## Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap Kapal- Kapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia
Annisa Fita Cintani, Budi Santoso, Irma Cahyaningtyas Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : fitacintani@gmail.com

## Abstract
Illegal fishing is a fishing activity that is against the laws of a certain country and international law. The forms  of  illegal  fishing  practices  that  occur  in  Indonesian  territorial  waters  include  fishing  without  a permit  using  a  fake  license,  fishing  using  illegal  fishing  gear  and  catching  fish  species  that  are  not  in accordance with the valid permit In relation to the prevention of illegal fishing, every country has the task of eradicating illegal fishing, each country also has different ways of dealing with the problem of illegal fishing, one of which is Indonesia. The Joko Widodo administration made a policy by sinking ships. This article  discusses  the  impact  of  illegal  fishing  in  Indonesian  waters  and  the  efforts  of  the  Indonesian government  to  overcome  it.  This  article  uses  a  normative  juridical  method,  namely  by  discussing  the conceptualized law as written in the applicable laws and regulations. The policy against illegal fishing by sinking  boats  has  a  positive  impact  where  there  is  an  increase  in  the  catch  of  local  fishermen  so  that exports and imports in the fisheries sector also increase. Actions against illegal fishing are in accordance with Law No. 45 of 2009 concerning Fisheries, and also international law UNCLOS 1982.
Keywords : illegal fishing; country; policy.

## Abstrak
Illegal  fishing merupakan  suatu  kegiatan  penangkapan  ikan  yang  bertentangan  dengan  hukum  dalam suatu  negara  tertentu  dan  hukum  Internasional.  Bentuk  praktik  pencurian  ikan yang terjadi  di  wilayah perairan  Indonesia  antara  lain  berupa  penangkapan  ikan  tanpa  izin  dengan  menggunakan  izin  palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang telah dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan tidak sesuai dengan izin yang berlaku. Sehubungan dengan pencegahan pencurian ikan setiap negara mempunyai  tugas  pemberantasan  pencurian  ikan,  tiap-tiap  negara  juga  mempunyai  cara  yang  berbeda- beda  dalam  menangani  masalah  pencurian  ikan,  salah  satunya  Indonesia.  Pemerintahan  Joko  Widodo membuat  kebijakan  dengan  cara  menenggelamkan  kapal.  Artikel  ini  membahas  mengenai  dampak “ illegal  fishing” di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasinya. Artikel  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif,  yaitu  dengan  cara  membahas  tentang  hukum  yang dikonsepkan  sebagaimana  yang  telah  tertulis  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Kebijakan  terhadap  illegal  fishing  dengan  cara  penenggelaman  kapal  berdampak  positif  dimana  terjadi peningkatan tangkapan ikan nelayan lokal sehingga ekspor dan impor disektor perikanan ikut meningkat. Tindakan atas illegal fishing sesuai dengan  Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dan juga hukum internasional UNCLOS 1982.
Kata kunci : kebijakan; negara; pencurian ikan

## A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (  NKRI  )  adalah  “sebuah  Negara  kepulauan  maritim yang  memiliki  wilayah  perairan  terluas  di  dunia  yang  memiliki  17.499  pulau  dari  Sabang  hingga Merauke,  dan  luas  total  wilayah  Indonesia  adalah  7,8  juta  km2  yang  terdiri  dari  2,02  juta  km2 daratan,  3,24  juta  km2  lautan,  dan  2,54  juta  km2  Zona  Ekonomi  Eksklusif  (ZEE)  Indonesia” (Kusumaatmadja,.  &  Agoes,  2003).  Laut  menjadi  sumber  mata  pencaharian  bagi  manusia,  dan menyimpan kekayaan yang berlimpah di dalamnya. Kekayaan bawah/dasar laut sangat banyak dan beragam,  baik  dari  jenis  hayati  seperti  ikan  dan  sejenisnya,  maupun  jenis  yang  nonhayati  seperti minyak  bumi,  gas,  dan  lain-lain.  Dengan  potensi  yang  dimiliki  di  perairan  Indonesia  tersebut membuat  incaran  bagi  negara  asing  untuk  menikmati  dan  mengambil  hasil  kekayaan  milik Indonesia  tersebut.  Padahal  disisi  lain  hal  tersebut  menjadi  sumber  kekayaan  yang  dimanfaatkan untuk perkembangan perekonomian Indonesia.
Banyaknya  kekayaan  yang  ada  di  perairan  Indonesia  tersebut  justru  menyebabkan  sering terjadinya  kasus  pencurian  ikan illegal  fishing yang  dilakukan  oleh  kapal  asing.  Hal  ini  dinilai sangat  merugikan  bagi  Indonesia  khususnya  dari  segi  perekonomian  dan  pelanggaran  kedaulatan wilayah.  Data  dari  Badan  Pangan  Dunia  atau Food  and  Agriculture  Organization  (FAO) , menyebutkan  bahwa  Indonesia  mengalami  kerugian  akibat  praktik illegal  fishing tersebut  hingga Rp  30  triliun  setiap  tahunnya.  Akibat  dari  hal  tersebut  menyebabkan  masalah  yang  serius  sekali bagi  Indonesia  karena  menyebabkan  menurunnya  stok  sumber  daya  ikan  dan  juga  menyebabkan nelayan  berkurang  hasil  tangkapan  ikannya  yang  secara  otomatis  akan  berdampak  pada perekonomian Indonesia.
Selain  itu,  praktik illegal  fishing oleh  kapal-kapa  lasing  juga  dapat  merusak  kelestarian ekosistem dan habitat sumber daya hayati laut Indonesia, karena biasanya dalam menangkap ikan tersebut,  nelayan-nelayan  asing  menggunakan  cara-cara  yang  tidak  ramah  lingkungan,  sehingga secara otomatis dapat berdampak negative terhadap perairan Indonesia (Arifin, 2014).
Pasal  33  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  menyebutkan bahwa  “Bumi dan air dan kekayaan alam  yang terkandung di  dalamnya  dikuasai  oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Wilayah teriorial laut Indonesia yang  sangat  luas  diperlukan  upaya  untuk  melindungi  supaya  terhindar  dari  pelanggaran  batas wilayah  dan illegal  fishing supaya  tidak  terjadi  tidak  terjadi  gesekan  dan  masalah,  masyarakat Internasional telah berupaya dengan membentuk satu rezim Hukum Laut Internasional. Konferensi
tersebut adalah Konferensi Hukum Laut PBB III Tahun 1982 telah berhasil mewujudkan konvensi tentang  hukum  laut  Internasional  yaitu  “ United  Nation  Convention  On  The  Law  Of  The  Sea (UNCLOS)” . Point  utama  dari  “UNCLOS  1982”  bagi  Indonesia  adalah  diakuinya  rezim  Negara Kepulauan (Mauna, 2013).
Indonesia  harus  mulai  mengambil  tindakan  tegas  terhadap  kebijakan-kebijakan  yang  sangat luar  biasa,  yang  antara  lain  dengan  adanya  kebijakan  penenggelaman  kapal-kapal  asing  yang menangkap ikan diperairan Indonesia secara ilegal. Kebijakan tersebut dibuat oleh Susi Pudjiastuti sebagai  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  demi  untuk  menjaga  dan  melindungi  perairan  Indonesia dari ancaman kejahatan dan juga melindungi nelayan Indonesia.
Kebijakan  dengan  cara  pembakaran  dan/atau  penenggelaman  kapal  asing  tersebut  menjadi tindakan  yang  dinilai  sebagai  tindakan  yang  kontroversial.  Tapi  hal  tersebut  penting  dilakukan untuk  menjaga  dan  melindungi  kedaulatan  wilayahnya,  akan  tetapi  disisi  lain  kebijakan  tersebut bertentangan dengan hukum internasional sehingga mengundang reaksi dari negara lain khususnya negara-negara  yang  kapalnya  ditenggelamkan  oleh  Indonesia.  Akibat  dari  hal  tersebut dikhawatirkan  akan  menyebabkan  terjadinya  ketegangan  hubungan  politis  antara  Indonesia  dan negara lain, sehingga dikhawatirkan akan terjadi tindakan yang sama atas  nelayan Indonesia yang melakukan pelanggatan serupa di wilayah laut negara asing  (Prijanto, 2007).
Pemerintah  membuat  kebijakan,  sebagai  salah  satu  bentuk  bagian  dari  untuk  menjaga  dan mengamankan  wilayah  Indonesia  khususnya  kelautan  Indonesia.  Hal  tersebut  sebagai  bentuk menjalankan  amanat  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan  (selanjutnya  disebut  Undang-Undang Perikanan), yang menyatakan : Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa  yang  diamanatkan  kepada  bangsa  Indonesia  yang  memiliki  falsafah  hidup  Pancasila  dan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dengan  memperhatikan  daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.
Negara  merupakan  organisasi  kekuasaan  yang  berdaulat  dengan  tata  pemerintahan  yang memiliki  suatu  sistem  atau  aturan  yang  berlaku  bagi  semua  individu  di  wilayah  tersebut,  oleh
Karena  itu,  di  dalam  Negara  perlu  adanya  teori  kedaulatan  yang  salah  satunya  adalah  kedaulatan dalam  bernegara/kedaulatan  negara.  Maka  menurut  Mochtar  Kusumaatmadja,  Teori  Kedaulatan adalah  kekuatan  tertinggi  untuk  membuat  undang-undang  agar  dapat  mengatur  semua  urusan negaranya tanpa adanya campur tangan dari negara lain. (Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, 2012).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  tersebut,  maka  artikel  ini  ingin  membahas  dan menganalisis  mengenai  alasan  mengapa  dikeluarkannya  kebijakan  penenggelaman  kapal  asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirumuskan permasalahan pertama pertama maka dapat  dirumuskan  permasalahanya  sebagai  berikut pertama bagaimana  dampak illegal  fishing di wilayah  perairan  Indonesia  ?  dan kedua bagaimana  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi illegal fishing di wilayah perairan Indonesia ?
