## ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MK NOMOR 22/PUU-XV/2017 SERTA RELEVANSINYA DENGAN PERLINDUNGAN ANAK
Nila Amania
Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo nila.amania@ymail.com

## ABSTRAK
Perkawinan merupakan salah satu bentuk dari perbuatan hukum. Manusia sebagai subjek  hukum  untuk  dapat  dikatakan  cakap  hukum  salah  satu  syaratnya  adalah dewasa.  Secara  yuridis  normatif  menurut  Putusan  Nomor  22/PUU-XV/2017 tentang  Minimal  Usia  Perkawinan  Perempuan,  menurut  penilaian  Mahkamah Konstitusi: Pertama , ketidaksetaraan antar warga negara terkait adanya penentuan batas  usia  perkawinan  yang  tidak  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan. Kedua, apabila terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku, warna kulit, dan jenis kelamin, maka sudah seharusnya pula untuk  disesuaikan  dengan  kehendak  UUD  1945  anti  diskriminasi.  Relevansi Putusan  MK  tersebu pertama, perlindungan  anak  bersifat  yuridis  menyangkut semua  aturan  hukum  yang  berdampak  langsung  bagi  kehidupan  seorang  anak. Kedua, batas  usia  minimal  perkawinan  bagi  perempuan  dalam  UU  No  1  Tahun 1974 disebutkan 16 tahun sama halnya dengan melegalkan perkawinan anak telah melanggar  beberapa  hak  anak,  antara  lain:  Hak  Bebas  Dari  Diskriminasi,  Hak Kesehatan,  Hak  Pendidikan,  Hak  Untuk  Dihindarkan  Dari  Eksploitasi  Anak. Ketiga, Putusan  MK  mengabulkan  perubahan  batas  usia  perkawinan  khususnya untuk perempuan sejalan dengan nilai, prinsip dan asas perlindungan anak.
Kata kunci  : Perkawinan, perempuan, perlindungan anak.

## A. PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  ikatan  lahir bathin  antara  seorang  pria  dengan seorang  wanita  sebagai  suami  isteri dengan  tujuan  membentuk  keluarga (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa (Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan). Perkawinan merupakan  hal  yang  penting  dalam kehidupan manusia. Dengan jalan perkawinan  yang  sah  menurut  kaedah hukum  negara  maupun  agama,  maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan
menjadi terhormat sesuai dengan kedudukan  manusia  sebagai  makhluk yang berkehormatan.
Perkawinan  merupakan  salah  satu bentuk  dari  perbuatan  hukum.  Sebagai suatu  peristiwa  hukum,  maka  subjek hukum yang melakukan peristiwa hukum tersebut  maka  subjek  hukum  yang melakukan  peristiwa  hukum  tersebut harus memenuhi syarat. Manusia sebagai subjek  hukum  untuk  dapat  dikatakan cakap hukum salah satu syaratnya adalah dewasa.  Jadi  kedewasaan  menjadi  tolak ukur boleh tidaknya seseorang
melakukan perbuatan
hukum.
Masalahnya,  tidak  ada  keseragaman aturan  mengenai  batasan  seseorang dikatakan  dewasa  di  dalam  Perundang- undangan di Indonesia (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, (KHI) pasal 15 ayat (1), UU No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002,  Undang-undang  No.  13  Tahun 2003, Undang-undang No. 4 Tahun 1979, Undang-undang  No.  23  Tahun  2006, Undang- undang No. 7 tahun 2017).
Perkawinan  di  Indonesia  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  1  tahun 1974 Tentang perkawinan. Kriteria umur dalam undang-undang tersebut dinyatakan  melalui  Pasal  7  ayat  (1)  dan ayat (2), yang berbunyi:
(1) Perkawinan  hanya  diizinkan  jika pihak  pria  sudah  mencapai  umur 19 ( sembilan  belas ) tahun  dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 ( enam belas ) tahun.
