## KEBIJAKAN INDUSTRI MALAYSIA DAN MODAL JEPANG
STUDI KASUS INDUSTRI OTOMOTIF TAHUN 1983-1990
Jafar Ahmad

## Dosen, STAIN Kerinci

## ABSRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menjelaskan  kebijakan  ekonomi  Malaysia, khususnya  kebijakan  industri  pada  pemerintahan  Mahatir  bin  Mohamad  dalam  periode  1983- 1990  dalam  bidang  otomotif.  Tujuan  lain  dalam  penelitian  ini  adalah  mengetahui  dan menjelaskan  upaya-upaya  yang  dilakukan  Mahatir,  sebagai  Perdana  Menteri  Malaysia,  dalam menjalankan  tujuan  industrialisasi.  Adapun  jenis  penelitian  ini  adalah deskriptif-analitis, yaitu pemaparan  data-data  yang  ada  dalam  proses  industrialisasi  Malaysia  serta  menganalisa  agar hasilnya bisa dipahami.
Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebijakan  industri  yang  dijalankan  di Malaysia  pada  masa  Pemerintahan  Mahatir  memperlihatkan  campur  tangan  negara  yang  tinggi dalam  bidang  industri  bisa  memberi  hasil  yang  paling  tidak  mendekati  taget  yang  talah ditetapkan dalam the New Economic Policy .

## KATA KUNCI:  Kebijakan Indsutri, Modal Jepang dan Industri otomotif

## ABSTRACT
This  study  aims  to  understand  and  explain  the  policy  of  the  Malaysian  economy,  particularly industrial  policy  on  Mohamad  Mahathir  administration  in  the  period  1983-1990  in  the automotive  field.  Another  objective  of  this  research  was  to  determine  and  explain  the  efforts made Mahathir, as Prime Minister of Malaysia, in the run goal of industrialization. The type of this research is descriptive-analytical, ie exposure data that is in the process of industrialization of Malaysia as well as analyze the results in order to be understood.
Based on the results of the study show that industrial policy is implemented in Malaysia during the Mahathir administration showed a high state intervention in the industry can give results at least approach set out in the New Economic Policy.

## KEYWORDS: Policy of industrial, automotive and Industrial Capital Japan

## LATAR BELAKANG MASALAH
Pada akhir tahun 60an terjadilah peristiwa besar dan bersejarah di  Malaysia.  Pada saat  itu terjadi kerusuhan etnis, tepatnya pada bulan Mei tahun 1969. Kerusuhan ini terjadi karena faktor kecemburuan  sosial.  Kesenjangan  ekonomi  yang  terlalu  jauh  antara  penduduk  asli  Malaysia dengan  etnis  Cina  yang  menguasai  lebih  banyak  sumber  dan  asset  ekonomi  Malaysia  telah memperparah  kecemburuan  tersebut  (Muhamad,  2003).  Hal  terakhir  ini  juga  harus  menjadi pertimbangan  dalam  melihat  Malaysia  secara  utuh.  Yang  bisa  menjadi  catatan  adalah  bahwa Malaysia  saat  ini,  dalam  banyak  pendapat  dianggap  sebagai  negara  yang  berhasil  merubah  diri menjadi salah satu negara yang cukup maju di kawasannya, yaitu Asia Tenggara.
Keberhasilan  ekonomi  yang  mampu  dicapai  oleh  Malaysia  tentu  tidak  terjadi  dengan sendiri dan tentu juga tidak hanya ditentukan oleh satu  faktor saja. Ada  pendapat  yang menilai bahwa  pertumbuhan  ekonomi  Malaysia  yang  dipandang  “berhasil”  dicapai  disebabkan  oleh perubahan  orientasi  kegiatan  ekonomi  Malaysia  sendiri.  Pada  awalnya,  ekonomi  Malaysia berbasis pertanian, lalu  ke produk diversivikasi dan orientasi ke bidang ekspor dan terakhir lebih menitikberatkan pertumbuhan ekonomi pada bidang manufaktur.  Perubahan orientasi ekonomi yang  linear  ini  dianggap  sebagai  satu  hal  yang  mampu  merubah  Malaysia.  Jika  dilihat  dari pembangunan  ekonomi  Malaysia  faktor  yang  cukup  memberi  kontribusi  bagi  pertumbuhan ekonomi  yang  cepat  ini  adalah  karena  Malaysia  mengeluarkan  kebijakan-kebijakan  strategis dalam  upaya  membangun  perekonomian  Malaysia  yang  tentu  diperkuat  dengan  pelaksanaan yang konsisten dan sungguh-sungguh.
Dalam  bidang  ekonomi  khususnya,  langkah  yang  diambil  oleh  Malaysia,  terutama  sejak kerusuhan  etnis  tahun  1969  adalah  kebijakan the  New  Economic  Policy yang  pertama  kali dikenalkan di Malaysia pada tahun 1969 dan mulai efektif dilaksanakan pada tahun 1971 (Takasi Torii, 1997). Kebijakan  ini bertujuan untuk  membawa Malaysia keluar dari jeratan kemiskinan dan  menata  kembali  struktur  sosial  di  dalamnya.  Mahatir  Muhammad  merupakan  orang  yang sangat  banyak  berpengaruh  dalam  memformat  Malaysia  sejak  tahun  awal  pengangkatannya sebagai  Perdana  Menteri  Malaysia  (Hajrudin  Somun,  2003).  Bahkan  Mahatir  disebut  sebagai orang yang paling mampu bertahan dalam masa pemerintahannya, tidak hanya dalam menyikapi tekanan  politik  di  Malaysia,  ia  juga  diangap  berhasil  membawa  Malaysia  keluar  dari  jeratan krisis  (Khoo Boo Teik,2003).
Salah  satu  pandangan  yang  muncul  pada  awal  pemerintahan  Mahatir  sebagai  Perdana Menteri  Malaysia  adalah  bahwa  ketergantungan  ekonomi  kepada  Barat  tidaklah  selalu  baik. Untuk itu, Mahatir berusaha meminimalisir ketergantungan kepada negara-negara Barat melalui kerjasama  dengan  negara-negara  non-Barat.  Mahatir  tentunya  berusaha  untuk  menemukan negara non-Barat yang ia maksudkan. Pada saat itu, Mahatir melihat bahwa negara yang sedang berkembang,  tetapi  non-Barat  adalah  Jepang  dan  Korea  Selatan  di  kawasan  Asia.  Maka  dalam rangka  mencapai  tujuan  pembangunan  Malaysia,  khususnya  dalam  bidang  ekonomi,  iapun mengeluarkan  kebijakan  agar  Malaysia  bisa  melihat  lokasi  baru  di  kawasan  Asia  yang  bisa dijadikan  ‘inspirasi’  guna  peningkatan  ekonomi  negara,  Negara  di  kawasan  Asia  ini  adalah Jepang dan Korea Selatan.  Untuk mendukung upaya dalam menjalin kerjasama antara Malaysia dengan  Jepang  dan  Korea  Selatan,  Mahatir  kemudian,  mengeluarkan  kebijakan “Look  East Policy ”.  Kebijakan  ini  mengandung  beberapa  sikap  Mahatir  dalam  memandang  Malaysia  dan memandang kerjasama  yang akan berlangsung. Malaysia sebagai negara yang ingin maju harus mengubah sikap dan prilaku. Perubahan sikap dan prilaku ini akan merujuk pada negara-negara di  kawasan  Asia  yang  telah  lebih  dahulu  berhasil.  Dalam  kebijakan  ini,  Jepang  sebagai  negara contoh  untuk  diikuti  Malaysia,  telah  lebih  maju  dan  usaha  kerjasama  yang  dilakukan  tersebut diharapkan  bisa  mengantarkan  negara  ini  menuju  peningkatan  ekonomi  yang  lebih  tinggi. Mahatir  memperkirakan  bahwa  dengan  mengikuti  langkah  Jepang  secara  etik  dan  prilakulah Malaysia bisa berubah dan memperbaiki ekonominya. Satu hal  yang ditekankan Mahatir dalam langkah  ini  adalah  Malaysia  harus  mengetahui  bagaimana  upaya  yang  dilakukan  oleh  Jepang dalam  memperbaiki  ekonomi  mereka,  sikap  dan  perilaku  orang-orang  Jepang  juga  merupakan hal  yang  sangat  penting  dalam  memahami  bangkitnya  ekonomi  di  Jepang.  Selain  itu,  Malaysia perlu  tahu  praktek-praktek  kerja  nyata  penggunaan  dan  bahkan  sampai  pada  pembuatan teknologi  Jepang  yang  diperuntukkan  bagi  pembangunan  ekonomi  berbasis  manufaktur  (Jomo, 1993).
Ada  banyak  alasan  bagi  Mahatir  memilih  Jepang  sebagai  contoh  dalam  kebijakan  ini.  Di antara  alasan  itu    adalah  bahwa  Jepang  merupakan  salah  satu  negara  di  Asia  yang  memiliki pengaruh  ekonomi  yang  sangat  tinggi,  sehingga  banyak  negara,  khususnya  di  Asia  melirik Jepang sebagai model pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia  yang sangat  berhasil.  Singapura sendiri,  pada  tahun  1980  melakukan  kampanye  ‘ learn  to  Japan (Jomo,  1993), Yakni  suatu kampanye dalam usaha menarik perhatian Singapura untuk melihat Jepang sebagai negara yang berkembang pesat dan mempelajari apa yang telah dilakukan Jepang dalam usaha pembangunan ekonominya.
Secara  implisit,  sebenarnya  dapat  dipahami  bahwa  salah  satu  tujuan  juga  dari Look  East Policy ,  di  samping  untuk  meningkatkan  investasi  Jepang  di  Malaysia,  namun  juga  suatu  upaya untuk  membuat  masyarakat  Malaysia  menjadi  masyarakat  yang  memiliki  disiplin  tinggi, memacu  produktifitas  kerja  dan  tentunya    efektif.  Jepang  telah  melakukan  hal  itu,  dan  dalam pandangan Mahatir,   Jepang menjadi negara yang maju (Jomo, 1993).
Dengan  visi  ini,  salah  satu  usaha  yang  dilakukan  Mahatir  dalam  rangka  meningkatkan efektifitas kerja pemerintahannya adalah dengan melakukan kerjasama pada bidang sumber daya manusia dengan mengangkat  manajer-manajer perusahaan di  Malaysia  yang berasal  dari sektor publik.  Hal  ini    telah  dilakukannya  dari  tahun  1981,  serta    kerjasama  dengan  perusahaan  yang berasal dari Jepang (Jomo, 1993).
Malaysia melakukan usaha recovery ekonomi dengan cara  yang unik. Mereka menerima modal  dari  luar  yang  artinya  mereka  yakin  bahwa  modal  luar  negeri  bisa  memberi  keuntungan bagi  Malaysia, namun  di  lain sisi  Malaysia melakukan proteksi  besar-besaran terhadap industri lokal. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi Mahatir di Malaysia sampai pada tahun 1990 adalah satu fenomena yang sangat menarik untuk diteliti secara mendalam. Kemajuan dan peningkatan perekonomian  secara  drastis,  yang  dikatakan  pada  awal  ini,  telah  menunjukkan  keberhasilan pemerintahan dan kebijakan yang diambil sejak awal pemerintahan. Menariknya adalah industri di  Malaysia  yang  berada  di  bawah  intervensi  negara  berkembang  justru  pada  saat  globalisasi sedang  menjadi  ‘ikon’  ekonomi  dunia,  yang  beranggapan  bahwa  pasar  bisa  berjalan  dengan sendirinya  dan  akan  menyeleksi  kompetitor  yang  ada  di  dalamnya  secara  alami.    Lain  halnya dengan Malaysia, negara ini menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu yang memberikan peluang besar bagi negara untuk mengatur kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada di dalamnya. Dalam hal ini,  sama  artinya  pemerintah  Malaysia  melakukan  intervensi  dalam  kegiatan  ekonomi  di negaranya dan tidak memberikan peluang kepada pasar untuk berkembang sendiri.
Permasalahannya, Malaysia adalah salah satu negara yang menerapkan kebijakan kontrol terhadap  modal  dan  tentu  juga  sebagai  regulator  dalam  kegiatan  ekonomi  di  sana.  Salah  satu bidang  yang  masuk  dalam  wilayah  intervensi  pemerintah  adalah  bidang  industri  yang  telah dimulai  sejak  berawalnya the  New  Economic  Policy di  bawah  kepemimpinan  Tun  Razak, tepatnya pada tahun 1971 dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah yang berkuasa berikutnya, yaitu Hussein Onn dan dilanjutkan lagi oleh Mahatir Muhammad. Mahatir menduduki kekuasan sebagai Perdana Menteri Malaysia mulai dari tahun 1981 sampai pada tahun 2003.

## PERUMUSAN MASALAH
Dari  penjelasan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  peneliti  merumuskan  permasalahan,  yaitu sebagai berikut:
”Bagaimana pemerintah  Malaysia berusaha mencapai  tujuan-tujuan kebijakan industrinya di sektor otomotif dengan memanfaatkan keberadaan modal Jepang”?.

## METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian ini adalah d eskriptif-Analitis; dengan menggunakan konsep-konsep yang dipakai  dalam  mengamati  fakta-fakta  yang  telah  berlangsung  dalam  suatu  peristiwa  tertentu, kemudian  menyusun  dan  menganalisanya  dalam  suatu  pembahasan  yang  sistematis,  sehingga dapat  dipahami.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  data  yang  diambil  dari sumber  yaitu:  website,  dokumen,  jurnal  serta  bahan-bahan  dari  buku.  Sedangkan  amalisinya menggunakan deskriptif kualitatif.

## KEBIJAKAN  INDUSTRI  MALAYSIA  DALAM  BIDANG  OTOMOTIF  TAHUN  1983- 1990

## 1. Kebijakan Industri Mahatir pada Sektor Industri Berat
Seperti    halnya  kebijakan-kebijakan  pemerintah  Malaysia  sepanjang  pemerintahan Mahatir dari tahun 1981, kebijakan Industri Malaysia, pada bidang otomotif, juga sangat banyak dipengaruhi  oleh  pemikiran-pemikiran  Mahatir.  Tidak  saja  itu,  yang  paling  penting  dalam membicarakan  ekonomi  Malaysia  adalah  bagaimana  kaitan  Mahatir  sebagai  Perdana  Menteri dengan semua aktifitas ekonomi yang dilakukan di sana.
Pada  tabel  2  di  atas  digambarkan  bahwa  pada  tahun  1980an  awal,  Malaysia  merencanakan sebuah  strategi  usaha  yang    dilakukan  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  Malaysia tentunya.  Kebijakan  industri  yang  dijalankan  di  Malaysia  pada  awal  80an  adalah  Heavy Industries Corporation of Malaysia (HICOM)
Mahatir  merupakan  tokoh  yang  tidak  hanya  berkuasa  di  Malaysia  sejak  tahun  1981, namun  dalam  waktu  yang  lama,  Ia  telah  berusaha  untuk  mengubah  arah  perekonomian  dan politik  Malaysia.  salah  satu  obsesi  Mahatir  terhadap  Malaysia  adalah  sebuah  usaha  untuk menjadikan Malaysia sebagai negara industri baru ( newly industrializing Countries ( NICs ) yang salah satu tujuannya adalah usaha untuk meminimalisir ketergantungan ekonomi dan modal pada negara-negara industri di Barat (Gomes dan Jomo, 1995).
Beberapa  argumen  yang  disampaikan  oleh  orang  yang  pesimis  terhadap  kemajuan industri Barat dan pola perdagangan internasional yang menyertainya adalah adanya pergeseran pola  produksi  negara-negara  maju,  dari  yang  memakai  teknologi  sederhana  dan  padat  bahan baku menjadi pola yang mengandalkan teknologi canggih yang hemat bahan baku sehingga jauh mengurangi permintaan mereka akan bahan-bahan mentah. Sedangkan negara berkembang tidak bisa melakukan ini.  akibatnya adalah munculnya ekspor barang berteknologi  tinggi  dari negara maju  ke  negara  berkembang  yang  tentu  saja  tidak  bisa  menyaingi  produk  tersebut  lantaran kurangnya teknologi.
Peningkatan efisiensi penggunaan bahan mentah atau bahan baku berbagai sektor industri maju.  Ditemukannya  produk-produk  sintetis  yang  dapat  menggantikan  berbagai  jenis  bahan baku.  Munculnya  proteksionisme  yang  menghadang  produk  pertanian  dan  roduk-produk  padat karya  dari  negara-negara  berkembang  (Jomo,  1993).  Pada  awal  tahun  1970an,    Mahatir mengeluarkan  Buku The  Malay  Dilemma yang  salah  satu  isinya  adalah  kegagalan  pemerintah pada  waktu  itu  untuk  mengangkat  status Bumiputera .  Mahatir  yakin  bahwa  untuk  mengangkat status Bumiputera ,  perlu  satu  langkah  konkrit  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  mereka. Sedangkan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  para  pengusaha Bumiputera ,  harus  disediakan peluang bagi mereka dalam kegiatan bisnis.
Sebenarnya  pemerintahan  Malaysia  sebelum  tahun  1970  memang  memberikan  bantuan kepada  penduduk,  tetapi    bantuan  tersebut  diberikan  kepada  penduduk-penduduk  miskin,  yang menurut  Mahatir  tidaklah  tepat  (Jomo,  1993).  Mestinya  bantuan-bantuan  tersebut,  menurut
Mahatir,  diberikan  kepada  para  bisnismen Bumiputera agar  kesejahteraan  meningkat  dan terciptanya lapangan kerja untuk penduduk Malaysia secara umum (Gomes dan Jomo, 1995).
Pemikiran  Mahatir  ini,  dalam  pandangan  Gilpin  disebut  dengan  nasionalisme  ekonomi, yaitu suatu bentuk  keberpihakan pada negara sendiri  yang bisa saja berwujud kebijakan dan lain sebagainya  untuk    memberikan  peluang  khusus  bagi  penduduk  asli  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan  ekonomi  tergantung  dengan  kepentingan  negara  itu  sendiri.  Memahami Malaysia  dari  awal  naiknya  Mahatir  sebagai  Perdana  Menteri,  khususnya  dalam  sektor pembangunan ekonomi akan sangat terkait sekali kebijakan industri yang lahir pada awal tahun 80an, yaitu HICOM (Alawi, 1999). HICOM bisa disebut sebagai Kebijakan Mahatir yang sangat mendasar  yang berhubungan dengan the New Economic Policy . Berdirinya HICOM merupakan hasil  usaha  Mahatir  yang  sebenarnya,  telah  dilakukan  sejak  ia  menjabat  sebagai  menteri Perindustrian  dan  perdagangan  Malaysia  pada  akhir  70an.  Begitu  ia  diangkat  menjadi  Perdana Menteri  Malaysia  pada  tahun  1981,  HICOM  yang  awalnya  berada  di  bawah  Depertemen Perindustrian  dan  Perdagangan  dibawa  ke  kantor  Perdana  Menteri  yang  sama  artinya memindahkan  kewenangan  Departemen  perindustrian  dan  perdagangan  ke  Kantor  Perdana Menteri.  Hal  ini  dilakukan  Mahatir  agar  bisa  melakukan  kontrol  secara  langsung  kegiatan- kegiatan industri yang dijalanan di Malaysia agar tidak keluar dari aturan yang ia inginkan.
HICOM, dalam kontek  Malaysia, memiliki wewenang  yang sangat  signifikan. Kegiatan HICOM meliputi banyak bidang industri-industri berat. Jadi semua industri berat yang berada di Malaysia  seperti  baja,  kimia,  semen  dan  otomotif,  berada  di  bawah  wewenang  HICOM. Perusahaan  yang  berada  di  bawah  HICOM  tentunya  berada  di  dalam  kontrol  Mahatir  secara tidak  langsung  (Jomo,  1993).  Setelah  berada  di  bawah  wewenang  Perdana  Menteri,  HICOM segera  melakukan  kegiatan-kegiatan  ekonominya.  HICOMpun  melakukan  banyak  sekali kerjasama  dalam  mewujudkan  ambisi  untuk  menjadikan  Malaysia  sebagai  negara  industri  di kawasannya. HICOM diharapkan juga bisa mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di Malaysia di  bawah backup pemerintah  dan  hubungannya  dengan  industri-industri  yang  berpotensi  dalam usaha untuk merubah struktur sosial yang ada di Malaysia.
Lebih  dari  itu,    dalam  sektor  manufaktur  di  Malaysia  pada  awal  1980an,  HICOM  satu badan  yang  diharapkan  mampu  men- support industri-industri  berat  tertentu  untuk  lebih berkembang,  terintegrasi  dan  selaras  dengan  kepentingan  ekonomi  dan  kepentingan  industri nasional. Salah satu pendorong lahirnya HICOM ini adalah upaya untuk memenuhi kepentingan nasional. Karena kepentingan ini,  maka tentu HICOM menjadi  pihak  yang bertanggung jawab untuk  menjaga  eksistensi  perusahan  lokal  agar  bisa  bersaing  dengan  perusahaan  asing  yang terdapat  di  Malaysia  serta  produk-produk  yang  datang  dari  luar  negeri.  Kondisi  seperti  ini memang  harus  berada  di  bawah  kendali  pemerintah,  jika  pemerintah  memang  mengharapkan majunya  industri  lokal/  domestik.  Jika  dilihat  dari  kondisi  perusahaan  lokal  pada  saat  itu  yang belum  berkembang  pesat,  apalagi  dalam  penguasaan  teknologi  tinggi,  maka  usaha  proteksi adalah jalan yang paling efektif untuk ditempuh. Namun masalah justeru muncul di sini. Karena kebutuhan  untuk  memproteksi  perusahaan  lokal,  maka  pemerintah  harus  menyediakan  banyak dana  agar  perusahaan-perusahaan  lokal  tersebut  bisa  berjalan  dan  mampu  bersaing  dengan perusahaan  lain  yang  berskala  internasional.  Akibatnya,  pemerintah  harus  meminjam  uang  ke pihak luar negeri untuk menutupi kebutuhan akan pentingnya subsidi bagi industri lokal (Jomo, 1993).
HICOM  segera  menjadi  penentu  segala  kebijakan  industri  di  Malaysia.  Semua  bentuk kegiatan ekonomi, khususnya dalam bidang industri berat, HICOM memegang peranan penting. Alasan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  kontek  ini  adalah  karena  industri-industri  berat
membutuhkan dana yang sangat besar, sehingga membutuhkan perlakuan khusus, pemerintahlah yang bisa memperlakukan perlakuan khusus tersebut. Pada tahun 1980 awal misalnya, HICOM memegang  otoritas  terhadap  perusahaan  yang    memiliki  modal  sekitar  RM  500  juta.  Semua kesepakatan kerjasama harus dilakukan di bawah kontrol HICOM. Dan HICOM yang berada di bawah  kontrol  Mahatirpun  melakukan  kegiatan  yang,  paling  tidak,  sejalan  dengan  keinginan  si perancangnya (Jomo, 1993).
Pada  perkembangannya,  HICOM  memang  menjadi  pengontrol  industri  yang  berada  di Malaysia. Tidak hanya  dalam mengeluarkan modal   untuk  mendirikan perusahaan, namun  juga HICOM  bertugas  menciptakan  lapangan  kerja  bagi  para  pencari  kerja  di  Malaysia.  Bahkan sampai pada akhir 80an, sangat banyak sekali tenaga kerja yang diserap dalam industri HICOM ini. misalnya pada tahun  1988, pekerja yang bekerja di perusahaan yang berada group HICOM berjumlah  4.350  orang.  Berikut  tabel  jumah  pekerja  yang  terlibat  dalam  industri    berat  di Malaysia.
Tabel 8. Manpower of the HICOM group of Companies (as at 29 February 1988)
COMPANIES NUMBER OF WORKERS TECHNICAL SUPERVISORY MANAGERIAL (% of total) HICOM 147 7 24 Kedah Cement Sdn Bhd 383 28 6 Perwaja Trengganu Sdn Bhd 817 18 7 HICOM-Properties Sdn Bhd 9 Perusahaan  Otomobil  Nasional Sdn Bhd 1.353 7 8 Edaran Otomobil Nasional Sdn Bhd 1.284 3 1 HICOM-Yamaha Manufacturing (M) Sdn Bhd 59 18 Petro-Pipe  Industries  (M)  Sdn Bhd 202 HICOM-Suzuki  Manufacturng (M) Sdn 33 10 Total 4.350
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  HICOM  Memiliki  peran  besar  dalam  industri  berat. HICOM  mendirikan  perusahaan,  baik  yang  memiliki  modal  langsung  atau  dengan  cara joint ventura dengan  perusahaan  lain.  Terlihat  dalam  tabel    beberapa  perusahaan  yang  dimiliki  oleh HICOM  berasal  dari  Jepang.  Ini  berarti  bahwa Look  East  Policy pada  satu  sisi  menarik  modal Jepang untuk masuk ke Malaysia, namun di sisi lain mempromosikan HICOM agar bisa berjalan sesuai dengan rencana pemerintah.

## 2.  Industri Otomotif Malaysia
Industri  mobil  di  Malaysia  telah  dimulai  pada  tahun  1962,  ketika  Ford  mendirikan perusahaan  di  Singapura,  yang  pada  saat  itu  masih  merupakan  wilayah  Malaysia.  Namun  pada akhir  1960an,  Malaysia  membangun  perusahaan  perakitan  mobil  di  Malaysia.  Beberapa  tujuan pemerintah  Malaysia  membangun  industri  Otomotif    adalah  karena  untuk:  (a)  Meningkatkan substitusi  impor;  (b)  menyimpan Foreign  Exchange  dan (c) membuka  lapangan    pekerjaan.
Sebenanya  rencana  Mahatir  untuk  mendirikan  perusahaan  mobil  nasional  Malaysia  ini  telah mulai  Ia rancang sejak tahun 1980.  Mahatir memerintahkan Malaysian  Industrial  Development Authority (MIDA) untuk melakukan feasibility study (studi kelayakan) untuk proyek tersebut. Pada  tahun  1982  Mahatir  kemudian  mengumumkan  kepada  negara-negara  ASEAN bahwa  Malaysia  akan  segera  memiliki  perusahaan  mobil  sendiri.    Awal  pengerjaan  pendirian perusahaan  dan  kerjasama  dengan  Mitsubishi  bahkan  telah  dilakukannya  sebelum  terbentuk kabinet pada tahun 1982. Mitsubishi telah bekerja untuk membuat prototype mobil Proton yang akan  segera  diproduksi,  sementara  itu  dilakukan  usaha  untuk  melakukan  studi  kelayakan terhadap pendirian perusahaan ini terus dilakukan. Secara resmi perusahaan ini berada di bawah gabungan perusahaan Otomobil Nasional Sendirian Bhd,  yang dimulai pada tahun 1983 (Jomo, 1993).
Sebenarnya  secara  tidak  resmi  perusahaan  ini  telah  berdiri  sejak  tahun  1981,  awal naiknya  Mahatir  sebagai  perdana  menteri.  Modal  perusahaan  terdiri  dari  gabungan  investasi pemerintah  di  bawah  HICOM  dan  Mitsubishi  sebuah  perusahaan  Mobil  dari  Jepang  (Jomo, 1993). Namun secara resmi, perusahaan yang akan didirikan ini baru terealisasi pada tahun 1983. Perusahaan  otomotif  ini  diharapkan  bisa  mengembangkan  teknologi  baru,  pengembangan keterampilan kerja para teknisi mesin dan menyuplai semua bidang industri dengan potensi yang memuaskan.  Bantuan  pemeriantah  dalam  kegiatan  industri  Berat  di  Malaysia,  seperti  yang tersebut di atas, lebih karena untuk menguatkan posisi Bumiputera dalam dunia bisnis Malaysia. Namun  dalam  industri    otomotif  Malaysia,  partisipasi Bumiputera belum  terlihat  mewakili seperti  yang  diinginkan  oleh the  New  Economic  Policy .  Modal  yang  dimiliki  oleh Bumiputera sejumlah  30.3  persen  masih  berada  di  bawah  modal  perusahaan    Cina  yang  berjumlah  42.9 persen (Jomo, 1993).
Dalam semua industri berat di  Malaysia pada tahun 1980an awal, perhatian yang paling mengemuka  adalah  industri  mobil  Malaysia,  Proton.  Hal  ini  bisa  tejadi  karena  industri  ini mendapat  perhatian  lebih  dari  pemerintah.  Perhatian  lebih  yang  dimaksud  dalam  industri  ini adalah  terjadi  proteksi  besar-besaran  terhadap  produk  ini,  baik  dalam  bentuk  pajak  bagi  para kompetitornya  dari  luar  negeri  ataupun  penguasaan  pasar  di  dalam  negeri  (Jomo,  1993). Kegitaan industri otomotif ini direalisasikan lebih disebabkan oleh keinginan Malaysia, di bawah kekuasaan Mahatir untuk memiliki sebuah industri mobil sendiri yang berada di bawah otoritas HICOM sebagai wakil pemerintah.

## 3.  Kerjasama  Pemerintah  Malaysia  Dan  Mitsubishi  Dalam  Wujud  Perusahaan  Otomobil Nasional (Proton).
Seperti yang telah dikemukakan di atas, kehadiran perusahaan mobil milik pemerintahan Malaysia  adalah  buah  dari  pemikiran  Mahatir  yang  menginginkan  Malaysia  memiliki  industri mobil  sendiri.  Jadi,  Jika  ada  orang  yang  paling  bertangung  jawab  terhadap  kehadiran  industri mobil  Malaysia  yang  dijalankan  mulai  tahun  1983,  dia  adalah  Mahatir  Muhammad.  usahanya yang keras dalam  mewujudkan industri mobil  di  Malaysia telah menunjukkan hasil  yang nyata yakni  pendirian  perusahaan  dan  produksi  mobil  sendiri.  Dapat  dimengerti  jika  Mahatir  ingin membangun industri otomotif milik Malaysia. Alasan pertamanya adalah karena ingin menjawab persoalan yang sedang terjadi pada sektor otomotif di Malaysia, karena pada masa-masa sebelum Mahatir menjabat sebagai Perdana Menteri, mobil selalu diimpor atau paling tidak dimiliki oleh negara  asing  yang  mendirikan  perusahaannya  di  Malaysia.  Sekalipun  ada  beberapa  komponen otomotif  yang  diproduksi  oleh  perusahaan  domestik.  Tentu  dengan  begini,  maka  mobil  yang datang dari luar negeri atau dimiliki oleh perusahaan luar negeri  dijual dengan harga yang cukup
tinggi.  Alasan  kedua  kenapa  Mahatir  sangat  ingin  memiliki  perusahaan  mobil  sendiri  adalah karena Mahatir ingin mewujudkan tujuan yang diamanatkan oleh the New Economic Policy yang telah dirancang pada awal 70an.
Jika  Malaysia  memiliki  perusahaan  mobil  sendiri  dan  memiliki  otoritas  di  dalamnya, maka  kesempatan Bumiputera untuk  berpartisipasi  dalam  bidang  ini  akan  sangat  besar  sekali. Langkah  yang  dilakukan  untuk  mewujudkan  keinginan  ini  menempatkan  para  pengusaha Bumiputera dalam  manajemen  perusahaan  yang  baru  didirikan  dan  menempatkan  tenaga  kerja teknis agar bisa belajar dan suatu saat bisa mengembangkan teknologi manufaktur yang modern di Malaysia.
Sementara  di  sisi  lain,  dalam  padangan  para  penentang  kebijakan  ini,  industri  otomotif yang  didirikan  pemerintah  Malaysia  melalui  kerjasama  dengan  Jepang  dianggap  sia-sia  dan menghabiskan  modal  saja.  Alasan-alasan  merekapun  cukup  argumentatif.  Misalnya  apa  yang akan terjadi dalam perusahaannya nanti jika kepemilikan modal mayoritas namun  tenaga teknis dan  pihak  manajemen  perusahaan  yang  berasal  dari  Malaysia  tidak  berkompeten.  Hal  ini  bisa dibenarkan    karena  memang  pada  awal  1980an,  sumber  daya  manusia  Malaysia  masih  sangat tertinggal  (Jomo,  1993).  Bukan  satu  langkah  yang  mudah  bagi  Malaysia  untuk  memulai pendirian perusahaan industri otomotif, apalagi industri yang dipersiapkan bisa berjalan dengan baik  dan  bertahan  dalam  segala  kondisi.  Karena  kebijakan  ini  tidak  hanya  akan  banyak menghabiskan  biaya,  namun  situasi  politik  dalam  negeri  cukup  mempengaruhi  keberadaannya. Para  penentang  kebijakan  ini  haruslah  menjadi  pertimbangan  bagi  Mahatir  dalam  menjalankan rencana kerjanya.
Dalam  upaya  mencapai  rencanannya  serta  merespon  pandangan  sebagian  masyarakat yang menentang kebijakan ini, Mahatir mengadakan survey ke banyak perusahaan mobil asing, khususnya perusahaan otomotif dari Jepang, misalnya Daihatsu. Usaha  yang dilakukan Mahatir ini adalah upaya untuk menemukan perusahan yang bisa bekerjasama dalam joint ventura di satu sisi,  dan  mampu  mencapai  tujuan  pemerintah  Malaysia  di  sisi  lain.  Akhirnya  dengan pertimbangan  yang  matang,  Mahatir  memilih  Mitsubishi  sebagai  Mitra  dalam  pembangunan perusahaan mobil nasional ini. Salah satu pertimbangan yang paling rasional dari Mahatir adalah bahwa  perusahaan  otomotif  Mitsubishi  adalah  perusahaan  asal  Jepang  pembuat  mobil  terbaik (Jomo, 1993).
Pada awalnya, pendirian perusahaan mobil nasional Malaysia ini adalah untuk menyuplai kebutuhan  pasar  Malaysia  sendiri.  Kebijakan  untuk  menyuplai  kebutuhan  pasar  domestik  ini sesuai dengan tujuan prioritas yang ditetapkan oleh pemerintah pada awal 80an yaitu pada masa kebijakan  industri  berat  atau  HICOM  mulai  dilaksanakan  (Alawi,  1993).  Namun  dalam perkembangannya  pemerintah    Malaysia  di  bawah  Mahatir  memiliki  tekad  untuk  mengekspor mobil  Nasional  Malaysia  ini  ke  luar  negeri.  Alasannya  adalah  karena  Proton  sudah  mampu menguasai pasar domestik (Jomo, 1993).
Pada  awalnya,  pihak  Mitsubishi  sendiri  merasa  keberatan  untuk  melanjutkan  program ekspor mobil Proton ke luar negeri. Ada tiga alasan kenapa Mitsubishi merasa keberatan untuk melakukan  kerjasama  dalam  pembuatan  mobil  utuk  diekspor  oleh  Malaysia.  pertama;  karena pihak Mitsubishi tidak ingin Proton berkompetisi dengan produk mereka sendiri yang telah ada di  negara-negara tujuan ekspor. Kedua;  karena Jepang merasa bahwa produk Proton  yang akan segera  dikeluarkan  akan  terlalu  cepat  menimbulkan  kejenuhan  pasar,  sehingga  produk  tersebut tidak  akan  bisa  bertahan  lama.  Karena  dalam  waktu  bersamaan,  produk  mobil  internasional, selalu berlomba-lomba untuk mengelurkan model terbaru tentu dengan teknologi  yang canggih, sementara itu Jepang merasa kurang  yakin  bahwa Proton akan mampu melakukan hal  tersebut.
Ketiga;  faktor  ini  sangat  berkaitan  dengan  perfeksionis  Jepang.  Mereka  menilai  bahwa  Proton yang  akan  segera  diproduksi  berkwalitas  rendah.  Sehingga  tidak  akan  laku  dipasaran  (Jomo, 1993). Namun alasan Mitsubishi ini tidak dianggap sebagai penghalang oleh Mahatir. Malaysia tetap mengekspor Proton.  Langkah  yang ditempuh  oleh Malaysia, salah satunya adalah dengan kerjasama  dengan  perusahaan  Amerika  guna  memasarkan  Proton  di  Amerika  Serikat.  Namun dalam perkembangannya, perusahaan yang melakukan kerjasama ini tidak bisa  berbuat banyak untuk membuat Proton laku di luar negeri (Jomo, 1993). Barulah pada tahun 1990an awal Proton bisa  terjual  dengan  dalam  jumlah  yang  signifikan  di  luar  negeri.  Keberhasilan  ini  merupakan hasil  dari  upaya  Mahatir  dalam  rangka  mempromosi  Proton  di  luar  negeri.  Bahkan  koran  dan majalah  otomotif  review  di  Inggris  menempatkan  Proton  sebagai  salah  satu  mobil  impor  yang memiliki ranting tinggi di sana.  Untuk itu diperlukan kontrol manajermen dan bahan baku. a. Kontrol Manajemen
Salah  satu  tujuan  pendirian  perusahaan  mobil  nasional  ini  adalah  bahwa  untuk meningkatkan  kemampuan Bumiputera dalam  ekonomi  yang  sangat  timpang  dengan  ekonomi Cina  yang menguasai  perekonomian Malaysia.    Dalam kontek pembangunan perusahaan mobil nasional  Malaysia  ini,  Cina  menjadi  target  utama  restrukturisasi  karena  Cina  merupakan pemegang  perusahaan  mobil  nasional  terbesar  di  Malaysia  pada  saat  itu.  Untuk  alasan  ini, Mahatir  memprioritaskan  pengelolan  perusahaan  Proton  kepada Bumiputera .  Mereka  diberi kepercayaan oleh Mahatir untuk menjadi team manajemen yang mereka sebut dengan nama team manajemen Melayu. Artinya bahwa kontrol manajemen yang ada dalam Proton ini, berasal dari penduduk Bumiputera , atau Melayu yang ditunjuk oleh Pemerintah. Sehingga banyak tenaga ahli yang  berasal  dari  luar  etnis  ini  (Melayu)  ditinggalkan  dalam  pengelolaan  Proton  ini  (Jomo, 1993).  Dalam  manajemen  gaya  ini,  tidak  jarang  terjadi  konflik  internal  akibat  kesalahpahaman antara pihak manajemen sendiri. Sebagian alasannya adalah karena proses rekrutmen tenaga ahli dalam  bidang  ini  dilakukan  dengan  cara  yang  keliru.  Andaikan  saja  cara  ini  tidak  keliru dilakukan, maka Proton akan mengalami kesuksesan dalam manajemennya. Dari kelemahan ini, secara perlahan Proton  mengalami  kesulitan  yang  cukup serius. Pihak manejemen  yang khusus untuk  menangani  ekspor  Proton,  yaitu  Bricklin  Fiasco  sebuah  perusahan  dari  Amerika,  tidak mampu mengeluarkan Proton dari masalah berat. Kejadian ini pun membuat pandangan terhadap mahatir  Mohamad  sebagai  pioner  dalam  proyek  ini  menjadi  negatif  atas  kegagalan  pemasaran Proton.  Kritikanpun  dilancarkan  atas  kegagalan  ini.  Sementara  itu,  beberapa  pendapat  yang mendukung  proyek  Proton  ini  menyebutkan  bahwa  kegagalan  penjualan  Proton  sesuai  dengan target  terjadi  hanya  karena  resesi  ekonomi  di  negara  tujuan.  Jadi  daya  belipun  turun,  sehingga berakibat juga terhadap daya beli terhadap Proton (Jomo, 1993).
Dalam  mengembangkan  industri  ini,  Malaysia  melakukan  banyak  sekali  upaya,  yang tentunya dengan tujuan agar proyek yang sedang dijalankan ini bisa berhasil. Malaysia berusaha sekuat  tenaga  mengoptimalkan  intervensi  negara  dalam  melakukan  proteksi  terhadap  produk Proton yang mereka keluarkan. Upaya yang dilakukan tersebut adalah dengan mengurangi harga impor suku cadang Proton 33 persen lebih murah dibandingkan dengan perusahaan mobil jenis lain.  Sehingga  Proton  mampu  menjual  produk  jadinya  20-30  persen  lebih  murah  dari  produk yang  sama  yang  dikeluarkan  oleh  perusahaan  lain.  Contohnya,  pada  tahun  1987,  Proton  yang 1.300cc  dijual  seharga  RM21.000,  sementara  tipe  yang  sama  namun  diproduk  oleh  perusahaan lain berharga RM28.000 hingga  RM29.000. Tabel berikut memperlihatkan market Proton pada tahun  1986-1988,  terlihat  jelas  dalam  tabel  ini,  persentase  penjualan  Proton  di  dalam  negeri sangat tinggi.
Tabel. 1 Market Proton di Malaysia tahun 1986-1988
No Tahun Persentase 1 1986 47 2 1987 65 3 1988 73
Karena tujuan awal dari pendirian industri otomotif ini adalah untuk kepentingan industri otomotif  Malaysia,  maka  Malaysia  menyanggupi  70  persen  total  saham,  sedangkan  30  persen lainnya  dimiliki  oleh  Mitsubishi  dengan  beberapa  tujuan  tentunya.  Tujuan  itu  bisa  saja  di antaranya  adalah  penguasaan  perusahaan,  manajerial  dan  menentukan  kebijakan-kebijakan penting dalam perusahaan. Biaya pendirian perusahaan untuk tahap awal sekitar setengah miliar ringgit  Malaysia.  Biaya  tersebut  dianggarkan  untuk  memproduksi  mobil  secara  bertahap  setiap periodenya.  Melalui  studi  kelayakan  yang  dilakukan  oleh  suatu  badan  yang  dipercayai  oleh pemerintah  dan  atas  optimistic  pemerintah  untuk  meningkatkan  penjualan  proton  sebanyak  6 persen  pertahun,  maka  pemerintah  menargetkan  produksi  Proton    sebanyak  40.000  unit  pada tahun 1986, 80.000 unit pada tahun 1988 dan 120. 000 unit pada tahun 1994. Namun kenyataan di  lapangan  menunjukkan  lain.  Bahwa  apa  yang  direncanakan  oleh  pemerintah  tidaklah  benar- benar berjalan.
Penjualan  Proton  merosot  sepanjang  tahun  1985-1986,  menyusul  resesi  ekonomi Malaysia.  Akibat  lain  dari  resesi  ekonomi  ini  adalah  meningkatnya  nilai  tukar  Yen  terhadap Ringgit Malasyia. Perusahaan yang akan segera di bangun akhirnya menambah pinjaman kepada Jepang,  dan  akibat  dari  ini  tentu  menambah  biaya  produksi  sehingga  Malaysia  mengalami kerugian pada tahun 1985 sebesar M$ 11.6 juta.  Resesi  ini baru berakhir  setelah Proton benar- benar berproduksi pada maret 1985 (Jomo, 1993).
Dalam  pengerjaan  proyek  ini  Malaysia  belum  sepenuhnya  mandiri.  Pihak  Mitsubishi masih  sangat  banyak  mengambil  tugas  dalam  perusahaan  karena  segala  bentuk  kegiatan Mitsubishi  lebih paham  dari tenaga kerja Malaysia. Karena hal  ini, maka Mitsubishi  dilibatkan lebih  banyak  dalam  hal-hal  penguasaan  teknologi-teknologi,  dan  bantuan  teknik.  Seperti  yang tersebut  di  atas,  bahwa  Proton  dibangun  atas  dasar  kepentingan  nasional  yang  terkandung  di dalamnya  kepentingan Bumiputera ,  maka  sangat  wajar  jika  ada  kesenjangan  rekrutmen  tenaga yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap tenaga kerja yang akan masuk ke Proton. Sampai tahun  1988,  ada    1.300  lapangan  kerja  yang  tersedia,  di  mana  94  persen  di  antaranya  adalah penduduk Melayu/ Bumiputera . Pada rentang waktu 1983-1986, pemerintah mengirim 323 orang tenaga teknikal untuk melakukan training di Jepang. 90 persen di antaranya adalah Bumiputera , 6 persen Cina, sedangkan 4 persennya adalah India (Jomo, 1993). Dari kerangan ini terlihat jelas bahwa, Malaysia memberikan prioritas lebih kepada Bumiputera untuk berpartisasi lebih banyak dalam industri otomotif.
b. Bahan baku
Meskipun  Proton  digembar-gemborkan  sebagai  perusahaan  otomobil  milik  Malaysia, namun komponen dasarnya lebih banyak berasal dari luar negeri. Komponen Proton diimpor dari Jepang, yang merupakan negara asal Mitsubishi sebagai mitra kerja  Malaysia dalam mendirikan Proton.  Sementara pada saat  yang sama di Malaysia, perusahan perakitan seperti Nissan mobil menggunakan bahan baku lokal sebesar 38-40 persen dari total harga mobil. Sedangkan Poroton hanya menggunakan bahan baku lokal kurang dari 20 persen. Sungguh ironis sekali jika hal ini dilihat dari kepemilikan modal Malaysia dan tujuan awal dari pendirian perusahaan ini.
Dalam  menanggapi  hal  ini,  Mitsubishi  Jepang  sebagai  mitra  kerja  pemerintah  Malaysia menyatakan  bahwa,  jika  dalam    memproduksi  Proton  lebih  banyak  menggunakan  bahan  baku
lokal, maka dikhawatirkan Proton tidak akan menjadi perusahaan mobil Malaysia pertama yang mampu  menjadi  pionir  industri  mobil  modern  (Jomo,  1993).  Atas  kejadian  ini,  banyak perusahaan  mobil  lokal  yang  menyediakan  peralatan  mobil  mengkomplain  kurangnya penggunaan  komponen  lokal.  Tentu  saja  agak  kontroversial  kebijakan  yang  dibuat  Mahatir dengan  realitas  yang  terjadi.  Jika  pembangunan  proyek  Proton  ditujukan  untuk  kepentingan masyarakat  Melayu,  kenapa  komponen  lebih  banyak  didatangkan  dari  luar  negeri  yang  secara langsung  juga  akan  mengakibatkan  naiknya  harga  Proton.  Pada  awal  produksi  Proton, perusahaan  memang  menggunakan  kurang  dari  20  persen  bahan  dari  Malaysia,  namun  secara perlahan meningkat menjadi 36 persen  dan setelah itu meningkat secara bertahap. Hal ini terjadi hanya  semata-mata  karena  Mitsubishi  beranggapan  bahwa  komponen  lokal  belum  memenuhi standar  kualitas  yang  diinginkan  oleh  Mitsubishi.  Jika  pada  waktu  itu,  komponen  lokal  akan tetap digunakan jumlah yang besar maka yang akan terjadi adalah turunnya kualitas produksi dan dalam  tentu  di  satu  sisi  mengakibatkan  kurang  lakunya  Proton  di  pasaran  dan  merugikan Mitsubishi di pihak lain, karena walau bagaimanapun, kualitas Proton akan disandarkan kepada Mitsubishi.  Sekalipun  perusahaan  ini  dimiliki  oleh  Malaysia,  dilihat  dari  share  modal,  namun teknologi, bahan baku didominasi oleh pihak Mitsubishi (Jomo, 1993).
Penggunaan  konten  lokal  dalam  industri  mobil  di  Malaysia,  sebenarnya  telah  dimulai sejak  akhir  tahun  70an.  Misalnya  saja  8  persen  konten  lokal  telah  digunakan  pada  tahun  1979, kemudian  meningkat  menjadi  18  persen  pada  tahun  1984    sebelum  meningkat  tajam  69  persen pada  tahun  1995.    Pada  tahun  1986,  Proton  memproduksi  176  komponen  otomotif  di  dalam negeri  dan  mendapatkan  52  lebih  komponen  yang  berasal  dari  17  perusahaan  yang  berbasis  di Malaysia 2/3 di antaranya adalah perusahaan yang baru saja didirikan. Pada tahun 1988, Proton mulai  melakukan  usaha  untuk  memproduksi  komponen  otomobil  di  dalam  negeri.  Sehingga jumlah komponen yang dihasilkan oleh perusahaan yang basis industrinya di Malaysia semakin besar.
Usaha  pemerintah  dalam  mempromosikan  dan  meningkatkan  daya  jual  Proton  tidak hanya berhenti sampai di situ. Bahkan pada tahun 1990 pemerintah juga menaikkan pajak sampai 300  persen  untuk  produk  mobil build  up. Situasi  seperti  ini,  sebenarnya  tidak  sehat  untuk membangun para konglomerat Bumiputera yang kompetitif dan professional. Atas proteksi yang berlebihan  dilakukan  oleh  pemerintah  Malaysia  terhadap  Proton,  semua  keadaan  yang berhubungan  dengan  Proton  sangat  tergantung  dengan  pemerintah.  Sehingga  Proton  menjadi perusahaan  yang sangat  tidak kompetitif (Jomo, 1993).   Para  konsumen  atau pemakai  mobil  di Malaysia  menanggapi  negatif  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah.  Harga  mobil  yang seharusnya  murah  menjadi  sangat  mahal  di  Malaysia.  sehingga  banyak  yang  terpaksa  harus membeli  Proton  yang  memiliki  kualitas  lebih  rendah  dibanding  produk  mobil  impor  yang harganya  telah  melambung  tinggi  akibat  proteksi  yang  sangat  tinggi  pula.  Dalam  kesempatan yang  sama,  tentu  yang  diuntungkan  adalah  pemerintah  Mitsubishi  sendiri,  bukan  HICOM sebagai  wakil  pemerintah.    Mitsubishi  memperoleh  keuntungan  karena  hanya  mengluarkan modal RM 54 juta, perusahaan ini menguasai banyak bidang dalam Proton, misalnya komponen dasar  yang  masih  banyak  didatangkan  dari  perusahaan  induk  di  Jepang.  Di  samping  itu  juga produk Mitsubishi berupa Proton menguasai pasar mobil di Malaysia. Mereka hanya meguasai 8 persen pasar pada tahun 1982, namun setelah kehadiran proton bahkan mampu menguasai pasar hingga 70 persen pada tahun 1990. Sebuah angka yang sangat fantastis.

## 4. TRANSFER TEKNOLOGI
Kerjasama    yang  berlangsung  antara  pemerintah  Malaysia  dengan  investor  Jepang  telah membawa banyak perubahan dalam beberapa hal di Malaysia.  Beberapa hal yang berhubungan dengan  industri  misalnya,  telah  terbentuk  perusahaan  yang  menggunakan  teknologi,  yang masyarakat Malaysia pada 10 tahun sebelumnya, tidak memperkirakan bisa menjadi negara yang memiliki  industri  canggih  seperti  setelah  teknologi  Jepang  masuk  dan  melakukan  kegiatan industrinya. Walaupun ada banyak kekurangan yang dimiliki oleh Malaysia, seperti terbatasnya tenaga  kerja  yang  memiliki    keterampilan  teknis  yang  cukup  untuk  mendukung  industri, sehingga  perusahaan  asing,  khususnya  Jepang  tetap  menjadi  leader  pada  banyak  perusahaan Jepang  di  Malaysia,  baik  yang  berbentuk  kepemilikan  langsung  atau  melalui  kerjasama penanaman  modal  (Jomo,  1993).  Sehingga  hal  ini  juga  mengakibatkan  lambannya  transfer teknologi  dilakukan.  Anuwar  Ali  mencatat  bahwa  perusahaan  Jepang  di  Malaysia  tidak melakukan  transfer  teknologi  kepada  penduduk Bumiputera .  Kegiatan  perusahaan  Jepang  yang ada  di  Malaysia,  menurutnya  lebih  disebabkan  oleh  murahnya  tenaga  kerja,  sehingga  akan mengurangi biaya produksi. Karena di Jepang pada waktu yang sama, tenaga kerja dibayar jauh lebih besar dari tenaga kerja Malaysia (Jomo, 1993),  sehingga dengan keadaan seperti ini, para pengusaha pribumi lebih banyak berkiprah dalam bidang servis (jasa), termasuk bidang finansial, trading dan manufaktur skala kecil yang menggunakan tingkat teknologi yang lebih rendah dan menyumbang  sedikit  hal  dalam  mewujudkan  proses  industrialisasi  yang  lebih  independen. Transfer  teknologi  yang  sulit  dilakukan  ini  bisa  saja  dibenarkan,  karena  jika  transfer  dilakukan tanpa  ada  konpensasi  apapun    terhadap  perusahaan  asing  yang  beroperasi  di  Malaysia,  maka secara  material  akan  sangat  merugikan    perusahaan  itu  sendiri.    Perusahaan  asing  yang  ada  di Malaysia  sepanjang  1970  sampai  1987  tidak  melakukan  transfer  teknologi  secara  maksimal kecuali mereka memiliki modal dalam perusahaan yang dibangun (Arif, 1991).
Bersamaan dengan fenomena ini, sebenarnya pemerintah Malaysia telah berusaha sekuat tenaga  untuk  melakukan  transfer  teknologi  secara  maksimal.  Hal  ini  terlihat  dari  kesepakatan- kesepakatan  kerjasama  yang  dilakukan  pemerintah  bersama  perusahaan-perusahaan  asing  yang ada  di  Malaysia.  kesepakatan  tersebut  meliputi  banyak  hal  mislanya,  join  ventura,  teknikal asisten, lisensi dan paten  dan lain sebagainya.
Tabel  berikut  memberikan  gambaran  kesepakatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Malaysia sepanjang   tahun 1970-1978.terlihat  dalam tabel  di  bawah ini,  perjanjian  yang dilakukan untuk melakukan  kesepakatan  dalam  teknologi  meningkat  sepanjang  tahun  70-87.    jumlah  perjanjian yang  dibuat  menunjukkan  bahwa  pemerintah  telah  berusaha  maksimal  dalam  mentransfer teknologi ke Malaysia (Arief, 1991).
Tabel 2 . Malaysia Distribution of Technology Agreement by Industry , 1970-1989 Industry 1970- 1978 1979- 1987 1970- 1987 1989 No percent  NO Percent  No percent  40 20.2 Electrical and Electronics 100 22.6 166 40 266 18.1 27 13.6 Chemicahals 61 13.8 126 27 187 12.7 7 3.5 Transport 54 11.8 110 7 162 110 15 7.6 Textile 43 9.7 117 15 160 10.9 4 2.0
Namun  ada  beberapa  pendapat  menyebutkan,  transfer    teknologi  dari  perusahaan  induk  di  luar negeri  agak  sulit  memberikan  pengalaman  dan  pemahaman  yang  memadai  dalam  penguasaan teknologi.  Dalam  tubuh  Protonpun  tidak  terjadi  transfer  teknologi  maksimal  dari  Mitsubishi kepada tenaga kerja Malaysia.
Beberapa  penentang  kehadiran  MNC  menilai  bahwa  hal  ini  lumrah  terjadi.  MNC  hadir dalam  satu  negara,  hanya  akan  mengambil  keuntungan  dan  membawanya  kembali  ke  negara asal.  Kekayaan  atau  sumber  yang  berlimpah  di host  country dieksploitasi    tentunya  untuk keuntungan perusahaan (Hadiwinata, 2002). Seperti halnya di Malaysia, transfer teknologi oleh perusahaan  Jepang  memang  dilakukan,  namun  tetap  saja  tidak  maksimal.  Pelatihan-pelatihan yang  dimaksud  untuk  mengajarkan  para  pekerja  professional  Jepang,  sering  kali  hanya  sebagai pertunjukan  pemakaian  teknologi  oleh  perusahaan  besar  Jepang  dari  pada  mengajarkan  para pekerja tesebut menggunakan teknologi dengan baik apalagi membuatnya.  Sekalipun demikian transfer teknologi  yang skala kecil tetap ada, misalnya proses pembuatan bahan baku dilakukan di Malaysia  walaupun proses penyelesaian produk dilakukan di luar negeri (Hadiwinata, 2002).

## KESIMPULAN
Pada masa Mahatir, pembangunan ekonomi Malaysia sangat unik. Meski Malaysia dalam waktu  yang  cukup  panjang  berada  di  bawah  kekuasaan  Inggris  yang  konsep  pembangunan ekonominya lebih liberal, seperti menyerahkan kegiatan ekonomi kepada pasar, tidak serta-merta diikuti  oleh  Malaysia  secara  utuh,  bahkan  terkesan  ditentang  oleh  Malaysia,  setidaknya  pada masa Mahatir. Negara memegang kendali dalam  perkembangan ekonomi  di  Malaysia, kegiatan perekonomian  diatur  di  bawah  otoritas  negara.  Intervensi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah Malaysia  dalam  kegiatan  ekonomi  di  negara  ini,  sampai  pada  tahun  1990  menampakkan  hasil yang signifikan. Tujuan kebijakan ekonomi baru ( the New Economic Policy )   yang dikeluarkan oleh  Malaysia  pada  tahun  1970,  paling  tidak  mendekati  target  yang  direncanakan  oleh pemerintah.  Seperti  tujuan  menurunkan  angka  kemiskinan  secara  kuantitas,  tertutama  pada penduduk penduduk Bumiputera tercapai dengan baik, walaupun hasil yang dicapai tidak benar- benar tepat  dengan target  yang ditetapkan, namun paling tidak mendekati target.   Keberhasilan ini dicapai lewat usaha gigih yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Dengan alasan ini, bisa disebutkan  bahwa  usaha  yang  dilakukan  Malaysia  dalam  pembangunan  ekonominya  telah dilakukan  dengan  sungguh-sungguh.  Ditambah  lagi  dengan  rancangan  yang  sistematis  dan terencana, maka usaha yang dilakukan oleh Malaysia menampakkan hasil yang siginifikan.
Jika  diurut  dari the  New  Economic  Policy ,  maka  hampir  semua  kegiatan  ekonomi  yang berjalan  pasca  dikeluarkan the  New  Economic  Policy mengarah  pada  target-target  yang  ingin dicapai  oleh the  New  Economic  Policy tersebut.  Jika  dalam  salah  satu  tujuan  dari the  New Economic Policy adalah memberikan peluang besar bagi Bumiputera untuk berpartisipasi dalam pembangunan  ekonomi  Malaysia,  terlihat  jelas  bagaimana  peran  penduduk Bumiputera dalam berbagai  industri  di  Malaysia.  Hal  ini  juga  terlihat    dalam  pengiriman  tenaga  kerja  yang mengikuti  training  di  Jepang  untuk  mempelajari    teknologi  otomotif  terbaru  dari  Jepang. Komposisi Bumiputera atau  penduduk  Melayu  dalam  perusahaan  yang  dibangun  oleh pemerintah  khususnya,  diisi  oleh  penduduk Bumiputera .  Hal  penting  yang  bisa  dicatat  dalam pelaksanaan  ekonomi  di  Malaysia  adalah  hampir  tidak  ada  gejolak  sosial  yang  mengganggu stabilitas dalam pelaksanaan agenda ekonomi di sana.
Mahatir sebagai tokoh kunci dalam arah kebijakan politik memainkan perannya sebagai leader dalam banyak aktifitas ekonomi Malaysia. Di bawah kepemimpinan Mahatirlah Malaysia
bisa  menjadi  salah  satu  negara  industri  di  kawasan  Asia  Tenggara.  Dengan  kebijakan  industri yang  berorientasi  pada  industri  berat,  Mahatir  mendirikan  HICOM  yang  kegiatannya  adalah mengatur kegiatan industri di Malaysia. Ini sama maksudnya bahwa Mahatir sebagai perancang kebijakan  ini  menginginkan  intervensi  negara  langsung  dalam  setiap  kegiatan  industri.  Tujuan utamanya  adalah  seperti  yang  tertera  dalam  tujuan the  New  Economic  Policy ,  mengurangi kemiskinan penduduk Malaysia dengan meratakan kesejahteraan dan restrukturisasi sosial. Peran rezim yang kuat, akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah-arah kebijakan suatu negara. Mahatir merupakan rezim yang kuat, maka Ia bisa menjalankan agenda pemerintahnnya, khusus dalam bidang ekonomi dengan hampir tanpa gejolak politik yang dahsyat. Jadi, semua kegiatan ekonomi  yang  dilakukan  di  Malaysia,  mulai  dari the  New  Economic  Policy ,  kebijakan  industri pada  sektor  industri  berat  dan  langkah  mengajak  Jepang  dalam  mitra  industri  di  Malaysia memperlihatkan bahwa Malaysia sebagai negara berusaha kuat untuk  mewujudkan kepentingan nasional  yang  agenda-agenda  ekonominya  di  bawah  kontrol  agar  sesuai  dengan  keinginan negara.

## SARAN
Usaha  untuk  memberi  peluang  pada bumiputera mengembangkan  diri  dalam  dunia industri  di  Malaysia  perlu  ditingkatkan  secara  terus  menerus,  sesuai  dengan  amanat  yang terkandung  dalam the  New  Economic  Policy haruslah  dilakukan.  Keharusan  untuk  berpihak pada  etnis  Melayu  sebagai  penduduk  Asli  Malaysia  dilakukan    di  tengah  kemajemukan masyarakat  yang  hidup  di  Malaysia.  Kemajemukan  masyarakat  Malaysia  ini  masing-masing terdiri dari pendatang-pendatang dari luar negeri dan mayoritas di antara mereka adalah Cina dan India.  Kemajemukan  ini  jugalah  yang    memberi  pertimbangan  khusus  bagi  Malaysia  di  bawah Mahatir  untuk  mengambil  kebijakan  dalam  usaha  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan  dan  bidang  industrinya  secara  khusus.  Untuk  pertumbuhan  ekonomi  secara keseluruhan  pemerintah  malaysia  perlu  meminimalisir  ketergantungan  kepada  negara-negara Barat melalui kerjasama dengan negara-negara non-Barat. Maka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi, iapun mengeluarkan kebijakan agar Malaysia  bisa  melihat  lokasi  baru  di  kawasan  Asia  yang  bisa  dijadikan  ‘inspirasi’  guna peningkatan ekonomi negara,. Negara di kawasan Asia ini adalah Jepang dan Korea Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim, 1997, Asean Menghadapi Era Perdagangan Bebas, Jakarta: Deplu RI. 1997. Amir  Effendi  Siregar  (Ed).1999, Arus  Pemikiran  Ekonomi  Politik:  Esai-esai  Terpilih (terjemahan).  Tulisan  karya  Cardoso  dan  Fletto  yang  berjudul Analisa  Komprehensif Tentang Pembangunan diterbitkan di Yogyakarta. Pt. Tiara Wacana Yogya. Arif,  Mohamed,  1991, The  Malaysian  Economy:  pacific  Connections .  Singapore,  Oxford University Press.
Bakry,  Umar  Suryadi,  1997, Ekonomi  Politik  Internasional ,  Jakarta:    lembaga  Penelitian  dan pengembangan pada masyarakat universitas Jayabaya.
Bob Sugeng, Hadiwinata, 2002, Politik Bisnis Internasional , Yogyakarta: Kanisius.
Charlmes Johnson, 1982, MITI and the Japanese Miracle: the Growth of Industrial Policy , 1925- 1975,  California: Stanford University Press.
Colman,  David  dan  Nix,  Frederich,  1994, Economic  of  Change  in  Less  Developed  Countries, London: Harvester Wheatseaf.
Gilpin,  2001, Global  Politican  Economy:  Understanding  The  International  Economic  Order , New Jersey, Princeton University Press.
Hadiwinata, Bob Sugend, 2002, Politik Bisnis Internasional ,  Yogyakarta, Kanisius. Hajrudin  Somun,  2003, Mahatir  :  The  Secret  of  the  Malaysian  Succes, Malaysia:  Pelanduk Publication.
John  D.  Daniels  dan  Lee  H.  2001,  Radebaugh International  Bussines:  Environment  and Operatio n, New Jersey: Pretice Hall International. Jomo. KS (ed), 1993, Japan and Malaysian Development: In the Shadow of Rising Sun, London and New York: Routledge.
Khoo  Boo  Teik,  2003, Beyond  Mahatir:  Malaysian  Politics  and  its  Discontent. Malaysia:  Zed Book Ltd.
Ryutaro Komiya, 1988, Industrial Policy of Japan ,  Tokyo:  Academic Press Inc. Michael P. Todaro. 1994, Pembangunan Ekonomi di Dunia ke tiga (terjemahan) jilid 1, Jakarta, Erlanggga.
Mohamad, Mahatir , 2003, The Malay Dilemma, Malaysia: Time Book International. Mohtar Mas’oed, 1994, Ekonomi  Politik  Internasional  dan  Pembangunan. Yogyakarta,  Pustaka Pelajar.