Penerapan  Sanksi  terhadap  Pelanggaran  Aturan  Over  Dimensi  Over Load  (Odol)  dalam  Perspektif  Hukum  Bisnis:  Studi  Kasus  Terhadap Penegakan  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan
Gunawan Widjaja 1 , Cahyo Eko Prasetyo 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia
widjaja_gunawan@yahoo.com

## Abstract
The application of sanctions for violations of Over Dimension Over Load (ODOL) regulations is  a  crucial  aspect  in  maintaining  order  and  safety  in  the  transportation  sector.  This  study investigates  the  application  of  sanctions  against  companies  that  violate  ODOL  regulations based on Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation from a business law perspective. Through a qualitative approach, this study analyzes the law enforcement process and  its  impact  on  company  compliance  and  traffic  safety.  The  study  results  show  that applying  sanctions  to  companies  that  violate  ODOL  regulations  has  a  positive  impact  in increasing compliance with regulations and awareness of the importance of complying with traffic  rules.  Sanctions  are  applied  not  only  as  punishment,  but  also  as  an  effort  to  build  a business  environment  that  is  more  responsible  and  has  integrity.  Cooperation  between government, industry and civil society is needed to create an environment that supports rule enforcement and road safety. However, challenges in implementing sanctions still occur, such as  lack  of  awareness  of  the  rules,  lack  of  supervision,  and  an  imbalance  between  sanctions and  prevention.  Therefore,  greater  efforts  are  needed  to  raise  awareness,  improve monitoring,  and  balance  sanctions  and  prevention  in  order  to  create  a  safer  and  more sustainable transportation environment.
Keywords :  Over  Dimension  Over  Load,  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009,  Safety Transportation Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Lalu lintas dan angkutan jalan menjadi bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Mobilisasi barang dan orang melalui jaringan transportasi merupakan  pendorong  utama  perkembangan  ekonomi  suatu  negara.  Namun,  dengan meningkatnya  mobilitas,  juga  muncul  berbagai  tantangan  terkait  dengan  keamanan, keselamatan,  dan  ketertiban  lalu  lintas.  Salah  satu  masalah  yang  sering  muncul  adalah pelanggaran aturan Over Dimensi Over Load (ODOL), di mana kendaraan melampaui batas dimensi atau muatan yang diperbolehkan oleh hukum (Helani Asie et al., 2022).
Transportasi  darat  memiliki  peran  yang  tak  terbantahkan  dalam  memfasilitasi mobilitas manusia dan barang, serta mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia,  dengan  populasi  yang  besar  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang  pesat,  jaringan transportasi  darat  menjadi  semakin  penting  untuk  mendukung  aktivitas  ekonomi  dan sosial masyarakat. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan besar, termasuk masalah  keamanan,  ketertiban,  dan  penegakan  hukum  di  sektor  lalu  lintas  (Raymond Wiling et al., 2022) .

## Jurnal Tana Mana
Vol. 5 No. 1, April 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Salah  satu  tantangan  krusial  dalam  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  adalah pelanggaran  aturan  Over  Dimensi  Over  Load  (ODOL).  Pelanggaran  ini  terjadi  ketika kendaraan melebihi batas dimensi atau muatan yang ditetapkan oleh regulasi. Dampaknya tidak  hanya  berdampak  pada  keselamatan  pengguna  jalan,  tetapi  juga  menyebabkan kerusakan  pada  infrastruktur  jalan,  yang  memerlukan  biaya  perbaikan  yang  besar  dan membebani anggaran publik.
Undang-Undang  No.22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan menjadi payung hukum yang mengatur berbagai aspek terkait dengan transportasi darat di Indonesia. Di dalamnya, aturan ODOL diatur secara tegas untuk menjaga ketertiban dan keselamatan  di  jalan.  Namun,  kendati  adanya  regulasi  yang  jelas,  pelanggaran  terhadap aturan ODOL masih terjadi secara luas, baik oleh individu maupun perusahaan (Valentino Kristanto Napitupulu, 2022) .
Penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan ODOL merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketertiban lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan. Namun, dalam praktiknya,  terdapat  sejumlah  kendala  yang  menghambat  efektivitas  penegakan  hukum ini.  Faktor-faktor  seperti  kurangnya  sumber  daya  manusia,  infrastruktur  yang  kurang memadai, serta tingkat kesadaran hukum yang rendah menjadi beberapa tantangan yang perlu diatasi (Lambang Antono, 2022).
Selain itu, dalam perspektif hukum bisnis, pelanggaran aturan ODOL juga memiliki implikasi  yang  signifikan  bagi  perusahaan  yang  terlibat.  Pelanggaran  aturan  tersebut dapat  merusak  reputasi perusahaan,  menimbulkan  kerugian  finansial,  serta  mengancam kelangsungan operasional bisnis. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan ODOL perlu dipertimbangkan dengan cermat, mengingat potensi dampaknya pada bisnis.
Dalam kaitannya dengan kompleksitas masalah ini, studi kasus tentang penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan ODOL dalam perspektif hukum bisnis menjadi relevan untuk dieksplorasi lebih lanjut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat terungkap cara- cara  terbaik  untuk  meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum,  menjaga  ketertiban  di jalan raya, dan mengoptimalkan kondisi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Undang-Undang  No.22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan menjadi pijakan hukum utama yang mengatur segala aspek terkait transportasi darat di Indonesia.  Dalam  undang-undang  ini,  pengendalian  beban  dan  dimensi  kendaraan  telah diatur dengan jelas untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan infrastruktur. Namun, dalam  prakteknya,  pelanggaran  aturan  ODOL  masih  sering  terjadi,  baik  oleh  individu maupun perusahaan (Dhya Wulandari, 2019).
Dalam  konteks  hukum  bisnis,  pelanggaran  aturan  ODOL  tidak  hanya  menjadi masalah legal, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan bisnis dan stabilitas pasar. Pelanggaran tersebut dapat menimbulkan kerugian finansial, reputasi buruk, dan bahkan sanksi hukum yang serius bagi perusahaan yang terlibat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan ODOL menjadi sangat penting dalam menjaga integritas pasar dan keadilan bisnis .
Dalam kaitannya dengan itu, penelitian ini akan melakukan studi kasus mendalam untuk  mengevaluasi  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  aturan  ODOL  dalam perspektif  hukum  bisnis.  Studi  ini  akan  meneliti  berbagai  faktor  yang  memengaruhi efektivitas  penegakan  hukum,  termasuk  kepatuhan  perusahaan  terhadap  regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan dampak sanksi terhadap operasi bisnis.
Melalui  pendekatan  ini,  diharapkan  dapat  terungkap  cara-cara  terbaik  untuk meningkatkan  efektivitas  penegakan  hukum  terkait  aturan  ODOL  dalam  konteks  bisnis. Hasil penelitian ini tidak hanya akan memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi hukum  dan  bisnis,  tetapi  juga  akan  membantu  pembuat  kebijakan  dalam  merancang strategi yang lebih efektif dalam menangani pelanggaran aturan lalu lintas dan angkutan jalan secara keseluruhan (Ni Putu Krisna Dewi et al., 2022).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kepustakaan  dan  bersifat kualitatif. yang memanfaatkan tulisan-tulisan yang sudah diterbitkan, seperti buku, jurnal, dan  artikel,  yang  kemudian  diolah  secara  benar  untuk  menemukan  pengetahuan  baru sehingga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum (Moh Nazir, 2005). Prosedur dan langkah-langkah penyelidikan informasi dimulai dengan studi penulisan, bermacam- macam  informasi  ide  yang  dieksplorasi,  konseptualisasi,  pemeriksaan  dan  penyelesaian. Kajian  pustaka  atau  studi  pustaka  merupakan  kegiatan  yang  diwajibkan  dalam  suatu penelitian,  khususnya  penelitian  akademik  yang  tujuan  utamanya  yaitu  dalam mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Andra Tersiana, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan  Maksimal  Aturan  Odol  (Over  Dimensi  Over  Load)  Dilapangan  Sesuai Dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009
Penerapan  aturan  ODOL  (Over  Dimensi  Over  Load)  dalam  praktik  lapangan, khususnya  dalam  konteks  penegakan  Undang-Undang  No.22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan subjek yang kompleks dan memiliki berbagai aspek yang  perlu  dipertimbangkan.  Studi  kasus  terhadap  penegakan  undang-undang  ini memungkinkan  untuk  mengevaluasi  sejauh  mana  aturan  ODOL  dapat  dilaksanakan dengan maksimal di lapangan ( Meta Suryani and Anis Mashdurohatun, 2016) . Pertama-tama,  penting  untuk  memahami  bahwa  penerapan  aturan  ODOL  di lapangan  dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  infrastruktur  jalan  yang  ada, kepatuhan pengemudi dan perusahaan transportasi terhadap regulasi, serta kapasitas dan efektivitas penegakan hukum oleh otoritas yang berwenang.
