## PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
DALAM PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

## (STUDI PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG)
Oleh: Made Sumertana 1 , I Nyoman Lemes 2 , dan I Nyoman Gede Remaja 3 ( blackmood_mut@yahoo.com, nym.lemes@unipas.ac.id, nym.remaja@unipas.ac.id)
ABSTRAK: Penyelenggaraan  Pemilu  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilu,  namun  dalam  pelaksanaan  Pemilu  tahun  2019  masih terjadi  pelanggaran  Pemilu  berupa  tindak  pidana  Pemilu.  Dimana  penanganannya dilaksanakan  oleh  Bawaslu  sesuai  dengan  tingkatannya  yang  dibantu  dari  unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan yang disebut dengan Sentra Gakkumdu. Sehubungan dengan  hal  tersebut,  penelitian  ini  meneliti  tentang  Peran  Sentra  Gakkumdu  dalam penegakan  hukum  tindak  pidana  pemilihan  umum  di  Kabupaten  Buleleng,  dan kendala-kendala  penegakan  hukum  terkait  tindak  pidana  pemilihan  umum  di Kabupaten  Buleleng.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan dan teknik wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Peran Sentra Penegakan Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  pemilihan umum di Kabupaten Buleleng yaitu berperan dalam penegakan hukum Pemilu dalam satu pintu, dimana di dalamnya terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, dan  menjalankan  kewenangan  sesuai  dengan  Perbawaslu  Nomor  7  tahun  2018. Kendala-kendala  penegakan  hukum  terkait  tindak  pidana  Pemilu  di  Kabupaten Buleleng,  sebagai  berikut:  batas  waktu  penanganan  yang  singkat,  saksi  tidak  bisa hadir dalam klarifikasi kesaksian, belum ada sekretariat Sentra Gakkumdu, lemahnya regulasi  politik  uang  dalam  UU  No.7  tahun  2017,  budaya  hukum  akan  kesadaran hukum masyarakat masih lemah, masih sering terjadi perbedaan pendapat di internal Sentra Gakkumdu.
Kata Kunci: Sentra Gakkumdu, Pemilu 2019, Tindak Pidana Pemilu

## PENDAHULUAN
Tahun  2019  adalah  tahun  bersejarah  bagi  negara  Indonesia,  dimana  pada tahun  2019  diselenggarakan  Pemilihan  Umum  yang  lebih  sering  disebut  dengan
1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja
Pemilu.  Pemilu  tahun  2019  merupakan  perwujudan  proses  berjalannya  demokrasi untuk  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD), Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi (DPRD  Provinsi),  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten/Kota  (DPRD Kabupaten/Kota).
Henry  B.  Mayo  menyatakan  "demokrasi  sebagai  sistem  politik  merupakan suatu  sistem  yang  menunjukkan  bahwa  kebijakan  umum  ditentukan  atas  dasar mayoritas oleh wakil- wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan- pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan  politik”  (Dwi  Sulisworo,  Tri  Wahyuningsih, Dikdik  Baegaqi  Arif.  2012:  3).  Pandangan  hidup  demokrasi  terlaksana  dalam  abad kesadaran  universal  sekarang  ini,  maka  nilai-nilai  dan  pengertian-  pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan di Indonesia. “Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka  untuk  menentukan  pemimpin  atau  kebijakan.  Jadi  pendidikan  demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik, melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas”.
Dikebanyakan  negara  demokrasi,  pemilihan  umum  dianggap  lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap  mencerminkan  partisipasi  serta  aspirasi  masyarakat.  Sekalipun  demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi  dengan  pengukuran  beberapa  kegiatan  lain  yang  lebih  bersifat berkesinambungan,  seperti  partisipasi  dalam  kegiatan  partai, lobbying ,  dan sebagainya.
Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut  sistem  demokrasi  perwakilan  ( representative  democracy )  atau  demokrasi
tidak  langsung  ( indirect  democracy ).  Dalam  prakteknya,  yang  menjalankan kedaulatan  rakyat  itu  adalah  wakil-wakil  rakyat  yang  duduk  di  lembaga  perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta  tujuan  apa  yang  hendak  dicapai  baik  dalam  jangka  panjang  maupun  dalam jangka  waktu  yang  relatif  pendek.  Agar  wakil-wakil  rakyat  benar-benar  dapat bertindak  atas  nama  rakyat,  wakil-wakil  rakyat  itu  harus  ditentuakan  sendiri  oleh rakyat,  yaitu  melalui  pemilihan  umum  ( general  election ).  Dengan  demikian, pemilihan  umum  itu  tidak  lain  merupakan  cara  yang  diselenggarkan  untuk  memilih wakil-wakil  rakyat  secara  demokratis.  Oleh  karena  itu,  bagi  negara-negara  yang menyebut  dirinya  sebagai  negara  demokrasi.  Pemerintahan  yang  demokratis  adalah dambaan setiap warga negara di dunia. Asumsinya bahwa pemerintahan demokratis dapat  memberi  peluang  bagi  tumbuhnya  prinsip  menghargai  keberadaan  individu untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  bernegara  secara  maksimal.  Untuk  itu, pelaksanaan  demokrasi  perlu  ditumbuhkan,  dipelihara,  dan  dihormati  oleh  setiap warga  negara  (Bambang  Yuniarto.  2018:  9).  Dalam  demokrasi  kesantunan  politik harus  tetap  dijaga.  Konsep  liberalisasi  yang  melekat  pada  ideologi  demokrasi  mesti diartikan  sebagai  sebuah  masyarakat  yang  bebas  dan  bertanggung  jawab,  yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah.  Ini  dapat  terjadi  kalau  ada  hukum  yang  mengatur  segala  bentuk  permainan, baik politik, ekonomi dan kebudayaan (Heru Nugroho. 2012: 2).
Secara  umum  pemilihan  umum  lahir  dari  konsepsi  dan  gagasan  besar demokrasi yang merujuk pada pendapat John Locke dan Rousseau yaitu keterjaminan kebebasan,  keadilan  dan  kesetaraan  bagi  individu  dalam  segala  bidang.  Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan  oleh  warga  negara  dan  instrumen  negara  baik  pada  level  legislatif, yudikatif  maupun  eksekutif  (Farahdiba  Rahma  Bachtiar.  2014:  2).  Model  Pemilu Indonesia  memiliki  karakteristik  tersendiri  jika  dibandingkan  dengan  negara
demokrasi  lainnya.  Sebagai  negara  dengan  struktur  pemerintahan  yang  berjenjang, Pemilu di Indonesia pun diadakan pada hampir semua level dalam struktur kekuasaan baik pada tingkat eksekutif maupun legislative.
Pentingnya  sebuah  proses  Pemilu  dalam  rangka  melaksanakan  kedaulatan rakyat.  Demokrasi  tidak  akan  pernah  diakui  keberadaannya  sepanjang  tidak diselenggarakan  lewat  Pemilu  dalam  rangka  menentukan  orang-orang  yang  berhak menduduki kursi pemerintahan maupun wakii-wakil rakyat di parlemen. Sedangkan untuk  mewujudkan  dan  melestarikan  nilai-nilai  demokrasi  itu  sendiri,  maka pelaksanaan  Pemilu  secara  langsung  merupakan  pilihan  yang  lebih  tepat,  karena rakyat  sebagai  pemegang  kedaulatan  dapat  langsung  berperan  serta  dalam menentukan para pemimpinnya.
