(AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com

## Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pelestarian Hutan melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat

## INFO PENULIS
Marningot Tua Natalis Situmorang Universitas Sahid Jakarta natalis_situmorang@usahid.ac.id
Linda Noviana Universitas Sahid Jakarta lindanoviana@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307
Vol. 2, No. 2, Agustus 2022 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Situmorang, M. T. N.,  & Noviana, L.  (2022). Peningkatan Pendapatan Masyarakat dan Pelestarian Hutan melalui Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 2 (2), 68-75

## Abstrak
Paper  ini  merupakan  hasil  penelitian  terhadap  Program  Perhutanan  Sosial  berbasis masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola hutan bersama Perum Perhutani. Program tersebut bernama Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Dalam konsep nya program ini  harus mensejahterakan  seluruh  rakyat  yang  berada  di  sekitar  hutan  dengan hutan tetap  lestari.  Dalam  pelaksanaannya  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  desa  yang  lahannya  masuk  dalam  Resort  Pemangkuan Hutan  (RPH)  Puncak,  Bagian  Kesatuan  Pemangkuan  Hutan  (BKPH)  Cianjur,  wilayah hukum Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Cianjur. Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan  bahwa  program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  sangat  besar manfaatnya bagi mayarakat yang tinggal di sekitar hutan walaupun harus diakui masih terdapat berbagai kekurangan yang harus disesuaikan dengan peraturan dan kebiasaan masyarakat  khususnya  mereka  yang  tinggal  di  sekitar  hutan  dan  menggantungkan kehidupannya terhadap hutan itu sendiri.
Kata Kunci: peningkatan pendapatan masyarakat, pelestarian hutan, pengelolaan hutan bersama  masyarakat.

## Abstract
This  paper  is  the  result  of research  on  the  community-based  Social  Forestry  Program around  the  forest  as  forest  managers  with  Perum  Perhutani.  The  program  is  called Community  Forest  Management.  In  its  concept,  this  program  must  prosper  all  the people  living  around  the  forest  whilw  the  forest  remains  sustainable.  In  the implementation  of  this  research  using  qualitative  methods.  This  research  was conducted in a village whose land is included in the Puncak Forest Management Resort (RPH),  the  Cianjur  Forest  Management  Unit  (BKPH),  the  Cianjur  Forest  Holder  Unit (KPH)  jurisdiction.  This  study  resulted  in  a  conclusion  that  the  Community  Forest Management Program is very beneficial for the people living around the forest, although it must be admitted that there  are  still various shortcomings that must be adjusted to the regulations and habits of the community, especially those who live around the forest and depend on the forest for their livelihood.
Keywords:  increasing community income, forest conservation, forest management with the community

## A. Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terdiri  dari  berbagai  pulau  ini  memiliki  hutan yang  begitu  luas,  sehingga  banyak  rakyat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan  dan  menggantungkan kehidupannya  kepada  hutan,  hal  ini  mengakibatkan  interaksi  ke  hutan  sangat  tinggi  yang membuatnya  harus  dilestarikan  dengan  cara  mengelola,  memanfaatkan  dan  melindunginya sebaik-baiknya  agar  lestari.  Pengelolaan  hutan  tersebut, diharapkan  mampu  mensejahterakan masyarakat  sekitar  hutan,  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar 1945  “Bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Dalam  melaksanakan  amanah  undang-undang  dasar  ini  maka  pengelolaan  potensi  hutan Indonesia yang besar dan luas ini diatur melalui undang-undang dan peraturan lainnya.
Undang-Undang  tersebut  adalah  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  1960  tentang Perusahaan  Negara.  Turunan  dari  undang-undang  ini  adalah  dikeluarkan  nya  Peraturan pemerintah  Nomor  17  tahun  1961  tentang    pendirian  Badan  Pimpinan  Umum  (BPU) Perusahaan Kehutanan Negara disingkat BPU Perhutani. Selanjutnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah  Nomor 2 Tahun 1978, tentang penambahan wilayah kerja unit produksi Perum perhutani meliputi seluruh areal hutan di daerah Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani
Sejak  tahun  1974  Perum  Perhutani  menggunakan  pendekatan  kesejahteraan  dalam pengelolaan  sumber  daya  hutan.    misalnya  melalui  MALU  (Mantri  dan  Lurah).  Selanjutnya mengembangkan Pembangunan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) pada tahun 1982. Selanjutnya melahirkan Perhutanan Sosial pada Tahun 1986 dan dikuatkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, dan Peraturan Menteri Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum perhutani.
Upaya  untuk  mewujudkan  hutan  yang  lestari  dan  masyarakat  yang  sejahtera  terus dilakukan karena bagi Perum Perhutani hutan dikelola untuk kelestariannya dan kesejahteraan masyarakat  sekitar  hutan,  keberlanjutan  perusahaan,  dan  penyumbang  devisa  negara.  Hal  ini sejalan  dengan  penyelenggaraan  kehutanan  yang  harus  berpegang  pada  asas  manfaat  dan lestari,  asas  kerakyatan,  asas  keadilan,  asas  kebersamaan,  asas  keterbukaan  dan  asas keterpaduan,  sebagaimana  diatur  dalam    Undang-undang  nomor  41  tahun  1999  tentang kehutanan  bahwa  hutan  beserta  kekayaan  alam  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk kemakmuran rakyat.
Program  perhutanan  social  dibagi  kedalam  beberapa  program,  yaitu  Hutan  Desa  (HD), Hutan kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Kemitraan Kehutanan (KK), dan Hutan Adat (HA).
Tahun  2001  melalui  Keputusan  Dewan  Pengawas  Nomor  136/  Kpts/  Dir/  2001  Perum Perhutani  melaksanakan  Perhutanan  Sosial  dengan  Program  Kemitraan  Kehutanan,  sebuah system  kerjasama  mengelola  hutan  antara  pengelola  hutan  (Perum  Perhutani)  dengan masyarakat sekitar hutan, yang dinamakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
Adapun  Ciri  dari  PHBM  sebagai  berikut  :  dilaksanakan  secara  bersama-sama,  dengan memberdayakan  semua  masyarakat  sekitar  hutan dengan  berbagi  lahan dan  non  lahan  untuk memberdayakan dan meningkatkan peran masyarakat sekitar hutan dan atau pihak lain yang memiliki  kepentingan  dalam  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  sekitar  hutan  dan kelestarian hutan.
Tujuan  pelaksanaan  PHBM  adalah  :  a)  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  perusahaan, terhadap masyarakat desa di sekitar hutan dan pihak manapun yang berkepentingan terhadap keberlanjutan  dari  fungsi  dan  manfaat  hutan.  b)  meningkatkan  fungsi  dan  peran  perusahaan, masyarakat  yang  tinggal  di  desa  sekitar  hutan  dan  pihak  manapun  yang  berkepentingan terhadap  pengelolaan  dan  kelestarian  sumberdaya  hutan.  c)  menselaraskan  antara  program pengelolaan  sumber  daya  hutan  dengan  kegiatan  pembangunan  desa  sekitar  hutan  sesuai dengan  kondisi  dan  dinamika  social  masyarakat  yang  tinggal  di  desa  sekitar  hutan.  d) meningkatkan mutu sumberdaya hutan sesuai dengan karakteristik desa di sekitar hutan, dan e)  meningkatkan  perolehan  hasil  usaha  perusahaan,  masyarakat  desa  di  sekitar  hutan  serta pihak manapun yang berkepentingan dalam kelestarian hutan secara simultan.
Dalam  melaksanakan  Kemitraan  Kehutanan  program  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  (PHBM)  ini,  ada  beberapa  tahapan  yang  harus  dilakukan,  diantaranya  sebagai
berikut  :  1)  sosialisasi  Program  kepada  semua  pihak  baik  internal  maupun  eksternal,  2) memetakan hutan yang dapat dikelola masyarakat sekitar hutan, menginventarisir potensi yang dimiliki desa dan potensi yang dimiliki hutan, 3) membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan - LMDH,  4)  menyusun  rencana  Pengelolaan  Hutan  antara  LMDH  dan  Perum  Perhutani,  5) menandatangani  perjanjian  kerjasama  Pengelolaan  Hutan  antara  LMDH  dengan  Perum Perhutani, 6) monitoring dan evaluasi pengelolaan Hutan.
Meningkatkan  social  ekonomi  masyarakat  melalui  PHBM  dengan  kontribusi  langsung kepada masyarakat adalah melalui penyerapan tenaga kerja, sharing/bagi hasil produksi kayu dan non kayu. Sedangkan kontribusi tidak langsung melalui kegiatan tumpang sari.
Hasil  produksi  hutan  baik  berupa  kayu  maupun  non  kayu  diberikan  kepada  LMDH mengacu  keputusan  Direksi  Perum  Perhutani  nomor  436/KPTS/DIR/2011  tentang  pedoman berbagi  hasil  hutan  kayu  yang  didasarkan  kepada  kontribusi  masyarakat  dalam  proses produksi.  Pembagian  hasil  berupa  non  kayu  berasal  dari  produksi  getah  dan  pemanfaatan sumber daya hutan seperti lahan hutan, ekowisata dan jasa lingkungan. Tanaman yang di tanam di lahan hutan seperti kelompok tanaman pangan, tanaman empon-empon dan tanaman buah- buahan.
Berdasarkan  uraian  diatas,  pengelolaan  lahan  hutan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan bersama  perum  perhutani  melalui  perhutanan  social  dengan  berbagai  analisis  terhadap implementasi Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan di RPH  Puncak,  BKPH  Cianjur,  KPH  Cianjur,  benar-benar  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan terjamin.

## B. Metode
Dalam  pelaksanaan  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  yaitu bentuk  pengkajian  pada  manusia  dalam  melaksanakan  perhutanan  social  dalam  kawasannya sendiri (Moleong, 2019). Pendekatannya secara langsung (empiris) atau biasa disebut dengan fakta  lapangan  (real  researching  approach)  yang  dilakukan  dengan  melihat  terlaksananya program di masyarakat (Sugiyono, 2018).
Lokasi penelitian ini di Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Puncak. Lokasi ini dipilih karena mewakili  lokasi  pelaksanaan  perhutanan  social  dengan  program  kemitraan  kehutanan  antara masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  areal  hutan  unit  kerja  Perum  Perhutani,  dengan  Skema PHBM.
Program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  merupakan  program perhutanan social yang oleh Perum Perhutani dianggap yang paling baik dan tepat dilaksanakan karena  kondisi  social  ekonomi  masyarakat  yang  tinggal di  desa  sekitar  hutan  tersebut  sangat bergantung dengan kawasan hutan tersebut.

## C. Hasil dan Pembahasan
Lahan hutan yang dimiliki oleh  Perum Perhutani dikelola dengan melibatkan masyarakat sekitar  hutan  melalui  program  perhutanan  social  merupakan  akibat  dari  perubahan  cara pandang  dalam  pengelolaan  hutan,  sebelumnya  cara  pandang  pengelolaan  hutan  itu konvensional yang pandangannya cenderung menganggap bahwa hutan itu hanyalah milik dari perum perum perhutani sehingga masyarakat mengaksesnya pun tidak bisa bahkan kalau ada yang  masuk  hutan  dianggap  melanggar  dan  dijatuhi  hukuman,  sehingga  masyarakat  sekitar hutan banyak yang merusak hutan seperti mencuri pohon dan merusak tanah. Paradigma lama inilah  yang  membuat  kerusakan  hutan  dan  kemiskinan  secara  structural  terjadi  pada masyarakat di sekitar hutan. (Budiono, 2019). Namun dalam perkembangannya paradigma baru muncul  dan  menganggap  bahwa  hutan  yang  ditumbuhi  pohon  dan  merupakan  habitat  bagi fauna juga tempat bagi manusia yang tinggal di desa sekitar dan dalam hutan berinteraksi dan menggantungkan  kehidupan  sehari-harinya  terhadap  hutan  sebagai  satu  kesatuan  ekosistem antara satu dengan yang lain yang  tidak dapat dipisahkan dan diabaikan.
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di RPH Puncak adalah bukti pengelolaan hutan  yang  melibatkan  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan  dalam  mengelola (mengeksploitasi) hutan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut dan kelesatarian  hutan  pun  terjamin.  Program  ini  dilaksanakan  dengan  pendekatan  yang berorientasi  kepada  melibatkan  masyarakat  sekitar  hutan  dalam  pengelolaan  hutan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam maupun sekitar hutan dan melestarikan hutan  merubah  paradigma  yang  tadinya  hanya  dilaksanakan  oleh  negara  menjadi  bersama masyarakat melestarikan hutan dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan.
Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  di  RPH  Puncak  dimaksudkan  untuk mengurangi  kemiskinan  dan  pengangguran  masyarakat  di  sekitar  hutan  dengan  melibatkan mereka  mengelola  atau  memanfaatkan  Kawasan  hutan  secara  bersama  dengan  perum perhutani  melalui  pemberian  legalitas  dan  izin  kepada  LMDH  untuk  membagi  lahan  kepada masyarakat  agar  diusahakan,  dan  ditanami  untuk  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan menjamin lestarinya hutan.
Pelaksanaan  program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  masyarakat  (PHBM)  di  RPH  Puncak bersama  masyarakat  yang  bertempat  tinggal  di  sekitar  Kawasan  hutan  membuktikan  bahwa perum  perhutani  memperhatikan  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar  hutan  tersebut,  sebab hampir seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan berpenghasilan rendah dan terindikasi sebagai pihak yang merusak hutan. (Hartono, 2019).
Program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  di  RPH  Puncak,  membuka kesempatan  kepada  masyarakat  sekitar  hutan  untuk  mengelola  sumber  daya  hutan  melalui pemanfaatan  lahan  terbuka  dan  Pemanfaatan  Lahan  Dibawah  Tegakan  (PLDT)  untuk tumpangsari dan perikanan darat serta pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa perencekan, pengambilan Hijauan Makanan Ternak (HMT), serta akses jalan melalui Kawasan hutan.  Pemanfaatan  lahan  dan  sumber  daya  hutan  oleh  masyarakat  sekitar  hutan  telah memberikan  kontribusi  pada  social  dan  ekonomi  masyarakat  berupa  akses  dan  pendapatan keluarga  masyarakat  sekitar  hutan.  Perencekan  dapat  menambah  pendapatan  dari  penjualan kayu bakar ataupun hasil perencekan menjadi subsitusi bahan bakar untuk kepentingan sendiri sehingga dapat mengurangi pengeluaran biaya akibat pembelian BBM.
Pemberian lahan hutan kepada masyarakat untuk digarap menjadi peluang usaha seperti perikanan  dan  bercocok  tanam  sangat  berguna  bagi  masyarakat  sekitar  hutan  yang  tidak memiliki  lahan,  pemberian  sharing  produksi  kayu  dapat  menjadi  tambahan  modal  berusaha, pemanfaatan  lahan  dibawah  tegakan  dapat  menambah  pendapatan  dari  berbagai  komoditi. Pada  table  berikut  ditunjukkan  jenis  kegiatan  dan  besaran  nilai  nominal  yang  diperoleh  dari setiap kegiatan.
Tabel 1. Kegiatan Pemanfaatan lahan dan Sumberdaya Hutan terhadap Pendapatan Nominal Masyarakat desa Hutan
No Kontribusi Satuan 2020 2021 Volume Nilai (Rp x Juta) Volume Nilai (Rp x Juta) 1 Tumpang Sari Ton 134,271 448 134,271 44,8 2 Sharing Pro duksi Kayu SM 278 157,980 249 149,400 3 PL DT Ton 50, 236 112 126,149 256,315 4 HH BK & HMT 402,274 207,103 Total 462,507 1,120,254 509,42 1,060,818
Keterangan :
1. Jenis tanaman pangan pada system tumpangsari yaitu padi, jagung, kopi, sayur dan kacang- kacangan
2. Ranting pohon hasil tebangan dan kayu yang tidak dijual karena alasan tertentu
3. Jenis tanaman pada PLDT yaitu padi, kopi, sereh wangi, karet, gula aren, terong lori
4. Perencekan, hijauan makanan ternak, perikanan, akses memasuki/ melewati Kawasan hutan, jasa wisata alam dan linkungan
Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi perhutanan social berupa Program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  di  RPH  Puncak  bagi  masyarakat  desa  di sekitar  hutan  yang  diwadahi  oleh  Lembaga  Masyarakat  Desa  Hutan  (LMDH)  sebagai perhimpunan  masyarakat  setempat  berperan  menjadi  mitra  Perum  Perhutani  dalam  rangka kerjasama  pengelolaan  sumber  daya  hutan  dengan  masyarakat  sekitar  hutan  yang  mata pencariannya  bergantung  pada  Kawasan  hutan  sudah  terbukti  mampu  meningkatkan
pendapatan  masyarakat,  mengurangi  pengangguran,  sehingga  pengelolaan  dan  pemanfaatan lahan  hutan,  serta  sumber  daya  hutan  lainnya  meningkatkan  pendapatan  masyarakat  yang tinggal di desa sekitar hutan.
Selain dari kegiatan tersebut ada hal lain lagi yang sudah dan selalu diupayakan oleh RPH Puncak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan yaitu perekrutan  masyarakat  menjadi  tenaga  kerja  pada  berbagai  kegiatan  seperti  kegiatan penyemaian bibit, penanaman tanaman, penjarangan tanaman, penebangan pohon, penyadapan getah,  penyediaan  transportasi,  pedagang  bahan  bakar,  makanan  dan  kebutuhan  sehari-hari pada kegiatan tebangan.
Masyarakat yang direkrut menjadi tenaga kerja terlebih dahulu mengikuti pelatihan / Job training  /  kursus  /  penyuluhan,  kegiatan  ini  diberikan  kepada  masyarakat  sekitar  hutan maupun pekerja kontrak. Berikut ini serapan tenaga kerja lokal pada 2 tahun terakhir.
Tabel  2.  Serapan tenaga  kerja  lokal  terhadap  kegiatan  pengelolaan  hutan  beserta  pendapatan nominal yang di dapat. No Uraian Satuan Realisasi 2020 2021 1 Pembinaan SDH -Pendapatan (upah) Orang X Rp.1000 748 6,837,822 521 4,996,552 2 Produksi -Pendapatan (upah) Orang X Rp. 1000 867 9,437,929 11,379,484 7,586,32 3 Pemasaran - Pendapatan (upah) Orang X Rp. 1000 68 30,859,42 4 Teknik & Perlengkapan -Pendapatan (upah) Orang X Rp. 1000 4 30,665 2 4,608 Jumlah -pendapatan (upah) Orang X Rp. 1000 1,619 38,142,763 11,380,075 5,039,586
Pelaksanaan  perhutanan  social  dengan  skema  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat (PHBM)  dengan  berbagai  jenis  kegiatan  yang  sudah  berlangsung  selama  ini  berdampak langsung  kepada  peningkatan  pendapatan  masyarakat  dan  kelestarian  hutan  hal  ini  karena semua pihak yang terlibat dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di ikat  dalam  sebuah  perjanjian  yang  di  dalamnya  ada  hak  dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi oleh  semua  pihak.  Adapun  hak  dan  kewajiban  LMDH  RPH  Puncak  sebagai  pemegang  izin perhutanan social, sebagai berikut :
Hak  LMDH  RPH  Puncak  antara  lain  :  (a)  melaksanakan  aktifitas  di  lahan  yang  sudah disepakati  dalam  Naskah  Kesepakatan  Kerjasama,  (b)  memperoleh  perlindungan  dari  perum perhutani  terhadap  pengganggu  dan  perusak  serta  pencemar  lingkungan  atau  pengambil  alih secara  sepihak  lahan  yang  dikerjakan,  (c)  pemanfaatan  lahan  yang  sudah  disepakati  untuk dikelola oleh masyarakat harus
sesuai  dengan  fungsinya,  (d)  mendapat  pendamping  yang  siap  mendampingi  dalam kegiatan  pengelolaan  lahan,  penyuluhan,  pemanfaatan  teknologi,  akses  pembiayaan,  dan pemasaran, dan (e) memperoleh hasil atas usaha mengelola hutan bersama masyarakat sekitar hutan.
Kewajiban  LMDH  RPH  Puncak  antara  lain  :  a)  taat  kepada  NKK  (Naskah  Kesepakatan Kerjasama), yaitu perjanjian kerjasama yang dibuat oleh semua pihak, (b) menjaga hutan agar terhindar  dari  perusakan  dan  pencemaran  lingkungan,  (c)  melaksanakan  penanaman  dan pemeliharaan pohon di hutan, (d) mempertahankan fungsi hutan, (e) seluruh masyarakat desa di  sekitar  hutan  yang  merasa  menggantungkan  hidupnya  kepada  hutan  menjaga,  melindungi dan mengawasi hutan sehingga fungsi ekologi dari hutan semakin lestari karena terhindar dari
perusakan  (f)  membayar  penerimaan  negara  bukan  pajak  (PBB)  yang  dibebankan  kepada perum perhutani.
Dengan  terlaksananya  program  perhutanan  social  skema  Pengelolaan  Hutan  Bersama Masyarakat  (PHBM)  yang  dilaksanakan  di  RPH  Puncak  BKPH  Cianjur,  KPH  Cianjur  terbukti meningkatkan  pendapatan  masyarakat  yang  tinggal  di  desa  sekitar  hutan  dan  hutannya  juga lestari, hal ini juga karena semakin rendahnya gangguan keamanan hutan di KPH Cianjur hingga bulan  Desember  2021  yang  secara  umum  tinggi  sebelum  adanya  perhutanan  social  dengan skema Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat.
Masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dan kehidupannya tergantung kepada hutan cenderung masuk ke hutan dan mengambil apa yang ada dan bisa diambil dari hutan, karena memang  mereka  tidak  memiliki  apa-apa  untuk  dikelola,  namun  sejak  terlaksananya  program perhutanan  social  skema  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  ini,  perilaku masyarakat nya sudah berubah, masyarakat di sekitar hutan sudah menjadi penjaga hutan. Hal yang telah dicapai dengan perubahan perilaku, diantaranya :
1.  Penurunan pencurian kayu
2.  Peningkatan pengamanan kayu bukti temuan dan sisa pencuri
3.  Peningkatan pengamanan dan vonis tersangka
4.  Penangkapan hanya pernah terjadi pada tahun 2017 Tabel 3 : Data Keamanan Hutan KPH  Cianjur tahun 2020-2021 No Uraian Satuan Tahun 2020 2021 1 Pencurian Pohon Pohon X Rp. 1000 4 14,878 5 27,447 2 Kebakaran Hutan Ha X Rp. 10000 0,50 6,948 - - 3 Perambahan Hutan Ha Pohon X Rp. 1000 - - - - - 4 Perusakan Hutan Ha Pohon X Rp. 1000 - - - - - -
Walaupun dalam praktiknya program perhutanan social dengan skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat ini berjalan dengan baik, namun sesungguhnya juga mengalami berbagai kendala,  paling  tidak  ada  3  (tiga)  kendala  yang  membuat  pelaksanaan  program  ini  kurang maksimal dalam memberi manfaat
kepada  masyarakat  yang  tinggal  di  desa  sekitar  hutan,  yaitu  :  Pertama,  ditemukan  di lapangan  masyarakat  yang  memperoleh  lahan  profesinya  bukan  seorang  petani.  Terdapat beberapa  orang  tidak  petani  tetapi  memperoleh  lahan,  mereka  ini  adalah  pengurus  Lembaga Masyarakat Desa Hutan, yang dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini  memonopoli  pengadaan  penyediaan  fasilitas  pertanian  sehingga  mereka  mendapatkan keuntungan  dua  kali  lipat  yaitu  berupa  sewa  lahan  garapan  kepada  petani  yang  seharusnya lahan tersebut memang untuk masyarakat desa di sekitar hutan dan penjualan alat dan bahan pertanian, padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 39 tahun 2017 pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa pengelola lahan adalah petani yang mata pencarian utamanya mengerjakan lahan secara langsung. Kedua, akibat kasus pertama, maka  dilapangan ditemukan luas  lahan  yang  dikerjakan  oleh  seorang  petani  tidak  sesuai  dengan  yang  tercantum  di  SK Naskah Kesepakatan Kerjasama, padahal Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 83 tahun 2016 menyatakan bahwa areal untuk kemitraan kehutanan paling luas adalah 2  (dua)  hektar  untuk  setiap  kepala  keluarga.  Namun  faktanya  di  lapangan  banyak  yang luasannya  tidak  sesuai  sehingga  ketika  petani  mengajukan  Kredit  Usaha  Rakyat  banyak  yang gagal  karena  ketiga  diproses  berkasnya dengan  melaksanakan  verifikasi di  lapangan,  berbeda
yang  tertulis  dengan  hasil  yang diukur,  pengajuan  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR) ditolak.  Ketiga, akibat dari ditolaknya pengajuan Kredit Usaha Rakyat, maka banyak lahan yang tidak digarap sesuai waktu dan peruntukannya, belum lagi kasus lain, seperti misalnya di lapangan ditemukan ada  masyarakat  yang  mendapatkan  bantuan  dari  BRI  namun  jumlah  uang  yang  diterimanya tidak sesuai dengan yang dimohonkan, hal ini terjadi karena ada oknum pengurus LMDH yang bermain dengan pihak bank.
Sebelum  dilaksanakannya  program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  ini, masyarakat  yang  tinggal  di  desa  sekitar  hutan  tempat  di  laksanakannya  penelitian  ini  tidak menjaga hutan melainkan melakukan perusakan hutan dengan menjarah lahan dan mengambil apa yang ada dan bisa diambil dari hutan baik itu berupa kayu maupun non kayu, hal ini akibat dari peraturan perum perhutani yang melarang masyarakat memasuki hutan dan memberikan sanski kepada masyarakat yang memasuki hutan tanpa ijin dan apabila ditemukan masyarakat di  hutan  aparat  akan  menangkap  dengan  represifnya,  namun  setelah  pelaksanaan  program PHBM ini konflik territorial yang terjadi dalam hutan dapat diminimalisir. Program Pengelolaan Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  harus  dilakukan  secara  berkelanjutan  karena  dalam evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Perum  Perhutani  ditemukan  bahwa  terlaksananya  Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) permasalahan perum perhutani dengan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dapat diminimalisir.

## D. Kesimpulan
Kesimpulan
Program  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  bertujuan  meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan    mengurangi  pengangguran  masyarakat  yang  tinggal  di  desa sekitar  hutan  serta  ketimpangan  pengelolaan  atau  pemanfaatan  kawasan  hutan  sehingga berbagai konflik teritorial yang banyak terjadi selama ini tidak ada lagi.
Terlaksananya dengan baik program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini sebagai bagian dari Kemitraan Kehutanan sering menghadapi masalah di lapangan, diantaranya :  beberapa  orang  penerima  lahan  bukan  petani  melainkan  oknum  pengurus  Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang tinggal di desa sekitar Hutan yang memberikan lahannya dikerjakan oleh petani sehingga ditemukan ada petani yang luas tanah yang digarapnya berbeda dengan  yang  tertulis  sehingga  kejadian  ini  membuat  petani  tidak  memperoleh  dana  KUR,  di lapangan ditemukan juga dana KUR yang diterima oleh petani tidak sesuai dengan yang tertera di kwitansi akibat persenan pengurusan yang dilakukan oknum LMDH dan pihak Bank.
Terlaksananya dengan baik program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini mengakibatkan berkurangnya penjarahan pohon maupun hasil hutan lainnya akibat perusakan hutan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  desa  sekitar  hutan  selama  ini  karena mereka  tidak  memiliki  pekerjaan  dan  penghasilan,  sehingga  dengan  program  Pengelolaan Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  ini,  kehidupan  masyarakat  yang  tinggal  di  desa  sekitar hutan pun lebih sejahtera begitupun kelestarian hutannya.

## Saran
Pelibatan masyarakat yang tinggal di desa sekitar hutan dalam program Pengelolaan Hutan Bersama  Masyarakat  (PHBM)  ini  harus  dilaksanakan  selamanya  karena  program  ini dilaksanakan  tidak  semata-mata  karena  tuntutan  masyarakat  tetapi  juga  kesadaran  perum perhutani  bahwa  melestarikan  hutan  akan  dilaksanakan  dengan  sendirinya  oleh  masyarakat apabila masyarakat di sekitar hutan merasa memiliki hutan tersebut dengan melibatkan mereka dalam pengelolaan nya sehingga mereka merasakan langsung manfaat hutan yang lestari.

## E. Ucapan Terima Kasih
Peneliti menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Sahid  Jakarta  atas  segala  bantuannya  moril  dan  materil sehingga penelitian dan penulisan hasil penelitian ini dapat selesai.

## F. Referensi
Ansori,
M, dkk. (2014). Pengelolaan Hutan untuk kesejahteraan Rakyat.
(http://journal.ipb.ac.id/index.php/forumpasca/article) Budiono. (2019). Perhutanan Sosial, antara idealita dan realita . PT.Unija. Jambi Hartono. (2019). Pengelolaan Hutan di Indonesia . Sinar  : PT. Grafika. Jakarta KLHK B. (2019). Perhutanan Sosial di Indonesia . Mangapul,  S.  (2021).  Peng elolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah . Pustaka Pelajar. Yogyakarta Mardiatmoko,  G.  (2018). Konsep  Revitalisasi  Pembangunan  Hutan  Rakyat .  Agroforestry  Jurnal. Jakarta
Marroli. (2019). Perhutanan Sosial, kini masyarakat legal mengelola hutan . Kominfo. Jakarta Moleong. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT. Rosdakarya. Bandung Nauli, S. (2017). Hutan dan Lingkungan Hidup: Paradigma Pembangunan . Pancur Alam. Jakarta Nurhayadi, (2019). Peran Penyuluh dalam Implementasi perhutanan social . KemenLHK. Jakarta Nurjaya, (2015). Dinamika Komunitas Petani Hutan . IKIP Malang. Malang Rianto, S. (2018). Permasalahan Kelembagaan Masyarakat dalam tata Kelola Kehutanan di Jawa Tengah . Pulitsosekhut. Semarang
Sigit,  N.  (2021). Pengelolaan  Hutan  Bersama  masyarakat  (PHBM)  melalui  Penguatan  Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) . Majalah Unmer. Madiun Sudarmo,  (2022). Kemajuan  Implemantasi  Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  di  Jawa . Dinas Kehutanan Jawa Tengah. Semarang Sugiono, (2018). Metode Penelitian Bisnis . PT. Alfabeta. Bandung Sumanto, S. (2019). Analisis Kebijakan Pengembangan Perhutanan Sosial . Fordamop. Jakarta Sumiarto,  S.  (2019). Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  (PHBM)  Kolaborasi  antara Masyarakat Desa Hutan dengan Perum Perhutani . Cifor. Bogor Sunderlin,  W.  D.  (2019). Rich  Forest  Poor  People  :  Resourche  Control  and  Resisitance  in  Java . University of California. Oxford
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.