## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)

## VOLATILITAS PEMILIH DAN INTERSEP POLITIK DALAM PEMILU DPRD KABUPATEN DEMAK 2004-2019
Joko Juli Prihatmoko 1 , Agus Riyanto 2
Universitas Wahid Hasyim, Semarang, Indonesia 1,2
E-mail: jokopri_smg@yahoo.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan    untuk  mengetahui  volatilitas  partai-partai  politik, menemukan  dinamika  di  balik  volatilitas,  termasuk  pola  intersep  atau perpindahan  pilihan  politik  berdasarkan  pembelahan  sosial  pemilih  partai  pada pemilu DPRD Demak tahun 2004-2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  kualitatif  yang  dikombinasikan  dengan  kualitatif  in  numeric  dengan pendekatan  deskriptif.  Dari  penelitian  diketahui  indeks  volatilitas  pemilu  DPRD Demak tinggi dan fluktuatif, dengan rata-rata 34,26 dalam empat pemilu terakhir. Pemilu  2004,  indeks  volatilitas  sebesar  53,36,  menurun  menjadi  22,93  pada Pemilu 2014, dan kembali naik menjadi 26,51 pada Pemilu 2019. Perbandingan tingkat electoral volatility itu memperlihatkan perbedaan stabilitas pola kompetisi antar  partai  di  daerah  tersebut  yang lebih jauh  membawa konsekuensi  terhadap politik  demokrasi  lokal.  Sedang  tingginya  volatilitas  menunjukkan  lemahnya relasi partai  dan konstituen, pelembagaan partai,  dan ID Party, yang membawa hasil  pemilu  yang  kurang  stabil  sekaligus  menunjukkan  electoral  market  yang lebih  terbuka  dan  tidak  dapat  diprediksi.  Volatilitas  suara  yang  tinggi berhubungan  secara  timbal  balik  dengan  intersep  politik,  dimana  partai  yang satu memintas atau memotong (pertumbuhan) partai lain. Semula intersep politik terjadi  lintas  dan  antarpartai  kelompok  kebangsaan  atau  keagamaan,  dengan partai  kelompok  kebangsaan  mendapatkan  berkah  limpahan  suara  dari  partai keagamaan.  Belakangan,  seiring  pelembagaan  yang  berefek  pada  stabilnya partai-partai kelompok keagamaan (PKB, PPP, dan PAN), intersep politik terjadi antarpartai  kelompok  kebangsaan.  Perpindahan  pilihan  lebih  mudah  dilakukan pemilih  partai-partai  kebangsaan  (PDIP,  Gerindra,  Golkar,  Demokrat,  Nasdem, dan lain-lain).  Hal itu mengonfirmasi keterbukaan electoral market partai-partai kelompok kebangsaan, yang memungkinkan munculnya partai baru dengan suara besar. Secara ekstrapolasi, perpindahan pilihan politik akan terus terjadi sejalan dengan  peningkatan  rasionalitas  pemilih.  Tantangan  terbesarnya  adalah pengaruh dan besaran kelompok pemilih rasional jauh di bawah pemilih rasional fanatik  dan  apalagi  pemilih  primordial.    Selain  itu,  kondisi  struktural  menjadi barrier  peningkatan  rasionalitas  pemilih  seiring  menguatnya  kekuatan  politik yang  memelihara  primordialisme  untuk  meraih  maupun  mempertahankan kekuasaan.
Kata Kunci : Pemilu, volatilitas, intersep politik, elektabilitas, pembelahan.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)

## ABSTRACT
This  study aims  to  determine the volatility of  political parties, find the dynamics behind  volatility,  including  intercept  patterns  or  shifting  political  choices  based on  the  social  division  of  party  voters  in  the  2004-2019  Demak  DPRD  elections. The  type  of  research  used  is  qualitative  research  combined  with  qualitative  in numeric with a descriptive approach. The study found that the volatility index of the Demak DPRD elections was high and fluctuating, with an average of 34.26 in the  last  four  elections.  In  the  2004  election,  the  volatility  index  was  53.36, declined  to  22.93  in  the  2014  election,  and  rose  again  to  26.51  in  the  2019 election.  The  comparison  of  the  level  of  electoral  volatility  shows  differences  in the  stability  of  the  pattern  of  competition  between  parties  in  the  region,  which further  has  consequences  for  local  democratic  politics.  While  high  volatility shows  the  weakness  of  party  and  constituent  relations,  party  institutionalization, and Party ID, which brings less stable election results while showing a more open and unpredictable electoral market. High vote volatility is reciprocally related to political intercepts, where one party bypasses or cuts off (growth) another party. Initially,  political  interception  occurs  across  and  between  national  or  religious group  parties,  with  national  group  parties  getting  the  blessing  of  vote  spillover from  religious  parties.  Later,  as  the  institutionalization  of  the  religious  group parties (PKB, PPP, and PAN) stabilized, political interception occurred between national group parties. It is easier for voters of national parties (PDIP, Gerindra, Golkar,  Demokrat,  Nasdem,  etc.)  to  switch  their  choices.  This  confirms  the openness  of  the  electoral  market  for  national  group  parties,  which  allows  the emergence  of  new  parties  with  large  votes.  Extrapolating,  the  shift  in  political choices  will  continue  to  occur  in  line  with  the  increase  in  voter  rationality.  The biggest  challenge is  that the influence and size of  the rational voter group is far below the fanatical rational voters and especially primordial voters.  In addition, structural  conditions  are  a  barrier  to  increasing  voter  rationality  as  political forces that maintain primordialism to gain and maintain power strengthen.
Keywords : Election, volatility, political intercept, electability, cleavage.

## PENDAHULUAN
Empat  kali  pemilu  di  Kabupaten Demak menampilkan fenomena menarik.  Partai-partai  politik  terpisah menjadi partai-partai kelompok keagamaan  dan  kelompok  kebangsaan, berdasarkan  kategorisasi  pembilahan sosial  Daniel  Dhakidae,  selanjutnya partai kebangsaan dan partai keagamaan  (Dhakidae  :  1999).  Partai- partai  berbasis  keagamaan  (Islam)
memperoleh  suara  yang  relatif  stabil dibandingkan  partai-partai  politik  lain. Sebaliknya,  partai-partai  kebangsaan mengalami  pasang  naik  dan  pasang surut  suara.  Bahkan,  partai  baru berbasis kebangsaan yang berkompetisi pada pemilu perdananya bisa memperoleh  suara  yang  cukup  besar. Hal  itu  tidak  ditemukan  pada  partai keagamaan baru.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
Fenomena  tersebut  menunjukkan terjadinya perpindahan pendukung atau pemilih  dari  satu  partai  ke  partai  lain dalam  pemilu.  Perolehan  suara  dan kursi  PKB  dalam  empat  kali  pemilu relatif besar dan paling stabil.
Walaupun  tidak  sebesar  PKB,  suara
PPP  dalam  tiga  kali  pemilu  terakhir juga relatif stabil. Demikian pula PAN. Sebaliknya,  stabilitas  perolehan  suara dan  kursi  tidak  nampak  pada  PDIP, Golkar,  Gerindra,  Demokrat,  dan Nasdem.
Namun dari empat pemilu, kemenangan  dibagi  rata  antara  PKB
(partai  keagamaan)  dan  PDIP  (partai kebangsaan).  Selebihnya,  partai-partai baru  yang  berkompetisi  pada  pemilu perdananya bisa langsung mendapatkan suara  yang  besar,  seperti  Demokrat
(Pemilu 2004), Gerindra (Pemilu
2009), dan Nasdem (Pemilu 2014). Pada titik itulah, masalah perubahan suara partai politik, khususnya perubahan kesetiaan pemilih terhadap  partai  politik  atau  lazim disebut  volatilitas,  menarik  dikaji.
Tulisan ini meninjau dinamika volatilitas  pemilih  dari  pemilu  ke pemilu  DPRD tahun 2004-2019 (2004,
2009,  2014,  dan  2019)  di  Kabupaten Demak. Komparasi hasil pemilu dilakukan untuk  menemukan penyebab dan  akibat  volatilitas,  dan  otomatis loyalitas,  dengan  memeriksa  hubungan antar-sebab
ataupun munculnya fenomena  tertentu  dalam  jangkauan waktu  sekarang  (Nawawi,  1985:  63).
Dalam  hal  ini  akan  dibandingkan;  (1) Tingkat  volatilitas  pemilih  partai  pada
Pemilu  2004-2019.  (2)  Faktor-faktor yang  menentukan  perubahan  pilihan para  pemilih  pada  Pemilu  2004-2019. (3)  Arah,  ruang  dan  pola  perpindahan pemilih pada Pemilu 2004-2019.
Dengan  kajian  terhadap  empat pemilu,  diharapkan  terpotret  kondisi dan pola tertentu dari variasi volatilitas pemilih yang bisa mendorong peningkatkan pelembagaan partai, pemeliharaan relasi partai dan konstituen,  dan  memperkuat  persepsi partai politik ( ID Party ). Pada akhirnya, dari kajian diharapkan ditemukan alternatif solusi untuk memperbaiki  kerapuhan  institusi  baik dari  rezim  demokratis  maupun  sistem kepartaian,  dan  struktur  pembilahan ( cleavage ) sosial di masyarakat.

## KAJIAN PUSTAKA Volatilitas dan Karakter Pemilih
Volatilitas pilihan ( electoral volatility ) didefinisikan Scott Mainwaring  sebagai  gejala  pergeseran kesetiaan  pemilih  dari  satu  partai  ke partai lain; dari pemilihan ke pemilihan lain  (Mainwaring,1997:  61-62) . Dalam bahasa  lain,  Roberts  dan  Wibbels menyebutnya sebagai agregat
perubahan  pilihan  dari  satu  partai politik  ke  partai  politik  lain,  dari  satu pemilu  ke  pemilu  selanjutnya  yang merupakan  fenomena  yang  banyak dihadapi oleh negara-negara demokrasi dan  negara  semi  demokrasi  di  dunia  ( Roberts dan Wibbels ,1999). Mainwaring dan Torcal menggarisbawahi  bahwa  kebanyakan negara  demokrasi  dan  semi  demokrasi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
di negara-negara berkembang mempunyai  kecenderungan electoral volatility yang lebih tinggi dan stabilitas electoral yang lemah daripada di  negara  demokrasi  industri  maju (Mainwaring and Torcal, 2005).
Mainwaring  menyebutkan  bahwa “ with low volatility, electoral outcomes are stable from one election to the next, lending  a  high  degree  of  predictability to  a  crucial  aspect  of  democratic politics ”. Dampak lainnya adalah partai menjadi  lebih  berumur  panjang,  dan rakyat tahu apa yang mereka perjuangkan.  Selain  itu  kesempatan munculnya partai baru menjadi tertutup,  bukan  secara  hukum,  namun karena rendahnya elektabilitas( Mainwaring,1997) Menurut  Mainwaring,  tingginya angka volatilitas membawa hasil pemilu yang tidak dapat diprediksi dan kurang stabil. Situasi itu bisa digambarkan dengan partai-partai besar dapat  menderita kehilangan suara  yang besar, sementara partai baru bisa secara tiba-tiba memperoleh suara yang besar. Hal  itu  mengakibatkan  pasar  politik
(electoral market) terbuka yang
menarik pendirian partai baru, memelihara  harapan  partai-partai  kecil dan  partai-partai  baru  dan  meraih kekuasaan. Pesatnya peningkatan perolehan  suara  serta  jatuhnya  partai membuat  sistem  menjadi  lebih  buram bagi  masyarakat  yang  memiliki  sedikit waktu  untuk  mencari  tahu  perbedaan antar  kompetitor.  Padahal  dengan tingkat volatilitas yang tinggi, kemungkinan perubahan kebijakan dan
hukum  menjadi  lebih  besar  mengiringi pergantian  anggota  badan  legislatif.
Pengetahuan  memproduksi  kebijakan dan hukum berjalan seiring pengalaman berpolitik. Tingginya angka volatilitas disebabkan oleh berbagai faktor. Dalam  kaitan  itu,  studi  Roberts  dan Wibbels  tentang  hubungan  antara sistem kepartaian dan electoral volatility (di  Amerika  Latin)  sangat relevan  karena  dikaitkan  dengan  aspek ekonomi,  karakter  institusi  politik rezim  dan  sistem  kepartaian,  serta struktur  dan  organisasi  pembilahan sosial  (Roberts  dan  Wibbels  :  1999)  . Roberts  dan  Wibbels  menemukan bahwa  perubahan  signifikan  dalam aturan  pemilu  atau  perubahan  dalam pemerintahan  serta  usia  partai  juga mempengaruhi electoral volatility . Selain itu, electoral volatility merupakan sebuah fungsi dari gangguan  ekonomi  jangka  pendek, kerapuhan  institusi  baik  dari  rezim demokratis  maupun  sistem  kepartaian, dan  struktur  pembilahan  ( cleavage ) yang relatif cair.
Terkait pembilahan sosial, perspektif Daniel Dhakidae menunjukkan partai-partai di Indonesia terbagi ke dalam dua jalur utama: jalur kelas  dan  aliran  (Dhakidae  :  1999). Partai  yang  mengambil  jalur  kelas membedakan  dirinya  dan  yang  lain berdasarkan  masyarakat  itu  atas  kelas pemilik modal dan kaum buruh dengan segala  kompleksitasnya.  Partai  yang mengambil  jalur  aliran  membedakan dirinya  dengan  yang  lain  berdasarkan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
pandangannya  terhadap  dunia  dan persoalannya,  dan  bagaimana  cara memecahkannya.
Pada  jalur  kelas  dipilah  menjadi dua kelompok, yaitu pembangunanisme (developmentalisme)  dan  sosialisme radikal.  Menurut  Dhakidae,  beberapa partai  buruh  dan  partai  berideologi marhaenisme  masuk  dalam  kelompok sosialisme  radikal.  Sementara  itu, Golkar adalah representasi dari kelompok  pembanngunanisme  yang berpihak kepada pemodal, internasional,  dan  domestik.  Pada  jalur aliran,  partai-partai  dipilah  menjadi kelompok agama dan kelompok kebangsaan.  Kelompok  agama  terbagi ke  dalam  aliran  Islam  dan  Kristen. Partai  agama  mudah  muncul  salah satunya karena faktor agama mempermudah menyatukan pendukung sebuah agama. PDIP menjadi kelompok partai berdasarkan kebangsaan. Di antara kedua kelas dan aliran  itu,  Dhakidae    mengidentifikasi kelompok  tengah.  Kluster  tengah  ini boleh  jadi  sebuah  “ the  golden  middle, the radical middle ”,  atau  “ the intelegent  middle ”.  Posisi  tengah  ini
merupakan ramuan dari agama,
kebangsaan,  pembangunanisme  dan sosialisme. Penjelasan  kontemporer  tentang pembilahan  sosial  dikemukakan  Dodi Ambadi sebagaimana dikutip Pamungkas. Menurut Ambardi pembilahan  sosial  di  Indonesia  sampai dengan saat ini terbagi atara pembilahan  keagamaan,  regional,  dan kelas. Dalam perjalannya, dari masa ke
masa semua pembilahan sosial tersebut tidak  bertransformasi  menjadi  partai, tetapi  yang  pasti  adalah  pembilahan sosial  itu  berusaha  diaktivasi  menjadi kekuasaan partai (Pamungkas :2011).
Teori  konflik  Clifford  Geertz
dalam Maswadi Rauf membantu mengurai peta volatilitas pemilih terhadap  partai  politik  dari  sudut kebalikannya,  loyalitas  (Rauf  :  2001).
Geertz  membedakan  antara  loyalitas politik, loyalitas primordial dan loyalitas  politik  yang  fanatik.  Dalam rentang psikologis antara kesetiaan atau ketidaksetiaan  pilihan,  masing-masing loyalitas  itu  ditransformasi  menjadi pemilih  rasional,  pemilih  primordial dan pemilih rasional fanatik.
Pemilih  rasional  diidentifikasi sebagai  pemilih  yang  memiliki  ikatan, sentimen  dan  loyalitas  yang  longgar terhadap partai. Jika partai dan pemimpin  partai  tidak  menunjukkan kinerja  yang  baik  bahkan  penuh konflik,  pemilih  model  ini  dengan mudah  pindah  ke  partai  lain.  Pemilih primordial diidentifikasi sebagai pemilih yang memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas yang kuat terhadap partai. Jika  partai  dan  pemimpin  partai  tidak menunjukkan kinerja yang baik bahkan penuh  konflik,  pemilih  model  ini  tidak mudah  pindah  ke  partai  lain.  Dan pemilih  rasional  fanatik  diidentifikasi sebagai  pemilih  yang  memiliki  ikatan, sentimen  dan  loyalitas  yang  longgar tetapi  jika  situasi  menguntungkan  ia menunjukkan  kefanatikannya.  Sikap terhadap  konflik  partai  juga  demikian, jika  menguntungkan  ia  tetap  di  partai

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
tetapi jika merugikan pemilih model ini akan pindah ke partai lain.
Dari  ketiga  jenis  pemilih  di  atas, pemilih  yang  rentan  berubah  aspirasi politik  dan  berpindah  partai  pilihannya adalah pemilih  yang memiliki loyalitas rasional  dan  loyalitas  rasional  fanatik. Sedang pemilih yang memiliki loyalitas fanatik/primordial  adalah  pemilih  yang sulit berubah dalam memilih partai.

## METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikombinasikan  dengan  kualitatif in numeric dengan  pendekatan  deskriptif.
Prinsipnya,  perubahan  angka-angka volatilitas  ditafsirkan  secara  kualitatif. Prosedur  pemecahan  masalah  yang diselidiki dilakukan dengan menggerakkan,  melukiskan  keadaan
subyek, obyek penelitian saat  sekarang berdasarkan  fakta-fakta  yang  nampak (Nawawi : 1985).
Fenomena  yang  dideskripsikan tentang  perubahan  kesetiaan  pemilih terhadap  partai  politik  (volatilitas)  dari pemilu  ke  pemilu  DPRD  tahun  2004- 2019 di Kabupaten Demak. Komparasi hasil  pemilu  dilakukan  menjawab tentang penyebab dan akibat volatilitas, dan otomatis loyalitas, dengan memeriksa hubungan antar-sebab
ataupun  munculnya  suatu  fenomena tertentu dalam jangkauan waktu sekarang.
Pengumpulan data dilakukan dengan  mengadakan  studi  penelaahan terhadap  buku-buku,  literatur-literatur,
dan laporan-laporan yang ada
hubungannya  dengan  masalah  dalam kajian ini (Denzin dan Lincoln : 1994). Data yang dipakai adalah data sekunder yang berupa data agregat yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Informasi lain dihimpun dari  sumber-sumber  kepustakaan  yang relevan  dengan  kajian  dari  penulisan ini, terutama data-data yang menjelaskan mengenai perubahan kesetiaan  pemilih  terhadap  partai politik  (volatilitas).  Dari  kajian  ini dapat  diuraikan  tujuan  yang  ingin dihasilkan,  yakni  untuk  memperoleh pemahaman  mengenai  volatilitas  suara dalam  pemilu.  Kajian  ini  diharapkan dapat  memberikan  masukan  proses pelembagaan partai dan sistem kepartaian.  Dari  kajian  ini  diharapkan dapat dihasilkan temuan kebaruan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lanskap  dan  Konfigurasi  Politik Kabupaten Demak 2004-2019
Kabupaten Demak dikenal
dengan  sebutan  Kota  Wali  karena sejarahnya  sebagai  pusat  penyebaran agama  Islam  di  Pulau  Jawa,  yang dipelopori  oleh  Walisongo,  pada  masa kerajaan  abad  14.  Selain  populer sebagai Kota Wali, Demak dikenal pula sebagai  kota  santri.  Data  tahun  2022, sebanyak  99,27  persen  dari  jumlah penduduk  Kabupaten  Demak  sebanyak 1.218.890  jiwa  beragama  Islam.  Data BPS  Kabupaten  Demak  tahun  2021 menunjukkan  terdapat  729  masjid, 4.156  musholla,  31  gereja  dan  1 wihara. Pada tahun 2020, ada sebanyak 180  pondok  pesantren.  Wajar  jika

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
pengaruh  ulama  sangat  kuat  dengan jumlah nahdliyiin besar.
Seperti  daerah  lain  di  Indonesia, paska  reformasi  telah  digelar  lima  kali pemilu DPRD Kabupaten Demak. Pada Pemilu  2004, PDIP menjadi pemenang dengan  perolehan  suara  177.076  atau 16 kursi, disusul PKB dan PPP masing- masing  108.989  suara  (9  kursi)  dan 82.646  suara  (9  kursi).  Dengan perolehan  suara  sebesar  31.469    (3 kursi),  eksistensi  Demokrat  layak dihitung  dalam  konfigurasi  politik Demak  karena  saat  itu  merupakan pemilu  perdananya,  juga  melampaui perolehan suara partai-partai yang lebih dulu  berkiprah,  seperti  PKS  sebesar 24.959  suara  (2  kursi)  dan  PAN sebanyak  13.145  suara  (1  kursi).  (lihat Tabel 1)
Pada  Pemilu  2009,  dominasi PDIP dipatahkan PKB sebagai
pemenang  dengan  suara  100.826  (10 kursi),  disusul runner  up PDIP  dengan perolehan  70.687  suara  (8  kursi), Golkar  mendapat  71.128  suara  dan Demokrat mendapat 47.297 suara yang masing-masing  setara  6  kursi.  Kursi Demokrat  itu  meningkat  dua  kali  lipat dari  Pemilu  2004  walaupun  perolehan suaranya  hanya  naik  15.828  suara. Partai  baru  besutan  eks-PDIP,    PDP
(Partai Demokrasi
Persatuan), mendapatkan  19.635  suara  (2  kursi). Perolehan  suara  PPP  turun  menjadi 39.772  suara  (5  kursi),  sedikit  di  atas perolehan  suara  PKS  sebanyak  39.147 suara  (5  kursi).  Pada  Pemilu  2009  itu, sebagai  partai  baru,  Gerindra  berhasil mengalahkan partai-partai lama dengan
21.341 suara (3 kursi).

## Tabel 1. Perolehan Suara Partai Politik DPRD Demak Pemilu 2004-2019
Partai Pemilu Persentase Pemilu Persentase Pemilu Persentase Pemilu Persentase 2004 2009 2014 2019 PKB 108.989 21,95 100.826 21,50 114.742 19,82 124.919 21,03 Golkar 48.207 9,70 71.128 15,16 95.849 16,56 84.145 14,16 PDIP 177.076 35,66 70.687 15,07 85.787 14,82 136.048 22,9 Gerindra 21.341 4,55 98.611 17,04 67.002 11,28 PPP 82.646 16,64 39.772 8,48 53.288 9,21 67.042 11,28 PKS 24.959 5,03 39.147 8,35 39.439 6,81 20.994 Demokrat 31.469 6,34 47.297 10,08 31.689 5,47 34.003 5,72 PAN 13.145 2,65 16.315 3,48 23.000 3,97 13.551 2,28 Nasdem 36.365 6,28 67.321 11,33 PKPB 13.908 2,96 Hanura 16.306 3,48 PDP 19.635 4,19 PKNU 12.653 2,70 PBR 10.104 2,03 Sumber: Data KPU, diolah
Pada  Pemilu  2014,  distribusi suara menjadi relatif merata. PKB tetap mempertahankan  kemenangan  dengan 114.742  suara  (9  kursi),  diikuti  Golkar
sebanyak  95.849  suara  (8  kursi),  dan PDIP  sebaganyak  85.787  suara  (8 kursi).  Suara  PPP  meningkat  sebesar 13.516  suara,  dari  39.772  menjadi

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
53.288  suara  walaupun  kursinya  tetap (5  kursi).  Peningkatan  suara  terbesar diraih Gerindra sebanyak 77.270 suara, dari  21.341  (3  kursi)  suara  menjadi 98.611  suara  (8  kursi).  Pada  Pemilu 2014,  partai  baru  Nasdem  berhasil meraih  suara  sebesar  36.365  suara  (3 kursi).
Pada Pemilu 2019, PDIP berhasil comeback meraih  kemenangan  dengan menaikkan  suara  sebesar  50.261  suara, dari  85.787  menjadi  136.048  suara  (11 kursi),  diikuti  PKB  yang  naik  sebesar 10.177  suara,  dari  114.742  menjadi 124.919    suara  (9  kursi).  Tak  kalah menarik kenaikan suara Nasdem sebanyak  30.956  suara,  dari  36.365 menjadi  67.321  suara  (6  kursi). Sebaliknya, Gerindra menderita
penurunan sebanyak 31.609 suara, dari 98.611  suara  (8  kursi)  menjadi  67.002 suara (8 kursi). Perolehan suara Golkar juga menurun 11.704 suara, dari 95.849 suara  (9  kursi)  menjadi    84.145  (7 kursi).  Pada  Pemilu  2019  itu,  PKS memperoleh  20.994  namun  kehilangan 4 kursi hasil Pemilu 2014 setara 39.439 suara.
Sekilas  perolehan  suara  empat partai dalam empat pemilu itu semakin stabil,  yakni  PKB,  PPP,  Gerindra  dan PDIP.  Sebenarnya  stabilitas  suara  atau kursi  paling  nyata  terjadi  pada  PKB dan PPP, partai  yang banyak didukung kelompok  Islam  tradisional  atau  kaum nahdliyin di Demak. Dalam empat kali pemilu, rata-rata kursi PKB 9,25 kursi, dengan  rincian  10  kursi  (Pemilu  2014) dan  9  kursi  (Pemilu  2004,  2019,  dan 2019). Rata-rata perolehan PPP 6 kursi,
dengan  rincian  9  kursi  (Pemilu  2004) dan  5  kursi  pada  tiga  pemilu  terakhir (Pemilu 2009, 2014, dan 2019).
Pada Pemilu 2004, ada partai lain yang  didukung  kaum nahdliyin ,  yakni PBR  (Partai  Bintang  Reformasi),  yang meraih  10.104  suara  (1  kursi)  tapi kemudian kehilangan kursi pada Pemilu  2009.  Pada  Pemilu  2009,  juga kembali muncul partai dukungan kaum nahdliyin , yakni PKNU (Partai Kebangkitan Nahdlatul Ulama), berhasil  meraih  12.653  suara  (1  kursi) tapi  tidak  berpartisipasi  pada  pemilu
2014.
Perolehan suara PDIP yang besar pada  Pemilu  2004  dan  2019  layak menjadi  catatan  dalam  pemilu  DPRD
Demak. Pemilu 2019 menandai comeback dengan  sebanyak  11  kursi, yang  naik  dari  8  kursi  pada  Pemilu 2014  dan  2009.  Perolehan  suara terbesar PDIP diraih pada Pemilu 2004 dengan  16  kursi.  Jumlah  kursi  tersebut terbesar  dalam  sejarah  Pemilu  DPRD Demak.  Ketika  berhasil  memenangi pemilu  DPRD,  PDIP  juga  berhasil mengantarkan  kader-kadernya  sebagai kepala  daerah  (Endang  Setyaningdiah pada Pilkada 2001 dan Esti’anah  pada Pilkada 2021).
Volatilitas Pemilih Dari empat pemilu paska reformasi, tingkat electoral volatility di Demak  tinggi  dan  fluktuatif.  Pada Pemilu  2004, indeks volatilitas sebesar 53,36,  menurun  menjadi  22,93  pada Pemilu 2014, dan kembali naik menjadi 26,51  pada  Pemilu  2019.  (lihat  Tabel
2).  Fluktuasi  suara  ditunjukkan  oleh

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
pemenang  pemilu  yang  berbagi  sama antara  PKB  dan  PDIP,  dua  partai berbeda  yang  merujuk  kategorisasi menurut  Daniel  Dhakidae,  termasuk kelompok  keagamaan  dan  kelompok kebangsaan. Dengan membandingkan perbedaan  tingkat electoral  volatility dari  pemilu  ke  pemilu,  didapati perbedaan  stabilitas  pola  kompetisi antar  partai  di  daerah  tersebut  yang secara lebih jauh membawa konsekuensi terhadap politik demokrasi lokal.  Di  sisi  lain,  tingginya  angka volatilitas membawa hasil pemilu yang kurang stabil. Artinya, electoral market menjadi  lebih  terbuka  dan  tidak  dapat diprediksi.
Pemenang  pemilu  boleh  dibagi rata  dua  kali  antara  PDIP  dan  PKB namun  perolehan  suara  PDIP  yang sangat  besar  bisa  turun  drastis,  lebih dari  seratus  persen.  Perolehan  suara Golkar,  partai  yang notabene paling lama  atau  semestinya  mapan  secara kelembagaan  dan  mendominasi  di  era
Orde Baru, juga tiba-tiba menurun pada pemilu  terakhir.  Sebaliknya  partai- partai  baru  bisa  tiba-tiba  memperoleh suara signifikan padahal belum menunjukkan kinerja apapun. Demokrat,  Gerindra  dan  Nasdem menunjukkan itu pada pemilu perdananya  dan  semakin  solid  pada pemilu berikutnya. Cepat dan mendadaknya
peningkatan  atau  penurunan  perolehan suara  membuat  sistem  gagal  menjadi parameter  pemilih  yang  memiliki sedikit  waktu  untuk  mencari  tahu
perbedaan  antar  kompetitor.  Sistem tidak  membantu  membuka  jalan  bagi pikiran  kristis  dan  cerdas  untuk membedakan  kompetisi  pemilu.  Data di  atas, menunjukkan bahwa hubungan antara  partai  politik  dengan  konstituen (masyarakat)  di  akar  rumput  –seperti rumusan  Robert  dan  Wibbels–  dan identifikasi kepartaian  ( party  ID ) sebagai  bagian  pelembagaan  partai politik membawa dampak yang signifikan terhadap terjadinya electoral volatility . Jarak hubungan partai politik dengan konstituen yang jauh mengonfirmasi  penurunan party  ID. Tidak adanya kedekatan antara konstituen dan partai politik mengakibatkan defisit loyalitas konstituen terhadap partai politik. Pada akhirnya  sejumlah  besar  pemilih  akan memilih  partai  yang  berbeda  pada  saat pemilu. Fenomena yang disebut sebagai partisan dealignment ini membawa konsekuensi pada peningkatan electoral  volatility,  split ticket  voting, dan  perubahan  pilihan politik.
Dari  data  terlihat,  dalam  empat pemilu  volatilitas  suara  partai-partai politik  dari  terbesar  berturut-turut dialami  PDIP  (28,92),  diikuti  Gerindra (18,25),  PPP  (10,96),  Golkar  (9,44), Demokrat  (8,6),  dan  Nasdem  (5,05). Sedangkan  volatilitas  suara  terendah terlihat  dari  PAN  (2,75)  dan  PKB (3,34).  Data  itu  mengonfirmasi  bahwa hubungan  partai-partai  politik  dan konstituen cair, pelembagaan partai dan party  ID relatif  kurang  bagus.  Hanya sedikit  partai  politik  yang  memiliki

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023
(472-488)
kedekatan  relasi  dengan  konstituen (PKB  dan  PAN).  Dengan  asumsi proses pelembagaan partai membutuhkan  waktu  dan  proses,  jika dipersempit  dalam  tiga  pemilu  partai- partai  politik  yang  memiliki  indeks volatilitas  perolehan  suara  rendah adalah  PAN  (1,92),  PKB  (2,89)  dan
PPP (2,8). Menggunakan
kategorisasi pembilahan  sosial  Daniel  Dakhidae, data  menunjukan  terjadinya  pemisahan suara  pemilih  berdasarkan  jalur  aliran, dimana  partai-partai  terpilah  menjadi kelompok  keagamaan  dan  kebangsaan. Partai-partai  yang  berbasis  agama Islam,  yakni  PKB,  PPP  dan  PAN, perolehan suaranya relatif stabil dengan volatilitas  yang  rendah.  Dalam  tiga pemilu  terakhir,  suara  ketiga  partai  itu cenderung  stabil,  yang  menunjukkan kedekatan  hubungan  partai  dengan konstituen.  Perbedaan  pokok  di  antara ketiga  partai  tersebut  pada  ceruk pemilih pendukungnya. Dengan pemeluk  agama  Islam  sebanyak  99,27 persen,  yang  mayoritasnya nahdliyin, tidak  mengherankan  jika  suara  PKB dan PPP besar.
Loyalitas nahdliyin yang  ada  di PKB  dan  PPP  sebenarnya  terbagi  dua, yaitu  loyalitas  sebagai  kader  NU  dan loyalitas  pendukung  partai.  Loyalitas sendiri  digambarkan  sebagai  kesetiaan terhadap  suatu  hal  yang  bukan  hanya berupa  kesetiaan  fisik  semata,  namun lebih  pada  kesetiaan  non  fisik  seperti pikiran dan perhatian. Loyalitas ditentukan  oleh  beberapa  aspek,  yakni (1)  taat  pada  peraturan,  (2)  memiliki
tanggung  jawab  pada  organisasi,  (3) kemauan  untuk  bekerja  sama,  (4)  rasa memiliki,  dan  (5)  hubungan  antar pribadi.  Loyalitas  nahdliyin  ditandai dengan adanya kesetiaan terhadap para kyai dan istiqomahnya mereka terhadap nilai-nilai  keNU-an.  Bagi  nahdliyin, ulama atau kiyai  merupakan pemimpin yang  sangat  karismatik  dalam  bidang agama. Ini  yang menjelaskan PKB dan PPP  merupakan  partai established di
Demak. Sebaliknya partai-partai kelompok  kebangsaan  dan  kelompok tengah,  perolehan  suaranya  fluktuatif sampai sangat fluktuatif, yang ditunjukkan  dengan  volatilitas  yang besar. Tingginya volatilitas itu memperingatkan bahwa perolehan suara PDIP, Gerindra, Golkar, Demokrat,  dan  bahkan  Nasdem  bisa sangat  besar  namun  sewaktu-waktu bisa  turun  drastis.  Kompetisi  di  antara partai-partai tersebut tinggi dan terbuka,  karena  volatilitas  yang  tinggi membuka  harapan  kemajuan  partai kecil  dan  perolehan  suara  partai  baru. Electoral market partai-partai kelompok  kebangsaan  dan  kelompok tengah sangat terbuka.

## Intersep Politik Lintas Partai
Dengan  indeks  volatilitas  yang tinggi,  tak  dapat  dihindari  terjadinya fenomena  intersep  politik,  dimana kinerja  elektoral  partai  yang  satu memintas  (menahan  dan  memotong) kinerja  elektoral  partai  lain.  Dengan lain  kata,  perolehan  suara  suatu  partai menahan  dan  memotong  perolehan suara partai lain. Menggunakan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
kerangka  pembelahan  sosial  Daniel Dhakidae,  intersep  atau  pemintasan politik  pada  pemilu  DPRD  Demak,
juga berbasis kelompok keagamaan dan kebangsaan.
Tabel 2. Indeks Volatilitas Pemilu Demak 2004-2019
Partai Suara Net Volatility Suara Net Volatility Suara Net Volatility 2009 2014 2019 PKB 21,50 -0,45 19,82 -1,68 21,03 1,21 Golkar 15,16 5,64 16,56 1,4 14,16 -2.4 PDIP 15,07 -20,59 14,82 -0,25 22,9 8,08 Gerindra 4,55 17,04 12,49 11,28 -5,76 PPP 8,48 -8,16 9,21 0,73 11,28 2,07 PKS 8,35 3,32 6,81 -1,54 Demokrat 10,08 3,74 5,47 -4,61 5,72 0,25 PAN 3,48 0,83 3,97 0,23 2,28 -1,69 Nasdem 6,28 6,28 11,33 5,05 PKPB 2,96 Hanura 3,48 PDP 4,19 PKNU 2,70 PBR 2,03 53,36 22,93 26,51 Sumber: Data KPU, diolah Pada  Pemilu  2009,  suara  PDIP turun  drastis  dengan  volatilitas  20,59 bersama  dengan  peningkatan  suara Golkar dengan volatilitas 5,64, Demokrat volatilitas 3,74, dan kehadiran  partai-partai  baru  dengan volatilitas  bervariasi:  Gerindra  4,55,
PDP  4,19,  Hanura  3,48,  dan  PKPB 2,96.  Penurunan  volatilitas  suara  PDIP (20,59)  di  bawah  akumulasi  kenaikan volatilitas Golkar, Demokrat, Gerindra, PDP,  Hanura  dan  PKPB  (24,56). Selisih volatilitas partai kebangsaan itu (+)  3,97.  Adapun  penurunan  perolehan suara  PPP  dengan  volatilitas  8,16, bersama  dengan  kenaikan  volatilitas PAN  0,83  dan  PKNU  2,77.  Selisih penurunan volatilitas PPP dan
akumulasi  kenaikan  volatilitas  PAN dan  PKNU  sebesar  (-)  4,56.  (lihat Tabel 2).
Surplus  volatilitas  partai-partai kebangsaan  3,97  dan  defisit  volatilitas partai-partai  keagamaan  sebesar  4,56 menunjukkan terjadinya intersep politik  lintas  kelompok  partai  (dari partai keagamaan ke
partai kebangsaan).  Artinya,  ada  pemilih partai  keagamaan  yang  volatilitasnya turun  (PPP)  yang  berubah  pilihan  dan memilih  partai-partai  kebangsaan  yang mengalami  kenaikan  volatilitas    pada Pemilu  2009.  Tepatnya,  sejumlah pemilih  PPP  pada  Pemilu  2004 berpindah  memilih  Golkar,  Demokrat, Gerindra, PDP, Hanura, atau PKPB.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
Dibanding  hasil  Pemilu  2004, pada Pemilu 2009 itu PDIP kehilangan 8  kursi  sedang  total  kursi  baru  partai kebangsaan  lain  sebanyak  12  kursi,
dengan rincian Golkar 2 kursi,
Demokrat  3  kursi,  Gerindra  3  kursi, PDP  2  kursi,  Hanura  1  kursi,  dan
PKPB 1 kursi. Defisit pertukaran kursi akibat penurunan dan kenaikan volatilitas  partai  kebangsaan  sebanyak 4.  Dari  mana  4  kursi  diperoleh?  Pada partai-partai keagamaan, PPP kehilangan  4  kursi,  sedang  PKNU mendapat 1 kursi  dan PAN bertambah 1  kursi,  dengan  selisih  pertukaran  2 kursi.  Surplus    2  kursi  dari  PPP  ini menjawab
defisit kursi partai kebangsaan.  Dengan  lain  kata,  partai- partai  kebangsaan  yang  volatilitasnya naik itu berhasil merebut 2 kursi PPP.
Pada  Pemilu  2014,  suara  PPP meningkat  dengan  volatilitas  0,73 bersama  dengan  penurunan  suara  PKB dengan  volatilitas  1,68  dan  absennya
PKNU (volatilitas 2,70). Selisih volatilitas  PPP  dari  PKB  dan  PKNU sebesar  (-)  3,65.  Perolehan  suara Gerindra  meningkat  tajam  dengan volatilitas 12,49, Golkar juga meningkat  dengan  volatilitas  1,4  dan partai  bungsu  Nasdem  volatilitas  6,28. Tidak  kebetulan  kenaikan  suara  ketiga partai kebangsaan itu bersama penurunan  suara  Demokrat  dengan volatilitas 4,61, absennya PDP (volatilitas  4,19),  gagalnya  Hanura (volatilitas 3,48) dan PKPB (volatilitas 2,96).  Selisih  akumulasi  penurunan volatilitas Demokrat, PDP, Hanura, dan
PKPB dari kenaikan akumulasi
volatilitas  dari  Gerindra,  Golkar  dan Nasdem sebesar (+) 4,93.
Surplus  volatilitas  partai-partai kebangsaan  sebesar  4,93  dan  defisit volatilitas partai-partai keagamaan sebesar  3,65  mengonfirmasi  terjadinya intersep  politik  lintas  kelompok  partai. Artinya,  terjadi  perpindahan  suara pemilih  dari  partai-partai  keagamaan yang volatilitas ke partai-partai kebangsaan  yang  volatilitasnya  naik. Tepatnya,  ada  banyak  pemilih  PKB, PKNU  dan  PKS  yang  bermigrasi  ke partai-partai  Golkar,  Gerindra,  atau Nasdem.
Pada Pemilu 2014 itu, PPP, PKB dan  PAN  mempertahankan  kursi, sedang  PKS  berkurang  1  kursi,  dan PKNU  kehilangan  1  kursi.  Dengan demikian, kursi partai-partai keagamaan  berkurang  2  (PKS  1  kursi dan  PKNU  1  kursi).    Sementara  pada partai-partai kebangsaan,
Golkar bertambah  3  kursi,  Gerindra  5  kursi, dan Nasdem mendapat 3 kursi, total 11 kursi.  Sementara  Demokrat  kehilangan 4  kursi,  PDP  2  kursi,  Hanura  1  kursi, dan  PKPB  1  kursi,  total  8  kursi. Akumulasi penambahan 11 kursi Golkar  dan  Gerindra,  dan  Nasdem tidak dicukupi dari akumulasi berkurangnya  kursi  sebanyak  8  dari Demokrat,  PDP,  Hanura,  dan  PKPB. Defisit  3  kursi  partai  kebangsaan  yang volatilitasnya  naik  diambil  dari  kursi partai keagamaan (PKS dan PKNU).
PDIP mengalami comeback kemenangan pada Pemilu 2019 dengan volatilitas  8,08.  Suara  Nasdem  dan Demokrat  juga  meningkat  masing-

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
masing  dengan  volatilitas  5,05  dan 0,25.  Sebaliknya,  Gerindra  dan  Golkar menderita  karena  penurunan  dengan volatilitas  5,76  dan  2,4.  Akumulasi kenaikan volatilitas PDIP, Nasdem dan Demokrat dibanding
akumulasi penurunan  volatilitas  Gerindra  dan Golkar  berselisih  (+)  5,22.  Suara  PPP dan PKB  mengalami kenaikan masing- masing  dengan  volatilitas  2,07  dan 1,21.  Suara  PAN  menurun  dengan volatilitas  1,69.  Selisih  penurunan volatilitas PAN dan akumulasi kenaikan  volatilitas  PKB  dan  PPP sebesar (+) 1,58.
Surplus  volatilitas  partai-partai kebangsaan  sebesar  5,22  hasil  dan surplus  volatilitas  partai  keagamaan sebesar 1,58 menunjukkan sangat tidak signifikannya  intersep  politik  lintas kelompok  partai.  Artinya,  pendukung partai-partai kebangsaan dan keagamaan  yang  volatiliasnya  turun berpindah  ke  partai-partai  kebangsaan dan  keagamaan  yang  volatilitasnya naik.  Pemilih  Gerindra  dan  Golkar pada  pemilu  sebelumnya  berpindah  ke PDIP,  Nasdem  atau  Demokrat  pada Pemilu  2019.  Pemilih  PKB  dan  PPP cukup dengan suaranya sendiri. Kalaupun ada perpindahan lintas kelompok,  sebagian  pemilih  PAN berpindah  ke  Nasdem,  Demokrat  atau
PDIP.
Dibanding  hasil  Pemilu  2014,
kursi partai-partai kebangsaan mengalami  redistribusi:  kursi  PDIP bertambah 3, Nasdem 3, dan Demokrat 1  kursi.  Sebaliknya,  Golkar  turun  2 kursi.  Total  penambahan  kursi  PDIP, Nasdem  dan  Demokrat  sebanyak  7 buah terlalu besar dibanding penurunan 2 kursi Golkar. Dari mana 5 kursi  lain  diperoleh?  Pada  partai keagamaan, hanya PAN yang kehilangan 1 kursi. Kursi PKB dan PPP tetap. Katakanlah 1 kursi PAN tersebut diambil Golkar, Nasdem atau Demokrat,  lalu  kekurangan  4  kursi darimana diperoleh? Besaran  volatilitas  suara  PDIP, Nasdem dan Demokrat yang mengintersep  suara Gerindra  dan Golkar di atas titik potong
menunjukkan    adanya  pemilih  baru PDIP,  Nasdem  atau  Demokrat  dari partai  lain  di  luar  lingkaran  partai kebangsaan.  Sepertinya  ini  bukan intersep  politik  lintas  partai  (partai keagamaan  ke  partai  kebangsaan,  atau sebaliknya).  Fenomena  ini  adalah berkah  untuk  PDIP,  Nasdem  dan Demokrat mendapatkan
“durian runtuh”  volatilitas  dari  penderitaan
PKS.  Pada  Pemilu  2019  itu,  perolehan suara  PKS  di  atas  PAN  namun  PKS gagal mendapatkan kursi.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)

## Tabel 3. Volatilitas dan Pola Intersep Politik
Kategori Volatilitas Pola Intersep Politik Partai Kebangsaan Partai Keagamaan Berbeda Surplus Defisit Perpindahan pemilih partai keagamaan ke partai kebangsaan. Ekuivalen Surplus Surplus Partai  kebangsaan  dan  keagamaan menerima pemilih baru dari partai keagamaan yang “tersingkir”. Dinamika perubahan volatilitas di atas  menjelaskan  bahwa  perpindahan pilihan  akan  terus  terjadi  seiring pergeseran rasionalitas pemilih. Perpindahan  pilihan  lebih  terbuka  dan potensial  dilakukan  pemilih  partai- partai kebangsaan. Hal itu mengonfirmasi mudah terjadinya intersep  politik  di  antara  partai-partai kebangsaan  (PDIP,  Gerindra,  Golkar,
Demokrat,  Nasdem,  dan  sebagainya).
Electoral  market yang  terbuka  pada partai-partai kebangsaan itu memungkinkan  munculnya  partai  baru dengan suara besar yang tiba-tiba. Partai-partai  kebangsaan  juga menerima limpahan suara dari pendukung  partai-partai  keagamaan walaupun  jumlahnya  semakin  tidak kecil. Partai-partai keagamaan, khususnya yang mengandalkan dukungan nahdliyin (PKB  dan  PPP), relatif established . Dapat diekstrapolasi, semakin menguat barrier struktural  yang  menghambat terjadinya  perpindahan  pemilih  PKB dan  PPP  ke  partai-partai  kebangsaan. Demikian pula, terdapat barrier terjadinya  intersep  politik  antara  PKB dan  PPP. Electoral  market partai- partai  berbasis nahdliyin sangat  sempit atau malah tertutup.
Dari uraian di atas ditemukan dua hal  penting,  yakni  pola  intersep  politik dan faktor penyebab dinamika perubahan  volatilitas  pemilih.  Pola intersep  politik  dikategorikan  menjadi (1)  ekuivalen  dan  (2)  berbeda  (tidak ekuivalen).  Baik  dalam  pola  ekuivalen maupun berbeda, partai-partai kebangsaan  mendapatkan  pindahan atau  tambahan  suara  dari  partai keagamaan.  (lihat  Tabel  3).  Pola intersep  berbeda:  jika  volatilitas  partai kebangsaan  surplus  sedang  partai keagamaan defisit maka partai kebangsaan  mendapat  limpahan  suara dari  partai  keagamaan.  Pola  intersep ekuivalen: jika volatilitas partai kebangsaan surplus dan partai keagamaan surplus maka partai kebangsaan  mendapat  limpahan  suara dari partai keagamaan pula. Sedang dinamika volatilitas disebabkan  siklus  politik  dan  pola pilihan.  Siklus  politik  merujuk  pada persepsi  pemilih  terhadap  relasi  partai politik  lokal  dengan  momentum  dan dinamika politik di tingkat nasional. Di sinilah, fenomena efek ekor jas ( coktail effect ) mendapat penjelasan. Penurunan volatilitas  PDIP  sebesar  20,59  pada Pemilu  2009  dan  kenaikan  8,08  pada Pemilu  2019,  misalnya  berhubungan

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
dengan kekalahan Megawati dan kemenangan  Joko  Widodo  dalam
Pilpres. Demikian pula dengan kenaikan  volatilitas  Gerindra  sebesar 17,40 pada Pemilu 2014 dan penurunan volatilitas  5,76  tidak  lepas  dari  posisi Prabowo  Subiyanto  dalam  pilpres 2019.
Sedang  pola  pilihan  merujuk pada  karakter  pemilih  dan  pola  relasi partai  dengan  pemilih.  Menggunakan kategorisasi  hasil  transformasi  teori
Geertz tentang loyalitas, dapat diidentifikasi  pemilih  rasional,  pemilih primordial dan pemilih rasional fanatik.
Pemilih  rasional  dan  rasional  fanatik berkontribusi pada tingginya volatilitas.
Secara ekstrapolasi, perpindahan pilihan  akan  terus  terjadi  sejalan dengan peningkatan rasionalitas
pemilih.  Tapi  pengaruh  dan  besaran kelompok  pemilih  rasional  jauh  di bawah  pemilih  rasional  fanatik  dan apalagi pemilih primordial.
Lapisan  pertama  adalah  pemilih primordial, yakni pemilih yang memiliki  ikatan,  sentimen,  loyalitas kuat  terhadap  suatu  partai,  dan  tidak mudah  berganti  pilihan.  Kelompok pemilih  ini  nampak  pada  partai  yang dicirikan volatilitas relatif konstan atau stabil,  seperti  PKB,  PPP,  dan  PAN, yang  bukan  kebetulan  termasuk  partai keagamaan.  Dalam  jumlah  yang  sulit diprediksi,  pemilih  primordial  juga menjadi  pendukung  basis  pada  partai kebangsaan
dengan volatilitas fluktuatif  seperti  PDIP,  Gerindra, Golkar,  Demokrat,  dan  Nasdem,  yang
bukan  kebetulan  pula  termasuk  partai kebangsaan.
Lapisan  berikut  adalah  pemilih rasional,  yakni  pemilih  yang  memiliki ikatan,  sentimen,  loyalitas  longgar terhadap  suatu  partai,  tidak  segan bermigrasi  pilihan  jika  partai  dan elitenya  gagal  menunjukkan  kinerja yang  baik,  tidak  merawat  konstituen, dan  apalagi  terlibat  korupsi  dan gonjang-ganjing . Isu-isu dan kebijakan sangat  mempengaruhi  pilihan  mereka. Kelompok  pemilih  ini  lebih  tertarik pada  partai  terbuka,  yang  bukan kebetulan
kebanyakan partai kebangsaan.  Karena  kurang  bagusnya pelembagaan partai, terbuka dan intensnya  relasi  partai  elite  dan konstituen, dan turunnya ID party pada partai-partai yang ada sehingga kelompok  pemilih  ini  berjalan  dengan momentum,  situasi  yang  sejatinya kurang  rasional.  Ini  yang  dijelaskan dari comeback -nya  PDIP  dan  sukses Nasdem pada Pemilu 2019.
Lapisan  terbesar  adalah  pemilih rasional  fanatik,  yakni  pemilih  yang memiliki ikatan, sentimen dan loyalitas longgar tetapi jika situasi menguntungkan  akan  menunjukkan fanatismenya.  Sikap  terhadap  konflik partai juga
demikian, jika menguntungkan  mereka  loyal  tetapi jika  merugikan  akan  berpindah  partai. Hal  ini  dikonfirmasi  pada  partai-partai yang mengalami peningkatan volatilitas setelah terpuruk, seperti PPP pada  Pemilu  2014,  PDIP  pada  Pemilu 2014  dan  2019,  serta  Demokrat  dan Gerindra pada Pemilu 2019.

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online) Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)

## KESIMPULAN
Indeks  volatilitas  pemilu  DPRD Demak  masih  tinggi  dan  fluktuatif, dengan  rata-rata  34,26  dalam  empat pemilu  terakhir.  Pemilu  2004,  indeks volatilitas  sebesar  53,36,  menurun menjadi  22,93  pada  Pemilu  2014,  dan kembali  naik  menjadi  26,51  pada Pemilu  2019.  Perbandingan  tingkat electoral  volatility dari  pemilu  ke
pemilu memperlihatkan perbedaan stabilitas  pola  kompetisi  antarpartai  di daerah  tersebut  yang  lebih  jauh membawa konsekuensi terhadap politik demokrasi  lokal.    Tingginya  volatilitas menunjukkan  belum  bagusnya  relasi partai  dan  konstituen,  pelembagaan partai,  dan ID  Party ,  yang  membawa hasil  pemilu  yang  kurang  stabil. Namun  hal  itu  menunjukkan electoral market yang  terbuka  dan  tidak  dapat diprediksi. Volatilitas yang tinggi berhubungan secara timbal balik dengan  intersep  politik,  dimana  partai yang  satu  memintas  partai  lain.  Atau perolehan  suara  suatu  partai  menahan atau  memotong  suara  partai  lain. Semula  intersep  politik  terjadi  lintas partai,  dengan  partai  kebangsaan  yang mendapatkan  berkah  limpahan  suara. Dalam perkembangan terakhir, intersep
politik lebih terjadi antarpartai kebangsaan  seiring  melembaga  dan stabilnya partai-partai keagamaan (PKB,  PPP,  PAN).  Intersep  politik antarpartai keagamaan tidak signifikan.
Perpindahan atau perubahan pilihan politik akan terus terjadi sejalan
dengan  peningkatan  rasionalitas  dan persepsi  pemilih.  Perpindahan  pilihan lebih  mudah  dilakukan  pemilih  partai- partai  kebangsaan  (PDIP,  Gerindra, Golkar,  Demokrat,  Nasdem,  dan  lain- lain).
Hal itu mengonfirmasi keterbukaan electoral  market partai- partai kebangsaan, yang memungkinkan  munculnya  partai  baru dengan suara besar. Dinamika volatilitas pemilih didorong  oleh  siklus  politik  dan  pola pilihan.  Siklus  politik  merujuk  pada persepsi  pemilih  terhadap  relasi  partai politik  lokal  dengan  momentum  dan dinamika  politik  di  tingkat  nasional. Sedang  pola  pilihan  merujuk  pada karakter  pemilih  dan  pola  relasi  partai dengan pemilih.
Dari  rentang  psikologis  antara loyalitas dan volatilitas pemilih pemilu Demak,  didapatkan  pemilih  rasional yang terbatas dibanding pemilih primordial dan pemilih rasional fanatik. Pemilih  rasional  dan  rasional  fanatik berkontribusi pada tingginya volatilitas. Secara ekstrapolasi, perpindahan pilihan  akan  terus  terjadi  sejalan dengan peningkatan
rasionalitas pemilih.  Tapi  pengaruh  dan  besaran kelompok  pemilih  rasional  jauh  di bawah  pemilih  rasional  fanatik  dan apalagi pemilih primordial.
Kelemahan  penelitian  ini  tidak mengukur  indeks  volatilitas  di  level lebih  mikro  (kecamatan  atau  dapil), tidak  memisahkan  isu  dan  kebijakan daerah dan pusat, dan tidak mengaitkan volatilitas  dengan  efek  ekor  jas ( cocktail effect ) karena pemilu legislatif

## Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
Volume 9, Nomor 3, Agustus 2023
ISSN: 2442-3777 (cetak)
Website: https://ojs.unigal.ac.id/index.php/modrat ISSN: 2622-691X (online)
Submitted 14 Juni 2023, Reviewed 25 Agustus 2023, Publish 31 Agustus 2023 (472-488)
dibarengkan  pilpres.  Ke  depan  perlu studi  yang  mengukur  indeks  volatilitas pada  level  lebih  mikro  sehingga diperoleh  peta  volatilitas  yang  lebih detail  dan  presisi,  memisahkan  isu  dan kebijakan  daerah  dan  pusat  sehingga bisa  dipetakan  pengaruhnya  terhadap pilihan  pemilih,  dan  melihat  pengaruh efek  ekor  jas  terhadap  suara  pemilih sehingga  fenomena  demokrasi  politik lokal dapat dijelaskan lebih tepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Denzin,  Norman  K.    dan  Lincoln,
Yvonna S. (ed). (1994), Handbook of Qualitativ Research , London : Sage
Publication.
Dhakidae, Daniel . (1999), Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi,  dan  Program, Jakarta  :
Kompas.
Jainuri. (2011) “Analisis  Loyalitas dan
Volatilitas Pemilih Partai  di  Kota Malang”, Jurnal Sospol, (Volume
1, No.2)
Mainwaring, Scott.(1997), Multipartism, Robust, Federalism and  Presidentilism  in  Brazil , Cambridge University Press,   61- 62.
Mainwaring,  Scott  and  Torcal  ,
Mariano.  (2005), Party  Systems
Institutionalization and Party System  Theory  After  The  Third Wave  Of  Democratization ,  The Hellen Kelog Institute For International Studies. Nasir,  Nurlatipah.  (2016).  “Electoral volatility dalam Perspektif Kelembagaan  Partai  Politik  di Indonesia: Sebuah Analisis Hubungan  Partai  Politik  dengan Konstituen”, Jurnal  Politik Profetik, STISIP  Tasikmalaya (Volume 04, No. 1) Nawawi, Hadari .(1985), Metode Penelitian Bidang Sosial , Yoyakarta: UGM Press. Pamungkas, Sigit. (2011), Partai
Politik  :  Teori  dan  Praktik  di Indonesia .  Yogyakarta  :  Institute
for Democracy and Welfarism. Rauf, Maswadi. (2001), Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajakan Teoritis . Jakarta:
Dirjen Dikti).
Roberts. Kenneth M and Wibbels, Erik.
(1999), Party  System  and
Electoral  Volatility  in  Latin America:  A  Test  of  Economic, Institutional, and Structural Explanations .(American  Political
Science Association.