DOI: http://dx.doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.176-194

## Arahan Pengembangan Lahan Potensial untuk Tambak Garam di Pesisir Kabupaten Rembang

## Guidance for Potential Land Development of Salt Ponds in Coastal Rembang Regency
Budi Prasetyo 1* , Baba Barus 2 , & Darmawan 2
1 Program Studi Magister Ilmu Perencanaan Wilayah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680 Indonesia; 2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga Bogor 16680 Indonesia; * Penulis korespondensi. e-mail: budi0prasetyo@gmail.com (Diterima: 28 November 2021; Disetujui: 15 Maret 2022)

## ABSTRACT
Rembang  Regency  is  one  of  the  national  salt  production  centers  that  potentially  can  be increased its salt production. This study was aimed to guide potential land development for salt ponds on the Rembang Regency coast. The overlay method between land suitability maps for salt ponds, land use maps, and Regional Spatial Plan (RTRW) maps of Rembang Regency was be used to analyze potential  areas  for  salt  pond  development.  The  results  showed  that  the  coastal  area  of  Rembang Regency, which had a land suitability class of S1 was 10,325 hectares, a land with suitability class S2  area  was  5,687  hectares,  and  land  with  suitability  class  S3  was  2,471  hectares,  while the  not suitable  area  for  salt  ponds  (N)  was  17,813  hectares.  The  total  land  available  for  the  salt  ponds development was 3,560 hectares. Based on the economic analysis results, it was known that the salt production business carried out on the land with suitability classes S1, S2, and S3 will get profit. Potentially land for development of salt ponds, which in line with the RTRW was 2,484 hectares. The utilization of Rembang Regency coastland for salt production enhancement was directed into three categories. The first was land that needed to be maintained its productivity covered an area of 1,366 hectares. The second was land that could be used for extensification covered an area of 931 hectares. The last was land that needed to be intensified covered an area of 187 hectares.
Keywords: business feasibility, land suitability for salt pond, Rembang Regency RTRW.

## ABSTRAK
Kabupaten Rembang merupakan salah satu sentra produksi garam nasional yang  berpotensi ditingkatkan  produksinya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menyusun  arahan  pemanfaatan  lahan potensial tambak garam di pesisir Kabupaten Rembang. Metode overlay antara peta kesesuaian lahan untuk  tambak  garam,  peta  penggunaan  lahan,  dan  peta  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW) Kabupaten  Rembang  digunakan  untuk  menganalisis  area  potensial  untuk  pengembangan  tambak garam.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  wilayah  pesisir  Kabupaten  Rembang  yang  memiliki kelas kesesuaian lahan S1 luasnya adalah 10,325 hektar, kelas kesesuaian lahan S2 luasnya adalah 5,687 hektar, kelas kesesuaian lahan S3 luasnya adalah 2,471 hektar, sedangkan lahan yang tidak sesuai  untuk  tambak  garam  (N)  luasnya  adalah  17,813  hektar.  Lahan  yang  tersedia  untuk pengembangan  tambak  garam  luas  seluruhnya  adalah  3,560  hektar.  Berdasarkan  hasil  analisis ekonomi diketahui bahwa usaha produksi garam yang dilakukan di kelas lahan S1, S2, dan S3 akan menghasilkan  keuntungan.  Lahan  potensial  untuk  pengembangan  tambak  garam  yang  selaras terhadap  RTRW  luasnya  adalah  2,484  hektar.  Pemanfaatan  pesisir  Kabupaten  Rembang  untuk
peningkatan  produksi  garam  diarahkan  menjadi  tiga  kategori.  Pertama  adalah  lahan  yang  perlu dipertahankan  produktivitasnya  dengan  luas  1,366  hektar.  Kedua  adalah  lahan  yang  dapat dimanfaatkan  untuk  ekstensifikasi  dengan  luas  931  hektar,  dan  terakhir  adalah  lahan  yang  perlu diintensifikasi dengan luas sebesar 187 hektar.
Kata kunci: kelayakan usaha, kesesuaian lahan tambak garam, RTRW Kabupaten Rembang.

## PENDAHULUAN
Garam  bagi  Kabupaten  Rembang  adalah salah  satu  komoditas  unggulan  wilayah (Mahmudi  &  Tahwin,  2016).  Komoditas tersebut  juga  berpotensi  untuk  ditingkatkan produksinya  (Rikah  &  Kusumaningsih,  2018). Faktor  fisik  lahan  yang  paling  mendukung dalam  upaya  pengembangan  tambak  garam adalah  kondisi  lahan  di  pesisir  Kabupaten Rembang  yang  relatif  datar.  Pada  RTRW Kabupaten Rembang 2011-2031, lokasi pengembangan  tambak  garam  diarahkan  di wilayah  kecamatan  pesisir  yang  meliputi Kecamatan  Kaliori,  Kecamatan  Rembang,
Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke,
Kecamatan Kragan, dan Kecamatan Sarang.
Berdasarkan  data  Dinas  Kelautan  dan Perikanan Kabupaten Rembang (2021), jumlah produksi  garam  tahun  2020  adalah  sebesar 108,858 ton. Jumlah produksi garam Kabupaten Rembang  tersebut  meningkat  sebesar  16.4% dari  produksi  tahun  2017  yang  sebesar  93,490 ton. Luas lahan tambak garam pada tahun 2020 adalah  1,830  hektar  (hasil  penelitian)  juga mengalami peningkatan sebesar 15.8% dari luas tahun 2017 yang sebesar 1,580 hektar.
Aspek penting dalam perencanaan penggunaan  lahan  adalah  analisis  kesesuaian lahan. Kesesuaian lahan  merupakan kecocokan (adaptability) lahan  untuk  tipe  penggunaan lahan  tertentu  dan  tingkat  pengelolaan  tertentu (Hardjowigeno & Widiatmaka, 2007). Evaluasi kesesuaian  lahan  meliputi  kesesuaian  faktor- faktor fisik lahan dan kesesuaian ekonomi untuk pengusahaan komoditas tertentu (Widiatmaka et al., 2014). Evaluasi kesesuaian fisik lahan untuk tambak  garam  dilakukan  melalui  penilaian faktor-faktor  fisik  lahan  yang  mempengaruhi proses pembuatan garam yaitu kelerengan lahan, jarak dari garis pantai,  dan jarak dari tepi sungai (Pantjara et al., 2008), tekstur tanah
(Hardjowigeno  &  Widiatmaka,  2007),  serta curah  hujan  (BRKP  &  BMG,  2005).  Evaluasi kesesuaian  ekonomi  lahan  bertujuan  untuk menilai  kelayakan  usaha  produksi  garam  pada tiap tingkatan kelas kesesuaian lahan. Penilaian kelayakan  usaha  tersebut  didasarkan  atas kategori yang dibuat oleh Wood & Dent (1983). Kategori  tersebut  menjelaskan  bahwa  jumlah produksi  yang  dihasilkan  oleh  lahan  S1  adalah sebesar  ≥80%  dari  kemampuan  produksi maksimal, jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan S2 antara 60% hingga <80%, dan jumlah produksi  yang  dihasilkan  oleh  lahan  S3  antara 40% hingga <60%, sedangkan jumlah produksi yang dihasilkan oleh lahan yang tidak sesuai (N) adalah  <40 %.
Lahan  potensial  untuk  pengembangan tambak garam didefinisikan sebagai lahan yang tersedia  untuk  tambak  garam  dilihat  dari kesesuaian lahan, faktor kelayakan usaha, faktor eksisting penggunaan lahan dan faktor kesesuaian  lokasi  dengan  peruntukan  kawasan dalam  RTRW.  Tujuan  penelitian  ini  adalah 1) menganalisis kesesuaian lahan untuk tambak garam di pesisir Kabupaten Rembang; 2) menganalisis kelayakan usaha tambak garam;
3) menganalisis lahan potensial untuk pengembangan tambak garam; dan 4) menyusun arahan  pengembangan  lahan  potensial  untuk tambak garam di pesisir Kabupaten Rembang.

## METODOLOGI

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi  penelitian  adalah  wilayah  pesisir Kabupaten Rembang. Wilayah tersebut mencakup  enam  kecamatan  yang  terdapat  di pesisir  Kabupaten  Rembang,  yaitu  Kecamatan Kaliori,  Kecamatan  Rembang,  Kecamatan Lasem,  Kecamatan  Sluke,  Kecamatan  Kragan, dan  Kecamatan  Sarang.  Secara  astronomis
lokasi  penelitian  terletak  pada  koordinat geografis  111°13’  –  111°42’  BT  dan  6°37’  – 7°55’  LS.  Waktu  penelitian  dilakukan  pada bulan Maret hingga Juni 2021.

## Analisis Kesesuaian Lahan Tambak Garam
Evaluasi  kesesuaian  lahan  untuk  tambak garam  menggunakan  metode Multi  Criteria Evaluation  (MCE) .  Metode  yang  sama  pernah dilakukan untuk menganalisis kesesuaian lahan untuk  budidaya  tambak  udang vannamei di Teluk Cempi, Kabupaten Dompu
(Akbarurrasyid & Kristiana, 2020). Peubah serta kriteria  fisik  lahan  yang  digunakan  untuk menilai  kesesuaian  lahan  tambak  didasarkan atas  penelitian  tambak  garam  yang  pernah dilakukan oleh Achmadi (2013), Junas & Surur (2020), serta Zuhad & Purnomo (2020). Peubah dan kriteria tersebut merupakan hasil modifikasi penelitian-penelitian terdahulu
sesuai
diperlihatkan pada Tabel 1.
Tabel 1.  Peubah  dan  kriteria  kesesuaian  lahan tambak garam Peubah Kriteria Kelerengan lahan a S1= 0 – 2% S2= >2% – 3% S3= >3% – 4% N = >4% Tekstur tanah b S1= agak halus S2= sedang S3= halus N = kasar Jarak dari garis pantai a S1= >100 - ≤1,000 meter S2= >1,000 – 2,000 meter S3= >2,000 – 4,000 meter N  = >4,000 meter Jarak dari sungai a S1= < 500 meter S2= >500 – 1,000 meter S3= >1,000 – 2,000 meter
N = >2,000 meter
Curah hujan c S1= ≤1,300 mm/tahun
S2= ≤1,300 mm/tahun S3= ≤1,300 mm/tahun N = >1,300 mm/tahun Sumber:  dimodifikasi dari a BRKP & BMG (2005),
b Hardjowigeno & Widiatmaka (2007), dan
c Pantjara et al., (2008)
Peta  kelerengan  dibuat  dengan  skala
1:50,000  berdasarkan  data Digital  Elevation
Model  (DEM) yang  diunduh  dari website DEMNAS. Peta  tekstur  tanah  dan  curah  hujan menggunakan  data  sekunder  dari  Balai  Besar Litbang Sumber Daya Lahan Pertanian
(BBSDLP)  dengan  skala  1:50,000,  sedangkan peta garis pantai dan sungai diperoleh dari Peta Rupa Bumi Indonesia dengan skala 1:25,000.
Pesisir  Kabupaten  Rembang  didominasi oleh  kelerengan  0  hingga  2%  dengan  luas 22,729  hektar  atau  62.6%,  sedangkan  sisanya adalah lahan dengan kelerengan >2% hingga 3% dengan  luas  1,740  hektar  4.8%,  lahan  dengan kelerengan  >3%  hingga  4%  dengan  luas  950 hektar atau 2.6%, dan lahan dengan kelerengan >4%  dengan  luas  10,878  hektar  atau  30%. Kondisi  tekstur  tanah  paling  dominan  adalah tekstur  sedang  dengan  luas  18,204  hektar  atau 50.2%,  sedangkan  sisanya  merupakan  lahan yang memiliki tekstur halus dengan luas 17,990 hektar atau 49.5%, dan tekstur kasar dengan luas 101 hektar atau 0.3%.
Penentuan nilai bobot peubah kesesuaian lahan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process  (AHP) dengan  melibatkan  narasumber dari:    Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Bappeda Kabupaten Rembang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Perguruan Tinggi,  dan  Koperasi  Usaha  Garam.  Langkah yang  pertama  dilakukan  adalah  menghitung perbandingan berpasangan (pairwise
comparison). Menurut  Saaty  (2002),  nilai perbandingan  berpasangan  menggambarkan skala  kepentingan  antar  peubah  kesesuaian lahan  yang  selanjutnya  didefinisikan  sebagai berikut:
 Skala 1: peubah A sama pentingnya dengan peubah B
 Skala  3:  peubah  A  sedikit  lebih  penting daripada peubah B
 Skala  5:  peubah  A  lebih  penting  daripada peubah B
 Skala  7:  peubah  A  jelas  lebih  penting daripada peubah B
 Skala  9:  peubah  A  mutlak  lebih  penting daripada peubah B
 Skala  2,4,6,8:  tingkat  kepentingan  peubah A  terhadap  peubah  B  berada  diantara  2 skala yang berdekatan
Hasil perbandingan
berpasangan digambarkan  dalam  bentuk  matriks  sebagai berikut:
𝑆 𝑘 = ( 𝑎 1,1 𝑎 1,2 𝑎 1,3 𝑎 2,1 𝑎 2,2 𝑎 2,3 … 𝑎 1,𝑁 … 𝑎 2,𝑁 𝑎 3,1 𝑎 3,2 𝑎 3,3 ⋮ ⋮ ⋮ … 𝑎 3,𝑁 𝑎 𝑖,𝑗 ⋮ 𝑎 𝑁,1 𝑎
𝑁,2 𝑎 𝑁,3 … 𝑎 𝑁,𝑁 ) dimana: 𝑎 1,1 : nilai skala perbandingan preferensi antara peubah ke-1 dengan dirinya sendiri 𝑎 𝑖,𝑗 : nilai skala perbandingan preferensi antara
peubah ke-i dengan peubah ke-j.
Langkah kedua yaitu melakukan pengecekan  konsistensi  pilihan  berdasarkan nilai consistency  ratio  (CR) dengan  rumus berikut:
𝐶𝑅 = 𝐶𝐼 𝑅𝐼 dimana: 𝐶𝐼 : consistency index
𝑅𝐼 : random index
Jika nilai CR<10% atau 0.1 berarti maka dianggap  bahwa  ketidakkonsistenan  pendapat pakar dianggap dapat diterima. Nilai konsistensi/ consistency  index  (CI) dihitung berdasarkan persamaan berikut:
𝐶𝐼 = 𝜆 𝑚𝑎𝑥 − 1 1 − 𝑛 dimana: 𝜆 𝑚𝑎𝑥 : akar ciri terbesar matriks perbandingan
berpasangan
n : ordo matriks perbandingan
Langkah  ketiga  adalah  menghitung  nilai rataan  geometrik  atau geometric  mean (GM) . Nilai  tersebut  dihitung  menggunakan  rumus sebagai berikut:
𝐺𝑀 = √𝑋 1 × 𝑋 2 × 𝑋 3 × … × 𝑋 𝑛 𝑛 dimana: 𝐺𝑀 : geometric mean/ rataan geometrik 𝑋 1 : bobot hasil penilaian dari responden ke-1
𝑋 𝑛 : bobot hasil penilaian dari responden ke-n 𝑛  : jumlah responden
Nilai  kesesuaian  lahan  untuk  tambak garam  dievaluasi  dari  hasil  penjumlahan  bobot peubah  dikalikan  skor  kriteria  yang  secara matematis dirumuskan sebagai berikut:
𝐵𝑆 = ∑ 𝐵 𝑖 × 𝑆𝑘 𝑖 𝑛 𝑖=1
dimana:
BS : nilai total kesesuaian lahan B i : nilai bobot peubah kesesuaian lahan ke -i Sk i : nilai skor kriteria ke -i pada bobot ke -i
Nilai  total  kesesuaian  lahan (BS) digunakan sebagai dasar pengklasifikasian kelas kesesuaian  lahan  dengan  ketentuan  sebagai berikut:
(1) Kelas S1, jika BS ≥ X1 ; X1 = 𝐵𝑆 𝑚𝑖𝑛 + 3*Δ (2) Kelas  S2,  jika X1  >  BS  ≥    X2 ; X2 = 𝐵𝑆 𝑚𝑖𝑛 + 2*Δ
(3) Kelas  S3,  jika X2  >  BS  ≥  X3 ; X3 = 𝐵𝑆 𝑚𝑖𝑛 + Δ
(4) Kelas N, jika BS < X3
Nilai interval kelas (Δ) dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut:
𝛥 = 𝐵𝑆 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝐵𝑆 𝑚𝑖𝑛 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 dimana:
BS maks :  nilai  total  kesesuaian  lahan maksimum BS maks
:  nilai  total  kesesuaian  lahan minimum Jumlah kelas  :  4 kelas

## Analisis Kelayakan Usaha Tambak Garam
Pengusahaan lahan untuk produksi garam perlu  mempertimbangkan  aspek  ekonomi berupa  kelayakan  usaha.  Sumber  data  analisis kelayakan  usaha  diperoleh  dari  wawancara langsung  dengan  petambak  garam  di  lokasi penelitian.  Jumlah  sampel  petambak  garam adalah  12  responden.  Pemilihan  responden petambak garam menggunakan metode purposive  sampling ,  dimana  masing-masing responden  dianggap  mewakili  masing-masing
kelas kesesuaian lahan. Responden yang dipilih terdiri  dari  petambak  garam  yang  lokasi tambaknya bertepatan dengan lokasi lahan kelas S1,  S2,  dan  S3.  Pada  lahan  yang  tidak  sesuai untuk  tambak  garam  atau  lahan  kelas  N  tidak ditemukan usaha tambak garam, sehingga pada kelas  lahan  tersebut  tidak  dilakukan  analisis kelayakan  usaha.  Responden  terpilih  yang mewakili  kelas  lahan  S1  berjumlah  5  (lima) responden,  kelas  lahan  S2  berjumlah  5  (lima) responden dan kelas lahan S3 berjumlah 2 (dua) responden.
Analisis  kelayakan  usaha  tambak  garam dilakukan  dengan  menghitung  hasil  usaha produksi  garam  pada  tingkat  kelas  kesesuaian lahan.  Kelayakan  usaha  diketahui  dari  hasil perhitungan gross margin dan R/C Ratio . Nilai keuntungan usaha didapatkan dari pengurangan antara nilai total revenue dengan total cost , yang secara matematis dirumuskan sebagai berikut:
𝐺𝑀 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶
dimana:
GM : keuntungan usaha per satu hektar lahan
( gross margin), dalam satuan Rp/ha
TR : total penerimaan per satu hektar lahan
(total revenue) , dalam satuan Rp/ha TC :  total  biaya  produksi  per  satu  hektar
lahan (total cost) , dalam satuan Rp/ha
Usaha  tambak  garam  dinyatakan  layak secara  ekonomi  jika  nilai R/C  ratio lebih  dari satu  ( R/C  Ratio >1).  Nilai R/C  ratio dihitung menggunakan rumus berikut:

## 𝑅 𝐶 ⁄ 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑇𝑅 𝑇𝐶

## Analisis Lahan Potensial untuk Pengembangan Tambak Garam
Analisis lahan potensial untuk pengembangan tambak garam dilakukan melalui 2  (dua)  tahapan.  Pertama  adalah  menganalisis ketersediaan lahan untuk tambak garam. Kedua adalah  menganalisis  keselarasan  lahan  tersedia untuk  pengembangan  tambak  garam  terhadap RTRW  Kabupaten  Rembang.  Pengertian  lahan tersedia untuk tambak garam adalah lahan yang kondisi  fisiknya  sesuai  untuk  tambak  garam, layak  diusahakan  untuk  tambak  garam  dan eksistingnya  berupa  tambak  garam,  tegalan, belukar, atau lahan terbuka.
Tahapan  yang  pertama  dilakukan  yaitu menganalisis ketersediaan lahan untuk pengembangan  tambak  garam  dengan  metode matching  overlay. Metode  tersebut  dilakukan dengan cara mencocokkan antara peta kesesuaian  lahan  tambak  garam  dengan  peta penggunaan  lahan  eksisting  menggunakan matriks  analisis  ketersediaan  lahan  untuk tambak garam yang diperlihatkan pada Tabel 2.
Tabel 2.  Matriks analisis ketersediaan lahan untuk tambak garam
KKL* Kelayakan ekonomi Penggunaan lahan Ketersediaan lahan S1, S2, S3 layak diusahakan tambak garam, tegalan, belukar, lahan terbuka lahan tersedia N layak/tidak layak diusahakan  tambak garam, tegalan, belukar, lahan terbuka lahan tidak tersedia
S1, S2, S3, N  layak/tidak layak diusahakan  jenis penggunaan lahan lainnya Keterangan: * KKL= kelas kesesuaian lahan
Peta  penggunaan  lahan  eksisting  di wilayah pesisir Kabupaten Rembang didapatkan dari  hasil  interpretasi  citra Google  Earth hasil perekaman  bulan  September  2020.  Proses digitasi  citra Google  Earth dilakukan  pada pembesaran/ zooming 19 kali dengan ketinggian <1  km  atau  setara  dengan  skala  1:1,000  pada ArcGIS (Wijanarko, 2017).
Tahapan  kedua  adalah  menganalisis keselarasan lahan tersedia untuk pengembangan tambak  garam  terhadap  peruntukan  kawasan dalam  RTRW  Kabupaten  Rembang  Tahun 2011-2031. Kawasan
yang sesuai peruntukannya  untuk  penggunaan  tambak garam  diidentifikasi  berdasarkan  informasi perihal ketentuan umum pengaturan zonasi yang
terdapat  dalam  dokumen  RTRW  Kabupaten Rembang, yaitu: kawasan peruntukan permukiman, kawasan peruntukan pertambangan dan kawasan peruntukan industri.
Metode  analisis  yang  digunakan  adalah matching  overlay dengan  kriteria  seperti diperlihatkan pada Tabel 3.
Tabel  3.  Matriks  analisis  keselarasan  lahan  potensial  untuk  pengembangan  tambak  garam  terhadap  RTRW Kabupaten Rembang
Ketersediaan lahan Pola ruang RTRW Keselarasan lahan tersedia kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan tambang lahan tersedia, selaras lahan tersedia jenis kawasan lainnya lahan tersedia, tidak selaras Penyusunan Arahan Pengembangan Lahan Potensial untuk Tambak Garam di Pesisir
Kabupaten Rembang
Ritung et  al., (2007)  menyatakan  bahwa lahan  S1  tidak  memiliki  faktor  pembatas  yang berarti terhadap pemanfaatan sumber daya lahan secara  berkelanjutan,  sehingga  dapat  diartikan bahwa lahan  S1  memiliki tingkat  produktivitas yang paling optimal. Berdasarkan teori tersebut, lahan  S1  yang  eksistingnya  berupa  tambak garam diarahkan untuk dipertahankan produktivitasnya.  Lahan  S2  dan  S3  yang eksistingnya  berupa  tambak  garam  memiliki faktor  pembatas  yang  dapat  mempengaruhi produktivitas  lahannya,  sehingga  diperlukan input supaya  produktivitasnya  bisa  meningkat. Lahan S3 memiliki faktor pembatas yang lebih banyak daripada lahan S2, sehingga diperlukan intervensi  dari  pihak  pemerintah  atau  pihak
swasta  untuk  meningkatkan  produktivitasnya. Lahan  S2  atau  S3  yang  eksistingnya  berupa tambak  garam  tersebut  diarahkan  untuk intensifikasi lahan. Lahan yang diarahkan untuk ekstensifikasi  tambak  garam  adalah  tegalan, lahan  terbuka,  atau  belukar  yang  terdapat  di lokasi lahan S1, S2, atau S3.
Lahan  yang  dikategorikan  sebagai  non area pengembangan adalah lahan yang memiliki kriteria sebagai berikut: 1) lahannya tidak sesuai untuk  tambak  garam;  2)  eksistingnya  bukan berupa  tambak  garam,  tegalan,  lahan  terbuka, atau belukar; atau 3) lokasinya tidak terdapat di kawasan  industri,  kawasan  permukiman,  atau kawasan tambang. Arahan pengembangan lahan potensial  untuk  tambak  garam  di  pesisir Kabupaten Rembang dikategorikan menjadi tiga arahan  pengembangan  sesuai  matriks  yang diperlihatkan pada Tabel 4.
Tabel 4.  Matriks penyusunan arahan spasial pengembangan tambak garam
KKL a PL b Pola ruang RTRW Arahan S1 tambak garam kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan tambang dipertahankan produktivitasnya S2, S3 tambak garam kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan tambang peningkatan produktivitas melalui intensifikasi S1, S2, S3 tegalan, lahan terbuka, atau belukar kawasan industri, kawasan permukiman, kawasan tambang ekstensifikasi lahan S1, S2, S3 tambak garam, tegalan, lahan terbuka, atau belukar jenis kawasan lainnya non area pengembangan
PL b lainnya
semua jenis kawasan N
semua jenis PL b
Keterangan: a KKL = kelas kesesuaian lahan, dan b PL = penggunaan lahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kesesuaian Lahan untuk Tambak Garam di Wilayah Pesisir Kabupaten Rembang
Peubah fisik lahan yang digunakan untuk mengevaluasi  kesesuaian  lahan  untuk  tambak garam  meliputi  kelerengan  lahan,  jarak  dari garis pantai, jarak dari tepi sungai, curah hujan, dan tekstur tanah. Lahan yang memiliki tingkat kelerengan  datar  (0  hingga  2%)  sangat  sesuai untuk  lokasi  tambak  garam.  Kondisi  tersebut dapat  meminimalisir  biaya  konstruksi  untuk pembuatan tambak garam dan akan mempermudah  proses  pemasukan  air  laut  ke area tambak garam yang diharapkan berlangsung secara alamiah melalui mekanisme pasang  surut  (Purbani,  2000;  Tambunan et  al., 2012;  Efendy et  al., 2014;  Firmansyah et  al., 2017).  Berdasarkan  hasil  evaluasi  kelerengan, kondisi  lahan  yang  memiliki  kriteria  S1  (0 hingga  2%)  sangat  dominan  dengan  luasan 22,729 hektar atau 62.6%, lahan dengan kriteria S2 (>2% hingga 3%) luasnya 1,740 hektar atau 4.8%,  lahan  dengan  kriteria  S3  (>3%  hingga 4%)  seluas  950  hektar  atau  2.6%,  sedangkan sisanya adalah dengan kriteria tidak sesuai/kelas N (>4%) seluas 10,878 hektar atau 30%.
Air laut yang menuju ke daratan pada saat pasang  memiliki  jangkauan  jarak  tertentu. Berdasarkan  kriteria  jarak  dari  garis  pantai, luasan lahan di daerah penelitian yang memiliki kriteria  S1  (berjarak  0  hingga  1,000  meter) adalah  6,138  hektar  atau  16.9%,  kriteria  S2 (berjarak  >1,000  meter  hingga  2,000  meter) luasnya 5,879 hektar atau 16.2%, dan kriteria S3 (berjarak  >2,000  meter  hingga  4,000  meter) luasnya adalah 11,111 hektar atau 30.6%. Intrusi air  laut  di  pesisir  Kabupaten  Rembang  yang paling  jauh  berjarak  kurang  dari  4  kilometer (Nurrohim et  al., 2012).  Oleh  karena  itu  lahan yang  berjarak  >4,000  meter  dari  garis  pantai diklasifikasikan sebagai lahan yang tidak sesuai (N) untuk tambak garam.  Lahan yang memiliki klasifikasi tersebut luasnya adalah 13,168 hektar atau 36.3%.
Selain  faktor  jarak  dari  garis  pantai, diperhitungkan  pula  faktor  jarak  dari  sungai. Berdasarkan hasil analisis, lahan yang memiliki
kriteria  S1  (berjarak  0  hingga  500  meter) luasnya adalah 3,031 hektar atau 8.3%, kriteria S2  (berjarak  >500  meter  hingga  1,000  meter) luasnya  3,312  hektar  atau  9.1%,  kriteria  S3 (berjarak  >1,000  meter  hingga  2,000  meter) luasnya  7,245  hektar  atau  20%,  sedangkan sisanya dengan luas lahan sebesar 22,709 hektar atau  62.6%  merupakan  lahan  yang  memiliki kriteria  tidak  sesuai/kelas  N  (berjarak  >2,000 meter).
Metode  produksi  garam  di  Kabupaten Rembang  hanya  mengandalkan  evaporasi  air laut  secara alami.  Oleh  sebab  itu  kuantitas  dan kualitas produksi garamnya sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan. BRKP & BMG (2005) mensyaratkan bahwa kriteria lahan yang sesuai untuk  tambak  garam  adalah  yang  memiliki curah  hujan  <1,300  mm/tahun.  Berdasarkan hasil  analisis,  luasan  lahan  yang  memiliki kriteria  S1  adalah  21,096  hektar  atau  58.1%, sedangkan lahan dengan luasan sebesar 15,201 hektar  atau  41.9%  memiliki  kriteria  tidak sesuai/kelas N.
Tingkat permeabilitas tanah yang rendah dan tidak mudah retak merupakan kriteria yang sangat  sesuai  untuk  lokasi  tambak  garam (Purbani,  2000;  Pusriswilnon  BRKP,  2007; Tambunan et al., 2012; Kurniawan et al., 2019). Karakteristik  tanah  tersebut  identik  dengan tanah  yang  memiliki  tekstur  agak  halus. Berdasarkan hasil analisis peta tanah, diketahui bahwa  tidak  ada  lahan  yang  sesuai  dengan kriteria  S1.  Lahan  yang  memiliki  tekstur tanah sedang  merupakan  lahan  yang  paling  banyak dijumpai  di  pesisir  Kabupaten  Rembang. Tekstur  tanah  tersebut  diklasifikasikan  sebagai lahan  yang  sesuai  untuk  tambak  garam  (S2). Lahan dengan kriteria S2 memiliki luas 18,204 hektar  atau  50.2%,  sedangkan  lahan  yang memiliki  kriteria  S3  atau  lahan  yang  memiliki tekstur halus luasnya adalah 17,990 hektar atau 49.5%. Lahan yang memiliki tekstur tanah kasar diklasifikasikan  sebagai lahan yang tidak sesuai (N)  untuk  tambak  garam.  Lahan  tersebut memiliki luas 101 hektar atau 0.3%.
Hasil  pembobotan  peubah  kesesuaian lahan  dengan  teknik AHP diketahui  bahwa kelerengan  lahan  memiliki  bobot  paling  besar
(0.28),  sebaliknya  yang  memiliki  bobot  paling kecil adalah jarak dari tepi sungai (0.08) sesuai diperlihatkan pada Tabel 5. Menurut narasumber,  kondisi  lahan  dengan  tingkat
kelerengan datar membutuhkan biaya konstruksi yang lebih murah daripada lahan yang memiliki kelerengan lebih terjal.

## Tabel 5. Hasil pembobotan peubah dengan metode AHP
Peubah Kelerengan lahan  Tekstur tanah  Jarak dr pantai  Jarak dr sungai  Curah hujan  Bobot Kelerengan lahan 1 3 1 2 1 2 7 3 8 9 0.28 Tekstur tanah 2 7 1 1 3 1 2 3 3 8 0.12 Jarak dr pantai 7 9 3 1 4 2 5 7 8 0.25 Jarak dr sungai 1 3 3 5 2 9 1 1 3 0.08 Curah hujan 1 1 8 2 5 7 1 1 7 2 7 8 1 0.27
Nilai  maksimal  kesesuaian  lahan  yang didapatkan  dari  hasil  penjumlahan  nilai  bobot peubah dikalikan skor adalah 98.04, sedangkan nilai  minimal  kesesuaian  lahan  adalah  23.92. Nilai  tersebut  digunakan  untuk  menyusun klasifikasi  kelas  kesesuaian  lahan,  sehingga diperoleh sesuai yang diperlihatkan pada Tabel 6.
Tabel  6.  Klasifikasi  kelas  kesesuaian  lahan  untuk
tambak garam Kelas KL* Nilai KL* S1 ≥79.51 S2 79.51 - ≥60.98 S3 60.98 - ≥42.45 N <42.45 Keterangan: *KL = kesesuaian lahan
Berdasarkan  hasil  klasifikasi  kesesuaian lahan  untuk  tambak  garam,  lahan  di  pesisir Kabupaten  Rembang  yang  memiliki  kelas kesesuaian  lahan  S1  (sangat  sesuai)  luasnya adalah  10,325  hektar  atau  28.4%  dari  luas seluruh wilayah pesisir. Lahan dengan klasifikasi  S1  tidak  memiliki  faktor  pembatas yang  berarti.  Lahan  yang  memiliki  kelas kesesuaian  S2  (sesuai)  luasnya  adalah  5,687 hektar atau 15.7%. Lahan  dengan klasifikasi S2 ini  memiliki  faktor  pembatas  yang  agak  berat berupa curah hujan. Lahan yang memiliki kelas kesesuaian S3 (sesuai marginal) luasnya adalah 2,471  hektar  atau  6.8%.  Lahan  dengan klasifikasi S3 tersebut memiliki faktor pembatas
yang sangat berat berupa curah hujan dan jarak dari  pantai.  Lahan  yang  termasuk  dalam klasifikasi tidak sesuai untuk tambak garam (N) luasnya adalah 17,813 hektar atau 49.1%. Lahan dengan  klasifikasi  tidak  sesuai  tersebut  faktor pembatas yang cukup banyak, yaitu kelerengan, curah  hujan,  dan  jarak  dari  pantai.  Peta  hasil analisis  kesesuaian  lahan  untuk  tambak  garam diperlihatkan pada Gambar 1.
Pada tingkat kecamatan, Kaliori memiliki lahan  kelas  S1  paling  luas  yaitu  3,677  hektar, sebaliknya  wilayah  yang  memiliki  luas  lahan kelas  S1  paling  kecil  adalah  Kecamatan  Sluke yang luasnya adalah 570 hektar. Lahan kelas S2 paling  luas  terdapat  di  Kecamatan  Rembang yaitu  2,181  hektar,  sedangkan  wilayah  yang memiliki  luas  lahan  S2  paling  kecil  adalah Kecamatan  Kaliori  yaitu  151  hektar.  Lahan kelas  S3  paling  luas  terdapat  di  Kecamatan Kragan yaitu 1,267 hektar, sedangkan luas lahan kelas  S3  paling  kecil  terdapat  di  Kecamatan Kaliori yaitu 20 hektar. Lahan yang tidak sesuai untuk  tambak  garam  (kelas  N)  paling  luas terdapat  di  Kecamatan  Sarang  yaitu  6,076 hektar,  sedangkan  luas  lahan  kelas  N  paling kecil  terdapat  di  Kecamatan  Sluke  yaitu  1,732 hektar.  Luas  kelas  kesesuaian  lahan  untuk tambak garam pada tingkat kecamatan diperlihatkan pada Tabel 7.
Gambar 1.  Peta kesesuaian lahan fisik untuk tambak garam
Tabel 7. Luas kelas kesesuaian lahan S1, S2, S3 dan N pada tingkat kecamatan Kecamatan Kelas kesesuaian lahan (ha) Luas (ha) a S1 b S2 c S3 d N Sarang 2,255 385 443 6,076 9,159 Kragan 1,363 924  1,267 3,247 6,800 Kaliori 3,677 151 20 2,392 6,240 Rembang 993  2,180 706 1,957 5,837 Lasem 1,467 540 - 2,409 4,417 Sluke 570  1,507 34 1,732 3,843 Total 10,325  5,687  2,471  17,813  36,296 Keterangan:  a = tidak memiliki faktor pembatas b = faktor pembatas berupa curah hujan c = faktor pembatas berupa curah hujan dan jarak dari pantai
d = faktor pembatas berupa curah hujan,
jarak dari pantai, dan kelerengan

## Kelayakan Usaha Tambak Garam
Berdasarkan hasil analisis yang diperlihatkan  pada  Tabel  8,  diketahui  bahwa pengusahaan  lahan  tambak  garam  pada  tingkat kelas kesesuaian lahan S1, S2 dan S3, masing- masing  memiliki  R/C  ratio>1.  Menurut
Soekartawi (1995) usaha dikategorikan menguntungkan atau layak diusahakan jika nilai R/C ratio>1, sehingga dapat diartikan      bahwa pengusahaan  lahan  untuk  tambak  garam  pada kelas lahan S1, S2 dan S3 di pesisir Kabupaten Rembang  berkategori  menguntungkan  atau layak diusahakan.
Tabel 8. Nilai total cost, total revenue, gross margin dan R/C  Ratio pada  tiap  kelas  kesesuaian lahan
KL a TC b TR c GM d R/C Ratio S1 17,580,278  41,680,617  24,100,338  2.37 S2 15,483,138  29,374,460  13,891,323 1.9 S3 15,605,448  21,370,517 5,765,069  1.37 Keterangan: a KL=  kesesuaian  lahan, b TC=  Total  Cost, c TR=  Total  Revenue, d GM=  Gross  Margin,
b,c,d dalam satuan Rp/ha/tahun.
Nilai total  cost yang  dikeluarkan  oleh petambak garam untuk produksi garam rata-rata berkisar antara Rp15,483,138.00/ha/tahun hingga  Rp17,580,278.00/ha/tahun.  Nilai total revenue yang  diterima  oleh  petambak  garam rata-rata berkisar antara
Rp21,370,517.00/ha/tahun
hingga
Rp41,680,617.00/ha/tahun.  Nilai  keuntungan (gross  margin) yang  didapat  oleh  petambak garam berdasarkan hasil analisis adalah berkisar antara Rp5,765,069.00/ha/tahun hingga Rp29,377,400.00/ha/tahun.  Jika  dibandingkan dengan  Upah  Minimum  Kabupaten  (UMK) yang  besarnya  Rp1,861,000.00/bulan,  maka keuntungan  dari  pengusahaan  tambak  garam pada lahan S1 yang besarnya Rp2,008,361.53/bulan  dapat  dikatakan  masih melebihi  UMK.  Hal  ini  dapat  terjadi  dengan catatan bahwa hasil keuntungan yang diperoleh hanya  dinikmati  oleh  satu  orang  pemilik  lahan yang  mengusahakan  tambak  garamnya  secara mandiri.  Akan  tetapi  di  Kabupaten  Rembang, usaha  produksi  garam  dalam  satu  unit  lahan tambak  garam  lebih  banyak  yang  dikerjakan oleh  2  hingga  3  orang  petambak  sekaligus, sehingga margin yang  diterima  oleh  seorang petambak  menjadi  lebih  kecil  karena  hasil keuntungan  yang  didapatkan  harus  dibagi kepada  dua  sampai  tiga  orang  petambak.  Oleh karena  itu  diperlukan  suatu  kebijakan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan petambak garam. Bentuk kebijakan tersebut bisa dilakukan melalui pemberian insentif sarana dan prasarana  produksi  dengan  tujuan  mengurangi biaya  produksi  dan  melalui  penetapan  Harga Pokok Pembelian (HPP) garam rakyat. Penetapan HPP dapat menjaga keberlangsungan produksi  garam  rakyat  karena  dengan  adanya HPP,  maka  petambak  garam  khususnya petambak  garam  kecil  merasa  nyaman  karena kekuatiran mereka bahwa produksi garam yang mereka  jual  akan  dibeli  dengan  harga  rendah tidak akan terjadi.
Andriyani et al. (2013) dalam penelitiannya di Desa Gedongmulyo, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang mendapati  bahwa  keuntungan  yang  diperoleh dari  usaha  produksi  garam  adalah  sebesar Rp10,498,009.00/ha/tahun  dengan  nilai R/C ratio sebesar  1.5.  Berdasarkan  hasil  analisis usaha produksi garam pada tahun 2020 di Desa Dorokandang  yang  lokasinya  bertetanggaan dengan  Desa  Gedongmulyo,  diketahui  bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil
pengusahaan lahan untuk tambak garam adalah sebesar Rp14,603,400.00/ha/tahun dengan nilai R/C Ratio 2.04. Sehingga dapat diartikan bahwa usaha  tambak  garam  di  Kabupaten  Rembang, khususnya di wilayah Kecamatan Lasem sudah bertahan selama bertahun-tahun dan mengalami peningkatan keuntungan yang diperoleh petambak garam.

## Ketersediaan Lahan Potensial untuk Pengembangan Tambak Garam
Lahan  potensial  untuk  pengembangan tambak  garam  dianalisis  melalui  dua  tahapan, yaitu  analisis  ketersediaan  lahan  untuk  tambak garam  dan  analisis  keselarasan  lahan  tersedia untuk  pengembangan  tambak  garam  terhadap RTRW Kabupaten Rembang. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan lahan untuk pengembangan  tambak  garam,  luas  lahan  yang tersedia untuk tambak garam 3,560 hektar atau 9.8%  dari  luas  seluruh  wilayah  pesisir Kabupaten Rembang, sedangkan sisanya dengan luas  sebesar  32,736  hektar  merupakan  lahan yang  tidak  tersedia  untuk  tambak  garam. Eksisting tambak garam adalah jenis penggunaan  lahan  paling  dominan  sebagai penyumbang lahan tersedia untuk pengembangan tambak garam, jika dibandingkan  dengan  jenis  penggunaan  lahan lainnya.  Hasil  analisis  lahan  tersedia  untuk tambak garam diperlihatkan pada Tabel 9.
Tabel 9. Luas lahan tersedia dan lahan tidak tersedia berdasarkan jenis penggunaan lahan eksisting
Jenis PL a LT b (ha)  LTT c (ha)  Luas (ha) Tambak garam 1,830 - 1,830 Tegalan 1,140 2,286 3,426 Belukar 330 2 332 Lahan terbuka 260 82 342 PL a lainnya - 30,366 30,366 Jumlah 3,560 32,736 36,296
Keterangan  : a PL=  penggunaan  lahan, b LT=  lahan tersedia, c LTT= lahan tidak tersedia
Jenis-jenis  penggunaan  lahan  di  pesisir Kabupaten  Rembang  hasil  interpretasi  citra
Oktober 2022, 6 (3): 176-194
adalah  sawah,  hutan  tanaman,  permukiman, tegalan,  tambak  garam,  lahan  terbuka, belukar, bangunan  lainnya,  jalan,  tambak  ikan,  tambak udang, embung, mangrove, dan perairan. Sawah dianggap  tidak  berpotensi  untuk  lahan  tambak garam  karena  peran  penting  sawah  sebagai penyedia  beras  bagi  penduduk  Kabupaten Rembang.  Alih  fungsi  lahan  sawah  juga berpotensi  menimbulkan  dampak  sosial  dan ekonomi  berupa  hilangnya  mata  pencaharian bagi  sebagian  petani,  berkurangnya  pasokan beras  daerah,  serta  berkurangnya  potensi pendapatan  asli  daerah  khususnya  dari  sektor pertanian  (Prasada  &  Rosa,  2011; Janah et  al., 2017; Ivoni et al., 2019). Sawah juga memiliki nilai land  rent lebih  tinggi  daripada  tambak garam  (Achmadi,  2013),  sehingga  peluang untuk  dialihfungsikan  menjadi  tambak  garam sangat kecil.
Lahan  terbangun  berupa  permukiman, jalan,  serta  bangunan  lainnya  juga  memiliki peluang  yang  sangat  kecil untuk  beralih  fungsi menjadi  tambak  garam.  Keberadaan  lahan terbangun  tersebut  memiliki  nilai  yang  jauh lebih  penting  dalam  mendukung  kehidupan sosial  dan  ekonomi  masyarakat  di  Kabupaten Rembang,  jika  dibandingkan  dengan  fungsi tambak garam. Hutan tanaman memiliki fungsi ekologis sebagai penahan laju erosi, mengurangi dampak  banjir  akibat  curah  hujan  yang  tinggi, serta menjaga keanekaragaman hayati (Kusumaningtyas & Chofyan, 2012). Hutan juga memiliki  fungsi  ekonomi  sebagai  penyedia kayu, khususnya hutan produksi. Alasan-alasan tersebut  menjadikan  penggunaan  lahan  berupa lahan terbangun dan hutan dikecualikan sebagai jenis  penggunaan  lahan  yang  tersedia  untuk pengembangan tambak garam.
Tambak  ikan  serta  tambak  udang  juga ikut  dikecualikan  karena  nilai  ekonomis  yang didapat dari pengusahaan lahan untuk budidaya dua  jenis  komoditas  tersebut  diketahui  lebih menguntungkan  daripada  usaha  tambak  garam (Andriyani et  al., 2013;  Achmadi,  2013). Selanjutnya jenis tutupan lahan yang dikecualikan  adalah mangrove , dengan  alasan vegetasi mangrove telah ditetapkan sebagai jenis kawasan  lindung  oleh  Pemerintah  Kabupaten
Rembang.  Alasan  lainnya  yaitu  ekosistem mangrove akan  mendatangkan  manfaat  lebih besar bagi kehidupan jika diperlakukan sebagai kawasan  konservasi  (Tarunamulia et  al., 2008; Anggraini & Marfai, 2017).
Berdasarkan
kriteria-kriteria pengecualian yang telah dijelaskan, maka jenis penggunaan  lahan  eksisting  yang  dianggap tersedia  untuk  tambak  garam  adalah  tambak garam,  tegalan,  belukar  dan  lahan  terbuka. Dalam penyusunan arahan pengembangan lahan potensial  tambak  garam,  lahan  tersedia  yang eksistingnya berupa tegalan, belukar, dan lahan terbuka diarahkan sebagai lokasi ekstensifikasi.
Prioritas  pemilihan  lokasi  ekstensifikasi lahan  tambak  garam  secara  berurutan  adalah lahan  terbuka,  belukar,  dan  tegalan.  Prioritas tersebut  berdasarkan  pertimbangan  aktivitas ekonomi  yang  berlangsung  saat  ini,  serta pertimbangan  biaya  pembukaan  lahan  yang secara  langsung  akan  membebani  biaya investasi usaha produksi garam. Pemilihan lahan terbuka sebagai prioritas utama lokasi ekstensifikasi  adalah  karena  di  lahan  terbuka dianggap  belum  ada  aktivitas  ekonomi  yang berlangsung  di  atasnya  atau  dianggap  belum memberikan manfaat ekonomi bagi manusia. Di samping itu biaya pembukaan lahan pada lahan terbuka  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  kedua jenis  penggunaan  lahan  lainnya.  Pemilihan belukar  sebagai  prioritas  kedua  untuk  lokasi ekstensifikasi  lahan  tambak  garam  alasannya adalah karena belukar dianggap belum memberikan manfaat langsung kepada manusia, dan  biaya  pembukaan  belukar  untuk  tambak garam  relatif  lebih  kecil  jika  dibandingkan dengan  biaya  pembukaan  lahan  tegalan  untuk tambak  garam.  Tegalan  menjadi  prioritas terakhir  pemilihan  lokasi  untuk  ekstensifikasi tambak  garam  karena  tegalan  dianggap  sudah memberikan  nilai  ekonomis  yang  signifikan bagi  manusia.  Di  daerah  penelitian  tegalan berfungsi sebagai penghasil tebu, buah-buahan, serta  tanaman  musiman  atau  tahunan  lainnya. Alasan  lainnya  yaitu  pembukaan  lahan  tegalan untuk  tambak  garam  dianggap  membutuhkan cost yang lebih besar.
Lokasi  lahan  tersedia  untuk  tambak garam  tersebut  paling  dominan  terdapat  di daerah dekat pantai. Hal ini disebabkan karena bahan  baku  pembuatan  garam  berasal  dari  air laut, sehingga pemilihan lokasi yang berdekatan dengan  pantai  akan  lebih  memudahkan  untuk perolehan bahan baku pembuat garam (Muhsoni, 2012; Widiarto et al., 2013).
Lahan tersedia untuk tambak garam yang terdapat di tiap kecamatan pesisir luasnya antara 189  hektar  hingga  1,260  hektar.  Ketersediaan lahan untuk tambak garam paling luas terdapat di  Kecamatan  Kaliori,  sedangkan  yang  paling kecil  luasnya  terdapat  di  Kecamatan  Kragan, sesuai diperlihatkan pada Tabel 10.
Tabel 10.  Luas  lahan  tersedia  dan  lahan  tidak
tersedia pada tingkat kecamatan Kecamatan LT a (ha) LTT b (ha) Luas (ha) Kaliori 1,260 4,979 6,239 Lasem 771 3,646 4,417 Sluke 603 3,240 3,843 Rembang 519 5,318 5,837 Sarang 218 8,941 9,159 Kragan 189 6,612 6,801 Jumlah 3,560 32,736 36,296
Keterangan  : a LT=  lahan  tersedia, b LTT=  lahan  tidak tersedia
Lahan  potensial  untuk  pengembangan tambak  garam  didefinisikan  sebagai  lahan tersedia  yang  lokasinya  terdapat  di  kawasan yang  selaras  untuk  penggunaan  tambak  garam. Kawasan  yang  dianggap  selaras  untuk  tambak garam  adalah  kawasan  permukiman,  kawasan pertambangan, dan kawasan industri. Berdasarkan hasil analisis lahan potensial yang diperlihatkan  pada  Tabel  11,  diketahui  bahwa luas  lahan  tersedia  yang  selaras  untuk  tambak garam  adalah  2,483  hektar,  sedangkan  luas lahan tersedia  yang  tidak  selaras  untuk  tambak garam adalah 1,076 hektar. Luas lahan tersedia yang  selaras  untuk  tambak  garam  tersebut eksistingnya  didominasi  oleh  tambak  garam yang  luasnya  mencapai  1,553  hektar.  Lokasi tambak garam yang diidentifikasi selaras dengan
RTRW  paling  banyak  ditemukan  di  kawasan industri.
Tabel 11.  Lahan  potensial  untuk  pengembangan tambak garam
PL a LT b (ha) LTT c (ha) Luas (ha) S d TS e Tambak garam 1,553 277 - 1,830 Tegalan 578 562 2,286 3,426 Belukar 200 130 1 331 Lahan terbuka 152 107 83 342 PL a lainnya - -  30,366 30,366 Jumlah 2,484 1,076  32,736 36,295 Keterangan  : a PL=  penggunaan  lahan, b LT=  lahan tersedia, c LTT=  lahan  tidak  tersedia, d S= selaras, e TS= tidak selaras
Kawasan  industri  merupakan  kawasan yang  diperuntukkan  bagi  kegiatan  pengolahan bahan  mentah,  bahan  baku,  barang  setengah jadi,  dan/atau  barang  jadi  menjadi  barang dengan  nilai  yang  lebih  tinggi  (RTRW Kabupaten  Rembang  2011  hingga  2031). Produksi  garam  tergolong  kegiatan  industri, karena  kegiatan  yang  dilakukan    adalah mengolah  bahan  baku  air  laut  menjadi  barang dengan nilai ekonomi lebih tinggi, yaitu kristal garam.  Pemusatan  kegiatan  industri  di  satu kawasan  secara  terintegrasi  akan  membuat komponen-komponen input produksi  serta output produksi menjadi lebih efisien (Zuliastri et  al., 2013).  Contohnya  penempatan  antara lokasi  produksi  tambak  garam  dengan  industri pengguna garam, seperti pabrik garam halus dan garam briket, serta usaha pengeringan ikan asin dalam  satu  kawasan  dapat  memangkas  biaya transportasi,  sehingga  biaya  produksi  pada industri pengolahan dapat ditekan.  Penempatan industri  pengolahan  garam  di  lokasi  yang berdekatan  dengan  tambak  akan  membawa dampak  positif  bagi  keberlanjutan  usaha produksi  garam.  Petambak  garam  tidak  perlu mencari  pembeli  yang  lokasinya  jauh  dari tempat  usaha  mereka,  sehingga  hasil  produksi garam yang mereka hasilkan kemungkinan besar langsung bisa terserap oleh industri pengolahan garam  di  sekitarnya.  Dengan  demikian  usaha
tambak  garam  yang  berlokasi  di  kawasan industri akan menerima keuntungan lebih tinggi jika  dibandingkan  usaha  tambak  garam  yang berada di luar kawasan industri.
Penggunaan lahan eksisting yang berpotensi  untuk  menambah  luasan  lahan tambak garam adalah tegalan, belukar, dan lahan terbuka.  Luas  tegalan  yang  sesuai  dan  selaras untuk  tambak  garam  adalah  578  hektar. Achmadi (2013) dalam kajian ekonomi lahan di Kabupaten  Sampang  mendapati  bahwa  tegalan dengan pola tanam jagung-tembakau, dan kebun bambu  memiliki  nilai land  rent di  bawah  nilai land rent tambak garam. Kesimpulan dari kajian ekonomi  lahan  tersebut  adalah  penggunaan lahan dengan nilai land rent yang lebih rendah berpeluang  untuk  dikonversi  menjadi  jenis penggunaan lahan yang nilai land rent -nya lebih tinggi.  Penentuan  lokasi  ekstensifikasi  tambak garam pada lahan tegalan harus mempertimbangkan faktor ekonomi
pengusahaan  lahan,  sehingga  perlu  dikaji lebih detail  jenis-jenis  pengusahaan  lahan  yang berkembang di pesisir Kabupaten Rembang.
Belukar  merupakan  lahan  kering  yang ditumbuhi  dan  didominasi  vegetasi  alami berukuran  rendah  dengan  tingkat  kerapatan jarang  hingga  rapat,  sedangkan  lahan  terbuka adalah kenampakan daratan tanpa bangunan dan tanpa  vegetasi  di  atasnya  (Klasifikasi  Tutupan Lahan,  2014).  Lahan  belukar  yang  sesuai  dan selaras untuk tambak garam luasnya adalah 200 hektar,  sedangkan  yang  berupa  lahan  terbuka luasnya  adalah  152  hektar.  Efendy  (2012) menerangkan bahwa ekstensifikasi lahan tambak garam dapat dilakukan melalui pemanfaatan lahan tidur atau tandus. Berdasarkan  pengamatan  di  lapangan,  kondisi belukar dan lahan terbuka di pesisir Kabupaten
Rembang  kebanyakan  didominasi  oleh  lahan yang kurang produktif atau belum
termanfaatkan  secara  baik,  sehingga  memiliki potensi  untuk  diusahakan  sebagai  tambak garam.
Pada  Gambar  2  diperlihatkan  peta  lahan potensial  untuk  tambak  garam,  dimana  secara berurutan  mulai  yang  paling  luas  terdapat  di Kecamatan Kaliori, Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang, Kecamatan Sluke, Kecamatan  Sarang,  dan  Kecamatan  Kragan. Tiga  kecamatan  pesisir,  yaitu  Kecamatan Kaliori,  Kecamatan  Rembang  dan  Kecamatan
Lasem saat ini menjadi andalan utama penghasil garam.
Luas lahan potensial untuk
pengembangan tambak garam di tiap kecamatan berkisar antara 156 hektar hingga 1,048 hektar. Luas  lahan  tersedia  yang  tidak  selaras  untuk tambak garam berkisar antara 27 hektar hingga 333 hektar, dengan lahan paling luas terdapat di Kecamatan Sluke, sedangkan luas lahan paling kecil  terdapat  di  Kecamatan  Sarang,  sesuai diperlihatkan pada Tabel 12.
Tabel 12.  Luas lahan potensial untuk pengembangan tambak garam pada tingkat kecamatan
Kecamatan S a (ha) TS b (ha) Luas Kaliori 1,048 212 1,260 Lasem 449 321 771 Rembang 368 150 518 Sluke 271 333 603 Sarang 191 27 218 Kragan 156 32 188 Jumlah 2,484 1,076 3,560 Keterangan  : a S= selaras, b TS= tidak selaras
Gambar 2.  Peta lahan potensial untuk pengembangan tambak garam
Arahan Pengembangan Lahan Potensial untuk Tambak Garam di Pesisir Kabupaten

## Rembang
Pengembangan tambak garam di wilayah pesisir  Kabupaten  Rembang  diarahkan  untuk peningkatan  hasil  produksi  garam.  Tambak garam eksisting yang memiliki kelas kesesuaian lahan  S1,  produktivitasnya  tidak  terpengaruh oleh keberadaan faktor pembatas (Ritung et al., 2007),  sehingga  tingkat  produktivitas  tambak garam  di  lahan  tersebut  dianggap  maksimal. Peningkatan  produksi  garam  dapat  dilakukan melalui  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  lahan tambak  garam  (Assadad  &  Utomo,  2011; Efendy, 2012; Efendy et al., 2014). Intensifikasi tambak garam bisa dilakukan melalui penerapan teknologi,  serta  perbaikan  tata  kelola  atau manajemen  usaha  tambak  garam,  sedangkan ekstensifikasi  lahan  tambak  garam  dilakukan melalui  pemanfaatan  lahan  tidur  atau  lahan tandus  untuk  memproduksi  garam  (Efendy, 2012).  Dalam  rangka  penyusunan  arahan pengembangan  lahan  potensial  untuk  tambak garam di pesisir Kabupaten Rembang, ditetapkan  3  (tiga)  kategori  sebagai  arahan
pengembangan.  Arahan  pengembangan  yang ditetapkan  yaitu,  penetapan  area  yang  sesuai untuk dipertahankan produktivitasnya, penetapan area yang sesuai untuk ekstensifikasi lahan,  dan  penetapan  area  yang  sesuai  untuk intensifikasi tambak garam. Area yang ditetapkan untuk
dipertahankan produktivitasnya  tidak  memerlukan  perlakuan khusus, karena dianggap sudah memiliki tingkat produktivitas maksimal.
Lokasi  lahan  yang  akan  dipertahankan produktivitasnya adalah yang memenuhi 3 (tiga) kriteria,  yaitu  eksistingnya  berupa  tambak garam,  memiliki  kelas  kesesuaian  S1,  dan lokasinya berada di kawasan yang selaras untuk tambak  garam.  Lahan  dengan  kriteria  tersebut luasnya  adalah  1,366  hektar.  Ekstensifikasi tambak garam adalah tindakan memperluas atau membuka lahan baru untuk usaha tambak garam dengan tujuan meningkatkan kuantitas produksi garam yang dihasilkan oleh suatu daerah. Lokasi ekstensifikasi tambak garam dipilih berdasarkan 3  (tiga)  kriteria,  yaitu  eksistingnya  berupa belukar,  lahan  terbuka  atau  tegalan,  kelas kesesuaian  lahannya  bisa  S1,  S2  atau  S3,  serta
berada  di  lokasi  kawasan  yang  selaras  untuk penggunaan  tambak  garam.  Lahan  yang memenuhi  kriteria  tersebut  luasnya  adalah  931 hektar.
Intensifikasi  tambak  garam  merupakan usaha  peningkatan  produksi  atau  produktivitas lahan  tambak  garam  dengan  cara  memperbaiki faktor  pembatasnya.  Faktor  pembatas  paling dominan  yang  ditemukan  pada  lahan  kelas  S2 adalah tekstur tanah, sedangkan faktor pembatas paling  dominan  pada  lahan  kelas  S3  adalah tekstur  tanah  dan  jarak  dari  pantai.  Faktor pembatas  berupa  tekstur  tanah  dapat  diatasi dengan  penggunaan geomembran/geoisolator, sedangkan faktor pembatas jarak dari pantai bisa diatasi  dengan  penggunaan  mesin  pompa  air. Kondisi  tanah  berpasir  umumnya  memiliki tingkat  porositas  yang  tinggi.  Jika  kondisi tersebut  terjadi  pada  petakan  lahan  garam, tentunya dapat mempercepat proses perembesan air laut ke dalam tanah, sehingga kristal garam yang dihasilkan menjadi lebih sedikit (Purbani,
2002;  Nurfaiza et  al., 2021).  Penggunaan geoisolator yang  bersifat  kedap  air  dapat menghambat laju perembesan air baku ke dalam tanah, sehingga produksi garam yang dihasilkan jumlahnya  akan  lebih  besar. Geoisolator juga berfungsi  menghalangi  proses  tercampurnya kristal  garam  dengan  senyawa  pengotor  yang berasal dari tanah, sehingga kualitas garam yang dihasilkan  menjadi  lebih  putih  (Prayitno  & Wibowo,  2013;  Mustofa,  2016;  Rosyida  & Santoso,  2020).  Lokasi  lahan  yang  diarahkan untuk  intensifikasi  memiliki  kriteria,  yaitu eksistingnya  berupa  tambak  garam,  kelas kesesuaian  lahannya  adalah  S2  atau  S3,  dan terdapat  pada  kawasan  yang  selaras  untuk penggunaan  tambak  garam.  Lokasi  dengan kriteria  tersebut  luasnya  adalah  187  hektar. Arahan  pengembangan  lahan  potensial  tambak garam  berdasarkan  kategori  arahan  dan  luas lahan diperlihatkan pada Tabel 13.
Tabel 13.  Arahan pengembangan lahan potensial tambak garam di pesisir Kabupaten Rembang
Arahan Pengembangan Kelas Kesesuaian (ha) Luas (ha) S1 S2 S3 1. Dipertahankan produktivitasnya dengan kriteria penggunaan lahan eksistingnya adalah tambak garam 1,366 - - 1,366 2. Ekstensifikasi lahan dengan kriteria penggunaan lahan eksistingnya, sebagai berikut: 555 362 14 931  belukar 115 72 13 200  lahan terbuka 97 55 1 153  tegalan 342 235 1 578 3. Intensifikasi lahan dengan kriteria penggunaan lahan eksistingnya adalah tambak garam - 186 1 187 Jumlah 1,920 548 15 2,483
Peta arahan pengembangan lahan potensial  untuk  tambak  garam  diperlihatkan pada Gambar 3. Pada peta tersebut, lahan yang diarahkan untuk dipertahankan produktivitasnya paling dominan terdapat di bagian barat wilayah Kabupaten Rembang, tepatnya yaitu di wilayah Kecamatan  Kaliori,  Kecamatan  Rembang,  dan Kecamatan  Lasem,  sedangkan  di  3  (tiga) kecamatan  lainnya  hanya  mencakup  area  yang tidak  terlalu  luas.  Arahan  untuk  ekstensifikasi lahan  tambak  garam  tersebar  di  6  (enam)
wilayah kecamatan, dengan potensi ekstensifikasi  lahan  paling  luas  terdapat  di wilayah  Kecamatan  Sluke.  Arahan  untuk intensifikasi  tambak  garam  letaknya  paling dominan terdapat di Kecamatan Rembang.
Luas  lahan  berdasarkan  kategori  arahan pengembangan lahan potensial tambak garam di pesisir  Kabupaten  Rembang  pada  tingkat kecamatan  diperlihatkan  pada Tabel  14.  Lahan yang diarahkan untuk dipertahankan produktivitasnya luasnya antara 1 hektar hingga
929 hektar, dengan luasan paling besar terdapat di  Kecamatan  Kaliori  dan  luasan  terkecil
terdapat di Kecamatan Kragan.
Gambar 3. Peta arahan pengembangan lahan potensial untuk tambak garam di pesisir Kabupaten Rembang
Lahan  yang  diarahkan  di  Kecamatan Rembang  dan  paling  kecil  untuk  intensifikasi luasnya  antara  0.1  hektar  hingga  165  hektar, dengan  luasan  paling  besar  terdapat  di Kecamatan  Kragan.  Lahan  yang  ditetapkan
untuk  ekstensifikasi  tambak  garam  luasnya antara  111  hektar  hingga  256  hektar,  dengan luasan paling besar terdapat di Kecamatan Sluke dan paling kecil terdapat di Kecamatan Lasem.
Tabel 14.  Luas  lahan  berdasarkan  kategori  arahan  pengembangan  lahan  potensial  tambak  garam  di  pesisir Kabupaten Rembang pada tingkat kecamatan
Arahan Luas lahan potensial (ha) Luas (ha) Kaliori Lasem  Rembang Sluke Sarang  Kragan Dipertahankan produktivitasnya 929 318 36 14 68 1 1,366 Ekstensifikasi lahan 119 111 167 256 123 155 931 Intensifikasi lahan - 20 165 1 - 0 187 Jumlah 1,048 449 368 271 191 156 2,484

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Lahan  potensial  untuk  tambak  garam  di wilayah  pesisir  Kabupaten  Rembang  luasnya mencapai  2,484  hektar.  Pemanfaatan  lahan potensial diarahkan untuk peningkatan produksi
garam daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi  lahan.  Intensifikasi  diarahkan melalui upaya perbaikan faktor pembatas lahan tambak  garam  yang  lokasinya  terdapat  pada kelas  kesesuaian  lahan  S2  dan  S3.  Lahan tersebut  luasnya  adalah  187  hektar.  Lahan
potensial  yang  diarahkan  untuk  ekstensifikasi tambak  garam  luasnya  adalah  931  hektar. Berdasarkan  urutan  prioritas  ekstensifikasi, lahan  tersebut  terdiri  atas  jenis  penggunaan lahan berupa lahan terbuka, belukar dan tegalan. Sebelum  dimanfaatkan  untuk  ekstensifikasi tambak garam, diperlukan kajian tentang status kepemilikan  lahan,  preferensi  pemilik  lahan, serta  model  pengelolaan  usaha  tambak  garam yang akan diterapkan.
Usaha tambak garam pada kelas kesesuaian  lahan  S1,  S2,  dan  S3  dikategorikan layak diusahakan karena R/C ratio>1 . Keuntungan usaha yang didapat dari pengusahaan  satu  unit  lahan  tambak  garam paling besar adalah Rp 24,100,338.00/ ha/tahun atau  Rp  2,008,361.53/ha/bulan.  Keuntungan tersebut  masih  lebih  besar,  jika  dibandingkan dengan  UMK  Rembang  yang  sebesar  Rp 1,861,000.00/bulan.  Keuntungan  usaha  tambak garam  yang  diterima  akan  lebih  tinggi  apabila lahan  tambak  garam  yang  diusahakan  semakin luas.
Selain  faktor  luas  lahan  tambak  garam yang  diusahakan,  faktor  harga  jual  garam  juga menjadi  penentu  besarnya  keuntungan  yang akan  diterima  oleh  petambak  garam.  Oleh karena  itu  perlu  ditetapkan  Harga  Pokok Pembelian (HPP) untuk menjamin keberlangsungan usaha produksi garam rakyat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih diucapkan kepada Pusbindiklatren Bappenas yang telah memberikan dukungan biaya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmadi,  D.  (2013).  Kajian  Pengembangan  Sentra Tambak  Garam  Rakyat  di  Kawasan  Pesisir Selatan  Kabupaten  Sampang  Provinsi  Jawa Timur. IPB University.
Akbarurrasyid,  M.,  &  Kristiana,  I.  (2020).  Analisis
Spasial  Multi  Kriteria  untuk  Menentukan Kesesuaian  Lahan  Tambak  Budidaya  Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei):
Biogeofisik  dan  Kualitas  Tanah. Samakia :
Jurnal Ilmu Perikanan , 11 (2), 79–90.
Andriyani,  R.  P.,  Suadi,  &  Djasmani,  S.  S.  (2013). Analisis  Usaha  Tambak  Garam  Di  Desa Gedongmulyo  Kecamatan  Lasem  Kabupaten Rembang. Jurnal Perikanan , 15 (2), 68–77.
Anggraini, D. D., & Marfai, M. A. (2017). Analisis Jasa Ekosistem Mangrove dalam Mengurangi Erosi  Pantai  di  Sebagian  Pesisir  Kecamatan Rembang Kabupaten  Rembang. Jurnal Bumi Indonesia , 6 (3), 85–93.
Assadad, L., & Utomo, B. S. B. (2011). Pemanfaatan Garam  Dalam  Industri  Pengolahan  Produk Perikanan. Jurnal Squalen , 6 (1), 26–37.
Badan  Riset  Kelautan  dan  Perikanan-Departemen Kelautan  dan  Perikanan.  (2007).  Buku
Panduan  Pengembangan  Usaha  Terpadu Garam dan Artemia. Jakarta (ID).
Pusriswilnon BRKP. Badan  Riset  Kelautan  dan  Perikanan  dan  Badan Meteorologi  dan  Geofisika.  (2005).  Prototip
Informasi  Iklim  dan  Cuaca  untuk  Tambak Garam.  Jakarta  (ID).  Badan  Riset  Kelautan dan  Perikanan  dan  Badan  Meteorologi  dan Geofisika.
Badan  Standardisasi  Nasional  1  (2014).  SNI  7645-
1:2014 Klasifikasi penutup lahan - Bagian 1 : Skala  kecil  dan  menengah.  Jakarta  (ID). Badan Standardisasi Nasional.
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang. (2021).  Data  Produksi  Garam  Kabupaten Rembang  2013-2020.  Rembang  (ID).  Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang.
Efendy,  Mahfud,  Sidik,  R.  F.,  &  Muhsoni,  F.  F.
(2014).  Pemetaan  Potensi  Pengembangan Lahan  Tambak  Garam  di  Pesisir  Utara Kabupaten Pamekasan. Jurnal Kelautan , 7 (1),
1–11.
Efendy, Makhfud. (2012). Garam Rakyat Potensi dan Permasalahan. In UTM Press . UTM Press. Firmansyah, M., Junita, D., & Farizkha, I. A. (2017). Faktor  Pengembangan  Kawasan  Tambak Garam  (Studi  Kasus :  Kabupaten  Sumenep).
Konferensi  Nasional  Teknik  Sipil  Dan Infrastruktur – I , 27–36.
Hardjowigeno,  S.,  &  Widiatmaka.  (2007).  Evaluasi Kesesuaian  Lahan  dan  Perencanaan  Tata Guna Lahan. Gadjah Mada University Press.
Ivoni,  P.,  Mustafa,  &  Azhar.  (2019).  Dampak  Alih Fungsi  Lahan  Pertanian  Sawah  Terhadap
Pendapatan  dan  Sistem  Kehidupan  Petani  di Kecamatan  Darul  Imarah  Kabupaten  Aceh Besar. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Pertanian , 4 (1), 437–449.
Janah, R., Eddy, B. ., & Dalmiyatun, T. (2017). Alih
Fungsi  Lahan  Pertanian  dan  Dampaknya Terhadap Kehidupan Penduduk di Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Journal Agrisocionomics , 1 (1), 1–10.
Kurniawan,  A.,  Jaziri,  A.  A.,  Amin,  A.  A.,  & Salamah,  L.  N.  (2019).  Indeks  Kesesuaian Garam (IKG) Untuk Menentukan Kesesuaian Lokasi  Produksi  Garam;  Analisis  Lokasi Produksi  Garam  Di  Kabupaten  Tuban  Dan Kabupaten  Probolinggo. JFMR-Journal  of Fisheries  and  Marine  Research , 3 (2),  119– 127.
Kusumaningtyas,  R.,  &  Chofyan,  I.  (2012). Pengelolaan  Hutan  Dalam  Mengatasi  Alih Fungsi  Lahan  Hutan  di  Wilayah  Kabupaten Subang. Jurnal  Perencanaan  Wilayah  Dan Kota , 13 (2), 1–11.
Mahmudi,  A.  A.,  &  Tahwin,  M.  (2016).  Penentuan
Produk  Unggulan  Daerah  Menggunakan Kombinasi Metode AHP dan TOPSIS (Studi Kasus Kabupaten Rembang). Jurnal
Informatika UPGRIS , 2 (2).
Muhsoni,  F.  F.  (2012).  Kesesuaian  Lahan  Tambak Garam  Menggunakan  Sistem  Informasi Geografis  di  Kabupaten  Sampang. Seminar Nasional  Kedaulatan  Pangan  Dan  Energi 2012 .
Mustofa,  A.  (2016).  Strategi  Pengembangan  Usaha Garam  Rakyat  di  Kecamatan  Kedung Kabupaten Jepara. Jurnal Disprotek , 7 (2), 22– 29.
Nurfaiza,  S.,  Haeruddin,  &  Sulardiono,  B.  (2021).
Evaluasi  Kesesuaian  Lahan  Tambak  Garam Menggunakan  Indeks  Kesesuaian  Lahan Garam (IKLG) di Desa Tluwuk, Pati. Journal of Fisheries and Marine Research , 5 (2), 182– 192.
Nurrohim, A., Setyaningsih, W., & Artikel, I. (2012).
Kajian  Intrusi  Air  Laut  Di  Kawasan  Pesisir Kecamatan  Rembang  Kabupaten  Rembang. Journal Geo-Image , 1 (1).
Pantjara,  B.,  Utojo,  Aliman,  &  Mangampa,  M.
(2008). Kesesuaian Lahan Budidaya Tambak Di  Kecamatan  Watubangga  Kabupaten Kolaka,  Sulawesi  Tenggara. Jurnal  Riset Akuakultur , 3 (1), 123–135.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  14 Tahun  2011  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Rembang  Tahun  2011- 2031,  Pemerintah  Kabupaten  Rembang (2011).
Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2011). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Ketahanan di Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Jurnal  Gama Societa, 1 (1), 103–110.
Prayitno,  A.  D.,  &  Wibowo,  P.  A.  (2013).  Analisis
Finansial  Pertanian  Garam  dan  Pengguna Geoisolator  di  Kecamatan  Batangan  dan Juwana. Economics  Development  Analysis , 2 (4), 446–455.
Purbani, D. (2002). Proses Pembentukan Kristalisasi Garam.  Jakarta  (ID).  Pusat  Riset  Wilayah Laut  dan  Sumberdaya  Non  Hayati,  Badan Riset  Kelautan  dan  Perikanan,  Departemen Kelautan dan Perikanan.
Rikah,  &  Kusumaningsih,  N.  (2018).  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi  Tingkat  Pendapatan Petani Garam di Kawasan Pesisir Kabupaten Rembang. Jurnal Fokus Ekonomi , 13 (2), 316 – 330.
Ritung,  S.,  Wahyunto,  Agus,  F.,  &  Hidayat,  H. (2007).  Evaluasi  Kesesuaian  Lahan  dengan Contoh  Peta  Arahan  Penggunaan  Lahan Kabupaten Aceh Barat. Balai Penelitian tanah dan World Agroforestry Centre.
Rosyida, P., & Santoso, E. B. (2020). Pengembangan
Infrastruktur Tambak Garam Rakyat Berdasarkan Zonasi pada Kawasan Pergaraman di Kabupaten Pamekasan. Jurnal Teknik ITS , 9 (2), D190–D195.
Junas.  S,  &  Surur,  F.  (2020).  Arahan  Kesesuaian Lahan  Pertambakan  Garam  di  Kecamatan Bangkala  Kabupaten  Jeneponto. Jurnal Optima , 3 (2), 17–23.
Saaty,  T.  L.  (2002).  Decision  Making  With  The Analytic Hierarchy Process. Journal Scientia Iranica , 9 (3), 215–229.
Soekartawi. (1995). Analisis Usahatani . Universitas Indonesia.
Tambunan,  R.  B.,  Hariyadi,  &  Santoso,  A.  (2012).
Evaluasi Kesesuaian Tambak Garam Ditinjau Dari  Aspek  Fisik  di  Kecamatan  Juwana Kabupaten Pati. Journal of Marine Research , 1 (2), 181–187.
Tarunamulia,  Mustafa,  A.,  &  Sammut,  J.  (2008). Model  Analisis  Spasial  Kesesuaian  Lahan Tambak  Skala  Semi-Detail  Berdasarkan Peubah  Kunci  Tambak  Sistem  Ekstensif  dan Semi-Intensif. Jurnal  Riset  Akuakultur , 3 (3), 449–461.
Widiarto,  S.  B.,  Hubeis,  M.,  &  Sumantadinata,  K.
(2013).  Efektivitas  Program  Pemberdayaan Usaha  Garam  Rakyat  di  Desa  Losarang, Indramayu. Jurnal Manajemen
Pengembangan  Industri  Kecil  Menengah ,
8 (2), 144–154.
Widiatmaka, Ambarwulan, W., Mulia, S. P., Ginting- Soeka, B. D., & Bondansari. (2014). Evaluasi Lahan  Fisik  dan  Ekonomi  Komoditas Pertanian  Utama  Transmigran  di  Lahan Marjinal Kering Masam Rantau Pandan SP-4,
Provinsi Jambi. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya  Alam  Dan  Lingkungan , 4 (2), 152–160.
Wijanarko,  U.  (2017).  Analisis  dan  Arahan Penggunaan Lahan  Budidaya  Ikan  di
Kawasan  Minapolitan  Kabupaten  Bogor Provinsi Jawa Barat. IPB University.
Wood, S. R., & Dent, F. J. (1983). Land evaluation computer  system  (LECs):  User  manual  and metodology  manual.  In The  Agency  for Agriculture Research Bogor Indonesia . Zuhad,  M.  M.,  &  Purnomo,  N.  H.  (2020).  Analisis Kesesuaian Lahan Tambak Garam Kecamatan Sedati  Kabupaten  Sidoarjo. Jurnal  Swara Bhumi , 3 (4), 1–7.
Zuliastri,  F.,  Rindayati,  W.,  &  Asmara,  A.  (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi
Aglomerasi  Industri  Unggulan  Daerah  dan
Hubungannya  dengan  Daya  Saing  Industri
Daerah. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Pembangunan , 2 (2), 113–134.