## KONSEP EKONOMI ISLAM DALAM MENGENTASKAN KESENJANGAN SOSIAL : Studi atas Wacana Filantropi Islam dalam
Syari’at Wakaf Oleh : Ahmad Soleh Sakni *
Abstrak :  Fokus  tulisan  ini  membahas  tentang  konsep pengentasan  kesenjangan  sosial– ketimpangan  ekonomi -  dalam perspektif    ekonomi  Islam.  Sebagai  sebuah  problem, kesenjangan  sosial  – ketimpangan  ekonomi -  memiliki  ruang terbuka  untuk  didekati  dalam  perspektif  manapun.  Sepanjang sejarah  peradaban  manusia,  selalu  saja  ada  upaya  untuk mewujudkan  kesejahteraan,  keadilan  dan  kemakmuran  dengan menggunakan berbagai pendekatan.
Kata kunci : Ekonomi Islam, Kesenjangan Sosial, Filantropi

## Pendahuluan
E dyson  Saifullah  dalam  disertasinya  menjelaskan  bahwa;
“Setiap aliran pemikiran atau teori mempunyai pendekatan yang berbeda sesuai  dengan  ideologi,  konteks  sosial  budaya  serta  sejarah  yang mengiringinya. Kapitalisme,  misalnya merumuskan  masyarakat sejahtera dalam  pendekatan  materialis  murni.  Kesejahteraan  didefinisikan  sebagai terpenuhinya segala kebutuhan materil manusia sesuai dengan hasil kerja optimal  masing-masing  orang  atau  kelompok.  Pendekatan  materialis murni biasanya  menegasikan kebutuhan rohani spiritual. Masih menurut Edyson  Saifullah  “ Adam  Smith dalam  karyanya The  Wealth  of  Nation (1776)  menyatakan  bahwa  kesejahteraan  diukur  berdasarkan  seberapa
* Dosen Tetap Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam IAIN Raden Fatah Palembang

## JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166
besar  hasil  barang  dan  jasa  yang  produksi  dan  dikonsumsi.  karenanya yang  disebut  dengan  istilah  negara  maju  adalah  yang  menikmati pendapatan  tinggi,  tanpa  memperhatikan  tingkat  kemunduran  nilai-nilai spiritual  masyarakatnya;  sedangkan  negara  terkebelakang  adalah  negara dengan  pendapatan  rendah.  Sosialisme  di  sisi  lain  melihat  masyarakat sejahtera  dengan  pendekatan  komunal.  Kesejahteraan  bisa  dicapai melalui pemerataan yang diatur oleh negara atau pemerintah, agar supaya terjadi keadilan “(Edyson : 2008 : 1)
Islam  menurut  pemeluknya  merupakan  agama  yang  sarat  dengan ajaran  dan  ideologi  universal  yang  tidak  tumpang  tindi  dengan  visi besarnya,  sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh  Abu  A’la  al-Maududi “Ciri utama dalam ideology Islam adalah tidak  menimbulkan konflik dan tidak memisahkan antara kehidupan spiritual dan keduniaan. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada kata-kata dalam penyucian  kehidupan spiritual dan  moral  seseorang  yang  terdapat  dalam  perasaan  yang  paling  dalam, tetapi  mencakup  seluruh  unsur  kehidupan.(al-Maududi  :  12)  Tidak terkecuali  dalam  aspek  ekonomi,  Islam  memiliki  pandangan  khas,  baik sistem  dan  polanya  yang  menjamin  tidak  terjadinya  konflik  kepentingan dan tumpang tindi kebijakan.
Kajian  ini  akan  berupaya  mendudukkan  fungsi  social  ekonomi agama  Islam,  terkhusus  mengupas  lebih  dalam  wacana  filantropi  Islam dalam  syari’at  Wakaf,  sejauh  mana  syari’at  Wakaf  berdampak  pada perubahan  social,  pertanyaan  yang  akan  diekplor  adalah  bagaimana Konstruksi  epistemologi  ekonomi  Islam  bila  dibandingkan  dengan epistemologi ekonomi barat-kapitalis dan sosialis-,pertanyaan selanjutnya,  bagaimana  aplikasi  epistemologi  Ekonomi  tersebut  dalam syari’at wakaf ? Pertanyaan lain yang mungkin menjadi bahan introspeksi adalah kenapa dengan konsep ini mayoritas dunia muslim masih menjadi dunia  ketiga?,  kenapa  di  barat  walaupun  tidak  memiliki  konsep  wakaf tetap  memiliki  yayasan-yayasan  kemanusiaan  ?  Dalam  makalah  ini, penulis  menggunakan  metode  deskriptif  analitis  dan  comparatif, mengkritisi  serta  mengkoparasikan  pandangan  ekonomi  Islam  dan  barat, begitu  pula  dengan  syari’at  wakaf  sebagai  bagian  dari  konsep  terapan ekonomi Islam tersebut.

