...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
TANTANGAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERATURAN DAERAH (PERDA) BERNUASA SYARIAT ISLAM DI INDONESIA
Makhfud Syawaludin, Muhammad Nur Hadi nurhadi@yudharta.ac.id Universitas Yudharta Pasuruan
Abstrak: Berbicara  eksistensi  perda  dalam  otonomi  daerah, harusnya  dijadikan  sebagai  peluang  untuk  membentuk  perda- perda  yang  bersifat  multikultural,  sebab  sebenarnya  semangat yang  ingin  dikembangkan  dalam  otonomi  daerah  adalah semakin  cepat  dan  baik  atas  pelayanan  di  daaerah  (politik), memberikan kesempatan pengembangan ekonomi lokal
(ekonomi),  dan  yang  kaitannya  dalam  pembahasan  kali  ini adalah  adanya  kesempatan  membangun  dan  melestarikan harmoni  sosial  budaya  sebagai  upaya  untuk  memelihara  nilai- nilai kearifan lokal yang dianggap baik.
Kata Kunci: Pendidikan Multikultural, Perda, Islam

## PENDAHULUAN
Selama ini, Indonesia dengan gagah berdiri bersama Pancasila, bukan tanpa  perdebatan  yang  panjang,  bahkan  sampai  hari  ini  masih  terus berlanjut. 1 Artinya,  dinamika  perebutan  identitas 2 menjadi  sesuatu  yang seksi,  itu  tercermin  dalam  perdebatan  terkait  dasar  Negara  Islam  atau  dasar
1 Melalui perdebatan yang panjang dan alot, Pancasila berhasil menjadi menjadi dasar pijakan bersama,  meski  masih  selalu  menyisakan  ruang  untuk  dipertanyakan  ulang  dan  digugat dikemudian  hari.  Yenny  Zannuba  Wahid,  “Pancasila  dan  Sejumlah  Tantangannya”,  dalam Dasar-Dasar  Multikultural,  Teori  dan  Praktek ,  Ed.  M.  Kholid  Murtadlo  (Pasuruan: Yudharta Press, 2011), 3.
2 Kebangsaan  Indonesia  secara  geopolitik  terbentuk  dari  akumulasi  berbagai  suku  bangsa ( Nation  State ).  Keunikan  pemikiran  politik  di  Indonesia,  dilatarbelakangi  oleh  tesis  politik dan budaya yang mendikotomikan pertentangan dalam ideologi negara, apakah Islamis atau nasionalis kebangsaan tanpa kaitan dengan ideologi keagamaan. Inilah problem kebangsaan sampai  kini  belum  selesai.  Islam  sebagai  agama  mayoritas  terkendala  untuk  mewujudkan sistem kenegaraan  yang didasarkan atas  ideologi  Islam karena  faktor kebhinekaan tersebut. Aspek  geo-politik  multikulturalis  di  satu  sisi  dan  kenyataan  sejarah  peradaban  Kerajaan Islam  Nusantara  serta  mayoritas  umat  Islam  menjadi  antiklimaks  pertentangan  pemikiran politik  yang  melahirkan kelompok Islamis dan Nasionalis Sekuler (ideologi Islam  vis a  vis Pancasila).  Zainal  Abidin  Rahawarin,  “Pemikiran  Politik  Islam  Di  Indonesia:  Telaah  Atas Ideologi  Politik  Islam  Versus  Pancasila”, Jurnal  Fikratuna ,  Vol.  5  Nomor  1  (Januari-Juni 2013), 135-136.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
Negara Pancasila semenjak masa awal kemerdekaan 3 dan pasca kemerdekaan Indonesia, 4 hingga  saat  ini.  Meskipun  pada  akhirnya,  identitas  itu dimenangkan menjadi  identitas  yang  semestinya,  yakni Pancasila dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). 5
Tetapi  harus  tetap  diwaspadai,  ketika  banyak  terjadi  pemahaman secara  parsial  terhadap  ajaran  agama  Islam  di  Indonesia,  akan  dapat
3 Ada dua identitas pemikiran politik yang berkembang di Indonesia, Islam politik dan politik sekularis.  Sukarno  dan  Muhammad  Natsir  menjadi  rujukan  utama  dalam  pemikiran  politik Indonesia.  Soekarno  mewakili  Nasionalis  sekuler,  dan  Natsir  mewakili  Islamis.  Keduanya mewarisi  perbedaan  itu  di  generasi  berikutnya.  Perbedaan  ini  mendikotomikan  pemikiran politik  menjadi  Islam  politik  vis  a  vis  nasionalis  sekuler.  Mengatasi  polemik  ideologi tersebut, dibentuk BPUPKI di tanggal 1 Maret 1945. Badan ini diketuai oleh Mr. Radjiman Wediodiningrat.  Tugas  pokok  badan  ini  menyusun  rancangan  UUD.  Sidang  BPUPKI diwarnai  dengan  perdebatan  dasar  negara.  Badan  tersebut  tidak  dapat  merumuskan  dasar negara,  sehingga dibentuk panitia kecil atau panitian sembilan (PPKI)  yang  bertugas untuk mencari  solusi  yang  tepat  tentang  dasar  negara.  Hasilnya,  mencapai  sebuah  kompromi tanggal 22 Juni 1945 dengan menyetujui sebuah Naskah “Mukaddimah” UUD yang dikenal sebagai  Piagam  Jakarta  atau The  Jacarta  Charter .  Piagam  Jakarta  merupakan  sebuah kompromi  politik  dari  kalangan  nasionalis  sekuler  dengan  nasionalis  Islam.  Puncak  debat politik tentang dasar negara terjadi dalam sidang Majelis Konstituante, tanggal 12 Nopember 1957.  Natsir  mewakili  kelompok  Islam,  dalam  pidatonya  menolak  Pancasila  sebagai  dasar negara  karena  bersifat  sekuler  dan  tetap  mengusulkan  Islam  sebagai  dasar  negara.  Dalam sidang  konstituante  tersebut,  dua  partai  politik  Islam  besar,  Masyumi  dan  NU,  menolak Pancasila. Namun, tokoh NU, Kiyai  Wahab Hasbullah, sedikit moderat, dengan mengatakan Islam  berfungsi  sebagai  sumber  nilai  dan  penunjang  etika  bangsa.  Rahawarin,  “Pemikiran Politik Islam”, 136.
4 Gugatan  terhadap  pelaksanaan  Pancasila  ini  dalam  bentuk  lain  muncul  berupa  tuntutan sejumlah  kalangan  untuk  memasukkan  kembali  Piagam  Jakarta  dalam  amandemen  UUD 1945  pada  Sidang  Tahunan  MPR-RI  tahun  1999-2000.  Kelompok-kelompok  tersebut  di antaranya Majlis  Mujahidin  Indonesia (MMI), Hizbuttahrir Indonesia (HTI), Front Pemuda Islam  Surakarta  (FPIS),  Komite  Persiapan  Penerapan  Syariat  Islam  (KPPSI)  Cabang Sulawesi Selatan, Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, Front Hizbullah, Front Pembela Islam (FPI). Dalam bentuk partai terdapat Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), termasuk PKS (sebelumnya PK) meski tidak dilakukan secara terbuka. Wahid, “Pancasila dan Sejumlah Tantangannya”, 2.
5 Walaupun  dalam  sejarah  awal  lahirnya  Pancasila  terjadi  silang  pendapat  antar  sesama “pendiri  bangsa”,  akan  tetapi  karena  rumusan-rumusan  yang  terdapat  dalam  Pancasila dilahirkan dari ide-ide brilian mereka, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang secara bersama-sama  sedang  memikirkan  untuk  mendirikan  sebuah  negara  yang  merdeka.  Selain itu,  diterimanya  Pancasila  sebagai  pandangan  hidup  bersama  lebih  disebabkan  adanya “kompromi  politik”  sehingga  menempatkan  Pancasila  sebagai  “kontrak  sosial”  yang  harus dipatuhi  secara  bersama-sama  pula.  Idrus  ruslan,  “Membangun  Harmoni  Kehidupan Berbangsa  Dan  Bernegara  Dengan  Nilai  Islam  Dalam  Pancasila”,  Jurnal  tapis,  Vol.9  No.2
(Juli-Desember  2013),  7.  Pada  tahun  2008,  pancasila  tetap  dipercaya  dan  dipertahankan sebagai  landasan  terbaik  negara  Indonesia.  Dalam  jajak  pendapat  kompas  (2008), menyebutkan  96,6  responden  menyatakan  Pancasila  harus  dipertahankan.  Sebanyak  92,1 persen  menegaskan,  Pancasila  sebagai  landasar  terbaik  untuk  bangsa  Indonesia.  Wahid, “Pancasila dan Sejumlah Tantangannya”, 7-8.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
menjerumuskan pada pengulangan perdebatan tersebut. 6 Usahan selanjutnya, pengubahan  di  tingkat  pusat  terlalu  sulit,  pengubahan  dilakukan  dengan memanfaatkan  otonomi  daerah  melalui  peraturan-peraturan  daerah  (perda) yang bernuasa perda syariat Islam. 7 Menjadi penting untuk mewariskan nilai- nilai  luhur  Pancasila,  agar  dapat  tetap  mempertahankan  identitas  negara (tingkat pusat dan daerah) dengan semangat berke-Tuhan-an (moral religius), pluralis-humanis  (kemanusiaan),  persatuan  (kebangsaan),  kerakyatan (demokrasi), serta berkeadilan sosial. 8
Berbicara eksistensi perda dalam otonomi daerah, harusnya dijadikan sebagai  peluang  untuk  membentuk  perda-perda  yang  bersifat  multikultural, sebab sebenarnya semangat yang ingin dikembangkan dalam otonomi daerah adalah  semakin  cepat  dan  baik  atas  pelayanan  di  daaerah  (politik), memberikan kesempatan pengembangan ekonomi lokal (ekonomi), dan yang kaitannya dalam pembahasan kali ini adalah adanya kesempatan membangun dan  melestarikan  harmoni  sosial  budaya  sebagai  upaya  untuk  memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang dianggap baik. 9
Bagaimana  dengan  fenomena  perda-perda  syariat  yang  subur  dalam otonomi  daerah  tersebut?  Hal  ini  menunjukkan  belum  ada  persepsi  yang sama  dan  persepsi  yang  inklusif  dalam  menyikapi  peluang  adanya  otonomi daerah  tersebut.  Dalam  konteks  multikultural,  hukum  harus  mengutamakan asas kemanfaatan. Menurut Jeremy Bentham dalam Bik disebut sebagai teori utilitas  (kemanfaatan)  dan  melahirkan  adagium, “the  greatest  happines  for the  greatest  number yang  artinya,  kebahagian  yang  terbesar  untuk  jumlah yang  terbanyak”. 10 Berdasarkan  asas  kemanfaatan  tersebut,  seperti  yang
6 Selain  itu,  Menurut  KH.  Abdurrahman  Wahid  fenomena  tersebut  biasanya  terjadi  dalam proses  penumbuhan  ideologi  negara  yang  berjalan  labil  dan  biasanya  tidak  selesai  dengan hanya tercapainya kompromi formal saja. Wahid, “Pancasila dan Sejumlah Tantangannya”,
3.
7 Sejumlah  kelompok  keagamaan  tampak  menjadi  penyokong  sekaligus  “marketing”  bagi penerapan  perda-perda  bernuasa  syariat  Islam.  Menurut  catatan  Robin  Bush  (2007)  dalam Wahid, perda-perda ini berjumlah 78 buah di Kabupaten dan Kota. Itu belum termasuk Surat Keputusan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota,  atau  Draf  yang  belum  diketuk  DPRD.  Wahid,
“Pancasila dan Sejumlah Tantangannya”, 2.
8 Baca  Ali  Imron, Legal  Responsibility:  Membumikan  Asas  Hukum  Islam  di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2015), 71-118.
9 Alwi Bik, “Peraturan Daerah Syariah Dalam Bingkai Otonomi Daerah”, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam , Volume 3, Nomor 2 (Oktober 2013), 281-282.
10 Dengan  demikian,  hukum  harus  mengusahakan  kebahagiaan  maksimum  bagi  sebanyak mungkin orang. Hak-hak individu harus berada di bawah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, merupakan  standar  etik  dan  yuridis  dalam  kehidupan  sosial.  Dari  sinilah  Bentham menghubungkan  hak-hak  individu  dengan  kebutuhan-kebutuhan  orang  lain,  dengan demikian,  hukum  diorientasikan  pada  kegunaanya,  yaitu  memberikan  kebahagiaan  yang sebesar-besarnya  sebagaimana  prinsip  yang  dikemukakannya.  Senada  dengan  pengertian  di
seharusnya  dalam  pembentukan  produk  hukum  harus  berdasarkan  pada tujuan  hukum  itu  sendiri.  Setidaknya,  terdapat  tiga  tujuan  hukum  yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
1. Keadilan, mengandung makna bahwa hukum mengabdi pada kepentingan umum, bukan kepentingan individu tertentu saja;
2. Kepastian,  mengandung  makna  kepastian  orientasi,  yaitu  kejelasan rumusan  norma  yang  diatur,  sehingga  dapat  dijadikan  pedoman  bagi masyarakat yang dikenakan peraturan itu;
3. Kemanfaatan, mengandung makna bahwa nilai kemanfaatan dalam norma hukum  sangat  berguna,  khususnya  dalam  norma  hukum  yang  bersifat mengatur. Masyarakat akan mentaati hukum, tanpa perlu dipaksa dengan sanksi,  apabila  memang  masyarakat  merasakan  manfaat  dari  kepatuhan tersebut. 11
Dalam  Islam,  formulasi  hukum  berdasarkan  asas  kemanfaan  dapat dilacak  berdasarkan  penalaran istislahiy ,  yang  mencoba  menetapkan  hukum berdasarkan istislah (kemaslahatan),  adapun  formulasi  hukumnya  dikenal dengan  istilah maslahah„  ammah. Cara  kerja istislah digunakan  untuk menjawab  berbagai  persoalan  hukum  yang  berkembang  seiring  perubahan dan pergerakan yang dialami manusia.  Titik kesamaan kemaslahatan (Islam) dalam  teori  utilitas  dikenal  dengan  istilah  kesejahteraan,  sehingga  sasaran utamanya  adalah  kesejahteraan  masyarakat. 12 Lebih  dari  itu,  tujuan  utama pemberlakuan  hukum  Islam  adalah  mendatangkan,  menciptakan,  dan memelihara kemaslahatan bagi umat manusia dengan prinsip keadilan. 13
atas, Sabian Utsman18 mengutip pendapat Rudolph Von Ihering (1818-1892) seorang tokoh utilitarianisme:  ‚Hukum  sebagai  sarana  untuk  mengendalikan  individu-individu  agar tujuannya sesuai dengan tujuan masyarakat dimana mereka menjadi warganya….hukum juga merupakan  suatu  alat  yang  dapat  digunakan  untuk  melakukan  perubahan-perubahan  sosial. Begitu pula Irfan Ismail mengutip asumsi para ahli filosof utilitarian seperti Jeremy Bentham dan Jhon  Stuart  Mill, bahwa  semua  tingkah  laku  manusia  bertujuan  untuk  “mencari kesenangan  dan  menghindari  kesusahan”.  Nilai  utilitas  (kemanfaatan)  sesuatu  benda  atau tindakan  (perbuatan)  itu  harus  dinilai  berdasarkan  pada  perbedaan  antara  kesenangan  yang akan  diperolehnya  dan  biaya  (kesulitan)  yang  dikeluarkannya.  Bik,  “Peraturan  Daerah Syariah”, 285-286.
11 Bik, “Peraturan Daerah Syariah”, 286.
12 Abu  Ishaq  al-Shatibi  (w.  790H/1388  M)  merinci  metode istislah ini  dalam  karya monumentalnya al-Muwafaqat  fi  Usul  al-Shari‟ah ,  ia  mengemukakan  bahwa  para  ulama selama  ini  hanya  memutuskan  hukum semata-mata bertumpu pada istinbat hukum  berdasar pada  aspek  kebahagiaan  saja  (sebatas  pada  pencarian illat hukum  pada  waktu  melakukan qiyas ), dengan  melupakan aspek tujuan syariah (maqasid  al-shari‟ah) . Mengingat  ide dasar dari  penetapan  suatu  hukum  haruslah  bertumpu  pada  prinsip  kemaslahatan  bagi  manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Bik, “Peraturan Daerah Syariah”, 287-288.
13 Imron, Legal Responsibility , 49.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
Apabila  memperdebatkan  hukum  Islam  dan  hukum  Negara  dengan pandangan  sempit  (puritan 14 ),  tidak  akan  pernah  selesai.  Hanya  dengan pandangan  yang  inklusif  dan  moderat 15 ,  hukum  Islam  dan  hukum  Negara dapat dipertemukan. Sebagai landasan awal, seperti konsep hablum minallah dan hablum  minannas yang  juga  berada  dalam  butir-butir  Pancasila  sebagai dasar negara. 16
Kemudian  diperkuat  dengan  beberapa  prinsip  dalam  hukum  Islam dengan  hukum  negara,  sehingga  menjadi  sebuah  irisan  untuk  saling
14 Adapun  secara  teoretis,  istilah  puritan  menurut  Khaled  M.  Abou  El-Fadl,  menunjuk  pada keyakinan  absolutisme  yang  tidak  kenal  kompromi,  dan  dalam  banyak  hal  otoritasnya cenderung puris , yakni tidak toleran terhadap berbagai sudut pandang yang berkompetisi dan memandang  realitas  plural  sebagai  bentuk  kontaminasi  atas  kebenaran  sejati.  Chafid Wahyudi,  “Tipologi  Islam  Moderat  Dan  Puritan:  Pemikiran  Khaled  M.  Abou  El-Fadl”,
Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam , Volume 1 Nomor 1 (Juni 2011), 83.
15 Istilah  modernis  dalam  pandangan  Khaled  M.  Abou  El-Fadl,  mengisyaratkan  satu kelompok  yang  berusaha  mengatasi  tantangan  modernitas,  sementara  yang  lain  bersikap reaksioner.  Sedang  istilah  progresif  dan  reformis  dilihat  dari  perspektif  liberalis  justru mengimplementasikan kediktatoran, sebagaimana figur Joseph Stalin maupun Gamal Abdel Nasser  yang  di  sebut  reformis  yang  selalu  berpikir  maju.  Padahal  nilai-nilai  liberal  tidak selalu  dicapai  dengan  bergerak  ke  depan,  terkadang  nilai-nilai  itu  dapat  diraih  dengan kembali ke tradisi. Sebagai contoh, aspek-aspek-aspek tertentu dalam tradisi Islam jauh lebih berorientasi liberal dibanding ide-ide modern yang diserap umat Islam. Alasan lain, mungkin minoritas kaum Muslim termasuk reformis dan progresif, tetapi dalam konteks teologis dan hukum Islam, mayoritas kaum Muslimin adalah moderat. Lantas apa yang dikehendaki oleh Abou Fadl dengan istilah moderat? Menurutnya, istilah moderat menemukan akarnya lewat preseden  al-Qur„ân  yang  selalu  memerintahkan  umat  Islam  untuk  menjadi  orang  yang moderat,  dan  preseden  al-Sunnah  yang  menggambarkan  sosok  nabi  yang  menunjukkan tipikal  orang  moderat,  tatkala  dihadapkan  pada  dua  pilihan  ekstrem,  maka  Nabi  selalu memilih jalan tengah. Wahyudi, “Tipologi Islam Moderat ” , 81-82.
16 Idrus ruslan, “Membangun Harmoni”, 5.
menguatkan  posisi  manusia  untuk  hidup  dengan  sejahterah  di  dunia  dan dunia selanjutnya. Selain prinsip kemaslahatan, terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam pembentukan hukum Islam.
Abu  Ishaq  al  Shatibi  (w.  790  H/1388  M)  merumuskan  lima  tujuan pembentukan  hukum  Islam,  yaitu  memelihara  kemaslahatan  agama  ( din ), memelihara  kemaslahatan  jiwa  ( nafs ),  memelihara  kemaslahatan  akal  ( aql ), memelihara  kemaslahatan  keturunan  ( nasl ),  dan  memelihara  kemaslahatan harta ( mal ). Lima tujuan hukum Islam ini kemudian dikenal dengan istilah al maqashid  al  khamsah atau al  maqashid  al  syari‟ah .  Tujuan  hakiki disyari‟atkan  hukum  Islam  adalah  tercapainya  keridhaan  Allah  dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. 17
Sedangkan  prinsip-prinsip  pembentukan  hukum  negara  di  Indonesia mempunyai semangat al maqashid al syari‟ah tersebut.
Materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  mengandung  asas- asas  yang  meliputi:  1)  Pengayoman;  2)  Kemanusiaan;  3)  Kebangsaan;  4) Kekeluargaan;  5)  Kenusantaraan;  6)  Bhineka  Tunggal  Ika;  7)  Keadilan;  8) Kesamaan  kedudukan  dalam  hukum  dan  pemerintahan;  9)  Ketertiban  dan kepastian  hukum;  dan/atau.  10)  Keseimbangan,  keserasian,  dan  keselarasan. Selain asas-asas tersebut, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas  lain  sesuai  dengan  bidang  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang bersangkutan. 18
Melihat  keterangan  di  atas,  hukum  Islam  dan  hukum  Negara mempunyai  semangat  yang  saling  mendukung.  Ajaran  Islam  yang  seperti inilah  yang  patut  dilestarikan  di  Indonesia.  Yaitu,  mendahulukan kesejahteraan bersama-sama dalam konteks berbagsa dan bernegara. Terlepas dari  itu,  dalam  konteks  politik  tidak  di  pungkiri  bahwa  semangat  aspirasi politik Islam sangat repsentatif di Indonesia. 19 Disinilah, perda syariah hanya sebagai  satu  rekayasa  politik  dalam  memperbaiki  kemaslahatan  itu  sendiri,
17 Imron, Legal Responsibility , 53-54. 18 Imron, Legal Responsibility , 54.
19 Dalam  pengertian  bahwa  perda-perda  tersebut  mencerminkan  aspirasi  politik  umat  Islam. Lebih  dari  separuh  responden  setuju  jika  negara  Indonesia  diperintah  oleh  para  ulama berdasarkan  nilainilai  al-Qur‟an  dan  Sunnah (2001=57,8;  2002=67,0),  sementara  jumlah responden  yang  setuju jika  penerapan  syariah  yang  berlaku  bagi  umat  Islam  diatur  oleh negara juga lebih dari separuh (2001=61,4; 2002=70,8). Namun perlu diingat bahwa survey di  atas  bersifat  tertutup,  sehingga  tampak  membenarkan  keraguan  para  ilmuwan  bahwa representasi bisa jadi tidak menunjukkan gambaran yang utuh dari apa yang diinginkan oleh masyarakat.  Ahmad Norma Permata, “Perda syariah Islam, rekayasa  institusional dan  masa depan Demokrasi”, dalam Jurnal Ijtihad Volume 7 Nomor 1 (2007), 12.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
bukan  semata-mata  penerapan  syariah  Islam  sebagai  simbolisme  agama  dan pembelaan terhadap agama. Sebab, beberapa perda syariah diwujudkan hanya karena  ingin  dinggap  telah  membela  agama  sehingga  akan  meningkatkan eletabilitas politik pemimpin yang mengusulkan perda syariah tersebut. 20
Yang  lebih  mengkhawatirkan,  ketika  terjadi  keterputusan  persepsi akan  hadirnya  perda  syariah  tersebut,  akan  membentuk  persepsi  penerapan syariah  Islam  secara  ekstrim  (simbol  dan  pembelaan  terhadap  agama). Akibatnya,  penerapan  perda  syariah  tersebut  tidak  berkeadilan  dan melupakan tujuan dari penerapan hukum Islam itu sendiri. Ketika itu terjadi, tidak heran persoalan moralitas dan stabilitas sosio-kultural masih terabaikan dan menjadi harapan masyarakat untuk diperbaiki. 21
Menyadari  akan  apa  yang  telah  terjadi,  pendidikan  menjadi  sarana terbaik untuk mentransmisi dan mentransformasikan nilai-nilai keindonesiaan dan  keislaman ala Indonesia  tersebut  dalam  mewujudkan  kemaslahatan masyarakat  multikultur  di  Indonesia.  Pendidikan  juga  harus  bertanggung jawab  dan  berperan  secara  serius  dalam  penyadaran  kepada  masyarakat bahwa menghindari konflik itu lebih baik dan harus dibudayakan. Akhirnya, pendidikan juga harus mampu men- design materi-materi, metode, kurikulum hingga  evaluasi  dalam  menyadarkan  masyarakat  tentang  pentingnya  sikap saling  toleran  dan  saling  menghormati  terhadap  siapapun,  baik  anggota
20 Permata, “Perda syariah Islam”, 13.
21 Untuk  pertanyaan  “Apakah  persoalan  paling  besar  yang  sedang  dihadapi  komunitas Anda?”  jawaban  survey  dari  tiga  periode  yang  berbeda  menunjukkan  hasil  yang  relatif konstan:  1)  membumbungnya  harga-harga  kebutuhan  pokok  (2001=46%,  2002=55%, 2003=41%, 2005=38%), 2) sulitnya mencari pekerjaan (2001=15%, 2002=18%, 2003=29%, 2005=33%),  3)  tingginya  biaya  pendidikan/kesehatan  (2001=2%,  2002=4%,  2003=12%, 2005=4%),  4)  tidak  ada  kepedulian  lingkungan  (2005=4%),  5)  keamanan  tidak  terjamin (2001=5%, 2002=5%, 2003=7%, 2005=5%), 6) naiknya harga BBM (2005=2%), 7) fasilitas transportasi  (2005=2%),  8)  ketidakpastian  politik  (2001=2%,  2002=2%,  2003=1%, 2005=1%),  dan  9)  tidak  menjawab  (2001=16%,  2002=6%,  2003=3%,  2005=1%).  Dengan melihat hasil survey IFES ini tampak bahwa persoalan moralitas dan stabilitas sosio-kultural yang  menjadi  modus  operandi  PSI  (Perda  Syariat  Islam)  sama  sekali  tidak  termasuk persoalan  yang  oleh  masyarakat  dianggap  penting  ataupun  krusial,  sebab  yang  diinginkan oleh  masyarakat adalah perbaikan kehidupan  yang bersifat nyata, dan bukan simbolik. Dari sini  bisa  dikatakan,  dari  kaca  mata  teori  demokrasi,  PSI  yang  marak  muncul  di  berbagai daerah dan telah memancing banyak kontroversi ini memiliki status yang belum sepenuhnya demokratik.  Di  satu  sisi  perda-perda  itu  memiliki  tingkat representativeness yang  relatif tinggi, dalam pengertian  bahwa  ia  mencerminkan aspirasi politik  banyak kalangan Muslim, terutama  sejauh  menyangkut  pertanyaan  hubungan  antara  agama  dan  negara,  ataupun penerapan  aturan agama oleh aparat negara. Di  sisi  lain, PSI  memiliki tingkat akuntabilitas rendah dalam pengertian tidak menyentuh hal-hal yang dianggap penting dan mendesak oleh masyarakat.  Ini  tentu  merupakan  persoalan  krusial,  karena  dalam  proses  konsolidasi demokrasi akuntabilitas merupakan syarat mutlak tercapainya kondisi demokrasi yang efektif dan stabil. Permata, “Perda syariah Islam”, 12.
kelompoknya  maupun  tidak.  Dengan  kata  lain,  pendidikan  sangat  layak berperan sebagai media transformasi sosial, budaya, dan multikulturalisme. 22

## KRITIK  SARAN  TERHADAP  PERDA  NOMOR  4  TAHUN  2014 KABUPATEN PASURUAN
Dalam  kesmpatan  ini,  penulis  hanya  membatasi  pada  kerangka pemikiran  dalam  perda  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  di  Kabupaten  Pasuruan.  Lebih  rinci  lagi,  muatan  dalam  perda yang akan dikaji adalah pada bab I (ketentuan umum), bab II (dasar, fungsi, dan  tujuan  pendidikan),  dan  bab  V  (jalur,  jenjang,  dan  jenis  pendidikan umum).  Kacamata  analisisnya  menggunakan  pendekatan  pendidikan multikultural. Namun sebelum itu, menjadi penting juga mengkritik perda ini dari segi ilmu legal draftingnya. Berikut kritiknya:
1. Terlalu  banyaknya  pengamanatan  terhadap  pembentukan  peraturan pelaksanaan.  Setidaknya  terdapat  21  pasal  yang  memerintahkan pembuatan peraturan pelaksanaan.
2. Perda  dibuat  terkesan  terburu-buru.  Terlihat  dari  beberapa  substansi terkesan tidak adil.
3. Perda terkesan dipaksakan. Perda berjenis umum, ternyata isinya banyak memuat beberapa syariah agama tertentu.
4. Perda  yang  ada  saat  ini,  harus  dipisahkan.  Bila  tidak  dipisahkan,  harus dijelaskan  dan  diberi  penyebutan  yang  sama  atau  sekalian  secara  umum kemudian diperinci terhadap pelaksanaan pendidikan keagamaan.
5. Perda ini harus segera direvisi, sebab terjadi perubahan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selanjutnya,  kritik  terhadap  beberapa  muatan  perda  yang  tidak mencerminkan nilai-nilai multikultural atau membuat terkebiri yang namanya pendidikan multikultural. Diantaranya:
1. Dalam  ketentuan  umum,  penyebutan  agama  tertentu  beserta  hak-haknya sedikit lebih besar dari agama-agama yang lain.
2. Madrasah  Diniyah  adalah  satuan  pendidikan  berbasis  Masyarakat  yang menyelenggarakan  pendidikan  ilmu-ilmu  yang  bersumber  dari  ajaran agama  Islam  untuk  mendalami  ajaran  Islam  dan/atau  menjadi  ahli  ilmu agama Islam dengan pemahaman dan pengamalan yang baik dan benar.
3. Pondok  Pesantren  atau  disebut  Pesantren  adalah  lembaga  pendidikan keagamaan Islam dengan sistem asrama yang dipimpin oleh seorang Kyai
22 Ali  Maksum, Pluralisme  dan  Multikulturalisme,  Paradigma  Baru  Pendidikan  Islam  di Indonesia (Malang: Aditya Media Publishing, 2011), x.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
dan/atau  Ibu  Nyai  baik  yang  menyelenggarakan  pendidikan  diniyah  dan atau  secara  terpadu  dengan  pendidikan  formal  pada  semua  jenjang pendidikan.
4. Taman  Pendidikan  Al-Qur‟an  (TPA/TPQ)  adalah  satuan  pendidikan keagamaan  berbasis  Masyarakat  yang  menjadikan  Al-Qur‟an  sebagai materi utamanya.
5. Baca  Tulis  Al-Qur‟an  (BTQ)  adalah  suatu  pembelajaran  membaca  Al- Qur‟an  secara  tepat  sesuai  kaidah  ilmu  tajwid  dan  ilmu  qiro‟ah  dan menulis  Al-Qur‟an  dengan  benar  sesuai  kaidah-kaidah  imla‟  dan  khath, yang  menjadi  kurikulum  lokal  dan  wajib  diajarkan  kepada  peserta  didik yang  beragama  Islam  sebagai  suatu  mata  pelajaran  tersendiri sebagaimana mata pelajaran yang lain.
6. Takhassus Diniyah adalah Program khusus pendalaman pendidikan ilmu- ilmu agama  Islam  yang  wajib  diikuti  oleh  peserta  didik  SMA/MA/SMK atau  yang  sederajat  dengan  kurikulum  standar  yang  ditetapkan  oleh Tim Pengembang Kurikulum Diniyah.
7. Santri  adalah  anggota  Masyarakat  yang  berusaha  mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran di Pondok Pesantren.
8. Dewan Pesantren adalah lembaga independen yang bertugas memberikan pertimbangan, arahan, dan pengawasan atas peningkatan mutu pelayanan pendidikan  Pesantren,  Madrasah  Diniyah,  Taman  Pendidikan  Al-Qur‟an dan  program-program  yang  kerjasama  dengan  Pesantren  yang keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati.
9. Tim  Pengembang  Kurikulum  Diniyah  adalah  Tim  yang  bertugas menyusun  kurikulum  keagamaan  pada  Madrasah  Diniyah,  Taman Pendidikan  Al-Qur‟an  dan  pendidikan  khusus  yang  ditetapkan  oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Pesantren.
10. Badan  Penjamin  Mutu  Madrasah  Diniyah  dan  Taman  Pendidikan  Al- Qur‟an  adalah  lembaga  independen  yang  bertugas  menilai  kelayakan program  dan  satuan  pendidikan  pada  Madrasah  Diniyah  dan  Taman Pendidikan Al-Qur‟an yang ditetapkan oleh Bupati. 23
11. Seperti halnya nomor 1, terdapat pula pada bab II Pasal 4 ayat 2 poin d: “d.  dapat  membaca,  menulis  dan  memahami  Al-Qur‟an  secara  baik  dan benar  bagi  yang  beragama  Islam,  dan  bagi  yang  beragama  non  Islam,
23 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
dapat  memahami  isi  kitab  suci  sesuai  dengan  ajaran  agama  yang dianut;” 24
12. Seperti  halnya  nomor  1,  terdapat  pula  pada  bab  V  Pasal  20  ayat  4:
“Satuan pendidikan nonformal terdiri atas Pesantren, Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur‟an, majelis taklim, kelompok belajar, PAUD, pusat  kegiatan  belajar  Masyarakat,  lembaga  kursus,  lembaga  pelatihan, serta  satuan  pendidikan  yang  sejenis.” 25 Padahal,  ayat  sebelumnya  (3) sudah  menjelaskan  tentang  pendidikan  nonformal,  kenapa  hanya  satu pendidikan  nonformal  yang  disendirikan?  Bila  memang  disendirikan, lebih baik diatur dalam peraturan pelaksanaan saja.
13. Bab V Pasal 23 tentang Pendidikan keagamaan sangat berpihak pada satu agama  saja.  Berpihaknya  pada  pendefinisian  dan  pengaturannya,  dan sangat terlihat pada ayat 4 yang berbunyi: “Pendidikan keagamaan Islam berbentuk  Pesantren,  Madrasah  Diniyah,  Taman  Pendidikan  Al-Qur‟an dan  bentuk  lain  yang  sejenis.” 26 Sekali  lagi,  bila  demikian,  semangat penyetaraan  pendidikan  agama  dan  umum  hanya  memihak  lebih  besar kepada satu agama saja. Bila terjadi begitu, ketidakadilan sedang terjadi.

## TANTANGAN  PENDIDIKAN  MULTIKULTURAL  DALAM  PERDA PENDIDIKAN DI KABUPATEN PASURUAN
Pendidikan multikultural berbeda dengan pendidikan pada umumnya, pendidikan  multikultural  merupakan  sebuah  proses  yang  berjalan  terus berlanjut  dan  tidak  berhenti  pada  satu  titik  saja.  Dalam  memperjuangkan persamaan, kebebasan, dan keadilan dalam pendidikan akan terus dilakukan, karena  persoalan  rasisme,  sexisme,  dan  diskriminasi  selalu  ada  dan berkembang dengan bentuk-bentuk yang terus berkembang pula. Oleh sebab itu,  tujuan  pendidikan  multikultural  tidak  akan  pernah  dapat  dicapai  dalam konteks  tertentu,  sehingga  membutuhkan  usaha  secara  terus-menerus  untuk meningkatkan sikap demokrasi dan keadilan bagi semua siswa.
Menurut  Gorski  dalam  Ali  Maksum,  secara  konseptual  pendidikan multikultural mempunyai tujuan dan prinsip. Tujuannya yaitu:
1. Setiap  siswa  mempunyai  kesempatan  untuk  mengembangkan  prestasi mereka
24 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
25 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
26 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
2. Siswa belajar bagaimana belajar dan berfikir secara kritis;
3. Mendorong  siswa  untuk  mengambil  peran  aktif  dalam  pendidikan, dengan  menghadirkan  pengalaman-pengalaman  mereka  dalam  konteks belajar;
4. Mengakomodasikan semua gaya belajar siswa
5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda;
6. Mengembangkan  sikap  positif  terhadap  kelompok-kelompok  yang mempunyai latar belakang yang berbada;
7. Untuk menjadi warga yang baik di sekolah maupun di masyarakat;
8. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda;
9. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global;
10. Mengembangkan  keterampilan-keterampilan  mengambil  keputusan  dan analisis  secara  kritis.  Sehingga,  siswa  dapat membuat  pilihan  yang  lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan, prinsip pendidikan multikultural, yaitu:
1. Pemilihan meteri pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa.  Keterbukaan  ini  harus  menyatukan  opini-opini  yang  berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda.
2. Isi  materi  pelajaran  yang  dipilih  harus  mengandung  perbedaan  dan persamaan dalam lintas kelompok.
3. Materi  pelajaran  yang  dipilih  harus  sesuai  dengan  konteks  waktu  dan tempat.
4. Pengajaran  semua  pelajaran  harus  menggambarkan  dan  dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas.
5. Pendidikan  hendaknya  memuat  model  belajar  mengajar  yang  interaktif agar supaya mudah dipahami. 27
Berdasarkan  pengertian  diatas,  pendidikan  multikultural  akan mengalami  tantangan  dengan  perda-perda  yang  bernuasa  syariah,  utamanya perda syariah yang masih eksklusif dan dimaknai sebagai formalisasi agama tertentu dan pemberian hak yang berlebihan atas agama tertentu. Selain perda syariah,  perda  adat  pun  akan  memberi  tantangan  pendidikan  multikultural saat perda-perda adat juga hanya dimaknai secara tidak adil dan memperkuat perkembangan  satu  agama  atau  satu  adat  tertentu.  Selain  itu,  pengambilan materi-materi agama harus didesain secara komprehensif dan inkludif.
Bila  ditanya  soal  rekomendasi,  mungkin  inilah  beberapa rekomendasinya:
27 Maksum, Pluralisme dan Multikulturalisme ”, 222-225.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
1. Perda  Syariah  atau  perda  berbasis  syariah  yang  muncul  tidak  hanya representatif kelompok mayoritas, tetapi juga memberikan hak yang sama kepada kelomok minoritas.
2. Penelitian  terhadap  kelompok-kelompok  minoritas  harus  serius dilakukan,  karena  itu  adalah  tujuan  dari  pada  semangat  pembentukan peraturan daerah, baik yang bersifat umum, agama, dan adat atau budaya.
3. Peraturan  daerah  harus  memberikan  kesempatan  dan  membantu kelokalan  (sosial-budaya)  untuk  terus  bisa  berkembang  dan  menjamin hubungan berbagai kearifan lokal yang ada di dalam sebuah daerah.
4. Semangat  kesetaraan  pendidikan  negeri  dan  swasta  serta  pendidikan umum  dan  agama  pada  perda  nomor  4  tahun  2014  sangat  bagus,  itulah yang  saya  sebut  melindungi  kearifan  lokal.  Namun,  pada  sebagian  besar redaksinya  masih  terjebak  pada  pengunggulan  satu  kelompok  tertentu. Pengaturan kesetaraan pendidikan sebaiknya dijadikan perda payung saja, nanti  tidak  menjadi  masalah  terbentuknya  perda-perda  pendidikan keagamaan-kagaamaan dan/atau adat-adat tertentu.
5. Mengedepankan asas kemanfaatan bersama, sudah basi mempertentangkan  dan  tidak  percaya  (curiga)  terhadap  hukum  negara Indonesia berdasarkan pada Pancasila yang akan memberikan semangat- semangat keadilan, kemanusiaan, dan kesejahteraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Imron, Ali. 2015. Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
Maksum,  Ali.  2011.  Pluralisme  dan  Multikulturalisme,  Paradigma  Baru
Pendidikan Islam di Indonesia. Malang: Aditya Media Publishing. Murtadlo,  M.  Kholid  (Ed).  2011.  Dasar-Dasar  Multikultural,  Teori  dan
Praktek. Pasuruan: Yudharta Press.
Bik,  Alwi.  2013.  “Peraturan  Daerah  Syariah  Dalam  Bingkai  Otonomi Daerah”.  Dalam  Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Dan  Perundangan  Islam,
2. 279-298.
Permata,  Ahmad  Norma.  2007.  “Perda  syariah  Islam,  rekayasa  institusional dan masa depan Demokrasi”. Dalam Jurnal Ijtihad, 1. 1-22.
Rahawarin,  Zainal  Abidin.  2013.  “Pemikiran  Politik  Islam  Di  Indonesia:
Telaah  Atas  Ideologi  Politik  Islam  Versus  Pancasila”.  Dalam  Jurnal Fikratuna, 1. 135-149.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...
Ruslan,  Idrus.  2013.  “Membangun  Harmoni  Kehidupan  Berbangsa  Dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila”. Dalam Jurnal Tapis,
2. 1-16.
Wahyudi,  Chafid.  2011.  “Tipologi  Islam  Moderat  Dan  Puritan:  Pemikiran Khaled  M.  Abou  El-Fadl”.  Dalam  Teosofi:  Jurnal Tasawuf  dan
Pemikiran Islam , 1. 75-92.
Peraturan  Daerah  Nomor  4  tahun  2014  tentang  penyelenggaraan  pendidikan di Kabupaten Pasuruan.
...::: Multicultural of Islamic Education Vol. 1 No.2 April 2018 :::...