## KONFLIK DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA DI PESISIR TELUK BANTEN
Juliannes Cadith Dosen Prodi Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa e-mail :j.cadith@yahoo.com

## ABSTRAK
Konflik  sudah merupakan bagian dari kondisi yang terjadi di wilayah pesisir  Teluk Banten. Karena  begitu  banyak  kepentingan  yang  terlibat    dalam  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir Teluk Banten, pengelolaan wilayah pesisir Teluk Banten   perlu dibangun berdasarkan pada pemahaman  dan  penyelarasan  berbagai  kepentingan  tersebut,  Tujuan  dari  penelitian  adalah untuk  mengetahui  peta  konflik  dalam  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir,  Penyebab  konflik dalam  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  serta    resolusi  konflik  yang  efektif  dalam menyelesaikan  konflik    pemanfaatan  sumber  daya    di  pesisir      Teluk  Banten.  Metode  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  -  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  konflik  yang  terjadi  dapat  dikelompokan  menjadi  konflik  antara masyarakat  dengan  masyarakat,  pemerintah  dengan  masyarakat    dan  Konflik  antara  swasta dengan masyarakat,  dimana masing konflik tersebut  mempunyai  karasteristik  yang berbeda. Sumber  atau  penyebab  konflik  di  pesisir  Teluk  Banten  adalah  ;      a.  Perubahan  karasteristik wilayah  pesisir    yang  semula “open  acces”  menjadi “controlled  access”,  b.  Perbedaan Kepentingan, c. Tujuan Bersaing  yang memicu persaingan pemanfaatan ruang  d.Kerusakan atau  degradasi  lingkungan,  e.  Pembatasan  akses  serta    Ketidak  adilan  pemerataan    hasil pembangunan  yang  dilihat  sebagai  ketidak  seimbangan  pemanfaatan  ruang.  Penyelesaian konflik  di  pesisir  Teluk  Banten  dapat  mengunakan  metode          coercion  ,  arbitaration  , mediation, compromise , hingga Adjudication sesuai sesuai dengan karasteristik konflik yang dihadapi.
Kata Kunci : konflik, Sumber daya pesisir, pengelolaan,  Teluk Banten

## ABSTRACT
Conflict  is  already  part  of  the  conditions  that  occur  in  the  coastal  area  of  Banten  Bay. Because  there  are  so  many  interests  involved  in  the  utilization  of  the  coastal  resources  of Banten  Bay,  the  management  of  the  Banten  Bay  coastal  area  needs  to  be  built  based  on understanding and aligning these various interests. The purpose of this study is to find out 1. the  map  of  conflicts  in  coastal  resource  use,  2.  the  causes  conflicts  in  the  use  of  coastal resources 3. the effective conflict resolution in resolving conflicts that occur in the resource use on the coast of Banten Bay. The method used in this research is descriptive - qualitative method.  The  results  of  the  study  show  that  the  conflicts  that  occur  can  be  grouped  into conflicts  between  one  community  with  another  community,  the  government  with  the community  and  the  conflict  between  the  private  sector  and  the  community,  where  each conflict  has  different  characteristics.  The  sources  or  causes  of  the  conflict  on  the  coast  of Banten Bay are; a. The change in the charasteristics of the coastal areas from  "open access" into  "controlled  access",  b.  The  difference  of  interests,  c.  The  competitive  objectives  that trigger  competition  in  spatial  use  d.  The  damage  or  environmental  degradation,  e.  The
restrictions on access  and inequity in  the distribution  of  development  outcomes are seen as imbalances  in  spatial  use.  To  resolve  the  conflicts  on  the  coast  of  Banten  Bay  can  use coercion, arbiteration, mediation, compromise, and proper adjudication in accordance with the characteristics of the conflict faced.
Keywords: Conflict, Coastal Resources, Management, Banten Bay

## PENDAHULUAN
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Fisher  et.  Al,  2001  yang  mendefiniskan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau  lebih  yang  merasa  memiliki  sasaran atau  tujuan  yang  tidak  sejalan.  Konflik merupakan  hal  yang  tidak  terhindarkan dalam  pengelolaan  sumberdaya  pesisir. alasannya sederhana, karena banyak pihak yang  berkepentingan  dalam  pemanfaatan sumber  daya  pesisir,  sementara  masing- masing pihak berbeda kebutuhan,kepentingan dan selalu berupaya untuk mengoptimalkan tujuannya. Selain itu karakter wilyah  yang sangat dinamis yang saling mempengaruhi satu  dengan  yang  lain  yang  disebabkan oleh  dimilikinya  dua  aspek  kewilayaan yaitu  ruang  daratan  dan  ruang  laut (Habtemariam, 2016).
Sebagaimana  yang  terjadi  dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di  Teluk Banten.  Pesisir  Teluk  Banten  merupakan sebuah kawasan yang strategis dan penting di  Provinsi  Banten,  pentingnya  pesisir Teluk  Banten  dapat  dilihat  dari    beberapa parameter  yaitu    1.    Nilai  sejarah terkait dengan  fungsi cagar budaya yang melekat
dengan  eksistensi  Kesultanan  Banten  di masa  lalu.  2.  Nilai  lingkungan    terkait dengan fungsi  konservasi yang melekat di kawasan    tersebut  dengan  adanya  Pulau Burung    dan  ditambah  kawasan  ini memiliki  ekosistim  pesisir  yang  cukup lengkap  dengan  keberadaan  ekosistim magrove, padang lamun, terurumba karang.  3.  Nilai  ekonomi    terkait  dengan keberadaan berbagai aktivitas perekonomian  yang  berlokasi  di  Pesisir Teluk  Banten  seperti  a.  Kawasan  industri di Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwattu yang tergolong industri besar dan  menegah;  b.Fishing  ground  bagi nelayan  –  nelayan  yang  ada  di  enam kecamatan  yang  berada  di  pesisir  Teluk Banten. c. merupakan salah satu  lumbung padi  Provinsi  Banten.  d.  Merupakan kawasan  minapolitian  di  Provinsi  Banten yang  terletak    di  Domas  dan  Karangantu. 4.  Jasa  Lingkungan,  terkait  dengan keberadaan Pelabuhan Bojonegara sebagai terminal  umum  serta  terminal  untuk kepentingan sendiri ( TUKS) yang dimiliki oleh  berbagai  perusahaan  yang  berada  di kawasan pesisir Teluk Banten. (merupakan alur pelayaran  yang cukup ramai)   5 Nilai
keamanan  ,  sebagai  tempat  latihan  kapal selam milik TNI AL.
Beragamnya  fungsi,   nilai   dan   jasa lingkungan    yang  dimiliki        kawasan pesisir    Teluk  Banten  seperti  yang dijelaskan  diatas    mengambarkan  begitu banyak dan beragamnya kepentingan yang terdapat  di  Pesisir  Teluk  Banten,  hal tersebut  menjadikan  kawasan  tersebut begitu  rawan  akan  konflik  antar  sektor. Berbagai  konflik  antar  sektor  yang  terjadi diantaranya    adalah  konflik  antara  sektor indutri  dengan  sektor  pertanian,  sektor industri  dengan  sektor  perikanan,  begitu juga antara kepentingan sektor pertambangan  dengan  sektor  perikanan serta pemanfaatan untuk konservasi dengan  budidaya    ikut  memicu  konflik yang  terjadi  dalam  pemanfaatan  sumber daya  pesisir.  Konflik  juga  terjadi  antar aktor (Masyarakat , swasta/pengusaha) dan pemerintah)    baik  itu  konflk    vertikal maupun  konflik  horizontal.    dimana masing  -  masing  pihak  berupaya  untuk mengoptimalkan  kepentingannya,  tidak tegas  dan  tidak  jelasnya  pengaturan  tata ruang  dan  peraturan  yang  mengatur  para pengguna  wilayah  pesisir  dan  laut  ikut berkontribusi terhadap Kontestasi di antara para  aktor  tersebut.  Tingginya  konflik antar  aktor  dan  sektor  merupakan  indikasi bahwa  pengelolaan  yang  dlakukan  selama ini masih bersifat parsial sehingga menjadi tidak        sinergis  dan    efektif    karena
berbagai  kepentingan  itu  satu  sama  lain bertabrakan dan tidak ketemu.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut tujuan dari riset ini adalah   adalah   untuk mengetahui peta konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, mengidentifikasikan penyebab konflik dalam  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir serta    mencarai  resolusi  konflik  yang efektif  dalam  menyelesaikan  konflik  yang terjadi  dalam    pemanfaatan  sumber  daya di pesisir   Teluk Banten.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  tergolong  metode  penelitian deskriptif-kualitatif,  di  mana  sumber  data yang  digunakan  dalam  pelitian  ini  yaitu data primer dan data sekunder.

## PEMBAHASAN

## Pemetaan Konflik
Konflik  yang  terjadi  di  pesisir Teluk  Banten  secara  umum  dipengaruhi oleh  persaingan  (kontestasi)  sektoral terhadap akses pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya  pesisir dan jasa lingkungan    antara  berbagai  aktor    yang ada di pesisir Teluk Banten.
Secara historis kita melihat bagaimana  wilayah  Pesisir  Teluk  Banten pada awalnya merupakan  wilayah dengan pengunaan ruang untuk tempat permukiman, pertanian, perikanan
khususnya perikanan tangkap serta konservasi, dulunya kawasan ini merupakan  sebuah  kawasan  yang  asri dimana  kondisi  lingkungannyan  sangat terjaga,    seiring  dengan  perubahan peradigma  pembangunan  di  era  orde  baru dimana  pertumbuhan    menjadi  panglima terjadi perubahan dratis dalam pemanfaatan  wilayah  pesisir,  pemanfaatan pesisir dan laut diarahkan pemanfaatannya sebesar  –  besarnya    untuk  menunjang pertumbuhan ekonomi.
Hal ini mengisyaratkan bagaimana pesisir termaksud    dengan  segala  potensinya  dan fungsi yang dimilikinya harus memberikan kontribusi  besar  terhadap  pendapatan negara dan daerah sehingga bisa dipahami berbagai  upaya  terus  dilakukan  untuk mengoptimalkankan pemanfaatan kawasan pesisir  Teluk Banten.
Laju  pembangunan  di  Provinsi Banten    dengan  ditetapkannya  kawasan Cilegon,  Bojonegara,  Kramatwattu    dan Polo  Ampel  sebagai  kawasan  industri mendorong berbagai aktivitas pembangunan  dan  pemanfaatan  ruang  di Teluk  Banten  yang  semakin  tinggi  yang melibatkan  berbagai  kepentingan  telah mendorong terjadinya persaingan pemanfaatan  ruang,  ketidakseimbangan ruang, tumpang tindih ruang dan kerusakan atau degradasi lingkungan.
Optimalisasi  pemanfaatan  sumber daya  pesisir  di  Teluk  Banten  dilakukan
cenderung        mengabaikan  daya  dukung yang  di  milikinya,    hal  ini  terlihat  dari berbagai kegiatan eksploitasi yang bersifat parsial/sektoral  di  wilayah  pesisir  yang didukung oleh peraturan perundang- undangan  yang  ada  sering  menimbulkan kerusakan  sumber  daya  pesisir  seperti terjadinya  penambangan  pasir  laut,  alih fungsi  hutan  mangrove,padang  lamun untuk reklamasi dan tambak ikan sehingga menimbulkan  degradasi  lingkungan  di Teluk Banten.
Bertambahnya  pengunaan  ruang  di wilayah  pesisir  Teluk  Banten  khususnya untuk  pemanfaatan  ruang  oleh  industri telah  meningkatkan  kompleksitas  dari kepentingan  ekonomis  penggunaan  ruang karena ruang merupakan sumberdaya yang tidak  tak  terbatas,  maka  perbedaan kepentingan  akan banyak dijumpai dalam ruang  tempat  hidup  manusia  kemudian kondisi  ini    diperkeruh    dengan        batas yurisdiksi  administratif  yang  dimiliki  oleh berbagai  tingkat  dan  sektor  pemerintahan di  wilayah  pesisir    yang    sangat terfragmentasi ikut memicu  konflik dalam pengelolaan  wilayah  pesisir  di  Teluk Banten.
Melihat pada beberapa fakta tersebut,  cukup  jelas  bahwa  secara  wajar konflik  memang  sudah  merupakan  bagian dari  kondisi  yang  terjadi  di  wilayah pesissir  Teluk  Banten.    Menyadari  akan sifat  dari  konflik  kepentingan  yang
menjadi  bawaan  dasar  ( inherited )  di wilayah  pesisir  Teluk  Banten,  maka pengelolaan  wilayah  pesisir  Teluk  Banten perlu dibangun berdasarkan pada pemahaman  dan  penyelarasan  berbagai kepentingan  tersebut.  Sistem  pengelolaan yang secara fisik  diterapkan dalam bentuk pengaturan  jenis  dan  batas  pemanfaatan, perlu disusun berdasarkan konsep pemecahan (resolusi) dari berbagai konflik yang sudah atau diperkirakan akan terjadi. Untuk  itulah  resolusi  konflik  harus menjadi bagian yang baku dari pengaturan penggunaan  ruang,  khususnya  di  wilayah yang kompleks seperti halnya pesisir.
Untuk  itu  diperlukan    Identifikasi dan  pemetaan  konflik    terhadap  berbagai kegiatan  (zona)  di  kawasan  pesisir  yang bersinggungan  atau  berdekatan,  baik  yang berpotensi tidak sesuai ( compatible )
maupun  yang  sesuai  di  antara  keduanya (Diposaptono 2015).
