Vol. 3 (1), Juni  2020, pp. 91-104 ISSN 2599-2007 (Print), Journal hompage http://journal.stie-66.ac.id/index.php/sigmajeb
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. email: ristimr06@gmail.com

## ANALISIS IMPLEMENTASI E-REGISTRATION, E-SPT DAN E-FILING BAGI WAJIB PAJAK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA

## KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KENDARI

## Risti Melani R
Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam-Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received Janu     10 th , 2020 Accepted March  11 th , 2020 Published June   22 th ,  2020

## Keyword:
e-Registration,  e-SPT,  e-Filing dan Kualitas Layanan Administrasi Perpajakan Paper type: Research Paper
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  e- registration,  e-SPT  dan  e-filing  bagi  Wajib  Pajak  dalam meningkatkan  kualitas  layanan  administrasi  perpajakan  dan  faktor- faktor  yang  menghambat  implementasi  e-registration,  e-SPT  dan  e- filing.  Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama Kendari  dengan  menggunakan  metode  penelitian  analisis  deskriptif kualitatif.  Data  penelitian  ini  diperoleh  melalui  wawancara  dan dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa implementasi  sistem  e-registration,  e-SPT  dan  e-filing  berperan penting dalam meningkatkan  kualitas  layanan  administrasi perpajakan  pada  KPP  Pratama  Kendari.  Implementasi  sistem elektronik  perpajakan  ini  telah  memberikan  kemudahan  bagi  Wajib Pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dimana  saja dan  kapan  saja  serta  memudahkan  pegawai  pajak  dengan pelayanan yang  cepat,  akurat  dan  tanpa  kertas.  Adapun  faktor-faktor  yang menghambat dalam pengimplementasiannya  yaitu  kurangnya pemahaman Wajib Pajak mengenai sistem elektronik perpajakan serta koneksi  atau  akses  jaringan  yang  lambat  terlebih  pada  masa pelaporan.
Copyright © 2020 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved
How to cite (APA Style): Melani R.Analisis Implementasi E-Registration , E-Spt Dan E-Filing Bagi Wajib Pajak Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Perpajakan PadaKantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. Sigma: Journal of Economic and Business, 3(1).
92 Melani . / Analisis Implementasi E -Registration, E-Sp t Dan E-Filing .....

## 1. PENDAHULUAN
Pajak  Merupakan  sumber  penghasilan penting  Negara  yang  berasal  dari  rakyat. Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam  Undang- Undang  No.  28  tahun  2007  tentang  ketentuan umum  dan  tata  cara  perpajakan,  pajak  adalah kontribusi  wajib  pajak  kepada  Negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapat  timbal  balik  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga  pajak  merupakan  iuran  yang  balas jasanya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah  untuk  meningkatkan  penerimaan negara dari sektor pajak adalah dengan melakukan reformasi  perpajakan,  yaitu  dengan  melakukan reformasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Perpajakan  serta  sistem  administrasi  perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi  penerimaan  pajak  yang  tersedia  dapat dipungut  secara  optimal  dengan  menjunjung  asas keadilan  sosial  dan  memberikan  pelayanan  prima kepada  Wajib  Pajak.  Dilihat  dari  reformasi perpajakan  pada  tahun  1983  sistem  pemungutan pajak telah mengalami perubahan cukup signifikan yaitu official  assessment  system menjadi self assessment  system .  Berbeda  dengan official assesment  system ,  dalam self  assesment  system , Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri pajaknya. Tingkat
kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan produktivitas aparatur perpajakan yang tinggi diharapkaan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, reformasi  pada  sistem administrasi  perpajakan dari official  assessment menjadi self  assessment sangat  diperlukan  sebagai  penunjang  peningkatan kepatuhan wajib pajak, maupun untuk meningkatkan  kemandirian  dalam  pembiayaan pembangunan dari penerimaan dalam negeri.
Modernisasi  pertama  kali  ditandai  dengan dibentuknya  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Direktorat Jendral  Pajak  Wajib  Pajak  Besar,  lalu  diikuti dengan  pembentukan  KPP  Madya  dan  KPP Pratama untuk melayani setiap jenis pajak. Konsep modernisasi  administrasi  pada  prinsipnya  adalah merupakan perubahan sistem administrasi perpajakan  yang  dapat  mengubah  pola  pikir  dan
perilaku  aparat  serta tata nilai  organisasi  sehingga dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak menjadi institusi  yang  profesional  dengan  citra  yang  baik dimata  masyarakat  dengan  tujuan  meningkatkan kinerja  perpajakan  serta  memberikan  pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Menurut  (Pujiani,  2012)  Sistem  pelayanan administrasi  pajak  yang  semula  manual  dinilai masih memiliki banyak kelemahan khususnya bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,  misalnya  Wajib  Pajak  yang memiliki  transaksi  cukup  besar  dalam  pelaporan SPT diharuskan
melampirkan dokumen
( hardcopy) dalam  jumlah  cukup  banyak  kepada Kantor  Pelayanan  Pajak,  sementara  itu  proses perekaman  data  membutuhkan  waktu  yang  lama sehingga  pelaporan  SPT  menjadi  tertunda  dan bahkan  terlambat,  sehingga  dapat  menimbulkan sanksi  denda  akibat  keterlambatan  pelaporan tersebut  dan  kelemahan  lain  pada  sistem  manual yaitu  pada  kesalahan  ( human  error )  dalam  proses ulang  perekaman  data  oleh  fiskus.  Kelemahan sistem  pelayanan  administrasi  perpajakan  manual mendorong  DJP  untuk  membuat  inovasi  yaitu merancang  sistem  informasi  elektronik  dengan menerbitkan  modernisasi  administrasi  perpajakan menggunakan  teknologi  informasi  yang  juga mengikuti  kemajuan  teknologi  bagi  Wajib  Pajak. Inovasi  tersebut  dibuat  dengan  merancang  sistem elektronik  dalam  rangka  mempermudah  wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Salah  satu  bentuk  modernisasi  perpajakan dalam  hal  penggunaan  teknologi  informasi  dalam administrasi  perpajakan  adalah  penerapan  media elektronik  e-system.  Tujuan  dalam  penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan yaitu  untuk  meningkatkan  keefisienan.    Beberapa penerapan pelayanan berbasis e-system diantaranya adalah e-registration, e-SPT dan e-filing. E-registration merupakan  layanan  berbasis teknologi  informasi  bagi  calon  Wajib  Pajak  untuk melakukan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).  Pada  sistem e-registration ini  tidak hanya  untuk  pendaftaran  Wajib  Pajak  semata, namun  memiliki  fungsi lain  yaitu,  perubahan  data WP,  pengukuhan  dan  pencabutan  pengukuhan Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP).  Sistem e- registration ini  memudahkan  calon  Wajib  Pajak yang  tidak  dapat  datang  ke  KPP  terdekat  karena memiliki  kepentingan  dan  kesibukan  lainnya. Wajib  Pajak  dapat  melakukan  pendaftaran  sendiri
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 91-104
dengan  jaringan  internet  tanpa  dibatasi  waktu  dan tempat.  Implementasi  layanan e-registration ini mempermudah  dan  mempersingkat  waktu  Wajib Pajak maupun fiskus/petugas pajak dalam melaksanakan  kewajibannya  melayani  kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
E-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam  bentuk  digital  dan  dilaporkan  secara elektronik  atau  dengan  menggunakan  media komputer  yang  digunakan  untuk  membantu  wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-  undangan  yang berlaku.
E-filing merupakan  bagian  dari  sistem dalam  administrasi  pajak  yang  digunakan  untuk menyampaikan  SPT  secara online yang realtime kepada  kantor  pajak.  Penerapan  sistem e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang  digunakan  untuk  menyampaikan  SPT  secara online yang realtime yang  diterapkan  oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Target  penerimaan  pajak  selalu  meningkat dari  tahun  ke  tahun,  sehingga  dalam  rangka mencapai  target  penerimaan  tersebut,  pemerintah tidak hanya melakukan penyuluhan saja mengenai pajak  namun  juga  harus  memiliki  program  untuk mempermudah  Wajib  Pajak  dalam  melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya pelayanan  berbasis e-system tersebut  diharapkan dapat  meningkatkan  mekanisme  kontrol  dan pelaporan  serta  untuk  menghemat  waktu,  mudah, akurat  dan  tanpa  kertas  sehingga  menghasilkan pelayanan secara efisien dan efektif.

## 2. T I N J A U ANPUSTAKA

## Pajak
Menurut  Undang-Undang  Nomor  16  tahun 2009  tentang  perubahan  keempat  atas  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  1983  tentang  ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.”
Menurut  Mardiasmo  (2008)  fungsi  pajak dalam  masyarakat  suatu  Negara  terbagi  dalam  2
(dua) fungsi, yaitu: a. Fungsi Budgetair (Sumber Dana Bagi Pemerintah) fungsi ini bertujuan untuk
memasukkan  penerimaan  uang  kas  Negara sebanyak  banyaknya  antar  lain  mengisi anggaran  pendapatan  dan  belanja  Negara (APBN) sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan  dan  pengeluaran  yang  berimbang tercapai.
b. Fungsi Regulerend (Mengatur)  fungsi  pajak secara  tidak  langsung  dapat  mengatur  dan menggerakkan perkembangan
sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan  perekonomian  yang  demikian maka  akan  dapat  menumbuhkan  objek  pajak dan  subjek  pajak  yang  baru  lebih  banyak  lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat.

## Wajib Pajak
Dalam  buku  Resmi  (2017)  dituliskan kewajiban  dan  hak-hak  wajib  pajak  menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu:
a. Kewajiban Wajib Pajak
Kewajiban  Wajib  Pajak  adalah  sebagai berikut.
1) Mendaftarkan  diri  pada  kantor  Direktorat Jenderal  Wajib  Pajak  dan  kepadnya  diberikan Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  apabila  telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2) Melaporkan  usahanya  pada  kantor  Direktorat Jenderal  Pajak  yang  wilayah kerjanya  meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi
Pengusaha Kena Pajak.
3) Mengisi  Surat  Pemberitahuan  dengan  benar, lengkap  dan  jelas,  dalam  bahasa  Indonesia dengan  menggunakan  huruf  latin,  angka  Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan  menyampaikannya  ke  kantor  Direktorat Jenderal  Pajak  tempat  Wajib  Pajak  terdaftar atau  dikukuhkan  atau  tempat  lain  yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4) Menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  dalam bahasa  Indonesia  dengan  menggunakan  satuan mata  uang  selain  rupiah  yang  diizinkan,  yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan.
94 Melani . / Analisis Implementasi E -Registration, E-Sp t Dan E-Filing .....
5) Membayar  atau  menyetor  pajak  yang  terutang dengan  menggunakan  Surat  Setoran  Pajak  ke kas  Negara  melalui  tempat  pembayaran  yang diatur  dengan  atau  berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan.
6) Membayar  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,  dengan  tidak  menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7) Penyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatanusaha atau  pekerjaan  bebas  dan  Wajib  Pajak  badan, dan  melakukan  pencatatan  bagi  Wajib  Pajak orang  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha atau pekerjaan bebas.
8) Jika Diperiksa wajib:
a. Memperlihatkandan/atau meminjamkan buku  atau  catatan,  dokumen  yang  menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan  dengan  penghasilan  yang diperoleh,  kegiatan  usaha,  pekerjaan  bebas
Wajib  Pajak,  atau  objek  yang  terutang pajak.
b. Memberikan  kesempatan  untuk  memasuki tempat  atau  ruang  yang  dipandang  perlu dan  memberi  bantuan  guna  kelancaran pemerikasaan.
c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. b. Hak Wajib Pajak Adapun hak-hal Wajib Pajak adalah sebagai berikut.
1) Melaporkan  beberapa  Masa  Pajak  dalam  1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2) Mengajukan  surat  keberatan  dan  banding  bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3) Memperpanjang  janka  waktu  penyampaian Surat  Pemberitahuan  Pajak  Penghasilan  untuk paling  lama  2  (dua)  bulan  dengan  cara menyampaikan  pemberitahuan  secara  tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4) Membetulkan  Surat  Pemberitahuan  yang  telah disampaikan  yang  telah  disampaikan  dengan menyampaikan  pernyataan  tertulis,  dengan syarat Direktur Jenderal Pajak
5) Menerima tanda bukti pembetulan, dan mengajukan permohonan penundaan pemasukan SPT. 6) Meminta  pengembalian  kelebihan  pembayaran pajak.
7) Mengajukan  permohonan  penghapusan  dan pengurangan  sanksi  serta  pembetulan  surat ketetapan yang salah.
8) Memberi  kuasa  kepada  orang  lain  untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

## Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Siti  Resmi  (2017)  menyatakan  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  merupakan  suatu sarana  dalam  administrasi  perpajakan  yang dipergunakan  sebagai  tanda  pengenal  diri  atau identitas  Wajib  Pajak.  Setiap  Wajib  Pajak  hanya dibeikan  satu  NPWP.  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dengan memiliki NPWP, wajib  pajak  memperoleh  beberapa  manfaat langsung lainnya seperti sebagai pembayaran pajak di  muka  (angsuran/kredit  pajak)  atas  Fiskal  Luar negeri yang dibayar sewaktu Wajib Pajak bertolak ke  luar  negeri,  sebagai  persyaratan  ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan sebagai salah satu syarat pemuatan  Rekening  Koran  di  bank.  Terhadap Wajin  Pajak  yang  tidak  mendaftarkan  diri  untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Terhadap  Wajib  Pajak  atau  Pengusaha Kena Pajak yang tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan  diri  dan/atau  melaporkan  usahanya dapat  diterbitkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak dan/atau  pengukuhan  Pengusaha  Kena  Pajak secara  jabatan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  apabila berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh DJP  ternyata  orang  pribadi  atau  badan  atau pengusaha  tersebut  telah  memenuhi  syarat  untuk memperoleh  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan/atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
Kewajiban  perpajakan  bagi  Wajib  Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai  Pengusaha  Kena  Pajak  secara  jabatan, dimulai  sejak  saat  wajib  pajak  memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan perundang-undangan  perpajakan,  paling  lama  5 (lima)  tshun  sebelum  diterbitkannya  NPWP dan/atau  dikukuhkan  sebagai  Pengusaha  Kena Pajak.

## Kualitas Pelayanan
Menurut  Ibrahim  dalam  Hardiyansyah (2011:40)  Kualitas  pelayanan  merupakan  suatu
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 91-104
kondisi  dinasmis  yang  berhubungan  dengan produk,  jasa,  manusia,  proses,  dan  lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadinya pemberian pelayanan publik tersebut.
Pelayanan dikatakan berkualitas atau memuaskan  apabila  pelayanan  tersebut  dapat memenuhi  kebutuhan  dan  harapan  harapan masyarakat.  Apabila  masyarakat  tidak  puas terhadap  suatu  pelayanan  yang  disediakan,  maka pelayanan tersebut dapat dipastikan tidak berkualitas  atau  tidak  efisien.  Karena  itu  kualitas pelayanan  sangat penting  dan  selalu  fokus  kepada kepuasan pelanggan.
Collier (1987) dalam Zulian Yamit (2001:22)  lebih  menekankan  bahwa  kualitas  jasa pelayanan pada kata pelanggan dan tingkat kualitas pelayanan. Lebih lanjut Collier menjelaskan bahwa pelayanan  terbaik  pada  pelanggan  dan  tingkat kualitas  dapat  dicapai  secara  konsisten  dengan memperbaiki  pelayanan  dan  memberi  perbaikan khusus pada standar kinerja pelayanan.
Dari  beberapa  pengertian  diatas  dapat disimpulkan  bahwa kualitas  pelayanan merupakan suatu  kondisi  yang  menunjukan  sejauh  mana pelayanan  yang  diberikan  oleh  instansi  penyedia layanan  mampu  memenuhi  harapan  pengguna layanan.
Zeithaml dalam hardiyansyah (2011) menyederhanakan menjadi 5 dimensi SERVEQUAL yaitu: a. Bukti Langsung (Tangibility)
Bukti langsung adalah alat, sarana pasarana fisik yang membantu pemberian layanan. Memberi kepuasan pelayanan sangat mudah ditelaah dengan melihat  kondisi  fisik  yang  dapat  dirasakan penerima layanan.
b. Keandalan (Reliability)
Keandalan  adalah  kesesuaian  antara  apa yang  dijanjikan  dibandingkan  dengan  apa  yang diberikan  pada  pelayanan  itu.  Hal  ini  penting karena akan mempengaruhi perencanaan usaha dan kepastian  dari  masyarakat  dalam  mendapatkan pelayanan.
c. Ketanggapan (Responsiveness) Ketanggapan adalah tanggap dalam memberikan  pelayanan  agar  cepat  dan  tepat. Pemberi  layanan  harus  bertanggung  jawab  dalam memberikan  penyelesaian  masalah-masalah  yang dihadapi masyarakat.
d. Jaminan (Assurance)
Pemberi layanan dapat menjamin masyarakat  agar  terhindar  dari  resiko  pelayanan yang gagal. e. Empati (Empathy)
Empati  yaitu  adanya  sikap  empati  atau kedekatan  yang  baik  antara  pemberi  layanan dengan  masyarakat.  Mengenal  dan  menjalin komunikasi  yang  baik  dengan  masyarakat  akan memudahkan  pemberi  layanan  mengidentifikasi keinginan masyarakat.

## Administrasi Perpajakan
Menurut  Gunadi  (2005)  pengertian  tentang administrasi  perpajakan  sebagai  berikut:  “Semua kegiatan administrasi terlihat dalam kegiatan catat- mencatat,  namun  demikian  administrasi  pajak adalah  bukan  kegiatan  catat-mencatat  biasa  akan tetapi  catat-mencatat  sebagaimana  yang  dipandu dan  yang  dikehendaki  oleh  peraturan  perundang- undangan.  Jadi  pengertian  administrasi  pajak adalah  bagian  dari  pelaksanaan  hukum  formal  di bidang  perpajakan  dalam  rangka  menjalankan fungsi  pelayanan,  pengawasan  dan  pembinaan, karena administrasi perpajakan melalui pelaksanaan  tata  usaha  perpajakan  dan  sarananya timbul  bukan  karena  hasil  imaginasi  ataupun rekaan  dari  para  penyelenggara,  akan  tetapi disusun  sebagai  kehendak  ketentuan  formal perpajakan  untuk  melaksanakan  misi  menjadikan ketentuan  material  perpajakan  suatu  kenyataan yang  baik  dan  benar  sebagai  salah  satu  instrumen pelaksanaan  di  bidang  perpajakan  dalam  rangka menjalankan fungsi pelayanan masyarakat, pengawasan masyarakat dalam rangka pelaksanaan kewajiban  perpajakan,  dan  pembinaan  dari pelaksanaan  pengawasan  dimaksud.”Selanjutnya Gunadi  (2005)  menambahkan  bahwa  administrasi pajak  bukan  hanya  merupakan  kepentingan  dari negara  sebagai  pemungut  pajak,  akan  tetapi  juga merupakan  kepentingan  dan  hak  dari  para  Wajib Pajak agar segala pelaksanaan kewajiban dan hak- hak perpajakannya ditatausahakan dengan baik dan benar.  Oleh  karena  itu  penyimpangan  tata  usaha perpajakan  dari  ketentuan  peraturan  perundang- undangan akan menimbulkan persengketaan dengan  masyarakat  dan  khususnya  masyarakat Wajib Pajak. Toshiyuki dalam Gunadi (2004) menyebutkan  beberapa  kondisi  administrasi  yang baik adalah sebagai berikut: a. Administrasi perpajakan harus dapat mengamankan penerimaan Negara.
96 Melani . / Analisis Implementasi E -Registration, E-Sp t Dan E-Filing .....
b. Administrasi  perpajakan  harus  berdasarkan aturan  perpajakan  yang  sah  sesuai  dengan ketentuan/perundang-undangan dan transparan. Pelaksanaan  yang  sesuai  dengan  ketentuan ( rule-based ) dan transparan.
c. Administrasi perpajakan harus dapat merealisasikan perpajakan yang sah.
d. Administrasi  perpajakan  harus  dapat  mencegah dan memberikan sanksi dan hukuman yang adil atas  ketidakjujuran  dan  pelanggaran  serta penyimpangan  para  pelaksana.  Agar  tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan  kebocoran,  kedisiplinan  para pegawai  perlu  mendapat  perhatian  yang sungguh-  sungguh.  Untuk  itu,  tampaknya sistem reward
and punishment perlu ditegakkan  secara  tegas  dengan  pembenahan lingkungan kepegawaiannya;

## Elektronik Registration (e-Registration)
Electronic  Registration ( E-Registration ) adalah  sistem  pendaftaran  wajib  pajak  dan pengukuhan  pengusaha  kena  pajak  secara online. Sedangkan  bagi  wajib  pajak  yang  telah  terdaftar dan ingin merubah data wajib pajak tersebut dapat memanfaatkan layanan Electronic Registration ini. (PER-20/PJ/2013).
Padiangan  (2014:  38)  mengemukakan bahwa e-registration adalah  sistem  pendaftaran Wajib  Pajak  dan  Pengukuhan  Pengusaha  Kena Pajak  (PKP)  melalui  internet  yang  terhubung langsung  secara  online  dengan  Direktorat  Jendral Pajak. Sumarsan (2015: 22) menjelaskan
Pendaftaran  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP) dan  Pengusaha  Kena  Pajak  (PKP)  oleh  Wajib Pajak dilakukan melalui internet di situs Direktorat Jendral  Pajak  dengan  alamat www.pajak.go.id . Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi (KTP/SIM/Paspor)  untuk dapat  memperoleh NPWP.
Sumarsan (2015: 22) menjelaskan langkah- langkah untuk mendapatkan NPWP dengan cara e- registration adalah sebagai berikut.
1. Cari  situs  Direktorat  Jendral  Pajak  di  internet dengan alamat www.pajak.go.id.
2. Selanjutnya anda memilih menu e-registration.
3. Pilih  menu  “buat account baru”  dan  isilah kolom sesui yang diminta.
4. Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi”.nisilah sesuai dengan KTP yang anda miliki.
5. Anda  akan  memperoleh  surat  keterangan Terdaftar  (SKT)  sementara  yang  berlaku selama  30  hari  sejak  pendaftaran  dilakukan. Cetak  SKT  sementara  tersebut    beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai  bukti  anda  sudah  terdaftar  sebagai Wajib Pajak.
6. Tanda  tangani  formulir  registrasi,  kemudian kirimkan/sampaikan  langsung  bersama  SKT sementara  serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara  anda.  Setelah  itu  anda  akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.
Elektronik SPT ( e-SPT ) Pengertian  Surat  Pemberitahuan  (SPT) menurut  Undang-Undang  No.16  Tahun  2009 adalah  surat  yang  oleh  Wajib  Pajak  digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran  pajak,  objek  pajak  dan/atau  bukan objek  pajak,  dan/atau  harta  dan  kewajiban  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.
Dalam  mewujudkan  sistem  administrasi perpajakan  modern,  pemerintah  menyediakan aplikasi  yang  dapat  digunakan  oleh  wajib  pajak untuk  melakukan  pengisian  dan  pelaporan  SPT secara cepat, tepat dan akurat.
Padiangan  (2008:  35)  mengemukakan bahwa e-SPT adalah  penyampaian  SPT  dalam bentuk  digital  ke  Kantor  Pelayanan  Pajak  secara elektronik  atau  dengan  menggunakan  media komputer. Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Pajak e-SPT adalah  Surat  Pemberitahuan  dalam bentuk  elektronik  beserta  lampirannya  yang dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD,  Disket,  flash  disk  dan  lain-lain)  ke  Kantor Pelayanan Pajak yang digunakan untuk membantu wajib  pajak  dalam  melaporkan  perhitungan  dan pembayaran  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut  Keputusan  Dirjen  Pajak  KEP- 383/PJ./2002  tentang  tata  cara  dalam  penggunaan aplikasi e-SPT oleh  setiap  Wajib  Pajak  sebagai berikut:
1. Wajib Pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem komputer. Aplikasi dapat diperoleh dari Account  Representative (AR)  masing- masing atau dari installer e-SPT .
2. Wajib Pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam  data-data  antara  lain  identitas  Wajib Pajak,  bukti  potong,  faktur  pajak,  dan  data
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 91-104
perpajakan  lain  serta  data  Surat  Setoran  Pajak (SSP).
3. Wajib  Pajak  yang  telah  memiliki  sistem administrasi  keuangan/  perpajakan  masing- masing dapat melakukan proses impor data dari sistem  yang  dimiliki  kedalam  aplikasi e-SPT dengan  berpedoman  kepada  format data  sesuai dengan aplikasi e-SPT .
4. Wajib Pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak yang dipotong atau dipungut.
5. Wajib  Pajak  mencetak  formulir  Induk  SPT menggunakan aplikasi e-SPT .
6. Wajib  Pajak  menandatangani  formulir  hasil cetakan aplikasi e-SPT .
7. Wajib  Pajak  membentuk  data e-SPT dengan menggunakan  aplikasi e-SPT dan  disimpan dalam media komputer (CD/ flash disk ).
8. Wajib Pajak melaporkan SPT dengan menggunakan  media  elektronik  ke  Kantor Pelayanan  Pajak  dengan  membawa  Formulir induk  SPT  hasil  cetakan  e-SPT  yang  telah ditandatangani  beserta  file  data  SPT  yang tersimpan dalam media komputer.

## Elektronik Filing (e-Filing)
E-Filing adalah  suatu  cara  penyampaian Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dan  penyampaian pemberitahuan  perpanjangan  SPT  tahunan  secara elektronik  yang  dilakukan  secara online dan real time melalui  penyedia  jasa  aplikasi  ( Application Service  Provider ). Sistem  ini  dibuat  berdasarkan
Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan  Dan  Penyampaian  Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara  Elektronik  ( e-Filing )  melalui  perusahaan penyedia  jasa  aplikasi  ( Application  Service Provider ).
Application  Service  Provider (ASP)  adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak  (DJP)  sebagai  perusahaan  yang  dapat menyalurkan  penyampaian  Surat  Pemberitahuan penyampaian  pemberitahuan  perpanjangan  SPT tahunan  secara  elektronik ke  Direktorat  Jenderal Pajak. Perusahaan penyedia jasa aplikasi ( Application  Service  Provider )  harus  memenuhi syarat yaitu:
a. Berbentuk badan hukum;
b. Memiliki  izin  usaha  penyedia  jasa  aplikasi (ASP);
c. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak;
d. Menandatangani  perjanjian  dengan  Direktorat Jenderal Pajak.
Berikut ini proses untuk melakukan e-filing dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e- filing . 1. Mengajukan  permohonan Eletronik  Filing Identification  Number ( e-FIN )  secara  tertulis. e-FIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing . Pengajuan permohonan e-FIN dapat  dilakukan  melalui  situs  DJP  atau KPP terdekat.
2. Mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak  e- filing paling  lambat 30 hari  setelah  diterbitkannya e- FIN .  Setelah  mendaftarkan  diri,  Wajib  Pajak akan  memperoleh username dan password , tautan  aktivitas  akun e-filing melalui e-mail yang  telah  didaftarkan  oleh  Wajib  Pajak,  dan digital  certificate yang  berfungsi  sebagai pengaman  data  Wajib  Pajak  dalam  setiap proses e-filing . 3. Menyampaikan  SPT  Tahunan  PPh  Wajib  Pajak Orang Pribadi melalui situs DJP dengan cara:
a. Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs DJP. E-SPT adalah  Surat  Pemberitahuan Tahunan  (SPT)  dalam  bentuk  formulir elektronik ( Compact Disk ) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.
b. Meminta  kode  verifikasi  untuk  pengiriman e-SPT , yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
c. Mengirim  SPT  secara online dengan mengisikan  kode  verifikasi. Notifikasi status e -SPT  akan  diberikan  kepada  Wajib Pajak  melalui email. Bukti  Penerimaan e- SPT  terdiri  dari  NPWP  (Nomor  Pokok Wajib  Pajak),  tanggal  transaksi,  jam transaksi,  Nomor  Transaksi  Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).

## 3.METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  KPP  Pratama Kendari  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  sejauh mana  implementasi e-registration,  e-SPT dan e-
98 Melani . / Analisis Implementasi E -Registration, E-Sp t Dan E-Filing .....
filing bagi  wajib  pajak  dapat  meningkatkan kualitas layanan administrasi perpajakan.

## Subjek Penelitian
Subjek  penelitian  ini  adalah  pegawai  pajak yang  bertugas  pada  seksi  pelayanan  dan  wajib pajak  yang  menggunakan  layanan e-registration, e-SPT dan e-filing yang  terdaftar  di  KPP  Pratama Kendari.

## Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  analisis  deskriptif kualitatif.  Miles  dan  Huberman  dalam  Sugiyono (2009:  337-338)  mengemukakan  bahwa  analisis data  dalam  penelitian  kualitatif,  dilakukan  pada saat  pengumpulan  data  berlangsung,  dan  setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Berikut  merupakan  tahapan  teknis  analisis data dalam penelitian ini.
1. Pengumpulan Data
Untuk  mendapatkan  sejumlah  data  yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan  data  melalui  wawancara  kepada pegawai pajak pada seksi pelayanan maupun wajib pajak  pengguna e-system yang  terdaftar  di  KPP Pratama  Kendari  serta  mengumpulkan  data-data perpajakan berupa dokumentasi mengenai implementasi e-SPT , e-registration dan e-filing . 2. Reduksi Data
Reduksi  data  merupakan  suatu  proses pemilihan,  pemusatan,  perhatian,  penyederhanaan, pengabstrakan,  dan  transformasi  data  kasar  yang muncul  dari  catatan-catatan  lapangan,  sehingga data  itu  memberi  gambaran  yang  lebih  jelas tentang  hasil  wawancara,  dan  dokumentasi. mereduksi  data  berarti  merangkum,  memilih  hal- hal  yang  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  yang penting.
3. Penyajian Data
Penyajian  data  yaitu  sekumpulan  informasi tersusun  memberi  kemungkinan  adanya  penarikan kesimpulan  dan  pengambilan  tindakan.  Penyajian data  dapat  dilakukan  dalam  uraian  singkat,  bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Penyajian  data  yang  dilakukan  oleh  penulis  yaitu data-data  yang  diperoleh  dari  KPP  Pratama Kendari
4. Simpulan atau Verifikasi Merupakan kesimpulan awal yang dikemukakan  masih  bersifat  sementara  dan  dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang
mendukung pada  tahap pengumpulan data berikutnya.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Implementasi e-Registration di  KPP Pratama Kendari
Menurut  Pedoman  Peraturan  Direktorat Jenderal  Pajak  Nomor  24/PJ/2009  e -registration adalah  sistem  pendaftaran  Wajib  Pajak  dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data  Wajib  Pajak  dan/atau  Pengusaha  Kena  Pajak melalui internet yang  terhubung  langsung  secara online dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem e- registration ini  memudahkan  calon  Wajib  Pajak yang  tidak  dapat  datang  ke  KPP  terdekat  karena memiliki  kepentingan  dan  kesibukan  lainnya. Wajib  Pajak  dapat  melakukan  pendaftaran  sendiri dengan  jaringan  internet  tanpa  dibatasi  waktu  dan tempat.  Implementasi  layanan e-registration ini mempermudah  dan  mempersingkat  waktu  Wajib Pajak maupun fiskus/petugas pajak dalam melaksanakan  kewajibannya  melayani  kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
Berdasarkan  wawancara  dari  beberapa informan terkait, implementasi sistem e- registration memudahkan  Wajib  Pajak  dalam mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP sehingga  meningkatkan pelayanan sekaligus menciptakan efisiensi operasional dan administrasi KPP Pratama Kendari serta meringankan pekerjaan  petugas  pajak  dalam  melayani  dan melakukan  pemprosesaan  pendaftaran  Wajib Pajak.  Layanan  sistem e-registration ini  juga meningkatkan  efisisensi  dan  efektifitas  bagi masyarakat  dalam  proses  melakukan  pendaftaran NPWP. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan sitem e-registration yaitu penyediaan  kemudahan  pelayanan  bagi  Wajib Pajak untuk mendaftar, update , maupun menghapus  atas  informasi  apapun  serta  dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
Implementasi  sistem e-registration telah membuat  banyak  Wajib  Pajak  mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP di KPP Pratama Kendari  dikarenakan  proses  yang  mudah,  seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel  4.2  Jumlah  Wajib  Pajak  KPP  Pratama

## Kendari
Sumber: KPP Pratama Kendari, 2020
Table 4.2 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 jumlah total Wajib Pajak yang terdaftar di  KPP  Pratama  Kendari  sebesar  143.753  Wajib Pajak.  Kemudian  pada  tahun  2017  berjumlah 156.985  Wajib  Pajak  atau  meningkat  sebesar  8% dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2018  jumlah Wajib  Pajak  juga  menigkat  sebesar  9%  dengan jumlah  172.863.  Selanjutnya  pada  tahun  2019 Wajib Pajak terdaftar kembali mengalami peningkatan  dengan  jumlah  201.599  atau  sebesar 14%  dari  tahun  sebelumnya  dan  merupakan peningkatan  tertinggi  selama  tiga  tahun  terakhir. Dengan  demikian,  maka  dapat  diketahui  bahwa pengimplementasian  sistem e-registration telah efektif  dan  berhasil  meningkatkan  jumlah  Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.
Analisis  Implementasi e-SPT di  KPP  Pratama Kendari
Menurut  Direktorat  Jenderal  Pajak e-SPT adalah Surat Pemberitahuan dalam bentuk elektronik  beserta  lampiran-lampirannya  yang dilaporkan dengan menggunakan media elektronik (CD,  Disket, flash  disk dan  lain-lain)  ke  Kantor Pelayanan Pajak yang digunakan untuk membantu wajib  pajak  dalam  melaporkan  perhitungan  dan pembayaran  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku. Sistem e-SPT merupakan  aplikasi  yang  diberikan secara  cuma-cuma  oleh  DJP  kepada  Wajib  Pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT , Wajib Pajak dapat merekam, memelihara dan mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.
Berdasarkan  wawancara  dari  beberapa informan  terkait,  implementasi  sistem e-SPT memberi  dampak  yang  baik  bagi  Wajib  Pajak, salah  satunya  yaitu  datanya  lebih  aman  karena lampirannya  dapat  disampaikan  dalam  bentuk media flashdisk atau  CD.  Penggunaan  sistem  ini menjadikan  pekerjaan  yang  membutuhkan  waktu lama  akan  terasa  lebih  efektif  sehingga  pengisian
SPT  akan  cepat  dilakukan  karena  tidak  lagi  perlu ke  KPP  dan  mengantri  lama.  sistem  ini  juga meningkatkan  kualitas  pelayanan  administrasi karena  mengurangi  penggunaan  kertas  yang  biasa digunakan dalam pelaporan SPT sehingga membantu  pekerjaan  pegawai  pajak  dalam pengelolaan  data    dan  perekaman  SPT  menjadi berkurang serta prosesnya lebih mudah dan cepat.
Tabel  4.3  Jumlah  Pelaporan  SPT  Melalui Aplikasi e-SPT oleh  Wajib  Pajak KPP Pratama Kendari

## Sumber: KPP Pratama Kendari, 2020
Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun  2015  pengguna e-SPT berjumlah  46  Wajib Pajak  dan  hanya  digunakan  oleh  Wajib  Pajak dengan  jenis  SPT  1771  atau  Wajib  Pajak  Badan. Pada  tahun  2016  terjadi  peningkatan  pengguna e- SPT yang signifikan yaitu berjumlah 1.616 Wajib Pajak  atau  meningkat  sebesar  97%  dari  tahun sebelumnya  dan telah  digunakan  oleh  wajib  Pajak dengan  jenis  SPT  1770  dan  1770  S  atau  Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Kemudian  pada  tahun  2017 pengguna e-SPT kembali mengalami kenaikan dari tahun  sebelumnya  dengan  jumlah  1.773  atau sebesar  9%.  Selanjutnya  pada  tahun  2018 pengguna e-SPT juga mengalami kenaikan dengan jumlah  1.983  atau  sebesar  11%  dari  tahun sebelumnya.  Pada  tahun  2019  terjadi  penurunan pengguna e-SPT dengan  jumlah  1.714  atau  turun sebesar 16%. Dengan  adanya peningkatan pengguna e-SPT selama  tiga  tahun  berturut-turut sejak  2015  sampai  dengan  2018,  dapat  diketahui bahwa  kemauan  wajib  pajak  dalam  menggunakan e-SPT semakin tinggi.
Analisis Implementasi e-Filing di KPP Pratama Kendari
E-Filing adalah  suatu  cara  penyampaian Surat  Pemberitahuan  (SPT)  dan  penyampaian pemberitahuan  perpanjangan  SPT  tahunan  secara elektronik  yang  dilakukan  secara online dan real time melalui  penyedia  jasa  aplikasi  ( Application Service  Provider ). Sistem  ini  dibuat  berdasarkan
Peraturan  Dirjen  Pajak  Nomor  PER-47/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat
BADAN OP 2016 14.109 125.337 143.753 2017 15.313 137.231 156.985 2018 16.768 151.623 172.863 2019 18.599 178.471 201.599 TAHUN JENIS WP TOTAL 1771 1770 1770 S 1770 SS 2015 46 - - - 46 2016 1.524 86 6 - 1.616 2017 1.682 89 2 - 1.773 2018 1.215 765 3 - 1.983 2019 1.072 606 36 - 1.714 TAHUN JENIS SPT TOTAL
100 Melani . / Analisis Implementasi E -Registration, E-Sp t Dan E-Filing .....
Pemberitahuan  Dan  Penyampaian  Pemberitahuan
Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara  Elektronik  ( e-Filing )  melalui  perusahaan penyedia  jasa  aplikasi  ( Application  Service Provider ).
Berdasarkan  wawancara  dari  beberapa informan  terkait,  dengan penggunaan  sistem e- filing penyampaian  dan  perhitungan  SPT  dapat dilakukan  dengan  cepat  karena  dengan  media internet,  dan  data  yang  disampaikan  Wajib  Pajak diproses  dengan  cepat  dan  tepat.  Implementasi e- filing membuat  Wajib  Pajak  dapat  menghemat waktu  dan  biaya  yang  biasa  digunakan  dalam pelaporan  SPT  karena  penyampaiannya  dapat dilakukan  dimana  saja  dan  kapan  saja.  Sistem  ini juga meringankan pekerjaan pegawai pajak karena data  yang  diinput  Wajib  Pajak  secara  langsung masuk kesistem sehingga tidak memerlukan proses perekaman.  Kemudahan  pelaporan  SPT  dari penggunaan  sistem  ini  membuat  penggunanya terus  bertambah,  seperti  yang  dapat  dilihat  dalam tabel berikut.
Tabel  4.4  Jumlah  Pelaporan  SPT  melalui e- Filing oleh  Wajib  Pajak  KPP
Pratama Kendari

## Sumber: KPP Pratama Kendari, 2020
Tabel 4.3 di atas menunjukkan bahwa pada tahun  2015  pengguna e-SPT berjumlah  46  Wajib Pajak  dan  hanya  digunakan  oleh  Wajib  Pajak dengan  jenis  SPT  1771  atau  Wajib  Pajak  Badan. Pada  tahun  2016  terjadi  peningkatan  pengguna e- SPT yang signifikan yaitu berjumlah 1.616 Wajib Pajak  atau  meningkat  sebesar  97%  dari  tahun sebelumnya  dan telah  digunakan  oleh  wajib  Pajak dengan  jenis  SPT  1770  dan  1770  S  atau  Wajib Pajak  Orang  Pribadi.  Kemudian  pada  tahun  2017 pengguna e-SPT kembali mengalami kenaikan dari tahun  sebelumnya  dengan  jumlah  1.773  atau sebesar  9%.  Selanjutnya  pada  tahun  2018 pengguna e-SPT juga mengalami kenaikan dengan jumlah  1.983  atau  sebesar  11%  dari  tahun sebelumnya.  Pada  tahun  2019  terjadi  penurunan pengguna e-SPT dengan  jumlah  1.714  atau  turun sebesar 16%. Dengan  adanya peningkatan pengguna e-SPT selama  tiga  tahun  berturut-turut
sejak  2015  sampai  dengan  2018,  dapat  diketahui bahwa  kemauan  wajib  pajak  dalam  menggunakan e-SPT semakin tinggi.
Kualitas  Layanan  Administrasi  dengan  Sistem e-Registration,  e-SPT dan e-Filing di  KPP

## Pratama Kendari
Direktorat  Jenderal  Pajak  selalu  berinovasi guna  meningkatkan  kualitas  layanan  administrasi dan  memberikan  pelayanan  yang  prima  dengan menerbitkan  sistem  informasi  berbasis online dengan  menggunakan  sistem  elektronik  seperti e- registration untuk pendaftaran Wajib Pajak serta e- SPT dan e-filing untuk  pelaporan  SPT  Wajib Pajak.  Diterbitkannya  sistem  administrasi  modern ini  diharapkan  dapat  menjadikan  DJP  menjadi institusi  yang  professional  dengan  citra  yang  baik dimata  masyarakat  dengan  tujuan  meningkatkan kinerja  perpajakan  serta  memberikan  pelayanan yang optimal kepada masyarakat
Adanya  sistem  elektronik  perpajakan  ini juga  menjadikan  Wajib  Pajak  mempunyai  data yang terecord tidak hanya secara kertas tetapi juga secara  sistem  sehingga  meminimalisir  resiko  jika terjadi force  majeure .  Selain  itu,  implementasi sistem  elektronik  perpajakan  ini  juga  telah menciptakan layanan administrasi yang efektif dan efisien dikarenakan prosesnya yang lebih cepat.
Penggunaan  sistem  elektronik  perpajakan ini dapat menjadi acuan untuk menstimulus Wajib Pajak  dalam  melaporkan  pajaknya  agar  proses pembayaran  pajak  berlangasung  transparan  dan akuntabilitas, serta mudah dalam proses pelayanannya.  Banyaknya  manfaat  yang  di dapatkan  dengan  penggunaan  sistem  elektronik membuat Wajib Pajak perlahan mulai bergeser dari cara konvensional dan mulai memilih menggunakan sistem elektronik perpajakan.
Tabel 4.5 Jumlah  Pelaporan  SPT  dengan  Cara Manual  dan  Melalui e-System oleh Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama Kendari
1771 1770 1770 S 1770 SS 2015 1 2 1.383 5.026 6.412 2016 21 30 5.946 25.716 31.713 2017 275 639 17.473 27.107 45.494 2018 1.070 1.064 19.133 25.679 46.946 2019 1.975 1.333 27.481 28.241 59.030 TAHUN JENIS SPT TOTAL
Persentasi Peningkatan Manual e-System e-system 2015 35.992 6.458 - 2016 26.296 33.329 81% 2017 8.609 47.267 29% 2018 6.373 48.929 3% 2019 7.658 60.744 19% Tahun Pelaporan SPT
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 91-104
Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa pada tahun  2015  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  SPT dengan  cara  manual  berjumlah  35.992  dan  yang melaporkan  melalui  sistem  elektronik  berjumlah 6.458.  Kemudian  pada  tahun  2016  Wajib  Pajak yang  melaporkan  dengan  cara  manual  menurun sebesar  37%  dengan  jumlah  26.296  sedangkan yang  melaporkan  SPT  menggunakan  sistem elektronik  mengalami  kenaikan  yang  cukup  besar dengan  jumlah  33.329  atau  meningkat  sebesar 81%  dari  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  2017 kembali  terjadi  penurunan  wajib  pajak  yang melaporkan  SPT  secara  manual  dengan  jumlah 8.609  atau  sebesar  67%  dari  tahun  sebelumnya sedangkan  jumlah  wajib  pajak  yang  melaporkan melalui  sistem  elektronik  mengalami  kenaikan dengan  jumlah  47.267  atau  sebesar  29%. Selanjutnya  pada  tahun  2018  Wajib  Pajak  yang melaporkan  dengan  cara  manual  menurun  sebesar 35%  dengan  jumlah  6.373  sedangkan  yang melaporkan  melalui  sistem  elektronik  meningkat sebesar  3%  dengan  jumlah  48.929.  Pada  tahun 2019  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  dengan  cara manual mengalami kenaikan dengan jumlah 7.658 atau  sebesar  17%  dari  tahun  sebelumnya sedangkan  Wajib  Pajak  yang  melaporkan  SPT melalui sistem elektronik juga mengalami kenaikan dengan jumlah 60.744 atau sebesar 19%. Dengan  demikian,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah Wajib  Pajak  yang  melaporkan  SPT  dengan  cara manual  terus  mengalami  penurunan  sedangkan Wajib  Pajak  yang  memilih  melaporkan  SPT melalui  sistem  elektronik  terus  mengalami peningkatan yang pesat.
Maka  dapat  disimpulkan  manfaat  dan kemudahan  yang  diberikan  sistem  elektronik perpajakan  membuat  Wajib  Pajak  perlahan  mulai bergeser  dari  cara  konvensional  ke  cara  yang modern.  Penerapan  yang  baik  dari  sistem elektronik tersebut meningkatkan kualitas pelayanan  administrasi  dan  pelaksanaan  kebijakan perpajakan di KPP Pratama Kendari.
Penulis  menganggap  implementasi  sistem e-registration¸e-SPT dan e-filing optimal  dalam meningkatkan  kualitas  administrasi  perpajakan dengan  menggunakan  teori  Zheitaml  dalam Hardiyansyah  (2011)  dengan  mengetahui  syarat- syarat yang dikemukakan seperti:
1. Bukti Langsung ( Tangibility )
KPP  Pratama  Kendari  telah  menyediakan loket  bagi  Wajib  Pajak  yang  ingin  mendapat
bimbingan  pelaporan  secara  langsung  oleh pegawai  pajak.  Loket  tersebut  disediakan  khusus pada  masa  pelaporan  di  Aula  KPP  Pratama Kendari  dengan  dilengkapi  sarana  dan  prasarana komputer dengan jaringan internet.
2. Keandalan ( Reliability ) Adanya sistem elektronik perpajakan seperti e-registration, e-SPT dan e-filing membuat
KPP Pratama Kendari dapat memberikan pelayanan  secara  akurat  dan  terpercaya  karena semua  data  yang  diinput  Wajib  Pajak  secara langsung  masuk  kesistem  DJP.  Dengan  adanya sistem  ini  Wajib  Pajak  dapat  melaporkan  SPT dengan  akurat  karena  perhitungannya  otomatis menggunakan sistem komputer sehingga mengurangi  terjadinya  kesalahan.  Registrasi  dan pelaporan  SPT  juga  dapat  dilakukan  dimana  saja dan  kapan  saja  sehingga  Wajib  Pajak  dapat terhindar dari sanksi keterlambatan.
3. Ketanggapan ( Responsiveness )
KPP  Pratama  kendari  secara  konsisten melakukan sosialisasi untuk menyampaikan informasi  mengenai  sistem e-registration,  e-SPT dan e-filing kepada Wajib Pajak. Selain itu, Wajib Pajak  juga  dapat  melakukan  konsultasi  melalui kring  pajak, e- mail,  maupun whatshapp dengan respon yang cepat dari pegawai pajak.
4. Jaminan  ( Assurance )
Implementasi  sistem  elektronik  perpajakan merupakan  bukti  bahwa  KPP  Pratama  Kendari telah  menjalankan self  assesstment  system yang berarti  memberikan  kepercayaan  kepada  Wajib Pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri,  sehingga  meningkatkan  kepercayaan Wajib Pajak terhadap integritas pegawai pajak.
5. Empati ( Empathy ) Wajib Pajak dapat secara lansung
mendapatkan  bimbingan  mengenai  tata  cara penyampaian  SPT  dengan e- systrem  dari  pegawai pajak  dengan  mendatangi  loket  yang  telah disediakan  pada  masa  pelaporan  yang  terletak  di Aula  KPP  Pratama  Kendari.  Wajib  Pajak  dapat melakukan  pelaporan  melalui  komputer  maupun handphone Wajib Pajak sendiri.
102 Melani . / Analisis Implementasi E -Registration, E-Sp t Dan E-Filing .....
Analisis  Faktor-Faktor  yang  Menghambat Implementasi e-Registration, e-SPT dan e-Filing di KPP Pratama Kendari
Untuk mengoptimalkan implementasi
sistem elektronik seperti e-registration, e-SPT dan e-filing ini  tentunya  menuntut  semua stakeholder dalam hal ini para pemberi layanan pajak dan yang dilayani  yaitu  Wajib  Pajak  itu  sendiri  harus tanggap  akan  teknologi,  karena  proses  untuk menjalankan e-system ini  dituntut  menguasai sistem  komputerisasi  dengan  memakai  jaringan internet atau online .
Berdasarkan  wawancara  dari  beberapa informan  terkait,  hal  yang  menjadi  salah  satu
faktor terbesar yang menghambat pengimplementasian e-system ini adalah
kurangnya  pemahaman  Wajib  Pajak  terhadap prosedur penggunaan sistem
elektronik perpajakan.  Kurangnya  pemahaman  Wajib  Pajak terhadap sistem elektronik perpajakan ini
disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak yangbtidak  paham  teknologi  dan  juga  rendahnya tingkat  pendidikan.  Selain  kurangnya  pemahaman Wajib Pajak,
kendala
lain dalam
pengimplementasian  sistem  elektronik  ini  yaitu akses  atau  koneksi  jaringan  yang  lambat  terlebih pada masa akhir pelaporan.
KPP  Pratama  Kendari  sebagai  pihak  yang bertanggungjawab  dan  sangat  mempengaruhi kesadaran masyarakat terus melakukan upaya yang mampu mengoptimalkan penerapan sistem
elektronik perpajakan, diantaranya dengan konsisten melakukan sosialisasi
untuk mengedukasi  masyarakat  terkait  penggunaan e- system. Guna menambah pengetahuan Wajib Pajak terkait  dengan  sistem  elektronik  perpajakan  ini, sosialisasi  yang  dilakukan  KPP  Pratama  Kendari bukan hanya diinstansi-instansi atau daerah-daerah tetapi  juga  sampai  ke  tempat  umum  yang  banyak didatangi  masyarakat  seperti  taman  kota  hingga mall  dengan  mengadakan  stan  atau  pojok  pajak. Selain  itu  KPP  Pratama  Kendari  juga  setiap tahunnya  menyediakan  loket  bagi  Wajib  Pajak yang ingin dibimbing langsung oleh pegawai pajak dalam  pelaporan  SPT  dengan  datang  langsung  ke Aula  KPP  Pratama  Kendari  serta  membuka layanan  konsultasi  bagi  Wajib  Pajak  melalui e- mail maupun whatsapp .  KPP  Pratama  Kendari juga  rutin  mengadakan  Kelas  Pajak  melalui aplikasi zoom yang  informasinya  dapat  di  akses melalui  media  sosial.  Tidak  hanya  Wajib  Pajak, KPP  Pratama  Kendari  juga  terus  meningkatkan
pengetahuan  pegawainya  guna  pengoptimalisasian sistem  elektronik  perpajakan  dengan  melakukan pelatihan  setiap  bulannya.  Dengan  begitu,  dapat disimpulkan  bahwa  KPP  Pratama  Kendari  telah melakukan upaya yang optimal dalam mengoptimalkan  implementasi  sistem  elektronik perpajakan, namun adanya Wajib Pajak yang tidak paham teknologi dan rendahnya tingkat pendidikan juga  tidak  dapat  dihindari  dan  menjadi  tantangan bagi KPP Pratama Kendari kedepannya.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan dalam  penelitian  ini,  maka  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Implementasi  sistem e-registration , e-SPT dan e-filing berperan  penting  dalam  meningkatkan kualitas  layanan  administrasi  perpajakan  pada KPP  Pratama  Kendari.  Implementasi  sistem elektronik  perpajakan  ini  telah  memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dimana saja dan kapan saja serta memudahkan pegawai  pajak  dengan  pelayanan  yang  cepat, akurat dan tanpa kertas.
2. Kendala-kendala dalam implementasi sistem e- registration, e-SPT dan e-filing yaitu banyaknya  Wajib  Pajak  yang  kurang  atau bahkan  tidak  memahami  prosedur  penggunaan sistem  elektronik  ini  serta  akses  atau  koneksi jaringan  yang  lambat  terlebih  pada masa  akhir pelaporan.. Upaya yang optimal telah dilakukan  KPP  Pratama  Kendari  dalam mengoptimalkan implementasi
sistem elektronik  perpajakan,  namun  adanya  Wajib Pajak  yang  tidak  paham  teknologi  dan rendahnya  tingkat  pendidikan  juga  tidak  dapat dihindari  dan  menjadi  tantangan  bagi  KPP Pratama Kendari kedepannya.

## Saran
Beberapa  hal  yang  direkomendasikan sebagai  saran  dalam  penelitian  ini  adalah  sebagai berikut.
1. Bagi KPP Pratama Kendari KPP  Pratama  Kendari  diharapkan  dapat melakukan inovasi guna meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang sistem elektronik perpajakan dengan membentuk komunitas mahasiswa  pajak  yang  nantinya  akan  berperan sebagai agen pembawa berita bagi masyarakat.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 3 (1), Juni 2020 pp. 91-104
2. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya diharapkan mengembangkan  penelitian  dengan  menambahkan variabel sistem elektronik perpajakan yang lainnya seperti e-biling, e-faktur dan yang terbaru e- bupot.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggaran  Pendapatan  dan  Balanja  Negara  2019.
( online ). Di akses melalui www.kemenkeu.go.id (9 april 2020).
Abas,  Arsan.  2019. Pengaruh  Manfaat  dan Kemudahan e-Filing terhadap Penggunaan
Fasilitas  e-Filing  oleh  Wajib  Pajak  (Studi Kasus  pada  KPP  Pratama  Kendari) . Desertasi tidak diterbitkan. Kendari:
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari.
Bastian,  Ni’mah  Tri  Wunari.  2019. Analisis
Kualitas  Pelayanan  Administrasi  dengan Sistem  Elektronik  Perpajakan  bagi  Wajib Pajak  Orang  Pribadi  (Studi  pada  KPP Pratama Kolaka) . Desertasi tidak
diterbitkan. Kendari: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Halu Oleo.
Darmawanto,  Agus  Tri.  (2015).  Analisis  Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepuasan Wajib Pajak  Badan  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak Madya Malang. JIEF -Vol. 15, No.1
Dewi, Ni Putu Arisna. (2016). Hubungan Persepsi Kualitas  Pelayanan  Aplikasi  Pajak  Online dengan  Persepsi  Kepuasan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  (Studi  Kasus  di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Bandung  Utara). Skripsi.  Yogyakarta:  Universitas  Santa Darma.
Djam’an  Satori  dan  Aan  Komariah.  (2011). Metode  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:
Alfabeta.
Ellyn,  Heru  dan  Rosalita.  (2016).  Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik bagi Wajib Pajak terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak  Terdaftar  di  KPP  Malang  Utara). Jurnal Perpajakan, Vol. 9, No. 1 Enggar,  Srikandi  dan  Achmad.  (2015).  Analisis Penerapan Layanan PendaftaranNomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi secara E- registration (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya
Wonocolo).  Jurnal  Perpajakan,  Vol.  6,  No. 2
Fandy,  Tjiptono.  2005. Brand  Management  and strategy . Edisi Pertama. Andi : Yogyakarta. Freddy, Daulat. (2013). Pengaruh Sistem
Administrasi  Perpajakan  Modern,  Kualitas Pelayanan  Terhadap  Motivasi  Wajib  Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. Jakarta. Jurnal Ekonomi, Vol. 4. No 2
Gunadi,  Djoned  (2005). Administrasi  Perpajakan . Lembaga  Pengkajian  Keuangan        Publik dan  Akuntansi  Pemerintah.  Jakarta:  Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia Gunadi , 2004. Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan disarikan dari naskah  pidato  pengukuhan  sebagai  guru besar  pada  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia.
Hardiansyah  .2011. Kualitas  Pelayanan  Publik .
Yogyakarta: Gava Media. Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton,
2008. Hukum  Pajak .  Jakarta:  Salemba Empat.
Mardiasmo.  2008. Perpajakan. Edisi  Revisi. Yogyakarta: Andi Publisher.
Mardiasmo.  2016. Perpajakan .  Edisi  Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi. Meiliana, Stephani dan Pricillia (2017). Penggunaan E-System dan Perilaku Kepatuhan Perspektif Wajib Pajak Karyawan.  Surabaya.  Jurnal  Infestasi,  Vol
13, No. 2
Nasucha,  Chaizi,  2004.  Reformasi  Administrasi Publik: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
Nita,  Choirul  dan  Stefanus  (2013).  Penerapan
Sistem Elektronik dalam Pelayanan
Perpajakan  (Studi  Kasus  pada  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Malang  Utara). Jurusan Administrasi Publik, Vol.2, No. 3
Notoatmojo,  S.  2010.  Metodologi  Penelitian Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta
Olina,  Nursyamsi.  (2017).  Pengaruh  Implementasi Sistem  Elektronik  bagi  Wajib  Pajak Terhadap  Kualitas  Pelayanan  Administrasi Perpajakan  (Studi  pada  KPP  Pratama Padang  Wilayah  Dua).  Padang:  Universitas Negeri Padang.
104 Melani . / Analisis Implementasi E -Registration, E-Sp t Dan E-Filing .....
Parasuraman,  A,  Valerie  A.  Zeithaml,  Leonard  L. Berry.  1998 SERVQUAL  :  A  Multiple  Item ScaleFor  Measuring  Consumer  Perception Of  Service  Quality .  Journal  Of  Retailing
Vol. 64, No. 1, pp 12-37.
Pandiangan,  Liberty.  2008. Modernisasi  dan Reformasi Pelayanan PerpajakanBerdasarkan  Undang-Undang Terbaru. Jakarta:  PT  Elex  Media  Komput Indo. Pandiangan, Liberty. 2014. Administrasi Perpajakan , Jakarta: Penerbit Erlangga. Prabowo,  Oxy  Mahendra  dan    Indarto.  (2018). Efektivitas Pelaksanaan Reformasi Perpajakan.  Semarang.  Jurnal  Universitas Semarang. Pujiani,  Melli  dan  Rizal  Effendi.  2012.  Analisis
Efektivitas  Penggunaan e-system terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Jurnal Akuntansi.
Rapina,  Jerry,  dan  Carolina  (2011).  “Pengaruh Penerapan  Sistem  Administrasi  Perpajakan Modern  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak: Survey  Terhadap  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Bandung Cibeunying” Jurnal Riset Akuntansi Volume  III  Nomor  2  Oktober 2011.
Resmi, Siti. 2007. Perpajakan: Teori dan Kasus 1. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, Siti. 2017. Perpajakan: Teori dan Kasus 1. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Salemba Empat Rochmat  Soemitro,  (1988). Asas  dan  Dasar Perpajakan 2 , Bandung : Refika Aditama.
Safri  Nurmantu,  (2003). Pengantar  Perpajakan , Jakarta : Granit.
Sugiyono.  2014.  Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif  dan  R&D  Edisi  3.  Bandung, Alfabet. Forum Penelitian, Hal-49 :54-63.
Sugiyono.  2009. Metode  Penelitian  Bisnis . Bandung: Alfabeta.
Sumarsan,  Thomas.  2013. Perpajakan  Indonesia: Pedoman Perpajakan yangLengkap Berdasarkan Undang-Undang
Terbaru. Jakarta: Indeks
Sumarsan,  Thomas.  2015.  Perpajakan  Indonesia.
Jakarta. Indeks.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28
Tahun 2007. Tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2009.  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Waluyo.  2013. Perpajakan  Indonesia .  Jakarta:
Salemba Empat.
Yamit,  Zulian. 2001, Manajemen  Kualitas  Produk dan Jasa, Yogyakarta: Ekonosia
Yudhi  Dewantara,  Rizki  (2019).  Penerimaan Teknologi e-Registration sebagai Dukungan administrasi  perpajakan. Jambura  Journal of informatics , Vol. 1, No.2
Widjaja dan Siagian (2017). Analisis Penerapan E- System Perpajakan Pada Wajib Pajak. Jurna Ekonomi, Vol. 22, No. 03