## BATAS WILAYAH DAN DINAMIKA PENJAGAAN BATAS LAUT DI INDONESIA DALAM DIMENSI SOSIOKULTURAL 1
Oleh: Marsetio Kepala Staf TNI Angkatan Laut Republik Indonesia Dosen Magister Ilmu Sejarah Pascasarjana Universtas Diponegoro Dosen Universitas Pertahanan

## ABSTRACT
This  paper  discusses  about  boundaries  concept  and  the  dynamics  of  sea  boundaries  in Indonesian. As an archipelagic state with a very potential resources, unfortunately Indonesia does  not  have  an  "Ocean  Policy"  concept  as  a  guide  to  build  a  maritime  state.  Especially about the security of Indonesian sea boundaries in remote island. Yet as a country that has a long  maritime  history,  Indonesia  has  a  lot  of  lessons  as  a  basis  for  understanding  the substance that determines the orientation of the maritime glory and decline of Indonesia from time to time.
Keywords : ocean policy, maritime state, sea boundaries, remote island.

## A.  PENDAHULUAN
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan ( Archipelagic State )  yang terdiri dari 17.499 pulau  dan  terletak  pada  posisi  silang  dunia, yaitu di antara dua samudera dan dua benua. Dengan  dua  pertiga  luas  wilayah  yurisdiksi berupa  perairan  yang  luasnya  mencapai  5,8 juta  km²  dan  panjang  garis  pantai  yang mencapai  ±  81.000  km,  menjadikan  negara Indonesia  sebagai  negara  yang  memiliki sumber  kekayaan  alam  yang  berlimpah  dan sangat  bermanfaat  bagi  kelangsungan  hidup bangsa.  Dalam  implementasinya  untuk mengelola  potensi  tersebut  di  atas  Indonesia belum  memiliki  konsep  “ Ocean Policy ” sebagai  pedoman  dalam  membangun  negara maritim.  Salah  satunya adalah  pengamanan terhadap  sumber  daya  dimaksud  utamanya pengamanan batas maritim NKRI.
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres)  Nomor  78  Tahun  2005  Indonesia
mempunyai 92 pulau kecil terluar yang perlu untuk  dikelola  dan  diamankan,  12  pulau  di antaranya memiliki kerawanan atau berpotensi  untuk  menjadi  sumber  konflik, sehingga  eksistensinya  perlu  dipertahankan karena  merupakan  wujud  dari  kedaulatan negara. Kondisi sekarang ini timbul kekhawatiran  akan  lepasnya  pulau-pulau tersebut  dari  NKRI  akibat  kurangnya pengawasan,  peralihan  kepemilikan,  hilang secara  fisik  (alami)  dan  perubahan  sistem sosial ekonomi. Di tambah lagi, kemampuan TNI  AL  untuk  mengamankan  wilayah perbatasan  masih  sangat  terbatas  akibat terbatasnya  Alut  Sista.  TNI  AL  dengan berpedoman  pada  Undang-Undang  Nomor 34  Tahun  2004  tentang  TNI,  dalam  Pasal  7 (ayat  (2)  huruf  b  angka  4)  menyatakan bahwa  TNI  bertugas  mengamankan  wilayah perbatasan, sedangkan dalam Pasal 9 huruf b menyatakan  bahwa  Angkatan  Laut  bertugas menegakkan  hukum  dan  menjaga  keamanan
1 Tulisan ini merupakan pengembangan dari sebagian materi yang pernah disampaikan penulis pada Kuliah Umum dengan tema “Strategi TNI AL dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI”, Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Mei 2011.
di  wilayah  laut  yurisdiksi  nasional  sesuai dengan  ketentuan  hukum  nasional  dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
Guna mengamankan kepentingan nasional Indonesia diperlukan strategi/ langkah-langkah nyata khususnya di wilayah perbatasan  berupa  penetapan  batas  maritim dalam peraturan perundang-undangan, sinergitas  pembangunan  wilayah  antara Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  “serta pemenuhan  Alutsista  TNI  sesuai  konsep Minimum  Essential  Force  (MEF) untuk meningkatkan  pemahaman  tentang  wawasan kemaritiman  bangsa  Indonesia  masyarakat akademisi  khususnya  para  mahasiswa  atau generasi  penerus  bangsa  diperlukan  adanya kesamaan persepsi tentang kebesaran bangsa Indonesia  sebagai  bangsa  maritim  yang sudah  eksis  sejak  masa  kerajaan  Sriwijaya dan  Majapahit.  Kejayaan  maritim  bangsa Indonesia  dalam  sejarahnya  mengalami pasang surut, dan tentunya kita dapat belajar untuk  memahami  substansi  yang  menjadi penentu  kejayaan  dan  penurunan  orientasi kemaritiman  bangsa  Indonesia  dari  masa  ke masa.  Tulisan  ini  membahas  tentang  konsep perbatasan  dan  dinamika  penjagaan  batas laut di Indonesia.

## B. METODE
Sebagai  kajian  sejarah  tulisan  ini dikerjakan  dengan  menggunakan  metode sejarah  melalui  empat  tahapan  utama,  yakni pengumpulan  sumber,  kritik,  interpretasi, dan  penulisan  (Gottschalk,  1986:  32). Pengumpulan  sumber  dilakukan  sekaligus melalui  studi  pustaka  yang  relevan  dengan pembahasan. Sumber diperoleh dari Perpustakaan  Nasional  Jakarta,  Markas Besar TNI AL, dan beberapa koleksi pribadi. Perspektif historis digunakan untuk memberikan  gambaran  mengenai  dinamika penjagaan  batas  laut  di  Indonesia  melalui pustaka-pustaka yang relevan.

