FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA PASCA PENERAPAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
Retno Astuti  Dewi 1
Wita Ramadhanti 2
Adi Wiratno 3
1 Pemkab Banyumas
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
Abstract: This research is quantitative research  in the village government in the  Banyumas Regency. The purpose of this research is to examine the effect of the planning, implementation village account- ing,  fixed  income,  and  internal  control  on  the    financial  performance  of    village  government.  The sampling  method  used  in  this  study  is  a  purposive  sampling.  The  samples  of  this  research  are  the villages that have sent Village Budget Accountability Report of  2015 and fill out the questionnaire in full. The number of samples are 78 villages. Based on the results of research and analysis using the PLS and  SPSS  show  that:  (1)  Planning  does  not  positively  affect  the  financial  performance  of  Village Government, (2) Implementation of accounting village has positive effect on the the financial perfor- mance of Village Government, (3) Fixed Income does not positively affect the financial performance of Village Government, (4) internal control  negatively affects the financial performance of Village Gov- ernment, and (5) Implementation of accounting village has not been fully implemented in accordance with the Regulation of the Minister of Internal Affairs No. 113 of 2014.
Keywords: Planning, Implementation of Village Accounting, Fixed Income, and Internal Control, The Financial Performance of Village Government, After Implementation Law No. 6 of 2014
Penerapan  Undang-Undang  Desa  Tahun  2014 menjadi era baru bagi pembangunan di desa dan membawa  banyak  perubahan  bagi  desa. Desentralisasi  telah  dianggap  sebagai  kerangka kelembagaan  utama  untuk  pertumbuhan  industri yang fenomenal dalam dua dekade terakhir di Cina, yang  terjadi  sebagian  besar  di  sektor nonprivate (Bardhan,  2002).  Desentralisasi  fiskal  tersebut memberikan dampak  positif  bagi daerah-daerah yang sebelumnya sangat tertinggal. Liu (2007)  telah membuktikan  bahwa  desentralisasi  fiskal meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan keputusan  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan
publik.  Desentralisasi fiskal  ke  desa   diharapkan akan mempercepat perputaran roda ekonomi di desa yang nantinya juga akan mempengaruhi wilayah- wilayah di sekitarnya.
Peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  yang mengusung konsep pemerataan  telah mendorong perlunya perhatian khusus bagi desa  dan lahirnya konsep Alokasi Dana Desa (Azwardi dan Sukanto, 2013).  Pemberlakukan  Undang-Undang  (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  pada tanggal 15  Januari    2014    berimplikasi  terhadap pengalokasian dana  kepada pemerintah desa.  Salah satu poin yang paling krusial dalam  UU  Nomor 6 Tahun 2014 adalah terkait alokasi anggaran untuk
desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  termasuk  di dalamnya  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014). Perencanaan  dan  penganggaran  desa  disinyalir menjadi salah satu penyebab tertundanya  pencairan dana desa yang selanjutnya berimbas pada kinerja keuangan  pemerintah  desa.    Selain  faktor perencanaan, penyaluran Dana Desa belum berjalan sesuai dengan  rencana. Keterlambatan pencairan Dana Desa ini juga terjadi di Kabupaten Banyumas. Dana  Desa  tahap  I  yang  seharusnya    disalurkan pada bulan April  baru  disalurkan pada bulan Mei dan    Dana  Desa  Tahap  III  yang  seharusnya disalurkan pada bulan Oktober baru  disalurkan pada pertengahan bulan Desember.
Perencanaan dan pengendalian adalah dua hal yang  tak  terpisahkan.  Anggaran  merupakan komponen  utama  dari  perencanaan  dan pengendalian. Anggaran  mencerminkan  sasaran, rencana,  dan  program-program  organisasi    yang dinyatakan dalam bilangan (Handoko, 2014:375). Anggaran seringkali digunakan untuk menilai kinerja aktual  para  atasan  dan  bawahan  (Grediani  dan Sugiri,  2010). Anggaran  juga  dapat  digunakan sebagai  alat    perencanaan  dan  alat  pengendalian untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu  bentuk  pelaksanaan  akuntabilitas  publik. Akuntansi  dan  laporan  keuangan  mengandung pengertian  sebagai  suatu  proses  pengumpulan, pengolahan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi (Santoso dan Pambelum, 2008).  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, secara implisit  mengatur tentang  penerapan  akuntansi di desa. Peraturan tersebut mengatur penatausahaan keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban desa. Menurut Sinason (2000) tingkat pendanaan yang lebih tinggi tersebut telah meningkatkan konsekuensi dari  kesalahan  pengurusan  keuangan.  Penerapan akuntansi  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun Hasil kajian KPK menyatakan bahwa  laporan  pertanggungjawaban  desa  belum mengikuti  standar  dan  rawan  manipulasi  (KPK, 2015).
Tercapainya  tujuan  organisasi  tidak  hanya
didukung pada sarana dan prasarana yang lengkap dan  canggih,  tetapi  sumber  daya  manusia  yang melaksanakan pekerjaan juga memegang peranan penting.  Robbins  dan  Coulter  (2007) mengemukakan  bahwa  penghargaan  dapat meningkatkan  prestasi  kerja  dan  kepuasan  kerja apabila ada keadilan dalam penggajian, penghargaan yang  mereka  terima  dikaitkan  dengan  kinerja mereka, dan berkaitan dengan kebutuhan individu. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Setiap organisasi maupun  perusahaan  akan  selalu  berusaha  untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai.
Pengendalian  internal  adalah  proses  yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai  pencapaian  tujuan  manajemen  tentang reliabilitas  pelaporan  keuangan,  efektivitas  dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens et al., 2008: 370). Selain itu, diperlukan pula strategi untuk membantu perencanaan  melalui  suatu  sistem  pengukuran kinerja  yang  berguna  untuk  mengetahui  sejauh mana  efektivitas  penerapan  dan  menilai  berhasil atau tidaknya pengendalian internal tersebut bagi organisasi. Hal ini diperlukan karena pengukuran kinerja  merupakan  komponen  inti  dari  sistem pengendalian  manajemen  yang  berguna  untuk menilai keberhasilan perusahaan. Menteri/pimpinan lembaga,  Gubernur  dan  Bupati/Walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal  di lingkungan masing- masing. Pengawasan internal dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan (PP Nomor 60 Tahun 2008).
Berdasarkan  penelitian  terdahulu,  terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja. Penelitian Edwards (2011) menunjukkan Pemerintah memperoleh    manfaat  dari  penerapan  proses perencanaan  strategis    yang  lebih  komprehensif dalam  kinerja  yaitu  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas.  Penelitian  Mediati  (2010) membuktikan  bahwa  lingkungan  strategis,  dan perencanaan  strategis  berpengaruh  secara  positif dan signifikan terhadap kinerja. Penelitian Andrews et al. (2009) yang meneliti  formulasi strategi,  dan strategi konten terhadap kinerja memberikan hasil yang berbeda. Hasil penelitian  menyatakan bahwa perencanaan  formal  tidak  memiliki  dampak incrementalism  logis  dan  tidak  adanya  strategi
Dewi, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan,
memiliki dampak negatif  terhadap  kinerja.
Penyelenggaraan  akuntansi  sesuai  standar yang diberlakukan dapat membawa dampak positif bagi  entitas  yang  melakukannya  (Narsa  dan Isnalita,  2014).  Hasil  penelitian  Santoso  dan Pambelum  (2008),    menunjukkan    penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan terhadap kualitas  laporan  keuangan  instansi  pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  baik  secara  parsial  maupun  secara bersama-sama. Penelitian ini mendukung hubungan antara akuntansi dan kinerja. Hal ini tidak sejalan dengan  temuan  Sartono  (2015)  yang  meneliti penerapan  SAK-ETAP  dan  penilaian  kinerja koperasi menunjukkan bahwa SAK-ETAP belum diterapkan secara penuh. Pemeringkatan koperasi dari  pemerintah  diukur  dan  kinerja  keuangan (struktur modal, likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan aktivitas) menunjukkan kualitas koperasi masih moderat dan kurang sehat.
Prentice (2007)  membuktikan  bahwa insentif keuangan  dapat  menghasilkan  perbaikan produktivitas untuk  beberapa pekerjaan pada  sektor publik.  Penelitian  Dharmawan  (2011)  dan Dwihartono  (2010)  menunjukan  kompensasi berpengaruh  positif  terhadap  kinerja.  Namun Penelitian Riyadi (2010) memberikan hasil berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa kompensasi finansial tidak mempengaruhi motivasi kerja maupun kinerja karyawan.
Prentice (2007)  membuktikan  bahwa insentif keuangan  dapat  menghasilkan  perbaikan produktivitas untuk  beberapa pekerjaan pada  sektor publik.  Penelitian  Dharmawan  (2011)  dan Dwihartono  (2010)  menunjukan  kompensasi berpengaruh  positif  terhadap  kinerja.  Namun Penelitian Riyadi (2010) memberikan hasil berbeda. Penelitian menunjukkan bahwa kompensasi finansial tidak mempengaruhi motivasi kerja maupun kinerja karyawan.
Tahun 2015 adalah tahun pertama penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tentang  Desa sehingga belum  banyak    peneliti    yang  membahas permasalahan  ini.  Penerapan  Undang  Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi  fenomena baru  yang terjadi di  desa dan  diperlukan penelitian  sebagai bahan untuk evaluasi. Berdasarkan latar belakang di  atas,  permasalahan  yang  dihadapi    dapat dirumuskan  sebagai  berikut:  (1)  Apakah perencanaan  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan  pemerintah desa? (2) Apakah penerapan
akuntansi  desa  berpengaruh  terhadap  kinerja keuangan    pemerintah  desa?  (3)  Apakah penghasilan  tetap  berpengaruh  terhadap    kinerja keuangan  pemerintah  desa?  (4)  Apakah pengendalian internal  berpengaruh terhadap kinerja keuangan  pemerintah desa? (5) Apakah penerapan akuntansi desa khususnya dalam pertanggungjawaban APBDes telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?.
Adapun tujuan penelitian  dirumuskan sebagai berikut:  (1)  Menguji  pengaruh  perencanaan terhadap  kinerja  keuangan    pemerintah  desa.(2) Menguji  pengaruh  penerapan    akuntansi  desa terhadap  kinerja  keuangan    pemerintah  desa.  (3) Menguji pengaruh penghasilan tetap terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. (4) Menguji pengaruh pengendalian internal  terhadap kinerja  keuangan pemerintah desa. (5) Menguji penerapan akuntansi desa  khususnya  dalam  pertanggungjawaban APBDes  sesuai dengan Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014.

