INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1134-1145 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila
Derta Nur Anita 1 ✉ , M. Bahtiar Ubaidillah 2 , Irwan Swandana 3 , Titik Khusumawati 4
Dosen Ilmu Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto
Email: dertaanita@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perkawinan merupakan hal yang sakral, ditujukan untuk membangun keluarga dalam sebuah rumah tangga  dengan  bahagia  dan  kekal,  berdasarkan  keimanan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa  dan perkawinan merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh umat manusia. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai tatanan dan aturan dalam menjalankan negaranya, karena itulah terdapat beberapa  aturan  yang  mengatur  mengenai  Perkawinan  dan  berasaskan  Pancasila  dan  Undang- Undang  Dasar  1945  sebagai  dasar  negara  Indonesia,  namun  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa masyarakat  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam  sehingga  terdapat  aturan  lain  yang  dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan termasuk pada urusan perkawinan.
Kata Kunci: Perkawinan, Hukum Islam, Pancasila

## Abstract
Marriage is a sacred thing, aimed at building a family in a household happily and eternally, based on faith in God Almighty and marriage is a basic need for all mankind. Indonesia is a legal country that has an order and rules in running its country, that's why there are several rules that regulate marriage and are based on Pancasila and the 1945 Constitution as the basis of the Indonesian state, but it cannot be denied that the majority of Indonesian people are Muslim so there are other rules. which can be used as material for consideration, including in matters of marriage.
Keywords: Marriage, Islamic Law, Pancasila

## PENDAHULUAN
Tiap-tiap perkawinan tidak boleh hanya berdasarkan kebutuhan biologis dari seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah, tetapi juga pada proses alamiah kehidupan manusia yang dijalankan. Demikian pula, unsur-unsur psikologis dan spiritual menjadi salah satu dasar dari hukum pernikahan Islam yang mencakup pula kehidupan lahir dan batin, nurani serta kebijaksanaan.  Namun,  landasan  paling  utama  dalam  perkawinan  adalah  agama,  agama menjadi tiang kehidupan berkeluarga dengan menjalankan keyakinan dan komitmen kepada Allah. Terdapat tiga dasar pangkal pokok keutuhan yang wajib dimiliki setiap insan muslim sebelum melakukan  perkawinan yaitu  beragama  islam, memiliki keimanan  dan keikhlasan (Abdul Djamali, 2002)
Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan) mengartikan  perkawinan  sebagai  “dua  manusia,  yaitu  seorang  laki -laki  dan  seorang perempuan saling mengikatkan diri melalui ikatan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk membentuk keluarga dalam rumah tangga dengan bahagia serta kekal dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Maka, dapat disimpulkan bahwa perkawinan. Karena itulah dapat  disimpulkan  pandangan  perkawinan  adalah  adanya  akad  yang  didalamnya mengandung kesakralan yang saling mengikat individu dengan agamanya ( M.A. Tihami dan Sohari  Sahrani,  2014).  Tuhan  menciptakan  makhluk  untuk  melakukan  perkawinan  agar kehidupan di alam dapat tumbuh  dan berkembang. Perkawinan tidak hanya terjadi antar manusia  tetapi  juga  setiap  yang  hidup  di  dunia  seperti  hewan  dan  tumbuh-tumbuhan. Manusia sama dengan hewan yaitu makhluk hidup, namun akal menjadi perbedaan diantara keduanya, maka dari  itu  perkawinan pada manusia mengikuti aturan yang  berlaku  dalam kehidupan bermasyarakat termasuk pada budaya yang berkembang di daerah tersebut. Pada masyarakat yang jauh dari perkotaan mengikuti adat yang sederhana, tertutup namun identik dengan  budayanya,  sedangkan  pada  masyarkat  modern  atau  didaerah  perkotaan, perkawinan identik dengan modern mengikuti budaya diluar Indonesia yang sedang ramai.
