INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 9263-9277 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Eksistensi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

## Khairul Umam
Universitas Mataram, Indonesia
Email: khairulumam@unram.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Tap MPR dimasukkan kembali ke dalam hierarki peraturan  perundang-undangan  menurut  UU  No.  12 Tahun  2011 tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Penelitian ini menerangkan bahwa alasan dimasukkannya  kembali  Tap  MPR  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan  dan ditempatkan  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  pada  posisi  di  bawah  UUD  1945 sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 adalah karena hingga saat ini, masih  terdapat  Ketetapan  MPR  yang  bersifat  mengatur  (regeling)  dan  berlaku  sebagai  produk peraturan yang mengikat untuk umum. Dimasukkannya kembali Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan adalah karena hingga saat ini, masih terdapat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku sebagai produk peraturan yang mengikat untuk umum.
Kata  Kunci:  Tap MPR, Hierarki, Peraturan Perundang-undangan

## Abstract
This research aims to understand why the Decree of the People's Consultative Assembly (Tap MPR) is reintroduced into the hierarchy of legislation according to Law No. 12 of 2011 on the Formation of Legislation. This research uses normative research with a statute approach, conceptual approach, and historical approach. This research explains that the reason for the reintroduction of Tap MPR as one type of legislation and its placement in the hierarchy of legislation below the 1945 Constitution as regulated in Article 7, Paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 is because there are still MPR Decrees that have  regulatory  effects  and  are  binding  regulations  for  the  general  public.  In  conclusion,  the reintroduction of Tap MPR into the hierarchy of legislation is due to the existence of MPR Decrees that have regulatory effects and are binding regulations for the general public.
Keyword: Tap MPR, Hierarchy, Legislation

## PENDAHULUAN
UUD  1945  memang  tidak  secara  tegas  menentukan  Tap  MPR  sebagai  salah  satu  jenis peraturan  perundang-undangan.  Melainkan  tumbuh  dan  berkembang  melalui  praktek ketatanegaraan  Indonesia.  Status  dan  kedudukan  Tap  MPR  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan perundang-undangan  menjadi  jelas  setelah  dikeluarkannya  Tap  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Pertimbangan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Ketetapan ini mengandung dua asas penting, yaitu:
1. Penentuan  secara  hukum  ( positiefrechtelijk),  keputusan-keputusan  yang  tergolong  sebagai peraturan  perundang-undangan.  Diakui  bahwa,  penjenisan  peraturan  perundang-undangan yang disebutkan dalam ketetapan ini disatu pihak tidak lengkap tetapi dipihak lain berlebihan. Penentuan  jenis  itu  sendiri  menimbulkan  berbagai  konsekuensi.  Perumusan  keputusan  yang berupa  peraturan  perundang-undangan  akan  berbeda  dengan  yang  bukan  peraturan perundang-undangan. Suatu materi muatan akan disesuaikan dengan jenis-jenisnya. Misalnya tidak akan ada materi-materi pidana dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang kecuali ditentuakan secara khsusus oleh suatu undang-undang.
2. Penentuan  secara  hukum  tata  urutan  peratuan  perundang-undangan.  Karena  tata  urutan tersebut ditentukan secara hukum ( positiefrechtelijk), konsekuensinya antara lain apabila suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah bertentangan dengan yang lebih tinggi tingkatannya, peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  rendah  harus  dianggap batal  demi hukum ( van rechtswege nitieg).
Keberadaan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 ternyata menimbulkan banyak kerancuan dan perdebatan tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini mendorong dikeluarkan Tap MPR Nomor V/1973 (Pasal 3) dan Tap MPR Nomor IX/1978 yang memerintahkan agar Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 segera disempurnakan. Namun penyempurnaan itu ternyata
membutuhkan waktu yang cukup lama, barulah pada tahun 2000 Majelis Permusyawaratan Rakyat mengubah  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan  dengan  mengeluarkan  Tap  MPR III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dengan mencabut Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966.
Berdasarkan  tinjauan  yang  ditetapkan  dalam  Tap  MPR  Nomor  I/MPR/2003,  terlihat bahwa hingga saat ini masih ada Tap MPR yang berlaku. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tap MPR sempat tidak dimasukkan ke  dalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan,  hal  ini  sebagai  konsekuensi  logis  dari kebijakan dan keputusan MPR sendiri dalam amandemen UUD 1945 yang menyebkan hilangnya kewenangan  MPR  untuk  mengeluarkan  Tap  MPR  yang  bersifat  mengatur.  Namun  setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan  Tap  MPR  dimasukkan  kembali  dalam  tata  urutan  peraturan  perundang-undangan. Masukkanya  kembali  Tap  MPR  ternya  menimbulkan  permasalahan  yang  tidak  kalah  rumit dibandingkan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Masuknyanya kembali Tap  MPR  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang-undangan  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan bukan tanpa alasan, masih berlakunya beberapa Tap MPRS dan Tap MPR menjadi  salah  satu  dasar  pertimbangan  untuk  memasukkan  Tap  MPR  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan.
Adapun  alasan  penelitian  tentang  permasalahan  ini  yaitu,  karena  Tap  MPR  bayak menimbulkan perdebatan antara para ahli hukum tentang eksistensinya di dalam hierarki peraturan perundang-undangan,  dikarenakan  hingga  saat  ini  Indonesia  belum  memiliki  peraturan  yang mengatur secara tegas dan tepat mengenai Tap MPR, serta belum jelasnya produk hukum seperti apakah Tap MPR tersebut.
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: Mengapa Tap MPR dimasukkan kembali ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan  menurut  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan pendekatan  yang  digunakan yaitu Statue  Approach,  Conceptual  Approach,  dan  Historical  Approach.  Bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier. Sedangkan  pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi  dokumen,  selanjutnya  analisis bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif.

## A. Sistem Norma Hukum Di Indonesia
Sistem norma hukum Indonesia telah ada sejak 67 tahun yang lalu, yaitu melalui proklamasi kemardekaan  sebagai  politik  hukum  yang  pertama,  Indonesia  menetapkan  UUD  1945  sebagai konstitusi  negara.  Dengan  itu  terbentuklah  pula  sistem  norrma  hukum  Indonesia.  Dalam  sistem norma  hukum  di  Indonesia,  Pancasila  merupakan grundnorm  atau  staatsfundamentalnorm  yang merupakan norma hukum yang tertinggi. Kemudian dibawahnya secara berturut-turut yaitu Aturan Dasar Negara (Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta Hukum Dasar tidak tertulis) atau yang disebut oleh Nawiasky sebagai “ Staatsgrundgesetz ”, Undang -Undang ( Formell Gesetz), Peraturan Pelaksana dan Peraturan Otonom ( Verordnung dan Autonome Satzung).
Dilihat  dari  sistem  norma  hukum  Indonesia,  maka  dapat  dipahami  bahwa  Pancasila  yang merupakan norma fundamental negara yang berisi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah merupakan sumber dan dasar bagi pembentukan pasal-pasal dalam UUD  1945,  sedangkan  aturan  yang  ada  dalam  UUD  1945  merupakan  sumber  dan  dasar  bagi pembentukan aturan-aturan dalam Ketetapan MPR, begitu pula aturan yang ada dalam UUD 1945 dan Ketetapan MPR adalah merupakan sumber dan dasar dari pembentukan Undang-Undang.
Namun,  dari  struktur  sistem  norma  hukum  Indonesia  tersebut  terdapat  beberapa  masalah yang mengundang kritik dari para alhi hukum menyangkut kedudukan Ketetapan MPR yang lebih rendah daripada UUD 1945. Padahal keduanya, baik Ketetapan MPR maupun UUD 1945 dibentuk oleh lembaga yang sama yakni MPR. Meskipun Ketetapan MPR secara hierarki berada di bawah UUD 1945,  dan  ketentuan-ketentuan  di  dalamnya  masih  bersifat  umum  dan  masih  merupakan  norma hukum yang pokok-pokok saja, serta belum dilekatkan oleh sanksi pidana maupun sanksi pemaksa. Namun, keberadaan Ketetapan MPR yang setingkat lebih rendah dari UUD 1945 pada dasarnnya dapat dipahami dengan mengedepankan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh MPR.
Selain itu, menurut Maria Farida kedudukan UUD 1945 yang berdada di atas Ketetapan MPR akan  menjadi  lebih  jelas  apabila  dikaji  dengan  Teori  Pengikatan  Diri  ( selbtsbindungtheorie)  dari George  Jellinek.  Secara  teori  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  yang  mempunyai  kualitas  utama sebagai konstituante itu mula-mula menjalankan fungsi yang pertama yaitu menetapkan Undang- Undang  Dasar  Negara.  Setelah  Undang-Undang  Dasar  itu  terbentuk,  kemudian  Mejelis Permusyawaratan Rakyat tersebut mengikatkan diri pada ketentuan Undang-Undang Dasar yang ia bentuk (sesuai dengan selbtsbindungtheorie). Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya yang kedua, yaitu  menetapkan  garis-garis  besar  daripada  haluan  negara,  dan  memilih  Presiden  dan  Wakil Presiden  yang  dituangkan  dalam  Ketetapan-Ketetapan  MPR,  dan  pada  saat  itu  Majelis Permusyawaratan Rakyat tunduk pada aturan-aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar tersebut.

