## Jurnal Manajemen Bisnis
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Tangerang ISSN: 2302-3449 I e-ISSN: 2580-9490
Vol. 8 I No.1, hal 1-15

## EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TERHADAP IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE SERTA IMPIKASINYA PADA PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TANGERANG
Anita Ardiyanti 1 ,Yudi Nur Supriadi 2
1 Universitas Muhammadiyah Tangerang,
2 STISIP Yuppentek Tangerang Aardiyanti96@yahoo.com Keyword Abstract Satisfaction, Quality, Experiential Marketing, Word Of Mouth Penelitian  ini  dilakukan  untuk  untuk  mengetahui  dan  menganalisis pengaruh  sistem  pengendalian  internal,  dan  kompetensi  sumber  daya manusia,  terhadap  implementasi good  governance serta  impikasinya pada  pencegahan Fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa  di
Kabupaten  Tangerang.  Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  perangkat desa  sebanyak  150  responden  dengan  metode  purposive  sampling. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif  dengan  menggunakan  model  SEM  (Structural  Equation Modelling)  program  AMOS  22. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang positif sistem pengendalian internal, dan kompetensi  sumber  daya  manusia,  terhadap  implementasi good governance serta  impikasinya  pada  pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang secara signifikan. Interpretasi    dari  hasil  penelitian  ini  akan  memiliki  arti  yang  penting untuk menentukan strategi yang jelas dalam meningkatkan pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Tangerang dari hasil  perhitungan  pengaruh  langsung,  tidak  langsung    dan  pengaruh total menghasilkan nilai kebaharuan dari sebuah teori dan empirisnya..
©2018 JMB, All right reserved

## I. PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pembangunan  desa  merupakan  prioritas program  pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).Hal ini  sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  Nawa Cita  ketiga  yaitu  membangun  Indonesia  dari pinggiran  dengan  memperkuat  daerah-daerah dan  desa  dalam  kerangka  negara  kesatuan. Penguatan desa-desa dilakukan dengan mengucurkan  dana  desa  yang  langsung bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan belanja  Negara  (APBN).  Pembangunan    desa akan    semakin    menantang    dengan  kondisi perekonomian    daerah    yang  semakin    terbuka
dan  kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Namun  menurut  Azam  Awang,  (2010) mengatakan yang menjadi persoalan adalah desa telah  kehilangan  identitas    dan  semangat partisipatif.  Sehingga desa  sampai  saat  ini  masih belum  beranjak  dari  profil  lama,  yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar  bagi  kota,  namun  tetap  saja  desa  masih dipandang  rendah  dalam  hal  ekonomi  ataupun yang  lainnya  (Direktorat  Permukiman  dan Perumahan, 2009).
Potensi  bangsa  Indonesia  sebagian  besar penduduknya  bertempat  tinggal  di  daerah perdesaan  dan  berprofesi  sebagai  petani  kecil dan  Nelayan.  Hal  itu  ditunjukkan  Beberapa tahun  terakhir,  perkembangan  penduduk  di
Indonesia terjadi demikian pesat. Hasil proyeksi yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik Indonesia  menunjukkan    bahwa    jumlah penduduk    Indonesia    pada    tahun    2010 sebanyak237.641.326  jiwa.  Dari    jumlah tersebut,    sebanyak  119.321.070  jiwa  (50,21%) bertempat  tinggal  di  pedesaan,  dan  sebanyak 118.320.256  jiwa  (49,79%)  tinggal  di    daerah perkotaan.    (Sumber: http://www.bps.go.id diakses    pada    tanggal    10 Mei 2018).  Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila  pembangunan perdesaan    harus    menjadi    prioritas    utama dalam    segenap rencana  strategi  dan  kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka akan terjadi  kesenjangan  antara  kota  dan  desa  akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian  (Direktorat  Permukiman  dan
Perumahan, 2009).
Pembangunan desa juga menjadi prioritas untuk  dilakukan  bukan  hanya  jumlah  penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di desa, selain itu ada  pertimbangan  lainnya  juga  yakni  karena sumber  daya  terbesar  bangsa  ini  ada  di pedesaan,  khususnya  sumber  daya  alam. Potensinya  yang  masih  banyak  terpendam
kemudian  menjadikan  alasan  untuk  kita menengok kembali arah kebijakan pembangunan yang  berpusat  pada  desa.  Tentu  pembangunan disini memerlukan keterlibatan aktif warga desa untuk  lebih  giat  dan  semangat  dalam membangun  desanya.  Adalah  hal  yang  mustahil sebuah pembangunan dalam skala besar maupun kecil  dilaksanakan  tanpa  biaya.  Berangkat  dari situasi  dan  kondisi  ini  perlu  ada  alokasi  dana khusus bagi pembangunan desa.
Dengan  adanya  alokasi  dana  desa  maka akan  terwujud  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui dana  ini  desa  mampu  berdaya  untuk melaksanakan program pembangunan.
Menurut  Noerma  Alifahrani  Bahtiar, (2017) Diantara  pelaksanaan  program  alokasi dana desa di berbagai desa di Indonesia, ternyata ada pelaksanaan alokasi dana desa yang berhasil atau  menghasilkan  “ best  practice ”.  Hal ini berbanding  terbalik  dengan  kenyataan  dimana ditengah Indeks  Perkembangan  Desa turun khususnya di Propinsi Banten yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

## Gambar 1. Indeks Perkembangan Desa Pulau Jawa-Bali Tahun 2016
Sumber: BAPPENAS dan BPS, 2016
Pada gambar 1 diatas indeks perkembangan desa Pulau  Jawa-Bali  menunjukkan  bahwa  Banten memiliki  indeks terendah  yakni  sebesar  59,  89. Hal  ini  berarti  bahwa  desa-desa  di  wilayah Banten  masih  banyak  yang  dalam  keadaan yangterbelakang  dan  miskin.  Ketimpangan  yang diakibatkan salah satunya oleh penerimaan dana desa  tersebut  sangat  mungkin  terjadi  karena pada  kenyataannya  pembangunan  dan  kemajuan
yang  dialami  daerah-daerah  di  Indonesia  ini masih  belum  merata.  Misalnya  saja  yang  terjadi di  daerah  Jawa  Timur  yang  memiliki ketimpangan  yang  relatif  tinggi  diantara  daerah- daerahnya Dalam jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin di  propinsi  Banten,  pada tahun  2009  sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Indonesia terjadi demikian pesat. Hasil proyeksi yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik Indonesia  menunjukkan    bahwa    jumlah penduduk    Indonesia    pada    tahun    2010 sebanyak237.641.326  jiwa.  Dari    jumlah tersebut,    sebanyak  119.321.070  jiwa  (50,21%) bertempat  tinggal  di  pedesaan,  dan  sebanyak 118.320.256  jiwa  (49,79%)  tinggal  di    daerah perkotaan.    (Sumber: http://www.bps.go.id diakses    pada    tanggal    10 Mei 2018).  Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila  pembangunan perdesaan    harus    menjadi    prioritas    utama dalam    segenap rencana  strategi  dan  kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka akan terjadi  kesenjangan  antara  kota  dan  desa  akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian  (Direktorat  Permukiman  dan
Perumahan, 2009).
Pembangunan desa juga menjadi prioritas untuk  dilakukan  bukan  hanya  jumlah  penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di desa, selain itu ada  pertimbangan  lainnya  juga  yakni  karena sumber  daya  terbesar  bangsa  ini  ada  di pedesaan,  khususnya  sumber  daya  alam. Potensinya  yang  masih  banyak  terpendam
kemudian  menjadikan  alasan  untuk  kita menengok kembali arah kebijakan pembangunan yang  berpusat  pada  desa.  Tentu  pembangunan disini memerlukan keterlibatan aktif warga desa untuk  lebih  giat  dan  semangat  dalam membangun  desanya.  Adalah  hal  yang  mustahil sebuah pembangunan dalam skala besar maupun kecil  dilaksanakan  tanpa  biaya.  Berangkat  dari situasi  dan  kondisi  ini  perlu  ada  alokasi  dana khusus bagi pembangunan desa.
Dengan  adanya  alokasi  dana  desa  maka akan  terwujud  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui dana  ini  desa  mampu  berdaya  untuk melaksanakan program pembangunan.
Menurut  Noerma  Alifahrani  Bahtiar, (2017) Diantara  pelaksanaan  program  alokasi dana desa di berbagai desa di Indonesia, ternyata ada pelaksanaan alokasi dana desa yang berhasil atau  menghasilkan  “ best  practice ”.  Hal ini berbanding  terbalik  dengan  kenyataan  dimana ditengah Indeks  Perkembangan  Desa turun khususnya di Propinsi Banten yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

## Gambar 1. Indeks Perkembangan Desa Pulau Jawa-Bali Tahun 2016
Sumber: BAPPENAS dan BPS, 2016
Pada gambar 1 diatas indeks perkembangan desa Pulau  Jawa-Bali  menunjukkan  bahwa  Banten memiliki  indeks terendah  yakni  sebesar  59,  89. Hal  ini  berarti  bahwa  desa-desa  di  wilayah Banten  masih  banyak  yang  dalam  keadaan yangterbelakang  dan  miskin.  Ketimpangan  yang diakibatkan salah satunya oleh penerimaan dana desa  tersebut  sangat  mungkin  terjadi  karena pada  kenyataannya  pembangunan  dan  kemajuan
yang  dialami  daerah-daerah  di  Indonesia  ini masih  belum  merata.  Misalnya  saja  yang  terjadi di  daerah  Jawa  Timur  yang  memiliki ketimpangan  yang  relatif  tinggi  diantara  daerah- daerahnya Dalam jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin di  propinsi  Banten,  pada tahun  2009  sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:
Indonesia terjadi demikian pesat. Hasil proyeksi yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik Indonesia  menunjukkan    bahwa    jumlah penduduk    Indonesia    pada    tahun    2010 sebanyak237.641.326  jiwa.  Dari    jumlah tersebut,    sebanyak  119.321.070  jiwa  (50,21%) bertempat  tinggal  di  pedesaan,  dan  sebanyak 118.320.256  jiwa  (49,79%)  tinggal  di    daerah perkotaan.    (Sumber: http://www.bps.go.id diakses    pada    tanggal    10 Mei 2018).  Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila  pembangunan perdesaan    harus    menjadi    prioritas    utama dalam    segenap rencana  strategi  dan  kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka akan terjadi  kesenjangan  antara  kota  dan  desa  akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian  (Direktorat  Permukiman  dan
Perumahan, 2009).
Pembangunan desa juga menjadi prioritas untuk  dilakukan  bukan  hanya  jumlah  penduduk Indonesia lebih banyak tinggal di desa, selain itu ada  pertimbangan  lainnya  juga  yakni  karena sumber  daya  terbesar  bangsa  ini  ada  di pedesaan,  khususnya  sumber  daya  alam. Potensinya  yang  masih  banyak  terpendam
kemudian  menjadikan  alasan  untuk  kita menengok kembali arah kebijakan pembangunan yang  berpusat  pada  desa.  Tentu  pembangunan disini memerlukan keterlibatan aktif warga desa untuk  lebih  giat  dan  semangat  dalam membangun  desanya.  Adalah  hal  yang  mustahil sebuah pembangunan dalam skala besar maupun kecil  dilaksanakan  tanpa  biaya.  Berangkat  dari situasi  dan  kondisi  ini  perlu  ada  alokasi  dana khusus bagi pembangunan desa.
Dengan  adanya  alokasi  dana  desa  maka akan  terwujud  kesejahteraan  masyarakat  desa melalui dana  ini  desa  mampu  berdaya  untuk melaksanakan program pembangunan.
Menurut  Noerma  Alifahrani  Bahtiar, (2017) Diantara  pelaksanaan  program  alokasi dana desa di berbagai desa di Indonesia, ternyata ada pelaksanaan alokasi dana desa yang berhasil atau  menghasilkan  “ best  practice ”.  Hal ini berbanding  terbalik  dengan  kenyataan  dimana ditengah Indeks  Perkembangan  Desa turun khususnya di Propinsi Banten yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

## Gambar 1. Indeks Perkembangan Desa Pulau Jawa-Bali Tahun 2016
Sumber: BAPPENAS dan BPS, 2016
Pada gambar 1 diatas indeks perkembangan desa Pulau  Jawa-Bali  menunjukkan  bahwa  Banten memiliki  indeks terendah  yakni  sebesar  59,  89. Hal  ini  berarti  bahwa  desa-desa  di  wilayah Banten  masih  banyak  yang  dalam  keadaan yangterbelakang  dan  miskin.  Ketimpangan  yang diakibatkan salah satunya oleh penerimaan dana desa  tersebut  sangat  mungkin  terjadi  karena pada  kenyataannya  pembangunan  dan  kemajuan
yang  dialami  daerah-daerah  di  Indonesia  ini masih  belum  merata.  Misalnya  saja  yang  terjadi di  daerah  Jawa  Timur  yang  memiliki ketimpangan  yang  relatif  tinggi  diantara  daerah- daerahnya Dalam jumlah  dan  persentase  penduduk  miskin di  propinsi  Banten,  pada tahun  2009  sampai tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

## Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk MiskinPropinsi Banten Tahun 2009 sampai 2015

## Sumber : BPS Provinsi Banten 2018
Dari data diatas bahwa jumlah penduduk miskin di  perdesaan  masih  banyak  dibandingkan  di perkotaan. Jika  dilihat  perbandingan  penduduk Kota  Tangerang  sebayak  5.0  4%  sedangkan Kabupaten  Tangerang  sebayak  5.71  %. Oleh
karena  itu,  pembangunan  di  perdesaan  perlu diprioritaskan agar dapat meningkatkan kesejahteraan  penduduk  miskin  yang  berada  di perdesaan.  Sedangkan garis  kemiskinandi propinsi Banten dapat dilihat pada Tabel 2
Tabel 2. Garis Kemiskinan di propinsi Banten

## Sumber : BPS Provinsi Banten 2018
Jika  melihat  data  diatas  sangat  miris dimana  posisi  Kabupaten  Tangerang  peringkat ke  3  jumlah  garis  kemiskinan  terbesar  yakni 405.902,  untuk  itu  melihat  data  tersebut  harus ada upaya penanggulangan kemiskinan di wilayah perdesaan, sehingga  pembangunan  desa merupakan  bagian  penting  dalam  pembangunan nasional.  Berhasilnya  pembangunan  nasional termasuk  pembangunan  desa,  ditentukan  oleh pemerintah  melalui  berbagai  kebijaksanaan  di tingkat  Provinsi,  Kabupaten,  Kecamatan,  dan Desa.
Pengelolaan keuangan desa, pada dasarnya dilaksanakan  untuk  mewujudkan  desa  sebagai suatu  pemerintahan  terdepan  dan  terdekat dengan  rakyat,  yang  kuat,  maju,  mandiri,  dan demokratis,  hingga  mampu  melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.
Oleh karena itu pemerintah menggulirkan regulasi  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 tentang Desa  yang  telah  diterjemahkan  kembali dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2015  sebagai  perubahan    atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  Yang  Bersumber  Dari  Anggaran Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  sebagai petunjuk  pelaksanaannya  telah  menjadi  payung hukum  buat  perangkat  desa  dalam  melakukan pengelolaan dana desa. Untuk pengelolaan dana desa  bukanlah  hal  yang  mudah,  namun memerlukan  sistem  yang  juga  harus  dibuat secara profesional. Mulai dari segi perencanaan, desa harus membentuk musyawarah desa  untuk menentukan  belanja  bagi  dana  desa  pada periode ke depan.
Implementasi  Undang-Undang  Nomor  6 tahun  2014  tentang  Desa  diharapkan  dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu  mengubah cara pandang pembangunan,
bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi  dalam  membangun  Indonesia  haruslah dimulai  dari  desa,  Karena  desa  menjadi  bagian terdepan dari upaya gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna mencapai kesejahteraan  dan  kemakmuran,  sekaligus berkeadilan dan berkesinambungan.
Namun,  harapan  lain  yang  tidak  bisa dikesampingkan  adalah  dengan  adanya  bantuan dana  desa  dari  pemerintah,  desa  dapat terkoneksi    untuk  menjadi  lebih  mandiri  dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya  sendiri  dan  tidak  semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah dan menjadikan  bantuan  dari  pemerintah  sebagai stimulant atau perangsang (Wardoyo, 2015:20). Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Negara  (APBN)  yang  diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga  desa menjadi  perhatian  bagi  semua pihak.    Dalam  pengelolaan  keuangan  desa tersebut  perlu  diperhatikan  dan  ditaati  asas umum  pengelolaan  keuangan  desa  yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif  dengan memperhatikan  asas  keadilan,    kepatutan  dan manfaat  untuk  masyarakat  desa  (Taufik, 2008:15).
Pengelolaan  keuangan  Desa  dilaksanakan dalam  masa  1  (satu)  tahun  anggaran  terhitung mulai  tanggal  1  Januari  sampai  dengan  31 Desember (Reasoa,  2015:23).  Kepala  Desa berkewajiban  untuk  melakukan  pengelolaan keuangan  desa  yaitu  berupa  semua  hak  dan kewajiban  Desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta  segala  sesuatu  berupa  uang  dan  barang yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban Desa.    Hak  dan  kewajiban  tersebut kemudian  menimbulkan  pendapatan,  belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa. Dalam  rangka  mendukung  terwujudnya tata  kelola  yang  baik  ( good  governance )      dalam penyelenggaraan  Desa,  pengelolaan  keuangan desa  dilakukan  berdasarkan  prinsip  tata  kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan  dengan  tertib  dan  disiplin  anggaran. Dalam  penganggaran  Pengendalian  Internal sangat  penting  untuk  mencegah  kebijakan- kebijakan yang menyimpang (Taufik, 2008:26).
Dengan  adanya  profesionalisme  dan kompetensi  perangkat  desa  dalam  pengelolaan keuangan  desa,  maka  sangat    diharapkan tujuan ekonomi  dan  sosial  pemerintahan  desa  dapat tercapai.  Oleh  karena  itu,  peran  serta  pihak-
pihak  di  luar  pemerintahan  desa  dan  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  seperti  tokoh desa,  tokoh  agama,  kaum  petani,  pengusaha desa, serta perwakilan masyarakat lainnya harus bersinergi  dan  dilibatkan  dalam  pengelolaan keuangan desa.
Antonius  Galih  Prasetyo  &  Abdul  Muis (2015) menyatakan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa seharusnya dilakukan secara  profesional,  ketat,  terkontrol  dan berintegritas.  Penelitian  Fikri,  dkk  (2015:34) menyatakan  bahwa  kompetensi  perangkat  desa dengan  pemahaman  akuntansi  yang  kurang menyebabkan  pengelolaan  keuangan  tidak professional sehingga berpotensi terjadi kecurangan.  Hal  tersebut  mengindikasikan bahwa  sistem  pengendalian  internal  dan kompetensi  perangkat  desa  harus  bersinergi supaya  dapat  melakukan  pencegahan  terjadinya Fraud . Kajian  yang  dilakukan  sejak  Januari  2015, KPK menemukan 14 temuan pada empat aspek, yakni  aspek  regulasi  dan  kelembagaan;  aspek tata  laksana;  aspek  pengawasan;  dan  aspek sumber  daya  manusia.  Maka  dari  itu,  untuk memproteksi  pengelolaan  keuangan  desa  dari tindakan Fraud , perlu adanya sistem pengendalian  internal  yang  baik  pula,  sehingga segala tindak kecurangan dapat dicegah. Namun, sistem  pengendalian  akan  berjalan  dengan  baik jika  didukung  oleh  sikap  dan  budaya  personal yang  baik  atau  yang  sering  disebut  dengan moralitas (Purwitasari, 2013:33).
Fadilah  (2011:30)  menyatakan  bahwa sistem  pengendalian  internal  memiliki  pengaruh langsung  terhadap Good  governance sehingga berimplikasi  terhadap  pencegahan Fraud . namun,  sistem pengendalian internal tidak luput dari  kelemahannya,  kelemahan  ini  dapat dimanfaatkan  oleh  oknum  pelaku  kecurangan (Martani  dan  Zaelani,  2011:15).  Jika  kelemahan sistem  ini  didukung  oleh  moralitas  perangkat desa  yang  baik,  maka  segala  jenis  kecurangan dapat  dicegah,  seperti  hasil  penelitian  dari Salindeho (2017:21) menyatakan bahwa moralitas    perangkat  desa  pemerintahan  yang dinyatakan  dalam  etika  pemerintah  memiliki pengaruh yang kuat terhadap Pencegahan Fraud pemerintahan tersebut.
Kompetensi  perangkat  desa,  sistem pengendalian internal yang memadai serta peran aktif  masyarakat  desa  dipandang  perlu  untuk diperhatikan  dalam  pengelolaan  keuangan  desa, terlebih  disinyalir  banyak  permasalahan  yang terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan  bahwa penyaluran  dana  desa  serta  pengelolaannya
rentan  terjadi  korupsi,  hal  ini  didukung  oleh pernyataan  dari  Kepala  Badan  Pemeriksa Keuangan  RI  Perwakilan  Jawa  Barat,  Kornel Syarif  Prawiradiningrat,  mengingatkan  agar  para kepala  desa  ekstra  hati-hati  mengelola  dana perimbangan.  Permasalahan  seperti  ini  tidak menutup  kemungkinan  juga  terjadi  didaerah- daerah  lain  termasuk  di  Provinsi  Banten,  data BPS  pada  tahun  2015    berjumlah    1.238  desa. Terutama  di  kabupaten  terbanyak  menerima dana,  pada  tahun  2015  jumlah  desa  di Kabupaten Tangerang sebanyak 246 Desa.
Menurut  Data  Pemerintah  Provinsi Banten melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan  Masyarakat  Desa  (BPPMD)  Banten menyalurkan  bantuan  keuangan  desa  Tahun anggaran  2017  untuk  1.237  desa  di  empat kabupaten  di  Banten  berada  di  Kabupaten Pandeglang,  Kabupaten  Lebak,  Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang masing-masing Rp20  juta.  Tahun  ini  bantuan  desa  yang diberikan  masing-masing  Rp  20  juta.  pada  2017 nanti  naik  menjadi  masing-masing  Rp  30  juta kepada 1.238 desa," (http://www.wartaekonomi.co.id.  29 Agustus 2017).
Untuk kabupaten Tangerang mendapatkan alokasi dana tahun 2017 desa di 31 desa yakni : Desa  Sodong,  Desa  Matagara  Kecamatan Tigaraksa,  Desa  Pasir  Gadung  Kecamatan Cikupa,  Desa  Cihuni,  Desa  Situgadung Kecamatan  Pagedangan,  Desa  Gandawati,  Desa Cipaeh,  Desa  Ranca  Gede  Kecamatan  Gunung Kaler,  Desa  Kronjo,  Desa Waliwis,  Desa Cijeruk,  Desa  Jenggot,  Desa  Kedaung Kecamatan  Mekar  Baru,  Desa Jatiwaringin, Desa Ketapang Kecamatan Mauk, Desa Kemiri, Desa Gintung, Desa Sukadiri, Desa Daon, Desa Mekar Sari, Desa Rajeg, Desa Sukamanah, Desa Pangarengan, Desa Rancabamgo, Desa Tanjakan Desa Rawa Boni, Desa Sukawali, Desa Kramat, Desa  Kali  Baru,  Desa  Kohod  Kecamatan Pakuhaji.  Untuk  alokasi  dana  desa  sebesar  Rp. 308.379.347.  Bagi  hasil  pajak  dan  retribusi sebesar Rp. 201.753.796. Dana desa 884.284.944.  Jumlah  total  Rp.  1.394.418.087. Untuk  Kabupaten  Tangerang  alokasi  dana  desa yang  berasal  dari  APBN  sebesar  Rp  215  Miliar bagi  246  Desa  di  Kabupaten  Tangerang.  Dana tersebut  sudah  dicairkan  Pemkab  Tangerang sebesar 60%. (https://bantensatu.co, 29 Agustus 2017). dapat dilihat pada  Tabel berikut :

## Tabel 3. Pagu Dana Desa di Kabupaten Tangerang

## Sumber : Bappeda Kab. Tangerang 2018
Menurut  Badan  Pengawasan  Keuangan dan  Pembangunan RI  (2015  :6)  Beberapa  risiko kecurangan  ( Fraud )  yang  dapat  terjadi  dalam pengelolan  keuangan  desa,  antara  lain  : Pertama, Penggunaan Kas Desa  secara tidak sah ( Theft of Cash on Hand). Risiko ini merupakan penggunaan kas  desa  secara  tidak  sah  oleh  perangkat  atau pihak  lainnya.  Pencurian  merupakan  salah  satu bentuk  kecurangan  yang  keuangan  desa  hingga mengurangi kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan tugas danfungsinya.
Kedua,  mark  up dan  atau kick  back pada Pengadaan  Barang/Jasa.  Meninggikan  harga  beli barang/jasa  dari  harga  wajarnya  dan  selanjutnya ada  pengembalian  sejumlah  kas  kepada perangkat terkait merupakan bentuk kecurangan
yang  sudah  sering  terjadi. Apalagi  dalam kondisi  sistem  pengendalian  pemerintahan  desa yang  belum  matang,  kemungkinan  terjadinya risiko  ini  cukup  tinggi.  Hal  ini  tentunya  dapat menimbulkan  kerugian  keuangan  desa  dan mengurangi  kemampuan  pemerintah  dengan menjalankan tugas dan fungsinya.
Ketiga, Penggunaan  Aset  Desa  untuk kepentingan pribadi Perangkat Desa secara tidak Sah  ( misuse  atau  larceny )  Aset  desa,  berupa sarana  kantor,  tanah  desa,  peralatan  kantor ataupun kendaraan kantor seharusnya digunakan untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi pemerintahan desa. Namun seringkali, peralatan tersebut  digunakan  untuk  kepentingan  pribadi, atau  bahkan  dimiliki  secara  tidak  sah.  Ini  risiko
yang juga sering terjadi pada institusi yang sistem pengendaliannya  belum  matang  seperti  pada umumnya  pemerintahan  desa.  Hal  ini  dapat menganggu operasional institusi.
Pada pemerintah desa sebagai pihak yang melaksanakan  langsung  pengelolaan  keuangan desa,    terdapat  beberapa  titik  kritis  yang  harus menjadi  perhatian  bersama,  yaitu  kondisi sumber  daya  manusia  Kepala  Desa,  Perangkat Desa  dan  BPD.  Kemudian  terkait  sarana  dan prasarana  desa,  serta  kebijakan    tingkat  desa juga  menjadi  salah  satu  titik  kritis.  Titik  kritis dalam  proses  pengelolaan  keuangan  desa  dapat dilihat dari bisnis prosesnya. Mulai dari tahapan perencanaan,  harus  diperhatikan  keselarasan perencanaan dalam RPJM dan RKP Desa dengan Program  Pemerintah  Pusat,  Provinsi  dan Kabupaten/  Kota,  tingkat  partisipasi  BPD  dan kualitas RKP Desa. Pada tahapan penganggaran, perlu  diperhatikan  unifikasi  dan  integrasi penyusunan  anggaran,  harmonisasi  Kades  & BPD, dan evaluasi APB Desa oleh Kecamatan.
Titik  kritis  dalam  tahap  penatausahaan, antara  lain  pada  administrasi  pembukuan,  cara menyusun  pertanggungjawaban,  pencatatan kekayaan  desa,  dan  konsep  belanja  barang  dan belanja  modal  yang  masih  rancu.  Disisi pelaporan  dan  pertanggungjawaban,  titik kritisnya  adalah  pemahaman tentang  jumlah laporan  yg  harus  dibuat  dan  standar pelaporannya. Terakhir, pengawasan merupakan titik  kritis  yang  harus  diperhatikan  terutama terkait  efektifitas  pengawasan  dan  kesiapan perangkat pengawasan khususnya Kabupaten/Kota.
Pemberian  dana  ke  desa yang  begitu besar,  jumlah  pelaporan  yang  beragam  serta adanya  titik    kritis  dalam  pengelolaan  keuangan desa  tentunya    menuntut  tanggung  jawab  yang besar  pula  oleh  Perangkat  Pemerintah  Desa. Oleh  karena  itu,  pemerintah  desa  harus  bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan  penyelenggaraan  Pemerintah  Desa harus  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat  desa  sesuai  ketentuan  sehingga terwujud  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang baik ( Good Village Governance ).
Pemerintah  desa  yang  telah  mewujudkan Good  Village  Governance, memiliki  indikator, antara lain:  pertama, tata kelola keuangan desa yang  baik.  Kedua,  perencanaan  desa  yang partisipatif,  terintegrasi  dan  selaras  dengan perencanaan  daerah  dan  nasional.  Ketiga, berkurangnya penyalahgunaan kekuasaan/
kewenangan  yang  mengakibatkan  permasalahan hukum.
Keempat , mutu pelayanan kepada masyarakat meningkat. Untuk dapat menerapkan  prinsip  akuntabilitas  tersebut diperlukan  berbagai  sumber  daya  dan  sarana pendukung,  diantaranya  SDM  yang  kompeten serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.
Dengan  adanya  dana  desa  yang  tepat sasaran,  tepat  jumlah,  dan  tepat  waktu,  serta dikelola  dengan  efisien,  efektif,  dan  ekonomis, diharapkan  kesejahteraan  masyarakat  dapat meningkat  dengan  cepat  terutama  bagi masyarakat desa dalam peningkatan kesejahteraannya.  Akan  tetapi  jika  tidak didukung  oleh  kompetensi  sumber  daya perangkat desa yang baik, pengendalian internal dan  implementasi good  governance, dipastikan akan  terjadi  kecurangan  atau Fraud dalam pengelolaan  keuangan  Desa  di  Kabupaten Tangerang.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pemaparan  tersebut  penulis ingin  membuktikan  apakah  efektivitas  sistem pengendalian  internal  dan  kompetensi  sumber daya  perangkat  desa  yang  baik  berpengaruh terhadap    implementasi good  governance serta implikasinya  pada  pencegahan  kecurangan  atau Fraud dalam  pengelolaan  keuangan  Desa  di Kabupaten Tangerang ?
II. TINJAUAN PUSTAKA
a. Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Internal terhadap Implementasi Good governance Dalam  Standar  Profesional  Akuntan Publik  (2001:  319)  yang  diterbitkan  oleh  Ikatan Akuntan  Indonesia  (IAI)  menyatakan  bahwa pengendalian intern adalah suatu proses dengan tujuan untuk  memberikan  keyakinan  memadai tentang  pencapaian  keandalan  informasi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,  serta  efektifitas  dan  efisiensi  operasi oleh  dewan  komisaris  dan  manajemen,  serta personel lainnya.
Sehingga  pengendalian  intern bukanlah suatu  tujuan  melainkan  proses  pengendalian untuk  mencapai  tujuan  yang  saling  berkaitan diantaranya pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi yang bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan  dari  formulir  akan  tetapi  dijalankan oleh orang dari setiap pemegang organisasi yang terdiri  dari  dewan  komisaris,  manajemen  dan
personel lainnya. Dengan demikian pengendalian intern diharapkan mampu memberikan keyakinan  yang  memadai  terlepas  dari keterbatasan  yang  melekat  dalam  pengendalian intern  sehingga  menyebabkan  pengendalian intern  tidak  dapat  memberikan  keyakinan mutlak (Ratnayani,  Sujana,  Ari,  &  Darmawan, 2014)
Menurut  Mulyadi  (2002:  183)  dalam bukunya  Auditing,  terdapat  lima  unsur  pokok pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian,  penetapan  risiko,  aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi akuntansi,  dan  pemantauan.  Agar  kegiatan  dan kelancaran operasional instansi dapat dipertahankan  maka  diperlukan  suatu  jaminan terhadap  aset  kas  milik  instansi  untuk menghindari penyelewengan
atau penyalahgunaan  aset  kas  oleh  para  pegawainya karena  akan  berpengaruh  terhadap  kelancaran operasional  sehari- hari.  Memberikan  perhatian secara  serius  terhadap  perencanaan  dan pengendalian  kas  yang  merupakan  sumber  atau sasaran yang paling mudah untuk disalahgunakan dan  pada  akhirnya  berdampak  pada  laporan keuangan.  Laporan  keuangan  dalam entitas pemerintahan  sangat  erat  hubungannya  dengan kepentingan publik sehingga seharusnya laporan keuangan  disajikan  secara  wajar  dan  tidak mengandung unsur kecurangan.
Efektivitas  pengendalian  internal  juga merupakan  faktor  yang  berpengaruh  terhadap adanya tindak kecurangan
akuntansi.
Pengendalian  internal  yang  lemah  atau  longgar dapat  memberikan  peluang  seseorang  untuk melakukan  perilaku  kecurangan  akuntansi  yang dapat merugikan  suatu  instansi  atau  lembaga (Kadek, Wijaya, Sujana, & Purnamawati, 2017) Upaya  penetapan  Tap.  MPR  RI No.XI/MPR/1998  dan  Undang-undang  No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan Nepotisme  menimbulkan  suatu  tujuan  untuk mewujudkan  pemerintahan  yang  baik/amanah ( Good governance ) dimana menjadi prasyarat bagi setiap  pemerintahan  untuk  memenuhi  aspirasi masyarakat  dan  mencapai  tujuan  serta  cita-cita bangsa  dan  negara.  Dalam  hal  ini Good governance memiliki pengertian sebagai pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang  dapat  diandalkan,  pemerintahan  yang bertanggung jawab ( accountable ) pada publiknya.
Sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan,  akuntabilitas  pemerintah  tidak dapat  diketahui  apabila  pemerintah  tidak memberitahukan kepada rakyat tentang
informasi  sehubungan  dengan  pengumpulan sumber  daya  dan  sumber  dana  masyarakat beserta penggunaannya (Ratnayani et al., 2014). Sistem  Pengendalian  Intern  (SPI)  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Penerapan Good governance , (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) Berdasarkan Teori diatas maka dirumuskan  hipotesis:  “terdapat  Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Implementasi Good governance ”.
b. Pengaruh  Efektivitas  Sistem  Pengendalian Internal Terhadap pencegahan Fraud
Menurut  PP  No.  8  Tahun  2006 pengendalian  internal  adalah  suatu  proses  yang dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan untuk  memberikan  keyakinan  yang  memadai dalam  pencapaian  efektivitas,  efisiensi,  ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dan  keandalan  penyajian  laporan keuangan. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu.
Pengendalian  intern  merupakan  suatu rangkaian  tindakan  yang  menjadi  bagian  tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infra  struktur  perusahaan.  Kecurangan  ( Fraud ) merupakan  suatu  kesalahan  yang  dilakukan secara  sengaja  yang  dilakukan  untuk  tujuan pribadi atau orang lain dimana tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian pihak tertentu atau instansi tertentu (Oktariani Wefa, 2017).
Kas menurut pengertian akuntansi adalah alat  pertukaran  yang  dapat diterima  untuk pelunasan  piutang,  dapat  diterima  sebagai setoran  ke  bank  dengan  jumlah  sebesar nominalnya,  juga  simpanan  dalam  bank  atau tempat lain yang dapat diambil sewaktu- waktu. dalam  prakteknya,  kadang  kas  dikelompokkan menjadi  dua  yaitu  kas  kecil  dan  kas  besar.  Kas kecil  digunakan  untuk  operasional  sehari-hari dan  jumlahnya  tidak  terlalu  besar.  Biaanya digunakan untuk biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya telepon, listrik, dll. Kas besar biasanya digunakan untuk menampung penerimaan piutang, pinjaman bank, pengeluaran untuk  membayar  utang,  pengeluaran  untuk membeli  aktiva (Oktariani  Wefa,  2017). Penerapan Pengendalian Intern  Kas  diukur  melalui  5  indikator, yaitu  :  (1)  Lingkungan  pengendalian  (2) Penetapan Resiko  (3)  Informasi  Komunikasi  (4) Aktifitas Pengendalian (5) Pemantauan Kecenderungan kecurangan ( Fraud) akuntansi  atau  yang  dalam  bahasa  pengauditan disebut  dengan Fraud akhir-akhir  ini  menjadi
berita  utama  dalam  pemberitaan  media  yang sering  terjadi.  Dalam  lingkup  akuntansi,  konsep kecurangan atau Fraud merupakan penyimpangan  dari  prosedur  akuntansi  yang seharusnya tidak diterapkan dalam suatu entitas
(Kadek et al., 2017)
Sistem  pengendalian  intern  yang  baik memiliki  pengaruh  yang besar  terhadap kelangsungan perusahaan, karena itu perusahaan dapat  melaksanakan  seluruh  aktifitasnya  sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, jika tujuan  perusahaan  telah  tercapai  berarti tindakan yang dilakukan manajemen telah sesuai dengan  peraturan  dan  tidak  ada  tindakan  yang merugikan perusahaan (Wilopo, 2006).
Pengendalian  intern  kas  berpengaruh terhadap Fraud pada perusahaan BUMN di kota Pekanbaru.  Semakin  besar  jumlah  kas  dalam perusahaan  berarti  semakin  tinggi  pula  tingkat likuiditasnya semakin  tinggi  tingkat  penerapan pengendalian  intern  kas  di  perusahaan  BUMN maka  semakin  rendah  akan  terjadinya Fraud di perusahaan  BUMN  di  kota  Pekanbaru (Oktariani Wefa, 2017) Berdasarkan Teori diatas maka dirumuskan  hipotesis:  “  Terdapat  pengaruh Efektivitas  pengaruh  Pengendalian  internal
Terhadap pencegahan Fraud ”
c. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap implementasi Good governance
Menurut  Halim  (2010),  kualitas  dan kinerja  suatu  organisasi  sangat  ditentukan  oleh SDM, karena dalam suatu organisasi keberadaan SDM  tidak  tergantikan  oleh  faktor  lain. Kaitannya dengan kualitas SDM pada pemerintah daerah  saat  ini,  menunjukkan  bahwa  perangkat yang bekerja dalam mengelola keuangan daerah belum  dapat  menyusun  laporan  secara komprehensif (berupa neraca, laporan arus kas, dan  laporan  realisasi  anggaran)  disebabkan karena  baru  memahami  sebagian  materi  atau konsep  akuntansi  dan  manajemen  keuangan. Faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi produktivitas  manusia  dalam  menentukan keberhasilan  suatu  organisasi  menurut  Sunyoto (2012)  antara  lain  pengetahuan  ( knowledge ), keterampilan ( skills ), kemampuan ( abilities ), sikap ( attitude ), dan perilaku ( behavior ) Kegagalan SDM Pemerintah Daerah dalam memahami  dan  menerapkan  logika  akuntansi akan  berdampak  pada  kekeliruan  laporan keuangan  yang  dibuat  dan  ketidaksesuaian laporan  dengan  standar  yang  ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).
Kompetensi SDM mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi  (kelembagaan),  atau  suatu  sistem untuk  melaksanakan  fungsi- fungsi  atau kewenangannya  untuk  mencapai  tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai  kemampuan  untuk  mencapai  kinerja, untuk  menghasilkan  keluaran-keluaran  ( outputs ) dan  hasil-hasil  ( outcomes ).  Laporan  keuangan adalah suatu produk yang dihasilkan oleh bidang atau dari disiplin ilmu akuntansi, oleh karenanya diperlukan  SDM  yang  berkompeten  dalam menyusun  dan  menghasilkan  laporan  Keuangan yang  berkualitas.  Untuk  menghasilkan  Laporan Keuangan Pemerintah yang berkualitas diperlukan  atau  dibutuhkan  SDM  yang memahami dan berkompeten dalam melaksanakan  akuntansi  keuangan  Pemerintah Daerah serta
organisasional tentang pemerintahan.
Kompetensi SDM memiliki hubungan yang positif  terhadap  kualitas  LKPD  karena  dalam menyusun  dan  menghasilkan  laporan  keuangan yang  berkualitas  SDM  memiliki  peran  yang sangat  penting  khususnya  SDM  di  bidang akuntansi, seperti yang telah diteliti oleh Arsyiati (2008)  menemukan  bukti  empiris  dan menyimpulkan  bahwa  pengaruh  SDM  dalam pengelolaan keuangan terhadap kualitas pertanggungjawaban  keuangan  dilihat  koefisien jalur  mempunyai  arah  yang  positif  yang  artinya SDM  mempunyai  pengaruh  terhadap  kualitas pertanngungjawaban keuangan.
Penelitian  Yuliani  (2012)  menemukan bukti bahwa kompetensi SDM bidang akuntansi memiliki  pengaruh  yang  positif  dan  signifikan terhadap kualitas LKPD. SDM merupakan modal utama  dalam  suatu  organisasi,  yang  meliputi pengetahuan,  keterampilan,  dan  kemampuan seseorang  yang  dapat  digunakan  dalam menghasilkan suatu layanan yang profesional Penerapan Good  governance merupakan variabel  moderating  yang  dapat  memoderasi hubungan  antara  sistem  pengendalian  intern pemerintah,  implementasi  standar akuntansi pemerintahan,  penyelesaian  temuan  audit  dan kompetensi  SDM  dengan  kualitas  laporan keuangan  pemerintah  Kabupaten  Samosir (Meldawati Girsang, 2011).
Hasil penelitian (Washliati, 2015) mengatakan  bahwa  Pengaruh  kompetensi sumber  daya  manusia  dalam  mewujudkan good governance
di Inspektorat Kabupaten
Labuhanbatu  Utara  Berdasarkan  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan  sebelumnya,  pada  uji signifikansi  dapat  diketahui  bahwa  kompetensi
Sumber  Daya  Manusia  berpengaruh  dalam mewujudkan Good  governance di  Inspektorat Kabupaten  Labuhan  batu  Utara,  sehingga  dapat disimpulkan  apabila  kompetensi  sumber  daya manusia  di  Inspektorat  Kabupaten  Labuhanbatu Utara  ditingkatkan  maka  pelaksanaan good governance dapat diterapkan dengan lebih baik Berdasarkan Teori diatas maka dirumuskan  hipotesis:  “  Terdapat  Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap
Implementasi Good governance ”
d. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap pencegahan Fraud
Kompetensi  adalah  kualifikasi  yang dibutuhkan  auditor  untuk  melaksanakan  audit dengan  benar.  Dalam  melaksanakan  audit, seseorang auditor harus memiliki mutu personal yang  bauik,  pengetahuan  yang  memadai,  serta keahlian khusus dibidangnya (Agusyani, Sujana, & Wahyuni, 2016).
Hasil  penelitian  Taufik  (2008)  yang menyatakan  bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia  berpengaruh  signifikan  terhadap pendeteksian Fraud .  Hasil  peneltian  widiyastuti dan  pamudji  (2009)  menyatakan  bahwa kompetensi  SDM  berpengaruh  positif  terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan ( Fraud ) Sehingga dengan kompetensi sumber daya manusia  yang  baik,  maka  semakin  tinggi karyawan untuk tidak melakukan tindakan Fraud . Hal  ini  karena  sumber  daya  manusia  tersebut telah  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman mengenai pencegahan Fraud .
Berdasarkan  konsep-konsep  tersebut, tampak  bahwa  kompetensi  sumber  daya manusia dan pencegahan Fraud berbanding lurus, jika  semakin  baik  kompetensi  sumber  daya manusia  pegawai,  maka  semakin  tinggi  juga pegawai  untuk  tidak  melakukan  tindakan Fraud . Karena  semakin  bagus  tingkat  kompetensi sumber  daya  manusia  maka  pemahaman mengenai Fraud sebagai  upaya  pencegahan  dan pendeteksian Fraud maka  potensi  terjadinya tindakan Fraud semakin  kecil.  Sehingga kompetensi  sumber  daya  manusia  berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan Fraud Berdasarkan Teori diatas maka
dirumuskan  hipotesis:  “  Terdapat  Pengaruh Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia  terhadap pencegahan Fraud ”.
e. Pengaruh  implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud Menurut Mardiasmo (2008) Good governance merupakan
penyelenggaraan manajemen  pembangunan  yang  solid  dan bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan  prinsip demokrasi dan pasar yang efesien, penghindaran salah  alokasi  dana  investasi  dan  pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal  and  political  framework bagi  tumbuhnya aktivitas usaha
Penelitian  Wilopo  (2006)  menemukan bahwa penerapan pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan.  Adanya  pengendalian  intern  yang efektif atas kas dapat memperketat pengawasan untuk tidak berprilaku curang.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  Fitriatil Husna  (2008)  bahwa  pengendalian  intern  kas dan  implementasi Good  Corporate  Governance secara  simultan  berpengaruh  negatif  terhadap Fraud .  Tujuan  penerapan Good  governance menurut Forum  for  Corporate  Governance  in Indonesia (FCGI)  adalah  untuk  memastikan bahwa sasaran perusahaan yang ditetapkan telah tercapai dan berupaya menjaga aset perusahaan serta  melaksanakan  praktik- praktik  usaha  yang sehat.
Apabila  keefektifan  pengendalian  intern atas kas dan implementasi Good governance suatu instansi  dapat  ditingkatkan  maka  transparansi dan  pelaksanaan  fungsi  akuntansi  akan  semakin baik  dan  dapat  menekan  kecurangan  kas. Sehingga  diduga  terdapat  hubungan  negatif antara pengendalian intern kas dan implementasi (Ratnayani et al., 2014)
Hasil  penelitian (Ratnayani  et  al.,  2014) menjelaskan  secara  parsial  dapat  diketahui bahwa Implementasi
Good governance berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap Fraud pada  SKPD  di  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini berarti  semakin  tinggi  implementasi Good governance maka  semakin  rendah Fraud pada SKPD di Kabupaten Buleleng Dari  penjelasan  di  atas,  teori  dapat diringkas  sebagai  argumen  berdasarkan  definisi dan  hipotesis  yakni  H1  :  terdapat  Pengaruh Sistem
Pengendalian Internal terhadap Implementasi Good  governance ,  H2:  Terdapat pengaruh  Efektivitas  Pengendalian  internal Terhadap  pencegahan Fraud ,  H3  :  Terdapat Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap  Implementasi Good  governance ,  H4  : Terdapat  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya
Manusia terhadap Implementasi Good governance , H5: terdapat pengaruh implementasi good  governance terhadap  pencegahan Fraud , kerangka acuan penelitian dijelaskan berikut ini:

## Gambar 2. kerangka acuan penelitian

## III. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  se- kabupaten  Tangerang,  terutama  perangkat  desa dengan sampel sebanyak 150 responden. Objek penelitian yaitu Efektivitas Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Implementasi Good  governance dan  Pencegahan Fraud dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa  di Kabupaten  Tangerang.  pengumpulan  data dilakukan  melalui  pengumpulan  data  di lapangan.Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  survey,  yaitu  penelitian  yang dilakukan  pada  suatu  populasi  dengan
menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  suatu populasi  dan  penelitian  terhadap  perilaku.  Tipe investigasi  menggunakan  tipe  korelasi  (ada  atau tidaknya  hubungan)  dan kausatitas (adanya hubungan sebab akibat).
Penarikan  sampel  yang  terlalu  banyak akan memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu,  peneliti  perlu  menentukan  jumlah  sampel yang  layak,  yaitu  jumlah  sampel  yang  dapat mencerminkan  keadaan  populasi,  sementara penghematan  waktu  dan  biaya  penelitian  juga masih dapat diperoleh.
Untuk  menganalisis  data  digunakan The Structural Equation Modeling dari paket software statistik AMOS dalam model dan pengkajianhipotesis. Model  persamaan  structural,
Structural  Equation  Model (SEM)  adalah sekumpulan  teknik-teknik  statistical  yang memungkinkan  pengujian  sebuah  rangkaian hubungan  relatif    “rumit”  secara  simultan (Ferdinand, 2014).
Keunggulan aplikasi SEM dalam penelitian manajemen adalah karena kemampuannya untuk mengkonfirmasi  dimensi-dimensi  dari  sebuah konsep atau factor yang sangat lazim digunakan dalam  manajemen  serta  kemampuannya  untuk mengukur  pengaruh  hubungan-hubungan  yang sudah dibentuk secara teoritis.

## Gambar. 3 Model Teoritik Penelitian
Analisis Structural Equation Modelling
(SEM) Analisis  selanjutnya adalah  analisis Structural  Equation  Model  (SEM)  secara  full model,  setelah  dilakukan  analisis  terhadap tingkat  uni  dimensionalitas  dari  indikator- indikator  pembentuk  variabel  laten  yang  diuji dengan confirmatory factor analysis.
Analisis  hasil  pengolahan  data  pada  tahap  full model SEM dilakukan dengan melakukan uji kesesuaian  dan  uji  statistik.  Hasil  pengolahan data  untuk  analisis  full  model  SEM  ditampilkan pada Gambar dibawah ini:
Gambar. 4 Hasil Analisis Structural Equation Modelling
Pengujian Hipotesis Penujin  hipotesis  penelitian  menurut siswoyo  (2017)  dilakukan  terhadap  5  hipotesis yang  diajukan.  Pengujian  hipotesis  ini  dilakukan dengan menggunakan nilai t-value dengan tingkar signifikasi  0,05.  Nilai  t-value    dalam  program Amos 22,00 merupakan nilai Critical Ratio (C.R) pada  regression  weight  ( Group  Number    1 – Default model ) dari fit model  apabila nilai critical ratio  (CR) ≥  1,967  atau  nilai  probilitas  (P)  ≤ 0,05  maka  H 0 ditolak  (hipotesis  peneliian diterima).  Nilai regresstion  Weights :  ( group number  1- default  model )  hasil  pengolahn  Amos 22,00 terhadap model tabel berikut ini :

## Tabel4. Regression Weight (Group number 1-Defaul model)

## Sumber : Analisis hasil penghitungan, 2018
Dari  tabel  diatas  dijadikan  sebagai  acuan utama  untuk  melakukan  uji hipotesis  dalam penelitian ini. Kriteria pengujian adalah tolak H 0 , jika nilai v-value  atau critical ratio (CR) ≥ 1,967 atau  nilai  p≤  0,05.  Berdasarkan  tabel  diatas dapat  diagram  koefeseien  t hitung hasil  analisis Structural  Equation  Modelling  sepertu  pada gambar berikut ini :
Gambar. 5 Koefesien T hitung

## IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian Adapun  hasil  pengujian  terhadap  seluruh hipotesis  yang  diajukan    dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut :
H1  : diketahui hasil analisis data, dimana nilai v- value    atau  critical  ratio  sebesar  4,501 ≥ 1,967    atau  nilai  P  sebesar  0,000≤  0,05 maka  H1  diterima,  disimpulkan    bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif  terhadap  Implementasi Good governance .
H2  : diketahui hasil analisis data, dimana nilai v- value  atau critical ratio sebesar 1,239, ≥
1,967    atau  nilai  P  sebesar  0,215≤  0,05 maka  H1  diterima,  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh  positif  efektivitas Pengendalian internal Terhadap pencegahan Fraud
H3   : diketahui hasil analisis data, dimana nilai v- value  atau critical ratio sebesar 3,788, ≥
1,967    atau  nilai  P  sebesar  0,000 ≤  0,05 maka  H1  diterima,  disimpulkan  bahwa Terdapat  Pengaruh  positif  Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Implementasi Good governance , H4   : diketahui hasil analisis data, dimana nilai v- value  atau critical ratio sebesar 3,788, ≥ 1,967    atau  nilai  P  sebesar  0,000≤  0,05 maka  H1  diterima,  disimpulkan    bahwa terdapat Pengaruh secara positif Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap Implementasi Good governance ,
H5   : diketahui hasil analisis data, dimana nilai v- value    atau  critical  ratio  sebesar  4,102 ≥ 1,967    atau  nilai  P  sebesar  0,000 ≤  0,05 maka  H1  diterima,  disimpulkan    bahwa terdapat pengaruh yang positif
implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud
Pembahasan Berdasarkan  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  yang positif  sistem  pengendalian  internal,  dan kompetensi  sumber  daya  manusia,  terhadap implementasi good  governance serta  impikasinya pada  pencegahan Fraud dalam  pengelolaan keuangan  desa  di  Kabupaten  Tangerang  secara signifikan Menurut  Siswoyo  (2017)  mengatakan bahwa  analisis  pengaruh  yang  ditujukan  untuk melihat seberapa kuat  pengaruh suatu variabel dengan  variabel  lainnya  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Interpretasi    dari  hasil ini  akan  memiliki  arti  yang  penting untuk menentukan  strategi  yang  jelas    dalam meningkatkan pencegahan Fraud dalam pengelolaan  keuangan  Desa  di  Kabupaten Tangerang. Hasil perhitungan pengaruh langsung, tidak  langsung    dan  pengaruh  total  oleh  Amos 22 sebagai berikut :
Tabel 5. Pengaruh Langsung ( Standardized
Direct Effects (Group number 1 - Default model)
Sumber : Analisis hasil penghitungan, 2018
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas pengaruh  langsung  kompetensi  SDM  terhadap implementasi good  governance sebesar  0,319. Nilai  0,285  merupakan  pengaruh  kompetensi SDM  terhadap  pencegahan Fraud ,  sedangkan sistem pengendalian Internal terhadap implementasi good  governance paling  besar sebesar  0,510  dan  pengaruh  terkecil  sebesar 0,117  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan Fraud . Begitu juga implementasi good governance terhadap  pencegahan Fraud sebesar 0,482.
Tabel 6. Pengaruh Tidak Langsung ( Standardized indirect Effects (Group number 1 - Default model )
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas pengaruh  tidak  langsung  kompetensi  SDM terhadap  terhadap  pencegahan Fraud sebesar 0,154,  sedangkan  sistem  pengendalian  Internal berpengaruh terhadap pencegahan Fraud . Begitu juga  implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud sebesar 0,246. Karena  pengaruh  langsung  kompetensi SDM  terhadap  implementasi good  governance sebesar  0,319  lebih  besar  dari  pengaruh  tidak langsung  kompetensi  SDM  terhadap  terhadap pencegahan Fraud sebesar  0,154.  Begitu  juga pengendalian  Internal  terhadap  implementasi good governance paling besar sebesar 0,510 lebih besar  dari  implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud sebesar 0,246, maka dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  implementasi good  govenance  bukan  merupakan  variabel intervening.
Tabel7. Pengaruh Total  ( Standardized Total Effects (Group number 1 - Default
model ) Sumber : Analisis hasil penghitungan, 2018
Hasil perhitungan diatas pengaruh total dari kompetensi    dan  sistem  pengendalian  internal terhadap implementasi good governance menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian internal  memiliki  pengaruh  total  yang  besar 0,510 daripada kompetensi SDM sebesar 0,319. Kemudian  hasil  penghitungan  pengaruh  total kompetensi  dan  sistem  pengendalian  internal terhadap pencegahan Fraud , hasilnya menunjukkan  pengaruh  kompetensi  SDM  lebih besar  0,438  terhadap  pencegahan Fraud dibandingkan  dengan  sistem  pengendalian internal    sebesar  0,363,  dan  implementasi sebesar  0,482.  Dengan  demikian,  variabel Kompetensi  sumber  daya  manusia  jauh  lebih dominan dibandingkan dengan variabel
Implementasi good  governance dan  Pengendalian Internal dalam mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang.
Sependapat  dengan  hasil  penelitian  Gede Pose  Raharja  dkk  (2015)  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  secara  parsial  akuntabilitas berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan
Fraud organisasi,  pengendalian  Internal  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan
implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud
Pembahasan Berdasarkan  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  yang positif  sistem  pengendalian  internal,  dan kompetensi  sumber  daya  manusia,  terhadap implementasi good  governance serta  impikasinya pada  pencegahan Fraud dalam  pengelolaan keuangan  desa  di  Kabupaten  Tangerang  secara signifikan Menurut  Siswoyo  (2017)  mengatakan bahwa  analisis  pengaruh  yang  ditujukan  untuk melihat seberapa kuat  pengaruh suatu variabel dengan  variabel  lainnya  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Interpretasi    dari  hasil ini  akan  memiliki  arti  yang  penting untuk menentukan  strategi  yang  jelas    dalam meningkatkan pencegahan Fraud dalam pengelolaan  keuangan  Desa  di  Kabupaten Tangerang. Hasil perhitungan pengaruh langsung, tidak  langsung    dan  pengaruh  total  oleh  Amos 22 sebagai berikut :
Tabel 5. Pengaruh Langsung ( Standardized
Direct Effects (Group number 1 - Default model)
Sumber : Analisis hasil penghitungan, 2018
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas pengaruh  langsung  kompetensi  SDM  terhadap implementasi good  governance sebesar  0,319. Nilai  0,285  merupakan  pengaruh  kompetensi SDM  terhadap  pencegahan Fraud ,  sedangkan sistem pengendalian Internal terhadap implementasi good  governance paling  besar sebesar  0,510  dan  pengaruh  terkecil  sebesar 0,117  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan Fraud . Begitu juga implementasi good governance terhadap  pencegahan Fraud sebesar 0,482.
Tabel 6. Pengaruh Tidak Langsung ( Standardized indirect Effects (Group number 1 - Default model )
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas pengaruh  tidak  langsung  kompetensi  SDM terhadap  terhadap  pencegahan Fraud sebesar 0,154,  sedangkan  sistem  pengendalian  Internal berpengaruh terhadap pencegahan Fraud . Begitu juga  implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud sebesar 0,246. Karena  pengaruh  langsung  kompetensi SDM  terhadap  implementasi good  governance sebesar  0,319  lebih  besar  dari  pengaruh  tidak langsung  kompetensi  SDM  terhadap  terhadap pencegahan Fraud sebesar  0,154.  Begitu  juga pengendalian  Internal  terhadap  implementasi good governance paling besar sebesar 0,510 lebih besar  dari  implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud sebesar 0,246, maka dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  implementasi good  govenance  bukan  merupakan  variabel intervening.
Tabel7. Pengaruh Total  ( Standardized Total Effects (Group number 1 - Default
model ) Sumber : Analisis hasil penghitungan, 2018
Hasil perhitungan diatas pengaruh total dari kompetensi    dan  sistem  pengendalian  internal terhadap implementasi good governance menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian internal  memiliki  pengaruh  total  yang  besar 0,510 daripada kompetensi SDM sebesar 0,319. Kemudian  hasil  penghitungan  pengaruh  total kompetensi  dan  sistem  pengendalian  internal terhadap pencegahan Fraud , hasilnya
menunjukkan  pengaruh  kompetensi  SDM  lebih besar  0,438  terhadap  pencegahan Fraud dibandingkan  dengan  sistem  pengendalian internal    sebesar  0,363,  dan  implementasi sebesar  0,482.  Dengan  demikian,  variabel Kompetensi  sumber  daya  manusia  jauh  lebih dominan dibandingkan dengan variabel
Implementasi good  governance dan  Pengendalian Internal dalam mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang.
Sependapat  dengan  hasil  penelitian  Gede Pose  Raharja  dkk  (2015)  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  secara  parsial  akuntabilitas berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan
Fraud organisasi,  pengendalian  Internal  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan
implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud
Pembahasan Berdasarkan  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  adanya  pengaruh  yang positif  sistem  pengendalian  internal,  dan kompetensi  sumber  daya  manusia,  terhadap implementasi good  governance serta  impikasinya pada  pencegahan Fraud dalam  pengelolaan keuangan  desa  di  Kabupaten  Tangerang  secara signifikan Menurut  Siswoyo  (2017)  mengatakan bahwa  analisis  pengaruh  yang  ditujukan  untuk melihat seberapa kuat  pengaruh suatu variabel dengan  variabel  lainnya  baik  secara  langsung maupun  tidak  langsung.  Interpretasi    dari  hasil ini  akan  memiliki  arti  yang  penting untuk menentukan  strategi  yang  jelas    dalam meningkatkan pencegahan Fraud dalam pengelolaan  keuangan  Desa  di  Kabupaten Tangerang. Hasil perhitungan pengaruh langsung, tidak  langsung    dan  pengaruh  total  oleh  Amos 22 sebagai berikut :
Tabel 5. Pengaruh Langsung ( Standardized
Direct Effects (Group number 1 - Default model)
Sumber : Analisis hasil penghitungan, 2018
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas pengaruh  langsung  kompetensi  SDM  terhadap implementasi good  governance sebesar  0,319. Nilai  0,285  merupakan  pengaruh  kompetensi SDM  terhadap  pencegahan Fraud ,  sedangkan sistem pengendalian Internal terhadap implementasi good  governance paling  besar sebesar  0,510  dan  pengaruh  terkecil  sebesar 0,117  sistem  pengendalian  internal  terhadap pencegahan Fraud . Begitu juga implementasi good governance terhadap  pencegahan Fraud sebesar 0,482.
Tabel 6. Pengaruh Tidak Langsung ( Standardized indirect Effects (Group number 1 - Default model )
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diatas pengaruh  tidak  langsung  kompetensi  SDM terhadap  terhadap  pencegahan Fraud sebesar 0,154,  sedangkan  sistem  pengendalian  Internal berpengaruh terhadap pencegahan Fraud . Begitu juga  implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud sebesar 0,246. Karena  pengaruh  langsung  kompetensi SDM  terhadap  implementasi good  governance sebesar  0,319  lebih  besar  dari  pengaruh  tidak langsung  kompetensi  SDM  terhadap  terhadap pencegahan Fraud sebesar  0,154.  Begitu  juga pengendalian  Internal  terhadap  implementasi good governance paling besar sebesar 0,510 lebih besar  dari  implementasi good  governance terhadap pencegahan Fraud sebesar 0,246, maka dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  implementasi good  govenance  bukan  merupakan  variabel intervening.
Tabel7. Pengaruh Total  ( Standardized Total Effects (Group number 1 - Default
model ) Sumber : Analisis hasil penghitungan, 2018
Hasil perhitungan diatas pengaruh total dari kompetensi    dan  sistem  pengendalian  internal terhadap implementasi good governance menunjukkan  bahwa  sistem  pengendalian internal  memiliki  pengaruh  total  yang  besar 0,510 daripada kompetensi SDM sebesar 0,319. Kemudian  hasil  penghitungan  pengaruh  total kompetensi  dan  sistem  pengendalian  internal terhadap pencegahan Fraud , hasilnya
menunjukkan  pengaruh  kompetensi  SDM  lebih besar  0,438  terhadap  pencegahan Fraud dibandingkan  dengan  sistem  pengendalian internal    sebesar  0,363,  dan  implementasi sebesar  0,482.  Dengan  demikian,  variabel Kompetensi  sumber  daya  manusia  jauh  lebih dominan dibandingkan dengan variabel
Implementasi good  governance dan  Pengendalian Internal dalam mempengaruhi Pencegahan Fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Tangerang.
Sependapat  dengan  hasil  penelitian  Gede Pose  Raharja  dkk  (2015)  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  secara  parsial  akuntabilitas berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan Fraud organisasi,  pengendalian  Internal  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan
Fraud organisasi  dan  pengawasan  internal berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan Fraud organisasi.
Secara  simultan  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  akuntabilitas,  pengendalian  Internal  dan pengawasan  internal  secara  bersama-sama berpengaruh  signifikan  terhadap  pencegahan Fraud organisasi.    Dengan  demikian  penelitian diatas sesuai dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan  dengan  analisis  pengaruh  sistem pengendalian internal,  dan  kompetensi  sumber daya  manusia,  terhadap  implementasi good governance serta  impikasinya  pada  pencegahan Fraud yakni (Agusyani  et  al.,  2016;  Herman, 2013;  Kadek  et  al.,  2017;  Meldawati  Girsang, 2011;  Oktariani  Wefa,  2017;  Ratnayani  et  al., 2014;  Ristanti  et  al.,  2014;  Soleman,  2013; Washliati, 2015).

## VI. PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  uraian  pembahasan  di  atas    dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :
1. Sistem  Pengendalian  Internal  berpengaruh positif terhadap Implementasi Good Governance .  Terdapat  pengaruh  positif efektivitas  Pengendalian  internal  Terhadap pencegahan  Fraud.  Terdapat  Pengaruh positif  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia terhadap  Implementasi Good  Governance , terdapat Pengaruh secara positif kompetensi sumber daya manusia terhadap Implementasi Good  Governance ,  terdapat pengaruh  yang  positif  implementasi  good governance  terhadap  pencegahan  Fraud. Sehingga  pengelolaan  keuangan  dana  desa dapat  dioptimalkan  dengan  baik,  untuk  itu kedepan perlu adanya komitmen yang tinggi bagi aparatur desa untuk terus meningkatkan  pelaksanaan  Implementasi
Good Governance sehingga pencegahan Fraud dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dapat berjalan lancar
2. Hasil  perhitungan  diatas  pengaruh  langsung kompetensi  SDM  terhadap  implementasi good  governance sebesar  0,319.  Nilai  0,285 merupakan pengaruh  kompetensi  SDM terhadap  pencegahan fraud ,  sedangkan sistem  pengendalian  Internal  terhadap implementasi good  governance paling  besar sebesar 0,510 dan pengaruh terkecil sebesar 0,117 sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud .  Begitu  juga  implementasi
good  governance terhadap  pencegahan fraud sebesar  0,482.  Penelitian  ini  telah menghasilkan gambaran tentang Pengendalian Internal, dimana jika dibandingkan    dengan    dimensi    lainnya maka  dimensi  jenis  Pengendalian Internal dalam  bentuk Lingkungan  Pengendalian, Penilaian, Risiko dalam kegiatan
Pengendalian  Internal.  Hasil    penelitian tentang  gambaran  Pencegahan Fraud pada dimensi    iklim  budaya  jujur,  keterbukaan, dan  saling  membantu  dalam    kategori cukup/sedang,  peningkatan  pengawasan masyarakat  sehingga  kredibilitas  dan integritas  lembaga  Pengelolaan  Keuangan Desa dapat ditingkatkan

## Saran
Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  memperbaiki  penyusunan  dan pembuatan  program  pembinaan  perangkat desa  dalam  rangka  pengelolaan  keuangan desa  yang  baik  sehingga  bisa  dicegah kecurangan  yang  dilakukan  oleh  perangkat desa.
2. Terus  melakukan  upaya  peningkatan kemaampuan    dan  kompetendi  aparatur desa sehingga dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan
3. Perlu  adanya  komitmen  yang  tinggi  bagi aparatur  desa  untuk  terus  meningkatkan pelaksanaan  Implementasi Good  Governance sehingga pencegahan Fraud dalam pengelolaan  keuangan  desa  dapat  berjalan lancar,  efesiensi  anggaran,  dan  pentingnya keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap kegiatan desa demi mendapatkan kemaslahatan  baik  pada  aparatur  desa maupun pada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Agusyani,  K.  S.,  Sujana,  E.,  &  Wahyuni,  M.  A.
2016. Pengaruh  Whistleblowing System  Dan  Kompetensi  Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah  (  Studi  Pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten
Buleleng ) . E-Journal S1 Ak Ak, 1. Antonius  Galih  Prasetyo  &  Abdul  Muis. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Pasca
UU  No.  6  Tahun  2014  Tentang Desa:  Potensi  Permasalahan  Dan Solusi, Jurnal Desentralisasi Volume 13, No.1.
BAPPENAS dan BPS, 2016
BPS Provinsi Banten 2018
Bappeda Kab. Tangerang 2017
Badan Pengawasan Keuangan  dan Pembangunan RI. 2015 Direktorat Permukiman dan Perumahan. 2009. Ferdinand,  Augusty, 2014, Metode  Metode Penelitian Manajemen, UNDIP Press ISSBN 979-704-254-5. Semarang Fikri,  Ali.,  Biana  Adha  Inapty  dan Rr. SriPancawati Martiningsih. 2015. Pengaruh Penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan,Kompetensi Aparatur  dan  PeranAudit  Internal terhadap KualitasInformasi Laporan  Keuangandengan  Sistem Pengendalian Internsebagai Variabel Moderating (StudiEmpiris Pada  SKPD-SKPD  diPemprov. NTB). SimposiumNasional Akuntansi
XVIII, Medan
Halim,  Abdul,  2010. Akuntansi  Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik),
Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta Herman,  L.  2013. Pengaruh  Keadilan Organisasi dan Sistem Pengendalian  Intern  terhadap Kecurangan.  Pengaruh  Keadilan Organisasi Dan Sistem Pengendalian  Intern  Terhadap Kecurangan ,1–21. https://doi.org/10.1017/CBO978110741 5324.004 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2001. Standar Profesional Akuntan Publik. Salemba Empat, Jakarta Kadek, Wijaya, D. S., Sujana, E., & Purnamawati, I.  G.  A.  2017. Pengaruh  Efektivitas
Pengendalian  Internal,  Kesesuaian Kompensasi,  Moralitas  Individu, Dan  Whistleblowing  Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Lpd Di Kecamatan Gerokgak . E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan  Ganesha,  7  No:  1  Tahun 2017
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance (KNKG).  2008. Pedoman  Sistem Pelaporan  Pelanggaran – SPP (whistleblowing  system – WBS) .
Jakarta: KNKG
http://www.bps.go.id https://bantensatu.com http://www.wartaekonomi.co.id Martani,    Dwi.,    & Fazri    Zaelani.    2011. Pengaruh  Ukuran,  Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian  Intern  Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Indonesia).
Simposium Nasional Akuntansi Meldawati  Girsang.  2011 .  Pengaruh  Sistem Pengendalian  Intern  Pemerintah,
Implementasi  Standar  Akuntansi Pemerintahan, Penyelesaian Temuan  Audit,  Kompetensi  Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah Dengan Penerapan Good Governance Sebagai Variabel Moderating. Univeritas  Sumatera Utara.  https://doi.org/10.1007/s13398- 014-0173-7.2 Mulyadi.  2001. Sistem  Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta: YKPN.
Noerma  Alifahrani  Bahtiar, 2017, Partisipasi Masyarakat  Dalam  Pengawasan Program Alokasi Dana Desa (Add) Di  Desa  Panjunan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo . Skripsi  Thesis,  Universitas Airlangga Oktariani Wefa. 2017. Pengaruh Implementasi  Good  Coorporate Governance,  Pengendalian  Intern
Kas,  Asitmetri  Informasi  terhadap Fraud. Jom  Fekon,  4  (1).  Retrieved from file:///C:/Users/LENOVO G40/Desktop/Pengaruh Implementasi Good  Governance,  Pengendalian  Intern Kas,  Asitemri  Informasi  terhadap Fraud.pdf
Peraturan  Pemerintah    Nomor  22  Tahun  2015 sebagai perubahan    atas  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Purwitasari, Anggit. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen    Orga  nisasi    dalam Pencegahan  Fraud    Pengadaan Barang  (Survey  pada    5    Rumah Sakit  di  Bandung). Skripsi. Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama Bandung. Puspasari,  Novita,  &  Eko  Suwardi.  2012. Pengaruh  Moralitas    Individu    dan Pengendalian    Internal  terhadap Kecenderungan Kecurangan
Akuntansi:    Studi    Eksperimen pada    Konteks  Pemerintahan
Daerah . Simposium Nasional Akuntansi XV,  Banjarmasin Ratnayani,  P.  A.,  Sujana,  E.,  Ari,  N., & Darmawan,  S.  2014. Pengaruh Pengendalian  Intern  Kas  Dan Implementasi  Good  Governance Terhadap  Fraud  (Studi  Empiris pada SKPD di Kabupaten Buleleng). E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, Vol: 2 No:(1). Ristanti, N. M. A., Sinarwati, N. K., & Sujana, E. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian  Intern,  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Dan  Komitmen Organisasi  Terhadap  Penerapan Good  Governance .  Jurnal  Akuntansi, 2(1), 1–11. Retrieved from file:///C:/Users/LENOVOG40/Desktop/p engaruh  sistem  pengendalian  intern, pengelolaan  keuangan  daerah  dan komitmen  organisasi  terhadap  good governance.pdf Reasoa, Imelda. 2015. Pengelolaan Keuangan Desa Salindeho, Mario Mc. A. 2012. Implementasi Etika  Pemerintahan    dalam Meningkatkan    Kinerja  Aparatur Pemerintah Sunyoto, Danang, 2012. Manajemen Sumber
Daya  Manusia, Cetakan  1,  CAPS, Yogyakarta Siswoyo Haryono, 2017 Metode SEM untukpenelitian Manajemen AMOS Lisrel PLS, PT. Luxima Metro Media. Jakarta
Soleman,  R.  2013. Pengaruh  Pengendalian
Internal  Dan Good  Corporate Governance Taufik,    Taufeni. 2008. Pengelolaan Keuangan  Desa  dalam  Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia .  Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau F  adilah,      S  ri. 2011. Pengar  uh Implementasi  Pengendalian  Intern dan    Total  Quality Management
Terhadap    Penerapan    Good Governance  (Studi  pada  Lembaga
Amil  Zakat  Seluruh  Indonesia). Simposium  Nasional    Akuntansi
XIV. Universitas  Syiah  Kuala,  Banda Aceh Taufik  Kurrohman, 2008,
Akuntabilitas
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di
Kabupaten  Jember .  Jurnal  Riset Akuntansi  Dan  Keuangan,  2  (3),  2014, 473-485 Vol.2 | No.3. Taufik, Mochammad. 2008. Pengaruh pengalaman  kerja  dan  pendidikan profesi  auditor  internal  terhadap kemampuan  mendeteksi  fraud. Skripsi.  Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa
Wardoyo,    Hasto.    2015.
Penguatan Pengelolaan  Keuangan    Desa    dan Optimalisasi    Peran  BUMDesa sebuah  upaya  menuju  Desa Mandiri  dan    Kredibel    di Kabupaten  Kulon  Progo. Seminar Nasional  Temu  Forum  Dosen Akuntansi  Sektor    Publik    2015 , Universitas  Atma  Jaya Yogyakarta
Washliati,  L.  2015. Skripsi  pengaruh kompetensi  sumber  daya  manusia dan budaya kerja dalam mewujudkan  good  governance  di inspektorat kabupaten labuhanbatu utara. Universitas Sumatera. Widiyastuti  dan  Pamudji.  2009. pengaruh kompetensi,  independensi,  dan profesionalisme terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi  kecurangan  ( fraud ) . Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.