## PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP WANSPRESTASI PELAKU USAHA Oleh:
Onan Purba 1) dan Rumelda Silalahi 2)
Universitas Darma Agung, Medan 1,2) E-Mail: onanpurba12@gmail.com 1) rumeldasilalahi88@gmail.com 2)

## ABSTRACT
In this study the author examines the consumer protection against the breach contract of business actors.  This  is  based  on  the  reality  occurs  in  the  midst  of  society  that  there  are  some  business actors  harm  consumers’  rights.  Consumers’  rights  are  often  ignored  by  business  actors  as  they don’t fulfill their obligations to the consumers properly. This condition can reduce or even lost the trust  of  the  consumer,  furthermore  the  consumer  also  can  take  some  law  process  due  to  this condition. This study uses a normative method, which analyze the problem through an approach in legislation  and  also  sourced  from  books,  papers,  laws  and  other  references.  There  are  three problems formulated in this study (1) the legal protection of the consumers to the business actors, (2) the sanctions based on Law Number 8 of 1999 against business actors in transactions, (3)the relationship between business actors and consumers. The existence of a law governing consumer protection is not intended to kill the performance of business actors. The consumer protection law can actually encourage a save business climate and encourage the innovation of a strong company in  dealing  with  existing  competition  by  providing  qualified  goods  /  services.  This  condition  also presents two side of negative and positive challenge at a same time. It is positive because it gives a free  chance  for  the  consumer  to  choose  any  product  and  services  according  to  their  needs. However, it is negative because finally it determined the consumer position which is lower than the business  actors.  Consumer  protection  against  the  breach  contract  of    business  actors'  should provide  transparency  contains  and  open  access  to  information  and  guarantees  legal  certainty, protecting the interests of consumers and the interests of all business actors.
Key words:  business actors, breach contract, consumer

## ABSTRAK
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengulas perlindungan  konsumen  terhadap  wanprestasi  pelaku usaha. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang mana ada  beberapa  pelaku  usaha  yang  bertindak  merugikan  konsumen.  Keadaan  ini  tentu  dapat menurunkan tingkat kepercayaan konsumen, bahkan lebih jauh lagi dapat membuat konsumen mengambil tindakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu menganalisis masalah  dengan  pendekatan  undang-undang  dan  juga  sumber  buku,  artikel,  makalah,  dan sumber lainnya. Ada tiga masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini (1) perlindungan legal konsumen terhadap pelaku usaha, (2) sangsi yang dikenakan berdasarkan undang-undang no.8 tahun 1999 yang mengatur pelaku usaha dalam bertransaksi, dan (3) hubungan antara pelaku usaha  dan  konsumen.  Hadirnya  undang-undang  yang  mendukung  perlindungan  konsumen tidak  serta  merta  menekan  peluang  usaha  dari  para  pelaku  usaha.  Undang-undang perlindungan  konsumen  sebenarnya  mendorong  hadirnya  industri  yang  sehat  dan  juga mendorong  peningkatan  kualitas  usaha  yaitu  dengan  adanya  persaingan  untuk  menghasilkan produk  dan  layanan  yang  berkualitas.  Keadaan  ini  memberikan  tantangan  positif  sekaligus negatif kepada para konsumen. Hal ini menjadi positif dikala konsumen memiliki kesempatan untuk memilik kualitas produk ataupun jasa yang diinginkan, dan hal ini menjadi negatif karena posisi  konsumen  menjadi  lebih  rendah  dari  pada  sebelumnya.  Perlindungan  konsumen terhadap  wanprestasi  pelaku  usaha  seyogianya  memberikan  transparansi  dan  akses  yang dibuka  terhadap  informasi  dan  jaminan  yang  sah,  yaitu  pada  akhirnya  melindungi  minat konsumen dan para pelaku usaha.
Kata Kunci: Konsumen, Wanprestasi, Pelaku usaha

## 1. PENDAHULUAN
Masalah  perlindungan  konsumen semakin  gencar  dibicarakan.  Permasalahan ini tidak akan pernah habis  dan akan selalu menjadi  bahan  perbincangan  masyarakat. Selama  masih  banyak  konsumen  yang dirugikan  ,  masalahnya  konsumen  perlu diperhatikan.  Permasalahan  yang  dihadapi konsumen  Indonesia  saat  ini  seperti  juga yang  dialami  konsumen  di  negara berkembang lainnya, tidak hanya pada soal cara  memilih  barang,  tetapi  jauh  lebih kompleks yaitu mengenai kesadaran semua pihak,  baik  dari  pengusaha,  pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku  usaha  menyadari  bahwa
mereka harus menghargai hak-hak konsumen  dengan  memproduksi  barang dan jasa yang berkualitas, aman dimakan/digunakan,  mengkuti  standar yang  berlaku  serta  harga  yang  sesuai.  Hak konsumen  yang  di  abaikan  oleh  pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini,  banyak  bermunculan  berbagai  macam produk barang/pelayanan  jasa yang dipasarkan  kepada  konsumen  di  tanah  air, baik  melalui  promosi  iklan  maupun penawaran secara langsung.
Adanya undang-undang yang mengatur  perlindungan  konsumen  tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen  justru  bisa  mendorong  iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahan yang tangguh dalam menghadapi persaingan  yang  ada  dengan  menyediakan barang/jasa yang berkualitas.
Realitas tersebut menjadi tantangan yang  positif  dan  sekaligus  negatif. Dikatakan  positif  karena  kondisi  tersebut bisa  memberikan  manfaat  bagi  konsumen untuk  memilih  secara  bebas  barang/jasa yang  di  inginkan.  Konsumen  memiliki
kebebasan  untuk  menentukan  jenis  dan kualitas barang/jasa sesuai dengan kebutuhannya.  Dikatakan  negatif  karena kondisi  tersebut  menyebabkan  posisi konsumen  menjadi  lemah  daripada  posisi pelaku usaha.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang  sehat.  Dalam  kegiatan  bisnis  yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum  antar  konsumen  dengan  produsen. Tidak  adanya  perlindungan  yang  seimbang menyebabkan  konsumen  berada  pada posisi  yang  lemah.  Terlebih  jika  produk yang  dihasilkan  oleh  produsen  merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistis  tersebut.  Hal  ini  tentu  saja akan merugikan konsumen.
Kerugian-kerugian  yang  dialami oleh  konsumen  tersebut  dapat  timbul sebagai  akibat  dari  adanya  hubungan hukum  perjanjian  antara  produsen  dengan konsumen,  maupun  akibat  dari  adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan  oleh  produsen.  Perjanjian- perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak  selamanya  dapat  berjalan  mulus dalam  arti  masing-masing  pihak  puas, karena  terkadang  para  pihak  penerima tidak  menerima  barang  atau  jasa  sesuai dengan harapannya. Apabila pembeli, dalam hal  ini  konsumen  tidak  menerima  barang atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, maka  produsen  dapat  dikatakan  telah melakukan wanprestasi, sehingga konsumen mengalami kerugian.
Wanprestasi salah satu pihak dalam perjanjian  merupakan  kelalaian  untuk memenuhi  syarat  yang  tercantum  dalam perjanjian.  Hal  ini  biasanya  lebih  banyak dialami  oleh  pihak  yang  lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi  terhadap pihak lainnya.  Karena  persyaratan  tersebut  berat
sebelah/lebih  memberatkan  kepada  pihak yang  lemah.  Hal  ini  disebabkan  karena persyaratanpersyaratan tersebut telah dituangkan  kedalam suatu  perjanjian  baku. Perjanjian  2  yang  demikian  sudah  lazim dipergunakan  dan  memegang  peranan penting  dalam  hukum  bisnis  yang  pada umumnya  dilandasi  oleh  nilai-nilai  yang berorientasi pada efesiensi.
Disamping  wanprestasi,  kerugian dapat  pula  terjadi  diluar  hubungan perjanjian,  yaitu  jika  terjadi  perbuatan melanggar  hukum,  yang  dapat  berupa adanya  cacat  pada  barang  atau  jasa  yang mengakibatkan  kerugian  konsumen,  baik itu karena rusak atau musnahnya barang itu sendiri, maupun kerusakan atau musnahnya  barang  akibat  cacat  pada barang  itu.  Selain  disebabkan  karena wanprestasi  atau  perbuatan  melanggar hukum,  kerugian  yang  dialami  konsumen selama  ini  juga  banyak  disebabkan  karena konsumen  kurang  kritis  terhadap  barang- barang yang ditawarkan, sehingga kerugian yang  dialami  konsumen  tidak  hanya kerugian  finansial,  akan  tetapi  juga  dapat merugikan  kesehatan  atau  keselamatan hidup konsumen sendiri.
Kemungkinan  kerugian  konsumen tersebut  akan  semakin  bertambah  lagi  jika barang-barang/jasa  yang  beredar  dalam masyarakat  tidak  menggunakan  merek secara  teratur,  terutam  jika  terjadi pemalsuan-pemalsuan merek tertentu yang memungkinkan  suatu  merek  dipergunakan pada  beberapa  barang  sejenis,  namun dengan kualitas berbeda, sehingga diantara barang-barang  tersebut  ada  yang  mungkin akan  merugikan  konsumen  yang  kurang kritis.  Perlindungan  atas  kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya  konsumen  selalu  berada  pada pihak yang dirugikan.
Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan
berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen  sebagaimana  yang  telah  diatur dalam  Pasal  2  Undang-Undang  nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,  yang  dirumuskan  sebagai berikut “Perlindungan konsumen
berasaskan  manfaat,  kepastian,  keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen,  serta  kepastian  hukum”.  Asas- asas  tersebut  ditempatkan  sebagai  dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang-undangan maupun dalam berbagai  kegiatan  yang  berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen.
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan kewajiban  pelaku  usaha  tersebut  harus ditingkatkan,  dengan  demikian  hak-hak konsumen  akan  mudah  terpenuhi,  karena kewajiban  pelaku  usaha  merupakan  hak bagi konsumen. Namun pada kenyataannya, hak-hak  konsumen  sering  diabaikan  oleh pelaku  usaha,  dengan  kata  lain,  pelaku usaha  belum  melakukan  kewajibannya kepada konsumen dengan baik.

## 3. METODE PELAKSANAAN
1. Jenis Penelitian Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  peneltian  yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian  yang  mengacu  dan  mengarah pada  norma  dan  asas-asas  hukum  serta bersumber dari bahan pustaka, perundang- undangan.  Pada  hakikatnya  penelitian merupakan  suatu    kegiatan  ilmiah  yang didasarkan pada metode.
2. Jenis dan Sumber Data Data yang di dapat dalam penulisan ini  merupakan  data  sekunder.  Data sekunder adalah data yang peneliti peroleh dari  penelitian  kepustakaan  dan  dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengilahan  orang  lain  yang  sudah  tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya disediakan di perpustakaan  atau  milik  pribadi.  Di  dalam
penelitian  ini,  data  sekunder  mencakup Bahan  Hukum  Primer    dan  Bahan  Hukum Tersier.
3. Teknik Pengumpulan Data Teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  studi  pustaka  dan  studi dokumen,  yaitu  pengumpulan  data  yang dicari  dari  buku,  undang-undang  dan literatur-literatur yang ada.
4. HASIL dan PEMBAHASAN
1. Perlindungan Konsumen Terhadap    Wansprestasi  Pelaku Usaha
Perkembangan hukum konsumen di dunia  berawal  dari  adanya  gerakan perlindungan  konsumen  pada  abab  ke-19, terutama  ditandai  dengan  munculnya gerakan konsumen yang terjadi di Amerika (AS).  Perlindungan  hak-hak  konsumen dapat berjalan seiring dengan
perkembangan  demokrasi  yang  terjadi dalam  suatu  negara.  Dalam  negara demokrasi hak-hak warga negara, termasuk hak-hak  konsumen  harus  dihormati.  Ada posisi yang berimbang antara produsen dan konsumen  karena  keduanya  adalah  sama dimata hukum.
Cakupan  perlindungan  konsumen itu  dapat  dibedakan  dalam  dua  asapek, yaitu :
1. Perindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan  kepada  konsumen  tidak sesuai dengan apa yang disepakati. 2. Perlindungan terhadap
diberlakukannnya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen. Keinginan  yang  hendak  dicapai  dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan  rasa  aman  bagi  konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Terbukti bahwa semua norma pelrindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  memiliki  sanksi pidananya.  Bahwa  segala  upaya  yang
dimaksudkan dalam perlindungan konsumen  tersebut  tidak  saja  terhaadp tindakan  preventif,  akan  tetapi  juga repsresif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.
Maka  pengaturan  perlindungan konsumen dilakukan dengan:
1. Menciptakan  sistem  perlindungan konsumen  yang  mengandung  unsur keterbukaan  akses  informasi  serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi  kepentingan  konsumen pada  khususnya  dan  kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan  kualitas  barang  dan pelayanan jasa.
4. Memberikan  perlindungan  kepada konsumen  dari  praktik  usaha  yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan,
pengembangan  dan  pengaturan perlindungan  konsumen  dengan bidang-bidang  perlindungan  pada bidang lainnya. Prinsip Perlindungan Konsumen a. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan Tanggungjawab  berdasarkan  kelalaian adalah prinsip tanggungjawab yang bersifat subjektif,  yaitu  suatu  tanggungjawab  yang ditentukan oleh perilaku produsen.
Kelalaian  produsen  yang  berakibat  pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan  gugatan  ganti  rugi  kepada produsen.
b. Prinsip Tanggungjawab Berdasarkan Wanprestasi Tanggungjawab  produsen  berdasarkan wansprestasi  juga  merupakan  bagian  dari tanggungjawab berdasarkan kontrak.
Keuntungan  konsumen  berdasarkan  teori ini  adalah  penerapan  kewajiban  yang sifatnya mutlak, yaitu kewajiban yang tidak didasarkan  pada  upaya  yang  telah
dilakukan  produsen  untuk  memenuhi janjinya.
Kewajiban  membayar  ganti  rugi  dalam tanggungjawab  berdasarkan  wansprestasi merupakan  akibat  dari  penerapan  klausula dalam perjanjian, yaitu merupakan ketentuan  hukum  bagi  para  pihak,  yang secara  sukarela  mengikatkan  diri  dalam perjanjian tersebut.
c. Prinsip Tanggungjawab Mutlak Hubungan  hukum  antara  produsen dan konsumen karena keduanya menghendaki  dan  mempunyai  tingkat ketergantungan yang cukup tinggi.
Hubungan  tersebut  terjadi  sejak  proses produksi, distribusi, pemasaran dan penawaran hingga pada akibat mengosumsi produk  tersebut.  Tanggungjawab  mutlak dalam  hukum  perlindungan  konsumen dirasakan sangat penting. Sistem
tanggungjawab  yang  tidak  berdasarkan kesalahan  produsen,  yakni  menerapkan tanggung  jawab  kepada  penjual  produk yang cacat tanpa ada beban  bagi konsumen atau pihak yang diragukan.
Wanprestasi adalah kelalaian debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya sesuai  dengan  perjanjian  yang  telah disepakati.  Untuk  menentukan  kapan seseorang  harus  melakukan  kewajibannya dari  isi  perjanjian  yang  telah  dibuatnya. Dalam  perjanjian  biasanya  diatur  kapan seseorang
harus melaksanakan kewajibannya, seperti
menyerahkan sesuatu  barang  atau  melakukan  sesuatu perbuatan. Apabila debitur tidak melakukan apa  yang  diperjanjikannya,  maka  ia  telah melakukan wanprestasi.
Wanprestasi  yang  sering  dilakukan  oleh pihak  pelaku  usaha  adalah  banyak  pihak pelaku  usaha  mengkesampingkan  hak-hak konsumen. Hak-hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK yang menyatakan bahwa :
a.  hak  atas  kenyamanan,  keamanan  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut    sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
c.  hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa
d.  hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
e.  hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
f.  hak  untuk  mendapat  pembinaan  dan pendidikan konsumen
g.  hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif
h.  hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti  rugi/penggantian,  apabila  barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
i.  hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dari kesembilan hak-hak konsumen di  atas  ada  beberapa  hak  yang  sering dikesampingkan  oleh  pelaku  usaha  seperti hak  untuk  mendapatkan  informasi  secara lengkap mengenai barang yang dipesan dan hak  untuk  mendapatkan  ganti  kerugian terhadap  barang  yang  dipesan  baik  barang itu  rusak,  cacat  atau  barang  tidak  diterima oleh  konsumen.  Biasanya  pihak  pelaku usaha  dapat  mengkesampingkan  hak-hak konsumen  dengan  mencantumkan  klausula baku.
Pencantuman  klausula  baku  diatur dalam  Pasal  18  ayat  (1)  UUPK  yang menyatakan  bahwa,”Pelaku  usaha  dalam menawarkan  barang  dan/atau  jasa  yang
ditujukan  untuk  diperdagangkan  dilarang membuat  atau  mencantumkan  klausula baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau perjanjian apabila :
a.  Menyatakan  pengalihan  tanggungjawab pelaku usaha
b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak  penyerahan  kembali  barang yang dibeli konsumen
c.  Menyatakan  bahwa  pelaku  usaha  berhak
menolak penyerahan uang yang dibayarkan  atas  barang  atau  jasa  yang dibeli oleh konsumen
d.  Menyatakan  pemberian  kuasa  dari konsumen  kepada  pelaku  usaha  baik secara  langsung  maupun  tidak  langsung untuk  melakukan  segala  tindakan sepihak  yang  berkaitan  dengan  barang yang dibeli secara angsuran e.  Mengatur  perihal  pembuktian  atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen. f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi  harta  kekayaan  konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa
g.  Menyatakan  tunduknya  konsumen kepada  peraturan  yang  berupa  aturan baru, tambahan atau lanjutan dan / atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak  oleh  pelaku  usaha  dalam  masa konsumen  memanfaatkan  jasa  yang dibelinya
h.  Menyatakan  bahwa  Konsumen  memberi kuasa  kepada  pelaku  usaha  untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh  konsumen  secara  angsuran;  Selain hal  diatas  pelaku  usaha  juga  di  larang mencantumkan klausula baku yang letak atau  bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak dapat jelas dibaca, atau yang maksudnya sulit dimengerti.
2.  Sanksi  Terhadap  Pelaku  Usaha  yang Melakukan  Wansprestasi  menurut
Undang-          Undang  Nomor  8  Tahun 1999
Munir  Fuady  mengatakan  bahwa wanprestasi  adalah  suatu  keadaan  yang disebabkan  kelalaian  atau  kesalahan  dari debitur  yang  tidak  dapat  memenuhi prestasi  seperti  yang  ditentukan  dalam perjanjian. Dalam suatu perjanjian,
wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak  memenuhi  atau  tidak  melaksanakan isi  dari  perjanjian  yang  telah  dibuatnya tersebut.
Adapun bentuk bentuk wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  debitur dapat berupa: 1. tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan
2.  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan 3.  melaksanakan  apa  yang  diperjanjikan tapi terlambat
4.  melakukan  sesuatu  yang  menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan wanprestasi
terdapat pengaturannya  di  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Perdata  maupun  dalam UndangUndang  Perlindungan  Konsumen No.  8  Tahun  1999.  Di  dalam  KUHPerdata, pihak  yang  tidak  melaksanakan  isi perjanjian  akan  dikenakan  sanksi.  Akibat- akibat  terhadap  kelalaian  atau  kealpaan oleh debitur, diancam beberapa sanksi atau hukuman,  ada  4  (empat)  macam  sanksi, yaitu:
Pertama,  membayar  kerugian  yang diderita kreditur atau dinamakan ganti rugi. Kedua,  pembatalan  perjanjian  atau  juga dinamakan  pemecahan  perjanjian.  Ketiga, peralihan resiko. Keempat, membayar biaya perkara  kalau  sampai  diperkarakan  di depan hakim. Adapun pertanggungjawaban privat  produsen-pelaku  usaha  disebut dalam  Pasal  19  –  26  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 sebagai berikut:
a.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  pada umumnya,  Pasal  19  menentukan  bahwa
“pelaku usaha bertanggung jawab memberikan  ganti  rugi  atas  kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen akibat  mengonsumsi  barang  dan/atau  jasa yang  dihasilkan  atau  diperdagangkan”. Maksud  dari  pasal  ini  adalah  bahwa  jika konsumen  menderita  kerugian  berupa terjafinya  kerusakan,  pencemaran,  atau kerugian  finansial  dan  kesehatan  karena mengonsumsi
produk yang diperrdagangkan,  produsen  sebagai  pelaku usaha wajib memberi penggantian kerugian baik  dalam  bentuk  pengembalian  uang, penggantian  barang,  perawatan,  maupun dengan pemberian santunan.
b. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan. Pasal 20 menentukan bahwa “pelaku usaha periklanan  bertanggungjawab  atas  iklan yang  diproduksi  dan  segala  akibat  yang ditimbulkan  oleh  iklan  tersebut”.  Pasal  ini menegaskan  bahwa  tanggung  jawab  atas iklan dan segala akibatnya berada di tangan pelaku usaha periklanan. c. Tanggung jawab improtir;16  Pasal  21  menentukan  bahwa “importir  barang  bertanggung  jawab sebagai  pembuat  barang  yang  diimpor apabila  importasi  barang  tersebut  tidak dilakukan  oleh  agen  atau  perwakilan produsen  luar  negeri.”  Maksud  pasal  ini bahwa  pelaku  usaha  sebagai  importir bertanggung jawab sebagai pembuat barang dan/atau jasa.
d.  Tanggung  jawab  pedagang  perantara. Pasal 24 menentukan bahwa “pelaku usaha yang  menjual  barang dan/atau jasa  kepada pelaku  usaha  lain  bertanggung  jawab  atas tuntutan  ganti  rugi...”  maksud  14  Ibid,  hlm. 82.  15  Ibid,  hlm.  83.  16  Ibid.  17  Ibid,  hlm. 84. Lex Privatum Vol. VI/No. 7/Sept/2018 8 pasal  ini  bahwa  selain  pelaku  usaha  masih ada  pihak  pelaku  usaha  lain  yang  terlibat, dengan  demikian  yang  bertanggung  jawab
adalah pelaku usaha yang membuat barang yang diperdagangkan.
e.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  barang tidak  habis  pakai;18  Pasal  25  menentukan bahwa  “  pelaku  usaha  yang  memproduksi barang  yang  pemanfaatnnya  berkelanjutan dalam  batas  waktu  sekurang-kurangnya  1 (satu)  tahun  wajib  menyedikan  suku cadang.....”  maksud  pasal  ini  bahwa  pelaku usaha harus menyediakan suku cadang dan fasilitas  purnajual  serta  garansi  sekurang- kurangnya  dalam  jangka  waktu  1  (satu) tahun.
f.  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  dagang jasa;19  Pasal  26  menentukan  bahwa  “ pelaku  usaha  yang  memperdagangkan  jasa wajib  memenuhi  jaminan  dan/atau  garansi yang disepkakti dan/atau yang diperjanjikan.
Menurut penulis, pengaturan dalam Pasal 8 sampai  Pasal  18  Undang-Undang  No.  8 Tahun 1999 tentang larangan-larangan bagi pelaku  usaha  di  dalam  menjalankan usahanya,  benarbenar  harus  dipatuhi  oleh pelaku  usaha,  karena  tidak  dapat  diingkari bahwa,  dengan  maraknya  perdagangan online  saat  sekarang  ini,  juga  perdagangan secara  elektronik  (e-commerce)  yang  lagi marak  saat  ini  membuka  peluang  bagi pelaku usaha untuk membuat perbuatanperbuatan yang tidak terpuji.
Banyak  perbuatan-perbuatan  tidak terpuji  yang  dapat  dilakukan  pelaku  usaha, antara  lain  barang  yang  dipesan  tidak sesuai  dengan  yang  ditawarkan  dan  sudah di  upload  di  media  sosial,  barang  yang diorder  tidak  tepat  waktu  sesuai  dengan yang  dijanjikan  yang  bisa  saja  disebabkan karena  ongkos  kirimnya  tidak  dibayarkan sesuai  dengan  yang  dimintakan  kepada konsumen,  barang  yang  rusak  tidak  lagi dapat  ditukar  bahkan  ada  pelaku  usaha yang tidak mengirimkan barang yang sudah dibayarkan  via  transaksi  online  yaitu pembayaran  melalui  transferan  via  ATM,
cara pembayaran yang tidak sesuai dengan apa  yang  ditawarkan,  seperti  membayar  di tempat  dan  pembayaran  via  transferan ATM.
Dalam  hal  keadaan  demikian, konsumen  sangatlah  dirugikan  tetapi  tidak bisa  berbuat  apa-apa  karena  sudah  terjadi suatu tindak pidana penipuan. Pelaku usaha seharusnya  mempunyai  itikad  yang  baik dalam menjalankan usahanya dan mentaati larangan-larangan  yang  diatur  dalam Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Begitu  banyak contoh-contoh yang ada perbuatan- perbuatan  tidak  baik  yang  dilakukan  oleh pelaku  usaha  di  era  perdagangan  online ataupun  perdagangan  secara  elektronik  (e- commerce) saat ini.
Dengan terjadinya perbuatan- perbuatan  yang  tidak  baik  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha  yaitu  pelanggaran terhadap  laranganlarangan  sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 8 sampai Pasal 18  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999 mengindikasikan bahwa pelaku usaha tidak mengetahui apa yang
menjadi kewajibannya  selaku  pelaku  usaha.  Untuk itu  maka  terhadap  para  pelaku  usaha haruslah  di  sosialisasikan  tentang  Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen  sehingga mereka  tidak  akan  mengulangi  perbuatan- perbuatan  yang  tidak  baik  yang  jelas-jelas sangat merugikan konsumen.
Pelaku  usaha  yang  melalaikan tanggung jawabnya dan melanggar larangan-larangan  yang  ditetapkan  dalam Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dikategorikan sebagai  telah  melakukan  wanprestasi  dan untuk  itu  terdapat  3  (tiga)  jenis  sanksi, yaitu:
1.  Sanksi  Administratif,  Sanksi administratif  ditentukan  dalam  Pasal  60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen  dimana  Badan
Penyelesaian  Sengketa  Konsumen  (BPSK) diberi  kewenangan  untuk  menjatuhkan sanksi administratif yaitu yang berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus  juta  rupiah).  Sehingga  kewenangan ada  pada  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK),  bukan pada  pengadilan. Sanksi administrasi tersebut dapat dijatuhkan  terhadap  para  pelaku  usaha yang  melakukan  pelanggaran  terhadap Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), yaitu tentang tanggung  jawab  pembayaran  20  Pasal  60, Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Lex Privatum  Vol.  VI/No.  7/Sept/2018  9  ganti kerugian  dari  pelaku  usaha  kepada konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2.  Sanksi  Pidana  Pokok  Sanksi pidana  pokok  adalah  sanksi  yang  dapat dikenakan  dan  dijatuhkan  oleh  pengadilan atas  tuntutan  jaksa  penuntut  umum terhadap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh pelaku usaha. a. Pidana penjara paling lama 5  tahun  atas  pelanggaran  terhadap ketentuan  Pasal  8,  Pasal  9,  Pasal  10,  Pasal 11,  Pasal  12,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal  15, Pasal 17 ayat (1) huruf a,b, c, dan e, ayat (2) dan Pasal 18. b. pidana penjara paling lama 2  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp. 500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) terhadap epelanggaran atas ketentuan Pasal 11,  pasal  12,  Pasal  13  ayat  (1),  Pasal  14, pasal 16, Pasal 17 ayat (1) huruf d dan f.
3. Sanksi pidana tambahan. Ketentuan Pasal 63 Undang-Undang tentang Perlindungan  Konsumen  memungkinkan diberikannya  sanksi  pidana  tambahan  di luar  sanksi  pidana  pokok  yang  dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang tentang Perlindungan
Konsumen. Selain sanksi pokok maka diatur juga  sanksisanksi  pidana  tambahan  yang dapat dijatuhkan berupa:
a. Perampasan barang tertentu

## b.Pengumuman keputusan hakim
c. Pembayaran ganti rugi d.  Perintah  penghentian  kegiatan  tertentu yang  menyebabkan  timbulnya  kerugian konsumen;  e.  Kewajiban  penarikan  barang dari peredaran f.  Pencabutan  izin  usaha.  Dalam  Undang- Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan
Konsumen  telah  dijamin  hak, kewajiban  dan  larangan  baik  dari konsumen  maupun  pelaku  usaha.  Namun dalam praktek tidak dapat disangkal bahwa masih  saja  banyak  terjadi  pelanggaran  dan biasanya  yang  menjadi  korban  adalah konsumen  dan  ini  merupakan  suatu perbuatan  yang  tidak  baik  yang  dilakukan oleh  pelaku    Pasal  63,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  usaha,  dan  tentunya untuk  perbuatan  yang  demikian  yang terklasifikasikan sebagai wanprestasi haruslah  mendapatkan  sanksi  agar  pelaku usaha tidak lagi melakukan hal tersebut.
Bila kita melihat bunyi Pasal 16 ayat (2)  dimana  disebutkan  bahwa  “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa  melalui  pesanan  dilarang  untuk  tidak menepati  janji  atas  suatu  pelayanan dan/atau prestasi, maka dapatlah disimpulkan  bahwa  tidak  dipenuhinya  hak konsumen  oleh  pelaku  usaha  ini  sudah merupakan suatu tindakan yang melanggar bunyi Pasal 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999  ini.  Pelanggaran  terhadap  Pasal  16 ayat  (2)  ini  sebenarnya  berawal  dari perikatan  yang  timbul  dari  adanya kesepakatan  antara  pelaku  usaha  dan konsumen.
Perikatan/perjanjian yang terjadi  berasal  dari  kepakatan  para  pihak sehingga dengan tidak ditepatinya kesepakatan yang ada oleh salah satu pihak dalam hal ini oleh pihak pelaku usaha, maka terhadap  pelaku  usaha  bisa  dimintakan penyelesaiannya baik dalam lingkup Hukum Perdata  maupun  menurut  Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen  karena  pelaku usaha dinilai telah melakukan tindak pidana perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 khususnya  Pasal  62  ayat  (1)  disebutkan tentang sanksi pidana yang dapat diberikan terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar Pasal  16  ayat  (2).  Ketentuan  Pasal  62  ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang mengenakan  sanksi  pidana  merupakan sanksi  utama  bagi  pelaku  usaha  yang melakukan  pelanggaran  terhadap  Pasal  16 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Sanksi  di  dalam  Pasal  62  ayat  (1)  berupa sanksi  pidana  penjara  maksimal  5  (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

## 3. Bagaimana Hubungan Antara Pelaku Usaha dan Konsumen
Hubungan hukum antaran pelaku usaha dan konsumen  pada  umumnya  terjadi  karena adanya  kebutuhan  akan  barang  dan  atau jasa  tertentu.  Hubungan  hukum  antara pelaku  usaha  dan  konsumen  lebih  sering dilakukan  secara  lisan  (perjanjian  lisan). Hubungan  perjanjian  secara  lisan  ini  tidak dilarang  dalam  ketentuan  perdata  karena berdasarkan  ketentuan  mengenai  syarat sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana disebutkan  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata, tidak ada satupun syarat yang mengharuskan  suatu  perjanjian  dibuat secara  tertulis.  Dengan  kata  lain,  suatu perjanjian  yang  dibuat  secara  lisan  juga mengikat secara hukum bagi para pihak yag membuatnya.
Namun  ada  konsekuensi  yang  harus dijalankan oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian secara lisan, bahwa manakala  suatu  saat  terjadi  wanprestasi oleh  salah  satu  pihak  akan  sulit  untuk mengadakan  pembuktian  bahwa  telah terjadi  suatu  perjanjian.  Dalam  suatu transaksi,  pada  umumnya  produk  yang
sampai  ke  tangan  konsumen  telah  melalui tahap  kegiatan  perdagangan  yang  panjang mulai  dari  produsen  pembuat  (pabrik), distributor, pengecer, hingga ke konsumen.
Masing-masing  pihak  merupakan  unit- unit kegiatan perdagangan dengan peranan tersendiri. Semua pihak yang terkait dalam pembuatan suatu produk hingga sampai ke tangan  konsumen  disebut  dengan  pelaku usaha  (produsen).  Hubungan  antara produsen (pelaku usaha) dengan konsumen biasanya dilaksanakan dalam rangka terjadi transaksi  jual-beli.  Sesuai  Pasal  1457 KUHPerdata, jual-beli adalah suatu perjanjian  dengan  mana  pihak  yang  satu mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

## 5. SIMPULAN
1. Perlindungan  konsumen  terhadap wansprestasi pelaku usaha mengandung  unsur  keterbukaan akses  informasi  dan  menjamin kepastian hukum, melindungi kepentingan konsumen dan kepentingan  seluruh  pelaku  usaha terlebih  dalam  hal  peningkatan kualitas dan pelayanan jasa
2. Hubungan hukum antara konsumen dan  pelaku  usaha  pada  umumnya terjadi  karena  adanya  kebutuhan akan  barang  dan atau  jasa  tertentu.
Hubungan hukum antara konsumen dan  pelaku  usaha  lebih  sering dilakukan  secara  lisan  (perjanjian
lisan).  Hubungan  antara  produsen (pelaku usaha) dengan Lex Privatum  Vol.  VI/No.  7/Sept/2018 10 konsumen biasanya dilaksanakan  dalam  rangka  terjadi suatu transaksi.
3. Sanksi  yang  tegas  terhadap  pelaku usaha  yang  melakukan  wanprestasi diatur  dalam  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen berupa  sanksi  administratif,  sanksi pidana  penjara  dan  denda  serta sanksi  pidana  tambahan  karena pelaku  usaha  melalaikan  tanggung jawabnya  dan  melakukan  larangan- larangan  yang  disebutkan  dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18, dan juga  yang  disebutkan  dalam  Pasal 62 ayat (1).

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Zulham.  2013. Hukum  Perlindungan Konsumen .  Jakarta.  Kharisma  Putra Utama Salim  HS.  2014. Pengantar  Hukum Perdata Tertulis (BW ). Jakarta. Sinar Grafika Susanto.  Happy.  2008. Perlindungan
Konsumen. Yogyakarta B. Internet http://ejournal.unsrat.ac.id. Sanksi Terhadap  Pelaku  Usaha(diakses  15 September 2019) repositori.uin.alauddin. Perlindungan Konsumen terhadap Wansprestasi Pelaku Usaha (14 September 2019