## BANTUAN KEMANUSIAAN AUSTRALIA TERHADAP PENGUNGSI SURIAH
Isman Habibillah, S.IP
Alumni Jurusan Hubungan Internasional Universitas Wahid Hasyim Smarang dan Relawan di Global Peace Foundation Indonesia
Email : isman1945@gmail.com

## Abstract
This article analyzes Australian foreign policy relating to humanitarian aid to Syria. Foreign  policy  is  the  formulation  of  a  policy  that  is  the  result  of  a  combination  of domestic  conditions  (domestic  factors)  and  the  constellation  of  international  politics (global  factors).  Likewise  with  Australian  foreign  policy.  In  the  formulation  of  the implementation  of  foreign  policy,  certainly  consider  the  domestic  factors  and  the international  political  constellation  that  occurred  at  that  time  so  that  the  policy formulated  will  be  able  to  realize  Australia's  national  interests.  To  show  Australia's concerns  about  the  disruption  by  the  Syrian  regime's  violence  against  its  people, Australia imposed new sanctions on Syria on 21 August 2012 restricting the trading of precious metals and diamonds, luxury goods, and newly minted currencies as well as to  the  oil,  gas  and  petrochemical  sectors  .  New  measures  add  to  the  freezing  of existing  assets  and  travel  restrictions  on  106  individuals  and  28  entities  and  an embargo  on  the  supply  of  military  equipment  and  assistance.  Australian  sanctions specifically  target  the  regime,  not  the  Syrian  people.  including  sanctions  against senior government figures, including President Assad, who is connected with violence and  human  rights  abuses.  The  research method  used  is  qualitative  research  method, that  is  make  description,  picture  or  painting  systematically,  factual,  accurate  about facts, properties and relationship between phenomena investigated.
Keywords: Australian Foreign Policy, Syrian Crisis, Humanitarian Aid

## A. PENDAHULUAN
Krisis  Suriah  pecah  tahun  2011  akibat  serangan  luas  kelompok-kelompok teroris dukungan  Arab  Saudi,  Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya termasuk Turki untuk menggulingkan pemerintahan konstitusional Bashar Al Assad, Presiden Suriah. Pemerintah Australia menyesalkan kekerasan dan penderitaan yang terjadi di Suriah. Australia  mengutuk  semua  tindakan  kekerasan  terhadap  warga  sipil,  siapa  yang
bertanggung  jawab.  Pemerintah  tetap  berkomitmen  untuk  merespon  situasi internasional  di  Suriah.  Australia  terus  bekerja  dengan  negara-negara  yang mempunyai  tujuan  yang  sama  untuk  menjaga  tekanan  pada  pemerintah  Suriah  untuk mengakhiri  kekerasan  dan  berkomitmen  secara  inklusif  untuk  proses  transisi  politik. Menteri  Luar  Negeri  Australia  menyatakan  untuk  menyelesaikan  krisis  Suriah  tidak ada opsi lain kecuali mempertahankan Bashar Al Assad sebagai presiden negara itu.
Bahkan Pemerintah Australia mulai menerapkan uji coba pemberian visa gratis bagi  beberapa  pengungsi  asal  Suriah  dan  keluarganya,  dimana  mereka  tidak  harus membayar biaya pemrosesan visa. Para pengungsi in harus terlebih dahulu mendapat sponsor  dari  bisnis  yang  berada  di  Australia  dan  memenuhi  kriteria  memiliki ketrampilan  dan  juga  pemeriksaan  berkelakuan  baik.  Pemerintah  Australia  sudah mengujicobakan  hal  ini  dengan  menerima  10  keluarga  dan  mereka  tidak  harus membayar biaya pemrosesan visa yang bisa mencapai $ 75 ribu (sekitar Rp 750 juta). 1
Dengan  diberikaannya  bantuan  kemanusiaan  oleh  Australia  kepada  Suriah tersebut,  cukup  menarik  untuk  menyoroti  bagaimana  respon  Australia  dalam menanggapi  isu  konflik  Suriah  bagi  negara  mereka,  juga  faktor  apa  saja  yang menyebabkan  Australia  memberikan  bantuan  keamanan  kepada  Suriah.  Berdasarkan fakta yang terjadi, maka pemberian bantuan keamanan tersebut menimbulkan beragam reaksi  dari  beberapa  pihak.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  kemudian  mencoba mengajukan pertanyaan: (1) Apa saja kebijakan yang dirumuskan dalam pelaksanaan politik  luar  negeri  Australia?  (2)  Apa  saja  kepentingan  nasional  dalam  pelaksanaan politik luar negeri Australia? (3) Bagaimana kondisi domestik Australia?

## B. TINJAUAN TEORITIS
(1) Konsep  Politik  Luar  Negeri, Politik  luar  negeri  merupakan  rangkaian kebijakan  otoritatif  dari  suatu  negara  terhadap  dunia  luar,  dipengaruhi  dan  dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Politik luar negeri menggambarkan  suatu  tindakan  negara  yang  mengarah  pada  situasi  tertentu  yang dipengaruhi  oleh  kondisi,  ruang  dan  waktu,  baik  dipengaruhi  oleh  kondisi  domestik maupun  kondisi  internasional.,Pollitik  (kebijakan)  luar  negeri  adalah  strategi  yang dirumuskan  oleh  elit  politik  suatu  negara  dalam  hubungannya  dengan  negara  lain untuk memperoleh, memperjuangkan, dan mempertahankan kepentingan nasionalnya
1 https://news.detik.com/australia-plus-abc/d-3575467/pengungsi-suriah-langsung-dapat-visa-ke- australia
(national  interest)  melalui  jalan  (instrumen)  diplomasi  ataupun  perang.; (2) kepentingan  nasional, Pengambilan  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara  didasarkan pada  kepentingan  nasional  negaranya.  Kepentingan  nasional  seringkali  dipakai sebagai  alat  untuk  menganalisa  guna  mengetahui  tujuan  kebijakan  luar  negeri  suatu negara.  Kepentingan nasional merupakan unsur  yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara, sehingga dalam pelaksanaan politik luar negeri suatu negara kepentingan nasional  senantiasa  diperjuangkan,  dipertahankan,  bahkan  jika  memungkinkan diperluas. Ia merupakan keseluruhan nilai atau unsur  yang dicita-citakan dan hendak ditegakkan  oleh  suatu  bangsa  pada  saat  ini  maupun  masa  mendatang.  Unsur-unsur vital  tersebut  paling  tidak  mencakup  kelangsungan  hidup  bangsa  dan  negara, kemerdekaan,  keutuhan  wilayah,  kesejahteraan  ekonomi,  prestis  internasional, dll. [ kepentingan  nasional  dalam  hubungan  internasional  secara  umum  digunakan dalam dua hal yaitu, sebagai alat untuk mengidentifikasi tujuan atau objektif dari suatu kebijakan luar negeri dan sebagai konsep politik yang digunakan untuk membenarkan suatu  kebijakan  politik  tertentu.  Dari  kedua  hal  tersebut,  kepentingan  nasional merujuk  pada  kebijakan  suatu  negara  dalam  hubungan  luar  negeri.  Sehingga  hanya diaplikasikan  pada  negara  yang  berdaulat  yang  berhubungan  dengan  kebijakan  luar negeri.  Sebagai  instrumen  analisa  politik,  kebijakan  nasional  secara  khusus diasosiasikan  dengan  teori  politik  realisme  dan  salah  satu  cendekiawan  yang  sangat berpengaruh  Hans  Morgenthau  (1951).  Menurut  Morgenthau,  kepentingan  nasional merupakan  istilah  untuk  kekuatan  motif  utama  dari  tindakan  negara. 2 Dari  dua pengertian  tersebut,  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa  kepentingan  nasional merupakan  motif  atau  latar  belakang  dari  kebijakan  luar  negeri  suatu  negara. Kepentingan  nasional  masing-masing  negara  dalam  perpolitikan  internasional tercermin dari kebijakan luar negerinya; (3) politik luar negeri , dalam hal ini peneliti mendapati  banyak  tinjauan  untuk  menjelaskan  konsep  politik  luar  negeri.  Menurut Rosenau  (1987)  politik  luar  negeri  sebagai  sebuah  aksi  otoritatif  oleh  pemerintah, yang  dikalkulasi  dengan  cermat  dan  memiliki  tujuan  dasar  yang  jelas. 3 Kemudian menurut  Wilkenfeld  (1980)  berargumen  bahwa  politik  luar  negeri  lebih  merupakan aksi reaksi yang resmi dari suatu negara berdaulat, dengan tujuan menciptakan suatu
2 Evans, Graham; Newnham Jeffrey, (1998). The Penguin Dictionary of International Relations . 1st ed. London: Penguin Group.
3 Rosenau, J. N. (1987). Introduction: New directions and recurrent questions in the comparative study of foreign policy . In C. F. Hermann, C. W. Kegley Jr., & J. N. Rosenau (Eds.), New directions in the study of foreign policy. Boston: Allen & Unwin.
kondisi maupun mengubah kondisi yang sudah ada, dalam konteks di luar batas-batas territorial  negara  tersebut. 4 Dari  kedua  pemahaman  tersebut  yang  kemudian memunculkan asumsi peneliti bahwa politik luar negeri merupakan aksi reaksi atas isu yang  ada.  Politik  luar  negeri  juga  merupakan  kepanjangan  tangan  dari  politik  atau kebijakan domestik negara, menurut Holsti (1963) dimana ide dan kebijakan ( policy ) merupakan  bagian  dari  politik  luar  negeri  suatu  negara.  Adanya  perubahan  situasi pada  lingkungan  internasional  berpengaruh  terhadap  perilaku  dan  tindakan  negara. 5
Pengaruh  individu  atau  kelompok  pada  level  domestik  suatu  negara  dapat mempengaruhi  politik  luar  negeri  suatu  negara.  Beberapa  fitur  utama  politik  luar negeri  adalah  bahwa  ia  disusun  dalam  kondisi  domestik  dan  internasional  yang kompleks,  bahwa  ia  berupa  resultan  kepentingan  dari  aktor-aktor  domestik  dan internasional,  bahwa  isu  yang  diangkat  selalu  terkait  kepentingan  aktor.  Negara sebagai  aktor  utama  dalam  studi  hubungan  internasional.  Dari  beberapa  pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri adalah sikap atau kebijakan yang dikeluarkan  negara  sebagai  bentuk  respon  atas  isu  yang  terjadi  dalam  politik internasional.

## C. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif,  yaitu  prosedur  yang  menghasilkan  data  yang  deskriptif  berupa  kata-kata tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Metode  deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  maupun  suatu  kelas  peristiwa  pada  masa  sekarang. Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  membuat  deskripsi,  gambaran  atau lukisan  secara  sistematis,  faktual,  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 6
Dalam metode ini penulis berusaha mendeskripsikan politik luar negeri  Australia terkait  bantuan  kemanusiaan  ke  Suriah.  Peneliti  mengumpulkan  data  dari perpustakaan yang relevan dengan penelitian ini.
4 Wilkenfeld, J. et al. (1980). Foreign policy behaviour: The interstate behaviour analysis model. London: Sage.
5 Holsti, K. J. (1983). International politics: A framework for analysis . 4th ed. London: Prentice Hall.
6 Moh. Natsir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia (Jakarta:1988), hal.63

## D. PEMBAHASAN
D.1. Faktor Konflik Suriah
Ada  banyak  perspektif  mengenai  apa  saja  faktor  yang  melatarbelakangi pecahnya konflik Suriah. Sebuah konflik memang terjadi tidak disebabkan oleh sebab tunggal. Konflik selalu lahir dari sebab yang kompleks dan diliputi oleh banyak faktor dan kepentingan. Dan jika melihat peta konflik Suriah yang terjadi, terlalu sederhana (simplikatif)  untuk  menyatakan  bahwa  konflik  tersebut  tirani  versus  demokrasi,  atau apalagi  berlatar  belakang  teologis:  perseteruan  antara  Sunni  dan  Syiah 7 .  Karena sejarah  Suriah  adalah  harmoni  antar  sekte  dan  umat  beragama.  Itu  pula  yang  saya rasakan selama hidup di sana.
Ada empat faktor yang terlibat dalam sebuah konflik, yaitu triggers (pemicu), pivotal  (akar),  mobilizing  (peran  pemimpin)  dan  aggravating  (faktor  yang memperburuk atau memperuncing situasi konflik). Untuk mengetahui keempat faktor tersebut  diperlukan  sebuah  analisis  berupa  kajian  sistematis  terhadap  profil,  sebab- sebab,  aktor,  dan  dinamika  konflik.  Klasifikasi  faktor  juga  bisa  dilakukan  dengan melihat yang primer, sekunder dan tersier.
Intinya, secara global faktor penyebab konflik Suriah bisa dipetakan dalam dua hal:
1.  Masalah  internal  (dalam  negeri)  Suriah,  berupa  terbatasnya  kesempatan pergerakan/mobilitas  sosial  dan  politik,  kesenjangan,  korupsi,  dan  represi  aparat keamanan, serta tuntutan reformasi atas rezim klan Assad yang telah berkuasa selama 40  tahun.  Anehnya,  tuntutan  reformasi  ini  tidak  terjadi  di  delapan  negara  monarki yang juga tergabung dalam liga Arab yang tidak lebih demokratis. Jadi sejatinya yang terakhir ini tidak cukup kuat.
2.  Masalah  eksternal  (luar  negeri),  berupa  kepentingan  politik,  keamanan,  dan ekonomi.  Ini  tidak  lepas  dari  fakta  bahwa  Suriah  adalah  negara  yang  kuat  secara militer  dan  selalu  menunjukkan  sikap  perlawanan  dan ancaman  terhadap  Israel  sejak awal  sejarahnya,  termasuk  dengan  bersekutu  bersama  Iran,  Hamas  dan  Hizbullah. Kondisi demikian membuat Israel, Amerika, NATO dan sekutunya di Timur Tengah turut  berkepentingan  mereformasi  dan  menumbangkan  Assad.  Demikian  ringkasnya kebutuhan politik dan keamanan negara sekeliling Suriah.
7 https://news.detik.com/kolom/d-3398935/memahami-konflik-suriah-tragedi-kemanusiaan-terbesar- abad-21, diakses pada tanggal 15 Nopember 2017, jam 17.00 Wib
Sementara  dari  sisi  ekonomi,  di  balik  koalisi  Barat  dan  sekutu  Arab,  serta Turki terdapat kepentingan untuk mengeksploitasi cadangan minyak, di samping gas, dengan  ketebalan  sekitar  350  meter,  berkali  lipat  rata-rata  ketebalan  kandungan minyak dunia yang hanya sekitar 10-20 meter di tanah milik Suriah. Sumber ini berisi miliaran barel yang kandungannya dapat membuat negara mana pun menjadi pemain minyak penting.

## D.2. Kepentingan Australia terhadap Konflik Suriah
Kebijakan  luar  negeri  Australia  berpatokan  pada  tujuan  dan  kepentingan nasional  yang  ingin  dicapai.  Berikut  ini  adalah  mengenai  Tujuan  Nasional  dan Kepentingan Nasional Australia:
a)         Tujuan Nasional Australia
Tujuan  dasar  politik  luar  negeri  Australia  adalah  menjaga  integritas  dalam lingkungan  internasional  yang  saling  bersaing.  Integritas  suatu  bangsa  bukan  hanya mencakup  perlindungan  terhadap  aset-aset  yang  penting  seperti  wilayah  teritori, sumber  daya  alam  dan  manusia  dalam  batas  negara  tetapi  juga  memelihara  sistem ekonomi, politik, sosial, budaya masyarakat  yang turun temurun secara singkat. Hal- hal  tadi  disebut  sebagai  etos  fisik  dan  sosial  dari  sebuah  negara.  Ada  dua  sikap kelompok nilai yang membangun etos nasional Australia. Sikap kelompok nilai yang pertama  adalah  campuran  antara  nilai  budaya,  etika,  agama  dan  etnis  yang menentukan  sikap  dan  moralitas  masyarakat.  Sedangkan  kelompok  nilai  yang  kedua adalah  campuran  antara  nilai,  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang  dipelihara  oleh masyarakat dalam aturan-aturan administrative. Tujuan utama dari politik luar negeri suatu Negara adalah kelangsungan hidup dan untuk itu keamanan Negara adalah suatu hal yang mutlak. Keamanan Negara bukan hanya keamanan secara fisik dari serangan maupun invasi, tetapi berarti juga perlindungan dari agresi ekonomi Negara lain, yang juga berarti mengamankan dasar nilai dan budaya masyarakat dari penerapan ideologi luar negeri yang bertentangan.
b)    Kepentingan Nasional Australia
Dalam melihat kepentingan nasional Australia, terdapat empat prioritas pokok:
1.  Memelihara  keamanan  yang  positif  dan  lingkungan  strategis  dalam  kawasannya. Berarti  Australia memiliki  kepentingan  langsung  dalam  menjamin  situasi  yang  aman dan damai di Negara-negara sekitarnya agar tetap terpelihara dengan stabil.
2. Mendukung terciptanya keamanan global.
3.  Kerjasama  ekonomi,  investasi  dan  perdagangan.  Australia  ingin  memobilisasi pengaruh politik internasional untuk mendukung tujuan ekonomi internasional dengan cara  membuka  pasar  barang  ekspor,  memperluas  kesempatan-kesempatan  ekonomi bagi  sektor  industri  Australia  dan  terus  menciptakan  persepsi  bahwa  Australia merupakan  tempat  yang  menarik  untuk  melakukan  penanaman  modal  asing  serta menempatkan pemerintah Australia sebagai mitra yang ideal untuk kerjasama.
4.  Menjadi  warga  dunia  yang  baik  dengan  Australia  terus  memainkan  peranan  yang positif  dan  konstruktif  diantara  aneka  ragam  isu  yang  sekarang  menjadi  subyek diplomasi  multilateral,  seperti  penanganan  masalah  pengungsi,  terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang dan masalah kesehatan dunia. 8
Berdasarkan Tujuan dan Kepentingan Nasional Australia yang telah ditetapkan oleh  Pemerintah  Australia,  Perdana  Menteri  Howard  pada  masa  pemerintahannya menetapkan kebijakan politik luar negerinya sebagai berikut:
a) Melindungi  teritorial  Australia  dari  serangan  fisik  dan  memelihara  kapasitas Australia dalam membuat kebijakan independen.
b) Membangun dan melanjutkan kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi pada skala internasional, tapi dengan penekanan pada pasar Asia-Pasifik.
c)  Menghapuskan  senjata  pemusnah  massal  dan  untuk  menahan  konflik  regional  (di dalam  dan  diluar  Asia),  peningkatan  keamanan  dalam  menghadapi  terorisme internasional, melalui migrasi tidak sah, tentang penyakit, arus pengungsi, penurunan kualitas  lingkungan,  narkotika  dan  kejahatan  transnational,  sehingga  dapat meminimalisasikan risiko konflik global.
d) Memelihara  dan  mempromosikan  Australia  sebagai  negara  yang  memiliki  nilai demokrasi  liberal  yang  direfleksikan  dari  intelektual  Eropa  dan  peninggalan  budaya, untuk  menarik minat  negara-negara  Asia  Pasifik  yang  memiliki  sejarah  dan  budaya yang berbeda. 9
Kebijakan luar negeri Australia sangat ditentukan oleh berbagai faktor baik dari faktor internal maupun eksternal. Faktor-faktor internal dan eksternal yang amat mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia antara lain:
8 Peter,Brown, 2012. Australian Influence in South Pacific . Canberra: Australian Defence College, hal. 44
9 Hudson,  V.  M.  (2007). Foreign  policy  analysis:  Classic  and  contemporary  theory .Maryland: Rowman & Littlefield., hal.17.
Pertama,  "Historical  Culture"  atau  budaya  historis  dan  demografis.  Dari  sisi budaya  historis  dan  demografis  ini,  ada  dua  negara  yang  amat  berpegaruh  dalam pembentukan  kebijakan  luar  negeri  Australia,  yaitu  Inggris  dan  Amerika.  Kedua, adalah  faktor  geografis.  Sebagai  Negara  benua  di  selatan  khatulistiwa  yang  dihuni oleh sebagian besar masyarakat keturunan inggris (Anglo Celtic), masyaraka Australia merasa  terisolir  oleh  lingkungan  luarnya.  Ketiga,  perubahan  konstelasi  politik, ekonomi,  dan  keamanan  regional  dan  internasional tidaklah  bersifat  statis  melainkan dinamis.  Keempat,  tujuan  yang  inin  diraih  dari  kebijakan  luar  negeri  adalah kepentingan  nasional.  Tujuan  politik  dari  kebijakan  luar  negeri  Australia  ini  dapat disimpulkan  kedalam  empat  hal:  a)  suatu  Australia  yang  lebih  aman,  baik  dari  segi fisik,  ekonomi,  budaya,  dan  politi,  termasuk  ideology  dan  national  etosnya;  b)  suatu dunia yang lebih aman; c) suatu dunia yang lebih kaya; d) suatu dunia yang lebih baik.
Kecenderungan  politik  luar  negeri  Australia  untuk  menjalin  kerja  sama  dan membuka  diri  terhadap  kawasan  asia  pasifik  dengan  tetap  tidak  meninggalkan hubungannya dengan AS dan inggris adalah langkah nyata arah kebijakan luar negeri Australia  pada  masa  sekarang.  Walaupun  hubungannya  dengan  negara  induk  yakni Inggris  sekarang  agak  melemah  dikarenakan  jarak antara  Australia  dan  negara  induk tersebut  menyebabkan  Australia  lebih  memilih  untuk  mendekatkan  diri  ke  Amerika Serikat yang mana notabenenya memiliki pengaruh yang lebih kuat dari pada inggris di  kawsan  asia  pasifik.  Jadi  menurut  Australia  hubungannya  sebagai  orang  western tetap  dijaga  dengan  kerjasama  keamanan  bersama  AS  selain  itu  untuk  masalah kerjasama ekonomi dan lainnya Australia mulai membuka diri di kawasan asia pasifik. Sedangkan  dengan  kawasan  regional  asia  pasifik  Australia  memberikan  dukungan terhadap berbagai organisasi yang ada di kawasan asia pasifik ini. Dukungan tersebut terlihat pada organisasi berikut : 10
a) Pacific  Islands  Forum  Secretariat  (PIFS)  adalah  Forum  Kepulauan  Pasifik (sebelumnya dikenal  sebagai  Forum  Pasifik  Selatan  sebelum  2000),  yang  pelayanan Sekretariat,  menyatukan  independen  dan  mengatur  diri-negara  di  Pasifik  dalam tahunan pemimpin sebuah KTT.
b) Secretariat of the Pacific Community (SPC)
10 Henningham,  Stephen,  1992.  “Australia  and  the  South  Pacific”,  dalam   Australia  in  a  Changing World, ed. F.A. Mediansky. Botany, NSW: Maxwell Macmillan Publishing Australia, hal 56
c) South Pacific Applied Geoscience Commission (SOPAC) yang membantu anggota untuk  menilai,  eksplorasi  dan  pengembangan  mineral  dan  sumber  daya  yang  tidak hidup lainnya.
d) Pacific  Regional  Environment  Program  (SPREP)  mempromosikan  kerjasama regional dalam masalah lingkungandi asia pasifik.
e)  Forum  Fisheries  Agency  (FFA)  yang  bertujuan  membantu  anggota  untuk memaksimalkan manfaat  yang  berkelanjutan  dari  konservasi  dan  pemanfaatan berkelanjutan sumber daya  perikanan mereka.
f) South  Pacific  Board  of  Educational  Assessment  (SPBEA)  yaitu  suatu  daerah, organisasi antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1980 untuk membantu negara- negara anggota dan  wilayah untuk mengembangkan prosedur penilaian terhadap dan / atau regional sertifikat  nasional.
g) University  of  South  Pacific  (USP)  yang  merupakan  penyedia  utama  pendidikan tersier  diwilayah  Pasifik  dan  pusat  internasional  keunggulan  untuk  pengajaran, penelitian dan  konsultasi pada semua aspek kehidupan Pasifik.
h) Fiji School of Medicine (FSMed) yang merupakan lembaga kesehatan tersier yang melatih dan mendidik profesional kesehatan untuk melayani masyarakat di Pasifik.
Selain  dukungan  Australia  juga  merupakan  anggota  dari  organisasi  regional Asia Pasifik yaitu:
a) APEC yaitu program kerjasama ekonomi di kawasan asia-pasifik.
b) ASEAN-Australian  Development  Cooperation  Programme  (AADCP)  Program Kerjasama  Pembangunan  ASEAN-Australia  adalah  demonstrasi  praktis  dari komitmen  Australia  untuk  bekerja  sama  dengan  ASEAN  untuk  meningkatkan pembangunan  ekonomi  dan  sosial  yang  berkelanjutan  di  Asia  Tenggara.  Hal  ini mencerminkan  prioritas  saat  ini  dan  tantangan  yang  dihadapi  kedua  pasangan  untuk memperluas  hubungan  ekonomi,  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan  keamanan  di  kawasan  negara-negara  dengan  tantangan  pembangunan yang  berbeda.  Tujuan  dari  program  ini  adalah  untuk  mempromosikan  pembangunan berkelanjutan  di  dalam  ASEAN,  dengan  membantu  ASEAN  untuk  mengatasi tantangan pembangunan daerah prioritas melalui kerjasama regional.
Tujuan khusus dari AADCP adalah:
1. untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan sosial regional (termasuk-ekonomi dan keuangan kerjasama makro, integrasi ekonomi, perumusan kebijakan sosial dan sistem, dan hubungan AFTA-CER).
2. untuk memperkuat kapasitas kelembagaan daerah
3. untuk memperkuat ilmu pengetahuan, teknologi dan kerjasama lingkungan;
4. untuk  mempercepat  baru  Negara-negara  Anggota  ASEAN  'integrasi  ke  ASEAN dengan mendukung partisipasi mereka dalam program-program kerjasama ASEAN.
Australia  duduk  dalam  Dewan  Keamanan  PBB  dengan  periode  dua  tahun mulai  2013.  Tahun  2014,  ia  mendorong  resolusi  bantuan  kemanusiaan  di Suriah Penelitian  ini  mengajukan  argumentasi  yaitu  respon  Negara  Australia  dan warga  negara  Australia  terhadap  konflik  Suriah. 11 Tiga  kategori  tersebut  adalah mendukung,  ambivalen  dan  menentang.  Mendukung  dalam  hal  ini  adalah  dimana respon  suatu  negara  yang  merasa  diuntungkan  dengan  memberikan  bantuan kemanusiaan  kepada  Suriah,  Australia.  Ambivalen  adalah  reaksi  suatu  negara  yang tidak  berada  dalam  golongan  pro  dan  kontra  melainkan  lebih  menyikapi  konflik Suriah tersebut sebagai posisi yang dapat menguntungkan tetapi juga dapat merugikan bagi  kepentingan  negaranya,  posisi  negara  tersebut  cenderung  berubah-ubah menyesuaikan kondisi menurut kepentigan nasional bagi negaranya. Menentang dalam hal ini adalah satu reaksi yang muncul dimana suatu negara tidak merasa diuntungkan, namun  justru  merasa  kepentingannya  terancam  atau  merasa  dirugikan  drengan mengirimkan  bantuan  kemanusiaan  terhadap  konflik  Suriah.  Penelitian  ini menggunakan dua sisi pandangan yaiut pandangan faktor domestik Negara Australia, dan  juga  faktor  kebijakan  luar  negeri  Australia.  Keduanya  akan  saling  berhubungan dengan  faktor  kepentingan  politik  luar  negeri  Australia  khususnya  terhadap  konflik Suriah.

## D.3. Bantuan Kemanusiaan ke Suriah
Bantuan kemanusiaan Australia bekerja sama dengan PBB dan organisasi non -  pemerintah  yang  netral  untuk  memberikan  bantuan  kemanusiaan  bagi  warga  sipil yang terkena dampak perang saudara Suriah. Sejak 2011, Australia telah menyediakan lebih  dari  $  130  juta  dalam  bantuan  kemanusiaan  untuk  membantu  orang  di  dalam
11 https://www.hrw.org/id/world-report/2015/country-chapters/268177, diakses 13 Nopember 2017, jam 16.00 Wib
Suriah dan pengungsi Suriah di Timur Tengah. Pendanaan Australia telah membantu Program Pangan Dunia untuk memberi makan 4.250.000 orang di dalam Suriah setiap bulan dan mendukung Dana Anak PBB ( UNICEF ) untuk memastikan 10 juta orang memiliki  akses  terhadap  air  bersih.  Pemerintah  Australia  juga  menyediakan  logistik dan layanan perlindungan anak di kamp-kamp pengungsi di perbatasan Suriah.
Pada  tahun  2016  di  Konferensi  Donor-Donor  Suriah  bahwa  Australia  akan memberikan tambahan senilai AU$ 25 juta untuk bantuan kemanusiaan penyelamatan jiwa  di  Suriah,  Irak  dan  negara-negara  di  kawasan  yang  menampung  sejumlah  besar pengungsi. Pendanaan baru ini termasuk $ 20 juta untuk mitra dalam wilayah Suriah, dan  untuk  mitra  yang  beroperasi  di  wilayah  termasuk  Komisaris  Tinggi  PBB  untuk Pengungsi  (UNHCR),  Badan  PBB  untuk  Anak  (UNICEF),  Program  Pangan  Dunia (WFP)  dan  LSM  Australia 12 .  Bantuan  Australia  akan  memungkinkan  pengungsi Suriah  dan  masyarakat  tuan  rumah  pengungsi  untuk  mengakses  sumber-sumber penting seperti makanan, tempat tinggal dan perlindungan.
Pemerintah  Australia  juga  akan  memberikan  tambahan  senilai  $  5  juta  untuk Irak,  termasuk  $  2  juta  untuk United  Nations  Development  Programme untuk membantu  menstabilkan  wilayah  di  negara  yang  dibebaskan  dari  ISIS,  dan  bantuan untuk  mitra  LSM.  Peningkatan  kontribusi  ini  akan  mendukung  warga  sipil  yang terkena  dampak  krisis  kemanusiaan  terburuk  di  dunia.  Di  Suriah,  sebanyak  13,5  juta orang  membutuhkan  bantuan  kemanusiaan  yang  mendesak.  Sebanyak  4,6  juta  warga Suriah adalah pengungsi di negara-negara tetangga. Diperkirakan 10 juta orang di Irak juga membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak tahun ini.
Selain  penambahan  dana  kemanusiaan  ini,  Pemerintah  Australia  juga  akan mengerahkan 10 orang spesialis dari Korps Sipil Australia ke  Libanon dan Yordania untuk  membantu  mitra  PBB  dan  LSM  memberikan  pendidikan,  air,  sanitasi, infrastruktur tempat  pengungsian,  logistik  dan  perlindungan  untuk  pengungsi  Suriah. Pengumuman  ini  membuat  respon  kemanusiaan  Australia  terhadap  krisis  Suriah menjadi lebih dari $213 juta sejak 2011, dan untuk Irak mencapai $45 juta sejak tahun 2014, dengan total bantuan sebesar $258 juta.
Untuk memperlihatkan kekhawatiran Australia pada gangguan oleh kekerasan rezim  Suriah  terhadap  rakyatnya,  Australia  menerapkan  sanksi  baru  terhadap  Suriah pada 21 Agustus 2012 yang membatasi perdagangan logam mulia dan berlian, barang-
12 http://indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/MR16_011.html, diakses 14 Nopember 2017, jam 17.00 Wib
barang mewah, dan baru dicetak mata uang dan juga dengan sektor minyak,  gas dan petrokimia. Langkah-langkah baru menambah pembekuan aset yang ada dan larangan perjalanan  pada  106 individu  dan  28  entitas  dan  embargo  pada  penyediaan  peralatan militer dan bantuan. Sanksi Australia secara khusus menargetkan rezim, bukan rakyat Suriah  .  termasuk  sanksi  terhadap  tokoh-tokoh  senior  pemerintah,  termasuk  Presiden Assad,  yang  terhubung  dengan  kekerasan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu? Pertama, Membuat sumbangan kepada badan  PBB  atau  organisasi  non  -  pemerintah  (  NGO  )  yang  memberikan  bantuan kemanusiaan  di  dalam  dan  sekitar  Suriah  (lihat  lembar  informasi  pada  penyediaan bantuan  keuangan.  Kedua,  Berpartisipasi  dan  terlibat  dalam  kegiatan  aksi  damai, Ketiga,  Menulis  ke  Senator  atau  Wakil  Federal  Parlemen  -  yang  terpilih  untuk mewakili  mereka.  Keempat,  Gunakan  media  sosial  dan  bertanggung  jawab  untuk menyuarakan keprihatinan dan berkontribusi untuk menantang rezim Suriah

## E. KESIMPULAN
Dari gambaran analisis dan penjelasan singkat yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti menarik kesimpulan inti bahwa faktor-faktor yang menyebabkan Australia mau memberikan bantuan kemanusiaan kepada Suriah karena disebabkan oleh faktor kepentingan negara, faktor politik luar negeri Australia dan faktor domestik Australia. Adanya faktor-faktor tersebut membentuk pandangan suatu negara dalam menyikapi konflik Suriah.
Faktor  kepentingan  nasional  lebih  mengarah  ke  keamanan  nasional Australia. Pendekatan Pemerintah  mempunyai  empat  tingkat:  memelihara  masyarakat yang  tangguh,  multikultural,  membantu  lembaga-lembaga  dan  sektor-sektor masyarakat kita memerangi ideologi ekstrimis kekerasan di mana pun hal ini muncul, menantang  dan  merongrong  daya  tarik  propaganda  teroris,  khususnya  daring,  dan tangan  untuk  mengalihkan  individu  dari  pandangan-pandangan  ekstrim  kekerasan mereka. Yang lebih penting lagi, pemerintah tidak dapat memenangi pertempuran ini sendiri saja. Para tokoh masyarakat dan kelompok mempunyai tanggung jawab besar baik  dalam  mengutuk  ekstrimisme  kekerasan  dan  mengajar  persatuan  dalam keanekaragaman, saling hormat bukannya kebencian. Dengan memberikan bantuan ke Suriah setidaknya keamanan Australia akan terjaga.
Dalam  menyikapai  konflik  Suriah,  Australia  terkesan  tidak  agresif.  Bahkan Pemerintah  Australia  mendapat  tekanan  dari  kelompok-kelompok  HAM  untuk
menampung  lebih  banyak  pengungsi  Suriah.  Salah  satu  dari  kebijakan  terakhir Perdana Menteri Tony Abbott yang dipecat, adalah mengumumkan rencana memberi suaka kepada 12 ribu warga Suriah dari kelompok “minoritas yang teraniaya”.Dalam kelompok-kelompok  tertentu,  terdapat  tentangan  yang  sangat  kuat  untuk  membantu para  pencari  suaka  dari  Timur  Tengah.  Imigrasi  tetap  menjadi  masalah  yang  paling memecah-belah Australia, dan PM Malcolm Turnbull, yang dikenal karena pandangan progresifnya, akan sangat menyadari bahwa kebijakan suaka yang keras itu membantu kelompok konservatif mendapat kemenangan besar dalam pemilu.

## Daftar Pustaka
Brown, Peter, 2012. Australian Influence in South Pacific . Canberra: Australian Defence College.
Cotton, James, 2006. “Australian Foreign Policy and the Management of Intelligent in Post  September  11”,  dalam Asia  Pacific  School  and  Economic  and Government . Melbourne: Australia National University.
Evans, Graham; Newnham Jeffrey, (1998). The Penguin Dictionary of International Relations . 1st ed. London: Penguin Group.
Gyngell,  Allan,  2007. Australia  and  New  Zealand  in  a  Globalizing  World.  Sydney:
The Lowy Institute for International Policy.
Henningham, Stephen, 1992. “Australia and the South Pacific”, dalam Australia in a Changing  World,  ed.  F.A.  Mediansky.  Botany,  NSW:  Maxwell  Macmillan Publishing Australia.
Hudson,  V.  M.  (2007). Foreign  policy  analysis:  Classic  and  contemporary  theory . Maryland: Rowman & Littlefield.
McDougall, D., 1998. Australian Foreign
Relations: Contemporary Perspectives . London: Longman Publishing.
Stevens,  Christine  A.,  2002. Asylum  Seeking  in  Australia. International  Migration Review, 36 (3)
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150907065532-113-76995/australia- akan-terima-lebih-banyak-pengungsi-irak-dan-suriah/
http://mirajnews.com/id/internasional/australia/australia-siapkan-bantuan-untuk- pengungsi-suriah/
https://news.detik.com/australia-plus-abc/d-3575467/pengungsi-suriah-langsung- dapat-visa-ke-australia