## Jurnal Manajemen Pendidikan
Jurnal Ilmiah Adminstrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan ISSN: 1978-1938 (Print) 2580-6491 (Online)
Submitted:16/03/2020                                  Revised: 15/04/2020                               Accepted: 30/04/2020

## Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Guru
Zaenab Hanim 1 , Dian Septiana Sari 2 , Rahmat Soe’oed 1
1 Universitas Mulawarman
2 Madrasah Ibtidaiyah Ar Rahmah Samarinda
Corresponding author: Zaenab Hanim (e-mail: zaenab.hanim@fkip.unmul.ac.id)
Abstrak: Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk  menguraikan  1)  kebijakan  kepemimpinan dalam meningkatkan efektivitas kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah (Sekolah Dasar); 2) kendala  kebijakan  kepemimpinan  yang  menghalangi  efektivitas  kinerja  guru  di dalamnya;  dan  3)  solusi  berdasarkan  teori  kepemimpinan  yang  dapat  meningkatkan efektivitas kinerja guru. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah dengan 3 informan yang terdiri dari kepala sekolah, guru PNS dan Non-PNS. Temuan penelitian menunjukkan bahwa 1) kebijakan kepemimpinan kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah sekolah dengan merekrut guru tambahan, berbagi jam mengajar dengan guru yang baru direkrut dan memberikan tugas administratif kepada pekerja administrasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru.  Kebijakan  kepala  sekolah  memengaruhi  kinerja  beberapa  guru;  2)  kendala manajemen  sekolah  yang  dihadapi  oleh  kepala  sekolah  dalam  pengambilan  keputusan disebabkan oleh beberapa guru dan pekerja administrasi yang tidak disiplin, tidak mampu, dan tidak terampil; dan 3) solusi yang dibuat oleh kepala sekolah untuk meningkatkan efektivitas  kinerja  guru  termasuk  partisipasi  guru  dalam  setiap  kegiatan  sekolah  yang dapat meningkatkan kinerja guru. Untuk meningkatkan kinerja guru, guru yang lebih aktif dan kreatif diberikan hadiah tambahan finansial sementara guru yang tidak mampu dan tidak  terampil  dikirim  untuk  mengikuti  pelatihan  pengetahuan,  keterampilan,  dan peningkatan kompetensi.
Kata kunci : kinerja guru, kebijakan, dan kepemimpinan.

## Principal's Leadership Policy in Improving the Effectiveness of Teacher Performance
Abstract: The research was intended to elaborate 1) leadership policies in increasing the effectiveness  of  teacher  performance  in  Madrasah  Ibtidaiyah  (Elementary  School);  2) leadership policies constraint that blocks the effectiveness of teacher performance in it; and  3)  solutions  based  on  leadership  theories  that  may  increase  the  effectiveness  of teacher  performance.  This  study  used  qualitative  research  with case  study  methods.  It was conducted at Madrasah Ibtidaiyah  with  three informants consisting of the school principal, PNS and Non-PNS teachers. The research findings showed that 1) the school principal leadership policies in solving the school problems were by recruiting additional teachers,  sharing  teaching  hours  with  newly  recruited  teachers  and  providing administrative tasks to administrative workers in order  to increase the effectiveness of teacher  performance.  The  principal  school  policies  influenced  some  teachers’
performance;  2)  the  school  management  constraints  faced  by  the  school  principal  in decision making were caused by some undisciplined, unable and unskilled teachers and administrative workers; and 3) the solution made by the school principal to increase the effectiveness of teacher performance included teacher participation in any school activity that may improve the teacher performance. To improving the teacher performance, more active  and creative  teachers  were  given additional  financial  rewards  while  the  unable and unskilled teachers were sent to join the training of knowledge, skills, and competency improvement.
Keywords : teacher performance, policy, and leadership.

## I. PENDAHULUAN
Proses  menuju  satuan  pendidikan  sebagai  sekolah  yang  bermutu  tentu  menghadapi banyak  kendala,  tidak  semudah  seperti  membicarakannya.  Banyak  permasalahan,  baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Tinggi dan rendahnya  mutu  pendidikan  adalah  sangat  terkait  dengan  mutu  kepemimpinan  kepala sekolah  dan kualitas kinerja guru. Jika seorang kepala sekolah kompeten pada bidangnya walaupun dia memiliki sumber daya guru yang terbatas kemampuannya, maka dia akan mampu  memaksimalkan  potensi  yang  terbatas  tersebut.  Pernyataan    ini  merujuk  dari Wahlstrom and Louis (2008:463) bahwa:
“ Both  teachers  and  principals  create  conditions  for  rich  dialogue  about improvement.  For  example,  allocated  time  and  supportive  school  policies  are critical to the formation of professional community, and both are influenced by the school’s formal leadership”.
Keberhasilan  kepala  sekolah  dalam  memimpin  sekolahnya  akan  memberikan dampak pada peningkatan efektivitas kinerja guru. Kepala sekolah merupakan orang atau personil  kependidikan  yang  memiliki  peran  besar  dalam  mencapai  keberhasilan pengelolaan  suatu  sekolah,  sedangkan  guru  pada  posisi  lain  berperan  besar  dalam menentukan  keberhasilan  proses  belajar  mengajar.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Uray  (2013),  kepala  sekolah  sebagai  pimpinan  tertinggi  yang  sangat berpengaruh  dan  menentukan  kemajuan  lembaganya  harus  memiliki  kemampuan administrasi, memiliki komitmen yang tinggi, dan luwes dalam melaksanakan tugasnya.
Satuan  pendidikan  yang  bermutu  tentu  menghadapi  berbagai  kendala  dan permasalahan  yang  solusinya  harus  dicarikan  oleh  kepala  sekolah  agar  dapat  menjadi sekolah  yang  lebih  baik.  Salah  satu  kendala  yang  dapat  mempengaruhi  kemajukan sekolah  adalah  menurunnya  efektivitas  kinerja  guru  dalam  menjalankan  tugasnya. Penurunan kinerja ini  berpengaruh pada satuan pendidikan, karena guru memiliki peran
yang  sangat  besar  dalam  proses  pelaksanaan  pendidikan.  Berdasarkan  pengamatan peneliti sebelumnya, di antara permasalahan yang dihadapi guru di Madrasah Ibtidaiyah adalah kurangnya tingkat kedisiplinan yang menyebabkan menurunnya efektvitas kinerja guru. Sebagai contoh, guru PNS datang  setengah jam lebih awal untuk mengisi daftar kehadiran, sedangkan guru Non PNS sering datang terlambat. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh guru Non PNS itu disebabkan oleh rasa ketidakadilan yang mereka alami. Guru PNS yang mengisi daftar hadir tepat waktu akan mendapatkan tunjangan tambahan dari Pemerintah Daerah sedangkan tunjangan tambahan tidak diberikan pada guru Non PNS.
Permasalahan lain yang menyebabkan menurunnya efektivitas kinerja guru adalah tidak  adanya  dana  untuk  para  guru  yang  mengajar  lebih  dari  jumlah  jam  yang  telah ditetapkan  yaitu  24  jam  dalam  seminggu.  Rata-rata  guru  di  sekolah  tersebut  mengajar antara  36-44  jam  dalam  seminggu.  Kelebihan  jam  mengajar  itu  disebabkan  kurangnya tenaga pendidik di sekolah tersebut. Hal itu juga menyebabkan adanya rangkap jabatan sehingga membuat guru merasa kewalahan dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut di atas, kepala sekolah  perlu membuat kebijakan  untuk  mengatasinya  karena  hal  itu  sangat  diperlukan  untuk  menyikapi permasalahan tersebut  dengan cara merekrut guru tambahan sehingga kelebihan beban jam mengajar dapat dikurangi. Selain dari pada itu, kepala sekolah melakukan evaluasi pada  proses  pengajaran  sehingga  guru  dapat  berinovasi  dan  lebih  aktif  dalam  proses pemblajaran. Dengan demikian murid tidak merasa jenuh terhadap metode mengajar yang selama ini digunakan oleh guru. Di atas semua itu, kepala sekolah terus berusaha untuk memenuhi sarana dan prasarana yang diperlukan guru agar dapat meningkatkan kinerja yang efektif dalam mengajar maupun mengerjakan administrasi. Seiring dengan program rekrutmen guru, Darling-Hammond (2005: 23) mengatakan bahwa:
“Pathways for recruiting and preparing teachers. First, the results suggest that, in  the  best  of  circumstances,  there  are  benefits  to  recruiting  fully  prepared teachers who can launch their careers at a higher level of effectiveness”.
Berdasarkan  beberapa  permasalahan  yang  telah  dikemukakan  di  atas,  peneliti melakukan kajian lebih  dalam  tentang Kebijakan Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Efektivitas Kinerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah dengan rumusan masalah sebagaimana berikut:
1. Bagaimana kebijakan kepemimpinan dalam peningkatan efektivitas kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam peningkatan efektivitas kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan kepala sekolah dalam peningkatan efektivitas kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah?
Dengan  demikian,  peneliti  mengkaji  lebih  dalam  bagaimana  kepala  sekolah menjalankan sistem manajemen pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1. Kebijakan
Sehubungan  dengan  kebijakan,  Suwitri,  S.  (2008:  16)  menyatakan  kebijakan  adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan  tertentu  dengan  menunjukkan  hambatan-hambatan  dan  kesempatan- kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan  kebijakan  tersebut  dalam  rangka  mencapai tujuan tertentu. Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan, terdapat dua langkah pilihan yang dapat dilakukan yaitu pengimplementasian secara langsung dan melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik. O'Toole Jr, L. J. (2000) menyatakan bahwa:
“ Policy  implementation  is  what  develops  between  the  establishment  of  an apparent intention on the part of government to do something, or to stop doing something, and the ultimate impact in the world of action ”.
Dalam  konteks  sekolah,  kebijakan  sekolah  dibuat  oleh  orang  yang  terpilih  dan bertanggung  jawab  untuk  membuat  kebijakan  pendidikan,  seperti  dewan  sekolah  dan unsur lain yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan, apakah itu kepala sekolah atau  pengawas,  atau  pihak  yang  berwenang  dalam  mengelola  kebijakan  dari  dewan sekolah (Taufan, 2016:65). Selanjutnya Sanderson (2002) menyatakan bahwa:
“ If evaluation is to fulfil its potential for driving policy learning, it must be fully integrated into the ongoing discourse, able to sustain advocacy of the ‘evidential voice’  and  help  policy  makers  to  think  more  intelligently  about  the  domain  in which they worked ”.
Sudah  tentu  bahwa  pembuat  kebijakan  selalu  memikirkan  secara  kritis  tentang domain tempat mereka bekerja. Karena pembuat kebijakan dalam kajian ini adalah kepala sekolah,  tentu  kebijakan  yang  diambil  setelah  memperhatikan  hal-hal  yang  berkaitan dengan Madrasah Ibtidaiyah.

## 2.2. Kebijakan kepemimpinan kepala sekolah
Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di suatu sekolah harus mempunyai kebijakan untuk  mempengaruhi  bawahannya.  Hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang  disampaikan  oleh Ekosiswoyo (2016:77) bahwa “kepemimpinan adalah seseorang yang mempengaruhi dan menggerakkan  orang  untuk  mencapai  tujuan  yang  diinginkan”.  Selanjutnya  dalam penjelasan  yang  lebih  bersifat  umum  tentang  kepemimpinan,  Sanderson  (2002) menyatakan bahwa:
“ leaders  motivate  their  followers  to  achieve  difficult  goals  by  expressing  a personal value system that includes such values as justice and integrity, there by uniting followers and changing their attitudes and belief ”.
Jika dikaitkan dengan konteks kepemimpinan sekolah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan kepala sekolah adalah bertanggungjawab untuk memberi motivasi,  menggerakkan  dan  mengontrol  kinerja  guru  bahkan  mempengaruhi  agar bawahannya berbuat lebih optimal dan efektif.
Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional  guru  yang  diberi  tugas  untuk  memimpin  suatu  sekolah  tempat diselenggarakannya proses belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi guru dalam memberi  pelajaran  dan  siswa  menerima  pelajaran.  Blasé,  Jo  (2000:137)  menyatakan bahwa:
“ principal’s leadership reflected a firm belief in teacher’s choice and discretion nonthreatening  and  growth  oriented  interaction,  and  sincere  and  authentic interest.  Teachers  were  not  forced  to  teach  in  limited  ways,  nor  were  they criticized by their instructional leaders ”.
Secara  lebih  spesifik  tentang  kepemimpinan  kepala  sekolah,  Nir,  Adam  (2006: 207) mengemukakan bahwa:
“ In  the  educational  realm,  empirical  evidence  suggests  that  principals significantly influence teachers’ experiences on the job ”.
Adapun manajemen secara umum merupakan suatu proses kegiatan yang dimulai dari  merencanakan, mengorganisasikan,  melaksanakan, memimpin  dan  mengendalikan usaha  para  anggota  organisasi  serta  mendayagunakan  seluruh  sumber-sumber  daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah adalah orang  bertanggungjawab  untuk  mengelola  organisasi  juga  melakukan  supervise. Sesungguhnya, ia berperan sebagai supervisor, tetapi dalam sistem organisasi pendidikan modern,  diperlukan  supervisor  khusus  yang  lebih  independen  dan  dapat  meningkatkan
objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya. Kepala sekolah harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan.  Pengawasan  dan  pengendalian  ini  merupakan  kontrol  agar  kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.
Sebagai  manajer,  kepala  sekolah  harus  mampu  memberikan  petunjuk  dan pengawasan,  meningkatkan  kemauan  tenaga  kependidikan,  membuka  komunikasi  dua arah,  dan  mendelegasikan  tugas.  Kepala  sekolah  harus  memiliki  karakter  khusus  yang mencakup kepribadian, keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan profesional, serta pengetahuan administrasi dan pengawasan. Untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru dan  pegawai  di  sekolah,  kepala  sekolah  merasa  kesulitan  dalam  memahami  sifat  atau karakteristik bawahannya. Kendala lain yang dihadapi oleh kepala sekolah adalah sarana dan prasarana sekolah yang belum mendukung.

## 2.3. Efektivitas kinerja guru
Efektivitas  adalah  ketercapaian  dari  sebuah  proses  pembelajaran  yang  memudahkan siswa  belajar,  ditinjau  dari  hubungan  guru  tertentu  yang  mengajar  kelompok  siswa tertentu, di dalam situasi tertentu dalam usahanya mencapai tujuan-tujuan instruksional tertentu yang dinilai oleh  orang yang berkompeten dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai (Karweti, 2010; Setiyati, 2014) Berdasarkan pendapat di atas,  dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan  ketercapaian tujuan sesuatu yang dikerjakan dengan tepat sehingga apa yang diinginkan dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan.  Efektivitas ini  diukur  setelah  tercapainya  suatu  tujuan  pembelajaran.  Jika  pembelajaran  belum mencapai tujuan, maka dapat dikatakan pembelajaran itu tidak efektif. Dalam prosesnya guru  dapat  membangkitkan  kegiatan  yang  mencapai  tujuan  belajar.  Efektivitas  dalam pembelajaran tentu harus didukung oleh berbagai pihak termasuk dari pembuat kebijakan, seperti kepala sekolah, guru, orang tua, dan yang lainnya.
Guru merupakan  ujung tombak keberhasilan pendidikan, maka mereka dituntut harus  bekerja  secara  profesional  dan  efektif  dalam  mencapai  tujuan  pembelajaran  dan belajar. Kinerja adalah unjuk kerja atau hasil kerja yang berkualitas dan kuantitas yang dicapai  oleh  seseorang  dalam  melaksanakan  tugas  yang  dibebankan  kepadanya berdasarkan  kecakapan,  pengalaman,  dan  kesungguhannya  (Mangkunegara,  2000; Hasibuan,  2001).  Sedangkan  Dunda  menyatakan  bahwa  kinerja  guru  dapat  dinilai  dari
aspek  kemampuan  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  guru  yang  professional (Rahman  2005:  72).  Selanjutnya,  evaluasi  yang  diberikan  kepada  guru  dalam  proses belajar  mengajar  dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  efektivitas.  Hal  inilah  yang dikemukakan oleh Taylor dan Tyler (2012: 3628) seperti berikut:
“ We find that teachers are more productive and efective during the school year when  they  are  being  evaluated,  but  even  more  productive  in  the  years  after evaluation ”.
Dari  beberapa  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja  guru  adalah kemampuan guru melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik yang didasarkan pada kecakapan  dan  pengalaman  dalam  rangka  pembinaan  siswa  untuk  mencapai  tujuan pembelajaran  yang  ingin  dicapai.  Guru  bekerja  dan  menjalankan  tugas  lebih  produktif dan efektif ketika diberikan penilaian oleh yang berwenang seperti kepala sekolah atau pengawas dengan memperhatikan kompetensi yang dimilikinya.  Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 terdapat empat kompetensi utama guru, yakni kompetensi (1) pedagogik, (2) kepribadian, (3) sosial, dan (4)  profesional.  Keempat  kompetensi  tersebut  terintegrasi  dalam  kinerja  guru.  Dengan demikian,  manajemen  kinerja  merupakan  pendekatan  strategis  dan  terpadu  untuk menyampai keberhasilan secara berkelanjutan pada organisasi guna memperbaiki kinerja guru  dengan  mengembangkan  kemampuan  dari  tim  sejawat  guru  dan  kontribusi  guru sebagai individu.
Kinerja  guru  yang  efektif  tidak  terlepas  dari  beberapa  faktor  yang mempengaruhinya.  Pertama,  faktor  individu  dari  guru  sendiri  dimana  guru  harus meningkatkan diri dalam pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri dan motivasi kerja dalam menjalankan tugasnya. Kedua, faktor kualitas manajer dari kepemimpinan dalam memberikan  arahan  dan  dorongan  yang  memotivasi  guru  untuk  bekerja  lebih  giat  dan semangat. Ketiga, faktor tim kerja yang mendukung dan berkolaborasi dalam kerja guru yang turut membantu ketika guru menghadapi permasalahan dalam tugasnya. Keempat, pimpinan  memperhatikan  dan  menyediakan  fasilitas  kerja  guru,  menciptakan  budaya kerja  yang  kondusif  dalam  organisasi  sekolah.  Kelima,  faktor  kontekstual  berkaitan dengan  adanya  perubahan  secara  internal  dan eksternal  yag  harus  dicermati  oleh  guru. Kelima faktor tersebut sangat mempengaruhi peningkatan kinerja guru yang lebih efektif dan produktif.

## III. METODE PENELITIAN
Rancangan penelitian ini  menggunakan  pendekatan kualitatif karena antara peneliti dan informan melakukan hubungan langsung. Penelitian ini dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Ar  Rahmah,  Kecamatan  Loa  Janan,  Samarinda.  Data  dalam  penelitian  ini  adalah informasi yang diberikan oleh sumber data yaitu subjek penelitian yang terdiri dari kepala sekolah, guru PNS dan Non PNS.  Pengumpulan data dilakukan dengan  menggunakan wawancara  mendalam,  observasi,  catatan  lapangan  dan  dokumentasi.  Analisis  data merujuk pada formula Miles dan Huberman yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses  pengumpulan  data.  Langkah-langkah  pengumpulan  data  dimulai  dari pengumpulan  data,  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  pengambilan  keputusan.  Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan trianggulasi data.

## IV. HASIL

## 4.1 Kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan efektivitas kinerja guru
Berdasarkan temuan penelitian melalui wawancara mendalam dengan kepala sekolah dan diperkuat dengan hasil wawancara dengan guru PNS dan guru non PNS, maka ditemukan beberapa hasil penelitian  yang berkaitan dengan kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah sebagai berikut:

## 4.1.1 Langkah-langkah menentukan kebijakan
Sehubungan dengan penentuan kebijakan  yang dilakukan kepala sekolah, maka ditemukan  beberapa  langkah  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dalam  menentukan kebijakan sebagaimana yang dipaparkan dalam petikan wawancara berikut ini:
“Cara yang saya ambil dalam menentukan kebijakan adalah menjadi pendengar yang baik untuk menerima keluhan permasalahan yang ada, berlaku peduli ketika guru mengeluh dihadapannya. Saya harus bisa menganalisis permasalahan yang terjadi  untuk  menentukan  kebijakan  yang  cocok  dalam  menyelesaikan  masalah tersebut. Kemudian saya memberi saran, memotivasi dan mengawasi agar dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika guru belum mampu menyelesaikannya barulah  saya mengambil kebijakan dan keputusan yang saya pandang  baik,  dan  setelah  itu  saya  mengevaluasi  apakah  kebijakan  yang  saya lakukan itu sudah tepat atau belum” (Wawancara Kepala Sekolah: 1-23).
Berdasarkan petikan wawancara dengan Kepala sekolah di atas, ditemukan bahwa mendengar  menjadi  langkah  yang  penting  sebelum  menentukan  atau  pengambilan keputusan. Selain dari pada itu, memberikan motivasi yang relevan dengan permasalahan yang  dihadapi  oleh  guru  adalah  sangat  penting  agar  guru  dapat  mengatasi  masalahnya
sendiri.  Bantuan  pemikiran  hanya  diberikan  jika  guru  sudah  tidak  dapat  lagi menyelesaikan masalahnya secara mandiri.

## 4.1.2 Pertimbangan dalam membuat kebijakan
Berdasarkan temuan penelitian pada wawancara dengan kepala sekolah, diketahui bahwa sebelum  membuat  kebijakan,  kepala  sekolah  meminta  saran  dan  masukan  dari  guru kemudia ia mempertimbangkan kebijakan yang akan dia ambil. Hal ini dapat ditemukan dalam petikan wawancara di bawah ini:
“Sebelum  membuat  dan  menerapkan  kebijakan,  saya  perlu  mempertimbangkan dampak  yang  diakibatkan  dari  kebijakan  tersebut,  apakah  positif  atau  negatif. Oleh  karena  itu  saya  selalu  melibatkan  guru  untuk  memberikan  masukan.  Ini termasuk pemberian reward untuk guru yang mematuhi kebijakan  dan  hukuman untuk guru yang tidak menaati kebijakan tersebut dengan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana untuk melakukan kebijakan yang diambil. Ini penting untuk meningkatkan efektifitas kinerja guru” (Wawancara Kepala Sekolah: 24-35).
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  kepala  sekolah  tergolong  sosok yang cukup berhati-hati sebelum memutuskan kebijakan dan menerapkannya di kalangan para guru untuk perbaikan ke depan.

## 4.1.3 Menentukan kebijakan sendiri dan kebijakan bersama
Dalam  menentukan  kebijakan,  terkadang  kepala  sekolah  menentukan  sendiri  dan terkadang melibatkan orang lain atau stakeholder jika memang dipandang perlu dengan memperhatikan  kondisi  yang  ada.    Berikut  ini  adalah  petikan  wawancara  yang berhubungan dengan kebijakan sendiri:
“Sebagai kepala sekolah pastinya ada saat bagi saya untuk menentukan kebijakan yang saya ambil sendiri atau kebijakan bersama. Itu dapat dilihat dari kondisi dan situasi yang terjadi. Masalah yang terjadi ini bisa diselesaikan dengan keputusan sendiri  atau  harus  mengadakan  rapat  dengan  guru  atau staheholder ,  seperti memutuskan  kenaikan  kelas,  nilai  dan  perilaku  siswa  atau  merundingkan peningkatan kinerja guru” (Wawancara Kepala Sekolah: 36-50).
Hasil  wawancara  tersebut  menunjukkan  bahwa  kepala  sekolah  membuat kebijakan dan pengambilan keputusan  sendiri, namun di sisi lain  ia juga tidak sepihak sesuai  dengan  kondisi  dan  kebutuhan  bersama.  Pada  permasalahan  yang  dipandang penting,  kepala  sekolah  menentukan    kebijakan  bersama  guru  untuk  meningkatkan kemajuan sekolah, efektivitas kerja guru, dan  siswa yang dibahas melalui rapat bersama.

## 4.1.4 Proses perencanaan pembuatan kebijakan
Dalam  proses  perencanaan  pembuatan  kebijakan,  kepala  sekolah  melibatkan stakeholders, mendengar  aspirasi  yayasan  dan  pendapat  orang  serta  mengundang masyarakat  setempat.  Semua  pihak  dilibatkan  dalam  perencanaan  dan  proses pengambilan keputusan sebagai kebijakan kepala sekolah.  Hal itu dimaksudkan supaya kepala  sekolah  mau  mendengar,  melihat  dan  mempertimbangkan  permasalahan  yang urgent dan  melihat kondisi sesungguhhnya. Jika kebijakan itu baik dan bermanfaat untuk semua pihak, maka itu akan  dijadikan sebagai  dasar untuk mengambil keputusan. Tentu semua  itu    harus  sesuai  dengan  kebutuhan,  bisa  dipertahankan  atau  diperbaiki.  jika kebijakan itu baik ada yang dipertahankan atau diperbaiki.
4.1.5 Penerapan kebijakan dalam peningkatan efektivitas kinerja guru
Komunikasi  yang  efektif  dengan  guru  merupakan  cara  yang  baik  untuk  meningkatkan efektifitas kinerja guru. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah ditemukan bahwa  kepala  sekolah  perlu  menjalin  komunikasi  secara  aktif  dengan  guru  untuk menerapkan  kebijakan  dalam  peningkatan  efektivitas  kinerja  guru.  Temuan  ini  dapat dilihat dalam petikan wawancara berikut ini:
“Kebijakan  kepala  sekolah  untuk  meningkatkan  efektivitas  kerja  guru  harus mampu  menggerakkan  guru  tersebut  secara  sukarela  tanpa  ada  paksaan  untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Kepala sekolah harus aktif berkomunikasi dengan  guru  menanyakan  kendala  yang  sedang  dihadapi  saat  mereka  mengajar dan menjalankan tugas.  Kepala sekolah juga harus memantau langsung ke kelas dan  melihat  secara  langsung  kinerja  guru  di  kelas  tersebut  baik  pada  saat melengkapi  administrasi  maupun  memberi  reward  kepada  guru  yang  aktif berpartisifasi  dan  termotivasi  untuk  meningkatkan  kinerjanya”  (Wawancara Kepala Sekolah: 60-77)
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa  kepala sekolah bertanggung jawab  untuk melakukan beberapa hal di antaranya: mengarahkan guru untuk hal-hal yang baik; menjadi contoh yang baik untuk guru dan  siswa; memberikan arahan kepada guru untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kinerja mengajar;  dan menghargai guru yang aktif berpartisipasi dan termotivasi untuk menjalankan tugas dan meningkatkan  kinerjanya.  Selain  dari  pada  itu,  kepala  sekolah  juga  memantau  media pembelajaran dan sumber belajar yang digunakan guru.

## 4.2 Kendala dan solusi kebijakan kepemimpinan dalam peningkatan efektivitas kinerja guru
Dengan kebijakan kepala sekolah, banyak permasalahan yang dapat diselesaikan untuk meningkatkan  efektivitas  kinerja  guru.  Fungsi  utama  dari  kebijakan  adalah  untuk memberikan  jalan  keluar  bagi  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  guru.  Hal  ini  dapat diketahui  melalui  petikan  wawancara  sebagai  berikut  “menurut  pendapat  saya  fungsi utama dari adanya kebijakan adalah untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang sedang dihadapi oleh sekolah” (Wawancara Guru PNS: 61-66). Berdasarkan hasil wawancara  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  bahwa  permasalahan  yang  dihadapi  dalam peningkatan efektivitas kinerja guru dapat diselesaikan dengan menggunakan kebijakan yang  telah  ditetapkan  kepala  sekolah.  Guru  menjadi  lebih  terarah  dalam  mengerjakan tugasnya  sehingga  tidak  terjadi  adanya  tumpang  tindih  jabatan  dan  kelebihan  jam mengajar  bagi  guru.  Guru    juga  dapat  mengerjakan  administrasi  sesuai  dengan  format yang  telah  disediakan  dalam  mengikuti  pelatihan  dan  juga  pembekalan  yang  diajukan kepala sekolah.
4.2.1 Kendala  yang  dihadapi  guru  dalam  menerima  kebijakan  kepala  sekolah  untuk meningkatkan efektivitas kinerja guru
Kendala yang dihadapi guru  dalam menjalankan  kebijakan yang telah ditetapkan kepala sekolah adalah kurangnya tingkat kedisiplinan seluruh pihak yang terkait untuk mematuhi kebijakan  yang  ada  dan  ini  menjdi  resistensi  yang  dihadapi  oleh  kepala  sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru didapati bahwa:
“Kendala  utama  dalam  mematuhi  kebijakan  adalah  kurangnya  tingkat kedisiplinan guru dalam mematuhi kebijakan yang diputuskan serta terkadang ada guru yang berani untuk menentang kebijakan tersebut”. (Wawancara Guru PNS: 67-72, halaman 153)
Kebijakan  yang  diputuskan  kepala  sekolah  tidak  selalu    berjalan  lancar.   Tidak semua guru menerima kebijakan begitu saja, ada yang sejalan dan ada pula yang  tidak sependapat. Kendala yang dihadapi kepala sekolah dalam menetapkan kebijakan adalah adanya guru yang belum mampu disiplin dalam peningkatan efektivitas kinerjanya.

## 4.2.2 Sikap guru dalam mentaati kebijakan kepala sekolah
Sikap  guru  dalam  mentaati  kebijakan  kepala  sekolah  sangat  bervariasi,  ada  yang  guru menerima  dan  ada  yang  menolak  sebagaimana  yang  tertera  dalam  petikan  wawancara berikut ini:
“respon guru ada dua yaitu guru menerima kebijakan tersebut dengan senang hati dan  ada  juga  guru  yang  tidak  menyukai  kebijakan  tersebut”  (Wawancara  Guru PNS: 73-78).
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menarik kesimpulan dari respon guru dalam menyikapi kebijakan yang telah ditetapkan terdapat guru, yaitu sebagian guru menerima dengan baik dan langsung menerapkan  kedisiplinan kerja, namun masih sebagian yang lain  belum  bersedia    mendisiplinkan  kinerjanya  sehingga  kurang  menunjukkan  adanya peningkatan kinerja yang efektif.
4.2.3 Reward dan sanksi bagi guru dalam menyikapi kebijakan kepala sekolah Kepala  sekolah  tidak  memberikan reward atau  sangsi  kepada  guru  yang  kurang  taat menjalankan kebijakan yang telah diputuskan untuk dilaksanakan bersama, namun kepala sekolah hanya memberikan nasihat, peringatan dan teguran kepada  guru yang melanggar aturan kebijakan tersebut. Temuan ini dapat dilihat dalam petikan wawancara di bawah ini:
“Sebagai kepala sekolah seharusnya memberikan reward bagi guru yang mampu menjalankan  kebijakan  dengan  baik  dan  terlihat  peningkatan  efektivitas kinerjanya  dalam  mengajar  maupun  menyelesaikan  administrasi  dengan  tepat waktu,  namun  untuk  saat  ini  dalam  penerapan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan, kepala  sekolah  belum  memberlakukan  pemberian reward dan  juga  tidak memberlakukan hukuman bagi guru yang belum  menjalankan kebijakan dengan baik dan belum terlihat peningkatan efektivitas kinerja dengan baik” (Wawancara Guru Non PNS: 83-87).
Kepala  sekolah  tidak  memberikan reward apapun  kepada  guru  yang  telah menjalankan  kebijakan  tersebut  walaupun  ditemukan  adanya    peningkatan  yang signifikan dalam efektivitas kinerja guru.  Di lain pihak, kepala sekolah tidak memberikan sanksi kepada guru  yang belum mentaati kebijakan dengan baik dan belum menunjukkan peningkatan  efektivitas  kinerjanya,  baik  dalam  aktivitas  mengajar  maupun  dalam menyelesaikan perangkat administrasi.

## V. PEMBAHASAN
Hasil analisis tiga sumber data yang diperoleh dari tiga informan yang berbeda, dengan menggunakan adalah sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Bachri, (2010), bahwa pimpinan  mengambil kebijakan  sekolah untuk meningkatkan efektivitas kinerja selalu melalui  rapat  sebelumnya,  sehingga  keputusan  kebijakan  yang  diambil  kepala  sekolah
merupakan  hasil  kesepakatan  bersama  dengan  para  guru.  Kepala  sekolah  mengadakan rapat untuk membahas kepentingan dan mengatasi permasalahan di Sekolah.
Selain  dari  pada  itu,  ia  juga  sering  melakukan  khusus  dengan  mengundang berbagai  unsur  dari  guru,  staf,  yayasan  dan stakeholder untuk  menyampaikan  gagasan beliau   dan sekaligus untuk mengarahkan, membimbing, menggerakkan dan memotivasi unsur yang terkait  agar  melakukan sesuatu yang lebih efektif untuk kepentingan sekolah. Apa  yang  dilakukan  kepala  sekolah  adalah  relevan  dengan  teori  dan    hasil  beberapa penelitian terdahulu untuk meningkatkan kinerja guru dan unsur yang terkait agar lebih efektif dalam menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan tupoksi dan SOP sekolah (Taufan, 2016; Sanderson 2002).
Sejalan dengan Ekosiswoyo (2016) dan Nir (2006: 207), hasil penelitian ini juga menunjukkan  bahwa  dalam  kepemimpinan  dan  kebijakannya,  kepala  sekolah  telah berusaha mempengaruhi bawahannya, memotivasi  dan menggerakkan  guru  agar lebih meningkatkan  kinerja  dan  efektif  dalam  melakukan  pembelajaran  serta  menyelesaikan tugas  administrasi  demi  tercapainya    visi  dan  misi  sekolah.  Kepala  sekolah  juga melakukan  pengawasan  atau  kontol  kepada  guru.  Untuk  mencapai  peningkatan  mutu sekolah,  kepala  sekolah  terus  berupaya  menghimbau  dan  menggerakkan  guru  supaya bekerja lebih produktif dan efektif dengan cara memberi kesempatan kepada guru untuk mengikuti pelatihan, seminar atau melanjutkan sekolah. Hal ini sejalan dengan beberapa pernyataan yang dikemukakan oleh Rahman (2005), Taylor and Tyler (2012).
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan kepala sekolah  memberikan  perubahan  pada  guru  dalam  peningkatan  efektivitas  kinerja walaupun belum secara keseluruhan sejalan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan kepemimpinan kepala sekoah harus melakukan perubahan yang efektif dalam mempengaruhi  kinerja guru   (Maduratan, 2013; Mukhtar, 2015; Ramdhani, 2017). Namun, temuan penelitian ini menunjukkan adanya perberbedaan karena kesejahteraan mereka sering terabaikan, sementara kepala sekolah banyak memberi tugas yang mereka pandang sebagai beban tanpa diberikan imbalan yang memadai. Tindakan kepala sekolah merekrut  guru  PNS  adalah  untuk  mengatasi    adanya  tugas  rangkap  jabatan  pada  guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga guru dapat fokus dalam bekerja.
Dalam  perekrutan  guru,  kepala  sekolah  mengutamakan  guru  yang  mempunyai kualifikasi  minimal  S1  yang  berstatus  PNS  dan  sesuai  dengan  peraturan  pemerintah
(Undang-Undang no 14 tahun 2005). Apa yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh  Darling Haront (2005) tentang guru  yang berpendidikan tinggi dan efektif. Semua kebijakan yang dilakukan oleh kepala sekolah selalu  mempertimbangkan  kemampun  dana  sekolah  yang  tersedia.  Kebijakan  kepala sekolah  tersebut  dipandang  tepat,  baik  oleh  guru  PNS  maupun  Non  PNS  dan  bisa membuat perubahan sistem di sekolah menjadi lebih baik.
Hasil penelitian ini  menunjukkan apa yang telah dilakukan kepala sekolah tidak sejalan dengan apa yang ditemukan oleh penelitian terdahulu dan teori yang menyebutkan untuk  mempengaruhi  dan  menetapkan  kebijakan  harus  melalui  tiga  proses,  yaitu formulasi  kebijakan,  implementasi  kebijakan  dan  evaluasi  kebijakan  (Bush,  2007; Taufan,  2016)  karena  berdasarkan  temuan  peneliti  apa  yang  dilakukan  oleh  kepala sekolah hanya memformulasikan dan mengimplemantasikan kebijakan tanpa ada tindak lanjut evaluasi  berikutnya,  walaupun  kepala  sekolah  dalam  menentukan  kebijakan  dan menyelesaikan  masalah  dengan  mengikut  sertakan  guru.  Adalah  harus  diakui  bahwa pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  untuk  meningkatkan efektivitas kinerja  guru adalah sejalan  dengan beberapa teori yang mendukung (Bakry, 2010; Sulistiya, 2013). Peneliti juga menemukan bahwa penyediaan media pembelajaran belum  memadai  dan  kekurangan  itu  memberi  pengaruh  pada  peningkatan  efektivitas kinerja  guru  untuk  dalam  memenuhi  standar  mutu  pendidikan.  Ini  sejalan  dengan  apa yang dinyatakan oleh para pakar tentang peran media pembelajaran dalam peningkatan mutu pendidikan (Kusuma, dkk, 2017).

## 5.1. Kendala kepala sekolah dalam peningkatan efektifitas kinerja guru
Dari hasil wawancara dengan ketiga informan yaitu kepala sekolah, guru PNS, dan guru non PNS di Madrasah  Ibtidaiyah  tersebut  ditemukan adanya resistensi  terhadap  kepala sekolah  dalam  penolakan  tugas  yang  diberikan  oleh  kepala  sekolah.  Resistensi  itu disebabkan  banyaknya  beban  kerja  yang  menyebabkan  para  guru  tidak  fokus  dalam menunaikan tugasnya dan ketidakmampuan guru dalam menggunakan perangkat media pembelajaran yang berbasis teknologi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Hidayat, 2016; Setiyati, 2014; Susanto, 2012) bahwa beban kerja yang berlebihan bisa menjadi masalah bagi guru,
apalagi ditambah dengan imbalan atau honor yang kurang memadai. Hasil penelitian ini juga didukung oleh pernyataan Kimwarey et al, (2014) bahwa:
“the nature of teachers work today can be  challenging. The demands from the development  of  technology,  increased  controls  in  curriculum  and  instruction, standardization of teachers’ work make teachers maintain little control over their work  making  the  professional  abilities  and  resulting  in  decline  in  teacher’s status”.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa informan selain kepala sekolah, pelanggaran disiplin dan ketaatan terhadap kepala sekolah yang dilakukan oleh beberapa guru  ternyata  juga  terkait  dengan  kurangnya  rewards  yang  diberikan  kepala  sekolah kepada  guru,  khususnya  guru  yang  berstatus  honorer  (non  PNS)  Kepala  sekolah dipandang kurang aktif mengikutsertakan guru Non PNS dalam kegiatan pelatihan kinerja yang bertujuan peningkatan kemampuan dan keahlian guru yang profesional.
Temuan  penelitian  ini  juga  menemukan  sebagian  guru  berpandangan  kepala sekolah kurang tegas dalam mengimplementasikan  kebijakan yang diputuskan terutama pada janji pemberian reward kepada  guru yang aktif yang  tidak selalu dijalankan.  Selain dari pada itu, kepala sekolah juga dipandang kurang tegas menghadapi guru yang kurang disiplin dan kurang transparan dalam proses pengangkatan guru.  Sikap kepala sekolah seperti ini disebabkan oleh  faktor kurangnya  dana yang menunjang pengembangan dan perubahan sekolah yang lebih bermutu. Hal yang lebih penting lagi adalah kemampuan atau kompetensi manajerial kepala sekolah dirasakan terbatas  untuk mengerakkan para guru bekerja yang efektif dan profesioanal.

## 5.2. Solusi kepala sekolah dalam peningkatan efektifitas kinerja guru
Berdasarkan wawancara peneliti dengan kedua informan selain kepala sekolah ditemukan bahwa  solusi  yang  dilakukan  kepala  sekolah  hanya  memberikan    nasehat  dan  teguran kepada guru yang kurang disiplin dan yang kurang bekerja dengan efektif. Guru PNS juga menyatakan  bahwa  apabila  kepala  sekolah  merekrut  guru  honorer,  maka  sistem penggajian tidak dapat dipastikan karena kemampuan finansial yang sangat terbatas untuk pembayaran honor guru. Solusi yang dilakukan kepala sekolah adalah berusaha  merekrut guru PNS jika memungkinkan.
Berdasarkan beberapa masalah yang dihadapi kepala sekolah dalam implementasi kebijakan,  adalah  disarankan  agar  Kepala  Sekolah  Ibtidaiyah  dapat  mengikuti peningkatan  kemampuan  profesional  kepala  sekolah  melalui  Musyawarah  Kepala
Sekolah  (MKS),    Kelompok  Kerja  Kepala  Sekolah  (KKKS),  Pusat  Kegiatan  Kepala Sekolah  (PKKS).  Selai  dari  pada  itu,  peningkatan  dapat  dilakukan  melalui  pendidikan pasca  sarjana  jurusan  Manajemen  Pendidikan  bagi  para  kepala  sekolah  sesuai  dengan bidangnya sehingga Kepala Sekolah Ibtidaiyah dapat menjadi pimpinan yang profesional dengan  paradigma  baru  dalam  meningkatkan  kedesiplinan  dalam  kepemimpinannya. Solusi  semacam  ini  diperlukan  untuk    meningkatkan  disiplin  dan  menciptakan  iklim sekolah  yang  lebih  kondusif  dan  dapat  memotivasi  guru  dalam  peningkatan  kinerja mereka.  Ini  sesuai  dengan  teori  dan  hasil  penelitian  terdahulu  (Mukhtar,  2015; Maduratan,  2013)  serta  menciptakan  budaya  kerja  dan  budaya  disiplin  para  tenaga kependidikan dalam melakukan tugasnya di sekolah (Mundiri, 2016; Murwati, 2013).
Pembentukan  kelompok  diskusi  profesi  dapat  mengatasi  tenaga  kependidikan yang  kurang  bersemangat  dalam  melakukan  tugas-tugas  kependidikan  di  sekolah  yang melibatkan  pengawas  sekolah,  komite  sekolah  atau  orang  lain  yang  ahli  dalam memecahkan masalah  yang dihadapi kepala sekolah dan tenaga pendidik. Berdasarkan pengamatan peneliti, telah ditemukan titik persamaan yang disampaikan kepala sekolah, guru PNS dan Non PNS bahwa merekrut guru baru PNS untuk membantu pekerjaan guru lain yang memiliki kelebihan jam mengajar dapat mengurangi  masalah keuangan yang dihadapi sekolah.

## VI. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  pertama  kebijakan  yang dilakukan Kepala Sekolah Ibtidaiyah memberikan pengaruh dan perubahan kepada guru untuk  melaksanakan  kedisiplinan  untuk  meningkatkan  efektivitas  kinerja  demi mewujudkan  perubahan  dan  kemajuan  sekolah.  Kebijakan  yang  diputuskan  kepala sekolah  merupakan  implementasi  manajemen  sekolah  yang  dilakukan  oleh  kepala sekolah  dalam  mengelola  institusi  pendidikan.  Kepala  sekolah  menjalankan  peraturan dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengatasi permasalahan dan   kekurangan yang ada. Akan tetapi dalam melakukan kebijakan, kepala sekolah menghadapi beberapa kendala seperti adanya beberapa guru yang belum siap untuk melakukan perubahan yang lebih efektif.   Merubah mind set dari kebiasaan kinerja yang rendah menjadi guru, baik guru  PNS  maupun  Non  PNS,  yang  berdisiplin  tinggi  dan  mentaati  kebijakan  yang dilakukan oleh kepala sekolah merupakan tantangan besar bagi kepala sekolah.
Selain  dari  pada  itu,  kepala  sekolah  juga  menghadapi  beberapa  tantangan  yang memerlukan  perhatian  bersama  seperti  terjadinya  tumpang  tindih  pekerjaan  yang disebabkan kurangnya tenaga pendidik,  kekurangan perangkat administrasi, sarana dan prasarana sekolah, tidak adanya rewards untuk guru yang aktif, dan sering terlambatnya pemberian  honor  mengajar    pada  guru  Non  PNS.  Semua  ini  menjadi  faktor  penyebab terjadinya  rendahnya  kinerja  guru  dan  staf.  Untuk  mengatasi  beberapa  permasalahan tersebut,  Kepala  Sekolah  Ibtidaiyah  melakukan  beberapa  hal  yang  diputuskan berdasarkan  kebijakan  seperti  merikrut  tenaga  guru  PNS  untuk  mengurangi  beban finansial sekolah karena mereka telah mendapat gaji dari pemerintah, melengkapi fasilitas sekolah  secara  bertahap,  dan  memberikan  kesempatan  kepada  guru  untuk    mengikuti pelatihan  dan  meningkatkan  pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi  demi  membantu guru untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachri,  B.  S.  (2010).  Meyakinkan  validitas  data  melalui  triangulasi  pada  penelitian kualitatif. Jurnal Teknologi Pendidikan , 10 (1), 46-62.
Bakry, A. (2010). Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Jurnal Medtek , 2 (1), 1-13.
Bush,  T.  (2007).  Educational  leadership  and  management:  Theory,  policy  and practice. South African journal of education . 27(3), 391-406.
Darling-Hammond, L., Holtzman, D. J., Gatlin, S. J., & Heilig, J. V. (2005). Does teacher preparation matter? Evidence about teacher certification, Teach for America, and teacher effectiveness. Education policy analysis archive, 13 (42). Ekosiswoyo,  R.  (2016).  Kepemimpinan  kepala  sekolah  yang  efektif  kunci  pencapaian kualitas pendidikan. Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang , 14 (2). Hasibuan, S.M. (2001). Pengaruh  kepemimpinan, lingkungan kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja. Jurnal Magister Manajemen, 1 (1), 71-80.
Hidayat,  Z. (2016). Pengaruh  stres dan kelelahan kerja  terhadap kinerja guru  SMPN 2
Sukodono di Kabupaten Lumajang. Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi , 6 (1),
36-44.
Karweti,  E.  (2010).  Pengaruh  kemampuan  manajerial  kepala  sekolah  dan  faktor  yang mempengaruhi  motivasi  kerja  terhadap  kinerja  guru  SLB  di  Kabupaten Subang. Jurnal penelitian pendidikan . 11 (2), 77-89.
Kimwarey,  M.  C.,  Chirure,  H.  N.,  &  Omondi,  M.  (2014).  Teacher  empowerment  in education practice: Strategies, constraints and suggestions. Journal of Research & Method in Education , 4 (2), 51-56.
Kusuma, A. M., Budiwibowo, S., & Amah, N. (2017). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah  dan  komunikasi  internal  terhadap  efektivitas  kerja  guru  SMK  PGRI Wonoasri. Assets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan , 5 (1), 41-52.
Maduratan,  M.  (2013).  Peranan  kepemimpinan  kepala  sekolah  dalam  meningkatkan efektivitas kerja guru dan pegawai di sekolah dasar negeri 015 Samarinda. Jurnal Administrasi Negara , 1 (1). Mangkunegara, A. P. (2000). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika aditama.
Mukhtar, M. (2015). Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru pada SMP Negeri Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Unsyiah , 3 (3).
Mundiri, A. (2016). The  leadership of headmaster in building a work culture based on pesantren. In International Conference on Education and Training pp. 1-7. Murwati, H. (2013). Pengaruh sertifikasi profesi guru terhadap motivasi kerja dan kinerja guru  di  smk  negeri  se-Surakarta. Jurnal  Pendidikan  Bisnis  dan  Ekonomi (BISE) , 1 (1), 1-10.
Nir, Adam. E., & Kranot, N. (2006). School principal's leadership style and teachers' self- efficacy. Planning and Changing , 37 , 205-218.
O'Toole  Jr,  L.  J.  (2000).  Research  on  policy  implementation:  Assessment  and prospects. Journal of public administration research and theory , 10 (2), 263-288. Rahman,  M.  (2005).    Pengaruh  kompetensi,  kompensasi,  dan  latar  belakang  terhadap kinerja guru. Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA 3 (2). 146-148.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  umum  pelaksanaan  kebijakan publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1-12.
Sanderson,  I.  (2002).  Evaluation,  policy  learning  and  evidence‐based  making. Public administration , 80 (1), 1-22.
Setiyati, S. (2014). Pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, motivasi kerja, dan budaya sekolah terhadap kinerja guru. Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan , 22 (2), 200-206.
Sulistiya,  M.  (2013).  Pengaruh  kepemimpinan  kepala  sekolah  terhadap  kinerja guru. Ekonomi IKIP Veteran Semarang , 1 (2).
Susanto,  H.  (2012).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  guru  sekolah  menengah kejuruan. Jurnal Pendidikan Vokasi , 2 (2).
Suwitri,  S.  (2008). Konsep  dasar  kebijakan  publik .  Semarang:  Penerbit  Universitas Diponegoro, Semarang.
Taufan,  J.,  &  Mazhud,  F.  (2016).  Kebijakan-kebijakan  kepala  sekolah  dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di Sekolah X Kota Jambi. Jurnal Penelitian Pendidikan , 14 (1).
Taylor, E. S.and Tyler, J. H. (2012). The effect of evaluation on teachers performance.
American Economic Review, 102 (7), 3628-51.
Wahlstrom, K. L., & Louis, K. S. (2008). How teachers experience principal leadership: The  roles  of  professional  community,  trust,  efficacy,  and  shared responsibility. Educational administration quarterly , 44 (4), 458-495.