## C.  PEMBAHASAN
1.  Batas Wilayah dalam Kajian Konseptual
Batas  wilayah  sebuah  negara  dikenal bersamaan  dengan  lahirnya  negara  dan
dalam  hal  ini  negara  dalam  pengertian modern  sudah  mulai  dikenal  sejak  abad  ke- 18  di  Eropa.  Batas  wilayah  negara merupakan  sebuah  ruang  geografis  yang sejak  semula  merupakan  wilayah  perebutan kekuasaan antarnegara, yang terutama ditandai  oleh  adanya  pertarungan  untuk memperluas  batas-batas  Negara.  Sebagai bagian  dari  sejarah  dan  eksistensi  negara, riwayat  batas  wilayah  tidak  mungkin dilepaskan  dari  sejarah  kelahiran  dan berakhirnya  berbagai  negara.  Dalam  kaitan ini  menarik  untuk  mencermati  kelahiran negara-bangsa  ( nation-state )  sebagai  bentuk negara  modern  yang  berkembang  sejalan dengan  merebaknya ethnic  nationalism dan national identity.
Smith (1986)
menggambarkan identitas nasional sebagai a collective cultural phenomenon yang mengandung  berbagai  elemen  dasar,  seperti adanya kekhasan bahasa, sentimen-sentimen, dan  simbolisme  yang  merekatkan  sebuah komuniti  yang  mendiami  suatu  teritori tertentu.
Pada awal sejarah kelahirannya, negara-bangsa,  menurut  Smith,  identik dengan  „negara-etnis‟.  Pada  awalnya,  batas- batas teritorial dari negara-bangsa merupakan refleksi dari batas-batas geografis sebuah etnis tertentu. Perkembangan selanjutnya dari negara-bangsa memperlihatkan  bahwa  kesamaan  cita-cita, yang  tidak  jarang  bersifat  lintas-etnis,  lebih mengemuka  sebagai  dasar  dari  eksistensi sebuah  negara-bangsa.  Perbatasan  sebuah negara dalam konteks semacam itu menunjukkan  kompleksitas  tersendiri  yang memperlihatkan  bahwa  batas  negara  tidak hanya  membelah  etnisitas  yang  berbeda.  Ia bahkan  membelah  etnis  yang  sama,  karena dialaminya sejarah kebangsaan yang berbeda oleh warga etnis yang sama.
Kawasan perbatasan antarnegara memiliki potensi strategis bagi
berkembangnya kegiatan perdagangan internasional  yang  saling  menguntungkan. Kawasan  ini  juga  berpotensi  besar  menjadi pusat  pertumbuhan  wilayah,  terutama  dalam hal  pengembangan  industri,  perdagangan, dan  pariwisata.  Hal  ini  akan  memberikan
peluang  bagi  peningkatan  kegiatan  produksi yang selanjutnya akan menimbulkan berbagai  efek  pengganda  ( multifier  effects ) (Mukti,  2003). Pengertian daerah perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara  dua  negara  yang  berdaulat.  Pada awalnya  perbatasan  sebuah  negara  atau state’s  border dibentuk  dengan  lahirnya negara.  Sebelumnya  penduduk  yang  tinggal di wilayah tertentu tidak merasakan perbedaan  itu,  bahkan  tidak  jarang  mereka berasal dari etnis yang sama. Namun dengan munculnya  negara,  mereka  terpisahkan  dan dengan  adanya  tuntutan  negara  tersebut mereka  mempunyai  kewarganegaraan  yang berbeda.
Riwanto Tirtosudarmo, mengutip Ricklefs (1981), menyebutkan bahwa perbatasan  dari  Negara  yang  kini  bernama Indonesia  dibangun  oleh  kekuatan  militer kolonial  (Belanda)  dengan  mengorbankan nyawa manusia, uang, perusakan lingkungan,  perenggangan  ikatan  sosial  dan perendahan  harkat  dan  kebebasan  manusia (dalam  Ardhana et  al., 2007:  1).  Lebih lanjut,  O.J.  Martinez  sebagaimana  dikutip oleh  Riwanto  Tirtosudarmo  mengategorikan ada empat tipe perbatasan:
a. Alienated  borderland, suatu  wilayah perbatasan  yang  tidak  terjadi  aktivitas lintas batas, sebagai
akibat berkecamuknya perang, konflik, dominasi nasionalisme, kebencian ideologis, permusuhan agama, perbedaan kebudayaan dan persaingan etnik. b. Coexistent  borderland, suatu  wilayah perbatasan  dimana  konflik  lintas  batas bisa  ditekan  sampai  ke  tingkat  yang  bisa dikendalikan  meskipun  masih  muncul persoalan  yang  terselesaikan  misalnya yang berkaitan dengan masalah kepemilikan  sumberdaya  strategis  di perbatasan.
c. Interdependen  borderland, suatu  wilayah perbatasan  yang  di  kedua  sisinya  secara simbolik  dihubungkan  oleh  hubungan internasional yang relatif stabil. Penduduk di  kedua  bagian  daerah  perbatasan,  juga di  kedua  negara  terlibat  dalam  berbagai kegiatan perekonomian yang saling
menguntungkan  dan  kurang  lebih  dalam tingkat  yang  setara,  misalnya  salah  satu pihak  mempunyai fasilitas produksi sementara yang lain memiliki tenaga kerja yang murah.
d. Integrated  borderland, suatu  wilayah perbatasan  yang  kegiatan  ekonominya merupakan sebuah kesatuan, nasionalisme jauh  menyurut  pada  kedua  negara  dan keduanya tergabung dalam sebuah persekutuan yang erat.
