Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374

## HAK WARIS TERHADAP  ANAK ANGKAT (ADOPSI) MENURUT KUH PERDATA
Asuan 1 dan Susi Yanuarsi 2 1 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : asuan.okey@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Palembang E-mail : susiyanuarsi@unpal.ac.id

## Abstract
Adoption is an act of taking someone else's child to be raised and treated as one's own child, based on legal provisions and collective agreements that apply in the community concerned.In this  writing,  it  is  used  as  a  discussion  regarding  the  process  or  procedure  for  adopting children  and  the  position  of  adopted  children  in  terms  of  inheritance.  This  research  uses literature  methods  and  a  type  of  normative  juridical  research  based  on  legal  provisions relating to the problem, it is concluded, The Civil Code does not regulate the issue of adopting children. Regarding the Position and Process of Adopting Children (adoption) is regulated in Articles  5  and  15  of  Staatblad  No.  129  No.  129.  The  procedures  and  requirements  for adopting a child are regulated in Chapter III in Articles 12 and 13 of Government Regulation No. 54 of 2007 which states that adopted children are under 18 years of age and the adoptive parents have a family and a maximum age of 55 years. To obtain legal status for an adopted child,  a  process  is  carried  out  through  a  determination  by  the  local  District  Court.  The position of an adopted child (adopted) is as a legitimate child and can be equated with a child born from a marriage between the husband and wife who adopted him (Staaatsblad No. 129 of 1917, namely articles 11, 12 and 14), to obtain inheritance rights with a will of appointment. inheritance  (erfstelling)  Article  954  –  956  of  the  Civil  Code  and  can  be  determined  by  a district court judge.
Keywords:  adoption; inheritance rights

## Abstrak
Pengangkatan  anak  adalah  suatu    perbuatan    mengambil  anak  orang  lain  untuk  diasuh  dan diperlakukan  sebagai  anaknya  sendiri,  berdasarkan  ketentuan    hukum  dan  kesepakatan bersama  yang    berlaku  pada    masyarakat  yang  bersangkutan.  Dalam  penulisan  ini  yang dijadikan  suatu  pembahasan  mengenai  proses  atau  prosedur  pengangkatan  anak  dan kedudukan  anak  angkat  dalam  hal  warisan.  Penelitian  ini  mengunakan  metode  kepustaakan dan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yang  berdasarkan  ketentuan  hukum  yang    berkaitan dengan permasalahan, disimpulkan bahwa KUH Perdata tidak mengatur tentang permasalahan pengangkatan anak, Tentang Kedudukan dan Proses Pengangkatan Anak (adopsi) diatur dalam Pasal 5 dan 15 Staatblad No. 129 No.129. Tata cara dan persyaratan pengangkatan anak diatur dalam  Bab  III    dalam  Pasal  12  dan  13  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  54  Tahun  2007 menyebutkan  bahwa  anak  angkat  di  bawah  usia  18  tahun  dan  orang  tua  angkat  memiliki keluarga  dan  usia  paling  lama  55  tahun.  Untuk  memperoleh  status  hukum  terhadap  anak adopsi  dilakukan    proses  melalui    penetapan  Pengadilan  Negeri  setempat.  Kedudukan  Anak angkat  (adopsi)  adalah  sebagai  anak  yang  sah  dan    dapat  disamakan  dengan  anak  dilahirkan dari  perkawinan  antara  pasangan  suami  isteri  yang  mengangkatnya  ( Staaatsblad No.  129 Tahun 1917 yaitu  pasal 11, 12, dan 14),  untuk  memperoleh hak waris dengan surat wasiat penunjukan warisan ( erfstelling ) Pasal 954 – 956 KUH Perdata dan dapat  melalui penetapan hakim pengadilan negeri.
Kata kuncinya : adopsi; hak waris
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374

## PENDAHULUAN
Pengertian  perkawinan  adalah suatu  ikatan  batin  dan  jasmani  antara seorang laki-laki dan seorang perempuan  sebagai  pasangan    suami istri  mempunyai  tujuan  membentuk suatu  keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Suatu  perkawinan  pada  intinya mempunyai  tujuan  untuk  memperoleh keturunan/anak  dari  kedua  pasangan suami istri. Pentingnya suatu keturunan/anak    dalam  kehidupan berkeluarga  sehingga  keluarga  yang belum atau belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan/anak.  Pengangkatan  anak merupakan  suatu  peristiwa  hukum dalam  dalam  suatu  pasangan  suami isteri  untuk  memperoleh  keturunan. Keinginan dan harapan untuk mempunyai  anak  bagi  setiap  pasangan suami  istri  merupakan  naluri  manusia dan hakikatnya anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada pasangan    suami  istri.  Bagi  pasangan suami  isteri  anak  dapat  diharapkan untuk    meningkatkan  harkat  dan martabat  orang  tuanya  ketika  anaknya sudah  dewasa.  Hal  ini    menunjukkan
tak  sedikit  pernikahan  yang  dibangun dengan  susah  payah  akhirnya  kandas akibat  gejolak  rumah  tangga  akibat tidak mempunyai anak/ keturunan. Keluarga  merupakan  bagian  dari kelompok  orang  terkecil  yang  terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Namun ketiga unsur  tersebut  tidak  selalu  terpenuhi sehingga  terkadang  ada  keluarga  yang tidak mempunyai anak, oleh karena itu pasangan tersebut melakukan pengangkatan anak (adopsi).
Pengangkatan  anak  di indonesia sudah  dikenal  sejak  zaman  dulu  atau zaman  majapahit terdapat  dalam kitab kutaramanawa  (peraturan  perundang- undangan agama) ditemukan kata anak diambil dari orang lainyang menandakan  bahwa  pada  masa  itu  ada lembaga adopsi anak yang disebut anak angkat (adopsi). 1
Pengangkatan anak yang umumnya  mempunyai  tujuan  atau motivasi, diantaranya adalah melanjutkan  keturunan  jika  dalam suatu    pernikahan  yang    tidak mendapatkan anak/keturunan.
Motivasi  ini  sangat  kuat  terhadap pasangan  suami  isteri    yang  tidak mungkin dapat melahirkan anak.
1 Rusli  Pandika, Hukum  Pengangkatan  Anak (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
Tujuan  lain  dari  pengangkatan  anak (adopsi) dapat dilakukan untuk kepentingan  terbaik  terhadap  anak berdasarkan  ketentuan  adat  istiadat setempat  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  ini sangat menjamin terhadap perlindungan  bagi  anak  yang  sifatnya sangat bergantung pada orang tuanya. 2
Alasan  lain  pasangan  suami  istri melakukan pengangkatan anak, diantaranya  adalah  keengganan  untuk memiliki  anak  setelah  melewati  usia aman  untuk  melahirkan,  kurangnya keinginan  untuk  hamil  dan  melahirkan dikarenakan kemampuannya untuk tidak lagi memperbolehkan melahirkan anak,  sehingga  salah  satu  caranya untuk mendapatkan anak dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi). Pentingnya  disadari  bagi  calon orang  tua  angkat  dan  orang  tua kandung, bahwa calon orang tua angkat harus  beragama  dengan  agama  yang dianut  calon  anak  angkat  karena pengaruh  agama  orang  tua  angkat terhadap  anak  angkat  hanya  searah yaitu  dari  orang  tua  angkat  dengan anak  angkat.  dan  jika  tidak  Sejalan dengan  sangat  melukai  hati  nurani  dan
2 Rusli Pandika
keyakinan  orang  tua  kandung  anak angkat tersebut. 3
Pengangkatan  anak  merupakan hal  umum  dilakukan  sesuai  dengan keadaan  yang  dialami  oleh  orang  tua angkat, menjadi perhatian dalam pengangkatan  anak  untuk  memberikan hak  hidup,  perlindungan  yang  cukup untuk hidup danserta pendidikannya. Permasalahan pengangkatan anak  tidak  atur  khusus  dalam  KUH Perdata,  diatur    pada  ketentuan Staatsblaad / Lembaran Negara disingkat stb. 1917 No. 129 pada pasal 12    menjelaskan    bahwa  diangkatnya anak  tersebut,  maka  anak  angkat tersebut  dapat  menggunakan  nama belakang  orang  tua  angkatnya  dan mempunyai  kedudukan  hukum  yang sama dengan anak kandung   dari orang tua angkatnya. Anak angkat mempunyai  kedudukan  yang  sama dengan ahli waris sehingga anak angkat mempunyai  hak  waris  dari  orang  tua angkatnya  sama  seperti  anak  kandung yang  lahir  dalam  perkawinan  sah  ( ab intestato) .
Jadi anak angkat berhak mewarisi  harta  warisan  orang  tua angkatnya  sesuai  dengan  bagiannya
3 Anshary  M, Kedudukan  Anak  dalam Prespektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Nasional (Bandung: Mandar Maju, 2014).
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
yang  sah  atas  segala  bentuk  harta warisan  dan  sebagai  ahli  waris  mutlak dari  orang  tua  angkatnya  sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata,  yang    merupakan  salah  satu bentuk  hak mewaris atas harta warisan anak  angkat  yang  telah  diakui  secara sah meskipun tidak berdasarkan wasiat tertulis.
Pengangkatan anak dapat dilakukan secara proses hukum dengan melalui  penetapan  pengadilan  yang merupakan  suatu  kemajuan  ke  arah mengatur  praktik  hukum  adopsi  anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga peristiwa pengangkatan  anak  memiliki  kepastian hukum  yang  baik  bagi  anak  maupun bagi  orang  tua  angkat.  Praktiknya pengakatan  anak  (adopsi)  dengan proses penetapan  pengadilan ini  telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun di lingkungan  Pengadilan  Agama  bagi mereka yang beragama Islam. 4
Pengangkatan anak bagi masyarakat  muslim  di  Indonesia  yang mayoritas  beranggapan  bahwa  dengan mengangkat  anak  maka  status  anak
4 Ahmad Kamil and Fauzan, Hukum Perlindungan  dan  Pengangkatan  Anak  di Indonesia (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo  Persada, 2008).
tersebut  akan  beralih  dari  orang  tua kandungnya  ke  orang  tua  angkatnya dan    sistem  warisnya  beralih  ke  orang tua  angkatnya.  Padahal  dalam  agama Islam  melarang  pengangkatan  anak yang  memutuskan  hubungan  darah dengan  orang  tua  kandungnya,  apalagi mewarisi dari orang tua angkatnya. Perma l sa l la l ha l n da l la l m penulisa l n ini ya l itu:  ba l ga l ima l na l proses penga l ngka l ta l n a l na l k (a l dopsi) da l n ba l ga l ia l ma l n keduduka l n  ha l k  wa l ris  terha l da l p  a l na l k a l ngka l t (a l dopsi) menurut KUH Perda l ta l . Da l la l m  penulisa l n  ini  mengguna l ka l n jenis  penelitia l n  yuridis  norma l tif,  ya l ng mengga l mba l rka l n  tenta l ng    proses  da l n prosedur  da l la l m  penga l ngka l ta l n  a l na l k (a l dopsi)  serta l menda l pa l tka l n  ha l k  wa l ris menurut ketentua l n hukum ya l ng berla l ku. Da l ta l da l n sumber hukum ya l ng diguna l ka l n  a l da l la l h  da l ta l primer  ya l ng diperoleh denga l n mengumpulka l n pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  ya l ng berla l ku  da l n  disesua l ika l n  denga l n  pokok ba l ha l sa l n ya l ng diteliti, da l n skunder da l ta l , ya l itu da l ta l ya l ng bersumber da l ri litera l tur da l n berba l ga l i ba l ha l n ya l ng tela l h diperoleh,  kemudia l n  dica l ta l t  da l n  dika l ji berda l sa l rka l n releva l nsinya l denga l n pokok  ba l ha l sa l n  ya l ng  diteliti.    Da l la l m penelitia l n  ini  metode  pendeka l ta l n unda l ng-unda l ng ( sta l tute a l pproa l ch )
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
dila l kuka l n  denga l n  menela l a l h  bebera l pa l pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  da l n regula l si la l innya l ya l ng berka l i l ta l n denga l n a l na l k  a l ngka l t  (a l dopsi)  serta l ha l k  wa l ris terha l da l p  ha l rta l wa l risa l n  ora l ng  tua l ya l ng menga l ngka l t  a l na l k  a l ngka l t  (a l dopsi) tersebut.

## PEMBAHASAN
A. Prosedur  Penga l ngka l ta l n  Ana l k (A l dopsi)
Pa l sa l l  280  sa l mpa l i  denga l n  290 KUHPerda l ta l menga l tur  tenta l ng  a l na l k  di lua l r  nika l h  ma l ka l da l ri  itu  KUHPerda l ta l tida l k  menga l tur  tenta l ng  Penga l ngka l ta l n A l na l k  ya l ng  umumnya l disebut  a l dopsi a l na l k.  KUH Perda l ta l merupa l ka l n produk hukum ya l ng dicipta l ka l n oleh pemerinta l h Hindia l Bela l nda l . Di Bela l nda l sendiri tida l k menga l tur tenta l ng penga l nka l ta l n a l na l k a l ta l u disebut  a l dopsi. 5
Pemerinta l h Hindia l Bela l nda l meneta l pka l n sua l tu ketentua l n a l ta l u pera l tura l n    disebut Sta l a l tsbla l a l d 1917 Nomor  129  ya l ng    menjela l sa l n  sua l tu keduduka l n a l na l k ya l ng diperoleh mela l lui proses  penga l ngka l ta l n  seba l ga l i  a l na l k  sa l h.
A l kiba l t  ya l ng  timbul  da l ri  penga l ngka l ta l n a l na l k a l da l la l h berka l ita l n denga l n hubunga l n ya l ng terja l lin a l nta l ra l a l na l k a l ngka l t denga l n
5 Rais  Muhammad, Kedudukan  Anak  Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan  Hukum  Perdata (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2015).
kelua l rga l nya l ya l itu  a l ya l h  ka l ndung  da l n ibu  ka l ndungnya l ,  ya l ng  menyeba l bka l n a l na l k tersebut ha l nya l mempunya l i hubunga l n wa l ris denga l n ora l ng tua l a l ngka l tnya l . A l na l k a l ngka l t dikelompokka l n  menja l di  dua l ha l l  ya l ng berbeda l ,  ya l itu  a l na l k  ya l ng  ha l nya l dia l kui da l n ya l ng sa l h seca l ra l hukum.
Ma l sa l la l h  a l dopsi  a l na l k  setela l h menda l pa l tka l n  putusa l n  da l ri  Ma l jelis Ha l kim di Penga l dila l n sehingga l mempenga l ruhi  da l pa l t  da l la l m  keduduka l n hukum  untuk  diregister      setela l hnya l a l da l nya l a l kta l kela l hira l n  a l na l k  ha l rus dita l mba l hka l n  informa l si  terka l it  a l na l k ya l ng  tela l h  dia l dopsi  seca l ra l sa l h  denga l n menyebutka l n na l ma l ora l ng tua l a l ngka l tnya. l
Peneta l pa l n keduduka l n a l na l k a l ngka l t juga l seca l ra l otoma l tis  menyeba l bka l n hubunga l n a l nta l ra l a l na l k denga l n a l ya l h da l n ibu  ka l ndungnya l putus.  Denga l n  a l da l nya l prosedur  peneta l pa l n  a l na l k  sa l h  di Penga l dila l n,  a l ya l h  da l n  ibu  a l ngka l t serta l a l na l k a l ngka l t memiliki ika l ta l n kelua l rga l seperti  a l na l k denga l n ora l ng tua l ka l ndungnya l .  Ka l rena l itu,  a l na l k  a l ngka l t juga l mengguna l ka l n  na l ma l kelua l rga l ora l ng tua l a l ngka l tnya l (pa l sa l l 14 Sta l a l stba l d Nomor  129  Ta l hun  1917).    Hubunga l n hukum  ini,  jela l s  ba l hwa l a l na l k  a l ngka l t berha l k  mewa l risi  wa l risa l n  a l ya l h  da l n  ibu
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
a l ngka l tnya l berda l sa l rka l n ba l gia l n legitieme da l ri semua l ha l rta l wa l risa l n da l n seca l ra l sa l h da l n  mutla l k  menja l di  penerima l wa l risa l n seba l ga l ima l na l disebutka l n  da l la l m    Pa l sa l l 852  KUH  Perda l ta l da l n    seka l ligus merupa l ka l n    da l sa l r  hukum  untuk memperoleh ha l k wa l risa l n da l la l m penga l ngka l ta l n  a l na l k  (a l dopsi)  ya l ng  oleh unda l ng-unda l ng  tela l h  dia l kui  seca l ra l sa l h meskipun  tida l k  bersumber  da l la l m  sura l t wa l sia l t tertulis.
Sya l ra l t-sya l ra l t  da l n  ta l ta l ca l ra l penga l ngka l ta l n a l na l k (a l dopsi) ya l itu :
1. Persetujua l n da l ri ora l ng ya l ng dia l ngka l t;
2. Jika l a l na l k  a l ngka l t  a l da l la l h  a l na l k  sa l h da l ri  ora l ng  tua l nya l ,  ma l ka l diperluka l n izin  da l ri  ora l ng  tua l ,  jika l a l ya l h  suda l h meningga l l da l n ibunya l suda l h menika l h  la l gi,  ma l ka l ha l rus  a l da l persetujua l n  da l ri  wa l li  da l n  da l ri  ha l rta l peningga l la l n seba l ga l i pengua l sa l wa l li;
3. Jika l a l na l k ya l ng a l ka l n dia l dopsi la l hir di lua l r nika l h, diperluka l n izin da l ri ora l ng tua l ya l ng  menga l kui  dia l seba l ga l i a l na l knya l ,  seda l ngka l n  a l na l k  itu  tida l k dia l kui  seba l ga l i  a l na l k  sa l ma l seka l li, sehingga l ha l rus  a l da l persetujua l n  da l ri wa l linya l da l n da l ri ha l rta l peningga l la l n ; 4. Jika l a l na l k  ya l ng  a l ka l n  dia l dopsi  suda l h berusia l 19  (sembila l n  bela l s)  ta l hun, persetujua l n da l ri a l na l k itu sendiri juga l
diperluka l n;
5. A l pa l bila l a l na l k tersebut a l ka l n dia l ngka l t menja l di ja l nda l , ha l rus a l da l persetujua l n da l ri  sa l uda l ra l la l ki-la l ki  da l n  a l ya l h  da l ri sua l mi  ya l ng  meningga l l,  a l ta l u  tida l k a l da l sa l uda l ra l la l ki-la l ki a l ta l u a l ya l h ya l ng ma l sih  hidup,  a l ta l u  jika l mereka l tida l k tingga l l di Indonesia l , ma l ka l ha l rus a l da l persetujua l n  da l ri  a l nggota l la l ki-la l ki da l ri kelua l rga l sua l mi ya l ng meningga l l da l la l m  ga l ris  la l ki-la l ki  sa l mpa l i  dera l ja l t keempa l t. (Pa l sa l l 8 Sta l a l tsbla l d Nomor:
129 ta l hun 1917).
6. Penga l ngka l ta l n a l na l k ini ha l rus dila l kuka l n denga l n a l kta l nota l ris. 6
Penga l ngka l ta l n a l na l k  (a l dopsi) mempunya l i  a l kiba l t  hukum  seba l ga l i berikut :
1. Ba l hwa l a l dopsi  memiliki  efek hukum ba l hwa l ora l ng ya l ng dia l dopsi, jika l ia l memiliki  keturuna l n  la l in, menguba l h  na l ma l keturuna l n  ora l ng ya l ng  dia l dopsi  denga l n  imba l la l n na l ma l keturuna l n ora l ng ya l ng dia l dopsi.  Jela l s  ba l hwa l a l na l k  a l ngka l t segera l menja l di  a l na l k  ka l ndung  da l ri ora l ng  tua l a l ngka l t.  Na l ma l ora l ng  tua l diuba l h menja l di na l ma l ora l ng tua l a l ngka l t  a l ta l u  ibu  a l ngka l tnya l ,  da l n seca l ra l otoma l tis  dipisa l hka l n  da l ri
6 Pasal  8 dan pasal 10 Staatsblad Nomor: 129 tahun  1917  Tentang  Tata  Cara  Pengangkatan Anak (Adopsi)
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
ora l ng tua l ka l ndungnya l , kecua l li:
a. Mengena l i la l ra l nga l n perka l wina l n berda l sa l rka l n ika l ta l n kelua l rga l ;
b. Mengena l i  pera l tura l n  hukum perda l ta l berda l sa l rka l n ika l ta l n kelua l rga l ;
c. Mengena l i  perhitunga l n  bia l ya l perka l ra l di  ha l da l pa l n  ha l kim  da l n penya l ndera l a l n;
d. Mengena l i  pembuktia l n  denga l n sa l ksi;
e. Mengena l i  bertinda l k  seba l ga l i sa l ksi.
2. Jika l ora l ng tua n angkat a l da l la l h la l ki-la l ki ya l ng  tela l h  menika l h,  Malka l a l na l k a l ngka l t  la l ngsung  dia l ngga l p  seba l ga l i a l na l k  ya l ng  dia l ngga l p  la l hir  da l ri perka l wina l nnya l ;
3.  Jika l a l ya l h  a l ngka l t  a l da l la l h  sua l mi  ya l ng suda l h menika l h da l n perka l wina l n tela l h putus,  ma l ka l a l na l k  a l ngka l t  dia l ngga l p seba l ga l i  a l na l k  ya l ng  la l hir  da l ri  mereka l ka l rena l putus ka l rena l kema l tia l n;
4.  Jika l seora l ng  ja l nda l menga l dopsi seora l ng a l na l k, ia l dia l ngga l p tela l h la l hir da l ri  pernika l ha l nnya l denga l n  sua l mi ya l ng tela l h meningga l l, denga l n
ketentua l n ba l hwa l ia l da l pa l t dima l sukka l n  seba l ga l i  a l hli  wa l ris da l la l m  ha l rta l peningga l la l n  a l lma l rhum,
a l sa l lka l n tida l k a l da l wa l sia l t. 7
Mengena l i  penga l ngka l ta l n  a l na l k (a l dopsi) da l la l m Unda l ng-Unda l ng Nomor 35 Ta l hun 2014 peruba l ha l n da l ri Unda l ng- Unda l ng Nomor 23 Ta l hun 2002 tenta l ng Perlindunga l n A l na l k, disebutka l n ba l hwa l a l dopsi  a l na l k  tida l k  memutuska l n hubunga l n  da l ra l h  a l nta l ra l a l na l k  a l ngka l t denga l n ora l ng tua l ka l ndungnya l . Mengena l i  ha l k  da l n  kewa l jiba l n  seca l ra l umum  a l da l la l h  ha l k  da l n  kewa l jiba l n  ya l ng a l da l a l nta l ra l a l na l k  da l n  ora l ng  tua l ba l ik seca l ra l a l ga l ma l , mora l l ma l upun kesusila l a l n. 8
Denga l n berla l kunya l Pera l tura l n Pemerinta l h  No.  54  Ta l hun  2007 Tenta l ng  Pela l ksa l na l a l n  Penga l ngka l ta l n A l na l k/A l dopsi  dima l ksudka l n a l ga l r a l dopsi a l na l k dila l kuka l n sesua l i denga l n ketentua l n pera l tura l n perunda l ng-unda l nga l n sehingga l da l pa l t  mencega l h  terja l dinya l penyimpa l nga l n ya l ng pa l da l a l khirnya l da l pa l t  melindungi  da l n  meningka l tka l n keseja l htera l a l n  a l na l k  untuk  ma l sa l depa l n da l n kepentinga l n terba l ik ba l gi a l na l k.
Penga l ngka l ta l n a l na l k (a l dopsi) a l da l la l h  sua l tu  perbua l ta l n  hukum  ya l ng
7 Pasal    Pasal  11,  12,  13  dan  14 Staatsblad Nomor:  129  tahun  1917  Tentang  Tata  Cara Pengangkatan Anak (Adopsi)
8 Pasal  39,  40,  dan  41.  Undang-Undang  Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
meminda l hka l n a l na l k da l ri lingkup kekua l sa l a l n  ora l ng  tua l ,  wa l li  ya l ng  sa l h, a l ta l u ora l ng la l in ya l ng berta l nggung ja l wa l b a l ta l s  penga l suha l n,  pendidika l n,  da l n penga l suha l n  a l na l k, ke da l la l m  lingkunga l n kelua l rga l ora l ng tua l a l ngka l tnya l . 9
Sya l ra l t  penga l ngka l ta l n  a l na l k  da l n ca l lon  ora l ng  tua l a l ngka l t  ya l itu  disebutka l n da l la l m  Pa l sa l l  12  Pera l tura l n  Pemerinta l h Nomor 54 Ta l hun 2007 tenta l ng Pela l ksa l na l a l n  A l dopsi  A l na l k  seba l ga l i berikut :
Sya l ra l t  a l na l k  ya l ng  a l ka l n  dia l ngka l t, meliputi:
a. Belum  berusia l 18  (dela l pa l n  bela l s)
ta l hun;
b. Merupa l ka l n  a l na l k  terla l nta l r  a l ta l u ditela l nta l rka l n;
c. Bera l da l da l la l m  a l suha l n  kelua l rga l a l ta l u da l la l m  lemba l ga l penga l suha l n  a l na l k;
da l n
d. Memerluka l n perlindunga l n khusus.
Usia l a l na l k a l ngka l t l meliputi:
a. A l na l k  belum  berusia l 6(ena l m)  ta l hun, merupa l ka l n priorita l s uta l ma l ; b. A l na l k berusia l 6 (ena l m) ta l hun sa l mpa l i denga l n belum berusia l 12 (dua l bela l s) ta l hun, sepa l nja l ng a l da l a l la l sa l n mendesa l k; da l n
9 Pasal 1 ayat (2) PP No.54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak/Adopsi.
c. A l na l k  berusia l 12  (dua l bela l s)  ta l hun sa l mpa l i  denga l n  belum  berusia l 18 (dela l pa l n  bela l s)  ta l hun,  sepa l nja l ng a l na l k memerluka l n perlindunga l n khusus.
Ca l lon  ora l ng  tua l a l ngka l t  ha l rus memenuhi sya l ra l t-sya l ra l t:
a. Seha l t ja l sma l ni da l n roha l ni;
b. Berumur  pa l ling  renda l h  30  (tiga l puluh)  ta l hun  da l n  pa l ling  tinggi  55 (lima l puluh lima l ) ta l hun;
c. Bera l ga l ma l sa l ma l denga l na l ga l ma l ca l lon a l na l ka l ngka l t;
d. Berkela l kua l n  ba l ik  da l n  tida l k  perna l h dihukum ka l rena l mela l kuka l n  tinda l kan keja l ha l ta l n;
e. Bersta l tus  menika l h  pa l ling  singka l t  5 (lima l ) ta l hun;
f. Tida l k merupa l ka l n pa l sa l nga l n sejenis; g. Tida l k  a l ta l u  belum  mempunya l i  a l na l k ata l u ha l nya l memiliki sa l tu ora l ng a l na l k; h. Da l la l m  kea l da l a l n  ma l mpu  ekonomi da l n sosia l l;
i. Memperoleh  persetujua l n  a l na l k  da l n izin tertulis ora l ng tua l a l ta l u wa l li a l na l k; j. Membua l t  pernya l ta l a l n  tertulis  ba l hwa l penga l ngka l ta l n  a l na l k  a l da l la l h  demi kepentinga l n  terba l ik  ba l gi  a l na l k, keseja l htera l a l n da l n perlindunga l n a l na l k;
k. A l da l nya l la l pora l n  sosia l l  da l ri  pekerja l sosia l l setempa l t;
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
l. Tela l h  menga l suh  ca l lon  a l na l k  a l ngka l t pa l ling singka l t 6 (ena l m) bula l n, seja l k izin penga l suha l n diberika l n; da l n m. Memperoleh  izin  Menteri  da l n/a l ta l u kepa l la l insta l nsi sosia l l. 10
Penga l ngka l ta l n a l na l k Wa l rga l
Nega l ra l Indonesia l oleh  Wa l rga l Nega l ra l A l sing  seba l ga l ima l na l dima l ksud  da l la l m Pa l sa l l  11  a l ya l t  (1)  huruf  a l ,  ha l rus memenuhi sya l ra l t:
a. Memperoleh izin tertulis da l ri pemerinta l h  nega l ra l a l sa l l  pemohon
mela l lui  keduta l a l n  a l ta l u  perwa l kila l n nega l ra l pemohon  ya l ng  a l da l di Indonesia l ;
b. Memperoleh izin tertulis da l ri Menteri; da l n c. Mela l lui  lemba l ga l penga l suha l n  a l na l k (Pa l sa l l  14  Pera l tura l n  Pemerinta l h Nomor 54 Ta l hun 2007).
Penga l ngka l ta l n a l na l k Wa l rga l Nega l ra l A l sing  oleh  Wa l rga l Nega l ra l Indonesia l seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l  11  a l ya l t  (1)  huruf  b,  ha l rus memenuhisya l ra l t :
a. Memperoleh  persetujua l n  tertulis da l ri pemerinta l h Republik Indonesia l ; da l n
b. Memperoleh  persetujua l n  tertulis
10 Pasal  12    dan  pasal  13  Peraturan  Pemerintah Nomor  54  Tahun  2007  tentang  Pelaksanaan Adopsi Anak
da l ri  pemerinta l h  nega l ra l a l sa l l  a l na l k, (Pa l sa l l  15  Pera l tura l n  Pemerinta l h Nomor 54 Ta l hun 2007).
Pa l sa l l 16 ya l itu :
(1) Penga l ngka l ta l n  a l na l k  oleh  ora l ng  tua l tungga l l ha l nya l da l pa l t dila l kuka l n oleh Wa l rga l Nega l ra l Indonesia l setelah menda l pa l t izin da l ri Menteri;
(2) Pemberia l n izin seba l ga l ima l na l dima l ksud  pa l da l a l ya l t  (1)  da l pa l t didelega l sika l n kepa l da l kepa l la l insta l nsi sosia l l di provinsi.
Sela l in memenuhi persya l ra l ta l n seba l ga l ima l na l dima l ksud da l la l m Pa l sa l l 13, ca l lon  ora l ng  tua l a l ngka l t  Wa l rga l Nega l ra l A l sing juga l ha l rus memenuhi sya l ra l t:
a. Tela l h bertempa l t tingga l l di Indonesia l seca l ra l sa l h sela l ma l 2 (dua l ) ta l hun;
b. Menda l pa l t  persetujua l n  tertulis  da l ri pemerinta l h nega l ra l pemohon;da l n c. Membua l t pernya l ta l a l n tertulis mela l porka l n  perkemba l nga l n  a l na l k kepa l da l untuk  Depa l rtemen  Lua l r Negeri  Republik  Indonesia l mela l lui Perwa l kila l n Republik Indonesia l setempa l t (Pa l sa l l 17 Pera l tura l n Pemerinta l h Nomor 54 Ta l hun 2007)
Penga l nka l ta l n  a l na l k  ya l ng  terba l gi da l la l m  2  (dua l )  ba l gia l n,  ba l gia l n  perta l ma l a l dopsi  a l na l k  a l nta l ra l Wa l rga l Nega l ra l
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
Indonesia l pa l da l Pa l sa l l  19,  20  da l n  21, ba l gia l n  kedua l a l dopsi  a l na l k  a l nta l ra l Wa l rga l Nega l ra l Indonesia l da l n Wa l rga l Nega l ra l A l sing  pa l da l disebutka l n  Ba l b  IV Pa l sa l l  19  -  Pa l sa l l 25  Pera l tura l n Pemerinta l h  Nomor  54  Ta l hun  2007 tenta l ng Pela l ksa l na l a l n A l dopsi Penga l ngka l ta l n  a l na l k  (a l dopsi)    untuk memperoleh sta l tus hukum ha l rus
dila l kuka l n  mela l lui  proses  peneta l pa l n penga l dila l n negeri setempa l t,dia l tur da l la l m  Pera l tura l n  Pemerinta l h  Nomor  54 Ta l hun 2007 tenta l ng Pela l ksa l na l a l n A l dopsi  A l na l k.  Ha l l  ini  juga l dila l kuka l n untuk  melindungi ha l k-ha l k sipil  mereka l sehingga l a l na l k-a l na l k  ya l ng  tela l h  dia l dopsi menja l di  a l na l k  ya l ng  sa l h  ba l gi  ora l ng tua l a l ngka l tnya l sa l ma l seperti a l na l k ka l ndung kemudia l n da l pa l t menja l di sa l la l h sa l tu  ora l ng  ya l ng  berha l k  menda l pa l tka l n
wa l risa l n da l ri a l ya l h da l n ibu a l ngka l tnya l . 11
B. Keduduka l n Ha l k Wa l ris  Terha l da l p A l na l k  A l ngka l t  (A l dopsi)  Menurut KUH Perda l ta l
Penga l ngka l ta l n  a l na l k  mempunya l i tujua l n  da l n  motiva l si.  Tujua l nnya l a l nta l ra l la l in  untuk  mela l njutka l n  keturuna l n  jika l da l la l m  perka l wina l n  tida l k  menda l pa l tka l n
11 M.  Budiarto, Pengangkatan  Anak  di  Tinjau dari Segi Hukum (Jakarta: Akademika Presindo, 1985).
keturuna l n/a l na l k.  Motiva l si  ini  sa l nga l t kua l t  ba l gi  pa l sa l nga l n  sua l mi  istri  ya l ng suda l h  divonis  tida l k  bisa l menda l pa l tka l n keturuna l n/musta l hil  mela l hirka l n  a l na l k ka l rena l berba l ga l i a l la l sa l n, pa l da l umumnya l mereka l pa l sa l nga l na l n  sua l mi  isteri  ya l ng sya l h    sa l nga l t  menda l mba l ka l n  keha l dira l n seora l ng a l na l k di tenga l h-tenga l h kelua l rga l nya l . 12
Seja l la l n  denga l n  perkemba l nga l n ma l sya l ra l ka l t  sa l a l t  ini,  menunjukka l n ba l hwa l tujua l n  lemba l ga l a l dopsi  tida l k  la l gi sema l ta l -ma l ta l motiva l si untuk mela l njutka l n keturuna l n a l ta l u memperta l ha l nka l n  pernika l ha l n,  teta l pi lebih  bera l ga l m  da l ri  itu.  A l da l berba l ga l i motiva l si  ya l ng  mendorong  ora l ng  untuk membesa l rka l n a l na l k ba l hka l n tida l k ja l ra l ng ka l rena l fa l ktor  sosia l l,  ekonomi,  buda l ya l da l n politik. 13
KUH  Perda l ta l menga l nut  sistem wa l ris  ya l itu  denga l n    sistem  pewa l risa l n a l b  intesta l to seba l ga l ima l na l disebutka l n da l la l m    Pa l sa l l  832  KUH  Perda l ta l ,  da l n sistem  pewa l risa l n  menurut  wa l sia l t  ( a l d testa l mento ).    KUH  Perda l ta l tida l k menga l tur  seca l ra l jela l s  tenta l ng  wa l risa l n terha l da l p  a l na l k  a l ngka l t,    teta l pi  a l na l k a l ngka l t  memiliki  kesempa l ta l n  untuk
12 Irma  Setyawati  Soemitro, Aspek  Hukum Perlindungan  Anak (Jakarta:  Bumi  Aksara, 1990).
13 M. Budiarto, Pengangkatan Anak di Tinjau dari Segi Hukum
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
menda l pa l tka l n  wa l risa l n  mela l lui  wa l sia l t ( a l d  testa l mento )  dima l na l a l na l k  a l ngka l t menda l pa l tka l n  wa l risa l n  mela l lui  wa l sia l t a l dopsi  a l hli  wa l ris  ( erfstelling ).  Seba l ga l i a l hli  wa l ris  da l n  menja l di  penerus  a l hli wa l ris  da l n  memiliki  ta l nggung  ja l wa l b untuk memba l ya l r huta l ng pewa l risseba l ga l ima l na l disebutka l n    Pa l sa l l 875 KUH Perda l ta l ,
A l hli  wa l ris  berda l sa l rka l n  wa l sia l t a l da l la l h  ora l ng  ya l ng  ditunjuk  a l ta l u ditunjuk  oleh  pewa l ris  denga l n  wa l sia l t seba l ga l i a l hli wa l risnya l ( erfstelling ), ya l ng kemudia l n disebut seba l ga l i a l hli wa l ris a l d testa l mento. Wa l sia l t da l la l m KUH Perda l ta l a l da l la l h  pernya l ta l a l n  seseora l ng tenta l ng a l pa l ya l ng diinginka l nnya l setela l h ia l meningga l l  dunia l .    Pa l da l da l sa l rnya l pernya l ta l a l n  kehenda l k  a l khir  a l da l la l h kelua l r  da l ri  sa l la l h  sa l tu  piha l k  sa l ja l da l n sewa l ktu-wa l ktu  da l pa l t  dita l rik  kemba l li oleh  pewa l ris  seca l ra l tega l s  a l ta l u  dia l m- dia l m.  Pa l sa l l  874  KUH  Perda l ta l memua l t sya l ra l t  ba l hwa l wa l sia l t  tida l k  boleh bertenta l nga l n  denga l n Legitime  Portie da l n  Pa l sa l l  913  KUH  Perda l ta l da l n  ya l ng pa l ling  umum  a l da l la l h  wa l sia l t  ya l ng memua l t  a l pa l ya l ng  disebut erfstelling , ya l itu  penga l ngka l ta l n  seseora l ng  a l ta l u bebera l pa l ora l ng menja l di a l hli wa l ris ya l ng a l ka l n menda l pa l tka l n wa l risa l n seluruh a l ta l u
seba l gia l n ha l rta l wa l risa l n. 14 Wa l sia l t a l dopsi wa l risa l n ( erfstelling )  memberika l n  perlindunga l n hukum ba l gi a l na l k a l ngka l t a l ta l s ha l k wa l ris ya l itu  :  Wa l sia l t  penga l ngka l ta l n  a l hli  wa l ris ia l la l h  sua l tu  wa l sia l t,  dima l na l pewa l ris memberika l n  kepa l da l sa l tu  ora l ng  a l ta l u lebih ha l rta l benda l ya l ng ditingga l lka l nnya l pa l da l wa l ktu  dia l meningga l l  dunia l ,  ba l ik seluruhnya l ma l upun  seba l gia l n,  seperti seperdua l a l ta l u  sepertiga l (Pa l sa l l  954 KUH Perda l ta l ).
Pa l da l wa l ktu  pewa l ris  meningga l l dunia l ,  ba l ik  pa l ra l a l hli  wa l ris  ya l ng dia l ngka l t denga l n wa l sia l t, ma l upun mereka l ya l ng  oleh  unda l ng-unda l ng diberi  seba l gia l n  ha l rta l peningga l la l n  itu, demi  hukum  memperoleh  besit  a l ta l s ha l rta l benda l ya l ng  ditingga l lka l n  (Pa l sa l l 955 KUH Perda l ta l ).
Jika l timbul perselisiha l n mengena l i  sia l pa l a l hli  wa l risnya l ,  da l n denga l n  demikia l n  sia l pa l ya l ng  berha l k memega l ng  properti  tersebut,  Ha l kim da l pa l t  memerinta l hka l n  a l ga l r  properti tersebut  disimpa l n  di  penga l dila l n  (Pa l sa l l 956 KUH Perda l ta l ). Perlindunga l n hukum  kepa l da l a l na l k  a l ngka l t  da l la l m  ha l k wa l ris  ya l ng  diperoleh  mela l lui  sura l t
14 Sajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009).
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
wa l sia l t terga l ntung pa l da l kehenda l k pewa l ris  untuk  memberika l n  bera l pa l ba l nya l k  sesua l i  denga l n  keingina l n  a l hli wa l ris  seba l ga l ima l na l disebutka l n  da l la l m pa l sa l l  954  KUH  Perda l ta l .  Da l n  jika l a l hli wa l ris tela l h meningga l l dunia l seba l ga l ima l na l dijela l ska l n  da l la l m  pa l sa l l 955  KUH  Perda l ta l ,  a l hli  wa l ris  ya l ng memiliki  sura l t  wa l sia l t  (a l na l k  a l ngka l t) a l ta l u  unda l ng-unda l ng  a l ka l n  diberika l n ba l gia l n  da l ri  ha l rta l peningga l la l n  tersebut untuk memperoleh keduduka l n kekua l sa l a l n  a l ta l s  ha l rta l peningga l la l n  a l hli wa l ris  tersebut.  Jika l a l da l perselisiha l n tenta l ng  sia l pa l ya l ng  a l ka l n  menja l di  a l hli wa l ris, menurut pa l sa l l 956 KUH Perda l ta l ,
Ha l kim da l pa l t memerinta l hka l n a l ga l r ha l rta l keka l ya l a l n disimpa l n di penga l dila l n sa l mpa l i  diputuska l n  sia l pa l ya l ng  berha l k berkua l sa l a l ta l s ha l rta l keka l ya l a l n tersebut.
Ha l k  wa l ris  ya l ng  diberika l n  oleh a l ya l h  da l n  ibu  a l ngka l t  kepa l da l anak a l ngka l t ya l ng tela l h menga l dopsinya l tida l k boleh  merugika l n  a l hli  wa l ris  la l innya l . A l na l k  a l ngka l t  ya l ng  da l pa l t  mewa l risi a l da l la l h  mereka l ya l ng  tela l h  dia l dopsi seca l ra l sa l h  seba l ga l i  a l na l k  mela l lui penga l dila l n.  Seda l ngka l n  untuk  a l na l k ya l ng proses a l dopsinya l ha l nya l dila l kuka l n seca l ra l lisa l n,  tida l k  menda l pa l tka l n  ha l k untuk  da l pa l t  mewa l risi  da l ri  ora l ng  ya l ng menga l dopsinya l ,  teta l pi  diperbolehka l n
menerima l sura l t  wa l sia l t  berupa l hiba l h ya l ng tida l k boleh menyimpa l ng da l n a l ta l u melebihi  ba l gia l n  mutla l k  a l na l k  a l ngka l t (ligitime portie ). 15
Berkena l a l n  denga l n  ha l k  wa l ris ya l ng  diperoleh  a l na l k  a l ngka l t,  mereka l berha l k  a l ta l s  jumla l h  ha l rta l wa l risa l n  a l ya l h da l n ibu a l ngka l t ya l ng sa l ma l denga l n a l na l k ka l ndung.  Na l mun  seringka l li  ha l l  ini terkenda l la l oleh  a l tura l n  hukum  ora l ng tua l a l ngka l t,  sehingga l untuk  mema l stika l n ba l hwa l a l na l k  a l ngka l t  tida l k  ditingga l lka l n, ora l ng  tua l a l ngka l t  da l pa l t  membua l t  sura l t wa l sia l t  ya l ng  ma l na l penyusuna l n  sura l t ha l rus di ha l da l pa l n nota l ris denga l n ca l ta l ta l n tida l k  memberika l n  a l ta l u  merugika l n  a l hli wa l ris la l innya l .
A l na l k  a l ngka l t  menja l di  a l na l k ya l ng sa l h ka l rena l da l pa l t diiba l ra l tka l n  a l na l k ya l ng  la l hir  da l ri  perka l wina l n  a l nta l ra l pa l sa l nga l n  ya l ng  tela l h  menga l dopsinya l , oleh  ka l rena l itu  a l na l k  a l ngka l t  memiliki keduduka l n  seba l ga l i  a l na l k  ya l ng  sa l h. Peristiwa l a l dopsi  membua l t  hubunga l n a l nta l ra l a l na l k  da l n  kelua l rga l ka l ndungnya l menja l di  putus  da l n  kemudia l n  timbul hubunga l n denga l n kelua l rga l ya l ng kura l ng ha l rmonis.  Ha l sil  ya l ng  pa l ling  jela l s a l da l la l h  terka l it  wa l risa l n  di  ma l na l a l na l k a l ngka l t  tida l k  la l gi  menda l pa l tka l n  ha l k
15 Soeroso  R, Perbandingan  Hukum  Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374
wa l risa l n  da l ri  sa l uda l ra l seda l ra l h  teta l pi menda l pa l t ha l k wa l ris mela l lui wa l sia l t da l ri a l ya l h da l n ibu ya l ng tela l h menga l ngka l tnya l / menga l dopsinya l . 16

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Penga l ngka l ta l n a l na l k (a l dopsi)
tida l k dia l tur da l la l m KUH Perda l ta l , dia l tur da l la l m Sta l a l tbla l a l d 1917 No. 129 tenta l ng keduduka l n proses a l dopsi a l na l k (a l dopsi), ya l itu  pa l sa l l  5  da l n  pa l sa l l  15.  Ba l gi  wa l rga l nega l ra l Indonesia l ya l ng  tida l k  tunduk pa l da l hukum  perda l ta l ,  ma l sa l la l h  a l na l k a l ngka l t  (a l dopsi)  dia l tur  da l la l m  Pera l tura l n Pemerinta l h  Nomor  54  Ta l hun  2007 tenta l ng  Pela l ksa l na l a l n  A l dopsi  A l na l k ( A l doption ),    Ba l b  III  tenta l ng  ta l ta l ca l ra l da l n sya l ra l t pengika l ta l n a l na l k, ya l itu da l la l m Pa l sa l l 12, da l n 13, (a l na l k a l dopsi di ba l wa l h usia l 18  ta l hun  da l n  ora l ng  tua l a l ngka l t suda l h menika l h da l n usia l nya l pa l ling la l ma l 55 ta l hun). A l dopsi a l na l k a l ga l r memperoleh  sta l tus  hukum  dila l kuka l n mela l lui  proses  peneta l pa l n  penga l dila l n negeri setempa l t.
Ha l k wa l ris terha l da l p a l na l k a l ngka l t (A l dopsi)  disebutka l n  da l la l m  Sta l a l a l tsbla l d
No. 129 Ta l hun 1917 da l la l m pa l sa l l 11, 12,
da l n  14,  ya l itu  keduduka l n  seba l ga l i  a l na l k
16 Effendi  Parangin, Hukum  Waris (Jakarta: PT.Raja GrafindoPersada,  2005).
ya l ng sa l h da l pa l t disa l ma l ka l n denga l n a l na l k ya l ng  la l hir  da l ri  perka l wina l n  a l nta l ra l pa l sa l nga l n  ya l ng  tela l h  menga l dopsinya l da l n  untuk  memperoleh  ha l k  wa l ris, perlunya l sura l t wa l sia l t penga l ngka l ta l n a l hli wa l ris ( erfstelling ),  ha l k wa l ris da l n da l pa l t mela l lui  peneta l pa l n  ha l kim  penga l dila l n negeri  ya l ng  dia l tur  da l la l m  pa l sa l l  954  – 956 KUH Perda l ta l .
Disa l ra l nka l n  kepa l da l ma l sya l ra l ka l t a l ga l r  pa l sa l nga l n  sua l mi  istri  disa l ra l nka l n da l la l m  ha l l  a l dopsi  a l na l k  (a l dopsi)  untuk mema l tuhi  pera l tura l n  ya l ng  berla l ku  da l n tida l k membua l t a l na l k a l ngka l t terla l nta l r/menderita. l Diharapkan  kepa l da l pemerinta l h  untuk  membua l t  kebija l ka l n ya l ng jela l s tenta l ng pemberia l n pengika l ta l n a l na l k (a l dopsi) da l n perlindunga l n  hukum  da l la l m  ha l k  wa l ris ka l rena l sa l a l t  ini  belum  a l da l pera l tura l n terpa l du  ya l ng  berla l ku  ma l sih  bersifa l t prula l lisme hukum/ba l nya l k hukum (hukum  a l da l t,  hukum  a l ga l ma l ,  hukum perda l ta l ba l ra l t  ( Burgerlijk  Wetboek )  da l n pera l tura l n  perunda l ng-unda l nga l n  ya l ng berla l ku).
Asuan  dan  Susi  Yanuarsi,  Hak  Waris  Terhadap  Anak  Angkat  (Adopsi)  Menurut  KUHPerdata,  Halaman 361-374

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad  Kamil  and  Fauzan, Hukum Perlindungan  dan  Pengangkatan Anak  di  Indonesia, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2008.
Anshary  M, Kedudukan  Anak  dalam
Prespektif  Hukum  Islam  dan Hukum Nasional, Bandung: Mandar Maju, 2014.
Effendi Parangin, Hukum Waris ,
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,  2005.
Irma Setyawati Soemitro, Aspek
Hukum Perlindungan Anak,
Jakarta: Bumi Aksara,  1990.
M.  Budiarto, Pengangkatan  Anak  di Tinjau dari Segi Hukum, Jakarta:
Akademika Presindo,   1985.
Rais  Muhammad, Kedudukan  Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum  Perdata, Jakarta:  Sinar
Grafika, 2015.
Rusli  Pandika, Hukum  Pengangkatan
Anak ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2011.
Sajuti  Thalib, Hukum  Kekeluargaan Indonesia ,  Jakarta:  PT.  Raja
Grafindo Persada, 2009.
Soeroso  R, Perbandingan  Hukum Perdata ,  Jakarta:  Sinar  Grafika,
2003.