http://jurnal.polimdo.ac.id/ JTST, 5 (1), 2023, 11-21

## Jurnal TEKNIK SIPIL TERAPAN
Evaluasi Jalur Pedestrian Ramah Gender dengan Menggunakan Indikator Gender Impact Assestment (GIA) (Studi Kasus Jalur Pedestrian Jalan Piere Tendean-Kawasan Boulevard on Business )
Stefani Switly Peginusa 1 , Sylviana J Pelealu 2 , Arnetha S Raintung 3 , Dian Puspita Sari 4 Program Studi D-IV KBG, Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Manado, Manado 1,4
Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado 2,3 E-mail: switly.peginusa@polimdo.ac.id

## Abstrak
Suatu    keharusan  bahwa  setiap  infrastruktur  yang  dibangun  harus  memperhatikan aspirasi,  kebutuhan  dan  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  semua  kelompok  pengguna dengan tujuan menciptakan rasa aman dan nyaman. Suatu infrastruktur yang responsif gender akan  dinilai  berhasil  apabila  mampu  mengakomodir  semua  kebutuhan  laki-laki,  perempuan, anak-anak, lansia, kelompok rentan secara setara dan adil. Keberadaan jalur pejalan kaki, selain mempermudah akses pejalan kaki, juga dapat menjadi sarana promosi kota yang memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi perkotaan dan mengurangi tingkat polusi akibat emisi gas buang kendaraan bermotor untuk kualitas udara yang lebih baik. Jalur pedestrian jalan Piere Tendean disepanjang jalur kawasan Boulevard on Bussiness merupakan salah satu infrastruktur PUPR yang dibangun oleh Pemerintah Kota Manado Dengan melihat prinsip pedestrian sebagai ruang publik yang digunakan untuk semua kalangan, maka sudah seharusnya infrastruktur ini dibangun  berdasarkan  kriteria  infrastruktur  responsif  gender.  Evaluasi  dilakukan  dengan menggunakan  Gender  Impact  Assestment  (GIA)  sebagai  panduan  untuk  mengukur  tingkat responsivitas gender infrastruktur PUPR dan permukiman dengan melibatkan responden yang berasal  dari  pengguna  langsung  jalur  pedestrian  tersebut.  Setelah  itu  didapati  bahwa,  jalur pedestrian terbangun secara umum belum memenuhi beberapa kriteria yang digunakan. Dari 5 (lima) kriteria yang di nilai, 2 (dua) kriteria yaitu infrastruktur untuk semua (aksesbilitas) dan kriteria  infrastruktur  ramah  lingkungan,  belum  terpenuhi.  Sehingga  masih  perlu  adanya perbaikan  dan  pengembangan  lebih  lanjut  untuk  memenuhi  standar  infrastruktur  responsif gender.
Kata kunci : infrastruktur responsif gender, jalur pedestrian, ramah gender,

## Abstract
It is a must that any infrastructure built must pay attention to the aspirations, needs and problems associated with all user groups with the aim of creating a sense of security and comfort. A gender-responsive infrastructure will be considered successful if it is able to accommodate all the  needs  of  men,  women,  children,  the  elderly,  vulnerable  groups  equally  and  fairly.  The existence of pedestrian paths, in addition to facilitating pedestrian access, can also be a means of  city  promotion  which  has  a  positive impact  on improving the urban  economy and  reducing pollution levels due to motor vehicle exhaust emissions for better air quality. The Piere Tendean pedestrian street along the Boulevard on Business area is one of the PUPR infrastructure built by the Manado City Government. By looking at the pedestrian principle as a public space that is used  for  all  groups,  this  infrastructure  should  have  been  built  based  on  gender  responsive
infrastructure criteria. The evaluation was carried out using the Gender Impact Assessment (GIA) as a guide to measure the level of gender responsiveness of PUPR infrastructure and settlements by involving respondents from direct users of the pedestrian path. Afterwards it was found that, the  pedestrian  paths  built  in  general  did  not  meet  several  of  the  criteria  used.  Of  the  5  (five) criteria  assessed,  2  (two)  criteria,  namely  infrastructure  for  all  (accessibility)  and environmentally friendly infrastructure criteria, have not been met. So that there is still a need for improvement and further development to meet gender responsive infrastructure standards. Keywords: gender responsive infrastructure, pedestrian paths, gender friendly,

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  sarana  umum  yang  responsif  gender  merupakan  satu  cara  untuk menyediakan  infrastruktur  yang  bisa  mengakomodir  kebutuhan  semua  elemen  pengguna termasuk kelompok rentan dan berkebutuhan khusus. Isu kesetaraan gender dalam pembangunan dipahami  sebagai  suatu  kondisi  dimana  setiap  kelompok  masyarakat  memperoleh  kesempatan serta hak dalam berperan dan berpartisipasi serta menikmati pembangunan. Namun, jika melihat kondisi  yang  ada,  pembangunan  infrastruktur  yang  dilakukan  masih  mengasumsikan  bahwa setiap  pengguna  memiliki  kebutuhan  yang  sama  atau  netral  gender,  sehingga  baik  laki-laki maupun perempuan menerima manfaat yang sama. Gender Infratruktur PUPR merupakan seluruh kebijakan/program/kegiatan  bidang  infrastruktur  PUPR  yang  memperhatikan  perbedaan kebutuhan,  hambatan/kesulitan,  aspirasi  kelompok  laki-laki  dan  perempuan  termasuk  lansia, penyandang  disabilitas,  anak-anak,  kelompok  rentan  dan  lainnya.  Dalam  perkembangannya, gender bukan hanya berbicara tentang laki-laki dan perempuan, melainkan berkembang dengan definisi yang lebih luas, yaitu gender + dengan menambahkan kelompok berkebutuhan khusus seperti anak-anak, lanjut usia, kelompok rentan (ibu hamil dan orang dengan keterbatasan fisik) (Kemen  PUPR,  2013).  Konsep  responsif  gender  adalah  pendekatan  penyediaan  kebutuhan seluruh lapisan masyarakat untuk dapat diperlakukan secara adil (Esariti & Dewi, 2016; Esariti dkk, 2020).
Dengan  melihat  hal  tersebut,  akan  menjadi  keharusan  bahwa  setiap  infrastruktur  yang dibangun harus memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan yang berhubungan dengan semua kelompok pengguna dengan tujuan menciptakan rasa aman dan nyaman. Sehingga suatu infrastruktur yang responsif gender akan dinilai berhasil apabila mampu mengakomodir semua kebutuhan laki-laki, perempuan, anak-anak, lansia, kelompok rentan secara setara dan adil.
Aktivitas berjalan kaki merupakan bagian dari sistem transportasi perkotaan, dimana orang akan memilih berjalan kaki untuk jarak tempuh yang dekat dan untuk menghemat biaya. Salah satu infrastruktur yang digunakan untuk mobilitas pejalan kaki yaitu pedestrian atau jalur pejalan kaki. Keberadaan jalur pejalan kaki, selain mempermudah akses pejalan kaki, juga dapat menjadi sarana promosi kota yang memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi perkotaan dan mengurangi tingkat polusi akibat emisi gas buang kendaraan bermotor untuk kualitas udara yang lebih baik.
Peraturan pemerintah no. 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, pasal 21 ayat (3) huruf i, menegaskan bahwa perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota yang memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan pejalan kaki untuk menjalankan fungsi kota sebagai pusat pelayanan sosial, ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.  Menurut  Peraturan    Menteri    Pekerjaan    Umum    dan    Perumahan    Rakyat  Nomor 14/PRT/M/2017  jalur  pedestrian  merupakan  jalur  yang  digunakan  oleh  pejalan  kaki  atau
pengguna kursi roda secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.
Jalur pedestrian merupakan suatu sarana untuk pengguna jalan, untuk melakukan aktivitas dan pergerakan mencapai suatu tempat. Secara fisik jalur ini terletak pada sisi pinggir jalan raya atau ruang transisi yang menghubungkan bangunan dengan jalan raya. Biasanya dibangun sejajar dengan  sumbu  jalan  dan  lebih  tinggi  dari  permukaan  perkerasan  jalan  untuk  menjamin keselamatan  pejalan  kaki.  Keberadaan  jalur  pedestrian  yang  awalnya  berfungsi  sebagai  jalur penghubung antar bangunan, harus diperhatikan sebagai suatu tempat orang melakukan aktivitas, sehingga keberadaannya perlu direncanakan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas publik, seperti olahraga,  rekreasi  dan  media  interaksi  sosial.  Jalur  pejalan  kaki  dibangun  untuk  memberikan manfaat maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran penggunanya.
Dengan  melihat  prinsip  pedestrian  sebagai  ruang  publik  yang  digunakan  untuk  semua kalangan, maka sudah seharusnya dibangun berdasarkan kriteria infrastruktur responsif gender. Infrastruktur responsif gender dapat berupa pengadaan fisik atau pengubahan dan rekayasa desain sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk beraktivitas dalam ruang terbuka publik (Widyastuti & Agustin,  2019).  Tantangan  dalam  perencanaan  dan  perancangan  kota  adalah  bagaimana mengintegrasikan gender dalam program pembangunan (Moser, 2016; Horelli, 2017) Terdapat 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi dalam perencanaan dan pembangunan, dan apabila ada kriteria yang tidak terpenuhi, maka hal tersebut harus menjadi perhatian bersama. Kriteria-kriteria yang dimaksud, adalah:
1. Infrastruktur untuk semua.
Infrastruktur yang ada harus bisa dimanfaatkan oleh kelompok gender secara universal dan tidak  memerlukan  adaptasi  atau  perlakuan  khusus.  Hal  ini  dimaksud,  bahwa  dalam memanfaatkan jalur pedestrian, pengguna dapat melalui jalur tersebut secara mudah, mandiri atau tanpa bantuan orang lain. Sebagai contoh, tersedianya jalur khusus tuna netra, sehingga dapat dilalui dengan mudah tanpa harus bergantung dari tuntunan orang lain. Begitu juga dengan tinggi kerb antara jalan dan trotoar, jika terlalu tinggi maka tidak akan mudah untuk dilalui bagi kelompok lansia dan wanita hamil. Sementara ruang gerak yang dibutuhkan bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kruk maupun tongkat, yaitu minimal 90-95 cm. Sehingga  dengan  kondisi  eksisting  yang  ada,  baik  disabilitas  dengan  kursi  roda  maupun dengan kruk dan tongkatpun akan kesulitan untuk melewati portal tersebut, sekalipun dengan pemandu.
2. Infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan semua orang.
Kebutuhan  semua  orang  terhadap  sarana  umum,  seperti  jalur  pedestrian,  pada  umumnya sama,  hanya  saja  cara  pemenuhannya  yang  berbeda.  Contohnya,  laki-laki  menggunakan infrastruktur  jalan  untuk  mencapai  tempat  kerjanya  dengan  lebih  mengutamakan  jaminan kecepatan  dan  keamanan,  sedangkan  perempuan  menggunakan  jalan  untuk  melakukan banyak kegiatan ke banyak tempat dalam sekali perjalanan (Kunieda, Gauthier, 2007). Dari hal  tersebut  terlihat  bahwa  setiap  kelompok  memiliki  perbedaan  kebutuhan,  sehingga infrastruktur yang dibangun harus merespon perbedaan kebutuhan tersebut.
3. Infrastruktur yang aman.
Secara umum, rasa aman dapat diartikan bebas dari gangguan dan bahaya, terlindung dan tentram, sehingga berhubungan dengan jaminan kesehatan, stabilitas, struktur, perlindungan, dan terhindar dari rasa cemas dan takut. Infrastruktur yang dibangun harus menumbuhkan rasa  aman  pada  saat  digunakan  oleh  semua  kelompok,  seperti  tersedianya  jalur penyebrangan, lampu dan marka jalan.
4. Infrastruktur yang nyaman.
Perasaan  nyaman  pada  manusia  ditimbulkan  oleh  perasaan  aman  dan  tentram,  sehingga indikator  infrastruktur  yang  aman  dan  nyaman  memiliki  hubungan  satu  sama  lain. Infrastruktur yang aman pada saat digunakan, yang bebas dari ancaman dan gangguan, akan memberikan  rasa  nyaman  bagi  pengguna  saat  melakukan  aktivitasnya.  Contohnya  untuk infrastruktur  jalur  pedestrian,  harus  memperhatikan  tinggi  dan  bentuk  fisik  lantai.  Lantai yang terlalu tinggi akan menyulitkan pengguna untuk kelompok tertentu, seperti perempuan dan lansia, untuk menaiki lantai jalur pedestrian tersebut.
5. Infrastruktur yang ramah lingkungan.
Yang dimaksud dengan infrastruktur ramah lingkungan adalah bangunan atau fasilitas fisik yang dibangun atau dikembangkan yang memberikan kemudahan bagi suatu kelompok atau komunitas masyarakat untuk memanfaatkanya sesuai dengan tujuan pembangunan fasilitas tersebut.  Infrastruktur  yang  dibangun  selain  bisa  memenuhi  kebutuhan  semua  kelompok pengguna, harus juga memberikan kemudahan pada saat menggunakannya.
Jalur  pedestrian  jalan  Piere  Tendean  merupakan  salah  satu  infrastruktur  PUPR  yang dibangun  oleh  Pemerintah  Kota  Manado,  selain  menambah  kemudahan  akses  pejalan  kaki sepanjang jalur kawasan Boulevard on Bussiness juga untuk merubah wajah kawasan perkotaan. Infrastruktur ini mulai dibangun sejak Agustus tahun 2022 dan rampung serta bisa digunakan di awal  tahun  2023.  Sebagai  infrastruktur  umum,  sangat  diharapkan  jalur  pedestrian  ini  dapat digunakan oleh semua kelompok pengguna termasuk kelompok gender + dengan memperhatikan kriteria pembangunan yang ada, sebagai infrastruktur responsif gender.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  menggunakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode insidental sampling . Pemilihan responden dilakukan dengan metode insidental  sampling yaitu  responden  ditentukan  dengan  memilih  siapa  pengguna pedestrian yang kebetulan dijumpai dan terbiasa berjalan kaki disepanjang Jalan Piere Tendean serta sesuai dengan karakteristik sampel dari penelitian ini. Karakteristik sampel yang ditentukan pada penelitian ini adalah pengertian gender berdasarkan Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2013  yaitu  bukan  hanya  laki-laki  dan  perempuan  tetapi  dengan  menambahkan  kelompok berkebutuhan khusus seperti anak-anak, orang lanjut usia, dan kelompok rentan (ibu hamil dan orang  dengan  keterbatasan  fisik).  Penelitian  ini  dilakukan  pada  jalur  pedestrian  Jalan  Piere Tendean Kawasan Boulevard on Business dengan membagi daerah tinjauan ini kedalam 3 (tiga) segmen. Segmen 1 (Satu) mencakup jalur pedestrian dari Dinas PM-PTSP sampai pada Jembatan Mantos-Megamas. Segmen 2 (Dua) mencakup jalur pedestrian dari Jembatan Mantos-Megamas sampai  pada Manado  Trade  Center (MTC).  Segmen  3  (Tiga)  mencakup  jalur  pedestrian  dari Manado Trade Center (MTC) sampai pada pintu keluar kawasan Megamas. Responden dalam penelitian  ini  berjumlah  202  orang  terdiri  dari  responden  di  Segmen  1  berjumlah  70  orang, responden  di  Segmen  2  berjumlah  62  orang  dan  responden  di  Segmen  3  berjumlah  70  orang. Berdasarkan jenis kelamin responden terdiri dari 104 orang Laki-laki dan 98 orang Perempuan. Responden dari kelompok rentan sesuai dengan klasifikasi diatas berjumlah 13 orang.
Gambar 1. Grafik Karakteristik Responden
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu data primer dan sekunder. Data sekunder adalah data-data mengenai peraturan dan undang-undang tentang jalur pejalan  kaki  dan  dari  penelitian  sejenis  terdahulu.  Data  ini  diperoleh  dari  studi  pustaka.  Data primer merupakan data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah  tanggapan  secara  langsung  menggunakan  kuesioner  yang  disebarkan  pada  pejalan  kaki yang sedang berjalan di trotoar jalan. Hal ini bertujuan untuk tidak menghilangkan pengalaman yang  dirasakan  saat  berjalan  kaki,  sehingga  responden  dapat  langsung  merasakan  tingkat kepuasan dari elemen-elemen pembentuk jalur pejalan kaki sepanjang jalan Piere Tendean saat mengisi kuesioner. Tanggapan responden yang berisi tentang evaluasi manfaat jalur pedestrian, terhadap pemenuhan kebutuhan, kesulitan dan aspirasi pejalan kaki berdasarkan Gender Impact Assessment (GIA).  GIA  merupakan  panduan  untuk  mengukur  tingkat  responsivitas  gender infrastruktur PU dan permukiman dengan menilai apakah kebijakan/keputusan yang diambil telah mempertimbangkan  kriteria-kriteria  responsivf  gender  atau  justru  memberikan  dampak ketidakadilan  dan  menyulitkan  kelompok  gender  tertentu.  Selain  menggunakan  GIA  juga dilakukan observasi kondisi eksisting lapangan dan wawancara kepada pengguna jalur ini untuk mengetahui beberapa alasan terkait penggunaan jalur pedestrian ini.
Selanjutnya,  data  hasil  kuesioner  dianalisis  deskriptif  untuk  menganalisis  implementasi pedoman GIA pada kondisi real di lapangan. Kemudian dikeluarkan rekomendasi dan rencana tindak terhadap pemanfaatan jalur pedestrian di jalan Piere Tendean.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  panduan  GIA,  hal  pertama  yang  harus  dilakukan  adalah  menilai  apakah  jalur pedestrian yang ditinjau dalam tahap perencanaanya menggunakan peraturan atau dokumen yang mengakomodir isu terkait infrastruktur responsif gender. Berdasarkan data yang didapat, dalam tahap  perencanaan  menggunakan  Permen  PUPR  no  03/PRT/M/2014  tentang  Pedoman Perencanaan,  Penyediaan,  dan  Pemanfaatan  Prasarana  dan  Sarana  Jaringan  Pejalan  Kaki  di Kawasan Perkotaan. Dalam lampiran peraturan ini, pada Bab II Ketentuan Perencanaan Prasarana
0 50 100 150 200 Umur (Thn) 5-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 Anak - Anak Ibu Hamil Lanjut Usia Umum
dan  Sarana  Jaringan  Pejalan  Kaki,  dalam  prinsip  dan  kriteria  ideal  berdasarkan  pertimbangan kepekaan  pejalan  kaki, mengharuskan  jaringan  pejalan  kaki  yang  dibangun  dapat  diakses  oleh seluruh  pengguna,  termasuk  pejalan  kaki  dengan  berbagai  keterbatasan  fisik,  antara  lain menggunakan  perencanaan  dan  desain  universal.  Selain  itu,  dalam  peraturan  ini  juga  terdapat standar teknis yang mengatur terkait ketersediaan jalur yang dilengkapi dengan rambu dan marka pejalan  kaki  berkebutuhan  khusus.  Setelah  melihat  bahwa  peraturan  yang  digunakan  sudah memperhatikan kebutuhan gender, maka pedoman yang dipakai dapat dikatakan sudah responsif gender  sehingga  diharapkan  jalur  pedestrian  yang  terbangun  juga  telah  memenuhi  kebutuhan gender tanpa mengubah pola perilaku pejalan kaki pada jalur pedestrian (Widiyono, 2016).
Selanjutnya,  analisis  dilakukan  terhadap  jalur  pedestrian  yang  terbangun,  dengan meninjau  tahap  pemanfaatannya,  melalui  survei  lapangan  dan  kuesioner  yang  ditujukan  untuk pengguna  jalur  pedestrian  tersebut.  Analisa  dilakukan  terhadap  5  (lima)  kriteria  infrastruktur responsif gender, yaitu:
1. Infrastruktur untuk semua.
Sesuai  hasil  pengamatan  dilapangan,  didapatkan  bahwa  jalur  pedestrian  yang  terbangun, belum  memenuhi  aksesibilitas  untuk  semua  pengguna,  khususnya  pengguna  kursi  roda. Keberadaan portal yang digunakan untuk mencegah masuknya pengendara sepeda motor ke jalur  pedestrian,  juga  menyulitkan  bagi  kursi  roda  untuk  melewati  portal  tersebut,  karena jarak antar portal umumnya hanya 35 cm, sedangkan ruang gerak yang dibutuhkan untuk jalur  kursi  roda  sesuai  dengan  Pedoman  Perencanaan  Teknis  Fasilitas  Pejalan  Kaki  no 02/SE/M/2018, yaitu minimal 80 cm tanpa pergerakan tangan.
2. Infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan setiap orang.
Salah  satu indikator  yang digunakan  terkait  pemenuhan  kebutuhan  yaitu  konektivitas  dan aksesibilitas  (waktu  tempuh  singkat  dan  jarak  yang  pendek).  Berdasarkan  hasil  kuesioner yang didapat dari pengguna, sejumlah 87% responden menyatakan bahwa jalur pedestrian ini  sudah  memenuhi  kebutuhan  perjalanannya.  Namun,  kondisi  yang  ditemui  dilapangan, jumlah  pengguna  jalur  ini,  khususnya  pada  segmen  2  dan  3  masih  kurang  dibandingkan dengan pejalan kaki yang menggunakan koridor ruko di sekitar segmen yang ditinjau. Hasil wawancara  yang  didapat,  sebagian  besar  pengguna  memilih  jalur  koridor  karena  lebih nyaman (terlindung dari panas dan hujan).
3. Infrastruktur yang aman.
Untuk indikator ini, hal yang ditinjau meliputi:
a. Bebas  hambatan/ancaman.  Sebanyak  92%  pengguna  menyatakan  tidak  ada hambatan/ancaman  dalam  menggunakan  jalur  tersebut,  sementara  sisanya  berpendapat adanya hambatan seperti letak tiang listrik dan papan iklan yang masuk ke jalur pedestrian tersebut. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini, letak tiang papan iklan berada tepat di jalur guiding block . Sementara berdasarkan teori Carlson dan Schwarz terdapat beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk pelayanan umum jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas, diantaranyakunie: kemudahan dan keamanan. Jika melihat kedaaan yang ada, dibeberapa  titik  sesuai  hasil  pengamatan,  adanya  hambatan  pada  jalur guiding  block , tentunya  akan  membahayakan  pengguna.  Tentunya  hal  ini  tidak  memenuhi  kebutuhan dari  pengguna  berkebutuhan  khusus  untuk  bergerak  aman,  mudah,  nyaman  dan  tanpa hambatan  (Hasanah,  2017).  Selain  itu,  untuk  kemudahan  penyandang  disabilitas,  jalur pedestrian  yang  menyediakan guiding  block harus  informatif  dan  sesuai  untuk memberikan arahan dan gambaran yang jelas bagi penggunanya (Desetyaningrum & Sari, 2021).
Gambar 2. Letak portal pencegah masuknya kendaraan roda dua dan tiang papan iklan yang menghalangi guiding block
b. Beda tinggi antara trotoar dan jalan. Berdasarkan pedoman teknis yang ada, tinggi kerb pemisah antara jalan dan jalur pejalan kaki, adalah 15 cm, dan jika dibandingkan dengan kondisi yang ada, tinggi kerb eksisting sebesar 30 cm. Walaupun kondisi ini tidak sesuai dengan standar teknis, tetapi 78% responden menyatakan kondisi yang ada tidak curam dan mudah dilalui, sehingga kondisi kerb tidak mengganggu pengguna pedestrian.
c. Ketersediaan  lampu  penerangan  yang  cukup  terang.  Hal  ini  berhubungan  dengan  rasa aman  terhadap  potensi  terjadinya  tindakan  kriminalitas  di  jalur  tersebut.  Sebesar  96% responden menyatakan lampu penerangan yang ada cukup terang, sehingga menimbulkan perasaan aman bagi pengguna.
d. Tersedianya tempat penyebrangan jalan yang terkoneksi dengan jalur pedestrian. Sesuai dengan  kondisi  yang  ada,  terdapat  beberapa  fasilitas  penyebrangan  yang  ada  disekitar lokasi  tinjauan,  dengan  jumlah  responden  sebesar  77%  menyatakan  fasilitas  tersebut, aman digunakan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas
4. Infrastruktur yang nyaman.
Terdapat beberapa indikator yang disurvei untuk memenuhi kriteria ini, antara lain lebar jalur pedestrian  yang  memudahkan  akses  jalan,  bebas  dari  debu  dan  sampah  dan  kondisi permukaan lantai yang mudah dilalui. Pada umumnya responden menyatakan bahwa lebar jalur yang ada dengan variasi ukuran 200 – 600 cm, bisa dilalui dengan mudah tanpa saling mengganggu antara pengguna satu dengan yang lain. Tersedianya tempat sampah di lokasi dan  permukaan  lantai  yang  bertekstur  sehingga  tidak  licin  pada  saat  hujan  membuat pengguna  merasa  nyaman  menggunakan  infrastruktur  ini.  Kemudian  dengan  tersedianya tempat duduk di jalur yang ada, memberikan ruang bagi pengguna yang ingin beristirahat sejenak dalam perjalanannya.
5. Infrastruktur yang ramah lingkungan.
Kriteria ini berbicara tentang kemudahan dalam pemanfaatan bagi semua pengguna sesuai dengan  fungsi  dari  fasilitas  tersebut.  Karena  sering  ditemui  infrastruktur  yang  dibangun
meskipun  sudah  memenuhi  kebutuhan  semua  kelompok,  namun  tidak  memberikan kemudahan  dalam  pemanfaatannya.  Pada  daerah  tinjauan  ditemui  bahwa,  jalur  untuk disabilitas sudah tersedia, namun didapati pada lokasi-lokasi tertentu, jalur tersebut tidak bisa dilalui  karena  terhalang  oleh  tiang  listrik  dan  papan  iklan.  Sehingga  membahayakan  bagi pengguna yang ada.
Gambar 3. Ketersediaan lampu penerangan yang cukup
Secara  keseluruhan,  hasil yang  didapat  dari  kuesioner  terhadap  pengguna  jalur pedestrian yang ditinjau, disajikan pada grafik Gambar 4 di bawah ini.
Gambar 4. Grafik Tingkat Responsivitas Gender Jalur Pedestrian Jalan Piere Tendean, Manado
0 20 40 60 80 100 Keamanan Kenyamanan Aksesbilitas Ramah Lingkungan Kebutuhan Total Responsivitas Gender Gender Impact Assessment L P
Berdasarkan  grafik  diatas  yang  merupakan  hasil  analisis  dari  pengamatan  langsung dilapangan  dan  data  kuisioner.  Didapati  bahwa  terdapat  (2)  dua  kriteria  infrastruktur  ramah gender yang belum terpenuhi, yaitu kriteria infrastruktur untuk semua, seperti keterbatasan akses pengguna  berkebutuhan  khusus  terutama  penyandang  disabilitas.  Sementara  jika  melihat pedoman yang ada hal ini penting untuk memberikan aksesbilitas bagi semua orang. Dan kriteria ramah lingkungan, yang dikarenakan jalur guiding block untuk penyandang disabilitas netra tidak aman dilalui akibat adanya halangan tiang papan iklan yang berada tepat di jalur tersebut. Hal ini dikemukakan  juga  dalam  penelitian  Sembor  dkk (2016).  Untuk  kriteria yang  belum terpenuhi, membutuhkan  analisa  lebih  lanjut  dengan  tujuan  menghasilkan  rencana  tindak  lanjut  sebagai rekomendasi perbaikan, seperti pada Tabel 1.
Berdasarkan  Tabel  1,  pada  kriteria  aksesbilitas  dan  ramah  lingkungan,  permasalahan utama  yaitu  kemudahan  akses  bagi  penyandang  disabilitas,  dimana  kondisi  yang  ada menimbulkan dampak yang mengakibatkan kesulitan untuk melalui portal penghalang roda dua yang  digunakan,  sehingga  memaksa  pengguna  yang  disabilitas  menggunakan  badan  jalan  dan membahayakan  bagi  pengguna  saat  melalui  jalur  pedestrian  tersebut.  Hal  ini  menimbulkan konsekuensi  yang  harus  dilakukan  seperti  memindahkan/mengatur  kembali  portal  penghalang dan  memindahkan/mengatur  ulang  letak  tiang  papan  iklan  yang  menghalangi.  Rekomendasi rencana tindak yang perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas di atas, memerlukan kerja sama dari  lintas  sektor  untuk  menciptakan  jalur  pedestrian  ideal  yang  memenuhi  semua  kriteria infrastruktur  responsif  gender  dengan  memperhatikan  faktor  penting  berkaitan  dengan keselamatan, keamanan dan konektivitas pejalan kaki (Irfani, 2020).
Tabel 1. Analisis GIA Jalur Pedestrian (Studi Kasus Jalan Piere Tendean Kawasan Boulevard on Business )
N o Kriteria Yang Belum Responsif Gender Permasalahan Eksisting Perkiraan Dampak Implikasi/ Konsekuensi Prioritas Tindakan Kemungkinan Lintas Sektor Rencana Tindak 1 Aksesbili tas Tidak Ada Fasilitas Untuk pengguna kursi roda 1. Memaksa pengguna yang disabilitas menggunakan badan jalan 2. Membahayakan keselamatan pengguna Mengubah desain portal dengan yang bisa dilalui oleh kursi roda 1. Merenovasi penempatan portal yang ada sesuai dengan ukuran yang bisa dilalui kursi roda 2. Memindahkan / mengatur ulang letak tiang papan iklan yang menghalangi guiding block untuk pengguna tunanetra. Desain perencanaan perlengkapan jalan dapat dikoordinasik an dengan pihak pengembang agar supaya pemindahan tiang papan iklan dapat dilakukan. 1. Memindahka n/mengatur kembali  letak portal yang ada. 2. Memindahka n  /  mengatur letak tiang papan iklan yang menghalangi guiding block
3. Melibatkan seluruh kelompok pengguna dalam FGD desain jalur pedestrian.
2 Ramah Lingkung an Memiliki jalur  khusus untuk tunanetra tetapi terhalang tiang papan iklan 1. Memaksa pengguna yang disabilitas menggunakan badan jalan 2. Membahayakan keselamatan pengguna Memindahk an/ mengatur ulang letak tiang papan iklan yang menghalangi jalur guiding block

## 4. KESIMPULAN
Sesuai  dengan  hasil  evaluasi  yang  dilakukan  pada  infrastruktur  jalur  pedestrian  yang terbangun pada jalan Pierre Tendean Kawasan Boulevard on Business Kota Manado, berdasarkan kriteria  responsif  gender  didapati  bahwa  perencanaan  yang  dilakukan  sudah  menggunakan pedoman atau standar peraturan yang mengakomodir terkait Infrastruktur yang responsif gender. Dari 5 (lima) kriteria yang di nilai, 2 (dua) kriteria yaitu infrastruktur untuk semua (aksesbilitas) dan  kriteria  infrastruktur  ramah  lingkungan,  belum  terpenuhi.  Hal  ini  disebabkan  oleh  belum terpenuhinya  aspek  kemandirian  dalam  penggunaan  infrastruktur  untuk  kebutuhan  kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas netra dan pengguna kursi roda. Sementara itu untuk kriteria kebutuhan,  keamanan  dan  kenyamanan  sebagian  besar  responden  menilai  bahwa  infrastruktur tersebut  telah  memenuhi.    Berdasarkan  observasi  yang  dilakukan,  ditemukan  bahwa  masih banyak  pejalan  kaki  yang  memilih  jalur  sepanjang  koridor  ruko  kawasan  megamas  yang terlindungi  dari  panas  dan  hujan  dibandingkan  dengan  jalur  pedestrian  yang  telah  disediakan. Untuk kriteria yang belum terpenuhi perlu dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang ada,  agar  jalur  pedestrian  tersebut  dapat  digunakan  oleh  semua  kalangan  termasuk  kelompok rentan.

## DAFTAR PUSTAKA
________.,  (2021), Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun  2021  tentang  Penyelenggaraan Penataan Ruang .
Desetyaningrum, I., Sari, SR., (2021), Optimalisasi Jalur Pedestrian Bagi Pengguna Disabilitas di Jalan Imam Bonjol Semarang, Jurnal Arsitektur ZONASI , No:3, Volume 4, 378-387.
Esariti,  L.,  Dewi,  DIK.,  (2016),  Pendekatan  Responsif  Gender  Dalam  Penyediaan  Sarana Lingkungan Perkotaan, Ruang , No:2(4), 324-330.
Esariti, L., Ariyanti, K.E., Putri, M.D., (2020), Penyediaan  Fasilitas  Responsif  Gender  Pada Ruang Terbuka Publik Di Kota Lama Semarang, Jurnal Riptek , No:2, Volume 14, 108- 114.
Hasanah,  Budi.,  (2017),  Pelayanan  Aksesbilitas  Jalan  Umum  (Jalur  Pedestrian)  Bagi Penyandang  Disabilitas  (Studi  Kasus  di  Kota  Serang), Jurnal  IJTIMAIYA ,  No:1,
Volume 1, 61-78.
Horelli, L., (2017), Engendering urban planning indifferent contexts – successes constraints and consequences , European Planning Studies , 1 – 18.
Irafani, S.A., (2020), Indeks Kenyamanan Jalur Pedestrian Berbasis Kebutuhan Pejalan Kaki Di Kota Makassar, Tesis, Sekolah Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar. Kementerian  PUPR.,  (2018), Pedoman Perencanaan  Teknis  Fasilitas  Pejalan  Kaki ,
No.02/SE/M/2018, Jakarta.
Kementerian PUPR., (2014), Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan , No.03/PRT/M/2014, Jakarta Kementerian PUPR., (2013), Gender Impact Assesment-Solusi Mengukur Tingkat Responsivitas Gender Infrastruktur PU dan Permukiman , Balitbang PU, Jakarta Kementerian PUPR., (2017), Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung , No.14/PRT/M/2017, Jakarta.
Kunieda.,  Gauthier.,  (2007), Gender  and  Urban  Transport:  Smart  and  Affordable , Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH.
Moser, C.O.N., (2016), Gender transformation in a new global urban agenda: challenges for Habitat III and beyond ., Environment and Urbanization , 29(Habitat III), 221–236.
Rohmawati,  T.,  Natalia,  TW.,  (2018),  Tingkat  Kepuasan  Pejalan  Kaki  Terhadap  Trotoar  di Kota Bandung, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , No:2, Vol. VIII.
Sembor,  A.,  Egam,  P.P.,  Waani,  J.O.,  (2016),  Evaluasi  Jalur  Pedestrian  Bagi  Tunanetra Terhadap Persyaratan Teknis Di Koridor Jalan Sam Ratulangi Kota Manado, Jurnal Arsitektur Daseng , No:1, Vol.5, 104-115. Sugiyono.,  (2016), Metode  Penelitian  dan  Pengembangan (Research and  Development/R&D) , Alfabeta, Bandung.
Widiyono, S., (2016), Tingkat Pelayanan Jalur Pedestrian Di Jalan Utama Kecamatan Gedangan Sidoarjo, Tesis, Fakultas Teknik Sipil, Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional, Malang.
Widyastuti, Y., Agustin, H., (2019), Gender Responsiveness on Public Facilities in Terminal Type  A  of  Pakupatan,  Serang  City , International  Conference  of  Democratisation  in Southeast Asia , 367(ICDeSA), 217-220.