## ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK-HAK ATAS TANAH YANG BERADA DI ATAS HAK PENGELOLAAN PELABUHAN

## LOVELLY DWINA DAHEN
Perum.  Palm  Regency  Blok  C  No.7  Panam-  Pekanbaru

## Abstrak
Peranan  pelabuhan  laut  ke  depan  akan  semakin penting,  maka  perlu  peningkatan  kualitas  pelaya- nan  ( quality  of  services ).    Menurut  aturan  SK  Direksi PT.  (Persero)  Pelabuhan  Indonesia  II  No.  HK.56/1/ 2/PI.II-2000  tanggal  3  Januari  2000  penyerahan penggunaan  bagian-bagian  tanah  HPL  pelabuhan dapat  diberikan  dengan  Hak  Guna  Bangunan  dan Hak  Sewa  atas  bangunan.  Hal  ini  bertentangan  de- ngan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.1  Tahun 1977,  di  mana  hak  yang  dapat  diberikan  atas  tanah hak  pengelolaan  adalah  Hak  Guna  Bangunan  dan Hak  Pakai.
Kata kunci: tanah,  pelabuhan,  hak  pengelolaan.

## Abstract
The role  of sea  ports in the future will be increasingly important,  it  is  necessary  to  improve  the  quality  of service  (quality of  services). According  to  the rules  of the  Decree  of  Directors.  (Limited)  II  No  Ports Indonesia.  HK.56/1/2/PI.II-2000  dated  January  3, 2000 submission of the  use of  portions of land can  be provided with a port HPL Broking and Right to Lease the building. This  is  contrary to the  Regulation  of the Minister  of  Interior  No.1  of  1977,  in  which  rights  can be given  to  land management  rights  are Broking and Right to  Use.

## A.  Pendahuluan
Dewasa ini dunia usaha mengalami proses globalisasi ekonomi, yang wujud nyatanya adalah liberalisasi pasar yang terbuka dan bebas. Proses ini sudah tidak dapat dihindari lagi, karena efeknya semakin membesar bagaikan bola salju terutama bagi pelaku pasar itu sendiri yaitu para pengusaha. “Dan lebih dari 80% pangsa perdagangan internasional ( seaborn trade international ) tersebut dikapalkan melalui pelabuhan laut”. 1
Hal ini berdasarkan faktor efisiensi dan efektivitas pendistribusian barang, yaitu dari segi  kapasitas  muatan  yang  lebih  banyak  dan  adanya  lahan  bagi  penumpukan  barang ataupun gudang, maupun lahan untuk pengolahan bagi suatu perusahaan industri di lahan pelabuhan. Fasilitas tersebut merupakan suatu bidang usaha yang terdapat di pelabuhan, artinya pelabuhan tidak  hanya berfungsi sebagai sarana pendistribusian barang berupa pengangkutan saja tetapi juga memiliki bidang usaha lain yang memanfaatkan areal lahan pelabuhan.
Oleh karena peranan pelabuhan laut ke depan akan semakin penting, maka perlu peningkatan kualitas pelayanan ( quality of services ). Peningkatan  kualitas pelayanan tentunya harus diimbangi dengan kemajuan teknologi  kepelabuhanan yang dari waktu ke waktu mengalami perubahan  yang sangat pesat. Hal ini perlu mendapat perhatian yang besar dari pemerintah Indonesia karena negara kesatuan Republik Indonesia dalam kenyataannya merupakan suatu negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan laut yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pelabuhan-pelabuhan  laut  tersebut  dikelola  oleh  empat  PT.  (Persero)  Pelabuhan Indonesia, diantaranya adalah Pelabuhan Teluk Bayur Padang.
Pelabuhan ini merupakan salah satu pelabuhan besar di Indonesia dan satu-satunya
1 PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Pertanahan dan Perairan Perusahaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II  Cabang  Teluk  Bayur ,  Jakarta,  1997,  hlm.    1.
pelabuhan terbesar dan memiliki fasilitas cukup memadai di pantai barat Sumatera”. 2 Sebagai akibatnya, pelabuhan ini mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting bukan saja untuk Propinsi Sumatera Barat, tetapi juga untuk propinsi disekitarnya dan salah satu pintu gerbang perekonomian Sumatera Barat.
Keadaan tersebut menuntut Pelabuhan Teluk Bayur mutlak harus dikembangkan dan ditata dengan serius dan terus menerus. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengelolaan secara baik dan menyeluruh agar operasional pelabuhan secara keseluruhan yang meliputi semua bidang usahanya sejalan dengan perkembangan dan pembangunan di segala bidang.
Pelabuhan ini dikelola oleh sebuah badan usaha yang berbadan hukum, yaitu PT (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur. Perusahaan ini memiliki aktiva yang cukup besar nilainya dan di antaranya dalam bentuk tanah dan perairan. Di samping itu, aktiva  tanah dan  perairan mempunyai peranan   penting  dan strategis  yang dapat menjamin kelangsungan usaha perusahaan sesuai dengan peran dan fungsinya karena berlangsungnya kegiatan perusahaan mutlak dilaksanakan di atas lahan yang tersedia.
Dengan demikian, faktor tanah di dalam kehidupan manusia mempunyai peranan yang sangat  penting. Pada era  pembangunan ini,  arti penting tanah  semakin disadari sebagai  salah  satu  faktor  penting  yang  akan  menentukan  keberhasilan  pelaksanaan pembangunan. Sebagai wadah sumber kekayaan alam yang terdapat di darat, harus dapat dipahami bahwa tanah ialah wujud konkret dari salah satu modal dasar pembangunan nasional yang tercantum dalam GBHN. 3
Fakta  tentang  adanya  hubungan  antara  manusia  dengan  tanah  dapat  dipandang sebagai fakta hukum, yaitu fakta atau kenyataan yang diatur dan diberi akibat oleh hukum, sehingga  dapat  juga  disebut  dengan Rechtsfeiten ”.  “ Rechtsfeiten diartikan  sebagai peristiwa-peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat yang diatur dan diberi akibat oleh hukum”. 4 Hubungan antara manusia dengan tanah, tidak terkecuali di Indonesia, selalu diatur oleh hukum. Hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah di Indonesia sebelum kemerdekaan, pada satu pihak diatur oleh hukum adat dan pada pihak lain diatur pula oleh hukum tanah kolonial Belanda yang berpangkal pada Agrarische  Wet  Staatsblad 1870  No.  55. 5 Semenjak  kemerdekaan  Republik Indonesia,  hubungan  antara  manusia  dengan  tanah  di  Indonesia,  prinsip  dasarnya ditetapkan  oleh Pasal  33  ayat (3)  Undang-undang  Dasar 1945  (UUD),  “Bumi, air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”.
Ketentuan  tersebut  semenjak  tanggal  24  September  1960  dijabarkan  lebih  lanjut oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dikenal dengan  UUPA. Pasal 2 ayat  (1) UUPA tersebut menyatakan,  “Atas dasar
2 Ibid.
3 Soni  Harsono, Hukum  Pertanahan  Menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Praktek  Pelaksanaannya. (Non  Pub)  Ceramah  Pada  Pembukaan  Seminar  Nasional  Hukum  Agraria  ke  III  di  Medan  tanggal  20-21 September  1990.  Badan  Pertanahan  Nasional,  hlm.  8.
4 Ramli  Zein, Hak  Pengelolaan  Dalam  Sistem  UUPA ,  Rineka  Cipta,  Jakarta,  1995,  hlm.  8.
5 Ibid ,  hlm.  9.
dalam Pasal 33 ayat (3) UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamya pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak menempatkan negara sebagai pemilik, melainkan menetapkan hak menguasai dari negara. Dengan tidak ditempatkannya negara sebagai pemilik, melainkan hanya memberikan hak menguasai kepada negara, berarti asas domein yang dianut oleh hukum agraria kolonial Belanda telah ditinggalkan oleh hukum agraria nasional, karena bukan saja bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, melainkan juga tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia.
Begitu juga halnya dengan Pelabuhan yang memperoleh hak pengelolaan. Sebelum berlakunya UUPA pelabuhan diatur berdasarkan Stb. 1917 No. 464 mempunyai sesuatu hak yang diatur oleh perundang-undangan  sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 521 KUH Perdata, yaitu antara lain pantai, perairan dan pelabuhan adalah milik negara dan perusahaan pelabuhan diserahkan untuk mengelola pelabuhan, perairan dan pantai- pantai yang ada. “Berdasarkan hak tersebut oleh penguasa atau pengelola pelabuhan dibuat perjanjian-perjanjian sewa-menyewa tanah ataupun hak lain pelabuhan”. 6
Hal ini tentu akan bertentangan dengan prinsip hak menguasai dari negara, karena negara bukan pemilik tanah maka negara tidak dapat menyewakan tanah. Begitu juga bagi badan-badan negara yang mendapatkan sesuatu hak atas tanah yang pada hakikatnya merupakan  delegasi  wewenang  dari  pemerintah  untuk  memperoleh  hak  pengelolaan. Meskipun dalam perkembangan selanjutnya pengelola pelabuhan menyerahkan bagian- bagian tanah itu kepada pihak ketiga dengan suatu hak atas tanah berupa hak pakai dengan mengadakan suatu perjanjian penggunaan tanah.
Namun, hal tersebut masih dirasakan sebagai bentuk hak sewa atas tanah karena unsur esensial dalam perjanjian sewa terdapat dalam perjanjian penggunaan tanah, yaitu harga sewa yang dalam perjanjian penggunaan tanah disebut uang pemasukan dan jangka waktu. Hal ini tentunya tidak terlepas dari aturan-aturan dan hak yang timbul dari hak pengelolaan tersebut.
Begitu juga halnya dengan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur. Dalam kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur memberikan pelayanan  atas bidang-bidang usahanya yang tidak terlepas dari perhitungan keuntungan  yang akan  diperoleh ( profit oriented ) melalui kerjasama dengan pihak lain sebagai mitra. Kerjasama tersebut di antaranya dalam hal penggunaan tanah oleh pihak ketiga yang dituangkan dalam   perjanjian.
Dengan adanya perjanjian yang telah disepakati berarti telah ada suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Dalam arti hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Didalam Buku III  KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan menganut sistem terbuka dan mengenal asas  kebebasan, yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian apa saja dan dengan siapa saja serta bebas pula untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian tersebut asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
6 Ramli  Zein, Op.Cit ,  hlm.  70.
Asas kebebasan berkontrak (freedom of  contract) ini  mendapatkan eksistensinya dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang memuat syarat sahnya perjanjian yaitu pada angka 4 ditentukan “suatu sebab yang tidak terlarang”. 7 Artinya, kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Pembatasan terhadap kebebasan tersebut  diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata.
Asas kebebasan berkontrak ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas kontrak sebagai hukum mengatur. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut. 8 Di samping itu, para pihak juga dibolehkan mengenyampingkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Buku III KUH Perdata. Dengan kata lain peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam Buku III KUH Perdata itu hanya  disediakan  dalam  hal  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tidak  membuat peraturan  sendiri.  Artinya,  peraturan-peraturan  dalam  Buku  III  KUH  Perdata  pada umumnya hanya merupakan “hukum pelengkap” (aanvullend recht) , bukan hukum keras atau hukum yang memaksa. 9 Dan selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat para pihak karena semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, seperti diatur pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
Demikian juga halnya dengan perjanjian penggunaan tanah PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur. Dengan asas kebebasan berkontrak dapat mengadakan suatu  perjanjian  dengan  pihak  ketiga  sebagai  mitra,  di  antaranya  adalah  perjanjian penggunaan tanah. Namun diperlukan pembatasan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian ini, karena menurut undang-undang pemegang hak pengelolaan tidak boleh menyewakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara karena ia bukan pemilik melainkan hanya sebagai pengelola. Bahkan negara sendiripun, karena negara bukan pemilik tanah melainkan hanya menguasai. Ketentuan ini sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA.

## B.  Subjek Hak Pengelolaan
Yang dapat menjadi pemegang Hak Pengelolaan menurut Pasal 67 ayat (1) Permenag/ KBPN No 9/1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan adalah :
1. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah;
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
4. PT.  Persero;
5. Badan Otorita;
6. Badan-badan hukum pemerintah lainnya yang ditunjuk Pemerintah.
7 Kartini  Muljadi  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  PT.  RajaGrafindo  Persada, Jakarta,  2004,  Hal.  46.
8 Munir  Fuady, Pengantar  Hukum  Bisnis ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2002,  Hal.12.
9 R.  Subekti, Pokok-pokok  Hukum  Perdata ,  PT.  Intermasa,  Jakarta,  1993,  hlm.  128.
Dalam Ayat (2) disebutkan bahwa :
“ Badan- badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan Hak pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah ”

## C.  Objek Hak Pengelolaan
Merujuk pada Pasal 2 UUPA, maka obyek dari hak pengelolaan seperti juga hak-hak atas tanah lainnya, adalah tanah yang dikuasai oleh negara. Penjelasan umum II angka (2) UUPA menyatakan bahwa:
“ Kekuasaan  negara  atas  tanah  yang  tidak  dipunyai  dengan  sesuatu  hak  oleh seseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. Dengan berpedoman pada tujuan yang disebutkan diatas negara dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan atau hak  pakai  atau  memberikannya  dalam  pengelolaan  kepada sesuatau  badan penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing .”
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa obyek hak pengelolaan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Kesimpulan yang sama juga akan diperoleh, apabila ditelusuri sejarah hak pengelolaan yang berasal dari hak penguasaan tanah negara yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953.

