## AL-IJARAH AL-A’MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Urunan Buruh Tani Tembakau di Desa Totosan
Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura)
Firman Setiawan firman_immortal@yahoo.co.id
Dosen Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ilmu Keislaman, Universitas Trunojo

## Abstract
Ijarah is turning over the beneficial values of a legal product or good in the certain period of time using the iwadh system. People like  to  practice  it  in  two  ways,  which  are ijarah  manfaat, such  as leasing  or  renting  a  product  and ijarah  amal, typically  called  as farming workers or simply workers. At the village of Totosan, local people  have  a  practice  of ijarah  amal in  the  sector  of  farming  in which  the  farming  workers  are  not  regularly  paid  as  usual.  As  a consequence, landlords will also work in the field of farming workers when  it  is  needed.  This  practice  is  conducted  in  a  small  group  of farmers so that each member has same right and responsibilities one another. The description leads my interest and curiosity to examine it further.The  study  is  conducted  particularly  to  know  how  the transaction really is on the perspective of Islamic law. Additionally, the proper right  and responsibilities of each member is  also  another thing  to  search  by  studying  the  topic.  This  study  is  descriptive quantitatively presented. Meanwhile, the information of the practice is  obtained  through  transcript  of  interview  and  observation. Afterward,  the  practice  is  studied  on  the  perspective  of  Islamic  law particularly using ijarah theory as found at authoritative legal books on  daily  practices  and  transactions  ( al-kutubfiqh  muamalah mu‟tabarah ).  The  analysis  of  this  case  results  a  conclusion  that cooperation in the farming practice is not legal according to „aqad al- ijarah al-a‟mal al-musytarakah since it does not fulfill requirements on exact rules of contract, object and the fee. However, it can still be
practiced  using  the  basic  value  of  helping  each  other  or  through cultural cooperation among farmers.
Keyword : Ijarah al-A‟mal , farming workers.

## Abstrak
Ijarah  adalah  memilikkan  manfaat  sesuatu  yang  mubah  pada jangka  waktu  tertentu  dengan  adanya  iwadh.  Ada  dua  jenis  ijarah yang  biasa  dilakukan  oleh  masyarakat,  yakni  ijarah  manfaat,  seperti sewa  pada  suatu  barang,  dan  ijarah  amal  yang  biasa  disebut  buruh atau  tenaga  kerja.Di  desa  totosan,  terdapat  sebuah  praktek  ijarah  al- a‟amal di bidang pertanian, di mana buruh tani tidak diberikan upah atas apa yang dia kerjakan, tetapi sebagai gantinya pemilik lahanjuga akan  bekerja  di  lahan  buruh  tersebut  ketika  sudah  dibutuhkan.  Dan praktek  ini  dilakukan  oleh  sekelompok  petani,  sehingga  sama-sama memiliki  hak  dan  kewajiban  antara  petani  yang  satu  dengan  petani yang  lain.Berdasarkan  gambaran  tersebut,  penulis  tertarik  untuk membahas  dan  mempelajari  lebih  lanjut  tentang  bagaimana sebenarnya  akad  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  tersebut,  apa  hak dan  kewajiban  yang  mereka  tanggung  untuk  kemudian  dilihat  dari perspektif  hukum  islam.Artikel  ini  disajikan  secara  deskriptif kualitatif.  Praktek  buruh  tani  yang  informasinya  diperoleh  melalui wawancara dan observasi ini kemudian dilihat dari perspektif hukum islam  yang  dalam  hal  ini  menggunakan  teori  ijarah  yang  terdapat dalam  kitab-kitab  fiqh  muamalah  al-mu‟tabarah.Analisis  terhadap kasus ini menghasilkan kesimpulan bahwa jika kerja sama di bidang pertanian ini dilakukan dengan menggunakan akad al-ijarah al-a‟mal al-musytarakah,  maka  akadnya  tidak  sah,  karena  tidak  memenuhi persyaratan  pada  kepastian  akad,  objek  dan  ujrahnya.  Namun  kerja sama ini bisa tetap dilanjutkan tetapi tidak menggunakan akad ijarah melainkan hanya sebatas tolong menolong atau gotong-royong antar petani.
Kata kunci : Ijarah al-A‟mal, buruh tani.

## A. Pendahuluan
Sebagai  agama rahmatan  lil  alamin ,  islam  turun  dengan membawa  seperangkat  aturan  yang  mencakup  segala  aspek kehidupan  manusia.  Adanya  aturan  ini  tentu  saja  bertujuan  agar manusia dapat hidup dalam ketenteraman, kesejahteraan dan jauh
dari  hal-hal  yang  merugikan.  Karena  itulah  semua  aturan  harus selalu berdasar pada prinsip “menarik kemaslahatan dan menolak kemudharatan”.
Muamalah  adalah  salah  satu  aspek  penting  selain  ibadah yang  menjadi  bagian  dari  aktivitas  manusia.  Fiqh  muamalah adalah  seperangkat  aturan  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  sosial manusia,  baik  berkaitan  dengan  harta  (maliyah)  atau  tidak berikatan  dengan  harta  (ghairu  maliyah)  seperti  pidana,  perdata dan ke-tatanegara-an.
Ada  ciri  pembeda  antara  fiqh  muamalah  dan  fiqh  ibadah, yang  salah  satunya  adalah  bahwa  fiqh  ibadah  memiliki  sifat fleksibel.  Artinya,  hukum  dalam  fiqh  muamalah  akan  terus berkembang  seiring  dengan  perkembangan  waktu  dan  perubahan tempat,  sesuai  kebutuhan  manusia.  Hal  ini  tentu  saja  karena  fiqh muamalah  berbicara  tentang  aktivitas  sosial  manusia,  termasuk aktivitas ekonomi yang sangat cepat berkembang.
Dasar  fleksibilitas  ini  adalah  kaidah  fiqh  “hukum  asal dalam  fiqh  muamalah  adalah  boleh  kecuali  ada  dalil  yang melarang”.  Dengan  demikian,  Syariah  sebenarnya  memberikan ruang  gerak  yang  cukup  bebas  untuk  berkreasi  selama  tidak bertabrakan  dengan  larangan-larangan  yang  telah  digariskan  oleh Syariah.
Salah  satu  aktivitas  muamalah  yang  barangkali  cukup pesat perkembangannya dan butuh disikapi secara cepat pula oleh fiqh  adalah  kegiatan  ekonomi.  Kegiatan  yang  mungkin  tidak  ada satupun  manusia  yang  tidak  melakukannya  agar  mereka  bisa senantiasa  memenuhi  kebutuhan  dalam  rangka  bertahan  hidup, melaksanakan syariat dan menebar kemaslahatan untuk alam.
Ijarah  (sewa)  adalah  salah  satu  transaksi  ekonomi  yang banyak dilakukan  oleh  masyarakat.  Karena ijarah ini tidak hanya berupa sewa manfaat atas barang (ijarah al-manfa‟ah), tetapi juga berupa  sewa  keahlian/pekerjaan  atau  biasa  yang  disebut  tenaga kerja (ijarah al-a‟mal).
Dalam  fiqh  sebenarnya  sudah  diatur  tentang  bagaimana pelaksanaan  ijarah  yang  meliputi  landasan  hukum  syar‟i,  syarat, rukun serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Namun praktek ijarah  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  juga  berkembang  dengan cepat seiring kebutuhan manusia akan transaksi ekonomi. Karena itu,  fiqh  juga  harus  bisa  menjawab  dan  memberikan  landasan hukum terhadap praktik-praktik muamalah kontemporer ini.

## 106 | DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015
Salah satu bentuk ijarah yang banyak berkembang saat ini adalah  al-ijarah al-Musytarakah,  yakni  sewa  yang dilakukan oleh sekelompok  penyewa  kepada  satu  orang  yang  memberi  sewa, sehingga manfaat dari barang sewa tersebut menjadi kepemilikan bersama. Hal ini biasanya terjadi kepada sewa manfaat dari suatu barang,  seperti  sekelompok  orang  yang  menyewa  sebuah  rumah yang kemudian ditempati bersama-sama.
Di Madura, terutama di kabupaten Sumenep, ijarah banyak sekali dilakukan di  bidang pertanian. Mulai  dari penyiapan lahan pertanian,  penanaman,  perawatan  hingga  panen.  Meski  pemilik lahan ikut menggarap, tetapi jarang sekali  yang dapat  melakukan semuanya sendiri. Maka ijarah terhadap buruh tani adalah sesuatu yang sudah pasti dilakukan.
Masalah  yang  dihadapi  oleh  petani  adalah  kebutuhan modal yang besar untuk masuk di industri pertanian ini, terutama untuk  pertanian  tembakau  yang  menjadi  tanaman  favorit  karena keuntungannya  yang  besar.  Modal  besar  ini  dibutuhkan  untuk bibit,  pupuk,  air,  perawatan,  dan  upah  buruh  tani.  Namun  di  sisi lain,  tidak  banyak  dari  para  petani  yang  memiliki  modal  besar. Karena  itu  berbagai  upaya  dilakukan  agar  industri  ini  bisa diakukan seefisien mungkin. Salah satunya satunya adalah dengan urunan  buruh  tani  untuk  menekan  biaya  upah  yang  jumlahnya tentu tidak sedikit.
Masyarakat  di  desa  Totosan  Kecamatan  Batang-batang Kabupaten  Sumenep,  umumnya  tergabung  di  kelompok  tani. Kelompok  tani  ini  biasanya  didirikan  per-RW.  Selain  masalah pengadaan  pupuk  dan  akses  bantuan  dari  pemerintah,  kelompok tani ini juga akan melakukan kerja sama antar anggota dalam hal buruh tani sebagaimana dijelaskan di atas.
Ketika ada salah satu anggota dari kelompok tani ini yang hendak  menanam  tembakau,  maka  semua  anggota  akan  ikut bekerja  dalam  proses  penanaman  itu.  Tidak  ada  upah  yang diberikan  bagi  yang  bekerja.  Tetapi  sebagai  gantinya,  ketika  ada anggota  lain  yang  juga  akan  menanam  tembakau,  mereka  juga akan  bekerja  di  situ,  tanpa  upah  juga  tentunya,  dan  begitu seterusnya.  Demikian  juga  saat  panen  nanti,  semua  anggota  juga akan saling bekerja di lahan anggota yang lain tanpa ada upah.
Sepintas  praktek  urunan  buruh  tani  di  atas  mirip  al-Ijarah al-Musytarakah.  Hanya  saja  yang  berserikat  di  sini  adalah  si pemberi  manfaat,  yang  masing-masing  mempunyai  hak  dan
kewajiban  terhadap  anggota  yang  lain.  Selain  itu,  praktek  ijarah yang  dilakukan  kemudian  memiliki  konsekuensi  pada  adanya praktek ijarah yang lain.
Berdasarkan  gambaran  di  atas,  penulis  kemudian  tertarik untuk  menggali lebih dalam tentang urunan  buruh  tani ini dilihat dari perspektif hukum islam, khususnya teori ijarah, karena masih belum  ada  kejelasan  tentang  akad  kerja  sama  yang  digunakan dalam  kegiatan  ini,  apa  iwadh  yang  diterima  oleh  orang  yang sudah  bekerja,  serta  hak  dan  kewajiban  dari  semua  anggota tersebut.

## B. Teori Ijarah

## 1. Pengertian Ijarah
Makna  operasional  upah  ( ija > rah )  menurut  Idris Ahmad  dalam  bukunya  yang  berjudul Fiqh  Shafi‟i , berpendapat  bahwa ija > rah berarti  upah-mengupah.  Hal  ini terlihat  ketika  beliau  menerangkan  rukun  dan  syarat  upah mengupah,  yaitu mu‟jir dan musta‟jir (yang  memberikan upah  dan  yang  menerima  upah),  Sedangkan  menurut Kamaludin A. Marzuki sebagai penerjemah fiqh sunnah karya Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa makna ija > rah sama dengan sewa-menyewa.
Dari  kedua  buku  tersebut  ada  perbedaan  terjemahan kata ija > rah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. yaitu antara  sewa  dan  upah,  di  mana  keduanya  memilki  makna operasional  yang  berbeda.  Sewa  biasanya  digunakan  untuk benda,  seperti  “tukang  becak  menyewa  becak  untuk digunakan bekerja”, sedangkan upah digunakan untuk tenaga kerja, seperti, “para karyawan bekerja di pabrik yang dibayar dengan gajinya (upahnya) satu kali dalam seminggu.” Dengan demikian,  dalam  bahasa  arab  upah  dan  sewa  disebut  dengan ija > rah.
Secara bahasa, al-ija > rah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad, } yakni  ganti  dan  upah,  sewa  jasa,  atau imbalan. 1 Sebagian ulama‟ mengartikan ija > rah sebagai  upah, sementara  sebagian  yang  lain  menyebutnya  dengan  sewa- menyewa.
1 Hendi  Suhendi, Fiqih  Mu’amalah (Jakarta:  PT.  Rajagrafindo  Persada,  2005), 114.
108 | DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015
Sedangkan ija > rah menurut  syara‟,  ada  beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama‟:
a. Menurut Shafi‟iyah, ija > rah ialah:
ُي ِ َْ ٍطوُرُشِبٍضَوِعِب ٍةَعَفْ نَم ٍ ْوُ َْ “Memilikkan manfaat dengan adanya imbalan
berdasarkan syarat-sayarat tertentu . ”
b. Menurut H } anafiyah, ija > rah ialah:
ٍ َوِعِب ِ َرَ ْ َ ْ ُ ْ  ِْ َعْا  َ ِم ٍ َ ْوُ ْ َم ٍةَمْوُ ْعَم ٍةَعَفْ نَم َيْ ِ َْ  ُ ْ ِفُ  ٌ ْ َ
.
“ Akad  untuk  membolehkan  pemilikan  manfaat  yang diketahui  dengan  disengaja  dari  suatu  zat  yang  disewa dengan imbalan ”
c. Menurut Malikiyah, ija > rah ialah:
ِنَ ْوُ ْ نَ ْ  ِ ْعَ بَو ىِّ ِمَ َ ْ  ِةَعَفْ نَم  َ َ  ِ ُا َعَ  اْ  ُةَ ِ ْ َ . “ Nama bagi  akad-akad  untuk  kemanfaatan  yang bersifat manusiawi dan sebagian yang dapat dipindahkan ”.
d. Menurut  Shaikh  Shihab  al-Din  dan  Shaikh  Umairah, ija > rah ialah:
ًعْضَو ِ َوِعِب ِةَح َبِلإْ َو ِلْذَبْ ِا ٌةَ ِبَ ا ٍ َ ْوُ ْ َم ٍةَمْوُ ْعَم ٍةَعَفْ نَم  َ َ  ٌ ْ َ “ Akad  atas  manfaat  yang  diketahui  dan  disengaja  untuk memberi  dan  membolehkan  dengan  imbalan  yang diketahui ketika itu ”.
Berdasarkan beberapa penjelasan ulama di atas, dapat diambil  kesimpulan  bahwa  ijarah  adalah  akad  atas  manfaat yang diperbolehkan dengan iwadl tertentu.
Dalam bahasa Indonesia, ijarah dikenal dengan istilah sewa menyewa atau upah mengupah.
2 Sulaima>n bin Muh}ammad al-Bujairimiy, H}ashiyah al-Bujairimiy ‘ala> al-Khat}i>b , jilid  VIII  (t.tp:t.th)  lihat  juga  Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa Adillatuhu, juz (Syiria : Dar al-Ma’arif, t.th.), 454-456.
3 Ibnu qudamah, al-Mughni , Jilid v (Mesir: Mathba’ah al-Imam), 398.  lihat  juga Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz (Syiria : Dar al-Ma’arif, t.th.), 454-456.
4 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu,  juz  (Syiria  :  Dar  al- Ma’arif, t.th.), 454-456.

## 2. Hukum Ijarah
Adapun  yang  menjadi  dasar  hukum ija > rah adalah sebagai berikut:
a. Al-Qur'a > n surat al-T } a > laq ayat 65:6 yang berbunyi:
َّ ُىَروُ ُأ َّ ُىوُ آَف ْمُكَا َ ْعَضْرَأ ْنِإَف
“ Kemudian  jika  mereka  menyusukan  (anak-anak)mu untukmu  Maka  berikanlah  kepada  mereka  upahnya ,  “ (al-T } a > laq: 6) 5
Kata ّ ُىَروُ ُأ َّ ُىوُ آَف (berikanlah kepada meraka upahnya) menggambarkan  bahwa  diperintahkan  untuk  membayar orang yang telah bekerja sebagai upah atas jasa mereka. 6
b. Al-Qur'a > n surat al-Qas } as } ayat 26
ُ ِم   ُّيِوَ ْا  َتْرَ ْ َ ْس  ِ َم َرْ  َخ َّنِإ ُهْرِ ْ َ ْس  ِتَبَأ  َ   َُهُ َ ْحِإ ْتَا َا
“ Salah  seorang  dari  kedua  wanita  itu  berkata:  "Ya  bapakku ambillah  ia  sebagai  orang  yang  bekerja  (pada  kita),  karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja  (pada  kita)  ialah  orang  yang  kuat  lagi  dapat dipercaya".(al-Qas } as } : 26)
Ayat  di  atas  menjelaskan  untuk  mengambil  seorang yang  paling  baik  dan  dapat  dipercaya.  Jadi  dalam  al-Qura > n sendiri  juga  telah  dijelaskan  tentang  kebolehan  untuk melakukan ija > rah .
c. Hadits Nabi َلَ ا ٍا َّبَ  ِ ْب  ِ َ : ِلله  ُلْوُسَر َمَجِ ْحِ .م . ىِذَّا   َ ْ َ  َو ِوِطْعُ   َْلَ ً مَ رَح َن َك ْوَاَو ُهَرْ َأ ُوَ َجْح ( ير خبا  ه ور ) “ Dari  Ibnu  „Abbas,  ia  berkata:  Rasulullah  saw  pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu  upah,  dan  sekiranya  haram  niscaya  ia  tidak memberikannya .” 7
5 al-Qur’a>n, 65 ( al-T}a>laq) : 6.
6 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (Bandung: PT Al Ma’arif, 1990), 28.
7 al-Hafid  Zaki  al-Din  abd.  A’zim  al-Mundziri, Ringkasan  Shafif  Muslim Terj. Syinqithy Djamaluddin, H.M. Mochtar Zoeni (Beirut: Mizan, 2002), 567.
d. Hadits Nabi َل َا َرَ ُ  ِ ْب  ِ َ : لله  ُلْوُسَر َلَ ا .م . ُهَرْ َ  َرْ  ِ َ ْ  ْوُطْ َأ ُوُاَرَ  َّ َِ  َ ْبَ ا . ( و  م  ب  ه ور ) “ Dari  Ibnu  Umar,  ia  berkata:  telah  bersabda  Rasulullah saw:  “Berikanlah  kepada  seorang  buruh  upahnya sebelum kering peluhnya .” 8
Dalam hadis di atas juga menunjukkan dibolehkannya ija > rah, dengan  contoh  yang  dilakukan oleh nabi Muhammad.
3. Macam-macam Ijarah
Ada  beberapa  macam  ijarah  yang  dilihat  dari  segi objek dan pemilik manfaat
a. Macam-macam Ijarah dari segi objek. Dilihat  dari  segi  objek,  ijarah  ada  dua  macam, yaitu:
1) Ijarah manfaat, yakni menjadikan manfaat dari suatu barang  sebagai  ma‟qud  alaih,  seperti  menyewakan sebuah  rumah  untuk  ditempati  dan  menyewakan kendaraan untuk dikendarai.
2) Ijarah  a‟mal,  yakni  menjadikan  pekerjaan/jasa  dari seseorang sebagai ma‟qud alaih. Seperti menyewa/mengupah  seseorang  untuk  membangun sebuah  bangunan,  menjahit  baju,  atau  pekerjaan lainnya.
b. Macam-macam ijarah dari segi pemilik manfaat Ada  dua  macam  ijarah  jika  dilihat  dari  pemilik manfaat, yaitu:
1) Ijarah  khas,  yakni  ijarah  yang  manfaatnya  dimiliki satu orang tertentu.
4. Ijarah musytarakah ,  yakni  ijarah  yang  manfaatnya dimiliki oleh  beberapa  orang  secara  berserikat.  Misalnya  sekelompok orang  yang  menyewa  sebuah  rumah  untuk  ditempati  secara bersama-sama. Maka ujrah ditanggung bersama, dan hak atas manfaat rumah juga dimiliki bersama.
8 Ibnu Hajar al-Asqalany, al-Hafid}z, fath al-bari juz 5 , Terj A. Hasan (Bandung:CV Diponegoro Cet XV), 459.
5. Hal-hal yang Tidak Dapat Diakad Ijarah
Pada hakikatnya,ijarah adalah menjual atau memilikkan  manfaat,  maka  tidak  sah  menyewakan  pohon untuk dapat diambil buahnya. Begitu juga ketika menyewakan  domba  untuk  diambil  bulu,  susu  dan  anaknya, atau menyewakan sumur untuk diambil airnya. 9
Menurutsyafi‟iyah,  tidak  sah  mengupah  seseorang untuk melakukan perbuatan ta‟at yang wajib baginya, seperti salat fardlu dan puasa Ramadhan. 10
6. Rukun Ijarah Menurut Jumhur, rukun ijarah ada empat: 11
a. Aqidain  (dua  orang  yang  berakad),  yaitu  ajir  dan musta‟jir. Dalam sewa menyewa (sewa atas manfaat), ajir adalah penyewa dan musta‟jir adalah yang menyewakan. Sedangkan dalam upah mengupah, ajir adalah pekerja/pemberi jasa dan musta‟jir adalah pengupah/penerima  jasa. Aji > r yang  bekerja  pada  seseorang atau beberapa orang tertentu disebut aji > r kha > s } (pekerja khusus) dan  yang  bekerja  pada  orang  banyak,  tidak  terbatas  pada orang-orang tertentu disebut aji > r musytarak (pekerja umum). 12
b. Shighat,  yaitu  ijab  dan  qabul.  Ijarah  harus  dilakukan dengan  rela  sama  rela,  maka  ijab  dan  qabul  ini menunjukkan adanya kerelaan dari aqidain.
c. Manfaat, yaitu manfaat yang diterima oleh penyewa. Jika akadnya berupa sewa barang, maka manfaat  berarti nilai guna dari barang tersebut, dan jika akadnya  adalah sewa jasa/upah  mengupah  maka  yang  dimaksud  manfaat adalah pekerjaan yang diberikan oleh pemberi jasa.
d. Ujrah,  yaitu biaya sewa  sebagai  ganti dari manfaat  yang diterima  oleh  penyewa  atau  upah  yang  diberikan  oleh penerima jasa kepada pemberi jasa.
9 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu,  juz  (Syiria  :  Dar  al- Ma’arif, t.th.), 454-456.
10 Abd  al-Rah}ma>n  al-Jazi>ri>,  Al-Fiqh  al-Isla>mi>  ‘ala>  al-Madha>jib  al-Arba’ah,  juz (t.tp.:t.p, t.th.), 61.
11 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu,  juz  (Syiria  :  Dar  al- Ma’arif, t.th.), 454.
12 Taqyuddin  An-Nabhani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif (Jakarta: Risalah Gusti, 1996) , 83.
112 | DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015

## 7. Syarat
Ada beberapa syarat  yang harus dipenuhi dalam akad ijarah ini, yakni sebagai berikut:
a. Syarat terjadinya akad
Untuk melakukan akad ijarah ini, aqid
disyaratkan  harus  berakal.  Maka  orang  gila  dan  anak kecil  yang  belum  mumayyiz  tidak  sah  melakukan  akad ini.  Ulama‟  hanafiyah  tidak  mempersyaratkan  harus baligh bagi aqid. Namun menurut Syafi‟iyah, aqid harus baligh,  sebab  baligh  adalah  salah  satu  syarat  seseorang mencapai  batas  taklif.Sedangkan  menurut  Malikiyah, tamyiz  merupakan  syarat  untuk  melakukan  akad,  tetapi baligh  merupakan  syarat  bagi  berlakunya  akad  tersebut. Sehingga ketika seorang anak yang mumayyiz melakukan  akad  ijarah  terhadap  hartanya,  maka  akad tersebut  hukumnya  sah,  namun  untuk  melaksanakannya harus menunggu persetujuan walinya. 13

## b. Syarat pelaksanaan akad
Disyaratkan  dalam  pelaksanaan  ijarah  yaitu kepemilikan  dan  hak  kuasa  penuh  atas  barang  yang disewakan.  Oleh  kara  itu,  ijarah  al-fudhuli  (ijarah  yang dilakukan  oleh  orang  yang  tidak  memiliki  kuasa  penuh atau  mendapat  ijin  dari  pemilik  barang  tersebut)  tidak dapat dilaksanakan.
c. Syarat sahnya ijarah
Syarat sah ijarah adalahsebagai berikut: 14
1) Kerelaan  aqidain.  Kerelaan  ini  dapat  ditunjukkan dengan  ijab  dan  qabul.  Karena  itu,  tidak  sah melakukan akad ijarah bagi orang yang dipaksa.
2) Manfaat  yang  harus  tertentu  dan  diketahui  bersama sehingga mencegah timbulnya perselisihan di  antara aqidain. Penentuan ini berkaitan dengan barang yang disewakan, manfaat  yang didapat dan jangka waktu. Maka  tidak  sah  jika  seseorang  menyewakan  salah
13 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu,  juz  (Syiria  :  Dar  al- Ma’arif, t.th.), 458. Lihat juga Abd al-Rah}ma>n al-Jazi>ri>, Al-Fiqh al-Isla>mi> ‘ala> al- Madha>jib al-Arba’ah, juz (t.tp.:t.p, t.th.), 53.
14 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu,  juz  (Syiria  :  Dar  al- Ma’arif, t.th.), 460-473.
satu  dari  dua  rumahnya  tanpa  menentukan  yang manakah  yang  akan  disewakan  dari  dua  rumah tersebut.  Termasuk  dalam  upah  mengupah/sewa pekerja, pekerjaan juga harus ditentukan secara jelas. Maka  ketidak-jelasan  pekerjaan  ini  dapat  merusak akad  ijarah.  Ulama  berbeda  pendapat  tentang menentukan  pekerjaan  sekaligus  jangka  waktu. Seperti ketika seseorang mengupah seorang penjahit untuk  menjahitkan  bajunya  dalam  satu  hari.  Imam Hanafi  mengatakan  akad  semacam  ini  fasid,  karena seharusnya  akad  ijarah  untuk  pekerjaan  hanya didasarkan  pada  selesainya  pekerjaan  atau  jangka waktu  saja,  bukan  kedua-duanya.  Akan  tetapi menurut  sebagian  pengikut  mazhab  Hanafi,  hal tersebut boleh dilakukan dan tidak merusak akad.
3) Barang/jasa  yang  disewakan  dapat  dimanfaatkan, baik  secara  nyata  maupun  secara  syar‟i.  Maka  tidak sah  menyewakan  sesuatu yang  tidak  dapat dimanfaatkan  secara  nyata,  seperti  menyewakan rumah  yang  tidak  dapat  ditempati,  atau  tidak  dapat dimanfaatkan  secara  syar‟i,  seperti  mengupah seorang penyihir untuk mengajari ilmu sihir.
4) Manfaat  yang  diakad  harus  diperbolehkan  secara syar‟i.  Maka  tidak  sah  mengupah  seseorang  untuk mimum khamr, diajak berzina, membunuh dan lain- lain.
5) Pekerjaan  yang  menjadi  objek  akad  ijarah  bukan sesuatu  yang  memang  wajib  bagi  pemberi  jasa sebelum  akad  ijarah  dilakukan,  seperti  mengerjakan salat  fardhu,  haji,  puasa  Ramadhan  dan  lain sebagainya.
6) Ajir tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya.
7) Manfaat  harus  yangdimaksudkan  dengan  akad  dan sesuai  dengan  fungsi  ma‟qud  alaih.  Maka  tidak  sah menyewa  pohon  untuk  dijadikan  tempat  jemuran atau  tempat  berteduh,  karena  itu  bukan  merupakan fungsi dari pohon.
114 | DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015
d. Syarat manfaat
Ada  beberapa  syarat  dari  manfaat  ma‟qud  alaih yang harus dipenuhi, yaitu: 15
1) Dibolehkan. Maka sesuatu yang dilarang tidak sah menjadi manfaat dalam akad ijarah.
2) Menerima manfaat melalui mu‟awadlah. 16
3) Manfaat harus bernilai.
4) Dimiliki.
5) Tidak mengharuskan memberikan benda, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya.
6) Dapat diserahkan.
7) Harus benar-benar memberikan manfaat bagi musta‟jir. Maka tidak sah mengupah seseorang untuk melaksanakan salat fardhu bagi dirinya.
8) Diketahui, yakni ada kejelasan mengenai spesifikasi dan kadarnya.
e. Syarat Ujrah
Syarat-syarat ujrah adalah sebagai berikut: 17
1) Ujrah  harus  berupa  harta  yang  berharga  dan  kadar nilainya  diketahui.  Maka  tidak  sah  menurut Syafi‟iyah  apabila  mengupah/menyewa  seseorang yang  dibayar  dengan  diberi  pakaian  dan  makanan, sebab  kadar  nilainya  tidak  diketahui.  Namun demikian,  Ulama  Hanafiyah  memperbolehkan  hal tersebut  berdasarkan  istih } sa > n.  Ulama  juga  berbeda pendapat  tentang  ujrah  yang  merupakan  bagian  dari ma‟qud  alaih.  Jumhur  mengatakan  bahwa  menjadi fasid  akad  ijarah  yang  demikian,  seperti  orang  yang menguliti  binatang  sembelihan  kemudian  diupah dengan kulit  bintang itu  dan orang  yang menggiling padi  kemudian  diupah  dengan  dedak  padi  yang dihasilkan, sebab kadar nilai dari ujrah tersebut tidak diketahui. Akan tetapi Malikiyah mengatakan bahwa jika ujrah yang merupakan bagian dari ma‟qud alaih
15 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu,  juz  (Syiria  :  Dar  al- Ma’arif, t.th.), 473.
16 Mu’awadlah adalah akad yang memindahkan kepemilikan dengan adanya ‘iwadl (ganti).
17 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu,  juz  (Syiria  :  Dar  al- Ma’arif, t.th.), 473-478.
dapat  diketahui  kadar  nilainya,  maka  hal  tersebut boleh dilakukan.
2) Ujrah  tidak  boleh  berupa  manfaat  yang  sejenis dengan  ma‟qud  alaih.  Seperti  menyewa  tempat tinggal  dengan  ujrah  tempat  tinggal,  menyewa  jasa dengan  ujrah  jasa  dan  menyewa  kendaraan  dengan ujrah  kendaraan.  Menurut  hanafiyah,  syarat  ini merupakan  cabang  dari  pelarangan  riba.  Mereka mengibaratkan  satu  jenis  tersebut  pada  illat keharaman riba. Tetapi menurut syafi‟iyah, illat riba tidak terwujud dengan hanya semata-mata satu jenis, sebab  illat  riba  ada  dua,  yaitu  satu  jenis  dan  barang ribawi. Dengan demikian, ujrah yang sejenis dengan ma‟qud  alaih  adalah  diperbolehkan,  dan  ujrah  tidak harus disyaratkan dengan syarat ini.
f. Ta’liq Akad Ijarah
Sebagaimana tidak sahnya menggantungkan akad jual  beli  pada  sesuatu  yang  lain,  maka  demikian  juga dengan  akad  ijarah  menurut  Hanafiyah.  Namun demikian,  sah  menurut  jumhur  apabila  akad  ijarah disandarkan  pada zaman  mustaqbal (masa  yang  akan datang),  atau  disandarkan  pada  tanggungan.  Seperti ketika  seseorang  berkata,  “aku  tetapkan  sebagai tanggunganmu untuk membawakan barang-barang ini ke negara ini pada bulan ini. 18

## C. Urunan  Buruh  Tani  Tembakau  di  Desa  Totosan  Kecamatan Kabupaten Sumenep
1. Istilah urunan
Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  istilah  urunan berarti  sumbangan,  sokongan  dan  iuran.  Artinya,  ada sekelompok  orang  yang  saling  bahu  membahu  untuk memberikan bantuan dan sokongan pada orang tertentu yang biasanya berupa harta.
Di  desa  totosan  kecamatan  batang-batang  kabupaten Sumenep, yang mayoritas penduduknya bermata-pencaharian sebagai  petani,  istilah  urunan  sering  kali  digunakan  dalam
18 Wahbah  al-Zuhaili,  Al-Fiqh  Al-Islami  Wa  Adillatuhu,  juz  (Syiria  :  Dar  al- Ma’arif, t.th.), 454-456.
masalah  pertanian.  Yakni  sebuah  istilah  yang  menunjukkan usaha  bersama-sama  beberapa  orang  untuk  mengerjakan sebuah pekerjaan di lahan pertanian milik seseorang.
Masyarakat petani yang kesemuanya tergabung dalam kelompok tani, biasa melakukan urunan ini untuk menyiasati agar biaya pertanian tidak terlalu besar, terutama untuk biaya upah  buruh  tani.  Dalam  pertanian  tembakau  misalnya,  biaya yang  besar  dibutuhkan  untuk  membayar  upah  buruh  untuk menanam,  menyiram  dan  memanen  tembakau.  Sebab,  untuk lahan  seluas  60  meter  persegi  saja  dibutuhkan  sekitar  17 orang  pekerja  untuk  proses  penanaman.  Jika  masing-masing pekerja  diupah  sebesar  Rp  35.000,-,  maka  dengan  sistem urunan  ini  sudah  bisa  menghemat  Rp  595.000,-  untuk  sekali penanaman.
Urunan  ini  biasanya  dilakukan  hanya  untuk  proses penanaman  dan  panen,  tetapi  tidak  untuk  menyiram  dan perawatan.  Sebab  untuk  menyiram  dan  merawat  biasanya hanya dilakukan oleh 3 sampai 4 orang, dan jangka waktunya agak  lama,  sehingga  tidak  memungkinkan  untuk  dilakukan urunan.

## 2. Mekanisme
Sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa hampir  seluruh  masyarakat  di  desa  Totosan  bermata- pencaharian  sebagai  petani,  dan  kesemuanya  tergabung dalam  kelompok  tani.  Maka  jika  ada  salah  satu  anggota kelompok  tani  yang  hendak  menanam  atau  memanen tembakau,  semua  anggota  akan  bekerja  di  lahan  seorang anggota  tersebut.  Demikian  juga,  jika  ada  anggota  lain  yang hendak  menanam  tembakau,  maka  semua  anggota  yang belum  dan  akan  menanam  tembakau  miliknya  akan  bekerja bersama di lahan anggota tersebut.
Selain  karena  keharusan  dalam  urunan  ini,  pekerjaan yang  dilakukan  juga  terlihat  seperti  gotong-royong  yang didasarkan  pada  semangat  solidaritas.  Pada  masyarakat pedesaan, hal ini memang biasa dilakukan, tidak hanya dalam masalah pertanian, tetapi juga hal lainnya.

## 3. Pelaku (Pekerja/buruh)
Yang menarik dalam hal ini bahwa tidak semua yang bekerja  di  sini  adalah  orang  dewasa  yang  memang  sudah seharusnya  bekerja.  Sebagaimana  yang  telah  dijelaskan
bahwa  terkadang  pekerjaan  ini  terlihat  seperti  gotong  oyong yang pertimbangannya bukan selalu karena upah, tetapi  juga karena  rasa  solidaritas,  sehingga  seorang  pekerja  bisa membawa  beberapa  anggota  keluarganya,  seperti  suami/istri dan anak-anaknya untuk membantu pekerjaan.

## 4. Hak dan Kewajiban
Ada hak dan kewajiban yang bisa diperoleh dan harus dilakukan  oleh  para  petani.  Setiap  petani  yang  tergabung dalam  kerja  sama  ini  mempunyai  hak  untuk  dapat  dibantu oleh  petani  yang  lain  ketika  dirinya  hendak  menanam  atau memanen  tembakau.  Hak  yang  diperoleh  oleh  petani  ini sebagai  balasan  atas  bantuan  yang  juga  telah  diberikan kepada petani yang lain.
Selain  hak  tersebut,  petani  juga  memiliki  kewajiban yang  harus  dipenuhi.  Ketika  seorang  petani  telah  dibantu dalam  proses  penanaman  dan  panen  tembakau,  maka  ia  pun juga harus membantu ketika petani yang telah membantunya akan  menanam  atau  memanen  tembakaunya.  Begitu  juga berlaku dengan semua anggota kelompok tani yang lain.
Sebenarnya kerja sama ini didasarkan pada kesepahaman saja. Tidak ada aturan ataupun perjanjian yang mengikat. Sehingga istilah hak dan kewajiban secara eksplisit tidak  muncul  dalam  suatu  komunitas  petani.  Hak  dan kewajiban ini lebih didasarkan kepada tanggung jawab sosial saja.

## 5. Pekerjaan
Tidak  ada  spesifikasi  dan  ketentuan  pekerjaan  dalam hal ini. Misalnya berapa meter persegi yang harus dikerjakan atau apa yang harus diselesaikan. Biasanya petani hanya akan bekerja sesuai kebutuhan. Jika petani yang hendak menanam tembakau  memiliki  lahan  seluas  1  hektar,  maka  itulah  yang akan  diselesaikan  oleh  semua  orang  yang  bekerja  saat  itu. Karena  itu,  pekerjaan  mereka  bergantung  pada  luas  lahan yang ada.
Setiap  petani  memiliki  lahan  yang  berbeda-beda, sehingga  beban  pekerjaan  yang  ditanggung  oleh  buruh  juga akan  berbeda.  Maka  berapa  banyak  pekerjaan  yang  dia lakukan,  bukan  bergantung  pada  seberapa  banyak  pekerjaan
yang  diberikan  orang  lain  padanya,  tetapi  bergantung  pada seberapa luas lahan yang digarap bersama saat itu.
Pekerjaan ini juga tidak dibatasi oleh waktu. Batasnya adalah sampai pekerjaan itu selesai. Jika lahan yang ditanami cukup  luas,  maka  pekerjaan  penanaman  bisa  lebih  dari  satu hari.  Sehingga  pekerjaannya  pun  bisa  sampai  berhari-hari. Sebaliknya  jika  lahan  yang  digarap  tidak  terlalu  luas,  maka pekerjaan bisa selesai hanya dalam satu hari.
Karena  pekerjaan  ini  melibatkan  semua  orang  yang tergabung  dalam  kelompok  tani,  maka  jumlah  lahan  yang akan  digarap  oleh  para  petani  bergantung  pada  banyaknya anggota kelompok tani tersebut.
Dalam proses penanaman, ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan,  yaitu  menyiram  tanah,  menyebar  benih  dan menanam  benih  dengan  tingkat  kesulitan  yang  juga  berbeda tentunya.  Dalam  hal  ini  juga  tidak  ada  ketentuan  tentang siapa yang harus melakukan salah satu dari 3 jenis pekerjaan tersebut.  Biasanya  mereka  akan  saling  bertukar  pekerjaan sesuka hati dan sesuai kebutuhan.

## 6. Upah
Umumnya,  orang  yang  bekerja  akan  mendapatkan upah  berupa  uang  dan/atau  makanan  atas  pekerjaan  yang telah  dilakukan.  Namun  tidak  dengan  orang  yang  bekerja dalam  komunitas  petani  dengan  sistem  urunan  ini.  Karena upahnya  bukan  berupa  uang,  tetapi  berupa  pekerjaan  serupa yang akan diberikan ketika pekerjaan itu telah dibutuhkan.
Pekerjaan  yang  diberikan  sebagai  upah  tidak  selalu (tidak  harus)  sama  dan  sebanding  dengan  pekerjaan  yang didapatkan.  Sebagaimana  pekerjaan,  upah  ini  juga  tidak diatur dan ditentukan. Pekerjaan akan diberikan hanya sesuai dengan  kebutuhan  saja.  Artinya,  besaran  upah  (pekerjaan) yang akan diterima bergantung pada luas lahan yang dimiliki.
Oleh  karena  itu,  semakin  luas  lahan  yang  dimiliki oleh seseorang, maka semakin banyak upah (pekerjaan) yang akan  diberikan  oleh  orang-orang  kepadanya,  meskipun pekerjaan  yang  diberikan  dirinya  pada  orang  adalah  sedikit, karena sempitnya lahan yang dimiliki oleh orang-orang.
Namun  demikian,  tidak  ada  yang  mempersoalkan masalah ini. Mereka menganggap hal ini adalah sesuatu yang biasa.  Barangkali  hal  ini  disebabkan  oleh  motivasi  yang
dimiliki  oleh  para  petani  yang  lebih  didasarkan  pada  rasa solidaritas.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  juga, bahwa pekerjaan ini melibatkan semua orang yang tergabung dalam  kelompok  tani,  maka  banyaknya  upah  (pekerjaan) yang diterima oleh seseorang bergantung pada jumlah petani. Semakin  banyak  jumlah  petani,  maka  semakin  banyak  pula upah  (pekerjaan)  yang  diterima  oleh  seseorang.  Begitu  juga sebaliknya.

## 7. Tidak Melaksanakan Kewajiban
Sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa pekerjaan  ini  lebih  didasarkan  pada  rasa  solidaritas.  Hal  ini merupakan  ciri  khas  masyarakat  pedesaan  yang  biasa melakukan pekerjaan secara bergotong-royong.
Selain  itu,  istilah  kewajiban  (membalas  pekerjaan yang  telah  diterima)  juga  tidak  muncul  secara  eksplisit. Kewajiban  ini  hanya  didasarkan  pada  kesepahaman  bersama sebagai tanggung jawab sosial.
Dengan  demikian,  sebenarnya  tidak  sanksi  khusus bagi  anggota  kelompok  tani  yang  tidak  melaksanakan kewajibannya.  Tidak  melaksanakan  kewajibannya  berarti tidak bekerja di lahan orang lain setelah orang lain bekerja di lahan  miliknya.  Hanya  saja,  secara  sosial  perilaku  tersebut dianggap  sesuatu  yang  tidak  baik,  meski  tidak  ada  ukuran yang  pasti  juga  tentang  ketidak-baikan  tersebut,  apakah sekedar  tidak  baik  secara  etika  ataukah  kemudian  dianggap sebagai hutang.

## 8. Berakhirnya Kontrak (pekerjaan)
Tidak ada jangka waktu  yang ditentukan dalam kerja sama ini. Kerja sama ini akan berakhir jika semua pekerjaan selesai.  Pekerjaan  dianggap  selesai  apabila  dalam  semua lahan sudah ditanami atau semua tembakau sudah dipanen.

## D. Urunan  Buruh  Tani  Tembakau  di  Desa  Totosan  Kecamatan Kabupaten Sumenep dalam Perspektif Hukum Islam
Untuk  menentukan  hukum  urunan  buruh  tani  tembakau ini,  ada  beberapa  hal  yang  perlu  dianalisis,  yaitu  yang  berkaitan akad, aqidain, objek/pekerjaan dan ujrah. Maka dalam analisis ini akan  dilihat  apakah  yang  telah  dilakukan  oleh  masyarakat  petani
desa  Totosan  sesuai  dengan  konsep  ijarah  dalam  fiqh  muamalah atau tidak.

## 1. Akad
Dalam  sebuah  transaksi,  penting  untuk  diperjelas mengenai jenis akad yang digunakan. Penggunaan ini akad ini tentu  disesuaikan  dengan  tujuan  dari  transaksi  tersebut. Sebab, akad yang dilakukan dengan menyalai tujuannya akan mengakibatkan akad tersebut tidak sah.
Secara  umum,  akad  terbagi  dua,  yaitu  tabarru‟  dan mu‟awadlah.  Tabarru‟  adalah  akad  yang  berkonsekuensi terjadi pemindahan kepemilikan tanpa adanya „iwadl. Dengan demikian,  akan  tabarru‟  biasa  digunakan  untuk  transaksi nirlaba  yang  tujuan  untuk  tolong  menolong  dan  kegiatan sosial,  seperti  hibah, waris,  memerdekakan budak, shadaqah, dan waqaf.
Sedangkan mu‟awadlah adalah akad yang berkonsekuensi  terjadi  pemindahan  kepemilikan  dengan adanya „iwadl. Akad ini biasa digunakan untuk tujuan bisnis, seperti jual beli dan ijarah.
Untuk  melakukan  analisis  selanjutnya,  maka  terlebih dahulu  harus  ditentukan  akad  apa  yang  digunakan  dalam urunan  buruh  tani  tembakau  ini,  apakah  tabarru‟  atau mu‟awadlah.  Jenis  akad  dapat  diketahui  saat  melakukan kesepakatan ketika transaksi dan menyatakan ijab qabul.
Jika  melihat  prakteknya,  seharusnya  kerja  sama  ini adalah akad mu‟awadlah, yaitu ijarah. Yakni memilikkan jasa berupa  pekerjaan  pertanian  dengan  adanya  „iwadl/  ujrah (upah).  Karena  yang  menjadi  objek  dari  akad  ini  adalah pekerjaan,  maka  termasuk  al-ijarah  al-a‟mal.  Selain  itu, transaksi  ini  juga  dilakukan  oleh  beberapa  orang  yang berserikat.  Karena  itu,  transaksi  ini  termasuk  al-ijarah  al- a‟mal al-musytarakah.
Namun  demikian,  di  masyarakat  petani  desa  totosan sendiri tidak pernah menyatakan secara eksplisit tentang akad apa  yang  digunakan,  baik  dalam  kesepakatan  maupun  ijab qabul.  Masyarakat  hanya  maklum  dan  sepaham  saja  dengan kerja  sama  yang  mereka  lakukan  tanpa  memperjelas  jenis akad.
Ketidak-jelasan  ini  berikutnya  akan  berdampak  pada objek,  yang  dalam  hal  ini  adalah  pekerjaan  yang  harus
dilakukan oleh para buruh, dan ujrah/upah, yang dalam hal ini adalah  pekerjaan  yang  sama  yang  juga  diberikan  oleh  petani yang sudah menerima jasa.

## 2. Aqidain
Aqidain  yang  dimaksud  adalah  pihak-pihak  yang terlibat  dalam  kerja  sama  urunan  buruh  tani  ini.  Tentu  saja yang  terlibat  transaksi  ini  tidak  hanya  dua  orang,  tetapi sekelompok petani yang bersepakat untuk saling bekerja sama dalam penggarapan lahan/sawah.
Melihat  para  pelaku  dari  kerja  sama  ini,  semuanya sudah  memenuhi  syarat.  Termasuk  anak-anak  yang  dibawa oleh  orang  tuanya,  umumnya  sudah  berada  pada  usia mumayyiz.  Jika  mengikuti  pendapat  mazhab  Maliki,  anak- anak  tersebut  sudah  dapat  melakukan  akad  ijarah  ini  dengan persetujuan walinya.

## 3. Objek/pekerjaan
Objek  dari  akad  ini  berupa  pekerjaan  untuk menggarap  tanah/sawah,  yaitu  menanam  atau  memanen tembakau.  Akan  tetapi  tidak  ada  kejelasan  dalam  akad  ini tentang  batasan-batasan  pekerjaan  yang  harus  diselesaikan, seperti  spesifikasi  pekerjaan  dan  seberapa  banyak  pekerjaan yang  harus  diselesaikan.  Banyaknya  pekerjaan  bergantung dari  luas  lahan  yang  sedang  digarap.  Sementara  petani memiliki  luas  lahan  yang  berbeda-beda.  Dengan  demikian, pekerjaan  yang  harus  diselesaikan  juga  berbeda-beda  dari masing-masing petani.
Sebagaimana  yang  dijelaskan  sebelumnya  bahwa dalam pekerjaan menanam tembakau, misalnya, ada tiga jenis pekerjaan  yang  dilakukan,  yaitu  menyiram,  menabur  bibit, dan menanam bibit. Ketiga jenis pekerjaan tersebut memiliki tingkat  kesulitan  yang  berbeda.  Sementara  dalam  kerja  sama ini,  tidak  ada  kejelasan  mengenai  apa  yang  harus  dikerjakan dari  ketiga  jenis  pekerjaan  tersebut.  Para  pekerja  bekerja secara kondisional saja.
Melihat kondisi tersebut, maka pekerjaan semacam ini tidak memenuhi syarat menjadi objek dari akad ijarah, sebab tidak memenuhi salah satu syarat ijarah, yaitu harus diketahui spesifikasi dan kadar dari objek akad tersebut.
122 | DINAR, Vol. 1 No. 2 Januari 2015

## 4. Ujrah
Ujrah  adalah  „iwadl  atas  objek/pekerjaan  yang  telah diterima  oleh  seorang  petani.  Dalam  kasus  ini,  ujrah  yang diberikan  berupa  pekerjaan  yang  sama,  yaitu  menggarap lahan/sawah untuk menanam atau memanen tembakau.
Setidaknya  ada  dua  masalah  dalam  hal  ujrah  pada akad ini. Pertama, ujrah yang diberikan adalah jenis pekerjaan yang  sama.  Menurut  madzhab  Hanafi  hal  terebut  dilarang, sebab  antara  objek/pekerjaan  dan  dan  ujrahnya  adalah  satu jenis  sehingga  serupa  dengan  riba.  Namun  begitu,  ulama syafi‟iyah masih membolehkan, sebab riba tidak akan terjadi dengan  hanya  semata-mata  satu  jenis.  Riba  dapat  terwujud jika memenuhi dua „illat, yaitu satu jenis dan barang ribawi.
Kedua,  sebagaimana  objek/pekerjaan  dari  akad  ini, tidak  ada  kejelasan  juga  mengenai  spesifikasi  dan  kadar ujrahnya. Karena ujrahnya merupakan pekerjaan yang sejenis, di mana jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan bergantung pada  luas  lahan  yang  sedang  digarap,  maka  begitu  pula dengan  ujrahnya.  Dengan  demikian,  kadar  ujrah  yang diberikan  bukan  bergantung  pada  pekerjaan/manfaat  yang diterima,  tetapi  bergantung  pada  luas  lahan  yang  sedang digarap.  Sehingga  pekerjaan/manfaat  tidak  selalu  bernilai sama dengan ujrahnya.
Ujrah  yang  diterima  atau  diserahkan  oleh  masing- masing  petani  juga  berbeda-beda.  Sebab  masing-masing petani memiliki luas lahan yang berbeda-beda.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut,  maka  ujrah  dalam akad  ini  tidak  memenuhi  syarat,  karena  tidak  diketahui spesifikasi  dan  kadarnya.  Jika  mengikuti  mazhab  Hanafi, ujrah  dalam  akad  ini  juga  tidak  sah  karena  berupa  manfaat yang sejenis.
Dari  analisis  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  kerja sama  ini  dianggap  sebagai  akad  al-ijarah  al-a‟mal  al-musytarakah, maka  akad  ini  tidak  sah  karena  ada  beberapa  cacat,  antara  lain ketidak-jelasan  akad,  ketidak-jelasan  objek/manfaat,  dan  ketidak- jelasan ujrah, termasuk satu jenisnya ujrah dengan manfaat menurut mazhab Hanafi.
Namun  demikian,  kerja  sama  ini  dapat  tetap  dilanjutkan, akan  tetapi  tidak  menggunakan  akad  ijarah,  melainkan  hanya sekedar  tolong  menolong  atau  gotong-royong.  Konsekuensinya, tidak ada hak dan kewajiban yang harus diterima dan ditanggung
oleh  masing-masing  petani,  karena  pekerjaan  ini  dilakukan dengan sukarela.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan penjelasan pada BAB
sebelumnya,  maka  hasil  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  sebagai berikut:
1. Urunan  buruh  tani  tembakau  di  desa  Totosan  kecamatan Batang-batang  kabupaten  Sumenep  adalah  kerja  sama  antar petani  di  mana  ketika  ada  seorang  petani  yang  hendak menanam  atau  memanen  tembakau,  maka  beberapa  petani yang  lain  akan  bekerja  di  ladang/sawah  petani  tersebut. Sebagai  upahnya,  petani  tersebut  juga  akan  bekerja  di ladang/sawah  para  petani  yang  sudah  bekerja  di  ladangnya. Begitu juga berlaku untuk para petani yang lain. 2. Hukum  Islam  memandang  bahwa  praktek  semacam  ini  tidak sah  apabila  diakad  dengan  al-ijarah  al-a‟mal  al-musytarakah karena  tidak  memenuhi  persyaratan  atau  terdapat  cacat  pada kejelasan  akad,  objek  dan  ujrah  dari  akad  tersebut.  Namun, kerja  sama  ini  dapat  terus  dilanjutkan,  tetapi  tidak menggunakan  akad  ijarah  melainkan  sekedar  tolong menolong atau gotong-royong.

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab Khalaf, Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Ilm, 1978.
Faisal Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005.
Hamid  Patilima, Metode  Penelitian  Kualitataif .  Bandung:  Alfabeta
2005.
Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, juz 3. Syiria : Dar al-Ma‟arif, t.th.
Hendi  Suhendi, Fiqih  Mu‟amalah. Jakarta:  PT.  Rajagrafindo Persada, 2005.
Sulaima > n bin Muh } ammad al-Bujairimiy, H } ashiyah al-Bujairimiy „ala > al-Khat } i > b , jilid VIII.
Ibnu qudamah, al-Mughni , Jilid v. Mesir: Mathba‟ah al-Imam, t.th.
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Bandung: PT Al Ma‟arif, 1990.
al-Hafid  Zaki  al-Din  abd.  A‟zim  al-Mundziri, Ringkasan  Shafif Muslim Terj.  Syinqithy  Djamaluddin,  H.M.  Mochtar  Zoeni.
Beirut: Mizan, 2002.
Ibnu Hajar al-Asqalany, al-Hafid } z, fath al-bari juz 5 , Terj A. Hasan. Bandung:CV Diponegoro.
Abd al-Rah } ma > n al-Jazi > ri > , Al-Fiqh al-Isla > mi > „ala > al-Madha > jib al- Arba‟ah. t.tp.:t.p, t.th.
Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif. Jakarta: Risalah Gusti, 1996