## Abdul  Gani Isa
Paradigma Syariat Islam dalam Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

## Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim Al-Qur’an dan Keadilan Islam dalam Pensyariatan Hudud

## Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai  C ivil Society di Aceh
Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul  Kadir Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu-Islam Modern

## Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi  Syariat Islam di Aceh

## Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

## Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam  dan Pranata Sosial Vol.  14,  No.  1,  2012

## PENGARAH
Nazaruddin A.Wahid

## PENANGGUNG JAWAB
Muhammad Yasir Yusuf
KETUA Kamaruzzaman
SEKRETARIS Husni Mubarrak
BENDAHARA Ayumiati

## EDITOR
Abdul Jalil Salam Hafas Furqani Nilam Sari Ali Azharsyah Chairul Fahmi Dedi Sumardi

## LAY OUT
Azkia
SEKRETARIAT Rasyidin Ubaidillah
MEDIA  SYARI'AH , is  a  six-monthly  journal  published  by  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the State  Islamic  University  of  Ar-Raniry  Banda  Aceh.  The  journal  is  published  since  February  1999 (ISSN. 1411-2353).  Number, 0005.25795090 / Jl.3.1 / SK.ISSN / 2017.04. earned accreditation in 2003 (Accreditation No. 34 / Dikti / Kep / 2003). Media Syari’ah has been indexed Google Scholar and other indexation is processing some.
MEDIA  SYARI'AH , envisioned  as the  Forum  for  Islamic  Legal  Studies and  Social  Institution,  so that  ideas,  innovative  research  results,  including  the  critical  ideas,  constructive  and  progressive about  the development, and  the  Islamic  law  into  local  issues,  national,  regional  and  international levels can be broadcasted and published in this journal. This desire is marked by the publication of three  languages,  namely  Indonesia,  English,  and  Arabic  to  be  thinkers,  researchers,  scholars and observers of Islamic law and social institutions of various countries can be publishing an article in Media Syari'ah
MEDIA  SYARI'AH , editorial  Board  composed  of  national  and  international  academia,  part  of which  are  academicians  of  the  Faculty  of  Sharia  and  Law  of  the  State  Islamic  University  of  Ar- Raniry Banda Aceh. This becomes a factor Media Syari'ah as prestigious journals in Indonesia in the study of Islamic law.
Recommendations from the editor to scope issues specific research will be given for each publishing Publishing in January and July.
Editor Office :

## MEDIA SYARI’AH
Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, Provinsi Aceh – 23111 E-mail: mediasyariah@ar-raniry.ac.id No. Telp (0651) 7557442, Fax. (0651)7557442

## Table of Contents

## Articles
1 Abdul Gani Isa
Paradigma Syariat Islam dalam
Kerangka Otonomi Khusus (Studi Kajian di Provinsi Aceh)
39

## Abdulah  Safe’i
Koperasi Syariah: Tinjauan Terhadap Kedudukan dan Peranannya dalam Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
65 Ali Abubakar
Kontroversi Hukuman Cambuk
97 Muhammad  Syahrial Razali Ibrahim
Al-Qur’an dan Keadilan Islam
dalam Pensyariatan Hudud

## 121 Nirzalin
Reposisi Teungku Dayah Sebagai C ivil Society di Aceh

## 145 Rahimin Affandi Abd Rahim, Abdullah  Yusof & Nor  Adina Abdul Kadir
Film Sebagai Pemankin Pembangunan Peradaban Melayu- Islam Modern
283 Saifuddin  Dhuhri
Diskursus Islam Liberal; Strategi, Problematika dan Identitas

## 201 Sulaiman  Tripa
Otoritas Gampong dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh

## 231 Teuku Muttaqin  Mansur
Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)
245 Yenni Samri Juliati Nasution
Mekanisme Pasar dalam Perspektif
Ekonomi Islam

## Penyelesaian Kasus Mesum melalui
Peradilan Adat Gampong di Aceh (Suatu Kajian Kasus di Banda Aceh)

## Teuku Muttaqin  Mansur
Abstrak : Penyelesaian  kasus  mesum  di  Banda  Aceh,  Provinsi Aceh,  dapat  diselesaikan  melalui  Peradilan  Adat  Gampong. Peradilan  Adat  selalu  menyeselesaikan    secara  informal  dan bersifat perdamaian. Namun   di  sisi lain,  Qanun  Aceh  Nomor  14 tentang  mesum  juga  mengaturnya,  di  mana  kasus-  kasus  mesum akan  diselesaikan  oleh  Mahkamah  Syar  ‘iyah.  Kajian  ini bertujuan  untuk  melihat  apakah  Peradilan  Adat    Gampong mempunyai    kewenangan  dan    otoritas  menyelesaikan  kasus mesum  dan  apakah  keputusan  yang  diambil  oleh  Peradilan Adat Gampong  dapat  bersifat final dan mengikat.  Kajian ini  dilakukan dengan  cara  mewawancarai    hakim  Peradilan  Adat  Gampong, Wilayatul    Hisbah  dan  Masyarakat.      Adapun  metode  kajian yang  dipergunakan  ialah  metode  kualitatif.  Hasil  kajian ditemukan  bahwa  Peradilan  Adat  Gampong  dan  Mahkamah Syar’iyah sama-sama mempunyai kewenangan dalam
menyelesaikan  kasus  mesum  di  Banda  Aceh.  Bahkan  terkadang, Peradilan  Adat  Gampong  juga  menyelesaikan  kasus-kasus  yang sudah dikategorikan sebagai perzinahan. Penyelesaian kasus mesum melalui  Peradilan  Adat  Gampong  tidak  mempunyai  kekuatan hukum  mengikat  dan  final,  sebab  para  pihak  yang  merasa  tidak puas  terhadap  keputusan  Peradilan  Adat,  masih  dapat  membawa kasusnya  ke  Mahkamah  Syar’iyah.  Untuk  itu  diharapkan  kepada Pemerintah  Aceh  agar  dapat  melalukan  amandemen  terhadap pasal-pasal  dalam  Qanun  tersebut.  Kemudian  khusus  kasus  yang sudah  masuk  kategori  perzinahan  seharusnya  langsung  saja diselesaikan oleh Mahkamah  Syar’iyah.
Kata  Kunci :  Kasus Mesum, Peradilan Adat Gampong
Abstract: Treatment  nasty  case  in  Banda  Aceh ,  A ceh  province could  also  be  implemented  through  Local  Customary  Courts . Settlement  through customary  courts always be informal or through peace  way . On  the  other  hand , Aceh  Qanun  No.  14  of  nasty arranges  it  as  well , in  which  the  nasty  cases will  be  resolved  by the  Syar’iyah  Court . This  study  aimed  to  see,  if  the  Local Customary  Court  has  the  authority  to  deal  with  nasty  case , and whether the  decision  made  by the  Local  Customary Court shall be final  and  tight . The  study  was  conducted  by  interviewing  Local Customary Court judges , Wilayatul  Hisbah and Communities . The method  used was a  qualitative study . The  result  showed  that  both the Local Customary Courts and the Syar‘iyah Court have the same authority  in  handling  the  nasty  case  in  Banda  Aceh . In  fact, sometimes , the  local  customary  court s  also resolve cases  that  have been  categorized  as  adultery . Treatment  cases  of  nasty , with  local customary court have no final and  strong legal  force , because  if the parties  are not  satisfied  with  the  decision  of the  Customary  Court , they can still bring the Government of Aceh in  order  to perform an amendment  to the  articles  of those Qanun . Then,  the special  cases that  are  categorized  as adultery  should  immediately be resolved  by the Syar’iyah Court.
Keyword : Nasty Cases, Local Customary  Courts

## PENDAHULUAN
enyelesaian  kasus  mesum  di  Banda    Aceh,  Provinsi Aceh  dapat    dilakukan  melalui    Peradilan  Adat Gampong.  Hal  itu  merujuk    kepada  Pasal  13  huruf  d Qanun Aceh Nomor 9  tahun 2008  tentang  Adat  Istiadat    dan Pembinaan  Adat.  Pasal  tersebut   menyatakan  bahwa    “salah satu    kewenangan  Peradilan  Adat  Gampong  di  Aceh  ialah menyelesaikan kasus  mesum”.
Merujuk  kepada    Pangeran    Mohammad  Tashim  (Tashim, 2011:  135)    bahwa    perbuatan  mesum  adalah    suatu    perkara yang  membawa  kepada    fitnah    dan    berdosa,  malah    ia  juga salah    satu    yang  mendekatkan  kepada    zina.    Dengan demikian   perbuatan  yang  mengarah kepada   perlakuan zina dapat    dikategorikan  kepada    mesum.  Biasanya    perbuatan demikian  dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi.
Senanda    dengan    itu,  Pasal  1  ayat  (20)    Qanun  Aceh Nomor  14 mengartikan mesum sebagai  “perbuatan bersunyi-sunyi  antara    dua  orang    mukallaf    atau  lebih    yang berlainan  jenis  yang  bukan  muhrim  atau  tanpa    ikatan perkawinan”.
Penyelesaian  kasus-kasus    mesum  di    Banda    Aceh  pada tahap    permulaan    diberikan  kepada  Peradilan    Adat Gampong  untuk    diselesaikant.  Hal   ini   berdasarkan  pada Pasal    13    (3)      yang  menjelaskan  bahwa    “aparat    penegak hukum  memberikan  kesempatan  agar  sengketa/perselisihan diselesaikan  terlebih      dahulu  secara    adat“.    Namun  usaha penyelesaian  melalui      Peradilan  Adat  Gampong  tidak menyelesaikan persoalan mesum secara menyeluruh. Penyelesaian kasus  mesum melalui   Peradilan Adat  Gampong biasanya    berakhir    dengan    dinikahkan  atau  berupa    sanksi
P
denda  seperti  membayar  seekor  kambing  atau  se-jumlah uang  kepada    Peradilan  Adat  Gampong.  Namun  apabila kasusnya  telah  ditangani  Wilayatul  Hibah    (WH)  dan  pihak kepolisian  maka  biasanya    akan  dibawa  ke  Mahkamah Syar’iyah atau  Pengadilan  Negeri.

## PERUNTUKAN  UNDANG-UNDANG BAGI  PERADILAN ADAT GAMPONG  DI  ACEH
Pasal  18  B  (2)    Undang-undang  Dasar    (UUD)    Negara Republik    Indonesia  Tahun    1945    telah  mengamanatkan bahwa      “Negara    mengakui    dan      menghormati    kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum    adat      beserta      hak-hak tradisionalnya      sepanjang    masih        hidup    dan      sesuai dengan  perkembangan  masyarakat    dan    prinsip    Negara Kasatuan    Republik    Indonesia  yang  diatur    dalam  undang- undang”.  Pada  penjelasan  Pasal  tersebut    dijelaskan,“daerah- daerah zelfbesturende  landschappen (daerah  yang  mempunyai pemerintahan  sendiri  seperti  desa, nagari ,  dusun, gampong1 (Aceh)    dan volksgemeenshappen (persekutuan  hukum masyarakat   seperti   Marga,  Peradilan  Adat Gampong (Aceh), dll)  diberi    kedudukan  sebagai  daerah    istimewa    dan  Negara Republik  Indonesia menghormati  kedudukan  daerah-daerah istimewa    tersebut    dan  segala  peraturan  Negara  mengenai daerah  itu”.
Menurut    T.  Djuned      (Djuned,    2003:    1)    baik zelfbesturendelandschappen atau    pun volksgemeenshappen dalam    hukum  adat  mestilah  diberi  kedudukan  sebagai persekutuan  masyarakat  hukum  adat.    Selanjutnya  daerah yang  diberikan  kewenangan  seperti    itu mempunyai kedudukan secara otonom dan mempunyai bidang kewenangan berikut:
a.     Menjalankan sistem  pemerintahan sendiri. b.   Menentukan warganya.
c.  Menguasai  dan  mengelola sumber  daya  alam  dalam wilayah  terutama untuk  kemanfaatan warganya.
d.    Membentuk hukum adat  dan  adat.
e.     Menyelenggarakan Peradilan Adat Gampong.
f.  Bartindak  ke dalam  untuk  mengatur masyarakat  dan lingkungannya dan  bertindak ke luar atas  nama persekutuan sebagai  badan hukum.
Penjabaran Pasal  18  B (2)  UUD  selanjutnya diwujudkan melalui    Pasal  25  (1)    Undang-undang  No  14  tahun  1970 tentang Pokok-pokok kewenangan kehakiman dan Perubahan  Undang-undang  No.  4  tahun  2004  tentang kewenangan  Kehakiman.  Pasal  25  (1)  menyatakan  bahwa “sistem  hukum  nasional  menganut  dua  jenis  hukum,  yaitu hukum tertulis  dan  hukum tidak  tertulis”.
Hukum  tertulis    adalah    perundang-undangan  yang disahkan  oleh    eksekutif    bersama    lembaga  legislatif  saja sedangkan  hukum  tidak  tertulis  ialah  semua  jenis  hukum yang  hidup dalam  masyarakat  ( living  law )  tetapi  yang  tidak diundangkan menjadi (hukum)  undang-undang.
Mengenai    Peradilan  Adat  Gampong  Aceh,  yang  secara undang-undang      eksistensinya berlaku  setelah  disahkannya undang-undang Nomor
44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan  Aceh  dan Perubahan
Undang-undang  Nomor  18  tahun  2001  tentang    Provinsi Aceh  sebagai  Provinsi  Nanggroe    Aceh  Darussalam  sudah dapat    dikategorikan  sebagai    peradilan  yang  merujuk kepada hukum tertulis.
Tahun  2005  merupakan  fase  sejarah  baru  dalam perundangan Aceh yaitu setelah ditandatangani
Memorandum    of    Understanding    (MoU)      antara Pemerintah    Republik      Indonesia    (RI)    dengan  Gerakan Aceh  Merdeka  (GAM)  di  Helsinki,   Finlandia.  MoU  tersebut merupakan  bahagian  dari  upaya    perdamaian  antara Pemerintah  RI  dengan    GAM  yang  sebelumnya  berseteru semalam  30  tahun  lebih.  Berasaskan  MoU,  maka    tahun 2006  Pemerintah  Indonesia  mensahkan  pula  Undang- undang Nomor 11  tahun 2006  tentang    Pemerintahan  Aceh
(UUPA) sebagai undang-undang khusus bagi penyelenggaraan  pemerintahan Aceh. UUPA  tersebut
seterusnya    menjadi  rujukan  asasi  bagi  pelaksanaan  dan segala  hal  terkait  Aceh  pada  masa  sekarang.  Di  sinilah kemudian  berlaku    kaedah  hukum, lex  specialist  derogat lex generalist, hukum  yang  khusus   mengenyampingkan hukum yang umum.
Pada  tahun  2008    dibentuk  empat    (4)    Qanun  Aceh terkait    dengan    posisi  dan    funsi  adat    Aceh  sebagaimana diamanahkan  oleh  UUPA.  Adapun    Qanun-qanun  tersebut yaitu:
1.   Qanun  Aceh  Nomor 9  tahun  2008 Tentang Pembinaan  Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat,  yang disahkan pada  30  Desember  2008.
2.      Qanun  Aceh  Nomor  10  tahun  2008    Tentang Lembaga  Adat,  yang  disahkan 30  Desember2008.
3.    Qanun Aceh Nomor 3 tahun  2009  Tentang  Tata Cara Pemilihan  dan  Pemberhentian  Imum  Mukim,  yang disahkan pada  28  Mei 2009.
4.    Qanun Aceh Nomor  4   tahun  2009     tentang    Tata Cara   Pemilihan  dan   Pemberhentian Keuchik,  yang disahkan 28  Mei 2009.
Undang-undang    dan      qanun-qanun    di    atas    telah menguatkan   eksistensi      Peradilan   Adat  Gampong  di  Aceh. Hanya    saja  pada    masing-masing  undang-undang  dan qanun  tersebut    belum  secara  terperinci    mengatur kewenangan Peradilan Adat Gampong.
Meskipun
peruntukan
undang-undang untuk menguatkan  Peradilan  Adat  Gampong  di  Aceh  telah  ada, namun  dalam  realitasnya,  Peradilan  Adat  Gampong  masih dijalankan  menurut  kebiasaan  masyarakat    masing-masing kawasan.   Tidak  ada  kaseragaman,  baik  dari  sudut   prosedur, prinsip-  prinsip    atau  pun  sanksi  yang  dikenakan  kepada pelaku  pelanggaran adat.

## PROSEDUR  PENYELESAIAN  KASUS MESUM  PADA PERADILAN  ADAT GAMPONG
Prosedur    penyelesaian  kasus  mesum  melalui    Peradilan Adat  Gampong  jika  merujuk    kepada  Pasal    13    (2)    Qanun Aceh  Nomor  9 tahun  2008    menyatakan bahwa “persengketaan  adat  dapat diselesaikan secara bertahap oleh Peradilan Adat  Gampong. Pasal  13  (1)  huruf  d  menyatakan pula  bahwa    persengketaan  yang  dapat      diselesaikan  di antaranya ialah  kasus  mesum.
Contoh  kasus  mesum  seperti  yang  terjadi  di Gampong Lueng  Bata,  Banda  Aceh  pada  tahun  2008  antara    lelaki  X, pemilik    kedai  dan   wanita    Y,  wiraswasta,  telah  diselesaikan melalui   Peradilan Adat Gampong Lueng Bata.
Menurut    Fakhruddin,  hakim   pada   peradilan  tersebut (wawancara,  14   Juli   2012),    bahwa kasus  mesum  tersebut pada    mulanya  Ia  proses    setelah    X  dan    Y  ditangkap  oleh warga.      Awalnya  warga  mencurigai  Y  yang  hampir  setiap tengah    malam    sering  masuk    ke  kedai    X.    Setelah    warga melakukan  penyelidikan,  warga  meyakini   bahwa   Y  tidur  di kedai    X  padahal  mereka    belum    ada  ikatan    pernikahan. Setelah    ditangkap,  warga  memberitahukannya  kepada hakim   Peradilan  Adat Gampong untuk  menyelesaikan kasus mesum tersebut.
Persidangan  dilakukan  di  kantor    ketua    pemuda gampong setempat. Selain Fakruddin sebagai  ketua Peradilan  Adat  Gampong,  hadir    juga  perangkat  Peradilan Adat  Gampong   lainnya,   separti: tuha  puet yang  berjumlah tiga  belas  orang2    dan Teungku  Imueum3.    Tuha  Puet dan Teugku Imuem biasanya  berfungsi  sebagai  pendamping.
Menurut  R.  Tresna  (Tresna,  1957:  11)  pada  umumnya pendamping terdiri  dari    beberapa  orang  yang  disegani  dan berkewenangan  sebagai  penasehat.  Di  samping  mereka, dalam    majelis  Peradilan  Adat  Gampong  juga  ikut  hadir ketua  pemuda gampong dan  termasuk   pelaku   mesum,  serta saksi- saksi (warga  yang menangkap)  mereka.
Setelah      hakim      adat      menanyakan    kronologis penangkapan   kepada    warga   dan    bertanya kepada   saksi- saksi  yang  melakukan pemantauan  serta  menangkap  X dan Y,  Hakim    adat  gampong  mengkonfirmasikannya  kepada para   pelaku.   Dalam   kasus   ini   akhirnya   majelis   Peradilan Adat  Gampong  yang  terdiri    dari     perangkat  adat    di    atas bermusyawarah  dan   mengambil  keputusan bahwa  :
1.   Pelaku   dinyatakan  telah   bersalah   karena   telah mengotori gampong Lueng  Bata  dengan melakukan mesum.
2.   Pelaku  diperintahkan  menyerahkan seekor  kambing sebagai  sanksi  adat gampong Lueng Bata.
Peradilan Adat Gampong seterusnya  menyerahkan pelaku kepada  polisi  syari’ah Islam.
Penting    dicatat    di  sini,    bahwa    penyelesaian  kasus mesum  melalui    Peradilan  Adat  Gampong  ternyata    tidak menyelesaikan  persoalan  ke  dua    pelaku    hingga    final, karenan  menurut  Fakruddin  “Peradilan      Adat    Gampog tidak      mempunyai    kewenangan    secara    final,    sehingga apabila    mau diselesaikan melaui   Mahkamah Syar’iyah atau Pengadilan Negeri  masih  dimungkinkan”.
Seorang      penduduk    gampong    Long    Bata,    Nas (wawancara,    14      Juli    2012)      menjelaskan  “sebetulnya pelaku   kasus  mesum  dapat   saja  dibuat   jera  dengan   sanksi yang    berat,    tetapi    kami  tidak  boleh    bartindak  karena khawatir    akan  melanggar    undang-undang  yang  formal”. Penyelesaian kasus  mesum  pada   Peradilan  Adat  Gampong sejauh    kajian    ini    belum    dapat    dikatakan  mampu menyelesaikan  masalah  secara  tuntas    karena  dianggap bersifat  final.

## PEMBINAAN  PELAKU  MESUM  PADA POLISI SYARI’AH
Di    Aceh    Polisi    Syari’ah    dikenal      sebagai    Wilayatul Hisbah    (WH)  yang    mempunyai    tugas  melakukan pengawasan  dan  pembinaan  kepada    pelaku  pelanggaran syari’at Islam  di  Aceh.
Kewenangan   WH  dalam   kasus   mesum  tersebut   sesuai dengan   Pasal   13   (2)   Qanun  Aceh Nomor 14  Tahun  2003 tentang    Mesum  menyatakan  bahwa    untuk    “pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan qanun ini  dengan   membentuk Wilayatul  Hisbah”.   Sedangkan   pada  Pasal  14  (2)  lebih jelas dikatakan  bahwa terkait “kewenangan  WH  dalam melaksanakan kewenangan pembinaannya bahwa   WH  yang menemukan  pelaku    jarimah  mesum  dapat    memberi peringatan  dan    pembinaan  terlebih    dahulu  kepada    pelaku sebelum  menyerahkannya kepada  penyidik  (polisi)”.
Dalam   hal  pembinaan,  proses  penyelesaian  kasus  yang dibawa  kepada  WH,  penyelesaiannya juga  melibatkan  ketua Peradilan  Adat  Gampong  dan   orang   tua   pelaku.   Menurut salah    seorang  anggota    WH  Banda Aceh,  Efendi (wawancara,  18  Agustus  2012),   “kami  hanya    memfasilitasi agar  unsure    dari  para  pihak    bertemu  di  kantor    dan menyelesaikannya  dengan    musyawarah”.  Biasanya  kedua orang   tua   pelaku   sebagaimana  terjadi   pada    kasus   X  dan Y    melakukan  musyawarah  di  hadapan  pelaku,    WH  dan ketua Peradilan Adat Gampong akan menetapkan
bagaimana sebaiknya penyelesaian kasus  tersebut.
Hasil    dari    musyawarah  umumnya  bermuara  kepada kesimpulan  bahwa    kedua    pelaku    untuk  selanjutnya  akan dinikahkan.  Namun  sebelum    dinikahkan,  WH  sesuai dengan    kewenangannya  akan  memberikan  nasihat  agama kepada  para  pelaku  agar  tidak  mengulangi  lagi  perbuatan serupa. Namun apabila  tidak  dapat  dimusyawarahkan maka sesuai  dengan    Pasal  14  (2)  (3)  Qanun  Nomor  14  Tahun 2003,    pelaku    mesum  akan  diserahkan  kepada    penyidik (penyiasat)  polisi    negara untuk  diteruskan  kepada

## Mahkamah Syari’ah.
Dengan    demikian  peranan  WH  dalam    mencegah  dan menyelesaikan  pelanggaran mesum  di  Aceh  masih    sangat lemah.   WH  tidak  diberikan  kewenangan dalam   melakukan penyidikan  seperti  polisi  negara  untuk      dapat    langsung membawa kasus-kasus  mesum kepada  Mahkamah Syari’ah.

## KESIMPULAN
Kasus  mesum  yang  terjadi   di  Banda   Aceh  tentu   akan berdampak kepada rusaknya moral  masyarakat.
Penyelesaian  kasus    mesum  melalui      Peradilan  Adat Gampong  dilaksanakan  sesuai  dengan  kewenangan  yang diberikan  oleh  Qanun  Aceh.  Namun  penyelesaian  melalui Peradilan  Adat  Gampong,  sebagaimana  diamanahkan  oleh qanun, belum   mampu  mengurangi perilaku   mesum karena kewenangan  yang  diberikan  oleh  perundang-undangan masih  terbatas  dan  tidak  terperinci.
Terdapat    benturan  kewenangan  mengenai  penyelesaian kasus  mesum  di  Banda  Aceh  dimana  selain  Peradilan  Adat Gampong  yang  boleh    menyelesaikan  kasus-kasus    tersebut, Undang-undang  juga    memberikan    kewenangan  kepada WH.    Namun  sayangnya    WH    tidak    punya      kewenangan meneruskannya  kepada  Mahkamah  Syari’ah.  Satu-satunya peluang    agar  kasus  mesum  dapat  dibawa  pada  Mahkamah Syari’yah adalah  melalui  polisi  negara.
Disarankan  kepada    pemerintah  Aceh  agar  dapat menghapus  Pasal  13  (1)    huruf  d  Qanun  Aceh  Nomor  9 tahun 2008  tentang   Pembinaan  Adat  dan  Adat  Istiadat   yang menyatakan  pesengketaan  yang  dapat  diselesaikan  oleh Peradilan  Adat  Gampong  di  antaranya  ialah  kasus  mesum.
Kewenangan  tersebut    harus  diberikan  kepada    WH  dan Mahkamah Syar’iyah.
Diharapkan  pula    agar    WH    diberikan  kewenangan melakukan  penyidikan  dan    penuntutan  sehingga    kasus mesum  dapat    secara  langsung    dibawa   kepada    Mahkamah Syari’ah  tanpa   harus melalui   polisi   negara.   Caranya   dengan mengamandemen  dan    atau    menyempurnakan  Qanun Nomor 14  tahun 2003.  Tujuannya   ialah  agar  pelaku  mesum dapat    jera  dan    masyarakat    lainnya  merasa  takut  melakukan perbuatan mesum.

## ENDNOTE:
1  Gampong (kampung)  sama  artinya    dengan    ‘desa’  untuk kawasan-kawasan  lain  di  Indonesia. Gampong ialah    kesatuan masyarakat hukum  yang  berada  di  bawah mukim dan  dipimpin  oleh keuchik (kepala kampung) yang  berhak  menyelenggarakan urusan  rumah tangga  sendiri.
2 Tuha  puet berfungsi  seperti  juri  dalam  hukum anglo  saxon . Sedangkan  jumlah sebanyak  tiga  belas  orang merujuk   kepada  perwakilan- perwakilan baik  dusun atau  pun  lorong  dalam gampong tersebut.
3  Teungku  Imuem ialah  imam    salat  dalam gampong .  Tuengku imuem  berfungsi    sebagai  orang  yang  dapat  ditanyakan  atau  diminta perteimbangannya mengenai hal  permasalahan keagamaan .

## DAFTAR PUSTAKA
Djuned.  Mohd,  T.  2003. Hukum  Adat  dan  Politik  Hukum  di Indonesia , Banda  Aceh: Universitas  Syiah Kuala
Tashim,  Pangiran  Haji  Mohammad bin  Pengiran  Haji  Hassan.
2011. Mahkamah-mahkamah Syar’iyah:  Penubuhan,
Bidang  Kewenangan,  dan  Pentadbiran. Bandar    Seri
Begawan:  Dewan   Bahasa  dan Pustaka  Brunei
Tresna,  R.  1957. Peradilan  di  Indonesia  dari  Abad  ke  Abad . Amsterdam-Djakarta: W. Versluys NV.

## UNDANG-UNDANG
Perlembagaan  Republik  Indonesia  (Undang-undang  Dasar tahun 1945)
Qanun  Aceh  Nomor  3  tahun  2009  Tentang  Tata  Cara Pemilihan  dan  Pemberhentian  Imum  Mukim,  yang disahkan pada  28  Mei 2009
Qanun  Aceh  Nomor  4  tahun  2009  tentang    Tata  Cara Pemilihan dan  Pemberhentian Keuchik,  yang  disahkan 28  Mei 2009
Qanun  Aceh  Nomor  10  tahun  2008  Tentang  Lembaga  Adat, yang disahkan 30  Desember  2008 Qanun Aceh Nomor 14  Tahun  2003  tentang  Mesum
Qanun  Aceh  Nomor  9  tahun  2008    tentang    Pembinaan Kehidupan  Adat  dan  Adat  Istiadat   yang disahkan pada 30  Desember  2008
Undang-undang  No  14  tahun  1970  tentang    Pokok-pokok
Kewenangan    Kehakiman  dan  Perubahan  Undang- undang  No.  4  tahun  2004  tentang  Kewenangan Kehakiman Undang-undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan   Keistimewaan    Aceh   dan Perubahan Undang-undang  Nomor  18    tahun  2001    tentang Provinsi    Aceh  sebagai    Provinsi  Nanggroe  Aceh
Darussalam
Undang-undang Nomor 11  tahun 2006  tentang  Pemerintahan Aceh