## DAMPAK PROGRAM AMNESTI PAJAK TERHADAPKEMAUANWAJIB PAJAK(WP)
DALAM MEMBAYARPAJAKSESUAI DENGANUUNO. 11TAHUN2016
Edy Susanto, Marhamah Program Studi Akuntansi STIE SEMARANG edy_susanto@stiesemarang.ac.id

## ABSTRACT
Taxation is still an  interesting topic to discuss. A number of tax cases that have emerged lately have  made  people  reluctant  to  pay  taxes.  This  certainly  has  a  negative  impact  on  the government's  efforts  to  increase  state  revenues  through  taxes.  Law  No.  11  was  issued  in  2016 concerning  Tax  Amnesty  where  taxpayers  can  report  assets  and  debts  that  have  not  been reported  at  the  Last  Annual  SPT  and  only  pay  ransoms  in  accordance  with  the  law.  The population in this study is the Individual Taxpayer who participates in the tax amnesty program in  the  work  area  of  the  Semarang  City  Tax  Service  Office  who  participates  in  the  9,484  tax amnesty  program,  while  the  sample  taken  using  the  Slovin  formula  is  obtained  by  100 respondents. The method of analysis uses multiple linear regression.  The results showed that the Random  Audit  Strategy  had  a  significant  effect  on  Taxpayer  Compliance  at  the  Primary  Tax Office in the City of Semarang. Perceived probability of audit variable has a significant effect on Taxpayer Compliance at the Primary Tax Service Office in Semarang City, the Taxpayer Attitude variable  has  a  significant  effect  on  Taxpayer  Compliance  in  the  Primary  Tax  Service  Office  in Semarang  City,  and  Taxpayer  Compliance  variable  has  a  significant  effect  on  Office  Revenue Increase  Primary  Tax  Service  in  Semarang  City.  The  number  of  coefficient  of  determination  in the  first  model  shows  the  number  of  coefficient  of  determination  (Adjusted  R  Square)  of  0.467. While  the  number  of  coefficient  of  determination  of  the  second  model  shows  the  number  of coefficient of determination (Adjusted R Square) of 0.60.

## Keywords: Tax Amnesty, Compliance, Acceptance Increase

## ABSTRAK
Perpajakan  hingga  saat  ini  masih  saja  menjadi  topik  yang  menarik  untuk  diperbincangkan. Sejumlah  kasus  pajak  yang  muncul  akhir-akhir  ini  membuat  masyarakat  menjadi enggan  untuk membayar  pajak.  Hal  ini  tentunya  memberi  dampak  negatif  terhadap  upaya  pemerintah  untuk meningkatkan pandapatan negara melalui pajak. Tahun 2016 diterbitkan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dimana wajib pajak dapat melaporkan harta dan hutang yang belum dilaporkan  pada  SPT  Tahunan  Terakhir  dan  hanya  membayar  uang  tebusan  sesuai  dengan undang-undang. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengikuti program amnesti pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak kota Semarang yang mengikuti program  amnesti  pajak  sejumlah  9.484,  sedangkan  sampel  diambil  menggunakan  rumus  slovin diperoleh sebanyak 100 responden. Metode analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  Strategi  Audit  Random  berpengaruh  signifikan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang.  variabel Perceived  probability  of  audit  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang,  variabel  Sikap  Wajib  Pajak  berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota
Semarang,  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Peningkatan Pendapatan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang.  Angka  koefisien determinasi  model  pertama  menunjukkan  angka  koefisien  determinasi  (Adjusted  R  Square) sebesar  0,467.  Sedangkan  Angka  koefisien  determinasi  model  ke  dua  menunjukkan  angka koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,60.

## Kata Kunci : Amnesti Pajak, Kepatuhan, Peningkatan Penerimaan

## PENDAHULUAN
Sistem self assessment yang diterapkan dalam perhitungan pajak pribadi maupun badan memungkinkan  terjadinya  ketidakpatuhan  pajak.  Undang-undang  No.11Tahun2016tentang pengampunan  pajak  yang  diberlakukan  1Juli  2016  memberikan  kesempatan  bagi  wajib  pajak untuk melaporkan harta dan hutang yang sebenarnya dari mulai tahun 1983 sampai dengan tahun 2015.  Undang-undang  No.11  Tahun  2016  menyebutkan  bahwa  nilai  Harta  yang  diungkapkan dalam Surat Pernyataan meliputi nilai Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir;dan nilai  Harta  tambahan  yang belum  atau  belum  seluruhnya dilaporkan  dalam  SPT  PPh  Terakhir. Nilai  Utang  yang  diungkapkan  dalam  Surat  Pernyataan  meliputi:nilai  Utang  yang  telah dilaporkan dalam SPTPPh Terakhir; dan nilai Utang yang berkaitan dengan harta tambahan.
Sebelum  diberlakukannya  UU  No.11  Tahun  2016  tentang  pengampunan  pajak, Kementerian  Keuangan  telah  menerbitkan  PMK  No.91  Tahun  2015  yang  diberlakukan  1  Juli 2015 memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melaporkan pendapatan yang  sebenarnya selama    5  tahun  kebelakang.    Dengan  timbal  balikdari  Dirjen  Pajak  dihapuskannya  sanksi perpajakan baik sanksi denda maupun sanksi keterlambatan penyampaian SPT Tahunan selama 5tahun terakhir. Hal ini merupakan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi khususnya untuk menyampaikan SPT secara lengkap dan benar dengan kondisi yang sesungguhnya. Dalam PMK No.91 Tahun 2015, wajib pajak melakukan pembetulan SPT Tahunan tahun 2010 sampai 2014 kemudian Wajib Pajak akan memperoleh fasilitas penghapusan sanksi administrasi. Sedangkan UU  No.  11  Tahun2016,  wajib  pajak  menghitung  harta  dan  hutang  yang  belum    dilaporkan  di SPT Tahunan yang terakhir, kemudian wajib pajak membayar uang tebusan sesuai dengan tarif.
Program  amnesti  pajak  tahun  2016  diterbitkan  guna  meningkatkan  kesadaran  wajib pajak,  terutama  bagi  wajib  pajak  yang  mempunyai  usaha  namun  belum  ber-NPWP  dan  wajib pajak  yang  mempunyai  harta  diluar  negeri  dan  belum  dilaporkan  di  SPT  Tahunan  terakhir. Terlebih  bagi  wajib  pajak  orang  pribadi,  program  amnesti  pajak  merupakan  kesempatan  emas guna melaporkan harta tambahan yang belum dilaporkan di SPT Tahunan 1770. Sebagian besar UMKM di kota semarang adalah wajib pajak yang terdaftar sebagai WP orang pribadi. Kategori
UMKM  adalah  wajib  pajak  yang  mempunyai  omset  tidak  lebih  dari  4,8  Milyar  setahun.  Tarif uang  tebusan  bagi  UMKM  adalah  0,5%.  Dari  data  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik (BPS)  tahun  2016  tentang    penerimaan   pajak    di    Kantor    Pelayanan    Pajak    (KPP)    di    kota Semarang adalah sebagai berikut :
Tabel1.1
Penerimaan pajak Orang Pribadi (KPP) Kota Semarang (Dalam Jutaan Rupiah)
No Kantor Pelayanan Pajak Tahun Kenaikan/Penurunan 2015 2014 2013 2014 -2015 2013 –2014 1. Semarang Barat 14.981,41 14.981,41 13.127,88 0% 14,12% 2. Semarang Timur 49.062.316,44 25.071.109,00 25.071.109,00 95,69% 0% 3. Semarang Selatan 27.143.481.851  83.265.798.531  27.857.590.302 -206,76% 198,89% 4. Semarang Tengah I 38.422,52 25.037,29 17.118,67 53,46 46,26% 5. Semarang Tengah II 24.361.557.626  13.757.999.872  13.658.998.947 77,07% 0,72% 6. GayamSari 6.903.810 6.903.810 5.744.379 0% 20,18% 7. Candisari 35.622.733.385  35.622.733.385  24.039.256.060 0% 48,18%
Sumber: BPS Kota Semarang DalamAngka, 2016.
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  terdapat    beberapa  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  yang mengalami  peningkatan  pendapatan  berasal  dari  PPh  orang  pribadi tahun  2014  ke tahun  2015. Beberapa  KPP  tidak  mengalami  peningkatan  pendapatan.  Dengan  adanya  progaram pengampunan pajak (amnesti pajak), diharapkan ada peningkatan pendapatan berasal dari pajak berupa  uang  tebusan  pajak  dan  bertambahnya  wajib  pajak  yang  belum  ber  NPWP  menjadi terdaftar  dan  ber  NPWP  sehingga  ada  pajak  penghasilan  (PPh)  yang  disetor  setiap  bulannya. Pasca  amnesti  pajak  WP  yang  belum  terdaftar  akan  menjadi  terdaftar  di  KPP  dan  dapat menyetor PPh nya setiap bulan.

## KAJIAN TEORITIS

## a. Pengampunan Pajak
Menurut  UU  No.  11  Tahun  20016  pasal  1  ayat  1,  Pengampunan  Pajak  adalah penghapusan  pajak  yang  seharusnya  terutang,  tidak  dikenai  sanksi  administrasi  perpajakan
dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan.

## b. Strategi Audit Random
Beberapa  riset  awal  yang  berkaitan  dengan  kepatuhan  pajak  pada  dasarnya menggambarkan  model  kepatuhan  pajak  sebagai  suatu  permainan  (simulasi)  antara  wajib pajak  dan  insititusi  pajak,  karena  di  satu  sisi  kepatuhan  pajak  diperhadapkan  dengan memaksimalkan  kesejahteraan  wajib  pajak  (utilitas  pribadi)  dan  di  pihak  lain  institusi berupaya  untuk  memaksimalkan  penerimaan  pemerintah  melalui  strategi  audit  yang  tepat (Beck, 1989, Reiganum, 1985).
Alm  dkk.  (1993)  mengemukakan  bahwa terdapat  beberapa  cara  atau  strategi  untuk seleksi  audit  pajak  yaitu  dengan random  audit  rule dan fixed  audit  rule. Beberapa  riset membuktikan bahwa strategi audit yang bersifat random akan meningkatkan kepatuhan pajak karena  wajib  pajak  yang  berada  pada  kondisi  ketidakpastian  akan  cenderung  untuk menghindari risiko penalti (Ghosh dan Crain, 1996, Beck, 1991, Jackson,1986).
Untuk lebih memahami strategi audit dengan pendekatan random. Alm dkk. (1993) menggunakan economics-of-crime  methodology yang  pertama  kali  dikembangkan  oleh Allingham dan Sandmo (1972). Allingham dan Sandmo (1972) menemukan bahwa individu yang  diasumsikan  menerima  pendapatan  tetap  akan  menggunakan  kewenangan  pajak  untuk melakukan underreported  income dengan  cara  memaksimalkan  fungsi  utilitasnya  dan menanggung akibatnya jika penghindaran pajaknya terdeteksi dan dikenakan penalti.
c. Perceived Probability Of Audit
Sistem self  assessment yang  diterapkan  dalam  perhitungan  pajak  pribadi  maupun badan  memungkinkan  terjadinya  ketidakpatuhan  pajak.  Seseorang  atau  wajib  pajak  (WP) dapat  melaporkan  lebih  rendah  atau  tidak  melaporkan  pendapatan  kena  pajaknya  yang seharusnya  dilaporkan  apalagi  jika  wajib  pajak  tersebut  merasa  bahwa  laporan  pendapatan yang  diajukan  tidak  akan  diaudit  karena  telah  memenuhi  standar  pelaporan  pajak  yang ditetapkan (Asnawi, 2015).
Beberapa  bukti  riset  menjelaskan  bahwa  terdapat  pengaruh  probabilita  audit  yang dirasakan  dengan  kepatuhan  pajak.  Milliron  dan  Toy  (1988)  menginvestigasi  tujuh  faktor kepatuhan pajak yang terdiri dari deduction permitted, IRS information services, withholding and  information  reporting,  the  probability  of  audit,  preparer  responsibilities,  tax  rates  and taxpayer penalties. Variabel-variabel di atas kemudian dikelompokkan dalam dua pendekatan yaitu economic  deterrence  model  and  psychology  paradigm. Hasil  riset  mereka
menyimpulkan  bahwa probability  of  audit merupakan  salah  faktor  penentu  keputusan kepatuhan pajak (Asnawi, 2015).
Berbeda dengan Milliron dan Toy (1988), riset Alm (1988) terkait dengan perceived probability  of  audit didasarkan  pada  model  hubungan  antara  principal  (institusi  pajak)  dan agent (pembayar  pajak).  Hubungan  ini  menghasilkan  suatu  aturan  yang  berkaitan  dengan seleksi audit. Jika wajib pajak melaporkan pendapatan yang diterima lebih rendah dari batas minimum  atau  ” cut  off  level” maka  akan  memiliki  kemungkinan  diaudit  lebih  besar  dan sebaliknya.
d. Sikap Wajib Pajak
Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior ) yang dihasilkan oleh keyakinan perilaku  adalah  keyakinan  individu  akan  hasil  dari  suatu  perilaku  dan  evaluasi    atas    hasil tersebut  apakah    perilaku  tersebut  positif  atau  negatif.  Dalam  penelitian  ini,    sikap  terhadap kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan Wajib Pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan pajak.

## e. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  salah  satunya  dengan  cara melaporkan  dengan  benar  jumlah  kewajiban  pajaknya,  karena  sengaja  mengurangi  jumlah kewajiban  pajak  merupakan  hal  yang  berhubungan  dengan  ketidakpatuhan(Hyman,  1993). Atas  dasar  inilah  keputusan  kepatuhan  pajak  atau  ketidakpatuhan  dapat  dipengaruhi  oleh faktor  internal  individu  (psikologis)  dan  faktor  eksternal  individu  atau  dalam  beberapa  riset disebut  dengan  faktor  non-ekonomi  dan  ekonomi  (Alm,  1995).  Alm  (1995)  menyebutkan faktor  internal  sebagai  faktor  non-ekonomi  seperti  moral,  etika, probabilita  audit ,  keadilan, dan  sikap.  Sedangkan  faktor  eksternal  individu  sebagai  faktor  ekonomi  seperti  kebijakan pemerintah dalam menentukan tarif pajak, strategi audit, dan penetapan tingkat audit.
Beberapa  studi  yang  telah  dikemukakan  sebelumnya  membuktikan  bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi saja (Allingham, 1972, Yithaki,1974  ,Cowell,1988),  tetapi  juga  faktor  non-ekonomi.  Studi  yang  menginvestagi perilaku  individu  melalui  eksperimen  laboratorium  untuk  melihat  pengaruh  non-ekonomi (individu)  terhadap  kepatuhan  (Alm,  1998,1995)  (Ghosh  danCrain,  1996),  membuktikan bahwa  faktor  nonekonomi  seperti  rasa  keadilan  dan  standar  etika  merupakan  faktor  yang tidak dapat diabaikan dalam pertimbangan kepatuhan pajak.
Sejak  ditemukannya  bukti-bukti  empiris  yang  terkait  dengan  faktor-faktor  yang memengaruhi kepatuhan, maka terdapat banyak riset yang mulai mendasarkan risetnya pada beberapa  model  yang  dikemukakan  sebagai  penjelasan  terjadinya  ketidakpatuhan  pajak,
antara  lain  dilakukan  oleh  (Milliron  dan  Toy,  1988)  yang  mengembangkan  dua  model pengujian kepatuhan yaitu economic deterence model dan fiscal psychology model. Hasilnya membuktikan  bahwa fiscal  psychology  model merupakan  kunci  untuk  meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian lainnya berkaitan dengan kepatuhan pajak diteliti oleh Makhfatih (2005)  berfokus  pada  penggelapan  pajak  membuktikan  bahwa  perilaku  penggelapan  pajak dipengaruhi oleh probabilita terdeteksi, penalti, tarif pajak, negosiasi dan insentif.
Dari berbagai hasil riset di atas dapat dikatakan bahwa terdapat banyak kasus yang berkaitan  dengan  kepatuhan  atau  sebaliknya  ketidakpatuhan  pajak.  ketidakpatuhan  pajak dapat  dilakukan  dengan  cara  tidak  melaporkan  atau  melaporkan  namun  tidak  sesuai  dengan keadaan sebenarnya atas pendapatan yang bisa dikenai pajak. Hal ini bisa saja terjadi karena wajib  pajak  memiliki  kebijakan  sendiri  untuk  menentukan  berapa  penghasilan  yang  akan dilaporkan dalam pelaporan pajaknya.

## f. Peningkatan Pendapatan
Dalam SPT Tahunan, terdapat informasi mengenai jumlah PPh Terutang yang dapat menjadi  dasar  untuk  mengetahui  besarnya  peningkatan  penerimaan  pajak  tiap  tahunnya. Semakin  patuh  Wajib  Pajak  melaporkan  SPT  Tahunannya,  maka  peningkatan  penerimaan pajak akan dapat direalisasikan.
Dalam prakteknya hampir semua sistem perpajakan di dunia mengatur kemungkinan dapat  dilakukan  penelitian  dan  pemeriksaan  laporan  perpajakan  Wajib  Pajak,  yang  nantinya akan dapat mengungkap seberapa besar kekeliruan maupun penyimpangan yang ada dengan kata  lain  untuk  melihat  apakah  SPT  yang  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak  sesuai  dengan persyaratan pajak yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, petugas pajak akan menyampaikan kepada Wajib Pajak mengenai kelebihan atau kekurangan dari pajak yang telah dilaporkan.
Besar kecilnya penerimaan pajak yang diterima Kantor Pelayanan Pajak tergantung pada besar kecilnya Penghasilan Kena Pajak atau peredaran bruto yang diperoleh wajib pajak. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah  Nno. 46 Tahun 2013 tentang pengenaan tarif pajak final 1% akan berdampak terhadap penerimaan pendapatan kantor pelayanan pajak.

## Gambar 1.2

## KERANGKA PEMIKIRAN

## Hipotesis yang dikembangkan
H1:  Strategi  Audit  Random  berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kantor  Pelayanan Pajak Pratamadi Kota Semarangsetelah adanya programamnesti pajak
H2  : Perceived  Probalility  of  Audit berpengaruh  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kantor Pelayanan Pajak Pratamadi Kota Semarangsetelah adanya programamnesti pajak
H3 : Sikap Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarangsetelah adanya programamnesti pajak
H4  :  Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh  terhadap  Peningkatan  Pendapatan  Pajak  Kantor Pelayanan Pajak Pratamadi Kota Semarangsetelah adanya programamnesti pajak

## METODOLOGI
a. Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  penelitian ini adalah  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang mengikuti  program amnesti  pajak  di  wilayah  kerja  Kantor  Pelayanan  Pajak  kota  Semarang  meliputi  KPP Semarang  Barat,  KPP  Semarang  Timur,  KPP  Candisari,  KPP  Gayam  Sari,  KPP  Semarang Selatan,  KPP  Semarang Tengah  I,  KPP  Semarang Tengah  II  berjumlah  9.484  peserta  yang mengikuti program amnesti pajak.
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  ialah  studi Proporsional  area  sampling , artinya  pengambilan  sampel  dengan  membagi  area  sampel  sesuai  dengan  proporsi  jumlah
Strategi Audit Random (X 1 )
Perceived
Probalility of Audit (X 2 ) Sikap Wajib Pajak (X 3 )
Kepatuhan
Wajib Pajak (Y 1 ) Peningkatan Pendapatan (Y 2 )
wajib  pajak.  Adapun  rumus  pengambilan  sampel  dalam  penelitian  inimenggunakan  rumus slovin :
Sampel  yang  dipilih  berjumlah  100  responden  dengan  alasan  memudahkan jumlah pembagian responden di masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Semarang.
Penelitian  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Kota  Semarang  meliputi:  KPP Semarang  Barat,  KPP  Semarang  Timur,  KPP  Candisari,  KPP  Gayam  Sari,  KPP  Semarang Selatan,  KPP  Semarang  Tengah  I,  KPP  Semarang  Tengah  II.  Pembagian  penyebaran kuesioner ke 100 responden pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak.
b. Jenis Data
Data yang diperlukan untuk mendukung analisis dan pengujian hipotesis adalah data primer.Data  primer  adalah  data  yang  mengacu  pada  informasi  yang diperoleh  dari  tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi.

## c. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  survei  menggunakan  angket  atau kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan datang secara langsung ke kantor Pelayanan Pajak  Kota  Semarang  dan  melakukan  penyebaran  kuesioner  pada  para  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  yang  mengikuti  program  amnesti  pajak  sesuai  dengan  UU  No.  11  tahun  2016  di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak wilayah kota Semarang.
d. Metode Analisis

## 1. Uji Hipotesis
Pada  dasarnya  analisis  regresi  adalah  studi  mengenai  ketergantungan  variabel dependen  dengan  variabel  independen  dengan  tujuan  untuk  memprediksi  rata-rata populasi  atau  nilai  rata-rata  variabel  dependen  berdasarkan  nilai  variabel  yang diketahui.  Uji  statistik  t  digunakan  untuk  menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh  satu variabel independen, secara individual, dalam menerangkan variasi variabel dependen.

## 2. Uji Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model  pada  variabel  bebas  (X)  dalam  menerangkan  variabel  terikat  (Y),  (Ghozali, 2011).  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu.  Nilai  R2  yang  kecil berarti  kemampuan  variabel  independen  dalam  menjelaskan  veriabel  dependen  sangat terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu  berarti  variabel  independen  memberikan  hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen.

## Hasil Penelitian
a. Uji Hipotesis regresi 1
Tabel 1.2 Uji hipotesis regresi 1 Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -.412 .398 -1.035 .303 Strategi Audit Random .121 .051 .266  2.392 .019 Perceived Prob. Of Audit .079 .034 .227  2.321 .022 Sikap Wajib Pajak .370 .143 .296  2.582 .011
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
1. Pengujian Hipotesis 1 pengaruh Strategi Audit Random terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang  setelah  adanya  program  amnesti pajak
Dari  tabel  1.2,  nilai  t-hitung  Strategi Audit  Random (X 1 )  adalah  sebesar  2,392  dan  nilai probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,019.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel Strategi Audit Random berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang  dan  menunjukkan  arah pengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi Strategi Audit Random akan  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  di  Kota  Semarang.  Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
2. Pengujian Hipotesis 2 pengaruh Perceived probability of audit terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang  setelah  adanya  program amnesti pajak.
Dari tabel 1.2, nilai t-hitung Perceived probability of audit(X2) adalah sebesar 2,321 dan nilai  probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,022.  Hal  ini menunjukkan  bahwa variabel Perceived  probability  of  audit berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang dan menunjukkan arah  pengaruh  positif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  semakin  tinggi  Perceived probability  of  audit  akan  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  di  Kota Semarang. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
3. Pengujian  Hipotesis  3  pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang  setelah  adanya  program  amnesti pajak
Dari  tabel  1.2,  nilai  t-hitung  Sikap  Wajib  Pajak  (X3)  adalah  sebesar  2,582  dan  nilai probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,011.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  Sikap  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang  dan  menunjukkan  arah pengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik Sikap Wajib Pajak akan meningkatkan  Kepatuhan Wajib  Pajak  pada  KPP  di  Kota  Semarang.  Dengan  demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.

## b. Hasil uji regresi 2
Tabel 1.3
Uji Hipotesis Regresi 2 Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -1.088 .359 -3.028 .003 Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan 1.105 .089 .780 12.354 .000
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Pengujian  Hipotesis  4  pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang  setelah  adanya  program  amnesty pajak.
Dari tabel 5.6, nilai t-hitung Kepatuhan Wajib Pajak (Y1) adalah sebesar 12,354 dan nilai probabilitas  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar  0,000.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Peningkatan Pendapatan  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang  dan menunjukkan arah pengaruh positif. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkatkan Pendapatan pada KPP Semarang. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.
c. Koefisien Determinasi 1
Tabel 1.4
Uji Koefisien Determinasi Regresi 1 Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .695 a .483 .467 1.11609
a. Predictors: (Constant), Sikap Wajib Pajak, Perceived Prob. Of Audit, Strategi Audit Random
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Dari tabel 1.4 diatas, angka koefisien determinasi ( Adjusted R Square ) sebesar 0,467. Hal ini  berarti  bahwa  variabel  Pengaruh  Strategi Audit  Random,  Perceived    probability    of audit ,  dan  SikapWajibPajak  mempunyai  peranan  46,7%  secara  bersama-sama  untuk dapat  menjelaskan  atau  menerangkan  variabel  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Sedangkan sisanya sebesar 53,3% (100% - 46,7%) dijelaskan oleh variabel lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.
Uji  koefisien  determinasi  regresi  kedua  Pengaruh  KepatuhanWajib  Pajak  terhadap Peningkatan Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratamadi Kota Semarang.
Tabel 1.5

## Uji Koefisien Determinasi Regresi 2
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .780 a .609 .605 .96085
a. Predictors: (Constant), Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan
b. Dependent  Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Dari tabel 1.5 diatas, angka koefisien determinasi ( Adjusted R Square ) sebesar 0,605. Hal ini  berarti  bahwa  variabel  Pengaruh  KepatuhanWajib  Pajak  mempunyai  peranan 60,5% secara  bersama-sama  untuk  dapat  menjelaskan  atau  menerangkan  variabel  Peningkatan Pendapatan  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  di  Kota  Semarang.  Sedangkan  sisanya sebesar  39,5%  (100%  -  60,5%)  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  mempengaruhi Peningkatan Pendapatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Semarang.

## PEMBAHASAN
a. Pengaruh Strategi Audit Random terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang
Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Strategi Audit  Random berpengaruh  signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti  pajak  sesuai  dengan  UU  No.  11  Tahun  2016.Adabeberapa  cara  atau  strategi  untuk seleksi audit pajak adalah dengan random audit rule dan fixed audit rule . Telah dibuktikan oleh  beberapa  riset  sebelumnya  bahwa  strategi  audit  yang  bersifat  random  akan meningkatkan kepatuhan pajak karena wajib pajak yang berada pada kondisi  ketidakpastian akan  cenderung  untuk  menghindari  risiko  pinalti.  Untuk  lebih  memahami  strategi  audit dengan  pendekatan  random.  Individuyang  diasumsikan  menerima  pendapatan  tetap  akan menggunakan  kewenangan  pajak  untuk  melakukan  underreported income dengan  cara memaksimisasi  fungsi  utilitasnya  dan  menanggung  akibatnya  jika    penghindaran  pajaknya terdeteksi dan dikenakan pinalti.
Informasi  assimetris  yang  terjadi  dalam  konteks  hubungan  antara  Dirjen  Pajak sebagai prinsipal dan wajib pajak sebagai agen seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan memungkinkan perlu adanya monitoring.Tujuan dilakukan monitoring adalah untuk melihat dengan lebih akurat apakah wajib pajak melakukan kepatuhan ataukah sebaliknya.Monitoring dalam konteks pajak identik dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen pajak terhadap wajib pajak. Tujuan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya moral hazard atau adverse selection yang bisa saja  dilakukan oleh wajib  pajak  dalam  pengisian  SPT.  Beberapa  hasil  riset  di  atas  juga  menyimpulkan  bahwa strategi audit random yang digunakan untuk meningkatkan probabilitas terdeteksi merupakan faktor penting untuk memprediksi perilaku individu terhadap  peningkatan kepatuhan pajak. Dengan  demikian  strategi  pemeriksaan  yang  tepat  menjadi  hal  yang  perlu  dipertimbangkan dalam  menentukan  kapan  dan  mengapa    seorang  WP    perlu  diperiksa  ketika  wajib  pajak sudah  mengikuti  program  amnesti  pajak  sesuai  dengan  UU  No.  11  tahun  2016.  Semakin tinggi Strategi Audit Random akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.
b. Pengaruh Perceived probability of audit terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang
Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa Perceived  probability  of  audit berpengaruh signifikan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  di  Kota  Semarang  yang  telah mengikuti  program  amnesti  pajak  sesuai  dengan  UU  No.  11  Tahun  2016. Perceived
probability  of  audit didasarkan  pada  model  hubungan  antara  principal  (institusi  pajak)  dan agent  (pembayar  pajak).Hubungan  ini  menghasilkan  suatu  aturan  yang  berkaitan  dengan seleksi  audit.  Jika  individu  melaporkan  pendapatan  yang  diterima  lebih  rendah  dari  batas minimum  atau  ” cut  off  level ”    maka  akan  memiliki  kemungkinan  diaudit  lebih  besar  dan sebaliknya. Penjelasan di atas mengasumsikan bahwa pembayar pajak ( agent ) dan prinsipal akan  berinteraksi  dalam  suatu  permainan  dimana  insititusi  pajak  akan  mempelajari bagaimana para pembayar pajak menentukan besarnya pajak yang akan dibayarkan melalui self-assesment pelaporan pajak dan dipihak lain para pembayar pajak melihat kecenderungan probabilitas  audit  yang  akan  diterima  sebagai  kebijakan  pembayar  pajak  untuk  memilih diaudit  atau  tidak  atas  laporan  yang  dibuat  oleh  mereka.  Secara  psikologi,  individu  yang menyadari bahwa probabilita mereka untuk diaudit adalah rendah secara sistimatis individu tersebut  bisa  saja  merasa  bahwa  probabilitas  audit  mereka  lebih  tinggi.  Semakin  tinggi Perceived  Probability  Audit akan  meningkatkan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  di  Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.
c. Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  pada  KPP  di  Kota Semarang
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sikap Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.Sikap terhadap kepatuhan pajak dibentuk oleh keyakinan-keyakinan  Wajib  Pajak  tentang  segala  hal  yang  diketahui,  diyakini,  dan  dialami Wajib  Pajak  mengenai  pelaksaan  peraturan  perpajakan.  Sikap  tersebut  akan  menghasilkan objek yang disikapi oleh perasaan mendukung atau memihak ( favorableness ) atau perasaan tidak  mendukung  atau  tidak  memihak  ( unfavorableness )  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.Semakin  tinggi  Sikap  wajib  Pajak  akan  meningkatkan  Kepatuhan Wajib  Pajak  pada  KPP  di  Kota  Semarang  yang  mengikuti  program  amnesti  pajak  sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.
d. Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak  terhadap  Peningkatan  penerimaan  Pajak Penghasilan pada KPP di Kota Semarang
Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  Kepatuhan  Wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan terhadap Peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP di Kota Semarang yang telah mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.Kepatuhan  berarti tunduk dan mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang dan  lingkup  tertentu.Dengan  begitu  kepatuhan  wajib  pajak  badan  adalah  tunduk  atau  patuh
dalam  mejalan  tugasnya  untuk melunasi kewajiban  perpajakannya  dikarenakan  aturan  yang sudah ada sebelumnya.
Dari kepatuhan setiap wajib pajak badan membuat peningkatan yang terjadi pada penerimaan pajak.Penerimaan  pajak  merupakan  kenaikan  jumlah  penerimaan  Negara  yang  berasal  dari sektor  pajak  jika  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya  yang  diukur  dari  selisih  PPh terutang.Dengan  meningkatnya  suatu  kepatuhan  wajib  pajak  badan  dapat  member  manfaat yang  besar  bagi  perekonomian  Negara.Dari  kepatuhan  setiap  wajib  pajak  badan  membuat peningkatan  yang  terjadi  pada  penerimaan  pajak.Penerimaan  pajak  merupakan  kenaikan jumlah  penerimaan  Negara  yang  berasal  dari  sektor  pajak  jika  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  yang  diukur  dari  selisih  PPh  terutang.Dengan  meningkatnya  suatu  kepatuhan wajib  pajak  badan  dapat  member  manfaat  yang  besar  bagi  perekonomian  Negara.Semakin tinggi Kepatuhan wajib Pajak akan meningkatkan peningkatan pendapatan pajak penghasila pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahsan  yang  telah  dilakukan  tentang  bagaimana Dampak Program Amnesti Pajak terhadap Kemauan Wajib Pajak(WP) dalam Membayar Pajak Sesuai dengan UUNo. 11 Tahun 2016, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Strategi Audit Random berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada KPP  di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
2. Perceived  Probability  Audit berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  wajib  Pajak  pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
3. Sikap berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib Pajak pada KPP di Kota Semarang yang mengikuti program amnesti pajak. Dengan demikian, hipotesis  ketiga dalam penelitian ini diterima.
4. Kepatuhan  wajib  Pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  peningkatan  pendapatan  pajak penghasilan  pada  KPP  di  Kota  Semarang  yang  mengikuti  program  amnesti  pajak.  Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini diterima.

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi,  Meinarni.  Analisis  Keputusan  Kepatuhan  Pajak  :  Strategi  Audit  Random,  Probabilita Audit  Cerapan  Dan  Etika  Pajak  (Studi  Eksperimen  Laboratorium). Jurnal  Indonesia Accounting Research Journal Vol.3 No. 1.
Harinurdin,  Erwin.  2009.  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan,  Bisnis  &  Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Vol 16 Nomor 2 Mei – Agustus 2009.
Rahayu,  Sri  dan  Ita  Salsalina  Lingga.  2009.  Pengaruh  Modernisasi  Sistem  Administrasi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Survei  atas  Wajib  Pajak  Badan  pada  KPP Pratama Bandung). Jurnal Akuntansi Vol.1 No. 2 .
Hutagaol  John, Wing Wahyu Winarno, dan Arya Pradipta. 2007. StrategiMeningkatkan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas  vol.6 No. 2.
Jotopurnomo,  Cindy  dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,  Kualitas Pelayanan    Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan    Wajib  Pajak  Berada  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Tax & Accounting Review Vol.1 No. 1 .
Vianni,  Yeyen  Rumi  Nurocta  dan  Y.  Budi  Agus  Bagus  Budi  N.  2012.  Pengaruh  Kualitas Layanan  Terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  di  Jakarta  Kelapa  Gading. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol.7 No. 1 Januari 2012 .
---------------Undang–UndangNo.11Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.