## Perdebatan  Mengenai  Hubungan  Antara Agama dan Negara;  Mengatasi  Konflik  Beragama Dalam Negara Berdasarkan Pemikiran  Islam
Suradji Muhammad dosengo@gmail.com
(Jurusan Ilmu Administrasi Negara FISP UMRAH)

## Abstract:
Debating  or  discourse  between  state  and  religion  will  always  interesting  to  be  discussed  considering each  has  a  different  footing.  The  state  is  a  human  concept  while  religion  concept  that  comes  from  God. In  any  religion,  including  Islam,  explicitly  there  is  no  necessity  to  form  a  state  in  the  sense  that  as  a Western  concept.  After  all  this,  religion  does  not  forbid  people  to  do  ijtihat  or  attempt  to  establish  the State  to  protect  the  rights  of  individuals  formally  and  meet  the  needs  of  its  people.  Pluralism  or diversity  that  exist  in  the  State  of  Indonesia  both  of  ethnicity,  language,  religion  and  race  has  been  a challenge  to  find  the  ideal  pattern  of  relationship  between  state  and  church.  Departing  from  the  above mentioned  conditions  then  formulated  the  problem,  how  the  pattern  of  an  ideal  relationship  between religion  and  state  efforts  to  what  can  be  done  to  minimize  potential  conflicts  arising  from  the relationship  between  the  state  with  religion.  From  the  discussion  that  has  been  done,  then  we  conclude that  pluralism  is  sunatullah  so  that  humans  could  not  meniadakanya.  Therefore,  the  tolerance  between groups  into  the  keyword  or  keywords  for  mutual  understanding  and  mutual  understanding  between  the groups.  If  there  is  a  difference  between  one  group  against  another,  it  is  expected  that  a  dialogical communication  can  be  done  so  that  the  differences  become  more  enrich  in  creating  order  and  harmony between  groups.
Key words : Relationship,  state and religion

## Pendahuluan
Jumlah  penduduk  dunia  pada  tahun  2013 adalah  7.021.836.029  jiwa.  Adapun  jumlah tersebut menurut sebaran  agamanya adalah:  Islam  sebanyak  22.43%,  Kristen Katolik sebanyak 16.83%, Kristen Protestan sebanyak 6.08%, Orthodok sebanyak 4.03%, Anglikan sebanyak 1.26%, Hindu sebanyak 13.78%,  Buddhist  sebanyak  7.13%,  Sikh sebanyak  0.36%,  Jewish  sebanyak  0.21%, Baha’i  sebanyak  0.11%,  Lainnya  sebanyak 11.17%,  Non  Agama  sebanyak  9.42%,  dan Atheis sebanyak 2.04% (www.30 days.net) .
Pluralitas  dalam  beragama  ini mengandung potensi terjadinya konflik dan disintegrasi  bangsa.  Ketika  kita  melihat bahwa  masing-masing  agama  memiliki klaim kebenaran absolut dan muatan emosi keagamaan  yang  menjadi  dasar  dalam melakukan  interaksi  primer.  Konflik  atas dasar  perbedaan  agama  bisa  disebabkan, baik oleh ajaran agama itu sendiri, kualitas moral-spiritual penganutnya, maupun latar belakang  budaya,  seperti  kultur  patriarkal atau  ikatan  primordial  yang  masih  kuat. Secara struktural perbedaan agama tersebut berkaitan  erat  dengan  rasa insecurity dalam
bidang  sosial,  ekonomi,  politik,  dan budaya.
Secara  historis,  terjadinya  perang saudara  di  antara  umat  Islam  sendiri  pada masa yang paling awal seperti Perang Jamal dan  Perang  Siffein,  dan perang umat Islam dengan  pihak  lain  seperti  Perang  Salib, sampai  insiden  mutakhir  di  Indonesia dalam  bentuk  pengrusakan  tempat  ibadah di  Situbondo,  Tasikmalaya,  dan  konflik Maluku merupakan riak-riak dari banyaknya  contoh  betapa  agama  masih tampil sebagai pemicu  kekerasan.
Ironis  memang,  karena  agama  di satu  sisi  mengajarkan  dan  mendambakan masyarakat yang religius, penuh kedamaian, saling mencintai, saling mengasihi  dan  saling  tolong  menolong; namun  di  sisi  yang  lain  kondisi  obyektif masyarakat  jauh  dari  tatanan  ideal agama. Agama  laksana  pisau  yang  memiliki  sisi tajam pada kedua sisi-sisinya. Di satu pihak mengajak manusia pada bentuk kehidupan yang harmonis; tetapi pada saat bersamaan mengakibatkan  ketegangan  dan  bahkan kekerasan di antara para pengikutnya.
Kenyataan itu memungkinkan pluralitas  agama  merupakan  tantangan untuk terciptanya kerukunan hidup beragama,  mengingat  agama  mengandun g potensi disintegrasi maupun potensi integrasi.  Dalam  rangka  mengantisipasi potensi disintegrasi,  perlulah  adanya upaya-upaya mencapai kesaling- mengertian  seperti  upaya  mencari  titik temu  agama.  Yakni,  dengan  menyadari terdapatnya  dimensi  yang  relatif  dan absolut  dari  setiap  agama.  Upaya  untuk mencapai kesaling-mengertian akan mencerminkan
dinamika kehidupan
beragama, seperti  yang terjadi dalam dialog antar agama.
Potensi konflik atau disintegrasi ini sangat  dalam  akibatnya,  sangat  luas  dan besar  implikasinya,  dan  dapat  menelan ongkos  sosial,  politik  dan  ekonomi  yang teramat mahal.
Konflik yang dilatarbelakangi  oleh  faktor  agama,  lebih berbahaya  dibandingkan  dengan  latar belakang lain. Hal ini disebabkan mengingat  watak  agama  itu  sendiri  yang tidak mengenal batas sosiologis, demografis,  maupun geografis. Di samping itu,  agama  sangat  berpengaruh  dalam totalitas  kepribadian,  serta  penghayatan pada tingkat lapisan awam.
Tulisan ini bertujuan untuk pengembangan  kebijakan  hubungan antar umat beragama. Dan, khususnya pembinaan  penguatan  integrasi  bangsa. Secara  akademis,  riset  ini  pun  ditujukan untuk pengayaan khazanah studi keisalaman ( Islamic studies ) mengenai kerukunan  umat  beragama.  Maka  isu sentral  yang  akan  disiskusikan  dalam artikel  ini  adalah  permasalahan hubungan atau  relasi  antara  Negara  dengan  agama untuk melihat bagaimanakah pola hubungan  antara  Negara  dengan  agama yang ideal?

## Pembahasan
Perspektif  dimensi  agama,  ajaran agama mengandung klaim kebenaran yang bersifat  universal.  Hal  ini  memungkinkan terjadi ambiguitas dalam interpretasi menurut tingkat pemahaman, penghayatan, dan  moralitas-spiritualitas  penganutnya. Fenomena  ini  tampak  dalam  penggunaan konsep-konsep  atau  simbol-simbol  agama untuk  orientasi  tertentu  ketika  melibatkan emosi keagamaan penganutnya.
Menghindari
konflik atau mewujudkan  kerukunan  umat  beragama
merupakan nilai universal. Dengan nilai ini,
semua manusia melalui agamanya diharapkan  dapat  hidup  berdampingan secara  damai,  saling  menghormati,  saling toleransi, dan bekerjasama dalam menangani  persoalan  kemanusiaan.  Di antara  usaha  untuk  penghindari  konflik atau mewujudkan kerukunan umat beragama  itu,  tentunya  ada  upaya  untuk saling  mengenal  di  antara  agama-agama melalui  dialog  antar  umat  beragama,  juga melalui  adanya  jaminan  atau  undang- undang yang melindungi.
Agama  dapat  didefinisikan  sebagai suatu  realisasi  sosio-individu  yang  hidup (dalam  ajaran,  tingkah  laku,  ritus/upacara keagamaan  dari  suatu  relasi  dengan  yang melampaui  kodrat  manusia  (Yang  Kudus) dan  dunianya  dan  berlangsung  lewat tradisi  manusia  dan  dalam  masyarakatnya (Sudarmanto, 1989). Realisasi sosio- individu yang hidup ini menciptakan suatu sistem  yang  mengatur  makna  atau  nilai- nilai  dalam  kehidupan  manusia  yang digunakan  sebagai  kerangka  acuan  bagi seluruh  realitas.  Sementara  itu,  istilah politik  dimaksudkan  seperangkat  makna atau  nilai-nilai  serta  pilihan-pilihan  yang diambil  dari  dalam  masyarakat  untuk membenarkan  fungsi  tatanan  masyarakat yang  berlaku.  Nilai-nilai  dan  pilihan- pilihan  itu  terjadi  bila  dalam  masyarakat terdapat ideologi dan hubungan kekuasaan yang menjamin efektivitasnya.
Ideologi  itu  sendiri  dapat  diartikan sebagai  bentuk  imajinasi  sosial  yang menerangkan  eksistensi  suatu masyarakat, cita-cita  yang  hendak  diwujudkan  serta mendorong  ke  arah  tindakan  (praksis) (Luckmann,1966).  Fungsi  ideologi  telah memberi  legitimasi tindakan-tindakan serta pilihan-pilihan  dalam  tatanan  masyarakat,
karena  dalam  setiap  ideologi  terkandung tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu nilai-nilai,  kepentingan-kepentingan  dan pilihan-pilihan.  Pilihan  dapat  diubah menjadi  kepentingan  dan  kepentingan dapat  menjadi  nilai.  Pilihan  dapat  juga ditingkatkan  pada  status  nilai  untuk mencapai kepentingan.
Baik agama maupun politik merupakan  lembaga  masyarakat  yang menghasilkan  nilai-nilai  tertentu.  Nilai agama  yang  diyakini  bersumber  dari Yang Kudus  dijadikan  kerangka  acuan  seluruh realitas (dunia maupun akhirat); sedangkan nilai-nilai  dalam  politik  sebagai  kerangka acuan untuk memfungsikan  tatanan masyarakat.  Nilai-nilai  politik  ini  tidak dapat  dipisahkan  dari  ideologi  yang menjadi  sumber  nilai  dan  cita-cita  yang diaktualisasikan oleh  lembaga-lembaga politik  (partai,  ormas).  Oleh  karena  itu membicarakan hubungan antara agama dan politik sebagai sistem sosial selalu berkaitan dengan ideologi.

## Toleransi dalam Pandangan Islam
S ikap  toleransi  dalam  sejarah  kehidupan umat  Islam telah diletakkan pada saat awal Nabi Muhammad saw membangun Negara Madinah.  Sesaat  setelah  Nabi  Muhammad saw  hijrah  ke  kota  Madinah,  Nabi  segera melihat  adanya  pluralitas  yang  terdapat  di kota  Madinah.  Pluralitas  yang  dihadapi Nabi  antara  lain  tidak  hanya  karena perbedaan etnis  semata,  tetapi  juga perbedaan yang disebabkan agama. Madinah  tidak  bersifat  homogen  dengan agama,  tetapi  di  Madinah di samping yang beragama  Islam,  terdapat  pula  penduduk yang beragama Yahudi dan Nasrani.
Melihat  pluralitas  keagamaan  ini Nabi berinisiatif untuk membangun
kebersamaan  dengan  yang  berbeda agama. Inisiatif itu kemudian melahirkan apa yang dikenal  dengan  Piagam  Madinah.  Dalam pandangan (Madjid,1992), Piagam Madinah merupakan dokumen politik resmi pertama yang meletakkan prinsip kebebasan beragama  dan  berusaha.  Sesungguhnya Nabi  juga  membuat  perjanjian  tersendiri yang  menjamin  kebebasan  dan  keamanan umat Kristen di mana saja, sepanjang masa.
Contoh  lain  dari  wujud  toleransi Islam  terhadap  agama  lain  diperlihatkan oleh  Umar  ibn  al-Khattab.  Umar membuat sebuah perjanjian dengan  penduduk Yerussalem, setelah kota suci itu ditaklukan oleh  kaum  Muslimin.  Isi  perjanjian  itu antara  lain  berbunyi  ‚<Ia  (Umar,  pen) menjamin  mereka  keamanan  untuk  jiwa dan  harta  mereka,  dan  untuk gereja-gereja dan  salib-salib  mereka,  serta  yang  dalam keadaan  sakit  ataupun  sehat,  dan  untuk agama  mereka  secara  keseluruhan.  Gereja- gereja  mereka  tidak  akan  diduduki  dan tidak  pula  dirusak,  dan  tidak  akan dikurangi  sesuatu  apa  pun  dari  gereja- gereja itu dan tidak pula dari lingkungannya<‛ ( Ibid :3). Kebijakan politik yang dilakukan baik oleh Nabi Muhammad saw atau Umar ibn al-Khattab di atas tentu dengan  dasar-dasar  pijakan  yang  terdapat dalam  al-Qur ‟ an.  Dalam  beberapa  ayatnya al-Qur ‟ an menyatakan:
“Tidak  ada  paksaan  untuk  memasuki agama  (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan  yang  benar  daripada  jalan  yang salah…”  (QS.  Al-Baqarah  (2):  256). “Dan  katakanlah: “Kebenaran itu datang dari  Tuhanmu;  maka  barangsiapa  yang ingin  beriman  hendaklah  ia  beriman,  dan barangsiapa  yang  ingin  kafir  biarlah  ia kafir…”  (QS.  Al-Kahfi  (18):29).  “Dan jikalau  Tuhanmu  menghendaki,  tentulah beriman  semua orang yang di muka bumi
seluruhnya.  Maka  apakah  kamu  hendak memaksa manusia supaya  mereka menjadi  orang-orang  yang  beriman semuanya” (QS. Yunus (10):99).
Ayat-ayat tersebut menjadi  dasar tentang  adanya  kebebasan  manusia  untuk menentukan pilihan atas agamanya. Prinsip-prinsip itulah yang mendasari kebijakan politik umat  Islam  tentang kebebasan beragama. Meskipun  tidak sepenuhnya  sama  dengan  yang  ada  di zaman  modern  ini,  namun  prinsip-prinsip kebebasan  beragama  dalam  zaman  klasik itu  sama  dengan  yang  terjadi  sekarang.
Islam dalam  hubungannya  dengan orang-orang yang tidak seagama, mengajarkan  agar  umat  Islam  berbuat  baik dan  bertindak  adil  kepada  siapapun  yang tidak memerangi umat Islam karena agama yang dianut. Al-Qur‟an juga mengajarkan agar umat Islam mengutamakan terciptanya suasana
perdamaian,  hingga  timbul  rasa  kasih sayang  di  antara  umat  Islam  dengan  umat beragama  lain.  Adanya  kerjasama  yang baik antara umat Islam dan umat beragama  lain  tidaklah  menjadi  halangan dalam Islam. Keadaan demikian digambarkan  dalam  al-Qur‟an: “Dan  jika  seseorang  di  antara  orang- orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah  ia,  supaya  ia  sempat mendengarkan  firman  Allah,  kemudian antarkanlah  ia  ke  tempat  yang  aman baginya” (QS. Al-Taubah (9):6). “Mudah-mudahan  Allah  menimbulkan kasih  sayang  antaramu  dengan  orang- orang  yang  kamu  musuhi  di  antara mereka.  Dan  Allah adalah Maha Kuasa. Dan  Allah  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang.  Allah  tiada  melarang  kamu untuk  berbuat  baik  dan  berlaku  adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu  karena  agama  dan  tidak pula  mengusir  kamu  dari  negerimu. Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang-
orang  yang  berlaku  adil”  (QS.  Al- Mumtahanah (60):7-8).
Seiring dengan arti toleransi di atas, yaitu  memberikan  tempat  kepada  orang yang berbeda agama, tidak berarti mengakui kebenaran semua agama. Toleransi  tidak  dapat  diartikan  mengakui kebenaran  semua  agama  dan  tidak  pula dapat diartikan kesediaan untuk mengikuti ibadat-ibaat  keagamaan  lain.  Allah  telah menentukan bahwa agama yang diridhai di sisiNya adalah agama Islam. Antara agama Islam  dengan  agama  kenabian  yang  lain mungkin  ditemukan  adanya  persamaan, akan  tetapi  tidak  dapat  dielakkan  bahwa telah terjadi perbedaan dalam beberapa hal, yang  menurut  keyakinan  Islam  hal  itu terjadi  akibat  campur  tangan  manusia. Begitu pula antara Islam dan agama bukan kenabian,
kemungkinan terdapat
persamaan, terutama dalam ajaran moralnya,  karena  akal  budi  manusia  bisa sampai  pada  kesimpulan-kesimpulan  yang sejalan dengan wahyu.
Toleransi  harus  dibedakan  dari komfromisme ,  yaitu menerima apa saja yang dikatakan orang lain asal bisa menciptakan kedamaian  dan  kerukunan,  atau  saling memberi  dan  menerima  demi  terwujudnya kebersamaan.  Kompromisme  tidak  dapat diterapkan  dalam  kehidupan  beragama. Kompromisme dalam  beragama  akan melahirkan corak keagamaan yang sinkretik.  Nabi  Muhamammad  pernah diminta  kaum  musyrik  Makkah  untuk mengadakan  kompromi  agama.  Pada waktu-waktu  tertentu,  kaum  musyrikin ikut  melakukan  ibadah  menurut  ajaran Nabi Muhammad saw, tetapi pada
gilirannya  Nabi  Muhammad  saw pun ikut melakukan ibadah kaum musyrikin. Terhadap  keinginan  kompromi  agama
seperti itu Alah swt menurunkan frimanNya  seperti  yang  terdapat  dalam surat  al-Kafirun  (QS.  109).  Kompromi dalam  ajaran  agama adalah tidak mungkin untuk  dilakukan,  dan  Allah  sendiri  telah melarangnya.  Dalam  hal  ibadah  masing- masing agama melaksanakan sesuai dengan keyakinannya.  Betapapun  baiknya  ajaran Islam tentang bagaimana seharusnya umat Islam  bersikap  terhadap  kaum  agama  lain, tetapi  dalam  hal  menyangkut  pelaksanaan ibadah  tidak  dapat  terjadi  kompromi  di dalamnya.
Pluralisme Agama sebagai Suatu Keniscayaan Sosial
Kyai,  da ‟ i,  pendeta,  romo,  dan  pemuka- pemuka agama lainnya perlu menanamkan kepada  umatnya  mengenai  keniscayaan kemajemukaan  agama  dalam  kehidupan soaial  untuk  menunjang  terbentuknya masyarakat  beragama  yang  harmonis,. Pluralitas  beragama  merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Konsekuensinya  setiap  umat  beragama memiliki kewajiban  untuk  mengakui sekaligus  menghormati  agama  lain,  tanpa perlu  meninggikan  atau  merendahkan suatu agama (Taher, 1998).
Mengingat pluralitas agama merupakan realitas sosial yang nyata, maka sikap  keagamaan  yang  perlu  dibangun selanjutnya  adalah  prinsip  kebebasan dalam  memeluk suatu agama. Prinsip yang demikian  antara  lain  dibangun  dari  misi historis  Islam  bahwa  ‚Tidak  ada  paksaan untuk memeluk agama (Islam),
sesungguhnya  telah  jelas  jalan yang benar daripada  jalan  yang  sesat...‛  (Q.S.  2:  256). Berdasarkan  prinsip  tersebut,  maka  pola kehidupan beragama yang akan
berkembang  adalah  sikap keagamaan yang
toleran  dan  mau  menghormati  umat bergama lainnya.
Asumsi  itu  didasarkan  pada  suatu pemikiran  bahwa  kepenganutan seseorang terhadap  agamanya  telah  diawali  lebih dahulu  dengan  adanya  pemikiran  yang matang.  Adanya  pluralitas  agama  dalam kehidupan sosial menjadikan dirinya harus melakukan  pilihan  atas  agama  yang  ada. Ketika  seseorang  melakukan  pilihan  atas dasar  rasionalitasnya,  sudah  selayaknya ia pun bertanggung jawab atas pilihannya itu.
Secara  normatif,  Islam  memberikan tuntunan  kebaikan,  tidak  hanya  berbuat baik  kepada  sesama  Muslim,  namun  juga berlaku  kepada  selain  Muslim.  Model hidup keagamaan seperti ini, secara otentik dijamin oleh al-Qur ‟ an, bahwa ‚Allah tidak melarang  kamu  berbuat  baik  dan  berlaku adil  terhadap  orang-orang  yang  tiada memerangi  kamu  karena  agama  dan  tidak (pula)  mengusir  kamu  dari  negerimu. Sesungguhnya  Allah  menyukai  orang- orang  yang  berbuat  adil"  (Q.S.  60:  8). Bahkan  lebih  dari  itu,  Islam  mengajarkan agar umat Islam melindungi tempat-tempat ibadah  (rumah  ibadah)  bagi  semua  umat beragama, apapun agamanya.
Al-Quran menegaskan ‚...Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan)
sebagian  manusia  dengan  sebagian  yang lain,  tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah  orang  Yahudi  dan  masjid-masjid, yang  di  dalamnya  banyak  disebut  nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong (agama)-Nya" (Q.S.  22:  40).  Kerukunan  hidup  umat beragama  adalah  suatu  kondisi  sosial  di mana  semua  golongan  agama  bisa  hidup bersama  tanpa  mengurangi  hak  dasar masing-masing untuk melaksanakan
kewajiban agamanya. Masing-masing hidup  sebagai  pemeluk  agama  yang  baik dalam  keadaan rukun dan damai.
Kerukunan  hidup  umat  beragama tidak  mungkin  akan  lahir  dari  sikap fanatisme  buta  dan  sikap  tidak  peduli  atas hak keberagamaan dan perasaan orang lain. Tetapi  ini  tidak  harus  berarti  bahwa kerukunan hidup umat beragama didasarkan  pada  sikap  sinkretis,  sebab justru  akan  menimbulkan  kekacauan  dan merusak nilai agama itu sendiri. Kerukunan hidup  umat  beragama  hanya  akan  bisa dicapai  apabila  masing-masing  golongan bersikap  lapang  dada satu sama lain. Sikap lapang  dada  dalam  kehidupan  beragama akan  mempunyai  makna  bagi  kehidupan dan kemajuan masyarakat plural, apabila ia diwujudkan dalam:
a. Sikap yang diterjemahkan dalam:
1) Sikap  saling  menahan  diri  terhadap ajaran,  keyakinan  dan  kebiasaan golongan  agama  lain  yang  berbeda, yang  mungkin  berlawanan  dengan ajaran,  keyakinan  dan  kebiasaan sendiri;
2) Sikap saling menghormati hak orang lain untuk menganut dengan sungguh-sungguh ajaran agamanya;
3) Sikap  saling  mempercayai  atas  itikad baik golongan agama lain.
b. Perbuatan yang diwujudkan dalam:
1) Usaha  untuk  memahami  ajaran  dan keyakinan agama orang lain;
2) Usaha untuk mengemukakan keyakinan  agama  sendiri  dengan sebijaksana  mungkin  untuk  tidak menyinggung keyakinan agama lain;
3) Untuk  saling  membantu  dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk mengatasi keterbelakangan bersama;
4) Usaha saling belajar dari keunggulan dan  kelebihan  pihak  lain  sehingga terjadi  saling  tukar  pengalaman untuk  mencapai  kemajuan  bersama ( Opcit :5).
Dalam  rangka  memahami  agama orang  lain  maka  ada  beberapa  persyaratan yang  harus  membekali seseorang, yaitu (1) Perlengkapan  yang  sifatnya  intelektual, yaitu  yang  diwujudkan  dengan  pencarian infornmasi  sebanyak  mungkin  mengenai agama  dan  keyakinan  orang  lain.  (2) Adanya kondisi emosional yang cukup. Hal yang  diperlukan  adalah  bukan  sikap  masa bodoh,  tetapi  adanya  suatu  keterikatan rasa,  perhatian atau bahkan partisipasi. (3) Adanya  kemauan.  Kemauan  di  sini  harus ditujukan  dan  diarahkan  kepada  tujuan - tujuan  yang  konstrukyif  (Joachim  Wach, 1984: 15-18).
Menunjuk kepada persyaratan pertama,  maka  bagi  masing-masing  umat sudah  semestinya  memperoleh  informasi mengenai  pluralitas  agama  ini.  Akan  lebih baik  apabila  pluralitas  keagamaan  ini menjangkau  pada  konsep  ajaran  dan praktek  ajarannya.  Umat  dari  masing- masing agamanya, menyadari betul adanya pluralitas  ini.  Seperti  dikemukakan  di muka,  pengetahuan  keagamaan  akan sangat  mendukung  bagi  terwujudnya kerukunan hidup umat beragama.
Model kehidupan keagamaan seperti itu mesti dipahami dan diaktualisasikan  oleh  umat  beragama.  Ini penting,  agar  dapat  tercipta  kerukunan hidup  beragama,  saling  memahami  dan menghormati antar pemeluk agama menuju keharmonisan  hidup  beragama.  Fungsi
aktualisasi agama bisa menebarkan kedamaian,  keharmonisan,  dan  hidup dalam  suasana  rukun  dan  damai.  Karena itu  agama  akan  menjadi  perekat  kuat  bagi terwujudnya integrasi nasional.

## Dialog Antar Umat Beragama
Seperti  telah  disinggung  di  atas,  untuk mencairkan  kebekuan  yang  terjadi  antar umat  beragama,  alternatif  yang  bisa dikemukakan  adalah  dengan  mekanisme dialog  keagamaan  atau  yang  dikenal  pula dengan  istilah  dialog  antar  iman.  Dialog antrar umat beragama ini diperkirakan bisa mengantarkan  para  pemeluk  agama  pada satu  corak  kehidupan  yang  inklusif  dan terbuka. Dialog diharapkan akan membawa umat  beragama  pada  konsep  „ unity  in diversity’ dan  „ to  life  together’ dengan didasari  corak  pemikiran  yang  teologi pluralitas.
Teologi pluralitas
dapat berkembang  antara  lain  dengan  mencoba melakukan  dialog  antar  umat  beragama atau  antar  iman.  Seorang  teolog  Kristen yang  bernama  Hans  Kung  menekankan betapa  pentingnya  dialog  itu  dilakukan. Dikatakannya  bahwa  dialog  merupakan prasyarat  pokok  bagi  terciptanya  hidup yang  damai  dalam  suatu  negara.  Ia mengatakan: “no  peace  among  the  nations without  peace  among  religions;  no  peace  among religions  without  dialogue  between  the  religions; no dialogue between religions without investigation  the  foundation  of  the  religions”. Memperhatikan  pernyataan  tersebut, salah satu  hal  pokok  yang  penting  dalam dialog adalah  seperti  yang  dikatakan  Joachim Wach, yaitu perlengkapan intelektual yang memadai  dari para penganut agama. Model dialog  keagamaan  yang ditawarkan antara
lain  seperti  yang  dikemukakan  oleh Kimball (Faisal Ismail, 1999:9-11).
a. Dialog  Parlementer  ( Parliementary Dialogue ). Dialog ini dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh umat beragama  di  tingkat dunia. Misalnya dengan telah dibentuk dan
dilakukannya  World ‟ s  Parliement  of Religions dan Confrence on Religions and  Peace,  dan  The  World  Congress of Faiths. Tujuannya adalah mengembangkan kerjasama dan
perdamaian di antara umat beragama di dunia.
b. Dialog Kelembagaan ( Institutional Dialogue ). Dilaog ini dilakukan dengan melibatkan organisasi- organisasi  keagamaan.  Tujuannya mendiskusikan  dan  memecahkan persoalan keumatan dan mengembangkan komunikasi di
antara  organisasi  keagamaan  (PGI,
Walubi,  KWI,  Parisadha  Hindu Dharma, MUI, dan lain-lain).
c. Dialog  Teologi  ( Theological  Dialogue ).
Tujuan  dilakukannya  dialog  model ini adalah untuk membahas persoalan-persoalan teologis-filosofis.
Dialog  ini  dimaksudkan  untuk memberikan  pemahaman  mengenai konsep teologis masing-masing agama. Berusaha membangun pemahaman  sesuai  dengan  yang dikehendaki oleh suatu agama tertentu dan menghindari
pemahaman yang bersifat subyektif.
d. Dialog  dalam Masyarakat ( Dialogue in Community ).  Dilaog  ini  dilakukan dengan  cara  atau  dalam  bentuk kerjasama  dari  komunitas  agama yang  plural  dalam  menggarap  dan
menyelesaikan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. e. Dialog
Kerohanian ( Spiritual Dialogue ).  Dialog  midel  ini  dilakukan dengan  tujuan mengembangkan dan memperdalam  kehidupan  spiritual  di antara berbagai agama.
Model-model  dialog  di  atas  bisa dipilih sebagai sarana yang bisa digunakan untuk membangun keharmonisan hidup di antara  umat  beragama.  Melalui  dialog  itu akan  berkembangn  model  pemahaman keagamaan  yang  tidak semata menegaskan perbedaan,  melainkan  juga  mencari  titik temu  atau  persamaan-persamaan  yang ada di  antara  agama-gama  itu.  Dialog  antar iman  ini  diharapkan  akan  mengantarkan umat  beragama  dari  paradigma kesalehan ritual’ dan kesalehan  individual’ kepada bentuk kesalehan  sosial’ .  Meringkaskan uraian di atas, sekali lagi dapat ditegasakan bahwa untuk mencairkan hubungan antar umat  beragama,  dialog  bisa  dijadikan sebagai  pilihan  dan  bukan  sesuatu  yang tidak mungkin. Kata dialog ini tidak berarti harus  formal,  diselenggarakan  dalam ruangan,  tetapi  yang  lebih  fundamental adalah  dialog  melalui  pergaulan  sehari- hari,  dialog  melalui  media  televisi,  surat kabar  dan  buku-buku.  Dialog  yang dilakukan  antar  umat  beragama  akan mengantarkan  dan  membangun  suatu pandangan  teologi  yang  bersifat  inklusif (Hidayat, 1995).

## Penutup
Multi-agama dan kepercayaan  dalam masyarakat  menjelaskan  bahwa  pluralitas agama  merupakan  suatu  fakta  universal yang  terdapat  di  dunia  yang  kita  tinggali ini.  Segenap  faktor  kehidupan  modern, seperti komunikasi,
kemudahan
transportasi,  kesaling-tergantungan sistem
ekonomi, organisasi internasional, memerlihatkan  terjadinya pertemuan antar masyarakat,  budaya  dan  agama  yang semakin pesat
dan memerlukan pemahaman,  saling  pengertian.  Lebih sebagai suatu  fakta,  pluralitas  juga merupakan  kekuatan  yang  memerkaya kehidupan  manusia,  terjadinya  kontak dengan yang lain, memungkinkan manusia di  mana  saja  dapat  saling  belajar  tentang berbagai kepercayaan agama dan memerluas  wawasan  membuka  kepada pandangan-pandangan  baru,  dan  jalan- jalan  yang  bermanfaat,  membantu  untuk kritis  terhadap  diri  sendiri,  terbuka  dan menghargai perbedaan yang lain.
Dalam mencapai kehidupan beragama yang dinamis itu, tidak bisa tidak lain, para penganut agama harus menapaki jalan menuju yang Satu dengan
menghormati perbedaan-perbedaan agama, pluralitas agama lewat keterbukaan terhadap agama yang lain untuk bisa saling mengenal  dan  saling  memahami  timbal balik,  seperti  melalui  proses  dialog  antar agama. Dialog antar agama merupakan titik pertemuan  para  penganut berbagai agama. Karena  itu,  tidak  terelakkan  jika  fakta pluralitas agama akan berujung pada dialog antar agama.
Dialog  antar  agama sebagai bentuk komunikasi  bukan  hanya  terbatas  kepada diskusi  rasional  tentang  agama  termasuk diskusi  tentang  etika  atau  teologi  agama- agama,  namun  juga  bisa  mengambil berbagai  macam  bentuk,  seperti  dialog kehidupan  sehari,  karya  sosial  bersama, maupun  dialog  pengalaman  beragama. Terdapat  berbagai  macam  bentuk  dialog, begitu  pula  berbagai  macam  kesulitannya. Namun bagaimana pun bentuk dialog antar agama  tersebut,  maupun  macam  kesulitan yang  menyertainya,  dialog  antar  agama merupakan  suatu  bentuk  komunikasi manusia.

## Daftar Pustaka
Komaruddin  Hidayat.  (1995). Agama  Masa Depan:  Perspektif  Perenial .  Jakarta:
Paramadina.
Nurcholosih  Madjid.  (1992). Islam  Doktrin dan Peradaban . Jakarta: Paramadina.
P.  Berger,  Thomas  Luckmann,  et al. (1966) The  Social  Construction  of  Reality , Pinguin Books Inc., USA
Tarmizi  Taher.  (1998).  ‚Kerukunan  Hidup Umat  Beragama  Dan  Studi  Agama- Agama‛. Makalah : LPKUB IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.
Yb.  Sudarmanto.  (1989) Agama  dan  Politik Anti  Kekerasan .  Penerbit  Kanisius. Tahun 1989.