## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96

## MODEL KOLABORASI PENGEMBANGAN GEOPARK BAYAH DOME
Mas Moch. Fathahillah * , Julianes Cadith

## Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## Abstract
A geopark is a geographical area that has a prominent geological heritage site and is part  of  a  holistic  concept  of  protection,  education  and  sustainable  development. Geoparks  do  not  only  include  geological  sites,  but  also  have  clear  geographical boundaries and the synergy between the geological, biological, and cultural diversity that exists within the area. Communities living in the legacy play a role in protecting and enhancing the function of the natural heritage. The purpose of this research is to describe  a  collaboration  model  that  is  in  accordance  with  the  conditions  in  the development process of the Bayah Dome Geopark. This research is descriptive research with a qualitative approach. Qualitative research was conducted because this research requires  in-depth  information  with  the  aim  of  identifying  the  roles  of  collaborative actors  in  the  development  of  the  Bayah  Dome  Geopark.  This  study  uses  descriptive research in order to determine the Bayah Dome Geopark Development Collaborative Model which involves many stakeholders. The results of this study are that there are 8 collaborative  processes  that  occur  in  the  development  of  the  boyah  dome  geopark, namely:  (1)  Network  Structure,  (2)  Commitment  To  Common  Purposes,  (3)  Trust Among  Participants,  (4)  Governance,  (5)  Access  To  Authority,  (6)  Distributive Accountability, (7) Access To Resources, (8) Information Sharing

## Abstrak
Geopark  adalah  wilayah  geografis  yang  memiliki  situs  warisan  geologi terkemuka  dan  bagian  dari  konsep  holistik  perlindungan,  pendidikan,  dan pembangunan  yang  berkelanjutan.  Geopark  tidak  hanya  mencakup  situs geologi,  tetapi  memiliki  batas  geografis  yang  jelas  serta  sinergitas  antara keragaman geologi, hayati, dan budaya yang ada di dalam kawasan tersebut. Masyarakat yang tinggal di dalam lawasan berperan serta untuk melindungi dan  meningkatkan  fungsi  warisan  alam.  Tujuan  dari  adanya  penelitian  ini adalah untuk mendeskripsikan model kolaborasi yang sesuai dengan kondisi dalam  proses  pengembangan  Geopark  Bayah  Dome.  Penelitian  ini  adalah penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dilakukan  karena  penelitian  ini  membutuhkan  informasi  yang  mendalam dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  peran-peran  aktor  kolaborasi  dalam pengembangan Geopark Bayah Dome. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif agar dapat menentukan Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome yang melibatkan banyak stakeholders. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat 8 proses kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan geopark  boyah  dome  yaitu  :  (1)  Network  Structure,  (2)  Commitment  To Common Purposes, (3) Trust Among Participants, (4) Governance, (5) Access To  Authority,  (6)  Distributive  Accountability,  (7)  Access  To  Resources,  (8) Information Sharing.
K eyword: geopark, pariwisata, kolaborasi, pembangunan
Keywords: Geopark, tourism, collaboration, development.

## Article history:
Submission February 3 2022 Revision June 02 2022 Accepted June 26 2022
Published June 30 2022
*Corresponding author Email: Fathahillah05@gmail.com

