Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1 Januari - Juni 2022
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v16i1. 810

## TINJAUAN BUKU KONVERGENSI MULTIKULTURALISME DAN POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA
Mentari
Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Tanjungpura, Indonesia mentari@fisip.untan.ac.id
Hardi Alunaza
Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Tanjungpura, Indonesia hardi.asd@fisip.untan.ac.id

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk menepis pandangan terkait multikulturalisme dan politik identitas yang sering dipandang  sebagai  dua  hal  yang  saling  berlawanan  dan  memiliki  posisi  yang  berbeda.  Melalui  studi kepustakaan dengan analisis buku, tulisan ini ingin menjawab bahwa makna dan tujuan multikulturalisme dan  politik  identitas  adalah  untuk  mempersatukan  bangsa  Indonesia  yang  modern,  kuat,  demokratis,  dan makmur  sesuai  amanah  undang-undang.  Kesalahpahaman  terkait  kedua  istilah  ini  dapat  menimbulkan  di kursus  yang  menjadi  penyebab  konflik  di  tengah  masyarakat.  Hasil  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa multikulturalisme  hadir  sebagai  respons  dari  keberagaman  budaya  serta  sikap  toleransi  yang  harus dijunjung  tinggi.  Secara  rinci  tulisan  ini  terbagi  ke  dalam  dua  bagian  penting.  Pertama,  makna  dan pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan multikulturalisme. Kedua, model  respons dan perdebatan terhadap  multikulturalisme  dan  politik  identitas  yang  mampu  merawat  perbedaan  dari  sentimen  serta dampak  negatif  bagi  keutuhan  keberagaman  di  Indonesia.  Politik  identitas  harus  dijaga  agar  sejalan dengan  keberagaman  Indonesia  yang  kaya  akan  budaya,  ras,  suku,  dan  bahasa  demi  menjaga  persatuan dan kesatuan bangsa.
Kata Kunci: Multikulturalisme, Politik Indentitas, Persatuan dan Keberagaman.

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir,  multikulturalisme  dan  politik  identitas  hadir  sebagai  isu yang hangat dan sering menjadi perbincangan di ruang publik Indonesia. Meski Indonesia adalah negara  dengan  budaya  yang  sangat  beragam,  tidak  dapat  disangkal  bahwa  masih  banyak masyarakat  Indonesia  yang  tidak  mengerti  akan  multikulturalisme.  Begitu  juga  dengan  politik identitas,  dimana  masih  banyak  masyarakat  yang  salah  persepsi  dengan  istilah  ini. Multikulturalisme  dan  politik  identitas  dianggap  sebagai  dua  hal  yang  saling  berlawanan  dan memiliki  posisi  berbeda.  Mereka  yang  memperjuangkan  multikulturalisme  biasanya  akan  anti bahkan  menentang  politik  identitas.  Sebaliknya,  bagi  para  pejuang  politik  identitas,  pada
umumnya  mereka  akan  sulit  menerima  kehadiran  multikulturalisme,  baik  sebagai  bentuk kebijakan maupun dalam bentuk realita sosial. Sehingga, dalam beberapa tahun menjelang pemilu 2019, para pendukung setia multikulturalisme dan politik identitas  seolah saling berhadapan dan menolak  satu  sama  lain.  Pendukung  multikulturalisme  diwakili  suara  dengan  klaim  pembela Pancasila dan NKRI. Sementara pendukung politik identitas disematkan pada Islam politik yang heboh dengan gerakan 212.
Umar Suryadi Bakry dalam buku ini menepis pandangan tersebut. Kedua kubu harusnya bisa  menjadi  padu  dan  satu  dengan  memahami  makna  dan  tujuan  dari  multikulturalisme  dan politik identitas. Umar Suryadi berasumsi bahwa kesalahpahaman terhadap multikulturalisme dan politik identitas yang terus dipelihara dapat mempersulit upaya untuk mempersatukan masyarakat Indonesia  menjadi  bangsa  yang  modern,  kuat,  bersatu,  adil,  dan  makmur  sesuai  dengan  amanah undang-undang  dan  Pancasila.  Buku  hadir  dengan  penjelasan  komprehensif  untuk  menerangkan sisi  multikulturalisme  dan  politik  identitas  yang  sering kali  tumpang  tindih. Setidaknya buku  ini dapat dibelah menjadi dua bagian penting.