Tipologi pengembangan kawasan perbatasan yang diadopsi dari pemikiran Wu (2001: 21-24) merujuk pada sebuah klasifikasi  karakteristik  dari  pembangunan kawasan perbatasan, sehingga setiap tahapan pengembangan dapat diidentifikasi. Klasifikasi  bertujuan  meningkatkan  studi komparatif dengan mengelompokkan karakteristik proses timbulnya pengembangan  kawasan  perbatasan  dan menggambarkan  proses  pengembangan  ke tahap selanjutnya. Klasifikasi juga memfokuskan perhatian pada faktor kontribusi  bagi  pengembangan  kawasan perbatasan. Selain itu, tipologi pengembangan  kawasan  perbatasan  juga menyoroti  beberapa  hubungan  ekonomi  dan industri,  jaringan  infrastruktur,  biaya  tenaga kerja, dan faktor migrasi.
Selanjutnya
Wu (2001: 22) mencontohkan,
perbedaan rencana pengembangan  kawasan  perbatasan Tumen River  Development  Zone menggambarkan perbedaan sangat mendasar antara Hongkong dan  Shenzhen;  pengembangan  kawasan perbatasan  berbasis  sektor  informal  antara Polandia  dan  Jerman;  dan  antara  Thailand dan tetangganya berbeda dengan euro region (Uni  Eropa).  Kawasan  China-Hongkong- Macau,  atau  Uni  Eropa  (EU)  mempunyai konsep enterprise network (jejaring perusahaan).  Untuk  kebutuhan  pembanding, tipologi  ini  dapat  menjelaskan  berbagai macam  dinamika  pengembangan  wilayah kawasan yang dimaksud.
Tipologi kawasan perbatasan
merepresentasikan sebuah rangkaian pembangunan. Menurut Ratti (1993), pengembangan
kawasan perbatasan
merupakan sebuah rangkaian proses pergerakan yang semula dari daerah perbatasan  ( frontier )  sebagai  sebuah barrier (rintangan), menjadi suatu kawasan perbatasan sebagai filter, kemudian membentuk  kawasan  perbatasan  sebagai sebuah  zona  kontak.  Sebagai  contoh,  dalam kasus Hongkong-Shenzhen, hubungan ekonomi terjadi secara tertutup dan simbiosis.  Beberapa  kerangka  institusional muncul melalui konsultasi. Hubungan perusahaan  paling  banyak  bergerak  dalam bentuk joint ventures.
Perencanaan jaringan infrastruktur kadangkala  bertentangan,  namun  bergerak menuju  perencanaan  konsultatif.  Migrasi dikontrol  dengan  ketat  dan  perbedaan  upah buruh  masih  cukup  besar.  Kasus  ini menggambarkan bahwa sebuah wilayah yang terletak sepanjang rangkaian kesatuan dengan  dua  jenis  karakteristik  akan  saling overlap . Lokasi pada masing-masing wilayah  dalam  satu  rangkaian  menyatu terhadap  faktor-faktor  seperti  sosial  dan kerangka  politik,  sejarah  industri,  dan adanya kutub pertumbuhan yang berdekatan. Tipologi memasukkan dinamika pengembangan  yang  dapat  diamati  di  antara berbagai macam tipe pengembangan wilayah perbatasan.  Ini  adalah  cirri-ciri  tambahan bagi  pengembangan  kawasan  perbatasan sebagai syarat eksploitasi.
Tiga  jenis  pengembangan  kawasan perbatasan  yang  dianjurkan  oleh  tipologi  ini bertujuan  mengelompokkan  karkateristik existing pada pengembangan kawasan perbatasan  dan  mengidentifikasi  hambatan- hambatan  kunci  dan  isu  kebajikan  yang menuntut perhatian lebih besar jika pengembangan  yang  lebih  maju  dilakukan pada tahap berikutnya. Untuk menggambarkan  implikasi  kebijakan  ini, dijelaskan  beberapa  kasus  pengembangan kawasan perbatasan. Pendekatan ini dikelompokkan  menjadi  tiga  macam,  yaitu pertama, perencanaan dengan mendahulukan membangun infrastruktur ( infrastructure led ) sebagai  investasi  sebelum  aktivitas  ekonomi dimulai. Kedua, mendahulukan  investasi sektor  swasta  ( investment  led ),  dan ketiga,
mendahulukan program-program dan kebijakan  ( policy  led )  yang  bertujuan  untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perbatasan.  Terdapat  perbedaan-perbedaan yang  signifikan  dalam  kategori  ini,  yang menunjukkan  karakteristik  dominan  yang ada, sehingga pendekatan ini hanya membatasi pada tiga wilayah (Wu, 2001: 28- 33),  yaitu  wilayah Border,  Cross  Border, dan Trans Border.
Ada  beberapa  argument  mengapa membatasi  tiga  wilayah  tersebut.  Mengapa border ?  Hal  tersebut  dikarenakan  letaknya jauh dari pemerintah pusat, biasanya fasilitas minim  tetapi  kendali  negara  kuat  agar  tidak memberontak.  Mengapa cross  border? Hal tersebut  dikarenakan  wilayah  perbatasan merupakan  daerah  atau  zona  di  mana  dua atau  lebih  kebudayaan,  masyarakat,  suku bangsa,  atau  modal  produksi  tertentu bersinggungan,  sedangkan  mengapa trans border ?  Hal  ini  dikarenakan  di  sana merupakan  zona  yang  oleh  negara  pusat dianggap  sebagai  wilayah  rentan  mendapat pengaruh dari negara tetangga.

## 2.  Dinamika  Penjagaan  Batas  Laut Indonesia: Tinjauan Historis Singkat
Bagian ini membahas tentang dinamika  dan  kebijakan-kebijakan  politik berkaitan dengan penjagaan wilayah maritim di Indonesia dari masa ke masa, dimulai dari masa  prakolonialisme,  kolonialisme,  dan postkolonialisme.

## a. Era Prakolonialisme
Pada era prakolonialisme, di Indonesia  yang  saat  itu disebut  Nusantara, telah  terdapat  kerajaan-kerajaan  maritim besar yang memiliki kekuasaan dan pengaruh  hingga  meliputi  Nusantara  itu sendiri  dan  bahkan  kawasan  Asia  Tenggara. Pada  era  inilah  terjadi  kejayaan  Nusantara sebagai bangsa bahari yang ditandai oleh:

## 1) Kerajaan Sriwijaya
Sriwijaya  adalah  suatu  kemaharajaan maritim yang pernah berdiri di Sumatera dan banyak  memberi  pengaruh  di  Nusantara dengan  daerah  kekuasaan  membentang  dari
Kamboja,  Thailand  Selatan,  Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa dan pesisir Kalimantan.  Secara  etimologis  Sriwijaya berarti "kemenangan yang gilang-gemilang".
Sebagai  sebuah  kerajaan  maritim, Sriwijaya mengandalkan kekuasaannya pada kekuatan armada laut untuk menguasai jalur- jalur  pelayaran  maupun  perdagangan,  di samping  itu  mereka  juga  membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya untuk mengawasi serta melindungi  kapal-kapal  dagang  sekaligus memungut  bea  cukainya.  Letak  geografis Sumatera menyebabkan raja-raja yang memerintah  di  kawasan  itu  lebih  mudah menarik  pajak  dari  arus  perdagangan, terutama  yang  mengalir  antara  India  dan China.
Pada  abad  ke-9  Sriwijaya  berhasil memberikan  pengaruh  di  hampir  seluruh wilayah  kerajaan  Asia  Tenggara,  seperti Sumatera,    Jawa,    Semenanjung  Malaya, Thailand,    Kamboja,  Vietnam  hingga Filipina,  mereka  juga  menguasai  jalur perdagangan  di  sepanjang    Selat  Malaka maupun  Selat Sunda. Pada saat itu Sriwijaya menjadi satu-satunya pengendali rute perdagangan  rempah-rempah  mancanegara serta  perdagangan  lokal  hasil  bumi  dengan memungut  biaya  kepada  setiap  kapal  yang melewati  kedua  selat  tersebut.  Kerajaan  ini melakukan akumulasi kekayaan dengan jalan memanfaatkan  pelabuhan  serta  gudang perdagangan yang melayani kebutuhan pasar Tiongkok, India serta negara-negara lain.
Kerajaan  Sriwijaya  mencapai  puncak kejayaan pada masa pemerintahan Balaputradewa,  856  M.  Ia  mengadakan hubungan  dengan  raja  Dewapaladewa  dari India.  Dalam  Prasasti  Nalanda  yang  berasal dari  sekitar  tahun  860  M,  disebutkan  bahwa Balaputradewa mengajukan permintaan kepada  raja  Dewapaladewa  dari  India  untuk diijinkan mendirikan biara bagi para mahasiswa  dan  pendeta  Sriwijaya  yang belajar  di  Nalanda.  Balaputradewa  adalah putra  Samaratungga  dari  Dinasti  Syailendra yang memerintah di Jawa Tengah pada tahun 812 - 824 M.
Pada  abad  ke-11  M,  kekuasaan
Kerajaan  Sriwijaya  mulai  menyusut  dengan beberapa  sebab  yang  melatarbelakanginya.
Di antaranya serangan pasukan Dharmawangsa  dari  Jawa  Timur  pada  tahun 990  M,  serangan    Kerajaan  Cola  dari    India selatan  pada  tahun  1025  M  masuk  dan berkembangnya  agama  Islam  di  Sumatera. Sebetulnya  Sampai  dengan  awal  abad  ke-13 M,  Sriwijaya  masih  dapat  mempertahankan keberadaannya,  meskipun  kekuatan  dan pengaruhnya sudah sangat berkurang . Pertahanan terakhir kerajaan ini roboh ketika terjadi  serangan  dari  Majapahit  pada  tahun 1447  M  dalam  rangka  penaklukan  raja-raja Sumatera.

## 2) Kerajaan Singasari
Pada  abad  ke-13,  kerajaan  Singasari merupakan  kekuatan  yang  disegani  di perairan  Indonesia.  Pengaruhnya  mencapai Sumatera,  Kalimantan,  Bali,  Maluku  sampai ke Campa dan Cina. Perkembangan Kerajaan Singasari  dipandang  sebagai  ancaman  bagi Kerajaan Tiongkok di mana saat itu berkuasa Kaisar  Dinasti  Yuan  (Mongol)  Khubilai Khan (1216-1294). Keinginan untuk menaklukkan  Kerajaan  Singasari  dilakukan Khubilai  Khan  dengan  mengirim  kekuatan armadanya  hingga  mendarat  di  Pulau  Jawa. Pada  saat  Kertanegara  harus  berhadapan dengan  kekuatan  armada  Khubilai  Khan, Raden Wijaya memanfaatkan momentum ini untuk  membelot  melawan  Kertanegara  dan mendirikan Kerajaan Majapahit.
Berdasarkan
konsepsi
negara Nusantara, Raja Kertanegara yang memerintah  Kerajaan  Singasari  tahun  1268-
1292, mengembangkan wawasan kenegaraan yang disebut “ Cakrawala Mandala Dwipantara ”.  Untuk  mewujudkan  cita-cita itu,  ia  mengirimkan  armada  laut  yang  besar disebut “Ekspedisi Pamalayu” untuk menguasai  seluruh  Laut  Cina  Selatan  dan kerajaan-kerajaan di sekelilingnya.

