INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 1402-1412 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik
Muhammad Arif Sahlepi
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Email: arif.sahlepi@gmail.com

## Abstrak
Tindak  pidana  penipuan  saat  ini  semakin  berkembang  mengikuti  perkembangan  zaman  dan kemajuan teknologi, Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang  penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yaitu  dengan  cara  melakukan  suatu kegiatan bisnis online Penelitian ini membahas, bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara online, apa faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana penipuan secara online, bagaimana  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  secara  online  Studi  Penelitian  di  Polres  Binjai. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (field reseach)yang  dalam  hal  metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  peneliti  langsung  turun kelapangan untuk  melakukan wawancara terhadap narasumber dan dengan pengumpulan data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  dan  bahan  hukum  sekunder.  Tindak  pidana penipuan berbasis online pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik  (komputer,  internet,  perangkat  telekomunikasi).penegakan  hukum  mengenai  tindak pidana  penipuan  ini  masih  dapat  diakomodir  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  dan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Hambatan dalam  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  penipuan  berbasis  Transaksi  elektronik  masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang  mendukung  penegakan  hukum,  faktor  masyarakat  dan  faktor  kebudayaan.  Aturan  hukum yang mengatur tindak pidana penipuan dalam KUHP dan perlindungan terhadap konsumen, faktor tindak  pidana  penipuan  secara  online  yang  meliputi  faktor  ekonomi,lingkungan,sosial  dan budaya,intelektual dan keamanan.
Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana Penipuan, Bisnis Online

## Abstract
The crime of fraud is currently increasingly developing following the times and advances in technology, the Internet can also be used as a forum that can generate income opportunities to meet life's needs, namely by carrying out online business activities. This research discusses the legal regulations for criminal acts of fraud. online, what are the factors that cause online criminal acts of fraud, how to resolve online criminal  acts  Research  Studies  at  the  Binjai  Police.  This  research  was  carried  out  using  an  empirical juridical method with a field research method, in which case the research method used was that the researcher went directly into the field to conduct interviews with sources and collected secondary data consisting of primary legal material and secondary legal material. The criminal act of online-based fraud is  based  on  evidence  or  means  of  action,  namely  using  an  electronic  system  (computer,  internet, telecommunications  equipment).  Law  enforcement  regarding  this  criminal  act  of  fraud  can  still  be accommodated by the Criminal Code and Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Barriers to law enforcement against criminal acts of fraud based on electronic transactions are still influenced by five factors, namely legal factors, law enforcement factors, means or facilities that support law enforcement, community factors and cultural factors. Legal rules governing criminal acts of fraud in the Criminal Code and protection of consumers, factors for criminal acts of online fraud which include economic, environmental, social and cultural, intellectual and security factors.
Keywords: Juridical Review, Crime of Fraud, Online Business

## PENDAHULUAN
Di  dalam  perkembangan sekarang ini, khususnya  dalam  kehidupan  sehari-hari  kita selalu  pasti  berinteraksi  dengan  orang  lain  baik  itu  untuk  kepentingan  pribadi  maupun kepentingan dunia kerja yang secara langsung maupun tidak langsung dalam hal menerima suatu  informasi  atau  pun  sebaliknya.  Cara  berkomunikasi  pun  berbeda-beda,  ada  yang menggunakan media teknologi informasi atau pun berkomunikasi secara langsung dengan orang  lain  yang  kesemua  itu  berkaitan  dengan  kepentingan  yang  di  butuhkan  orang tersebut dalam kehidupan sehari hari.
Salah satu jenis alat komunikasai yang sering digunakan dalam kehidupan seharihari adalah telepon. Telepon adalah suatu alat komunikasi dua arah yang memungkinkan 2 (dua) orang  atau  lebih  untuk  bercakap-cakap  tanpa  terbatas  jarak.  Dengan  seiringan perkembangan teknologi informasi juga semakin hari menjadi canggih yaitu dengan adanya internet yang memiliki manfaat begitu banyak bukan hanya di dalam kebutuhan kerja tetapi juga di dunia pendidikan. Internet merupakan sebuah dunia maya jaringan komputer yang terbentuk dari miliaran komputer diseluruh dunia.[sobri]
Keberadaan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Artinya teknologi informasi dapat memberikan keuntungan dan manfaat pada kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi informasi, setiap orang dapat memperoleh informasi dari belahan
dunia dengan cepat dan mudah melalui televisi, radio, surat, kabar, majalah, atau internet. Untuk  menghubungi  orang  lain  yang  berada  disuatu  tempat  yang  jauh  menjadi  lebih mudah dan cepat menggunakan telepon maupun internet.
Di  bidang  pendidikan  dampak  teknologi  informasi  berpotensi  untuk  membangun masyarakat yang demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya hubungan antara guru dan siswa, siswa dan siswa, guru dengan guru, dan masyarakat dalam kaitannya dengan proses pendidikan di dalam dan diluar sekolah. Dengan perkembangan teknologi informasi, batas- batas  negara  menjadi  hilang,  demikian  pula  antara  pendidikan,  bisnis,  media  sehingga berdampak pada aspek kehidupan, perdagangan, hiburan, pemerintahan, pola kerja, dan pola produksi. Semua ini tidak lepas dari dampak teknologi informasi yang di timbulkan. [nuryanto]
Internet juga dapat dijadikan sebagai wadah yang dapat menghasilkan suatu peluang penghasilan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yaitu  dengan  cara  melakukan  suatu kegiatan  bisnis  online  dengan  menggunakan  suatu  jaringan  internet.  Dengan  hanya bermodalkan sebuah situs online setiap orang dapat melakukan aktivitas jual beli secara online dan hal ini sudah menjadi suatu trend yang ada di dunia maya atau dunia teknologi informasi khususnya dalam media elektonik (menggunakan jaringan internet).
Kegiatan jual beli secara online ini pada mulanya hanya dilakukan oleh orang yang hanya bersifat mencoba-coba saja, namun setelah mendapatkan suatu penghasilan yang cukup memuaskan maka internet di jadikan suatu tempat untuk melakukan jual beli online yang hanya bermodalan sedikit saja dan jika dibandingkan berjualan secara langsung turun tangan  ke  konsumen.  Bisnis  online  pada  dasarnya  adalah  suatu  bisnis  yang  sangat menjanjikan, hal ini disebakan karena dengan seiringan perubahan zaman kebanyakan para masyarakat  khususya  anak  milineal  (kalangan  anak  remaja  sekarang)  lebih  condong menggunakan aplikasi internet dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari.[nuryanto]
Namun, dalam kegiatan bisnis online ini adakalanya muncul suatu tindakan kejahatan yang dapat terjadi dalam hal ini misalnya adanya kejahatan tindakan penipuan, pemalsuan merek dan lain sebagainya. Hal ini di sebabkan karena masalah transaksi jual beli secara online belum dapat terjamin keamanannya terutama bagi pembeli barang yang diperjual- belikan secara online. Meskipun ada suatu sistem yang menjamin adanya keamaman bagi para konsumen namun tidak secara seratus persen hal ini dapat meyakinkan pembeli secara utuh dalam transaksi jual beli tersebut.
Kejahatan penipuan melalui internet terjadi bukan karena terjadinya suatu perbuatan yang menggerakkan benda, melainkan telah adanya penyerahan benda yang dibeli kepada orang  yang  membeli.  Dalam  proses  penyerahan  benda  tersebut,  telah  terjadinya perpindahaan  kekuasaan  barang  antara  pejual  dengan  pembeli  dan  telah  menjadi  hak
penuh  si  pembeli  atas  barang  tersebut  setelah  adanya  pembayaran  baik  secara  tunai maupun melalui aplikasi internet.[budiastanti]
Pelaku  Penipuan  melalui  internet,  biasanya  lebih  banyak  ditujukan  untuk menguntungkan  dirinya  sendiri.  Dalam  hal  ini  keuntungan  yang  dimaksud  adalah menambah  kekayaan  dari  yang  sudah  ada  menjadi  lebih  banyak  lagi.  Dan  kebanyakan pelaku kejahatan penipuan secara online dilakukan dengan menggunakan akun orang lain sebagai pelindung diri mereka ketika sedang melakukan tindakannya tersebut dan dengan mudah untuk mengelabuhi para korbannya, misalanya dengan menawarkan barang-barang yang dengan harga murah dan memalsukan merek barang dagangan tersebut agar para konsumen tergiur dengan harga yang relatif murah.[juju]
Suatu  kejahatan  penipuan  yang  dilakukan  orang  lain  (manusia)  melalui  media elektonik  yang  menggunakan  jasa  internet  dalam  lingkup  bisnis  online  merupakan perbuatan  kejahatan  yang  sangat  sering  terjadi  dimasa  sekarang  ini.  Kebanyakan  yang menjadi  korbannya  adalah  para  kalangan  perempuan  yang  mana  hai  ini  dikarenakan banyaknya ragam bentuk barang yang ditawarkan dalam media online ini mulai dari tas, baju, alat makeup maupun alat-alat lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup perempuan  dalam  menghiasi  dirinya  agar  terlihat  begitu  lebih  tren  dari  teman sekitarnya.[pamounda]
Hal  inilah  yang  menyebabkan  munculnya  tindak  pidana  penipuan  dalam  media online yang banyak terjadi pada sekarang ini. Kejahatan yang terjadi hanya dapat dilakukan oleh orang yang menguasai dan memahami teknologi informasi, sehingga mereka gunakan untuk melakukan kejahatan penipuan.Dan hal ini yang membuat banyak korban penipuan yang  dimana  para  korbannya  kurang  memahami  dan  mengusai  teknologi  informasi sehingga  sangat  sulit  untuk  meminta  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  pidana  yang terjadi  padanya.  Tindak  pidana  penipuan  yang  dilakukan  di  media  online  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik.[maskun]
Berbagai modus penipuan melaui media  online  pun secara terus menerus sering tejadi dan kebanyakan pelaku kejahatan pun semakin banyak cara untuk melakukan aksinya. Salah satunya yaitu dengan cara membuat situs-situs web yang palsu dengan adanya situs ini disilah barang-barang tersebut diedarkan dengan harga yang bervariasi sesuai dengan bentuknya  yang  beraneka  ragam  dengan  harga  yang  relatif  mudah  terjangkau  dengan maksud dan tujuan agar para pembeli tertarik dengan harga yang tawarkan. Selain itu, ada juga yang melakukan kejahatan penipuan bisnis online dengan cara mengorbankan nomor rekening orang lain untuk dilakukan tempat transaksi pengiriman uang hasil harga barang yang terjual.[puspitasari]

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian hukum adalah tata cara bagaimana melakukan suatu  penelitian. Pada  biasanya  metode  penelitian  membicarakan  tentang  tata  cara  pelaksanaan  suatu penelitian  yang  hendak  diteliti.  Sehingga  dalam  hal  ini  metode  penelitian  adalah  suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif  maupun  yang  bersifat  kualitatif,  eksprimental  maupun  non  eksprimental, interaktif maupun non interaktif.[efendi]
Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang terjadi dalam  kehidupan  sekitar  manusia  untuk  memberikan  atau  memperoleh  data  mengenai hubungan antara satu gejala dengan gejala lainnya. Penelitian yang bersifat deskriptif juga bertujuan untuk memberikan suatu hal yang menyajikan gambaran yang lengkap mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang ada  berkenaan  dengan  apa  yang  terjadi  dalam  lingkungan  sekitar  kehidupan  sehari- hari.[irianto]
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang bersifat melakukan penelitian secara langsung ketempat yang hendak diteliti dengan wawancara kepada Ipda Hotdiatur Purba, S. Tr.K sebagai Kepala Unit Pidana Umum Polres Binjai, dan orangorang yang dianggap bisa memberikan segala sesuatu hal yang ingin diteliti guna untuk membantu tugas orang yang sedang melakukan wawancara tersebut dan memperoleh semua data-data yang diperlukan dari lapangan tempat ia melakukan wawancara tersebut.
Adapun metode  pengumpulan data yang digunakan dam hal penelitian  ini  adalah penelitian lapangan (field reseach) yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti mengunjungi tempat  yang hendak diteliti  dan terjun secara langsung kelapangan untuk melakukan  kegiatan  wawancara  guna  untuk  mendapatkan  segala  data-data  yang diperlukan untuk mencari jawaban terhadap rumusan masalah yang sedang diteliti.
Penelitian ini menggunakan data yang terdiri dari : a. Bahan Hukum Primer Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik, Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukuk sekunder dalam hal ini berhubungan dengan jurnal hukum dan internet yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
Adapun tipe penelitian dalam tulisan ini adalah penelitan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mencari kebenaran yang yang terjadi di lokasi yang diteliti.
Oleh  sebab  itu,  penelitian  kualitatif  berusaha  menemukan  gejala-gejala  hukum  yang berkembang  ditengah-tengah  masyarakat.  Analisis  kualitatif  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah deskriptif yang mana penelitian ini tidak berkaitan dengan angkaangka melainkan  dengan  gejala  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat  dalam kehidupan sehari-hari.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Aturan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kegiatan transaksi jual beli merupakan suatu hal yang sering dilakukan oleh setiap orang,  apalagi  pada  zaman  sekarang  yang  sudah  semakin  canggih  transaksi  jual  beli tersebut dapat dilakukan secara online baik itu sebagai kegiatan menjualkan suatu barang ataupun  sebagai  kegiatan  pembelian  barang  yang  tanpa  harus  perginya  konsumen ketempat barang tersebut dijual dengan hanya melihat motif atau jenis barang yang ingin dibeli  dengan  melihat  gambar  barang  yang  mau  dibeli.  Namun  tanpa  disadari  dengan adanya bisnis secara online ini juga dapat berdampak negatif yang ditimbulkannya yaitu dengan adanya modus para oknum-oknum yang berkedok di bisnis online  dengan cara melakukan tindak pidana penipuan terhadap korbannya.[putra]
Tindak pidana penipuan secara online ini dilakukan dengan cara menawarkan barang- barang dengan harga relatif murah di pasaran sehingga dapat menarik perhatian semua orang agar mau membeli barang yang diperjual belikannya. Penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media internet atau yang tertuju kepada penipuan yang berbasis online merupakan suatu hal yang begitu marak sedang terjadi pada saat ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam pengguna internet yang semakin sudah diminati juga  dapat  membuka  adanya  kesempatan  tindakan  kriminal  yang  ditimbulkannya  yaitu salah satunya yang ditimbulkan yaitu adannya kejahatan penipuan yang dilakukan.[habibi]
Ada  begitu  banyaknya  modus  yang  dilakukan  oleh  seseorang  untuk  melakukan penipuan dalam dunia maya. Hal ini disebabkan karena begitu banyaknya keuntungan yang dapat diperoleh akibat tersebut dan sangat sulitnya diketahui oleh penegak hukum dan kebanyakan  para  korban  tidak  dapat  meminta  ganti  kerugian  yang  di  timbulkannya. Penipuan yang berkedok bisnis online ini dapat bersembunyi dengan teliti, bahkan orang yang sudah lebih mahir di bagian internet pun masih bisa terkena tipu akibat tergiur dengan harga yang relatif murah.
Tindak pidana penipuan yang berbasis online ini biasanya mempunyai beberapa cara salah satunya yaitu dengan cara pembajakan akun, yang mana dengan adanya pembajakan akun  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  yang  membajak  akun  yang  dianggap menguntungkan  bagi  dirinya  sendiri  seperti  salah  satu  akun  yang  media  sosial  yang
ternama.  Sehingga  dengan  telah  adanya  akun  tersebut  maka  pelaku  kejahatan  akan menggunakan  akun itu untuk menawarkan  barang dagangan yang  di perjual  belikan  di dunia  maya.  Dan  hal  inilah  orang  menjadi  tertarik  untuk  membeli  barang  tersebut  dan dianggap benar keaslian mutu barang tersebut, bahkan yang sampai parahnya ada yang rela  secara  langsung  mentransfer  uangnya  ke  rekening  yang  membajak  akun tersebut.[haryanto]
Hukum pidana  adalah aturan-aturan yang  berlaku  dan diberlakukan  di lingkungan masyarakat untuk mengatur segala tindakan-tindakan  yang  tidak sesuai dengan aturan- aturan yang sudah diberlakukan secara tertulis maupun tidak tertulis yang tertuang dalam pengesahan. Pada prinsipnya  secara umum ada dua  pengertian tentang hukum pidana, yaitu  disebut  dengan  ius  poenaledanius  puniend.  Ius  poenale  merupakan  pengertian hukum  pidana  objektif.  Hukum  pidana  ini  dalam  pengertiannya  adalah  aturan-aturan hukum  yang  mengikat  pada  suatu  perubahan  tertentu  yang  memenuhi  syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.
Dasar-dasar  dan  aturan-aturan  hukum  pidana  yang  dikemukakan  oleh  Moeljatno sebagai  bahan  perbandingan  perlu  kiranya  dikemukakan  pandangan  tentang  hukum pidana  (objektif).  Dasar-dasar  dan  aturan-aturan  tersebut  antara  lain:  1.  Menentukan perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang  dilakukan,  yang  dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang berupa  pidana  tertentu  yang  melanggar  larangan  tersebut.  2.  Menentukan  kapan  dan dalam  hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar  larangan – larangan  itu  dapat dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah  diancamkan.  3.  Menentukan dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana sebagaimana yang diancamkan.[ Mangkepriyanto]
Tindak pidana penipuan adalah tindakan seseorang dengan menggunakan cara tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Pada umumnya seseorang yang melakukan penipuan,  adalah  menerangkan  suatu  hal  yang  seolah-olah  benar  terjadi,  tetapi sesungguhnya perkataanya adalah tidak sesuai dengan kenyataanya dengan tujuan untuk meyakinkan  seseorang  agar  bisa  mengikuti  kemauannya,  dengan  cara  menggunakan identitas palsu.[wahid]
Aturan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Pada  zaman  sekarang  ini,  orang-orang  menggunakan  internet  untuk  bertukar informasi dengan satu sama yang lain di seluruh dunia. Kegunaannya pun bebeda-beda tergantung kepada  pekerjaan apa  yang dikerjakan  salah  satunya yaitu dapat melakukan
transaksi  jual  beli  barang  secara  online.  Transaksi  ini  lebih  dikenal  dengan  istilah ecommerce,  sedangkan  dalam  pemerintahan  internet  juga  memicu  tumbuhnya transparansi pelaksanaan pemerintahan melalui e-government. [irwansyah]
Dalam kegiatan jual beli online dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  yang  mana  berdasarkan  Pasal  1 angka 2 menjelaskan tentang Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer  dan  atau  media  elektronik  lainnya. Dalam suatu proses transaksi jual beli yang terjadi di media online banyak para konsumen yang mengeluh, hal ini disebabkan karena pada umumnya barang yang sudah dibeli tidak sesuai dengan apa yang di inginkan oleh si pembeli dengan kenyataannya. Sehingga dalam hal ini untuk melindungi konsumen dari perbuatan tersebut maka dibuatlah suatu Peraturan Perundang-Undangan  yang  secara  khusus  menangani  masalah  ini  yaitu  dengan  adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi online ini, Sesuai dengan standar protokol  secure  electronict  transaction  (SET),  menjelaskan  komponen-komponen  yang terlibat  dalam  e-commerce  yaitu  :  a.  Cardholder  (pembeli)  Dalam  lingkup  perdagangan elektronik,  berhubungan  dengan  penjual  melalui  komputer  PC,  pembeli  menggunakan pembayaran  dari  kartu  yang  dikeluarkan  oleh  issuer,secure  electronict  transaction  (SET) menjamin hubungan yang dilakukan antara pembeli dan penjual, menyangkut pula data nasabah,  merupakan  data  yang  dirahasiakan.  b.  Issuer  Merupakan  lembaga  keuangan dimana pembeli menjadi nasabahnya dan menerbitkan kartu pembayaran. Issuer menjamin pembayaran  atas  transaksi  yang  disetujui  yang  menggunakan  kartu  pembayaran  sesuai dengan merk yang tertera pada  kartu dan peraturan  setempat. c. Merchant Merupakan pihak yang menawarkan barang untuk dijual atau menyelenggarakan jasa dengan imbalan pembayaran. Di dalam SET, penjual dapat menyarankan pembeli untuk melakukan transaksi dengan  aman.  d.  Acquirer  Merupakan  lembaga  keuangan  dimana  penjual  menjadi nasabahnya dan memproses otentikasi kartu pembayaran.
Adapun asas-asas yang terdapat dalam hukum informasi dan transaksi elektronik yang diatur dalam Pasal 3 informasi dan transaksi elektronik yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun  penjelasan  dari  asas  tersebut  yaitu  sebagai  berikut  :  a.  Asas  kepastian  hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraanya yang mendapatkan pengakuan hukum  di  dalam  dan  di  luar  pengadilan.  b.  Asas  manfaat  yaitu  asas  bagi  pemanfaatan teknologi  informasi  dan  transaksi  elektronik  diupayakan  untuk  mendukung  proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. c. Asas kehati-hatian
berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi  mendatangkan  kerugian,  baik  bagi  dirinya  maupun  bagi  pihak  lain  dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. d. Asas iktikad baik adalah asas yang  digunakan  para  pihak  dalam  melakukan  transaksi  elektronik  tidak  bertujuan  untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang  tidak  berfokus  pada  penggunaan  teknologi  tertentu  sehingga  dapat  mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.
Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Kewajiban pemerintah  melindungi  kepentingan  umum  dari  segala  jenis  gangguan  dari  akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Maka  pemerintah menetapkan  instansi  atau  institusi  yang  memiliki  data  elektronik  strategis  yang  wajib  di lindungi.
Instansi atau institusi tersebut harus membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya  serta  menghubungkannya  ke  pusat  data  tertentu  untuk  kepentingan pengamanan data. Begitu juga dengan peran masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan  teknologi  informasi  melalui  penggunaan  dan  penyelenggaraan  sistem elektronik  dan  transaksi  elektronik  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang,  ini  dan dijamin  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Peran  masyarakat  dapat  diselenggarakan melalui  lembaga  yang  dibentuk  oleh  masyarakat.  Lembaga  ini  dapat  memiliki  fungsi konsultasi dan mediasi. Lembaga yang dimaksud ini adalah lembaga bantuan hukum atau GNO yang bergerak sesuai dengan fungsi penegakan hukum untuk mendapatkan suatu keadilan.
Penegakan  hukum  yang  kurang  tegas  dan  jelas  terhadap  pelaku  tindak  pidana penipuan bisnis online, sering kali terjadi pada konsumen dan tidak pernah mendapatkan ganti  kerugian.  Berdasarkan  dalam  hal  ini  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  tindak pidana  dalam  bidang  informasi  dan  teknologi  informasi  sudah  mulai  di  bentuk  dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Peraturan Perundang-Undangan akan memberikan perlindungan bagi para konsumen.
Penegakan  hukum  dilaksanakan  sesuai  dengan  sistem  hukum  yang  berlaku,  yaitu
mulai pemidanaan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana yang terjadi dengan cara menegakkan  norma  hukum  demi  kepentingan  masyarakat,  menyelesaikan  konflik  yang ditimbulkan  oleh  adanya  tindak  pidana,  memulihkan/menyeimbangkan,  mendatangkan keamanan bagi masyarakat. Dalam hal ini tindak pidana penipuan secara online ini hampir sama dengan tindak pidana konvensional. Dalam hal ini  pelaku memberikan penjelasan kepada konsumen bahwa akan mendapatkan barang yang berkualitas bagus dan baik dari pembelian barang  yang konsumen  beli lainnya ditempat lain. Secara umum pengaturan hukum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP, namun pengaturan tindak pidana penipuan secara online diatur secara khusus dalam Pasal 45 A Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Informasi.

## SIMPULAN
Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online telah diatur dalam bab XXV buku kedua kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat berbagai jenis  penipuan  yang  Pasalnya  berjumlah  20  Pasal  yaitu  dari  Pasal  378-Pasal395.  Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dengan istilah bedrog, yang mana hal ini diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam hal ini, penipuan terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Dan Pada hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaaan terhadap konsumen merupakan kepentingan  perusahaan  itu  sendiri  guna  merebut  kepercayaan  publik  yang  kemudian bergerak  ke  arah  pemetikan  hasil  dari  adanya  suatu  kepercayaan  publik  tersebut. Sedangkan adapun pidana yang melakukan penipuan dalam media elektronik seperti dalam jual beli on line di jelaskan dalam Pasal 45 yang menyatakan :“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.,00 (satu miliar rupiah)”. Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Penipuan Secara Online Terjadinya sengketa ini pada umumnya terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak- pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak  melakukan  apa  yang  dijanjikan  atau  disepakati  untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan. Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang telah melakukan akad dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjadinya suatu perikatan. Oleh karena itu,  menurut  hukum  perdata  kesepakatan  yang  telah  disetujui  para  pihak  tersebut  akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

## DAFTAR PUSTAKA
M. Sobri and N. R. Damayanti, Pengantar Teknologi Informasi-Konsep dan Teori. Penerbit Andi, 2017.
H. Nuryanto, Sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. PT Balai Pustaka (Persero), 2012.
D . E. Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” J. Cakrawala Huk., vol. 8, no. 1, pp. 22 – 32, 2017.
D. Juju and M. Studio, “Teknik Menangkal Kejahatan Internet untuk Pemula,” PT Elexmedia Komputindo Jakarta, 2008.
Pomounda, “Perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui media elektronik (suatu pendekatan viktimologi).” Tadulako University, 2015.
S. H. Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar. Prenada Media, 2022.
I. Puspitasari, “Pertanggungjawa ban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” Humani (Hukum dan Masy. Madani), vol. 8, no. 1, pp. 1 – 14, 2018.
J. Efendi, J. Ibrahim, and P. Rijadi, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,” 2016.
S.  Irianto, Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi.  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia, 2011.
B. A. D. Putra and E. Wahjuningati, “ Kedudukan Alat Bukti Elektronik Yang Diperoleh Dari Penyadapan Hacker Dalam Hukum Pidana ,” J. Huk. Dan Keadilan, 2022.
M.  R.  Habibi  and  I.  Liviani,  “Kejahatan  Teknologi  Informasi  (Cyber  Crime)  dan Penanggulangannya  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia,” Al-Qanun  J.  Pemikir.  Dan Pembaharuan Huk. Islam, vol. 23, no. 2, pp. 400 – 426, 2020.
E. V. Haryanto, Jaringan Komputer. Penerbit Andi, 2012.
E. Mangkepriyanto, Hukum Pidana dan Kriminologi. Guepedia, 2019.
A. Wahid, “Tindak Pidana Penipuan Dalam Dimensi Cyber Crime (Studi Kasus Polres Kota Palu),” Yust. MERDEKA J. Ilm. Huk., vol. 8, no. 2, pp. 97 – 101, 2022.
E. Irwansyah and J. V Moniaga, Pengantar Teknologi Informasi. Deepublish, 2014.