Aturan perkawinan telah ada sebelum kemerdekaan seperti pada masa kerajaan, karena itulah adat istiadat di Indonesia dijaga seluruh masyarakat dan para pemuka adat termasuk pemuka agama. Aturan tersebut terus berkembang seiring dengan kemerdekaan Indonesia hingga  masuknya  budaya  dari  negara  lain,  namun  tetap  tata  tertib  pada  perkawinan disesuaikan dengan kondisi masyarakat termasuk aturan mengenai perkawinan antar warga negara  yang  berkembang  pula  dengan  menambah  aturan  mengenai  anak  dari  hasil perkawinan  antar  warga  negara,  seperti  mengenai  dua  kewarganegaraan  atau  mengenai kepemilikan  tanah  pada  orang  asing  yang  kawin  dengan  orang  Indonesia,  untuk  itulah sebelum berkembang terlalu luas, aturan mengenai perkawinan harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia terkini ( “ Hilman Hadi Kusuma, 2007).
Dari  perkawinan  tersebut  menggabungkan  dua  keluarga  dan  membentuk  keluarga baru,  keluarga  bisa  disebut  dengan  institusi  sosial  yang  bersifat  universal  yang  ada  pada seluruh lapisan dan kelompok masyarakat. Adanya perubahan pada kehidupan yang modern mengakibatkan munculnya banyak perbedaan dan permasalahan, pada era ini masyarakat cenderung bersikap individual, materialistis dan kontrol antar individu semakin sulit, terlebih adanya kemudahan dalam menjalankan kehidupan seperti adanya handphone, m-banking, layanan antar hal tersebut membuat hubungan semakin merenggang dan kesakralan atau kedekatan antar manusia dalam keluarga menjadi jauh berkurang. Sesuai dengan amanat dan cita-cita Pancasila pada berkembangnya hukum nasional, maka perlu dibentuk peraturan mengenai perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia serta bagi orang asing  yang  ingin  kawin  dengan  warga  negara  indonesia  dan  untuk  memelihara  serta melindungi kesejahteraan keluarga terdapat aturan yang dipakai di Indonesia yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Moh Zuhdi, 2002).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian hukum empiris digunakan untuk mengatasi permasalahan jurnal. Pendekatan  yuridis  adalah  melakukan  pendekatan  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dari  sudut  pandang  hukum.  Sedangkan  metodologi  yang  tepat adalah pendekatan persoalan dengan memimpin kajian di lapangan. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan untuk sampai pada kebenaran adalah melalui penelitian semacam ini, yaitu dengan membandingkan keadaan aktual di masyarakat dengan aturan yang ada dan cara pelaksanaannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
1. Pengertian Perkawinan
Dasar kata perkawinan menurut KBBI adalah kawin yang mempunyai arti membentuk sebuah  keluarga  dari  hubungan  laki-laki  dan  perempuan  dengan  melakukan  hubungan setubuh,  istilah  kawin  ini  tidak  hanya  digunakan  untuk  manusia  namun  secara  general termasuk  hewan  dan  semua  makhluk  hidup  dengan  menunjukan  ciri  interaksi  generatif. Sedangkan perbedaan perkawinan dengan manusia dan hewan adalah manusia melakukan perkawinan  dengan  cara  yang  sah  berdasarkan  hukum  negara,  adat  dan  agama.  Makna perkawinan bagi manusia adalah adanya akad atau perjanjian yang menimbulkan ikatan baru
bagi  laki-laki  dan  perempuan,  dalam  islam  terdapat  proses  yang  bernama  ijab  qabul, bermakna setiap keluarga dari masing-masing pihak menyatakan bahwa menyerahkan dan menerima para calon pengantin kedalam keluarganya masing-masing  (Tihami dan Sohari Sahrani , 2014).
