## ANALISIS MEKANISME PENYELENGGARA KLIRING LOKAL MANUAL PADA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA
Lamtiur Simamora 1 , Ayu Lestari Gulo 2 , Ayu Indah Lumban Gaol 3 , Intan Angelina Gultom 4 , Putri Yulia Br Sinambela 5 , Christnova Hasugian 6 , Hamonangan Siallagan 7 Universitas HKBP Nommensen Medan Email: tiur7695@gmail.com 1

## ABSTRACT
The aim of this research is to determine the mechanism for implementing clearing  at  the Bank Indonesia Representative Office (KPW) of  North Sumatra Province. In analyzing the data, the author used a qualitative data analysis method as a research method that explains descriptively the  clearing  implementation  mechanism  at  the  Bank  Indonesia Representative Office, North Sumatra Province. Clearing as one of the payment  and  collection  services  for  customers  at  the  Bank  Indonesia Representative Office of North Sumatra Province, in its implementation carries  out  the  process  of  debit  clearing  activities.  Based  on  the explanation  of  the  existing  clearing  implementation  mechanism  and determined  by  the  Bank  Indonesia  Representative  Office  of  North Sumatra Province, it can be concluded that the clearing implementation mechanism  implemented  is  in  accordance  with  the  systems  and mechanisms of the Bank Indonesia National Clearing System (SKNBI) and has been well realized, so that the level the occurrence of mistakes or  mistakes  can  be  minimized.  However,  sometimes  the  clearing implementation experiences obstacles that hinder the clearing process. The obstacle in question is a disruption in connection with the national clearing  organizer (Central  BI Office) in  carrying out  online clearing because  there  are  too  many  clearing  participants  carrying  out  online clearing. This has an impact on clearing activities which causes delays both in obtaining data and in sending clearing data.
Keywords : manual local clearing organizer, BI, qualitative.

## Pendahuluan
Dalam  menjalankan  fungsinya,  bank umum  menggunakan  fasilitas  kliring untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi antar bank. Seiring dengan itu,
terjadi  peningkatan  transaksi  giro  antar bank, seiring dengan peningkatan transaksi  komersial  dalam  transaksi pembayaran dengan bank. Dalam transaksi antar  nasabah bank digunakan

## JRAK

## Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
p–ISSN: 2407-828X e-ISSN: 2407-8298 Vol.10, No.1, Januari  2024 https://jurnal.plb.ac.id/index.php/JRAK/index
alat  pembayaran  berupa  cek  dan  bilyet giro.  atau  surat  komersial  lainnya  yang diterima  secara  umum  oleh  bank.  Bank dapat melunasi utang-utang yang timbul akibat  transaksi  bisnis  yang  dilakukan. Likuidasi  adalah  suatu  alat  atau  cara yang diselenggarakan oleh Bank
Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk untuk mencatat utang dalam bentuk surat berharga  atau  surat  berharga  bank peserta.
Kliring  juga  mengacu  pada  pertukaran dokumen atau data keuangan elektronik antar  bank  atau  atas  nama  nasabahnya, yang hasil perhitungannya menjadi final pada suatu waktu tertentu. Namun secara umum  likuidasi  adalah  suatu  cara  atau cara  yang  diselenggarakan  oleh  Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk untuk  menghitung  hutang  dan  piutang dalam  bentuk  surat  berharga  atau  surat komersial  bank  peserta.  Dalam  hal  ini, Bank  Indonesia  telah  bermitra  dengan perbankan  untuk  melakukan  pertukaran dokumen  fisik    sebagai  perantara pertukaran  dokumen  antar  bank  dalam penyelenggaraan sistem
kliring.
Transaksi  yang  dapat  diproses  melalui sistem kliring meliputi transfer debit dan transfer  yang  melibatkan  pertukaran dokumen  fisik,  serta  dokumen  debit (seperti  cek,  tagihan  lancar,  dan  debit langsung)  dan  dokumen  kredit.  Khusus untuk remittance , jumlah transaksi yang dapat  diproses  melalui  kliring  dibatasi kurang dari Rp100.000.000, dan jumlah transaksi  di  atas  Rp100.000.000  harus diselesaikan  melalui    Bank  Indonesia Real-time  Gross  Settlement  System (sistem BIRTGS).
Setiap  bank  peserta  kliring  wajib senantiasa terlibat aktif dalam
memberikan  pelayanan  kepada  nasabah yang  memerlukan  jasa  kliring  untuk melakukan  pembayaran  atau  penagihan kepada  nasabah  bank  lain.  Selain  itu, setiap bank peserta kliring juga mengikuti  kegiatan  kliring  yang  berada di  bawah  naungan  Bank  Indonesia, lembaga  kliring,  yaitu  kegiatan  kliring penyerahan  dan  kliring  pengembalian. Pelayanan  kliring  ini  tentunya  akan dilaksanakan  sesuai  dengan  prosedur dan  mekanisme  yang  ada  berdasarkan lembaga  dan  peraturan  yang  ditetapkan
Bank Indonesia untuk menjamin pelaksanaannya    aman  dan  tertib. Eksekusi penyelesaian memerlukan ketelitian,  ketelitian,  dan  ketelitian  agar proses transaksi dapat dilakukan seefisien mungkin. Likuidasi juga harus dilakukan  dengan  proses  dan  prosedur yang benar. Tujuan penerapan SKNBI dalam penyelenggaraan  kliring  di  Indonesia adalah  untuk  meningkatkan  efisiensi sistem  pembayaran  ritel  dan  memenuhi prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan
kliring. Penyelenggaraan kliring yang dilakukan oleh Bank Indonesia mempunyai beberapa  kelemahan  sebagai  berikut. Tim manajemen yang mengelola likuidasi  tidak  hanya  berfokus  pada masalah  likuidasi  tetapi  juga    pada masalah  operasional  lainnya  seperti pembiayaan dan pengembangan prosedur    pembiayaan.  Berdasarkan permasalahan  di  atas,  perlu  diperjelas lebih  lanjut  mengenai  pelaksanaan kliring  yang  dilakukan  oleh  Bank Indonesia.
Lembaga kliring ini
merupakan tempat berkumpulnya
seluruh anggota yang berwenang
Lamtiur Simamora, Ayu Lestari Gulo, Ayu Indah Lumban Gaol, Intan Angelina Gultom, Putri Yulia Br Sinambela, Christnova Hasugian, Hamonangan Siallagan https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1811
menyerahkan  dan  menerima  dokumen likuidasi  serta  berhak  menandatangani neraca likuidasi (Adiwarman A. Karim, 2009:  23).  Waktu  dan  pelaksanaan kliring ini  ditentukan  oleh  bank pelaksana dan dilakukan dua kali sehari. Pada  pertemuan  pertama  dan  kedua, pegawai  masing-masing  bank  peserta kliring akan bertukar dokumen yang ada dan  memeriksa  apakah  dokumen  yang diterima  memenuhi  persyaratan  kantor pusat  dan  peraturan  yang  ada.  Namun dalam  proses  likuidasi  ini  ada  beberapa hal yang menghambat kelancaran proses tersebut,  seperti  penolakan  dokumen. Dokumentasi offset tidak selalu dikumpulkan.  Faktanya,  setiap  kali transaksi  kliring    menerima  dokumen dari nasabah, agen kliring membubuhkan  stempel  kliring  pada dokumen kliring dan kemudian memasukkan  dokumen  kliring  tersebut ke  dalam  daftar  kliring.  Saldo  kliring akan  disesuaikan  berdasarkan  kredit yang  diberikan  oleh  Bank  Indonesia. Bank  itu  sendiri  yang  menerbitkan dokumen  tersebut.  Namun  tidak  jarang berbagai  permasalahan  muncul  dalam proses pelaksanaan likuidasi.
