## IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN MAMUJU

## (STUDI KASUS KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU)
Mukhlis Hannan 1
1 Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Al Asyariyah Mandar Email: mukhlishannan49@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  how  the  implementation  of  basic  tasks  and functions of the Community Empowerment Agency and village governance and the factors that influence the implementation process of the Main Task and  the  function  of  the  community  empowerment  body  of  the  village government  in  the  Mamuju  District.  The  type  of  research  used  in  this study is qualitative deskriktif with the basis of survey research. The results showed that the implementation of some program results can be quite good although there are some activities have not achieved the targeted results of the problems faced by BPMPD mamuju district in the implementation of the  affairs  of  community  and  village  government,  the  improvement  of organizational  performance  that  carried  out  it  becomes  an  absolute  thing done Systematic and Structured.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana pelaksanaan  tugas  pokok  dan  fungsi  dari  Badan  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Pemerintahan  Desa  serta  faktor-faktor  yang mempengaruhi  proses  pelaksanaan  tugas  utama  dan  fungsi  Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa di Kabupaten Mamuju. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriktif kualitatif  dengan  basis  penelitian  survei.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  beberapa  hasil  program  dapat dikatakan  cukup  baik  walaupun  ada  beberapa  kegiatan  yang  belum mencapai  hasil  yang  ditargetkan  dari  permasalahan  yang  dihadapi oleh  Kabupaten  Mamuju  di  BPMPD  dalam  pelaksanaan  urusan masyarakat  dan  pemerintahan  desa,  peningkatan  kinerja  organisasi yang  dilakukan  itu  menjadi  hal  yang  mutlak  dilakukan  secara sistematis dan terstruktur.
Kata Kunci: Implementasi, Tugas Utama, Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  sebagai perwujudan kedaulatan rakyat pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat  dan  martabat  bangsa.  UUD  RI  1945  mengamanatkan  kewajiban pemerintah  untuk  memberikan  kemakmuran  sebesar-besanya  bagi  rakyat, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.  UUD  RI  1945    memberikan  perintah,  tugas dan  wewenang  kepada  seluruh  aparatur  Negara  melaksanakan  amanat  untuk mensejahterakan rakyatnya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan  bertanggungjawab.  Salah  satu  perwujudan  dari  konsep  ini  adalah pemberian tugas bagi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik.
Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Mamuju (KPT Mamuju)  bekerja dengan  dasar  hukum  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mamuju  Nomor  8  Tahun 2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Teknis  Daerah.  Di  dalam Perda  ini  dibahas  tugas  pokok  dan  fungsi  kantor  pelayanan  terpadu.  Tugas pokok  KPT  tertuang  pada  pasal  27  yang  bertuliskan  “Kantor  Pelayanan Terpadu  mempunyai  tugas  melaksanakan  penyusunan  dan  pelaksanaan kebijakan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  spesifik  di bidang  pelayanan  terpadu  dan  menjadi  tanggung  jawabnya  berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Kemudian untuk fungsi KPT tertuang pada pasal 28 yang bertuliskan: “untuk penyelenggaraan  tugas  tesebut  pada  pasal  27  Peraturan  Daerah  ini,  KPT mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Perumusan  kebijakan  teknis  di  bidang  pelayanan  perizinan,dan  non perizinan;
b. Pemberian  pelayanan  perizinan  dan  non  perizinan  sesuai  dengan kewenangannya;
c. Pelaksanaan pengolahan data dan pemeriksaan serta pemprosesan;
d. Pelaksanaan validasi,legalisasi dan otorisasi pelayanan perizinan dan non perizinan dengan kewenangannya;
e. Penanganan  pengaduan  masyarakat  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pelayanan publik;
f. Pengembangan sistem pelayanan publik terutama pelayanan publik yang murah,mudah,transparan,pasti dan terjangkau;
g. Pelaksanaan tugas  lain yang  diberikan  oleh  Bupati  sesuai  dengan tugas dan fungsinya.”
Dari pasal di atas dapat dilihat bahwa KPT Mamuju merupakan kantor yang  melaksanakan  pelayanan  publik  terkhusus  pada  pelayanan  perizinan.
Kemudian  dalam  melaksanakan  pelayanan  publik,  kantor  pelayanan  terpadu kabupaten  Mamuju  dituntut  untuk  melaksankan  pelayanan  publik  yang murah,  mudah,  transparansi,  pasti  dan  terjangkau.  Kemudian  untuk pengaturan  tugas  pokok,  fungsi  dan  rincian  tugas  pejabat  pemerintah  yang bekerja di dalam  KPT Mamuju juga memiliki aturan tersendiri yang termuat dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Tugas Pokok, Fungsi  dan  Rincian  Tugas  Jabatan  Struktural  pada  KPT  Mamuju.  Dalam aturan tersebut memuat semua tugas dan fungsi setiap bagian yang ada dalam KPT dan menjelaskan tata kerja yang ada dalamnya.
KPT Mamuju memberikan 26 jenis layanan perizinan yaitu: Izin Prinsip, Izin  Lokasi,  Izin  Gangguan  (HO),  Izin  Kelayakan  Lingkungan,  Izin  Tempat Usaha,  Izin  Usaha  Perdagangan,  Tanda  Daftar  Perusahaan,  Tanda  Daftar Industri  ,  Tanda  Daftar  Gudang,  Izin  Usaha  Industri,  Izin  Usaha  Jasa Konstruksi,  Izin  Peruntukan  Penggunaan  Tanah,  Izin  Pemasangan  Reklame, Izin  Mendirikan  Bangunan,  Izin  Praktek  Tenaga  Kesehatan,  Izin  Fasilitas Kefarmasian,  Izin  Makanan  &  Minuman,  Izin  Usaha  Air  Minum,  Izin  Usaha Produksi, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Usaha Kepariwisataan, Izin Usaha Losmen/Penginapan, Izin Restoran/Rumah Makan, Izin Hotel, Izin Usaha Travel, Izin Usaha Hiburan.
Penulis  tertarik  untuk  melakukan  studi  terhadap  pelayanan  yang dilakukan oleh salah satu bagian di KPT Mamuju yakni pada bagian pelayanan pemberian  IMB.  Dari  data  awal  yang  penulis  dapatkan  di  KPT  Mamuju, mekanisme pengurusan IMB dimulai dari kegiatan pelayanan pada bagian tata usaha berupa pengisian permohonan (diketahui oleh desa/lurah dan camat) dan melengkapi  persyaratan  IMB  (surat  PBB  terakhir,  kepemilikan  tanah  dan gambar  denah  rumah),  tim  teknis  melakukan  seleksi  administrasi  dan peninjauan lokasi, selanjutnya menetapkan biaya IMB dan pembayaran IMB, petugas  pembukuan  memberikan  registrasi  nomor  IMB  dan  pembuatan  SK, yang selanjutnya diserahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Terpadu untuk penanda  tanganan/penerbitan  IMB,  dan  kembali  lagi  ke  bagian  tata  usaha untuk  melakukan  pengarsipan  dan  penyerahan  kepada  pemohon/publik. Mekanisme  pelayanan  IMB  tersebut  dalam  kenyataannya  belum  sesuai harapan  publik  dan  belum  sesuai  ketentuan  standar  pelayanan  publik. Permasalahan dari kasus perizinan ini dikarenakan aktivitas pelayanan publik belum terealisasikan dengan baik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat empiris, yaitu suatu metode penelitian  yang  berfungsi  untuk  melihat  ketentuan-ketentuan  hukum  secara nyata  dan  meneliti  bagaimana  bekerjanya  hukum  di  lingkungan  masyarakat. Populasi  adalah  keseluruhan  objek  yang  menjadi  target  dalam  kajian
penelitian.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  aparat  di  Kantor  Pelayanan Terpadu  Satu  Pintu  Kabupaten  Mamuju  dan  Pemohon  Perizinan  di  Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Prinsip Transparansi dalam Pemberian Pelayanan Publik
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 49 Tahun 2008  tentang Tugas pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu  Pintu  Kabupaten  Mamuju  (KPTSP  Mamuju),  telah  diubah  kembali dengan  Peraturan  Bupati  Nomor  36  Tahun  2010  tentang  perubahan  atas Peraturan  Bupati  Nomor  49  Tahun  2008  tentang  Tugas  Pokok,  Fungsi  dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada KPTSP Mamuju, sebagai bagian dari penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja kelembagaan daerah Kabupaten Mamuju.  Berdasarkan  hal  itu,  maka  tugas  pokok  KPTSP  Mamuju  adalah menyelenggarakan  pembinaan  di  bidang  pelayanan,  pengolahan  data, pemeriksaan,  pemrosesan  serta  pembinaan  ketatausahaan  perizinan  dan  non perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penulis  menggunakan  poin-poin  yang  ada  di  dalam  KEP/26/M.PAN/ 2/2004  untuk  melihat  bagaimana  pelaksanaan  prinsip  transparansi  pemberian pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  KPTSP  Mamuju.  Muatan  yang  ada dalam  KEP/26/M.PAN/  2/2004  terkait  transparansi  yakni:  manajemen  dan penyelenggaraan pelayanan publik, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan administratif  pelayanan,  rincian  biaya  pelayanan,  waktu  penyelesaian pelayanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan, janji pelayananan, standar pelayanan publik, informasi pelayanan.
a. Manajemen dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Transparansi terhadap manajemen dan penyelenggaran pelayanan publik berarti  bahwa  para  aparat  penyelenggara  pelayanan  publik  dituntut  agar memberi  informasi kepada  masyarakat terkait setiap  kebijakan,  perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan pada KPTSP Mamuju.
Hasil  wawancara  dengan  kepala  seksi  pengolahan  data  dan  informasi terkait  penyampaian  setiap  kebijakan  yang  di  buat  pada  KPTSP  Mamuju, disebutkan bahwa:
“…Kebijakan  terbaru  di  Kantor  ini  selalu  kami  beritahukan  kepada masyarakat lewat loket pelayanan informasi jadi misalnya ada persyaratan terbaru  tentang  pengurusan  izin  maka  petugas  di  loket  kami  akan menjelaskan langsung kepada pemohon.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas  dapat  dilihat  kurangnya  informasi  yang bisa  diakses  oleh  masyarakat  sehingga  pada  posisi  ini  masyaraktlah  yang
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 47
dituntut untuk berperan aktif mencari informasi terkait kebijakan terbaru yang ada  di  KPTSP  Mamuju.  Dan  satu-satunya  akses  masyarakat  untuk mengetahui  apa  saja  kebijakan  terbaru  yang  ada  di  KPTSP  Mamuju  yaitu datang  langsung  di  KPTSP  Mamuju  dan  bertanya  ke  petugas  pelayanan informasi.
b. Prosedur Pelayanan
KPTSP  Mamuju  memiliki  banyak  prosedur/mekanisme  pengurusan perizinan, tergantung oleh para pemohon yang akan mengurus suatu perizinan.
“...  Jadi  Kalau  mengenai  mekanisme  pengurusan  izin  ini  tergantung  oleh jenis izin apa yang dimohonkan karena cara pengurusan izin itu berbeda- beda prosesnya.“
Dari  hasil  wawancara  di  atas  kita  dapat  melihat  bahwa  ada  banyak mekanisme pelayanan yang ada di KPTSP Mamuju dan jika semua mekanisme ini  tidak  di  publikasikan  secara  maksimal  kepada  masyarakat  maka masyarakat/pemohon  akan  merasa  bingung  terhadap  prosedur  yang  harus  ia lengkapi.
c. Persyaratan Teknis dan Administratif Pelayanan
KPTSP  Mamuju  sudah  menetapkan  segala  persyaratan  teknis  dan administratif  setiap  pelayanan  perizinan.  Hal  ini  dapat  terlihat  di  dalam Standar  Pelayanan  Publik  (SPP)  KPTSP  Mamuju.  Di  dalam  SPP  tersebut diatur segala persyaratan yang harus dilengkapi oleh setiap pemohon, misalnya persyaratan untuk mengurus Izin Usaha Produksi (IUP);
1) Syarat Administrasi:
- Surat permohonan bagi perusahaan bermaterarai Rp.6.000,-
- Susunan direksi dan daftar pemegang saham (bagi pengusaha)
- Surat keterangan domisili usaha
- Profil  badan  usaha  (untuk  mineral  bukan  logam  dan  batuan)  bagi perusahaan
- Akte  pendirian  badan  usaha  yang  bergerak  dibidang  pertambangan disahkan oleh pejabat yang berwenang
- NPWP
- Profil koperasi (bagi pemohon koperasi)
- Kartu Tanda Pengenal (KTP) atau Identitas diri
2) Syarat Teknis:
- Daftar  Riwayat  Hidup  dan  Surat  Pernyataan  Tenaga  Ahli Pertambangan  dan  atau  Geologi  yang  berpengalaman  sedikitnya  3 (tiga) tahun
- Peta  WIUP  (Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan)  yang  dilengkapi
dengan  titik  koordinat  geografis  garis  lintang  dan  garis  bujur  sesuai ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat setelah berkoordinasi dengan DPR.
d. Rincian Biaya Pelayanan
Biaya pelayanan adalah segala biaya dan rinciannya dengan nama atau sebutan  apapun  sebagai  imbalan  atas  pemberian  pelayanan  umum  yang besaran dan tata cara pembayarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepastian dan rincian biaya pelayanan  publik  harus  diinformasikan  secara  jelas  dan  diletakkan  di  dekat loket pelayanan.
Tabel 1 Biaya/Tarif pengurusan izin di KPTSP Mamuju JENIS PELAYANAN IZIN BIAYA/TARIF Izin Prinsip Segala biaya yang timbul dari pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon Izin Lokasi Segala biaya yang timbul dari pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon Izin Kelayakan Lingkungan Tidak dikenakan retribusi Izin Tempat Usaha Tidak dikenakan retribusi Izin Usaha Industri Tidak dikenakan retribusi Izin Usaha Perdagangan Tidak dikenakan retribusi Tanda Daftar Perusahaan Tidak dikenakan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Tidak dikenakan retribusi Tanda Daftar Industri Tidak dikenakan retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Tidak dikenakan retribusi Izin Fasilitas Kefarmasian Tidak dikenakan retribusi Izin Makanan dan Minuman Tidak dikenakan retribusi Izin Usaha Produksi Tidak dikenakan retribusi Operasi Produksi Tidak dikenakan retribusi
Izin Usaha Pengeboran Air Tanah Tidak dikenakan retribusi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Tidak dikenakan retribusi Izin Gangguan Golongan I A      = Rp.2.500.000,- Golongan I B      = Rp.1.000.000,- Golongan II A    = Rp.    350.000,- Golongan II B    = Rp.    250.000,- Golongan III A  = Rp.    200.000,- Golongan III B  = Rp.    150.000,- Izin Mendirikan Bangunan - IMB Umum adalah sebesar 3% dari nilai bangunan - IMB  Pemerintah  adalah  sebesar  2% dari nilai bangunan - Memperbaiki & mengubah bangunan retribusinya sebesar 1,5% dari nilai anggaran perubahan - Untuk mengganti IMB = 50% dari nilai IMB - Balik nama IMB = 10% dari nilai IMB - Biaya administrasi Rp.80.000,- (luas>200m2) - Biaya administrasi Rp.40.000,- (luas<200m2) Non Perizinan : Pajak Reklame - Cara hitung pajak reklame NSR =NJOR+Nilai Strategis - Tarif pajak ditetapkan sebesar 25%.
Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
e. Waktu Penyelesaian Pelayanan
KPTSP  Mamuju  sudah  menetapkan  waktu    penyelesaian    pelayanan pengurusan  setiap  izin  kepada para pemohon. Waktu penyelesaian pelayanan ini termuat juga di dalam  Standar Pelayanan Publik KPTSP Mamuju.
“...Jangka  waktu  selesainya  izin  itu  yang  tertera  di  dalam  standar pelayanan  adalah  jangka  waktu  maksimal  apabila  petugas  kami  sudah selesai mengelolah izin tersebut misalnya hanya dalam kurun waktu 3 hari
50 | MITZAL, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi
maka  petugas  kami  akan  menghubungi  pemohon  agar  datang  untuk mengambil izinnya.”
Tabel 2 Waktu Penyelesaian pelayanan JENIS PELAYANAN IZIN WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Izin Prinsip 12 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Lokasi 12 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Kelayakan Lingkungan 6 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Tempat Usaha 6 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Usaha Industri 6 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Usaha Perdagangan 6  hari  terhitung  sejak   lengkapnya berkas yang diterima Tanda Daftar Perusahaan 6 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Usaha Jasa Konstruksi 6 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Tanda Daftar Industri 6 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Pelayanan Kesehatan 15 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Fasilitas Kefarmasian 14 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Makanan dan Minuman 14 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Usaha Produksi Dikoordinasikan dengan instansi terkait
Operasi Produksi Dikoordinasikan dengan instansi terkait Izin Usaha Pengeboran Air Tanah Dikoordinasikan dengan instansi terkait Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dikoordinasikan dengan instansi terkait Izin Gangguan 6 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Izin Mendirikan Bangunan 6 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima Non Perizinan : Pajak Reklame 5 hari terhitung sejak lengkapnya berkas yang diterima
Sumber: Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju
f. Pejabat yang Berwenang dan Bertanggung Jawab
Pejabat/petugas  yang  berwenang  dan  bertanggung  jawab  memberikan pelayanan  dan  atau  menyelesaikan  keluhan/persoalan/sengketa,  diwajibkan memakai  tanda  pengenal  dan  papan  nama  di  meja/tempat  kerja  petugas. Pejabat/petugas  tersebut  harus  ditetapkan  secara  formal  berdasarkan  Surat Keputusan/Surat  Penugasan  dari  pejabat  yang  berwenang.  Pejabat/petugas yang  memberikan  pelayanan  dan  menyelesaikan  keluhan  harus  dapat menciptakan  citra  positif  terhadap  penerima  pelayanan  dengan memperhatikan:
a. Aspek psikologi dan komunikasi, serta perilaku melayani;
b. Kemampuan melaksanakan empathi terhadap penerima pelayanan, dan dapat merubah keluhan penerima pelayanan menjadi senyuman;
c. Menyelaraskan  cara  penyampaian  layanan  melalui  nada,  tekanan  dan kecepatan suara, sikap tubuh, mimik dan pandangan mata;
d. Mengenal siapa dan apa yang menjadi kebutuhan penerima pelayanan;
e. Berada di tempat yang ditentukan pada waktu dan jam pelayanan.
Pada  indikator  ini  KPTSP  Mamuju  sudah  melaksanakan  dengan maksimal. Hal ini terbukti ketika melakukan penelitian, penulis melihat bahwa semua  pegawai  di  KPTSP  Mamuju  memakai  ID  Card  kemudian  di  setiap ruangan  sudah  ada  papan  nama  ruangan  beserta  petugas  yang  ada  di dalamnya.  Kemudian  untuk  poin  pemberian    pelayanan    KPTSP  Mamuju sudah  memberikan  pelayanan  secara  maksimal.  Juga  terbukti  dari  hasil wawancara penulis dengan berbagai pemohon perizinan di KPTSP Mamuju

## g. Lokasi Pelayanan
Tempat dan lokasi pelayanan KPTSP Mamuju sangat mudah dijangkau oleh para pemohon yang hendak melakukan pengurusan perizinan. Kantor ini terletak 50m dari kantor Bupati Mamuju sehingga akses ke KPTSP sangatlah mudah,  Kemudian  untuk  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di  dalam  KPTSP Mamuju akan penulis rincikan sebagai berikut:
- Ruang tunggu pemohon dilengkapi dengan kipas angin dan TV
- Loket  pengurusan  perizinan  yang  terdiri  atas  loket  informasi  dan pengaduan, loket pendaftaran, loket legalitas, loket retribusi dan loket pengambilan  perizinan.  Setiap  loket  dilengkapi  dengan  komputer Mainframe Server build/up/Intel X Com/2Gb DRR 2 HDD 250 GB yang dilengkapi program sistem informasi perizinan terpadu
- Ruang Kepala Kantor
- Ruang Kasubag dan Staf
- Ruang Kepala Seksi dan Staf
- Ruang Arsip
- Musholla
- WC Umum
- Parkir yang cukup luas
- Peralatan Perkantoran Utama
Hasil  wawancara  dengan  pemohon  di  KPTSP  Mamuju  terkait  lokasi pelayanan, menjelaskan:
“...Kalau  menurut  saya  pribadi  sarana  yang  ada  di  kantor  ini  sudah lengkap karena ada tv yang bisa kita nonton sambil tunggu izin terbit, ada kursi  tunggu  yang  cukup  luas  dan  ada  kipas  angin  jadi  kita  tidak kepanasan dalam menunggu.”
Dari  data  yang  ada  di  atas  menunjukkan  bahwa  fasilitas  yang  ada  di KPTSP  Mamuju  sudah  cukup  memadai  untuk  melakukan  suatu  pelayanan kepada publik.
h. Janji Pelayanan
Akta  atau  janji  pelayanan  merupakan  komitmen  tertulis  unit  kerja pelayanan  instansi  pemerintah  dalam  menyediakan  pelayanan  kepada masyarakat.  Janji  pelayanan  tertulis  secara  jelas,  singkat  dan  mudah dimengerti,  menyangkut  hanya  hal-hal  yang  esensial  dan  informasi  yang akurat, termasuk di dalamnya mengenai standar kualitas pelayananan.
Motto  KPTSP  Mamuju  yakni,  “melayani  dengan  ikhlas”.  Sementara Komitmen/Janji KPTSP Mamuju yakni;
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 53
Kami insan Pelayanan Perizinan Kabupaten Mamuju Berjanji:
- Akan melaksanakan pelayanan perizinan dengan sepenuh hati guna pencapaian pelayanan prima kepada masyarakat
- Akan melaksanakan pelayanan perizinan dengan mengutamakan kepuasan pelanggan
- Akan Melaksanakan Pelayanan Perizinan dengan menjunjung tinggi kehormatan dan kejujuran
i. Standar Pelayanan Publik
KPTSP  Mamuju  telah  menyusun  Standar  Pelayanan  Publik  yang ditetapkan  pada  tanggal  02  September  2013  oleh  Kepala  KPTSP  Mamuju. Standar Pelayanan Publik KPTSP Mamuju meliputi:
- Jenis-jenis Pelayanan / Produk Pelayanan
- Persyaratan,Tarif Dan Waktu Penyelesaian Perizinan
- Sarana & Prasarana Pelayanan di Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Kompensasi
- Kompotensi SDM KPTSP Kabupaten Mamuju
- Tugas dan Fungsi Aparatur Pelayanan Perizinan
- Kompensasi Pelayanan
- Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pelayanan
- Pelayanan Informasi dan Penanganan Pengaduan
- Evaluasi dan Pengendalian Pelayanan
- Penilaian Kepuasan Pelanggan
Hasil  wawancara  dengan  aparat  yang  ada  di  KPTSP  Mamuju menjelaskan bahwa:
“... Standar pelayanan publik di kantor ini sudah dibuat dan disusun pada tahun  2013.  Pada  waktu  itu  yang  menetapkan  dan  bertanda  tangan  di standar pelayanan pubik itu adalah pak Luthfy kepala Kantor Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebelumnya.”
Dari  data  di  atas  kita  dapat  melihat  bahwa  KPTSP  Mamuju  sudah menetapkan  standar  pelayanan  publik  namun  informasi  terkait  isi  standar pelayanan  publik  ini  belum  di  publikasikan  secara  maksimal  kepada masyarakat  sehingga  masyarakat  kurang  tahu  terhadap  standar  pelayanan publik yang ditetapkan di KPTSP Mamuju.
j. Informasi Pelayanan
Informasi pelayanan yang ada di KPTSP Mamuju sangat terbatas. Dari hasil  penelitian  penulis  di  KPTSP  Mamuju  sumber  informasi  untuk  publik
hanya  bisa  di  akses  jika  publik  datang  langsung  dan  bertanya  ke  loket informasi.
“... Untuk saat ini informasi tentang tata cara pengurusan perizinan hanya ada  di  lingkup  kantor  saja  tetapi  Insya  Allah  tahun  ini  kita  berencana untuk mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang perizinan juga pada tahun  ini  kita  akan  melaunching  situs  web  agar  supaya  akses  informasi kemasyarakat  lebih  terbuka  lagi...  Sebenarnya  tahun  kemarin  kita  sudah melakukan  banyak  publikasi  di  antaranya  memasukkan running  teks tentang  perizinan  ke  TV  lokal,  membagikan  brosur-brosur  terkait pengurusan  perizinan  tetapi  cara  ini  dinilai  kurang  efektif  untuk melakukan publikasi ke masyarakat.”
Kurangnya  akses  Informasi  pelayanan  yang  ada  di  KPTSP  Mamuju menuntut  masyarakat  agar  lebih  berperan  aktif  untuk  mencari  informasi  di KPTSP Mamuju.