Untuk  menjamin  Pemilu  yang  bebas  dan  adil,  diperlukan  perlindungan  bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti Pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari  segala  ketakutan,  intimidasi,  penyuapan,  penipuan,  dan  praktik-praktik  curang lainnya  yang  akan  memengaruhi  kemurnian  hasil  pemilihan  umum.  Jika  pemilihan dimenangi  melalui  cara-cara  curang  ( malpractices ),  sulit  dikatakan  bahwa  para pemimpin  atau  para  legislator  yang  terpilih  di  parlemen  merupakan  wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian Pemilu yang sangat penting bagi  demokrasi,  sejumlah  perbuatan  curang  dalam  Pemilu  sebagai  suatu  tindak pidana.  Dengan  demikian,  undang-undang  tentang  pemilu  di  samping  mengatur tentang  bagaimana  Pemilu  dilaksanakan,  juga  melarang  sejumlah  perbuatan  yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan sanksi maupun denda.
Sesuai  dengan  amanat  reformasi,  bahwa  penyelenggaraan  Pemilu  ini  harus dilaksanakan secara berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetensi yang sehat, partisipatif,  mempunyai  derajat  keterwakilan  yang  lebih  tinggi  dan  memiliki mekanisme  pertanggungjawaban  yang  jelas,  untuk  itu  telah  disediakan  perangkat peraturan  perundang-undangan  antara  lain  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017
tentang  Pemilu  (yang  selanjutnya  ditulis  UU  No.7  tahun  2017),  di  dalam  undang- undang ini juga mencantumkan ancaman sanksi pidana atau denda yang cukup tinggi dengan  rumusan  yang  cukup  rinci  bagi  pelanggaran-pelanggaran  atas  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemilihan  umum  dilaksanakan  untuk  memberikan  peluang  partisipasi  serta aspirasi  masyarakat  untuk  menentukan  perwakilan  dan  pemimpin.  Namun  dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2019 tidak menutup  kemungkinan  terjadi  pelanggaran  Pemilu,  sudah  tentu  salah  satu  dari pelanggaran  Pemilu  yaitu  tindak  pidana  Pemilu.  Untuk  penanganan  tindak  pidana Pemilu  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan,  yang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  Pemilu  yaitu  Bawaslu  sesuai  dengan  tingkatannya  yang  dibantu  dari unsur  Kepolisian  dan  dari  unsur  Kejaksaan  yang  disebut  dengan  Sentra  Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).
Dengan dibentuknya forum Sentra Gakkumdu yang tersebar di seluruh tingkat Kabupaten/Kota  sampai  dengan  tingkat  pusat  tentunya  dengan  harapan  penegakan hukum  tindak  pidana  Pemilu  tahun  2019  dapat  diselesaikan  sesuai  dengan  prinsip peradilan  yaitu  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  serta  bebas,  jujur  dan  tidak memihak.  Penilaian  masyarakat  terhadap  eksistensi  Sentra  Gakkumdu  sangat tergantung  dari  tingkat  keberhasilan  Sentra  Gakkumdu  dalam  menangani  perkara pidana Pemilu. Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng).
Masalah-masalah  yang  selanjutnya  dibahas  dalam  penelitian  ini  sebagai berikut:
1. Bagaimana  peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  dalam pelaksanaan  penegakan  hukum  terkait  tindak  pidana  pemilihan  umum  di Kabupaten Buleleng?
2. Apa  kendala-kendala  dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  terkait  tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  adalah  “suatu  proses  atau  kegiatan  yang  dilakukan  secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul” (Ma’ruf Abdulah. 2015: 11).
Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, hal ini dikarenakan untuk  menggambarkan  keadaan  yang  dialami  oleh  Sentra  Gakkumdu  dalam penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng, baik dari  sisi  peran  Sentra  Gakkumdu  dan  kendala-kendala  yang  ditemukan  dalam penanganan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu.  Ciri-ciri  dari  suatu  penelitian  hukum empiris sebagai berikut:
a. Adanya  kesenjangan  antara das  solen dengan das  sein yaitu  kesenjangan antara teori dengan dunia realita, kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta  hukum,  dan/  atau  adanya  situasi  ketidaktahuan  yang  dikaji  untuk pemenuhan kepuasan akademik;
b. Umumnya menggunakan hipotesis;
c. Menggunakan landasan teoritis dan kerangka berpikir;
d. Menggunakan data primer dan data skunder, dimana data skunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier;
e. Data primer dan data skunder kontribusinya sama pentingnya dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Dalam hal ini tidak ada data yang satu lebih unggul dari  data  yang  lain  atau  berkedudukan  sebagai  data  utama  sedangkan  data
yang  lain  sebagai  data  penunjang,  melainkan  kedua  jenis  data  tersebut memiliki kontribusi yang sama pentingnya.
Sifat Penelitian hukum empiris menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi:
a. Penelitian yang sifatnya eksploratif (penjajakan atau penjelajahan).
b. Penelitian yang sifatnya deskriptif (menggambarkan).
c. Penelitian yang sifatnya eksplanatoris (eksplanatif).
Dalam penelitian ini menggambarkan tentang Peran Sentra Gakkumdu dalam penegakan  hukum  tindak  pidana  Pemilu  di  Kabupaten  Buleleng  dan  untuk menggambarkan kendala-kendala penegakan hukum terkait tindak pidana Pemilu di Kabupaten  Buleleng.  Dimana  gejolak  politik  setiap  Pemilu  di  Kabupaten  Buleleng termasuk  dalam  kategori  rawan  gejolak  yang  salah  satunya  akan  menyebabkan kerentanan untuk terjadinya tindak pidana Pemilu.
Lokasi  penelitian  ini  dilakukan  di  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  dimana  bertujuan untuk  memudahkan  proses  pencarian  data,  informasi  dan  komunikasi  dengan  pihak terkait  serta  karena  peneliti  berdomisili  di  Singaraja,  sehingga  bisa  dilakukan efesiensi biaya dan efektifitas waktu.
Sumber  dan  Jenis  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari sumber  data  kepustakaan  dan  sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  kepustakaan dikumpulkan  data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan hukum yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan yaitu UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Perbawaslu No. 31 Tahun 2018.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Yang  digunakan  adalah  pendapat  ahli  hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier  yang  berasal  dari  kamus  hukum,  ensiklopedia  dan internet.
Teknik  Pengumpulan  Data  penelitian  ini  mempergunakan  beberapa  teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik studi dokumentasi
b. Teknik wawancara
Teknik  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teknik wawancara  bebas  terpimpin,  dimana  peneliti  menggali  informasi  dan  data  dengan melakukan wawancara terhadap responden/informan dari Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Buleleng.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum di Kabupaten Buleleng Pemilu  dilaksanakan  oleh  Negara  Indonesia  dalam  rangka  mewujudkan kedaulatan  rakyat  sekaligus  penerapan  prinsip-prinsip  atau  nilai-nilai  demokrasi, meningkatkan  kesadaran  politik  rakyat  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Pemilihan Umum  sebagai  sarana  Demokrasi  Pancasila  dimaksudkan  untuk  membentuk  sistem kekuasaan  berdasarkan  kedaulatan  rakyat  (Made  Sutrawan  dan  Putu  Sugi Ardana.2017: 18). Pemilu merupakan sebuah kegiatan yang dimana dalam kegiatan tersebut  terdapat  perbuatan-perbuatan  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang- undangan  yaitu  peraturan  Pemilu.  Dalam  peraturan  Pemilu  juga  tidak  terlepas  dari pengaturan  terkait  dengan  pidana.  Dalam  pelaksanaan  Pemilu  terdapat  kadaluarsa dari  tindak  pidana  Pemilu  yang  berjangka  pendek  sesuai  dengan  tahapan  pemilu, sehingga  membutuhkan  waktu  yang  sangat  singkat  dalam  penegakan  hukum  tindak pidana pemilu.
Penegakan  hukum  merupakan  suatu  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka usaha  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan  hukum  baik  bersifat  penindakan  maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif  yang  dilaksanakan  oleh  aparat  penegak  hukum  sehingga  dapat melahirkan  suasana  aman,  damai,  dan  tertib  untuk  mendapatkan  kepastian hukum  dalam  masyarakat  agar  pembangunan  disegala  sektor  itu  dapat dilaksanakan  oleh  pemrintah.  Penegakan  hukum  menghendaki  empat  syarat  yaitu; adanya  aturan,  adanya  lembaga  yang  akan  menjalankan  aturan  itu,  adanya  fasilitas yang  mendukung  pelaksanaan  peraturan  itu;  dan  adanya  kesadaran  hukum  dari masyarakat  yang  terkena  peraturan  itu.  Beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  proses penegakan  hukum,  diantaranya  terjadi  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat  abstrak,  sedangkan  kepastian  hukum  merupakan  suatu  prosedur  yang  telah ditentukan secara normatif.
Maka  pada  hakikatnya  penyelenggaraan  hukum  bukan  hanya  mencakup  law enforcement ,  namun  juga peace  maintenance ,  karena  penyelenggaraan  hukum sesungguhnya  merupakan  proses  penyerasian  antara  nilai  kaedah  dan  pola  perilaku nyata  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian.  Penegakan  hukum  berasal  dari masyarakat  dan  bertujuan  untuk  mencapai  kedamaian  di  dalam  masyarakat.  Setiap warga  masyarakat  atau  kelompok  sedikit  banyaknya  mempunyai  kesadaran  hukum.
Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya  derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat  terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan
Pemilu  diatur  khusus  sebagaimana  yang  termuat  dalam  Pasal  488  sampai dengan pasal 554 yang jika diuraikan terdapat:
1. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang yang meliputi 25 perbuatan;
2. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh peyelenggara Pemilu 18 perbuatan;
3. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksanaan kampanye 4 perbuatan;
4. Perbuatan  pidana  yang  ditujukan  pada  peserta  pemilu  yang  terbukti  menerima sumbangan dan/atau bantuan 2 perbuatan;
5. Perbuatan  pidana  yang  ditujukan  pada  pejabat  negara  /pejabat  pemerintah  dan lembaga peradilan yang meliputi 2 perbuatan;
6. Perbuatan  pidana  yang  ditujukan  pada  perusahaan  pencetak  surat  suara  yang meliputi 2 perbuatan.
Pelanggaran  Pemilu  menurut  Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Penanganan  Temuan  Dan  Laporan  Pelanggaran Pemilihan Umum (yang selanjutnya ditulis Perbawaslu No. 7 Tahun 2018), terdapat 3 (tiga) pelanggaran yaitu pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Tindak Pidana Pemilu. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu  bisa  berasal  dari  2  (dua)  yaitu  berdasarkan  atas  hasil  pengawasan  Bawaslu Kabupaten  Buleleng  yang  disebut  dengan  temuan  dan  berasal  dari  laporan masyarakat.  Dalam  penanganan  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  dalam pelaksanaan  Pemilu  tahun  2019  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  tergabung  dalam Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Kabupaten Buleleng, Kepolisian Resor Buleleng  dan  Kejaksaan  Negeri  Singaraja,  hal  ini  diatur  dalam  Peraturan  Badan Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang  Sentra  Penegakan Hukum  Terpadu  (yang  selanjutnya  ditulis  Perbawaslu  No.  31  Tahun  2018).  Untuk memberikan  legalitas  terhadap  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng  yaitu  di kuatkan  dengan  Surat  Keputusan  Ketua  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  Nomor: 03/BAWASLU-PROV.BA-03/HK.01.01/10/2018  tanggal  9  Oktober  2018  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Perbawaslu  Nomor  31  Tahun  2018  Pasal  8  ayat  5 (terlampir).
Sentra  Gakkumdu  dibentuk  sebagai  pintu  gerbang  Penegakan  Hukum  Pidana Pemilu  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  486  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 tentang Pemilu. Sentra Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu  Kabupaten  Buleleng,  keputusan  tersebut  ditetapkan  setelah  berkoordinasi
dengan  pihak  Kepolisian  Resor  Buleleng  dan  Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  struktur organisasi  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng  terdiri  atas  penasihat,  pembina, koordinator  dan  anggota  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng.  Penasihat  Sentra Gakkumdu dijabat oleh Ketua atau Anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, Kapolres Buleleng,  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Buleleng.  Pembina  Sentra  Gakkumdu  dijabat oleh  Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng,  Wakil  Kapolres  Buleleng  dan  Kepala Seksi  Tindak  Pidana  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri  Buleleng,  Koordinator  Sentra Gakkumdu  dijabat  oleh  Koordinator  Divisi  Penindakan  Pelanggaran  Bawaslu Kabupaten Buleleng, Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Polres Buleleng, Kepala Subseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng. Sentra  Gakkumdu  dari  unsur  Kepolisian  yaitu  penyidik,  penyidik  yang ditempatkan di Sentra Gakkumdu yaitu yang telah memenuhi syarat sebagai berikut:
1. telah  mengikuti  pelatihan  khusus  mengenai  Penyelidikan  dan  Penyidikan  tindak pidana Pemilu;
2. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya;
3. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
Penyidik  dari  Kepolisian  Resor  Buleleng  diperbantukan  sementara  dan menjalankan tugas secara penuh waktu serta tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu dan jumlah penyidik yang tergabung dalam  Gakkumdu  di  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  yaitu  paling  banyak  6  (enam) orang.  Jaksa  yang  ditempatkan  di  Gakkumdu  memiliki  kualifikasi  dan  kompetensi, Jaksa  juga  sama  statusnya  seperti  penyidik  dari  kepolisian  yaitu  diperbantukan selama  tahapan  Pemilu.  Jumlah  Jaksa  yang  tergabung  dalam  Gakkumdu  Kabupaten yaitu paling banyak 6 (enam) orang. Jangka waktu Gakkumdu yang ditetapkan oleh Ketua  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  yaitu  sampai  dengan  berakhirnya  tahapan Pemilu  yaitu  pengucapan  sumpah/janji  Presiden  dan  Wakil  Presiden  serta  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Daerah,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Selanjutnya  berdasarkan  hasil  penelitian  penanganan  dugaan  tindak  pidana Pemilu pada Pemilu 2019 di Bawaslu Kabupaten Buleleng yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu adalah sebagai berikut:
1. Penerimaan laporan oleh Bawaslu Kabupaten Buleleng
Dalam  terjadinya  dugaan  tindak  pidana  Pemilu,  pelapor  melaporkan  dugaan tindak  pidana  kepada  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng.  Selanjutnya  Bawaslu Kabupaten  Buleleng  berkewajiban  menerima  setiap  laporan.  Dalam  penerimaan laporan  dugaan  pelanggaran  pidana  Pemilu  di  Kabupaten  Buleleng,  laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia  yang  sudah  mempunyai  hak  pilih,  peserta  Pemilu  dan  pemantau Pemilu.  Pelapor  dalam  menyampaikan  laporan  dugaan  pelanggaran  dapat didampingi  oleh  kuasanya,  dan  kuasa  dimaksud  dilampiri  dengan  surat  kuasa. Laporan  Dugaan  Pelanggaran  Pemilu  disampaikan  kepada  Pengawas  Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Pemilu. Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Buleleng, Pelapor  melengkapi  dan  menyertakan  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP) elektronik dan/atau kartu identitas lain. Penerimaan laporan yang diterima secara langsung di Bawaslu Kabupaten Buleleng dituangkan dalam Formulir Model B.1 (formulir penerimaan laporan), pelapor menandatangani Formulir Model B.1 serta melengkapi  dengan  menyertakan  fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  elektronik, selanjutnya  petugas  penerima  laporan  membuat  tanda  bukti  penerimaan  laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu dalam 2 (dua) rangkap yang dituangkan dalam  formulir  model  B.3  dan  di  berikan  kepada  pelapor  1  (satu)  rangkap. Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  berkoordinasi  dengan  Sentra  Gakkumdu  saat penerimaan laporan dugaan pelanggaran.
