ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP HUKUMAN TAMBAHAN KEBIRI KIMIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR
2627/PID.SUS/2019/PN SBY)
Ferdinand Sujanto Fakultas Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya fsujanto75@gmail.com
Naskah diterima: 05 Sept. 2020; Revisi: 23 Sept. 2020; disetujui: 15 Okt. 2020

## Abstract
This  research  was  conducted  based  on  the  objective  of  assessing  the  effectiveness  of just law enforcement on the application of additional chemical castration penalties. The application  of  additional  chemical  castration  punishment  has  been  included  in  one  of the  cases,  namely  registered  with  case  number  2627/Pid.Sus/2019/PN  Sby.  The research  method  used  by  the  author  is  a  normative  juridical  research.  The  research approach undertaken by the author is literature study, statutory study, and case study. In addition,  this  study  uses  various  legal  materials,  namely  primary  legal  materials consisting  of  copies  of  case  decisions  2627/Pid.Sus/2019/PN  Sby,  secondary  legal materials  consisting  of  a  collection  of  journals  and  books,  as  well  as  tertiary  legal materials consisting of sources Internet. This study uses deductive analysis techniques as the main support. The findings in this study basically state that there was an error in the application of the law in the case 2627/Pid.Sus/2019/PN Sby which resulted in not achieving just law enforcement. So that the result of not achieving the essence of fair law  enforcement  makes  the  application  of  additional  chemical  castration  punishment unable to answer the problem of sexual crimes against children which have a deterrent effect.
Keywords: Law Enforcement, Chemical Castration, Sexual Crime, Children, Justice
* Alamat korespondensi:
Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya, Indonesia E-mail: fsujanto75@gmail.com 1
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. LATAR BELAKANG
Pemberantasan  kejahatan  seksual  terhadap  anak  menjadi  fokus  terpenting  dari pemerintah  Indonesia.  hal  ini  disebabkan  kejahatan  seksual  terhadap  anak  mengalami peristiwa  yang  meresahkan  serta  menakutkan  terhadap  anak-anak.  Berdasarkan  catatan  dari Komisi  Nasional  Perempuan  bahwa  kejahatan  seksual  pada  tahun  2019  yang  dialami  oleh perempuan dan anak mengalami peningkatan sebanyak 57.732 (lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) dari tahun 2018 atau dalam bentuk persen meningkat sejumlah 17 (tujuh belas)  persen. 1 Selain  itu  terdapat  catatan  menurut  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia sepanjang  tahun  2019  terdapat  21  (dua  puluh  satu)  kasus  kejahatan  seksual  yang menimbulkan korban anak-anak sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga). 2
Data menarik lainnya ialah berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mencatat bahwa sekitar 2.683 (dua ribu enam ratus delapan puluh tiga)  kejahatan  seksual  yang  terjadi  pada  Januari  2020  hingga  Juli  2020. 3 Selanjutnya menurut  catatan  tahunan  dari  Komisi  Nasional  Perempuan  menyatakan  bahwa  kejahatan seksual kepada anak meningkat sebanyak 2.341 (dua ribu tiga ratus empat puluh satu) atau sekitar  65  (enam  puluh  lima)  persen. 4 Adanya  data-data  yang  telah  dirangkum  tersebut, menurut penulis hal ini menjadi landasan bahwa peningkatan jumlah kasus kejahatan seksual terhadap anak akan terus menerus terjadi dan tidak bisa dihindari.
Menurut Komisi Nasional Perempuan Indonesia menyatakan terdapat berbagai bentuk kejahatan  seksual,  antara  lain  perkosaan,  intimidasi  seksual,  pelecehan  seksual,  eksploitasi seksual,  perdagangan  perempuan,  prostitusi  paksa,  perbudakan  seksual,  pemaksaan perkawinan,  pemaksaan  kehamilan,  pemaksaan  aborsi,  pemaksaan  kontrasepsi,  penyiksaan seksual,  penghukuman  bernuansa  seksual,  praktik  tradisi  bernuansa  seksual,  dan  kontrol seksual. 5 Akan  tetapi  bentuk  kejahatan  seksual  dalam  rancangan  undang-undang penghapusan  kekerasan  seksual  terdiri  dari  8  (delapan)  kejahatan  seksual  yang  meliputi pelecehan  seksual,  eksploitasi  seksual,  pemaksaan  penetrasi,  perkosaan,  pemaksaan  atau prostitusi  paksa,  perbudakan  seks,  pemaksaan  perkawinan,  dan  penyiksaan  seksual. 6 Atas adanya  perbedaan  kuantitas  bentuk  kejahatan  seksual  menurut  catatan  Komisi  Nasional Perempuan  Indonesia  dengan  jenis  kejahatan  seksual  yang  termasuk  dalam  rancangan undang-undang  pencegahan  kekerasan  seksual  menjadi  suatu  problematika  tersendiri dikarenakan  tingkat  keseriusan  pemerintah  sedang  menjadi  acuan  untuk  berhasilnya mengatasi kejahatan seksual, terutama terhadap anak sebagai korban.
Terdapatnya anak sebagai korban dalam kejahatan seksual secara mutlak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disebut  UU Perlindungan  Anak),  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  semua  anak  mempunyai  hak
1 Anonim, “Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2015-2019”, https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-laporan-pertanggungjawaban-publik-komnas-perempuan-periode-2015- 2019 diakses pada tanggal 8 April 2020.
2 Bayu Septianto, “123 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual di Sekolah Selama 2019”, https://tirto.id/123-anak-jadi-korban- kekerasan-seksual-di-sekolah-selama-2019-ep3D diakses pada tanggal 8 April 2020.
3 Yulida  Medistiara,  “Menteri  PPA:  Selama  Tahun  2020  Ada  2683  Anak  di  Indonesia  Mengalami  Kekerasan  Seksual”, https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/06/menteri-pppa-selama-tahun-2020-ada-2683-anak-di-indonesia- mengalami-kekerasan-seksual diakses pada tanggal 1 September 2020.
4 Anonim,  “Siaran  Pers  dan  Lembar  Fakta  Komnas  Perempuan:  Catatan  Tahunan  Kekerasan  terhadap  Perempuan  2020”, https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan- kekerasan-terhadap-perempuan-2020 diakses pada tanggal 1 September 2020.
5
Anonim, “15 Bentuk Kekerasan
Seksual (Sebuah Pengenalan)”, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KE KERASAN%20SEKSUAL.pdf diakses pada tanggal 1 September 2020.
6 Audrey Santoso, “Ini 8 Jenis Kejahatan Seksual dalam Rancangan UU PKS”, https://www.liputan6.com/news/read/2534842/ini-8-jenis-kejahatan-seksual-dalam-rancangan-uu-pks diakses pada tanggal 8 April 2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lainnya. Perbuatan yang dilarang dilakukan salah satunya diatur dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak, yang pada intinya seseorang dilarang melakukan suatu kekerasan baik itu dengan ancaman atau tidak terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Akibat dari pelanggaran pasal tersebut, ketentuan pidana tentang pelanggaran pasal tersebut telah diatur dalam Pasal 81 UU Perlindungan Anak. Pada pasal tersebut telah diatur ancaman hukuman mulai  dari  pemenjaraan,  denda,  hingga  adanya  kebijakan  hukuman  tambahan  berupa  kebiri kimia.
Terhadap kebijakan hukuman tambahan kebiri kimia terdapat salah satu putusan yang memvonis  hukuman  tambahan  kebiri  kimia  terhadap  terdakwa  dalam  perkara  tersebut. Perkara  yang  dimaksudkan  tergister  dengan  nomor  2627/Pid.Sus/2019/PN  Sby  (selanjutnya disebut  perkara a  quo ).  Perkara  tersebut  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim  kepada  terdakwa bernama  Rahmat  Santoso  Slamet  alias  Memet.  Memet  merupakan  salah  satu  tenaga kependidikan  dalam  bidang  kegiatan  pramuka  pada  beberapa  Sekolah  Dasar  dan  Sekolah Menengah  Pertama  yang  ada  di  Surabaya.  Memet  sendiri  dinilai  pantas  mendapat  ganjaran hukuman tambahan kebiri kimia dikarenakan telah melakukan pencabulan terhadap 15 (lima belas)  anak  didiknya.  Pelaksanaan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia  tersebut  masih  menjadi tarik  ulur  karena  belum  adanya  peraturan  pelaksana,  sehingga  bagi  kaum  yang  menolak kebijakan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia  menyatakan  bahwa  peristiwa  hukum  yang  ada membuat hilangnya kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa tersebut.
Atas  dasar  tersebut  penulis  tertarik  untuk  lebih  lanjut  melakukan  pembahasan  yang akan  dilakukan  dalam  penelitian  ini.  Belum  adanya  penelitian  yang  memfokuskan  pada putusan  dalam  perkara  Memet  menjadikan  menarik  dibahas  lebih  lanjut  dalam  aspek penegakan hukum yang berkeadilan. Penelitian yang telah ada hanya membahas dalam ruang lingkup penerapan kebijakan hukuman tambahan kebiri kimia. Penulis mengharapkan dalam disusunnya penelitian ini mampu membantu untuk menemukan titik terang atas permasalahan hukum yang terjadi, sehingga pemberian hukuman tambahan kebiri kimia terhadap seseorang yang  melakukan  kejahatan  seksual  kepada  anak  bisa  berlaku  secara  adil,  pasti  dan bermanfaat.  Selain  itu  juga  pemenuhan  hukuman  kebiri  kimia  dapat  memberikan  efek  jera serta  pembelajaran  bagi  masyarakat  luas  untuk  tidak  melakukan  kejahatan  yang  serupa. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, terdapat 2 (dua) permasalahan yang akan dibahas. Pertama bagaimana penerapan hukum pada perkara a quo sehingga majelis hakim menjatuhkan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia. Kedua apakah  dengan  adanya  penerapan hukuman  tambahan  kebiri  kimia  dalam  perkara a  quo telah  tercapai  tujuan  dari  penegakan hukum yang berkeadilan.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Metode  pendekatan  yang  digunakan  terdiri  dari  pendekatan  kasus  pada  perkara a  quo , pendekatan  konsep,  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Bahan  hukum  yang  digunakan adalah  instrument  hukum  yang  berkaitan  dengan  aturan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia, putusan perkara a quo , serta bahan hukum berupa kajian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum  primer  dilakukan  dan  dikumpulkan  melalui  pengambilan  salinan  putusan  di Pengadilan Negeri Surabaya dan melalui studi kepustakaan. Analisis terhadap bahan hukum tersebut akan menggunakan analisis kualitatif yang menuliskan analisis normatif secara rinci terhadap  bahan  hukum  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Selain  itu  juga analisis  akan  bahan  hukum  juga  menggunakan  berbagai  metode  penafsiran  hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini akan menggunakan metode deduktif atau umum ke khusus
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum
Perkara ini terjadi pada pertengahan tahun 2019 yang melibatkan pihak antara tenaga kependidikan  sebagai  pelaku  dan  anak  didik  yang  menjadi  korban.  Perkara  yang  dimaksud merupakan tindakan kejahatan seksual terhadap anak dengan melakukan pencabulan dengan ancaman jika tidak menuruti anak yang menjadi korban tidak akan masuk dalam kelompok utama  pramuka  yang  dibimbing  oleh  pelaku.  Memet  sebagai  pelaku  perbuatan  kejahatan tersebut  diketahui  merupakan  guru  pramuka  Sekolah  Menengah  Pertama  Negeri  5  (lima) Surabaya dan Sekolah Menengah Pertama Praja Mukti Surabaya. Memet sendiri ditahan oleh penyidik pada tanggal 19 Juli 2019 dengan dugaan perbuatan percabulan. Kemudian didakwa oleh  penuntut  umum  dengan  Nomor  Register  Perkara  PDM-2442/Eku.2/09/2019.  Perkara tersebut  diajukan  pada  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Surabaya  yang  teregister  dengan nomor  perkara a  quo .  Penulis  telah  meringkas  bahwa  gambaran  umum  atas  perkara a  quo , antara lain:
a. Pada perkara a quo tidak dapat dipastikan mengenai waktu terjadinya kejahatan seksual terhadap anak tersebut. Berdasarkan salinan putusan perkara a quo diketahui setidaknya terjadi pada sekitar pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2018 atau setidak-tidaknya sekitar  tahun  2016  hingga  tahun  2018.  Memet  melakukan  perbuatan  kejinya  kepada para  murid  pramukanya  berlokasi  di  rumah  Memet  yang  beralamat  di  Jalan  Kupang Segunting  4/25  RT  6  RW  2  Kelurahan  Dr.  Sutomo  Kecamatan  Tegalsari,  Kota Surabaya;
b. Memet  merupakan  guru  pramuka  pada  sekolah  SMPN  5  Surabaya  dan  SMP  Praja Mukti  Surabaya.  Berdasarkan  informasi  dari  salinan  putusan  perkara a  quo ,  tercatat terdapat 7 (tujuh) anak didik pramuka Memet yang menjadi korban perbuatan kejahatan percabulan  dengan  ancaman  jika  tidak  menuruti  maka  tidak  akan  masuk  kedalam kelompok  inti  pramuka  yang  dibentuk  oleh  Memet.  Menurut  keterangan  para  korban dan  diperolehnya  dari  fakta-fakta  persidangan,  perbuatan  percabulan  terhadap  para korban  dilakukan  dengan  modus  yang  sama  yakni  iming-iming  untuk  masuk  dalam kelompok  inti  pramuka  atau  grup  minion.  Perbuatan  percabulan  menurut  fakta persidangan memiliki kesamaan untuk perbuatannya, yaitu para korban dicabuli dengan perbuatan onani, handjob , blowjob , hingga perbuatan sodomi secara bergantian antara Terdakwa dengan para korban;
c. Pada fakta persidangan terdapat data yang menunjukkan jumlah anggota dari kelompok inti pramuka atau grup minion tersebut berjumlah sebanyak 12 (dua belas) anak yang bersifat kumulatif dari jumlah anak didik pada SMPN 5 (lima) Surabaya dan SMP Praja Mukti Surabaya. Akan tetapi, Memet hanya melakukan tindakan percabulan kepada 7 (tujuh)  orang  yang  kemudian  dikuatkan  dengan  pengakuan  Memet  sendiri  pada  saat pemeriksaan perkara persidangan.
d. Selanjutnya, fakta persidangan lainnya juga ditemukan bahwa kelompok inti pramuka atau grup minion tersebut aktif sejak tahun 2016. Tujuan awal dari adanya kelompok tersebut  ialah  untuk  mendalami  ilmu  pramuka.  Syarat  masuk  kedalam  kelompok tersebut,  menurut  penegasan  Memet  ada  6  (enam)  ketentuan,  antara  lain  saling telanjang  bulat  antara  Terdakwa  dengan  korban,  alat  kemaluan  anggota  atau  korban dielus-elus  untuk  mengetahui  apakah  dapat  ereksi,  melakukan  handjob  alat  kemaluan secara  bergantian  hingga  mengeluarkan  sperma,  menginap  di  rumah  Memet  dengan telanjang,  blowjob  alat  kelamin  secara  bergantian,  makan  ayam  geprek  yang  sangat pedas. Selain itu juga, Memet menyatakan bahwa ada satu syarat tambahan jika tidak
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
mampu  menyelesaikan  syarat  diatas,  yaitu  dengan  cara  melakukan  sodomi  secara bergantian
e. Pada  fakta  persidangan  lainnya  juga  dikemukakan  mengenai  akibat  yang  timbul terhadap anak sebagai korban sebagai sebab dari adanya perbuatan Memet. Akibat yang timbul  ini  dikemukakan  oleh  ahli  psikolog  yang  dihadirkan  pada  persidangan.  Cita Juwita  Alwani  Rosano,  S.Psi.,  M.Psi.  yang  dihadirkan  sebagai  ahli  pada  intinya menerangkan bahwa akibat yang dialami oleh anak sebagai korban dalam perkara a quo ialah tidak menghilangkan rasa kemungkinan bahwa para korban tersebut akan menjadi seperti  pelaku  pada  yang  akan  datang.  Atas  pernyataan  tersebut,  penulis  juga menemukan  kesinambungan  antara  keterangan  ahli  dengan  pendapat  dari  Weber  dan Smith yang sebagaimana dikutip oleh Andini L Tamara, yang pada intinya menyatakan bahwa  akibat  jangka  panjang  terhadap  korban  kekerasan  seksual  akan  berpotensi menjadi pelaku karena adanya pemikiran yang digeneralisasi bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan pada orang lemah. 7
Atas segala fakta persidangan tersebut, jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya mengajukan  tuntutan  yang  pada  intinya  menyatakan  terdakwa  bersalah,  sehingga  karena dinyatakan bersalah maka dapat dijatuhi hukuman penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan serta tindakan  kebiri  kimia  selama  3  (tiga)  tahun.  Berdasarkan  salinan  putusan  perkara a  quo majelis  hakim  yang  memeriksa,  menyelesaikan  dan  mengadili  perkara  Memet  memberikan keputusan  bahwa  pada  intinya  mengabulkan  tuntutan  yang  diajukan  oleh  jaksa  penuntut umum,  namun  hukuman  penjara  yang  dijatuhkan  hanya  selama  12  (dua  belas)  tahun, sedangkan  untuk  keputusan  lainnya  sesuai  dengan  surat  tuntutan  yang  diajukan  oleh  jaksa penuntut umum .

## B. Penerapan Hukum Pidana
Lazimnya  pada  perkara  pidana  terdapat  penerapan  hukum  formil  maupun  hukum materiil. Pada perkara a quo , penulis akan menjabarkan mengenai macam penerapan hukum formil maupun hukum materiil, antara lain:
a. Penerapan Hukum Formil Apabila  dicermati  penerapan  hukum  formil  dalam  perkara a  quo dilandaskan  pada pemeriksaan perkara dengan acara biasa. Menurut Didik Endro Purwoleksono, pemeriksaan acara biasa jika berkaitan dengan perkara a quo terdiri dari beberapa agenda, antara lain asas peradilan  tertutup  untuk  umum  karena  perkara  berkaitan  dengan  kesusilaan,  hadirnya terdakwa  dalam  persidangan,  pemeriksaan  secara  langsung  dan  lisan,  pembacaan  surat dakwaan, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana oleh penuntut umum, pembelaan terdakwa, musyawarah  majelis  hakim  untuk  vonis  putusan. 8 Perkara  tersebut  memunculkan  beberapa catatan khusus dari penulis berkaitan dengan penerapan hukum formil. Salah satunya adalah terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum, meski hukuman yang akan diberikan lebih dari  5  (lima)  tahun.  Seharusnya  dalam  perkara a  quo terdakwa  harus  didampingi  oleh penasehat hukum untuk memenuhi hukum formil serta berkaitan dengan hak konstitusional terdakwa.
Berkaitan  dengan  keharusan  adanya  penasehat  hukum  bagi  terdakwa  yang  diancam dengan  hukuman  penjara  lebih  dari  5  (lima)  tahun  penjara  diatur  dalam  Pasal  56  ayat  (1) KUHAP.  Ketentuan  pasal  tersebut  merupakan  pemenuhan  dari  prinsip the  right  of  due process  of  law .  Menurut  Moh.  Fadhil,  prinsip  tersebut  wajib  dijalankan  oleh  para  penegak
7 Andini  L  Tamara,  “Kajian  Kriminologi  Terhadap  Pelaku  Pelecehan  Seksual  Yang  Dilakukan  Oleh  Wanita  Terhadap  Pria”, Jurnal Recidive Volume 8 Nomor 2, Mei-Agustus 2019, hlm. 143.
8 Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana , Surabaya: Airlangga University Press, 2015, hlm. 105-113.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
hukum  dalam  sistem  peradilan  pidana  untuk  mewujudkan  penegakan  hukum  yang berkeadilan  sesuai  dengan  cita  hukum  negara  Indonesia  yang  menjunjung  tinggi  supremasi hukum. 9 Atas  adanya  prinsip  tersebut  memberikan  tugas  bagi  penegak  hukum  pada  sistem peradilan  pidana  untuk  melaksanakan  ketentuan  hukum  formil  yang  telah  ditetapkan. Berdasarkan  yurisprudensi  yang  berkaitan  dengan  adanya  penyelewengan  ketentuan  hukum formil yang dimaksud penulis tersebut terdapat yurisprudensi MA No. 1565 K/Pid/1991 10 dan yurisprudensi  MA  No.  545  K/Pid.Sus/2011. 11 Kedua  yurisprudensi  tersebut  pada  intinya menyatakan  bahwa  apabila  selama  pemeriksaan  tersangka  ataupun  terdakwa  baik  dari penyidikan hingga pemeriksaan persidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum sesuai dengan  ketentuan  Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP,  maka  surat  dakwaan  dan  surat  tuntutan  dari jaksa penuntut umum tidak dapat diterima.
Adanya keterkaitan antara yurisprudensi tersebut dengan perkara a quo yang diangkat oleh  penulis  terletak  pada  pemeriksaan  perkara a  quo pada  saat  tingkat  penyidikan  hingga pemeriksaan  persidangan  terdapat  indikasi  pelanggaran  dan  penyelewengan  terhadap prosedur  hukum  acara  yang  telah  ditentukan  oleh  Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP.  Jika  indikasi tersebut  benar  dan  sesuai  fakta,  maka  sudah  sejatinya  tindakan  dari  para  penegak  hukum dalam  sistem  peradilan  pidana  merupakan  pencideraan  terhadap  prinsip the  right  of  due process  of  law .  Ketidaksesuaian  antara  penerapan  hukum  formil  pada  perkara a  quo ini membuat  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  tidak  tercapai  serta  bertentangan  dengan  cita hukum negara Indonesia dan tidak menjunjung tinggi supremasi hukum.
b. Penerapan Hukum Materiil
Berkaitan  dengan  penerapan  hukum  materiil  pada  perkara a  quo merujuk  dalam ketentuan  pidana  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Anak.  Ketentuan  pidana yang menjadi dasar ialah Pasal 82 ayat (2) Jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Dakwaan yang digunakan dalam perkara a quo oleh jaksa penuntut umum menggunakan jenis dakwaan tunggal.  Dakwaan  tunggal  sendiri  menurut  Yahya  Harahap  diartikan  surat  atau  akta  yang menjadi  dasar  hakim  untuk  menentukan  kesalahan  atau  tidaknya  seorang  terdakwa  tanpa memperhatikan unsur penyertaan atau faktor konkursus tertentu. 12
Unsur-unsur yang terkandung dalam kedua ketentuan hukum materiil yang diterapkan pada dakwaan ialah:
1) setiap orang;
2) melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan  serangkaian  kebohongan,  atau  membujuk  anak  untuk  melakukan  atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; serta
3) perbuatan  pidana  dilakukan  oleh  orang  tua,  wali,  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  keluarga,  pengasuh  anak,  pendidik,  tenaga  kependidikan,  aparat  yang menangani  perlindungan  anak,  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu  orang  secara bersama-sama.
Berdasarkan  pertimbangan  majelis  hakim  dalam  perkara a  quo dengan  melakukan penguraian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan penuntut umum, penulis sependapat bahwa  terdakwa  sudah  sepatutnya  dinyatakan  terbukti  secara  sah  melakukan  tindak  pidana tersebut.  Oleh  karena  itu  terdakwa  dapat  dimintai  pertangunggjawaban  pidana  atas
9 Moh. Fadhil, “Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum”, Jurnal Mahkamah Volume 4, Nomor 2, Desember 2019, hlm. 236.
10 Rima Melisa, “Kewajiban Penunjukan Pendampingan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Proses Persidangan yang Ancaman Hukuman Pidana Diatas 5 Tahun (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen), JIM Bidang Hukum Pidana, Volume 2, Nomor 1, Februari 2018, hlm. 191.
11 Moh. Fadhil, Op.Cit. , hlm. 235-236.
12 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) , Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 396.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perbuatannya sehingga dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Atas penerapan hukum materiil, khususnya berkaitan dengan pemidanaan yang dilakukan terhadap terdakwa terdapat catatan  khusus  bahwa  adanya  kesalahan  penerapan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia  dalam perkara a  quo karena  tidak  dikenalnya  istilah  hukuman  tambahan  kebiri  kimia  dalam ketentuan pasal yang diterapkan pada perkara a quo . c. Kesalahan Penerapan Hukum dan Upaya Ideal
Penulis  mencatat  ada  beberapa  kesalahan  penerapan  hukum  baik  secara  formil maupun  materiil  yang  terjadi  pada  perkara a  quo .  Berkaitan  dengan  kesalahan  penerapan hukum  formil  dalam  perkara a  quo ,  penulis  berfokus  pada  permasalahan  tidak  adanya pendampingan  hukum  bagi  terdakwa.  Penulis  menilai  tidak  adanya  pendampingan  tersebut merupakan penyelewengan terhadap Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Bantuan atau pendampingan hukum  kepada  terdakwa  yang  diwajibkan  dalam  Pasal  56  ayat  (1)  KUHAP  adalah  jenis bantuan hukum legal aid . Menurut Yahya Harahap, pendampingan hukum legal aid memiliki karakteristik bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma, dikhususkan bagi masyarakat yang  tidak  mampu  dalam  lapisan  masyarakat  miskin,  serta  bertujuan  menegakkan  hukum untuk  membantu  kepentingan  dan  hak  asasi  manusia  bagi  masyarakat  yang  buta  akan hukum. 13
Berdasarkan pada sebelumnya yang telah dikemukakan oleh penulis mengenai upaya yang  dapat  dilakukan  oleh  seorang  terpidana  yang  tidak  mendapatkan  bantuan  hukum  baik dari tingkatan penyidikan hingga pemeriksaan persidangan, menurut yurisprudensi MA No. 1565 K/Pid/1991 dan yurisprudensi MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 secara langsung dakwaan dan  tuntutan  dari  penuntut  umum  harus  dinyatakan  tidak  dapat  diterima.  Akan  tetapi  pada KUHAP tidak ditemukan akibat hukum apabila tidak dilakukannya ketentuan dari Pasal 56 ayat  (1)  KUHAP  yakni  tentang  kewajiban  bantuan  hukum.  Tidak  adanya  akibat  hukum  ini menjadi  permasalahan  apabila  tidak  adanya  pengaturan  secara  khusus  akibat  hukum  yang terjadi  apabila  tidak  diberikannya  upaya  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  bagi  terpidana tertentu, misalnya Memet sebagai terpidana pada perkara a quo . Ketiadaan akibat hukum bagi pemberian bantuan hukum ini merupakan hal yang kontradiktif dengan pengaturan bantuan hukum  pada  KUHAP  yang  menyatakan  bantuan  hukum  merupakan  suatu  kewajiban, sedangkan dalam KUHAP sendiri tidak diatur akibat hukum dan pengaturan mengenai akibat hukum  atau  upaya  hanya  terdapat  pada  yurisprudensi  MA  No.  1565  K/Pid/1991  dan yurisprudensi MA No. 545 K/Pid.Sus/2011 tersebut.
Atas tidak adanya akibat hukum yang diatur oleh KUHAP, dengan berlandaskan pada yurisprudensi yang telah ada sejatinya telah cukup untuk mengakomodasi kekosongan hukum mengenai  kekosongan  akibat  hukum  pada  KUHAP  terkait  kewajiban  pemberian  bantuan hukum.  Menurut  Enrico  Simanjuntak  yang  menyatakan  bahwa  kedudukan  yurisprudensi dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  seyogyanya  mengikuti  doktrin stare  decisis atau binding precedent yang memiliki makna bahwa hakim wajib mengikuti putusan yang lebih tinggi atau putusan  yang  lebih  dahulu  dikeluarkan. 14 Penulis  sependapat  bahwa  memang  sudah  bukan saatnya melakukan justifikasi bahwa penggunaan yurisprudensi hanya digunakan oleh negara penganut sistem common law . Tujuan adanya kewajiban hakim dengan melihat yurisprudensi yang ada tersebut tidak lain adalah bertujuan agar tidak adanya disparitas putusan sehingga dapat  terwujud  standar  yang  sama  dan  kepastian  hukum  dalam  setiap  perkara.  Oleh  dasar tersebut  cukup  beralasan  seharusnya  bagi  majelis  hakim  dalam  perkara a  quo untuk menyatakan  tidak  dapat  diterima  dakwaan  dan  tuntutan  dari  penuntut  umum  karena  tidak adanya  upaya  bantuan  hukum  secara  cuma-cuma  yang  diberikan  kepada  Memet.  Selain  itu upaya  hukum  lainnya  yang  dapat  dilakukan  ialah  kasasi  atau  peninjauan  kembali  pada
13 Ibid .
14 Enrico  Simanjuntak,  “Peran  Yurisprudensi  dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia”,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  16,  Nomor  1, Maret 2019, hlm. 100.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Mahkamah  Agung.  Hal  tersebut  dikarenakan  Mahkamah  Agung  adalah  lembaga  peradilan yang akan memeriksa ketepatan penerapan hukum atau judex jurist pada perkara a quo . Selanjutnya  berkaitan  dengan  kesalahan  penerapan  hukum  materiil  dalam  perkara  a quo adalah kesalahan menerapkan tuntutan hukuman tambahan kebiri kimia pada perkara a quo.  Ketidaksependapatan  penulis  terhadap  penerapan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia dalam  perkara a  quo ialah  karena  tidak  adanya  ketentuan  pidana  tambahan  kebiri  kimia dalam  Pasal  82  UU  Perlindungan  Anak.  Pasal  tersebut  secara  garis  besar  adalah  mengatur tentang  ketentuan  hukuman  pidana  yang  diancam  terhadap  seorang  pelaku  yang  terbukti melanggar  Pasal  76E  UU  Perlindungan  Anak.  Tidak  dikenalnya  hukuman  tambahan  kebiri kimia  apabila  seseorang  terbukti  secara  sah  dan  melawan  hukum  unsur-unsur  yang terkandung dalam Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Penulis pun sependapat bahwa dalam perkara a quo terdakwa Memet terbukti secara sah dan melawan hukum atas perbuatan cabul yang  dilakukan  pada  anak  didiknya  sehingga  tepat  dikenakan  ketentuan  Pasal  76E  UU Perlindungan Anak tersebut. Namun ketentuan hukuman tambahan kebiri kimia yang dituntut oleh penuntut umum dan kemudian diputuskan pula oleh majelis hakim dalam perkara a quo tersebut membuat adanya indikasi kesalahpahaman penerapan ketentuan pidana yang hanya bisa  diterapkan  jika  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Pasal  76E  UU Perlindungan Anak.
Hukuman tambahan kebiri kimia dalam UU Perlindungan Anak hanya terdapat pada ketentuan  Pasal  81  yang  pada  intinya  mengatur  tentang  ketentuan  pidana  yang  hanya  bisa diterapkan  jika  pada  seseorang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang  oleh  Pasal  76D  UU Perlindungan Anak tersebut mengatur berkaitan dengan perbuatan persetubuhan dengan anak. Apabila  penuntut  umum  dalam  dakwaannya  menggunakan  dakwaan  subsidair  akan memungkinkan dapat diterapkannya hukuman tambahan kebiri kimia kepada Memet dalam perkara a quo .
Konstruksi  dakwaan  yang  ditawarkan  oleh  penulis  dalam  perkara a  quo ialah  Pasal 76D Jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak Subsidair Pasal 76E Jo. Pasal 82 UU Perlindungan Anak.  Apabila  dakwaan  dari  penuntut  umum  pada  perkara a  quo berbentuk  seperti kemungkinan tidak akan salah penerapan ketentuan pidana tambahan kebiri kimia yang dapat dijatuhkan kepada Memet. Unsur dalam Pasal 76D UU Perlindungan Anak berkaitan dengan persetubuhan terhadap anak sebenarnya dapat terpenuhi. Jika diperhatikan dalam keterangan saksi  anak  Abi  Sarwan  pelajar  SMP  Praja  Mukti  Surabaya  mengalami  persetubuhan  yaitu dengan  ancaman  jika  tidak  menuruti  permintaan  Memet  tidak  akan  masuk  dalam  grup  inti Minion.  Persetubuhan  yang  dimaksudkan  dilakukan  dengan  cara  memasukkan  alat  kelamin korban  anak  Abi  Sarwan  pada  anus  Memet  atau  terdakwa.  Atas  fakta  tersebut  sebenarnya dapat saja dalam perkara a quo dikenakan dakwaan Pasal 76D Jo. Pasal 81 UU Perlindungan Anak.
Atas konstruksi dakwaan tersebut masih bisa dimungkinkan penuntutan umum untuk melakukan  penuntutan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia  pada  perkara a  quo karena keberadaan  dari  Pasal  81  UU  Perlindungan  Anak.  Namun  perlu  diperhatikan  pula  tentang batasan  waktu  maksimal  penjatuhan  hukuman  tambahan  baik  itu  kebiri  kimia  maupun pemasangan  alat  elektronik  diatur  dalam  Pasal  81A  UU  Perlindungan  Anak.  Pada  intinya ketentuan  tersebut  mengatur  bahwa  tindakan  hukuman  tambahan  baik  kebiri  kimia  dan pemasangan  alat  elektronik  hanya  dapat  dikenakan  paling  lama  pada  jangka  waktu  2  (dua) tahun  yang  dilaksanakan  setelah  terpidana  menjalani  pidana  pokok.  Selain  itu  pidana tambahan kebiri kimia yang diberikan harus disertai dengan rehabilitasi yang pengaturannya lebih  lanjut  diatur  oleh  peraturan  pemerintah.  Namun  hingga  saat  ini  peraturan  pemerintah mengenai  pelaksanaan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia  belum  ada,  sehingga  penegakan hukumnya menjadi terambang dan tidak memiliki kepastian hukum. Berdasarkan ketentuan jangka  waktu  paling  lama  2  (dua)  tahun  tersebut,  penulis  juga  memberikan  catatan  yang
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
diberikannya hukuman tambahan kebiri kimia pada perkara a quo adalah tidak sesuai dengan pengaturan  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  yakni  selama  3  (tiga)  tahun  yang dituntut  oleh  penuntut  umum  yang  kemudian  diperkuat  oleh  putusan  majelis  hakim  dalam perkara a quo .
Berdasarkan  kesalahan  penerapan  hukum  dalam  perkara a  quo terdapat  beberapa upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  Memet  untuk  membela  kepentingan  hukumnya. Upaya hukum menurut penulis yang paling logis dilakukan ialah upaya hukum biasa berupa kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali yang keduanya diperiksa pada tingkat  Mahkamah  Agung.  Menurut  Monang  Siahaan,  tujuan  adanya  upaya  hukum  kasasi antara  lain  koreksi  terhadap  kesalahan  putusan  pengadilan  bawahan;  menciptakan  dan membentuk  hukum  baru;  pengawasan  terciptanya  keseragaman  penerapan  hukum. 15 Selanjutnya  berkaitan  dengan  upaya  yang  bisa  dilakukan  oleh  Memet  ialah  upaya  hukum peninjauan  kembali.  Upaya  peninjauan  kembali  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  upaya hukum luar biasa selain upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum. Menurut Didik  Endro  Purwoleksono  alasan  dapat  diajukannya  peninjauan  kembali  berkaitan  dengan perkara a quo ialah apabila terdapat keadaan baru dan apabila terdapat kekhilafan yang nyata dalam putusan. 16
C. Aspek Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia
Tujuan  dari  penegakan  hukum  tidak  hanya  untuk  menerapkan  suatu  aturan  sesuai dengan  aturan  yang  tertulis,  namun  diharapkan  penegakan  hukum  tersebut  mampu melakukan  perubahan  karakter  bagi  pelaku  perbuatan  pidana.  Penegakan  hukum  yang dimaksud  lebih  lanjut  oleh  penulis  ialah  mampu  memenuhi  kepentingan  hak  asasi  pelaku perbuatan pidana sehingga dirinya kelak dapat berubah. Hal tersebut menurut Barda Nawawi Arief,  penegakan  hukum  tersebut  merupakan  penegakan  hukum  secara  substansial  atau materiil  yang  harus  dipenuhi  oleh  negara  selain  penegakan  hukum  secara  formil  melalui pemenuhan hukum acara yang sesuai dengan aturan. 17 Menurut pendapat Binsar M. Gultom yang juga merupakan praktisi hakim menyatakan bahwa penegakan hukum yang berkeadilan terdapat  pada  pundak  seorang  hakim  yang  menyelesaikan  suatu  perkara,  sehingga  seluruh hakim  dituntut  untuk  memahami  secara  betul  mengenai  konsep  penegakan  hukum  yang berkeadilan  karena  pada  dasarnya  melalui  penegakan  hukum  dapat  dicapai  suatu  keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. 18 Lebih lanjut menurut Binsar M. Gultom menyatakan bahwa  seorang  hakim  dalam  melakukan  penegakan  hukum  diharapkan  tidak  hanya menegakkan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun juga  harus  mampu  melihat  berbagai  aspek  pemberat  dan  peringan  pada  terdakwa. 19 Berdasarkan pandangan dari Binsar M. Gultom tersebut jika diperhatikan pada perkara a quo , majelis  hakim  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara a  quo sejatinya  telah  memenuhi, memang permasalahan yang ada pada penegakan hukum dalam perkara a quo kembali pada kecermatan penuntut umum.
Permasalahan  yang  terjadi  pada  perkara a  quo ,  apabila  dilihat  dari  sisi  penegakan hukum oleh hakim sebenarnya hakim dapat melakukan hal tersebut melalui diskresi seorang hakim  yang  menilai  belum  cukupnya  hukuman  yang  dituntut  oleh  penuntut  umum.  Penulis mencoba  mengkonstruksikan  bahwa  dalam  perkara a  quo majelis  hakim  menggunakan  hak diskresinya  untuk  menjatuhkan  hukuman  tambahan  kebiri  kimia,  diluar  adanya  kesalahan
15 Monang Siahaan, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana , Jakarta: Grasindo, 2017, hlm. 44-46.
16 Didik Endro Purwoleksono, Op.Cit. , hlm. 138-139.
17 Barda  Nawawi  Arief, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Penganggulangan  Kejahatan ,  Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2010, hlm. 19.
18 Binsar M. Gultom, Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 51.
19 Ibid , hlm. 52.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
penerapan  hukum  yang  dilakukan  oleh  penuntut  umum.  Diskresi  hakim  yang  dimaksudkan tersebut menurut M. Syamsudin sebagaimana dikutip oleh Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra  Negara  Kutawaringin  menyatakan  secara  normatif  hakim  diberikan  oleh  kebebasan hukum  untuk  mengadili  sesuai  dengan  keyakinannya  sendiri  tanpa  ada  intervensi  dari siapapun  serta  hakim  bebas  memutuskan  perkara  berdasarkan  pikiran  dan  hati  nuraninya tanpa  camput  tangan  pihak  lain  diluar  kekuasaan  kehakiman  kecuali  dalam  hal-hal  yang diperbolehkan oleh suatu undang-undang. 20 Diskresi hakim berdasarkan pandangan tersebut sebenarnya mendukung seorang hakim untuk independensi dan kebebasan kehakiman dalam mengambil  suatu  kebijakan  keputusan  terhadap  terdakwa  untuk  menegakkan  hukum  yang berkeadilan, bahkan dapat melampaui ketentuan undang-undang itu sendiri.
Berdasarkan adanya diskresi hakim yang diakui sudah sepatutnya tetap mengacu pada penegakan  hukum  yang  berkeadilan.  Menurut  Edi  Setiadi  dan  Kristian  esensi  dari  adanya prinsip penegakan hukum ( law enforcement ) yang berkeadilan memiliki berbagai tujuan dan arti  penting,  antara  lain  arti  penting  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi  negara;  arti penting  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi  pembangunan  nasional;  arti  penting penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi  perlindungan  pelaku  kejahatan;  dan  arti  penting penegakan  hukum  yang  berkeadilan  bagi  perlindungan  korban  kejahatan. 21 Berdasarkan uraian  aspek  esensi  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  tersebut,  pada  dasarnya  menuntut untuk  aparat  penegak  hukum  itu  sendiri  yang  mampu  menjalankan  dengan  baik  terkait penegakan hukum. Hal ini pun senada dengan pendapat dari Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip  oleh  Edi  Setiadi  dan  Kristian,  yang  menyatakan  bahwa  penegakan  hukum  pada dasarnya dapat dikatakan berhasil jika didasarkan pada faktor dari aparat penegak hukum itu sendiri, pengaturan hukum tersebut, serta kesadaran masyarakat terhadap adanya suatu aturan hukum tersebut. 22

## IV.  KESIMPULAN
Hukuman tambahan kebiri kimia pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak telah diakui  secara  hukum  positif.  Hukuman  tambahan  kebiri  kimia  pun  dinilai  merupakan hukuman  yang  diharapkan  untuk  mampu  menjawab  dan  menyelesaikan  permasalahan kejahatan  seksual  terhadap  anak  yang  selalu  meningkat  kuantitasnya  pada  tiap  tahunnya. Salah  satu  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap  dengan  vonis  adanya  hukuman tambahan  kebiri  kimia  yaitu  pada  perkara  2627/Pid.Sus/2019/PN  Sby.  Pada  perkara a  quo secara  sah  dan  meyakinkan  terdakwa  telah  melakukan  tindakan  cabul  terhadap  anak  didik sehingga dapat dilakukan pemberatan berupa hukuman tambahan kebiri kimia tersebut.
Berdasarkan  pada  perkara a  quo terhadap  penegakan  hukum  yang  berkeadilan, penulis menyimpulkan setidaknya ada dua poin utama. Pertama , adanya kesalahan penerapan hukum  pada  perkara a  quo menjadikan  penegakan  hukum  yang  berkeadilan  tercermari dengan  ketidakcermatan  jaksa  penuntut  umum  dalam  menyusun  surat  dakwaan. Kedua , dengan  mendasarkan  pada  penegakan  hukum  yang  berkeadilan,  sebenarnya  penerapan hukuman tambahan kebiri kimia masih menjadi problematika karena belum terbuktinya efek jera dan perubahan terhadap orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak.
Atas dasar tersebut, penulis memberikan rekomendasi perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai pandangan asas kemanfaatan dari adanya pemberlakuan hukuman tambahan kebiri  kimia  kepada  pelaku  kejahatan  seksual  terhadap  anak,  karena  mengingat  tujuan
20 Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana , Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 72-73.
21 Edi Setiadi dan Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 147-153.
22 Ibid , hlm 165.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
pemidanaan secara modern tidak hanya menitikberatkan pada pembalasan namun juga perlu dilihat  dari  efek  jera  serta  menakut-nakuti  orang  lain  agar  tidak  melakukan  kejahatan  yang serupa.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi,  2010, Masalah  Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penganggulangan Kejahatan , Jakarta: Kencana Prenamedia Group. Gultom,  Binsar  M.,  2012, Pandangan  Kritis  Seorang  Hakim  dalam  Penegakan  Hukum  di Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Harahap, M. Yahya, 2017, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) , Jakarta: Sinar Grafika. Purwoleksono,  Didik  Endro,  2017, Hukum  Acara  Pidana ,  Surabaya:  Airlangga  University Press.
Setiadi,  Edi  dan  Kristian,  2017, Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu  dan  Sistem  Penegakan Hukum di Indonesia , Jakarta: Kencana.
Siahaan, Monang, 2017, Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana , Jakarta: Grasindo. Witanto, Darmoko Yuti dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana , Bandung: Alfabeta.
Fadhil, Moh., 2019, “Problematika Pemeriksaan Terdakwa di Pengadilan Tanpa Dampingan Penasehat Hukum”, Jurnal Mahkamah Volume 4, Nomor 2, Desember, hlm. 221-244. Melisa,  Rima,  2018,  “Kewajiban  Penunjukan  Pendampingan  Hukum  Terhadap  Terdakwa dalam  Proses  Persidangan  yang  Ancaman  Hukuman  Pidana  Diatas  5  Tahun  (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen), JIM Bidang Hukum Pidana Volume 2, Nomor 1, Februari, hlm. 190-197.
Simanjuntak, Enrico, 2019, “Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Konstitusi Volume 16, Nomor 1, Maret, hlm. 83-104. Tamara,  Andini  L,  2019,  “Kajian  Kriminologi  Terhadap  Pelaku  Pelecehan  Seksual  Yang Dilakukan  Oleh  Wanita  Terhadap  Pria”, Jurnal  Recidive Volume  8  Nomor  2,  Mei- Agustus, hlm. 139-148.
Anonim,  “Laporan  Pertanggungjawaban  Publik  Komnas  Perempuan  Periode  2015-2019”, dikutip dari laman https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-laporan- pertanggungjawaban-publik-komnas-perempuan-periode-2015-2019 ;  diakses  pada tanggal 8 April 2020.
Anonim,  “Siaran  Pers  dan  Lembar  Fakta  Komnas  Perempuan:  Catatan  Tahunan  Kekerasan terhadap
Perempuan 2020”,
dikutip dari laman
https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas- perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020 ; diakses pada tanggal 1 September 2020.
Anonim,  “15  Bentuk  Kekerasan  Seksual  (Sebuah  Pengenalan)”,  dikutip  dari  laman https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekera san%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf ; diakses pada tanggal 1 September 2020.
Audrey  Santoso,  “Ini  8  Jenis  Kejahatan  Seksual  dalam  Rancangan  UU  PKS”,  dikutip  dari laman https://www.liputan6.com/news/read/2534842/ini-8-jenis-kejahatan-seksual- dalam-rancangan-uu-pks ; diakses pada tanggal 8 April 2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. IV, No. 2, Desember 2020 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Bayu  Septianto,  “123  Anak  Jadi  Korban  Kekerasan  Seksual  di  Sekolah  Selama  2019”, dikutip  dari  laman https://tirto.id/123-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-di-sekolah- selama-2019-ep3D ; diakses pada tanggal 8 April 2020.
Yulida  Medistiara,  “Menteri  PPA:  Selama  Tahun  2020  Ada  2683  Anak  di  Indonesia
Mengalami Kekerasan Seksual”, dikutip dari laman
https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/06/menteri-pppa-selama-tahun-2020- ada-2683-anak-di-indonesia-mengalami-kekerasan-seksual ;  diakses  pada  tanggal  1 September 2020.