## EDUCATIONAL : Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pengajaran
No.1 Vol 1. Februari Tahun 2021

## AKTUALISASI PERAN DAN FUNGSI KOMITE MADRASAH DALAM MENINGKATKAN KINERJA GURU SEBAGAI IMPLEMENTASI
MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH
Hj. IIS SUHARTI MAN 1 Kota Bandung, Jawa Barat iissuhartimamun@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  sejauh  mana  aktualisasi  peran  dan  fungsi Komite Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru sebagai implementasi manajemen berbasis sekolah sebagai sebuah penelitian deskriptif pada Rintisan Madrasah Aliyah Bertaraf Internasional (RMABI) yang ada di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian  yang  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  yang dilakukan  pada  tiga  MAN  Model  yang  berada  di  Provinsi  Jawa  Barat  penulis menemukan  adanya  perwujudan peran  Komite  Madrasah  dalam  memberi pertimbangan terhadap penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.  Terdapat adanya dukungan  pemikiran,  finansial, maupun tenaga  dalam penyelenggaraan pendidikan. Penulis juga telah memperoleh data dan informasi tentang peran Komite Madrasah  sebagai  pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan peran Komite Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat,  penulis  menyimpulkan  belum semaksimal  yang  penulis  harapkan.  Hasil kemitraan yang  ada  belum  mampu mandorong  tercapainya  partisipasi  masyarakat.  Pada  umumnya  Komite  Madrasah belum  menjadi  kekuatan  yang  signifikan  terhadap  implementasi  manajemen pendidikan  berbasis  masyarakat  sehingga  belum  sepenuhnya  dapat  mendukung terhadap pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan.

## Kata Kunci : Komite madrasah, kinerja guru, manajemen berbasis sekolah

## PENDAHULUAN
Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu  pendidikan pada setiap jenjang dan satuan  pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan,  antara  lain melalui berbagai pelatihan  dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan  mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan  peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, namun sebagian besar lainnya masih memprihatinkan.
Sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan global, pendidikan di Indonesia mengalami dua perubahan yang sangat mendasar. Pertama, penerapan konsep  manajemen  berbasis  sekolah.    Penerapan  konsep  ini,  penyelenggaraan pendidikan di sekolah diharapkan akan lebih demokratis, dan pengelolaan serta
pembinaan sekolah dapat disesuaikan dengan kondisi,t untutan lingkungan masyarakat,  dan  sumber daya yang dimiliki masing-masing sekolah. Kedua, perubahan kurikulum, dari kurikulum yang memberikan penekanan pada materi kepada kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menekankan bahwa proses pembelajaran didasarkan pada    kompetensi tertentu yang harus dicapai melalui proses pembelajaran. Kurikulum berbasis kompetensi ini bertumpu pada kompetensi dasar, yang harus dikuasai oleh siswa pada setiap tingkat kelas dan  satuan pendidikan.  Dengan  demikian,  penyelenggaraan  proses  pembelajaran  diharapkan benar-benar dapat menjamin terkuasainya s e j u m l a h kompetensi oleh siswa, sesuai dengan konteks lingkungannya.
Langkah  maju  Kementerian  Agama  RI  nampak  mulai  membaca  tanda-tanda zaman, terbukti dari langkah baru dengan terobosan spektakuler yaitu mencanangkan program Madrasah Bertaraf Internasional (MBI). Melalui dana APBN sharing dengan dana  APBD  bagi  pemerintah  daerah  yang  berinisiatif  dan  berkesiapan,  mulai  tahun 2009 Kemenag RI mulai membangun sekolah Madrasah Bertaraf Internasiona (MBI) di beberapa provinsi. Untuk tahap awal yaitu baru dua belas pemeritah daerah yang sudah  bekerjasama  dengan  Kemenag  RI  dalam  mewujudkan  lembaga  pendidikan berstandar    Internasional  ini.  MBI  ini  akan  menjadi  sekolah  agama  unggulan  yang dilengkapi dengan seluruh fasilitas pendidikan seperti sarana olahraga, perpustakaan, laboratorium, asrama, tempat ibadah dan fasilitas lainnya. Dengan fasilitas dan sarana selengkap  itu  ditambah  dengan  tenaga  pendidikan  dan  kependidikan  yang  terseleksi secara nasional lewat proses rekrutmen yang objektif dan kredibel, hal ini merupakan indikasi awal dari langkah menuju Kemenag RI untuk merespon tantangan masa depan yang kompleks tersebut.
Program pendidikan dan proses belajar MBI, seperti kurikulum, menggunakan kerangka  dasar    kurikulum  nasional  yang  diperkaya.  Sedang  beban  belajar  yang digunakan  mengadopsi  dari  sekolah  tinggi/universitas  dalam  bentuk  satuan  kredit semester  (SKS).  Berbagai  kegiatan  eskul  juga    ditunjukkan  untuk  mengembangkan berbagai potensi diri murid, termasuk kepemimpinan. Agar semangat kebangsaan tidak luntur  khususnya  bagi  generasi  penerus  bangsa  ini  maka  pengembangan  jati  diri keindonesiaan  dan  penghayatan  keislaman  akan  ditekankan  kepada  siswa/siswi. Adapun untuk menghasilkan lulusan yang berilmu dan berakhlak mulia maka program pendidikan yang diterapkan MBI terintegrasi dengan sistem pondok pesantren.
Sedangkan  karakteristik sasaran  dari  MBI  adalah  mendukung  tercapainya karakteristik  lulusan  dan    proses  yang  diatur,  berpedoman  pada  standar  sarana prasarana  yang  diperkaya  sesuai  tujuan  MBI  terdapat  sarana  prasarana  pendukung pokok seperti masjid/tempat ibadah dan asrama/pondokan untuk murid dan guru serta menampilkan  ciri-ciri  keunggulan  lokal  daerah  masing-masing.  Untuk  membangun MBI  tentunya  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar  sesuai  dengan  kompetensi lulusan yang diharapkan. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta untuk perekrutan    guru-guru  sesuai  klasifikasi  MBI  sebagai  madrasah  negeri  terutama dibiayai dari sumber APBN; kontribusi Pemda yang meliputi penyediaan lahan siap bangun  dan  pembangunan  infra  struktur  jalan,  saluran  air,  lanscaping,    biaya  hidup siswa,  honor  guru  sebelum  ada  penempatan  PNS,  dan  Prograrn    eksektif  unggulan daerah, kontribusi dunia usaha/donatur dan dari dana abadi/unit produksi.
Pengembangan  Sekolah/Madrasah  Bertaraf  Internasional  dimaksudkan untuk meningkatkan  kemampuan  dan  daya  saing  bangsa Indonesia di forum  internasional. Agar  penyelenggaraan  Sekolah/Madrasah  Bertaraf Internasional  sesuai  dengan  yang diharapkan,  perlu  dilakukan  berbagai  kegiatan untuk mendukung    keterlaksanaan sesuai  Indikator  Kinerja  Kunci  Minimal  (IKKM)  dan  Indikator Kinerja  Kunci Tambahan (IKKT).
Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional hendaknya dijamin dengan keberhasilan  melaksanakan proses pembelajaran  yang  efektif  dan  efisien. Proses pembelajaran  disesuaikan  dengan  bakat,  minat,  dan  perkembangan fisik serta psikologis  peserta  didik.  Keberhasilan  tersebut  ditandai  dengan pencapaian IKKM, yaitu memenuhi Standar Proses. Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian IKKT yaitu  antara  lain proses  pembelajaran  pada  semua  mata pelajaran menjadi  teladan bagi  sekolah/madrasah  lainnya  dalam  pengembangan  akhlak mulia, budi  pekerti  luhur,  kepribadian  unggul,  kepemimpinan, jiwa  entrepreneural,  jiwa patriot, dan jiwa inovator.
Guru Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional (SMBI) berperan sebagai student empower  agent yang  melaksanakan  fokus  kegiatan  untuk  meningkatkan profesionalime sebagai guru SMBI berupa pengembangan penguasaan wawasan/pengetahuan  dan  aktualisasi  kemampuan  kegiatan  mengajar  di  bidangnya. Bentuk kegiatan internal yang dilakukan guru SMBI antara lain berupa forum diskusi, tukar  pengalaman (sharing  experience) baik  secara  intern  diantara  guru-guru SMBI maupun  lintas  pengajar  mata  pelajaran Sekolah/Madrasah lainnya.  Adapun  kegiatan eksternal  lainnya  yaitu  mengikuti  seminar atau  lokakarya  pendidikan,  workshop strategi  pembelajaran,  studi  banding,  atau  melakukan  kunjungan  ilmiah  bersifat konsultatif  ke  suatu  institusi/lembaga  terkait. Kegiatan tersebut diorientasikan  pada upaya  peningkatan  mutu  pembelajaran  yang  dilakukan  guru  dalam  konteks  belajar mengajar  di  kelas dan kepentingan  kegiatan  pendidikan  pada  umumnya  yang berhubungan dengan masyarakat luas.
Sesuai dengan  perkembangan  tuntutan  masyarakat  terhadap  penyelenggaraan pendidikan yang semakin meningkat dewasa ini, maka dalam era Manajemen Berbasis Sekolah  (MBS)  pengelolaan  pendidikan  perlu  dibenahi  selaras  dengan  tuntutan perubahan  yang  dilandasi  oleh  adanya  kesepakatan,  komitmen,  kesadaran,  kesiapan membangun  budaya  baru  dan  profesionalisme  dalam  mewujudkan  "Masyarakat Sekolah" yang memiliki loyalitas terhadap peningkatan mutu sekolah.
Berikut ini beberapa masalah yang menyebabkan peningkatan mutu pendidikan belum  berjalan  secara  maksimal,  serta  beberapa  masalah  yang  menjadi  sebab-sebab mengapa otonomi pendidikan sangat penting dan perlu: 1) Akuntabilitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat masih sangat rendah. 2) Penggunaan sumber daya tidak optimal, rendahnya anggaran pendidikan merupakan kendala yang besar. 3) Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan rendah. 4) Sekolah tidak mampu mengikuti perubahan yang terjadi di lingkungannnya.
Pendidikan dengan  segala  persoalannya  tidak  mungkin  diatasi  hanya  oleh lembaga  persekolahan.  Untuk  melaksanakan  program-programnya,  sekolahan  perlu mengundang  berbagai  pihak  yaitu  keluarga,  masyarakat,  dan  dunia  usaha/  industri untuk  berpatisipasi  secara  aktif  dalam  berbagai  program  pendidikan.  Partisipasi  ini
perlu  dikelola  dan  dikoordinasikan  dengan  baik  agar  lebih  bermakna  bagi  sekolah, terutama dalam peningkatan mutu dan efektifitas pendidikan lewat suatu wadah yaitu Dewan Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan Komite Sekolah/Madrasah di setiap satuan  pendidikan.  Dengan  demikian  pelaksanaan  MBS  disatuan  pendidikan  dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
Munculnya konsep  tentang  Manajemen  Berbasis  Masyarakat  dan  Manajemen Berbasis  Madrasah,  selanjutnya  diikuti  konsep  baru  yang  disebut  dengan  Komite Madrasah.  Konsep  ini  sesungguhnya  merupakan  upaya  peningkatan  ruang  lingkup peran POMG dan atau BP3 dalam upaya peningkatan mutu madrasah. Jika POMG dan atau BP3 dalam peran riilnya sebatas mencari tambahan pendanaan yang diperlukan oleh  lembaga  pendidikan,  maka  Komite  Madrasah  yang  lahir  atas  dasar  Keputusan Menteri  Pendidikan  Nasional  nomor  044/U/2002  tanggal  2  April  2002 diharapkan memiliki peran yang lebih luas, yaitu tidak saja sebatas instrumen sekolah/madrasah dalam  pengumpulan  dana  dari  wali  murid,  melainkan  terlibat  dalam  pemberian pertimbangan,  pendukung,  pengontrol,  sebagai  mediator  dan  peran-peran  strategis lainnya dalam pengembangan sekolah/madrasah. Melalui konsep ini akan melahirkan sebuah keadaan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab semua fihak dan dikelola secara terbuka serta demokratis.
administrasi,  kelengkapan  organisasi  berupa  komite  madrasah  pada  umumnya secara  formal  sudah  terbentuk,  namun  baru  sebatas  pemenuhan  administrasi  belaka. Personil yang menduduki pada organisasi seperti itu biasanya tidak bisa mencurahkan pikiran  dan  tenaganya  secara  penuh.  Pada  umumnya  yang  terjadi  di  lapangan, keberadaan komite  madrasah  hanya  berperan  secara  insidental  yaitu  manakala madrasah  mengadopsi  problem  yang  harus  diselesaikan  bersama.  Dalam  kehidupan berorganisasi  seperti  itu,  para  personil  anggotanya  hanya  memberikan  perhatian terhadap  tugas  yang  dibebankan  kepada  mereka  kurang  sepenuh  hati  atau  setengah- setengah. Bermula dari sikap seperti inilah akan mengakibatkan keberadaan organisasi yang  tidak  berjalan  dengan  baik,  dan  bahkan  oleh  karena  informasi  terkait  dengan lembaga pendidikan tidak dapat dibagi secara merata, sebagai akibatnya rentan lahir konflik yang kontra produktif.
Berdasarkan hasil penelitian Puspitawati (2009:104) dalam tesisnya menyatakan bahwa secara umum peran komite belum optimal, baik ditinjau dari kiprahnya maupun aktivitas  personil  pengurusnya.  Hal  ini  diakui  oleh  pihak  sekolah  maupun  komite bahwa  peran  komite  masih  berkisar  pada  mediator  antara  sekolah  dengan  orang  tua siswa,  belum  banyak  berkiprah  pada  tataran  pencarian  maupun  penggalangan  dana dengan  pihak  luar  seperti  dunia  usaha,  dunia industri,  maupun  instansi  ataupun individu lainnya yang berpeluang untuk dapat turut serta menyumbangkan dananya. Sebagai sebuah hasil pengamatan yang dilakukan penulis terhadap keberadaan komite  madrasah,  khususnya  di  MAN  1  Kota  Bandung,  masing-masing  personil pengurus komite madrasah dari pergantian beberapa periode ke periode lainnya, peran kepengurusannya  menunjukkan  dinamika  yang  sangat  berbeda.  Ketika  komite madrasah  dipimpin  oleh  seorang  yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap pengembangan  madrasah,  peran-peran  yang  dilakukannya  tidak  saja  sebatas mengumpulkan dana dan berusaha memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan, namun ia  mampu  memenuhi  harapan  yang  dikehendaki  oleh  konsep  Komite  Madrasah.
Mereka  mampu  melakukan  peran-peran  bimbingan,  ikut serta  dalam  menyusun perencanaan,  menjadi  mediator  dan  bahkan  juga  inspirator  dalam  pengembangan madrasah. Akan tetapi setelah kepemimpinan itu diganti oleh orang lain, maka yang sering  terjadi  adalah  sebaliknya,  konflik-konflik  disfungsional  yang  tidak  produktif. Berdasarkan  pengamatan  penulis  secara  seksama  terhadap  Komite  Madrasah  ini, menyimpulkan  bahwa  dinamika  organisasi  komite  madrasah  itu  lebih  banyak ditentukan oleh kekuatan perorangannya, yaitu siapa yang memimpin dan bukan oleh struktur atau kekuatan organisasinya. Seperti yang pernah terjadi pada periode tertentu, MAN  1  Kota  Bandung  menjadi  maju  dan  berkembang  pesat  pada  saat  periode kepemimpinan Komite Madrasah yang menyandang komitmen cukup tinggi terhadap madrasahnya.  Dari  kenyataan  itu  menjadi  jelas  bahwa  dinamika  komite  madrasah bukan  dihasilkan  oleh  kekuatan  organisasinya,  melainkan  oleh  karena  kekuatan personalia yang menduduki pada organisasi itu.
Untuk  membangun  Komite  Madrasah  yang  mampu  menyandang  peran  dan fungsinya secara optimal, diperlukan adanya upaya-upaya reaktualisasi dan semangat baru  terhadap  pimpinan  dan  para  anggotanya  pada  lembaga  yang  dibangun  itu.  Jika demikian halnya, maka  persoalannya adalah bagaimana formulasi dan trik-trik yang tepat sehingga upaya reaktualisasi peran dan fungsi Komite Madrasah dapat dilakukan secara  efektif  dan  efisien.  Rasanya  memang  akan  terasa  janggal,  jika  lembaga  yang kehadirannya  diharapkan  mampu  berperan  sebagai  mobilisator/dinamisator  atau kekuatan penggerak, tetapi pada kenyataannya justru terbalik yakni masih memerlukan kekuatan pendorong tersendiri. Menurut hemat penulis, untuk menghidupkan kembali peran  dan  fungsi  Komite  Madrasah  yang  diharapkan  keberadaannya  sejalan  dengan tuntutan dan harapan yang diamanatkan oleh Pasal 56 UU Nomor 20 Tahun 2003, hal ini  tidaklah  semudah  membalikkan  tangan,  sehingga  penulis  sangat  antusias  untuk menemukan jawabannya melalui penelitian ini.
Berdasarkan uraian di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang aktualisasi  peran  dan  fungsi Komite  Madrasah  dalam  meningkatkan  kinerja guru sebagai implementasi manajemen pendidikan berbasis sekolah yang merupakan Penelitian Deskriptif pada Rintisan Madrasah Aliyah Bertaraf Internasional (RMABI) yang ada di Provinsi Jawa Barat sebagai pilot project Kementerian Agama dalam mencanangkan program Madrasah Bertaraf Internasional (MABI).

## METODE PENELTIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  tiga  sekolah  yaitu  (1)  MAN  Model  1  Kota Bandung;  (2)  MAN  Model  Ciwaringin,  Kabupaten  Cirebon;  dan  (3)  MAN Model Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya. Penentuan tempat penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga MAN Model tersebut merupakan Madrasah Aliyah Negeri (MAN)  sebagai  pilot  projek  dan  dikembangkan  menjadi  Rintisan  Madrasah  Aliyah Bertaraf  Internasional  (RMABI)  oleh  Kementerian  Agama  Wilayah  Provinsi  Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan menjadi tiga tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap pengecekan data.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fakta yang terjadi. Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai
keutuhan. Penelitian deskriptif oleh Sumanto (1995:8) disebut “Kegiatan pen gumpulan data  untuk  memberikan  gambaran  atau  gagasan  suatu  konsep  atau  gejala,  juga menjawab  pertanyaan-pertanyaan  sehubungan  dengan  status  subyek  penelitian  pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat perseorangan, lembaga dan sebagainya”.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  1) observasi,  Metode  ini  dilakukan  dengan  cara  mengamati  secara  langsung  tentang kondisi  yang  terjadi  selama  di  lapangan,  baik  yang  berupa  keadaan  fisik  maupun perilaku  yang  terjadi  selama  berlangsungnya  penelitian.  2)  Wawancara,  Wawancara dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  kepala  sekolah,  guru  dan  komite  sekolah. Pernyataan  penelitian  lebih  lanjut  ditekankan  pada  pandangan,  kondisi  faktual  dan obsesi  ke  depan  sesuai  dengan  rumusan  masalah.  3)  Studi  Dokumen,  Pengumpulan data  melalui  teknik  ini  digunakan  untuk  melengkapi  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara dan observasi. Berdasarkan analisis dokumentasi ini diharapkan data yang diperlukan  menjadi  benar-benar  valid.  Selain  itu,  dengan  menganalisis  dokumen, peneliti  dapat  mengetahui  pelaksanaan  pendidikan  terpadu  yang  selama  ini dilaksanakan. Dokumen yang dapat dijadikan sumber antara lain foto dan administrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan  hasil  penelitian ini  difokuskan  pada  peran  dan  fungsi  Komite Madrasah  dalam  mengimplementasikan  MBS/M pada ketiga MAN Model meliputi peran  dan  fungsi  Komite  Madrasah  sebagai (1) advisory  agency (memberi pertimbangan) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan, (2) supporting agency (memberi dukungan) baik yang berwujud pemikiran, finansial, maupun tenaga dalam penyelenggaraan  pendidikan,  (3) controling agency (pengontrol)  dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan,  (4) mediator agency (mediator) antara pemerintah (executive) dengan masyarakat, dan (5) faktor-faktor pendukung serta penghambat yang dihadapi Komite Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru.

## Peran Komite Madrasah sebagai Badan Pemberi Pertimbangan (Advisor Agency)
Komite Madrasah sebagai mitra kerja/mitra sejajar dari madrasah memiliki peran sebagai  pemberi  pertimbangan (Advisor  Agency) terhadap  madrasah  dalam  rangka perencanaan manajemen madrasah dan mewujudkan madrasah yang mandiri, kondusif, akuntabel,  transparansi  dan  demokratis,  guna  meningkatkan  mutu  dan  layanan pendidikan,  dan  harapan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  pendidikan  yang  dapat memperoleh  kepuasan  sehingga  mutu  output  pendidikan  pada  madrasah  dapat meningkat secara signifikan.
Untuk mengetahui peran dan fungsi Komite Madrasah dalam mengimplementasikan  manajemen  berbasis  madrasah  pada  RMABI  peneliti menyampaikan pertanyaan penelitian menganai bagaimana peran Komite Madrasah dalam  memberi pertimbangan sebagai advisory  agency dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan pada  RMABI.  Data  yang  dibutuhkan  yaitu tentang  deskripsi  peran  dan  fungsi  Komite  Madrasah  sebagai: Advisory  agency, supporting agency, controling agency, dan mediator agency.
Hasil  wawancara  dengan  Komite  Madrasah  pada  ketiga  MAN  Model,  penulis
dapat  melapotrkan  bahwa  Komite  Madrasah  pada  umumnya  telah  berperan  sesuai dengan  Anggaran  Dasar  (AD)  dan  Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)-nya  masing- masing,  Komite  Madrasah  memberi  kepercayaan  sepenuhnya  kepada  manajemen madrasah yang diutarakan melalui rapat kerja dengan madrasah. Pertimbangan/masukan yang diberikan oleh Komite Madrasah kepada pihak madrasah meliputi  sejumlah  masukan  tentang  penyusunan  Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Madrasah  (RAPBM),  pelaksanaan  pendidikan  di  madrasah,  dan  upaya peningkatan layanan serta mutu pendidikan. Dari sekian banyak program yang dibahas melalui rapat kerja madrasah tersebut, Komite Madrasah memberikan perhatian khusus dan  mendalam  terhadap  program-program  madrasah.  RAPBM  biasanya  terlebih dahulu  disusun  dan  dirancang  oleh  pihak  madrasah  melalui  Tim  Anggaran.  Dalam pelaksanaan  program  Madrasah  untuk  tahun  pembelajaran  yang  akan  datang,  dan memberikan pertimbangan penyusunan dan perubahan RAPBM. Selanjutnya Komite Madrasah  mengesahkannya  menjadi  RAPBM  untuk  tahun  berikutnya.  Dalam  rapat tersebut Komite Madrasah berfungsi sebagai fasilitator antara madrasah dengan orang tua siswa.
Terhadap pertanyaan, apa upaya madrasah dalam membuat program manajemen madrasah  dangan  Komite  Madrasah  agar  berkesinambunga,  fihak  madrasah mengadakan  rapat  kerja  komite  dengan  madrasah,  untuk  membuat  program manajemen madrasah dengan melibatkan seluruh personil manajemen madrasah, orang tua  siswa,  wakil  guru,  alumni,  tokoh  masyarakat,  dalam  memberikan pertimbangan/masukan  Komite  Madrasah  kepada  pihak  madrasah  secara  rutin diberikan saat madrasah mengadakan rapat kerja yang dilakukan secara periodik satu tahun sekali pada setiap menjelang berakhirnya tahun pembelajaran.
Sedangkan dalam pelaksanaan program Proses Belajar Mengajar (PMB) Komite Madrasah ikut memberikan masukan dalam hal upaya peningkatan mutu pendidikan dan memberikan masukan terhadap proses pembelajaran terhadap para guru. Misalnya jika  ada  guru  yang  mengalami  kesulitan  dalam  hal  sarana  dan  prasarana  kegiatan belajar  mengajar  maka  Komite  Madrasah  memberikan  masukan.  Pada  umumya masalah yang terjadi adalah kekurangan ruang belajar serta meubelernya sehingga satu kelas memiliki jumlah siswa yang melebihi kapasitas  hal ini mengakibatkan suasana belajar  yang  kurang  kondusif.  Komite  Madrasah  memberikan  masukan  untuk menambah  jumlah  kelas  lengkap  dengan  meubelernya  atau  memanfaatkan  ruangan yang ada untuk ditata menjadi kelas yang layak dijadikan tempat belajar mengajar yang nyaman.  Dalam  pengelolaan  sumber  daya  pendidikan  yang  ada,  Komite  Madrasah mengidentifikasi potensi sumber daya pendidikan dari kalangan masyarakat yaitu dari unsur  pemerintah  (birokrasi),  swasta,  dan  para  pemerhati  pendidikan  baik  secara individu maupun orgarnisasi.
Komite  Madrasahpun  memberikan  pertimbangan  tentang  sarana  dan  prasarana yang  dapat  diperbantukan  di  madrasah,  misalnya  memberikan  masukan  untuk  dapat memfasilitasi  pengadaan  alat  musik  Nasyid  dan  Rabana,  peralatan  olah  raga  sesuai dengan jumlah siswa yang ada. Sedangkan dalam hal anggaran, Komite Madrasah juga turut  memberikan  pertimbangan  agar  dapat  memanfaatkan  potensi  yang  ada  di madrasah  secara  tepat  guna,  akurat  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  dilakukan  secara transparan baik terhadap pihak madrasah maupun komite madrasah.
Terkait pertanyaan sejauh mana peran Komite Madrasah telah ikut memberikan masukan dalam hal upaya peningkatan mutu pendidikan di dekolah, Komite Madrasah pada dasarnya sangat mendukung semua kegiatan di madrasah yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

## Peran Komite Madrasah sebagai Badan Pemberi Dukungan (Supporting Agency)
Untuk mengetahui kegiatan optimalisasi kinerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai  pendidik  pada  RMABI  peneliti  mengajukan  pertanyaan  tentang  bagaimana peran Komite Madrasah dalam  memberi  dukungan sebagai supporting agency baik yang berwujud pemikiran,  finansial, maupun tenaga  dalam penyelenggaraan pendidikan pada RMABI. Data yang dibutuhkan yaitu tentang deskripsi kinerja guru meliputi Kompetensi: Pedagogik, Kepribadian, Profesional, dan Sosial.
Di samping berperan sebagai pemberi pertimbangan kepada madrasah, Komite Madrasah  juga  berperan  dalam  memberikan  dukungan  terhadap  kebijakan  dan program-program  madrasah,  pengelolaan  sarana  dan  prasarana,  dan  pengelolaan anggaran  pendidikan.  Dukungan  tersebut  berupa  dukungan  material  maupun  non- material. Komite Madrasah menyatakan bahwa mereka senantiasa memberi dukungan terhadap  pelaksanaan  program  madrasah  yang  bersifat  realistis  dan  terukur,  yaitu program-program  madrasah  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  madrasah,  serta  sesuai dengan  kemampuan  finansial,  Selain  itu  Komite  Madrasah  juga  mengalokasikan anggaran  untuk  kesejahteraan  guru  dan  karyawan  Hal  ini  dimaksudkan  agar  guru maupun  karyawan  dapat  melaksanakan  tugasnya  secara  optimal  karena  didukung dengan jumlah penghasilan yang cukup memadai
Dukungan  pengelolaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  juga  dilakukan  dengan memobilisasi  guru  sukarelawan  atau  guru  honor  untuk  menanggulangi  kekurangan guru  di  madrasah.  Adapun  mobilisasi  tenaga  kependidikan  non  guru  diperbantukan untuk  mengisi  kekurangan  di  madrasah,  jadi  segala  kekurangan  atau  hal-hal  yang menghambat proses belaja mengajar dapat diminimalisasi.
Komite  Madrasah  bersama  pihak  madrasah  dalam  rekruitmen  tenaga  pendidik menentukan  kriteria  yaitu:  a) Guru  memiliki kualifikasi  akademik  minimum  sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). b) Guru pelajaran hendaknya mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. c) Guru memiliki kesehatan jasmani dan rohani untuk menjalankan  tugas  mengajar.  d) Guru  merencanakan,  melaksanakan,  dan mengevaluasi  pembelajaran  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  pembelajaran.  e) Guru memiliki  integritas  kepribadian  dan  bertindak  sesuai  dengan  norma  agama,  hukum, sosial, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku. f) Guru dapat berkomunikasi secara efektif dan santun dengan sesama guru, tenaga kependidikan, dan orangtua siswa, dan g) Guru selalu menguasai  materi  pelajaran  yang  diampu  serta  mengembangkannya dengan metode ilmiah.
Sedangkan dukungan dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana yang  ada di madrasah,  Komite  Madrasah  menyatakan  bahwa  mereka  senantiasa  memberikan dukungan sarana dan prasarana, yang sesuai dengan kebutuhan madrasah, dan secara intensif  melakukan  komunikasi  dengan  pihak  manajemen  madrasah,  mulai  dari perencanaan,  pelaksanaan sampai  pada  pembuatan  laporan  hasil  pekerjaan.  Dalam mengkoordinasikan dukungan sarana dan prasarana madrasah Komite
Madrasahmemberikan  dukungan,  mamantau  kondisi  sarana  dan  prasarana,  dan persetujuan dalam pengadaan sarana dan prasarana untuk madrasah
Selanjutnya  pada  tahap  yang  tak  kalah  penting  yaitu  evaluasi  pelaksanaan dukungan  sarana  dan  prasarana madrasah apakah  pelaksanaannya  sesuai  dengan perencanaan  atau  tidak,  dan  pada  akhirnya  dapat  menjadikan  tolak  ukur  untuk pengelolaan sarana dan prasarana tahun berikutnya.
Untuk  pengelolaan  anggaran  pendidikan  di  madrasah,  Komite  Madrasahselain memantau  kondisi  anggaran  pendidikan  di  madrasah  juga  memobilisasi  dukungan terhadap  anggaran  pendidikan,  dalam  mengkoordinasikan  dukungan  terhadap anggaran  pendidikan  di  madrasah  Komite  Madrasahmelakukan  fungsi  perencanaan, monitoring  dan  evaluasi  terhadap  anggaran pelaksanaan dukungan  anggaran  di madrasah. Dan secara periodik Komite Madrasahmelakukan pemeriksaan setiap bulan, audit dan pengesahan untuk segala kebutuhan dan pengeluaran keuangan madrasah.
Terhadap  pertanyaan  masalah  apa  yang  dihadapi  Komite  Madrasah  dalam menjalankan perannya sebagai badan pendukung masih seputar kurangnya kesadaran masyarakat atau orang tua siswa untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan madrasah dalam arti sumbangan ide maupun materi sangat minim. Terjadinya kesalahpahaman antara guru dengan orang tua siswa seperti adanya penempatan guru yang tidak relevan dengan bidang keahlian atan kualifikasi pendidikan.

## Peran Komite Madrasah sebagai Badan Pengontrol (Controlling Agency)
Untuk  mengetahui  aktualisasi  Komite  Madrasah  dalam  upaya  meningkatkan kinerja  guru  sebagai  implementasi  manajemen  berbasis  madrasah  pada  Rintisan Madrasah  Aliyah  Bertaraf  Internasional  peneliti  mengajukan  pertanyaan  tantang Bagaimana  peran Komite  Madrasah sebagai  pengontrol (controling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada RMABI. Data yang dibutuhkan mengenai deskripsi aktualisasi Komite Madrasah dalam upaya meningkatkan kinerja guru.
Peran  yang  ketiga  dari  Komite  Madrasahadalah  melakukan  kontrol  atau pengawasan terhadap kebijakan dan program madrasah, mulai dari perencanaan dan pelaksanaannya.  Mekanisme  pengawasan  dilakukan  baik  secara  langsung  maupun secara  tidak  langsung.  Fungsi  Komite  Madrasahdalam  mengontrol  perencanaan pendidikan di madrasah, melakukan kontroling setiap bulan, melakukan dialog dengan siswa,  orang  tua  siswa,  guru,  tata  usaha  dan  karyawan  serta  memberikan  masukan- masukan pada rapat penyusunan program madrasah dan RAPBS/M.
Melakukan kontrol terhadap RAPBS/M yang dalam pengelolaan keuangan setiap bulan ditanda tangani oleh ketua Komite Madrasah dan bendahara madrasah.
Terhadap  pertanyaan  fungsi  Komite  Madrasahdalam  mengontrol  pengambilan keputusan  di  madrasah,  Komite  Madrasah  melakukan  dialog  dengan  manajemen madrasah,  baik  dalam  pertemuan  formal,  rapat  kerja  maupun  dalam  pertemuan informal. Dalam melakukan control terhadap kebijakan-kebijakan madrasah, Komite Madrasahmelakukan  kontrol  terhadap  guru,  siswa  dan  orang  tua  terhadap  kebijakan dan  pelaksanaannya  di  lapangan.  Pengawasan  terhadap  kualitas  perencanaan  dan kualitas  program  madrasah,  Komite  Madrasah,  mengukur  keterlaksanaan  dan ketercapaian tujuan dan sasaran dari kegiatan, dan melakukan pemantauan dan dialog
dengan  siswa  dan  orang  tua  siswa  mengenai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan madrasah.  Pengawasan  terhadap  kegiatan  belajar  (KBM)  dilakukan  Komite Madrasahsecara  tidak  langsung.  Hal  ini  mengingat  peran  Komite  Madrasahlebih diarahkan kepada masalah-masalah yang bersifat non pendidikan.
Dalam  pengawasan  yang  dilakukan  Komite  Madrasahdengan  menyampaikan jumlah  keluhan  yang  berasal  dari  laporan  siswa maupun  orang  tua  siswa  mengenai kinerja  guru  di  dalam  kelas  kepada  pihak  kepala  madrasah.  Kemudian  Komite Madrasahmeminta kepala madrasah menindak lanjuti dan mencarikan jalan keluarnya dari laporan atau keluhan tersebut.
Pengawasan  secara  langsung  dilakukan  Komite  Madrasahterhadap input siswa melalui  pelaksanaan  Penerimaan  Siswa  Baru  (PSB).  Komite  Madrasahsecara  aktif mengawasi  pelaksanaan  PSB  baik  dari  segi  mekanisme  pelaksanaan,  jumlah  siswa yang akan diterima di madrasah, maupun penetapan Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) yang dibebankan kepada orang tua siswa baru yang diterima di madrasah, agar tidak menyalahi kriteria serta jumlah yang telah disepakati melalui rapat kerja.
Dalam  memantau  penjadwalan  program  madrasah,  Komite  Madrasahdalam fungsinya  melakukan  dialog  dengan  pihak  manajemen  tentang  tujuan  program madrasah, gambaran pelaksanaan, dan memantau alokasi anggaran untuk pelaksanaan program  madrasah  dalam  rangka  melaksanakan  peran  pengawasannya.  Komite Madrasahbersama  pihak  madrasah  telah  menyepakati  ditetapkannya  prosedur pelaksanaan kebijakan anggaran sebagai instrumen dalam pengendalian anggaran baik dari segi penggunaan, pemanfaatan, pendayagunaan maupun peningkatan hasil guna anggaran termasuk untuk masalah/kesulitan dalam penyusunan anggaran pada tahun- tahun  yang  akan  datang.  Sementara  dalam  memantau  partisipasi stakeholder pendidikan  dalam  pelaksanaan  program  pendidikan.  Komite  Madrasah  melakukan koordinasi  dan  memberikan  informasi  tentang  program  yang  akan  dilaksanakan madrasah kepada stakeholder. Fungsi lainnya dari Komite Madrasah, dalam memantau pelaksanaan  program  di  madrasah,  dengan  menghadiri  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan madrasah serta melakukan dialog dengan siswa, orang tua siswa, guru, tata  usaha,  dan  komponen  madrasah  yang  lainnya  dalam  perannya  sebagai  badan pengontrol.  Komite  Madrasah  juga  melakukan  pengawasan  secara  aktif  terhadap kualitas  output/keluaran  maupun outcomes berkaitan  dengan  kualitas  dan  kuantitas lulusan yang dihasilkan madrasah. Dalam hal ini Komite Madrasah melakukan dialog dengan  manajemen  madrasah  serta  memantau  perkembangan  jumlah  alumni  yang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ke perguruan tinggi, dan yang terserap di  dunia  kerja,  atau  juga  tidak  melanjutkan  ke  perguruan  tinggi  dan  tidak  bekerja./ pengangguran. Komite Madrasah memberi target dari outcomes/keluaran pendidikan, setiap tahunnya harus ada peningkatan agar dapat mempertanggungjawabkan terhadap orang tua siswa, dan masyarakat.
Terhadap  pertanyaan  hambatan  apa  yang  dihadapi  Komite  Madrasah  dalam menjalankan tugasnya sebagai badan 'pengontrol yaitu adanya ketertutupan dari pihak madrasah  untuk  lebih  terbuka  dan  transparan,  baik  dalam  masalah  keuangan  atau anggaran  maupun  masalah  yang  dihadapi  dalam  proses  belajar  mengajar.  Beserta susahnya pemantauan tertedap perkembangan alumni/outcomes madrasah.

## Peran Komite Madrasah sebagai Badan Penghubung (Mediator Agency) Antara Madrasah dan Masyarakat
Untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan komite untuk meningkatkan kinerja guru pada  Rintisan  Madrasah  Aliyah  Bertaraf  Internasional  peneliti  menyampaikan pertanyaan tentang Bagaimana peran Komite Madrasah sebagai mediator (mediator agency) antara pemerintah (executive) dengan masyarakat pada RMABI. Data yang dibutuhkan  yaitu  mengenai  deskripsi  kegiatan  yang  dilakukan  komite  dalam meningkatkan kinerja guru. Peran Komite Madrasah berikutnya adalah sebagai badan penghubung atau mediator antara madrasah dengan pihak-pihak lain di luar madrasah, seperti  dengan  masyarakat  umum,  maupun  dengan  dunia  usaha,  dunia  industri  serta dengan organisasi-organisasi lain di luar madrasah.
Dalam  pelaksanakannya,  Komite  Madrasah  melakukan  mediasi  dengan pemerintah  melalui  wakil-wakil  dari  birokrat  yang ada  dalam  struktur  keanggotaan komite  madrasah.  Mekanisme  hubungan  dengan  orang  tua  siswa  dilakukan  melalui wakil-wakilnya  yang  duduk  dalam  keanggotaan  komite  madrasah,  membuat  kontak person baik melalui sambungan telepon maupun surat.
Hubungan dengan masyarakat umum dilakukan melalui wakil-wakil masyarakat yang  duduk  di  dalam  keanggotaan  komite  madrasah.  Melalui  wakil-wakil  dari masyarakat  inilah  Komite  Madrasah  mensosialisaskan  program-program  madrasah untuk,  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  yang  berkepentingan  dalam pendidikan/stakeholder. Sebagaimana hubungan dengan masyarakat umum dan orang tua siswa, Komite Madrasa hjuga melakukan komunikasi dengan organisasi lain di luar madrasah, dengan dunia usaha, dunia industri melalui wakil-wakilnya yang ada dalam keanggotaan komite madrasah. Terhadap pertanyaan dalam Komite Madrasah sebagai badan  penghubung/mediator  antara  Komite  Madrasah  dengan  masyarakat,  Komite Madrasahdengan  madrasah  dalam  perencanaan  pendidikan,  Komite  Madrasah mengidentifikasikan  dengan  aspirasi  masyarakat  untuk  perencanaan  pendidikan  dan membuat usulan kebijakan dan program pendidikan kepala madrasah. Komite selalu menghadiri setiap undangan dan kegiatan-kegiatan dari Dinas pendidikan, instansi lain, masyarakat dan madrasah lain atas nama institusi madrasah.
Dalam mensosialisasikan kebijakan dan program madrasah kepada masyarakat, Komite  Madrasah  menyampaikan  melalui  rapat  awal  tahun  bersama  orang  tua  yang baru masuk, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama Komite Madrasah dari madrasah lain, dan dengan kegiaian masyarakat dan kedinasan. Sedangkan dalam hal menampung  pengaduan  dan  keluhan  terhadap  kebijakan,  Komite  Madrasah menyampaikan  keluhan  dan  pengaduan  kepada  manajemen  madrasah  melalui  rapat koordinasi  dengan  manajemen  madrasah,  dan  disampaikan  juga  jalan  keluar  dari pengaduan dan keluhan tersebut. Dalam mengkomunikasikan hal ini Komite Madrasah berkoordinasi  dengan  semua  unsur  manajemen  madrasah,  dan  kepada  madrasah. Fungsi Komite Madrasah dalam memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan, Komite  Madrasah  sebagai  penghubung/mediator  dan  evaluator  pelaksanaan pendidikan secara operasional dilaksanakan oleh komponen madrasah.
Terhadap  pertanyaan  hambatan  apa  yang  dihadapi  Komite  Madrasah  dalam menjalankan  perannya  sebagai  badan  penghubung,  adanya  salah  satu  pihak  yang merasa terikat dalam bertindak karna jika ada sebuah penyimpangan pasti akan mudah
tersampaikan  informasi  pada  pihak  yang  bersangkutan,  kondisi  seperti  ini mengakibatkan  adanya  kelompok  kecil  yang  memiliki  banyak  persamaan,  dan biasanya  mereka  menutupi  kesalahan  kelompoknya  agar  tidak  sampai  ke  pihak madrasah.  Adanya  keraguan  atau  ketidak  percayaan  masyarakat  terhadap  mobilisasi bantuan  yang  masuk  ke  pihak  madrasah  serta  kurangnya  pengelolaan  SDM  yang potensial dalam masyarakat dikarenakan kesibukan yang dialami orang tua siswa.

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Peran  Komite  Madrasah  dalam Meningkatkan Kinerja Guru
Untuk  mengetahui  faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  hadapi  Komite Madrasah dalam  meningkatkan  kinerja  guru  pada  RMABI,  peneliti  menyampaikan pertanyaan tentang bagaimana faktor pendukung dan penghambat yang hadapi Komite Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada RMABI. Data yang dibutuhkan yaitu deskripsi faktor pendukung dan penghambat yang hadapi Komite Madrasah.
Pertanyaan yang terkait dengan hambatan yang dihadapi Komite Madrasah dalam menjalankan  perannya  sebagai  badan  pertimbangan,  Komite  Madrasah  memiliki keterbatasan  wilayah  kerja  karena  ada  anggapan  bahwa  peran  Komite  Madrasah seharusnya tidah terlalu dominan atau berlebihan dalam mengikuti kegiatan perumusan RAPBS/M.  Sedangkan  hambatan  lainnya  yaitu  berkenaan  dengan  kesulitan penanganan  melimpahnya  jumlah  peminat  siswa  yang  ingin  diterima  di  madrasah tersebut  yang  jumlahnya  cukup  signifikan  pada  setiap  tahunnya  sementara  daya tampung sudah melibihi standar/kuota yang tersedia.
Dalam  melaksanakan  rencana  pengembangan  madrasah,  Komite  Madrasah bersama  pengelola madrasah (yaitu  Kepala  dan  Wakil  Kepala  Madrasah)  telah melakukan analisis SWOT yaitu analisis situasi, baik yang dipandang menguntungkan atau  menjadi  kekuatan  strenght),  maupun  kelemahan (weakness),  dan  peluang (opportunity), serta tantangan (threat).

## Kekuatan (Strength)
Kekuatan  yang  dimiliki  RMABI  meliputi:  1) Kelembagaan,  sebagai lembaga pendidikan  yang  berstatus  negeri,  MAN  Model  di  Propinsi  Jawa  Barat  memiliki landasan  yuridis  sebagai  acuan  penyelenggaraan  pendidikan,  berupa: a) Undang- Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; b) Undang-Undang  nomor  20  tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional.  c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional d) Surat  Keputusan  Dirjen  Binbaga  Islam  Departemen  Agama  RI Nomor E.IV/PP.00.6/KEP/17.A/98, tanggal 20 Februari 1998 tentang MAN Model. e) Surat Keputusan  Dirjen  Bimbaga  Islam  Departemen  Agama  RI  Nomor:  E/248.K/1997, tanggal  27  Januari  1997,  tentang  MA. Program  Keterampilan. 2) Letak  Geografis, lokasi MAN Model di Propinsi Jawa Barat berada wilayah yang mudah terjangkau oleh kendaraan  umum  dan  pribadi  dan  masing-masing  memiliki  keunggulan  secara geografis. Dengan udaranya yang sejuk, jauh dari keramaian kota, mudah dijangkau kendaraan umum, sehingga menjadi daya tarik calon peserta didik untuk melanjutkan studi  ke  MAN  Model.  3) Faktor  Historis,  faktor historis  merupakan  kekuatan  bagi MAN Model di Propinsi Jawa Barat. Mengingat  lembaga ini merupakan  alih fungsi
dari  Pendidikan  Guru  Agama  Negeri  (PGAN)  yang  telah  dikenal  sejak  tahun  1956, alumninya  tersebar  hampir  di  seluruh    Nusantara.  Banyak  diantara  mereka  telah menduduki  posisi  penting  terutama  di  lingkungan  Kementerian  Agama  dan  instansi lain. Hal ini sangat mendukung untuk mengembangkan MAN Model terutama dalam bidang  informasi.  4) Ketenagaan, Sumber Daya  Manusia  (SDM)  merupakan  unsur pokok  dalam  pengembangan  lembaga  pendidikan. Secara  umum  keadaan  tenaga pendidikan di MAN Model di Propinsi Jawa Barat dapat digambarkan sbb: a) Secara kuantitatif  tenaga  edukatif  maupun  administratif  sudah  terpenuhi  bahkan  cenderung surplus; b) Tenaga edukatif pada umumnya telah menempuh strata satu (S1) bahkan ada yang sudah menempuh jenjang strata 2 (S2). 5) Sarana dan Fasilitas Pendidikan, sarana dan fasilitas pendidikan ketiga MAN Model memiliki luas bangunan dan tanah yang  representatif  dan  milik  pemerintah  sehingga  dapat  dikembangkan  dan  ditata menjadi lembaga pendidikan yang representatif.  Fasilitas pendidikan lainnya berupa gedung  dan  peralatan  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  cukup  memadai  dan  dapat diberdayakan secara optimal. Gedung Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) dengan berbagai  fasilitasnya  dapat  digunakan  untuk  pengembangan  program  pemberdayaan SDM  MAN Model  di  Propinsi  Jawa  Barat. Workshop  keterampilan  dapat diberdayakan sebagai sarana pendidikan siap pakai bagi siswa yang tidak melanjutkan ke Perguruan Tinggi. 6) Dukungan Orang Tua Siswa, Orang tua siswa yang terhimpun pada  organisasi  Komite  Madrasah  dapat  diberdayakan  untuk  melakukan  kontrol, supervisi, dan evaluasi dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan di MAN Model.  Peran  Komite  Madrasah  sebagai  sumber  pendukung  biaya  pendidikan  dapat diberdayakan  seoptimal  mungkin. 7) Siswa  dan  Alumni,Meningkatnya jumlah  dan minat calon siswa memasuki MAN Model dari tahun ke tahun merupakan modal utama pengembangan  madrasah  pada  masa  mendatang.  Meningkatnya  kualitas input siswa memberi  kemudahan  untuk  meningkatkan  kualitas  lulusan  MAN Model. Jumlah alumni yang cukup besar dan tersebar pada berbagai instansi pemerintah, swasta dan organisasi  kemasyarakatan,  berpotensi  untuk  ikut  andil  dalam  pengembangan  MAN Model di Propinsi Jawa Barat.

## Kelemahan (Weakness)
Kelemahan  yang  dimiliki  RMABI  meliputi  : 1)  Persepsi  Masyarakat,  MAN Model  sebagaimana  madrasah  aliyah  lainnya  masih  terkesan  sebagai  lembaga pendidikan yang hanya mengkaji dan mempelajari ilmu-ilmu keislaman secara sempit. Tidak  sedikit  “masyarakat“  memberi  kesan  bahwa  Madrasah  Aliyah  hanya  seb agai tempat  mengaji.  Bahkan  para  alumninya  dianggap  hanya  layak  melanjutkan  ke Perguruan  Tinggi  Islam  seperti  UIN  atau  STAIN  yang  hanya  layak  menempati lapangan  pekerjaan  yang  serba  terbatas  yaitu  calon  guru  mengaji  dan  pelayanan keagamaan dalam pengertian yang sempit seperti penghulu dan bahkan modin. Kesan seperti ini mengakibatkan orang tua yang menyekolahkan anaknya ke Madrasah Aliyah terbatas  hanya  kelas  menengah  kebawah  dan  bahkan  kelas  ekonomi  lemah  dengan anggapan  bahwa  kalau  sekolah  agama  biayanya bisa  ringan  atau  gratis.  2)  Tradisi Akademik  dan  Etos  kerja, nilai-nilai positif dari  faktor  historis  ternyata  sekaligus memiliki  titik  kelemahan.  Usia  yang  cukup  panjang  melahirkan  kultur  yang  sulit diubah. Perubahan yang cepat memerlukan tenaga yang dinamis, kreatif, produktif dan
pro aktif serta inovatif. Untuk membentuk tenaga yang memiliki tradisi semacam itu ternyata  tidak  mudah,  apalagi  yang  sudah  lama  terbentuk  oleh  kultur  kerja  yang tradisional dan konservatif sebelumnya. Selain itu, atas dasar alasan historis, perubahan yang  lebih  mengarah  pada  tuntutan  modernisasi  dan  profesionalisme  kadangkala terbentur  pada  pertimbangan-pertimbangan  primordial  dan  alasan-alasan  klasik lainnya. Akibatnya keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek sehingga  kualitas  keputusan  yang  diambil  tidak  dapat  diperoleh  secara  maksimal. Kondisi semacam ini amat terasa di lingkungan MAN Model. 3) Kualitas Input Siswa, dilihat dari  kuantitas  input  siswa  MAN  Model    cukup  menggembirakan. Dari  tahun ketahun  selalu  bertambah  dan  meningkat  bahkan  terkadang  40%  tidak  tertampung. Namun dilihat dari kualitas belum begitu menggembirakan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata Nilai UN/UMBN dan UAM calon siswa dalam pembelajaran dapat dirasakan saat mereka belajar di MAN Model motivasinya sangat rendah.4) Pendanaan, untuk memperoleh  hasil  pendidikan  yang  lebih  bermutu  tentunya  diperlukan  dana  yang mencukupi. Oleh karena itu sarana dan fasilitas pendidikan perlu disiapkan dan ditata secara  maksimal,  demikian  pula  gairah  dan etos  kerja  guru  dan  karyawan  perlu dimotivasi  seperti  tercukupinya  kesejahteraan. Kondisi  yang  ada  di  MAN  Model , antara kebutuhan dengan penerimaan terdapat kesenjangan yang berarti. Berdasarkan hasil  identifikasi,  fasilitas  pendidikan  terdahulu  yang  sudah  tidak  layak  pakai  perlu direnovasi, disamping itu diperlukan pula pengadaan sarana prasarana pendidikan yang modern.  Hal  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  yaitu  adanya  keseimbangan  antara peningkatan biaya operasional dengan biaya yang disediakan oleh pemerintah dan dari infaq pendidikan melalui Komite Madrasah. Disisi lain kemampuan orang tua siswa yang  menyekolahkan  putra  putrinya  ke  MAN  Model pada  umumnya  berada  pada kalangan  ekonomi  menengah  ke  bawah.  Faktor  inilah  yang  paling  dirasakan  dapat mempengaruhi  akselerasi  pengembangan  MAN  Model. 5)  Otonomi  Lembaga, kelemahan lainnya  terkait  dengan  status  MAN  Model sebagai  lembaga  pendidikan menegah  umum  “negeri“  yang  tidak  dapat  secara  serta  merta  melakukan  langkah - langkah pengembangan diluar mainstream pemerintah, karena harus terikat oleh aturan yang ada, dan lebih berorientasi pada proses atau prosedur, bukan pada kualitas produk.

## Peluang (Opportunity),
Kelemahan yang dimiliki RMABI meliputi 1) Dukungan pemerintah, terbaca dan terasa dengan jelas kemauan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melakukan eksperimentasi untuk mendapatkan alternatif format lembaga pendidikan Islam tingkat aliyah (menengah) yang mampu mengembangkan potensi manusia secara utuh, moral intelektual dan skill/keterampilan secara terpadu dan komprehensif. Terbukti dengan bergulirnya ide MAN Model dengan PSBB-nya dan MAN Keterampilan. MAN Model adalah salah satu MAN  yang mendapat program  MAN Model dan Keterampilan. 2) Lahirnya UU Nomor 22 dan 25 tahun 1999, Undang-undang No.22 dan 25 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah  telah  menyerahkan  sebagian  besar  wewenang  kepada  daerah  propinsi  dan kabupaten/kota secara luas, termasuk bidang pendidikan. Pelimpahan wewenang pusat kepada daerah dalam bidang pendidikan membuka peluang adanya pemberian otonomi
terhadap lapisan paling bawah di bidang pendidikan yaitu sekolah. Hal itulah yang saat ini disebut School Based Quality Management (Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah).3)  Bergulirnya  Konsep  SBM (School  Based  Management),  Konsep School Based  Management adalah  salah  satu  alternatif  yang  dapat  dipilih  dalam  system peningkatan  mutu  pendidikan  pada  era  “desentralisasi“.  Desentralisasi  pendidikan pada  hakekatnya  merupakan  upaya  menghapus  intervensi  yang  terlalu  jauh  dari birokrasi yang mematikan prakarsa, partisipasi, inovasi dan kreativitas peserta didik, guru, sekolah dan masyarakat, pada era sentralisasi yang silam. Artinya pengelolaan berbasis sekolah adalah pelimpahan wewenang pada lapis sekolah untuk menetapkan kebijakan  dan  mengambil  keputusan  mengenai  alokasi-alokasi  sumber  daya berdasarkan  aturan  akuntabilitas  yang  berkaitan  dengan  sumber-sumber  tersebut. Sedangkan  tujuan  manajemen  berbasis  sekolah  adalah  agar  sekolah  dapat:  a) Meningkatkan  efisiensi  dalam  penggunaan  sumber;  b) Meningkatkan  efektivitas sekolah melalui perbaikan mutu pemelajaran; c) Lebih responsif terhadap kebutuhan dan kondisi customer; d) Memberi kesempatan untuk menumbuh suburkan inisiatif dan kreativitas sekolah, guru, siswa dan masyarakat. 4) Ketenagaan, peluang yang terbuka dalam bidang ketenagaan adalah adanya jumlah SDM yang cukup memadai dari tenaga yang  ada  dan  terbukanya  kesempatan  untuk  mengembangkan  profesionalisme  SDM melalui tugas belajar. Hal ini terbukti saat ini tenaga pengajar MAN Model  tengah menyelesaikan studinya pada strata dua (S2) sebanyak 15% jadi jumlah guru. 5) Animo Masyarakat, memperhatikan kekuatan yang dimiliki lembaga MAN Model baik letak geografis,  faktor  historis,  kelengkapan  sarana  dan  prasarana,  maupun  banyaknya alumni  yang  telah dihasilkan,  hal  ini  merupakan  faktor  pendorong  terhadap meningkatnya animo masyarakat untuk memilih  MAN Model sebagai pilihan yang tepat  untuk  memasukkan  putra  putrinya  dalam  melanjutkan  pendidikan  tingkat menengah.  6)  Prasarana  dan  Sarana  Pendidikan  Sebagai  MAN  Model  dan Keterampilan nampaknya prasarana dan sarana pendidikan disamping sudah memadai dari segi kuantitas, juga adanya penambahan prasarana dan sarana pendidikan lainnya.

## Tantangan (Threat).
Memperhatikan  kondisi  dan  situasi  lingkungan,  maka  dapat  dikemukakan beberapa tantangan yang secara positif yang akan memacu kesadaran warga madrasah maupun yang terkait dengan madrasah, untuk berupaya secara maksimal.
Tantangan-tantangan  tersebut  adalah:  1)  Perkembangan  dan  kemajuan  ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat cepat, membuat orang tidak pernah puas dengan apa yang dihasilkannya hari ini. 2) Krisis ekonomi, sosial, politik, budaya, dan  krisis  kepercayaan  yang  berkepanjangan,  menyebabkan  dunia  pendidikan kehilangan  arah,  misinya  karena krisis  tersebut  telah  masuk  dan  mempengaruhi lembaga  pendidikan.  3)  Secara  kelembagaan  telah  muncul  sekolah-sekolah  yang menjanjikan lapangan kerja dan masa depan yang baik. 4) Ketatnya persaingan atau kompetisi  memasuki  jenjang  perguruan  tinggi.  5) Ketatnya  persaingan  dalam mendapatkan lapangan kerja, akibat tidak seimbangnya lapangan kerja dengan pencari kerja. 5) Semakin derasnya tuntutan masyarakat akan lembaga pendidikan Islam yang bermutu.
Keenam hal di atas merupakan tantangan yang harus dijawab oleh MAN Model dengan tindakan nyata melalui “School Based Quality Management.“

## KESIMPULAN
Dalam  pelaksanaan  manajemen  pendidikan  secara  garis  bersar  terdapat  empat komonen yaitu input, proses, output, dan outcome. Dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada RMABI penulis menemukan adanya peran Komite  Madrasah  dalam  memberi pertimbangan (advisory  agency) terhadap penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada  MAN  Model.  Dukungan (supporting) baik berupa pemikiran, finansial, maupun tenaga dalam penyelenggaraan  pendidikan  di MAN  Model  menunjukkan  adanya  dukungan  yang signifikan. Penulis juga telah memperoleh data dan informasi peran Komite Madrasah sebagai  pengontrol (controling) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di MAN  Model.  Sedangkan peran  komite  Madrasah sebagai mediator antara pemerintah (executive) dengan masyarakat,  penulis  dapat menyimpukan  belum  seoptimnal  yang  penulis  harapkan.  Hasil kemitraan tersebut belum  sepenuhnya  dapat  mandorong  tercapainya  partisipasi  masyarakat.  Komite Madrasah belum menjadi kekuatan bagi manajemen pendidikan berbasis masyarakat sehingga belum  sepenuhnya  dapat  mendukung  terhadap  pelaksanaan  program peningkatan mutu pendidikan.
Adapun  faktor  pendukung  dan  penghambat  yang  dialamai  Komite  Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru pada RMABI bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu  pengetahuan  dan teknologi  (IPTEK)  yang  sangat  cepat  membuat  orang  tidak pernah puas dengan apa yang dihasilkannya hari ini. Krisis ekonomi, sosial, politik, budaya,  dan  krisis  kepercayaan  yang  berkepanjangan,  menyebabkan  dunia pendidikan  kehilangan  arah  dan  misinya  karena  krisis  tersebut  telah  masuk  dan mempengaruhi  lembaga  pendidikan.  Secara  kelembagaan  Madrasah-madrasah lainnya  mulai  bermunculan  sebagai  sekolah/madrasah  yang  menjanjikan  lapangan kerja  dan  masa  depan  yang  baik.  Ketatnya  persaingan  atau  kompetisi  memasuki jenjang perguruan tinggi dan ketatnya persaingan dalam mendapatkan lapangan kerja dapat menjadi akibat tidak seimbangnya lapangan kerja dengan pencari kerja. Sejalan dengan hal tersebut maka semakin deras pula tuntutan masyarakat untuk mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang bermutu.

## DAFTAR PUSTAKA
Dinas Provinsi Jawa Barat. (2001), Pedoman Implementasi MBS di Jawa Barat. Tim Pokja SBM Diknas Prop. Jawa Barat.
Fatah, N. (2004). Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Dewan Sekolah, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Jalal,  F.  & Supriadi,  D.  (2001). Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi Daerah. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
Keputusan Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor  044/U/2002  tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
Keputusan  Walikota  Bandung  Nomor  1567  Tahun  2002. Sekolah/Komite  Majlis Madrasah  dan Dewan Pendidikan.
Moleong,  L,  J.  (2002). Metodologi  Penelitian  Kualitatif. Bandung:  Remaja  Rosda Karya.
Mulyasa,  E.  (2002). Kurikulum  Berbasis  Kompetensi.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
__________  (2003).  Menjadi Kepala  Sekolah  Profesional.  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
__________ (2004). Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi, Implementasi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
__________  (2007). Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Nasution. (2004). Metode Research (Penelitian Ilmiah). Jakarta: PT Bumi Aksara. Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor  16  Tahun  2007  tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Puspitawati,  C.  (2009).  Kemitraan Sekolah  Dengan  Komite  Sekolah  Dalam Pemenuhan  Kebutuhan  Sarana  Dan  Pembiayaan  Pendidikan.  Bandung:  Tesis PPS UNINUS.
Sagala,  S.  (2004). Manajemen  Berbasis  Sekolah  dan  Masyarakat:  Strategi Memenangkan Persaingan Mutu. Jakarta: Nimas Multima.
Satori,  J.  (2006). Pemberdayaan  MBS  Dalam  Menunjang  Implementasi  KTSP (Menciptakan Dan Memelihara Perubahan). Lembang: Makalah ForumTenaga Kependidikan.
Sudrajat,  H.  (20054). Manajemen  Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah  (MPBS). Bandung: CV Cipta Cekas Grafika.
Sudjana, D. (2004). Manajemen Program Pendidikan. Bandung: Falah Production. Sukmadinata,  N.Sy.  (2005). Penyusunan  Kurikulum. Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Sukmadinata, N.Sy., dkk. (2008). Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Fokus Media.
Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2005. Tentang  Standar  Nasional  Pendidikan. Jakarta: Fokus Media.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000. Tentang  Progam  Pembangunan  Nasional. Jakarta: Fokus Media.