Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
Sovia Risdiani*, Muzdalifah
Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin *soviarisdiani625@gmail.com

## Abstract
This  study  aimed  to  determine  the  rate  of  growth,  level  of  contribution,  level  of effectiveness, and trends of motor vehicle taxes and motor vehicle name transfer fees to local taxes  in  the  province  of  South  Kalimantan.  This  research  uses  a  descriptive  quantitative analysis method; the data used is secondary data obtained from digital files available from the Regional  Finance  Agency  and  the  official  website  of  the  Central  Statistics  Agency  of  South Kalimantan Province, which is accessed through the website.
The results of this study are the average motor vehicle tax growth rate of 11% and the transfer fee of motor vehicle names by 6%. The contribution rate of motor vehicle tax is 24.71% on average, and the transfer of motor vehicle name transfer fee is 22.75%. The effectiveness of motorized vehicle taxes is, on average, 100%, and the transfer fee for motorized vehicles is 99.3%. Then the trend method that is good for both taxes is the quadratic trend method.. Keyword: Motor Vehicle Tax; Motor Vehicle Title Fee; Local Tax

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui laju pertumbuhan, tingkat kontribusi, tingkat  efektivitas  dan  tren  dari  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor terhadap pajak daerah di provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari  file  digital  yang  tersedia  dari  Badan  Keuangan  Daerah  dan  situs  resmi  Badan  Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang diakses melalui website.
Hasil penelitian ini yaitu rata-rata laju pertumbuhan pajak kendaraan bermotor sebesar 11% dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 6%. Tingkat kontribusi pajak kendaraan bermotor rata-rata sebesar 24,71 % dan bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 22,75%. Tingkat  efektivitas  pajak  kendaraan  bermotor  rata-rata  sebesar  100%  dan  bea  balik  nama kendaraan bermotor sebesar 99,3%. Kemudian metode tren yang baik digunakan pada kedua pajak tersebut adalah metode tren kuadratis.
Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Daerah

## PENDAHULUAN
Pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang  dapat  diupayakan  dalam  rangka  mewujudkan  pembangunan  daerah.  Oleh  karena  itu, perlunya  dana  untuk  memperlancar    pembangunan  daerah  yang  bersumber  dari  pendapatan daerah. Tujuan dari adanya pembangunan daerah adalah untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab serta tujuan lain yang telah direncanakan baik jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 30, Pendapatan Daerah terdiri dari: pendapatan asli daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.  Pendapatan  Asli  Daerah  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan
ISSN 2746-3249
kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.  Pajak di Indonesia dibagi menjadi dua diantaranya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak  daerah  provinsi  dan  pajak  daerah  kabupaten/kota.  Pajak  yang  termasuk  dalam  pajak daerah  Provinsi  diantaranya  yaitu  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB),  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor,  Pajak  Air Permukiman, dan Pajak Rokok.
Tabel 1 Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jumah Penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Juta)
Tahun Jumlah Kendaraan Bermotor % Jumlah Penduduk % 2010 1,54 10,83 3,64 4,19 2011 1,71 10,94 3,71 1,97 2012 1,92 12,24 3,78 1,90 2013 2,14 11,57 3,85 1,84 2014 2,44 13,61 3,92 1,77 2015 2,48 1,82 3,99 1,71 2016 2,70 8,99 4,06 1,65 2017 2,96 9,35 4,12 1,59 2018 3,11 5,32 4,18 1,53 2019 3,42 9,91 4,24 1,47

## Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pertumbuhan  penduduk  diikuti dengan  pertumbuhan  jumlah  kendaraan  bermotor  tiap  tahunnya.  Pada  tahun  2010  sampai dengan 2019 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata 2% per tahun. Pertumbuhan penduduk juga  diikuti  dengan  pertumbuhan  jumlah  kendaraan  bermotor  tiap  tahunnya.  Sampai  pada tahun  2019  jumlah  penduduk  mencapai  4,24  juta  jiwa  dan  ditahun  yang  sama  jumlah Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  mencapai  3,42  juta  unit.  Kepemilikan kendaraan bermotor dikenakan pungutan pajak kendaraan bermotor maupun bea balik  nama kendaraan bermotor yang total pendapatannya akan disumbangkan ke pendapatan pajak daerah provinsi.
Tabel 2 Target dan Realisasi Pajak Daerah, PKB dan BBNKB di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Miliar rupiah) Tahun Pajak Daerah % PKB BBNKB Target Realisasi Target Realisasi 2010 1.088 - 292 290 304 367 2011 1.644 51 329 361 463 513 2012 2.200 33 473 433 526 547 2013 2.137 -3 489 484 549 502 2014 2.948 38 522 548 514 485 2015 2.041 -31 559 556 449 382 2016 1.867 -8 568 587 356 435 2017 2.232 20 740 634 530 391 2018 2.816 26 656 681 560 527 2019 2.766 -2 721 731 560 540
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka (2010-2019)
Pendapatan  Pajak  Daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  akhir  tahun  2018 mencapai  nominal  sebesar  Rp  2.816  Miliyar,  namun  mengalami  penurunan  sebesar  2% sehingga pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 menjadi Rp 2.776 Miliyar. Pada tahun 2019 realisasi  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  mencapai  sebesar  Rp.  731  Miliyar, penerimaan tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yakni 2018 dengan realisasi sebesar Rp 681  Miliyar.  Sementara  realisasi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  sebesar  Rp  540 Miliyar, meningkat dari sebelumnya yakni tahun 2018 dengan realisasi sebesar Rp 527 Miliyar. Diketahui bahwa total pendapatan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2010 sampai dengan 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan total Rp 2.948 Miliar dengan mengalami pertumbuhan sebesar 38% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2013.
Pokok-pokok yang dibahas pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2010-2019  ?  (2)  Bagaimana  Tingkat  Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pajak  Daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Tahun  2010-2019  ?  (3)  Bagaimana  Tingkat Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 ? (4) Bagaimana Trend Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada tahun 2020-2025 ?
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui Laju Pertumbuhan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan  Tahun  2010-2019,  (2)  Untuk  Mengetahui  Tingkat  Efektivitas  Pajak  Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di  Provinsi  Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019, (3) Untuk Mengetahui Tingkat Kontribusi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pajak  Daerah  di  Provinsi  Kalimantan Selatan  Tahun  2010-2019,  (4)  Untuk  Mengetahui  Trend  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada tahun 2020-2025.

## KAJIAN PUSTAKA Otonomi Daerah
Pengertian  Otonomi  Daerah  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan  kewajiban  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Keuangan Daerah
Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah menyebutkan bahwa: Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  serta  segala  bentuk kekayaan  yang  dapat  dijadikan  milik  Daerah  berhubung  dengan  hak  dan  kewajiban  Daerah tersebut.

## Pendapatan Daerah
Pengertian  pendapatan  daerah  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  Daerah  yang  diakui  sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah untuk melaksanakan tujuan pembangunan dan mengoptimalkan kesejahteraan rakyat.

## Pajak
Berdasarkan  Undang  Undang  KUP  Nomor  16  Tahun  2009  pasal  1  ayat  1  pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Pajak Daerah
Pajak daerah merupakan pajak yang wewenangnya dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang  sesuai  dengan  peraturan  daerah  (Perda)  dan  hasilnya  digunakan  untuk  melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2016) .

## Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Menurut Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah,  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Maksud dari balik nama dalam hal ini adalah status kepemilikan yang berubah karena terjadi perpindahan hak milik kendaraan bermotor dari pemilik kendaraan bermotor sebelumnya dengan pembeli kendaraan bermotor sebagai pemilik yang baru.

## Pertumbuhan
Laju  pertumbuhan  menunjukkan  kemampuan  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan  keberhasilan  daerah  yang  telah  dicapainya  dari  periode  ke  periode.  Menurut Halim  (2004  :  163)  dalam  (Maharani,  2018)  Analisis  Pertumbuhan  Pendapatan  Deaerah bertujuan  untuk  mengetahui  Kinerja  Keuangan  pemerintah  selama  periode  anggaran, mengalami pertumbuhan secara positif atau negatif.

## Kontribusi
Menurut  T  Guritno  (1997:76)  dalam  (Budiarso  &  Karina,  2016)  mengidentifikasikan kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

## Efektivitas
Pengertian Efektivitas menurut Mardiasmo (2009:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya.  Apabila  suatu  organisasi  tersebut  berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  dari  Christa  Marchaulina  Sinaga  (2013)  yang  berjudul  Analisis Proyeksi  Penerimaan  Pajak  Pengambilan  dan  Pemanfaatan  Air  Permukaan  (P3AP)  di  UPT. Dinas  Pendapatan  Propinsi  Jawa  Timur  Jember.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa perkiraan penerimaan pajak air permukaan untuk lima tahun ke depan mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Peneliti  terdahulu  dari  Hasannudin  (2014)  yang  berjudul  Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak  atas  kendaraan  bermotor  di  provinsi  Maluku  Utara  adalah  efektif.  Namun  kontribusi pajak atas kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di provinsi Maluku Utara adalah kurang baik.
Penelitian  terdahulu  dari  Nurul  Karina  (2016)  yang  berjudul  Analisis  Efektivitas  dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor
di Provinsi Gorontalo adalah sangat efektif, dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di Provinsi Gorontalo adalah sedang.

## METODE
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  Pajak  Daerah  Provinsi.  Jenis  pajak  yang  yang termuat adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Ruang lingkup  penelitian  ini  adalah  Pajak  Daerah  Provinsi.  Penelitian  ini  menggunakan  metode analisis deskriptif kuantitatif, data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari file digital yang tersedia dari Badan Keuangan Daerah dan situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang diakses melalui website.

## Variabel dan Definisi Operasional Variabel
Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  digunakan  untuk  membiayai  penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.
Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan bermotor baik milik pribadi atau umum yang digunakan di darat maupun di air yang digerakkan oleh peralatan teknik.
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik kendaraan  bermotor  karena  adanya  perjanjian  dari  dua  pihak  atau  yang  biasa  terjadi  karena adanya  transaksi  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau  pemasukan  ke  dalam  badan usaha.

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  diperoleh  dari  dokumentasi  atau  bentuk  file digital  yang  tersedia  dari  Badan  Keuangan  Daerah  dan  situs  resmi  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Kalimantan Selatan yang diakses melalui website.

## Teknik Analisis Data Analisis Pertumbuhan
Analisis  Pertumbuhan  bertujuan  untuk  mengetahui  Kinerja  Keuangan  pemerintah selama  periode  anggaran,  mengalami  pertumbuhan  secara  positif  atau  negatif.  Pertumbuhan pajak dapat diketahui dari rumus sebagai berikut:
= penerimaan pajak tahun t − penerimaan pajak tahun (t − 1)
penerimaan pajak (t − 1) × 100%

## Analisis Kontribusi
Menurut  Guritno (1997:76) dalam   (Budiarso & Karina, 2016) pengertian kontribusi adalah  sesuatu  yang  diberikan  bersama-sama  dengan  pihak  lain  untuk  tujuan  biaya  atau kerugian tertentu atau bersama. Sehinga kontribusi dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  (BBNKB)  terhadap  pendapatan  Pajak  Daerah.  Perhitungan  tingkat  kontribusi menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:
X=Y/Z × 100% Dimana: X  =  Rasio kontribusi pungutan pajak Y  =  Realisasi penerimaan PKB dan atau realisasi penerimaan BBNKB Z   =  Realisasi penerimaan Pajak Daerah

## Analisis Efektivitas
Menurut Mardiasmo (2009:134) dalam Hasannudin & Wokas (2014) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut  berhasil  mencapai  tujuan,  maka  organisasi  tersebut  dapat  dikatakan  telah  berjalan dengan efektif. Perhitungan tingkat efektivitas menggunakan rumus yaitu sebagai berikut:
P = Q/R × 100% Dimana: P  = Rasio efektivitas pungutan pajak Q  = Realisasi penerimaan PKB dan atau realisasi penerimaan BBNKB

## R  = Target penerimaan PKB dan atau target penerimaan BBNKB

## Analisis Tren
Analisis  Tren  merupakan  suatu  metode  analisis  statistika  yang  ditujukan  untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Beberapa metode yang digunakan adalah Metode Semi rata-rata (Semi Average Method), Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method) dan Metode Kuadrtis (Quadratic Trend Method)

## HASIL DAN ANALISIS

## Analisis  Laju  Pertumbuhan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor.
Perhitungan laju pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan dalam waktu 10 tahun yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Berikut adalah tabel pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan:
Tabel 3
Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Miliar rupiah) Tahun Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Realisasi Selisih Pertumbuhan (%) Realisasi Selisih Pertumbuhan (%) 2010 290 - - 367 - - 2011 361 71 24,57% 513 146 39,88% 2012 433 72 19,94% 547 33 6,51% 2013 484 51 11,83% 502 -45 -8,22% 2014 548 64 13,15% 485 -17 -3,43% 2015 556 8 1,52% 382 -103 -21,17% 2016 587 31 5,59% 435 53 13,89% 2017 634 47 7,99% 391 -44 -10,10% 2018 681 47 7,45% 527 136 34,86% 2019 731 50 7,34% 540 13 2,48% Rata-rata 11% 6%

## Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan  tabel  diatas  rata-rata  pertumbuhan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB) mencapai  11%  pada  tahun  2010  sampai    2019. Secara  keseluruhan  realisasi  pajak  ini    pada tahun 2010 sampai 2019 cenderung mengalami peningkatan namun dengan selisih yang tidak terlalu besar dari tahun ke tahun sehingga persentase pertumbuhannya fluktuatif dan menurun, namun kembali stabil pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai 24,57% dengan selisih Rp 71 Miliar dari realisasi tahun 2010. Kemudian pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 yang hanya mencapai 1,52% dengan selisih pendapatan sebesar Rp 8 Miliar dari tahun 2014.  Sehingga pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan masih belum dikatakan berhasil karena rata-rata pertumbuhan >30% yaitu hanya mencapai 11%.
Selanjutnya untuk realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai 2019 cenderung mengalami fluktuatif. Rata- rata pertumbuhan BBNKB hanya mencapai 6% pada kurun waktu 10 tahun. Terdapat pertumbuhan negatif  yang  terjadi  pada  beberapa  tahun  diantaranya  tahun  2013-2015  dan  tahun  2017.
ISSN 2746-3249
Pertumbuhan  terendah  terjadi  pada  tahun  2015  dengan  persentase  negative  yaitu  -21,17% realisasi  menurun  sebesar  Rp  103  Miliar  dari  tahun  sebelumnya.  Persentase  pertumbuhan tertinggi  terjadi pada tahun 2011 yaitu mencapai  39,88% dengan selisih  Rp 146 Miliar dari realisasi  tahun  2010  dan  pertumbuhan  pada  tahun  2018  dengan  persentase  34,86%  dengan selisih  realisasi  sebesar  Rp  136  Miliar  dari  tahun  sebelumnya,  namun  peningkatan  ini  tidak sebesar tahun 2011.

## Analisis  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor
Analisis  kontribusi  ini  digunakan  untuk  mengetahui  besaran  tingkat  kontribusi  yang diberikan  oleh  total  pungutan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  maupun  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  terhadap  Pajak  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada kurun  waktu  10  tahun  yaitu  dari  tahun  2010  –  2019.  Berikut  adalah  tabel  kontribusi  Pajak Kendaraan Bermotor:
Tabel 4
Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Miliar rupiah)
Tahun Pajak Daera h Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Realisasi Persentase Kriteria Realisasi Persentase Kriteria 2010 1088 290 26,61% Sedang 367 33,72% Cukup Baik 2011 1644 361 21,95% Sedang 513 31,23% Cukup Baik 2012 2200 433 19,67% Kurang 547 24,85% Sedang 2013 2137 484 22,65% Sedang 502 23,48% Sedang 2014 2948 548 18,57% Kurang 485 16,43% Kurang 2015 2041 556 27,24% Sedang 382 18,72% Kurang 2016 1867 587 31,43% Cukup Baik 435 23,30% Sedang 2017 2232 634 28,40% Sedang 391 17,52% Kurang 2018 2816 681 24,18% Sedang 527 18,73% Kurang 2019 2766 731 26,43% Sedang 540 19,54% Kurang Rata-rata 24,71% Sedang 22,75% Sedang

## Sumber: Data sekunder yang diolah
Berdasarkan tabel 4 penerimaan total Pajak Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sampai 2019 cenderung mengalami fluktuasi. Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa  kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  terhadap  Pajak  Daerah  cenderung fluktuatif,  rata-rata  tingkat  kontribusi  mencapai  24,71%  dengan  kriteria  sedang.  Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang dikatakan kurang terjadi pada tahun 2012 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 2.200 Miliar namun jumlah sumbangan PKB hanya sebesar Rp 433 Miliar atau 19,67% dan pada tahun 2014 dengan pendapatan pajak daerah sebesar Rp 2.948 Miliar namun jumlah sumbangan PKB hanya mencapai Rp 548 Miliar atau 18,57%.
Selanjutnya kontribusi dengan kriteria cukup baik terjadi pada tahun 2016 karena terjadi penurunan  jumlah  pendapatan  pajak  daerah  menjadi  Rp  1.867  Miliar,  sedangkan    jumlah sumbangan  PKB  meningkat  sebesar  Rp  587  Miliar  atau  31,43%  dari  tahun  sebelumnya. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki persentase dengan kriteria sedang selama kurun waktu 10 tahun dari 2010 sampai dengan 2019 yaitu terjadi pada 7 tahun lainnya kecuali tahun 2012, tahun 2014 dan tahun 2016.
Kemudian kontribusi yang terjadi pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap  Pajak  Daerah  cenderung  fluktuatif,  rata-rata  tingkat  kontribusi  mencapai  22,75% dengan  kriteria  sedang.  Kontribusi  BBNKB  terhadap  pajak  daerah  tidak  begitu  tinggi dikarenakan  pada  kurun  waktu  10  tahun  penerimaan  pajak  selalu  mengalami  fluktuasi  tiap tahunnya.
Kontribusi terendah dengan kriteria kurang terjadi pada tahun 2014, karena berdasarkan data pendapatan pajak daerah bertambah sebesar Rp 811 Miliar dari tahun 2013. Sedangkan realisasi  BBNKB  pada  tahun  2014  mengalami  penurunan  sebesar  Rp  17  Miliar  dari  tahun sebelumnya. Oleh karena itu, pada tahun 2014 BBNKB hanya berkontribusi sebesar 16,35% terhadap pajak daerah. Kontribusi dengan kriteria kurang juga terjadi pada tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Hal ini dapat terjadi karena ada penurunan realisasi BBNKB pada  tahun  tersebut,  namun  dengan  total  penerimaan  pajak  daerah  yang  mengalami peningkatan.  Penurunan  realisasi  dapat  disebabkan  oleh  menurunnya  jumlah  kendaraan bermotor yang baru dan juga dapat terjadi karena masyarakat tidak banyak yang melakukan balik nama kendaraan bermotor pada tahun tertentu.
Kemudian  kontribusi  dengan  kriteria  cukup  baik  terjadi  pada  tahun  2010  dengan persentase mencapai 33,72% dan pada tahun 2011 dengan persentase mencapai 33,23%. Hal ini dapat terjadi karena total pendapatan pajak daerah pada tahun tersebut belum mengalami jumlah yang besar yaitu Rp 1.088 Miliar di tahun 2010 dengan realisasi BBNKB sebesar Rp 367 Miliar dan di tahun 2012 total pajak daerah mencapai Rp 1.644 Miliar dengan realisasi BBNKB  sebesar  Rp  513  Miliar.  Adapun  kontribusi  BBNKB  dengan  kriteria  sedang  hanya terjadi pada 3 tahun yaitu di tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2016.

## Analisis  Efektivitas  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor
Analisis efektivitas ini digunakan untuk mengetahui berapa besar pencapaian dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea  Balik Nama Kendaraan  Bermotor terhadap target yang telah ditetapkan. Analisis ini menghitung selama kurun waktu 10 tahun yaitu dari tahun 2010 – 2019.
Tabel 5 Efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2019 (dalam Miliar rupiah) Tahun Target Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Realisasi  Persentase Kriteria Target  Realisasi  Persentase  Kriteria 2010 292 290 99,22% Efektif 304 367 120,72% Sangat Efektif 2011 329 361 109,77% Sangat Efektif 463 513 110,88% Sangat Efektif 2012 473 433 91,56% Efektif 526 547 103,90% Sangat Efektif 2013 489 484 98,87% Efektif 549 502 91,38% Efektif 2014 522 548 104,89% Sangat Efektif 514 485 94,28% Efektif 2015 559 556 99,35% Efektif 449 382 85,04% Cukup 2016 568 587 103,32% Sangat Efektif 356 435 122,11% Sangat Efektif 2017 740 634 85,65% Cukup 530 391 73,79% Kurang Efektif 2018 656 681 103,85% Sangat Efektif 560 527 94,23% Efektif 2019 721 731 101,34% Sangat Efektif 560 540 96,57% Efektif Rata-rata 100% Efektif 99,3% Efektif

## Sumber : Data sekunder yang diolah
Berdasarkan  tabel  5  target  Pajak  Kendaraan  Bermotor  pada  tahun  2010  sampai  2019 cenderung  fluktuatif,  namun  dengan  realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  yang  terus meningkat. Pada kurun waktu 10 tahun tersebut, tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tidak  sama  setiap  tahunnya.  Tingkat  efektivitas  terendah  dengan  kriteria  cukup  terjadi  pada tahun 2017 dengan persentase mencapai 85,65% dengan jumlah realisasi sebesar Rp 634 Miliar
dan target sebesar Rp 740 Miliar. Hal ini terjadi  karena pada data diketahui bahwa realisasi PKB  pada  tahun  tersebut  telah  mengalami  peningkatan  dari  Rp  587  Miliar  di  tahun  2016 menjadi Rp 634 Miliar di tahun 2017, namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada target pajak yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 568 Miliar pada tahun 2016 dan menjadi Rp 740 Miliar di tahun 2017 dengan selisih target sebesar Rp 172 Miliar.
Adapun untuk beberapa tahun yang memiliki kriteria efektif dapat terjadi dikarenakan realisasi  sudah  mendekati  target  yang  ditetapkan  namun  dengan  selisih  angka  yang  sedikit kurang dari target sehingga realisasi hanya mencapai lebih dari 90%. Kemudian untuk tahun yang dikatakan sangat efektif artinya realisasi Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun tersebut sudah  melebihi  nominal  target  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  sehingga  persentasi pendapatan mencapai lebih dari 100%. Berdasarkan data di tabel 5.5 diketahui rata-rata tingkat efektivitas pajak di tahun 2010 sampai dengan 2019 mencapai angka 100% sehingga dikatakan efektif.
Selanjutnya  berdasarkan  tabel  diketahui  target  dan  realisasi  pajak  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2010 sampai 2019 cenderung fluktuatif. Pada kurun waktu 10 tahun tersebut, tingkat efektivitas Pajak Kendaraan Bermotor tidak sama setiap tahunnya. Pada tahun 2010 sampai dengan 2012 target  pajak mengalami  peningkatan namun  realisasi  pajak juga  mengalami peningkatan melebihi target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat efektifitas BBNKB dikatakan sangat efektif. Selanjutnya kontribusi BBNKB dikatakan efektif pada tahun 2013, tahun 2014, tahun 2018 dan tahun 2019. Hal ini terjadi karena realisasi BBNKB pada tahun  2013  dan  2014  mengalami  penurunan,  tetapi  untuk  tahun  2018  dan  2019  realisasi mengalami  peningkatan  namun  realisasi  tersebut  tidak  mencapat  target  pajak  yang  telah ditetapkan.
Pada tahun 2015 pemerintah menurunkan target pajak karena melihat data realisasi pada tahun sebelumnya yang terus menurun, namun realisasi BBNKB tetap mengalami penurunan yang cukup drastis sebesar Rp 103 Miliar dari Rp 485 di tahun 2014 menjadi Rp 382 Miliar di tahun  2015.  Oleh  karena  itu  pada  tahun  2015  tingkat  efektivitas  BBNKB  hanya  mencapai kriteria cukup sebesar 85,04%. Selanjutnya pada tahun 2016 pemerintah masih menurunkan besaran  target  pajak  menjadi  Rp  356  Miliar,  namun  realisasi  pajak  mengalami  peningkatan yang cukup tinggi  dari Rp 382 di tahun 2015 menjadi Rp 435 Miliar di tahun 2016 dengan selisih  Rp 53 Miliar. Oleh karena itu tahun 2016 realisasi  BBNKB dikatakan sangat  efektif dengan persentase 122,11%.
Adapun kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 dikarenakan meningkatnya target pajak  sebesar  Rp  530  Miliar  dari  tahun  sebelumnya  yang  hanya  sebesar  Rp  356  Miliar, sedangkan  untuk  realisasi  pajak  mengalami  penurunan  dari  Rp  435  Miliar  di  tahun  2016 menjadi  Rp  391  di  tahun  2017  dengan  selisih  Rp  44  Miliar.  Oleh  karena  itu  realisasi  tidak mencapai target sehingga dikatakan kurang efektif.

## Analisis Trend Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pemilihan tren yang lebih baik
Perhitungan  kuadrat  terkecil  menggunakan  data  realisasi  Pajak  Kendaraan  Bermotor dengan kurun waktu 10 tahun dengan tujuan untuk mendapatkan nilai konsistensi yang paling rendah dari salah satu hasil perhitungan ketiga metode trend tersebut.
Tabel 6
Kuadrat Terkecil dari Semi Average Method, Least Square Method, dan Quadratic Trend Method
Tahun PKB (Y) Semi Average Method (Y') Least Square Method (Y') Quadratic Trend Method (Y') Semi Average Method Least Square Method Quadratic Trend Method (Y-Y') 2 (Y-Y') 2 (Y-Y') 2 2010 290 337 325 303 2209 1225 169 2011 361 380 371 363 361 100 4 2012 433 423 416 420 100 289 169 2013 484 466 462 473 324 484 121 2014 548 509 508 522 1521 1600 676 2015 556 552 553 568 16 9 144 2016 587 595 599 610 64 144 529 2017 634 638 645 648 16 121 196 2018 681 681 690 683 0 81 4 2019 731 724 736 714 49 25 289 Jumlah 4660 4078 2301

## Sumber: Data diolah
Dapat  dilihat  pada  tabel  diatas,  bahwa  dari  ketiga  perhitungan  diatas  menunjukkan konsistensi  alat  yang  digunakan.  Diketahui  bahwa  jumlah  nilai  dari  masing-masing perhitungan  ketiga  metode  pada  Pajak  Kendaraan  Bermotor,  terbentuk  nilai  pesimis  (nilai terendah) adalah Quadratic Trend Method,  nilai moderat  (nilai  sedang) adalah Least  Square Method dan nilai optimis (nilai tertinggi) adalah Semi Average Method. Jadi terlihat jumlah nilai dari hasil perhitungan Quadratic Trend Method memiliki nilai yang paling kecil sehingga bisa dikatakan metode tersebut lebih tepat digunakan untuk menentukan proyeksi pajak.
Berikut  adalah  grafik  perbandingan  dari  perhitungan  metode  tren  Pajak  Kendaraan Bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2025:
Gambar 1 Trend Pajak Kendaraan Bermotor
Sumber: data diolah 20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 Realisasi PKB 290 361 433 484 548 556 587 634 681 731 Semi Average Method 337 380 423 466 509 552 595 638 681 724 767 809 852 895 938 981 Least Square Method 325 371 416 462 508 553 599 645 690 736 782 827 873 918 9641010 Quadratic Trend Method 303 363 420 473 522 568 610 648 683 714 741 765 784 801 813 822
0 200 400 600 800 1000 1200 M ilia r Rupi a h
Perbandingan pola dari masing-masing perhitungan ketiga metode dapat dilihat pada gambar grafik 1 bahwa prediksi realisasi Pajak Kendaraan Bermotor untuk tahun 2020 sampai 2025  cenderung  mengalami  peningkatan.  Garis  tren  dari  perhitungan  Least  Square  Method (metode  kuadrat  terkecil)  meningkat  membentuk  pola  linier  garis  lurus  dengan  ramalah realisasi  pajak  lebih  tinggi  dari  tren  Semi  Average  Method  (metode  semi  rata-rata)  dan Quadratic Trend Method (Metode Kuadratis). Sedangkan untuk garis trend dari perhitungan metode semi rata-rata juga membentuk garis lurus dengan ramalan realisasi yang lebih besar daripada  ramalan  metode  kuadratis.  Pola  linier  yang  terbentuk  dari  metode  kuadratis  yaitu membentuk pola tidak linier. Oleh karena itu berdasarkan hasil perbandingan dari ketiga tren diatas, Pemerintah daerah khusus nya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat  menggunakan  hasil  proyeksi  trend  dari  Quadratic  Trend  Method  untuk  meramalkan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor di tahun 2020 sampai 2025, karena sebelumnya telah dilakukan perhitungan untuk menentukan metode tren konsisten yang lebih tepat digunakan.
Tabel 7 Kuadrat Terkecil dari Semi Average Method, Least Square Method,
dan Quadratic Trend Method Tahun BBN KB (Y) Semi Average Method (Y') Least Square Method (Y') Quadratic Trend Method (Y') Semi Average Method Least Square Method Quadratic Trend Method (Y-Y') 2 (Y-Y') 2 (Y-Y') 2 2010 367 494 453 467 16129 7396 10000 2011 513 488 457 461 625 3136 2704 2012 547 483 460 458 4096 7569 7921 2013 502 477 464 457 625 1444 2025 2014 485 472 467 458 169 324 729 2015 382 466 471 461 7056 7921 6241 2016 435 461 474 467 676 1521 1024 2017 391 455 478 475 4096 7569 7056 2018 527 449 481 486 6084 2116 1681 2019 540 444 484 498 9216 3136 1764 Jumlah 48772 42132 41145

## Sumber: Data diolah
Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwa dari ketiga perhitungan diatas menunjukkan nilai konsistensi  alat  yang  digunakan.  Diketahui  bahwa  jumlah  nilai  dari  masing-masing perhitungan ketiga metode pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, terbentuk nilai pesimis (nilai  terendah)  adalah  Quadratic  Trend  Method,  nilai  moderat  (nilai  sedang)  adalah  Least Square Method dan nilai optimis (nilai tertinggi) adalah Semi Average Method. Jadi terlihat jumlah nilai dari hasil perhitungan Quadratic Trend Method memiliki nilai yang paling kecil sehingga  bisa  dikatakan  metode  tersebut  lebih  tepat  digunakan  untuk  menentukan  proyeksi pajak.
Berikut  adalah grafik perbandingan dari perhitungan metode tren BBNKB di  Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2025:

## Gambar 2 Trend Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

## Sumber: data diolah
Gambar  grafik  diatas  merupakan  perbandingan  trend  dari  ketiga  metode  yang  dapat diketahui dengan garis trend yang berbeda-besa. Prediksi realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk tahun 2020 sampai 2025 berdasarkan hasil dari trend Semi average method memiliki garis trend yang semakin menurun setiap tahunnya, hal ini terjadi karena pengaruh dari  jumlah  realisasi  BBNKB  sebelumnya  yaitu  pada  tahun  2010  –  2019  yang  cenderung berfluktuasi.  Kemudian  prediksi  realisasi  BBNKB  berdasarkan  Metode  Last  Square menghasilkan  garis  lurus  yang  meningkat  landai.  Selanjutnya  prediksi  realisasi  BBNKB berdasarkan Metode Kuadratis menghasilkan garis trend yang meningkat membentuk parabola. Oleh  karena  itu  berdasarkan  hasil  perbandingan  dari  ketiga  tren  diatas,  Pemerintah  daerah khusus nya Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dapat  menggunakan hasil proyeksi trend dari Quadratic Trend Method untuk meramalkan pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan  Bermotor  di  tahun  2020  sampai  2025,  karena  sebelumnya  telah  dilakukan perhitungan untuk menentukan metode tren konsisten yang lebih tepat digunakan.

## PENUTUP Implikasi Hasil Penelitian
Menentukan besaran laju pertumbuhan, kontribusi, efektivitas dan nilai trend dari Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) dan Bea Balik  Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini dapat dijadikan  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Selatan  khususnya  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Selatan  yang  bekerjasama  dengan  Satuan  Administrasi  Satu  Atap (SAMSAT)  di  seluruh  Kabupaten/kota  Provinsi  Kalimantan  Selatan  dalam  menentukan kebijakan  atau  cara  meningkatkan  penerimaan  kedua  pajak  tersebut  yang  bertujuan  untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun berikutnya yang akan datang.

## Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sumber penerimaan  pajak daerah terdiri dari beberapa bagian jenis pajak. Namun yang dibahas pada penelitian ini hanya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
20 10 20 11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20 20 20 21 20 22 20 23 20 24 20 25 Realisasi BBNKB 367 513 547 502 485 382 435 391 527 540 Semi Average Method 494 488 483 477 472 466 461 455 450 444 439 433 428 422 417 411 Least Square Method 453 457 460 464 470 471 474 476 478 484 488 491 495 498 502 505 Quadratic Trend Method 467 461 458 457 458 461 467 475 486 498 513 531 550 572 597 623
0 100 200 300 400 500 600 700 M ilia r Rupi a h

## Kesimpulan
Pertama, rata-rata pertumbuhan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2019 sebesar 11%, pertumbuhan realisasi tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011    dengan  persentase  mencapai  24,5%  dan  pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2015 dengan persentase hanya mencapai 1,52%. Kemudian rata- rata  pertumbuhan  realisasi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  di  Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2019 sebesar 6%, pertumbuhan tertinggi terjadi  pada  tahun  2011  dengan  persentase  39,88%  dan  pertumbuhan  terendah  terjadi  pada tahun 2015 dengan persentase -21,17%.
Kedua, rata –  rata Pajak Kendaraan Bermotor  (PKB) memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah sebesar 24,71%  dengan  kriteria  sedang.  Kontribusi  PKB  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2016  dengan persentase  mencapai  31,43%  dan  masuk  dalam  kriteria  cukup  baik,  sedangkan  kontribusi terendah  terjadi  pada  tahun  2014  dengan  persentase  18,57%  sehingga  masuk  dalam  kriteria kurang.  Kemudian  rata-rata  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  memberikan kontribusi terhadap Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah sebesar 22,57% dengan kriteria sedang. Kontribusi BBNKB tertinggi terjadi pada tahun  2010  dengan  persentase  mencapai  33,72%  dan  masuk  dalam  kriteria  cukup  baik, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 dengan persentase mencapai 16,43% dan masuk dalam kriteria kurang.
Ketiga, rata – rata tingkat efektivitas dari realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2010 sampai dengan 2019 adalah sebesar 100% atau dikatakan  sangat  efektif.  Kemudian  Rata  –  rata  tingkat  efektivitas  dari  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan  pada  tahun  2010  sampai  dengan  2019 adalah sebesar 99,3% atau dikatakan efektif. Tingkat efektivitas kedua pajak tersebut dikatakan efektif karena realisasi dari kedua pajak tersebut berhasil mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Keempat, Berdasarkan pemilihan metode tren maka penentuan pemilihan tren pada PKB dan  BBNKB  dapat  melihat  dari  hasil  perhitungan  ketiga  metode.    Dari  ketiga  metode  tren menunjukkan nilai konsisten yaitu nilai proyeksi pesimis (nilai terendah) yaitu Quadratic Trend Method, nilai proyeksi moderat (nilai tengah) yaitu Least Square Method dan nilai proyeksi optimis (nilai tertinggi) yaitu Semi Average Method. Oleh karena itu berdasarkan teori, metode kuadratis (Quadratic Trend Method) dapat dipilih karena memiliki jumlah nilai yang terendah dan memiliki derajat kesalahan yang paling kecil dari metode tren lainnya.

## Saran
Pertama, pemerintah daerah dapat meningkatkan besaran target pada pajak kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  untuk  beberapa  tahun  yang  akan  datang, supaya pemerintah daerah bisa lebih meningkatkan kinerjanya untuk mencapai target tersebut. Karena  berdasarkan  data  dari  realisasi  kedua  pajak  tersebut  sudah  mampu  mendekati  dan mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2010 sampai dengan 20
Kedua, Pemerintah Daerah  kedepannya  diharapkan  dapat  memberikan  pelayanan  yang  mudah  dijangkau  oleh masyarakat  khususnya  yang  berada  di  daerah  Kabupten/kota  dengan  memberikan  fasilitas pembayaran  pajak  secara  online  serta  mengaktifkan  layanan  samsat  keliling  untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak.
Ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitian dan menambah alat analisis yang digunakan serta bisa menambah atau menggunakan jenis metode trend  lainnya  supaya  mendapatkan  perbandingan  hasil  yang  lebih  baik  dan  tepat  digunakan untuk proyeksi pada tahun berikutnya.

## BIBLIOGRAPHY
Badan  Pusat  Statistik.  (n.d.-a). Jumlah  Penduduk  Provinsi  Kalimantan  Selatan  Menurut Kabupaten/Kota  dan  Jenis  Kelamin  (2010-2019) .  Badan  Pusat  Statistik  Provinsi Kalimantan Selatan.
Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka (2010-2019) . Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
Badan  Pusat  Statistik.  (2019). Jumlah  Kendaraan  Bermotor  Provinsi  Kalimantan  Selatan . Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan.
Budiarso,  N.,  &  Karina,  N.  (2016).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. Jurnal Riset Ekonomi,
Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi , 4 (1), 715–722.
https://doi.org/10.35794/emba.v4i1.11774
Hasannudin,  .,  &  Wokas,  H.  (2014).  Analisis  Efektivitas  Dan  Kontribusi  Pajak  Kendaraan Bermotor  Terhadap  Penerimaan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Provinsi  Maluku  Utara. Accountability , 3 (1), 56. https://doi.org/10.32400/ja.4941.3.1.2014.56-65
Maharani, C. S. (2018). Analisis Pertumbuhan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Serta Kontribusinya Terhadap  Pendapatan  Daerah  di  Kabupaten  Sleman  Tahun  2010-2016. Fakultas Ekonomi, Uninversitas Negeri Yogyakarta . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (n.d.). Tentang Pendapatan Daerah . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. (2019). Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jurnal Media Hukum , 184. Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . PT Raja Grafindo Persada. Undang-Undang Republik Indonesia Nomoer 23 Tahun 2014. (2014). Tentang Pemerintahan Daerah (p. 203). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. (2009). Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . 27 (7).
Undang  Undang  Nomor  16  Tahun  2009.  (2020).  Undang-Undang  KUP  dan  Peraturan Pelaksanaannya. Perubahan Ketiga UU Nomor 6 Tahun 1983 , 333.