## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index

## URGENSI PENGATURAN KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PENANGANAN TINDAK PIDANA

## Achmad Dewa Nugraha
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Email: achmad.dewa.n-2019@fh.unair.ac.id
* Corresponding Author: achmad.dewa.n-2019@fh.unair.ac.id Info Artikel Abstrak Diterima, 20/03/2023 Keadilan  Restoratif (restorative  justice) dewasa  ini  sering  digunakan  oleh institusi  penegak  hukum  dalam  menyelesaikan  perkara  pidana  yang  sedang ditangani.  Namun  belum  ada  aturan  yang  secara  tegas  mengatur  agar  terdapat satu  pandangan  yang  sama  dari  setiap  institusi  penegak  hukum  dalam mengimplementasikan  keadilan  restoratif  tersebut  sehingga  tidak  jarang ditemukan  suatu  tindak  pidana  dihentikan  dengan  berdasarkan  keadilan restoratif  namun  bagi  institusi  lembaga  lainnya  yang  terkait  dalam  sistem peradilan  pidana  di  Indonesia  perkara  tersebut  tidak  daapt  dihentikan  dengan pendekatan  keadilan  restoratif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan gambaran  terkait  pelaksanaan  keadilan  restoratif  sebagai  dasar  penghentian penanganan  perkara  pidana  dan  bagaimana  pelaksanaan  keadilan  restoratif dimasa  yang  akan  datang  dalam  penghentian  perkara  pidana.  metode  yang digunakan  dalam  jurnal  ini  adalah  metode  penelitian  normatif  dengan mendasarkan peraturan dan sumber hukum lain yang relevan dengan jurnal ini. dalam  jurnal  ini  dapat  dipahami  bahwa  saat  ini  masih  terdapat  perbedaan pandangan  dari  setiap  institusi  penegak  hukum  tindak  pidana  yang  dapat diselesaikan  dengan  keadilan  restoratif,  dengan  adanya  perbedaan  pandangan tersebut  telah  saatnya  Indonesia  memiliki  satu  aturan  khusus  terkait  keadilan restoratif  yang  menjadi  rujukan  bersama  bagi  setiap  institusi  penegak  hukum dalam  mengimplementasikan  keadilan  restoratif  serta  dalam  juranl  ini  penulis memberikan  masukan  terkait  jenis  tindak  pidana  yang  bisa  dihentikan penanganannya berdasarkan keadilan restoratif.
Direvisi, 13/04/2023
Dipublikasi, 15/04/2023
Kata Kunci: Keadilan Restorattif, Tindak Pidana, Institusi Penegak Hukum
Abstract (10 pt)
Keywords: Restorative Justice, Criminal Offense, Law Enforcement Institution Restorative  justice  is  currently  often  used  by  law  enforcement  institutions  in resolving  criminal  cases  that  are  being  handled.  However,  there  is  no regulation  that  explicitly  regulates  so  that  there  is  one  common  view  of  each law enforcement institution in implementing restorative justice so that it is not uncommon to find a criminal offense being stopped based on restorative justice but for other institutions involved in the criminal justice system in Indonesia the case cannot be stopped with a restorative justice approach. This research aims to  provide  an  overview  of  the  implementation  of  restorative  justice  as  a  basis for  terminating  the handling of  criminal  cases  and  how  the  implementation of restorative justice will be in the future in the termination of criminal cases. the method  used  in  this  journal  is  a  normative  research  method  based  on regulations  and  other  legal  sources  relevant  to  this  journal.  In  this  journal,  it can  be  understood  that  currently  there  are  still  different  views  from  each  law enforcement  institution  on  criminal  offenses  that  can  be  resolved  with restorative justice, with these different views it is time for Indonesia to have a special  regulation  related  to  restorative  justice  which  is  a  common  reference
for each law enforcement institution in implementing restorative justice and in this journal the author provides input regarding the types of criminal offenses that can be stopped handling based on restorative justice.

## PENDAHULUAN
Hukum  pidana  pada  dasarnya  memang  sangat  lekat  dengan  Asas  Legalitas  yang menekankan  bahwa  tidak  ada  suatu  tindak  pidana  yang  boleh  dipidana  tanpa  adanya  suatu aturan yang tegas mengatur bahwa tindak pidana tersebut dianggap dapat dipidana dan pelaku tindak  pidana  tersebut  dianggap  mampu  untuk  dibebankan  pertanggungjawaban  pidana berdasarkan  tindak  pidana  yang  telah  dilakukannya  dan  harus  berdasarkan  suatu  aturan hukum yang mengatur suatu tindak pidana sebelum tindak pidana tersebut terjadi.
Hal ini pada dasarnya ibarat pisau bermata dua, satu sisi memiliki makna yang sangat penting dalam penegakan hukum pidana agat setiap tindak tanduk dari aparat penegak hukum haruslah  berdasarkan  aturan  yang  berlaku  dan  menekan  potensi  terjadinya  tindakan  yang sewenang  –  wenang  dari  aparat  penegak  hukum  dalam  menangani  suatu  tindak  pidana. Namun  disisi  lain  terlebih  dengan  mengedepankan  kepastian  hukum,  akan  sangat  riskan terjadi penyamarataan terhadap semua tindak pidana tanpa memperhatikan secara serius siapa yang  melakukan  dan  latar  belakang  pelaku  melakukan  tindak  pidana  tersebut  pada  sudah barang tentu setiap tindak pidana yang terjadi terdapat karakteristik tertentu.
Asas  Legalitas  serta  dengan  mengedepankan  kepastian  hukum  dalam  suatu  perkara tertentu  dirasa  sangat  membebankan  oleh  masyarakat  seperti  kasus  –  kasus  yang  pernah terjadi seperti seorang nenek yang diduga mencuri beberapa buah kakao, seorang anak yang diduga  melakukan  pencurian  sandal  milik  anggota  Polri  dan  lain  sebagainya  namun  tetap diproses sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia semakin lama semakin menimbulkan  kegemasan,  kekecewaan,  rasa  keadilan  yang  didambakan  dan  tuntutan  dari masyarakat kepada negara untuk memperbaiki sistem peradilan yang berlaku di Indonesia.
Menghadapi  tuntutan  tersebut  maka  dewasa  ini restorative  justice atau  keadilan restoratif menjadi topik pembahasan yang sering didengungkan khususnya berkaitan dengan sistem  peradilan  pidana  (SPP)  di  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  gencarnya penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice terhadap beberapa perkara oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini didasarkan pada beberapa perkara pidana yang  apabila  memperhatikan  kerugian  yang  muncul  dan  dampak  dari  akibat  tindak  pidana yang    terjadi    tersebut  maka  kerugian  tersebut  bukanah  kerugian  yang  besar  dan  tidak berdampak  luas,  namun  dirasa  sangat  disayangkan  dan  tidak  memenuhi  rasa  keadilan  yang didambakan masyarakat.
Berdasarkan  upaya  untuk  menjawab  harapan  dan  tantangan  dari  masyarakat  untuk membentuk  iklim  penegakan  hukum  sebagaimana  yang  didambakan  oleh  masyarakat, Restorative justice dipandang perlu untuk dilaksanakan agar mengakomodir rasa kegeraman dan  kekecewaan  masyarakat  yang  membandingkan  dengan  tindak  pidana  yang  lebih  besar kerugiannya dan guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dengan mengedepankan dan berpihak  pada  kepentingan  korban.  Sehingga  pemidanaan  tidak  hanya  berorientasi  kepada penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana, namun juga mencari alternatif terbaik untuk mengembalikan kondisi dari korban setidak – tidakya mendekati kondisi korban ketika belum terjadi  tindak  pidana  terhadap  diri  korban.  Namun  dalam  praktiknya  tidak  jarang  sering
terjadi  perdebatan  diantara  praktisi  dan  akademisi  dibidang  hukum  terkait  pelaksanaan penyelesaian perkara dengan berdasarkan keadilan restoratif.
Namun  apabila  membahas  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  perkara  pidana, maka  kembali  merujuk  pada  Pasal  109  KUHAP  sampai  dengan  Pasal  Pasal  140  KUHAP yang  bergantung  pada  tingakatan  penanganan  suatu  perkara  pidana  antara  penyidikan  dan penuntutan, bahwa terdapat 3 (tiga) alasan suatu perkara dapat dihentikan baik dalam proses penyidikan ataupun penuntutan yaitu antara lain sebagai berikut:
1. Tidak terdapat cukup alat bukti;
2. Pertistiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Perkara ditutup demi hukum.
Lebih jauh untuk memahami apa yang dimaksud dengan “perkara ditutup demi hukum” pun  terdapat  tiga  alasan  yaitu Nebis  in  idem, tersangka  meninggal  dunia  dan  daluarsa sebagaimana Pasal 76 KUHP, Pasal 77 KUHP, Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 KUHP.
Apabila merujuk pada Pasal 109 sampai dengan 140 KUHAP tersebut dapat dipahami bahwa  tidak  terdapat  alasan  dengan  mendasarkan restorative  justice sebagai  alasan  yang dapat  digunakan  untuk  menghentikan  suatu  perkara  pidana.  Namun  dalam  praktiknya restorative  justice tetap  diterapkan  khususnya  oleh  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Praktik  penegakan  hukum  yang  terjadi,  tidak  jarang  penyidik  dalam  hal  ini  penyidik Polri  mengeluarkan  Surat  Perintah  Penghentian  Penyidikan  (SP3)  berdasarkan  keadilan resotratif  dan  sama  halnya  dengan  Kejaksaan  RI  yang  mengeluarkan  Surat  Keputusan Penghentian  Penuntut  (SKPP)  dengan  mendasarkan  pada  aturan  internal  masing-masing institusi yang mengatur terkait dengan keadilan restoratif tersebut. Sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan terkait dengan keadilan restoratif padahal penyidik dan penuntut umum merupakan  satu  kesatu  yang  tidak  terpisahkan  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia yang sudah barang tentu harusnya memiliki pandangan  yang sama terkait dengan penangan suatu  perkara  termasuk  dalam  hal  penghentian  perkara  berdasarkan  keadilan  restoratif.  Hal ini pula terjadi dikarenakan tidak ada aturan yang lebih tinggi yang dapat menjadi pemersatu pandangan bagi semua aparat penegak hukum dalam penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif sehingga dewasa ini pelaksanaan penghentian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif masih terkesan berjalan sendiri-sendiri .
Berdasarkan  uraian yang dikemukakan penulis, maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan  judul  “URGENSI  PENGATURAN  KEADILAN  RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) SEBAGAI DASAR PENGHENTIAN PERKARA PIDANA”

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian dengan mendasarkan pada bahan-bahan kepustakaan sebagai bahan dasar untuk melakukan penelitian dan bahan-bahan kepustakaan  tersebut  haruslah  bahan-bahan  yang  relevan  dengan  isu  hukum  yang  diajukan dalam penelitian. 1 Bahan-bahan hukum  yang dimaksud yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum primair yaitu bana hukum yang bersifat autoritatif seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan
1 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum Normatif  (Suatu  Tinjauan  Lengkap), Rajawali  Pers, Jakarta, 2001 hlm. 1
dan  putusan-putusan  hakim. 2 Selain  bahan  hukum  primer  tersebut,  terdapat  pula  bahan hukum  sekunder  yaitu  publikasi-publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen resmi  seperti  buku,  kamus  hukum,  jurnal  hukum  dan  komentar  atas  putusan  pengadilan. 3 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:
1. Pendekatan Perndang-undangan (statute approach).
Peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah  peraturan  perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan.  Dari  pengertian  tersebut  perturan perundang-undangan  secara  singkat  terdiri  dari  legislasi  dan  regulasi. 4 Legislasi  dan regulasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  antara  lain  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  dan  peraturan-peraturan  internal  dari  lembaga  penegak  hukum terkait dengan penerapan keadilan restoratif atau restorative justice yang seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tanggal  22  Desember  2020  Tentang  Pedoman  Penerapan Restorative Justice di  Lingkungan Peradilan Umum.  pendekatan perundang-undangan ini gunakan untuk mengakomodir penggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan guna  menjawab  isu  hukum  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  atau  berasal  dari  bahan hukum primer.
