## AKIBAT HUKUM PENERAPAN PENGATURAN SOLE LIMITED COMPANY NEGARA LAOS DI INDONESIA

## Jessica Kirana Budi
Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya 4 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10430 E-mail: jesicakirana@yahoo.com

## Abstract
Laos has been successful in maintaining high and relatively stable growth for 2 (two) decades. This continuously developing country also makes Laos as 1 (one) of the 10 (ten) fastest growing economies in the world. Regarding to this, Laos has several types of business organizations in the country, one of them is a limited company. This limited company is also regulated in Indonesian law. Referring to this, it is interesting to conduct research on how the sole limited company is regulated in Laos and what are the legal consequences that will arise if the same regulation of Laos’s sole limited company is applied in Indonesia. Based on above, the writer expects the research can provide additional knowledge from the law perspective. Regarding the arrangement of Laos’s sole limited company and the legal consequences that could arise if Indonesia using the same concept. This research used normative legal research methods. The conclusion of this research is that a limited company in Laos can turn into a sole limited company if the shareholders are less than 2 (two) persons and can change back into a limited company if the shareholders are at least 2 (two) persons or not more than 30 (thirty) persons. Then the legal consequences are that if Indonesia is using a sole limited company, like Laos, the shareholders are personally responsible and can be sued in the District Court by authorized persons.
Keywords: Arrangement Sole Limited Company; Indonesia State; Laos State; Legal Consequences.

## Intisari
Negara Laos telah sukses untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan relatif stabil selama lebih dari 2 (dua) dekade. Negara Laos yang terus berkembang ini juga menghantarkan Laos sebagai salah 1 (satu) dari 10 (sepuluh) ekonomi pertumbuhan tercepat di dunia. Akan hal tersebut, negara Laos memiliki beberapa jenis organisasi bisnis dinegaranya yang salah 1 (satu) nya adalah perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini pun juga di atur dalam hukum di Indonesia. Dilihat dari hal tersebut maka menarik jika dilakukan penelitian mengenai bagaimana pengaturan sole limited company di negara Laos tersebut dan bagaimana akibat hukum yang timbul jika pengaturan sole limited company di negara Laos digunakan di negara Indonesia. Akan hal tersebut di atas, penulis berharap penelitian ini mampu memberikan ilmu pengetahuan tambahan di bidang hukum. Berkaitan dengan pengaturan sole limited company di negara Laos dan akibat hukum yang dapat timbul jika negara Indonesia menggunakan pengaturan sole limited company tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perseroan terbatas di negara Laos bisa berubah menjadi sole limited company apabila pemegang saham kurang dari
2 (dua) orang dan dapat berubah kembali menjadi perseroan terbatas jika pemegang saham paling sedikit 2 (dua) orang atau tidak lebih dari 30 (tiga puluh orang). Lalu akibat hukum jika Indonesia menggunakan sole limited company seperti negara Laos adalah pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi dan dapat digugat di Pengadilan Negeri oleh orang yang berkepentingan.
Kata kunci: Akibat Hukum; Negara Indonesia; Negara Laos; Pengaturan Sole Limited Company .

## A. Latar Belakang
Republik Demokratik Rakyat Laos didirikan pada tanggal 2 Desember 1975 dan merupakan negara dengan sistem partai tunggal. Partai Revolusioner Rakyat Laos atau disebut dengan The Lao People’s Revolutionary Party (LPRP) ini merupakan ideologi komunis yang memiliki organisasi sayap yang mengatur kebijakan dan mengendalikan seluruh aspek dalam kehidupan di Laos. 1 Republik Demokratik Rakyat Laos yang pada umumnya disebut sebagai negara Laos ini, secara geografis merupakan negara landlocked yang terletak di Asia Tenggara. Negara Laos ini juga berbatasan dengan negara- negara di Asia, yakni: China, Kamboja, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. 2 Terletak di kawasan ASEAN, Republik Demokratik Rakyat Laos ini memiliki jumlah populasi sebesar 6,7 (enam puluh tujuh) juta orang dengan
1 Kementerian Luar Negeri, “Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Viaentiane, Republik Demokrasi Rakyat Laos”, https://kemlu. go.id/vientiane/id/read/profil-negara-dan- kerjasama/583/etc-menu , diakses tanggal 31 Oktober 2019.
2 Wicaksono, Eric, “Koridor Ekonomi Sebagai Jembatan Keterkuncian Geografis: Kasus Pertumbuhan Ekonomi Laos 2000-2010”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 10, No. 1 , 2017 , hlm. 33.
persentase paling besar pada sektor tenaga kerja Laos yakni 70% (tujuh puluh). Tenaga kerja Laos ini pada umumnya bekerja pada sektor pertanian. Negara Laos ini mampu mencapai status ekonomi berpenghasilan kebawah menengah pada tahun 2011 dan menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia pada bulan Febuari tahun 2013. 3
Negara Laos mulai melakukan desentralisasi pengendalian dan mendorong perkembangan perusahaan- p er us a haan swast a p ad a t a hun 1986, dengan perubahan tersebut perekonomian di Laos mulai bertumbuh lebih dari 6% (enam) per tahunnya.
Dalam dekade terakhir ini Laos menikmati pertumbuhan ekonomi disekitar 8% (delapan) pertahunnya dan merupakan salah 1 (satu) negara yang memiliki pertumbuhan tinggi di Asia Tenggara. Namun Laos termasuk negara yang tertinggal dalam hal infrastruktur.
Perkembangan Republik Demokratik Rakyat Laos atau yang disebut dengan Laos telah sukses dengan banyak
3 OECD, “Corporate Governance Frameworks in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam”, https://www.oecd.org/daf/ca/Corporate- Governance-Frameworks-Cambodia-Lao-PDR- Myanmar-Viet-Nam.pdf , diakses tanggal 25 Oktober 2019.
langkah selama 2 (dua) dekade terakhir. Untuk negara berpenduduk jarang dan terkurung dengan daratan ini, serta harus mengatasi efek yang menghancurkan dari tahun ke tahun mengenai perang dan perselisihan sipil ini, menghantarkan negara Laos untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi dan relatif stabil selama lebih dari 2 (dua) dekade.
Hal ini dikarenakan standar hidup telah meningkat di titik di mana negara Laos menjadi ekonomi menengah dan dapat lulus dari status negara kurang berkembang. 4
Negara Laos yang terus menerus berkembang ini menghantarkan Laos sebagai salah 1 (satu) dari 10 (sepuluh) ekonomi pertumbuhan tercepat di dunia. Akan hal tersebut, negara Laos memiliki beberapa jenis organisasi bisnis dinegaranya tersebut, yakni sebagai berikut: 5
1.  Pedagang Tunggal
2. Kemitraan
3.  Perseroan Terbatas
4.  Perusahaan Publik
5.  100% Investasi Milik Dalam atau Asing
6.  Joint Venture
7.  Join Venture by Contract
8.   Kantor Cabang
9.   Kantor Perwakilan Organisasi sendiri merupakan wadah yang memungkinkan masyarakat
4 OECD, 2017, OECD Investment Policy Reviews Lao PDR, Laos, Paris, hlm. 17.
5 D e j - U d o n & A s s o c i a t e s ,   2 0 1 3 , A S E A N Legal&Business Guide, Dej-Udon&Associates, Bangkok, s.l., hlm. 22-23.
dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat tercapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi juga merupakan suatu unit yang terkoordinasi yang terdiri dari setidaknya 2 (dua) orang yang berfungsi untuk mencapai suatu sasaran tertentu. Organisasi juga memerlukan manusia sebagai pendukung utama setiap organisasi apapun. 6
Organisasi perusahaan sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yakni yang organisasi perusahaan berbadan hukum dan organisasi perusahaan tidak berbadan hukum. Ciri-ciri organisasi perusahaan berbadan hukum sendiri adalah sebagai berikut:
1.  Pendiriannya disahkan oleh Me n t e r i   K e h a k i m a n   d a n Keuangan
2.  Me m i l i k i   ang g ar an   d a s ar perusahaan
3.  Memiliki anggota sekutu yang cukup
4.  Memiliki struktur modal
S edangkan untuk organisasi perusahaan tidak berbadan hukum, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 7
1.  Pendiriannya hanya dilakukan di depan notaris
2.  Disahkan oleh Pengadilan Negeri setempat
3.  Dijalankan atas nama bersama
4.  Tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran dasar rumah tangga
6 Muhibbuthabary, “Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Asy-Syari’ah, Vol.17, No. 3, 2015, hlm. 236.
7 Ibid ., hlm. 238.
Dilihat dari hal tersebut, Indonesia sendiri juga memiliki beberapa bentuk organisasi bisnis atau perusahaan, yakni sebagai berikut: 8 1.  Perusahaan Dagang 2.  Persekutuan Perdata 3.  Persekutuan Firma 4.  Persekutian Komonditer (CV) 5.  Perseroan Terbatas (PT) S e t e l a h   m e l i h at   p e nj ab ar an sebagaimana di atas. Maka ke-2 (dua) negara ini, yakni Laos dan Indonesia mengatur mengenai perusahaan atau perseroan terbatas. Akan hal tersebut, menarik jika penulis meneliti mengenai perusahaan atau perseroan di negara Laos. Berhubung negara tersebut pada perusahaan atau perseroan terbatasnya including dengan pengaturan mengenai sole limited company . Sehingga menarik untuk diketahui mengenai bagaimana pengaturan sole limited company di negara Laos tersebut. Lalu hal ini juga berkaitan dengan bagaimana akibat hukum yang timbul jika pengaturan sole limited company di negara Laos digunakan di negara Indonesia.
Akan hal tersebut di atas, penulis berharap penelitian ini mampu memb er ikan ilmu p enget ahuan tambahan dibidang hukum. Berkaitan dengan pengaturan sole limited company di negara Laos dan akibat hukum yang dapat timbul jika negara Indonesia menggunakan konsep atau pengaturan sole limited company tersebut.
8 Abdul R. Saliman, 2016, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta, hlm. 89-103.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian tentang Akibat Hukum Yang Timbul Jika Negara Indonesia Menganut Pengaturan Sole Limited Company Seperti Negara Laos ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif.
Metode penelitian hukum normatif ini sendiri adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap s i ste m at i k a   hu ku m ,   p e nel it i an terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. 9
Penelitian hukum normatif sendiri juga meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan adanya penelitian hukum normatif ini juga memiliki fungsi untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. 10
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan sole limited company di negara Loas. Lalu berkaitan juga dengan akibat hukum yang dapat timbul jika pengaturan sole limited company di negara Laos digunakan di negara Indonesia.
Hal ini untuk melihat perbandingan dan taraf sinkronisasi antara undang- undang perusahaan atau perseroan terbatas antara negara Laos dengan
9 Bambang Sugano, 2006, Metodologi Penelitian Hukum , Edisi Pertama, RajaGrafindoPersada, Jakarta, hlm. 41-42.
10 I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.
negara Indonesia berkaitan dengan pengaturan sole limited company . Apakah sejalan atau malah menimbulkan akibat hukum.

## C. Hasil Penelitian dan
Pembahasan
1. Pengaturan Sole Limited Compan y Di Negara Laos
Negara Laos sendiri memiliki 4 (empat) jenis perusahaan, yakni sebagai berikut:
1.  Perusahaan swasta
2.  Perusahaan negara
3.  Perusahaan campuran
4.  Perusahaan koperasi
Hal tersebut di atas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013. 11
Lalu pada Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013 ini juga mengatur mengenai 2 (dua) jenis perusahaan, yakni sebagai berikut:
1. Limited Company, including sole limited company
2. Public company 12
Dilihat dari Pasal 12 ayat (2) Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013 ini maka penulis akan melakukan penelitian mengenai limited company including sole limited company di negara Laos tersebut.
11 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
12 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
S eb elum s amp ai t a hap p ada penjabaran limited company including sole limited company. Maka perlu diketahui terlebih dahulu pengertian dari perusahaan atau perseroan terbatas itu sendiri. Perusahaan atau perseroan terbatas menurut Pasal 3 angka 8 Undang-Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013 ini, berbunyi sebagai berikut: Perusahaan atau perseroan terbatas adalah jenis perusahaan yang memilki pemegang saham paling sedikit atau setidaknya 2 (dua) orang tetapi tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) orang kecuali dalam kasus yang dijelaskan dalam paragraf 1 (satu), Pasal 90 undang-undang ini dan perusahaan atua perseroan te r b at as   d e ng an   1   ( s atu ) pemegang saham yang disebut dengan “perseroan terbatas tunggal. 13
Struktur dari perusahaan atau perseroan terbatas ini adalah merujuk pada calon investor untuk mengambil risiko bisnis dengan menawarkan kepada mereka campuran manfaat yang dulunya hanya tersedia untuk entitas bisnis tertentu. Perusahaan atau perseroan terbatas di Laos ini juga merupakan jenis bisnis yang disukai oleh investor asing. Hal ini dikarenakan perusahaan berbadan asing dapat mendirikan perusahaan lokal untuk berbisnis di Laos. 14
13 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
14 Dej-Udom&Asociates, 2011, The Limited Liability Compony A Common Investment Structure in ASEAN, Dej-Udom&Associates, Bangkok, hlm.3.
Perusahaan atau perseroan terbatas tidak terlepas dari status badan hukum. Status badan hukum perusahaan di Laos ini dapat dilihat pada Pasal 84 Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013, yang menyatakan sebagai berikut: “ The company’s legal entity and branch of the partnership as describes in Article 39 and Article 40 of this law” . 15
Dilihat dari hal tersebut Pasal 39 Undang-Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013 ini sendiri berkaitan dengan status of legal  person of partnership. Lalu Pasal 40 Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013 ini juga menjelaskan mengenai Partnership’s Branch, yang berbunyi sebagai berikut:
Estblishment of branch for a partnership registered in Lao PDR, does not have registration and the branch has no legal person status seprate from the partnership. 16
Sehingga dalam hal ini status badan hukum perusahaan di negara Laos berkaitan dengan Pasal 39 dan Pasal 40 dalam partnership dan partnership’s Branch . Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas.
Setelah melihat hal tersebut di atas. Maka pembahasan selanjutnya berkaitan dengan inti penelitian ini sendiri yakni sole limited company di negara Laos. Jika melihat pada ketentuan pada Pasal 90 Undang-Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013 ini,
15 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
16 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
menjelaskan bahwa sebuah perusahaan atau perseroan terbatas yang memiliki lebih dari 30 (tiga puluh) orang ini dapat terus mempertahankan status perusahaan atau perseroan terbatas tersebut. Namun hal ini dapat dilakukan dengan hanya menggunakan suara khusus sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 149 Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013 ini.
L a lu   d a l am   h a l   p e r u s a h a an terbatas tidak mempertahankan status perusahaan atau perseroan terbatas atau tidak memiliki suara yang cukup untuk mempertahankan sebagaimana yang dimaksud dalam paragaraf 1 (satu) pasal ini. Maka perusahaan terbatas akan mengubah isi pendaftaraan perusahaan sesuai dengan tata cara dan prinsip perusahaan publik. Lalu jika sebuah perusahaan terbatas dengan hanya 1 (satu) pemegang saham yang tersisa. Maka akan mengubah namanya menjadi “ Sole Limited Company ” seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut atau dibubarkan. 17
Dilihat dari hal tersebut negara Laos mengenal istilah “ sole limited company atau perseroan terbatas tunggal ” . Hal ini terjadi jika memang perusahaan atau perseroan terbatas di negara Laos hanya tersisa 1 (satu) pemegang saham atau perusahaan yang dimiliki oleh 1 (satu) orang individu dan 1 (satu) orang pemegang saham tersebut mau mempertahankan perusahaan atau perseroan terbatas tersebut. Pendirian sole limited company atau perusahaan
17 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
atau perseroan terbatas tunggal ini, 18
memiliki beberapa langkah-langkah yang harus diambil, yakni sebagai berikut: 19
1.  D e n g a n   s e p e n u h n y a menyumbangkan sahamnya atas nama sole limited company atau perseroan terbatas tunggal
2.  Membuat rancangan anggaran rumah tangga sole limited company atau perseroan terbatas tunggal 3.  Mendaftarkan perusahaan Lalu hal tersebut di atas juga berkaitan dengan Pasal 177 Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/ NA, 26 Desember 2013 berbunyi sebagai berikut:
Pemegang saham dari sole limited company akan sepenuhnya berkontribusi dengan sahamnya. Baik dalam bentuk natura atau dalam bentuk uang tunai sebelum pendaftaran sole limited company . Saham sole limited company setelah pendaftaran perusahaan tidak tunduk pada penarikan tetapi mereka dapat dialihkan atau diwariskan. Lalu sole limited company dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran, harus menyerahkan sertifikat sahamnya kepada register yang bersangkutan untuk persetujuan dan sertifikat saham dari 1 (satu) perusahaan atau perseroan terbatas tidak bisa ditawar. 20
18 Zicolaw, 2016, ASEAN Insiders Guide: Investing in Lao PDR , Zicolaw, Sisattanak, hlm. 18.
19 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
20 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
Pemegang saham sendiri memiliki hak dan kewajiban. Hal ini sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 179 Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/ NA, 26 Desember 2013, yakni sebagai berikut: 21
1.  Mengadopsi anggaran rumah tangga sole limited company atau perseroan terbatas tunggal
2. Mempekerjakan manager
3.  Mempekerjakan auditor (jika memang dipandang perlu)
4.  Tentukan gaji manager , gaji auditor dan karyawan lainnya
5.  Menyetujui laporan operasi bisnis, pendapatan, pengeluaran dan rencana bisnis perseroan terbatas tunggal
6.  Te n t u k a n   p e n g g u n a a n keuntungan yang dihasilkan
7.  Melaksanakan hak dan kewajiban lainnya sebagaimana yang telah ditentukan dalam angaran rumah tangga sole limited company atau perseroan terbatas tunggal Akan hal tersebut maka negara Laos memperbolehkan adanya pemegang saham tunggal dengan menggunakan konsep sole limited company atau perseroaan terbatas tunggal. Sepanjang sole limited company atau perseroan terbatas tunggal tersebut hanya dimiliki oleh 1 (satu) pemegang saham saja dan 1 (satu) pemegang saham tersebut setuju untuk mengikuti aturan Undang- Undang Perusahaan di negara Laos tersebut. Dilihat dari hal tersebut juga
21 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
sole limited company atau perseroaan terbatas tunggal ini merupakan badan hukum.

## 2.  Akibat Hukum Yang Timbul Jika Pengaturan Sole Limited Company
Di Negara Laos Digunakan Di Negara Indonesia
Berdasarkan pada penjabaran sebelumnya di atas mengenai pengaturan sole limited company atau perseroan terbatas tunggal terbatas di negara Laos ini. Merupakan hal yang menarik untuk dibahas dikarenakan terkadang pada praktiknya orang atau klien suka menanyakan apakah perusahaan atau perseroan terbatas bisa dilakukan hanya oleh 1 (satu) pemegang saham saja. Akan hal tersebut di atas, maka menarik untuk dibahas mengenai akibat hukum jika Indonesia menganut pengaturan sole limited company atau perseroan terbatas tunggal ini.
Sebelum sampai pembahasan maka perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan yang signifikan antara pengaturan perusahaan atau perseroan terbatas di Laos dengan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan pengaturan pada pengertian dari perusahaan atau perseroan terbatas di negara Laos itu sendiri. Pengertian dari perusahaan atau perseroan terbatas ini sendiri dapat dilihat dari Pasal 3 ayat (8) Undang-Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013, yang berbunyi sebagai berikut:
Perseroan terbatas adalah jenis perusahaan yang memilki pemegang saham paling sedikit
atau setidaknya 2 (dua) orang tetapi tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) orang kecuali dalam kasus yang dijelaskan dalam paragraf 1 (satu), Pasal 90 undang- undang ini dan perusahaan atau perseroan terbatas dengan 1 (satu) pemegang saham yang disebut dengan “perseroan terbatas tunggal”. 22
Ji ka di li hat dar i p enger t ian perusahaan atau perseroan terbatas di negeri Laos ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada pengertian perseroan terbatas di Indonesia sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:
Pe r s e r o a n   t e r b at a s   y a n g selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang ini serta peraturan pelaksananya. 23
S e t e l a h   m e l i h at   p e n g e r t i a n perusahaan atau perseroan terbatas antara negara Laos dan negara Indonesia ini. Maka perusahaan atau perseroan terbatas di negara Laos ini menjelaskan bahwa pemegang saham di perusahaan atau perseroan terbatas di Laos ini adalah
22 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
paling sedikit atau setidaknya 2 (dua) dan tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) orang kecuali dalam kasus tertentu atau dapat diartikan memiliki 1 (satu) hingga 20 (dua puluh) pemegang saham. Hal ini dianggap sebagai badan hukum yang memiliki hak untuk menjalankan harta benda bisnis di bawah namanya. 24 Sedangkan jika kita bandingkan dengan di Indonesia perseroaan terbatas di Indonesia tidak memiliki batas untuk pemegang saham asalkan harus ada 2 (dua) orang atau lebih serta dibuat dengan perjanjian.
Adanya perusahaan atau perseroan terbatas tidak terlepas dari adanya badan hukum. Badan hukum di negara Loas sendiri kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan pada Pasal 84 Undang-Undang tentang Perusahaan No. 46/ NA, 26 Desember 2013 ini menyatakan bahwa status badan hukum dari perusahaan sama dengan partnership dan partnership’s branch dan tidak ada penjelasan mendetail mengenai kapan mendapatkan status badan hukum di Laos. 25 Sedangkan untuk status badan hukum di perseroan terbatas di Indonesia sendiri. Baru dapat dikatakan bahwa perseroaan terbatas tersebut sebagai badan hukum apabila telah mendapatkan pengesahaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Maka perseroan terbatas tersebut telah sah sebagai badan hukum dan menjadi diri sendiri serta dapat melakukan perjanjian-
24 Dej-Udon&Associates, 2013, Loc.Cit.
25 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
perjanjian dan kekayaan perseroan terpisah dari kekayaan pemiliknya. 26 Lalu inti pembeda selanjutnya dari penelitian ini adalah berkaitan dengan konsep atau pengaturan dari sole limited company atau perseroan terbatas tunggal yang berada di negara Laos. Akan hal tersebut, maka akan diberikan penjelasannya: pada Pasal 12 Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013 tersebut menjelaskan bahwa perusahaan memiliki 2 (dua) jenis perusahaan yakni perusahaan atau perseroan terbatas atau dikenal dengan limited company including sole limited company atau perseroan terbatas tunggal dan yang ke-2 (dua) adalah public company. Pada penelitian ini maka hanya berfokus pada limited company including sole limited company . 27 Sole limited company atau perseroan terbatas tunggal dapat terjadi apabila perusahaan atau perseroan terbatas ini, pemegang sahamnya kurang dari 2 (dua) atau hanya tersisa 1 (satu) pemegang saham saja. Sehingga perusahaan atau perseroan terbatas tersebut akan berubah nama menjadi sole limited company atau perseroan terbatas tunggal.
Namun jika sole limited company atau perseroan terbatas tunggal ini pemegang sahamnya berubah lagi menjadi lebih dari 1 (satu) atau lebih dari 2 (dua). Maka sole limited company atau perseroan terbatas tunggal ini harus merubah namanya lagi menjadi perusahaan atau perseroan terbatas . Hal ini sebagaimana 26 I.G. Widjaja, 2003, Hukum Perusahaan , Mega Poin Blanc, Jakarta, hlm.6
27 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
yang dimaksud dalam Pasal 178 Undang- Undang tentang Perusahaan No. 46/NA, 26 Desember 2013. 28
Jika hal ini dikaitan dengan perseroan terbatas di Indonesia. Maka harus terlebih dahulu memperhatikan konsep atau pengaturan dari perseroan terbatas itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari sifat pendirian perseroan terbatas itu sendiri. Di mana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini menyatakan bahwa: PT atau perseroan terbatas harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan menggunakan akta notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Hal tersebut diperjelas dengan adanya Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa PT atau perseroan terbatas harus didirikan berdasarkan perjanjian. Di dalam perjanjian tersebut pun harus memuat anggaran dasar dan keterangan- keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian PT atau perseroan terbatas tersebut.
Oleh karena pendirian PT atau perseroan terbatas didasarkan pada perjanjian maka dengan sendirinya semua unsur-unsur perjanjian dan syarat sahnya perjanjian ini harus sebagaimana yang dimaksud dalam KUHPerdata Buku III. 29
28 Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law.
29 Budiono, Herlien, “Arah Pengaturan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Digital”, RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2, 2012, hlm. 190-191.
Akan hal tersebut, maka PT atau perseroan terbatas harus dibuat oleh 2 (dua) atau lebih orang dan hal itu bersifat mutlak dan kurang dari itu tidak memenuhi persyaratan. Sehingga tidak dimungkinkan diberikan pengesahan sebagai badan hukum oleh Menteri. 30 Namun jika dipahami lagi secara cermat masih terbuka kemungkinan pemegang saham menjadi pemegang saham tunggal atau hanya 1 (satu) pemegang saham saja. Hal ini dapat terjadi ketika perseroan terbatas telah disahkan menjadi badan hukum. Berikut akan diberikan perumpamannya, misalnya: salah 1 (satu) pemegang saham menjual bagian sahamnya kepada pemegang saham yang lain. Akibat dari penjualan saham tersebut maka pemegang saham yang 1 (satu) ini memiliki 100% (seratus) saham tersebut. 31
Namun kepemilikan saham 100% (seratus) tersebut atau pemegang saham tunggal tersebut pasti menimbulkan akibat hukum. Hal ini terlihat pada pemegang saham yang telah mendapatkan status sebagai badan hukum tersebut, lalu menjadi pemegang saham tunggal atau kurang dari 2 (dua) pemegang saham. Maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak dalam keadaan tersebut maka yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada “orang lain” atau perseroan mengeluarkan saham baru kepada “orang lain”. Hal ini sebagaimana
30 Yahya Harahap, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 162
31 Wahyuni, Verti Tri, “Kepemilikan Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)”, Jurnal Hukum Novelty , Vol.8, No.2, 2017, hlm. 209-120.
yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 32
Pengertian “orang lain” yang dimaksudkan disinilah adalah orang yang tidak memiliki kesatuan dalam harta kekayaan dengan pemegang saham. Jika hal tersebut berkaitan dengan suami atau istri maka tidak bisa dikatakan sebagai orang lain. Hal ini dikarenakan pada saat melangsungkan perkawinannya mereka tidak mempunyai atau tidak membuat perjanjian kawin. Sehingga mereka tidak memiliki harta terpisah atau dapat dikatakan merupakan 1 (satu) kesatuan harta. 33
Lalu jika dalam jangka waktu 6 (enam) bulan pemegang saham masih kurang dari 2 (dua) orang maka akibat hukum yang timbul adalah pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan. Akan hal tersebut, maka jika ada permohonan dari pihak yang berkepentingan maka Pengadilan Negeri tersebut berdasarkan permohonannya dapat membubarkan perseroan terbatas tersebut. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 34 Lalu makna “pihak yang berkepentingan” yang dimaksudkan di sini, jika dilihat pada Penjelasan Pasal
32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
33 Nindyo Pramono, 2012, Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 46.
34 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

## 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini adalah kejaksaan untuk kepentingan umum, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, karyawan perseroan, kreditur dan/atau pemangku kepentingan ( stake holder ) lainnya. 35
Akan hal tersebut di atas, juga berkaitan dengan prinsip keterpisahan perseroan dari pemegang saham pada keadaan dan peristiwa tertentu. Hal tersebut perlu disingkirkan dan dihapus dengan cara menembus tembok perseroan terbatas yang berkaitan dengan tanggung jawab. Hal ini menimbulkan akibat hukum atau konsekuensi yang biasa dikenal dengan piercing the corporate veil.
Pengertian dari doktrin piercing the corporate veil ini sendiri mengajarkan mengenai adanya kemungkinan membebankan tanggung jawab atas pihak lain yang bukan perusahaan itu sendiri. Meskipun perbuatan tersebut dilakukan secara sah oleh dan atas nama perusahaan sebagai badan hukum. Akan hal tersebut maka prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham hanya bersifat tidak berlaku secara mutlak. 36 Dalam hukum positif Indonesia s e n d i r i   k e m u n g k i n a n   u n t u k mengecualikan prinsip tanggung jawab terbatas itu sendiri dimungkinkan. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Nomor 40
35 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).
36 Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1, 2014, hlm.78.
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana yang telah dijelaskan di atas sebelumnya. Lalu dalam ketentuan KUHD sendiri tidak menjelaskan mengenai ketentuan pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi jika pemegang saham tersebut merupakan pemegang saham tunggal atau hanya satu-satunya.
N a m u n   M a h k a m a h   A g u n g Republik Indonesia pada tahun 1973 ini menjelaskan bahwa perseroan yang sahamnya hanya 1 (satu) orang, maka harta pribadi pemegang saham tersebut dapat disita untuk pembayaran hutang yang dibuat oleh perseroan. Hal ini pun sependapat dengan apa yang diutarakan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. 37
Penjelasan tersebut di atas merupakan akibat hukum yang timbul jika negara Indonesia menggunakan pengaturan sole limited company atau perseroan terbatas tunggal seperti di negara Laos.
Dilihat dari hal tersebut pada dasarnya negara Laos dan negara Indonesia menganut sistem hukum civil law . Hal ini dikarenakan Laos yang merupakan bekas jajahan dari Perancis 38 dan Indonesia sendiri bekas jajahan dari Belanda. 39
Walaupun ke-2 (dua) negara ini memiliki sistem hukum yang sama. Namun memiliki pengaturan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari
37 Ibid., hlm. 78-79.
38 Geentanjali Mukherjee, 2013, Lao PDR dalam Business and Human Rights in ASEAN A Baseline Study, Human Rights Resource Centre, Depok, hlm. 149.
39 Nurhardianto, Fajar, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, Jurnal TAPIs, Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 42.
pengaturan pada konsep sole limited company atau perseroan terbatas tunggal. Di mana Laos mengatur konsep tersebut dalam pengaturan pada Undang-Undang Perusahaanya (dapat dilihat pada penjabaran sebelumnya). Sedangkan di Indonesia sendiri pengaturan sole limited company atau perseroan terbatas tunggal, itu sendiri secara tidak langsung dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Walaupun memang pengaturannya tidak secara mendetail. Namun hanya secara garis besar saja.
Hal tersebut di atas, juga berkaitan dengan adanya akibat hukum yang dapat timbul dari adanya pengaturan sole limited company atau perseroan terbatas tunggal. Sehingga secara tidak langsung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini tidak memperbolehkan adanya pemegang saham tunggal atau pemegang saham kurang dari 2 (dua). Kecuali hal ini berkaitan dengan Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian serta lembaga lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 40
40 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

## D. Kesimpulan
Negara Laos sendiri pada perusahaan atau perseroan terbatasnya mengatur mengenai sole limited company atau perseroan terbatas tunggal. Hal ini terjadi jika perusahaan atau perseroan terbatas tersebut yang awalnya memiliki paling sedikit 2 (dua) pemegang saham atau tidak lebih dari 30 (tiga puluh) pemegang saham ini berubah menjadi hanya 1 (satu) pemegang saham saja dan setuju untuk mengikuti aturan Undang-Undang Perusahaan Laos. Jika tidak menyetujui maka perusahaan tersebut dapat dibubarkan. Lalu jika sole limited company atau perseroan terbatas tunggal ini yang awalnya hanya 1 (satu) orang pemegang saham saja. Lalu jika sepanjang perjalannya pemegang saham tersebut bertambah 2 (dua) atau tidak lebih dari 30 (tiga puluh) ini maka akan berubah lagi namanya menjadi limited company atau perusahaan atau perseroan terbatas.
Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tidak langsung mengatur mengenai sole limited company atau perseroan terbatas tunggal. Hal ini dikarenakan pada Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ini mengatur mengenai pemegang saham yang kurang dari 2 (dua) atau pemegang saham tunggal. Akan hal tersebut, maka akan menimbulkan akibat hukum.
Akibat hukum yang ditimbulkan jika perusahaan atau perseroan terbatas di Indonesia menganut sole limited company atau perseroan terbatas tunggal seperti
negara Laos ini, maka akan berdampak pada pemegang sahamnya. Akan hal tersebut, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (bulan) telah dilampaui dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua). Maka pemegang saham tunggal tersebut bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala perikatan dan seluruh kerugian yang dialami oleh perseroan terbatas tersebut. Hal ini bisa dikaitkan dengan doktrin piercing the corporate veil . Selain hal tersebut akibat hukum yang muncul terhadap perseroan terbatas yang pemegang sahamnya tunggal atau kurang dari 2 (dua) ini dapat dibubarkan di Pengadilan Negeri atas permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Dej-Udom&Asociates, 2011, The Limited Liability Company A Common Investment Structure in ASEAN, Dej-Udom&Associates, Bangkok.
Dej-Udon&Associates, 2013, ASEAN Legal&Business Guide, Dej- Udon&Associates, s.l.
Diantha, I Made Pasek, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta. Harahap, Yahya, 2016, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. Mukherjee, Geentanjali, 2013, Lao PDR dalam Business and Human Rights in ASEAN A Baseline Study, Human Rights Resource Centre, Depok.
OECD, 2017, OECD Investment Policy Reviews Lao PDR, Paris, Laos. Pramono, Nindyo, 2012, Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saliman, Abdul R, 2016, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus, Kencana, Jakarta. Sugano, Bambang, 2006, Metodologi Penelitian Hukum , Edisi Pertama, RajaGrafindoPersada, Jakarta. Widjaja, I.G, 2003, Hukum Perusahaan , Mega Poin Blanc, Jakarta. Zicolaw, 2016, ASEAN Insiders Guide: Investing in Lao PDR. Zicolaw, Sisattanak. Jurnal Budiono, Herlien, “Arah Pengaturan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Digital”, RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No. 2, 2012. Kurniawan, “Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif, Mimbar Hukum, Vol. 26, No. 1, 2014. Muhibbuthabary, “Dinamika dan Implementasi Hukum Organisasi Perusahaan Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Asy-Syari’ah, Vol.17, No. 3, 2015. Nurhardianto, Fajar, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, Jurnal TAPIs, Vol. 11, No. 1, 2015.
Wahyuni, Verti Tri, “Kepemilikan
Tunggal Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)”, Jurnal Hukum Novelty , Vol.8, No. 2, 2017. Wicaksono, Eric, “Koridor Ekonomi Sebagai Jembatan Keterkuncian Geografis: Kasus Pertumbuhan Ekonomi Laos 2000-2010”, Jurnal Hubungan Internasional, Vol.10, No. 1, 2017. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 46/NA, 26 Desember 2013 tentang Enterprise Law (Negara Laos). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

## Internet
Kementerian Luar Negeri, “Kedutaan Besar Republik Indonesia di Vientiane, Republik Demokrasi Rakyat Laos, ” https://kemlu.go.id/ vientiane/id/read/profil-negara-dan- kerjasama/583/etc-menu , diakses 31 Oktober 2019. OECD, “C or p orate Governance Frameworks in Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam”, https://www.oecd.org/daf/ca/ Corporate-Governance-Frameworks- Cambodia-Lao-PDR-Myanmar-Viet- Nam.pdf , diakses 25 Oktober 2019.
Petunjuk bagi (calon) Penulis

## KETENTUAN PENULISAN JURNAL ILMIAH JUSTITIA ET PAX
Jurnal  ilmiah Justitia et Pax merupakan jurnal ilmiah bidang hukum. Jurnal  ilmiah Justitia et Pax terbit dua kali setahun Januari-Juni dan Juli-Desember. Kami menerima artikel konseptual atau hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut: 1.  Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum. 2.  Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 3.  Panjang naskah 5000-10.000 kata, tidak termasuk daftar pustaka. 4.  Naskah diketik di atas kertas A4 dengan margin atas dan kiri masing-masing 4 cm dengan margin halaman bawah dan kanan masing-masing 3 cm , menggunakan tipe huruf Times New Roman, ukuran font 12, dan spasi 1,5. 5. Judul naskah berbahasa Indonesia terdiri maksimal 12 kata, sedangkan jika berba- hasa Inggris terdiri maksimal 10 kata . 6.  Naskah harus disertai dengan abstract dan keywords dalam Bahasa Inggris serta intisari dan kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Abstract dan intisari masing-masing terdiri 150- 250 kata tidak termasuk kata kunci . Keywords dan kata kunci masing-masing terdiri 3-5 kata/frasa, dengan diselingi dengan tanda titik koma (;) di antara kata/frasa . 7.  Sistematika naskah hasil penelitian harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Abstract (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Latar Belakang Masalah (disertai dengan perumusan masalah), Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka. 8.  Sistematika naskah artikel konseptual harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Abstract (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasala- han yang dibahas), Penutup, Daftar Pustaka.
9.  Gaya penulisan di Jurnal ilmiah Justitia et Pax harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa In- donesia yang Disempurnakan.
10. Gaya penulisan yang khusus berlaku di Jurnal ilmiah Justitia et Pax adalah.
a. Bilamana merujuk suatu pasal, huruf awal kata “pasal” ditulis dengan huruf kapital.
b. Bilamana merujuk suatu ayat, huruf awal kata “ayat” ditulis dengan huruf kecil dan angka diapit oleh tanda baca kurung.
c. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, mohon indikasikan bagian yang dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan dalam tanda kurung siku […].