Membangun Pendidikan Berwawasan Gender
S y aefudin Achmad
IAIN Salatiga
Email: s y aefudinachmad1991@gmail.com Submitted : 2019-06-26 Reviewed : 2019-07-02 Revision : Published : 2019-07-24
Abstract:
The  role  of  women  in  national  development  is  increasingly  significant  and should not be underestimated. To build human resources for women, education is needed that upholds gender equality so that their rights to education can be realized. But inevitably, education in Indonesia in its history has experienced a dark period where women lacked rights in education. There was once a gender gap  in  the  world  of  education  in  Indonesia.  There  are  several  factors  that influence it, such as community culture and school structure systems that lack opportunities for women to take part. Therefore, gender-conscious education needs to be realized in order to address the gender issue. One effort to realize gender-oriented  education  can  be  by  developing  a  gender-sensitive  learning process  approach  through  fostering  and  training  teachers,  principals,  and education supervisors, as well as at the level of decision making in all national education management units.
Keywords : education, woman, gender equality
Abstrak: Peran perempuan dalam pembangunan nasional semakin signifikan dan tidak boleh dipandang sebelah mata. Untuk membangun sumber daya manusia pada perempuan, diperlukan pendidikan yang menjunjung tinggi kesetaraan gender agar hak-hak mereka memperoleh pendidikan bisa terwujud. Namun tak bisa dipungkiri, pendidikan di Indonesia dalam sejarahnya pernah mengalami masa kelam  dimana  perempuan  kurang  memperoleh  hak-hak  dalam  pendidikan. Pernah  ada  kesenjangan  gender  dalam  dunia  pendidikan  di  Indonesia.  Ada beberapa  faktor  yang  mempeengaruhi  hal  itu,  seperti  kultur  masyarakat  dan sistrem  struktur  sekolah  yang  kurang  memberikan  kesempatan  kepada perempuan untuk berkiprah. Oleh karena itu, pendidikan berwawasan gender perlu  diwujudkan  demi  menyelesaikan  persoalan  gender  tersebut.  Salah  satu upaya  untuk  mewujudkan  pendidikan  berwawasan  gender  bisa  dengan mengembangkan pendekatan proses pembelajaran yang sensitif gender melalui
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender
71
pembinaan dan pelatihan guru-guru, kepala sekolah, dan pengawas pendidikan, serta pada tingkat pengambilan keputusan di semua unit pengelolaan pendidikan nasional.
Kata Kunci : pendidikan, perempuan, kesetaraan gender

## Pendahuluan
Pada  era  globalisasi  dimana  kemajuan  teknologi  semakin  tidak terbendung,  perempuan  memiliki  kontribusi  yang  besar,  signifikan,  dan  tidak bisa  dianggap  remeh.  Tidak  sedikit  perempuan-perempuan  hebat  yang berpengaruh besar terhadap kemajuan zaman. Di era penjajahan, kita mengenal sosok Kartini yang berhasil mengangkat derajat kaum wanita. Di era modern sekarang, kita mengenal perempuan-perempuan hebat yang memiliki kontribusi luar biasa bagi masyarakat. Di Indonesia kita mengenal Sri Mulyani dan Menteri Susi. Keduanya merupakan sebagian kecil dari perempuan-perempuan yang luar biasa. Lahirnya perempuan-perempuan yang memiliki kontribusi lepas tentu tak lepas  dari  dunia  pendidikan.  Pendidikan  berperan  penting  terhadap  lahirnya perempuan-perempuan hebat di Indonesia, baik pendidikan formal, informal, maupun informal.
Perempuan sekarang tidak lagi seperti perempuan zaman dahulu yang hanya memiliki peran di rumah. Perempuan sekarang mampu mengembangkan potensinya  yang  membuatnya  sejajar  dengan  kaum  lelaki.  Banyak  pekerjaan- pekerjaan  yang  dahulu  menjadi  milik  mayoritas  kaum  lelaki,  sekarang  mulai banyak perempuan yang mengambil peran itu. Dalam beberapa posisi, tak jarang perempuan menjadi seorang pemimpin, dimana di antara yang dipimpin olehnya ada laki-laki. Provinsi Jawa Timur dipimpin oleh seorang perempuan, begitupun kota  Surabaya.  Dalam  dunia  pendidikan,  saat  ini  kampus  UIN  Syarif Hidayatullah Jakarta dipimpin oleh seorang perempuan.
Namun  tak  bisa  dipungkiri,  dalam  bidang  pendidikan,  persoalan- persoalan  seputar  gender  memang  sempat  muncul.  Perjalanan  perempuan memperoleh  hak-haknya  dalam  pendidikan  sempat  mendapat  jalan  terjal.
Saefudin Achmad
Perempuan sempat tidak seperti lelaki yang memiliki peluang yang besar untuk menikmati pendidikan. Akan tetapi, perlahan namun pasti, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di bidang pendidikan semakin kecil.
Untuk  menciptakan  pendidikan  yang  menjunjung  tinggi  kesetaraan gender, tentu diperlukan konsep yang matang. Maka dari itu, tulisan ini disusun oleh penulis dalam rangka menjelaskan tentang konsep pendidikan berwawasan gender  itu  seperti  apa,  persoalan  yang  kerap  muncul,  serta  solusi  untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Hal ini penting untuk dipahami bersama oleh praktisi  pendidikan  dalam  mewujudkan  sekolah  berwawasan  gender,  agar perempuan  memperolah  hak  yang  sama  dalam  dunia  pendidikan,  sehingga semakin banyak perempuan-perempuan hebat yang lahir di negeri ini.

## Hakikat Pendidikan
Sebelum  membahas  lebih  jauh  tentang  pendidikan  berwawasan gender,  perlu  dipahami  dulu  hakikat  tentang  pendidikan.  Banyak  para  pakar pendidikan  yang  mendefinisikan  hakikat  pendidikan,  baik  yang  bermakna sempit, maupun yang bermakna sempit.
Di antara pakar yang mendefinisikan pendidikan secara sempit adalah Marimba, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir. Marumba mengtakan bahwa  pendidikan  adalah  bimbingan  secara  sadar  oleh  pendidik  terhadap perkembangan jasmani dan ruhani peserta didik menuju kepribadian yang utama (Ahmad Tafsir, 2016: 34). Mengapa dikatakan sempit? Karena definisi ini belum mencakup  semua  yang  dikenal  sebagai  pendidikan.  Definisi  Marumba membatasi,  seolah-olah  pendidikan  hanya  berupa  pengaruh  dari  orang  lain dengan  sadar.  Pendidikan  oleh  diri  sendiri  dan  pendidikan  oleh  lingkungan seolah-olah  tidak  dimasukkan  ke  dalam  definisi  pendidikan.  Ada  pakar  yang medefinisikan pendidikan secara lebih sempit lagi, yaitu Park, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Tafsir. Park mendefinisikan pendidikan sebagai pengajaran
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender
73
(Ahmad Tafsir, 2016: 35). Definisi ini hanya membatasi bahwa pendidikan itu adalah proses pengajaran di sekolah semata.
Definisi  pendidikan  secara  luas  bisa  dilihat  dari  beberapa  definisi berikut. Menurut Draf UU Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif  mengembangkan  potensi  dirinya untuk  memiliki  kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian, kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan  yang  diperlukan  dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Draf UU Nomor 20 Tahun 2003). Definisi ini adalah yang kerap menjadi rujukan para pakar dan praktisi pendidikan.
Menurut  Endang  Hangestiningsih,  pendidikan  merupakan  usaha untuk memanusiakan manusia. Subyek, obyek atau sasaran pendidikan adalah manusia.
Pendidikan bermaksud
membantu manusia untuk menumbuhkembangkan  potensi-potensi  kemanusiaannya.  Oleh  karena keberadaan  manusia  yang  tidak  dapat  terlepas  dari  lingkungannya  maka berlangsungnya  proses  pendidikan  itu  selamanya  akan  berkaitan  erat  dengan lingkungan dan akan saling mempengaruhi secara timbal balik. Ada beberapa konsepsi dasar pendidikan yang akan dilaksanakan yaitu: 1) Bahwa pendidikan berlangsung  seumur  hidup;  2)  Bahwa  bertanggung  jawab  pendidikan merupakan  tanggung  jawab  bersama  antara  keluarga,  masyarakat  dan pemerintah;  3)  Pendidikan  merupakan  suatu  keharusan,  karena  dengan pendidikan  manusia  akan  memiliki  kemampuan  dan  kepribadian  yang berkembang (Endang Hangestinisngsih, 2015:8).
Saefudin Achmad
Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi unsur- unsur pendidikan meliputi tujuan dari pendidikan, adanya usaha untuk mencapai tujuan tersebut dimana tujuan akhir dari pendidikan adalah untuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara  yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.  Usaha  untuk  mewujudkan tujuan  pendidikan  bisa  dengan  proses  pembelajaran,  bimbingan,  latihan,  dan yang lain. Dari tujuan pendidikan tersebut, sejatinya berlaku umum. Pendidikan merupakan  sesuatu  yang  berhak  dinikmati  oleh  seluruh  umat  manusia  tanpa membedakan suku, ras, kelamin, dan agama.
Namun dalam kaitannya dengan pendidikan berwawasan gender dalam tulisan ini, penulis memilih pendidikan dalam makna sempit, yaitu pendidikan yang  dimaknai  sebagai  kegiatan  pembelajaran  di  sekolah.  Secara  sederhana, penulis ingin memotret bagaimana pendidikan berwawasan gender di lembaga pendidikan, dalam hal ini sekolah.

## Hakikat Gender
Istilah kesetaraaan gender memang sudah sangat populer, terutama di kalangan  para  aktivis  perempuan.  Namun,  apa  sebenarnya  yang  dimaksud gender? Bagaimana sejarah munculnya paham  kesetaraan gender?
Paham  Kesetaraan  gender  sendiri  merupakan  paham  yang  kurang ramah  terhadap  institusi  keluarga.  Munculnya  paham  ini  tidak  lepas  dari pergerakan perempuan Barat pada dekade 1560-1648 M yang memprotes segala penindasan yang mereka alami serta menuntut kebebasan dan kesetaraan denga kaum  laki-laki.  Protes  ini  kemudian  terkonsep  dalam  sebuah  gerakan  yang disebut Feminism .  Permasalahan  pun  muncul  ketika  konsep  ini  melahirkan berbagai  macam  aliran  dan  tuntutan.  Feminis  liberal  menuntut  kebebasan perempuan  untuk  bekerja  di  luar  rumah.  Sedang  feminis  marxis  sosialis, memprotes  institusi  keluarga  yang  dianggap  sebagai  formalisasi  penindasan
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender 75
suami atas istri. Bahkan, feminis radikal dengan tanpa malu mengkampanyekan gaya  hidup  tanpa  laki-laki  atau lesbianisme .  Oleh  sebab  itu  di  Barat  paham  ini sering  dituduh  sebagai  gerakan  penghancur  institusi  keluarga  (Saiful  Anwar, 2014: 20).
Gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000: 265). Istilah “gender” dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial). Seringkali orang mencampur adukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati (tidak berubah) dengan yang bersifat non-kodrati (gender) yang bisa berubah dan diubah. Perbedaan peran gender ini juga menjadikan orang berpikir  kembali  tentang pembagian peran  yang  dianggap  telah  melekat,  baik pada perempuan maupun laki-laki. Gender adalah perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil konstruksi sosial  dan  dapat  berubah  sesuai  dengan  perkembangan  jaman  (Sri  Sundari Sasongko, 2009: 267).
Definisi  ini  mengandung  pengertian  bahwa  masing-masing  laki-laki dan perempuan memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda yang telah disesuaikan dengan kodrat dan kapasitasnya masing-masing. Gender meyoroti aspek peran, fungsi dan tanggung jawab di dalam menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Menurut  Mansour  Fakih  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Iswah Adriana,  seks  (jenis  kelamin)  berbeda  dengan  gender.  Pengertian  seks  lebih condong  pada  pensifatan  atau  pembagian  dua  jenis  kelamin  manusia berdasarkan  ciri  biologis  yang  melekat,  tidak  berubah  dan  tidak  dapat dipertukarkan.  Dalam  hal  ini  sering  dikatakan  sebagai  ketentuan  Tuhan  atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan  yang  dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultural  dan  dapat dipertukarkan. Sehingga semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat laki-
Saefudin Achmad
laki  dan  perempuan,  yang  bisa  berubah  dari  waktu  ke  waktu,  dari  tempat  ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang disebut  dengan  gender.  Jadi gender diartikan  sebagai  jenis  kelamin  sosial, sedangkan sex adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan  peran,  fungsi  dan  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan  perempuan sebagai hasil konstruksi sosial (Iswah Adriana, 2009: 139).
Definisi  gender  menurut  Mansour  Fakih  membarikan  pengertian bahwa  perbedaan  peran,  fungsi,  dan  tanggung  jawab  antara  laki-laki  dan perempuan karena hasil dikonstruksi secara sosial maupun kultural di sebuah kelompok masyarakat. Hal ini berarti, peran, fungsi, dan tanggung jawab laki- laki  dan  perempuan  di  sebuah  daerah  bisa  jadi  berbeda  dengan  fungsi,  dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan di daerah lain.
Munculnya perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab perempuan dan  laki-laki  disebabkan  oleh  beberapa  hal  yang  bisa  dijelaskan  dari  3  teori gender, yaitu:
Pertama, Teori Nurture. Menurut  teori nurture ,  adanya  perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga  menghasilkan  peran  dan  tugas  yang  berbeda.  Perbedaan  tersebut menyebabkan  perempuan  selalu  tertinggal  dan  terabaikan  peran  dan konstribusinya  dalam  hidup  berkeluarga,  bermasyarakat,  berbangsa,  dan bernegara.
Kedua, Teori Nature .  Menurut  teori  nature,  adanya  perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.
Ketiga ,  Teori Equilibrium .  Teori  ini  tidak  mempertentangkan  antara kaum  perempuan  dan  laki-laki  karena  keduanya  harus  bekerjasama  dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.    Karena  itu,  penerapan  kesetaraan  dan  keadilan  gender  harus
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender
77
memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal Sri Sundari Sasongko, 2009: 17-20).
Dari  ketiga  teori  tersebut,  teori equilibrium adalah  teori  yang  bisa diterima dan mengakomodasi kepentingan perempuan. Antara perempuan dan laki-laki  memang  tidak  bisa  terlepas.  Keduanya  saling  bahu  membahu  dan bekerja sama sesuai dengan porsi dan nya masing-masing dimana untuk porsi dan sangat tergantung dari lingkungan sosial di masing-masing daerah. Bisa jadi porsi  dan  peran  perempuan  dan  laki-laki  di  sebuah  daerah  berbeda  dengan daerah lain.
Konsep  gender  berbeda  dengan  konsep  seks.  Berikut    perbedaan konsep seks dan konsep gender (Mufidah, 2010: 61):
Seks / Jenis Kelamin
Gender
Perbedaan  laki-laki  dan  perempuan berdasarkan:
1. Kodrat
2. Ciptaan Tuhan
3. Dikenali sejak lahir
4. Tidak dapat diubah
5. Bersifat universal
6. Berlaku sepanjang zaman
Perbedaan peran, tanggung jawab laki- laki berdasarkan:
1. Konstruksi sosial
2. Dibuat oleh manusia
3. Dapat berubah
4. Dapat dilakukan oleh lak-laki dan perempuan sesuai dengan komitmen, kesempatan, dan kemampuan
5. Beradaptasi dengan budaya
Dari  perbedaan  antara  seks  dengan  gender,  dalam  kaitanya  dengan dunia pendidikan, bisa dipahami bahwa hak mendapatkan pendidikan itu tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin. Laki-laki maupun perempuan berhak untuk mendapatkan pendidikan karena keduanya mampu menjalankan peran tersebut.
Saefudin Achmad
Pendidikan bukan sebuah kegiatan yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki saja, atau perempuan saja.

## Persoalan Gender di Dalam Pendidikan
Keadilan  dan  kesetaraan  gender  didefinisikan  sebagai  suatu  kondisi yang setara dan seimbang antara  laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan,  partisipasi,  kontrol  dan  manfaat  pembangunan,  baik  di dalam maupun di luar rumah  tangga.  Keadilan gender adalah keadilan dalam memperlakukan  perempuan  dan  laki  –laki  sesuai  kebutuhan  mereka.  Hal  ini mencakup  perlakuan  yang  setara  atau  perlakuan  yang  berbeda  tetapi diperhitungkan  ekuivalen  dalam  hal  hak,  kewajiban,  kepentingan  dan kesempatan (Dwi Edi Wibowo, 2010:190).
Kesetaraan  gender  berarti  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar  mampu  berperan  dan  berpartisipasi  dalam  kegiatan  politik,  hukum, ekonomi,  sosial  budaya,  pendidikan  dan  pertahanan  dan  keamanan  nasional (hankamnas),  serta  kesamaan  dalam  menikmati  hasil  pembangunan  tersebut. Kesetaraan  gender  juga  meliputi  penghapusan  diskriminasi  dan  ketidakadilan struktural,  baik  terhadap  laki-laki  maupun  perempuan.  Sedangkan  keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan  adil terhadap perempuan dan laki- laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Terwujudnya  kesetaran  dan  keadilan  gender  ditandai  dengan  tidak  adanya diskriminasi  antara  perempuan  dan  laki-laki,  dan  dengan  demikian  mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. (Iswah Adriana, 2009: 139)
Kesetaraan gender dalam dunia pendidikan memang harus terwujud karena  pendidikan  merupakan  bagian  dari  beberapa  aspek  yang  berhak
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender 79
dinikmati  oleh  perempuan.  Namun  tak  bisa  dipungkiri,  persoalan  gender memang  muncul  di  dalam  dunia  pendidikan.  Sebelum  membahas  lebih  jauh tentang persoalan gender dalam bidang pendidikan, banyak persoalan tentang kesenjangan  gender  di  Indonesia.  Hal  ini  perlu  agar  kita  bisa  mengambil pelajaran dari kisah pahit di masa lalu terkiat kesenjangan gender sehingga bisa mencegah kejadian serupa di masa yang  akan datang. Kesenjangan gender di Indonesia  terdeskripsikan  dari  beberapa  hal  yang  merendahkan  harkat  dan martabat perempuan, antara lain:
Pertama, masih banyak perempuan dirugikan dengan adanya peraturan perundang-undangan    yang  diskriminatif  (bias  gender). Kedua, banyaknya penipuan dan perdagangan perempuan untuk dipekerjakan dengan penghasilan yang  menjanjikan  (TKW,  dsb.). Ketiga, perlindungan  hukum  yang  kurang memadai  terhadap  tindak  kekerasan,  perkosaan,  dan  penyiksaan  fisik  dan nonfisik. Keempat, budaya kawin muda (<16 tahun) yang diikuti dengan tingkat perceraian  yang  tinggi  dapat  merendahkan  martabat  perempuan. Kelima, diskriminasi  dalam  kesempatan  pendidikan,  pelatihan,  dan  kesempatan  kerja (peraturan sekolah yang masih bias gender). Keenam, adanya budaya, adat istiadat yang  bias  gender  (laki-laki  tidak  boleh  melakukan  pekerjaan  domestik, perempuan  tidak  perlu  memperoleh  pendidikan  tinggi). Ketujuh, dari  aspek kesehatan reproduksi, masih ada pendapat bahwa KB adalah urusan perempuan
(tabu untuk dibicarakan secara terbuka) (Sri Sundari Sasongko, 2009: 27).
Secara  lebih  detail,  ketidakadilan  gender  termanifestasikan  dalam beberapa  bentuk, yaitu (Mursidah, 2013: 282):
Pertama, Marginalisasi  atau  proses  peminggiran/  pemiskinan,  yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Seperti dalam memperoleh akses pendidikan, misalnya, anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada  akhirnya  juga  kembali  ke  dapur.  Beberapa  contoh  bentuk  marginalisasi antara  lain,  promosi  jabatan,  biasanya  diprioritaskan  untuk  laki-laki  karena keyakinan pimpinan laki-laki lebih hebat dibandingakan perempuan, pelatihan
Saefudin Achmad
teknologi  diprioritaskan  untuk  laki-laki  sehingga  perempuan  secara  ekonomi semakin terpinggirkan. Karena pendidikan perempuan rendah, maka pekerjaan yang bisa dia ambil adalah sektor pekerjaan subsisten dengan upah yang rendah (Dwi Edi Wibowo, 2010: 190).
Kedua, Subordinasi  atau  penomorduaan,  pada  dasarnya  adalah keyakinan  bahwa  salah  satu  jenis  kelamin  dianggap  lebih  penting  atau  lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan  kedudukan  dan  peran  perempuan  lebih  rendah  dari  laki-laki. Sebagai  contoh  dalam  memperoleh  hak-hak  pendidikan  biasanya  anak perempuan  tidak  mendapat  akses  yang  sama  dibanding  laki-laki.  Ketika ekonomi  keluarga  terbatas,  maka  hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  lebih diprioritaskan  kepada  anak  laki-laki,  padahal  kalau  diperhatikan  belum  tentu anak perempuan tidak mampu.
Ketiga, Stereotipe,  adalah  citra  baku  tentang  individu  atau  kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum  selalu  melahirkan  ketidakadilan.  Hal  ini  mengakibatkan  terjadinya diskriminasi  dan  berbagai  ketidakadilan  yang  merugikan  kaum  perempuan. Misalnya  pandangan  terhadap  perempuan  yang  tugas  dan  fungsinya  hanya melaksanakan  pekerjaan  yang  berkaitan  dengan  pekerjaan  domestik  atau kerumahtanggaan.  Label  kaum  perempuan  sebagai  “ibu  rumah tangga”merugikan,  jika  hendak  aktif  dalam  “kegiatan  laki-laki”  seperti berpolitik, bisnis atau birokrat. Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama  ( breadwinner )  mengakibatkan  apa  saja  yang  dihasilkan  oleh  perempuan dianggap sebagai sambilan atau tambahan dan cenderung tidak diperhitungkan.
Keempat, Kekerasan  (violence),  adalah  suatu  serangan  terhadap  fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Oleh karena itu, kekerasan tidak hanya    menyangkut  serangan   fisik    saja   seperti  perkosaan, pemukulan    dan penyiksaan,    tetapi    juga  yang    bersifat  non    fisik,  seperti  pelecehan  seksual sehingga secara emosional terusik.
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender 81
Kelima, Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh salah satu  jenis  kelamin    tertentu    secara  berlebihan.    Berbagai    observasi menunjukkan  perempuan  mengerjakan  hampir  90%  dari  pekerjaan  dalam rumah  tangga.  Sehingga bagi  mereka yang  bekerja,  selain bekerja di  tempat kerja,  juga masih harus  mengerjakan  pekerjaan rumah tangga.
Dari  beberapa  persoalan  tentang  gender  di  Indonesia,  sudah disinggung tentang persoalan gender dalam bidang pendidikan. Namun secara lebih  rinci, Ada  tiga  aspek  permasalahan   gender  dalam  pendidikan  yaitu,  1). Akses  (fasilitas  pendidikan  yang  sulit  dicapai,  2).  Partisipasi  (tercakup  dalam bidang studi  dan statistik pendidikan, banyaknya perempuan mengambil bidang keguruan  (SPG  misalnya)  karena  pandangan  yang  mengatakan  bahwa    peran guru sebagai  pembina juga pengasuh digambarkan sebagai kodrat perempuan sebagai ibu, oleh karenanya 99 % SPG diminati perempuan (menjadi guru SMP), STM  99,5%  laki-  laki,  guru  TK  sebagian  besar  juga  perempuan  hal  ini dipengaruhi stereotipe gender,  3). Manfaat dan penguasaan  (banyaknya buta huruf dialami oleh perempuan) (Yu’timaalahuyatazaka, 2014: 291).
Kesenjangan gender (gender gap) di bidang pendidikan khususnya di negara-negara berkembang termasuk Indonesia pernah sangat memprihatinkan. Hal ini dapat  dilihat dari salah satu indikator makro kesetaraan dan keadilan gender  yaitu  Gender  Development  Index  (GDI).  Pada  tahun  1998,  GDI Indonesia berada pada posisi ke 90 dari 174 negara, tahun 2001 berada pada urutan  ke  92  dari  146  negara.  Tahun  2002  dan  2003  Indonesia  berada  pada ranking  91  dari  146  negara  yaitu  posisi  paling  rendah  diantara  negara-negara Asean, Singapura pada ranking 28, Malaysia 53, Thailand 61, Philipina 66 dan Vietnam 89 (Wahyu Widodo, 2006: 122).
Walaupun  kebijakan pendidikan  di  Indonesia  tidak  membedakan akses menurut  jenis kelamin, dalam kenyataannya perempuan masih tertinggal dalam menikmati kesempatan  belajar.  Sebagai contoh,  pada 1980, hanya 63% perempuan yang melek huruf  dibandinglan  dengan 90%  laki-laki.  Sepuluh
Saefudin Achmad
tahun kemudian persentase  melek huruf  untuk  perempuan meningkat  menjadi 79%  dan  laki-laki  menjadi  90%.  Pada  tahun  1998,  kesenjangan    melek huruf antara    laki-laki    dan  perempuan    semakin  mengecil  (laki-laki=  93,4%,    dan perempran= 85%).  Namun  jika  dilihat  lari jumlahnya,  masih  terdapat  1.1,7 juta perempuan  yang  buta  huruf dibandingkan  dengan hanya 5,2 juta  laki- laki. (Ace Suryadi, 2001: 1).
Persoalan-persoalan gender dalam pendidikan tidak seharusnya terjadi karena  terdpat  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia yang memuat pasal-pasal yang mendukung kesetaraan pendidikan yang menjamin  hak  perempuan  untuk  memperoleh  pendidikan.  Dalam  pasal  48 disebutkan bahwa: “wanita berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan”.

## Faktor Penyebab Munculnya Kesenjangan Gender Dalam Pendidikan
Kesenjangan gender yang muncul dalam dunia pendidikan tentu ada faktor  yang  menyebabkannya.  Menurut  Arief  Rahman,  sebagaimana  yang dikutip  oleh  Harum  Natasha,  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan munculnya  kesenjangan  gender  dalam  pendidikan,  diantaranya  (Harum Natasha, 2013: 58-59):
Pertama, kultur yang menomorduakan perempuan. Tak bisa dipungkiri, kultur  masyarakat  Indonesia  seolah-olah  menempatkan  perempuan  sebagai sosok  yang  perannya  hanya  sebatas  menjadi  ibu  bagi  anak-anaknya,  serta mengurus rumah tangga semata. Mereka sebenarnya memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun melepaskan dari kultur bukan sesuatu yang mudah. Hal ini menyebabkan banyak perempuan terutama di desa, yang merassa cukup untuk sekolah sampai tingkat SMA saja.
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender 83
Kedua, sistem  struktur  sekolah  kurang  memberikan  kesempatan  bagi perempuan.  Pandangan  bahwa  perempuan  tidak  perlu  sekolah  tinggi-tinggi ternyata masih menyebar di sekolah dalam sistem struktur sekolah.
Ketiga, lemahnya kesetaraan gender. Istilah kesetaraan gender ternyata belum  didukung  dengan  kebijakan-kebijakan  yang  tercantum  dalam  lembaga negara.  Lemahnya  kesetaraan  gender  ini  memerlukan  resolusi  politik    yang menopang dan mengusung kesetaraan gender. Sebagai contoh peraturan daerah yang membedakan antara gaji perempuan dengan laki-laki.
Keempat, manajemen rumah tangga belum seimbang, perempuan lebih mengalah. Perempuan cenderung mengalah demi mengurus anak dan keluarga, padahal  sebenarnya  dia  masih  bisa  melanjutkan  pendidikan  yang  lebih  tinggi sepert S2 dan S3. Namun karena harus mengurus keluarga dan rumah tangga, akhirnya suami yang berkesempatan melanjukan pendidikannya.
Kelima, kesepakatan pasangan yang mengalahkan perempuan. Dalam menjalin sebuah hubungan yang serius seperti menjadi suami dan istri, biasanya ada  kesepaatan  dari  kedua  belah  pihak  untuk  membangun  rumah  tangga. Kesepakatan-kesepakatan ini terkadang mengalahkan perempuan. Perempuan tak mampu berbuat banyak karena kultur di Indonesia kurang mendukungnya. Perempuan  yang  lebih  ngotot  memilih  melanjutkan  pendidikannya  setelah menikah,  dibanding  memberikan  kesempatan  itu  ke  suami  mungkin  akan dipandang sebagai perempuan kurang baik.

## Hakikat Pendidikan Berwawasan Gender
Pendidikan  merupakan  kunci  terwujudnya  keadilan  gender  dalam masyarakat,  karena pendidikan   merupakan  alat untuk  mentransfer  norma- norma  masyarakat,  pengetahuan   dan  kemampuan  mereka. Dengan  kata lain lembaga  pendidikan    merupakan      sarana  formal    untuk  sosialisasi  sekaligus transfer  nilai-nilai  dan  norma-norma  yang      berlaku    dalam    masyarakat, termasuk    nilai    dan    norma  gender.  Untuk  itu  sejak    awal  perlu  diupayakan
Saefudin Achmad
terwujudnya keadilan gender dalam lembaga pendidikan (Mursidah, 2013: 278). Pernyataan ini melihat dari segi fungsi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan norma gender.
Gender dan kesetaraan gender merupakan satu kesatuan paham atau ide  yang  tidak  bisa  dipisahkan,  pemisahan gender  dengan  sex  (jenis  kelamin) sebagai  sesuatu  yang  relatif  meniscayakan  adanya  usaha  terhadap  kesetaraan gender.  Pengarusutamaan  gender  bidang  pendidikan  mengartikan  kesetaraan gender  sebagai  Kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya  sebagai  manusia,  agar  mampu berperan  dan berpartisipasi dalam  kegiatan  politik,  ekonomi,  sosial  budaya, pertahanan  dan  keamanan  nasional  dan  kesamaan  dalam  menikmati  hasil pembangunan  (Saiful  Anwar,  2014:  212).  Berbeda  dengan  pernyataan sebelumnya,  pendidikan  berwawasan  gender  lebih  meyoroti  pengaruh  utama gender dimana kesetaraan gender dipahami sebagai kesamaan kondisi bagi laki- laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya khususnya dalam bidang pendidikan.
Dari dua pandangan tentang pendidikan berwawasan gander di atas, sekolah  di  pandang  sebagai  sarana  untuk  menyampaikan  nilai  dan  norma gender, sekaligus sebagai tempat mewujudkan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan  perempuan  untuk  memperoleh  kesempatan  dan  hak-haknya  khususnya dalam  bidang pendidikan .  Ini  hakikat  dari  pendidikan  berwawasan  gender. Untuk mewujudkan hal tersebut, tentu diperlukan berbagai upaya yang harus dilaksanakan.

## Upaya Mewujudkan Pendidikan Berwawasan Gender
Dalam  rangka  menyampaikan  nilai  dan  norma  gender  dalam  dunia pendidikan,  Saat  ini  sudah  merambah  melalui  lembaga  formal  salah  satunya adalah  lembaga  pendidikan  dengan  memasukkan  ke  dalam  mata  pelajaran sampai  pada  kurikulum  yang  dibuat  berbasis  gender.  Bukti  masuknya  ide  ini
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender
85
dalam  kurikulum  dapat  dilihat  dari  adanya  Kurikulum  Kesetaraan  Gender. (IKKG) dengan nilai-nilai integritasi pada Kurikulum yang wajib dilaksanakan guru-guru dalam kegiatan belajar mengajar yaitu: persamaan hak laki-laki dan perempuan,  perbedaan  fisik  laki-laki  dan  perempuan,  partisipasi  laki-laki  dan perempuan,  keadilan  bagi  laki-laki  dan  perempuan,  kerja  sama  laki-laki  dan perempuan,  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan,  menghargai  kemajemukan, demokrasi (Mursidah, 2013: 278).
Pernyataan  ini  memberikan  penjelasan  bahwa  salah  satu  pendidikan berwawasan  gender  adalah  dengan  menciptakan  kurikulum  berbasis  gender. Kurikulum  dibuat  dalam  rangka  menyampaikan  nilai  dan  norma  kesetaraan gender kepada peserta didik. Hal ini penting agar tertanam di dalam diri peserta didik  perasaan  untuk  saling  menghargai  dan  menjunjung  tinggi  kesetaraan gender.
Dalam rangka mewujukan sekolah yang bisa mewujudkan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya  khususnya  dalam  bidang  pendidikan,  perlu  dipahami  dulu  ukuran- ukuran  sekolah  yang  mewujudkan  keseteraan  gender  itu  seperti  apa.  Ukuran sekolah yang berwawasan gender di antaranya tidak boleh mendiskriminasikan jenis  kelamin  tertentu  atau  bias  gender,  melainkan  harus  ada  unsur  keadilan, keterbukaan  dan  keseimbangan  gender.  Hal  ini  sesuai  dengan  komitmen internasional  maupun  nasional  yang  telah  menyepakati  untuk  menghapus kesenjangan  gender  dalam  berbagai  kehidupan,  termasuk  bidang  pendidikan. Untuk  merealisasikan  komitmen  tersebut  perlu  adanya  perubahan  dan pembaharuan pendidikan  sebagai wujud reformasi dan rekonstruksi baik dalam sistem,  budaya,  maupun  isi    (content),  secara  memadai  dengan mempertimbangkan  keadilan  dan  kesetaraan  gender  (Wahyu  Widodo,  2006: 122).
Saefudin Achmad
Upaya-upaya  dalam  mewujudkan  pendidikan  berwawasan  gender  di dalam lingkup sekolah di antaranya sebagai berikut (Yenita Roza dan Rahmita, 2014: 176):
Pertama, kepemimpinan  dalam  sekolah  tersebut  dibuat  secara horizontal  dan teamwork, bukan  vertikal  dan  otoriter.  Dalam  hal  ini,  kepala sekolah dituntut untuk bisa bekerja sama  dengan guru dan karyawan sekolah dengan baik. Kepala sekolah harus terbuka untuk menerima saran dari para guru dan karyawan sekolah. Selain itu, menajemen tidak menawarkan peran stereotip gender.
Kedua, dalam pembagian peran dan posisi dilakukan secara  fleksibel, tergantung pada kebutuhan, kesempatan, komitmen, dan kualitas. Pembakuan posisi  secara  ketat  banyak  menimbulkan  masalah  ( stereotipi, subordinasi, marginalisasi, beban lebih, dan kekerasa. Selain itu, mekanisme dalam mengambil keputusan  harus  seimbang  dan  memperhatikan  kuota  minimum  untuk perempuan,  budaya  sekolah  harus  menghindari  perilaku  yang  stereotipi, diskriminatif,  merendahkan  salah  satu  jenis  kelamin,  serta  menajemen  harus dibuat ramah terhadap perempun.
Sosok  yang  paling  berperan  penting  dalam  mewujudkan  sekolah berwawasan gender adalah kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan. Namun kepala sekolah perlu mengajak seluruh guru, karyawan, serta seluruh siswa untuk bersama-sama mewujudkan sekolah yang berwawasan gender.
Menciptakan pendidikan berwawasan gender di sekolah dan lembaga pendidikan  yang  lain  akan  lebih  mudah  diwujudkan  jika  ada  langkah  konkrit yang  perlu  segera  diambil  adalah  merumuskan  kebijakan  gender  dalam pendidikan nasional. Paling tidak tujuan yang akan dicapai melalui kebijakan itu mencakup tiga hal pokok. Pertama , membuka kesempatan pendidikan yang lebih merata  pada  semua  jurusan,  jenis,  dan  tingkat  pendidikan  dengan mempertimbangkan  aspek  kesetaraan  gender. Kedua ,  mengeliminasi  semua bentuk ketimpangan gender pada jurusan, bidang kejuruan, atau program studi
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender 87
di tingkat pendidikan menengah dan tinggi sehingga terwujud kesetaraan gender dalam  berbagai  bidang  keahlian  profesionalisme. Ketiga ,  memberikan  peluang dan  kesempatan  kepada  perempuan  untuk  berpartisipasi  secara  optimal  pada semua  unit  dan  dalam  seluruh  tahapan  pembangunan  pendidikan,  mulai  dari tahap  perumusan  kebijakan,  pengambilan  keputusan,  pelaksanaan  program, sampai kepada tahap akhir berupa evaluasi (Iswah Adriana, 2009: 144).
.Untuk  mewujudkan  tujuan  seperti  itu,  tujuan  tersebut  dapat diwujudkan  secara  optimal,  terlebih  dahulu  perlu  ditingkatkan  keseimbangan jumlah guru dan tenaga kependidikan atas dasar gender pada semua bidang dan pada  semua  tingkatan  pendidikan.  Selanjutnya,  mengembangkan  pendekatan proses  pembelajaran  yang  sensitif  gender  melalui  pembinaan  dan  pelatihan guru-guru,  kepala  sekolah,  dan  pengawas  pendidikan.  Demikian  pula  perlu ditingkatkan  partisipasi  perempuan,  terutama  pada  tingkat  pengambilan keputusan di semua unit pengelolaan pendidikan nasional (Iswah Adriana, 2009: 145).

## Pentingnya Pendidikan Berwawasan Gender
Pendidikan berwawasan gender perlu diwujudkan karena memberikan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kemajuan  perempuan,  yang  berimbas terhadap  kemajuan  sebuah  negara.  Diantara  beberapa  dampak  positif  dari pendidikan berwawasan gender adalah sebagai berikut:
Pertama, pendidikan  tidak  hanya  sangat  membantu  menghilangkan anggapan bahwa  wanita  adalah  lebih  rendah,  melainkan  juga  membantu menghilangkan  rendahnya  status mereka. Oleh karenanya pendidikan kaum wanita    adalah    kebutuhan    seluruh   dunia.    Pendidikan   kaum  wanita    telah menjadi    keharusan    yang    bersifat    internasional,    karena  kemajuan  yang merupakan  kebutuhan  mendesak    itu  menciptakan  dan  sekaligus    menuntut jenis  wanita    yang  baru.  Persoalannya  ialah bagaimana  menyediakan  dasar- dasar  pendidikan  tidak  atas  dasar perikemanusiaan semata; kaum wanita harus
Saefudin Achmad
diberi segala persyaratan untuk ikut ambil bagian dalam membangun dunia ini (Rosniati  Hakim,  2011:  201).  Dengan  terwujudnya  pendidikan  berwawasan gender,  maka  kultur  yang  menomorduakan  perempuan  bisa  perlahan dihilangkan, termasuk dalam dunia pendidikan. Perempuan punya peluang yang lebih besar untuk berkesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi jika kultur tersebut telah hilang.
Kedua, peningkatan taraf pendidikan dan hilangnya diskriminasi gender dapat memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pembangunan dan ikut menentukan kebijakan  dibidang ekonomi, sosial dan politik  Semakin tinggi  tingkat  pendidikan  perempuan  diharapkan  akan  semakin  tinggi  pula kualitas sumber daya manusia. Perempuan yang berpendidikan tinggi mampu membuat  keluarganya  lebih  sehat  dan  memberikan  pendidikan  yang  lebih bermutu  pada  anaknya.  Selain  itu  perempuan  berpendidikan  tinggi  memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sebaliknya, perempuan yang pendidikannya rendah akan lebih rentan terhadap tindak kekerasan (baik psikis  maupun  fisik)  dan  memiliki  tingkat  kesehatan  dan  ekonomi  yang cenderung lebih rendah (Rahmi fitrianti dan Habibullah, 2012: 86).
Perempuan  adalah  sosok  yang  punya  andil  besar  untuk  memajukan sebuah negara. Jumlah perempuan saat ini lebih besar dibanding laki-laki. Jika perempuan di sebuah negara memiliki sumber daya manusia yang baik, maka akan  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar  dalam  memajukan  negara. Perempuan  yang  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  baik  bisa  mendidik anaknya  secara  berkualitas,  merawat  anaknya  dengan  baik  sehingga  tumbuh dengan sehat, serta mengambil posisi tertentu di pemerintahan yang tentu sangat berperan  penting  terhadap  kemajuan  negara.  Sebaliknya,  jika  sumber  daya manusia perempuan buruk, padahal jumlah perempuan di negara tersebut lebih banyak  dibanding  laki-laki,  maka  bisa  diakatakan  negara  tersebut  sulit  untuk maju.
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender 89
Selain  itu,  harkat  dan  martabat  perempuan  bisa  terjaga  lewat pendidikan  yang  tinggi.  Perempuan  yang  bodoh  dan  tidak  berpendidikan cenderung lemah dan rentan mengalami kekerasan dan pelecehan.
Menurut  Suryadi  dan  Idris  sebagaimana  yang  dikutip  oleh  Rahmi Fitriyanti  dan  Habibullah,  pendidikan  yang  rendah  pada  perempuan  sangat berpengaruh  pada  akses  terhadap  sumber-sumber  produksi  di  mana  mereka lebih  banyak  terkonsentrasi  pada  pekerjaan  informal  yang  berupah  rendah. Selain itu pengaruh pendidikan memperlihatkan kecenderungan semakin rendah tingkat  pendidikan  semakin  besar  ketidaksetaraan  gender  dalam  sistem pengupahan  (Rahmi  fitrianti  dan  Habibullah,  2012:  85).  Oleh  karena  itu, pendidikan  menjadi  sesuatu  yang  penting  dan  akan  mengangat  derajat  dan martabat  perempuan  sehingga  bisa  sejajar  dengan  laki-laki.  Jadi  yang  penulis maksud  dengan  pendidikan  berwawasan  gender  adalah  pendidikan  yang  di dalamnya ada nilai-nilai keadilan bagi laki-laki dan perempuan.

## Simpulan
Perempuan  memiliki  hak  yang  sama  dengan  kaum  laki-laki  dalam berbagai bidang termasuk pendidikan. Namun fakta di lapangan menunjukkan kaum perempuan masih belum mendapatkan porsi yang adil di dalam bidang pendidikan.  Banyak  kaum  perempuan  yang  belum  mendapatkan  kesempatan yang  luas  untuk  menikmati  pendidikan  seperti  kaum  laki-laki.  Selain  untuk memenuhi hak mereka, pendidikan berwawasan gender perlu digalakkan karena memberikan banyak manfaat. Pendidikan berwawasan gender akan menaikkan kehormatan wanita sekaligus menjadikan mereka memiliki kontribusi yang lebih untuk pembangunan negara. Pendidikan berwawasan gender bisa digambarkan dari segi fungsi lembaga pendidikan sebagai sarana untuk menyampaikan nilai dan  norma  gender,  pengarus  utamaan  gender  dimana  kesetaraan  gender dipahami  sebagai  kesamaan  kondisi  bagi  laki-laki  dan  perempuan  untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya khususnya dalam bidang pendidikan,
Saefudin Achmad
serta  kurikulum  yang  berbasis  gender.  Kesetaraan  gender  di  dalam  dunia pendidikan  sangat  penting  untuk  membangun  sumber  daya  manusia perempuan.  Dengan  jumlah  perempuan  yang  lebih  banyak  dibanding  jumlah laki-laki,  peran  penting  perempuan  sangat  dibutuhkan  dalam  memajukan negara.

## Daftar Pustaka
Adriana, I. (2019). “Kurikulum Berwawasan Gender”. Tadrîs . Volume 4. Nomor 1 (2009): 137-152
Anwar, S. (2014). “Problem Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender”.  Jurnal At-Ta’dib Vol. 9. No. 2 (2014): 199-224
Fitrianti R & Habibullah. (2012). “Ketidaksetaraan Gender dalam Pendidikan” , Sosiokonsepsia. Vol. 17. Nomor. 1 (2012): 85-100
Hangestinisngsih,  E.,  dkk.  (2015). Diktat  Pengantar  Ilmu  Pendidkan. Jogjakarta: FKIP UNJ
Mufidah. (2010). Gender di Pesantren Salaf. Malang: UIN Maliki Press
Mursidah.  (2013).  “Pendidikan  Berbasis  Kesetaraan  Dan  Keadilan  Gender”. Muwâzâh. Volume 5. Nomor 2. (2013): 277-291
Natasha, H. (2013). “Ketikdaksetaraan Gender di Bidang Pendidikan: Faktor Penybab, Dampak, dan Solusi”. Marwah. Vol. XII. No.1 (2013): 53-54
Roza  Y.  &  Rahmita.  (2016).  “Pelaksanaan  Program  Sekolah  Berwawasan Gender di Provinsi Riau”. Marwah. Vol. XV. No. 2 (2016): 173-188
Sundari, Sri Sasongko. (2009). Teori dan Konsep Gender. Jakarta: Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan Kualitas Perempuan, BKKBN.
Suryad, A. (2001). Analisis Gender daiam  Pembangunan  Pendidikan. Jakarta: Badan Petencanaan  Pembangunan Nasional  (BAPPENAS)
Membangun Pendidikan Berwawasan Gender
91
Tafsir, A. (2016). Ilmu Pendidikan Islami. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.  Bandung: Fokus Media.
Wibowo, D. E. (2010). “Sekolah Berwawasan Gender”. Muwâzâh. Vol. 2. No. 1 (2010): 189-196 Widodo,  W.  (2006).  “Analisis  Situasi  Pendidikan  Berwawasan  Gender  Di Propinsi Jawa Timur”. Humanity. Volume 1. Nomor 2. (2006): 122-128
Yu’timaalahuyatazaka.  (2014).  “Gender  dan  Pengembangan  Pemikiran Pendidikan Islam”. Jurnal Pendidikan Islam . Volume III.  Nomor 2 (2014): 289-306