Fisher et  al (2001),  membagi  pola konflik  dalam  tiga  bentuk,  yakni  konflik laten,  konflik  terbuka  dan  konflik  di permukaan. Konflik laten sifatnya tersembunyi  dan  perlu  diangkat  ke permukaan  sehingga  dapat ditangani secara  efektif.  Konflik  terbuka  adalah konflik  yang  berakar  dalam  dan  sangat nyata,  dan  memerlukan  berbagai  tindakan untuk  mengatasi  akar  penyebab  dan berbagai  macam  efeknya.  Konflik  di permukaan  memiliki  akar  yang  dangkal atau  tidak  berakar  dan  muncul  hanya karena  kesalahpahaman  mengenai  sesuatu yang  dapat  diatasi  dengan  menggunakan komunikasi.
Berikut ini  merupakan peta konflik dalam  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir
Teluk Banten Tabel 1 Peta Konflik Di Pesisir Teluk Banten Konflik Pihak – pihak yang terlibat Konflik Area Konflik Karasteristik Konflik Konflik  antara  nelayan dengan Perusahaan penambang pasir laut Nelayan melawan perusahaan penambang pasir laut. Perairan Pulau Tunda, Lontar - Terbuka (Manifest) - Konflik Vertikal Konflik antara nelayan dengan Kalangan Industri Nelayan Melawan perusahaan/ industri Bojonegara, kramatwatu dan Polo Ampel - Mencuat (Emerging) - Konflik Vertikal Konflik antara industri PT Jawa tujuh (Indonesia Power) dengan wilmart Bojonegara - Mencuat (Emerging) - Konflik Horizontal Konflik Antara Nelayan - Nelayan pendukung penambangan pasir laut dengan Penentang penambangan pasir Perairan Pulau Tunda, Lontar - Mencuat (Emerging) - Konflik Horizontal
laut. - Konflik  antara  nelayan Budidaya Bandeng binaan  wetland  yaitu KPAPPD (Kelompok Pecinta  Alam  Pesisir Pulau Dua) dengan nelayan Budidaya Lainnya Kasemen - Tertutup (Latent) - Konflik Horizontal Konflik antara  Nelayan dengan  pengelola  pulau dua Nelayan  Budidaya  ikan (Penambak) dengan pengelolah Pulau dua Pesisir kasemen Konflik  Tertutup (Latent) Konflik Antara Pemerintah dengan pedagang Kaki lima Pemerintah dengan Pedagang kali Lima Kasemen Konflik Tertutup (Latent) Konflik  antara  keluarga pewaris kesultanan Banten Konflik Antara Kelompok  Pak  Abbas dengan kelompok Bambang Sageni Kasemen Mencuat (Emerging) Konflik antara pengelolah pelabuhan dengan nelayan Konflik  antara  nelayan dengan pengelolah Pelabuhan. Sepanjang Pantai Bojonegara – Polo Ampel Mencuat (Emerging) Konflik Tanah Timbul Konflik antara pemerintah dengan dengan masyarakat Di sepanjang pantai kasemen Tertutup (Latent)
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2018
Dari  pemetaan  tersebut  dapat kelompokan  konflik-  konflik  tersebut kedalam tiga katagori yaitu;  konflik antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah dan masyarakat dengan swasta ;
a. Konflik  masyarakat dengan masyarakat ini  merupakan  konflik  horizontal, terjadi  beberapa  konflik  yang  pertama konflik  antara nelayan budidaya binaan wetland    yaitu  KPAPPD  (Kelompok Pecinta  Alam  Pesisir  Pulau  Dua) dengan  nelayan  budidaya  lainnya  yang bukan  binaan  wetland.  Karasteristik konflik  ini  merupakan  konflik  tertutup
(latent) dan bersifat Horizontal. Konflik  pada  awalnya  disebabkan terjadinya kecemburuan masyarakat/nelayan  kepada  kelompok KPAPPD  yang  merupakan  kelompok binaan  wetland,  masing  -  masing anggota  KPAPPD    mendapatkan  hak  4 samapi  5  hektar  untuk  mengolah tambak  bandeng  dengan  kewajiban menanam  dan  memelihara  magrove  di pematang tambak. Keanggotaan KPAPPD  dianggap  merupakan  hasil nepotisme  dari  salah  satu  pengurusnya, persoalan  ini  kemudian  melebar  ke persoalan  produktivitas  hasil  tambak
nelayan budidaya lainnya yang menurun  yang diduga   disebabkan  oleh tambak  –  tambak  Anggota  KPAPPD yang  ditanami  magrove  dipematangnya dianggap menjadi tempat hunian predator  ikan  Bandeng.    Kedua, Konflik antara keluarga pewaris kesultanan Banten. Karasteristik konflik ini  terbuka  dan  bersifat  horizontal. Konflik ini merupakan konflik legitimasi mengenai siapa pewaris yang sah  kesultanan  Banten.  Pihak-  pihak yang  berhadapan  dalam  konflik  ini adalah    kelompok  pak  Abbas  dengan kelompok Bambang Nusageni.  Konflik legitimasi  ini  bisa  menjadi  pemicu terjadinya  konflik  yang  lebih  besar, dimana  masimg  -  masih  pihak  merasa benar  dan  berupaya  untuk  memperluas pengaruh  dan  legitimasinya  di  tataran lokal  maupun  nasional,    Konflik  ini semakin  meruncing  ditengah  proses revitalisasi  Banten  lama.  ini  tentu  saja ikut mempengaruhi interaksi atau relasi antar  aktor  dalam  proses  revitalisasi. Ketiga  antara  kelompok  masyarakat yang  mendukung  penambangan  pasir laut dengan masyarakat lainnya.
Karasteristik  konflik  ini  merupakan konflik terbuka dan bersifat horizontal.. Konflik terjadi antar anggota masyarakat  yang  pro  dan  kontra penambangan  pasir  laut  dimana  pihak yang  pro    dianggap  mendapatkan
keuntungan dari kegiatan penambangan pasir  laut  dan  mendukung  kegiatan tersebut. Keempat Konflik antara industri  dalam  pemanfaatan  sumber daya  pesisir  misalkan  antara    jawa tujuh (Indonesia Power) dengan wilmart,  Jawa  tujuh  (Indonesia  Power) membutuhkan  air  laut  untuk  di  alirkan ke generator PLTU untuk mendinginkan generator PLTU sedangkan pihak wilmart merasa bahwa pipa  yang  di  pasang  dilaut  oleh  pihak jawa  tujuh  (PLTU)  merupakan  wilayah Wilmart  sedangkan  jawa  tujuh  merasa itu  wilayah  jawa  tujuh,  dimana  masing –  masing  pihak  merasa  lebih    berhak dan pihak yang lain melakukan pelanggaran  sehingga  terjadi  konflik antara  pemanfaatan    antara  jawa  tujuh dengan wilmart
b. Konflik antara pengusaha/swasta dengan  masyarakat,    ini  merupakan konflik vertikal yang disebabkan adanya  ketidak  seimbangan  sumber daya.  Dimana  nelayan  atau  masyarakat selalu  berada  dalam    posisinya    yang lemah.  Ada  beberapa  konflik  yang terjadi  yang  pertama  konflik  antara nelayan  dengan  perusahaan  penambang pasir  laut,  Karasteristik  konflik  ini merupakan konflik terbuka dan bersifat konflik vertikal. Aktivitas penambangan  pasir  laut  di  Teluk Banten diindikasikan merusak
ekosistem Teluk Banten dan memberikan dampak
terhadap penurunan  pendapatan  nelayan  serta penambangan  pasir  laut  menyebabkan perubahan arus laut  yang menyebabkan abrasi  mengarah  ke  timur  yang  tadinya hanya  berada  di  wilayah  Tanjung Pontang  sekarang    mengarah  ke pemukiman  masyarakat.    Penolakan terhadap  kegiatan  penambangan  pasir laut  ini    termanifestasi  pada  begitu maraknya demonstrasi penolakan terhadap  kegiatan  ini.  Dan  sering  kali masyarakat  melakukan  gangguan  dan perusakan  terhadap  kelancaran  operasi penambangan pasir laut.
kedua antara Konflik antara nelayan  dengan  kalangan  industri. Karasteristik  konflik  bersifat  emergent (muncul),  berbagai  aktivitas    industri berpotensi menyebabkan konflik seperti Buangan  limbah  industri,  aktivitas reklamasi pantai berdampak terganggunya  ekosistem  sekitar  pantai. Kondisi  ini  diperkuat  dengan  adanya beberapa hasil penelitian yang menunjukkan  bahwa  Teluk  Banten mengalami  pencemaran.  Diantaranya adalah  Rochyatun et  al .  (2005), Simanjuntak(2007), dalam Ernaningsih  dwi  et  al(2011),    hasil penelitian Rochyatun menyatakan bahwa  Teluk  Banten  telah  mengalami pencemaran  yang  dominan  disebabkan
oleh  buangan  limbah  industri  diikuti limbah  dari  rumah  tangga  dan  kapal yang  melintasi  teluk  Banten,  Hasil Penelitian simanjuntak menunjukan Simanjuntak  (2007)  yang  mengatakan kadar  oksigen  terlarut  yang  tertinggi ditemukan di  lapisan permukaan (0 m), Muchtar  (2002),  mengatakan  bahwa kandungan  fosfat  dan  nitrat  di  Pantai Bojonegara  lebih  tinggi  pada  bulan April  dan  Oktober  tahun  2001.  Wijaya dan  Ismail  (2007),  menyatakan  bahwa produktivitas  primer  perairan  teluk yang terdapat di Kecamatan Bojonegara, Cilegon, dan Serang relatif lebih rendah daripada kawasan-kawasan lainnya. Hal ini dikarenakan di kecamatan-kecamatan tersebut mempunyai  limbah  yang  diakibatkan baik industri dan domestik yang hampir 100% mengalir ke dalam teluk
Ketiga,  Konflik  antara  pengelola pelabuhan dengan nelayan, karasteristik konflik  ini  bersifat  emergent    serta bersifat  konflik  vertikal.  Tingginya frekuensi  mobilitas  kapal  yang  masuk keluar teluk Banten memberikan dampak  tersendiri  bagi  nelayan  kecil yang beropersi di perairan sekitar Teluk Banten.    seperti    jaring  nelayan tersangkut jangkar, tertabraknya  perahu nelayan      hingga  limbah  oli  yang  bisa mencemari  perairan        sedangkan proses ganti rugi terlalu berbelit – belit2
dan  yang  di  bayarkan  tidak  sesuai harapan.
Konflik  Eketernal    Antara  nelayan dengan non nelayan dalam pemanfaatan sumber daya selalu menempakan posisi nelayan  terpinggirkan  dan  selalu  di rugikan  dan  selalu  berada  posisi  tawar menawar  yang  rendah.  Hasil  penelitian Kinseng  (2007)  menunjukan,  Para nelayan seringkali menghadapi dominasi kekuatan ekternal yang menganggu  bahkan  menghancurkan sumber  daya  alam  yang  merupakan sumber  hidup  yang  merupakan  mata pencarian mereka. Hal ini akan memicu munculnya konflik eksternal atau konflik  antara  nelayan  dan  pihak  – pihak non nelayan.
c. Konflik  antara  pemerintah  dengan masyarakat,  konflik  ini  merupakan konflik  yang    mencuat(emergent)    dan merupakan  konflik  vertikal.  Satria (2009) menjelaskan penyebab konflik pemerintah  dan  masyarakat  terjadi pertama      Pertama,    ketika  pemerintah sebagai  pelindung  SDA  menggunakan kebijakan  dengan  menetapkan  suatu wilayah  sebagai  kawasan  konservasi sehingga mengeliminasi hak-hak masyarakat  dalam  mengakses  dan mengontrol sumber daya. Kedua, ketika pemerintah  sebagai  agen  pembangunan menggunakan otoritasnya untuk memberikan  hak  pemanfaatan  SDA
kepada  pihak-pihak  tertentu  (korporasi) sehingga  SDA  yang  tadinya  berstatus sebagai common  property menjadi privat  property Ada  beberapa  konflik yang  terjadi  pertama    konflik  antara pengelola pulau burung dengan nelayan budidaya.
Pemerintah dengan kewenangan yang dimilikinya menetapkan  kawasan  pulau  burung sebagai kawasan konservasi ......
d. ,  kedua  konflik  antara    pedagang  kaki lima dengan pemerintah dalam penataan  pedagang  di  kawasan  Banten Lama,  ketiga    konflik  dalam  penentuan sepandan  pantai,  dimana  garis  pantai terus berubah akibat abrasi dan sedimentasi    ketika  terjadi  sedimentasi masyarakat  mengklaim  kembali  tanah tersebut.

## Sumber  Konflik
Para  pakar  mengungkapkan  bahwa sebagian  besar  konflik    atas  sumberdaya alam  mempunyai  sebab-sebab  ganda, biasanya  kombinasi  dari  masalah-masalah dalam hubungan antara pihak bertikai yang mengarah  pada  konflik  terbuka.  Karena sering  kali  menjadi  rumit,  sangat  penting untuk mendefinisikan permasalahan pokok atau penyebab pertikaian dengan mengamati  dan  memahami  pihak-pihak yang  bertikai.  Penyebab  konflik  yang terjadi  dalam  pengelolaan  wilayah  pesisir di Teluk Banten adalah perbedaan
kepentingan,    tujuan  bersaing  yang memicu  persaingan  pemanfaatan  ruang, ketidakseimbangan  ruang,  tumpang  tindih ruang  dan  kerusakan  atau  degradasi lingkungan.
Dengan  merujuk  kepada  difinisi wilayah  pesisir  sebagai  daerah  peralihan antara  ekosistem  darat  dan  laut  yang dipengaruhi  oleh  perubahan  di  darat  dan laut  (UU  No.27/2007  Jo  UU  No  1/2014 tentang  pengelolaan  pesisir  dan  pulau  - pulau  kecil).  pemanfaatan  ruang  pesisir secara berkelanjutan harus memperhatikan dua  aspek  kewilayaan,  yaitu  aspek  ruang daratan  dan  aspek  ruang  perairan  (laut) (Makino et al ., 2013; dalam  Mujio et al :
2016).      karena  itu    permasalahan  – permasalahan  yang  terjadi  di  wilayah pesisir      harus  dilihat  tidak  hanya disebabkan  oleh  aktivitas  -aktivitas  pada satu  aspek  kewilayaan  tetapi    kita  kita harus melihat pada aspek dua kewilayaan(Ruang  daratan    dan  Ruang Laut)
Berdasarkan  hal  tersebut    maka Permasalahan  -  permasalahan    di  Teluk Banten
bukan  semata  –  mata  disebabkan  oleh aktivitas  yang  ada  di  perairan  saja  tetapi banyak sekali di pengaruhi oleh aktivitas – aktivitas  yang  ada  di  daratan    begitu  juga sebaliknya.
Tabel 2.
Aktivitas - Aktivitas di Pesisir Teluk Banten yang saling mempengaruhi No   Kegiatan Darat yeng mempengaruhi Perairan Kegiatan Perairan yang mempegaruhi Daratan 1 Kegiatan reklamasi  yang di lakukan di Kecamatan  Bojonegara  dan  Pulo Ampel  maupun  Reklamasi  yang  di lakukan di Kota
Cilegon menyebabkan rusaknya ekosistem mangrove, terumbu karang dan padang lamun dan salah satu dampak reklamsi dari  reklamasi  terjadinya  perubahan arus  yang  dindikasikan  sebagai  salah salah  satu  penyebab  terjadinya    abrasi di  kawasan  kasemen,  pontang  dan tirtayasa  di pesisir Teluk Banten
Penambangan pasir laut di perairan Lontar, Pulau Tunda, Pulau Panjang, di kecamatan Pontang  dan  Tirtayasa  Kabupaten  Serang, Provinsi  Banten  diindikasikan  merusak ekosistem  Teluk  Banten.    Pertama  aspek ekologis adanya dampak kerusakan terhadap lingkungan/ekologis, secara teknis  penambangan  pasir  laut  dengan mengangkat/  menyedot  pasir  /  material yang ada di dasar lautan akan mengangkat semua makluk hidup maupun sumber daya hayati  atau  yang  ada  di  dasar  laut  setelah itu  akan  di  pisah  /  dipilah  pasir  diambil sisanya di  buang kembali  kelaut  sehingga akan terjadi kekeruhan  yang menyebabkan ikan mati atau  berimigrasi besar – besaran mencari  perairan  yang  jernih.  Kedua  dari sisi  Osneografi  ,  Penambangan  pasir  laut
menyebabkan perubahan arus laut,   abrasi mengarah  ke  timur  yang  tadinya  hanya berada  di  wilayah  Tanjung    Pontang sekarang    mengarah  ke  pemukiman masyarakat. 2 Pola  pemanfaatan  lahan  di  hulu  yang tidak mengindahkan kaidah konservasi tanah  mengakibatkan  pada  tingginya tingkat  erosi    hal  ini  mengakibatkan pendangkalan di sungai maupun muara sungai  dan  memberikan  kontribusi terhadap  sedimentasi  di  pesisir  Teluk Banten Adanya tumpahan gas,batubara dan limbah kapal  yang diindikasikan ikut memberikan kontribusi  terhadap    tercemarnya  perairan di Teluk Banten.
3 Pengembangan  kawasan    Industri  dan pelabuhan  di  pesisir  Teluk  Banten dengan  melakukan    cut  and  fill diakibatkan sebagian wilayahnya kontur  tanahnya  berbukit  –  bukit sehingga  untuk  membangun  kawasan Indutri  dan  pelabuhan  bukit  –bukit  di ratakan(cut)  dan  Hutan  Magrove,
padang  lamun  untuk  di  tebang  dan  di urug kesemuanya memberikan dampak pada  kerusakan  ekosistem  di  pesisir
Teluk Banten
Adanya alat tangkap nelayan yang mengganggu  alur  pelayaran  khususnya  di kawasan pelabuhan Bojonegara dan beberapa  pelabuhan  TUKS  yang  di dimiliki oleh industry – industry disepanjang pantai pesisir Teluk Banten. 4 Berbagai  aktivitas  manusia  mulai  dari hulu  seperti  kegiatan  industri  di kecamatan  cikande,  kibin  dan  kragilan dan kegiatan  pertanian,  pertambangan serta  rumah    tangga  menyumbang
pencemaran bahan organik dan anorganik,  masuknya  sampah/limbah
B3 dll  ke pesisit Teluk Banten melalui sungai  –sungai  yang  bermuara  di pesisir Teluk Banten.  Sungai – sungai besar  yang  bermuara  di  Teluk  Banten seperti DAS Ciluncing, DAS Cilengkong,  DAS  Cibanten,  DAS Cikamayung,  DAS  Ciujung  Lama  dan DAS Ciujung itu sungai – sungai yang
sudah    tercemar  sudah  tidak  sehat.
Laut  dijadikan  sebagai  TPA  raksasa tempat  pembuangan      sampah  dan
buang limbah .
Pengambilan terumbu karang yang dilakukan  nelayan  tanpa  memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5 Kegiatan  pertambangan  batu  dan  pasir di  daeah  bojonegara      mengakibatkan erosi  percik,erosi  alur  sehingga  ketika hujan masuk berbagai material kesungai dan  aliran sungai membawah
polutan masuk ke teluk mengakibatkan esturiah (pendangkalan) serta
mengakibatkan, mangrove, padang lamun  rusak    semakin  tercemarnya Teluk Banten.
Sumber : Hasil penelitian 2018
Berbagai  aktivitas  baik  di  darat maupun  dilaut  tersebut  sedikit  banyak menimbulkan  permasalahan  dan  konflik antar  aktor  dalam  pemanfaatan  sumber daya  pesisir  di  Teluk  Banten.    Dapat    di simpulkan penyebab konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Banten sebagai beikut;
a. Belum  efektifnya  bentuk  kepemilikan sumber  daya  di  wilayah  pesisir    yang semula “open  acces”  menjadi “state property  regime  “  melalui  controlled access” . Dalam memanfaatan sumber daya  pesisir  sebagai  Common-poll Resusrces/CPR memicu konflik pemanfaatannya disebabkan
perubahan ’rezim’ pemerintahan.
Kebijakan otonomi daerah telah mengubah  kewenangan  pengelolaan sumberdaya di pesisir yang sebelumnya  terpusat  menjadi  ‘ruang’ kewenangan  terdesentralisasi  pada daerah.  Sementara  itu,  kebijakan pengelolaan  pemanfaatan  sumberdaya pesisir  dalam  penerapannya  di  era otonomi daerah justru menjadi
‘trigger’  konflik  terbuka  dan  pada beberapa  kasus    menjadi  anarkis. seperti  terlihat  dalam  konflik  antara perusahaan penambangan pasir laut di Teluk  Banten    dengan  nelayan      pada awalnya  merupakan  konflik  tertutup, namun  berkembang  menjadi  konflik terbuka  dan  berubah  menjadi  bersifat anarkis.  Konflik  antara  perusahaan penambang pasir laut  yang sementara terhenti  karena  adanya  moratorium dan  tidak  adanya  permintaan  masif terhadap pasir laut dikarenakan dihentikannya proyek reklamasi Teluk Jakarta    masih  berpotensi  akan  terjadi kembali  seiring  belum  adanya  solusi secara mendasar, karenanya ketika ada ‘trigger’  konflik  akan  cenderung kembali  bersifat  anarkis.  Analisis membuktikan  bahwa  ‘akar’  penyebab konflik antara nelayan dengan perusahaan  penambang  pasir        yaitu rusaknya  ekosistem  Pesisir  Teluk Banten yang berimbas terjadi penurunan pendapatan nelayan.
b. Perbedaan Kepentingan, Perbedaan ini dapat  menimbulkan  konflik  walaupun
berbagai  pihak  menerima  fakta  dan interpretasi yang sama serta mempunyai kesamaan nilai, perbedaan tentang  siapa  yang  diuntungkan  atau siapa  yang  dirugikan.  Juga  dapat terjadi  ketika  satu  pihak  atau  lebih meyakini  bahwa  untuk  memuaskan kebutuhannya,  pihak  lain  yang  harus berkorban. Penggunaan dan pemanfaatan  lahan  exiting  di  Teluk Banten  sekarang  ini  di  manfaatkan sebagai kawasan pemukiman, pertanian, industri, pariwisata,
perikanan, pertambangan perdagangan, dan jasa.  Serta kawasan konservasi. Terjadi  persaingan    antara
masing –  masing  aktor  untuk
memaksimalkan kepentingannya misalkan    antara  sektor  industri dengan  sektor  lainnya  kita  melihat bagaimana  terjadinya    alih  fungsi lahan  secara  masif,    lahan  pertanian menjadi  lahan  industri  serta    hutan mangrove,  terumbu  karang  menjadi kawasan  reklamsi  untuk  kepentingan industri,  perkembangan  secara  masif sektor  industri  dinilai  oleh  banyak kalangan  mengorbankan  sektor  - sektor lainnya seperti pertanian, perikanan  serta  lingkungan.  Begitu juga  dengan  perkembangan  lainnya seperti sektor pertambangan khususnya  pertambangan  pasir  laut dinilai  banyak  merugikan  sektor-
sektor  lainnya  seperti  perikanan  dan lingkungan.
c. Tujuan  Bersaing yang  memicu persaingan pemanfaatan ruang. Tujuan  Bersaing  sangat  wajar  bahwa koflik  muncul  saat  pihak‐pihak  yang bertikai  merasa  mereka  memiliki tujuan  yang  bersaing  yang  mereka percaya  tidak  sesuai  satu  sama  lain. Kita  melihat  bagaimana  masing  – masing pihak berupaya untuk mengoptimalkan  tujuaanya  seperti antara sektor industri dengan pertanian dan perikanan, antara sektor pertambangan pasir laut dengan perikanan. Sektor industri terus memicu  pencapaian  target  industrinya dengan melakukan pengembangan dan perluasan  sektor  industri,  begitu  juga sektor pertanian dengan mencanangkan  peningkatan  produksi, dan perluasan areal pertanian hal yang sama  juga  dilakukan  sektor  perikanan baik  perikanan  budidaya  maupun perikanan tangkap  yang terus memicu produksinya dengan strategi meningkatkan produksi dan memperluas  areal  tambak  dan  areal tangkap.  Hal  senada  juga  dilakukan oleh  sektor  pertambangan  khusus pertambangan pasir laut .
d. Kerusakan  atau degradasi  lingkungan, Degradasi  lingkungan  seperti  yang dinyatakan  oleh  moran  Moran  (1987)
Hilangnya habitat alami  oleh kegiatan pertanian,  perladangan,  pertambangan pemukiman dll.
Degradasi lingkungan  di  Pesisir  Teluk  Banten ikut  memicu  konflik    ditandai  dengan banyaknya lahan basah berubah menjadi lahan terbangun, kerusakanekosistem  pesisir  seperti terumbu karang, Padang lamun, hutan mangrove, terjadinya  erosi dan akresi, abrasi dan banjir rob serta tercemarnya  perairan  Teluk  Banten. Kerusakan lingkungan tersebut memicu  konflik    diantara  para  aktor yang  memanfaatkan  sumber  daya pesisir  seperti  Antara  perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan  masyarakat    serta  antara pemerintah dengan masyarakat
e. Pembatasan  akses  dirasakan  sebagai salah  satu  penyebab  konflik  di  pesisir Teluk  Banten  seperti  konflik  antara perusahaan  dengan  sebagian  nelayan yang  berada  di  pesisir  Bojonegara sampai  ke  Polo  Ampel,  dimana perusahaan yang berada di bibir pantai tidak  mengindahkan  aturan  sepadan antara  perusahaan  dan  juga  dianggap ingkar    terhadap  perjanjian  awal dimana  nelayan  dijanjikan  akan  di buatkan  tempat  pendaratan  perahu nelayan  .  Karena  ada  pembatasan akses ini menyebabkan nelayan merasa kesulitan akses menuju
perairan  laut  lepas.  Begitu  juga dengan pembatasan akses untuk pemanfaatan  ekonomi  atas  sumber daya  yang  ada    di  pulau  burung. Konservasi pulau burung tanpa melibatkan masyarakat sekitarnya ikut memicu terjadinya kerusakan ekosistem Pulau Burung dan persoalan menjadi  lebih    rumit  dengan  terjadi sedementasi  disekitar  pulau  burung sehingga  menyatunya  pulau  burung dengan  pulau  jawa,  tanah  hasil sedimentasi ini di klaim oleh masyarakat  maupun  pihak  konservasi Pulau  Dua  (burung).  Pembatasan akses      bagi  nelayan  di  pelabuhan bojonegara  dan  pelabuhan  TUKS (terminal  untuk  keperluan  khusus) yang  dimiliki  oleh  perusahaan  – perusahaan di sepanjang pesisir Teluk Banten  ikut  memicu  konflik  antara nelayan dengan pengelolah pelabuhan.
f. Ketidak  adilan  pemerataan    hasil pembangunan  yang  dilihat  sebagai ketidak seimbangan pemanfaatan ruang,  dengan  ditetapkanya  kawasan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu  sebagai  kawasan  industri di  pesisir    Teluk  Banten, sector Industri terus menjadi prioritas sehingga  sector–  sektor  lain  seperti perikanan, pertanian, parawisata apalagi konservasi merasakan ditinggalkan..    menjadikan    sektor
industri  sebagai  prioritas  dapat  kita pahami disebabkan keunggulan geografis,  dukungan  fasilitas  yang  di miliki  Teluk  Banten  serta  besarnya kontribusi industri pengelolahan rata –
rata  dalam  4  tahun  terakhir    sebesar 34,53    %  terhadap  PDRB  Provinsi Banten  (  BPS,  Banten  dalam  Angka 2017). Hal tersebut dapat di lihat pada table berikut ini ;
Tabel 2 Sumber  konflik dalam pemanfaatan sumber daya pesisir di Teluk Banten , Konflik Karasteristik Konflik Penyebab Konflik Konflik antara nelayan dengan Perusahaan penambang pasir laut - Terbuka (Manifest) - Konflik Vertikal - Kerusakan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan.
- Perbedaan Kepentingan - Ketidak  adilan  pemerataan    hasil Pembangunan sebagai ketidak seimbangan pemanfaatan ruang Konflik antara nelayan dengan Kalangan Industri - Mencuat (Emerging) - Konflik Vertikal - Pembatasan akses Masyarakat (Keterbatasan Akses masyarakat menuju wilayah laut lepas). - Kerusakan Lingkungan - Ketidak  adilan  pemerataan    hasil Pembangunan sebagai ketidak seimbangan pemanfaatan ruang Konflik antara industri - Mencuat (Emerging) - Konflik Horizontal - Perbedaan Kepentingan - Garis  batas  wilayah  pemanfaatan Perairan wilayah pesisir . Konflik Antara Nelayan - Mencuat (Emerging) dan Tertutup  (Latent) - Konflik Horizontal Perbedaan Kepentingan Antara Nelayan Konflik antara Nelayan  dengan pengelola pulau dua Konflik  Tertutup (Latent) - Pembatasan akses - Kemiskinan Konflik Antara Pemerintah dengan pedagang Kaki lima Konflik Tertutup (Latent) - Pembatasan Akses - Kemiskinan. Konflik antara keluarga pewaris kesultanan Banten Mencuat (Emerging) Perbedaan  Persepsi  di  antara  pewaris keluarga kesultanan Banten. Konflik antara pengelolah pelabuhan dengan nelayan Tertutup (Latent) - Pembatasan akses Masyarakat (Keterbatasan Akses masyarakat menuju wilayah laut lepas) - Perbedaan Kepentingan Konflik Tanah Timbul Tertutup (Latent) -
(Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2018)

## Penyelesaian Konflik
Penyelesaian konflik bertujuan untuk  memfasilitasi  proses  pembuatan keputusan  oleh  kelompok-kelompok  yang bersengketa,  sehingga  sedapat  mungkin menghindari penyelesaian masalah melalui meja  hukum.  Terdapat  beberapa  teknik penyelesaian  konflik.    Seperti  yang diungkapkan  oleh  Sarjono  soekanto,  2010 :64   kompetisi, akomodasi, kompromi dan kolaborasi. Dari teknik penyelesian konflik tersebut peneliti memilih teknik akomodasi sebagai teknik dalam penyelesaian  konflik  di  Teluk  Banten dengan pertimbangan penyelesaian konflik lebih  bersifat  permanen  di  mana  pihak  – pihak  yang  berkonflik    mulanya  saling bertentangan  kemudian    mengadakan penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan-ketegangan  diantara  mereka. Beberapa  tujuan  dari  akomodasi  seperti yang  dikutip  dari  soekanto  antara  lain untuk  mengurangi  pertentangan  antara orang perorangan atau kelompok- kelompok    serta    untuk  mencegah meledaknya  suatu  pertentangan,  untuk sementara  waktu  atau    secara  temporer. Beberapa  bentuk  akomodasi  yang  dapat digunakan antara lain : Coercion,
Compromise,  Arbitration, Conciliation ,
Toleration, Stalemate, Adjudication.
(wirawan : 210 : 132)
Pemilihan  metode  penyelesaian berbagai konflik dalam pemanfaatan sumber  daya  pesisir  di  pesisir  Teluk Banten harus disesuaikan dengan karasteristik  dari  konflik  yang  terjadi berikut  ini    metode  penyelesian  konflik yang dapat dilakukan ;
Resolusi  konflik  untuk  konflik antara  pemerintah  dengan  masyarakat, dimana konflik ini mempunyai karasteristik    tertutup  (latent)  sampai dengan  terbuka  serta  merupakan  konflik vertikal  ,  untuk  jenis  konflik  dengan karasteristik seperti ini sebaiknya mengunakan  resolusi  konflik    mulai  dari Coercion, Compromise  sampai  dengan Adjudication,  di  mana  di  tahap  awal pemerintah bisa memaksakan kehendaknya  (Coercion)  untuk  mengatur pihak-  pihak  yang  berkonflik    dengan otoritas yang dimiliki yang kemudian juga melakukan  compromise dimana  pihak- pihak  yang  terlibat  saling  mengurangi tuntutannya, agar tercapai suatu penyelesaian  terhadap  perselisihan  yang ada. Sikap dasar untuk dapat melaksanakan compromise adalah  bahwa salah satu pihak bersedia untuk merasakan dan memahami keadaan pihak lainnya dan begitu pula sebaliknya ataupun mengunakan  metode Adjudication  bagi pihak  –  pihak  yang  tidak  mematuhi kesepakatan yang dilakukan.
Resolusi  konflik  untuk  konflik antara swasta/pengusaha dengan masyarakat,    ini  merupakan  konflik vertikal  yang  disebabkan  adanya  ketidak seimbangan  sumber  daya  yang  dimiliki oleh  masing  –  masing  pihak  yang berkonflik.  Resolusi konflik untuk konflik yang  mempunyai  karasteristik  seperti  ini membutuhkan  peran  pemerintah  untuk mendudukan pihak –  pihak  yang berkonflik  untuk  melakukan  Arbitaration atau Mediation. Ketika konflik ini muncul, peran pemerintah memfasilitasi penyelesaian  konflik  antara  pihak  –  pihak yang    berkonflik  untuk  mewujudkan kompromi – kompromi untuk kedua belah pihak  dengan  menghasilkan  kesepakatan bersama  untuk  kedua  belah  pihak.  Peran
selanjutnya dari pemerintah adalah memastikan kedua belah pihak menjalankan  kesepakatan-  kesepakatan tersebut.
Resolusi  konflik  untuk  konflik antara  masyarakat dengan masyarakat, ini merupakan  konflik  horizontal  di  mana pihak – puhak yang berkonflik mempunyai perbedaan  persepsi  dan  kepentintingan Resolusi  konflik  untuk  konflik  yang mempunyai karasteristik seperti ini membutuhkan  peran  pemerintah  untuk mendudukan pihak –  pihak  yang berkonflik  untuk  melakukan Mediation dan  Compromise  sehingga  menghasilkan kesepakatan  –  kesepakatn  bagi  pihak  – pihak yang berkonflik.

## Tabel 3 Resolusi Konflik dalam penyelesaian konflk di Pesisir Teluk Banten
Konflik Karasteristik Konflik Penyebab Konflik Resolusi Konflik Konflik antara nelayan dengan Perusahaan penambang pasir laut - Terbuka (Manifest) - Konflik Vertikal Kerusakan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya hasil tangkapan nelayan. Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan : - Arbitration - Mediation
Konflik antara nelayan dengan
Kalangan Industri - Mencuat (Emerging) - Konflik Vertikal
- Pembatasan akses Masyarakat (Keterbatasan Akses masyarakat menuju wilayah laut lepas). - Kerusakan Lingkungan Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan : - Arbitration -Mediation Konflik antara industri - Mencuat (Emerging) - Konflik Horizontal Garis batas wilayah pemanfaatan Perairan wilayah pesisir Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan : - Arbitration Mediation Konflik Antara Nelayan - Mencuat (Emerging) dan Tertutup Perbedaan Kepentingan Antara Nelayan Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan :
(Latent) - Konflik Horizontal - Arbitration - Mediation Konflik antara Nelayan  dengan pengelola pulau dua Konflik  Tertutup (Latent) - Pembatasan akses - Kemiskinan - Compromise - Adjudication Konflik Antara Pemerintah dengan pedagang Kaki lima Konflik Tertutup (Latent) - Pembatasan Akses - Kemiskinan. Di butuhkan peran pemerintah  sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan - Compromise Konflik antara keluarga pewaris kesultanan Banten Mencuat (Emerging) Perbedaan Persepsi di antara  pewaris  keluarga kesultanan Banten. Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan : -  Arbitration -  Mediation - Compromise Konflik antara pengelolah pelabuhan dengan nelayan Tertutup (Latent) - Pembatasan akses Masyarakat - Keterbatasan Akses masyarakat menuju wilayah laut lepas. - Kapal sering berlabuh di tempat yang tidak semestinya. Dibutuhkan peran pemerintah untuk melakukan : - Arbitration - Mediation Konflik Tanah Timbul Tertutup (Latent) - - Coercion

## SIMPULAN
Hasil  Penelitian  ini  memberikan pemahaman yang integral mengenai konflik dalam pemanfaatan sumber daya di pesisir  Teluk  Banten  sehingga  kita mendapat  gambaran  yang  komprehensif terkait dengan peta konflik, faktor – faktor yang  menyebabkan  konflik  serta  resolusi dalam penyelesaian konflik.
Sumber  atau  penyebab  konflik  di pesisir  Teluk  Banten  antara    lain  ;      a) Belum  efektifnya  bentuk  kepemilikan
sumber  daya  di  wilayah  pesisir    yang semula “open  acces”  menjadi “ state property  regime “  melalui controlled access ”  b)  Perbedaan  Kepentingan,  c) Tujuan  Bersaing      d)  Kerusakan  atau degradasi lingkungan, e) Pembatasan akses serta    ketidak  adilan  pemerataan    hasil pembangunan. Penyelesaian berbagai konflik    di  pesisir  Teluk  Banten  dapat mengunakan metode coercion, arbitaration, mediation, compromise,
hingga Adjudication  sesuai sesuai  dengan karasteristik konflik yang dihadapi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bossel.,  Hartmut.  (1999).  Indicators  for  sustainable  development  : theory,  method,  applications  :  a  report  to  the  Balaton  Group.
International Institute for Sustainable Development. Canada.
Cresswell,  J.  W.  (2013).  Research  Design,  Pendekatan  Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Cicin-Sain, B, R.W. Knecht and G Fisk. 1995 Growth in capacity for Integrated  coastal  management  since  UNCED  :  an internasional perspective. Ocean & Coastal Management Dahuri Rokhim , dkk (2008) Sumber daya wilayah pesisir dan Lautan secara terpadu , edisi ke -4, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
Diposaptono  Subandono.  2015.  Membangun  Poros  Maritim  Dunia: Dalam  Perspektif  Tata  Ruang  Laut.  Kementrian  Kelautan  dan Perikanan.  Direktorat  Jenderal  Kelautan,  Pesisir  dan  Pulau- pulau  Kecil.  Direktirat  Tata  Ruang  Laut,  Pesisir  dan  Pulau- pulau Kecil. Jakarta. (328) : 196 – 197.
Dwi  Ernaningsih,  Domu  Simbolon,  Eko  S.Wiyono,  Ari  Purbayanto (2011),  Zonasi  Pemanfaatan  Kawasan  Perikanan  Tangkap  di Teluk  Banten    jurnal  Marine  Fisheries    Vol.  2,  No.  2, November 2011 Hal: 177-187
Fisher  S,  D.I.,  Abdi,  J.,  Ludin,  R.,  Smith,  S.,  Williams,  2000.
Mengelola  Konflik  :  Keterampilan  dan Strategi  untuk
Bertindak . Kartikasari, S. N, M. D. Lapilatu, R. Maharani dan
D. N. Rini (Penterjemah). Jakarta : The British Council Fisher  S,  Abdi  DK,  Ludin  J,  Smith  R,  Williams  S  and  Williams  S. 2001.  Mengelola  konflik:  keterampilan  dan  strategi  untuk bertindak. The British Council, Jakarta, Indonesia. Hendricks,  William.  2004. Bagaimana  Mengelola  Konflik,  Petunjuk Praktis  Untuk  Manajemen  Konflik  yang  Efektif. Penerjemah Arif  Santoso. How  to  Manage  Conflict. Cet.  V.  PT.  Bumi
Aksara. Jakarta.
La  Sara,  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir:  Gagasan  Memelihara  Aset Wilayah  Pesisir  dan  solusi  Pembangunan  Bangsa,  Bandung, Alfabet
Lekipiouw. H Sherlock Model Penataan Ruang Laut, Jurnal Sasi Vol. 16 No. 4 Bulan Oktober – Desember 2010
Miles,  Matthew  B,  Huberman  M  A.  1992.  Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia
Mujio  .et.al    Analisis  Potensi  Konflik  Pemanfaatan  Ruang  Kawasan Pesisir:  Integrasi  Rencana  Tata  Ruang  Darat  dan  Perairan Pesisir  Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan  ,    Agustus  2016, hal 139-144
Kinseng,  Rilus  A,  Soldality  (2007  :  Konflik-konflik  Sumber  daya Alam  di  Kalangan  Nelayan  di  Indonesia  ,  jurnal  transdisiplin
Sosiologi, komunikasi dan Ekologi Manusia) Vol.01, No, 01
Satria (2009) . Pesisir dan Laut Rakyat. Bogor: IPB Press.
Wirawan (2010), Konflik dan manajemen Konflik, Teori, aplikasi dan penelitian Jakarta : Salemba Humanika
Dokumen
Undang-Undang    Nomor    23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan
Daerah
Undang-Undang    Nomor    1  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang  Nomor    23  Tahun  2007    Tentang  Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010 – 2030
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 34  Tahun  2014  Tentang  Perencanaan  Pengelolaan  Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil