## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 3, (2023), September : 253 - 259 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3502

## SERTIFIKAT HAK PAKAI UNTUK BERBAGAI PULAU KECIL TERLUAR DI INDONESIA BERDASARKAN TEORI KEPASTIAN HUKUM
Ignatius Pradipa Probondaru 1 , Dyah Setyorini 2 , Endang Pandamdari 3 Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta Barat, Indonesia 1,2,3 Corresponding Author: ignatius@trisakti.ac.id 1 , dyah.s@trisakti.ac.id 2 , endang.p@trisakti.ac.id 3
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023
Accepted  : 23 April 2023
Published  : 01 Agustus 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  yang  terdiri  dari  17.000  lebih  pulau  yang  membentang  luas. Wilayah laut Indonesia melebihi luas daratannya. Menyadari bahwa Indonesia merupakan negara  kepulauan,  di  mana  jumlah  pulau  kecil  terluar  banyak,  maka  untuk  menjaga kedaulatan  negara,  sekaligus  meningkatkan  kemakmuran  rakyat,  perlu  dilakukan penataan  pemanfaatan  pulau-pulau  kecil  terluar  melalui  pensertifikatan  tanah. Permasalahan  yang  dirumuskan  dalam  penelitian  ini  yaitu  terkait  penerbitan  Sertifikat Hak  Pakai  untuk  pulau-pulau  kecil  terluar  di  Indonesia  menurut  hukum  tanah  nasional dan  bagaimana  Sertifikat  Hak  Pakai  untuk  pulau  kecil  terluar  di  Indonesia  ditinjau  dari teori  kepastian  hukum.  Adapun  tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  menggambarkan penerbitan  Sertifikat  Hak  Pakai  untuk  pulau  kecil  terluar  di  Indonesia  menurut  hukum tanah nasional dan menggambarkan Sertifikat Hak Pakai untuk berbagai pulau kecil yang berada paling luar pada wilayah Indonesia berdasarkan teori kepastian hukum. Penelitian dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  melalui  pendekatan  perundang-undangan. Penelitian  menemukan  hasil  penerbitan  Sertifikat  Hak  Pakai  untuk  pulau  kecil  terluar  di Indonesia menurut hukum tanah nasional dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sertifikat tersebut menjadi bukti kepemilikan yang paling kuat.  Sertifikat  Hak  Pakai  untuk  pulau  kecil  terluar  di  Indonesia  ditinjau  dari  teori kepastian hukum memberikan jaminan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai pihak  yang  menguasai  pulau  tersebut  untuk  kegiatan  penelitian  dan  pengembangan perikanan,  sekaligus  sebagai  wujud  kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI).
Kata Kunci: Sertifikat, Hak Pakai, Pulau Kecil, Kepastian Hukum

## Abstract
Indonesia is a country consisting of more than 17,000 islands that stretch wide. Indonesia's sea area exceeds its land area. Recognizing that Indonesia is an archipelagic country, where the  number  of  small  outer  islands  is  large,  in  order  to  maintain  national  sovereignty,  while increasing people's prosperity, it is necessary to arrange the utilization of the outermost small islands  through  land  certification.  The  problems  formulated  in  this  study  are  related  to  the issuance of usage rights certificates for the outermost small islands in Indonesia according to national  land  law  and  how  the  usage  rights  certificates  for  the  outermost  small  islands  in Indonesia  are  viewed  from  the  theory  of  legal  certainty.  The  purpose  of  this  research  is  to describe  the  issuance  of  use  rights  certificates  for  the  outermost  small  islands  in  Indonesia according  to  national  land  law  and  describe  the  use  rights  certificates  for  various  small islands that  are the outermost in  Indonesian territory based on the theory of legal certainty. The  research  was  conducted  using  a  normative  juridical  method  through  a  statutory approach. The research found that the issuance of usage rights certificates for the outermost small islands in Indonesia according to national land law was carried out as stipulated in the UUPA  and  its  implementing  regulations.  The  certificate  is  the  strongest  proof  of  ownership. The Right to Use Certificate for the outermost small islands in Indonesia in terms of the theory of legal certainty provides guarantees for the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as the party  that controls  the island for fisheries research  and development activities, as  well  as  a
Ignatius Pradipa Probondaru 1 , Dyah Setyorini 2 , et al., Sertifikat Hak Pakai Untuk Berbagai Pulau Kecil Terluar Di Indonesia…
form of sovereignty of the Republic of Indonesia.
Keywords: certificate, usufructuary rights, small islands, legal certainty

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Pokok  Agraria  menyatakan  bahwa  untuk  menjamin kepastian  hukum  oleh  pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  di  seluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  (Apriani  &  Bur,  2021).  Dari  ketentuan  Pasal 19  ayat  (1)  UUPA,  jelas  dikatakan  bahwa  registrasi  pertanahan  dilakukan untuk seluruh wilayah Indonesia termasuk pulau-pulau terluar perbatasan, artinya pendaftaran tanah tidak hanya bagi tanah milik  masyarakat, tetapi juga  terhadap  tanah  negara,  dan  pulau-pulau terluar  adalah  milik  negara yang  sifatnya  sangat  strategis  dalam  menjaga  kedaulatan  wilayah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Pasal  9  ayat  (2)  PP  Nomor  24  Tahun 1997  terkait  Pendaftaran  Tanah  menyatakan  bahwa  dalam  hal  tanah negara sebagai objek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara  membukukan  bidang  tanah  yang  merupakan  tanah  negara  dalam daftar  tanah.  Dalam  PP  Nomor  24  tahun  1997,  registrasi  tanah  yang memiliki  objek  tanah  dengan  status  tanah  milik  negara  dibukukan catatannya dalam daftar  tanah dan tidak  diterbitkan sertifikat. Sedangkan pendaftaran  tanah  objeknya  adalah  hak  milik,  hak  guna  bangunan,  dan tanah  hak  pengelolaan  diterbitkan  sertifikat  atas  pemilikan  tanah  paling kuat.
Mencermati  kasus  yang  terjadi  di  Pulau  Nipah  Kepulauan  Riau  yang merupakan  pulau  terdepan  berhadapan  dengan  Singapura  dapat memberikan  pelajaran  berharga  bagi  Indonesia  (Armandos  et  al.,  2017). Pulau  ini  memiliki  posisi  yang  sangat  penting  sebagai  kepulauan  untuk akses  berlayar  skala  internasional.  Berbagai  kapal  yang  hendak  menuju Singapura  akan  melewati  kepulauan  ini.  Meskipun  tidak  berpenghuni, kepulauan  tersebut  bernilai  politik  serta  ekonomi  besar.  Kepulauan  Nipah berfungsi  sebagai  penopang  atas  kedaulatan  Indonesia.  Kasus  di  tahun 2000-an,  adanya  penambangan  pasir  yang  membuat  pulau  ini  hampir tenggelam.  Banyak  terjadi  aktivitas  ekspor  tanah  ke  Singapura  guna memenuhi  kebutuhan  reklamasi  daratan  pulau  tersebut.  Dampaknya sangat terlihat, pulau ini menjadi semakin kecil serta hampir tenggelam.
Agar  hal  tersebut  tidak  terulang  kembali,  maka  Kementerian  ATR/BPN turut  serta  berkontribusi  memelihara  kedaulatan  aset  bangsa  melalui sertifikasi pada pulau-pulau kecil terluar. Meskipun tidak ada penghuninya harus  dilakukan  terobosan  agar  sertifikat  dapat  diterbitkan,  tujuannya untuk  memperjelas  status  hukum  atas  pulau  tersebut.  Mengacu  pada uraian  di  atas  maka  penulis  menyusun  penelitian  dengan  judul  Sertifikat Hak  Pakai  untuk  Berbagai  Pulau  Paling  Luar  di  Indonesia  Berdasarkan Teori Kepastian Hukum.
Tujuan  Penelitian  adalah  menggambarkan  penerbitan  Sertifikat  Hak Pakai  untuk  berbagai  pulau  paling  luar  di  Indonesia  berdasarkan  teori kepastian hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  peneliti  dalam  membahas  penelitian  ini  adalah metode penelitian dengan tipe penelitian yuridis normative (Benuf & Azhar, 2020)  .  Adapun  yang  diteliti  adalah  hal-hal  yang  berkaitan  dengan pendaftaran  tanah  untuk  memberi  jaminan  kepastian  hukum,  dan
Ignatius Pradipa Probondaru 1 , Dyah Setyorini 2 , et al., Sertifikat Hak Pakai Untuk Berbagai Pulau Kecil Terluar Di Indonesia…
kekuatan pembuktian sertifikat tanah. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis  yang  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  secara  akurat dengan  cara  menggambarkan  fakta-fakta  secara  sistematis  dan  terperinci untuk  kemudian  dilakukan  analisis  terhadap  fakta-fakta  tersebut  (Tan, 2021).  Sebagai  sebuah  penelitian  yuridis  normatif,  maka  data  yang digunakan  hanya  data  sekunder  (data  kepustakaan).  Dalam  penelitian  ini, penarikan  kesimpulan  dilakukan  dengan  menggunakan  metode  logika deduktif  yaitu  dari  hal-hal  yang  bersifat  umum  ditarik  ke  hal-hal  yang sifatnya khusus.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## 1. Teori Kepastian Hukum
Salah  satu  prinsip  utama  dalam  ilmu  hukum  adalah  prinsip  kepastian hukum.  Dari  segi  tata  bahasa,  kata  pasti  memiliki  arti  wajib,  atau  pasti. KBBI  menunjukkan,  kata  pasti  memiliki  arti  sebagai  sesuatu  yang  pasti atau  sudah  ditetapkan,  aturan,  atau  keputusan,  sementara  "hukum" diartikan  sebagai  seperangkat  aturan  yang  dibuat  oleh  negara  dalam rangka memberi jaminan atas hak serta kewajiban.
Prinsip kepastian hukum mengharuskan hukum ditulis dengan jelas dan pasti  dalam  bentuk  tertulis.  Prinsip  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  aliran Positivisme  Hukum  yang  menekankan  pentingnya  kejelasan.  Radbruch menyatakan  terdapat  3  instrinsik  dasar  hukum  mencakup  hukum  yang adil, bermanfaat, dan kejelasan hukum (Prayogo, 2016).

## 2. Pendaftaran Tanah di Indonesia
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu: a. Registrasi tanah pertama kali.
Registrasi dilakukan dengan mengumpulkan serta mengolah data fisik secara  yuridis  dan  membukukan  hak  atas  kepemilikan  melalui sertifikat.  Dalam  hal  ini,  ada  2  macam  registrasi  tanah  untuk  yang pertama, yaitu:
1. Registrasi Tanah Sistemik:
Aktivitas  ini  dilakukan  serentak  mencakup  keseluruhan  objek registrasi tanah belum terdaftar di desa.
2. Registrasi Tanah Sporadik: Aktivitas ini dilakukan untuk satu atau beberapa objek registrasi di desa baik perorangan maupun kolektif.
b. Registrasi Tanah dalam Rangka Memelihara Data Aktivitas ini dilakukan ketika objek register mengalami perubahan data secara  fisik  ataupun  perubahan  yuridis.  Perubahan  yang  ada  wajib dilaporkan  kepada  Kantor  Pertanahan  agar  dapat  dilakukan pencatatan pada buku tanah.
Dalam UU No. 24 Tahun 1997, dikatakan dilakukannya registrasi tanah yaitu  dalam  pemberian  jaminan  kejelasan  hukum  pada  pemilik  hak  tanah tersebut.  Salah  satu  kegiatan  pendaftaran  tanah  adalah  diterbitkannya sertifikat (Ardani, 2019).

## Pembahasan
1. Penerbitan  Sertifikat  Hak  Pakai  untuk  Pulau-Pulau  Kecil  Terluar  di Indonesia Menurut Hukum Tanah Nasional
Hukum  Tanah  Indonesia  tunduk  pada  UUPA  No.  5  Tahun  1960.  UUPA
Ignatius Pradipa Probondaru 1 , Dyah Setyorini 2 , et al., Sertifikat Hak Pakai Untuk Berbagai Pulau Kecil Terluar Di Indonesia…
menegaskan  kekuasaan  negara  pada  segala  aspek  SDA  berasal  dari  hak bangsa  Indonesia.  Hak  bangsa  adalah  hak  kepemilikan  dan  pengaturan tanah  yang  diberikan  kepada  negara.  Hak  Menguasai  Negara  atas  tanah berasal  dari  Hak  Bangsa  Indonesia,  yang  merupakan  pelaksanaan  tugas kewenangan bangsa atas sumber daya alam. Negara memiliki peran sebagai pengatur  dan  pengawas  dalam  pengelolaan  sumber  daya  nasional  alam. Kedudukan  masyarakat  dalam  hubungan  dengan  negara  adalah  sejajar, dengan negara memperoleh kuasa dari masyarakat untuk mengatur tanah dan segala hubungan hukum yang terkait.
Penerbitan  sertifikat  bagi  pulau-pulau  kecil  terluar  di  Indonesia merupakan  bagian  kewajiban  negara  dalam  mensejahterakan  warga negaranya serta untuk menjaga kedaulatan bangsa (Safaat & Yono, 2018). Bagi pulau yang berpenduduk, penerbitan sertifikat bisa dilakukan dengan prosedur  yang  sudah  ada,  tetapi  pada  pulau  kecil  terluar  ada  pulau  yang tidak ada penduduknya. Mengingat negara hanya sebagai penguasa bukan pemilik  tanah,  maka  perlu  adanya  terobosan  agar  dapat  diterbitkan sertifikat  bagi  pulau-pulau  kecil,  terutama  pulau  yang  tidak  ada penghuninya.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  belum  melakukan  pengaturan atas  jenis  hak  pada  tanah  wilayah  pesisir.  Namun,  pada  tahun  2007, pemerintah  mengeluarkan  UU  No.  27  Tahun  2007  terkait  Pengaturan Wilayah Pesisir. Setelahnya, diubah menjadi UU No. 1 Tahun 2014. Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2016 turut mengatur pertanahan wilayah tersebut. Hal  itu  ditujukan  untuk  memberi  dukungan  terhadap  reforma  agraria melalui  pemberian  kejelasan  hukum  serta  batasan  dalam  penguasaan, pemilikan,  penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah  di  wilayah  pesisir.  Hak atas  tanah  dapat  diberikan  kepada  pulau-pulau  kecil  dengan  persyaratan tertentu, dan negara dapat menguasai pulau-pulau kecil secara utuh demi kepentingan  nasional  seperti  pertahanan,  ekonomi,  dan  pelestarian lingkungan (Triatmodjo et al., 2022).
Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  Republik  Indonesia mendapatkan  mandat  untuk  menata  kelola  dan  mendayagunakan  PPKT agar  menjadi  obyek  atau  aset  pembangunan  yang  bernilai  strategis  dalam rangka  meningkatkan  daya  guna  lingkungan  dan  sumber  daya  alam, kesejahteraan  masyarakat,  dan  pendapatan  bagi  negara.  Program pensertifikatan  pulau-pulau  kecil  terluar  di  Indonesia  kemudian  menjadi prioritas  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yang  telah  berjalan  sejak tahun  2017.  Pulau-pulau  kecil  yang  diajukan  permohonan  hak  atas  nama Kementerian Kelautan dan Perikanan akan diterbitkan Sertifikat Hak pakai. Pemilihan  Hak  Pakai  sebagai  alas  hak  yang  diberikan  sangatlah  tepat, karena hak pakai dapat diberikan kepada instansi pemerintah pusat untuk jangka  waktu  yang  tidak  ditentukan  selama  dipergunakan  dan dimanfaatkan.
Disadari  berbagai  pulau  terluar  bernilai  strategis  sebagai  pusat  garis pangkal Indonesia. Oleh karena itu untuk menjaga kepastian wilayah NKRI maka dikeluarkanlah program pemanfaatan berbagai pulau kecil paling luar yang  salah  satunya  dilakukan  pendaftaran  tanah.  Berbeda  dengan  proses pendaftaran  tanah  pada  umumnya,  kegiatan  pendaftaran  tanah  untuk pulau-pulau  kecil  terluar  diawali  dengan  kegiatan workshop .  Materi workshop disampaikan  oleh  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Kementerian  Dalam  Negeri,  Bappenas,  Kementerian  ATR/BPN.  Sedangkan
Ignatius Pradipa Probondaru 1 , Dyah Setyorini 2 , et al., Sertifikat Hak Pakai Untuk Berbagai Pulau Kecil Terluar Di Indonesia…
peserta  yang  hadir  antara  lain  dari  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi,  Kantor Pertanahan  Kabupaten/Kota,  Dinas  Perikanan  dan  Kelautan  Provinsi, Dinas  Perikanan  Kabupaten/Kota,  dan  Bappeda  Kabupaten/Kota  yang menjadi lokasi target kegiatan fasilitasi hak atas tanah.
Tujuan  kegiatan workshop adalah  untuk  membahas  rencana  kegiatan fasilitasi  hak  atas  tanah  berbagai  pulau  kecil  dan  terluar.  Selain  itu,  juga menggali kesiapan dan dukungan pemerintah daerah dalam proses fasilitasi hak atas di pulau-pulau kecil dan terluar serta membahas detail tata cara, persyaratan,  dan  prosedur  dalam  pengajuan  fasilitasi  hak  yang  mengacu kepada undang-undang yang berlaku.
Sesudah workshop selesai  dilakukan,  langkah  selanjutnya  adalah melakukan  koordinasi  teknis  dengan  Pemerintah  Kabupaten/Kota,  Kantor Wilayah  BPN  Provinsi,  Kantor  Pertanahan  BPN  Kabupaten/Kota,  Camat, Kepala  Desa/Lurah.  Tujuan  dari  koordinasi  antara  lain  untuk mendapatkan  dukungan  penuh  pemerintah  daerah  terhadap  kegiatan dimaksud  serta  memperoleh  informasi  persyaratan  yang  lebih  detail terhadap  kegiatan  sertifikasi  ke  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  maupun Kantor  Pertanahan  BPN  Kabupaten/Kota,  informasi  wilayah  administrasi pulau  yang  akan  dilakukan  kegiatan  sertifikasi,  informasi  status  kawasan pulau dan informasi penguasaan pulau.
Setelah  koordinasi  dilakukan  dengan  pemerintah  daerah,  selanjutnya dibuat proposal penggunaan bidang tanah untuk jangka pendek dan jangka panjang.  Pembuatan  proposal  ini  merupakan  salah  satu  persyaratan  yang harus  dipenuhi  dalam  permohonan  pemberian  hak.  Tahap  pertama  dari penyusunan  proposal  ini  diawali  dengan  koordinasi  dengan  pemerintah daerah  terkait  eksisting  pemanfaatan  pulau,  penguasaan  pulau,  dan rencana pemanfaatan pulau. Setelah itu dilakukan survei untuk dilakukan pengambilan  data  primer.  Setiap  permohonan  hak  atas  tanah  harus  ada perolehan alas hak yang akan menjadi dasar pengajuan Sertifikat Hak atas tanah.  Untuk  pulau-pulau  kecil  terluar  perolehan  alas  hak  dapat  berupa surat keterangan wilayah tanah (SKWT); surat penguasaan tanah sporadik; surat  pernyataan  hibah  dari  masyarakat;  atau  surat  pelepasan  hak  dari masyarakat  adat  jika  tanah  tersebut  merupakan  tanah  adat.  Surat keterangan wilayah tanah bisa diperoleh dari kantor kepala desa/kelurahan.  Untuk  surat  pelepasan  hak  dan  pernyataan  hibah diperoleh dengan cara sosialisasi ataupun juga diskusi dengan masyarakat yang  menguasai  bidang  tanah  tersebut.  Berkas-berkas  yang  dikumpulkan kemudian  diajukan  sebagai  dasar  pengajuan  sertifikat  yang  dapat  berupa hak pakai.

## 2. Sertifikat Hak Pakai untuk Pulau Kecil Terluar di Indonesia Ditinjau dari Teori Kepastian Hukum
Jaminan  akan  hukum  diberikan  melalui  pengeluaran  hukum  tanah tertulis  serta  dilaksanakannya  registrasi  tanah.  Kedua  hal  tersebut  telah dimiliki  Indonesia, hal  mana ditunjukkan dengan adanya UU No. 5 Tahun 1960  (Rachmawati,  2021).  Teori  kepastian  hukum  menjelaskan  bahwa penguasa  yang  legal  memberlakukan  peraturan  yang  harus  ditaati  oleh perorangan  atau  badan  hukum  termasuk  instansi  pemerintah,  sehingga setiap orang atau badan hukum termasuk instansi pemerintah mengetahui apa  yang  harus  diperbuatnya  (Pota,  2023).  Pemberian  kepastian  hukum, harus secara konsisten diberikan dan dijalankan tanpa terpengaruh kondisi
Ignatius Pradipa Probondaru 1 , Dyah Setyorini 2 , et al., Sertifikat Hak Pakai Untuk Berbagai Pulau Kecil Terluar Di Indonesia…
subjektif.

## SIMPULAN
Kesimpulan  penelitian  ini  adalah  penerbitan  Sertifikat  Hak  Pakai  untuk pulau  kecil  terluar  di  Indonesia  menurut  hukum  tanah  nasional dilaksanakan sebagaimana diatur dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Sertifikat tersebut menjadi bukti  kepemilikan yang paling kuat,  serta  Sertifikat  Hak  Pakai  untuk  pulau  kecil  terluar  di  Indonesia ditinjau dari teori kepastian hukum memberikan jaminan bagi Kementerian Kelautan  dan  Perikanan  sebagai  pihak  yang  menguasai  pulau  tersebut untuk kegiatan penelitian dan pengembangan perikanan, sekaligus sebagai wujud kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

## DAFTAR PUSTAKA
Apriani, D., & Bur, A. (2021). Kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam sistem publikasi pendaftaran tanah di indonesia. Jurnal Bina Mulia Hukum , 5 (2), 220 – 239.
Ardani, Mira Novana. (2019). Tantangan pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  dalam  rangka  mewujudkan  pemberian kepastian hukum.
Armandos, Dhonny et al. (2017). Implementasi Kebijakan Pertahanan Laut dalam Mendukung Keamanan Maritim di Pulau Nipa.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Ilhamdi,  Ilhamdi.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Tentang  Hak  Atas  Tanah Perusahaan  Di  Kawasan  Industri  Di  Indonesia. DE  LEGA  LATA:  Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 329 – 348.
Julyano,  Mario,  &  Sulistyawan,  Aditya  Yuli.  (2019).  Pemahaman  terhadap asas  kepastian  hukum  melalui  konstruksi  penalaran  positivisme hukum.
Muljono,  Bambang  Eko.  (2016).  Pendaftaran  tanah  pertama  kali  secara sporadik melalui pengakuan hak. Jurnal Independent , 4 (1), 20 – 27. Pota, Al Araaf Ode. (2023). Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sebagai Kawasan Hutan  di  Lingkungan  Batulapisi  Dalam  Kelurahan  Malino  Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten gowa . Universitas Hasanuddin. Rachmawati,  Dewi.  (2021).  Kepastian  Hukum  terhadap  Tanda  Bukti Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah. Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia ,
6 (6), 2700 – 2715.
Safaat,  Rachmad,  &  Yono,  Dwi.  (2018).  Peran  negara  Dalam  Pengelolaan Sumber  Daya  Kelautan  Berbasis  Kearifan  Lokal  Untuk  Kesejahteraan yang Berkeadilan. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 25 (1), 22 – 43. Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial , 8 (8), 2463 – 2478. Triatmodjo, Marsudi et al. (2022). Pulau, Kepulauan, dan Negara Kepulauan . UGM PRESS.