Pertama, ulasan mengenai multikulturalisme dengan menggunakan pendekatan, teori, dan konsep  terkait.  Termasuk  berbagai  respons  dan  perdebatan  hingga  praktek  multikulturalisme  di Indonesia  dan  di  beberapa  negara  yang  menganut  paham  demokrasi-liberal.  Bagian  kedua, elaborasi  tentang  politik  identitas  dan  perkembangannya  yang  disertai  dengan  dukungan perspektif teoritis hingga contoh praktek politik identitas di tiga negara demokrasi terbesar yakni Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Secara rinci, buku ini disajikan dan dibagi menjadi 10 bab. Dimulai  dengan  penjelasan  mengenai  pendekatan  multikulturalisme,  konsep  terkait multikulturalisme,  model  multikulturalisme,  respons  terhadap  keanekaragaman  budaya, perdebatan  dalam  multikulturalisme,  hak  minoritas  dan  kewarganegaraan,  multikulturalisme  di negara  demokrasi  liberal,  ruang  lingkup  politik  identitas,  perkembangan  politik  identitas,  kajian perspektif  mengenai  politik  identitas,  serta  praktek  multikulturalisme  dan  politik  identitas  di negara demokrasi terbesar di dunia. Beberapa konsep penting yang dihadirkan dalam tulisan buku ini  guna  menjelaskan  dan  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai  multikulturalisme dan  politik  identitas  antara  lain,  pemahaman  mengenai  budaya,  keanekaragaman  budaya, interkulturalisme,  pluralisme  budaya,  kosmopolitanisme,  asimilasi,  toleransi,  dan  pengakuan publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian library  research dengan  jenis  penelitian analisis buku. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan buku  Multikulturalisme
dan  Politik  Identitas  dalam  Teori  dan  Praktek  karya  Umar  Suryadi  Bakry  yang  kemudian dianalisis dengan menggunakan tekhnik analisis dalam menemukan ide tentang mulitikultural dan politik identitas secara komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Makna dan Pendekatan Multikulturalisme
Michael Murphy menyebutkan bahwa ada banyak sekali perbedaan pandangan mengenai multikulturalisme.  Sehingga  tidak  banyak  yang  dapat  menjelaskan  dengan  jelas  apa  sebenarnya multikulturalsime  dan  apa  tujuan  dari  keberadaan  multikulturalisme  itu  sendiri 1 .  Augie  Fleras mendefinisikan multikulturalisme sebagai sebuah kondisi dengan keanekaragaman rasial dan etnis yang disebabkan oleh adanya proses migrasi. Multikulturalisme juga diyakini oleh Umar Suryadi sebagai recognition of  the  right yang  menjabarkan  multikulturalisme  dimulai  dengan  pengakuan hak untuk berbeda dan juga adanya penghormatan terhadap keanekaragaman budaya 2 .
Multikulturalisme  juga  dipandang  sebagai  situasi  dimana  suatu  kelompok  dari  budaya atau ras yang berbeda dalam suatu masyarakat  memiliki hak dan kesempatan serta peluang yang sama,  tidak  ada  yang  diabaikan,  dan  tidak  ada  pula  yang  dianggap  tidak  penting.  Konsep mengenai pengakuan terhadap budaya dan etnis maupun ras yang berbeda dalam masyarakat yang multikultural  harus  dapat  berupaya  mengakomodasi  keyakinan  dan  praktek  budaya  yang  dapat menambah  makna  dan  nilai  bagi  kehidupan  warga  negara.  Multikulturalisme  juga  harus dipandang  sebagai  doktrin  bahwa  ada  beberapa  budaya  yang  berbeda  dalam  lingkup  nasional namun dapat hidup berdampingan secara damai dan adil. Istilah ini diyakini lahir sebagai bentuk beragamnya kondisi sosial dan kultural serta geografis masyarakat Indonesia 3 .
Sedikitnya  ada  tiga  bagian  usulan  dari  Umar  Suryadi  mengenai  multikulturalisme. Pertama, multikulturalisme harus dimulai dengan pengamatan yang baik dan menerima kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang paling kontemporer adalah multikultural dalam artian dan fakta bahwa  Indonesia  adalah  negara  dengan  masyarakat  yang  memiliki  banyak  budaya,  dimana  di masing-masing  budaya  mengandung  banyak  paham  yang  harus  diamati  dengan  baik.  Kedua, pemahaman akan multikultural sebagai sesuatu yang telah disetujui bersama ( approved ) daripada melakukan  tindakan  penentangan  atau  tidak  menunjukkan  sikap  toleransi.  Ketiga, keanekaragaman  dalam  suatu  masyarakat  tidak  hanya  disetujui  secara  umum,  melainkan  juga
1 Saha, A.. "Multiculturalism: A Critical Introduction. Ethnic and Racial Studies ," 36 (1), 2013:
222–224
2 Umar Suryadi Bakry. " Multikulturalisme dan Politik Identitas dalam Teori dan Praktik, " Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
3 Muhadis Azzuhri. "Konsep Multikulturalisme dan Pluralisme dalam Pendidikan Agama," Forum Tarbihyah , 10 (9), 2012: 13–29.
harus  diberikan  apresiasi  positif  dalam  bentuk  kebijakan  publik  dan  lembaga-lembaga  publik dalam kehidupan bermasyarakat.
Memang  benar,  bahwa  wacana  mengenai  globalisasi  jika  dihubungkan  dengan  budaya akan  menjadi  perdebatan  yang  sengit.  Ada  dikotomi  dan  paradoks  yang  menyangkut  globalisasi dan  keanekaragaman  budaya.  Di  satu  sisi,  globalisasi  memiliki  potensi  untuk  memobilisasi masyarakat  melakukan  pemberdayaan  dengan  kemajuan  teknologi,  sebagai  sarana  representasi diri,  dan  mendukung  identitas  kolektif  melalui  sosialisasi,  termasuk  memberikan  peluang  kerja. Dengan  kata  lain,  globalisasi  itu  dapat  menyatukan  masyarakat.  Namun  di  sisi  lain,  globalisasi juga  dapat  melemahkan  kelompok  dengan  representasi  yang  keliru  yang  mengancam  integrasi negara majemuk dari segi etnis dan budaya seperti Indonesia 4 .
Bagi  Umar  Suryadi,  globalisasi  lebih  berpotensi  dapat  menghidupkan  dan memberdayakan  berbagai  budaya  yang  pada  akhirnya  lahir  sebagai  identitas  kelompok  dan mendukung  terwujudnya  budaya  nasional  yang  semakin  beragam.  Hal  tersebut  didasarkan  pada anggapan  bahwa  globalisasi  memungkinkan  representasi  diri  dari  berbagai  informasi.  Terutama terkait  globalisasi  media  massa  yang  dapat  membantu  dan  merevitalisasi  pemulihan  dan pelestarian  budaya  bangsa.  Teknologi  media  juga  dapat  digunakan  untuk  melestarikan  bahasa, adat  istiadat  dan  kearifan  lokal,  termasuk  budaya  yang  belum  dikenal  oleh  masyarakat  luas. globalisasi  pada  kesempatan  yang  sama  dapat  memberikan  definisi  mengenai  identitas  kolektif dengan mengidentifikasi tempat untuk berbagai macam budaya yang berbeda. Termasuk jaringan politik,  ekonomi,  sosial  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mencapai  tujuan  bersama  dan meningkatkan  pemberdayaan  masyarakat.  Globalisasi  juga  memberikan  kesempatan  kepada masyarakat  Indonesia  untuk  dapat  mengikat  sistem  nilai  atau  pandangan  dan  mengakui keberagaman di Indonesia 5 .
Melalui pemahaman konsep tersebut, disebutkan lagi adanya keterlibatan sebagai pemicu berkembangnya ide pluralisme dan kosmopolitanisme termasuk multikulturalisme. Perkembangan tersebut  mengintegrasikan  budaya  dan  hubungan  manusia  yang  berpotensi  pada  proses konvergensi  antara  multikulturalisme  dengan  identitas.  Hal  yang  perlu  dilakukan  adalah menghindari  kekeliruan  dalam  memahami  istilah  multikulturalisme  dan  kosmopolitanisme 6 . Kosnick  mengemukakan  bahwa  kosmopolitan  dan  multikulturalisme  memang  sering
4 Fikri, S. "Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi lokal)". TAMADDUN: Jurnal Kebudayaan Dan Sastra Islam , 18 (2), 2018: 167–181
5 Masduki,  H.  "Pluralisme  dan  Multikulturalisme  dalam  Perspektif  Kerukunan  Antar  Umat Beragama," Dimensi , 9 (1), 2016: 15–23. 6 Kariadi,  D.  "Harmonisasi  Nilai  Kosmopolitan  dan  Nasionalisme  Melalui  Pkn  untuk  Pendidikan Berwawasan Global," Jurnal Bina Gogik , III (2), 2016: 25–39
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 16, No. 1 Januari - Juni 2022
memperlihatkan hal-hal yang serupa 7 . Misalnya terkait keterbukaan terhadap tradisi suatu budaya dan  keinginan  serta  kemauan  untuk  terlibat  dalam  tradisi  budaya  asing  yang  berbeda  dengan kebudayaan  asli  yang  mereka  miliki.  Walaupun  terlihat  sama,  namun  keduanya  adalah  berbeda dan  dibutuhkan  pemahaman  yang  baik  bahwa  kosmopolitan  adalah  salah  satu  konsep  yang mendukung penjelasan multikulturalisme.

## 2. Model Respons dan Perdebatan Terhadap Multikulturalisme
Stephen  Castles  menyebutkan  bahwa  ada  prinsip-prinsip  kewarganegaraan  yang  dapat diimplementasikan  dalam  kehidupan  multikultural.  Pertama,  menjadikan  persamaan  hak  warga negara sebagai titik awal. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat  menikmati  persamaan  hak  dan  kesetaraan  di  depan  hukum.  Kedua,  mengakui  bahwa kesetaraan  formal hak tidak selalu mengarah pada kesetaraan rasa hormat, sumber daya, peluang, dan  kesejahteraan.  Kesetaraan  formal  memang  dapat  menutupi  diskriminasi.  Sementara, masyarakat  multikultural  harus  didasarkan  pada  penerimaan  perbedaan  kelompok  yang  sah  dan jauh  dari  penyimpangan.  Ketiga,  membangun  mekanisme  perwakilan  dan  partisipasi  kelompok. Meskipun  memiliki  kesetaraan  sebagai  warga  negara,  minoritas  sering  kali  dikecualikan  dalam proses  pengambilan  keputusan.  Kelompok  ini  membutuhkan  pengaturan  kelembagaan  khusus untuk  menjamin  partisipasi  praktis  yang  bersifat  penuh.  Keempat,  menjamin  perlakuan  yang berbeda untuk orang dengan karakteristik, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda.
Di  Indonesia,  politik  identitas  ini  sering  kali  dimaknai  masyarakat  sebagai  sesuatu  yang negatif  dengan  pemahaman  politik  identitas  adalah  politik  yang  mementang  semua  orang  yang memiliki  identitas  yang  berbeda.  Identitas  mereka  gunakan  sebagai  bingkai  untuk  klaim  politik, mempromosikan  ideologi  dan  merangsang  tindakan  sosial  politik.  Semua  itu  mereka  lakukan dalam konteks ketidakadilan dan ketidaksetaraan dengan tujuan untuk menunjukkan kekhasan dan kepemilikan  kelompok  serta  untuk  mendapatkan  kekuatan  dan  pengakuan  dari  kelompok  lain yang  biasanya  lebih  mapan. Oleh  sebab  itu, politik  identitas  di  Indonesia  sering  kali  dipicu  oleh ketegangan  dan  pergulatan  tentang  hak  untuk  memetakan  masalah  dan  mendefinisikan  kembali penentuan nasib  kelompok. Politik  identitas  dipandang  sebagai  konstruksi  sosial  yang  majemuk. Pada  saat  yang  bersamaan,  multikulturalisme  hadir  sebagai  representasi  atas  interaksi  di  antara elemen  masyarakat  yang  beragam  dalam  sebuah  tataran  kehidupan  kolektif  yang  berkelanjutan. Artinya,  dimensi  atau  ajaran  multikulturalisme  yang  merujuk  kepada  budaya  beragam,  etnis,
7 Hardi.  Alunaza.,  &  Sarifudin,  M.  "Globalisasi  Sebagai  Katalis  Kosmopolitanisme  dan Multikulturalisme," Intermestic: Journal of International Studies , 1 (2), 2017: 177-189
bahasa,  dan  suku  semestinya  dikelola  dengan  baik  di  ruang  publik  agar  tidak  memunculkan perpecahan 8 .
Elemen atau identitas kolektif yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk politik identitas meliputi kelompok usia, agama, kelas sosial, budaya, dialek, kecacatan, pendidikan, etnis, bahasa, kebangsaan,  jenis  kelamin,  identitas  gender,  pekerjaan,  profesi,  ras,  afiliasi  partai  politik, pemukiman tempat tinggal, dan status veteran. Berdasarkan elemen tersebut, ruang lingkup politik identitas sangat luas. politik identitas tidak hanya berbasis agama, etnis, budaya, dan kebangsaan seperti  yang  banyak  dipahami  orang  awam  di  Indonesia  selama  ini.  Ketika  sekelompok  orang mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih menteri dari kalangan milennial, hal tersebut  juga  sudah  dapat  dikatakan  sebagai  politik  identitas.    Pada  konteks  aktualisasinya, masyarakat  dan  bangsa  yang  multikultural  selalu  memiliki  satu  ikatan  kuat  yang  dapat  merajut segala  perbedaan  yang  ditemukan  di  dalam  masyarakat.  Rajutan  nilai  tersebut  tidak  didasarkan pada  ras,  agama,  etnis,  dan  budaya  tertentu,  melainkan  komitmen  politis  yang  menghubungkan segala  kepentingan  dari  etnis  yang  berbeda.  Bila  komitmen  politis  tersebut  sudah  dibuat, masyarakat yang multikultural akan mampu berdiri kokoh, bertahan lama, dan harmonis di tengah berbagai keberagaman hidup 9 .
Kebijakan  Orde  Baru  yang  represif  dengan  adanya  penyeragaman  yang  kental menimbulkan  luapan  bom  yang  sangat  keras  ketika  rezim  itu  runtuh.  Ledakan  tersebut  ditandai dengan  bangkitnya  kembali  identitas  primordial  terutama  dalam  ranah  agama  dan  etnis 10 .  Ini merupakan sebab utama dan pertama dari gelombang politik identitas di Indonesia. Hal yang tidak kalah  penting  adalah  dengan  menguatnya  kembali  fundamentalis  agama  pemeluk  Islam  saat  itu. Gelombang  Islam  transnasional  yang  membawa  paham  radikal  membuat  kelompok  Islam fundamentalis  semakin  mengukuhkan  diri  dan  identitas.  Mereka  kemudian  tidak  segan-segan untuk melakukan berbagai manuver untuk menihilkan semua kelompok yang dianggap berbeda.
Pada  tahap  modern,  gerakan  politik  identitas  muncul  dengan  adanya  kebutuhan  yang bersifat  kondisional,  adanya  kebutuhan  mobilisasi  yang  berusaha  mengajak  kelompok  untuk menimbulkan  perpecahan 11 .  Hal  tersebut  dapat  diawali  dengan  protes  yang  mengatasnamakan kepentingan  tertentu  dan  berusaha  menimbulkan  perselisihan  yang  berkepanjangan.  Kelebihan
8 Purwanto. "Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif," Jurnal Review Politik , 05 (01),
2015: 60–83
9 Muthohirin,  N.  "Politik  Identitas  Islam  dan  Urgensi  Pendidikan  Multikultural," J-PAI:  Jurnal Pendidikan Agama Islam , 6 (1), 2019: 47–56 10 Purbatin,  W.,  Soenjoto,  P.,  Al,  S.,  &  Mojokerto,  H..  Ekploitasi  Isu  Politik  Identitas  Terhadap Identitas Politik Pada Generasi  Mileneal Indonesia di Era 4.0, Journal  of Islamic Studies and Humanities , 4 (2), 2019: 187–217.
11 M. Habibi. Analisis Politik Identitas di Indonesia, 2018.
dari  politik  identitas  adalah  tetap  menonjolkan  budaya  yang  menjadi  ciri  khas  suatu  kelompok. Sementara  sisi  buruknya  adalah  sentimen  politik  identitas  yang  terlalu  kuat  dan  menonjolkan suatu  kelompok  dapat  menjadi  jurang  pemisah  keberagaman  Indonesia.  Hal  itu  disebabkan penafsiran ikatan kesukuan yang terlalu berlebihan.

## KESIMPULAN
Tulisan  karya  Umar  Suryadi  Bakry  ini  memang  tidak  menunjukkan  secara  langsung koneksi  antar  multikulturalisme  dan  politik  identitas  secara  lebih  jelas.  Namun,  dapat  dipahami bahwa  politik  identitas  harus  menjamin  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat  dan  berlandaskan pada  nilai-nilai  multikulturalisme  terutama  jika  dikaitkan  dengan  demokrasi  yang  ada  di Indonesia.  Fenomena  politik  identitas  yang  menentang  persatuan  dan  kesatuan  masyarakat Indonesia  adalah  bentuk  menyangkal  perjuangan  pengakuan  atas  keberagaman  suku,  bahasan, etnis,  dan  agama  yang  ada  di  Indonesia.  Gerakan  politik  identitas  yang  mengatasnamakan kelompok  tertentu  akan  berakibat  pada  pudarnya  persatuan  dan  terkikisnya  perdamaian  bangsa ini.  Perbedaan  yang  ada  harus  dijaga  dengan  hasrat  untuk  merawat  kesatuan  dan  keberagaman Indonesia.  Perbedaan  memang  merupakan  hal  manusiawi  yang  menjadi  pijakan  dasar  terhadap adanya keanekaragaman budaya, bahasa, etnis, dan agama yang harus dipelihara dan dikokohkan.
Melalui  karya  ini,  Umar  Suryadi  berusaha  menepis  anggapan  masyarakat  bahwa  politik identitas  selalu  berkonotasi  negatif.  Ia  hadir  dengan  penjelasan  bahwa  politik  identitas  harus mampu  merawat  perbedaan  dan  jauh  dari  sentimen  serta  dampak  negatif  bagi  keutuhan keanekaragaman di Indonesia. Politik identitas harus sejalan dengan pemahaman Indonesia yang multikulturalisme  yang  terdiri  dari  banyak  suku,  ras,  etnis,  budaya,  dan  bahasa  yang  berbeda. Melalui  persamaan  persepsi  akan  hal  tersebut,  setiap  aktivitas  yang  berhubungan  dengan  politik identitas  tidak  boleh  merugikan  kelompok  tertentu,  terutama  kaum-kaum  minoritas.  Termasuk harus  mampu  menegakkan  sisi  persamaan  persepsi  mengenai  hak  asasi  manusia  yang  harus dirawat dan dijaga secara bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Fikri, S. 2018. "Politik Identitas dan dan penguatan Demokrasi Lokal (Kekuatan Wong kito dalam demokrasi  lokal)". TAMADDUN:  Jurnal  Kebudayaan  Dan  Sastra  Islam , 18 (2):  167–181. https://doi.org/10.19109/tamaddun.v18i2.2701
Habibi, M. 2018. " Analisis Politik Identitas di Indonesia ," https://doi.org/10.31227/osf.io/pey72
Kariadi,  D.  2016.  "Harmonisasi  Nilai  Kosmopolitan  dan  Nasionalisme  Melalui  Pkn  untuk Pendidikan Berwawasan Global," Jurnal Bina Gogik , III (2): 25–39. https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/pgsd/article/view/80
Masduki,  H.  2016.  "Pluralisme  dan  Multikulturalisme  dalam  Perspektif  Kerukunan  Antar  Umat Beragama," Dimensi , 9 (1), 15–23.
Muhadis  Azzuhri.  2012.  "Konsep  Multikulturalisme  dan  Pluralisme  dalam  Pendidikan  Agama,"
Forum Tarbihyah , 10 (9): 13–29.
Muthohirin,  N.  2019.  "Politik  Identitas  Islam  dan  Urgensi  Pendidikan  Multikultural," J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam , 6 (1): 47–56. https://doi.org/10.18860/jpai.v6i1.8776
Purbatin,  W.,  Soenjoto,  P.,  Al,  S.,  &  Mojokerto,  H.  2019.  "Ekploitasi  Isu  Politik  Identitas Terhadap  Identitas  Politik  Pada  Generasi  Mileneal  Indonesia  di  Era  4," Journal  of  Islamic Studies and Humanities , 4 (2): 187–217. https://doi.org/10.21580/jish.42.5223
Purwanto.  2015.  "Politik  Identitas  dan  Resolusi  Konflik  Transformatif," Jurnal  Review  Politik , 05 (01): 60–83. http://jurnalpolitik.uinsby.ac.id/index.php/jrp/article/view/60/60.
Saha,  A.  2013.  "Multiculturalism:  A  Critical  Introduction. Ethnic  and  Racial  Studies ," 36 (1): 222–224. https://doi.org/10.1080/01419870.2012.720694
Hardi.  Alunaza.,  &  Sarifudin,  M.  2017.  "Globalisasi  Sebagai  Katalis  Kosmopolitanisme  dan Multikulturalisme," Intermestic:  Journal  of  International  Studies , 1 (2):  177-189. https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.7
Umar  Suryadi  Bakry.  2020.  " Multikulturalisme  dan  Politik  Identitas  dalam  Teori  dan  Praktik, " Depok: PT Raja Grafindo Persada.