## Agency Theory
Teori  keagenan  mendeskripsikan  hubungan antara  pemegang  saham  (shareholders)  sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai  sebagai  kontrak  di  mana  satu  atau  lebih orang (prinsipal) terlibat dengan  orang lain (agen) untuk  melakukan  beberapa  layanan  atas  nama mereka  yang  melibatkan  pendelegasian  sebagian wewenang  pengambilan  keputusan  kepada  agen. Hubungan keagenan di pemerintahan melibatkan eksekutif, legislatif, dan publik/masyarakat (Asmara, 2010). Teori agensi juga menjelaskan  hubungan keagenan  vertikal  antar  eksekutif.  Hubungan keagenan dalam penelitian ini adalah Bupati sebagai prinsipal    dan    pemerintah  desa  adalah  agen. Pemerintah desa sebagai pihak yang diberi amanah (agent)  merupakan  pihak  yang  dikontrak  oleh prinsipal untuk bekerja demi kepentingan prinsipal. Teori  keagenan  berfokus  pada  permasalahan informasi asimetris  yaitu agen mempunyai lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan yang  berpotensi  menciptakan moral  hazard  dan adverse  selection.  Prinsipal  sendiri  harus mengeluarkan biaya (cost) untuk memonitor  kinerja agen  dan  menentukan  struktur  insentif  dan monitoring yang efisien (Petrie, 2002).

## Desentralization Theory
Oates menyebutkan bahwa efisiensi ekonomi secara mendasar dapat ditingkatkan melalui delegasi dalam  bentuk  desentralisasi  fiskal  kepada pemerintah level terendah, sehingga mengakibatkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi baik pada tingkat nasional dan regional (Bardhan, 2002; Oates, 2006). Pelayanan  publik  paling efisien jika diselenggarakan  di  tingkatan  terdekat  dengan masyarakat  karena  pemerintah  lokal  sangat memahami  kebutuhan masyarakatnya dan  efisien dalam  penggunaan  dana.  Selain  hal  tersebut persaingan antar daerah akan meningkatkan inovasi (Oates, 2006; Weingast, 1995).

## Teori Persepsi
Persepsi  (perception)  adalah  proses  dimana individu mengatur, menginteprestasikan kesan-kesan sensoris  guna  memberikan  arti  bagi  lingkungan mereka (Robbins dan Judge, 2007;176). Persepsi membantu  individu  dalam  memilih,  mengatur, menyimpan  dan  mengintepretasikan    rangsangan menjadi dunia yang utuh dan berarti (Gibson et al., 1996). Berdasarkan teori persepsi, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan munculnya perbedaan persepsi antar individu yang berbeda (Robbins dan Judge, 2007;176). Terdapat tiga  faktor  utama,  yakni  faktor  internal  (dalam perspektor),  faktor  eksternal  (situasi  atau lingkungan),  dan  faktor-faktor    objek  yang dipersepsikan  (target).    Hal  Senada  disampaikan Kreitner  dan  Kinicki  (2005)    bahwa  interpretasi yang  berbeda  atas  suatu  hal  yang  sama  dapat dihasilkan karena perbedaan individual dalam proses pembentukan persepsi.

## Perencanaan   Terhadap Kinerja Keuangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  memberikan    kewenangan  desa  untuk melaksanakan  pembangunan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.    Pembangunan    di  desa dapat  berhasil  jika    direncanakan  dengan  baik. Perencanaan strategis,   perumusan program   dan penetapan  anggaran  merupakan langkah-langkah organisasi  untuk  mencapai  tujuan.    Penilaian ketercapaian  dari implementasi dibutuhkan sistem pengukuran kinerja baik melalui alat ukur finansial
maupun  non  finansial  (Mahsun,  2006).  Hal  ini didukung  penelitian  Wijewardena  (2004)  yang menyatakan    kecanggihan  perencanaan  dan pengendalian merupakan kontributor penting bagi kinerja.  Penelitian  Istiyani  (2009)  menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran yaitu partisipasi anggaran,  kejelasan  tujuan  anggaran,  evaluasi, umpan  balik  anggaran  dan  kesulitan  pencapaian tujuan anggaran secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.
Penelitian  Mediati  (2010)  menyatakan perencanaan  strategi  dapat  berpengaruh  secara positif  terhadap  kinerja.  Ini  berarti  bahwa perencanaan strategi merupakan alat penting untuk memutuskan perubahan-perubahan (inovasi) dalam organisasi yang menyebabkan peningkatan kinerja perusahaan.  Partisipasi  penyusunan  anggaran merupakan  pendekatan  yang  secara  umum  dapat meningkatkan  kinerja  yang  pada  akhirnya  dapat meningkatkan efektivitas organisasi (Istiyani, 2009). Penelitian    Kunwaviyah  dan  Syafruddin    (2010) pada    sektor  publik  membuktikan    partisipasi anggaran  berpengaruh  langsung  terhadap  kinerja manajerial.  Semakin  tinggi    tingkat  partisipasi manajerial maka semakin baik kinerjanya. Penelitian Edwards  (2011)  pada  pemerintah  daerah membuktikan  bahwa  perencanaan  strategis  yang komprehensif akan bermanfaat untuk meningkatkan kinerja  terutama  efisiensi  dan  produktivitas. Berdasar uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H1:  Perencanaan  berpengaruh  positif  terhadap kinerja keuangan pemerintah  desa

## Penerapan Akuntansi Desa Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
Pelaporan keuangan merupakan salah satu cara untuk    mengurangi  informasi  asimetri  dalam hubungan keagenan. Laporan keuangan desa dalam hal  ini  laporan  pertanggungjawaban  Pemerintah Desa  menjadi  komponen  yang  sangat    penting. Penelitian  Sari  (2013)  menunjukan  sistem pengendalian  intern  pemerintah,  implementasi standar  akuntansi  pemerintahan,  penyelesaian temuan  audit  berpengaruh  positif  terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang  baik.    Penelitian  Narsa  dan  Isnalita  (2014) yang  meneliti    Keterterapan    SAK-ETAP  pada
Dewi, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan,
koperasi  serta  persepsi  perilaku  koperasi  dan akuntan  pendidik  menyimpulkan  bahwa penyelenggaraan akuntansi sesuai  dengan standar yang telah diberlakukan dapat membawa dampak positif bagi entitas  yang melakukannya.
Penelitian  Santoso  dan  Pambelum  (2008) menyimpulkan penerapan Akuntansi Sektor Publik dan pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan instansi  pemerintah  akan  berpengaruh  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara parsial  maupun  secara  bersama-sama.  Dalam penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes menjadi  komponen    laporan  yang  memegang peranan penting dalam  akuntansi desa.  Berdasar uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H2 : Penerapan  akuntansi desa berpengaruh positif terhadap kinerja  keuangan   pemerintah desa.

## Penghasilan  Tetap  Terhadap    Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
Berdasarkan  norma  UU  Desa,  seluruh penghasilan  dan  tunjangan  pemerintah  desa ditetapkan dalam APBDes. Lebih lanjut penghasilan dan tunjangan kepala desa ini diatur dalam PP No. 43 tahun 2014 (KPK, 2015). Penghasilan tetap ini merupakan  salah  satu  kompensasi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  aparat  pemerintah desa.  Werther  dan  Davis  (1996)  menyatakan kompensasi  adalah  apa  yang  diterima  pekerja sebagai  pertukaran  untuk  kontribusinya  kepada organisasi. Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal dan eksternal (Wibowo, 2014:291).
Bila  perumusan  kebijaksanaan  kompensasi tepat  baik  dalam  aspek  keadilan  maupun kelayakannya  maka  karyawan  akan  merasa  puas dan  termotivasi  untuk  melaksanakan  berbagai kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pencapaian perusahaan (Dharmawan, 2011). Hal ini didukung dengan penelitian Najahningrum et al. (2013) bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam pemberian  kompensasi  berpengaruh  negatif terhadap  kecenderungan  kecurangan (fraud). Senada  dengan  temuan  Dharmawan  (2011), penelitian Dwihartono (2010)  menyimpulkan  bahwa kepuasan kerja dan kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Berdasar uraian
tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut: H3 : Penghasilan  tetap  berpengaruh  positif terhadap kinerja keuangan  pemerintah desa

## Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja Keuangan  Pemerintah Desa
Pengendalian  internal  adalah salah satu dari banyak  mekanisme  yang  digunakan  dalam organisasi    untuk  mengatasi  masalah  keagenan termasuk  pelaporan  keuangan,  penganggaran, komite audit, dan audit eksternal (Warikiba et al., 2014).  Penelitian    Prasetyono  dan  Kompyurini (2007) menyimpulkan  bahwa komitmen organisasi, pengendalian  intern  dan good  corporate governance  secara simultan berpengaruh terhadap kinerja. Hasil penelitian ini sejalan dengan  penelitian Warikiba et al.(2014) yang membuktikan adanya hubungan positif yang signifikan antara aktivitas pengendalian dan  manajemen keuangan.  Sistem kontrol keuangan yang efektif didukung oleh adanya pemisahan  peran  yang  jelas,  pengawasan  dan komitmen  dari  manajemen  pada    pelaksanaan pengendalian internal.
Sistem pengendalian internal yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah (Tresnawati, 2012). Hasil penelitian Supriadi dkk. (2014) mendukung penelitian Tresnawati (2012), bahwa  sistem  pengendalian  internal  dan good governance  memiliki  pengaruh  positif  yang signifikan terhadap kinerja berdasarkan perspektif balanced scorecard. Sistem pengendalian internal mengharuskan  adanya  komitmen,  pengawasan melekat agar pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Berdasar uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H4 : Pengendalian  internal  berpengaruh  positif terhadap kinerja keuangan  pemerintah desa

## Penerapan Akuntansi  Desa  sesuai  dengan Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014
Kualitas  sumber  daya  manusia  di  desa  yang rendah  dan  sosialisasi  yang  terbatas  sangat memengaruhi penerapan  Permendagri Nomor 113 Tahun  2014  khususnya  dalam  pelaporan pertanggungjawaban    APBDes.    Menurut Hendriksen et al. (2002) teori akuntansi berguna dalam memberikan kerangka rujukan sebagai dasar untuk menilai prosedur dan praktik akuntansi serta
memberikan  pedoman  terhadap  praktik  dan prosedur akuntansi yang baru. Namun sangat sedikit perangkat desa yang  memiliki pengetahuan tentang akuntansi.
Menurut  Bardhan  (2002)  informasi,  sistem akuntansi  dan  mekanisme  pemantauan  birokrat publik  jauh  lebih  lemah  di  negara-negara berpenghasilan  rendah.  Masalah  berat  di  banyak negara berkembang adalah  kualitas staf di birokrasi tingkat  lokal  termasuk  untuk  tugas-tugas dasar seperti  akuntansi  dan  pencatatan  yang  sangat rendah.  Penerapan  akuntansi  yang  baru memerlukan  proses  dalam  implementasinya. Penelitian yang  dilakukan  Sartono (2015) mengenai implementasi  SAK-ETAP  dan  penilaian  kinerja koperasi    menunjukkan      SAK-ETAP  belum diterapkan secara penuh. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2014 dan  peraturan ini mulai dilaksanakan mulai Januari 2015. Sumber daya manusia desa yang masih rendah  tidak mudah bagi desa untuk menerapkan Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014 sepenuhnya. Berdasar uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H5 : Penerapan  akuntansi    belum    diterapkan sepenuhnya    sesuai  dengan  Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

## Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Metode  yang  digunakan  adalah  metode kuantitatif.  Pengujian  hipotesis  dengan  model empiris,  pengumpulan  data  dengan  metode kuesioner.  Selain  data  primer  penelitian  ini  juga menggunakan data sekunder. Populasi Pemerintah desa  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Banyumas berjumlah 301 desa. Sampel ditentukan dengan  metode purposive  sampling  yaitu pemerintah desa yang  mengisi kuesioner secara lengkap  dan  telah  mengirimkan  Laporan Pertanggungjawaban  APBDes  ke  kecamatan. Jumlah  sampel  yang  memenuhi  syarat  adalah sebanyak  78  desa.
Definisi  Operasional  Variabel  dan  Skala Pengukuran

## Perencanaan
Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh  Pemerintah  Desa  dengan  melibatkan  Badan
Permusyawaratan  Desa  dan  unsur  masyarakat secara  partisipatif  guna  pemanfaatan  dan pengalokasian  sumber  daya  desa  dalam  rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Indikator yang digunakan  sebagai  instrumen  menggunakan Indikator  yang  dikembangkan  dari  Permendagri Nomor  113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 114  yang   terdiri dari 7 pertanyaan. Pertanyaan tersebut  berisi tentang  pembuatan visi  dan  misi, penentuan  tujuan    yang  hendak  dicapai,  analisis kondisi  objektif  desa  dan  pemilihan  dan pengembangan    program,  sinkronisasi  kegiatan, partisipasi anggaran dan penyusunan anggaran.

## Penerapan Akuntansi Desa
Penerapan  akuntansi  desa  dapat  dilihat  dari pengetahuan,  penerapan  akuntansi  desa,  dan persepsi  kemudahan  serta  manfaat  akuntansi. Indikator pada variabel  penerapan  akuntansi  desa dalam penelitian ini  dikembangkan dalam penelitian Narsa  dan  Isnalita  (2014)    yang  terdiri  dari  7 pertanyaan.  Selanjutnya,  untuk    mengetahui penerapan akuntansi desa  peneliti mengidentifikasi dan melakukan checklist laporan pertanggungjawaban desa. Peneliti menggunakan daftar  checklist  yang  berisi  akun-akun  laporan keuangan menurut  Permendari Nomor 113 Tahun 2014.  Daftar  checklist  penerapan  akuntansi  desa dikembangkan  dari  penelitian  Sartono  (2015). Perhitungan  rentang  deskriptif  skor  persentase tingkat keterterapan dihitung dengan menggunakan rumus yang dikembangkan dari Penelitian Khafid (2010),   Narsa dan Isnalita (2014)  sebagai berikut:
Hasil  dari  persentase keterterapan akuntansi dinilai dengan kriteria sebagai berikut:

## Tabel 3.1. Penilaian Keterterapan Akuntansi Desa

## Penghasilan  Tetap
Penghasilan  yang  diberikan  kepada  Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus  dianggarkan  dalam  APBDes  yang bersumber dari ADD. Penghasilan tetap aparat desa
% Keterterapan  =     Skor Nyata (Jawaban)    x  100 % Skor Ideal
Variabel Keterterapan Interval Rata-Rata Skor Sangat tidak diterapkan 0% - 20% Tidak diterapkan >20%-40% Kurang diterapkan >40%-60% Diterapkan >60%-80% Sangat diterapkan >80%-100%
Dewi, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan,
diukur  dalam  bentuk  pertanyaan  mengenai penerimaan  penghasilan  tetap    dan  keadilan pemberian  penghasilan  tetap.    Keadilan  tersebut dilihat dari dua hal yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural. Indikator pengukuran variabel Penghasilan Tetap  dikembangkan dari penelitian Colquit  (2001),  Najahningrum et  al.  (2013)  dan Sancoko (2010)  yang terdiri dari  5  pertanyaan.

## Pengendalian Internal
Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara  terus  menerus  oleh  pimpinan  dan  seluruh pegawai  untuk  memberikan  keyakinan  memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang  efektif  dan  efisien,  keandalan  pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator Pengendalian internal  dikembangkan dari  COSO, dan      PP  60  Tahun  2008  yang    terdiri  dari    11 pertanyaan.  Pertanyaan  tersebut  berisi  tentang lingkungan pengendalian, penilaian  resiko, kegiatan pengendalian,  informasi  dan  komunikasi    serta pemantauan Pengendalian intern.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
Kinerja      keuangan    Pemerintah  desa didefinisikan sebagai  keluaran/hasil dari kegiatan/ program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur yang dinilai dari  analisis anggaran belanja dengan realisasi belanja.Analisis anggaran merupakan  pengukuran  kinerja  yang  dilakukan dengan  cara  membandingkan  anggaran  dengan realisasinya (Mahsun, 2006). Hasil perhitungan dari skala  rasio  akan  diklasifikasikan  berdasarkan katagori output kinerja dengan menggunakan rumus:

## Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Partial  Least  Square  (PLS)  versi  3 dan Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 22. PLS dgunakan untuk menguji hipotesis 1 sampai dengan 4 sedangkan SPSS digunakan untuk menguji hipotesis 5. Pengujian  hipotesis 5 dilakukan dengan menggunakan one samples t test (uji t satu sampel). PLS adalah analisis persamaan struktural (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat
melakukan  pengujian  model  pengukuran  (outer model) sekaligus pengujian model struktural (Inner model). Outer model digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan inner model digunakan untuk uji kausalitas yaitu pengujian hipotesis dengan model  prediksi. Outer  Model  merupakan  model pengukuran untuk menilai validitas, parameter model pengukuran  (validitas  konvergen,  validitas diskriminan, composite reliability dan cronbach’s alpha)  termasuk  nilai  R 2 sebagai  parameter ketepatan model prediksi (Hartono dan Abdillah, 2009:57).

## Tabel 3.2.  Parameter  Uji  Validitas  dalam  Model Pengukuran PLS
Sumber: Chin (1995) dalam  Hartono dan Abdillah (2009)
Uji reliabilitas dalam PLS dapat menggunakan dua  metode,  yaitu Cronbach’s  alpha dan Composite reliability. Cronbach’alpha mengukur batas  bawah  nilai  reliabilitas  suatu  konstruk sedangkan composite  reliability  mengukur  nilai sesungguhnya  reliabilitas  suatu  konstruk.  Suatu konstruk dikatakan reliabel jika nilai Cronbach’s alpha  harus > 0,6 dan nilai composite reliability harus > 0,7 (Hartono dan Abdillah, 2009:81).
Model struktural dalam smartPLS dievaluasi dengan menggunakan R 2 untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-value tiap path untuk uji signifikan antar konstruk dalam model struktural. Nilai R 2 digunakan untuk mengukur tingkat variasi perubahan variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi nilai R 2 berarti semakin baik  model  prediksi  dari  model  penelitian  yang diajukan.  Nilai  koefisien  path  atau  inner  model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis.  Uji  t  digunakan    untuk  menemukan pengaruh  paling  dominan  antara  masing-masing variabel  independen  untuk  menjelaskan  variabel dependen  dengan  tingkat  signifikansi  5%  (one tailed).
Persentase Belanja   = Realisasi  Belanja  x 100 %
Anggaran Belanja
U ji V aliditas P aram eter
R a te o f T hu m b s K o n vergen
F akto r loa d in g L eb ih  d ari 0,7
A vera g e  va ria n ce extra cted  (A V E ) L eb ih  d ari 0,5 C o m m u na lity L eb ih  d ari 0,5 D iskrim in an A kar  A V E   d an ko relasi v ariab el laten A kar A V E >
K o relasi variab el laten
C ro ss lo ad ing L eb ih   d ari  0 ,7
d alam satu variab el

## Pilot  Test
Sebelum  penelitian  yang  sesungguhnya, dilakukan pilot  test untuk  menguji  validitas  dan reliabilitas  instrumen penelitian. Kuesioner  dari pilot test  dianalisis menggunakan SPSS. Jumlah sampel  dalam pilot test adalah  sebanyak 30 orang. Nilai    r  tabel  untuk      n=30    adalah      0,349. Berdasarkan hasil pilot test  dari 30 pertanyaan, 24 pertanyaan  dinyatakan  valid  sedangkan  6 pertanyaan dinyatakan tidak valid. Reliabilitas dari instrumen hasil pilot test adalah 0,851 sehingga dapat disimpulkan instrumen reliabel.

## HASIL

## Deskripsi Responden
Kuesioner  yang  diedarkan    berjumlah    255 eksemplar. Kuesioner yang  dikembalikan berjumlah 184  eksemplar  atau    setara    dengan  72,15%. pemerintah  desa  yang  mengirimkan  Laporan Pertanggungjawaban  Anggaran   Pendapatan  dan Belanja      Desa      (APBDes)    Tahun    2015    ke Kecamatan  sebanyak  80  desa, dua  diantaranya tidak mengembalikan isi kuesioner sehingga  yang menjadi sampel  penelitian   sebanyak  78  desa.

## Pengujian Outer Model
Berdasarkan hasil perhitungan Algortihm dari Smart PLS  versi 3  dapat diketahui skor  loading (Rule  of Thumbs) masing masing indikator sebagai berikut:
Gambar   4.1. Hasil Loading Factor.
Gambar tersebut di atas menunjukkan  indikator dan loading  factor untuk  masing-masing pertanyaan  dapat dirinci  sebagai berikut:

## Tabel 4.1. Loading Factor Indikator
Pernyataan Outer Loading Keterangan Perencanaan 1. 0.747 Signifikan, loading factor >0,7 2. 0,827 Signifikan, loading factor >0,7 3. 0,759 Signifikan, loading factor >0,7 4. 0,657 Tidak Signifikan, loading factor < 0,7 5. 0,721 Signifikan, loading factor >0,7 6. 0,719 Signifikan, loading factor >0,7 Penerapan Akuntansi Desa 7. 0.743 Signifikan, loading factor >0,7 8. 0,764 Signifikan, loading factor >0,7 9. 0,722 Signifikan, loading factor >0,7 10. 0,356 Tidak Signifikan, loading factor < 0,7 11. 0,320 Tidak Signifikan, loading factor < 0,7 12. 0,728 Signifikan, loading factor >0,7 Penghasilan Tetap 13. 0,767 Signifikan, loading factor >0,7 14. 0,714 Signifikan, loading factor >0,7 15. 0,723 Signifikan, loading factor >0,7 16. 0,717 Signifikan, loading factor >0,7 Pengendalian internal 17. 0,729 Signifikan, loading factor >0,7 18. 0,299 Tidak Signifikan, loading factor < 0,7 19. 0,730 Signifikan, loading factor >0,7 20. 0,740 Signifikan, loading factor >0,7 21. 0.770 Signifikan, loading factor >0,7 22. 0,729 Signifikan, loading factor >0,7 23. 0,245 Tidak Signifikan, loading factor < 0,7 24. 0,712 Signifikan, loading factor >0,7
Dewi, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan,
Parameter  uji validitas konvergen dilihat dari loading  factor yang memiliki  skor lebih dari 0,7 dan  skor AVE   yang  harus bernilai di atas  0,5. Dari  24  pertanyaan  yang  memenuhi  persyaratan yaitu  memiliki skor lebih dari 0,7 adalah sebanyak 19  pertanyaan.  Selain    nilai loading  factor,  nilai Average  Variance  Extracted    (AVE)  digunakan untuk menguji validitas  konvergen. Berdasarkan perhitungan Smart  PLS, nilai AVE semua variabel adalah sebagai berikut:
Tabel 4.2. Average Variance Extracted  (AVE)
Nilai AVE  direkomendasikan  harus lebih besar dari 0,50 artinya  bahwa   50% atau lebih variance dari indikator dapat dijelaskan.  Dari tabel  tersebut di atas  dapat diketahui bahwa  nilai AVE semua variabel    > 0,5  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa variabel tersebut  konvergen.
Model  dikatakan    mempunyai discriminant validity yang baik jika setiap nilai loading indikator dari  sebuah variabel laten memiliki nilai loading yang  lebih  besar  dibanding  nilai loading    jika dikorelasikan dengan variabel laten lainnya. Nilai Cross  Loading  tersebut  harus    memiliki    nilai  > 0,70 untuk setiap  variabel (Ghozali, 2014).  Hasil pengujian discriminant validity disajikan  pada Tabel 4.3 sebagai berikut:
Tabel. 4.3. Discriminant Validity
Berdasarkan Tabel  4.3  tentang Discriminant Validity  dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator yang ada di suatu variabel laten memiliki perbedaan dengan indikator di variabel lain yang ditunjukan dengan skor loadingnya yang lebih tinggi di konstruknya sendiri. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Cross Loading > 0,70 untuk setiap variabel. Ini  mengandung    arti,  penelitian  ini  memiliki Discriminant Validity yang cukup baik.
Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi dan ketepatan  instrumen  dalam mengukur konstruk.  Uji  reliabilitas dapat dilihat dari  nilai Cronbach’s Alpha dan nilai Composite reliability. Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut:
Tabel 4.4.   Pengujian Reliabilitas
Tabel  4.4  menginformasikan  bahwa  seluruh variabel  memenuhi composite reliability karena nilainya di atas angka yang direkomendasikan, yaitu di  atas  0,7.  Nilai composite reliability dan Cronbach’s Alpha tersebut    pada  tabel    di  atas sudah memenuhi kriteria reliabel.   Berdasarkan dari hasil evaluasi secara keseluruhan, baik convergent validity, discriminant  validity, composite reliability    maka  dapat      disimpulkan  bahwa indikator-indikator sebagai pengukur variabel laten merupakan  pengukur yang valid dan reliabel.
V a r i a b e l A V E K e t e r a n g a n K i n e r j a K e u a n g a n 1 , 0 0 0 M e m e n u h i   s y a r a t , A V E > 0 , 5 0 P e n e r a p a n A k u n t a n s i   D e s a 0 , 5 5 1 M e m e n u h i   s y a r a t , A V E > 0 , 5 0 P e n g e n d a l i a n I n t e r n a l 0 , 5 5 4 M e m e n u h i   s y a r a t , A V E > 0 , 5 0 P e n g h a s i l a n T e t a p 0 , 5 3 3 M e m e n u h i   s y a r a t , A V E > 0 , 5 0 P e r e n c a n a a n 0 , 5 8 5 M e m e n u h i   s y a r a t , A V E > 0 , 5 0
Kinerja Keuangan Penerapan Akuntansi Desa Pengendalian Internal Penghasilan Tetap Perencanaan Kinerja Keuangan 1,000 Penerapan Akuntansi Desa 0,277 0,742 Pengendalian Internal -0,354 0,109 0,744 Penghasilan Tetap -0,198 0,218 0,351 0,730 Perencanaan 0,181 0,417 0,056 0,177 0,765
Variabel Composite Reliability Cronbach’s Alpha Keterangan Kinerja Keuangan 1 1 Reliabel Penerapan Akuntansi Desa 0,830 0,738 Reliabel Pengendalian Internal 0,882 0,840 Reliabel Penghasilan Tetap 0,820 0,719 Reliabel Perencanaan 0,875 0,823 Reliabel

## Pengujian Inner Model
Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan  antara variabel, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian. Nilai R-square dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut:

## Tabel 4.5.  Nilai R Square
Tabel 4.5 menunjukkan nilai R-square variabel kinerja keuangan Pemerintah Desa  adalah  0,255 dan  R-Square Adjusted  adalah 0,214.  Semakin tinggi  nilai R-square,  maka  semakin  besar kemampuan  variabel    eksogen  tersebut  dapat dijelaskan oleh variabel endogen sehingga semakin baik  persaman struktural. Menurut  Ghozali (2014) jika    nilai  R-squares  0,75  0,50    dan  0,25    dapat disimpulkan model kuat,  moderate dan  dan lemah. Dari analisis di atas nilai R-Square  sebesar  0.214 memiliki kekuatan prediksi yang lemah
Hasil Boostrapping  Smart  PLS diperoleh Path Coeficient  sebagai   berikut:
Tabel  4.6. Path Coeficient
Variabel dinyatakan signifikan apabila t hitung >  t tabel   atau ñ values < 0,05.  Nilai T   tabel dengan  á  sebesar 5 %  untuk satu sisi  dengan df = 73 (78-5)  adalah  1,669.  Nilai T hitung untuk penerapan akuntansi desa  (3,502 )  lebih besar  dari t tabel   (1,669),   sedangkan  nilai t  hitung variabel perencanaan  (0,980), penghasilan  tetap  (-0,986) lebih  kecil  dari  t  tabel    (1,669)  sehingga  kedua
variabel tersebut tidak signifikan.  Nilai  t hitung pengendalian internal  (-3,989)  lebih kecil  dari  tabel (1,669)  dan ñ  values    (0,000)  <  0,05  sehingga variabel tersebut signifikan. Namun pengendalian internal justru berpengaruh negatif  terhadap  kinerja keuangan Pemerintah Desa.

## Penerapan Akuntansi  Desa  sesuai  dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014
Berdasarkan  hasil  analisis  Laporan Pertanggungjawaban Desa diperoleh   bahwa  dari 78  desa  yang  masuk  sebagai  sampel  penelitian hanya  19  desa  atau  setara  (24,36%)  yang  telah membuat  Laporan  Pertanggungjawaban APBDes secara lengkap yang terdiri dari  Laporan  Realisasi Anggaran,  Laporan  Kekayaan  Hak  Milik  dan Laporan  Program  Sektoral.  Sedangkan  58 pemerintah  desa atau 75,64%  dari sampel penelitian hanya membuat  Laporan Realisasi Anggaran dan belum membuat Laporan Kekayaan Hak Milik dan Laporan Program. Hasil analisis data menggunakan SPSS atas keterterapan akuntansi desa dengan one sample t test  diperoleh hasil pada Tabel 4.7.

## Pengujian Hipotesis
Berdasar  pada  output Path  Coeficient dilakukan  pengujian  hipotesis  yaitu  dengan membandingkan  t hitung dan  dengan  t tabel.  Jika
nilai  t hitung > t  tabel   dengan    (á = 5 %  untuk satu sisi  adalah 1,669)  atau ñ value < 0,05  maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap  dependen. Hasil uji  terhadap koefisien parameter  antara  perencanaan  terhadap    kinerja menunjukkan adanya hubungan yang positif dengan nilai koefisien sebesar  0,100  dengan nilai t-statistik sebesar 0,98  dan signifikan pada á = 0,05.   Nilai t
Variabel R – square R – square adjusted Kinerja  Keuangan Pemerintah Desa 0,255 0,214
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Error (STERR) T Statistics (|O/STERR|) P Values Ket Perencanaan -> Kinerja Keuangan 0,100 0,125 0,102 0,980 0,327 Tidak signifikan Penerapan Akuntansi Desa -> Kinerja Keuangan 0,308 0,334 0,088 3,502 0,000 Signifikan Penghasilan Tetap - > Kinerja Keuangan -0,165 -0,193 0,167 0,986 0,324 Tidak Signifikan Pengendalian Internal -> Kinerja Keuangan -0,335 -0,349 0,084 3,989 0,000 Signifikan
Dewi, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan,
statistik tersebut berada dibawah  nilai kritis 1,669 dan  ñ tabel  (0,327) >  0,05  dengan demikian H1 ditolak.    Hal  ini  berarti  perencanaan  tidak berpengaruh  positif    terhadap  kinerja  keuangan pemerintah desa.
Tabel 4.7.  Output One Sample  T Test
Hasil uji terhadap koefisien parameter antara penerapan  akuntansi  desa  terhadap  kinerja keuangan Pemerintah Desa menunjukkan adanya hubungan yang positif dengan nilai  koefisien sebesar 0,308  dengan  nilai  t-statistik  sebesar  3,502   dan signifikan pada á =0,05.  Nilai t statistik tersebut berada pada di atas nilai kritis 1,669 dan  ñ tabel (0,000)< 0,05 dengan demikian H2 diterima. Hal ini mengandung  arti    penerapan  akuntansi  desa berpengaruh  positif  secara  signifikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
Hipotesis    3  menyatakan  penghasilan  tetap berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan Pemerintah  Desa.  Hasil  uji  terhadap  koefisien parameter  antara    penghasilan  tetap  terhadap kinerja menunjukkan adanya hubungan yang negatif dengan nilai koefisien  sebesar -0,165  dengan nilai -t statistik sebesar -0,986  dan signifikan pada á = 0,05. Nilai t statistik (-0,986)  tersebut berada di bawah  nilai kritis  1,669  dan  ñ tabel  (0,324) > 0,05 dengan demikian H3 ditolak. Hal ini mengandung arti  bahwa  penghasilan  tetap  aparat  desa  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja keuangan pemerintah desa.
Hasil uji terhadap koefisien parameter antara pengendalian  internal    terhadap  kinerja menunjukkan  adanya  hubungan  yang    negatif dengan nilai koefisien  sebesar -0,335  dengan nilai –t statistik sebesar  -3,898 dan signifikan pada á = 0,05. Nilai  t-statistik (-3,989)  tersebut  lebih kecil dari  nilai kritis  t table  (1,669)   dan  ñ tabel  (0,001)< 0,05,    dengan  demikian    H4  ditolak.  Hal  ini mengandung arti bahwa  pengendalian internal tidak berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan pemerintah  desa  namun  pengendalian  internal berpengaruh  negatif secara  signifikan  terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
Hipotesis  5  menyatakan  bahwa  penerapan akuntansi  desa belum diterapkan sepenuhnya sesuai dengan  Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014. Berdasarkan  kriteria    (Khafid  ,  2010;  Narsa  dan Isnalita, 2014)   penerapan akuntansi dalam kisaran diterapkan  jika keterterapan >60%. Berdasarkan uji one sample t test   diperoleh t hitung sebesar
-7,95.  Hasil t hitung tersebut (-7,95) <  dari  t tabel tingkat  signifikansi  5%,  1  sisi  dengan  derajat kebebasan 77 (1,669), dengan demikian H5 diterima. Hal ini mengandung arti bahwa  penerapan akuntansi belum    sepenuhnya  diterapkan    sesuai  dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh Perencanaan  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
Hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif  perencanaan  terhadap kinerja  keuangan  pemerintah    desa.  Ini  artinya perencanaan yang diukur melalui lima  indikator yaitu:  penetapan visi dan misi,  tujuan yang hendak dicapai,  analisis  kondisi  objektif  desa  dan pengembangan kegiatan, partisipasi anggaran dan penyusunan  APBDes  tidak berpengaruh terhadap kinerja  keuangan  pemerintah  desa.  Perencanaan yang dilaksanakan oleh desa  belum memberikan manfaat  dalam  meningkatkan  kinerja  keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian hasil penelitian ini bertentangan dengan temuan  Edwards (2011), Bryson (1988), Wijewardena (2004),  Istiyani (2009), Mediati (2010), Kunwaviyah dan Syafruddin (2010). Penelitian  ini  menunjukkan    baik  buruknya perencanaan yang dilakukan  pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.
Pemerintah  desa  telah  membuat  dokumen perencanaan  yaitu    RPJMDes,  Rencana  Kerja RKPDes  dan  APBDes  namun  dokumen perencanaan tersebut  belum sepenuhnya  menjadi pedoman  pelaksanaan  kerja.  Hal ini tidak sejalan Robbins dan Coulter  (2007) bahwa  perencanaan
Test Value = 60
T df Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Keterterapan -,795 77 -2,09731 -7,3484 3,1537
dilakukan bertujuan memberi arah kepada pimpinan organisasi,  mengurangi  dampak  perubahan, meminimalkan pemborosan kegiatan dan menjadi standar  yang  digunakan  untuk  pengendalian. Perencanaan disusun untuk memenuhi kewajiban dan belum banyak memberikan manfaat bagi desa. Anggaran adalah alat penting untuk perencanaan dan pengendalian  jangka pendek yang efektif dalam organisasi  (Anthony  dan  Govindarajan,  2012). Namun    Pemerintah  desa  dalam  melaksanakan tugasnya  juga  belum  berpedoman  pada APBDes secara  penuh,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  realisasi belanja  yang  melebihi  anggaran  yang  telah ditetapkan (lebih dari 100%). Di sisi lain, kegiatan- kegiatan yang direncanakan desa  banyak yang tidak terlaksana  karena  pencairan  dana  yang  sangat dekat dengan akhir  tahun anggaran.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan antara lain penelitian  Andrews et al. (2009) yang membuktikan perencanaan formal tidak  memiliki  dampak incrementalism  logis terhadap kinerja. Hasil  penelitian   ini  juga  sejalan dengan   penelitian  Suluh (2012) yang menunjukkan bahwa    partisipasi  anggaran  tidak    berpengaruh positif  terhadap kinerja  keuangan.  Perencanaan yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa  belum memberikan dampak positif  dalam  peningkatan kinerja.

## Pengaruh  Penerapan  Akuntansi  Desa Terhadap Kinerja  Pemerintah Desa
Penerapan  akuntansi  desa  memberikan kemanfaatan dan kemudahan bagi pemerintah desa dalam  mewujudkan      kinerja  keuangan.  Laporan keuangan  desa  dapat  menggambarkan  derajat kemajuan  yang  dicapai  desa  dalam  menjalankan tugas,  wewenang    dan  tanggungjawab  serta meningkatkan kinerja Pemerintah Desa.  Penelitian ini sejalan dengan pendapat Simon (1987),  Jones dan Pendlebury (2000), Hendriksen et al.  (2002).
Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian Santoso dan Pambelum   (2008), Rohman (2009), Pamungkas  (2012) dan Narsa dan Isnalita (2014) yang  menjelaskan  bahwa  penerapan  akuntansi mendukung  peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan. Proses pengelolaan keuangan  desa masih menekankan pada hubungan dana yang dianggarkan dan  hasil yang dicapai  yang  saat ini masih  dinilai dari  realisasi anggaran.   Penerapan akuntansi desa memberikan sumbangan  bagi  akuntabilitas dan
kinerja instansi pemerintah desa dalam hal penyajian informasi pertanggungjawaban mengenai fungsi dan obyek pengeluaran.

## Pengaruh  Penghasilan  Tetap  Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
Hasil  analisis  data  menunjukkan  bahwa penghasilan tetap  yang diukur melalui indikator penerimaan penghasilan tetap, keadilan distributif dan kedilan prosedural   tidak  berpengaruh  terhadap kinerja.  Hal  ini  mengandung  arti    bahwa  adanya penghasilan tetap dan penetapan penghasilan tetap perangkat  desa    tidak  mempengaruhi      kinerja keuangan  pemerintah  desa.    Penelitian  ini  tidak sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa  peneliti sebelumnya di antaranya Prentice (2007),  Dharmawan  (2011),  Dwihartono  (2010) yang  menyatakan  bahwa  kompensasi  finansial dapat meningkatkan kinerja karyawan.
Kompensasi  menurut  Ivancevich  (2010) memberikan  tujuh  kriteria  kompensasi  yaitu memadai, adil, seimbang, hemat biaya, aman, dapat memotivasi  efektivitas  dan  produktivitas,  dan diterima  karyawan.   Penghasilan tetap  perangkat desa dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  desa.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  penghasilan  tetap  yang diberikan  belum  dapat  memotivasi  untuk meningkatkan  efektivitas  dan  produktivitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  beberapa   peneliti sebelumnya  di antaranya Riyadi (2010), Handayani (2009) yang menyatakan  bahwa  kompensasi  finansial  tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

## Pengaruh  Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa
Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa pengendalian internal yang diukur melalui indikator lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi tidak berpengaruh  positif  terhadap    kinerja    keuangan pemerintah desa  namun justru berpengaruh  negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitan ini bertentangan dengan temuan Warikiba et  al. (2014),    Prasetyo  dan  Kompyurini  (2007), Tresnawati  (2012),  Supriadi dkk. (2014)  dan Arifianti  dkk. (2014).  Hal  ini  dikarenakan pengukuran kinerja keuangan pemerintah desa yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah realisasi
Dewi, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan,
belanja.  Pengukuran   kinerja  ini berbeda  dengan penelitian-penelitian  yang sebelumnya. Selain hal tersebut diatas, diketahui  bahwa  beberapa realisasi belanja    pemerintah  desa    untuk  tahun  2015 mencapai  lebih dari 100%.
Pengendalian  internal  di  desa  masih    belum efektif. Kebijakan  dan prosedur belum  sepenuhnya dijalankan oleh orang yang kompeten, hal  tersebut disebabkan  sumber  daya  manusia    di  desa  yang masih  rendah.      Pembagian  tugas  secara  umum sudah  baik  namun  pada  beberapa  desa    terdapat pembagian  tugas  yang belum  jelas.  Beban tugas pengelolaan  desa  masih  banyak  bertumpu   pada sekretaris  dan  bendahara  desa. Pembagian tugas yang dibebankan kepada PTPKD  belum berjalan secara  optimal.    Pemerintah  desa  yang  memiliki pengendalian internal tinggi mereka akan lebih hati- hati  dalam  merealisasikan  anggaran  dengan memperhatikan peraturan yang  berlaku.  Pemerintah desa  yang  memiliki  pengendalian   internal tinggi akan  memperhitungkan    faktor  resiko  yang menghambat   tercapainya  tujuan.  Hal ini  sejalan dengan  tujuan  adanya sistem  pengendalian internal menurut Arens et al. (2008)  yaitu untuk keandalan laporan  keuangan,    mendorong    efektivitas  dan efisiensi    serta    ketaatan  hukum  dan  peraturan. Sebaliknya  jika pengendalian  internalnya  rendah pemerintah  desa  akan  berusaha  merealisasikan anggaran  belanjanya  tanpa  memperhatikan pertanggungjawaban yang harus dilaporkan. Hasil penelitian  ini    sejalan  dengan  penelitian  Shodiq (2001),  Herawati  (2011)  yang  menunjukkan pengendalian  akuntansi  berpengaruh  negatif terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah.
Penelitian  ini juga mendukung  kajian yang dilakukan  oleh  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (2015) bahwa   pengendalian internal  desa masih sangat rendah dan belum efektif. Keadaan ini harus segera dibenahi, jangan sampai desentralisasi fiskal membawa efek negatif yaitu meningkatkan korupsi, bukan memperbaiki pelayanan publik (Liu, 2007; Rinaldi, 2007; Moisiu, 2013).  Hal ini juga  sejalan dengan    pendapat    Shah  (1994)  bahwa pertanggungjawaban    desentralisasi    dan rasionalisasi  transfer  antar  pemerintah  harus didukung  dengan  memperkuat  kemampuan kelembagaan lokal. Pemantauan, audit, dan fungsi inspeksi  terutama di sebagian besar  negara-negara berkembang perlu diperkuat.

## Penerapan Akuntansi   Desa    sesuai   dengan Permendagri  Nomor  113 Tahun 2014
Guna  mengawasi  perilaku agent  serta menyelaraskan  tujuan principal dan agent, principal mewajibkan agent untuk mempertanggungjawaban sumber    daya  yang dipercayakan  melalui    mekanisme  pelaporan keuangan sebagai informasi kinerja agent (Scoot, 2012). Hasil analisis data one sample t test   atas keterterapan akuntansi  desa  menunjukkan bahwa penerapan akuntansi  belum  sepenuhnya diterapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah  desa  telah  membuat  Laporan Pertanggungjawaban  APBDes  namun  sebagian besar  pemerintah  desa  hanya  membuat  Laporan Realisasi Anggaran.  Sebagian  besar  pemerintah desa  belum menyajikan Laporan  Kekayaan Hak Milik dan Laporan Program Sektoral dalam Laporan pertanggungjawaban APBDes. Perbedaan kualitas sumber  daya  antara  desa  satu  dengan  lainnya menjadi salah satu  penyebabnya. Selain hal tersebut di atas, banyaknya desa yang belum menggunakan sistem informasi akuntansi  menjadikan  desa  sulit untuk    menyajikan  laporan    sesuai    dengan peraturan yang berlaku.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian  yang lakukan  Bardhan  (2002) bahwa masalah  berat di banyak negara berkembang adalah kualitas staf di birokrasi  tingkat  lokal  termasuk  untuk  tugas- tugas dasar seperti akuntansi dan pencatatan sangat rendah.  Tahun  2015  merupakan  tahun  pertama penerapan    pertama   Akuntansi  desa,  sehingga pelaporannya    belum  sepenuhnya  sesuai  dengan ketentuan  dalam Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Jorge et  al. (2008),  Sartono  (2015)  yang menunjukkan   penerapan  standar akuntansi yang baru  belum    dapat  diterapkan  secara  penuh. Penerapan akuntansi  secara  penuh  membutuhkan waktu  dan  proses  dengan  didukung  dengan kompetensi sumber daya manusia dan sarana serta prasarana  yang  memadai.

## Diskusi
Teori  desentralisasi  memberikan  peluang kepada  desa    untuk  merencanakan  dan melaksanakan  program  pembangunan  sesuai dengan kebutuhan dan kondisi objektif desa. Namun hasil penelitian   menunjukkan bahwa perencanaan
tidak  berpengaruh  pada  kinerja  keuangan Pemerintah Desa. Halim (2013) menyatakan bahwa Teori Keagenan menganalisis susunan  kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu  pihak (principal)    membuat suatu kontrak baik secara eksplisit maupun  eksplisit dengan  pihak lain  (agent)  dengan harapan agen akan  bertindak/melakukan  pekerjaan seperti  yang diinginkan principal.  Bupati  menilai  kinerja pemerintah  desa    dengan  melihat  kontrak  yang disepakati    yaitu    RPJM  Desa,  RKP  Desa    dan APB  Desa.  Dokumen  perencanaan  yang  dibuat Pemerintah Desa adalah pedoman kerja yang harus ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Desa namun  pada  kenyataannya    perencanaan  yang dibuat  tidak  mempengaruhi  kinerja  keuangan Pemerintah  Desa.  Banyak  program  Pemerintah Desa  yang  telah  dianggarkan  namun  tidak dilaksanakan sebaliknya  banyak kegiatan yang tidak dianggarkan namun direalisasikan.
Guna  mengawasi  perilaku agent  serta menyelaraskan  tujuan principal dan agent, principal mewajibkan agent untuk mempertanggungjawaban sumber    daya  yang dipercayakan  melalui    mekanisme  pelaporan keuangan  sebagai informasi kinerja agent (Scoot, 2012). Hasil penelitian  menunjukkan  penerapan akuntansi desa berpengaruh secara  positif terhadap kinerja  keuangan    Pemerintah    Desa.  Namun, pemahaman pemerintah desa tentang Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 masih  sangat  terbatas pada pengetahuan    adanya    peraturan    baru      tentang pengelolaan  keuangan  desa  penerapan  dalam pencairan  dana  dan    pengeluaran  dana.  Hasil pengujian lebih  lanjut membuktikan     penerapan akuntansi desa  belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri  Nomor  113 Tahun  2014 khususnya dalam pelaporan keuangannya. Perbedaan kualitas sumber  daya  antara  desa  satu  dengan  lainnya menjadi  salah  satu    penyebabnya.    Hal  ini mendukung Teori Persepsi  menurut Robbins dan Judge (2007;176) bahwa beberapa faktor yang dapat menyebabkan  munculnya perbedaan persepsi antar individu   adalah  faktor internal  (dalam perspektor), faktor  eksternal  dan  faktor-faktor  objek  yang dipersepsikan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  penghasilan tetap  tidak berpengaruh terhadap  kinerja keuangan Pemerintah  Desa.  Pemerintah  perlu  mengkaji pemberian  penghasilan  tetap  apakah  sistem penetapan penghasilan tetap  saat  ini  sudah  tepat.
Pemerintah  juga  perlu  mempertimbangkan adanya  kompensasi   non finansial   agar   kebijakan yang  diambil  pemerintah    dapat    meningkatkan kinerja  pemerintah    desa.  Hasil  penelitian  juga menunjukan  bahwa  pengendalian  internal berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah Desa. Pemerintah   seharusnya  melakukan  analisis apakah penilaian kinerja berdasar realisasi anggaran sudah  tepat untuk mengukur kinerja Pemerintah Desa.

## PENUTUP

## Simpulan, Saran dan Keterbatasan Penelitian
Hasil penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa  perencanaan    tidak  berpengaruh  positif terhadap      kinerja    keuangan    pemerintah  desa. Penerapan Akuntansi  desa  berpengaruh  positif terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  desa. Penghasilan tetap tidak berpengaruh positif  terhadap kinerja  keuangan pemerintah desa. Pengendalian internal  tidak berpengaruh  positif  terhadap  kinerja keuangan    Pemerintah  Desa  namun  berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Penerapan Akuntansi  desa  belum  sepenuhnya sesuai  dengan  Permendagri    Nomor  113  Tahun 2014. Peningkatan sumber daya manusia, sosialisasi, monitoring dan pengawasan  terhadap pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk  dilaksanakan guna  mendukung  terwujudnya  masyarakat  yang sejahtera dan mandiri.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  yaitu, pertama, penelitian ini terbatas pada  pemerintah desa  di  wilayah  Kabupaten  Banyumas  dengan jumlah  sampel  yang  terbatas  sehingga  hasil penelitian  ini  tidak  dapat  digeneralisir    untuk mewakili  pemerintah  desa  di  seluruh  Indonesia. Kedua,  Pengukuran  variabel  independen mengandalkan  pengukuran  subyektif  atau berdasarkan  persepsi  pengelola  keuangan  desa dengan  mengunakan  kuesioner.  Pengukuran subyektif ini rentan terhadap munculnya bias atau kesalahan pengukuran.  Ketiga,  Penelitian ini masih terbatas  pada  perencanaan,  penerapan  akuntansi desa, penghasilan tetap dan   pengendalian internal terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  desa. keempat, Penelitian  ini  belum membahas mengenai peran  pengawasan  APIP  karena  pengawasan regular dilakukan untuk memeriksa pertanggungjawaban    kegiatan  yang  telah dilaksanakan  sedangkan   tahun 2015 adalah tahun
Dewi, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan,
tahun pertama pelaksanaan  Undang-Undang Desa dan belum dilakukan monitoring atau pemantauan secara  khusus.
Penelitian yang selanjutnya dapat menambah variabel penelitian di luar variabel yang telah diteliti misalnya motivasi, peraturan perundang-undangan, budaya  organisasi, dan kepemimpinan. Penelitian kualitatif  juga diperlukan untuk  menggali lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan desa. Penelitian selanjutnya dapat  juga mengembangkan penilaian kinerja  keuangan dengan pendekatan yang berbeda selain dengan Realisasi  Anggaran Belanja  misalnya penilaian kinerja  dengan   penilaian 3 E (ekonomis, efektif dan efisien)  sehingga dapat menghasilkan penilaian kinerja keuangan yang lebih baik.

## DAFTAR RUJUKAN
Andrews, R., Boyne, G.A,  Law, J.,  and Walker, R.M. 2009.  Strategi Formulation Strategi Content and Performance. Public Management Review. Vol. 11.  1-22.
Anthony  dan  Vijay  Govindarajan.  2012. Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan Drs. Fx. Kurniawan  Tjakrawala, MSi.Ak. Salemba Empat. Jakarta.
Arens, Alvin, A,  Elder  dan Beasley.  2008. Auditing dan Jasa    Assurance.  Pendekatan  Terintegrasi. Erlangga. Jakarta.
Arifianti,  H.,  Payamta,  Sutaryo,  2011. Pengaruh Pemeriksaan  dan  Pengawasan  Keuangan Daerah  Terhadap  Kinerja    Penyelenggara Pemerintah  Daerah.    Simposium  Nasional Akuntansi Lombok.
Asmara,  J.  2010. Analisis  Perubahan Alokasi  Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBA)  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi. Vol 3. Nomor 2. Juli. hal 155-172.
Azwardi dan Sukanto. 2013. Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Hal  29- 41.
Bardhan, P.  2002. Decentralization of Governance and Development. The Journal of Economic Perspec- tives. 164 Fall (2002) 185-205.
Colquitt, J. 2001. On The Dimensionality of Organiza- tional Justice. A Construct Validation of Measure.
Journal of Applied Pshycology. Vol 86 No. 3.  380- 400.
Dharmawan.  2011. Pengaruh  Kompensasi  dan Lingkungan  Kerja Non Fisik Terhadap Disiplin dan  Kinerja  Karyawan  Hotel  Nikki  Denpasar. Tesis.
Dwihartono, D. 2010. Analisis Pengaruh Kompensasi,
Motivasi dan Kepuasan  Kerja Terhadap Kinerja PNS  di  Lingkungan  Dinas  Kebudayaan  dan Pariwisata Kota Semarang. Tesis.
Edwards, Lauren M.  2011. Strategic Planning in Local Government:  Is  the  Promise  of  Performance  a Reality?. Dissertation. Georgia State University. Ghozali,  Imam.  2014. Partial  Least  Square  Konsep.
Teknik  Dan  Aplikasi  Menggunakan  Program SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian  Empiris..Badan Penerbit  UNDIP. Semarang.
Gibson,  Ivancevich  dan  Donnelly.  1996. Organisasi. Perilaku Struktur Proses. Jilid 1. Binarupa Aksara. Jakarta Barat.
Grediani dan Sugiri. 2010. Pengaruh Tekanan Ketaatan dan  Tanggung  Jawab  Persepsian  Pada Penciptaan  Budgetary  Slack.    Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
Halim, A.  2013. Akuntansi  Sektor  Publik:  Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta Handayani,  F.  2009. Pengaruh  Sistem  Pengukuran Kinerja  dan  Kompensasi  terhadap  Kinerja Manajerial. Universitas Negeri Padang.
Handoko,  H.  2014. Manajemen.  Edisi  2.  BPFE.
Yogyakarta.
Hartono,  J.  2013. Metodologi  Penelitian  Dan  Bisnis Salah  Kaprah  dan  Pengalaman-Pengalaman. Edisi 6. BPFE. Yogyakarta.
Hartono,  J., dan Abdillah, W. 2009. Konsep  Dan Aplikasi PLS  untuk  Penelitian  Empiris.    BPFE. Yogyakarta.
Hendriksen, Eldon, S., dan Michael F. V. B. 2002. Teori Akunting. Buku Satu. Edisi Kelima. Terjamahan Herman Wibowo.  Interaksara.  Tangerang.
Herawati,  Netty.  2011. Pengaruh  Kejelasan   Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan  Sistem Pelaporan  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Universitas  Jambi. Vol 13, No 2.
Istiyani.  2009. Pengaruh  Karakteristik    Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.  Tesis.  Universitas  Sebelas  Maret.
Surakarta.
Ivancevich, J.M. 2010. Human Resources Management. 11 th ed. New York. Amarican Mc Graw Hill Com- panies.
Jensen, M.C., and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm:  Managerial  Behavior, Agency  Costs  and Ownership Structure. Journal  of Financial Eco- nomics. Oktober.  Vol. 3 No. 4, pp. 305-360.
Jones, R., and Pendebury, M. 2000. Public Sector Ac- counting. Prentice Hall.
Jorge, S.M., Carvalho, J.B.C, and Fernandes, M.J.  2008.
From Cash  To Accrual  In Portuguese Local Gov- ernment Accounting What Has Truly Changed.
Revista  de  Estudos  Politecnicos  Polytecnical  Studies Review. Vol VI. ,No. 10. 219-216.
Khafid,  M.  2010.  Analisis  PSAK  No.  27  Tentang Akuntansi  Perkoperasian  dan  Pengaruhnya Terhadap  Kesehatan  Usaha  pada  KPRI. Jurnal Dinamika Akuntansi. 2 (1) 37-45.
Komisi  Pemberantasan  Korupsi, 2015, Laporan Hasil

## Kajian  Pengelolaan Keuangan Desa.
Kreitner and  Kinicki. 2005. Perilaku Organisasi. Buku
1. Salemba Empat. Jakarta.
Kunwaviyah  dan  Syafruddin.  2010.  Peran  Variabel Komitmen,  Organisasi  Dan  Inovasi  Pada Hubungan  Penganggaran  Dan  Kinerja  Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Magelang. Jurnal Akuntansi dan Auditing.  Volume  7/No.1/Novem- ber 2010:33-48
Liu, Chih. hung .  2007. What Type of Fiscal Decentrali- zation System Has Better Performance. School of Public Policy.
Mahsun, M. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor Publik.
BPFE. Yogyakarta.
Mediati. 2010. Analisis Pengaruh Lingkungan Strategi, Budaya  dan  Perencanaan    Strategi    Terhadap Kinerja  Perusahaan  Daerah.  Simposium
Nasional   Akuntansi ke 13. Purwokerto.
Moisiu, Alexander. 2013. Decentralization and the In- creased    Outonomy  in  Local  Governments. Procedia Soacial and Behavioral Sciences. Pp.
459-463.
Najahningrum, Ikhsan, dan  Sari. 2013.  Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan
Kecurangan (Fraud)  Persepsi   Pegawai  Dinas Provinsi  Dinas  Provinsi  DIY.    Simposium Nasional Akuntansi XVI. Menado.
Narsa, N.P.D.R.H., dan  Isnalita. 2014. Keterterapan SAK-
ETAP  pada  Koperasi  serta  Persepsi  Perilaku Koperasi  Dan  Akuntan  Pendidik.  Simposium Nasional Akuntansi XVII.  No.144.Lombok. Oates, W. 2006.  On the Theory and Practice  of Fiscal Decentralization. IFIR Working  Paper.  No. 2006- 05.
Pamungkas,  Bambang.  2012.  Pengaruh  Penerapan
Akuntansi  Sektor  Publik  Dan  Pengawasan Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  dan Implikasinya    Terhadap Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmiah Ranggagading. Volume 12 Nomor 2. Oktober 2012:
82-93.
Petrie, Murray. 2002. A framework for public sector per- formance  contracting. OECD  Journal  on  Bud- geting .Vol 2: 117-153.
Prasetyono  dan  Kompyurini.  2007. Analisis    Kinerja
Rumah Sakit Daerah Dengan Pendekatan  Bal- anced  Scorecard    Berdasarkan  Komitmen Organisasi,  Pengendalian  Intern    Dan
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate
Governance. Simposium Nasional Akuntansi  X. Makassar.
Prentice, G. 2007. Performance Pay in Public Sector: A Review  of  The  Issues  and  Evidence. Office  of Manpower Economics. University of Warwick. Republik Indonesia. 2006. Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006  Tentang  Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.
______. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008  Tentang    Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah.
______. 2014.  Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
______. 2014.  Peraturan Pemerintah Nomor  43. Tahun 2014  Tentang Undang-Undang Desa
______. 2014.  Peraturan Pemerintah Nomor 60  Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber  dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
______. 2014.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
______. 2014.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  114  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Rinaldi, Taufik, Purnomo M., dan Damayanti D. 2007. Memerangi  Korupsi  di  Indonesia  yang Terdesentrasilisasi.  Studi  Kasus  Penanganan Korupsi  di  Indonesia. Jurnal  Borneo  Adminis- trator.
Riyadi, S. 2010. Pengaruh Kompensasi Finansial, Gaya
Kepemimpinan,  dan  Motivasi  Kerja  Terhadap Kinerja  Karyawan  pada  Perusahaan Manufaktur  di  Jawa  Timur.  Universitas  17 Agustus 1945.
Robbins, S.P., and Judge T. 2007. Perilaku  Organisasi Organizational  Behavior.   Edisi  1.    Buku    1, Salemba Empat.  Jakarta.
Robbins, S.P., dan  Coulter, M. 2007. Manajemen. Edisi Ke  delapan.  Jilid  1.  Indeks.  Macanan  Jaya Cemerlang. Klaten.
Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi,  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Terhadap  Fungsi  Pengawasan  dan  Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi  dan  Bisnis. Vol.  9. No. 1. Februari: halaman 21-32.
Rustan, A. 2013. Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan
Ekonomi  Serta  Kaitannya  Dengan  Otonomi Daerah. Jurnal Borneo Administrator.  Volume 9.
No. 3
Sancoko,  B.  2010.    Pengaruh  Remunerasi    terhadap Kualitas  Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu Administrasi  dan  Organisasi.  Vol  17.    Nomor 1,.Jan-April. hal 43-51.
Dewi, Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan,
Santoso,  U.,  dan  Pambelum,  Y.J.  2008.  Pengaruh Penerapan Akuntansi  Sektor  Publik  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. Jurnal Administrasi Bisnis. 4 (1) :14-33.
Sari,  D.  2013. Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Intern Pemerintah,  Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Penyelesaian  Temuan  Audit Terhadap  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Tata Kelola  Pemerintahan  yang  Baik  (Penelitian Pada  Pemerintah  Daerah  Di  Provinsi  Jawa Barat  Dan  Banten.  Simposium    Nasional Akuntansi XVI.  Menado.
Sari,  P. M.,  dan  Raharja. 2012. Peran   Audit  Internal Dalam  Upaya    Mewujudkan    Good  Corporate Governance    Pada  Badan  Layanan  Umum  di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.
Sartono. 2015. Implementasi SAK-ETAP dan Penilaian Kinerja  Koperasi  di  Kalimantan.  Simposium Nasional Akuntansi   XVIII. Medan.
Scott, W. R. 2012. Financial  Accounting Theory. Sixth
Edition. Canada. Prentice Hall.
Shah, Anwar. 1994. The Reform of Intergovenmental Fis- cal Relations in Developing and emerging Mar- ket Economics. Policy and Research  Series. ISSN
– 1013-3429 : 23.
Simon, R. 1987. Accounting Control System and Busi- ness Strategy. An Empirical Analysis. Account- ing, Organization and Society. 15. 127-14.
Sinason, H. D. 2000. A Study Of The Effects Of Account- ability And Engagement Risk On Auditor Materi- ality Decisions In Public Sector Audits. Journal Of  Public  Budgeting,  Accounting  &  Financial Management. 12(35). 1-21.
Shodiq,  M.  2001. Pengaruh  Sistem  Kontrol  Terhadap Kinerja Keuangan. Tesis.
Suluh,  A.R.B.    2012.  Pengaruh  Karakteristik Penganggaran    Terhadap  Kinerja  Pelaksanaan Anggaran Pemerintah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis.  Universitas Brawijaya.
Supriyadi  dkk.  2014.  Analisis  Pengaruh  Sistem Pengendalian Internal, Organizational Citizenship Behaviour  dan  Good  Governance  Terhadap Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif Bal- anced    Scorecard.  E-Journal  Universitas Pendidikan Ganesha  Jurusan Akuntansi. Vol: 2 No.1.
Tresnawati.  2012.  Pengaruh  Efektivitas  Pengendalian Intern Terhadap  Kinerja  Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung. Forum Bisnis dan Keuangan. Vol I. hal 39.
Warikiba, Ngahu, and Wagoki. 2014. Effects of Financial Controls  on  Financial  Management  In  Kenya’s Public Sector  A Case of National Government Departments In Mirangine Sub County. Nyadarua County. IOSR Journal  of Business and Manage- ment.  Vol 16 Issue 10 Ver. III PP 105-115.
Weingast, B, R. 1995. The Economic role of Political In- stitutions: Market-Preserving Federalism and Eco- nomic Development. The Journal of Law, Eco- nomics and Organization. VII N1.
Werther, W,B,. and Davis, K. 1996. Human Resources and  Personnel  Management.5 th Ed.    Boston: McGraw-Hill.
Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja. Edisi  Keempat. Raja Grafindo Persada. Depok.
Wijewardena, Zoysa, and Fonseka. 2004. The Impact of
Planning and Control Sophistication on Perfor- mance  of Small and Medium Sized  Enterprises Evidence From Sri Lanka.  Journal of Small Busi- ness Management; 42 (2). pp. 209-217.