Jurnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis
Available online at : https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/index DOI: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1
Analisis Kelayakan Usaha Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro di Kabupaten Musi Rawas Utara
Yayuk Marliza 1*) , Miki Indika 2) , Anggia Syafitri 3) , Kusnadi Yudha Wiguna 4) , Subianto 5) , Ryan
Octavianie 6) , Herawati 7)
1,2,3,4,5,6,7) Fakultas Ekonomi Universitas Musi Rawas
Email: 1) marlizayayuk@gmail.com
How to Cite : Marliza,  Y.,  Indika,  M., Syafitri,  A.,  Wiguna.  K.Y.,  Kusnadi.  Subianto,  S.,  Octavianie,  R.,  Herawati,  H.
(2023). Analisis Kelayakan Usaha Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro di Kabupaten Musi Rawas Utara. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 11 (1). doi: https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1

## ARTICLE HISTORY
Received [16 November 2022] Revised [26 Desember 2022] Accepted [31 Desember 2022]

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  melakukan  Analisis  Kelayakan  Usaha Perseroda  Muratara  Energi  dan  Muratara  Agro  Kabupaten  Musi  Rawas Utara,  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Jenis  dan  sumber  data  berkaitan dengan analisis ini adalah data primer dan  data sekunder. Data sekunder yang  diambil  bersumber  dari  Pemerintah  Daerah  dan  instansi  atau stakeholders  yang  terkait  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  baik  dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal, data keuangan dan sumber-sumber  lainnya  yang  relevan.  Selain  data  sekunder,  untuk memverifikasi  dan  memvalidasi  data  digunakan  primary  data  dari  hasil wawancara  dan  kegiatan  focus  group  discussion  sehingga  data  yang didapat  lebih  lengkap  dan  akurat.  Data  yang  sudah  terkumpul  dianalisis dengan  metode  kualitatif  deskriptif  dan  dengan  pendekatan  kuantitatif dan kualitatif sehingga data dapat teranalisa secara holistik. Berdasarkan hasil  analisis  terhadap  kelayakan  usaha  dan  potensi  daerah  untuk pendirian  Badan  Usaha  Milik  Daerah  Kabupeten  Musi  Kabupaten  Musi Rawas  Utara  Tahun  2020,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dari  sisi  Kelayakan Usaha  :  1)  Aspek  Kelayakan  Ekonomi,  2)  Aspek  Kelayakan  Pasar  dan Pemasaran, 3) Aspek Kelayakan Keuangan, 4) Aspek Kelayakan Sosial dan Budaya Lingkungan, 5) Aspek lainnya dapat dinyatakan sangat layak untuk pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Muratara Energi dan Mura Agro  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  Dari  sisi  potensi  daerah  Kabupaten Musi  Rawas  Utara  dapat  disimpulkan  bahwa:  Sektor  (1)  Pertanian, Kehutanan  dan  Perikanan, dan  sektor  (2)  Pertambangan  dan  Penggalian memiliki potensi untuk ditingkatkan dan dikembangkan dalam pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas Utara.

## ABSTRACT
The  purpose  of  study  was  to  conduct  a  business  feasibility  analysis  for Perseroda  Muratara  Energi  and  Muratara  Argo,  north  Musi  Rawas  Regency, South Sumatra Province. Types and sources od data related to this analysis are primary  data  and  secondary  data.  Secondary  data  ttaken  comes  from  thhe Regional  Goverment  and  relevant  and  accountable  agencies  or  stakeholders from  laws and regulations, literature books, journals, financial data and other relevant sources. In additions to secondary data, primary data is used to verify and validate data from interviews and focus group disscussion activities so that

## KEYWORDS
Kelayakan Usaha, Badan Usaha Milik Daerah
This is an open access article under the CC–BY-SA license
the  data  obtained  is  more  compelete  and  acurate.  The  data  that  has  been collected  isannalyzed  using  descriptive  qualitative  methods  and  with quantitative  and  qualitative  approaches  so  that  the  data  can  be  analyzed hlistically.  Based  on  the  results  of  an  analysis  of  business  feasibility  and regional  potential  for  the  establisthment  of  a  Regional  Owned  Enterprise  in Musi  regency,  North  Musi  Rawas  Regency  in  2020,  it  can  be  concluded  that from  a  business  feasibility  perspective:  1)  Economic  Feasibility  Aspects,  2) Market  and  Marketing  feasibility  Aspects,  3)  Feasibility  Aspects  Financial,  4) Social  and  Environmental  Cultural  Feasibility  Aspects,  5)  Other  aspects consisting  can  be  declaredd  very  feasible  for  the  establishment  of  Regional owned Enterprises Perseroda Muratara energi and Muratara  Agro North Musi Rawas Regency. In terms of regional potential of North musi Rawas Regency it can be concluded that: (1) Agriculture sector, forestry and fishery, and sector (2) mining and quarrying have the potential to be improved and develoved in the establishment of Regional Owned Enterprises Perseroda Muratara Energi and Muratara aggro Musi Regency north Swamp.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  data  Perubahan-RPJMD  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  2016  – 2021,  dilihat  dari perkembangan PDRB ADHK 2010, pada tahun 2013 nilai PDRB Kabupaten Musi Rawas Utara adalah senilai  4,1  triliun  rupiah  dan  pada  tahun  2014  telah  meningkat  menjadi  4,68  triliun  rupiah  atau setara  dengan  penambahan  sebesar  875  milyar  rupiah  (22,98%).  Apabila  dibandingkan  dengan pertumbuhan  PDRB  ADHB  maka  tentu  dapat  dilihat  bahwa  penambahan  nominal  PDRB  ADHK cenderung lebih lambat. Hal ini disebabkan dalam PDRB ADHK perhitungan nilai tidak dipengaruhi oleh  laju  inflasi.  Sebagian  besar  nilai  PDRB  ADHK  disumbang  oleh  sektor  primer  yang  terdiri  dari sektor (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan (2) Pertambangan dan Penggalian. Pada tahun 2014, Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberi kontribusi mencapai 2,37 triliun rupiah atau  setara  dengan  50,67%  dari  total  PDRB  sementara  sektor  Pertambangan  dan  Penggalian memberi  kontribusi  sebesar  1,18 triliun  rupiah atau  setara  dengan  25,27%.  Dalam  rentang  waktu tahun  2014-2017,  PDRB  dengan  migas  ADHK  2010  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  menunjukkan kecenderungan  perkembangan  yang  positif  dengan  kontribusi  sebesar  20,23%  pada  tahun  2017. Pada tahun 2017, PDRB ADHK dengan migas mencapai 6,40 triliun rupiah sedangkan untuk PDRB ADHK tanpa Pertambangan dan Penggalian adalah sebesar 5,55 triliun rupiah atau memiliki selisih sebesar  0,58  triliun  rupiah.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  selain  ditopang  oleh  Sektor  Pertanian, Kehutanan  dan  Perikanan,  Perekonomian  di  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  juga  didukung  oleh sektor  Pertambangan  dan  Penggalian.  Potensi  kekayaan  tambang  yang  dimiliki  kabupaten  Musi Rawas Utara adalah batubara, minyak dan gas bumi serta emas. Potensi lain yang ada di kabupaten Musi Rawas Utara antara lain pertanian, perikanan, perkebunan dan agro industri.
Dalam  pengelolaan  sumber  daya  yang  tersedia  agar  dapat  ditingkatkan  dan  dikembangkan maka  diperlukan  BUMD.  Bentuk  BUMD  yang  diusulkan  izin  pendiriannya  berdasarkan  analisis kelayakan usaha dan potensi daerah untuk pendirian BUMD Kabupeten Musi Rawas Utara  Tahun 2020  yaitu  Perseroan  Daerah  (Perseroda)  Muratara  Energi  dan  Muratara  Agro  Kabupaten  Musi Rawas  Utara,  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Bidang  kegiatan  usaha  Perseroda  Muratara  Energi, meliputi: Energi dan sumber daya mineral serta migas; Penambangan Mineral dan batu bara serta ikutannya dan atau bekerja sama dengan perusahaan terbatas lainnya; Telekomunikasi; Stock file; PLTU  Mulut  Tambang;  Jasa  Pengangkutan  Barang;  Penyedia  Jasa  Tenaga  kerja  Out  Sourcing (Security, Driver, Clining servis); Gas Rumah Tangga; PLTU Energi Baru dan Terbarukan Penyediaan Bio  Energi;  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Umum  (SPBU);  Usaha  lainnya  yang  sah  dan  tidak bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang-undangan.  Sedangkan  bidang  kegiatan  usaha Perseroda  Muratara  Agro,  meliputi:  Perkebunan;  Pertanian;  Kehutanan;  Peternakan;  Perikanan; Cadangan  pangan;  Agro  Industri;  Agro  Wisata;  Pemasaran;  Infrastruktur  Agro  Bisnis;  Transfortasi
pengangkutan dibidang Agro; Usaha lainnya di bidang agro. Dengan adanya BUMD  dalam bentuk Perseroda  Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  yang  diusulkan  izin  pendiriannya  maka pengelolaan kekayaan dan potensi daerah yang tersedia dapat dikelola dan dikembangkan secara optimal  dan  berdampak  dengan  pemanfaatan  sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  manusia  lokal sehingga  mengurangi  angka  pengangguran  dan  kemiskinan,  memberikan  pelayanan  dan kesejahteraan  bagi  masyarakat,  meningkatkan  kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara

## LANDASAN TEORI
Menurut  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  54  tahun  2017,  Badan  Usaha Milik  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  BUMD  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  daerah.    BUMD  ialah  salah  satu  instrumen  pemerintahan  yang memiliki peran sangat penting dalam menjalankan serta juga mengembangkan perekonomian pada daerah  serta  juga  perekonomian  nasional.  Pendirian  BUMD  bertujuan  untuk  :  1)  Memberikan manfaat  bagi  perkembangan  perekonomian  Daerah;  2)  Menyelenggarakan  kemanfaatan  umum berupa  penyediaan  barang  dan/tau  jasa  yang  bermutu  bagi  pemenuhan  hajat  hidup  masyarakat sesuai  kondisi,  karakteristik  dan  potensi  Daerah  yang  bersangkutan  berdasarkan  tata  kelola perusahaan yang baik, dan 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

## Kelayakan Aspek Ekonomi
Menurut  Kasmir  (2015:  200),  kelayakan  aspek  ekonomi  dapat  dilihat  dari  :1)  Peningkatan ekonomi  rumah  tangga  ,  2)  Menggali,  mengatur  dan  meningkatkan  ekonomi  Sumber  Daya  Alam (SDA) ,3) Meningkatkan perekonomian  pemerintah baik lokal maupun regional.

## Kelayakan Aspek Pasar dan Pemasaran
Tujuan  aspek  pasar  dan  pemasaran  yaitu  untuk  menguji  serta  menilai  sejauh  mana pemasaran  dari  produk  yang  dihasilkan  dapat  mendukung  pengembangan  usaha/proyek  yang direncanakan,  Secara  ringkas,  baik  tidaknya  aspek  pemasaran  dari  produk  yang  dihasilkan  dapat dilihat dari segi daya serap pasar, kondisi pemasaran, dan besarnya persaingan di masa yang akan datang.
Faktor  utama  yang  perlu  dinilai  dalam  aspek  pasar dan pemasaran,  antara lain  (Suliyanto, 2010: 78) yaitu:
a.  Perkiraan peluang pasar di masa yang akan datang.
b.  Segmentasi pasar yang direncanakan .
c.  Analisa pesaing .
d.  Strategi pemasaran yang akan dilakukan.

## Kelayakan Aspek Keuangan
Menurut  Agus  Harjito  dan  Martono  (2013:  146),  alat  ukur  untuk  menentukan  kelayakan suatu usaha berdasarkan kriteria investasi dapat dilakukan melalui pendekatan:

## 1.  Metode Payback Period (PP)
Payback period merupakan metode penilaian investasi yang menunjukkan berapa lama investasi dapat  tertutup  kembali  dari  aliran  kas  bersihnya.  Metode  payback  period  merupakan  suatu periode  yang  diperlukan  untuk  menutup  kembali  pengeluaran  suatu  investasi  dengan menggunakan aliran kas masuk neto (proceeds) yang diperoleh.
2.  Net Present Value (NPV)
Merupakan suatu perhitungan yang didasarkan atas selisih atas perhitungan Present Value (PV) penerimaan dengan Present Value pengeluaran. Bilamana NPV ini positif maka proyek (investasi) yang  diharapkan  ini  akan  menguntungkan,  akan  tetapi  bilamana  NPV  tersebut  negative  maka proyek (investasi) ini tidak dapat diharapkan. NPV adalah selisih antara nilai sekarang aliran kas
masuk bersih dengan nilai sekarang investasi. Metode NPV ini merupakan metode untuk mencari selisih  antara  nilai  sekarang  dan  aliran  kas  neto  (proceeds)  dengan  nilai  sekarang  dari  suatu investasi (outlay). Penilaian proyek investasi berdasarkan NPV, memiliki kriteria yaitu jika NPV > 0, proyek investasi dinilai layak. Jika NPV < 0, proyek investasi dinilai tidak layak.
3.  Profitability Index (PI)
Metode profitability index merupakan metode yang meiliki hasil keputusan sama dengan metode NPV.  Artinya  apabila  suatu  proyek  investasi  diterima dengan  metode  NPV maka  akan  diterima pula jika dihitung menggunakan metode Profitability Index (PI). Selanjutnya, PI merupakan rasio nilai sekarang dari arus kas bebas masa depan terhadap pengeluaran awal.
4.  Internal Rate of Return (IRR)
Metode  Internal  Rate  of  Return  (IRR)  merupakan  metode  penilaian  investasi  untuk  mencari tingkat bunga (discount rate) yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas neto (present value of proceeds) dan investasi (initial outlays). Pada saat IRR tercapai, maka NPV dari kutub (daerah) positif  dan  kutub  negatif  kemudian  dilkaukan  interpolasi  (pencarian  nilai  selisih)  sehingga diperoleh NPV sama dengan nol.

## Kelayakan Aspek Hukum
Suliyanto (2010: 15-20), mengatakan aspek hukum membahas mengenai ketentuan hukum apa  saja  harus  dipenuhi  sebelum  menjalankan  sebuah  usaha.  Tujuannya  adalah  supaya  bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan mampu memenuhi segala persyaratan perizinan di wilayah tersebut. Suatu ide bisnis dinyatakan layak jika ide bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan hukum  dan  mampu  memenuhi  segala  persyaratan  perizinan  di  wilayah  tersebut.  Analisis  aspek hukum pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk:
a.  Menganalisis legalitas usaha yang akan dijalankan.
b.  Menganalisis ketepatan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan.
c.  Menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan.
d.  Menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman.

## Kelayakan Aspek Sosial dan Budaya Lingkungan
Analisis  aspek  sosial  adalah  mengkaji  pengaruh  perusahaan  terhadap  perekonomian masyarakat dan situasi kondisi sosial yang mengitari warga masyarakat di lokasi perusahaan berada dan  beroperasi  (Kasmir,  2013:287).  Aspek  sosial  perlu  ditelaah  apakah  keberadaan  proyek  atau usaha akan memberikan manfaat secara sosial kepada berbagai pihak atau sebaliknya.
Analisis  kelayakan  lingkungan  sosial  dan  budaya  lingkungan  menekankan  pada  struktur penduduk  menurut  kelompok  umur,  jenis  kelamin,  mata  pencaharian,  pendidikan,  agama,  serta tingkat  kepadatan  penduduk.  Analisis  tersebut  dapat  memberikan  gambaran  terhadap  pola penduduk  dan  disinkronkan  dengan  usaha  yang  akan  kita  jalankan.  Selain  itu,  analisa  juga  perlu dilakukan terhadap kemungkinan perubahan budaya melalui perubahan adat istiadat, norma dan nilai di wilayah yang dijadikan sasaran usaha kita. Sifat kelembagaan masyarakat di bidang birokrasi, yang nantinya dapat memudahkan perijinan ketika kita menyelenggarakan usaha kita Rochmat dan sugianto, 2017: 126).

## Kelayakan Aspek Lainnya
Kelayakan aspek lainnya meliputi: Kelayakan Aspek Perundang-Undangan, Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi, dan  Aspek Sumber Daya Manusia. Aspek hukum adalah aspek yang mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda.  Oleh  karena  itu,  pemahaman  mengenai  ketentuan  hukum  dan  perizinan  investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum.
Aspek teknis dan teknologi merupakan aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek  secara  teknis,  teknologi,  dan  pengoperasiannya  setelah  proyek  tersebut  selesai  dibangun. Pemilihan  terhadap  jenis  teknologi  yang  digunakan,  baik  jumlah  dan  ukuran  serta  alasan  dalam pemilihan, dihubungkan dengan masalah yang dihadapi selain investasi lainnya. Pengkajian aspek- aspek  teknik  meliputi  penentuan  letak  geografis  lokasi,  mencari  dan  memilih  teknologi  proses produksi,  menentukan  kapasitas  produksi,  denah  atau tata  letak  instalasi,  dan bangunan instalasi (plant building). (Beni Ahmad Saebani, 2017: 225).
Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah  pendekatan  terhadap  manajemen  manusia. Pendekatan  terhadap  manajemen  manusia  tersebut  didasarkan  pada  nilai  manusia  dalam hubungannya dengan organisasi. Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam organisasi, di  samping  itu  efektivitas  organisasi  sangat  ditentukan  oleh  manajemen  manusia.  Perencanaan sumber  daya  manusia  adalah  proses  analisis  dan  identifikasi  yang  dilakukan  organisasi  terhadap kebutuhan  akan  sumber  daya  manusia,  sehingga  organisasi  tersebut  dapat  menentukan  langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Selain itu, pentingnya diadakan perencanaan sumber daya manusia ialah organisasi akan memiliki gambaran yang jelas akan masa depan, serta mampu mengantisipasi kekurangan kualitas tenaga kerja yang diperlukan.

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  analisis  kelayakan  usaha  dan  potensi    Perusahaan  Perseroan  Daerah (Perseroda)  Muratara  Energi  dan  Muratara  Agro  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara,  Sumatera  Selatan meliputi  beberapa  analisis  data  dan  informasi.  Data  dan  Informasi  dimaksud  digunakan  untuk mengungkapkan  kelayakan  usaha  dan  potensi  Perseroda  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan daerah dan kualitas layanan publik bagi masyarakat Muratara pada khususnya dan nasional.
Jenis dan sumber data berkaitan dengan analisis ini adalah data primer dan  data sekunder. Data sekunder  yang  diambil  bersumber  dari  Pemerintah  Daerah  dan  instansi  atau  stakeholders  yang terkait dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari peraturan perundang-undangan, buku literatur, jurnal,  data  keuangan  dan  sumber-sumber  lainnya  yang  relevan.  Selain  data  sekunder,  untuk memverifikasi  dan  memvalidasi  data  digunakan  primary  data  dari  hasil  wawancara  dan  kegiatan focus group discussion sehingga data yang didapat lebih lengkap dan akurat.
Data  yang  sudah  terkumpul  dianalisis  dengan  metode  kualitatif  deskriptif  dan  dengan pendekatan  kuantitatif  dan  kualitatif  sehingga  data  dapat  teranalisa  secara  holistik.  Analisis kelayakan  usaha  ini  merupakan  penilaian  kelayakan  bidang  usaha  BUMD  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dimana pada Bagian Ketiga pasal 9 Nomor 3 tentang Kelayakan Bidang Usaha dikaji melalui analisis sebagai berikut :
a. Analisis Kelayakan Ekonomi;
b. Analisis Pasar dan Pemasaran.
c. Analisis Kelayakan Keuangan; Benefit Cost Ratio (BCR) atau Probability Index (PI) PI=(Total PV dari Proceeds)/Investasi   atau PI=(Total PV dari Proceeds)/(Initial Outlays)
Net Present Value (NPV) NPV= -Io + ∑_(t=0)^n ▒ At/((1+ 〖 r) 〗 ^1 ) Payback Period (PBP) PBP=(Capital Outlays)/Proceeds x 1 tahun Internal Rate of Return (IRR) IRR=rk+NPVrk/(TPVrk-RPV rb) x 1 (rb-rk)
d. Analisis Kelayakan Sosial dan Budaya Lingkungan
e. Analisis Aspek Lainnya berupa :
1) Analisis Kelayakan Perundang-Undangan;
2) Analisis Kelayakan Aspek Teknis dan Teknologi
3) Analisis Kelayakan Manajemen Sumber Daya Manusia

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Persero  Daerah  (Perseroda)  yang  akan  dianalisis  kelayakan  usaha  dan  potensi  usaha  yaitu Perseroda  Muratara  Energi  dan  Muratara  Agro  Kabupaten  Musi  Rawas.  Bidang  usaha  yang dijalankan Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro Kabupaten Musi Rawas, yaitu:
Bidang kegiatan usaha Perseroda Muratara Energi, meliputi: Energi dan sumber daya mineral serta migas; Penambangan Mineral dan batu bara serta ikutannya dan atau bekerja sama dengan perusahaan terbatas lainnya; Telekomunikasi; Stock file; PLTU Mulut Tambang; Jasa Pengangkutan Barang;  Penyedia  Jasa  Tenaga  kerja  Out  Sourcing  (Security,  Driver,  Clining  servis);Gas  Rumah Tangga;PLTU  Energi  Baru  dan  Terbarukan;Penyediaan  Bio  Energi;Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar Umum  (SPBU);Usaha  lainnya  yang  sah  dan  tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan.  Bidang  kegiatan  usaha  Perseroda  Muratara  Agro,  meliputi:  Perkebunan;  Pertanian; Kehutanan;  Peternakan;  Perikanan;  Cadangan  pangan;  Agro  Industri;  Agro  Wisata;  Pemasaran; Infrastruktur Agro Bisnis;Transfortasi pengangkutan dibidang Agro;Usaha lainnya di bidang agro.

## Analisis Kelayakan Ekonomi
Analisis kelayakan ekonomi pada Persero Daerah (Perseroda) dapat ditinjau dari kemampuan investasi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat daerah melalui pemanfaatan potensi daerah dari sumber daya alam yang dimiliki yaitu berupa hasil pertambangan, hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan), mengurangi tingkat pengangguran daerah dengan penyerapan tenaga kerja lokal,  peningkatan  perekonomian  daerah  yang  berdampak  dengan  peningkatan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
Berdasarkan  data  persentase  tingkat  pengangguran  tahun  2017  yaitu  6,11%,  2018  yaitu 4,22%,  dan  tahun  2019  yaitu  3,77%  (yaitu  persentase  jumlah  angkatan  kerja  terhadap  jumlah pengangguran tahun 2019) dimana setiap tahunnya tingkat pengangguran dari angkatan kerja pada pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  mengalami  penurunan.  Melihat  progress  tiga  tahun terakhir  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  telah  memberikan  kontribusi  dalam  menurunkan  tingkat pengangguran  baik  tingkat  provinsi  maupun  nasional.  Bedirinya  Perseroda  Muratara  Energi  dan Muratara Agro ini diharapkan dapat memberikan summbangsih yang lebih signifikan dengan cara pemanfaatan  sumberdaya  manusia  yang  tersedia,  sehingga  dengan  adanya/berdirinya  Perseroda Muratara  Energi  dan  Muratara  Agro  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  dipandang  layak/dibutuhkan sebagai upaya pemerintah daerah untuk terus mengurangi angka pengangguran untuk tahun-tahun berikutnya dengan cara pemanfaatan sumberdaya manusia yang tersedia.
persentase distribusi PDRB Musi Rawas Utara ADHB tergambar bahwa penyumbang tertinggi berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 46,26% dan sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata selama 5 tahun sebesar 24,03%, dan  kontribusinya  cenderung  mengalami  peningkatan  seiring  dengan  peningkatan  jumlah  PDRB (data tahun 2018 dan 2019 masih bersifat sementara). Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  berupaya  untuk  meningkatkan  dan  mengembangkan  PDRD diantaranya  dari  sektor  Pertanian,  Kehutanan,  dan  Perikanan  dan  sektor  Pertambangan  dan Penggalian  melalui  pengoptimalan  pemanfaatan  potensi  sumber  daya  alam  yang  tersedia  dari sektor  tersebut  sehingga  layak  untuk  didirikan  Perseroda  Muratara  Energi  dan  Muratara  Agro Kabupaten Musi Rawas Utara.
Berdasarkan  data  kontribusi  PAD  belum  ada  sumber  pendapatan  dari  hasil  pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang bersumber dari bagian laba, dividen atas penyertaan modal pada  badan  usaha  milik  pemerintah  maupun  swasta,  dan  penjualan  saham  milik  perusahaan daerah.  Hal  ini  dikarenakan  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  belum melakukan investasi di badan usaha baik pemerintah maupun swasta. Dengan pendirian Perseroda Muratara  Energi  dan  Muratara  Agro  Kabupaten  Musi  Rawas  akan  dapat  meningkatkan  PAD Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  diantaranya  dari  sektor  pendapatan  hasil  pengelolaan  kekayaan
daerah  yang  dipisahkan  dan  ini  merupakan  salah  satu  strategi  pemerintah  daerah  dalam  upaya meningkatkan PAD, sehingga pendirian Perseroda ini dipandang layak/diperlukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam upaya peningkatan PAD.

## Analisis Kelayakan Pasar Dan Pemasaran
Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi satu  sama  lainnya.  Setiap  adanya  pasar  selalu  diikuti  oleh  pemasaran  dan  setiap  kegiatan pemasaran adalah untuk mencari atau menciptakan pasar. Oleh karena itu Pasar dan pemasaran merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Menganalisis dari aspek pasar dan  pemasaran  tidak  lepas  dari  lingkungan  perusahaan,  baik  lingkungan  internal  maupun lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang.
Berdasarkan  data  kependudukan  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  diketahui  bahwa pertumbuhan  penduduk  masing-masing  daerah  yang  menjadi  pasar  sasaran  komoditas  produk Perseroan Daerah Muratara Energi dan Muratara Agro pada tahun 2019 adalah laju pertumbuhan penduduk kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 1,24 %, kota Lubuklinggau 1,41%, kabupaten Musi Rawas 1,32%, Kabupaten Sarolangun 0,42%, Kabupaten MUBA 3,27% dan Kabupaten Rejang Lebong 0,6%. Dari data tersebut dapat dihitung proyeksi jumlah penduduk tahun 2020 yaitu dengan cara jumlah  penduduk  usia  15  -  60  tahun  pada  tahun  2019  dikalikan  dengan  laju  pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 dan dijumlahkan lagi dengan jumlah penduduk usia 15 - 60 tahun pada tahun 2019.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1.  Dari  sisi  Kelayakan  Usaha  :  1)  Aspek  Kelayakan  Ekonomi,  2)  Aspek  Kelayakan  Pasar  dan Pemasaran, 3) Aspek Kelayakan Keuangan, 4) Aspek Kelayakan Sosial dan Budaya Lingkungan, 5) Aspek  lainnya  yang  terdiri  dari  :  (a)  Perundang-Undangan,  (b)  Teknis  dan  Teknologi,  (c) Ketersediaan  Sumber  Daya  Manusia  dapat  dinyatakan  sangat  layak  untuk  pendirian  Badan Usaha Milik Daerah Perseroda Muratara Energi dan Mura Agro Kabupaten Musi Rawas Utara.
2.  Dari  sisi  potensi  daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  dapat  disimpulkan  bahwa:  Sektor  (1) Pertanian,  Kehutanan  dan  Perikanan,  dan  sektor  (2)  Pertambangan  dan  Penggalian  memiliki potensi  untuk  ditingkatkan  dan  dikembangkan  dalam  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Daerah Perseroda Muratara Energi dan Mura Agro Kabupaten Musi Rawas Utara.
3.  Strategi  pengelolaan  BUMD  perseroan  (perseroda)  dapat    menggunakan  konsep  perusahaan pengendali  atau  membentuk  perusahaan  kelompok/grup  (holding  company),  dengan  group usaha horizontal, karena bergerak di berbagai bidang aneka usaha yang tidak berkaitan. BUMD sebagai perusahaan kelompok/grup (holding company) harus diiringi dengan kemandirian baik secara ekonomi maupun secara hukum oleh karenanya diperlukan pendelegasian kewenangan yang  lebih  besar  dan  pemilihan  pengelola  BUMD  berdasarkan  kompetensi  dan  kelayakan perilaku.

## Saran
1. Perseroda  Muratara  Energi  dan  Mura  Agro  sebaiknya  mempersiapkan  syarat-syarat  legalitas sesegera mungkin karena hal ini merupakan syarat utama agar usaha bisa mulai dijalankan.
2. Pemanfaatan  Potensi  Sumber  Daya  Alam  dan  Pemberdayaan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  agar  dapat  tetap  dipertahankan  dalam  aktivitas  operasional Perseroda Muratara Energi dan Muratara Agro.
3. Dalam pemilihan teknologi untuk kegiatan usaha pada Perseroda Muratara Agro dan Muratara Energi harus benar-benar diperhatikan. Hal mendasar yang bisa menjadi acuan yaitu kesesuaian dengan  bahan  yang  dipakai,  keberhasilan  pemakaian  teknologi  di  tempat  lain,  kemampuan
tenaga  kerja  dalam  pengoperasian  teknologi  tersebut  dan  kemampuan  antisipasi  terhadap teknologi lanjutan.
4. Bidang  usaha  yang  dapat  dikelola  oleh  Perseroda  adalah  aneka  usaha  antara  lain  Penyediaan dan  pengelolaan air bersih dan air minum, pemanfaatan dan pengelolaan tambang-tambang liar yang  dikelola  tanpa  izin,   penyediaan transportasi umum dan  terminal,  pengelolaan pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus, dan bidang usaha perbankan yaitu Bank Perkreditan Rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi. 2006. Analisis Studi Kelayakan Investasi Pengembangan Usaha Distribusi PT. Aneka Andalan Karya. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma. Bandung.
Agus  Harjito  dan  Martono.  2013.  Manajemen  Keuangan,  Edisi  Kedua,  Cetakan  ketiga.Jakarta:
EKONISIA
Ahmad Kholiq Arif. 2008. Meningkatkan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara. Ahmad  Ma’ruf,  dan  Latri  Wihastuti.  2008.  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia:  Determinan  dan Prospeknya. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 9, Nomor 1, April 2008: 44–55. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, diakses tanggal 29 Juli 2017.
Ahmad Subagyo. 2008. Studi Kelayakan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Pemerintah  Kabupatem  Musi  Rawas  Utara.  2020. Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  2015  –  2019.  Kabupaten  Musi Rawas Utara.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah.  2020.  Perencanaan  Pembangunan  Kabupaten  Musi Rawas Utara. Kabupaten Musi Rawas Utara.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  2020.  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  Dalam Angka 2020. Kabupaten Musi Rawas.
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Sumatera  Selatan.  2020.  Provinsi  Sumatera  Selatan  Dalam  Angka 2020. Provinsi Sumatera Selatan.
Beni Ahmad Saebani. 2017. Studi Kelayakan Bisnis. Jakarta: Pustaka Setia.
Jumingan.  2009.  Studi  Kelayakan  Bisnis  :  Teori  dan  Pembuatan  Proposal  Kelayakan.  Jakarta:  Bumi Angkasa.
Kasmir dan Jakfar. 2015. Studi Kelayakan Bisnis,Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. Lincolin Arsyad. 2002. Pengantar Perencanaan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE. Malayu Hasibuan. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
Pemerintah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara.  2018.  Perubahan  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  Daerah  (Perubahan-RPJMD)  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  Tahun  2016-2021. Kabupaten Musi Rawas Utara.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan  Bupati  Musi  Rawas  Utara  Nomor  58  Tahun  2020  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah Daerah Musi Rawas Utara Tahun 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang  Badan Usaha Milik Daerah.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  Nomor  07  tahun  2016  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2005-2015.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 12 Tahun 2018 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Rawas Utara tahun 2018-2038;
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Musi  Rawas  Utara  Nomor  18  Tahun  2017  tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.