## ANALISIS SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA BAUBAU

## Dwi Agustyawati
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia
e-mail : partyazh@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  pelaksanaan  sistem  informasi  akuntansi penerimaan  dan  pengeluaran  kas  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota  Baubau sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan,  wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah analisis deskriptif kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  bahwa  sistem  penatausahaan  penerimaan  dan pengeluaran kas telah dilengkapi dengan dokumen, Surat Tanda Bukti Pembayaran, Surat Tanda Setor (STS)  dan  Nota  Kredit  telah  sesuai  dengan  pemendagri  No.  21  Tahun  2011.  Selanjutnya  sistem pengeluaran kas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan sudah sesuai  dengan  peraturan  yang  digunakan.  Sistem  dan  prosedur  pengeluaran  kas  di  Badan  Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  (BPKAD)  Kota  Baubau  sudah  efektif,  hal  ini  dilihat  dari  penyelesaian Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  yang  masuk  di  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kota Baubau  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  1  hari  dengan  memenuhi  persyaratan  yang  telah ditentukan.
Kata kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  to  determine  the  implementation  of  the  Accounting  Information System of Cash Receipts and Disbursements in Financial Management Bodies and Municipal Asset on Baubau City accordance with applicable regulations. The technique used in this research is the study of  literature,  interviews  and  documentation.  While  the  data  analysis  technique  used  is  qualitative description analysis.
Based  on  the  results  of  the  study,  it  wa  found  that  the  system  for  administering  cash  receipts and disbursements was completed with documents, proof of payment, deposit letter (STS) and credit note  has  been  in  accordance  with  the  Minister  of  Home  Affairs  number  21  of  2011.  Then  the  cash disbursement system at the expense of the regional income and expenditure budget used (APBD) is in accordance with the established regulations. The system and procedures for cash disbursement in the Financial  Management  and  Asset  (BPKAD)  of  the  city  of  Baubau  have  been  effective.  This  is  seen from the completion of the payment warrant (SPM) that entered the Financial Management body and assets of the city area of Baubau can be done whitin one day by fukfikking the specified requirements.
Keywords : Accounting Information System, Cash Receipts,Cash Disbursement.

## 1. PENDAHULUAN
Sejalan  dengan  pelaksanaan  otonomi  daerah,  akuntansi  sektor  publik  di  Indonesia  juga  terus mengalami  perkembangan.  Akuntansi  sektor  publik  dalam  perkembangannya  selain  sebagai suatu  sistem  yang  digunakan  oleh  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  daerah  juga digunakan  sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  kepada  publik.  Dalam  hal pertanggungjawaban  ini  semakin  besar  perhatian  publik  terhadap  praktek  akuntansi  yang dilakukan  oleh  lembaga-lembaga  pemerintahan.  Menurut  Halim,  akuntabilitas  ialah  kewajiban untuk  memberikan  pertanggungjawaban  serta  menerangkan  kinerja  dan  tindakan  seseorang, badan  hokum  atau  pimpinan  organisasi  kepada  pihak  lain  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan [1].
Untuk  mewujudkan  suatu  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  laporan  keuangan pemerintah  daerah  harus  memenuhi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  sesuai  dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Mengingat laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah  daerah  akan  digunakan  sebagai  dasar  untuk  pengambilan  keputusan,  suatu  laporan keuangan  pemerintah  harus  disajikan  dan  dilaporkan  sesuai  dengan  Standar  Akuntansi Pemerintah  yang  diterima  umum.  Sehingga  dalam  penyusunannya  sangat  diperlukan  sistem akuntansi  yang  baik,  yang  dapat  mendukung  terciptanya  laporan  keuangan  yang  berkualitas yakni  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan,  dapat    dipahami    dan    tetap    mengutamakan transparan-transparansi  dan  akuntabilitas  [2]. Sistem  akuntansi  adalah  formulir-formulir, catatan-catatan,  prosedur-prosedur  dan  alat-alat  yang  digunakan  untuk  mengolah  data yang berhubungan dengan suatu usaha kesatuan ekonomis bertujuan untuk umpan balik dalam  bentuk  laporan-laporan  yang  diperlukan  oleh  manajemen  untuk  mengawasi usahanya dan bagi pihak lainnya yang berkepentingan seperti pemegang saham, kreditur, dan  lembaga-lembaga  pemerintah  untuk  menilai  hasil  operasi  [3].  Fungsi  sistem informasi  dalam  transformasi  data  menjadi  informasi  yang  akan  digunakan  dalam mendukung  pengambilan  keputusan  oleh  organisasi,  dengan  mengetengahkan  dimensi pelaksana, data, proses, dan teknologi informasi [4].
Sistem  informasi  akuntansi  merupakan  kumpulan  sumber  daya,  seperti  manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan [5]. Pada saat  Sistem  Informasi  Akuntansi  (SIA) terintegrasi  dengan  teknologi  informasi  yang  digunakan oleh organisasi tidak berjalan dengan baik, maka akan menghasilkan output informasi yang dapat melemahkan  kinerja  organisasi.  Keberhasilan  sistem  informasi  suatu  organisasi  tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan  sistem itu bagi para pemakainya dan pemanfaatan teknologi  yang  digunakan.  Pemerintah  daerah  memerlukan  sistem  yang  dapat  menghasilkan
laporan  keuangan  dan  informasi  keuangan  lainnya  secara  lebih  komprehensif  yang  meliputi informasi  mengenai  posisi  keuangan  daerah,  kondisi  kinerja  keuangan,dan  akuntabilitas pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan  kemajuan  teknologi  informasi,  sehingga  laporan  keuangan  yang  dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan.
Perubahan  undang-undang  memberikan  dampak  terhadap  pengaturan  sistem  keuangan pada  pemerintah  di  daerah.  Dalam  pengaturan  sistem  keuangan  pemerintah,  diperlukan  adanya pengembangan  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  memanfaatkan  kemajuan  teknologi informasi  pemerintah  yang  dapat  dianalisis  dan  dimanfaatkan  secara  tepat,  akurat  dan  aman. Salah satunya adalah Sistem Akuntansi Sektor Publik yang mencakup Akuntansi Pemerintahan. Sistem  akuntansi  pemerintahan  saat  ini  telah  banyak  mengalami  perkembangan,  diikuti  dengan adanya perubahan dasar hukum.
Akuntansi  Pemerintah  Daerah  merupakan  rangkaian  proses  yang  dimulai  dari pencatatan,  penggolongan, serta  pengiktisaran  dengan  cara  yang  telah  ditentukan  dalam ukuran  moneter  (dalam  hal  ini  uang),  dan  transaksi  atau  kejadian-kejadian  yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan  urusan  pemerintah  menurut  asas  ekonomi  dan  tugas  pembantuan dengan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  [6].Prosedur  pencatatan  pada akuntansi pemerintahan dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan,  aset,  kewajiban,  dan  ekuitas  dana  [7].  Sedangkan  kegiatan  akuntansi  pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  meliputi  pencatatan  atas  pendapatan,  belanja, aset dan selain kas [8].
Penerimaan  kas  merupakan  komponen  sumber  daya  yang  sangat  penting  didalam melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kas ialah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah [9].Perubahan kas dipengaruhi oleh 2  aktivitas  yaitu:  penerimaan  kas  dan  pengeluaran  kas.  Penerimaan  kas  meliputi  transaksi- transaksi yang mengakibatkan bertambahnya saldo kas tunai dan atau rekening bank milik entitas pemerintah  daerah,  baik  yang  berasal  dari  pendapatan  tunai,  penerimaan  piutang,  penerimaan transfer,  penerimaan  pinjaman,  maupun  penerimaan  lainnya.  Sedangkan  Pengeluaran  kas merupakan  komponen  sumber  daya  yang  sangat  penting  di  dalam  melaksanakan  program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah [10].
Prosedur  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang  baik  merupakan  suatu  alat  untuk mengkoordinasi  aktivitas-aktivitas  agar  dapat  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah ditetapkan.  Untuk  melaksanakan  prosedur  yang  baik  salah  satu  cara  yang  ditempuh  adalah
penyusunan  sistem  penerimaan  dan  pengeluaran  berdasarkan  mekanisme  yang  berlaku.  Di  era reformasi  dilakukan  perubahan  organisasi  yang  disesuaikan  dengan  tuntutan  pelayanan masyarakat. Perubahan organisasi pemerintah tersebut dilakukan dengan maksud agar pelayanan dan  manajemen  keuangan  daerah  semakin  baik  sehingga  mudah  dikontrol  dan  diawasi.  Salah satu  instansi  tersebut  yaitu  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  yang bertugas  untuk  mengelola  keuangan  dan  pemeliharaan  terhadap  aset  daerah  sehingga  anggaran yang  dimiliki  daerah  dapat  menjalankan  seluruh  program  yang  direncanakan  oleh  pemerintah khususnya  pada  pemerintah  daerah  Kota  Baubau  yang  terus  memberikan  dan  meningkatkan pelayanan kepada pengguna dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pemberian pelayanan yang lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan sumber daya manusia yang profesional.
Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  Kota  Baubau  sebagai  instansi yang  menanganikeuangan  dan  aset  daerah  menjalankan  salah  satu  tugasnya  yaitu  dalam  proses pencairan  dana  Anggaran  Penerimaan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  penatausahaan  penerimaan daerah  dan  pertanggung  jawaban  pelaksanaan  angaran.  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan Pendapatan  Daerah  Kota  Baubau  menyajikan  informasi  akuntansi  tentang  pengendalian penerimaan  dan  pengeluaran  kas  yang  merupakan  suatu  mekanisme  pengendalian  perusahaan dan  alat  yang  efektif  untuk  menyediakan  laporan  serta  bermanfaat  dalam  memprediksikan konsekuensi  yang  mungkin  muncul  dari  berbagai  pilihan  aktivitas  dan  tindakan  yang memungkinkan  untuk  dilakukan.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  di  atas, ditemukan pokok  permasalahan dalam penelitian ini yaitu apakah pelaksanaan sistem informasi akuntansi  penerimaan  dan  pengeluaran  kas  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan Pendapatan Daerah Kota Baubau sesuai dengan peraturan yang berlaku?

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun yang menjadi sampel dari penelitian ini adalah laporan keuangan penerimaan kas berupa Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  dan  laporan  keuangan  pengeluaran  kas  berupa  laporan belanja  dan  beban  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  Kota  Baubau tahun 2017 .
Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisisdeskriptif kualitatif yaitu memberikan  gambaran  terlebih  dahulu  mengenai  sistem  akuntansi  penerimaan  kas  dan pengeluaran kas yang diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota  Baubau  kemudian  disesuaikan  dengan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  71  Tahun  2010 tentang  standar  akuntansi  pemerintahan dan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Hasil Penelitian
Laporan  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau  menggunakan  sistem  komputerisasi  dengan  menggunakan aplikasi SIMDA. Sebagaimana program aplikasi komputer yang lain, aplikasi ini memberikan banyak  otomatisasi  pekerjaan  penyusunan  laporan  keuangan.  Dengan  otomatisasi  ini,  Pejabat Penatausahaan  Keuangan/  fungsi  akuntansi  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan Pendapatan  Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau  hanya  perlu  mencatat  transaksi  dalam  beberapa kertas kerja (work sheet).
Pencatatan  transaksi  dibagi  menjadi  empat  jenis,  yaitu  Jurnal  Umum  (kode  JU),  Jurnal Penyesuaian  (JP),  Jurnal  Penutup  LRA  (kode  CL)  dan  jurnal  penutup  (kode  CO).  Pencatatan transaksi  untuk  setiap  akun  yang  “di  Debet”  dan  akun  yang  “di  Kredit”  hanya  perlu  diisi dengan nomor akun, selanjutnya nama akun akan terisi secara otomatis. Nama akun yang telah terisi, secara otomatis pula, akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo  sebelum  penyesuaian,  neraca  saldo  setelah  penyesuaian  serta  laporan  keuangan  berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau  merupakan  output  (keluaran)  dari  input  (masukan)  berupa bukti-bukti  transaksi  dalam  bentuk  dokumen  seperti  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  angsung (SP2D-LS), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas  Umum atau formulir lainnya.
1. Sistem  Informasi  Akuntansi  Penerimaan  Kas  Pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Asset Dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau.
Pendapatan  atau  penerimaan  yang  dimaksud  adalah  pendapatan  yang  diterima  oleh  Badan Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau  selama  tahun anggaran 2017. Transaksi penerimaan kas yang diteliti merupakan penerimaan kas atas dana yang  akan  digunakan  untuk  kegiatan  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau selama tahun anggaran 2017.Dalam Prosedur Penerimaan Pendapatan Daerah, pihak-pihak yang terkait adalah sebagai berikut:
1) Kepala Badan /Pengguna Anggaran.
Dalam  prosedur  kegiatan  ini,  Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) berfungsi/berwenang untuk:
a. Menerbitkan  Surat  Ketetapan  Pajak  Daerah  (SKPD  dan  Surat  Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).
b. Menandatangani Surat Pertanggujawaban (SPJ).
2) Bendahara Penerimaan
Dalam prosedur kegiatan ini, Bendahara Penerimaan berfungsi/berwenang untuk:
a. Menerima  sekaligus  mencocokkan  uang  yang  disetorkan  oleh  Wajib Pajak/Retribusi sesuai dengan yang tertera.
b. Membuat Tanda Bukti Pembayaran (TBP)/Bukti lain yang sah dan menyerahkan kepada Wajib Pajak/Retribusi.
c. Menyetorkan  uang  yang  diterimanya  setiap  hari  ke  Bank  beserta  Surat  Tanda Setoran (STS) yang telah dibuat.
d. Membuat  dan  menyampaikan  Laporan  Pertanggung  Jawaban  untuk  penerimaan satu bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
3) Bank
a. Bank  menerima  surat  tanda  setor  (STS)  dari  bendahara  penerimaan,  lalu  bank mencocokkan  surat  tanda  setor  (STS)  dengan  uang  yang  disetorkan.  Apabila cocok maka bank akan membuat Nota Kredit.
b. Surat tanda setor (STS) yang telah diotorisasi oleh bank akan diserahkan kembali kepada Bendahara Penerimaan.
2. Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Pada Badan Pengelola Keuangan Asset Dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau
Kas erat hubungannya dengan pencapaian program dalam sebuah instansi melalui anggaran masing-masing  bidang.  Setiap  bidang  diberi  otorisasi  oleh  pihak  manajemen  untuk mengelola anggaran dan dalam menggunakan kas. Kas yang tersedia pada Badan Pengelola Keuangan  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau  digunakan  untuk membayar biaya operasi dinas, baik pembayaran non rutin yang dipakai untuk mengatur dan menentukan  kebijakan  keuangan  dan  operasi,  maupun  untuk  membayar  biaya  lain-lain seperti biaya pemeliharaan, biaya pelaksanaan operasi, biaya kesejahteraan dan lain-lain.
Adapun  prosedur  pengeluaran  kas  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau sebagai berikut:
1. Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Setiap  satuan  kerja  (satker)  yang  melakukan  pencairan  dana  melalui  Badan  Pengelola Keuangan  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau  harus  memenuhi persyaratan dan prosedur yang diatur, dimana bendahara mengajukan persyaratan Surat Perintah  Membayar  (SPM)  sesuai  dengan  alokasi  belanja  atau  dana  yang  dikehendaki yaitu:
a. Surat Perintah Membayar (SPM)  Langsung Belanja Pegawai:
1) Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap dua beserta Arsip Data Komputer (ADK)
2) Arsip Data Komputer (ADK) rekonsiliasi perubahan

## 3) Daftar Perubahan data pegawai rangkap dua
4) Surat Setoran Pajak (SSP PPh Pasal 21)
5) Daftar Penerima rekening apabila lebih dari satu penerima rangkap dua
b. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung Non Belanja Pegawai:
1) SPM rangkap dua beserta Arsip Data Komputer (ADK )
2) Surat Setoran Pajak (SSP)
3) Daftar Penerima Rekening apabila lebih dari satu penerima rangkap dua
4) Data Pengawasan Kontrak dan Arsip Data Komputer (ADK)
5) Khusus untuk Jaminan Uang Muka harus Melampirkan :
a. Asli Surat Jaminan Uang Muka
b. Asli Surat Kuasa bermaterai
c. Asli Konfirmasi tertulis dari penerbit jaminan jaminan
c. Surat Perintah Membayar (SPM) Uang Persediaan
1) SPM rangkap dua beserta Arsip Data Komputer (ADK)
2) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dibuat sesuai format
d. Surat Perintah Membayar (SPM) Tambahan Uang Persediaan (TUP)
1) SPM rangkap dua beserta Arsip Data Komputer (ADK)
2) Surat Persetujuan tambahan uang pengganti (TUP)
e. Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  Penggantian  Uang  Persediaan  (GUP)  Surat Perintah Membayar (SPM) rangkap dua beserta Arsip Data Komputer (ADK).
b. Pembahasan
Proses  penatausahaan  penerimaan  keuangan  daerah  pada  Badan  Pengelola  Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau, meliputi: penerimaan kas yang disetor ke rekening kas umum daerah pada setiap hari kerja ke bank pemerintah yang ditunjuk dalam hal  ini  adalah  Bank  Sultra.  Setoran  tersebut  dianggap  sah  setelah  pemegang  kas  daerah  telah menerima nota kredit.
Penerimaan  daerah  yang  disetor  ke  rekening  kas  umum  daerah  tersebut  dilakukan  oleh pihak ketiga dengan cara disetor langsung ke rekening Pemerintah Daerah Kota  dalam hal ini Bank  Sultra.  Setelah  proses  penyetoran  dari  wajib  pajak/wajib  retribusi  (WP/WR)  tersebut, bendahara  penerimaan  menyelenggarakan  penatausahaan  terhadap  seluruh  penerimaan  dan penyetoran  berdasarkan  Surat  Tanda  Setoran  (STS)  dari  Bank  Sultra.  Berdasarkan  STS  ini, bendahara penerimaan membuat laporan penerimaan secara administratif.
Pada  prosedur  pengelolaan  keuangan  daerah  bendahara  pembantu  menyetorkan  hasil penagihan tersebut kepada  bendahara penerimaan terlebih dahulu sebelum langsung menyetor
ke Bank.   Dari setoran  tersebut, Bank Sultra menerbitkan STS dan STS  tersebut disampaikan kepada bendahara penerimaan.
Hal  ini dilakukan  karena  sesuai  dengan  peraturan,  bahwa  penerimaan  berupa  uang  atau cek harus  disetor ke rekening kas  umum daerah paling  lambat 1 (satu) hari kerja, kekurangan yang  lain  yaitu  kurangnya  arsip,  sehingga  dapat  menjadi  kelemahan  apabila  suatu  saat dibutuhkannya arsip dalam proses pemeriksaan atau audit. Adapun keterlambatan dalam proses penyetoran  hal  ini  disebabkan  oleh  kelalaian  bendahara  yang  kurang  memperhatikan pekerjaannya, kurangnya pengawasan dari pimpinan, dan kondisi geografis.
Sedangkan  pengeluaran  kas  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau ada yang bersifat rutin dan non rutin. Pengeluaran rutin  meliputi:  pembelian  Alat  Tulis  Kantor  (ATK),  pembayaran  gaji  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS),  biaya  perjalanan  dinas  serta  pemeliharaan  gedung.  Sedangkan  pembayaran  non  rutin meliputi: biaya pembangunan  gedung, biaya perbaikan jalan, biaya  pemeliaharaan jalan, biaya Pemeliharaan gedung dan lain-lain.
Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah (BPKAPD) Kota Baubau juga mengadakan  inspeksi  secara  mendadak  terhadap  aktivitas  kantor  terutama  dalam  hal penerimaan  kas  daerah.  Dimana  staf  persepsi  dan  akuntansi  secara  periodik  membuat rekonsiliasi bank untuk mencocokkan buku bank dengan penerimaan kas daerah yang ada pada Badan Pengelola Keuangan Aset dan  Pendapatan Daerah  (BPKAPD) Kota Baubau. Selain itu pada tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember atau hari kerja terakhir maka Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau melakukan pekerjaan penyelesaian akhir laporan realisasi anggaran, arus kas, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Untuk keperluan tersebut maka:
a. Kepala  Badan  selaku  Kuasa  Pengguna  Anggaran  (UAKPA)  wajib  membuat  Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca serta Arsip Data Komputer (ADK) yang dikelolanya.
b. Membuat Laporan Kas Posisi (LKP) harian dan mingguan
c. Membuat Laporan bulanan realisasi anggaran, arus kas dan neraca
d. Laporan  yang  menyangkut  dengan  realisasi  anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD) lainnya sepanjang belum dicatat dan masih diperlukan tetap dilaksanakan.
Agar  pengeluaran  kas  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD) baik hal ini dilihat dari pengurusan Surat Perintah Membayar (SPM) diselesaikan dalam jangka waktu  1  (satu)  hari  sebelum  menerbitkan  Surat      Perintah        Pencairan        Dana        (SPD2), terlebih   dahulu    dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) untuk :
a. Menguji   kebenaran  perhitungan   tagihan  yang  tercantum  dalam   Surat
Perintah Membayar (SPM)
b. Menguji  ketersediaan  dana  pada  kegiatan  dalam  Daftar  Isian  Penggunaan  Anggaran (DIPA) yang ditunjuk dalam Surat Perintah Membayar (SPM)
c. Menguji dokumen sebagai dasar penagihan
d. Menguji surat pernyataan tanggung jawab (SPTB) mengenai tanggung jawab kebenaran pelaksanaan pembayaran
e. Menguji faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak.
Setiap  pembayaran  yang  dilakukan  harus  mendapat  otorisasi  dari  petugas-petugas  yang berwenang. Demikian juga halnya terhadap pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Baubau.
Adapun  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  Aset  dan  Pendapatan  Daerah (BPKAPD) Kota Baubau sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 [11] antara lain :
a. Petugas  menerima  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  serta  memeriksa  dan  meneliti kelengkapan dokumen
b. Mencetak dan meneliti konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
c. Melakukan  pengujian  terhadap  Surat  Perintah  Membayar  (SPM)  serta  memeriksa  dan memaraf konsep Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
d. Menerima  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  serta  meneliti  dan  mencocokkan lembar ke-1 Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan daftar penguji
e. Menerima  lembar  ke-1  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  dan  daftar  penguji  serta membubuhi stempel timbul pada daftar penguji.
Berdasarkan    gambaran    di    atas,    dijelaskan    bahwa    prosedur    yangditetapkan  dan dilakukan  sudah  baik  dengan  tujuan  untuk  memperlancar  dan  mempermudah  suatu  instansi dalam  menangani  pengeluaran  kasnya.  Dengan  demikian  prosedur  pembayaran  atas  beban Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau adalah sebagai berikut:
a. Pembayaran  yang  dilakukan  bukan  melalui  cek  melainkan  dengan  menerbitkan  Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
b. Pembayaran yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) harus mendapatkan otorisasi terlebih dahulu oleh bagian yang berwenang;
c. Diadakannya pemisahan antara orang yang menerima, meneliti Surat Perintah Membayar (SPM),  menerbitkan  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D)  dengan  orang  yang menandatanganinya.
Prosedur pengeluaran kas pada BPKAPD Kota Baubau atas beban Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  yang  diterapkan  sudah  baik  karena  sudah  sesuai  dengan  Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya  sistem  penatausahaan penerimaan  kas,  alur  pengajuan  perintah  membayar  dan  telah  melibatkan  beberapa  bagian dalam  proses  pelaksanaannya  dan  efesien  karena  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  hari  urusan pencairan dana dapat diselesaikan dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## 4. KESIMPULAN
Untuk  mewujudkan  suatu  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam  laporan  keuangan  pemerintah daerah  harus  memenuhi  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  sesuai  dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. sistem penerimaan dan pengeluaran kas telah sesuai dengan Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  yakni  relevan,  andal,  dapat  dipahami  dan  tetap mengutamakan  transparan  dan  akuntabilitas.  Sistem  penatausahaan  penerimaan  kas  telah dilengkapi  dengan  dokumen,  Surat  Tanda  Bukti  Pembayaran,  surat  tanda  setor  (STS)  dan  Nota Kredit  telah  sesuai  dengan  Permendagri  No.  21  Tahun  2011.  Dimana  bendahara  penerimaan telah  melakukan  penatausahaan  menggunakan  surat  tanda  setoran  (STS)  yang  telah  diotorisasi oleh  pihak  Bank  dan  berdasarkan  surat  tanda  setor  (STS)  tersebut  bendahara  penerimaan membuat  laporan  penerimaan  secara  administratif.  Selanjutnya  sistem  pengeluaran  kas  atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) yang digunakan sudah sesuai dengan peraturan  yang  ditetapkan.  Prosedur  pengeluaran  atas  beban  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  (APBD)  berlangsung  melalui  bank.  Sistem  dan  prosedur  pengeluaran  kas  di  Badan Pengelola Keuangan Aset dan Pendapatan Daerah Kota Baubau sudah efektif, hal ini dilihat dari penyelesaian Surat  Perintah Membayar (SPM)  yang  masuk di Badan Pengelola  Keuangan  Aset dan  Pendapatan  Daerah  Kota  Baubau  dapat  dilakukan  dalam  jangka  waktu  1  hari  dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

## 5. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  maka  beberapa  hal  yang  perlu  mendapat  perhatian,  sehingga diajukan  beberapa  saran  antara  lain.  Dalam  memberikan  tugas  dan  tanggung  jawab  kepada petugas  haruslah  sesuai  dengan  tingkat  kecakapan  agar  memberikan  prestasi  kerja  dan mempertahankan kejujuran dalam tugas kaitannya dengan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya di Badan Pengelola Keuangan  Aset  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKAPD)  Kota  Baubau.Agar  mempertahankan prosedur yang ada dimana setiap satuan kerja agar mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai waktu yang ditentukan dan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.

## 6.   DAFTAR PUSTAKA
[1]  Halim, A. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
[2]   Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan.
[3]   Diana, Anastasia dan L.Setiawati. 2011. Sistem Informasi Akuntansi.Yogyakarta:Andi.
[4]   Wilkinson  W.  Joseph.  2001.  Accounting  Information  System.  Jilid  3.  Alih  bahasa  Agus Maulana. Jakarta: Binarupa Aksara.
[5]   Bodnar, George dan W. Hoopwood. 2010. Sistem Informasi Akuntansi Edisi 9. Yogyakarta: Andi.
[6]   Nordiawan, Deddi. 2007. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat.
[7]   Afiah, NN 2009, Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah , JakartaL:Kencana Prenada Media Group.
[8]   Suhanda. 2007.Akuntansi Pemerintahan. Jakarta:Salemba Empat.
[9]   Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  2013.  Buletin  Teknis  Standar  Akuntansi Pemerintah Nomor 14: Akuntansi Kas.
[10]  Janis,  R.S.,  J.  Sondakh,  dan  H.  Sabijono.  2015.  Analisis  Sistem  dan  Prosedur  Penerimaan PAD  pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Sitaro. Jurnal EMBA Volume 3 No. 1, Hal. 778 – 786.
[11]  Republik  Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  Nomor  21  Tahun  2011  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.