Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata

## Compensation for Acts Against the Law and Default in the Civil Law System

## Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) Batam, Indonesia syaiful.b.sofyan@gmail.com

## Abstract
The study aims to examine the legal concepts of Acts against the Law and default in Indonesian civil law as well as claims for damages caused by them. The urgency of this research lies in the need to update and change current laws to be more responsive to the  ongoing social, economic, and technological changes. Uncertainty and inconsistency in the application of damages clauses often lead to legal uncertainties and injustice for the parties involved. This research method uses the normative juris. The results of the research show that there is a  fundamental difference  between  acts  against  the  law,  which  originate  from  an alliance  born of  law,  and a default, which originates from a union born of agreement. This study found that claims for damages in cases of  Acts  against  the  Law  and  default  are  regulated  differently  in  the  UNCITRAL,  with  elements  of  damages such as real costs (damnum emergens) and lost profits (lucrum cessans). The findings of this study emphasize the importance of legal reform to address the ambiguities and inconsistencies in the application of damages provisions.  The  novelty  of  this  research  lies  in  its  comprehensive  approach  to  the  normative  analysis  of Indonesian  civil  law  related  to  damages  for  Acts  against  the  Law  and  default,  as  well  as  practical recommendations for improving the performance of civil law enforcement in Indonesia so that it is expected to provide better and fair legal protection for the injured parties.
Keywords: Acts Against the Law; Civil Law; Compensation

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dari perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam hukum  perdata  Indonesia  serta  tuntutan  ganti  rugi  yang  diakibatkannya.  Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada kebutuhan untuk memperbarui dan mengubah hukum saat ini agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus terjadi. Ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti  rugi  sering  kali  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar  antara  perbuatan  melawan  hukum,  yang  berasal  dari  perikatan  lahir  dari  undang-undang,  dan wanprestasi, yang berasal dari perikatan lahir dari perjanjian. Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan ganti rugi  dalam  kasus  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum  diatur  secara  berbeda  dalam  KUHPerdata, dengan  elemen  ganti  rugi  seperti  biaya  nyata  ( damnum  emergens )  dan  keuntungan  yang  hilang  ( lucrum cessans ).  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menekankan  pentingnya  reformasi  hukum  untuk  mengatasi ketidakjelasan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan ketentuan ganti rugi. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komprehensifnya terhadap analisis normatif hukum perdata Indonesia terkait ganti rugi untuk perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, serta rekomendasi praktis untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum perdata di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan adil bagi pihak yang dirugikan.
Kata kunci: Ganti Rugi; Hukum Perdata; Perbuatan Melawan Hukum
Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pelaku  usaha  di  Indonesia  membutuhkan  regulasi  yang  kuat  untuk  menangani masalah  bisnis  dalam  perkembangan  teknologi  global  yang  sangat  pesat  meningkatkan perekonomian, sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum. 1 Ketentuan mengenai  ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum  memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antar warga negara dalam sistem hukum perdata Indonesia.  Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  peningkatan  jumlah  kasus  pelanggaran hukum  yang  merugikan  pihak  korban  dan  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  di masyarakat.  Seringkali,  ketentuan  yang  ada  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  dianggap  tidak  cukup  untuk  menangani  berbagai  kompleksitas  kasus  yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini membuat peneliti perlu mengevaluasi dan menganalisis ketentuan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum di Indonesia.
Perbuatan melawan hukum (PMH) diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Belum ada cara  yang  jelas  untuk  membedakan  perilaku  ilegal  dari  wanprestasi  dalam  pengadilan perdata.  Klausul  ganti  rugi  yang  berlaku  untuk  semua  perikatan,  baik  yang  berasal  dari perjanjian,  seperti  wanprestasi,  maupun  dari  hukum,  seperti  perbuatan  melawan  hukum, yang  diatur  oleh  undang-undang,  terutama  KUHPerdata.  Undang-undang  tidak  secara eksplisit mengatur ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan salah. 2 Dalam menilai PMH di masyarakat,  faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  dapat  memengaruhi  pelaksanaan hukum. Karena banyak faktor kontekstual yang mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi di lapangan, implementasi hukum sering kali tidak sesuai dengan teori. Faktor sosial, seperti tingkat  pendidikan  dan  kesadaran  hukum,  memengaruhi  pemahaman  dan  kepatuhan masyarakat  terhadap  hukum.  Misalnya,  orang-orang  di  daerah  dengan  tingkat  pendidikan rendah  mungkin  tidak  sepenuhnya  memahami  pentingnya  aturan  hukum,  sehingga  lebih rentan melanggar hukum.
Urgensi  penelitian  ini  terletak  pada  kebutuhan  untuk  memperbarui  dan  mengubah hukum saat ini agar lebih responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus  terjadi.  Ketidakpastian  hukum  dan  ketidakadilan  bagi  pihak-pihak  yang  terlibat disebabkan  oleh  ketidakjelasan  dan  ketidakkonsistenan  dalam  penerapan  ketentuan  ganti rugi.  Sementara  pelaku  kejahatan  dapat  dengan  mudah  menghindari  tanggung  jawab hukum,  ada  beberapa  situasi  di  mana  korban  tidak  menerima  kompensasi  yang  sebanding dengan  kerugian  yang  mereka  alami.  Studi  ini  sangat  penting  untuk  mengidentifikasi kelemahan  sistem  hukum  saat  ini  dan  menawarkan  solusi  untuk  meningkatkan  kinerja penegakan hukum perdata.
Penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan ganti rugi atas pelanggaran hukum diterapkan  dalam  sistem  hukum  perdata  Indonesia  dan  apakah  ketentuan  tersebut  cukup untuk  memberikan  perlindungan  hukum  yang  adil  bagi  pihak  yang  dirugikan.  Selain  itu, penelitian ini akan menyelidiki hal-hal yang menghambat pelaksanaan ketentuan ganti rugi, termasuk  tantangan  hukum,  institusional,  dan  praktis.  Dalam  kerangka  hukum  perdata,
1 Apul  Oloan  Sipahutar  et  al.,  “Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Praktek  Pada  Debitur  Yang Wanprestasi,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2021): 144–56, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254.
2 Ariadin, “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Kontrak Di Indonesia,” Jurnal Pelita Nusantara 1, no. 3 (2023): 449–56, https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505.

## Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
sangat  penting  untuk  memahami  bagaimana  konsep  dasar  seperti  tanggung  jawab, kesalahan,  dan  kerugian  diterapkan  dalam  kasus-kasus  perbuatan  melawan  hukum,  serta bagaimana  keputusan  pengadilan  dapat  memberikan  keadilan  yang  seimbang  bagi  semua pihak.
Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang menyeluruh diperlukan. Ini akan  mencakup  perubahan  peraturan  yang  ada  dan  penciptaan  regulasi  baru  yang  lebih sesuai  dengan  kemajuan  masyarakat.  Menurut  penelitian  ini,  kapasitas  dan  kemampuan lembaga  peradilan  dan  penegak  hukum  harus  ditingkatkan  saat  menangani  kasus pelanggaran  hukum.  Dibutuhkan  juga  pendekatan  yang  lebih  luas  untuk  menangani  ganti rugi.  Pendekatan  ini  harus  mencakup  pemulihan  keadaan  korban  secara  menyeluruh  dan bukan  hanya  pembayaran  uang.  Diharapkan  metode  ini  akan  memberikan  perlindungan hukum yang lebih baik dan adil serta mencegah pelanggaran di masa depan.
Dari  permasalahan  ganti  rugi  dalam  PMH  pernah  dikaji  antara  lain  oleh  Putra  yang mengkaji  konsep  perbuatan  melawan  hukum  dalam  perspektif  hukum  ekonomi syariah. Kelebihan  dari  penelitian  ini  adalah  pendekatannya  yang  komprehensif  terhadap konsep perbuatan melawan hukum dalam hukum ekonomi syariah, yang mencakup analisis mendalam  terhadap  istilah-istilah  spesifik  seperti fi'l  al-dharâr,  ghasab,  itlâf,  ta’asuf  fî isti’mâli al-haq ,  dan wadh’ al-yad .  Penelitian  ini  juga  menguraikan  secara  rinci  implikasi hukum  dari  perbuatan  melawan  hukum,  termasuk  tanggung  jawab  hukum  ( dhamân )  yang menghasilkan  ganti  rugi  ( ta’wȋdh ).  Penelitian  ini  memberikan  panduan  praktis  yang bermanfaat bagi para praktisi hukum syariah. Penelitian ini kurang membahas faktor-faktor sosial  dan  budaya  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  hukum  syariah  dalam  konteks perbuatan  melawan  hukum;  sebaliknya,  penelitian  ini  lebih  banyak  berfokus  pada  analisis normatif  daripada  mengeksplorasi  aspek  praktis  dan  operasional  dari  hukum  ekonomi syariah. 3
Penelitian  Halipah  mengangkat  konsep  perbuatan  melawan  hukum  dalam  konteks hukum  perdata  Indonesia.  Penelitian  ini  menguntungkan  karena  melakukan  analisis menyeluruh  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan,  keputusan  pengadilan, dan pendapat para ahli hukum. Penelitian ini dapat memberikan landasan teoritis yang kuat serta  pedoman  praktis  bagi  praktisi  hukum  untuk  menangani  kasus  perbuatan  melawan hukum.  Penelitian  ini  juga  menekankan  betapa  pentingnya  memahami  konsep  perbuatan melawan hukum untuk menjaga keadilan dalam proses hukum. Studi ini juga menekankan betapa  pentingnya  memiliki  perlindungan  hukum  yang  efektif  bagi  pihak  yang  dirugikan. Penelitian  ini  kurang  membahas  aspek  praktis  dan  operasional  dari  penerapan  hukum tersebut.  Selain  itu,  penelitian  ini  kurang  membahas  faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  dan budaya  yang  dapat  mempengaruhi  pelaksanaan  dan  keberhasilan  hukum  perdata  dalam konteks pelanggaran hukum. 4
Terakhir penelitian Kurniawan  mengkaji putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp sebagai contoh dari pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum
3 Panji Adam Agus Putra, “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Gorontalo Law Review 4, no. 1 (2021): 57–74, https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748.
4 Gisni  Halipah  et  al.,  “Tinjauan  Yuridis  Konsep  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Konteks  Hukum  Perdata,” Jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 01 (2023): 138–43, https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923.

## Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
dalam  perjanjian  kredit  pembiayaan  konsumen.  Pendekatannya  yang  komprehensif  dan mendalam terhadap analisis hukum, yang meninjau putusan pengadilan serta aturan hukum yang  relevan,  merupakan  keuntungan  dari  penelitian  ini.  Dalam  konteks  perjanjian  kredit pembiayaan  konsumen,  penelitian  ini  memberikan  wawasan  yang  mendalam  tentang bagaimana  pelanggaran  hukum  diidentifikasi  dan  diputuskan.  Selain  itu,  penelitian  ini memberikan  penjelasan  yang  jelas  tentang  jenis  tanggung  jawab  hukum  yang  harus ditanggung  oleh  lembaga  pembiayaan  yang  melakukan  pelanggaran.  Seringkali,  penelitian ini berkonsentrasi pada analisis normatif daripada memeriksa aspek praktis dan fungsional dari  penerapan  hukum  tersebut.  Faktor  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  juga  kurang  dibahas dalam penelitian ini. 5
Penelitian  ini    ini  secara  khusus  berfokus  pada  perbedaan  antara  wanprestasi  dan perbuatan  melawan  hukum  dalam  hukum  perdata  Indonesia,  dan  mempelajari  konsep- konsep ini secara menyeluruh dengan menggunakan metode yuridis normatif. Ini mencakup pemeriksaan  menyeluruh  terhadap  undang-undang  dan  yurisprudensi  yang  relevan,  serta penilaian  efisiensi  dan  keadilan  dari  ketentuan  ganti  rugi  saat  ini.  Meskipun  demikian, penelitian  Putra  berkonsentrasi  pada  hukum  ekonomi  syariah  dengan  memeriksa  istilah- istilah  khusus  syariah,  penelitian  Halipah  lebih  menyeluruh  dalam  menganalisis  hukum perdata Indonesia tanpa membedakan secara tegas antara pelanggaran dan pelanggaran, dan penelitian Kurniawan berkonsentrasi pada kasus khusus dalam perjanjian kredit pembiayaan konsumen.  Kelebihan  penelitian  ini  adalah  melihat  aspek  normatif  hukum  perdata  secara menyeluruh. Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  konsep  ganti  rugi  dan  system pembaguran ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum
2. METODE
Penelitian  adalah  alat  yang  dapat  digunakan  oleh  manusia  untuk  meningkatkan, membangun, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. 6 Penelitian juga merupakan kegiatan ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi dan dilakukan secara metodologis, sistematis, dan  konsisten.  Metodologis  berarti  sesuai  dengan  metode  atau  cara  tertentu,  sistematis berarti  berdasarkan  suatu  sistem,  dan  konsisten  berarti  tidak  ada  perbedaan  dalam  suatu kerangka  tertentu.  Penelitian  hukum  adalah  jenis  penelitian  ilmiah  yang  menggunakan pendekatan, sistematis, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu melalui analisisnya. Selain itu, pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum juga dilakukan untuk kemudian menyelesaikan masalah yang terkait dengan gejala. 7 Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  melihat  bahan  pustaka  sebagai  bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data primer (atau data dasar) adalah data yang diperoleh langsung  dari  masyarakat,  sedangkan  data  sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  dari  bahan pustaka. 8 Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.
5 Nurul  Kurniawan  and  Muh  Alfian,  “Pertanggungjawaban  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Perjanjian  Kredit Pembiayaan Konsumen (Studi Putusan Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp),” Jurnal Eksaminasi 2, no. 2 (2023): 95–114.
6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986).
7 Munir Fuady, Teori – Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum (Jakarta: Kencana Prennamdeia Group, 2013).
8 Soerjono  Soekanto  and  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan Singkat , Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada , 2015.
Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
Perundang-undangan,  yurisprudensi,  dan  buku  literatur  hukum  atau  bahan  hukum tertulis lainnya termasuk dalam bahan pustaka, yang digunakan dalam metode pengumpulan data sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum dikumpulkan melalui proses inventarisasi dan  identifikasi  peraturan  perundang-undangan,  serta  klasifikasi  dan  sistematisasi  bahan hukum sesuai dengan subjek penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi
PMH  yang  didefinisikan  di  Indonesia  sebagai  negara  yang  menganut  sistem  hukum civil  law ,  adalah  suatu  tindakan  atau  kealpaan  yang  bertentangan  dengan  hak  atau kewajiban  orang  lain  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau  tata  krama  orang  lain  atau harta  bendanya.  Menurut  hukum,  kerugian  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori:  kerugian materil, kerugian yang benar-benar diderita oleh pemohon.  Kerugian immateril terdiri dari kehilangan  keuntungan  yang  mungkin  diterima  oleh  pemohon  di  kemudian  hari  atau keuntungan yang mungkin diterima oleh pemohon di kemudian hari. 9
Di Indonesia, keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan harus menjadi dasar konsep ganti  rugi  untuk  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi.  Ganti  rugi  dalam  kasus pelanggaran  hukum  bertujuan  untuk  mengembalikan  korban  ke  kondisi  semula  sebelum pelanggaran  terjadi.  Hal  ini  mencakup  kerugian  material  dan  immaterial,  seperti  biaya pengobatan,  kehilangan  pendapatan,  dan  penderitaan  emosional.  Ganti  rugi  diberikan sebagai  kompensasi  atas  kerugian  yang  timbul  karena  pihak  yang  berhutang  tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dalam kasus wanprestasi. Ada dua jenis ganti  rugi  ini:  biaya  nyata  yang  dikeluarkan  ( damnum  emergens )  dan  keuntungan  yang hilang ( lucrum cessans ).
Tidak ada perbedaan antara perbuatan wanprestasi dan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk  dapat  dikategorikan  sebagai  perbuatan  melawan  hukum.  Dari  perspektif  yuridis, konsep  ganti  rugi  dalam  hukum  terbagi  menjadi  dua  kategori:  yang  pertama  adalah  ganti rugi  karena  wanprestasi  kontrak;  yang  kedua  adalah  ganti  rugi  karena  perbuatan  melawan hukum.  Ada  banyak  persamaan  antara  konsep  ganti  rugi  karena  wanprestasi  kontrak  dan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. 10
Selain  itu,  ada  gagasan  ganti  rugi  yang  dapat  diterima  dalam  sistem  ganti  rugi  karena perbuatan  melawan  hukum,  tetapi  terlalu  keras  jika  diterapkan  terhadap  ganti  rugi  karena wanprestasi  kontrak.  Misalnya,  ganti  rugi  yang  menghukum  atau punitive  damages dapat diterima dengan baik dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada dasarnya sulit diterima dalam ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Dalam jenis hukum ini, ganti rugi harus diberikan kepada korban dalam jumlah yang lebih besar daripada kerugian yang  sebenarnya.  Ini  bertujuan  untuk  menghukum  mereka  yang  melakukan  pelanggaran
9 Titin  Apriani,  “Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Wanprestasi  Serta  Sistem Pengaturannya Dalam Kuh Perdata,” Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 929, https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193.
10 Agus  Yudha  Hernoko, Hukum  Perjanjian  Azas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak  Komersial ,  1st  ed. (Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008).
Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
hukum. Menghukum ini sering disebut sebagai “ smart money ” karena jumlah yang melebihi kerugian yang sebenarnya dialami.). 11
Ketika  terjadi  pelanggaran  hukum  yang  serius,  seperti  pelanggaran  dengan  unsur kesengajaan,  yang  tidak  menyebabkan  kerugian  nyata  bagi  korban,  ganti  rugi  nominal diberikan. Dalam situasi seperti ini, korban dapat diberikan sejumlah uang yang wajar tanpa mempertimbangkan  jumlah  sebenarnya  yang  mereka  alami.  Ganti  rugi  kompensasi,  juga dikenal  sebagai  ganti  rugi  aktual,  adalah  pembayaran  kepada  korban  yang  setara  dengan kerugian  yang  sebenarnya  disebabkan  oleh  pelanggaran  hukum.  Contohnya  termasuk penggantian biaya yang telah dibayar kepada korban, kehilangan keuntungan atau gaji, sakit dan penderitaan fisik, serta penderitaan mental seperti stres, malu, dan reputasi yang rusak. Penghukuman  ganti  rugi  adalah  biaya  yang  jauh  lebih  besar  daripada  kerugian  yang sebenarnya. Kompensasi ini digunakan untuk menghukum individu yang melakukan. 12 Jika suatu  perjanjian  tidak  dipenuhi,  ganti  rugi  dapat  diberikan  dalam  berbagai  bentuk,  seperti ganti  rugi  (dalam  bentuk  kerugian,  biaya,  dan  bunga),  pelaksanaan  perjanjian  tanpa  ganti rugi,  pelaksanaan  perjanjian  dengan  ganti  rugi,  atau  pembatalan  perjanjian  timbal  balik tanpa ganti rugi atau pembatalan perjanjian timbal balik dengan ganti rugi. Beberapa model ganti rugi atas wanprestasi juga dikenal dalam undang-undang dan literatur. 13
Syarat-syarat  untuk  mengajukan  gugatan  atas  perbuatan  melawan  hukum  adalah adanya  perbuatan  melawan  hukum,  adanya  kesalahan,  adanya  kerugian  yang  terjadi,  dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum  dan kerugian.  Syarat-syarat  ini hanya  mengatur  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  kasus  di  mana  seseorang menderita  kerugian  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  oleh  orang  lain hendak  mengajukan  tuntutan  ganti  kerugian  di  hadapan  pengadian.  Menurut  beberapa keputusan  Hofman,  rumusan  perbuatan  melawan  hukum  sebelum  tahun  1919  merupakan perumusan dalam arti sempit, 14 yaitu: Keputusan HR tanggal 6 Januari 1905: Maatschappij Singer menghadapi persaingan dari perusahaan lain yang menjual mesin jahit dengan nama Singer  Maatschappij, sehingga  publik  mengira  perusahaan  tersebut  menjual  produk  dari Singer Manufacturing Co . Singer Maatschappij asli menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1401  BW  Belanda  (Pasal  1365  KUHPerdata),  tetapi  HR  menolaknya  karena  tidak  ada undang-undang  yang  melindungi  hak  atas  nama  dagang.  Keputusan  HR  tanggal  24 November  1905:  Seorang  bankir  menyebarkan  prospektus  tentang  pendirian  sebuah perseroan  terbatas  dengan  informasi  yang  tidak  benar.  Pembeli  saham  yang  dirugikan menuntut  ganti  rugi,  tetapi  HR  menolak  tuntutan  tersebut  karena  tidak  terbukti  bahwa bankir tersebut membaca prospektus sebelum menandatanganinya, dan undang-undang saat itu tidak mengharuskan pembacaan atau penjaminan kebenaran informasi dalam prospektus.
11 Syahrani Riduan, Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata (Bandung: Alumni, 2021).
12 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Bandung: Alumni, 2020).
13 Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum, and Rifana Zainudin, “Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia,” Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 1–10, https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350.
14 Isman Isman, “Kumulasi Gugatan Antara Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi,” Jurnal Yudisial 14, no. 1 (2021): 57, https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370.

## Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
Keputusan HR tanggal 10 Juni 1910: Cuaca dingin menyebabkan pipa air di sebuah gedung di  Zutphen  pecah.  Meskipun  diberitahu  bahwa  menutup  kran  induk  akan  menyebabkan kerusakan besar pada barang-barang di gudang, penghuni rumah tingkat atas menolak untuk melakukannya. Maatschappij membayar  ganti  rugi  dan  menuntut  penghuni  rumah  tingkat atas  tersebut,  tetapi  HR  menolak  tuntutan  tersebut  karena  tidak  ada  undang-undang  yang mewajibkan penghuni rumah untuk kepentingan pihak ketiga. 15
Menurut  Pitlo,  melanggar  hukum  dianggap  melanggar  hukum  ( onwetmatige ). Pendapat ini didukung oleh teori legisme, yang mengatakan bahwa tidak ada hukum di luar undang-undang. 16 Di sisi lain, korban pelanggaran hukum berada dalam posisi yang berbeda dari  pihak  yang  terlibat  dalam  kontrak.  Pihak  yang  berani  menandatangani  kontrak seharusnya  sudah  berani  mengambil  resiko  tertentu,  termasuk  resiko  kerugian  akibat kontrak  tersebut.  Sehingga  ganti  rugi  yang  diberikan  kepadanya  tidak  terlalu  berat. 17 Lain halnya bagi korban pelanggaran hukum, yang kadang-kadang muncul dengan tiba-tiba dan tanpa  pertimbangan.  Korban  pelanggaran  hukum  seharusnya  lebih  dilindungi  karena  dia sama  sekali  tidak  siap  menerima  risiko  dan  tidak  pernah  berpikir  tentang  risiko  tersebut. Orang sering mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi.
Disebut  wanprestasi  jika  si  berutang,  atau  debitur,  tidak  melakukan  apa  yang dijanjikan. Ia melakukan atau berbuat  sesuatu  yang tidak boleh dilakukannya, atau ia lalai atau ingkar janji. Karena wanprestasi, debitor harus membayar kerugian atau, jika salah satu pihak  tidak  melakukannya,  pihak  lain  dapat  membatalkan  perjanjian.    Setiap  pelanggaran hak  orang  lain  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  atau  ( onrechtmatige  daad )  karena tindakan debitor dalam memenuhi kewajiban mereka tidak tepat waktu atau tidak layak. 18 Sering  terjadi  campur  aduk  gugatan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  gugatan wanprestasi. Orang biasanya mengajukan gugatan atas perbuatan melawan hukum. Namun, berdasarkan bukti, diajukan gugatan wanprestasi  lebih tepat. Tergugat  akan memanfaatkan celah  ini  untuk  menangkis.  Sebenarnya,  sangat  mudah  untuk  membedakan  antara wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Dengan  melihat  sekilas,  kita  dapat  dengan mudah menemukan persamaan dan perbedaan. Para pihak dapat mengajukan tuntutan ganti rugi  untuk  kedua  tindakan  melanggar  hukum  dan  wanprestasi.  Meskipun  ada  perbedaan, seseorang dianggap wanprestasi apabila melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan pihak  lain.  Tidak  ada  wanprestasi  tanpa  perjanjian  sebelumnya. 19 Sedangkan  perjanjian adalah suatu tindakan hukum yang dibuat oleh seseorang atau lebih terhadap seseorang atau lebih  lainnya.  Ini  juga  dapat  berarti  suatu  peristiwa  di  mana  seseorang  berjanji  kepada
15 I  Nyoman  Setiadi  Sabda,  “Syarat  Materiil  Dan  Formal  Gugatan  Rekonvensi  Dalam  Perkara  Perdata,” Lex Privatum 3, no. 2 (2015): 75.
16 Muwahid, “Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif,” Al-Hukama’ 7, no. 1 (2017): 224–48, https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248.
17 Nasrun  Hipan,  “Tinjauan  Tentang  Gugatan  Tidak  Dapat  Diterima  Pada  Perkara  Perdata  Di  Pengadilan  Negeri (Studi  Terhadap  Beberapa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Luwuk),” Jurnal  Yustisiabel 1,  no.  1  (2017):  44–55, https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403.
18 Halipah et al., “Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata.”
19 Badrulzaman,  Mariam  Darus.  (1983).  KUHPerdata  –  Buku  III,  Hukum  Perikatan  Dengan  Penjelasan. Alumni,h.87

## Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
seseorang  lain  atau  di  mana  dua  orang  setuju  untuk  melakukan  sesuatu.  Hakikat  hukum kontrak pada dasarnya digunakan untuk memenuhi persyaratan hukum pelaku bisnis. 20
Seseorang  dianggap  melakukan  perbuatan  melawan  hukum  apabila  perbuatannya bertentangan  dengan  hak  orang  lain,  kewajiban  hukumnya  sendiri,  atau  kesusilaan. Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan kesalahan dengan melanggar hukum. Sarjana  hukum  Belanda Asser  Ruten  berpendapat  bahwa  tidak  ada  perbedaan  yang  nyata antara  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi.  Menurutnya,  wanprestasi  tidak  hanya melanggar hak orang lain tetapi juga melanggar hak kebendaan.
Sejalan  dengan  Rutten,  Yahya  Harahap  berpendapat  bahwa  debitur  jelas  melanggar hak  kreditur  dengan  memenuhi  kewajibannya  dengan  tidak  tepat  waktu  atau  tidak  layak. Semua pelanggaran hak orang lain merupakan pelanggaran hukum. Selain itu, wanprestasi adalah species ,  sedangkan  pelanggaran genus adalah  pelanggaran  hukum.  Selain  itu, tindakan  seseorang  dapat  dianggap  wanprestasi  sekaligus  melanggar  hukum.  Misalnya, A mengontrak rumah B tetapi tidak membayar uang sewa yang disepakati. 21
Pasal  1234  KUHPerdata  menyatakan  bahwa  gugatan  wanprestasi  harus  didasarkan pada perjanjian atau perikatan, yang berarti bahwa timbulnya hak menuntut pada prinsipnya membutuhkan  somasi.  Di  sisi  lain,  Pasal  1365  KUHPerd.  menyatakan  bahwa  perbuatan yang melanggar hukum (undang-undang) menimbulkan kerugian kepada orang lain dan hak tanpa  somasi.    Kedua  pasal  tersebut  membedakan  gugatan  wanprestasi  dari  PMH.  Oleh karena itu, saat menyusun gugatan, harus memperhatikan persyaratan gugatan, yaitu syarat formil dan syarat materiil, sesuai dengan Pasal 8 Nomor 3 Rv, agar gugatan dapat diterima antara petitum dan posita . Menurut Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1875/K/Pdt./1984 dan  Nomor  879  K/Pdt./1997,  menggabungkan  gugatan  wanprestasi  dan  PMH  adalah pelanggaran terhadap tata tertib beracara di pengadilan. Adanya perjanjian antara penggugat dan  tergugat  harus  menjadi  dasar  gugatan  wanprestasi.    Karena  gugatan  wanpretsasi  lahir dari  perjanjian,  sedangkan  perbutan  melawan  hukum  lahir  dari  undang-undang.  Terlepas dari  unsur-unsurnya,  sanksi  PMH  tidak  diatur  dalam  undang-undang,  sedangkan wanprestasi ganti ruginya. 22
Idealnya,  proses  ganti  rugi  harus  mudah  diakses,  efektif,  dan  transparan.  Dalam menentukan  jumlah  ganti  rugi,  pengadilan  harus  memberikan  pedoman  yang  jelas  untuk memastikan  bahwa  kompensasi  yang  diberikan  sebanding  dengan  kerugian  yang  dialami. Selain  itu,  penting  untuk  meningkatkan  kemampuan  lembaga  peradilan  untuk  menangani kasus-kasus  ini  dengan  memberikan  mereka  sumber  daya  dan  pelatihan  yang  memadai. Untuk  memberikan  penyelesaian  yang  lebih  cepat  dan  lebih  murah,  upaya  mediasi  dan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  juga  harus  diperkuat.  Pemberian  ide  ganti  rugi
20 Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66, https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
21 Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian .
22 Maralutan Siregar et al., “Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan,” Locus Journal of Academic Literature Review 2, no. 6 (2023): 532–48, https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187.

## Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
untuk  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi  dapat  diterapkan  secara  efektif  di Indonesia, memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

## 3.2 Sistem Ganti Rugi dalam KUH Perdata.
Ganti rugi, yaitu penggantian kerugian yang dialami (seseorang debitur yang dialami yang cidera janji harus membayar ganti rugi kepada kreditur), hal ini diatur di dalam KUH, Perdata, yaitu: Pasal 1248: “penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu  perikatan,  barulah  mulai  diwajibkan  apabila  si  berutang  setelah  dinyatakan  lalai memenuhi  perikatannya,  tetap  melalaikannya  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dibuatnya,  hanya  dapat  diberikan  atau  dibuat  dalam  tenggang  waktu  yang  telah dilampaukannya”.
Syarat  terpenuhinya  wanprestasi  atau  ingkar  janji  adalah  sebagai  berikut:  (a)  tidak melakukan apa yang disanggupkan untuk dilakukannya; (b) melakukan apa yang dijanjikan, tetapi  tidak  sebagaimana  dijanjikan;  (c)  melakukan  apa  yang  dijanjikan,  tetapi  terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 23 Pasal 1243 hingga  1252  KUH  Perdata,  memberikan  dasar  hukum  yang  lengkap  tentang  ganti  rugi dalam  kasus  kegagalan  atau  kegagalan  untuk  memenuhi  kewajiban  kontraktual.  Menurut pasal-pasal  ini,  hukum  perdata  Indonesia  menempatkan  pihak  yang  lalai  (debitur)pada posisi yang jelas untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Menurut Pasal 1243,  debitur  yang  tidak  memenuhi  kewajibannya  harus  membayar  biaya,  kerugian,  dan bunga yang disebabkan  oleh kelalaian mereka. Pasal  1244 menambahkan aspek kesalahan atau  kelalaian,  mewajibkan  debitur  untuk  mengganti  kerugian  yang  disebabkan  oleh kesalahan pribadi.
Dalam situasi force majeure , Pasal 1245 memberikan pengecualian, dalam kasus ini, debitur  tidak  dapat  dipaksa  untuk  membayar  ganti  rugi  jika  wanprestasi  terjadi  karena keadaan di luar kendalinya. Pasal 1246 dan 1247 mengatur elemen ganti rugi, yaitu biaya, kerugian, dan bunga, serta cara menghitung bunga. Selain itu, Pasal 1248 memberi hakim fleksibilitas  untuk  menentukan  jumlah  ganti  rugi  jika  biaya  dan  kerugian  tidak  dapat dihitung  dengan  pasti,  memberikan  fleksibilitas  dalam  penegakan  hukum.  Pasal  1249 menetapkan prinsip kompensasi penuh bagi pihak yang dirugikan dan memperluas lingkup ganti  rugi  untuk  mencakup  kehilangan  keuntungan  yang  diharapkan  ( lucrum  cessans ). Kecuali jika ada perjanjian lain, ganti rugi harus dibayar dalam bentuk uang, menurut Pasal 1250.  Pasal  1251  dan  1252  mengatur  situasi  tertentu  di  mana  wanprestasi  hanya  bersifat sementara atau partial.
Kerugian  yang  disebabkan  oleh  perbuatan  melawan  hukum  tidak  hanya  mencakup kerugian  materiil  karena  wanprestasi;  kerugian  karena  perbuatan  melawan  hukum  juga mencakup  kerugian  immateriil,  yang  juga  akan  dinilai  secara  finansial.  Dalam  hukum perdata,  ganti  rugi  umum  dan  anti  rugi  khusus  berlaku  untuk  semua  kasus,  seperti
23 Amri  Panahatan  Sihotang  et  al.,  “Pembatalan  Perjanjian  Jual  Beli  Tanah  Oleh  Penjual  Karena  Pembeli Wanprestasi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1210, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502.

## Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
wanprestasi,  kontrak,  dan  perjanjian,  termasuk  tindakan  melanggar  hukum  sebagai  man diatur juga dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Pihak  yang  mengalami  wanprestasi  memiliki  beberapa  pilihan  untuk  menangani masalah  mereka  melalui  tindakan  hukum  yang  dapat  ditempu.  Beberapa  tindakan  yang dapat  diambil  termasuk:  1)  Gugatan  Ganti  Rugi:  Pihak  yang  terkena  wanprestasi  dapat mengajukan  gugatan  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh pelanggaran  tersebut;  2)  Pembatalan  Perjanjian:  Jika  wanprestasi  bersifat  serius  dan  tidak dapat diperbaiki, pihak yang terkena wanprestasi dapat membatalkan perjanjian tersebut. 24 Pedoman selanjutnya mengenai ganti kerugian dalam  PMH ada di dalam  Pasal 1372 ayat  (2)  KUHPerdata  yang  isinya:  “Dalam  menilai  suatu  dan  lain,  Hakim  harus memperhatikan  berat  ringannya  penghinaan,  begitu  pula  pangkat,  kedudukan  dan kemampuan kedua belah pihak, dan pada keadaan”.   Jika perjanjian tidak dipenuhi, pihak yang  terlibat  dalam  perjanjian  dapat  memilih  untuk  memaksa  pihak  yang  lain  untuk memenuhi  persetujuan,  jika  itu  masih  dapat  dilakukan,  atau  menurut  pembatalan persetujuan,  dengan  biaya,  kerugian,  dan  bunga,  menurut  ketentuan  Pasal  1267 KUHPerdata. 25 Jika  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya,  Pasal  1267  dan  1268 KUHPerdata  mengatur  hak-hak  kreditur  jika  terjadi  wanprestasi.  Pasal  1267  memberikan kreditur  hak  untuk  memilih  antara  meminta  pemenuhan  perjanjian  atau  pembatalannya, disertai  dengan  ganti  rugi  jika  debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya.  Ini  berarti  bahwa kreditur tidak hanya memiliki hak untuk membayar uang, tetapi mereka juga memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab yang telah disepakati dalam perjanjian. Pasal ini memberi kreditur  kebebasan  untuk  memilih  antara  pemenuhan  langsung  atau  pembatalan  perikatan dengan  kompensasi,  sesuai  dengan  kepentingannya.  Jika  kreditur  memilih  untuk  meminta pembatalan  perikatan,  Pasal  1268  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  ia  berhak  atas pengembalian  keadaan  seperti  saat  perikatan  dibuat,  termasuk  uang  yang  telah  diterima berdasarkan perikatan tersebut dan ganti rugi.

## 4. PENUTUP
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  mendasar  antara  perbuatan melawan  hukum  dan  wanprestasi  meskipun  keduanya  sering  disalahartikan.  Perbuatan melawan  hukum  berasal  dari  perikatan  yang  lahir  dari  undang-undang,  sementara wanprestasi berasal dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Penelitian ini juga menemukan bahwa ketentuan ganti rugi dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum diatur secara berbeda dalam KUHPerdata, dengan berbagai elemen ganti rugi seperti biaya nyata ( damnum  emergens )  dan  keuntungan  yang  hilang  ( lucrum  cessans ).  Penelitian  ini  juga menekankan  pentingnya  reformasi  hukum  untuk  mengatasi  ketidakjelasan  dan ketidakkonsistenan  dalam  penerapan  ketentuan  ganti  rugi.  Kebaruan  penelitian  ini  terletak pada  pendekatan  komprehensifnya  terhadap  analisis  normatif  hukum  perdata  Indonesia
24 Lala Alwi, Merry Tjoanda, and Pieter Radjawane, “Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama (Bagi  Hasil)  Kajian  KUH  Perdata,” KANJOLI Business Law Review 1, no. 2 (2023): 105–12, https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11618.
25 Sihotang et al., “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi.”

## Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
terkait  dengan  ganti  rugi  untuk  perbuatan  melawan  hukum  dan  wanprestasi.  Penelitian  ini tidak  hanya  membandingkan  konsep-konsep  tersebut  dari  perspektif  hukum  tetapi  juga mengkaji  efektivitas  dan  keadilan  dari  ketentuan  ganti  rugi  yang  ada.  Hal  ini  memberikan landasan  teoritis  yang  kuat  serta  rekomendasi  praktis  untuk  meningkatkan  kinerja penegakan  hukum  perdata  di  Indonesia,  yang  diharapkan  dapat  memberikan  perlindungan hukum yang lebih baik dan adil bagi pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  Lala,  Merry  Tjoanda,  and  Pieter  Radjawane.  “Ganti  Kerugian  Akibat  Wanprestasi Perjanjian  Kerja  Sama  (Bagi  Hasil)  Kajian  KUH  Perdata.” KANJOLI  Business  Law Review 1, no. 2 (2023): 105–12. https://doi.org/10.47268/kanjoli.v1i2.11618. Ariadin.  “Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum  Kontrak  Di  Indonesia.”
Jurnal Pelita Nusantara 1, no. 3 (2023): 449–56. https://doi.org/10.59996/jurnalpelitanusantara.v1i3.505.
Arifin,  Miftah.  “Membangun  Konsep  Ideal  Penerapan  Asas  Iktikad  Baik  Dalam  Hukum Perjanjian.” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 66. https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2218.
Djatmiko,  Andreas  Andrie,  Fury  Setyaningrum,  and  Rifana  Zainudin.  “Implementasi Bentuk  Ganti  Rugi  Menurut  Burgelijk  Wetboek  (Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata)  Indonesia.” Nomos :  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Hukum 2,  no.  1  (2022):  1–10. https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.350.
Fuady,  Munir. Teori  –  Teori  Besar  (Grand  Theory)  Dalam  Hukum .  Jakarta:  Kencana Prennamdeia Group, 2013.
Halipah,  Gisni,  Dani  Fajar  Purnama,  Bintang  Timur  Pratama,  Budi  Suryadi,  and  Fauzi Hidayat.  “Tinjauan  Yuridis  Konsep  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Konteks Hukum  Perdata.” Jurnal  Penelitian  Serambi  Hukum 16,  no.  01  (2023):  138–43. https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923.
Hernoko,  Agus  Yudha. Hukum  Perjanjian  Azas  Proporsionalitas  Dalam  Kontrak Komersial . 1st ed. Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2008. Hipan, Nasrun. “Tinjauan Tentang Gugatan Tidak Dapat Diterima Pada Perkara Perdata Di Pengadilan  Negeri  (Studi  Terhadap  Beberapa  Putusan  Pengadilan  Negeri  Luwuk).”
Jurnal Yustisiabel 1, no. 1 (2017): 44–55.
https://doi.org/https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v1i1.403.
Isman,  Isman.  “Kumulasi  Gugatan Antara  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan Wanprestasi.” Jurnal Yudisial 14, no. 1 (2021): 57. https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.370. Kurniawan,  Nurul,  and  Muh  Alfian.  “Pertanggungjawaban  Perbuatan  Melawan  Hukum Dalam  Perjanjian  Kredit  Pembiayaan  Konsumen  (Studi  Putusan  Nomor 20/Pdt.G/2016/PN.Clp).” Jurnal Eksaminasi 2, no. 2 (2023): 95–114.
Muwahid.  “Metode  Penemuan  Hukum  (Rechtsvinding)  Oleh  Hakim  Dalam  Upaya Mewujudkan  Hukum  Yang  Responsif.” Al-Hukama’ 7,  no.  1  (2017):  224–48. https://doi.org/10.15642/alhukama.2017.7.1.224-248.
Putra, Panji Adam Agus. “Konsep Perbuatan Melawan Hukum Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” Gorontalo Law Review
4, no. 1 (2021): 57–74. https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/view/1404/748.
Riduan, Syahrani. Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata . Bandung: Alumni, 2021.

## Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum
Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata Syaiful Badri, Pristika Handayani, Tri Anugrah Rizki
e-ISSN: 2621-4105
Sabda, I Nyoman Setiadi. “Syarat Materiil Dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata.” Lex Privatum 3, no. 2 (2015): 75.
Sihotang, Amri Panahatan, Gita Novita Sari, Zaenal Arifin, and Muhammad Isro Wahyudin. “Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Oleh Penjual Karena Pembeli Wanprestasi.”
Jurnal USM Law Review 6, no. 3 (2023): 1210.
https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7502.
Sipahutar,  Apul  Oloan,  Zaenal  Arifin,  Kukuh  Sudarmanto,  and  Diah  Sulistyani  Ratna Sediati.  “Pelaksanaan  Eksekusi  Jaminan  Fidusia  Dalam  Praktek  Pada  Debitur Yang Wanprestasi.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2021): 144–56. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4254.
Siregar,  Maralutan,  Tan  Kamello,  Hasim  Purba,  and  Rosnidar  Sembiring.  “Pemisahan Gugatan  Wanprestasi  Dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Perspektif  Hukum Materiil  Dan  Penerapan  Di  Pengadilan.” Locus  Journal  of  Academic  Literature Review 2, no. 6 (2023): 532–48.
https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/187.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, . Jakarta: UI Press, 1986.
Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015.
Titin  Apriani.  “Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Wanprestasi Serta  Sistem  Pengaturannya  Dalam  Kuh  Perdata.” Ganec  Swara 15,  no.  1  (2021): 929. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193.
Yahya Harahap. Segi-Segi Hukum Perjanjian . Bandung: Alumni, 2020.