Berdasarkan  hasil  penelusuran  yang  telah  dilakukan  ditemukan  beberapa  artikel  yang berkaitan dengan  pembasahaan yang dibahas dalam  artikel  ini.  Artikel  pertama ditulis  oleh   Lusy K.F.R  Gerungan  yang  berjudul  “Yurisdiksi  territorial  atas  kapal  asing  dalam  pencegahan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dan Filipina”. Pada artikel tersebut ada 3 permasalahan yang menjadi  fokus  pembahasannya,  yaitu  :  mengenai  pemberlakuan  yurisdiksi  territorial  terhadap kapal-kapal  asing  yang  melakukan illegal  fishing di  perairan  wilayah  kedaulatan,  pengakuan Internasional  terhadap  yurisdiksi  territorial  yang  diterapkan  oleh  Indonesia  terkait  dengan penindakan  dan  penenggelaman  kapal-kapal  asing  yang  melakukan illegal  fishing di  wilayah Indonesia, dan format penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan illegal fishing di wilayah perairan Indonesia yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Internasional (Gerungan, 2016).
Berikutnya,  artikel  yang  ditulis  oleh  Wan  Jefrizal  yang  berjudul  “Penenggelaman  kapal illegal  fishing di  wilayah  Indonesia  dalam  Perspektif  hukum  Internasional”,  yang  meneliti  pokok permasalahan  mengenai  dampak  penenggelaman  kapal  “ illegal  fishing” di  wilayah  Indonesia dalam perpektif hukum Internasional (Jefrizal, Wan., & Efritadewi, 2017).
Artikel  yang  di  tulis  oleh  Leonardo  Saputra  yang  berjudul  “Penegakan  hukum  dan penenggelaman kapal asing (Studi kasus tindak pidana pelaku illegal fishing) ”, yang meneliti dua pokok permasalahan, mengenai penegakan hukum tindak pidana perikanan terhadap pelaku illegal fishing dalam  hal  penenggelaman  kapal  asing  dan  bagaimana  akibat  penegakan  hukum  di  bidang
perikanan  melalui    mekanisme  penenggelaman  kapal  asing  yang  melakukan  tindak  pidana perikanan di perairan Indonesia apabila dihubungkan dengan UNCLOS 1982? (Saputra, Leonardo., & Nurcahyawan, 2017).
Artikel  yang  ditulis  oleh  Chairun  Nasirin  yang  berjudul  tentang  “Kontroversi  implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan illegal fishing di Indonesia” dengan dua pokok permasalahan, yaitu mengenai implementasi kebijakan penenggelaman kapa lasing dan eks asing  untuk  pemberantasan illegal fishing dan  reaksi  lingkungan kebijakan atas implementasi kebijakan penenggelaman kapal dalam rangka pemberantasan illegal fishing ? (Nasirin, Chairun., & Hermawan, 2017).
Selanjutnya,  artikel  yang  ditulis  oleh  Samudra  Kevin  P.  yang  berjudul  “Penegakan  hukum terhadap  kapal  asing  yang  melakukan  pencurian  ikan  di  wilayah  perairan  Indonesia  berdasarkan UNCLOS  1982”,  yang  membahas  pokok  permasalahan,  yaitu:  mengenai  pengaturan  hukum nasional terhadap penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia, dampak penenggelaman kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dalam perspektif Hukum Internasional, dan penegakan hukum terhadap kapa lasing yang melakukan  pencurian  ikan  di  wilayah  perairan  Indonesia  berdasarkan  UNCLOS  1982  (Perkasa, 2018)
Artikel ini memiliki perbedaan dengan beberapa artkel yang  disebutkan tersebut. Artikel ini lebih  fokus  membahas  mengenai  dampak illegal  fishing di  wilayah  perairan  Indonesia  dan  upaya mengatasi illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  yaitu  yuridis  normatif  yaitu  suatu  metode yang  membahas  tentang  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  apa  yang  telah  tertulis  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fajar, Mukti., & Achmad, 2010).
Spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menjelaskan dan  menggambarkan  serta  menginterpretasikan  mengenai  isi  aturan  hukum  dalam  mendukung kegiatan penelitian yang dilakukan (Sidharta, 2000).
Pengumpulan  data  pada  artikel  ini  dengan  cara  studi  pustaka  baik  berupa  data  sekunder  yang menjadi  bahan  dasar  untuk  diteliti  maupun  sumber-sumber  rujukan  lain  yang  berkaitan  dengan peraturan-peraturan yang mendukung (Soekanto, & Mamudji, 2001).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dampak Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Indonesia.
Kebijakan  terhadap  kapal  asing  dengan  cara  penenggelaman  menjadi  keputusan pemerintah  Indonesia  untuk  melindungi  wilayah  terirotial  dan  nelayan  lokal  Indonesia. Kebijakan tersebut telah mendatangkan banyak sekali dampak positif, tetapi juga tidak luput dari timbulnya  dampak  negatif.  Sebagai  dampak  positifnya  yaitu  pemerintah  Indonesia  dapat mengurangi seminimalkan mungkin aktifitas illegal fishing dan menyelamatkan habitat kelautan dari  aksi  pengeboman  ikan  yang  dilakukan  oleh  nelayan  khususnya  nelayan  asing  (Subagyo, 1997).
