Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## FUNGSI DAN KEDUDUKAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KOTA JAMBI  SUATU TINJAUAN YURIDIS DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM
Pidayan Sasnifa Dosen Fakultas Syari’ah IAIN STS Jambi fidayansasnifa@yahoo.co.id

## Abstract
The Function Of Isbath in Religions ourt Of Jambi Legal  Everview    From The Point Of Islsmic Law Compilation The  marriage  is  somehting  that  have  to  be notarized  and  legalited  according  to Indonesian  law Number  1 year  1974 about marriage at article 2  and also according to islamic law compilation  article 5. The need that  the  marriage  is  to  be  legalized  n notarized. Is according to law no.  22 year 1946  and  law  no.  32  year  1954  about  the obligation  of  people  to  legalized  and notrized  his/her  marriages,  devorce  and reverence.  The  Legitimation  of  marriage and  the  notarization  of  marriages  with proof marriage, certificate for every parties involved,  it  the  marriages  notarized  than eforts  of  the  parties  solve  the  problems usually  law.  If  there  is  something    that prevent  the certificate of  marriage, one of ther  perties  or  both  parties    can  also    ask for what is called at “itsbat nikah” in order for  both  of  them    or  one    of  the  parties  to recaived  their    rights  in  the    constitions  of marriage,  the  notatorion  of  isbath  is according to KHI article 7 verse 2.
Keywords: Merriage  Isbath,  function  and Islamic law compilation.

## Abstrak
Perkawinan  merupakan  ikatan  resmi  yang perlu  dicatat  dan  disahkan  sebagaimana diatur  dalam    Undang-undang  no.1  tahun 1974  tentang  perkawinan  pada  Pasal  ayat  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  pada pasal  5.  Pencatatan perkawinan ini  juga diatur  oleh  UU  No.  22  tahun  1946  jo.UU No.32  tahun  1954  tentang  penetapan pencatatan nikah, talaq dan rujuk. Pencatatan  ini  penting,  sebagai  bukti keabsahan suatu perkawinan yang dibuktikan  dengan  akta  nikah,  apabila terjadi  suatu  hal  dalam  perkawinan  maka dapatlah  dilakukan  upaya  hukum  guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing  suami  isteri  karena  dengan akta  nikah  tersebut  suami  isteri  memiliki bukti  otentik  atas  perbuatan  hukum  yang telah  mereka  lakukan.  Karena  perkawinan hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah yang  dibuat  oleh  pegawai  pencatat  nikah. Suatu perkawinan  yang tidak memiliki akta nikah  karena  suatu  hal  maka  bagi pasangan suami isteri ataupun pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan  perkawinan, apabila  sangat  membutuhkan  alat  bukti atas  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan dapat mengajukan permohanan kepengadilan agama agar dibuatkan penetapan    itsbat  nikah  yang  dapat membuktikan  dan  mengesahkan  suatu perkawinan  yang  telah  terjadi.  Dalam pasal 7 ayat 2 KHI menyebutkan dalam hal perkawinan  tidak  dibuktikan  dengan  akta nikah  dapat  diajukan  itsbat  nikah  di pengadilan agama. Itsbat nikah merupakan penetapan  tentang  kebenaran    (keabsahan) nikah.
Kata  Kunci: Itsbat  Nikah,  Fungsi  dan Kedudukan, Kompilasi Hukum Islam
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## Pendahuluan
Sudah  menjadi  kodrat  bahwa  manusia  sejak  dilahirkan  ke  dunia  selalu  mempunyai kecenderungan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Perkawinan  merupakan  lembaga  hukum  Negara.  Oleh  karena  itu  negara  ikut  campur  dalam masalah perkawinan warganya. Negara mengatur perkawinan sebagai lembaga hukum  resmi yang  menghalalkan  hubungan  seks  dan  mengesahkan  keturunannya.  Perkawinan  merupakan ikatan  resmi  yang  perlu  disahkan.  Pasal  ayat  Undang-undang  no.1  tahun  1974 menyatakan;  “Tiap-tiap  perkawinan dicatat menurut  perundangan–undangan  yang berlaku” 1 . Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan pada pasal 5 :
1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagai mana dalam UU No. 22 tahun 1946 Jo.UU.NO.32 tahun 1954. 2
Pencatatan perkawinan ini tidak hanya di atur oleh UU No. 1 tahun 1974, tetapi juga diatur  oleh  UU  No.  22  tahun  1946  jo.UU  No.32  tahun  1954  tentang  penetapan  pencatatan nikah,  talaq  dan  rujuk.  Dalam  UU  tersebut  pasal  1  ayat  (1)  dijelaskan  bahwa  nikah  yang dilakukan  menurut  agama  Islam  diawasi  oleh  pegawai  yang  ditunjuk  olehnya.  Bahkan didalam  KHI  disebutkan  bahwa  perkawinan  yang  tidak  dilakukan  dibawah  pengawasan petugas pegawai pencatat nikah (PPN) dan tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum. Antara  turunnya  UU  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  dikeluarkanya  instruksi presiden no.1 tahun 1991 tentang sosialisasi  KHI, terdapat  interval  waktu  yang cukup lama, kurang lebih 8 tahun.tentunya, dalam selisih waktu ini, telah terjadi cukup banyak perkawinan yang  tidak  dicatatkan,  atau  dengan  tidak  melalui  prosedur  pencatatan  yang  semestinya. Diantara  kasus  perkawinan  seperti  ini  adalah  perkawinan  yang  telah  dilakukan  dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah yang berwenang.
Perkawinan  yang  telah  dilakukan  dibawah  pengawasan  PPN  tentunya,  jika  prosedur perkawinan  telah  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan,  mereka  seharusnya  telah memegang buku akta nikah (duplikat) namun sampai memiliki 2 hingga 3 orang anak, mereka tidak memilki buku akta nikah tersebut.
Dalam  kaitannya  dengan  perkawinan  semacam  ini,  sebenarnya  dipengadilan  agama ada  lembaga  yang  disebut  dengan  itsbat  nikah,  itsbat  nikah  telah  diakui  kelembagaannya dalam  KHI,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  pasal  7  ayat  (2)  bahwa  perkawinan  yang  tidak dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah,  maka  dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  kepengadilan
agama. Disamping itu, dalam ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf b dan c dinyatakan bahwa itsbat nikah  yang  dapat  diajukan  itsbat  nikahnya  kepengadilan  agama  antara  lain  adalah  yang berkenaan dengan hilangnya akta nikah atau adanya keraguan tentang sah atau tidaknya syarat pernikahan.  Lembaga  ini  dimungkinkan  juga  untuk  memberi  peluang  legalisasi  perkawinan dibawah tangan.
Perkawinan  dapat  dikatakan  sah  apabila  menurut  hukum  Islam  dan  sesuai  UU perkawinan  maupun  hukum  Islam.  Bagi  mereka  yang  yang  tidak  mencatatkan  perkawinan dianggap  tidak  sah  dimata  hukum  dan  juga  tidak  mendapatkan  akta  nikah  sebagai  bukti otentik sahnya suatu perkawinan.
Pencatatan  ini  penting,  sebagai  bukti  keabsahan  suatu  perkawinan  yang  dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi suatu hal dalam perkawinan maka dapatlah dilakukan upaya hukum  guna  mempertahankan  atau  memperoleh  hak-hak  masing-masing  suami  isteri  karena dengan  akta  nikah  tersebut  suami  isteri  memiliki  bukti  otentik  atas  perbuatan  hukum  yang telah  mereka  lakukan.  Karena  perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  akta  nikah  yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Suatu perkawinan  yang tidak memiliki akta nikah karena suatu hal maka bagi pasangan suami isteri ataupun pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan,  apabila  sangat  membutuhkan  alat  bukti  atas  perkawinan  yang  telah dilangsungkan dapat mengajukan permohanan kepengadilan agama agar dibuatkan penetapan itsbat nikah yang dapat membuktikan dan mengesahkan suatu perkawinan yang telah terjadi. Dalam pasal 7 ayat 2 KHI menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikah di pengadilan agama. 3

## Metode Penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis    ditujukan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang  beberapa  kondisi  dan  menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan tempat penelitian.
Sementarea untuk memperoleh data penulis menggunakan metode sebagai berikut : a) Observasi  langsung dan partisipan b). Wawancara  terfokus, wawancara tersrtuktur dan tidak tersruktur  c.)  Dokumentasi  pengumpulan  data-data,  arsip-arsip,  buku-buku  yang  ada kaitannya dengan penelitian ini

## Hasil Penelitian

## 1.  Pengertian Itsbat Nikah
Itsbat  Nikah  terdiri  dari  dua  kata  “itsbat”  dan  “nikah”  Kedua  istilah  tersebut  berasal dari  bahasa  arab.  Itsbat  berarti  “penyungguhan,  Penetapan,  Penentuan.  Sedangkan  Nikah Adalah  akad  yang  sangat  kuat  atau  Mitsaqon  gholizon  antara  seorang  laki-  laki  dengan perempuan    sebagai  suami  isteri  dengan  terpenuhi  sebagai  persyaratan  dalam  rangka  suami isteri  dengan  terpenuhinya  berbagai  persyaratan    dalam  rangka  mentaati  perintah  Allah  dan melakukanya  merupakan  ibadah.  Dan  lebih  lanjut  didalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia didefinisikan itsbat nikah dengan penetapan tentang kebenaran  (keabsahan) nikah. 4
Pasal 7 angka (1 ) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :
(1)  Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah
(2)  Dalam hal perkawinan ini tidak dapat dibuktikan dengan akta  nikah, dapat diajukan istinbat nikah nya kepengadilan agama. 5
Ditinjau dari pasal 7 ayat 1 dan 2 KHI bahwa akta nikah berguna sebagai bukti adanya perkawinan tersebut  dan jaminan bagi  suami atau isteri serta melindungi  hak-hak anak  yang lahir dari perkawinan tersebut.
Alat bukti tertulis bagi suatu perkawinan yang berlaku dimasyarakat sebagai hasil dari kewajiban  pencatatan  perkawinan  adalah  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai  pencatat perkawinan. Adapun alat bukti saksi dalam suatu perkawinan dapat juga diterima tetapi tidak dapat  menjamin  kelangsungan  pembuktian  atas  perkawinan.  Hal  ini  dikarenakan  saksi-saksi tersebut  sewaktu-waktu  dapat  tidak  ada  yang  bisa  terjadi  karena  saksi  itu  meninggal  dunia atau hilang dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Oleh karena itu alat bukti tertulis dalam suatu perkawinan sangatlah penting. 6
Dihubungkan dengan ketentuan pasal  2 Undang-  undang  No. 1 tahun 1974, memang tidak  dapat  dikatakan  secara  mutlak  bahwa  perkawinan  yang  tidak  dicatat  adalah  tidak  sah. Perkara  itsibat  nikah  yang  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan  perkara  yang sifat  permohonan.  Itsibat  nikah  yang  diajukan  oleh  para  pihak  yang  berkepentingan kepengadilan  agama  adalah  penetapan  tentang  pernikahan  yang  telah  dilakukaan    oleh seorang pria dengan seorang perempuan  sebagai suami isteri.
Itsbat nikah atau penetapan nikah yang dilakukan berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti tentang perkawinan yang telah dilakukan. Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## 2. Tata Cara Mengajukan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama
Akta Nikah merupakan  bukti otentik dari suatu perkawinan  sehingga dapat menjamin kekuatan  hukum,  Akta  nikah  juga  berfungsi  untuk  membuktikan  keabsahan  anak  dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah upaya hukum kepengadilan tidak dapat dilakukan, karena  perkawinan    hanya  dapat  dibuktikan    dengan  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai pencatat  nikah,  Untuk    melakukan  suatu  gugutan    atas  sengketa    dalam  perkawinan    bukti nikah  yang  diakui  oleh  pengadilan  agama  adalah  akta  nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai pencatat nikah seperti yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.
Namun  demikian  hal  ini  tidak  menutup  kemungkinan  para  pihak  untuk  memperoleh pengesahan  nikah  walaupun  tidak  memiliki  akta  nikah  yang  diakibatkan  oleh  tidak dilakukannya perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang dilakukan dibawah  tangan  menurut  hukum  Islam.  Apabila  suatu  kehidupan  suami  isteri  berlangsung tanpa  akta  nikah  karena  ada  sesuatu  sebab,  Kompilasi  Hukum  Islam  membuka  kesempatan untuk  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah      (penetapan  nikah  )  kepada  pengadilan  agama sehingga  yang  bersangkutan  mempunyai  kekuatan  hukum    dalam  ikatan  perkawinannya. Masalah  itsbat  nikah  termasuk  dalam  perkara  permohonan  dengan  kode  berupa  “p”  pada daftar perkara, oleh karena termasuk dalam perkara permohonan maka  produk pengadilannya adalah berupa sebuah penetapan. Pengesahan nikah atau itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya sebuah  peristiwa  perkawinan  yang  dilangsungkan    berdasarkan  aturan  yang  ditentukan  oleh pengadilan  agama  akan  tetapi  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  diatur  oleh  Negara  yaitu tidak  dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN)  yang berwenang. 7
Adapun Prosedur dalam permohonan pengesahan nikah atau itsbat nikah samahalnya dengan  prosedur-prosedur  pengajuan  perkara  permohonan  atau  gugatan  lainnya,  dimana  ada tahap-tahapan yang harus dilalui yaitu tahapan pendaftaran perkara dan tahapan persidangan. Tahapan pendaftaran perkara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:
a) Mendatangi  kantor  pengadilan  agama  di  wilayah  tempat  tinggal    untuk  menyatakan bahwa dirinya ingin mengajukan gugutan atau permohonan. Gugutan atau permohonan dapat  diajukan  dalam  bentuk  surat  atau  secata  lisan,  atau  juga  dapat  dengan menggunakan  kuasa  yang  telah  ditunjuk  kepada  ketua  pengadilan  agama  dengan membawa surat bukti indentitas diri ( KTP).
b) Membuat surat permohonan itsbat nikah.
c) Memphoto  cofy  formulir  permohonan  itsbat  nikah  sebanyak  5  rangkap,  kemudin mengisinya  dan  menandatangani  formulir  yang  telah  lengkap,  empat  rangkap  formulir permohonan diserahkan kepada petugas pengadilan, satu fotokopi di simpan pemohon.
d) Melampirkan  surat-  surat  yang  diperlukan,  antara  lain  surat    keterangan    dari  KUA bahwa pernikahanya tidak tercatat.
e) Pemohon wajib membayar  uang muka  atau biaya ongkos berpekara (pasal 121 ayat (4) HIR)
f) Panitera pendaftaran perkara menyampaikan gugutan kepada bagian berpekara sehingga gugutan secara resmi dapat diterima dan didaftarkan dalam buku regestrasi.
g) Setealah didaftarkan, gugutan diteruskan kepada ketua pengadilan agama dan diberikan catatan mengenai nomor, tanggal perkara dan di tentukan hari sidangnya.
h) Ketua  pengadilan  agama  menentukan  majelis  hakim  yang  akan    mengadili  dan menentukan hari sidang.
Permohonan  itsbat  nikah  disidangkan  oleh  para  majelis  hakim  guna  untuk mendapatkan  penetapan  nikah,  dalam  persidangan  itsbat  nikah  ini  yang  harus  dilalui  adalah sebagai berikut :
a) Datang  kepengadilan  sesuai  dengan  tanggal  dan  waktu  yang  tertera  dalam  surat pangilan.
b) Hakim  ketua  atau  anggota  majelis  hakim    (yang  akan  memeriksa  perkara)  memeriksa kelengkapan surat gugutan
c) Panitra memanggil penggugat  dan tergugut dengan membawa surat pangilan sidang
d) Semua proses pemeriksaan perkara dicatat didalam berita acara persidangan (BAP).
e) Untuk sidang pertama, bawa serta dokumem seperti surat panggilan persidangan, photo cofy  formulir  yang  diisi.  Dalam  sidang  pertama  ini  hakim  akan  menayakan  identitas para  pihak  misalnya  KTP  atau  kartu  identitas  lainya  yang  asli.  Dalam  kondisi tertentukan hakim akan melakukan pemeriksaan isi permohonan.
f) Untuk  siding  selanjutnya,  hakim  akan  memberitahukan  kepada  permohon/termohon yang hadir dalam sidang kapan tanggal dan  waktu sidang berikutnya. Apabila pemohon dan  termohon  tidak  hadir  dalam  persidangan,  untuk  persidangan  berikutnya  akan dilakukan  pemangilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
g) Untuk sidang kedua dan seterusnya, pemohon harus mempersiapkan dokumen dan bukti sesuai  dengan  permintaan  hakim,  dalam  keadaan  tertentu,  hakim  akan  meminta menghadirkan  saksi-saksi  yaitu  orang-orang  yang  mengetahu  pernikahannya
diantaranya wali nikah dan saksi nikah, ataupun orang–orang terdekat yang mengetahui pernikahan anda.
Jika permohonan dikabulkan oleh pengadilan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan atau  penetapan  isbat  nikah.  Dan  salinan    putusan  atau  penetapan    isbat  nikah    akan  siap diambil  dalam  jangka  waktu  setelah    14  hari  dari  persidangan  terhakhir,setelah  salinan putusan  atau  penetapan  itsbat  nikah,    bisa  meminta  KUA  setempat  untuk  mencatatkan pernikahan  dengan menunjukan bukti salinan putusan atau penetapan dari pengadilan. 8

## 3. Kekuatan Hukum Itsbat Nikah
Akta  nikah  termasuk  akta  ontentik  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  lahir, formil dan materil. Oleh karena itu itsbat nikah berfungsi sebagai pengganti akta nikah yang mempunyai  kedudukan  hukum  sama  dengan  akta  nikah  sehingga  juga  mempunyai pembuktian yang dimiliki oleh akta nikah yaitu:
a) Kekuatan Pembuktian Lahir
Dimana  jika  dilihat  dari  lahirnya  itsbat  nikah  harus  diperlakukan  sebagai  suatu  alat bukti yang sah karena merupakan produk pengadilan.
b) Kekuatan Pembuktian Formil
Bahwa  para  pihak  yang  bersangkutan  mengakui  telah  membuat  pernyataan  seperti yang  tertera  dalam  penetapan  itsbat  nikah.  Di  sini  berarti  dengan  adanya  itsbat  nikah  maka pihak yang bersangkutan mengakui bahwa merekalah yang membuat pernyataan tersebut.
c) Kekuatan Pembuktian Materil
Bahwa  para  pihak  yang  bersangkutan  mengakui  apa  yang  telah  dinyatakan  dalam penetapan  itsbat  nikah  memang  benar  terjadi.  Oleh  karena  itu  maka  perkawinan  yang dinyatakan  dalam  penetapan  itsbat  nikah  memang  benar  telah  terjadi  dan  dinyatakan  sah menurut hukum.
Penetapan  itsbat  nikah  dapat  diajukan  ke  KUA  sebagai  bahan  acuan  untuk  meminta dibuatkan  akta  nikah.  Untuk  hal    tersebut  tidak  ada  dasar  hukumnya  sehingga  jarang  sekali penyalinan penetapan isbat nikah untuk dibuatkan akta nikah dilakukan oleh KUA. Selain itu penyalinan  penetapan  itsbat  nikah  menjadi  akta  nikah  jarang  sekali  bahkan  hampir  tidak pernah  ada  dimana  hal  itu  disebabkan  karena  penetapan  itsbat  nikah  dapat  diterima  dimana saja  dan  dapat  dipergunakan  untuk  mengurus  berbagai  masalah  seperti  mengurus  akta kelahiran anak, tunjangan pensiun, CPNS, Passport haji dan banyak lainnya. 9
4. Instansi Yang Berhak Menetapkan Itsbat Nikah
a. Para Pihak Dalam Perkara Itsbat Nikah
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
Mencermati  para  pihak  yang  berhak  untuk  mengajukan  Itsbat  Nikah  juga  harus mengacu pada para pihak yang terlibat dalam perkawinan. Pasal 7 ayat (4) KHI menerangkan tentang  para  pihak  yang  berhak (persona  standi  in  yudicio) mengajukan  permohonan  itsbat nikah. adalah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 10
Ketentuan  mengenai  suami  atau  isteri  dan  wali  nikah  sudah  jelas.  Karena  mereka adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perkawinan. Sedangkan ketentuan mengenai pihak  lain  yang  berkepentingan  dengan  perkawinan,  dapat  ditafsirkan  untuk  orang  tertentu atau pejabat  tertentu karena jabatannya. Yang dimaksud dengan orang tertentu  adalah orang yang mempunyai hubungan mewarisi dengan orang yang hendak diitsbatkan nikahnya, seperti karena hubungan darah lurus ke bawah, ke atas maupun kesamping. Adapun yang dimaksud dengan pejabat tertentu adalah pejabat yang karena jabatannya mengawasi perkawinan, yaitu Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 22 Tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954. Dengan demikian, jaksa tidak berhak mengajukan permohonan itsbat nikah.
Dengan  demikian  jika  Pegawai  Pencatat  berhak  mengajukan  itsbat  nikah,  maka lembaga itsbat nikah tidak semata-mata ditujukan sebagai upaya untuk ketertiban administrasi perkawinan, tetapi juga untuk tegaknya hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP no. 9 Tahun 1975.

## b.  Sebab-sebab Diajukannya Permohonan Itsbat Nikah
Itsbat  nikah  yang  dilaksanakan  oleh  Pengadilan  Agama  karena  pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat nikah sangat bermanfaat bagi umat Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya yang berupa surat-surat atau dokumen pribadi yang dibutuhkan dari  instansi  yang  berwenang  serta  memberikan  jaminan  perlindungan  kepastian  hukum terhadap masing-masing pasangan suami isteri.
Adapun sebab-sebab yang melatar belakangi adanya permohonan Itsbat Nikah ke PA itu sendiri, dalam praktek, khususnya di PA pihak-pihak yang mengajukan permohonan Itsbat Nikah dapat ditemukan kebanyakannya :
a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
b) Hilangnya akta nikah.
c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
d) Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang  No.1  Tahun 1974 dan,
e) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai  halangan  perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
f) Yang  berhak  mengajukan  permohonan  itsbat  nikah  ialah  suami  atau  isteri,  anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 11
Dalam membuat penetapan itsbat nikah, pengadilan agama hanya dapat mengeluarkan penetapan itsbat nikah terbatas untuk keperluan tertentu saja seperti pada hal-hal yang sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam.
Itsbat  Nikah  merupakan  salah  satu  kewenangan  pengadilan  agama  dasar  hukum  dari kewenangan pengadilan agama dalam menangani masalah  itsbat nikah diatur dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang peradilan agama.
Dalam pasal 49 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa :
1. Peradilan  Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam  dibidang : a. Perkawinan
b. Kewarisan, wasiat,  dan hibah yang dilakukan  berdasarkan hukum Islam
c. Wakaf dan shadaqah
2. Bidang  Perkawinan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  1  hurup  a  ialah  hal-hal yang  diatur  dalam  atau  berdasarkan  undang-undang  mengenai  perkawinan  yang berlaku. 12
Itsbat  Nikah  yang  diajukan  ke  pengadilan  agama  digunakan  para  pemohon  sebagai alasan hukum untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan,dan kantor urusan agama kecamatan akan mengeluarkan buku kutipan akta nikah sebagai  bukti otentik   bahwa suatu perkawinan  telah tercatat, untuk selanjutnya  buku kutipan akta nikah  itu akan  akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak pada kantor catatan sipil dengan dilampirkan penetapan isbat nikah oleh pengadilan agama.
Pengadilan  Agama  dengan  itsbat  nikah  mempunyai  adil  dan  konstribusi  yang  sangat besar  dan  penting  dalam  upaya  memberikan  rasa  keadilan  dan  kepastian  serta  perlindungan hukum bagi masyarakat.bagi mereka yang selama ini tidak mempunyai kartu keluarga karena tidak mempunyai buku  nikah yang disebabkan buku nikahnya hilang,setelah dengan adanya penetapan isbat nikah dari pengadilan agama, mereka akan mudah mengurus kartu keluarga, akta  kelahiran  anak  mereka  sehingga  sudah  tidak  kesulitan  masuk  sekolah.  Bahkan,  bagi calon jemaah haji yang tidak mempunyai akta nikah atau buku nikah sangat terbantu dengan itsbat nikah oleh pengadilan agama untuk mengurus paspor.
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## 5. Masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian
Beberapa  permasalah  yang  ada  dalam  suatu  perkawinan  berkaitan  dengan  perihal itsbat  yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah:
1. Adanya  perkawinan  yang  tidak  memiliki  akta  nikah  karena  perkawinan  yang  tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan
2. Adanya suatu perkawinan yang tidak memilki akta nikah disebabkan buku nikah hilang Bagi  masyarakat  yang  memiliki  permasalahan  diatas  maka  cara  penyelesaiannya adalah  melakukan  pengajuan  itsbat  nikah  kepengadilan  agama  sesuai  dengan  tata  cara mengajukan permohonan itsbat nikah  yang telah  diuraikan sebelumnya. Dari kedua masalah tersebut dan cara penyelesaiannya dilakukan oleh pengadilan agama secara lebih lanjut adalah sebagai  berikut  : Masalah adanya perkawinan  yang tidak mempunyai  akta nikah disebabkan perkawinan  yang  tidak  dilakukan  dihadapan  pegawai  pencatat  perkawinan.  Untuk  masalah yang  pertama  ini  dapat  dikelompokan  kedalam  dua  permasalahan  yaitu:  sebelum berlakukannya  undang-undang  perkawinan  dan    kedua  setelah  berlakunya  undang-undang perkawinan.  Bagi  Permasalahan  perkawinanan  yang  dilangsungkan  sebelum  berlakukanya undang-undang  perkawinan  maka  sebab  adanya  perkawinan  yang  dilangsungkan  sebelum diberlakukannya  Undang-undang  No.1  tahun  1974  terdapat  di  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  dan  salah  satu  hal  yang  dapat  dimintakan  pengesahan  pernikahannya  di  Pengadilan Agama.  Sedangkan  bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinan  setelah  diberlakukannya Undang-undang perkawinan hal itu tidak terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Meskipun tidak  disebutkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam    tidak  berarti    tdak  dapat  meminta pengesahan  perkawinannya  kepengadilan  agama.  Masyarakat  tetap  dapat  mengajukan permohonan  itsbat  dan  kemudian  pengadilan  agama    akan  melakukan  pemeriksaan  secara teliti  terhadap  syarat-syarat  dan  rukun  perkawinan  yang  telah  dilangsungkan.  Pengadilan agama  memeriksa  apakah  ada  halangan  dalam  suatu  perkawinan  dan  memeriksa  apakah terjadi  perlanggaran  terhadap  ketentuan  yang  menyakut  masalah  perkawinan,  Dan  Jika ternyata dalam suatu perkawiinan yang telah dilangsungkan tidak terdapat suatu hal–hal yang melanggar  ketentuan  perkawinan    dan  masyarakat  itu  memang  sangat  membutuhkan    akan dikabulkan permohonan pengesahan perkawinan mereka. Tetapi apabila terjadi perlanggaran ketentuan  perkawinan  maka  pengadilan  akan  menolak  pengesahan  permohonan  pengesahan perkawinannya itu.

## 6. Pertimbangan Hukum
Pertimbangan hukum yang diambil oleh pengadilan agama adalah
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015
a. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pegesahan perkawinan  dengan tujuan untuk mengurus passport haji
b. Bahwa berdasarkan bukti yang sah  pemohon telah menikah secara sah
c. Bahwa pengakuan nikah pemohon dan saksi-saksi dapat di terima.
d. Penetapan Pengadilan
Dalam perkara ini setelah melihat fakta-fakta yang ada dan berdasarkan pertimbangan hukum  maka  pengadilan  telah  mengadili  seadil-adilnya  dan  menyatakan  mengabulkan permohonan pemohon. Menyatakan sah perkawinan mereka pemohon dengan  isterinya.

## 7. Fungsi Dan Kedudukan Itsbat Menurut Kompilasi Hukum Islam
Berdasarkan pasal 7  ayat 3 KHI dan  uraian  di atas maka fungsi dan kedudukan itsbat nikah adalah:
1. Untuk membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara seorang laki- laki  dan  seorang  perempuan  serta  untuk  mengesahkan  perkawinan  yang  telah berlangsung
2. Karena dapat dipergunakan sebagai pembuktian dan pengesahan perkawinan maka isbat nikah juga berfungsi sebagai pengganti akta nikah.
3. Karena  merupakan  pengganti  akta  nikah  dan  dapat  dipergunakan  sebagai  pembuktian dan pengesahan perkawinan maka juga berfungsi sebagai suatu alat bukti yang sah.

## Kesimpulan
Mengajukan  permohonan  dan  prosedur  pengajuan  itsbat  nikah  sama  halnya mengajukan  gugatan  perkara  lainnya,  yaitu  mendatangi  kantor  pengadilan  agama  dengan membawa surat identitas diri (KTP), membuat surat permohonan itsbat nikah.
Itsbat nikah merupakan salah satu kewenangan pengadilan agama dalam menangani masalah  itsbat  nikah  diatur  dalam  pasal  49  ayat  1  dan  2  Undang-undang  No.3  tahun  2006 tentang peradilan agama.
Itsbat  nikah  mempunyai  fungsi  dan  kedudukan  yang  sama  dengan  akta  nikah  yaitu untuk  membuktikan  bahwa  memang  benar  telah  terjadi  perkawinan  antara  seorang  laki-laki dan  perempuan  untuk  mengesahkan  perkawinan  yang  telah  berlangsung,  juga  berfungsi sebagai penganti akta nikah,
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015

## Endnote
1 Tim  Redaksi  Nuansa  Aulia, Kompilasi  Hukum  Islam  (  Hukum  Perkawinan,  dan  Perwakafan ,  (Bandung Nuansa Aulia, 2008) hal. 80.
2 Ibid, hal. 2-3 3 Ibid, hlm 3 4 Departemen  pendidikan  dan  kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia ,  (Jakarta:  Balai  Pustaka,  1994), hal. 390
5 Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, ( PT. Raja Grafika Persada, Jakarta, 1995), hal.182 6 Hakim,  LP, Wawancara, tanggal 25 November  2013
7 Hakim, SS , Wawancara, Tanggal   26  November  2013.
8 Hakim, ZK, wawancara, tanggal  26 November  2013
9 Hakim, WZ, wawancara,  tanggal 27 November 2013
10 Tim Redaksi, Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam , (Bandung: Fokus Media, 2012)hal. 8
11 Tim Redaksi, Op. Cit, hal. 3.
12 __________, Amandemen undang-undang peradilan agama , (Jakarta, Sinar Grafika, 2006) hal. 52-53

## Referensi
Ahmad, Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1999
Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,1995
Anshary , Hukum Perkawinan di Indonesia , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
______________  Amandemen  Undang-undang  Peradilan  Agama, Jakarta:  Sinar  Grafika, 2006
Anonim, Undang-undang Pokok Perkawinan, Jakarta: Sinar Grafika, 1989
Azhari Akmal Tarigan, Amiur Nurdin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2000
Departemen  Pendidikan  dan  Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta:  Balai Pustaka, 1994
Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995
Khoiruddin  Nasution, Status  Perkawinan  di  Asia  tenggara,  Studi  Terhadap  Perundang- undanganPerkawinan  Muslim  Kontempoler  di  Indonesia  dan  Malaysia, Leiden: INIS, Jakarta
M.Idris Rumulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumu Aksara, 2004
Rahmadi  Usman, Aspek-aspek  Hukum  Perkawinan  dan  Kekeluargaan  di  Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
Rofiq, Ahmad, Hukum Islam di Inonesian, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
Suryabrata Sumandi, Metode Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
Tim Redaksi, Fokus Media, Kompilasi Hukum Islam ,  Bandung: Fokus Media, 2012
Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam ( Hukum Perkawinan, dan Perwakafan , (Bandung : Nuansa Aulia, 2008
Tama Rusli, Perkawinan Antar Agamadan Masalahnya, Bandung: Pionir Jaya, 1986
Jurnal Islamika, Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015