Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022)
Shiva Ulqisti
Program Akuntansi, Universitas INABA, Jalan Soekarno Hatta no 448 Bandung 40266 shivaulqisti@student.inaba.ac.id t Kartika Berliani Program Akuntansi, Universitas INABA, Jalan Soekarno Hatta no 448 Bandung 40266 kartika.berliani@inaba.ac.id
Article’s History :
Received 7 Februari 2024; Received in revised form 10 Februari  2024; Accepted 1 Maret 2024; Published 1 Juni 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested Citation:
Ulqisti, S.,  & Berliani,  K. (2024).  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal (Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022). JEMSI (Jurnal Ekonomi,  Manajemen,  dan  Akuntansi).  JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi),  10  (3). 1671-1682. https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i3.2430

## Abstrak:
Tujuan utama penelitian adalah menjelajahi bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memainkan peran utama dalam membangun visi pemerintah daerah melalui belanja modal yang  cerdas  dan  efektif.  Metode  Kuantitatif  dengan  penyampaian  deskritif  dan  verifikatif  telah  diterapkan  di penelitian ini, sedangkan Sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian merupakan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022. Sumber data didapatkan melalui situs resmi kementrian keuangan yaitu http://www.djpk.kemenkeu.go.id , kemudian data sekunder didapatkan dengan memanfaatkan media internet dan literatur terkait. Pada penelitian ini, digunakan metode sampel non-probability sampling, yaitu metode sampling jenuh yang memanfaatkan keseluruhan populasi yang ada sebagai sampel. Dalam konteks ini, populasi yang digunakan sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota yang berada didalam Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan  hasil  uji  statistik,  disimpulkan  bahwa  variabel  Brand  Image,  Harga  dan  Lokasi  mempengaruhi keputusan  pembelian  secara  bersamaan.  Hasil  temuan  uji  hipotesis  menentukan  keputusan  diterimanya hipotesis.  Dengan  demikian,  dengan  Fhitung  31,544  dan  p-value  (sig)  0,000,  H5  diterima,  yang  memaparkan bahwa Brand Image, Harga dan Lokasi memegang pengaruh bersamaan pada Keputusan Pembelian. Koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memberikan hubungan simultan sebesar 70,5% dan pengaruh faktor lain menyumbang 29,5% sisa.
Keywords : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Dana Bagi Hasil, Dan Belanja Modal JEL Classification: M4; M41.

## Pendahuluan
Perekonomian  global  tahun  2023  masih  penuh  ketidakpastian  hingga  akhir  tahun.  Ketidakpastian  ini diakibatkan  oleh  perubahan  negara-negara  kuat  yang  memiliki  pengaruh  global.  Amerika  Serikat  menghadapi inflasi  tinggi  di  atas  target,  suku  bunga  yang  tinggi,  beban  fiskal  yang  meningkat,  dan  excess  saving  yang melemahkan  ekonomi,  (Johan,  2022).  Negara  maju  lain,  seperti  RRT  dan  Eropa,  juga  mengalami  masalah ekonomi  pasca  Covid-19,  dengan  defisit  fiskal  meningkat  dan  inflasi  inti  yang  tinggi.  Pertumbuhan  ekonomi global direvisi turun menjadi 3% oleh IMF dan 2,1% oleh Bank Dunia. Inflasi diprediksi mencapai 5,8%, lebih tinggi  dari  sebelum  pandemi.  Dalam  laporan  tahunan  DJPK  2022,  belanja  Direktorat  Jenderal  Perimbangan
Keuangan  hampir  mencapai  97,71%  dari  pagu  belanja  dalam  DIPA,  setelah  dikurangi  pengembalian  belanja. Pagu  anggaran  TA  2022  menghadapai  kemerosotan  signifikan  yaitu  24,37%  dibandingkan  dengan  TA  2021, disebabkan oleh pelimpahan pembayaran belanja gaji ke Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 107/KM.01/2022 telah diubah menjadi No. 249/KMK.01/2022, (Intoniswan, 2023).
Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran untuk Periode Desember 2022 dan 2021 Uraian 2022 2021 Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah - 187.642.654 - 158.592.512 Jumlah Pendapatan - 187.642.654 - 158.592.512 Belanja Pegawai 13.931.013.000  13.671.787.310  37.495.827.000  36.981.249.712 Belanja Barang 37.583.647.000  36.648.320.288  30.554.813.000  28.731.774.765 Belanja Modal 3.363.816.000 3.300.891.450  4.5008.385.000 4.425.292.606 Jumlah Belanja 54.878.476.000  53.620.999.048  72.559.025.000  70.138.317.083 Sumber: Laporan Tahunan DJPK 2022, (Dalam Rupiah)
Dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  terdapat  dua  konsep  dasar  yang  memegang  peranan  penting dalam perekonomian, yaitu Angaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kedua konsep tersebut mempunyai dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan  pelayanan  publik,  (Ulum  &  Gisela  Syaputri,  2021).  Pemerintah  daerah  memberikan  APBD  yang  meliputi dana  belanja  modal  untuk  mengembangkan  aset  tetap  bersama  beberapa  aset  lain  yang  memiliki  kegunaan selama lebih dari satu periode akuntansi. Pendanaan akan bersarakan pada kebutuhan sarana dan prasarana daerah, serta untuk memenuhi kebutuhan ruang publik dan memastikan operasi pemerintahan berjalan lancar., (Prastiwi & Aji, 2020).
Pada  tahun  2022,  Anggaran  sebesar  Rp44,08  triliun  dari  APBN  diberikan  kepada  pemerintah  Provinsi Jawa  Barat  untuk  berbagai  program  dan  belanja  pemerintah.  Dari  total  alokasi,  sebagian  besar  dialokasikan untuk Belanja Pegawai (43,86%), diikuti oleh Belanja Barang (37,20%), Belanja Modal (18,82%), dan Bantuan Sosial (0,12%). Realisasi belanja APBN di Jawa Barat pada triwulan II 2022 mencapai 39,56% dari alokasi yang direncanakan, lebih rendah dari tahun sebelumnya karena penurunan realisasi Belanja Modal. Alokasi Transfer Ke Dana Daerah (TKDD) secara keseluruhan turun 6,37% dibanding tahun sebelumnya,  terutama diakibatkan oleh  kemorosotan  pagu  anggaran  untuk  Dana  Insentif  Daerah  (DID),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK),  dan  Dana Bagi Hasil (DBH), (Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, 2022).
Dalam  UU  Nomor  23  Tahun  2014  terkait  Pemerintah  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan pemasukan  yang  didapatkan  daerah  dari  pungutan  yang  sejalan  dengan  aturan  daerah  dan  perundang- undangan.  Temuan  penelitian  (Muttaqin  et  al.,  2021)  memaparkan  bila  secara  parsial,  Anggaran  Asli  Daerah mempunyai dampak signifikan pada Belanja Modal. Namun, (Suryani & Pariani, 2018) memaparkan jika secara parsial, Pendapatan Asli Daerah tidak memgang pengaruh yang kuat terhadap Belanja Modal.
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana APBN yang disalurkan pada daerah tertentu agar dapat mendukung kegiatan khusus yang berupa kewenangan daerah. Penelitian  oleh  (Suryani  &  Pariani,  2018)  memaparka  bila  Dana  Alokasi  Khusus  secara  parsial  memegang dampak  pada  Belanja  Modal.  Namun,  dalam  temuan  (Huda  &  Sumiati,  2019),  Dana  Alokasi  Khusus  tidak mempunyai pengaruh pada Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah.
Dalam UU yang sama juga menyebutkan Dana Bagi Hasil (DBH) sebagai dana APBN yang  disalurkan pada daerah penghasil untuk menurunkan tingkat ketimpangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penelitian  oleh  (Marliana  et  al.,  2022)  memaparkan  bahwa  secara  keseluruhan,  Dana  Bagi  Hasil  memegang dampak pada Belanja Modal, tetapi secara parsial tidak memegang memiliki pengaruh signifikan pada Belanja Modal.
Tabel 2. Data Realisasi Anggaran Kabupaten & Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2022
Kabupaten/Kota  Tahun  PAD %  DAK %  DBH %  Belanja Modal %
Kota Depok 2021 114,94 60,91 99,78 86,04
2022 109,25 90,91 102,63 106,28 Kab. Bekasi 2021 100,54 85,75 99,94 69,34 2022 100,89 80,80 103,03 89,92 Kota Cirebon 2021 77,59 65,55 99,69 98,95 2022 99,80 98,13 91,61 114,31 Sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd (Data Diolah 2024)
Berdasarkan temuan di atas, maka bisa diketahui bila Pendapatan Asli Daerah di Kota Depok pada tahun 2021-2022  mengalami  penurunan  sebesar  5,69%,  dari  114,94%  menjadi  109,25%  pada  tahun  2022.  Namun persentase Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 20,24%, dari 86,04% menjadi 106,28% pada tahun 2022.
Hasil  tidak  selaras  dengan  teori  yang  dari  (Hoesada,  2016),  dimana  peningkatan  besar  alokasi  belanja modal  akan  selaras  dengan  peningkatan  besar  Pendapatan  Asli  Daerahnya,  dan  sebaliknya.  Semakin  kecil belanja modal akan membuat semakin kecil pula Pendapatan Asli Daerahnya. Kemudian dikuatkan oleh hasil penelitian  terdahulu  yang  diapaparkan  oleh  (Muttaqin  et  al.,  2021),  dimana  secara  parsial  PAD  memegang dampak kuat pada belanja modal. Sedangkan menurut (Suryani & Pariani, 2018) menunjukan bila secara parsial Pendapatan Asli Daerah tidak memegang dampak yang kuat pada Belanja Modal.
Berdasarkan  tebel  1,  maka  dapat  ditemukan  jika  Dana  Alokasi  Khusus  di  Kabupaten  Bekasi  pada  tahun 2021-2022 menghadapi kemerosotan sebesar 4,95%, dari 85,75% menjadi 80,80% pada tahun 2022. Namun persentase Belanja Modal mengalami peningkatan sebesar 20,58%, dari 69,34% menjadi 89,92% pada tahun 2022. Temuan ini bertentangan dengan PP No. 55 Tahun 2005, yang menetapkan bahwa DAK ditujukan untuk membiayai  kegiatan  khusus  yang  merupakan  tanggung  jawab  daerah  dan  adalah  tanggung  jawab  nasional, selaras dengan fungsi yang adalah perwujudan tugas kepemerintahan pada bidang tertentu, terutama pada hal pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan umum masyarakat. Studi sebelumnya (Khulwani et al., 2022)  memaparkan  bahwa  DAK  memegang  pengaruh  pada  belanja  modal  secara  parsial,  meskipun  temuan sebelumnya (Huda & Sumiati, 2019) menunjukkan bahwa DAK tidak memegang pengaruh pada belanja modal di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan  tabel  1,  maka  ditemukan  bahwa  Dana  Bagi  Hasil  di  Kota  Cirebon  pada  tahun  2021-2022 mengalami  penurunan  sebesar  8,08%,  dari  99,69%  menjadi  91,61%  pada  tahun  2022.  Namun  persentase Belanja  Modal  mengalami  peningkatan  sebesar  15,36%,  dari  98,95%  menjadi  114,31%  pada  tahun  2022. Temuan ini bertentangan dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  55  Tahun  2005  terkait  Dana  Perimbangan,  yang memaparkan bila DBH adalah dana yang berasal dari APBN yang dibagi dibagikan kepada daerah sesuai angka presentase  dan  pertimbangan  potensi  dari  daerah  penghasil.  Pemerintah  daerah  menentukan  belanja  modal yang cukup besar untuk mendapatkan dana bagi hasil yang lebih besar.  Kebalikannya, semakin kecil belanja modal,  semakin  kecil  dana  bagi  hasil  yang  akan  ditetapkan.  Penelitian  sebelumnya  (Marliana  et  al.,  2022) menunjukkan  bila  Dana  Bagi  Hasil  mempengaruhi  Belanja  Modal  secara  bersamaan,  tetapi  tidak  secara signifikan.

## Tinjauan Pustaka

## Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010,  akuntansi  pemerintah  merupakan  rangkaian aktivitas  yang  menyampaikan  data  keuangan  pemerintah  berdasarkan  pencatatan,  pengelompokan, pengikhtisaran,  dan  pemaparan  transaksi  keuangan  pemerintah.  Namun,  menurut  (Arif,  2018),  akuntansi pemerintah  adalah  aktivitas  yang  pemberian  informasi  keuangan  pemerintah  didasarkan  pada  pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi keuangan pemerintah. Dari kedua pengertian tersebut, akuntansi pemerintahan adalah layanan keuangan yang mempunyai tujuan untuk menyumbangkan informasi pada pihak tertentu dari penganggaran hingga pelaksanaan, dengan tujuan bukan untuk menghasilkan keuntungan.

## Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam  PP  Nomor  71  Tahun  2010  terkait  Standar  Akuntansi  Pemerintah,  laporan  keuangan  diciptakan untuk  menyampaikan  informasi  tentang  keadaan  keuangan  dan  transaksi  suatu  entitas  dalam  satu  periode.
Laporan ini  digunakan untuk mengevaluasi  efektivitas  dan efisiensi,  serta  membantu  pengambilan keputusan. Menurut  (Supriyadi,  2017)  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  adalah  bentuk  tanggung  jawab  atas pengelolaan keuangan daerah di kerangka otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan.

## Laporan Realisasi Anggaran
Pada  PP  Nomor  71  Tahun  2010  terkait  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Laporan  Realisasi  Anggaran adalah  ringkasan  tentang  sumber  daya  keuangan  yang  dipergunakan  oleh  pemerintah  pusat/daerah, pembandingan  anggaran  dengan  pelaksanaannya  pada  satu  periode  pelaporan.  Menurut  (Noerdiawan  & Hertianti, 2016), Laporan Realisasi Anggaran juga merupakan ringkasan tentang sumber daya keuangan yang digunakan oleh pemerintah pusat/daerah, dan membandingkan pendanaan dengan pelaksanaannya pada satu periode.

## Belanja Modal
Dalam PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran yang bertujuan untuk meningkatkan aset  atau  kekayaan  daerah.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  peningkatan  belanja  rutin  yang  meliputi  biaya pemeliharaan  dalam  kelompok  belanja  administrasi  umum.  Pengeluaran  ini  dilakukan  lebih  dari  satu  tahun anggaran.

## Pendapatan Asli Daerah
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah, PAD merupakan perolehan yang didapatkan daerah  melalui  pungutan  yang  sesuai  aturan  daerah  dan  peraturan  perundang-undangan.  Namun,  dalam temuan (Mardiasmo, 2019), PAD melingkupi perolehan dari sektor pajak daerah, hasil perusahaan milik daerah, pendanaan daerah, hasil yang dipisahkan, dan pendapatan lainnya yang sah.
Dana Alokasi Khusus
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, DAK adalah dana dari APBN yang diberikan pada daerah tertentu dengan tujuan utama untuk mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab daerah.

## Dana Bagi Hasil
Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, DBH merupakan dana dari perolehan khusus APBN yang diberikan pada daerah penghasil dengan persentase dan potensi tertentu, yang memiliki tujuan untuk menurunkan kesenjangan keuangan diantara Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan

## Metodelogi
Tujuan utama penelitian adalah menjelajahi bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil memainkan peran utama dalam membangun visi pemerintah daerah melalui belanja modal yang  cerdas  dan  efektif.  Metode  Kuantitatif  dengan  penyampaian  deskritif  dan  verifikatif  telah  diterapkan  di penelitian ini, sedangkan Sumber data yang dimanfaatkan pada penelitian merupakan Laporan Realisasi APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2022. Sumber data didapatkan melalui situs resmi kementrian keuangan atau http://www.djpk.kemenkeu.go.id , kemudian data sekunder didapatkan dengan memanfaatkan media internet dan literatur terkait, (Waskito et al., 2019).
Pada  penelitian  ini,  digunakan  metode  sampel  non-probability  sampling,  yaitu  metode  sampling  jenuh yang  memanfaatkan  keseluruhan  populasi  yang  ada  sebagai  sampel,  (Selina  &  Gantino,  2024).  Mengutip (Hartono,  2019),  sampel  jenuh  adalah  metode  di  mana  keseluruhan  anggota  populasi  dimanfaatkan  sebagai sampel, terutama ketika jumlah populasi kurang dari 30. Dalam konteks ini, populasi yang digunakan sebanyak 18 Kabupaten dan 9 Kota yang ada didalam Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
Sumber: http://www.djpk.kemenkeu.go.id , Diolah 2024 Gambar 1. Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat
Hasil dan Pembahasan
Temuan Deskritif
Tabel 3. Temuan Statistik Belanja Modal Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Belanja Modal  216  32,00%  317,27%  115,0129% 47,03262% Valid N 216
Sumber: Output SPSS, 2024
Temuan  analisis  deskriptif  variabel  Belanja  Modal  (Y)  menunjukkan  bahwa  nilai  minimum  terjadi  pada Kabupaten  Majalengka  dengan  persentase  32,00%  pada  tahun  2022  dan  nilai  maksimum  terjadi  pada Kabupaten Tasikmalaya dengan persentase 317,27% pada tahun 2017. Adapun rara-rata Belanja Modal yaitu 115,0129%  dan  standar  deviasi  yaitu  47,03262%.  Maka  dapat  diketahui  bahwa  Kabupaten  Majalengka  pada tahun  2015-2017  mendapati  peningkatan,  tapi  di  tahun  2017-2022  cenderung  mengalami  kemerosotan.  Lalu pada  Kabupaten  Tasikmalaya  mengalami  fluktuasi.  Menurut  PP  Nomor  71  Tahun  2010,  Pemerintah  Daerah memiliki tanggung jawab untuk memnggunakan keuangan daerah dengan baik dan efektif untuk masyarakat dan diharapkan dapat pengembangkan pertumbuhan ekonomi.

