## KONTEKSTUALISASI KONSEP MAKKÎ - MADÂNÎ DAN NÂSIKH - MANSÛKH
MAHMOUD MUHAMMAD THAHA (1909-1985) TERHADAP AYAT-AYAT KEPEMIMPINAN
Oleh: Nia Kurniawatie
Alumni Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir UNSIQ Email: niakurniawatie.1714@gmail.com

## Abstrak
Kepemimpinan  di  era  kontemporer  banyak  menimbulkan  disharmoni  antar  umat beragama, sehingga merampas hak-hak esensial orang lain, bahkan menimbulkan diskriminasi  dan  penindasan  karena  masalah  kepemimpinan.  Esensi  kebenaran sebuah  kepemimpinan  dalam  sebuah  agama  adalah  terbentuknya  tatanan masyarakat  yang  sejahtera,  adil  dan  makmur  (Baldatun  Ṭoyyibatun  wa  Rabbun Ghafûr). Islam tidak memberikan sistem kepemimpinan dan ketatanegaraan secara formal untuk umatnya, Namun demikian Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran memberikan prinsip-prinsip universal tentang kepemimpinan dalam kitab sucinya, adapun  bentuknya  berkutat  pada  kriteria  dan  karakteristik  pemimpin  yang dijelaskan dalam beberapa surat dan ayat Al-Qur’an. Ayat-ayat Al-Qur`an dapat diklasifikasikan  dalam    kelompok  Makkiyah  dan  Madaniyah.  Di  saming  itu, terkadang  satu  ayat  menghapus  konsekuensi  hukum  ayat  yang  lain.  Konsepsi Makkî-Madânî  dan  Nâsikh-Mansûkh  yang  dikemukakan  oleh  Mahmoud Muhammad  Taha  menawarkan  peninjauan  ulang  terhadap  konsepsi  Makkî- Madânî dan Nâsikh-Mansûkh, agar subtansi hukum Islam dapat lebih menemukan relevansi dan siginfikansinya, dan sejalan dengan nilai-nilai universal yang tidak bersifat  diskriminatif.  Dengan  mengkaji  ayat-ayat Al-Qur`an  tentang kepemimpinan  dengan  Konsepsi  Makkî-Madânî  dan  Nâsikh-Mansûkh  yang dikemukakan oleh Mahmoud Muhammad Taha, rekonsiliaasi hukum Islam dengan isu  krusial  kepemimpinan  kontemporer  dapat  terwujud.  Metodologi  naskh  yang dibangunMahmoud  Muhammad  Taha  diklaim  sebagai  metodologi  “pembaruan Islam  yang  memadai”  untuk  membangun  syari’ah  Islam  yang  humanis  tanpa mendiskriditkan  hubungan  antara  muslim  dan  non  muslim,  laki-laki  dan perempuan.
Kata kunci: Makkî-Madânî, Nâsikh-Mansûkh, Mahmoud Muhammad Taha, Ayat-ayat Kepemimpinan

## A. Pendahuluan
Kepemimpinan  adalah  salah  satu aspek  yang  sangat  penting  dalam  Islam. Hal ini bisa dilihat dari begitu banyaknya ayat  dan  hadits  Nabi  SAW  yang membahas tentang Kepemimpinan. Pemimpin  merupakan  salah  satu  faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan  masyarakat.  Perkara  yang
paling  asasi  ditekankan  oleh  Al-Qur`an dan as-Sunnah dalam proses mewujudkan dan  melahirkan  pemerintahan  adalah “soal kepemimpinan”. Begitu pentingnya masalah  ini  sehingga  para  ulama  baik yang klasik maupun modern merasa perlu menulis  secara  khusus  tema  ini  dalam berbagai  karyanya.  Hal  ini  misalnya, sebagaimana  diungkapkan  oleh  al-
Syahrastani (Tt: 20), “Permasalahan yang paling  besar  berlaku  di  kalangan  umat Islam  adalah  tentang  kepemimpinan  (al- Imamah).  Tidak  pernah  berlaku  dalam zaman  manapun,  peperangan  yang  lebih besar  di  kalangan  umat  Islam  daripada yang berlaku karena masalah kepemimpinan”.
Persoalan  yang  pertama  muncul ketika  Rasulullah  SAW  wafat  adalah masalah  khilafah/kepemimpinan,  siapa yang  tepat  menggantikan  kedudukan beliau sebagai pemimpin umat. Persoalan ini  meskipun  dapat  teratasi  dengan terpilihnya Abu  Bakar menjadi  khalifah, persoalan  ini  muncul  kembali  pada  saat terbunuhnya ‘Ustman bin ‘Affan ra. dan naiknya  ‘Ali  bin  Abi  Thalib  sebagai khalifah.  Secara  historis,  umat  Islam tidak  dapat  dipisahkan  dari  masalah kepemimpinan.  Hal  ini  bukan  hanya disebabkan  karena  kepemimpinan  itu merupakan  suatu  kehormatan  terbesar, tetapi  juga  memegang  peranan  penting dalam Islam. Kenyataan ini juga terbukti, dimana kepemimpinan tidak hanya aktual pada  tataran  praktisnya,  tetapi  juga senantiasa aktual dalam wacana intelektual muslim sepanjang sejarah.
Islam  tidak  memberikan  model kepemimpinan  dan  ketatanegaraan  yang cocok  untuk  umat  Islam.  Hal  ini  tidak sulit  dipahami,  karena  sistem  bukanlah sebuah jaminan yang dapat mewujudkan
kemaslahatan  dan  kesejahteraan  bagi umat, selain sebagai  sesuatu  yang relatif dapat berubah sesuai dengan perkembangan  zaman.  Sementara  itu, tujuan didirikannya sebuah negara adalah mewujudkan  kemakmuran.  Oleh  karena itu,  yang  dapat  menjamin  terwujudnya kemaslahatan, kesejahteraan dan kemakmuran  adalah  berlakunya  prinsip- prinsip  universal  sebagaimana  yang diajarkan  Islam,  yaitu  prinsip  amanah dalam  menjalankan  tugas,  tanggung jawab,  dan  profesionalisme.  Fakta-fakta ini,  memperlihatkan  bahwa  persoalan memilih  pemimpin  itu  merupakan  salah satu  persoalan  yang  dipandang  sangat penting  dalam  pandangan  Islam.  Karena memilih  pemimpin  itu  tidak  hanya mencakup  dimensi  duniawi,  akan  tetapi juga memiliki dimensi ukhrowi (akidah).
Mahmoud  Muhammad  Taha  (1909- 1985)  adalah  seorang  cendekiawan muslim kontemporer yang berani mendobrak dogma yang selama ini telah mengakar dikalangan umat Islam kaitannya  dengan  konsep nasakh  wa  al- mansukh .  Teks-teks  Al-Qur`an  yang diturunkan  di  Makkah  dan  Madinah berbeda bukan karena waktu dan tempat diwahyukan, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Pergantian audien  ini  disebabkan  oleh  penolakan dengan kekerasan dan irrasional terhadap pesan  (teks-teks  Al-Qur`an)  yang  lebih
dulu  diturunkan  di  Makkah.  Namun, meskipun  terjadi  pergantian  audien  dan tempat  turunnya  risalah,  tidak  berarti aspek-aspek risalah Mekkah terhapus.
Melihat fenomena ini, penulis merasa bahwa konsep kepemimpinan merupakan topik yang menarik untuk dikaji, khususnya dengan menggunakan pendekatan Makki-Madani dan Nasikh- Mansukh yang dikemukakan oleh Mahmoud Muhammad Taha. Pembahasan dalam kajian ini adalah (1) Bagaimanakah Konsepsi Makkî-Madânî dan Nâsikh- Mansûkh dalam  perspektif  Mahmoud Muhammad  Taha;  dan  (2)  Bagaimana Kontekstualisasinya  terhadap  ayat-ayat Kepemimpinan dalam Al-Qur`an.

## B. Hasil dan Pembahasan
1. Biografi  Mahmoud  Muhammad Taha
Mahmoud Muhammad Taha
dilahirkan pada tahun 1909 atau 1910 di Rufa’ah,  kota  kecil  di  tepi  timur Blue Nile ,  Sudan  pusat  (P.  J.  Bearman, et.al.,
2000:  96).  Beliau  menghabiskan  masa kecilnya  dengan  suasana  kehidupan sebagai anak yatim piatu dan diasuh oleh kerabat  jauh  dari  keluarga  orang  tua beliau.  Di  mana  pada  tahun  1915,  ibu beliau menghadap kepada Sang Pencipta. Selang  lima  tahun  kemudian  tepatnya pada tahun 1920, ayah beliau meninggal
dunia  (Mahmoud  Muhammad  Taha, 1996: 27).
Dalam hal pendidikan, beliau menyelesaikan  pendidikan  teknik  pada Gordon Memorial College, yang sekarang bernama Universitas Khartoum pada tahun 1936. Selepas menyelesaikan studinya,  selama  kurang  lebih  empat tahun  beliau  menjadi  pegawai  jawatan kereta api Sudan.  Dan  pada  tahun  1940- an,  beliau  berhenti  dari  jawatan  kereta api dan menidrikan lembaga pendidikan.
Di  samping  aktif  dalam  dunia pendidikan,  beliau  juga  aktif  dalam pergerakan  nasional  Sudan.  Aktivitas beliau  ini  dimulai  pada  akhir  1930-  an. Pada  masa  awal  pergerakan  ini,  beliau memberikan  kecaman  dan  kritikan  yang cukup  pedas  terhadap  kaum  terpelajar Sudan  yang  menyerahkan  keahlian  dan kemampuannya kepada pemimpin agama sektarian tradisionalis yang hanya menyerukan  dukungan  yang  luas  dari masyarakat  di  seluruh  negara  Sudan. Pada bulan Oktober 1945, beliau bersama intelektual   lain   yang   sepaham   dengan pola      pikir      beliau  mendirikan  partai Republik. Hal ini dilakukan karena beliau melihat  partai  politik  yang  ada  lebih condong  untuk  menerima  perlindungan dari kekuasaan kolonial daripada menyelaraskan komitmennya bagi kemerdekaan  penuh  dan  pembelaan terhadap rakyat Sudan.
Satu  tahun  setelah  pendirian  partai Republik  -tepatnya  tahun  1946-  beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Inggris. Tahun 1946 sendiri merupakan awal dimulainya tahun kelabu bagi Mahmoud Muhammad Taha, karena  pada  tahun  ini  pula,  kolonial Inggris  melakukan  penangkapan  dan pemenjaraan bahkan sampai pada proses pengasingan    terhadap    diri    Mahmoud Muhammad    Taha.    Perlakuan  ini dilakukan  oleh  kolonial  Inggris  karena seringnya  protes  yang  dilancarkan  oleh Mahmoud  melalui  partai  Republik  yang beliau  pimpin  (Mahmoud  Muhammad Taha, 1996: 72-78).
Dalam masa pengasingan ( khalwah ),
Mahmoud  Muhammad  Taha  mencoba untuk memikirkan kembali tentang ajaran Al-Qur`an  sehingga  muncul  pemikiran beliau  yang  sangat  kontroversial  yang selanjuutnya lebih dikenal  dengan pesan kedua  Islam  ( second  messege ).  Pada tahunn  1951  seiring  dengan  berakhirnya masa  pengasingan  beliau,  Mahmoud Muhammad  Taha  mulai  aktif  menulis pada  surat  kabar  dan  memberikan ceramah  guna  mengimplementasikan pemikiran  beliau  (P.  J.  Bearman, et.al., 2000: 97).
Pada    tahun    1970-an,    beliau melanjutkan    kembali    keahliannya dalam    hal    menulis    setelah    beberapa saat  sibuk  dalam  pekerjaannya sebagai
seorang  insinyur.  Kegiatan  menulis, mengajar, dan mendiskusikan pemikirannya  mulai  diintesifkan,  karena pada  waktu  ini  (tahun  1970)  rezim Numeiri mencekal dan melarang
Mahmoud  Muhammad  Taha  untuk memberikan
ceramah dan mengaktualisasikan  pemikiran  beliau secara terbuka di muka umum. Pada fase selanjutnya,  partai  Republik  (kaum Republikan) semakin besar dan mengalami peningkatan dari segi kuantitas  pendukungnya.  Fenomena  ini oleh  Numeiri  dipandang  sebagai  sebuah ancaman terhadap kelangsungan kekuasaannya dan ketakutan ini berimbas pada  penangkapan  dan  penyiksaan terhadap partai Republik.
Pada tahun 1984-1985, penangkapan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum  Republikan  mencapai  puncaknya. Pada  tahun  ini  pula,  Ustadz  Mahmoud ditangkap  dan  ditahan  untuk  diadili dengan tuduhan melakukan penentangan terhadap  kebijakan  penerapan  hukum syari’ah  secara  paksa.  Pada  tanggal  19 Desember  1984  setelah  mengalami penahanan selama kurang lebih 19 bulan tanpa tuduhan yang jelas, para pemimpin kaum Republikan dibebaskan semuanya.
Setelah  bebas,  kaum  Republikan tetap mengkampanyekan penolakan terhadap proses Islamisasi di Sudan, yaitu pencabutan  Undang-  Undang  di  bulan
September  1983  sebab  Undang-Undang ini  mendistorsi  Islam.  Terkait  dengan upaya  penolakan  ini,  rezim  Numeiri kembali melakukan penangkapan terhadap  empat  orang  tokoh  kaum Republik  beserta  Ustadz  Mahmoud Muhammad Taha.
Pada tanggal 7 Januari 1985, Ustadz Mahmoud dan keempat kawannya dibawa  ke  pengadilan  kriminal  setelah diperoleh  persetujuan  dari  presiden Numeiri.  Selanjutnya  pada  tanggal  8 Januari 1985, hakim membacakan putusannya  terhadap  Ustadz  Mahmoud dan  keempat  kawannya.  Oleh  hakim kelima orang ini dijatuhi hukuman mati. Hukuman  ini  didasarkan  bahwa  kelima orang ini terbukti melakukan penghasutan,  perombakan  konstitusi, mendorong  oposisi  tidak  sah  terhadap pemerintah, mengganggu stabilitas umum dan menjadi organisasi terlarang.
Pada  tanggal  15  Januari  1985, pengadilan  tingkat  banding  Sudan kembali  mengumumkan  hukuman  mati kepada  Mahmoud  Muhammad  Taha. Selanjutnya eksekusi dilaksanakan pada  tanggal  18  Januari  1985  yang dipimpin langsung oleh presiden Numeiri  (Mahmoud  Muhammad  Taha,
1996: 47).
2. Redefinisi Makkî-Madânî dan Nâsikh-Mansûkh dalam Pemikiran Mahmoud Muhammad Taha Untuk memecah kebuntuan
pemahaman  hukum  fiqih  atau  hukum syariah,  Mahmoud  Muhammad  Taha (1996:  21)  berpendapat  perlu  adanya suatu  pengujian  secara  terbuka  terhadap isi Al-Qur`an dan Sunnah yang membentuk  dua  tahap  risalah  turunnya
wahyu, yaitu 1. Risalah (pesan-pesan)
periode
Makkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental yang menekankan  martabat  yang  inheren pada  seluruh  umat  manusia  tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan keagamaan, ras dan lainnya.  Risalah  ini  ditandai  dengan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan  serta  adanya  kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan  keimanan,  namun  risalah  ini ditolak  dengan  keras  sehingga  Nabi SAW hijrah ke Madinah.
2. Pada periode Medinah, risalah (pesan) dalam  Al-Qur`an  berganti  menjadi lebih spesifik seperti adanya perbedaan antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam status  hukum  dan  haknya  di  depan hukum  yang  kemudian  menjadi  dasar pemilahan  wewenang  dan  hak  antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  semua aspek kehidupan. Teks-teks inilah yang
kemudian  menjadi  dasar  dari  hukum fiqih  yang  sampai  saat  ini  masih digunakan  sebagai  sumber  hukum Islam yang berjalan dalam masyarakat muslim.
Teks-teks Al-Qur`an yang
diturunkan  di  Makkah  dan  Madinah berbeda bukan karena waktu dan tempat diwahyukan, melainkan karena perbedaan kelompok sasaran. Pergantian audien  ini  disebabkan  oleh  penolakan dengan kekerasan dan irrasional terhadap pesan  (teks-teks  Al-Qur`an)  yang  lebih dulu  diturunkan  di  Makkah  (Mahmoud Muhammad Thaha 1996: 103).
Menurut Mahmoud Muhammad Thaha,  meskipun  terjadi  pergantian audien dan tempat turunnya risalah (teks- teks  Al-Qur`an),  namun  tidak  berarti aspek-aspek  risalah  (pesan)  Mekkah terhapus.  Aspek-aspek  pesan  Mekkah yang  ditunda  tetap  menjadi  sumber hukum yang ditangguhkan pelaksanaannya dalam kondisi yang tepat di  masa  yang  akan  datang  (Abdullah Ahmed  an-Naim,  1994:  103  –  104., Mahmud Muhammad Thaha, 1996: 21).
Dewasa  ini  hukum  Islam  yang berlaku  dalam  masyarakat  merupakan aturan  yang  berdasarkan  Al-Qur`an  dan Sunnah periode Madinah, karena adanya proses nasakh terhadap  pesan  teks periode Makkah yang diturunkan sebelumnya. Namun demikian
keberadaan nasakh itu  sendiri  masih menjadi  perdebatan  dalam  kalangan pakar  hukum  Islam  apakah nasakh bersifat permanen yang berarti teks-teks Makkah yang diturunkan terlebih dahulu tidak  dapat  digunakan  lagi  di  masa depan.
Menurut Mahmoud Muhammad Thaha (1996: 110), nasakh tidak bersifat permanen, karena jika demikian tidak ada gunanya  pewahyuan  teks-teks  tersebut dan membiarkan nasakh menjadi permanen berarti membiarkan umat Islam menolak bagian dari agama yang terbaik. Esensi  dari nasakh merupakan  proses logis  dan  dibutuhkan  dalam  penerapan teks-teks  yang  tepat  dan  menunda penerapan teks-teks yang lain sampai saat yang memungkinkan penerapan teks-teks tersebut. Prinsip interpretasi yang evolusioner adalah dengan membalikkan proses nasakh sehingga  teks-teks  yang dihapus pada masa lalu dapat digunakan dalam hukum saat ini.
Undang-undang  dalam  Islam  adalah suatu  peraturan  untuk  menghubungkan antara kebutuhan individu dan kebutuhan kelompok  terhadap  keadilan  sosial, sehingga,  yang  menjadi  dasar  adalah syariat individual, bukan syariat kolektif. Titik pijakan utama adalah pada tingkatan kebebasan individual yang mempengaruhi  keberadaan  syariat  pada tingkatan kolektif. Sehingga unsur
fundamental pada misi penerapan syariat secara  dinamis,  memungkinkan  adanya perubahan, dan mengalami proses perkembangan  (organis).  Syariat  pada masa  Madinah  bersifat  sangat  dinamis, sedang  syariat  pada  masa  Makkah bersifat universal dan substantif. Jika kita mencoba memahami syariat (Islam) maka pijakannya  yang  utama  pada  masa Makkah  karena  di  sana  kebebasan individual sangat diperhatikan.
Secara prinsip Mahmoud mendefenisikan
Makkiyah-Madaniyah berdasarkan  lebih  kepada  siginfikansi kandungan makna ayat karena Mahmoud menganggap  ini  merupakan  prinsip fundamental  dan  utama  dalam  Islam (Mahmoud  Muhammad  Thaha,  1996: 192). Sebagaimana contoh Seruan memeluk  islam  dimulai  dengan  turunya ayat  persuasif  makkiyah  yaitu  ayat “Seluruh  manusia  ke  jalan  (agama) Tuhanmu  dalam  kebijaksanaan  dan nasihat kedamaian, dan bantahlah dengan cara-cara  yang  baik.  Tuhanmu  adalah lebih  tahu  tentang  orang  orang  yang mendapatkan  peyunjuk”  (QS.16;  125) (Mahmoud Muhammad Thaha, 1996: 47).
Mahmoud
Muhammad Thaha membicarakan Makkiyah dan Madaniyah
bukan hanya pada tataran definisi, namun Mahmoud mengambil term yang berbeda.  Berbeda  dengan  ulama-ulama terdahulu yang mendefenisikan
Makkiyah  sebagai  bagian  Al-  Qur`an yang turun sebelum peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah, Madaniyah bagian Al- Qur`an yang turun pasca hijrah.
Mahmoud tidaklah demikian, ia mengklasifikasikan  ayat-ayat makiyyah adalah  ayat-ayat  kenabian  dan  makna batin  sebagai  ajaran  pokok  ( al-ashl ) dalam Islam, sedangkan ayat-ayat madaniyyah adalah  risalah  dan  makna zhahir  sebagai  ajaran  derivatif  ( al-far’ ) (Istiaq Ahmad, 1996 103).
Ayat-ayat al-aṣl atau  ayat-  ayat makiyyah ,  yang  dijadikan  landasan  bagi syari’ah Islam modern, menurut Mahmoud  merupakan  prinsip  yang menekankan  martabat  yang  inhern  pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan  jenis  kelamin,  keyakinan agama,  ras  dan  lain-lain.  Pesan  itu ditandai  dengan  kesetaraan  antara  laki- laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk  memilih  dalam  beragama  dan keimanan.  Namun  ketika  pesan  Islam periode  Mekah  ini  dengan  keras  ditolak dan  secara  praktis  pada  umumnya masyarakat  ketika  itu  belum  siap  untuk melaksanakannya,  maka  pesan  Islam yang lebih realistik pada  masa  Madinah diberikan  dan  dilaksanakan.  Dengan cara  ini,  aspek-aspek  pesan  periode Mekkah yang belum siap untuk diterapkan  dalam  konteks      sejarah masyarakat  abad  VII,  ditunda dan
diserukan untuk mempraktikan nilai-nilai ajaran  sesuai  dengan  kemampuan  yang ada; The  fist  Massage ,  Pesan  pertama, yakni  ayat  madaniyah  yang  bersifat transisional  yang  diterapkan  (Mahmoud Muhammad Thaha (1996: ix).
Dalam  hal  ini  Mahmoud  (1996:  76) mengajukan argumen sebagai berikut:
Pertama; Al-  Qur`an  merupakan wahyu  terkhir  dan  Nabi  Muhammad merupakan  Nabi  yang  terakhir  juga. Konsekwensinya, Al- Qur`an harus berisi semua  yang  dikehendaki  Allah  untuk diajarkan,  baik  ajaran  yang  akan diterapkan  segera  maupun  ajaran  yang akan  diterapkan  pada  waktu  yang  akan datang.
Kedua; Demi martabat dan kebebasan  yang  dilimpahkan  Allah kepada  seluruh  umat  manusia,  Allah menghendaki  umat  manusia  belajar melalui  pengalaman  praktis  mereka sendiri  dengan  tidak  bisa  diterapkannya pesan  Mekkah  yang  lebih  awal  yang kemudian  ditunda  dan  digantikan  oleh pesan Madinah yang lebih praktis.
Berdasarkan  premis-premis  bahwa naskh pada hakekatnya  adalah penundaan pesan fundamental dan universal ayat-ayat Makkiyah, serta kategorisasi ayat-ayat Al- Qur`an kepada Makkiyah dan Madaniyah, Mahmoud ingin merekontruksi / mendekonstruksi naskh dengan  membalik proses naskh. Pembalikan naskh ini berarti
membatalkan  ketentuan  hukum  ayat-ayat Madaniyah yang sudah rinci dan detail dan Sunnah  yang  terkait,  karena  cukup problematis  dengan  konstitusionalisme, pidana  modern,  hukum  internasional,  dan hak  asasi  manusia.  Dengan  pembalikan naskh  tersebut,  rekonsilasi  hukum  Islam dengan isu krusial di atas dapat terwujud. Maka metodologi naskh yang dibangunnya diklaim  sebagai  metodologi  “pembaruan Islam  yang  memadai”  untuk  membangun syari’ah Islam yang humanis.
Dengan  pembalikan  proses  naskh, menurut Mahmoud pembangunan hukum Islam humanis sebagai sistem hukum yang koheren  secara  internal  dan  konsisten dapat  terpenuhi,  sehingga  masyarakat Muslim  tidak  perlu  menempuh  jalur konservativ dengan mempermudah hukum  Islam  yang  sudah  ada  sehingga menimbulkan problem serius, karena tidak memadainya  hukum  Islam  diterapkan pada  masyarakat  Muslim  kontermporer. Juga Muslim tidak perlu menempuh jalur sekularisme  hukum,  sehingga  dapat dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  tugas keagamaan dan sosial masyarakat Muslim,  tanpa  mengorbankan  kelompok masyarakat  lain  sesuai  dengan  asas resiprositas atau timbal balik.
Pembalikan  naskh  terjadi,  jika  ayat cabang  atau furû’ (Madaniyah)  yang digunakan untuk menolak ayat utama atau uṣûl (Makkiyah)  pada  abad  VII  telah
mengfungsikan tujuannya secara sempurna dan  menjadi  tidak  relevan  bagi  era  baru, abad  ini  dan  seterusnya,  kemudian  waktu telah  memungkinkan  menghapuskannya dan  untuk  ayat-ayat  utama  diberlakukan. Maka dengan cara ini ayat utama kembali menjadi teks yang operatif pada era modern ini dan menjadi basis legislasi baru. Contoh kasus yang dikemukakan Mahmoud adalah kasus naskh terhadap ayat perintah dakwah dengan damai dan toleransi terhadap orang non-Muslim  oleh  ayat-ayat  perintah  jihad pada  periode  Madinah.  Maka  seharusnya ayat-ayat  perintah  dakwah  dengan  damai dan  toleran  terhadap  non-Muslim  harus dibalik menghapus ayat-ayat perintah jihad demi terciptanya koeksistensi damai antara Muslim  dan  non-Muslim  berdasar  prinsip resiprositas.
Orang Muslim memperlakukan non-Muslim sebagaimana mereka
memperlakukan Muslim.
Sementraa  batasan  tersebut  diatur  dalam hukum  Internasional.  Dari  pembalikan naskh  tersebut  kemudian  juga  ingin diterapkan oleh Mahmoud terhadap ketentuan hukum mapan yang
menimbulkan  diskriminasi  terhadap  non- Muslim  dan  perempuan  di  depan  hukum Islam. Ketidak samaan status konstitusional  non-Muslim  di  bawah konstitusi  yang  berdasar  kepada  hukum Islam,  harus  diganti  dengan  tuntutan persamaan mutlak status kewarganegaraan non-Muslim  bukan  hanya  sebagai  warga
negara kelas dua, dimana hak asasi kurang dijamin oleh konstitusi berdasarkan hukum Islam. Untuk itu, perlu revitalisasi konsep ummah  yang  meliputi  seluruh  warga negara tanpa membedakan ras agama, dan gender. Konsep ummah kemudian dianggap sebagai konsep kolektif khilafah manusia  di  bumi  dan  wakil  kedaulatan Tuhan.
Aspek-aspek  ayat-ayat  Madaniyah mendiskualifikasikan status konstitusional non-Muslim dan perempuan dalam kehidupan publik harus dihapuskan dengan pesan-pesan fundamental  ayat-ayat  Makkiyah  yang menekankan  persamaan  dan  solidaritas kemanusiaan di bawah konstitusi Islam.

## 3. Ayat-Ayat Kepemimpinan
Dalam Al-Quran
Kriteria  pemimpin  penulis  telusuri melalui beberapa ayat yang menggunakan term imâm/imâmah, khalîfah, ulu al-amr, al mulk dan auliyâ`. dari  term-term tersebut,  sebagian  ayat- ayat  yang  dimaksud  diklasifikasi  dalam kelompok  Makkiyah  dan  Madaniyah, sebagai berikut:
Ayat-ayat  yang  termasuk  kategori Makkiyah  adalah  (1)  Q.S  al-Anbiyâ` [21]:  73  dengan  term a`immah, derivasi kata imâmah ;  (2)  Q.S  Fâṭir  [35]:  39 dengan  term khalâ`if ,  derivasi  kata khalîfah ; dan (3) Q.S Ṣad [38]: 26 dengan
term khalîfah . Sedangkan ayat-ayat yang termasuk kategori Madaniyah adalah (1) Q.S  al-Baqarah  [2]:  124  dengan  term ‘ imâm , derivasi kata al - imâmah ; (2) Q.S al-Nisâ` [4]: 59 dengan term ûlu al-`amr ;
(3)  An-Nisâ`  [4]:  83  dengan  term mustakhlifîn derivasi  kata khalîfah ;  dan
(4) Q.S al-Ḣadîd [57]: 7 juga dengan term mustakhlafin
a. Ayat Makkiyah
1) Q.S al-Anbiyâ` [21]: 73
ﭔ    ﭓ    ﭒ    ﭑ ﭙ  ﭘ   ﭗ  ﭖ  ﭕ
ﭜ  ﭛ  ﭚ ﭝ ﭟ  ﭞ ﭠ
Artinya: “Kami  telah  menjadikan
mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah  Kami  dan  telah Kami  wahyukan  kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendiri-kan sembahyang, menunaikan zakat,  dan  hanya  kepada
Kamilah  mereka  selalu menyembah” .
Dengan melihat Taḍammanât as- sûrah ,  ayat  di  atas  merupakan petunjuk bagi manusia untuk menjadikan  orang  yang  melakukan kebajikan  sebagai  pemimpin  mereka.
Indikasi  kebaikannya  adalah  dengan menjalankan  perintah  Allah  yakni mendirikan  shalat  dan  menunaikan zakat.
2) Q.S Fâṭir [35]: 39
ﭖ  ﭕ  ﭔ  ﭓ       ﭒ  ﭑ ﭗ ﭙ  ﭘ ﭚ ﭛ ﭜ ﭞ   ﭝ ﭟ ﭤ  ﭣ  ﭢ  ﭡ            ﭠ ﭥ ﭨ  ﭧ  ﭦ ﭫ    ﭪ  ﭩ Artinya:  “ Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-kha-lifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, maka (akibat) kekafirannya  menimpa dirinya sendiri.Dan kekafiran  orang-orang yang  kafir  itu  tidak  lain hanyalah akan menambah  kemur-kaan pada  sisi  Tuhannya  dan kekafiran  orang-orang yang  kafir  itu  tidak  lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.”
Dengan melihat Taḍammanât as- sûrah ,  ayat  di  atas  merupakan peringatan bagi manusia bahwasannya akibat  bagi  orang-orang  kafir  atas kekafirannya  akan  menimpa  dirinya dan  menambah  kemurkaan  Allah, sehingga  mereka  akan  menjadi  orang yang merugi
3) Q.S Ṣâd [38]: 26
ﯽ    ﯼ  ﯻ ﯺﯹ ﯸ ﯷ ﰅ  ﰄ  ﰃ  ﰂ  ﰁ  ﰀ  ﯿ  ﯾ
ﰇ  ﰆ ﰈ ﰏ  ﰎ  ﰍ  ﰌ    ﰋ  ﰊ  ﰉ ﰕ  ﰔ  ﰓ  ﰒ  ﰑ  ﰐ
Artinya:  “ Hai Daud, sesungguhnya
Kami  menjadikan  kamu khalifah  (pemimpin)  di muka  bumi,  maka  berilah keputusan  (perkara)  di antara  manusia  dengan adil  dan  janganlah  kamu mengikuti  hawa  nafsu, karena ia akan menyesatkan  kamu  dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang  yang  sesat dari  jalan  Allah  akan mendapat azab yang berat,
karena mereka melupakan hari perhitungan ”.
Dengan melihat Taḍammanât as- sûrah ,  ayat  ini  termasuk  pada kelompok  ayat  Makki,  karena  ayat tersebut  mengandung  cerita nabi-nabi terdahulu.  Turunnya  ayat  ini  terkait dengan  ayat-ayat  sebelumnnya  yang mengkisahkan keistimewaan dan pengalaman  Nabi  Dawud.  Rangkaian kisah  dalam  ayat  tersebut  diturunkan agar Nabi Muhammad memperhatikan dan mengambil pelajaran untuk menghadapi  perilaku  kesombongan dan permusuhan orang-orang musyrik (Jalaluddin  as-Suyuthi,  1975:  158). Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  sebab diturunkannya  ayat  ini  adalah  untuk mendorong  Nabi  Muhammad  SAW. dan  untuk  menguatkan  jiwanya,  juga agar beliau sebagai pemimpin
memiliki jiwa kesatria dalam menghadapi  tantangan  dan  ancaman dari  orang-orang  musyrik  ketika  di Mekah.

## b. Ayat Madaniyah
1) Q.S al-Baqarah [2]: 124
ﮪ   ﮩ   ﮨ    ﮧ   ﮦ  ﮥ ﮫ ﮬ ﮰ  ﮯ  ﮮ    ﮭ ﮱ ﯕ  ﯔ  ﯓ ﯖ

## ﯛ  ﯚ  ﯙ       ﯘ  ﯗ
Artinya: “Dan  (ingatlah),  ketika Ibrahim  diuji  Tuhan-nya dengan  beberapa  kalimat (perintah  dan  larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, ‘Sesungguhnya  Aku  akan menjadikanmu imam (pemimpin)  bagi  seluruh manu-sia’. Ibrahim berkata, ‘(Dan saya mohon juga) dari keturunanku’. Allah berfirman, ‘Janji-Ku (ini)
tidak  mengenai  orang- orang yang zalim’.
Q.S  al-Baqarah  [2]:  124,  turun bersamaan dengan ayat 125 berkenaan dengan pertanyaan Umar bin Khathab kepada  Nabi  tentang  kedudukan spiritual ( maqam ) Nabi Ibrahim, maka turunlah  ayat  tersebut  (Jalaluddin  as- Suyuthi, 1975: 40-41).
2) b. Q.S al-Nisâ` [4]: 59
ﯺ    ﯹ    ﯸ    ﯷ    ﯶ    ﯵ ﯾ  ﯽ   ﯼ  ﯻ ﯿ
ﰂ   ﰁ  ﰀ ﰊ    ﰉ  ﰈ  ﰇ  ﰆ       ﰅ  ﰄ  ﰃ ﰍ  ﰌ  ﰋ
ﰎ
ﰑ  ﰐ  ﰏ ﰒ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,  taatilah Allah dan taatilah Rasul- (Nya),  dan  ulil  amri  di ntara  kamu.  Kemudian jika  kamu  berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar- benar  beriman  kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama  (bagimu)  dan lebih baik akibatnya.”
Q.S  al-Nisâ`  [4]:  59,  diturunkan
berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah  bin  Qais  ketika  diutus  oleh Nabi  untuk  memimpin  suatu  pasukan (Jalaluddin  as-Suyuthi,  1975:  134). Dengan  ayat  tersebut  diharapkan kepada setiap orang mengikuti petunjuk Allah,  Rasul,  dan  para  pemimpinnya, termasuk pemimpin perang.
3) Q.S. An-Nisâ` ayat 83:
ﮐ  ﮏ     ﮎ   ﮍ  ﮌ  ﮋ  ﮊ
ﮒ  ﮑ ﮓ ﮘ  ﮗ     ﮖ  ﮕ  ﮔ ﮝ    ﮜ    ﮛ    ﮚ      ﮙ ﮟ    ﮞ ﮠ ﮡ ﮣ      ﮢ

## ﮨ  ﮧ     ﮦ  ﮥ  ﮤ
ﮩ
Artinya: “Dan  apabila  datang kepada  mereka  suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu
menyiarkannya. Dan kalau  mereka  menye- rahkannya kepada Rasul dan  ulil  amri  di  antara mereka,  tentulah  orang- orang yang ingin menge- tahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka  (Rasul  dan  ulil amri).  Kalau  tidak-lah karena karunia dan rahmat  Allah  kepada kamu,  tentulah  kamu mengikuti  setan,  kecuali sebagian  kecil  saja  (di antaramu) .
Q.S. An-Nisâ` [4]: 83 diturunkan berkenaan ‘ uzlah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat  dikemukakan  bahwa  Nabi melakukan  ‘ uzlah (menjauhi)  istri- istrinya.  Umar  bin  Khaththab  masuk ke masjid di saat orang-orang Madinah sedang  kebingungan  sambil  bercerita bahwa  Nabi  telah  menceraikan  istri- istrinya. Umar berdiri di pintu masjid dan  berteriak  bahwa  Nabi  tidak menceraikan  istrinya  dan  aku  telah menelitinya,  maka  turunlah  Q.S  An- Nisâ`  [4]:  83  berkenaan  dengan peristiwa tersebut untuk tidak menyiarkan  berita  sebelum  dilakukan penyelidikan.
Dari  sini  lantas  dipahami  bahwa seorang  pemimpin  harus  benar-benar menyampaikan  sesuatu  yang  benar, dan  tidak  menginformasikan  sesuatu dengan  hasil  penelitian  yang  tidak
benar  pula.  Pada  prinsipnya,  kriteria seorang  pemimpin  adalah  antara  lain, ṣiddîq , yakni selalu berlaku benar, dan betindak atas jalan kebenaran sehingga  terciptalah  keadilan  di kalangan masyarakat.
4) Q.S al-Ḣadîd [57]: 7
ﮖ    ﮕ  ﮔ  ﮓ  ﮒ  ﮑ ﮘ  ﮗ ﮙ ﮜ  ﮛ  ﮚ ﮝ ﮡ        ﮠ   ﮟ  ﮞ
Artinya: “Berimanlah kamu
kepada Allah dan Rasul- Nya  dan  nafkahkanlah sebagian  dari  hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasai  (pemimpin)- nya.  Maka  orang-orang yang ber-iman di antara kamu  dan  menafkahkan (seba-gian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”
Ayat di atas berisi tentang seruan supaya  orang  Muslim  beriman  hanya kepada  Allah  dan  Rasul,  perintah untuk  menafkahkan  sebagian  dari harta mereka agar mereka mendapatkan  pahala  yang  besar.  Hal ini  menunjukkan  bahwa  ayat  di  atas turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW.
Dari  ayat-ayat  yang  telah  dikutip  di atas, dapat dipahami secara global bahwa sebagian ayat-ayat kepemimpinan berbicara  tentang  kriteria  pemimpin
sebagaimana disampaikan dalam Q.S Al- Anbiyâ`  [21]:  73,  seorang  pemimpin seharusnya  mampu  memberi  petunjuk. Dalam  Q.S  Fâṭir  [35]:  39  kriteria pemimpin bukan orang kafir. Dalam Q.S Ṣâd  [38]:  26  kriteria  pemimpin  adalah mampu memutuskan perkara dengan adil. Dalam  Q.S  al-Baqarah  [2]:  124  kriteria pemimpin  sama  dengan  kriteria  yang dimiliki  Nabi  Ibrahim.  Dalam  Q.S  al- Nisâ`[4]:  59  dan  83  kriteria  pemimpin sesuai  yang  terdapat  dalam  Al-Qur`an, dan  sesuai  dengan  kepemimpinan  Rasul yang berhak diikuti. Dalam Q.S al-Ḣadîd [57]:  7  kriteria  pemimpin  haruslah  se- orang  yang  beriman,  dan  senantiasa menaf-kahkan  rizkinya  di  jalan  Allah. Begitulah  gambaran  umum  ideal  formal seorang  pemimpin  yang  ter-dapat  dalam ayat-ayat Al-Qur`an.
Tentu  ada  munasabah  antara  ayat yang  satu  dengan  lainnya  dalam  Al- Qur`an,  demikian  pula  antara  satu  surah satu  dengan  surah  lainnya  memiliki keterkaitan, terutama dari segi kandungan. Ayat-ayat tentang pemimpin, tentu  memiliki  kaitan  dengan  ayat-ayat lainnya,  terutama  ayat-ayat  yang  telah dikutip  sebelumnya,  sebab  masing- masing ayat tersebut memiliki kesamaan kriteria, yakni tentang kriteria pemimpin. Dengan melihat bahwa ayat-ayat tersebut ada  dalam  kategori  Makkiyah  dan Madaniyah, menandakan bahwa masalah
kepemimpinan  telah  menjadi  fokus perhatian Al-Qur`an sejak Nabi menetap di Mekkah, dan di Madinah.
Berdasar pada asbâb an-nuzûl dapat dipahami  bahwa  Nabi  ketika  di  Mekah, telah memiliki jiwa kesatria sebagaimana kekesatriaan Nabi Dawud sebagai pemimpin  yang diutus  kepada kaumnya. Keadaan  Nabi  tersebut  terus  berlanjut sampai  beliau  menetap  di  Madinah, bahkan setelah hijrahnya, beliau membangun sebuah negara  yang disebut Madinah,  dan  beliau  sendiri  yang memimpin  negara  yang  berperadaban tersebut.
Bila  kembali  diruntut  ayat-ayat tentang kriteria pemimpin sesuai wurûd- nya, dipahami bahwa ayat pertama adalah Q.S al-Anbiyâ` [21]: 73 yang menerangkan  bahwa  kriteria  seorang pemimpin harus mampu memberi petunjuk.  Kriteria  yang  demikian,  jelas dimiliki  oleh  orang-orang  yang  beriman dan  orang  kafir  tidak  boleh  dijadikan sebagai  pemimpin  sebagaimana  dalam Q.S Fâṭir [35]: 39. Ciri khas lainnya dari orang  beriman  adalah  adil,  dan  hal tersebut merupakan syarat mutlak seorang  pemimpin  sebagaimana  yang digambarkan  dalam  Q.S  Ṣâd  [38]:  26. Ciri  yang  demikian  inilah  ada  pada  diri Nabi Ibrahim sebagaimana dalam Q.S al- Baqarah  [2]:  124  dan  rasul  yang mengikuti sesudahnya, yakni Nabi
Muhammad yang harus ditaati, demikian pula  para  pemimpin  dengan  kriteria tersebut harus ditaati sebagaimana dalam Q.S  al-Nisâ`  [4]:  59  dan  83.  Kemudian kembali  lagi  dipertegas  dalam  Q.S  al- Ḣadîd  [57]  bahwa  kriteria  pemimpin haruslah  orang  beriman,  dan  di  sini disebutkan  ciri  lain  dari  orang  beriman selain  dari  yang  telah  disebutkan. Sehingga terwujud sebuah negara makmur  yang  diistilahkan  oleh  Al- Qur`an,  sebagai Baldatun  Ṭyyibatun  wa Rabbun Ghafûr .
4. Kontekstualisasi  Konsep Makkî -
Madânî dan Nâsikh - Mansûkh Mahmoud Muhammad Thaha terhadap Ayat-ayat Kepemimpinan
Setiap  pemikiran  selalu  berkaitan dengan  keseluruhan  struktur  sosial  yang melingkupinya.  Ini  berakibat  bahwa setiap kebenaran
pemikiran sesungguhnya hanyalah kebenaran kontekstual  bukan    kebenaran  universal ( al-‘ibrah bi khuṣûṣ as-sabab lâ bi ‘umûm al-lafẓ ).  Untuk  itu,  memahami  butir pemikiran seseorang tidak bisa lepas dari konteks  dan  struktur  kemasuk-akalan ( plausibility  structure )  yang  dimiliki orang  lain  (Muhyar  Fanani  dalam  A. Khudhori Sholeh (ed.), 2003: 3).
Termasuk memahami ayat-ayat kepemimpinan  dengan  teori makkiyah- madaniyah Mahmoud Muhammad Taha, sebagaimana  disebutkan  dalam  bukunya
The Second Message Of Islam  (Syari’ah Demokratik) ,  beranggapan  ketika  kita
(umat
Islam) ingin melakukan pembaharuan  hukum  Islam,  maka  umat Islam  harus  berani  keluar  dari  belenggu pemikiran cendekiawan klasik. Salah satu diantara belenggu yang harus dilepaskan adalah pada persoalan metode nasakh wa al-mansukh dalam memahami kandungan Al-Qur`an.  Di  mana  dari  pemahaman klasik  yang  menganggap nasakh adalah metode penghapusan yang dilakukan oleh teks-teks madaniyah terhadap  teks-teks makiyah menuju  pemahaman nasakh sebagai  upaya  penangguhan  hukum.  Di mana kandungan hukum dalam teks-teks makiyah yang  dulunya  ditangguhkan karena  belum  siapnya  masyarakat  pada waktu itu sehingga digantikan oleh teks- teks madaniyah menuju  pemberlakuan kembali teks-teks makiyah . Untuk menyikapi persoalan-persoalan yang universal dimasa kini (Mahmoud Muhammad Taha, 1996: ix).
Langkah Mahmoud
ingin mendekonstruksi  atau  merekontruksi ulang  naskh  dengan  membalik  proses berarti  membatalkan  ketentuan  hukum ayat-ayat  Madaniyah  yang  sudah  rinci dan detail. Menurutnya dengan pembalikan  naskh  tersebut,  rekonsiliaasi hukum Islam dengan isu krusial kepemimpinan kontemporer dapat terwujud.  Maka  metodologi  naskh  yang
dibangunnya diklaim sebagai metodologi “pembaruan Islam yang memadai” untuk membangun syari’ah Islam yang humanis tanpa  mendiskriditkan  hubungan  antara muslim  dan  non  muslim,  laki-laki  dan perempuan.
Dengan harapan pembangunan hukum  Islam  humanis  sebagai  sistem hukum yang koheren secara internal dan konsisten  dapat  terpenuhi,  sehingga masyarakat Muslim tidak perlu menempuh  jalur  konservatif  dengan mempermudah hukum Islam yang sudah ada  sehingga  menimbulkan  problem serius,  karena  tidak  memadainya  hukum Islam diterapkan pada masyarakat Muslim  kontemporer.  Namun  juga  umat Muslim  tidak  perlu  menempuh  jalur sekularisme  hukum,  sehingga  dapat dilaksanakan  sebagai  bagian  dari  tugas keagamaan dan sosial masyarakat Muslim,  tanpa  mengorbankan  kelompok masyarakat  lain  sesuai  dengan  asas resiprositas atau timbal balik.
Sebagaimana harapan Mahmoud saat ini sangat perlu dipegang prinsip ”setiap orang memiliki hak  yang sama  di  depan hukum”. Menolak prinsip ini berarti kita telah mendukung ketidakadilan. Padahal, ketidakadilan  sesungguhnya  merupakan musuh  utama  hukum  Islam.  Dengan mengutip Ibn Qayyim, Noryamin menyatakan, bukanlah shari‘ah Islam jika wacana tafsir agama bersikap
diskriminatif  terhadap  kelompok  sosial tertentu.
Jika  pendapat  ini  diterima,  maka menolak hak non-Muslim untuk menjadi Pemimpin sama artinya dengan membuka fron  permusuhan  terhadap  Islam  yang mengajarkan  keadilan  dan  kesetaraan. Bila  tidak  ingin  diklaim  sebagai  para penentang  Islam,  maka  segala  bentuk hukum  yang  berwawasan  diskriminatif, sekalipun diyakini banyak orang sebagai kebenaran,  harus  segera  dianulir,  atau minimal,  perlu  dikaji  ulang  (Noryamin Aini, 2007: 32-37).
Pandangan  fiqh  klasik  yang  tidak membolehkan  non-Muslim    menjadi Pemimpin  di  negara  mayoritas  Muslim, menurut  Mahmoud  Mohammad  Thaha, tidak mampu memberikan nilai demokrasi  yang  proporsional  kepada minoritas  non-Muslim  yang  menjadi warga  negara  Islam  modern  dan  atau sebuah  negara  yang  diperintah  oleh mayoritas Muslim. Karena itu, pandangan  fiqh  klasik  yang  bercorak diskriminatif terhadap non-Muslim, tegas Mahmoud,  mendesak  untuk  segera direformasi.
Senada dengan Mahmoud, Muridnya Abdullahi  An-Na‘im,  1994:  48  dan  88) menyatakan,  pendapat  umat  Islam  awal yang  menolak  presiden  non-Muslim dapat dibenarkan. Argumentasinya karena  sejak  masa-masa  pembentukan
shari‘ah  (dan  paling  tidak  untuk  masa seribu  tahun  kemudian)  belum  ada konsepsi hak-hak asasi manusia universal di dunia ini. Sejak abad ke-7 hingga abad ke-20,  kata  an-Na‘im,  adalah  suatu  hal yang  normal  di  seluruh  dunia  untuk menentukan status dan hak-hak seseorang berdasarkan  agama.  Dengan  kata  lain, boleh  dikata,  diskriminasi  atas  dasar agama  adalah norma seluruh dunia pada waktu itu.
Karena  itu,  pandangan  fiqh  klasik yang  menolak  presiden  non-Muslim dapat dibenarkan oleh konteks historisnya.  Akan  tetapi,  ini  tidak dimaksudkan  untuk  menyatakan  bahwa saat  ini  hal  tersebut  masih  dapat dibenarkan.  Mengingat  pendapat  yang menolak  presiden  non-Muslim. itu dibenarkan oleh konteks historis yang ada di  masa lalu, maka pembenaran itu, saat ini dipandang telah selesai, sebab konteks historis yang ada sekarang ini sudah tentu berbeda dengan konteks historis yang ada di masa lalu.
Setelah  dikenal  konsepsi  hak-hak asasi universal, kata an-Na‘im,
diskriminasi  atas  dasar  agama  itu melanggar  penegakan  HAM.  Kaum absolutis yang hidup di masa kontemporer,  semisal  al-Maududi,  Javid Iqbal,  dan  Hasan  al-Turabi,  yang  masih saja  menolak  presiden  non-Muslim, adalah disebabkan karena mereka
memandang aturan syari‘ah yang melarang  umat  Islam  memilih  presiden non-Muslim bersifat permanen. Padahal, sesungguhnya hal tersebut bersifat temporer.  Bila  saat  ini  pendapat  yang menolak  presiden  non-Muslim  masih tetap  dipertahankan,  maka  tentu  akan menimbulkan sesuatu yang kontra produktif  karena  selain  dapat  merusak citra  umat  dan  agama  Islam  juga  dapat menyulut  timbulnya  konflik  dan  perang, baik pada skala lokal maupun internasional.

## C. Simpulan
Ayat-ayat  Makkiyah  hendaknya  di gunakan kembali dengan ayat-ayat Madaniyah.  Agar  subtansi  hukum  Islam dapat  lebih  menemukan  relevansi  dan siginfikansinya, dan sejalan dengan nilai- nilai  universal  yang  tidak  bersifat diskriminatif. Termasuk dalam hal kepemimpinan, hendaknya kembali
kepada  norma-norma  universal,  sehingga
melalui  prosedur  yang  demokrastis  dapat diperoleh pemimpin yang dinilia berdasarkan prestasi dan kinerjanya, tidak berlandaskan penilaian SARA semata.
Keberadaan  Al-  Qur’an  merupakan wahyu  terakhir  yang  diturunkan  kepada Nabi  Muhammad  SAW.  sebagai  Nabi terakhir.  Konsekuensinya,  Al-  Qur’an harus  berisi  semua  yang  dikehendaki Allah  untuk  diajarkan,  baik  ajaran  yang akan  diterapkan  segera  maupun  ajaran yang  akan  diterapkan  pada  waktu  yang akan  datang.  Maka  demi  martabat  dan kebebasan  yang  dilimpahkan  Allah kepada  seluruh  umat  manusia,  Allah menghendaki  umat  manusia  belajar melalui  pengalaman  praktis  mereka sendiri  dengan  tidak  bisa  diterapkannya pesan  Maki  yang  lebih  awal  yang kemudian  ditunda  dan  digantikan  oleh pesan Madinah yang lebih praktis.
***

## DAFTAR PUSTAKA

## ‘Abd  al-Jawwad,  Muhammad.  2009.
Trik Cerdas Memimpin Cara Rasulullah, terj. Abdullah Jufri. Solo
: Pustaka Iltizam.
________. 1984. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Abdullah,      Taufik      et.al.  2000. Ensiklopedi    Tematis Dunia  Islam.
Jakarta: Ichtiar  baru  van hoeve.
Ahmad  an-Na‘im,  Abdullah.  1994.
Dekonstruksi  Syariah.  terj.  Ahmad Suaedy  dan  Amiruddin  Arrany. Yogyakarta: LKiS Ahmad, Istiaq. 1996. Konstitusionalisme, HAM dan Reformasi Islam dalam Tore
Lindholm  dan  Kari  Vogt  (Eds.), Dekonstruksi  Syari’ah  (II):  Kritik
Konsep,  Penjelajahan  Lain,  terj. Yogyakarta: LkiS.
Al-Asfahani, Al-Raghib. 1992. Mufradat li Alfazh al- Qur`an. Damsyiq: Dar al-
Qalam. Cet. I
Al-Maududi,  Abu  al-A’la.  1996.  al-
Khilafah  wa  al-Mulk, terjemah Muhammad  al-Baqir,  Khilafah    dan
Kerajaan. Bandung:  Mizan. Cet. VI.
Al-Qatthan,  Syaikh  Manna’.  2006.
Pengantar  Studi  Ilmu  Al-Qur`an, terjemah Aunur  Rafiq  El-mazni, cet.1, Jakarta Pustaka Kautsar.
A.  Muhammad  Asrun  dan  Hendra Nurtjahjo  (ed.).  2000. Intergritas, Konsistensi Seorang Sarjana Hukum.
Jakarta: Pusata Studi HTN UI.
Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1975. Lubab al- Nuqul  fi  Asbab  al-Nuzul terjemah Qamaruddin  Shaleh,  et.al,.  Asbabun
Nuzul. Bandung: Diponegoro. Cet. II
___________.  Tt: Al-Itqan  fi  Ulum  Al- Qur`an , Cet. ke 3, Al-Halabi.
Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. 2002. Ilmu-Ilmu  al-Qur`an:  Ilmu- Ilmu  Pokok  dalam  Menafsirkan  Al- Qur`an . Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra.
Asshiddiqie,  Jimly.  1996. Pergumulan Peran  Pemerintah  dan  Parlemen dalam Sejarah ( Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara ). Jakarta: UI-PRESS. Cet.1
Coulson,  Noel  J.  1964.  The  History  of Islamic Law terjemah Hamid Ahmad,
1987, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, Jakarta.Penerbit P3M.
Idris  Marbawi,  Muhammad.  135H. Kamus  Idris  Al-Marbawy .  Mesir:
Mustafa Al-Halaby wa Auladuhu. vol
1.
Dammen  McAuliffe  (ed.),  2001 The Encyclopaedia of the Qur`an Leiden, Boston & Cologne: Brill.
Kamil, Sukron. 2009. “The Progressive Shari‘a  Perspective  of  non-Muslim Rights”,  Kultur:  The  Indonesian
Journal for Muslim Cultures, Vol. 4,
No. 2.
Madjid,  Nurcholish  1999.  Citacita
Politik  Islam  Era  Reformasi  Jakarta:
Paramadina.
Muh.  Najib,  Agus.  2007.  Evolusi Syariah, Ihktiar Mahmoud Moehamed  Taha  Bagi  Pembentukan Hukum Islam Kontemporer. Yogyakarta : Nawesea. cet. I. Muhammad  Taha,  Mahmoud.  1996. “The  Second  Message”  Syari’ah Demokratik,  terjemahan  oleh  Nur Rachman. Surabaya : eLSAD.
P.  J.  Bearman,  et.al.  2000. The Encyclopaedia  Of  Islam ,  Leiden: Brill.
Shari‘ah:  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  7, No. 1 Juni 2007.