## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2

## IMPLIKASI FILSAFAT POSITIVISME TERHADAP ILMU HUKUM DAN PENEGAKANNYA
Made Oka Cahyadi Wiguna 1*
1 Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar, Indonesia
* Corresponding Author: okacahyadi@undiknas.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima, 05/06/2023 Positivisme  begitu  berkembang  dan  mendominasi  aliran  pemikiran  hukum sampai  saat  ini.  Kajian  ini  bertujuan  mengkaji  implikasi  positivism  terhadap ilmu hukum dan penegakannya.  Implikasi positivisme terhadap perkembangan ilmu  hukum  menempatkan  sistem  peraturan  perundang-undangan  menjadi aspek  ontologisnya.  Epistemologinya  adalah  doktrinal-deduktif  meletakkan argumennya  pada  aplikasi  struktur  norma  positif  itu  ke  dalam  struktur  kasus- kasus  hukum  yang konkret. Konsekuensinya  adalah  pada aspek  aksiologisnya, hanya  mendambakan  kepastian  hukum.  Penegakan  hukum  di  Indonesia  yang dipengaruhi  oleh  positivisme  hukum  nampaknya  gagal  mewujudkan  keadilan yang  substantif.  Dalam  banyak  kesempatan  menujukkan  belum  mampu mengkombinasikan  kepastian  hukum  dan  keadilan.  Hakim  dalam  memutus suatu kasus, cenderung hanya mempertimbangkan bunyi undang-undang, tanpa mempertimbangkan nilai atau norma yang hidup di masyarakat.
Direvisi, 12/07/2023
Dipublikasi, 21/07/2023 Kata Kunci:
Positivisme Hukum; Ilmu Hukum; Penegakan Hukum.

## Abstract
Keywords: Legal Positivism; Jurisprudence; Law Enforcement. Positivism  has  developed and  dominated  the  flow of  legal  thought  to  this day. This  study  aims  to  examine  the  implications  of  positivism  for  law  and  its enforcement.  The  implications  of  positivism  for  the  development  of jurisprudence  put  the  system  of  legislation  into  its  ontological  aspects.  The epistemology is doctrinal-deductive putting his argument on the application of the  structure  of  positive  norms  into  the  structure  of  concrete  legal  cases.  The consequence  is  on  the  axiological  aspect,  it  only  craves  legal  certainty.  Law enforcement in Indonesia which is influenced by legal positivism  seems  to fail to bring about justice. On many occasions it shows that it has not been able to combine  legal  certainty  and  justice.  Judges  in  deciding  a  case,  tend  to  only consider the sound of the law, without considering the values or norms that live in society.

## PENDAHULUAN
Masyarakat  acapkali  mempertanyakan  apakah  benar  hukum  itu  memberikan  keadilan. Guna menjawab pertanyaan tersebut barangkali perlu untuk mengetengahkan terlebih dahulu mengenai filsafat positivisme yang kemudian akan berimplikasi pada perkembangan hukum itu  sendiri.  Ilmu  pengetahuan  terus  menerus  mengalami  perkembangan.  Perkembangannya tentu  saja  dipengaruhi  oleh  pemikiran-pemikiran  ilmiah  yang  juga  terus  berkembang. Perkembangan  keilmuan  tersebut,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pengaruh  perkembangan  dari ilmu-ilmu  alam.  Ilmu  alam  mulai  menunjukkan  kemapanannya  ketika  memasuki  era renaissance , yaitu masa peralihan abad pertengahan menuju zaman modern (abad ke 14-abad ke 17). Pada era ini, segala sesuatu dalam perkembangan peradaban manusia dipusatkan pada manusia sendiri.
Sunaryati  Hartono  menjelaskan  manusia  mulai  menggunakan  akal  budinya  untuk memahami sesuatu, yang dipengaruhi  oleh pemikiran dari Rene Descartes dari Prancis.  Hal tersebut dibuktikan dengan premis dari Rene Descartes yang terkenal yaitu Cogito Ergo Sum (aku  berpikir  maka  aku  ada).  Kemudian  Francis  Bacon  melalui  pemikirannya  bahwa pengetahuan  dapat  diperoleh  melalui  suatu  observasi.  Sunaryati  Hartono  kemudian menyimpulkan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan dari alam berikut benda-benda alam tersebut perlu untuk menelitinya melalui metode yang impersonal dan dibebaskan dari nilai- nilai yang bersifat metafisik, namun tetap mendasarkan pada rasio dan pengalaman (Samekto, 2015b).
Ilmu  alam  menitikberatkan  pada  kebenaran  yang  dapat  ditangkap  oleh  inderawi manusia.  Sehingga  untuk  mendapatkan  kebenaran  tersebut,  akan  selalu  mengedepankan verifikasi secara empiris sebagai suatu kegiatan ilmiah. Konsep-konsep berpikir seperti itulah yang  kemudian  disebut  sebagai  filsafat  empirisme  sebagai  cikal  bakal  lahirnya  positivisme. Positivisme  dengan  tokohnya  yang  terkenal  adalah  Auguste  Comte  mengajarkan  bahwa evolusi perkembangan pemikiran manusia terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu (Samekto, 2015b): pertama  adalah  tahap  teologis,  pada  tahap  ini  manusia  percaya  pada  kekuatan  Ilahi  di belakang  gejala  alam.  Berikutnya  adalah  tahap  metafisik,  dalam  tahap  ini  ide-ide  teologis digantikan dengan ide-ide abstrak dan metafisik dan tahapan yang ketiga adalah tahap positif, dalam  tahap  ini  gejala  alam  tidak  lagi  diterangkan  dengan  ide  abstrak.  Gejala  alam diterangkan  dengan  gejala  lain  dengan  mendapatkan  hukum-hukum  yang  ada  di  antara gejala-gejala yang bersangkutan.
Konsekuensi logisnya adalah positivisme menolak menerima segala sesuatu yang tidak dapat  diverifikasi  secara  empirik  oleh  indera  manusia.  Muhdlor  yang  memahami  pemikiran Comte  menyebutkan  bahwa  pada  tahap  masyarakat  positif,  terdapat  suatu  pandangan masyarakat yang ideal yaitu masyarakat dengan lima pilar berpikir dengan logiko-empirisme, realitas  objektif,  reduksionisme,  determinisme  dan  bebas  dari  berbagai  nilai  yang  bersifat metafisik (Ahmad Zuhdi Muhdlor, 2012). Dengan demikian, penalarannya adalah berpangkal pada  metode  induktif  yang  mengedepankan  sifat a  posteriori .  Pandangan  demikian menekankan pada adanya suatu bukti terlebih dahulu.
