## AKIBAT HUKUM PERJANJIAN (AKAD) DAN TERMINASI AKAD

## Oleh: Meri Piryanti

## Abstract
Basically  sphere  of  human  life  in  this  world  rests  on  two  kinds  of relationship,  that  is  vertical  to  Allah  and  Horizontal  (  Muamalah  )  ,  this  article discusses  the  Tenets  of  the  emphasis  on  the  three  systems  of  the  Agreement: Customary  law  ,  Civil  Law  (  KUHP)  and  Islamic  Law  .  By  using  a  comparative approach of this paper is expected to lead to the conclusion that can be justified .
Keyword: Hukum, Perjanjian, Terminasi

## Pendahuluan
Islam  adalah  suatu  agama  yang  ajaran-ajarannya  disampaikan  Allah  melalui Nabi  Muhammad  saw.  Hal  tersebut  sebagaimana  dijelaskan  dalam  surat  al-Syuura (42):  51. 1 Selain  sebagai  utusan,  fungsi  Nabi  saw  sebagaimana  diterangkan  dalam surat al-Anbiya‟ (21): 107 2 , adalah sebagai perantara tersalurnya rahmat bagi seluruh alam  semesta.  Karena  fungsi  itu,  maka  ajaran-ajaran  yang  dibawa  oleh  Nabi  saw secara otomatis mengenai berbagai segi di dalam kehidupan manusia.
Pada  dasarnya  lingkup  kehidupan  manusia  di    dunia  ini  bersandar  pada  dua macam  hubungan  yakni  vertikal  kepada  Allah  swt  dan  horizontal,  yaitu  hubungan dengan  sesama  manusia  dan  alam  sekitarnya.  Hubungan  vertikal  dengan rabb nya terwujud di dalam pelaksanaan kegiatan amaliah ibadah, namun intinya adalah untuk senantiasa beribadah kepada Allah SWT. 3
Disisi  lain  manusia  juga  senantiasa  berhubungan  dengan  manusia  lainnya, dalam  bentuk  muamalah.  Baik  di  bidang  harta  kekayaan  maupun  dalam  hubungan kekeluargaan. Hubungan antar sesama manusia, khususnya di bidang lapangan harta kekayaan,  biasanya  diwujudkan  dalam  bentuk  perjanjian  (akad).    Dalam  perjalanan sejarah umat manusia, perjanjian atau akad mempunyai peran yang signifikan dalam kehidupan  sehari-hari.  Dalam  konteks  Indonesia  terdapat  tiga  macam  sistem  hukum yang mengatur masalah perjanjian ini, yaitu hukum adat, hukum perdata barat (KUH
1 ْذِإِب َيِحوُيَف  ًلَّوُسَر َلِسْرُي ْوَأ ٍباَجِح ِءاَرَو  ْهِم ْوَأ اًيْحَو  هلَِّإ ُ هاللَّ ُهَمِّلَكُي  ْنَأ ٍرَشَبِل  َناَك اَمَو
ٌيِكَح  يِلََ ُههوِإ ُءاَشَي اَم ِهِو
2
َهيِمَلاَعْلِل ًةَمْحَر  هلَِّإ َكاَىْلَسْرَأ اَمَو
3 Sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Zuriyat ayat 56.
Perdata)  dan  hukum  Islam. 4 Hasbi  Ash  Shiddieqy  mendefinisikan  akad  dengan mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al- Sanhury, bahwa akad adalah perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara‟ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak. 5
Salah  satu  ajaran  al-Qur‟an  yang  paling  penting  dalam  masalah  pemenuhan janji dan akad adalah kewajiban menghormati semua akad dan janji, serta memenuhi semua  kewajiban.  Al-Qur‟an  juga  mengingatkan  bahwa  setiap  orang  akan  dimintai pertanggungjawabannya dalam hal yang berkaitan dengan ikatan janji dan akad yang dilakukannya. 6
Perjanjian  yang  sah  juga  menimbulkan  akibat  hukum  bagi  para  pihak  berupa kewajiban  untuk  melaksanakannya  dengan  itikad  baik (in  good  faith) .  Pada  pasal 1320  KUH  Perdata  yang  intinya  menyebutkan  bahwa  sahnya  suatu  perjanjian diperlukan  adanya  kesepakatan  di  antara  para  pihak,  adanya  kecakapan  bertindak secara  hukum,  adanya  obyek  tertentu,  dan  sebab/kausa  yang  halal.  Jika  keempat syarat tersebut tidak dipenuhi, maka konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut batal dan berakhir.
Dengan  adanya  keterangan  diatas,  maka  dalam  artikel  ini  akan  dirumuskan masalah sebagai berikut:
(1) Bagaimana masalah penting  dalam akad yang sah,  (2) Bagaimana akibat hukum dari suatu perjanjian  dalam  kaitan dengan  para pihak, (3)  Bagaimana  akibat  Hukum Akad dalam kaitan dengan Isinya, dan (4) Bagaimana terminasi dalam akad.

## Kontrak Syariah dan Penyusunannya
Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan. Bahkan sebagian ahli hukum  menempatkan  sebagai  bagian  dari  hukum  perjanjian  karena  kontrak  sendiri ditempatkan sebagai perjanjian. 7 Kontrak merupakan suatu perjanjian/ perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. 8
4 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) , Cet. 1 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 1.
5 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalat , Edisi 1, Cetakan 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 51.
6 “Penuhilah janjimu, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya”, (Q. S. al-Isra‟: 34).
7 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Ed. 1, Cet. 4 (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 1.
8 Burhanuddin, Hukum Bisnis Syariah , Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 79.
Istilah kontrak ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu contract . Dalam bahasa Belanda disebut dengan overeenkomst (perjanjian).
Hukum  kontrak  dalam  Ensiklopedi  Indonesia,  mengkajinya  dari  aspek  ruang lingkup  pengaturannya,  yaitu  persetujuan  dan  ikatan  kajiannya  dari  aspek  ruang lingkup  pengaturannya,  yaitu  persetujuan  dan  ikatan  warga  hukum.  Sepertinya, definisi  ini  menyamakan  pengertian  antara  kontrak  (perjanjian)  dengan  persetujuan. Sementara,  antaranya  keduanya  adalah  berbeda.  Kontrak  (perjanjian)  merupakan salah satu sumber perikatan, sedangkan persetujuan salah satu syarat sahnya kontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.
Menurut  Salim,  hukum  kontrak  adalah  keseluruhan  dari  kaidah-kaidah  hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Definisi ini didasarkan pada pendapat Van Dunne, yang  tidak  hanya  mengkaji  kontrak  pada  tahap  kontraktual  semata-mata,  tetapi  juga harus  diperhatikan  perbuatan  sebelumnya.  Perbuatan  sebelumnya  mencakup  tahap pracontractual dan post  contractual. Pracontractual merupakan  tahap  penawaran dan  penerimaan,  sedangkan post  contractual adalah  pelaksanaan  perjanjian.
Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu  timbulnya  hak  dan  kewajiban.  Hak  merupakan  sebuah  kenikmatan,  sedangkan kewajiban merupakan beban. 9
Dengan  demikian,  maka  bisa  disimpulkan  bahwa  unsur-unsur  yang  tercantum dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut:
1. Adanya kaidah hukum
2. Subjek hukum
3. Adanya prestasi
4. Kata sepakat
5. Akibat hukum 10
Perjanjian  atau  kontrak  ini  diatur  dalam  Pasal  1313  KUH  Perdata.  Pasal tersebut berbunyi: ”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
9 Salim, Hukum Kontrak Teori & Teknik penyusunan Kontrak , Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 4.
10 Ibid ., hlm. 5.
Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah:
1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian
2. Tidak tampak asas konsensualisme, dan
3. Bersifat dualisme
Tidak  jelasnya  definisi  ini  disebabkan  di  dalam  rumusan  tersebut  disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori  lama),  yang  disebut  perjanjian  adalah “perbuatan  hukum  berdasarkan  kata sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum” .  Dari  definisi  ini,  telah  tampak  adanya asas  konsensualisme  dan  timbulnya  akibat  hukum  (tumbuh/lenyapnya  hak  dan kewajiban). 11
Sebagian  besar  pakar  hukum  perdata  juga  menyatakan  bahwa  Pasal  1313 memiliki  kelemahan.  Menurut  J.  Satrio,  kata  perbuatan  terlalu  luas  dapat  berupa perbuatan  hukum  dan  perbuatan  bukan  hukum,  juga  bisa  termasuk  perbuatan melawan  hukum.  Adapun  kata “mengikatkan  diri  terhadap  satu  orang  atau  lebih” dapat diartikan hanya cocok untuk perbuatan sepihak. 12
Jadi,  perikatan  yang  dilakukan  dengan  suatu  kontrak,  tidak  lagi  hanya  berupa suatu  rangkaian  perkataan  yang  mengandung  janji-janji  atau  kesanggupan  yang diucapkan,  tetapi  sudah  merupakan  perjanjian  yang  sengaja  dibuat  secara  tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak. Hubungan hukum yang terjadi karena adanya kontrak (perjanjian tertulis) dikatakan perikatan karena kontrak mengikat  para pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya, Apabila hak tersebut tidak terpenuhi dan kewajiban tidak terpenuhi, perjanjian tidak akan terjadi. Jadi, dalam suatu perjanjian yang mengikat minimal harus ada salah satu pihak  yang  mempunyai  kewajiban  karena  apabila  tidak  ada  pihak  yang  mempunyai kewajiban,  dikatakan  tidak  ada  juga  perjanjian  yang  mengikat.  Hubungan  hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu hak ( right ) dan ( obligator ).
11 Salim dkk, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU) , Ed. 1, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 7.
12 Taryana  Sunandar, Prinsip-Prinsip  Unidroit  Sebagai  Sumber  Hukum  Kontrak  dan  Penyelesaian  Sengketa Bisnis Internasional , Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 105.
Hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian/kontrak adalah hubungan hukum yang terjadi karena persetujuan atau kesepakatan para pihaknya. 13
Dalam fiqh ,  istilah  kontrak  ini  masuk  dalam  bab  pembahasan  tentang  akad. Perngertian akad ( al-„aqd ) secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan/perjanjian. Berbeda dengan istilah lainnya, akad memiliki akar kata yang kuat dalam al-Qur‟an, dalam  firman  Allah:  “ Hai  orang-orang  yang  beriman  penuhilah  akad  (al-aqd) diantara  kamu (QS.  al-Maidah:  1), Karena  setiap  perjanjian  (al-ahdu)  pasti  akan dimintai  pertanggungjawaban (QS.  Al-Israa:  34).  Dari  kutipan  ayat-ayat  tersebut, meskipun dijumpai dua istilah al-„aqd dan al-ahdu yang memiliki hubungan  makna dengan hukum kontrak syariah, namun yang lazim digunakan dalam fiqih muamalah adalah kata al-„aqd .
Sedangkan pengertian akad secara istilah adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan  cara  yang  dibenarkan syara‟ yang  menetapkan  adanya  akibat-akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang  diinginkan,  sedang qabul adalah  pernyataan  pihak  kedua  untuk  menerimanya.
Misalnya  dalam  hal  jual  beli,  pihak  pertama  menyatakan:  “aku  jual  sepeda  ini kepadamu dengan harga sekian, tunai” dan pihak kedua menyatakan menerima: “aku beli  sepedamu  dengan  harga  sekian,  tunai”.  Pernyataan  pertama    itu  disebut  “ ijab ” dan pernyataan pihak kedua disebut “ qabul ”.
Ijab dan qabul itu  diadakan  dengan  maksud  untuk  menunjukkan  adanya  suka rela  timbal  balik  terhadap  perikatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  bersangkutan. Dari  pengertian  tersebut  akan  terjadi  antara  dua  pihak  dengan  suka  rela  dan menimbulkan kewajiban atas masing-masing secara timbal balik. Maka disini terlihat adanya akibat hukum yang muncul. 14
Dalam hal kaitannya dengan akibat hukum suatu akad, maka keberadaan rukun dan  syarat  merupakan  hal  prinsip  yang  menentukan  keabsahan  penyusunan  kontrak syariah.  Karenanya,  tidak  mungkin  melakukan  penyusunan  kontrak  berdasarkan prinsip  syariah,  namun  ketentuan  rukun  dan  syaratnya  keluar  dari  konteks  hukum
13 Daeng  Naja, Seri  Keterampilan  Merancang  Kontrak  Bisnis, Edisi  Revisi,  Cetakan  Kedua  (Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 7.
14 Ahmad  Azhar  Basjir, Asas-Asas  Hukum  Muamalat  (Hukum  Perdata  Islam) ,  Edisi  Revisi  (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 43.
yang  dimaksud. 15 Karena  apabila  telah  memenuhi  rukun-rukunnya,  syarat-syarat terbentuknya, dan syarat-syarat keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi,  meskipun  sudah  sah,  ada  kemungkinan  bahwa  akibat-akibat  hukum  akad tersebut  belum  dapat  dilaksanakan.  Akad  yang  belum  dapat  dilaksanakan  akibat hukumnya  itu,  meskipun  sudah  sah,  disebut  akad maukuf . 16 Atau  dikatakan  juga bahwa  akad maukuf adalah  akad  yang  tercipta  secara  sah  tetapi  ditangguhkan  dan baru  dapat  menimbulkan  akibat  hukum  tergantung  kepada  ratifikasi  pihak  yang berkepentingan. 17

## Pembentukan Akad 18
Akad  adalah  suatu  sebab  dari  sebab-sebab  yang  ditetapkan  syara‟  yang karenanya  timbullah  beberapa  hukum. 19 Agar  suatu  akad  dipandang  terjadi  harus diperhatikan  rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya.  Rukun  adalah  unsur  yang  mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan.
Secara umum syarat sahnya perjanjian menurut Sayyid Sabiq adalah: 20
1. Tidak  menyalahi  hukum  syariah  yang  disepakati  adanya,  maksudnya  bahwa perjanjian  yang  diadakan  oleh  para  pihak  itu  bukanlah  perbuatan  yang bertentangan  dengan  hukum  atau  perbuatan  yang  melawan  hukum  syari‟ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya maka akan batal demi hukum.
2. Harus sama ridha
3. Harus jelas dan gamblang.
Akad memiliki tiga rukun,  yaitu adanya dua orang atau lebih  yang melakukan akad, objek akad, dan lafazd ( shigat ) akad atau Ijab qabul . 21
15 Ibid ., hlm. 81.
16 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah  Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat, Ed.  1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 101.
17 Yazid  Afandi, Fiqh  Muamalah  dan  Implikasinya  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Cetakan  Pertama (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 46.
18 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam) , hlm. 43.
19 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah , Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 34.
20 Chairumman  Pasaribu  dan  Suhrawardi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam ,  Cet.  2  (Jakarta:  Sinar Grafika, 1996), hlm. 2.
21 Shalah  ash-shawi  dan  Abdullah  al-Mushlih, Fikih  Ekonomi  Keuangan  Islami ,  Cet.  1  (Jakarta:  Darul  Haq, 2001), hlm. 26.
1. Dua  pihak  atau  lebih  yang  melakukan  akad  adalah  dua  orang  atau  lebih  yang secara  langsung  terlibat  dalam  akad.  Kedua  belah  pihak  dipersyaratkan  harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah.
2. Objek  akad  (transaksi),  agar  sesuatu  akad  dipandang  sah,  objeknya  memerlukan syarat-syarat  sebagai  berikut:  1)  Telah  ada  pada  waktu  akad  diadakan,  2)  Dapat menerima  hukum  akad,  3)  Dapat  ditentukan  dan  diketahui,  4)  Dapat  diserahkan pada waktu akad terjadi. 22
3. Lafadz  ( sighat akad)  adalah  dengan  cara  bagaimana ijab dan  kabul  yang merupakan  rukun-rukun  akad  itu  dinyatakan. Shigat akad  dapat  dilakukan  secara lisan,  tulisan,  atau  isyarat  yang  memberi  pengertian  dengan  jelas  tentang  adanya ijab dan kabul dan  dapat  juga  berupa  perbuatan  yang  telah  menjadi  kebiasaan dalam ijab dan qabul .
Agar ijab dan qabul benar-benar mempunyai akibat hukum, diperlukan adanya tiga syarat sebagai berikut:
1. Ijab dan qabul harus  dinyatakan  oleh  orang  yang  sekurang-kurangnya  telah mencapai  umur  tamyiz  yang  menyadari  dan  mengetahui  isi  perkataan  yang diucapkan,  hingga  ucapan-ucapannya  itu  benar-benar  menyatakan  keinginan hatinya.  Dengan  kata  lain, ijab dan qabul harus  keluar  dari  orang  yang  cakap melakukan tindakan-tindakan hukum.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu obyek yang merupakan obyek akad.
Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majlis, apabila dua belah pihak  sama-sama  hadir,  atau  sekurang-kurangnya  dalam  majlis  diketahui  ada ijab oleh  pihak  yang  tidak  hadir.  Hal  yang  akhir  ini  terjadi  misalnya ijab dinyatakan kepada  pihak  ketiga  dalam  ketidakhadiran  pihak  kedua,  maka  pada  saat  pihak ketiga  menyampaikan  kepada  pihak  kedua  tentang  adanya ijab itu  disebut  dalam majlis akad juga, dengan akibat bahwa apabila pihak kedua kemudian menyatakan menerima ( qabul ), maka akad dipandang telah terjadi.
22 Ahmad Azhar Basjir, Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum perdata Islam) , hlm. 51.
Masalah Penting Akad Yang Sah 23

## 1. Penawaran dan Penerimaan
Sebuah  penawaran  adalah  sebuah  proposal  untuk  melakukan  transaksi. Penerimaan adalah sebuah pengakuan yang dibuat oleh orang yang menawarkan dan tawaran  diterima.  Karena  itu,  yang  menawarkan  adalah  perjanjian  yang  dibuat  oleh salah  satu  pihak-pihak  dalam  akad,  dan  penerimaan  adalah  pernyataan  yang  dibuat oleh kedua pihak dalam menanggapi tawaran.
Perihal akad dalam Hukum Islam menekankan pada hal-hal berikut dibawah ini ketika yang dijelaskan berkaitan dengan isi dari akad, yaitu objek dan pertimbangan.
a) Secara  hukum  sah:  Objek  harus  sah,  harus  dari  nilai  hukum,  yang  berarti  isi dan  ketentuan  yang  ada  harus  halal  dan  tidak  boleh  dilarang  oleh  hukum Islam, dan tidak mengganggu ketertiban umum.
b) Keberadaan para pihak harus membuat akad hukum sendiri.
c) Pengiriman:  Objek  harus  mampu  dikirim  pada  periode  yang  ditentukan kepada  pembeli  pada  saat  akad.  Oleh  karena  itu,  Islam  melarang  penjualan unta yang melarikan diri.
d) Penetapan: Objek harus diketahui pihak. Harus ditentukan secara tepat sebagai dasarnya.
2. Kapasitas  pihak  yang  melakukan  akad,  pihak-pihak  yang  terikat  ke  dalam  akad harus kompeten untuk membuat akad secara hukum dan harus memiliki kapasitas untuk membuat akad.
3. Legalitas
4. Klasifikasi  berdasarkan  akad.  Pengklasifikasian  akad  mengacu  pada  jenis  akad dapat  dibagi  dalam  tiga  kategori  utama  sebagai  berikut:  Akad  unilateral,    Akad Bilateral,  dan Akad Quasi.
5. Klasifikasi  Sesuai  Konsekuensi  Hukum.  Pengklasifikasian  dari  akad  mengacu  ke konsentrasi legal dapat diilustrasikan pada bagan berikut:
23 Veithzal  Rivai  dkk, Islamic  Transaction  Law  In  Business  dari  Toeri  ke  Praktek ,  Cet.  1  (Jakarta:  Bumi Aksara, 2011), hlm. 41.
Keterangan:
Valid contract (shahih) adalah sebuah akad yang secara esensi mengacu pada prinsip Islam  dan  secara  substansi  memiliki  kekuatan  hukum.  Dengan  perkataan  lain, akad sah mengikat pihak dalam akad secara seimbang.
Invalid  contract ( fasid )  adalah  persetujuan  yang  benar  dan  adil  secara  substansi, tetapi  tidak  benar  dalam  penjelasan.  Substansi  dari  akad  mengacu  ke penawaran,  penerimaan  dan  tujuannya.  Akad  yang  tidak  sah  memiliki  elemen yang esensi tetapi tidak memenuhi semua kondisi yang dibutuhkan.
Void contract (Batil) adalah akad substansi dan penjelasan tidak sesuai dengan Islam.
Dengan  kata  lain,  elemen  yang  penting  dan  kondisi  yang  penting  melawan melawan  hukum  Islam.  Dalam  peradilan  Islam,  pendapat  bahwa  sesuatu dilarang oleh Islam, tidak diperdagangkan  dan tidak bisa menjadi objek dalam akad.
Binding  contract (lazim), perjanjian ini  tanpa  ada  cacat  baik  dalam  hal  substansi maupun penjelasan.
Enforceable contract ( Nafidh ) adalah akad  yang tidak memasukkan hak  pada pihak ketiga.  Akad    ini  tidak  diijinkan  terlambat  dan  harus  memberikan  dampak segera.
Withheld contract ( mauquf ) adalah akad yang secara substansi dan penjelasan adalah sah, tetapi dalam menjalankan ada pihak yang tidak memenuhi tujuan dari akad. Akad mauquf sebagai  penjualan  adalah  sah,  tetapi  dalam  menjalankan  ada pihak yang tidak memenuhi tujuan dari akad. Akad mauquf sebagai penjualan adalah  tidak  bergantung  seperti  akad fuduli . Fuduli berarti  seorang  yang
Pengklasifikasian Berdasarkan Pada Jenis Akad
Valid contract Invalid contract Batil Lazim Nafidh Maukuf
membuat pelepasan property tanpa memperhatikan apakah pemiliknya menaati syariah Islam. 24

## Akibat Hukum dari Suatu Perjanjian dalam Kaitan dengan Para Pihak
Menurut ulama fikih,  setiap akad mempunyai  akibat  hukum,  yaitu  tercapainya sasaran  yang ingin dicapai sejak semula. Seperti perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara‟ .  Seperti terdapat cacat  pada  objek  akad,  atau  akad  itu  tidak  memenuhi  salah  satu  rukun  atau  syarat akad. 25
Akibat  hukum  dalam  perjanjian  berlaku  hanya  pada  pihak-pihak  yang membuatnya, seperti dijelaskan dalam Pasal 1338 (1). Hal ini juga ditegaskan dalam pasal  1315  KUHPerdata 26 dan  ditegaskan  juga  dalam  Pasal  1340  (1). 27 Selain  itu, dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  bagian  tujuh  pasal  46,  senada  dengan KUHPerdata,  yang menyatakan bahwa suatu akad hanya berlaku antara  pihak-pihak yang mengadakan akad.
Namun demikian, seperti diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdata, diperbolehkannya untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak  ketiga,  apabila  suatu  penetapan  janji  yang  dibuat  seseorang  untuk  dirinya sendiri atau suatu pemberian yang dilakukannya memuat suatu janji semacam itu. Ini berarti  bahwa,  meskipun  perjanjian  itu  berasaskan  personalia  di  mana  akibat-akibat hanya  berlaku  terhadap  para    pihak  yang  membuatnya,  namun  akibat  itu  dapat  pula berlaku  terhadap  pihak  ketiga  dalam  bentuk  janji  untuk  pihak  ketiga.  Pasal  1318 memperluas asas personalia hingga meliputi ahli waris dan para pengoper hak.
Dalam  hukum  perjanjian  Islam  seperti  halnya  dalam  hukum  lainnya,  pada asasnya,  akibat  yang  timbul  dari  suatu  perjanjian  (akad)  hanya  berlaku  pada  para pihak yang membuatnya dan tidak berlaku terhadap para pihak yang membuatnya dan tidak  berlaku  terhadap  pihak  lain  diluar  mereka.  Hal  ini  ditegaskan  dalam  kitab
24 Ibid., hlm. 46.
25 Alif, Ensiklopedi Hukum Islam: Akad , dalam http://www.republika.co.id/berita/dunia- islam/khazanah/12/03/01/m071sx-ensiklopedi-hukum-islam-akad, diakses tanggal 5 April 2013.
26 Bunyinya  “Pada  umumnya  tak  seorang    pun  dapat  mengikatkan  diri  atas  nama  sendiri  atau  meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri”.
27 Bunyi Pasal 1340 (1) “Perjanjian-Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
mursyid al-Hairan: Pasal 306 (1):  Akibat-akibat hukum akad hanya berlaku terhadap para  pihak  yang  membuatnya,  dan  tidak  berlaku  terhadap  pihak  lain  selain  mereka. Pasal  278:  Orang  yang  baligh  dan  berakal  sehat  serta  tidak  berada  di  bawah pengampuan  dapat  membuat  akad  apapun  secara  sendiri  maupun  mewakilkannya kepada  orang  lain,  barangsiapa  membuat  akad  secara  sendiri  dan  untuk  dirinya sendiri,  maka  dialah,  dan  bukan  orang  lain,  yang  terikat  oleh  hak-hak  dan  akibat- akibat hukum yang timbul dari akad tersebut. 28
Pihak-pihak  yang  membuat  akad  itu,  adakalanya  membuat  akad  atas  namanya sendiri  dan  adakalanya  membuat  akad  untuk  dan  atas  nama  orang  lain,  artinya  ia mewakili kepentingan orang lain.

