e-ISSN : 2621-4105

## Peranan Notaris Dalam Kepastian Hukum Akta Kuasa Menjual Terhadap Objek Jual Beli Yang Pailitkan

## Devi Eriyanti, Fully Handayani Ridwan
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok devyeriyanti@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  peran  Notaris  dalam  terkait  kepastian  hukum  akta  kuasa menjual  terhadap  objek  yang  di  pailitkan  dan  untuk  dapat  mengetahui  akibat  hukum  serta pertanggung  jawaban  hukum.  Putusan  pernyataan  pailit  debitur  demi  hukum  kehilangan  haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang ia miliki. Seluruh sset debitur, baik yang ada maupun yang akan ada dikenakan sita umum.  Metode penulisan ini bersifat kualitatif analitif dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada data yang bersumber dar literatur  maupun  studi  kepustakaan.  Metode  penelitian  tersebut  menghasilkan  kesimpulan kepailitan  akan  berakhir  apabila  mengajukan  gugatan  ulang  atau  lain  ke  pengadilan  niaga  atas objek  benda  tersebut  dapat  beralih  bila  dilakukan  gugatan  gugatan  lain  kepada  pengadilan  atas boedel  pailit  tersebut.  Hasil  penelitian  yang  didapatkan  dari  penelitian  ini  bahwa  peran  Notaris dalam  proses  kepailitan  ialah  membuat  akta  terhadap  pengalihan  aset,  membuat  pengikatan  akta terhadap jaminan kebendaan dan membuat akta notarial penjualan di bawah tangan dalam proses pemberesan  harta  pailit.  Notaris  dalam  hal  ini  dapat  dikenakan  tidakan  pidana  apabila  terbukti terhadap  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  menimbulkan  kerugian  bagi  para  kreditur. Kebaharuan  penelitian  sebelumnya  sudah  ada  penelitian  yang  membahas  penelitian  ini  namun, setiap  penelitian  memiliki  karaketristik  masing-masing.  Penelitian  ini  lebih  menekankan  peran Notaris  serta  kepastian  hukum  akta  kuasa  menjual  terhadap  objek  yang  di  pailitkan  dan  serta tanggung jawab hukum.
Kata Kunci : Akta Kuasa Menjual; Jual Beli; Kepailitan; Kepastian Hukum

## The Role of The Notary in Legal Certainty of The Power of Selling About The Buying Object of Bankruptcy

## Abstract
The purpose of this study is to determine the role of the Notary in the legal certainty of the power of attorney to sell the object in bankruptcy and to be able to find out the legal consequences and legal liability. Decision on Declaration of Bankruptcy The debtor by law loses his right to control and manage the assets he owns. All debtor assets, both existing and future, are subject to general confiscation.  This  method  of  writing  is  qualitatively  analytical  and  uses  normative  juridical research  methods  that  are  oriented  to  data  sourced  from  literature  and  literature  studies.  The research  method  resulted  in  the  conclusion  that  bankruptcy  will  end  if  you  file  a  re-suit  or  other lawsuit to the commercial court on the object of the object can be transferred if another lawsuit is made to the court for the bankruptcy case. Deed of transfer of assets, binding of deed on material security, and making a notarial deed of sale under the hands of defecated goods in the process of settling bankrupt assets. In this case, the notary can be subject to criminal action if it is proven that the legal action he has done causes losses to creditors. The novelty of previous research, there are already  studies  that  discuss  this  research,  however,  each  study  has  its  own  characteristics.  This study  emphasizes  the  role  of  a  notary  and  the  legal  certainty  of  the  power  of  attorney  to  sell  the object in bankruptcy and legal responsibility.
Keywords: Deed of Authorization to Sell; Buy and Sell; Bankruptcy; Legal Certainty
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Kepailitan merupakan jalan keluar persoalan utang piutang yang digunakan debitur yang tidak mempunyai kemampuan bayar utang-utangnya kepada kreditur. Oleh karena itu ketidakmampuan tersebut  karena telah jatuh tempo disadari oleh debitur  maka  dia  mengajukan  langkah  untuk  membuat  permohonan  penetapan status  pailit  ( voluntary  petition  for  self  bankruptcy ). 1 Berdasarkan  Undang- Undang Kepailitan, kepailitan merupakan sita umum atas semua kekayaan. Hal ini diatur  Pasal  2  ayat  (1)  bahwa  “debitur  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,  dinyatakan  pailit  dengan  putusan  pengadilan,  baik  atas  permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.” 2
Perjanjian  jual  beli  merupakan  sebuah  perjanjian  yang  para  pihak melakukan  sebuah  perbuatan  hukum  dalam  kesepakatan  jual  beli.  Perjanjian Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  merupakan  cara  yang  di  gunakan  untuk mempermudah  para  pihak  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli.  Terlaksananya dengan  baik  suatu  perjanjian  jual  beli  apabila  pemenuhan  terhadap  isi  dari perjanjian  yang  mengatur  mengenai  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dan  tidak saling merugikan . 3 Proses jual beli diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa “Pengalihan  hak  atas  tanah  karena  jual  beli  seharusnya  dilakukan  di  hadapan PPAT. 4
Notaris  adalah  pejabat  yang  memiliki  wewenang  untuk  membuat  akta autentik  berpedoman  pada  UU  tentang  Jabatan  Notaris,  Kode  Etik  Notaris  dan ketentuan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  profesi  Notaris.  Hal  ini  mencegah adanya  permasalahan  hukum  antara  para  pihak  maupun  Notaris  serta  akan berdampak pada keauntentikan akta yang dibuat Notaris. 5 Pailit bisa kepada siapa saja yang mengelola usaha.keadaan pailit tidak hanya berlaku kepada perusahaan yang baru didirikan namun juga dapat terjadi kepada perusahaan yang sudah lama berdiri. Mengenai eksekutor pailit sendiri terdapat kurator pailit yang merupakan profesional hukum yang diangkat oleh pengadilan niaga. Tugas kurator dalam hal ini  melakukan  pengurusan  serta  pemberesan  harta  atau  boedel  pailit,  mulai  dari
1 M.  Hadi  Shubhan, Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma  &  Praktik  Di  Peradilan (Jakarta:  Kencana, 2008).
2 “Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang” (n.d.).
3 Made Erik Krismeina Legawantara, Desak Gde Dwi Arini, and Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum Perjanjian  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah,” Jurnal  Interpretasi  Hukum 1,  no.  1  (2020):  115, https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2196.112-117.
4 Dewi Hendrawati Enel Reza Hafidzan, Ery Agus Priyono, “Legalitas Kuasa Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli,” Serambi Hukum 6, no. 02 (2015): 2.
5 Nurizkha  Arlina,  “Pengangkatan  Notaris  Pengganti  Dari  Notaris  Yang  Berstatus  Terpidana  (Studi Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  No.  728/Pdt/P/2020/Pn.  Sby),” Jurnal  Pendidikan 4,  no.  4 (2020): 2.
e-ISSN : 2621-4105
mencatat,  menemukan,  mempertahankan  nilai,  dan  membereskan  harta  dengan cara dijual atau dilelang. 6
Pasal  69  Ayat  1  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  menyebutkan Tugas  kurator  adalah  melakukan  pengurusan  harta  atau  pemberesan  harta  pailit. Pada  Ayat  2  menjelaskan  bahwa  walaupun  dalam  keadaan  diluar  kepailitan persetujuan  atau  persetujuan.  Oleh  karena  itu  Notaris  atau  PPAT  atas permasalahan  tersebut  akan  mengarahkan  kepada  pembuatan  suatu  perjanjian yang bersifat mengikat di antara pembeli atau penjual, dalam hal ini sering dikenal dengan  nama  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB).  Selain  itu  PPJB  dapat dikatakan  sebagai  perjanjian  pendahuluan  yang  memiliki  tujuan  akhir  untuk dilakukannya  penyerahan  hak,  yaitu  dengan  dibuatnya  akta  jual  beli  dihadapan PPAT. 7
Sehingga  adanya  putusan  pernyataan  pailit  debitur  ini  biasanya  berakibat akan  kehilangan  hak  untuk  menguasai  dan  mengurus  harta  kekayaan  yang dimiliki.  Aset  para  debitur  secara  keseluruhan  biasanya  akan  dikenakan  sita umum.  Kemudian,  penguasaan  dan  pengurusan  harta  pailitnya  akan  dialihkan kepada  kurator  yang  dibawah  pengawasan  hakim  dan  debitur  telah  kehilangan haknya atas penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang ia miliki. 8
Penelitian terdahulu yang berhubugan dengan penelitian ini pernah diangkat oleh    Laksita.,  etc  (2017)  “Legalitas  Kuasa  Dalam  Akta  Pengikatan  Jual  Beli Tanah Sebagai  Dasar Pembuatan Akta Jual  Beli”. 9 Penelitian ini terkait legalitas kuasa  yang  terdapat  dalam  akta  pengikatan  jual  beli  yang  menjadi  dasar  dari pembuatan  akta  jual  beli.  Hasil  penelitian  ini  memperoleh  bahwa  PJB  memuat kuasa yang merupakan bentuk akta autentik apabila dilihat dari segi hukum yang telah memenuhi syarat sah perjanjian.
Penelitian selanjutnya oleh Aristyo (2021) yang berjudul “Tanggung Jawab Notaris  Terhadap  Akta  Jual  PPJB  Dan  Akta  Kuasa  Untuk  Menjual  Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang,” 10 Hasil penelitian tersebut untuk mengetahui kepastian  hukum  sanksi  dan  pertanggung  jawaban  Notaris  atas  PPJB  atas  tanah. Notaris  bertanggung  jawab  atas  akta  autentik  dibuatnya  untk  menghindari kerugian  para  pihak  terkait  dan  Notaris  dikenai  sanksi  membayar  biaya  perkara dan sanksi administrasi.
Penelitian  ketiga  yang  berhubungan  dengan  penelitian  ini  diangkat  oleh Puspitasari., etc (2021) “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border
6 “Faktor Penyebab Perusahaan Pailit Yang Harus Diketahui,” Jurnal Entrepreneur, n.d.
7 Raymond  Aristyo;  Ahkmad  Budi  Cahyono,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Jual  PPJB Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang,” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 12 (2021): 2418–19, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p13.
8 “Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan” (n.d.).
9 Safira  Dini  Laksita;  etc,  “Legalitas  Kuasa  Dalam  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  Sebagai  Dasar Pembuatan Akta Jual Beli,” Diponegoro Law Review 6, no. 1 (2017): 1, https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15664.
10 Raymond  Aristyo;  Ahkmad  Budi  Cahyono,  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Akta  Jual  PPJB Dan Akta Kuasa Untuk Menjual Sebagai Jaminan Terjadinya Utang Piutang.”
e-ISSN : 2621-4105
Insolvency”, 11 penelitian ini mengkaji permohonan pengakuan putusan pailit, jika suatu  negara  asing  mengeluarkan  putusan  pailit  dan  diketahui  debitur  memiliki aset  yang  berada  di  Indonesia,  maka  terhadap  putusan  asing  tersebut  dapat dimohonkan  agar  diakui  dan  dapat  digunakan  sebagai  dasar  pengambilan  aset tersebut melalui pengadilan negeri.
Perbedaan  penelitian  adalah  membahas  peran  penting  Notaris  yang  terkait kepastian  hukum  akta  kuasa  menjual  terhadap  objek  yang  dipailitkan  dan  untuk dapat  mengetahui  akibat  hukum  serta  pertanggung  jawaban  hukum.  Putusan pernyataan  pailit  debitur  demi  hukum  kehilangan  haknya  untuk  menguasai  harta kekayaan  yang  ia  miliki.  Seluruh  aset  debitur,  baik  yang  ada  maupun  yang  akan ada  dikenakan  sita  umum.  Tujuan  dari  tulisan  ini  memberi  pengetahuan  atau wawasan terkait kepastian hukum terhadap akta kuasa menjual terhadap objek jual beli yang telah pailit serta peran Notaris dalam pembuatan akta.

## 2. METODE
Penelitian  ini  dalam  mengkaji  suatu  permasalahan  yang  sedang  diteliti dalam  penelitian  ini  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif. Metode  penelitian  ini  merupakan  unsur  yang  mutlak  harus  ada  dalam  suatu penelitian yang memiliki suatu fungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 12 Penelitian  ini  bertujuan  untuk  dapat  menjelaskan  seluruh  pertanyaan  terhadap permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  hukum  menurut Soerjono  Soekanto  yaitu  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  terhadap sistematika, metode yang ada terhadap pemikiran tertentu. Memiliki tujuan untuk mempelajari  satu  satu  atau  beberapa  gejala  hukum  dengan  cara  menganalisanya. Kecuali  itu,  maka  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta hukum  tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu  pemecahan  atas permasalahan-permasalahan  yang  timbul  didalam  gejala  yang  bersangkutan. 13 Menggunakan  bentuk  penelitian  ini,  diharapkan  dapat  menjawab  permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kepastian  Hukum  Terhadap  Akta  Kuasa  Menjual  Terhadap  Objek Benda Yang Dipailitkan
Secara  garis  besar  terdapat  beberapa  tahapan  proses  dari  jual  beli  yang dilakukan  didepan  Notaris/PPAT.  Yaitu  tahapannya  adanya  pembayaran  pajak penjual  dan  pajak  pembeli,  validasi,  cek  fisik  asli  sertifikat  tanah, penandatanganan  akta  jual  beli  dan  sebagainya.  Tetapi  karena  suatu  hal,  proses pembuatan AJB tersebut dapat terkendala salah satu pihak berhalangan hadir atau objek  jual  beli  diagunkan  di  bank.  Beberapa  tahapan  proses  jual  beli  dihadapan
11 Lia  Nopiharni  Puspitasari ;  etc,  “Problematika  Eksekusi  Harta  Pailit  Dalam  Cross  Border Insolvency,” USM Law Review 4, no. 2 (2021): 1, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
12 Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1989).
13 Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji, Peran  Dan  Penggunaan  Perpustakaan  Di  Dalam  Penelitian Hukum (Jakarta: Pdhui, 1979).
e-ISSN : 2621-4105
Notaris/PPAT yaitu terdapat adanya pembayaran pajak penjual dan pajak pembeli, cek fisik asli sertifikat tanah, penandatanganan AJB, validasi dan sebagainya.
Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa segala perjanjian dalam Buku III menganut asas kebebasan berkontrak ( beginsel der contractsvrijheid). Maksud dari pasal tersebut tidak lain menyatakan bahwa perjanjian mengikat kedua belah pihak. 14 Pasal  1338  tercantum  dalam  buku  III  KUHPerdata  yang  menyebutkan bahwa:  “segala  perjanjian  yang  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang- undang bagi mereka yang membuatnya.” 15 Para pihak dalam proses jual beli tanah dan/atau  bangunan  melakukan  PPJB  karena  beberapa  alasan  diantaranya  sebagai berikut: 16
a. “Belum dapat dilakukan pembayaran terhadap objek secara penuh atau lunas;
b. Berkas  administrasi  yang  berupa  surat/dokumen  objek  belum  dapat dilengkapi;
c. Belum dapat dikuasainya objek oleh para pihak, penjual, ataupun pembeli;
d. Pertimbangan mengenai nilai objek yang diperjualbelikan yang masih belum ada kesepakatan antara para pihak.”
Pembuatan    PPJB  biasanya  dilaksanakan  oleh  pengembang  yang  mulanya berasal  dari  terdapatnya  pembeli  yang  membeli  sebuah  hak  atas  tanah  dan pembayarannya  dilakukan  secara  bertahap  sesuai  dengan  jadwal  yang  telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dengan pembeli ataupun keduabelah pihak  baik  pembeli  maupun  pengembang. 17 Lahirnya  perjanjian  ialah  timbul karena  sebuah  perjanjian  yang  dituangkan  kedalam  bentuk  perjanjian  tertulis perjanjian  ini  dibagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  dalam  akta  dibawah  tangan  dan akta Notaris. 18 Akta Notaris yaitu berupa akta autentik yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris. Perjanjian tersebut didasari oleh keperluan untuk melindungi kepentingan para pihak.
Herlien Boediono mengemukakan perjanjian merupakan bantuan akses yang berfungsi  sebagai  perjanjian  pendahuluan  yang  berbentuk  bebas,  sehingga  PPJB dikategorikan  sebagai  perjanjian  pendahuluan  yang  dibuat  sebelum  dilaksanakan perjanjian  utama  atau  pokok. 19 Syarat  dan  ketentuan  yang  disepakati  oleh  para pihak  merupakan  besaran  harga  jual  beli  dan  besaran  modal  dasar  yang  telah
14 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Bandung: PT Intermasa, 1982).
15 Subekti.
16 Paramita Arina Ratna; Yunanto; Dewi Hendrawati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Penelitian Pada Pengembang Kota Semarang),” Diponegoro Law Journal 5, no. 3 (2016): 26.
17 Made  Ara  Denara  Asia  Amasangsa,  “Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Dalam  Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan,” Kertha Semaya 8, no. 1 (2019): 5.
18 R  Juli  Moertiono,  “Perjanjian  Kerjasama  Dalam  Bidang  Pengkaryaan  Dan  Jasa  Tenaga  Kerja Antara  PT.  Sinar  Jaya  Pura  Abadi  Dan  PT.  Asianfast  Marine  Industries,” Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat 18, no. 3 (2019): 130, https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1329.
19 Putri  Dewi  Kurnia;  Amin  Purnawan,  “Perbedaan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Lunas  Dengan Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Tidak  Lunas,” Jurnal Akta 4, no. 4 (2017): 620, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2505.
e-ISSN : 2621-4105
disepakati,  objek  atau  barang  yang  ditetapkan,  pembayarannya,  pembiayaan, asuransi dan sebagainya yang dituangkan oleh para pihak kedalam perjanjian.
Sebelum  dapat  melakukan  jual  beli  dihadapan  PPAT,  para  pihak  harus memenuhi  terlebih  dahulu  syarat  yang  diatur  dalam  jual  beli.  Persyaratan  dari objek  jual  beli  biasanya  harus  merupakan  hak  atas  objek  yang  sah  dimiliki  oleh pihak  penjual  yang  pembuktiannya  dengan  sertifikat.  Kemudian  syarat  lainnya ialah,  objek  tersebut  tidak  dalam  sengketa.    Selain  itu  pemberian  kuasanya memiliki ketetapan bahwa tidak dapat ditarik kembali apabila telah di pakai dalam perjanjian  pengikatan  jual  beli  tidak  mengandung  ketentuan  yang  dilarang.  Hal tersebut  sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum  Dua  Butir  B  Intruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982.
Harga  yang  sepadan  tersebut  perlu  sebagai  alat  untuk  melindungi  penjual dari  tindakan  kekerasan  atau  pemaksaan  harga  yang  rendah  terhadap  objek  jual beli.  Kemudian  dengan  adanya  nilai  atau  harga  yang  sepadan  tersebut  juga melindungi  penjual  dari  salah  sangka  dan  tipu  muslihat  yang  dapat  merugikan penjual. Oleh karena itu penjual dan pembeli harus dapat menetapkan harga yang pantas dan apabila sepakat maka dapat dilanjutkan. 20
Akan  tetapi,  apabila  di  antara  penjual  dan  pembeli  tidak  mencapai  kata sepakat,  maka  kedua  belah  dapat  menentukan  harga  dengan  memakai  pihak ketiga.  Sekalipun  bisa  ditentukan  oleh  pihak  ketiga,  akan  tetapi  ketetapan  dari pihak  ketiga  terseut  tidak  mutlak.  Bisa  saja  pihak  ketiga  enggan  menetapkan, maka persetujuan jual beli dianggap tidak ada. Hal tersebut membuktikan bahwa hakikat  dari  adanya  pihak  ketiga  ialah  sebagai  pemberi  nasihat.  Akibatnya, seandainya  saja  pihak  ketiga  berhasil  netetapkan  harga,  akan  tetapi  penjual  atau pembeli tidak setuju, maka perjanjian jual beli tersebut tetap tidak ada.
Adapun  perlindungan  hukum  bagi  kreditur  dalam  Undang-Undang  Nomor 42  Tahun  1999  tentang  Jaminan  Fidusia.  Dikeluarkannya  Undang-Undang Jaminan Fidusia merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga  jaminan  fidusia,  yang  selama  ini  baru  memperoleh  pengakuannya melalui yurisprudensi. Selanjutnya juga ada pengaturan dalam KUHPidana Pasal 397.  Pasal  ini  mengatur  apabila  seorang  debitur  pailit  atau  seseorang  yang  telah mendapatkan  izin  oleh  pengadilan  untuk  menyerahkan  harta  kekayaan memindahkan  cuma-cuma  suatu  barang  atau  dengan  harga  di  bawah  harga  yang seharusnya.  Berdasarkan  ketentuan  pidana  yang  telah  diuraikan,  terlihat  bahwa KUHPidana  hanya  mengatur  ke  arah  perbuatan  curang  yang  dilakukan  debitur ataupun kreditur. Namun tidak mengatur khusus mengenai ketentuan pidana bagi kurator  atau  Notaris  yang  melakukan  atau  bekerja  sama  melakukan  kecurangan dalam pemberesan harta pailit. Meski begitu, Notaris tetap memiliki potensi untuk melakukan  perbuatan  tindak  pidana  dan  dapat  dituntut  pidana  ke  pengadilan
20 Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  1982  Tentang  Larangan  Penggunaan  Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.
e-ISSN : 2621-4105
apabila terbukti terhadap perbuatan hukum yang dilakukan menimbulkan kerugian bagi para kreditur. 21

## 3.2 Ketentuan Umum Kepailitan
Hukum kepailitan diperuntukkan bagi debitur yang tidak mampu membayar atau dengan kata lain berada dalam kondisi keuangan yang tidak sehat (insolvent ). Oleh  karena  itu,  dengan  adanya  peraturan  kepailitan  ini  maka  secara das  sollen negara mencoba memberikan jalan keluar bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan (financial  disctress ).  Maka  dari  itu,  segala  ketentuan  yang  mengatur mengenai  transaksi  bisnis  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  harus  berpedoman pada ketentuan  hukum yang berada dalam negara yang bersangkutan. 22
Pasal  21  Undang-Undang  Kepailitan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:  “Kepailitan meliputi  seluruh kekayaan  Debitur  pada saat  putusan  pernyataan  pailit  diucapkan  serta  segala  sesuatu  yang  diperoleh selama kepailitan.”
Kemudian    Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  mengatur  sebagaimana dalam Pasal 1131 KUH Perdata yaitu menyebutkan bahwa :
“Segala  kebendaan  si  berutang,  baik  yang  bergerak  maupun  yang  tak  bergerak, baik  yang  sudah  ada,  maupun  yang  baru  akan  ada  di  kemudian  hari,  menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”
Hukum  kepailitan  telah  ada  tahun  1905  pada  awanya  di  berlakukan staatsblad 1905-217 jo  Staatsvblad 1906-348    yang  ternyata  dalam  kehidupan sehari-hari  telah  dikenal  istilah  “bangkrut”. Staatsblad 1905-217 jo  Staatsvblad 1906-348  kemudian  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1998, diterima  oleh  Dewan  Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  1  Tahun  1998 adalah  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Kepailitan  dan  disempurnakan kembali  dengan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (yang  selanjutnya  disebut  UUP- PKPU). 23
Kepailitan  merupakan  sita  umum  atas  semua  kekayaan  debitur  dimana pengurusan serta pemberesannya dilaksanakan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim. 24 Kepailitan  juga  jalan  keluar  dari  persoalan  utang  piutang  yang  bersifat komersial  yang  digunakan  debitur  yang  tidak  mempunyai  kemampuan  untuk membayar  utang-utangnya.  Oleh    keadaan  ketidakmampuan  tersebut  debitur mengajukan langkah untuk membuat permohonan penetapan status pailit terhadap dirinya  “( voluntary  petition  for  self  bankruptcy) .  Lembaga  kepailitan  ini diharapkan  berfungsi  sebagai  lembaga  alternatif  untuk  penyelesaian  kewajiban-
21 Ahmad  Reza  Andhika,  “Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Perkara  Pidana  Berkaitan  Dengan Akta  Yang  Dibuatnya  Menurut  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004,” Premise Law Journal 1 (2016): 9.
22 Lia  Nopiharni  Puspitasari  et  al.,  “Problematika  Eksekusi  Harta  Pailit  Dalam  Cross  Border Insolvency,” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 748, https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
23 Munir Fuady, Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).
24 Reynika  Ashfahani; Pieter Everhardus Latumeten, “Proses Kepailitan Dan PKPU,” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 12 (2021): 2395, https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p11.
e-ISSN : 2621-4105
kewajiban  debitur  terhadap  kreditur  secara  lebih  efektif,  efisien  dan proporsional.” 25
3.3 Kedudukan  Objek  Yang  Menjadi    Benda  Pailit  Dalam  Perjanjian  Jual Beli
Sebelum  dapat  melakukan  jual  beli  di  hadapan  PPAT,  para  pihak  harus memenuhi terlebih dahulu semua syarat  yang diatur dalam pelaksanaan jual-beli. Selain  itu  pelaksanaan  jual  beli  dapat  menggunakan  pemberian  kuasa  untuk mewaliki  dengan  ketentuan  tidak  dapat  ditarik  kembali  sebagaimana  telah  diatur dalam  dalam  Diktum  Dua  Butir  B  Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14 Tahun  1982  yang  dalam  PPJB  tersebut  tidak  mengandung  ketentuan  yang dilarang. 26
Penggunaan  kuasa  penuh  yang  dicantumkan  dalam  PPJB  yang  aktanya dibuat oleh Notaris. Akta kuasa menjual ini merupakan akta autentik sebagaimana diatur  di  dalam  Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  yang menyatakan  bahwa  suatu  akta  yang  dalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh  undang- undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu  di  tempat  dimana  akta  itu  dibuat. 27 Pasal  1338  KUHPerdata  menyebutkan bahwa  segala  perjanjian.  Ketentuan  ini  menunjukkan  bahwa  Buku  III  menganut asas  kebebasan  berkontrak  dalam  hal  membuat  perjanjian  ( beginsel  der contractsvrijheid). Sebenarnya  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  tersebut,  tidak  lain dari  pernyataan  bahwa  tiap  perjanjian  “mengikat”  kedua  belah  pihak.”  Maksud dari  iktikad  baik  yang  ditanamkan  ke  perjanjian  yang  dibuat  oleh  kedua  belah pihak  adalah  agar  dapat  menjamin  kepastian  dijalankannya  pengikatan  terhadap perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh  para  pihak  terutama  dalam  pembuatan  akta PPJB.  Sebenarnya  yang  dimaksudkan  oleh  pasal  tersebut,  tidak  lain  dari pernyataan bahwa tiap perjanjian “mengikat” kedua belah pihak. 28
Ciri  dari  pemberian  kuasa  dapat  dibedakan  kedalam  3  bentuk  pemberian kuasa. 29 Yang  pertama,  kuasa  khusus,  mempunyai  ciri  bahwa  penerima  kuasa hanya  mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  satu  perbuatan  hukum  tertentu terhadap  objek  yang  dikuasakan;  kedua,  kuasa  umum  mempunyai  ciri  bahwa penerima  kuasa  dapat  melakukan  beberapa  perbuatan  hukum  tertentu  terhadap objek  yang di  kuasakan; ketiga kuasa mutlak, mempunyai ciri  memuat kata-kata bahwa  kuasa  ini  tidak  dapat  dicabut  kembali.  Apabila  pemberi  kuasa  meninggal dunia,  maka  kuasa  tetap  berjalan  terus,  akan  tetapi  apabila  penerima  kuasa  yang meninggal  dunia  maka  kuasa  tersebut  gugur,  penerima  kuasa  mempunyai kewenangan  yang  sama  besarnya  dengan  pemberi  kuasa.  Bila  dikaitkan  dalam
25 Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma & Praktik Di Peradilan .
26 Made  Ara  Denara  Asia  Amasangsa,  “Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Dalam  Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.”
27 Alusianto Hamonangan; dkk, “Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Perlahiran Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan,” Jurnal Rectum 3, no. 2 (2021): 241, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1180.
28 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata .
29 Subekti.
e-ISSN : 2621-4105
PPJB  yang  memuat  klausula  kuasa  mutlak  maka  pembeli  di  sini  menerima kekuasaan  dari  penjual  yang  selanjutnya  pembeli  bisa  bisa  bertindak  dan mempunyai  kewenangan  yang  sama  besarnya  dengan  pemberi  kuasa  (penjual) sehingga dalam pelaksanaan kuasa tersebut pembeli bisa bertindak dalam 2 (dua) kapasitas  sekaligus  dimana  sebagai  penjual  maupun  pembeli  sendiri  nantinya dilakukan dalam pembuatan AJB oleh dan di hadapan PPAT”.
PPJB  pada  dasarnya  dapat  dimasukkan  sebagai  kewenangan  Notaris.  Hal tersebut  sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  yakni:    “Notaris  mempunyai  kewenangan membuat  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan.  Kewenangan  Notaris  dalam bidang  pertanahan  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  UUJN tidak  menambah  wewenang  Notaris  di  bidang  pertanahan,  dan  bukan  pula pengambilalihan wewenang dari Pejabat Pembuatan Akta Tanah (PPAT).” Dasar kewenangan Notaris dalam pertanahan sepanjang bukan wewenang yang melekat dan  akta  yang  ditentukan  untuk  dan  hanya  bisa  dibuat  oleh    PPAT,  maka  tidak akan  terdapat  sengketa  diantara  Notaris  dan  PPAT  dalam  hal  ini  melihat  kepada Putusan MK Nomor 009 – 014/PUU-III/ 2005.
Masih  adanya  keterangan  data  atau  dokumen  maupun  berkas  tanah  yang harus  diselesaikan  oleh  penjual  selama  perjanjian  berlangsung.  Notaris  sebagai pejabat  umum  mejalankan  tugas  sebagai  pelayan  publik    di  bidang  pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan kepadanya. Walaupun hanya seperti bertugas membuat alat bukti perjanjian atau perbuatan hukum yang dilakukan pihak terkait, namun  sering  kali  pada  kenyataannya  Notaris  juga  dapat  terseret  kasus  dan dipersalahkan di  pengadilan bahkan dijadikan seorang tergugat  karena akta  yang dibuatnya.
Secara  umum,  isi  PPJB  adalah  kesepakatan  para  pihak  untuk  mengikatkan diri  akan  menjual  kepada  pembeli  dengan  disertai  pemberian  tanda  jadi bedasarkan kesepakatan. Aturan mengenai PPJB pada umumnya mengatur terkait tindakan  pihak  penjual  yang  akan  menjual  tanahnya  kepada  pihak  pembeli  yang karena  sebab  tertentu  belum  dapat  dilakukan.  Misalnya  saja  terdapat  kendala tanahnya belum dipecah dari sertifikat, masih di agunkan di bank. Untuk transaksi jual  beli  tanah  pada  umumnya  PPJB  tidak  diwajibkan  untuk  di  buat  oleh  calon penjual dan calon pembeli. 30
Perjanjian  atau  persetujuan  merupakan  suatu  perbuatan  yang  saling mengikatkan  diri,  baik  terhadap  satu  orang  ataupun  lebih  yang  mana  dapat diartikan bahwa dari adanya perjanjian atau persetujuan tersebut merupakan suatu peristiwa  yang salitng mengikatkan antara diri dengan orang lain  yang keduanya saling  berjanji  dalam  hal  pelaksanaan  sesuatu  hal  yang  telah  diperjanjikan. 31
30 Elisa;  dkk,  “Kedudukan  Hukum  Perjanjian  Pengikat  Jual  Beli  Tanah  Dan  Bangunan  Berstatus Sengketa  Antara  Pengembang  Dengan  Pembeli,” Jurnal  Lex  Suprema 2,  no.  1  (2020):  435–36, https://doi.org/https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/293.
31 Made  Ara  Denara  Asia  Amasangsa,  “Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Dalam  Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.”
e-ISSN : 2621-4105
Apabila  hanya  mengikuti  semua  pengaturan  yang  ada,  belum  tentu  dapat mengikuti  semua  aturan  tersebut  dalam  waktu  yang  singkat  contohnya  seperti pelakukan  pembayaran  atas  harga  jual  beli  yang  telah  disepakati.  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan PPAT menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang akan melakukan perbutan hukum yang berikaitan dengan hak atas tanah wajib tunduk  kepada semua peraturan yang berkaitan dengan hak atas tanah.” 32
Terlebih  lagi  pengaturan  mengenai  PPJB  yang  sebagaimana  aturannya tercantum dalam KUHPerdata yang mana aturannya tidak disebutkan secara tegas. Isi  dari  PPJB  ini  biasanya  sama  dengan  maksud  dan  tujuan  yang  disematkan dalam  hukum  perjanjian  yaitu  dalam  hal  ini Burgerlijk  Wetboek  voor  Indonesie (BW) yang mana merupakan suatu perjanjian yang timbul karena ada sifat terbuka dari  Buku  III  KUHPerdata  yang  memberikan  kebebasan  berkontrak  seluas- luasnya  kepada  subjek  hukum  untuk  membuat  suatu  perjanjian  yang  berisi  dan berbentuk apa saja asal tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. 33
Pelaksanaan  jual  beli  berdasarkan  Diktum  Dua  Butir  B  Intruksi  Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, yang menyebutkan bahwa:
“Kuasa  mutlak  yang  pada  hakekatnya  merupakan  pemindahan  hak  atas  tanah adalah kuasa mutlak yang memberikan kewenangan kepada penerima kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang  menurut  hukum  hanya  dapat  dilakukan  oleh  pemegang  haknya,  walaupun kuasanya tidak dapat ditarik kembali.” 34
Dalam  pelaksanaanya  harus  terpenuhi  terlebih  dahulu  syarat  dan  aturan pelaksanaannya  dalam  transaksi  jual  beli  tanah.    serta  para  pihak  harus memastikan  objek  jual  beli  tersebut  dengan  membuktikan  kepemilikan serifikatnya dan tidak dalam sengketa. Terlebih lagi, apabila terdapat penggunaan surat  kuasa  yang  tidak  dapat  ditarik  kembali. 35 Penggunaan  kuasa  penuh  yang dicantumkan  dalam  PPJB  yang  aktanya  dibuat  oleh  Notaris.  Penggunaan  kuasa digunakan  untuk  memasang  hipotik.  Perlu  diketahui  bahwa  pemberian  kuasa mutlak  tidak  diatur  dalam  KUHPerdata.  Pemberian  kuasa  mutlak  merupakan perjanjian  tambahan  harus  dilandasi  dengan  iktikad  baik.  Adanya  iktikad  baik yang ditanamkan kedalam maksud dalam perjanjian yangdibuat oleh kedua belah pihak  yang  berjanji,  maka  dapat  menjamin  kepastian  agar  dapat  dijalankannya
32 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata .
33 Made  Ara  Denara  Asia  Amasangsa,  “Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Dalam  Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan.”
34 Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  1982  Tentang  Larangan  Penggunaan  Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.
35 Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  1982  Tentang  Larangan  Penggunaan  Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah.
e-ISSN : 2621-4105
pengikatan terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak terutama dalam pembuatan akta PPJB. 36
Kemudian PPJB juga mempunyai syarat sah yang tercantum juga pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu melihat dari syarat sah perjanjiannya dalam hal ini yaitu: a. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu hal tertentu;
d. suatu sebab yang halal.
Pemenuhan  syarat  subjektif  dan  objektif  yaitu  melihat  kepada  aspek  dari asas  konsensualisme,  cakap,  objek  tertentu  dan  sebab  atau  kausa  yang  halalnya pakah  telah  terpenuhi.  Kemudian,  syarat  subjektif,  apabila  tidak  terpenuhi  maka dapat  mengakibatkan  perjanjian  dapat  dibatalkan.  Sedangkan,  apabila  syarat objektifnya yang tidak terpenuhi maka batal demi hukum. 37
3.4  Peranan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Kepastian  Menjual  Yang Objeknya Termasuk Dalam Harta Pailit
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam  membuat  akta autentik.  selain  itu  Notaris  sebagai  pejabat  negara  mampu  memberi  jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat  autentik  mengenai  keadaan,  peristiwa,  atau  perbuatan  hukum  yang diselenggara  kan  melalui  jabatan  tertentu. 38 Kewenangan  tersebut  tercantum dalam pasal 1868 KUHPerdata bahwa “akta atutentik merupakan akta yang dibuat oleh  atau  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang.”  Kemudian  juga sebagaimana  Pasal  15  ayat  (1)  UUJN  menyatakan  bahwa  “Notaris  berwenang membuat akta autentik mengenai sebuah perbuatan, perjanjian dan ketetapannya.” Atas  dasar  tersebut,  berhubungan  dengan  tata  cara  ketentuan  Notaris  sebagai pejabat umum berwenang atas 4 hal yaitu:
a. “Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat;
b. Notaris  harus  berwenang  terhadap  orang  yang  berkepentingan  dalam pembuatan akta;
c. Notaris harus berwenang atas tempat dimana akta tersebut dibuat;
d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.” 39
Terdapat 2 (dua) cara peralihan yaitu beralih dan dialihkan. Beralih biasanya terdapat hak atas tanahnya berpindah tanpa ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh  pemiliknya,  contohnya  seperti  pewarisan.  “Kemudian  dialihkan  ialah berpindahnya  hak  atas  tanah  karena  terdapat  perbuatan  hukum  yang  dilakukan
36 M.Taufik  Hidayat,  “Penyelesaian  Sengketa  Akibat  Kesalahan  Kurator  Dari  Berkurangnya  Harta Debitur  Pailit  Yang  Merugikan  Pihak  Kreditur  Dalam  Kepailitan,” Jurnal  Al’  Adl 7,  no.  14  (2015):  62, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.226.
37 Rama Mahendra, “Prosedur Menjual Rumah,” Hukum Online, 2013.
38 Nawaaf  Abdullah;  Munsyarif  Abdul  Chalim,  “Kedudukan  Dan  Kewenangan  Notaris  Dalam
Membuat Akta Autentik,” Jurnal Akta\ 4, no. 4 (2017): 658,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508.
39 Puspa  Pasaribu  and  Eva  Achjani  Zulfa,  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam  Akta  Perjanjian Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  3, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050.
e-ISSN : 2621-4105
oleh  pemiliknya,  contohnya  jual  beli.  Peralihan  hak  atas  tanah  didasarkan  pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 10  Tahun  1961)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (PP No. 24 Tahun 1997).” Pada Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa:
”Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli,  tukar  menukar,  hibah,  pemasukan  dalam  perusahaan  dan  perbuatan  hukum pemindahan  hak  lainnya,  kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya  dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.”  Peralihan  hak atas  tanah  dapat  dilakukan  dengan  cara  pemindahan  hak  seperti  jual-beli,  tukar menukar,  hibah,  lelang,  pewarisan,  peralihan  hak  karena  penggabungan  atau peleburan dan pemindahan hak lainnya.” 40
Pasal  1473  KUHPerdata  pada  pokoknya  kewajiban  penjual  menurut  pasal tersebut terdiri dari dua, yakni:
1. “Kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli;
2. Kewajiban  penjual  memberi  pertanggungan  atau  jaminan (vrijwaring), bahwa barang  yang  dijual  tidak  mempunyai  sangkutan  apapun,  baik  yang  berupa tuntutan maupun pembedaan.” 41
Kemudian  debitur  yang  sudah  dinyatakan  pailit  yang  dinyatakan  putus dalam  pengadilan.  Terhadap  utang  atau  kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat dinyatakan  dengan  jumlah  uang  baik  secara  langung  atau  tidak  dapat menyebabkan  permasalahan  dikemudian  hari  apabila  tidak  terpenuhinya pemberian  hak  kepada  kreditur.  Dengan  adanya  hal  tersebut,  maka  dapat  terjadi kepailitan    dan  apabila  debitur  mempunyai  “dua  atau  lebih  kreditur    dan setidaknya satu utang  yang telah jatuh tempo maka dapat ditagih dan dinyatakan pailit  dengan  pengajuan  putusan  pengadilan  baik  atas  permohonannya  sendiri ataupun  permohonan  satu  atau  lebih  krediturnya.” 42 Debitur  demi  hukum kehilangan  haknya  untuk  menguasai  dan  mengurus  kekayaannya  yang  termasuk dalam  harta  pailit,  sejak  tanggal  putusan  pernyataan  pailit  sejak  tanggal  pailit diucapkan.
Pasal  21  UUPK  menyebutkan  bahwa  kepailitan  meliputi  seluruh  kekayaan debitur  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  di  ucapkan  dan  segala  hal  yang diperoleh  selama  kepailitan  berlangsung.  Kepailitan  akan  berakhir  apabila putusannya  telah  dicabut  oleh  pengadilan  dengan  bukti  telah  ada  pengesahan perdamaian  yang  berkekuatan  hukum  tetap  atau  seleteah  dilakukan  pemberesan (utang kreditur telah dibayar) atau juga dapat setelah daftar pembagian harta pailit berlaku mengikat.
40 “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” (n.d.).
41 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).
42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan.
e-ISSN : 2621-4105
Dalam  keterangan  pemberian  kuasa  penuh  kepada  seseorang  yang dicantumkan pada PPJB dan aktanya di buat oleh Notaris. perlu diketahui, bahwa pemberian  kuasa  mutlak  tidak  diatur  dalam  KUHPerdata,  namun  diakui  dalam lintas  bisnis  masyarakat  yang  di  beberapa  putusan  hakim  dipandang  sebagai penemuan hukum. Pemberian kuasa mutlak merupakan suatu kuasa dalam hal ini para  pihak  yang  membuat  perikatan  yang  muncul  dari  sebuah  perjanjian, sebagaimana  Pasal  1338  KUHPerdata  menjelaskan  kebebasan  berkontrak  yang dilakukan  dengan  tetap  adanya  pembatasan  tidak  boleh  menyimpang  dari peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan  dengan mengedepankan  iktikad baik.
Peran  profesi  Notaris  dalam  kepailitan  adalah  membuat  akta  terhadap pengalihan  aset,  membuat  pengikatan  akta  terhadap  jaminan  kebendaan,  dan membuat  akta  notariil  penjualan  di  bawah  tangan  barang  bergerak  dalam  proses pemberesan  harta  pailit.  Berdasarkan  Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris.  Notaris  memiliki  kewenangan  dalam  membuat  akta  autentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  segala  ketetapan  yang  sudah  diatur dan  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta  autentik.  Akta  autentik  ini merupakan surat tanda bukti yang memuat tentang hubungan hukum antara subjek satu  dengan  subjek  yang  lainnya,  dengan  adanya  akta  autentik  yang  dibuat  oleh Notaris. 43
Notaris dapat melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana sekaligus juga melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sehingga, dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang lain terkait dalam perbuatan hukum. Pasal ini mengandung arti dari “saksama” dapat diartikan sebagai cermat, teliti serta hati-hati. 44
Ikatan Kurator dan Pengurus  Indonesia  (IKAPI)  menerangkan bahwa demi menciptakan  kurator  yang  berintegritas,  maka  sudah  sepatutnya  anggota  dari ikatan curator senantiasa bersikap jujur, dapat dipercaya dan tidak mengorbankan kepercayaan  publik  demi  kepentingan  pribadi.  Tugas  utama  kurator  adalah melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit.  Kurator  mempunyai kewajiban  untuk  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau  pemberesan  harta
43 Ali  Hadi  Shahab,  “Akibat  Hukum  Terhadap  Notaris  Yang  Dinyatakan  Pailit,” Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan 9, no. 3 (2021): 909, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i3.39237.
44 Fikri  Ariesta  Rahman,  “Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Dalam  Mengenal  Para Penghadap,” Jurnal Lex Renaissance 3, no. 2 (2018): 423–40, https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art11.
e-ISSN : 2621-4105
pailit.  Tujuan  kepailitan  adalah  untuk  membayar  hak  para  kreditur  yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka. 45
Kurator mempunyai  2 (dua)  tanggung jawab  yaitu tanggung jawab sebagai kurator  dan  tanggung  jawab  dalam  kapasitasnya  tidak  sebagai  kurator.  Dari pertanggungjawaban yang kurator pegang tersebut harus diemban dengan hati-hati karena  “Kerugian  yang  muncul  sebagai  akibat  dari  tindakan  kurator  ini  harus dipertanggung  jawabkan  kurator  secara  pribadi.”  Hal  ini  seperti  yang  disebutkan dalam Pasal  72 UU  KPKPU menyebutkan “kurator bertanggung jawab  terhadap kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas  pengurusan  dan/atau pemberesan  yang  menyebabkan  kerugian  terhadap  harta  pailit.”  Berdasarkan ketentuan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  letak  tanggung  jawab  kurator dibebankan untuk selalu bertanggung jawab atas perbuatan dan kelalaiannya pada saat bertindak sebagai kurator. Tugas dan tanggung jawab  kurator  yang diberikan oleh undang-undang kepada kurator untuk melakukanpengurusan dan pemberesan harta  pailit  akan  menjadi  tugas  berat  bagi  kurator  jika  tidak  didukung  dengan kemampuan individual dalam  menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 46
Wewenang  yang diberikan oleh undang-undang kepada kurator sangat luas dan  dapat  menimbulkan  suatu  konsekuensi  hukum.  Kurator  dapat  melakukan perbuatan  melawan  hukum  karena  ia  bertanggung  jawab  atas  kerugian  yang  di derita oleh pihak ketiga secara pribadi. Hal tersebut dapat terjadi apabila terdapat tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga karena merupakan di  luar  kewenangan  kurator  yang  di  berikan  kepadanya  oleh  undang-undang. 47 “Putu  Supadmi  menjelaskan  segala  kerugian  yang  timbul  sebagai  akibat  dari kelalaian atau karena ketidakprofesionalan kurator menjadi tanggung jawab.” 48
Kewajiban kurator ialah wajib untuk  “menyerahkan laporan kepada hakim pengawas  mengenai  keadaan  harta  pailit  yang  masuk  kedalam  kewenangannya. Kewenangan  hakim  pengawas  dalam  mengawasi  kurator  bertindak  atas  harta pailit  yang akan dilakukan pemberesan.” Hal  tersebut  sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (1) UU KPKPU bahwa kurator wajib menyerahkan laporan kepada Hakim Pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya.
Salah  satu  isi  dari  PJB  adalah  sanksi-sanksi.  Sementara  itu  untuk  dapat mengalihkan  hak  kepada  pihak  mulanya  harus  terlebih  dahulu  mendapatkan kepastian,  ketertiban  dan  perlindungan  hukum  dengan  dibuatkan  terlebih  dahulu bukti  tertulis  yang  bersifat  autentik.  Peristiwa  atau  perbuatan  hukum  yang
45 Quantri  H  Ondang,  “Tugas  Dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan  Pemberesan Harta  Pailit  Menurut  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004,” Lex  Et  Societatis 5,  no.  7  (2017):  33, https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18086.
46 Ridwan,  “Kedudukan  Kurator  Dalam  Melakukan  Eksekusi  Budel  Pailit  Yang  Berimplikasi  Pada Pelaporan  Secara  Pidana  Suatu  Kajian  Undang-Undang  No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  2  (2018):  125–46, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040.
47 Imran Nating, Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit (Jakarta: Rajawali, 2004).
48 M.Taufik  Hidayat,  “Penyelesaian  Sengketa  Akibat  Kesalahan  Kurator  Dari  Berkurangnya  Harta Debutor Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditur Dalam Kepailitan.”
e-ISSN : 2621-4105
diselenggarakan  melalui  jabatan  tertentu,  sehingga  dalam  hal  ini  dibutuhkan seorang  Pejabat  yang  berwenang  yaitu  Notaris  dalam  hal  untuk  membuat  dan mengesahkan suatu akta autentik atas peralihan hak guna bagunan dan kemudian mendapatkan legalitas dan otentisitas atas peralihan hak atas tanah tersebut.

## 4. PENUTUP
Kepailitan  merupakan  suatu  keadaan  debitur  memiliki  kesulitan  untuk membayar  hutangnya.  Kepailitan  meliputi  seluruh  harta  kekayaan  debitur biasanya  terjadi  pada  saat  putusan  pernyataan  pailit  oleh  pengadilan.  Kemudian pengurusan  tersebut  akan  dilakukan  oleh  kurator  dibawah  pengawasan  hakim pengawas.  Harta  pailit  juga  meliputi  segala  seseuatu  yang  di  peroleh  selama kepailitan berlangsung. Kepailitan akan berakhir apabila dicabut oleh pengadilan, pengesahan  perdamaian  telah  berkekuatan  hukum  tetap,  atau  setelah  dilakukan pemberesan  (utang  kreditur  telah  dibayar)  atau  daftar  pembagian  harta  pailit berlaku mengikat. status dari harta benda yang telah dimasukan kedalam boedoel pailit merupakan sitaan negara yang pada dasarnya melihat dari syarat keabsahan suatu  benda  dapat  dimasukkan  sebagai  boedoel  pailit.  Kepailitan  dapat  berakhir apabila  dicabut  oleh  pengadilan,  pengesahan  perdamaian  telah  berkekuatan hukum  tetap,  atau  seleteah  dilakukan  pemberesan  (utang  kreditur  telah  dibayar) atau  daftar  pembagian  harta  pailit  berlaku  mengikat.  Pasal  1131  KUHPer menjelaskan  bahwa  yang  dapat  dimasukan  kedalam  boedel  pailit  hanya  harta debitur  yang  sah,  diluar  itu  harus  dikeluarkan  dari  daftar  boedel  pailit.  Apabila kreditur  ingin  dapat  mengeluarkan  harta  pailit  tersebut  harus  diajukan  gugatatn- gugatan lain ke pengadilan. Notaris sebaiknya lebih cermat lagi dalam melakukan pengecekkan  maupun  pemeriksaan  dokumen  kelengkapan  serta  latar  belakang objek dari akta yang akan dibuat olehnya untuk para pihak karena pada dasarnya ketelitian  Notaris  menentukan  keautentikan  akta  agar  dapat  menjamin  kepastian hukum  dari  akta  yang  dibuat,  agar  mengurangi  risiko  sengketa  dari  pembuatan akta pengikatan jual beli yang objeknya belum pasti.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali  Hadi  Shahab.  “Akibat  Hukum  Terhadap  Notaris  Yang  Dinyatakan  Pailit.”
Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan 9, no. 3 (2021): 909. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i3.39237.
Alusianto  Hamonangan;  dkk.  “Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)  Dalam Transaksi Perlahiran Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan.” Jurnal Rectum 3, no. 2 (2021): 241. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v3i2.1180. Andhika,  Ahmad  Reza.  “Pertanggungjawaban  Notaris  Dalam  Perkara  Pidana Berkaitan  Dengan  Akta  Yang  Dibuatnya  Menurut  Undang-Undang  Nomor 2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004.” Premise Law Journal 1 (2016): 9. Ariesta  Rahman,  Fikri.  “Penerapan  Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Dalam Mengenal Para Penghadap.” Jurnal Lex Renaissance 3, no. 2 (2018): 423– 40. https://doi.org/10.20885/jlr.vol3.iss2.art11.
Elisa;  dkk.  “Kedudukan  Hukum  Perjanjian  Pengikat  Jual  Beli  Tanah  Dan
Bangunan  Berstatus  Sengketa  Antara  Pengembang  Dengan  Pembeli.” Jurnal Lex Suprema 2, no. 1 (2020): 435–36.
https://doi.org/https://jurnal.law.uniba- bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/view/293.
Enel  Reza  Hafidzan,  Ery  Agus  Priyono,  Dewi  Hendrawati.  “Legalitas  Kuasa Dalam  Akta  Pengikatan  Jual  Beli  Tanah  Sebagai  Dasar  Pembuatan  Akta Jual Beli.” Serambi Hukum 6, no. 02 (2015): 2.
Jurnal Entrepreneur. “Faktor Penyebab Perusahaan Pailit Yang Harus Diketahui,” n.d.
Fuady,  Munir. Hukum  Pailit  Dalam  Teori  Dan  Praktek .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti, 2014.
Intruksi  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  14  Tahun  1982  Tentang  Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah (n.d.).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).
Legawantara, Made Erik Krismeina, Desak Gde Dwi Arini, and Luh Putu Suryani. “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah.” Jurnal  Interpretasi Hukum 1, no. 1 (2020): 115. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2196.112- 117.
Lia Nopiharni Puspitasari ; etc. “Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border  Insolvency.” USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  1. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
M.Taufik  Hidayat.  “Penyelesaian  Sengketa  Akibat  Kesalahan  Kurator  Dari
Berkurangnya Harta Debutor Pailit Yang Merugikan Pihak Kreditor Dalam Kepailitan.” Jurnal Al’ Adl 7, no. 14 (2015): 62. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v7i14.226. Made  Ara  Denara  Asia  Amasangsa.  “Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB)
Dalam  Transaksi  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan.” Kertha Semaya 8, no. 1 (2019): 5. Mahendra, Rama. “Prosedur Menjual Rumah.” Hukum Online, 2013. Moertiono,  R  Juli.  “Perjanjian  Kerjasama  Dalam  Bidang  Pengkaryaan  Dan  Jasa
Tenaga Kerja Antara PT. Sinar Jaya Pura Abadi Dan PT. Asianfast Marine
Industries.” Jurnal  Hukum  Kaidah:  Media  Komunikasi  Dan  Informasi Hukum Dan Masyarakat 18, no. 3 (2019): 130.
https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1329.
Nating,  Imran. Peranan  Dan  Tanggung  Jawab  Kurator  Dalam  Pengurusan  Dan Pemberesan Harta Pailit . Jakarta: Rajawali, 2004.
Nawaaf  Abdullah;  Munsyarif  Abdul  Chalim.  “Kedudukan  Dan  Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Autentik.” Jurnal Akta\ 4, no. 4 (2017): 658. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2508.
Nurizkha  Arlina.  “Pengangkatan  Notaris  Pengganti  Dari  Notaris  Yang  Berstatus Terpidana  (Studi  Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor  No. 728/Pdt/P/2020/Pn. Sby).” Jurnal Pendidikan 4, no. 4 (2020): 2. Paramita  Arina  Ratna;  Yunanto;  Dewi  Hendrawati.  “Wanprestasi  Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Penelitian Pada Pengembang  Kota  Semarang).” Diponegoro  Law  Journal 5,  no.  3  (2016): 26.
Pasaribu,  Puspa,  and  Eva  Achjani  Zulfa.  “Akibat  Hukum  Identitas  Palsu  Dalam
e-ISSN : 2621-4105
Akta  Perjanjian  Kredit  Yang  Melibatkan  Pihak  Ketiga  Pemberi  Jaminan.” Jurnal USM Law Review 4, no. 2 (2021): 3. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (n.d.).
Puspitasari,  Lia  Nopiharni,  Dian  Septiandani,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  and
Kadi  Sukarna.  “Problematika  Eksekusi  Harta  Pailit  Dalam  Cross  Border Insolvency.” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  2  (2021):  748. https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4238.
Putri Dewi Kurnia; Amin Purnawan. “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas.” Jurnal Akta 4, no. 4 (2017): 620. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i4.2505.
Quantri H Ondang. “Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” Lex Et Societatis 5, no. 7 (2017): 33. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v5i7.18086.
Raymond  Aristyo;  Ahkmad  Budi  Cahyono.  “Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap Akta  Jual  PPJB  Dan  Akta  Kuasa  Untuk  Menjual  Sebagai  Jaminan Terjadinya Utang Piutang.” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 12 (2021): 2418–
19. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p13. Reynika  Ashfahani;  Pieter  Everhardus  Latumeten.  “Proses  Kepailitan  Dan PKPU.” Jurnal Kertha Semaya 9, no. 12 (2021): 2395.
https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i12.p11.
Ridwan.  “Kedudukan  Kurator  Dalam  Melakukan  Eksekusi  Budel  Pailit  Yang Berimplikasi  Pada  Pelaporan  Secara  Pidana  Suatu  Kajian  Undang-Undang No.  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang.” Jurnal  Ius  Constituendum 3,  no.  2  (2018):  125–46. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v3i2.1040.
Safira Dini Laksita; etc. “Legalitas Kuasa Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Tanah
Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli.” Diponegoro Law Review 6, no. 1 (2017): 1. https://doi.org/https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15664
.
Shubhan,  M.  Hadi. Hukum  Kepailitan:  Prinsip,  Norma  &  Praktik  Di  Peradilan . Jakarta: Kencana, 2008.
Soerjono  Soekanto;  Sri  Mamudji. Peran  Dan  Penggunaan  Perpustakaan  Di Dalam Penelitian Hukum . Jakarta: Pdhui, 1979. Soerjono, Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 1989.
Subekti, R. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Bandung: PT Intermasa, 1982.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (n.d.).
Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (n.d.).