Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(Corporate Social Responsibility (CSR) Under Perspective Of Undang- undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)

## NUR ARIFUDIN
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur Telp.0541-7095092-e-mail:nurarifudin_lo@yahoo.com

## ABSTRACT
Corporate  Social  Responsibility  (CSR)  constitutes  a  commitment  in  the  limited company or business w orld to  give a contribution  to sustainable economic rate for immediate  community  as  well  as  to  take  the  responsibility  of  the  balance  betw een economic,  social,  and  environment  through  ethic  and  moral  considerations.  Such consideration  may  be  evident  as  written  in  an  article  of  Undang-undang  Nomor  40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. The complexity challenging Indonesian seems awful  in  the  recent  years.  CSR  pumps  out  a  little  hope  to  become  a  concept  w ith breakthrough  alternative  in  dealing  with  poverty  through  limited  company supported by reliable legislations .
Key words: tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  ( social  and  environment  responsibility ), perseroan ( corporate ), keseimbangan ( balance )

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Dalam  alinea  keempat  Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia  1945  disebutkan  bahwa  salah  satu tujuan  Negara  Indonesia  adalah  memajukan kesejahteraan  umum,  tujuan  negara  tersebut akan  dapat  terwujud  dengan  cara  membentuk organisasi  kekuasaan  negara  yang  dapat mengatur,  mengarahkan  serta  memberikan sanksi bagi  elemen-elemen yang  tidak mendukung berdasarkan peraturan per- undang-undangan. Untuk  mencapai  tujuan  tesebut  salah satu  upaya  yang  ditempuh  adalah  melalui pembangunan ekonomi. Pembangunan perekonomian  nasional  yang  diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Aktifitas  yang  dilakukan  perusahaan dalam  rangka  melakukan  kegiatan  usahanya dalam  perkembagan  hukum  bisnis  perusahaan diberikan  kewajiban  dalam  hal  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  kita  kenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR).  Dalam  diskursus corporate  law, epistimologi CSR dikonstruk dari ide tanggung jawab perusahaan ( corporate responsibility and accountability ) yang ditujukan kepada other constituencies . Sebagai sebuah  kuasi  publik  entitas,  perusahaan, seperti  ditegaskan  oleh  E.  Merrick  Dodd  Jr. (1932),  memiliki  tanggung  jawab  tidak  hanya kepada  pemiliknya  ( shareholders )  tapi  juga terhadap  multi  konstituen  atau  yang  lebih populer disebut stakeholders . Dengan Corporate Social Responsibility,CSR ini  maka perusahaan tidak hanya mempunyai misi untuk profit oriented saja akan tetapi dia mempunyai misi  untuk  memajukan  dan  mensejahterakan masyarakat sekitarnya. Peningkatan pembangunan  perekonomian  nasional  perlu didukung  oleh  suatu  produk  hukum,  hal  ini
mengingat Negara  Indonesia  merupakan Negara  hukum  yang  dapat  menjaga  iklim dunia  usaha  yang  kondusif,  diantaranya mengatur  tentang  Perseroan  Terbatas  sebagai badan hukum. Peraturan per-undang-undangan yang  mengatur  mengenai  perseroan  terbatas pada  awal  kemerdekaan  didasarkan  pada aturan  produk  perundangan  yang  berasal  dari zaman  Belanda,  yaitu  Burgerlijke  Wetboek dan  Wetboek  Van  Koophandel  kemudian digantikan  dengan  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas. Dalam  perkembangannya  ketentuan  dalam Undang-undang  tersebut  dipandang  tidak  lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi  serta  kemajuan  ilmu  pengetahuan, teknologi  dan  informasi  sudah  berkembang begitu  pesat  khususnya  pada  era  globalisasi, sehingga saat ini diberlakukan Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.
Sesuatu  yang  baru  dimunculkan  dalam Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas ini adalah dicantumkannya  ketentuan  tentang  tanggung jawab  social  perusahaan    ( Corporate  Social Responsibility ) yaitu  dalam Pasal  74 Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas.
Dalam  hal  ini  penulis  tertarik  untuk mengkaji Corporate Social
Responsibility (CSR)  yang  sudah  dituangkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang  Perseroan  Terbatas  serta  aspek-aspek yang mempengaruhinya.

## B.  Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, maka  rumusan  masalahnya  adalah  sebagai berikut :
1. Bagaimana Corporate Social Responsibility (CSR)menurut  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas?
2. Apa  kendala  hukum  dalam  penegakan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  di Indonesia?

## PEMBAHASAN
Salah  satu  bentuk  dari  tanggung  jawab sosial  perusahaan  yang  sering  diterapkan  di Indonesia  adalah community  development . Perusahaan  yang  mengedepankan  konsep  ini akan  lebih  menekankan  pembangunan  sosial dan pembangunan kapasitas masyarakat sehingga  akan  menggali  potensi  masyarakat lokal  yang  menjadi  modal  sosial  perusahaan untuk  maju  dan  berkembang.  Selain  dapat menciptakan
peluang sosial-ekonomi masyarakat,  menyerap  tenaga  kerja  dengan kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga dapat membangun  citra  sebagai  perusahaan  yang ramah  dan  peduli lingkungan.  Selain itu, akan tumbuh  rasa  percaya  dari  masyarakat.  Rasa memiliki perlahan-lahan muncul dari masyarakat  sehingga  masyarakat  merasakan bahwa kehadiran perusahaan di daerah mereka akan berguna dan bermanfaat.
A. Corporate  Social  Responsibility Dalam
Perspektif  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Kepedulian  kepada  masyarakat  sekitar komunitas  dapat  diartikan  sangat  luas,  namun secara  singkat  dapat  dimengerti  sebagai peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam  sebuah  komunitas  melalui  berbagai upaya  kemaslahatan  bersama  bagi  organisasi dan  komunitas.  CSR  adalah  bukan  hanya sekedar  kegiatan  amal,  di  mana  CSR mengharuskan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusannya agar dengan sungguh-sungguh memperhitungkan akibatnya terhadap  seluruh  pemangku kepentingan
(stakeholder) perusahaan,
termasuk lingkungan  hidup.  Hal  ini  mengharuskan perusahaan  untuk  membuat  keseimbangan antara kepentingan beragam pemangku kepentingan  eksternal  dengan  kepentingan pemegang  saham,  yang  merupakan  salah  satu pemangku kepentingan internal.
CSR  ini  di  Indonesia  telah  dituangkan dalam  peraturan  perUndang-undangan  yaitu dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang telah disahkan  DPR  tanggal  20  Juli  2007  menandai babak  baru  pengaturan  CSR  di  negeri  ini.
Keempat  ayat  dalam  Pasal  74  UU  tersebut menetapkan  kewajiban  semua  perusahaan  di bidang sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Dalam  hal  pengaturan  CSR  ini  diatur didalam  Pasal  1  angka  3  Undang-undang Nomor  40  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas  yang  berbunyi  “Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  adalah  komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan  yang  bermanfaat  baik  bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Lebih lanjut CSR diatur dalam Pasal 74 ayat  1,  ayat  2,  ayat  3  dan  ayat  4  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :
1) Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan usahanya  dibidang  dan/atau  berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2) Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  kewajiban  Perseroan  yang dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai biaya  Perseroan  yang  pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  dikenai  sangsi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai
Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal  74  tentang  Tanggung  Jawab Sosial  dan  Lingkungan  muncul  pada  saat pembahasan  ditingkat  Panja  dan  Pansus  DPR. Substansi  dalam  ketentuan  Pasal  74  Undang- undang  Nomor  40  tentang  Perseroan  Terbatas mengandung  makna,  mewajibkan  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  mencakup pemenuhan  peraturan  perundangan  terkait, penyediaan  anggaran  tanggung  jawab  sosial dan lingkungan, dan kewajiban melaporkannya. Mengikuti perkembangan berita  di  media  massa  yang  menyangkut pembahasan  Pasal  74  Undang-undang  Nomor
40  tentang  Perseroan  Terbatas,  sesungguhnya rumusan  itu  sudah  mengalami  penghalusan cukup  lumayan  lantaran  kritikan  keras  para pelaku  usaha.  Tadinya,  tanggung  jawab  sosial dan  lingkungan  tidak  hanya  berlaku  untuk perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  atau berkaitan  dengan  sumber  daya  alam,  tetapi berlaku  untuk  semua  perusahaan,  tidak terkecuali  perusahaan  skala  UKM,  baru berdiri,  atau  masih  dalam  kondisi  merugi. Ternyata  lingkup  dan  pengertian  tanggung jawab  sosial  dan  lingkungan  yang  dimaksud Pasal  74  Undang-undang  Nomor  40  tentang Perseroan  Terbatas  berbeda  dengan  lingkup dan  pengertian  CSR  dalam  pustaka  maupun definisi  resmi  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga internasional  ( The  World  Bank,  ISO  26000 ) serta  praktek  yang  telah  berjalan  di  tanah  air maupun  yang  berlaku  secara  internasional. Saat  ini  ISO  ( International  Organization  for Standardization ),  tengah  menggodok  konsep standar CSR  yang  diperkirakan rampung  pada akhir  2009.  Standar  itu  dikenal  dengan  nama ISO 26000 Guidance on Social Responsibility. Dengan  standar  ini,  pada  akhir  2009  hanya akan  dikenal  satu  konsep  CSR.  Selama  ini dikenal  banyak  konsep  mengenai  CSR  yang digunakan oleh berbagai lembaga internasional dan para pakar.
Pada  dasarnya  kegiatan  CSR  sangat beragam  bergantung  pada  proses  interaksi sosial,  bersifat  sukarela  didasarkan  pada dorongan  moral  dan  etika,  dan  biasanya melebihi  dari  hanya  sekedar  kewajiban memenuhi  peraturan  per-undang-undangan. Oleh  karena  itu,  dalam  praktek,  penerapan CSR  selalu  disesuaikan  dengan  kemampuan masing-masing  perusahaan  dan  kebutuhan masyarakat. Idealnya terlebih dahulu dirumuskan bersama antara 3 pilar yakni dunia usaha,  pemerintah  dan  masyarakat  setempat dan  kemudian  dilaksanakan  sendiri  oleh masing-masing  perusahaan.  Dengan  demikian adalah  tidak  mungkin  untuk  mengukur pelaksanaan CSR. Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan  bagian  dari good  corporate governance yang  mestinya  didorong  melalui pendekatan etika maupun pendekatan pasar.
Pendekatan regulasi sebaiknya dilakukan untuk menegakkan prinsip transparansi  dan  fairness  dalam  kaitan  untuk
menyamakan level  of  playing  field pelaku ekonomi. Sebagai contoh, UU dapat mewajibkan semua perseroan untuk melaporkan,  bukan  hanya  aspek  keuangan, tetapi  yang  mencakup  kegiatan  CSR  dan penerapan GCG.
Seringkali kepentingan perusahaan diseberangkan
dengan kepentingan masyarakat.  Tak  banyak  yang  menyadari bahwa sesungguhnya perusahaan dan masyarakat  memiliki  saling  ketergantungan yang  tinggi.  Saling  ketergantungan  antara perusahaan  dan  masyarakat  berimplikasi bahwa  baik  keputusan  bisnis  dan  kebijakan sosial harus mengikuti prinsip berbagi manfaat ( shared  value ),  yaitu  pilihan-pilihan  harus memberi manfaat kedua belah pihak.

## B.  Kendala  Hukum  Dalam  Penegakan
Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia Dalam  Undang-undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas masih terdapat  kekurangan  dalam  Pasal-Pasal  yang mengatur  tentang  CSR  ini  salah  satunya adalah  masih  terdapat  inkonsistensi  antara Pasal  1  angka  3  dengan  Pasal  74  serta penjelasan Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 tentang  Perseroan  Terbatas.  Pada  Pasal  1 angka  3  Undang-undang  nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  memuat  “… komitmen  Perseroan  Terbatas  untuk  berperan serta”,  sedangkan  Pasal  74  ayat  1  “…  wajib melaksanakan  Tanggung  Jawab  Sosial  dan Lingkungan”. Pada Pasal 1 angka 3 mengandung makna pelaksanaan CSR bersifat sukarela  sebagai  kesadaran  masing-masing perusahaan atau tuntutan masyarakat. Sedangkan  Pasal  74  ayat  1  bermakna  suatu kewajiban. Lebih jauh lagi kewajiban Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  pada Pasal  74  ayat  1  tidak  memiliki  keterkaitan langsung dengan sanksinya pada Pasal 74 ayat 3. Sanksi apabila tidak melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  tidak diatur  dalam  UU  PT  tetapi  digantungkan kepada  peraturan  per-undang-undang-an  lain yang terkait.
Demikian  juga  pada  Pasal  74  tersirat bahwa PT yang terkena tanggung jawab sosial dan  lingkungan,  dibatasi  namun  dalam
penjelasannya  dapat  diketahui  bahwa  semua perseroan  terkena  kewajiban  tanggung  jawab sosial dan lingkungan, karena penjelasan Pasal 74 menggunakan penafsiran yang luas. Hal ini dapat  dilihat  pada  bunyi  penjelasan  Pasal  74 ayat  1  dimana  perseroan  yang  menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan, sedangkan pada penjelasan Pasal 74 menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan perseroan  yang menjalankan kegitan usahanya di  bidang  sumber  daya  alam  adalah  perseroan yang  kegiatan  usahanya  mengelola  dan memanfaatkan  sumber  daya  alam.  Berikutnya yang  dimaksud  dengan  perseroan  yang menjalankan  usahanya berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola  dan  tidak  memanfaatkan  sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada  fungsi  sumber  daya  alam.  Dengan demikian  jelas  tidak  ada  satupun  perseroan terbatas  yang  tidak  berkaitan  atau  tidak memanfaatkan sumber daya alam.
Kritik  yang  muncul  dari  kalangan pebisnis  bahwa  CSR  adalah  konsep  dimana perusahaan, sesuai
kemampuannya, melakukan kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dan  lingkungan hidup.  Kegiatan-kegiatan  itu  adalah  diluar kewajiban  perusahaan  yang  umum  dan  sudah ditetapkan  dalam  peraturan  perundangan formal,  seperti  ketertiban  usaha,  pajak  atas keuntungan  dan  standar  lingkungan  hidup. Mereka  berpendapat,  jika  diatur,  selain bertentangan  dengan  prinsip  kerelaan,  CSR juga  akan  memberi  beban  baru  kepada  dunia usaha.
CSR adalah konsep yang terus berkembang  baik  dari  sudut  pendekatan elemen
maupun
penerapannya. CSR sebenarnya  merupakan  proses  interaksi  sosial antara perusahaan dan masyarakatnya.
Perusahaan  melakukan  CSR  bisa  karena tuntutan
komunitas
atau
karena pertimbangannya sendiri. Bidangnya pun amat beragam ada pada kondisi yang berbeda-beda.
Proses  regulasi  yang  menyangkut kewajiban  CSR  perlu  memenuhi  pembuatan peraturan yang  terbuka  dan  akuntabel. Pertama,  harus  jelas  apa  yang  diatur.
Lalu,harus  dipertimbangkan  semua  kenyataan di  lapangan,  termasuk  orientasi  dan  kapasitas birokrasi  dan  aparat  penegak  hukum  serta badan-badan  yang  melakukan  penetapan  dan penilaian standar. Yang juga harus diperhitungkan adalah kondisi politik, termasuk  kepercayaan  pada  pemerintah  dan perilaku  para  aktor  politik  dalam  meletakkan masalah kesejahteraan umum. Ini artinya harus melalui  dialog  bersama  para  pemangku kepentingan,  seperti  pelaku  usaha,  kelompok masyarakat  yang  akan  terkena  dampak,  dan organisasi pelaksana.
Setidaknya  ada  tiga  alasan  penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon  dan  mengembangkan  isu  tanggung jawab  sosial  sejalan dengan  operasi  usahanya. Pertama,  perusahaan  adalah  bagian  dari masyarakat  dan  oleh  karenanya  wajar  bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat,  Kedua,  kalangan  bisnis  dan masyarakat  sebaiknya  memiliki  hubungan yang  bersifat  simbiosis  mutualisme,  Ketiga, kegiatan  tanggung  jawab  sosial  merupakan salah  satu  cara  untuk  meredam  atau  bahkan menghindari konflik sosial.
Program  yang  dilakukan  oleh  suatu perusahaan  dalam  kaitannya  dengan  tanggung jawab  sosial  di  Indonesia  dapat  digolongkan dalam tiga bentuk, yaitu:
1. Public Relations : usaha untuk menanamkan  persepsi  positif  kepada komunitas tentang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. 2. Strategi  defensif:  usaha  yang  dilakukan perusahaan  guna  menangkis  anggapan negatif  komunitas  yang  sudah  tertanam terhadap kegiatan perusahaan, dan biasanya  untuk melawan  ‘serangan’ negatif  dari  anggapan  komunitas.  Usaha CSR  yang  dilakukan  adalah  untuk merubah  anggapan  yang  berkembang sebelumnya dengan menggantinya dengan yang baru yang bersifat positif. 3. Kegiatan yang berasal dari visi perusahaan:  melakukan  program  untuk kebutuhan  komunitas  sekitar  perusahaan atau  kegiatan  perusahaan  yang  berbeda dari hasil perusahaan itu sendiri.
Program  pengembangan  masyarakat  di Indonesia  dapat  dibagi  dalam  tiga    kategori yaitu:
1. Community Relation
Yaitu  kegiatan-kegiatan  yang  menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi  dan  informasi  kepada  para pihak  yang  terkait.  Dalam  kategori  ini, program  lebih  cenderung  mengarah  pada bentuk-bentuk  kedermawanan  ( charity ) perusahaan. 2. Community Services
Merupakan  pelayanan  perusahaan  untuk memenuhi  kepentingan  masyarakat    atau kepentingan  umum.  Inti  dari  kategori  ini adalah  memberikan  kebutuhan  yang ada di masyarakat dan pemecahan masalah dilakukan oleh masyarakat sendiri sedangkan  perusahaan  hanyalah  sebagai fasilitator dari pemecahan masalah tersebut.
3. Community Empowering
Adalah  program-program  yang  berkaitan dengan  memberikan  akses  yang  lebih  luas kepada  masyarakat  untuk  menunjang kemandiriannya, seperti pembentukan usaha  industri  kecil  lainnya  yang  secara alami anggota masyarakat sudah mempunyai  pranata  pendukungnya  dan perusahaan  memberikan  akses  kepada pranata sosial  yang ada tersebut agar dapat berlanjut.  Dalam  kategori  ini,  sasaran utama adalah kemandirian komunitas.
Dari sisi masyarakat, praktik CSR yang baik  akan  meningkatkan  nilai-tambah  adanya perusahaan  di  suatu  daerah  karena  akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan  kualitas sosial  di  daerah  tersebut.  Sesungguhnya substansi  keberadaan  CSR  adalah  dalam rangka  memperkuat  keberlanjutan  perusahaan itu  sendiri  dengan  jalan  membangun  kerja sama  antar  stakeholder  yang  difasilitasi perusahaan tersebut dengan menyusun program-program  pengembangan  masyarakat sekitarnya.
Pada saat ini di Indonesia, praktek CSR belum  menjadi  perilaku  yang  umum,  namun dalam  abad  informasi  dan  teknologi  serta adanya  desakan  globalisasi,  maka  tuntutan terhadap  perusahaan  untuk  menjalankan  CSR semakin  besar.  Tidak  menutup  kemungkinan
bahwa  CSR  menjadi  kewajiban  baru  standar bisnis  yang  harus  dipenuhi  seperti  layaknya standar  ISO.  Dan  diperkirakan  pada  akhir tahun  2009  mendatang  akan  diluncurkan  ISO 26000  on  Social  Responsibility,  sehingga tuntutan  dunia  usaha  menjadi  semakin  jelas akan pentingnya program CSR dijalankan oleh perusahaan apabila menginginkan keberlanjutan  dari  perusahaan  tersebut.  CSR akan  menjadi  strategi  bisnis  yang  inheren dalam  perusahaan untuk  menjaga  atau meningkatkan daya saing melalui reputasi dan kesetiaan  merek  produk  (loyalitas)  atau  citra perusahaan.  Kedua  hal  tersebut  akan  menjadi keunggulan  kompetitif  perusahaan  yang  sulit untuk  ditiru  oleh  para  pesaing.  Di  lain  pihak, adanya pertumbuhan keinginan dari konsumen untuk  membeli  produk  berdasarkan  kriteria- kriteria  berbasis  nilai-nilai  dan  etika  akan merubah perilaku konsumen di masa mendatang.  Implementasi  kebijakan  CSR adalah  suatu  proses  yang  terus-menerus  dan berkelanjutan.  Dengan  demikian  akan  tercipta satu  ekosistem  yang  menguntungkan  semua pihak  ( true  win-win  situation )  -  konsumen mendapatkan  produk  unggul  yang  ramah lingkungan,  produsen  pun  mendapatkan  profit yang  sesuai  yang  pada  akhirnya  akan dikembalikan  ke  tangan  masyarakat  secara tidak langsung.
Pelaksanaan  CSR  di  Indonesia  sangat tergantung  pada  pimpinan  puncak  korporasi. Artinya,  kebijakan  CSR  tidak  selalu  dijamin selaras  dengan  visi  dan  misi  korporasi.  Jika pimpinan  perusahaan  memiliki  kesadaran moral  yang  tinggi,  besar  kemungkinan korporasi tersebut menerapkan kebijakan CSR yang benar. Sebaliknya, jika orientasi pimpinannya hanya berkiblat pada kepentingan kepuasan pemegang saham (produktivitas  tinggi,  profit  besar,  nilai  saham tinggi) serta pencapaian prestasi pribadi, boleh jadi  kebijakan  CSR  hanya  sekadar  kosmetik. Sifat  CSR  yang  sukarela,  absennya  produk hukum  yang  menunjang  dan  lemahnya penegakan  hukum telah  menjadikan  Indonesia sebagai  negara  ideal  bagi  korporasi  yang memang memperlakukan CSR sebagai kosmetik.  Yang  penting,  Laporan  Sosial Tahunannya tampil mengkilap, lengkap dengan  tampilan  foto  aktivitas  sosial  serta
dana  program  pembangunan  komunitas  yang telah  direalisasi.  Sekali  lagi  untuk  mencapai keberhasilan  dalam  melakukan  program  CSR, diperlukannya komitmen yang kuat, partisipasi aktif,  serta  ketulusan  dari  semua  pihak  yang peduli terhadap program-program CSR. Program  CSR  menjadi  begitu  penting  karena kewajiban  manusia  untuk  bertanggung  jawab atas  keutuhan kondisi-kondisi kehidupan umat manusia di masa datang.

## PENUTUP
A.  Kesimpulan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam istilah internasional dikenal dengan Corporate Social
Responsibility
disingkat CSR merupakan salah satu perkembangan  hubungan  humanistik  antara dunia  usaha  dengan  lingkungan  masyarakat yang  perlu  mendapat  dukungan  dari  seluruh stakeholder  karena  didalamnya  menganut prinsip-prinsip etika, moral dalam dunia usaha terhadap  masyarakat  untuk  selalu  menjaga keseimbangan  diantara  mereka sehingga kesenjangan bisa diminimalisir.
Dalam  hal  ini  dari  segi  hukum  perlu optimalisasi  pengaturan  secara  tegas  dan  jelas agar peran hukum sebagai Law is tool of social Enginering dapat  menjalankan  peran  terhadap proses  pembentukan  kepribadian  masyarakat maksudnya  dengan  diimplementasikannya  ke dalam perundangan maka CSR akan terlaksana karena  masyarakat  kita  masih  memerlukan adanya paksaan melalui peraturan perUndang- undangan  jadi  bagi  siapa  yang  melanggarnya tentu saja akan menerima sanksi yang setimpal bahkan kalau perlu sampai dengan pencabutan izin  usaha  bagi  pengusaha  atau  badan  usaha yang tidak melaksanakannya.
Undang-undang  Nomor  40  Tahun 2007  tentang  Perseroan  Terbatas  memang sudah  mengatur  yaitu  dalam  Pasal  1  angka  3 dan  Pasal  74,  namun  secara  eksplisit  dalam Pasal tersebut masih terkesan terdapat inkonsistensi didalamnya dalam Pasal 1 angka 3 menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan  Lingkungan  mengandung  pemahaman bahwa  Perseroan  secara  sukarela  dalam melaksanakannya namun berdasarkan Pasal 74 ayat  1  bermakna  suatu  kewajiban . Menurut
hemat  penulis  sebaiknya  tanggung  jawab sosial dan lingkungan sudah saatnya merupakan  suatu  kewajiban  yang  diemban oleh  perseroan  yang  ada  di  Indonesia mengingat perseroan tidak bisa dilepaskan dari masyarakat  dengan  kata  lain  dalam  hal  ini perseroan  merupakan  bagian  dari  masyarakat yang berinteraksi antara satu dengan yang lain saling  terikat  untuk  menjaga  interaksinya  dan tidak  berdiri  sediri,  dibidang  lingkungan perseroan sebagai badan hukum ( recht person ) juga  memiliki  kewajiban  yang  sama  dengan manusia  ( natuurlijke  person )  dalam  menjaga eksistensi  fungsi  sumber  daya  alam  untuk generasi  berikutnya.  untuk  membentuk  pola pergaulan ini maka peran hukum sebagai salah satu  lembaga  pembentuk  peradaban  maka penulis  setuju  bahwa  pelaksanaan  program CSR  merupakan  suatu  kewajiban  bagi  setiap perseroan  yang  dituangkan  dalam  peraturan per-undang-undang-an.
B.  Saran
1. Perlu segera disempurnakan adanya inkonsitensi  ketentuan  yang  ada  di  dalam Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  yang  mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan terutama antara Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 74. 2. Perlu  adanya  kepastian  terhadap  perseroan yang  diwajibkan  untuk  melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 3. Sesegera  mungkin  dibuat  peraturan  per- undang-undang-an untuk mendukung dilaksanakannya tanggung jawab sosial dan lingkungan  baik  yang  mengatur  besaran anggaran  yang  diwajibkan,  mekanisme pelaporannya,sanksi bagi yang tidak
melaksanakannya, kelambanan dalam melengkapi  aturan  tersebut  malah  justru menimbulkan kegamangan masyarakat yang  mengarah  pada  adanya  penafsiran- penafsiran  yang  dikhawatirkan  jauh  dari tujuan semangat CSR itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Literatur
Daniri, Mas Achmad , 2005, Good Corporate Governance Konsep  dan  Penerapannya  Dalam  Konteks Indonesia , PT Ray Indonesia, Jakarta. Kansil,  C.S.T.   dan Kansil,  Cristine  S.T ., 2002, Pokok- Pokok  Badan  Hukum ,  Pustaka  Sinar  Harapan, Jakarta. Kartohadiprodjo,  Soediman ,  1965, Pengantar  Tata Hukum  di  Indonesia ,  Penerbit  Pembangunan, Jakarta. Muchsin ,  2006, Ikhtisar  Ilmu  Hukum ,  Badan  Penerbit Iblam, Jakarta.
Rido, R. Ali , 2001, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum  Perseroan,  Perkumpulan,  Koperasi, Yayasan, Wakaf , Penerbit Alumni, Bandung. Rudito,  Bambang  dan  Famiola,  Melia ,  2007, Etika Bisnis  dan  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan di Indonesia , Penerbit Rekayasa Sains, Bandung. Untung,  Hendrik  Budi ,  2008, Corporate  Social Responsibility , Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. Wahyu, Y. Istiyono, dan Silaban, Ostaria , 2006, Kamus Pintar Bahasa Indonesia , Batam. Wahyudi,  Isa  dan  Azheri,  Busyra ,  2008, Corporate Social Responsibility , Penerbit Inspire, Malang. Wibisono, Yusuf , 2007, Membedah Konsep dan Aplikasi CSR , Fascho Publishing,Gresik. Zainuddin, Ali , 2006, Sosiologi Hukum , Jakarta.

## B. Peraturan PerUndang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (WVK) Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang Penanaman Modal Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang Perseroan Terbatas.