“...  Tadi  saya  menanyakan  ke  petugas  di  loket  tentang  bagaimana  cara pengurusan  perpanjangan  SIUP,  karena  SIUP  saya  sudah  berakhir  masa berlakunya.  Dan  saya  baru  pertama  kali  mengurus  perpanjangan  SIUP jadi saya tanya langsung ke petugasnya tentang bagaimana cara urus dan apa persyaratannya.”
“...Ya harusnya KPTSP Mamuju ini menyediakan akses segala persyartan izinnya di internet supaya kita tidak bingung lagi untuk mengurus izin dan kalau bisa disediakan juga akses pendaftaran online perizinan supaya kita lebih terbantu lagi dan hemat waktu.“
“...Kalau  saya  tidak  masalah  dengan  sistem  yang  kayak  begini  karena rumah saya juga dekat jadi gampang untuk ke sini bertanya kelengkapan berkasnya.”
“...Sampai sekarang saya tidak tahu prosedur pelayanan di dalam karena biasanya  ada  keluarga  yang  biasa  saya  hubungi  dan  minta  bantuannya biasanya dia yang tanya sama saya, bilang lengkapi ini lengkapi ini nanti kalau lengkap silahkan bawa ke kantor.“
Dari  hasil  wawancara  di  atas  penulis  dapat  menarik  kesimpulan  bahwa keterbukaan  informasi  sangat  dibutuhkan  dalam  melaksanakan  pelayanan publik  di  KPTSP  Mamuju.  Selain  dapat  mempercepat  proses  pelayanan  juga dapat  mempermudah  masyarakat  dalam  hal  melengkapi  segala  persyaratan, juga  masyarakat  akan  mudah  memahami  bagaimana  prosedur  setiap pengurusan perizinan yang ada di KPTSP Mamuju.
Volume 2, Nomor 1, April 2017 | 55

## Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Prinsip  Transparansi  dalam  Pemberian Pelayanan Publik
Penulis  hanya  mengangkat  satu  faktor  hambatan  saja  dikarenakan masalah  pokok  yang  dihadapi  KPTSP  Mamuju  dalam  melaksanakan  prinsip transparansi  hanya  ada  satu  juga  yakni  terbatasnya  KPTSP  Mamuju  dalam memberikan informasi pelayanan perizinan kepada masyarakat.
KPTSP  Mamuju  merupakan  suatu  satuan  kerja  perangkat  daerah (SKPD)  yang  terbentuk  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Mamuju Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Inspektorat,  Badan perencanaan  pembangunan  Daerah,  dan  Lembaga  Teknis  Daerah  Kabupaten Mamuju.  Jadi  segala  kegiatan  yang  dilaksanakan  di  dalam  KPTSP  Mamuju harus  di  koordinasikan  ke  Pemerintah  Daerah  termasuk  perencanaan  setiap program yang akan dilaksanakan oleh KPTSP Mamuju.
Dari  hasil  wawancara  penulis  dengan  aparat  di  KPTSP  Mamuju mengatakan bahwa:
“...Sebenarnya  sudah  banyak  rencana  publikasi  informasi  yang  kami sediakan  untuk  masyarakat  tetapi  kami  selalu  terkendala  oleh  anggaran yang  ada  di  daerah.  Pada  tahun  2014  kami  sudah  merencanakan  akan membuat  web  untuk  KPTSP  Mamuju,  tetapi  realisasi  dari  program  ini mungkin  akan  baru  terwujud  tahun  ini  begitu  juga  dengan  sosialisasi perizinan  yang  rencana  kami  adakan.  Sudah  berapa  kali  pihak  kami audiensi  ke  DRPD  terkait  perencanaan  program  kerja  tetapi  belum  ada satupun yang dianggarkan oleh daerah.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas  penulis  mendapatkan  informasi  bahwa KPTSP  Mamuju  sudah  berupaya  maksimal  untuk  memberikan  peningkatan layanan akses informasi kepada masyarakat terkait segala informasi perizinan yang ada di Mamuju. Salah satu usaha KPTSP Mamuju misalnya saja rencana pengadaan  website  dan  rencana  sosialisai  ke  masyarakat  terkait  perizinan, tetapi  KPTSP  Mamuju  tidak  mendapatkan  dukungan  dari  pemerintah setempat. Ini disebabkan tidak adanya anggaran daerah yang turun ke KPTSP Mamuju terkait peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga KPTSP Mamuju tidak dapat melaksanakan program yang telah direncanakan.

## KESIMPULAN
1. Keputusan  Menteri  Pandayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004  tentang  Petunjuk  Teknis  Transparansi  dan Akuntabilitas  dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik,  telah  menjadi indikator pengukuran implementasi prinsip transparansi dalam pelayanan publik di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mamuju. Dari
semua indikator yang termuat di dalam KEP. MENPAN, KPTSP Mamuju mempunyai  satu  pokok  permasalahan  yaitu:  kurangnya  akses  informasi yang  diberikan  oleh  KPTSP  Mamuju  kepada  publik.  Sementara  muatan yang  terkandung  dalam  KEP.  MENPAN  menghendaki  semua  informasi pelayanan  publik  harus  terbuka  untuk  publik  dan  penyedia  pelayanan publik  harus  memberikan  akses  informasi  yang  mudah  di  dapatkan  oleh publik. Berangkat dari fakta ini maka  KPTSP Mamuju dapat di katakan belum  melakasanakan  prinsip  transparansi  dalam  pemberian  pelayanan publik.
2. Faktor  penghambat  yang  menjadikan  KPTSP  Mamuju  tidak  transparan yakni  tidak  adanya  dukungan  pemerintah  setempat  terkait  perencanaan program  publikasi  yang  telah  dibuat  oleh  KPTSP  Mamuju.  Wujud  dari tidak adanya dukungan pemerintah setempat yakni tidak adanya anggaran yang  dialokasikan  ke  peningkatan  publikasi  informasi  KPTSP  Mamuju sehingga  segala  program  kerja  yang  telah  direncanakan  tidak  dapat dijalankan.

## SARAN DAN REKOMENDASI
1. Apabila KPTSP Mamuju memang bersungguh-sungguh untuk melakukan peningkatan  pelayanan  terutama  peningkatan  akses  informasi  kepada publik,  aparat  yang  ada  di  dalamnya  harus  mau  bekerja  sama,  misalnya untuk  mengadakan  suatu  baliho  terkait  standar  pelayanan  KPTSP Mamuju.  Tidak  ada  salahnya  jika  aparat  yang  ada  di  dalam  KPTSP memberikan  sumbangsih  seikhlasnya  terhadap  pengadaan  baliho  standar pelayanan  tersebut.  Kemudian  masalah  akses  informasi  di  internet, sekarang sudah zaman sosial media jadi aparat yang ada di KPTSP dapat memanfaatkan sosial media ini untuk melakukan publikasi kepada publik. Misalkan saja publikasi lewat Facebook, twitter, dan lain-lain.
2. Apabila KPTSP Mamuju mengalami kendala yakni tidak adanya alokasi anggaran  untuk  peningkatan  akses  informasi,  maka  harus  ada  upaya lebih  intens  lagi  membangun  suatu  koordinasi  kepada  pemerintah setempat terkait perencanaan program kerja yang akan dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA
Didjaja, Mustopa. 2003. Transparansi Pemerintah. Jakarta: Rineka Cipta.
Hardiyansyah.  2011. Kualitas  Pelayanan  Publik,  Konsep,  Dimensi,  Indikator dan Implementasinya, Yogyakarta: Gava Media.
Kencana, Inu. 1992. Pengantar Ilmu Pemerintahan . Jakarta: Eresco.
Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah . Jakarta: Rineka Cipta.
Kurniawan,  Agung.  2005. Transformasi  Pelayanan  Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Lalolo  Krina,  Loina.  2003. Indikator  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi . Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Misdyanti  dan  Kartasapoetra.  1993. Fungsi  Pemerintah  Daerah  dalam
Pembuatan Peraturan Daerah . Jakarta: Bumi Aksara.
Moenir,  1995. Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia .  Jakarta:  PT  Bumi Aksara.
Pasolong , Harbani. 2011. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta.
Salam, Dharma Setyawan. 2004. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.
Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi . Jakarta: Pt Bumi Aksara.
Tangkilisan,  Hessel.  2003. Kebijakan  Publik  yang  Membumi. Yogyakarta:
Lukman Offset.