## RESEARCH ARTICLE

## TINJAUAN HUKUM PENOLAKAN VAKSINASI KARENA KERAGUAN KANDUNGAN VAKSIN COVID-19
Amir Burhannudin 1 
1 Universitas Sebelas Maret.

##  Burhannudin.bi@gmail.com

## ABSTRACT
Even though the content of the Covid-19 vaccine is controversial, it is still a vaccine like other vaccines that have existed before, so it doesn't need to be connected to the 666 microchip and anti-Christ. The refusal to vaccinate the Covid-19 vaccine for doctrinal reasons tying it to the 666 microchip and anti-Christ is an unfounded error. Judging from the legal aspect, refusing the Covid-19 vaccine is considered not complying with  the  implementation  of  Health  Quarantine.  The  Indonesian  government  states  that  the  Covid-19 vaccination is an obligation and there are sanctions for people who refuse to be vaccinated against Covid-19. This provision refers to Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 concerning Health Quarantine. The World Health Organization states that requiring vaccination will actually be a boomerang and trigger people to be antipathetic to the Covid-19 vaccine vaksin. Some people who refuse vaccination think that requiring vaccination is coercion and a violation of human rights.
Keywords : Legal Aspects, Doubts, Controversy, Denial, Covid-19 Vaccine.
Kandungan vaksin Covid-19 walaupun menjadi kontroversi tetaplah sebuah vaksin seperti vaksin  lain  yang  sudah  ada  sebelumnya,  sehingga  tidak  perlu  dihubungkan  dengan microchip 666 dan antiKris. Penolakan vaksinasi vaksin Covid-19 karena alasan doktrinal yang mengaikatnya dengan microchip 666 dan antiKris merupakan suatu kekeliruan yang tidak  mendasar.  Ditinjau  dari  aspek  hukum,  menolak  vaksin  Covid-19  dianggap  tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pemerintah Indonesia menyatakan vaksinasi  Covid-19  merupakan  sebuah  kewajiban  dan  terdapat  sanksi  bagi  orang  yang menolak untuk di vaksinansi Covid-19. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 9 ayat (1) jo .  Pasal  93  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2018  tentang  Kekarantinaan  Kesehatan. World Health Organization menyatakan mewajibkan vaksinasi justru akan menjadi boomerang dan  memicu  orang-orang  untuk  bersikap  antipati  terhadap  vaksin  Covid-19.  Sebagian masyarakat yang menolak vaksinasi berpendapat bahwa mewajibkan vakasinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manuasia (HAM).
Kata Kunci: Aspek Hukum, Keraguan, Kontroversi, Penolakan, Vaksin Covid-19.

## I NTRODUCTION
Awal  kemunculan coronavirus  deasease yg  lebih  dikenal  dengan  istilah  Covid-19  yang pada akhirnya ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai pandemi yang menjangkit ke seluruh masyarakat dunia dengan jumlah kasus sebanyak 41,5 juta kasus dan jumlah kematian lebih dari 1,1 juta jiwa per tanggal 23 Oktober 2020. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama Covid-19 masuk Indonesia yaitu pada tanggal  2  Maret  2020  tahun  lalu  yang  menjangkit  2  orang  Warga  Negara  Indonesia  asal Depok Jawa Barat. 1 Berawal dari kasus tersebut, jumlah kasus masyarakat Indonesia yang terjangkit terus bertambah setiap harinya. Kondisi demikan memberikan dampak langsung kepada jutaan bahkan seluruh masyarakat dunia, sebagai akibat diberlakukannya protokol Kesehatan yang harus ditetapkan pada seluruh aspek kegiatan, mulai dari pembatasan sosial hingga lockdown total sehingga menghambat seluruh kegiatan masyarakat.
Salah  satu  cara  yang  sangat  mungkin  untuk  mencegah  penyebaran  virus Covid-19 adalah  dengan  mengembangkan  vaksin.  Vaksin  tidak  hanya  melindungi  mereka  yang divaksinasi  tetapi  juga  masyarakat  luas  dengan  mengurangi  penyebaran  penyakit  dalam populasi.  Dalam  menyikapi  hal  tersebut,  Pemerintah  Indonesia  juga  turut  aktif  dalam rencana  kegiatan  vaksinasi  yang  akan  diberikan  kepada  masyarakatnya.  Presiden  Joko Widodo  pada  tanggal  5  Oktober  2020  lalu  meresmikan  Peraturan  Presiden  (Perpres) Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) untuk  mengatur  kewenangan  Pemerintah,  Kementrian/Lembaga  dan  para  pejabatnya dalam rencana vaksinasi. Rencana kegiatan vaksinasi tersebut haruslah mempertimbangkan segala aspek, mulai dari aspek kelayakan vaksin yang digunakan, resiko pasca pemakaian, sampai tahapan dan prosedur dari pemberian vaksin hingga nantinya sampai ke masyarakat.
Setelah penantian lama vaksin di tengah pandemic Covid-19 yang masih belum usai, akhirnya Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia Joko Widodo menjadi Pribadi yang pertama  menerima  vaksinasi  vaksin  Covid-19  sebagai  tindakan  memberi  motivasi  dan dorongan kepada masyarakat untuk tidak meragukan dan tidak menolak vaksinasi tersebut. Namun,  kontroversi  berkaitan  dengan  vaksin  Covid-19  muncul  juga.  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  Ribka  Tjiptaning  dengan  terang-terangan  menolak  divaksinasi vaksin Covid-19 dan lebih memilih membayar denda dengan alasan vaksin tersebut belum uji klinis ketiga sehingga mengakibatkan pro dan kontra ditengah masyarakat. 2
Secara fakta sedikit banyak kontroversi yang beredar dan menghebohkan di mimbar- mimbar  gereja  tentang  fenomena  yang  mengaitkan  antara  Covid-19,  vaksin  Covid-19, microchip 666 dan antiKris sudah memberi pengaruh negatif kepada cara pandang sebagian orang percaya dalam merespon pandemic Covid-19 yang terus berlangsung hingga saat ini, sehingga hal  tersebut apabila tidak diluruskan  dapat  merugikan  secara pribadi, organisasi dan  pemerintah  yang  sedang  berusaha  dengan  keras  mengatasi  masalah  pandemi  yang semakin memakan korban setiap hari. Oleh karenanya, penulis menganalisa dan menjawab
1 Https:// Kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona//
2 https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635/ribka-tjiptaning-orang-pertama-menolak- vaksin-di-indonesia
keraguan  atas  kontroversi  penolakan  vaksin  Covid-19  yang  kabarnya  mengandung microchip 666 dan antiKris dari aspek hukumnya.

## M ETHOD
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normative  dan  analisa  literatur maupun  literatur  research  dengan  tujuan  menganalisa  dan  menjawab  keraguan  atas kontroversi doctrinal yang belakangan ini beredar di kalangan masyarakat. Berkaitan dengan kandungan  vaksin  Covid-19  yang  dihubungkan  penanaman  microchip  666  dan  antiKris serta aspek hukum penolakan vaksinasi vaksin Covid-19. Untuk mencapai tujuan tersebut teknik  pengumpulan  data  melalui  sumber  buku,  jurnal,  artikel  digital,  wawancara  serta dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek kajian.

## RESULTS & DISCUSSION

## a. Kontroversi Vaksinasi Vaksin Covid-19
Berdasarkan hasil proses wawancara dengan narasumber menyatakan “Vaksin Covid- 19  itu  mencurigakan,  soalnya  kelihatan  dipaksa  oleh  pemerintah  sampai  memberi  denda sebesar 5 juta Rupiah bagi yang  menolak untuk di vaksin Covid-19. Menurut Ferdinand silalahi  “Virus  Covid-19  merupakan  konspirasi  buatan  manuasia  dan  vaksin  Covid-19 adalah  sarana  untuk  ditanamkan  chip.  Berbeda  dengan  pendapat  Evangelist  Alfons Abednego menyatakan bahwa sama seperti penyakit lain, dampak Covid-19 nyata dengan banyak  kematian,  sehingga  vaksin  menjadi  kebutuhan  dan  tidak  usah  ditafsirkan  dan dikaitkan oleh penanaman microchip 666. 3
Vaksin  Covid-19  merupakan  langkah  medis  atas  rekomendasi  WHO  dalam  rangka mengatasi  pandemi  yang  terus  menerus  memakan  korban  nyawa.  Dalam  dunia  medis, berbagai  vaksin  telah  terbukti  efektif  dalam  penanganan  pandemi  sebelumnya,  seperti Cacar,  TBC,  maupun  folio  dan  sebagainya.  Vaksin  merupakan  cara  paling  ampuh  dan ekonomis  mencegah  penyakit  yang  dapat  menular  termasuk  Covid-19,  sehingga  vaksin Covid-19 sangat diperlukan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan  Kesehatan  bahwa  vaksinasi  Covid-19  adalah  kewajiban  seluruh  rakyat Indonesia demi kepentingan bersama. Oleh karena itu yang tidak di vaksin mengancam hak kesehatan orang lain.

## b. Aspek Hukum Menolak Vaksinasi Vaksin Covid-19
Pandemi  Covid-19  tidak  mungkin  dibiarkan  begitu  saja  bila  tidak  ingin  populasi manusia  akan  habis  karena  keganasan  virus  tersebut.  Hal  itulah  yang  kemudian  manusia dengan  segala  upaya  terus  menerus  melakukan  ikhtiar  agar  penyebaran  covid-19  dapat dihentikan atau paling tidak untuk diminialisir. Kebijakan pemerintah untuk menghentikan laju penyebaran virus Covid-19 antara lain melalui vaksin. Berbagai Negara telah melakukan
3 Djone Georges Nicolas, “ Analisis Kontroversi Vaksin Covid-19, Microchip 666 Dan AntiKris Di Tengah Gereja Di Indonesia Berdasarkan Wahyu 13:16-18 ”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.6, No.2, Februari 2021, Hal.668
riset  agar  dapat  menghasilkan  formula  yang  ampuh  untuk  vaksin  tersebut.  Pemerintah Indonesia  pun  terus  mendorong  kepada  ilmuwan  epidomologi  untuk  melakukan  riset serupa. 4
Pemerintah Indonesia menyatakan vaksinasi Covid-19 merupakan sebuah kewajiban dan terdapat sanksi bagi orang yang menolak untuk di vaksinansi Covid-19. Dalam hal ini, menolak  vaksin  Covid-19  dianggap  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarantinaan Kesehatan. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, dimana sanksinya sebagai berikut “setiap  orang  yang  tidak  mematuhi  penyelenggaraan  Kekarantinaan  Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan  Kesehatan  sehingga  menyebabkan  Kedaruratan    Kesehatan  Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).” 5
Selain itu, DKI Jakarta menerapkan Peraturan  Daerah (PERDA) yang mengancam pidana denda bagi setiap orang yang menolak vaksinasi, dalam pasal 30 Peraturan Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  Nomor  2  Tahun  2020  Tentang  Penanggulangan  Corona  Virus Disease 2019 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan  dan/atau  vaksinasi  Covid-19,  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
Meskipun  demikian,  WHO  menyatakan  mewajibkan  vaksinasi  justru  akan  menjadi boomerang dan memicu orang-orang untuk bersikap antipasti terhadap vaksin Covid-19. Sebagian  masyarakat  yang  menolak  vaksinasi  berpendapat  bahwa  mewajibkan  vakasinasi merupakan pemaksaan dan pelanggaran Hak Asasi Manuasia (HAM). Perlindungan hukum terhadap pasien dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum secara preventif atau berupa pencegahan untuk  sebelum  adanya  pelanggaran  hukum,  perlindungan  hukum  terhadap  pasien  yang dilaksanakan  berupa  pengadaan informed  consent . 6 Selain  itu,  juga  dianggap  sebagai pelanggaran integritas terhadap tubuh seseorang yang sebenarnya di lindungi oleh Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang  berhak  secara  mandiri  dan  bertanggungjawab  menentukan  sendiri  pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Selain itu dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap”. Namun  patut  diketahui  terdapat  pengecualian  pada  Pasal  56  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  yakni  hak  untuk  menerima  atau  menolak tersebut tidak berlaku pada penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas.
4 Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ranoboyd, “Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid-19 Dan Tanggung Jawab Negara Pemenuhan Vaksin Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17, Februari 2021, Hal. 38
5 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi-covid-19-dipidana- begini-perspektif-ham/
6 “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Selama Pandemi Covid-19” , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Vol.9 No.2, Mei 2021, hal.152

## C ONCLUSION
Penolakan  vaksinasi  vaksin  Covid-19  karena  alasan  keraguan  kandungan  vaksin Covid-19 yang dikaitkan dengan penanaman microchip 666 dan antiKris merupakan suatu kekeliruan  yang  tidak  berdasar.  Pendekatan  secara  represif  terhadap  penolakan  vaksinasi justru  berpotensi  menjauhkan  dukungan  dari  publik.  Selanjutnya,  setiap  warga  negara berhak  menguji  kebijakan  yang  dianggap  tidak  sesuai  terkait  sanksi  pidana  denda  bagi penolak vaksin. Disisi lain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana disebutkan diatas juga bisa diuji ke Mahkamah Konstitusi terlebih pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan merupakan  delik  materil  yang  harus  dibuktikan  dampak  kedaruratan  kesehatan  yang dimaksud.

## SUGGESTION
Untuk Pemerintah, menanggulangi pandemi Covid-19 ini, maka aturan kekarantinaan harus menjadi acuan di dalam mengambil keputusan. Terlepas dari isu kandungan Covid- 19  yang  tidak  berdasar,  seharusnya  kebijakan  pemerintah  pusat  dan  daerah  menemukan formula  aturan  bagi  masyarakat  yang  tidak  mau  di  vaksinasi  Covid-19  sehingga  tidak menghambat penyelesaian pandemic Covid-19.

## R EFERENCES

## A. Jurnal
Djone George Nicolas “ Analisis Kontroversi Vaksin Covid-19, Microchip 666 Dan AntiKris Di Tengah Gereja Di Indonesia Berdasarkan Wahyu 13:16-18 ”, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol.6, No.2, Februari 2021, Hal.668
Karenina  Maria    Tavarez,  Rahayu  Subekti “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pasien  Selama Pandemi Covid-19” , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan  Undiksha, Vol.9, No.2, Mei 2021, hal.152
Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ranoboyd, “Perlindungan Hukum Atas Vaksin Covid- 19  Dan  Tanggung  Jawab  Negara  Pemenuhan  Vaksin  Dalam  Mewujudkan  Negara Kesejahteraan”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 17, Februari 2021, Hal. 38

## B. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka  Penanggulangan  Pandemi Corona  Virus Disease 2019

## Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019

## C. Sumber Websites
https://Kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli- virus-corona//
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210113074635/ribka-tjiptaning-orang- pertama-menolak-vaksin-di-indonesia
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt600eb7f29e097/tolak-vaksinasi- covid-19-dipidana-begini-perspektif-ham/