Kebijakan  penenggelaman kapal  berdampak negatif, antara lain banyaknya  sampah kapal yang ditenggelamkan menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan laut mulai dari  tumpahnya  minyak  kapal  saat  ditenggelamkan  sehingga  berdampak  rusaknya  ekosistem laut,  dan  penenggelaman  kapal  juga  dapat  membuat  keindahan  pantai  menjadi  tidak  bagus.  Di sisi  lain  bahwa  kebijakan  penenggelaman  kapal  asing  tersebut  merupakan  dampak  negatif apabila  dipandang  secara  Internasional,  karena  tindakan  tersebut  dianggap  sebagai  tindakan sewenang-wenang sehingga hal ini mendapat kecaman dari beberapa negara (Nasirin, Chairun., & Hermawan, 2017).
Penerapan  kebijakan  ini  telah  dijalankan  sejak  tahun  2014,  secara  khusus  yaitu  KKP  di bawah  kepemimpinan  Menteri  Susi  Pudjiastuti,  yang  telah  mendapatkan  banyak  dukungan sekaligus penolakan baik dari kalangan dalam negeri maupun luar negeri, khususnya protes dari negara-negara Timur seperti ASEAN.
Pada prinsipnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia mendukung pemerintah Indonesia dengan  dibuatnya  kebijakan  penenggelaman  kapal  pencurian  ikan  agar  dapat  memberikan  efek jera terhadap dampak yang di lakukan oleh pelaku pencuri ikan.
Berdasarkan  Pasal  69  Undang-undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  perubahan  Atas Undang-Undang  No.31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada  2  (dua) cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Otoritas, antara lain:
1. Penenggelaman kapal melalui Keputusan Pengadilan
a. Pihak berwenang yang telah menangkap kapal ikan dan anak buah kapal (ABK) ke darat;
b. Adanya pengadilan perikanan yang melaksanakan proses hokum terhadap kapal dan anak buah kapal;
c. Setelah  disidang  dan  divonis  bersalah,  kapal  yang  sudah  ditangkap  akan  dilakukan penyitaan;
d. Setelah  disita  maka  pihak  berwenang  mempunyai  wewenang  terhadap  kapal  tersebut untuk dimusnahkan atau dilelang.
2. Tertangkap oleh pihak berwenang
a. Kapal  pengawas  perikanan  yang  berwenang  melaksanakan  pengawasan  dan  penegakan hukum dibidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.
b. Kapal pengawas perikanan yang dilengkapi senjata api.
c. Berwenang untuk memeriksa, menghentikan,membawa dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran di wilayah perairan Indonesia.
d. Berwenang  untuk  melakukan  tindakan  secara  khusus  berupa  pembakaran  dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang terbukti mencuri ikan.
Kebijakan  yang  diambil  Indonesia  tersebut  tidak  bertantangan  dengan  hukum Internasional. Meskipun demikian ada hal-hal yang perlu perlu diwaspadai dan dikhawatirkan dari  kebijakan  tersebut  antara  lain;  terjadinya  ketegangan  hubungan  politis  antara  Indonesia dan negara lain, dan dikhawatirkan negara lain akan membalas tindakan yang sama terhadap Indonesia.  Karena  seperti  diketahui  bahwa  prinsip  dasar  dalam  penegakan  hukum  di  setiap negara terlebih dulu dengan mendahulukan yurisdiksi Nasional (Hadiwijoyo, 2011).
Kebijakan tersebut diambil Indonesia untuk menjaga kedaulatan wilayah territorial laut Indonesia dan untuk melindungi nelayan lokal supaya hasil tangkapan ikannya menjadi lebih maksimal  sehingga  nelayan  menjadi  lebih  sejahtera  dan  meningkatkan  perekonomian  di Indonesia.    Penegakan  peraturan  perundang-undangan  sumber  daya  kelautan  dan  perikanan, menjadi  bentuk  nyata  Indonesia  turut  serta  dalam  menjaga  keamanan  dunia  kemaritiman Internasional.

## 2. Upaya  Pemerintah  Indonesia  Dalam  Mengatasi  Illegal  Fishing  Di  Wilayah  Perairan Indonesia.
Kebijakan  penenggelaman  kapal  asing  di  Indonesia  merupakan  kebijakan  yang  sangat tepat untuk diterapkan di Indonesia, karena dapat kita ketahui bahwa sebelum adanya kebijakan yang  dikeluarkan  oleh  Presiden  Joko  Widodo  banyak  sekali  kapal-kapal  asing  maupun  lokal yang tidak memiliki ijin serta telah melakukan penangkapan ikan secara illegal. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan penenggelaman kapal ini dapat membantu perekonomian dalam sektor perikanan dan kelautan di Indonesia.
Membahas  mengenai illegal  fishing oleh  kapal  asing  bukan  hanya  membahas  tentang hilangnya  sumber  daya  ikan  di  perairan  Indonesia  tetapi  juga  telah  terjadinya  pelanggaran kedaulatan  negara.  Tindakan  tegas  terhadap  kapal-kapal  asing  yang  mencuri  ikan  di  perairan Indonesia telah mengikuti aturan yang berlaku baik secara hukum di Indonesia maupun hukum Internasional. Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan:
a. Kapal  pengawas  perikanan  berwenang  melakukan  pengawasan  dan  menegakkan  hukum  di bidang perikanan dalam wilayah territorial pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
b. Kapal  pengawas  perikanan  sebagaimana  telah  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dapat  dilengkapi dengan senjata api.
c. Kapal  pengawas  perikanan  dapat  menghentikan,  memeriksa,  membawa,  dan  menahan  kapal yang  diduga  atau  patut  diduga  melakukan  pelanggaran  di  wilayah  pengelolaan  perikanan Negara Republik Indonesia kepelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.
d. Dalam  melaksanakan  fungsi  sebagai  mana  dimaksud  pada  ayat  (1)  penyidik  dan/atau pengawas  perikanan  dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan/atau penenggelaman  kapal  perikanan  yang  berbendera  asing  berdasarkan  bukti  permulaan  yang cukup”.
Kebijakan penenggelaman kapal asing oleh kapal pengawas perikanan Indonesia sebagai bentuk  menjalankan  perintah  undang-undang  untuk  menegakan  hukum  di  bidang  memaritiman dan  kelautan  di  wilayah  territorial  laut  Indonesia.  Pengertian  kapal  pengawas  adalah  kapal pemerintah  yang  diberikan  tugas  dan  wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  dan  penegakan hukum di bidang perikanan.
Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  pemerintah  Indonesia  dalam  mengatasi  persoalan illegal fishing , karena upaya tersebut melibatkan banyak pihak antara lain : nelayan, masyarakat, pemerintah  daerah  dan  pusat,  dan  pelaku  perikanan.  Dengan  mempertimbangkan  resiko-resiko yang  timbul  dari  permasalahan illegal  fishing seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka pemerintah memiliki upaya yang dimana dapat melaksanakan dua strategi, yaitu strategi kedalam ( internal  strategy )  dan  strategi  keluar  ( external  strategy ),  antara  lain  sebagai  berikut (Mahmudah, 2007) :
“1]  Strategi  kedalam  ( internal  strategy )  adalah  suatu  strategi  yang  dapat  menentukan rencana pemerintah untuk berfokus pada tujuan jangka panjang, disertai juga  penyusunan suatu  cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut  dapat  dicapai  dengan baik.  Strategi dibagi  menjadi  3  bagian,  yaitu:  a].  Memperbaiki  sistem  hukum  dan  peradilan  tentang kelautan  dan  perikanan  di  Indonesia.  Dikarenakan  lemahnya  sistem  hukum  serta  rendah mental  penegak  hukum  di  laut  merupakan  masalah  utama  dalam  penanganan  pencurian
ikan  di  Indonesia;  b].  Memperkuat  armada  kapal  perikanan  tangkap  nasional.  Salah  satu penyebab  maraknya  praktik  pencurian  ikan  di  wilayah  perairan  Indonesia  adalah kurangnya  armada  kapal  yang  bertugas/beroperasi  di  wilayah  perairan  Indonesia dikarenakan  kemampuan  armadanya  yang  rendah  seperti  kemampuan  jangkauan  pendek dan waktu berlayar singkat; c]. Perlu adanya penyempurnaan sistem dan mekanisme dalam hal  perizinan  penangkapan  ikan  dan  hanya  berapa  jumlah  kapal  penangkapan  ikan  yang diizinkan  beroperasi  di  suatu  daerah  yang  telah  ditentukan  sehingga  penangkapan  ikan tidak  melebihi  jumlah  hasil  tangkapan  yang  diperbolehkan,  sehingga  usaha  dalam penangkapan ikan dapat berlangsung secara menguntungkan dan lestari.”
“2]  Strategi  keluar  ( external  strategy )  adalah  strategi  yang  berkaitan  dengan  pentingnya Kerjasama  regional  maupun  Internasional  khususnya  yang  terkait  dengan  negara-negara tetangga. Oleh karena itu, dalam strategi keluar di butuhkan dua upaya yang perlu dicapai, yaitu  :  a].  Negara  Indonesia  dapat  meminta  bantuan  kepada  negara  lain  untuk memberlakukan sanksi bagi kapal yang menangkap ikan secarai legal di perairan Indonesia seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas.  Dengan  menerapkan  kebijakan  anti  IUU fishing ( illegal,  Unreported  and  Unregulated) secara  Nasional  maupun  Internasional,  karena dengan  adanya  kebijakan  tersebut  dapat  mengupayakan  pencurian  ikan  oleh  kapal  asing dapat ditekan serendah mungkin; b]. Dengan bergabungnya Indonesia kedalam organisasi perikanan internasional, maka secara tidak langsung Indonesia telah meminimalisir illegal fishing yang  dilakukan  sehingga  produk  perikanan  Indonesia  relatif  dapat  ‘diterima’  oleh pasar  Internasional.  Sehingga  diharapkan  dapat  menekan  praktik illegal  fishing di Indonesia.”
Selain  upaya  pemerintah  dalam  mengatasi illegal  fishing ,  perlu  diketahui  juga  bahwa pemerintah harus melakukan perlindungan dan pemanfaatan atas sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia, yang diatur dalam Pasal 61 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa:
1. Negara  pantai  wajib  menentukan  berapa  jumlah  tangkapan  ikan  yang  dapat  diperbolehkan dalam Zona Ekonomi Eksklusifnya;
2. Negara pantai, juga harus  memperhatikan bukti ilmiah terbaik  yang tersedia baginya supaya menjamin  dengan  mengadakan  tindakan  konservasi  dan  pengelolaan  yang  tepat  sehingga pemeliharaan  sumber  kekayaan  hayati  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  tidak  dibahayakan  oleh tindakan-tindakan  yang  berlebihan.  Yang  mana  Negara  pantai  dan  seluruh  organisasi internasional yang berwenang, baik sub-regional, regional maupun global, dapat bekerja sama untuk tujuan yang baik;
3. Tindakan  demikian  juga  bertujuan  untuk  memelihara  atau  memulihkan  populasi  jenis  yang dapat  dimanfaatkan  pada  tingkat  yang  dapat  menjamin  hasil  maksimum  yang  lestari, sebagaimana  ditentukan  oleh  faktor  ekonomi  dan  lingkungan  yang  relevan,  termasuk kebutuhan  ekonomi  masyarakat  nelayan  daerah  pantai  dan  kebutuhan  khusus  Negara berkembang,  dan  dengan  memperhatikan  pola  penangkapan  ikan,  saling  ketergantungan persediaan jenis ikan dan standar minimum Internasional yang diajukan secara umum, baik di tingkat sub-regional, regional maupun global;
4. Dalam  mengambil  suatu  tindakan,  Negara  pantai  juga  harus  memperhatikan  akibat  terhadap hal-hal yang berhubungan atau bergantung pada jenis yang dimanfaatkan dengan tujuan untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang reproduksinya dapat sangat terancam;
5. Adanya  keterangan  ilmiah  yang  tersedia,  terhadap  statistik  penangkapan  dan  usaha perikanan,  serta  data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  konservasi  persediaan  jenis  ikan  harus disumbangkan  secara  teratur  melalui  organisasi  internasional  yang  berwenang  baik  sub- regional,  regional  maupun  global  yang  dimana  perlu  peran  serta  semua  Negara  yang berkepentingan,  termasuk  Negara  yang  warga  negaranya  diperbolehkan  menangkap  ikan  di Zona Ekonomi Eksklusif.
Selain  perlindungan,  perlu  adanya  pemanfaatan  atas  ikan  yang  juga  diatur  dalam  Hukum Internasional  yaitu  dalam  Pasal  62 United  Nations  Convention  on  the  Law  Of  the  Sea (UNCLOS) 1982 yang menyatakan bahwa:
1. Negara pantai harus menggalakkan tujuan pemanfaatan yang optimal sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tanpa mengurangi arti ketentuan Pasal 61;
2. Negara  pantai  harus  menetapkan  kemampuannya  untuk  memanfaatkan  sumber  kekayaan hayati Zona Ekonomi Eksklusif. Dalam hal Negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat dibolehkan, maka Negara pantai tersebut melalui  perjanjian  atau  pengaturan  lainnya  dan  sesuai  dengan  ketentuan,  persyaratan  dan peraturan perundang-undangan tersebut pada ayat (4), memberikan kesempatan pada Negara lain  untuk  memanfaatkan  jumlah  tangkapan  yang  dapat  diperbolehkan  yang  masih  tersisa dengan  memperhatikan  secara  khusus  ketentuan  pasal  69  dan  70,  khususnya  yang  bertalian dengan Negara berkembang yang disebut di dalamnya;
3. Dalam memberikan kesempatan memanfaatkan kepada negara lain memasuki Zona Ekonomi Eksklusifnya berdasarkan ketentuan Pasal  ini, Negara pantai harus memperhitungkan semua faktor  yang  relevan,  termasuk  pentingnya  sumber  kekayaan  hayati  di  daerah  itu  bagi perekonomian  Negara  pantai  yang  bersangkutan  dan  kepentingan  nasionalnya  yang  lain, ketentuan  pasal  69  dan  70,  kebutuhan  Negara  berkembang  di  sub-regional  atau  regional  itu dalam  memanfaatkan  sebagian  dari  surplus  dan  kebutuhan  untuk  mengurangi  dislokasi ekonomi di negara yang warga negaranya sudah biasa menangkap ikan di zona tersebut atau telah sungguh-sungguh melakukan usaha riset dan identifikasi persediaan jenis ikan;
4. Warga  Negara  lain  yang  menangkap  ikan  di  Zona  Ekonomi  Eksklusif  harus  mematuhi tindakan  konservasi,  ketentuan  dan  persyaratan  lainnya  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan Negara pantai.”
Peraturan  perundang-undangan  ini  harus  sesuai  dengan  ketentuan  konvensi  ini  dan  dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut :
a. Pemberian  izin  kepada  nelayan,  kapal  penangkap  ikan  dan  peralatannya,  termasuk pembayaran bea dan pungutan bentuk lain, yang dalam hal Negara pantai yang berkembang, dapat  berupa  kompensasi  yang  layak  di  bidang  pembiayaan,  peralatan  dan  teknologi  yang bekerjasama dengan industri perikanan;
b. Penetapan jenis ikan yang boleh ditangkap, dan menentukan kuota-kuota penangkapan, baik yang  bekerjasama  dengan  persediaan  jenis  ikan  atau  kelompok  persediaan  jenis  ikan  suatu jangka  waktu  tertentu  atau  jumlah  yang  dapat  ditangkap  oleh  warga  negara  suatu  Negara selama jangka waktu tertentu;
c. Pengaturan musim dan daerah penangkapan, jenis ukuran dan jumlah alat penangkapan ikan, serta jenis, ukuran dan jumlah kapal penangkap ikan yang boleh digunakan;
d. Penentuan umum dan ukuran ikan dan jenis lain yang boleh ditangkap;
e. Rincian  keterangan  yang  diperlukan  dari  kapal  penangkap  ikan,  termasuk  statistik penangkapan dan usaha penangkapan serta laporan tentang posisi kapal;
f. Persyaratan,  di  bawah  penguasaan  dan  pengawasan  Negara  pantai,  dilakukannya  program riset  perikanan  yang  tertentu  dan  pengaturan  pelaksanaan  riset  demikian,  termasuk pengambilan  contoh  tangkapan,  disposisi  contoh  tersebut  dan  pelaporan  data  ilmiah  yang berhubungan
g. Penempatan  peninjau  atau  trainee  di  atas  kapal  tersebut  oleh  Negara  pantai;  h]  penurunan seluruh atau sebagian hasil tangkapan oleh kapal tersebut di pelabuhan Negara pantai;
h. Ketentuan  dan  persyaratan  bertalian  dengan  usaha  patungan  atau  pengaturan  kerjasama lainnya;
i. Persyaratan untuk latihan personil dan pengalihan teknologi perikanan, termasuk peningkatan kemampuan Negara pantai untuk melakukan riset perikanan;
j. Prosedur penegakan;
k. Negara  pantai  harus  mengadakan  pemberitahuan  sebagaimana  mestinya  mengenai  peraturan konservasi dan pengelolaan”.
Walaupun  dalam  hukum  UNCLOS  1982  tidak  secara  rinci  mengatur  mengenai  bentuk penegakan  hukum  mengenai  tindakan  apa  yang  dapat  dilakukan  atas  pelanggaran  hukum  di
perairan  suatu  negara.  Tetapi  hanya  dijelaskan  mengenai  penegakan  hukum  oleh  negara  pantai atas Zona Ekonomi Eksklusif, yakni asal 73 UNCLOS 1982 ( United Nation Convention on the Law of the Sea 1982) yang menyatakan bahwa:
“kapal asing yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di  ZEE,  maka  negara  pantai  dapat  menaiki,  memeriksa,  menangkap  dan  melakukan proses pengadilan atas kapal tersebut dan memberitahu negara bendera kapal. Akan tetapi kapal  dan  awak  kapal  yang  ditangkap  tersebut  harus  segera  dilepaskan  dengan reasonable bond (uang jaminan yang layak) yang diberikan kepada negara pantai”.
Ketika  ada  ditemukan  adanya  kapal  asing  yang  melanggar  terirotial  wilayah  Indonesia maka  akan  dilakukan  penangkapan  terhadap  kapal  asing  tersebut.  Apabila  kapal  asing  tersebut menolak  dilakukan  pemeriksaan  dan  melarikan  diri  penyidik  perikanan  akan  melakukan pengejaran  seketika  ( Right  of  hot  pursuit )  sampai  batas  zona  ekonomi  ekslusif  (ZEE)  atau memasuki ZEE negara ketiga.
Maka  berdasarkan  Pasal  73  ayat  1  UNCLOS  1982  tersebut  diatur  mengenai  hak-hak kepada  negara  pantai  untuk  melakukan  penegakan  hukum  jika  terjadi  pelanggaran.  Indonesia sesuai  dengan  Pasal  69  ayat  (4)  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan, menjalankan  berbagai  kebijakan  dalam  mengatasi  pelanggaran-pelanggaran  perairan  di Indonesia,  salah  satunya  adalah  dengan  menenggelamkan  kapal  asing  yang  melakukan  “ illegal fishing” .  Apabila  dikaji  kebijakan  penenggelaman  kapal  dengan  cara  pengeboman  kapal  tidak bertentangan dengan UNCLOS 1982, karena menurut Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982, subjek yang  dilindungi  adalah  manusianya  dan  bukanlah  kapalnya.  Manusianya  diberikan  hukuman denda atau dideportasi tanpa diberikan pidana kurungan, sedangkan untuk kapalnya dapat  akan melalui  proses  hukum,  apakah  nantinya  akan  disita  atau  bahkan  yang  ditenggelamkan  oleh Pemerintah Indonesia.
Adanya  keterangan  ilmiah  yang  tersedia,  terhadap  statistik  penangkapan  dan  usaha perikanan,  serta  data  lainnya  yang  berkaitan  dengan  konservasi  persediaan  jenis  ikan  harus disumbangkan secara teratur melalui organisasi internasional yang berwenang baik subregional, regional  maupun  global  yang  memerlukan  peran  serta  semua  Negara  yang  berkepentingan, termasuk  Negara  yang  warga  negaranya  diperbolehkan  menangkap  ikan  di  Zona  Ekonomi Eksklusif.
Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  Undang-Undang  Perikanan  mempunyai  3  mekanisme dalam melakukan penenggelaman kapal, yaitu :
a. Penenggelaman langsung di laut berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
b. Penenggelaman  terhadap  kapal  pencuri  ikan  yang  masih  dalam  proses  pengadilan  dengan meminta persetujuan Ketua Pengadilan.
c. Penenggelaman kapal pencuri ikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Ketiga mekanisme tersebut memiliki dasar hukum yang sangat kuat dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004  tentang  Perikanan,  Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  No.  37/PERMEN-K/2017 tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Penegakan  Hukum  Satuan  Tugas  Pemberantasan Penangkapan ikan Secara Ilegal ( illegal fishing ), Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1  tahun  2015  tentang  Barang  Bukti  Kapal  Dalam  Perkara  Pidana  Perikanan,  sehingga  adanya aturan-aturan tersebut maka Indonesia dapat mencegah dan mengurangi adanya illegal fishing di perairan Indonesia.

## D. SIMPULAN
Pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  penenggelaman  terhadap  kapal  yang  melakukan praktek  pencurian  ikan/ illegal  fishing merupakan  kebijakan  yang  sudah  tepat.  Kebijakan pemerintah  sudah  berlangsung  sejak  tahun  2003.  Sebagai  dampak  positifnya  adalah  terjadi peningkatan  dalam  hal  ekspor  dan  impor  perikanan  dan  juga  meningkatnya  tangkapan  nelayan lokal.  Selain  itu,  kebijakan  tersebut  tidak  membuat  hubungan  antar  negara  menjadi  terganggu, melainkan kredibilitas Indonesia menjadi naik, karena pemerintah Indonesia dianggap berani dan tegas dalam hal kelautan dan perikanan di perairan Indonesia. Tindakan pemerintah tersebut sudah sesuai  dengan  Undang-Undang  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,  dan  juga  hukum internasional UNCLOS 1982.
Pemerintah  Indonesia  dalam  menangani  pencurian  ikan  atau illegal  fishing harus menerapkan  peraturan  hukum  yang  sudah  ada  baik  hukum  yang  ada  di  Indonesia  yaitu menggunakan  Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan,  dan  juga  hukum Internasional  yaitu United  Nations  Convention  on  the  Law  Of  the  Sea (UNCLOS)  1982.  Ketika
terjadi  adanya illegal  fishing di  perairan  Indonesia  maka  penyidik  dan/atau  pengawas  perikanan dapat  melakukan  tindakan  khusus  berupa  pembakaran  dan/atau  penenggelaman  kapal  perikanan yang  berbendera  asing  berdasarkan  bukti  permulaan  yang  cukup.  Tindakan  tersebut  dilakukan meskipun  ada  opsi  lain  seperti  penghibahan/dilelang.  Sehingga  ketentuan  nasional  dan internasional,  secara  tegas  menyetujui  tindakan  pemerintah  Indonesia  (KKP)  melakukan penenggelaman kapal  bagi  pelaku illegal  fishing . Kebijakan  penenggelaman  kapal  menjadi  salah satu  bentuk  keseriusan  pemerintah  Indonesia  memberantas  isu  global IUU  Fishing .  Hal  ini dimaksudkan untuk menjaga wilayah serta kedaulatan; menimbulkan efek jera; dan mengamankan laut  dari  penjarahan  pihak  asing  serta  menyelamatkan  habitat  sumber  daya  ikan  yang  ada  di perairan Indonesia sehingga dengan ini ekosistem laut di indonesia tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arifin, S. (2014). Hukum Perbatasan Darat Antar negara . Jakarta: Sinar Grafika.
Fajar  ND,  Mukti.,  &  Achmad,  Y.  (2010).  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hadiwijoyo, S. S. (2011). Perbatasan Negara . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kusumaatmadja,  Muchtar.,  &  Agoes,  E.  R.  (2003). Pengantar  Hukum  International .  Bandung:  PT. Alumni.
Mahmudah, N. (2007). Illegal Fishing . Jakarta: Sinar Grafika.
Mauna, B. (2013). Hukum International . Bandung: PT. Alumni.
Prasetyo,  Teguh.,  &  Barkatullah,  A.  H.  (2012).  Filsafat  Teori  dan  Ilmu  Hukum.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada.
Prijanto, H. (2007). Hukum Laut Internasional . Malang: Bayu Media Publishing.
Sidharta, B. A. (2000). Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum . Bandung: Mandar Maju.
Subagyo, P. J. S. (1997). Metode Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

## Artikel Jurnal:
Gerungan, L. K. F. R. (2016). Yurisdiksi Teritorial Atas Kapal Asing Dalam Pencegahan Ilegal Fishing Di Wilayah Perairan Indnesia Dan Philipina. Lex et Societatis, Vol. 4, No.
Jefrizal,  Wan.,  &  Efritadewi,  A.  (2017).  Penenggelaman  Kapal  Illegal  Fishing  di  Wilayah  Indonesia
Dalam  Perspektif  Hukum  Internasional. Jurnal  Selat , Vol.  4 , No .  Retrieved  from https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/197
Nasirin, Chairun., & Hermawan, D. (2017). Kontroversi Implementasi Kebijakan Penenggelaman Kapal Dalam Rangka Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. Spirit Publik , Vol. 12 , N . Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/spirit-publik/article/view/11610/10288
Perkasa, S. K. (2018). Penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Jurnal Universitas Sumatera Utara.
Saputra,  Leonardo.,  &  Nurcahyawan,  T.  (2017).  Penegakan  hukum  dan  penenggelaman  kapal  asing
(Studi  kasus  tindak  pidana  pelaku  illegal  fishing). Era  Hukum , Vol.  15 ,  Retrieved  from https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1074/731

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
United Nations Convention on the Law of the Sea ( UNCLOS) 1982.