## 3) Kerajaan Majapahit
Majapahit  adalah  sebuah    kerajaan yang  berpusat  di    Jawa    Timur,  berdiri  dari
sekitar  tahun    1293  hingga    1500    M. Menurut  Kakawin  Negarakertagama  pupuh 13-15,  daerah  kekuasaan  Majapahit  meliputi Sumatera,  Semenanjung  Malaya,  Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku,  Papua  dan  sebagian  kepulauan Filipina. Wilayah tersebut terhubungkan oleh aktivitas  perdagangan  dan  juga  dimonopoli oleh raja. Majapahit juga memiliki hubungan yang  baik  dengan  Campa,  Kamboja,  Siam, Birma  bagian  selatan  serta  Vietnam  dan bahkan kemudian mengirim duta-duta kerajaan ke negeri Cina.
Pada masa pemerintahan Ratu Tribhuwanattunggadewi  (1328-1350  M), ibunda  HayamWuruk,  Majapahit  mulai melebarkan  pengaruhnya  ke  luar  Jawa, antara  lain  ke  Bali.  Penyerangan  ke  Bali dipimpin  oleh  Mahapatih  Gajah  Mada  dan saudara ratu dari daerah Minangkabau, Arya Wangsadhiraja  Adityawarman.  Pada  masa pemerintahan Sumpah Palapa untuk mempersatukan  nusantara.  Sumpah  tersebut mampu dibuktikan dalam masa pemerintahan Hayam  Wuruk  yang berada di puncak kemegahan Wilwatikta.
Masa  pemerintahan  Hayam  Wuruk (1351-1389  M)  dianggap  masa  kejayaan Majapahit.  Majapahit  memiliki  pasukan yang kuat baik di darat maupun laut, mereka dikenal  sebagai  prajurit bhayangkara .  Di bawah  kendali  Laksamana  Mpu  Nala, angkatan  laut  Majapahit  memiliki  kekuatan kapal-kapal perang besar dengan persenjataan  yang  kuat.  Dalam  strategi pertempuran, mereka menggunakan beragam formasi tempur seperti Cakra Manggilingan , Supit  Urang ,  Tapal  Kuda,  Kalajengking, Panah  Cepat maupun  Kuda  Berbaris  untuk mengurung  kapal-kapal  perang  musuh  agar tidak  mampu  meloloskan  diri  dari  kejaran armada kapal perang Majapahit.
Majapahit  juga  merupakan  negara yang  berhasil  memadukan  potensi  agraris dan  maritim  sekaligus,  sehingga  mampu mengangkat negara menuju kejayaan. Mereka  bahkan  memiliki  pejabat  yang khusus  menangani  para  pedagang  dari  India maupun Cina yang menetap di kota kerajaan maupun  tempat  lain  di  wilayah  Majapahit
khususnya  yang  berada  di  Tanah  Jawa. Wilayah  kerajaan  Majapahit  terdiri  atas pulau dan daerah kepulauan yang menghasilkan  berbagai  komoditas  barang dagangan.
Dalam  dunia  perdagangan,  kerajaan Majapahit  memegang  peranan  penting. Sebagai sebuah kerajaan produsen, Majapahit  mempunyai  wilayah  yang  sangat luas dan kondisi tanah sangat subur. Dengan daerah  subur  itu  maka  kerajaan  Majapahit merupakan  produsen  komoditas  barang dagangan. Ditinjau dari segi geografis, posisi kerajaan  Majapahit  sangat  strategis,  terletak di  daerah  lembah  Sungai  Brantas  dan Bengawan  Solo,  dengan  anak  sungai  yang dapat dilayari hingga sampai ke hulu.
Setelah  mencapai  puncak  kejayaan pada abad ke-14, berangsur-angsur Majapahit  mengalami  zaman  kemunduran. Ditandai dengan wafatnya Gajah Mada pada tahun  1364  M  dan  Hayam  Wuruk  tahun 1389  M.  Sejak  saat  itu  Majapahit  benar- benar  memasuki  masa  keruntuhan  akibat konflik perebutan takhta yang berkepanjangan.  Diawali  dengan  Perang Paregreg antara Wirabhumi melawan Wikramawardhana pada tahun 1405-1406 M dan disusul dengan gugurnya Bre Kertabumi raja ke-11 Majapahit oleh Girindrawardhana. Di  saat  yang  bersamaan,  Kesultanan  Islam Malaka  mulai  bangkit  di  belahan  barat Nusantara, disusul kemudian dengan berdirinya  Kerajaan  Demak  di  pesisir  utara Pulau Jawa pada tahun 1475 M.

## b. Era Kolonialisme
Pada  era  kolonialisme  Barat  di Indonesia,  mereka sebagai  penjajah  tidak memperbolehkan kerajaan-kerajaan di nusantara  untuk  membangun  armada  laut, namun  diarahkan  untuk  mengelola  sumber daya alam di daratan guna kepentingan kaum kolonial.  Mereka  sadar,  orientasi  kelautan sebagai  kekuatan  utama  bangsa  indonesia dapat  membahayakan  kedudukan  mereka sebagai  penjajah.  Oleh  karena  itu  mereka harus melumpuhkan kekuatan maritim
bangsa indonesia.

## 1) Portugis
Kolonialisme  dan  Imperialisme  mulai merebak  di  Indonesia  sekitar  abad  ke-15, yaitu  di  awali  dengan  pendaratan  bangsa Portugis  di  Malaka.  Selama  periode  1511- 1526,  nusantara  menjadi  pelabuhan  maritim penting  bagi  Kerajaan  Portugis,  yang  secara reguler  menjadi  rute  maritim  untuk  menuju Pulau  Sumatera,  Jawa,  Banda,  dan  Maluku. Pada tahun 1512 Portugis menjalin komunikasi  dengan    Kerajaan  Sunda  untuk menandatangani perjanjian dagang, terutama lada.  Perjanjian  dagang  tersebut  kemudian diwujudkan  pada  tanggal  21  Agustus  1512. Dengan  perjanjian  ini  maka  Portugis dibolehkan membangun gudang atau benteng di  Sunda Kelapa.
Pada  tahun  yang  sama,  Alfonso  de Albuquerque  mengirim  Antonio  Albreu  dan Franscisco Serrao untuk memimpin
armadanya  mencari  jalan  ke  tempat  asal rempah-rempah di Maluku. Akhirnya Portugis menjadi bangsa Eropa pertama yang menemukan  Maluku.  Pada  waktu  itu  dua armada  Portugis,  masing-masing  di  bawah pimpinan  Anthony  de  Abreu  dan  Fransisco Serau,  mendarat  di  Kepulauan  Banda  dan Kepulauan  Penyu.  Setelah  mereka  menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat,  antara  lain  Kerajaan  Ternate  di Pulau  Ternate,  Portugis  diberi  izin  untuk mendirikan  benteng  di  Pikaoli,  begitu  pula Negeri  Hitu  lama,  dan  Mamala  di  Pulau Ambon.
Namun  hubungan  dagang  rempah- rempah  ini  tidak  berlangsung  lama,  karena Portugis menerapkan sistem monopoli sekaligus  melakukan  penyebaran  agama Kristen.  Salah  seorang  misionaris  terkenal adalah  Francis  Xavier.  Tiba  di  Ambon  14 Pebruari 1546, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate, tiba pada tahun 1547. Mereka  melakukan  kunjungan  ke  pulau- pulau di Kepulauan Maluku untuk melakukan  penyebaran  agama.  Persahabatan Portugis  dan  Ternate  berakhir  pada  tahun 1570.  Peperangan  dengan  Sultan  Babullah
selama  5  tahun  (1570-1575),  membuat Portugis  harus  angkat  kaki  dari  Ternate  dan terusir ke Tidore dan Ambon.
Perlawanan  rakyat  Maluku  terhadap Portugis, dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada tahun 1605,  Belanda  berhasil  memaksa  Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon kepada Steven van der Hagen dan di Tidore kepada Cornelisz Sebastiansz. Demikian  pula  benteng  Inggris  di  Kambelo, Pulau  Seram,  dihancurkan  oleh  Belanda. Sejak  saat  itu,  Belanda  berhasil  menguasai sebagian  besar  wilayah  Maluku.  Kedudukan Belanda  di  Maluku  semakin  kuat  dengan berdirinya  VOC  pada  tahun  1602,  dan  sejak saat itu Belanda menjadi penguasa tunggal di Maluku.  Di  bawah  kepemimpinan  Jan Pieterszoon Coen, Kepala Operasional VOC, perdagangan cengkeh di Maluku sepenuhnya di  bawah  kendali  VOC  selama  hampir  350 tahun.

