Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Yang Tidak Berlabel Halal di Kota Makassar
Ali Imran 1 , Siti Nurjannah 2 , Muh. Amiruddin 3 1,2,3 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Imrhank77@gmail.com

## Abstract
This study discusses about how the legal provisions for food and beverage products that are not labeled halal in Makassar city and how the form of legal protection against consumers of food and beverage products that are not labeled halal in Makassar City this type of research is classified as empirical research with research approaches used are sociological, juridical and comparative. The results of the study are: 1) legal provisions for food  and beverage products that are not  labeled halal in the city of  Makassar is in  accordance with the consumer protection law, halal Product Guarantee. 2) the form of legal protection for the circulation of food and beverages that are not labeled halal in Makassar is by issuing halal certificates, and making laws on halal product guarantees.The implications of this study can be used as a reference or input for the government and the public related to the problem of law enforcement on the circulation of food and beverage without halal label and diharak regulations run as expected.
Keywords: Legal Protection, Halal Labelled, Consumer.

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang Bagaimana ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar dan Bagaimana bentuk perlindungan hukum  terhadap konsumen atas produk makanan  dan  minuman  yang  tidak  berlabel  halal  di  kota  Makassar  Jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian empiris dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, yuridis dan komporatif. Adapun hasil dari penelitian yaitu: 1) ketentuan hukum bagi produk makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu sesuai yang telah ditetapkan undang-undang perlindungan konsumen, jaminan produk halal. 2) bentuk perlindungan hukum atas peredaran makanan dan minuman yang tidak berlabel halal di kota Makassar yaitu  dengan  cara  penerbitan  sertifikat  halal,  dan  membuat  undang-undang  tentang  jaminan  produk halal.Implikasi dari penelitian ini dapat dijadikan referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait  dengan  masalah  penegakan  hukum  terhadap  peredaran  makanan  dan  minuman tampa  label  halal  dan diharak peraturan berjalan sesuai yang diharapkan.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Berlabel Halal, Konsumen
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Makanan  dan  minuman  adalah  kebutuhan  utama  untuk  keberlangsungan  kehidupan,  baik berupa  bahan  mentah,  maupun  siap  saji (instant) ,  telah  beredar  luas  dipasaran.  Beredarnya  produk makanan  ini  memerlukan  kontrol  yang  kuat  dari  pemerintah  maupun  pihak  yang  tekait  ( stekholder ) untuk memastikan bahwa produk makanan yang beredar di pasaran memenuhi standart dan layak untuk dikonsumsi. Pengendalian  ini  berfungsi  untuk  memberikan  perlindungan kepada konsumen  terhadap produk yang dikonsumsi. 1
Secara mendasar, konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu aktual dan selalu penting untuk  dikaji
Perlindungan ini menjadi dorongan bagi para produsen untuk mendistribusikan makanan, dan minuman yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, perlindungan makanan menjadi standar yang sangat perlu di penuhi tingkat keamanannya. Hal ini karena produk makanan yang didistribusikan akan diserap langsung oleh pasar yang mayoritas konsumennya beragama Islam yang diwajibkan  unntuk  menkonsumsi  tertentu.  Misalkan  umat  Islam  yang  diwajibkan  mengkonsumsi produk makanan yang halal atau umat Hindu yang tidak dibolehkan memakan olahan dari daging sapi. Oleh sebab itu, informasi tentang kandungan produk makanan serta informasi kehalalan produk menjadi standar makanan yang halal sebelum didistribusikan ke kalangan masyarakat. 2
Dalam pendistribusian produk-produk tersebut produsen terlebih dahulu wajib memenuhi hak- hak konsumen  agar  supaya  setiap  produk yang  di  edarkan  tidak  memiliki dampak  negative  terhadap konsumen. Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen  pasal  4 telah menetapkan ada 9 (sembilan) hak konsumen yaitu ssebagai berikut: 3
1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
Dari hak konsumen yang diberikan di atas, hal yang paling mendasar ialah masalah keamanan, keselamatan  dan  kenyamanan  konsumen  merupakan  hal  yang  paling  utama  dalam  masalah perlindungan konsumen. Mengingat kebutuhan konsumen yang sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi sehingga menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan pendistribusian produk barang atau jasa dengan cara yang tidak efektif. 4
Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu dicermati, yakni:
1 Yusuf Sofie, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Jakarta: Ghalia indonesia, 2007), h. 17.
2 UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 41
3 Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 33.