2. Kajian awal
Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  membuat  kajian  awal  atas  laporan  dugaan Pelanggaran  Pemilu  yang  dituangkan  dalam  formulir  model  B.5,  paling  lama  2
(dua)  hari  sejak  laporan  diterima.  Pada  saat  melakukan  kajian  awal  Bawaslu Kabupaten  Buleleng  didampingi  oleh  Sentra  Gakkumdu  untuk  menentukan apakah  laporan  tersebut  bisa  ditindak  lanjuti  ke  proses  selanjutnya.  Kajian  awal Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  atas  laporan  dugaan  pelanggaran  Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan syarat formil dan syarat materil, jenis pelanggaran, penentuan laporan dapat registrasi atau tidak.
Syarat formil dan syarat materiil yang dianalisis yaitu:
a. Syarat formil
1) identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
2) pihak terlapor;
3) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui  terjadinya  dan/atau  ditemukannya  dugaan  pelanggaran  Pemilu; dan
4) kesesuaian  tanda  tangan  dalam  formulir  laporan  dugaan  pelanggaran dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
b. Syarat materiil
1) peristiwa dan uraian kejadian;
2) tempat peristiwa terjadi;
3) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
4) bukti.
Selanjutnya  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  memeriksa  syarat  formil  dan  syarat meteriil  laporan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  sesuai  dengan  Pasal  9  ayat  (3) Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum yaitu:
a. Syarat formil
1) identitas pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
2) pihak terlapor;
3) waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui  terjadinya  dan/atau  ditemukannya  dugaan  Pelanggaran  Pemilu; dan
4) kesesuaian  tanda  tangan  dalam  formulir  Laporan  Dugaan  Pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
b. Syarat materil
1) peristiwa dan uraian kejadian;
2) tempat peristiwa terjadi;
3) saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
4) bukti.
Pada  saat  Laporan  Dugaan  Pelanggaran  Pemilu  yang  belum  memenuhi  syarat formil  dan  materil,  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  memberitahukan  kepada pelapor  untuk  memenuhi  syarat  formal  dan/atau  syarat  materil  paling  lama  3 (tiga) hari sejak laporan diterima, sebaliknya jika pelapor tidak dapat memenuhi kekurangan  syarat  formil  atau  materiil  maka  laporan  dugaan  pelanggaran  tidak dapat diregistrasi.
3. Pengawas  Pemilu  bersama  dengan  Penyidik  dan  Jaksa  paling  lama  1  x  24  (satu kali  dua  puluh  empat)  jam  melakukan  pembahasan  pertama  terhitung  sejak tanggal  temuan  atau  laporan  diterima  dan  diregistrasi  oleh  Pengawas  Pemilu. Hasil  Pembahasan  untuk  menyimpulkan  apakah  temuan  atau  laporan  memenuhi syarat  formil  dan  syarat  materiil,  dan  menentukan  pasal  yang  akan  disangkakan terhadap peristiwa temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah diterima  dan  diregistrasi  oleh  Pengawas  Pemilu.  Hasil  pembahasan  dituangkan dalam  Berita  Acara  Pembahasan  I  yang  ditandatangani  oleh  Pengawas  Pemilu, Penyidik, dan Jaksa. Berdasarkan hasil pembahasan Pengawas Pemilu menyusun kajian atas temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu. Penyidik dan Jaksa dapat  mendampingi  Pengawas  Pemilu  dalam  menyusun  kajian  laporan  dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu.

## 4. Klarifikasi
Dalam  melaksanakan  klarifikasi  terkait  dengan  laporan  dugaan  pelanggaran Bawaslu Kabupaten Buleleng dapat membentuk tim klarifikasi untuk melakukan klarifikasi  atau  meminta  keterangan.  Tim  klarifikasi  Bawaslu  Kabupaten Buleleng  terdiri  atas  ketua,  anggota,  staf  Sekretariat  Bawaslu  Kabupaten Buleleng, jumlah tim klarifikasi disesuaikan dengan jumlah klarifikasi dan pihak yang  akan  diklarifikasi.  Tim  klarifikasi  ditetapkan  dengan  keputusan  Ketua Bawaslu  Kabupaten  Buleleng.  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  membuat  surat undangan  klarifikasi  yang  dituangkan  dalam  formulir  model  B.6,  ditujukan kepada pelapor, terlapor, saksi dan/atau ahli yang memuat jadwal klarifikasi dan undangan  untuk  menghadiri  klarifikasi  atau  pemberian  keterangan.  Pelapor, terlapor,  saksi  dan/atau  ahli  tidak  hadir  pada  klarifikasi  pertama,  Bawaslu Kabupaten Buleleng pada hari yang sama menerbitkan surat undangan klarifikasi kedua  sekaligus  memanggil  Pelapor,  terlapor,  saksi,  dan/atau  ahli.  Dalam melakukan  klarifikasi  baik  terhadap  pelapor,  terlapor,  saksi,  dan/atau  ahli  tim klarifikasi  di  dampingi  oleh  Sentra  Gakkumdu  dan  pelaksanaan  klarifikasi menggunakan formulir model B.9.
