## Penerapan Zakat Profesi di Baznas Kabupaten Barru ditinjau dari Perspektif Maqashid al-Syariah
Ahmad Ramadlan 1 , Muslimin Kara 2 , Misbahuddin 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1, 2, 3
Email: ahmadramadlan07@gmail.com 1
musliminkara@yahoo.co.id 2
misbahuddin08121970@gmail.com 3
P-ISSN : 2745-7796 E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Penerapan  Zakat  Profesi  di  Baznas Kabupaten  Barru  Ditinjau  Dari  Perspektif  Maqashid  al-Syariah.  Penelitian  ini  merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan fenomenologi dan teologi syar’i. Hasil penelitian  ini  menunjukan  bahwa  (1)  Dasar  hukum  pelaksanaan  zakat  profesi  di  Kabupaten Baru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan adanya Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat Kabupaten Barru. (2) Penerapan zakat profesi di Kabupaten Barru telah dilaksanakan dengan baik, hal ini telah  dibuktikan  adanya  mekanisme  pemtongan  gaji  langsung  pada  Bank  Sulawesi  Selatan- Sulawesi Barat bahkan Baznas kabupaten Barru adalah salah satu Baznas terbaik di Sulawesi Selatan  terkhusus  zakat  profesi,  mengingat  potensi  zakat  profesi  atau  zakat  penghasilan seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil  pada  tahun  2022  di  Kabupaten  Barru    berjumlah  Rp.  561. 305.187.57. (3) Penerapan Zakat profesi  yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Barru telah sesuai  dengan  perspektif  Maqashid  al-Syariah  dalam  pendistribusian  zakat  di  Kabupaten Barru sudah menjadi bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan yang menjadi salah satu unsur  dari Maqashid  syariah yaitu  menjaga  harta  ( Hizbu  Maal ).  Serta  kesejahteraan  yang dicapai melalui pengelolaan zakat dapat pula menunjang unsur lain dalam maqashid syariah seperti  memelihara  agama  atau Hifz  Diin (terhindar  dari  pemurtadan),  memelihara  akal( Hifz Aql )  karena mustahiq mendapat  pengajaran  yang  layak  serta  memelihara  keluarga  dari ancaman kemiskinan.
Kata Kunci: Baznas, zakat, Maqashid al-Syariah
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Sejatinya  dalam  agama  Islam,  ada satu  ajaran  yang  penting  untuk  diketahui bahwa  dalam  harta  kekayaan  yang  kita peroleh  terdapat  hak  orang  lain  yang  harus dikeluarkan  dalam  bentuk.  Islam  adalah
pandangan hidup yang seimbang dan terpadu didesain  untuk  mengantarkan  kebahagiaan manusia  melalui  peningkatan  kebutuhan melalui  kebutuhan-kebutuhan  moral  dan materil  manusia,  dan  akulturasi  hubungan sosio-ekonomi dan persaudaraan antar
masyarakat. 1 Hal  ini  dapat  tercermin  dalam praktek  beribadah  misalnya  dalam  ibadah zakat  karena  didalamnya  mencakup  dua unsur  tersebut  yaitu  sosial  dan  ekonomi masyarakat muslim pada umumnya.
Perintah  menafkahkan  harta,  guna membantu  sesama  anggota  masyarakat  yang kurang beruntung tersebut, merupakan pelaksanaan  kongkrit  dari  prinsip  Islam tentang  keadilan  sosial.  Islam  adalah  agama yang  tidak  hanya  berisi  tentang  doktrin- doktrin  ketuhanan  yang  diwujudkan  dalam ritual  keagamaan  seperti  shalat,  puasa  dan lain  sebagainya.  Islam  juga  agama  yang sangat peduli terhadap persoalan kemanusiaan  baik  berupa  interaksi  antar manusia maupun kepedulian terhadap sesama seperti  fakir  miskin.  Bukti  kongkritnya adalah  adanya  kewajiban  membayar  zakat, baik  zakat  Fiṭrah  maupun  zakat  mal. 2 dalam pengumpulan, pendayagunaan serta pendistribusian  zakat  untuk  mendongkrak dan  mengoptimalkan  daya  guna  dan  hasil guna  dalam  pengelolaan  zakat,  infak  dan sedekah  dianggap  penting,  Oleh  karenanya lahirnya  UU  No.  23  tahun  2011  tentang pengelolaan  zakat,  memberikan  legitimasi pengelolaan  zakat  di  Indonesia  sehingga mempunyai  landasan  hukum.  Pengelolaan zakat  di  Indonesia  dalam  Undang-Undang tersebut  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah dengan mendirikan Badan Amil Zakat (BAZ) mulai  dari  nasional.  Pengelolaan  zakat  ini juga bisa dilakukan oleh pihak-pihak lainnya seperti lembaga-lembaga keagamaan, lembaga kemasyarakatan dan lain sebagainya.
Badan amil Zakat Nasional Kabupaten  Barru  merupakan  Badan  Resmi yang  dibentuk  oleh  Pemerintah  Daerah
1 Misbahuddin, E-Commerce  dan  Hukum Islam (Makassar:  Alauddin  University  Press,  2012), h.2.
2 Andi  Muhammad  Jaka  Danto,  Muslimin Kara, “Analisis Indikator Keberkahan   Berzakat Bagi Muzakki  pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional  Kota Makassar”  Jurnal Ekonomi  Syariah  dan  Bisnis Perbankan 7 no. 1 (Juni 2023): h.147
berdasarkan  Surat  Keputusan  Bupati  Barru No. 470/KESRA/XII/2016 tanggal 09
Desember  2016  tentang  Pimpinan  Badan Amil  Zakat  Nasional  Kabupaten  Barru  yang merupakan  Implementasi  dari  Peraturan Daerah  No.  09  Tahun  2017  tentang Pengelolaan  Zakat  di  Kabupaten.  Tugas  dan fungsi  yang  dimiliki  Baznas  Kabupaten Barru  adalah  menghimpun  dan  menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) pada tingkat Kabupaten/Kota.  Lahirnya  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2011  tentang  Pengelolaan Zakat  semakin  mengukuhkan  peran  Baznas sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan  zakat.  Dalam  UU  tersebut, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.
Persoalan  zakat  yang  akhir-akhir  ini menjadi  pembahasan  ialah  persoalan  zakat profesi  atau zakat  penghasilan. Zakat  profesi adalah  harta  zakat  yang  dikeluarkan  dari sumber  usaha  profesi  atau  pendapatan  dari penjualan  jasa. 3 Dengan  kata  lain  bahwa zakat  profesi,  adalah  harta  yang  dikeluarkan karena  diperoleh  dari  pemanfaatan  potensi yang  ada  pada  dirinya  dan  dimiliki  dengan kepemilikan  yang  baru  dengan  berbagai macam  upaya  pemilikan  yang  syar’i,  seperti hibah,  upah  kerja  rutin,  profesi  dokter, arsitek,  pengacara,  akuntan,  dan  lain-lain. 4 Penghasilan  seperti  ini  di  dalam  literatur fikih  sering  disebut  dengan  al-māl  al mustafād (harta yang didapat)
Menurut Al-Qardhawi, landasan zakat  profesi  adalah  perbuatan  sahabat  yang mengeluarkan zakat untuk al-māl al mustafād (harta perolehan). Al-māl al mustafād adalah setiap  harta  baru  yang  diperoleh  seorang muslim  melalui  salah  satu  cara  kepemilikan
3 Ahmad Sarwat, Fikih Zakat Kontemporer
(Jakarta: Pustaka Hidaya, 2009), h. 49
4 Ahmadi dan Yeni Priyatna Sari, Zakat, Pajak, dan Lembaga Keuangan Islami dalam Tinjauan Fiqih (Solo: Era Intermedia, 2004), h. 58
yang  disyariatkan,  seperti  waris,  hibah,  upah pekerjaan, dan yang semisalnya. Al- Qardhawi  mengambil  pendapat  sebagian sahabat  (seperti  Ibnu  Abbas  dan  Ibnu Mas’ud)  dan  sebagian  tabi’in  (seperti  Az- Zuhri,  Hasan  Bashri,  dan  Makhul)  yang mengeluarkan zakat dari al-maal almustafaad pada  saat  menerimanya,  tanpa  mensyaratkan haul (dimiliki selama satu tahun qamariyah). Inti pemikiran Al-Qardhawi, bahwa penghasilan  atau  profesi  wajib  dikeluarkan zakatnya pada saat diterima, jika sampai pada nishab  setelah  dikurangi  hutang.  Dan  zakat profesi  bisa  dikeluarkan  harian,  mingguan, atau  bulanan. 5 Sebenarnya,  disitulah  letak titik masalahnya. Sebab sebagaimana dipaparkan  di  atas,  bahwa  diantara  syarat- syarat harta yang wajib dizakati, selain zakat pertanian  dan  barang  tambang  (rikaz),  harus ada  masa  kepemilikan  selama  satu  tahun, yang  dikenal  dengan  istilah  haul.  Sementara Al-Qardhawi dan juga para pendukung zakat profesi berkeinginan agar gaji dan pemasukan  dari  berbagai  profesi  itu  wajib dibayarkan meski belum dimiliki selama satu haul.Penulis  tertarik  menjadikan  Kabupaten Barru  sebagai  lokasi  penelitian  mengingat Baznas  Kabupaten  Barru  adalah  salah  satu Baznas  yang  mempunyai  peringkat  terbaik yang  ada  di  Sulawesi  selatan.  Hal  ini dibuktikan  berdasarkan  data  yang  penulis peroleh  dari  Badan  Amil  Zakat  Nasional Kabupaten  Barru  berupa  laporan  keuangan terkait  zakat  pendapatan  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kabupaten  Barru  pertanggal  31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 561,305,187.57  Berdasarkan  data  tersebut menunjukan  terjadi  peningkatan  perolehan dana  zakat  terkhusus  zakat  pendapatan  dari Tahun  2021  sampai  Tahun  2022  hal  ini menunjukan  potensi  zakat  profesi  yang  ada di  Kabupaten  Barru  cukup  naik  secara signifikan.  Jika  pengelolaan  zakat  profesi
5 Yusuf  Qardhawi,  “ Hukum  Zakat  Studi Komparatif  Mengenai  Status  dan  Filsafat  Zakat Berdasarkan  Qur’an  dan  hadis Terj.  Salman  Harun, Didin  Hafdhuddin  dan  Hasanuddin  (Cet.  III;  Bogor  : PT Pustaka Utera Antar Nusa, 1993), h.476
dilakukan  secara  optimal  guna  untuk mensejahterakan rakyat maka angka kemiskinan  di  Kabupaten  Barru  akan menurun.  Mengingat  sebagaimana  data  yang penulis  peroleh  dari  Badan  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Barru terdapat 14,73 ribu penduduk  miskin,  dengan  indeks  kedalaman kemiskinan 0,98. 6
Oleh  karenanya  diperlukan  terobosan alternatif untuk memangkas rantai kemiskinan  dan  salah  satu  upaya  yang dilakukan  dengan  mengoptimalkan  zakat khususnya  zakat  profesi  yang  dianggap cukup efisien dalam mewujudkan kesejahteraan  sosial.  Maka  penulis  memiliki ketertarikan dalam mengkaji dan mendalaminya berdasarkan perspektif Maqasid al-Syariah yakni mengacu pada dua sumber  ajaran  Islam  yaitu  al-Qur’an  dan Hadis  mencoba mengembangkan pokok  atau prinsip dengan mengaitkannya dengan Maqasid  al-Syariah  yang  kajiannya  dititik beratkan  dengan  melihat  nilai-nilai  berupa kemaslahatan  manusia  dalam  setiap  taklif yang  diturunkan  oleh  Allah  swt.  dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dalam penelitian Tesis yang  berjudul “ Penerapan  Zakat Profesi  Pada  Baznas  Kabupaten  Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqasid al- Syariah”.

## METODE
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ), penelitian dengan menggunakan studi lapangan  tergolong  deskriptif  kualitatif, penelitian  ini  mencakup  penelitian  survey dan bertujuan untuk mendapatkan pemahaman  yang  lebih  luas  mengenai masalah-masalah  sosial  yang  terjadi  di masyarakat Pendekatan penelitian ini digunakan  dalam  hal  menganalisis  sasaran yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis objek kajian penelitian. Adapun
6 BPS https://barrukab.bps.go.id/indicator/23/34//1/kemis kinan.html (diakses 27 Oktober 2023).
pendekatan  penelitian  yang  digunakan  yaitu: Pendekatan  Fenomenologi  Cara  mendekati masalah  yang  dikaji  dengan  berdasarkan pada  pemahaman  makna  atau  hakikat  yang sebenarnya  terhadap  suatu  gejala  objek dengan menggunakan Analisadeskriptif. Fenomenologi  sebagai  suatu  pendekatan yang  mempunyai  ruang  lingkup  yang  luas dalam  hal  mempelajari  realita  hidup  dan sistem  hukum  yang  ada  dimasyarakat. Pendekatan Teologis Syar’i yaitu pendekatan yang  menggunakan  hukum  Islam  (al-Qur’an dan  Hadis)  sebagai  acuan  dalam  penelitian. Pendekatan  Yuridis  yaitu  suatu  cara  atau metode pendekatan yang digunakan berdasarkan atas Peraturan Perundang- Undangan  yang  berlaku  berdasarkan  pada masalah  yang  sedang  diteliti  dan  dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan  yakni  UU  Nomor  23 Tahun  2011,  Fatwa  MUI  Nomor  8  Tahun 2011  mengenai  pengelolaan  zakat  dan  amil zakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Dasar  Hukum  mengenai  Zakat Profesi di Kabupaten Barru
Dasar Hukum pelaksanaan zakat profesi di Kabupaten Barru diatur:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat;
2. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017;
3. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2017 Tentangg Pengelolaan Zakat Kabupaten Barru.
Merujuk  pada  pasal  13  dalam  Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Barru tersebut tepatnya pada ayat 4  telah  dijelaskan  secara  komperhensif bahwasanya,  gaji  rutin,  nisabnya  85  gram (Delapan  Puluh  Lima  Gram)  emas  murni dalam  setahun,  zakatnya  2,5%  (  Dua  Koma Lima Persen) dikeluarkan tiap bulan dari gaji bersih  maka  berarti  pegawai,  buruh  yang
gajinya  perbulan  sudah  mencapai  nisab seharga 85 gram emas baru diwajibkan zakat. Mereka  yang  gajinya  dibawah  standar minimal  itu  tidak  diwajibkan  menzakati gajinya. Sedangkan merujuk pada Keputusan Ketua  Baznas  Nomor  142  Tahun  2017 tentang  Nilai  Nishab  Zakat  Pendapatan Tahun  2017  telah  menetapkan  nilai  nisab zakat pendapatan di seluruh wilayah Indonesia  pada  Tahun  2017  adalah  sekitar Rp.5.240.000,-  .  Berikut  tabel  jenis-jenis zakat harta.

## Sumber: Baznas Kabupaten Barru 2024
Berdasarkan  tabel  tersebut  kadar  zakat menurut  BAZIZ  adalah  dua  setengah  persen setiap mendapatkan gaji,  jika pegawai negeri dipungut  sebulan  sekali  pada  waktu  keluar penerimaan gaji. Kadar zakatnya menurut al- Qardawi  juga  dua  setengah  persen.  Adapun waktu Pembayarnya Zakat profesi dibayarkan saat menerima pemasukan karena diqiyaskan  kepada  zakat      perdagangan  saat menerima  hasil.  Hal  ini  senada  yang disampaikan  melalui  wawancara  dengan Bapak  H.Abdullah  Rahim  BA  selaku  ketua Baznas Kabupaten Barru Menuturkan
Bahwa:
“Perhitungan zakat menurut nisab, kadar, dan  waktunya  ditetapkan  berdasarkan hukum agama Islam, dengan perhitungan seperti  Pendapatan  Jasa,  profesi,  Gaji, Honor,  perusahaan,  perdagangan  dan perindustrian.
1. Gaji  Rutin,  nisabnya  85  gram  emas murni  dalam  setahun,  zakatnya  2,5% dikeluarkan tiap bulan dari gaji bersih
2. Profesi, konsultan, notaris, komisioner,  dokter,  arsitek,  akuntan, pengacara  dan  sebagainya  nisabnya
85  gram  emas  murni,  kadar  zakatnya
2,5% tiap tahun.
3. Pendapatan  jasa,  travel,  biro,  salon, transportasi, pergudangan, perbengkelan  dan  lain  sebagainya nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
4. Usaha  perkebunan,  perikanan,  dan peternakan  nisabnya  senilai  85  gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
5. Uang simpanan, deposito, giro nisabnya senilai 85 gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun.
6. Usaha  perhotelan,hiburan,  restoran dan  sebagainya  nisabnya  senilai  85 gram  emas  murni,  kadar  zakatnya 2,5% tiap tahun.
7. Industri  seperti  semen,  pupuk  tekstil, dan  sebagainya  nisabnya  senilai  85 gram emas murni, kadar zatnya 2,5% tiap tahun.
8. Perdagangan  eksport  atau  import, kontraktor,  real  estate,  penerbitan, swalayan atau supermarket dan sebagainya  nisabnya  senilai  85  gram emas murni, kadar zakatnya 2,5% tiap tahun”. 7
Berdasarkan wawancara tersebut diketahui  bahwasanya  nisab  dari  zakat profesi  85  gram  emas  murni  Hal  ini  senada pula  yang  disampaikan  oleh  Bapak  La  Minu Kalibu, M.Si yang membidangi perencanaan, keuangan  dan  pelaporan  mengemukakan bahwa:
“Kalau  Zakat  profesi  itu  adalah  zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh  setelah  mencapai  nishab. Gaji atau upah termasuk ke dalam jenis zakat  profesi.  Penghitungan  zakat  gaji mengikuti ketentuan penetapan pemasukan  gaji  dalam  satu  tahun, dipotong  nafkah  hidup,  cicilan  barang, dan  hutang  yang  dibayar  selama  satu haul  (tanggal  tibanya  satu  tahun Hijriyah  waktu  pembayaran  zakat).
7 Abdullah  Rahim  BA  Ketua  Bazanas Kabupaten Barru  (Wawancara 3 Januari 2024)
Sisanya  merupakan  harta  yang  wajib dizakati.  Nishab  zakatnya  sepadan dengan  harga  85  gr  emas  24  karat. Kadar  zakat  2,5%  jika  menggunakan kalender  Hijriyah  dan  2,575%  jika menggunakan  kalender  Masehi.  Jika tidak  memiliki  catatan  dan  data keuangan.  Pada  kondisi  ini  dihitung sisa  simpanan  pada  akhir  haul,  jika mencapai  nishab  maka  ia  wajib mengeluarkan  zakatnya  sebesar  2,5% tanpa  melihat  fluktuasi  di  tengah  haul. Muzakki  atau  pembayar  zakat  boleh membayar  zakat  gajinya  setiap  bulan atau  setiap  kali  mendapatkan  uang gajian  di  bawah  penghitungan  zakat gaji  secara  keseluruhan  selama  satu haul. Akan tetapi, ia harus menyamakan jumlah yang telah dikeluarkan  dengan  jumlah  yang  harus ia  tunaikan  pada  penghitungan  akhir haul. 8
Berdasarkan wawancara tersebut diketahui  bahwasanya,  ketentuan  terkait zakat  profesi  telah  diatur  dalam  peraturan daerah  serta  mengenai  nisab  dan  tata  cara penghitungan  zakat  profesi  mekanismenya menggunakan pemotongan gaji secara langsung  .  Hal  ini  senada  yang  disampaikan oleh  Bapak  La  Minu  selaku  Wakil  Ketua  III Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barru yakni  Bapak  Drs.  H.  La  Minu  Kalibu,  M.Si yang  membidangi  perencanaan,  keuangan dan pelaporan mengemukakan bahwa:
“Ada  Peraturan  daerahanya,  Bedanya Barru  dengan  yang  lain  kalau  kita namanya, sistem pemotongan langsung melalui rekening artinya berapa jumlah gaji  yang  diterima,  memang  dipotong langsung  melalui  Bank  sulsel  Barru secara  otomatis  sebelum  pegawai  lihat gajinya  kalau  di  daerah  lain  biasanya menggunkan  mekanisme  yang  berbeda dengan    tetapkan  golongan  III  lima puluh,  tapi  baru  dipotongkan  begitu,
8 La Minu Kalibu Wakil Ketua III yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan (Wawancara 3 Januari 2024)
jadi  dia  bukan  peror  system  namanya, artinya  beda  acara  pengumpulannya. Tapikan peraturan daerah itu keputusan pemeintah daerah maka harus persoalan  zakat  harus  diback  up  sama Bupati,  kalau  Profesi  seperti  Aparatur
Sipil Negara 9
Pengetahuan pemahaman bagi masyarakat  Kabupaten  Barru,  terkait  dengan zakat  profesi  dibutuhkan  banyak  langkah- langkah  yang  telah  di  sepakati  oleh  banyak pihak baik dari Pemerintah Kabupaten Barru, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  Barru,  Badan  Amil  Zakat Nasional  Kabupaten  Barru  serta  pemangku kepentingan  lainnya  sehingga  perencanaan, pendistribusian,  dan  pendayagunaan  zakat tepat  sasaran  Berdasarkan  hasil  wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan  statistik  pada  pengeloalaan zakat  profesi  yang  terhimpun  masih  relatif meningkat  dan  turun  sesuai  dengan  kondisi di  Instansi  yang  menyebabkan  beberapa faktor  mengapa  presentase  zakat  profesi kadang  naik  dan  turun  karena  terjadinya mutasi  pegawai  dan  pegawai  yang  telah pensiun diperiode tersebut.
Hal  ini  pun  kemudian  dipertegas  oleh  salah seorang  muzakki  Muhaenah  Hafid  selaku aparatur  sipil  negara  guru  di  UPTD  SMPN 22 Barru menuturkan bahwa:
“Berkaitan dengan zakat profesi yang
saya  rasakan  dan  amati  selama  ini straregi  Baznas  dalam  melakukan pendayagunaan zakat dan pengumupulan  zakat  sudah  sangat baik, bahkan Kabupaten Barru menjadi salah satu kota yang mengumpulkan  zakat  paling  baik, saya    sarankan  mengoptimalkan  juga bagi  profesi  akuntan,  pengacara  atau profesi  pendapatan  lainnya  juga
9 La  Minu  Kalibu  Wakil  Ketua  III  yang membidangi  perencanaan,  keuangan  dan  pelaporan (Wawancara 3 Januari 2024)
disosialisasian  agar  tidak  hanya berfokus kepada aparatur sipil negara. “ 10
Berdasarkan apa yang telah dijelaskan  tersebut  bahwa  ada  beberapa profesi  yang  dimana  seharusnya  dikeluakan zakatnya.  Zakat  profesi  bukan  semata-mata dari  Harta  hasil  usaha  saja  seperti  gaji pegawai,  upah  karyawan  serta  pendapatan yang  diantaranya  dokter,  insinyur,  advokat dan  yang  mengerjakan  profesi  tertentu namun juga seperti pendapatan yang diperoleh  modal  yang  diinvestasikan  di  luar sektor  perdagangan,  seperti  pada  mobil, kapal, pesawat.
Berdasarkan data tersebut menunjukan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah  oleh  Baznas  Kabupaten  Barru  pada Tahun  2022  yang  diperuntukan  kepada  8 golongan  yang  totalnya,  10.111.929.722  hal ini  berdasarkan  program  dari  Baznas  yang dialokasikan  kepada  pendidikan  sebesar 24%,  kesehatan  4%,  bantuan  kemanusiaan 55%, dakwah 10% dan ekonomi sebesar 7% Data  objektif  sasaran  (mustahik)  yang digunakan untuk kepentingan pendsitribusian adalah  data  kombinasi  antara  Badan  Pusat Statistik  (BPS)  dan  Pemerintah  Daerah  yang sah  (autentik)  dan diverifikasi  secara langsung  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kabupaten.  Keselarasan  atau kombinasi  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  dan Pemerintah  Daerah  dapat  diverifikasi  secara langsung  oleh  Badan  Amil  Zakat  Nasional (BAZNAS)  Kabupaten  Barru.  Wawancara dengan bapak H.Abdullah Rahim, BA selaku ketua  Baznas  Kabupaten  Barru  mengatakan bahwa:
“Potensi  Zakat  Profesi  atau  Zakat Penghasilan  seluruh  Pegawai  Negeri Sipil pada tahun 2022  berjumlah Rp. 561.  305.187.57  dan  jika  di  jumlah secara  keseluruhan  dengan  zakat harta,  perdagangan,  pertanian,  ternak dan  walet  total  penghimpunan  zakat yang diperoleh oleh BAZNAS
10 Maehuna Hafid, ASN Guru di UPTD SMPN 22 Barru (Wawancara 1 Desember 2023)
Kabupaten  Barru  berjumlah  Rp. 8,521,130,814.05  di  tahun  2022. Potensi  zakat  profesi  di  Kabupaten Barru  cukup  besar  melihat  jumlah Pegawai  Negeri  Sipil  di  tahun  2019 berjumlah 4.693 ditahun 2020 berjumlah  4.493  dan  ditahun  2021 berjumlah 4.278 ditahun 2022
berjumlah  3745.  Dana  zakat  profesi dan  infak  yang  berhasil  terhimpun  di BAZNAS  Kabupaten  Barru  dalam rentang  waktu  1  (satu)  tahun  Zakat pendapatan  bisa  mencapai  Rp.  561. 305.187.57  di  BAZNAS  Kabupaten Barru. 11
Berdasarkan wawancara tersebut
potensi zakat di Kabupaten Barru menunjukan  terjadi  peningkatan  jika  kita menilik  pengumpulan  zakat  di  Kabupaten Barru  sebagaiamana  data  yang  penulis peroleh  terkhusus  zakat  profesi  pada  Tahun 2021 oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil pada tahun  2021  Barru  berjumlah  4.278  jiwa dengan  data  yang  telah  didapatkan  dari Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Barru kemudian  diselaraskan  dengan  data  Baznas Kabupaten  Barru  yang  beragama  Islam. Zakat  profesi  yang  berhasil  terhimpun sebesar 79,06 % atau rata-rata pebulan zakat rofesi  yang  terhimpun  di  Baznas  Kabupaten Barru  berjumlah  Rp  229.889.937  sehingga jumlah yang didapatkan hanya dalam rentang waktu 1 tahun Rp 8.710.010.022. Sedangkan pada  Tahun  2022  berjumlah  Rp.  561. 305.187.57  dan  jika  di  jumlah  secara keseluruhan dengan zakat harta, perdagangan,  pertanian,  ternak  dan  walet total  penghimpunan  zakat  yang  diperoleh oleh  BAZNAS  Kabupaten  Barru  berjumlah Rp. 8,521,130,814.05 di tahun 2022. Potensi zakat  profesi  di  Kabupaten  Barru  cukup besar melihat jumlah Pegawai Negeri Sipil di tahun  2019  berjumlah  4.693  ditahun  2020 berjumlah 4.493 dan ditahun 2021 berjumlah 4.278 ditahun 2022 berjumlah 3745.
11 Abdullah Rahim BA Ketua Bazanas Kabupaten Barru  (Wawancara 3 Januari 2024)
1. Sistem  Pendayagunaan  Zakat  Baznas
Kabupaten Barru Baznas Kabupaten Barru merencanakan langkah  yang stratregis dalam mengelola dan menentukan program pengumpulan  zakat  serta  metode  yang dilakukan  dalam  pendistribusian zakat. Pendistribusian  zakat  tersebut  bekerjasama dengan  organisasi  dan  relawan  yang  telah dibentuk sebagai satuan integral sehingga  program-program  tersebut  dapat berjalan  dengan  baik.  Sebelum  melakukan pengumpulan  dan  pendistribusian  zakat, Baznas Kabupaten Barru melakukan beberapa tindakan antara lain :
1. Melakukan  Pendataan  Muzakki  dan Mustahik
Data  masyarakat  Kabupaten  Barru yang  tergolong  wajib  dalam  mengeluarkan zakat  diperoleh dari program  pendataan oleh Baznas  Kabupaten  Barru.  Zakat  yang dimaksud  seperti  zakat  peternakan,  zakat profesi,  zakat  perdagangan,  zakat  pertanian dan sebagainya. Tidak hanya data masyarakat  yang  wajib  mengeluarkan  zakat, pendataan  tersebut  juga  dilakukan  untuk memperoleh data masyakat Kabupaten  Barru yang tergolong berhak untuk menerima zakat seperti muallaf, fakir, miskin, fiisabilillah,budak, gharim, dan ibnu sabil. Baznas  Kabupaten  Barru  juga  melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten  Barru  dalam  memperoleh  data masyarakat yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara karena Baznas Kabupaten Barru telah  dipercayakan  dalam  mengumpulkan zakat Profesi melalui pemotongan gaji setiap bulan  dari  seluruh  Aparatur  Sipil  Negara yang ada di Kabupaten Barru sebesar 2,5%.
2. Program Sosialisasi dan Literasi Zakat Program  sosialisasi  dan  literasi  zakat merupakan  langkah  yang  dilakukan  oleh Baznas Kabupaten Barru dalam memberikan wawasan  untuk  meningkatkan  kesadaran masyakarat  dalam  membayar  zakat  harta. Program  sosialisasi  dan  literasi  zakat merupakan  bagian  dari  perencanaan  dalam
mengumpulkan  zakat.  Program  tersebut berjalan  secara  efektif  berbukti  dari  hasil pengumpulan zakat yang besar sehingga para mustahik dapat merasakan manfaat. Kegiatan sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Baznas Kabupaten  Barru  dengan  cara  melibatkan beberapa  unsur  diluar  dari  struktural  seperti pengurus  masjid,  imam  masjid  serta  tokoh masyarakat.  Program  sosialisasi  da  literasi zakat diharapkan mampu memberikan edukasi  kepada  masyarakat  Barru  terkait penerapan zakat profesi.
3. Program Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat
Pengumpulan  zakat  dilakukan  oleh Baznas  Kabupaten  Barru  dengan  cara mengelompokan  berbagai  muzakki  untuk menyisihkan  sebagian  hartanya  yaitu  zakat pendapatan,  zakat  harta  kekayaan  bergerak, dan  zakat  perdagangan.  Pengumpulan  infak yang  dilakukan  oleh  Baznas  Kabupaten Barru  dihimpun  berdasarkan  empat  kategori yaitu  infak  berdasarkan  penghasilan,  infak rumah  tangga,  dan  infak  ekonomi  produktif serta  infak  lainnya.  Program  pendistribusian zakat  kepada  mustahik  juga  menjadi  sektor penting  dalam  program  Baznas  Kabupaten Barru.
Yang  menjadi  problematika  yang menarik  untuk  dibahas  ialah  dizaman sekarang  ini  banyak  Aparatur  Sipil  Negara yang  mengambil  utang  piutang  kredit  di Bank, lantas bagaiamana tata cara penghitungannya, hal ini kemudian disampaikan  oleh  Bapak  Laminu  Kalibu menuturkan bahwa :
“Jadi  setiap  pendapatan  seorang muslim  ada  hak  orang  lain  persoalan ada utang piutang tidak menjadi sebuah persolan.  Sekarang  begini  saya  tanya itu  zakat  dicicil  kemana,  itu  zakat dicicil  pegawai  yaa,  kan  satu  tahun mestinya, dicicil satu-satu bulan dicicil kemana  itu,  zakat  itu  dicicil  keTuhan sedangkan  kalau  cicilan  rumah  kamu cicil  ke  pengusaha.  Lantas  yang  mana akan kamu dahulukan? Tentu cicilan ke
Tuhan kan, makanya disini masyarakat Barru  cicilannya  ke  Tuhan,  mereka utamakan  bayar  zakat  lalu  dia  bayar utang  piutangnya,  makanya  tidak  ada masyarakat  Barru  yg  protes  karena sudah dipotong zakatnya kalau ditempat  lain  mungkin  berbeda,  utang dulu  mereka  utamakan  maka  tidak cukup  bayar  zakat.  Oleh  karenanya alangkah  lebih  baiknya  bayar  dulu zakatta  setelah  ambil  kredit,  kalau diambil  kredit  sejuta  kasih  keluarki dulu  2,5  persen.  Utang  itu  kan  karena kesengajaan  mengambil  uang  untuk membeli  seandainya  itu  uang  bukan untuk mau beli barang, barang itu harus diambil  zakatrnya  contohnya  kredit mobil, tentu kita bayar pajak kalau cicil mobil,  nah  apa  bedanya  dengan  zakat. 12
Hal  ini  pun  kemudian  dipertegas  oleh salah  seorang  muzakki  Muhaenah  Hafid selaku  aparatur  sipil  negara  guru  di  UPTD SMPN 22 Barru menuturkan bahwa:
“saya  sudah  lama  membayar  zakat profesi  sejak  terangkat  jadi  pegawai negeri  sipil  pada  tahun  2005,  awalnya pembayaran zakat  profesi  saya kumpul ke bendahara kecamatan, lalu bendahara  kecamatan  mengumpulkan ke  Baznas  kabupaten  Barru,  lalu kemudian  muncullah  instruksi  dari Bupati  Barru  bahwa  semua  aparatur sipil  negara  gajinya  langsung  dipotong melalui rekening, kami selaku masyarakat  Barru  sama  sekali  tidak keberatan  dengan  adanya  zakat  profesi karena dalam  Islam zakat  adalah wajib untuk membersihkan harta”. 13
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa zakat  profesi  adalah  salah  satu  pokok  yang penting  untuk  dilaksanakan,  melihat  dari
12 La Minu Kalibu Wakil Ketua III yang membidangi perencanaan, keuangan dan pelaporan (Wawancara 3 Januari 2024)
13 Maehuna Hafid, ASN Guru di UPTD SMPN 22 Barru (Wawancara 1 Desember 2023).
pada  ketentuan  Allah  swt.  Zakat  bukanlah pemberian  dari  yang  memiliki  harta  kepada mereka  yang  memerlukan,  tetapi  merupakan kewajiban mutlak yang semestinya dilakukan untuk  membersihkan  dan  mensucikan  diri dari  harta  yang  kita  miliki.  Selain  itu pelaksanaan  zakat  profesi  yang  ada  di Kabupaten  Barru  didukung  oleh  Pemerintah Daerah Kabupaten Barru melalui diterbitkannya  Peraturan  Daerah  Peraturan Daerah  Nomor  09  Tahun  2017  Tentang Pengelolaan  Zakat  Kabupaten  Barru  serta adanya  instruksi  Bupati  Kabupaten  Barru untuk menghimbau bahwasanya zakat profesi yang  dilakukan  oleh  seluruh  Aparatur  Sipil Negara Kabupaten Barru di lakukan pemotongan  gaji  sebesar  2,5%  melalui rekening  Bank  Sulawesi  Selatan-Sulawesi Barat. melakukan kolaborasi dengan pemerintah  setempat,  dalam  bentuk  kerja samanya  yakni  mewajibkan  para  aparatur sipil  negara  dalam  menunaikan  zakat sebagaimana yang tercantum dalam peraturan  Undang-Undang  No.  23  Tahun 2011  tentang  zakat,  serta  intruksi  presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014. Metode  pengumpulan  zakat  dari  setiap  UPZ dilakukan  dengan  berbagai  metode  seperti pelayanan  pengumpulan  zakat  memalui transfer  dan  pelayanan  langsung  di  kantor Baznas  Kab.Barru  serta  pemotongan  gaji ASN.
BAZNAS  Kabupaten  Barru  dalam mengumpulkan zakat menggunakan beberapa cara :
1) Pemotongan gaji ASN sebanyak 2,5% setiap  bulan  yang  telah  di  sepakati oleh pihak yang bersangkutan.
2) Pelayanan  kepada  muzakki  yang datang  di  kantor  Baznas  Kab.Barru tanpa  perantara  yang  biasa  dilakukan oleh  muzakki  yang  lokasi  tempat tinggalnya dekat dari kantor Baznas.
3) Pengumpulan  zakat  melalui  UPZ yaitu  BAZNAS  telah  menyediakan sebanyak  457  UPZ  di  Kabupaten Barru yang bertugas membantu
mengelola pengumpulan,
pendistribusian, dan pendayagunaan.
4) Pembayaran zakat melalui via transfer dengan menyediakan rekening  donasi  Zakat,  Infak  dan Sedekah,  sehingga  muzakki  yang tempat  tinggalnya  jauh  dari  kantor BAZNAS  mudah  untuk  melakukan pembayaran  zakat.  Terkait  Aparatur Sipil  Negara  yang  tidak  mencukupi nishab  1  Tahun  maka  diperbolehkan untuk  infak  atau  sedekah  pada rekening Baznas Kabupaten Barru:
Berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti bahwa  melalui  sarana  teknologi  informasi yang canggih saat ini, maka pelaporan berupa penghimpunan  dan  pendayagunaan  dapat dilakukan  berbasis  web  pada  portal  Baznas Kabupaten Barru  atau web  tersendiri sehingga pengeloaannya dapat lebih terfokus
B. Penerapan  Zakat  Profesi  Pada  Baznas Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqasid al-Syariah
1. Pengumpulan  Zakat  Profesi  Oleh Baznas  Kabupaten  Barru  Ditinjau Dari Perspektif Maqashid al-Syariah
Kaitannya dengan proses pengumpulan zakat,  sampai  saat  ini  sosialisasi  tentang zakat,  kewajiban  masyarakat  (umat  Islam) untuk membayar zakat, terus digalakkan oleh Baznas Kabupaten  Barru melalui pendidikan zakat dan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat.  Pemahaman  yang  benar  tentang kewajiban  zakat  atas  umat  Islam  akan menumbuhkan  kesadaran  umat  Islam  itu sendiri  untuk  melaksanakan  zakat.  Hal  yang harus  dipahami  adalah  bahwa  sosialisasi tentang  kewajiban  zakat  tidak  hanya  dalam rangka  membangun  komunitas  umat  Islam untuk  sadar  zakat,  akan  tetapi  lebih  dari  itu, hal  yang  sangat  penting  adalah  menentukan bahwa seorang muslim berkewajiban membayar zakat.
Kewajiban  zakat  merupakan  suatu kewajiban  yang  tidak  hanya  berhubungan dengan amal ibadah mahdhah saja, melainkan  merupakan  amal  sosial  yang berkaitan  dengan  masyarakat  luas,  sehingga
dalam  hal  ini  ada  dua  kewajiban  yaitu kewajiban  terhadap  Allah  swt.  dan  terhadap sesama  manusia.  Zakat  bukan  tujuan,  tetapi zakat  merupakan  alat untuk  mencapai  tujuan yaitu  mewujudkan  keadilan  sosial  dalam upaya  mengentaskan  kemiskinan. 14 Zakat merupakan  salah  satu  jalan  untuk  memberi jaminan sosial  yang telah ditampilkan Islam. Islam tidak menghendaki adanya masyarakat yang  terlantar,  tidak  memiliki  makanan, pakaian  dan  rumah  bagi  keluarganya. Seorang  muslim  memang  dituntut  untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  hidupnya dengan  berusaha  dan  bekerja  keras,  akan tetapi jika tidak mampu, maka masyarakatlah yang  membantu  dan  mencukupinya.  Tidak boleh  dibiarkan  begitu  saja,  dalam  keadaan kelaparan,  dan  menggelandang  tanpa  tempat tinggal. 15
Sebagajmana  yang  terdapat    dalam firman Allah swt. QS. At-Taubah/9:103. ۡن ِم  ۡذُخ ۡمُه ُرِ هَطُت  ٗةَقَدَص  ۡمِهِل ََٰو ۡمَأ  ۡنِم  ۡذُخ  ٗةَقَدَص  ۡمِهِل ََٰو ۡمَأ ٌعيِمَس ُ َّللَّٱ َو  ۡۗۡمُهَّل  ٞنَكَس  َكَت َٰوَلَص  َّنِإ  ۡۖۡمِهۡيَلَع  ِ لَص َو اَهِب مِهيِ ك َزُت َو
ٌميِلَع
٣٠١
Terjemahnya:
“Ambillah  zakat  dari  harta  mereka
(guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman  bagi  mereka.  Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” 16
“Take,  [O,  Muhammad],  from  their wealth  a  charity  by  which  you  purify them  and  cause  them  increase,  and invoke [Allah 's blessings] upon them.
14 Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h.173
15 Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan hadis Terj. Salman Harun, Didin Hafdhuddin dan Hasanuddin, h.23-24 16 Kementerian Agama, al-Qur’an dan Terjemahnya h. 203
Indeed, your invocations are reassurance  for  them.  And  Allah  is Hearing and Knowing”.
Pengumpulan zakat profesi yang dilakukan  oleh  Baznas  Kabupaten  Barru dilakukan  dengan  pemotongan  gaji  secara langsung  melalui  rekening  Bank  Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat untuk masing-masing muzakki.  Pemotongan  gaji  ASN  sebanyak 2,5% setiap bulan yang telah di sepakati oleh pihak  yang  bersangkutan.  Selain  itu  Baznas Kabupaten Barru dalam melakukan penghimpunan zakat dari masyarakat, melakukan  kolaborasi  dengan  pemerintah setempat, dalam bentuk kerja samanya yakni mewajibkan para aparatur sipil negara dalam menunaikan  zakat    sebagaimana  yang tercantum  dalam  peraturan  Undang-Undang No.  23  Tahun  2011  tentang  zakat,  serta intruksi  presiden  Republik  Indonesia  Nomor 3 Tahun 2014.
Zakat  Profesi  dari  sudut  pandang hifzh al-dīn (memelihara  Agama) maka  tidak terlepas  dari  empat  aspek,  antara  lain; Pertama .  Akhlak,  ketika  berbicara  tentang akhlak  tidak  terlepas  dari  perilaku  dan  etika seseorang.  Relevansinya  ketika  seseorang membayar  zakat  profesi.  Maka,  akan menumbuhkan  sikap  kepedulian  terhadap orang lain. Hal ini akan menjadikan muzakki cenderung  memiliki  sifat  kepedulian  kepada orang  lain,  karakter  inilah  yang  ingin dimunculkan oleh zakat profesi dimana orang rela  dan  ikhlas  memberikan  sebagian hartanya  untuk  diberikan  kepada  orang  lain, karena  tidak  semua  orang  rela  dan  ikhlas berbagi  dengan  orang  lain,  apalagi  adanya paradigma  bahwa  ini  adalah  harta  yang dihasilkandari  keja  kerasnya  sendiri,  secara spikologi normal ketika seseorang tidak mau membagi  hartanya  apalagi  mengeluarkan zakat  dari  jerih  payahnya  sendiri.  Zakat profesi  dalam  konteks  memelihara  agama ( Hifzh  al-Dīn) berdasarkan  kepentingannya, dapat  diklasifikasikan  kedalam  tingkatan tahsiniyat  yaitu  mengikuti  petunjuk  agama guna  untuk  menjunjung  tinggi  martabat
manusia sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.
Zakat Profesi dari sudut pandang hifzh al-nafs (memelihara  jiwa) memiliki  korelasi yang erat. Hifzh al-nafs dalam konteks zakat profesi  akan  menjadikan  jiwa  muzakki menjadi  tenang  dan  bahagia  karena  telah menunaikan  kewajiban  dan  dapat  membantu orang  lain  yang  berhakmenerima  zakat, karena secara psikologis orang yang membagikan hartanya akan lebih tenang  dan tentram karena telah mengurangi kekurangan orang lain
Berdasarkan  data  tersebut  diketahui bahwasanya  penyaluran  zakat  oleh  Baznas Kabupaten  Barru  Berdasarkan  Program Pendidikan, Kemanusiaan, Kesehatan, Dakwa  Advokasi  dan  Ekonomi  berjumlah Rp.10.111.929.722  dengan  Infak  terikat Rp.10.581.815.246 sehingga total penyaluran Rp.20.693.744. 968.
2. Pendayagunaan  Zakat  Profesi  di Kabupaten Barru Ditinjau Dari Perspektif Maqashid al-Syariah Maqashid  al-Syari’ah secara  istilah bertujuan  untuk  menjaga  Syariah  dalam ketentuan  hukum  atau  peraturannya  dan mengontrol  agar  sesuatu  yang  dilakukan tidak  bertentangan  dengan  Maqashid  al- Syari’ah.  Maqashid  al-Syari’ah adalah sebuah  kajian  yang  penting  dikarenakan Maqashid al-Syari’ah 17
merupakan representasi dari perwujudan asas pengambilan manfaat dan penolakan
17 Secara  etimologi Maqashid  al-Syari’ah adalah  kalimat  yang  terdiri  dari  dua  suku  kata  yaitu maqasid dan Syariah.  Maqasid menurut  bahasa merupakan  bentuk  jamak  dari maqshad yang merupakan mashdar dari اادصق ،دصقي ،دصق, yang berarti maksud  dan  tujuan.  Selanjutnya  masyarakat  Arab menggunakan  kata syari’ah sebagai  pengertian  dari jalan  yang  lurus.  Sedangkan Syariat menurut  Yusuf Qardhawi  adalah  hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah bagi  hambanya  tentang  urusan  agama  atau  hukum agama  yang  ditetapkan  dan  diperintahkan  oleh  Allah baik  berupa  ibadah  (puasa,  shalat,  haji,  zakat  dan seluruh  amal  kebaikan)  atau  muamalah  menggerakan kehidupan manusia (jual beli, nikah dll).
mudharat  dalam  kehidupan  baik  dalam kehidupan dunia maupun akhirat.
Perspektif
Maqashid al-Syariah merupakan  kebijakan  yang  tidak  bisa dielakkan demi kemaslahatan umat, kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat fakir  miskin.  Upaya-upaya  apa  saja  yang terkait  dengan  zakat  dalam  rangka  mencapai tujuan-tujuan disyariatkannya zakat, mewujudkan  keadilan  sosial  dalam  upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan. Dalam  hal  ini  dapat  diberikan  contoh, misalnya jika  mengacu  secara  kelembagaan,  maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) harus mengupayakan pengelolaan zakat, baik zakat mal  maupun  zakat  fitrah,  secara  maksimal dan  produktif.  Dana  zakat  yang  ada  di BAZNAS  dikelola  secara  produktif  terlebih dahulu,  digunakan  dalam  usaha-usaha  dalam sekian  banyak  macam  usaha  yang  bisa dilakukan, sehingga dana zakat bisa bertambah dan berkembang.
Sebagaimana  dalam  uraian  di  atas,  bahwa pengelolaan  dana  zakat  dalam  berbagai bentuk inovasi distribusi dikategorikan sebagai  berikut:  pertama,  pola  distribusi bersifat  konsumtif  tradisional,  yaitu  zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan  secara  langsung  seperti  zakat fitrah  yang  diberikan  kepada  fakir  miskin untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  atau zakat  mal  yang  dibagikan  kepada  para korban bencana alam. Kedua, dalam kaitannya  dengan  pengelolaan  zakat  perlu dilakukan  upaya-upaya  secara  produktif- aktif-kreatif.
Apabila  upaya-upaya  produktif-aktif- kreatif  itu  belum  memungkinkan  untuk dilakukan secara maksimal, maka dana zakat yang  ada  dibagi  menjadi  dua  bagian,  satu bagian  dikelola  secara  konsumtif,  dan  satu bagian  yang  lain  dikelola  secara  produktif- aktif-kreatif.  Setiap  tahunnya,  dana  zakat  itu akan terus bertambah sehingga bisa digunakan  untuk  tambahan  modal  dalam usaha-usaha produktif-aktif-kreatif, dan terus
diupayakan demikian. Laba yang didapat dari usaha-usaha produktif-aktif-kreatif inilah yang  dibagikan  kepada  masyarakat  yang berhak menerima, sehingga modal dana zakat yang ada pada tahun pertama misalnya, tetap dalam  jumlah  yang  sama,  dan  pada  tahun selanjutnya  modal  dana  zakat  itu  akan bertambah  dan  ditambah  seiring  dengan adanya  dana  zakat  yang  didapatkan  oleh Baznas,  dan  begitu  seterusnya  dari  tahun  ke tahun,  sehingga  modal  dana  zakat  itu semakin  besar,  dan  kemungkinan  laba  yang didapatkan  juga  semakin  besar.  Pada  tahap selanjutnya, orang-orang yang berhak menerima  zakat  ini  semakin  terpenuhi  dan tercapai  kesejahteraannya,  dan  pada  saat yang  bersamaan  Baznas  telah  bisa  mencapai kesejahteraan,  kemakmuran  dan  keadilan bagi  masyarakat  sebagaimana  yang  menjadi tujuan disyariatkannya zakat itu sendiri
Perlu  kita  ketahui,  bahwa yang terpenting dari zakat ialah gagasan fundamentalnya yaitu pemberdayaan golongan  fakir  dan  miskin  dan  golongan yang  membutuhkannya  ditinjau  dari  sisi ekonominya agar dapat mencukupi kebutuhan  hidupnya  dari  zakat  tersebut. Dengan  demikian,  siapapun  yang  sudah sangat terdesak ekonominya untuk memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  khususnya sesama muslim, maka mereka boleh menerima zakat.
Menurut  Imam  Syatibi  kemaslahatan yang  akan  diwujudkan  oleh  hukum  Islam dari  lima  perkara  tersebut  memiliki  tiga tingkat kebutuhan, yang terdiri dari kebutuhan daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat,  dimana  hukum  Islam  bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan  manusia  dalam  semua  peringkat, yaitu  daruriyyat,  hajiyyat,  dan  tahsiniyyat. Yang dimaksud dengan memelihara daruriyyat,  adalah  memelihara  kebutuhan. Kebutuhan  yang  bersifat  esensial  (pokok) bagi  kehidupan  manusia,  kebutuhan  esensial tersebut meliputi agama, jiwa, akal, keturunan,  dan  harta.  Tidak  terpeliharanya kelima  hal  pokok  tersebut  akan  dapat
berakibat fatal, dapat menyebabkan kehancuran, kerusakan dan kebinasaan dalam hidup manusia, karenanya kebutuhan daruriyyat menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan kebutuhan hajiyyat dan tahsiniyyat.
Adapun  kebutuhan  hajiyyat  tidak termasuk  kedalam  suatu  kebutuhan  yang pokok.  Namun  ia  termasuk  kebutuhan  yang dapat  menghindarkan  manusia  dari  kesulitan hidup  (ruksah  atau  keringanan  dalam masalah  dalam  ilmu  fiki  ),  tetapi  tidak sampai  mengakibatkan  kehancuran  dan kemusnahan.  Sedangkan  tahsiniyyat  adalah kebutuhan  yang  menunjang  peningkatan harkat  dan  martabat  seseorang  dalam masyarakat  dan  disisi  Allah  swt.  La  Minu Kalibu menuturkan bahwa:
“Bentuk  dari  pada  pengelolaan  dana zakat  yang  dilakukan  oleh  Baznas Kabupaten Barru adalah melalui program-program yang telah ditetapkan oleh  Baznas  Barru  itu  sendiri  dengan berlandaskan al-Qur’an maupun pendapat  ulama-ulama  baik  ulama shalaf  maupun  kontemporer.  Kedua, Penyaluran zakat kepada korban bencana  adalah  salah  satu  bentuk  dari pendistribusian  zakat  yang  dilakukan oleh  Baznas  Kabupaten  Barru  yakni bagian  dari  program  Berbagi  Syiar Rakyat  Indonesia.  Walaupun  dalam berlandaskan  al-Qur’an  surah  At- Taubah  ayat  60  tidak  secara  spesifik menyebutkan  korban  bencana  sebagai salah  satu  yang  berhak  menerima  dana zakat,  namun  dengan  melihat  kondisi yang  sedang  dialami  oleh  korban bencana  tidak  menutup  kemungkinan mereka mendapatkan bagian dari zakat dengan  menganalogikannya  sebagai golongan  fakir  dan  miskin,  dengan pertimbangan:  2)  Korban  bencana berada dalam kondisi sangat membutuhkan, sebagaimana pengertian fakir  dan  miskin,  dalam  hal  ini  Barru mengikuti  pendapat  jumhur  ulama yakni  yang  dimaksud  dengan  fakir
maupun  miskin  adalah  orang-orang yang  dalam  kondisi  kekurangan  dan membutuhkan. 18
Dalam  Maqashid  al-Syariah  terdapat pokok  kemaslahatan  yaitu  memelihara  akal ( Hifdz al-´Aql ), pemberdayaan zakat produktif oleh Baznas kabupaten Barru telah membantu terlaksananya pokok kemaslahatan tersebut. Jika dianalisis menggunakan  pokok  kemaslahatan  yaitu memelihara  akal  ( Hifdz  al-´Aql ),  maka mustahik  telah  melaksanakannya.  Mustahik yang  telah  membiayai  kebutuhan  sekolah anaknya dan menyekolahkan anaknya sampai jenjang  universitas  berarti  telah  memelihara akal dalam kelompok hajiyyat .
Maka  dari  itu  pemberdayaan  zakat secara  produktif  yang  telah  dilaksanakan Baznas  kabupaten  Barru  jika  dilihat  dari tujuan dan manfaatnya telah mensejahterakan masyarakat  dan  meningkatkan  ekonomi,  hal itu tidak bertentangan dengan sumber hukum al-Qur’an, Hadis, ijmak, qiyas dan Maqashid al-Syariah. Karena jika pemberdayaan tersebut  lebih  membawa  perubahan  kepada masyarakat  dalam  jangka  panjang  dan berkurangnya  jumlah  kemiskinan  maka  hal tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan  sesuai  dengan  kondisi  pada zaman sekarang.
Pemberdayaan  zakat  produktif  yang dilaksanakan Baznas kabupaten Barru telah memberikan  banyak  manfaat  salah  satunya dapat  membantu  perekonomian  keluarga mustahik,  sehingga  terpenuhi  kebutuhan keluarganya. Dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga mustahik maka menjadikan  keluarga  harmonis  sehingga jarang  terjadi  konflik  dalam  keluarga  dan terpeliharanya keturunan, anak-anaknya merasa  aman  dan  nyaman  hidup  bersama keluarganya.
Selain  itu  dalam  mengembangkan usaha,  mustahik  akan  bekerjasama  dengan keluarganya  sehingga  menimbulkan  sikap
18 La  Minu  Kalibu  Wakil  Ketua  III  yang membidangi  perencanaan,  keuangan  dan  pelaporan (Wawancara 3 Januari 2024)
peduli  dan  gotong  royong  dalam  keluarga. Kemudian  program  pemberdayaan  zakat produktif yang dilaksanakan Baznas kabupaten  Barru  telah  berperan  penting dalam  pendidikan  anak  dari  mustahik.  Jika anak  dari  mustahik  zakat  produktif  memiliki pengetahuan  dan  jenjang  pendidikan  tinggi maka  akan  mengangkat  derajat  keluarga  dan membantu  perekonomian  keluarganya.  Hal itu sama halnya dengan memelihara keturunan ( Hifdz al-Nasl ).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  dalam  pembahasan  dari penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  penulis dan  setelah  membahas  serta  menganalisis data  yang  ditemukan  maka  dapat  diarik kesimpulan sebagai berikut:
Dasar Hukum pelaksanaan zakat profesi  di  Kabupaten  Baru  telah  diatur: Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011 Tentang Pengelolaan Zakat dalam Keputusan Ketua  BAZNAS  Nomor  142  Tahun  2017 tentang  Nilai  Nishab  Zakat  Pendapatan Tahun  2017;  Peraturan  Daerah  Nomor  09 Tahun  2017  Tentang  Pengelolaan  Zakat Kabupaten  Barru.Penerapan  Zakat  profesi  di Kabupaten  Barru  telah  dilaksanakan  dengan baik,  hal  ini  telah  dibuktikan  adanya mekanisme  pemtongan  gaji  langsung  pada Bank  Sulselbar  bahkan  baznas  kabupaten Barru  adalah  salah  satu  baznas  terbaik  di Sulawesi  Selatan  terkhusus  zakat  profesi mengingat  Potensi  Zakat  Profesi  atau  Zakat Penghasilan  seluruh  Pegawai  Negeri  Sipil pada  tahun  2022  di  Kabupaten  Barru berjumlah  Rp.  561.  305.187.57  dan  jika  di jumlah  secara  keseluruhan  dengan  zakat harta,  perdagangan,  pertanian,  ternak  dan walet  total  penghimpunan  zakat  yang diperoleh  oleh  BAZNAS  Kabupaten  Barru berjumlah  Rp.  8,521,130,814.05  di  tahun 2022.  Potensi  zakat  profesi  di  Kabupaten Barru  cukup  besar  melihat  jumlah  Pegawai Negeri  Sipil  di  tahun  2019  berjumlah  4.693 ditahun  2020  berjumlah  4.493  dan  ditahun
2021 berjumlah 4.278 ditahun 2022
berjumlah 3745.
Penerapan Zakat
profesi yang dilakukan  oleh  Baznas  Kabupaten  Barru telah  sesuai  dengan  perspektif  Maqashid  al- Syariah  dalam  pendistribusian  zakat  di Kabupaten  Barru  sudah  menjadi  bentuk usaha  pengurangan  jumlah  kemiskinan  yang menjadi  salah  satu  unsur  dari  Maqashid syariah  yaitu  menjaga  harta  (Hizbu  Maal). Serta  kesejahteraan  yang  dicapai  melalui pengelolaan  zakat  dapat  pula  menunjang unsur  lain  dalam  maqashid  syariah  seperti memelihara  agama  atau  Hifz  Diin  (terhindar dari pemurtadan), memelihara akal(Hifz Aql) karena  mustahiq  mendapat  pengajaran    yang layak  serta  memelihara  keluarga  dari ancaman kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Muhammad Jaka
Danto, Muslimin
Kara,“Analisis Indikator Keberkahan   Berzakat
Bagi Muzakki pada Badan Amil Zakat Nasional
Kota  Makassar”  Jurnal Ekonomi  Syariah  dan Bisnis Perbankan 7 no. 1 (Juni 2023): h.147 Ahmad  Sarwat, Fikih  Zakat  Kontemporer (Jakarta: Pustaka Hidaya, 2009. Ahmadi  dan  Yeni  Priyatna  Sari, Zakat,  Pajak,  dan Lembaga  Keuangan  Islami  dalam  Tinjauan Fiqih Solo: Era Intermedia, 2004. Yusuf  Qardhawi,  “ Hukum  Zakat  Studi  Komparatif Mengenai
Status dan Filsafat Zakat
Berdasarkan  Qur’an  dan  hadis Terj.  Salman Harun, Didin Hafdhuddin dan Hasanuddin (Cet. III; Bogor : PT Pustaka Utera Antar Nusa, 1993. Abdurrachman Qadir, Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah  dan  Sosial), Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2001.
Hukum  Zakat  Studi  Komparatif  Mengenai  Status  dan Filsafat  Zakat  Berdasarkan  Qur’an  dan  hadis Terj.  Salman  Harun,  Didin  Hafdhuddin  dan Hasanuddin,
Misbahuddin, E-Commerce  dan  Hukum  Islam Makassar: Alauddin University Press, 2012. Kementerian  Agama, al-Qur’an  dan  Terjemahnya , Jakarta: Penerbit Sahifa, 2014.