4 Emman Raja Guguk, HUkum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Mandar Maju, 2003), h. 2.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
a. Perbuatan  pelaku  usaha  baik  sengaja  maupun  karena  kelalaiannya  dan  mengabaikan  etika bisnis,  ternyata  berdampak  serius  dan  meluas.  Akibatnya  kerugian  yang  diderita  konsumen misal ( massive effect ) karena menimpa apa saja dan siapa saja;
b. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika ( rapidy effect ), sebagai contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan, sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa beberapa waktu kemudian ( hidden defect ), contoh yang paling  nyata  dari  dampak  ini  adalah  maraknya  predaran  makanan  dan  minuman  yang  tidak berlebel/bersertifikat halal dalam berbagai jumlah produk yang bisa mengakibatkan masalah- masalah kesehatan di kemudian hari;
c. Banyaknya kalangan yang menjadi korban dari hal tersebut ialah masyarakat golongan bawah. Karena  mereka  tidak  mempunyai  pilihan  yang  lain,  masyarakat  ini  terpaksa  mengkonsumsi makanan dan minuman yang hanya  semampunya, yang  standar  keamanannya  sangat minim. Maka  kondisi  seperti  inilah  yang  menyebabkan  mereka  selalu  dekat  dengan  bahaya-bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya kapan saja. 5
Jika dilihat, kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang  dan  konsumen  berada  di  posisi  yang  lemah.  Konsumen  hanya  menjadi  objek  yang  tidak mempunyai  kekuatan  mandiri  untuk  menimbang  suatu  barang  atau  jasa.  Ketika  mendapati  masalah, biasanya  konsumen  hanya  diam.  Sementara  itu, pelaku usaha  lebih  tahu  persis  keadaan,  kondisi dan kualitas barang yang dihasilkan.
Konsumen memiliki resiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen  sangat  rentan.  Disebabkan  posisi  tawar  konsumen  yang  lemah,  maka  hak-hak  konsumen sangat sering dan mudah untuk dilanggar. Terhadap posisi konsumen tersebut, harus dilindungi oleh hukum  karena  salah  satu  sifat,  sekaligus  tujuan  hukum  adalah  memberikan  perlindungan  kepada masyarakat.  Perlindungan  terhadap  masyarakat  tersebut  harus  diwujudkan  dalam  bentuk  kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. 6
Mengigat  bahwasanya  Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  agama  islam  terbesar  di dunia,  serta  menjunjung  tinggi  Syariat  islam.  Maka  oleh  sebab  itu  pemerinta  wajib  memberikan perlindungan  bagi  penduduknya  yang  beragama  Islam.  Maka  pada  tahun  2014  lahirlah  suatu  aturan yang bertujuan untuk memberikan perlindugan Hukum bagi penduduknya yang beragama Islam , yaitu Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  tentang  Jaminan  Produk  Halal,  di  dalam  Undang-Undang tersebut pemerintah dengan tegas melarang peredaran suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal (berlabel  hala)  yaitu  tertera  pada  pasal  4  yang  berbunnyi  “produk  yang  masuk  beredar,  dan diperdagangkan diwilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. 7
Undang-Undang Nomor 33 Tahunn 2014 tentang jaminan produk halal adalah sebagai landasan Hukum  yang  bertujuan  memberikan  perlindungan  Hukum  terhadap  konsumen  muslim  terhadap ketidakpastian berbagai produk, terutama makanan, dan minuman yang tidak memiliki label halal.
Tujuan pemberian label pada barang dan jasa adalah agar masyarakat yang membeli dan atau mengkonsumsi produk tersebut dapat memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk makanan dan minuman yang di kemas, baik menyangkut asal, kemasan, mutu, kandungan gizi maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengkonsumsi barang tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi produk yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk
5 N.H.T. Siaahan, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk (Bogor: Panta Reir, 2005), h. 11.
6 Abdul halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen (Bandung: Nusa Media, 2010), h. 1.
7 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pasal 4.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
diperdagangkan ( prepackaged ), tetapi tidak berlaku bagi perdagangan makanan dan minuman yang di bungkus  di  hadapan  pembeli.  Penggunaan  label  dalam  kemasan  selalu  berkaitan  dengan  aspek perdagangan.
Walaupun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal  belum  sepenuhnya  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  muslim  terhadap  produk makanan  dan  minuman  yang  tidak  berlabel  halal.  Karena  karena  Undang-Undang  ini  belum  efektif, contohnya  masih  banyak  produk-produk  makanan  dan  minuman  yang  telah  diedarkan  kalangan masyarakat tidak memiliki label halal

## METODE
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat. Adapun sumber data penelitian ini adalah primer dan sekunder, selanjutnya metode pengumpulan data yang  digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Penelitian  akan  difokuskan  pada peranan LPPOM MUI Sulawesi Selatan yang berada Di Kota Makassar. Hal ini dikarenakan, LPPOM MUI Sul-sel merupakan pusat sentral dalam pengkajian makanan yang dapat diberikan sertifikasi halal MUI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ketentuan Hukum Bagi Produk Makanan Dan Minuman Tidak Berlabel Halal
Adapun ketentuan hukumnya menurut syariat Islam adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan  berdasarkan  ketentuan  al-qur’an  dan  hadits.  Produk  yang  memenuhi  makanan  dan minuman yang halal diantaranya:
a. Tidak mengandung babi atau produk - produk yang berasal dari babi. Seperti: lard (lemak babi), gelatin  babi,  emulsifier  babi  (E471),  lechitine  babi,  kuas  dengan  bulu  babi  (bristle).  Hal  ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2):173.
ِٰاللّ  ِرۡيَغِل  ٖهِب َّلِهُا ٓاَم َو  ِرۡي ِزۡن ِخۡلا َم ۡحَل َو َمَّدلا َو َةَتۡيَمۡلا ُمُکۡيَلَع َمَّرَح اَمَّنِا ۚ ِهۡيَلَع َمۡثِا ۤ َلََف ٍداَع  َلَ َّو ٍغاَب َرۡيَغ َّرُط ۡضا ِنَمَف ؕ
َ ٰاللّ َّنِا
ٌمۡي ِحَّر ٌر ۡوُفَغ
Artinya :
“Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan  karena  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui  batas,  maka  tidak  ada  dosa  baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”
b. Kedua daging yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syariat Islam. QS. al-Maaidah (5):3.
ۤاَم َو ُةَحۡيِطَّنلا َو ُةَيِ دَرَتُمۡلا َو ُةَذ ۡوُق ۡوَمۡلا َو
ِم َلَ ۡزَ ۡلَاِب ا ۡوُمِسۡقَت ۡسَت  ۡنَا َو ِبُصُّنلا ىَلَع َحِب ُذ اَم َو  ۡمُتۡيَّكَذ اَم  َّلَِا ُعُبَّسلا َلَكَا ؕ
ٌق ۡسِف  ۡمُكِل ٰذ ؕ
ِن ۡوَش ۡخا َو  ۡمُه ۡوَش ۡخَت  َلََف  ۡمُكِنـۡيِد  ۡنِم ا ۡوُرَفَك َنۡيِذَّلا  َسِٕٮَي َم ۡوَيۡلَا
ؕ ۡيِد  ۡمُكـَل  ُتۡلَم ۡكَا َم ۡوَيۡل َا
َم َلَ ۡسِ ۡلَا ُمُكـَل  ُتۡي ِضَرَو  ۡىِتَمۡعِن  ۡمُكۡيَلَع  ُت ۡمَمۡت َا َو  ۡمُكَن
اًن ۡيِد ؕ ٍمۡثِ  ِلَ  ٍفِناَجَتُم َرۡيَغ ٍةَصَم ۡخَم  ۡىِف َّرُط ۡضا ِنَمَف ۙ
ٌمۡي ِحَّر ٌر ۡوُفَغ َ ٰاللّ َّنِاَف

## Artinnya :
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.  Dan  (diharamkan  pula)  mengundi  nasib  dengan  azlam  (anak  panah),  (karena)  itu  suatu perbuatan  fasik.  Pada  hari  ini  orang-orang  kafir  telah  putus  asa  untuk  (mengalahkan)  agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
c. Semua bentuk makanan/minuman yang tidak mengandung alkohol dan turunannya, atau bukan alkohol sebagai suatu ingredient yang sengaja ditambahkan, serta bukan khamr. QS.al-Maaidah (5):90.
َلَ ۡزَ ۡلَا َو ُباَصۡنَ ۡلَا َو ُرِسۡيَمۡلا َو ُر ۡمَخۡلا اَمَّنِا ا ۤۡوُنَمٰا َنۡيِذَّلا اَهُّيَاٰۤي
َن ۡوُحِلۡفُت  ۡمُكَّلَعَل ُه ۡوُبِنَت ۡجاَف ِن ٰطۡيَّشلا ِلَمَع  ۡنِ م  ٌس ۡج ِر ُم

## Arrtinya
:
Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Sesungguhnya  minuman  keras,  berjudi,  (berkurban  untuk) berhala,  dan  mengundi  nasib  dengan  anak  panah,  adalah  perbuatan  keji  dan  termasuk  perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.
