## DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK

## Ni Luh Yulyana Dewi
Universitas Pendidikan Nasional Denpasar
yulyanadewi@yahoo.com

## ABSTRAK
Dalam beberapa tahun terakhir, collaborative governance (tata kelola pemerintahan) menjadi salah satu konsep kepublikan yang mulai banyak diminati oleh para akademisi. Collaborative Governance muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik.  Fokusnya  mengarah  pada  setiap  tahapan  kebijakan  publik.  Collaborative  governance merupakan  sebuah  paradigma  baru  dalam  memahami  eksistensi  multi  stakeholders  dalam  urusan- urusan publik. Tulisan ini mendeskripsikan secara aktual tentang dinamika collaborative governance dalam  studi  kebijakan  publik  yang  berkaitan  dengan  nilai  dasar  dari  perspektif  “new  public governance”  dalam  menghadapi  proses  tahapan  kebijakan.  Kompleksnya  hubungan  antara  aktor dalam  kebijakan  publik  melahirkan  konsep  baru  yang  dinamakan  collaborative  governance. Ringkasnya,  collaborative  governance  adalah  proses  dan  struktur  yang  melibatkan  berbagai  pihak melintasi  batas-batas  organisasinya.  Kolaborasi  digunakan  untuk  menggambarkan  kerjasama  yang formal, aktif, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam manajemen dan kebijakan publik. Adapun nilai dasarnya  yakni  orientasi  konsensus  dalam  pengambilan  keputusan  (tujuan),  kepemimpinan  kolektif dalam  kelembagaan  (struktur),  komunikasi  multiarah dalam  hubungan  kemanusiaan  (interaksi)  dan berbagi sumber daya dalam aksi (proses). Nilai dasar tersebut menjadi satu kesatuan yang terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan publik.
Kata Kunci : Kebijakan Publik, Governance, Collaborative Governance

## ABSTRACT
In recent years, collaborative governance has become one of the publications concepts that academics have begun to take a lot of interest in. Collaborative Governance appears to respond to implementation failures, high costs and politicization of public sector regulations. The focus is on every stage of public policy.  Collaborative  governance  is  a  new  paradigm  in  understanding  the  existence  of  multi stakeholders in public affairs. This paper describes the actual dynamics of collaborative governance in the study of public policies relating to the basic values from the perspective of "new public governance" in dealing with the policy process process. The complexity of the relationship between actors in public policy  gave  birth  to  a  new  concept  called  collaborative  governance.  In  summary,  collaborative governance is a process and structure that involves various parties across organizational boundaries. Collaboration  is  used  to  describe  formal,  active,  explicit  and  collective-oriented  collaboration  in management and public policy. The basic values are consensus orientation in decision making (goals), collective leadership in institutions (structures), multi-directional communication in human relations (interactions) and sharing of resources in action (processes). These basic values become an integrated whole at each stage of public policy.
Keywords : Public Policy, Governance, Collaborative Governance

## PENDAHULUAN
Kerangka collaborative dalam governance memberikan suatu  pemaknaan yang lebih dari  sekedar governance . Collaborative governance merupakan  salah  satu  konsep  dalam kebijakan  publik  yang  berkembang  dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Secara  prinsip, collaborative (kolaborasi)  berbeda  dengan network (jaringan)  dan partnership (kemitraan). Ada nilai dasar tersendiri yang melekat
padanya. Untuk selanjutnya menjadi bagian karakteristiknya. Akhir daripada pemikiran keritis mengenai  paradigma  NPM  dan reinventing  government adalah  dengan  diterapkannya good governance atau  tata  pemerintahan  yang  baik.  NPS  menilai  bahwa  NPM  dan  OPA  terlalu menekankan  kepada  efisiensi  dan  melupakan  masyarakat  sebagai  sasaran  dari  kebijakan publik. Governance merujuk  kepada  hubungan  antara  pemrintah/negara  dengan  warganya sehingga memungkinkan berbagai kebijakan dan program dapat dirumuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi.
