## Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia
Kadek Rima Anggen Suari 1 , I Made Sarjana 2
12 Fakultas Hukum, Universitas Udayana E-mail: rimaanggen21@gmail.com, made_sarjana@unud.ac.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-03-01 Diterima:  2023-04-20 Terbit:  2023-04-25
Keywords: Perlindungan Hukum;  Data Pribadi; Hak Privasi Personal  data  includes  any  information  that  can  be  used  to identify or contact  a specific individual, whether that information is collected  directly or  indirectly  through electronic  and/or non- electronic  methods.  The  Republic  of  Indonesia's  1945
Constitution  established  the  right  to  privacy  as  a  fundamental citizen  right.  Due  to  conflicting  standards  in  personal  data protection  law,  Indonesia  currently  faces  numerous  legal challenges involving the exploitation of an  individual's personal information  for  personal  advantage.  However,  the  handling  of these legal issues has not been optimized. The goal of this study is to learn more about Indonesia's legislative protections for personal data  as  a  right  to  privacy,  including  their  nature  and  various implementations.  Through  a  conceptual  approach,  normative juridical research  methodology is applied. Due  to the lack of laws and regulations that provide the legal framework for the protection of  personal  data  and  establish  binding  standards,  Indonesia  is unable to provide its citizens with the highest level of personal data protection.

## Abstrak
Kata  kunci: Legal Protection;  Personal Data; Privacy Rights
Corresponding  Author: Kadek Rima Anggen  Suari
E-mail: rimaanggen21@gmail.com
DOI: 10.38043/jah.v6i1.4484 Data  pribadi mencakup  setiap  informasi  yang  dapat digunakan untuk mengidentifikasi atau menghubungi individu tertentu,  baik informasi  tersebut  dikumpulkan  secara  langsung  atau  tidak langsung  melalui  metode  elektronik  dan/atau  non-elektronik.
UUD  1945  Republik  Indonesia  menetapkan  hak  atas  privasi sebagai hak dasar warga negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mempelajari  lebih  lanjut  tentang  perlindungan  legislatif Indonesia terhadap data pribadi sebagai hak atas privasi, termasuk sifat  dan  implementasinya.  Melalui  pendekatan  konseptual, metodologi  penelitian  yuridis  normatif  diterapkan.  Karena kurangnya  undang-undang  dan  peraturan  yang  memberikan kerangka  hukum  untuk  perlindungan  data  pribadi  dan menetapkan  standar  yang  mengikat,  Indonesia  tidak  dapat memberikan  perlindungan  data  pribadi tingkat  tertinggi  kepada warga negaranya.  Hasil penelitian  menjelaskan bahwa  Indonesia belum  memiliki  peraturan  perundang-undangan  khusus  yang mengatur  tentang  perlindungan  data  pribadi,  namun  sudah memiliki  RUU  Perlindungan  Data  Pribadi  sebagai  sarana pelaksanaan  tugas  pemerintah  untuk  melindungi  hak konstitusional warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD  1945. UUDNRI,  khususnya  dalam Pasal 28 huruf G  ayat (1). UU PDP  memiliki kekurangan, antara  lain cara penanganan privasi data anak dan penyandang disabilitas yang diatur secara
khusus.  Namun,  ada  kecenderungan  semua  informasi  tentang anak dan penyandang disabilitas disalahgunakan.

## I. Pendahuluan
Dalam  era  digital,  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Dalam prosesnya, data pribadi menjadi semakin penting dan sensitif  karena banyak aktivitas yang dilakukan secara online .  Data  pribadi  mencakup  informasi  seperti  nama,  alamat,  nomor  identitas, informasi finansial, riwayat kesehatan, dan informasi sensitif  lainnya yang berkaitan dengan individu.
Di tengah era digital yang pesat, data pribadi individu semakin rentan terhadap potensi penyalahgunaan dan pelanggaran privasi. Keamanan data pribadi merupakan hak  asasi  manusia  yang  harus  dijamin  dan  dihormati.  Indonesia,  sebagai  negara berkembang  dengan  adopsi  teknologi  yang  pesat,  memiliki  tanggung jawab untuk melindungi data pribadi sebagai hak privasi. Dalam konteks ini, hak privasi menjadi isu yang  mendesak  untuk  diatasi. Hak  privasi  adalah hak  asasi  setiap  individu  untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi mereka. Dengan meningkatnya kasus pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, penting bagi setiap negara untuk memiliki  peraturan perundang-undangan yang efektif untuk melindungi  hak privasi warganya.
Di Indonesia, kesadaran akan perlunya perlindungan data pribadi telah semakin meningkat, terutama seiring dengan pertumbuhan penggunaan internet dan aplikasi berbasis  teknologi.  Hak  membela  diri  merupakan  salah  satu  hak  hukum  yang digariskan dalam UUD 1945. Menurut Pasal 28G Ayat (1), warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta miliknya. Namun demikian,  dengan  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  hak  pribadi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai hak milik  sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.  Hak  privasi  harus  menjadi  salah  satu  yang  mendasar.  Karena berurusan dengan informasi pribadi atau identitas seseorang, hak privasi lebih sensitif dan dapat dilihat sebagai hak pribadi. Tetapi contoh kebocoran data pribadi baru-baru ini telah menjadi masalah yang parah. Beberapa di antaranya terdiri dari 1 :
1. Kasus  Tokopedia  (2020):  Pada  awal  2020,  platform  e-commerce  besar  di Indonesia,  Tokopedia,  dilaporkan  mengalami  pelanggaran  keamanan  yang mengakibatkan  informasi  pribadi  dari  jutaan  pengguna  bocor.  Data  yang dikompromikan meliputi nama, alamat, nomor telepon, alamat email, dan kata sandi terenkripsi.
2. Kasus Bukalapak (2021): Bukalapak, platform e-commerce lainnya di Indonesia, juga dilaporkan mengalami pelanggaran data pada tahun 2021. Lebih dari 13 juta akun pengguna dilaporkan terdampak, dengan data seperti  nama pengguna, alamat email, nomor telepon, dan kata sandi bocor.
3. Kasus TokoTalk (2021): Pada tahun 2021, aplikasi pesan instan asal Indonesia, TokoTalk, juga dilaporkan mengalami kebocoran data. Lebih dari 91 juta akun
1 CNN,  “10 Ka sus Kebocora n Da ta  2022,” https://www.cnnindonesia .com/teknologi/20221230125430 - 192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022-bjorka-dominan-ra mai-ra mai-ba ntah, 2022.
pengguna terdampak, dan informasi yang bocor termasuk nama, nomor telepon, alamat email, dan salinan kartu identitas.
Kebocoran data pribadi adalah masalah serius yang dapat menyebabkan kerugian finansial,  identitas  palsu,  dan  bahkan  penyalahgunaan  data  yang  lebih  lanjut. Pemerintah,  perusahaan,  dan  individu  perlu  meningkatkan  kesadaran  tentang keamanan  data  dan  mengambil  langkah-langkah  pencegahan  yang  tepat  untuk melindungi data pribadi. Penting untuk terus mengikuti berita terkini untuk memahami perkembangan terbaru tentang masalah keamanan data di  Indonesia atau di  negara manapun.
Pada  era  digital  saat  ini,  hampir  selurur  perangkat  terhubung  dan  memiliki konerksi internet, semuanya dapat dikelola dari mana saja. Ketika orang menggunakan teknologi  digital  dalam  kehidupan  sehari-hari  untuk  meningkatkan efisiensi  kerja, menciptakan hubungan sosial ekonomi, dan memfasilitasi aktivitas lain, konsekuensi dari  periode  ini  sangat  besar. 2 Teknologi  berbasis  komputer  untuk  informasi  dan komunikasi telah berkembang pesat di masyarakat. Kemajuan teknologi ini kemudian membantu masyarakat. 3
Meskipun tersebar di berbagai undang-undang, perlindungan perlindungan data pribadi ada di  Indonesia. RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDT) yang  dimiliki Indonesia  saat  ini  perlu  dikaji  lebih  detail  karena  regulasinya  masih  perlu penyempurnaan.  Setidaknya  Indonesia  bisa  disandingkan  dengan  undang-undang perlindungan data pribadi negara lain, seperti di Hong Kong, Malaysia, Singapura, dan Korea  Selatan. Perlindungan hukum  atas data pribadi  sudah  dijamin oleh  undang- undang khusus di  beberapa negara tersebut, namun dalam penelitian ini, kami akan membandingkan undang-undang perlindungan data pribadi  Malaysia  dengan RUU PDT  Indonesia.  Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Perlindungan  Data  Pribadi memiliki  tujuan dan manfaat yang penting dalam konteks perlindungan privasi dan penggunaan data pribadi di Indonesia, dan bertujuan untuk menciptakan lingkungan digital  yang lebih  aman, terpercaya, dan menghormati privasi individu, sambil  tetap memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era digital
Dengan adanya variasi sistem  hukum  tersebut, maka  asas universalitas dapat digunakan, khususnya untuk kepentingan kepentingan global yang didasarkan pada anggapan bahwa setiap bangsa di  dunia wajib ikut serta dalam melaksanakan sistem hukum  global  tersebut.  Berdasarkan  Fenomena  dan  penyalahgunaan data  privasi diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Bagaimana Prinsip Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dan apakah Tanggung Jawab Indonesia Terhadap Data Pribadi sebagai Hak Privasi Melalui Peraturan Undang-Undangan.

## II. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan  pendekatan konseptual yaitu pendekatan. Pendekatan konseptual adalah suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam penelitian  hukum  yang  menawarkan  sudut  pandang  untuk  menganalisis
2 Cynthia, H, 2018, “Registrasi Data Pribadi Melalui Kartu Prabayar Dalam Perspektif  Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM,  Vol.9 No.2, Hal 191 - 204
3 Syaifudin.A,  2020, “Perlindungan Hukum Terhadap  Para Pihak Di  Dalam Layanan Financial Technology  Berbasis  Peer  to  Peer  (P2P)  Lending  (Studi  Kasus  di  PT.  Pasar  Dana  Pinjaman Jakarta)”, Dinamika, Vol.26 No.4, Hal.408-421
masalah  dari perspektif konsep hukum  yang  mendasarinya, atau  bahkan  dari nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  normalisasi  suatu  peraturan  sehubungan dengan konsep lain yang digunakan.

## III. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 Prinsip Hak Privasi terhadap data Pribadi
Prinsip hak privasi terhadap data pribadi merupakan aspek kritis dalam era digital yang semakin maju ini. Setiap harinya, kita berinteraksi dengan teknologi dan  memberikan  data  pribadi  secara  online.  Data  pribadi  merujuk  pada informasi  apa  pun  yang  dapat  mengidentifikasi  secara  langsung  atau  tidak langsung  seseorang.  Ini  termasuk,  namun  tidak  terbatas  pada,  nama,  alamat, nomor telepon, alamat  email, tanggal lahir, nomor  identifikasi, data  keuangan, dan  informasi  medis. 4 Namun,  dengan  memberikan  informasi  ini,  kita  juga membuka peluang bagi potensi penyalahgunaan data dan pelanggaran privasi.
Hak  privasi  terhadap  data  pribadi  mencakup  hak  setiap  individu  untuk mengetahui  apa  yang  terjadi  dengan  data  pribadi  mereka,  siapa  yang mengaksesnya, untuk tujuan apa data tersebut digunakan, dan bagaimana data tersebut  diolah dan  disimpan.  Lebih dari  itu,  prinsip ini  juga melibatkan  hak untuk memberikan izin atau persetujuan atas penggunaan data pribadi tersebut, serta hak untuk meminta penghapusan data (right to be forgotten) atau koreksi jika data tersebut tidak akurat.
Prinsip hak privasi terhadap data pribadi bertujuan untuk melindungi hak asasi  manusia  dan  martabat  individu,  serta  untuk  memastikan  bahwa  data pribadi digunakan dengan etika dan kejujuran. Hal ini tidak hanya relevan bagi perusahaan yang mengumpulkan data, tetapi juga bagi pemerintah dan entitas lain  yang  terlibat  dalam  pengumpulan,  pemrosesan,  dan  penggunaan  data pribadi. 5 Beberapa  contoh  kasus  hak  privasi  yang  dilanggar  atau  dianggap dilanggar  yang  pernah  ada  di  Indonesia  adalah  bocornya  data  pribadi  pada layanan BPJS kesehatan pada tahun  2021, Pada tahun 2020, terjadi pelanggaran data  di  platform  e-commerce  Tokopedia.  Data  pribadi  dari  puluhan  juta pengguna, termasuk nama, alamat email, nomor telepon, dan informasi lainnya, dan  yang  hingga  saat  ini  belum  jelas  kebenaranannya  adalah  data  pribadi pengguna aplikasi transportasi online seperti Gojek atau Grab telah bocor akibat pelanggaran keamanan.
Hak  atas  privasi,  terkadang  dikenal  sebagai  hak  untuk  tidak  diganggu, diciptakan oleh Warren dan Brandheis dan diterbitkan dalam sebuah manuskrip berjudul “The Right to Privacy” di jurnal ilmiah Harvard University Law School. Menurut  Warren  dan  Brandheis  dalam  jurnal  tersebut,  tumbuh  dan berkembangnya  teknologi  telah  menimbulkan  kesadaran  masyarakat  yang menimbulkan kesadaran  bahwa  setiap orang  berhak  untuk menikmati  hidup.
4 Mahira, DF,  Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection  System (CPS):  Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration  Concept”, Legislatif,  Vol.3 No.2, Hal.287 -302
5 Latumahina,  RE,  2014,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Priba di  Di  Dunia  Maya”,  Jurnal GEMA  AKTUALITA,  Vol.3, No. 2, Hal. 14-25
"Privasi adalah hak  untuk  menikmati hidup dan  hak  untuk  dibiarkan sendiri, dan perkembangan hukum ini tidak dapat dihindari dan menuntut pengakuan hukum," kata Warren dan Brandeis. Setiap orang memiliki hak untuk menikmati privasinya, yang mengharuskannya untuk dijaga.
Menurut  Warren  dan  Brandheis,  seiring  dengan  perkembangan  dan kemajuan teknologi, kesadaran masyarakat pun tumbuh sehingga menimbulkan kesadaran bahwa setiap orang  berhak untuk menikmati hidup. "Privasi adalah hak  untuk  menikmati  hidup  dan  hak  untuk  dibiarkan  sendiri,  dan perkembangan  hukum  ini  tidak  dapat  dihindari  dan  menuntut  pengakuan hukum,"  kata  Warren  dan  Brandeis.  Setiap  orang  berhak  untuk  menikmati privasinya, yang mengharuskannya untuk dijaga. 6
Pertama  dan  terpenting,  menjaga  hubungan  dengan  orang  lain mengharuskan  seseorang untuk  menyembunyikan beberapa aspek  kehidupan pribadinya  untuk  menjaga  posisinya  pada  tingkat  tertentu.  Kedua,  privasi merupakan  hak  yang  berdiri sendiri  dan  tidak  bergantung  pada  hak  lainnya, namun hak ini akan hilang jika orang tersebut mengungkapkan barang-barang yang  bersifat  privat  kepada  publik.  Ketiga,  seseorang  dalam  hidupnya membutuhkan  waktu  untuk  menyendiri,  sehingga  privasi  dibutuhkan  oleh seseorang. Keempat, hak  atas  privasi mencakup kemampuan seseorang untuk memelihara  hubungan  rumah  tangga,  seperti bagaimana  mereka  mendukung pernikahan  dan  memelihara  keluarga  mereka.  Warren  selanjutnya menggambarkan ini sebagai hak melawan kata. Kelima, ketidakmampuan untuk menghitung  kerugian  adalah  alasan  lain  mengapa  privasi  membutuhkan perlindungan  hukum.  Karena  telah  mengganggu  kehidupan  pribadinya, kerugian  yang  dirasakannya  jauh  lebih besar  dari  kerugian  yang  sebenarnya, dan akibatnya korban harus mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian. 7 Konstitusi  dan  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  menjadi landasan  hukum  Indonesia.  Setiap  orang  berhak  melindungi dirinya  sendiri, keluarganya, kehormatannya, martabatnya,  dan harta  benda yang dikuasainya, menurut UUD 1945, serta berhak atas rasa aman dan tenteram dari bahaya dan ketakutan. Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 khususnya mengatur bahwa  “Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga, kehormatan,  martabat,  dan  harta  benda  yang  di  bawah  kekuasaannya,  serta berhak atas rasa aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan akan kejahatan.” 8 atau  gagal  menjalankan  hak  asasi  manusia."  Gagasan  perlindungan  data melindungi kebebasan orang untuk memilih apakah akan mengungkapkan atau menukar  data  pribadi  mereka  atau  tidak.  Selain  itu,  orang  berhak  memilih
6 Rosadi, SD, 2015, Cyber  Law Aspek Data Privasi Menurut  Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika Aditama, Jakarta, Hal. 23
7 Dewi,  S,  2017, Prinsip – Prinsip Perlindungan  Data  Pribadi  Nasabah Kartu  Kredit  Menurut Ketentuan  Nasional dan Implementasinya”, Sosiohumaniora, Vol.19 No. 3, Hal. 206 - 212
8 Anggraeni,  SF,  2018,  “Polemik  Pengaturan  Kepemilikan  Data  Pribadi:  Urgensi  Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum d i Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol.  48 No.
4, 814 - 825
persyaratan  untuk  transfer  data  pribadi  tersebut. Untuk  membuat  hak  untuk melindungi data pribadi, hak privasi telah berkembang.
Setiap individu dapat memilih untuk melakukan privacy terhadap data yang dimiliki atau membagikannya,  kebebasan tersebut di dilindungi oleh undang- undang  yang  berlaku  di  Indonesia. 9 Berdasarkan  landasan  hukum  tersebut, penduduk  Indonesia  memiliki  hak  konstitusional  atas  perlindungan  hak privasinya,  yang  meliputi hak  atas  privasi atas  informasi  pribadinya.  Negara diwajibkan  berdasarkan  hak  konstitusionalnya  untuk  memberikan perlindungan hukum bagi berbagai aspek kehidupan warga negara  Indonesia. Tujuan hukum untuk hak  konstitusional harus mencakup keuntungan hukum, keadilan dan kejelasan.
Berkaitan dengan perlindungan data pribadi, beberapa tindakan atau upaya yang telah dilakkan oleh Pemerintah Indonesia adalah:
a.   Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE)
Meskipun lebih fokus  pada transaksi  elektronik  dan  keamanan  informasi,
UU  ITE  juga memiliki ketentuan  terkait  perlindungan data  pribadi dalam sistem elektronik. UU ini mewajibkan pengelola data untuk melindungi data pribadi  dan  memberikan  sanksi  bagi  pelanggaran  yang  merugikan  hak privasi.
b.   Penyusunan Rancangan Undang-Undang  Perlindungan Data Pribadi Pemerintah Indonesia telah merancang undang-undang yang secara khusus mengatur  perlindungan  data  pribadi. Meskipun RUU  ini  belum disahkan menjadi  undang-undang  saat  pengetahuan  saya  terakhir,  langkah  ini menunjukkan  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  perlindungan  data pribadi dengan lebih komprehensif.
c.   Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik Peraturan ini mengatur perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dan memberikan  pedoman tentang  praktik yang  benar dalam pengelolaan data pribadi.
d.   Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Sektoral Beberapa  sektor,  seperti  perbankan,  kesehatan,  dan  telekomunikasi, memiliki regulasi atau pedoman sendiri terkait perlindungan data pribadi. Contohnya,  Bank  Indonesia  memiliki  peraturan  mengenai  perlindungan data pribadi nasabah.
e.   Pengawasan dan Sanksi Pemerintah juga memiliki peran dalam mengawasi entitas yang mengelola data  pribadi.  Jika  terjadi  pelanggaran,  mereka  dapat  memberikan  sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan perlindungan data.
f.   Kampanye Peningkatan Kesadaran Publik
9 Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data  Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency  of  Personal Protection  in Peer  to Peer  Lending)”,  Majalah Hukum Nasi onal, No.2,  Hal 1-27
Pemerintah  juga  telah  melakukan  kampanye  untuk  meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya melindungi data pribadi dan praktik yang aman dalam berbagi informasi pribadi.
g.   Pengembangan Kerangka Kerja Keamanan Data Pemerintah  telah  berusaha  untuk  mengembangkan  kerangka  kerja keamanan  data  yang  membantu  organisasi  dan  perusahaan  dalam melindungi data pribadi yang mereka kelola.
h.   Kerja Sama Internasional
Pemerintah  Indonesia  juga  terlibat  dalam  kerja  sama  internasional  dalam bidang  perlindungan  data  pribadi,  termasuk  mematuhi  standar internasional yang diakui.
Adapun  upaya  teknis  yang  dilakukan  pemerintah  hingga  saat  ini  dalam perlindungan data pribadi warganegaranya diantara adalah:
a.   Peningkatan Keamanan Sistem
Pemerintah  dapat  menerapkan  standar  keamanan  tinggi  pada  sistem  dan infrastruktur  yang  mengelola  data  pribadi.  Ini  termasuk  penggunaan enkripsi data, perlindungan terhadap serangan siber, dan penerapan firewall yang kuat.
b.   Pemantauan Aktivitas Anomali Pemerintah  dapat  menggunakan  alat  pemantauan  untuk  mendeteksi aktivitas  anomali  yang  mencurigakan  pada  sistem  atau  jaringan.  Ini  bisa membantu mendeteksi upaya peretasan atau akses yang tidak sah.
c.   Sertifikasi Keamanan Pemerintah dapat mengeluarkan sertifikasi keamanan  bagi organisasi atau layanan  yang  mengelola  data  pribadi, setelah  mereka  terbukti  memenuhi standar keamanan tertentu.
d.   Auditor Keamanan
Pemerintah  dapat  mempekerjakan  atau  melibatkan  auditor  keamanan independen untuk melakukan audit rutin terhadap sistem dan praktik yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
e.   Pengaturan Kewajiban Melaporkan Pelanggaran Pemerintah dapat mengharuskan organisasi untuk melaporkan pelanggaran data  pribadi  secara  segera  kepada  otoritas  yang  berwenang,  sehingga tindakan cepat dapat diambil untuk meminimalkan dampaknya.
f.   Pelatihan Karyawan
Pemerintah  dapat  mendorong  organisasi  untuk  memberikan  pelatihan kepada karyawan mengenai praktik keamanan data, seperti cara mengenali phishing atau mengamankan kata sandi.
g.   Pemisahan Data Sensitif
Data pribadi yang sensitif dapat diisolasi atau dipisahkan dari data lainnya untuk mengurangi risiko akses yang tidak sah.
h.   Pengamanan Akses
Pemerintah  dapat  mendorong  implementasi mekanisme  otentikasi  ganda atau akses terbatas untuk menghindari akses yang tidak sah ke data pribadi.

## i.   Perlindungan Data Selama Transit
Pemerintah  dapat  mendorong  penggunaan  enkripsi  selama  data  dalam perjalanan  antara  pengirim  dan  penerima,  misalnya  melalui  protokol HTTPS.
j.   Penanganan Aman Data Tidak Terpakai Pemerintah dapat memberikan pedoman bagi organisasi tentang bagaimana data  yang  tidak  lagi  diperlukan  harus  dihapus  atau  dihancurkan  secara aman.
l.   Pengujian Keamanan (Security Testing)
Pemerintah  dapat  mendorong  organisasi untuk  secara  teratur  melakukan pengujian  keamanan,  seperti  uji  penetrasi,  untuk  mengidentifikasi kerentanannya.
m.   Kerja Sama dengan Industri Keamanan Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan dan peneliti keamanan siber  untuk  memahami  tren  ancaman  terbaru  dan  menerapkan  langkah- langkah pencegahan yang sesuai.

## 3.2 Tanggung Jawab  Indonesia  Terhadap Data  Pribadi  sebagai  Hak  Privasi Melalui Peraturan Undang-Undangan
Perlindungan terhadap data  pribadi telah dilakukan oleh beberaga negara lainnya  misalnya  yang  dilakukan oleh  Singapura,  Malaysia,  Hong  Kong,  dan Korea Selatan.  Undang-Undang  Perlindungan Data  Pribadi No. 26 Tahun 2012 Singapura (PDPA 2012) memberikan perlindungan hukum atas data pribadi di Singapura.  Beberapa  prinsip  panduan  untuk  perlindungan  hukum  atas  data pribadi  diuraikan  dalam  PDPA  Singapura  2012.  Konsep  "persetujuan  yang dianggap", atau  persetujuan yang  diberikan secara  eksplisit untuk  digunakan untuk  tujuan  tertentu,  diakui  oleh  peraturan  tersebut.  PDPA  2012  milik Singapura  juga  mengatur  konsekuensi  perdata  dan  pidana,  termasuk  denda hingga USD 790.000 dan/atau penjara hingga 3 (tiga) tahun.
Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  No.  709  Tahun  2010  (PDPA Malaysia)  adalah  salah  satu  undang-undang  dan  peraturan  yang  melindungi data pribadi yang sudah ada di Malaysia. Untuk melindungi kepentingan subjek data, Personal Data Protection Act tahun 2010 mengatur bagaimana data pribadi diproses  oleh  pengguna  data  dalam  rangka  transaksi  komersial.  Hal  ini dilakukan  dengan  memastikan  bahwa  persetujuan  subjek  data  diperoleh sebelum  data  pribadi  apa  pun  diproses  dan  dengan  memberi  mereka kemampuan  untuk  melihat,  memperbarui,  dan  mengelola  pemrosesan  data pribadi  mereka.  Komite  Penasihat  Perlindungan  Data  Pribadi  didirikan  di Malaysia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 dengan tanggung  jawab  menerima  informasi  mengenai  ancaman  dan  transfer  data
pribadi yang tidak sah. 10 PDPA Malaysia memiliki prinsip-prinsip berikut untuk perlindungan hukum atas data pribadi di Bagian 5 hingga 12:
1. Prinsip  Umum  Pemrosesan  Berbasis  Otorisasi  (Pasal  6),  yang  melarang pengguna data memproses data pribadi tanpa izin pemilik data.
2. Pembatasan  umum  atas  pemrosesan data  pribadi diatur  dengan  kriteria “keabsahan, kebutuhan, dan tidak melebihi” (Pasal 6 Ayat 3).
3. Prinsip pengumpulan dan pemberitahuan. Pemilik data harus mengetahui dan memberikan persetujuan untuk perolehan data pribadi, dan pengguna data  harus  memberi  tahu  pengguna  data  secara  tertulis  tentang  alasan pengumpulan data pribadi.
2. Panduan penggunaan dan pengungkapan (paragraf  3 dari Bagian 6).  Jika digunakan  dan  diproses  untuk  tujuan  hukum,  tujuan  terkait  data pengguna,  dan  tujuan  pengumpulan  dan  pemrosesan  data  yang terhubung, data pribadi dapat digunakan dan diproses.
3. Data pribadi yang sensitif mencakup informasi tentang kesehatan individu, kondisi mental, keyakinan agama, klaim kesalahan, preferensi politik, dan topik spesifik lainnya.
4. Prinsip panduan keamanan. Setiap pengguna data harus mematuhi konsep ini  sesuai  dengan  aturan  yang  ditetapkan  oleh  Komisioner  untuk perlindungan data pribadi.
5. Prinsip  Retensi  Data  dan  Hak  Memblokir  Pemrosesan.  Karena  data pengguna  harus  mematuhi  pedoman  penyimpanan  Komisioner  untuk Perlindungan  Data  Pribadi,  ia  harus  memverifikasi  bahwa  data  pribadi telah dihancurkan sepenuhnya setelah tujuan yang dimaksud terpenuhi.
6. Prinsip Integritas Data, nomor 8. Pengguna data pribadi dapat memastikan bahwa  data  tersebut  benar,  terkini,  dan  tidak  mungkin  diakses dengan mengambil tindakan pencegahan yang wajar.
7. Prinsip akses dan koreksi. Pemilik data pribadi berhak memperbarui dan mengubah  informasi  pribadi  yang  sudah  usang,  tidak  benar,  atau  tidak lengkap.
Sedangkan  di  Korea  Selatan  Undang-Undang  Perlindungan  Informasi Pribadi (PIPA), yang disahkan pada tahun 2011, adalah undang-undang di Korea Selatan  yang  mengatur  perlindungan  data pribadi. Demi  keamanan  informasi pribadi  warga  negara  Korea  Selatan,  yang  mayoritas  menggunakan  internet, Korea Selatan telah mengembangkan urgensi legislatif dalam hal perlindungan privasi data. Pasal 3 PIPA 2011 menguraikan standar perlindungan data pribadi di Korea Selatan. Pemroses data pribadi diharuskan mematuhi sejumlah prinsip, termasuk:
10  Rizal,  MS,  2019,  Perbandingan  Perlindungan  Data  Pribadi  Indonesia  dan  Malysia,  Jurnal Cakrawala Hukum, DOI:  https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349. 218 -227.
a. Tetapkan tujuan yang jelas dan spesifik.
b. Mengelola dengan cara yang tidak melanggar hak subjek data;
c. Memproses data pribadi hanya untuk tujuan pengumpulan data pribadi;
d. Mengisi data pribadi secara akurat, lengkap, dan terkini;
e. Memperhatikan keamanan data pribadi;
f. Mengumumkan kebijakan privasi dan menjamin hak akses;
g. Mencoba  untuk  mengelola data  secara  pribadi tanpa  memberikan  nama subjek data, jika memungkinkan. Dan
h. Berusaha  merebut  kepercayaan  subjek  data  dengan  berpegang  pada hukum.
Di  Hongkong,  Undang-undang  Privasi Data  Pribadi tahun  1995 (PDPO), yang diubah pada tahun  2012 karena kurangnya  implementasi yang  tepat dari prinsip-prinsip  PDPO  tahun  1995,  sudah  ada  di  Hong  Kong  dan  mengatur perlindungan  hukum  atas  data  pribadi.  PDPO  2012  menetapkan  pedoman berikut untuk perlindungan hukum atas data pribadi:
1. Pembatasan  Pengumpulan  Informasi  Pribadi.  Pengumpulan  data  tidak boleh  melampaui  tujuan  pengumpulan  itu  sendiri  dan  harus  memiliki tujuan yang sah, koneksi ke pengumpul data, dan keduanya.
2. Penggunaan  dan  pengungkapan  data  pribadi. Data  pribadi hanya  dapat diungkapkan  jika  dilakukan  sesuai  dengan  niat  awal  dan  dengan persetujuan pemilik.
3. Kewajiban  kualitas  data  dan  kewajiban  saran  kepada  pihak  ketiga. Kewajiban untuk memastikan keamanan data, menghapus data yang salah, atau tidak menggunakannya selama proses berlangsung.
4. Penghapusan dan pemusnahan data pribadi. Ketika suatu tujuan tercapai, data pribadi tidak boleh disimpan terlalu lama.
5. Data  Tanggung  Jawab  Keamanan.  Pengguna  data  pribadi  diharuskan untuk menawarkan  jaminan  terkait keamanan  data terhadap pemrosesan yang tidak disengaja dan tidak sah.
6. Praktik  Transparansi.  Gagasan  ini  menjadi  dasar  keputusan  Komisaris untuk  mewajibkan  pengungkapan  kebijakan  privasi kepada  publik oleh organisasi dan badan hukum yang beroperasi di Hong Kong.
Pemerintah  Indonesia  memiliki tanggung  jawab  untuk menciptakan  dan mengimplementasikan regulasi yang memadai dan efektif terkait data pribadi. Pemerintah  harus  berperan  aktif  dalam memberlakukan peraturan  yang  tepat guna,  memberikan  pendidikan  dan  kesadaran  terkait  hak  privasi,  serta melakukan pengawasan  dan  penegakan hukum  terhadap  pelanggaran privasi data.  Meskipun  Indonesia  telah  memiliki  rancangan  undang-undang  tentang perlindungan data pribadi, tetapi saat ini belum memiliki peraturan perundang- undangan yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Di sisi lain,
Indonesia saat ini telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, sebagai berikut:

## 1. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
Frasa  "rahasia  bank"  diartikan  sebagai  "segala  sesuatu  yang  berkaitan dengan  penabung  dan  simpanannya"  dalam  Pasal  1  Ayat  (28)  UUD.  Ini mengklarifikasi  bahwa  setiap informasi  terkait  pelanggan  di  bank  adalah masalah  yang  sensitif  dan  pribadi.  Kecuali  dalam  keadaan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A,  42, 44, dan 44A,  bank diharapkan menjaga kerahasiaan  informasi  yang  disimpan  nasabah  penyimpan  dan simpanannya, sesuai dengan Pasal 40 Ayat (1). Menurut pasal ini, bank wajib mengamankan semua data nasabah.
2. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
Perlindungan  data  pribadi  secara  umum  diatur  oleh  Undang-Undang Telekomunikasi, meskipun tidak secara khusus terkait dengan data pribadi. “Penyelenggara  jasa  telekomunikasi  wajib  merahasiakan  informasi  yang dikirim  dan/atau  diterima  oleh  pelanggan  jasa  telekomunikasi  melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya,”  bunyi  Pasal  42  ayat  1  UU  Telekomunikasi. Hal  ini menjadi  dasar  kewajiban  penyelenggara  jasa  untuk  menjamin  keamanan setiap data yang akan dikirim melalui jaringan telekomunikasi atau diterima melalui  jasa  telekomunikasi.  Untuk  keperluan  proses  peradilan  pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan  atau  diterima  oleh  penyelenggara  jasa  telekomunikasi  dan  dapat memberikan informasi yang diperlukan atas:
A. permintaan  tertulis  dari  Kejaksaan  Agung  dan/atau  Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu;
B. Permintaan tertulis dari Jaksa Agung dan/atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
Menurut  Pasal 57  UU  Telekomunikasi,  “Penyelenggara  jasa telekomunikasi yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan  atau  denda  paling banyak  Rp200.000.000,00 (  dua ratus  juta  rupiah)." Undang-Undang  Telekomunikasi juga mengatur  tentang  sanksi mengenai tindak pidana terhadap keamanan informasi tersebut.

## 3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
Aturan perundang-undangan yang mengatur hak asasi seseorang adalah Hukum Hak Asasi Manusia. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mengakses  pengetahuan  yang  diperlukan  untuk  mengembangkan kepribadian dan lingkungan sosialnya, sesuai dengan Pasal 14 Ayat 1 UUD. Pasal  ini  menegaskan  bahwa  setiap  orang  berhak  untuk  mengakses pengetahuan  yang  mereka  butuhkan  untuk  kehidupan  sehari-hari  guna memajukan pertumbuhan  mereka  sendiri dan  kualitas lingkungan  tempat mereka tinggal. Dalam Pasal 29 Ayat (1) UU HAM disebutkan bahwa “Setiap orang berhak melindungi diri sendiri, keluarga, kehormatan, martabat,  dan hak milik”. Pasal ini mengatur tentang  hak atas perlindungan pribadi yang dijamin oleh Pasal 28 Huruf G Ayat (1) UUDNRI 1945. Menurut Pasal 32 UU HAM,  yang  menyatakan  bahwa  “Kemerdekaan  dan  kerahasiaan  dalam hubungan  korespondensi, termasuk hubungan  komunikasi dengan  sarana elektronik, tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau  pejabat lain yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Hak Asasi Manusia. undang- undang,”  ada  juga  tambahan  baru  pada undang-undang  yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi.
4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang
– Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik (UU ITE)
Satu-satunya  pasal  yang  secara  tegas  menjamin  perlindungan  data pribadi setelah diproses adalah Pasal 26 Ayat 1. UU ITE, khususnya Pasal 27 hingga  37,  mengatur  kegiatan  ilegal di  bidang  informasi  elektronik  yang tidak  secara  khusus berkaitan  dengan  data  pribadi.  .  Pasal-pasal tersebut pada  umumnya  melarang  perbuatan  yang  melanggar  hak  dan penyalahgunaan informasi elektronik dengan sengaja yang dapat merugikan orang lain, terutama pemilik informasi.
Menyusul  beberapa  kasus  peretasan,  Rancangan  Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diharapkan DPR RI dapat disahkan menjadi undang-undang tampaknya menjadi angin segar bagi warga Indonesia. Penyadaran  sektor  komersial,  organisasi  pemerintah,  dan  masyarakat merupakan masalah terbesar pemerintah dalam mewujudkan UU PDP. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap organisasi bisnis dan pemerintahan di Indonesia mampu mematuhi UU PDP. Rumah sakit, aplikasi layanan publik, perbankan  industri,  dan  bisnis  yang  bergerak  di  bidang  keuangan  hanyalah beberapa di antaranya.
Karena  sangat  mungkin  mereka  yang  tidak  memahami  UU  PDP kemudian  melakukan  pelanggaran  tanpa  disadari, melatih  masyarakat  untuk menaati  UU  tersebut  menjadi  tantangan  tersendiri.  UU  PDP  secara  khusus mengatur proses privasi data bagi anak dan penyandang disabilitas. Namun, ada kecenderungan semua informasi  tentang  anak  dan orang  dewasa penyandang
disabilitas disalahgunakan.  Proses  'khusus'  yang  disebutkan  dalam  UU  PDP belum  diatur  secara  tegas,  dan  tidak  ada  batasan  usia  anak  yang  dianggap demikian.
Penghapusan  beberapa  data  tertentu  dari  RUU  sebelumnya,  yang menimbulkan bahaya serangan data untuk mendiskriminasi kelompok tertentu, merupakan salah satu isu yang mempengaruhi kelompok rentan saat ini. Dengan mengatasi kekurangan dan kekurangan UU PDP, pemerintah diharapkan dapat memperkuat perlindungan data anak dan data kelompok lain yang lebih rentan terkena dampaknya. Pemerintah juga diharapkan mampu membentuk lembaga pemantau data  yang kuat  dan mandiri  dalam membela data pribadi serta hak privasi warga negara Indonesia.