## 2) Belanda
Bangsa  belanda  dengan  V erenigde Oost Inditsthe
Compagnie (VOC) menerapkan  strategi “Command  at  Sea” seperti  bangsa-bangsa  Eropa  lain  di  tanah jajahannya,  sehingga  menurunkan  semangat dan  jiwa  maritim  dari  masyarakat  daerah jajahannya. Upaya Belanda sepertinya berhasil  dengan  terjadinya  perubahan  nilai- nilai  sosial  masyarakat  Indonesia  yang semula  bercirikan  kemaritiman  menjadi kontinental-agraris, bahkan hingga saat ini.
Secara  sistematis  Belanda  mulai menjalankan  muslihatnya  dengan  menjadi aktor  di  balik  peristiwa  Perjanjian  Giyanti tahun  1755.  Perjanjian  ini  mengakhiri konflik  antar  raja-raja  di  pulau  Jawa  yang salah  satu  pihaknya  dibantu  oleh  VOC. Perjanjian  tersebut  sangat  menguntungkan Belanda  karena  berhasil  menguasai  seluruh pantai utara pulau Jawa, sekaligus menguasai jalur  perdagangan  laut  hasil  bumi  dan rempah-rempah  (Maluku  –Jawa-Malaka). Sejak  saat  itu,  akses  laut  yang  berarti  pula akses  ke  dunia  luar  dikuasai  oleh  VOC  dan para penguasa pribumi didesak ke pedalaman.
Ditinjau  dari  aspek  strategi  maritim,
maka Perjanjian Giyanti tahun 1755 merupakan  keberhasilan  VOC  menerapkan command  at  sea (penguasaan/  pengendalian laut)  di  tanah  jajahannya,  yaitu  dengan  cara menguasai  secara  fisik  pantai-pantai  dan pelabuhan  milik  raja-raja  di  Jawa.  Cara tersebut  merupakan naval  strategy yang paling banyak digunakan oleh bangsa-bangsa di Eropa.
Perubahan nilai-nilai
sosial masyarakat Indonesia yang semula bercirikan kemaritiman  menjadi  kontinental- agraris  hingga  saat  ini,  ditandai  dengan karakter masyarakat bahkan bangsa Indonsia yang  tidak  lagi  menyatakan  laut  sebagai pemersatu, tetapi dipandang sebagai pemisah antara  pulau-pulau  dan  daratan.  Akhirnya bangsa Indonesia tidak lagi menguasai lautan tetapi terpecah belah karena lautan.

## 3) Inggris
Di  pihak  lain,  Inggris  juga  punya perhatian terhadap Indonesia dimulai sewaktu  penjelajah  F.  Drake  singgah  di Ternate  pada  tahun  1579.  Kemudian ekspedisi  lainnya  dikirim  pada  akhir  abad ke-16  melalui  kongsi  dagang  yang  diberi nama East  Indies  Company  (EIC).  EIC mengemban  misi  untuk  hubungan  dagang dengan Indonesia.
Pada  tahun  1602,  armada  Inggris sampai  di  Banten  dan  berhasil  mendirikan Loji  di  sana.  Pada  tahun  1604,  Inggris mengadakan  perdagangan  dengan  Ambon dan  Banda,  tahun  1609  mendirikan  pos  di Sukadana
Kalimantan, tahun 1613 berdagang dengan Makassar (kerajaan
Gowa), dan pada tahun 1614 mendirikan loji di Batavia (Jakarta).
Dalam  usaha  perdagangan  itu,  Inggris mendapat  perlawanan  kuat  dari  Belanda. Setelah  terjadi  tragedi Ambon  Massacre , EIC  mengundurkan  diri  dari  Indonesia  dan mengarahkan perhatiannya ke daerah lainnya di Asia tenggara, seperti Singapura, Malaysia,  dan  Brunei  Darussalam  sampai memperoleh kesuksesan.
Inggris
kembali memperoleh kekuasaan di
Indonesia melalui keberhasilannya  memenangkan  perjanjian Tuntang pada tahun 1811. Selama lima tahun (1811  –  1816),  Inggris  memegang  kendali pemerintahan dan kekuasaanya di Indonesia. Indonesia mulai tahun 1811 berada di bawah kekuasaan Inggris. Inggris menunjuk Thomas  Stanford  Raffles  sebagai  Gubernur Jenderal  di  Indonesia.  Raffles  berkuasa dalam  waktu  yang  cukup  singkat.  Sebab sejak  tahun  1816  kerajaan  Belanda  kembali berkuasa  di  Indonesia.  Beberapa  kebijakan Raffles  yang  dilakukan  di  Indonesia  antara lain:
1) Jenis  penyerahan  wajib  pajak  dan  rodi harus dihapuskan.
2) Rakyat diberi kebebasan untuk menentukan tanaman yang ditanam.
3) Tanah  merupakan  milik  pemerintah  dan petani  dianggap  sebagai  penggarap  tanah tersebut.
4) Bupati diangkat sebagai pegawai pemerintah.
Akibat  dari  kebijakan  di  atas,  maka penggarap  tanah  harus  membayar  pajak kepada pemerintah sebagai ganti uang sewa. Sistem itu disebut Lnadrent atau sewa tanah dengan ketentuan, antara lain:
1) Petani  harus  menyewa  tanah  meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut.
2) Harga  sewa  tanah  tergantung  kepada kondisi tanah.
3) Pembayaran  sewa  tanah  nmbm  dilakukan dengan uang tunai.
4) Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.
Sistem Landrent ini  diberlakukan terhadap  daerah-daerah  di  pulau  Jawa, kecuali  daerah-daerah  sekitar  Batavia  dan Parahyangan.  Hal  itu  disebabkan  daerah- daerah Batavia pada umumnya telah menjadi milik  swasta  dan  daerah-daerah  sekitar Parahyangan merupakan daerah wajib tanam kopi  yang  memberikan  keuntungan  besar kepada  pemerintah.  Selama  sistem  tersebut dijalankan, kekuasaan Bupati sebagai pejabat
tradisional semakin tersisihkan karena tergantikan  oleh  pejabat  berbangsa  Eropa yang semakin banyak berdatangan.