## Epistemologi Ekonomi Islam dan Barat
Isu-isu  utama  dalam  kajian  epistemology  dapat  disimpulkan antara lain : pertama , Apa yang dimaksud dengan pengetahuan ? Kedua , Apa  sumber  pengetahuan  itu  ? ketiga ,  dari  mana  asal  usul  pengetahuan itu  dan  bagaimana  kita  mengetahuinya  ? keempat, apakah  pengetahuan kita  benar  atau  salah  ?  (Juhaya  :  2002  :  121),  isu-isu  ini  bila  diterapkan pada  isu  ekonomi  Islam,  secara  jelas  akan  terlihat  sebagai  berikut  ; pertama, Apa  itu  ekonomi  Islam  ?  Jawabannya  adalah kedua ,  Apa sumber-sumber  ekonomi  Islam  ? ketiga, dari  mana  asal  usul  ilmu ekonomi Islam dan bagaimana kita mengetahuinya  atau sarana apa yang dapat  dipakai  untuk  mengetahuinya  ? keempat, apakah  pengetahuan ekonomi Islam kita benar ?
Epistemologi ekonomi Islam mengungkap permasalahan manusia dari sisi manusia yang multi dimensional tersebut. Keadaan ini digunakan untuk  menjaga  obyektivitas  dalam  mengungkapkan  kebenaran  dalam suatu fenomena. Sikap ini melahirkan sikap dinamis dan progressif untuk menemukan  kebenaran  hakiki.  Kebenaran  hakiki  adalah  ujung  dari kebenaran.  Seorang  muslim  meyakini  bahwa  kebenaran  utama  dan mutlak  berasal  dari  Allah,  sedangkan  kebenaran  dari  manusia  bersifat tidak  sempurna.  Akan  tetapi  manusia  dikaruniai  akal  dan  berbagai  fakta empiris  di  sekitarnya  sebagai  wahana  untuk  memahami  kebenaran  dari Allah.  Perpaduan  kebenaran  wahyu  dan  kebenaran  ilmiah  akan menghasilkan  suatu  kebenaran  yang  memiliki  tingkat  keyakinan  yang tinggi.
Pengetahuan  yang  ada  dalam  al-Qur’an  memiliki  kebenaran mutlak (absolute), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (complete)  dan  karenanya  tidak  dapat  dikurangi  dan  ditambah (irreducible).  Akan  tetapi,  al-Qur’an  pada  dasarnya  tidak  mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. (Fuad Pasya : 2004 : 24) Ayat-ayat al-Qur’an diimplementasikan dalam perilaku nyata  oleh  Rasulullah,  karena  itu  as-Sunnah  juga  adalah  sumber  ilmu pengetahuan  berikutnya.  Al-Qur’an  dan  Sunnah  kemudian  dapat dielaborasi  dalam  hukum-hukum  dengan  menggunakan  metode epistemological  deduction,  yaitu  menarik  prinsip-prinsip  umum  yang terdapat  dalam  kedua  sumber  tersebut  untuk  diterapkan  dalam  realitas
JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166
154
individu.
Selanjutnya  dalam  epistemologi  Ekonomi  Islam  diperlukan ijtihad  dengan  menggunakan  rasio.  Ijtihad  terbagi  kepada  dua  macam, yaitu  ijtihad  istimbathi  dan  ijtihad  tathbiqi.  Ijtihad  istimbathi  bersifat deduksi,  sedangkan  ijtihad  tathbiqi  bersifat  induksi.  Dari  segi  kuantitas orang  yang  berijtihad,  ijtihad  dibagi  kepada  dua,  yaitu  ijtihad  fardi (individu)  dan  ijtihad  jama’iy  (kumpulan  orang  banyak).  Ijtihad  yang dilakukan  secara  bersama  disebut  ijma’  dan  dianggap  memiliki  tingkat kebenaran ijtihad yang paling tinggi.
Sedangkan  Epistemologi  Barat  dengan  berbagai  aliran  dan versinya  sepakat  mengandaikan  penegasian  semua  hal  yang  terkait dengan alam metafisik, (Fuad Basya : 1984 : 16) karenanya epistemologi barat  mengingkari  urgensitas  wahyu,  kenabian,  mu’jizat  dan  semua  hal yang  terkait  dengan  peranan  langit  terhadap  kehidupan  manusia. Disamping  itu  epistemologi  barat  memisahkan  antara  ilmu  dan  agama dan  hal  ini  berekses  pada  nilai-nilai  yang  sangat  rapuh.  Karenanya  di barat  peranan  agama  tidak  begitu  dominan,  termasuk  juga  dalam  soal ekonomi dengan dua aliran utamanya kapitalis dan sosialis, menurut barat agama  tidak  mampu  memberikan  jawaban  yang  memuasakan  atas pertanyaan-pertanyaaan yang mengbingungkan, agama hanya memberikan  jawaban  sekilas  atas  beberapa  permasalahan-permasalahan spritual yang muncul, Ilmu dalam paradigma barat hanya bersandar pada indra,  empirisme,    barat    tidak  meyakini  segala  sesuatu  di  luar  dunia empiris,  karenanya  apapun  yang  tidak  dapat  dieksprimentkan  dan diobservasi  melalui  indra  tidak  dapat  diterima,  (Ali  Hudhair  :  2003  :  8) dari sini  muncullah apa yang disebut teori “ Khurafat Metafisika “ yang berpahamkan  bahwa  segala  sesuatu  di  balik  indra  merupakan  khurafat yang  harus dijauhkan dari dunia ilmu pengetahuan termasuk  menjadikan wahyu sebagai sumber ekonomi mereka.

## Wacana Filantropi Islam  dalam Wakaf

## 1. Memahami sekilas konsep Filantropi
Istilah  filantropi  (  Philanthropy  )  berasal  dari  bahasa  Yunani, philos ( cinta ) dan anthropos (manusia ), secara harfiah. Filantropi adalah
konseptualisasi dari praktik memberi (giving ), pelayanan (services ) dan asosiasi  (association  )  secara  sukarela  untuk  membantu  pihak  lain  yang membutuhkan  sebagai  ekspresi  rasa  cinta.  Secara  umum  filantropi didefenisikan  sebagai  tindakan  sukarela  untuk  kepentingan  public  ( voluntary  action  for  the  public  goods  ),  ada  dua  model  model  filantropi yang  dikenal,  yaitu  filantropi  tradisional  yang  berbasis  pada  karitas  dan kedua  filantropi  untuk  keadilan  social  (  social  justice  philanthropy  ). Dalam table dibawah ini terlihat karakteristik keduanya.
Karakteristik dua Model Filantropi (Chaidar :2005 : 3-5) Filantropi Tradisional (Karitas) Filantropi Untuk Keadilan Sosial Motif Individual Publik, kolektif Oreantasi Kebutuhan Mendesak Kebutuhan jangka panjang Bentuk Pelayanan social langsung Mendukung perubahan sosial Dampak Mengatasi gejala ketidakadilan sosial Mengobati  akar  penyebab ketidakadilan social Contoh Menyediakan  tempat  tinggal bagi tuna wisma Advokasi perundang- undangan perubahan kebijakan public
Dalam  Islam  dikenal  prinsip  keadilan  social,  al-Qur’an  sangat menekankan  urgensi  keadilan  social  dalam  kehidupan  muslim,  dari  visi umum  kehadiran  Islam  terlihat  jelas  bagaimana  Islam  mendudukkan posisinya untuk  memberikan  keadilan tidak  hanya terbatas bagi  manusia namun  juga  mencakup  semua  ragam  makhluk  tuhan  di  jagad  raya  ini. Secara umum prinsip dari filantropi dengan ajaran keadilan social  dalam Islam  dapat  dikatakan  sama,  kalaupun  ada  yang  berbeda  hal  itu  terkait dengan  sumber  motivasi    dan  cara  melaksanakannya,  bagi  Islam  jelas motivasinya  adalah  agama  dan  sistemnya  sesuai  dengan  ketentuan  yang dibenarkan  oleh  Islam.  Namun  demikian  substansi  yang  akan  dicapai keduanya sama-sama mulyanya.
JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166
Keadilan  dalam  al-Qur’an  dibahasakan  dengan  beberapa  kata ‘adl,  qisth dan mizan. Sebanyak  28  kali  kata  al-‘adl  diulang  dalam  al- Qur’an  hal  ini  menunjukkan  betapa  urgensi  dan  signifikannya  tema  ini, dari  tiga  istilah  yang  digunakan  tentang  keadilan  ini  dapat  disarikan berbagai  makna  diantaranya,  pertama  ;  artinya  sama  atau  menegakkan persamaan  hak,  dalam  al-Qur’an  Qs.  4:  58,  misalnya,  menganjurkan hakim untuk menempatkan orang yang bersengketapada posisi yang sama dalam  proses  pengadilannya.  Kedua,  artinya  keseimbangan  seperti    Qs. 16: 3 dan 82 : 6-7 yang menjelaskan penciptaan langit, bumi dan manusia secara  seimbang  (  lihat  juga  Qs.  67  :  3  ),  ketiga,  Tidak  berlaku  dzalim atau proporsional dan  memberikan  hak  kepada pemiliknya seperti Qs. 4: 135 dan Qs. 60: 8, keempat artinya keadilan tuhan seperti Qs. 3 : 18 dan 41:46  (Chaidar : 2005 : 3-5)
a. Defenisi Wakaf
Kata “Wakaf” atau “Waqf”  berasal dari bahasa Arab, yakni asal kata “waqafa” yang berarti “menahan” atau “berhenti terlihat jelas ”  atau “diam ditempat” atau tetap berdiri. (Wahbah Zuhaili : 1998 : 133)
Dari arti wakaf tersebut, timbulah berbagai pendapat  yang disampaikan oleh para ulama dan para ahli hukum sebagai berikut :
1. Abu  Hanifah,  berpendapat    bahwa  wakaf  adalah  menahan suatu  benda  yang  menurut  hukum,  tetap  milik  si  wakif  dalam  rangka mempergunakan  manfaatnya untuk  kebajikan   (Wahbah Zuhaili  : 2005  : 133) ;
2. Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  wakaf  itu  tidak melepaskan  harta  yang  diwakafkan  dari  kepemilikan  wakif  ,  namun wakaf  tersebut  mencegah  wakif  melakukan    yang  dapat  melepaskan kepemilikannya  atas  harta  tersebut  kepada  yang  lain  dan  wakif berkewajiban  menyedekaahkan  manfaatnya  serta  tidak  boleh  menarik kembali wakafnya. ( Dirjen Bimas Islam : 2004 : 2);
3. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal, berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah  sempurna  prosedur  perwakafan  .  Ia  menyatakan  juga  “  Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai  milik Allah  swt,  dengan  menyedekahkan  manfaatnya  kepada  suatu  kebajikan” (Dirjen Bimas : 2004 : 3).
4. Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  perbuatan  hukum seseorang  atau  sekelompok  orang,  atau  badan  hukum  yang  memisahkan sebagian  dari  harta  miliknya  dan  melembagakannya  untuk  kepentingan ibadah  atau  keperluan  umum  lannya  sesuai  ajaran  Islam.  (Dirjen Kelembagaan Agama Islam : 95);
5. Menurut  Jumhur  Ulama,  termasuk  Imam  Abu  Yusuf dan  Muhammad  bin  Hasan  As  Syaibani,  ulama  Syafi’iyah  dan ulama  Hambaliyah  yang  disampaikan  oleh  Prof  Drs.  H.  Asmun Abdurrahman Majelis Tarjih  Muhammadiyah bahwa wakaf adalah “Menahan  hak  orang  yang  berwakaf  terhadap  hartanya  yang  telah diwakafkan  dengan  tetapnya  benda  itu,  untuk  dimanfaatkan  bagi kepentingan  umum  dan  kebaikan  dalam  rangka  mendekatkan  diri pada Allah SWT” (Asmuni : 2003 : 1)  Selanjutnya Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik  wakif.  Status  harta  tersebut  sudah  berubah  menjadi  hak  ilik Allah SWT yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan wakif tdak boleh lagi mentasharufkan harta tersebut.

## 2. Macam-macam wakaf
Menurut    Fiqih,    wakaf  dibedakan  berdasarkan  segi peruntukkannya , menjadi (Dirjen Bimas : 2004 :14-16) :

## 1. Wakaf ahli.
Wakaf  ahli  yaitu  wakaf  yang  ditujukan  kepada  orang-orang tertentu seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan atau disebut juga wakaq  dzurri.  Wakaf  ahli  ini  kadang-kadang  disebut  wakaf  ‘alal  aulad, yaitu  wakaf  yang  diperuntukkan  bagi  kepentingan  dan  jaminan  sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri. Wakaf semacam ini  menurut  hukum  Islam  dibenarkan  berdasarkan  Hadits  Nabi  yang diriwayatkan  oleh  Bukhari  dan  Muslim  dari  Anas  bin  Malik  tentang adanya  wakaf  keluarga Abu Thalhah  kepada  kerabatnya. Arti  dari ujung haditsnya:  Aku  telah  mendengar  ucapanmu  tentang  hal  tersebut.  Saya berpendapat  sebaiknya  kamu  memberikannya  kepada  keluarga  terdekat. Maka  Abu  Talhah  membagikannya  untuk  para  keluarga  dan  anak-anak
JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166
158
pamannya.  Nampaknya  wakaf  semacam  ini  sangat  bermanfaat  bagi keluarga,  namun  kurang  dapat  memberikan  manfaat  bagi  kesejahteraan umum,  karena  sering  menimbulkan  kekaburan  dalam  pengelolaan  dan pemanfaatan  wakaf  oleh  keluarga  yang  diserahi  tanah  wakaf.    Macam/ jenis  wakaf  ini  di  beberapa  Negara  seperti  Mesir,  Turki,  Maroko  dan Aljazair telah dihapuskan.
2. Wakaf khairi
Wakaf yang secara tegas untuk  kepentingan agama (keagamaan) atau  kemasyarakatan  kebajikan  umum).  Seperti  wakaf  yang  diserahkan untuk  keperluan  pembangunan  masjid,  sekolah,  jembatan,  rumah  sakit, panti  asuhan  anak  yatim  dan  lain-lain.  Jenis  wakaf  ini  seperti  dijelskan dalam  Hadits  Nabi    yang  menceriterakan  tentang  wakaf  Sahabat  Umar binKhattab,  yang  memberikan  hasil  kebunnya  kepada  fakir  miskin,  ibnu sabil,  sabilillah,  para  tamu  dan  hamba  sahaya  yang  berusaha  menebus dirinya.  Dengan  jenis  wakaf  tersebut  jauh  lebih  banyak  manfaatnya dibandingkan  dengan  jenis  wakaf  ahli,  dan  jenis  wakaf  ini  nampaknya paling  sesuai  dengan  tujuan  perwakafan  secara  umum.  Secara substansinya, wakaf jenis inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan  harta  di  jalan  Allah  swt.  Apabila  hata  wakaf  tersebut kegunaannya  untuk  pembangunan,  baik  bidang  keagamaan  maupun perekonomian  dan  lain-lain,  maka  manfaanya  sangat  terasa  untuk kepentingan  umum,  tidak  terbatas  untuk  keluarga  atau  kerabat  terdekat. (M. Adib : 2004 : 214-217)

## 3. Syarat dan Rukun Wakaf.
Perwakafan  dapat  dilaksanakan  apabila  telah  memenuhi  telah memenuhi  rukun dan syaratnya. Dalam PP No. 28 Th. 1977 tidak secara rinci  diatur  mengenai  syarat  dan  rukun,  hanya  dalam  pasal  3  ayat  (1) dijelaskan  bahwa  badan-badan  hukum  Indonesia  dan  orang  atau  orang- orang  yang  telah  dewasa  dan  sehat  akalnya  serta  oleh  hukum  tidak terhalang  untuk  melakukan  perbuatan  hukum,  atas  kehendak  sendiri  dan tanpa  paksaaan  dari  pihak  lain,  dapat  memwakafkan  tanah  miliknya denganmemperhatikan  peraturan-peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.(Tim. Dep.Agama : 1984 : 91-92)
Selanjutnya dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa pihak yang mewakafkan tanahnya harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas  kepada  Nadzir  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akte  Ikrar  Wakaf (PPAIW) yang kemudian menuangkannya dalam bentuk akte ikrar wakaf. Namun menurut fiqih rukun wakaf ada 4 (empat) yaitu : a. Wakif (orang yang  mefakafkan  harta)  ;  b.  Mauquf  bih  (barang  atau  harta  yang diwakafkan)  ;  c.  Mauquf  ‘Alaih  (pihak  yang  diberi  wakaf  )  d.  Shighat (pernyataan  atau  ikrar  wakif  sebagai  suatu  kehendak  untuk  mewakafkan sebagian  harta  bendanya).  Selajutnya  mengenai  persaratannya  sebagai berikut :
a.  Bagi  Wakif  yang  mewakafkan  hartanya,  memiliki  kecakapan hukum  atau  kamalul  aliyah  (legal  competent)  dalam  membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak meliputi empat kriteria yaitu : 1) merdeka ;    2)  berakal  sehat  ;    3)  dewasa  (baligh)  dan    4)  tidak  dibawah pengampuan.  Wakif    harus  mengikrarkan  kehendaknya  secara  jelas  dan tegas secara lisan atau tertulis kepada Nadzir dihadapan PPAIW, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi, sedangkan  dalam hal tidak dapat menulis cukup  dengan  isyarat.  Sekiranya  wakif  berhalangan  tidak  dapat menghadap  kepada  PPAIW  ,  maka  wakif  dapat  membuat  ikrar  secara tertulis  dengan  persetujuan  Kantor  Dep.  Agama  yang  mewilayahi  tanah wakaf.
b. Bagi  harta  yang  diwakafkan  (maukuf  bih)  harus  memenuhi syarat  :  1)  Harta  yang  diwakafkan  harus  mutaqawwam  (segala  sesuatu yang  dapat  disimpan  dan  dapat  digunakan)  ;  2)  Diketahui  dengan  yakin ketika  diwakafkan  ;  3)  Milik  wakif    4)  Terpisah,  bukan  milik  bersama (musya’).
c.  Bagi  Nadzir  (Maukuf  ‘Alaih)  sesuai  pasal  6  PP  No.  28  Th. 1977,  apabila  perorangan  harus  memenuhi  syarat  :  1)  warganegara Republik  Indonesia  ;  2)  beragama  Islam  ;3)  sudah  dewasa  ;  4)  sehat jasmaniah  dan  rohaniah  dan  jasmaniah  ;  5)  tidak  berada  dibawah pengampuan  ;  6)  1)badan  hukum  Indonesia  dan  berkedudukan  di Indonesia , 2) mempunyai perakilan di  kecamatan tempat letaknya tanah yang  diwakafkan.  Selanjutnya  para  Nadzir  harus  didaftar  pada  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  setempat  untuk  mendapat  pengesahan  dan jumlah diteapkan dengan Keputusan Menteri Agama.
JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166
d.  Shighat,  dimana  Wakif  harus  membuat  pernyataan  dengan cara  mengikrarkan  kehendaknya  secara  jelas  dan  tegas  secara  lisan  atau tertulis  kepada  Nadzir  dihadapan  PPAIW,  dengan  disaksikan  2  (dua) orang  saksi,  sedangkan    dalam  hal  tidak  dapat  menulis  cukup  dengan isyarat.  Sekiranya  wakif  berhalangan  tidak  dapat  menghadap  kepada PPAIW  ,  maka  wakif  dapat  membuat  ikrar  secara  tertulis  dengan persetujuan Kantor Dep. Agama yang mewilayahi tanah wakaf.

## c. Optimalisasi Wakaf
Harta  wakaf  bisa  menjadi  lebih  bermanfaat,  dengan  cara diproduktifkan. realita bahwa banyak harta benda wakaf yang ada, tetapi kurang  dan  bahkan  tidak  diproduktifkan,  sehingga  tidak  bermanfaat secara  maksimal.  Akibatnya,  banyak  tanah,  bangunan  madrasah,  tempat ibadah dan lain sebagainya yang berasal dari wakaf, terbengkalai, sia-sia dan  terkesan  kumuh  dan  nyaris  runtuh.  Akibatnya,  tujuan  dari  ibadah wakaf  membantu  saudara-saudara  kita  yang  membutuhkan  dan  dalam rangka mencapai kemaslahatan umum, menjadi tidak tercapai.
Kurang produktifnya asset wakaf, salah satunya disebabkan oleh para  pengelola  atau  nazhir  yang  tidak  profesional.  Pengetahuan  para nazhir  dalam  mengelola  dan  mengembangkan  harta  wakaf  tidak maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, satu diantaranya karena wakif  kurang  mau  membuka  diri  dengan  cara  bertanya,  belajar  kepada contoh  yang  sudah  ada.  Maka,  cukup  Ideal  jika  seorang  yang  hendak mewakafkan  hartanya,  melihat  terlebih  dahulu,  kepada  siapa  ia  harus serahkan,  agar  wakafnya  bisa  produktif  dan  dimanfaatkan  oleh masyarakat  banyak.  Maka,  kita  semua  dituntut  untuk  menjadi  pengawas para  nazhir  agar  benar-benar  menjalankan  amanah  yang  terimanya, sehingga  dapat  diperuntukkan  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat banyak.
Banyak  harta  wakaf  menjadi  tidak  produktif  karena  tidak dimanfaatkan  secara  baik.  Maka  tidak  mengherankan  bila  banyak  tanah wakaf yang terbengkalai hingga ditumbuhi semak belukar. Demikian pula dengan beberapa bangunan, baik berupa mushalla, masjid, madrasah dan lain sebagainya, yang tidak membawa hasil yang maksimal.
Tidak  produktifnya  aset  wakaf,  juga  disebabkan  oleh peruntukkannya  yang  tidak  berdasarkan  kepentingan  masyarakat  sosial, dan  mengabaikan  skala  prioritas.  Misalnya,  tanah  wakaf  yang dibangunkan  masjid,  padahal  ada  masjid  lain  disekitar  situ  yang  masih mampu  menampung  masyarakat  sekitarnya.  Akibatnya,  ada  masjid  atau mushalla yang bangunannya sangat besar dan megah, tetapi jama’ah yang shalat pada setiap waktunya, hanya dua atau tiga orang saja, dan bahkan tidak ada sama sekali. Demikian pula banyak madrasah atau sekolah yang muridnya hanya segelintir orang. Hal ini tentunya tidak sebanding dengan lahannya yang luas dan strategis.
Diantara contoh wakaf yang produktif (Ahmad Djunaidi : 2006 : 75-76)  adalah  memberikan  pinjaman  modal  usaha  kepada  yang  berhak untuk  waktu  yang  disepakati  bersama.  Selanjutnya  bila  modal  tersebut telah  dikembalikan,  maka  modal  tersebut  dapat  dipinjamkan  kepada orang lain untuk masa waktu tertentu pula, demikianlah seterusnya. Uang yang  berasal  dari  wakaf  tersebut  diputarkan  kepada  mereka  yang  benar- benar  membutuhkan  untuk  dijadikan  modal  usaha  atau  kerja  sehingga mereka  memiliki usaha atau pekerjaan yang  dapat menutupi biaya hidup mereka.  Pengelolaan  seperti  ini  akan  benar-benar  bermanfaat  dan membantu  mereka  yang  berada  dibawah  garis  kemiskinan  dalam menjalani  hidup  mereka.  Bila  uang  wakaf  yang  terbatas  tersebut  dapat membantu  banyak  orang  maka  menjadi  sangat  bermanfaat  dan  dapat membantu  mengeluarkan  mereka  dari  penderitaan  keuangan  yang dialami. Pada akhirnya, tujuan dari wakaf untuk membantu  orang-orang yang  kekurangan  menjadi  tercapai,  dan  dengan  sendirinya  kemiskinan dapat diatasi.
Ada paradigma yang keliru selama ini bahwa ketika berbicara tentang wakaf seakan hal ini hanya terbatas bagi para tuan tanah dan orang-orang kaya saja pada hal tidak demikian, (Tuti A. Najib : 2006 : 111) siapapun dapat mengeluarkan dan berinfestasi akhirat dengan  wakaf. Barang  yang dapat  diwakafkan  sesuai  Undang-undang  nomor  28  tahun  1977  berupa tanah  hak  milik  atau  tanah  milik  yang  bebas  dari  segala  pembebanan, ikatan,  sitaan  dan  perkara,  sedangkan  menurut  UU  Wakaf  yang  baru disahkan  yaitu UU No. 41 Th. 2004 berupa benda tetap (tidak bergerak) dan  benda  begerak.  Yang  termasuk  benda  tetap  seperti  tanah  pertanian, perkebunan,  tanah  perumahan,  bangunan,  pohon  dan  benda-benda  lain,
JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166
162
sedangkan yang termasuk benda bergerak seperti uang, saham, surat-surat berharga, hak atas kekayaan intelektual dan lain-lain.
Jadi  dengan  taraf  ekonomi  yang  tidak  berlebihan  kaum  muslimin masih  dapat  berwakaf    dengan  berupa  wakaf  uang  tunai  misalnya  dan barang-barang  lainnya.  Dalam  sebuah  estimasi  disebutkan,  Jika  di asumsikan 40 juta umat islam membayar wakaf sebesar Rp. 100.000,- per tahun,  maka  akan  terkumpul  uang  hasil  wakaf  sebesar  Rp  400  milyar. Jika  pembayaran  meningkat  menjadi  Rp.  500.000,-  per  tahun  maka jumlah dana yang terkumpul sebesar Rp 20 Trilyun. Jika bagi hasil bank syariah  sekitar  10%,  maka  nilai  bagi  hasil  sekitar  2  Trilyun  per  tahun. Nilai ini hanya memperkirakan 40 juta penduduk muslim dari sekitar 182 juta  penduduk  muslim  di  Indonesia.  Jika  dilakukan  perhitungan  yang sesungguhnya,  belum  lagi  ditambah  dengan  sedekah  biasa  diperkirakan nilainya akan lebih besar dari perkiraan kasar ini (Mustafa  : 44).
Disisi lain harus dipahami, penggunaan harta wakaf tidak sebatas membangun  rumah  sekolah,  tanah  perkuburan,  masjid  seperti  yang selama ini diyakini sebagian besar masyarakat, namun harta wakaf dapat berfungsi sebagai  modal untuk pengentasan  kemiskinan umat, dalam  hal ini  paling  tidak  dapat  dilakukan  dengan  dua    pendekatan  (Tim  Dirjen Pemberdayaan Wakaf : 2006 : 74):
1.  Menggunakan  wakaf  uang,  dimana  uang  tersebut  di investasikan  di  sektor  riil  secara  langsung  ataupun  melalui    perbankan atau  pasar  modal  syariah  dan  hasilnya  digunakan  untuk  pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan kerja dan lain-lain.
2.    Pendekatan  wakaf  produktif  dimana  alokasi  dana  memang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur yang dapat menghasilkan uang. Misalkan pembangunan jalan tol. Hasil dari jalan tol dapat  digunakan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  miskin,  pendirian sekolah,  rumah  sakit  ataupun  menyantuni  kaum  dhuafa  (Muhammad  al- Dahabi : 1988 : 55)
Upaya  untuk  membudayakan  penyerahan  wakaf  uang  pada badan-badan  dan  bank-bank  yang  ditunjuk  seyogyanya  senantiasa  harus digalakkan,  sehingga  kian  hari  kian  banyak  modal  yang  dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan ekonomi umat.

## Kesimpulan
Kesenjangan  sosial  – ketimpangan  ekonomi –  merupakan  suatu hal yang aksioma dalam kehidupan manusia, kebutuhan manusia terhadap sandang,  pangan  dan  lainnya  merupakan  fitrah,  pemenuhan  terhadap kebutuhan  tersebut  dalam  Islam  telah  dijadikan  sebuah  keharusan  (Qs. Al-Qashash : 77) bahkan seseorang  yang  hanya berpangku tangan, tidak berbuat  untuk  dirinya  dianggap  zhalim  dan  melanggar  perintah  Allah Swt. Penanggulangan kesenjangan sosial – ketimpangan ekonomi - dalam konsep  ekonomi  Islam  berbeda  dengan  cara  pandang  kapitalis  dan sosialis, dalam Islam ada beberapa cara kepemilikan terhadap harta yang dapat dipergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia, diantara perangkat  kepemilikan    tersebut  adalah  (al-Misri  :  2008  :  98)  melalui usaha  individu,  pembagian  atau  distribusi  lahan  tanah  milik  negara, mengambil upahan, menerima dana zakat, infaq, sadaqah san wakaf
Menurut  Islam  problema  utama  ekonomi  yang  berekses  pada kesenjangan  social  – ketimpangan  ekonomi -  adalah  soal  ‘distribusi’. Berbeda  dengan  ekonomi  barat  yang  diwakili  oleh  Kapitalis  yang berpadangan  bahwa  problema  ekonomi  adalah  faktor  ‘kelangkaan’;  dan Sosialis  yang  berkesimpulan  bahwa  problema  ekonomi  adalah pertentangan kepentingan antar golongan atau kelompok.
Karenanya dalam ekonomi sosialis ekonomi dibangun berdasarkan  kemaslahatan  umum  dan  bukan  kemaslahatan  individu, maka  penanggulangan  problema  ekonomi,  dilakukan  dengan  cara menjadikan semua faktor terkait produksi sebagai milik negara, termasuk segala  sumberdaya  ekonomi.  Sehubungan  dengan  itu,  maka  dalam penanggulangan problema ekonomi melalui sentralisasi planning system, yang  merencanakan,  mengatur  kualitas  dan  kuantitas  barang  serta  jasa untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  telah  ditentukan,  melalui  penyesuaian antara  alokasi  sumberdaya  yang  tersedia  dan  kebutuhan;  termasuk  juga ketentuan  mengenai  upah  buruh.  (Yunis  :  2008  :  101)    sedangkan kapitalis  dalam  penanggulangan  problema  ekonomi,  mengikuti  prinsip- prinsip  ekonomi  kapitalis  yang  mengecilkan  peran  pemerintah,  disertai dengan  kebebasan  ekonomi,  individualisme  yang  mendahulukan kepentingan  individu  daripada  kelompok,  dan  persaingan  bebas;  maka yang  digunakan  adalah  mekanisme pasar ,  yang  mampu  menciptakan
JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166
164
harga  secara  otomatis  dengan  sendirinya,  berdasarkan  penawaran  dan permintaan ( supply and demand) .
Epistemologi  Islam  berada  diantara  kedua  ideology  di  atas, sehingga  dalam  Islam  kerja  merupakan  salah  satu  dasar  dalam kepemilikan  harta,  selain  itu  juga  dalam  Islam  ada  suatu  perangkat jaminan yang memberikan kesempatan untuk bekerja bagi setiap individu yang  memiliki  kemapuan  dan  kemauan  untuk  bekerja,  (Mervin  :  2007  : 44)  melalui  kebijakan  pemerintah  dalam  mendistribusikan  sumber kekayaan  dan  hak  wajib  melalui  distribusi  dana  zakat,  sedekah,  wakaf sebagai  kepemilikan  yang  menjadi  unsur  pokok  dalam  proses  produksi. Berbicara tentang harta kekayaan, ternyata Islam sebagai agama universal yang  mempunyai  misi rahmatan  lil  ‘alamin (Abudin  Nata  :  2005  :  54) memiliki paradigma dan konsep tersendiri, ia sangat khas dan berkarakter visioner.  Statemen  ini  dapat  dibuktikan  dari  doktrin-doktrin  dasar  islam terkait  dengan  :  Fungsi,    kedudukan  harta,  cara  dan  etika  mendapatkan, memanfaatkan serta mengeluarkannya.
Dalam  Islam  pada  dimensi  pertikal,  harta  dipandang  sebagai sarana  atau  alat  untuk  mendekatkan  diri  kepada  Allah  Swt,  (Salman Harun  :  2004  :  62)  harta  bukan  tujuan  sehingga  tidak  wajar  bila  dicari, dikejar  dengan    cara-cara  yang  tidak  syar’i    bahkan  menjauhkan  diri dariNya,  pada  dimensi  horizontal  harta  berfungsi      sebagai  salah  satu sarana  mewujudkan  bangunan  masyarakat  yang  penuh  keadilan, keharmonisan  dan  kesejahteraan,  harta  bukan  sarana  pamer  atau  pemila strata  sosial  suatu  masyarakat  atau  lebih  jelek  lagi  sebagai  pemicu kecemburuan dan tindak kriminal, disinilah sangat jelas wacana filantropi Islam dalam syari’at wakaf.

## REFERENSI
Abdurahman, Asmuni, Wakaf dalam Konsep Majelis Tarjih
Muhammadiyah -  Makalah  Majelis  Wakaf  dan  Kehartabendaan PP Muhammadiyah dan UMJ Jakarta
al-Dahabi’i,  Ibrahim  bin  Muhammad, al-Shadaqat  wa  Atsaruha  ‘ala  al- Fardi  wa  al-Mujtama’ ,(  Riyadh  ;  al-Wathaniyyah  al- Muwahhidah li al-Tauzi’, 1988 )
al-Maududi,  Sayyid  Abul  A’la, Islamic  way  of  life ,  Lahore  :  Islamic Publications LTD
Azhary,  H.M  Thahir  – Politik  Hukum  Perwakafan  di  Indonesia -
Makalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah dan UMJ Jakarta
Bamualim,  Chaidar  S,  Irfan  Abu  Bakar  (  Ed  ), Revitalisasi  Filantropi
Islam  –  Studi  Kasus Lembaga  Zakat  dan Wakaf  di  Indonesia ,   ( Jakarta : PBB UIN, 2005 )
Djunaidi,  Ahmad  et.  al, Menuju  Era  Wakaf  Produktif  –  Sebuah  Upaya Progresif  untuk  Kesejahteraan  Umat ,  (  Jakarta  :  Mitra  Abadi Press, 2006 )
Hudhair,  Al-Sayyid  Ali al-Ilmu  –  Mafhumuhu  wa  Mashadiruhu  wa Ghayatuhu -, ( Kairo : ‘Alam al-kutub, 2003 )
Husin  al-Munawwar,  Said  Agil, Aktualisasi  Nilai-Nilai  Qur’an  dalam Sitem Pendidikan Islam , ( Jakarta : Ciputat Press, 2003 )
Harun, Salman, Mutiara al-Qur’an –Aktualisasi Pesan al-Qur’an dalam Kehidupa, (Jakarata : Logos, 2004 )
Imam,  Muhammad  Kamaluddin, al-Washiyyah  wa  al-Waqf  fi  al-Islam  – Maqashid wa Qawa’id -, ( Iskandariyah –Egypt - : Mansya’at al- Ma’arif, 1999 )
J.  Sudarminta, Epitemologi  Dasar  –  Pengantar  Filsafat  Pengetahuan -, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), Cet.1
Juhaya  S.Praja, Filsafat  dan  Metodologi  Ilmu  dalam  Islam ,  ( Jakarta:Teraju, 2002)
M. Abid A.al-Kabisi, Hukum Wakaf – Kajian Kontemporer Pertama dan terlengakap fungsi & pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf – (Jakarta:IIMAN Press, 2004),
JIA/Juni 2013/Th.XIV/Nomor 1/151-166
Najib,  Tuti  A, Wakaf,  Tuhan,  dan  Agenda  Kemanusiaan-  Studi  Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia , ( Jakarta : CSRC, UIN Jkt, 2006 )
Nasution,  Mustafa  Edwin, Wakaf  Tunai  –Inovasi  Finansial  Islam , (Jakarta: PSTTI-UI )
Nata,  Abudin, Pendidikan  dalam  perspektif  al-Qur’an (  Jakarta  :  UIN Press, 2005 )
Syalabi,  Muhammad  Musthafa, Muhadharat  fi  al-Waqf  wa  al-Washiyah (Iskandariyah –Egypt - : Mathba’ah Dar al-Ta’lif , 1957)
Saifullah,  Eddyson  “  Konsep  Masyarakat  Sejahtera  Dalam  Perspektif Islam “ Disertasi Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun, 2008
Tim,  Fiqih  Wakaf-Proyek  Peningkatan  Pemberdayaan  Wakaf  Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Th. 2004
Tim, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dilrngkapi dengan  UU No. 7 Th.  1989,  UU  No.  1  Th.  1974  ,  PP  No.  9  Th.  1975  –  Proyek Penyuluhan  Hukum  Agama  Th.  1995/1996  Direktorat  Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama Jakarta –
Tim, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik –  Proyek  Pembinaan  Zakat  dan  Wakaf  Dep.  Agama  th. 1984/1985
Zuhaili, Wahbah, al-Washaya wa al-Waqf fi Fiqh al-Islami , (Damaskus ;
Dar al-Fikr, 1998 ) cet III
*****