Kepentingan  Pemerintah  Pusat  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur Perbatasan  Kalimantan  Indonesia-Malaysia  Era  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono
Saiman *
saimanmhdris@gmail.com

## Abstrak
Ketertinggalan  pembangunan  di  Kalimantan  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya permasalahan  perbatasan  Kalimantan  Indonesia-Malaysia.  Berdasarkan    Undang-Undang tentang  Wilayah  Negara,  negara  bertanggung  jawab  dalam  pembangunan  perbatasan  guna pencapaian masyarakat perbatasan yang sejahtera dan aman. Tulisan ini mengkaji kepentingan pemerintah pusat pada prioritas kebijakan dan kepentingan, peran dan power interplay antar lembaga  serta nasionalisme. Berdasarkan metode kualitiatif dengan studi kasus, bahwa peran Pemerintah (BNPP)  hanya  sebagai  lembaga  koordinatif, terjadi  ego sektoral  antar  lembaga. Kekuasaan pemerintah pusat sangat dominan, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah meliputi faktor politik, keamanan dan strategis geografi, sehingga terjadi perubahan orientasi nasionalisme masyarakat perbatasan.
Kata Kunci: kepentingan nasional, pemerintah pusat; pembangunan infrastruktur; perbatasan.

## Abstract
Underdevelopment  in  Borneo  was  one  of  cause  Indonesia-Malaysia  border  problems. According  State  Territorial  Policy,  state  was  to  responsibility  in  border  development  for receive border komunities which prosperous and secure. This paper to test central and local government  relatios  desentralisation  era  at  policy  priority  and  interests,  role  and  power interplay of institutions, and nasionalism. According qualitative method and case studi, that government role as the coordinating institution, sectoral ego bithwin other institutions. Central government  power  very  dominant  and  priority  in  policy  and  intersts  central  government, include    politics  factor,  security  and  geografi  strategic,  so  that  happen  orientation  changes communities nationalism.
Keywords: borderland, central government, infrastructure development, national interests.

## Pendahuluan
Kawasan perbatasan memiliki peran sangat penting dan strategis, karena merupakan wilayah suatu negara yang menjadi batas kedaulatan negara dengan negara lain.  Perbatasan  juga  merupakan  wilayah  yang  merefleksikan  halaman  depan  suatu negara,  namun  seringkali  menimbulkan  permasalahan  yang  sangat  kompleks.  Salah satu  faktor  penyebab  terjadinya  permasalahan  kawasan  perbatasan  adalah  akibat ketertinggalan  pembangunan  dengan  negara  tetangga.  Indonesia  memiliki  wilayah perbatasan yang sangat luas dan berbatasan dengan 10 negara yaitu Malaysia, Papua
* Korespondensi:  Prodi  Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Malang,  Tlp. (0341) 464318 Fax (0341) 460435.
Nugini,  Singapura,  Republik  Demokratik  Timor  Leste,  India,  Thailand,  Vietnam, Filipina,  Republik  Palau  dan  Australia.  Peran  negara  (pemerintah  pusat)  sangat dibutuhkan  dalam  pembangunan,  menjaga  keamanan  kawasan  perbatasan  dan kedaulatan NKRI. Namun pemerintah pusat mengalami kendala dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan.
Perbatasan  Kalimantan  adalah  salah  satu  wilayah  perbatasan  Indonesia yang  berbatasan  dengan  Malaysia  sepanjang  2.004  km  yang  sering  menimbulkan permasalahan antar negara. Permasalahan yang terjadi mulai dari yang bersifat sosial budaya  seperti  mengunjungi  kerabat  saudara  di  Malaysia  tanpa  dokumen  resmi, masalah  ekonomi  seperti  perdagangan  ilegal,  masalah  politik  dan  keamanan  seperti konflik  antar  negara  yang  dapat  mengancam  stabilitas  perbatasan,  nasionalisme  dan kedaulatan NKRI.
Puncak  masalah  politik  terjadi  pada  tanggal  17  Desember  2002, Mahkamah Internasional memutuskan bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi milik Malaysia. Pulau yang berjarak 15 mil sebelah timur, sehingga mempengaruhi perubahan batas  negara  dan  akitivitas  nelayan  Kabupaten  Nunukan.  Tahun  2005,  Malaysia mengklaim Blok Ambalat di Laut Sulawesi, sehingga terjadi manuver militer Indonesia- Malaysia (Madu, 2010:234). Tahun 2005, juga terjadi pergeseran patok batas Indonesia- Malaysia di Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan pada 4 o 10 ’ LU hasil  perjanjian  Inggris  dan  Belanda  tahun  1928,  sehingga  selisih  4 ” yang  berarti Indonesia kehilangan wilayah sekitar 103 hektar dan belum disepakati Malaysia (Iva Rachawati dalam Ludiro Madu, 2010:96).  Pada tahun 2014, Malaysia mengklaim tiga desa yakni Desa Sinapadat, Simantipal dan Sinokod di Kecamatan Lumbis Kabupaten Nunukan merupakan wilayah Malaysia (Republika, 15 November 2014). Sekitar 20 dari 85 kepala keluarga di Desa Samunti Lumbis memiliki kartu identitas Malaysia ( Mykad ) dan  pindah  ke  Malaysia,  karena  desakan  ekonomi,  kebutuhan  pendidikan  dan minimnya pelayanan kesehatan (Republika, 15 November 2014).
Permasalahan  perbatasan  di  Kalimantan  sangat  mengganggu  kedaulatan NKRI.  Hal  ini  terjadi  karena  keterbatasan  kemampuan  pengamanan  wilayah perbatasan  dan  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat  yang  masih  rendah  serta  akibat ketertinggalan pembangunan dengan negara Malaysia, sehingga terjadi lalu lintas orang, barang  dan  sumber  daya  alam  yang  merugikan  NKRI.  Meskipun  saat  ini  perhatian
pemerintah pusat terhadap isu-isu pembangunan perbatasan telah meningkat, namun secara  faktual  pembangunan  perbatasan  masih  terdapat  sejumlah  masalah. Pembangunan perbatasan sangat penting karena berkaitan dengan nasionalisme dan kedaulatan NKRI.
Kalimantan  merupakan daerah yang sangat kaya sumber daya alam dan strategis  secara  geopolitik  (Magenda,  1991:4).  Perbatasan  Kalimantan  sangat memerlukan  perhatian  pemerintah  pusat  (negara)  dalam  pembangunan  perbatasan, karena tiga dari lima provinsi di Kalimantan berbatasan dengan Malaysia  (Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015:9). Posisi Kalimantan sangat penting dan strategis karena menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas barang dan jasa, serta mobilitas penduduk, baik  untuk  kepentingan  bisnis  maupun  tenaga  kerja  antara  Indonesia  dan  Malaysia (Magenda, 1991:4). Masyarakat perbatasan lebih berorientasi kepada Malaysia, karena memiliki akses yang lebih baik sehingga masyarakat merasa lebih dekat, lebih mudah dan lebih murah daripada ke ibukota Kabupaten dan provinsi yang lebih jauh jaraknya.
Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara  dan  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  12  Tahun  2010  tentang  Badan Nasional  Pengelolaan  Perbatasan  (BNPP),  BNPP  mempunyai  tugas  melaksanakan pembangunan  perbatasan  sesuai  dengan  Perpres  Nomor  5  Tahun  2010  tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN)  tahun 2010- 2014 dengan prioritas pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,  infrastruktur  daerah  tertinggal,  terdepan,  terluar  dan  pasca  konflik (Peraturan  Presiden  RI  Nomor  5  Tahun  2010).  Kebijakan  prioritas  nasional  ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di perbatasan  agar  permasalahan  perbatasan  segera  diselesaikan  dan  tidak  menjadi ancaman  bagi  kedaulatan  NKRI  sesuai  dengan  visi  terwujudnya  perbatasan  negara sebagai  wilayah  yang  aman,  tertib,  dan  maju  (Peraturan  BNPP  Nomor  1  Tahun 2011:16-18)  dengan    pendekatan  secara    komprehensif  pada  tiga  dimensi  yaitu kesejahteraan, keamanan dan lingkungan (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011:25).
Namun  dalam  konteks  hubungan  pemerintah  pusat  dan  daerah, pelaksanaan  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  perbatasan  Era  Pemerintahan Presiden  SBY  tahun  2009-2014  di  Kalimantan  mengalami  beberapa  masalah. Permasalahan pertama adalah tentang BNPP sebagai lembaga representasi negara yang
mempunyai kekuasaan dalam pembangunan perbatasan berdasarkan Undang-Undang Wilayah  Negara,  tetapi  mengapa  peran  pemerintah  (BNPP)  hanya  sebagai  lembaga yang  bersifat  koordinatif  (Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tentang  BNPP  Pasal  3). Sementara  penyelesaian  permasalahan  pembangunan  perbatasan  sangat  penting. Pemerintah  Pusat  bekerja  sama  dengan  TNI-AD  pada  pembangunan  perluasan Bandara  Yuvai  Semaring  di  Krayan  dan  jalan  di  Kalimantan  menunjukkan  sistem kelembagaan  masih  bersifat  sentralis.  Bahkan  tidak  dilakukan  oleh  Kementerian Perhubungan  atau  Kementerian  Pekerjaan  Umum,  sebagaimana  umumnya  yang menjadi  tanggung  jawab  kementerian  tersebut,  atau  dilimpahkan  (didelegasikan) kepada pemerintah daerah dan BPPD. Maka, bagaimana power interplay BNPP dengan lembaga  negara  lainnya  dan  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten.
Permasalahan  kedua  adalah  mengapa  terjadi  perbedaan  dalam  prioritas kebijakan  program  pembangunan  infrastruktur  oleh  Pemerintah  Pusat  dengan kepentingan  masyarakat  perbatasan,  dan  apa  kepentingan  Pemerintah  Pusat membangun  perluasan  bandara  dan  jalan  serta  kerja  sama  dengan  TNI-AD. Kepentingan Pemerintah Pusat fokus pada kepentingan nasional dari aspek politik dan keamanan,  sementara  masyarakat  perbatasan  mengharapkan  mudahnya  akses  pada pelayanan dasar dan kesejahteraan.
Tujuan tulisan ini untuk mengetahui kepentingan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur perbatasan di Kalimantan Indonesia-Malaysia era Presiden SBY 2009-2014 pada peran Pemerintah Pusat (BNPP) dan power interplay antar lembaga, prioritas kebijakan dan kepentingan pemerintah pusat.

## Kajian Pustaka
Kajian  tentang  kepentingan  pemerintah  pusat  dalam  pembangunan infrastruktur perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  Tahun  2009-2014  menggunakan  teori  negara  dan  hubungan  pusat  dan daerah sebagai teori utama, sedangkan teori kebijakan, konflik kewenangan pusat dan daerah, dan nasionalisme sebagai teori pendukung kajian ini.
Berdasarkan teori negara, Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan  berdaulat  punya  kewajiban  dan  tanggung  jawab  membangun  dan  menjaga keamanan perbatasan wilayahnya. Ralph Miliband mengatakan bahwa:
The  state  is  an  institution  which  have  authority,  those  political  leaders  who  have  generally political  authority  been  able  to  gain  high  office  have  very  seldom  managing  for  government institutions at excutive, legislative and yudicative institution (Ralph Miliband, 1969:69).
Pandangan  Miliband,  melihat  bahwa  negara  sebagai  pemilik  kekuasaan (otoritas), state  centre yang  dijalankan  oleh  pemimpin  politik  (elit  negara)  yang mempunyai pertimbangan untuk menentukan kebijakan dan tidak hanya didikte oleh kelas  dominan  (Wetherly,  2005:29),  melalui  institusi  untuk  mengatur  dan mengendalikan  permasalahan  bersama  yakni  ketertinggalan  pembangunan  kawasan perbatasan.  Sehingga  negara  harus  segera  melaksanakan  pembangunan  demi kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI, karena pembangunan perbatasan adalah kewajiban negara dan berkaitan dengan kedaulatan negara.
Kepentingan  nasional  menurut  Donald  E.Neuchterlin  meliputi  4  jenis yaitu: Pertama, kepentingan pertahanan yang berisi tentang kepentingan negara untuk melindungi  warga  negaranya,  kawasan  teritorial  serta  sistem  politik  dari  ancaman negara  lain; Kedua, kepentingan  ekonomi  yakni  kepentingan  pemerintah  untuk meningkatkan perekonomian negaranya melalui hubungan dengan negara lain; Ketiga, kepentingan  tata  internasional  yakni  kepentingan  untuk  mewujudkan  politik  serta ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya; dan Keempat, kepentingan ideologi yaitu kepentingan untuk melindungi dan mempertahankan ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain (Bakri, 1999:62).
Selanjutnya,  Miroslav  Nincic  memperkenalkan  tiga  asumsi  dasar  yang harus  dipenuhi  dalam  mendefinisikan  kepentingan  nasional. Pertama, kepentingan harus  bersifat  vital  sehingga  pencapaiannya  harus  menjadi  prioritas  pemerintah  dan masyarakat; Kedua, kepentingan nasional tersebut harus berkaitan dengan kepentingan internasional; Ketiga, kepentingan nasional harus melampaui kepentingan yang bersifat partikularistik  dari  individu,  kelompok  serta  lembaga  pemerintahan,  sehingga kepentingan nasional tersebut dapat menjadi kepedulian masyarakat umum yang akan bersama-sama mencapainya dengan pemerintah . (Jemadu, 2008:67).
Selanjutnya,  Theda  Skocpol  (1991:21)  mengatakan  bahwa  negara dipandang sebagai tidak lebih dari suatu arena konflik kepentingan sosial dan ekonomi yang  saling  berbenturan  satu  sama  lain.  Negara  disebut  sebagai  arena  politik disebabkan  para  aktor  yang  beroperasi  di  dalam  arena  tersebut  dalam  melakukan konflik sosial dan ekonomi menggunakan sarana yang berbeda-beda seperti paksaan atau slogan-slogan yang mendengungkan kebijakan umum.  Negaralah yang menjadi aktor utama dan sering kali menjadi aktor tunggal dalam kehidupan politik sejak negara membatasi  dan  mempengaruhi  agenda  masyarakat.  Fungsi  dasar  dari  semua  negara adalah untuk memelihara hukum dan ketertiban, dan membangun kapital bagi dirinya sendiri  (Chandhoke,  1995:69-70).  Jadi  negara  adalah  arena  dari  otoritas  yang  absah yang  diwujudkan  dalam  bentuk  aturan  permainan  politik  dan  kepemimpinan pemerintahan serta kebijakannya (Skocpol, 1991:21).
Dalam  perspektif  teori  hubungan  Pusat-Daerah  dan  konflik  kekuasaan, bahwa  negara  kesatuan  adalah  konsep  ketatanegaraan  yang  mengatur  hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Sekretariat Jenderal MPR RI,  2012:167).  Indonesia  sebagai  negara  kesatuan  mendistribusikan  kekuasaan berdasarkan hubungan pemerintah pusat dan daerah. Hubungan pusat dan daerah di Indonesia  dikaitkan  dengan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah.  Brian  C.  Smith menyebutkan konsep desentralisasi dalam studi politik sebagai berikut :
In  the  study  of  politics  decentralization  refers  to  the  territorial  distribution  of  power.  It  is concerned with the extent to which power and authority are dispersed through the geographical hierarchy of the state and the institutions and processes through which such dispersal occurs. Decentralization entails the subdivision of the states territory into smaller areas and the creation of political and administrative institutions in those areas. (Brian C. Smith, 1985:1).
Selanjutnya  Smith  menjelaskan  bahwa  pelaksanaan  desentralisasi  tidak hanya ditujukan untuk kepentingan pemerintah pusat, melainkan juga dalam rangka kepentingan  lokal.  Kepentingan  pemerintah  daerah  antara  lain  adalah  terwujudnya persamaan politik ( political equality), munculnya pemerintahan lokal yang bertanggung jawab  ( local  accountability), dan  responsivitas  masyarakat  setempat  ( local  responsiveness) terhadap  masalah-masalah  obyektif  masyarakat  di  tingkat  lokal  (Brian  C.  Smith, 1985:19-29). Dengan demikian kebijakan pembangunan perbatasan sangat dipengaruhi
oleh  kepentingan  pemerintah  pusat  dan  daerah,  sebagai  wujud  distribusi  kekuasaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Rondinelli dan Cheema selanjutnya menegaskan bahwa :
...desentralisation is the transfer of planning, decision making, or administrative authority from central goverment to its field organisations, local administrative units, semi autonomous and parastatal  organisations,  local  government,  or  non-government  organisations.  (Cheema,  G. Shabbir and Dennis Rondinelli, 1983:18).
Secara umum struktur pemerintahan Indonesia tetap merefleksikan sistem pengambilan keputusan top-down, di mana kekuasaan terpusat di tangan pejabat tingkat atas pada setiap level pemerintahan, baik di pemerintah pusat, pemerintahan provinsi, kabupaten  maupun  desa  (MacAndrwes,1993:13).  Studi  hubungan  pusat  dan  daerah melibatkan  lembaga  pemerintahan  dan  interaksi  aktor-aktor  pemerintah  mulai  dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menjalankan peran dan fungsi masing-masing (Budiarjo, 2004:47-56).
Selanjutnya  pada  perspektif  politik,  kebijakan  merujuk  pada  proses interaksi struktural fungsional pemerintahan yang memiliki otoritas untuk mengambil kebijakan,  mekanisme  formulasi  dan  adopsi  kebijakan.  Jadi  kebijakan  dapat  sebagai aktivitas elit politik pemerintah untuk merespons atau tidak merespons terhadap isu- isu  masalah.  Kebijakan  sebagai  perilaku  dari  sejumlah  aktor  (pejabat,  kelompok, instansi  pemerintah)  atau  serangkaian  aktor  dalam  suatu  bidang  kegiatan  tertentu (Anderson, 1978:2). W.I. Jenkins mengatakan bahwa kebijakan adalah :
a set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actor concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve. (Jenkins, 1978:15) .
Pembangunan  perbatasan  berkaitan  erat  dengan  nasionalisme  dan kedaulatan bangsa, mengingat bahwa konsep negara-nasional bermula dari perspektif tentang bangsa. Menurut Ernest Renan, bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis dan keinginan untuk hidup bersama pada masa sekarang yang merupakan aspek solidaritas dan juga di masa yang akan datang (Heaton dan Renan, 1990:243).
Sedangkan  menurut  Kellas, “nation” adalah  sekelompok  orang  yang menyatakan  diri  mereka  sebagai  bagian  dari  masyarakat  dan  secara  bersama-sama
dibatasi  oleh  pertalian  sejarah,  budaya  dan  keturunan. Nation memiliki  karakteristik yang  sifatnya  objektif  maupun  subjektif.  Karakteristik  objektif  meliputi  wilayah, bahasa,  agama.  Sedangkan  karakteristik  subjektif  adalah  kesadaran  orang  terhadap kebangsaannya  dan  rasa  cintanya  terhadap  kebangsaannya  itu.  Kellas  memaknai nasionalisme  sebagai  ideologi  dan  bentuk  dari  perilaku  atau  tindak-tanduk  sebuah nation. Ideologi  ini  dibangun  atas  kesadaran  rakyat  terhadap  bangsanya  dalam  hal pernyataan  sebuah  sikap  dan  perilaku.  Ketika  seseorang  atau  sekelompok  orang menunjukkan  sikap  dan  prilaku  demi  kepentingan nation- nya,  mereka  tersebut  telah menunjukkan nasionalismenya (Kellas,1998:3-9) .

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  studi  kasus  di Perbatasan  Kalimantan  Indonesia-Malaysia  Era  Pemerintahan  Presiden  SBY  tahun 2009-2014.  Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  wawancara  pada  sumber  data terkait  dan  studi  kepustakaan.  Analisis  data  menggunakan  analisis  kualitatif  induktif yang berdasarkan data-data dan informasi serta keterangan yang diperoleh dari sumber data primer maupun sumber data sekunder serta dokumentasi yang terkait.

## Hasil dan Pembahasan
Hasil penelitian yang ditemukan pada dua pemasalahan utama penelitian tentang kepentingan Pemerintah Pusat dalam pembangunan infrastruktur perbatasan Kalimantan  Indonesia-Malaysia  Era  Presiden  SBY  tahun  2009-2014  adalah  sebagai berikut:
Pertama,  Proses  politik  lahirnya  BNPP,  merupakan  amanah  dari  UU Nomor  43  Tahun  2008  Tentang  Wilayah  Negara  Pasal  1  ayat  11  dan  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang BNPP Pasal 1 ayat 3. BNPP dibentuk sebagai respons pemerintah atas dinamika dan situasi politik serta tuntutan kebutuhan obyektif untuk mempercepat upaya penanganan ketertinggalan perbatasan dan tanggung jawab negara  terhadap  permasalahan  pembangunan  di  perbatasan.  Kebijakan  tersebut memberikan  kekuasaan  yang  besar  bagi  BNPP  untuk  melakukan  pembangunan perbatasan. Hal ini juga terlihat dengan keanggotaan BNPP yang terdiri dari 3 Menko
dan 15 kementerian dan lembaga negara (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 6).
Namun demikian dalam pelaksanaan tugas BNPP hanya bersifat sebagai lembaga  koordinatif  (Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  Pasal  3),  karena pelaksana teknis pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dilakukan kementerian,  lembaga  pemerintah  non  kementerian,  pemerintah  provinsi  dan pemerintah  kabupaten/kota  (Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  Pasal  6). Sehingga  BNPP  tidak  dapat  melakukan  pembangunan  perbatasan  secara  maksimal. Kondisi  ini  menjadi  kendala  bagi  BNPP  untuk  mempercepat  upaya  penanganan ketertinggalan perbatasan yang meliputi 13 provinsi, 41 kabupaten dan 187 kecamatan. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (sinkronisasi) pada kebijakan Pemerintah Pusat  dengan  Undang-Undang.  Menteri  Pertahanan  Purnomo  Yusgiantoro  yang menyatakan bahwa :
...Karena  ini  masalah,  kebanyakan BNPP  ini  koordinasi  saja. Jadi  sekarang  itu kalau kita lihat yang masih outstanding, jadi kalau yang sudah, bordernya itu sudah jelas. ...jadi sebetulnya BNPP satu forum koordinasi. Jadi dia bukan suatu badan yang sifatnya kohesif mempunyai unsur komando, ini cuman forum koordinasi saja. (Moeldoko, 2014: 411).
Pemerintah  Pusat  bekerjasama  dengan  TNI-AD  pada  pembangunan perluasan  Bandara  Yuvai  Semaring  di  Krayan  dan  jalan  perbatasan  Kalimantan (Simanggaris,  Nunukan,  Sebatik,  Long  Midang  Krayan,  Long  Nawang  dan  Long Pahangai)  menunjukkan  sistem  kelembagaan  masih  bersifat  sentralis,  karena  tidak dilakukan oleh Kementerian Perhubungan atau Kementerian Pekerjaan Umum. Hal ini menunjukkan terjadi power interplay antar lembaga dalam pembangunan perbatasan. Terlebih lagi keanggotaan BNPP yang terdiri dari 15 kementerian dan lembaga negara serta  13  provinsi, juga  BNPP  membentuk Gugus  Tugas  Pengelola  Perbatasan  yang bersifat ad hoc dengan 32 kementerian dan lembaga negara (Keputusan Kepala BNPP Nomor 816.05-115 Tahun 2014).
Power  interplay BNPP  dengan  kementerian  antara  lain  meliputi  pada Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan  Kementerian  Kehutanan.  Pada  Kementerian  Pertahanan,  Menteri  Pertahanan, Purnomo mengatakan:
Dengan dibentuknya BNPP maka fungsi BNPP tumpang tindih dengan General Border  Committe (GBC ) yang  dikepalai  oleh  Menteri  Pertahanan (Menhan) yang selama ini berjalan. Beberapa fungsi GBC dikelola oleh BNPP dan sebaliknya. GBC  selain bergerak  pada  bidang  militer  dan intelejen  serta  batas negara  juga mengelola sektor sosial dan ekonomi ke dua negara (Malaysia-Indonesia) yang disebut  SOSEK  MALINDO.  Berbagai  lembaga  masuk  dalam  GBC, keimigrasian, bea-cukai, perhubungan dan Mendagri. Setelah terbentuk BNPP, tidak  ada  aturan  maupun  kebijakan  yang  memperjelas  hal  tersebut.  Tumpang tindihnya fungsi ke dua lembaga ini perlu segera diselesaikan karena dikuatirkan memperlemah peran keduanya. (Moeldoko, 2014:290).
Sedangkan power interplay BNPP dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten juga  terjadi.  Provinsi  Kalimantan  Timur  tahun  2009  telah  membentuk  badan perencanaan  dan  pembangunan  kawasan  perbatasan  dengan  nama  Badan  Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) dan Kalimantan Barat tahun 2008 sebelum pemerintah membentuk BNPP tahun 2011.
Kedua,  adalah  terjadi  perbedaan  prioritas  kebijakan  dan  kepentingan program  pembangunan  infrastruktur  yang  diusulkan  oleh  Pemerintah  Daerah. Perbedaan  ini  terjadi  sebagai  hasil  pilihan  kebijakan  politik  pemerintah  pusat berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan DPR RI (Risalah Raker Komisi II DPR RI tahun 2012). Karena pembangunan jalan di Krayan Kabupaten Nunukan berada pada kawasan hutan lindung Taman Nasional Krayan Mentarang (TNKM) yang telah  ditetapkan  pemerintah  pada  tahun  1996,  maka  alternatif  pilihan  politik pemerintah pusat  adalah membangun perluasan bandara Yuvai Semaring di Krayan pada tahun anggaran 2012 dan 2013 sebesar Rp.120 Miliar, termasuk pembangunan Bandara Long Apung Malinau dan Bandara Data Dawai di Kutai Barat Kalimantan Timur tahun anggaran 2013-2014 (www.bappeda.kaltim.go.id).
Secara  politik,  kepentingan  Pemerintah  Pusat  membangun  perluasan bandara  dan  jalan  perbatasan  kerja  sama  dengan  TNI-AD  berkaitan  dengan  aspek keamanan yang sangat diperlukan untuk mendukung kekuatan penjagaan keamanan di kawasan  perbatasan  Kalimantan  Long  Midan  Kecamatan  Krayan  yang  belum  ada kantor  imigrasi  (Pintu  Lintas  Batas/PLB)  resmi.  Artinya  keberadaan  militer  akan mendukung dan memperkuat tugas-tugas keimigrasian (Wawancara Pejabat Imigrasi, Suriansyah di Nunukan) dan akan memudahkan transportasi dan mobilisasi kebutuhan militer  di  perbatasan  guna  membantu  tugas  keimigrasian.  Hal  ini  penting  karena
masyarakat banyak yang keluar masuk perbatasan Malaysia. Kondisi tersebut tentunya tidak menjamin dan tidak menguntungkan bagi keamanan dan kedaulatan NKRI.
Tabel 1. Pos Lintas Batas (PLB) di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara Provinsi Kabupaten  Kecamatan  Nama Pos Lintas Batas Klasifikasi/ Tipe PLB Kalimantan Barat Sambas Paloh 1. Temajuk 2. Liku Tradisional/Laut Tradisional/Laut Sajingan Besar 1. Sajingan 2. Aruk Tradisional/Darat Tradisional/Darat Bengkayang  Seluas 1. Siding 2. Jagoibabang Tradisional/Darat Tradisional/Darat Sarapan Sarapan Tradisional/Darat Sanggau Entikong 1. Entikong 2. Segumon Internasional/Darat (Resmi) Tradisional/Darat Sekayam Bantan Tradisional/Darat Sintang Ketungau Hulu 1. Jasa 2. Nanga Bayan Tradisional/Darat Tradisional/Darat Ketungau Tengah Semareh Tradisional/Darat Kapuas Hulu Puring Kencana 1. Merakai Panjang 2. Langau Tradisional/Darat Tradisional/Darat Badau Nanga Badau Tradisional/Darat Kalimantan Timur Kutai Barat  Long Apari  Lasan Tuyan Tradisional/Darat Kalimantan Utara Malinau Krayan Hulu Long Nawang Apau Ping Tradisional/Darat Tradisional/Darat Nunukan Nunukan Nunukan Internasional/Darat (Resmi) Sei Pancang Sungai Pancang Tradisional/Darat Pujungan Apau Ping Tradisional/Darat Lumbudut 1. Long Layu 2. Long Midang Tradisional/Darat Tradisional/Darat Krayan 1. Labang 2. Long Bawan Tradisional/Darat Tradisional/Darat Lumbis 1. Simanggaris 2. Tau Lumbis Tradisional/Darat Tradisional/Darat Sumber : Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011, Rencana Induk Tahun 2011-2014
Pada tabel 1 menunjukkan banyaknya jumlah pos lintas batas yang sangat perlu adanya pengamanan dari pihak keimigrasian maupun TNI, karena hanya ada dua Pos Lintas Batas (PLB) yang resmi, sedangkan yang lain hanya bersifat tradisional yang terjadi antar ke dua negara dan perlu perhatian dari aspek keamanan.
Tabel 2. Pos Pengamanan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara No Kabupaten/Kota Nama Pos Pengamanan Perbatasan (Pamtas) A      KALIMANTAN BARAT 1 Sambas 1. Temajuk 2. S. Besar 3. Aruk 4. Gabma Biawak 2 Bengkayang 1. Siding 2. Jagoi Babang 3. Sapadu 3 Sanggau 1. Entikong 2. Segumun 3. Bawang 4. Gabma Entikong 4 Sintang 1. Jasa 2. Nangabayan 3. Semareh 5 Kapuas Hulu 1. Merakai Panjang 2. Langau 3. Badau 4. Gabma L. Antu B      KALIMANTAN TIMUR 6 Kutai Barat 1. Long Apari C      KALIMANTAN UTARA 7 Malinau 1. Apauping 2. Long Pujungan 3. Long Ampung 4. Long Nawang 5. Long Betaoh 8 Nunukan 1. Nunukan 2. Lumbis 3. Sei Ular 4. Sei Kaca 5. Bambangan Besar 6. Aji Kuning 7. Bukit Kramat 8. Tanjung Aru 9. Kanduangan 10.Simanggaris Gab 11.Simanggaris Lama 12.Tembalang 13.Sebuku 14.Sei Agison 15.Simantobol 16.Simantipal 17.Labang
18.Long Bawan
19.Krayan
20.Gabma Seliku
Sumber : Peraturan BNPP Nomor 2 Than 2011, Rencana Induk Tahun 2011-2014
Kepentingan pemerintah pada aspek keamanan yang kedua adalah untuk mendukung kekuatan keamanan pada Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) yang berada  di  sepanjang  garis  perbatasan  2.004  km  di  Kalimantan  yang  meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Negara Bagian Serawak dan Sabah Malaysia.
Pada  Tabel  2  menunjukkan  bahwa  sepanjang  garis  perbatasan  di Kalimantan terdapat 44 Pos Pengamanan Perbatasan pada garis sepanjang 2004 km. Hal ini sangat penting bagi negara karena garis perbatasan sepanjang 2004 km tersebut, hanya terdapat 44 Pos Pamtas sehingga rata-rata tiap Pos Pamtas harus bertanggung jawab  sepanjang  sekitar    45,5    km  dengan  kondisi  alam  perbatasan  yang  medannya sangat  sulit  karena  terdiri  dari  kawasan  hutan  dan  sungai-sungai  serta  kelengkapan
persenjataan  yang  sangat  minim.  Tentu  tanggung  jawab  ini  tidak  mudah  mengingat perbatasan Kalimantan dengan Malaysia merupakan kawasan perbatasan yang keluar masuknya  orang  dan  barang  sangat  tinggi,  sehingga  dipandang  perlu  adanya pengamanan yang ketat pada daerah kawasan perbatasan Kalimantan dengan Malaysia agar tidak terjadi tindakan ilegal dan mengganggu keamanan dan kedaulatan NKRI.
Pos  Pamtas  paling  banyak  di  Kabupaten  Nunukan  sejumlah  20  Pos Pamtas, (Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011, Rencana Induk Tahun 2011-2014). Penguatan Pos Pamtas sangat penting dan strategis karena pada sejumlah jalur pos lalu lintas batas masih banyak yang bersifat jalur lintas batas tidak resmi (jalur tikus), maka TNI dapat menggunakan Bandara Yuvai Semaring, Bandara Long Apung Malinau dan Bandara Data Dawai di Kutai Barat untuk keperluan kemiliteran TNI dalam rangka memperkuat  pengamanan  PLB  dan  keberadaan  Pos  Pamtas  terhadap  ancaman kejahatan  transnasional  dan  mengimbangi  kekuatan  pos  perbatasan  Malaysia  yang sudah lebih baik.
Sedangkan  kepentingan  pemerintah  pusat  pada  aspek  strategis  geografi dari prioritas kebijakan pembangunan Bandara Yuvai Semaring bekerjasama dengan TNI-AD  (http://klipinghankam.com/2012),  karena  pertimbangan  kepentingan strategis  nasional  secara  geostrategi,  geopolitik  dan  geoekonomi  maupun  geografi ( Grand  Design BNPP  2011-2025:14).  Secara  geostrategi,  pembangunan  bandara  oleh TNI-AD karena kepentingan negara untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Secara geopolitik, untuk memperkuat Wawasan Nusantara dan politik luar negeri Indonesia terhadap Malaysia.
Secara  goegrafis,  TNI-AD  dinilai  memahami  kondisi  geografi  wilayah  perbatasan Kalimantan,  karena  secara  politik  TNI  memiliki  pengalaman  di  Kalimantan  saat konfrontasi  1963-1967  dan  TNI-AD  memiliki  kemampuan  membangun  bandara (Citrawijaya,  2005:5).  Dan  secara  geoekonomi,  menjadi  pintu  bagi  investasi pengembangan kawasan ekonomi perbatasan di Kalimantan dan sekitarnya yang kaya sumber daya alam.
Selanjutnya  kepentingan  Pemerintah  Pusat  pada  pembangunan infrastruktur di perbatasan Kalimantan untuk penguatan rasa nasionalisme masyarakat perbatasan.  Perbatasan  Kalimantan  merupakan “Beranda  Terdepan  NKRI”  maka harus  dibangun  guna  meningkatkan  kesejahteraan,  nasionalisme,  keamanan  dan
kedaulatan NKRI. Dampak aktivitas masyarakat perbatasan di Malaysia dalam rangka pemenuhan  kehidupan  sehari-hari  memberikan  dampak  pada  terjadinya  perubahan pada nilai-nilai nasionalisme masyarakat perbatasan seperti penggunaan bahasa, mata uang dan penggunaan simbol-simbol yang digunakan sehingga terjadi pergeseran dan disorientasi nilai-nilai nasionalisme. Pengalaman sejarah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi pelajaran bahwa wilayah perbatasan harus dikelola pemerintah pusat dengan  baik  dan  nyata  bagi  kepentingan  masyarakat  perbatasan.  Oleh  karena  itu, sekecil  apa  pun  wilayah  perbatasan  Indonesia,  maka  pemerintah  harus  mengelola perbatasan bagi kepentingan masyarakat dan kedaulatan NKRI.
Pembangunan infrastruktur perbatasan era Pemerintahan SBY 2009-2014 dinilai lamban, bahkan dirasa tidak memberikan pengaruh signifikan pada masyarakat, sehingga masyarakat masih merasa kesulitan dalam aktivitas kehidupan dan tetap ke Malaysia  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pokok.  Masyarakat  perbatasan  Kalimantan lebih  berorientasi  kepada  Malaysia,  karena  memiliki  akses  yang  lebih  baik  sehingga masyarakat  merasa  lebih  dekat,  lebih  mudah  dan  lebih  murah  daripada  ke  ibukota Kabupaten  Nunukan,  Tarakan  atau  Entikong  yang  lebih  jauh  jaraknya.  Kaitan pembangunan  perbatasan  dan  nasionalisme  serta  kesiapan  menghadapi  AEC  2015, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, mengatakan bahwa :
AEC  2015  menyimpan  tantangan  sekaligus  peluang  yang  harus  meningkatkan rasa nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa. Nasionalisme dan kebanggaan tersebut  tidak  akan  terbangun  bilamana  titik  tumpu  pembangunan  kawasan perbatasan tidak dilaksanakan. Untuk itu, pemerintah harus mampu menyediakan berbagai  infrastruktur  dan  fasilitas  yang  setara  dengan  kawasan  perbatasan Malaysia  agar  tidak  melunturkan  semangat  kebangsaan  warga  masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan. (Moeldoko, 2014:267).
Kehadiran BNPP dipandang sebagai lembaga yang sangat penting dalam rangka penanganan masalah perbatasan. Perspektif ini mempertegas peran negara yang terkait  dengan  teori  negara  bahwa  negara  memiliki  otoritas  dan  tanggung  jawab (Miliband, 1969:69) yang dilaksanakan melalui institusi melalui kebijakan pemerintahan atas  nama  negara  (Skocpol  dan  Winters,  1991:22),  untuk  memberikan  pelayanan kepada  rakyat.  Masalah  perbatasan  berkaitan  erat  dengan  kedaulatan  negara,  bila kawasan perbatasan terganggu maka kedaulatan negara juga dapat terganggu.
Sedangkan dalam konteks hubungan pusat dan daerah, pemerintah pusat harus  mendistribusikan  kekuasaannya  pada  pemerintah  daerah  untuk  melaksanakan pembangunan  yang  sesuai  kewenangannya.  Hal  ini  mempertegas  kewenangan pemerintah  daerah  seperti  yang  disampaikan  oleh  Smith  bahwa  desentralisasi berhubungan  dengan  tingkat  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  diserahkan  melalui hirarkhi geografis negara dan institusi-institusi dan proses di mana penyerahan tersebut terjadi (Brian C. Smith, 1985:1). Oleh karena itu adalah kewajiban pemerintah daerah untuk mengusulkan kewenangannya kepada pemerintah pusat yang berkaitan dengan pembangunan  kawasan  perbatasan  yang  telah  dilaksanakan  melalui  rapat-rapat koordinasi kawasan perbatasan dan Musrenbangda serta Musrenbangnas.
Namun  demikian,  dalam  implementasi  kebijakan  selalu  terjadi ketidaksesuaian  dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  apa  yang  menjadi harapan  tidak  menjadi  kenyataan.  Hal  inilah  yang  terjadi  pada  pembangunan infrastruktur di perbatasan Kalimantan untuk kesejahteraan masyarakat, namun karena kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat (terjadi power interplay), maka kepentingan nasional  menjadi  prioritas  negara  di  perbatasan  walaupun  sangat  penting  bagi masyarakat.
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kekuasaan pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan infrastruktur perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia masih  menjadi  dominasi  pemerintah  pusat  (kementerian)  atas  nama  kepentingan nasional. Dengan adanya kerja sama pemerintah dengan TNI-AD juga menunjukkan terjadinya power  interplay antar  lembaga  di  tingkat  pusat.  Hal  ini  terjadi  karena  peran BNPP  sebagai  lembaga  negara  adalah  lemah  hanya  bersifat  koordinatif  yakni mengkoordinasikan  perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan  perbatasan. Sedangkan pengambil kebijakan ada pada kementerian teknis yang sekaligus sebagai lembaga  pelaksana  pembangunan  di  perbatasan,  sehingga  terjadi  ego  sektoral  antar kementerian. Skocpol mengatakan bahwa negara adalah suatu arena politik disebabkan para aktor yang beroperasi di dalam arena tersebut menggunakan sarana yang berbeda- beda,  seperti  paksaan  atau  slogan  yang  mengatasnamakan  kebijakan  umum  (Theda Skocpol dan Winters, 1991:21), maka kebijakan nasional merupakan salah satu bentuk dari slogan.
Pemerintah  pusat  masih  fokus  pada  aspek  politik  dan  keamanan  serta kedaulatan  negara  sebagai  dasar  penetapan  kebijakan  kepentingan  strategis  nasional yang meliputi aspek geostrategi, geopolitik dan geoekonomi (Peraturan BNPP Nomor 1  Tahun  2011:14).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pembangunan  perbatasan  belum dilaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  yang menyatakan bahwa pembangunan perbatasan berdasarkan pada paradigma pendekatan kesejahteraan, keamanan dan lingkungan (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011:16- 18). Artinya pembangunan perbatasan harus diprioritaskan pada aspek kesejahteraan bukan pada prioritas keamanan.
Perbatasan merupakan daerah  urgen kontrol politik dan keamanan bagi negara, bahkan juga negara tetangga, serta sebagai identifikasi kekuatan atau kelemahan negara yang dapat diukur dari kemampuan negara mengelola perbatasannya, terutama perbatasan yang rawan konflik. Serta dapat dijadikan tolak ukur kemampuan negara mempertahankan  kedaulatannya  karena  wilayah  perbatasan  merupakan  salah  satu simbol de  jure maupun de  facto batas  terjauh  kedaulatan  teritorial  negara  (Wardhani dalam  Madu, 2010:64).  Namun political will pemerintah dalam mempercepat proses pembangunan infrastruktur perbatasan masih sangat rendah, karena belum menikmati akses kemudahan dan kesejahteraan pada masyarakat perbatasan.
Pembangunan  perbatasan  dan  nasionalisme  penting,  bila  ada pembangunan jalan tentu dapat mempersatukan masyarakat perbatasan yang terisolasi dengan  masyarakat  wilayah  lain,  bila  pendidikan  baik  akan  membuka  wawasan kebangsaan  terhadap  eksistensi  negara  dan  cinta  tanah  air.  Semakin  besar pembangunan di perbatasan maka semakin besar juga rasa kebanggaan pada negara. Pembangunan  merupakan  simbol  kehadiran  negara  yang  dapat  meningkatkan  rasa nasionalisme masyarakat terhadap negara dan wujud kedaulatan NKRI.

## Kesimpulan
Kepentingan  Pemerintah  Pusat  dalam  pembangunan  infrastruktur perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014 masih menjadi dominasi pemerintah pusat yakni pada kementerian terkait, karena perbatasan menjadi tanggung jawab negara sehingga terjadi power interplay dan  peran  BNPP  hanya  koordinatif.  Terjadi  perbedaan  prioritas  dan  kepentingan
pusat,  karena  Pemerintah  Pusat  masih  fokus  pada  aspek  politik,  keamanan  dan kedaulatan NKRI.
Dengan  demikian  pembangunan  infrastruktur  perbatasan  Kalimantan Indonesia-Malaysia era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014 belum memberikan dampak signifikan pada kemajuan daerah perbatasan dan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan Kalimantan Indonesia-Malaysia.

## Saran
1. Pemerintah  pusat  sebaiknya  membuat  regulasi  tentang  pembagian  kekuasaan kepada  pemerintah  daerah  kabupaten  perbatasan  dalam  pembangunan infrastruktur perbatasan, sehingga azas otonomi daerah berjalan dengan baik pada kabupaten  perbatasan.  Semacam  “Otonomi  Perbatasan”  yakni  kewenangan tertentu  yang  diperoleh  pada  kabupaten  perbatasan  untuk  mempercepat  proses pembangunan perbatasan.
2. Pemerintah pusat sebaiknya membuat regulasi yang dapat memperkuat peran dan fungsi BNPP, sehingga pembangunan infrastruktur perbatasan dapat dilaksanakan dengan segera dan baik guna mencapai kesejahteraan masyarakat, keamanan dan kedaulatan NKRI
Daftar Rujukan

## Buku
Andrews, C. M. dan Ichlasul A. (ed). (1993). Hubungan Pusat-Daerah Dalam Pembangunan.
Jakarta:  Rajawali Grafindo Persada.
Bakri, S. U. (1999). Pengantar Hubungan Internasional . Jakarta: Jayabaya University Press.
Budiarjo, M. (2004). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka.
Chandhoke, N. (1995). Benturan Negara dan Masyarakat Sipil . Yogyakarta: Istawa.
Citrawijaya,  S.  (2005). Kompi  X  di  Rimba  Siglayan:  Konfrontasi  dengan  Malaysia .  Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Heaton,  C.  &  Ernest  R.  (1990). 20 th Century  Thinker  on  Nationalism  and  19 th Century Orientalist. United  Kingdom:  Departement  of  Theoritical  and  Applied Linguistic, University of Edinburgh.
Jemadu, Al. (2008). Politik Global Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Jenkins, W. I. (1978). Policy Analysis Oxford: Martin Robertson.
Kahin,  G.  M.  (1980). Nasionalisme  dan  Revolusi  di  Indonesia .  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajar Malaysia.
Kellas, J. G. (1998). The Politic of Nationalism and Ethnicity. Macmillan Press Ltd.
Madu,  L.,  et.al.  (2010). Mengelola  Perbatasan  Indonesia  di  Dunia  Tanpa  Batas:  Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan . Jakarta: Graha Ilmu.
Magenda , B. D. (1991). East Kalimantan; The Decline Of A Commercial Aristocracy , Cornell Modern Indonesian Project, Cornell University. New York: Ithaca.
Miliband, R. (1969). The State in Capitalist Society. New York: Basic Book Inc.
Moeldoko.  (2014). Kebijakan  dan  Scenario  Planning  Pengelolaan  Kawasan  Perbatasan  di Indonesia 2030: Studi Kasus Perbatasan Darat di Kalimantan .  Jakarta: Disertasi Program Ilmu Administrasi FISIP UI.
Persons, W. (2008). Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisa Kebijakan. Jakarta:
Kencana.
Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. (2012). Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara . Jakarta: Sekrtariat Jenderal MPR RI. Pressman, J. dan Wildavsky A. (1984). Implementation. Berkeley: University of California Press.
Skocpol, T. (1991). Negara dan Revolusi Sosial: Suatu Analisis Komperatif Tentang Perancis, Rusia dan Cina . Jakarta: Erlangga.
Shabbir, C., G. & Dennis R. (1983). Decentralization and Development Policy Implementation in  Developing  Countries. Beverly  Hills/London/New  Delhi:  Sage Publications.
Smith,  B.  C.  (1985). Decentralization:  The  Territorial  Dimention  of  The  State .  London. George Allen and Unwin.
Subarsono,  A.  G.  (2009). Analisis  Kebijakan  Publik:    Konsep,  Teori  dan  Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Wahab, S. A. (2001). Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan
Negara . Jakarta: Bumi Aksara.
Wetherly, Paul. (2005). Marxism and The State Analytical Approach. New York. Palgrave Macmillan.
Wardhani,  B.  L.  S.  W.  (2010).  “Revisi  Teritorial,  Eksternalisasi  Konflik  Etnis  dan Keamanan  Perbatasan”,  dalam Ludiro  Madu,  dkk.  2010. Mengelola Perbatasan  Indonesia  di  Dunia  Tanpa  Batas:  Isu,  Permasalahan  dan  Pilihan Kebijakan . Jakarta: Graha Ilmu

## Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah
Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2010 Tentang BNPP.
Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RPJM Nasional 2010-2014. Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan.
Peraturan  BNPP  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Grand  Design Pengelolaan  Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.
Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Tahun 2011-2014. Peraturan  BNPP  Nomor  2  Tahun  2012  Tentang  Rencana  Aksi  Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal : 6 Januari 2012
Peraturan  BNPP  Nomor  1  Tahun  2013  Tentang  Rencana  Aksi  Pengelolaan  Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013.
Peraturan BNPP Nomor  6 Tahun 2014  Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2014, Tanggal 11 April 2014.
Berita  Negara  RI  Nomor  44  Tahun  2011,  Peraturan  BNPP  Nomor  1  Tahun  2011 Tentang Desain Besar Pengelolaan Batas  Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.
Departemen  Kehutanan,  2002.  Rencana  Pengelolaan  Taman  Nasional  Krayan Mentarang  2002-2025.  Direktorat  Perlindungan  Hutan  dan  Konservasi Alam, Jakarta.
Keputusan  Kepala  BNPP  Nomor  816.05-115  Tahun  2014  Tentang  Pembentukan Gugus  Tugas  Pengelolaan  Perbatasan  Wilayah  Negara  dan  Kawasan Perbatasan.
Risalah  RDP  Komisi  II  DPR  RI  dengan  Sekjen  Kemendagri  dan  Sekretaris  BNPP (RKA K-L Tahun 2012) tertanggal 21 Oktober 2011.
Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan BNPP tanggal 27 Januari 2012, Risalah Rapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Kepala BNPP tanggal 6 Maret 2012.

## Harian Surat Kabar dan Media
Desa Diklaim, RI Tempuh Jalur Hukum . Republika. 15 November 2014.
Sulitnya Hidup Layak di Tanah Air. Republika. 15 November 2014.
TNI Bangun bandara di perbatasan Malaysia, 23 April 2012 dalam http://klipinghankam. com/2012_04_01_archive.html diakses tgl 20 Sept 2012.
http://www.bappeda.kaltim.go.id/miliaran-untuk-masyarakat-krayan.htm diakses tanggal 28 Febuari 2013.
http://www.diskominfo.kaltimprov.go.id diakses tanggal 19 Oktober 2015. http://www.wwf Indonesia Krayan Mentarang, 2014.