## Tabel 4. Temuan Statistik Pendapatan Asli Daerah
Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Pendapatan Asli Daerah  216  42,16%  190,31%  102,6895% 21,20418% Valid N 216 Sumber: Output SPSS, 2024
Temuan analisis deskriptif variabel Pendapatan Asli Daerah (X1) menunjukkan bahwa perolehan minimum terjadi pada Kabupaten Pangandaran dengan persentase 42,16% pada tahun 2020 dan  perolehan maksimum terjadi pada Kabupaten Tasikmalaya dengan persentase 190,31% pada tahun 2017. Adapun rata-rata (mean) Pendapatan Asli Daerah yaitu 102,6895% dan standar deviasi yaitu 21,20418%. Maka dapat diketahui bahwa
Kabupaten Pangandaran pada tahun 2015-2020 cenderung menghadapi kemeresotan, dan di tahun 2020-2022 cenderung mengalami kenaikan. Menurut Carunia (2017:2), Pendapatan Asli Daerah  dikategorikan baik untuk membiayai pembangunan daerah apabila taraf pencapaiannya melebihi 70% dari keseluruhan Pendapatan Asli Daerah. Dari tabel 4.5 rata-rata Pendapatan Asli Daerah tergolong efektif dan efisien karena untuk pemungutan terhadap  potensi  pajak  dan  pendanaan  daerah  sudah  dilakukan  dengan  maksimal,  yaitu  Pendapatan  Asli Daerah yang didapatkan melalui pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan milik, dan sumber lain.

## Tabel 5. Temuan Statistik Dana Alokasi Khusus
Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Dana Alokasi Khusus  216  5,00%  101,64%  87,4245% 13,55399% Valid N 216 Sumber: Output SPSS, 2024
Temuan  analisis  deskriptif  variabel  Dana  Alokasi  Khusus  (X2)  menunjukkan  bahwa  perolehan  minimum terjadi  di  Kota  Tasikmalaya  dengan  persentase  5,00%  pada  tahun  2015  dan  nilai  maksimum  terjadi  pada Kabupaten Sumedang dengan persentase 101,64% pada tahun 2018. Adapun rata rata Dana Alokasi Khusus sebesar 87,4245% dan standar deviasi yaitu 13,55399%. Maka dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya dan Kabupaten  Sumedang  cenderung  mengalami  fluktuasi.  Hasil  ini  menandakan  bila  peran  Pemerintah  Daerah belum  bisa  memanfaatkan  dana  transfer  dari  Pemerintah  Pusat  secara  baik  dan  tepat.  Menurut  UU  No.  23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus harus dimanfaarkan dengan efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah demi meningkatkan pelayanan kegiatan secara khusus untuk masyarakat.
Tabel 6. Temuan Statistik Dana Bagi Hasil Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Dana Bagi Hasil  216  5,81%  134,24%  87,0626%  18,21655% Valid N 216
Sumber: Output SPSS, 2024
hasil analisis deskriptif variabel Dana Bagi Hasil (X3) menunjukkan bahwa nilai minimum terjadi pada Kota Tasikmalaya  dengan  persentase  5,81%  pada  tahun  2015  dan  nilai  maksimum  terjadi  pada  Kabupaten Tasikmalaya  dengan  persentase  134,24%  di  tahun  2016.  Adapun  rata-rata  peroleh  Dana  Bagi  Hasil  yiatu 87,0626% dan standar deviasi yaitu 18,21655%. Maka dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Tasikmalaya  cenderung  mengalami  fluktuasi.  Menurut  PMK  No.  03  Tahun  2007  atau  Dana  Bagi  Hasil  yang seharusnya  diterima  adalah  sebesar  80%,  oleh  karena  itu  nilai  persentase  rata-rata  Dana  Bagi  Hasil menunjukkan hasil yang kurang baik karena tidak adanya keseimbangan antara anggaran dan realisasi. Hal ini disebabkan  tingginya  kebutuhan  daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  pemekaran,  pembangunan  daerah  yang kurang  baik,  dan  tidak  pastinya  jumlah  uang  yang  diterima  daerah  karena  adanya  perbedaan  nilai  anggaran akibat kesalahan dalam perbedaan hitung.

## Temuan Verfikatif
Uji Asumsi Klasik
Tabel 7. Temuan Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 216 Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 c Sumber: Output SPSS, 2024
Hasil  uji  normalitas,  menunjukan  taraf  signifikan  yang  didapatkan  adalah  0,000  <  0,05,  yang  artinya  data yang  diolah  berhasil  melakukan  distribusi  dengan  cara  tidak  normal  karena  lebih  tinggi  dibandingkan  taraf signifikan.
Sumber: SPSS, 2024

## Gambar 2. Temuan Uji Normalitas
Menurut temuan gambar diatas, maka hasil memastikan jika keseluruhan titik tersebut tidak mengikuti garis diagonal, sehingga bisa ditarik kesimpulan bila data tidak berdistribusi secara  normal.

## Tabel 8. Temuan Multikolinearitas
Collinearity Statistics Tolerance VIF ,875  1,143 ,954  1,048
,838  1,193 Sumber: Output SPSS, 2024
Temuan  nilai  VIF  untuk  seluruh  variabel  bernilai  <10,00,  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bila  tidak terdapat Multikolinearitas yang berarti semua variabel dapat digunakan.
Gambar 3. Uji Heteroskedastistitas Sumber: Output SPSS, 2024
Temuan gambar memastikan bila keseluruhan titik tidak menciptakan pola yang pasti dan terlihat terdapat penyebaran  titik  yang  berada  disekitar  angka  0  pada  sumbu  Y.  Hasil  ini  memastikan  jika  tidak  terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini.
Tabel 9. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model Durbin-Watson 1 1,058 Sumber: Output SPSS, 2024
Berdasrkan temuan, didapatkan nilai d yaitu 1,058. Nilai ini akan dibandingkan bersama nilai dL dan dU di tabel DW, sehingga dengan α = 0,05, k = 3 dan n = 216 , telah didapatkan dL = 1,7276 dan dU = 1,7909. Maka dapat diambil keputusan 0 < d < dL bahwa model tersebut tidak terdapat autokorelasi positif.
Tabel 10. Temuan Regresi Linear Berganda Coefficients a Model Unstand Coefficients  Stand Coefficients B Std. Error Beta 1 ( Constant )  -17,532 30,711 PAD 0,487 0,155 0,22 DAK 0,705 0,233 0,203 DBH 0,24 0,185 0,093 Sumber: Output SPSS, 2024
Berdasarkan temuan, maka kita dapat membentuk persamaan regresi sebagai berikut dengan mengetahui konstanta dan koefisien regresi sebelumnya:
Y = -17,532 + 0, 487 X1 + 0,705 X2 + 0,24 X3
Tabel 11. Temuan Uji Korelasi Pearson

## Correlations
Pendapatan Asli Daerah Pearson Correlation ,182 ** Sig. (2-tailed) 0,007 N 216 Dana Alokasi Khusus Pearson Correlation ,217 ** Sig. 0,001 N 216 Dana Bagi Hasil Pearson Correlation 0,058 Sig. 0,393 N 216 Belanja Modal Pearson Correlation 1 Sig. N 216 Sumber: Output SPSS, 2024
1. Besaran korelasi antara PAD (X1) dengan Belanja Modal (Y) secara parsial memiliki hasil sebesar 0,182,  berdasarkan  interval  0,00-0,199,  maka  terdapat  keterkaitan  positif  yang  sangat  lemah antara PAD dengan Belanja Modal.
2. Besaran korelasi antara DAK (X2) dengan Belanja Modal (Y) dengan parsial memiliki hasil yaitu 0,217 berada di interval 0,20-0,399 yang artinya ditemukan korelasi positif yang lemah antara DAK dengan Belanja Modal.
3. Besaran korelasi antara DBH (X3) dengan Belanja Modal (Y) secara parsial mempunyai nilai yaitu 0,058  berada  dalam  interval  0,00-0,199  yang  artinya  ditemukan  keterkaitan  positif  yang  sangat lemah antara DBH dengan Belanja Modal.
Tabel 12. Temuan Koefisien Determinasi
Model Summary b
Model  R  R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  DW
1 ,299 a ,090 ,077 45,19072  1,058 Sumber: Output SPSS, 2024
Kd   = (0,299)2 x 100% = 8,9401%
Berdasarkan  temuan  tabel,  dapat  ditemukan  hasil  R  Square  yaitu  0,090  yang  diartikan  bila  dampak PAD, DAK, dan DBH pada Belanja Modal yaitu 9%, sisanya 91% diberikan oleh pengaruh dari faktor-faktor lain.
Tabel 13. Temuan Uji T
Coefficients a Model t Sig. 1 ( Constant )  -0,571  0,569 PAD 3,134  0,002 DAK 3,028  0,003 DBH 1,3  0,195 Sumber: Output SPSS, 2024
Dari analisis data pada tabel 4.19 dengan tingkat signifikansi α (5%) dan derajat kebebasan df = n -k-1, nilai t tabel adalah 1,971 dengan df = 212 (216-3-1).
1. Temuan nilai signifikansi (sig) untuk dampak PAD (X1) pada Belanja Modal (Y) yaitu 0,002 yang lebih rendah dari 0,05, serta hasil thitung sebesar 3,134 yang lebih dominan dari t tabel (1,971), sehingga bisa disimpulkan bila H1 diterima. Sehingga terbukti ada pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) pada Belanja Modal (Y).
2. Temuan  nilai  signifikansi  (sig)  untuk  DAK  (X2) pada  Belanja  Modal  (Y)  yaitu 0,003  yang  lebih  rendah  dari 0,05, serta hasil thitung sebesar 3,028 yang lebih dominan dari t tabel (1,971), sehingga disimpulkan bila H2 diterima. Artinya, terdapat pengaruh DAK (X2) pada Belanja Modal (Y).
3. Temuan nilai signifikansi (sig) untuk DBH (X3) pada Belanja Modal (Y) yaitu 0,195 > 0,05, serta hasil t hitung yaitu 1,300 < t tabel (1,971), sehingga ditemukan bila H3 ditolak dan H0 diterima. Hasil mengindikasikan jika tidak ada pengaruh Dana Bagi Hasil (X3) pada Belanja Modal (Y).

## Tabel 14. Temuan Uji F
ANOVA a Model Sum of Squares  df  Mean Square  F Sig. 1 Regression 42647,768 3 14215,923  6,961  ,000 b Residual 432946,680  212 2042,201 Total 475594,448  215 Sumber: Output SPSS, 2024
Berdasarkan tabel 4.20 dengan tingkat signifikansi α (5%) dan df = k(n -k-1), nilai F tabel adalah 2,65 dengan df = 3(216-3-1) = 3;212. Diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh  PAD (X1), DAK (X2), dan DBH (X3) pada Belanja Modal (Y) adalah 0,000 < 0,05, dan hasil F hitung yaitu 6,961 > Ftabel (2,65). Dengan demikian, dapat
disimpulkan bila H4 diterima dan H0 ditolak, yang mengidentifikasikan adanya pengaruh PAD (X1), DAK (X2), dan DBH (X3) pada Belanja Modal (Y) secara simultan.

## Pembahasan
Temuan Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal
Berdasarkan analisis, PAD terbukti memengaruhi Belanja Modal.  Temuan uji t memaparkan hasil t hitung 3,134  >  t  tabel  1,971,  sehingga  H1  diterima,  menegaskan  pengaruh  PAD  pada  Belanja  Modal.  Temuan  ini selaras dengan penelitian (Muttaqin et al., 2021) yang menunjukan PAD memegang pengaruh signifikan pada Belanja Modal, akan tetapi studi (Suryani & Pariani, 2018) menunjukkan temuan yang sebaliknya.

## Temuan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal
Temuan analisis menunjukkan bila DAK memegang pengaruh pada Belanja Modal. Uji t menunjukkan nilai thitung 3,028 > ttabel 1,971, sehingga H2 diterima, menegaskan adanya pengaruh DAK  pada Belanja Modal. Temuan  ini  sejalan  dengan  hasil  (Khulwani  et  al.,  2022)  yang  memaparkan  bila  DAK  secara  parsial mempengaruhi  Belanja  Modal.  Meskipun  demikian,  hasil  studi  (Huda  &  Sumiati,  2019)  dan  (Lutpikah  & Mahendra, 2020) menunjukkan sebaliknya, dimana tidak ditemukan pengaruh DAK pada Belanja Modal.

## Temuan Dana Bagi Hasil pada Belanja Modal
Temuan  analisis  menunjukkan  bila  DBH  tidak  memegang  pengaruh  pada  Belanja  Modal.  Uji  t memarpakan hasil t hitung 1,300 < t tabel 1,971, sehingga H3 ditolak, menunjukkan ketiadaan pengaruh DBH pada Belanja Modal. Temuan selaras dengan hasil (Marliana et al., 2022), yang memaparkan jika secara parsial DBH tidak memegang dampak secara signifikan pada Belanja Modal. Namun, DBH memegang pengaruh secara simultan pada Belanja Modal. Namun, temuan (Yuliani et al., 2021) menyajikan hasil yang bertentangan, dimana DBH memegang pengaruh pada Belanja Modal.

## Temuan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan temuan uji F, PAD (X1), DAK (X2), dan DBH (X3) secara simultan memegang dampak pada Belanja  Modal  (Y).  Hasil  signifikan  dipaparkan  oleh  hasil  F  hitung  >  hasil  Ftabel  (6,961  >  2,65).  Koefisien determinasi  (R  Square) yaitu 9%,  mengidentifikasikan  jika PAD,  DAK,  dan  DBH  secara  siringan  berkontribusi yaitu  9%  pada  variabilitas  Belanja  Modal,  sedangkan  91%  dipengaruhi  oleh  rangkaian  faktor  lain  yang  tidak diteliti. Koefisien determinasi ini berada pada rentang 0%-20%, yang memastikan adanya pengaruh yang sangat rendah dari ketiga variabel tersebut pada Belanja Modal.

## Kesimpulan
1. Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat cenderung fluktuatif dari tahun 2015-2022, menunjukkan  alokasi  yang  belum  efektif  dan  efisien.  Nilai  minimum  terjadi  di  Kabupaten  Majalengka (32,00% pada 2022) dan maksimum di Kabupaten Tasikmalaya (317,27% pada 2017), dengan rata-rata 115,0129% dan standar deviasi 47,03262%.
2. PAD di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata di atas 70%, menunjukkan kinerja anggaran  yang  baik.  Nilai  minimum  terjadi  di  Kabupaten  Pangandaran  (42,16%  pada  2020)  dan maksimum di Kabupaten Tasikmalaya (190,31% pada 2017), dengan rata-rata 102,6895% dan standar deviasi 21,20418%.
3. DAK di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi, menandakan pengelolaan dana transfer  dari  Pemerintah  Pusat  yang  belum  optimal.  Rata-rata  DAK  adalah  87,4245%,  dengan  nilai minimum  terjadi  di  Kota  Tasikmalaya  (5,00%  pada  2015)  dan  maksimum  di  Kabupaten  Sumedang (101,64% pada 2018), serta standar deviasi 13,55399%.
4. DBH di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat memiliki rata-rata di atas 80%, menunjukkan kinerja yang  kurang  baik.  Nilai  minimum  terjadi  di  Kota  Tasikmalaya  (5,81%  pada  2015)  dan  maksimum  di Kabupaten  Tasikmalaya  (134,24%  pada  2016),  dengan  rata-rata  87,0626%  dan  standar  deviasi 18,21655%.
5. Hasil  uji  t  memastikan  bila  PAD  (X1)  dan  DAK  (X2)  mempunyai  dampak  kuat  pada  Belanja  Modal. Sementara itu, DBH (X3) tidak mempunyai dampak signifikan.
6. Hasil  uji  F  memastikan  bila  PAD,  DAK,  dan  DBH  dengan  cara  simultan  memegang  pengaruh  pada Belanja Modal di Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2022.

## Referensi
Arif, B. (2018). Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat.
Hartono. (2019). Metode Penelitian . Zanafa Publishing.
Hoesada, J. (2016). Bunga Rampai : Akuntansi Pemerintahan . Salemba Empat.
Huda,  S.,  &  Sumiati,  A.  (2019).  Pengaruh  Pad,  Dau,  Dan  Dak  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintah  Daerah. Jurnal Wahana Akuntansi , 14 (1), 85 – 100. https://doi.org/10.21009/wahana.14.016
Intoniswan.  (2023). Kondisi  Perekonomian  Global  Masih  Diliputi  Ketidakpastian  Hingga  Akhir  Tahun  2023 . https://www.niaga.asia/kondisi-perekonomian-global-masih-diliputi-ketidakpastian-hingga-akhir-tahun-2023/
Johan.  (2022).  INOVASI  DALAM  TEKNOLOGI  KEUANGAN:  MENGUBAH  PRAKTIK  PERBANKAN  DAN INVESTASI  TRADISIONAL. Currency:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah  Volume , 01 ,  296 – 314. https://doi.org/https://doi.org/10.32806/4a2g7278
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. (2022). Laporan Perekonomian Provinsi . Www.Bi.Go.Id. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/lpp/Pages/Laporan-Perekonomian-Provinsi-Jawa-Barat-Agustus- 2022.aspx
Khulwani,  I.,  Rinofah,  R.,  & Sari,  P.  P.  (2022).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Belanja  Modal  pada  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta (DIY) Tahun 2016 – 2020. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 4 (4), 1050 – 1068. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.776
Lutpikah, N. W., & Mahendra, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Karanganyar Tahun 2017-2019. AKTUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2), 147 – 158.
Mardiasmo. (2019). Analisis Laporan Keuangan . ANDI.
Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau), Dana Alokasi Khusus (Dak), Dana Bagi Hasil (Dbh) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2013-2020. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 2 (2), 620 – 640. https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489
Muttaqin,  E.  E.,  Sari,  W.  P., Ritonga,  P.,  &  Fadillah,  D.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan Asli  Daerah dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Belanja  Modal  Pemerintahan  Daerah  Kabupaten. Economics,  Business  and Management Science Journal , 1 (1), 22 – 28. https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7
Noerdiawan, D., & Hertianti, A. (2016). Akuntansi Sektor Publik . Salemba Empat.
Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan  Belanja  Modal  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Kajian  Bisnis  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha , 28 (1), 89 – 105. https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45
Selina,  &  Gantino,  R.  (2024).  Pengaruh  Likuiditas,  Leverage  dan  Profitabilitas  Terhadap  Financial  Distress”
(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017). Jurnal Ekonomi Manajemen , 102 (4), 24 – 25.
Supriyadi, B. (2017). Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah . Ghalia Indonesia.
Suryani, F., & Pariani, E. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR , 6 (1), 12 – 22.
Ulum, M. B., & Gisela Syaputri, A. G. (2021). Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Di Sumatera Selatan. Mbia , 20 (2), 111 – 122. https://doi.org/10.33557/mbia.v20i2.1383
Waskito,  W.,  Zuhrotun,  Z.,  &  Rusherlisyani,  R.  (2019).  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan  Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia , 3 (2), 220 – 238. https://doi.org/10.18196/rab.030247
Yuliani, Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal . June , 693 – 701. https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224