Ridwan, Ichwan Setiawan (2023) Kajian Yuridis Terkait Hak-Hak Tersangka Menurut Hukum Positif, (8) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023

## KAJIAN  YURIDIS  TERKAIT  HAK-HAK  TERSANGKA  MENURUT  HUKUM POSITIF
Ridwan, Ichwan Setiawan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: sadernaridwan24@gmail.com, ichwansetiawan@iblam.ac.id

## Abstrak
Lembaga  yang  ditunjuk  untuk  menanggulangi  kejahatan  atau  pelanggaran  yang terjadi di masyarakat adalah lembaga kepolisian. Sebagaimana yang tertuang dalam Dalam  kitab  hukum  acara  pidana  (KUHAP)  lembaga  kepolisian  diberikan wewenang  untuk  melakukan  penyidikan.  Proses  penyidikan    dilakukan  atas  diri tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindakan pidana yang terjadi. Dalam upaya  untuk  membuktikan  bahwa  seseorang  disangka  telah  melakukan  tindak pidana  aparat  penegak  hukum  harus  memperhatikan  hak-hak  tersangka sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. Berpijak pada hal  diatas,  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penulisan  ini  yaitu  yaitu mengenai  hak-hak  apa  saja  yang  diperoleh  oleh  tersangka  menurut  KUHAP  dan Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan melindungan harkat dan martabat selaku manusia.  Adapun  untuk  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode penelitian  normatif  yang  tentunya  menitikberatkan  pada  penelitian  kepustakaan untuk  memperoleh  data  sekunder  dari  bahan-bahan  hukum.  Pendekatan  normatif dilakukan  dengan  cara  mengkaji  ketentuan  atau  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku.  Hasil  penelitian  bahwa  Hak-hak  tersangka  dalam  Sistem  Peradilan Pidana  di  Indonesia  telah  secara  resmi  mendapatkan  pengakuan  hukum sebagaimana  telah  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  dikenal  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP) sebagai  penghormatan  sebagai  manusia  yang  utuh,  yang  memiliki  harkat  dan martabat.
Kata Kunci: Penyedikan, Hak-Hak Tersangka

## Abstract
The institution appointed to tackle crimes or violations that occur in the community is the police agency. As stated in the criminal procedure code (KUHAP), the police agency is given the authority to conduct investigations. The investigation process is carried out on the suspects who are suspected of having committed a criminal act that occurred. In an effort to prove that a person is suspected of having committed a criminal act, law enforcement officials must pay attention to the rights of suspects as  stipulated  in  applicable  law.  Based  on  the  above,  the  problem  that  will  be discussed in this writing is about what rights are obtained by suspects according to
the Criminal Procedure Code and Human Rights as a manifestation of protecting dignity and dignity as human beings. As for the research method used is a normative research method which of course focuses on literature research to obtain secondary data from legal materials. The normative approach is carried out by reviewing the provisions or applicable laws and regulations. The results of the study that the rights of suspects in the Criminal Justice System in Indonesia have officially received legal recognition as stipulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law known as the Code of Criminal  Procedure  (KUHAP)  as  respect  as  a  complete  human  being,  who  has dignity and dignity.
Keywords: Provision, Rights of Suspects.

## Pendahuluan
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  yang  melekat  di  dalam  diri  pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat (Eko Riyadi, 2019). Bangunan bangunan dasar HAM yang melekat di dalam episentrum otoritas individu yang merdeka, merupakan  bawaan  semenjak  lahir,  sehingga  tidak  bisa  digugat  dengan  benalitas pragmatisme kepentingan kekuasaan, ambisi dan hasrat. Dengan dan atas nama apa pun, bahwa  dasar-dasar  kemanusiaan  yang  intim  harus  dilindungi,  dipelihara  dan  tidak dibiarkan berada sama sekali dalam ruang-ruang sosial yang mengalienasinya (Tumpa, Halim, Sampurno, & Jurdi, 2010).
Indonesia  telah  menandatangani  Konvensi  Menentang  Penyiksaan  pada  23 Oktober 1985. Kemudian Indonesia meratifikasi konvensi itu pada 28 September 1998 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Konvensi Menentang Penyiksaan dalam Pasal  9  (1)  ICCPR  menentukan,  tidak  seorang  pun  dapat  dikenai  penangkapan  dan penahanan secara sewenangwenang. Walaupun penangkapan dan penahanan dibenarkan secara  hukum,  tetapi  hal  itu  tidak  boleh  dilakukan  secara  sewenang-wenang.  Kata “sewenag-wenang” dipahami mengandung unsur ketidakadilan (injustice), ketidakpastian  (unpredictability),  ketidakwajaran  (unreasonableness),  ketidakteraturan (unconciousness), dan ketidakseimbangan (disproporsionality). Hal spesifik dilakukannya  penahanan  penahanan  tidak  boleh  diskriminatif,  harus  dibenarkan sebagaimana mestinya dan berimbang dengan mengingat keadaan dan kasusnya (Rover, 2000).
Lebih  lanjut  Pasal  10  (1)  ICCPR  menekankan,  agar  semua  orang  yang  dicabut kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang menjadi  sifat  pribadi  manusiawi  mereka.  Penekanan  ini  tidak  lepas  dari  status  para tahanan sebagai orang-orang yang belum dihukum yang statusnya berbeda dengan orang- orang yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
Oleh karena itu, walaupun mereka diduga telah melakukan tindakan pidana, akan tetapi harkat dan martabatnya sebagai manusia tetap harus dilindungi (Renggong, 2016). Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai hak-hak apa
saja  yang  diperoleh  oleh  tersangka  menurut  KUHAP  dan  Hak  Asasi  Manusia  sebagai perwujudan melindungan harkat dan martabat selaku manusia.
Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran  hukum  alam.  Menurut  aliran  hukum  alam  menyebutkan  bahwa  hukum  itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak  boleh  dipisahkan.  Para  penganut aliran  ini  memandang  bahwa  hukum  dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral (Rahardjo, 2000).
Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap  hak asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan  orang  lain  dan  perlindungan itu  di berikan  kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati  semua  hak-hak  ang  diberikan  oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk  mereka  yang  lemah  dan  belum  kuat  secara  sosial,  ekonomi  dan  politik  untuk memperoleh keadilan social (Valerine, 2015).
Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai  tindakan  pemerintah  yang  bersifat  preventif  dan  represif.  Perlindungan  hukum yang  preventif  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang  mengarahkan tindakan  pemerintah  bersikap  hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan  bwedasarkan diskresi,  dan  perlindungan  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan (Hadjon, 1987).
Istilah  perlindunan  hukum  sebenarnya  merupakan  penyempitan  arti  dari perlindungan, dimana hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh  manusia  sebagai  subyek  hukum  dalam  interaksinya  dengan  sesame  manusia  serta lingkungannya.  Sebagai  subyek  hukum manusia  mempunyai  hak  dan  kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum (Kansil, 1979).
Dengan  “tindakan  pemerintah”  sebagai  titik  sentralnya  maka  dibedakan  dua macam  perlindungan  hukum,  yaitu Hadjon (2007):  1)  Perlindungan  Hukum  yang preventif  Perlindungan  hukum  yang  preventif  ini  diberikan  kesempatan  kepada  rakyat untuk  mengajukan  keberatan  atau  pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemeritah mendapat  bentuk  yang  definitive.  Dengan  begitu  perlindungan  ini  bertujuan  untuk mencegah  terjadinya  sengketa.  2)  Perlindungan  hukum  yang  represif  yaitu  bertujuan menyelesaikan sengketa.

## Metode Penelitian
Menurut  Mardalis,  metode  dapat  diartikan  sebagai  suatu  cara  untuk  melakukan suatu  teknis  dengan  mengunakan  fikiran  secara  seksama  untuk  mencapai  tujuan, sedangkan  enelitian  sendiri  merupakan  upaya  dalam  bidang  ilmu  pengetahuan  yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran (Soekanto, 1985). Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif, karena dalam
penelitian  normatif  terutama  menggunakan  bahan-bahan  kepustakaan  sebagai  sumber data penelitian. atau disebut juga dengan (Library research).
Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur (Asikin, 2004).  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  artinya  bahwa  penelitian  ini  termasuk lingkup  penelitian  yang  menggambarkan,  menelaah,  menjelaskan  secara  tepat  serta menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan
Definisi tersangka sudah diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu “Tersangka  adalah  seorang  yang  karena  perbuatannya  atau  keadaannya,  berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Soesilo, 1974).” Tersangka adalah  seseorang  yang  telah  disangka  melakukan  suatu  tindak  piadana  dan  ini  masih dalam  taraf  pemeriksaan  pendahuluan  untuk  dipertimbangkan  apakah  tersangka  ini mempunyai cukup bukti dasar untuk diperiksa dipersidangan (Sofyan & SH, 2020).
Tersangka dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: 1) Tersangka yang kesalahannya sudah definitif atau dapat dipastikan Untuk tersangka tipe I ini, maka pemeriksaan dilakukan untuk memperoleh pengakuan tersangka serta pembuktian yang menunjukkan  kesalahan  tersangka  selengkaplengkapnya  diperoleh  dari  fakta  dan  data yang dikemukakan di depan sidang pengadilan. 2) Tersangka yang kesalahannya belum pasti Untuk tersangka tipe II ini, maka pemeriksaan dilakukan secara hati-hati melalui metode yang efektif untuk dapat menarik keyakinan kesalahan tersangka, sehingga dapat dihindari  kekeliruan  dalam  menetapkan  salah  atau  tidaknya  seseorang  yang  diduga melakukan tindak pidana (Prakoso, 1987).
Perlindungan hukum kepada seorang tersangka dapat diberikan apabila KUHAP terealisasikan dengan baik, baik di dalam proses pengungkapan sebuah perkara pidana yang dikhusukan pada tahap penyidikan tidak jarang terjadi tindakan yang semena-mena dari penyidik. Tujuan dari perlakuan tersebut, adalah agar tersangka langsung mengakui perbuatannya  padahal  semenjak  lahirnya  KUHAP  dalam  proses  penyidikan  yang dibutuhkan  adalah  keterangan  seseorang  bukan  sebuah  pengakuan  dengan  cara-cara dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Seharusnya,  tersangka  dalam  memberikan  keterangan  kepada  penyidik  harus secara  bebas  dengan  tanpa  adanya  penekanan  atau  bahkan  pemaksaan  dari  penyidik sehingga hasil dari proses penyidikan dapat diperoleh tanpa menyimpang dari rules yang ada. Dalam pemeriksaan perkara setidkanya terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu: 1) Proses pemeriksaan  awal;  dan  2)  Proses  pemeriksaan  di  hadapan  hakim  (dalam  pengadilan) (Pardosi & Primawardani, 2020).
Hak-hak  tersangka  atau  terdakwa  diatur  dalam  BAB  VI  KUHAP,  dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1) Hak untuk segera diperiksa, sebagaimana menurut pasal 50 KUHAP, yaitu: a) Tersangka  berhak  segera  mendapatkan  pemeriksaan  oleh  penyidik  dan  selanjutnya diajukan kepada penuntut umum. b) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umun. c) Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
2)  Hak  tersangka  untuk mempersiapkan pembelaan,  dalam  hal  ini  diatur  dalam pasal 51 KUHAP, sebagai berikut: a) Tersangka untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan  dimulai.  b)  Terdakwa  berhak  untuk  diberitahukan  dengan  jelas  dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang di dakwakan olehnya.
3)  Hak  untuk  bebas  memberikan  keterangan,  sebagaimana  menurut  Pasal  52 KUHAP,  bahwa:  “Dalam  pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan  dan  pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan  hakim.  Pasal  117  ayat  1  KUHAP  juga  menegaskan  bahwa  “keterangan  tersangka dan/atau  saksi  kepada  penyidik  diberikan  tanpa  tekanan  dari  apapun  dan/atau  dalam bentuk apapun.
4) Hak untuk mendapatkan juru bahasa, sebagaimana menurut pasal 53 ayat (1) KUHAP:  Dalam  pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan  dan  pengadilan  tersangka  atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapatkan bantuan juru bahasa sebagaimana.
5) Hak untuk menghubungi perawatan kesehatan, sebagaimana menurut pasal 58 KUHAP:  Tersangka  yang  dikenakan  penahanan  berhak  berhak  menghubungi  dan menerima  kunjungan  dokter  pribadinya  untuk  kepentingan  kesehatan  baik  yang  ada dalam hubungannya dengan proses perkara atau tidak.
6) Tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum (pasal 54 KUHAP): Tersangka berhak  didampingi  oleh  penasehat  hukum,  baik  ditingkat  penyidik,  penuntutan  sampai pada tingkat persidangan. Hak untuk didampingi penasehat hukum dapat dilakukan sejak tersangka ditangkap, bahkan sampai pada tahappenyidikan.
7) Tersangka berhak memilih sendiri penasehat hukumnya, sebagaimana dalam Pasal  55  KUHAP:  untuk  mendapatkan  penasihat  hukum  tersebut  dalam  pasal  54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.
8)  Hak  untuk  didampingi  penasihat  hukum  secara  cuma-cuma,  sebagaimana menurut pasal 56 ayat (1) KUHAP, bahwa: Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana  lima  belas  tahun  atau lebih  atau  bagi  mereka  yang  tidak mampu  yang  diancam dengan  pidana  lima  tahun  atau  lebih  yang  tidak  mempunyai  penasihat  hukum  sendiri, penjabat  yang  bersangkutan  pada  semua  tingkat  pemeriksaan  dalam  proses  peradilan wajib menunjukan penasihat hukum bagi mereka.
