Volume 04 Nomor 02, Juni 2023 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR
Penerbit : Program Studi Magister Kenotariatan  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia
This article is published in a peer-reviewed section of the Notary Law Research

## PENETAPAN PERWALIAN TERHADAP PROSES JUAL BELI TANAH WARIS
YANG AHLI WARISNYA ANAK DI BAWAH UMUR (Study Penetapan Pengadilan Negeri Kendal No.247/Pdt.P/2019/PN.Kdl)
Oleh:

## Yuri Etika Ayu Muktia
Program Officer di Jakarta Feminist, Indonesia yurimuktia@gmail.com
Yulies Tiena Masriani Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang yulies-tm@untagsmg.ac.id

## ABSTRAK
Anak  merupakan  subjek  hukum  yang  belum  memiliki  kecakapan  dalam  melakukan perbuatan hukum, maka dalam hal yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah yang dimiliki  anak  di  bawah  umur  harus  diwakili  oleh  orang  tua/walinya.  Namun  untuk melindungi  harta  benda  anak  di  bawah  umur  tersebut  dan  untuk  memastikan  bahwa dijualnya objek tanah yang dimiliki anak di bawah umur adalah untuk kepentingan anak yang bersangkutan maka dibutuhkan penetapan dari hakim pengadilan. Dengan demikian penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  proses  penetapan  perwalian  terhadap  jual beli  tanah  waris  yang  ahli  warisnya  adalah  anak  di  bawah  umur.  Adapun  yang  menjadi rumusan  masalah  dalam  penelitian  yaitu  apa  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam Penetapan  Perwalian  anak  di  bawah  umur  sebagai  syarat  jual  beli  tanah  karena pewarisan? bagaimana pelaksanaan Penetapan Perwalian terhadap proses jual beli tanah yang dimiliki anak di bawah umur berdasarkan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl?  dan  bagaimana  akibat  hukumnya  terhadap  jual  beli  tersebut? Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada pengumpulan data dan  analisis  data  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan penetapan perwalian merupakan cara melindungi hak anak dalam jual beli tanah. Peraturan tentang perwalian berlaku juga untuk proses jual beli tanah waris. Dalam kasus ini, pengadilan negeri Kendal menetapkan perwalian untuk melindungi hak anak di bawah umur dan sebagai salah satu dokumen untuk proses jual beli tanah yang digunakan sebagai  syarat  pendaftaran  tanah  ke  Kantor  Pertanahan.  Hasil  penelitian  diharapkan dapat  memberikan  rekomendasi  bagi  pengadilan  dan  pemerintah  untuk  mengambil tindakan  yang  lebih  efektif  dalam  mengatur  perwalian  terhadap  jual  beli  tanah  dimana ahli warisnya anak di bawah umur.
Kata Kunci : Akibat Hukum; Anak Di Bawah Umur; Jual Beli; Perwalian; PPAT.

## ABSTRACT
Minors  are  legal  subjects  who  dont  have  ability  to  carry  out  legal  acts,  under  these conditions, in matters related to the transfer of rights to land owned by minors, they must be represented by their parents. However, in order to protect property of minor and to ensure that the sale of the object of land owned by the minor is for the benefit of the child concerned, it  is  necessary  to  establish  guardianship  and  permission  to  sell  from  the  trial  judge.  This study aims to analyze the process of determining guardianship on the sale and purchase of inherited  land  whose  heirs  are  minors.  Formulation  of  problem  in  study  is  what  judge considers in Determination of Guardianship of minors as a condition for buying and selling land  due  to  inheritance  and  how  is  implementation  of  Guardianship  Determination  on process  of  buying  and  selling  land  owned  by  minors  based  on  Determination  Number 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl  and  what  legal  consequences  are  for  sale  and  purchase.  Research uses  normative  juridical  approach,  focusing  on  data  collection  and  data  analysis  using qualitative research methods. Results showed that establishment of guardianship is a way to protect  childrens  rights  in  sale  and  purchase  of  inheritance  land.  Regulations  on guardianship  apply  to  the  process  of  buying  and  selling  inherited  land.  In  this  case,  the Kendal district court established a guardianship to protect the rights of minors and as one of the  documents  for  the  process  of  buying  and  selling  land  used  as  a  condition  of  land registration to the Land Office.
Keywords: Buying and Selling; Guardianship; Legal Consequences; Minors; PPAT.
©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee ( https://Creativecommons.org/licences/by-sa/4.0 )

## A. PENDAHULUAN
Perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh  seorang  anak  diatur  dalam  Pasal  47 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang menyebutkan  bahwa  anak  yang  belum  mencapai  umur  18  Tahun  atau  belum pernah  menikah  ada  di  bawah  kekuasaan  orang  tuanya  selama  mereka  tidak dicabut  dari  kekuasaannya.  Pada  ayat  (2)  Undang-Undang  tersebut  mengatur bahwa  orang  tua  mewakili  anak  tersebut  mengenai  perbuatan  hukum  di  dalam dan  di  luar  pengadilan.  Pengaturan  lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  48  yang menyebutkan  bahwa  orang  tua  tidak  diperbolehkan  memindahkan  hak  atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 Tahun  atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan,  kecuali  apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
Dengan demikian walaupun orang tua secara normatif memang telah menjadi wali  bagi  anaknya  dan  masih  memiliki  kekuasaan  penuh  terhadap  anaknya, penetapan  dari  pengadilan  mengenai  perwalian  dan  ijin  menjual  tetap  harus diadakan karena dalam hal ini terkait dengan harta benda anak yang di dalamnya terdapat hak anak yang membutuhkan perlindungan hukum.
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
Penetapan  Perwalian  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  Negeri  Kendal  yaitu Penetapan  Nomor  247/Pdt.P/2019/PN.Kdl  berawal  saat  Pemohon  ingin  menjual sebidang  tanah  Hak  Milik  Nomor  2133  yang  terletak  di  Desa  Langenharjo Kabupaten Kendal, tanah tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh pada saat Pemohon menikah dengan suaminya dan suaminya tersebut telah meninggal dunia, dan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum suaminya tersebut, telah dilahirkan 3 (tiga) anak yang merupakan anak di bawah umur menurut Undang – Undang  sehingga  anak – anak  tersebut  juga  merupakan  pewaris  dari  almarhum suaminya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  dasar  Pemohon  meminta  penetapan  pengadilan adalah  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  dan  meminta  ijin  kepada  hakim,  bahwa tujuan akan dijualnya tanah tersebut karena semata-mata demi kepentingan biaya pendidikan  anak-anaknya.  Pada  pertimbangan  hukumnya,  hakim  menganggap bahwa salah satu anak Pemohon yang Bernama Meilia Astriani tertanggal 23 Juni 2019, telah berumur 20 tahun lebih, sehingga menurut hakim anak tersebut dapat dikategorikan telah dewasa dan dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa diwakili oleh orang tua/walinya.
Hal tersebut membutikan bahwa definisi dewasa menurut hukumpun ternyata sangat  beragam,  apabila  kita  merujuk  pada  Pasal  330  KUHPerdata,  maka seseorang  dapat  dikatakan  telah  dewasa  apabila  ia  telah  berumur  21  tahun  dan telah menikah. Dengan demikian di dalam  penetapan pengadilan tersebut hakim menggunakan dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang  - Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Peraturan Jabatan Notaris juncto Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Materi dari Buku II Edisi 2007 (MA-RI 2009) tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Pengadilan  dalam  Empat Lingkungan  Peradilan,  dan  hasil  dari  Rakernas  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia.
Hakim  kemudian  menetapkan  bahwa  anak-anak  Pemohon  yang  masih  di bawah umur yaitu yang Bernama Akmal Irvan Maulana masih berumur 15 tahun dan Qiandra Muhamad  Alvarow masih berumur  6  tahun, yang dalam melakukan perbuatan hukum terhadap harta warisannya harus diwakilkan oleh orang tuanya yang  masih  hidup  yaitu  Pemohon.  Isi  dari  penetapan  hakim  dalam  Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl yaitu sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari anak - anaknya yang masih di bawah umur  bernama  AKMAL  IRVAN  MAULANA  dan  QIANDRA  MUHAMAD ALVAROW;
3. Menetapkan pemohon sebagai wali terhadap anak yang masih di bawah umur tersebut  di  atas,  bertindak  untuk  diri  sendiri  dan  atas  nama  anak  -  anak tersebut  untuk  melakukan  penjualan  sebidang  tanah  dengan  Nomor  2133 Desa Langenharjo atas nama PATAH;
4. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; Dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis membuat penelitian yang berjudul PENETAPAN PERWALIAN TERHADAP PROSES JUAL BELI TANAH WARIS YANG  AHLI  WARISNYA  ANAK  DI  BAWAH  UMUR  (Study  Penetapan  Pengadilan Negeri Kendal Nomor 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl)..

## B. PERUMUSAN MASALAH
1. Apa yang menjadi dasar Pertimbangan hakim dalam Penetapan Perwalian anak  di  bawah  umur  sebagai  syarat  jual  beli  hak  atas  tanah  karena pewarisan?
2. Bagaimana  Pelaksanaan  Penetapan  Perwalian  terhadap  proses  jual  beli tanah waris yang dimiliki anak di bawah umur? (study Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl).
3. Bagaimana  akibat  hukumnya  terhadap  proses  jual  beli  tanah  waris  yang dimiliki anak di bawah umur?

## C. METODE PENELITIAN

## 1. Metode Pendekatan
Pendekatan  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  metode  yuridis normatif, 1 yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti undang -  undang  dan  putusan  pengadilan  sebagai  bahan  primer,  dan  bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan primer dan sekunder.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah deskriptif analitis ,  yaitu  suatu  bentuk  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengumpulkan  informasi  mengenai  status  suatu  gejala  yang  ada,  yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta dan sifat – sifat populasi atau daerah tertentu. 2

## 3. Sumber dan Jenis Data
Untuk mengamati lebih jelas isu hukum sekaligus memberikan ketentuan
1 Soerjono Soekanto and Marmudji, Pengertian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1986).
2 Ronny Kountur, Metode Penelitian: Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis (Jakarta: PPM, 2004).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
– ketentuan  mengenai  apa  yang  seharusnya,  maka  data  yang  diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Kegiatan utama yang  dilakukan  dalam  melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu  studi  pustaka dengan  didukung  studi  lapangan  dengan  melakukan  interview  atau wawancara  sehingga  data  yang  diperlukan  dalam  penelitian  ini  adalah data sekunder dengan didukung data primer.

## 4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam  upaya  mengumpulkan  sumber  data  yang  ditulis  diatas,  pada penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian  kepustakaan  yaitu  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan  dengan  cara  membaca  dan  mendalami  buku  -  buku  literatur, peraturan  perundang-undangan,  koran  atau  media  masa,  majalah,  jurnal dan  dokumen  resmi  yang  terkait  dengan  permasalahan  yang  sesuai dengan tema penulisan hukum ini.

## 5. Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  yuridis  kualitatif  atau kualitatif  normatif  yaitu  berupa  interpretasi  mendalam  tentang  bahan- bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif .

## D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Penetapan  Perwalian  Anak  Di  Bawah Umur  Sebagai  Syarat  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Karena  Pewarisan Berdasarkan Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl.
Kedua  anak  dari  pemohon  belum  pernah  melangsungkan perkawinan  dan  masih  dibawah  umur  18  tahun  sehingga  belum  cakap bertindak  hukum  untuk  melakukan  proses  peralihan  hak  yaitu  jual  beli hak  atas  tanah.  Dalam  permohonan  penetapan  ini  pemohon  yang merupakan ibu kandung kedua anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk  keperluan  pendidikan  anak – anaknya  tersebut,  maka  pemohon mengajukan  penetapan  perwalian  untuk  bertindak  hukum  atas  nama kedua  anaknya  yang  pada  saat  diajukannya  penetapan  tersebut  masih dibawah umur 18 tahun.
Hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  ada  pada Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  KMA/032/SK/IV/2006  tentang Pemberlakuan  Buku  II  sebagai  pedoman  pelaksanaan  tugas  dan administrasi pengadilan edisi 2007. Dalam Bab II mengatur tentang teknis peradilan  untuk  perkara  permohonan  pada  poin  angka  12  (dua  belas) menyebutkan bahwa permohonan yang dilarang yaitu:
a. Permohonan  untuk  menetapkaan  status  kepemilikan  atas  suatu benda,  baik  benda  bergerak  ataupun  benda  tidak  bergerak  oleh
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
karena  itu  terhadap  status  kepemilikan  suatu  benda  diajukan  dalam bentuk gugatan;
b. Permohonan untuk menetapkan status keahli warisan seseorang, oleh karena  terhadap  status  keahli  warisan  ditentukan  dalam  suatu gugatan;
c. Permohonan  untuk  menyatakan  suatu  dokumen  atau  sebuah  akta adalah  sah  oleh  karena  untuk  menyatakan  suatu  dokumen  atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan.
Berdasarkan isi dari permohonan perwalian yang dituliskan di atas menunjukan  bahwa  permohonan  tersebut  tentu  tidak  bertentangan dengan  Keputusan  Mahkamah  Agung  Nomor  KMA/032/SK/IV/2006 tentang  Pemberlakuan  Buku  II  sebagai  pedoman  pelaksanaan  tugas  dan administrasi  pengadilan  edisi  2007,  karena  permohonan  dilakukan  demi kepentingan pendidikan anak - anak pemohon.
Penetapan  Perwalian  tersebut  Berdasarkan  pertimbangan  hakim bahwa  keputusan  hakim  dalam  menetapkan  Pemohon  sebagai  wali sebetulnya  tidak  diperlukan  karena  secara  de  jure  orang  tua  yang  hidup terlama  secara  hukum  adalah  wali  dari  anak-anaknya  yang  masih  di bawah  umur  (Pasal  50  UU  Perkawinan),  namun  hakim  mengabulkan permohonan  tersebut  karena  penetapan  ini  diperlakukan  sebagai  syarat yang diajukan oleh PPAT untuk dapat melakukan tindakan jual beli tanah. Adapun  keputusan  hakim  dalam  memberi  ijin  pemohon  menjual  tanah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada .
2. Pelaksanaan Penetapan  Perwalian  terhadap  proses  jual  beli  tanah waris  yang  dimiliki  anak  di  bawah  umur  (study  Penetapan  Nomor 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl)
Ijin  menjual  tanah  atas  nama  anak  -  anak  di  bawah  umur  yang diberikan kepada orang tua atau wali berdasar pada  ketentuan yang ada dalam  Pasal  309  KUH  Perdata  yang  mana  apabila  anak  tersebut mempunyai kekayaan sendiri, kekayaan tersebut diurus oleh orang yang melakukan  kekuasaan  orang  tua.  Tetapi  dalam  hal  ini  dilakukan pembatasan oleh undang - undang, yaitu mengenai benda - benda yang tak bergerak,  surat  -  surat  sero (effecten) dan  surat  -  surat  penagihan  yang tidak boleh dijual sebelum mendapat izin dari hakim. 3
Pada praktik yang terjadi di Kabupaten Kendal, apabila terdapat jual beli tanah yang dimiliki oleh anak di bawah umur, maka ada dua pilihan yang dapat dilakukan oleh pihak terdapat anak di bawah umurnya, pilihan
3 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1996).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
tersebut yaitu : 4
a. Menggunakan Surat Pengembanan yang diketahui oleh kelurahan dan dikuatkan oleh kecamatan apabila yang menjadi wali dalam mewakili anak  di  bawah  mur  tersebut  dalam  jual  beli  tanah  adalah  orang  tua kandung anak di bawah umur tersebut.
b. Menggunakan Penetapan pengadilan apabila yang akan menjadi wali dalam  mewakili  anak  di  bawah  mur  tersebut  dalam  jual  beli  tanah bukan orang tua kandung anak di bawah umur tersebut.
Sehingga  dalam  praktiknya  kenyataannya  terdapat  perbedaan pemberlakukan  atas  ketentuan  tersebut  tergantung  kepada  kebijakan pejabat  Kantor  Pertanahan  setempat.  Kebijakan  tersebut  juga  tidak tertulis  dan  dapat  berubah  sewaktu – waktu  pada  Kantor  Pertanahan Kabupaten Kendal. Ada yang mensyaratkan bahwa untuk penjualan tanah yang  didalamnya  tersangkut  anak  dibawah  umur  harus  ada  izin  terlebih dahulu  dari  hakim  pengadilan  negeri  setempat  tanpa  membedakan mereka  tunduk  pada  KUH  Perdata  atau  tidak,  tapi  ada  pula  yang  tidak mensyaratkan  hal  tersebut  apabila  pihak  penjual  tidak  tunduk  pada KUHPerdata sepanjang dipenuhi sayarat yang ditentukan dalam Pasal 48 UU  Perkawinan  tersebut.  Hal  tersebut  bergantung  pada  Kepala  Kantor Pertanahan yang menjabat pada saat itu atau bergantung pada kerumitan kasus yang sedang terjadi. 5
Menurut Irwan Budiyanto PPAT di kabupaten Kendal dalam rangka membuat akta jual beli tanah terdapat beberapa hal yang perlu disiapkan oleh pihak yang mewakili anak di bawah umur tersebut, yakni dalam hal kedudukan pihak yang mewakili anak di bawah umur sebagai pihak yang menjual diharapkan membawa: 6
a. Sertipikat asli hak atas tanah yang akan dijual
b. Bukti  identitas  anak  dibawah  umur,  Akta  kelahiran,  Kartu  Tanda Penduduk (KTP) apabila sudah punya
c. Bukti identitas orang tua yang mewakili (KTP) dan Surat Nikah
d. Kartu Keluarga (KK)
e. Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
f. Surat  penetapan  perwalian  dan  izin  menjual  dari  hakim  yang ditetapkan oleh pengadilan negeri setempat.
Untuk  melindungi  hak  anak  di  bawah  umur  atas  hak  atas  tanah,
4 Endang Kiswanti, Wawancara , Notaris-PPAT Kota Kendal, (Kendal: tanggal 2 Februari 2023).
5 Endang Kiswati, Wawancara , Notaris-PPAT Kota Kendal, (Kendal: tanggal 2 Februari 2023)
6 Irwan Budiyanto, Wawancara , Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Kendal: 14 November 2022)
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
maka  dalam  hal  kedudukan  pihak  yang  mewakili  anak  di  bawah  umur sebagai pihak yang menjual, maka diperlukan ijin menjual yang ditetapkan oleh  Pengadilan  Negeri.  Hal  ini  diatur  dalam  Pasal  394  KUHPer  yang berbunyi:
“Apabila  wali  hendak  menjual  barang -barang  tak  bergerak,  maka surat permohonan yang diajukan oleh wali harus dilampiri sebuah daftar segala  harta  kekayaan  anak  belum  dewasa  dan  dalam  daftar  itu  harus disebutkan  barang-barang  yang  hendak  dijual.  Pengadilan  negeri berwenang untuk mengizinkan penjualan barang-barang itu, baik barang- barang  yang  ditunjuk  maupun  barang-barang  lain,  yang  menurut pertimbangan  Pengadilan  Negeri  penjualan  barang-barang  itu  tidak menimbulkan begitu banyak kerugian bagi anak belum dewasa” .

## 3. Akibat  Hukumnya  Terhadap  Proses  Jual  Beli  Tanah  Waris  Yang Dimiliki Anak Di Bawah Umur
Atas penetapan hakim tersebut menimbulkan akibat hukum baik itu bagi  pemohon  dan  anak  di  bawah  umur  tersebut,  yakni  kewajiban  bagi pemohon untuk mewakili anaknya dalam jual beli tanah demi kepentingan anaknya yang masih di bawah umur demi kepentingan anak tersebut pula terutama  untuk  pendidikannya.  Sehingga  menjadi  sah  apabila  pemohon menjual  tanah  milik  anaknya  yang  masih  di  bawah  umur  tersebut. Pemohon dalam hal ini tidak boleh mempergunakan hasil dari penjualan tanah  tersebut  untuk  kepentingan  pribadinya  dan  demi  melindungi  hak- hak  anak  yang  masih  di  bawah  umur  tersebut.  Hal  ini  karena  pemohon tidak  sama  sekali  memiliki  hak  atas  harta  tersebut  melainkan  hanya memiliki hak untuk mengelola demi kepentingan anaknya yang masih di bawah umur. 7
Akibat hukumnya terhadap proses jual beli tanah waris yang dimiliki anak di bawah umur setelah adanya penetapan perwalian tersebut adalah proses jual beli tanah dapat dilakukan dan tetap melindungi kepentingan dan hak-hak anak di bawah umur sebagai pemilik tanah tersebut. Adanya penetapan  perwalian  tersebut  juga  untuk  memastikan  bahwa dilakukannya  jual  beli  tanah  yang  diwakili  oleh  wali  tersebut  telah  sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan
a. Pertimbangan hakim dalam Penetapan Perwalian anak di bawah umur
7 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
sebagai syarat jual beli hak atas tanah karena pewarisan yaitu karena penetapan  perwalian  tersebut  karena  Pemohon  sebagai  wali sebetulnya  tidak  diperlukan  karena  secara  de  jure  orang  tua  yang hidup  terlama  secara  hukum  adalah  wali  dari  anak-anaknya  yang masih  di  bawah  umur  (Pasal  50  UU  Perkawinan),  namun  hakim mengabulkan  permohonan  tersebut  karena  penetapan  ini diperlakukan  sebagai  syarat  yang  diajukan  oleh  PPAT  untuk  dapat melakukan tindakan jual beli tanah. Adapun keputusan hakim dalam memberi ijin pemohon menjual tanah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan  yang  ada  dan  demi  melindungi  kepentingan  anak  yang masih  di  bawah  umur  yang  belum  dapat  melakukan  perbuatan hukumnya sendiri sehingga perlu diwakili oleh walinya.
b. Pelaksanaan  Penetapan  Perwalian  terhadap  proses  jual  beli  tanah waris  yang  dimiliki  anak  di  bawah  umur?  (study  Penetapan  Nomor 247/Pdt.P/2019/PN.Kdl)  yaitu  berdampak  pada  proses  jual  beli  hak atas  tanah  karena  dokumen  penetapan  perwalian  tersebut  nantinya dijadikan  kelengkapan  dokumen  para  pihak  dan  dasar  bagi  PPAT dalam  membuat  akta  jual  beli  serta  dalam  melakukan  pendaftaran tanah  ke  Kantor  Pertanahan,  dengan  adanya  penetapan  perwalian tersebut  PPAT  telah  melakukan  asas  kehati-hatian  dalam  membuat akta karena objek jual beli tanah tersebut di miliki oleh anak di bawah umur sehingga dalam proses jual belinya perlu untuk memperhatikan kepentingan anak di bawah umur tersebut.
c. Akibat hukumnya terhadap proses jual beli tanah waris yang dimiliki anak  di  bawah  umur  setelah  adanya  penetapan  perwalian  tersebut adalah  proses  jual  beli  tanah  dapat  dilakukan  dan  tetap  melindungi kepentingan dan hak-hak anak di bawah umur sebagai pemilik tanah tersebut.  Adanya  penetapan  perwalian  tersebut  juga  untuk memastikan  bahwa  dilakukannya  jual  beli  tanah  yang  diwakili  oleh wali tersebut telah sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku .

## 2. Saran
a. Bagi para pihak pemohon. Dalam mengajukan permohonan perwalian sebaiknya  harus  dipersiapkan  secara  matang,  terutama  mengenai bukti-bukti yang nantinya akan diajukan di dalam sidang pemeriksaan untuk dapat memperkuat dalil permohonanya.
b. Bagi  Hakim-hakim  di  Pengadilan  Kendal  yang  memeriksa  dan mengadili perkara permohonan perwalian harus lebih diawasi dalam menetapkan  perwalian  tersebut.  Sehingga  dalam  proses  pembuktian
E-ISSN 2722-287X | P-ISSN 2985-3060
di persidangan Majelis Hakim dapat melihat maksud dan tujuan dari perwalian itu, apakah perwalian tersebut dapat melindungi hak anak atau tidak.
c. Bagi  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  perlu  melakukan  sosialisasi berkaitan  dengan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  yang  dimiliki  oleh anak di bawah umur dan diharapkan BPN di masa mendatang dapat memiliki  aturan  yang  pasti  terkait  pendaftaran  tanah  yang  dimiliki oleh anak di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kountur,  Ronny. Metode  Penelitian:  Untuk  Penulisan  Skripsi  Dan  Tesis .  Jakarta: PPM, 2004.
Soekanto,  Soerjono,  and  Marmudji. Pengertian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo, 1986. Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata . Jakarta: Intermasa, 1996.
Sudarsono. Hukum Perkawinan Nasional . Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

## Peraturan perundang -undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan Pembuat Akta Tanah
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah