POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023), 17-29

## Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
Ni Luh Rosita Dewi*, I Wayan Gede Suacana, Diah Rukmawati
Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
*Email: Rositadewi1308@gmail.com

## Abstract
Political party is an institution or institution that functions as a pillar for the functioning of a representative democracy system. Political parties, through their recruitment function, play an important role in determining the people who will sit and carry out the functions of the country's political system through positions in existing government institutions. The purpose  of  this  study  is  to  describe  the  pattern  of  political  recruitment  carried  out  by  the  Golkar  Party  in  the  2019 Legislative  Elections.  In  the  process  of  this  research,  the  author  adopted  the  recruitment  theory  put  forward  by  Pippa Norris, using a descriptive qualitative analysis approach with the methods of observation, interviews, literature study, and documentation, which are then processed and written down as research data. In this research, the author focuses on the recruitment  process  carried  out  by  the  Golkar  Party  DPD  Bali  Province  during  the  candidacy  for  members  of  the Provincial  DPRD  in  the  2019  Legislative  Election.  At  that  time,  the  Golkar  Party  DPD  Bali  was  also  experiencing internal  dynamics  and  was  exposed  to  various  issues.  The  results  of  this  study  indicate  that  carrying  out  the  political recruitment  agenda  of  the  DPD  Golkar  Party  itself  is  known  as  the  assignment  of  functionaries,  with  three  stages  of recruitment,  namely  certification,  nomination,  and  the  election  stage.  Regarding  formal  legal  certifications  and requirements,  the  candidates  have  followed  the  good  requirements  mandated  by  law  and  the  party.  In  the  nomination stage, the Golkar Party tends to be exclusive only for cadres by applying certain criteria beyond the conditions set by the state.  In  terms  of  determining  the  final  decision,  even  though  the  provincial  DPD  has  determined  100%  of  prospective candidates, the final decision on determining the DPT is still determined by the central DPP.
Keywords: recruitment pa tt ern, po litica l recruitment, go lk a r pa rty

## Abstrak
Partai  politik  merupakan  lembaga  atau  institusi  yang  berfungsi  sebagai  tiang  penyangga  bekerjanya  sistem demokrasi  perwakilan.  Partai  politik  melalui  fungsi  rekrutmennya,  memegang  peranan  penting  dalam menentukan  orang  yang  akan  duduk  dan  menjalankan  fungsi-fungsi  sistem  politik  negeri  melalui  jabatan lembaga-lembaga  pemerintahan  yang  ada.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  mendeskripsikan  bagaimana  pola rekrutmen  politik  yang  dilakukan  oleh  Partai  Golkar  pada  Pemilu  Legislatif  Tahun  2019.  Dalam  proses
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
How to Cite : Dewi, N, L, R., Suacana, I, W, G., Rukmawati, D. (2023). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Gol- kar  Pada  Pemilu  Legislatif  Tahun  2019  di  Provinsi  Bali . POLITICOS: Jurnal Politik  d an Pemerintahan, 3 (1): 17-29. Doi: https://doi.org/10.22225/politicos.3.1.2023.17-29

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali

## I.  PENDAHULUAN
Dalam  sistem  politik  yang  demokratis partai  politik  mempunyai  peranan  penting dalam relasi penempatan pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis  (Saputra,  2012).  Partai  politik merupakan lembaga yang berfungsi sebagai tiang  penyangga  dan  bekerjanya  sistem demokrasi  perwakilan.  Partai  politik  juga menjadi jembatan penghubung yang strategis antara proses-proses pemerintahan dengan  warga  negara.  Menurut  Gabriel  A. Almond, partai politik merupakan organisasi  manusia  yang  di  dalamnya terdapat  pembagian  tugas  dan  petugas dalam mencapai tujuan, mempunyai ideologi ( id eal  o bjective ), mempunyai program politik ( platfo rm ), sebagai rencana pelaksanaan  atau  cara  pencapaian  tujuan secara  lebih  pragmatis  menurut  penahapan jangka  pendek  hingga  jangka  panjang  serta memiliki  ciri  berupa  kemauan  untuk berkuasa.
Dalam  struktur  dan  sistem  politik, organisasi  partai  politiklah  yang  paling bertanggung  jawab  untuk  melahirkan
pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melaksanakan tugas ini, dalam tubuh  partai  politik  perlu  dikembangkan sistem  rekrutmen  dan  kaderisasi  yang  baik guna  mendapatkan  sumber  daya  yang berkualitas.  Fungsi  partai  politik  lainnya akan  menjadi  kurang  bermakna  jika  partai politik  gagal  dalam  melaksanakan  fungsi rekrutmen itu sendiri.
Melalui  amandemen  UUD  1945  pasal 6A  ayat  (2)  memberi  amanat  bahwa “ Pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil Presiden  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan  partai  politik  peserta  pemilihan umum  sebelum  pelaksanaan  pemilihan umum ”. Selanjutnya pada pasal 22E ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “ Peserta pemilihan  umum  untuk  memilih  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  adalah partai politik ”.
Mengacu pada aturan tersebut, posisi dan  daya  tawar  partai  politik  menjadi sangat vital dalam menentukan kualitas dan kelayakan  calon  pemimpin  yang  ada  di tingkat pusat maupun daerah. Partai politik
penelitian  ini  penulis  mengadopsi  teori  rekrutmen  yang  di  kemukakan  oleh  Pippa  Norris,  dengan menggunakan  pendekatan  analisis  kualitatif  deskriptif  dengan  metode  observasi,  wawancara,  studi  pustaka, dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dituliskan menjadi sebuah data penelitian. Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada proses rekrutmen yang dijalankan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali saat pencalonan anggota DPRD Provinsi pada Pemilu Legislatif 2019. Saat itu DPD Partai Golkar Bali juga tengah mengalami dinamika internal dan diterpa berbagai isu. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam melaksanakan agenda  rekrutmen  politik DPD  Partai  Golkar  sendiri  dikenal  dengan  istilah  penugasan  fungsionaris,  dengan tiga  tahap  rekrutmen  yakni  sertifikasi,  penominasian  dan  tahap  pemilihan.  Mengenai  sertifikasi/syarat  legal formal, para calon telah mengikuti persyaratan baik yang mandatkan oleh undang-undang dan partai. Tahap penominasian,  Partai  Golkar  cenderung  ekslusif  hanya  bagi  kader  dengan  menerapkan  kriteria-kriteria tertentu diluar syarat yang diatur oleh negara. Dalam hal penentuan keputusan akhir, meskipun DPD Provinsi telah menetapkan bakal calon 100% namun, keputusan akhir penetapan DPT tetap ditentukan oleh DPP pusat. Kata kunci: pola rekrutmen, rekrutmen politik, partai golkar
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
menjadi satu satunya agen dalam perekrutan individu-individu dari masyarakat  untuk  menjadi  calon  anggota legislatif  (Caleg),  yang  nantinya  akan  di pilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme  pemilu.  Dengan  demikian, proses  seleksi  atau  pola  rekruitmen  calon anggota  legislatif  yang  diterapkan  oleh partai  politik  akan  berpengaruh  besar terhadap kualitas calon yang nantinya akan menduduki posisi menjadi wakil rakyat.
Partai Golongan Karya (Golkar) adalah  salah  satu  partai  besar  di  Indonesia yang  memiliki  sejarah  panjang  dalam dinamika  perpolitikan  Indonesia.  Sejak zaman  orde  baru  Partai  Golkar  menjadi pemenang  dalam  setiap  pemilu  dan menjadi partai yang  menguasai pemerintah selama  puluhan  tahun.  Golkar  menjadi dominant  party  dengan  perolehan  suara yang  mencapai  60%.  Kejayaan  Golkar  di masa  orde  baru  tentu  tidak  terlepas  dari pengaruh  Presiden  Soeharto,  yang  saat  itu menjabat  sebagai  Ketua  Dewan  Pembina Golkar.  Belum  lagi  kebijakan  fusi  yang menggabungkan  dua  parpol  yaitu  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  dan  Partai Demokrasi  Indonesia  (PDIP)  menjadi  satu, serta  satu  lagi  adalah  Golkar  (Golongan Karya).  Kebijakan  inilah  yang  semakin mengokohkan posisi dan kedudukan Golkar di panggung perpolitikan Indonesia saat itu.
Secara  periodik  Partai  Golkar  sebagai pemenang  pemilu  saat  itu  mendominasi parlemen, dengan sangat leluasa mencalonkan  Soeharto  sejak  Pemilu  dan Pilpres  tahun  1971-1997  atau  selama  enam
periode sebagai Presiden Republik Indonesia.  Kejayaan  Golkar  di  masa  orde baru,  tampak  berakhir  pada  tahun  1998 ketika  Indonesia  masuk  dalam  krisis moneter  dan  kehilangan  legitimasi  rakyat terhadap pemerintahan Soeharto. (Andriadi Achmad, 2019). Sehingga akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto turun dari tahta  pemerintahan.  Jatuhnya  Presiden Soeharto, berdampak pada Golkar yang saat itu  juga  tengah  mengalami  ancaman pembubaran.  Hingga  akhirnya  berhasil diselamatkan  oleh  Akbar  Tanjung  dan  Elit politik  Golkar  lainnya  yang  kemudian merubah Golkar menjadi Partai Golkar.
Meski  dalam  kondisi  kemerosotan, Partai  Golkar  masih  berhasil  mampu meraih  hasil  yang  cukup  baik  dengan merebut  23.741.749  (22.46%)  suara  dan memasukkan  120  anggota  MPR/DPR  RI pada  periode  1999-2004.  Sedangkan  di tahun 2004 Partai Golkar memperoleh suara sebesar 24.480.757 (21,58%) dengan mengutus  129  MPR/DPR  RI  Periode  2004- 2009.  Selanjutnya  pada  pemilu  2009  Golkar meraih  15.037.757  suara  (14,45%)  dengan mengutus  sejumlah  106  anggota  dari  560 anggota  MPR/DPR  RI  Periode  2009-2014. Lalu,  pada  pemilu  tahun  2014  Golkar memperoleh suara sebesar 18.432.312
(14,75%)  dengan  mengutus  sejumlah  91 anggota  dari  560  anggota  MPR/DPR  RI Periode  2014-2019.  Hingga  pada  pemilu terakhir,  pada  pemilu  tahun  2019  Partai Golkar memperoleh suara sebesar 17.229.789  (12,31%)  dengan  mengutus sejumlah 85 anggota dari 575 anggota MPR/ DPR RI Periode 2019 – 2024.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
Meskipun  tidak  pernah  keluar  dari posisi  tiga  besar  perolehan  suara  tertinggi dalam  pemilu  legislatif  di  Indonesia.  Partai Golkar relatif mengalami penurunan jumlah kursi  DPR  RI  sejak  pemilu  tahun  2009. Bahkan, pasca reformasi 1998 bisa dikatakan bahwa Golkar tidak lagi mendapat  supplai  kader  dari  kalangan militer, polisi dan birokrasi, yang membuat Golkar  harus  berkompetisi  setara  dengan partai-partai  lainnya.  Mengingat  Partai Golkar  kini  bukanlah  partai  penguasa  dan tidak memiliki presiden yang menjabat.
Kondisi  yang  kurang  lebih  sama  juga ditunjukkan  oleh  Dewan  Pimpinan  Daerah (DPD)  Partai  Golkar  Provinsi  Bali.  Dalam setiap periode pemilu, Golkar Bali memang masih  menduduki  posisi  kedua  dalam raihan  suara  maupun  jumlah  kursi  DPRD Provinsi.  Kendati,  dalam  3  periode  pemilu terakhir  secara  kuantitas  jumlah  raihan kursi  Golkar  juga  cenderung  menurun  dari waktu  ke  waktu.  Provinsi  Bali  yang  terdiri dari  8  kabupaten  dan  1  kota  atau  9  daerah pemilihan ini memiliki total jumlah pemilih pada  tahun  2019  sebanyak  3.220.470  orang yang masing-masing tersebar di Kabupaten Badung,  Tabanan,  Jembrana,  Buleleng, Bangli,  Karangasem,  Klungkung,  Gianyar dan  Kota  Denpasar.  Selama  tiga  periode pemilu  terakhir,  Partai  Golkar  Bali  pada Pemilu  2009  meraih  12  kursi,  11  kursi  di pemilu tahun 2014 dan 8 kursi pada pemilu legislatif tahun 2019.
Selain  itu,  Partai  Golkar  Provinsi  Bali
menjelang  pemilu  2019,  juga  tengah mengalami dinamika internal. Partai dengan  lambang  pohon beringin tersebut, juga sempat beberapa kali mengalami  bongkar  pasang  kepengurusan, imbas  terjeratnya  mantan  Ketua  DPD  I Golkar  Bali,  I  Ketut  Sudikerta  pada  kasus tindak pidana penipuan dan Tindak Pidana Pencucian  Uang  (TPPU)  senilai  Rp  149 miliar  kepada  bos  PT.  Maspion  Surabaya. Ditambah  dengan  adanya  konflik  internal antar  kader  ditubuh  partai  yang  juga berpengaruh  pada  image  partai,  terutama jelang pemilu 2019 saat itu.
Meski  dalam  AD/ART  Partai  Golkar disebutkan bahwa proses rekrutmen dilakukan  secara  demokratis  dimana  setiap kader  Partai  Golkar  dapat  di  promosikan dan  ditugaskan  untuk  menduduki  jabatan publik  baik  di  eksekutif  dan  legislatif. Namun, proses rekrutmen seringkali didominasi  oleh  orang-orang  kuat  partai, keluarga,  dinasti  atau  model  AMPI  (anak, menantu,  paman,  istri).  Pengisian  jabatan- jabatan  strategis  tidak  lepas  dari  pengaruh personifikasi,  dinasti  keluarga,  dan  orang- orang yang berduit (para pengusaha).
Penelitian  yang  berfokus  terhadap pola  rekrutmen  ini  diharapkan  mampu memberikan  gambaran  mendalam  tentang bagaimana proses rekrutmen calon anggota legislatif  Partai  Golkar  hingga  akhirnya ditetapkan  sebagai  bakal  calon  tetap anggota  DPRD  Provinsi  Bali  pada  Pemilu 2019.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Partai Poli- tik Jumlah Kursi dalam Periode 2009-2014 2014-2019  2019-2024 Gerindra 2 7 6 PDI-P 24 24 33 Golkar 12 11 8 NasDem - 2 2 PAN - 1 - Hanura 1 1 1 Demokrat 10 8 4 PKPI 1 1 PNIM 1 - - PKPB 1 - - Pakar Pan- gan 1 - - PNBK 2 - - PSI - - 1 Jumlah kursi 55 55 55 Jumlah Partai 10 8 7

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
Provinsi  Bali  yang  terdiri  dari  8 kabupaten  dan  1  kota  atau  9  daerah pemilihan ini memiliki total jumlah pemilih pada  tahun  2019  sebanyak  3.220.470  orang yang masing-masing tersebar di Kabupaten Badung,  Tabanan,  Jembrana,  Buleleng, Bangli,  Karangasem,  Klungkung,  Gianyar dan  Kota  Denpasar.  Selama  tiga  periode pemilu  terakhir,  Partai  Golkar  Bali  pada Pemilu  2009  meraih  12  kursi,  11  kursi  di pemilu tahun 2014 dan 8 kursi pada pemilu legislatif tahun 2019.
Selain  itu,  Partai  Golkar  Provinsi  Bali menjelang  pemilu  2019,  juga  tengah mengalami dinamika internal. Partai dengan  lambang  pohon  beringin  tersebut, juga  sempat  beberapa  kali  mengalami bongkar  pasang  kepengurusan,  imbas terjeratnya  mantan  Ketua  DPD  I  Golkar
Bali,  I  Ketut  Sudikerta  pada  kasus  tindak pidana  penipuan  dan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  (TPPU)  senilai  Rp  149 miliar  kepada  bos  PT.  Maspion  Surabaya. Ditambah  dengan  adanya  konflik  internal antar  kader  ditubuh  partai  yang  juga berpengaruh  pada image partai,  terutama jelang pemilu 2019 saat itu.
Meski  dalam  AD/ART  Partai  Golkar disebutkan bahwa proses rekrutmen dilakukan  secara  demokratis  dimana  setiap kader  Partai  Golkar  dapat  di  promosikan dan  ditugaskan  untuk  menduduki  jabatan publik  baik  di  eksekutif  dan  legislatif. Namun, proses rekrutmen seringkali didominasi  oleh  orang-orang  kuat  partai, keluarga,  dinasti  atau  model  AMPI  (anak, menantu,  paman,  istri).  Pengisian  jabatan- jabatan  strategis  tidak  lepas  dari  pengaruh personifikasi,  dinasti  keluarga,  dan  orang- orang yang berduit (para pengusaha).
Penelitian  yang  berfokus  terhadap pola  rekrutmen  ini  diharapkan  mampu memberikan  gambaran  mendalam  tentang bagaimana proses rekrutmen calon anggota legislatif  Partai  Golkar  hingga  akhirnya ditetapkan  sebagai  bakal  calon  tetap anggota  DPRD  Provinsi  Bali  pada  Pemilu 2019.

## II.METODE
Penelitian
ini menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Dengan melakukan  observasi,  wawancara  dan dokumentasi  pada  Pimpinan  DPD  Partai Golkar Provinsi Bali, calon anggota legislatif Partai  Golkar  terpilih,  dan  calon  anggota
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Tabel 1. Jumlah Kursi DPRD Provinsi Bali
Sumber: KPU Bali, diolah.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
legislatif  Partai  Golkar  yang  tidak  terpilih pada  pemilu  legislatif  DPRD  Provinsi  Bali Tahun  2019.  Setelah  data  terkumpul  baik dari  hasil  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi maka akan dilanjutkan dengan tahap analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Partai  Golkar  dalam  perjalanannya telah banyak melakukan agenda rekrutmen politik  baik  itu  rekrutmen  untuk  jabatan legislatif  ataupun  eksekutif.  Terkait  pola rekrutmen politik yang dilakukan oleh DPD Partai  Golkar  Provinsi  Bali  baik  struktural dan  lembaga-lembaga,  lebih  dominan dilakukan dengan prinsip jenjang pengkaderan.
Golkar  dalam  menjalankan  proses rekrutmen  bakal  calon  anggota  legislatif, menerapkan  penugasan  fungisionaris  bagi kader-kader potensial serta memiliki kompetensi  memadai  dalam  menjalankan tugas  sebagai  anggota  legislatif.  Penugasan fungsionaris, diberikan kepada setiap kader partai  yang  telah  mengikuti  orientasi fungsionaris,  dengan  dimaksudkan  agar tiap-tiap fungsionaris Partai Golkar
memberikan kontribusi aktif dalam konsolidasi  partai  guna  memaksimalkan pelaksanaan kaderisasi partai, serta mendorong pelaksanaan
program kekaryaan  di  daerah  penugasan  masing- masing.  Penugasan  fungsional  kepada seluruh
kader partai sekaligus diorientasikan
sebagai proses awal penentuan bakal calon anggota DPR, DPRD
Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Kepala  Daerah,  yang  mana  penugasan  ini akan  menjadi  penilaian  terhadap  proses seleksi  akhir  penetapan  calon  anggota legislatif dan eksekutif.
Secara  lebih  rinci,  adapun  rekrutmen politik Partai Golkar Provinsi Bali dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:

## Tahap Sertifikasi
Tahapan  ini  ini  berkaitan  erat  dengan syarat  legal  formal  rekrutmen,  baik  berupa terpenuhinya  persyaratan  Undang-undang Pemilu,  aturan  partai  dan  norma-normal sosial.  Menurut  Undang-undang  Pemilu No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, pasal 240 ayat (1), bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah  mereka  yang  telah  berusia  21  tahun atau  lebih,  tinggal  di  wilayah  NKRI, berpendidikan  paling  rendah  tamat  SMA/
SMK/MA/sederajat, bebas
dari penyalahgunaan narkotika, terdaftar sebagai  pemilih,  tidak  merangkap  jabatan sebagai pejabat negara dan badan lain yang anggarannya  bersumber  dari  keuangan negara.
Diluar  persyaratan  yang  termuat dalam  aturan  pemilu.  Partai  Golkar  juga turut  memiliki  beberapa  peraturan  partai yang berkaitan dengan penugasan fungsionaris  sebagai  berikut:  (1)  Tiap fungsionaris  hanya  memerlukan  satu  surat rekomendasi  dari  salah  satu  unsur,  partai, badan  atau  lembaga,  organisasi  pendiri, organisasi  yang  didirikan  dan  organisasi sayap.  (2)  Mengisi  formulir  kesediaan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
melaksanakan  penugasan  dari  Partai.  (3) Telah  mengikuti  Orientasi  Fungsionaris yang diselenggarakan oleh Korbid Kepartaian  dan/atau  yang  membidangi  di Dewan Pimpinan Partai setingkat.
Sedangkan  secara  norma,  para  bakal calon  anggota  legislatif  Partai  Golkar  harus memenuhi syarat
PD2LT (Prestasi, Dedikasi,  Disiplin,  Loyalitas  dan  Tidak
Tercela). Melalui hasil wawancara bersama  Wakil  Ketua  Bidang  Organisasi Kaderisasi  dan  Keanggotaan  DPD  Partai Golkar  Provinsi  Bali,  Drs.  Dewa  Made Suamba  Negara,  M.  Si  beliau  menyatakan bahwa,  penyebaran  informasi  tentang rekrutmen  calon  anggota  legislatif  Partai Golkar  cenderung  tidak  dipublikasikan secara  meluas  dan  hanya  disebarkan  atau bersifat  internal  yang  hanya  bisa  diakses oleh  kader  Golkar  baik  di  tingkat  DPD  I, DPD II, maupun PAC.
Penominasian Kandidat
Dalam  tahap  penominasian  kandidat, menjelaskan  tentang  seberapa  inklusif  atau eksklusif  Partai  Golkar  dalam  menentukan para  kandidat.  Apakah  dalam  pelaksanaan rekrutmen  terdapat  sebuah  kondisi  yang membatasi  hak  untuk  mencalonkan  diri sebagai  bakal  calon  anggota  legislatif. Meskipun  Partai  Golkar  secara  tertulis, menyatakan  mebuka  kesempatan  seluas- luasnya  bagi  setiap  warganegara  untuk mengikuti peroses rekrutmen politik. Partai Golkar turun memiliki persyaratan tambahan  dan  kriteria-kriteria  diluar  yang ditentukan negara.
Untuk  dapat  dicalonkan  sebagai sebagai  Caleg,  selain  harus  memenuhi persyaratan  administrasi/legal  formal  para calon juga harus memenuhi kriteria-kriteria yang  meliputi  aspek:  (a)  pengabdian,  (b) elektabilitas, (c) penugasan sebagai fungsionaris, dan (d) pendidikan.
Aspek Pengabdian, adalah rekam jejak seorang kader selama di partai Golkar yang meliputi  partisipasi  seorang  kader  saat menjabat  sebagai  pengurus  partai,  anggota fraksi  ( incumbent ),  pengurus  organisasi sayap,  pengurus  badan  dan  lembaga, pengurus  Ormas  yang  didirikan  maupun yang  mendirikan  seperti  SOKSI,  AMPGI, MKGR, AMPI dan KPPG.
Aspek  Elektabilitas,  adalah  peluang keterpilihan  kader  pada  suatu  daerah pemilihan  dilihat  dari  sisi  basis  dukungan massa,  hasil  survei  elektabilitas  ataupun hasil perolehan suara pemilu sebelumnya.
Aspek
Penugasan Fungsionaris, bertujuan  untuk  mendorong  pelaksanaan program  kekaryaan  di  daerah  melalui penugasan  masing-masing  yang  kemudian dinilai dan dievaluasi.
Aspek
Pendidikan, adalah pengalaman  pendidikan  seorang  kader meliputi  pendidikan  formal,  non-formal dan  pendidikan  kepartaian.  Dalam  hal  ini Partai  Golkar  Provinsi  Bali  mengutamakan pendidikan  minimal  menempuh  strata  satu (S1).
Golkar  dalam  hal  ini,  juga  turut memperhatikan keterwakilan 30% perempuan  dalam  penentuan  bakal  calon.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
Hal  itu  tercermin  dari  total  keseluruhan bakal  calon  perempuan  sebanyak  20  orang dari total 55 calon. Dalam proses penominasian kandidat ini. Golkar Bali bisa dikatakan  cukup  eksklusif  bagi  para  kader partai  dengan  kriteria-kriteria  tertentu. Salah  satu  calon  anggota  legislatif  DPRD Provinsi  Bali  Tahun  2019  tidak  terpilih,  I Putu  Mega  Marantika,  SH.  mengungkap bahwa  eksklusifitas  rekrutmen  ini  dapat memberikan  ruang  besar  bagi  para  kader Golkar Bali yang ingin mengikuti kontestasi pemilu.  Ia  juga  mengungkap  bahwa  dalam proses  rekrutmen  ini  sendiri  Golkar  tidak meminta  sepeserpun  uang  sebagai  syarat pencalonan.
Penyeleksi Kandidat
Terkait  siapa  yang  melaksanakan seleksi kandidat, Partai Golkar memiliki tim seleksi  yang  bernama  Tim  Singkronisasi yang  dijabat  oleh:  Ketua  DPD  Golkar Provinsi  Bali,  Sekretaris,  Bendahara,  Wakil Ketua  Bid.  Organisasi  Kaderisasi  dan Keanggotaan, Wakil
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu/Kepala Bappilu, Wakil Ketua Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan,  Wakil  Ketua  Bidang Pemuda dan Olahraga, Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan,
Wakil
Bendahara
Bid. Organisasi  Kaderisasi  dan  Keanggotaan, yang  nantinya  bertugas  untuk  menilai pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan fungsionaris,  dengan  memperhatikan  poin- poin  penilaian  seperti  waktu  pelaksanaan, hasil  yang  dicapai,  keterlibatan,  keaktifan dan evaluasi penugasan fungsionaris.
Tim Sinkronisasi tersebut akan menjalankan  agenda  sesuai  dengan  jadwal penugasan  fungsionaris  provinsi,  yang terdiri  dari  penetapan  bakal  calon  200%, penugasan fungsionaris 200%, orientasi dan evaluasi fungsionaris provinsi 200%, orientasi dan evaluasi fungsionaris provinsi 150%, dan evaluasi penugasan  fungsionaris provinsi.  Pada  tahap  ini,  bisa  dikatan penyeleksian  kandidat  ini  secara  ekslusif dilaksanakan  oleh  penyeleksi  di  tingkat lokal yaitu DPD Partai Golkar Provinsi Bali melalui tim sinkronasi pembentukan fungsionaris Partai Golkar yang ditugaskan sesuai  dengan  komposisi  yang  telah ditentukan berdasarkan Peraturan Organisasi  Partai  Golkar  tentang  Tim Sinkronisasi  Penugasan  Fungsionaris  di Tingkat Provinsi.
Temuan  menariknya  adalah,  tim sinkronisasi  dalam  melaksanakan  seleksi tersebut  tidak  diiringi  dengan  pelarangan bagi penyeleksi dalam mengikuti pencalonan.  Susunan  Tim  Fungsionaris  ini tidak menutup celah bagi tim penyeleksi itu sendiri  untuk  turun  dalam  kontestasi.  Dr.  I Nyoman  Sugawa  Korry,  SE.,MM.,Ak.,CA yang  bertugas  sebagai  tim  sinkronisasi  saat itu, juga maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi dari dapil Kabupaten Buleleng. Hal ini  perlu  perlu  menjadi  atensi,  agar kedepannya  etika  dan  netralitas  tim penyeleksi  dalam  melakukan  rekrutmen dapat senantiasa terjaga.

## Kandidat Diseleksi
Berikutnya,  dalam  menjawab  lebih rinci dimana kandidat diseleksi dan apakah
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
penyeleksian  kandidat  dilakukan  secara sentralistik atau desentralisasi. Hasil penelitian  di  lapangan  menunjukan  pola rekrutmen  yang  diterapkan  partai  Golkar sudah  terdesentraliasi  secara  teritorial  dan dilakukan  oleh  penyeleksi  lokal  Partai Golkar  sesuai  dengan  tingkat  penyeleksian atau  kebutuhan  calon  legislatif  sesaui jenjang,  yang  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali.
Dalam hal ini, Partai Golkar
menggunakan pola seleksi yang dilaksanakan  ditiap  tingkatan  struktur partai  atau  menggunakan  pola  seleksi secara eksklusif di tingkat provinsi dilakukan  oleh  DPD,  dalam  artian  Tim Sinkronisasi  ini  terdentralisasi  menyebar ditiap tingkatan baik itu tingkat DPP, DPD I dan  II,  DPC.  Jika  dikaitkan  dengan pencalonan  legislatif  tingkat  tiga  (DPRD Kabupaten/Kota)  pihak  yang  menyeleksi dan  mengesahkan  adalah  lembaga  partai tingkat daerah, yang kemudian
disampaikan kepada DPD Provinsi. Sedangkan  untuk  pencalonan  legislatif tingkat  dua  (Provinsi)  dilakukan  oleh  DPD dan  selanjutnya  disampaikan  kepada  DPP pusat untuk mendapatkan persetujuan.
Pola  penyeleksian  disetiap  tingkatan ini  diterapkan  oleh  Partai  Golkar  bertujuan utuk  melibatkan  tiap  pimpinan  partai dalam  menilai  dan  merekomendasikan kandidat  yang  akan  maju,  karena  dalam pertimbangan  partai  setiap  daerah  atau pimpinan  partai  diyakini  lebih  memahami bagaimana karateristik wilayahnya  masing- masing  dan  dari  pengetahuan  tersebut diharapkan dandidat yang akan diusung itu
memiliki  kriteria  yang  sesuai  untuk  tiap wilayah pemilihan, khususnya untuk pencalonan DPRD tingkat Provinsi.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa pola seleksi kandidat yang dilakukan oleh Partai Golkar menggunakan pola  terdesentralisasi  yang  terdapat  pada setiap tingkatan. Hal ini menjadi cukup baik dilakukan  karena  dengan  pola  yang demikian  keputusan  seleksi  kandidat  akan melibatkan  seksional  atau  pimpinan  partai pada  tiap  tingkatan  untuk  menentukan kebijakan  terkait  proses  seleksi  kandidat, lebih  lanjut  prisip  desentraalisasi  pola rekrutmen politik akan meberikan gambaran  representasi  teritoraal  funsional yang  lebih  maksimal  kepada  Partai  Golkar Provinsi Bali.
Kandidat diputuskan
Pada  bagian  ini  menjelaskan  tentang bagaimana kandidat pada akhirnya diputuskan.  Apakah  dalam  pemutusan akhir  kandidat  mengunakan  model  seleksi yang  dilakukan  secara  demokratis  atau malah  cenderung  otoriter  dengan  cara penunjukkan  langsung.  Model  pemilihan demokratis adalah model pemilihan dimana semua calon legislatif telah diseleksi melalui prosedur  dan  persyaratan  pemilihan  yang ditetapkan partai, tanpa seorang penyeleksipun  dapat  mengubah  hasilnya.
Sedangkan model berikutnya adalah otoriter  yang  menggunakan  penunjukan murni,  dimana  kandidat  ditunjuk  langsung oleh  pimpinan  partai  tanpa  melalui  proses seleksi yang mengikutinya, kandidat ditunjuk  tanpa  membutuhkan  persetujuan
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
kecuali  penominasian  oleh  partai  atau pimpinan partai.
Dalam hal ini Partai Golkar menggunakan kedua model tersebut.
Pertama yakni cenderung demokratis melalui  sistem  seleksi  penugasan  sebagai fungsionaris.  Para  fungsionaris  tersebut berasal  dari  kader-kader  terbaik  dari  Partai Golkar, yang kemudian para kandidat akan di uji melalui penugasan sebagai fungsionaris  untuk  melaksanakan  berbagai program di masyarakat.
Tim
Sinkronisasi Penugasan Fungsionaris  Tingkat  Provinsi  DPD  Partai Golkar  Provinsi  Bali  selanjutnya  juga bertugas  untuk  menyusun  usulan  nama- nama  fungsionaris  dalam  satu  daftar rekapitulasi  yang  disusun  atas  dasar kewilayahan  sesuai  dengan  jumlah  kursi yang  dibutuhkan  untuk  DPRD  Provinsi yakni 55 kursi yang tersebar pada 9 daerah pemilihan.
Selanjutnya, Tim Sinkronisasi
berwenangan memberikan penilaian kepada  kandidat,  dan  sebelum  kemudian Menyusun  nama-nama  bakal  calon  mulai dari bakal calon 200%, 150% dan 100% yang nantinya  akan  diajukan  ke  DPP.  Sehingga pada  tahap  ini  Partai  Golkar  dalam pengambilan  keputusan  di  tingkat  DPD Provinsi  sudah  cukup  demokratis  karena telah  membuka  ruang  seluas-luasnya  bagi kader, diikuti dengan mekanisme penugasan  fungsionaris  yang  berlaku. Sehingga  bisa  dikatakan  Partai  Golkar
Provinsi Bali pada tahap ini masuk kedalam kategori Lo calized   Decicio n  Mak ing atau ditentukan  oleh  pengurus  partai  tingkat lokal.
Namun,  bagian  akhir  dari  proses rekrutmen  ini  adalah  nama-nama  bakal calon 100% yang sudah terseleksi oleh DPD Provinsi diajukan ke DPP pusat, yang mana satu tingkat diatasnya dapat menambahkan dan mengurangi  bakal calon yang diajukan DPD Provinsi termasuk dalam menentukan nomor  urut  pencalonan.  Pada  tahap  ini dapat  menjadi  celah  tersendiri  bagi  para kader  atau  calon  yang  memiliki  pengaruh dan  kedekatan  untuk  melobi  DPP  pusat, terutama  terkait  dengan  peletakkan  nomor urut.  Meskipun  menganut  sistem  terbuka, dimana  nomor  urut  sesungguhnya  tidak terlalu  berpengaruh.  Namun,  bagi  politisi senior  atau incumbent penentuan  nomor urut  ini  menjadi  hal  yang  sangat  penting untuk menjelaskan posisi dan pengaruhnya.
Jika diamati, Daftar Calon Tetap (DCT) Partai Golkar yang tertuang dalam Keputusan  KPU  Provinsi  Bali  Nomor:4361/ PL.01.4Kpt/51/Prov/IX/2018 menunjukkan hal  yang  sama.  Dimana  nomor  urut  satu dan  dua  sudah  pasti  diisi  oleh  calon incumbent (fraksi)  yang  Kembali  mencalonkan diri  sebagai  bakal  calon  anggota  legislatif DPRD  Provinsi.  Kemudian  penomoran ketiga  diisi  oleh  calon  perempuan,  dan sisanya  mengikuti.  Seperti  Daftar  Calon Tetap  (DCT)  anggota  DPRD  Provinsi  Bali, daerah pemilihan Kota Denpasar berikut:
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
Pola  yang  sama  juga  diterapkan  pada pada penetapan DCT masing-masing daerah pemilihan per-kabupaten.
Jika dikaitkan dengan temuan lapangan,  sebelum  melakukan  penetapan DCT,  Partai  Golkar  Provinsi  Bali  terlebih dahulu  menyusun  Daftar  Calon  Sementara (DCS),  disusun  untuk  mendorong  para incumbent kembali maju dalam pencalonan DPRD  Provinsi.  Dari  11  nama  anggota incumbent DPRD Provinsi Bali periode 2014 -2019  Partai  Golkar.  Salah  satu  calon  dari Dapil  Kabupaten  Gianyar,  Tjok  Raka Kerthyasa  memilih  untuk  mundur  dari kursi  DPRD  Provinsi  dan  tidak  maju  lagi dalam  pencalonan  anggota  DPRD  Provinsi Bali, lantaran memilih untuk turun bertarung dalam Pilkada Kabupaten
Gianyar  tahun  2018.  Hal  tersebut  membuat posisi  Tjok  Raka  Kerthyasa  digantikan  oleh
Made  Dauh  Wijana  yang  maju  dalam pencalonan  anggota  DPRD  Provinsi  Bali dengan  dapil  yang  sama  yakni  dapil Kabupaten Gianyar.
Hal  menarik  lainnya  adalah,  terkait penentuan  nomor  urut  calon  pada  DPT. Salah  satu  calon  incumbent  perempuan yang  terpilih  kembali  pada  pemilu  2019 menyatakan bahwa dirinya turut melakukan  koordinasi  ke  DPP  pusat  untuk memastikan  dan  mempertahankan  nomor urut  yang  didapat  agar  tidak  digeser  ke bawah  oleh  calon  lainnya.  Hal  itu menurutnya menjadi wajar lantaran, merupakan  calon  incumbent,  merupakan keterwakilan  perempuan  dan  memiliki pemilih yang militant.
Sehingga,  bisa  dikatakan  penentuan keputusan  akhir  untuk  menetapkan  Caleg yang akan diusung oleh DPD Partai Golkar Provinsi  Bali  tetap  dipengaruhi  oleh keputusan  DPP  pusat.  DPP  memiliki wewenang  untuk  menambah,  mengurangi ataupun  mengganti  susunan  bakal  calon selama  tetap  berkoordinasi  dengan  DPD Provinsi. Sehingga keputusan akhir penetapan  bakal  calon  dapat  membuat proses  seleksi  menjadi  tidak  demokratis, dimana  Partai  Golkar  cenderung  menganut pengambilan  keputusan  yang  bersifat Central  Patronage  yang  dilakukan  oleh  elit partai nasional yang menyebabkan implementasi kriteria calon, menjadi longgar dan sarat akan kepentingan.

## IV.SIMPULAN

## Rekrutmen politik dalam tubuh  partai
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License
Tabel 2. Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Dapil Denpasar No Nama L/P Kategori 1 Ketut Suwandhi, S. Sos L Incumbent 2 Ida Bagus Gede Udiyana, S.T. L Incumbent 3 A.A. Ayu Rai Sunarsri, S. Sos, M. Si P Kader Per- empuan 4 Nyoman Bagus Satuhedi, S. Sos L Kader Laki -laki 5 I Wayan Suandi, S. E L Kader Laki -laki 6 Mariza Sulton P Kader Per- empuan 7 Togar Situmorang, S.H L Kader Laki -laki 8 Merry Ruslinda Sihomb- ing P Kader Per- empuan
Sumber: KPU Provinsi, DCT Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar pada pemilu 2019.

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
memiliki peranan penting
dalam menentukan kualitas calon anggota legislatif  Partai  Golkar.  Dalam  hal  ini diketahui  proses  rekrutmen  Partai  Golkar memiliki  sistem  seleksi  tersendiri  yang bernama  Penugasan  Fungsionaris.  Melalui mekanisme  ini,  akan  menjadi  proses  awal Bakal  Calon  Anggota  legislatif  akhirnya ditetapkan  sebagai  calon  tetap.  Para  bakal calon diberikan penugasan untuk melaksanakan  program  di  masyarakat. Kemudian  kinerja  mereka  dinilai  dan dievaluasi oleh Tim Sinkronisasi Penugasan Fungsionaris.
Meski  telah  memiliki  sistem  seleksi tersendiri.  Proses  rekrutmen  bakal  calon memiliki kelemahan dan kerentanan.
Seperti  terbatasnya  rekrutmen  calon  yang hanya  dibukak  untuk  kader  dan  internal partai  dengan  syarat  dan  kriteri-kriteria khusus.  Selain  itu  ditingkat  DPD  Partai Golkar  juga  masih  terjadi  tim  penyeleksi yang  juga  mencalonkan  diri  sebagai  bakal calon  sehingga  dapat  berpengaruh  pada etika  dan  netralitas  penyeleksi.  Dalam  hal penentuan  akhir,  Selanjutnya,  keputusan akhir terkait nama-nama bakal calon dalam proses seleksi yang dilaksanakan oleh DPD Provinsi ini masih dapat berubah meskipun masih  sebatas  perubahan  nomor  urut.  Hal tersebut  karena  DPP  pusat  memiliki wewenang untuk dapat mengganti, menambah  atau  mengurangi  nama-nama calon yang diajukan oleh DPD Partai Golkar Provinsi Bali sepanjang tetap berkoordinasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriadi  Achmad,  2019.  Kejayaan  Golkar  dari  Era Orba sampai Era Reformasi. https://
menara62.com/kejayaan-golkar-dari-era-orba- sampai-era-reformasi/. Diakses pada 26 Oktober 2022.
Anggaran  Dasar  Dan  Anggaran  Rumah  Tangga Keputusan  Musyawarah  Nasional  X  Partai Golongan  Karya  Tahun  2019  Nomor:  VLII/ MUNAS-X/GOLKAR/2019.
Anindya,  Besty.  2014.  Pola  Rekrutmen  Calon Anggota  Legislatif: “ Studi  Komparasi  Antara Partai  Amanat  Nasional  Dengan  Partai Gerakan  Indonesia  Raya  Tahun  2014  Di Daerah  Istimewa  Yogyakarta ”. Skripsi  Hal  9- 10.
Ariwibowo,  2013.  Pola  Rekrutmen  Pemilihan  Calon Anggota  Legislatif  oleh  Partai  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
Menjelang  Pemilu  2014  di  Kota  Semarang. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan.  Volume  3  Tahunn 2013.
Bakri,  2022.  Golkar  Jadi  Motor  KIB,  Airlangga:
Koalisi Ini Akan Melanjutkan Warisan Jokowi. Terdapat
pada: https:// aceh.tribunnews.com/2022/07/15/airlangga-kib -adalah-koalisi-yang-akan-lanjutkan-warisan- jokowidiakses.  Diakses  pada  11  November 2022.
Budiarjo,  Miriam.  (2018).  Dasar  Dasar  Ilmu  Politik. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama.
Kantaprawira, Rusadi. (2004) Sistem Polilik Indonesia:  Suatu  Model  PengantarBandung: Sinar Baru Algensindo
Kompas,  Tim  Litbang.  (2004).  Partai-Partai  Politik Indonesia:  Ideologi  dan  Program  2004-2009. Jakarta: Buku Kompas.
Moleong. (2007). Metodologi Penelitian Kualitatif. Di Bandung: Remaja Kosda Karya.
Natalia, 2016. Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan  Pilkada  Serentak  Di  Indonesia Tahun 2015. Media Neliti.
Norris,  P.  (1995).  Framing  Terrorism:  The  News Media The Government, and The Public. New York: Routledge.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License

## POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 3 (1) (2023)
Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Provinsi Bali
Putra,  Fadillah.  (2003).  Partai  Politik  dan  Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Peraturan  KPU  Nomor  20  Tahun  2018  Pencalonan Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi,  dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten PDF.
Peraturan  Organisasi  Dewan  Pimpinan  Pusat  Partai
Golongan  Karya  PO-12/DPP/GOLKAR/X/2011 tentang Penugasan Fungsionaris Partai
Golkar. Peraturan Organisasi Nomor: Struktur
Personalia  Dewan  Pimpinan  Daerah  Partai
Golongan Karya Provinsi Bali.
Rahman.  2021.  Strategi  Politik  Partai  Amanat Nasional  Dalam  Menghadapi  Pemilihan Anggota  Legislatif  Periode  2019  -  2024  Di
Kabupaten Pinrang. Skripsi Hal 71-75.
Ramlan  Sutbrakti,  Memahami  Ilmu  Politik,  Jakarta:
Grasindo, 1992, hal. 118.
Richard  S.  Katz  dan  William  Crotty,  Handbook Partai  Politik,  (London:  SAGE  Publications
Ltd, 2006), h.149-160.
Saputra,  Wengki.  2012.  Skripsi “ Pola  Rekrutmen Partai Politik (Studi: Dewan Pimpinan Cabang (DPC)  Partai  Demokrat  Dalam  Menetapkan Caleg  Pada  Pemilu  Legislatif  2009  di Kabupaten Agama) ”. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang.
Siti  Zuhro,  2019.  Demokrasi  dan  Pemilu  Presiden 2019.  Jurnal  Penelitian  Politik.  Volume  16  No.
1 Juni 2019.
Surat  Keputusan  KPU  Provinsi  Bali  Nomor  1800/
PL.01.7-Kpt/51/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi  Hasil  Penghitungan  Perolehan
Suara  Peserta  Pemilu  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Provinsi  Bali
Tahun 2019 PDf.
Surat  Keputusan  KPU  Provinsi  Bali  Nomor  4361/ PL.014-Kpt/51ProvIX/2018  tentang  Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan  Daerah  Provinsi  Bali  Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
Swastiningsih,  Sri.  2020.  Pedoman  Penulisan  Skripsi
(Vol. IV). Denpasar: BK-FI Badan Kekeluargaan Fisipol-Unwar.
Undang-undang  Pemilu  No.  7  tahun  2017  tentang Pemilihan Umum.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Partai Politik.
POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, CC-BY-SA 4.0 License