## c. Era Pascakolonialisme
Selama  tiga  setengah  abad  bangsa Eropa menjajah Indonesia, telah benar-benar mampu  menghilangkan  pusat  inti  kekuatan bangsa  yaitu  faktor  psikologis  demografi yang bercirikan maritim. Era pascakolonialisme yang dimulai saat diperolehnya  kemerdekaan  Indonesia  pada tanggal  17  Agustus  1945  hingga  saat  ini, kenyataannya  belum  mampu  sepenuhnya mengembalikan psikologis demografi bangsa yang  telah  dibelokkan  oleh  kolonial, meskipun  telah  ada  pemikiran  dan  upaya- upaya ke arah itu.
Nuansa kontinental-agraris telah berlangsung  melalui  orientasi  sumber  daya alam  di  daratan.  Namun  persediaan  di daratan  semakin  menipis  karena  umumnya tidak  dapat  diperbaharui  oleh  alam  sehingga secara  logis  dan  alamiah  akan  terjadi perubahan orientasi bangsa Indonesia kembali  ke  bidang  maritim.  Perubahan orientasi  pembangunan  Indonesia  ke  arah pendekatan  maritim  merupakan  hal  yang sangat  penting  dan  mendesak.  Wilayah  laut harus  dapat  dikelola  secara  profesional  dan proporsional, serta senantiasa diarahkan bagi kepentingan  asasi  bangsa  Indonesia  di  laut. Walau tinjauan aspek sejarah maritim bangsa Indonesia,  dapat  dikatakan  bahwa  telah terjadi  penurunan  jiwa  dan  semangat  bahari yang  mengakibatkan  penurunan  kekuatan maritim  yang  signifikan.  Oleh  sebab  itu dibutuhkan  upaya  rehabilitasi  yang  tidak mudah,  utamanya  mengembalikan  psikologi demografis masyarakat Indonesia agar kembali  menjadi  negara  yang  bercirikan maritim.

## 1) Deklarasi Djuanda Tahun 1957
Deklarasi  Djuanda  13  Desember  1957 secara geo-politik dan geo-ekonomi memiliki  arti  yang  sangat  penting  dan mendasar  bagi  kehidupan  serta  kemajuan bangsa  Indonesia.  Hal  terpenting  dan bersejarah  dari  bunyi  Deklarasi  Djuanda  13
Desember  1957  adalah  pernyataan  sbb: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan  yang  menghubungkan  pulau-pulau  yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah  bagian  yang  wajar  dari  wilayah daratan  negara  Republik  Indonesia  dan dengan  demikian  merupakan  bagian  dari perairan  pedalaman  atau  perairan  nasional yang  berada  di  bawah  kedaulatan  Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
Melalui Deklarasi Djuanda 13
Desember  1957  itulah  yang  kemudian dikukuhkan dengan Unclos 82, maka negara Indonesia  memiliki  wilayah  laut  sangat  luas 5,8 juta km2 yang merupakan tiga per empat dari  keseluruhan  wilayah  Indonesia.  Di dalam  wilayah  laut  tersebut  terdapat  sekitar 17.499  lebih  dan  dikelilingi  garis  pantai sepanjang 81.000 km, yang merupakan garis pantai  terpanjang  kedua  di  dunia  setelah Kanada.
Fakta  fisik  inilah  yang  membuat Indonesia  dikenal  sebagai  negara  kepulauan terbesar  di  dunia.  Oleh  karena  itu,  beberapa ahli  berpendapat  bahwa  Deklarasi  Djuanda sejatinya merupakan salah satu dari tiga pilar utama pembangunan kesatuan dan persatuan negara dan bangsa Indonesia, yaitu: pertama, kesatuan  kejiwaan  yang  dinyatakan  dalam Sumpah  Pemuda  28  Oktober  1928;  kedua, kesatuan  kenegaraan  dalam  NKRI  yang diproklamirkan  oleh  Soekarno-Hatta  pada tanggal  17  Agustus  1945;  dan  ketiga, kesatuan kewilayahan (darat, laut, dan udara) yang  dideklarasikan  oleh  Perdana  Menteri Djuanda 13 Desember 1957.

## 2) UNCLOS 1982
Konvensi  PBB  tentang  Hukum  Laut ( United  Nations  Convention  on The  Law  of The Sea atau Unclos ) yang ditandatangani di
Montego Bay, Jamaica, tanggal 10
Desember  1982  merupakan  bentuk  resmi pengakuan internasional atas konsepsi wawasan  nusantara  yang  diperjuangkan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda tanggal 13  Desember  1957.  Ini  berarti  wawasan nusantara  atau  konsepsi  negara  kepulauaun menjadi salah satu prinsip yang diterima dan
diakui  dalam  hukum  laut  internasional  yang baru. Indonesia kemudian meratifikasi Unclos‟82 dengan Undang-undang nomor 17 tahun  1985  tanggal  13  Desember  1985. Unclos  1982  tersebut  secara  resmi  mulai berlaku sejak tanggal 16 November 1994.
Berdasarkan  Unclos  1982,  wilayah RI  selain  mencakup  wilayah  darat,  laut, udara  dan  seluruh  kekayaan  alam  yang terkandung di dalamnya, juga mengakui hak- hak  Indonesia  atas  kawasan  dan  kekayaan alam di luar nusantara Indonesia, seperti:
a) Hak  untuk  mendirikan  zona  tambahan selebar  12  mil  lagi  di  luar  laut  wilayah yang  12  mil  yang  mengelilingi  seluruh nusantara Indonesia;
b) Hak atas ZEEI selebar 200 mil dari garis- garis  pangkal  yang  mengelilingi  seluruh nusantara Indonesia;
c) Hak  atas  landas  kontinen  sampai  ke seluruh  lanjutan  wilayah  darat  nusantara lndonesia ke dasar laut;
d) Hak-hak  untuk  berpartisipasi  dan  ikut memanfaatkan  kekayaan-kekayaan  alam di laut bebas di luar ZEE;
e) Hak    untuk    ikut    mengatur    dan memanfaatkan  dasar  laut internasional di luar  landas kontinen.

## C. SIMPULAN
Dari  jejak-jejak  nilai  sosiokultural  dan sejarah  dapat  diketahui,  bahwa  Indonesia adalah  negara  bahari  besar  yang  pernah mengalami  kejayaan  pada  masa-masa  yang lampau.  Sebagai  negara  dengan  wilayah yang  begitu  luas,  Indonesia  tidak  bisa  lepas dari  persoalan  batas  wilayah  terutama  batas wilayah laut. Kedigdayaan negara mempertahankan  wilayah  batas  laut  adalah jaminan  kedaulatan  negara  tersebut.  Hal  itu ditentukan oleh dua hal  pokok, yakni politik kebijakan  yang  baik  dan  sarana-prasarana pertahanan  yang  baik  pula.  Oleh  karena  itu, setiap  „kekuasaan  politik‟  yang  menguasai wilayah  ini  memiliki  perhatian  yang  besar terhadap  permasalahan  batas  laut  tersebut. Permasalahan  batas  wilayah,  khususnya  laut memang  merupakan  hal  yang  kompleks  dan dinamis.  Kita  tidak  bisa  melihat  persoalan batas wilayah (khususnya batas wilayah laut)
hanya sebatas pada kegiatan penetapan titik- titik  dasar  atau  perundingan  perbatasan  dan kurang  melihat  bahwa  perkembangan  yang terjadi  akibat  aktivitas  ekonomi,  eksploitasi hingga proses alam yang dapat mempengaruhi  bahkan  merubah  status  batas wilayah laut di masa depan.
TNI  AL  memandang  serius  masalah ini,  karena  sebagai  komponen  pertahanan dan  sebagai  penegak  kedaulatan  NKRI  di laut, TNI AL menyadari bahwa persoalan di batas wilayah laut tidak saja akan membawa dampak pada embanan tugas TNI AL, tetapi juga  berpengaruh  kepada  ketahanan  dan kedaulatan  NKRI  ini  secara  langsung. Terdapat  kecenderungan,  bahwa  prinsip effective  occupation pada  pulau  terluar belum menjadi fokus pengembangan daerah, sehingga  kemungkinan  hilangnya  pulau akibat  kurang  pengawasan,  pelanggaran kedaulatan dan adanya pemanfaatan peluang secara sosial ekonomi dapat terjadi. Keterbatasan  Alutsista  akan  mempengaruhi kemampuan TNI AL dalam penyelenggaraan tugas-tugasnya  untuk  pengamanan  pulau- pulau  terluar  dan  wilayah  perbatasan,  untuk itu  diperlukan  perencanaan  pembangunan kekuatan  TNI  AL  yang  mampu  secara proporsional  sebanding  dengan  luasnya wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardhana,  I  Ketut, et.  al. (2006). Dinamika Etnisitas  dan  Hubungan  Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di
Kalimantan Timur-Sabah: Studi
Kasus  di  Wilayah  Krayan  dan  Long Pasia . Jakarta: Pusat Penelitian Sumber  Data  Regional  Lembaga  Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Booth,  Ken  (2002).  Teori  "Trinitas  Peran Angkatan  Laut",  seperti  dijelaskan dalam  Doktrin  TNI  AL  "Eka  Sasana Jaya"  dan  Pokok-pokok  Pikiran  TNI Angkatan  Laut  tentang  Keamanan  di Laut, Mabes TNI AL, Jakarta, 2002.
Di Sano,
J.A. (2000). Sustainable
Development  as  a  Global  Trend .
Makalah disampaikan pada Konferensi Regional  PBB  Kartografi  Wilayah Asia-Pasifik (UNRCC), Kuala Lumpur.
IWCO.  (1998). The  Ocean  is  Our  Future , Laporan Independent World Commission on the Oceans, Cambridge UK: Cambridge University
Press.
Marsetio.  (2009).  “Strategi  TNI  AL  dalam Pengamanan  Batas  Maritim  NKRI”,
Program Magister Ilmu Sejarah Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 5 Mei 2011.
_______.  (2012).  “Konstruksi  Marginalitas Daerah Perbatasan, Studi Kasus Kepulauan  Natuna”.  Disertasi  S3 Program  Kajian  Budaya  dan  Media Sekolah Pascasarjana Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta.
Mukti,  Sri  Handoyo.  (2003).  “Konsep
Pengembangan  Kawasan  Perbatasan Kalimantan Indo Malay Techno Agropolitan Corridor (IMTAC)”, Bulletin  Tata  Ruang , hal.  8-9, September-Oktober.
Smith,  A.  (1986). Nasionalisme,  Teori,
Ideologi dan Sejarah . Jakarta: Erlangga.
Wu,  Chung-Tong.  (2001).  Cross-Border Development  in  a  Changing  World:
Redefining Regional Development Policies. In Edgington, David W. et. al. (ed.). New  Regional  Development Paradigms , Vol.  2,  p.  21-36.  London:
Greenwood Press.
International Herald Tribune , 28 April 2000.