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
Pendekatan konseptual digunakan untuk melakukan penelitian dengan beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. 5 Dikarenakan belum adanya aturan  yang  secara  tegas  mengatur  keadilan  restoratif  sebagai  salah  satu  alasan penghentian  penanganan  perkara  pidana,  maka  guna  membangun  bangunan  argumentasi dalam  penelitian  ini,  penulis  memperkuat  dengan  pendekatan  konseptual  dengan mendasarkan  pada  konsep  yang  telah  disampaikan  oleh  para  ahli  terkait  dengan penghentian  penanganan  perkara  pidana  baik  pada  tahap  penyidikan  ataupun  penuntutan dan  alasan-alasan  penghentian  penyidikan  ataupun  penuntutan  tersebut.  Adapun pandangan-pandangan tersebut diperoleh dari bahan hukum sekunder seperti halnya buku- buku yang relevan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keadilan Restoratif (restorative justice) Berdasarkan Sudut Pandang Lembaga Penegak Hukum di Indonesia
Hukum  merupakan  sekumpulan  peraturan  yang  bersifat  umum  karena  berlaku  untuk setiap  orang  serta  normatif  karena  secara  tegas  mengatur  terkait  perbuatan  yang  boleh  dan tidak boleh untuk dilakukan sehingga hukum merupakan unsur terpenting dalam menciptakan kondisi  yang  kondusif  dengan  mengatur  dan  menyesuaikan  kepentingan  setiap  orang  dalam
2 Peter Mahmud Marzuk, Penelitian Hukum, Prenadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 181
3 Ibid, hlm. 181
4 Ibid, hlm. 137
5 Ibid, hlm. 177
hidup  bermasyarakat  dan  untuk  menghindari  terjadinya  konflik. 6 Begitupun  dengan  hukum pidana  yang  menjadi  senjata  untuk  melindungi  kepentingan  hukum  masyarakat  dari perbuatan  tercela. 7 Serta  hukum  pidana  juga  sebagai  sarana  yang  digunakan  untuk penanggulangan  tindak  pidana. 8 Walaupun  dalam  praktiknya  hukum  pidana  diibaratkan sebagai  pedang  bermata  dua,  disatu  sisi  digunakan  untuk  melindungi  masyarakat  dari  suatu tindak  pidana,  namun  di  sisi  lain  hukum  pidana dapat  melangar  hak  asasi  seseorang  seperti pengekangan kebebasan, hilangnya hak politik seseorang dan lain sebagainya.
Tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  Bahasa  Belanda  yaitu strafbaarfeit merupakan  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  pidana  oleh  hukum  pidana. 9 Apabila mengikuti  pemikiran  dari  Moeljatno  bahwa  tindak  pidana  merupakan  suatu  perbuatan  yang melanggar  suatu  aturan  pidana  maka  hal  ini  relevan  dengan  asas  Legalitas  yang  menjadi pondasi  dalam  hukum  pidana  yang  pada  intinya  mengharuskan  adanya  suatu  aturan  pidana yang  diatur  secara  tegas  terlebih  dahulu  sebelum  menindak  suatu  tindak  pidana  dan  harus mengandung  aturan  pidana  yang  dilanggar  dan  perbuatan  yang  tercela. 10 Hal  ini  diperlukan agar dapat  menghindari  masyarakat  dari perbuatan sewenang  – wenang dari aparat  penegak hukum apabila tidak ada aturan yang secara tegas mengatur suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.
Adanya  tindak  pidana  berakibat  adanya  pidana  yang  dapat  dibebankan  kepada  pelaku tindak  pidana.  Pidana  ini  sendiri  dapat  disimpulkan  sebagai  penderitaan  yang  sengaja diberikan  negara  kepada  seseorang  dan  pidana  itu  sebagai  reaksi  terhadap  seseorang  yang melanggar  hukum  pidana  atau  melakukan  tindak  pidana. 11 Terdapat  dua  persyaratan  yang harus  terpenuhi  sebagai  syarat  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana,  kedua  persyarat tersebut antara lain actus reus (delictum) yaitu perbuatan criminal sebagai syarat pemidanaan objektif dan mens rea yaitu pertanggungjawaban kriminal sebagai syarat pemidanaan. 12
Memahami  persyaratan  pemidanaan  kepada  pelaku,  selain  memperhatikan  tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku juga perlu diperhatikan kemampuan pertanggungjawaban pidana  yang  dipahami  sebagai  dapat  atau  tidaknya  dipidana  pelaku  tindak  pidana. 13 Setiap pelaku tindak pidana tidak dapat serta - merta dinyatakan dapat bertanggungjawab dan dapat dipidananya pelaku tindak pidana. Dasar seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila:
1. Pelaku mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk;
2. Pelaku mampu menentukan kehendak dan memahami dari perbuatan yang dilakukan. 14
Berdasarkan syarat untuk dapat dikategorikannya seseorang mampu bertanggungjawab atas  tindak  pidana  yang  dilakukan,  pelaku  bukanlah  orang  yang  sakit  mental  atau  pikiran, sehingga  mampu  berfikir  secara  rasional  dan  memutuskan  perbutan  yang  dilakukan  serta dapat pula mengurungkan tindak pidana yang akan dilakukan. Terdapat beberapa kasus yang
6 Sudikno Mertokusumo (2007). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Hal. 41
7 Didik Endro Purwoleksono (2014). Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University Press (AUP). Hal. 5
8 Jonlar  Purba  (2017). Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan  Restorative Justice. Jakarta: Jala Permata Aksara. Hal. 120
9 Moeljatnyo (1993). Azas – Azas Hukum Pidana. Jakara: Rineke Cipta hal. 56
10 Didik Endro Purwoleksono. Op.cit. Hal. 31
11 Eddy O.S. Hiariej (2015). Prinsip – Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 36 – 37.
12 Andi Hamzah (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 90
13 Didik Endro Purwoleksono, op.cit. Hal. 63
14 Moeljatno (1993), Azas-Azas Hukum Pidana , Rineke Cipta, Jakarta , hal. 165
menjadi pertanyaan bagi penyidik dan penuntut umum terkait kemampuan bertanggungjawab pelaku,  sehingga  diperlukan  pemeriksaan  oleh  ahli  dibidang  kejiwaan  agar  mendapat  dasar yang  kuat  apakah  pelaku  dinyatakan  sehat  mental  atau  tidak,  sebab  akan  berimbas  pada kemampuan bertanggungjawab dari pelaku tersebut.
Setelah  di  pahami  bahwa  pelaku  dapat  bertanggungjawab  akibat  dari  perbuatannya, maka  berlanjut  pada  pemidaan  terhadap  pelaku  berupa  pidana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 10 KUHP baik berupa pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau  dalam  waktu  tertentu,  pidana  denda  dan  pidana  tutupan  ataupun  pidana  tambahan. Namun dalam beberapa perkara tertentu orientasi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dewasa ini perlu dilakukan pergeseran dengan tidak hanya menempatkan dengan melakukan pembalasan  terhadap  pelaku  akibat  dari  perbuatannya. 15 Namun  pemidanaan  sudah seharusnya  bergeser  dengan  memperhatikan  korban  yang  mengalami  penderitaan  dan kerugian  akibat  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  pelaku  sehingga  perlu  diambil kebijakan  yang  dapat  memulihkan  kondisi  dari  korban  untuk  kembali  atau  mendekati kondisinya sebelum terjadi tindak pidana kepadanya.
hukum  pidana  seharusnya  tidaklah  selalu  memberikan  aura  negatif  dan  menyeramkan bagi  masyarakat.  Beranjak  dari  pemikiran  Jeremy  Bentham  melalui  Teori  Utilitarianisme yang  mengedepankan  kemanfaatan  sebagai  tujuan  hukum  dan  untuk  memberikan kebahagian. 16 Selaras  dengan  pemberian  hukum  juga  harus  mendatangkan  manfaat, 17 serta kemanfaatan  pun  juga  menjadi  salah  satu  cita  dari  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh Gustav Rudbrach, 18 sehinga pemidanaan bukan hanya sebatas pada penghilangan kebebasan bagi  pelaku,  namun  juga  harus  berimbas  pada  pemulihan  pelaku  agar  tidak  kembali melakukan  suatu  kejahatan  dan  bagi  korban  dapat  dipulihkan  kondisinya  seperti  atau mendekati  sebelum  terjadi  tindak  pidana  kepadanya.  Sehingga  hukum  khususnya  hukum pidana memiliki peranan sentral dan menjadi obat dalam rangka penanganan perkara pidana dan dalam rangka pemulihan kondisi korban.
Hukum  pidana  tidaklah  harus  selalu  bersifat Primum  Remidium yang  menempatkan hukum  pidana  sebagai  senjata  utama,  namun  dalam  kasus  –  kasus  tertentu  menempatkan hukum  pidana  sebagai ultimum  remidium dimana  hukum  pidana  sebagai  alternatif  terakhir untuk  menyelesaikan  suatu  masalah. 19 Beranjak  dari  pandangan  yang  menempatkan  hukum pidana  sebagai Primum  Remidium, menjadi  dasar  untuk  penanganan  perkara  pidana  dengan mengedepan  penyelesaian  suatu  perkara  pidana  dengan  pendekatan restorative  justice. Sehingga  dalam  kasus  kasus  tertentu  tidak  perlu  diselesaikan  sampai  kepada  proses persidangan  dan  apabila  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan,  maka  pidana  yang  dijatuhkan seperti  pidana  penjara  hanya  memberikan  hukuman  kepada  pelaku  namun  tidak  terdapat jaminan terhadap pemenuhan hak – hak dan pemulihan korban. Hal ini pun semakin terlihat dalam KUHAP sebagai  dasar  yuridis dalam pelaksanaan peradilan  pidana di  Indonesia, hak pelakulah  yang  lebih  banyak  dilindungi  dari  pada  hak  –  hak  korban  itu  sendiri.  Berkaitan dengan  kerangka  untuk  membentuk  sistem  yang  tidak  hanya  mensentralkan  pelaku,  namun
15 Andi Hamzah, op.cit hal. 30.
16 Wibowo, T. Tunardy (2021). Mazhab  – Mazhab Hukum : Berbagai Aliran Hukum. Available online  from  : https://www.jurnalhukum.com/mazhab-hukum/#utilitarianisme [Accessed 15 Desember, 2022]
17 Yoachim AgusTridiatno(2015). Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hal. 20
18 Jonlar Purba, op.cit. hal. 120
19 Didik Endro Purwoleksono, op.cit. hal. 8
lebih  kepada  bagaimana  pelaku  bertanggungjawab  akibat  dari  perbuatannya  dan  bagaimana pemenuhan hak – hak korban oleh pelaku serta pemulihan kondisi korban akibat dari tindak pidana yang terjadi kepadaya, maka restorative justice menjadi opsi yang dapat digunakan.
Restorative  Justice atau  keadilan  restoratif  pada  dasarnya  mengutamakan  pemulihan kondisi  pihak  –  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  tindak  pidana  serta  berorientasi  pada tanggungjawab  bagi  pelaku  akibat  dari  perbuatan  yang  dilakukannya. 20 Beranjak  dari pemahaman  tersebut,  dipahami  bahwa  dalam  penanganan  perkara  pidana  tidak  hanya berorientasi pada penghukuman teradap pelaku tindak pidana namun menempatkan tanggung pelaku  untuk  merestorasi  atau  mengembalikan  keadaan  seperti  sedia  kala  menjadi  aspek sentral  dalam  pelaksanaan restorative  justice. Terkandung  empat  aspek  penting  dalam pelaksanaan restorative justice antara lain sebagai berikut:
1. Harus diadakan pertemuan dari pihak-pihak yang terkait dalam tindak pidana tersebut;
2. Menekankan  pemulihan  hubungan  antara  pelaku  dan  korban  dengan  mengedepankan tanggungjawab pelaku kepada korban;
3. Terdapat kesepakatan bentuk tanggungjawab pelaku kepada korban.
4. Harus terdapat dialog dan saling mendengarkan antar para pihak yang telibat dalam suatu tindak pidana. 21
Dalam  praktik  penegakan  hukum  di  Indonesia,  lembaga  penegak  hukum  mulai berusaha menjawab tantangan dan harapan masyarakat dalam penegakan hukum dengan jalan menerapkan keadilan restoratif atau restorative justice dalam menyelesaikan perkara pidana, namun  dewasa  ini  lembaga  penegak  hukum  melaksanakan  penyelesaian  perkara  pidana berdasarkan  keadilan  restoratif  terkesan  berjalan  masing-masing  dengan  dibuktikan  dengan mendasarkan  pada  peraturan  internal  masing-masing  institusi  sesuai  dengan  tahapan penananganan  perkara  pidana  tersebut.  Padahal  perlu  diingat  kembali  bahwa  Sistem Peradilan  Pidana  di  Indonesia  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  dapat  dipisakan  dalam penanganan  perkara  pidana  sehingga  sudah  barang  tentu  setiap  lembaga  penegak  hukum haruslah  memiliki  satu  pandangan  yang  sama  terkait  dengan  penyelesaian  perkara  pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif.
1. Restorative Justice oleh Kepolisian Republik Indonesia
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam menerapkan keadilan restoratif sebagai dasar  penghentian  suatu  perkara  pidana  berpedoman  pada  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  Tentang  Penanganan  Tindak  Pidana Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Berdasarkan  peraturan  tersebut,  agar  suatu  perkara pidana  dapat  diselesaikan  dengan  berdasarkan  keadilan  restoratif,  sebagaimana  diatur dalam Bab II maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Persyaratan materil
1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan masyarakat;
2) Tidak berdampak konflik sosial;
3) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
4) Tidak bersifat radikalisme dan separatism;
5) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
20 Yoachim Agus Tridiatno, op.cit. hal. 34 - 37
21 Ibid. hal. 42 - 43
6) Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.
b. Persyaratan Formil:
1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
2) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.
2. Restorative Justice oleh Kejaksaan Republik Indonesia.
Sama  halnya  dengan  Polri,  Kejaksaan  Republik  Indonesia  dewasa  ini  juga  sedang gencar  –  gencarnya  menyelesaikan  suatu  perkara  pidana  berdasarkan  keadilan  restoratif atau restorative  justice. Kejaksaan  Republik  Indonesia  melakukan  penyelesaia  perkara pidana  berdasarkan restorative  justice berdasarkan  pada  Peraturan  Kejaksaan  Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut memberikan persyaratan agar suatu perkara dapat dihentikan penuntutaannya dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
b. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam  dengan  pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian  yang ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana  tidak  lebih  dari  Rp.  2.500.000,-  (dua  juta  lima ratus ribu rupiah)
Namun  dalam  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut, Kejaksaan RI telah  memberikan  pengecualian  beberapa  tindak  pidana  yang  tidak  dapat  dihentikan berdasarkan keadilan restoratif untuk perkara:
a. Tindak  pidana  terhadap  keamanan  negara,  martabat  Presiden  dan  Wakil  Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan;
b. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
c. Tindak pidana narkotika;
d. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
3. Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum
Berdasarkan  Lampiran  Surat  Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  tanggal  22  Desember  2020  Tentang  Pedoman Penerapan  Restorative  Justice  di  Lingkungan  Peradilan  Umum,  Mahkamah  Agung  turut berupaya  untuk  menerapkan  keadilan  restoratif  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara pidana.  Apabila  memperhatikan  lebih  lanjut,  pada  dasarnya  pedoman  tersebut  berisikan tata cara penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif dan sekaligus dengan perkara pidana yang dapat ditangani, antara lain sebagai berikut:
a. Perkara  tindak  pidana  ringan,  merupakan  tindak  pidana  dengan  ancaman  pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
b. Perkara anak;
c. Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum;
d. Perkara narkotika.
Apabila  memperhatikan  peraturan  yang  berlaku  secara  internal  dari  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan  RI  dan  Mahkamah  Agung,  masih  terdapat pandangan yang berdiri masing-masing dalam proses yang dilakukan oleh setiap lembaga penegak  hukum,  terutama  terkait  tindak  pidana  yang  dapat  diselesaikan  dengan  keadilan restoratif.
Restorative Justice sebagai alasan penghentian penanganan perkara pidana.
Penanganan  perkara  pidana  terdiri  dari  beberapa  tahapan  dan  setiap  tahapan  yang dilewati  tersebut  terdapat  masing-masing  pejabat  yang  berwenang,  mulai  dari  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan  dan  persidangan  di  pengadilan.  Hal  ini  perlu  untuk  dilaksanakan sebaik mungkin sebab hukum pidana erat kaitannya dengan hak seseorang.
1. Penghentian Penyidikan
Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana,  pada pokoknya  penyidikan  merupakan  serangkaian  tindakan  dari penyidik untuk mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu perkara pidana dan untuk menemukan tersangkanya.  Adapun  pejabat  yang  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 antara lain penyidik Polri dan penyidik pejabat pegawai  negeri  sipil  tertentu  yang  diberi  wewenangkhusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan  penyidikan.  Namun  tidak  jarang  dalam  menangani  suatu  perkara  pidana, terdapat kendala-kendala yang mengharuskan suatu penyidikan dihentikan oleh penyidik. KUHAP pada dasarnya telah mengatur secara limitatif keadaan yang dapat menjadi dasar penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP antara lain sebagai berikut:
a. Tidak terdapat cukup alat bukti;
b. Peristiwa bkan merupakan tindak pidana;
c. Perkara tersebut ditutup demi hukum.
Terhadap keadaan perkara ditutup demi hukum, pemahamannya dapat diperoleh dari pandagan Yahya Harahap yang berpandangan bahwa perkara ditutup demi hukum apabila perkara tersebut termasuk dalam perkara yang nebis in idem, Tersangka meninggal dunia dan perkara tersebut telah kadaluwarsa. 22

## 2. Penghentian Penuntutan
Setelah  penyidikan  selesai  dilakukan,  proses  dilanjutkan  dengan  tahap  penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan  perkara  pidana  ke  pengadilan  negeri  yang  berwenang  dalam  hal  dan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  dengan  permintaan  supaya  diperiksa dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  Selain  itu  dapat  pula  dipahami  bahwa penuntutan  terjadi  jika  suatu  perkara  telah  dilimpahkan  ke  pengadilan  sehingga  dapat dipahami  suatu  perkara  dinyatakan  telah  dilakukan  penuntutan  adalah  apakah  perkara tersebut  telah  dilimpahkan  ke  pengadilan  yang  berwenang  baik  berdasarkan  kompetensi relatif maupun kompetensi absolut atau belum dilimpahkan. 23
22 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 150.
23 Daniel  Ch.  M.  Tampoli,  Penghentian  Penuntutan  Perkara  Pidana  oleh  Jaksa  Berdasarkan  Hukum  Acara Pidana, Jurnal Lex Privatum, Vol. IV/No.2/Feb/2016, hlm. 128
Namun  sama  halnya  dengan  penyidikan,  dalam  kasus-kasus  tertentu  tidak  jarang terjadi  kendala  dalam  proses  penuntutan  yang  juga  secara  limitative  keadaan  tersebut diatur dalam KUHAP sebagaimana dalam Pasal  140 ayat (2) huruf a, antara lain sebagai berikut:
a. Karena tidak cukup alat bukti;
b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana;
c. Perkara ditutup demi hukum.
Apabila  memperhatikan  kedua  alasan  penghentian  penyidikan  oleh  Polri  atau penyidik lainnya dan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum  tersebut  diatas, tidak terdapat  keadilan  restoratif  sebagai  salah  satu  alasan  yang  dapat  digunakan  untuk menghentikan  suatu  perkara  pidana  baik  pada  tingkat  penyidikan  ataupun  pada  tingkat penuntutan.
Karena  kekosongan  aturan  yang  tegas  mengatur  terkait  dengan  keadilan  restoratif  ini, menyebabkan bermunculan aturan yang sifatnya internal dan dengan indikator yang berbeda. Sehingga  tidak  jarang  dalam  praktiknya  terdapat  perkara  yang  sudah  diserahkan  Surat Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  (SPDP)  dari  penyidik  kepada  penuntut  umum  tiba- tiba muncul Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena penyidik menyilai perkara tersebut  bisa  diselesaikan  dengan  berdasarkan  keadilan  restoratif  namun  penuntut  umum berpandangan  bahwa  perkara  tersebut  bukanlah  perkara  yang  bisa  diselesaikan  dengan keadilan restoratif dan begitupun sebaliknya, terdapat perkara yang telah dilimpahkan kepada penuntut umum oleh penyidik, namun selanjutnya dikeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) karena perkara tersebut diselesaikan dengan keadilan restoratif sehingga menyebabkan  seolah-olah  kinerja  dari  penyidik  menjadi  sia-sia.  Pada  posisi  ini  penulis berpandangan  bahwa,  apabila  memang  ingin  menyelesaikan  suatu  perkara  berdasarkan keadilan  restoratif,  maka  selesainya  terlebih  dahulu  sebelum  memasuki  tahapan  penyidikan atau  penuntutan,  karena  ketika  ketika  sudah  memasuki  proses  penyidikan  atau  penuntutan maka haruslah menghormati dan mengikuti semua yang telah diatur dalam KUHAP termasuk kedalam hal penghentian penyidikan atau penuntutan.
Ketiadaan  keadilan  restoratif  sebagai  salah  satu  alasan  penghentian  perkara  pidana tidak menutup kemungkinan menjadi masalah dikemudian hari dimana akan muncul gugatan praperadilan  terhadap  suatu  perkara  pidana  yang  diselesaikan  dengan  dasar  keadilan restoratif.  Apabila  menyinggung  praperadilan,  secara  limitative  diatur  dalam  Pasal  77 KUHAP yang mana objek dari praperadilan itu sendiri antara lain:
a. Sah  atau  tidaknya  penangkapan,  penahanan,  penghentian  penyidikan  atau  penghentian penuntutan
b. Ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang  yang  perkaran  pidananya  dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
Mahkamah  Konstitusi  Republi  Indonesia  melalui  Putusan  MK  No.  21/PUU-XII/2014 memperluas  objek  praperadilan  dengan  menambahkan  sah  atau  tidaknya  penetapan tersangka,  penggeledahan  dan  penyitaan.  Berfokus  pada  objek  praperadilan  tersebut  antara lain  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau  penuntutan,  ketika  muncul  gugatan praperadilan  yang  pada  pokoknya  menggugat  penghentian  suatu  perkara  baik  pada  tahap penyidikan  ataupun  penuntutan  yang  dihentikan  berdasarkan  keadilan  restoratif,  tidak meuntup  kemungkinan  gugatan  tersebut  akan  ditolak,  sebab  untuk  menguji  apakah
penghentian  penyidikan  atau  penuntutan  terhadap  suatu  perkara  tersebut  sah  atau  tidak, haruslah  terlebih  dahulu  diperhatikan  apakah  penghentian  perkara  pada  tahap  penyidikan ataupun  penuntutan  tersebut  didasarkan  pada  keadaan  yang  dibenarkan  dan  kemudian  baru berbicara  terkait  proses  penghentian  tersebut  dilakukan  dengan  tata  cara  yang  benar  atau tidak.  Dengan  tidak  adanya  keadilan  restoratif  sebagai  alasan  penghentian  penyidikan  atau penuntutan  seperti  yang  disinggung  diawal,  sangat  besar  kemungkinan  jika  gugatan  jika penghentian  perkara  pidana  tersebut  tidak  sah  sehingga  proses  penanganan  perkara  harus tetap  dilanjutkan.  Tentu  hal  ini  akan  memberikan  harapan  palsu  kepada  masyarakat  akan adanya keberadaan keadilan restoratif itu sendiri.
Kembali  kepada  keadilan  restoratif  yang  memang  menjadi  dambaan  bagi  masyarakat untuk iklim penegakan hukum yang berkeadilan tidak dapat dipungkiri keberadaannya sangat penting dimasyarakat  yang tidak sering terjadi permasalahan khususnya dalam ranah hukum pidana.  Sebab  melalui  pendekatan  keadilan  restoratif  inilah  kebutuhan  dari  korban  tetap diakomodir,  penekanan  terhadap  tanggungjawab  perlaku  yang  langsung  dirasakan  oleh korban  dan  korban  serta  pemenjaraan  bukan  lagi  menjadi  satu-satunya  bentuk pertanggungjawaban  pelaku  atas  pebuatannya. 24 Sehingga  bercermin  dengan  hal  tersebut sudah  sepatutnya  untuk  membentuk  satu  aturan  yang  menjadi  acuan  bersama,  sebab penegakan hukum dewasa ini haruslah bersifat kolaboratif bukan kompetitif. Selain itu juga aturan  yang  saling  melibatkan  para  aparat  penegak  hukum  guna  menghindari  adanya sentiment  negatif  dalam  penanganan  perkara  dengan  berdasarkan  keadilan  retoratif,  sebab yang  dibutuhkan  sekarang  adalah  upaya  untuk  menciptakan  sistem  yang  baik,  bukan  saling menonjol dari satu komponen sistem yang sama.
Berdasarkan  uraian  diatas,  pada  masa  yang  akan  datang  dirasa  perlu  untuk  mengatur keadilan  restoratif  sebagai  satu  alasan  atau  keadaan  untuk  menyelesaiakan  suatu  perkara pidana  dalam  satu  aturan  tersendiri  yang  lebih  tinggi  seperti  halnya  undang-undang  agar terdapat satu pandangan yang sama terkait dengan pelaksanaan penyelesaian perkara pidana berdasarkan  keadilan  restoratif  dan  juga  sebagai  penjamin  bagi  masyarakat  yang mendambakan  penyelesaian  perkara  dengan  mengedepankan  pemulihan  sebagaimana  yang ditawarkan dalam konsep keadialn restoratif.

## Tindak Pidana yang Bisa Diselesaikan dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.
Tindak pidana juga dikenal dengan istilah strafbaarfeit atau sering juga dikenal dengan istilah delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana atau tindak pidana. 25 Namun dalam penulisan ini penulis menggunakan istilah tindak pidana  yang didefinisikan sebagai  kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. 26 Pengertian tindak pidana sendiri dapat pula disimpulkan dengan perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diancam dengan hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut. 27
24 Eriyantouw Wahid, Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2009, hlm. 2
25 Amir  Ilyas,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012,  hlm. 18
26 Adami  Chazawi, Pelajaran  Hukum  Pidana,  Bagian  I  :  Stelsel  Pidana,  Teori-Teori  Pemidanaan  &  Batar Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo : Jakarta, 2002, hlm. 75.
27 Maman Budiman, Kejahatan Korporasi di Indonesia, Setara Press, Malang, 2020, hlm. 17
Terjadinya tindak pidana tentu akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan dalam kondisi  tertentu  pemulihan  terhadap  kondisi  korban  dirasa  lebih  baik  dan  lebih  bermanfaat dibandingkan  dengan  cara  penanganan  perkara  melalui  Sistem  Peradilan  Pidana  Terpadu (SPPT),  sehingga  keadilan  restoratif  dipandang  perlu  keberadaannya  untuk  menyelesaikan masalah  tersebut.  Beranjak  dari  pandangan  Wright  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Anas Yusuf  bahwa  keadilan  restoratif  dilakukan  dengan  berorientasikan  pada  pemulihan  keadaan agar mampu kembali ke kondisi ketika belum terjadinya tindak pidana terhadap korban dan sanksi  yang  diberikan  sebagai  tujuan  untuk  pemulihan  itu  dapat  terjadi  dengan  cara pemberian ganti rugi oleh pelaku kepada korban dan sanksi tersebut juga harus mengandung efek  pencegakan. 28 Penyelesaian  perkara  pidana  dengan  berdasarkan  keadilan  restoratif dengan mempertemukan semua pihak yang terkait dengan perkara pidana tesebut dan secara bersama-sama  mencari  pemecahan  masalah  dengan  melibatkan  korban,  masyarakat  dan pelaku. 29
Sebagaimana  uraian  tersebut  diatas,  bertemunya  para  pihak  dalam  hal  ini  pelaku, korban  dan  masyarakat  yang  dapat  menjadi  penengah  antara  pelaku  dan  korban  guna memperoleh  jalan  keluar  terbaik  untuk  memulihkan  kondisi  korban  sehingga  seperti  atau mendekati  kondisinya  selayakanya  sebelum  terjadi  tindak  pidana  terhadap  korban menunjukkan  bahwa  tindak  pidana  yang  terjadi  merupakan  tindak  pidana  yang  sifatnya langsung  menyasar  korban  dan  tanggungjawab  pelaku  dalam  rangka  memulihkan  kondisi korban  tersebut  masih  sangat  untuk  dilakukan  serta  dibutuhkan  keikhlasan  korban  untuk bertemu  dan duduk bersama dengan pelaku  guna menyelesaikan permasalahan  yang terjadi. Disini penulis berpandangan bahwa tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif adalah tindak pidana yang bersifat ringan, dampak yang ditimbulkan tidak meluas,  tindak  pidana  menyasar  pada  ranah  privat  dari  korban  (pencemaran  nama  baik, kepemilikan  atas  suatu  benda,  dan  lain  sebagainya),  pelaku  masih  berpeluang  untuk bertanggungjawab  dengan  mengambalikan  kondisi  korban  dan  pelaku  baru  pertama  kalinya terlibat dalam tindak pidana.
Berkaitan dengan uraian diatas, penulis mencoba mencontohkan tindak pidananya yang tidak  bisa  diselesaikan  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  seperti  halnya  tindak  pidana terhadap nyawa, tidak dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif dikarenakan pelaku tidak dapat  mengembalikan  kondisi  korban  dengan  menghidupkan  kembali  korban  agar  kembali seperti  sebelum  terjadinya  tindak  pidana  atau  memberikan  sejumlah  uang  kepada  keluarga korban  sebab  tidak  ada  nominal  uang  yang  dapat  dipersamakan  dengan  nyawa  seseorang. Selain  itu  seperti  halnya  tindak  pidana  perlindungan  anak  atau  lebih  spesifik  pada  tindak pidana persetubuhan terhadap anak, pelaku tidak dapat mengembalikan kondisi keperawanan seorang  anak  yang  menjadi  korbannya  serta  perbuatannya  tersebut  menimbulkan  dampak yang luas  yaitu muncul ketakutan bagi orang tua, anak itu sendiri atau masyarakat terutama masyarakat yang peduli dengan keamanan dari anak.
Sedangkan  untuk  tindak  pidana  yang  bisa  diselesaikan  dengan  pendekatan  keadilan restoratif seperti halnya pencemaran nama baik,  hal tersebut hanya menjurus kepada korban dan tidak berdampak pada siapapun selain korban, sehingga perdamaian, keikhlasan korban
28 Anas  Yusuf,  Implementasi  Restorative  Justive  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Polri  Demi  Mewujudkan Keadilan Substantif, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2016, hlm. 49
29 Jonlar Purba, op.cit, hlm. 55
dan  tanggungjawab  pelaku  terhadap  korban  menjadi  hal  terpenting  untuk  menyelesaikan masalah dan tetap menjaga hubungan baik antar para anggota masyarakat.

## KESIMPULAN
Dewasa  ini  masih  belum  terdapat  satu  aturan  khusus  yang  mengatur  terkait  dengan keadilan  restoratif  sehingga  setiap  instansi  menciptakan  aturan  internal  masing-masing namun  dengan indikator tindak pidana  yang dapat  diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif  sehingga  terjadi  perbedaan  pandangan  pada  tataran  implementasi  di  lapangan. Kemudian ketiadaan keadilan restoratif sebagai alasan penghentian penanganan suatu perkara pidana sangat rentan gugur melalui praperadilan apabila tidak diatur secara spefisik, sehingga peraturan  untuk  mengakomodir  hal  tersebut  sangat  dibutuhkan.  Dan  terakhir  tindak  pidana yang  dapat  diselesaikan  berdasarkan  keadilan  restoratif  harus  memenuhi  keadaan  tindak pidana yang bersifat ringan, dampak yang ditimbulkan tidak meluas, tindak pidana menyasar pada ranah privat dari korban (pencemaran nama baik, kepemilikan atas suatu benda, dan lain sebagainya),  pelaku  masih  berpeluang  untuk  bertanggungjawab  dengan  mengambalikan kondisi korban dan pelaku baru pertama kalinya terlibat dalam tindak pidana.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami  Chazawi,  2002, Pelajaran  Hukum  Pidana,  Bagian  I  :  Stelsel  Pidana,  Teori-Teori Pemidanaan & Batar Berlakunya Hukum Pidana, Raja Grafindo : Jakarta Amir  Ilyas,  2012, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Memahami  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan ,  Rangkang  Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta
Anas  Yusuf,  2016, Implementasi  Restorative  Justive  Dalam  Penegakan  Hukum  Oleh  Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif , Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta. Andi Hamzah, 2019, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Didik  Endro  Purwoleksono,  2014, Hukum  Pidana, Airlangga  University  Press  (AUP), Surabaya
Daniel  Ch.  M.  Tampoli,  Penghentian  Penuntutan  Perkara  Pidana  oleh  Jaksa  Berdasarkan Hukum Acara Pidana.
Eddy  O.S.  Hiariej,  2015. Prinsip  –  Prinsip  Hukum  Pidana. Yogyakarta:  Cahaya  Atma Pustaka, Yogyakarta
Eriyantouw  Wahid,  2009,  Keadilan  Restoratif  Dan  Peradilan  Konvensional  Dalam  Hukum Pidana, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
Jonlar  Purba,  2017. Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Bermotif  Ringan  Dengan Restorative Justice. Jala Permata Aksara, Jakarta
Maman Budiman, 2020, Kejahatan Korporasi di Indonesia, Setara Press, Malang Moeljatnyo, 1993, Azas – Azas Hukum Pidana. Rineke Cipta, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2016, Penelitian Hukum, Prenadamedia, Jakarta
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  2001, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Lengkap), Rajawali Pers, Jakarta
Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta Yahya  Harahap,  2012,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP;  Penyidikan  dan Penuntutan edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Yoachim Agus Tridianto, 2015, Keadilan Restoratif, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta Wibowo, T. Tunardy, 2021, Mazhab – Mazhab Hukum : Berbagai Aliran Hukum. Available online from : https://www.jurnalhukum.com/mazhab-hukum/#utilitarianisme [Accessed 15 Desember, 2022]
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 76)
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
Keputusan  Direktur  Jenderal  Badan  Peradilan  Umum  Nomor  1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal  22  Desember  2020  Tentang  Pedoman  Penerapan  Restorative  Justice  di Lingkungan Peradilan Umum.