## HAK VETO DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN

## ASAS EQUALITY OF THE STATES DALAM ERA GLOBALISASI

## Battista Pridana Adventura
Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Jl. Sosio Yustisia Nomor 1 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 E-mail: battistaadventura35@gmail.com

## Abstract
The Security Council is one of the organs of the United Nations to assist its task in maintaining world security and peace. In carrying out its duties, the Security Council is guided by the principles known in the United Nations, as regulated in Article 2 paragraph 1 of the United Nations Charter. One of the principles is the equality of position or degrees of all member countries. But the phenomenon that occurs is the opposite, equality of position is not respected in the UN Security Council considering that in making decisions, it is known that there is a veto that only applies owned by a permanent member state of the Security Council and this right is often used to carry out foreign policy and maintain interests with allied countries. Seeing this phenomenon, is the veto power still relevant today? And are there any attempts to reduce or limit the permanent member states of the UN Security Council from exercising that veto? The purpose of this study is to identify whether or not there is a need for reform of the use of the veto power which incidentally is not by the principle of equity of the states. This research uses normative legal research. The conclusion of this paper is every country has the same position, but the current phenomenon is a country that has strong power, will affect other countries, as evidenced by the three cases discussed in this paper, then the veto right shows the privilege for the five founders of the United Nations compared to other countries.
Keywords : Equality of The States; The United Nations; United Nations Charter; Security Council; Veto.

## Intisari
Dewan Keamanan merupakan salah satu organ Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membantu tugasnya dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja Dewan Keamanan berpedoman pada prinsip- prinsip yang dikenal dalam PBB, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB. Salah satu prinsipnya adalah persamaan kedudukan atau derajat semua negara anggota. Akan tetapi fenomena yang terjadi adalah sebaliknya, persamaan kedudukan tidak diindahkan dalam Dewan Keamanan PBB mengingat dalam pengambilan keputusan, dikenal adanya hak veto yang hanya dimiliki oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan dan hak tersebut sering digunakan untuk menjalankan politik luar negeri maupun menjaga kepentingan dengan negara sekutu. Melihat fenomena tersebut, apakah hak veto saat ini masih relevan? Dan apakah ada upaya untuk mengurangi atau membatasi negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan hak veto tersebut? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi diperlukan atau tidak adanya reformasi terhadap penggunaan hak veto yang notabenenya tidak sesuai
dengan prinsip equaity of the s tates tersebut. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penulisan ini adalah pada dasarnya, setiap negara memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi fenomena saat ini adalah negara yang memiliki kekuatan yang kuat, akan mempengaruhi negara lainnya, terbukti dari ketiga kasus yang dibahas dalam penulisan ini, kemudian hak veto menunjukkan adanya keistimewaan bagi lima pendiri PBB dibandingkan dengan negara lainnya.
Kata kunci : Persamaan Kedudukan Negara; Perserikatan Bangsa-Bangsa; Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; Dewan Keamanan; Veto.
bersahabat dan menjaga keamanan dunia, berdirilah yang namanya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdirinya PBB tidak lepas dari sejarah panjang negara-negara untuk mendirikan suatu organisasi yang menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Seperti diketahui, pasca perang dunia kedua, PBB terbentuk untuk menjaga perdamaian antar negara pasca perang dunia tersebut. Tujuan didirikan PBB tidak hanya sebatas menjaga perdamaian dunia, lebih dari itu terdapat tujuan fundamental pendirian dari PBB, (1) menjaga perdamaian dunia dari ancaman yang mengancam keamanan negara; (2) mengembangkan hubungan persahabatan antar negara didasarkan pada persamaan hak dan penentuan nasib sendiri; (3) kerja sama internasional untuk menyelesaikan masalah di bidang ekonomi, sosial, budaya dan kemanusiaan; (4) menjadi pusat penyelarasaan tindakan bangsa- bangsa untuk mencapai tujuan. 2
Di balik keberhasilan untuk mendirikan suatu organisasi internasional yang ruang kerjanya mencakup negara
2 Malcolm Shaw, 2008, International Law Sixth Edition, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. 1205.

## A. Latar Belakang Masalah
Pe n d i r i a n   s u at u   o r g a n i s a s i internasional yang bertujuan untuk me nj ag a   p e rd am i an   du n i a   d an keamanan dunia merupakan cita-cita mulia dari negara-negara di dunia ini untuk menghentikan peperangan antar negara. Secara umum organisasi internasional mempunyai tujuan untuk mengimplementasikan kehendak atau tujuan dari negara-negara yang menjadi anggotanya yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian internasional. Organisasi internasional adalah sekelompok orang maupun pemerintah dari suatu negara yang berkumpul menjadi satu kesatuan dalam upaya untuk mengkoordinasikan tindakan- tindakan kolektif demi mencapai tujuan bersama. 1
Ditinjau dari sejarahnya, negara- negara di dunia pernah mengalami pengalaman pahit ketika terjadi perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Pasca perang dunia kedua, berdirilah suatu organisasi internasional yang bertujuan untuk menghimpun semua negara dengan hubungan yang
1 J.  Meierhenrich,  2012, International Organizations, University of London, London, hlm. 12.
negara di dunia, ada beberapa negara yang paling berpengaruh dalam pendirian organisasi yang dikenal dengan sebutan PBB, yaitu Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Tiongkok dan Rusia. Sejarah pendirian PBB menunjukkan bahwa setelah bubarnya Liga Bangsa Bangsa (LBB), Amerika Serikat, Inggris dan Rusia (dulu disebut dengan negara Uni Soviet) memprakarsai untuk berdirinya PBB yang kemudian diikuti oleh Tiongkok dan Perancis, sehingga kelima negara tersebut dikenal sebagai negara yang paling berpengaruh dalam berdirinya PBB. Sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa dari kelima negara tersebut, maka kelima negara tersebut diberikan hak istimewa yang dikenal dengan hak veto. Hak veto pada dasarnya sudah diterapkan pada saat LBB masih berdiri yang di mana hak tersebut digunakan untuk masalah non prosedural dan harus disetujui oleh semua anggota.
Pada dasarnya tugas yang diemban oleh PBB sangatlah luas, jika dirinci lebih lanjut, maka tugas PBB adalah untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, memajukan serta mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa, membina kerjasama internasional, menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama, dan menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi bencana seperti kelaparan, bencana alam maupun konflik bersenjata. Oleh karena itu diperlukan organ-organ pelaksana yang menjalankan tugas-tugas tersebut. PBB memiliki enam organ, yaitu Majelis Umum, Dewan Ekonomi dan Sosial, Sekretariat, Mahkamah Internasional,
Dewan Perwalian (saat ini tidak aktif) dan Dewan Keamanan. Anggota dalam dewan keamanan, seperti yang telah dipaparkan di atas, terdiri dari anggota tetap dan tidak tetap, untuk anggota tidak tetap yang berjumlah sepuluh negara, memiliki masa jabatan untuk dua tahun, yang dipilih oleh Majelis Umum.
Terdapat beberapa prinsip sebagai landasan operasional bagi seluruh anggota PBB dalam melaksanakan tugasnya, salah satunya adalah prinsip equality of the states atau kesedarajatan, yang artinya semua negara anggota PBB memiliki kedudukan yang sama. Pada praktiknya, hak veto yang hanya dimiliki oleh lima anggota tetap dewan keamanan PBB justru digunakan untuk menjalankan politik luar negeri dan demi melindungi kepentingan dengan negara sekutu.
Untuk memperkuat penjelasan di atas, maka akan diberikan beberapa contoh penggunaan hak veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan untuk melindungi kepentingannya terhadap negara sekutu. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat, yang sering menggunakan hak veto untuk melindungi Israel, mengingat Israel adalah sekutu dari Amerika Serikat. Terhitung sudah empat puluh empat kali Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk melindungi Israel sejak tahun 1972. 3 Amerika Serikat pertama kali menggunakan hak veto untuk
3 Danur  Lambang  Pristiandaru,  “Bantu Israel,  AS  Pakai  Hak  Veto  44  Kali  Sejak 1972”. https://www.kompas.com/global/ read/2021/05/16/111029770/bantu-israel-as- pakai-hak-veto-44-kali-sejak-1972?page=all, diakses tanggal 5 Agustus 2021.
melindungi Israel pada tahun 1972 ketika Washington memveto rancangan resolusi yang berisi tentang keprihatinan akan situasi yang memburuk di Timur Tengah akibat adanya agresi militer yang digencarkan oleh Israel di perbatasan Lebanon. Kemudian pada tahun 2017, Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya terhadap rancangan resolusi Dewan Keamanan yang mendesak organisasi internasional tersebut untuk menolak keputusan mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. 4 Selain itu pada Juni 2018, Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap warga sipil Palestina. 5
Di samping itu, Rusia merupakan negara yang juga sering menggunakan hak vetonya terkait permasalahan tertentu, tercatat Rusia telah menggunakan hak vetonya sebanyak seratus tiga puluh enam kali, untuk Amerika Serikat apabila dijumlah, telah menggunakan hak vetonya sebanyak delapan puluh tiga kali, adapun Inggris sebanyak tiga puluh dua kali, Prancis sebanyak delapan belas kali dan Tiongkok sebanyak dua belas kali. 6
Sikap kelima anggota Dewan Keamanan yang menggunakan hak
4 Ibid .
5 Ibid.
6 Teuku Zulman Buana, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai  Anggota  Tetap  Dewan  Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (Studi Kasus Konflik Israel Palestina)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 2, Nomor 3, 2018, hlm. 682.
vetonya atas dasar kepentingan politik dengan negara sekutu, menciptakan ketidakadilan bagi negara-negara lain yang tidak memiliki hak istimewa tersebut. Terlebih dalam hal pengambilan keputusan dalam Dewan Keamanan, di mana suara mayoritas akan kalah dengan anggota tetap apabila mereka menggunakan hak vetonya. Sebagaimana contoh yang telah disampaikan sebelumnya, maka di era globalisasi ini, penting untuk melihat relevansi antara hak veto yang hanya dimiliki oleh kelima anggota tetap Dewan Keamanan PBB dengan prinsip equality of the states . Mengingat apabila eksistensi hak veto masih ada, tidak dipungkiri inilah yang menjadikan kelima anggota tetap menjadi negara yang berkuasa daripada negara lain, terlepas dari faktor sejarah di mana kelima negara tersebut sebagai tonggak sejarah berdirinya PBB.

## B.  Metode Penelitian
Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 7 Soerjono Soekanto memberikan penjelasan bahwa terdapat dua jenis penelitian hukum, yang dibedakan dengan sumber data yang diperoleh, yaitu data yang diperoleh dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan dinamakan data
7 H  Ishaq,  2020, Metode Penelitian Hukum , Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 66.
sekunder. 8 Dalam penelitian hukum normatif yang mendasarkan pada data sekunder, maka terdapat beberapa hal yang mencakup data sekunder: 9
1.  Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, b a han   hu ku m   y ang   t i d a k dikodifikasikan seperti hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang sampai saat ini masih dipakai. Dalam penelitian ini meng guna kan sumb er sumber hukum internasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 Statuta ICJ dalam hal ini juga termasuk dalam bahan hukum primer.
2.  B a h a n   h u k u m   s e k u n d e r, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum.
3.  Bahan hukum tersier, yakni memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## C. Hasil Penelitian dan
Pembahasan

## 1.  Pengambilan Keputusan di Dewan
Keamanan PBB Dalam hukum internasional,
8 Soerjono Soekanto, et.al , 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-19 , Rajawali Press, Depok, hlm. 12.
9 Ibid, hlm. 13.
dikenal adanya beberapa subyek hukum internasional. Secara umum yang dimaksud dengan subyek hukum adalah pihak yang dapat dibebani dengan hak dan kewajiban. Sesuai dengan pendapat Prof Mochtar Kusumaatmadja yang menjelaskan bahwa pada dasarnya subyek hukum internasional tidak hanya negara, melainkan aktor-aktor non negara turut berperan dalam penegakkan hukum internasional. Ada beberapa syarat yang dapat menjadi dasar dalam penentuan subyek hukum internasional, yaitu: 10
a.  Memiliki kecakapan untuk mendukung hak dan kewajiban internasional
b.  Memiliki kecakapan untuk melalukan tindakan internasional c.  Memiliki kecakapan untuk menjadi pelaku dalam pembuatan perjanjian
d.  Memiliki kecakapan untuk melakukan penuntutan kepada pihak yang melanggar kewajiban internasional
e.  Memiliki kekebalan terhadap yurisdiksi nasional suatu negara
f.  Dapat berpartisipasi dalam keanggotaan suatu organisasi internasional
Berbicara mengenai negara sebagai subyek hukum internasional utama, maka tidak semua negara dapat dikatakan sebagai subyek hukum internasional karena terdapat beberapa syarat yang
10 Setyo Widadgo, 2019, Hukum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional , UB Press, Malang, hlm. 100-101.
harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yaitu memiliki penduduk tetap, memiliki wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat serta dapat melakukan hubungan dengan negara lain. Selain itu negara tersebut haruslah merdeka, berdaulat dan bukan bagian dari suatu negara. 11 Ketika suatu negara telah merdeka, maka negara tersebut memiliki kedaulatan untuk mengurusi wilayahnya karena telah terbebas dari intervensi negara lain.
Kedulatan berasal dari Bahasa Latin yaitu superanus yang berarti teratas, jika dikatakan bahwa negara berdaulat, maka negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi atau memiliki kedaulatan. 12
Kedaulatan tersebut dihormati oleh PBB dalam Piagam PBB. Dengan kedaulatan, maka setiap negara memiliki kedudukan yang seimbang. Menurut Jean Bodin, kedaulatan adalah unsur utama dalam menentukan hukum. Di samping itu kedaulatan dengan kesetaraan dalam hukum internasional diakui, mengingat entitas negara sebagai salah satu subyek hukum internasional. 13 I Wayan Parthiana menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara yang mutlak dan tidak dapat dibagi-bagi. 14 Akan tetapi saat ini, kedaulatan suatu negara tidaklah
11 Ibid, hlm. 102.
12 Iman Santoso, “Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian”, Binamulia Hukum , Volume 7, Nomor 1, 2018, hlm. 2.
13 Sigit Riyanto, “Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, Yustisia , Volume 1, Nomor 3, 2012, hlm. 7.
14 I Dewa Gede Sudika Mangku, 2021, Pengantar Hukum Internasional ,  Penerbit  Lakeisha, Boyolali, hlm. 52.
mutlak karena kedaulatan negara terbatas dengan kedaulatan negara lain, dalam artian negara lain harus menghormati kedaulatan negara lain. Di sinilah letak kesetaraan kedudukan setiap negara.
Perserikatan Bangsa-Bangsa, merupakan representasi negara-negara di dunia ini untuk melawan kejahatan perang. Ditinjau dari sejarahnya, pada abad ke 20, pasca perang dunia II, terdapat konsensus dari negara-negara untuk memberikan mandat kepada PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Sejak saat itulah di samping PBB sebagai representasi dari negara-negara yang ingin mengakhiri kekerasan perang, namun juga sebagai representasi awal dari berkembangnya organisasi internasional. Dengan terbentuknya PBB, maka memberikan dampak bagi organisasi internasional yaitu menguatkan posisi organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional di pengadilan. Di samping itu, individu juga merasakan dampaknya dengan semakin kuatnya posisi individu sebagai subyek hukum internasional di depan pengadilan. PBB dibentuk untuk meneruskan cita-cita dari Liga Bangsa-Bangsa untuk menjaga perdamaian dunia.
Hal unik lainnya dari keberadaan PBB ini adalah PBB menggabungkan semua hukum yang ada di setiap negara. Dalam hal ini, teori pluralisme sangat kental dalam pengambilan kebijakan. Seperti contoh, sudah lama Indonesia mengajukan suatu konsep baru dalam wilayah laut. Indonesia sebagai negara kepulauan menginginkan bahwa semua laut yang berada di wilayah Indonesia
berada di bawah kedaulatan Indonesia. Konsep ini kemudian dikenal dengan wawasan nusantara yang diperkenalkan dalam Deklarasi Djuanda. Konsep ini pernah diajukan dalam pembahasan United Nations Convention on The Law of The Sea ( UNCLOS) 1958. Namun konsep ini gagal untuk diterapkan dalam konvensi tersebut. Hingga pada akhirnya konsep wawasan nusantara ini diterapkan dalam UNCLOS 1982, yang merupakan dasar hukum internasional yang membahas laut. Konsep wawasan nusantara diatur dalam UNCLOS 1982 dengan konsep negara kepulauan. Hal ini menunjukkan bahwa PBB mengakomodasi negara-negara yang ada di dunia ini untuk turut berkontribusi dalam penentuan kebijakan bersama.
Terdapat beberapa asas yang terkandung dalam PBB. Di samping PBB sebagai representasi negara-negara untuk mengakhiri peperangan, PBB juga menjadi representasi dari kerjasama internasional yang semakin meningkat. Sejak abad 20, dunia internasional mengalami perkembangan yaitu semakin meningkatnya kerjasama internasional. Hal ini bertujuan agar semua negara di dunia ini dapat hidup berdampingan sebagai saudara dan tentu saja menjaga perdamaian dunia sehingga peperangan antar negara dapat dihindari.
Piagam PBB sebagai perwujudan ant ar negara untu k mela ku kan hubungan antar negara. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa setiap negara memiliki kepentingannya masing-masing. Tentu kepentingan dari setiap negara berbeda didasarkan
pada kebutuhan masyarakatnya. Untuk menghindari konflik peperangan yang pernah terjadi pada perang dunia I dan perang dunia II, maka PBB mengeluarkan Piagam PBB yang pada dasarnya, salah satu asas yang diterapkan dalam hubungan antar negara adalah equality of the states (kedudukan semua negara sama). Hal ini tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Piagam PBB, berikut rumusannya, “ the Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its members”. Kedaulatan semua negara memiliki kedudukan yang sama sebagai anggota PBB dan dihormati oleh PBB. Konsep dari equality of the states ini sudah dirumuskan jauh sebelum Piagam PBB dibentuk. Pada tahun 1943 diadakan pertemuan dengan nama Moscow Conference , yang dihadiri oleh Amerika Serikat, Inggris, Tiongkok dan Rusia dalam rangka membahas pembentukan PBB dan prinsip-prinsip yang hendak diterapkan dalam Piagam PBB, maka prinsip dari equality of the states yang melandasi pembentukan PBB diakui dalam Declaration of The Four Nations on General Security . 15
Dijelaskan lebih lanjut bahwa terdapat beberapa ciri dari konsep equality of the states yang menjadi pondasi bersatunya negara-negara dalam PBB untuk menjaga perdamaian dunia. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut: 16
1.  N e g a r a - n e g a r a   m e m i l i k i kedudukan yang sama secara hukum;
15 Alex Ansong, “The Concept of Sovereign Equality of States in International Law”, Gimpa Law Review , Volume, 11 Nomor 1, 2016, hlm. 14.
16 Ibid.
2.  Setiap negara menikmati hak-hak yang melekat pada kedaulatan negara;
3.  Kepribadian negara dihormati, begitu juga dengan wilayah negara;
4.  Negara harus mentaati ataupun melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan setia.
Dalam Pasal 4 Konvensi Montevideo mengatur bahwa secara hukum, negara memiliki kedudukan yang sama, memiliki hak yang sama dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan ciri dari prinsip equality of the states dalam Declaration on The Four Nations on General Security . Terlihat bahwa “kedudukan yang sama” menjadi peranan penting dalam diplomatik antar negara, sebagaimana diatur dalam Declaration of Independence yang menyatakan bahwa semua manusia diciptakan sama.
Meskipun secara teori dijelaskan bahwa semua negara di dunia ini memiliki kedudukan yang sama atau derajat dan dipertegas kembali dalam Pasal 2 ayat (1) Piagam PBB mengenai prinsip equality of the states , namun fakta yang terjadi adalah prinsip tersebut tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini diwujudkan dengan sistem pemungutan suara yang dikenal dalam Dewan Keamanan PBB yaitu hak veto.
Pengertian mengenai hak veto tidak diatur secara eksplisit dalam Piagam PBB, namun secara implisit Piagam PBB mengatur mengenai hak istimewa yang
dimiliki oleh kelima negara anggota tetap, yang sering disebut juga dengan hak veto. Pada Pasal 27 ayat (1) mengatur bahwa setiap anggota dalam Dewan Keamanan memiliki satu hak suara; sementara dalam Pasal 27 ayat (2) mengatur bahwa keputusan yang diambil oleh Dewan Keamanan terhadap hal-hal yang bersifat prosedural maka harus ditetapkan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota Dewan Keamanan (anggota tetap maupun tidak tetap); dan Pasal 27 ayat (3) mengatur bahwa keputusan Dewan Keamanan dalam hal yang lain maka harus diputuskan berdasarkan suara setuju dari sembilan anggota, yang didalamnya harus mendapatkan persetujuan dari negara anggota tetap. 17 Meskipun tidak ditemukan secara eksplisit mengenai apa yang dimaksud dengan hak veto, namun pengertian tersebut dapat ditemukan dalam beberapa referensi yang ada, bahwa yang dimaksud dengan hak veto adalah hak untuk membatalkan suatu rancangan resolusi yang telah ditetapkan bersama atau disetujui oleh suara terbanyak anggota Dewan Keamanan. 18
Dari penjelasan tersebut, terlihat adanya perbedaan hak suara antara anggota tetap dengan anggota tidak tetap, terlihat pada permasalahan prosedural dan non prosedural (hal-hal lain). Untuk permasalahan prosedural, maka harus mendapat persetujuan dari sembilan anggota Dewan Keamanan, tidak ada ketentuan bahwa harus
17 Teuku Zulman Buana, dkk, Op.Cit., hlm. 681.
18 Teuku May Rudy, 2011, Hukum Internasional 2 , Refika Aditama, Bandung, hlm. 102.
mendapatkan suara bulat dari anggota tetap. Maka dapat diasumsikan bahwa untuk masalah prosedural, tidak memerlukan persetujuan dari kelima anggota tetap, selama telah memenuhi sembilan anggota Dewan Keamanan. Namun sebaliknya untuk masalah non prosedural, sama seperti dengan masalah prosedural yaitu sembilan anggota Dewan Keamanan harus setuju. Akan tetapi yang membedakan terletak pada ketentuan yang mengharuskan kelima anggota tetap Dewan Keamanan harus menyetujuinya, jika ada satu anggota tetap yang tidak setuju, maka tidak dapat diputuskan.
Tugas utama dari Dewan Keamanan sebagai salah satu organ PBB yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Piagam PBB. Setiap organisasi internasional – khususnya di PBB – memiliki sistem pemungutan suara sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Pada umumnya, organisasi internasional mempunyai mekanisme pemungutan suara dengan suara mayoritas di mana semua negara anggota mempunyai suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Model inilah yang disebut dengan equality of voting power di mana setiap anggota memiliki persamaan suara.
Di sisi lain, dalam beberapa hal suatu organisasi internasional dapat mendasarkan pada ketentuan tertentu dalam pemungutan suara. Hal inilah yang disebut dengan inequality of voting power . Beberapa contoh dalam pemungutan suara yang tidak seimbang
antar anggota adalah seperti kedudukan tetap dan bobot suara, bobot suara ( weighted voting), veto, suara mayoritas, dan konsensus. 19 Permasalahan yang timbul ketika membahas weighted voting adalah ukuran atau kriteria seperti apa yang menentukan jumlah suara yang dimiliki oleh anggota dalam suatu organisasi? Terdapat pendapat bahwa ukuran atau kriteria dalam menentukan weighted voting adalah jumlah populasi, jumlah pendapatan suatu negara atau kekuatan yang dimiliki suatu negara.
Jika mengacu pada ketentuan jumlah populasi, mungkin hal ini adalah yang paling relevan dalam menentukan bobot suara bagi suatu negara. Semakin besar jumlah populasi suatu negara, maka akan semakin besar pula jumlah suara yang dimiliki suatu negara. Namun ketentuan ini menjadi tidak relevan melihat pada fakta yang terjadi di mana Tiongkok dan India adalah dua negara dengan jumlah populasi terbanyak, tetapi kedua negara tersebut memiliki kepentingan yang terbatas pada perdagangan internasional, navigasi di laut atau keselamatan di laut. 20 A d a   j u g a   k e t e n t u a n   u n t u k menentukan bobot suara dalam suatu organisasi internasional didasarkan pada kemampuan finansial atau jumlah pendapatan suatu negara, namun ketentuan ini akan memberikan kesempatan bagi negara-negara yang memiliki finansial yang kuat untuk
19 Sri Suwardi, 2004, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 145.
20 Henry Schemers, 2003, International Institutional Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland, hlm. 539.
mendapatkan jumlah suara yang banyak dan dapat mempengaruhi keputusan dalam organisasi tersebut. Contoh sistem pemungutan suara yang dilakukan oleh IMF maupun Bank Dunia, di mana bobot suara masing-masing anggota ditentukan pada kekuatan uang yang dimiliki oleh anggotanya. Tetapi di dalam PBB, tidak ada pemungutan suara dengan sistem weighted voting, melainkan hak veto yang dimiliki oleh anggota tetap dewan keamanan.

## 2.  Penggunaan Hak Veto Dalam Rangka Melindungi Kepentingan dengan Negara Sekutu
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pada umumnya, hak veto digunakan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB dalam rangka untuk menjalankan politik luar negerinya atau untuk melindungi kepentingannya dengan negara sekutu. Juni 2018, Amerika Serikat kembali menggunakan hak vetonya untuk menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap warga sipil Palestina. Lantas pertanyaan yang dapat diajukan adalah mengapa Israel dan Amerika Serikat memiliki kedekatan yang begitu erat sehingga kedua negara tersebut saling membantu satu sama lain? Kisah kedekatan kedua negara tersebut dimulai sebelum perang dunia kedua terjadi, pemimpin-pemimpin Amerika Serikat saat itu, memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah negara-negara atau dapat dikatakan tanah air untuk bangsa Yahudi. Namun tidak ada presiden yang
mempunyai niat untuk mewujudkan cita-cita tersebut, hingga muncul seorang tokoh bernama Harry S Truman yang pernah memainkan peran penting untuk mewujudkan cita-cita Amerika Serikat untuk mendirikan negara untuk bangsa Yahudi dengan mendukung rencana partisi PBB pada tahun 1947 dan mengakui eksistensi Israel sebagai negara setelah Israel merdeka pada tahun 1948. 21 Puncak dari kedekatan antara Israel dan Amerika Serikat terjadi pada masa pemerintahan Presiden Kennedy yang pada tahun 1962, menyampaikan pesan kepada Menteri Luar Negeri Israel Golda Meir, bahwa Amerika Serikat memiliki kepentingan dengan Israel di Timur Tengah dan apabila ada serangan dari luar Amerika Serikat akan turun tangan langsung untuk membantu Israel. Akhirnya pada tahun 1963, Amerika Serikat mulai menjual persenjataannya seperti rudal anti pesawat terbang Hawk kepada Israel. Hal ini terjadi karena Amerika Serikat ingin mengimbangi penjualan senjata yang dilakukan oleh Uni Soviet kepada Mesir. Selain itu Amerika Serikat juga memberikan bantuan dana kepada Israel sebesar enam puluh tiga juta dollar per tahun dari tahun 1949 hingga 1965 dan kemudian jumlah bantuan dari Amerika Serikat meningkat menjadi seratus dua juta dollar dari tahun 1966 hingga 1971.
Kemudian pada tahun 1986 Israel menjadi salah satu negara dari antara tiga negara lainnya yang diundang Amerika Serikat dalam Prakarsa
21 John J Mearsheimer, dkk, 2010, Dahsyatnya Lobi Israel, Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 37.
Pertahanan Strategis. Tahun 1988, diterbitkan sebuah nota kesepahaman yang isinya menegaskan kemitraan antara Israel dan Amerika Serikat dan menetapkan Israel sebagai sekutu besar bukan NATO bersama Australia, Mesir, Jepang dan Korea Selatan. Dengan penetapan tersebut, maka Israel beserta empat negara lainnya dapat membeli persenjataan dari Amerika Serikat dengan harga yang lebih murah. 22 Pada tahun 1989, Israel mulai dijadikan tempat penyimpanan persenjataan Amerika Serikat. 23
Dilihat dari sejarahnya di atas, tidak heran Amerika Serikat sangat melindungi Israel ketika dihadapkan pada suatu permasalahan dikarenakan kedekatannya yang sudah terjalin sejak lama. Kembali pada contoh kasus penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat pada Juni 2018, di mana rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB teregister dengan nomor S/2018/516. Rancangan tersebut pada intinya menjelaskan bahwa semua negara tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk hidup damai dan tenang. Selain itu rancangan ini juga menjelaskan pentingnya untuk menghormati hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional dalam rangka untuk menciptakan perdamaian dan keamanan dunia sebagaimana yang dicita-citakan oleh PBB. Poin nomor dua dari rancangan resolusi tersebut menjelaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga Palestina sangat disesalkan, mengingat
22 Ibid , hlm. 38-50.
23 Ibid, hlm. 51.
tindakan yang Israel lakukan dilakukan dengan tidak pandang bulu dan tidak proporsional. Bahkan tindakan tersebut ditujukan pula terhadap warga sipil, tenaga medis, anak-anak dan jurnalis. Padahal secara teori ketika suatu negara akan berperang dengan negara lain, maka ketentuan dalam hukum humaniter internasional menjadi pedoman utama dalam melakukan peperangan.
Contoh lainnya adalah penggunaan hak veto oleh Rusia terhadap tindakan yang dilakukan oleh Suriah yang teregister dengan nomor S/2011/612. Diketahui bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, terjadi demo di Suriah yang di mana para pengunjuk rasa meminta agar Presiden Bashar al-Assad yang dikenal sebagai pemimpin yang diktaktor untuk mengundurkan diri dan mengakhiri lima dekade pemerintahannya, serta menuntut adanya keadilan politik bagi masyarakat Suriah karena selama ini pemerintahan dikuasai oleh Partai Ba’ath. Hingga pada akhirnya, aksi demo yang awalnya adalah aksi demo internal sebagian kelompok, kemudian menjadi aksi demo nasional. 24 Puncaknya terjadi pada tanggal 25 Maret 2021 Pemerintah Suriah tidak segan untuk menggunakan aksi kekerasan untuk melawan demo yang digencarkan oleh masyarakat Suriah, sehingga menurut data yang diperoleh PBB, sekitar 5.000 orang tewas dalam tragedi tersebut. 25
24 Sabrina Nurastuti Putri, dkk, “Kebijakan Rusia Mengeluarkan Hak Veto Terhadap Rancangan Resolusi Dewan Keamanan PBB Tentang Konflik Sipil di Suriah”, Jurnal Online Mahasiswa, Volume 1, Nomor 1, 2014, hlm. 2.
25 Ibid.
Dalam rancangan resolusi tersebut, pada intinya sama seperti pada rancangan resolusi yang diveto oleh Amerika Serikat, yaitu Dewan Keamanan PBB mengutuk aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Suriah terhadap warga sipilnya yang menewaskan ribuan jiwa. Padahal, penting untuk menghormati hak asasi manusia yang notabenenya harus dilindungi oleh semua negara terhadap warganya.
Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal 1 mengatur bahwa semua orang tanpa terkecuali dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama di mana manusia dibekali dengan akal budi. Oleh karena itu, hendaknya manusia bergaul dengan sesamanya dalam semangat persaudaraan. Kemudian terkait perlindungan hukum bagi semua orang diatur dalam Pasal 7, yang mengatur bahwasanya semua orang tanpa terkecuali memiliki kedudukan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi. Semua orang tanpa terkecuali, berhak untuk menikmati semua hak yang diatur dalam deklarasi tersebut.
Terdapat banyak ahli yang mencoba memberikan pemahaman mengenai hak asasi manusia, contohnya Muladi menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir, dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. 26 Soetandyo
26 Eko Riyadi, 2018, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional dan Nasional , Rajawali Press, Depok, hlm. 9.
Wignjosoebroto memberikan definisi yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah sebagai hak-hak mendasar yang diakui secara universal sebagai hak- hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia. 27 Dari beberapa pengertian tersebut, dapat terlihat bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap diri manusia tanpa terkecuali, yang wajib untuk dihormati dan dilindungi oleh siapapun juga karena kodratnya sebagai manusia, mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
Dari pengertian tersebut, terlihat juga beberapa prinsip yang dikenal dalam hak asasi manusia. Menurut Nowak, prinsip yang terkandung dalam hak asasi manusia adalah universal, tidak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Sementara Rhona K.M, menambahkan adanya prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Indonesia juga memberikan penekanan dalam prinsip hak asasi manusia yaitu adanya tanggung jawab negara. 28 Perlindungan terhadap hak asasi manusia juga diatur di tingkat internasional yaitu dengan hadirnya PBB, terutama untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam setiap tugas dan kerangka kerja PBB. Dalam praktiknya, PBB melalui badan-badannya merumuskan suatu common understanding yang isinya adalah sebagai berikut: 29
27 Ibid , hlm. 8.
28 Ibid , hlm. 25.
29 HRBA  Portal,  “The  Human  Rights  Based Approach to Development Cooperation: Towards a Common Understanding Among UN Agencies”, https://hrbaportal.undg.org/the-human-rights- based-approach-to-development-cooperation-
a.  All programmes of development co-operation, policies and technical assistance should further the realisation of human rights as laid down in the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments.
b.  Human rights standards contained in, and principles derived from, the Universal Declaration of Human Rights and other international human rights instruments guide all development cooperation and programming in all sectors and in all phases of the programming process.
c.  Development cooperation contributes to the development of the capacities of ‘duty- b e are r s’   t o   m e e t   t h e i r obligations and/or of ‘rights- holders’ to claim their rights.
Dalam praktiknya, PBB sebagai organisasi internasional mengambil langkah progresif dalam rangka memberikan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian diikuti juga oleh negara anggota PBB, maupun organisasi internasional lainnya dalam menerapkan praktik developmental , pengembangan lebih lanjut dari perlindungan hak asasi manusia ke dalam peraturan ataupun kebijakannya. 30 Dalam penegakkan HAM, negara memiliki kewajiban untuk melindungi ( responsibility to protect) di mana di samping memiliki kewajiban
towards-a-common-understanding-among-un- agencies, diakses tanggal 19 Maret 2021.
30 Harison  Citrawan,  “Analisis  Dampak  Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi”, Jurnal HAM , Volume 8, Nomor 1 2017, hlm. 15.
untuk melindungi, negara juga memiliki kedaulatan terhadap wilayahnya. Hal yang menjadi permasalahan adalah setiap negara memiliki pandangan mengenai HAM yang berbeda oleh karena adanya perbedaan pandangan politik, sosial, budaya. 31 Penegakkan terhadap HAM menjadi penting, baik untuk melindungi warga negara di tingkat internasional, maupun dalam negeri. Responsibility to protect menjadi kunci bagi setiap negara untuk senantiasa melindungi warga negaranya. Menurut Jack Donnelly menjelaskan bahwa perlindungan terhadap HAM tidak didasarkan pada kebutuhan yang tergolong psikis dan biologis, tetapi untuk dapat menjalani hidup yang layak selayaknya manusia. 32 Penegakkan HAM menjadi kunci untuk melindungi hak-hak bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, penegakkan terhadap HAM harus menjadi isu penting, melebihi dari kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara. 33 Pasal 55 dan 56 Piagam PBB menjelaskan bahwa setiap anggota PBB mempunyai kewajiban untuk bekerjasama dengan PBB dalam rangka untuk mempromosikan, melindungi, serta menghormati HAM. 34
31 Cristina  Lafont,  “Sovereignty  and  The International Protection of Human Rights”, The Journal of Political Philosophy , Volume 24, Nomor 4, 2016, hlm. 427.
32 Pranoto  Iskandar,  2011, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual , IMR Press, Cianjur, hlm. 62.
33 Sigit Riyanto, “The Emergence of Universalism and the Decline of Supranationalism”, Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 2, 2017, hlm. 311.
34 Gudrun  Monika  Zagel,  “International Organizations and Human Rights: The Role of  The  UN  Convenants  in  Overcoming  the Accountability Gap”, Nordic Journal of Human Rights , Volume 36, Nomor 1, 2018, hlm. 86.
Mengacu pada dua contoh kasus di atas mengenai penggunaan hak veto untuk melindungi kepentingannya dengan negara sekutu, dapat ditinjau lebih lanjut dengan menggunakan teori dalam hubungan internasional. Apabila meminjam teori dalam ilmu tersebut, maka dikenal ada beberapa perspektif teori politik luar negeri, salah satunya adalah teori yang diperkenalkan oleh Graham T. Allison yaitu teori politik luar negeri dengan model aktor rasional. Teori ini menjelaskan bahwa negara- negara dianggap sebagai aktor yang berupaya untuk mencapai tujuannya berdasarkan alasan-asalan yang rasional dalam kancah internasional. 35 Teori ini juga menjelaskan bahwa aktor rasional dalam hal ini adalah negara sangat penting dalam proses interaksi dengan negara lain dengan menerapkan strategi politiknya untuk mengambil suatu keputusan.
Terlihat dalam dua contoh tersebut, Amerika Serikat mempunyai tujuan untuk mendirikan suatu negara untuk bangsa Yahudi, maka dari itu menurut teori ini upaya Amerika Serikat untuk dapat mencapai tujuannya tersebut adalah dengan menggunakan hak vetonya untuk melawan setiap rancangan resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan yang mengecam bahkan mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Israel. Seolah-olah Amerika Serikat tidak mempedulikan nilai-nilai hak asasi manusia yang dianut dan dihormati oleh semua negara tanpa terkecuali. Begitu juga dengan Rusia yang menggunakan hak vetonya untuk
35 Sabrina Nurastuti Putri, dkk, Op.Cit., hlm. 3.
membantu Suriah yang jika ditelusuri jejak sejarahnya, hubungan kedekatan antara Rusia dengan Suriah telah terbangun sejak lama, dimulai ketika Uni Soviet adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Suriah pada tahun 1946. Hubungan tersebut semakin erat di era kepemimpinan Presiden Hafez al-Assad yang mempunyai kekuasaan di Damaskus pada tahun 1970 ditandai juga dengan peralatan militer Uni Soviet sering mengalir ke Suriah saat itu. 36
Presiden Hafez al-Assad kemudian menandatangani pakta pertahanan dengan Uni Soviet. Dilanjutkan pada tahun 1980 Hafez al-Assad menandatangani pakta kerja sama dengan Presiden Uni Soviet saat itu Leonid Brezhnev. Kemudian Uni Soviet mulai mengirimkan pasukannya pada pertengahan tahun 1984. Diperkirakan ada 13.000 pasukan yang dikirim untuk bermarkas di Pangkalan Militer Uni Soviet yang dibangun sejak tahun 1963 di Tartus Rusia. Maka dengan hadirnya pangkalan militer tersebut, menjadikan pangkalan tersebut menjadi sangat berharga bagi Uni Soviet karena letaknya yang strategis serta memiliki nilai yang strategis pula dibidang militer, politik maupun ekonomi. 37 Dengan kedekatannya dengan Uni Soviet (sekarang hubungan tersebut dilanjutkan oleh Rusia), maka tidak heran apabila Rusia sangat melindungi Suriah karena mereka memiliki kepentingan yang harus dijaga dengan Suriah.
37 Ibid, hlm. 5-6.
Kepentingan politik yang dimainkan oleh Amerika Serikat dan Rusia terhadap negara sekutunya, memberikan gambaran umum tentang politik internasional. Sama halnya dengan politik pada umumnya, peran yang dimainkan kedua negara tersebut adalah untuk mencapai kekuasaan. Dengan kata lain, untuk mencapai tujuannya masing-masing dan pada umumnya negara-negara menggunakan kekuasaan politik untuk mencapai tujuannya. Kekuasaan politik merupakan hubungan psikologis yang terjadi antara pihak pelaksana dengan pihak yang menjadi tujuannya yang di mana terjadi pengawasan yang dilakukan oleh pihak pelaksana terhadap tindakan tertentu yang dilakukan oleh pihak tujuan. 38 Dalam konteks internasional, politik merupakan salah satu hak yang dikenal dan dihormati karena termasuk salah satu hak dalam hak asasi manusia, yaitu hak sipil dan politik, yang di mana hak asasi manusia memiliki salah satu prinsip yaitu universalisme. Maka penggunaan hak veto yang dilakukan oleh kelima anggota tetap merupakan hak para pihak tersebut, namun jika berbicara mengenai hak asasi manusia, tentu saja ada batasannya, yaitu menghormati hak asasi manusia yang lain. Mengingat tatanan internasional telah memasuki era globalisasi di mana semakin meningkatnya kerja sama yang dilakukan baik antar negara maupun aktor non negara. Maka aktor negara maupun aktor non negara menjadi penting dalam konteks hak asasi manusia
38 Hans J Morgenthau, 2010, Politik Antarbangsa, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, hlm. 35.
di tatanan internasional. 39
Penggunaan hak veto yang diambil oleh negara-negara yang memegang hak tersebut memang sering kali menimbulkan kontroversi dan hanya dipandang sebagai kepentingan politik saja. Kelima negara pemegang hak veto memanfaatkan hak yang hanya dimiliki untuk melindungi kepentingan mereka dan juga kepentingan negara-negara yang beraliansi dengan kelima negara tersebut. Salah satu contoh yang sampai saat ini masih hangat diperbincangkan adalah konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza. Dari hak veto ini pula terlihat bahwa kekuatan satu negara dapat mengalahkan suara terbanyak dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh suatu organisasi internasional menunjukan bahwa organisasi internasional adalah subyek hukum internasional dan mempunyai hak untuk mengambil keputusan, namun sering kali keputusan yang diambil oleh organisasi internasional tertentu tidak mewakili kepentingan seluruh masyarakat internasional yang jumlahnya sangat banyak, beragam dan tentunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. 40
Tidak dipungkiri bahwa praktek demokrasi dalam konteks global, k husus ny a   d a l am   p e ng ambi l an keputusan Dewan Keamanan PBB tidak
39 Ani  W  Soetjipto,  2015, HAM dan Politik Internasional Sebuah Pengantar, Yayasan Pustaka Obor, hlm. 36.
40 Tetsuo  Sato,  “Legitimacy  of  International Organizations and Their Decisions – Challenges That International Organizations Face in the 21 st Century”, Hitotsubashi Journal of Law and Politics, Volume 37, Nomor 2, 2009, hlm. 25.
mencerminkan adanya demokrasi. Ketika suara mayoritas telah unggul, namun karena satu negara pemegang hak veto menggunakan haknya, maka suara mayoritas tersebut “kalah” dengan satu suara negara yang menggunakan hak veto. Demokrasi merupakan perwujudan partispasi publik dalam pengambilan suatu keputusan yang pertama kali dicetuskan oleh Abraham Lincoln. Nilai universal yang terkandung dalam demokrasi adalah seperti kedaulatan rakyat, kekuasaan suara mayoritas, p emb at as an p emer int a h s e cara konstitusional, toleransi, mufakat dan kerja sama, jaminan hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, serta adanya persamaan kedudukan di depan hukum. 41
Lantas bagaimana negara-negara menghadapi fenomena yang terjadi dewasa ini di mana hak veto digunakan untuk kepentingan politik belaka? Memang hak veto tidak akan jauh dari kepentingan politik dari negara-negara pemegang hak tersebut dengan tujuan untuk melindungi kepentingannya dengan negara yang beraliansi dengan mereka. Munc u l wacana untu k menghapus hak veto dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan PBB, namun untuk merubah ketentuan di Piagam PBB adalah suatu hal yang sulit dan mustahil dilakukan karena dalam Pasal 108 Piagam PBB mengatur bahwa apabila terjadi perubahan dalam piagam tersebut, maka harus mendapatkan
41 Muhammad  Nasir  Badu,  “Demokrasi  dan Amerika Serikat”, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1, Nomor 1, 2015, hlm. 14.
persetujuan dengan rincian dua pertiga suara dari majelis umum, dua pertiga dari anggota PBB serta suara setuju dari seluruh anggota tetap dewan keamanan PBB. Menjadi sulit ketika suara mayoritas telah sepakat untuk melakukan perubahan terhadap pasal tertentu, namun dengan adanya frasa disetujui oleh semua anggota tetap dewan keamanan, maka ketika terdapat satu anggota tetap yang menggunakan hak veto, jelas suara mayoritas kalah dengan suara satu negara saja.
Selain tidak mencerminkan demokrasi dalam pengambilan keputusan, namun juga tidak mencerminkan equality of the states . Dalam praktiknya pula, PBB sering “disusupi” dengan kepentingan politik yang menyebabkan penyelesaian masalah di PBB tidak lagi mengandalkan persahabatan tetapi lebih kepada kekuatan atau power dari anggotanya. Bagaimana negara menyikapi fenomena yang terjadi saat ini di Dewan Keamanan PBB? Hal yang paling utama untuk menghadapi sitausi seperti ini adalah dengan mengedepankan kerja sama internasional. Kerja sama ini tidak hanya untuk membantu negara lain tetapi juga untuk menjaga persahabatan dengan negara tetangga. Dalam menjalankan kerja sama ini, tentunya harus mengedepankan good faith dari para pihak. Good faith menjadi modal penting untuk melaksanakan hubungan antar negara agar dapat menyelesaikan permasalahan yang mungkin timbul di kemudian hari. Dalam suatu perjanjian, tidak mungkin perjanjian tersebut terbebas dari permasalahan, maka jika
terjadi permasalahan, langkah yang diambil pada umumnya oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan cara negosiasi. Negosiasi adalah perundingan yang diadakan secara langsung antara para pihak untuk mencari penyelesaian melalui dialog tanpa melibatkan pihak ketiga. 42 Merupakan tujuan utama bagi setiap organisasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara anggotanya dengan cara damai, ketika menghadapi suatu sengketa yang melibatkan anggotanya, maka para anggotanya harus mencapai kesepakatan terhadap sengketa yang mereka hadapi. 43
Selain itu dalam rangka reformasi di Dewan Kemanan PBB, menurut Direktur Kerja Sama Multilateral Kementrian Luar Negeri Febrian A Ruddyard menjelaskan bahwa yang paling relevan menyangkut permasalahan hak veto adalah adanya pengaturan mengenai pembatasan penggunaan hak veto karena hak veto dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan non prosedural dan tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai apa saja yang termasuk permasalahan non prosedural tersebut. Oleh karena itu menurut Febrian diperlukannya pembatasan penggunaan hak veto agar tidak digunakan sewenang-wenang oleh para pemegang hak tersebut. 44
42 Huala Adolf, 2020, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi , Sinar Grafika, Bandung, hlm. 34.
43 J.G  Merillis.  2011, International Dispute Settlement , Cambridge University Press, United States, hlm. 197.
44 Inewsid, “Indonesia Tolak Penghapusan Hak Veto 5 Negara Dewan Keamanan PBB, Ini Alasannya”, https://www.inews.id/news/internasional/ indonesia-tolak-penghapusan-hak-veto-5-
Memang pada dasarnya dengan adanya hak veto di Dewan Keamanan PBB menjadi tidak adil bagi negara anggota lainnya, di mana satu atau beberapa suara dari negara pemegang hak tersebut, dapat mengalahkan suara bulat dari mayoritas anggota lainnya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip equality of the states yang menjadi pondasi utama dalam pendirian PBB dan bertentangan pula dengan prinsip demokrasi. Sebagai anggota dalam masyarakat internasional, maka penting untuk menjaga keutuhan dan keamanan pergaulan ditingkat internasional, mengingat negara tidak dapat berdiri sendiri, negara membutuhkan bantuan negara lain untuk mampu memenuhi kebutuhannya, maka hubungan yang baik dengan negara lain, menjadi peran penting dalam menjaga keutuhan persaudaraan. 45 Melakukan hubungan dengan negara lain  atau dengan subyek hukum lain, merupakan salah satu syarat yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933. 46 Pada prinsipnya, hukum internasional berupaya agar hubungan antar subyek hukum internasional terjalin dengan ikatan persahabatan dan tidak mengharapkan adanya persengketaan. 47
negara-dewan-keamanan-pbb-ini-alasannya , diakses tanggal 16 Oktober 2020.
45 Antonius Sitepu, 2011, Studi Hubungan Internasional , Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 32.
46 Ria  Wulandari,  “Kapasitas  Organisasi Internasional (PBB) Dalam Menentukan Suatu Entitas (Palestina) Sebagai Negara”, Journal of Islamic Studies , Volume 5, Nomor 1, 2015, hlm. 46.
47 Marupa Sianturi, “Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait

## D. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan di atas, pengaturan mengenai hak veto secara umum maupun definisi dari hak veto tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Piagam PBB. Namun pada dasarnya hak veto juga diatur dalam Piagam PBB secara implisit yang dapat ditemukan pada Pasal 27 ayat (1) sampai ayat (3). Hak veto merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan karena dianggap telah berkontribusi untuk mendirikan organisasi internasional yang dikenal hingga saat ini yaitu PBB. Fakta menunjukkan bahwa hak veto sering digunakan untuk kepentingan politis antara satu negara dengan negara lain, khususnya negara anggota tetap dengan negara sekutunya. Di mana Amerika Serikat telah banyak menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingannya dengan Israel dan Rusia yang menggunakan hak veto untuk melindungi kepentingannya dengan Suriah. Hal ini jelas akan menimbulkan ketidakadilan bagi negara lain yang dapat dikatakan bukan negara sekutu salah satu dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan. Penggunaan hak veto jika dilihat saat ini, yang telah memasuki era globalisasi, di mana tidak ada batasan antara satu negara dengan negara lain untuk berinteraksi, tidaklah relevan, terlebih dalam hal pemungutan suara. Jika diasumsikan dalam pengambilan keputusan, suara mayoritas akan dikalahkan dengan satu
Kejahatan Perang Nazi”, Journal of International Law , Volume 2, Nomor 1, 2014, hlm. 10.
negara saja yang menggunakan hak veto, justru kelima anggota tetap Dewan Keamanan dapat menggunakan hak veto sesuai dengan keinginan dan tentu saja kepentingannya.
Wacana untuk menghapus hak veto dalam pengambilan keputusan di Dewan Keamanan akan sulit direalisasikan karena dalam Pasal 108 Piagam PBB, ada salah satu klausul yang menjelaskan bahwa apabila terjadi perubahan dalam Piagam PBB, maka perubahan tersebut akan diakui apabila mendapat persetujuan dari kelima anggota tetap Dewan Keamanan. Pada dasarnya penggunaan hak veto telah diatur dalam Piagam PBB, di mana penggunaan hak tersebut dapat digunakan untuk masalah prosedural maupun non prosedural, namun apa saja yang termasuk dalam permasalahan non prosedural tidak dijelaskan sehingga kelima anggota tetap menggunakan hak veto atas dasar kepentingan politik dengan negara s ekutunya. Reformasi terhadap Dewan Keamanan, khususnya dalam penggunaan hak veto perlu dilakukan mengingat dunia telah memasuki era globalisasi, di mana tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain dalam melakukan kerja sama, serta mengedepankan prinsip demokrasi untuk mewujudkan prinsip dalam PBB yaitu equality of the states .

## Daftar Pustaka
Buku Adolf, Huala, 2020, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Edisi Revisi , Sinar Grafika, Bandung. Ishaq, H, 2020, Metode Penelitian Hukum , Penerbit Alfabeta, Bandung. Iskandar, Pranoto, 2011, Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar Kontekstual , IMR Press, Cianjur. Is t ant o,   Su ge ng ,   2 0 1 4 , Hu kum Internasional, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta.
Mangku, Dewa Gede Sudika, 2021, Pengantar Hukum Internasional , Penerbit Lakeisha, Boyolali.
Mearsheimer, John J, dkk, 2010, Dahsyatnya Lobi Israel, Gramedia Pustaka, Jakarta.
Meierhenrich, J, 2012, International Organizations, University of London,
London.
Merrills, J. G., 2011, International Dispute Settlement , Cambridge University Press, United States.
Morgenthau, J Hans, 2010, Politik Antarbangsa, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta. Riyadi, Eko, 2018, Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional: Regional dan Nasional , Rajawali Press, Depok.
Rudy, Teuku May, 2011, Hukum Internasional 2 , Refika Aditama,
Bandung.
Schemers, Henry, 2003, International Institutional Law, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland.
Shaw, Malcolm, 2008, International Law Sixth Edition, Cambridge University Press. Sitepu, Antonius, 2011, Studi Hubungan Inte r na si onal ,   Gr a h a   I l mu, Yogyakarta. Soekanto, Soerjono, et.al , 2019, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-19 , Rajawali Press, Depok.
Soetjipto, Ani W, 2015, HAM dan Politik Internasional Sebuah Pengantar, Yayasan Pustaka Obor. Suwardi, Sri, 2004, Pengantar Hukum Organisasi Internasional, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Wi d a d go,   S e t yo,   2 0 1 9 , Hu kum Internasional Dalam Dinamika Hubungan Internasional , UB Press, Malang.

## Jurnal
Ansong, Alex, “The Concept of Sovereign Equality of States in International Law”, Gimpa Law Review , Volume 11, Nomor 1, 2016.
Badu, Muhammad Nasir, “Demokrasi dan Amerika Serikat”, Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Volume 1, Nomor 1, 2015. Buana, Teuku Zulman, dkk, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Hak Veto Amerika Serikat Sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (Studi Kasus Konflik Israel Palestina)”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas

## Hukum Universitas Syiah Kuala,
Volume 2, Nomor 3, 2018.
Citrawan, Harison, “Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi”, Jurnal HAM , Volume 8, Nomor 1, 2017. Lafont, Cristina, “Sovereignty and The International Protection of Human Rights”, The Journal of Political Philosophy , Volume 24, Nomor 4, 2016. Riyanto, Sigit, “Kedaulatan Negara dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer”, Yustisia , Volume 1, Nomor 3, 2012. ,   “ T h e   E m e r g e n c e   o f Universalism and the Decline of Supranationalism”, Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 2, 2017. Santoso, Iman, “Kedaulatan dan Yurisdiksi Negara dalam Sudut Pandang Keimigrasian”, Binamulia Hukum , Volume 7, No 1, 2018. Sato, Tetsuo, “Legitimacy of International Organizations and Their Decisions – Challenges That International Organizations Face in the 21 st Century”, Hitotsubashi Journal of Law and Politics, Volume 37, Nomor 2, 2009. Sianturi, Marupa, “Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi”, Journal of International Law , Volume 2, Nomor 1, 2014.
Wulandari, Ria, “Kapasitas Organisasi
Inter nasiona l (PBB) D a l am Me n e nt u k a n   S u at u   E nt i t a s (Palestina) Sebagai Negara”, Journal of Islamic Studies , Volume 5, Nomor 1, 2015. Zagel, Gudrun Monika, “International Organizations and Human Rights: The Role of The UN Convenants in Overcoming the Accountability Gap”, Nordic Journal of Human Rights , Volume 36, Nomor 1, 2018. Internet . Inewsid, “Indonesia Tolak Penghapusan Hak Veto 5 Negara Dewan Keamanan PBB, Ini Alasannya”, https://www. inews.id/news/internasional/ indonesia-tolak-penghapusan-hak- veto-5-negara-dewan-keamanan- pbb-ini-alasannya , diakses tanggal 16 Oktober 2020. Pristiandaru, Danur Lambang, “Bantu Israel, AS Pakai Hak Veto 44 Kali Sejak 1972”, https://www.kompas.com/ global/read/2021/05/16/111029770/ bantu-israel-as-pakai-hak-veto-44- kali-sejak-1972?page=all , diakses tanggal 5 Agustus 2021.

## Konvensi
Konvensi Montevideo 1939. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Petunjuk bagi (calon) Penulis
KETENTUAN PENULISAN JURNAL ILMIAH JUSTITIA ET PAX
Jurnal  ilmiah Justitia et Pax merupakan jurnal ilmiah bidang hukum. Jurnal  ilmiah Justitia et Pax terbit dua kali setahun Januari-Juni dan Juli-Desember. Kami menerima artikel konseptual atau hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut: 1.  Naskah dapat berupa hasil penelitian atau artikel konseptual di bidang hukum. 2.  Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. 3.  Panjang naskah 5000-10.000 kata, tidak termasuk daftar pustaka. 4.  Naskah diketik di atas kertas A4 dengan margin atas dan kiri masing-masing 4 cm dengan margin halaman bawah dan kanan masing-masing 3 cm , menggunakan tipe huruf Times New Roman, ukuran font 12, dan spasi 1,5. 5. Judul naskah berbahasa Indonesia terdiri maksimal 12 kata, sedangkan jika berba- hasa Inggris terdiri maksimal 10 kata . 6.  Naskah harus disertai dengan abstract dan keywords dalam Bahasa Inggris serta intisari dan kata kunci dalam Bahasa Indonesia. Abstract dan intisari masing-masing terdiri 150- 250 kata tidak termasuk kata kunci . Keywords dan kata kunci masing-masing terdiri 3-5 kata/frasa, dengan diselingi dengan tanda titik koma (;) di antara kata/frasa . 7.  Sistematika naskah hasil penelitian harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Abstract (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Latar Belakang Masalah (disertai dengan perumusan masalah), Metode Penelitian, Hasil Penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan, Daftar Pustaka. 8.  Sistematika naskah artikel konseptual harus mencakup: Judul, Nama Penulis, Abstract (berbahasa Inggris) dan Intisari (berbahasa Indonesia), Kata Kunci, Pendahuluan, Pembahasan (langsung diperinci menjadi sub-sub judul sesuai dengan permasala- han yang dibahas), Penutup, Daftar Pustaka.
9.  Gaya penulisan di Jurnal ilmiah Justitia et Pax harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa In- donesia yang Disempurnakan.
10. Gaya penulisan yang khusus berlaku di Jurnal ilmiah Justitia et Pax adalah.
a. Bilamana merujuk suatu pasal, huruf awal kata “pasal” ditulis dengan huruf kapital.
b. Bilamana merujuk suatu ayat, huruf awal kata “ayat” ditulis dengan huruf kecil dan angka diapit oleh tanda baca kurung. c. Apabila dalam kutipan langsung suatu frasa, paragraf, atau rumusan pasal terdapat bagian yang dihilangkan, mohon indikasikan bagian yang dihilangkan tersebut dengan elipsis yang disisipkan dalam tanda kurung siku […].