Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi) Vol. 2 No. 11 Nopember  2021
p-ISSN : 2745-7141  e-ISSN : 2746-1920
Pendidikan

## STRATEGI MANAJEMEN KEUANGAN AKUNTABEL MABES TNI MENGHA DAPI ANCAMAN MILITER
B. Kombang Hananto*
Fakultas Strategi Pertahanan Program Studi Strategi dan Kampanye Militer, Indonesia Email: kombang97@gmail.com
*Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diajukan 18 Agustus 2021 Diterima 17 September 2021 Diterbitkan 30 Nopember 2021 Latar  Belakang: Pertahanan  keutuhan  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  saja  menjadi  tanggung jawab  TNI  tetapi  rakyat  juga  merupakan  bagian  dari  itu, Saat  ini  Indonesia  dalam  masa  damai  maka  doktrin pertahanan digunakan sebagai penuntun dan pedoman bagi penyelenggaraan  pertahanan  negara  dalam  menyiapkan kekuatan  dan  pertahanan  dalam  kerangka  kekuatan  untuk daya  tangkal  yang  mampu  mencegah  setiap  hakikat ancaman salah satunya ancaman militer, untuk melaksanakan  tugas  tersebut,  penggunaan  kekuatan  TNI dan  sarana  prasarana  dibiayai  dari  APBN  yang  diajukan oleh Kementerian Pertahanan. Tujuan: Tujuan  penelitian  yaitu  untuk  menganalisis Akuntabilitas  Manajemen Keuangan dalam operasi Militer berkenaan  dengan  Reformasi  Birokrasi  dan  Strategi Manajemen  Keuangan  Akuntabel    dalam  Operasi  Militer berkenaan dengan Reformasi Birokrasi Metode  : Penelitian  menggunakan  metode  kualitatif.  Data diperoleh  dari  para  narasumber/informan  yang  ditetapkan, selanjutnya dianalisis dengan Teknik analisis kualitatif
Hasil: Menunjukan  bahwa  Strategi  Manajemen  Keuangan Akuntabel    menunjukan  acara  Mabes  TNI  mengelola anggaran  mencapai  tujuan,  sasaran  jangka  panjang  dan target  hasil  ( outcome )  program  prioritas  RPJP  2005-2024 yang  menjadi  tugas  dan  fungsi  Kemhan  dalam  kegiatan pertahanan  negara  salah  satunya  adalah  Operasi  Militer dalam rangka mengantisipasi adanya ancaman militer.Kesimpulan strategi Manajemen Keuangan Akuntabel    dalam  Operasi  Militer  berkenaan  dengan Reformasi  Birokrasi  adalah  melalui strategis  planning , management dan Thinking
Kata kunci : strategi; manajemen keuangan; akuntabel .

## Keywords:
strategies; financial
management; accountable. Attribution-ShareAlike 4.0
International (CC BY-SA 4.0)

## ABSTRACT
Background: The  defense  of  the  territorial  integrity  of  the Unitary  State  of  the  Republic  of  Indonesia  is  not  only  the responsibility  of  the  TNI  but  the  people  are  also  part  of  it. Currently, Indonesia is in peacetime, the defense doctrine is used as a guide and guide for the implementation of national defense in  preparing  strength  and  defense  within  the  framework  of strength for deterrence that is able to prevent every nature of the threat,  one  of  which  is  a  military  threat,  to  carry  out  this  task, the  use  of  TNI  forces  and  infrastructure  is  financed  from  the APBN proposed by the Ministry of Defense. Objectives: The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  Financial Management  Accountability  in  Military  Operations  with  regard to Bureaucratic Reform and Accountable Financial Management Strategies  in  Military  Operations  with  regard  to  Bureaucratic Reform. Methods: This  study  uses  a  qualitative  method.  Data  were obtained  from  the  sources  /  informants  set,  then  analyzed  by qualitative analysis techniques Results: Shows that Financial Management Strategy Accountable  TNI  showed  a  way  to  manage  budgets  achieve  the goals,  objectives  and  targets  long-term  results(outcomes)2005- 2024  RPJP  priority  program  which  tasks  and  functions  of  the Ministry  of  defense  in  the  national  defense  activities  one  of which  is  a  military  operation  in  order  to  anticipate  the  threat militer.Kesimpulan  Accountable  financial  management  strategy in  military  operations  with  regard  to  bureaucratic  reform  is through strategis planning, management and Thinking

## Pendahuluan
Militer  Indonesia,  sesuai  sejarahnya  tumbuh  secara  alami  dalam  perjalanan panjang  merebut  dan  mempertahankan  kemerdekaan  bangsa  dan  negara  sebelum akhirnya  dibentuk  menjadi  Tentara  Nasional.  Dalam  perjalanan  sejarah  perjuangannya militer  Indonesia  tidak  pernah  berjuang  sendiri  namun  senantiasa  berada  dalam kerjasama  yang  sinergis  dengan  rakyat.  Dengan  fakta  sejarah  tersebut  maka  jati  diri militer  Indonesia  disebut  sebagai  tentara  rakyat  ( People  Army )  dan  tentara  pejuang ( warrior )  (Andriani,  2018).  Sebagai  fakta    sejarah  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI) juga merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan  tugas  pembelaan  negara  dan  bangsa,  serta  memelihara  pertahanan  dan keamanan nasional (Chalim & Farhan, 2016).
Saat  ini  bangsa  Indonesia  sedang  memasuki  suatu  masa transisi,  suatu masa  di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang mengatakan itu sebagai era otoritarian pada  era  demokrasi  dan  perubahan  seperti  itu  memang  masih  banyak ketidakpastian.  Namun  demikian  ada  satu  hal  yang  sudah  pasti  bahwa  perubahan tersebut  tidaklah  mengubah  tugas  dan  tanggung  jawab  TNI  selaku  alat  negara  bidang pertahanan  dan  keamanan,  serta  tidak mengubah  sikap  dan  perilaku  prajurit  TNI  yang harus  senantiasa  mengayomi  masyarakat.  Bahwa  bila  pada  era  yang  lalu  TNI
melaksanakan  tugas  bukan  hanya  di  bidang  pertahanan  tetapi  juga  di  bidang  sosial politik, maka setelah memasuki era reformasi, TNI telah menempatkan posisinya yang tepat sesuai dengan tatanan negara demokrasi. Peran sosial politik telah tinggalkan dan hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara (Darwis, 2021).
Pertahanan  keutuhan  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tidak  saja menjadi  tanggung  jawab  TNI  tetapi  rakyat  juga  merupakan  bagian  dari  itu,  dengan rakyat  TNI  kuat.  Saat  ini  Indonesia  dalam  masa  damai  maka  doktrin  pertahanan digunakan  sebagai  penuntun  dan  pedoman  bagi  penyelenggaraan  pertahanan  negara dalam  menyiapkan  kekuatan  dan  pertahanan  dalam  kerangka  kekuatan  untuk  daya tangkal  yang  mampu  mencegah  setiap  hakikat  ancaman  serta  kesiapsiagaan  dalam meniadakan  ancaman,  baik  yang  berasal  dari  luar  maupun  dalam  negeri.  Namun manakala  Indonesia  pada  keadaan  perang  maka  doktrin  pertahanan  memberikan tuntutan dan pedoman dalam mendayagunakan segenap kekuatan nasional dalam upaya pertahanan  guna  menyelamatkan  negara  dan  bangsa  dari  ancaman  yang  dihadapi (Indrawan, 2018).
Pertahanan  Negara  diselenggarakan  dalam  rangka  memelihara  stabilitas keamanan  nasional  yang  menggunakan  konsep  dasar  Manajemen  Pertahanan  Negara. Seluruh  komponen  bangsa  mempunyai  hak,  tanggung  jawab  dan  kewajiban mempertahankan  negara  sebagaimana  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan. Pertahanan  negara  merupakan  fungsi  pemerintah  pusat  yang  tidak  dapat  didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan fungsi ini, semua sumber daya nasional, termasuk  yang  berada  di  daerah-daerah  otonom,  dapat  didayagunakan  untuk mengembangkan  kemampuan  pertahanan  Negara.    Dan  untuk  menunjang  Manajemen Pertahanan  Negara  tersebut,  komponen  pertahanan  negara  dikategorikan  ke  dalam komponen  utama,  komponen  cadangan  dan  komponen  pendukung.  Pengelolaan Pertahanan Negara dilaksanakan dengan membina, membangun, serta menyiapkan dan menyiagakan TNI di masa damai, agar sewaktu-waktu bila keadaan krisis timbul dapat segera dikerahkan untuk menanggulangi krisis.
Penyelenggaraan  manajemen  yang  berbasis prinsip-prinsip  good  governance yang  dimaksud  adalah  (1)  partisipasi,  (2)  kepastian  hukum,  (3)  transparansi,  (4) tanggung  jawab,  (5)  berorientasi  pada  kesepakatan,  (6)  keadilan,  (7)  efektifitas  dan efisiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik.(Nathasya dan sawitri, 2016)
Prinsip-prinsip itulah yang melekat pada sebuah institusi khususnya Mabes TNI dalam  rangka  mencapai  apa  yang  diharapkan,  seperti  menjalankan  ataupun merencanakan program-program dalam rangka menjaga pertahanan negara baik jangka panjang maupun jangka pendek khususnya menghadapi ancaman militer. Sebagaimana dalam  penelitian  (Kennedy  et  al.,  2017) menjelaskan  bahwa  dalam  rangka  manajemen penyelenggaraan  anggaran  pertahanan,  aspek  ekonomi  menjadi  hal  yang  paling diperhatikan  dalam  melihat  permasalahan  pertahanan.  Sedang  berbeda  dengan penelitian yang dilakukan (Herlia, 2019) bahwa dalam menjaga pertahanan negara juga dapat menggunakan strategi komunikasi di era keterbukaan baik terhadap OMP maupun OMSP yang diimplementasikan terhadap publik internal dan eksternal meliputi strategi
pemilihan  pesan,  strategi  media,  strategi  pemilihan  waktu  dan  strategi  pemilihan lingkungan.
Dalam  penelitian  ini  salah  satu    prinsip  prinsip good  governance yaitu akuntabilitas  menjadi  pilihan  dari  Peneliti  untuk  diangkat  dalam  penelitian  ini, dikarenakan    Akuntabilitas  ternyata  sangat  dibutuhkan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  khususnya  di  institusi  Mabes  TNI  sebagai  pertanggungjawaban pengelolaan  manajemen  keuangan    kepada  kementerian  Pertahanan  guna menghilangkan  patologi  birokrasi  seperti  Korupsi  Kolusi  Nepotisme  dan  sebagainya dalam  melaksanakan  program  pertahanan  negara  salah  satunya  menghadapi  ancaman militer.
Selama ini Panglima TNI selaku pejabat pengelola manajemen keuangan negara sesuai kedudukan dan kewenangannya melaksanakan kegiatan pengelolaan manajemen keuangan negara yang meliputi perencanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  Prinsip  akuntabilitas  yang  terdapat  dalam prinsip-prinsip good  governance mengharuskan  institusi  TNI  melakukan  langkah- langkah kebijakan melalui strategi  manajemen keuangan yang akuntabel   dalam rangka melaksanakan  proses  anggaran  bila  terdapat  kebutuhan  penggunaan  diluar  yang  telah ditetapkan,  hal  ini  dikarenakan  institusi  Mabes  TNI  merupakan    Induk  dari  3  (tiga) Angkatan yaitu TNI Angkatan darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara dan menjadi  tonggak  dalam  mengakomodir  kegiatan  Pertahanan  Negara  khususnya  dalam menghadapi ancaman militer.
Penelitian ini difokuskan pada Strategi  Manajemen Keuangan Akuntabel Mabes TNI . Dari fokus ini dibagi menjadi 2 (dua) sub fokus penelitian yaitu: 1) Akuntabilitas Manajemen Keuangan dalam operasi Militer berkenaan dengan Reformasi Birokrasi. 2) Strategi  Manajemen  Keuangan  Akuntabel    dalam  Operasi  Militer  berkenaan  dengan Reformasi Birokrasi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu menurut (Anggito &  Setiawan,  2018),  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada kondisi  objek  yang  alamiah,  (sebagai  lawannya  adalah  eksperimen)  dimana  peneliti adalah sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), dari beberapa Teknik pengumpulan data yaitu :
a. Observasi terhadap objek penelitian secara langsung
b. Wawancara terhadap responden.
c. Dokumentasi  berupa  pengumpulan  data-data  seperti  gambar-gambar,  foto-foto  dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan    langkah  yang  paling  strategis  dalam penelitian,  karena  tujuan  utama  dalam  penelitian  adalah  mendapatkan  data  (Hasanah, 2017). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui  studi kepustakaan dan Teknik wawancara . Selain itu Teknik pengumpulan data adalah cara untuk memperoleh data yang valid, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sedangkan  Tehnik  analisis  data  atau  kualitatif  adalah  proses  memilih,  memilih dan  mengorganisasikan  data  yang  terkumpul  dari  catatan  lapangan,  hasil  observasi, wawancara  mendalam  dan  dokumentasi,  sehingga  diperoleh  pemahaman  yang mendalam  bermakna,    unik  dan  berupa  temuan  baru  yang  bersifat  deskriptif, kategorisasi dan atau pola-pola hubungan antar kategori dari objek yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Hasil Penelitian
Peneliti  melakukan  observasi  secara  langsung  ke  lapangan  diantaranya Ditjen  Renhan  Kemhan,  Srenum  TNI,    SOPS  TNI  dan  KOGABWILHAN  TNI untuk  memperoleh  data  terkait  dengan  Akuntabilitas  Manajemen  Keuangan  dalam operasi  Militer  berkenaan  dengan  Reformasi  Birokrasi  dan  Strategi  Manajemen Keuangan Akuntabel  dalam Operasi Militer berkenaan dengan Reformasi Birokrasi, dengan hasil yang diperoleh sebagai berikut:
1. Akuntabilitas    Manajemen  Keuangan  dalam  operasi  Militer  berkenaan dengan Reformasi Birokrasi
Akuntabilitas  Manajemen  Keuangan  dalam  Operasi  Militer  dimaksud adalah  pertanggungjawaban  Mabes  TNI  dalam  melakukan  suatu  rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan dalam  kegiatan operasi Militer berkenaan dengan    reformasi  birokrasi  yaitu  untuk  mewujudkan good  governance yang didukung  oleh  penyelenggara  negara  yang  profesional  dan  bebas  KKN  serta menjalankan  prinsip  prinsip  manajemen  keuangan  salah  satunya  adalah Akuntabilitas  (Jaya,  2011),  karena  akuntabilitas  dapat  dianggap  sebagai  bentuk pertanggungjawaban atau kewajiban moral / hukum yang melekat pada individu, kelompok  atau  organisasi  untuk  menjelaskan  cara  mengelola  sumberdaya  yang dimiliki  seperti  dana,  peralatan  atau  kewenangan  yang  diperoleh  dari  pihak ketiga telah gunakan, diperoleh data dari beberapa narasumber sebagai berikut:
a. Ditjen Renhan Kemhan
1) Ditjen  Renhan  Kemhan  mempunyai  tugas  menyiapkan  perumusan  serta melaksanakan  kebijakan  dan  standarisasi  teknis,  pemberian  bimbingan teknis  serta  evaluasi  di  bidang  perencanaan  program  dan  anggaran pertahanan.
2) Ditjen Renhan Kemhan mempunyai Fungsi :
a) Perumusan kebijakan perencanaan program dan anggaran pertahanan;
b) Penyusunan  standar,  norma,  pedoman,  kriteria  dan  prosedur  di bidang  perencanaan  program  dan  anggaran  Kementerian  Pertahanan dan Mabes TNI, perencanaan program dan anggaran  Angkatan serta perencanaan program dan anggaran khusus;
c) Pelaksanaan  dan  evaluasi  kebijakan  di  bidang  perencanaan  program dan anggaran;
d) Pelaksanaan  bimbingan,  supervisi  teknis  dan  perizinan  di  bidang perencanaan program dan anggaran pertahanan;
3) Akuntabilitas  dalam  Manajemen  keuangan  pada  Ditjen  Renhan  atau dapat  dikatakan  sebagai  bentuk  kewajiban  mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya (Nasution,  2018),  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang dilaksanakan dalam rangka operasi militer yaitu sebagai berikut:
a) Laporan  untuk  komponen  yang  telah  memiliki  ketetapan  standar biaya keluaran adalah indeks untuk biaya personil per orang per hari.
b) Laporan berupa dokumen tertulis penetapan penggunaan APBN dari Presiden,  Pengajuan  dari  Menteri  Pertahanan,  Kerangka  Acuan Kegiatan  (KAK),  Rencana  Acuan  Biaya  (RAB)  dan  Kajian  Teknis yang  masing-masing  dokumen  tersebut  ditandatangani  oleh  pejabat eselon I.
c) Indeks  standar  biaya  keluaran  untuk  operasi  militer,  yang    saat  ini ditetapkan  untuk  prajurit  dan  PNS  Kemhan/TNI.  Mobilisasi komponen  cadangan  dan  komponen  pendukung  untuk  kepentingan mengatasi  ancaman  militer  perlu  didukung  oleh  regulasi  yang memadai (Mahfudin, 2021).
d) Penyusunan indeks standar biaya kebutuhan anggaran operasi militer yang  melibatkan  kekuatan  komponen  utama,  komponen  cadangan dan  komponen  pendukung  apabila  disusun  dalam  masa  damai  tidak memiliki  kendala  yang  berarti  (Zamaro, 2018).  Apabila  penyusunan tersebut  dilaksanakan  dalam  situasi  negara  dalam  kondisi darurat/bahaya,  kendala  paling  utama  adalah  lamanya  proses  mulai dari  pembahasan,  usulan  sampai  dengan  penetapan.  Selain  itu kesiapan pemangku kepentingan di luar Kemhan/TNI belum terbukti terlatih  untuk  mampu  menyelesaikan  tugas  dalam  kondisi  keadaan darurat.
b. Srenum TNI
1) Staf Kebijakan Strategis dan Perencanaan Umum TNI disingkat Srenum TNI  bertugas  membantu  Panglima  TNI  merumuskan  kebijakan  dan perencanaan  strategis  pengembangan  kekuatan  TNI,  merumuskan kebijakan  sistem  dan  metode,  sistem  informasi,  penelitian  dan pengembangan,  menyiapkan  program  dan  anggaran  pengendalian program  dan  anggaran,  pelaksanaan  anggaran  serta  kerjasama internasional  TNI  dalam  rangka  pembinaan  dan  penggunaan  kekuatan TNI dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.
2) Akuntabilitas dalam Manajemen keuangan pada Srenum TNI  atau dapat dikatakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Albugis, 2016)  Albugis,  Febriana  F,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam rangka operasi militer yaitu sebagai berikut:
a)   Standar  biaya  keluaran  untuk  pengerahan  alutsista  serta  komponen
lainnya  yang  diberdayakan  dalam  suatu  operasi  militer  diantaranya adalah:
1) Komponen  yang  diajukan  untuk  operasi  militer  yang  telah ditetapkan  standar  biaya  keluarannya  adalah  indeks  kebutuhan perorangan.
2) Persyaratan  kelengkapan  dokumen  berpedoman  pada  ketentuan yang saat ini berlaku.
3) Kebutuhan  anggaran  untuk  pemberdayaan  komponen  cadangan dan komponen pendukung diusulkan oleh Kemhan.
4) Kendala  utama  pengusulan  kebutuhan  operasi  militer  adalah ketersediaan anggaran pemerintah pada BA BUN Kemenkeu
b) Pengajuan  kebutuhan  anggaran  yang  belum  dialokasikan  dalam DIPA diusulkan dengan sumber anggaran dari BA BUN Kemenkeu, regulasi yang ada saat ini belum dapat diadaptasikan untuk mengatasi ancaman militer yang membutuhkan biaya yang sangat besar.
c. SOPS TNI
1) Staf Operasi TNI disingkat Sops TNI bertugas membantu Panglima TNI menyelenggarakan  fungsi  staf  di  bidang  operasi  meliputi  penggunaan kekuatan  dan  pelatihan  yang  bersifat  integratif,  kerjasama  keamanan perbatasan, survei dan pemetaan, dalam rangka mendukung tugas pokok TNI .
2) Akuntabilitas  dalam  Manajemen  keuangan  pada  SOPS  TNI  atau  dapat dikatakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan  dalam  rangka operasi militer yaitu sebagai berikut:
a) Standar  biaya  keluaran  untuk  pengerahan  alutsista  serta  komponen lainnya yang diberdayakan dalam suatu operasi militer diantaranya:
1) Komponen  yang  diajukan  untuk  mendukung  operasi  militer adalah  kebutuhan  untuk  komponen  utama,  komponen  cadangan dan  komponen  pendukung.  Kegiatan  operasi  kontinjensi  dan operasi  penanggulangan  bencana  alam  dikarenakan  kondisional, tidak  masuk  dalam  rencana  kebutuhan  anggaran  rutin  yang dialokasikan dalam RKA Tahunan.
2) Persyaratan  kelengkapan  dokumen  berpedoman  pada  ketentuan yang saat ini berlaku.
3) Kebutuhan  anggaran  untuk  pemberdayaan  komponen  cadangan dan  komponen  pendukung  perlu  ditetapkan  untuk  mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi organisasi.
4) Operasi militer yang ideal membutuhkan anggaran yaitu tahapan pratugas, pelaksanaan operasi dan pengakhiran kegiatan.
5) Kendala  utama  adalah  indeks  standar  biaya  yang  saat  ini  telah ditetapkan belum dapat memenuhi kebutuhan anggaran.
b) Proses pengusulan kebutuhan anggaran operasi militer mengacu pada ketentuan  yang  berlaku  saat  ini  membutuhkan  waktu  kurang  lebih satu bulan terhitung mulai tahap perencanaan sampai dengan realisasi anggarannya.  Piranti  lunak  pengelolaan  keuangan  yang  dibuat  oleh
Kemenkeu telah dapat mendukung mekanisme pengelolaan keuangan negara  pada  seluruh  instansi  pemerintah.  Kendala  yang  dihadapi adalah kebijakan Kemenkeu tentang pemblokiran DIPA  K/L apabila terjadi  kebijakan  khusus  dari  pemerintah  terkait  penghematan anggaran.
c) Sarana  prasarana  yang  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  integrasi pelaksanaan  operasi  militer  dengan  aplikasi  pengelolaan  keuangan negara  adalah  konfigurasi  jaringan  dan hardware yang  adaptif  serta mengikuti  teknologi  terkini.  Integrasi  tersebut  harus  terjamin perlindungan dan penggunaannya serta diawaki oleh personil  dengan standar  kualifikasi  dan  kompetensi  yang  sesuai.  Dalam  rangka memenuhi  persyaratan  kebutuhan  sarana  prasarana  tersebut  perlu diwujudkan interoperability  Siskodal TNI  dan  didukung  oleh sinerginya  seluruh  piranti  lunak  dalam  mendukung  pengambilan keputusan  Panglima  TNI.  Kendala  dalam  bidang  sarana  prasarana adalah  keterbatasan  infrastruktur  khususnya  pulau  terluar  dan wilayah perbatasan, terbatasnya SDM TNI baik kemampuan maupun kuantitas dalam hal penguasaan sistem informatika serta ketersediaan anggaran guna memenuhi kebutuhan sarpras yang ideal.
d. KOGABWILHAN TNI
1)  KOGABWILHAN  TNI  atau  yang  disebut  dengan  Komando  Gabungan Wilayah Pertahanan Tentara Nasional Indonesia merupakan satuan baru yang  langsung  berada  dibawah  komando  Panglima  TNI.  Fungsi  dan peran  Kogabwilhan  akan  mengintegrasikan  berbagai  pangkalan  TNI  di seluruh wilayah Indonesia,  (https://nasional.okezone.com, 2021)
2) Saat ini  Kogabwilhan terbagi menjadi 3 (tiga), masing-masing dipimpin oleh  seorang  Perwira  Tinggi  yang  berpangkat  Bintang  tiga,  yakni: (https://id.wikipedia.org/wiki/Komando  Gabungan  Wilayah  Pertahanan, 2021).
3) Komando  Gabungan  Wilayah  Pertahanan  I,  berkedudukan  di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, diantaranya:
a) Darat,  meliputi :  Sumatra,  Jakarta,  Banten,  Jawa  Barat,  Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah
b) Laut,  meliputi :  Perairan  di  sekitar  Sumatera,  Jakarta,  Banten,  Jawa Barat,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah  dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya
c) Udara,  meliputi :  Wilayah  di  atas  Sumatra,  Jakarta,  Banten,  Jawa
Barat,  Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah  dan ALKI-1 beserta perairan sekitarnya.
e. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II, berkedudukan di Penajam Paser, Kalimantan Timur
(1) Darat,  meliputi :  Kalimantan  Selatan,  Kalimantan  Timur,  Kalimantan Utara, Sulawesi, Kepulauan Sunda Kecil, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur
(2) Laut,  meliputi :  Perairan  di  sekitar  Jawa  Tengah,  Yogyakarta,  Jawa Timur,  Kepulauan  Sunda  Kecil,  Sulawesi,  Kalimantan  Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya
(3) Udara,  meliputi :  Wilayah  di  atas  Jawa  Tengah,  Yogyakarta,  Jawa Timur,  Kepulauan  Sunda  Kecil,  Sulawesi,  Kalimantan  Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan ALKI-2 serta ALKI-3a beserta perairan sekitarnya .
f. Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III, berkedudukan di Timika, Papua
1) Darat, meliputi : Kepulauan Maluku dan Pulau Papua.
2) Laut,  meliputi :  Perairan  di  sekitar  Kepulauan  Maluku,  Pulau  Papua dan ALKI-3b beserta perairan sekitarnya.
3) Udara,  meliputi :  Wilayah  di  atas  Kepulauan  Maluku,  Pulau  Papua dan ALKI-3b beserta perairan sekitarnya.
Akuntabilitas  dalam  Manajemen  keuangan  pada  KOGABWILHAN TNI atau dapat dikatakan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau  kegagalan  pelaksanaan  misi organisasi  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  melalui  suatu  media  pertanggungjawaban  yang  dilaksanakan dalam rangka operasi militer yaitu sebagai berikut:
a) Usulan  pengajuan  kebutuhan  anggaran  operasi  militer  yang  belum dialokasikan  dalam  DIPA  disusun  berdasarkan  cara  bertindak  sesuai jenis dan skala ancaman militer yang harus diatasi. Komponen yang saat ini  telah  ditetapkan  adalah  untuk  mendukung  kebutuhan  perorangan.
Kebutuhan  anggaran  penggunaan  alutsista  belum  ditetapkan  disebabkan karena  dinamika  jenis  ancaman  militer  dan  digolongkan  sebagai kebutuhan  yang  urgensinya  diajukan  pada  saat  kejadian  berlangsung.
Perlu  ditetapkan  standar  biaya  sebagai  pedoman  penyusunan  kebutuhan anggaran  pemberdayaan  komcad  dan  komduk.  Kendala  penyusunan kebutuhan anggaran adalah kebijakan politik pemerintah.
b) Proses  pengusulan  kebutuhan  anggaran  operasi  militer  mengacu  pada ketentuan  yang  berlaku  saat  ini  membutuhkan  waktu  kurang  lebih  satu bulan  terhitung  mulai  tahap  perencanaan  sampai  dengan  realisasi anggarannya.  Piranti  lunak  pengelolaan  keuangan  saat  ini  belum  dapat mengakomodir  mekanisme  guna  menghadapi  ancaman  militer  yang membutuhkan  biaya  sangat  besar,  hal  ini  terlihat  dari  sudut  pemenuhan kebutuhan  Alutsista  yang  cenderung  kurang  mendukung  adanya pemenuhan kebutuhan alutsista sebagai proyeksi ancaman kedepan yang dihadapi  oleh  militer.  Kendala  yang  dihadapi  adalah  proses  persetujuan anggaran untuk kegiatan operasi militer. Piranti lunak yang ideal adalah yang  mampu  mengakomodir  kebutuhan  anggaran  kontinjensi  dalam menghadapi ancaman militer yang mengarah pada pengerahan kekuatan dalam operasi militer.
c) Sarana  prasarana  yang  dibutuhkan  harus  mampu  mengintegrasikan kebutuhan  alutsista  militer  dengan  kemampuan  daya  dukung ketersediaan  anggaran  apabila  terjadi  operasi  militer.  Sarpras  tersebut memiliki  kehandalan  dalam  transfer  data,  informasi  dan  komunikasi terkait  pengelolaan  keuangan  negara  dalam  operasi  militer  serta terkoneksi  antara  K/L  dengan  Bappenas  dan  Kemenkeu.  Selain  itu dibutuhkan  Standar  Operasional  dan  Prosedur  (SOP)  yang  mampu memberikan  penjelasan  tentang  mekanisme  pengusulan  anggaran  dalam rangka operasi militer sehingga mampu cepat merespon kebutuhan biaya dalam  pelaksanaan  operasi  militer.  Kendala  dalam  pemenuhan  sarpras adalah  mekanisme  pengelolaan  keuangan  negara  saat  ini  membutuhkan proses  waktu  yang  panjang  sedangkan  pada  saat  operasi  militer dibutuhkan dukungan yang cepat dan responsif guna mengatasi ancaman militer dengan segera dan tidak berlarut.
d) Konsep  pembinaan  personil    pelaksana  dalam  sistem  pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan mengarah pada kemampuan SDM dalam  pemanfaatan  teknologi  digital.  Metode  pembinaan  personil    juga dilaksanakan  dengan  merekrut  Komcad  dan  Komduk  yang  memiliki kemampuan  dan  profesionalisme  guna  disiapkan  secara  dini  dalam mengatasi ancaman militer
2. Strategi  Manajemen  Keuangan  Akuntabel    dalam  Operasi  Militer berkenaan dengan Reformasi Birokrasi.
a. Ditjen Renhan Kemhan
Strateginya  melalui  usulan  kebutuhan  anggaran  operasi  militer  yang agar dapat  dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran berjalan disusun oleh Mabes  TNI  setelah  ada  penetapan/direktif  dari  Presiden.  Saat  ini  terkait
dengan  kegiatan  operasi  militer  yang  belum  dialokasikan  dalam  DIPA disiapkan  oleh  Pemerintah  dengan  sumber  anggaran  BA  BUN  pada Kementerian  Keuangan.  Alokasi  anggaran  yang  diusulkan  menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah.
