Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 105

## TINDAK PIDANA PERBANKAN  BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG  PERUBAHAN  ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG  PERBANKAN
L. Alfies sihombing,  Yeni Nuraeni
fieslawfirm@gmail.com, yeni_nuraeni95@yahoo.com
Abstract
Not all articles of the bank ing law can ensnare perpetrators of criminal acts as regulated in Article 49 and Article 50 of Law No.10 of 1998 concerning Amendments to Law No.7 of 1992 concerning Bank ing, so as long as it is not regulated by This law can be applied to the Criminal Code (KUHP), such  as  criminal  acts  relating to documents or scripts forgery, so the provisions of Article 263 or Article 264 of the Criminal Code can be applied to regulate fraud, or embezzlement can be impo sed under article 372 of the Criminal Code which regulates embezzlement, Article 378 (fraud), Article 362  (theft).  Given  the  bank ing function and strategic position as supporting the smooth payment system,  implementing  monetary  policy  and  achieving  financi al  system  stability,  it is necessary to have  Good  Corporate  Governance,  healthy,  transparent  bank ing  institutions  and  uphold  the principles of professionalism and compliance with applicable provisions and regulations which can subsequently minimizing criminal acts in the bank ing sector.
Key Word : Bank ing, regulation and criminal act
Abstrak
Tidak  semua  pasal-pasal  dari  undang-undang  perbankan  dapat  menjerat  pelaku  tindak  pidana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  49  dan  Pasal  50  Undang -Undang  No.10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  atas  Undang-undang  No.7  Tahun 1992 Tentang Perbankan, maka sepanjang tidak diatur oleh  Undang-undang  ini  dapat  diterapkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  seperti tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  tindakan  pemalsuan  dokumen  atau  warkat,  maka  dapat diberlakukan  ketentuan  Pasal  263  atau  Pasal  264  KUHP  yang  mengatur  pemalsuan  surat,  atau penggelapan  dapat  dikenakan  pasal  372  KUHP  yang  mengatur  tentang  penggelapan,  Pasal  378 (penipuan),  Pasal  362  (pencurian).  Mengingat  fungsi  perbankan  dan  kedudukan  strategis  sebagai penunjang  kelancaran  sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian stabilitas sistem  keuangan,  maka  diperlukan  adanya Good  Corporate  Governance ,  institusi  perbankan yang sehat,  transparan  serta  menjunjung  tinggi  azas  profesionalisme  dan  kepatuhan  terhadap  ketentuan dan  peraturan  yang  berlaku  yang  selanjutnya  dapat  meminimalisasi  dilakukannya  tindak  pidana  di bidang perbankan.
Kata kunci :  Perbankan, Peraturan dan tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Pemberitaan  mengenai  berbagai  masalah  yang  melanda  dunia  perbankan  di Indonesia  senantiasa  menarik  perhatian  masyarakat.  Walaupun  masyarakat  mengalami masa-masa  sulit  dengan  ditutupnya  banyak  bank  dan  kesulitan  likuiditas  yang  dihadapi bank-bank  pada  beberapa  tahun  pertama  dari  krisis  moneter,  peran  strategis  perbankan dalam  Pembangunan  ekonomi  tidak  menyurut.  Bagian  terbesar  dari  perputaran uang tetap terjadi  melalui  pasar  uang,  kendati  aktivitas  pasar  modal  terus  meningkat.  Belajar  dari
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 106
pengalaman  pahit  dari  krisis  moneter,  kiranya  wajar  apabila  masyarakat  berharap  banyak akan makin baiknya pelaksanaan pengelolaan bank-bank di Indonesia.
Bank-bank  seakan  ditantang  untuk  dapat  menunjukkan  peran  sebagai  lembaga kepercayaan.  Di  lain  pihak,  fakta  masih  menunjukkan  terjadinya  berbagai  tindak  pidana perbankan yang setidaknya telah mencederai usaha-usaha serius untuk mengembalikan citra baik  dunia  perbankan  di  Indonesia.  Bahwa  pembangunan  nasional  yang  dilaksanakan selama  ini  merupakan  upaya  pembangunan  yang  berkesinambungan  yang  meliputi  seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang –  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Sehingga  untuk  mendukung terwujudnya  pembangunan  nasional  yang  berkesinambungan  dan  sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan  moneter  harus  dititik beratkan pada upaya untuk meningkatkan daya saing usaha yang lebih  adil  dan merata dengan menekankan pada peningkatan kesejahteran masyarakat.
Perkembangan  ekonomi  nasional  dewasa  ini  menunjukkan  arah  yang  semakin menyatu  dengan  ekonomi  regional  dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak  kurang  menguntungkan.  Sementara  itu,  perkembangan  perekonomian  nasional senantiasa  bergerak  cepat  dengan  tantangan  yang  semakin  kompleks.  Oleh  karena  itu, diperlukan  berbagai  penyesuaian  kebijakan  di  bidang  ekonomi  termasuk  sektor  perbankan sehingga  diharapkan  akan  dapat  memperbaiki  dan  memperkukuh  perekonomian  nasional. Sektor  perbankan  yang  memiliki  posisi  strategis  sebagai  lembaga  intermediasi  dan penunjang  sistem  perbankan  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  dalam  proses penyesuaian  dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem perbankan  nasional  yang  bukan  hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan  juga  penyehatan  sistem  Perbankan  secara  menyeluruh.  Upaya  penyehatan Perbankan  nasional  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara  Pemerintah,  bank-bank  itu sendiri  dan masyarakat pengguna jasa bank.
Adanya  tanggung  jawab  bersama  tersebut  dapat  membantu  memilihara  tingkat kesehatan  Perbankan  nasional  sehingga  dapat  berperan  secara  maksimal  dalam perekonomian  nasional.
Pembangunan  hukum  di  Indonesia  pada  hakikatnya  menuntut  adanya  perubahan sikap  mental  sedemikian  rupa  dan  menghendaki  agar  hukum  tidak  lagi  hanya  dipandang sebagai  perangkat  norma  semata,  melainkan  hukum  dipandang  juga  sebagai  sarana  untuk mengubah  masyarakat.  Hukum  tidak  lagi  berkembang  dengan  mengikuti  masyarakat, melainkan  hukum  harus  dapat  memberikan  arah  kepada  masyarakat  sesuai dengan tahap- tahap pembangunan yang dilaksanakan. 1
Sehubungan  dengan  bertambahnya  kebutuhan manusia yang tidak terbatas, dengan seiring  pertumbuhan  perekonomian  yang  tidak  sehat,  dapat  menimbulkan  suatu perekonomian  Negara  yang  tidak  stabil. Dalam dunia ekonomi muncullah suatu perbankan, dimana  yang  mempunyai  tugas  untuk  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk
1 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ,  Prenada Media Group, Jakarta, 2010,hlm.11.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 107
lain  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat.  Dalam  perbankan  yang  paling  besar jumlahnya adalah dalam bidang perkreditan atau penyaluran dana. Karena bank merupakan suatu  usaha  yang  dengan  tujuan  lain  adalah  mencari  keuntungan  yang  sebesar-besarnya, maka  munculah  suatu  keserakahan  dari  seorang  dari  seorang  kreditur  untuk  memberikan kredit kepada debitur sehingga akan memunculkan tindak  pidana perbankan.
Salah satu contoh dalam tindak pidana perbankan  yaitu  pemberian kredit/pembiayaan  tanpa  disertai  dengan  analisis  kredit  yang  professional  dan  atau  tanpa memperhatikan  asas-asas  perkreditan  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsif  syariah  yang sehat,  dan  paling  radikal  dengan  memberikan  data-data  fiktif penerima dana kredit dengan memunculkan  debitur-debitur  fiktif,  sehingga  berakibat  suatu  kredit  bermasalah,  bahkan sampai kepada kredit macet.
Dalam  rangka  menegakkan  hukum  di  lingkungan  perbankan  dan  mengamankan dana masyarakat serta kekayaan Negara yang ada pada bank, Bank Indonesia memandang perlu untuk melakukan koordinasi dengan dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  sehingga  pada  tanggal  20  Desember  2004,  Gubernur Bank  Indonesia,  Jaksa  Agung  RI  dan  Kapolri  telah  menandatangani  Surat  Keputusan Bersama  (SKB)  tentang  Kerjasama  Penanganan  Tindak  Pidana  di Bidang Perbankan dan Petunjuk Pelaksanaannya sebagai pembaharuan dari SKB serupa yang telah ditandatangani pada tahun 1997. 2

## PEMBAHASAN
Bila  didefinisikan  dari  kejahatan  bisnis  dari  beberapa  literature  dapat  disimpulkan bahwa  kejahatan  bisnis  yaitu  kejahatan  yang  timbul  dari  praktek  praktek  bisnis,  termasuk juga  kejahatan perbankan termasuk didalamnya contoh dari kejahatan di dalam dunia bisnis. 3 Sedangkan,  bisnis  itu  merupakan  salah  satu  aktivitas  usaha  yang  utama  dalam  menunjang perkembangan  ekonomi.  Kata  bisnis  diambil  dari  bahasa  Inggris  “bussines”  yang  berarti kegiatan  usaha.  Istilah  bisnis  yang  dimaksudkan  adalah  suatu  urusan  atau  kegiatan  dagang, industry  atau keuangan yang dihubungkan  dengan produksi  atau pertukaran atau jasa.
Dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dalam usaha tertentu  dengan  motif  untuk  mendapatkan  keuntungan.  Begitu  juga  dengan  perbankan  yang merupakan  kegiatan  usaha  di  bidang  jasa  yang  tujuan  utamanya  mencari  keuntungan,  jadi dapat  disimpulkan  disini  kejahatan  perbankan  merupakan  bagian  dari  kejahatan  bisnis. 4 Pengertian  kejahatan  bisnis  sendiri,  dapatlah  ditarik  dari  makna  kata  “kejahatan”  dan “bisnis”.  Jadi  kejahatan  bisnis  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilarang  oleh  peraturan perundang-undangan  dalam  arti luas (hukum), bersifat melawan hukum dan diancam dengan hukuman  pidana  yang  dilakukan  baik  oleh  perorangan  maupun  perusahaan  dalam  aktivitas
2 S.Sundari Arie, Tindak Pidana di Bidang Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Praktenya, makalah disampaikankan dalam seminar oleh CFISEL,2007, hlm 2.
3 http://erwan29680.wordpress.com, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2010.
4 Idem.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 108
perdagangan  (bisnis)  yang  didalamnya  meliputi  pekerjaan,  profesi,  penghasilan,  mata pencaharian dan keuntungan, dan lain-lain.
Dalam  hal  terjadinya  suatu  Tindak  Pidana  Perbankan  yang  dilakukan  oleh  orang dalam, terdapat beberapa undang-undang yang dapat diterapkan yaitu :
1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  ketentuan  KUHP  yang  biasa dipakai misalnya Pasal 263 (pemalsuan), Pasal 372 (penggelapan dalam jabatan), Pasal  378  (penipuan),  Pasal  362  (pencurian),  dan  lain-lain,  maka  pasal-pasal KUHP  diterapkan  biasanya  apabila  bank  menjadi  korban  dari  suatu  tindak pidana.
2. Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  diterapkan  terhadap kasus-kasus  yang  menimpa  bank  pemerintah.  Undang-Undang  ini  untuk mempermudahkan  menjerat  pelaku,  mengenakan  hukuman  yang  berat  dan memperoleh uang pengganti  atas kerugian Negara.
3. Undang-Undang  No.10  Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang No.7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  ketentuan  dalam  undang-undang  ini biasanya  diterapkan  apabila  komisaris,  direksi,  Pegawai  dan  pihak  terafiliasi dengan  bank  (orang  dalam)  atau  orang  yang  mengaku menjalankan usaha bank sendiri  sebagai pelakunya.
Berkenaan  dengan  pasal-pasal  mengenai  tindak  pidana  perbankan,  telah  terjadi perubahan yang cukup signifikan yang terdapt di dalam  Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan  adalah mengenai  pengenaan  sanksi  yang  jauh  lebih  berat  dan  ditetapkan  minimum  dan  maksimum dalam hal terjadi tindak  pidana di bidang  perbankan.
Tidak  semua  pasal-pasal  dari  undang-undang perbankan dapat menjerat pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  No.7  Tahun  1992  Tentang  Perbankan,  maka sepanjang  tidak  diatur  oleh  Undang-undang  ini  dapat  diterapkan  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP),  seperti  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  tindakan  pemalsuan dokumen  atau warkat, maka dapat diberlakukan ketentuan Pasal 263 atau Pasal 264 KUHP yang  mengatur  pemalsuan  surat,  atau  penggelapan  dapat  dikenakan  pasal  372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan, Pasal 378 (penipuan),  Pasal 362 (pencurian).

## Penanganan Kredit Bermasalah.
Bahwa salah  satu kejahatan perbankan yang sering terjadi dan memiliki dampak yang luar  biasa  sesuai  yang  tercantum  salah  satunya  di  Undang-Undang  No.10  Tahun  1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan satu kejahatan perbankan  yang  begitu  sering  terjadi  yaitu  adanya  kredit  bermasalah.  Kredit  bermasalah dalam  jumlah  besar  dapat  mendatangkan  dampak  yang  tidak  menguntungkan  bagi  bank pemberi  kredit,  dunia  perbankan  pada  umumnya,  dan  juga  terhadap kehidupan ekonomi dan moneter  dalam  suatu  Negara. 5 Melihat  dampak  yang  sedemikian  besar  terhadap  kredit
5 Siswanto Sutojo, Mengenai Kredit Bermasalah ,Jakarta :Damar Mulia Pustaka, 2008, hlm 25.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 109
bermasalah, maka hal tersebut harus segera ditangani. Dalam penanganan kredit bermasalah adalah  kecepatan  pengembalian  biaya  yang  seminimal  mungkin  menjadi  bagian  yang  tidak dapat terpisahkan dalam upaya bank mengatasi permasalahan kredit bermasalah. 6
Hal-hal yang perlu diperhatikan  dalam penanganan kredit bermasalah adalah :
 Keinginan  debitur untuk menyelesaikan kewajiban.
 Tingkat kerja sama dan keterbukaan debitur.
 Kemampuan financial  debitur.
 Sumber pengembalian  pinjaman.
 Prospek usaha debitur.
 Mudah tidakya menjual  jaminan.
 Kelengkapan dokumentasi  jaminan.
 Ada tidaknya tambahan jaminan  baru.
 Sengketa tidaknya jaminan.
 Ada tidaknya sumber pembayaran dari usaha lain.
Menurut  Siswanto  Sutojo  dalam  menangani  kredit  bermasalah,  pimpinan  bank  harus tetap  berpegang  pada  pedoman  pokok  penanganan  kredit  bermasalah,  yaitu  usaha penyelamatan  kredit  tersebut  dapat  ditempuh  dengan  dua  cara,  yaitu  melalui  jalur  hukum maupun  jalur  nonhukum.  Salah  satu  upaya  penyelamatan  kredit  melalui  jalur  nonhukum adalah  restrukturisasi  kredit.  Dasar  hukum  restrukturisasi  kredit  adalah  Surat  Direksi  Bank Indonesia No.31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998.
Restrukturisasi  merupakan  upaya  yang  dilakukan  Bank  dalam  rangka  membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui  :
1. Penjadwalan  kembali  ( rescheduling ),  yaitu  perubahan  jadwal  pembayaran  kewajiban nasabah  atau  jangka  waktunya.  Tindakan  rescheduling  dapat  diberikan  kepada  debitur yang  masih  menunjukkan  itikad  baik  untuk  melunasi  kewajibannya.  Faktor-faktor  yang mendukung  diberikannya  tindakan  rescheduling  misalnya  :  pemasaran  dari  produk debitur  masih  baik,  yang  dihasilkan  oleh  mesin/pabrik/proses  produksi  yang  masih berjalan  normal.  Dari  sisi  aspek  manajemen,  usaha  debitur  dikelola  oleh  tenaga  yang professional  dan  cukup  terampil.  Bahan  baku  untuk  keperluan  produksi  debitur  cukup tersedia  di  pasar,  sedangkan  proses  produksinya  menggunakan  metode  teknologi  yang memadai  (tidak  usang/belum  out  of  date).  Di  samping  itu,  peraturan  pemerintah  dan kondisi  ekonomi  global  cukup  mendukung.  Tindakan  rescheduling  ini  dilakukan  karena terjadi kelebihan pembiayaan terhadap objek kredit (over finance). Agunan yang dikuasai bank cukup mengatasi dan memenuhi syarat yuridis.
2. Persyaratan  kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan,  antara  lain  perubahan  jadwal  pembayaran,  jumlah  angsuran,  jangka waktu dan/atau  pemberian  potongan  sepanjang  tidak  menambah  sisa  kewajiban  nasabah  yang harus  dibayarkan  kepada  bank.  Tindakan  reconditioning  dapat  diberikan  kepada  debitur yang  masih  memiliki  itikad  baik  untuk  melunasi  kewajibannya,  yang  berdasarkan
6 Idem, hlm 25.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 110
pembuktian  secara  kuantitatif  merupakan  alternative  yang  terbaik.  Mesin/pabrik/proses produksi  masih  berfungsi  baik  dan  terawat,  kapasitas  masih  dapat  ditingkatkan.  Usaha debitur  dikelola  oleh  manajemen  yang  professional  dan menggunakan tenaga kerja yang cukup  terampil.  Untuk  kelangsungan  produksinya,  debitur  tidak  mengalami  kesulitan untuk  mendapatkan  bahan  baku,  dan  berproduksi  dengan  memakai  teknologi  yang memadai,  peraturan  pemerintah  dan  kondisi  ekonomi  global  cukup  mendukung. Tindakan  reconditioning  ini  dilakukan  karena  debitur  mengalami  kekurangan  modal kerja. Agunan yang dikuasai  bank cukup mengatasi dan memenuhi  syarat yuridis.
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada  rescheduling  atau  reconditioning.  Restrukturisasi  kredit hanya dapat dilakukan atas dasar  permohonan  secara  tertulis  dari  nasabah.  Restrukturisasi  kredit  hanya  dapat dilakukan  untuk nasabah yang memenuhi criteria sebagai berikut :
a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
b. Nasabah  memiliki  prospek  usaha  yang  baik  dan  mampu  memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
Penyelesaian  kredit  melalui  institusi  hukum  dapat  dilakukan  melalui  pendekatan litigasi  (jalur  pengadilan)  dan  pendekatan  nonlitigasi  (di  luar  pengadilan).  Pendekatan  litigasi akan  menyerap  biaya  yang  cukup  besar  serta  memakan  waktu  yang  cukup  lama  karena adanya  proses  hukum.  Sedangkan pendekatan nonlitigasi menyerap biaya yang relative lebih kecil  serta memakan waktu yang relative lebih singkat. Upaya penyelesaian nonlitigasi dapat ditempuh  melalui  proses  mediasi  yang  akhir-akhir  ini  sedang  dikampanyekan  oleh  Bank Indonesia  dan  sedang  laris  manis  digunakan  oleh  bank  dalam  menyelesaikan  sengketa terhadap nasabahnya.
Penyelamatan  kredit  melalui  jalur litigasi dapat dilakukan melalui badan-badan sebagai berikut :
1. Somasi (surat peringatan utang).
2. Gugatan kepada debitur melalui  pengadilan  negeri Uitvoer Bij  Voorad.
3. Eksekusi putusan pengadilan.
4. Eksekusi akta pengakuan utang.
5. Eksekusi hak tanggungan.
6. Parate Eksekusi Hak Tanggungan.
7. Eksekusi Terhadap Penjamin.
8. Lembaga Paksa Badan.
9. Kepailitan  melalui  Pengadilan Niaga.
Penegakan Hukum Kejahatan Perbankan.
Dalam rangka menegakkan hukum di lingkungan perbankan dan mengamankan dana masyarakat  serta  kekayaan  Negara  yang ada pada bank, Bank Indonesia memandang perlu untuk  melakukan  koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana di  bidang  perbankan,  sehingga  pada  tanggal  20  Desember  2004,  Gubernur  Bank  Indonesia, Jaksa Agung RI dan Kapolri telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 111
Kerjasama  Penanganan  Tindak  Pidana  di  Bidang  Perbankan  dan  Petunjuk  Pelaksanaannya sebagai pembaharuan dari SKB serupa yang telah ditandatangani pada tahun 1997.
Bahkan Menteri Koordinator  Bidang  Perekonomian  dengan  surat  No.S- 241/M.EKON/10/2005  tanggal  20  Oktober  2005  kepada  Presiden  RI  menginformasikan bahwa Bank Indonesia, Kejaksaan RI dan Kepolisian  Negara RI sepakat penyelesaian dugaan tindak pidana perbankan tetap mengacu pada SKB tersebut. Dengan demikian segala sesuatu penyelidikan  lanjutan  hanya  dapat  dilakukan  setelah  dilakukan  penyelidikan  awal  dari  Bank Indonesia,  hal  ini  untuk  menghindari  kekhawatiran  dari  petugas  bank  terhadap  pemanggilan berturut-turut karena masalah yang belum jelas.
Mengingat  fungsi  perbankan  dan  kedudukan  strategis  sebagai  penunjang  kelancaran sistem  pembayaran,  pelaksanaan  kebijakan  moneter  dan  pencapaian  stabilitas  sistem keuangan,  maka  diperlukan  adanya  Good  Corporate  Governance,  institusi  perbankan  yang sehat,  transparan  serta  menjunjung  tinggi  azas  profesionalisme  dan  kepatuhan  terhadap ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku  yang  selanjutnya  dapat  meminimalisasi  dilakukannya tindak  pidana  di  bidang  perbankan.  Sehubungan  dengan  tindak  pidana  di  bidang  perbankan tersebut, Undang – undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang  No.  10  Tahun  1998  (UU  Perbankan)  memberikan  cakupan  yang  jelas tentang tindak pidana di bidang  perbangkan.
Selain  itu,  ketentuan-ketentuan yang terkait tentang tindak pidana di bidang perbankan tersebut diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :
a. Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
b. Undang-undang  No.31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  No.20  tahun 2001  tentang  Korupsi.Undang-undang  No.15  tahun  2002  tentang  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang No.25 tahun 2003 (UU TPPU).
c. Undang-undang  No.23  tahun  1999  tentang  Bank  Indonesia  sebagaimana diubah  dengan Undang-undang No.3 tahun 2004 (UU Bank Indonesia).
d. Undang-undang No.24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa (UU LLD).
e. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Penanganan Dugaan Tindak Pidana Perbankan.
Pengaturan  dan  pengawasan  bank  oleh  Bank  Indonesia  meliputi wewenang sebagai berikut :
1. Memberikan dan mencabut izin  usaha bank ( right to license ).
2. Menetapkan peraturan dalam bidang perbankan ( right to regulate ).
3. Melakukan pengawasan terhadap bank( right to control ).
4. Mengenakan  sanksi  terhadap  bank  yang  melanggar  ketentuan  perbankan ( right  to  impose  sanction ). Hal tersebut sejalan dan sesuai dengan amanat dalam  Undang-Undang  Perbankan.  Oleh  karena  itu,  dalam  pelaksanaan
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 112
kewenangan  yan  dimilikinya,  Bank  Indonesia  mengacu  kepada  Undang- Undang Perbankan tersebut.
Dalam  rangka  melakukan  tindakan  represif  terhadap  pelanggaran  ketentuan  yang berlaku,  khususnya  yang  mengandung  unsur  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  dibentuk Tim Investigasi Penyimpangan di Bidang Perbankan (TIPPER) berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia  No.31/181/KEP/DIR  tanggal  31  Desember  1998,  yang  kemudian  diubah  menjadi unit  Khusus  Investigasi  Perbankan  (UKIP) sesuai peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia No.3/1/PDG/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Organisasi Sektor Perbankan dan terakhir  diubah  menjadi  Direktorat  Investigasi  dan  Mediasi  Perbankan(DIMP)  berdasarkan PDG  Bank  Indonesia  No.7/29/PDG/2005  tanggal  12  Desember  2005  tentang  Perubahan kelima  atas PDG No.3/1/PDG/2001 Tentang Organisasi Sektor Perbankan.
DIMP  memiliki  misi  melakukan  tindak  lanjut  terhadap  temuan  pengawasan, pemeriksaan  dan  atau  laporan/informasi  mengenai  penyimpangan  yang  diduga  mengandung unsur  pidana  di  bidang  perbankan  serta  melaksanakan  fungsi  mediasi  terhadap  sengketa antara  bank  dengan  nasabah  yang  mengacu  pada  prinsip good corporate governance dalam rangka mencapai sistem perbankan yang sehat guna mendukung kestabilan sisitem keuangan. Pembentukan  DIMP  diharapkan  dapat  mendukung  announcement  effect  terhadap  dunia perbankan  yaitu  law  enforcement  dalam  kegiatan  perbankan  tetap  dilaksanakan  dan ditegakkan  serta  segala  bentuk  penyimpangan  yang  dilakukan  akan  membawa  konsekuensi hukum bagi para pelakunya.
Dengan demikian adanya pembentukan DIMP ini dapat memfasilitasi masyarakat atau stakeholders  yang  ingin  memberikan  laporan/informasi  adanya  dugaan  tindak  pidana  di bidang  perbankan  kepada  Bank  Indonesia  sehingga  selanjutnya  bank  Indonesia  dapat menindaklanjuti  laporan/informasi  tersebut  untuk  menemukan  kebenaran  adanya  dugaan tindak pidana di bidang  perbankan.

## Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.
Dalam  Undang-undang perbankan, tidak disebutkan secara tegas batasan dan jenis tindak  pidana  di  bidang  perbankan.  Namun  apabila  dilihat  dari  berbagai  literatur  dan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  dapat diartikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50A Undang-undang  Perbankan  yang  secara  garis  besarnya    dapat  dikelompokkan  menjadi beberapa jenis yaitu :
1. Tindak  Pidana  yang  berkaitan  dengan  perijinan  (Pasal  46  jo  pasal  16). Perijinan  bagi  setiap  pihak  yang  melakukan  kegiatan  menghimpun  dana dari masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting untuk diawasi.
2. Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  rahasia bank (Pasal 40, 41, 41A , 42  ,  42  A  ,  43  ,  44,  44  A  ,  45  ,  47  &  47  A).  Ketentuan  rahasia  bank diperlukan  untuk  menjaga  kepercayaan  masyarakat  agar  informasi nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  tidak  disalahgunakan  demi menjamin  kelangsungan  usaha  bank,  sehingga  keberadaan  rahasia  bank sangat strategis.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 113
3. Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  bank  oleh  Bank Indonesia  (Pasal  29,  30  &  48).  Dalam  rangka  pengawasan  bank  oleh bank  Indonesia,  bank  wajib  menyampaikan  kepada  Bank  Indonesia segala  keterangan  dan  penjelasan  mengenai  usahanya,  memberikan kesempatan  bagi  pemeriksaan  buku-buku  dan  berkas-berkas  yang  ada pada bank serta menyampaikan laporan-laporan dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  usaha  Bank  (Pasal  49 ayat  1  &  2).  Dalam  menjalankan  fungsinya,  Bank  dapat  melakukan berbagai  kegiatan  usaha  yang  meliputi  penghimpunan  dana,  penyaluran kredit/pembiayaan  dan  penyediaan  jasa  lainnya  seperti  transfer, penjualan  dan pembelian travel cek dan L/C.
5. Tindak  pidana terkait dengan pihak terafiliasi (Pasal 50) Undang-undang perbankan  tidak  hanya mengatur kewajiban pengurus dan pegawai bank tetapi  juga  pihak  terafliasi,  yang  meliputi  pengurus  dan  pegawai  bank baik  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  maupun  koperasi,  pihak  yang memberikan  jasanya  kepada  bank  antara  lain  akuntan  public,  konsultan hukum,  penilai  dan  lain-lain  dan  pihak  yang  menurut  penilaian  Bank Indonesia  turut  serta  mempengaruhi  pengelolaan  Bank  antara  lain pemegang saham dan keluarga pengurus bank.
6. Tindak  pidana  yang  terkait  dengan  pemegang  Saham  (Pasal  50A) pemegang  saham  bank  yang  dikenal  dengan  istilah  pemilk  bank  juga diancam  denagn  sanksi pidana apabila menyuruh Komisaris, Direksi dan pegawai bank untuk melakukan tindakan melawan hukum.
Hambatan dan tantangan dalam penanganan kejahatan perbankan.
Bahwa  penanggulangan  kejahatan  perbankan  begitu  kompleks  permasalahannya sehingga  proses  penanganan  kejahatan Perbankan mengalami kendala dan hambatan  baik di Bank Indonesia dan Aparat penegak Hukum diantaranya :
a. Bank Indonesia.
1. Sistem  kontrol  yang  dilakukan  oleh  Bank  Indonesia  tidak  begitu  ketat  sehingga masih memberikan peluang bagi oknum-oknum  memanfaatkan celah tersebut.
2. Lemahnya pegontrolan Bank Indonesia dalam pengeluaran sertifikat Bank.
3. Kemudahan dalam transaksi perbankan antar bank di berbagai Negara.
4. Mudahnya melakukan transaksi dengan menggunakan E-Bankin melalui  internet.
5. Teknologi  security di Bank atau perdagangan valas yang tertinggal.
6. Sistem  control  terhadap  perdagangan  valuta  asing  dan  pendirian  perusahaan  masih lemah.
b. Aparat penegak hukum :
1. Aparat penegak hukum kurang professional (menjalankan pekerjaannya secara benar dan  tidak  menyimpang  dari  kode  etik  profesi  masing-masing) dan independen (tidak diintervensi  oleh pihak manapun dan tidak membawa kepentingan pihak tertentu).
2. Secara  kuantitatif,  penyidik  tindak pidana ekonomi masih kurang, apalagi setelah era reformasi, tindak pidana ekonomi  semakin meningkat.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 114
3. Lemahnya  penguasaan  perundang-undangan  ekonomi  oleh  aparat  penegak  hukum, serta  tidak  konsistennya  aparat  dalam  mengikuti  perkembangan  kejahatan  di bidang perbankan dan valuta asing.
4. Terbatasnya  personil  yang  mengawaki  teknologi  informatika,  yang  berhubngan dengan proses penyidikan.
5. Dalam  pelaksanaan  penyidikan  masih  bersifat  reaktif,  sehingga  apabila  tidak  ada laporan perihal kejahatan kerah putih,  maka anggota pasif saja.
6. Masih  didapatinya  praktek  KKN  dalam  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana ekonomi. 7

## KESIMPULAN
Bahwa  kejahatan  Perbankan  yang  sering  dan  bisa  muncul  kepermukaan  dapat disebabkan oleh Error Omission (EO) adalah kejahatan perbankan yang  timbul oleh adanya unsur  kesengajaan  untuk  melanggar  kebijakan  dan prosedur yang telah ditetapkan, baik oleh pemberi  pinjaman  (Bank/Kreditur)  atau  penerima  pinjaman(Nasabah/debitur)  dan  selanjtnya Error  Commusion  (EC)  timbulnya  kejahatan  perbankan    karena  memanfaatkan  lemahnya peraturan atau ketentuan yaitu memang belum ada atau sudah ada, tetapi tidak jelas.
Dalam  rangka  melakukan  tindakan  represif  terhadap  pelanggaran  ketentuan  yang berlaku,  khususnya  yang  mengandung  unsur  tindak  pidana  di  bidang  perbankan,  dibentuk Tim Investigasi Penyimpangan di Bidang Perbankan (TIPPER) berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia  No.31/181/KEP/DIR  tanggal  31  Desember  1998,  yang  kemudian  diubah  menjadi unit  Khusus  Investigasi  Perbankan  (UKIP) sesuai peraturan Dewan Gubernur (PDG) Bank Indonesia No.3/1/PDG/2001 tanggal 27 April 2001 tentang Organisasi Sektor Perbankan dan terakhir  diubah  menjadi  Direktorat  Investigasi  dan  Mediasi  Perbankan(DIMP)  berdasarkan PDG  Bank  Indonesia  No.7/29/PDG/2005  tanggal  12  Desember  2005  tentang  Perubahan kelima  atas PDG No.3/1/PDG/2001 Tentang Organisasi Sektor Perbankan.
DIMP  memiliki  misi  melakukan  tindak  lanjut  terhadap  temuan  pengawasan, pemeriksaan  dan  atau  laporan/informasi  mengenai  penyimpangan  yang  diduga  mengandung unsur  pidana  di  bidang  perbankan  serta  melaksanakan  fungsi  mediasi  terhadap  sengketa antara  bank  dengan  nasabah  yang  mengacu  pada  prinsip good corporate governance dalam rangka mencapai sistem perbankan yang sehat guna mendukung kestabilan sisitem keuangan.
Pembentukan DIMP diharapkan dapat mendukung announcement effect terhadap dunia perbankan  yaitu  law  enforcement  dalam  kegiatan  perbankan  tetap  dilaksanakan  dan ditegakkan  serta  segala  bentuk  penyimpangan  yang  dilakukan  akan  membawa  konsekuensi hukum bagi para pelakunya.
Dengan demikian adanya pembentukan DIMP ini dapat memfasilitasi masyarakat atau stakeholders  yang  ingin  memberikan  laporan/informasi  adanya  dugaan  tindak  pidana  di
7 Sambudiyono, Antisipasi dan Strategi Polri Dalam Menaggulangi Kejahatan Kerah Putih Guna Mendukung Kelangsungan Pembangunan Nasional Dan Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, makalah, Lembang, 2007.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 115
bidang  perbankan  kepada  Bank  Indonesia  sehingga  selanjutnya  bank  Indonesia  dapat menindaklanjuti  laporan/informasi  tersebut  untuk  menemukan  kebenaran  adanya  dugaan tindak pidana di bidang  perbankan.
Oleh karena itu dari semua uraian diatas dapat ditarik kesimpulan  sebagai berikut :
1. Tindak  Pidana  di  bidang  perbankan  adalah  tindak  pidana  yang  merugikan  kepentingan berbagai  pihak  baik  bank  sendiri  selaku  badan  usaha,  nasabah,  penyimpan  dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, Negara dan pemerintah serta masyarakat luas.
2. Besarnya  asset  yang  dikelola  oleh  perbankan,  pesatnya  perkembangan  produk  dan penggunaan Information  Technology (IT)  di  bidang  perbankan  dapat  memberikan peluang  terjadinya  penyimpangan  di  bidang  perbankan,  sehingga  bank  sering  digunakan sebagai sarana dan sasaran tindak  pidana di bidang perbankan, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucin uang.
3. Dampak  penyimpangan  atau  tindak  pidana  di  bidang  perbankan  tersebut  di  samping dapat  menurunkan  tingkat  kepercayaan  masyarakat  terhadap  dunia  perbankan,  juga menimbulkan  kerugian financial  yang cukup besar jumlahnya secara kumulatif.
4. Tindak  pidana  perbankan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  atau  pihak  terafiliasi  Bank  yang memenuhi  seluruh  unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  juga  dapat  diindikasikan  sebagai tindak  pidana  korupsi.  Untuk  kasus-kasus  semacam  ini,  di  samping  dituntut  sebagai tindak  pidana  korupsi  hendaknya  juga  ditambahkan  tuntutan  tindak  pidana  perbankan sepanjang  telah  melanggar  ketentuan pidana perbankan yang didukung dengan alat bukti dan fakta yuridis  yang kuat.
5. Sesuai  prinsip-prinsip  dalam  hukum  perseroan  dan  hukum  perbankan,  pengurus  bank (Komisaris  dan  Direksi)  wajib  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  operasional  bank termasuk  penyimpangan  yang mengandung unsur pidana melalui sistem pemantauan dan pengawasan  operasional  perbankan  ( management  liability )  dan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku tindak pidana di bidang perbankan (pemilik/pemegang  saham,  pengurus  atau  pegawai  bank)  harus  bertanggung  jawab atas penyimpangan  perbankan  yang  memenuhi  unsur  tindak  pidana  di  bidang  perbankan ( criminal liability ).
6. Penegakan  hukum  (law  enforcement)  merupakan  reaksi  hukum  terhadap  terjadinya pelanggaran ketentuan perbankan dengan tujuan pelaku yang telah merugikan perbankan dan  simpanan  masyarakat,  dijatuhi  hukuman  yang  adil  dan  setimpal  sesuai  dengan besarnya  kerugian  bank  dan  Negara  serta  dapat  tercipta  kepastian  hukum  bagi masyarakat.
7. Di  samping  itu  penegakan  hukum  dimaksudkan  agar  terciptanya  ketertiban  dan keteraturan dalam pelaksanaan ketentuan perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA
Muladi, Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
S.Sundari Arie, Tindak Pidana di Bidang Perbankan ditinjau dari Undang-Undang Perbankan dan  Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Praktenya, makalah disampaikankan  dalam seminar oleh CFISEL,2007.
Vol. 1 No. 2  Juli 2019

## 116
Tim  Citra  Umbara,  Undang-Undang  RI  Nomor  6  Tahun  2009  tentang  Bank  Indonesia  & Undang-Undang  RI  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah,  Citra Umbara, Bandung, 2009.
Moeljatno,  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi  Aksara, Jakarta,2001.
Samuel  Purwito  Heri  Prasetyo,  Tinjauan  Hukum  Pidana  terhadap  Kredit  Macet  Di  Bank Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998,http/sinta.uns.ac.id, dikunjungi  1 Mei 2010.
Ahmad  Fikri  Assegaf,  Tindak  Pidana  Perbankan  &  Penerapan  Undang-undang  Korupsi Dalam  Kasus-Kasus  Perbankan,  diselenggarakan  oleh  Center  For  Finance  And Securities  Law,  diselenggarakan  di  Hotel  Mandarin  Oriental,  Jakarta,  tanggal  31 Mei 2006.
Direktorat  Perizinan  dan  Informasi  Perbankan,  Booklet  Perbankan  Indonesia,  Bank Indonesia, Jakarta, 2009.
Badriyah Harun, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
Siswanto Sutojo,  Mengenai Kredit Bermasalah ,Jakarta :Damar Mulia Pustaka, 2008. Sambudiyono,  Antisipasi  dan  Strategi  Polri  Dalam  Menaggulangi  Kejahatan  Kerah  Putih Guna  Mendukung  Kelangsungan  Pembangunan  Nasional  Dan  Mewujudkan Keamanan Dalam Negeri, makalah, Lembang 2007.
Sumber Internet http://erwan29680.wordpress.com, dikunjungi pada tanggal 24 Agustus 2010.