## 1. Pembuat Janji ( al-Aqid ) bertindak atas namanya sendiri
Sebagaimana  ditegaskan,  bahwa  pada  asasnya  akibat-akibat  hukum  dari  suatu akad  hanya  berlaku  terhadap  para  pihak  yang  membuatnya.  Namun  dalam  batas tertentu, akibat hukum tersebut juga terkait terhadap  :1. Para pengoper hak,  2. Para Kreditor, 3. dan Pihak ketiga.
a. Pengoper hak dapat dibedakan menjadi:
1) Pengoper hak umum 29
Hak  mempunyai  arti  sekumpulan  qaidah  dan nash yang  mengatur  atas  dasar harus  dita‟ati  hubungan  manusia  sesama  manusia,  baik  mengenai  orang,  maupun mengenai  harta  atau  suatu  ketentuan  yang  dengan  dia syara‟ menetapkan  suatu kekuasaan  atau  sesuatu  badan  (hukum). 30 Kategori  dari  pengoper  hak  umum  ini adalah: ahli waris dan penerima wasiat.
1) Ahli waris
28 Dalam  hukum  perjanjian  Islam,  suatu  akad  lazimnya  dikatakan  menimbulkan  hak-hak  akad  dan  hukum- hukum akad. Dengan hak-hak akad dimaksudkan akibat-akibat hukum berupa hak dan kewajiban yang timbul dari akad  para  pihak.  Sedangkan  hukum  akad  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  (1)  hukum  pokok  akad,  yaitu tujuan bersama yang hendak dicapai melalui penutupan akad, seperti akad jual beli bertujuan melakukan transfer hak milik atas suatu benda dari satu pihak ke pihak lain dengan imbalan, dan (2) hukum-hukum tambahan akad, yang disebutjuga hak-hak akad, yaitu hak dan kewajiban  yang timbul dari akad pada masing-masing pihak. Jadi kata hukum-hukum akad sinonim dengan akibat-akibat hukum, lihat  Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat, hlm. 265.
29 yaitu orang yang memperoleh hak dari orang lain dengan alasan hak umum, yaitu orang yang menggantikan kedudukan seorang lain dalam keseluruhan harta kekayaannya atau sebagian dari kekayaan tersebut.
30 Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Fiqh Muamalah , hlm. 120.
Dalam hukum Islam, semua hak pewaris ( al muwarris ) termasuk yang timbul dari  perjanjian  (akad)  yang  dibuatnya  pindah  kepada  ahli  warisnya.  Akan  tetapi, kewajiban-kewajiban  (utang-utang) pewaris termasuk  yang timbul dari perjanjian (akad) yang dibuatnya tidak ikut pindah kepada ahli waris. 31 Ini semua dari aspek hukum  perjanjian  yang  berarti  bahwa  akibat-akibat  perjanjian  yang  berupa  hak- hak  berlaku  terhadap  para  ahli  waris,  sedangkan  akibat-akibat  perjanjian  yang berupa utang-utang tidak berlaku terhadap ahli waris.
Termasuk  hak-hak  yang  diperolah  oleh  pewaris  melalui  akad  (perjanjian) adalah  hak-hak  abdi  benda  tetap  ( huquq  al-irtifaq ).  Hak  abdi  benda  tetap  ini adalah  hak  yang  dimiliki  oleh  dan  untuk  kemanfaatan  suatu  benda  tetap  (tidak bergerak)  atas  benda  tetap  lain  yang  dimiliki  oleh  pemilik  lain.  Misalnya,  dalam Hukum  Islam  adalah  hak  pengairan,  hak  bertetanggaan  (hak  bertetanggaan  atas, hak ketetanggaan samping).
Melihat  keterangan  diatas,  meskipun  asasnya  adalah  bahwa  akibat-akibat perjanjian yang berupa hak-hak bagi pewaris yang tidak pindah kepada ahli waris, namun  ada  beberapa  kategori  hak  pewaris    yang  tidak  pindah  kepada  ahli  waris, yaitu:  (a)  hak-hak  non  ekonomis  (b)hak  ekonomis  yang  terkait  dengan  kehendak pewaris dan tidak terkait dengan harta kekayaan.
2) Penerima wasiat benda tak tertentu
Menurut ahli hukum Islam wasiat adalah pemberian hak secara sukarela yang dikaitkan  dengan  keadaan  setelah  mati,  baik  diucapkan  dengan  kata-kata  atau secara tertulis. Wasiat yang dalam bahasa Belanda adalah testament mendapatkan pengaturannya  dalam  Buku  ke  II  KUHPerdata,  jadi  bukan  termasuk  dalam kategori  hukum  perikatan.  Dikatakan  bahwa  surat  wasiat  adalah  suatu  akta  yang memuat  pernyataan  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya  akan  terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali. 32
Hukum  penerima  wasiat  ini  dari  segi  berlakunya  akibat  hukum  perjanjian yang  dibuat  oleh  pemberi  wasiat  semasa  hidupnya  sama  dengan  hukum  yang berlaku terhadap ahli waris. Akibat-akibat hukum berupa hak-hak yang timbul dari
31 Singkatnya, dapat dikatakan bahwa hanya aktiva yang pindah kepada ahli waris, sedangkan pasivanya tidak.
32 Abdul  Ghofur  Anshori, Hukum Perjanjian  Islam  di  Indonesia  (Konsep, Regulasi, dan  Implementasi) ,  hlm. 178, lihat juga Pasal 875 KUHPerdata.
perjanjian yang dibuat oleh pemberi wasiat pindah kepadanya. Akan tetapi utang- utang  atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tidak pindah kepada penerima wasiat.
Sebagai  ilustrasi  dapat  dikemukakan  contoh  berikut:  Seorang  wanita meninggal  dunia  dengan  ahli  waris  satu-satunya,  yaitu  anak    laki-laki.  Ia mewasiatkan  sepertiga  dari  hartanya  untuk  salah  seorang  kerabatnya  yang  tidak menjadi  ahli  warisnya.  Maka  pembagian  dan  pembayaran  wasiat  dari  harta peninggalannya  adalah  1)  Dikeluarkan  biaya  pengurusan  jenazahnya,  2) Dibayarkan utang-utangnya jika ada, 3)  Dibayarkan wasiatnya  yaitu sepertiga, 4) Anak  laki-laki  sebagai  ahli  waris  satu-satunya  menerima  sisa  harta  yang  dua pertiga bagian sebagai bagian warisan asabah, yaitu setelah dikeluarkan wasiatnya.
2) Pengoper hak khusus ( al-khalaf al-khahh )
Pengoper  hak  khusus  adalah  orang  yang  menggantikan  kedudukan  teroper ( as-salaf) mengenai benda tertentu dari kekayaan teroper. Secara singkat dikatakan menggantikan  teroper  melalui  tindakan  hukum  ( at-taharruf  asy-syar‟i )  yang berdasarkan  kepada  kehendak  untuk  melahirkan  suatu  akibat  hukum.  Akibat hukum  perjanjian  yang  berlaku  terhadap  pengoper  hak  khusus  itu  adalah    akibat hukum  yang  merupakan  kelengkapan  dari  sesuatu  yang  dioper  kepada  pengoper hak  khusus.  Contoh  yang  lazim  dikemukakan  mengenai  pengoper  hak  khusus adalah:
1) Pembeli,  Pembeli  adalah  pengoper  hak  khusus  terhadap  penjual  menyangkut benda  yang  dibelinya  dari  penjual,  karena  ia  menggantikan  teroper,  yang dalam hal ini adalah penjual, terhadap benda yang sudah tertentu, yaitu benda yang  dibelinya  dari  penjual  dan  penggantian  kedudukan  itu  diperolehnya melalui tindakan hukum berupa akad jual beli
2) Penerima wasiat benda tertentu, seperti halnya pembeli ia adalah pengoper hak khusus dan akibat-akibat hukum berupa hak-hak penyempurna atau perikatan- perikatan yang membatasi yang timbul dari perjanjian (akad) yang dibuat oleh teroper  berlaku  terhadapnya  apabila  akad  itu  terkait  dengan  benda  yang diwasiatkan kepadanya. 33
33 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat , hlm. 274.
b. Para Kreditor, Suatu  perjanjian  yang  dibuat  seseorang  dapat  membawa  akibat hukum  kepada  kreditornya.  Akibat  hukum  itu  berwujud  berkurang  atau  sebaliknya, bertambahnya  jaminan  bagi  kreditor  atas  pelunasan  piutangnya  oleh  pembuat  janji (debiturnya)  karena  berkurang  atau  bertambahnya  kekayaan  sang  debitur  tersebut. Apabila  debitor  menjual  sebagian  hartanya  dengan  harga  murah  atau  bahkan menghibahkannya, maka konsekuensinya bagi kreditor adalah berkurangnya jaminan bagi  kreditor  atas  pelunasan  piutangnya  oleh  debiturnya  dan  sebaliknya.  Ini  adalah konsekuensi dari suatu asas hukum perikatan bahwa semua kekayaan debitur menjadi tanggungan terhadap utang-utangnya. 34
c. Pihak Ketiga ,  Mengenai  janji  untuk  pihak  ketiga  maksudnya  adalah  bahwa seseorang  membuat  suatu  perjanjian  dengan  mitra  janjinya  yang  berisi  keuntungan untuk  pihak  ketiga  yang  bukan  merupakan  pihak  dalam  perjanjian  tersebut. Contohnya  dalam  akad  asuransi,  seseorang  yang  membeli  polis  asuransi  jiwa memberikan  keuntungan  kepada  anggota  keluarganya  yang  bukan  merupakan  pihak dalam  perjanjian  asuransi  tersebut.  Begitu  pula  seorang  pengusaha  membuat perjanjian  asuransi  dengan  perusahaan  asuransi  yang  isinya  memberikan perlindungan  kepada  karyawannya  yang  bukan  merupakan  pihak  dalam  perjanjian tersebut. 35

## 2. Membuat Janji Mewakili Orang Lain
Seorang  wakil  ada  kemungkinan  membuat  perjanjian  (akad)  atas  nama  dan untuk  asli  (prinsipal),  atau  dalam  bahasa  hukum  Islam  menyandarkan  akad  kepada asil,  adakalanya  membuat  perjanjian  atas  namanya  sendiri  namun  untuk  orang  lain, atau bahkan ada kemungkinan berakad dengan diri sendiri.
a. Pengertian Perwakilan dan Akibat Hukumnya
Perwakilan  adalah  suatu  kewenangan  melakukan  tindakan  hukum  untuk kepentingan  dan  atas  nama  orana  lain.  Dalam  hukum  Islam,  seperti  halnya  dalam hukum  pada  umumnya,  perwakilan  meliputi  3  macam,  (1)  Perwakilan  berdasarkan syara‟ , seperti perwakilan wali terhadap anak dibawah perwaliannya  (2) Perwakilan berdasarkan  keputusan  hakim,  seperti  perwakilan  pengampu  (3)  Perwakilan
34 Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata.
35 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat , hlm. 286.
berdasarkan  kesepakatan  yaitu  perwakilan  yang  timbul  akibat  adanya  perjanjian antara  dua  pihak  di  mana  yang  satu  memberikan  kuasa  yang  dalam  istilah  hukum Islamnya adalah al-wakalah .
b. Akibat Hukum Perjanjian yang Dibuat Wakil
Pada  saat  membuat  perjanjian,  ada  kemungkinan  wakil  membuat  perjanjian tersebut untuk dan atas nama asil da nada kemungkinan membuatnya untuk asil tetapi atas  namanya  sendiri.  Atau  menurut  hukuk  Islam,  ada  kemungkinan  wakil menyandarkan  akad  kepada  asil  dan  kemungkinan  menyandarkan  kepada  dirinya sendiri.
c. Membuat Akad dengan Diri Sendiri
Dalam lembaga perwakilan, ada kemungkinan terjadi bahwa seseorang membuat akad (perjanjian) dengan dirinya sendiri. Namun, pada asasnya, dalam hukum Islam, seseorang  tidak  dapat  berakad  dengan  dirinya  sendiri.  Menurut  Mazhab  Hambali, tidak boleh kuasa penjual melakukan jual beli kepada dirinya sendiri Karena di dalam jual  beli  dengan  diri  sendiri  itu  terdapat  dua  kepentingan  yang  berbenturan,  oleh karena itu tidak dibenarkan kecuali apabila diizinkan oleh pemberi kuasa.
Namun,  disini  ada  pengecualian  karena  akad  ayah,  akad  kakek  atau  wasi  yang ditunjuk  oleh  ayah,  kakek  untuk  mengampu  anak/cucunya  diperbolehkan  membuat akad  dengan  diri  sendiri. 36 Berbagai  KUHPerdata  yang  bersumber  kapada  syariah mengambil  dokrin  mazhab  Maliki  dan  Hambali  yang  hanya  melarang  akad  dengan diri  sendiri  apabila  tidak  ada  izin  dari  asil  yang  diwakili.    Bila  akad  semacam  itu dilakukan  oleh  seseorang,  maka  akadnya maukuf akibat  hukumnya  terhadap  asil sampai ada ratifikasi. Akad maukuf yang tidak diratifikasi wajib dibatalkan.

## Akibat Hukum Akad dalam Kaitan dengan Isinya 37

## 1. Ruang Lingkup Perjanjian
Untuk  menentukan  ruang  lingkup  perjanjian  adalah  dengan  cara menafsirkannya dan menentukan cakupan prestasi yang menjadi hak salah satu pihak dan kewajiban pihak lain.
36 Ibnu Qudamah, al-Mugni (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H), V: 70, dalam  Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat , hlm. 300.
37 Ibid ., hlm. 301-312.
a. Penafsiran Perjanjian/ Penafsiran Akad
Dalam  perjanjian,  akad  yang ijab qabul nya  disampaikan  ucapan 38 ,  tulisan 39 , utusan,  semuanya  adalah  perjanjian  yang  tercipta  dengan  perantara  kata.  Memang, perjanjian  melalui  kata-kata  inilah  yang  merupakan  bagian  terbesar  dari  perjanjian. Kontrak-kontrak besar lazimnya, terutama dizaman modern, dibuat secara tertulis dan dengan demikian menggunakan kata. Perjanjian yang tidak menggunakan kata adalah yang  disampaikan  dengan  isyarat,  secara  diam-diam,  atau  diam  semata.  Ini merupakan bagian kecil dari perjanjian dan melibatkan perjanjian skala kecil.
Penafsiran  perjanjian  adalah  upaya  menentukan  apa  yang  menjadi  maksud bersama  para  pihak.  Hal  ini  adalah  karena  perjanjian  itu  tidak  lain  dari  kesepakatan para pihak  yang bersangkutan, bukan kehendak salah satu pihak yang  tidak bertemu dengan kehendak pihak lain. 40
Dalam KUHPerdata Pasal 1342 tentang penafsiran suatu perjanjian “Jika kata- kata suatu perjanjian jelas, tidaklah diperkenankan untuk menyimpang daripadanya dengan  jalan  penafsiran” .  Dan  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Ekonomi  Syariah, masalah  penafsiran  akad  ini  juga  dijelaskan  pada  pasal  48  sampai  pasal  55.  Point penting  megenai  ini  adalah    Pasal  48,  menyebutkan  bahwa  pelaksanaan  akad  atau hasil akhir akad harus sesuai dengan maksud dan tujuan akad, bukan hanya pada kata dan  kalimat,  Pasal  49  (1)  Pada  prinsipnya  akad  harus  diartikan  dengan  pengertian aslinya  bukan  dengan  pengertian  kiasannya.  (2)  Apabila  teks  atau  akad  sudah  jelas, maka tidak perlu ada penafsiran. 41
b. Penentuan Cakupan Isi Akad
Dalam menentukan suatu akad, hakim atau ahli hukum  tidak hanya berusaha menentukan  apa  yang  menjadi  maksud  para  pihak  dengan  menafsirkan  akad  itu, tetapi  juga  berusaha  menentukan  cakupan  isi  akad,  yaitu  cakupan  prestasi  yang
38 Akad dengan lafadz atau ucapan yang dipakai ijab qabul harus jelas pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul , dan shigat ijab dan qabul harus sungguh-sungguh atau tidak diucapkan secara ragu-ragu agar tidak batal, lihat dalam Sofiniyah Ghufron, Brifcase Book Edukasi  Profesional Syariah Cara Mudah Memahami Akad- Akad Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 15. 39 Dibolehkannya  akad  dengan  tulisan,  baik  bagi  mereka  yang  mampu  bicara  ataupun  tidak,  dengan  syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dipahami oleh kedua belah pihak, sebab tulisan sebagaimana dalam qaidah fiqhiyyah “tlisan bagaikan ucapan”.
40 Ini  sejalan  dengan  penegasan  dalam  kaidah  hukum  Islam  yang  berbunyi  “  Pada  asanya  akad  itu  adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji”.
41 Pusat Pengkajian Hukum islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , Edisi Revisi, Cet. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 29.
menjadi  hak  salah  satu  pihak  dan  menjadi  kewajiban  pihak  lain.  Cakupan  prestasi yang  menjadi  hak  salah  satu  pihak  dan  menjadi  kewajiban  pihak  lain  merupakan akibat hukum yang timbul dari akad.

## 2. Daya ikat perjanjian
a. Kewajiban Memenuhi Akad
Beberapa  ayat,  hadis  dan  kaidah  hukum  Islam  yang  menegaskan  wajibnya memenuhi akad yang dibuat oleh para pihak antara lain, (1) Firman Allah dalam Q. S. al-Maidah:1 42 , (2) Q. S. Al-Israa‟ ayat 34 43 , (3) Hadis Nabi saw: Orang-orang muslim itu  setia  kepada  syarat-syarat  (kalusul)  yang  mereka  buat,  kecuali  syarat  yang mengharamkan  yang  halal  dan  menghalalkan  yang  haram  (HR.  at-Tirmizi,  at- Tabarani dan al-Baihaqi), (4) Kaidah umum Islam: “wajib menghormati syarat sejauh mungkin”.
Bentuk-bentuk  kewajiban  memenuhi  akad  sebagai  akibat  hukum  yang  timbul dari  akad  berbeda-beda  sesuai  dengan  perbedaan  tujuan  masing-masing  akad.  Dari segi tujuannya, akad dalam hukum Islam dapat dibedakan menjadi 5 macam:
1) Akad pemindahan milik yaitu akad yang tujuan pokoknya memindahkan milik atas sesuatu dari satu pihak kepihak lain. Contohnya adalah akad jual beli.
2) Akad  melakukan  pekerjaan  yaitu  satu  akad  di  mana  kewajiban  salah  satu pihak adalah melakukan pekerjaan. Contoh: seperti seseorang meminta orang lain untuk memperbaiki rumahnya yang bocor atau kendaraannya yang rusak.
3) Akad persekutuan
4) Akad penjaminan
5) Akad pendelegasian  yaitu akad  yang tujuannya untuk  menyerahkan sebagian atau seluruh kewenangan bertindak hukum dari seseorang  kepada orang lain. Contohnya adalah akad wakalah.
b. Klausul Akad Baku
Perjanjian  baku  adalah  suatu  perjanjian  yang  dibuat  oleh  dua  pihak  di  mana salah  satu  pihak  menstandarkan  klausul-klausul  kepada  pihak  lain  yang  tidak
42 “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad”.
43 “….dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.
mempunyai  kebebasan  untuk  melakukan  tawar-menawar  dan  tidak  mempunyai pilihan kecuali menerimanya. Akad ini muncul dalam hukum-hukum modern.
Dan para ahli hukum kontemporer  merumuskan dokrin menyangkut akad baku yang  tujuannya  sesuai  dengan  syariah.  Bentuknya  seperti  memberikan  kekuasaan kepada  pengadilan  untuk  menyesuaikan  klausul  tersebut  dalam  klausul-klausulnya yang  memberatkan  pihak  penerima  dengan  cara  mengubah  isi  kalausulnya  atau membebaskan pihak penerima dari klausul memberatkan atas dasar keadilan.
c. Keadaan Memberatkan ( Masyaqqah )
Maksud  dari  keadaan  yang  memberatkan  dalam  hukum  perjanjian  Syaraih adalah suatu peristiwa luar biasa yang diluar kemampuan para pihak dan yang terjadi secara tidak dapat diduga sebelumnya, serta menyebabkan pelaksanaan isi perjanjian yang  sangat  memberatkan  salah  satu  pihak  dan  menimbulkan  kerugian  fatal. 44 Keadaan yang memberatkan dalam konteks ini dibedakan dengan keadaan memaksa yang  merupakan  suatu  peristiwa  yang  membawa  akibat  perjanjian  yang  merupakan suatu  peristiwa  yang  membawa  akibat  perjanjian  yang  tidak  dapat  dilaksanakan sehingga perjanjiannya batal.
Dalam  fikih,  terdapat  beberapa  contoh  penerapan  asas  yang  darinya diabstarksikan  teori  keadaan  yang  memberatkan  dalam  pelaksanaan  isi  perjanjian. Contohnya  tentang  musibah  pertanian  ( al-ja‟ihah ).  Menurut  teori  ini,  apabila  dalam jual  beli  hasil  pertanian  sesudah  terjadi  akad  dan  sebelum  penyerahan  obyek  akad meskipun  tidak  memusnahkan  sama  sekali,  maka  kewajiban  debitur  pembeli  untuk membayar  harga  yang  sudah  diperjanjikan  dikurangi  sesuai  dengan  kerusakan  yang terjadi pada objek transaksi tersebut.
Terdapat  berbagai  pendapat  mengenai  cara  penerapan  keadaan  yang memberatkan  di  kalangan  ahli-ahli  hukum  Islam  kalsik.  Ada  pendapat  yang menyatakan  melalui  kesepakatan,  melalui  kehendak  sepihak  atau  bahkan  melalui hakim  sesuai  dengan  keadaan  masing-masing  akad.  Dalam  Islam  kontemporer, penerapan  keadaan  memberatkan  adalah  melalui  hakim  dengan  cara  pihak bersangkutan mengajukan permintaan pengurangan kewajibannya atas dasar keadaan yang memberatkan.
44 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat , hlm. 321.

## 3. Tanggung Jawab Akad (daman al-‘Aqd)
Dalam  hukum  Islam,  tanggung  jawab  melaksanakan  akad  ini  disebut  daman akad. Daman di dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua:
a. Daman akad yaitu tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada ingkar akad.
b. Daman  udwan  yaitu  tanggung  jawab  perdata  untuk  memberikan  ganti  rugi yang  bersumber  kepada  perbuatan  yang  merugikan  atau  dinamakan  dengan perbuatan melawan hukum
c. Sebab Terjadinya Daman
Sebab-sebab terjadinya daman ada dua macam, (1) tidak melaksanakan akad (2) alpa dalam melaksanakannya. Timbulnya daman akad mengandaikan bahwa terdapat suatu  akad  yang  sudah  memenuhi  ketentuan  hukum  sehingga  mengikat  dan  wajib dipenuhi. Bilamana akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak  dilaksanakan  isinya  oleh  debitur,  tetapi  tidak  sebagaimana  mestinya  (ada kealpaan),  maka  terjadilah  kesalahan  di  pihak  debitur  tersebut,  baik  kesalahan  itu karena  kesengajaannya  untuk  tidak  melaksanakannya  maupun  karena  kelalaiannya. Kesalahan  dalam  fikih  disebut  at-ta‟addi,  yaitu  suatu  sikap  (berbuat  atau  tidak berbuat)  yang  tidak  diizinkan  oleh  syara‟,  artinya  suatu  sikap  yang  bertentangan dengan hak dan kewajiban.
d. Kerugian ( adh-Dharar )
Agar  terwujud  daman,  tidak  hanya  cukup  ada  kesalahan  dari  pihak  debitur, tetapi  juga  harus  ada  kerugian  pada  pihak  kreditor  sebagai  akibat  dari  kesalahan trsebut.  Justru  kerugian  inilah  yang  menjadi  sendi  dari  adanya  daman 45 yang diwujudkan dalam bentuk ganti rugi. 46

## Terminasi Akad
Yang  dimaksud  dengan  terminasi  akad  adalah  tindakan  mengakhiri  perjanjian yang  telah  tercipta  sebelum  dilaksanakan  atau  sebelum  selesai  pelaksanaannya. 47
45 Dasar dari adanya daman yang berwujud ganti rugi adalah kaidah hukum Islam “Kerugian dihilangkan ( adh- dhararu yuzal ), artinya kerugian dihilangkan dengan ditutup melalui pemberian ganti rugi.
46 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah  Studi  Tentang  Teori  Akad  dalam  Fikih  Muamalat ,  hlm.  323- 336.
47 Ibid .,  hlm. 340.
Terminasi  dalam  kamus  ilmiah  kontemporer  diartikan  dengan  pembatasan, pengakhiran. 48 Terminasi  akad  di  sini  dibedakan  dengan  berakhirnya  akad  di  mana jika  berakhirnya  akad  berarti  telah  selesainya  pelaksanaan  akad  karena  para  pihak telah memenuhi segala perikatan  yang timbul dari akad tersebut sehingga akad telah mewujudkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. 49 Sedangkan terminasi akad adalah  berakhirnya  akad  karena  di fasakh (diputus)  oleh  para  pihak  dalam  arti  akad tidak dilaksanakan karena suatu atau lain sebab.
Istilah  yang  digunakan  oleh  ahli-ahli  hukum  Islam  untuk  pemutusan  akad  ini adalah fasakh . Hanya saja kata fasakh terkadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk  pemutusan  akad,  dan  kadang-kadang  dibatasi  untuk  menyebut  beberapa bentuk pemutusan akad saja.
Dalam buku Prof. Syamsul Anwar, terminasi akad  meliputi empat hal, sebagai berikut : 50
a) Terminasi  akad  karena al-iqalah ,  yaitu  terjadinya fasakh akad  karena  adanya kesepakatan kedua belah pihak. 51
Cara ini dianjurkan berdasarkan hadis Nabi saw: 52 “Dari Abu Hurairah ia berkata, telah  bersabda  Rasulullah  saw:  Barangsiapa  yang  membatalkan  akad  seorang muslim, maka Allah akan membatalkan kesulitannya pada hari kiamat. (HR. Ibnu Majah)
Dalam  hadis  yang  sama  riwayat  Ibnu  Hibban  tetapi  dengan  redaksi  yang  sedikit berbeda di sebutkan:
“Dari  Abu  Hurairah  ia  berkata:  Telah  bersabda  Rasulullah  :  Barang  siapa  yang membatalkan  jual  beli  dari  orang  yang  merasa  menyesal  maka  Allah  akan membatalkan kesulitannya pada hari kiamat. 53
b) Terminasi akad terkait pembayaran urbun di muka
48 Burhani MS, Referensi Ilmiah-Politik Kamus Ilmiah Populer Edisi Millenium (Jombang: Lintas Media, tt), hlm. 649.
49 Abdul  ghofur  Anshori, Hukum  Perjanjian  Islam  Di  Indonesia  (Konsep, Regulasi, dan  Implementasi) ,  hlm. 37.
50 Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah  (Panduan  Teknis  Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah) (Yogyakarta: UII Press), hlm. 33.
51 Qamarul Huda, M.Ag, Fiqih Muamalah , Cet. 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 43.
52 Muhammad, Model-Model Akad pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), hlm.167.
53 Ibnu Hibban, Shahih Ibnu Hibban, Juz II, CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun , Silsilah Al-„Ilmu An-Nafi‟ , Seri 4, Nomor hadis 5039, Al-Ishdar Al-awwal, 1426 H, hlm 404.
Mayoritas ahli hukum Islam pra modern berpendapat bahwa urbun tidak sah menurut  hukum  Islam.  Dilain  pihak,  mazhab  Hanbali  termasuk  Imam  Ahmad sendiri memandang urbun sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum  Islam.  Ahli-ahli  hukum  kontemporer  mengambil  pandangan  fuqaha Hanbali dan menerima urbun.
c) Terminasi akad karena mustahil dilaksanakan
Apabila tidak dilaksanakannya perikatan oleh salah satu pihak, maka dengan sendirinya  akad  batal  tanpa  adanya  putusan  hakim  karen  akad  mustahil  untuk dilaksanakannya.  Sebagai  contoh  akad  jual  beli,  apabila  barang  musnah  ditangan penjual  sesudah  akad  sebelum  diserahkan  kepada  pembeli,  maka  akad  putus dengan sendirinya. Apabila telah terlanjur meminta harga pembelian dari pembeli, maka ia wajib mengembalikan harga tersebut kepada pembeli.
d) Terminasi akad karena salah satu pihak menolak melaksanakannya
Sebagai  contoh  seseorang  yang  membawa  mobilnya  ke  bengkel  untuk  diperbaiki, kewajiban  kepada  pmilik  barang  untuk  membayar  biaya  perbaikan  jika  telah diperbaiki.  Selama  pemilik  barang  belum  membayarnya  maka  bengkel  dapat menahan barang tersebut sampai pemilik melunasinya.
Seperti dijelaskan diawal, bahwa terminasi akad dan berakhirnya suatu akad itu berbeda.  Suatu  akad  dipandang  berakhir  apabila  telah  mencapai  tujuannya.  Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.
Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan)  atau  telah  berakhir  waktunya. Fasakh terjadi  dengan  sebab-sebab sebagai berikut: 54
1. Jika ada kelancangan dan bukti penghianatan (penipuan),  apabila salah satu pihak melakukan  sesuatu  kelancangan  dan  telah  pula  ada  bukti-bukti  bahwa  salah  satu pihak  mengadakan  penghianatan  terhadap  apa  yang  telah  diperjanjikan,  maka perjanjian yang telah diikat dapat dibatalkan oleh pihak yang lainnya.
Dasar  hukum  tentang  ini  dapat  dipedomani  ketentuan  yang  terdapat  dalam  al- Qur‟an surat al-anfal ayat 58. 55
54 Gemala Dewi, Wirdyaningsih, dan yeni Salma Barlinti, Hukum Perikatan Islam di Indonesia ,  Ed. 1, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91-92.
Pembolehan pembatalan dalam adanya kelancangan dan bukti penghianatan ini dapat  dipahamkan  dari  bunyi  kalimat:  “jika  kamu  khawatir  akan  terjadinya penghianatan,  maka  kembalikanlah  perjanjian  itu.  Dari  bunyi  kalimat  yang demikian  berarti  perjanjian  itu  dapat  dibatalkan  apabila  ada    suatu  bukti penghianatan.
2. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak- pihak  yang  bersangkutan.  Misalnya,  dalam khiyar pembayaran,  penjual mengatakan,  bahwa  ia  menjual  barangnya  kepada  pembeli,  dengan  ketentuan apabila  dalam  tempo  seminggu  harganya  tidak  dibayar,  akad  jual  beli  menjadi batal.  Apabila  pembeli  dalam  waktu  yang  ditentukan  itu  membayar,  akad berlangsung. Akan tetapi apabila ia tidak membayar, akad menjadi rusak (batal).
3. Karena  habis  waktunya,  seperti  akad  dalam  sewa  menyewa  berjangka  waktu tertentu.  Lazimnya  suatu  perjanjian  selalu  didasarkan  kepada  jangka  waktu tertentu  (mempunyai  jangka  waktu  yang  terbatas),  maka  apabila  telah  sampai kepada  waktu  yang  telah  diperjanjikan,  secara  otomatis  (langsung  tanpa  ada perbuatan  hukum  lain)  batallah  perjanjian  yang  telah  diadakan  para  pihak.  Dasar hukum  tentang  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  ketentuan  hukum  yang  terdapat  dalam al-Qur‟an surat at-Taubah ayat 4.
                       
Artinya :”Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan  mereka)  dan  mereka  tidak  mengurangi  sesuatu  pun  (dari  isi perjanjian)mu  dan  tidak  (pula)  mereka  membantu  seseorang  yang  memusuhi kamu,  Maka  terhadap  mereka  itu  penuhilah  janjinya  sampai  batas  waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.
55 Dan  jika  kamu  khawatir  akan  (terjadinya)  pengkhianatan  dari  suatu  golongan,  Maka  kembalikanlah perjanjian  itu  kepada  mereka  dengan  cara  yang  jujur.  Sesungguhnya  Allah  tidak  menyukai  orang-orang  yang berkhianat.
Dari  ketentuan  ayat  diatas,  khususnya  dengan  kalimat “penuhilah  janji sampai batas waktunya,” terlihat bahwa kewajiban untuk memenuhi perjanjian itu hanya  sampai  batas  waktu  yang  telah  diperjanjikan,  dengan  demikian  setelah berlalunya waktu yang diperjanjikan maka perjanjian itu batal dengan sendirinya. 56
4. Salah satu pihak menyimpang dari apa yang diperjanjikan
Apabila  salah  satu  pihak  telah  melakukan  perbuatan  menyimpang  dari  apa yang telah diperjanjikan, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Pembolehan  untuk  membatalkan  perjanjian  oleh  salah  satu  pihak  apabila  pihak yang lain menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan adalah didasarkan kepada ketentuan al-Qur‟an surat at-taubah ayat: 7 yang artinya  “Bagaimana bisa  ada perjanjian  (aman)  dari  sisi  Allah  dan  Rasul-Nya  dengan  orang-orang  musyrikin, kecuali orang-orang  yang kamu  telah mengadakan perjanjian  (dengan mereka) di dekat Masjidil haraam? Maka selama mereka berlaku lurus terhadapmu, hendaklah kamu berlaku lurus (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang- orang yang bertakwa”.
Dari ketentuan ayat diatas, khususnya salam kalimat “ selama mereka berlaku lurus  terhadapmu  hendaklah  kamu  berlaku  lurus  pula  terhadap  mereka” ,  dalam hal ini terkandung pengertian bahwa apabila salah satu pihak tidak berlaku lurus, maka  pihak  yang  lain  boleh  membatalkan  perjanjian  yang  telah  disepakati”. 57
Ketentuan hukum  lain  yang dapat  dijadikan sebagai  landasan pembatalan ini adalah surat at-Taubah ayat 12 dan 13. 58
Dari ketentuan hukum yang terdapat dalam ketentuan Surat at-Taubah ayat 12 tersebut  bahwa  boleh  mengadakan  pembatalan  perjanjian  didasarkan  kepada kalimat “perangilah pemimpin-pemimpin orang yang ingkar tersebut”. Sedangkan dalam  surat  at-taubah  ayat  13  pembolehannya  tergambar  dalam  kalimat “Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang merusak haji”.
56 Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , hlm. 4.
57 Ibid ., hlm. 5-6. 58 Artinya: Jika mereka merusak sumpah (janji)nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, Maka  perangilah  pemimpin-pemimpin  orang-orang  kafir  itu,  Karena  Sesungguhnya  mereka  itu  adalah  orang- orang  (yang  tidak  dapat  dipegang)  janjinya,  agar  supaya  mereka  berhenti  (12)  Mengapakah  kamu  tidak memerangi  orang-orang  yang  merusak  sumpah  (janjinya),  padahal  mereka  Telah  keras  kemauannya  untuk mengusir  Rasul  dan  merekalah  yang  pertama  mulai  memerangi  kamu?.  mengapakah  kamu  takut  kepada  mereka padahal Allah-lah yang berhak untuk kamu takuti, jika kamu benar-benar orang yang beriman(13).
5. Wafatnya salah satu pihak yang berakad.
Mengenai wafatnya atau kematian ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para  fukaha  mengenai  masalah  apakah  kematian  pihak-pihak  yang  melakukan akad  mengakibatkan  berakhirnya  akad.  Sejalan  dengan  perbedaan  pendapat mereka  apakah  hak  yang  ditimbulkan  oleh  akad  itu  dapat  diwariskan  atau  tidak. Demikian  pula  adanya  perbedaan  pendapat  tentang  bagaimana  terjadinya  akad- akad tertentu serta sifat (watak) masing-masing.
Ulama fikih menyatakan, bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad diantaranya adalah akad sewa- menyewa, rahn , kafalah , syirkah (perserikatan  dagang), al-wakalah ,  dan muza‟raah . 59
Dalam  akad  sewa-menyewa  yang  merupakan  akad  yang  mengikat  secara pasti  dua  belah  pihak  itu,  kematian  salah  satu  pihak,  penyewa  atau  yang menyewakan,  menurut  pendapat  ulama-ulama  mazhab  Hanafi  mengakibatkan berakhirnya akad. Namun, menurut pendapat ulama-ulama madzhab Syafi‟I tidak. Ulama-ulama Hanafiah berpendapat, bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat barang  sewa  yang  terjadinya  sedikit-sedikit  sejalan  dengan  waktu  yang  dilalui. Manfaat  barang  yang  ada  setelah  meninggalnya  pemilik  bukan  lagi  menjadi haknya  sehingga  akad  tidak  berlaku  lagi  terhadapnya.  Berbeda  dengan  ulama- ulama  Hanafiah,  ulama-ulama  Syafi‟iyyah  memandang  manfaat  barang  sewa semuanya  telah  ada  katika  akad  diadakan,  tidak  terjadi  sedikit-sedikit,  sehingga kematian salah satu pihak tidak membatalkan akad.
Dalam  akad  gadai,  kematian  pihak  pemegang  gadai  tidak  mengakibatkan berakhirnya  akad,  tetapi  dilanjutkan  oleh  ahli  warisnya,  guna  menjamin  hak  atas piutang.  Apabila  yang  meninggal  adalah  pihak  yang  berutang,  dan  ahli  warisnya masih  kecil-kecil  (anak-anak),  barang  gadai  dijual  untuk  melunasi  hutang.  Akan tetapi,  apabila  ahli  warisnya  sudah  besar-besar  (dewasa),  mereka  mengganti kedudukan  yang  mewariskan,  dan  berkewajiban  untuk  menyelesaikan  akad  gadai dengan melunasi utang.
59 Muhammad, Model-Model  Akad  Pembiayaan  di  Bank  Syariah  (Panduan  Teknis  Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah) , hlm. 33.
Dalam akad persekutuan, karena akad itu tidak mengikat secara pasti kedua belah  pihak,  kematian  salah  satu  anggotanya  mengakibatkan  berakhirnya  akad. Demikian pula dalam akad perwakilan. 60

## Prosedur pembatalan perjanjian 61
Adapun  prosedur  pembatalan  perjanjian  ialah  dengan  cara:  terlebih  dahulu kepada pihak yang tersangkut dalam perjanjian tersebut diberitahu, bahwa perjanjian atau  kesepakatan  yang  telah  diikat  akan  dihentikan  (dibatalkan),  hal  ini  tentunya harus juga diberitahu alasan pembatalannya.
Setelah  berlalu  waktu  yang  memadai  barulah  perjanjian  dihentikan  secara total. Maksud setelah berlalu waktu yang memadai adalah agar pihak yang tersangkut dalam  perjanjian  mempunyai  waktu  untuk  bersiap-siap  menghadapi  resiko pembatalan.
Adapun  dasar  hukum  ketentuan  ini  adalah  dilandaskan  kepada  ketentuan hukum yang terdapat dalam surah al-anfal ayat 58 sebagaimana dikemukakan di atas. Dasar pembolehan tercakup dalam kalimat „kembalikanlah perjanjian kepada mereka dengan cara yang baik”, cara yang baik di sini ditafsirkan sebagai pemberitahuan dan adanya tenggang waktu yang wajar untuk pemutusan perjanjian secara total.
Dalam  BW  tidak  diatur  secara  khusus  tentang  berakhirnya  kontrak,  tetapi yang  diatur  dalam  Bab  IV  buku  III  BW  hanya  hapusnya  perikatan-perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya  perikatan tersebut  juga  merupakan ketentuan  tentang  hapusnya  kontrak  karena  perikatan  yang  dimaksud  dalam  Bab  IV Buku  III  BW  tersebut  adalah  perikatan  pada  umumnya  baik  itu  lahir  dari  kontrak maupun yang lahir dari perbuatan melanggar hukum. 62
Berdasarkan Pasal 1381 BW hapusnya perikatan karena sebagai berikut: 63
1) Pembayaran
2) Penawaran  pembayaran  tunai  diikuti  dengan  penyimpanan  atau  penitipan ( konsignasi ).
60 Ibid ., hlm. 93.
61 Chairumman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam , hlm. 6-7.
62 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , hlm. 87.
63 Subekti  dan  Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata ,  Edisi  Revisi,  Cet.  34  (Jakarta:  Pradnya Paramitha,2004), hlm. 349.
3) Pembaharuan utang ( novasi ).
4) Perjumpaan utang atau kompensasi .
5) Percampuran utang ( konfusio ).
6) Pembebasan utang.
7) Musnahnya barang terutang.
8) Batal/ pembatalan.
9) Berlakunya suatu syarat batal.
10) Dan lewatnya waktu ( daluarsa ).

## Penutup
Akad  adalah  suatu  sebab  dari  sebab-sebab  yang  ditetapkan syara‟ yang karenanya timbullah beberapa akibat hukum. Agar suatu akad dipandang terjadi harus diperhatikan  rukun-rukun  dan  syarat-syaratnya.  Rukun  adalah  unsur  yang  mutlak harus ada dalam sesuatu hal, peristiwa atau tindakan.
Menurut ulama fikih,  setiap akad mempunyai  akibat  hukum,  yaitu tercapainya sasaran  yang ingin dicapai sejak semula. Seperti perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan hal-hal yang dibenarkan syara‟ .  Seperti terdapat cacat  pada  objek  akad,  atau  akad  itu  tidak  memenuhi  salah  satu  rukun  atau  syarat akad.
Dan untuk masalah terminasi akadnya atau tindakan mengakhiri perjanjian bisa terjadi  karena al-iqalah ,  terminasi  akad  karena  tidak  dilaksanakan,  terminasi  akad karena mustahil dilaksanakan dan terminasi akad terkait pembayaran urbun dimuka.