5. Kajian dugaan pelanggaran
Setelah  selesai  melakukan  klarifikasi,  dalam  melakukan  kajian  Bawaslu Kabupaten  Buleleng  menggunakan  formulir  model  B.10,  dimana  berisikan sistematika kajian yaitu:
a. kasus  posisi,  yaitu  berisikan  uraian  kronologis  dugaan  pelanggaran  yang dilaporkan oleh terlapor.
b. data, yaitu berisikan data pelapor, terlapor, tanggal laporan, tanggal peristiwa dan bukti-bukti.
c. kajian,  yaitu  berisikan  terkait  dengan  dasar  hukum  mengenai  kewenangan Bawaslu Kabupaten Buleleng, dasar hukum penanganan temuan dan laporan, fakta dan keterangan, analisis.
d. kesimpulan,  yaitu  berisikan  kesimpulan  terkait  dengan  laporan  dugaan pelanggaran apakah merupakan tindak pidana Pemilu atau tidak.
e. rekomendasi,  yaitu  berisikan  bahwa  kalau  merupakan  tindak  pidana  Pemilu maka  dilanjutkan  ke  tahapan  penyidikan  dan  kalau  tidak  maka  tidak  bisa ditingkatkan ke penyidikan.
6. Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu setelah dilakukan kajian, maka Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua, dalam pembahasan terdiri dari pimpinan, pemapar dan peserta.  Pengawas Pemilu bersama dengan Penyidik dan Jaksa  melakukan  Pembahasan  kedua  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak temuan atau laporan diterima dan diregistrasi oleh Pengawas Pemilu. Pembahasan dipimpin  oleh  Koordinator  Gakkumdu  sesuai  tingkatan  untuk  membahas  kajian Pengawas  Pemilu  dan  laporan  hasil  Penyelidikan.  Hasil  Pembahasan  untuk menyimpulkan temuan atau laporan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan tindak pidana Pemilu. Apabila temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu berdasarkan  kesimpulan,  dan  pembahasan  dinyatakan  terdapat  dugaan  tindak pidana Pemilu, pengawas Pemilu meneruskan penanganan dugaan tindak pidana Pemilu  kepada  Penyidik  dan  apabila  temuan  atau  laporan  dugaan  tindak  pidana Pemilu  berdasarkan  pembahasan  dinyatakan  tidak  terdapat  unsur  tindak  pidana Pemilu, pengawas Pemilu, menghentikan penanganan temuan atau laporan. Hasil Pembahasan  kedua  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pembahasan  II  yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik dan Jaksa.
7. Pemberitahuan status laporan
Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  melaksanakan  rapat  pleno  untuk  memutuskan temuan  atau  laporan  ditingkatkan  ke  tahap  Penyidikan  atau  dihentikan.  Rapat pleno  didasarkan  pada  hasil  Pembahasan  kedua,  kajian  Pengawas  Pemilu,  dan laporan  hasil  Penyelidikan.  Dalam  hal  rapat  pleno  memutuskan  temuan  atau laporan  penanganan  pelanggaran  Pemilu  dihentikan,  Bawaslu  Kabupaten Buleleng  mengumumkan  status  temuan  atau  laporan  disertai  dengan  alasan
penghentian  dan  memberitahukan  kepada  pelapor  dan  jika  rapat  pleno memutuskan  dugaan  pelanggaran  Pemilu  ditingkatkan  pada  tahap  penyidikan, Bawaslu Kabupaten Buleleng meneruskan temuan atau laporan kepada Penyidik dan menerbitkan surat perintah tugas untuk melaksanakan penyidikan. Penerusan temuan atau laporan disertai dengan berkas pelanggaran yang memuat:
a. surat pengantar;
b. surat  perintah  tugas  untuk  melaksanakan  penyidikan  yang  dikeluarkan  oleh pengawas Pemilu;
c. daftar isi;
d. temuan atau laporan dugaan tindak pidana Pemilu;
e. hasil kajian;
f. laporan hasil penyelidikan;
g. surat undangan klarifikasi;
h. berita acara klarifikasi;
i. berita acara klarifikasi di bawah sumpah;
j. berita acara pembahasan pertama;
k. berita acara pembahasan kedua;
l. daftar saksi dan/atau ahli;
m. daftar terlapor;
n. daftar barang bukti;
o. barang bukti; dan
p. administrasi penyelidikan Gakkumdu dari unsur Polri
Penerusan  temuan  atau  laporan  dilakukan  oleh  pengawas  Pemilu  ke  Sentra Pelayanan  Kepolisian  didampingi  Penyidik  dan  Jaksa,  Sentra  Pelayanan Kepolisian  membuat  administrasi  penerimaan  penerusan  temuan  atau  laporan berupa:
a. laporan polisi dugaan tindak pidana Pemilu; dan
b. surat tanda bukti laporan.

## 8. Penyidikan
Penyidik  melakukan  penyidikan  setelah  diterbitkan  surat  Perintah  Penyidikan oleh  Koordinator  Gakkumdu  dari  unsur  Polri.  Penerbitan  surat  Perintah Penyidikan  bersamaan  dengan  diterbitkanya  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya Penyidikan.  Penyidik  menyerahkan  surat  pemberitahuan  dimulainya  Penyidikan kepada Jaksa. Penyidik melakukan penyidikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung  sejak  laporan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  yang  diteruskan  dari Pengawas  Pemilu.  Jaksa  melakukan  pendampingan  dan  monitoring  terhadap proses penyidikan.
9. Penyidik  menyampaikan  hasil  penyidikan  dalam  pembahasan  ketiga  yang dipimpin  oleh  Koordinator  Gakkumdu  dari  unsur  Polri.  Pembahasan  ketiga dilakukan selama proses penyidikan. Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu,  Penyidik,  dan  Jaksa  untuk  membahas  hasil  penyidikan.  Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan dapat atau tidaknya perkara dilimpahkan kepada Jaksa.  Hasil  pembahasan  ketiga  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Pembahasan  III yang  ditandatangani  oleh  Pengawas  Pemilu,  Penyidik  dan  Jaksa.  Penyidik  Polri menyampaikan  hasil  penyidikannya  disertai  berkas  perkara  kepada  penuntut umum  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  sejak  diterimanya  laporan  dan  dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Penyampaian hasil penyidikan tanpa kehadiran  tersangka  merupakan  kondisi  tanpa  Berita  Acara  Pemeriksaan Tersangka karena tersangka tidak pernah hadir setelah dipanggil secara patut dan tidak  ditemukan  setelah  dilakukan  pencarian  secara  maksimal  dalam  proses penyidikan.  Administrasi  pencarian  dan  pemanggilan  secara  patut  terhadap tersangka yang tidak diketahui keberadaannya dilampirkan dalam berkas perkara. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari Penuntut  Umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  Penyidik  Polri  disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik Polri dalam waktu  paling  lama  3  (tiga)  hari  sejak  tanggal  penerimaan  berkas  perkara  harus
sudah  menyampaikan  kembali  berkas  perkara  tersebut  kepada  Penuntut  Umum. Pengembalian  berkas  perkara  hasil  penyidikan  dari  Penuntut  Umum  kepada Penyidik hanya dilakukan 1 (satu) kali. Setelah berkas perkara diterima Penuntut Umum dan dinyatakan lengkap Penyidik menyerahkan tanggung jawab tersangka dan  barang  bukti  kepada  Penuntut  Umum.  Penyerahan  dapat  dilakukan  tanpa kehadiran tersangka dan Penyerahan dapat dilakukan di Sekretariat Gakkumdu.
10. Penuntutan
Penuntut  Umum  melimpahkan  berkas  perkara  kepada  Pengadilan  Negeri paling  lama  5  (lima)  hari  terhitung  sejak  berkas  perkara  diterima  dari  Penyidik dan  surat  pengantar  pelimpahan  yang  ditandatangani  oleh  Pembina  Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai dengan tingkatan. Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan. Penuntut Umum menyusun rencana Penuntutan dan membuat surat tuntutan. Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan  dan/atau  rencana  tuntutan  dan  surat  tuntutan  kepada  Pembina  Sentra Gakkumdu  dari  unsur  Kejaksaan  sesuai  dengan  tingkatan.  Surat  dakwaan tembusannya disampaikan kepada Koordinator Gakkumdu.
Setelah putusan pengadilan dibacakan, Penuntut Umum melaporkan kepada Koordinator  Gakkumdu  dari  unsur  Kejaksaan  sesuai  tingkatan,  Gakkumdu melakukan pembahasan keempat dipimpin oleh Koordinator dari unsur Kejaksaan paling  lama  1x24  (satu  kali  dua  puluh  empat)  jam  setelah  putusan  pengadilan dibacakan.  Pembahasan  keempat  dihadiri  oleh  Pengawas  Pemilu,  Penyidik  dan Penuntut  Umum.  Pembahasan  keempat  dilaksanakan  untuk  menentukan  sikap Gakkumdu dalam:
a. melakukan upaya hukum terhadap putusan pengadilan
b. melaksanakan putusan pengadilan.
Dalam  hal  hasil  Pembahasan  keempat  menentukan  Gakkumdu  melakukan upaya  hukum  Penuntut  Umum  membuat  memori  banding  dan/atau  kontra  memori banding paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
Jaksa melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 3 (tiga)  hari  setelah  putusan  diterima.  Pelaksanaan  putusan  didampingi  oleh Penyidik  dan  Pengawas  Pemilu.  Dalam  hal  putusan  diucapkan  tanpa  hadirnya terdakwa, Jaksa melakukan hal sebagai berikut:
a. Menyampaikan salinan putusan kepada keluarga terpidana dan/atau penasehat hukumnya  serta  Ketua  Rukun  Tetangga/Rukun  Warga  ditempat  terpidana terakhir  berada  sesuai  Kartu  Tanda  Penduduk  terpidana  dan/atau  identitas terpidana  dalam  surat  dakwaan  dalam  waktu  3  (tiga)  hari  setelah  salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penuntut Umum.
b. Mengumumkan putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan.
Masa  daluarsa  menjalankan  pidana  terhadap  putusan  perkara  tindak  pidana
Pemilu  yang  diputuskan  tanpa  kehadiran  terdakwa  dihitung  sejak  salinan  putusan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  tersebut  pada  ayat  (3)  disampaikan kepada keluarga terpidana dan/atau kuasa hukumnya dan pengumuman atas putusan tersebut di Pengadilan Negeri tempat perkara tersebut disidangkan dengan mengacu pada  ketentuan  Pasal  84  dan  Pasal  85  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  yang mengatur tentang daluarsa menjalankan pidana.
Peneliti  dalam  hal  ini  meneliti  salah  satu  pelaksanaan  penanganan  dugaan tindak  pidana  Pemilu  yang  dilakukan  oleh    Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Bawaslu Kabupaten Buleleng melaksanakan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana  Pemilu  yaitu  dengan  beberapa  tahapan  yang  sudah  disebutkan  sebelumnya. Di  dalam  pelaksanaan  penanganan  dugaan  tindak  pidana  Pemilu  di  Bawaslu Kabupaten  Buleleng  dengan  kasus  yang  diteliti  oleh  peneliti  yaitu  laporan  oleh Nengah  Karyawan  tanggal  16  April  2019,  yang  berisikan  laporan  terkait  dugaan tindak pidana politik uang ( money politic ). Dimana kejadian dalam laporan tersebut
terjadi di desa Sudaji, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng dengan Terlapor atas nama Gede Sarjana alias Loteng.
Adapun  uraian  singkat  kejadian  berdasarkan  Formulir  Model  B.1  (Formulir Penerimaan Laporan) yaitu pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 pukul 18.00 Wita yang bersangkutan mencari angin sepeda motor di bengkel milik Ketut Kertia.
Pada  saat  itu  Nengah  Karyawan  (Pelapor)  menanyakan  kepada  Ketut  Kertia  terkait kedatangan Gede Sarjana alias Loteng ke bengkelnya Ketut Kertia kemarin harinya. Ketut  Kertia  menjelaskan  jika  dirinya  diberikan  uang  Rp150.000,00  (seratus  lima puluh  ribu  rupiah)  dan  kartu  nama  calon  Anggota  DPRD  Kabupaten  Buleleng  No. urut  1  atas  nama  Ni  Luh  Sri  Seniwi,  SH  oleh  Gede  Sarjana  alias  Loteng.  Uang tersebut  diperuntukkan  untuk  dirinya,  ibu  kandung  Ketut  Kertia  yang  bernama  Luh Yuni dan istrinya Luh Candriasih sebesar Rp50.000,00 (limapuluh ribu rupiah) per- orang  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  pemberian  uang  tersebut  untuk  mencoblos caleg yang tertera dikartu nama yang diberikan atas nama Ni Luh Sri Seniwi, SH.MH (Formulir Model B.1 terlampir).
Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  bersama  Sentra  Gakkumdu  setelah  menerima laporan  dugaan  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilu  melaksanakan  kajian  awal  atas laporan  dari  Nengah  Karyawan  yang  dituangkan  dalam  Formulir  Model  B.5 (terlampir) yaitu pada tanggal 17 April 2019. Adapun isi kesimpulan dari kajian awal tersebut  yaitu  laporan  pelapor  Nengah  Karyawan  memenuhi  syarat  formil  dan meteriil  sebagai  laporan  dan  peristiwa  yang  dilaporkan  merupakan  dugaan  tindak pidana Pemilu sebagaimana di atur dalam Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dan rekomendasi dari kajian awal Bawaslu Kabupaten Buleleng. Bawaslu Kabupaten Buleleng memberikan nomor laporan dan mencatatkan laporan dalam buku register, Laporan ditindaklanjuti sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2018 dan Perbawaslu No 31 Tahun 2018.
Sentra Gakkumdu melaksanakan pembahasan pertama yang dituangkan dalam Berita  Acara  Pembahasan  Pertama  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng  dengan
Nomor  :  013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019  tanggal  17  April  2019  terhadap  laporan Nengah Karyawan (terlampir), yaitu dengan kesimpulan Laporan Pelanggaran Nomor :  013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019  atas  nama  pelapor  Nengah  Karyawan  dengan terlapor Gede Sarjana (Loteng) yang telah di duga melakukan tindak pidana Pemilu berupa memberikan uang kepada kepada pemilih (money politik) di duga melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 dan rekomendasi yaitu Laporan Pelanggaran  Nomor  :  013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019  atas  nama  pelapor  Nengah Karyawan  dengan  terlapor  Gede  Sarjana  (Loteng)  dapat  dilanjutkan  ke  proses penanganan pelanggaran pengawas Pemilu dan penyelidikan.
Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  melakukan  rapat  pleno  untuk  meregister laporan  dugaan  pelanggaran  yang  di  laporkan  oleh  Nengah  Karyawan.  Berdasarkan hasil  Kajian  Awal  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  dan  Pembahasan  Pertama  Sentra Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng,  maka  tahapan  selanjutnya  terkait  dengan penanganan  laporan  Nengah  Karyawan  yaitu  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng melaksanakan  klarifikasi  kepada  Pelapor,  Terlapor,  Saksi  dan  pihak  terkait  di dampingi  oleh  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng.  Sebelum  dilaksanakan klarifikasi,  yang  diklarifikasi  menandatangani  Keterangan/Klarifikasi  Di  Bawah Sumpah/Janji dituangkan dalam Formulir B.7 (terlampir) dan Klarifikasi di tuangkan dalam Formulir B.9, Adapun klarifikasinya sebagai berikut:
1. Pelapor (Nengah Karyawan)
Klarifikasi  dilaksanakan  pada  saat  pelapor  melaporkan  dugaan  pelanggaran Pemilu yaitu pada tanggal 16 April 2019 (terlampir).
2. Terlapor (Gede Sarjana) Klarifikasi dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Nomor:
250/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019  pada  tanggal  16  April 2019, dan klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 (terlampir).
3. Saksi
Saksi  (Luh  Candriasih)  diundang  berdasarkan  Surat  Undangan  Nomor: 252/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019 pada tanggal 17 April 2019 tidak  bisa  diklarifikasi  karena  sakit  (terlampir),  selanjutnya  diundang  kembali secara patut berdasarkan Surat Undangan Nomor: 253/K.BAWASLU-PROV.BA- 03/PM.06.02/IV/2019  pada  tanggal  18  April  2019  dan  di  klarifikasi  tanggal  22 April 2019 (terlampir).
4. Ketut Kertia Klarifikasi dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Nomor:
251/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019  pada  tanggal  17  April 2019, dan klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019 (terlampir).
5. Luh Sri Seniwi, SH Klarifikasi dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Nomor: 266/K.BAWASLU-PROV.BA-03/PM.06.02/IV/2019  pada  tanggal  24  April 2019, dan klarifikasi dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 (terlampir). Kajian  dugaan  pelanggaran  dilaksanakan  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng yang dituangkan pada Formulir B.10 dengan Nomor :
013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019  tanggal  29  April  2019,  adapun  kajian  dugaan pelanggaran  mencapai  kesimpulan  yaitu  bahwa  dari  hasil  kajian  yang  dilaksanakan oleh  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kabupaten  Buleleng  terhadap  laporan Nomor : 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019, perbuatan yang dilakukan oleh terlapor Gede  Sarjana  (Loteng)  tidak  memenuhi  unsur  tindak  pidana  Pemilu  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  523  ayat  (2)  UU  No.  7  Tahun  2017,  dikarenakan  terlapor  Gede Sarjana  (Loteng)  bukan  merupakan  Pelaksana,  Peserta,  dan/atau  Tim  Kampanye Pemilu,  serta  merekomendasikan  dalam  Kajian  Dugaan  Pelanggaran  yaitu  terhadap penerimaan  laporan  Nomor:  013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019  tidak  dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 523 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017.
Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng  melaksanakan  Pembahasan  Kedua pada  tanggal  29  April  2019  dan  mencapai  Kesimpulan  laporan  dugaan  pelanggaran Nomor :013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019 atas nama Pelapor Nengah Karyawan dan Terlapor Gede Sarjana (Loteng) tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 523  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum,  serta  Rekomendasi  yaitu  laporan  dugaan  pelanggaran  Nomor  : 013/LP/PL/Kab.Bll/17.03/IV/2019  atas  nama  Pelapor  Nengah  Karyawan  dengan Terlapor Gede Sarjana dihentikan proses penanganan tindak pidana Pemilu. Bawaslu Kabupaten  Buleleng  memberitahukan  status  laporan  dugaan  pelanggaran  kepada Pelapor  yang  dituangkan  dalam  Formulir  B.15  tanggal  2  Mei  2019,  selain  itu  juga status laporan di umumkan pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Buleleng.
Dari uraiaan di atas dapat dilihat bahwa peran Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng  yaitu  dari  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  menerima  laporan  dugaan pelanggaran  Pemilu,  melakukan  Pembahasan  Pertama,  Pembahasan  Kedua, Penyidikan  yang  dilaksanakan  oleh  Penyidik  Kepolisian  Resor  Buleleng  yang tergabung  dalam  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng,  Pembahasan  Ketiga, Penuntutan    yang  dilaksanakan  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri Buleleng yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Buleleng, Pembahasan Keempat dilaksanakan setelah putusan pengadilan dibacakan, namun berbeda halnya jika laporan dugaan pelanggaran tidak bisa ditindak lanjuti seperti uraian kasus yang di  uraikan  tersebut,  bahwa  Sentra  Gakkumdu  melaksanakan  tugas  sampai  dengan Pembahasan Kedua.
Laporan  dugaan  pelanggaran  yang  diterima  oleh  Bawaslu  Kabupaten Buleleng  akan  dihentikan  pada  saat  Pembahasan  Kedua  oleh  Sentra  Gakkumdu Kabupaten Buleleng jika tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) UU No.  7 Tahun 2017 yang bunyinya “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana
dimaksud  dalam  Pasal  278  ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”. Bawaslu Kabupaten Buleleng bersama Sentra Gakkumdu telah memeriksa dokumen  Nama  Pelaksana  Kampanye  Pemilu  DPRD  Kabupaten  Buleleng  Tahun 2019  yang  di  tuangkan  dalam  formulir  Model  K4-PK.KAB  (terlampir),  bahwa terlapor  Gede  Sarjana  (Loteng)  dari  laporan  tersebut  tidak  ada  di  daftar  nama  pada dokumen tersebut.

## 2.  Kendala-Kendala  Penegakan  Hukum  Terkait  Tindak  Pidana  Pemilihan Umum Di Kabupaten Buleleng
Penegakan hukum bila di tinjau dari objeknya juga mencakup makna yang luas dan  sempit.  Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  mencakup  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung  di  dalam  aturan  bunyi  formal  maupun  nilai-nilai  keadilan  yang  hidup dalam  masyarakat.  Dalam  arti  sempit  penegakan  hukum  hanya  menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam  arti  materil  yang  luas,  sebagai  pedoman  perilaku  dalam  setiap  perbuatan hukum, baik para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum  yang  resmi  diberi  tugas  dan  kewenangan  oleh  undang-undang  untuk menjamin  berfungsinya  norma-norma  hukum  yang  berlaku  dalam  kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karenanya dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan  umum  yang  dilakukan  oleh  aparatur  penegak  hukum  yaitu  Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang kemudian dengan sistem satu atap penegakan hukum terpadu  (Gakkumdu).  Sementara  bila  dilihat  dari  sudut  subjeknya,  maka  penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan subjek yang terbatas atau sempit. Dari sisi subjek yang luas proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam  setiap  hubungan  hukum.  Siapa  saja  yang  menjalankan  aturan  normatif  atau
melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Berarti  dia  menjalankan  atau  menegakkan  aturan  hukum.  Adapun  dari  sisi  subjek yang  sempit,  penegakan  hukum  adalah  upaya  aparatur  penegakan  hukum  untuk menjamin  dan  memastikan  bahwa  suatu  aturan  hukum  berjalan  sebagaimana seharusnya.
Terkait  kendala-kendala  yang  dihadapi  Sentra  Gakkumdu  Kabupaten  Buleleng dalam penyelesain pelanggaran pidana Pemilu sebagai berikut:
1. Dari segi substansi dalam hal ini peraturan perundang-undangan.
Penanganan  perkara  Pemilu  oleh  Sentra  Gakkumdu  yang  berpedoman  pada  UU No.  7  Tahun  2017  merupakan  dasar  bagi  Sentra  Gakkumdu  untuk  melakukan suatu  perkara  dari  segi  materilnya,  namun  dalam  tata  cara  atau  mekanisme penegakan hukumnya (formalnya) mengacu pada Perbawaslu No 31 tahun 2018, dimana  masih  banyak  terdapat  kekurangan  di  dalamnya.  Salah  satunya  adalah mengenai batas waktu penanganan perkara yang tergolong sangat singkat.
2. Dalam  hal  mengumpulkan  bukti,  penyidik  mengalami  kesulitan  akibat  fakta- fakta  di  lapangan  tidak  sesuai  dengan  laporan  yang  diberikan  kepada penyidik,  dikarenakan  pada  saat  pelapor  menyampaikan  laporan  tidak dilampirkan  dengan  bukti-bukti  yang  cukup,  dan  juga  karena  masyarakat tidak  bersedia  untuk  menjadi  saksi,  dan  memberikan  keterangan  saksi terhadap dugaan tindak pidanaPemilu yang terjadi.
3. Saksi tidak hadir pada tahap klarifikasi, dimana klarifikasi dari saksi diperlukan oleh  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  untuk  melengkapi  laporan  dugaan  tindak pidana  Pemilu  ke  Sentra  Gakkumdu.  Hal  ini  tentunya  sangat  menghambat jalannya  proses  pengkajian  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Buleleng  untuk menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana Pemilu di Kabupaten Buleleng.
4. Faktor terbatasnya sarana dan prasarana.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  lakukan  kepada  anggota  Bawaslu Kabupaten Buleleng, Sekretariat Sentra Gakkummdu berada di gedung Bawaslu
Kabupaten Buleleng. Dimana ruangan yang ada sangat terbatas dan masih kurang memadai untuk melakukan koordinasi atau rapat membahas kasus dugaan tindak pidana  Pemilu  oleh  intansi-instansi  yang  tergabung  dalam  Sentra  Gakkumdu Kabupaten Buleleng.
5. Tidak ada upaya paksa, dalam hal ini ketika terlapor sudah dipanggil secara patut akan tetapi karena suatu hal atau alasan yang menyebabkan tidak bisa hadir, maka Sentra  Gakkumdu  tidak  memilik  kewenangan  untuk  melakukan  upaya  paksa menghadirkan saksi untuk dilakukan klarifikasi.
6. Lemahnya  regulasi  tentang  politik  uang  dalam  UU  No.  7  tahun  2017,  tidak progresif  dalam  mengatasi  praktik  haram  tersebut  dikarenakan  dalam  UU  No  7 tahun 2017 yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan politik uang dan terdaftar  dalam  tim  sukses,  artinya  bahwa  yang  terjadi  hanya  pemberinya  saja meskipun sebetulnya dapat menjerat semua orang meski bukan termasuk di dalam tim sukses, namun hal ini yang kemudian banyak terjadi kasus seperti yang telah dijelaskan  di  atas  dikarenakan  pengaturan  hukumnya  hanya  menjelaskan  bagi orang  yang  memberi  tanpa  memperjelas  ketentuan  bagi  si  penerima.  Namun demikian ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui hingga setiap orang baru bisa dijerat,  hal  ini  kemudian  berkaitan  dengan  penegakan  tindak  pidana  pemilihan umum  melalui  sistem  peradilan  pidana,  sehingga  banyak  kasus  yang  dilaporkan sebagai suatu tindak pidana umum.
7. Budaya hukum
Budaya  hukum  dalam  penegakan  hukum  tindak  pidana  pemilihan  umum  dapat dikatakan  tidak  berhasil.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kurangnya  kesadaran hukum  dalam  masyarakat  yang  tengah  mengadakan  pesta  demokrasi  pemilihan umum.  Bila  masyarakat  tersebut  sudah  mapan/maju,  kesadaran  hukum  untuk mensukseskannya akan lebih berhasil dari pada masyarakat / negara yang belum mapan/maju. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai- nilai  yang  terdapat  di  dalam  diri  manusia  tentang  hukum  yang  diharapkan  ada.
Sebenarnya  yang  ditekankan  adalah  nilai-nilai  tentang  fungsi  hukum  dan  bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
8. Adanya  perbedaan  pendapat  atau  beda  tafsir  terhadap  pemahaman  suatu  dugaan tindak  pidana  Pemilu  di  internal  Sentra  Gakkumdu,  antara  Bawaslu,  Kepolisian dengan  Kejaksaan  pada  saat  proses  pembahasan  yang  dilakukan  oleh  Sentra Gakkumdu.

## PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)  Dalam  Penegakan  Hukum  Terkait  Tindak  Pidana  Pemilihan  Umum  di Kabupaten Buleleng, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1. Peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu)  dalam  penegakan hukum  terkait  tindak  pidana  pemilihan  umum  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu berperan  dalam  penegakan  hukum  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  dalam  satu pintu,  dimana  terdiri  dari  unsur  Bawaslu,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  dan menjalankan kewenangan sesuai dengan Perbawaslu No.7 tahun 2018.
2. Kendala  -  kendala  dalam  penegakan  hukum  terkait  tindak  pidana  pemilihan umum di Kabupaten Buleleng sebagai berikut:
1. Perbawaslu  No.31  tahun  2018  masih  lemah,  karena  batas  waktu penanganan perkara yang tergolong sangat singkat.
2. Sarana  dan  prasarana  dalam  hal  ruangan  yang  sangat  terbatas  di Sekretariat Gakkumdu.
3. Minimnya bukti dan ketidak hadiran saksi pada saat dilakukan klarifikasi.
4. Sentra  Gakkumdu  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  upaya paksa untuk menghadirkan saksi.
5. Masih lemahnya regulasi tentang politik uang yang diatur dalam Undang- Undang No.7 tahun 2017.
6. Budaya  hukum  terkait  dengan  kesadaran  hukum  masyarakat  yang  masih dianggap lemah.
7. Masih seringnya terdapat perbedaan tafsir di internal Gakkumdu.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang  Yuniarto.  2018. Pendidikan  Demokrasi  Dan  Budaya  Demokrasi Konstitusional . Yogyakarta: Deepublish.
Dwi  Sulisworo,  Tri  Wahyuningsih,  Dikdik  Baegaqi  Arif.  2012. Demokrasi .  Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional: Universitas Ahmad Dahlan.
Farahdiba Rahma Bachtiar. 2014. Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Refresentasi . Jurnal Politik Profetik Volume 3: Fisip Unhas.
Heru Nugroho. 2012. Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk  Memahami  Dinamika  Sosial-Politik  Di  Indonesia. Jurnal  Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1.
Made  Sutrawan  dan  Putu  Sugi  Ardana . .  “Peran  Panitia  Pengawas  Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten  Buleleng”. Kertha  Widya Jurnal  Hukum  Vol.  5    No.  1    Agustus 2017.
Ma’ruf  Abdulah.  2015. Metode  Penelitian  Kuantitatif. Yogyakarta:  Aswaja Pressindo.