b. Srenum TNI
Strateginya  dengan  mengajukan  dukungan  anggaran  secara berjenjang melalui Kemhan dan Kemenkeu (BA BUN).
c. SOPS TNI
Strateginya  melalui  konsep  pembinaan  personil    pelaksana  dalam sistem pengelolaan keuangan negara dilaksanakan dengan
mempertimbangkan  rasio  antara  satuan  operasi  dan  satuan  pendukung. Kompetensi  yang  dibutuhkan  antara  lain  kemampuan  manajemen  personil pada  kondisi  negara  darurat  dengan  tetap  berpedoman  pada  prosedur hubungan kerja kelembagaan yang telah ditetapkan.
d. KOGABWILHAN TNI
Strategi  Binpers  dalam  sistem  pengelolaan  keuangan  negara  dengan menggunakan  pembinaan  kemampuan  SDM  yang  mengarah  kepada pemanfaatan  teknologi  guna  mempercepat  proses  pengelolaan  keuangan negara.
B. Pembahasan
1. Akuntabilitas    Manajemen  Keuangan  dalam  operasi  Militer  berkenaan dengan Reformasi Birokrasi
Semangat  reformasi  telah  mendorong  aparatur  penegakan  hukum  dan keadilan  melakukan  pembaharuan  dan  peningkatan  efektivitas  dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara dalam pembangunan,  perlindungan  dan  pelayanan  masyarakat  guna  mendukung kebutuhan  serta  kepentingan  rakyat.  Rakyat  yang  memberi  amanah menghendaki  agar  pemerintah  memberikan  perhatian  yang  sungguh  sungguh dalam  menanggulangi  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  (KKN)  sebagaimana diamanatkan  oleh  TAP  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  penyelenggara negara  yang  bersih  dan  bebas  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme,  dan  Undang- Undang  No.  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa :
“ Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib  penyelenggara  negara,  asas  kepentingan  umum,  asas  keterbukaan,  asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas”.
Dalam  penjelasan  mengenai  pasal  tersebut,  dirumuskan  bahwa  asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari  kegiatan  penyelenggaraan  negara  harus  dapat  dipertanggungjawabkan
kepada  masyarakat  dan  rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  tertinggi  negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dari  rumusan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  akuntabilitas  adalah pertanggungjawaban  setiap  proses  dan  hasil  akhir  penyelenggaraan  negara. Permasalahan  akuntabilitas  merupakan  salah  satu  persoalan  penting  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Sampai  saat  ini  Pemerintah  masih  terus mengkaji  pelaksanaannya  dan  melakukan  pengembangan  kemampuan pertanggungjawaban  dan  kemampuan  untuk  menyusun  perencanaan  strategis untuk  menyelaraskan  visi  dan  misinya  dengan  potensi,  peluang,  dan  kendala yang  dihadapi  dalam  upaya  peningkatan  akuntabilitas  kinerja  Pemerintahan. Dengan perencanaan strategis maka instansi Pemerintah akan mampu menjawab tuntutan masyarakat dan tercapainya akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.
Asas Akuntabilitas menurut Pasal 20 Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat  atau  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan  tertinggi  negara  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Pedoman  Penyusunan  Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara, dalam  modul  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah,  BPKP,  2007  menyatakan bahwa pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus berdasarkan prinsip berikut ini :
a. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan
b. Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
d. Berorientasi  pada  pencapaian  visi  dan  misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh
e. Jujur, objektif, transparan dan akurat
f. Menyajikan  keberhasilan/kegagalan  dalam  pencapaian  sasaran  dan  tujuan yang telah ditetapkan.
g. Adanya  pengawasan  dan  penilaian  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah.
Menurut  Chalid  (2005)  menyatakan  bahwa  transparansi  berarti pemerintah  terbuka  dalam  memberikan  informasi  yang  seluas-luasnya  dalam pengelolaan  sumber  daya  publik  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  pengelolaan keuangan  yang  pada  dasarnya  merupakan  dana  masyarakat,  maka  pemerintah perlu  didorong  untuk  memberikan  informasi  keuangan  yang  diperlukan  secara akurat,  relevan,  tepat  waktu  dan  dapat  dipercaya  (Chalid  2005).  Mulai  dari proses  perencanaan  hingga  pertanggungjawaban  atas  program  dan  anggaran
yang  telah  ditetapkan.  Transparansi  adalah  sebuah  konsep  yang  luas berhubungan dengan ketersediaan informasi ( supply side of transparency ), dapat diakses,  dan  digunakan  oleh  masyarakat  dan  pemangku  kepentingan  lainnya ( demand side of transparency) (Araujo dan Tejedo-Romero 2016).
Implementasi  Akuntabilitas  Instansi  Pemerintah  di  Indonesia  Undang- undang  No.  17  Tahun  2003  menyebutkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  negara berprinsip pada akuntabilitas berorientasi hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, serta pemeriksaan yang bebas dan mandiri.
Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara  Didalam  Pasal  1  UU  15  tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa:
Pengelolaan  Keuangan  Negara  adalah  keseluruhan  kegiatan  pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan  pengelolaan  keuangan  negara  secara  tertib,  taat  pada  peraturan perundang-undangan,  efisien,  ekonomis,  efektif,  dan  transparan,  dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan..
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  bahwa  Akuntabilitas    tidak  asing  lagi didengar  seiring  disusunnya Road  Maps Reformasi  Birokrasi  yang mengamanatkan 3 (tiga)  sasaran utama reformasi birokrasi yaitu:
a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
b. Birokrasi yang efektif dan efisien
c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas Oleh  karena  itu  Akuntabilitas  Manajemen  Keuangan  dalam  operasi
Militer dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:
a. Penetapan  perencanaan  strategik,  perencanaan  kinerja,  dan  penetapan rencana kerja, meliputi pembuatan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Pada tahap inilah, Mabes TNI menghasilkan rencana kerja jangka menengah lima tahunan (RPJM/RPJMD) yang kemudian diturunkan menjadi rencana  kinerja  tahunan  (RKP/RKPD),  rencana  anggarannya  (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), SOP, dan lain sebagainya.
b. Pengukuran  kinerja,  meliputi  pengukuran  indikator  kinerja,  pengumpulan data  kinerja,  membandingkan  realisasi  dengan  rencana  kerja,  kinerja  tahun sebelumnya, atau membandingkan dengan instansi lain sejenis yang terbaik di bidangnya;
c. Pelaporan kinerja, berupa pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) dengan format standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator, bukti, dan capaian nya);
d. Pemanfaatan  informasi  kinerja  untuk  perbaikan  kinerja  berikutnya  secara berkesinambungan.
Akuntabilitas  keuangan  merupakan  pertanggungjawaban  mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.  Sasarannya  adalah  laporan  keuangan  yang  mencakup  penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan Mabes TNI dalam pelaksanaan operasi Militer,  selain  itu  komponen  pembentuk  akuntabilitas  keuangan  terdiri  atas Integritas  Keuangan,    Pengungkapan  dan    Ketaatan  terhadap  Peraturan Perundang-undangan. Akuntabilitas juga menyajikan deviasi (selisih, penyimpangan) antara realisasi kegiatan dengan rencana dan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran. Dalam  penyelenggaraan  akuntabilitas  Mabes  TNI    memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Adanya    komitmen  yang  kuat  dari  pimpinan  yaitu  Panglima  TNI  dan seluruh staf.
b. Adanya  suatu sistem yang dapat menjamin kegunaan sumber sumber daya secara konsisten dengan peraturan-peraturan perundang
c. undangan yang berlaku.
d. Adanya  tingkat pencapaian tujuan dan sasaran.
e. Berorientasi  kepada  pencapaian  visi  dan misi  serta  hasil  dan  manfaat  yang diperoleh.
f. Jujur,  objektif,  dan  inovatif  sebagai  katalisator  perubahan  manajemen Mabes  TNI    dalam  bentuk  pemutakhiran  metode  dan  Teknik  pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.
Selain  prinsip-prinsip  tersebut  di  atas,  bahwa    pelaksanaan  sistem akuntabilitas  kinerja  Mabes  TNI    dapat  dikatakan  lebih  efektif  sehingga komitmen  yang  kuat  dari  Mabes  TNI  yang  mempunyai  wewenang  dan bertanggung  jawab  di  bidang  pengawasan  dan  penilaian  terhadap  akuntabilitas kinerja Mabes TNI.  Pokok-pokok Pertanggung jawaban Pengelolaan Keuangan Negara  (1)  Penjelasan  UU  No.  17  tahun  2003  Salah  satu  upaya  konkrit  untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  keuangan  pemerintah  yang memenuhi  prinsip-prinsip  tepat  waktu  dan  disusun  dengan  mengikuti  standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum.
Dalam  kaitannya  dengan  penjelasan  di  atas,  akuntabilitas  Mabes  TNI masih   sebatas  tahap  kepatuhan  atau compliance dan  tahap  ini  baru  tahap  awal dari lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif fungsional yaitu  Komitmen yang kuat  dari  pimpinan  yaitu  Panglima  TNI  dan  seluruh  staf  guna  menghadapi ancaman  militer  melalui    kegiatan  operasi  militer,  sedangkan  4  tahap  lainnya yaitu  sumber-sumber    daya  seperti  sumber  daya  manusia  sebagai  pelaksana pengelolaan  keuangan  negara  di  lingkungan  Kemhan/TNI  dan  pengawak aplikasinya  belum  memiliki  kecakapan  sesuai  tugas,  fungsi  dan  tanggung jawabnya, serta belum memiliki kualifikasi keahlian, sumber daya berupa sarana prasarana  yaitu  alutsista  yang  belum  memadai  dan  Regulasi  belum  dapat
diadaptasikan untuk mengatasi ancaman militer yang membutuhkan biaya  yang sangat besar.
Tingkat  pencapaian  tujuan  dan  sasaran  dalam    menghadapi  ancaman militer    belum  jelas  dikarenakan  saat  ini  negara  masih  dalam  keadaan  damai, sehingga visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh dalam menghadapi ancaman militer belum terlihat, namun demikian TNI tidak boleh lemah, untuk mengatasi  kemungkinan  kemungkinan  yang  terjadi  tetap  diwaspadai  dalam  arti kata bahwa dalam rangka penguatan pertahanan negara TNI melakukan kegiatan operasi Militer dengan didukung oleh anggaran, sarana prasarana lainnya.
Tahapan  yang  berikutnya  belum  optimalnya  sikap  jujur,  objektif,  dan inovatif  sebagai  katalisator  perubahan  manajemen  Mabes  TNI    dalam  bentuk pemutakhiran  metode  dan  Teknik  pengukuran  kinerja  dan  penyusunan  laporan akuntabilitas dalam rangkaian Road Map reformasi birokrasi menuju birokrasi yang akuntabel, efektif dan efisien serta berkualitas.
Oleh  karena  itu  untuk  mewujudkan  TNI  yang  profesional  dalam mewujudkan reformasi birokrasi maka akuntabilitas manajemen keuangan pada pelaksanaan  kegiatan  operasi  militer  guna  menghadapi  ancaman  militer  maka langkah-langkah yang dipedomani sebagai suatu kebijakan dalam mengoptimalkan,  mengintegrasikan  seluruh  kekuatan,  kemampuan,  gelar  dan sumber  daya  yang  ada  dilakukan  melalui  manajemen  perubahan,  penataan peraturan perundang-undangan, Pengaturan Organisasi, Tata Laksana/SOP, Tata Sistem  SDM  Aparatur,  Pengawasan,  Akuntabilitas  Kinerja,  Pelayanan  Publik dan Monev.
2. Strategi  Manajemen  Keuangan  Akuntabel    dalam  Operasi  Militer berkenaan dengan Reformasi Birokrasi.
Strategi Manajemen Keuangan Akuntabel  menunjukan bagaimana  cara
Mabes  TNI  mengelola    anggaran  mencapai  tujuan,  sasaran  jangka  panjang  dan target  hasil  ( outcome )  program  prioritas  RPJP  2005-2024  yang  menjadi  tugas dan  fungsi  Kemhan  dalam  kegiatan  pertahanan  negara  salah  satunya  adalah Operasi  Militer    dalam  rangka  mengantisipasi  adanya  ancaman  militer sebagaimana  diatur  pada  Permenhan  No.  3  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Program  dan  Anggaran  di  lingkungan  Kemhan  dan  TNI  pasal  1  angka  1  yang menyatakan:
Pengelolaan  Program  dan  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  PPA  adalah suatu proses dalam mengelola program dan anggaran dimulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian,  pengawasan  dan  pelaporan  program  dan  anggaran untuk  mewujudkan  PPA  yang  efektif,  efisien,  ekonomis,  dan  transparan  di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
Program  prioritas  RPJP  2005-2024  terkait  reformasi  birokrasi    pada pelaksanaannya  dapat  menghasilkan  karakter  birokrasi  yang  berkelas  dunia ( world  class  bureaucracy )  yaitu  memiliki  pelayanan  publik  yang  semakin berkualitas  dan  tata  kelola  yang  semakin  efektif  dan  efisien.  Periodisasi
pelaksanaan  reformasi  birokrasi  tidak  terlepas  dari  pengaruh  perkembangan paradigma ilmu administrasi dan tata kelola pemerintahan  yang berkembang di dunia..
Pencapaian  hasil  implementasi  reformasi  birokrasi  Mabes  TNI  dalam pengelolaan anggaran  yang akuntabel menjadi dasar dalam penguatan birokrasi Kementerian  Pertahanan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan bebas  KKN,  meningkatkan  kualitas  serta  meningkatkan  kapasitas  dan akuntabilitas  kinerja  birokrasi.  Adanya  arahan  Presiden  untuk  membangun reformasi birokrasi yang sistematis dan berkelanjutan sehingga tercipta birokrasi pemerintahan  yang  lebih  lincah,  sederhana,  adaptif,  dan  inovatif,  serta  mampu bekerja  secara  efektif  dan  efisien.  Sehingga  hasil  pelaksanaan  reformasi birokrasi  dapat  dirasakan  manfaatnya  langsung  oleh  masyarakat,  dengan  terus meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  diantaranya  melalui  peningkatan performa/kinerjanya menjadi lebih efektif dan produktif, penerapan reward dan punishment  secara  konsisten  dan  berkelanjutan,  dan  lain-lain.  Pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan terhadap 8 (delapan) area perubahan yang menjadi fokus  pembangunan,  yaitu  manajemen  perubahan,  deregulasi  kebijakan, penataan  dan  penguatan  organisasi,  penataan  tata  laksana,  penataan  SDM aparatur,  penguatan  akuntabilitas,  penguatan  pengawasan,  peningkatan  kualitas pelayanan  publik.  Pelaksanaan  8  (delapan)  area  perubahan  ini  dapat  diadaptasi secara  kontekstual  di  seluruh  satuan  kerja  di  lingkungan  Kementerian Pertahanan  dan  Mabes  TNI  agar  tercipta  value  baru  di  masing-masing  satuan kerja yang mendukung internalisasi perubahan mindset dan culture-set.
Tantangan Reformasi birokrasi Manajemen keuangan dalam pengelolaan keuangan pada operasi militer tidaklah mudah dalam  manajemen penyelenggaraan  pertahanan  untuk    mengawal  NKRI,  pengelolaan  anggaran pertahanan  khususnya  dalam    kegiatan  operasi  militer    merupakan  serangkaian usaha  yang  bertujuan  untuk  menggali  dan  memanfaatkan  segala  potensi  yang dimiliki  secara  efektif  dan  efisien  guna  mencapai  tujuan  tertentu  yang  telah ditentukan. (Jamal Ma’mur Asmani, 2012).
Memahami  dan  mendalami  konsep  tentang  manajemen  keuangan akuntabel terdapat  pemikiran sederhana ( simple ) tentang manajemen keuangan dalam  operasi  militer  yaitu  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  pimpinan  dalam  hal ini  adalah  Panglima  TNI  dalam  menggerakkan  para  bawahannya  untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi :
a. Perencanaan keuangan (penganggaran)
b. Pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan),
c. Penggunaan
d. Pencatatan
e. Pemeriksaan
f. Pengendalian
g. Penyimpanan dana
h. Pertanggungjawaban
i. Pelaporan  uang  yang  dimiliki  oleh  suatu  institusi  (organisasi),  termasuk  di dalamnya  institusi  yang  menyelenggarakan  kegiatan  operasi  Militer  yaitu Mabes TNI
Intinya dari manajemen keuangan dalam operasi militer, mengelola uang yang  ada  dan  menyiapkan  dan  melaksanakan  instrumen  adminstratif  untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien. Sedangkan kajian manajemen keuangan dalam pembiayaan operasi Militer  bukanlah semata-mata mengelola uang yang ada  di  instansi  Mabes  TNI.  Uang  itu,  tidak  datang  atau  ada  tanpa  digali  dan dicari sumbernya yakni Negara dan masyarakat. Makna anggaran operasi Militer di  sini  jelas  Kementerian  Pertahanan    menyediakan  uang  untuk  membiayai operasi  Militer.  Dengan  demikian  kegiatan  manajemen  keuangan  dan pembiayaan dalam operasi militer memastikan kehadiran Negara (Kemhan) ada dalam kapasitas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Permenhan No. 3 Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Program  dan  Anggaran  di  lingkungan  Kemhan  dan TNI pasal 1 angka 13 yang menyatakan:
Pengguna  Anggaran  yang  selanjutnya  disingkat  PA  adalah  Menteri  Pertahanan yang  mempunyai    kewenangan  penggunaan  anggaran  pada  Bagian  Anggaran Kemhan.
Berkaitan dengan hal tersebut maka peneliti berpendapat bahwa  strategi Manajemen  Keuangan  Akuntabel    dalam  Operasi  Militer  berkenaan  dengan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
a. Strategis Planning
Berpedoman  keterkaitan  antara  tekanan  internal  dan  kebutuhan eksternal  yang  datang  dari  luar,  tergantung  unsur  analisis  kebutuhan proyeksi,  peramalan,  ekonomis  dan  finansial.  Perencanaan  strategis (strategis planning) adalah  “proses  pemilihan  tujuan-tujuan  organisasi; penentuan  strategi,  kebijaksanaan  dan  program-program  strategik  yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut; dan penetapan metoda-metoda yang diperlukan  untuk  menjaga  bahwa  strategi  dan  kebijaksanaan  telah diimplementasikan  (Hani  Handoko,  2003).  Sehingga  secara  ringkas perencanaan  strategik  merupakan  proses  perencanaan  jangka  panjang  yang disusun  dan  digunakan  untuk  menentukan  dan  mencapai  tujuan-tujuan organisasi.
Ada tiga alasan yang menunjukkan pentingnya perencanaan  strategis dalam pengelolaan manajemen keuangan (Sutrisno, 2009) guna menghadapi ancaman militer melalui program operasi militer
1) Perencanaan  strategik  memberikan  kerangka  dasar  dalam  mana  semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya harus diambil.
2) Pemahaman  terhadap  perencanaan  strategik  akan  mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3) Perencanaan  strategik  sering  merupakan  titik  permulaan  bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer dan organisasi.
Perencanaan  strategik  tidak  hanya  merupakan  kegiatan  perencanaan suatu  organisasi,  tetapi  perencanaan  strategik  lebih  merupakan  salah  satu peranan  manajemen  yang  paling  kritis  yaitu  terkait  anggaran  karena merupakan  proses  kegiatan  atau  proses  penyusunan  anggaran  (budget). Budget  merupakan  rencana  operasional  yang  dinyatakan  secara  kuantitatif dalam  bentuk  satuan  uang  yang  digunakan  sebagai  pedoman  dalam melaksanakan kegiatan operasi militer dalam kurun waktu tertentu.
Penyusunan  anggaran  berangkat  dari  rencana  atau  program  Mabes TNI  dalam  pelaksanaan  kegiatan    operasi  militer  yang  telah  disusun  dan diperhitungkan biaya yang dibutuhkan dengan langkah-langkah penyusunan anggaran sebagai berikut:
1) Menginventarisasikan  rencana  kegiatan  operasi  militer  dalam  rangka menghadapi ancaman militer
2) Menyusun rencana berdasarkan skala prioritas kegiatannya
3) Menetapkan  kebutuhan  untuk  pelaksanaan    rincian  kegiatan  operasi militer dalam rangka menghadapi ancaman militer
4) Menentukan sumber dana untuk membiayai kegiatan tersebut.
b. Strategis Management
Upaya  mengelola  proses  perubahan  seperti  perencanaan.  Strategis, struktural  organisasi,  kontrol  dan  kebutuhan  primer,  dijelaskan  sebagai berikut:
1) Perencanaan
Yaitu  suatu  proses  mengembangkan  tujuan-tujuan  organisasi serta  memilih  serangkaian  tindakan  (strategi)  untuk  mencapai    tujuan- tujuan tersebut. Perencanaan mencakup: menetapkan tujuan, mengembangkan  berbagai  premis  mengenai  lingkungan  organisasi dimana  tujuan-tujuan organisasi hendak dicapai, memilih arah tindakan ( courses  of    actions) untuk  mencapai  tujuan-tujuan  tersebut  (Jackson  et al., 2010).
Perencanaan  dibuat  di  semua  jenis  kegiatan  salah  satunya kegiatan  operasi  militer.  Perencanaan  adalah  proses  dasar    di  mana pengelola  organisasi  akan  memutuskan  tujuan  dan  cara  perencanaan mencapainya.
Sebelum pengelola dapat mengorganisasikan, mengarahkan,  atau  mengawasi,  pengelola  harus  membuat  rencana- rencana  yang  memberikan  tujuan  dan  harus  dilakukan,  kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya (Fuad, 2021).
Menurut  Indra  Bastian,  perencanaan  Organisasi  ada  2  macam, yaitu sebagai berikut:
a) Perencanaan Program
Perencanaan  program  ini  berisi  keputusan  organisasi mengenai  “ apa  yang  harus  dilakukan,  kapan  melakukannya, bagaimana  melakukannya,  dan  siapa  yang  melakukannya ”.  Dalam hal ini, Mabes TNI yang menjadi patokan utama proses perencanaan agenda program kegiatan operasi militer dalam menghadapi ancaman militer.
(b) Perencanaan Keuangan
Perencanaan  keuangan  biasanya  dibuat  berdasarkan  anggaran  yang dirancang  organisasi.  Proses  anggaran  ini  harus  diawali  dengan penetapan tujuan, target dan kebijakan.
2) Pengendalian
Yaitu  merupakan suatu proses untuk memastikan  adanya kinerja yang  efisien  untuk  pencapaian  tujuan  Mabes  TNI  dalam  pelaksanaan operasi militer.  Pengendalian mencakup:
a) Menetapkan berbagai tujuan dan standar
b) Membandingkan  kinerja  sesungguhnya  (yang  diukur)  dengan  tujuan dan  standar yang telah ditetapkan
c) Mendorong keberhasilan dan  mengoreksi berbagai kelemahan.
c. Strategis Thinking
Sebagai  kerangka  dasar  untuk  menilai  kebutuhan,  merumuskan tujuan dan hasil-hasil yang ingin dicapai secara berkesinambungan (Manap, 1999),  dalam  arti  kata  sebagai  cara  pikir  yang  berkaitan  dengan  konsep- konsep  luas  terkait  kegiatan  operasi  militer,  baik  umum,  maupun menyeluruh  yang  berfokus  pada  ancaman  militer    yang  didasarkan  pada antisipasi  terhadap  kondisi  tersebut  dimasa  kini  dan  mendatang  sebagai antisipasi berbagai situasi yang mungkin terjadi.

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  penelitian  ini  adalah  sebagai  berikut:  1) Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan  keuangan  negara  secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan, efisien,  ekonomis,  efektif,  dan  transparan,  dengan  memperhatikan  rasa  keadilan  dan kepatutan,  oleh  karena  itu  Akuntabilitas  Manajemen  Keuangan  dalam  operasi  Militer dilakukan  dengan  beberapa  tahap  yaitu:  a)  Penetapan  perencanaan  strategik, perencanaan  kinerja,  dan  penetapan  rencana  kerja,  meliputi  pembuatan  visi,  misi, tujuan,  sasaran,  kebijakan,  dan  program.  Pada  tahap  inilah,  Mabes  TNI  menghasilkan rencana  kerja  jangka  menengah  lima  tahunan  (RPJM/RPJMD)  yang  kemudian diturunkan  menjadi  rencana  kinerja  tahunan  (RKP/RKPD),  rencana  anggarannya (RKA),  Perjanjian  Kinerja  (PK),  SOP,  dan  lain  sebagainya.  b)  Pengukuran  kinerja, meliputi  pengukuran  indikator  kinerja,  pengumpulan  data  kinerja,  membandingkan realisasi  dengan  recana  kerja,  kinerja  tahun  sebelumnya,  atau  membandingkan  dengan instansi lain sejenis yang terbaik di bidangnya; c) Pelaporan kinerja, berupa pembuatan
Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintahan  (LAKIP)  dengan  format  standar laporan yang telah ditetapkan (rinci dengan berbagai indikator, bukti, dan capaian nya); d)  Pemanfaatan  informasi  kinerja  untuk  perbaikan  kinerja  berikutnya  secara berkesinambungan.  Dalam  kaitannya  dengan  penjelasan  di  atas,  akuntabilitas  Mabes  . TNI masih  sebatas tahap kepatuhan atau compliance dan tahap ini baru tahap awal dari lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif fungsional. e) Strategi Manajemen Keuangan Akuntabel    menunjukan  bagaimana    cara  Mabes  TNI  mengelola    anggaran  mencapai tujuan, sasaran jangka panjang dan target hasil ( outcome ) program prioritas RPJP 2005- 2024  yang  menjadi  tugas  dan  fungsi  Kemhan  dalam  kegiatan  pertahanan  negara salah satunya  adalah  Operasi  Militer    dalam  rangka  mengantisipasi adanya  ancaman militer. Pencapaian  hasil  implementasi  reformasi  birokrasi  Mabes  TNI  dalam  pengelolaan anggaran  yang  akuntabel  menjadi  dasar  dalam  penguatan  birokrasi  Kementerian Pertahanan  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  KKN, meningkatkan kualitas serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Adanya  arahan  Presiden  untuk  membangun  reformasi  birokrasi  yang  sistematis  dan berkelanjutan  sehingga  tercipta  birokrasi  pemerintahan  yang  lebih  lincah,  sederhana, adaptif,  dan  inovatif,  serta  mampu  bekerja  secara  efektif  dan  efisien.  Sehingga  hasil pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui peningkatan performa/kinerjanya  menjadi  lebih  efektif  dan  produktif,  penerapan  reward  dan punishment  secara  konsisten  dan  berkelanjutan.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut  maka strategi  Manajemen  Keuangan  Akuntabel    dalam  Operasi  Militer  berkenaan  dengan Reformasi Birokrasi adalah melalui strategis planning, management dan Thinking.

## Bibliografi
Albugis,  F.  F.  (2016).  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  dalam mewujudkan  transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  pemerintah  daerah Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal  EMBA:  Jurnal  Riset  Ekonomi,  Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (3).
Andriani,  A.  (2018). Saya  Indonesia,  Negara  Maritim  Jati  Diri  Negaraku .  CV  Jejak (Jejak Publisher).
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif .  CV  Jejak  (Jejak Publisher).
Chalim,  M.  A.,  &  Farhan,  F.  (2016).  Peranan  Dan  Kedudukan  Tentara  Nasional Indonesia (Tni) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di  Tinjau  Dari  Perspektif  Politik  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal  Pembaharuan Hukum , 2 (1), 102–110.
Darwis,  M.  (2021).  Peran  Sosial  Media  dalam  Budaya  Politik. Jurnal  Sipatokkong Bpsdm Sulsel , 2 (1), 93–103.
Fuad,  D.  R.  S.  H.  (2021).  Perencanaan  Strategis  Dan  Pengelolaan  Sumber  Daya Manusia. Jurnal Manajemen Dan Bisnis , 3 (01), 102–113.
Hasanah,  H.  (2017).  Teknik-Teknik  observasi  (sebuah  alternatif  metode  pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). At-Taqaddum , 8 (1), 21–46.
Herlia,  T.  (2019).  Komunikasi  Kerja  Antar  Kementrian  Dilihat  Dari  Sudut  Pertahanan Negara. LONTAR: Jurnal Ilmu Komunikasi , 7 (1), 41–47.
Indrawan,  J.  (2018).  Perubahan  paradigma  pertahanan  Indonesia  dari  pertahanan teritorial menjadi pertahanan maritim: sebuah usulan. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 5 (2), 93–114.
Jackson,  L.  C.,  Jones,  S.  J.,  &  Rodriguez,  R.  C.  (2010).  Faculty  actions  that  result  in student  satisfaction  in  online  courses. Journal  of  Asynchronous  Learning Networks , 14 (4), 78–96.
Jaya,  A.  S.  F.  (2011).  Pengaruh  Motivasi  Kerja  Terhadap  Pelaksanaan  Fungsi Manajemen  Keuangan  Dalam  Pengelolaan  Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak (Pnbp)  Dan  Dampaknya  Terhadap  Pelaksanaan  Akuntabilitas  Keuangan  Pada Universitas Syiah Kuala. Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi , 4 (1), 1–20.
Kennedy, P. S. J., Tobing, S. J. L., & Lumbantoruan, R. (2017). Manajemen Anggaran Pertahanan Nasional . 2 (3).
Mahfudin, M. (2021). Pengembangan Kebijakan Standar Biaya Masukan (SBM): Biaya Konsumsi Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 3 (2), 73–91.
Nasution,  D.  A.  D.  (2018).  Analisis  pengaruh  pengelolaan  keuangan  daerah, akuntabilitas  dan  transparansi  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah. Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan , 2 (3), 149–162.
Zamaro,  R.  T.  (2018).  Analisis  Penghitungan  Proyeksi  Belanja  Operasional Kementerian  Negara  Dan  Lembaga  Untuk  Penyusunan  Pagu  Indikatif. Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) , 2 (2), 14.