Ahli lain, Abdurrahman Al-Jaziri mengartikan bahwa sejatinya perkawinan merupakan janji antara seorang pria dan seorang wanita dalam sebuah perikatan suci demi membentuk sebuah  keluarga  yang  sejahterah  dan  bahagia.  Pemikiran  tersebut  memperjelas  bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sah antara kedua belah pihak dan disetujui oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada unsur pemaksaan dalam perjanjian ini, bebas dan berikat, pasangan yang akan melakukan perkawinan bebas untuk mengiyakan kesediaanya. Perjanjian itulah yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk qabul yang wajib diucapkan oleh para calon pengantin dan disaksikan oleh para saksi dihadapan pihak yang berwenang sehingga  mendapatkan  kekuatan  hukum  tetap(Beni  Ahmad  Saebani,  2009).  Menurut etimologi,  perkawinan adalah  penyatuan, keselarasan,  atau percampuran. Kalau dikatakan ada sesuatu yang dikawinkan dengan orang lain, berarti keduanya nyambung. Dalam QS, Allah SWT berfirman dalam Surah Ad-Dhukhan ayat 54 yang yang mengandung arti “sebagai akibat Ka mi berikan kepada mereka malaikat” ( Abdul Majid Mahmud Mathlub , 2005).
Perkawinan  ditujukan  untuk  membentuk  keluarga  baru  dan  melahirkan  keturunan, namun  bukan  hanya  itu  perkawinan  juga  ditujukan  untuk  mengenal  satu  sama  lain. Perkawinan  adalah  hubungan  yang  paling  membumi  dalam  kehidupan  sehari-hari  dan kehidupan manusia, tidak hanya antara pasangan dan keturunannya, namun juga antara dua keluarga,  karena  cinta  yang  membara  dan  kasih  sayang  dari  hati  nurani  akan  terpancar dengan sendirinya jika kedua pasangan saling berhubungan secara intens dan intim sehingga rasa sayang tersebut bisa menyeluruh kepada keluarga besar kedua pasangan dan akibatnya menjadi baik seperti saling mendukung dalam kebaikan, membantu perekonomian keluarga, saling menyayangi serta mencegah perbuatan buruk para pasangan maupun keluarganya. Karena adanya hubungan intens dan intim tersebut membuat para pasangan menjaga mata dan hatinya sehingga saling menghindarkan dari hawa nafsu buruk diluar sana (Sulaiman Rasjid , 2010).
2. Perkawinan dalam Hukum Islam
Terdapat beberapa aturan mengenai hukum perkawinan di Indonesia, pada tahun 1974 terdapat satu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan  pelaksananya  tertulis  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dilihat  dari  sejarahnya  maka  golongan-golongan  pembeda  di  Indonesia  dihapus  dengan perundang-undangan  tersebut,  lalu  pada  tahun  2019  terdapat  perubahan  peraturan
perundang-undangan tersebut yaitu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah itu pada hukum Islam juga mengatur mengenai perkawinan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan wujud hukum Islam di Indonesia dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. KHI tersebut ditetapkan pada tahun 1991. KHI sendiri sering digunakan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah di bidang  perkawinan,  waris,  wakaf  yang  mana  tidak  diatur  dalam  UU  Perkawinan  dan perubahannya.
Perjanjian suci dan sakral serta termasuk dalam ibadah panjang, adalah makna implisit dari  perkawinan  menurut  agama  Islam  karena  didalam  perkawinan  keadaan  sosial  dapat dikendalikan, hubungan baik dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan, membawa martabat  pada  dirinya  serta  menjamin  kelangsungan  hidup  anak  cucu  mereka,  tujuan perkawinan ini sangatlah baik dengan didampingi cara berpikir dan bertindak yang mulia, kembali lagi karena perkawinan merupakan wadah dalam ibadah panjang, menjadi tempat untuk saling mengasihi, memberikan rasa sayang, adanya hubungan sesuai porsinya antara laki-laki  dan  perempuan,  sebagaimana  tertulis  dalam Kalamullah  surah  Ar  Rum  ayat  21. Namun, tidak jarang pula ditemui masalah dan polemik dalam perkawinan hal ini merupakan bumbu-bumbu yang dapat ditemui dimana saja, seperti perselisihan namun jika tidak segera diatasi, perselisihan tersebut dapat menjadi kemurkaan dan kekerasan dalam rumah tangga (Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), 2005) .
Perintah Allah menjadi tujuan utama bagi umat muslim, hal ini dilakukan agar manusia menjadi makhluk yang tentram, tertib dan aman sejahterah. Ketentuan selalu berupa perintah Allah  karena  tujuannya  tersebut.  Aturan  ini  memuat  sebuah  komitmen  yang  berisi keistimewaan, serta hak dan larangan terhadap apa yang harus dipatuhi umat muslim dalam kehidupan sehari-hari (Abdul Djamali). Karena hak dan kewajiban tersebut merupakan wujud dari hukum Islam yang paling konkirt dengan skema doktrinal Islam, maka hal ini menjadi tujuan penting dalam salah satu ajaran islam yang terlihat. Joseph Schact mengemukakan bahwa ia tidak percaya jika orang islam melakukan hak dan kewajiban tanpa memahami dulu apa itu hukum islam. Dari sudut pandang yang dapat dilihat dan diverifikasi bahwa awal mula hukum islam merupakan agama yang dinamis, namun juga terlihat invoatuf karena banyak muncul aliran-aliran dalam agama islam namun tetap berpegang teguh pada Al Quran dan Sunnah, sehingga dapat menerima gaya yang berbeda dalam setiap alirannya, hal ini menjadi otentik setiap aliran sesuai sosio politik yang berkembang dalam aliran tersebut (Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2006).
Dalam  menyelesaikan  masalah  pada  agama  Islam  yang  sering  kali  dipakai  adalah panduan dari KHI yang secara lengkap memuat materi peraturan umum Islam (perkawinan,
warisan dan wakaf), di dalamnya penyempurnaan hukum Islam kontemporer yang sangat kontras  dan  kekeluargaan  telah  terjadi  banyak  kemajuan  dalam  pemikiran,  hal  ini  perlu diingat untuk hubungan antaragama.  Landasan  pertama yaitu adanya hubungan setubuh seperti yang disebutkan dalam surah Al- Mu’minun, pada hubungan setubuh ini terdapat dua kemungkinan yang timbul yaitu suami dengan istri lalu kemungkinan kedua adalah dengan budak yang mereka miliki. Pada ayat tersebut terlihat perbedaan pada setubuh dengan istri atau dengan budak yang mereka miliki, namun untuk zaman modern seperti ini, budak sudah tidak ada dan dihapuskan, namun dari keduanya dapat ditangkap kata setubuh (Muhammad Shahrur,  2004).  Aturan  taklifi  dalam  pernikahan  disinggung  oleh  para  peneliti  tertentu sebagai  “sifat - sifat  yang  dianjurkan  dalam  sebuah  pernikahan”.  Ciri -ciri  ini  berbeda-beda tergantung  pada  kondisi  seseorang,  khususnya  dalam  hal  kemampuan  melaksanakan tanggung jawab dan ketakutannya terhadap ketidaktaatan. Hasilnya, terdapat lima hukum perkawinan mukalaf yaitu
Pertama  yaitu  Fardhu,  seorang  mukalaf  sangat  yakin  bahwa  perkawinan  akan menghindarkan dia dari zina, selain itu terdapat keyakinan bahwa akan dimampukan untuk menafkahi istrinya serta tidak akan mendzalimi istrinya. Fardhu disini muncul karena adanya zina yang mempunyai sifat haram. Kedua yaitu wajib, terdapat perubahan kata pada kata diatas, yaitu mukalaf tersebut mampu dan tidak akan mendzalimi istrinya namun dia hanya mengira bahwa tidak akan melakukan zina apabila ia kawin. Ketiga yaitu haram. Berbeda dengan kata yang hanya berubah susunannya diatas, maka pada kasus ini mukalaf tersebut tidak memberi nafkah serta akan melakukan kedzaliman pada istrinya, dan dia berpikir bahwa perkawinan hanya mendorong dirinya pada segala sesuatu yang haram dan sulit. Jika dia telah berpikir bahwa itu haram maka keharaman akan menjadi haram, namun yang perlu digaris  bawahi  bahwa  keharaman  adalah  pada  yang  diyakininya,  bukan  pada  perkawinan yang  dimaksud.  Keempat  yaitu  makruh,  ketika  mukalaf  tersebut  “mengira”  bahwa  dirinya melakukan kedzaliman jika dia menikah dan kelima yaitu sunah, yaitu jika mukalaf tersebut dalam keadaan normal, hal ini terjadi ketika mukalaf meyakini dirinya tidak takut untuk kawin karena  tidak  zina  dan  meyakini  tidak  takut  berbuat  dzalim  pada  istrinya  (Abdul  Majid Mahmud Mathlub, 2005).
3. Perkawinan pada Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila
Dalam berpikirnya, manusia memiliki kemajuan pemahaman dan pemikiran baik secara perorangan maupun secara kelompok, yang jika pemikiran-pemikiran tersebut dikumpulkan akan terbentuk sebuah pemahaman yang mengantar menuju perbaikan nilai hidup manusia. Memahami sebuah nilai, bergantung pada suku dan budaya yang berkembang disekitarnya, hal ini dapat mempengaruhi keberagaman dalam berpikir setiap individu termasuk kebiasaan yang  melekat.  Manusia  tidak  bisa  berkembang  sendiri  tanpa  bantuan  orang  lain,  karena
manusia  masuk  dalam  makhluk  sosial  yang  membutuhkan  adanya  pihak  lain  untuk  turut berkontribusi  berkembang  bersama.  Karena  itulah  manusia  berkelompok  tinggal  di  suatu wilayah dan membangun wilayah tersebut bersama, ketika kelompok-kelompok telah banyak berkembang,  dapat  dipastikan  banyak  perbedaan  yang  muncul  dan  tidak  sepenuhnya ditentukan oleh pemahaman ontologis naluri manusia.
Apabila terdapat sistem hukum yang ditegakkan oleh suatu negara maka hendaknya mencerminkan karakter budaya masyarakatnya, karena perbedaan karakteristik masyarakat di masing-masing negara akan mempengaruhi arah perkembangan hukum dan aturannya itu sendiri. Sistem hukum berikut digunakan di seluruh dunia: “ Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum  Islam,  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental,  Sistem  Hukum  Anglo-Saxon,  dan  Sistem Hukum  Sosialis  atau  Komunis ” yang  terkenal  di  beberapa  negara  lain.  Perkembangan berbagai sistem hukum suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dari sistem politiknya. Namun, dalam beberapa kasus, sejarah suatu negara juga mempengaruhi sistem hukumnya.
Pada  hakikatnya,  hukum  nasional  memiliki  makna  mendalam  yaitu  legalitas  yang dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan adanya kekuasaan dan weweang dari negara, ketika kehidupan tersebut berkembang dari berbagai skala ke skala yang lebih luas maka negara tersebut ikut berkembang, hal ini juga ditegaskan oleh Soetandyo. Secara lebih luas, sistem hukum  yang  satu-satunya  serta  pasti  (positif)  sangat  dibutuhkan  karena  hal  ini  dirasakan mulai dari lingkup kehidupan masyarakat lokal (masyarakat lama) hingga lingkup besar yang memiliki  sifat  tradisional  pada  kehidupan,  yang  diorganisir  dalam  suatu  komunitas  politik yang dikenal dengan istilah negara modern.
Perubahan pada  sistem hukum di Indonesia berkembang menjadi topik perdebatan yang terus-menerus menarik karena dari seluruh kalangan ahli dan pengamat hukum serta berbagai kelompok untuk menyuarakan pendapatnya. Hal ini nampaknya masuk akal karena, pada kenyataannya, hampir tidak pernah ada saat dalam hidup dimana hukum tidak berlaku. Sebuah  pepatah  yang  menyatakan  “di  mana  ada  masyarakat,  di  situ  ada  regulasi”  ( ubi sociates ibi ius), menekankan bahwa bahkan dalam aktivitas publik yang paling sulit sekalipun, kehadiran  standar  yang  sah  sebagai  landasan  sosial  sejujurnya  berubah  menjadi  sebuah qonditio sine qua non atau sebuah syarat yang tidak mutlak. Masing-masing subkerangka sistem dalam suatu kesatuan peraturan perundang-undangan hendaknya mampu berfungsi berdasarkan tujuannya dengan rapi, tidak memihak salah satunya sehingga tercipta negara yang damai, sejahterah dan utuh karena kerangka tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan, karena kerangkanya merupakan bermacam-macam komponen untuk membentuk  suatu  kesatuan  yang  terorganisir  dan  bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan bersama (Sudikno Mertokusumo (1), 2002).
Hans Kelsen  berpendapat lebih jauh dengan memberi pengertian peraturan sebagai permintaan yang lebih jelas dan khusus, karena perintah merupakan tanda kemauan individu. Kewenangan yang diberikan kepada individu itulah yang menentukan makna hukum (Hans Kelsen, 1945). Rawls mengemukakan sistem hukum merupakan suatu aturan atau perintah yang bersifat memaksa yang harus dipatuhi masyarakat, aturan tersebut berlaku bagi publik dan masyarakat dipaksa untuk memahami, demi terbentuknya masyarakat yang damai dan tertata.  Sedangkan  Friedman  mengemukakan  mengenai  tiga  komponen  hukum  yaitu pertama struktur hukum ( legal structure) yang terdiri batang-batang tubuh, kerangka serta bentuk tetap pada suatu sistem; kedua budaya hukum ( legal culture) merupakan gagasan, sikap dan pendapat mengenai hukum; dan substansi hukum ( legal substance) yaitu adanya aturan dan norma yang nyata dilakukan oleh masyarakat sebagai suatu system ( “ Lawrence M. Friedman (1), 2006).
Kultur dan budaya pada hukum merupakan gagasan, sikap serta asa yang diinginkan dalam hukum. Melihat penjelasan di atas, maka dapat dimaknai bahwa peraturan perundang- undangan secara umum tidak sekedar membahas keterkaitan antara satu pedoman dengan pedoman  lainnya,  namun  juga  mencakup  yayasan  atau  perkumpulan  yang  mempunyai persetujuan  untuk  membentuk  dan  melaksanakan  keseluruhan  pedoman  tersebut. Keterikatan  antar  sistem  membuat  keterkaitan  akan  membentuk  komponen  sistem  yang besar dan utuh.
Landasan dasar sistem hukum perkawinan di Indonesia yang sesuai dengan ideologi serta konstitusi negara yaitu hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu jika terdapat perbedaan hukum pada perkawinan maka sistem tersebut dibangun berlandaskan kreativitas dan aktivitas atas rekayasa bangsa itu sendiri namun tidak terlepas oleh  sistem pada hukum perkawinan  yang sangat erat  dan  bercorak pluralistik. Indonesia sendiri tumbuh dari masyarakat adat yang kental akan budayanya, hal ini membuat Indonesia memiliki nilai-nilai yang telah tertanam selama ribuan tahun maka dari itu ketika modernisasi mulai meluas, masyarakat Indonesia tidak serta merta mengikuti kebiasaan tersebut, karena terdapat nilai-nilai adat, agama dan budaya yang mempengaruhi cara berfikir serta nilai-nilai Pancasila. Pada upaya membentuk suatu pandangan hidup, Pancasila selalu menjadi dasar negara Indonesia untuk bertindak.
Hukum  dapat  terbentuk  karena  adanya  aspek  kehidupan,  dengan  kata  lain  hukum berakar  berdasarkan  tatanan  masyarakat  suatu  bangsa,  seperti  dinamika  kehidupan  yang memang  dijalani  masyarakat  tersebut  akan  menjadi  hukum,  pada  aturan  yang  timbul nantinya juga berdasarkan masalah-masalah di negara tersebut. Maka agar aturan hukum atau produk perundang-undangan baru tidak menyebabkan dampak negatif atau dampak buruk  hendaknya  pada  negara  memperhatikan  aspek  dan  nilai  yang  berkembang  pada
masyarakat ketika akan melakukan penyusunan perundang-undangan, karena jika terdapat masalah  pada  salah  satu  pasal  saja  bisa  menimbulkan  intrik  polemik  yang  menyebabkan perpecahan bangsa atau dalam dampak kecilnya demo juga akan terjadi dimana-mana. Oleh karena itu, perundang-undangan baru hendaknya melihat nilai-nilai yang berkembang pada bangsa tersebut. Tidak lupa bahwa nilai yang berkembang berdasar dari adat, agama dan budaya  pada  suatu  bangsa  dan  berlandaskan  asas  Pancasila.  Karena  jika  kita  berbicara mengenai negara hukum, yang terpikir pertama kali adalah apa itu negara hukum, bagaimana negara hukum menjalankan aturannya.
Oemar Seno Adjie menyebutkan bahwa terdapat tiga jenis negara hukum antara lain rechtstaat dan rule of law, socialist legality dan negara hukum Pancasila ( “ Oemar Seno Adjie, 1980). Status hukum Indonesia dikukuhkan oleh UUD 1945. Pada awalnya, istilah ketertiban dan ketertiban hanya diingat karena Klarifikasi UUD 1945 yang menekankan bahwa Negara Indonesia  bergantung  pada  peraturan  ( rechtstaats),  bukan  pada  kekuasaan  sederhana ( machtstaat),  namun  makna  rechtstaat  dalam  asal  usul  UUD  1945  dan  bagaimana pelaksanaannya  dalam  eksistensi  negara  tidak  ditelusuri  lebih  lanjut.  Dengan  demikian, gagasan  Julius Stahl tentang negara hukum barat  dapat digunakan  sebagai  ukuran demi mengetahui apa aspek yang penting dalam rechtstaat yaitu perlindungan Hak Asasi Manusia (Jimly Asshiddiqie (2), 2006).
Demikian pula perspektif A.V. Sketchy (A.V. Dicey , 1952) dipandang sebagai individu utama yang mengembangkan istilah hukum dan ketertiban dalam praktik kumpulan hukum umum Inggris-Amerika Kuno, yang menyatakan bahwa hukum dan ketertiban mengandung tiga  komponen penting,  secara spesifik: Ketiga  gagasan  ini supremasi absolut dari  sistem hukum, keadilan yang diinginkan dalam hukum termasuk prosesnya adalah hal yang sangat penting. berhubungan dengan peluang individu dan kebebasan dasar .
Setelah berkonsentrasi pada perbaikan penegakan hukum dan ketertiban saat ini, Jimly Asshiddieqie  akhirnya  mengemukakan  bahwa  ada  dua  belas  standar  dasar  hukum  dan ketertiban  (rechtstaat)  yang  berlaku  saat  ini,  yaitu  kualitas  regulasi,  keadilan  yang  tiada taranya. pandangan yang mantap terhadap hukum, supremasi legitimasi (perlakuan yang adil terhadap peraturan), pembatasan kekuatan, organ pemimpin yang bebas, eksekutif hukum yang  bebas  dan  tidak  berprasangka,  pengadilan  manajerial  negara,  keadilan  yang  sakral, keamanan kebebasan bersama, hak suara yang berdasarkan pada alam, kemampuan untuk tujuan untuk mengakui tujuan negara serta keterusterangan dan kontrol sosial. Kedua belas standar  esensial  tersebut  merupakan  poin-poin  pendukung  mendasar  yang  membantu landasan negara hukum yang mutakhir dalam arti sebenarnya.
Berbeda dengan rechtsstaat dan ketertiban, serta legitimasi komunis, negara yang sah dalam  pandangan  Pancasila  atau  yang  dapat  disebut  Negara  Sah  Pancasila,  selain
mempunyai komponen-komponen yang serupa dengan komponen-komponen negara yang sah dalam rechtsstaat dan ketertiban, demikian pula mempunyai komponen – komponen yang jelas yang menjadikan hukum dan ketertiban Indonesia tidak sama dengan gagasan hukum dan ketertiban pada umumnya.
Dasar negara Indonesia adadalah pancasila dan seluruhnya berhubungan dengan tata negara termasuk peraturan, oleh karena itulah seluruh tindakan masyarakat Indonesia harus dipagari  oleh  sebuah  aturan  hukum  karena  Indonesia  merupakan  negara  hukum.  Sesuai maknanya maka selayaknya masyarakat bernegara ini memiliki sikap dan sifat yang saling membantu,  kekeluargaan,  adil  dan  tentram  sesuai  dengan  amanat  UUD  1945  karena Indonesia bukan merupakan negara yang memisahkan dan tidak mengakui agama, maka dari itu terdapat ciri khas pada peraturan Indonesia yaitu dalm UUD 1945 terdapat kata Tuhan Yang  Maha  Esa,  mengartikan  bahwa  Indonesia  percaya  dengan  agama  dan  ingin masyarakatnya juga bertindak, berperilaku serta bertutur kata sesuai dengan ajaran agama yang  dianut.  Kata  Tuhan  Yang  Maha  Esa  juga  terdapat  di  UU  Perkawinan  pada  Pasal  1, menekankan pula  bahwa perkawinan  yang  dijalani  berdasarkan aturan agama yang telah ditetapkan  oleh  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Sesuai  dengan  penjelasan  tersebut  Indonesia bukanlah  negara  sekuler,  dalam  PP  mengenai  pelaksana  UU  Perkawinan  dalam  hal  ini perkawinan  menyangkut  berbagai  aspek  antara  lain  aspek  kemasyarakatan,  kebudayaan, ekonomi, politik, agama, psikologi, dan hukum hanyalah beberapa dari sekian banyak segi. 1 Selain  UU  Perkawinan,  kawin  juga  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata) yaitu pada Pasal 26 yang menjelaskan bahwa perkawinan menimbulkan adanya hubungan keperdataan antara para pihak.

## SIMPULAN
Perkawinan adalah  suatu  perjanjian suci antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah  perjanjian  yang  sah.  Terdapat  beberapa  aturan  mengenai  hukum  perkawinan  di Indonesia, pada tahun 1974 terdapat satu aturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  dan  peraturan  pelaksananya  tertulis  pada  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah itu pada  hukum Islam juga mengatur mengenai perkawinan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan wujud hukum Islam di Indonesia dengan tetap berpedoman pada Al- Quran dan Sunnah
1 “ Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama , Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 3 ” .

## DAFTAR PUSTAKA
A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law and the Constitution, MacMilland and Co., Ninth Edition, London, 1952.
Abdul Djamali, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung, 2002.
Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Hukum Islam (Menjawab Tantangan Zaman yang Terus berkembang), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.
Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005.
Abdul Majid Mahmud Mathlub, Panduan Hukum Keluarga Sakinah, Intermedia, Solo, 2005. Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
Forum Kajian Kitab Kuning (FK-3), Kembang Setaman Perkawinan (Analisis Kritis Kitab Uqud Al-Lujjayn), Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2005.
Hans  Kelsen, General  Theory  of  Law  and  State,  Translators  Anders  Wedberg,  Russel  and Russel, New York, 1945.
Hilman Hadi Kusuma, Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama), Masdar Maju, Bandung, 2007.
Jimly  Asshiddiqie  (2), Konstitusi  &  Konstitusionalisme  Indonesia,  Sekretariat  Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
Lawrence M. Friedman (1), Law and Society An Introduction, Prentice Hall Inc., New Jersey, 1977, hlm. 6-7. Lihat juga dalam Satya Arinanto, Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
Joseph Raz, The Concept of a Legal System, An Introduction to the Theory of a Legal System, Claredon Press, Oxford, 1970.
M.A.  Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  (Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap),  PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
Moh Zahid, Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan UndangUndang Perkawinan, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002.
Muhammad Shahrur, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004.
Oemar Seno Adjie, Peradilan Bebas, Negara Hukum, Erlangga, Jakarta, 1980.
Sudikno Mertokusumo (1), Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 2002. Sudikno Mertokusumo (2), Penemuan Hukum, UAJY, Yogyakarta, 2010.
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010.
Sution Usman Adji, Kawin Lari dan Kawin Antar Agama, Liberty, Yogyakarta, 1989.
Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap), PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.