Dengan adanya lembaga kliring, berbagai masalah seperti waktu pertemuan,  tempat,  siapa  yang  hadir,
besarnya  dana  yang  dibutuhkan  untuk penyelesaian utang piutang dan sebagainya, telah ditentukan dan diorganisir. Tujuan yang diinginkan dari terbentuknya  lembaga  kliring  adalah untuk mempermudah pembayaran dalam rangka memperlancar transaksi perekonomian dengan perantara
perbankan  sebagai  peserta  kliring  dan Bank  Indonesia  sebagai  penyelenggara
kliring.  Selain  itu,  pemakaian  alat-alat lalu lintas pembayaran giral seperti, cek, nota  debet,  nota  kredit,  dan  lainnya diharapkan  akan  lebih  meningkat. Kliring  merupakan  pertukaran  warkat atau data keuangan antara bank baik atas nama  bank  maupun  atas  nama  nasabah yang  hasil  perhitungannya  diselesaikan dalam  waktu  tertentu.  Penyelenggaraan kliring  pada  awalnya  dilakukan  secara manual,  sejalan  dengan  meningkatnya transaksi  perekomian  nasional  hal  ini meyebabkan  penyelenggaraan  kliring secara  manual  tidak  efektif  dan  tidak efisien. Melihat kondisi tersebut Direksi Bank  Indonesia  dengan  SKBI  No. 21/9/KEP/DIR  tanggal  23  Mei  1998, kemudian menetapkan untuk mengubah sistem  pembayaran  lokal  dari  sistem manual  menjadi  sistem  otomasi  kliring. Walaupun  demikian  sistem  otomasi kliring  lokal  untuk  memproses  kliring penyerahan  baru  diimplementasikan pada  tanggal  14  Juni  1990.  Sementara untuk proses kliring pengembalian tetap dilakukan  secara  manual,  pada  tahun 1994 diganti dengan sistem semi otomasi yang  kemudian  dikenal  dengan  Sistem Otomasi Kliring Lokal (SOKL). Kliring dilaksanakan  di  Bank  Indonesia  (BI) dengan  menggunakan  Sistem  Kliring Nasional  Bank  Indonesia  (SKNBI). Sistem  ini  baru  ditetapkan,  dimana sebelumnya menggunakan
Sistem
Otomasi  Kliring  Lokal  (SOKL).  Pada daerah didalam wilayah Indonesia yang tidak  ada  Bank  Indonesia  maka  proses kliring  dilakukan  oleh  salah  satu  bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia pada daerah tersebut sehingga selain berfungsi  sebagai  Bank  Umum  yang melayani nasabah, maka bank yang telah
ditunjuk tersebut berfungsi sebagai bank pelaksana Kliring Lokal.
Setelah  mempelajari  latar  belakang masalah  diatas,  maka  rumusan  masalah yang  dapat  tujuan  dari  penelitian  ini
untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan kliring pada Kantor
Perwakilan  (KPW)  Bank  Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

## Metode Penelitian
Dalam menganalisa data, penulis menggunakan  metode  analisa  data kualitatif sebagai metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif mengenai mekanisme  pelaksanaan  kliring  pada Kantor  Perwakilan  Bank  Indonesia Provinsi Sumatera Utara.

## Data Dan Teknik Pengumpulan Data
Untuk  metode  penelitian,  pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu:
a. Riset Perpustakaan ( Library Research )  Yaitu  pengumpulan  data dengan cara mempelajari teori-teori dari  literatur  dan  buku-buku  yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
b. Riset  Lapangan  ( Field  Research ) Yaitu melakukan penelitian
langsung  untuk  mendapatkan  data primer dan data sekunder.