## B. Produk Hukum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Berubahnya kedudukan MPR juga berimplikasi kepada tugas dan wewenang MPR. MPR tidak
lagi mempunyai tugas dan wewenang untuk memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, kecuali jika Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Selain itu, MPR juga tidak mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan  garis-garis  besar  daripada  haluan  negara.  Secara  konstitusional  kewenangan  MPR diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 yaitu:
1. Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang- Undang Dasar.
Menurut  ketentuan  Pasal  3  juntco  Pasal  37  UUD  1945  (sebelum  perubahan),  Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang (i) menetapkan Undang-Undang Dasar, (ii) mengubah Undang- Undang Dasar, (iii) memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden, dan (iv) menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Diberikannya kewenangan terhadap MPR  untuk menetapkan garis-garis besar    daripada  haluan  negara  adalah  konsekuensi  logis  dari  kedudukan  MPR  sebagai  lembaga tertinggi negara tempat dimana Presiden harus tunduk dan bertanggung jawab. Dalam Tap MPR Nomor I/MPR/1973 Pasal 102, ditentukan bahwa bentuk putusan MPR adalah:
1) Ketetapan MPR (mengikat ke luar dan ke dalam Majelis)
2) Keputusan MPR (mengikat ke dalam Majelis)
Pada tahun 1999- 2000 bentuk produk hukum MPR bertambah satu lagi yaitu “Perubahan UUD Negara RI Tahun 1945”, sehingga produk pengambilan keputusan MPR yang diperoleh melalui persidangan dapat dijumpai dalam bentuk (i) Ketetapan, (ii) Keputusan, dan (iii) Perubahan Undang- Undang Dasar. Namun, untuk produk hukum yang disebut ketetapan, baik yang mengikat ke dalam maupun ke luar sama-sama dapat disebut sebagai Ketetapan MPR.

## C. Kedudukan Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR
Sebelum Perubahan UUD 1945, status dan kedudukan Ketetapan MPR/S adalah sebagai salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan yang berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang- Undang sebagaimana yang di atur dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Pertimbangan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan  dan  Tap  MPR  Nomor  III/MPR/2000 tentang  Sumber  Hukum  dan  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mencabut  Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966.
Setelah perubahan UUD 1945, posisi dan kedudukan Ketetapan MPR sempat tidak jelas. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan  mengeluarkan  Ketetapan  MPR dari  hierarki peraturan  perundang-undangan  sehingga secara  otomatis  Ketetapan  MPR  bukan  lagi  merupakan  salah  satu  jenis  peraturan  perundang- undangan.  Sampai  akhirnya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peratuaran  Perundang-undangan.  kembali  mendudukkan  Ketetapan  MPR/S  pada  posisinya  yang semula dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu berada di bawah UUD 1945 dan diatas
Undang-Undang.

## D. Tinjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPR/S
Berdasarkan  Tap  MPR  Nomor  I/MPR/2003  ini,  139  ketetapan  MPR/S  yang  pernah  berlaku diklasifikasikan ke dalam 6 (enam) kolompok, pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut: (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; (2) dinyatakan tetap berlaku; (3) tetap berlaku sampai dengan terbentuknya pemerintahan hasil pemilihan umum tahun 2004; (4) tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang; (5) tidak  perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik  karena bersifat  einmalig  (final),  telah  dicabut,  maupun  telah  selesai  di  laksanakan;  (6)  dinyatakan  masih berlaku  sampai  dengan  ditetapkannya  Peraturan  Tata  Tertib  yang  baru  oleh  Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia hasil pemilihan umum tahun 2004.
Dari  semua  Ketetapan  MPRS  dan  Ketetapan  MPR  yang  pernah  berlaku  hanya  tinggal  14 ketetapan yang relevan untuk  dibahas, ketetapan tersebut meliputi 3 ketetapan yang ada dalam Pasal 2 dan 11 ketetapan yang ada dalam Pasal 4. Namun, dari 14 Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR tersebut yang masih berlaku hingga saat ini hanya 8 ketetapan saja, yaitu 2 ketetapan dalam Pasal 2 dan 6 ketetapan dalam Pasal 4 sebagai berikut:
1. Ketetapan  MPRS  Nomor  XXV/MPRS/1966 tentang  Pembubaran  Partai  Komunis  Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh  Wilayah Negara Republik  Indonesia bagi Partai  Komunis  Indonesia  dan  Larangan  setiap  kegiatan  untuk  menyebarkan  atau mengembangkan  faham  atau  ajaran  Komunis/Marxisme-Leninisme.  Ketetapan  MPRS  ini dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan diberlakukan dengan berkeadilan, dan menghormati hukum,  prinsip  demokrasi  dan  hak  asasi manusia.  Ketetapan  MPRS  ini  tetap  berlaku  sebagai pedoman dalam kebijakan politik nasional.
2. Ketetapan  MPR  RI  Nomor  XVI/MPR/1998  tentang  Politik  Ekonomi  Dalam  Rangka  Demokrasi Ekonomi  Ketetapan  MPR  ini  dinyatakan  berlaku  dengan  ketentuan  Pemerintah  berkewajiban mendorong  keberpihakan  politik  ekonomi  yang  lebih  memberi  kesempatan  dukungan  dan pengembangan  ekonomi,  usaha  kecil  menengah  dan  koperasi  sebagai  pilar  ekonomi  dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 UUD Negara RI tahun 1945.
3. Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera (Amanat Penderitaan  Rakyat)  Ketetapan  ini  masih  berlaku  karena  undang-undang  tentang  pemberian gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda-tanda kehormatan belum terbentuk.
4. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ketetapan ini masih berlaku selama belum terlaksananya atau dituangkan seluruhnya dalam undang-undang.
5. Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
6. Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
7. Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan
dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
8. Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
E. Eksistensi Ketetapan MPR/S Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
1. Berdasarkan Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966
Pada masa Orde Lama telah dikeluarkan berbagai bentuk peraturan perundangan yang sama sekali tidak dikenal dalam UUD 1945, seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan Penetapan Presiden (Penpres). Alasan Soekarno mengeluarkan bentuk peraturan ini untuk melaksanakan Dekrit  Presiden.  Namun,  menurut  Orde  Baru  peraturan  itulah  yang  menyebabkan  terjadinya sebagian  besar  penyimpangan  dalam  praktek  ketatanegaraan.  Oleh  karenanya  perlu  ada perbaikan  yang  sangat  mendasar.  Alasan  itulah  yang  mendasari  DPR-GR  mengeluarkan “Memorandum mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI” pada tanggal 9 Juni 1966 yang kemudian menjadi Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia Dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia
Terkait  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dalam  lampiran  II  Tap  MPRS  Nomor XX/MPRS/1966  tentang  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan Indonesia  berdasarkan UUD 1945, memuat hal-hal sebagai berikut:
a) Bentuk-Bentuk Peraturan Perundangan
Bentuk-bentuk Peraturan Perundangan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 ialah sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2) Ketetapan MPR.
3) Undang-Undang
4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
5) Peraturan Pemerintah,
6) Keputusan Presiden,
7) Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya seperti:
1. Peraturan Menteri
2. Instruksi Menteri
Selanjutnya pada point b lampiran II Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia berdasarkan UUD 1945, menjelaskan hal- hal sebagai berikut:
1) Undang-Undang Dasar.
Ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar adalah ketentuan-ketentuan yang tertinggi tingkatnya yang pelaksanaannya dilakukan dengan Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Keputusan Presiden.
2) Ketetapan MPR
a. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan Undang-undang.
b. Ketetapan MPR yang memuat garis-garis besar dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan Keputusan Presiden.
3) Undang-undang.
a. Undang-undang adalah untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar atau Ketetapan MPR.
b. Dalam  hal  ihwal  kegentingan  yang  memaksa,  Presiden  berhak  menetapkan peraturan-peraturan sebagai pengganti undang-undang.
b) Peraturan Pemerintah.
1) Peraturan  Pemerintah  adalah  memuat  aturan-aturan  umum  untuk  melaksanakan Undang-undang.
2) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan Pemerintah itu harus dicabut.
c) Keputusan Presiden.
Keputusan  Presiden  berisi  keputusan  yang  bersifat  khusus  ( einmalig)  adalah  untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan, Ketetapan MPR dalam bidang eksekutif atau peraturan Pemerintah.
d) Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya.
Peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya seperti: Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya, harus dengan tegas berdasar dan bersumber pada peraturan perundangan yang lebih tinggi.
Dalam lampiran II Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966  tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia berdasarkan UUD 1945 menegaskan sistem norma hukum yang  berlapi-lapis  atau  berjenjang-jenjang.  Dimana  suatu  norma  hukum  berlaku, berdasarkan dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi.
Kehadiran Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 dimasa peralihan, meyebabkan terdapat banyak kelemahan-kelemahan terhadap substansi yang diatur, salah satunya mengenai tata urut  peraturan  perundang-undangan,  sehingga perbaikan  merupakan  sesuatu  yang  tidak mungkin  dihindari.  Kelemahan-kelemahan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Ketetapan  MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-Produk Yang Berupa Ketetapan-Ketetapan Majelis Permuyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia dan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978 tentang Perlunya Penyempurnaan Yang Termaktub Dalam Pasal 3 Ketetapan MPR  Nomor  V/MPR/1973,  yang  menetapkan  bahwa  Tap  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966 dinyatakan tetap berlaku namun perlu disempurnakan.
2. Berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000
Penyempurnaa kekurangan dari Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 baru bisa terlaksana setelah reformasi, yaitu melalui Rapat Paripurna ke-9 tanggal 18 Agustus Tahun 2000  Sidang Tahuan MPR, telah ditetapkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketentuan Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 ditentukan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan yang dirumuskan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
c. Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
e. Peraturan Pemerintah
f. Keputusan Presiden
g. Peraturan Daerah
Dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 ini, Ketetapan MPR tetap ditempatkan sebagai salah satu  jenis  peraturan  perundang-undangan  yang  kedudukannya  berada  di  bawah  UUD  1945. Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan antara Tap MPR Nomor III/MPR/2000 dengan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 Perarutan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  diletakkan  berada  di  bawah  Undang-Undang  sedangkan pada Tap MPR sebelumnya Perpu diletakkan sejajar dengan Undang-Undang. tentu alasannya jelas yaitu karena Perpu memiliki materi muatan yang sama dengan Undang-Undang.
Menurut  Jimly,  penempatan  Perpu  pada  urutan  keempat  di  bawah  Undang-Undang dapat menimbulkan penafsiran seakan kedudukan Perpu itu berada di bawah Undang-Undang, padahal kedudukan hukum keduanya adalah sederajat. Oleh karena itu, seharusnya posisi Perpu ditempatkan  seperti  dalam  Ketetapan  MPRS  Nomor  XX/MPRS/1966,  dimana  keduanya ditempatkan pada urutan ketiga.
Walaupun  Ketetapan  MPR  Nomor  III/MPR/2000  dikeluarkan  untuk  menyempurnakan ketetapan  terdahulu,  tetapi  Ketetapan  ini  justru  menimbulkan  persoalan  baru,  yaitu  dengan menempatkan  Perpu  di  bawah  Undang-Undang.  padahal  seharusnya  kedua  peraturan perundang-undangan tersebut berada pada posisi yang sederajat.

## 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
Seiring  dengan  perkembangan  ketatanegaraan  Indonesia  dan  pergolakan  politik  yang terjadi, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  mengatur  kembali  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan. Dalam Pasal 7 Ayat (1) disebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
a. Undang-undang Dasar 1945
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah, yang meliputi:
1) Peraturan Daerah Provinsi
2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
3) Peraturan Desa
Dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 10  Tahun  2004  tersebut,  terdapat  beberapa  perbedaan  dengan  dua  Ketetapan  MPR/S  yang sebelumnya  juga  mengatur  mengenai  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan. Perbedaan  tersebut  meliputi:  1).  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tidak  memasukkan Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis dan hierarki dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia,  2).  Sebelum  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  disahkan  Peraturan  Presiden disebut dengan Keputusan Presiden, karena pada waktu itu Keputusan Presiden mempunyai dua sifat,  yaitu  Keputusan  Presiden  yang  bersifat  sebagai  pengaturan  (regelling)  dan  Keputusan Presiden  yang  bersifat  menetapkan  (beschikking).  Oleh  karena  itu,  Keputusan  Presiden  yang bersifat  menetapkan  disebutkan  Keputusan  Presiden,  sedangkan  Keputusan  Presiden  yang bersifat mengatur disebut Peraturan Presiden, dan 3). Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ini dijabarkan secara lebih detail mengenai Perda, yaitu:
a) Peraturan daerah propinsi dibuat oleh DPRD propinsi bersama dengan gubernur;
b) Peraturan daerah kabuten / kota dibuat oleh DPRD kabuten / kota bersama bupati / wali kota; dan
c) Peraturan desa / peraturan yang setingkat dibuat oleh badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama;
Pertimbangan  untuk  tidak  memasukkan  Ketetapan  MPR  sebagai  salah  jenis  peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara jelas. Para alhi hukumpun berbeda pendapat mengenai eksistensi Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut Mahfud MD, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dibuat, antara lain untuk  meyesuiakan dengan tuntutan UUD 1945 hasil amandemen dengan menetapkan  jenis-jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  dengan  tidak  lagi memasukkan  Tap  MPR  sebagai  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan  Maria  Farida sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya mengatakan bahwa Ketetapan MPR bukan termasuk peraturan  perundang-undangan  karena  Ketetapan  MPR  merupakanran  pokok  Aturan  Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (staasgrundgesetz) yang hanya berisi garis-garis besar dan pokok- pokok kebijakan negara saja, serta merupakan norma hukum tunggal dan tidak memuat sanksi sehingga  Ketetapan  MPR  bukan  merupakan  peraturan  perundang-undangan  melainkan merupakan Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (staasgrundgesetz). Memang terdapat banyak  alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh  para  pakar  hukum  di  Indonesia  mengenai mengapa  Tap  MPR  bukan  termasuk  dalam  peraturan  perundang-undangan  sehingga  harus dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, timbul pertanyaan apabila UUD  1945  dimasukkan  dalam  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  mengapa
Ketetapan MPR tidak juga dimasukkan di dalamnya, oleh karena berdasarkan Ketetapan MPR Nomor  I/MPR/2003  Pasal  2  dan  Pasal  4,  saat  ini  masih  terdapat  14  Ketetapan  MPR/S  yang dinyatakan  masih  berlaku,  entah  itu  dengan  ketentuan  tertentu  atau  sampai  dengan terbentuknya Undang-Undang.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  telah  mengeluarkan  Tap  MPR  dari  hierarki peraturan  perundang-undangan  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya  dalam  Tap MPR  Nomor  III/MPR/2000.  Hal  ini  memperlihatkan  adanya  ketidak-konsistenan  pembentuk undang-undang  dalam  membentuk  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  mana seharusnya setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, salah satu alasan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah karena Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004   memiliki sejumlah kekurangan atau kelemahan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat, terutama yang menyangkut  aturan  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang baik  sehingga perlu diganti. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut adalah dengan mengeluarkan Tap MPR dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun, dalam Rapat Panitia Khusus revisi Undang-Undang  Nommor  10  Tahun  2004,  DPR  dan  Pemerintah  telah  sepakat  memasukkan kembali Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan yang diundangkan tanggal 12 Agustus 2011.
Dengan  dimasukkannya  Tap  MPR  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan  perundang- undangan serta ditempatkan pada posisi ke dua di bawah UUD 1945 dalam hierarki peraturan perundang-undangan,  merubah  kembali  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan yang diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Masuknya  kembali  Tap  MPR  ke  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undagan  tentu beriplikasi terhadap eksistensi Tap MPR itu sendiri. Dimana dalam sejarah perjalanan Tap MPR, seringkali menimbulkan pro dan kontra mengenai keberadaan atau eksistensinya sebagai salah
satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahkan setelah disahkannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang secara jelas dan tegas mengatur kedudukan Tap MPR, masih saja terdapat berbagai kritik  mengenai eksistensi dan kedudukan Tap MPR sebagai peraturan perundang-undangan.
Beberapa catatan terkait dimasukkannya Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 yang  dikemukakan  oleh  Guru  Besar  Ilmu  Perundang-Undangan  Fakultas  Hukum  Universitas Andalas adalah salah satu kritik terhadap keputusan DPR dan Pemerintah memasukan kembali Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Adapun catatan-catatan tersebut sebagai berikut:
Pertama;  memasukkan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  yang  masih berlaku sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan merupakan sesuatau yang tidak urgen. Malah terkesan berlebihan. Sebab, tanpa mencantumkan dan meletakkannya dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dimaksud masih tetap diakui keberadaannya.
Secara  konstitusional,  ketentuan  Pasal  I  Aturan Tambahan  Undang-Undang  Dasar  1945 mengatur bahwa, MPR ditugasi untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum Ketetapan MPRS dan MPR untuk diambil putusan pada Sidang MPR tahun 2003. Oleh karena itu, mandat Pasal I Aturan Tambahan tersebut akan otomatis menjadi dasar hukum bagi Tap MPR yang  masih  dinyatakan  berlaku  berdasarkan  Tap  MPR  Nomor  I/MPR/2003.  Jadi,  dasar pembentukan Tap MPR yang masih dinilai berlaku adalah Tap MPR itu sendiri, bukan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Tap MPR
Kedua;  bila  alasan  dimasukkannya  Tap  MPR  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan adalah karena masih banyak Tap MPR yang berlaku, lalu dengan memasukkannya ke dalam hierarki akan mengesahkan keberadaannya pada tingkat hierarki di bawah UUD dan di atas undang-undang, maka pemahaman yang muncul adalah undang-undang-lah yang menajdi dasar hukum keberadaan Tap MPR yang masih eksis. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan  yang  menjadi  dasar  hukum  keberadaan  Tap  MPR.  Secara hukum hal ini tidak logis. Bagaimana mungkin produk hukum yang lebih rendah menjadi dasar hukum  pemberlakuan  produk  hukum  yang  hierarkinya  lebih  tinggi?  Bukankah  secara  teori, hukum  yang  lebih  tinggi  yang  semestinya  menjadi  landasan  atau  sumber  bagi  peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ( lex superior derogat legi imprior)?
Ketiga;  dimasukkannya  Tap  MPR  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan merupakan  kesia-siaan.  Dalam  penjelasan  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  b  dijelaskan,  bahwa  yang dimaksud dengan Tap MPR yaitu adalah Tap MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  2  dan  4  Tap  MPR  Nomor  I/MPR/2003.  Bila  dibaca  lebih  jauh,  Tap  MPR  yang dimaksud dalam Pasal 4 Tap MPR Nomor I/MPR/2003 merupakan Tap MPR yang keberadaannya bersifat sementara. Dalam arti, bila undang-undang terkait materi yang diatur dalam Tap MPR tersebut terbentuk, maka Tap MPR tersebut tidak berlaku lagi. Artinya, Tap MPR yang dimaksud
tidak  aka  ada  lagi.  Dengan  demikian,  memasukkan  Tap  MPR  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan menjadi kehilangan makna.
Keempat; karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur undang- undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, tetapi juga menyebutkan kedudukan UUD 1945 yang merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Seyogyanya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menjelaskan kedudukan dari Ketetapan MPR dalam hierarki, dan tidak hanya menunjuk status dari beberapa Ketetapan MPR/S yang masih berlaku untuk  dijadikan  alasan  masuknya  Ketetapan  MPR  sebagai  bagian  dari  hierarki  peraturan perundang-undangan.
Beberapa catatan di atas memperlihatkkan bahwa sesungguhnya memasukkan Tap MPR ke  dalam  hierarki  peratuan  perundang-undangan  adalah  merupakan  suatu  kesalahan.    Akan tetapi,  masuknya  Tap  MPR  dalam  hierarki  peraturan  perundang-undangan  bukan  tanpa pertimbangan  yang  matang.  Dalam  Rapat  Panitia  Khusus  revisi  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2004.  Sucipto,  Anggota  Komisi  III  dari  Partai  Demokrat,  menjelaskan  berdasarkan masukan-masukan dari pakar hukum, di antaranya Hakim Konstitusi Prof Maria Farida Indrati memang  ada  usulan  untuk  memasukan  kembali  Tap  MPR  ke  dalam  hierarki  peraturan perundang-undangan. Sucipto juga menjelaskan secara teoritis ada tiga produk yang dihasilkan oleh MPR. Yakni, (1) Perubahan UUD 1945, (2) Keputusan MPR yang bersifat mengikat ke dalam, dan (3) Ketetapan MPR yang bersifat mengikat ke dalam dan ke luar. Dan apabila ketetapan sudah dikeluarkan, tak satu pun warga negara boleh menolaknya.
Mengingat Tap MPR sebagai materi baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebenarnya bukanlah suatu materi yang benar-benar baru, karena sebelumnya Tap MPR  juga  pernah  menjadi  salah  satu  jenis  dan  hierarki  peraturan  perundang-undangan sebagaiman yang diatur dalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 yang kedudukannya setingkat di bawah  UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  dimasukannya  kembali  Tap  MPR sebagai  salah  satu  jenis Peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sesungguhnya bukanlah  penambahan  materi  baru,  melainkan  memperbaiki  kesalahan  pembentuk  Undang- Undang sebelumnya.
Maka dengan disahkankannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kepastian hukum dan eksistensi Tap MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan menjadi semakin jelas. Karena jika pembentuk  undang-undang membiarkan Tap MPR tetap tanpa status yang jelas, maka timbul kerancuan dan ketidak pastian hukum terhadap status Ketetapan MPR/S apakah merupakan suatu peraturan perundang-undangan atau bukan. Dengan demikian, hal tersebut membuktikan  ketidak-konsistenan  pembentuk  undang-undang  dalam  menentukan  status hukum suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena sejak dikeluarkan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Ketetapan MPR/S digolongkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945. Apakah mungkin suatu peraturan perundang-undangan yang telah  berlaku  sebagai  sebuah  peraturan  yang  mengikat  bagi  seluruh  masyarakat  berubah statusnya  dengan  tidak  lagi  dijadikan  sebagai  sebuah  peraturan  perundang-undangan.  Lalu
bagaimana  kepastian  hukum  dari  peraturan  perundang-undangan  yang  pernah  dibentuk sebelum statusnya berubah menjadi peraturan biasa.
Memahami maksud dan semangat pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai  pengganti  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  yang banyak  menimbulkan kerancuan dan multi tafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum. Maka, masuknya Tap MPR ke dalam hierarki peratuaran perundang-undangan dapatlah dipahami sebagai suatu langkah untuk mengembalikan kepastian hukum terhadap ketetapan-ketetapan MPR yang masih berlaku hingga saat ini. Selain itu, Tap MPR juga kembali menjadi sumber hukum formal dan materil  yang  menjadi  salah  satu  rujukan  selain  UUD  1945. Bukan  hanya  dalam pembentukan perundang-undangan  saja  melainkan  juga  dalam  pembentukan  kebijakan-kebijakan  publik lainnya.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  yang  dikemukakan  sebelumnya,  maka  dapat  ditarik kesimpulan bahwa alasan dimasukkannya kembali Ketetapan MPR sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan pada posisi di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang sebagaimana yang di atur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah karena hingga saat ini, masih terdapat Ketetapan MPR yang bersifat mengatur (regeling) dan berlaku sebagai produk peraturan yang mengikat untuk umum. Oleh karena itu, memasukkan kembali Tap MPR ke dalam hierarki peraturan perundang- undangan adalah langkah tepat untuk menegaskan eksistensinya sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada setingkat lebih rendah dari UUD 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Pers. 2006
Attamimi,  A.  Hamid  S. Peranan  Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara;  Suatu  Studi  Analisis  Mengenai Keputusan  Presiden  yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam  Kurun  Waktu Pelita  I – Pelita IV. Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana   Universitas
Indonesia. Jakarta: 1990.
Manan,  Bagir  dan  Kuntana  Magnar. Beberapa  Masalah  Hukum  Tata  Negara Indonesia. Cet. 1. Ed. 2. Bandung: Alumni. 1997.
MD, Mahfud. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta: 2007.
Soeprapto,  Maria  Farida  Indriati. Ilmu  Perundang-Undangan  Dasar-Dasar  dan Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius. 1998.
Thontowi,  Jawahir. Pancasila  Dalam  Perspektif  Hukum  “Pandangan  Terhadap
Ancaman; The Lost Generation ”. Yogyakarta: UIII Press. 2016.
A sshiddiqie, Jimly. ”Tata Urut Perundang - Undangan dan Problem Praturan Daerah”, disampaikan  dalam  rangka  loka  karya  anggota  DPRD  se-Indonesia, diselenggarakan di Jakarta, Jum’at 22 Oktober 2000.
Nurbaningsih,  Enny. Hierarki  Baru  Peraturan  Perundang-Undangan.  (Makalah Disampaikan  Dalam  Workshop  Sosialisasi  UU  No.  10  Tahun  2004 Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan).  Pemda Propinsi DIY. 21 Desember 2004.
Yuliandri,  Makalah  disampaikan  dalam  Sarasehan  Nasional  dalam  Rangka Memperingati  Hari  Konstitusi  dan  HUT  ke  67  MPR-RI,  dengan  Tema: ”Implementasi  Ketetapan  MPR  RI  dalam  Mewujudkan  Sistem  Hukum  yang Demokratis dan Berkeadilan “(Pasca pemberlakuan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang Pempentukan Peraturan Perundang-Undangan, Jakarta 29 Agustus 2012.
Indonesia,  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Sementara  Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Pertimbangan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan  Terhadap  Materi  dan  Status  Hukum  Ketetapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara,  Indonesia  Tahun  1960  Sampai  Dengan Tahun 2002.
Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) .