Maka dari itu, terdapat beberapa pokok-pokok pemikiran dari filsafat positivisme, yaitu (Samekto, 2015b): Positivisme berpandangan bahwa hanya mendasarkan pemikirannya pada kenyataan (realita dan fakta) dan bukti terlebih dahulu, kedua : Positivisme bebas dari nilai- nilai  yang  bersifat  metafisik,  ketiga:  Positivisme  menjelaskan  gejala-gejala  alam  dengan berbasis  pada  hubungan  kausalitas  (sebab-akibat).  Sehingga  dalil-dalil  yang  ditemukan bersifat  universal.  Tidak  berbatas  pada  ruang  dan  waktu,  keempat:  Positivisme  meletakkan fenomena  yang  dikaji  sebagai  objek  yang  dapat  digeneralisasi  sehingga  dapat  diprediksi  ke depannya,  kelima:  Meyakini  suatu  realitas  dapat  direduksi  menjadi  unsur-unsur  yang  dapat membentuk sistem yang dapat diamati.
Berakar  pada  filsafat  positivisme  kemudian  berkembang  diskursus  mengenai positivisme  hukum  yang  mendominasi  aliran  pemikiran  hukum  sampai  saat  ini.  Oleh karenanya,  perlu  dibahas  mengenai  implikasi  positivisme  terhadap  ilmu  hukum  dan penegakannya.  Implikasi  tersebut  tentu  akan  sampai  pula  pada  aliran  filsafat  hukum  yang ditengarai mendominasi di Indonesia sampai saat ini. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat
dikemukakan permasalahan, yaitu bagaimana implikasi positivisme terhadap ilmu hukum dan penegakan hukum?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  doktrinal.  Mengingat  penelitian ini menjadikan konsep, doktrin dan filosofi tentang tujuan dari berhukum sebagai objek yang diteliti.  Oleh  karenanya  penelitian  ini  menggunakan  logika  deduktif  yang  beranjak  dari premis normatif. Atas  dasar tersebut  maka data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data  sekunder  dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan.  Analisis data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  preskriptif,  dengan menunjukkan  beberapa  kasus  yang  pernah  terjadi  dan  diindikasikan  diputus  dengan mengedepankan  tercapainya  keadilan  formal  (kepastian  hukum).  Analisis  ini  digunakan untuk  mengkritisi  pengembangan  ilmu  hukum  eksisting  dengan  mengajukan  filosofi berhukum dengan aliran filsafat yang ideal digunakan dalam pengembangan ilmu hukum dan penegakannya.  Tujuannya  adalah  agar  ilmu  hukum  sebagai  ilmu  praktis  dapat  bermanfaat dalam upaya pencapaian keadilan yang substantif, bukan sekedar mencapai keadilan formal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implikasi Positivisme Terhadap Hukum
Menguraikan mengenai perkembangan hukum tentunya tidak dapat dipisahkan dengan filsafat  positivisme  yang  telah  diuraikan  pada  bagian  pendahuluan.  Hal  tersebut  juga dipengaruhi oleh modernisme yang sangat menonjolkan penggunaan rasio yang dilandaskan pada  pengamatan.  Pengamatan  tersebut  tentunya  didasarkan  pada  suatu  pengalaman  yang nyata dan dapat ditangkap oleh inderawi manusia.
Positivisme  yang  lahir  dari  modernisme  dengan  berbagai  pokok-pokok  pikirannya seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  kemudian  diadopsi  dalam  pengembangan  pemikiran- pemikiran  dalam  ilmu  sosial.  Max  Weber  yang  kemudian  mengembangkan  sosiologi  pada awal abad XX mengikuti jejak Auguste Comte, menjadikan positivisme sebagai basis filsafat dalam  pengembangan  sosiologi.  Oleh  karenanya,  sosiologi  dikembangkan  dengan  filsafat yang  melandaskan  pada  pemikirannya  dengan  menggunakan  pendekatan  empiris  (Samekto, 2015b).
Pendekatan  empiris  adalah  karakteristik  yang  khas  dari  positivisme.  Salah  satu  tokoh positivisme itu adalah dengan lahirnya pemikiran dari Auguste Comte (1798-1857). Filsafat positivisme  bertolak  dari  pandangan  bahwa  terdapat  hukum  perkembangan  yang  menguasai manusia  dan  itu  bersifat  tetap  yang  terdiri  dari  3  (tiga)  tahap,  yaitu  :  tahap  teologis,  tahap metafisik  dan tahap positif, seperti  yang telah dijelaskan pada bagian pendahuluan. Namun, sesungguhnya pengaruh kuat dari positivisme terhadap hukum terlihat ketika para ahli hukum kemudian berusaha melepaskan pemikiran hukum  dari berbagai  hal  yang bersifat  metafisik. Hal  tersebut  dikarenakan,  hal-hal  yang  bernuansa  metafisik  merupakan  nilai-nilai  yang bersifat abstrak sangat tidak konkret. Dalam pokok-pokok pikiran positivisme, hal demikian sama sekali dianggap tidak eksis dan tidak diterima (objektif).
Merujuk pada pemikiran dari positivisme tersebut, maka oleh para ahli hukum filsafat positivisme diadopsi ke dalam pemikiran hukum. Agar hukum berwujud, maka hukum perlu untuk dikonkretisasi ke dalam suatu bentuk yang tertulis. Sehingga peraturan tersebut terlihat secara kasat mata (ditangkap inderawi), mudah untuk diketahui dan dipahami serta bebas dari nilai-nilai yang bernuansa metayuridis. Tentu saja peraturan tertulis ini adalah peraturan yang
ditetapkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kedaulatan dan kewenangan untuk itu. Diadopsinya filsafat  positivisme ke dalam pemikiran hukum,  maka sangat terlihat  implikasi positivisme  dalam  perkembangan  ilmu  hukum.  Bruggink  mengemukakan  pendapat  bahwa positivitas  kaidah  hukum  adalah  “hal  ditetapkannya  kaidah  hukum  dalam  sebuah  aturan hukum  oleh  pengemban  kewenangan  hukum  yang  berwenang (bevoegde  rechtsautoriteit). Dengan  demikian  aturan  hukum  tersebut  adalah  aturan  hukum  positif  yang  terjemahan  dari ius positum yang secara harfiah diartikan hukum yang ditetapkan (gesteld recht)” (Bruggink, 2015) .
Aliran ini kemudian disebut dengan aliran positivisme hukum (legal positivism) . Aliran positivisme  hukum  adalah  aliran  filsafat  hukum  yang  mengidentikkan  hukum  itu  dalam bentuk  tertulis,  bebas  nilai  yang bersifat metayuridis abstrak dan subjektif, tidak membahas mengenai baik dan buruk serta bebas dari pembahasan mengenai efektif atau tidaknya suatu hukum  tertulis,  selain  daripada  itu  maka    dianggap  bukan  hukum.  Konsekuensinya  adalah ajaran  positivisme  berlandaskan  pada  pemikiran  hukum  yang  bersifat a  priori. Ketika undang-undang  tersebut  telah  ditetapkan  dan  disahkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  maka akan  berlaku fictie  hukum .  Sehingga  setiap  orang  dianggap  tau  bahwa  telah  ditetapkan peraturan  undang-undang.  Prinsip  ini  merupakan  perwujudan  dari  generalisasi  dari positivisme  itu  sendiri.  Oleh  sebab  itu,  hukum  yang  telah  ditetapkan  tersebut  berlaku  dan mengikat kepada setiap orang yang berada pada yurisdiksi pemberlakuannya.
Positivisme  hukum  mengaktifkan  ajarannya  berkaitan  dengan  penyelesaian permasalahan-permasalahan  hukum  yang  konkrit.  Kasus-kasus  konkrit  harus  diselesaikan dengan hukum positif yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ini sangat berbeda dengan  hukum  kodrat  yang  sarat  dengan  nilai.  Hukum  kodrat  menyibukkan  diri  dengan validasinya  terhadap  hukum  buatan  manusia.  Hukum  buatan  manusia  apabila  bertentangan dengan  hukum  kodrat  itu  maka  hukum  buatan  manusia  tersebut  dianggap  tidak  sah  atau setidaknya tidak layak diberlakukan sebagai hukum.
John  Austin  sebagai  tokoh  positivisme  hukum  logis,  memahami  hukum  sebagai  suatu sistem  yang  logis,  tetap  dan  bersifat  tertutup (closed  logical  system) .  Hukum  secara  tegas ditegaskan  eksistensinya  dalam  bentuk  tertentu  (positif)  dan  tidak  mencampuradukkannya dengan  eksistensi  nilai-nilai  serta  tercipta  dari  perintah (command) sang  pemilik  kedaulatan untuk  itu.  Oleh  karenanya  setiap  pihak  yang  terkena  perintah  dari  yang  berdaulat  di  atas, mempunyai kewajiban untuk mematuhinya dengan ancaman sangsi jika melanggar.(Islamiyati  Islamiyati,  2018)  Lili  Rasjidi  merangkum,  pokok-pokok  ajaran Analytical  Jurisprudence dari  John  Austin  yaitu  (Rasjidi,  1990): pertama :  memisahkan berbagai aspek di luar bidang hukum termasuk baik buruknya hukum yang otoritatif, kedua : moral  secara  yuridis  tidak  menjadi  bagian  yang  penting  dalam  hukum,  Austin  memisahkan secara  dikotomi  antara  moral  disatu  pihak  dan  hukum  dilain  pihak, ketiga :  pandangannya sama sekali bertolak belakang dengan pandangan yang lahir dari penganut hukum alam dan madzab  sejarah, keempat :  menitikberatkan  hakekat  hukum  sebagai  suatu  perintah  dari  yang mempunyai  kedaulatan, kelima :  kedaulatan  yang  merupakan  bagian  dari  bidang  politik merupakan  suatu  kenyataan  yang  telah  ada, keenam :  ajarannya  kurang  atau  bahkan  tidak memberikan ruang bagi hukum di luar hukum yang bersifat otoritatif termasuk hukum  yang hidup dalam masyarakat.
Berikutnya  filsafat  positivisme  itu  memengaruhi  pula  pemikiran  dari  Hans  Kelsen. Hans Kelsen dikategorikan sebagai  penganut  aliran positivisme hukum idealis.  Latipulhayat mencoba  memahami  pemikiran  Hans  Kelsen,  yang  menjaga purity dari  hukum.  Olehnya dijelaskan bahwa norma hukum tertulis itu harus dibebaskan atau dipisahkan dari unsur-unsur non  hukum  atau  unsur  metayuridis  seperti  moral.  Termasuk  tidak  mengaitkannya  dengan berbagai  bidang  ilmu  yang  metodologinya  berbeda  seperti  politik,  ekonomi,  sosial  dan lainnya.  Sehingga  ia  disebut  sebagai  teori  hukum  murni  karena  hanya  menjelaskan  hukum dan  berupaya  membersihkkan  obyek  penjelasannya  dari  segala  hal  yang  tidak  bersangkut paut  dengan  hukum.  Hal  tersebut  dilakukan  bukan  dengan  maksud  mengabaikan  bidang- bidang  tersebut.  Hans  Kelsen  hanya  berkeinginan  untuk  menghindarkan  terjadinya  campur aduk  berbagai  disiplin  ilmu  yang  berlainan  metodologi  termasuk  tetap  dapat  menjaga eksistensi  masing-masing  mengenai “ought” dan “is”, pembauran  keduanya  akan mengaburkan  esensi  dari  ilmu  hukum.(Latipulhayat,  2014)  Terbentuknya  norma  hukum dalam  pandangan  Hans  Kelsen  yang  dijabarkan  oleh  Samekto  adalah  berdasarkan  adanya kehendak. Mengikatnya  norma hukum  bagi masyarakat karena dikehendaki  menjadi hukum dan  diwujudkan  dalam  bentuk  perintah  tertulis  yang  diundangkan  oleh  institusi  berwenang. Menurutnya, positivisme hukum yang bersumber dari pemikiran Kelsen telah usai melakukan pembahasan  mengenai  nilai  moral,  pada  saat  telah  ditetapkan  sebagai  hukum.(Samekto, 2015a)
Nampaknya,  aliran  positivisme  hukum  dan  pemikiran  tokoh-tokohnya  sangat berimplikasi  terhadap  perkembangan  ilmu  hukum  di  Indonesia.  Positivisme  yang  diadopsi oleh  tokoh-tokoh  hukum  di  atas  telah  menempatkan  peraturan-peraturan  yang  tertulis,  yang dibuat  oleh  pihak  yang  berwenang  sekaligus  mengandung  kewajiban  dan  sanksi  sebagai wujud dari positivisme. Peraturan-peraturan tersebut  yang kemudian disebut sebagai  hukum yang  merupakan  objek  satu-satunya  dari  Ilmu  Hukum  sebagai  teorinya.  Menurut  Sitabuana dan  Adhari,  aliran  positivisme  hukum  mempengaruhi  tiga  hal  utama  dalam  pengembanan ilmu  hukum,  yaitu  :  mempelajari  hukum  sebagai  ilmu  dimaknai  secara  normologis  dengan arti bahwa hukum dipahami untuk memahami makna dari hukum positif, memandu aktifitas penelitian  ilmu  hukum  dilakukan  untuk  meneliti  hukum  positif  dari  aspek  internalnya  dan mengajarkan  ilmu  hukum  dilakukan  dengan  penginventarisasian  serta  bagaimana menerapkan  hukum  positif  dalam  penyelesaian  suatu  kasus  konkrit.(Sitabuana  &  Adhari, 2020)  Dalam  mengkaji  ilmu  hukum  tentu  saja  terdapat  tiga  hal  penting  yang  harus  dikaji, yaitu aspek ontologis, epistemologis dan aksiologisnya.
Aspek  ontologis  dari  positivisme  hukum  adalah  “norma-norma  positif  dalam  sistem peraturan  perundang-undangan”  (Shidarta,  2013).  Hal  ini  merupakan  konsekuensi,  karena Indonesia sebagai negara yang masuk dalam kategori negara yang mentradisikan positivisme hukum.  Sehingga  yang  dikaji  adalah  sistem  peraturan  perundang-undangan  yang  tertulis dalam  hal  ini  adalah state  law .  Kondisi  demikian  menyebabkan  para  pengemban  hukum dalam sisi  teoritis  hanya berkutat  pada sistem peraturan perundang-undangan.  Mengabaikan budaya,  nilai-nilai  dan  hukum  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  kehidupan  masyarakat. Sedangkan  epistemologisnya  adalah  dengan  menggunakan  metode  doktrinal-deduktif. Doktrinal-deduktif meletakkan argumennya pada aplikasi struktur norma positif itu ke dalam struktur kasus-kasus hukum yang konkret. Oleh karenanya hukum positif itu akan aktif untuk menyelesaikan  kasus-kasus  hukum  yang  konkret.  Pergerakan  epistemologinya  bersifat top-
down .  Konsekuensi  dari  itu  adalah  pada  aspek  aksiologisnya,  positivisme  hukum  hanya mengejar  apa  yang  disebut  dengan  kepastian  hukum  (Shidarta,  2013).  Dengan  demikian keadilan yang bersifat substantif yang sarat dengan kandungan nilai-nilai bersifat metayuridis tidak  menjadi  aspek  aksiologi  dari  positivisme  hukum.  Keadilan  secara  formal  telah terkandung di dalam norma-normanya.
Tradisi  positivisme  hukum  yang  diimplikasi  oleh  filsafat  positivisme  begitu  kuat mengakar  dalam  tradisi  pemikiran  hukum  di  Indonesia.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  adanya transplantasi  hukum  yang  diupayakan  pada  masa  pemerintahan  kolonial  belanda.  Muhdlor berpandangan  bahwa  seharusnya  pada  saat  Indonesia  telah  berdiri  sebagai  Negara  yang berdaulat  dan  akan  membangun  sistem  hukum  dengan  modalitas  yang  dimiliki,  perlu  untuk melakukan  interpretasi  filosofis  yang  jelas  terhadap  sistem  hukum  barat.  Dengan  maksud agar  tidak  terjebak  dalam  filosofis  hukum  barat  yang  kapitalistik  lagi  liberal.  Hal  tersebut sangat berbeda dengan filosofi hukum bangsa Indonesia yang sangat menjaga keharmonisan, keseimbangan  hubungan  intern  dan  antar  manusia,  bahkan  hubungan  mikro  dan makrokosmos  dengan landasan sosiologis dan teologis yang cukup kuat  (A Zuhdi Muhdlor, 2016).
Tentu saja hal demikian berdampak pada pengembangan hukum itu sendiri. Hukum di Indonesia  mengalami  stagnansi.  Hanya  berkutat  semata-mata  pada  terwujudnya  kepastian hukum (formal  justice) dan  hanya  mengkaji  hukum  dari  aspek  internalnya . Kondisi  itu tercermin  dari  aspek  aksiologis  dari  hukum  yaitu  kepastian  hukum.  Sedangkan,  makna  dan nilai  hakiki  yang  terletak  pada  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan  terabaikan,  karena  divonis bagian dari unsur metayuridis. Unsur-unsur metayuridis dalam perspektif positivisme hukum harus dipisahkan.
Berdasarkan uraian di atas, terdapat kelemahan yang terjadi dalam struktur fungsi dari positivisme  hukum.  Kelemahan  itu  akan  tampak  ketika  norma-norma  postif  itu  dikaitkan dengan  perubahan-perubahan  sosial  yang  demikian  cepat  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat.  Sehingga  akan  terlihat  bahwa  hukum  positif  itu  bergerak  lebih  lambat  dari perubahan sosial dari masyarakat. Kelemahan lainnya dari positivisme hukum yang menjadi karakter  hukum  modern ditransplantasikan  pada  masa  kolonial  Belanda  di  Indonesia  adalah ketidaksesuaian  budaya  yang  melatari  perkembangannya.  Rahardjo  menggambarkan  betapa tidak  sesuainya  hukum  modern  yang  berkembang  di  eropa  dengan  budaya  baratnya diimplementasikan  di  Indonesia.  Tumpuan  utama  budaya  barat  adalah  mengagungkan kebebasan  individu,  karenanya  hukum  pun  diarahkan  untuk  penyelesaian  konflik  bersifat individu.  Lain  halnya  dengan  budaya  bangsa  negeri  ini  yang  mengutamakan  terciptanya keselarasan,  keharmonisan  dan  keseimbangan.  Dengan  demikian  hukum  modern  dengan positivisme  hukumnya  tidak  cocok  ditransplantasikan  di  negeri  yang  bangsanya mengedepankan keselarasan, keharmonisan dan keseimbangan (Rahardjo, 1986).
Hukum positif sesungguhnya tidak dapat  dijauhkan begitu saja dengan bidang politik, ekonomi,  sosial,  budaya  dan  lainnya.  Berdasarkan  pendekatan das  sein pada  kenyataannya terdapat  relasivitas  hukum  dan  politik.  Dimana  diketahui  bersama  bahwa  dalam  proses perancangan  sampai  dengan  pengesahannya  tidak  dapat  dilepaskan  dari  proses  politik. Konsepsi dan struktur politik begitu menentukan dalam pembentukan hukum positif (Hajiji, 2013).  Sampai  pada  wacana  ini  dapatlah  dipahami  bahwa  sesungguhnya  agak  sulit  jika hukum begitu saja ingin dipisahkan dari berbagai aspek nonhukum.
Pada  bagian  awal  latar  belakang  permasalahan,  penulis  mengemukakan  keluh  kesah masyarakat dalam pertanyaan apakah benar hukum itu memberikan keadilan. Tanggapan atas pertanyaan  tersebut  dapat  dicari  dari  penjelasan  implikasi  positivisme  terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Ketika hukum hanya dibaca sebagai teks bukan konteks, maka  disanalah  sesungguhnya  jawaban  atas  pertanyaan  tersebut.  Dimana  dalam  sudut pandang  positivisme  hukum,  hukum  yang  ada  hanyalah  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh penguasa dalam bentuk teks.
Mengapa keadilan sering kali dipertanyakan, karena aksiologis dari positivisme hukum bukan  keadilan  substantif  yang  dianggap  sarat  nilai.  Aksiologis  dari  positivisme  hukum  ini jelas mengutamakan kepastian hukum, bebas dari nilai-nilai atau hal-hal yang bersifat meta- yuridis  yang  sifatnya  abstrak.  Kepastian  yang  dimaksud  disini  adalah  bahwa  penegakan hukum bertujuan memastikan undang-undang (hukum positif) yang telah ditetapkan tersebut dapat  diterapkan  dengan  baik  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  konkret.  Konsekuensinya adalah aspek normative yang terkandung dalam bunyi pasal undang-undang diterapkan secara deduktif terhadap kasus-kasus konkret, dan penerapannya ditegakkan secara murni. Sehingga disini  perlu  reorientasi  pemikiran-pemikiran  hukum.  Reorientasi  pemikiran  pengembanan hukum yang tidak hanya mengedepankan positivisme hukum, akan tetapi memadukan hukum dan  moral  serta  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat,  untuk  mencapai  apa  yang  disebut dengan keadilan.

## Implikasi Positivisme Hukum Terhadap Penegakan Hukum
Kemapanan  positivisme  hukum  dalam  perkembangannya  sangat  kuat  menancapkan pengaruhnya.  Persepsi  itu  tidak  terbantahkan  termasuk  di  Indonesia  sendiri.  Kemapanan tersebut tampak, dalam hal mendominasinya pandangan bahwa hukum itu harus dipositifkan oleh pihak yang mempunyai kewenangan, sekaligus mengandung perintah yang harus ditaati dan  diikuti  sanksi  apabila  perintah  itu  dilanggar.  Kondisi  demikian  juga  berdampak  pada penegakan  hukumnya  yang  juga  bersifat  legalistik  pula.  Cenderung  hanya  menggunakan undang-undang  sebagai  sumber  hukum  dalam  penyelesaian  kasus-kasus  konkret.  Oleh karenanya,  peraturan (hukum  positif) berkedudukan  sebagai  premis  mayornya.  Apabila undang-undang  itu  dilanggar  maka  akan  mendapatkan  sanksi  berdasarkan  undang-undang tersebut.
Penegakan hukum semacam itulah yang sampai saat ini mendominasi proses penegakan hukum  di  Indonesia.  Seolah-olah  menjadi  suatu  pola  bagi  kebanyakan  hakim  di  Indonesia, dalam  memutus  suatu  kasus  konkret  hanya  mempertimbangkan  bunyi  undang-undang, seolah-olah  hakim  hanya  menghidupkan  bahasa  undang-undang  tanpa  mempertimbangkan secara materiil  nilai  atau norma yang  ada di  masyarakat. Putusan Pengadilan seperti  di  atas hanya  akan  semakin  menguatkan  indikasi,  bahwa  Hakim  hanya  sebagai  corong  undang- undang (la  bouche  de  la  loi) (Anggraeni,  2011) . Tradisi  semacam  ini  hanya  menempatkan kepastian  hukum  sebagai  suatu  tujuan  penegakan  hukum.  Point  penting  dalam  penegakan hukum  yang mengedepankan positivisme hukum  yaitu menekankan pada prosedur-prosedur formalitas hukum (legal formal) yang telah ditentukan dalam hukum positif.
Pada  prinsipnya  hukum  memang  wajib  untuk  ditegakkan,  karena  hukum  mempunyai fungsi  memberikan  perlindungan  kepentingan  manusia.  Dalam  konteks  tradisi  positivisme hukum di Indonesia, nampaknya adegium fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini
runtuh  hukum  harus  ditegakkan)  betul-betul  dipegang  dengan  teguh.  Hukum  dalam  hal  ini diartikan  berwujud  hukum  positif.  Adegium  itu  menekankan  bagaimana  hukumnya  itulah yang harus berlaku. Pramono  dalam keterangannya sebagai  ahli menjelaskan bahwa apabila hukum positif itu dipegang begitu ketatnya, maka terjadilah kekakuan hukum. Disamping itu, dampaknya  adalah  hukum  itu  akan  terasa  kejam.  Hal  tersebut,  sesuai  dengan  apa  yang disebut  dengan lex  dura,  sed  tamen  scripta (undang-undang  itu  kejam,  tetapi  memang demikianlah bunyinya) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018).
Demikian halnya dengan implikasi positivisme hukum terhadap perkembangan hukum, implikasinya  dalam  penegakan  hukum  juga  menunjukkan  kekakuan  hukum.  Hukum  yang diakui hanyalah hukum positif yang dibuat oleh pihak yang berwenang, memuat perintah dan adanya sanksi. Norma yang termuat di  dalam hukum  itu, secara fungsional  menjadi  sumber hukum  bagi  para  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan  kasus-kasus  yang  konkret.  Hakim sebagai penegak hukum hanya mengarahkan penegakan hukum kearah terwujdnya formalitas hukum yang bersifat sangat prosedural. Hal tersebut sangat jauh dari apa yang disebut dengan keadilan substansial.
Telah  banyak  contoh-contoh  kasus  bagaimana  penegakan  hukum  di  Indonesia  sangat legalistik.  Bahkan  cenderung  mengabaikan  nilai-nilai  keadilan  yang  diharapkan  oleh masyarakat.  Misalnya,  kasus  nenek  Minah  yang  divonis  majelis  Hakim  dengan  pidana penjara  selama  1  (satu)  bulan  dengan  dakwaan  mencuri  3  (tiga)  buah  kakao  seharga  Rp. 30.000,- milik  perusahaan  perkebunan  dari  sekian  banyak  kasus  lainnya yang memperlihatkan  betapa  positivisme  hukum  mencengkeram  penegakan  hukum.  Dalam  kasus tersebut  betapa  keadilan  substantif  sulit  terwujud  dalam  ruang  hukum  formal.  Dalam  kasus tersebut  secara  psikologis  status  sebagai  terpidana  akan  terstigma  bagi  nenek  Minah  dalam kehidupan  masyarakat.  Stigma  yang  tidak  setimpal  dengan  kerugian  yan  diderita  oleh perusahaan perkebunan.
Pengabaian  nilai-nilai  keadilan  dalam  kasus  di  atas,  sesungguhnya  tidak  terlepas  dari kebenaran  yang  dituju  dalam  hukum  positif.  Positivisme  hukum  menggunakan  logika penalaran  deduktif.  Berdasarkan  logika  penalaran  deduktif,  maka  kebenaran  yang  dicapai adalah  kebenaran  koherensi.  Kebenaran  koherensi,  dijelaskan  oleh  Jujun  S.  Suriasumantri bahwa  “berdasarkan  teori  koherensi  suatu  pernyataan  dianggap  benar,  bila  pernyataan  itu bersifat  koheren  atau  konsisten  dengan  pernyataan-pernyataan  sebelumnya  yang  dianggap benar.  Bila  kita  mengganggap  bahwa  “semua  manusia  pasti  akan  mati”  adalah  suatu pernyataan  yang  benar,  maka  pernyataan  bahwa  “si  Polan  adalah  seorang  manusia  dan  si Polan  pasti  akan  mati”  adalah  kebenaran  pula,  sebab  pernyataan  kedua  adalah  konsisten dengan pernyataan pertama” (Suriasumantri, 2009).
Dalam  teori  kebenaran  koherensi,  secara  psikologi  merupakan  suatu  keyakinan  yang dimiliki oleh seorang individu adalah benar jika mereka konsisten dengan kepercayaan yang diterima secara luas dari individu lain. Koherensi interpersonal inilah yang memberikan teori koherensi  kebenaran  normatif  (Dunwoody,  2009). Nampaknya,  psikologi  para  pengemban hukum di Indonesia yang meyakini positivisme hukum menjadikan hukum positif merupakan suatu  keyakinan  untuk  menggapai  suatu  kebenaran.  Oleh  sebabnya,  hukum  positif  sebagai suatu  keyakinan  yang  dianggap  diterima  secara  luas  menjadi  premis  masyor  dalam menyelesaikan persoalan hukum. Dalam mencapai kebenaran hukum berdasarkan kebenaran koherensi  maka  dibutuhkan  penalaran  logika  deduktif  dengan  silogismenya.  Maka  hukum
positif  sebagai  premis  mayor  yang  menjadi  koherensi  interpersonal  sekaligus  berposisi sebagai  postulat,  tidak  dapat  dipertentangkan  dengan  pernyataan  premis  minor  yang terdeskripsi  dari  suatu  fakta  hukum.  Maka  konklusi  yang  dihasilkan  pun  sudah  dapat dipastikan  tidak  pula  boleh  bertentangan  dengan  postulat  sebelumnya.  Dengan  bahasa  lain bahwa suatu peristiwa hukum sekalian fakta hukum dianggap benar jika konsisten atau tidak bertentangan  dengan  postulat  sebelumnya.  Prasetyo  mendeskripsikan  bahwa  penalaran hukum  dengan  mengacu  pada  kebenaran  koherensi,  sudah  semestinya  kebenaran  hukum dapat direpetisi, diprediksi (predictability), tidak berubah-ubah dan juga mampu memberikan kepastian (certainty) (Prasetyo, 2017).
Atas  dasar  itu,  teori  kebenaran  koherensi  inilah  yang  digunakan  dalam  praktik penegakan  hukum  di  Indonesia  yang  dominasi  legalistiknya  sangat  mentradisi.  Prosesnya harus didahului  dengan  menetapkan norma hukum  positif yang akan menjadi  premis mayor terhadap  suatu  peristiwa  hukum  tertentu.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  proses  pembuktian. Apabila  terbukti  maka  penyelesaian  kasus  konkret  tersebut  akan  didasarkan  pada  norma hukum positif sebagai premis mayornya.
Tulisan  ini  akan  memberikan  gambaran  mengenai  penalaran  hukum  deduktif  yang menggunakan silogisme dalam positivisme hukum. Dalam kasus pencurian buah kakao yang didasarkan  pada  Pasal  362  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  terhadap  Nenek Minah. Premis Mayor adalah ketentuan Pasal 362 KUHP (“Barangsiapa mengambil barang sesuatu,  yang  seluruhnya  atau  sebagaian  kepunyaan  orang  lain,  dengan  maksud  untuk dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancam  karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”). Kemudian premis minornya adalah  Nenek  Minah  telah  terbukti  secara  sah  mencuri  3  buah  kakao  milik  orang  lain. Konklusinya  adalah  Nenek  Minah  harus  dihukum  pidana  penjara.  Demikian  kakunya penegakan hukum  yang berfilsafat  positivisme hukum.  Sehingga tidak ada ruang bagi  nilai- nilai yang hidup dalam masyarakat, yang ada hanya kepastian penegakan hukum positif.
Padahal  sesungguhnya,  masih  terdapat  nilai-nilai  lain  yang  juga  perlu  untuk diperhatikan  dalam  penegakan  hukum.  Ditegakkannya  nilai-nilai  tersebut  sesungguhnya menjadi tujuan masyarakat dalam berperkara di lembaga pengadilan. Rahardjo menyebutkan ada  berbagai  alasan  warga  negara  bersedia  membawa  perkara-perkaranya  ke  pengadilan, yaitu (Rahardjo, 1976): “kepercayaan bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti  mereka  kehendaki,  kepercayaan  bahwa  pengadilan  merupakan  lembaga  yang mengekspresikan  nilai-nilai  kejujuran,  mentalitas  yang  tidak  korup  dan  nilai-nilai  utama lainnya  lagi,  bahwa  waktu  dan  biaya  yang  mereka  keluarkan  tidak  sia-sia  dan  bahwa pengadilan  merupakan  tempat  bagi  orang  untuk  benar-benar  memperoleh  perlindungan hukum”.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  mendapatkan  keadilan  merupakan  tujuan utama  dalam  menyelesaikan  perkara  di  pengadilan.  Positivisme  hukum  nampaknya  gagal mewujudkannya. Dalam banyak kesempatan menunjukkan belum mampu mengkombinasikan kepastian hukum dan keadilan sebagai ide dasar dalam berhukum. Tentu ini  menjadi  tugas  yang  besar  bagi  berbagai  pihak  yang  terkait.  Hal  tersebut  dimaksudkan untuk  tetap  menjaga  kepercayaan  masyarakat  terhadap  institusi  pengadilan.  Maka  dari  itu, kepastian  hukum  dan  nilai  keadilan  dan  kemanfaatan  mesti  ditempatkan  pada  posisi  yang benar.
Gustav  Radbruch  dengan  pemikiran  hukumnya  tidak  begitu  saja  memisahkan  hukum dengan  nilai-nilai  dasarnya.  Sekalipun  tetap  mengakui  hukum  positif,  Gustav  juga memasukkan  nilai  keadilan,  kemanfaatan  dan  tetap  menempatkan  kepastian  hukum (legal certainty) sebagai tujuannya. Gustav Radbruch sebagaimana dijelaskan oleh James E. Herget menjelaskan bahwa (Herget, 1996): “preference should be given to the rule of positive law, supported  as  it  is  by  due  enactment  and  state  power,  even  when  the  rule  is  unjust  and contrary to the general welfare, unless the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule become in effect “lawless law” and must therefore yield to justice”.
Memahami  pandangan  dari  Gustav  Radbruch  di  atas  nampaknya  bahwa  kepastian hukum itu tidak dapat hanya berdiri sendiri. Perlu disadari bahwa kepastian hukum memang akan  selalu  penting  dalam  kegiatan  penegakan  hukum.  Namun,  kepastian  hukum  itu semestinya tidak dipisahkan dengan aspek keadilan dan kemanfaatan. Implementasinya terasa sulit  dan  bahkan  dianggap  mustahil  untuk  diwujudkan,  akan  tetapi  memang  perlu  sebagai pedoman bagi para pengemban hukum dalam menegakkan hukum.
Perlu  ada  gagasan  baru  baik  dalam  pengembanan  praktis  maupun  teoritis  dalam berhukum.  Guna  memperbaiki  pola  penegakan  hukum  yang  berfilsafat  pada  positivisme. Yusriyadi,  berpendapat  bahwa  “gagasan  dimaksud  yakni  perlunya  paradigma  sosiologis dalam pengembangan ilmu hukum, untuk melengkapi positivisme yang selama ini dominan. Lebih  lanjut  olehnya  dikatakan  bahwa  “hukum  harus  dilihat  dalam  realitas  yang  utuh  dan menjadikan  realitas  sebagai  bahan  dan  isi  pengembangan  ilmu  hukumnya  maupun penegakannya”  (Yusriadi,  2006).  Penegakan  hukum  sudah  seharusnya  mengedepankan progresifitas  dalam  berhukum  dan  meninggalkan  agresifitas  yang  kiranya  berujung  pada ketidakadilan  hingga  ketidakbahagiaan  masyarakat.  Pemikiran  hukum  progresif  nampaknya cukup ideal untuk diwujudkan dalam praktik penegakan hukum di Indonesia yang cenderung menempatkan  manusia  untuk  hukum.  Agenda  reformasi  hukum  yang  menjadi  amanat  dari keseluruhan agenda reformasi  nasional, penting  dilakukan terhadap keseluruhan unsur legal system yang ada (Swardhana, 2010).
Oleh  karenanya,  dengan  gagasan  tersebut,  positivisme  hukum  diharapkan  tidak  lagi mendominasi tradisi hukum, baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam konteks penegakan  hukum.  Ekspektasinya  kemudian  adalah  positivisme  hukum  berposisi  sejajar (juxtaposition) dengan paradigma sosiologis dalam mengembangkan hukum. Sehingga tidak lagi  memisahkan  antara  norma  hukum  positif  dengan  realitas  sosial  yang  terjadi  dalam kehidupan  masyarakat.  Niscaya  dengan  kombinasi  tersebut,  kepastian  hukum  dan  keadilan dapat  diwujudkan  dalam  hubungan  yang  harmonis.  Menjawab  keresahan  masyarakat mengenai  keadilan  yang  diberikan  oleh  hukum,  maka  jawabannya  adalah  keadilan  akan terwujud apabila positivisme bersanding dengan paradigma lain seperti paradigma sosiologis. Dengan bersandingnya dua atau lebih paradigma dalam berhukum tersebut niscaya keadilan, kepastian hukum dan bahkan kemanfaatan dapat terwujud.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  pembahasan  di  atas,  maka  pada  bagian  ini  akan  diuraikan  secara singkat kesimpulan mengenai positivisme dan implikasinya terhdap perkembangan ilmu dan penegakan hukum, yaitu :
Implikasi  positivisme  terhadap  perkembangan  ilmu  hukum  diawali  dengan  lahirnya aliran  positivisme  hukum.  Positivisme  hukum  menempatkan  sistem  peraturan  perundang- undangan  menjadi  aspek  ontologisnya.  Sehingga  menitiberatkan  pada  teks  peraturan perundang-undangan semata, tidak ada hukum selain hukum postif yang bersifat normologis otoritatif.  Epistemologinya  adalah  doktrinal-deduktif  meletakkan  argumennya  pada  aplikasi struktur  norma  positif  itu  ke  dalam  struktur  kasus-kasus  hukum  yang  konkret.  Oleh karenanya,  hukum  positif  itu  akan  aktif  untuk  menyelesaikan  kasus-kasus  hukum  yang konkret.  Pergerakan  epistemologinya  bersifat top-down .  Konsekuensinya  adalah  pada  aspek aksiologisnya,  positivisme  hukum  hanya  mendambakan  apa  yang  disebut  dengan  kepastian hukum.
Penegakan hukum  di  Indonesia yang dipengaruhi oleh positivisme hukum nampaknya gagal  mewujudkan  apa  yang  disebut  dengan  keadilan.  Dikarenakan  hanya  menempatkan kepastian  hukum  sebagai  tujuannya.  Kebenaran  yang  dituju  pun  berdasarkan  kebenaran koherensi.  Dalam  banyak  kesempatan  menujukkan  belum  mampu  mengkombinasikan kepastian  hukum  dan  keadilan.  Kebanyakan  hakim  dalam  memutus  suatu  kasus  konkret cenderung  hanya  mempertimbangkan  bunyi  undang-undang,  seolah  hakim  hanya menghidupkan  bahasa  undang-undang  tanpa  mempertimbangkan  nilai  atau  norma  yang  ada di  masyarakat.  Sehingga  Hakim  hanya  berkedudukan  sebagai  corong  undang-undang (la bouche de la loi) . Ekspektasinya kemudian adalah positivisme hukum dapat berposisi sejajar (juxtaposition) dengan  paradigma  lain  seperti  paradigma  sosiologis  yang  lebih  progresif dalam  pengembanan  hukum.  Sehingga  tidak  lagi  memisahkan  antara  norma  hukum  positif dengan realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan bersandingnya dua atau  lebih  paradigma  dalam  berhukum  tersebut  niscaya  keadilan,  kepastian  hukum  dan bahkan kemanfaatan dapat terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraeni,  R.  (2011). pengusungan  pola  pikir  positivisMe  hukuM  dalaM  perkara  korupsi kajian putusan nomor
207/pid.b/2008/pn.MpW . 4 (3), 262–278. https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/182/148
Bruggink, J. H. (2015). Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum . Citra Aditya Bakti.
Dunwoody,  P.  T.  (2009).  Theories  of  truth  as  assessment  criteria  in  judgment  and  decision making. Judgment and Decision Making , 4 (2), 116–125. http://journal.sjdm.org/ccd/ccd.pdf
Hajiji,  M.  (2013).  RELASI  HUKUM  DAN  POLITIK  DALAM  SISTEM  HUKUM INDONESIA  (Legal  and  Political  Relations  in  Law  System  of  Indonesia). Hukum Indonesia , 2 (3), 13. https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/ART 5 JURNAL VOLUME 2 NO 3_PROTEKSI.pdf
Herget,  J.  E.  (1996). Contemporary  German  Legal  Philosophy .  University  of  Pennsylvania Press.
Islamiyati Islamiyati. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan. Law and Justice Jurnal , 1 (01), 82–96. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/3574
Latipulhayat, A. (2014). 13. Khazanah HANS KELSEN.pdf. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum ,
1 (1), 196–208. http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7056/3338 Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  (2018). Putusan  Nomor  102/PUU-XVI/2018 . https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6689.pdf
Muhdlor, A Zuhdi. (2016). Terhadap Transplantasi Hukum Di Era Global the Study of Politic of Law Against the Adoption of Law in Global Era. Hukum Dan Peradilan , 5 , 195–208. http://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/
37
Muhdlor,  Ahmad  Zuhdi.  (2012).  Perkembangan  Metodologi  Penelitian  Hukum. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 1 (2), 189–206. http://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/138
Prasetyo, Y. (2017). LEGAL TRUTH (Menakar Kebenaran Hukum). Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 1–21. http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/view/588/0 Rahardjo, S. (1976). Hukum, Masyarakat dan Pembangunan . Alumni.
Rahardjo,  S.  (1986).  Etika,  Budaya,  dan  Hukum. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 16 (6), 549–556. https://doi.org/10.21143/jhp.vol16.no6.1229
Rasjidi, L. (1990). Dasar-Dasar Filsafat Hukum . Citra Aditya Bakti.
Samekto,  A.  (2015a).  Normativitas  Keilmuan  Hukum  Dalam  Perspektif  Aliran  Pemikiran Neo-Kantian. Masalah-Masalah Hukum , 44 (1), 11–17. Samekto,  A.  (2015b). Pergeseran  Pemikiran  Hukum  Dari  Era  Yunani  Menuju Postmodernisme (Rita Triana Budiarti (ed.); Cetakan 1). Konstitusi Press. Shidarta. (2013). Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum . Genta Publishing.
Sitabuana,  T.  H.,  &  Adhari,  A.  (2020).  Positivisme  dan  Implikasinya  terhadap  Ilmu  dan Penegakan  Hukum  oleh  Mahkamah  Konstitusi  (Analisa  Putusan  Nomor  46/PUU- XIV/2016). Jurnal Konstitusi , 17 (1), 104–129. https://doi.org/10.31078/jk1715
Suriasumantri, J. S. (2009). Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer . Pustaka Sinar Harapan. Swardhana,  G.  M.  (2010).  Pergulatan  Hukum  Positivistik  Menuju  Paradigma  Hukum Progresif.
Masalah-Masalah Hukum , 39 (4), 378–384.
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11599
Yusriadi.  (2006). Paradigma  Sosiologis  Dan  Implikasinya  Terhadap  Pembangunan  Hukum Dan  Penegakan  Hukum  Di  Indonesia  (PIDATO  PENGUKUHAN  Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam bidang Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) (p. 68). http://eprints.undip.ac.id/337/1/Yusriyadi.pdf