## PEMBAYARAN PAJAK PADA KANAL NON-LOKET MPN G3: LEBIH BERMANFAAT UNTUK PENYETOR DAN MEMPERCEPAT PENGUATAN KEUANGAN NEGARA UNTUK PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

## Maichel Silas Salipadang
maichel.salipadang@kemenkeu.go.id , Direktorat Jenderal Perbendaharaan

## Abstract
One of the factors that strengthens state finances is tax revenues that are payed through the billing mechanism in Modul Penerimaan Negara Generasi ke-3 (MPN G3) -State Revenue Module 3rd Generation- system. This study aims to analyze the time required by depositors starting from issuing billing codes to obtaining Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) -State Revenue Transaction Numbers- on counter and non-counter channels and its relation to strengthening state finances that have an impact on fulfilling Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) -National Economic Recovery Program-funding needs. By using a quantitative descriptive method for time data analysis, it can be seen that the time required by depositors from issuing a billing code to obtaining NTPN is 20% faster by using a non-counter channel than using a counter channel. By using a qualitative descriptive method for impact analysis, it can be seen that payments using non-counter channels are more beneficial for depositors because  payments  can be  made  anytime  and anywhere,  no  need  to  carry  cash,  and  Bukti  Penerimaan  Negara (BPN) -Proof of State Revenue- which is stored in the system in several non-counter channels.
Keywords: Tax Revenue, MPN G3, Counter and Non-Counter Transactions, State Finances, National Economic Recovery

## Abstrak
Salah satu faktor yang memperkuat keuangan negara adalah penerimaan pajak yang disetor melalui mekanisme billing  pada  sistem  Modul  Penerimaan  Negara  Generasi  ke-3  (MPN  G3).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis waktu yang dibutuhkan oleh penyetor mulai dari penerbitan kode billing hingga mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) pada kanal loket dan kanal non-loket serta kaitannya dengan penguatan keuangan  negara  yang  berdampak  pada  pemenuhan  kebutuhan  dana  Program  Pemulihan  Ekonomi  Nasional (PEN).  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kuantitatif  untuk  analisis  data  waktu,  dapat  diketahui  bahwa waktu yang dibutuhkan oleh penyetor mulai dari penerbitan kode billing hingga mendapatkan NTPN 20% lebih cepat dengan menggunakan kanal non-loket daripada dengan kanal loket. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk analisis dampak, dapat diketahui bahwa pembayaran dengan kanal non-loket lebih bermanfaat bagi penyetor karena pembayaran dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun, tidak perlu membawa uang tunai, hingga Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang tersimpan pada sistem di beberapa kanal non-loket.
Kata  Kunci: Penerimaan  Pajak,  MPN  G3,  Transaksi  Loket  dan  Non-Loket,  Keuangan  Negara,  Pemulihan Ekonomi Nasional

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Pendapatan Negara adalah hak  Pemerintah  Pusat  yang  diakui  sebagai  penambah  kekayaan  bersih  yang  terdiri  atas Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Penerimaan Hibah. Dilansir dari situs  web  resmi  Direktorat  Jenderal  Perbendaharaan  (DJPb)  Kementerian  Keuangan  pada tautan https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3970- realisasi-apbn-per-31-agustus-2022.html yang  diakses  pada  19  November  2022,  Penerimaan Perpajakan adalah salah satu komponen dalam Penerimaan Dalam Negeri selain Penerimaan Bukan Pajak. Penerimaan Perpajakan memiliki porsi target 79% atau sebesar 1.784T dari target Penerimaan Dalam Negeri sebesar 2.265,6T. Hingga 31 Agustus 2022, realisasi  Penerimaan Perpajakan  telah  mencapai  77,2%  atau  sebesar  1.378T  dari  target  Penerimaan  Perpajakan sebesar 1.784T.
Sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan,  pajak  berperan  penting  dalam  penguatan keuangan negara khususnya dalam memenuhi kebutuhan belanja negara. Salah satu kebutuhan belanja negara tersebut adalah Program PEN yang telah dijalankan sejak tahun 2020. Sesuai dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam  rangka  Mendukung  Kebijakan  Keuangan  Negara  untuk  Penanganan  Pandemi  Corona Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  Menghadapi  Ancaman  yang  Membahayakan Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  serta  Penyelamatan  Ekonomi Nasional,  Program  PEN  bertujuan  untuk  melindungi,  mempertahankan,  dan  meningkatkan kemampuan  ekonomi  para  Pelaku  Usaha  dalam  menjalankan  usahanya.  Untuk  menjalankan program tersebut tentunya negara membutuhkan keuangan negara yang kuat dan mampu untuk memenuhi segala kebutuhan pemulihan ekonomi dengan skala nasional, disamping juga untuk memenuhi kebutuhan program dan belanja wajib lainnya.
Dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak dan atau wajib setor telah  diberikan  kemudahan  dalam  melakukan  penyetoran  melalui  mekanisme  billing  dalam sistem  MPN  G3.    Sistem  tersebut  memberikan  berbagai  pilihan  cara  bayar/kanal  kepada penyetor,  seperti  pembayaran  pada teller bank,  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM), internet banking , mobile banking , dan lain sebagainya. Secara garis besar, pilihan kanal tersebut dapat diklasifikasikan  menjadi  pembayaran  yang  dilakukan  pada  loket  dan  non-loket.  Pengaturan terkait  MPN  G3  tersebut  telah  tertuang  melalui  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020  tentang  Sistem  Penerimaan  Negara  Secara  Elektronik  serta  Peraturan Direktur  Jenderal  Perbendaharaan  Nomor  Per-10/PB/2019  tentang  Petunjuk  Teknis User Acceptance  Test Sistem  Penerimaan  Negara  Secara  Elektronik,  pembayaran  pajak  melalui sistem MPN G3 baik melalui kanal loket maupun kanal non-loket dalam kondisi ideal dapat dipastikan  tidak  memiliki  perbedaan  dari  segi  waktu  penyelesaian  transaksi  terhitung  dari penyetor mendapatkan layanan di loket atau menggunakan mesin/mengakses sistem non-loket hingga NTPN diterbitkan sebagai tanda transaksi telah berhasil (waktu x). Hal yang perlu untuk dianalisis adalah perbedaan pembayaran pajak melalui kanal loket dan kanal non-loket dari segi waktu penyelesaian transaksi terhitung dari penerbitan kode billing hingga NTPN diterbitkan (waktu y). Secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.
Gambar 1. Proses Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Untuk mengetahui perbedaan waktu  pembayaran  pajak dengan kanal  loket dan kanal non-loket  pada  waktu  y,  diperlukan  analisis  data  detail  dari  waktu  penerbitan  kode  billing hingga waktu mendapatkan NTPN. Analisis perlu dilakukan secara deskriptif kuantitatif untuk mengetahui  tingkat  perbedaan  dalam  angka.  Selain  itu,  untuk  mengetahui  dampak  dari penggunaan  kanal  non-loket  juga  diperlukan  analisis  deskriptif  kualitatif  berdasarkan pengamatan  pada  operasional  MPN  G3  sehari-hari  guna  mengetahui  apa  saja  dampak  yang
ditimbulkan oleh penggunaan kanal non-loket baik bagi penyetor, pemerintah, bank persepsi, serta dampak tidak langsung bagi penguatan keuangan negara.
Analisis terkait penggunaan serta dampak dari kanal loket dan kanal non-loket sejauh ini  hanya  sebatas  laporan  insidentil  pada  KPPN Khusus  Penerimaan,  DJPb.  Perbedaan  yang signifikan  antara  penelitian  ini  dengan  laporan-laporan  tersebut  adalah  adanya  analisis  lebih mendalam untuk menemukan keterkaitan antara selisih waktu penyelesaian kode billing mulai dari create kode billing hingga  mendapatkan  NTPN  dengan  jenis  kanal  pembayaran  yang digunakan.
Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pembayaran pajak melalui sistem MPN G3, khususnya bagi penyetor/calon penyetor, pemerintah, maupun bank persepsi. Kiranya hasil penelitian  ini  dapat  turut  memberikan  sumbangsih  dalam  penguatan  keuangan  negara  untuk Negara Indonesia yang lebih baik lagi.

