## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses

## PERADILAN GACACA SEBAGAI SUATU SISTEM ALTERNATIF PERADILAN UNTUK MEMBANTU MEMPROSES HUKUM PELAKU GENOSIDA DI RWANDA

## BELARDO PRASETYA MEGA JAYA
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta Km 4 Pakupatan, Serang -Banten email: belardoprasetya@untirta.ac.id

## ABSTRACT
In 1994, Rwanda suffers one of the worse genocides, cruel and insolent in history. The suspect  that  detained  reach  122.000  people.  In  order  to  processing  all  of  them  will  need  a long  time.  As  the  solution,  transitional  justice  process  Rwanda  move  from  classic  justice paradigm  to  new  community-based  approach,  that  is  called  “Gacaca”  (Rwanda’s  Gacaca Courts). Therefore, This research aims to: (1) describe and explain international criminal law enforcement  practice  in  Gacaca  Court  for  Rwanda  as  an  alternative  (Alternative  Court Systems:  Rwanda’s  Gacaca  Courts)  to  process  the  genocide  perpetrators  in  Rwanda.  This research used normative legal research. The result shows that Gacaca Court is form based on a combination of community traditional practice for Rwanda and the modern criminal justice system concerning genocide and crimes against humanity. Gacaca in Kinyarwanda (the local language),  means  “the  grassy  lawn  or  grass  and  the  lawn”,  referring  to  the  fact  that  the justice process of the Gacaca did on the grass. In the justice process, they will come together on  the  grass  for  discussing  the  problem  and  tell the  tribal  chief  as  a  judge.  The  purpose  of Gacaca  courts  is  not  for  the  punishment  but fair that  is  re-enforcement  of  social  rules.  The process in Gacaca Courts is easy and no need for a long time like a process in International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). That matter shows that Gacaca Courts can be a good and effective solution to be Alternative Court Systems to process many genocide perpetrators in Rwanda 1994 in a short time and less money.
Keywords : Gacaca Courts, Alternative Court Systems, Genocide Crimes in Rwanda

## ABSTRAK
Pada  tahun  1994,  Rwanda  menderita  salah  satu  genosida  terburuk,  kejam  dan  brutal dalam  sejarah.  Jumlah  tersangka  yang  ditahan  mencapai  angka  122.000.  Untuk  memproses para tersangka tersebut dalam  suatu peradilan, akan  membutuhkan waktu  yang sangat  lama. Sebagai  solusinya,  proses  keadilan  transisional  Rwanda  bergerak  dari  paradigma  keadilan klasik  ke  pendekatan  baru  berbasis  masyarakat,  yang  disebut  “ Gacaca” ( Rwanda’s  Gacaca Courts ).  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk:  menjelaskan  mengenai  praktik penegakan  hukum  pidana  internasional  melalui  Peradilan Gacaca Rwanda  sebagai  sistem alternatif peradilan di Rwanda dalam membantu memproses dan menghukum pelaku genosida di  Rwanda.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  yurisidis  normatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pengadilan Gacaca ini  dibentuk  berdasarkan  suatu campuran  antara  praktik  tradisional  Rwanda  dengan  sistem  pidana  modern,  yang  juga

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda
mencakup ketentuan soal genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Gacaca berasal dari bahasa  nasional  Rwanda  yang  berarti  “ grass ”  atau  “ the  lawn ”  yang  berarti  rumput  atau halaman rumput yang mengacu pada proses peradilan yang digelar diatas rumput. Saat proses pengadilan,  mereka  akan  berkumpul  di  atas  sebuah  petak  rumput  untuk  membahas  masalah dengan  para  kepala  keluarga  sebagai  hakim.  Tujuan  utama  dari  Peradilan Gacaca bukanlah pada  penghukuman  tetapi  pada  keadilan  yakni  penegakan  kembali  tata  aturan  sosial.  Proses peradilan dalam Pengadilan Gacaca tidak terlalu rumit dan tidak membutuhkan jangka waktu yang lama seperti halnya proses peradilan dalam International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). Hal tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Gacaca dapat dijadikan suatu solusi yang baik  dan  efektif  untuk  dijadikan  alternatif  untuk  membantu  memproses  dan  menghukum pelaku  genosida  1994  yang  begitu  banyaknya  dengan  waktu  yang  singkat  dan  biaya  yang terjangkau.
Kata Kunci : Peradilan Gacaca, Sistem Peradilan Alternatif, Kejahatan Genosida Rwanda

## A. PENDAHULUAN
Pada  tahun  1994,  Rwanda  menderita salah  satu  genosida  terburuk,  kejam  dan brutal  dalam  sejarah.  Selama  100  hari pembunuhan,  800.000  orang  meninggal dunia. 1 Empat belas tahun setelah genosida tersebut,  Rwanda  masih  berjuang  dengan bagaimana  membangun  kembali  negara tersebut  dan  menangani  kekejaman  massa yang  terjadi.  Selama  empat  tahun  pertama setelah  genosida,  empat  jenis  pengadilan dikembangkan  untuk  mengadili  pelaku- pelaku  genosida  ( genocidaires )  yaitu:  1) the  International  Criminal  Tribunal  of Rwanda (ICTR); 2 2) Foreign  Courts Exercising  Universal  Jurisdiction, 3)
1 Howard  Ball.  1999. Prosecuting  War  Crimes And  Genocide:  The  Twentieth-Century  Experience University  Press  of  Kansas,  hlm.  156  sebagaimana dikutip  oleh  Maya  Sosnov, The  Adjudication  Of Genocide:  Gacaca  and  The  Road  to  Reconciliation  In Rwanda ,  the  University  of  Pennsylvania  Law  School,
2008,
hlm. 125, dapat diakses di http://www.law.du.edu/documents/djilp/36No2/The- Adjudication-Genocide-Gacaca-and-the-Road-to- Reconciliation-in-Rwanda-Maya-Sosnov.pdf.  Lihat  juga Christopher  J.  Le  Mon,  “Rwanda’s  Troubled  Gacaca Courts”, Human  Rights  Brief ,  Volume,  14,  No.  2, Washington:  American  University  Washington  College of Law, 2007.
2 International  Criminal  Tribunal  for  the  former Yugoslavia (ICTY)  dan International  Criminal  Tribunal for  Rwanda (ICTR)  dibentuk  oleh  Dewan  Keamanan ( Security  Council )  PBB  demi  menjaga  Perdamaian  dan Keamanan Internasional, dapat di akses di www.icty.org/ dan di unictr.unmict.org/.
Domestic criminal courts, and; 4) Domestic  military  tribunal . 3 Pengadilan genosida  di  Rwanda  dimulai  pada  akhir Desember  1999.  Beribu-ribu  orang  telah diadili  dan  dijatuhi  hukuman  karena peranan  mereka  dalam  aksi  kekejaman yang berlangsung bulan April-Juli 1994. 4 Dalam  laporannya  kepada  Persatuan Bangsa-Bangsa  yang  disiapkan  pada  awal tahun  2000,  Perwakilan  Khusus  Michael Mousalii  menyatakan  bahwa  2406  orang telah  diadili  di  pengadilan-pengadilan khusus  genosida,  dimana  348  orang (14,4%)  dijatuhi  hukuman  mati,  30,3% dijatuhi  hukuman  seumur  hidup  34% dijatuhi  hukuman  penjara  antara  satu sampai  dua  puluh  tahun,  serta  19% dibebaskan. 5 Setelah  itu,  para  pemimpin
Rwanda
mengakuibahwa tidak
3 Ibid.
4 W.A.  Schabas.  2002. The  Rwanda  Case: Sometimes  it's  Impossible dalam  M  .  Cherif  Bassioun, Post-Conflict Justice. Ardsley. New York: Transnational. hlm,  499-522.  Juga:  M.A.  Drumbl.  2000. Punishment, Postgenocide: From Guilt to Shame to Civis in Rwanda . New York: University Law Review. hlm. 1221.
5 Laporan  mengenai  Keadaan  Hak  Asasi  Manusia di  Rwanda  yang  Diajukan  Oleh  PerwakilanKhusus.  Mr. Michael  Mousalli.  Berdasarkan  atas  Resolusi  Komisi 1999/20',  Dok.  PBB  E/CN.4/2000/4I,  paragraf  136 sebagaimana  dikutip  oleh  William  A.  Schabas.  2002. “Akhirnya Pengadilan Tingkat Nasional Mulai Menyidangkan  Kejahatan  Terbesar:  Genosida”, Jurnal HAM, Volume  1  Nomor  2,  ISSN  1993-6027,  Jakarta: Komnas HAM, November. Hlm. 23

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses
memungkinkan untuk menyidangkan semua  orang  yang  diduga  melakukan genosida,  Sistem  peradilan  umum  harus berhadapan  dengan  tersangka  yang  sangat banyak.  Bahkan pada  suatu waktu, jumlah tersangka  yang  ditahan  mencapai  angka 122.000.  Untuk  menyelesaikan  semua kasus  ini,  akan  dibutuhkan  waktu  yang sangat  lebih  (bisa  lebih  dari  100  tahun). Sebagai reaksi, proses keadilan transisional Rwanda  bergerak  dari  paradigma  keadilan klasik ke pendekatan baru (Sistem Alternatif  Peradilan)  berbasis  masyarakat, yakni  membentuk  pengadilan  campuran ( Hybrid  Tribunal )  yang  dinamai  dengan “ Gacaca Courts .” 6
Penelitian  ini  akan  menjelaskan mengenai praktik penegakan hukum pidana  internasional  melalui  Peradilan Gacaca
Rwanda ( Alternative Court Systems: Rwanda’s Gacaca Courts ) sebagai  sistem  alternatif  peradilan  di Rwanda  dalam  membantu  memproses  dan menghukum pelaku genosida di Rwanda.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( Normative
Legal Research ), yaitu penelitian hukum kepustakaan  yang  mengacu  pada  norma hukum  yang  terdapat  dalam  peraturan internasional  dan  peraturan  perundang- undangan. 7 Fokus kajiannya adalah hukum positif,  hukum  positif  yang  dimaksud adalah  hukum  yang  berlaku  suatu  waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma  tertulis  yang  secara  resmi  dibentuk
6 Ruth Rubio-Marin. 2008. Perempuan Menggugat,  Masalah  Gender  dan  Reparasi  dalam Kejahatan Hak Asasi Manusia, Diterjemahkan dari: What  Happened  to  the  Women?  Gender  and Reparations  for  Human  Rights  Violations ,  Jakarta: ELSAM – Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat. Hlm. 230.
7 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  2006.
Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajawali Press. Hlm. 23.
dan  diundangkan  oleh  penguasa,  di samping  hukum  yang  tertulis  tersebut terdapat  norma  di  dalam  masyarakat  yang tidak  tertulis  yang  secara  efektif  mengatur perilaku anggota masyarakat. 8

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kejahatan Internasional di Rwanda
Situasi  di  Rwanda  didominasi  oleh konflik  antaretnik  yang  berpangkal  pada perebutan  kekuasaan  di  Rwanda,  yang sudah  berlangsung  sejak  Rwanda  masih berada  di  bawah  perwalian  Belgia  pasca- perang  dunia  I.  Pemberian  fasilitas  dan kemudahan lainnya yang berlebihan olehBelgia  kepada  etnis  Tutsi  sebagai pemegang  “kerajaan-monarch”  Rwanda jaman pre-kolonial yang jumlahnya sekitar 15% dibandingkan dengan etnis Hutu yang berjumlah  85%  dari  penduduk  Rwanda, telah  menyebarkan  kebencian  dalam  diri etnis  Hutu. 9 Setelah  ada  tanda-tanda mereda,  konflik  antar  pihak  pemerintah Rwanda  yang  didominasi  oleh  etnis  Hutu dan  pemberontak  Front  Patriotik  Rwanda yang  didominasi  etnik  Tutsi  kembali memanas setelah Presiden Juvenal Habyarimana  terbunuh  dalam  sebuah serangan  di  Bandar  udara  Kigali  pada tanggal 6 April 1994. Komponen- komponen garis keras Hutu seperti gerakan Interahamwe dengan  dukungan  pasukan pemerintah melancarkan pembantaian besar-besaran  terhadap  warga  dari  etnik Tutsi. 10
Para  Hutu  memblok  setiap  jalan  dan memeriksa  orang–orang  yang  lewat  dan membunuh  setiap  Tutsi  yang  mereka temukan.  Jumlah  korban  diperkirakan
8 Ibid.
9 Eddy Djunaedi Karnasudridja. 2003. Pengadilan  Militer  Internasional  Nuremberg  ke Pengadilan HAM Indonesia . Jakarta: PT. Tatanusa. Hlm. 45.
10 Arie  Siswanto.  2015. Hukum  Pidana Internasional, Yogyakarta:  CV  Andi  Offset.  Hlm. 335.

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda
sekitar  ratusan  ribu  sampai  1jutawarga sipil  tewas,  dibunuh  dengan  brutal  dengan golok  atau  alat–alat  pertanian  lain  oleh para  Hutu  ekstrimis,  bahkan  pembunuhan yang  mereka  lakukan  tidak  segan  –  segan dilakukan  di  gereja.  Keadaaan  Rwanda pada  saat  itu  memang  benar–benar memprihatinkan. 11
Oleh karena itu dibutuhkan suatu penegakan hukum pidana internasional  untuk  menghukum  para pelaku kejahatan tersebut.
2. Penegakan Hukum Pidana Internasional Penegakan hukum pidana internasional  merupakan  upaya  untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat internasional atas kejahatan-kejahatan internasional yang serius. Prosedur penegakan  hukum  pidana  internasional dapat  dibedakan  dalam  dua  cara  yaitu direct  enforcement  system, dan indirect enforcement  system . Direct  enforcement system (aspek  prosedur  penegakan  hukum langsung) adalah upaya untuk melaksanakan pembentukan suatu mahkamah internasional dan upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap  pelaku  kejahatan  internasional, sedangkan penegakan hukum pidana internasional  secara  tidak  langsung  atau indirect enforcement system adalah penegakan  hukum  pidana  internasional melalui  hukum  pidana  nasional  masing- masing  negara  dimana  tindak  pidana internasional tersebut terjadi. 12
Pada awalnya direct  enforcement  system atau penegakan  hukum  secara  langsung  telah ada  dan  dikenal  dengan  peradilan  pidana ad  hoc sebagai  bagian  dari  penegakan
11 Berita  Online,  Kompasiana.com, tentang Konflik Rwanda , dapat
diakses di http://www.kompasiana.com/empire_earth/tentang- konflik-rwanda_551734d4813311a4669de3e7.
12 Ilias  Bantekas  dan  Susan  Nash.  2003. International  Criminal  Law,  Second  Edition . London: Cavendish Publishing. Hlm. 397.
hukum  pidana  secara  langsung,  dalam  arti terdapat lembaga-lembaga peradilan pidana  internasional  yang  dibentuk  oleh lembaga internasional untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana internasional. Pengadilan atau mahkamah internasional  tersebut  adalah International Military  Tribunal (IMT) Nuremberg,
TheInternational  Military  Tribunal  for  the Far  East (IMTFE) Tokyo, 13 International Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY)  dan International Criminal  Tribunal  for  Rwanda (ICTR). 14
Secara tradisional, ada dua forum pengadilan  yang  bisa  diharapkan  untuk menangani peristiwa kejahatan internasional,  yaitu  forum  pengadilan pidana  nasional  dan  forum  pengadilan/ mahkamah pidana yang bersifat internasional  seperti  yang telah disebutkan sebelumnya.  Hukum  pidana  nasional maupun  hukum  pidana  internasional  yang berfokus  pada  kejahatan  internasional sesungguhnya  memiliki  kesamaan  dalam hal keduanya  menjadikan  individu sebagai subjek hukum yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan. 15
Dalam praktik, terkadang tidak mudah  untuk  mengandalkan  mekanisme dan  lembaga  hukum  nasional  untuk
13 International Military Tribunal (IMT)
Nuremberg, International Military Tribunal for the
Far  East (IMTFE) Tokyo dibuat  berdasarkan perjanjian  atau  deklarasi  yang  dibuat  oleh  negara pemenang perang, dapat di akses di www.un.org/.../Doc.2_Charter%20of%20IMT%20 1945.pdf dan di www.un.org/en/.../Doc.3 _1946%20Tokyo%20Charter.pdf.
14 Tolib  Effendi.  2014. Hukum  Pidana Internasional, Yogyakarta:  Pustaka  Yustisia,  hlm. 218
15 Arie  Siswanto.  2016. “ Pengadilan  Hibrida (Hybrid  Court)  sebagai  Alternatif  Penanganan Kejahatan  Internasional” ,  Jurnal  Refleksi  Hukum, Vol.  10,  No.  1,  FK  Universitas  Kristen  Satya Wacana. 2016. hlm. 34.

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses
menangani  situasi  kejahatan  internasional. Karena  kejahatan  internasional  dapat dilakukan oleh individu yang secara politik memiliki  kekuasaan  di  suatu  negara, sehingga pengadilan nasional yang diharapkan  menindak  dan  menangani kejahatan  internasional  yang  dilakukan bisa  berada  dalam  situasi  tidak  mampu melakukan fungsi yang diharapkan ( expected  role )  yang  semestinya. 16 Ketika penegakan  hukum  di  forum  pengadilan nasional menghadapi situasi seperti itu, ada berbagai pertimbangan (terutama pertimbangan  politik)  yang  kemudian bermuara pada ketidakmampuan ( inability ) atau ketidakmauan ( unwillingness )
pengadilan nasional. 17 Ada kalanya pengadilan
nasional mengalami ketidakmampuan berfungsi ketika ia mengalami  kerusakan  struktur  dan  sistem. Kerusakan  struktur  dan  sistem  pengadilan nasional  dapat  terjadi  pasca  suatu  negara dilanda  konflik  yang  serius. 18 Ketika  hal tersebut  terjadi,  mekanisme  internasional diperlukan  guna  memastikan  agar  pelaku kejahatan  internasional  tidak  dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum atau menikmati  kebebasan  dari  jangkauan hukum, yang dalam diskursus tentang Hak Asasi  Manusia  dikenal  dengan  istilah impunitas ( impunity ). 19
Konflik  bersenjata  yang  mengikuti peristiwa pecahnya ( dismemberment ) negara  Yugoslavia  pada  paruh  pertama dekade  1990-an  merupakan  salah  satu contoh  yang  menunjukkan  bagaimana struktur  pengadilan  nasional  tidak  dapat lagi  diandalkan.  Demikian  juga  halnya dengan  situasi  perang  saudara  di  Rwanda yang mengakibatkan tidak dapat berfungsinya  pengadilan  nasional.  Dalam
16 Ibid., hlm. 38.
17 Ibid., hlm. 42.
18 Arie Siswanto. Op.Cit. Hlm. 298.
19 Arie Siswanto. Pengadilan Hibrida (Hybrid  Court)  sebagai  Alternatif  Penanganan Kejahatan Internasional , Loc.Cit.
keadaan  ketika  sistem  pengadilan  nasional tidak  dapat  diandalkan  untuk  melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, salah satu alternatif  yang  dapat  ditempuh  untuk mencegah  untuk  terjadinya  impunitas adalah  dengan  membentuk  pengadilan kriminal yang bersifat internasional seperti halnya  Mahkamah  Militer  Internasional Nuremberg, Mahkamah Militer Internasional Tokyo, ICTY dan ICTR. 20 Akan tetapi, pembentukan
mahkamah-mahkamah yang bersifat internasional  tersebut  juga  membawa konsekuensi-konsekuensi  tertentu.  Secara praktis,  pembentukan  dan  operasionalisasi mahkamah  yang  bersifat  internasional merupakan  sebuah  pekerjaan  besar  yang tidak  selalu  dapat  dilakukan  dengan mudah.  Tentang ini Cryer  (et  al) mengatakan: 21
“ There  are  various  reasons  for avoiding resort to a new international  tribunal.  International institutions  like  the  ICTY  and  the ICTR tend to be large and expensive, calls  for  similar  tribunals  have  been unsuccessful. Their capacity is limited  to  a few  cases  and  they  have hitherto  ben  located  away  from  the State in question for security orother reasons .”
Selain kesulitan yang bersifat praktis, pembentukan  mahkamah  yang  bersifat internasional  juga  dapat  memunculkan kesan  bahwa  pengadilan  nasional  tidak dianggap  berkepentingan  dengan  proses prosekusi  pelaku  kejahatan  internasional. Penjatuhan  pidana  yang  dilakukan  oleh mahkamah pidana yang bersifat internasional bisa jadi justru akan dianggap
20 Arie Siswanto. Hukum Pidana Internasional. Loc.Cit.
21 Robert  Cryer.  2010. An  Introduction  to International  Criminal  Law  and  Procedure . Cambridge:  Cambridge  University  Press,  et  al., Hlm. 181.

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda
sebagai  putusan  yang  arbitrer. 22 untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dalam  perkembangan  berikutnya  dalam rangka  penegakan  kejahatan  internasional muncul penegakan hukum pidana internasional alternatif yaitu melalui pengadilan  campuran  ( hybrid  tribunal ), yang  memadukan  atau  menggabungkan antara  unsur-unsur  lokal/  nasional  dan internasional. 23
3. Pengadilan Campuran (Hybrid

## Tribunal)
Pada akhir dasawarsa 1990-an, dunia menyaksikan munculnya lembaga-lembaga pengadilan  kriminal  yang  dikategorikan sebagai pengadilan hibrida ( hybrid tribunal) , yang sebagai pengadilan internasional  ketiga  setelah  Mahkamah Militer  Internasional  Nuremberg  dan Mahkamah  Militer  Internasional  Tokyo (generasi  pertama)  serta  ICTY  dan ICTR(generasi  kedua).  Ciri  khas  utama model  ini  adalah  adanya  komposisi campuran  antara  elemen-elemen  domestik dan  internasional.  Menurut  Ilias  Bantekas dan  Susan  Nash,  Pengadilan  campuranini merupakanpenegakan hukum pidana internasional melalui hukum pidana nasional  masing-masing  negara  dimana tindak pidana internasional tersebut terjadi. Dalam kata lain dapat disebut juga sebagai campuran, Hybrid  Tribunal atau  disebut dengan Internationalised Domestic Criminal  Tribunals . 24 Hal  tersebut  senada dengan pendapat dari Tolib Effendi  dalam
22 Arie Siswanto. Hukum Pidana
Internasional. Op.Cit. Hlm. 299.
23 Andrey Sujatmoko, “Pengadilan Campuran (“ Hybrid  Tribunal ”)  sebagai  Forum  Peneyelesaian atas  Kejahatan  Internasional”, Jurnal  Hukum Humaniter ,  Vol.3,  No.  5,  Oktober  Jakarta:  Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM, FH Universitas Trisakti, 2007, hlm. 977-978.
24 Ilias  Bantekas  dan  Susan  Nash.  2003. International  Criminal  Law,  Second  Edition . London: Cavendish Publishing Limited. Hlm. 397.
bukunya  yang  berjudul  “Hukum  Pidana Internasional”. 25 Arie Siswanto menyatakan bahwa Istilah pengadilan hibrida dipergunakan untuk menunjuk pada lembaga-lembaga pengadilan yang melibatkan  unsur-unsur  nasional  maupun internasional di dalam penerapan hukumnya. 26 Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, Penulis mengklasifikasikan Gacaca  Courts sebagai Hybrid  Tribunal karena Gacaca  Courts juga  merupakan penegakan  hukum  pidana  internasional melalui  hukum  pidana  nasional  dimana tindak pidana internasional tersebut terjadi, yaitu  hukum  pidana  nasional.  Rwanda. Gacaca  Courts memiliki  unsur  unsur- unsur  nasional  maupun  internasional. Pengadilan Gacaca ini dibentuk berdasarkan suatu campuran antara praktik tradisional  masyarakat  Rwanda  dengan sistem pidana modern, yang juga mencakup  ketentuan  soal  genosida  dan kejahatan terhadap kemanusiaan
sebagaimana diatur dalam ketentuan internasional  dikarenakan  jenis  kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan yang dinyatakan sebagai kejahatan internasional.
Sarah  Noumen  menyatakan  bahwa model  hibrida  ini  menawarkan pendekatan yang  tertuju  pada  keadilan  internasional secara  keseluruhan  pada  satu  sisi  dan keadilan  dalam negeri  disisi lain. 27
Dikatakan  keadilan  internasional  karena peristiwa  atau  kasus  tersebut  menjadi peristiwa  yang  sangat  keji  sehingga dirasakan oleh seluruh masyarakat internasional,  oleh  karena  itu  para  pelaku kejahatan  tidak  boleh  dibiarkan  dari tanggungjawab  hukum  atas  perbuatannya
25 Tolib Effendi, Loc.Cit.
26 Arie Siswanto. Hukum Pidana Internasional. Op.Cit.. Hlm. 297.
27 Sarah Noumen, “ Hybrid Court: The Hybrid Category  of  New  Type  of  International  Criminal Courts ”, dapat diakses di http://www.utrechtlawreview.org.

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses
tersebut,  kemudian  dikatakan  keadilan nasional  karena  kejahatan  tersebut  terjadi di wilayah negara Rwanda dan para korban yang  dirasakan  oleh  masyarakat  Rwanda maka  para  pelaku  kejahatan  harus  diadili dan  dihukum  guna  menegakkan  suatu keadilan di Rwanda.
Atas  dasar  itu,  tujuan  utama  yang hendak dicapai oleh pengadilan-pengadilan hibrida pada hakikatnya adalah mewujudkan  perdamaian  dan  keadilan berdasarkan  standar  hukum  internasional dengan  cara  mengakhiri  impunitas  bagi pelaku  kejahatan  internasional,  melalui keterlibatan  komponen-komponen  hukum nasional.  Tujuan  tersebut  antara  lain tercermin  secara  cukup  jelas  dalam konsideran  Resolusi  Dewan  Keamanan PBB  No.  1315  (2000)  yang  memandatkan pembentukan  pengadilan  hibrida  Sierra Leone,  yang  pada  satu  bagian  d  berbunyi: Recognizing  that,  in  the  particular circumstances  of  Sierra  Leone,  a  credible system of justice and accountability for the very serious crimes committed there would end  impunity  and  would  contribute  to  the process  of  national  reconciliation  and  to the  restoration  and  maintenance  of peace ”. 28
Hal  tersebut  juga  dikatakan  oleh Tolib Effendi yang menyatakan bahwa ada beberapa tujuan dibentuknya Hybrid Court adalah sebagai berikut: 29 a. Hybrid Court dibentuk untuk mengatasi  masalah-masalah  hambatan dari  sistem  hukum  domestik,  seperti amnesti atau imunitas dengan mengaplikasikan  hukum  internasional secara  langsung  atau  memastikan bahwa  standar-standar  internasional dari keadilan terlaksanakan.
b. Memberikan  kontribusi  terhadap  hak, keadilan  dan  pengadilan  yang  efektif. Hybrid  Court memiliki  peranan  yang
28 Ibid.
29 Tolib Effendi. Op.Cit. Hlm. 219.
sangat  penting  dalam  memastikan bahwa  orang-orang  yang  bertanggung jawab atas kejahatan tersebut diperiksa, dituntut dan dihukum c. Memberikan kontribusi untuk
mengakhiri  budaya  impunitas. Hybrid Court dibentuk  untuk  memberikan kontribusi  untuk  mengakhiri  impunitas dengan  melakukan  penuntutan  pada beberapa  kejahatan  tindak  pidana serius.
Pengadilan  hibrida  jelas  berbeda dari pengadilan-pengadilan internasional karena  ia  mengakomodasikan  elemen- elemen  hukum  atau  struktur  hukum nasional di dalamnya. 30 Bentuk pengadilan yang  demikian  merupakan  jawaban  atas pengalaman  dari  pengadilan-pengadilan sebelumnya,  yaitu  “kesenjangan  ( gap )” antara pengadilan nasional dan internasional.  Untuk  pengadilan  nasional, masalah  utamanya  adalah  kurangnya kredibilitas  dan  inkompetensi,  sementara pengadilan internasional memiliki keterbatasan  dalam  hal  kewenangan  dan mandat. 31
Hybrid  tribunal atau  pengadilan campuran  memiliki  beberapa  keunggulan antara lain: 32
a. Mampu  untuk  memberi  kontribusi yang lebih baik guna tercipta rekonsiliasi dalam masyarakat;
b. Mampu untuk membantu
mengembangkan kapasitas sistem peradilan  domestik  dan  menghormati norma  hukum  dari  korban  yang mengalami tindakan kekerasan; dan
c. Hybrid  tribunal merupakan  alternatif selain  pengadilan ad  hoc (seperti
30 Sarah Noumen, Loc.Cit.
31 Andrey Sujatmoko, Loc.Cit.
32 Nicholas Koumjian “Accomplishments and limitations  of  one  hybrid  tribunal:  experience  at East  Timor” 2004,  PDF  file,  dapat  diakses dihttp://uk.search.yahoo.com/search?fr=fh=tab=we b=t=1&ei=ISO-8859-1&p- hybrid+tribunal&meta=vc%3D.

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda
ICTR)  dengan  asumsi  pengeluaran biaya yang lebih sedikit.
4. Gacaca Courts sebagai Suatu SistemAlternatif Peradilan (Alternative  Court  Systems)  untuk Membantu Memproses dan Menghukum  Pelaku  Genosida  di Rwanda
Pengadilan Gacaca adalah  proses tradisional  di  tataran  kar  rumput  yang dipakai  untuk  menyelesaikan  konflik- konflik  lokal  sebagai  respon  atau  tindak lanjut  terhadap  kejahatan  berat  genosida yang  terjadi  di  Rwanda. 33 Seperti  yang telah  dipaparkan  sebelumnya,  Pengadilan Gacaca ini  dibentuk  berdasarkan  suatu campuran antara praktik tradisional masyarakat  Rwanda  dengan  sistem  pidana modern,  yang  juga  mencakup  ketentuan soal  genosida  dan  kejahatan  terhadap kemanusiaan.  Sistem  ini  dibentuk  untuk merespon jumlah tersangka pelaku genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan  yang  begitu  besar  (mencapai lebih  122.000  rang)  dengan  pengadilan yang  singkat. 34 Dengan  adanya  sistem tersebut  para  pelaku  kejahatan  tidak menikmati  impunitas  atau  terbebas  dari tanggungjawab hukum atas perbuatannya.
Gacaca berasal  dari  bahasa  nasional Rwanda yang berarti “ grass ” or “ the lawn ” yang  berarti  rumput  atau  halaman  rumput yang  mengacu pada proses peradilan  yang digelar  diatas  rumput. 35 Saat  proses
33 Elizabeth  Powley.  2004. Strengthening Governance:  The  Role  of  Womenin  Rwanda's Transition  A  Summary ,  NewYork:  GlenCove. dapat diakses di www.un.org.
34 Gacaca Courts , dapat diakses di http://www.inkiko- gacaca.gov.rw/En/EnIntroduction.htm . 35 J.  Sarkin.  2005.  “ The  Tension  Between Justice  and  Reconcilliation  in  Rwanda:  Politics,
Human  Rights,  Due  Process  and  the  Role  of  the Gacaca  Courts  in  Dealing  with  the  Genocide ”, Journal  of  African  Law .  2001.  dalam  William  A. Schabas,  “ Genocide  Trials  and  Gacaca  Courts ”,
pengadilan, mereka akan berkumpul di atas sebuah  petak  rumput  untuk  membahas masalah dengan para kepala keluarga tutsi dan Hutu sebagai hakim untuk menyelesaikan konflik antara dua keluarga (Tutsi dan Hutu) terebut. Gacaca memfokuskan pada pengakuan dan pemberian  maaf.  Di  bawah  Pengadilan Gacaca ,  mereka  yang  mengakui  tuduhan kejahatan hak asasi manusia akan mendapat pengurangan hukuman. 36
Peradilan  ini  adalah  cara  atau  mekanisme tradisional yang mencoba dalam menangani  kebutuhan  rekonstruksi  trauma dan  pasca  konflik  di  Rwanda  Pasca genosida 1994. 37
Bisa  dikatakan  Tujuan  utama  dari Gacaca Tradisional bukanlah pada penghukuman  tetapi  pada  keadilan  yakni penegakan  kembali  tata  aturan  sosial. 38
Pemerintah  Rwanda  menetapkan  gacaca untuk  mencapai  lima  tujuan  berikut:  (1) Mengungkapkan  kebenaran  tentang  apa yang  telah  terjadi;  (2)  Mempercepat peradilan genosida;" (3) Membasmi budaya  Impunitas; 39 (4)  Mendamaikan
Journal  of  International  Criminal  Justice ,  United Kingdom: Oxford University Press. Hlm. 13.
36 Berita  Onlie,  Liputan6.com,  “Pengadilan Adat  Kasus  Pembantaian  Etnis  Tutsi”,  dapat diakses  di  http://global.liputan6.com/read/97852/ pengadilan-adat-kasus-pembantaian-etnis-tutsi.
37 Tony Karbo and Martha Mutisi, “Psychological Aspects of Post-Conflict
Reconstruction:  Transforming  Mindsets:  The  Case of  the  Gacaca  in  Rwanda” ,United  Nations  Public Administration  Network,  Ghana,  Oktober  2008, hlm.
3, dapat diakses di unpan1.un.org/intradoc/groups/public/.../UNPAN0 32152.pdf.
38 Elizabet  Lira, The  Reparation  Policy  for Human Rights Violations in Chile , dalam Pablo de Grieff, (ed.), The Handbook of Reparations, United Kingdom: Oxford University , 2006.
39 Impunitas  merupakan  sebuah  fakta  yang secara sah memberikan pembebasan atau pengecualian  dari  tuntutan  atau  hukuman  atau kerugian  kepada  seseorang  yang  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia.  Biasanya ini  terjadi  dari  penolakan  atau  kegagalan  sebuah

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses
orang-orang  Rwanda  dan  memperkuat kesatuan  mereka,  khususnya  antara  etnis Tutsi  dan  Hutu 40 ;  dan  (5)  Membuktikan bahwa  masyarakat  Rwanda  memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri  melalui  sebuah  sistem  Keadilan berdasarkan kebiasaan Rwanda. 41
Pengadilan ini berfungsi untuk menghukum  orang-orang  yang  menjadi pelaku  kejahatan  perang,  genosida  dan pelaku kejahatan kemanusiaan. Pengadilan ini  tersebar  di  seluruh  provinsi  Rwanda, dan  mengadili  orang-orang  yang  bersalah tanpa  terkecuali. 42 Gacaca  sangat  dipuji oleh pemerintah dan banyak pengamat dari luar sebagai solusi untuk genosida Rwanda. 43 Selain  itu  model  pengadilan  di tingkat  akar  rumput  atau  komunitas  ini diharapkan bisa mendorong proses rekonsiliasi  di  tingkat  akar  rumput  antara etnis  Tutsi  dan  Hutu.  Dalam  proses
pemerintah  untuk  mengambil  atau  melaksanakan tindakan hukum kepada pelaku (Lembaga Studi dan Advokasi  Masyarakat,  Membela  HAM  untuk Keadilan, Referensi  HAM ,  dapat  diakses  di http://referensi.elsam.or.id/2014/09/impunitas/).
40 Etnis Tutsi dan Hutu adalah etnis yang ada di  Rwanda.  Asal  usul  orang  Tutsi  dan  Hutu merupakan masalah penting dalam sejarah Burundi, Rwanda,  dan  wilayah  Danau  Besar  di  Afrika. Meski  Hutu  secara  umum  diakui  sebagai  etnis mayoritas di Rwanda, dalam ideologi rasialis, orang Tutsi  dianggap  sebagai  ras  asing  dan  bukan minoritas  asli. Akibatnya,  hubungan antara keduanya  seringkali  tidak  baik,  terutama  apabila berkenaan dengan asal usul dan klaim "kerwandaan."  Konflik  terbesar  yang  diakibatkan oleh  masalah  tersebut  adalah  genosida  Rwanda 1994.
41 National Service of Gacaca Jurisdictions, The Objectives of the Gacaca Courts , dapat diakses di http://www.inkiko-gacaca.gov.rw/En/ EnObjectives.htm.
42 Eky  Nanda  Nuzulul.  2011. Peranan Perempuan  Rwanda  Dalam  Proses  Perdamaian Pasca  Genosida  1994, Yogyakarta:  Jurusan  Ilmu Hubungan  Internasional  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik  Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran”. Hlm. 46.
43 Ibid., hlm. 125.
tersebut,  seluruh  komunitas  berpartisipasi, dan  dipimpin  oleh  “para  tetua  yang memiliki  integritas.”  Berfungsinya  proses tersebut  secara  tepat  bergantung  pada komunitas  lokal  itu  sendiri.  Pada  tahun 2001,  Undang-Undang Gacaca disahkan untuk  menangani  kasus  genosida  dan semua  pihak  yang  terkait  dengan  kasus tersebut. 44
Undang-Undang ini memperkenalkan seperangkat  aturan  dan  membentuk  lebih dari  11.000  pengadilan Gacaca lokal.  Di setiap pengadilan, hakim-hakim non-karier ( lay  judges )  ditempatkan  dan  dikenal sebagai  “ inyangamugayo” ,  atau  orang- orang  yang  memiliki  integritas.  Hakim- hakim  non-karier  tersebut  dipilih  oleh masyarakat  Rwanda.  Terlepas  dari  hakim- hakim non-karier ini, keseluruhan populasi lokal  seharusnya  berpartisipasi  di  dalam proses persidangan di tingkat ruang (yakni, tingkat  administratif  terendah  di  Rwanda). Dengan  demikian,  sistem Gacaca adalah sistem  keadilan  komunitas. 45 Undang- Undang Gacaca tahun  2004  yang  baru memiliki definisinya sendiri tentang korban,  di  mana  ia  memasukkan rescapes dan mereka yang telah kehilangan anggota-anggota  keluarga  atau  bahkan menderita  kerugian-  kerugian  material pada saat genosida sebagai korban. 46
Undang-Undang Gacaca tahun  2004 tersebut  mengganti  prosedur  yang  ada. Berdasarkan Undang-Undang ini, pengadilan-pengadilan Gacaca di  tingkat ruang  hanya  harus  menetapkan  daftar- daftar  korban  yang  meninggal  dunia  dan kerugian yang dialami; Undang-undang ini juga menentukan bahwa pengadilan- pengadilan  ini  hanya  mempertimbangkan kompensasi  atau  sebuah  bentuk  restitusi untuk kerugian-kerugian material; sementara  tindakan-tindakan  lain  yang
44 Ruth Rubio-Marin, Op.Cit., hlm. 231.
45 Ibid.
46 Ibid., hlm. 269

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda
akan  diambil  untuk  kepentingan  para korban (misalnya, kompensasi atau reparasi  atas  kehilangan  anggota  keluarga, luka  fisik dan psikologis)  akan diatur oleh undang-undang yang terpisah. 47 Secara prinsip, pengadilan-
pengadilan Gacaca saat  ini  seharusnya menangani  semua  kasus  yang  terkait dengan genosida, kecuali kasus-kasus yang masuk  dalam  kategori  1. 48 Dengan demikian, perempuan yang menjadi korban kekerasan  seksual  akan  menyaksikan orang-orang  yang  melakukan  kekerasan seksual  terhadap  mereka  diadili  oleh pengadilan-pengadilan  umum  dan  bukan oleh pengadilan-pengadilan Gacaca.
Perempuan  dapat  bertindak  sebagai  pihak perdata  dan  menuntut  kompensasi  di pengadilan-pengadilan  nasional,  namun, pengadilan-pengadilan Gacaca akan  tetap menangani  kekerasan  seksual  sampai  taraf tertentu, karena kewenangan untuk mengkategorisasikan  pelaku  atas  dasar kesaksian-kesaksian  yang  diberikan  ada pada pengadilan-pengadilan tersebut.
Undang-Undang Gacaca tahun  2004  telah memperkenalkan
prosedur-prosedur khusus untuk memberikan kesaksian mengenai kekerasan seksual, di  mana para korban  diperbolehkan  untuk  memberikan kesaksian  secara  tertutup  kepada  seorang hakim  Peradilan Gacaca .  Memasukkan kekerasan seksual sebagai kejahatan kategori  1  kadangkala  dipertanyakan,
karena dalam kenyataannya tampak bahwa
perempuan  yang  berasal  dari  pedesaan mengalami  kesulitan  dalam  mengakses pengadilan-pengadilan nasional atau internasional,
sehingga seharusnya
47 Ibid., hlm. 232.
48 Kategori  1  meliputi  para  tersangka  kasus- kasus  kekerasan  seksual  (Aturan  tentang  Reparasi bagi para Korban, No. R. 1660, 12 November 2003, Lembar Negara No. 7821.)
kekerasan  seksual  juga  perlu  ditangani  di pengadilan Gacaca . 49
Untuk mereka yang dianggap sebagai pelaku penting dalam kejahatan berat yang terjadi  selama  tahun  1994,  diserahkan kepada  Tribunal  Pidana  Internasional (ICTR) yang berlokasi di Arusha,
Tanzania.  Dalam  mekanisme  Pengadilan Gacaca, seorang  terdakwa  atau  tersangka dibawa ke muka suatu komunitas, termasuk  si  korban  atau  keluarga  korban. Lalu si terdakwa atau tersangka dipersilahkan  untuk  membela  diri  atau mengaku  bersalah  di  hadapan  suatu komunitas. Panel  hakim pun ditunjuk oleh komunitas yang berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi,  namun  si  tersangka  atau  terdakwa tidak  didampingi  oleh  seorang  pengacara pembela  sehingga  membuka  peluang terjadinya  tuduhan  palsu  atau  persidangan yang  manipulatif. 50 Pengadilan  Gacaca tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  yang mahal.  Selain  itu  Pengadilan  ini  bersifat terbuka  dan  sebagian  besar  juri  dan pengurus Gacaca adalah  perempuan. 51 Keterwakilan perempuan dalam pengadilan  ini  mencapai  29%  dari  total pengadilan Gacaca pada tiap provinsi. 52
Alasan kuat mengapa perempuan di Rwanda  harus  disertakan  dalam Peace Building di  Rwanda,  yaitu  karena peristiwa Genosida memberikan dampak yang  sangat  kuat  bagi  perempuan Rwanda.  Selain  itu,  perempuan  juga
49 Beth  Goldblatt,  “Regulating  domestic partnership-A necessary step in the development of south  African  Family  Law,” South  African  Law Journal, Number 120, 2003, hlm. 120.
50 Amnesty International, Rwanda; Gacaca:A question  of  justice ,  AI  Index:  AFR  47/007/2002, dapat diakses di http://amnesty.org/en/library/asset/31AFR47/007/2 002/en/b65d04e4-d769-11dd-b024-21932cd217
0d/afr470072002en.pdf.
51 Eky Nanda Nuzulul, Loc.Cit.
52 Elizabeth Powley, Loc.Cit.

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses
memiliki  peran  yang  berpengalaman  di bidang peacemaker ,  menjadi  ibu  rumah tangga,  istri  dan  kakak  dimana  mereka mampu  mendiskusikan  suatu  masalah secara  jujur  dan  terbuka.  Perempuan mahir  dalam  hal win/win  situation , sehingga  perempuan  sering  disertakan dalam penyeleaian konflik (sebuah model  keluarga  yang  mencari  keadilan dan  rekonsiliasi  daripada  kemenangan dan  retribusi)  seperti  yang  dapat  dilihat dalam gambar berikut:
Gambar  yang  atas  menunjukkan  prosesi pengadilan Gacaca dan  gambar  yang bawah  adalah  juri  pengadilan Gacaca yang  sebagian  besar  dijabat  oleh  kaum perempuan.
(Sumber: www.inkoko-gacaca.gov.rw).
Proses pembangunan perdamaian di Rwanda memang tidak pernah lepas dari campur  tangan  perempuan,  dan  terbukti mereka mampu membuktikan diri kepada dunia bahwa mereka mampu dan pantas  untuk  dihargai  atas  kinerja mereka. 53 Dengan  demikian,  dengan adanya
Peradilan Gacaca, dapat dijadikan suatu alternatif untuk memproses  dan  memberikan  hukuman bagi  para  pelaku  Genosida  1994  yang mencapai lebih dari 1000 orang. Pada hari pertama  peradilan  saja, Gacca telah menghukum 34 tersangka dengan hukuman  penjara  bervariasi  antara  satu hingga  30  tahun  sampai  hanya  kepada hukuman  untuk  bekerja  pada  negara  nya ( Public  Service ).  Jumlah  ini  jauh  lebih banyak  dari  yang  dihasilkan  Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda yang berlangsung  di  Tanzania.  Dalam  tempo sepuluh  tahun,  pengadilan  internasional baru  mendakwa  81  orang,  20  di  antaranya dihukum  dan  tiga  lainnya  divonis  bebas. 54
Terkdakwa  yang  telah  diadili  di  ICTR, tidak  dapat  diadili  kembali  di  Gacaca Courts.  Sejak  dibuka  pada  tahun  1995, Pengadilan  tersebut  baru  mendakwa  93 orang  yang  dianggap  bertanggung  jawab atas  pelanggaran  serius  terhadap  hukum humaniter  internasional  yang  dilakukan  di Rwanda  pada  tahun  1994. 55 Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  Peradilan  Gacaca dapat dijadikan suatu solusi yang efektifuntuk  membantu  memproses  dan menghukum  para  pelaku  genosida  1994 yang begitu banyaknya dengan waktu yang singkat dan biaya yang terjangkau. Gacaca
53 Ibid.
54 Berita  Online,  Liputan  6.com,  “Pengadilan Adat  Kasus  Pembantaian  Etnis  Tutsi”,  dapat diakses  di  http://global.liputan6.com/read/97852/ pengadilan-adat-kasus-pembantaian-etnis-tutsi.
55 United Nations Mechanism for International  Criminal  Tribunals,  “The  ICTR  in Brief”, dapat diakses di http://unictr.unmict.org/en/tribunal.

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda
didasarkan pada prinsip penawaran pembelaan  serta  mengandung  elemen hukuman dan rekonsiliasi; gacaca diperkirakan  selesai  pada  tahun  2011 setelah  memproses  lebih  dari  1,5  juta kasus. 56

## D. PENUTUP
Berdasarkan  Uraian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa Para pemimpin Rwanda mengakui bahwa tidak memungkinkan untuk menyidangkan semua  orang  yang  diduga  melakukan genosida,  Sistem  peradilan  umum  harus berhadapan  dengan  tersangka  yang  sangat banyak.  Bahkan pada  suatu waktu, jumlah tersangka  yang  ditahan  mencapai  angka 122.000.  Untuk  menyelesaikan  semua kasus  ini,  akan  dibutuhkan  waktu  lebih dari 100 tahun, sehingga dibutuhkan  suatu alternatif  peradilan  untuk  menyelesaikan masalah tersebut, maka dibentuklah peradilan  “ Gacaca” ( Rwanda’s  Gacaca Courts ).  Pengadilan Gacaca ini  dibentuk berdasarkan suatu campuran antara praktik tradisional  masyarakat  Rwanda  dengan sistem pidana modern, yang juga mencakup  ketentuan  soal  genosida  dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Gacaca berasal  dari  bahasa  nasional Rwanda  yang  berarti  “ grass ”  atau  “ the lawn ”  yang  berarti  rumput  atau  halaman rumput  yang  mengacu  pada  proses peradilan  yang  digelar  diatas  rumput. Tujuan  utama  dari Gacaca Tradisional bukanlah  pada  penghukuman  tetapi  pada keadilan  yakni  penegakan  kembali  tata aturan  sosial.  Proses  peradilan  dalam Pengadilan Gacaca tidak terlalu rumit dan tidak  membutuhkan  jangka  waktu  yang
56 World  Bank, Conflict,  Security,  and Development , World Development Report,
Washington  DC:  the  World  Bank,  2011,  hlm.187, dapat diakses di https://openknowledge. worldbank.org/bitstream/handle/10986/4389/58988 0bahasa0p071930b09789790612099.pdf?sequence =9.
lama seperti halnya proses peradilan dalam
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR).  Jumlah  terdakwa  yang telah  dihukum  oleh  Pengadilan Gacaca jauh  lebih  banyak  dari  yang  dihasilkan ICTR.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa Peradilan  Gacaca  dapat  dijadikan  suatu solusi  yang  baik  dan  efektif  untuk dijadikan alternatif untuk membantu memproses dan menghukum pelaku genosida  1994  yang  begitu  banyaknya dengan waktu yang singkat dan biaya yang terjangkau.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Arie  Siswanto.  2015. Hukum  Pidana Internasional, Yogyakarta: Andi.
Eddy Djunaedi Karnasudridja. 2003. Pengadilan Militer Internasional Nuremberg  ke Pengadilan  HAM
Indonesia , Jakarta: PT. Tatanusa.
Howard Ball. 1999. Prosecuting War Crimes
And Genocide: The Twentieth-Century Experience, University Press of
Kansas.
Ilias  Bantekas  dan  Susan  Nash.  2003.
International  Criminal  Law,  Second Edition , Cavendish Publsihing Limited, London. M.A. Drumbl. 2000. Punishment, Postgenocide: From Guilt to Shame to Civis in Rwanda , New York:
University Law Review.
M  .  Cherif  Bassioun,  2002. Post-Conflict Justice, Ardsley, New York:
Transnational.
Pablo  de  Grieff,  (ed.).  2006. The  Handbook of  Reparations, United  Kingdom: Oxford University .

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses
Powley.  2004. Strengthening  Governance: The  Role  of  Women  in  Rwanda's Transition  A  Summary ,  New  York: Glen Cove.
Robert  Cryer.  2010. An  Introduction  to
International Criminal Law and Procedure ,  Cambridge:  Cambridge University Press, et al. Ruth Rubio-Marin, 2008. Perempuan
Menggugat,  Masalah  Gender  dan Reparasi  dalam  Kejahatan  Hak  Asasi Manusia, Diterjemahkan  dari: What Happened to the Women? Gender and Reparations for Human Rights Violations , Jakarta: ELSAM –
Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat.
Soerjono  Soekanto  &Sri  Mamudji.  2006. Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu Tinjauan  Singkat ,  cet.  9,  Jakarta: Rajawali Press.
Tolib Effendi, 2014. Hukum Pidana
Internasional, Yogyakarta:  Pustaka
Yustisia.
Jurnal, Artikel, Tulisan ilmiah, Web, dan lain-lain:
Amnesty  International,  Rwanda; Gacaca:A question  of  justice ,  AI  Index:  AFR 47/007/2002, dapat diakses di http://amnesty.org/en/library/asset/31
AFR47/007/2002/en/b65d04e4-d769- 11dd-b024-21932cd2170d/ afr470072002en.pdf.
Andrey  Sujatmoko.  2007.  “Pengadilan
Campuran (“Hybrid Tribunal”) sebagai  Forum  Peneyelesaian  atas Kejahatan Internasional”, Jurnal Hukum  Humaniter ,  Vol.  3,  No.  5,
Oktober  Jakarta:  Pusat  Studi  Hukum Humaniter  dan  HAM,  FH  Universitas
Trisakti.
Arie  Siswanto,  2016.  “Pengadilan  Hibrida (Hybrid  Court)  sebagai  Alternatif
Penanganan  Kejahatan  Internasional”, Jurnal Refleksi Hukum , Vol. 10, No. 1, FK Universitas Kristen Satya Wacana.
Berita  Online,  Liputan6.com,  “Pengadilan
Adat Kasus Pembantaian Etnis Tutsi”, dapat diakses di http://global.liputan6.com/read/97852/ pengadilan-adat-kasuspembantaian-
etnis-tutsi.
Berita  Online,  Kompasiana.com, tentang Konflik  Rwanda ,  dapat  diakses  di http://www.kompasiana.com/empire_e arth/tentang-konflik-rwanda_ 551734d4813311a4669de3e7.
Beth  Goldblatt.  2003.  “Regulating  domestic partnership-A  necessary  step  in  the development  of  south  African  Family Law,” South  African  Law  Journal, Number 120.
Birgitte Sorensen, Perempuan dan Rekonstruksi  Pasca  Konflik:  Isu  dan Sumber , 2000, dapat diakses www.genderandpeacekeeping.com.
Charterof the International Military Tribunal (IMT) Nuremberg, dapat diakses di www.un.org/.../Doc.2_Charter%20of %20IMT%201945.pdf. Charter  of  the  International  Military
Tribunal  for  the  Far  East (IMTFE) Tokyo dapat diakses di www.un.org/en/.../Doc.3_1946%20To kyo%20Charter.pdf. Eky Nanda Nuzulul. 2011. Peranan Perempuan  Rwanda  Dalam  Proses Perdamaian  Pasca  Genosida  1994, Yogyakarta:  Jurusan  Ilmu  Hubungan Internasional Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
Gacaca Courts , dapat diakses di http://www.inkikogacaca.gov.rw/En/E nIntroduction.htm.

## Peradilan Gacaca Sebagai Suatu Sistem Alternatif Peradilan Untuk Membantu Memproses Hukum Pelaku Genosida di Rwanda
Highonnet  Ethel, "Restructuring  Hybrid Courts:  Local  Empowerment  and National  Criminal  Justice  Reform", 2005, dapat  diakses  dihttp://digital commons.law.yale.edu/student_papers /6.
International  Criminal  Tribunal  for  the former  Yugoslavia (ICTY)  dapat  di akses di www.icty.org/.
International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dapat di akses di unictr.unmict.org/.
Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat, Membela  HAM  untuk  Keadilan, Referensi  HAM ,  dapat  diakses  di http://referensi.elsam.or.id/2014/09/im punitas/.
Maya  Sosnov.  2008. “The  Adjudication  Of Genocide:  Gacaca  and  The  Road  to
Reconciliation In Rwanda”, the
University of Pennsylvania Law School, dapat diakses dihttp://www.law.du.edu/documents/dj ilp/36No2/The-Adjudication-
Genocide-Gacaca-and-the-Road-to- Reconciliation-in-Rwanda-Maya- Sosnov.pdf.

## National  Service  of  Gacaca  Jurisdictions,
The  Objectives  of  the  Gacaca  Courts , dapat  diakses  di  http://www.inkiko- gacaca.gov.rw/En/EnObjectives.htm.
Nicholas  Koumjian  “Accomplishments  and Limitations  of  One  Hybrid  Tribunal: Experience  at  East  Timor”  2004,  PDF file.Dapat  diakses  di  http://uk.search .yahoo.com/search?fr=fh=tab=web=t= 1&ei=ISO-8859-1&p-xybrid+tribunal &meta=vc%3D.
J.  Sarkin,  2001.  “The  Tension  Between
Justice and Reconcilliation in Rwanda: Politics,  Human  Rights,  Due  Process and  the  Role  of  the  Gacaca  Courts  in
Dealing  with  the  Genocide”, Journal of African Law .
Komnas  HAM.  November  2004.  “Akhirnya Pengadilan  Tingkat  Nasional  Mulai Menyidangkan  Kejahatan  Terbesar: Genosida”, Jurnal  HAM, Volume Nomor  2,  ISSN  1993-6027,  Jakarta: Komnas HAM.
Le  Mon,  Christopher  J.  2007.“Rwanda’s Troubled  Gacaca  Courts”, Human Rights  Brief, Volume,  14,  no.  2, Washington: American University
Washington College of Law.
Sarah  Noumen,  “ Hybrid  Court:  The  Hybrid Category of New Type of International Criminal  Courts ”,  dapat  diakses  di http://www.utrechtlawreview.org.
Tony  Karbo  and  Martha  Mutisi,  Oktober 2008.  “ Psychological  Aspects  of  Post- Conflict Reconstruction: Transforming Mindsets:  The  Case  of  the  Gacaca  in Rwanda”, United  Nations  Public Administration Network, Ghana, diakses di unpan1.un.org/intradoc/groups/public/. ../UNPAN032152.pdf. United  Nations  Mechanism  for  International
Criminal  Tribunals,  “The  ICTR  in Brief”, dapat diakses di http://unictr.unmict.org/en/tribunal.
William A. Schabas. 2005. “Genocide Trials and  Gacaca  Courts”, Journal  of International  Criminal  Justice ,  United Kingdom: Oxford University Press.
World Bank, Conflict, Security, and Development ,  World  Development Report,  Washington  DC:  the  World
Bank, 2011, dapat diakses di https://openknowledge.worldbank.org/ bitstream/handle/10986/4389/589880b ahasa0p071930b09789790612099.pdf ?sequence=9.