Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat p-ISSN: 2356-413X e-ISSN: 2715-8403 Vol. 6 No. 2 (2023) CC BY-NC-ND 4.0
177

## Kepemimpinan Wanita Dalam Perspektif Al Quran dan Hadist

## Dewi Kurnia Putri
UPTD SDN 01 Batu Balang Kab. Lima Puluh kota dekape1981@gmail.com
Risman Bustamam UIN Mahmud Yunus Batusangkar risman.bustamam@uinmybatusangkar.ac.id

## Abstract
This research focuses on women's leadership from the Quran and Hadith perspectives. The research method was based on theoretical studies from journals, books, and other papers. The results of research on gender issues generally show that there are not many gender differences in terms of organization. However, if gender is related to leadership style, it can be seen that there is a specific style typical of women, but not because of gender differences, but rather on the characteristics/demands of the job. This shows the effect of job characteristics on women's leadership styles. If job characteristics are related to women's leadership styles, in general, women's leadership styles are divided into 2 (two): the feminist-masculine leadership style and the transformational-transactional leadership style.

## Keywords : Leadership, Women, The Islamic View

## Abstrak
Penelitian ini difokuskan pada kepemimpinan Wanita dalam perspektif Al quran dan Hadist. Metode penelitian dilakukan berdasarkan kajian teoritis dari penulusuran jurnal-jurnal penelitian, buku dan makalah lainnya. Hasil penelitian- penelitian masalah gender umumnya menunjukkan tidak banyak perbedaan gender dalam hal organisasi. Namun jika gender dihubungkan dengan gaya kepemimpinan terlihat adanya gaya tertentu khas perempuan, tapi bukan karena perbedaan jenis kelamin, namun lebih pada factor karakteristik/tuntutan pekerjaan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh karakteristik pekerjaan dengan gaya kepemimpinan perempuan. Jika karakteristik pekerjaan dihubungkan dengan gaya kepemimpinan perempuan secara umum gaya kepemimpinan perempuan terbagi 2 (dua) yaitu gaya kepemimpinan feminism-maskulin dan gaya kepemimpinan transformasional-transaksional.
Kata Kunci : Kepemimpinan, Wanita, Pandangan Islam
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat p-ISSN: 2356-413X e-ISSN: 2715-8403 Vol. 6 No. 2 (2023) CC BY-NC-ND 4.0
178

## PENDAHULUAN
Sejak 14 abad yang silam, al-Qur’an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki- laki dan perempuan, al-Qur’an memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Diantaranya dalam masalah kepemimpinan Islam telah memberikan hak kepada perempuan seperti yang diberikan Islam kepada laki-laki, demikian pula Islam memikulkan kewajiban kepada perempuan seperti yang dipikulkan Islam kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban yang dikhususkan Islam untuk laki-laki berdasarkan dalil-dalil syara’. Pada zaman kemajuan sekarang ini, para wanita ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia (terutama), ada wanita yang menjadi menteri, pimpinan perusahaan, polisi, anggota MPR, PNS dan menjadi buruh serta pembantu rumah tangga.
Para wanita telah ikut secara aktif, membangun rumah tangga masyarakat dan negara. Malahan ada yang kita lihat agak berlebihan, karena wanita lebih banyak memegang peranan dalam membayai rumah tangga. Pada sebagian daerah ada wanita yang mencari nafkah, meninggalkan kampung halaman, sedangkan suaminya tinggal mengurus anak-anak, dan sawah ladang andaikan punya. Demikianlah, hampir semua lapangan pekerjaan dimasuki juga oleh para wanita.
Timbul suatu pertanyaan, apakah semua kegiatan atau pekerjaan itu dikerjakan dengan ikhlas, dan karena ada dorongan dari dalam diri mereka sebagai bukti terhadap keluarga, masyarakat dan negara? Bisa saja karena sebab lain, karena keadaan yang memaksa. Biaya hidup dalam rumah tangga tidak dapat tertanggulangi, karena pendapatan suami tidak memadai. Boleh jadi juga, karena di telinga mereka terngiang-ngiang suara persamaan hak antara pria dan wanita.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiono. 2010 : 9). Menurut Poerwandari (2005), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Kirk dan Miller (dalam Moloeng) mendefinisikan penelitian kkualitatif sebagai cara untuk melakukan pengamatan langsung pada individu dan berhubungan dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan data yang digalinya (Moleong, J.L.2002 : 3).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kepemimpinan Wanita dalam Perspektif Hadits
Kepemimpinan Islam, sudah merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan yang Islami. Manusia diamanahi Allah untuk menjadi khalifah Allah wakil Allah di muka bumi. Allah berfirman dalam Al- Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 30
ةۖفَيلِفَ لِرۡفرأَ يلِ ٞلِافَ ينّلإ لۖفَلِ َفِفَرِلِ فَبّفۡ فَافَ رۡلإفَ
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat p-ISSN: 2356-413X e-ISSN: 2715-8403 Vol. 6 No. 2 (2023) CC BY-NC-ND 4.0
179
Dalam hadis Nabi dikenal istilah ra’in yang juga diartikan pengelolaan dan pemimpin. Istilah-istilah tersebut, memberi pengertian bahwa kepemimpinan adalah kegiatan menuntun, memandu dan menunjukkan jalan menuju tujuan yang diridhai Allah. (Aunur Rohim Fakih, dk., 2001: 4-5)

## Wanita Dalam Pandangan Islam
Pada dasarnya wanita dan laki-laki dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam surah An-Nisa Ayat 1:
ا ٗيلِفَ ا ِافَلۡ افَهُرۡلِ ثّفّفَ افُفَرَفَ افُرۡلِ فَفِفَفَ ٖفَلَِفَ
ٖرَثّ ننِ مهَفَفِفَ يلِثَِ همهَثّفۡ ااوهَثَّ هُاثَِۡ افُبّفأ َفّ ء ۚ افَلّفَ
“Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Alloh menciptakan istrinya dan daripada keduanya lahir menyebarlah banyak pria dan wanita.”
Dan juga sabda Rasulullah SAW “Semua manusia adalah sama, bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan kemuliaan seorang Arab atas seorang ‘Ajam (bukan Arab), atau seorang kulit putih atas kulit hitam atau seorang pria atas seorang wanita, Hanya ketaqwaan seseorang yang menjadi pilihan Allah.” Akan tetapi dalam perspektif yang lain wanita didudukan sebagai obyek yang harus dipimpin laki-laki, Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa 34
لۚ افَنَِۡ ىفِفِ فَوهَِثوفَ هَافَنَِٗ
“Kaum lelaki itu adalah sebagai pemimpin (pelindung) bagi kaum wanita.”
Pada ayat di atas bukan berarti wanita tak mendapat kedudukan yang layak. Wanita dalam batasan tertentu malah menjadi sebuah tonggak negara, dengan peran sertanya dalam mendidik keturunannya. Wanita juga menempati diri sebagai sang pengayom bagi siapa saja, sehingga dapat memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Ungkapan ini sangat populer lewat sebuah hadits yang mengatakan, "surga di bawah telapak kaki ibu"
Dalam sistem Islam,wanita ditempatkan dalam 3 kategori besar (Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, 1994: 220) a. Wanita sebagai Anggota Umat Beriman
Wanita sebagai bagian tak terpisahkan dari umat mendapat perlakuan yang sma persis dengan laki-laki. Baik dalam urusan ibadah dan Muamallah, tiada kelebihan laki-laki atas wanita. Dengan demikian wanita mempunyai hak yang sama dalam usaha melakukan perbaikan (ishlah) dalam masyarakat. Dengan peranannya tersebut wanita menjadi sangat mempunyai arti penting dalam dimensi spiritual. Di samping dalam lingkup spiritual, wanita juga mempunyai peran penting dalam hal pendidikan anak.
b. Wanita Sebagai Anggota Keluarga
Kedudukan wanita di keluarga dal.am Islam ditempatkan sebagai tempat terhormat. Bahkan wanita di rumah tangganya menjadi pilar utama yang akan menopang keberlangsungan keluarga. Kehormatan wanita ini tercermin dalam ungkapan hadits : Seseorang bertanya kepada Nabi, pekerjaan apakah yang sangat disenangi Tuhan. Ia berkata: “ menunaikan shalat tepat pada waktuny a.” Orang itu melanjutkan : kemudian apa ? Nabi bersabda : “ bersikap murahlah kepada ayah dan ibumu .”
180
Bahkan dalam ungkapan hadits yang lain, yang paling dihormati di dalam keluarga adalah Ibu, baru kemudian ayah. Dialah pendidik dan penanam utama syariat sedari dini kepada anggota keluarga yang lain. Lebih dari itu, seorang wanita akan menjadi peletak kepemimpinan dan syura dalam keluarga Dari sinilah arti penting wanita dalam proses pendidikan dan sosialisasi dalam keluarga.

## c. Wanita Sebagai Anggota Dalam Masyarakat
Peranan wanita dalam masyarakat tidak terposahkan dari keluarga.
Perubahan sosial di masyarakat tidak akan berlangsung jika tidak terdapat gerakan dari keluarga.Keterlibatan wanita dalam masyarakat menurut Darleney May adalah; sebagai agen intelektual, sebagai agen ketrampilan masyarakat, sebagai agen di bidang politik, sebagai agen di bidang militer, sebagai agen di bidang hukum dan di bidang ekonomi.

## Hukum Islam Memandang Kepemimpinan Wanita
Islam tidak melihat adanya penghalang untuk menjadikan wanita sebagai pimpinan untuk urusan urusan yang bersifat khusus, yang memang sesuai dengan tabiat dan kekhususan-kekhususan fitrahnya, yang di situ tidak menuntut tanggung jawab dan peranan yang mempunyai resiko demi kemaslahatan umat dan Negara. Walaupun demikian kepemimpinan wanita merupakan persoalan pelik yang sampai saat ini terus menjadi perbincangan. Lingkup perbincangan tersebut bermula dari tatanan syari'ah yang didasarkan kepada perkataan Rasulullah SAW :
انفِ فَلِاَهّ مٌاوفَ اوفِفَ امهُفٗاِفَ مٖفَفٗاِلإ . [ هاَۡ ىۡاخبِا َ ىئاَِۡا َ ىِِٗتِا َ َََِ ]
Artinya: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita.” [HR. al-Bukhari, an-Nasa’i, at-Tirmidzi dan Ahmad]
Interprestasi akan Hadits sebagai sumber kedua setelah Quran biasanya diletakkan kepada persoalan Sanad dan Perawinya. Artinya apakah secara matan (isi) suatu hadits tersebut bertentangan atau tidak dengan Qur'an, atau dapat difahami dengan logika Islam sebagai agama yang fitrah atau tidak. Kemudian interprestasi yang lain adalah berdasarkan kekuatan sanad ataupun pembawanya. Dengan menggunakan kekuatan sanad akan melahirkan jenis hadist dari tingkat Shahih sampai dloif, mursal bahkan palsu.
Berbagai Pendapat tentang Kepemimpinan wanita menurut hadits di atas.
Menurut pendapat Yusuf Qardhawy, hadits ini adalah Shahih, sebab periwayatannya dari Abu Bakrah yang kemudian dikutip Bukhari. Sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari termasuk ke dalam hadist yang shahih. Sedangkan dari pertimbangan matan, ada yang difahami secara kontekstual. Pemahaman secara tekstual akan menyimpulkan bahwa haram hukum wanita menjadi kepala pemerintahan. Sedangkan pemahaman secara kontekstual, bahwa hadits tersebut berkaitan dengan diangkatnya seorang wanita Persia menjadi pemimpin meski disekitarnya terdapat banyak calon pemimpin yang memadai, hanya karena hukum kerajaan menghendaki demikian. Mayoritas ulama ushul melihat bahwa pertimbangandengankaidah keumuman lafazh lebih mengedepan bukan pada kekhususan sebab Meski demikian Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tidak semata- semata itu,halinisetidaknya melihat
dampak dari pemahaman yang demikian dapat menimbulkankelompok- kelomok kelompokseperti Khawarij yang berlebih an dalam agama. Golongan
181
Khawarij dalam menafisrkan ayat maupun hadits secara tekstual, sehingga menjadikan agama sangat berat, bahkan sampai mengkafirkan perbedaan pendapat. (Abu Zahrah Muhammad, 1996: 26) Jumhur ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasan dalam al-wilayatul - kubra atau al-imamatul - uzhma (pemimpin tertinggi). Dimana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan. Sebab dalam matan hadits tersebut terdapat lafadz " Wallu Amrahum " ( Yang Memerintah Kamu Semua), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Sekalipun teks hadis ini berupa khabar atau kalimat berita, namun mengandung celaan ( ٌۡ ) atas suatu kaum atau masyarakat yang menyerahkankekuasaan pemerintahanya kepada seorangwanita berupa ancaman tiadanya keberuntungan atas mereka. Celaan ini merupakan qorinah (indikasi) adanya tuntutan yang bersifat jazm (pasti). Dengan demikian mengangkat wanita sebagai presiden secara pasti hukumnya adalah haram. Ulama klasik memandang perlu untuk mengetengahkan hawa hak menjadi khalifah adalah haq laki-laki, bukan wanita. Ini diungkapkan baik oleh Al-Ghazali, Al-Mawardi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Khaldun. (Muhammad Azhar, 1996: 76)
Selain hadis di atas jumhur ulama juga memakai dalil dari firman Allah dalam Q.S. Annisa’ ayat 59 yang bunyinya :
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul-nya dan ulil amri di antara kamu” Dalam ayat ini terdapat perintah untuk taat kepada pemimpin dengan menggunakan lafadz ulil amri. Berdasarkan kaidah bahasa arab maka akan difahami bahwa perintah untuk taat kepada pemimpin yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemimpin laki-laki. Sebab apabila pemimpin wanita maka seharusnya menggunakan lafadz Uulatul amri.
Perlu untuk diketahui diantara perkara yang hukumnya dijelaskan oleh syariah islam adalah mengenai syarat-syarat kepala Negara. Syaikh Taqyuddin An-Nabhani Dan Abdul Qdim Zallum Dalam kitab Nizhamul Hukm fi islam, menulis bahwa ada tujuh syarat in’iqad (syarat mutlak) yang harus dipenuhi oleh seorang calon khalifah sebagai kepala negara kaum Muslimin, yaitu: muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka dan mampu. Ketujuh syarat itu ditetapkan sebagai syarat mutlak calon khalifah lantaran memiliki dalil-dalil yang menunjukan kepastian hokum dari nash-nash syara’. Mengenai syarat laki-laki, Imam Al Qalqasyandi dalam kitab Maatsirul inafah juz 1/31 mengatakan bahwa syarat sahnya aqad khilafah menurut para fuqoha madzhab syafi’i, yang pertama adalah laki-laki. Tidak terjadi aqad manakala diberikan kepada seorang perempuan. Inilah tinjauan syara’ terhadap kepemimpinan wanita, yang secara tegas islam mengharamkan wanita untuk menjadi waliyul amri (pemegang tampuk pemerintahan) baik ditingkat kepala Negara maupun perangkat-perangkatnya.
Menurut Gamal A.Badawi, batasan yang diberikan oleh hadist “ tidak akan beruntung suatu kaum jika kepemimpinan diserahkan kepada wanita”, tidak terlalu berpengaruh terhadap takdir perempuan ataupun hak- haknya, melainkan dengan berkaitan perbedaan natural dalam pembentukan biologis dan psikologis laki- laki dan perempuan. Lebih lanjut beliau menjelaskan pula bahwa menurut islam, kepala Negara semata- mata tidak sebagai figur. Dia menuntun orang untuk shalat, terutama pada hari jumat dan hari-hari suci menurut islam, dia senantiasa dalam proses pembuatan keputusan yang bertalian dengan keamanan dan ketentraman rakyat-rakyatnya. Kemudian Imam Thabari mempertegas bahwa walaupun kita menggunakan hadist tadi sebagai dasar hukum, tetapi hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu bahwa perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi Negara, perempuan tidak bisa menjadi khalifah, tetapi selain itu bisa.
182
Menurut yusuf qardhawy, dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri. (Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah, 1994: 230). Meski demikian perkembangan pemikiran tentang kepemimpinan merupakan hak setiap insan. Pandangan kaum modernis terutama yang diwakili oleh kalangan feminis. Fatimah Mernisi seorang feminis muslim asal Aljazair bahkan secara radikal menyerang pemahaman ulama yang telah membuat fiqh yang diskriminasi kepada perempuan. Demikiankah beberapa pendapat yang masih terus berkembang tentang posisi wanita sebagai pemimpin atau sebagai kepala Negara.

## Pendapat Empat Imam Madzab tentang Kepemimpinan Wanita.
Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullâh jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dapat menjadi penguasa dalam urusan harta. Beliau berpandangan, ketika wanita diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan. Prinsipnya, menurut Abu Hanifah, setiap orang yang memiliki kredibilitas untuk menengahi pertikaian atau persengketaan di antara manusia, (tanpa memandang jenis kelamin, entah laki-laki ataukah perempuan) maka keputusan hukumnya legal dan sah-sah saja, kecuali hal-hal yang memang telah diputuskan oleh ijmak , yaitu masalah kepemimpinan besar (al-imamah al-kubra).
Dengan mempertimbangkan pemahaman normativitas para ulama klasik dan sebagian modern, kenyataan historisitas munculnya sultanah-sulatanah Islam dalam sejarah, kemudian kondisi fisik dan psikis kaum wanita di atas, maka seorang wanita bisa menjadi pemimpin dalam berbagai sektornya. Dalam hal ia menjadi kepala Negara, maka dibolehkan dalam konteks simbolik untuk mempersatukan elemen bangsa. Kepemimpinan wanita dapat dibenarkan asalkan saja tidak melupakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri, karena tugas tersebut tidak dapat digantikan suami maupun pembantu.
Transformasi dan Suksesi Kepemimpinan
Suksesi adalah suatu proses perubahan, berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi pada suatu komunitas dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk komunitas baru yang berbeda dengan komunitas semula. Dengan perkataan lain, suksesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi terjadi sebagai akibat modifikasi lingkungan fisik dalam komunitas atau ekosistem. Sedang kepemimpinan yang efektif menurut Siagian (1982) adalah kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara, dan mengembangkan usaha dan iklim yang kooperatif dalam kehidupan organisasional, dan yang tercermin dalam kecekatannya mengambil keputusan. Artinya, pemimpin harus mampu menerobos lack of urgency dan lack of momentum.
''Barang siapa mengangkat seorang laki-laki (untuk suatu jabatan) berdasarkan sikap pilih kasih, padahal ada di kalangan mereka orang yang lebih diridhai Allah darinya, maka sesungguhnya ia telah mengkhianati Allah SWT, Rasul- Nya, dan orang-orang yang beriman.'' (HR Al-Hakam, Suyuthi mensahihkannya).
Suksesi kepemimpinan adalah suatu proses peralihan dari suatu generasi ke generasi yang lain, selanjutnya untuk memimpin sekelompok orang dalam satu wilayah atau lokal tertentu dan untuk jangka
183
waktu tertentu. Suksesi bukanlah perkara yang mudah dan sederhana. Itulah yang dirasakan para sahabat sepeninggal Rasulullah saw. Sejarah telah mencatat betapa mereka sangat hati-hati memilih pengganti Nabi.

## Dasar Hukum Pemilihan Pemimpin (Suksesi Kepemipinan)
Berkaitan dengan kehidupan bernegara, al-Qur’an dalam batas-batas tertentu, tidak memberikan pemberian. Tetapi al-Qur’an hanya memaktubkan tata nilai. Demikian pula as-Sunnah. Nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergantian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat. Firman Allah:
a. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.
Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku. (QS. Al-Mu’minun: 52) b. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah yang bersifat ijtihadiyah.
Urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka (QS. As-Syura: 38)
فَوهَلَۡهّ رمهَُفۡرَفَفۡ اثَلِفَ رمهُفۡريفّ َىفۡوهُ رمهُهٗرِفَفَ فَٖوفِثَِّ ااوهِافَفَفَ رملُنّفٗلِ ااوهّافَفترَۡ فنّلِثَِفَ
c. Kemestian mentaati Allah dan Rasulullah.
Kepemimpinan adalah amanah. Oleh karena itu, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah SWT. Rasulullah saw bersabda, ''Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya ...'' (Mutafaq 'alaih). Dan, amanah adalah salah satu ciri mukmin (QS Al Mukminuun (23) ayat 8). Berdasarkan hal itu kepemimpinan dalam Islam lebih ditempatkan dalam konteks tanggung jawab. Islam mengajarkan beberapa hal penting di seputar suksesi kepemimpinan:
a. Seorang Muslim harus menjauhi sikap pilih kasih dan kecenderungan primordialisme yang sempit ketika mengajukan calon pemimpinnya. Rasulullah saw mengingatkan tentang hal ini seperti dalam hadis di atas.
b. Kita dilarang memberikan jabatan tertentu kepada orang yang memintanya dengan ambisius. Jabatan atau tugas kepemimpinan hanya berhak diberikan kepada orang yang ikhlas yang mau menerimanya karena ia dipercaya untuk mengemban amanah kepemimpinan itu.
c. Calon seorang pemimpin yang baik dan ikhlas dapat dinilai dari keberpihakannya kepada rakyat banyak. Ia, dalam menjalankan kepemimpinannya, selalu memprioritaskan umat daripada kepentingan pribadi, keluarga, segelintir atau sekelompok orang. Suatu malam Khalifah Umar bin Khattab keliling kota tanpa pengawal. Ia terkejut ketika mendengar tangis anak kecil dari sebuah rumah. ''Anak saya menangis karena lapar,'' kata sang ibu. Dilihatnya sang ibu tengah memasak batu untuk ''menenangkan'' tangis anaknya. Seketika Umar kembali ke istana. Ia pun kembali ke ibu itu dengan memanggul sekarung gandum. Seorang sahabat keheranan melihat Umar, sang kepala negara, memanggul sendiri gandum itu. Ia akhirnya mencoba membantu Umar. Umar menolaknya. ''Apakah engkau sanggup memikul pula dosa-dosaku di akhirat nanti,'' tanya Umar. Akhirnya, patut kita renungkan pidato Abu Bakar pada saat pelantikannya sebagai khalifah (kepala negara):
''Orang yang lemah di antaramu menjadi kuat di sisiku sehingga aku memberikan hak-haknya kepadanya. Dan, orang-orang yang kuat di antaramu menjadi lemah di sisiku sehingga aku mengambil darinya barang- barang yang bukan haknya. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya dan jika aku tidak taat, maka tidak ada keharusan bagi kalian untuk taat kepadaku.'' Wallaahu a'laam bish shawaab. Siapa yang membuat beberapa dari banyak, kelemahan itu kekuatan, dan disebabkan penghinaan, dan kematian,
184
kehidupan, dan dari orang-orang padang pasir contoh hebat keadilan dan amal, dan bukan hanya orang- orang di balik iman yang kuat, dan penciptaan yang baik, dan pengenalan tentang sebab-sebab kemenangan dan kerja keras yang didedikasikan kepada Allah.
KESIMPULAN
Pada dasarnya wanita dan laki-laki dalam pandangan Islam didudukan secara sama dalam hukum. Uraian ini sangat jelas dalam surah An-Nisa yang Artinya : “Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Alloh menciptakan istrinya dan daripada keduanya lahir menyebarlah banyak pria dan wanita.” Dan juga sabda Rasulullah SAW “Semua manusia adalah sama, bagaikan gigi-gigi sisir. Tidak ada tuntutan kemuliaan seorang Arab atas seorang ‘Ajam (bukan Arab), atau seorang kulit putih atas kulit hitam atau seorang pria atas seorang wanita, Hanya ketaqwaan seseorang yang menjadi pilihan Alloh.”
Jumhur ulama sepakat akan haramnya wanita memegang kekuasan dalam al-wilayatul- kubra atau al-imamatul-uzhma (pemimpin tertinggi). Dimana wanita berperan sebagai pemimpin tertinggi dalam pemerintahan. Sebab dalam matan hadits tersebut terdapat lafadz "Wallu Amrahum" ( Yang Memerintah Kamu Semua ), yang ditafsirkan sebagai Khalifah dalam sistem politik Islam. Kemudian Imam Thabari mempertegas bahwa walaupun kita menggunakan hadist tadi sebagai dasar hukum, tetapi hanya menyangkut satu masalah khusus, yaitu bahwa perempuan tidak boleh memegang pucuk pimpinan tertinggi Negara, perempuan tidak bisa menjadi khalifah, tetapi selain itu bisa. Menurut yusuf qardhawy, dalam batas kepemimpinan dalam satu bidang tertentu, yang tidak menyeluruh dalam masyarakat, wanita berhak mendapatkan itu, seperti dalam kejaksaan, pendidikan bahkan menjadi menteri.
Demikiankah beberapa pendapat yang masih terus berkembang tentang posisi wanita sebagai pemimpin atau sebagai kepala Negara. Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa wanita tidak berhak menjadi pemimpin, meski dalam lingkup yang lebih terbatas. Sebab, bagaimanapun juga, menjadi pemimpin, baik dengan kekuasaan luas maupun terbatas, pada hakikatnya sama. Yang membedakan hanyalah wilayah kekuasaannya semata. Padahal, Rasulullâh jelas-jelas melarang seorang wanita menjadi pemimpin. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wanita dapat menjadi penguasa dalam urusan harta. Beliau berpandangan, ketika wanita diperbolehkan memberikan kesaksian dalam urusan harta, berarti memberikan keputusan dalam wilayah tersebut juga sudah semestinya diperbolehkan REFERENSI Abu Zahrah Muhammad, Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam . Jakarta : Logos, 1996. Abuddin Nata. Masail Al Fiqhiyah . Jakarta. Prenada Media. 2003.
Ainur Rohim Fakih, dk. Kepemimpinan Islam .Yogyakarta: UII Press, 2001.
Fatimah Mernisi, Wanita dan Politik di dalam Islam,Bandung, Pustaka, 1994. Harun Nasution dan Bakhtiar Effendi, Hak Azazi Manusia Dalam Islam , Jakarta, Yayasan Obor Indonesia,
1987.
Hibbah Rauf Izzat, Wanita dan Politik Pandangan Islam, Bandung, Remaja Rosda Karya, 1997. J Lexy, Moleong. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2016. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya Muhammad bin Abdullah Sulaiman Arafah. Hak Dan Peran Aktif Wanita Muslimah . Solo: Hazanah Ilmu cet 1. 1994.
Poerwandari, Kristi, 2005. Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia. Jakarta : Fakultas Psikologi UI
Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat p-ISSN: 2356-413X e-ISSN: 2715-8403 Vol. 6 No. 2 (2023) CC BY-NC-ND 4.0
185
Ruth Roded, Kembang Peradaban: Citra Wanita di Mata Penulis Biografi Muslim , Bandung: Mizan, 1995. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. Bandung : IKAPI Yusuf Qardhawy, Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah , Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997