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96

## PENDAHULUAN
Dinamika kultur dan perkembangan zaman telah secara nyata merubah konstelasi kehidupan, budaya serta segala hal yang berkaitan dengan keseharian, telah berganti dan akan  terus  berganti  waktu  demi  waktu,  demikian  pula  dengan  kebutuhan  primer manusia,  semakin  bertambah  seiring  dengan  kemajuan  perekonomian  suatu  bangsa. Meningkatnya  aktivitas  ekonomi  suatu  bangsa  membawa  konsekuensi  rutinitas yang    menyebabkan  tingkat  kebosanan  yang  semakin  meningkat  pula,  waktu  dan periode  yang  terus  bergerak  maju,  menjadi  faktor  penting  perihal  pergeseran  hakikat menjalani hidup, kesuksesan dan kenyaman hidup tidak lagi dilihat dari capaian sukses pekerjaan, namun telah terjadi shifting need ke aspek eksplorasi dan discovery.
Sikap  manusia  sebagai  reaksi  terhadap  sesuatu,  dapat  dipastikan  berbeda  jika membandingkan  kondisi  dewasa  ini  dengan  masa  lampau.  Sebuah  bukti  nyata  dari manifesto term "modernisasi". Perubahan, terjadi di semua lini baik sosial, budaya, dan ekonomi. Manusia, mau tidak mau harus mampu beradaptasi siap menghadapi disrupsi. Segala  hal,  cepat  atau  lambat  akan  terpaksa  dan  dipaksa  berubah  mengikuti perkembangan zaman. Begitu juga gaya hidup, yang berkembang sebagai dampak dari perubahan  zaman,  yang  salah  satunya  dapat  dicermati  dari  semakin  meningkatnya kebutuhan  akan  rekreasi,  mengeksplorasi  hal-hal  baru  yang  didapat  dari  sektor pariwisata,  hal  inilah  yang  menjadikan  pariwisata  semakin  mendapatkan  tempat strategis dalam kehidupan manusia modern.
Peran strategis pariwisata dalam perekonomian di suatu negara, diprediksi akan semakin  meningkat  pada  masa-masa  mendatang,  karena  pariwisata  mampu mentransformasi diri ke dalam kelompok industri terbesar dunia (The World's Largest Industry), pariwisata akan memainkan peran sentral dalam meningkatkan pendapatan negara,  devisa  dan  penciptaan  lapangan  kerja.  Dijadikannya  pariwisata  sebagai lokomotif baru pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah senyatanya merupakan pilihan kebijakan strategis yang tepat, merujuk pada hasil Studi Bank Dunia, yang menegaskan peran  penting  sektor  pariwisata  bagi  pembangunan  berkelanjutan,  mendorong pertumbuhan  GDP,  meningkatkan  intensitas  perdagangan  internasional,  menaikkan investasi global, disamping berperan dalam mengangkat negara-negara berpendapatan rendah (low-income countries).
Pariwisata  Indonesia  sudah  mendapatkan  pengakuan  global,  sebagai  destinasi terindah  di  dunia,  Bali  dinobatkan  sebagai The  Best  Destination  in  The  World  oleh TripAdvisor 2017 (Sumber: TripAdvisor.com), Indonesia merupakan salah satu negara dengan  sumber  daya  alam  terindah  di  muka  bumi.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan diraihnya  peringkat  keenam  untuk  negara  terindah  di  dunia  versi "Rough Guides", publisher ternama  Inggris.  Berbagai  capaian  tersebut,  sudah  barang  tentu membawa konsekuensi kemanfaatan yang nyata pariwisata sebagai lokomotif baru bagi ekonomi Indonesia.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394
Page 80-96
Gambar 1 . Perkembangan Jumlah Wisman Tahun 2017-2019. Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia
Dari  periode  2017-2019  wisatawan  asing  yang  berwisata  ke  Indonesia  terjadi peningkatan.  Tentu  ini  adalah  sebuah  indikator  yang  menunjukan  bahwa  kualitas pariwisata  Indonesia  sudah  cukup  baik,  apalagi  dengan  kekayaan  alam  dan  potensi pariwisata  yang  luar  biasa  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  menjadi  daya  tarik  bagi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia. Bahkan pariwisata  Indonesia  sudah menjadi  prioritas  bagi  para  wisatawan  mancanegara  sejak  dulu  ini  terbukti  dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang tahun 2019 yang lalu dikunjungi cukup banyak wisatawan contohnya adalah wisatawan dari negara-negara ASEAN.
Dengan potensi yang sangat besar ini, usaha mengembangkan dunia pariwisata Indonesia    ini  didukung  dengan  Undang-undang  nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat  menguntungkan,  antara  lain  meningkatnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), meningkatnya  taraf  hidup  masyarakat,  dan  memperluas  kesempatan  kerja  mengingat semakin banyaknya pengangguran saat ini, meningkatkan rasa cinta lingkungan serta melestarikan  alam  dan  budaya  setempat.  Berdasarkan  UU  No.  9  tahun  2009, menyerahkan sebagian urusan kepariwisataan kepada daerah. Pada era globalisasi saat ini,  sektor  pariwisata  akan  menjadi  pendorong  terhadap  sektor  ekonomi  daerah. Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat,  yakni  secara  ekonomis,  sosial  dan  budaya.  Akan  tetapi,  jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan memupuk berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat terutama perekonomian  daerah yang  akan  menjadi  industri  yang   mengglobal.  Pariwisata  akan memberikan banyak pemasukan bagi daerah yang sadar akan potensinya.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
Salah  satu  provinsi  yang  kaya  dengan  potensi  pariwisatanya  adalah  provinsi Banten.  Secara  geografis  Banten  sangat  menjanjikan  dengan  segala  potensi pariwisatanya,  provinsi  dengan  luas  sekitar  9.663  km²  dengan  panjang  garis  pantai mencapai  509  km  ini  juga  masuk  kedalam  prioritas  10  Bali  baru  yang  dicanangkan pemerintah untuk membangun destinasi yang dapat menarik dunia internasional untuk berkunjung  ke  Indonesia.  Provinsi  Banten  memiliki  potensi  wisata  yang  hampir  tak terhingga. Mulai dari wisata alam, wisata pantai, wisata sejarah, wisata ziarah, wisata industri, wisata agro, hingga wisata belanja.
Provinsi  Banten  memiliki  7  destinasi  wisata  unggulan  atau  Dinas  Pariwisata menggolongkannya  ke  dalam  Seven  Wonders  of  Banten  yang  terdiri  dari  Kawasan Kesultanan Banten, Kawasan Anyer Carita, Sawarna, Baduy, Cisadane, Taman Nasional Ujung  Kulon,  dan  Tanjung  Lesung.  Tanjung  lesung  yang  ditetapkan  sebagai  kawasan ekonomi  khusus  oleh  kemenpar  sebagai  10  Bali  baru  yang  ada  di  Indonesia  akan memberikan  dampak  yang  sangat  besar  untuk  pembangunan  daerah  di  Banten  lewat sektor Pariwisata.
Dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh  Kabupaten  Lebak  yang  cukup  potensial sebagai penggerak ekonomi daerah jumlah pendapatan seperti di tabel 1.3 Masih sangat kecil untuk menjadikan pariwisata sebagai sektor pembangunan daerah di Kabupaten Lebak. Kawasan wewengkon kasepuhan citorek pun belum memberikan dampak yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Lebak. Dari sekian banyaknya destinasi wisata di Kabupaten Lebak hanya ada empat destinasi yang memberikan dampak yang besar bagi PAD Lebak (Dinas Pariwisata Kab. Lebak). Tentu hal ini harus menjadi perhatian besar bagi Pemkab Lebak untuk mengoptimalkan pendapatan dari destinasi wisata lainnya di Kabupaten Lebak.
Bayah Dome sudah terbilang memenuhi persyaratan sebagai geopark karena di dalamnya  terdapat  tiga  unsur  pendukung  yaitu  Keragaman  Geologi  (geoheritage), Keanekaragaman hayati (Biodiversity, dan Keragaman budaya (Cultural Diversity), hal ini dibuktikan dengan data yang terdapat di tabel diatas dan gambar 1.3 yang merupakan penilaian  kondisi  masing-masing  potensi  Geopark  Bayah  Dome.  Pemerintah  pusat sendiri  sudah  melakukan  perannya  dengan  cukup  optimal,  Kemen  ESDM  melakukan survei dan identifikasi potensi geosite bersama akademisi dan bapelitbangda.
Kawasan kabupaten Lebak adalah kawasan konservasi dan karena itulah konsep geopark dinilai sangat sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan karena dalam pengembangan geopark harus mengedepankan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan, akan tetapi dalam proses pengembangannya terdapat beberapa masalah. Permasalahan yang pertama, Banyaknya kepentingan yang ada, seperti PT. Cemindo Gemilang yang memiliki kepentingan perusahaan karena ada beberapa kawasan geosite yang terletak di kecamatan bayah merupakan cadangan bahan baku untuk pembuatan semen, kemudian Perum  Perhutani  yang  memiliki  kepentingan  dalam  konservasi  tentu  harus  dapat

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
diakomodir dengan baik, kemudian adanya kepemilikan potensi geosite yang dimiliki oleh individu yang dijadikan sebagai sumber pendapatan, beberapa potensi geosite juga masuk kedalam kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak tentu TNGHS sebagai pengelola kawasan tersebut memiliki kepentingan konservasi hutan. Belum lagi masih banyaknya  gurandil  atau  penambang  ilegal  yang  tentunya  akan  mengganggu keberadaan geopark bayah dome dan akan muncul kesulitan dalam mengakses sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak itu sendiri.
Permasalahan yang kedua partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga belum  terlibat  secara  signifikan,  padahal  potensi  geopark  ini  muncul  langsung  dari bawah  dan  disampaikan  langsung  kepada  pemda.  Menurut  Permen  Parekraf  No.  2 Tahun  2020  dalam  proses  pengembangan  geopark  sebagai  konsep  pariwisata berkelanjutan  ini  harus  melalui  proses  Bottom  Up  dan  kolaborasi.  Menurut  Munawir yang merupakan salah satu dari inisiator Geopark ini masyarakat belum terlibat secara jauh  dalam  proses  perencanaan  geopark,  dan  baru  dilibatkan  sampai  dengan  proses survei  potensi  di  beberapa  kawasan  geopark.  Bahkan,  salah  satu  hasil  wawancara dengan anak muda di tiga kecamatan yaitu  sajira, cipanas, dan citorek sendiri belum mengetahui  terkait  dengan  geopark  itu  sendiri,  tentunya  ini  perlu  sosialisasi  secara menyeluruh  terkait  dengan  pengembangan  geopark  ini  karena  tujuan  dari pengembangann  geopark  itu  sendiri  untuk  memajukan  ekonomi  di  level  masyarakat. Asosiasi  pelaku  pariwisata  seperti  Himpunan  Pramuwisata,  Asosiasi  Perusahaan Perjalanan Wisata, dan Kelompok sadar wisata juga belum terlibat secara optimal dalam proses  pengembangan  geopark  bayah  dome  ini,  padahal  dengan  keterlibatan  asosiasi pelaku  pariwisata  bisa  memberikan  masukan  dan  gagasan  terkait  dengan  konsep kepariwisataan itu sendiri sehingga dengan keberadaan geopark bayah dome ini dapat memberikan multiplier effect ke segala sektor.
Permasalahan  ketiga  adalah  salah  satu  syarat  dalam  pengembangan  Geopark adalah tidak boleh ada aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Di Sekitar kawasan yang akan ditetapkan menjadi kawasan Geopark Bayah Dome ini masih banyak aktifitas tambang  emas,  pasir,  batu  bara,  dan  batu  yang  illegal,  serta  adanya  aktivitas pertambangan berskala besar yang dilakukan oleh perusahaan swasta yang bergerak di pembuatan  semen  yaitu  PT.  Cemindo  Gemilang.  Tentu  hal  ini  akan  mengancam kelestarian objek geosite tersebut sehingga nilai-nilai konservasi dan edukasi di kawasan itu akan terancam.
Permasalahan  keempat    adalah,  di  dalam  Perpres  No.  9  Tahun  2019  tentang Pengembangan Geopark atau Taman Bumi, menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk ditetapkan menjadi geopark adalah adanya Badan pengelola geopark, sedangkan dalam di dalam geopark Bayah dome ini belum memiliki badan pengelola geopark. Walaupun dalam perpres tersebut juga menyebutkan bahwa kawasan yang memiliki Keragaman

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
Geologi (geoheritage), Keanekaragaman hayati (Biodiversity), dan Keragaman budaya (Cultural Diversity) sudah secara otomatis disebut geopark.
Selanjutnya  permasalahan  yang  kelima,  Pemkab  Lebak  sebenarnya  sudah membuat produk kebijakan terkait dengan geopark bayah dome yaitu berupa Peraturan Bupati Lebak No. 133 Tahun 2020 tentang pengelolaan Geopark Bayah Dome, akan tetapi Perbup  ini  masih  belum  disosialisasikan  kepada  masyarakat  Kabupaten  Lebak  secara umum dan kepada masyarakat di kawasan geopark bayah dome yang telah ditetapkan. Dalam  rangka  pengembangan  Geopark  di  Kabupaten  Lebak,  diperlukan  tata  kelola geopark yang handal dan profesional. Pembagian peran pemerintah pusat, pemerintah provinsi,  dan  pemerintah  daerah  kabupaten  serta  masyarakat  harus  tertuang  dengan jelas  dalam  kebijakan  daerah.  Secara  khusus  bahwa  tata  kelola  kawasan  geopark  di Kabupaten  Lebak  menunjukkan  kondisi  yang  belum  sinergis  dan  belum  terpadu  di antara stakeholder yang ada, baik dari sisi kebijakan maupun operasional kegiatannya. Keberadaan lembaga pengelola yang telah dibentuk di masing-masing kawasan geopark di  Lebak    belum  mampu  melaksanakan  pengelolaan  kawasan  geopark  handal, profesional dan sinergis
Kerjasama  seluruh  pihak  guna  mengimplementasikan  suatu  program  dalam terminologi  administrasi  publik  menyimpulkan  bahwa  kegagalan  dalam  collaborative governance  disebabkan  oleh  masih  banyak  kendala  terhadap  kewenangan  hirarki organisasi,  kurangnya  komitmen  pemerintah,  kurangnya  pemahaman  masyarakat, terbatasnya  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  keterbatasan  informasi,  kurangnya melibatkan  stakeholders  lain  seperti  kapasitas  pemerintah  lokal.  Hal  ini  mengartikan bahwa  collaborative  governance  berperan  penting  dalam  mencapai  suatu  tujuan tertentu, apabila collaborative governance dapat terjalin dengan baik dan optimal antara pemerintah dan stakeholder terkait maka tujuan akan tercapai secara efektif.
Adanya  keterlibatan  berbagai  pihak  jika  dilakukan  mapping  dan  identifikasi, pembangunan  kawasan  Geopark  Bayah  Dome    memiliki  potensi  untuk  memajukan daerah  dengan  mengkolaborasi  sumber  daya  yang  dimiliki  berbagai  pihak.  Melihat dalam proses pengembangan geopark bayah dome  ini belum tersedianya forum resmi dalam  proses  kolaborasi  sehingga  rencana  untuk  mengembangkan  kawasan  ini  akan tersendat.  Konsep  Collaborative  Governance  sebagai  sebuah  basis  alternatif  dinilai mampu  mewujudkan  percepatan  dan  implementasi  kawasan  Geopark  Bayah  Dome untuk  memajukan  dan  mensejahterakan  masyarakat  serta  meningkatkan  Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lebak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  Eksploratif  dengan  pendekatan  kualitatif. Penelitian  kualitatif  dilakukan  karena  penelitian  ini  membutuhkan  informasi  yang mendalam dengan tujuan untuk  mengidentifikasi peran-peran aktor kolaborasi dalam

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
pengembangan Geopark Bayah Dome. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif agar dapat menentukan Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome yang melibatkan banyak stakeholders.
Teknik  analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  metode  Miles  &  Huberman (1992)  yaitu  :  reduksi  data (data  reduction) ,  merupakan  kegiatan  merangkum,  memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dan mencari tema dan polanya.  Dimana  reduksi  data  ini  sebagai  proses  pemilihan,  pengklarifikasian, pengabstraksian  atau  transparansi  data  yang  diperoleh  di  lapangan  baik  melalui observasi maupun wawancara kepada informan pangkal dan informan kunci. Reduksi data  merupakan  bentuk  analisis  menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan, membuang  yang  tidak  perlu,  dang  mengorganisasi  data  sehingga  kesimpulan  dapat ditarik  dan  diverifikasi;  paparan  data (data  display), dengan  menyajikan  data  akan memudahkan  untuk  memahami  apa  yang  terjadi  selama  penelitian  berlangsung. Penyajian data ini merupakan sekumpulan informasi dan data yang diberi kemungkinan adanya  penarikan  kesimpulan  dan  mengambil  tindakan.  Dalam  penelitian  kualitatif penyajian  data  bisa  dilakukan  dalam  bentuk  uraian  singkat,  bagan  hubungan  antar kategori,  flowchart,  dan  sejenisnya;  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi (conclusive drawing/verifying), penarikan  kesimpulan  merupakan  hasil  penelitian  yang  menjawab fokus  penelitian  berdasarkan  hasil  analisis  data.  Simpulan  dijadikan  dalam  bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.

## HASIL DAN DISKUSI

## Network Structure
Dalam  sebuah  kolaborasi  sangatlah  dibutuhkan  sebuah  struktur  jaringan  atau network  structure  dalam  mempermudah  sebuah  kolaborasi  antar  stakeholders.  Ada beberapa  struktur  atau  bentuk  jaringan  yang  ada  menurut  DeServe  dalam  teorinya tentang  proses  kolaborasi  seperti  hub  dan  spokes,  bintang,  dan  cluster  (kumpulan terangkai  dan  terhubung)  yang  bisa  digunakan.  Milward  and  provan  (2007)  dalam Sudarmono  (2011:111)  mengkategorikan  bentuk  struktur  kedalam  tiga  bentuk  : self governance, lead organization, dan network administrative (NAO).
Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan oleh peneliti dan menurut sumber dari Milward and provan (2007) dalam Sudarmono (2011:111) melihat struktur jaringan atau network structure yang ada dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome  ini  adalah  Lead  Organization.  Terlihat  bahwa  masih  dominannya  stakeholders dari pemerintah hal ini terlihat dari struktur yang ada di Tim Transisi Badan Pengelola Geopark  Bayah  Dome,  beberapa  kelebihan  dari  struktur  ini  adalah  salah  satunya  saat menentukan  arah  akan  lebih  jelas,  akan  tetapi  dalam  model  ini  memiliki  kelemahan bahwa  akan  munculnya  demotivasi  dalam  berkomitmen  karena  dominannya pemerintah itu sendiri. Hal ini terlihat bahwa belum munculnya ketertarikan masyarakat

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
untuk  ikut  serta  ataupun  antusias  dengan  program  pengembangan  Geopark  Bayah Dome ini.
Padahal  Menurut  Peraturan  Menteri  parekraf  No  2  Tahun  2020  tentang Pengembangan Taman Bumi atau geopark keterlibatan masyarakat secara aktif sangat diperlukan, bukan hanya itu menurut DeServe dalam Sudarmo (2009) mengatakan jika kolaborasi  bisa  saja  gagal  jika  pendekatan  yang  dilakukan  masih  menggunakan pendekatan  “top  down”  maka  dari  itu  pendekatan  yang  harus  dilakukan  walaupun dengan  network  structure  lead  organization  adalah “bottom  up”. Memang  aktor kolaborasi  lainnya  seperti  Disbudpar,  DPMPTSP,  Perhutani,  Balai  Taman  Nasional sudah  sangat  mendukung  dari  daripada  pengembangan  Geopark  Bayah  Dome  itu sendiri.  Bukan  hanya  belum  terlibatnya  dari  Kelompok  Masyarakat  seperti  kelompok sadar wisata, akan tetapi Tim Transisi juga belum melibatkan Media secara aktif, hal ini akan menyebabkan kesulitan dalam penyebaran informasi saat geopark bayah dome ini sudah ditetapkan.
Berdasarkan  observasi  lapangan  yang  dilakukan,  Network  Structure  yang digunakan  sebenarnya  sudah  tepat,  Bappelitbangda  sebagai  penanggung  jawab  dari project  ini  memiliki  kewajiban  untuk  mengejawantahkan  visi  pemerintah  daerah kabupaten lebak. Karena Bappelitbangda sebagai perencanaan sebuah program jadi Lead Organization sudah sesuai, agar network lebih optimal, para anggota dalam model ini sebaiknya cukup banyak. Hal ini bisa dipandang efektif karena model ini mengandalkan dukungan stakeholders atau anggota lainnya dalam menjalankan aktivitasnya, semakin banyak dukungan semakin efektif sebuah kolaborasi yang mengadopsi model ini. Tidak boleh ada hirarki karena tidak akan efektif, dan network structure harus bersifat organis dengan struktur yang sama, yang tidak ada hirarki kekuasaan dominasi dan monopoli, semuanya setara baik dalam hak, kewajiban, tanggung jawab, otoritas, dan kesempatan untuk aksesibilitas dalam mencapai tujuan bersama (Ratna Trisna Dewi, 2012).

## Commitment to Common Purposes
Komitmen  merupakan  motivasi  untuk  terlibat  atau  berpartisipasi  dalam collaborative governance. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi (DeSeve 2007:50). Temuan yang peneliti temukan dalam proses pengembangan geopark bayah dome ini hampir semua stakeholders dari pemerintah  dan  swasta  sudah  berkomitmen  dalam  melakukan  kolaborasi  untuk mengembangkan  Geopark  Bayah  Dome  di  Kabupaten  Lebak  tujuan  yang  sama  yaitu pertumbuhan  ekonomi  dan  mewujudkan  Kabupaten  Lebak  sebagai  destinasi  wisata unggulan  nasional  berbasis  potensi  lokal  dengan.  Kolaborasi  yang  terjadi  antar stakeholders ini ditandai dengan berbagai focus group discussion yang dilakukan oleh pemerintah  dan  swasta  karena  untuk  mengintegrasikan  berbagai  hal.  Pemerintah Kabupaten  Lebak  juga  cukup  berkomitmen  dengan  menganggarkan  persiapan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
pembentukan  Badan  Pengelola,  dan  persiapan  Geopark  Bayah  Dome  ini  sebesar  Rp. 500.000.000,00 (sumber, Pak Taufik Kasubbag PSDA Bappelitbangda Kab. Lebak)
Berdasarkan  observasi    terlihat  pemerintah  daerah  belum  satu  padu  dengan masyarakat tentang geopark bayah dome ini, terutama masyarakat yang bekerja sebagai penambang ilegal. Memang pemerintah daerah sudah memiliki komitmen dengan Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak terkait dengan penambangan emas ilegal ini, akan  tetapi  belum  adanya  tindakan  yang  sesuai  dengan  komitmen  yang  ada.  Hal  ini tentu  akan  mengancam  kelestarian  kawasan  Geopark  Bayah  dome  nantinya,  bahkan pelaku  penambang  ilegal  juga  mengatakan  bahwa  dirinya  lebih  baik  menjadi penambang  karena  pendapatan  yang  sesuai  ketimbang  harus  berada  di  sektor pariwisata.
Dalam membangun komitmen harus adanya pendekatan antar organisasi, multi- level, dan lintas sektoral (Ansell dan Gash, 2007; Ansell, 2012). Koordinasi yang dilakukan pemda  untuk  membangun  komitmen  ini  juga  perlu  didukung  dengan  insentif  dalam berkolaborasi, hal ini dirasa perlu karena masyarakat yang sulit melihat hasil dari suatu proses  yang  panjang.  Pemerintah  juga  dapat  melakukan  pendekatan  dengan  cara mengurangi  bias  proliteracy,  yaitu  dengan  mengkomunikasikan  melalui  pendidikan formal dan informal. Strategi tersebut diterapkan dengan memadukan ide pembangunan dan  inovasi  mereka  sendiri  sesuai  level  pengetahuan  dan  pendidikan  yang  dimiliki diterapkan pada kaum miskin pedesaan dan perkotaan (Melkote,1984).

## Trust Among Participants
Kepercayaan  diartikan  sebagai  pengakuan  dari  pihak-pihak  internal  kolaborasi bahwa  aktor  yang  terlibat  dapat  dipercaya  dan  kredibel  dalam  melakukan  tugas  dan perannya dalam kerangka kolaborasi (DeSeve 2007:50). Kepercayaan internal ini sangat penting  karena  merupakan  elemen  untuk  membentuk  komitmen  bersama.  Dalam  hal pengembangan Geopark Bayah Dome ini kepercayaan sangat dibutuhkan dalam hal ini untuk melancarkan proses kolaborasi, jika ada hambatan dan ada saling curiga ini akan mempersulit proses kolaborasi yang akan terjadi.
Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di  awal  proses  kolaborasi.  Kolaborasi  memang  bukan  hanya  tentang  negosiasi  antar stakeholders, namun lebih dari itu merupakan langkah untuk membangun kepercayaan satu sama lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan.
Berdasarkan  teori  tersebut  dalam  penelitian  ini  rasa  kepercayaan  antar stakeholders  memang  sudah  terbangun  sejak  awal,  walaupun  ada  sedikit  berbeda pandangan  tapi  Bapelitbangda  bisa  meyakin  semua  stakeholders  khususnya  yang berada  di  sektor  pemerintahan  dan  swasta  bisa  saling  percaya.  Akan  tetapi  dari masyarakat  belum  memiliki  rasa  percaya  yang  cukup  kepada  stakeholders,  menurut

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
narasumber  I5  beranggapan  bahwa  sudah  banyak  langkah  yang  dilakukan  oleh pemerintah  akan  tetapi  belum  dapat  memberikan  perubahan,  apalagi  ini  tentang pariwisata.
Hal  ini  bisa  terjadi  karena  kurangnya  sosialisasi  ke  masyarakat  terkecil,  masih beranggapan bahwa pariwisata belum bisa memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan di Kabupaten Lebak khususnya di daerah Lebak Selatan itu sendiri. Sosialisasi ke desa pun baru satu kali ke desa cilograng dan belum ada tindak lanjutan dari itu, maka dari itu trust issue yang berkembang di masyarakat masih cukup tinggi.
Dalam membangun kepercayaan terhadap masyarakat dan kelompok masyarakat dalam hal ini pokdarwis dan aktivis pemuda di sekitaran kawasan Geopark Bayah dome pemerintah  atau  Bapelitbangda  Kabupaten  Lebak  dapat  memberikan  insentif  untuk berkolaborasi  Ansell  &  Gash  (2007:8),  insentif  ini  dapat  berupa  pemberian  program tentang geopark bayah dome itu sendiri. Dalam hal ini untuk membangun kepercayaan perlu  adanya  program  pendukung  untuk  memperkuat  kolaborasi  dan  menciptakan kepercayaan antar stakeholders (Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati, 2018). Tentu ini bisa menjadi sebuah best practice dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome dengan  memperbanyak  program  yang  menyentuh  masyarakat  kecil  tentang  geopark bayah dome dengan melibatkan kelompok masyarakat.

## Governance
Salah  satu  unsur  bagi  keberhasilan  sebuah  jaringan  atau  kolaborasi  adalah kejelasan tata kelola. Termasuk ke dalamnya saling percaya antar pelaku kolaborasi, ada batas-batas yang terlibat dan siapa yang tidak boleh terlibat, aturan main yang jelas yang disepakati  bersama,  dan  kebebasan  menentukan  bagaimana  kolaborasi  dijalankan. Adanya  kejelasan  tata  kelola  boundary  dan  exclusivity,  yang  menegaskan  siapa  yang termasuk  anggota  dan  siapa  yang  bukan  anggota,  ini  berarti  bahwa  jika  sebuah kolaborasi dilakukan, harus ada kejelasan siapa yang masuk kedalam network dan siapa yang  di  luar  network,  aturan-aturan  yang  menegaskan  sejumlah  pembatasan- pembatasan  perilaku  anggota  komunitas  dengan  ancaman  bahwa  mereka  akan dikeluarkan  jika  perilaku  mereka  tidak  sesuai  atau  bertentangan  dengan  kesepakatan yang disetujui bersama.
Temuan yang peneliti lihat berdasarkan hasil observasi lapangan, kejelasan dalam pembagian  tugas  ini  belum  muncul,  walaupun  sudah  ada  exclusivity  yaitu  siapa  saja yang bisa terlibat dalam pengembangan geopark bayah dome ini dengan dibentuknya Tim  Transisi.  Dengan  aktor  kolaborasi  yang  dominan  dari  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Lebak  dengan  tujuan  agar  nantinya  geopark  bayah  dome  ini  sudah  siap terlebih dahulu secara regulasi. Lalu masih banyak aktor kolaborasi yang belum paham tentang geopark itu sendiri hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan pak usep suparno kasi destinasi di Disbudpar Lebak.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
Hasil temuan di lapangan menggambarkan bahwa aksi yang dilakukan oleh Tim Transisi dan pemerintah belum begitu signifikan. Pemerintah masih kurang mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengembangan Geopark Bayah Dome ini dan dalam melakukan sosialisasi secara berkala terhadap masyarakat.
Menurut  peneliti  seharusnya  pembagian  tugas  dalam  pengembangan  geopark bayah  dome  ini  sangat  diperlukan.  Jaringan  yang  sudah  terbentuk  saat  ini  perlu menambah kembali aktor-aktor yang harus terlibat seperti media, kelompok masyarakat yang bergerak di kepariwisataan, perguruan tinggi, dan kalangan profesional di bidang bisnis  pariwisata,  sehingga  jaringan  yang  terbentuk  saat  ini  tidak  hanya  melihat  dari kacamata  pemerintah  melainkan  bisa  melihat  secara  luas  sehingga  menghasilkan regulasi dan tata kelola yang inklusif.
Untuk meningkatkan hal ini maka kebebasan dalam melakukan kolaborasi sangat dibutuhkan kejelasan tugas atau fungsi dari setiap partisipan serta kebebasan institusi dalam menjalankan perannya sesuai dengan komitmen dan tujuan bersama dan perlu dilakukan untuk memperjelas tugas serta fungsi adalah dengan meningkatkan otoritas serta  kebebasan  dari  aktor/partisipan  yang  terlibat  dalam  kolaborasi.  Dalam  hal pengembangan  geopark  bayah  dome  ini  maka  peran-peran  seperti  media,  kelompok masyarakat, dan instansi pemerintah sendiri perlu ditingkatkan keterlibatannya.

## Access to Authority
Menurut DeServe sendiri (DeSeve, 2007:50) mengatakan bahwa acces to Authority adalah  tersedianya  standar-standar,  ukuran-ukuran  atas  prosedur  yang  jelas  dan diterima secara luas. Bagi kebanyakan jaringan, mereka harus memberikan kesan kepada salah  satu  anggota  jaringan  untuk  memberikan  otoritas  hal  ini  dilakukan  untuk mengimplementasikan keputusan atau dalam menjalankan tugas.
Dalam  kasus  pengembangan  Geopark  Bayah  Dome  terdapat  beberapa  langkah dan  prosedur  yang  dilakukan  untuk  mempermudah  koordinasi  antar  stakeholders. Langkah-langkah yang dilakukan diantaranya adalah mengundang aktor kolaborasi di dalam  Forum  diskusi yang  diinisiasi  oleh  Pemerintah  Kabupaten Lebak  dalam  hal  ini adalah Bappelitbangda Kabupaten Lebak. Bappelitbangda juga membentuk Tim Transisi guna  untuk  mempermudah  dalam  proses  pengembangan  Geopark  Bayah  Dome yang akan  ditetapkan.  Dalam  pengembangan  Geopark  Bayah  Dome  ini,  Bappelitbangda sebagai  leading  sector  dari  pengembangan  ini,  sudah  mampu  membagi  tugas  dan wewenang  kepada  aktor  kolaborasi  dari  pihak  pemerintah,  seperti  Disbudpar, DPMPTSP,  Biro  Hukum  Setda  Lebak.  Tetapi  Bappelitbangda  masih  belum  dapat memberikan  tugas  atau  wewenang  kepada  partisipan  kolaborasi  non-pemerintah, seperti pokdarwis, organisasi non-pemerintah, dan media itu sendiri.
Menurut  Bappelitbangda  ini  dikarenakan  belum  ada  penetapan  yang  sah  dari Kementerian ESDM maka belum melibatkan banyak pihak. Tetapi menurut pandangan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
peneliti keterlibatan banyak pihak seperti yang disebutkan di atas akan mempermudah tugas  kedepan.  Sehingga  program  pengembangan  Geopark  Bayah  Dome  ini  bisa diketahui banyak orang di Kabupaten Lebak sehingga dapat menimbulkan awareness. Dalam hal pengembangan geopark bayah dome ini diperlukan penjelasan dan sosialisasi lebih  detail  kepada  partisipan  yang  mengambil  peran  dalam  proses  kolaborasi pengembangan  geopark  bayah  dome  ini.  Regulasi  yang  menjadi  asas  lintas  sektoral untuk mengakses otoritas sangat diperlukan untuk kasus pengembangan geopark bayah dome ini, argument ini selaras dengan Jurnal berjudul Collaborative Governance in HIV and  AIDS  Prevention in  Sleman  District  2018  hasil  penelitian  dari Yunita  Elianda  dan Dian Eka Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

## Distributive Accountability
Dengan berbagi governance (pengelolaan, penataan, manajemen secara bersama- sama dengan  stakeholders lainnya) dan berbagi sejumlah  pembuatan keputusan pada seluruh  anggota  network  (jaringan),  dan  membagi  tanggung  jawab  dengan  demikian dapat  mencapai  hasil  yang  diinginkan.  Jika  para  anggota  tidak  terlibat  dalam menentukan  tujuan  network  dan  tidak  berkeinginan  membawa  sumber  daya  dan otoritas ke dalam network, maka kemungkinan network ini akan gagal mencapai tujuan. Dalam  proses  pegembangan  Geopark  Bayah  Dome  ini  keterukaan  dan  distribusi tanggung jawab sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi antar stakeholders dan masyarakat itu sendiri. Dalam pengembangan Geopark Bayah Dome ini, Bappelitbangda sebagai  inisiator  pengembangan  geopark  bayah  dome  sudah  cukup  baik  dalam merangkul stakeholders yang terkait.
Dalam  teori  yang  dikemukakan  oleh  Ansell  and  Gash  (2007)  dalam  proses pengemabnagn  geopark  bayah  dome  ini  Bapelitbangda  sebagai  leading  sector  dalam pengembangan geopark bayah dome ini cukup berhasil dalam merangkul stakeholders yang  lainnya  untuk  bekerjasama,  ini  dibuktikan  dengan  penandatangan  MoU  dan seringnya melakukan Focus Group Discussion baik secara formal maupun non-formal. Dalam  pengembangan  Geopark  Bayah  Dome  ini  perlu  adanya  pembagian  tanggung jawab  yang  lebih  jelas  kepada  aktor  kolaborasi  yang  ikut  serta.  Keterbukaan  dalam perencanaan dan implementasi perlu ditingkatkan kembali oleh pemerintah, terutama dalam melakukan sosialisasi Peraturan kepada masyarakat (Ratnas Trisuma Dewi, 2012).

## Access to Resources
Dalam  konteks  kolaborasi  akses  terhadap  sumber  daya  adalah  ketersediaan sumber  daya  keuangan,  teknis,  sumber  daya  manusia,  dan  lainnya  yang  dibutuhkan untuk  mencapai  tujuan  sebuah  jaringan  DeSeve  (2007:08).  Sumber  Daya  disini  bukan hanya sumber daya manusia, akan tetapi bisa mencakup dari kekuatan anggaran, dan objek pembangunan itu sendiri. Dalam penelitian ini akses terhadap sumber daya bisa

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
diartikan  tentang  potensi  geosite  itu  sendiri.  Dalam  proses  pengembangan  Geopark Bayah  Dome  ini  ada  beberapa  lahan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat,  dan  swasta  yang masuk dalam rencana geopark bayah dome ini.
Melihat  data  yang  telah  dikumpulkan  bahwa  untuk  lahan  yang  dimiliki  oleh swasta bisa diakses dan bahkan didukung oleh pemiliknya. Akan tetapi di masyarakat belum  ada  komunikasi  yang  lebih  lanjut,  baru  tahapan  survey.  Lahan-lahan  yang dimiliki oleh instansi lain selain pemkab lebak ataupun oleh swasta, maupun masyarakat sendiri harus dilakukan perjanjian kerja sama secara tertulis dengan pihak terkait untuk menjaga dan melakukan diseminasi pemanfaatan (Shafira Mediana Putri, 2019)
Kesulitan  yang  kedua  adalah,  lahan-lahan  yang  dekat  dengan  pertambangan emas ilegal dan aktivitas penambngan legal yang dimiliki oleh swasta. Ini akan menjadi kesulitan  bilamana  tidak  ada  soft  approaching  yang  dilakukan  oleh  pemerintah khususnya  di  lubang-lubang  galian  emas  ilegal.  Keengganan  masyarakat  yang  ikut dalam aktivitas penambnagn berlaih ke pariwisata akan menjadi masalah dan penetapan geopark bayah dome oleh kementerian akan terganggu.
Ketiga  adalah,  Sumber  daya  manusia  menjadi  permasalahan  besar,  kurangnya pengetahuan tentang geopark bayah dome juga akan menghambat kedepannya. Diakui oleh  bapelitbangda  bahwa  SDM  di  Kabupaten  Lebak  khususnya  di  kawasan  geopark belum kuat. Organisasi atau lembaga juga belum terbentuk sesuai dengan pernyataan yang  diberikan  oleh  Disbudpar.  Permasalahan  ini  dapat  diselesaikan  dengan menggalakan  program-program  yang  terkait,  dan  melakukan  pembinaan  secara berkelanjutan kepada masyarakat (Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati, 2020).
Keempat  adalah  anggaran.  anggaran  yang  dimiliki  oleh  pemda  cukup  untuk pembiayaan  geopark  bayah  dome  ini  sebesar  Rp.  500.000.000,00  (Sumber  :  Kasubbag PSDA Bappelitbangda Lebak), walaupun tidak sama dengan daerah-daerah lain, pemda juga  merencanakan  untuk  segera  mendatangkan  investor  melalui  rencana-rencana strategis  investasi  melalui  DPMPTSP  itulah  mengapa  mereka  dilibatkan.  Perum Perhutani  juga  mengatakan  bahwa  modal  dana  akan  menjadi  hambatan  bagi pengembanagn  geopark  bayah  dome  di  Kabupaten  Lebak.  Dalam  hal  ini  karena keterbatasan  jumlah  anggaran,  maka  pemerintah  daerah  perlu  bersinergi  dengan stakeholders diluar pemerintah untuk melakukan kajian dan rancangan potensi investasi di kawasan Geopark Bayah Dome.
Sejauh ini akses terhadap sumber daya memang masih belum berjalan optimal, langkah-langkah  yang  dilakukan  pemda  dan  stakeholders  lainnya  cukup  berjalan optimal dengan menyusun perbup, membentuk tim transisi, membentuk geopark youth forum, dan membuat rencana investasi untuk calon investor.

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96

## Information sharing
Merupakan komponen dalam proses kolaborasi untuk memberikan  kemudahan dalam  memperoleh  informasi  bagi  para  anggota,  serta  perlindungan  privacy (kerahasiaan  identitas  diri  seorang)  dan  keterbatasan  akses  bagi  yang  bukan  anggota selama  bisa  diterima  oleh  semua  pihak.  Kemudahan  akses  ini  bisa  mencakup  sistem, informsdi, peraturan, dan prosedur yang mudah De Seve (2007:08). Dalam penelitian ini, pembagian informasi dalam proses pengembangan Geopark Bayah Dome masih belum berjalan optimal. Dari beberapa sumber yang telah diwawancarai dalam pengembangan geopark bayah dome dalam hal menyebarkan informasi masih cukup lemah, ini terbukti masih belum satu pemahaman terkait dengan geopark bayah dome ini.
Sosialisasi Perbup No. 133 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Geopark Bayah Dome diakui  belum  dilakukan  karena  menurut  Pemerintah  mereka  menunggu  hasil  dari penetapan  Geopark  Bayah  Dome  ini.  Akan  tetapi  hal  ini  bisa  menjadi  masalah  ketika masyarakat tidak tahu lebih banyak tentang geopark bayah dome. Bahkan masyarakat di  sekitar  kawasan  geopark  bayah  dome  tepatnya  di  Desa  Cilograng,  Kecamatan Cilograng baru mendapatkan satu kali sosialisasi tentang geopark bayah dome. Padahal di desa tersebut memiliki banyak sekali potensi geopark.
Pemda  Lebak  juga  belum  melibatkan  media  sebagai  kolaborator  dalam penyampaian  informasi  kepada  masyarakat.  Selama  ini  pemberitaan  di  media  sosial maupun  mainstream  adalah  hasil  inisiatif  dari  media  itu  sendiri,  tetapi  dalam pelaksanaannya  media  kurang  dilibatkan  secara  aktif  dalam  proses  pengembangan geopark  bayah  dome  ini.  Keterlibatan  media  dirasa  sangat  penting  untuk  melakukan penyebaran  informasi  ke  daerah-daerah  yang  sulit  dijangkau  oleh  pemerintah.  Tidak semua masyarakat lebak sudah bisa mengakses internet dengan baik, hal ini perlu ada keterlibatan  media  mainstream,  untuk  melakukan  sosialisasi.  Bahkan  visi  pariwisata Kabupaten Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal tidak akan tercapai bila sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan terpencil tidak tersentuh.
Membuat data informasi yang yang terkoordinasi dan masif dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat, ataupun aktor kolaborasi yang dapat mengakses informasi tersebut.  Sehingga  koordinasi  antar  stakeholder  dan  pendekatan  kepada  masyarakat juga bisa berjalan harmonis, karena basic information suadah mereka dapatkan (Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati, 2020). Hal ini bisa menjadi contoh bagi pemda lebak dalam  mengembangkan  Geopark  Bayah  Dome,  masih  banyaknya  masyarakat  yang kesulitan  dan  bahkan  belum  tau  Geopark  Bayah  Dome  itu  sendiri  akan  menghambat proses pengembanagn Geopark Bayah Dome nantinya.
Pemerintah  bisa  melakukan  bias  proliteracy  yaitu  dengan  mengkomunikasikan melalui  pendidikan  formal  dan  informal.  Strategi  tersebut  diterapkan  dengan memadukan ide pembangunan dan inovasi mereka sendiri sesuai level pengetahuan dan

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
pendidikan  yang  dimiliki  sesuai  dengan  kultur  yang  ada  (Melkote,1984).  Pemerintah juga  bisa  mengaktifkan  komunitas  Geopark  Bayah  Dome  Youth  Forum  yang  sudah terbentuk  dan  melibatkan  berbagai  lapisan  masyarakat,  jika  tidak  bisa  melibatkan banyak pihak di dalam Tim Transisi Geopark Bayah Dome. Maka penyebaran informasi tentang geopark bayah dome bisa lebih optimal.

## Model Kolaborasi
Dalam Model Kolaborasi Pengembangan Geopark Bayah Dome ini bisa menggunakan konsep dari Public-Private Partnership dengan  Swasta nantinya yang berperan dalam proses  pembangunan  infrastruktur,  pengembangan  sumber  daya  manusia,    dan melakukan  kajian  profit  terhadap  Kawasan  Geopark  Bayah  Dome.  Sedangkan  pemda nantinya fokus kepada engagement ke masyarakat, pembuatan regulasi, dan melakukan kajian strategis dan kajian risiko terhadap Kawasan geopark bayah dome. Aktor-aktor dari  pemerintahan  masih  diperlukan  untuk  terlibat  sehingga  tetapi  fungsinya  adalah sebagai controlling dari proses pengembangan Geopark Bayah Dome.
Gambar  2. Model Kolaborasi
Pemda  Lebak  dan  Swasta  bisa  bekerja  sama  dalam  proses  pembangunan infrastruktur  seperti  jalan,  amenitas  pariwisata  seperti  hotel,  lalu  juga  swasta  dapat membangun  amenitas  yang  lainnya  dengan  kebijakan  yang  sesuai  dari  pemerintah daerah. Swasta dan pemerintah juga dapat berkolaborasi dalam pengembangan  sistem informasi pariwisata yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak, yang nantinya oleh  media  dan  organisasi  kepariwisataan  lainnya  dapat  disebarluaskan  kepada masyarakat
Pemda  lebak  melalui  dinas  pendidikan  bisa  memasukan  kurikulum  tentang pengetahuan  kepariwisataan  dasar  di  kelompok  SD/SMP  agar  kesadaran  pentingnya pariwisata  bisa  terbangun  sejak  dini.  Program-program  tentang  pariwisata  dapat

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
dikerjakan bersama organisasi kepariwisataan seperti Kelompok Sadar Wisata, dengan dukungan  dari  swasta  melalui  asosiasi-asosiasi  pelaku  usaha  pariwisata  seperti  PHRI, dan  ASITA,  program-program  ini  dapat  langsung  menyentuh  kepada  masyarakat. Pemerintah daerah dan Swasta juga dapat melakukan perjanjian kerja sama dan skema untuk melakukan penyerapan tenaga kerja lokal untuk tenaga kerja di sektor pariwisata sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada program pariwisata bisa bertumbuh seiring berjalannya waktu.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang telah diutarakan, meyimpulkan bahwa  Model  Kolaborasi  Dalam  Pengembanagn  Geoprak  Bayah  Dome  ini  belum berjalan  optimal  dan  sebagaimana  mestinya,  berikut  adalah  point-point  kesimpulan yang cukup penting dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:
Masih  dominannya  peran  aktor  kolaborasi  pemerintah  daerah  dalam  proses kolaborasi pengembangan geopark bayah dome. Dalam proses pengembangan geopark bayah  dome  ini  juga  belum  melibatkan  stakeholders  lain  seperti  sector  dunia  usaha, kelompok pariwisata, dan media itu sendiri, masih minimnya program-program untuk menumbuhkan  kepekaan  masyarakat  tentang  Geopark  Bayah  Dome.  Sehingga munculnya  trust  issue  tentang  keberhasilan  program  geopark  bayah  dome  ini  yang dating  dari  masyarakat  sekitar  kawasan  geopark  bayah  dome,  masih  kurangnya penyebaran informasi tentang geopark bayah dome khususnya di daerah-daerah yang masuk  kedalam  kawasan  geopark  bayah  dome,  masih  minimnya  pengetahuan masyarakat tentang geopark bayah dome akan menyulitkan pengelolaan geopark bayah dome  kedepan.  Adapun  rekomendasi  yang  dapat  diberikan  dari  penelitian  Model Kolaborasi  Pengembanagn  Geopark  Bayah  Dome  sebagai  berikut:  pemerintah  perlu lebih aktif dalam melibatkan aktor kolaborasi dari sektor lain seperti dunia usaha dalam hal  ini  Kadin  Lebak,  Asosiasi  Pelaku  Usaha  Pariwisata,  Media,  dan  Kelompok Masyarakat  itu  sendiri.  Pemerintah  juga  perlu  melakukan  pendekatan “bottom - up” dalam  prose  kolaborasi  ini;  pemerintah  perlu  mengadakan  program-program  yang berkaitan  dengan  edukasi  geopark  yang  bisa  menyentuh  masyarakat  sekitar  kawasan geopark bayah dome; para aktor kolaborasi perlu melakukan pendekatan persuasif dan terstruktur  terhadap  masyarakat,  terutama  para  penambang  liar  yang  enggan meninggalkan  profesinya.  Lalu  meningkatkan  literasi  kepariwisataan  terhadap kelompok usia muda di Kabupaten Lebak perlu dipertimbangkan

## REFERENSI
Putri  Meidiana  Shafira,  2019.  Kolaborasi  Pengembangan  Kawasan  Geopark  Dalam Mewujudkan  Destinasi  Pariwisata  Berkelas  Dunia  Di  Provinsi  Jawa  Barat, Universitas Padjadjaran, Program Studi Magister Kebijakan Publik, Vol 2 No. 2

## Sawala
Jurnal Administrasi Negara ISSN: 2598-4039 (Online) ISSN: 2302-2221 (Print) Volume 10 Number 1 (Juni) 2022
Copyright© 2022, Baequni M.A, Inayati This is an open access article under the CC – BY NC-SA license http:// DOI 10.30656/sawala.v10i1.4394 Page 80-96
Dewi  Trisuma  Ratna  (2012), “Faktor  – Faktor  yang  mempengaruhi  Collaborative Governance  dalam Pengembangan Industri Kecil (studi kasus Kerajinan Reog dan Pertunjukan Reyog di Kabupaten Ponorogo), Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret.
Mochammad  Rozikin,  (2018).  Model  Collaborative  Governance  Dalam  Analisis Pengembangan Potensi Pariwisata Berbasis Indigenous Tourism. Vol 14 No.4.
Yunita Elianda dan Dian Eka Rahmawati. (2020). Collaborative Governance in  HIV and AIDS Prevention in Sleman District 2018. Vol 4, No. 1
Yunita Elianda & Dian Eka Rahmawati, 2020, UMT. Collaboartive Governance Collaborative Governance in  HIV and AIDS Prevention in Sleman District 2018. Vol 4,
No. 1
DeSeve.  2007.  Creating  Managed  Networks  as  a  Response  to  Societal  Challenges.
Providing  Cutting-Edge  Knowledge  to  Government  Leaders  The  Business  Of Government. Washington