Dalam  beberapa  kasus,  ditemukan  bahwa  penerapan  aturan  ODOL  belum mencapai  tingkat  yang  diharapkan.  Kurangnya  infrastruktur  pendukung,  seperti  stasiun timbangan  yang  tidak  memadai,  seringkali  menjadi  hambatan  dalam  mendeteksi  dan mencegah pelanggaran aturan ODOL di lapangan.
Selain  itu,  tingkat  kesadaran  dan  pemahaman  mengenai  aturan  ODOL,  baik  di kalangan pengemudi maupun perusahaan transportasi, masih perlu ditingkatkan. Edukasi dan sosialisasi tentang konsekuensi pelanggaran aturan ODOL juga dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ini ( Denico Doly, 2016) . Faktor penegakan hukum juga sangat mempengaruhi pelaksanaan aturan ODOL di lapangan.  Konsistensi  dalam  penegakan  hukum,  termasuk  pemberian  sanksi  yang  tegas dan adil kepada pelanggar, merupakan hal yang penting dalam menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap aturan ODOL.
Studi  kasus  juga  dapat  mengungkapkan  peran  penting  dari  kerjasama  antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil dalam meningkatkan pelaksanaan aturan ODOL di  lapangan.  Kolaborasi  ini  dapat  meliputi  program-program  pengawasan  bersama, pertukaran  informasi,  dan  pengembangan  solusi  bersama  untuk  mengatasi  hambatan- hambatan dalam penerapan aturan ini.
Tingkat  keberhasilan  dalam  penerapan  aturan  ODOL  juga  dapat  bervariasi tergantung  pada  konteks  geografis  dan  sosial  ekonomi  di  masing-masing  wilayah.  Oleh karena  itu,  solusi  yang  efektif  untuk  meningkatkan  pelaksanaan  aturan  ODOL  di  satu daerah mungkin tidak selalu relevan di daerah lain.
Selain itu, perlu diakui bahwa penerapan aturan ODOL tidaklah statis, melainkan memerlukan evaluasi dan penyesuaian secara berkala sesuai dengan perkembangan dan perubahan  dalam  industri  transportasi.  Hal  ini  menunjukkan  pentingnya  adanya mekanisme  monitoring  dan  evaluasi  yang  terus-menerus  untuk  memastikan  efektivitas pelaksanaan aturan ODOL di lapangan.
Dalam  konteks  globalisasi  dan  integrasi  ekonomi, penting untuk  memperhatikan standar dan regulasi internasional terkait dengan beban muatan dan dimensi kendaraan. Kesesuaian  dengan  standar  internasional  dapat  membantu  memperkuat  implementasi aturan ODOL di tingkat nasional.
Dengan demikian, studi kasus terhadap penegakan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam tentang  tantangan  dan  peluang  dalam  penerapan  aturan  ODOL  di  lapangan.  Dari  hasil studi  ini,  dapat  ditemukan  rekomendasi-rekomendasi  konkret  untuk  meningkatkan kepatuhan  terhadap  aturan  ODOL  dan  menjaga  keamanan  serta  keselamatan  lalu  lintas secara keseluruhan ( Dewi, Yuliartini, and Dantes., et al., tth) .
Sanksi  Aturan  Odol  (Over  Dimensi  Over  Load)  Diterapkan  Kepada  Perusahaan Melanggar Aturan BERDASARKAN Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Penerapan  sanksi  terhadap  perusahaan  yang  melanggar  aturan  ODOL  (Over Dimensi  Over  Load),  sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  merupakan  bagian  penting  dalam  menjaga  ketertiban  dan keselamatan di sektor transportasi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi penegakan aturan terkait beban muatan dan dimensi kendaraan guna mencegah potensi risiko  dan  kerugian  yang  dapat  terjadi  akibat  pelanggaran  tersebut  ( Suryani  and Mashdurohatun) .
Dalam  Undang-Undang  No.22  Tahun  2009,  pemerintah  menetapkan  berbagai ketentuan  dan  standar  yang  harus  dipatuhi  oleh  perusahaan  dalam  mengoperasikan kendaraan  bermotor.  Salah  satu  aspek  yang  diatur  adalah  mengenai  beban  muatan  dan dimensi kendaraan, yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan kelancaran lalu lintas serta mencegah kerusakan pada infrastruktur jalan.
Pelanggaran aturan ODOL, baik yang dilakukan oleh individu maupun perusahaan, dapat  menimbulkan  dampak  yang  serius.  Oleh  karena  itu,  sanksi  yang  tegas  dan  efektif perlu  diberlakukan untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam hal  ini,  Undang-Undang  No.22  Tahun  2009  memberikan  dasar  hukum  yang  kuat  bagi penegakan aturan ODOL dan pemberian sanksi kepada perusahaan yang melanggar.
Undang-Undang  No.22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan memberikan  landasan  hukum  bagi  penerapan  sanksi  terhadap  perusahaan  yang melanggar  aturan  ODOL  (Over  Dimensi  Over  Load).  Dalam  undang-undang  tersebut, terdapat  ketentuan  yang  menegaskan  bahwa  sanksi  dapat  diberlakukan  tidak  hanya kepada individu, tetapi juga kepada badan hukum seperti perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran aturan tersebut.
Sanksi yang diberlakukan kepada perusahaan yang melanggar aturan ODOL dapat beragam, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Ini termasuk denda keuangan yang dapat dikenakan kepada perusahaan, pencabutan izin operasional, penangguhan operasional, atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.
Selain itu, perusahaan yang melanggar aturan ODOL juga dapat diwajibkan untuk memperbaiki  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  pelanggaran  tersebut,  seperti  membayar kompensasi untuk kerusakan pada infrastruktur jalan atau biaya pemulihan lingkungan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut dan mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan dengan lebih baik di masa depan.
Selain  sanksi  administratif,  perusahaan  yang  melanggar  aturan  ODOL  juga dapat dipidanakan  dan  diadili  di  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Proses  peradilan  ini  dapat  berujung  pada  denda  tambahan,  penangguhan  operasional, atau hukuman lain yang ditetapkan oleh pengadilan.
Penerapan sanksi kepada perusahaan yang melanggar aturan ODOL penting untuk menegakkan  kepatuhan  terhadap  regulasi  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan,  serta  untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penegakan hukum  yang  tegas  dan  konsisten  terhadap  perusahaan  yang  melanggar  aturan  ODOL merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan transportasi yang aman dan teratur ( Enggar Oktarinda et al., 2022) .
Penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan Over Dimensi Over Load  (ODOL) dalam perspektif hukum bisnis merupakan topik yang penting dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan transportasi. Studi kasus ini mengeksplorasi bagaimana Undang- Undang  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diterapkan  dalam konteks  bisnis,  khususnya  dalam  penanganan  pelanggaran  aturan  ODOL. Berikut  adalah pembahasan  mengenai  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  aturan  ODOL  dalam perspektif hukum bisnis: (Lasdianni Siregar, 2022)
1. Pentingnya Kepatuhan Terhadap Aturan
Penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  aturan  ODOL  adalah  langkah  penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas. Dalam perspektif hukum bisnis, kepatuhan  terhadap  aturan  adalah  prasyarat  bagi  operasi  bisnis  yang  berkelanjutan dan  berintegritas.  Kepatuhan  terhadap  aturan  merupakan  fondasi  utama  dari  fungsi dan  stabilitas  setiap  sistem  hukum.  Dalam  konteks  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan, pentingnya kepatuhan terhadap aturan ODOL (Over Dimensi Over Load) menjadi lebih krusial  lagi.  Aturan  ODOL  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang No.22  Tahun  2009 tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  bertujuan  untuk  menjaga  keselamatan  dan ketertiban di jalan raya, serta untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan yang disebabkan  oleh  beban  muatan  dan  dimensi  kendaraan  yang  berlebihan.  Kepatuhan terhadap aturan ini menjadi penting karena pelanggaran ODOL tidak hanya berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan  diwajibkan  untuk  mematuhi  aturan  ODOL  dalam  menjalankan  operasi bisnis  mereka,  sebagai  bagian  dari  tanggung  jawab  mereka  terhadap  keselamatan publik  dan  keberlanjutan  infrastruktur  transportasi.  Dengan mematuhi  aturan  ODOL, perusahaan  dapat  berperan  aktif  dalam  menciptakan  lingkungan  transportasi  yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan (Tahwin Alamsyah et al., 2023).
2. Landasan Hukum
Undang-Undang No.22 Tahun 2009 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penerapan sanksi terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL. Ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi otoritas penegak hukum untuk menindak pelanggaran tersebut. Dengan adanya landasan hukum yang kuat,  pemerintah  dan otoritas terkait memiliki  dasar  yang  jelas  untuk  memberlakukan  sanksi  terhadap  perusahaan  yang melanggar aturan ODOL. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk perusahaan, pengemudi, dan masyarakat umum, serta memperkuat upaya  dalam  menciptakan  lingkungan  transportasi  yang  aman  dan  tertib.  Dengan demikian,  landasan  hukum  yang  kokoh  dari  Undang-Undang  No.  22  Tahun  2009 menjadi  instrumen  penting  dalam  menjaga  kepatuhan  terhadap  aturan  ODOL  dan memastikan keselamatan serta keberlanjutan sistem transportasi secara keseluruhan.
3. Efektivitas Sanksi
Efektivitas sanksi  terhadap  pelanggaran  aturan  ODOL  (Over  Dimensi  Over  Load) sangatlah penting dalam menjaga kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas dan angkutan jalan. Sanksi yang diterapkan haruslah cukup tegas untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah pelanggaran yang serupa di masa mendatang. Dalam konteks hukum bisnis, efektivitas sanksi dapat diukur dari seberapa konsisten dan proporsional penerapannya  terhadap  pelanggar  aturan.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  memastikan bahwa  sanksi  yang  diberlakukan  sesuai  dengan  tingkat  pelanggaran  yang  dilakukan,
sehingga  memberikan  dampak  yang  signifikan  dan  dapat  menjadi  pembelajaran  bagi pelaku usaha lainnya. Dengan adanya sanksi yang efektif, diharapkan perusahaan akan lebih memperhatikan kepatuhan terhadap aturan ODOL, sehingga dapat menciptakan lingkungan  transportasi  yang  lebih  aman,  teratur,  dan  berkeadilan  bagi  semua pemangku kepentingan (Fajar Agung Wahyudi and Muhyi Mohas, 2023).
4. Dampak Bisnis Penerapan  sanksi  terhadap  perusahaan  yang  melanggar  aturan  ODOL  juga memiliki  dampak  bisnis.  Selain  denda  dan  sanksi  administratif  lainnya,  reputasi perusahaan  dapat  terpengaruh  oleh  pelanggaran  tersebut,  yang  dapat  berdampak negatif pada hubungan bisnis dan kepercayaan pelanggan.
5. Kerjasama antara Pemerintah dan Industri Kerjasama  antara  pemerintah  dan  industri  sangat  penting  dalam  memastikan penerapan  sanksi  yang  efektif  dan  meningkatkan  kepatuhan  terhadap  aturan.  Ini melibatkan dialog terbuka antara pemerintah, perusahaan, dan asosiasi industri untuk mengidentifikasi tantangan dan mencari solusi bersama.
6. Peran Pencegahan Peran  pencegahan  memiliki  peran  kunci  dalam  menjaga  kepatuhan  perusahaan terhadap aturan ODOL (Over Dimensi Over Load). Selain penerapan sanksi, pendekatan pencegahan menjadi penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran aturan tersebut. Upaya pencegahan dapat meliputi penyuluhan, edukasi, dan pelatihan bagi perusahaan mengenai pentingnya mematuhi aturan ODOL serta konsekuensi dari pelanggarannya. Dengan  menyediakan  informasi  yang  memadai  dan  pemahaman  yang  mendalam tentang aturan ODOL, perusahaan dapat menghindari pelanggaran secara tidak sengaja dan  secara  aktif  mematuhi  regulasi  yang  berlaku.  Selain  itu,  penguatan  pengawasan dan pemantauan secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi  aturan  dengan  baik  dan  mencegah  terjadinya  pelanggaran  yang  tidak terdeteksi.  Melalui  peran  pencegahan  yang  efektif,  diharapkan  dapat  menciptakan budaya  kepatuhan  terhadap  aturan  ODOL  yang  lebih  kuat  di  kalangan  perusahaan, sehingga  dapat  mengurangi  risiko  pelanggaran  dan  meningkatkan  keselamatan  serta ketertiban  dalam  sistem  transportasi  secara  keseluruhan  (Mutiara  Rishela  Lukeny Armajaya, 2022).
7. Evaluasi dan Pemantauan
Evaluasi dan pemantauan yang terus-menerus merupakan elemen penting dalam memastikan  efektivitas  penerapan  aturan  ODOL  (Over  Dimensi  Over  Load)  dan sanksinya.  Melalui  proses  evaluasi,  pemerintah  dan  otoritas  terkait  dapat  menilai kinerja  dan  efektivitas  dari  langkah-langkah  penegakan  hukum  yang  telah  diambil, serta  mengidentifikasi  area-area  yang  memerlukan  perbaikan.  Pemantauan  yang berkelanjutan juga memungkinkan untuk mendeteksi perubahan tren pelanggaran dan merespon  dengan  tindakan  yang  sesuai.  Selain  itu,  evaluasi  dan  pemantauan  dapat membantu  dalam  mengevaluasi  keefektifan  sanksi  yang  diterapkan  terhadap perusahaan yang melanggar aturan ODOL, sehingga memungkinkan untuk melakukan penyesuaian  yang  diperlukan  untuk  meningkatkan  kepatuhan  dan  mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan (Alamsyah, Marsuni, and Bima).

## KESIMPULAN
Dalam konteks penerapan sanksi terhadap pelanggaran aturan Over Dimensi Over Load  (ODOL)  dalam  perspektif  hukum  bisnis,  studi  kasus  terhadap  penegakan  Undang- Undang  No.22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku dalam industri transportasi. Dari penelusuran ini, kita dapat menyimpulkan bahwa  penerapan  sanksi  merupakan  langkah  krusial  dalam  menjaga  integritas  industri, memastikan  keselamatan  pengguna  jalan,  dan  mendorong  pertanggungjawaban  sosial
perusahaan. Sanksi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai instrumen  untuk  membangun  lingkungan  bisnis  yang  lebih  bertanggung  jawab  dan berintegritas. Melalui penerapan sanksi yang adil dan konsisten, diharapkan perusahaan akan  lebih  memperhatikan  kepatuhan  terhadap  aturan  ODOL  serta  meningkatkan kesadaran  akan  dampak  pelanggaran  terhadap  masyarakat  dan  lingkungan  sekitar. Kerjasama  antara  pemerintah,  industri,  dan  masyarakat  sipil  juga  menjadi  kunci  dalam menjaga  kepatuhan  terhadap  aturan  serta  dalam  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang berkelanjutan  dan  berkeadilan.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  terhadap pelanggaran  aturan  ODOL  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah,  tetapi  juga merupakan  upaya  bersama  untuk  membangun  industri  transportasi  yang  lebih  aman, teratur, dan bertanggung jawab secara sosial.

## REFERENSI
Alamsyah, Tahwin, Lauddin Marsuni, and Muhammad Rinaldy Bima.  “Efektivitas Hukum Pengawasan Muatan Lebih (Over Loading) Kendaraan Angkutan Barang: Studi Pada Balai Pengelolah Transportasi Darat Wilayah XIX.” Journal of Lex Generalis (JLG) 4, No.2 (2023): 690 – 99.
Antono,  Lambang.  “Implementasi  Kebijakan  Odol  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Angkutan Barang.” Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1, No.11 (2022): 1720 – 29.
Armajaya, Mutiara Rishela Lukeny. “Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kebijakan Zero Over-Dimension  Dan  Over  Loading  (Bebas  Ukuran  Lebih  Dan  Muatan  Lebih)  Di Indonesia.” Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi,
Dan Pendidikan 1, No.12 (2022): 2719 – 38.
Asie,  Helani,  Ida  Hayu  Dwimawanti,  Retno  Sunu  Astuti,  and  Teuku  Afrizal.  “Advokasi Kebijakan Zero Overloading Angkutan Barang Di Kabupaten Lamandau.” Perspektif 11, No.3 (2022): 1050 – 60.
Dewi,  Ni  Putu  Krisna,  Ni  Putu  Rai  Yuliartini,  and  Komang  Febrinayanti  Dantes.
“Implementasi  Undang -Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan  Jalan  Terhadap  Penegakan  Hukum  Pelaku  Balapan  Liar  Di  Kabupaten Jembrana.” Jurnal Komunitas Yustisia 5, No.2 (2022): 383– 99. Doly,  Denico.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Undang -Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan: Tantangan Dan Prospek.” Kajian 20, No.3 (2016): 219 – 40.
Napitupulu,  Valentino  Kristanto.  “Penegakan  Hukum  Terhadap  Pemakai  Narkoba  Yang Mengakibatkan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  (Putusan  Nomor: 47/PID/2013/PT. JKT.” Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan 7, No.1 (2022).
Nazir, Moh. “Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia.” Jurnal Pendidikan Agama Islam,
2005.
Oktarinda, Enggar, Nuzul Barkah Prihutomo, and Eka Olivia Maulani. “Analisis Pengaruh Kendaraan  Odol  Terhadap  Tingkat  Kecelakaan  Di  Jalan  Tol.”  Construction  and Material Journal 4, No.1 (2022): 49 – 57. Siregar, Lasdianni. “Implementasi Undang - Undang No 22 Tahun 2009.” Jurnal El -Thawalib 3, No.2 (2022): 349 – 62.
Suryani,  Meta,  and  Anis Mashdurohatun.  “Penegakan  Hukum Terhadap Eksistensi  Becak Bermotor  Umum  (Bentor)  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan.”  Jurnal  Pembaharuan  Hukum  3,  No.1 (2016): 21 – 38. Tersiana, Andra. Metode Penelitian. Anak Hebat Indonesia, 2018.
Wahyudi, Fajar Agung, and Muhyi Mohas. “Penegakan Hukum: Kendaraan Bermotor Yang Dimodifikasi Dalam Peraturan Lalu Lintas Angkutan Jalan.” Yustisia Tirtayasa 3, no. 3 (2023): 361 – 72.
Wiling,  Raymond,  Dewi  Linggasari,  and  Hokbyan  R  S  Angkat.  “Distribusi  Lalu  Lintas Angkutan  Barang  Yang  Melintas  Jembatan  Timbang  Cikande  Serang  Banten Berdasarkan Jenis Pelanggaran.” JMTS J. Mitra Tek. Sipil 5, No.4 (2022): 805– 18. Wulandari,  Dhya.  “Peranan  Kepolisian  Dalam  Penanggulangan  Balapan  Liar  Menurut Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan (Studi Kasus Di Polres Bone).” Jurnal Al -Dustur 1, No.1 (2019).
Copyright Holder : © Dewi Amimi & Siti Fatimah (2023)
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: