Peran Pemerintah dalam Mengatur Tataniaga Garam: Dominansi Political Will atau Economic Interest? Sebuah Tinjauan Actor-Network Theory
The Role of Government in Regulating Salt Trade: The Dominance of Political Will or Economic Interest? A Perspective from Actor-Network Theory
Yasmin Mumtazah Al’Amani
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura E-mail: yasminemumtazz@gmail.com
Alexander Anggono *
Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura E-mail:alexander.anggono@trunojoyo.ac.id
Tarjo
Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura E-mail: tarjo@trunojoyo.ac.id

## ABSTRACT
Conflicting  interests  among  parties  involved  in  the  salt  commodity  trade  create  challenges.  This study employs qualitative methods to investigate the interactions between human and non-human actors. The  primary  data  used  in  this  study  was  collected  through  in-depth  interviews  with  relevant  parties. Additionally, the triangulation method utilizes secondary data from statistical sources such as the Central Statistics  Agency  (BPS),  related  Ministries,  and  regulations  issued  by  related  Ministries.  The  results indicate that the government's efforts to regulate salt trading have primarily focused on regulations and policies  related  to  production,  distribution,  and  imports.  However,  the  government  has  not  been extensively involved in regulating market players, which include salt farmers, landowners, middlemen or trade intermediaries, consumers (including the salt processing industry and salt user industries), and salt importers. According to the perspective of Actor-Network Theory, the government plays a significant role in organizing the interaction of actors in the salt trade. However, the existence of competing interest in the salt trade illustrates that the actors involved have systematically gathered in a network based on their economic interests.
Keywords : Actor-Network Theory, economic interest, interest contestation, salt trade.

## ABSTRAK
Benturan  kepentingan  dari  berbagai  pihak  terhadap  komoditi  garam  menimbulkan  permasalahan dalam  tataniaga  garam.  Studi  ini  menggunakan  metode  kualitatif  bertujuan  untuk  mengeksplorasi interaksi  antar  aktor  baik  manusia  (human)  maupun  non-manusia  (non-human).  Data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam dengan pihak  terkait.  Sementara  untuk  metoda  triangulasi  menggunakan  data  sekunder  yang  berasal  dari  data statistik  milik  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Kementerian  terkait,  serta  regulasi  yang dikeluarkan  dari Kementerian  terkait.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  upaya  pemerintah  dalam  mengatur  tataniaga garam  masih  berfokus  terhadap  regulasi  dan  kebijakan  program  terkait  produksi,  distribusi  serta  impor. Pemerintah belum ikut terlibat secara mendalam untuk mengatur pemainan pasar sebagai jaringan penting yang  terdiri  dari  petambak  garam  dan  pemilik  lahan;  tengkulak  atau  perantara  perdagangan;  konsumen yang meliputi industri pengolahan garam dan industri pengguna garam, serta importir garam. Berdasarkan tinjauan Actor-Network  Theory ,  pemerintah  merupakan  aktor  yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam menata  interaksi  aktor-aktor  dalam  tataniaga  garam.  Namun,  adanya  persaingan  kepentingan  di  dalam tataniaga garam menggambarkan bahwa aktor yang terlibat, secara sistematis telah terhimpun pada suatu jaringan  berdasarkan  kepentingan  mereka  yang  lebih  berdasarkan  pada economic  interest yang menguntungkan kelompoknya sendiri.
Kata kunci : Actor-Network Theory, economic interest , persaingan kepentingan, tataniaga garam.
*Corresponding  author
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki sumber daya alam yang mendukung tercapainya swasembada garam dengan luas lahan garam yang tersebar di Aceh, Pulau Jawa, Pulau Madura, Nusa Tenggara,  dan  Sulawesi  (Rizky,  2023).  Menurut  catatan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan  (KKP),  RI  punya  lahan  garam  seluas  27.047,65  ha.  Seluas  22.592,65  ha dimiliki  oleh  petambak  garam  yang  jumlahnya  mencapai  19.503  orang.  Sisanya  yang 4.455  ha  lainnya  milik  PT  Garam,  BUMN  yang  bergerak  di  bidang  bisnis  garam (Citradi,  2021).  Data  yang  dirilis  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  (KKP)  melalui statistik.kkp.go.id,  Provinsi  Jawa  Timur  menduduki  posisi  pertama  sebagai  provinsi penghasil  garam  dengan  capaian  produksi  399.023,60  ton  pada  tahun  2020,  nilai produksi  tersebut  didominasi  oleh Pulau Madura  yang merupakan daerah  penyumbang utama  hasil  produksi  garam  di  Indonesia.  Pada  2023,  kebutuhan  garam  nasional mencapai  sekitar  4,9  juta  ton  dengan  komposisi  mayoritas  berada  di  sektor  industri manufaktur  sebesar  90,9  persen  (Pratiwi,  2023).  Sementara  itu  menurut  data  Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa kebutuhan garam industri meningkat 5 persen- 7 persen setiap tahunnya.
Suatu negara melakukan impor karena mengalami defisiensi dalam memproduksi barang  dan  jasa  bagi  kebutuhan  penduduknya  (Atmadji,  2004).  Izzaty  dan  Permana (2011)    menjelaskan  bahwa  garam  merupakan  salah  satu  komoditas  strategis  yang sangat potensial dan belum tergarap dengan baik. Produksi garam nasional masih belum mampu memenuhi kebutuhan garam nasional, bahkan masih terbilang terbatas. Padahal Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  maritim  yang  memiliki  garis  pantai  terpanjang di  dunia.  Kondisi  geografis  yang  dimiliki  Indonesia  tersebut  dinilai  lebih  dari  cukup untuk dapat berdaulat atas komoditi garam (Jamil et al. , 2017).
Fakta  mengatakan  pada  tahun  2022,  produksi  garam  lokal  tidak  mampu memenuhi  kebutuhan  garam  nasional  sekitar  4,9  juta  ton,  sementara  garam  nasional hanya memproduksi 700 ribu ton dan sisanya harus dipenuhi dari impor (Rizky, 2023). Beberapa  negara  yang  telah  menjadi  eksportir  garam  ke  Indonesia  diantaranya Australia,  India,  China.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik  hingga  tahun  2022  negara Australia menjadi negara yang konsisten menjadi pemasok garam terbesar di Indonesia karena lebih dekat dengan Indonesia sehingga lebih efisien dalam biaya pengiriman dan waktu (Pratiwi, 2017).
Untuk mewujudkan swasembada garam, maka diperlukan peran pemerintah dalam mengatur tataniaga garam. Menurut Stanton (1990) tata niaga adalah keseluruhan intern yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan usaha yang bertujuan untuk merencanakan, menentukan  harga,  mempromosikan,  dan  mendistribusikan  barang  dan  jasa  yang  akan memuaskan  kebutuhan  pembeli,  baik  pembeli  yang  ada,  maupun  pembeli  yang potensial.  Sementara  menurut  Daryanto et  al .,  (2021)  definisi  umum  tata  niaga  adalah suatu proses penyaluran barang/jasa dari produsen awal sampai ke konsumen akhir.
Wati et  al .,  (2013)  menyatakan  bahwa  problematika  utama  garam  nasional disebabkan  beberapa  permasalahan  utama  yaitu  aspek  produksi,  infrastruktur, kelembagaan, pemasaran dan supply demand . Kondisi ini diperparah dengan lemahnya institusi kelembagaan, regulasi yang menyangkut pengaturan penetapan harga awal dan pengaturan  garam  impor,  isu  tata  niaga  yang  terkait  dengan  impor,  masih  tingginya deviasi harga, serta terjadinya penguasaan kartel perdagangan garam pada tingkat lokal dan  regional  (Izzaty  &  Permana,  2011).  Benturan  kepentingan  dari  berbagai  pihak terhadap  komoditi  garam  ini  menimbulkan  permasalahan  tataniaga  garam  yang dipetakan dalam penelitian ini.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51

## Tinjauan Pustaka
Actor-Network Theory (ANT) Penelitian  ini  menggunakan Actor-Network  Theory (ANT)  sebagai  pisau analisisnya. Menurut Latour (2005) teori ini menjelaskan bahwa sebuah gagasan bukan hanya  berasal  dari  satu  pihak/aktor,  melainkan  dari  beberapa  aktor  yang  membentuk jaringan baik suatu subjek manusia maupun objek benda atau instrument. Konsep dasar dari  pendekatan  ANT  adalah  melihat  aktor  sebagai  suatu  jaringan  yang  berhubungan (Destriapani  et  al.,  2021),  serta  dapat  saling  mempengaruhi  satu  sama  lain  (Singgalen, 2021).  Dalam  ANT,  aktor  juga  dapat  diartikan  sebagai  entitas  yang  berfungsi  sebagai perantara  antar  aktor  lainnya.  Tidak  ada  perbedaan  antara  manusia  dan  materi  atau sosial  dan  alam  (Murdoch,  1997).  Kemudian  aktor-aktor  tersebut  ditentukan  semata- mata oleh ikatan mereka dengan aktor-aktor lain (Uden & Francis, 2010).
Latour  (2005)  mengatakan  bahwa  ANT  mempunyai  posisi  epistemologis  dan ontologis  tersendiri,  pada  hakikatnya  menganggap  dunia  terdiri  dari  jaringan-jaringan. Jaringan  ini  dapat  mencakup  manusia,  benda,  ide,  konsep  –  yang  semuanya  disebut sebagai  “aktor”  dalam  jaringan.  Perbedaan  mendasar  dari  objek  manusia  dan  non- manusia  adalah  objek  manusia  memiliki  pilihan-pilihan,  membuat  keputusan,  dan mengharapkan sesuatu dari aksi-aksinya. Sebaliknya, objek non-manusia tidak memiliki pilihan  (Callon,  2001). Prinsip  utama  teori  ini  adalah  konsep  jaringan  heterogen,  yaitu jaringan yang mengandung elemen-elemen berbeda (Nuryanto, 2019).
Semua  aktor  yang  terlibat  didalamnya  akan  berperan  dalam  membentuk  dan menjaga sebuah jaringan  yang bersifat  heterogen (Riyanto  &  Fathoni, 2022).  Teori ini menyatakan bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor, baik manusia dengan  manusia,  maupun  dengan  bukan  manusia.  Teori  ini  dapat  membantu  kita memahami bagaimana ide, nilai, atau pun norma masyarakat manusia tertanam di dalam sebuah objek kultural (Mukhlishin & Suhendri, 2017).

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan dilokasi  Kabupaten Sumenep  yang merupakan sentra garam Indonesia. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu bertujuan untuk  menganalisis  interaksi  antar  ator  baik  manusia  ( human )  maupun  non-manusia ( non-human )  dalam  interaksi  tataniaga  garam  yang  merujuk  pada political  will dan economic interest dari berbagai aktor yang terlibat di dalamnya.
Data  primer  dikumpulkan  dengan  metode  wawancara  mendalam  dengan  pihak terkait.  Wawancara  yang  dilakukan  melibatkan  pihak  yang  merupakan  kepanjangan tangan pemerintah di daerah, yaitu (nama narasumber disamarkan): IL: selaku penyuluh pusat yang bertugas di Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, EF : selaku petugas Dinas Perikanan Kabupaten Sumenep, BA:  selaku petugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Wawancara mendalam dilakukan selama 1-2 jam dari masing-masing narasumber yang  kemudian  hasil  rekaman  dari  wawancara  tersebut  ditranskripsikan.  Selanjutnya, dari hasil transkripsi tersebut dilakukan pemetaan berdasarkan thematic analysis. Untuk mengkonfirmasi  data-data  penelitian  yang  diperoleh,  perlu  dilakukan  triangulasi. Menurut  Patton  (1990)  triangulasi  adalah  penggunaan  beberapa  metode  atau  sumber data  dalam  penelitian  untuk  memperkuat  kevalidan  dan  kepercayaan  terhadap  hasil penelitian.  Pun  demikian  menurut  Denkin  dalam  Rahardjo  (2010)  mendefinisikan triangulasi  sebagai  gabungan  atau  kombinasi  berbagai  metode  yang  dipakai  untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti  (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.
Triangulasi  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini  meliputi  triangulasi  sumber  data, diantaranya berupa data sekunder yang diperoleh dari data BPS, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Sumenep,  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan,  Kementerian  Perindustrian  dan  Perdagangan,  serta  regulasi-regulasi  yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya dilakukan juga triangulasi antar-peneliti yang dilakukan  dengan  menggunakan  lebih  dari  ketiga  anggota  peneliti  yang  terlibat  pada penelitian ini untuk  menganalisis  dan mengintepretasi  data sehingga  mencegah  adanya bias dalam triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil analisis thematic dari para informan yang ditriangulasi dengan data-data sekunder  dari  berbagai  sumber  dipetakan  dalam project  map sebagaimana  gambar  1 dibawah ini:
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
Mengacu  pada project  map diatas,  ditemukan  beberapa  point  pembahasan mengenai  tataniaga  garam  yang telah terbagi  menjadi beberapa sub pembahasan,  yaitu produksi,  distribusi,  kualitas,  harga,  impor,  serta  pemasaran. Point pembahasan selanjutnya  berkaitan  dengan political  will pemerintah  yang  mencakup  regulasi, kebijakan,  dan  komitmen  pelaksanaannya.  Serta economic  interest dari  pihak  swasta yang akan sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petambak garam.

## Produksi
Berdasarkan  hasil  wawancara,  permasalahan  produksi  yang  mengemuka  di Kabupaten  Sumenep  adalah  adanya  pengalihan  fungsi  lahan.  Informan  IL  menyatakan bahwa:  “Adanya  sebagian  tambak  garam  yang  dijadikan  tambak  udang.  Seperti  yang terjadi  pada  Kecamatan  Dungkek,  pada  tahun  sebelumnya  kecamatan  tersebut  masih terdapat  tambak  garam.  Kemudian pada tahun 2023 Kecamatan Dungkek telah beralih menjadi tambak udang seluruhnya”.
Hal ini dikonfirmasi dengan data sekunder dari data dinas Kelautan dan Perikanan yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Kecamatan Dungkek masih tercatat sebagai wilayah  produksi  garam  akan  tetapi  pada  tahun  2023  sudah  tidak  lagi  tercatat. Selanjutnya  informan  menyatakan  bahwa  Kabupaten  Sumenep  memproduksi  garam krosok saja atau berupa produk yang langsung dipanen oleh petambak tanpa dilakukan pengolahan  lebih  lanjut:  “Disini  (Kabupaten  Sumenep)  tidak  ada  pasca  produksi  atau pengolahan  produk  seperti  Kabupaten  lainnya.  Masih  berupa  bahan  pokok  harga terendah  garam,  belum  ada  produk  inovasi  turunannya  dan  itu  kelemahan  dari Kabupaten Sumenep”. Pernyataan dari IL tersebut sejalan dengan BA yang mengatakan “Di Kabupaten Sumenep tidak ada industri  garam,  Sementara PT. Garam  yang  ada di Kabupaten Sumenep tidak ada aktivitas produksi yang pabrikan”.

## Distribusi
Dalam  konsep  tataniaga  garam  tentu  tidak  luput  dari  serangkaian  kegiatan distribusi. Kegiatan tersebut bertanggung jawab atas proses penyampaian barang hingga ke  tangan  konsumen,  salah  satu  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  kegiatan  ini  adalah bagaimana  komoditi  garam  dapat  terjaga  jumlah  persediaannya  hingga  siap  disalurkan ketangan  konsumen.  Temuan  penelitian  mendapatkan  situasi  yang  menjelaskan  bahwa beberapa  petambak  melakukan  tindak  penimbunan  terhadap  stok  garam,  mereka menjualnya  kepada  para  pedagang  tengkulak  pada  saat  harga  tinggi  atau  berada  pada posisi  yang  sangat  menguntungkan.  Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan  IL yang  mengatakan  “Kalau  di  Kecamatan  Pragaan  ada  yang  menyimpan  stok  produksi dari tahun 2021 dan dia mau jual kalau harga mencapai Rp3.000,00”.
Dengan adanya sikap petambak yang melakukan kegiatan penimbunan, tentu akan berdampak  terhadap  para  industri  pengguna  bahan  baku  garam  yang  akan  melakukan penyerapan garam lokal. Sehingga hal tersebut berakibat pada keputusan industri (pihak swasta) untuk melakukan kegiatan impor untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu temuan  penelitian  mengungkapkan  bahwa  setelah  terjadinya  kelangkaan  stok  garam yang  terjadi  pada  tahun  2022  yang  diakibatkan  curah  hujan,  membuat  Kabupaten Sumenep  berupaya  untuk  menjaga  stok  garam  dan  memperhatikan  angka  kuota  garam untuk mengantisipasi permintaan pabrik.

## Kualitas, Harga dan Pemasaran
Tidak hanya produksi saja yang dapat mengalami penurunan, kualitas garam juga dapat  mengalami  penurunan  yang  disebabkan  oleh  beberapa  faktor  termasuk  cuaca. Dalam proses wawancara bersama EF, ia mengatakan “Setiap kecamatan memiliki hasil
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
kualitas garam yang berbeda. Menurut saya itu faktor lahan, air, dan tingkat kematangan garam”. Hal ini sejalan dengan pernyataan IL: “Garam lokal juga terdapat kualitas yang bagus  dan  ada  juga  yang  tidak,  kelemahannya  adalah  kualitas  garam  tidak  seragam. Sampai saat ini Permasalahannya adalah sulit untuk membuat kualitas yang sama setiap daerah nya”.
Adanya situasi ketidakmerataan dalam pemanfaatan tekhnologi turut mempengaruhi  bagian  daerah  kepulauan  yang  ada  di  Kabupaten  Sumenep  untuk memproduksi  garam  dengan  kualitas  baik.  Pernyataan  tersebut  disampaikan  secara langsung oleh informan IL yang mengatakan: “Garam yang berada di daerah kepulauan memiliki  kualitas  dua  jika  di  ukur  dari  Nacl  nya.  Tetapi  hal  tersebut  terjadi  karena adanya keterbatasan teknologi yang ada di daerah kepulauan, sehingga kualitasnya tidak sama seperti yang ada di daerah daratan”.
Kelemahan  kualitas  garam  di  Kabupaten  Sumenep  juga  diakibatkan  dari  aksi petambak  penggarap  yang  menjual  garam  pada  saat  kesempatan  harga  naik.  Para petambak  seringkali  melakukan  aksi  panen  tanpa  memperhitungkan  mengenai  kualitas garam  yang  sesuai  standar  kebutuhan  industri.  Maka  dapat  disimpulkan  dalam permasalahan  kualitas,  ternyata  turut  dipengaruhi  motif  ekonomi  atau  kebutuhan petambak. Seperti yang dikatakan oleh IL:“Semakin cepat produksinya semakin banyak kuantitasnya,  tetapi  kualitasnya  menurun”.  Kemudian  IL  juga  memberikan  keterangan mengenai  faktor  penurunan  kualitas  garam:  “Di  Kabupaten  Sumenep  memang  jarang ada yang mengelola garam untuk mencapai kualitas baik”.
Hal tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa terdapat kondisi petambak Kabupaten  Sumenep  yang  memiliki  motivasi  rendah  dalam  meningkatkan  kualitas. Selain  aspek  kualitas  yang  terdapat  dalam  tataniaga,  kondisi  stabilitas  harga  dan pemasaran tidak luput terlibat didalamnya. Kondisi harga garam dapat dipengaruhi dari cuaca  dan  ketersediaan  stok,  menurut  pernyataan  EF:  “Pada  tahun  kemarin  (2022) musim  panas  hanya  sebentar,  jadi  stok  garam  kosong.  Sekitar  pada  bulan  ke-4  dan  5 stok sudah habis, yang punya stok garam saat itu jadi incaran. Sementara industri butuh garam dan impor dilarang, jadi naik harganya”.
Dari  penjelasan  EF  tersebut,  dirinya  juga  menjelaskan  dampak  kelangkaan  stok terhadap  peningkatan  harga  komoditi  garam  di  Kabupaten  Sumenep.  Peningkatan tersebut  telah  terjadi  pada  tahun  2023  yang  telah  mencapai  Rp5.000.000,00  – Rp6.000.000,00/  ton  sejak  bulan  April  dengan  harga  terendah  berada  pada Rp1.050.000,00/ton.  Adanya  faktor  kegiatan  impor  juga  turut  mempengaruhi  stabilitas harga  garam  lokal.  Hal  tersebut  dikarenakan  adanya  suplai  garam  sehingga  harga dipasar menjadi turun. Hal ini sejalan dengan informan IL yang mengatakan bahwa: “Kalau  garam  impor  datang,  ya  biasanya  harga  garam  lokal  langsung  turun  terjun payung”. Gejolak harga  ini disebabkan oleh akses pasar  yang dikuasai  oleh tengkulak, petambak cenderung mendapatkan harga rendah sebab adanya keterbatasan pemahaman petambak terhadap akses informasi dalam pemasaran.
Petambak  garam  memiliki  akses  pasar  yang  terbatas  kepada  konsumen  atau industri-industri pengguna bahan baku sehingga dimungkinkan penentuan harga secara sepihak  oleh  aktor  tertentu.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  hasil  wawancara  dengan  IL yang menyatakan: “Para tengkulak lah yang mengatur harga garam di masyarakat untuk saat ini, kita masih belum memiliki ketetapan harga yang “bernyawa” untuk petambak itu sendiri. Walaupun membuat garam dengan kualitas bagus, ya harga nya tetap sama”. Salah satu bentuk perlawanan terhadap tengkulak untuk mengatasi permasalahan harga adalah dengan adanya kekompakan antar petambak dalam menetapkan harga dipasaran.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
Hal  ini  didasari  dengan  hasil  wawancara  bersama  IL  yang  mengatakan:  “Petambak haruslah  kompak  dan  jangan  kalah  dengan  tengkulak.  Akan  tetapi  nyatanya  tengkulak menawarkan  peminjaman  uang  kalau  sedang  tidak  musim”.  Hal  tersebutlah  yang membuat situasi petambak sulit untuk memperoleh harga yang cukup baik.

## Political Will
Peran  pemerintah  dalam  mengatur  tataniaga  garam  tentunya  membutuhkan political  will yang  kuat.  Namun  untuk  mengetahui  kuat  atau  tidaknya political  will pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  tataniaga  garam,  haruslah  melihat  realitas yang terjadi. Dalam hasil wawancara bersama IL telah dijelaskan adanya berbagai upaya pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan  produktivitas,  kuantitas,  serta  kualitas  garam. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tataniaga garam dilakukan melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan  yang  menginisiasi  Program  Usaha Pengembangan Garam (PUGAR).
IL selaku penyuluh pusat yang bertugas di Kabupaten Sumenep mengakui bahwa program tersebut cukup membantu untuk beberapa pihak. “Biasanya kita terbatas karena transportasi saat penyuluhan ke wilayah yang susah  di  jangkau, tetapi dengan  adanya PUGAR    kita  dibantu  untuk  memfasilitasi  petambak  serta  membantu  pengajuan program  untuk  mendapatkan  bantuan”.  Program  bantuan  PUGAR  telah  dilimpahkan kepada setiap Dinas Kelautan dan Perikanan kepada daerah-daerah produsen garam.
Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sumenep  juga  terlibat  aktif  dalam serangkaian acara sosialisasi serta peningkatan kompetensi masyarakat petambak. Hasil penelitian juga menunjukan bahwa dalam upaya mengatasi tataniaga garam tidak hanya berada  pada  Kementerian  saja,  akan  tetapi  upaya  tersebut  dilakukan  disetiap  lapisan pemerintah. Sebagaimana menurut keterangan IL yang mengatakan untuk mendapatkan bantuan masyarakat petambak ada tingkatannya. Untuk mendapat bantuan dari Provinsi persyaratannya  harus  legal  dan  berbadan  hukum,  sementara  persyaratan  bantuan  dari Kabupaten hanya menyertakan sertifikat pengukuhan.
Informan  EF  menyatakan  bahwa:  “Ketika  ada  program  bantuan  seperti  PUGAR, kita ingin tepat sasaran kepada penggarap. Tetapi pada kenyataannya yang punya lahan tidak mau dibagi rata dan akhirnya banyak bantuan yang masuk ke pemilik lahannya”. Salah  satu  bentuk  upaya  bantuan  pemerintah  berupa  PUGAR  memiliki  tujuan  untuk memperbaiki tataniaga garam. Selain PUGAR, Pemerintah daerah Kabupaten Sumenep juga memiliki program bantuan dalam rangka meningkatkan produktivitas yang berasal anggaran  pendapatan  belanja  daerah  (APBD).  Bentuk  program  bantuan  mengikuti permintaan  para  masyarakat  petambak  yang  telah  mengajukan  proposal,  hal  tersebut sesuai  dengan  pernyataan  IL  yang  mengatakan:  “Tergantung  proposal  yang  masuk  ke kabupaten,  bantuan  dapat  berupa  alat  geomembrane,  kincir,  atau  fasilitas  peralatan tambak. Bantuan ini akan diberikan kepada Kelompok Usaha Garam (KUGAR)”.

## Komitmen Pemerintah dalam Impor
Selain  adanya  komitmen  pemerintah  dalam  peningkatan  produktivitas  komoditi garam,  keputusan  pemerintah  dalam  memenuhi  angka  kebutuhan  garam  dilakukan dengan aktivitas impor. Informan BA menjelaskan bahwa untuk penetapan impor tidak didasarkan  pada  jumlah  produksinya  melainkan  jumlah  stok  komoditi  garam  yang dilihat  dari  akhir  tahun,  sehingga  penentuan  kuota  impor  dilakukan  pada  awal  tahun diantara  bulan  Januari  hingga  Maret.  Namun  terkait  komitmen  pemerintah  terhadap kebijakan  stop  impor  garam  pada  saat  panen  raya,  pada  kenyataannya  belum sepenuhnya dapat diterapkan.
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  dan  regulasi  sebagai  bentuk  politicall  will
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
pemerintah dalam tataniaga  garam,  masih  terdapat  permasalahan dalam penerapan dan efektifitasnya.  Seperti  upaya  perlindungan  harga  garam  serta  lemahnya  kebijakan  dan campur  tangan  pemerintah  dalam  struktur  harga  pasar  komoditi  garam.  Hal  ini berdasarkan  pernyataan  IL  yang  mengatakan  bahwa:  “Di  Kabupaten  Sumenep  ketika petambak  menjual  garam,  sudah  terdapat  tengkulaknya  masing-  masing.  Untuk  proses penjualan,  penetapan  harga  masih  ada  kekurangan”.  Penyataan  tersebut  juga  didukung oleh pernyataan EF yang mengatakan bahwa: “Sampai saat ini belum ada regulasi yang dikeluarkan  mengenai  harga  dasar  komoditi  garam,  tidak  sama  seperti  sembilan  bahan pokok lainnya. Sebenarnya banyak laporan yang diminta untuk meminta kepastian pada pemerintah  terhadap  harga  terendah  garam.  Tetapi  kita  belum  bisa  membuat  regulasi seperti  itu”.  Upaya  pemerintah  dalam  mengatur  tataniaga  garam  masih  berfokus terhadap  regulasi  dan  kebijakan  program  terkait  produksi,  distribusi  serta  impor. Pemerintah  belum  ikut  terlibat  secara  mendalam  untuk  mengatur  pemainan  pasar sebagai  jaringan  penting  yang  terdiri  dari  tengkulak,  industri  pengolahan  garam,  dan pengecer.

## Economic Interest
Perihal  kepentingan  ekonomi  atau  economic  interest  dalam  temuan  penelitian menunjukkan  adanya  ketidakmerataan  kesejahteraan  petambak.  Menurut  IL:  “Kalau yang  di  kepulauan  (Kabupaten  Sumenep)  masih  belum  dikatakan  sejahtera  sebab sumber  daya  manusia,  cara  pengolahan  tambaknya  berbeda  di  daratan  dan  jumlah produksinya beda dengan yang di daratan. malah disana banyaknya alih fungsi lahan”. Selanjutnya  IL  yang  mengatakan:“Pemilik  lahan  disini  lebih  untung  dari  pada penggarap.  Sistem  bagi  hasil  sebesar  60  persen  untuk  pemilik  lahan,  sementara penggarap sebesar 40 persen, tetapi untuk biaya operasional ditambak ditanggung oleh pemilik semua”.
Meski  begitu,  hal  tersebut  merupakan  bentuk  kesepakatan  diantara  pihak-pihak tersebut. Selain itu kondisi harga dan pemasaran komoditi garam masih terbilang lemah, hal ini dikarenakan belum adanya kelembagaan petambak garam yang kuat. Sebab perlu adanya bentuk perlindungan terhadap kepentingan para petambak garam serta mediator bagi petambak garam dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga.

## Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  yang  diungkapkan  oleh  para  informan,  dapat  digambarkan pemetaan  para  aktor  yang  berperan  dalam  tata  niaga  garam  sebagaimana  digambarkan pada Gambar 2 dibawah ini:
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
PEMERINTAH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN BUMN PT. GARAM KEMENTERIAN PERDAGANGAN Program PUGAR dan/atau KUGAR TINGKAT PUSAT TINGKAT DAERAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Petambak Garam Pemilik Lahan Tengkulak/Pengijon atau Perantara Perdagangan KONSUMEN GARAM: Industri Pengguna Garam atau Industri Pengolah Garam IMPORTIR GARAM KEBIJAKAN DAN REGULASI Supply dan Demand Garam
Gambar 2. Aktor yang berperan dalam tata niaga garam
Pada  tataniaga  garam  terdiri  dari  berbagai  aktor-aktor  yang  mencakup  unsur manusia maupun non manusia, sebab tataniaga diartikan sebagai aktivitas atau kegiatan mengalirkan produk, mulai  dari petambak sampai ke konsumen akhir (Daryanto et  al. , 2021).  Dalam  hal  ini  tentunya  terdapat  banyak  aktor  yang  terhubung  dan  saling mempengaruhi dalam berbagai  serangkaian proses tataniaga  garam.  Dari sisi  produksi, mayoritas  produsen  garam  adalah  petambak  garam  yang  secara  sosial  dan  ekonomi lemah, keterbatasan akses modal sehingga mereka terperangkap dalam sistem ijon, serta terjadinya alih fungsi lahan pegaraman rakyat.
Dalam tataniaga selain melibatkan jaringan produksi, rupanya serangkaian proses distribusi merupakan suatu hal  yang tidak dapat terlewatkan. Selaras dengan penelitian (Rochwulaningsih,  2013)  terdapat  beberapa  pola  distribusi,  antara  lain:  (1)  distok sementara  untuk  kemudian  dijual  kepada  pedagang  tengkulak  setelah  ada  marjin keuntungan yang signifikan, dan (2) langsung dijual kepada pedagang atau makelar jika membutuhkan  uang  mendesak  atau over  stock .  Selama  ini  pola  1  cenderung  lebih dominan,  karena  orientasinya  lebih  didasarkan  kepentingan  bisnis/berdagang.  Bahkan kegiatan  penimbunan  tersebut  dilakukan  dalam  jangka  waktu  lebih  dari  satu  tahun, dalam  penelitian  ini  terdapat  petambak  yang  melakukan  penimbunan  stok  dari  tahun 2021  hingga  akhir  tahun  2023.  Kemudian  garam  akan  dijual  ketika  harga  berada  pada posisi yang cukup menguntungkan.
Beberapa  penemuan  hasil  penelitian  sebelumnya  menunjukan  bahwa  proses distribusi  komoditi  garam  di  Indonesia  belum  dapat  dikatakan  efisien  dan  cenderung mengakibatkan berbagai permasalahan lainnya dalam tataniaga. Terutama permasalahan dalam memenuhi angka kebutuhan komoditi garam dan posisi petambak yang tergolong
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
lemah  karena  besarnya  disparitas  antara  harga  jual  dari  petambak  dengan  harga  akhir bagi konsumen (Al Amien & Adrienne, 2020; Maflahah & Asfan, 2019).
Selain  itu,  aspek  kualitas  memiliki  peranan  penting  bagi  komoditi  untuk mempengaruhi  nilai  jual  dan  posisi  di  pasaran.  Tentunya  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan bagi aspek kualitas, termasuk berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya.  Hasil  penelitian  sejalan  dengan  penelitian  Izzaty  dan  Permana (2011) yang menyatakan bahwa petambak menjual komoditi garam pada saat harga naik tanpa memperhitungkan  dengan lanjut  mengenai  tingkat  kualitas komoditi garam  yang akan di panen karena desakan kebutuhan sehari-hari membuat petambak.
Mengacu  pada  penelitian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  keterkaitan antara  kualitas  dan  harga  komoditi  garam  tidak  terpisahkan  dan  saling  mempengaruhi. Menurunnya  motivasi  petambak  dalam  meningkatkan  kualitas  disebabkan  oleh rendahnya harga garam di tingkat petambak (Izzaty & Permana, 2011; Wiraningtyas et al .,  2017).  Hal  ini  diperparah  dengan  banyaknya  keterbatasan  yang  dimiliki  petambak dalam  meningkatkan  kualitas  hasil  panennya,  seperti  waktu  yang  lama  untuk menghasilkan garam yang berkualitas (Erlina & Kurniawan, 2015) ataupun keterbatasan lahan, gudang dan permodalan (Izzaty & Permana, 2011).
Hasil  penelitian  ini  juga  mengungkapkan  faktor  lainnya  yang  mempengaruhi harga komoditi garam yang diantaranya ialah; keberadaan impor, keterbatasan petambak terhadap  akses  informasi  pemasaran,  penguasaan  pasar  oleh  satu  pihak  terutama  aktor tengkulak  yang  dapat  menentukan  harga  secara  sepihak,  serta  belum  adanya  regulasi yang  mengatur  ketetapan  harga  terendah  dari  komoditi  garam.  Dari  berbagai  faktor tersebut,  dalam  penelitian  lainnya  juga  dijelaskan  bahwa  harga  garam  di  pasar  dalam realitas  hanya  ditentukan  dan  dikendalikan  oleh  perusahaan  tertentu,  tercipta  kartel dalam  tata  niaga  garam.  Oleh  karena  itu,  meskipun  pemerintah  sudah  berusaha memproteksi  garam  rakyat  pada  waktu  panen  raya,  kenyataannya  garam  impor  masih membanjir yang menyebabkan harga garam rakyat hancur (Rochwulaningsih, 2013).
Dalam  tataniaga  garam,  penentuan  harga  sebenarnya  dapat  dilakukan  oleh  para petambak.  Bahkan  jika  kelompok  petambak  garam  dapat  kompak  untuk  menentukan harga  garam  dalam  pasar,  tentu  akan  menguntungkan  para  petambak.  Akan  tetapi faktanya para petambak tidak ingin mengambil resiko untuk menghadapi tengkulak atau para aktor yang dapat mendominasi jaringan pasar. Sehingga celah bagi petambak untuk mendapatkan  akses  pasar  dapat  dikatakan  sulit.  Hasil  penelitian  tersebut  didukung dalam  penelitian  lainnya  yang  mengatakan  bahwa  di  tingkat  komunitas  petambak garam,  struktur  pasar  yang  terbangun  tercermin  dari  pola  hubungan  antara  petambak produsen bahan baku dan pelaku pasar yang pada umumnya terdiri dari petambak besar, makelar,  tengkulak,  penyetok,  pengepul  pabrikan,  dan  distributor.  Faktanya,  kekuatan ini  menguasai  jaringan  dan  akses  pasar;  bahkan  struktur  pasar  terkonstruksi  melalui relasi-relasi  sosial  yang  saling  mengikat  mereka  dalam  suatu  jaringan  ( network ) (Rochwulaningsih, 2016).
Berdasarkan  hal  tersebut,  peneliti  menyimpulkan  bahwa  kondisi  harga  dan pemasaran  komoditi  garam  masih  terbilang  lemah,  hal  ini  dikarenakan  belum  adanya kelembagaan  petambak  garam  yang  kuat.  Perlu  adanya  bentuk  perlindungan  terhadap kepentingan para petambak garam serta mediator bagi petambak garam dalam menjalin kerjasama  dengan  pihak  ketiga.  Posisi  tawar  komunitas  petambak  garam  sangat  lemah disebabkan belum memiliki lembaga representatif yang solid dan kuat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan petambak garam (Izzaty & Permana, 2011).
Ditingkat  pengambilan  kebijakan  dan  regulasi,  pemerintah  telah  melakukan
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024,
Hal. 38-51
beberapa  upaya  peningkatan  produktivitas  terhadap  komoditi  garam  melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kementerian tersebut telah menginisiasikan  program  Pengembangan  Usaha  Garam  (PUGAR)  sebagai  bentuk pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan Pemberdayaan  Nelayan,  Pembudi  Daya  Ikan,  dan  Petambak  Garam.  Dalam  keputusan Menteri  Kelautan  Dan  Perikanan  Republik  Indonesia  nomor  9/SJ  tahun  2022 mengatakan  bahwa  PUGAR  merupakan  bentuk  political  will  pemerintah  untuk meningkatkan kesejahteraan petambak garam  rakyat. PUGAR menggunakan 4 (empat) pendekatan yang terdiri atas (1) produktivitas, yakni jumlah garam yang dihasilkan per luasan  lahan;  (2)  kualitas,  terkait  dengan  kandungan  NaCl  atau  mineral  lainnya;  (3) kontinuitas,  sebagai  jaminan  pasokan  garam;  dan  (4)  korporatisasi,  yang  berarti  pola usaha  yang  bergerak  dalam  wadah  kelembagaan  usaha  dan  menerapkan  budaya korporasi.
Selain  itu,  terkait political  will pemerintah  dalam  rangka  meningkatkan produktivitas  komoditi  garam  juga  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sumenep  yang  telah  menyediakan  program  bantuan  yang  bersumber  dari  APBD. Bentuk  bantuan  tersebut  nantinya  akan  menyesuaikan  dari  permintaan  para  petambak, umumnya  berbentuk  fasilitas  peralatan  petambak  dan  diberikan  kepada  Kelompok Usaha Garam (KUGAR). Namun, berdasarkan hasil dari penelitian menunjukan bahwa terdapat ketidakmerataan dalam penerapan PUGAR atau KUGAR. Seperti yang terjadi pada  daerah  bagian  kepulauan  Kabupaten  Sumenep  bahwa  terdapat  ketidakmerataan dalam  akses  penggunaan  teknologi,  sementara  dibagian  daratan  dapat  dikatakan  lebih baik dalam hal tersebut.
Disamping  itu,  keberadaan  garam  impor  yang  terjadi  karena  rendahnya  kualitas garam  lokal  serta  ketidakberdayaan  garam  lokal  dalam  memenuhi  angka  kebutuhan, menyebabkan  pemerintah  bergantung  pada  angka  kuota  impor  untuk  tetap memenuhinya.  Keberadaan  Regulasi  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia  Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Garam, dirasa belum cukup untuk melindungi keberadaan garam lokal dari aktivitas impor. Dampaknya adalah stabilitas harga garam lokal cukup terganggu. Hal ini selaras dengan penelitian Ghozali dan Samputra (2022) yang menyatakan bahwa dampak negatifnya atas kebijakan impor dapat mengakibatkan seperti  menurunnya  kesejahteraan  petambak  garam,  menurunnya  harga  garam  rakyat, sehingga  menyebabkan  petambak  garam  kesulitan  modal  untuk  memproduksi  garam dalam memenuhi kebutuhan garam nasional yang setiap tahunnya meningkat.
Sedangkan economic  interest dalam  tataniaga  garam  terjadi  karena  adanya beberapa aktor dalam jaringan pasar. Kehadiran tengkulak  yang mendominasi  jaringan pasar  merupakan  salah  satu  bentuk  dari economic  interest terhadap  tataniaga  garam. Sebenarnya  salah  satu  bentuk politicall  will pemerintah  dalam  tataniaga  garam  yang seringkali  dipertanyakan  adalah  mengenai  regulasi  atas  harga  acuan  komoditi  garam yang sampai saat ini tidak ada kepastian dalam menentukan harga awal garam. Keadaan ini  tidak  seperti  komoditi  pangan  lainnya  yang  memiliki  ketetapan  harga  setiap tahunnya.  Faktanya  penetapan  harga  komoditi  hanya  berlaku  terhadap  beberapa  bahan pokok  seperti  yang  di  atur  dalam  Peraturan  Menteri  Perdagangan  Republik  Indonesia Nomor  07  Tahun  2020  tentang  Penetapan  Harga  Acuan  Pembelian  di  Petambak  dan Harga Acuan Penjualan di Konsumen. Akan tetapi sampai saat ini kenyataannya harga garam lokal pun belum diatur sehingga fluktuatif mengikuti pasar (Ardhi, 2021). Selain itu  adanya  pihak-  pihak  yang  menguasai  harga  garam  di  pasar,  tidak  dapat  dipungkiri bahwa  menjadi  salah  satu  penyebab  permasalahan  struktural  dalam  tataniaga  garam.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
Serta  adanya  indikasi  yang  berpeluang  bagi  kartel  untuk  memonopoli  pasar  termasuk harga garam.
Konsep Actor-Network  Theory mengatakan  bahwa  sesama  aktor  dapat mempengaruhi aktor lainnya, akan tetapi Latour (1998) berpendapat bahwa aktor-aktor tersebut  ditentukan  semata-mata  oleh  ikatan  mereka  dengan  aktor-aktor  lain.  Dengan adanya persaingan kepentingan didalam kebijakan garam, menggambarkan bahwa aktor yang  terlibat  dalam  tataniaga  secara  sistematis  terhimpun  berdasarkan  kepentingan mereka dalam tataniaga garam. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah  untuk  mengevaluasi  setiap  regulasi  dan  kebijakan  yang  secara  langsung berkaitan dengan eksistensi garam rakyat. Tujuannya agar rantai tataniaga garam dapat menjadi jelas dan lebih berpihak terhadap komoditi garam rakyat.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  membahas  mengenai  benturan  kepentingan  dari  berbagai  pihak terhadap  komoditi  garam  menimbulkan  dinamika  dalam  tataniaga  garam,  antara political  will  pemerintah  dalam  mensejahterakan  para  petambak  garam  dan  economic interest dari pihak lain yang ingin memperoleh manfaat ekonomis sebesar-besarnya dari tata  niaga  garam  ini.  Hasil  penelitian  ini  dianalisis  dengan  menggunakan  perspektif Actor-Network  Theory .  Teori  ini  digunakan  untuk  membantu  peneliti  dalam menganalisis  keterkaitan  para  aktor  yang  berpengaruh  pada  dinamika  tataniaga  garam. Penelitian  menggunakan  pendekatan  data  primer  berupa  wawancara  pihak  yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah di daerah Kabupaten Sumenep. Triangulasi dilakukan dengan menggunakan data sekunder dan juga antar-peneliti. Selanjutnya, data penelitian  dilakukan  pemetaan  berdasarkan  thematic  analysis  dengan  menggunakan NVIVO untuk manajemen datanya.
Berdasarkan  tinjauan Actor-Network  Theory ,  pemerintah  sebenarnya  merupakan aktor memiliki pengaruh besar untuk membangun jaringan aktor lain. Dapat dilihat dari berbagai  peran  dan  upaya  yang  pemerintah  lakukan  untuk  mengatur  tataniaga  garam sebagai bentuk political will pemerintah berupa kebijakan dan regulasi. Namun, adanya persaingan  kepentingan  didalam  kebijakan  garam  menggambarkan  bahwa  aktor  yang terlibat, secara sistematis telah terhimpun pada suatu jaringan berdasarkan kepentingan mereka  yang  lebih  berdasarkan  pada  economic  interest  yang  menguntungkan kelompoknya  sendiri.  Hal  tersebutlah  yang  menyebabkan  adanya  keterbatasan  dan kelemahan  pemerintah  dalam  merealisasikan  political  will  untuk  mengatur  proses tataniaga yang akhirnya berdampak kepada kesejahteraan petambak garam.

## Acknowledgement:
We  gratefully  acknowledge  funding  provided  by  the  Lembaga  Penelitian  Pengabdian kepada  Masyarakat  (LPPM)  Universitas  Trunojoyo  Madura  contract  number: 5660/UN46.4.1/PT.01.03/2023.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Amien,  D.,  &  Adrienne,  F.  (2020). Tantangan  dan  Potensi  Garam  Nasional .
Sumber: https://ppi.id/ppid-content/uploads/2020/10/PPI-Brief-No-11-2020- Komisi-Maritim.pdf. Ardhi, S. (2021). P roblematika Garam Nasional . Sumber:
https://ugm.ac.id/id/berita/21284-problematika-garam-nasional/.
Atmadji, E. (2004). Analisis Impor Indonesia. Ekonomi Pembangunan , 9, 33–46. DOI:
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 15 No. 1, Maret 2024,
Hal. 38-51
https://doi.org/https://doi.org/10.20885/ejem.v9i1.623. Callon, M.  (2001). Actor-Network Theory . In International Encyclopedia  of  the Social & Behavioral Sciences , 62–66. Citradi, T. (2021). Garis Pantai RI Terpanjang Tapi Garam Masih Impor, Kok Bisa? I. Sumber:
www.cnbcindonesia.com.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20210420144726-4-239315/garis-pantai-ri- terpanjang-tapi-garam-masih-impor-kok-bisa
Daryanto, A., Sahara, & Kesumariani, P. (2021). Tata Niaga Produk Pertanian. [Modul Kuliah]. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
Destriapani,  E.,  Sarwoprasodjo,  S.,  &  Sadono,  D.  (2021).  Pemanfaatan  Website  Desa untuk Pembangunan: Perspektif Actor-Network Theory . Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 9(3). DOI: https://doi.org/10.22500/9202137657. Erlina,  M.,  &  Kurniawan,  T.  (2015).  Peningkatan  Kapasitas  Kelembagaan  Garam Rakyat  Untuk  Mendukung  Industri  Garam  Di  Indonesia.  B uletin  Ilmiah  Marina Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan , 1(2). DOI:
http://dx.doi.org/10.15578/marina.v1i2.2071
Ghozali, A. B. M.,  & Samputra, P. L. (2022). Strategi Kebijakan Impor Garam Dalam Melindungi  Produksi  Garam  Nasional. International  Journal  of  Demos ,  4(4). DOI: https://doi.org/https://doi.org/10.37950/ijd.v4i4.341
Izzaty, & Permana, S. H. (2011). Kebijakan Pengembangan Produksi Garam Nasional. Jurnal DPR RI . DOI: https://doi.org/10.22212/jekp.v2i2.122
Jamil,  A.,  Tinaprilla,  N.,  &  suharno.  (2017).  Faktor-Faktor  yang  Memengaruhi Permintaan  dan  Efektivitas  Kebijakan  Impor  Garam  Indonesia. Buletin  Ilmiah Litbang Perdagangan , 11(1). DOI:
https://doi.org/https://doi.org/10.30908/bilp.v11i1.73
Latour,  B.  (1998). On  Actor-Network  Theory:  A  few  definition .  New  York:  Oxford University Press..
Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory . New York: Oxford University Press.
Maflahah, I., & Asfan, D. (2019). Agroindustri Garam . Johor: UTM Press. Mukhlishin, A., & Suhendri, A. (2017). Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam. 2.
Murdoch,  J.  (1997).  Towards  a  geography  of  heterogeneous  associations. Sage Journals , 21(3). https://doi.org/https://doi.org/10.1191/030913297668007261 Nuryanto,  A.  (2019).  Keberhasilan  dan  Dampak  Penerapan  Sistem  Informasi  Desa dalam  Perspektif Actor-Network  Theory (Studi  Kasus  di  Desa  Ngumbul Kabupaten Pacitan). [Sripsi]. Surakarta: Univesitas Muhammadiyah Surakarta.
Patton, M. Q. (1990). Qualitative evaluation and research methods. United States: Sage Publication.
Pratiwi,  F.  (2023). Kemenperin  Optimalkan  Produksi  dan  Penyerapan  Garam  Dalam Negeri . Sumber: ekonomi.republika.co.id.
https://ekonomi.republika.co.id/berita/rxabc2457/kemenperin-optimalkan- produksi-dan-penyerapan-garam-dalam-negeri.
Pratiwi,  I.  (2017). Indonesia  Akan  Impor  Garam  Dari  Australia? .  Sumber: ekonomi.republika.co.id.
https://ekonomi.republika.co.id/berita/otsnzc383/indonesia-akan-impor-garam- dari-australia
Rahardjo,  M.  (2010).  Metode  pengumpulan  data  penelitian  kualitatif.  Malang:  UIN
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 15 No. 1, Maret 2024, Hal. 38-51
Malik Ibrahim Malang. Riyanto,  A.,  &  Fathoni,  M.  (2022).  Analisis  ANT  ( Actor-Network  Theory )  dalam Presidensi  G20  Arab  Saudi  Tahun  2020  untuk  Menghadapi  Tantangan Perekonomian  Global  di  Masa  Pandemi  COVID-19. Jurnal  Hubungan Internasional Peradaban , 1.
Rizky,  M.  (2023).  Sat  Set!  RI  Geber  Produksi  Garam  dengan  Anggaran  “Mini.”
Sumber:
www.cnbcindonesia.com.
https://www.cnbcindonesia.com/news/20230130160845-4-409406/sat-set-ri- geber-produksi-garam-dengan-anggaran-mini
Rochwulaningsih.  (2013).  Tata  Niaga  Garam  Rakyat  Dalam  Kajian  Struktural.  Jurnal Sejarah Citra Lekha , 17(1) 59–66.
Rochwulaningsih, Y. (2016). Senjata Kaum  Lemah: Perlawanan  Sehari-Hari Petambak Garam. Jurnal Sejarah Citra Lekha , 1(2), 121–132. Singgalen,  Y.  A.  (2021). Actor-Network  Theory and  Sentiment  Analysis  on  Regional Development  Issues  and  Politics  in  Social  Media. Jurnal  Komunikasi ,  13(1),  89. DOI: https://doi.org/10.24912/jk.v13i1.9627.
Stanton, W. J. (1990). Prinsip Prinsip Pemasaran (9th ed.). Jakarta: Erlangga. Uden,  L.,  &  Francis,  J.  (2010).  Service  innovation  using Actor-Network  Theory . In Actor-Network  Theory  and  Technology  Innovation:  Advancements  and  New Concepts , 20–40. DOI:  https://doi.org/10.4018/978-1-60960-197-3.ch002. Wati, Y. M., Daryanto, A., & Setiawan, I. (2013). Pengembangan Strategi Bersaing PT. Garam (Persero) Dalam Tataniaga Garam Indonesia. Jurnal Kesejahteraan Sosial , 2(1), 21–26.
Wiraningtyas, A., Sandi, A., Sowanto,  &  Ruslan. (2017). Peningkatan  Kualitas Garam Menjadi Garam Industri di Desa Sanolo Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Jurnal Karya Abdi Masyarakat , 1. DOI: https://doi.org/10.22437/jkam.v1i2.4292.