9) Hak untuk menghubungi penasihat hukumnya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat (1) KUHAP: tersangka yang dikenakan penahanan, berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.
10) Hak untuk menghubungi perwakilan negaranya, sebagaimana menurut pasal 57 ayat (1) KUHAP: Tersangka yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak  menghubungi  dan  berbicara  dengan  perwakilan  negaranya  dalam  menghadapi proses perkaranya.”
11)  Hak  untuk  diberitahukan  atau  menghubungi  keluarganya,  sebagaimana menurut pasal 59 KUHAP: Tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang  penahanan  atas  dirinya  oleh  penjabat  yang  berwenang,  pada  semua  tingkat
pemeriksaan dalam proses pengadilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.
12)  Hak  untuk  menghubungi  dan  menerima  kunjungan,  sebagaimana  menurut pasal 60 KUHAP: Tersangka berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  atau  lainnya  dengan  tersangka  guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan ppenahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.
13) Hak untuk mengajukan keberatan, sebagaimana menurut pasal 123 ayat (1) KUHAP: Tersangka, keluarga, atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
Selain hal tersebut diatas, juga mengenai hak tersangka tertuang dalam Bab III tentang  Hak  Asasi  Manusia  dan  Kebebasan  Dasar  Manusia,  bagian  keempat  hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17- 18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asaasi  Manusia,  dinyatakan:  -  Pasal  17,  berbunyi:  ”Setiap  orang,  tanpa diskriminasi,  berhak  untuk  memperoleh  keadilan  dengan  mengajukan  permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili  melalui  proses  peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak,  sesuai  dengan  hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
- Pasal 18, berbunyi:  1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka  melakukan  sesuatu  tindak  pidana  berhak  dianggap  tidak  bersalah,  sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan  hukum  yang  diperlakukan  untuk  pembelaannya,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundnag-undangan. 2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum  tindak  pidana  itu  dilakukannya.  3)  Setiap  ada  perubahan  dalam  peraturan perudang-undangan  maka  beralaku  ketentuan  yang  paling  menguntungkan  bagi tersangka. 4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbutan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## Kesimpulan
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  hak  yang  melekat  di  dalam  diri  pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat tanpa terkecuali bagi seseorang yang berstatus sebagai tersangka. Sifat hakiki dan kodrati HAM yang melekat pada diri setiap orang pada hakikatnya tidak dapat dicabut, dihapuskan, atau dirampas oleh siapa pun termasuk penguasa negara.
Karena mencabut, menghapus, atau merampas HAM sama artinya menghilangkan eksistensi  manusia  sebagai  ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  telah  memberikan  jaminan  hukum  atas  diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil  didepan  hukum,  pembuktian  salah  atau  tidaknya  seorang  tersangka  atau  terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Selain itu, dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM) juga mengatur mengatur mengenai hak, baik terhadap diri pribadi manusia atau tersangka, diantaranya yaitu hak untuk tidak disiksa, ha katas perlindungan, ha katas rasa aman, Hak untuk Bebas dari Penyiksaan dan hak untuk tidak diperlakukan Sewenang- wenang.

## BIBLIOGRAFI
Asikin, Amirudin Zainal. (2004). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Eko Riyadi, S. H. (2019). Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional . Rajawali Pers.
Hadjon, Philipus M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: sebauh studi tentang Prinsip-prinsipnya... Bina Ilmu.
Hadjon, Philipus M. (2007). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia . Peradaban.
Kansil, Christine S. T. (1979). Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia. (No Title) .
Pardosi, ROAG, & Primawardani, Yuliana. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). Jurnal Ham , 11 (3), 353–367.
Prakoso, Djoko. (1987). Polri sebagai penyidik dalam penegakan hukum. (No Title) .
Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu hukum . Citra Aditya Bakti.
Renggong, Ruslan. (2016). Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia . Kencana.
Rover, C. De. (2000). To Serve & To Protect= Acuan Universal Penegakan Ham .
Soekanto, Soerjono. (1985). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Cet.
Soesilo, Raden. (1974). Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar- komentarnya lengkap pasal demi pasal: untuk para pejabat kepolisian negara, kejaksaan/pengadilan negeri, pamong praja, dsb. (No Title) .
Sofyan, Andi Muhammad, & SH, M. H. (2020). Hukum Acara Pidana . Prenada Media.
Tumpa, Harifin A., Halim, Hamzah, Sampurno, Slamet, & Jurdi, Fajlurrahman. (2010).
Peluang & tantangan eksistensi pengadilan HAM di Indonesia . Kencana.
Valerine, J. L. K. (2015). Metode Penelitian Hukum (Bagian I). Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia .
Copyright holder: Ridwan, Ichwan Setiawan (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: