## Pemutusan Hubungan Kerja Di Masa Pandemi Covid–19
Chaca Tiara Indah Sartika Cacatiara14@gmail.com
Faizah Bafadhal faizahbafadhal@unja.ac.id
Ageng Triganda Sayuti ageng.fh@unja.ac.id

## Fakultas Hukum Universitas Jambi

## Abstract
Termination  of  Employment  is  the  terminatiom  of  employment  due  to  a  vertaim  matter which results in the terminatiom of rights  and obligations between  workers or workers  or employers.  The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  and  analyze  how  the  process  of unilaterally  termiating  employment  during  the  covid-19  pandemic  was  carried  out  by  PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk in Jambi city and legal protection of employment during the Covid-19 pandemic for PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk in Jambi city. The research method used  is  juridical  empirical.  Data  collection  is  an  interview.  The  results  of  the  research obtained  are  that  layoffs  must  be  in  accordance  with  existing  mechanisms  and  must  be resolved through mediation, which means by means of negotiations to reach consensus. Legal protection for workers is divided into 2, firstly, legal protection for workers who are laid off with  severance pay  in  accordance with  Law  Number  13 of  2003 concering manpower  and secondly the issuance of various legal products and goverment policy program as well asthe implementation  of  legal  programs  issued  to  protect  workers  in  life.  Suggestion  should  PT. Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  in  Jambi  City  conducted  mediation  to  make  decisions inaccordance with the Legislative Regulations covering the implementation of law due to the absence of statutory regulations.
Keywords : termination of employment (PHK),legal protection, covid-19 pandemic.

## Abstrak
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh atau  pengusaha.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana proses  pemutusan  hubungan  kerja  dimasa  pandemi  covid-19  secara  sepihak  yang dilakukan  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  dan  Perlindungan  hukum pemutusan hubungan kerja dimasa pandemi covid-19 bagi pekerja PT. Ramayana Lestari Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  empiris. Pengumpulan data adalah wawancara.  Hasil  peneltian  yang  diperoleh adalah PHK  harus sesuai  dengan  mekanisme  yang  ada  dan  harus  melakukan  penyelesaian  secara  mediasi
Volume 3 Nomor 3 Oktober 2022 Halaman 412 – 430
Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
yang  berarti  dengan  cara  perundingan  untuk  mencapai  mufakat.  Perlindungan  hukum terhadap pekerja dibagi menjadi 2, pertama perlindungan hukum terhadap pekerja yang di  PHK  adanya  uang  pesangon  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahum  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  dan  yang  Kedua  dikeluarkannya  berbagai  produk  hukum  dan program  kebijakan  pemerintah  serta  dilakukannya  pengawasan  terlaksananya  program hukum  yang  telah  dikeluarkan  untuk  melindungi  pekerja  dalam  kelangsungan  hidup. Saran  hendanya  pihak  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  melakukan mediasi  untuk membuat keputusan  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-Undangan guna menutup kekosongan hukum akibat ketidaan pelaksana peraturan Undang-Undang. Kata Kunci : Pemutusan hubungan Kerja (PHK), Perlindungan Hukum, Pandemi Covid-19

## A. Pendahuluan
Indonesia  ditetapkan  sebagai  negara  hukum  berdasarkan  Pasal  1  Ayat  3  Undang- Undang 1945, memiliki hak dan kewajiban untuk menegakkan keadilan dan kemakmuran bagi  rakyat  Indonesia.  Di  Indonesia  hukum  dimiliki  semua  orang  melindungi  hak  asasi manusia serta menganut konsep Negara Kesejahteraan ( Welfare State ), terdiri dari empat elemen penting, yaitu adanya adanya peradilan tata usaha negara perlindungan hak asasi manusia, dalam Undang-Undang dan pembagian kekuasaan.
Tenaga  kerja  di  Indonesia  mendapatkan  perlindungan  khusus  dalam  konsep kenegaraan  hukum  dan  hak  asasi  manusia,  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Pasal  27  ayat  2  menyatakan  bahwa  “Setiap  warga  negara  memiliki  hak penghidupan  yang  baik  bagi  kemanusiaan”.  Tenaga  kerja  memiliki  perlindungan  hukum tertulis dalam Pasal 28D Ayat 3 menyatakan “Setiap individu memiliki hak untuk bekerja dan  memperoleh  upah  dan  perlakuan  yang  layak  dalam  hubungan  kerja’’.  Dalam hubungan  kerja  antara  buruh  memiliki  permasalahan  terhadap  tenaga  kerjamempunyai jaminan  misalnya  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  sepihak  yang  dilakukan  oleh perusahaan.
Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Ketengakerjaan  Pemerintah  pada  dasarnya telah  menyusun  peraturan  untuk  mengayomi  pekerja  di  Indonesia  tertuang  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  hal  ini  dibuat  supaya melindungi  berbagai  pihak  baik  pekerja  maupun  perusahaan,  agar  tidak  merugikan berbagai  pihak  baik  tenaga  kerja  maupun  perusahaan  yang  bersangkutan.  Selanjutnya Undang-Undang  Ketenagakerjaan  juga  mengatur  perusahaan  tidak  bias  melakukan
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, jika pekerja terbukti melakukan pelanggaran berat dan melanggar dengan kebijakan yang ada. 1
Permasalahan tenaga kerja atau karyawan sering kita dengar bagi negara berkembang seperti  Indonesia.  Salah satu  permasalahannya  adalah Pemutusan  Hubungan  Kerja  uang dilakukan oleh perusahaan, sebagaimana yang sering terjadi yaitu Pemutusan Hubungan Kerja  secara  sepihak  yang  dilakukan  oleh  perusahan-perusahan  Indonesia.  Salah  satu peraturan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  adalah  peraturan  yang  mengatur  hubungan seseorang di dunia kerja.
Indonesia saat ini mengalami pandemic dikarenakan virus covid-19 yang berdampak pada  perekonomian dan sistem ketenagakerjaan, pemerintah  berupaya  agar masyarakat mulai  menerapkan  pembatasan  social  ( social  distancing )  Pembatasan  Social  Bersekala Besar (PSBB), salah satu cara yang dilakukan agar mengurangi penularan virus covid-19 jangan membuat peraturan baru yang melarang masyarakat untuk banyak beraktivitas di luar rumah.  Ketika social  distancing diberlakukan  masyarakat mengikuti  peraturan  yang ada dan mengurangi interaksi dan tidak bolehkan untuk bersentuhan dengan orang yang sedang sakit atau berisiko tinggi menderita virus covid-19. 2
Meningkatnya  usaha  di  Indonesia,  selain  untuk  membuat  lapangan  pekerjaan, perusahaan  juga  ingin  memperoleh  keuntungan.  Dimana  dalam  hal  ini,  perusahaan menganggap  hal  yang  terpenting  adalah  memperoleh  keuntungan  besar.  Sehingga perusahaan  mendorong  para  pekerja  untuk  bekerja  lebih  giat  sesuai  dengan  kebutuhan pasar.
Semenjak  itu  pemerintah  mengeluarkan  peraturan social  distancing di  sejumlah wilayah  di  Indonesia  untuk  mengurangi  tingkat  penyebaran  virus  Covid-19  yang  diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, adanya peraturan dikeluarkan oleh pemerintah,  perusahaan di  Indonesia  mengambil kebijakan  yaitu  melakukan  pemutusan hubungan  kerja  secara  sepihak  untuk  mengurangi  kerugian  pada  masa  pandemi  Covid- 19. 3
1 Nikodemus  Maringan,  ‘’  Pelaksanaan  Tinjauan  Yuridis  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Tentang’’, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 3 Vol 3, Tahun 2015, hal 3.
2 https://www.alodokter.com/pentingnya-menjalankan-sosial-distancing-demi-mencegah-cocid-19 Alodokter, Diakses pukul 21.41WIB pada 11 Oktober 2021.
3 Imas  Novita  J,  ‘’Analisis  Kebijakan  PHK  Bagi  Para  Pekerja  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  di Indonesia’’ , ISSN: 2338 4638 Vol 4 No 1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hal 190.
Setiap tahunnya toko fashion di Indonesia memiliki perkembangan yang bagus salah satunya adalah PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi yang berdiri tahun 1978, perusahaan  Ramayana  bergerak  dalam  fashion  yang  awalnya  hanya  menjual  produk garmen  dan  pakaian  saja,  Seiring  berkembangnya  toko  tersebut  membuat  Ramayana memperluas  jenis  usaha  jualannya  udah  sampai  saat  ini  terus  berkembang  untuk  kelas menengah ke bawah. Saat ini perusahaan PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi telah  mempekerjakan  lebih  dari  17.867  orang  karyawan  yang  telah  berdedikasi  tinggi pada  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi.Perusahan  PT.  Ramayana  Lestari Sentosa Tbk di kota Jambi mwmilik 63 Karyawan sebelum pandemi Covid-19.
Perusahaan  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  melakukan  pemutusan  hubungan kerja  mulai  Februari  2020,  sebelum  Pandemi  jumlah  pekerja  PT.  Ramayana  Lestari Sentosa  Tbk  di  kota  Jambi,  keseluruhan  berjumlah  63  pekerja,  tahun 2020-2021 jumlah pekerja  29  dan  tahun  2022  pekerja  berjumlah  25,  selama  masa  Pandemi  covid-  19  ada sekitar 38 pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja.
Adanya  ketidakjelasan  Pemutusan  Hubungan Kerja yang  dilakukan perusahaan  pada masa Pandemi covid-19 menjadi alasan penulis untuk meneliti Kembali terkait bagaimana pemutusan  hubungan  kerja pada  saat Pandemi covid-19 cara  sepihak  yang  ada  pada PT Ramayana  Lestari  terasa  Tbk  di  kota  Jambi  dan  bagaimana  perlindungan  hukum pemutusan  hubungan  kerja  di  masa  Pandemi  covid-19  PT  Ramayana  Lestari  Sentosa terletak di kota Jambi, sudah sesuai dengan undang undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan  dimaksudkan  untuk  meneliti  Kembali  bagaimana  kesesuaian  peraturan pemutusan  hubungan  kerja  secara  sepihak  dan  akibat  hukum  yang  ditimbulkan  oleh peraturan  tersebut  terhadap  pekerjaan  oleh  perusahaan  yang  memberikan  pemutusan hubungan  kerja  kepada  pekerja,  dalam  permasalahan  penelitian  ini  menggunakan  teori teori, Asas Asas, kaidah kaidah hukum yang relevan dengan permasalahan ini.
Alasan  latar  belakang  diatas  penulis  tertarik  dan ingin meneliti  dan mengkaji secara mendalam  sehingga  peneliti  milih  judul  karya  tulis  yang  berjudul  :  “ Pemutusan Hubungan  Kerja  di  Masa  Pandemi  Covid-19  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di kota jambi “.

## B. Pembahasan
1. Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dimasa Pandemi Covid-19 Secara Sepihak Yang Dilakukan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Di Kota Jambi.
PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  jambi  adalah  salah  satu perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis menjual beragam produk fashion, produk kecantikan serta produk kebutuhan dan perlengkapan rumah tangga yang memiliki beberapa store di Indonesia, salah satunya di Kota Jambi.
Perjanjian kerja dapat berhenti atau berakhir apabila telah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 61 Ayat 1 huruf d menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja dapat berakhir apabila adanya kejadian tertentu yang divantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian kerja”. 4 Pemutusann Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan pekerja yang bersangkutan.
Sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan  Bencana  Non  Alam,  banyak  perusahaan  menganggap  keputusan tersebut  sebagai  dasar  hukum  dalam  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja (PHK) kepada karyawannya. Salah satunya  adalah PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi yang berada di Jalan Sultan Thaha, Ps. Jambi, Kec, Ps. Jambi, Kota Jambi, Jambi 36123.
Pemutusan  Hubungan  Kerja  dapat  terjadi  karena  berbagai  hal,  seperti telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/ diperjanjikan sebelumnya dapat  pula  karena  adanya  perselisihan  antara  pekerja  dan  pengusaha, meninggalnya pekerja atau karena sebab lain.
.Ketentuan Undang-Undang-Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan Pasal 170 jo Pasal 158 ayat 1, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang  malanggar  aturan  perusahaan  dianggap  salah  satu  Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK)  yang  tidak  perlu  izin  dari  Lembaga  Penyelesaian  Perselisihan Hubungan .Industrial, dan dalam hal ini terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut  maka  pekerja  yang  bersangkutan  dapat  mengajukan  gugatan kepengadilan atau Lembaga Penyelesian Perselisihan Hubungan. Industrial.
Pasal  61  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan berbunyi:
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
a. pekerja meninggal dunia
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja
4 Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda , Dian Rakyat, Jaarta, 1991, hal 368-369
c. adanya  putusan  pengadilan  dan/atau  putusan  atau  penetapan  lembaga penyelesaian kekuatan hukum tetap; atau
d. adanya  keadaan  atau  kejadian  tertentu  yang  dicantumkan  dalam perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan,  atau  perjanjian  kerja  bersama yang dapat menyebabkan  berakhirnya hubungan kerja.
(2) Perjanjian  kerja  tidak  berakhir  karena  meninggalnya  perusahaan  atau beralihnya  hak  atas  perusahaan  yang  disebabkan  penjualan,  pewarisan,  atau hibah
(3) Dalam  hal  terjadi  pengalihan  perusahaan  maka  hak-hak  pekerja/  buruh menjadi  tanggung  jawab  pengusaha  baru,  kecuali  ditentukan  lain  dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh
(4) Dalam  hal  pengusaha,  orang  perseorangan,  meninggal  dunia,  ahli  waris pengusaha  dapat  mengakhiri  perjanjian  kerja  setelah  merundingkan  dengan pekerja/buruh.
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/  buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku  atau  hak-hak  yang  telah  diatur  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja sama.
Mengacu  pada  Pasal  61  ayat  4  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan  yang  dimaksudkan  adalah  perusahaan  dapat  memecat pekerja karena suatu perjanjian yang tercantum dalam  Perjanjian Kerja Bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya suatu hubungan kerja.
Jadi pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan  maupun  ketidakjelasan  pengakhiran  hubungan  kerja  tersebut  wajib membayar  ganti  rugi  kepada  pihak  lainnya  sebesar  upah  pekerja  atau    buruh sampai  batas  waktu  berakhirnya  jangka  waktu  perjanjian.  Dalam perkembanganya,  untuk  meningkatkan  kinerja  dan  juga  memperbaiki  kualitas pekerja, maka sangat diperlukan jaminan hidup yang pasti dan layak didapatkan oleh  seseorang  yang  dapat  juga  akan  mengakibatkan  peningkatan  kualtias teanaga  kerja  yang  harus  sesuai  dengan  harkat  martabat  dan  juga  hak  asasi manusia itu sendiri.
Berikut ini adalah hasil wawancara  penulis  dengan PT.  Karyawan Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi:
a. Desi Anggaini
Saya  dilakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  oleh  PT. Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk,  pada  bulan Februari  pertama  ditawarkan pensiun sejak dini, beberapa hari setelahnya saya dirumahkan sekitaran 2 minggu tanpa digaji jika kondisi sudah membaik dipanggil kembali bukan sebagai karyawan tetap, tetapi sebagai karyawan kontrak’’. 5
b. Eva Rasyadi
Saya dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada bulan April tahun 2020, dipanggil keruangan dijelasin bahwasanya penjualan menurun drastis  akibat  pandemi  Covid-19,  pertama  dirumahkan  tanpa  digaji, selanjutnya dipanggil disuruh pensiun dini’’. 6
c. Rahmat Irham
Iya  saya  dilakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  alasannya pandemi  Covid-19,  penjualan  juga  menurun  dimasa  Pandemi,  terus disuruh pensiun dini karena perusahaan tidak sanggup lagi membayar gaji karyawan’’. 7

## d. Raden Muhammad Taufik
Saya awal kerja 2009 kurang lebih 11 tahun kerja di PT Ramayana Lestari  Tbk  di  Kota  Jambi,  saya  di  PHK  ketika  awal-awal  Covid-19  atau bulan  April  Tahun  2020,  disuruh  pensiun  dini  langsung  sama  pihak Ramayana  tidak  juga  komunikasi  sebelumnya,  tiba-tiba  langsung  aja disuruh pensiun dini ‘’. 8

## e. Syariadi
5 Desi Anggraini, pekerja tetap PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, wawancara pada tgl 5 Februari 2022
6 Eva Rasyadi, pekerja tetap PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, wawancara pada tgl 11 Februari 2022
7 Rahmad Irham, pekerja tetap PT. Ramayan Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, wawancara pada tgl 27 Maret 2022
8 Raden  Muhammad  Taufik,  pekerja  tetap  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi, wawancara pada tgl 27 Maret 2022
Kerja  kurang  lebih  11  tahun  alasan  di  lakukan  PHK  sama  PT Ramayana  Lestari  Tbk  di  Kota  Jambi  karena  alasan  pandemi  Covid-19, penjualan menurun draktis. Pertama dirumahkan selama  2  minggu tanpa digaji,  selanjutnya  dipanggil  untuk  kerja  kembali  tetapi  jam  kerja berkurang, tentu juga gaji dikurangkan. 9
PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  telah  melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 38 pekerjanya secara bertahap selama pandemi Covid-19, awal mula dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada bulan Februari 2020 pertama 20 karyawan, selanjutnya rentan tahun 2020-2021, 15 karyawan dan bulan juni tahun 2021, 4 karyawan. Hal ini dibenarkan atau telah diklarifikasi  oleh Asisten  Manager  bapak  Lekadianto  dan  HRD bapak  Hendra PT. Langkah ini diambil agar perusahaan tetap bertahan dan tetap beroperasional, kita tidak  ada  pilihan  lain  kecuali  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) terhadap karyawan di PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi.
Ditengah-tengah  pandemi  Covid-19  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di Kota  Jambi  sudah berusaha untuk  mencari  alternatif salah satunya merumahkan atau  meliburkan  sementara  karyawan  tanpa  digaji  selama  dua  minggu  berturut- turut,  jika  kondisi  sudah  normal  para  karyawan  akan  dipanggil  kembali  untuk bekerja.  Tetapi  ternyata  kondisi  pandemi  malah  semakin  parah  yang  membuat pihak  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  mengambil  langkah terakhir  yaitu  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) terhadap  karyawan mereka.

## Tabel 1
Nama  Dan  Alamat  Karyawan  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk    Di Kota
Jambi Yang Dilakukan Pemutusa Hubungan Kerja (Phk) No Nama Alamat Tahun di PHK     Alasan di PHK 1 Desi Anggaraini  Pal Merah Februari 2020 Pandemi Covid-19
9 Syariadi, pekerja tetap PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, wawancara pada tgl 29 Maret 2022
2 Eva Rasyadi Kota Jambi April 2020 Pandemi Covid-19 3 Rahmat Irham Jambi Timur April 2020 Pandemi Covid-19 4 Raden M Taufik Jambi Timur April 2020 Pandemi Covid-19 5 Syariadi Alam barajo  April 2020 Pandemi Covid-19

## Sumber: Hasil Penelitian
Dari tabel diatas karyawan yang dilakukan Pemtusan Hubungan Kerja oleh PT.  Ramayana  lestari  sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  yang  sangat  dini  membuat sebagian  besar  dari  karyawan  keberatan  mengingat  baru  awal  pandemi penjualanmasih normal belum adanya lockdown dan PSBB.
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang  sangat  dini  membuat  sebagian besar  dari  karyawan  keberatan  mengingat  baru  awal  pandemi  penjualan  masih normal belum adanya lockdown dan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB).
Semua  karyawan  yang  dilakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) merupakan karyawan tetap yang sudah bekerja dan mengabdi cukup lama dengan PT  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk.  Awal  mula  di  PHK  ditawarkan  pensiun  dini dengan  alsan  Covid-19.  Menurut  pengamat  penulis  dilakukan  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terlalu dini memngingat virus Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada bulan Maret. Pensiun dini adalah salah satu cara yang dilakukan perusahaan untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja.
Berikut  hasil  wawancara  penulis  dengan  pekerja  yang  dilakukan Pemutusan Hubungan kerja (PHK) oleh PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi:
a. Desi Anggaini
Pertama  dipanggil,  dirumahkan  selama  dua  minggu  tidak  digaji. Selanjutnya  ditawarkan  pensiun  dini  dengan  alasann  pandemi  Covid-19, jika  kondisi  sudah  membaik  dipanggil  kembali  bukan  sebagai  karyawan tetap tetapi sebagai karyawan kontrak. 10
10 Desi  Anggraini,  pekerja  tetap  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi,  wawancara pada tgl 5 Februari 2022
b. Eva Rasyadi
Iya  pertama  dirumahkan  tanpa  digaji,  selanjutnya  dipanggil disuruh pensiun dini. 11
c. Rahmat Irham
Disuruh  pensiun  dini  karena  perusahaan  tidak  sanggup  lagi membayar gaji karyawan. 12
d. Raden Muhammad Taufik
Disuruh  pensiun  sejak  dini  langsung  sama  pihak  Ramayana  tidak juga komunikasi sebelumnya, tiba-tiba langsung disuruh pensiun dini. 13

## e. Syariadi
Pertama  dirumahkan  selama  2  minggu  tanpa  digaji,  selanjutnya dipanggil  untuk  kerja  kembali  tetapi  jam  kerja  berkurang,  tentu  juga  gaji dikurangkan. 14
PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi menawarkan pensiun dini kepada  karyawannya bukan dari keinginan karyawannya sendiri, dengan adanya iming-iming  uang  pesangon  yang  besar  seperti  yang  ditawarkan  ke  Syariadi  dan Syariadi  menceritakan  kronologi  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  yang dilakukan oleh PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi.
Berdasarkan wawancara penulis dengan narasumber Pak Syariadi sebagai berikut: “ Saya dipanggil ke kantor untuk ditawarkan pensiun dini, awalnya saya menolak  karena  saya  berpikir  setelah  di  PHK  saya  kerja  dimana,  tetapi  setelah saya  bekerja  kembali  selama  2  bulan  dengan  jam  kerja  yang  berkurang  dan  gaji juga  berkurang  dari  sebelumnya,  kebutuhan  rumah  tangga  yang  semain  tinggi
11 Eva Rasyadi, pekerja tetap PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, wawancara pada tgl 11 Februari 2022
12 Rahmad Irham, pekerja tetap PT. Ramayan Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, wawancara pada tgl 27 Maret 2022
13 Raden  Muhammad  Taufik,  pekerja  tetap  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi, wawancara pada tgl 27 Maret 2022
14 Syariadi, pekerja tetap PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, wawancara pada tgl 29 Maret 2022
pendapat saya kerja tidak mencakupu lagi. Akhirnya saya tertarik untuk melakuan pensiun  dini  karena  iming-iming  uang  pesangon  yang  cukup  besar  menurut saya”. 15
Langkah yang dipilih oleh karyawa PT. Ramayana Lestari Semtosa Tbk di Kota  Jambi  untuk  melakukan  pensiun  dini  karena  upah  yang  mereka  tidak  lagi utuh  dikarenakan  jam  kkerja  berkurang  dan  sering  libur  kerja,  sehingga pendapatan berkurang dan tidak mencukupi lagi kebutuhan rumah tangga. Dalam hal  ini  perusahan  juga  harus  memperhatikan  pekerja  mereka  mencari  cara  lain agar karyawan tidak dirugikan.
Selanjutnya  besaran  upah  yang  diterima  pekerja  selama  satu  bulan  PT. Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  tahun  2009  sebesar  Rp  2.300.000 (dua juta tiga ratus rupiah), gaji terus naik mengikuti UMP Kota Jambi sebesar Rp 2,630,162  (dua  juta  enam  ratus  tiga  puluh  seratus  enam  dua  rupiah)  dengan presentase  kenaikan  0,72  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Gubernur  Keputusan Gubernur  Jambi  Nomor  914/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2021    Tentang Penetapan  UMP  Tahun  2020  Sampai  Tahun  2021,  upah  kemudian  dibagi  selama masa kerja 30 hari jadi perhari upah yang diperoleh sebesar Rp 80.000 (delapan puluh  ribu  rupiah),  tidak  ada  uang  makan  dan  transfortasi  ditanggu  masing- masing individu, ada uang tambahan yaitu uang lembur tapi dihitung perbulan.
Terjadi  penurunan  omset  sebesar  70%  sampai  dengan  80%  dan pernyataan ini sama dengan pernyataan narasumber diatas. Penurunan omset ini membuat  perusahaan  tidak  mampu  lagi  untuk  memperkerjakan  karyawannya secara keseluruhan, disisi lain perusahaan juga harus bertahan ditengah pandemi salah  satu  cara  yang  dilakukan  yaitu  mengurai  biaya  operasional  seperti mematikan  lampu,  mematikan  AC,  ekskalator,  lift  dan  mengurangi  jam  kerja karyawan.
15 Syariadi, pekerja tetap PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, wawancara pada tgl 29 Maret 2022
Tabel
Lama Masa Kerja, Jabatan dan Besaran Uang Pesangon dan
Uang Jamsostek No          Nama Lama Bekerja Jabatan Besaran Uang Pesangon 1 Desi Anggaraini 11 Tahun Wakil kepala counter  Rp 64.000.000 2 Eva Rasyadi 11 Tahun Kepala Counter Rp 64.000.000 3 Rahmat Irham 11 Tahun Administrasi Rp 57.000.000 4 Raden M Taufik 12 Tahun Gudang Rp 42.000.000 5 Syariadi 11 Tahun Teknisi Rp 48.000.000 Sumber: Hasil Penelitian
Berikut proses Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimasa pandemi Covid-19 secara sepihak yang dilakukan PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi:
a. Musyawarah
Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  ketika  terjadinya Pemutusan  Hubungan Kerja  (PHK) yaitu  dengan  melakukan musyawarah kedua  bela  pihak  antara  karyawan  dan  perusahan  untuk  mendapatkan pemufakatan  yang  dikenal  dengan  istilah  bipartite.    Dalam  hal  ini  PT Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  tidak  melakukan musyawarah  terlebih  dahulu  dengan  sebagian  karyawannya  mereka dipanggil kekantor di rumah sementara waktu tanpa digaji dengan alasan pandemi,  jika  sudah  membaik  mereka  akan  dipanggil  lagi  bukan  sebagai karyawan  tetap  tetapi  sebagai  karyawan  kontrak.  Hendaknya  pihak  PT Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  melakukan  mediasi  untuk membuat  keputusan  yang  sesuai  dengan  Peraturan  Undang-Undang guna menutup  kekosongan  hukum  akibat  ketiadaan  peraturan  pelaksana Undang-Undang
b. Media dengan Disnaker
Jika  musyawarah  tidak  bisa  diselesaikan,  maka  adanya  bantuan dari  dinas  tenaga  kerja  (disnaker)  setempat  dengan  tujuan  untuk
menemukan  cara  penyelesaian  apakah  melalui  mediasi  atau  rekonsiliasi. Point kedua tidak dilakukan oleh PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi, perusahaan langsung melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dini secara sepihak tanpa ada bantuan dari Dinas Tenaga Kerja (disneker).
c. Mediasi Hukum
Disnaker tidak mampu menyelesaikan masalah antara kedua belah pihak, maka selanjutnya upaya hukum dapat dilakukan hingga pengadilan. Mediasi  hukum  tidak  dilakukan  oleh  karyawan  dan  perusahaan  PT Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi,  lemahnya  pengetahuan karyawan,  membuat  mereka  mengikuti  saja  apa  tindakan  yang  diambil oleh PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi.
d. Perjanjian Bersama
Perjanjian  bersama  atau  kesepakatan  bersama  dilakukan  kedua belah  pihak  tanpa  ada  paksaan,  adapun  hasil  kesepakatan  yang  dicapai kedua belah pisak sebagai berikut:
1) Pihak  pertama  kedua  sepakat  mengakhiri  hubungan  kerja terhitung…….2019 2) Dalam  pengakhiran  hubungan  kerja  tersebut  pihak  pertama bersedia  memberikan  uang  kesepakatan  Rp.……  belum  dipotong
pajak
3) Bahwa pajak pengasilan (PPH) 21 atas pendapatan tersebut diatas ditanggung oleh pihak kedua sebesar Rp……. 4) Pihak  kedua  menyetujui  dan  menerima  pembayaran  seperti tersebut dalam ayat 2 di atas
5) Bahwa  ditandatangai  surat  kesepakatan  bersama  ini  berlaku  juga sebagai  kwitansi  bukti  tanda  pembayaran  uang  kesepakatan tersebut 6) Bahwa sejak saat ini pihak pertama dan kedua telah menyelesaikan masalah  hubungan  kerja  dengan  masing-masing  pihak  tidak  akan mengadakan tuntutan hukum apapun dikemudian hari.
e. Memberi Pesangon
Perhitungan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  Pasal  156,  perhitungan  uang pesangon,  uang  penghargaan  dan  uang  pengganti  berdasarkan  pasal  156 ayat  (2),  (3),  (4)  dalam  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2003  tentang
Ketenagakerjaan  Upah  diperoleh  perbulan  Rp  2.700.000  besaran mengikuti  upah  minimum  pendapatan  (UMP)  kota  Jambi,  rata-rata karyawan  yang  di  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  masa  kerja  diatas  8 Tahun sampai 12 tahun.
1) Uang masa kerja kurang dari 12 Tahun = 9 bulan upah. 2) Uang penghargaan atau jasa kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah. 3) Uang  pengganti  kurang  dari  12  Tahun  =  15%  besaran  daru  uang pesangon
Besaran pesangon yang diberikan sesuai kesepakatan yaitu, 1 (gaji) x  9  bulan  upah  +  uang  jasa  +  uang  penggantian  15%  +  2  bulan  gaji.  Jika yang bersangkutan dilakukan Pemutusan Hubungan  Kerja (PHK)  dengan masa kerja maksimal atau di atas 8 tahun, maka akan mendapat pesangon sebesar 24,5 bulan gaji atau sebesar Rp. 68.445.000.
Selanjutnya  uang  Jamsostek,  Kewajiban  pendaftaran  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  oleh  perusahaan  telah  diatur  oleh Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  tahun  2013  Pasal  3  ayat  1  (a)  tentang Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Kepada  Pemberi  Kerja  Selain Penyelenggara  Negara  dan  Setiap  Orang,  Selain  Pemberi  Kerja,  Pekerja, dan  Penerima  Bantuan  Iuran  dalam  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial. Disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2014 Pasal 2 ayat (3)  Tentang Penjualan  Barang  Milik  Negara  Daerah  Berupa  Kendaraan Perorangan  Dinas,  besar  iuran  untuk  program  jaminan  hari  tua  (JHT) adalah  5,7%  dari  total  gaji  bulanan,  dengan  pembagian  3,7%  dari  dana perusahaan  dan  2%  dari  pemotongan  gaji  pribadi.  Berikut  perhitungan uang jamsostek.
Total  iuran  jaminan  hari  tua  (JHT)  =  5,7%  X  Rp  2.700.000  juta  =  Rp. 153.900 Iuran perusahaan = 3,7% X Rp 2.700.000 juta = Rp. 99.000 Iuran karyawan = 2% X Rp 2.700.000 juta = Rp. 54.000 Besaran uang jamsostek yang harus diterima berjumlah Rp. 20.324.800.
2. Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dimasa Pandemi Covid-19 Bagi Pekerja PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk Di Kota Jambi.
Perlindungan hukum bagi pekerja di dalam bidang Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan  dalam  rangka  pemenuhan  terhadap  hak-hak  normatif  pekerja  yang harus  dilindungi.  Perlindungan  hukum  ini  ada  untuk  menjamin  kesamaaan, kesempatan,  serta  perlakuan  tanpa  diskriminasi  dalam  rangka  mewujudkan kesejahteraan pekerja. Pekerja berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  adalah  “setiap  orang  yang  bekerja dengan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  lain”.  Pasal  ini  jelas menempatkan  posisi  penting  terhadap  pekerja  yang  berperan  sebagai  tulang punggung perusahaan. Tanpa adanya pekerja maka sebuah perusahaan tidak akan bisa  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  akan  bisa  pula  ikut  berpartisipasi  dalam pembangunan  nasional 16 . Hukum Ketenagakerjaan  jelas  memberikan perlindungan serta keadilan sosial bagi pekerja yang menjadi pelaku utama dalam Ketenagakerjaan. Namun masih seringkali terjadinya ketidakadilan sosial terhadap pekerja, salah satunya yaitu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak.
Berdasarkan pengamatan penulis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan  oleh  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi  dengan  alasan pandemi  Covid-19  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  yang sangat membawa dampak besar pada para pekerja. Walaupun ketentuan pesangon dan  upah  sudah  terlaksana.  Namun  ini  sering  dijadikan  alasan  pembenaran kesewenang-wenangan perusahaan terhadap pekerja. Karena telah banyak upaya yang harus dilakukan untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak boleh dilakukan secara sepihak.
Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)    dengan  jelas  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  dalam  Pasal  164  ayat  (3)  yang  menyatakan: ”Pengusaha  dapat  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK)  terhadap pekerja/buruh  karena  perusahaan  tutup  bukan  karena  mengalami  kerugian  2 (dua)  tahun  berturut-turut  dengan  ketentuan  pekerja/buruh  berhak  atas  uang pesangon  sebesar  2  (dua)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (2),  uang  penghargaan masa  kerja  sebesar  1  (satu)  kali  ketentuan  Pasal  156  ayat  (3)  dan  uang penggantian hak sesuai  ketentuan Pasal 156 ayat (4). Ketentuan ini sering sekali dijadikan  alasan  oleh  perusahaan  untuk  melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja
16 Karina  H,    Saartje  S,  A  &  Merlien  I,M,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Di  Masa Pandemi Covid-19, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3, 2021, hal 268.
(PHK)  dengan  alasan  untuk  mengurangi  beban  perusahaan  supaya  dapat  tetap beroperasi dalam kondisi krisis.
Menteri Ketenagakerjaan, dalam pernyataannya terkait pandemi Covid-19 yang  berkonsekuensi  kepada  para  pekerja  dengan  memutuskan  hubungan  kerja tidak  mendukung  alasan-alasan  perusahaan tersebut,  beliau  menghimbau  bahwa perusahaan seharusnya membuat langkah yang bisa ditempuh seperti mengurangi upah dan fasilitas manajer serta direktur, mengurangi shift kerja, membatasi kerja lembur  atau  merumahkan  buruh  untuk  sementara  waktu,  namun  beberapa perusahaan  yang  sudah  mengeluarkan  kebijakan  dengan  alasan  tidak  memiliki dana yang cukup untuk membayar pesangon atau upah para pekerja. Hal tersebut menyalahi Peraturan  Ketenagakerjaan  bahwa  perusahaan  boleh tutup jika  sudah mencapai  kerugian  selama  2  tahun.  Sedangkan  pandemi  Covid-19  ini  belum mencapai  atau  memasuki  dua  tahun,  alasan  ini  sering  dipakai  oleh  beberapa perusahaan tidak dapat diterima oleh beberapa kalangan.
Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  dalam  masa  pandemi  Covid-19, diimplementasikan  dalam  berbagai  kebijakan  sebagai  bentuk  dari  perlindungan terhadap pekerja yaitu diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang  perlindungan  pekerja  dan  kelangsungan  dalam  rangka  pencegahan  dan penanggulangan Covid-19 : 17
a. Bagi pekerja  yang  dikategorikan sebagai orang  dalam  pemantauan  (ODP) Covid-19  berdasarkan  keterangan  dokter  sehingga  tidak  dapat  masuk kerja paling lama 14 hari, atau sesuai standar kementrian kesehatan, maka upahnya dibayarkan secara penuh.
b. Bagi  pekerja  yang  dikategorikan  kasus  suspek  Covid-19  dan  dikarantina menurut  keterangan  dokter  maka  upahnya  dibayarkan  secara  penuh selama menjalani masa karantina sosial.
c. Bagi pekerja yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-19, dan dibuktikan dengan  keterangan  dokter,  maka  upahnya  dibayarkan  sesuai  dengan Peraturan Perundang-Undangan.
d. Bagi  perusahaan  yang  melakukan  pembatasan  kegiatan  akibat  kebijakan pemerintah  di  daerah  masing-masing  guna  pencegahan  dan penanggulangan  Covid-19,  sehingga  menyebabkan  sebagian  atau  seluruh
17 Ramlan and  Rizki Rahayu Fitri, “Perlindungan  Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan  Phk Perusahaan  Dimasa  Covid-19,”  Suloh: Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh Vol  8,  No.  2, 2020, hal 65-66.
pekerja  tidak  masuk  kerja  dengan  mempertimbangkan  kelangsungan usaha  maka  perubahan  besaran  maupun  cara  pembayaran  upah  pekerja dilakukan  sesuai  dengan  kesepakatan  antara  pengusaha  dengan  pekerja buruh.
Pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor M/7/AS.02.02/V/2020  tentang  rencana  keberlangsungan  usaha  dalam menghadapi  pandemi,  surat  edaran  ini  dimaksudkan  untuk  memberikan perlindungan tenaga kerja serta keberlangsungan usaha dari dampak pandemi dan mencegah  penyebaran  virus  Covid-19.  Dikeluarkannya  beberapa  kebijakan  oleh pemerintah  terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  juga  yaitu antara lain:
a. Dikeluarkannya program kartu prakerja
b. Program padat karya tunai
c. Penerbitan kebijakan dan perlindungan kepada pekerja
d. Program jaring pengaman sosial (JPS)
Pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan PT. Ramayana Lestari Sentosa Tbk di Kota Jambi diwajibkan membayar ganti rugi kepada pekerja  sebesar upah, sehingga  pekerja  yang  mengalami  Pemutusan  Hubungan  kerja  (PHK)  diberikan hak-haknya  seperti  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja  dan    uang penggantian,  hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, artinya bahwa hak hak yang diterima pekerja harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang- Undang  yang  berlaku  agar  pekerja  tidak  dirugikan  dan  hak  hak  pekerja  dapat terpenuhi.
Selanjutnya  kebijakan  yang  dikeluarkan  pemerintah  di  masa  pandemi Covid-19,  sejatinya  ada  untuk  melindungi  setiap  hak-hak  pekerja  terhadap eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha, karena sejatinya bahwa setiap pekerja berhak  atas  jaminan  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  dalam  dunia Ketenagakerjaan.

## C. Kesimpulan
Penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  dua  pembahasan  utama  berkenan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimasa pandemi Covid-19 pada PT. Ramayana Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi.  Pertama,  Proses  Pemutusan  Hubungan  Kerja  (PHK) dimasa  pandemi  Covid-19  pada  PT.  Ramayana  Lestari  Sentosa  Tbk  di  Kota  Jambi    tidak sesuai  dengan  mekanisme  yang  berlaku,  yaitu  musyawarah  media  dengan  disnaker, mediasi hukum,  perjanjian bersama  dan memberi pesangon. Selanjutnya uang  diberikan sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  agar  salah  satu  pihak  tidak dirugikan.  Kedua,  Perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang  dirumahkan  dan  mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimasa pandemi Covid-19, terbagi menjadi 2. Pertama perlindungan  dari  perusahaan  yaitu  adanya  kompensasi  melalui  pembayaran  uang pesangon,  uang  penggantian  hak  dan  uang  penghargaan  masa  kerja.  Kedua  dari pemerintah  Pemerintah  juga  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  M/7/AS.02.02/V/2020 Tentang  Rencana  Keberlangsungan  Usaha  Dalam  Menghadapi  Pandemi  dan diterbitkannya Surat Edaran Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tentang Perlindungan Pekerja Dan  Kelangsungan  Dalam  Rangka  Pencegahan  Dan  Penanggulangan  Covid-19. Dikeluarkannya  berbagai  produk  hukum  dan  program  kebijakan  pemerintah  serta dilakukannya  pengawasan  terlaksananya  produk  hukum  yang  telah  dikeluarkan  untuk melindungi pekerja dalam kelangsungan hidup.

## Daftar Pustaka
Artikel/Buku/Laporan
Asser, Pengajian Hukum Perdata Belanda , Dian Rakyat, Jaarta, 1991, hal 368-369

## Karya Ilmiah
Imas Novita J, ‘’Analisis Kebijakan PHK Bagi Para Pekerja Pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia’’ , ISSN: 2338 4638 Vol 4 No 1, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hal 190.
Karina  H,    Saartje  S,  A  &  Merlien  I,M,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Di  Masa Pandemi Covid-19, Tatohi Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 3, 2021, hal 268.
Nikodemus Maringan, ‘’ Pelaksanaan Tinjauan Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak  Oleh Perusahaan Menurut UU No.  13 Tahun 2003 Tentang’’, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Edisi 3 Vol 3, Tahun 2015, hal 3.
Ramlan  and  Rizki  Rahayu  Fitri,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja  Dari  Tindakan Phk  Perusahaan  Dimasa  Covid-19,”  Suloh: Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh Vol 8, No. 2, 2020, hal 65-66.

## Peraturan Hukum
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
Peraturan  Pemerintah  Nomor  84  tahun  2014  tentang  Penjualan  Barang  Milik  Negara Daerah
Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
Peraturan  Pemerintah  Nomor  86  tahun  2013  tentang Tata  Cara  Pengenaan  Sanksi Administratif
Kepada  Pemberi  Kerja  Selain  Penyelenggara  Negara  dan  Setiap  Orang,  Selain Pemberi  Kerja,  Pekerja,  dan  Penerima  Bantuan  Iuran  dalam  Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
Surat Edaran Gubernur Keputusan Gubernur Jambi Nomor 914/KEP.GUB/DISNAKERTRANS-3.3/2021  Tentang Penetapan UMP Tahun 2020
Sampai Tahun 2021
Surat  Edaran  Nomor  M/3/HK.04/III/2020  tentang  perlindungan  pekerja  dan kelangsungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19
Surat  Edaran  Nomor  M/7/AS.02.02/V/2020  tentang  rencana  keberlangsungan  usaha dalam menghadapi pandemi
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

## Website
https://www.alodokter.com/pentingnya-menjalankan-sosial-distancing-demi-mencegah-cocid-19 Alodokter, Diakses pukul 21.41WIB pada 11 Oktober 2021.