Pergeseran government  ke  governance dimaksudkan  untuk  mendemokratisasi administrasi  publik. Government menunjuk  kepada  institusi  pemerintah  terutama  dalam kaitannya  dengan  pembuatan  kebijakan.  Sementara  itu, governance menunjuk  kepada keterlibatan Non Governmental Organization (NGO), kelompok-kelompok kepentingan, dan masyarakat, disamping institusi pemerintah dalam pengelolaan kepentingan umum, terutama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Berbagai kebijakan dan program
https://journal.undiknas.ac.id
diarahkan  untuk  memenuhi  kepentingan  warga  masyarakat  dan  dilakukan  melalui  tindakan kolektif dan proses kolaboratif.
Menurut Osborne (2010) public governance berisi lima untaian sebagai berikut :
1. Socio-political governance : menyangkut hubungan antar institusi dalam masyarakat.
2. Public  policy  governance :  berkaitan  dengan  bagaimana  elite  membuat  kebijakan beserta jaringannya berinteraksi  dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik.
3. Administrastive  governance :  menyangkut  efektivitas  penerapan  administrasi  publik dan reposisinya untuk menangani masalah-masalah pemerintah.
4. Contract  governance :  berkaitan  dengan  penerapan  NPM,  dipandang  perlu  adanya kontrak perjanjian dalam penyelenggaraan pelayanan publik (perjanjian antara penyedia pelayanan publik dengan pihak penerima pelayanan). Organisasi publik pada negara-negara modern memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem pelayanan publik yang baik.
5. Network  governance :  merupakan  jaringan  kerja  sama  mandiri  antar  organisasi pemerintah atau tanpa organisasi pemerintah dalam penyedia pelayanan publik.
Dalam  beberapa  tahun  terakhir, collaborative governance (tata  kelola  pemerintahan) menjadi  salah  satu  konsep  kepublikan  yang  mulai  banyak  diminati  oleh  para  akademisi. Collaborative Governance muncul untuk merespon terjadinya kegagalan implementasi, biaya mahal dan politisasi regulasi sektor publik (Ansell dan Gash, 2007). Fokusnya mengarah pada setiap tahapan kebijakan publik. Collaborative governance merupakan sebuah paradigma baru dalam memahami eksistensi multi stakeholders dalam urusan-urusan publik. Ada karakteristik tertentu dalam hubungan aktor sehingga penting melakukan studi kolaborasi (Silvia, 2011).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas,  melalui  tulisan  ini  ingin  mencermati bagaimana dinamika collaborative governance dalam studi kebijakan publik yang berkaitan dengan nilai dasar dari perspektif “new public governance” . Tulisan ini terfokus bukan pada pengukuran baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tetapi mendeskripsikan dan menjelaskan secara aktual, faktual mengenai dinamika collaborative governance dalam menghadapi proses tahapan kebijakan.

## KAJIAN TEORI

## 1. Kebijakan Publik
Kebijakan publik selalu menjadi isu sentral bagi banyak pihak karena dalam kebijakan publik melibatkan banyak pihak, baik  secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses perumusan, implementasi ataupun dalam proses evaluasi daripada implementasinya.
Carl  J  Frederick  sebagaimana  dikutif  oleh  Leo  Agustino  (2008:7)  mendefinisikan kebijakan  sebagai  rangkaian  tindakan/kegiatan  yang  diusulkan  seseorang,  kelompok  atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan- kesulitan)  dan  kesempatan-kesempatan  terhadap  pelaksanaan  usulan  kebijaksanaan  tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan yang penting dari definisi kebijakan, karena  bagaimanapun  kebijakan  harus  menunjukkan  apa  yang  sesungguhnya  dikerjakan daripada  apa  yang  diusulkan  dalam  beberapa  kegiatan  pada  suatu  masalah.  Mirip  dengan definisi Carl J Frederick tersebut diatas, Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan  yang  secara  sengaja  dilakukan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah  aktor  berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi, (Abdul Wahab,1997;3).
Solihin  Abdul  Wahab  mengemukakan  bahwa  istilah  kebijakan  sendiri  masih  terjadi silang  pendapat  dan  merupakan  ajang  perdebatan  para  ahli,  maka  untuk  memahami  istilah kebijakan,  Solihin  Abdul  Wahab  (2004:40-50)  memberikan  beberapa  pedoman  sebagai berikut:
1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan;
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta dapat dibedakan dari administrasi;
3. Kebijakan mencakup prilaku dan harapan-harapan;
4. Kebijakan mencakup ketiadaan ataupun adanya tindakan;
5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai;
6. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit;
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu;
8. Kebijakan  meliputi  hubungan-hubungan  yang  bersifat  antar  organisasi  dan  yang bersifat intraorganisasi;
Vol 3, No. 2, Agustus 2019
9. Kebijakan  publik  meski  tidak  ekslusif  menyangkut  peran  kunci  lembaga-lembaga pemerintah;
10. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

## 2. Governance
Governance adalah  proses  pembuatan  kebijakan  dimana  kebijakan  tersebut dilaksanakan melibatkan negara (pemerintah), sektor privat maupun masyarakat madani dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan (Kurniawan, 2007, hlm.  16-17). Terdapat lima prosisi  mengenai governance yaitu  :  1) Governance merujuk  kepada  institusi  dan  aktor,  2) Governance mengindentifikasikan adanya kaburnya batas-batas dan tanggungjawab mengatasi isu  sosial  dan  isu  ekonomi,  3) Governance mengindentifikasikan  adanya  ketergantungan hubungan  antara  institusi  terlibat, 4) Governance adalah      mengenai self-governing otonom     dari     aktor-aktor, 5) Governance menyadarkan untuk  memperbaiki  sesuatu  tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya (Stoker dalam Kurniawan, 2007, hlm. 16).
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut menurut peneliti, governance adalah proses pembuatan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  penyelenggara  pemerintah.  Kebijakan  yang ditetapkan  membutuhkan  kerjasama  antar  pihak  terkait.  Kerjasama  tersebut  meliputi pendekatan  kolaborasi  yaitu  meliputi  pemerintah,  swasta  dan  masyarakat  dalam  mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

## 3. Collaborative Governance
Kerjasama kolaboratif terjadi penyamaan visi, tujuan, strategi dan aktivitas antara para pihak  tetapi  memiliki  otoritas  untuk  mengambil  keputusan  secara  independen  dan  memiliki otoritas  dalam  mengelola  organisasi  walaupun  mereka  tunduk  pada  kesepakatan  bersama (Dwiyanto,  2011,  hlm.251). Collaborative Governance menekankan enam kriteria yaitu : (1) forum  ini  diprakarsai  oleh lembaga  publik atau lembaga,  (2) peserta  dalam forum  termasuk aktor  swasta,  (3)  peserta  terlibat  langsung  dalam  pengambilan  keputusan  dan  bukan  hanya sebagai  penyedia  layanan  oleh  agensi  publik,  (4)  terorganisir,  (5)  forum  bertujuan  untuk membuat  keputusan  dengan  konsensus  dan  (6)  fokus  kolaborasi  ada  pada  kebijakan  publik maupun manajemen publik (Ansell & Gash, 2007, hlm.6).
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  menurut  peneliti collaborative  governance adalah suatu kegiatan  yang mengikat antar pihak-pihak terkait. Pihak tersebut merupakan mitra dan pather kerja untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan  ketentuan  dan  kesepakatan  bersama yang  saling  menguntungkan  guna menghasilkan barang dan pelayanan.

## PEMBAHASAN
Menurut Ansell dan Gash (2007: 547-548), jaringan digunakan untuk menggambarkan bentuk kerjasama pemerintah dengan masyarakat yang lingkupnya lebih plural, informal dan implicit. Kemitraan digunakan untuk menggambarkan kerjasama yang lebih berorientasi pada koordinasi  daripada  konsensus  dalam  pengambilan  keputusan.  Kolaborasi  digunakan  untuk menggambarkan kerjasama yang formal, eksplisit dan berorientasi kolektif dalam pengambilan keputusan.  Kolaborasi melibatkan  pengelolaan  hubungan  untuk  memanipulasi  regulasi  dan sistem sementara jaringan hanya berbicara pada pelaksanaan pekerjaan sipil (Goliday, 2010). Kemitraan  terjadi  ketika  agen private kurang  lebih  menggantikan  peran  publik  sedangkan kolaborasi terjadi ketika agen public dan private melakukan fungsi-fungsi aktif (Bevir, 2009).
Collaborative  governance sebagai  bentuk new public governance mempunyai  nilai dasar.  Dengan  kata  lain,  nilai  dasar  itulah  yang  menjadi  penekanan  yang  penting  dipahami untuk memudahkan dalam menganalisis suatu fenomena sekaligus membuat sebuah teori baru tentang  administrasi  dan  kebijakan  publik.  Perlu  ada  pencerahan  untuk  memahami  apakah fenomena  yang  ada  berwujud collaborative  governance atau  tidak.  Jangan  sampai  ada kekeliruan yang terjadi dalam kajian teoritik dan empirik. Melalui tulisan ini, dijelaskan empat nilai dasar dari collaborative governance yakni :
1. Orientasi Konsensus, poin ini menjelaskan tujuan collaborative governance.
Ansell dan Gash (2007) dalam tulisannya yang berjudul ‘ Collaborative Governance In Theory and Practice’, kriteria kolaborasi adalah konsensus. Persetujuan dilandasi pada kepentingan bersama. Konsensus harus dilandasi dengan komitmen. Muatan komitmen terkait dengan pengawalan janji atau kesepakatan. Tanpa komitmen yang tinggi, sulit mewujudkan kesatuan janji.
Disamping  itu,  hal  yang  menentukan  sebuah  konsensus  tergantung  pada simbiosis  mutualisme  (saling  menguntungkan).  Apabila  ada  pihak  yang  dirugikan,
205
peluang  tidak  tercapainya  konsensus  sangat  besar.  Jadi,  saling  komitmen  dan  saling menguntungkan  penting  dikedepankan  agar  orientasi  dapat  tercapai  dengan  baik. Memang  tidak  mudah  mencapai  pemufakatan  bersama  karena  banyak  kepentingan dalam  sebuah collaborative  governance .  Berbeda  organisasi  terkadang  berbeda kepentingan.
2. Kepemimpinan  Kolektif, poin  ini  menjelaskan  bentuk  struktur  kelembagaan collaborative governance.
Salah satu tema pokok dalam praktek kolaborasi menurut Osborne, Stephen. P (2010) adalah leadership (kepemimpinan).  Emerson  dkk  (2011)  menambahkan  bahwa kepemimpinan  merupakan  bagian  dari  kapasitas  aksi  bersama  dalam  praktek collaborative governance . Kepemimpinan dalam kolaborasi lebih berbentuk jaringan daripada hierarki. Artinya, setiap pihak berada pada posisi yang sama. Hubungan pihak yang  terlibat  lebih  pada  fungsi  koordinasi  daripada  komando.  Berbeda  dengan  pola hierarki  yang  biasanya  lebih  mengedepankan  komando.  Posisi  aktor  sama  secara struktural. Tidak ada yang berada diatas ataupun dibawah. Garis koordinasinya tidak vertikal. Masing-masing memiliki tugas yang berbeda tetapi berada pada posisi yang sama. Tugas dan tanggungjawab dilakukan secara berkala.
Pemahaman kepemimpinan dalam kolaborasi diarahkan pada kepemimpinan kolektif. Semua aktor invidu, kelompok atau organisasi yang terlibat berstatus pemimpin tanpa terkecuali.  Istilah  kepemimpinan  kolektif  senada  dengan  istilah  distribusi kepemimpinan seperti yang dikemukakan oleh Martin dkk (2008). Meskipun diarahkan pada  model  kolektif,  kehadiran  koordinator  tetap  dianjurkan  untuk  memudahkan pengarahan. Setidaknya menjadi pusat dari tahapan kebijakan publik untuk mengetahui kemajuan, hasil dan dampak. Kepemimpinan kolektif berbasis jaringan menjadi salah satu nilai dasar. Kepemimpinan kolektif bentuk dari distribusi kekuatan diantara para pemangku kepentingan menurut Johnston dkk (2010).
3. Komunikasi  Multiarah, poin  ini  menjelaskan  interaksi  antar  aktor  dalam  proses collaborative governance.
Cline (2000) menyatakan bahwa komunikasi merupakan subsistem dari implementasi kebijakan.  Dalam  kolaborasi  dibutuhkan  adanya  komunikasi  multiarah.  Komunikasi multiarah yakni adanya umpan balik yang berlangsung dengan melibatkan lebih dari
dua  pihak  yang  berlangsung  secara  berkelanjutan  dengan  intensitas  yang tinggi.  Respon  dan  tanggapan  dilakukan  pada  semua  pihak  yang  terlibat  dengan berbagai  macam  cara  berkomunikasi  (lisan  atau  tulisan). Collaborative  governance yang  ideal  setidaknya  mengikutsertakan  minimal  dari  tiga  pihak.  Ada  representasi pemerintah, swasta dan masyarakat. Komunikasi yang dilakukan melalui tatap muka langsung.  Komunikasi  melalui  media  dilakukan  hanya  untuk  membantu  terjalinnya komunikasi intensif.
Komunikasi  multiarah dijadikan salah satu  nilai  dasar untuk  menggambarkan bahwa dalam  kolaborasi  ada  sesuatu  yang  lebih  pada  hubungan  antar  aktor.  Lebih  lanjut, persoalan  yang  paling  utama  dalam  komunikasi  adalah  kotennya.  Hal  yang  menjadi pesan setidaknya terkait dengan curah pendapat dan berbagi informasi. Tirrel dan Clay (2010)  menjadikan  komunikasi  sebagai  salah  satu  indikator  untuk  menilai  tingkatan kolaborasi. Tirrel dan Clay membagi tinggkatan kolaborasi menjadi 5 yaitu eksplorasi, formasi,  tumbuh,  dewasa  dan  akhir.  Singkatnya,  lintas  pihak  harus  saling berkomunikasi langsung untuk menguatkan praktek collaborative governance .
4. Berbagi  Sumber  Daya, poin  ini  menjelaskan  proses  yang  terjadi  selama  aksi collaborative governance.
Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia dan sumber daya keuangan serta sumber daya lainnya yang dapat memperkuat aktfitas kolaborasi dalam kebijakan publik. Emerson dkk (2011) menempatkan sumber daya sebagai bagian dari variabel kapasitas. Kapasitas kolaborasi dapat dilihat pada sejauhamana sumber daya dibagi dan terbagi.  Harapannya  dengan  cara  itu,  setiap  kolaborator  bisa  saling  menguatkan kelebihan  dan  menutupi  kekurangan  serta  sama-sama  aktif  bertindak.  Saling menguatkan  dan  saling  menutupi,  sebenarnya,  esensi  sebuah  aktifitas  kolaborasi. Pendekatan  kolaborasi  dilakukan  untuk  memudahkan  pemecahan  masalah  publik. Harus diakui bahwa pemerintah memiliki kelebihan dan kelemahan, begitupun dengan swasta,  media  dan  lembaga  swadaya  masyarakat.  Kolaborasi  hadir  untuk  menjawab adanya kekurangan sumber daya. Seringkali kekurangan sumber daya menjadi alasan tidak dilaksanakannya suatu pemecahan masalah.
Vol 3, No. 2, Agustus 2019
Kinerja  lembaga  sangat  dipengaruhi  oleh  sumber  dayanya  (Lee  dan  Withford, 2012). Collaborative  governance yang  telah  dijadikan  strategi governance memang harus memperhatikan sumber daya dalam rangka penguatan kebijakan publik. Adanya pembagian  sebagaimana  yang  diutarakan  tentu  akan  menjadi  kekuatan  tersendiri. Sebagai  tambahan,  pengetahuan  juga  termasuk  hal  yang  harus  dibagi.  Apabila kebutuhan  sumber  daya  terpenuhi,  dampak  dari  sebuah  aksi  kolaborasi  akan  lebih terasa.  Sudah  pasti  kekuatan  yang  dimiliki  oleh  kolaborasi  lebih  baik  dibanding aktivitas  yang  parsial.  Sesuatu  yang  menyatu  dan  disatukan  memiliki  kekuatan tersendiri. Forum kolaborasi sudah menjadi milik bersama semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk tidak membagi sumber daya yang dimiliki. Hasil yang baik akan meningkatkan reputasi pihak yang terlibat, sebaliknya hasil yang buruk akan  menurunkan  reputasi.  Sudah  pasti,  kolaborasi  hadir  untuk  memberikan  warna yang lebih baik. Berbagai sumber daya menjadi salah satu penopangnya.

## KESIMPULAN
Kompleksnya hubungan antara aktor dalam kebijakan publik melahirkan konsep baru yang  dinamakan collaborative  governance. Ringkasnya, collaborative  governance adalah proses  dan  struktur  yang  melibatkan  berbagai  pihak  melintasi  batas-batas  organisasinya. Kolaborasi  digunakan  untuk  menggambarkan  kerjasama  yang  formal,  aktif,  eksplisit  dan berorientasi  kolektif  dalam  manajemen  dan  kebijakan  publik.  Adapun  nilai  dasarnya  yakni orientasi  konsensus  dalam  pengambilan  keputusan  (tujuan),  kepemimpinan  kolektif  dalam kelembagaan (struktur), komunikasi multiarah dalam hubungan kemanusiaan (interaksi) dan berbagi  sumber  daya  dalam  aksi  (proses).  Nilai  dasar  tersebut  menjadi  satu  kesatuan  yang terintegrasi pada setiap tahapan kebijakan publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Ansell,  Chris,  dan  Gash,  Alison.  2007. Collaborative  Governance  in  Theory  and  Practice. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.18, hal.543-571. Diakses tanggal 29 November 2013. dari Oxford Journals (JPART).
Ansell, Chris, dan Gash,  A l i s o n .  2007. Collaborative Governance in Theory and Practice.
Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory  Advance, Issue  DOI  : 10.1093/jopart/mum032. Source : OAI, hlm. 1-29.
Bevir, Mark. 2009. Key Concepts in Governance. New Delhi: Sage Publication.
Cline, K.D. 2000. Defining the Implementation Problem : Organizational Management versus Cooperation,  Journal  of  Public  Administration  Research  and  Theory, Vol.10(3). hal.551-571. Diakses tanggal 20 Maret 2015. dari Oxford Journals (JPART).
Dwiyanto,  A.  2011. Manajemen  Pelayanan  Publik  :  Peduli,Inklusif,  dan  Kolaboratif .
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Emmerson, K, Nabatchi, T dan Balogh, S. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.22, hal.1- 29. Diakses tanggal 29 November 2013. dari Oxford Journals (JPART).
Goliday,  A.  M.  2010. Identifying  the  Relationship  Between  Network  Governance  and Community Action Program Participation, Disertasi. Departement Public Policy and Administration. Walden  University.  Diakses  tanggal  22 Agustus  2013.  dari  UMI Dissertations Publishing.
Johnston, dkk. 2010. Managing the Inclusion Process in Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.21, hal.699-721. Diakses tanggal 20 Maret 2015. dari Oxford Journals (JPART).
Jung,  dkk.  2009. Collaborative  Governance  In  The  United  States  and  Korea  :  Cases  In Negotiated Policymaking and Service Delivery . Diakses dari www.bedrosian.usc.edu .
208
Vol 3, No. 2, Agustus 2019
https://journal.undiknas.ac.id
Kurniawan, T. 2007. Pergeseran Paradigma Administrasi Publik : Dari Perilaku Model Klasik dan NPM Ke Good Governance. Jurnal Ilmu Administrasi Negara . 7 (1) : 16-17.
Lee,  S.  Y  dan  Withdrof,  A.B.  2012. Assessing  the  Effects  of  Organizational  Resources  on Public Agency Performance : Evidence from the US Federal Government, Journal of Public Administration Research and Theory. Vol.23. hal.687-712. Diakses tanggal 20 Maret 2015. dari Oxford Journals (JPART).
Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Cet I Pebruari. Bandung: Alfabeta.
Martin  dkk.  2008. Leadership, Service  Reform,  and  Public-Service  Networks  :  The  Case  of Cancer-Genetics  Pilots  in  the  English  NHS.  Journal  of  Public  Administration Research  and  Theory. Vol.19.  hal.769-794.  Diakses  tanggal  20  Maret  2015.  dari Oxford Journals (JPART).
Osborne,  Stephen.  P.  2010. The  New  Public  Governance?  Emerging  Perspective  on  The Theory and Practice of Public Governance. New York: Routledge.
Silvia, Chris. 2011. Collaborrative Governance Concepts for Succesful Network Leadership,
State  and  Local  Government  Review. Vol.  43  (1).  hal.  66-71.  Diakses  tanggal  27 Agustus 2013. dari SAGE Publication.
Wahab, Friedrich. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara . Jakarta: Bumi Aksara.