## Volume 3 No. 1, Juli  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Problematika Tata Kelola Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kotabumi Lampung
Utara

## M. Ruhly Kesuma Dinata & Salis M Abduh
Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia Jl. Hasan Kepala Ratu No 1052 Sindangsari Kotabumi Email: muhammadruhlykesumadinata@gmail.com

## Abstract
The existence of a House of Confiscated Objects Storage and State Ransack (Rupbasan) as a place to store evidence  related  to  criminal  acts  in  the  criminal  justice  process  has  a  very  important  position  in  the criminal  justice  system.  Explicitly  regulated  in  the  Criminal  Procedure  Code  (KUHAP)  Article  44 paragraph (1) that “confiscated objects are kept in a state confiscated storage house”. In Kotabumi, North Lampung, there is a Class II State Confiscated Storage House, but its function and role cannot be said to be  maximal,  because  there  are  still  many  problems  related  to  the  management  and  maintenance  of confiscated objects and State looted goods. The problem of this research is 1) how to manage objects State confiscated and confiscated goods in the state confiscated storage house in Kotabumi, North Lampung, 2) What obstacles are faced in the management of state confiscated objects and confiscated assets at the State confiscated Storage House in Kotabmi, North Lampung, 3) What efforts should conducted in overcoming the constraints of the management of confiscated objects and booty of the State at the State Confiscated Object Storage House in Ktabumi, North Lampung. This study uses a social legal approach by conducting interviews in State  Confiscated  Objects at Class  II Confiscated State  Confiscated  Houses in Kotabumi, North Lampung. This is done to get more accurate field information. The results showed that Kotabumi Rupbasan had not been able to perform its functions optimally because the relevant agencies did not want to  hand  over  state  confiscated  objects  to  be  kept  in  Rupbasan.  However,  the  confiscated  objects  were managed and used by the relevant legal institutions and then the constraints were limited personnel and limited  facilities  and  infrastructure.  Then  the  efforts  of  the  Head  of  Rupbasan  have  submitted  an application to the Head of the Regional Office of the Department of Justice for an additional budget for adding warehouses and adding personnel.
Keywords: governance; confiscated objects; confiscated goods

## Abstrak
Keberadaan  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara  (Rupbasan)  sebagai tempat  penyimpanan  barang  bukti  yang  terkait  dengan  tindak  pidana  dalam  proses  peradilan  pidana (criminal  justice  process)  memiliki  kedudukan  sangat  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Secara eksplisit di atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 44 ayat (1) bahwa “benda  sitaan  disimpan  dalam  rumah  penyimpanan  benda  sitaan  negara”.  Di  wilayah  Kotabumi Lampung Utara terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II , namun fungsi dan peranannya  belum  dapat  dikatakan  maksimal,  dikarenakan  masih  banyak  permasalahan  terkait pengelolaan dan perawatan benda sitaan dan barang rampasan Negara.permasalahan dari penelitian ini yaitu  1)  bagaimana  tata  kelola  benda  sitaan  dan  barang  rampasan  Negara  pada  rumah  penyimpanan
benda sitaan Negara di Kotabumi, Lampung Utara, 2) Kendala apa yang dihadapi dalam tata kelola benda sitaan  dan  barang  rampasan  Negara  pada  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  di Kotabmi,Lampung Utara, 3) Upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tata kelola benda sitaan  dan  barang  rampasan  Negara  pada  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  di  Ktabumi, Lampung Utara  Penelitian  ini menggunakan pendekatan Sosial legal dengan melakukan wawancara di Benda Sitaan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II di Kotabumi, Lampung Utara.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  lapangan  yang  lebih  akurat.  Hasil  Penelitian menunjukan  bahwa  Rupbasan  Kotabumi  belum  dapat  menjalankan  fungsinya  secara  optimal  karena instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan  tersebut  dikelola  dan  dimanfaatkan  sendiri  oleh  instansi  hukum  terkait  kemudian  kendalanya Keterbatasan  personil  dan  keterbatasan  sarana  dan  prasarana.  Lalu  Upayanya  Kepala  Rupbasan  telah mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehakiman  untuk  penambahan anggaran untuk penambahan gudang dan penambahan personil.
Kata Kunci: Tata kelola; Benda Sitaaan; Barang Rampasan

## A. PENDAHULUAN
Keberadaan  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  dan  Barang  Rampasan  Negara (Rupbasan)  sebagai  tempat  penyimpanan  barang  bukti  yang  terkait  dengan  tindak pidana  dalam  proses  peradilan  pidana  ( criminal  justice  process )  memiliki  kedudukan sangat  penting  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Tujuan  sistem  peradilan  pidana  dapat dirumuskan,  yaitu:  a)  mencegah  masyarakat  menjadi  korban  kejahatan;  b) menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah  ditegakkan  dan  yang  bersalah  dipidana;  c)  mengusahakan  agar  mereka  yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. 1
Menurut  Mardjono  Reksodiputro,  fungsi  dari  suatu  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  adalah  untuk  membatasi  kekuasaan  negara  dalam  bertindak  terhadap setiap  warga  masyarakat  yang  terlibat  dalam  proses  peradilan  pidana. 2 Dengan demikian  keberadaan  Rupbasan  adalah  sebagai  upaya  mencegah  terjadinya penyalahgunaan  wewenang  yang  diakibatkan  dari  tindakan  penyidikan  berupa penyitaan ( inbesilagneming ).
Secara  eksplisit  di  atur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP) Pasal 44 ayat (1) bahwa “benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan
1 Romli  Atmasasmita.  (2009). Sistem  Peradilan  Pidana  Persfektif  Eksistensialisme  dan  Abolisionisme . Bandung: Bina Cipta, hlm. 15.
2 Mien Rukmini. (2003). Perlindungan Hak Asasi Manusia Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Bandung: Alumni, hlm. 169.
benda sitaan negara”. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang  Pelaksanaan  KUHAP,  Pasal  30  ayat  (1)  Rupbasan  dikelola  oleh  Departemen Kehakiman  (sekarang  Kementerian  Hukum  dan  HAM-pen);  kemudian  ayat  (2) Tanggung  jawab  yuridis  atas  benda  sitaan  tersebut  ada  pada  penjabat  sesuai  dengan tingkatan pemeriksaan; dan pada ayat (3) Tanggung jawab secara fisik atas benda sitaan tersebut ada pada Kepala Rupbasan.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara  pada  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara,  sebagaimana  Pasal  15 menyatakan,  bahwa  Kepala  Rupbasan  wajib  mengelola  Basan  dan  Baran.  Bagian menimbang (konsideran) huruf b, menyatakan bahwa proses pengelolaan benda sitaan negara  dan  barang  rampasan  negara  yang  tertib,  terarah,  transparan  dan  akuntabel dengan  tujuan  untuk  penegakan  hukum,  perlindungan  hak  asasi  manusia  dan penyelamatan asset negara hasil tindak pidana.
Mengingat tugas dan fungsi Rupbasan selain melakukan perawatan, pengelolaan dan pengamanan, juga saat ini mempunyai tugas cukup berat yaitu penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan penyelamatan aset Negara hasil tindak pidana. Di wilayah Kotabumi Lampung Utara terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara  Kelas  II  ,  namun  fungsi  dan  peranannya  belum  dapat  dikatakan  maksimal, dikarenakan  masih  banyak  permasalahan  terkait  pengelolaan  dan  perawatan  benda sitaan  dan  barang  rampasan  Negara.  Atas dasar  ini,  penelitian  ini  penulis  mengambil judul  “Problematika Tata  Kelola  Benda  Sitaan  Negara  pada  Rumah  Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Kotabumi, Lampung Utara”.
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan yang  menjadi  permasalahan  dari  penelitian  ini  sebagai  berikut;  Bagaimana  tata  kelola benda  sitaan  dan  barang  rampasan  Negara  pada  rumah  penyimpanan  benda  sitaan Negara  di  Kotabumi,  Lampung  Utara?  Kendala  apa  yang  dihadapi  dalam  tata  kelola benda  sitaan  dan  barang  rampasan  Negara  pada  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara di Kotabmi,Lampung Utara? Upaya apa yang harus dilakukan dalam mengatasi
kendala  tata  kelola  benda  sitaan  dan  barang  rampasan  Negara  pada  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Ktabumi, Lampung Utara?

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan pendekatan Sosial legal yang memadukan penedekatan normatif  dan  data  temuan  dilapangan  guna  mengetahui  secara  lebih  jauh  mengenai permasalahan  yang  dibahas.Data  yang  digunakan  adalah  adalah  data  primer  yang didapat  dari  wawancara  terhadap  petugas  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan NegaraKelas II di Kotabumi, Lampung Utara.Selain itu juga digunakan data sekunder yang  didapat  melalui  kajian  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku  hukum,  dan dokumen  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  dibahas,  Data  yang  didapat untuk  selanjutnya  diolah  dan  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  guna  menjawab permasalahan yang ada. 3

## C. PEMBAHASAN

## 1. Tata Kelola Rupbasan Kelas II Kotabumi
Selama  ini  betapa  buruknya  penjagaan  dan  penyimpanan  yang  dilakukan terhadap benda-benda sitaan dimasa lalu. Hampir semua benda sitaan, pada umumnya jarang  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan  mengharapkan  bisa  kembali  kepada yang  berhak  dalam  keadaan  utuh.  Hampir  semua  dalam  keadaan  hancur  tanpa mempunyai  nilai  harga  lagi,  kurangnya  rasa  tanggung  jawab  penyimpanan,  jeleknya ruangan  penyimpanan  atau  gudang  penyimpanan  dan  ditambah  bertele-telenya pemeriksaan  perkara mulai  dari  penyidikan  sampai  kepada  putusan  pengadilan  yang berkekuatan  tetap.  Semua  itu  merupakan  faktor  yang  menjadi  penyebab  kehancuran benda sitaan. 4 Setelah masalah yang muncul ini maka KUHAP telah member ketentuan- ketentuan  hukum  yang  mengarahkan  gerak  langkah  Departemen  Kehakiman  untuk
3 Amiruddin dan  Zainal Asikin. (2009). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 38.
4 M. Yahya Harahap. (2000). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP . Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 277.
tampil  memenuhi  gagasan-gagasan  pembaharuan  sarana  penyimpanan  benda-benda sitaan dimasa yang akan datang. 5
Setelah  melakukan  penyitaan  atas  benda  yang  tersangkut  dalam  tindak  pidana maka  benda  pidana  tersebut  harus  diamankan  oleh  penyidik  yaitu  menempatkannya dalam  suatu  tempat  yang  khusus  untuk  penyimpanan  benda-benda  sitaan  negara. Bertitik  tolak  dari  ketentuan  Pasal  44  KUHAP,  benda  sitaan  disimpan  dalam  Rumah Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  atau  disingkat  dengan  RUPBASAN.  Rupbasan  ini yang  nantinya  adalah  satu  satunya  tempat  penyimpanan  segala  macam  jenis  benda sitaan.  Rupbasan  secara  struktural  dan  fungsional  berada  dibawah  lingkungan Departemen Kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala macam barang sitaan dari seluruh instansi.
Kantor  Rupbasan  Kelas  II  Kotabumi  berdiri  tangal  22  April  2002  dengan  jumlah pegawai  3  Orang  dan  keadaan  kantor  masih  kontrak  di  rumah  penduduk  sampai dengan akhir Tahun 2008. Tahun  2006 Kantor Rupbasan Kelas II Kotabumi mendapat hibah  tanah  dari  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Lampung  Utara  seluas  15.000 m 2 dengan status hak pakai yang berlokasi di Jl.Tjoekoel Soebroto Kotabumi, Lampung Utara.
Rupbasan  Kelas  II  kotabumi    mempunyai  visi  dan  misi  yaitu  Visi,  Menjadikan Rupbasan  Kelas  II  Kotabumi  sebagai  tempat  penyimpanan  benda  sitaan  negara  dan barang   rampasan negara yang handal dalam rangka mewujudkan pelayanan hukum dan  penegakan  hak  asasi  manusia  dan  Misi,  Mengoptimalkan  pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan dan pengadministrasian serta pengelolaan Rupbasan Kelas II  Kotabumi dalam  rangka  mewujudkan  pelayanan  hukum  dan  penegakan  hak  asasi manusia.
Mengenai  pengelolaan  benda  sitaan  negara  dan  barang  rampasan  negara  di RUPBASAN  telah  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Kehakiman  Republik  Indonesia Nomor:  M.05.UM.01.06  Tahun  1983  tentang  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara,  dimana sebagai  pedoman  pelaksanaannya  telah  diatur  dalam  Keputusan  Direktur  Jenderal
5 Ibid.
Pemasyarakatan  Nomor  :  E2.UM.01.06  Tahun  1986  tanggal  17  Februari  1986  tentang Petunjuk  Pelaksanaan  dan  Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara,  yang  telah disempurnakan  dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  : E1.35.PK.03.10 Tahun  2002 Tentang  Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Benda Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasaan  Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan Negara  dan  di  sempurnakan  lagi  dengan  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS 140.PK.02.01 Tahun 2015 tanggal 27 Meret 2015 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasan  Negara  di  Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  :  PAS  140.PK.02.01 Tahun 2015 ditetapkan dengan pertimbangan adanya keperluan untuk mengatur secara jelas mengenai pengelolaan benda sitaan negara, di mulai dari pertama penerimaan dan registrasi,  Tanggung  jawab  penerimaan  Basan  adalah  Kepala  Rupbasan,  dalam  hal kepala Rupbasan tidak berada ditempat, tanggung jawab penerimaan Basan dilakukan oleh pejabat yang memiliki tugas dan fungsi melakukan penerimaan Basan atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Rupbasan. Proses penerimaan Basan dibagi menjadi 2 (dua) yakni: Penerimaan Basan di dalam Rupbasan dan Penerimaan Basan di luar Rupbasan.
Proses  penerimaan  Basan  yang  penempatannya  berada  di  luar  Rupbasan,  sama dengan  proses  penerimaan  Basan  di  dalam  Rupbasan,  hanya  pelaksanaan  penelitian, penilaian  dan  pendokumentasiannya  dilakukan  ditempat  dimana  Basan  itu  berada. Penerimaan  Basan  dalam  hal  yang  dinyatakan  cepat  rusak,  berbahaya  dan/atau menimbulkan  biaya  tinggi  Kepala  Rupbasan  dapat  merekomendasikan  kepada  instasi yang  bertanggung  jawab  secara  yuridis  untuk  melelang  atau  memusnahkan  sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Kedua, Klasifikasi dan Penempatan, Tujuan dilakukan klasifikasi dan Penempatan Basan  pada  Rupbasan  adalah  Memudahkan  penyimpanan,  pencarian,  pemeliharaan dan  pengadministrasian  Basan  dan  Baran,  Menyediakan  informasi  data  pengelolaan Basan  dan  Baran  menurut  golongan/kelompok  Barang,  jenis  barang,  kondisi,  status hukum dan pekiraan nilai harga, dan Sebagaimana alat transpransi laporan pengelolaan
Basan  dan  Baran  kepada  instansi  terkait  dan  publik  (masyarakat  dan  pemangku kepentingan  lainnya). Ketiga Pemeliharaan,  Maksud  pemeliharaan  adalah  untuk memelihara  dan  merawat  fisik  Basan  dan  Baran  selama  disimpan  di  Rupbasan  dan Tujuan  pemeliharaan  adalah  untuk  mencegah  terjadinya  kerusakan  Basan  dan  Baran selama  disimpan  di  Rupbasan. Keempat, Mutasi,  adalah  kegiatan  pemutasian  basan secara  administrasi  yang  berkaitan  dengan  peralihan  kewenangan  yuridis  basan  yang disertai dengan perubahan pencatatan pada buku register.
Kelima, Penghapusan  basan  dan  baran,  dilakukan  karena  Faktor  alam  yang mengakibatkan Kerusakan; dan/atau Penyusutan, Kebakaran, Bencana alam dan Huru- hara.  Syarat  penghapusan  basan  dan  baran,  antara  lain:  a)  Rekomendasi  tim  peneliti yang  menyatakan  bahwa  basan  dan/  atau  baran  mengalami  pembusukan,  kerusakan, penyusutan, bencana alam, kebakaran dan huru-hara. b) Surat usulan kepala rupbasan kepada pihak yang bertanggung jawab secara yuridis perihal penghapusan basan dan/ baran;  c)  Penetapan  penghapusan  dari  pengadilan;  d)  Surat  pelaksanaan penetapan/pengeluaran basan dan/ atau baran dari instansi yang  bertanggung jawab secara  yuridis;  e)  Surat  penunjukan/  sprint  petugas  yang  melaksanakan  penetapan pengadilan; dan  f) Berita acara penghapusan.
Keenam, Penggunaan  Basan  Untuk  Proses  Peradilan.  Basan  yang  disimpan dirupbasan  dapat  digunakan  oleh  instansi  yang  bertanggung  jawab  secara  yuridis untuk  kepentingan  penyidik,  penuntutan,  atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan. untuk dapat menggunakan basan dalam proses peradilan harus memenuhi persyaratan: a.  Surat  izin  penggunaan  basan  dari  pengadilan  setempat;  b.  Surat  permintaan penggunaan  basan  dari  instansi  yang  bertanggung  jawab  secara  yuridis  dengan melampirkan daftar basan yang akan digunakan;c. Surat penugasan dari instansi yang bertanggung  jawab  secara  yuridis;d.  Berita  acara  pengeluaran.  Basan  yang  telah digunakan oleh instansi yang bertanggung jawab secara yuridis untuk keperluan proses peradilan yang dikembalikan ke rupbasan maka dilakukan proses penerimaan kembali basan sebagaimana proses penerimaan basan.
Ketujuh Pengeluaran,  a).pengeluaran  basan  sebelum  adanya  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikarenakan Perkara tersebut tidak jadi
dituntut  karena  tidak  cukup  bukti  atau  bukan  merupakan  tindak  pidana  dan  Perkara tersebut  dikesampingkan  untuk  kepentingan  umum  atau  ditutup  demi  hukum. b). Pengeluaran basan dan/ atau baran sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  karena  Dikembalikan  kepada  yang  berhak  dan Dirampas  untuk  Negara(Dilelang,  Dimusnahkan,  Dihibahkan  kepada  instansi  yang membutuhkan untuk dimanfaatkan).
Kedelapan Pengamanan, Tujuan dilakukan pengamanan adalah untuk: Terciptanya situasi  dan  kondisi  aman  dan  terkendali  dirupbasan,  Terkelolanya  administrasi pengamanan  dan  Terlaksanya  pengelolaan  basan  dan  baran  secara  baik. Kesimbilan Sarana dan prasarana pengamanan basan dan baran, dibagi menjadi 2 (dua) antara lain: 1)Sarana  administrasi  pengamanan  (Buku  laporan  pengamanan,  Papan  kontrol pengamanan, CCTV, Senjata api dan peluru cadangan, dan lain-lain), dan 2) Prasarana pengamanan  (Gedung  kantor,  Gudang  basan  dan  baran,  Pos-pos  penjagaan  dan  lain- lain). Sepuluh, Pelaporan, Guna ketertiban administrasi, pengawasan, pemantauan dan pengendalian  tugas  pengelolaan  basan  dan  baran  diperlukan  informasi  lengkap  yang dikirim dengan cepat, tepat dan cermat. Semua kegiatan pengelolaan basan dan baran dilaporkan  tertulis  kepada  atasan  secara  hierarkhis  pada  tiap  bulan,  triwulan,  tengah tahunan  dan  tahunan  dan  Dalam  hal  terjadi  peristiwa  luar  biasa,  kepala  rupbasan segera  melaporkan  kepada  kepala  kantor  wilayah  kementrian  hukum  dan  HAM setempat  dengan  tembusan  direktur  jendral  pemasyarakatan  dan  instansi  yang bertanggung jawab secara yuridis.
Secara yuridis penyimpanan benda sitaan negara adalah di Rumah Penyimpanan Benda  Sitaan  Negara  (RUPBASAN),  kecuali  memang  belum  ada  Rupbasan  di  tempat yang  bersangkutan  atau  benda  sitaan  dan  atau  barang  rampasan  tidak  mungkin disimpan dalam Rupbasan, maka penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di  kantor kepolisian  negara  Republik  Indonesia,  di  kantor  kejaksaan  negeri,  di  kantor pengadilan  negeri,  digedung  bank  pemerintah  dan  dalam  keadaan  memaksa  dapat disimpan di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.
Pelaksanaan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara  dan  barang  rampasan  negara  (Rupbasan)  Kotabumi  belum  dapat  menjalankan
fungsinya  secara  optimal,  meskipun  sudah  ada  ketentuan-ketentuan  yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri  oleh  instansi  hukum  terkait,  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan,  dilihat  dari  segi  penyimpanan  barang  bukti,  yang  akan  digunakan  dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
Rupbasan  Kotabumi  menerapkan  prosedur/mekanisme  penyimpanan  benda sitaan  sesuai  dengan  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen Kehakiman  RI  Nomor  :  PAS-140.PK.02.02  Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan  Barang Rampasan Negara di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara.  Dengan  adanya  ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara, diharapkan instansi terkait  mau  melaksanakan  penyimpanan  benda  sitaan  sesuai  dengan  prosedur  yang berlaku.  Karena  selama  ini  masih  saja  instansi  hukum  terkait  tidak  melaksanakan penyimpanan  benda  sitaan  sesuai  dengan  prosedur.  Sebagai  contoh  konkrit  seperti yang  dikemukakan  oleh  Kepala  Rupbasan,  bahwa  dalam  pemutasian  peminjaman benda  sitaan  oleh  instansi  yang  berwenang  untuk  keperluan  pembuktian  di  sidang pengadilan, maka apabila telah selesai seharusnya benda sitaan tersebut dikembalikan ke  Rupbasan  untuk  disimpan  kembali,  namun  realitanya  benda  sitaan  tersebut  tidak dikembalikan  tanpa  adanya  pertanggung  jawaban  dari  instansi  yang  berwenang meminjam benda sitaan negara tersebut.
2. Kendala-kendala  Yang  Timbul  Dalam  Pelaksanaan  Pengelolaan  Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kotabumi
Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara  (Rupbasan)  sebagai  salah  satu  Unit Pelaksana  Teknis  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia,  memang  belum  begitu  dikenal  oleh  masyarakat  namun  keberadaan Rupbasan memiliki peranan yang penting. Peranan Rupbasan dalam penegakan hukum pidana tidak dapat lepas dari Lembaga Penyitaan yang merupakan bagian terintegrasi
dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Karena  Rupbasan adalah tempat benda-benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan  pada  tingkat  penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang pengadilan,  termasuk  barang  yang  dinyatakan  disita/dirampas  berdasarkan  putusan pengadilan.
Peran  penting  Rupbasan  dalam  menunjang  proses  peradilan  yang  sederhana, cepat  dengan  biaya  yang  ringan,  diharuskan  mendukung  kelancaran  sistem pemasyarakatan  maupun  pembangunan  dalam  bidang  hukum  dalam  suatu masyarakat.  Hal  ini  terkait  dengan  jumlah  tindak  pidana  yang  terjadi  di  masyarakat yang seringkali membuat Rupbasan sendiri ikut terlibat didalamnya, sehingga menjadi tantangan  yang  kompleks  dikarenakan  posisi  Rupbasan  yang  dapat  dikatakan  masih baru keberadaannya khususnya di wilayah Kotabumi, Lampung Utara.
Pelaksanakan fungsi dan peranan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara berdasarkan ketentuan-ketentuan yang  telah ada, Rupbasan Kelas II Kotabumi masih  mengalami  kendala-kendala.  Berdasarkan  hasil  pengumpulan  data  melalui wawancara penulis terhadap Kepala Rupbasan Kelas II Kotabumi, maka penulis dapat menjabarkan kendala-kendala dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara sebagai berikut :
a. Kendala Intern
Kendala intern yang dimaksud adalah kendala yang muncul di dalam diri Rupbasan sendiri, yang meliputi :
1) Dari  segi  kesiapan  personil  Rupbasan  yang  masih  terbatas  sumber  daya manusianya  (pejabat/petugas)  yang  dipandang  dari  sudut  kualitas  maupun kuantitasnya.
a) Dari  sudut  kualitas  masih  terbatasnya  pengetahuan  (pejabat/petugas) Rupbasan mengenai pengetahuan tentang Rupbasan itu sendiri.
b) Sedangkan dari sudut kuantitas, pejabat/petugas Rupbasan yang ada sekarang baru  10  orang,  sementara  yang  dibutuhkan  adalah  12  orang  untuk  Rupbasan kelas II
2) Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  menyangkut  gedung/gudang  serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.
a) Anggaran  pemeliharaan  basan  dan  baran  di  Rupbasan  masih  sangat  terbatas (belum  maksimal)  dalam  Penggunaan  Anggarannya  karena  hanya  dapat digunaka  untuk  pembelian  peralatan  pelindung  dan  alat  kerja,  tidak  dapat digunakan untuk sarana dan prasarana lainnya sehingga anggaran pemeliharan basan dan baran sering dikembalikan ke pusat. Anggaran untuk pemeliharan di Rupbasan Kelas II di Kotabumi sekitar 20.000.000/tahun tapi hanya digunakan kurang dari setenggah anggaran yang telah ditentukan, pada bulan november pengguna anggaran Sebesar Rp 740.000 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) dan bulan desember pengguna anggaran sebesar Rp 660.000 (Enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang diungkapkan oleh Bapak Sahril, S.E.
b) Kertebatasan  sarana  tempat  penyimpan  basan  dan  baran  yaitu  Gudang  yang seharusnya  5  (lima)  gudang  dibutuhkan  Rupbasan  sesuai  yang  diatur  dalam Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Departemen  Kehakiman  RI Nomor  :  PAS-140.PK.02.02  Tahun  2015  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  dan Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasan Negara  di  Rumah  Penyimpanan  Benda  Sitaan  Negara.  Tetapi  di  Rupbasan hanya memiliki 2 (dua) Gudang yaitu Gudang Berharga dan Gudang Terbuka yang diungkapkan oleh Bapak Sahril, S.E.

## b. Kendala Ekstern
Kendala  ekstern  yaitu  kendala  yang  muncul  diluar  lingkungan  Rupbasan,  yang meliputi sebagai berikut :
1) Adanya  anggapan  dari  aparat-aparat  penegak  hukum  bahwa  Rupbasan  Kelas  II Kotabumi  dianggap  belum  mampu  menyimpan/mengelola  benda  sitaan  negara. Sebagai contoh konkritnya adalah mengenai uang hasil kejahatan yang seharusnya disimpan  di  Rupbasan  tetapi  realitanya  uang  hasil  korupsi  disimpan  di  instansi Kejaksaan,  dengan  alasan  kurang  terjamin  keamanannya  apabila  disimpan  di Rupbasan.
2) Belum  adanya  persamaan  persepsi  masyarakat  terhadap  Rupbasan,  khususnya instansi terkait.
Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara, merupakan suatu tantangan bagi pihak Rupbasan dalam menjalankan  tugasnya.  Agar  pelaksanaan  pengelolaan  benda  sitaan  dapat  berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang  berlaku maka diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.
3. Upaya-Upaya Yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Tersebut Pelaksanakan  tugasnya,  Rupbasan  Kelas  II Kotabumi  masih  mengalami  kendala- kendala baik secara intern maupun ekstern. Kendala-kendala yang muncul merupakan suatu  tantangan  bagi  pihak  Rupbasan,  maka  kendala  tersebut  harus  segera  diatasi secara tepat, agar peranan Rupbasan sebagai tempat penyimpanan benda sitaan dapat berjalan  sesuai  dengan  fungsinya.  Untuk  mengatasi  kendala-kendala  tersebut diperlukan adanya upaya-upaya sebagai berikut :
a. Dari  segi  kesiapan  personil  Rupbasan  yang  masih  terbatas  sumber  daya manusianya  (pejabat/petugas)  yang  dipandang  dari  sudut  kualitas  maupun kuantitasnya  Untuk  personil  pendukung  Rupbasan  sekarang  ini  ada  10 (Sepuluh)  orang.  Hal  ini  apabila  ditinjau  dari  wilayah  kerja  dan  beban  kerja yang ada tentu saja masih kurang memadai, sementara jumlah pembagian tugas Rupbasan  Kelas  II  Kotabumi  membutuhkan  12  orang.  Menghadapi  kendala tersebut,  Kepala  Rupbasan  telah  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman untuk penambahan bantuan personil yang diungkapkan oleh Drs Alexander (PLT Kepala).
b. Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang  menyangkut  gedung/gudang  serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan.  Padahal Rupbasan Kelas  II  Kotabumi  pada  Tahun  2006  telah  mendapatkan  hibah  tanah  dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara seluas 15.000 m² dengan status hak  pakai,  tetapi  Rupbasan  Kelas  II  Kotabumi  hanya  memiliki  gudang penyimpanan  2  (dua)  jenis  yaitu  Gudang  berharga  dan  Gudang  Terbuka.
Kepala  Rupbasan  telah  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  Departemen  Kehakiman  untuk  penambahan  anggaran  untuk penambahan gudang yang diungkapkan oleh Drs Alexander (PLT Kepala).
c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan kelas II Kotabumi  dianggap  belum  mampu  menyimpan/mengelola  benda  sitaan negara.
Rupbasan  kelas  II  Kotabumi  dianggap  masih  baru  karena  didirikan  pada  tahun 2002  sehingga  aparat-aparat  penegak  hukum  menganggap  Rupbasan  belum  mampu menyimpan  benda  sitaan  secara  profesional.  Disamping  itu  masih  adanya  keinginan untuk  menguasai  benda  sitaan  dalam  hal  ini  adalah  pengambilalihan  dari  instansi hukum  seperti  Kepolisian,  Kejaksaan  dan  Pengadilan  Negeri  mengenai  benda  sitaan yang  memang  prosedurnya  harus  diserahkan  pengelolaannya  kepada  Rupbasan. Kendala tersebut diatasi oleh Kepala Rupbasan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat atau instansi terkait.

## D. PENUTUP
Pelaksanaan tugasnya sebagai tempat penyimpanan dan pengelolaan benda sitaan negara  dan  barang  rampasan  negara  (Rupbasan)  Kotabumi  belum  dapat  menjalankan fungsinya  secara  optimal,  meskipun  sudah  ada  ketentuan-ketentuan  yang mengaturnya. Realitanya, instansi terkait tidak mau menyerahkan benda sitaan negara untuk disimpan di Rupbasan. Namun benda sitaan tersebut dikelola dan dimanfaatkan sendiri  oleh  instansi  hukum  terkait,  hal  ini  sangat  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan. Padahal Rupbasan memiliki peranan yang penting dalam sistem peradilan,  dilihat  dari  segi  penyimpanan  barang  bukti,  yang  akan  digunakan  dalam pembuktian pada penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan akan tetapi masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut  kualitas  maupun  kuantitasnya,  Keterbatasan  sarana  dan  prasarana  yang menyangkut  gedung/gudang  serta  anggaran  dalam  mendukung  pelaksanaan  fungsi Rupbasan dan Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Kelas  II  Kotabumi  dianggap  belum  mampu  menyimpan/mengelola  benda  sitaan
negara.  Kepala  Rupbasan  telah  mengajukan  permohonan  kepada  Kepala  Kantor Wilayah  Departemen  Kehakiman  untuk  penambahan  bantuan  personil,  kemudian Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam  mendukung  pelaksanaan  fungsi  Rupbasan  Kepala  Rupbasan  telah  mengajukan permohonan  kepada  Kepala  Kantor  Wilayah  Departemen  Kehakiman  untuk penambahan anggaran untuk penambahan gudang.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2009). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Romli  Atmasasmita.  (2009). Sistem  Peradilan  Pidana  Persfektif  Eksistensialisme  dan Abolisionisme . Bandung: BinaCipta.
Mien  Rukmini.  (2003). Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Melalui  Asas  Praduga  Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Bandung: Alumni.
M.  Yahya  Harahap.  (2000). Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP .  Jakarta: Sinar Grafika

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2001 tetantang Hak Asasi Manusia
Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04.PR.07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja RUTAN dan RUPBASAN
Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Pemasyarakatan  Nomor  :  PAS  140.PK.02.01  Tahun 2015  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Benda  Sitaan  Negara  dan  Barang  Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.