Inti  dari  penjelasan  ayat  dan  hadis  yang  diatas  tersebut  Allah  SWT  dengan  secara  tegas melarang hambanya memakan makanan dan meminum minuman yang tidak memenuhi standar halal yang di jelaskan pada ayat tersebut. Ketentuan hukumnya menurut undang-undang Nomor 8 tahun 1999  tentang  perlindungan  konsumen  pada  pasal  8  ayat(8)  yaitu  “pelaku  usaha  dilarang memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  dan/atau  jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataaan “halal” yang dicantumkan dalam label”
Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa produk yang  masuk,  beredar,  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  wajib  bersertifikat  halal.  Pasal  4  UU 33/2014, produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
Pasal 18 ayat (1) UU/2014, “bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana yang dimakasud paada pasal 17 ayat (3) meliputi:
1. Bangkai;
2. Darah;
3. Babi; dan atau
4. Hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat.
Pasal 26 UU/2014:
1. Pelaku  usaha  yang  memproduksi  produk  dari  bahan  yang  berasal  dari  bahan  ang diharamkan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  18  dan  20  dikecualikan  dari mengajukan permohonan sertifikat halal.
2. Pelaku  usaha  sebagaimana  yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  wajib  mencamtumkan keterangan tidak halal”.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Jadi inti dari penjelasan pada undang -undang yang diatas yaitu:
1. Produk/jasa  yang  di  produksi  dan  di  perdagangkan  di  indonesia  wajib  mengikuti produksi secara halal.
2. Pelaku  usaha/produsen  wajib  mencantaumkan  keterangan  tidak  halal  pada  produk yang komposisnya mengandung sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 UU No 8 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
Adapun  ketentuan  hukum  bagi  produk  makanan  dan  minuman  tidak  berlabel  halal menurut LPPOM MUI Sulawesi Selatan berdasasar hasil dari hasil keterangan wawancara dengan salah satu pegawainya yaitu bapak Achmad Juwaeni (selaku Kepala bidang humas dan produk halal di LPPOM MUI Sulawesi selatan) dalam keterangannya sebagai berikut:
“kita bisa lihat didalam Undang-Undang No jaminan produk halal pada pasal 4 produk yang masuk ,beredar, diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi penekanan pada pasal  tersebut  yaitu  setiap  produk  yang  beredar  diwilayah  Indonesia  wajib  berlabel  halal,  jadi ketentuan hukumnya suda jelas bahwa produk yang beredar di negara kita tidak berlabel halal itu tidak boleh diedarkan apabila diedarkan berarti otomatis melanggar hukum.” 8

## 2. Bentuk perlindungan Hukum Bagi Peroduk Makanan Dan Minuman Tidak Berlabel Halal
Perlindungan  konsumen  merupakan  keseluruhan  peraturan  perundang-  undangan,  baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya, serta putusan-putusan hakim yang subtansinya mengatur mengenai kepentingan konsumen. Sebagaimana dalam pasal 1 angka 1 UUPK bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Adanya  suatu  perlindungan  hukum  yang  mampu melindungi hak-hak konsumen dari kesewenang- wenangan dari produsen/pelaku usaha. Pemerintah mempunyai peran dalam melindungi konsumen terhadap produk makanan berlabel halal terutama konsumen  muslim.  Karena  melindungi  konsumen  muslim  merupakan  amanat  yang  disyariatkan Islam. Adapun dalam Al-Qur’an disebutkan:
اَهيِف َنيِدِل ََّٰخ  ُر ََّٰهْنَ ْلْٱ اَهِتْحَت نِم ى ِرْجَت ٍتََّّٰنَج ْمُهُل ِخْدُنَس ِت ََّٰحِل ََّّٰصلٱ ۟اوُلِمَع َو ۟اوُنَماَء َنيِذَّلٱ َو ْمُهُل ِخْدُن َو ۖ ٌة َرَّهَطُّم ٌج ََّٰو ْزَأ  اَهيِف ْمُهَّل ۖ اًدَبَأ
ًليِلَظ  الًِّظ
Artinya :
Dan  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amalan-amalan  yang    shaleh,  kelak  akan  Kami masukkan  mereka  ke  dalam  surga  yang  di  dalamnya  mengalir  sungai-sungai;  kekal  mereka  di dalamnya; mereka di dalamnya mempunyai isteri- isteri yang Suci, dan Kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman (Q.S.An-nisa:57) 9
Ayat  di  atas  ditujukan  kepada  para  pemimpin,  agar  meraka  melaksanakan  hak-hak konsumen muslim. Penjagaan dan penentuan halalnya produk makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen  muslim  adalah  bagian  hak-hak  dari  konsumen  muslim  yang  wajib  dilaksanakan  oleh
8 Achmad  Juwaenni,  (Kepala  Bidang  Humas  Dan  Produk  Halal  LPPOM  MUI  Sulawesi  Selatan), wawancara, kamis 14 januari 2021
9 Al-quran, dan tafsir dikutip dalam situs https://tafsirweb.com/1589-quran-surat-an-nisa-ayat-57.html . (diakses pada tanggal10 maret 2021).
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
pemerintah  sebagai  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  kesewenang-wenangan produsen/pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian.
Didalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  (selanjutnya  disebut  UUPK). Dalam  Pasal  1  angka 1  UUPK, pengertian  perlindungan konsumen  merupakan  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi perlindungan kepada konsumen.
Undang-undang  perlindungan  konsumen  telah  mengatur  bahwa  pelaku  usaha  yang memproduksi  atau  memperdagangkan  barang  atau  jasa  yang  tidak  mengikuti  ketentuan  produksi secara halal sebagimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label halal diancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2 milyar rupiah.
Bukti  keseriusan  dari  pemerintah  Indonesia  dalam  menjamin  hak-hak  konsumen  serta memberikan rasa aman bagi msyarakatnya terhusus yg beragama islam yaitu dengan cara membuat undang  nomor  33  tentang  jaminan  produk  halal,  kemudian  disahkan  pada  tahun  2014.  Adapun bentuk  perlindukan  hukum  yang  dilakukan  oleh  LPPOM  MUI  berdasarkan  dari  hasil  keterangan wawancara dengan bapak achmad juwaeni (selaku kepala bidang humas dan peroduk halal LPPOM MUI Sulawei Selatan)  yaitu
“peranan LPPOM MUI dalam memberikan perlindungan ke konsumen, yaitu selalu aktif menghimbau mensosialisaskan terutama kepada masyarakat muslim agar untuk selektif dalam hal mengkomsumsi makanan serta minuman agar selalu memperhatikan yang bersertifikasi halal. Dan membrikann nomor registrasi bagi produk yang telah melalui proses sertifikasi halal, serta berusaha memberikan  peringatang  yang  keras  dalam  bentuk  sangsi  kepada  perusahaaan  untuk  melakukan proses  produksi  sesuai  aturan  yang  berlaku  sehingga  hasil  produksi  konsiten  pada kehalalannya.tetapi harapannya tetap kepada produsennya”..

## KESIMPULAN
Ketentuan Hukum bagi peredaran makanan dan minuman yang tidak memiliki label halal adalah boleh di edarkan asalkan di dalam komposisi produk wajib  mencamtumkan keterangan produksi dan memberikan  keterangan  pada  produk  tersebut  bahwasanya  produk  tersebut  tidak  halal  Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen  atas  produk  makanan dan  minuman  yang  tidak memiliki  Label Halal, yatu dengan cara membuat Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, serta  melakukan  sosialisasi  tentang  produk  halal,  dan  menerbitkan  sertifikat  halal  bagi  produk  yang telah  melalui  berbagai  tes  yang  di  lakukan  lembaga  pengkajian  pangan,  obat-obatan  dan  kosmetika majelis ulama  indonesia serta memberikan sangsi/denda kepada pelaku usaha yang tiadak mengikuti prosedur halal.

## DAFTAR REFERENSI
Abdul Halim, barkatullah . Hak-Hak Konsumen. Bandung : Nusa Media, 2010.
Ashabul,  Kahpi .”  Aspek  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Muslim  di  Indonesia .” Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, 2018.
Guguk, Erman Raja. Hukum Perlindungan Konsumen . Jakarta: Mandar Maju, 2003.
Hadad, Tini dan A.Z. Nasution. Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar .Yogyakarta: Diadit Media, 2001.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
N.H.T Siaahan, Hukum Knsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk. Bogor: Panta Reir, 2005.
Sofie, Yusuf., kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007.
UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal
UU No 33 tahunn 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/130/1511/page/1 . Diakses pada tanggal 14 Januari 2021.
https://tafsirweb.com/1589-quran-surat-an-nisa-ayat-57.html . Diakses pada tanggal 10 Maret 2021.