Indonesia  memiliki  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  yang  juga  mencakup  aspek perlindungan  data  pribadi.  Namun,  menusurut  penulis,  undang-undang  ini dianggap belum cukup kuat dalam  melindungi data pribadi. Pada  November 2020,  Indonesia mengesahkan  Rancangan  Undang-Undang  Perlindungan Data Pribadi  (RUU  PDP)  untuk  meningkatkan  perlindungan  ini.  RUU  tersebut mengadopsi  prinsip-prinsip  umum  yang  ditemukan  dalam  Regulasi  Umum Perlindungan Data (GDPR) Uni Eropa. Uni Eropa diwakili oleh Regulasi Umum Perlindungan  Data  (GDPR),  yang  mulai  berlaku  pada  Mei  2018.  GDPR memberikan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi data pribadi warga Uni Eropa  dan  mengatur  bagaimana  data  dapat  dikumpulkan,  diproses,  dan disimpan.  GDPR  memberikan  hak  kepada  individu  untuk  mengontrol  data pribadi  mereka  dan  memberikan  sanksi  yang  signifikan  kepada  perusahaan yang  melanggar  peraturan  ini.  Perlindungu  data  pribadi  juga  dilakukan  di Amerika Serikat,  memiliki pendekatan yang berbeda dalam perlindungan data pribadi. Di AS, tidak ada undang-undang federal yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi secara umum. Sebaliknya, berbagai undang-undang sektoral dan negara bagian mungkin berlaku. California Consumer Privacy Act (CCPA) adalah salah satu contoh undang-undang negara bagian yang signifikan, memberikan hak  kepada penduduk California  untuk mengontrol  penggunaan data pribadi mereka oleh perusahaan. Secara umum, Uni Eropa memiliki salah satu  kerangka  perlindungan  data  pribadi  yang  paling  kuat  melalui  GDPR, dengan penekanan pada hak individu dan sanksi yang tegas. Indonesia sedang berupaya untuk meningkatkan perlindungan data pribadinya melalui RUU PDP, sementara AS cenderung memiliki pendekatan yang lebih terfragmentasi.

## 4. Kesimpulan
Beberapa  pasal  tersirat  yang  melindungi  data  pribadi  terus  berlaku  di Indonesia  sebagai bentuk  perlindungan hukum  atas  data  pribadi sebagai hak atas privasi. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, namun sudah memiliki RUU Perlindungan Data Pribadi sebagai sarana pelaksanaan tugas pemerintah untuk melindungi  hak  konstitusional  warga  negara  Indonesia  sebagaimana  diatur
dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 28 huruf G ayat (1). UU PDP memiliki kekurangan,  antara  lain  cara  penanganan  privasi data  anak  dan  penyandang disabilitas  yang  diatur  secara  khusus.  Namun,  ada  kecenderungan  semua informasi  tentang  anak  dan  penyandang  disabilitas  disalahgunakan.  Proses 'khusus' yang disebutkan dalam UU PDP ini belum diatur secara tepat, dan tidak ada  batasan  usia anak  yang  harus  diklasifikasi, di antara  kekurangan lainnya. Diharapkan UU PDP akan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap data anak  dan data  milik kelompok yang lebih rentan,  dan bahwa  pemerintah akan  dapat  membentuk  otoritas pemantauan  data  yang  kuat dan  independen untuk melindungi hak privasi masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka Jurnal
Anggraeni,  SF,  2018,  “Polemik Pengaturan  Kepemilikan Data  Pribadi: Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum di Indonesia”, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, 814 – 825
CNN.  “10  Kasus  Kebocoran  Data  2022.”  https://www.cnnindonesia.com/ teknologi/20221230125430-192-894094/10-kasus-kebocoran-data-2022- bjorka-dominan-ramai-ramai-bantah,  2022.
Cynthia,  H,  2018,  “Registrasi  Data  Pribadi  Melalui  Kartu  Prabayar  Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal HAM , Vol.9 No.2, Hal 191 – 204 Erna, P 2019, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency  of  Personal Protection in  Peer to Peer Lending)”, Majalah Hukum Nasional, No.2, Hal 1-27
Hanifan N, 2020, “Perlindungan Data Pribad i Sebagai Bagian Hak Asasi Manusia Atas  Perlindungan  Diri  pribadi  Suatu  Tinjauan  Komparatif  Dengan Peraturan Perundang undangan di Negara Lain”, Selisik, Vol.6 No.1. Hal 2685-6816
Latumahina,  RE,  2014,  “Aspek  Hukum  Perlindungan  Data  Pribadi  Di  Dunia Maya”, Jurnal GEMA AKTUALITA, Vol.3, No. 2, Hal. 14 -25 Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, “Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept”, Legislatif, Vol.3 No.2, Hal.287-302 Sautunnida,  L, 2018, ”  Urgensi  Undang -Undang  Perlindungan Data  Pribadi Di Indonesia;  Studi perbandingan  Hukum  Inggris  dan  Malaysia”,  Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20 No.2, Hal. 369-384
Syaifudin.A,  2020,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Para  Pihak  Di  Dalam Layanan  Financial  Technology  Berbasis  Peer  to  Peer  (P2P)  Lending (Studi  Kasus  di PT.  Pasar  Dana  Pinjaman  Jakarta)”,  Dinamika,  Vol.26 No.4, Hal.408-421
Rizal,  MS,  2019,  Perbandingan  Perlindungan  Data  Pribadi  Indonesia  dan Malysia, Jurnal Cakrawala Hukum, DOI: https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3349. 218-227.
Rosadi,  SD,  2017,  “Implikasi  Penerapan  program  E -Health  Dihubungkan Dengan  Perlindungan  Data  Pribadi”, Arena  Hukum,  Vol.9 No.3,  Hal. 403-420
Peraturan Perundang-Undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang – Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang – Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Undang – Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Naskah Akademik Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi.