## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Volume : 20, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255
Bunga Bank Konvensional  Dan Pasar
Modal Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam
oleh :
1Supaino 1 , 2Muhammad Zuhirsyan 2 , 3Ahmad Zuhri Rangkuti 3 supainoak@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  examine  the  problems  of conventional  bank  interest  and  the  Islamic capital market in the perspective of Islamic law. The  debate  regarding  the  concept  of  interest and usury against additional rewards (benefits) from  conventional  banking  products  and  the Islamic capital market has become a polemic in the life of Indonesian Muslim communities. The opinion of the scholars in addressing interest in the  context  of  conventional  banking  and  usury has  generated  its  own  debate,  as  well  as  the capital market in the perspective of sharia. This research  is  a  literature  research  using  both classical  and  contemporary  fiqh  books,  holy books  and  journals  regarding  conventional bank interest and Islamic capital markets which are  analyzed  descriptively.  In  conclusion, conventional bank interest is a part of a form of usury  which  is  prohibited,  although  there  are differences  of  opinion  among  scholars  in  it. Likewise,  the  capital  market,  while  it  related  to the  Islamic  capital  market,  there  are  various opinions  of  Islamic  law  scholars  and  it  has given birth to the decision of Majma 'Fiqh.
Keywords :  Conventional  Bank,  Sharia  Capital Market, Islamic Law
1 Politeknik Negeri Medan
2 Politeknik Negeri Medan
3 STAI Syekh.H.Abdul Halim Al-Ishlahiyah Binjai

## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengupas permasalahan  bunga  bank  konvensional  dan pasar  modal  syariah  dalam  perspektif  hukum Islam.    Perdebatan  terkait  konsep  bunga  dan riba  terhadap  tambahan  imbalan  (keuntungan) dari  produk-produk  perbankan  konvensional serta pasar modal syariah telah menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Pendapat  para  ulama  dalam  menyikapi  bunga pada  konteks  perbankan  konvensional  dan  riba menghasilkan  perdebatan  tersendiri,  demikian juga  dengan  pasar  modal  dalam  perspektif syariah.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian literatur  dengan  menggunakan  buku  fikh  baik klasik  maupun  kontemporer,  kitab  suci  dan jurnal-jurnal  dalam  mengenai  bunga  bank konvensional  dan  pasar  modal  syariah  yang dianalisis  secara  deskriptif.  Kesimpulannya, bunga  bank  konvensional  merupakan  bagian dari  bentuk  riba  yang  diharamkan,  meskipun masih  ada  ditemukan  perbedaan  pendapat ulama  di  dalamnya.  Demikian  juga  dengan pasar  modal,  sedangkan  terkait    pasar  modal syariah  terdapat  beragam  pendapat  ulama hukum  Islam  dan  sudah  melahirkan  keputusan Majma’ Fikih.
Kata Kunci : Bank Konvensional,   Pasar Modal Syariah,  Hukum Islam

## A.  Pendahuluan
Ada  2  (dua)  ajaran  pokok  di  dalam ajaran  Islam.  Pertama,  terkait  akidah  atau tauhid  dan  syariah.  Akidah  bagian  dalam ajaran Islam yang mengatur berbagai problematika yang harus diyakini manusia yang meliputi keimanan kepada Allah, para malaikat- Nya,  para  Rasul  -Nya,  Kitab-kitab-Nya,  Hari Kiamat,  dan  terakhir  keimanan  kepada  Qadha dan  Qadar.  Sedangkan  syariah  merupakan aturan  yang  diturunkan  Allah  Swt.  mengatur mengenai  berbagai  hal  yang  terkait  amal perbuatan manusia, baik itu mencakup ibadah, maupun  muamalah.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Adapun  muamalah  mencakup  berbagai aspek  kehidupan  manusia  di  dunia,  baik  itu persoalan  keluarga,  bisnis,  politik-kenegaraan, perdata  maupun  pidana.  Sementara  itu, pengertian  muamalah  secra  khusus  adalah hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia  dengan  sesama  manusia  dalam masalah maliyah dan huquq (hak-hak kebendaan). 4 Di  sisi  lain,  hadis-hadis  yang terkait  dengan  muamalah  tidak  sebanding dengan  hadis-hadis  yang  berkaitan  dengan ibadah. Hal ini berefek kepada lapangan ijtihad hukum  di  kalangan  mujtahid  semakin  luas  dan berkembang,  seiring  dengan  perluasan  dan perkembangan interaksi manusia.
Mengingat  problematika  bisnis  dan keuangan  yang  termasuk  bagian  dari  bidang muamalah  Islam  senantiasa  berkembang  di kalangan  masyarakat  dan  negara,  tentunya banyak  dibutuhkan  ijtihad  untuk  dijadikan payung hukum bagi masyarakat yang berinteraksi  dengannya.  Salah  satu  yang menjadi  problematika  kontemporer  adalah bunga  bank  konvensional  dan  pasar  modal syariah.  Di  masa  sekarang  ini,  para  ahli  Islam berusaha melirik berbagai akad syariah sebagai solusi alternatif bagi masyarakat untuk keluar  dari  berbagai  bentuk  transaksi  yang bersifat ribawi, khususnya dalam dunia perbankan,  yang  tujuannya  adalah  agar  umat Islam terlepas dari berbagai akad kontrak yang mengandung riba.
Tulisan  ini  akan  mengupas  seputar  bunga bank  konvensional  dan  pasar  modal  syariah dalam perspektif hukum Islam kontemporer.
4 T.M. Hasbi Ashidiqy, Pengantar Fiqh Muamalah , (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 3
B.  Antara Bunga Bank Konvensional dan Riba Dalam Perspektif Fikih Riba secara bahasa bermakna; ziyadah (tambahan).  Dalam  pengertian  lain, secara  linguistik  riba  juga  berarti  tumbuh  dan membesar. 5 Dalam  Kamus,  Pengertian  riba secara etimologis adalah kelebihan, penambahan. peningkatan atau surplus. 6
Senada dengan ini, Wahbah Zuhaili menyebutkan bahwa arti riba adalah tambahan. 7 Menurut  istilah  teknis,  riba  berarti pengambilan  tambahan  dari  harta  pokok  atau modal secara batil. 8 Sebagaimana dikemukakan  Abdul  Ghafur  Anshori,  istilah  riba berasal  dari  kata  r-b-w  yang  digunakan  dalam Alquran sebanyak dua puluh kali. 9
Kata  riba  juga  berarti;  bertumbuh menambah  atau  berlebih. Al-riba makna asalnya  ialah  tambah  tumbuh  dan  subur. Adapun  pengertian tambah  dalam konteks  riba adalah  tambahan  uang  atas  modal  yang diperoleh  dengan  cara  yang  tidak  dibenarkan syara’,  apakah  tambahan  itu  berjumlah  sedikit maupun berjumlah banyak seperti yang disyaratkan dalam Alquran. Riba sering diterjemahkan  orang  dalam  bahasa  inggris sebagai “ usury” yang artinya “the act of lending money  at  an  exorbitant  or  illegal  rate  of interest” sementara para ulama’ fikih mendefinisikan  riba  dengan  “  kelebihan  harta dalam  suatu  muamalah  dengan  tidak  ada imbalan atau gantinya”. Maksud dari
5 Zainuddin Ali, Hukum perbankan Syari’ah ,
(Jakarta : Sinar Grafika, 2008) h. 88
6 Ibn Mansur, Lisan al-Arab, (Beirut: Dar Lisan al-Arab, t.t), h. 1116
7 Wahbah  Zuhaili, Tafsir  al-  Munir  fi  al-Aqidah wa  as-Syariah  wa  al-Manhaj, (Beirut:  Dar  al-Fikr  al- Muashir, 1998), hal. 84
8 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syari’ah dari teori ke praktek , (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 37
9 Abdul Ghafur Anshori, Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia , (Bandung: Refika Adiama, 2008), h. 11

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
pernyataan  ini  adalah  tambahan  terhadap modal uang  yang timbul akibat transaksi  utang piutang  yang  harus  diberikan  terutang  kepada pemilik uang pada saat utang jatuh tempo. 10
Dalam  UU  No,  21  Tahun  2008  tentang Perbankan  Syairah,  riba  adalah  penambahan pendapatan  secara  tidak  sah  (batil)  antar  lain dalam  transaksi  pertukaran  barang  sejenis yang tidak  sama, kualitas, kuantitas dan  waktu penyerahan  ( fadhl )  atau  dalam  transaksi pinjam  meminjam  yang  mempersyaratkan nasabah  penerima  fasilitas  mengembalikan dana  yang  melebihi  pokok  pinjaman  karena berjalan waktu.
Sebagai  penekanan,  praktik  riba  tidak diperkenankan  dalam  Islam,  riba  juga  memiliki banyak  dampak  dalam  kehidupan  manusia. Adapun  dampak  akibat  praktek  dari  riba  itu sendiri diantaranya adalah sebagai berikut 11 :
1.  Menyebabkan eksploatasi (pemerasan) oleh  si  kaya  terhadap  si  miskin,  sehingga menjadiakan  si  kaya  semakin  berjaya  dan si miskin tambah sengsara
2.  Dapat  menyebabkan  kebangkrutan  usaha bila tidak disalurkan pada kegiatan-
kegiatan yang produktif, karena
kebanyakan  modal  yang  dikuasai  oleh the
haves (pengelola)  justru  disalurkan  dalam
perkreditan berbunga yang belum produktif.
3.  Menyebabkan  kesenjangan  ekonomi,  yang pada gilirannya bisa mengakibatkan
kekacauan sosial.
Bunga    merupakan  tanggungan  pada pinjaman  uang,  yang  biasanya  dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.
Kemudian apakah bunga
10 Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer ,( Jogjakarta : UII Press, 2000) h. 147 11 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah , (Jakarta: Gunung Agung, 1997), h. 103
termasuk  riba,  ada  dua  pendapat; pertama, menurut  ijma  ulama  di  kalangan  semua mazhab  fiqh  bahwa  bunga  dengan  segala bentuknya termasuk kategori riba. 12
Sebagaimana  yang  dikemukakan  Ummi Kaltsum, 13 setidaknya  ada  beberapa  hal  yang menjadi  problematika  kontroversial  mengenai bunga bank yang terjadi di kalangan para pakar Islam  antara  argumen  terhadap  pembenaran konsep  bunga  dikemas  dalam  bentuk  bersifat ilmiah  dan  argumen  sebagai  bantahan  dan kritikan  terhadap  teori-teori  yang  dikemukan kalangan yang membenarkan adanya bunga itu sendiri.
Pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan.  Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu,  jenis  usaha  dan  skala  usaha.  Aspek  ini juga  terdapat  pada  ayat  pelarangan  riba  tahap ketiga  yang  terdapat  pada  Q.S.  Ali  Imran:  130 yang merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman  riba  bagi  orang  Islam.  Larangan ini merujuk  kepada  apa  yang  dipraktekkan  oleh orang-orang  Arab  pada  masa  itu,  dengan  cara menambah  bayaran  jika  hutang  tidak  bisa dibayar  ketika  jatuh  tempo.  Perkataan  berlipat ganda  dalam  ayat  ini  merupakan  ciri  hutang zaman  jahiliah  yang  senantiasa  bertambah sehingga  menjadi  berlipat  ganda. 14 Bukan
12 Ibn  Taymiyah, Majmu’  Fatawa  Shaikh  al- Islam  Ahmad  Ibn  Taimiyah ,  Vol.  29,  (Riyadh:  Al-Riyadh Press, 1963), h. 27-28 & 452-453.
Lihat: Yusuf Qardawi , Bunga Bank Haram , terj. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001), h. 49
13 Ummi Kaltsum, Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam:  Analisis  Hukum  dan  Dampaknya  Terhadap Perekonomian  Umat ,  Jurnal  Al-‘Adl,  Vol.  7,  No.  2,  Juli 2014
14 Ab.  Mumin  Ab.  Ghan  dan  Fadillah  Mansor, Dinamisme  Kewangan  Islam  di  Malaysia, (Kuala  Lumpur: University Malaya, 2006), h. 27-28.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
berarti  bunga  yang  dikenakan  yang  tidak berlipat  ganda  menjadi  halal. 15 Quraish  Shihab juga menafsirkan bahwa adh’afan mudha’afatan pada  ayat  ini  bukan  merupakan  syarat. 16 Jadi walaupun  tidak  berlipat  ganda  berarti  bunga tetap  tidak  halal.  Penafsiran  ini,  diperkuat dengan  ayat-ayat  tentang  riba  yang  selanjutnya Q.S.  al-Baqarah:  275-276  dan  278-279  (ayat terakhir  turun  tentang  proses  pengharaman riba),  telah  secara  tegas  menyatakan  setiap tambahan  melebihi  pokok  pinjaman  termasuk riba.  Hal  ini  berlaku  bagi  setiap  bunga  baik bersuku  rendah,  berlipat  ganda,  tetap  maupun berubah-ubah  bahkan  sisa-sisa  riba  sekalipun dilarang. 17 Ayat  ini  secara  total  mengharamkan riba dalam bentuk apapun.
Beberapa  tokoh  berbeda  pendapat tentang  riba  yang  diharamkan  adalah  riba  yang bersifat adh ’afan  mudha’afah atau  berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan  riba  sebagai usury yang  berarti suku  bunga  yang  lebih  dari  biasanya  atau  suku bunga  yang  tinggi  dan  bukan interest (bunga yang  rendah). Adanya  perbedaan  penafsiran terhadap interest dan usury ini  membawa konsekwensi  problem  konseptual  yang  serius sehingga  timbul  perbedaan  pendapat  terhadap kategori  riba  yang  diharamkan.  Jika  merujuk kepada  pendapat  tafsiran  Abdullah  Yusuf  Ali dan  Muhammad  Asad  maka  bunga  bank  tidak termasuk riba yang diharamkan. 18
15 Abdullah Saeed, Islamic Banking and Interest : A  Studi  of  Prohibition  Riba  and  its  Contemporary Interpretation ,  (Leiden-New  York:  E.J.Brill,  1996),  h.  43- 44.
16 M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2008), Vol. II, h. 216-217.
17 Lihat:  M.  Umer  Chapra,  T he  Future  of Economics:  An  Islamic  Perspective ,  terj.  Ikhwan  Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 222-223.
18 Ibid , M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective , h. 222-223.
Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh,
Muhammad Rashid Rida, Abd al-Wahab Khallaf, Mahmud Syaltut. 19 Mereka berpendapat bahwa riba  yang  diharamkan  adalah  riba  yang  berlipat ganda  dan  tidak  termasuk  riba  yang  kadarnya rendah.  Mereka  memahami  sesuai  dengan konteks  ayat  riba  yang  mengharamkan  riba yang  berlipat  ganda.  Sanhuri juga menganggap sebagaimana yang dikutip oleh Abdullah Saeed, bahwa  bunga  yang  rendah  atas  modal  adalah halal  atas  dasar  kebutuhan.  Ia  menambahkan bahwa  hukum  harus  menentukan  batas-batas suku  bunga,  metode  pembayaran  dan  total bunga  yang  harus  dibayar.  Namun  pendapat terakhir  ini  mempunyai  beberapa  kelemahan, karena  sepanjang  sejarah  tingkat  (kadar)  suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat.
Kedua, adanya  pembenaran  unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi  atas  terjadinya  inflasi  dan  ini merupakan  pendapat  umum  yang  diadopsi  dari teori  agio.  Namun  argumen  ini  lemah  ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang  diperkirakan  atau  tingkat inflasi dapat mencapai  nol  atau  negatif (deflasi) . 20 Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi .  Jika  alasan  untuk  menjaga  nilai  uang yang  terkikis  oleh  inflasi  maka  kompensasinya tidak  mesti  dengan  bunga  tetapi  dengan instrumen lain.
19 Ab.  Mumin  Ab.  Ghani  &  Fadillah  Mansor, Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia, h. 42-44.
20 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 16.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Ketiga, konsep marginal  utility, 21 yaitu konsumsi  menurun  menurut  waktu.  Artinya  unit konsumsi  di  masa  yang  akan  datang  memiliki nilai  guna  yang  lebih  kecil  dibanding  dengan nilai  guna  saat  ini.  Konsep  ini  muncul  sebagai akibat  dari  proses  perbandingan  antara  nilai guna  pada  masa  sekarang  dengan  masa  yang akan  datang.  Konsep  ini  dikritisi  dengan argumen  bahwa  pendapatan  di  masa  akan datang  tidak  selalu  meningkat.  Untuk  itu marginal  utility di  masa  yang  akan  datang  tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari  nilai  diskonto  dari  nilai  kegunaan di  masa  yang  akan  menjadi  tidak  relevan.  Di samping  itu,  pendekatan marginal  utility yang mengandalkan  pada  identifikasi  yang  tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan,  apakah  pendapatan  orang  miskin, orang  kaya,  atau  rata-rata  pendapatan  secara nasional.
Keempat, konsep  yang  memandang bunga  sebagai  sewa 22 dari  uang.  Pendapat  ini ditentang  kebanyakan  pakar  ekonom  muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak  relevan  sebab  sewa  digunakan  hanya untuk  benda  yang  diambil  manfaatnya  tanpa kehilangan  hak  kepemilikannya.  Sedangkan pada  kasus  meminjamkan  uang  manfaat diperoleh  tetapi  kepemilikan  terhadap  uang hilang. 23
Kelima, pembenaran  bunga  atas  dasar dharurah  ( dan hajah  (need). Salah  satu  unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di  dalamnya  terkandung  sistem  bunga.  Bunga bank (interest) yang dianggap sama dengan riba
21 Tarek  el-Diwani, The  Problem  With  Interest ,
(Jakarta: Akbar Media, 2003), h. 38-39.
22 Ibid , h. 40-41.
23 Ab.  Mumin  Ab.  Ghani  &  Fadillah  Mansor, Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia , h. 45
akan  sulit  untuk  dihentikan,  karena  jika  bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan kondisi  semacam  ini  adalah  darurat,  yaitu membolehkan  yang  dilarang  atas  dasar  darurat sehingga  tercipta  suatu  sistem  yang  tidak menimbulkan  kemacetan  ekonomi. 24 Namun konsep  ini  harus  melihat  kondisi  riilnya  apakah termasuk kategori dharurah dan hajah . Contohnya  kondisi dharurah tidak  terpenuhi karena  menyimpan  uang  tidak  mesti  di  bank atau  pada  saat  ini,  lembaga  keuangan  syariah telah tersebar di tanah air.

## C.  Dasar Hukum Pelarangan Riba
Allah berfirman,
اَب ِّ رلا َم َّرَح َو َعْيَبْلا ُ َّاللَّ َّلَحَأ َو Allah  menghalalkan  jual  beli  dan  melarang  riba (QS. Albaqarah: 275)
Ayat selanjutnya Allah berfirman,
َّصلا يِّب ْرُي َو اَب ِّ رلا ُ َّاللَّ ُقَحْمَي ِّتاَقَد
Dan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah (QS. Al-Baqarah 276)
Menurut  Ibnu  Katsir,  maksud  ayat  ini adalah Allah akan menghilangkan harta tersebut dari  tangan  pemiliknya  atau  tidak  memberkahi harta  tersebut  bahkan  mengazabkan  di  dunia dan  di  akhirat. 25 Dengan  kata  lain,  yang dimaksud  dengan  memusnahkan  riba  adalah memunashkan harta atau meniadakan keberkahannya.  Sementara  yang  dimaksud dengan
menyuburkan sedekah atau melipatgandakan keberkahannya.
ُكْأَت  َلَ اوُنَماَء  َنيِّذَّلا اَهُّيَأاَي ُكَلا َوْمَأ اوُل ْم َب َنْي َبْلاِّب  ْمُك َت  ْنَأ  َّلَِّإ ِّلِّطا ًةَراَجِّت  َنوُك َّنِّإ ْمُكَسُفْنَأ اوُلُتْقَت  َلَ َو ْمُكْنِّم  ٍضاَرَت  ْنَع ََّاللَّ َك ْمُكِّب  َنا اًمي ِّح َر “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling  memakan  harta  sesamamu  dengan  jalan
24 M. Rasyidi, Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah , (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 40.
25 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam ,
(Jakarta: RajaGrafindo, 2015), h. 83

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.  Dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu; sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu. ” (QS. An-Nisa: 29)
Ada  suatu  hadis,  dimana  Rasulullah saw. pernah bersabda,
َّذلا
ُبْلا َو  ،ِّةَّضِّفْلاِّب  ُةَّضِّفْلا َو  ،ِّبَهَّذلاِّب  ُبَه
ُّر ِّب ُبْلا َّشلا َو  ، ِّ ر ، ِّريِّعَّشلاِّب  ُريِّع ًلْث ِّم ،ِّحْلِّمْلاِّب ُحْلِّمْلا َو ، ِّرْمَّتلاِّب  ُرْمَّتلا َو ِّمِّب ٍلْث ِّب  ًءا َوَس ، ٍدَيِّب اًدَي ،ٍءا َوَس اَذِّإَف ، ِّش  َفْيَك اوُعيِّبَف ، ُفاَنْصَ ْلْا ِّهِّذَه  ْتَفَلَتْخا
ْمُتْئ ِّإ ، اَذ َك اًدَي  َنا ِّب
ٍدَي
“Emas dengan emas, perak dengan perak, burr dengan burr , sya’ir dengan sya’ir , tamar dengan tamar , milh dengan milh ,  semisal  dengan semisal,  sama  dengan  sama,  tangan  dengan tangan.  Apabila jenisnya  berbeda,  maka juallah sebagaimana  kalian  suka,  apabila  tangan dengan tangan. (baca: kontan).”
Setelah  dilakukan  takhrij  hadis  di  atas, tampak  bahwa  hadis  di  atas  diriwayatkan  oleh imam Muslim dalam Shahihnya, bab ash-Sharfu wa bay’u adz-dzahab bi al-waraq naqdan , hadis no: 1587. 26
Ada  suatu  hadis,  dimana  Rasulullah saw. pernah bersabda,
،اَب ِّ رلا  َنوُلُكْأَي  ٌناَم َز  ِّساَّنلا ىَلَع يِّتْأَي َف ْنَم ْمَل ْلُكْأَي ْن ِّم ُهَبا َصَأ ُه
ِّه ِّراَبُغ
“Akan  datang  kepada  manusia  suatu  zaman mereka  memakan  riba,  maka  barang  siapa yang  belum  memakannya,  ia  akan  terkena debunya.”
Hadis  diatas  merupakan  suatu  prediksi Rasulullah  Saw.  yang  dikemukakan  semasa hidupnya,  yang  tentunya  prediksi  Rasullah  ini dapat kita lihat di masa sekarang ini.  Di zaman sekarang, praktek riba tersebar di mana-mana. Dalam  ruang  lingkup  masyarakat  yang  kecil hingga  tataran  negara,  praktek  ini  begitu
26 Muhammad Zuhirsyan, E-Money Dalam Pandangan Syariah, (Medan: Merdeka Kreasi, 2020), h. 29
merebak baik di perbankan, lembaga perkreditan,  transfer  gaji,  bahkan  sampai  yang kecil-kecilan  semacam  dalam  arisan  warga, dan  mungkin  inilah  yang  dimaksud  oleh Rasulullah  Saw.  dengan  terkena  debu  riba  itu. Entah mungkin kaum muslimin tidak mengetahui  hakekat  dan  bentuk  riba.  Mungkin pula  mereka  tidak  mengetahui  bahayanya. Apalagi di akhir zaman  seperti ini, orang-orang lengah  dan  begitu  tergila-gila  dengan  harta sehingga  tidak  lagi  memperhatikan  halal  dan haram.
Di  samping  itu,  para  ulama  ada memberikan  sebuah  kaedah  yang  dapat dijadikan  patokan  berkenaan  dengan  hutang piutang. Kaedah ini adalah,
اًب ِّر  َوُهَف ًةَعَفْنَم  َّرَج  ٍض ْرَق ُّلُك “ Setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan/keuntungan,  maka  itu  adalah riba. ” 27

## D.  Bunga  Bank  Konvensional  Dalam Perspektif Ulama Hukum Islam
Wahbah  Zuhaili,  seorang  pakar  fikih alumnus Al-Azhar dalam bukunya Al-
Muamalah Al-Maliyah al- Mua’shirah  saat
menjawab pertanyaan mengenai hokum operasional  aktivitas  perbankan  konvensional di  Barat  mengemukakan,  sebagaimana  kita ketahui bersama bahwasanya perangakat hukum  Islam  baik  yang qath’i (otoritatif)  dan zhanni (hipotesis,  perkiraan  dan  asumsi)  baik yang terkandung dan dijelaskan secara sharahah (terang-terangan)  dalam  Alquran  atau pun Sunnah tidaklah  dapat  diubah-ubah  dan disesuaikan  dengan  kondisi,  zaman,  tempat, kepribadian,  negara,  maupun  komunitasnya. Dengan  demikian  dalam  ajaran  Islam  tidak  ada
27 Ash-Shan’ani, Subulussalam , (Kairo: Daru Al Hadist, 200), jld 3, h. 97

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
perbedaan antara yang disebut dengan prangkat  hukum  modern  dan  kontemporer dengan  hukum-hukum  konservatif  dan  kuno. Tidak pula ada hukum yang hanya diaplikasikan untuk  suatu  tempat  saja,  dan    ataupun  hanya direalisasikan  untuk  suatu  bangsa  dan  negara saja.  Dengan  kata  lain,  suatu  tindakan  yang dinyatakan  hukumnya  haram  dalam  negara Islam. Mestilah hukum tersebut juga diharamkan untuk  negara  non  Islam.  Baik  di  timur  maupun yang berada di barat. 28
Atas  landasan  ini,  maka  hukum  ber- mu’amalat yang  dipraktikkan  perbankan  di negara-negara  barat  seperti  Eropa  dan  atau Amerika hendaknya sesuai dengan hukum yang ditetapkan  dan  diterapkan  dalam  bank-bank syariah  di  negara-negara  Islam  atau  yang mayoritas  rakyatnya  kaum  muslimin.  Dari  sini dapat  kita  tarik  satu  kesimpulan  bahwa  segala asset, dan harta kekayaan kaum muslimin tidak pantas serta tidak dibenarkan apabila dikembangkan  dan  diinvetasikan  di  bank-bank taqlîdi (baca : konvensional  yang  tidak  Islami). Dimana, bank-bank konvensional ini mempraktikkan bunga-bunga yang ditumbuhkan dari  investasi  nasabah,  sehingga  dapat  tetap eksis  dan  bersaing  keras  dengan  perbankan syariah. Dengan kata lain, apabila  kita mempunyai  asset  kekayaan  dan  investasi  di bank  konvensional,  maka  kita  dituntut  secara moril  dan  tanggung  jawab  sebagi  seorang muslim  untuk  menarik  asset  kekayaan  yang diinvestasikan  di  bank-bank  tersebut  dan mengembangkan sekaligus  mengalokasikan uang, asset dan harta itu untuk maslahat umum, guna  membantu  negara-negara  Islam  dalam pembangunan  jalan,  sekolah/madrasah,  rumah
28 Wahbah Zuhaily. Al-Mu’amalat al-Maliyah al- Mu’ashirah , (Dimaskus: Daru al-Fikr al-Muashir, 2002), h. 55-56
sakit  dan  membebaskan  fakir  miskin  dari penderitaan  yang  mencekik  leher  mereka. Tindakan  dan  perbuatan  yang  seperti  ini merupakan  adalah  sebagai iktiyâr dan  usaha untuk  menjauhkan  diri  dari  perbuatan syubhat dan  riba.  Dengan  demikian  kita  telah  memilih jalan  yang  tepat  jauh  dari  marabahaya  dan kejahatan.  Seorang  pemilik  harta  atau  asset tidak dibenarkan menguasai harta yang dihasilkan  investasi  yang  dikembangkan  di bank-bank  yang  mempraktikkan  riba,  karena harta  tersebut  merupakan  harta  yang  haram yang  jalan  akhirnya  adalah  disedekahkan, meskipun  sedekahnya  itu  tidak  diberi  pahala. Karena  perbuatan  dan  hasil  yang  haram  atau zalim tidak dapat dibenarkan dan tidak pula bisa membersihkan perbuatan tersebut.
Wahbah  menambahkan,  Harta  yang dihasilkan  dari  investasi  yang  haram  dalam operasionalisasinya  tidak  boleh  dimiliki.  Begitu juga  tidak  dibenarkan  apabila  harta  tersebut digunakan  untuk  membayar  atau  menutupi biaya  iuran,  pajak,  bea  cukai  ataupun  untuk membayar  kebutuhan  yang  dipakai  produksi dan pribadi seperti air, listrik, dan sebagainya. 29 Fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah  dan  sahabatnya  Muhammad,  yang menyatakan  diperbolehkannya  penggunanaan dan pemanfaatan yang diambil dari hasil riba di dâr  harb, tidak  berlaku  lagi  dan  tidak  bisa diterapkan  kembali  dengan  kondisi  dan  tatanan masyarakat  pada  masa  sekarang.  Karena negara-negara  asing dewasa kini telah berubah istilah dengan dârul  ‘ahdi . Fatwa yang dikeluarkan oleh kedua ulama tersebut bertujuan  untuk  melemahkan  ( idh’âf )  pasukan perang  non  muslim  (negara  yang  memerangi), sehingga  kaum  mulimin  yang  bertransaksi dengan mereka dibolehkan mengambil hasil riba
29 Ibid

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
lewat  transaksi  tersebut.  Bukan  sebaliknya malah  memberikan  mereka  riba.  Maka  jelas, deposito  asset  dan  harta  kekayaan  kaum muslimin  yang  diinvestasikan  di  bank-bank mereka  (non  muslim)  merupakan  senjata penguat  mereka  bukan  malah  melemahkan mereka.  Dengan  demikian  aktivitas  perbankan yang  dilakukan  di  bank-bank  mereka  harus dilakukan  sebagaimana  yang  diterapkan  dalam bank-bank  syariah  di  negara  negara  muslim. Dengan  kata  lain,  diharamkan  bagi  seorang muslim  mengambil  buah  yang  dihasilkan  dari praktik  riba.  Begitu  pula  diharamkan  untuk memanfaatkan bunga-bunga bank yang tumbuh dari pinjaman atau kredit untuk membeli rumah, mobil,  modal  usaha,  pendirian  toko  usaha,  dan segala  macam  bentuk  property lainnya.  Kecuali apabila  memang  sama  sekali  tidak  ada  jalan lain.  Sebagaimana  pengistilahan  yang  dalam skup  kacamata  syariat  kondisi  ini  adalah merupakan emergency ( dharûrat ),  maka  bisa diperbolehkan,  meski  hanya  dalam  kadar  yang dibutuhkan  saja  dan  tidak  lebih.  Misalnya, terpaksa  melakukan  peminjaman  kepada  bank di  negara  asing  dengan  jalan  pinjaman/hutang, guna  mendapatkan  rumah  sebagai  tempat tinggal  yang  merupakan  kebutuhan  primer, dimana tidak ada jalan selain meminta pinjaman kepada  bank  tersebut,  jikalau  tidak  melakukan hal  tersebut,  maka  ia  akan  hidup  di  jalanan. Ataupun  kondisi dharurat/emergency yang  lain seperti membutuhkan uang dapat
menghilangkan rasa lapar yang menyerang dan sekedar  untuk  melanjutkan  hidup,  dimana  tidak ada  jalan  selain  meminta  pinjaman  dari  bank tersebut. Nah, inilah standar dharurat/
emergency yang  diakui  persepsi  dan  kacamata syariah.  Adapn  suatu  bentuk  pengecualian ( istitsnâ’ )  atau  jalan  akhir  disini  merupakan
rukhsah (kemudahan)  bagi  kita  sebagai  muslim sejati. 30

## E.  Pasar Modal di Indonesia
Istilah  pasar  biasanya  digunakan  istilah bursa, exchange dan market .  Sementara  untuk modal  sering  digunakan  istilah  efek,  sekuritas dan stock. 31
Pasar  modal ( capital  market )  harus dibedakan  dengan  pasar  uang  ( money  market ).
Pasar  modal  merupakan  pasar  untuk  berbagai instrument  keuangan  jangka  panjang  yang  bisa diperjualbelikan,  baik  dalam  bentuk  utang maupun  modal  sendiri.  Sedangkan  pasar  uang ( money  market )  pada  sisi  yang  lain  merupakan pasar  surat berharga jangka pendek. Keduanya ini  merupakan  bagian  dari  pasar  keuangan ( financial  market ).  Selain  dari  itu,  di  pasar  uang diperjualbelikan  instrument  keuangan  seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konventibel  dan  berbagai  produk  turunan ( derivatif ) seperti opsi ( pur or call ). Adapun yang diperjualbelikan  di  pasar  uang  antara  lain, Setifikat  Bank  Indonesia,  Surat  Berharga  Pasar Uang  (SBPU), Commercial  Paper  Notes,  Call Money, Refurchase Agrreement, Banker’s Acceptence, Treasury Bill. 32
Menurut  UU  No.  8  Tahun  1995  tentang Pasar Modal, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan  dengan  penawaran  umum  dan perdagangan  efek,  perusahaan  publik  yang berkaitan  dengan  efek  yang  diterbitkannya,
30 Ibid
31 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 109
32 Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 13-14

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
serta  lembaga  dan  profesi  yang  berkaitan efek. 33
Pasar modal dikenal juga dengan nama bursa efek. Bursa efek menurut UU No. 8 Tahun 1995  tentang  Pasar  Modal  adalah  pihak  yang menyelenggarakan  dan  menyediakan  system dan/ atau sarana untuk menemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. 34
Objek  transaksi  di  pasar  modal  berupa efek,  yaitu  surat  berharga  berupa  surat pengakuan  utang,  surat  berharga  komersial, saham,  obligasi,  tanda  bukti  utang,  unit penyertaan  kontrak  investasi  kolektif,  kontrak berjangka  atas  efek  dan  setiap  derifatif  dari efek.
Dari  pemaparan  diatas  dapat  diambil intisari bahwa pasar modal merupakan transaksi modal  antara  pihak  penyedia  modal  dengan pihak yang membutuhkan midal dengan menggunakan  instrument  saham,  obligasi, reksanada dan instrument turunannya.
Dalam menjalankan transaksi perdagangan  sampai  penyelesaian  transaksi, ada  beberapa  institusi  yang  dibutuhkan  institusi pasar modal, di antaranya adalah:
1.  Bapepam 2.  Bursa Efek 3.  Lembaga  Kliring  dan  Penjamin  (LKP) dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) 4.  Kustodian 5.  Biro Administrasi Efek 6.  Wali amanat 7.  Underwriter 8.  Pasar Perdana
9.  Pasar Sekunder
33 Pasal 1 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
34 Pasal 1 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
F.  Pasar Modal Dalam Perspektif

## Syariah
Secara  umum  kegiatan  Pasar  Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal  konvensional,  namun  terdapat  beberapa karakteristik  khusus  Pasar  Modal  Syariah  yaitu bahwa  produk  dan  mekanisme  transaksi  tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Penerapan  prinsip  syariah  di  pasar modal  tentunya  bersumberkan  pada  Alquran sebagai sumber hukum tertinggi dan Hadis Nabi Muhammad  Saw.  Selanjutnya,  dari  kedua sumber  hukum  tersebut  para  ulama  melakukan penafsiran  yang  kemudian  disebut  ilmu  fiqih. Salah satu pembahasan dalam ilmu fiqih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan  diantara  sesama  manusia  terkait perniagaan.
Berdasarkan  itulah  kegiatan  pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fiqih muamalah.  Terdapat  kaidah  fiqih  muamalah yang  menyatakan  bahwa  Pada  dasarnya, semua  bentuk  muamalah  boleh  dilakukan kecuali  ada  dalil  yang  mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.
Secara sederhana, pasar modal syariah dapat  diartikan  sebagai  pasar  modal  yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan  transaksi  ekonomi  dan  terlepas  dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian dan spekulasi.  Pasar  modal  syariah  secara  prinsip berbeda  dengan  pasar  modal  konvensional. Sejumlah instrument syariah sudah digulirkan di pasar  modal  Indonesia  seperti  dalam  bentuk saham  dan  obligasi  dengan  kriteria  terntentu yang sesuai dengan prinsip syariah. 35
35 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2015), h. 134

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Seluruh  mekanisme  yang  dilaksanakan di  dalam  pasar  modal  syariah  harus  sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah  dan  tidak  ada unsur perbuatan yang diharamkan di dalamnya.
Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  (KHES),  ada  beberapa  jenis  usaha yang  bertentangan  dengan  prinsip  syariah,  di antaranya adalah sebagai berikut;
1.  Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdatangan yang dilarang.
2.  Lembaga keuangan konvensional/ribawi
termasuk perbankan dan ta’min konvensional.
3.  Produsen, distributor serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
4.  Produsen,  distributor  dan/atau  penyedia barang-barang  ataupun  jasa  yang  merusak moral dan bersifat mudarat.
5.  Melakukan investasi pada emitren/perusahaan  yang  pada  saat  akad tigkat  nisbah  untung  perusahaan  kepada lembaga  keuangan  ribawai  yang  lebih dominan dari modalnya. 36
Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia  ,  kegiatan  di  Pasar  modal  yang menerapkan prinsip-prinsip syariah juga mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1995  tentang  Pasar  Modal  berikut peraturan pelaksananaannya (Peraturan Bapepam-LK,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan Bursa  dan  lain-lain).  Bapepam-LK  selaku regulator  pasar  modal  di  Indonesia,  memiliki beberapa  peraturan  khusus  terkait  pasar  modal syariah, sebagai berikut:
1.  Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan
Penerbitan Daftar Efek Syariah
36 Pasal 581 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
2.  Peraturan Nomor IX.A.13 tentang
Penerbitan Efek Syariah
Peraturan  Nomor  IX.A.14  tentang  Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah
Dalam  problematika  jual  beli  obligasi dengan  imbalan  bunga,  terdapat  beberapa pendapat ulama, di antaranya adalah; 37
Pertama. Yusuf Qardhawi berpandangan bahwa tidak diharuskan bermuamalah dengan obligasi. Alasannya,  obligasi  merupakan  utang  terhadap perusahaan penerbit dengan pembayaran bunga  (bersyarat)  tetap.  Hal  ini  termasuk  jenis riba nasi’ah yang  diharamkan  dalam  firman Allah QS. Al-Baqarah: 275-276
Kedua.  Syeikh  Jad  al-Haq  berpendapat  bahwa sertifikasi obligasi yang mempunyai bunga tetap termasuk kepada pinjaman berbunga.
Ketiga.  MUI  berpendapat  bahwa  obligasi konvensional  tidak  sesuai  dengan  prinsip syariah,  karena  merupakan  instrument  yang bersifat utang yang beralaskan bunga.
Keempat.  Keputusan  Majma ’  Ulama  Fikih mengenai  obligasi  dengan  keputusan  No.  60 (11/6)  Tahun  1410  H/1990  M  yang  isinya sebagai berikut;
a.  Obligasi  yang  mengharuskan  pembayaran bunga  atau  manfaat  yang  telah  disyaratkan merupakan bentuk obligasi yang diharamkan,  baik  dari  sisi  penerbitan, penjualan  dan  pembelian,  karena  obligasi merupakan pinjaman riba. Apakah penerbitan  obligasi  itu  untuk  kepentingan Negara secara umum atau khusus, dan tidak ada  pengaruh  terhadap  namanya  sebagai sedekah  atau sukuk  istitsmariyah atau idkhariyah, sebutannya  dengan  bunga  yang mendapatkan keuntungan.
37 Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, h. 136

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
b.  Diharamkan  obligasi  yang  memiliki  bunga, karena  merupakan  bukti  pinjaman  yang memberi  manfaat  atau  tambahan  yang diafiliasikan kepada sekumpulan orang-orang yang  meminjamkan  uang,  apalagi  yang menyerupai perjudian.
Pertukaran  obligasi  juga  diharamkan, apakah  penerbitannya  maupun  jual  beli,  baik berbentuk obligasi maupun sukuk yang berdasarkan  pada  prinsip  mudarabah  tentang suatu  proyek  atau  aktivitas  tertentu.  Pemilik obligasi  tidak  mendapat  bunga  atau  manfaat, tetapi  mendapat  keuntungan  dengan  ukuran persen  sebanyak  obligasi  atau  sukuk  yang mereka miliki. Mereka tidak mendapat keuntungan,  melainkan  jika  proyek  tersebut benar-benar  ada.  Hal ini  berasaskan  keputusan Ijma’  Fikih  No.  30  (4/5)  berkaitan  dengan obligasi muqaradah.
Sebagai  pertimbangan  dalil  hukum Islam,  dapat  dikemukakan  disini  beberapa  dalil legitimasi  dalam  transaksi  muamalah  terkait larangan berinteraksi dengan riba, 38 di antaranya berdasarkan firman Allah,
….dan  Allah  menghalalkan  jual  beli  dan mengharamkan riba . (QS. Al-Baqarah: 275)
Dalil  dari  Alquran  lainnya  mengenai muamalah  ini  adalah  seperti  pada  QS.  Al-Nisa: 29,  QS.  Al-Jumuah:  10  dan  QS.  Al-Maidah:  1 serta berbagai ayat lainnya.
Dalam  hadis,  juga  ada  terdapat  sabda Rasulullah  Saw.  dalam  jual  beli  saham  ini  di antaranya  adalah,  sabda  beliau,  “ Tidak  boleh membayakan  diri  sendiri  dan  tidak  boleh  pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majah dari Ubadah bin Shamit)
Rasulullah  Saw.  bersabda,  “ Janganlah menjual  sesuatu  yang  tidak  ada  padamu .” (HR. al-Khomsah dari Hukaim bin Hizam)
Nabi  saw.  bersabda,  “ Tidak  boleh menjual  sesuatu  hingga  kamu  memilikinya .”
(HR. Baihaqi dari Hukaim bin Hizam)
Rasulullah  saw.  bersabda,  “ Tidak  halal (memberikan)  pinjaman  dan  penjualan,  tidak halal  (menetapkan)  dua  syarat  dalam  jual  beli, tidak  halal  keuntungan  sesuatu  yang  tidak ditanggung risikonya dan tidak halal (melakukan)  penjualan  sesuatu  yang  tidak  ada padamu .” (HR. al-Khomsah dari ‘Amr bin Syuaib dari ayah dan dari kakeknya).
Nabi saw. bersabda, “ Perdamaian dapat dilakukan  di  antara  kaum  muslimin,  kecuali perdamaian  yang  mengharamkan  yang  halal atau  menghalalkan  yang  haram  dan  kaum muslimin  terikat  dengan  syarat-syarat  mereka kecuali  syarat  yang  mengharamkan  yang  halal atau  menghalalkan  yang  haram .”  (HR.  Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)
Rasulullah  Saw.  bersabda,  “ Allah berfirman,  ‘Aku  adalah  pihak  ketiga  dari  dua pihak  yang  berserikat  selama  salah  satu  pihak tidak  mengkhianati  yang  lainnya.  Maka,  apabila salah  satu  pihak  mengkhianati  yang  lain,  aku pun meninggalkan keduanya .’”
Rasulullah  saw.  juga  pernah  melarang jual  beli  (yang  bersifat) gharar. ”  Beliau  juga pernah  melarang  untuk  melakukan  penawaran palsu.
Dalam kaidah fikih juga ada disebutkan,
لا يِّف ُلْصلْا ـ ِّهِّمْي ِّرْحَت ىَلَع ٌلْيِّلَد َّلُدَي  ْنأ َّلَإ ُةَحاَبِّلإا ِّتَلَماَعُم Pada  dasarnya  semua  bentuk  muamalah hukunya  mubah  kecuali  ada  dalil  yang mengharamkannya.
Para ulama juga ada yang
mengemukakan  pendapat  mereka  yang  juga masih terkait dalam permasalahan ini.

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Wahbah Zuhaili menyatakan,
bermualamah  dengan  melakukan  kegiatan transaksi  saham  hukumnya  boleh  karena pemilik  saham  adalah  mitra  perseroan  sesuai dengan  saham yang dimilikinya. 39 Menurut Ibnu Qudamah, apabila salah seorang dari dua pihak berserikat  membeli  porsi  mitra  serikatnya, hukumnya  boleh  karena  ia  membeli  milik  pihak lain. 40
Di  dalam  al- Majmu’  karya  al-Nawawi juga  disebutkan,  para  ulama  membolehkan pengalihan  kepemilikan  porsi  surat  berharga selama  disepakati  dan  diizinkan  oleh  pemilik porsi  lain  dari  suatu  surat  berharga. 41 Terakhir, juga  ada  Muktamar  ke- 7  Majma’  Fiqh  Islami Tahun 1992 di Jeddah yang menyatakan, boleh menjual atau menjaminkan saham dengan tetap memperhatikan  peraturan  yang  berlaku  pada perseroan.
Perkembangan  pasar  modal  syariah  di Indonesia  telah  mengalami  banyak  kemajuan, hal ini tercermin dari keluarnya beberapa Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  MUI  yang  berkaitan dengan  pasar  modal  syariah.  Ada  6   Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  (DSN-MUI)  yang  berkaitan  dengan industri  pasar  modal.  Adapun  ke  enam  fatwa dimaksud adalah:
1. No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Saham
2. No.20/DSN-MUI/IX/2000 tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah
3. No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi
Syariah;
39 Wahbah Zuhaili, Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Da al-Fikr. 1986), Jld  III h. 1841 40 Ibnu Qudamah, al-Mughni, (Beirut: Dar al- Fikr, tt), Jld. V, h. 173
41 Al-Nawawi, al-Majmu Syarh al-Muhazzab, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Imliyah, 2011), Jld. IV, h. 265
4. No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah ;No.40/DSN-
MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal dan
Pedoman Umum Penerapan      Prinsip syariah di Bidang Pasar Modal;
5. No.41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi
Syariah Ijarah.
Untuk  mengembangkan  pasar  modal syariah  Bapepam-LK  memberikan  perhatian besar  dengan  adanya  master  plan  5  tahun  ke depan.  Rencana  tersebut  dituangkan  dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009. Berkembangnya  produk  pasar  modal  berbasis syariah  juga  merupakan  potensi  dan  sekaligus tantangan  pengembangan  pasar  modal  di Indonesia.
Ada  dua  strategi  utama  yang  dicanangkan Bapepam-LK untuk pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah.
1.   Mengembangkan  kerangka  hukum  untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah.
2.   Mendorong  pengembangan  produk  pasar modal berbasis syariah.
Selanjutnya, dua strategi utama tersebut  dijabarkan  Bapepam-LK  menjadi  tujuh implementasi strategi , yakni:
1)  Mengatur penerapan prinsip syariah;
2)  Menyusun standar akuntansi;
3)  Mengembangkan profesi pelaku pasar;
4)  Sosialisasi prinsip syariah;
5)  Mengembangkan produk;
6)  Menciptakan produk baru;
7)  Meningkatkan  kerja  sama  dengan  Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI.
Untuk  mendukung  pasar  modal  syariah dibentuklah Jakarta  Islamic  Index (JII)  yang merupakan hasil kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan  PT  Danareksa  Invesment  Management

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
(PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000.
Produk  syariah  di  pasar  modal  antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), Efek adalah surat  berharga,  yaitu  surat  pengakuan  utang, surat  berharga  komersial,  saham,  obligasi, tanda  bukti  utang,  Unit  Penyertaan  kontrak investasi  kolektif,  kontrak  berjangka  atas  Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Sejalan  dengan  definisi  tersebut,  maka produk  syariah  yang  berupa  efek  harus  tidak bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Oleh karena itu efek tersebut dikatakan sebagai Efek Syariah.  Dalam  Peraturan  Bapepam  dan  LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah disebutkan  bahwa  Efek  Syariah  adalah  Efek sebagaimana  dimaksud  dalam  UUPM  dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya  tidak  bertentangan  dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

## G.  Kesimpulan
Sebagai  ajaran  terakhir  diturunkan Allah  sudah  barang  tentu  hukum  Islam  akan selalu  menaungi  berbagai  problematika  di setiap  waktu  dan  tempat  serta  keadaan. Sumber  utama  hukum  Islam  mendukung lahirnya  ijtihad  dari  para  ulama  yang  memiliki kompetensi  memadai,  untuk  dapat  mengambil kesimpulam  hukum  pada  berbagai  bentuk traksaksi keuangan kontemporer.
Pendapat  para  ulama  dalam  menyikapi bunga  pada  konteks  perbankan  konvensional dan  riba  menghasilkan  perdebatan  tersendiri, demikian  juga  dengan  pasar  modal  dalam perspektif  syariah.  Bunga  bank  konvensional merupakan  bagian  dari  bentuk  riba  yang
diharamkan,  meskipun  masih  ada  ditemukan perbedaan  pendapat  ulama  di  dalamnya. Demikian juga dengan pasar modal, sedangkan terkait    pasar  modal  syariah  terdapat  beragam pendapat  ulama  hukum  Islam  dan  sudah melahirkan keputusan Majma’ Fikih.

## Daftar Pustaka
Ab. Ghani, Ab. Mumin & Mansor, Fadillah. 2006.
Dinamisme Kewangan Islam di Malaysia . Kuala Lumpur: University Malaya Al-Nawawi. 2001. al-Majmu Syarh al-Muhazzab.
Beirut: Dar al-Kutub al- ‘Imliyah
Ash- Shan’ani. 2000. Subulussalam. Kairo:  Daru
Al Hadist
Ali, Zainuddin. 2008. Hukum perbankan
Syari’ah . Jakarta : Sinar Grafika Anshori,  Abdul  Ghafur.  2008. Aspek  Hukum Reksadana Syariah di Indonesia .
Bandung: Refika Adiama
Ascarya. 2007. Akad dan Produk Bank Syariah .
Jakarta: RajaGrafindo Ashidiqy.  T.M.  Hasbi  1974. Pengantar  Fiqh Muamalah . Jakarta: Bulan Bintang Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek. Jakarta : Gema Insani
Chapra,  M.  Ume.  2001.  T he  Future  of Economics:  An  Islamic  Perspective ,  terj. Ikhwan  Abidin  Basri.  Jakarta:  Gema Insani el-Diwani,  Tarek.  2003. The  Problem  With Interest .  Jakarta:  Akbar  Media  Eka Sarana
Hulwati.  2009. Ekonomi  Islam. Jakarta:  Ciputat Press
Kaltsum,  Ummi.  2014. Riba  Dan  Bunga  Bank Dalam  Islam:  (Analisis  Hukum  dan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Dampaknya  Terhadap  Perekonomian Umat. Jurnal  Al- ‘Adl,  Vol.  7,  No.  2,  Juli 2014
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Manan,  Abdul.  2009. Aspek  Hukum  dalam Penyelenggaraan  Investasi  di  Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana Mansur, Ibn. t.t. Lisan al-Arab. Beirut: Dar Lisan al-Arab
Mardani. 2015. Aspek Hukum Lembaga
Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta:
Prenada Media
________. 2015. Hukum Sistem Ekonomi Islam . Jakarta: RajaGrafindo Muhammad. 2000. Lembaga-lembaga Keuangan Umat kontemporer . Jogjakarta
: UII
Rasyidi,  M.    1976. Hukum  Islam  dan
Pelaksanaannya dalam Sejarah . Jakarta:
Bulan Bintang
Saeed,  Abdullah.  1996. Islamic  Banking  and Interest : A  Studi  of  Prohibition  Riba  and its  Contemporary  Interpretation. Leiden-
New York: E.J.Brill Shihab,  M.  Quraish.  2008. Tafsir  al-Misbah .
Jakarta: Lentera Hati Soemitra,  Andri.    2010. Bank  dan  Lembaga
Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana
Taymiyah, Ibn . 1963. Majmu’ Fatawa Shaikh al-
Islam  Ahmad  Ibn  Taimiyah ,  Vol.  29.
Riyadh: Al-Riyadh Press Qardawi, Yusuf. 2001. Bunga Bank Haram , terj.
Setiawan  Budi  Utomo.  Jakarta:  Akbar Media Eka Sarana, 2001
Qudamah,  Ibnu.  tt. al-Mughni. Jld.  V.  Beirut:
Dar al-Fikr.
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Zuhaili,  Wahbah .  1986.  Fiqhu  al-Islami wa  Adillatuhu. Damaskus:  Da  al-Fikr.  Jld III ______________.1998. Tafsir  al-  Munir  fi  al- Aqidah  wa  as-Syariah  wa  al-Manhaj .
Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir
______________. 2002. Al- Mu’amalat  al- Maliyah  al- Mu’ashirah Dimaskus:  Daru al-Fikr al-Muashir
Zuhdi,  Masjfuk. Masail  Fiqhiyah ,  Jakarta, Gunung Agung, 1997, h. 103 Zuhirsyan,  Muhammad.  2020. E-Money  Dalam Pandangan  Syariah. Medan:  Merdeka
Kreasi Group