## KAJIAN PUSTAKA
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Adapun  jenis  pajak  yang  berlaku  di  Indonesia  dan  termasuk dalam pajak pusat (bukan pajak daerah) adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), serta Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-05/PJ/2017  tentang Pembayaran  Pajak  Secara  Elektronik,  disebutkan  bahwa  pembayaran  atau  penyetoran  pajak secara elektronik melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal pajak meliputi seluruh jenis pajak, kecuali  pajak  dalam  rangka  impor  yang  diadministrasikan    pembayarannya  oleh  Direktorat Jenderal  Bea  dan  Cukai  dan/atau  pajak  yang  tata  cara  pembayarannya  diatur  secara  khusus. Transaksi  pembayaran  atau  penyetoran  pajak  dilakukan  melalui  Bank/Pos  Persepsi  dengan menggunakan  Kode  Billing.  Transaksi  tersebut  dapat  dilakukan  melalui  teller  Bank/Pos Persepsi, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), internet banking , mobile banking , EDC, atau sarana lainnya.
Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2020  tentang  Sistem  Penerimaan  Negara  Secara  Elektronik,  jenis  penerimaan negara  yang  dikelola  oleh  Biller  Direktorat  Jenderal  Pajak  adalah  penerimaan  pajak  dalam negeri selain cukai. Penyetoran penerimaan negara dilakukan melalui Collecting Agent dengan menggunakan  Kode  Billing.  Penyetoran  tersebut  dilakukan  melalui  layanan  atau  kanal pembayaran  yang  disediakan  oleh  Collecting  Agent  dalam  bentuk  layanan  atau  kanal pembayaran pada loket atau teller (over the counter) dan/atau layanan atau kanal pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik, antara lain ATM, internet banking , mobile banking , overbooking , Electronic  Data  Capture (EDC),  dompet  elektronik,  transfer  bank, virtual account , kartu debit, dan kartu kredit.
Berdasarkan  lokasi  terjadinya  transaksi,  kanal-kanal  diatas  dapat  diklasifikasikan menjadi  dua jenis  yaitu kanal  loket  yang terdiri dari teller dan overbooking serta kanal  non- loket  yang  terdiri  dari  ATM, internet  banking , mobile  banking ,  EDC,  dompet  elektronik, transfer bank, virtual account , kartu debit, dan kartu kredit. Secara detail, kanal non-loket masih dapat  diklasifikasikan menjadi dua  yaitu kanal  non-loket basis-mesin  yang terdiri  dari ATM
dan EDC serta kanal non-loket basis-pribadi yang terdiri dari internet banking , mobile banking , EDC, dompet elektronik, transfer bank, virtual account , kartu debit, dan kartu kredit. Collecting  agent yang  memiliki  layanan  dalam  bentuk  loket  atau teller ( over  the counter )  dalam  melakukan  penatausahaan  penerimaan  negara  wajib  melakukan  konfirmasi kebenaran  data  setoran  kepada  Wajib  Pajak/Wajib  Bayar/Wajib  Setor  dan  memastikan kesesuaian antara nilai nominal setoran dengan dana yang diterima. Tahap tersebut dilakukan setelah  petugas teller menginput  kode  billing  yang  diberikan  oleh  Wajib  Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor ke dalam layanan atau kanal pembayaran yang disediakan oleh Collecting agent .  Tahap  konfirmasi  kebenaran  data  setoran  serta  memastikan  kesesuaian  antara  nilai nominal setoran dengan dana yang diterima berpotensi terjadinya kesalahan/kelalaian petugas teller sehingga terdapat transaksi yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Pembayaran Atas Pengembalian Penerimaan Negara, kesalahan penyetoran Penerimaan Negara yang terjadi karena kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/atau gangguan sistem pada Collecting Agent dapat dimintakan pengembalian Penerimaan Negara dengan ketentuan (a) kesalahan perekaman dan eksekusi Kode Billing dan/atau gangguan sistem terjadi di loket Collecting  Agent ;  (b)  kesalahan  menyebabkan  terjadinya  penggunaan  dana  pada Collecting Agent ;  dan  (c)  tidak  terdapat  pembatalan  transaksi  Penerimaan  Negara.  Pembayaran pengembalian  tersebut  dapat  dilakukan  setelah  terdapat  transaksi  Penerimaan  Negara pengganti.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  212/PMK.05/2020  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  156/PMK.05/2019  tentang  Dana Perhitungan  Fihak  Ketiga,  kesalahan/kelebihan  penerimaan  Dana  PFK  pegawai  disebabkan oleh  (a)  kesalahan  dan/atau  kelebihan  penyetoran  penerimaan  Dana  PFK  pegawai  ke  Kas Negara;  dan/atau  (b)  kesalahan  perekaman  dan  eksekusi  kode  billing  setoran  Dana  PFK pegawai  oleh  Bank  Persepsi,  Pos  Persepsi,  atau  Lembaga  Persepsi  Lainnya.  Atas kesalahan/kelebihan  penyetoran  penerimaan  Dana  PFK  pegawai  tersebut  dapat  dimintakan pengembalian.
Berdasarkan  Instruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  47  Tahun  2022  tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, pada poin  kesepuluh  diinstruksikan untuk  melaksanakan pengetatan aktivitas  dan  edukasi  dengan  prinsip  COVID-19  paling  menular  pada  kondisi  tertutup, pertemuan  panjang  (lebih  dari  15  menit),  interaksi  jarak  dekat,  keramaian,  aktivitas  dengan bernapas  kuat  misalnya  bernyanyi,  berbicara  dan  tertawa  dan  tidak  memakai  masker  seperti pada  saat  makan  bersama.  Kegiatan  pembayaran  penerimaan  negara  melalui  kanal  loket memenuhi kriteria tersebut dimana terjadi pada kondisi tertutup, pertemuan panjang (khususnya apabila harus mengantre), interaksi jarak dekat dan dalam keramaian.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat Utang Negara, Surat Utang Negara (SUN) adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang  dalam  mata  uang  rupiah  maupun  valuta  asing  yang  dijamin  pembayaran  bunga  dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. SUN diterbitkan untuk  tujuan  (a)  membiayai  defisit  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara,  (b)  menutup kekurangan  kas  jangka  pendek  akibat  ketidaksesuaian  antara  arus  kas  penerimaan  dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran, (c) mengelola portofolio utang negara.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2020  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Program  Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19)  dan/atau  Menghadapi  Ancaman  yang

## JURNALKU
Membahayakan  Perekonomian  Nasional  dan/atau  Stabilitas  Sistem  Keuangan  serta Penyelamatan Ekonomi Nasional, Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan,  dan  meningkatkan  kemampuan  ekonomi  para  Pelaku  Usaha  dalam menjalankan usahanya. Program tersebut dilaksanakan dengan prinsip (a) asas keadilan sosial, (b)  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat,  (c)  mendukung  Pelaku  Usaha,  (d)  menerapkan kaidah-kaidah  kebijakan  yang  penuh  kehati-hatian,  serta  tata  kelola  yang  baik,  transparan, akseleratif,  adil,  dan  akuntabel  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  (e) tidak menimbulkan moral hazard dan (f) adanya pembagian biaya dan risiko antar pemangku kepentingan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk melaksanakan program PEN, pemerintah dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN), Penempatan Dana, Investasi Pemerintah, dan/atau Penjaminan.
Dilansir dari laman https://pen.kemenkeu.go.id/in/home  yang diakses pada tanggal 19 November  2022,  program-program  yang  telah  dilaksanakan  Penanganan  Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi (PEN). Penanganan Kesehatan dilakukan  melalui  langkah-langkah  kebijakan  meliputi  sarana  dan  prasarana  Lab  Covid-19, pengetesan  dan  penelusuran, physical  distancing ,  program  vaksinasi,  insentif  perpajakan kesehatan,  hingga  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia. Perlindungan  Masyarakat  yang  dilakukan  adalah  dengan  program  Keluarga  Harapan, pemberian  logistik/pangan/Sembako,  Bantuan  sosial  Jabodetabek  dan  non  jabodetabek, perluasan kartu Pra Kerja, diskon listrik rumah tangga 450 VA dan 900 VA, serta BLT Dana Desa. Melalui PEN perlindungan sosial, pemerintah menjaga kebutuhan pokok dan konsumsi masyarakat  kelas menengah bawah. Melalui  program  PEN, pemerintah  memberikan insentif untuk  menjaga  kesinambungan  dunia  usaha  untuk  tetap  begerak,  meminimalisir  jumlah Pemutusan  Hubungan  Kerja  dan  menjaga  level  pengangguran.  Melalui  program  PEN, pemerintah  memberikan  insentif  untuk  menjaga  kesinambungan  dunia  usaha  untuk  tetap begerak, meminimalisir jumlah Pemutusan Hubungan Kerja dan menjaga level pengangguran.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  deskriptif  kuantitatif  dan  deskripsi kualitatif berdasarkan Yusuf (2016). Deskriptif kuantitatif digunakan dengan menganalisis data penerimaan  negara  berdasarkan  waktu  kode  billing  terbentuk  dengan  waktu  kode  billing mendapatkan NTPN. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelusuran dan pengolahan data dari database MPN G3.
Kriteria  data  yang  digunakan  untuk  deskriptif  kuantitatif  adalah  transaksi  penerimaan negara yang memiliki NTPN, waktu kode billing terbentuk, dan waktu transaksi pada database MPN G3, merupakan transaksi penerimaan negara yang billing-nya diterbitkan oleh Direktorat Jenderal  Pajak,  merupakan  transaksi  penerimaan  negara  dengan  mata  uang  Rupiah  (IDR), merupakan transaksi dengan rentang tanggal buku pada bulan Februari sampai dengan Oktober tahun 2022 (bulan Januari tidak dimasukkan dalam penelitian karena adanya kejadian khusus dan hanya terjadi di bulan Januari yaitu transaksi akhir tahun 2021 yang masuk dalam tahun anggaran  2022  serta  pemenuhan  kewajiban  pajak  yang  tertunda  di  tahun  2021),  merupakan transaksi  yang  mendapatkan  NTPN  tidak  melalui  kanal forceflagging (transaksi  yang mengalami time  out saat  melakukan  pembayaran  dan  diberikan  NTPN  pada  saat  dilakukan rekonsiliasi  antara Collecting  Agent dan  Kantor  Pelayanan  Perbendaharaan  Negara  (KPPN) Khusus Penerimaan), pengklasifikasian transaksi berdasarkan lokasi terjadinya transaksi yaitu kanal loket yang terdiri dari teller dan overbooking serta kanal non-loket yang terdiri dari ATM, internet banking, mobile banking , EDC, dompet elektronik, transfer bank, virtual account , kartu debit,  dan  kartu  kredit.  Selain  itu,  jumlah  transaksi  dan  nominal  hanya  ditampilkan  secara agregrat dan tidak secara detail karena isu kerahasiaan data penerimaan negara.
Deskriptif  kualitatif  digunakan  dengan  menganalisis  dampak  dari  pembayaran  pajak melalui kanal non-loket baik kepada penyetor, pemerintah, bank persepsi ( Collecting Agent ), serta dampak tidak langsung pada penguatan keuangan negara. Pengumpulan data dilakukan dengan  metode  pengamatan  pada  operasional  MPN  G3  sehari-hari  pada  KPPN  Khusus Penerimaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Berdasarkan Jumlah Selisih Hari
Berdasarkan analisis waktu penyelesaian transaksi terhitung dari penerbitan kode billing hingga  NTPN  diterbitkan  dengan  satuan  hari,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat  41.842.372 transaksi  dengan  total  nominal  Rp  1.028.697.279.534.850  yang  masuk  dalam  kategori  data yang  dapat  digunakan  untuk  analisis  lebih  lanjut  sesuai  dengan  pembatasan  pada  bagian Metode.  Dengan  menggunakan  persentase  untuk  setiap  kategori  kanal  loket  dan  non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.
Tabel 1. Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Hari dan Jumlah Transaksi
Selisih Hari Kanal Loket Kanal Non Loket Persentase Akumulasi Persentase Persentase Akumulasi Persentase 0000 50% 50% 60% 60% 0001 13% 63% 12% 72% 0002 7% 71% 7% 79% 0003 6% 76% 5% 84% 0004 4% 80% 3% 87% 0005 3% 84% 2% 89% 0006 3% 87% 2% 91% 0007 2% 89% 2% 93% 0008 1% 91% 1% 94% 0009 1% 92% 1% 95% 0010 1% 93% 1% 95% 0011 1% 93% 1% 96% 0012 1% 94% 1% 96% 0013 1% 95% 1% 97% 0014 - 0209 5% 100% 3% 100%
Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).
Berdasarkan  tabel  diatas,  akumulasi  persentase  dapat  digambarkan  dalam  grafik sebagai berikut (data horizontal dibatasi karena persentase yang sangat sedikit dan cenderung hampir sama).
Gambar 2. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Hari dan Jumlah Transaksi
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.
Tabel 2. Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Hari dan Jumlah Nominal
Selisih Hari Kanal Loket Kanal Non Loket Persen tase Akumulasi Persentase Persen tase Akumulasi Persentase 0000 44% 44% 53% 53% 0001 14% 58% 16% 69% 0002 10% 69% 8% 77% 0003 7% 76% 6% 83% 0004 6% 82% 4% 87% 0005 5% 86% 3% 90% 0006 4% 90% 3% 93% 0007 2% 92% 2% 95% 0008 1% 93% 1% 95% 0009 1% 94% 1% 96% 0010 1% 95% 1% 97% 0011 1% 96% 0% 97% 0012 1% 96% 0% 97% 0013 1% 97% 1% 98% 0014 - 0209 3% 100% 2% 100%
Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).
Berdasarkan  tabel  diatas,  akumulasi  persentase  dapat  digambarkan  dalam  grafik sebagai berikut (data horizontal dibatasi karena persentase yang sangat sedikit dan cenderung hampir sama).
Gambar 3. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Hari dan Jumlah Nominal
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Berdasarkan  data-data  diatas,  berdasarkan  jumlah  transaksi  dapat  diketahui  sebagai berikut.
Tabel 3. Perbandingan Penerimaan Pajak Kanal Loket dan Non-Loket
Kriteria Kanal Loket Kanal Non-Loket Rentang waktu penyelesaian 96% transaksi 15 hari 12 hari Persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak billing diterbitkan 50% 60%
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Berdasarkan  tabel  diatas,  persentase  jumlah  transaksi  yang  mendapatkan  NTPN  dalam waktu  0 hari (kurang dari 24 jam) sejak billing diterbitkan pada kanal  non-loket 20% lebih banyak daripada transaksi pada kanal loket.
Berdasarkan  data-data  diatas,  berdasarkan  jumlah  nominal  dapat  diketahui  sebagai berikut.
Tabel 4. Perbandingan Penerimaan Pajak Kanal Loket dan Non-Loket
Kriteria Kanal Loket Kanal Non-Loket Rentang waktu penyelesaian 96% transaksi 12 hari 9 hari
Volume 3 No.1, 2023
Persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak billing diterbitkan 44% 53%
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Berdasarkan  tabel  diatas,  persentase  jumlah  nominal  yang  mendapatkan  NTPN  dalam waktu  0 hari (kurang dari 24 jam) sejak billing diterbitkan pada kanal  non-loket 20% lebih banyak daripada nominal pada kanal loket.

## Analisis Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari
Berdasarkan analisis waktu penyelesaian transaksi terhitung dari penerbitan kode billing hingga NTPN diterbitkan dengan satuan jam dalam  satu  hari, terdapat  22.509.605 transaksi dengan  total  nominal  Rp  513.506.334.710.878  yang  masuk  dalam  kategori  data  yang  dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut sesuai dengan pembatasan pada bagian Metode. Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.
Tabel 5. Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan
Jumlah Transaksi Selisih Jam Kanal Loket Kanal Non Loket Persen tase Akumulasi Persentase Persen tase Akumulasi Persentase 00 27% 27% 43% 43% 01 14% 40% 11% 53% 02 9% 49% 7% 61% 03 6% 55% 5% 66% 04 4% 59% 4% 71% 05 3% 62% 3% 74% 06 1% 63% 2% 76% 07 1% 64% 2% 78% 08 1% 65% 1% 79% 09 1% 65% 1% 80% 10 1% 66% 1% 80% 11 1% 67% 1% 81% 12 1% 68% 1% 81% 13 1% 69% 1% 82% 14 1% 70% 1% 83% 15 1% 71% 1% 84% 16 2% 72% 1% 85% 17 2% 75% 1% 86% 18 3% 78% 2% 88% 19 4% 82% 2% 90% 20 4% 86% 2% 92% 21 4% 90% 2% 95% 22 5% 95% 3% 97% 23 5% 100% 3% 100%
Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).
Berdasarkan  tabel  tersebut,  akumulasi  persentase  dapat  digambarkan  dalam  grafik sebagai berikut (data horizontal dibatasi karena persentase yang sangat sedikit dan cenderung hampir sama).
Gambar 4. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Transaksi
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.
Tabel 6. Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan
Jumlah Nominal Selisih Jam Kanal Loket Kanal Non Loket Persen tase Akumulasi Persentase Persen tase Akumulasi Persentase 00 16% 16% 25% 25% 01 12% 28% 11% 36% 02 11% 38% 10% 45% 03 6% 45% 7% 52% 04 6% 50% 7% 59% 05 3% 53% 5% 63% 06 1% 54% 3% 66% 07 1% 55% 2% 68% 08 1% 57% 1% 69% 09 1% 57% 1% 70% 10 0% 58% 1% 71% 11 1% 58% 1% 71% 12 1% 59% 1% 72% 13 1% 60% 1% 73% 14 1% 61% 1% 74%

## JURNALKU
Volume 3 No.1, 2023
Selisih Jam Kanal Loket Kanal Non Loket Persen tase Akumulasi Persentase Persen tase Akumulasi Persentase 15 1% 62% 1% 75% 16 2% 64% 2% 77% 17 3% 66% 2% 79% 18 4% 70% 2% 81% 19 8% 78% 4% 85% 20 5% 83% 3% 88% 21 6% 89% 5% 93% 22 5% 94% 4% 96% 23 6% 100% 4% 100%
Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).
Berdasarkan  tabel  tersebut,  akumulasi  persentase  dapat  digambarkan  dalam  grafik sebagai berikut (data horizontal dibatasi karena persentase yang sangat sedikit dan cenderung hampir sama).
Gambar 5. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Nominal

## Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Berdasarkan  data-data  diatas,  berdasarkan  jumlah  transaksi  dapat  diketahui  sebagai berikut.
Tabel 7. Perbandingan Penerimaan Pajak Kanal Loket dan Non-Loket Berdasarkan Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Transaksi
Kriteria Kanal Loket Kanal Non-Loket Rentang waktu penyelesaian 82% transaksi 19 jam 13 jam Persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak billing diterbitkan 27% 43%
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)

## JURNALKU
Berdasarkan  tabel  diatas,  persentase  jumlah  transaksi  yang  mendapatkan  NTPN  dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 61% lebih banyak daripada transaksi pada kanal loket.
Berdasarkan  data-data  diatas,  berdasarkan  jumlah  nominal  dapat  diketahui  sebagai berikut.
Tabel 8. Perbandingan Penerimaan Pajak Kanal Loket dan Non-Loket Berdasarkan
Jumlah Selisih Jam dalam Satu Hari dan Jumlah Nominal Kriteria Kanal Loket Kanal Non-Loket Rentang waktu penyelesaian 70% transaksi 18 jam 9 jam Persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak billing diterbitkan 16% 25%
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Berdasarkan  tabel  diatas,  persentase  jumlah  nominal  yang  mendapatkan  NTPN  dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 60% lebih banyak daripada nominal pada kanal loket.

## Analisis Berdasarkan Waktu Mendapatkan NTPN
Dalam  melakukan  analisis  berdasarkan  waktu  mendapatkan  NTPN,  data  yang  diolah adalah transaksi yang dilakukan dan mendapatkan NTPN di rentang waktu 00.00 – 05.59 serta 18.00  –  23.59  dimana  terdapat  2.264.441  transaksi  dengan  total  nominal  Rp 57.875.985.634.762  yang  masuk  dalam  kategori  data  yang  dapat  digunakan  untuk  analisis lebih lanjut sesuai dengan pembatasan pada bagian Metode. Dengan menggunakan persentase untuk setiap kategori kanal loket dan non-loket, data tersebut dapat disajikan sebagai berikut.
Tabel 9. Penerimaan Pajak Berdasarkan Waktu Mendapatkan NTPN Rentang Waktu Mendapatkan NTPN Berdasarkan Jumlah Transaksi Kanal Loket Kanal Non- Loket 00.00 – 05.59 3% 97% 18.00 – 23.59 16% 84% Rentang Waktu Mendapatkan NTPN Berdasarkan Jumlah Nominal Kanal Loket Kanal Non- Loket 00.00 – 05.59 1% 99% 18.00 – 23.59 11% 89%
Sumber: Database MPN, diolah Penulis (2022).
Grafik  penerimaan  pajak  berdasarkan  waktu  mendapatkan  NTPN  adalah  sebagai berikut  (jumlah  transaksi  dan  jumlah  nominal  disamarkan  terkait  isu  kerahasiaan  detail penerimaan negara).

## Gambar 6. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Waktu
Mendapatkan NTPN dan Jumlah Nominal

## Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Gambar 7. Grafik Akumulasi Persentase Penerimaan Pajak Berdasarkan Waktu Mendapatkan NTPN dan Jumlah Nominal
Sumber: Hasil Olahan Penulis (2022)
Berdasarkan  data  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa  transaksi  pada  kanal  non-loket  dapat dan berhasil mendapatkan NTPN pada rentang waktu 00.00-05.59 serta 18.00-23.59. Transaksi kanal non-loket pada waktu tersebut mendominasi sebesar 85% untuk transaksi dan 89% untuk nominal.

## Analisis Dampak Pembayaran Pajak Melalui Kanal Non-Loket Bagi Penyetor
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  pada  operasional  MPN  G3  KPPN  Khusus Penerimaan  serta  kajian  pustaka,    dampak  pembayaran  pajak  melalui  kanal  non-loket  bagi penyetor adalah penyetor dapat melakukan transaksi dimana pun dan kapan pun tanpa harus keluar dari rumah/kediaman. Selain itu, penyetor tidak perlu menyediakan uang tunai untuk melakukan pembayaran. Dari sisi administrasi pembuktian pembayaran, BPN dapat tersimpan secara  sistem  dan  dapat  dicetak  di  waktu  kemudian  (khusus  untuk  beberapa  kanal  seperti internet banking dan  mobile banking serta transaksi pada Lembaga Persepsi Lainnya (LPL)). Dalam  kaitannya  dengan  pandemi  COVID-19,  pembayaran  melalui  kanal  non-loket mengurangi  tatap  muka  antara  penyetor  dengan  petugas  bank  persepsi/pos  persepsi  serta interaksi dengan kerumunan khususnya pada saaat mengantri untuk mendapatkan layanan di bank persepsi/pos persepsi.

## Analisis Dampak Pembayaran Pajak Melalui Kanal Non-Loket Bagi Bank Persepsi dan Pos Persepsi (Collecting Agent)
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  pada  operasional  MPN  G3  KPPN  Khusus Penerimaan  serta  kajian  pustaka,    dampak  pembayaran  pajak  melalui  kanal  non-loket  bagi bank persepsi dan pos persepsi adalah mengurangi tingkat kesalahan petugas loket sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat permintaaan pengembalian penerimaan negara karena kesalahan  petugas  loket.  Selain  itu  mengurangi  tatap  muka  dan  atau  aktivitas  fisik  di  loket sehingga diharapkan dapat menekan pengeluaran untuk biaya khususnya apabila overtime di waktu-waktu tertentu. Kondisi pengurangan tatap muka di loket turut mendukung pencegahan penularan COVID-19 dan sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri.

## Analisis  Dampak  Pembayaran  Pajak  Melalui  Kanal  Non-Loket  Bagi  Pemerintah  dan Khususnya Penguatan Keuangan Negara
Berdasarkan  pengamatan  yang  dilakukan  pada  operasional  MPN  G3  KPPN  Khusus Penerimaan, kajian pustaka serta analisis waktu penyetoran pajak penerimaan negara,  dampak pembayaran  pajak  melalui  kanal  non-loket  bagi  pemerintah  dan  khususnya  penguatan keuangan negara adalah penerimaan pajak dapat masuk lebih cepat ke kas negara. Selain itu dapat  menekan  kemungkinan  pengurangan  kas  negara  karena  adanya  permintaan pengembalian penerimaan negara akibat kesalahan petugas loket.
Dengan  semakin  cepatnya  penerimaan  pajak  masuk  kas  negara  serta  berkurangnya kemungkinan pengurangan kas negara karena permintaan pengembalian penerimaan negara, diharapkan dapat menjadi penguat keuangan negara khususnya dengan tidak terjadinya defisit APBN  dan  penurunan  kekurangan  kas  jangka  pendek.    Secara  tidak  langsung  juga  dapat menjadi  pertimbangan  bagi  pemerintah  dalam  memperhitungkan  jumlah  dan  nominal  SUN yang akan diterbitkan.
Pada  akhirnya,  selain  terkait  penerbitan  SUN,  tentunya  dampak  lain  dari  penguatan keuangan negara adalah pemenuhan kebutuhan dana pemerintah dalam menjalankan seluruh rangkaian program PEN.

## PENUTUP
Terdapat  keterkaitan  antara  waktu  penyelesaian  kode  billing  mulai  dari create hingga mendapatkan  NTPN  dengan  pilihan  kanal  yang  digunakan  oleh  wajib  pajak.  Keterkaitan tersebut ditinjau dari persentase data populasi.
Persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24  jam)  sejak  billing  diterbitkan  pada  kanal  non-loket  20%  lebih  banyak  daripada  transaksi pada kanal loket dan persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 hari (kurang dari 24 jam) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 20% lebih banyak daripada nominal pada kanal loket.
Persentase jumlah transaksi yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 61% lebih banyak daripada transaksi pada kanal loket dan Berdasarkan tabel diatas, persentase jumlah nominal yang mendapatkan NTPN dalam waktu 0 jam (kurang dari 60 menit) sejak billing diterbitkan pada kanal non-loket 60% lebih banyak daripada nominal pada kanal loket.
Transaksi  pada  kanal  non-loket  dapat  dan  berhasil  mendapatkan  NTPN  pada  rentang waktu  00.00-05.59  serta  18.00-23.59.  Transaksi  kanal  non-loket  pada  waktu  tersebut mendominasi sebesar 85% untuk transaksi dan 89% untuk nominal. Hal ini mengindikasikan bahwa transaksi pada kanal non-loket dapat dilakukan kapan pun dan dimana pun.
Penyetoran pajak melalui kanal non-loket lebih bermanfaat untuk penyetor, Bank Persepsi/Pos Persepsi, dan Pemerintah.
Manfaat yang didapatkan oleh Pemerintah melalui penyetoran pajak melalui kanal non- loket  yaitu  mempercepat  masuknya  kas  negara  diharapkan  dapat  mempercepat  penguatan keuangan negara untuk pemulihan ekonomi nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Republik  Indonesia.  (2007). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan . Jakarta Republik  Indonesia.  (2002). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2002 tentang Surat Utang Negara . Jakarta. Pemerintah  Indonesia.  (2020). Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2020  tentang Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara  untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Jakarta.
Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 188/PMK.05/2021  tentang  Tata  Cara  Pembayaran  Atas  Pengembalian  Penerimaan Negara. Jakarta. Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020). Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  225/PMK.05/2020  tentang  Sistem  Penerimaan  Negara  Secara Elektronik. Jakarta. Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2020). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 212/PMK.05/2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga. Jakarta. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2022). Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun  2022  tentang  Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  pada  Kondisi Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Jakarta. Direktur  Jenderal  Pajak.  (2017). Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  Per-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak Secara Elektronik. Jakarta.
Yusuf, A. M. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan. Prenada Media.
Pen.kemenkeu.go.id.  (2022).  Fokus  PEN.  Diakses  pada  19  Novemer  2022,  dari https://pen.kemenkeu.go.id/in/home
Djpb.kemenkeu.go.id. (2022, 28 September). Realisasi APBN Per 31 Agustus 2022. Diakses pada 19 November 2022, dari
https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-apbn/3970- realisasi-apbn-per-31-agustus-2022.html