## D.  Hak Menguasai Negara atas Tanah
Prinsip “Hak Menguasai Negara” yang ditetapkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (1) UUPA di atas, berisi kewenangan yang dijelaskan oleh Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:
“Hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
a. Mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
“Dengan demikian kewenangan tersebut mengartikan negara sebagai personifikasi, dan seluruh rakyat mempunyai  kewenangan pada tingkatan tertinggi untuk itu”. 10 Negara  sebagai  organisasi  kekuasaan  mengatur  dengan  membuat  peraturan, kemudian  menyelenggarakan  artinya  melaksanakan (execution) atas  penggunaan/ peruntukan (use) , persediaan (reservation) dan pemeliharaannya (maintenance) dari
10 Maria  S.W.  Sumardjono  dikutip  oleh  Boedi  Harsono, Kasus-Kasus  Pengadaan  Tanah  Dalam  Putusan Pengadilan  (Suatu  Tinjauan  Yuridis) ,  Mahkamah  Agung  RI,  1996,  hlm.  88.
bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamya. Juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut. Dan kemudian menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) bagaimana seharusnya hubungan antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Berdasarkan kepada hak menguasai dari negara, ditentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan kepada orang atau badan hukum menurut undang-undang dan peraturan-peraturan hukum lainnya. 11 Dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA dinyatakan, hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ialah :
a. hak milik b. hak guna usaha
c. hak guna bangunan
d. hak pakai
e. hak sewa
f. hak membuka tanah
g. hak memungut hasil hutan
h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara yang disebutkan dalam Pasal 53.
Khusus mengenai hak pengelolaan telah ada semenjak sebelum berlakunya UUPA yang dikenal dengan hak penguasaan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1953. Hak penguasaan ini kemudian oleh Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 dikonversi menjadi hak pengelolaan. Istilah “pengelolaan” disebut dalam Penjelasan Umum II  angka  (2) UUPA  yang  menyatakan  bahwa  negara  dapat memberikan  tanah  kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  dan  hak  pakai  atau memberikannya dalam pengelolaan kepada suatu badan penguasa (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing-masing.
Bertitik tolak dari Penjelasan Umum II angka (2) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa  landasan  hukum  dari  hak  pengelolaan  di  dalam  UUPA  telah  disinggung  oleh Penjelasan Umum UUPA tersebut. Namun hukum materilnya berada di luar UUPA. 12 Pasal 2 ayat (4) UUPA telah memberikan kemungkinan untuk memberikan suatu hak baru atas tanah asalkan hak tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, antara  lain  adalah  hak  pengelolaan. 13 Selain  itu  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  (h)  UUPA menyatakan “hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53”. Artinya, walaupun hak pengelolaan tidak ada disebutkan secara tegas dalam UUPA, tetapi UUPA memberikan kemungkinan untuk diadakannya hak pengelolaan yang dasar hukumnya secara implisit terdapat dalam pasal di atas.
11 Lihat  Pasal  4  Undang-undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.
12 Ramli  Zein, Op.Cit .  hal.  9.
13 Lihat  Pasal  2  ayat  (4)  Undang-undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria.
Pemerintah akan memberikan hak pengelolaan kepada suatu departemen, jawatan, instansi dan daerah swatantra, apabila tanah itu di samping akan dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya, juga ada bagian-bagian tanah itu yang diserahkan kepada pihak ketiga dengan suatu hak penguasaan atas tanah. Jika tidak demikian, oleh pemerintah  hanya  akan  diberikan  hak  pakai  selama  tanah  itu  diperlukan  untuk pelaksanaan tugasnya. Hal ini diatur pada Pasal 1 dan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965.
Prinsip  hak  menguasai  negara  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  negara Republik Indonesia untuk pertama kali ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. 14 Di dalam bidang agraria kemudian dikembangkan oleh UUPA pada Pasal 2 ayat (1) bahwa “atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  dan  hal-hal  sebagai  yang dimaksud dalam Pasal 1: bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  itu  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh  negara  sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Dasar dari hak menguasai negara pada hakikatnya adalah tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa dan negara seperti yang ditetapkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini diperjelas oleh Pasal 2 ayat (3) UUPA yang menyatakan bahwa “wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat (2) pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara  hukum  Indonesia  yang  merdeka,  berdaulat,  adil  dan  makmur”. 15 Selanjutnya Penjelasan  Umum  II  angka  (2)  UUPA  menyatakan  bahwa  negara  dapat  memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atau  memberikannya  dalam  pengelolaan kepada  suatu  badan  penguasa  (departemen, jawatan atau daerah swatantra) untuk dipergunakan bagi pelaksanaan tugasnya masing- masing (Pasal 2  ayat 4 UUPA). Ketentuan  inilah yang menjadi landasan  hukum “hak pengelolaan” dalam UUPA sebagai pendelegasian wewenang atas prinsip hak menguasai negara  meskipun  secara  eksplisit  penyebutan  hak  pengelolaan  tidak  terdapat  dalam undang-undang tersebut.

## E.  Hak yang dapat diberikan oleh pemegang Hak Pengelolaan atas Tanah Negara kepada Pihak Ketiga
Prosedur untuk mendapatkan hak atas bagian-bagian tanah hak pengelolaan seperti juga mendapatkan hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah melalui permohonan hak yang diajukan kepada pejabat yang berwenang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977, hak yang dapat diberikan kepada pihak ketiga atas hak pengelolaan adalah Hak Milik,  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai,  sesuai  dengan  rencana  peruntukan  dan penggunaan tanah yang telah dipersiapkan oleh pemegang hak pengelolaan.
14 Ramli  Zein, Op.Cit. ,  hlm.  44.
15 Ibid.
Pada Pasal 3 peraturan ini menyebutkan bahwa setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari tanah hak pengelolaan, baik yang disertai ataupun tidak disertai  dengan  pendirian  bangunan  diatasnya,  wajib  dilakukan  dengan  pembuatan perjanjian tertulis antara pemegang hak pengelolaan dan pihak ketiga yang bersangkutan. Perjanjian tersebut antara lain memuat :
a. identitas para pihak.
b. letak, batas-batas dan luas tanah tersebut.
c. jenis penggunaannya.
d. hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada pihak ketiga tersebut dan keterangan mengenai jangka waktunya serta kemungkinan untuk memper- panjangnya.
e. jenis-jenis bangunan yang akan didirikan diatasnya dan ketentuan mengenai pemilikan bangunan-bangunan tersebut jika berakhirnya hak atas tanah yang diberikan.
f. jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya.
g. syarat-syarat lain yang dipandang perlu. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 menyatakan : 1. Permohonan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai diajukan oleh pihak  ketiga  yang  memperoleh  penunjukan/penyerahan  tersebut  pada Pasal 2 dengan perantaraan pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan.
2. Pemegang hak pengelolaan berkewajiban untuk melengkapi berkas-berkas permohonan  tersebut  dan  meneruskan  kepada  Menteri  Dalam  Negeri/ Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan, disertai usul-usul tentang syarat-syarat yang harus ditaati oleh penerima hak.
3. Permohonan tersebut diajukan dan diselesaikan menurut tata cara dan wewenang  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No. 5 Tahun 1973 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 dengan memperhatikan peraturan-peraturan agraria yang berlaku.
4. Selain memenuhi kewajibannya terhadap pemegang hak pengelolaan yang bersangkutan, penerima hak berkewajiban membayar administrasi kepada Kantor Bendahara Negara dan sumbangan kepada Yayasan Dana Land- reform serta biaya  pendaftaran tanah sebagai yang  disebutkan didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1975.
Permohonan hak atas  tanah  yang luasnya tidak melebihi  2.000  M/2, permohonan diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah. Jika luas tanah yang dimohonkan haknya melebihi 2.000 M/2 maka permohonan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri (sekarang Kepala Badan  Pertanahan  Nasional).  Permohonan  hak  diajukan  melalui  kantor  pertanahan kabupaten/kotamdya setempat untuk diproses dan diteruskan kepada kantor wilayah badan pertanahan  nasional  propinsi  untuk  diproses  dan  diteruskan  kepada  Kepala  Badan Pertanahan Nasional. 16 Jika semua persyaratan telah dipenuhi, maka diterbitkanlah surat keputusan pemberian hak dan hak tersebut harus didaftarkan pada kantor badan pertanahan setempat guna memperoleh alat bukti hak yang kuat yang disebut dengan sertifikat.
Dengan  demikian,  dapat  dipahami  bahwa  hak  atas  tanah  tersebut  tidak  dapat
16 Ramli  Zein, op.cit. ,  hlm.  123.
diberikan sendiri oleh pemegang hak pengelolaan, melainkan harus diusulkan kepada instansi/pejabat  yang  berwenang  menurut  tata  cara  dan  syarat-syarat  yang  sudah ditetapkan. Namun dalam prakteknya, pemegang hak pengelolaan melaksanakan sendiri pemberian hak kepada pihak ketiga tanpa adanya pendaftaran hak, bahkan pemberian hak tersebut berupa hak sewa sebagaimana yang terjadi dalam perjanjian penggunaan lahan pelabuhan. Padahal sebagaimana yang diatur, bahwa terhadap hak pengelolaan tidak dapat diberikan hak sewa atas tanah.
Khusus  mengenai  hak  pengelolaan  pelabuhan,  atas  bagian-bagian  tanah  hak pengelolaan hanya dapat diserahkan kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai , sepanjang tanah itu telah terdaftar dan mempunyai sertifikat, sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977. Pengertian Hak Guna Bangunan menurut Pasal 35 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut :
“Hak Guna Bangunan merupakan hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan- bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun”.
Sedangkan pengertian Hak Pakai terdapat pada Pasal 41 ayat (1) UUPA adalah sebagai berikut :
“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan  kewajiban  yang ditentukan  dalam  keputusan  pemberiannya oleh  pejabat  yang berwenang  memberikannya  atau  dalam  perjanjian  dengan  pemilik  tanahnya,  yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang”.
Hak Pakai dapat diberikan :
1. selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu.
“Namun dalam hal ini dipedomani ketentuan Pasal 5 (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.  6 Tahun  1972 tentang Pelimpahan  Wewenang Pemberian  Hak Atas Tanah yang menyebutkan tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun”. 17
2. dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.
Dengan demikian pemberian hak pakai kepada pihak ketiga atas dasar hak pengelolaan bukanlah pemberian hak sewa, karena objek dari hak pengelolaan adalah tanah negara maka praktek pemberian hak sewa tidak dibolehkan”. 18 Namun prakteknya antara hak pakai dan hak sewa dirasakan tidak ada perbedaan, karena hak pakai tanah atas dasar hak pengelolaan tanpa adanya pendaftaran dan sertifikat maka dapat dikatakan hanya berupa pemberian hak sewa melalui perjanjian sewa-menyewa.
UUPA bukan saja tidak mengenal persewaan tanah negara, bahkan justru menghapus sistem persewaan tanah negara yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Negara dan badan-badan negara tidak berwenang menyewakan tanah karena tanah bukan milik  negara  melainkan  hanya  dikuasai  oleh  negara.  Dengan  kata  lain,  negara  bukan
17 Ramli  Zein, op.cit. ,  hlm.  62.
18 Ibid .  hal.  122.
pemilik tanah. Hak pengelolaan yang pada hakikatnya merupakan delegasi wewenang dari hak menguasai negara, tidak menetapkan adanya kewenangan pemegang hak penge- lolaan untuk menyewakan tanah kepada pihak ketiga.UUPA memang mengatur tentang hak sewa, namun merupakan hak sewa untuk mendirikan bangunan atas tanah milik orang lain dan bukan atas tanah negara, hak sewa tersebut bersifat personlijk . 19
Dengan berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan memperhatikan asas-asas hukum dalam membuat suatu perjanjian maka praktek pemberian hak sewa atas tanah negara  melalui perjanjian sewa-menyewa tidak akan  terjadi. Dalam artian, para pihak tidak keliru dalam memaknai suatu aturan ataupun asas, misalnya dalam hal asas kebebasan berkontrak, undang-undang memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja dengan batasan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan ketertiban umum, sebagaimana yang diatur pada pasal 1337 KUH Perdata. Artinya, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur pada Pasal 1320 KUH Perdata. Perlu dipahami bahwa asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh rambu- rambu hukum, yaitu: 20
a) Harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak
b) Tidak dilarang oleh undang-undang
c) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
d) Harus dilaksanakan dengan itikad baik.

## F.   Penyalahgunaan Hak Pengelolaan oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur
Dalam praktek penerapan Hak Pengelolaan oleh PT.(Persero) Pelabuhan Indonesia II, diterbitkanlah SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/PI.II- 2000 tanggal 3 Januari 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Penggunaan Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan, Perairan, Bangunan dan Ruangan dilingkungan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia.
Dalam ketentuan SK Direksi PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II No. HK.56/1/2/ PI.II-2000  tersebut  mengatur  mengenai  ketentuan-ketentuan  pokok  tata  cara penyerahan penggunaan tanah HPL Pelabuhan sebagai berikut :
a. Penyerahan penggunaan bagian-bagian tanah HPL dilakukan dengan cara :
1. Dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu paling lama 30  (tiga  puluh)  tahun  dan  jika  tidak  digunakan  perluasan  pelabuhan  dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan mempertimbangkan:
a. Lokasi tidak berada di lokasi pelayanan kapal dan barang.
b. Sesuai dengan area peruntukannya.
c. Pembayaran uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka.
19 Ibid .
20 Hasanudin  Rahman, Legal  Drafting ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,  2000,  hlm.  11.
d. Perjanjian harus didaftarkan di Kantor Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah atas beban pengguna.
e. Rencana pemanfaatan lahan dan paket pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan.
f. Rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon.
g. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
2. Diberikan dengan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun atas persetujuan Direksi dengan pertimbangan Pasal 44-45 UUPA No. 5 Tahun 1960.
a. Luas tanah 5.000 M/2 keatas.
b. Sesuai dengan area peruntukannya.
c. Uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka atau tahunan.
d. Perjanjian harus didaftarkan di Kantor Notaris atas beban pengguna.
e. Rencana pemanfaatan lahan dan paket pelaksanaan pembangunan fasilitas pelabuhan.
f. Rencana pemanfaatan lahan oleh pemohon.
g. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
3. Diberikan dengan hak sewa untuk bangunan dengan jangka waktu paling lama maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama  5  (lima)  tahun  atas  persetujuan  General  Manager  dengan  memper- timbangkan :
a. Luas tanah sampai dengan 5.000 M/2.
b. Sesuai dengan area peruntukannya.
c. Uang pemasukan penggunaan tanah dibayar sekaligus dimuka atau tahunan.
d. Kegiatan yang dilaksanakan tidak menimbulkan dampak lingkungan.
b. Penyerahan  penggunaan  bagian-bagian  tanah  HPL  dan  non  HPL  harus  dapat memberikan nilai tambah selain dari sewa tanah .
c. Penyerahan penggunaan bagian-bagain tanah HPL dan non HPL kepada pihak kedua sewaktu-waktu  dapat  dibatalkan,  apabila  dalam  masa  berlakunya  perjanjian diperlukan untuk kepentingan operasional/pengembangan pelabuhan dan atau dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan tidak dimanfaatkan oleh pengguna.
Dari  ketentuan-ketentuan  tersebut    terlihat  bahwa  hak  yang  diberikan  oleh  PT. (Persero)  Pelabuhan  Indonesia  II  Cabang  Teluk  Bayur  atas  tanah  negara  dengan  hak pengelolaan kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah pihak pengguna tanah yaitu Hak Guna Bangunan dan Hak Sewa Untuk Bangunan . Hal ini jelas bertentangan dengan aturan  yang  berlaku  yaitu  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.1  Tahun  1977  tentang Tata Cara Permohonan Dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan  Serta  Pendaftarannya,  karena  seharusnya  hanya  dapat  diberikan  berupa Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. UUPA memang mengatur tentang hak sewa namun berupa hak sewa untuk mendirikan bangunan atas tanah hak milik orang lain, bukan atas
tanah yang dikuasai negara. Hak sewa itu hanya bersifat personlijk , karena itu tidak ada keharusan mendaftarkannya. Akibatnya hanya berlaku bagi para pihak saja.
Dalam  prakteknya  perjanjian  penggunaan  lahan  oleh  PT.  (Persero)  Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur memberikan hak kepada pihak ketiga berupa Hak Guna Bangunan  dan  Hak  Sewa  atas  lahan  pelabuhan  yang  dikelola.  Hak  Pakai  seolah-olah dianggap sama dengan Hak Sewa, artinya uang pemasukan atau uang sewa yang diterima merupakan suatu bentuk pembayaran sewa atas lahan pelabuhan yang dipakai oleh pihak ketiga tersebut. Pemahaman ini jelas keliru seperti yang telah dijelaskan mengenai hak sewa diatas.
Secara yuridis perjanjian ini akan mempunyai dampak yang sangat fatal bagi pemegang hak pengelolaan pelabuhan dengan pihak mitra kerjasama, berkaitan dengan perjanjian penggunaan tanah yang memberikan hak sewa kepada pihak pengguna tanah.
Jika dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur pada Pasal 1320, yaitu :
a. Syarat subjektif :
1. sepakat mereka yang mengikatkan diri.
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
Dalam hal ini para pihak telah memenuhi syarat subjektif dari suatu perjanjian.
b. Syarat objektif :
1. suatu hal tertentu.
2. sebab yang halal.
Dengan demikian, perjanjian penggunaan tanah ini dimana yang menjadi hal tertentu atau objek perjanjian adalah tanah negara yang disewakan maka hal tersebut tidak sesuai dengan  aturan  prinsip  hak  menguasai  negara.    Dan  melihat  kepada  objek  dari  hak pengelolaan, yaitu tanah negara dan sifat dari hak pengelolaan yang publicrechtelijk, maka praktek pemberian hak sewa ini tidak dibolehkan. Pemegang hak pengelolaan atas tanah negara seharusnya tidak boleh menyewakan tanah, karena ia bukan pemilik melainkan hanya sebagai pengelola atas pendelegasian wewenang hak menguasai negara atas tanah. Bahkan negara sendiri juga bukan sebagai pemilik tanah melainkan hanya “menguasai”.
Hak  pengelolaan  yang  pada  hakekatnya  merupakan  delegasi  wewenang  dari  hak menguasai negara, tidak menetapkan adanya kewenangan pemegang hak pengelolaan untuk menyewakan tanah kepada pihak ketiga. Artinya, perjanjian  penggunaan tanah oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur yang memberikan hak sewa kepada pihak ketiga melalui perjanjian sewa penggunaan tanah atas tanah hak pengelolaan tersebut tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian.
Konsekuensi dari suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian maka perjanjian tersebut “batal demi hukum” ( nietig) . Hal inilah yang seharusnya terjadi terhadap perjanjian penggunaan tanah oleh PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur yang memberikan hak sewa kepada pihak ketiga, namun dalam kenyataannya perjanjian tersebut terus berlaku dan dilaksanakan tanpa menimbulkan masalah, baik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun dengan institusi pemerintah. Ini disimpulkan sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan
yang lebih jelas yang mengatur mengenai pelaksanaan dari kewenangan yang tersimpul dari hak pengelolaan, terutama mengenai larangan persewaan atas tanah negara yang diberikan kepada kepada subjek penerima hak pengelolaan.
Dibutuhkan suatu tahapan dan dukungan peraturan baru agar perubahan paradigma pengelolaan pelabuhan dapat berjalan dengan baik. Peninjauan kembali peraturan yang mengatur tentang perjanjian bisnis di sektor kepelabuhanan mutlak dilaksanakan karena berhubungan dengan kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, perlu adanya undang-undang yang mengatur mengenai hak pengelolaan, tidak saja hanya berupa peraturan setingkat peraturan menteri seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977.
Perhatian  pemerintah  sangat  diharapkan  untuk  meninjau  kembali  perjanjian- perjanjian bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha bisnis kepelabuhanan. Apakah semua perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan atau justru melanggar, jangan sampai akhirnya merugikan banyak pihak dengan tujuan untuk menguntungkan satu kelompok saja.

## G.  Penutup
Menurut  aturan  SK  Direksi  PT.  (Persero)  Pelabuhan  Indonesia  II  No.  HK.56/1/2/ PI.II-2000  tanggal  3  Januari  2000  penyerahan  penggunaan  bagian-bagian  tanah  HPL pelabuhan dapat diberikan dengan Hak Guna Bangunan dan Hak Sewa atas bangunan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1977, di mana hak yang dapat diberikan atas tanah hak pengelolaan adalah Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai. Jika dikaji dan ditinjau secara yuridis perjanjian ini akan mempunyai dampak yang sangat fatal dan menjadi kendala terhadap kelangsungan kerjasama antara PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Pelabuhan Teluk Bayur dengan pihak pengguna tanah tersebut. Hal ini berkaitan dengan objek dari perjanjian penggunaan tanah tersebut yaitu tanah yang dikuasai negara dimana atas tanah tersebut tidak boleh disewakan. Artinya syarat objektif suatu perjanjian berupa “suatu hal tertentu” tidak terpenuhi karena objeknya adalah tanah negara, konsekuensinya perjanjian tersebut “batal demi hukum” ( nietig) . Namun dalam kenyataannya  perjanjian  tersebut  terus  berlaku  dan  dilaksanakan  tanpa  menimbulkan masalah, baik antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian maupun dengan institusi pemerintah. Ini disimpulkan sebagai akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih jelas yang mengatur mengenai pelaksanaan dari kewenangan yang tersimpul dari  hak  pengelolaan,  terutama  mengenai  larangan  persewaan  atas  tanah  negara  yang diberikan kepada kepada subjek penerima hak pengelolaan.

## H.  Daftar Pustaka

## Buku-Buku
Boedi  Harsono, Kasus-kasus  Pengadaan  Tanah  Dalam  Putusan  Pengadilan  (Suatu Tinjauan Yuridis) , Mahkamah Agung RI, 1996.
Hasanudin Rahman , Legal Drafting , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Kartini  Muljadi,  dan  Gunawan  Widjaja, Perikatan  Yang  Lahir  Dari  Perjanjian ,  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
Parlindungan, A.P., Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-undang Pokok Agraria , CV. Mandar Maju, Bandung, 1989.
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II, Pertanahan dan Perairan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Teluk Bayur , Jakarta.
Ramli Zein, Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA , Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
Soni Harsono, Hukum Pertanahan Menurut Undang-Undang Pokok Agraria dan Praktek Pelaksanaannya. (Non Pub) Ceramah Pada Pembukaan Seminar Nasional Hukum Agraria ke III di Medan tanggal 20-21 September 1990. Badan Pertanahan Nasional.
Subekti, R. Pokok-pokok Hukum Perdata , PT. Intermasa, Jakarta, 1993.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan  Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor 104.
Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 1953 Tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara.
Peraturan  Menteri  Agraria  R.I.  Nomor  9  Tahun  1965  Tentang  Pelaksanaan  Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara Dan Ketentuan-ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya.
Peraturan  Menteri  Agraria R.I.  Nomor  1  Tahun  1966  Tentang Pendaftaran  Hak  Pakai Dan Hak Pengelolaan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  R.I.  Nomor  6  Tahun  1972  Tentang  Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  R.I.  Nomor  1  Tahun  1977  Tentang  Tata  Cara Permohonan  Dan  Penyelesaian  Pemberian  Hak  Atas  Bagian-Bagian  Tanah  Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya.
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri R.I. dan Menteri Perhubungan R.I. Nomor 191 Tahun 1969 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Pelabuhan.
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999
Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.