Metode  analisa  ditinjau  dari  dua  segi yang  berbeda  yaitu  antara  teori  dan praktek sehingga dapat diketahui sejauh mana pelaksanaannya,
apakah perbedaan  yang  timbul  menyangkut prinsip dasar konsep itu sendiri. Dengan menganalisa  perbandingan,  pertanyaan itu  akan  terjawab  selanjutnya  dan  hasil
analisa  itu  dipergunakan  sebagai  dasar pengambilan kesimpulan dan saran.

## Hasil dan Pembahasan
Mekanisme Kliring
Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan  sistem  pembayaran  yang efisien,  cepat,  aman  dan  handal  maka Bank  Indonesia  menerapkan  Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)  yang  dapat  mengakomodir transfer  kredit  antar  bank  ke  seluruh wilayah  Indonesia  tanpa  kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat, serta dalam  kaitannya  untuk  mengurangi risiko Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring diterapkan mekanisme Failure  to  Settle (FtS).
Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI)  sendiri  adalah  sistem  kliring
Bank  Indonesia  yang  meliputi  kliring debet dan kliring kredit yang penyelesaian  akhirnya  dilakukan  secara nasional.  Sejak  dioperasikan  oleh  Bank Inonesia  pada  tahun  2005,  Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) berperan penting dalam proses aktivitas  transaksi  pembayaran.  SKNBI diselenggarakan oleh:
1. Penyelenggara  Kliring  Nasional
(PKN),  yaitu  unit  kerja  di  Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan  SKNBI  secara nasional; dan
2. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL),  yaitu  unit  kerja  di  Bank Indonesia  dan  bank  memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola  dan  menyelenggarakan SKNBI  di  suatu  wilayah  kliring tertentu.
Penyelenggaraan  SKNBI  terdiri  dari  2 (dua) sub sistem, yaitu:
a. Kliring Debet
Lamtiur Simamora, Ayu Lestari Gulo, Ayu Indah Lumban Gaol, Intan Angelina Gultom, Putri Yulia Br Sinambela, Christnova Hasugian, Hamonangan Siallagan https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1811
1) Meliputi kegiatan kliring penyerahan dan kliring pengembalian untuk tansfer debet  antar  bank  yang  disertai dengan penyampaian warkat
debet  (cek,  bilyet  giro,  nota debet, dan lain-lain);
2) Penyelenggaraan  kliring  debet dilakukan  secara  lokal  disetiap wilayah kliring oleh PKL;
3) PKL akan melakukan perhitungan kliring debet berdasarkan  DKE  debet  yang dikirim oleh peserta; dan
4) Hasil  perhitungan  kliring  debet
secara  lokal  tersebut  selanjutnya dikirim ke Sistem Sentral Kliring
(SSK) untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKN.
b. Kliring Kredit
1) Digunakan  untuk  transfer  kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless);
2) Penyelenggaraan  kliring  kredit dilakukan  secara  nasional  oleh
PKN; dan
3) Perhitungan kliring kredit
dilakukan  oleh  PKN  atas  dasar DKE kredit yang dikirim peserta.
Kliring  kredit  dalam  prosedur SKNBI  diselenggarakan  secara nasional  oleh  kantor  pusat  Bank Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan agar  pelaksanaan  proses  kliring dapat  bersifat  lebih  efektif  dan efisien, dengan tidak menyertakan fisik warkat (paperless) dan hanya menyerahkan Data Keuangan Elektronik  (DKE)  untuk  diproses lebih lanjut. Selain itu, pelaksanaan  kliring  kredit  hanya dapat  diselenggarakan  jika  bank peserta  telah  menyediakan  dana awal (prefund) sebelum mengikuti kliring  SKNBI.  Tanpa  adanya
penyediaan  dana  yang  berguna sebagai  jaminan  dalam  kliring maka  suatu  bank  tidak  dapat mengikuti klliring.
Dengan diterapkannya mekanisme
Failure  to  Settle (FtS),  maka  sebelum mengikuti  kliring  debet  dan  kliring kredit, bank wajib menyediakan pandanaan awal ( prefund ) untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor bank yang menjadi  peserta  pada  penyelenggaraan kliring debet dan kliring kredit.
SKNBI  terdiri  dari  3  (tiga)  komponen utama, yaitu sebagai berikut:
a. Sistem  Sentral  Kliring  (SSK), merupakan  komponen  perangkat keras  dan  perangkat  lunak  yang digunakan oleh PKN;
b. Komputer  Penyelenggara  Kliring (KPK), merupakan komponen
perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh PKL; dan
c. Terminal  Peserta  Kliring  (TPK), merupakan  komponen  perangkat keras  dan  perangkat  lunak  yang digunakan oleh peserta.
Sebagai salah satu Penyelenggara Kliring  Lokal  (PKL),  Kantor  Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara juga melaksanakan  Sistem  Kliring  Nasional Bank  Indonesia  (SKNBI).  Sama  halnya dengan  Pelaksana  Kliring  Lokal  (PKL) lainnya, prosedur kliring yang dilaksanakan  oleh  Bank  Indonesia Sumatera Barat adalah kliring debet.
Secara umum,  mekanisme kliring  debet adalah sebagai berikut:
1. Sebelum  kegiatan  kliring  debet dimulai,  bank  wajib  menyediakan pendanaan  awal  ( prefund ).  Batas minimum prefund adalah  tagihan debet harian terbesar selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan
mengeluarkan data outlier . Sedangkan  jenis prefund kliring debet  adalah  dana  tunai  ( cash prefund ) dan atau agunan ( collateral prefund ). Jenis agunan dapat berupa Sertifikat  Bank  Indonesia  (SBI), Sertifikat  Wadiah  Bank  Indonesia (SWBI), Surat Utang Negara (SUN) dan atau surat berharga atau tagihan lain  yang  ditetapkan  oleh  Bank Indonesia.
2. Peserta  membuat  Data  Keuangan Elektronik (DKE) debet berdasarkan warkat debet yang akan dikliringkan.
3. Mengirimkan  DKE  debet  dan warkat  debet  ke  Pelaksana  Kliring Lokal  (PKL).  Pengiriman  DKE debet dapat dilakukan secara online maupun offline tergantung  dengan jenis  Terminal  Peserta  Kliring (TPK) yang digunakan oleh peserta.
4. Selanjutnya  PKL  akan  melakukan penggabungan  dan  perekaman  atas DKE debet yang telah lolos validasi.
Sementara untuk warkat debet akan dipilah berdasarkan bank tertuju: 1) Secara otomasi dengan menggunakan  mesin  reader sorter berteknologi Image, bagi PKL  yang  telah  menerapkan sistem  pilah  warkat  otomasi; atau 2) Secara  manual  oleh  masing- masing  peserta  di  lokasi  PKL, bagi PKL yang belum menenerapkan  sistem  pilah warkat otomasi.
5. Atas  dasar  DKE  debet  yang diterima,  PKL  akan  melakukan perhitungan kliring debet.
6. Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) mengirimkan hasil perhitungan debet  lokal  ke  Sistem  Sentral Kliring (SSK).
7. Mencetak laporan hasil kliring debet untuk  selanjutnya  didistribusikan
kepada  seluruh  peserta  bersamaan dengan warkat debet.
8. Setelah  hasil  perhitungan  kliring debet lokal dari seluruh penyelenggara kliring diterima oleh SSK,  selanjutnya  akan  dilakukan perhitungan  kliring  debet  secara nasional.
9. Selanjutnya  Sistem  Sentral  Kliring (SSK)  melakukan  simulasi Failure to Settle (FtS).
10. Apabila  hasil  perhitungan  kliring debet nasional:
a) Bank  “menang  kliring  (posisi kredit)”,  seluruh cash  prenfund yang  telah  disediakan  dikredit kembali  ke  rekening  giro  bank bersamaan  dengan  pengkreditan hasil kliring yang bersangkut.
b) Bank  “kalah  kliring  (posisi debet)”,  sistem  secara  otomatis akan  melakukan  penyelesaian atas  kewajiban  bank  tersebut dengan  urutan  (1)  Pertama-tama sistem  akan  menggunakan cash prefund yang  telah  disediakan bank;  (2)  Apabila  kewajiban bank masih lebih besar dari cash prefund ,  maka  kekurangannya akan  dipenuhi  dari  dana  yang tersedia pada rekening giro bank; (3)  Jika  kewajiban  bank  masih lebih besar dari cash prefund dan saldo  pada  rekening  giro,  maka atas  kekurangan  saldo  rekening giro  bank  tersebut,  sistem  akan menggunakan Fasilitas Likuiditas Intrahari Kliring (FLI-
Kliring) atau Fasilitas Likuiditas
Intrahari  Syariah  Kliring  (FLIS-
Kliring)  berdasarkan collateral prefund yang  disediakan  oleh bank;  (4)  Apabila  kekurangan saldo  rekening  giro  bank  masih belum dapat dapat ditutup dengan FLI-Kliring/ FLIS- Kliring, maka kekurangan tersebut  ditutup  dengan  surat
Lamtiur Simamora, Ayu Lestari Gulo, Ayu Indah Lumban Gaol, Intan Angelina Gultom, Putri Yulia Br Sinambela, Christnova Hasugian, Hamonangan Siallagan https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1811
berharga  bank  yang  ada  pada rekening FLI-RTGS/FLIS- RTGS;  (5)  Pelunasan  FLI- Kliring/  FLIS-Kliring  dan  FLI- RTGS/ FLIS-RTGS harus dilakukan  sebelum  tutup  sistem BI-RTGS;  dan  Apabila  sampai dengan  akhir  hari  FLI-Kliring/ FLIS-Kliring belum dapat dilunasi  maka  akan  menjadi Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang  (FPJP)  atau  Fasilitas Pendanaan Jangka Panjang Syariah (FPJPS).
Setelah  proses  kliring  debet  selesai, peserta dapat memperoleh DKE Inward dengan  cara  men-download  dari  Sistem Sentral Kliring (SSK) atau dari Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) melalui  media  rekam  data  elektronis (disket, flashdisk, atau CD).

## Peran Bank Indonesia Dalam Kliring
Bank  Indonesia  mempunyai  satu  tujuan tunggal  yakni  mencapai  dan  menjaga kestabilan  nilai  rupiah.  Dari  segi pelaksanaan tugas dan wewenang, Bank
Indonesia menerapkan prinsip akuntabilitas  dan  transparansi  melalui penyampaian informasi kepada
masyarakat  luas  secara  terbuka  melalui media massa setiap awal tahun mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan  penetapan  sasaran-sasaran  moneter pada  tahun  yang  akan  datang.  Sesuai Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor  23  tahun  1999  tentang  Bank Indonesia,  salah  satu  tugas  Bank Indonesia adalah mengatur dan menjaga kelancaran  system  pembayaran.  Di bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga  keuangan  yang  mempunyai wewenang  untuk  mengeluarkan  dan mengedarkan uang rupiah, serta
mencabut,  menarik,  dan  memusnahkan uang dari peredaran.
Di sisi lain dalam rangka mengatur dan menjaga  sistem  pembayaran,  Bank Indonesia juga berwenang melaksanakan, memberi persetujuan dan perizinan  atas  penyelenggaraan  jasa sistem  pembayaran,  seperti  sistem transfer dana baik yang bersifat real time maupun kliring, ataupun system pembayaran  lainnya.  Adapun  peran Bank  Indonesia  yang  berkaitan  dengan sistem kliring adalah:

## Penyelenggara Kliring
Lembaga  kliring  dibentuk  oleh  Bank Indonesia  sejak  tanggal  7  Maret  1967. Tempat  kedudukan  lembaga  kliring adalah  di  Jakarta  dan  di  kota-kota  lain yang memungkinkan/ memerlukan adanya  suatu  perhitungan  kliring  antara bank-bank setempat. Kliring diselenggarakan  oleh  Bank  Indonesia antara  bank-bank  di  suatu  wilayah kliring yang disebut kliring lokal. Disamping itu mengingat Bank Indonesia  sebagai  bank  Pembina  dan pengawas  pada  bank-bank  umum  dan bank-bank pembangunan,
dalam ketentuan  Undang-Undang  Nomor  23 tahun  1999  Pasal  15  ayat  (1)  Bank Indonesia  membina  perbankan  dengan jalan  memperluas,  memperlancar  dan mengatur  lalu  lintas  pembayaran  giral dan  menyelenggarakan  kliring  antar bank.  Agar  memperlancar  pelaksanaan, kliring  diawasi  langsung  oleh  Bank Indonesia selaku penyelenggara. Tujuan  dilaksanakan  kliring  oleh  Bank Indonesia antara lain (1) Memajukan dan memperlancar  lalu  lintas  pembayaran giral;  (2)  Perhitungan  penyelesaian hutang-piutang dapat dilaksanakan lebih mudah,  aman  dan  efisien;  dan  (3) Menjadi  salah  satu  pelayanan  bank kepada nasabahnya.

## Mengatur Sistem Kliring Antar Bank
Sistem kliring antar bank meliputi sistem kliring  domestik  dan  system  lintas negara.  Pengaturan  kedua  sistem  ini mencakup antara lain: 1) Penetapan  persyaraatan  bagi  Bank Indonesia atau bank dalam keanggotaan  pada  sistem  kliring yang  bersifat  regional  ataupun internasional.
2) Mengatur  mengenai  kesepakatan antar  Bank  Indonesia  atau  lembaga lain  sebagai  penyelenggara  sistem pembayaran  dengan  baik  serta Lembaga  penyelenggaraan  sistem pembayaran  negara  lain  yang berkaitan dengan pelaksanaan kliring  dan  penyelesaian  akhir transaksi pembayaran antar bank.
3) Mengatur  Pokok-Pokok  Ketentuan Kliring  Pokok-pokok  ketentuan dalam kliring yang diatur oleh Bank Indonesia adalah:
1. Jenis penyelenggaraan kliring yang dapat dilaksanakan
pihak lain yang sudah mendapatkan persetujuan oleh Bank Indonesia;
2. Persyaratan dan bentuk hukum  pihak  lain  yang  dapat menyelenggarakan kliring; dan 3. Tata cara pemberian persyaratan persetujuan pihak lain yang akan menyelenggarakan kliring Mengatur Pembagian Wilayah Kliring
Penyelenggaraan  kliring  dibagi  atas suatu  wilayah-wilayah  kliring,  karena sampai dengan saat ini tidak dimungkinkan  untuk  penyelenggaran kliring  terpusat  pada  suatu tempat  yang disebabkan  oleh  banyaknya  bank  yang ikut dalam kliring. Oleh karena itu Bank Indonesia  membagi  suatu  wilayah
kliring atas pertimbangan sebagai berikut: 1) Geografis Bank-bank  peserta  dalam  suatu wilayah kliring harus memungkinkan untuk mengirimkan wakilnya  mengikuti  kliring  yang dillaksanakan  setiap  hari  kecualli hari  libur,  baik  kliring  return maupun kliring penyerahan.
2) Ekonomis
Bank-bank  yang  secara  ekonomis mempunyai keterkaitan dalam transaksi-tarnsaksi perbankan cenderung  untuk  dimasukan  dalam satu wilayah kliring tertentu.

## Kesimpulan
Kliring sebagai salah satu jasa pembayaran dan penagihan bagi nasabah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dalam pelaksanaannya melakukan proses kegiatan  kliring  debet.  Berdasarkan penjelasan tentang mekanisme
pelaksanaan  kliring  yang  telah  ada  dan ditetapkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia  Provinsi  Sumatera  Utara, dapat  disimpulkan  bahwa  mekanisme pelaksanaan  kliring  yang  dilaksanakan telah sesuai dengan sistem dan mekanisme  Sistem  Kliring  Nasional Bank  Indonesia  (SKNBI)  serta  telah direalisasikan  dengan  baik,  sehingga tingkat  terjadinya  kekeliruan  maupun kesalahan dapat diminimalisir.
Namun  adakalanya  pelaksanaan  kliring mengalami  kendala  yang  menghambat proses  kegiatan  kliring.  Kendala  yang dimaksud  adalah  terjadinya  gangguan koneksi  dengan  penyelenggara  kliring nasional  (Kantor  BI  Pusat)  dalam melaksanakan  kliring  secara  online karena terlalu banyaknya peserta kliring
Lamtiur Simamora, Ayu Lestari Gulo, Ayu Indah Lumban Gaol, Intan Angelina Gultom, Putri Yulia Br Sinambela, Christnova Hasugian, Hamonangan Siallagan https://doi.org/10.38204/jrak.v10i1.1811
yang  melaksanakan  kliring  secara online. Hal ini berdampak pada kegiatan kliring yang menyebabkan
keterlambatan  baik  dalam  memperoleh data  maupun  dalam  mengirim  data kliring.
Daftar Pustaka Anwari,  Achmad,  (1985),  Peranan Kliring dalam Dunia Perbankan,
Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta. Amanita  Novi.  n.d.  “.  Menjelaskan Proses  Pencatatan  Kliring  .  Membuat Pencatatan Kliring 37.” 37–51.
Djiwandono,  J.  Soedradjad,  et,  al. (2010), Sejarah Bank Indonesia Periode VI, Penerbit Bank Indonesia, Jakarta.
Hilda  Elvira,  E.  D.  (2017).  Mekanisme Pelaksanaan Kliring Pada Kantor
Perwakilan  (Kpw)  Bank  Indonesia Provinsi Sumatera Barat. 1-12. Kasmir,  Bank  dan  Lembaga  Keuangan Linnya, (Jakarta: 2010) h. 207, Susilowati,  Desi,  (2010),  Prosedur Pelaksanaan  Kliring  dalam  Lalu  Lintas Pembayaran  Giral  Antar  Bank,  Tugas
Akhir Desi Susilowati,Universitas Sebelas Maret Surakarta. Suyatno,  Thomas,  et,  al  (2003), Kelembagaan Perbankan, Penerbit PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Suyanto Thomas, Kelembagaan Perbankan Edisi Ketiga, (Jakarta: 2007) h.123. Soermarso,  Akuntansi  Suatu  Pengantar, (Jakarta: 2002) h.82. Siallagan Hamonangan, Akuntansi Perbankan,edisi ke2,(Medan:2024) hal:79 Siallagan Hamonangan, Akuntansi Perbankan, edisi kedua, (Medan
2021):80
Triandaru, Sigit dan Totok Budisantoso, (2007),  Bank  dan  Lembaga  Keuangan
Lain  Edisi  2,  Penerbit  Salemba  Empat, Jakarta.
Tim  PP-PPBI,  Sejarah  Perkembangan Bank Indonesia, (Medan: 2003) h. 27-31 Veithzal  Rivai,  Commerical  Bank Management,  (Jakarta:  2013)  h.  722. Jenis Klering

## Copyright holder:
Lamtiur Simamora, Ayu Lestari Gulo, Ayu Indah Lumban Gaol, Intan Angelina Gultom, Putri Yulia Br Sinambela (2024)

## First publication right:
JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis (e-journal)
This article is licensed under: