## Manfaat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak dan Bagi Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan
Dwi Aprilia 1 , Norman Duma Sitinjak 2
1,2 Program Studi D3 Akuntansi, Univeristas Merdeka Malang Jl. Terusan Dieng 62-64 Malang

## Abstrak
Ketepatan waktu WP dalam membayar dan melapor pajak sangat penting bagi  pencapaian  target  penerimaan  pajak.  Penelitian  ini  menguji  pengaruh penerbitan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP)  dan  pertumbuhan  jumlah  WP  terdaftar terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  kuantitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  jika  penerbitan  STP berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan dan pertumbuhan jumlah  WP  terdaftar  berpengaruh  positif  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan  pada  KPP  Pratama  Malang Selatan.  Implikasi penelitian  adalah  KPP Pratama Malang Selatan harus lebih berupya mengingatkan WP agar tepat waktu dalam membayar dan melapor pajak.
Kata kunci : Surat Tagihan Pajak; Pertumbuhan WP; Pajak Penghasilan .

## 1. Pendahuluan
Indikasi besaran penerimaan pajak dapat diketahui dari tax ratio. Tax ratio suatu  negara  yang  rendah  menunjukkan  penerimaan  pajak  Negara  tersebut masih rendah. Indonesia pada tahun 2018 memiliki tax ratio sebesar 10,3% dan tergolong  rendah.  Untuk  Indonesia  angka  yang  ideal  adalah  sebesar  15%.  Agar tax ratio meningkat maka jumlah dan kepatuhan WP terutama WP badan harus ditingkatkan. Salah satu upaya agar ketidakpatuhan WP dalam membayar utang pajak dan pelaporan pajak dapat diatasi adalah dengan penerbitan surat tagihan pajak (STP).

## JURNAL ILIMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN
Journal homepage: www.jurnal . unmer.ac.id
Penggunaan  sistem self  assessment diharapkan  untuk  membantu  WP dalam  kewajiban  pajak,  namun  demikian  sistem  yang  dipilih  bagaikan  pisau bermata  dua.  Pada  sisi  yang  lain,  WP  memanfaatkan self  assessment dengan tidak bertanggungjawab sehingga utang pajak tidak dibayar tepat waktu.
Selain  ketepatan  waktu  WP  dalam  memenuhi  kewajiban  pajak, pertumbuhan  jumlah  WP  terdaftar  sangat  penting  agar tax  ratio Indonesia mengalami peningkatan. Penerbitan  STP  dan pertumbuhan WP sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Di Kota malang ada beberapa KPP, salah satunya  adalah  KPP  Pratama  Malang  Selatan  yang  diharapkan  juga  ikut  dalam peningkatan ketaatan WP.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  judul  yang  diangkat  pada  penelitian  ini adalah manfaat pertumbuhan jumlah WP dan STP bagi penerimaan PPh dengan lokasi penelitian adalah KPP Pratama Malang Selatan.

## 2. Kajian Teori

## Pajak
KUP  yang  diatur  dalam  UU  No.  16  Tahun  2009  tentang  dijelaskan  bahwa pajak adalah  kontribusi wajib dari orang pribadi (OP) dan badan kepada negara yang diatur UU, dan OP serta badan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta  pajak  digunakan  oleh  negara  untuk  meningkatkan  kemakmuran  rakyat. Jelas  bahwa  pajak  memaksa  WP  untuk  membayar  utang  pajak  karena  pajak didasarkan  UU  namun  WP  tidak  mendapat  kontribui  langsung  dari  dana  pajak karena pajak digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan operasional untuk peningkatan kemakmuran rakyat Indonesia.

## Wajib Pajak (WP)
WP  dijelaskan  dalam  UU  No.  16  Tahun  2009,  terdiri  dari  OP  dan  badan yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  pajak.  Kewajiban  WP  diantaranya  adalah membayar dan melapor pajak tepat pada waktunya.

## Surat Tagihan Pajak (STP)
STP  dijelaskan  dalam  UU  nomor  16  tahun  2009  adalah  penagihan  pajak atau/dan  sanksi  yang  kepada  WP  dalam  bentuk  bunga  atau/dan  denda  karena terlambat  melakukan  penyetoran  pajak  dan  pelaporan  SPT  sehingga menyebabkan utang  pajak.  Keterlambatan  berarti  WP  tidak  memanfaatkan  hak dengan benar dalam menghitung, menyetor pajak dan melaporkan SPT, untuk itu DJP menagih pajak dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.  STP tidak begitu saja diterbitkan, namun harus dilakukan penelitian atau setelah dilakukan verifikasi, pemeriksaan, pemeriksaan ulang, atau pemeriksaan bukti permulaan.

## 3. Pembahasan
Pembahasan dimulai dari uji asumsi klasik dan dilanjutkan dengan analisis regresi. Uji Asumsi Klasik dan Uji Normalitas.
Hasil uji normalitas dengan Kolmogrov-Smirnov ditampilkan pada tabel 1.
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas
Sumber : Data diolah 2019
Pada  tabel  1  diketahui  hasil  uji  non  parametik , nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) variabel  penerbitan  surat  tagihan  pajak  sebesar  0,065,  pertumbuhan  WP terdaftar  0,200,  dan  penerimaan  pajak  penghasilan  sebesar  0,055  yang menunjukkan  tingkat  signifikan  diatas  0,05  sehingga  menunjukkan  bahwa  data terdistribusi secara normal.
Uji Autokorelasi
Berdasarkan tabel 2 angka Durbin Waston sebesar 1,958.
Tabel 2 Hasil Uji Autokorelasi
Sumber : Data diolah 2019
Menggunakan  sampel  sejumlah  35  dan  2  variabel independen (n=35  dan k=2), menunjukkan nilai = 1,5838 dan = 1,3433. Dari uji autokorelasi di atas menunjukkan bahwa 1,5838 ≤ 1,958 ≤ (4 – 1,5838). Model regresi yang dibangun dalam penelitian ini bebas dari autokorelasi.
Uji Multikononieritas
Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan tentang  multikononieritas.
Tabel 3 Hasil Uji Multikolonieritas
Sumber : Data diolah 2019
Semua  nilai  VIF  dibawah  10  sehingga  model  regresi  yang  dibangun  tidak menunjukkan gejala multikolonieritas.
Uji Heteroskedastisitas
Gambar 1 menjelaskan tentang heteroskedastisitas. Tidak terdapat pola tertentu pada grafik.
Gambar 1 Uji Heteroskedastisitas grafik Scatterplot

## Analisis Regresi
Setelah lolos asumsi klasik dilakukan analisis regresi. Analisis regresi dimulai dari uji simultan.
Nilai statistik F
Berdasarkan hasil uji secara simultan pada tabel 4 dapat dijelaskan bahwa semua variabel  independen  mempengaruhi  variabel  dependen  karena  nilai  signifikasi sebesar 0,001 < 0,05.
Tabel 4 Hasil Uji Nilai Statistik F
Sumber : Data diolah 2019
Hasil Uji Hipotesis
Berdasarkan  tabel  5  variabel  STP  mempunyai  nilai  signifikasi  0,020 sehingga  dapat  dijelaskan  bahwa  penerbitan  STP  mengurangi  penerimaan  PPh. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Rohmawati (2012).
Tabel 5 Hasil Uji Hipotesis
Sumber : Data diolah 2019
STP dapat berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak karena semakin banyak  STP  yang  diterbitkan  berarti  semakin  banyak  WP  yang  tidak  patuh sehingga  penerimaan  PPh  di  KPP  Pratama  Malang  Selatan  berkurang.  Data  STP dalam penelitian ini adalah jumlah STP yang diterbitkan, bukan penerimaan hasil
dari penerbitan STP. Dapat juga dijelaskan bahwa WP yang membayar pajak dan melaporkan SPT tidak tepat pada waktu merupakan WP yang memiliki kontribusi besar  bagi  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Malang  Selatan,  baik  WP  OP  dan WP badan.
Pertumbuhan WP terdaftar mempunyai taraf signifikasi lebih kecil dari 0,05 yaitu  0.000  menunjukkan  jumlah  pertumbuhan  WP  terdaftar  meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Hakim dan  Nangoi  (2015).  Semakin  besar  pertumbuhan  WP  maka  semakin  besar  juga penerimaan  pajak.  Pertumbuhan  WP  yang  semakin  besar  berdampak  terhadap semakin  banyak  jumlah  WP  terdaftar,  dan  hal  ini  akan  memberikan  kontribusi yang semakin besar terhadap penerimaan pajak.

## 4. Kesimpulan
Penerbitan STP menunjukkan penerimaan pajak penghasilan yang semakin kecil  karena  semakin  banyak  STP  yang  diterbitkan  berarti  semakin  banyak  WP yang tidak patuh.  Jumlah pertumbuhan WP terdaftar meningkatkan penerimaan pajak. Pertumbuhan WP yang semakin besar berarti semakin besar juga jumlah WP terdaftar. Jumlah WP yang semakin banyak akan  meningkatkan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Malang Selatan.

## 5. Keterbatasan
Keterbatasan penelitian ini yaitu:
a. Data hanya tiga tahun pengamatan yaitu tahun 2016, 2017 dan 2018.
b. Variable independen pada penelitian ini hanya dua, yaitu STP yang diterbitkan dan  pertumbuhan  WP.  Untuk  penelitian  selanjutnya  diharapkan mengikutsertakan Produk Domestik Bruto (PDB) dan tingkat inflasi.
c. Penelitian ini tidak membedakan WP OP dan WP badan, diharapkan penelitian selanjutnya memisahkan antara WP OP dan WP badan.

## Daftar Pustaka
Fauzia,  M.  (2018).  “IMF:  Indonesia  Seharunya  Punya  "Tax  Ratio"  15  Persen.” Diakses pada tanggal 23 Agustus 2019. melalui
https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/04/193900426/imf--indonesia-seharunya- punya-tax-ratio-15-persen
Ghozali, I. (2016). “Aplikasi  Analisis Multivariat dengan Program IBM  SPSS.” Edisi 8. Semarang. Penerbit: Universitas Diponegoro.
Hakim  dan  Nangoi.    (2015).  “Analisis  Penerapan  PP.  No.46  tahun  2013  Tentang Pajak  Penghasilan  UMKM  Terhadap  Tingkat  Pertumbuhan  WP  Dan  Penerimaan  PPh Pasal 4 ayat (2) Pada KPP Pratama Manado.” Jurnal EMBA, 3(1): 787-795
James,  S.  dan  Alley,  C.  (2004).  “Tax  Compliance,  Self-Assessment  and  Tax Administration.” Journal of Finance and Management in Public Services, 2(2): 27-42 Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta. Penerbit : Andi.
Nareswari  N.  Y.  Dan  Sitinjak  N.  D.  (2019)  “Gross  Up  Bermanfaat  Dalam  Tax Planning ?” Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Perpajakan , 1(1):26-33
Pemerintah Republik Indonesia. (2008). “UU Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara perpajakan,”
Rohmawati,  A.  N.  dan  Rasmini,  N.  K.  (2012).  “Pengaruh  Kesadaran,  Penyuluhan, Pelayanan,  Dan  Sanksi  Perpajakan  Pada  Kepatuhan  WP  Orang  Pribadi .” e-Jurnal Akuntansi , 1(2):1-17.
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Jakarta. Penerbit: Salemba Empat.