## Implementation Of Supervision Of Regional Government
Implementation Based On Government Regulation Number 12 Of 2017 In Gowa District
Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Gowa
Yusri Yunus 1) ; La Ode Husen 2) ; M. Kamal Hijaz 3)
1,2,3) Faculty of Law, Universitas Muslim Indonesia, Makassar Email: 1) yusriyunus098@gmail.com , 2) laode.husen@umi.ac.id , 3) kamal.hijaz@umi.ac.id
ARTICLE HISTORY Received [26 January 2024] Revised [29 March 2024] Accepted [08 April 2024]

## ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi efektivitas pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa,  dan  2)  Untuk  mengetahui  dan menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  efektivitas  pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa. Metode penelitian dalam hal ini memadukan unsur hukum normatif,  yang  kemudian  didukung  dengan  penambahan  data  atau  unsur  empiris.  Metode penelitian  normatif-empiris  ini  juga  menyangkut  implementasi  ketentuan  hukum  normatif (undang-undang)  secara  in  action  dalam  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  di masyarakat.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten Gowa  ditinjau  dari  ruang  lingkup  pengawasan  adalah  pengawasan  internal  yang  dilakukan secara fungsional internal. Artinya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat di dalam organisasi itu sendiri secara fungsional yang kedudukannya merupakan bagian dari lembaga yang diawasi.

## ABSTRACT
The  objectives  of  this  research  are:  1)  To  know  and  analyze  the  implementation  of  the effectiveness  of  the  implementation of  supervision  of  regional government  administration  based on Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency, and 2) To know and analyze the  factors  that  influence  the  implementation  of  the  effectiveness  of  the  implementation  of supervision of regional government administration based on Government Regulation Number 12 of  2017  in  Gowa  Regency.  The  research  method,  in  this  case,  combines  normative  legal elements,  which  are  then  supported  by  the  addition  of  data  or  empirical  elements.  This normative-empirical  research  method  also  concerns  the  implementation  of  normative  legal provisions  (laws)  in  action  in  every  particular  legal  event  that  occurs  in a  society.  The  research results show that the implementation of supervision of regional government administration based on  Government  Regulation  Number  12  of  2017  in  Gowa  Regency  in  terms  of  the  scope  of supervision is internal supervision carried out internally functionally. This means that supervision is  carried  out  by  officials  within  the  organization  itself  functionally,  whose  position  is  part  of  the institution being supervised. Factors that influence the implementation of supervision of regional government  administration  based  on  Government  Regulation  Number  12  of  2017  in  Gowa Regency  include  legal  substance,  legal  structure,  legal  culture,  legal  knowledge  facilities  and infrastructure, and legal awareness.

## KEYWORDS
Supervision; Regional Government; and
Government Regulation Number 12 of 2017.)
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  hukum  (legal  state),  bukan  negara  kekuasaan  (power state). Hal ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara berdasarkan atas hukum, dalam  arti  cita  hukum  (right  idea),  yang  mengandung  cita-cita  luhur  bangsa  Indonesia.  Hukum  yang berkeadilan  di  Indonesia  adalah  hukum  yang  bersumber  pada  kepribadian  dan  falsafah  hidup  bangsa Indonesia,  yang  mencerminkan  rasa  keadilan  masyarakat  Indonesia,  mampu  melindungi  kepentingan material  dan  spiritual serta  mampu melindungi  kepribadian dan persatuan  bangsa,  kelangsungan  hidup bangsa  dan  negara  serta  perjuangan  mengejar  cita-cita  Nasional.  Pasal  1  ayat  (2)  UUD  1945 menyatakan  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  berkedaulatan  rakyat,  yang  mencerminkan  bahwa Indonesia  adalah  negara  yang  demokratis  karena  mengikutsertakan  rakyatnya  dalam  pengambilan kebijakan.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  memiliki  kewajiban  untuk  menjalankan  segala  aspek kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  berdasarkan  hukum  yang  selaras  dengan  sistem  hukum  nasional Indonesia.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  konstitusional  yang  berdasarkan  Pasal 18  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang  menjadi  dasar  hukum  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dengan
memberikan  kewenangan  yang  luas,  nyata  dan  bertanggung  jawab  kepada  daerah.  Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945,
Pemerintah mendorong tumbuhnya demokrasi dan menekankan eksistensi Pemerintah Daerah di semua tingkatan pemerintahan. Upaya mendorong tumbuhnya demokrasi secara nyata dilakukan dengan mendorong  dan  memperbesar  peran  Pemerintah  Daerah  sehingga  dikeluarkan  berbagai  peraturan perundangan,  yang  terkait  dengan  upaya  peningkatan  peran  Pemerintah  Daerah  dalam  kerangka otonomi  daerah.  Pemberdayaan  Pemerintah  Daerah  dalam  kerangka  otonomi  daerah,  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  18  ayat  (2),  menegaskan  bahwa "Pemerintah  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan".  Penegasan  ini  sekaligus  menjadi  bukti nyata tekad untuk memberikan keleluasaan kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi  maupun  kabupaten/kota,  untuk  melaksanakan  otonomi  daerah.  Pemberian  otonomi  pada hakekatnya  bertujuan  untuk  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pelayanan,  pemberdayaan  dan  peran  serta  masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistimewaan  dan  kekhususan  suatu  daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  kerangka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  semua  warga  negara  dituntut  untuk bersatu  dalam  keberagaman  (Bhinneka  Tunggal  Ika),  dan  di  dalam  negara  kesatuan  ini  juga dimungkinkan adanya ketidakseragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semua daerah harus memiliki  kewajiban  dan hak,  tugas  dan  wewenang  yang  sama di  seluruh  Indonesia,  hanya untuk daerah-daerah  tertentu  yang  memiliki  latar  belakang  sejarah,  politik  dan  ekonomi  yang  berbeda,  dapat diterapkan kebijakan khusus sebagai ciri tambahan dari ciri umum tersebut. Otonomi yang berlaku untuk semua  daerah.  Setiap  daerah  otonom,  baik  di  tingkat  provinsi  maupun  kabupaten/kota,  diberikan kewenangan  yang  seluas-luasnya  dan  disertai  dengan  pemberian  hak  dan  kewajiban  untuk menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Hal ini  dilakukan  agar  setiap  daerah  otonom  mampu  menerjemahkan  keinginannya  untuk  maju  dan berkembang  dengan  mengedepankan  kepentingan  masyarakat  demi  terciptanya  kemakmuran  rakyat, dengan  memperhatikan  keunggulan  dan  kekhasan  masing-masing  daerah  otonom.  Penyelenggaraan otonomi  daerah  memiliki  kewenangan  yang  dapat  diwujudkan  dengan  pengaturan,  pembagian,  dan pemanfaatan sumber daya nasional secara berkeadilan.

## LANDASAN TEORI

## Penyelengaraan Pemerintah Daerah
Desentralisasi dapat  dipahami sebagai suatu proses penyerahan wewenang kepada daerah agar dengan  kewenangan yang  dimiliki  daerah dapat  menjalankan  fungsi  dan  perannya  secara  mandiri  atau otonom.  Dengan  demikian  otonomi  daerah  merupakan  hasil  atau  output  dari  proses  desentralisasi (PKP2A  LAN  Bandung;  2006).  Menurut  Hoesein  (PKP2A  LAN  Bandung,  2006),  desentralisasi mengandung dua pengertian. Pertama, desentralisasi menganti pengertian sebagai pembentukan daerah otonom  dan  penyerahan  wewenang  tertentu  kepada  daerah  oleh  pemerintah  pusat.  Kedua, desentralisasi dapat pula diartikan sebagai penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.
Desentralisasi  pada  dasarnya  melibatkan  adanya  transfer  terhadap  kewenangan  politik, administrasi, dan keuangan dari pemerintah pusat kepada lembaga pemerintah daerah atau dibawahnya. Transfer tersebut menghendaki adanya kedudukan yang hierarkis di antara tingkat pemerintahan daerah. Tipe  tingkatan  pemerintahan  yang  paling  dikenal  adalah  3  (tiga)  tingkatan  yaitu  pemerintah  pusat, pemerintah  Negara  bagian,  dan  pemerintah  daerah  atau  sub-nasional.  Sedangkan  bentuk-bentuk  dari desentralisasi  dapat  dibedakan  menjadi  3  (tiga)  bentuk  yaitu  desentralisasi  melalui  dekonsentrasi (decentralization  by  deconcentration),  desentralisasi  melalui  pendelegasian  (decentralization  by delegation), dan desentralisasi melalui devolusi (decentralization by devolution).( Katorobo;2002)
Selanjutnya menurut World Bank, “dekonsentrasi” dilakukan ketika pemerintah pusat memberikan tanggung  jawab  untuk  urusan  tertentu  kepada  kantor  cabangnya  di  daerah  (regional  branch  offices). Pemberian  urusan  tersebut  tidak  melibatkan  transfer  kewenangan  (authority)  kepada  lembaga dibawahnya.  Bentuk  desentralisasi  yang  biasanya  terjadi  di  dalam  Negara  kesatuan  (unitary  country) sebenarnya  berbentuk  dekonsentrasi.  Dalam  bentuk  desentralisasi  jenis  ini  belum  dibentuk  adanya lembaga pemerintah otonom yang memiliki hak untuk bertanggung jawab langsung kepada konstituen di daerah. Kedudukan dari kantorkantor cabang pemerintah pusat di daerah dibangun dengan tujuan untuk menjamin dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam hal pemberian pelayanan publik (World Bank, 1998).
Dalam Pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa:
a.  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  provinsi  dan  daerah  provinsi  itu dibagi  atas  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
b.  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
c.  Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah  kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
d.  Pemerintahan  daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnya,  kecuali  urusan  pemerintahan  yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
e.  Pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan  peraturan-peraturan  lain  untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
f. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota,  atau  antara  provinsi  dan  kabupaten  dan  kota,  diatur  dengan  undang-undang  dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

## Pengawasan dan Pengendalian
Pemerintahan  yang  baik  adalah  pemerintahan  yang  dapat  diawasi  dan  dikontrol  oleh  semua elemen  negara  baik  pemerintah  itu  sendiri  dan  terlebih  utama  oleh  masyarakat.  Pengawasan  amat diperlukan  agar  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  terutama  pemda  dapat  berjalan  sesuai dengan  visi,  misi,  dan  tujuannya.  Selain  itu,  pengawasan  digunakan  untuk  memastikan  agar penyelenggaraan  pemda  tidak  berjalan  berdasarkan  kepentingan  politik  elit  daerah  atau  sekelompok orang  tertentu  yang  memiliki  pengaruh  secara  politik.  Menurut  Muchsan  (1986),  dalam  tindakan pengawasan harus terpenuhi beberapa unsur penting, yaitu:
a.  Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh pejabat pengawas;
b.  Adanya  rencana  yang  jelas  sebagai  alat  penguji  terhadap  pelaksanaan  suatu  tugas  yang  akan diawasi;
c.  Tindakan  pengawasan  dapat  dilakukan  terhadap  suatu  proses  kegiatan  yang  sedang  berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai.
d.  Tindakan  pengawasan  berakhir  dengan  disusunnya  evaluasi  akhir  terhadap  kegiatan  yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolok ukurnya.
e.  Tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut lagi baik secara administratif maupun secara yuridis.
Jenis pengawasan lainnya yang dapat dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu: dari segi fungsinya dapat dibagi dua, yaitu:
1. Pengawasan Fungsional
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  yang  dibentuk  khusus  untuk  membantu  pimpinan  dalam menjalankan  fungsi  pengawasan  di  lingkungan  organisasi  yang  menjadi  tanggungjawabnya. Pengawasan ini bersifat relatif, artinya jika diadakan akan lebih baik, namun jika tidak dilakukan juga tidak dilarang, karena pengawasan ini sifatnya hanya pengawasan pembantu (Muchsan, 1986).
2. Pengawasan Melekat (Waskat)
Pengawasan  melekat  merupakan  pengawasan  yang  bersifat  mutlak,  berbeda  dengan  pengawasan fungsional.  Pengawasan  ini  dilakukan  oleh  pimpinan/atasan  langsung  kepada  bawahan,  baik  di tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah.  Pengawasan  ini  harus  dilakukan  oleh  setiap  pimpinan (Muchsan, 1986).
Dari segi tahapan pelaksanaan pengawasan, yaitu: a.  Pengawasan/pengendalian langsung (direct)
Pengawasan  yang  langsung  dilakukan  oleh  lembaga  pengawas  yang  berwenang  melakukan pengawasan  tanpa  perantara  tahapan  pendahulu  atau  tanpa  laporan  dari  pihak  eksternal  terlebih dahulu.  Pengawasan  ini  dilakukan  langsung  ke  pokok  persoalan  dan  sering  kali  sudah  termasuk  di dalam  (melekat)  tugas  dan  fungsi  pimpinan  atau  pejabat  publik  yang  mengambil  keputusan.  Contoh pelaksanaan pengawasan ini adalah pada saat pemberian ijin, lisensi atau alokasi (Muchsan, 1986). Pengawasan  langsung  dapat  juga  diartikan  sebagai  pengawasan  yang  dilakukan  dengan  cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat  (on the spot) terhadap obyek yang diawasi. Jika pengawasan langsung ini dilakukan terhadap proyek pembangunan fisik maka yang dimaksud dengan pemeeriksaan ditempat atau pemeriksaan setermpat itu dapat berupa pemeriksaan administratif atau pemeriksaan fisik di lapangan (www. dedetzelth.blogspot. com).
b.  Pengawasan/pengendalian tidak langsung (indirect)
Pengawasan/pengendalian  yang  dilakukan  melalui  instrumen  yuridis  atau  pedoman-pedoman tertentu.  Dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  maka  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat dilakukan prosedur secara yuridis dengan menerbitkan pedoman-pedoman maupun instumen yuridis lainnya  agar  tindakan  dan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  teratur  dan  tidak  digunakan secara  sewenangwenang  (Muchsan,  1986).  Contoh  pelaksanaan  pengawasan/pengendalian  ini adalah program pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur secara ketat dan rinci dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengawasan tidak langsung dapat juga diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerjaan atau obyek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari  jarak jauh yaitu dari belakang meja. Dokumen  yang  diperlukan  dalam  pengawasan  tidak  langsung  antara  lain:  (i)  Laporan  pelaksanaan pekerjaan  baik  laporan  berkala  maupun  laporan  insidentil;  (ii)  Laporan  hasil  pemeriksaan  (LHP)  dari pengawan  lain;  (iii)  Surat-surat  pengaduan;  (iv)  Berita  atau  artikel  di  mass  media;  dan  (v)  Dokumen lain yang terkait (www. dedetzelth.blogspot.com)

## METODE PENELITIAN

## Jenis Penelitian
Metode  penelitian  dalam  hal  ini  memadukan  unsur  hukum  normatif,  yang  kemudian  didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris ini juga menyangkut implementasi  ketentuan  hukum  normatif  (undang-undang)  secara  in  action  dalam  setiap  peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga  kategori,  yaitu:  (1)  merupakan  pendekatan  studi  kasus  hukum  yang  tanpa  konflik  sehingga  tidak akan  ada  campur  tangan  pengadilan,  (2)  pendekatan  studi  kasus  yuridis  ini  merupakan  pendekatan studi  kasus  hukum  karena  ada  konflik  sehingga  akan  melibatkan  campur  tangan  pengadilan  untuk dapat  memberikan  keputusan  penyelesaian,  dan  (3)  pendekatan  studi  kasus  langsung  ini  merupakan pendekatan terhadap suatu peristiwa hukum yang masih berjalan atau belum berakhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  Efektivitas  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa
Pelaksanaan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  merupakan  proses kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  Pemerintahan  Daerah  berjalan  secara  efisien  dan  efektif sesuai  dengan  rencana  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pengawasan  atas penyelenggaraan  meliputi  penyelenggaraan  pemerintahan  umum  dan  urusan  pemerintahan. Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  meliputi  kebijakan  daerah,  kelembagaan,  perangkat daerah,  keuangan  daerah,  dan  barang  milik  daerah.  Sementara  itu,  pengawasan  terhadap  urusan pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  setiap  tingkatan  dan/atau  susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka  melindungi,  melayani,  memberdayakan,  dan  menyejahterakan  masyarakat.  Pembinaan  dan Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dalam  Melaksanakan  Tugas  dan  Pengawasan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, gubernur berhak melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan  daerah dalam  setiap  kegiatan  pemerintahan,  yang harus  dipertanggungjawabkan  kepada masyarakat sebagai pemegang.
kedaulatan  tertinggi,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pasal 10 mengatur bahwa pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan huruf b Mengatur tentang:  a.  pembagian  urusan  pemerintahan;  b.  kelembagaan  daerah;  c.  kepegawaian  pada  Perangkat Daerah;  d.  keuangan  daerah;  e.  pembangunan  daerah;  f.  pelayanan  publik  di  daerah;  g.  kerja  sama daerah;  h.  kebijakan  daerah;  i.  kepala  daerah  dan  DPRD;  dan  bentuk  pengawasan  lain  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah adalah  proses  kegiatan  yang  ditujukan  untuk  menjamin  agar  Pemerintahan  Daerah  berjalan  secara efisien  dan efektif  sesuai dengan  rencana dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Pengawasan atas  penyelenggaraan  meliputi  penyelenggaraan  pemerintahan  umum  dan  urusan  pemerintahan. Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  meliputi  kebijakan  daerah,  kelembagaan,  perangkat daerah,  keuangan  daerah,  dan  barang  milik  daerah.  Sementara  itu,  pengawasan  terhadap  urusan
pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi  pemerintahan  yang  menjadi  hak  dan  kewajiban  setiap  tingkatan  dan/atau  susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  rangkaian  kegiatan  pengawasan diawali  dengan  penyusunan  rencana  pengawasan  tahunan,  yang  dituangkan  dalam  bentuk  "Program Kerja  Pengawasan  Tahunan"  (PKPT).  Menurut  ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor  5  Tahun  2007,  penyusunan  rencana pengawasan  tahunan atas  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  Kabupaten  dan  Kota  dikoordinasikan  oleh  Inspektur  Provinsi.  Selanjutnya  menurut  ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, penyusunan PKPT didasarkan pada  prinsip-prinsip  keserasian,  keterpaduan,  menghindari  tumpang  tindih  dan  pengulangan pemeriksaan serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya pengawasan. Untuk melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tersebut,  dan  untuk  menciptakan  prinsip- prinsip  keserasian  keterpaduan,  serta  menghindari  tumpang  tindih  dan  pemeriksaan  yang  berulang- ulang,  maka  setiap  tahun  anggaran,  Inspektorat  Provinsi  Kalimantan  Barat  menyelenggarakan  rapat koordinasi pengawasan daerah (Rakorwasda). Rapat koordinasi pengawasan daerah dipimpin oleh Wakil Gubernur,  dihadiri  oleh  Inspektorat  Provinsi,  Inspektorat  Kabupaten/Kota,  dan  Inspektorat Kabupaten/Kota.
Bupati  Kabupaten/Kota,  Inspektorat  Kabupaten/Kota  se-Provinsi  Sulawesi  Selatan,  serta  dihadiri oleh Perwakilan BPKP dan Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat. Kehadiran BPKP dan BPK dalam Rakorwil tersebut sangat penting mengingat di satu sisi sasaran atau objek pemeriksaan BPKP dan BPK adalah  institusi  daerah  (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota),  dan  di  sisi  lain  BPK/BPKP  dalam  menyusun rencana pengawasan perlu bersinergi dengan PKPT Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan,  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dalam  pelaksanaannya  dalam  rangka  mewujudkan pemerintahan  yang  bersih.  Salah  satu  upaya  membangun  pemerintahan  yang  baik,  bersih  dan berwibawa  adalah  dengan  meningkatkan  pengawasan  intern  yang  sinergis  di  lingkungan  pemerintah. Sasaran  pengawasan  BPK/BPK  adalah  pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  berkaitan  dengan administrasi keuangan dan pembangunan.
Pelaksanaan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  sangat  tergantung  pada ketersediaan dana pengawasan. PKPT yang telah disusun berperan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten  Gowa  dalam  melakukan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  dilakukan  melalui  pemeriksaan,  monitoring dan  evaluasi  yang  dilakukan  oleh  Pejabat  Pengawas  Pemerintah.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan
Tata  Cara  Pengawasan  Atas  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah,  tidak  dijelaskan  secara jelas/tegas siapa yang dimaksud dengan pejabat pengawas pemerintah, namun demikian yang dimaksud dengan  pejabat  pengawas  pemerintah  di  sini  adalah  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  yang  bekerja  di lingkungan lembaga pengawas, baik lembaga pengawas internal maupun lembaga pengawas eksternal. Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Gowa adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang  bekerja  di  lingkungan  Inspektorat  Kabupaten  Gowa.  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  dilakukan  melalui  kegiatan  pemeriksaan,  monitoring  dan  evaluasi.  Kegiatan  pemeriksaan yang  dilakukan  oleh  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  meliputi  pemeriksaan  secara  reguler  dan menyeluruh  terhadap  kelembagaan,  perangkat  daerah,  keuangan  daerah,  barang  daerah,  dan  urusan pemerintahan;  pemeriksaan  atas  dana  dekonsentrasi;  Pemeriksaan  atas  tugas  pembantuan;  dan Pemeriksaan  atas  kebijakan  pinjaman  dan  hibah  luar  negeri.  Jadi,  sasaran  pemeriksaan  oleh  Aparat Pengawas Pemerintah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan melalui satuan kerja perangkat daerah. Setelah mengumpulkan dan menelaah informasi umum mengenai objek yang diperiksa, maka disusunlah program kerja pemeriksaan (PKP).
Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan meliputi kegiatan penentuan personil, penentuan jadwal waktu  pemeriksaan,  penentuan  objek,  sasaran  dan  ruang  lingkup  pemeriksaan,  serta  penyusunan langkah-langkah  pemeriksaan.  Setelah  persiapan  pemeriksaan  dilakukan,  maka  tahap  selanjutnya  atau tahap  kedua  adalah  melaksanakan  pemeriksaan.  Pelaksanaan  pemeriksaan  dilakukan  dengan pertemuan  awal  (entry  briefing).  Tim  Pemeriksa  bertemu  dengan  Kepala/Pimpinan  Instansi/Unit  Kerja yang diperiksa/yang mewakili untuk menyampaikan maksud dan tujuan pemeriksaan. Setelah pertemuan awal,  tim  pemeriksa  melaksanakan  tugas  pemeriksaan  terhadap  obyek  yang  akan  diperiksa  sesuai dengan  Program  Kerja  Pemeriksaan  (PKP).  Hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  auditor  harus dituangkan  dalam  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  (KKP).  KKP  direviu  secara  berjenjang  oleh  Ketua  Tim, Pengendali  Teknis  dan  Inspektur  Wilayah  dengan  cara  memaraf  KKP  yang  direviu  dan  dilakukan pengarsipan.  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  dihimpun  dalam  satu  berkas  yang  diserahkan  oleh  Ketua  Tim kepada Sub Bagian Tata Usaha Wilayah untuk diarsipkan.
Temuan  hasil  pemeriksaan  harus  dikonfirmasikan  kepada  pimpinan  satuan  kerja  (Satker)  yang diperiksa  atau  "objek  yang  diperiksa  untuk  meminta  tanggapan.  Hasil  konfirmasi  harus  ditandatangani oleh  kedua  belah  pihak.  Setelah  konfirmasi  dilakukan,  maka  akan  disusun  Pokok-Pokok  Hasil Pemeriksaan (P2HP). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan adalah sekumpulan hasil pemeriksaan yang terdiri dari temuan-temuan strategis tanpa rekomendasi yang berdampak pada pemerintah daerah dan masyarakat yang perlu mendapat perhatian, yang disusun oleh Ketua Tim dan Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur  Daerah.  Setelah  Pokok-Pokok  Hasil  Pemeriksaan  selesai  disusun,  dan  sebagai  pertemuan akhir  (exit  briefing),  Tim  Pemeriksa  menyampaikan  pokok-pokok  hasil  pemeriksaan  kepada  pimpinan Instansi/Unit Kerja yang diperiksa/diwakili. Apabila yang diperiksa adalah kepala badan, dinas dan kantor, maka  pokok-pokok  hasil  pemeriksaan  disampaikan  kepada  kepala  badan,  dinas  dan  kantor.  Pelaporan hasil pemeriksaan dilakukan dengan cara ekspose hasil pemeriksaan, yang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai melakukan pemeriksaan reguler. Tim Pemeriksa wajib melakukan ekspose hasil  pemeriksaan.  Inspektur  Daerah  menyampaikan  konsep Laporan  Hasil  Pemeriksaan  (LHP)  3  (tiga) hari sebelum kegiatan ekspose dilaksanakan kepada Sekretaris Inspektorat Kabupaten. Ekspose konsep laporan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang dipimpin oleh Inspektur Daerah dengan dukungan yang  terdiri  dari  Pejabat  Pengawas  Pemerintah,  kelompok  kerja  pengawasan,  para  Kepala  Bagian  dan Kepala  Sub  Bagian  terkait.  Pihak-pihak  yang  keberatan  dalam  ekspose  harus  memenuhi  ketentuan sebagai berikut
Laporan  Hasil  Pemeriksaan  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  terdiri  dari  laporan  surat  dan laporan  bab.  Laporan  surat  berisi  hal-hal  yang  bersifat  strategis  dan  mendesak  yang  perlu  segera ditindaklanjuti.  Sementara  itu,  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  dalam  bentuk  bab  terdiri  atas  beberapa  bab yang  dimaksudkan  untuk  melaporkan  hasil  pemeriksaan  secara  keseluruhan  secara  sistematis.  Bab  I berisi Simpulan dan Rekomendasi, yang terdiri dari simpulan hasil pemeriksaan dan rekomendasi. Bab II menguraikan  hasil  pemeriksaan  yang  terdiri  dari  data  umum,  hasil  pemeriksaan,  temuan  dan rekomendasi.  Sementara  itu,  Bab  III  merupakan  penutup.  Mekanisme  (prosedur)  pemeriksaan  dan sistem pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23  Tahun  2007,  sampai  dengan  saat  penelitian  ini  dilakukan,  belum  diterapkan  dan  dilaksanakan  oleh Aparat Pengawas Pemerintah Daerah Inspektorat Kabupaten Gowa, khususnya mengenai jangka waktu pemeriksaan,  batas  waktu  penyelesaian  Kertas  Kerja  Pemeriksaan  (KKP),  dan  penyelesaian  Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Menurut Peraturan Bupati Gowa Nomor 17 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Perjalanan  Dinas,  batas  waktu  pelaksanaan  pemeriksaan  terbagi  atas  pemeriksaan  reguler  luar  kota kabupaten dan Hasil pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Pemerintah dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil  Pemeriksaan  (LHP).  Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007,  Laporan Hasil  Pemeriksaan  Aparat  Pengawas  Pemerintah  Inspektorat  Kabupaten/Kota  disampaikan  kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.
Namun  demikian,  praktik  yang  selama  ini  dilakukan  oleh  Inspektorat  Kabupaten  Gowa  adalah laporan  hasil  pemeriksaan  secara  periodik  dan  komprehensif  disampaikan  kepada  unit  kerja  yang diperiksa  untuk  segera  ditindaklanjuti,  dengan  tembusan  kepada  Bupati  Gowa,  Inspektorat  Provinsi Kalimantan Barat, BPKP Perwakilan Kalimantan Barat, dan BPK Perwakilan Kalimantan Barat. Mengenai tembusan  laporan  hasil  pemeriksaan  aparat  Inspektorat  Kabupaten  kepada  BPKP,  tidak  diatur  dalam Permendagri  No.  23  Tahun  2007.  Permendagri  tersebut  hanya  mensyaratkan  agar  tembusan  hasil pemeriksaan  Inspektorat  Kabupaten  disampaikan  kepada  Bupati,  Inspektorat  Provinsi,  dan  BPK Perwakilan  Provinsi.  Namun,  maksud  dan  tujuan  penyerahan  salinan  LHP  kepada  Perwakilan  BPKP, selain  untuk  memudahkan  BPKP  dalam  melakukan  pemeriksaan,  juga  untuk  mengurangi  beban Inspektorat Kabupaten Gowa jika BPKP melakukan pemeriksaan di Kabupaten Gowa.
Selain  melakukan  pemeriksaan  rutin/berkala,  Inspektorat  Kabupaten  Gowa  juga  melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi disajikan dalam bentuk laporan. Menurut Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  23  Tahun  2007,  maksud  dan  tujuan  pelaporan  adalah  untuk menyampaikan  hasil  pemantauan  dan  evaluasi  kepada  pejabat/pihak  yang  berwenang  sebagai  bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Terdapat 2 (dua) jenis  laporan,  yaitu  laporan  dalam  bentuk  surat  dan  laporan  dalam  bentuk  bab.  Laporan  dalam  bentuk surat  berisi  gambaran  umum  pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  instansi,  penilaian  terhadap  kebijakan, program,  dan  kegiatan  daerah  tentang  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dan  masukan/saran mengenai  langkah-langkah  yang  perlu  diambil  oleh  pemerintah  daerah.  Sementara  itu,  laporan  dalam bentuk bab berisi hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan daerah  secara  menyeluruh,  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  umum  dan  penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang terdiri dari bab 1 pendahuluan, yang berisi kesimpulan dari hasil pemantauan dan  evaluasi,  serta  saran-saran.  Bab  2  menguraikan  hasil  pemantauan  dan  evaluasi,  yang  berisi  data umum, hasil pemantauan dan evaluasi, dan Bab 3 penutup.
Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pelaksanaan  Efektivitas  Pengawasan  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten Gowa
Pelaksanaan  pengawasan  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kabupaten  Gowa secara umum dapat dibedakan menjadi dua kelompok atau "kategori", yaitu hambatan teknis operasional pengawasan  dan  hambatan  yang  berkaitan  dengan  "kemauan  politik".  Hambatan  teknis  operasional pengawasan adalah hambatan yang terjadi dan dialami oleh inspektorat kabupaten Gowa yang berkaitan dengan teknis pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran dan  keterbatasan  fasilitas  kerja.  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat dilaksanakan secara optimal apabila didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dengan  SDM  yang  memadai  akan  dihasilkan  pengawasan  yang  "berkualitas",  yang  bermanfaat  bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diawasi (diperiksa) untuk meningkatkan kinerjanya. Namun sebaliknya, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu  kendala  dalam  melakukan  pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di Kabupaten  Gowa.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  tingkat  pendidikan  aparat  yang  hanya  berpendidikan  S1 sebanyak 16 orang (39%).
Dengan  tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  memadai,  pengawasan  dapat  dilaksanakan secara optimal apabila didukung oleh anggaran dan fasilitas kerja yang memadai. Anggaran dan fasilitas kerja  memiliki  peran  strategis  dalam  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Tolok  ukur untuk  mengukur  kinerja  pengawasan  adalah  ketersediaan  budga  yang  dimiliki  oleh  SKPD  yang  dikenal dengan  kinerja  berbasis  anggaran.  Anggaran  merupakan  salah  satu  instrumen  untuk  menilai  kinerja perangkat  daerah.  Inspektorat  Kabupaten  Gowa  akan  memiliki  kinerja  yang  memadai  jika  didukung dengan  anggaran  yang  memadai.  Menurut  "State  Auditro  Reform  and  Sector  Development  Programe (STAR-SDP)"  seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  idealnya  anggaran  pengawasan  sebesar  3  sampai 5%  dari  total  anggaran  yang  diawasi.  Artinya,  anggaran  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  Inspektorat Kabupaten Gowa adalah sebesar 15 - 25 milyar rupiah. Dengan anggaran yang memadai, maka kinerja Inspektorat Kabupaten  Gowa  dapat  ditingkatkan.  Sedangkan  hambatan  yang  berkaitan dengan  political will adalah hambatan atau kendala di luar teknis operasional pengawasan yaitu komitmen kepala daerah terhadap pelaksanaan dan hasil pengawasan sangat kurang.
Komitmen kepala daerah sangat menentukan terlaksana atau tidaknya pengawasan karena secara organisatoris,  secara  nasional  Inspektorat  Kabupaten  merupakan  perangkat  daerah  yang  bertugas melaksanakan  urusan  wajib  pemerintahan  daerah  di  bidang  Dengan  posisi  yang  demikian,  dalam menjalankan  tugas  dan  fungsi  pengawasan,  kami  terkadang  (selalu)  mendapat  intervensi  bahkan intimidasi  dari  kepala  daerah  sehingga  pengawasan  tidak  dapat  dilakukan  secara  independen  dan optimal. Dengan posisi yang demikian,  Inspektorat Kabupaten Gowa  sangat  tergantung pada komitmen Bupati.  Bahkan ada ancaman yang harus ditanggung oleh Pejabat Pengawas Pemerintah (PPP) terkait pelaksanaan  tugas  yang  tidak  sejalan  dengan  "kepentingan  pribadi"  Bupati  adalah  mutasi  dari  jabatan. Dalam posisi seperti ini akan menyulitkan PPP dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan secara obyektif  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Independensi  pengawasan  sangat  penting karena  dengan  pengawasan  yang  independen  diharapkan  dapat  menghasilkan  pengawasan  yang obyektif,  yang  berguna  untuk  perbaikan  dan  penyusunan  program  penyelenggaraan  pemerintahan  ke depan.  Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  khususnya  pengawasan "fungsional internal" yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten, merupakan "filter" yang berfungsi untuk mencegah  agar  penyelenggaraan  pemerintahan  dapat  dilaksanakan  secara  efisien,  efektif,  dan  sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang berulang.
Lemah  dan  ketatnya  pengawasan  fungsional  internal  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  sangat  tergantung  pada  komitmen  kepala  daerah  karena  pengawasan  sebenarnya  merupakan tanggung  jawab  kepala  daerah,  sedangkan  lembaga  pengawasan  yang  dibentuk  untuk  melaksanakan tugas  pengawasan  merupakan  lembaga  yang  sebenarnya  dibutuhkan  oleh  pemerintah  daerah  untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang bersifat  wajib di bidang pemerintahan umum, dengan tugas  dan  fungsi  di  bidang  pengawasan.  Namun  karena  Inspektorat  Kabupaten  Gowa  tidak  dapat menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara  independen  bahkan  mendapat  intervensi,  maka  benarlah bahwa  Inspektorat  Kabupaten  merupakan  lembaga  perangkat  daerah  yang  dibentuk  hanya  untuk memenuhi  persyaratan  formal  lembaga  perangkat  daerah  yang  berfungsi  untuk  mengamankan pemenuhan  "kepentingan  pribadi"  kepala  daerah.  Sehingga,  penyimpangan  dalam  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  tidak  dapat  dihindari.  Tidak  hanya  Inspektorat  Kabupaten  yang  membutuhkan dukungan komitmen dari kepala daerah untuk menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi semua perangkat daerah  karena  perangkat  daerah  dibentuk  untuk  melaksanakan  kewenangan  pemerintahan  daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum
Faktor-faktor  tersebut  adalah  sebagai  berikut:  (1)  Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  hanya  terbatas pada  undang-undang;  (2)  Faktor  penegak  hukum  dimana  para  pihak  yang  membentuk  dan melaksanakan  hukum;  (3)  Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang  mendukung  penegakan  hukum;  (4)  Faktor masyarakat,  dimana  lingkungan  hukum  itu  berlaku  dan  ditetapkan;  dan  (5)  Faktor  kebudayaan,  yang merupakan  hasil  karya,  cipta,  dan  rasa  yang  didasarkan  pada  karsa  manusia  dalam  pergaulan  hidup. Berkaitan  dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa, dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain  substansi hukum,  struktur  hukum,  budaya  hukum,  sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di bawah ini.

## Substansi Hukum
Substansi  adalah  keseluruhan  asas-asas  hukum,  norma  hukum,  dan  kaidah  hukum,  baik  yang tertulis  maupun  tidak  tertulis,  termasuk  di  dalamnya  sumber-sumber  peraturan  perundang-undangan. Peraturan  perundang-undangan  dalam  hal  ini  merupakan  perwujudan  dari  ketentuan-ketentuan  dalam undang-undang  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Kabupaten Gowa. Adapun tanggapan responden  mengenai  pengaruh  substansi  hukum  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa dapat dilihat pada tabel berikut.
Table1  Respondents'  responses  regarding  the  influence  of  legal  substances  dimple  the ornamentation  of  supervision  of  regional  government  administration  based  on  Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency
No.  Respondent's Answer
Frequency Percentage 1. Influential 6 60 2. Less influential 2 20 3. No effect 2 20 Amount 10 100
Source: Primary data after processing in 2023
Berdasarkan  Tabel  1  menunjukkan  bahwa  tanggapan  responden  mengenai  pengaruh  substansi hukum  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017,  yaitu:  Sebanyak  6  orang  atau  60%  menyatakan berpengaruh,  dan  2  orang  atau  20%  menyatakan  kurang  berpengaruh,  sedangkan  yang  menyatakan tidak  berpengaruh  sebanyak  2  orang  atau  20%.  Ada  2  orang  atau  20%  yang  menyatakan  sangat berpengaruh.  Dari  jawaban  10  responden  tersebut,  yang  paling  dominan  menyatakan  berpengaruh sebanyak  6.  Hal  ini  berarti  substansi  hukum  memiliki  pengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di Kabupaten Gowa.

## Struktur Hukum
Struktur  hukum  adalah  pola  yang  menunjukkan  bagaimana  hukum  dilaksanakan  menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Kunci dari penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Artinya, ada kecenderungan kuat di kalangan masyarakat untuk memaknai  hukum  sebagai  petugas  atau  penegak  hukum.  Artinya,  hukum  diidentikkan  dengan  perilaku nyata  petugas  atau  penegak  hukum.  Tanggapan  responden  mengenai  pengaruh  struktur  hukum terhadap  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel berikut.
Table  2  Respondents'  responses  regarding  the  influence  of  legal  structure  onimplementation  of supervision of regional  government administration based on Government Regulation Number 12 of 2017 in Gowa Regency
No.  Respondent's Answer Frequency Percentage 1. Influential 5 50 2. Less influential 3 30 3. No effect 2 20 Amount 20 100
Source: Primary data after processing in 2023
Berdasarkan  Tabel  2  di  atas,  menunjukkan  pengaruh  struktur  hukum  terhadap  pelaksanaan pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa  jawabannya  bervariasi,  yaitu:  5  responden  menyatakan  berpengaruh (50%),  3  responden  menyatakan  kurang  berpengaruh  (30%),  dan  2  responden  menyatakan  tidak berpengaruh (20%). Dari 10 jawaban responden, 5 atau (50%) responden menyatakan berpengaruh. Hal ini  berarti  struktur  hukum  kurang  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa, sehingga  masih  perlu  diefektifkan  agar  dapat  mendukung  peningkatan  pengawasan  pelaksanaan peraturan pemerintah Nomo12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa.

## Budaya Hukum
Budaya  hukum  sangat  menentukan  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa.  Pejabat/atasan harus  memberikan  contoh  yang  baik  kepada  bawahannya  sehingga  menjadi  panutan  yang  baik  bagi bawahannya.  Tanggapan  responden  mengenai  pengaruh  budaya  hukum  terhadap  pelaksanaan pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel  3.  Tanggapan  responden  mengenai  pengaruh  budaya  hukum  terhadap  pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa  Tanggapan  responden  mengenai  pengaruh  budaya  hukum terhadap  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa
No.  Respondent's Answer Frequency Percentage 1. Influential 6 60 2. Less influential 2 20 3. No effect 2 20 Amount 10 100

## Source: Primary data in 2023
Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa pengaruh budaya hukum terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di Kabupaten Gowa, diperoleh jawaban yang beragam, yaitu: 6 responden menyatakan berpengaruh (60%), 2  responden  menyatakan  kurang  berpengaruh  (20%),  dan 2  responden menyatakan  tidak  berpengaruh (20%). Dari 10 responden, responden yang paling dominan menyatakan memiliki pengaruh sebanyak 6 orang  atau  (60%).  Hal  ini  berarti  budaya  hukum memiliki  pengaruh  terhadap pelaksanaan  pengawasan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di Kabupaten  Gowa,  sehingga  masih  perlu  ditingkatkan  untuk  mendukung  peningkatan  pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Sarana dan prasarana
Tanpa  adanya  sarana  atau  fasilitas  tertentu,  mustahil  penegakan  hukum  akan  berjalan  dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang  baik,  peralatan  yang  memadai,  keuangan  yang  cukup  dan  sebagainya.  Faktor  sarana  dan prasarana  merupakan  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017.  Tersedianya  sarana dan  prasarana  yang  memadai  diharapkan  dapat  memperlancar  mekanisme  proses  kerja  dalam melaksanakan  tugasnya  secara  efektif.  Pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  tidak  disertai  dengan  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  tentu  tidak  akan  terlaksana secara  efektif.  Pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  harus  diikuti  dengan  penyediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Adapun pengaruh sarana dan prasarana terhadap pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel  4  Tanggapan  responden  mengenai  pengaruh  sarana  dan  prasarana  terhadap  pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
No.  Answer Categories Frequency Percentage 1. Influential 5 50 2. Less influential 2 20 3. No effect 3 30 Amount 10 100
Source: 2023 Questionnaire Data Processing Results
Berdasarkan  data  pada  Tabel  4  di  atas,  menunjukkan  bahwa  pengaruh  sarana  dan  prasarana terhadap  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017,  yang  menyatakan  berpengaruh  sebanyak  5  responden  atau  50%, menyatakan kurang berpengaruh sebanyak 2 responden atau 20%, dan menyatakan tidak berpengaruh sebanyak  4  responden  atau  30%.  Dari  10  responden  yang  memberikan  tanggapan  paling  dominan terhadap  pengaruh  sarana  dan  prasarana  adalah  5  responden  menyatakan  berpengaruh  atau  (50%). Artinya pada umumnya responden menyatakan berpengaruh, namun sarana dan prasarana masih perlu tersedia secara maksimal agar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terwujud berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa kedepannya.

## Pengetahuan Hukum
Pengetahuan  hukum  adalah  semua  konsep  hukum  yang  diketahui,  baik  yang  berkaitan  dengan perintah,  larangan,  kaidah  atau  norma,  standar  atau  aturan  maupun  yang  berkaitan  dengan  hukum. Pengetahuan  hukum  sangat  menentukan  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017. Pengetahuan hukum sangat penting bagi pegawai agar ketika mereka melakukan tindakan yang melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dapat segera memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melawan hukum. Sekalipun pegawai tersebut tidak memiliki kepentingan atau tidak sedang dalam masalah hukum, informasi tentang hukum  juga  penting  untuk  berjaga-jaga,  baik  untuk  dirinya  sendiri,  keluarga  maupun  lingkungan sekitarnya.  Adapun  tanggapan  responden  mengenai  pengaruh  pengetahuan  hukum  terhadap pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel  5  Tanggapan  responden  mengenai  pengaruh  pengetahuan  hukum  terhadap  pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah
No.  Respondent's Answer Frequency Percentage 1. Influential 6 60 2. Less influential 1 10 3. No effect 3 30 Amount 10 100

## Source: Primary data in 2023
Berdasarkan  Tabel  5  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengaruh  pengetahuan  hukum  terhadap pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa  diperoleh  tanggapan  yang  beragam,  dimana  6  responden menyatakan berpengaruh (60%), kemudian 1 responden menyatakan kurang berpengaruh (10%), dan 3 responden  menyatakan  tidak  berpengaruh  (30%).  Tanggapan  responden  dari  10  orang  yang  paling dominan  menyatakan  memiliki  pengaruh  sebanyak  6  responden  atau  sama  banyaknya  (60%)  dengan tanggapan  lainnya.  Hal  ini  berarti  pengetahuan  hukum  memiliki  pengaruh  terhadap  pelaksanaan pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa,  sehingga  perlu  diefektifkan  lagi  untuk  mendukung  peningkatan pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa faktor substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, sarana dan prasarana, dan pengetahuan hukum  berpengaruh  terhadap  pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa. Oleh karena itu, kelima faktor  tersebut  masih  perlu  dimaksimalkan  untuk  mendukung  perbaikan  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan daerah tentang Peraturan Pemerintah di masa yang akan datang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Pelaksanaan  pengawasan  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa ditinjau dari ruang lingkup pengawasan yaitu pengawasan  internal  yang  dilakukan  secara  fungsional  internal  sudah  terlaksana  dengan  efektif, namun  masih  perlu  adanya  peningkatan.  Sebagai  perangkat  daerah,  Inspektorat  Kabupaten  Gowa berperan  melaksanakan  urusan  wajib  pemerintah  Kabupaten  Gowa  di  bidang  pemerintahan  umum dengan melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Sementara itu, hambatan dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan  daerah  meliputi  hambatan  teknis  dan  hambatan  non  teknis  seperti  "political  will". Hambatan teknis antara lain terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran pengawasan, dan fasilitas  kerja  pengawasan.  Sedangkan  hambatan  yang  berkaitan  dengan  kemauan  politik  adalah kurangnya  komitmen  pimpinan  daerah  untuk  mendukung  pengawasan  penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2.  Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa antara lain: substansi hukum,  struktur  hukum,  budaya  hukum,  sarana  dan  prasarana  pengetahuan  hukum,  dan  kesadaran hukum.

## Saran
1.  Mengevaluasi  Implementasi  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  dengan  Mengacu pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  di  Kabupaten  Gowa:  Tinjauan  Terhadap  Kinerja dan Tantangan
2.  Optimalisasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kasus tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa
3.  Analisis  Implementasi  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Gowa: Evaluasi Kinerja dan Strategi Peningkatan

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  T.,  Marsuni,  L.,  &  Bima,  M.  R.  (2023).  Efektivitas  Hukum  Pengawasan  Muatan  Lebih  (Over Loading)  Kendaraan  Angkutan  Barang:  Studi  Pada  Balai  Pengelolah  Transportasi  Darat  Wilayah XIX.
Arifin, Z., Fahmal, A. M., & Razak, A. (2022). Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur: Suatu Studi di Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.  Journal of  Lex Generalis (JLS), 3(3), 404 –417.
Herman,  H.,  Thalib,  H.,  &  Baharuddin,  H.  (2021).  Efektivitas  Fungsi  Pengawasan  DPRD  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi Kota Makassar. Journal of Lex Theory (JLT), 2.
Ilham,  I.,  &  Pasamai,  S.  (2021).  Fungsi  Pengawasan  DPRD  Terhadap  Kinerja  Pemerintah  Daerah  Di Propinsi Sulawesi Selatan. Journal of Lex Generalis (JLG), 2(3), 1425-1439.
Ilyas,  H.  (2012).  Pembinaan  Dan  Pengawasan  Pemerintah  Pusat  Dalam  Rangka  Penyelenggaraan Pemerintah  Daerah  Berdasarkan  Undang-undang  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Bina  Praja:  Journal of Home Affairs Governance, 4(4), 273-280.
Kadir, A Gau, A. M. (2012). Analysis of the Implementation of the Inspectorate's Supervision Function in the Implementation of Regional Government in Baubau City Ivan Pahlevi. 5(1), 21 –26.
Mashuri,  M.,  Armiwal,  A.,  &  Ismail,  I.  (2022).  Fungsi  Pengawasan  Inspektorat  Daerah  Atas Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Di  Kabupaten  Aceh  Jaya:(Studi  Implementasi  kebijakan Peraturan  Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2001  Tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan  atas Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah).  CONSILIUM:  Jurnal  Adminitrasi  dan  Kebijakan  Publik, 1(2), 227-239.
Nawi,  S.,  &  Syahruddin,  R.  (2021).  Normative  Legal  Research  Versus  Empirical  Legal  Research. Kretakupa Print, Makassar.
Rizky,  A.  P.  K.  (2008).  Pelaksanaan  pengawasan  umum  oleh  badan  pengawas  dan  pemeriksa  daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Sukoharjo.
Sinaga,  A.  T.  P.  (2013).  Strategi  Peningkatan  Kualitas  Pengawasan  Pelaksanaan  Pemerintah  Daerah Pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi.
Soerjono, S. (2011). Factors affecting law enforcement. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Yakobus,  Y.  (2008).  Implementasi  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  Di  Kabupaten  Sanggau  (Doctoral  dissertation, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro).
Zulfachmy,  Husen,  L.  O.,  &  Said,  M.  F.  (2021).  Optimizing  Barru  Regency  Inspectorate  Supervision  in Realizing Good Governance. Journal of Lex Theory (JLT), 3.
Katorobo,  James,  2005.  Decentralization  and  Local  Autonomy  for  Participatory  Democracy,  6th  Global Forum  on  Reinventing  Government  Towards  Participatory  and  Transparent  Governance  24 –  27 May, Seoul.
Muchsan, 1986. Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara  di  Indonesia,  Liberty:  Yogyakarta.  PKP2A  I  LAN  Bandung,  2006.  Kajian  Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/ kota Kepada Desa, PKP2A I LAN Bandung: Bandung