(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat ( 1 ) pasal  ini  dapat  meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat  lain  yang  ditunjuk  oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Pasal tersebut
membawa permasalahan  karena  usia  perempuan diperbolehkan menikah adalah 16 tahun, dimana  16  tahun  di  beberapa  undang- undang  khususnya  di  Undang-undang Perlindungan  Anak  usia  tersebut  masih tergolong  usia  anak.  Secara  tidak langsung  Undang-undang  perkawinan melegalkan perkawinan anak.
Pernikahan  anak  pada  dasarnya terjadi karena berbagai macam alasan, di antaranya kepercayaan dan budaya  yang menyatakan  bahwa  wanita  sudah  layak menikah ketika telah mengalami menstruasi,  agama,  pendidikan  yang rendah,  budaya  dan  status  ekonomi. Namun  apabila  pernikahan  terjadi  pada usia dini, cukup berbahaya baik dari segi wanita  maupun  pria  dan  juga  dari berbagai  aspek  mulai  dari  kesehatan, psikologi  dan  juga  mental.  Meski  ada beberapa  dampak  positif,  namun  tidak seimbang dengan lebih banyaknya dampak  pernikahan  dini  yang  negatif sebab pernikahan dini sendiri bisa terjadi karena  berbagai  alasan  seperti  tidak  di sengaja atau tidak direncanakan (Kementerian PPA, 2018: 44).
Beberapa kelompok masyarakat mengajukan  uji  materi  Undang-Undang Perkawinan  terhadap  Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang perkaranya  diputus  oleh  Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan
22/PUU-XV/2017.  Dari  latar  belakang inilah  kemudian  penulis  bermaksud menganalisa  aspek-aspek  legal  formal yuridis pengambilan keputusan dikabulkannya  perubahan  batas  usia perkawinan  oleh  Mahkamah  Konstitusi dan  relevansinya  dengan  perlindungan anak di Indonesia.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Yuridis Terhadap Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Batas Usia Perkawinan
a. Pemohon  :  Endang  Wasrinah,
Maryanti, Rasminah dengan
Kuasa Hukum Supriyadi Widodo
Eddyono,  S.H.,  Dian  Kartikasari, S.H.,  Robert  Sidauruk,  S.H., Erasmus  A.T.  Napitupulu,  S.H., Ajeng Gandini Kamilah, S.H., Lia Anggiasih,  S.H.,  Rio  Hendra, S.H.,  Anggara,  S.H.,  Dewi  Yani, S.H.,  Yohana  Wardhani,  S.H., Ade  Novita,  S.H.,  Wahyudi Djafar.,  Wahyu  Wagiman,  S.H., berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus tanggal 23 Maret 2017.
b. Kedudukan  Hukum  Pemohon ( Legal  Standing ):  Para  Pemohon adalah  perorangan  warga  negara Indonesia, yang menikah sebelum berumur 16 tahun, Adanya pasal a quo menghambat  atau  bahkan mengancam pemenuhan hak- hak konstitusional  anak  perempuan (para  pemohon)  seperti  halnya hak  atas  pendidikan,  hak  atas kesehatan, serta hak untuk
tumbuh dan berkembang sebagaimana telah dijamin
pemenuhan  dan  perlindungannya oleh UUD 1945.
c. Norma Yang
Dimohonkan
Pengujian 1) Norma  materiil  yaitu:  Pasal  7 ayat  (1)  UU  Perkawinan sepanjang  frasa  “16  (enam belas)  tahun”:  (1)  Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai  umur  19  (sembilan belas)  tahun  dan  pihak  wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2) Norma Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan  pemerintahan  dan  wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
d. Alasan Permohonan
1) Ketentuan  Pasal  7  ayat  (1) sepanjang  frasa  “16  (enam belas)  tahun”  UU  Perkawinan
telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di dalam hukum”, sehingga
bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
2) Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak
kesehatan;
3) Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak
pendidikan;
4) Ketentuan a quo menimbulkan pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.
e. Analisis Pertimbangan
Mahkamah Konstitusi Terhadap  dalil  para  Pemohon mengenai  ketidaksetaraan  antarwarga negara terkait adanya penentuan batas usia  perkawinan  yang  tidak  sama antara  laki-laki  dan  perempuan, Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan  hukum (legal  policy),
namun  kebijakan a  quo tidak  boleh memperlakukan  warga  negara  secara berbeda semata-mata atas dasar perbedaan  jenis  kelamin  atau  gender. Benar  bahwa  dikarenakan  kodratnya maka  dalam  batas-batas  tertentu perlakuan  terhadap  laki-  laki  dan perempuan menuntut pembedaan sehingga  dalam  konteks  demikian pembedaan tersebut bukanlah diskriminasi  dan  tidak  pula  dapat dikatakan melanggar moralitas, rasionalitas,  serta  ketidakadilan  yang
intolerable . Namun
tatkala pembedaan  perlakuan  antara  laki-laki dan  perempuan  itu  berdampak  pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar  atau  hak-hak  konstitusional warga negara, baik  yang termasuk ke dalam  kelompok  hak-hak  sipil  dan politik  maupun  hak-hak  ekonomi, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya  tidak  boleh  dibedakan semata-mata  berdasarkan  alasan  jenis kelamin  maka  pembedaan  demikian jelas merupakan diskriminasi.
Setiap  kebijakan  hukum  yang memperlakukan setiap manusia dan/atau  warga  negara  secara  berbeda atas  dasar  perbedaan  warna  kulit, agama, suku, bahasa, keyakinan politik dan  jenis  kelamin  adalah  kebijakan yang bersifat diskriminatif. Hal tersebut juga sejalan dengan pengertian diskriminasi  sebagaimana  dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia adalah “setiap
pembatasan, pelecehan, atau pengucilan  yang  langsung  atau  tak langsung  didasarkan  pada  pembedaan manusia  atas  dasar  agama,  suku,  ras, etnik,  kelompok,  golongan,  status sosial,  status  ekonomi,  jenis  kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan,
pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia  dan  kebebasan  dasar  dalam kehidupan  baik  individual  maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum,  sosial,  budaya,  dan  aspek kehidupan lainnya.
Dalam konteks permohonan a quo ,
Mahkamah  tidak  menampik  bahwa ketika  Pasal  7  ayat  (1)  UU  NO.  1 Tahun  1974  disusun  dan  dibahas, penentuan batas usia merupakan salah satu  bentuk  kesepakatan  nasional yang telah disepakati setelah mempertimbangkan  secara  bijaksana dan  memperhatikan  nilai-nilai  yang berlaku  pada  saat  Undang-Undang a quo disusun  yang kemudian disahkan pada  tahun  1974.  Namun,  dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang  ditandai  dengan diubahnya  UUD  1945  (1999-2002), terjadi  penguatan  terhadap  jaminan dan  perlindungan  hak  asasi  manusia dalam konstitusi dengan dicantumkannya  pasal-pasal  tentang jaminan  hak  asasi  manusia,  termasuk hak  untuk  membentuk  keluarga  dan hak  anak.  Jaminan  dan  perlindungan hak  asasi  manusia  dimaksud  juga merupakan kesepakatan nasional, bahkan  ia  dirumuskan  secara  tegas dalam Konstitusi. Penguatan terhadap jaminan  dan  perlindungan  hak  asasi manusia a quo tentunya mengharuskan
bangsa  Indonesia  untuk  melakukan penyesuaian-  penyesuaian  terhadap kebijakan  hukum  masa  lalu  yang dinilai  tidak  lagi  sesuai  dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat.
Dalam  hal  ini,  termasuk  apabila terdapat  produk-produk  hukum  yang mengandung  perlakuan  berbeda  atas dasar  ras,  agama,  suku,  warna  kulit, dan  jenis  kelamin,  maka  sudah seharusnya  pula  untuk  disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang anti diskriminasi.  Salah  satu  kebijakan hukum  yang  dapat  dikategorikan mengandung  perlakuan  berbeda  atas dasar  jenis  kelamin  dimaksud  adalah Pasal  7  ayat  (1)  UU  NO.  1  Tahun 1974.  Pasal  7  ayat  (1)  UU  NO.  1 Tahun  1974  dikatakan  diskriminatif sebab  dengan  pembedaan  batas  usia minimum perkawinan yang termuat di dalamnya telah menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya,  baik  hak-  hak  sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan, semata- mata karena jenis kelaminnya.
Meskipun sepakat bahwa ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No  1 Tahun  1974  merupakan  kebijakan hukum  yang  diskriminatif  atas  dasar
jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah  dapat  menentukan  berapa batas  usia  minimal  perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan  yang  membedakan  batas usia  minimal  perkawinan  antara  laki- laki  dan  perempuan  adalah  kebijakan yang  diskriminatif,  namun  penentuan batas  usia  perkawinan  tetap  menjadi ranah  kebijakan  hukum  pembentuk undang-undang.
Oleh karena alasan hukum tersebut di  atas,  Mahkamah  Konstitusi  (MK) dalam  amar  putusannya  mengadili  dan menyatakan  mengabulkan  sebagian permohonan  para  Pemohon.  Yaitu Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa  “usia  16  (enam  belas)  tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan tidak  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat,  dan  memerintahkan  kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun  melakukan  perubahan  terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkenaan  dengan  batas  minimal  usia perkawinan  bagi  perempuan  Sebelum dilakukan  perubahan  tersebut  maka ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan masih tetap berlaku.
2. Relevansi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017  Tentang  Perubahan
Batas  Usia  Perkawinan  dengan Perlindungan Anak
Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Jo. UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  Pasal  1  angka  2 disebutkan:
“ Yang  dimaksud  perlindungan  anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan  berpartisipasi  secara  optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi .”
Peter  Newel  seorang expert dalam perlindungan anak (dalam Supeno, 2010: 41),  mengemukakan  beberapa  alasan subjektif  dari  sisi  keberadaan  anak, sehingga anak membutuhkan perlindungan, antara lain:
a. Biaya  pemulihan  ( recovery )  akibat kegagalan dalam memberikan perlindungan anak sangat tinggi;
b. Anak-anak sangat berpengaruh langsung  dan  berjangka  panjang  atas perbuatan  ( action )  ataupun  tidak adanya  perbuatan  ( un-action )  dari pemerintah dan kelompok lainnya;
c. Anak-anak selalu mengalami pemisahan  atau  kesenjangan  dalam pemberian pelayanan publik;
d. Anak-anak  tidak  mempunyai  hak suara  dan  tidak  mempunyai  kekuatan lobi  untuk  mempengaruhi  agenda kebijakan pemerintah;
e. Anak-anak pada banyak keadaan tidak dapat  mengakses  perlindungan  dan penataan hak-hak anak;
f. Anak-anak  lebih  beresiko  dalam eksploitasi dan penyalahgunaan. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan  anak  diusahakan  dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.  Kegiatan  perlindungan anak  membawa  akibat  hukum,  baik dalam  kaitannya  dengan  hukum  tertulis maupun  hukum  tidak  tertulis.  Hukum adalah jaminan bagi kegiatan perlindungan  anak.  Kepastian  hukum perlu  diusahakan  demi  kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan  kegiatan  perlindungan  anak (Prakoso, 2016: 11).
Perlindungan  anak  yang  bersifat yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan  seorang  anak,  dalam  arti semua  aturan  hukum  yang  mengatur kehidupan anak, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat
melaksanakan  hak-haknya  dengan  baik (Astuti, 2003: 6).
Dalam  penegakan  hak-hak  anak, faktor  yang  dapat  mempengaruhi  dapat diklasifikasikan menjadi faktor eksternal dan internal. faktor eksternal ini menyangkut political will dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan  program  pembangunan yang  berwawasan  kepentingan  anak, sedangkan faktor internal penegakan hak anak meliputi:
a. Peraturan  hukumnya,  yang  sangat berkaitan  dengan  bagaimana  proses pembentukan peraturan hukum tersebut;
b. Apparat  penegak  hukumnya  yang terlibat  langsungsudah  memahami tentang hak-hak anak serta mampu dan mau menegakkannya;
c. Budaya hukum masyarakatnya;
d. Masyarakat  hukum  itu  sendiri,  yaitu masyarakat tempat bergeraknya hukum  dalam  kehidupan  sehari-hari yang menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap  penegak  hukum  (Prinst, 2003: 142).
Berdasarkan beberapa prinsip perlindungan  anak  tersebut  dapat  kita ketahui  bahwa      ketentuan  batas  usia minimal  perkawinan  bagi  perempuan dalam  UU  No  1  Tahun  1974  yang disebutkan 16 tahun sama halnya dengan
melegalkan perkawinan anak. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa dalam undang undang  perkawinan  telah  melanggar beberapa hak anak, antara lain:
a. Hak untuk bebas dari diskriminasi
Perbedaan ketentuan usia antara pria dan  wanita  pada  Pasal  7  ayat  (1)  UU Perkawinan  ini  merupakan  wujud  nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan  di  dalam  hukum  ( equality before  the  law )  antara  laki-laki  dan perempuan  sebagaimana  diatur  pada Pasal  27  ayat  (1)  UUD  1945  maupun UU  Perkawinan  itu  sendiri.  Hal  tersebut juga menciptakan ketidaksetaraan perlakuan dalam hukum antara anak laki- laki dan anak perempuan. Penetapan usia perkawinan 16 tahun bagi anak perempuan, di bawah ambang batas usia anak 18 tahun berdasarkan konvensi hak- hak anak (Konvensi tentang hak-hak anak [C onvention on the Rights  of the Child ], resolusi no. 109
Tahun1990), mengakibatkan  terjadinya  pembedaan kedudukan  hukum  termasuk  diantaranya kewajiban  Negara  antara  lain  untuk melindungi  ( to  protect ),  memenuhi  ( to fullfill ) dan menghargai ( to respect ) hak- hak anak sesuai dengan UUD 1945. b. Hak kesehatan
Pada  dasarnya  setiap  anak  berhak atas  kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan berkembang  seperti  yang  diamanatkan Pasal  28B  ayat  (2)  UUD  1945.  Hal  ini
kemudian  dinyatakan  lebih  jauh  dalam Undang-Undang UU No. 35 Tahun 2014 jo.  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak:
1) Pasal 8: “ Setiap  anak  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan  dan  jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. ”
2) Pasal 45B:
(1) Pemerintah,
Pemerintah daerah,  masyarakat  dan  orang tua  wajib  melindungi  anak  dari perbuatan  yang  mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak
(2) Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) , pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua harus melakukan aktivitas yang melindungi anak.
Selain  itu,  anak-anak  juga  berhak untuk  mengakses  fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari  praktik-  praktik  tradisional  yang membahayakan  kesehatan  anak  seperti yang  diatur  pada  Pasal  24  Konvensi Hak Anak.
Dalam  perkembangan  dunia  medis, perempuan yang melaksanakan perkawinan  diusia  16  tahun  sangat  rentan mengalami  gangguan  kesehatan  baik  itu dalam  hal  hubungan  seksual  maupun gangguan kesehatan pada masa kehamilan dan  melahirkan.  Berdasarkan  Laporan Kajian Perkawinan Usia Anak di
Indonesia,  bayi  yang  di  lahirkan  oleh
perempuan  yang  menikah  pada  usia  anak punya resiko kematian lebih besar, dan juga punya  peluang  meninggal  dua  kali  lipat sebelum mencapai usia 1 tahun dibandingkan  dengan  anak-anak  yang dilahirkan  oleh  seorang  ibu  yang  telah berusia dua puluh tahun ke atas. Pernikahan usia  anak  menyebabkan  kehamilan  dan melahirkan dini yang berhubungan dengan angka  kematian  yang  tinggi  dan  ibu  yang melahirkan  pada  usia  dibawah  18  tahun juga  memiliki  resiko  kematian  pada  bayi yaitu  bayi  lahir  prematur  dan  stunting (kerdil),  hamil  di  usia  muda  juga  rentan terjadinya  pendarahan,  keguguran,  hamil anggur  dan  hamil  prematur  di  masa kehamilan  bahkan  memberikan  pola  asuh salah  pada  anak  karena  terbatasnya pengetahuan sifat keibuan dalam psikologi (Kementerian PPA, 2018: 45).
Dengan  demikian,  penentuan  batas minimal  perkawinan  16  tahun  untuk perempuan sudah tidak dapat dipertahankan  lagi  karena  menimbulkan timbulnya  resiko  bagi  anak  perempuan. kondisi ini berbeda dengan laki- laki yang diberi batas pada usia 19 tahun atau di atas usia anak. Ketentuan tersebut telah nyata- nyata memberikan pembedaan kedudukan hukum  atas  perlindungan  hak  kesehatan bagi  anak  perempuan  dan  menimbulkan diskriminasi  perlidungan  dimana  hanya laki-laki yang diperhatikan risiko kesehatannya
c. Hak Pendidikan
Pasal  28C  ayat  (1)  UUD  1945 menyatakan  “ setiap  orang  berhak  untuk pendidikan  dan  memperoleh  manfaat dari  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi .” Semakin  muda  usia  anak  perempuan menikah  maka  semakin  rendah  tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak yang  bersangkutan.  Pernikahan  anak seringkali  menyebabkan  anak  tidak  lagi bersekolah karena sudah memiliki tanggung  jawab  baru  sebagai  istri, sebagai  calon  orang  tua,  atau  sebagai tulang punggung keluarga yang mencari nafkah.
Dampak  buruk  yang  akan  di  hadapi bagi  anak-anak  perempuan  yg  pernah menikah  atau  bercerai  muda  adalah hilangnya kesempatan melanjutkan pendidikan. Mereka tidak mau melanjutkan sekolahnya karena berbagai sebab  antara  lain  karena  tanggung jawab  merawat  anak  atau  malu  karena status pernikahannya. Selain itu kebijakan kebanyakan sekolah di Indonesia yang menolak anak perempuan yang  sudah  menikah  untuk  bersekolah. Dampak  jangka  panjang  yang  akan dirasakan  oleh  mereka  diantaranya adalah hilangnya kesempatan mendapatkan  pekerjaan  yang  layak, disebabkan hilangnya kesempatan mengenyam  pendidikan  formal.  Dengan mengakhiri sekolah semakin kecil
kesempatan untuk bekerja bagi perempuan  (Kementerian  PPA,  2018: 44).
d. Hak Untuk Dihindarkan Dari
Eksploitasi Anak
Dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c UU No.  35  Tahun  2014  jo.  UU  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan:  “ Orang  tua  berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya  perkawinan  pada  usia  anak- anak .”  perkawinan  usia  anak  adalah pelanggaran  terhadap  UU  Perlindungan Anak  yang  merupakan  pengaturan  lebih lanjut dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. ketentuan ini jelas memerintahkan orang tua  untuk  mencegah  perkawinan  anak, namun batasan usia perkawinan 16 tahun pada  perempuan  telah  membuka  ruang eksploitasi pada anak.
Lebih lanjut dalam UU perlindungan anak pasal 13 ayat (1) disebutkan:
“ Setiap anak selama dalam pengasuhan orang  tua,  wali  atau  pihak  lain  mana pun  yang  bertanggung  jawab  atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.”
Sekitar 99,22 persen anak perempuan  usia  10-17  tahun  belum kawin,  0,74  persen  berstatus  kawin,  dan
0,05  persen  berstatus  cerai,  baik  cerai mati maupun cerai hidup. Hal ini diduga karena  berbagai  faktor,  diantaranya faktor  ekonomi,  sosial,  dan  budaya. Alasan ekonomi dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah dengan menikahkan  anaknya.  Anak  perempuan dan  keluarga  barunya  diharapkan  dapat membantu  meningkatkan  perekonomian orang  tuanya.  Alasan  sosial  misalnya masih  ada  sebagian  masyarakat  yang menganggap  bahwa  semakin  cepat menikah  semakin  baik  bagi  seorang perempuan.  Sedangkan  dari  sisi  budaya, diduga  di  beberapa  daerah  di  Indonesia khususnya  daerah  terpencil,  menikah diusia  sangat  muda  adalah  hal  yang umum dilakukan dan bukan hal yang tabu (Kementerian PPA, 2018: 42).
Oleh  karena  itu  putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan sejalan  dengan  nilai-nilai,  prinsip  dan asas perlindungan anak.

## C. SIMPULAN
Berdasarkan
analisis dan pembahasan  Secara  yuridis  normatif menurut Putusan Nomor 22/PUU-
XV/2017 tentang Minimal Usia Perkawinan Perempuan, menurut penilaian Mahkamah Konstitusi:
Pertama ,  ketidaksetaraan  antar  warga
negara  terkait  adanya  penentuan  batas usia  perkawinan  yang  tidak  sama  antara laki-laki dan perempuan. Tatkala pembedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan  itu  berdampak  pada  atau menghalangi  pemenuhan  hak-hak  dasar atau hak-hak konstitusional warga negara,  baik  yang  termasuk  ke  dalam kelompok  hak-hak  sipil  dan  politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan  kebudayaan,  yang  seharusnya  tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan  alasan  jenis  kelamin  maka pembedaan  demikian  jelas  merupakan diskriminasi. Kedua, apabila  terdapat produk-produk hukum yang mengandung perlakuan berbeda atas dasar ras, agama, suku,  warna  kulit,  dan  jenis  kelamin, maka  sudah  seharusnya  pula  untuk disesuaikan dengan kehendak UUD 1945 yang  anti  diskriminasi.  Salah  satu kebijakan hukum yang dapat dikategorikan  mengandung  perlakuan berbeda atas  dasar  jenis  kelamin dimaksud adalah Pasal 7 ayat (1) UU NO 1 Tahun 1974.
Oleh  karena  alasan  hukum  tersebut di  atas,  Mahkamah  Konstitusi  (MK) Menyatakan  Pasal  7  ayat  (1)  sepanjang frasa  “usia  16  (enam  belas)  tahun” Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat, dan  memerintahkan  kepada  pembentuk undang-undang  untuk  dalam  jangka waktu  paling  lama  3  (tiga)  tahun melakukan  perubahan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan, khususnya berkenaan dengan  batas  minimal  usia  perkawinan bagi perempuan.
Sedangkan  relevansi  Putusan  MK Nomor
22/PUU-XV/2017
tentang Minimal  Usia  Perkawinan  Perempuan dengan  Perlindungan  anak Pertama, Perlindungan  anak  yang  bersifat  yuridis menyangkut semua aturan hukum yang berdampak langsung bagi kehidupan  seorang  anak,  dalam  arti semua  aturan  hukum  yang  mengatur kehidupan anak, yang menjamin perlindungan anak sesuai dengan kebutuhannya agar mereka dapat melaksanakan hak-haknya dengan baik.
Kedua, dapat  kita  ketahui  bahwa ketentuan batas usia minimal perkawinan bagi  perempuan  dalam  UU  No  1  Tahun 1974  yang  disebutkan  16  tahun  sama halnya  dengan  melegalkan  perkawinan anak.  Hal  tersebut  juga  dapat  diartikan bahwa dalam undang undang perkawinan  telah  melanggar  beberapa hak  anak,  antara  lain:  Hak  Bebas  Dari Diskriminasi,  Hak  Kesehatan,  Hak Pendidikan,  Hak  Untuk  Dihindarkan dari Eksploitasi Anak.
Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  22/PUU-XV/2017 yang mengabulkan perubahan batas usia perkawinan khususnya untuk perempuan
sejalan  dengan  nilai-nilai,  prinsip  dan asas perlindungan anak. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti, Made Sadhi. 2003. Hukum pidana anak dan hukum perlindungan anak,
Malang: Universitas Negeri Malang. Prakoso, Abintoro. 2016. Hukum
Perlindungan  Anak .  Yogyakarta: Lakbang Pressindo.
Prinst,  Danwan.  2003. Hukum  Anak Indonesia. Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Kementerian  PPA.  2018. Profil  Anak
Indonesia.. Jakarta: Kementrian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 22/PUU-XV/2017  tentang  Minimal Usia Perkawinan Perempuan. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggaraan Pemilu. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan. Undang-Undang Republik Indonesia No.  35  Tahun  2014  jo  UU  No.23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia
No. 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Supeno, Hadi.  2010. Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa pemidanaan. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.