Januari 2022 Vol. 3 No. 1

## Pandangan  Hukum  Islam  Tentang  Sewa-menyewa  Tanah  Dengan  Sistem Pembayaran Panen

## Ikmal, Arif Rahman
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ikmalanakhukum@gmail.com

## Abstrak
Jurnal  ini  membahas  tentang  “Pandangan  hukum  Islam  tentang  sewa  menyewa  tanah  dengan sistem pembayaran panen di kelurahan Patte’ne kabupaten Takalar”. Sewa menyewa termasuk dalam  hukum  perikatan  karena  dalam  sewa  menyewa  minimal  terdapat  dua  pihak  yang mengadakan  perjanjian,  satu  pihak  menyatakan  sanggup  untuk  memberikan  sesuatu  dan  pihak lainnya  mengikatkan  diri  dalam  suatu  kesepakatan  untuk  saling  membantu  memenuhi kebutuhannya  masing-masing.  Begitu  juga  dengan  kebiasaan  yang  berlaku  di  Kelurahan Patte’ne kabupaten Takalar, mereka sering mengadakan transaksi sewa menyewa tanah dengan sistem  pembayaran  panen  jadi  merugikan  pihak  penyewa  dikarenakan  sistem  pembayaran tersebut tidak ada kejelasan. Penelitian ini dilakukan secara field research atau penelitian yuridis empiris.  Dengan  pendekatan  yuridis  sosiologis  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Adapun sumber  data  dalam  penelitian  ini,  yaitu:  Data  primer,  data  sekunder  dan  penelusuran  berbagai literatur  atau  referensi.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Teknik  pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  melalui  tiga tahapan,  yaitu:  identifikasi  data,  reduksi  data,dan  editing  data.  Jenis  penelitian  ini  adalah penelitian  lapangan  (field  Research)  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  normative. penelitian  deskriptif  normative  adalah  penelitian  yang  bertujuan  menggambarkan  secara  tepat sifat-sifat  sesuatu,  individu,  gejala,  keadaan  atau  kelompok  tertentu.  Berdasarkan  penelitian yang digunakan di  atas, dapat  disimpulkan bahwa dalam pelaksanaanya akad dilakukan secara lisan  tidak  ada  kesepakatan  secara  tertulis  kedua  belah  pihak  mendasarkan  pada  rasa  saling percaya  antara  satu  dengan  yang  lain  dan  mereka  mengadakan  transaksi  sewa  menyewa  tanah dengan  sistem  pembayaran  panen  jadi  merugikan  pihak  penyewa  dikarenakan  sistem pembayaran  tersebut  tidak  ada  kejelasan,  bila  terjadi  bencana  atau  kerugian  maka  hal  ini menjadi tanggung jawab yang kedua belah pihak. Pelaksanaan sewa tanah di Kelurahan Patte’ne kabupaten Takalar tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah.
Kata Kunci: Hukum Islam, Sewa-menyewa, Sistem Pembayaran Panen.

## Abstract
This  journal  discusses  "Islamic  legal  views  on  land  rent  with  a  harvest  payment  system  in Patte'ne  village,  Takalar  district".  Leasing  is  included  in  the  law  of  engagement  because  in  a lease there are at least two parties who enter into an agreement, one party states that he is able to give something and the other party binds himself in an agreement to help each other meet their respective  needs.  Likewise  with  the  prevailing  custom  in  Patte'ne  Village,  Takalar  Regency, they often hold land lease transactions with a harvest payment system, so it is detrimental to the tenants because the payment system is not clear. This research was conducted by field research or empirical juridical research. With a sociological juridical approach and a statutory approach. The sources of data in this study, namely: Primary data, secondary data and searches of various literatures  or  references.  Data  collection  methods  used  are  observation,  interviews,  and documentation.  Data  processing  and  analysis  techniques  are  carried  out  through  three  stages, namely:  data  identification,  data  reduction,  and  data  editing.  This  type  of  research  is  a  field research  using  a  normative  descriptive  method.  normative  descriptive  research  is research  that aims  to  accurately  describe  the  characteristics  of  a  particular  thing,  individual,  symptom, situation  or  group.  Based  on  the  research  used  above,  it  can  be  concluded  that  in  the implementation  of  the  contract  carried  out  verbally  there  is  no  written  agreement  between  the two parties based on mutual trust with one another and they enter into a land lease transaction with a harvest payment system so it is detrimental to the tenant because the payment system is not  clear,  in  the  event  of  a  disaster  or  loss  then  this  is  the  responsibility  of  both  parties.  The implementation  of  the  land  lease  in  Patte'ne  Village,  Takalar  Regency  does  not  meet  the requirements in the land lease contract.
Keywords : Islamic Law, Leasing, Harvest Payment System.

## Pendahuluan
Tanah adalah kulit bumi tempat tumbuhan hidup. Tanah juga mempunyai arti bagian kerak bumi yg tersusun dari miniral dan bahan organik. 1 Tanah sangat viral peranannya bagi semua  kehidupan  di  bumi  karena  tanah  mendukung  kehidupan  tumbuhan  dengan menyediakan  hara  dan  air  sekaligus  sebagai  penopang  akar.  Struktur  tanah  yang  berongga- rongga  juga  menjadi  tempat  yang  baik  bagi  akar  untuk  bernafas  dan  tumbuh.  Tanah  juga menjadi habitat bagi hewan darat untuk hidup dan bergerak.
Dalam  studi  hukum  Islam,  hukum  pertanahan  dikenal  dengan  istilah  Ahkam  Al- Aradhi. 2 Pada umumnya para ahli hukum Islam membahas hukum pertanahan ini dalam studi mereka mengenai pengelolaan harta benda oleh negara. Para ahli hukum ini misalnya Imam Abu  Yusuf  (w.  193  H)  dengan  kitabnya  Al-Kharaj,  Imam  Yahya  bin  Adam  (w.  203  H) dengan  kitabnya  Al-Kharaj,  dan  Imam  Abu  Ubaid  (w.  224  H)  dengan  kitabnya  Al-Amwal. Sebagian ulama seperti Imam Al-Mawardi (w. 450 H) membahas pertanahan dalam kitabnya AL-Ahkam Al-Sulthaniyah yang membahas hukum tata negara menurut Islam.
Menteri ATR (Agraria dan Tata Ruang) RI Sekaligus kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional),  Dr.  Sofyan  A.  Djalil,  S.H.,  M.A.,  MALD.  Menegaskan,  bahwa  Tanah  adalah karunia  TUHAN,  yang  merupakan  kebutuhan  dasar  dalam  kehidupan  manusia.  Oleh karenanya,  Pasal  33  Ayat  3  Undang-Undang  Dasar  RI  menyatakan  bahwa  bumi,  air  dan kekayaan alam yang ada didalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar- besar untuk kemakmuran rakyat. Di samping itu juga ditegaskan oleh Kementrian ATR BPN, untuk  terus  berusaha  mengawal  dan  mengimplementasikan  semangat  UUPA,  untuk menyelesaiakan permasalahan agraria dan pertanahan, yang sampai saat ini masih merupakan masalah  bagi  bangsa  Indonesia.  Sebab  ketimpangan  struktur  penguasaan,  pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah masih terjadi yang mengakibatkan masih tingginya angka kemiskinan,  pengangguran,  sengketa  dan  konflik  tanah  serta  kerusakan  lingkungan.  Sewa menyewa  tanah  dalam  bahasa  Arab  diistilakan  dengan  al-ijarat.  Menurut  pengertian  hukum Islam,  sewa  menyewa  diartikan  sebagai  suatu  jenis  akad  untuk  mengambil  manfaat  dengan jalan  menggantinya.  Dan  sewa  menyewa  tanah  ini  sudah  ada  sebelum  zaman  Rasulullah. Sewa menyewa tanah dalam hukum perjanjian Islam dapat dibenarkan baik tanah yaitu untuk pertanian atau untuk pertapakan bangunan dan kepentingan lainnya.
Hukum  Islam  adalah  kumpulan  daya  upaya  para  ahli  hukum  untuk  menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat. 3 Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu  Allah  dan  Sunnah  Rasul,  tentang tingkah  laku  manusia  mukallaf  yang  diakui  dan  di yakini mengikat semua yang beragama  Islam. 4 Sewa-menyewa menurut hukum  Islam itu di artikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. 5 Sewa- menyewa menurut hukum Islam itu di artikan sebagai suatu keseluruhan/totalitas. 6
1 Sabir  Maidin  and  Rifka  Tunnisa,  “JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  TRANSAKSI  PERBANKAN  (Studi Komparatif  Hukum Positif  Dan  Hukum Islam),” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (2020), https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
2 Muammar  Muhammad  Bakry,  “Asas  Prioritas  Dalam  Al-Maqashid  Al-Syar’iah,” AL-Azhar  Islamic  Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8, https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
3 M Hasbi Assidiqy, Falsafah Hukum Islam , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 41.
4 Muammar  Bakry  et  al.,  “ABSORPTION  OF  MODERATION  VALUE  IN  THE  FATWA  FLEXIBILITY; CASE  ON  HANDLING  A  COVID-19  CORPSE,” Istinbath;  Jurnal  Hukum  Dan  Ekonomi  Islam 20,  no.  1 (2021): 119–32, http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324.
5 Chairuman Pasaribu dan Puhrawardi K Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52
6 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa  4, (Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 224
Pembayaran  adalah  perihal  membayar,  dan  hasil  panen  adalah  pendapatan  atau pengambilan  hasil  sawah  atau  ladang. 7 Pada  zaman  yang  penuh  dengan  segala  persaingan baik pada sektor pemerintahan, perdagangan dan bidang ekonomi merupakan suatu hal yang sedang  terang  dan  menjadi  topik  perbincangan  dalam  setiap  waktu,  karena  manusia  tidak terlepas dari kehidupan berekonomi. Inilah yang menjadikan manusia senang dan sebaliknya, hal  itu  menjadikan  manusia  berselisih  antara  satu  dengan  yang  lain.  Manusia  berperan sebagai  makhluk  sosial  dalam  bidang  urusan  kemasyarakatan  atau  biasa  di  sebut  dengan muamalah.  Sebagai  makhluk  sosial,  Allah  swt  telah  menjadikan  setiap  manusia  berniat kepada yang lain untuk memenuhi niat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain. Untuk  mencapai  kemajuan  dan  tujuan  hidup  manusia  diperlukan  kerja  sama  dan  kegotong royongan  dalam  segala  hal.  Dalam  perekonomian  terdapat  suatu  perikatan/perhubungan antara satu dengan yang lain. Dimana dengan perikatan inilah menimbulkan suatu hubungan hukum antara mereka yang melakukan perikatan dalam perekonomian.
Terlepas dari itu, perikatan merupakan suatu peraturan yang diatur oleh hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lain, ada yang timbul dari persetujuan seperti jual beli,  sewa-menyewa,  persetujuan  kerja  dan  sebagainya.  Akan  tetapi  ada  pula  yang ditimbulkan  dari  ketentuan  undang  undang,  yaitu  ikatan  untuk  mengganti  kerugian  karena perbuatan  yang  merugikan  orang  lain.  Perjanjian  dalam  kehidupan  sehari-hari  tidak  akan terlepas  dari  suatu  istilah  yang  disebut  perikatan,  membeli  barang  menimbulkan  perikatan dengan penjual, dan sebaliknya menjual barang juga menimbulkan perikatan dengan pembeli. Jika pembelian dilakukan dengan utang maka perikatan itu tertulis berlangsung hingga uang dibayar  lunas.  Begitupun  sewa-menyewa  juga  tidak  akan  terlepas  dari  perikatan,  orang  yg menyewakan  menimbulkan  perikatan  dengan  penyewa  dan  penyewa  juga  menimbulkan perikatan dengan orang yang menyewakan.
Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua  orang  yang  saling  berjanji  untuk  melaksanakan  suatu  hal,  maka  dari  perjanjian  itulah timbul  suatu  perikatan  atau  hubungan  hukum  antara  kedua  belah  pihak  yang  membuat perjanjian.  Bentuk  perjanjian  berupa  suatu  perikatan  yang  mengandung  janji  atau kesanggupan yang diucapkan atau secara tertulis. Maka dari itu, kedudukan antara para pihak yang  mengadakan  perjanjian  adalah  sama  dan  seimbang.  Didalam  melakukan  suatu perjanjian tersebut harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak, yang mana terdapat istilah yang disebut ijab qabul agar perjanjian ini berjalan lancar sesuai tujuan. Dengan adanya ijab qabul ini suatu perjanjian dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang sah sesuai dengan syariat Islam.  Yang  mana  terjadi  pemindahan  suatu  kepemilikan  antara  orang  yang  satu  kepada orang  yang  lain  yang  manfaatnya  bisa  dirasakan  oleh  kedua  belah  pihak  yang  melakukan suatu perjanjian tersebut.
Dengan  demikian  maka  hubungan  antara  perikatan  dengan  perjanjian  sangat  erat karena perjanjian itu menimbulkan perikatan. Salah satu sumber perikatan adalah perjanjian maka suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena kedua belah pihak itu setuju untuk melakukan  sesuatu. 8 Dalam  Islam  perjanjian  merupakan  suatu  cara  untuk  mendapatkan  hak milik  yang  sah,  dan  secara  umum  perjanjian  ini  menjelaskam  tentang  hubungan  antara tawaran  dengan  penerimaan  yang  dikenali  sebagai  tanggung  jawab  dan  pertalian antara  dua belah  pihak  dengan  merujuk  kepada  perikatan  tertentu. 9 Adapun  salah  satu  bentuk  kegiatan manusia  dalam  lapangan  mu’amalah  adalah  sewa  menyewa  atau  kata  lainnya  ijarah  yaitu
7 Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1087.
8 Muhammad Musadi , Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata , (T.dt), h. 15
9 Kurniati  Kurniati,  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA:  Diskursus  HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati,” Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
suatu  jenis  akad  untuk  mengambil  manfaat  dengan  jalan  penggantian.  Dalam  melakuakan aktifitas mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa adanya orang lain.
Menurut pengertian syara, Al ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan  jalan  penggantian.  Ada  juga  yang  mengartikan  ijarah  sebagai  jual  beli  jasa  (upah mengupah),  yaitu  mengambil  manfaat  tenaga  manusia.  Oleh  karena  itu  menyewakan  pohon untuk  dimanfaatkan  buahnya  tidaklah  sah,  karena  pohon  bukan  karena  manfaat.  Demikian pula  halnya  menyewakan  dua  jenis  mata  uang  (emas  dan  perak),  makanan  untuk  dimakan barang  yang  dapat  ditakar  dan  ditimbang,  karena  jenis-jenis  barang  ini  tidak  dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan barang itu sendiri.
Transaksi  ijarah  dilandasi  adanya  perpindahan  manfaat  (hak  guna),  bukan perpindahan  kepemilikan  (hak  milik).  Jadi  pada  dasarnya  prinsip  ijarah  sama  saja  dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah barang maupun jasa. 10 Bila ijarah  itu  suatu  pekerjaan,  maka  kewajiban  pembayaran  upahnya  adalah  pada  waktu beakhirnya  suatu  pekerjaan.  Apabila  tidak  ada  pekerjaan  lain,  jika  akad  sudah  berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhanya, maka menurut  Abu  Hanifah,  wajib  diserahkan  upahnya  secara  berangsur-angsur  sesuai  dengan manfaat  yang  diterimanya.  Menurut  Imam  Syafi’I  dan  Ahmad,  sesungguhnya  ia  berhak dengan akad itu  sendiri, jika  mu’jir menyerahkan  zat  benda  yg  disewa  kepada  musta’jir, ia berhakl menerima bayarannya, karena penyewa (musta’jir) sudah menerima kegunaan. 11
Beberapa  kasus  dalam  bercocok  tanam,  mereka  menyewa  lahan  pertanian  untuk dijadikan  sebagai  usaha  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dengan  rukun  syarat  dan  waktu yang  telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak  yaitu  penyewa  dan  pemilik  lahan  pertanian, sistem  yang  dilakukan  oleh  kedua  belah  pihak  dalam  hal  ini  adalah  penyewa  dengan  cara membayar  setelah  tanah  tersebut  panen  atau  menghasilkan  produk  pertanian.  Sistem pembayaran  ini  disebabkan  karena  tidak  ada  modal  dari  penyewa,  inilah  yang  menjadi masalah  sebab  sering  kali  terjadi  tanah  tersebut  gagal  panen,  maka  penyewa  tidak  bisa membayar kepada yang menyewakan sehingga pemilik lahan tersebut akan dirugikan karena jika  penyewa  gagal  panen  maka  pembayaran  sewa  tanah tersebut tidak  bisa  dibayar  kepada pemilik tanah tersebut secara penuh.

## Pengertian Sewa-menyewa (Al-Ijarah)
Al-ijarah menurut bahasa berarti “al-ajru” yang berarti al-iwadu (ganti) oleh sebab itu as-sawab  (pahala)  dinamai  ajru  (upah).  Menurut  istilah  al-ijarah  ialah  menyerahkan (memberikan)  manfaat  benda  kepada  orang  lain  dengan  suatu  ganti  pembayaran.  Sehingga sewa menyewa atau ijarah bermakna akad pemindaan hak guna / manfaat atas suatu barang / jasa,  dalam  waktu  tertentu  dengan  pembayaran  upah  sewa  (ujrah),  tanpa  diikuti  pemindaan kepemilikan  atas  barang  itu  sendiri. 12 Definisi  fiqh  Al-ijarah  yaitu  pemindaan  hak  guna (manfaat)  atas  suatu  barang  atau  jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindaan kepemilikan barang itu sendiri. 13
Menurut  pengertian  syara’  ijarah  ialah  suatu  jenis  akad  untuk  mengambil  manfaat dengan  jalan  penggantian. 14 Dalam  arti  luas  ijarah  bermakna  suatu  akad  yang  berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Ijarah
10 Adiwarman A Karim, Bank Islam, (Jakarta, Gramedia pustaka utama, 2008), h. 137.
11 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fikih Muamalah, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2002), h. 172.
12 Muhammad  Majdy  Amiruddin,  Nasrullah  bin  Sapa,  and  Abdul  Syatar,  “Uncovering  Wasathiyah  Values  on Sharia Banking,” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah 4, no. 2 (2020): 15–28, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING.
13 Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah , (Yogyakarta: UUI Press, 2009), h. 124.
14 Sayid Sabiq , Fiqh Sunnah Jilid 13 , (Bandung: Al-ma’arif, 1997), h. 1.
adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (mu’ajir) oleh orang yang menyewa (musta’jir),  serta  pemilikan  harta  dari  pihak  mua’jir  oleh  seorang  musta’jir.  Dengan demikian,  ijarah  bearti  transaksi  terhadap  jasa  tertentu,  dengan  disertai  kompensasi  (ganti rugi)  tertentu  pula.  Sedangkan  menurut  labib  Mz  yang  dimaksud  dengan  ijarah  adalah memberikan sesuatu barang atau benda kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan perjanjian  yang  telah  disepakati  bersama  oleh  orang  yang  menyewakan  dan  orang  yang memberi  sewa,  bahwa  orang  yang menerima  barang  itu  harus  membelikan imbalan  sebagai bayaran  atas  penggunaan  manfaat  barang  yang  telah  dipergunakan  dengan  beberapa  syarat dan rukun-rukun tertentu. 15
Menurut  ulama  hanafi 16 ijarah  adalah  suatu  akad  yang  dipergunakan  untuk  manfaat yang  diketahui  dan  disengaja  dari  suatu  barang  yang  disewakan  dengan  cara  penggantian (bayar). 17 Manfaat terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil  untuk  dikendarai.  Bisa  juga  berbentuk  karya,  misalnya  insinyur  bangunan,  tukang tenun,  penjahit  dan  sebagainya.  Terkadang  manfaat  itu  berbentuk  sebagai  kerja  pribadi seperti pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik dan lain-lain).
Beberapa  ulama  syafi’I  menerangkan  bahwa  ijarah  adalah  suatu  akad  atas  manfaat yang  diketahui  dan  disengaja,  yang  diterima  sebagai  pengganti  dan  kelebihan  dengan penggantian  yang  diketahui  dan  disengaja,  yang  diterima  sebagai  pengganti  dan  kelebihan, dengan penggantian yang diketahui (jelas). Sedangkan menurut ulama Hambali ijarah adalah suatu  aqad  atas  manfaat  yang  mubah  (boleh)  dengan  jalan  mengambil  sesuatu  atas  sesuatu, dengan waktu yang diketahui (jelas) dan dengan penggantian yang jelas pula.

## Dasar Hukum Sewa-Menyewa
Dasar hukum atau landasan hukum sewa-menyewa adalah Al-Qur’an, Al-Hadits, dan Ijma.
ُنْي ِم َ ا ْ لا  ُّي ِو َقْلا  َت ْر َجْأَت ْسا ِن َم َرْي َخ  َّنِاۖ ُهْر ِج ْ أَت ْسا  ِتَب َ آٰي اَم ُهى ٰد ْح ِا  ْت َ لا َق Terjemahnya:
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang  bekerja  (pada  kita),  karena  sesungguhnya  orang  yang  paling  baik  yang  kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya" (Q.S. Al- Qashash: 26).”
َمِب َض ْرَألا ى ِر ْ كُن اَّن ُ ك َ لا َق  ٍد ْع َس  ْن َع  ِب َّي َسُمْلا ِن ْب  ِدي ِع َس  ْن َع اَنا َهَن َ ف ا َهْن ِم  ِءاَم ْ لاِب َد ِع َس اَمَو  ِعْر َّزلا  َنِم ىِقاَو َّسلا ىَلَع ا ِ َّ للَّا ُ لو ُس َر - ملسو هيلع للَّا ىلص - ٍة َّضِف  ْو َ أ  ٍب َه َذِب اَهَيِر ْ كُن  ْن َ أ اَن َر َم َ أ َو  َكِل َذ  ْن َع

## Artinya:
Diriwayatkan  dari  Sa’id  bin  Musayyib  dan  Sa’ad  bin  Abi  Waqqash  bahwa  dia berkata: “Kami menyewakan tanah dengan tanaman yang keluar darinya (maksudnya harga  sewa  adalah  hasil  dari  tanah  tertentu  dari  tanah  yang  disewakan)  dan  dengan bagian yang dialiri air (maksudnya harga sewa adalah hasil dari tanah yang dialiri air). Maka Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang kami untuk melakukan hal itu  danbeliau  memertahkan  kepada  kami  untuk  menyewakananya  dengan  emas  atau perak”.
15 Lbib Mz , Etika Bisnis Islam , (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), h. 39
16 Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia) (Gowa: Alauddin University Press, 2021).
17 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,(Jakarta, Gema Insani, 2011),  h. 390
Ijma  yaitu  kesepakatan  para  ulama.  Mengenai  di  syariatkannya  Ijarah,  semua  ulama sepakat bahwa tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma ini.
Pakar-pakar  keilmuan  dan  cendekiawan  sepanjang  sejarah  di  seluruh  negeri  telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah  itu  di  syari’atkan  dalam  Islam,  karena  padadasarnya  manusia  terbentur  pada keterbatasan  dan  kekurangan.  Oleh  karena  itu,  manusia  antara  manusia  yang  satu  dengan yang lainnya selalu terikat dan saling membutuhkan.
Ijarah  (sewa  menyewa)  merupakan  salah  satu  aplikasi  keterbatasan  yang  dibutuhkan manusia  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Bila  dilihat  uraian  diatas,  mustahil  bila  manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan sesamanya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa  ijarah  pada  dasarnya  adalah  salah  satu  bentuk  aktivitas  antara  dua  pihak  atau  saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. 18

## Rukun dan Syarat-Syarat Sewa-menyewa

## 1. Rukun Sewa-Menyewa
Hubungan  dengannya,  serta  lafad  (ungkapan)  apa  saja  yang  dapat  menunjukkan  hal tersebut. Menurut ulama hanafi, rukun sewa menyewa itu hanya ijab dan Kabul saja, mereka mengatakan:  Adapun  sewa-menyewa  adalah  ijab  dan  qabul,  sebab  seperti  apa  yang  telah kamu  ketahui  terdahulu  bahwa  yang  dimaksudkan  dengan  rukun  adalah  apa-apa  yang termasuk  dalam  hakekat.  Hakekat  aqad  sewa-menyewa  yaitu  sifat  yang  dengannya tergantung  kebenarannya  (sahnya).  Sewa-menyewa  itu  tergantung  padanya,  seperti  pelaku aqad dan obyek aqad. Maka ia termasuk syarat terwujudnya hakekat sewa-menyewa. 19
Ulama hanafi berpendapat bahwa rukun sewa-menyewa hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul.  Hal  ini  ulama  hanafi  mempunyai  pendapat  tersendiri  mengenai  rukun.  Mereka berpendapat  bahwa  yang  dimaksud  dengan  rukun  yaitu  sesuatu  yang  termasuk  hakekat  dan berkaitan  langsung  dengan  kesahan  suatu  transaksi,  dan  dalam  hal  ini  aqad  sewa-menyewa itu  sendiri. 20 Adapun  pihak  yang  menyewa  dan  yang  menyewakan  serta  obyek  sewa- menyewa  tidak  dianggap  sebagai  rukun  melainkan  sebagai  syarat  yang  akan  berkenaan dengan pelaksanaan sewa menyewa.
Sedangkan  menurut  ulama  Maliki  rukun  sewa  menyewa  itu  ada  tiga  yaitu:  pelaku aqad yang meliputi orang yang menyewakan dan orang yang menyewa, yang diaqadkan yaitu biaya  sewa  dan  manfaat,  dan  sighat  yaitu  lafad  yang  menunjukkan  atas  pemilik  manfaat dengan imbalan atau kalimat lain yang menunjukkan adanya kepemilikan.
Selain ulama Hanafi dan maliki, Ulama Syafi’I juga menerangkan bahwa rukun sewa menyewa itu  juga  ada  tiga,  dan  jika  dirinci  ada  enam  yaitu:  pelaku  aqad  yang meliputi  dua unsur,  yaitu  orang  yang  menyewakan  dan  penyewa,  dan  disebut  juga  “ mukr ”  yaitu  pemilik benda, dan “ muksir ” yaitu orang yang mengambil manfaat benda itu: objek sewa-menyewa, yang  meliputi  dua  unsur  juga  yaitu  biaya  dan  manfaat:  dan  sighat  yang  meliputi  dua  unsur yaitu ijab dan qabul.
Menurut ulama Hambali dan Syafi’I rukun sewa menyewa itu seperti rukun jual beli, yang  terdiri  dari  pelaku  aqad  sewa-menyewa,  objek  sewa-menyewa  yang  meliputi:  ongkos dan manfaat, dan sighat meliputi ijab qabul.
Menurut para ulama rukun ijarah ada 4 (empat) yaitu:
a. Aqid (orang yang berakad)
Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa, orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut mu’ajjir dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu
18 Qamarul Huda, Fiqh Muamalah , (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), h. 79
19 Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam , (Jakarta: Sinar Grafika, T,th), h. 53
20 (Wahbah Az-Zuhaili: Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5)
dan yang menyewa sesuatu disebut dengan musta’jir. 21 Karena begitu pentingnya persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan syafi’iyah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka  yang  melakukan  akad  itu  harus  orang  yang  sudah  dewasa  dan  tidak  cukup  hanya sekedar muaayyiz saja. 22
b. Sighat
Pernyataan  kehendak  yang  lazimnya  disebut  sighat  akad  ( sighatul-aqd ),  terdiri  dari ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam ijab dan qabul meliputi: 1) ucapan, 2) tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan  qabul  pada  jual  beli,  hanya  saja  ijab  dan  qabul  dalam  ijarah  harus  menyebutkan  masa atau waktu yang ditentukan.
c. Upah
Yaitu  sesuatu  yang  diberikan  kepada musta’jir atas  jasa  yang  telah  diberikan  atau diambil manfaatnya oleh mu’ajjir dengan syarat yaitu:
1) Sudah  jelas  atau  sudah  diketahui  jumlahnya,  karena  itu  ijarah  tidak  sah dengan upah yang belum diketahui.
2) Pegawai  khusus  seperti  hakim  tidak  boleh  mengambil  uang  dari pekerjaannya,  karena  dia  sudah  mendapatkan  gaji  khusus  dari  pemerintah. Jika  dia  mengambil  gaji  dua  kali  dengan  hanya  mengerjakan  satu  pekerjaan saja.
3) Uang  sewa  harus  diserahkan  bersamaan  dengan  penerimaan  barang  yang disewa.  Jika  lengkap  manfaat  yang  disewa,  maka  uang  sewanya  juga  harus lengkap, yaitu manfaat dan pembayaran uang sewa  yang menjadi obyek sewa dan yang menjadi obyek sewa-menyewa. 23
4) Manfaat untuk mengontrak suatu musta’jir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu,  upah,  serta  tenaganya.  Oleh  sebab  itu  jenis  pekerjaannya  harus dijkelaskan,  sehingga  tidak  kabur.  Karena  transaksi  upah  yang  masih  kabur hukumnya adalah fasid (rusak).
2. Syarat-syarat sewa menyewa
Sebagaimana dalam sebuah transaksi umum, al-ijarah baru dianggap sah apabila telah memenuhi  rukun  dan  syaratnya,  sebagaimana  yang  berlaku  secara  umum 24 dalam  transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat dari sewa-menyewa yaitu sebagai berikut:
a. Pelaku sewa-menyewa harus berakal (waras)
Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian sewa-menyewa haruslah berakal. Maka tidak sah aqadnya bagi orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz (orang yang dapat membedakan  antara  yang  baik  dan  yang buruk).  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  para pihak yang melakukan suatu ijarah mestilah orang yang memiliki kemampuan bertindak yang sempurna,  sehingga  segala  sesuatu  perbuatan  yang  dilakukan  dapat  dipertanggungjawabkan secara hukum.
b. Ridha kedua belah pihak
Para  pihak  yang  akan  melakukan  suatu  aqad  haruslah  berbuat  sendiri  dengan  penuh kerelaan. Dalam hal ini aqad sewa menyewa tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak  atau pihak  lainnya  dengan  unsur  keterpaksaan,  baik  keterpaksaan  itu  dari  pihak  yang  beraqad maupun dari pihak yang lainnya.
21 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 117
22 Syamsul  Anwar, Hukum  perjanjian  Syariah : Studi  Tentang  Akad  Dalam  Fikih  Muamalat ,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2007), h. 95
23 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 231.
24 Ghufran a. Mas’adi, Fiqh Mu’amalah konstektual , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186.
c. Unsur pokok (barang, harga dan jangka waktu)
Barang yaitu harta kekayaan yang berupa benda material, baik yang bergerak maupun yang  tidak  bergerak.  Dalam  perjanjian  sewa-menyewa  menjadikan  barang  yang  merupakan objek sewa-menyewa bukan tujuan dimiliki, melainkan hanya dinikmati.
Harga  dalam  perjanjian  sewa-menyewa  adalah  biaya  yang  berupa  sebagai  imbalan atas pemakaian benda sewa. Perjanjian sewa-menyewa tidak mensyaratkan pembayaran harus berupa uang tetapi dapat juga menggunakan barang ataupun jasa. Setelah jangka waktu sewa- menyewa berakhir maka barang yang disewakan dikembalikan kepada pemiliknya, atau para pihak dapat memperpanjang masa sewa seseuai dengan kesepakatan para pihak.
d. Ada barang yang diserahkan
Kenikmatan  yang  dimaksud  adalah  kenikmatan  penyewa  untuk  menggunakan  serta menikmati hasil barang yang disewa tersebut.

## Macam-macam Sewa-menyewa
Dilihat dari objeknya ijarah dibagi menjadi dua macam diantaranya:
1. Ijarah manfaat misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan.
2. Ijarah  yang  bersifat  pekerjaan  yaitu  dengan  cara  mempekerjakan  seseorang  untuk melakukan  suatu  pekerjaan  misalnya  mempekerjakan  seorang  tukang  jahit,  buruh bangunan dan buruh tani.
Selain  pembagian  ijarah  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  ada  pembagian  ijarah menurut madzhab syafi’I diantarnya sebagai berikut:
a. Ijarah ain yaitu ijarah atas kegunaan barang yang sudah ditentukan. Dalam ijarah ini ada syarat  yang  harus  dipenuhi,  Pertama:  barang  yang  disewakan  sudah  tertentu,  sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua rumah tanpa menentukan rumah yang dimaksud. Kedua: barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada  waktu  akad,  atau  sebelum  akad  dengan  catatan  barang  tersebut  tidak  diperkirakan rusak atau berubah.
b. Ijarah  immah yaitu  ijarah  atas  jasa  atau  manfaat  yang  ditanggung  oleh  pemilik,  seperti menyewa mobil dengan tujuan ke suatu kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam madzhab syafi’I hamper sama dengan akad pesanan (salam). Yang harus diperhatikan dalam ijarah ini adalah upah atau ongkos yang harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan. 25
Pada  awalnya  jenis  sewa-menyewa  terbagi  dalam  beberapa  jenis  saja,  tetapi  setelah terjadi perkembangan dalam bidang mu’amalah pada saat ini jenisnya pun beragam yaitu:
1. Sewa-menyewa tanah
Sewa-menyewa tanah dalam hukun Islam dapat dibenarkan keberadaannya baik tanah itu  digunakan  untuk  tanah  pertanian  atau  juga  untuk  pertapakan  sebuah  bangunan  ataupun kepentingan  lainnya.  Hal-hal  yang  harus  diperhatikan  dalam  hal  perjanjian  sewa-menyewa tanah  yaitu:  Untuk  apakah  tanaman  tersebut  digunakan.  Apabila  tanah  tersebut  digunakan untuk  pertanian,  maka  harus  diterangkan  dalam  jenis  apakah  tanaman  yang  harus  ditanam dalam  tanah  tersebut.  Sebab  jenis  tanaman  yang  tanam  akan  berpengaruh  terhadap  jangka waktu sewa-menyewa.
Apabila  dalam  sewa-menyewa  tanah  tidak  dijelaskan  untuk  apakah  tanah  tersebut digunakan,  maka  sewa  menyewa  yang  diadakan  dinyatakan  batal  (fasid),  sebab  kegunaan tanah  sangat  beragam,  dengan  tidak  jelasnya  penggunaan  tanah  itu  dalam  perjanjian,
25 Ibn Tamiyah  dan Ibn  Qayim, Hukum  Islam  Dalam  Timbangan Akal  dan Hikmah, (Jakarta,  Pustaka Azzam, 1975), h. 57.
dikhawatirkan  akan  melahirkan  persepsi  yang  berbeda  antar  pemilik  tanah  dengan  pihak penyewa dan pada akhirnya akan menimbulkan persengketaan antara kedua belah pihak.
2. Sewa-menyewa kendaraan
Dalam  Islam  menyewakan  kendaraan  boleh  dengan  syarat  dijelaskan  tempo  waktu dan  tempatnya,  disyaratkan  pula  kegunaan  kendaraan  tersebut  misalnya  untuk  mengangkut barang dan sejenisnya.
3. Sewa menyewa rumah
Menyewakan  rumah  adalah  untuk  tempat  tinggal  oleh  penyewa,  atau  sipenyewa menyuruh  orang  lain  untuk  menempatinya  dengan  cara  meminjamkan  atau  menyewakan kembali.

## Praktek Sewa Menyewa Tanah di Kelurahan Patte’ne
Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai sewa menyewa tanah di kelurahan Patte’ne, perlu diketahui bahwa sewa menyewa tanah yang akan dibahas saat ini merupakan praktek  sewa  menyewa  atas  kemauan  kedua  belah  pihak.  Karena  mayoritas  penduduknya merupakan  petani  yang  kegiatan  sehari-harinya menggarap  lahan,  maka  praktek  sewa  lahan pertanian  sudah  menjadi  kewajaran  di  kelurahan  Patte’ne.  Bagi  masyarakat  yang  tidak mempunyai  lahan  pertanian  maka  kemudian  mereka  melakukan  sewa  kepada  masyarakat yang  mempunyai  lahan  yang  tidak  digarap  atau  memang  dari  pemilik  lahan  tersebut  ingin disewakan.
Dalam  hal  ini  penulis  telah  melakukan  penelitian  melalui  observasi  dengan  cara melihat  langsung  transaksinya  dan  juga  lahan  yang  akan  disewakan.  Selain  itu  penulis  juga melakukan  wawancara  terhadap  para  pelaku  sehinga  penulis  dapat  lebih  jelas  mengerti  dan mengetahui  sistem  atau  tata  cara  melakukan  transaksi  sewa-menyewa  lahan  pertanian  di kelurahan Patte’ne.
Pada  waktu  melakukan  wawancara  kepada  para  pelaku  sewa  menyewa  lahan pertanian,  penulis  mengajukan  beberapa  pertanyaan  diantaranya  adalah  pertanyaan menyangkut identitas pelaku sewa-menyewa, tata cara pelaksanaan akad, sistem pembayaran dan sebagainya. Sewa tanah yang terjadi di kelurahan Patte’ne merupakan suatu akad  sewa terhadap  manfaat  suatu  tanah  untuk  diambil  manfaatnya  dalam  beberapa  tahun  yang  telah ditentukan dan dengan imbalan yang tertentu pula.
Sewa  menyewa  ini  biasa  diadakan  setiap  musim,  dimana  uang  sewa  atau  padi  dari hasil  panen  dibayar  disetiap  panen.  Harga  sewa  biasanya  disesuaikan  dengan  ukuran  tanah yang akan digarap oleh penyewa. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan secara garis besar praktek  sewa  tanah  yang  dilakukan  masyarakat  setempat  adalah  system  sewa  tanah  yang belum  jelas  pembayarannya  atau  tidak  dibayarkan  dari  awal  akad  tetapi  menunggu  hasil panen  dari  tanah  tersebut.  berapapun  hasil  yang  diperoleh  penyewa  pemilik  tanah mendapatkan uang 40% dari hasil panen yang telah disepakati pada awal kesepakatan dengan tidak mengganti modal yang telah dikeluarkan oleh penyewa.
Sementara  mengenai  proses  yang  terjadi  pada  masyarakat  hanya  antara  masyarakat setempat saja. Masalah akad yang dilakukan secara lisan saja atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pemilik tanah atau si penyewa yang mendatangi rumah dan menyampaikan keinginan untuk menyewa tanah tersebut. Akan tetapi cukup antara kedua belah pihak saja dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan cara tertulis yang di tuangkan materai dan kuitansi sebagai bukti transaksi.
Dibawah ini beberapa orang yang menyewakan yang melakukan transaksi sewa tanah di Kelurahan Patte’ne, sebagai berikut:
a. Daeng Toro
Daeng Toro menyewakan tanahnya selama empat tahun dari tahun 2011-2014. Akad yang  dilakukan  Daeng  Toro  juga  disepakati  dengan  penyerahan  uang  sewa  setiap  musim.
Menurut  Daeng  Toro,  permintaan  akad  sewa  justru  datang  dari  pihak  penyewa.  Motivasi Daeng Toro menyewakan tanahnya adalah untuk pembayaran biaya kebutuhan sehari-hari.
b. Daeng Ngeppe
Menyewakan  tanahnya  selama  3  tahun  dari  tahun  2015-2017  dengan  harga  sewa mengikuti  sewa  pada  umumnya.  Motivasi  Daeng  Ngeppe  menyewakan  tanaman  hanya mengikuti  tren  masyarakat  saja  pada  saat  itu  marak  menyewakan  tanah,  selain  itu  Daeng Ngeppe  juga  mempunyai  tanah  yang  luas  sehingga  beliau  tidak  mampu  merawat  tanah tersebut.
c. Daeng Liwang
Pada  tahun  2007  menyewakan  tanahnya  selama  lima  tahun  bersamaan  dengan berakhirnya musim panen tersebut. Dengan kesepakatan apapun yang terjadi dikemudian hari baik itu berupa kerugian atau untung besar menjadi tanggung jawab masing-masing dan tidak berhak  meminta  penggantian  pada  pihak  pihak  lain.  Permintaan  aqad  sewa  diajukan  oleh Daeng Liwang dengan motivasi tanahnya terawat dengan baik.

## d. Daeng Gassing
Pada tahun 2001 telah disepakati perjanjian sewa dengan pihak kedua yang bernama Daeng Tunru bahwa pihak kedua berkeinginan untuk menyewa tanah kosong seluas 1hektar, pada awalnya Daeng Gassing tidak menerima imbalan sewa disebabkan tanahnya mengalami gagal panen.
e. Daeng Sewang
Menyewakan tanah dari tahun 2006 sampai 2009 alasan Daeng Sewang menyewakan tanahnya  dengan  alasan  tidak  ada  modal  untuk  menanam  padi,  karena  dibutuhkan  modal yang tidak sedikit.
f. Daeng Ronrong
Menyewakan  tanah  dari  tahun  2015-2020  Daeng  Ronrong  menyewakan  tanahnya disebabkan tidak terurus karena kesibukan Daeng Ronrong sebagai  pegawai negeri sipil.
Berikut  ini  pengakuan  penyewa  tanah  berkenaan  dengan  keuntungan  dan  kerugian selama menyewa tanah:
a. Daeng Tola
Menyewa  tanah  sejak  tahun  2005  sampai  2009  dengan  alasan  hanya  mempunyai modal  tanam  saja  dan  tidak  memiliki  modal  berlebih  untuk  menyewa  tanah,  Daeng  Tola menyewa  tanah  selama  4  tahun  pada  awal  masa  tanam  mendapatkan  keuntungan  besar disebabkan  panen  yang  melimpah  dan  harga  jual  mahal  alasan  menyewa  karena  tidak mempnyai lahan pertanian.
b. Daeng Mone
Menyewa  sejak  tahun  2004-2008  dengan  penawaran  orang  menyewakan. Kerugian menjadi  hal  yang  biasa  dialami  karena  gagal  panen  ataupun  merosotnya  harga  jual  padi. Meski  demikian  hal  ini  mash  dianggap hal yang wajar terjadi dalam dunia usaha dan sudah menjadi  konsekuensi  berbisnis.  Jika  tanah  yang  disewa  berbuah  sesuai  prediksi  maka keuntungan besar mudah dicapai.
c. Daeng Nojeng
Menyewa  tanah  sejak  tahun  2007,  mengalami  kerugian  karena  gagal panen.  Gagal panen  disebabkan  oleh  adanya  merosotnya  harga  jual  serta  gagal  panen.  Kerugian  yang dialaminya  menyebabkan  Daeng  Nojeng  menjadi  jera  menyewa  tanah  karena  kesulitan memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada tanaman  padi tersebut.
d. Daeng Nassa
Menyewa  tanah  sejak  tahun  2001,  Daeng  Nassa  mengalami  kerugian  besar  yang disebabkan  menurunnya  jumlah  buah.  Tanaman  yang  disewa  berupa  tanaman  Jagung. keuntungan  terbesar  diperoleh pada  tahun  2003  karena  adanya  lonjakan  Jagung.  Meskipun
beberapa kali mengalami kerugian tidak membuat Daeng Nassa jera menyewa kebun karena ketika nasib cukup baik keuntungan yang diperoleh cukup besar.
e. Daeng Tompo
Pada  tahun  2006-2009  Daeng  Tompo  menyewa  sebidang  tanah  dengan  luas  670  m tanah  tersebut  dipergunakan  untuk  usaha  tanaman  Jagung  Daeng  Tompo  menyewa  lahan tersebut karena tidak mempunyai banyak modal untuk mengelola tanah yang lebih luas.

## Pandangan  Hukum  Islam  terhadap  sewa  menyewa  tanah  di  Kelurahan  Patte’ne Kabupaten Takalar
Dalam  hukum  Islam  sewa-menyewa  adalah ijarah ,  yang  menurut  bahasa  adalah imbalan (ganti) dan dapat pula berati balasan,  sedangkan menurut istilah suatu akad tentang kemanfaatan dengan adanya suatau imbalan atau penggantian.
Sedangkan mengenai batalnya perjanjian sewa-menyewa  dalam hukum Islam karena orang  yang  melaksanakan  sewa-menyewa  belum  dewasa,  belum  cukup  usia,  orang  gila  dan tidak memenuhi kewajibannya atau tidak melakukan timbal balik mengenai berahirnya sewa- menyewa  tersebut.  Praktek  sewa-menyewa  yang  dilakukan  masyarakat  Kelurahan  Patte’ne tersebut menurut hukum  Islamnya, waktunya itu sudah ada persamaan tentang penetuan dan waktu  dilaksanakan  sesuai  kesepakatan  mereka.  Adapun  beberapa  syarat  atau  ketentuan sewa-menyewa/ ijarah didalam hukum Islam sebagai berikut.
1.  Rukun  dan  syarat  sewa-menyewa  sebagai  sebuah  transaksi  umum  sewa-menyewa baru dianggap sah apa bila telah memenuhi rukun dan syarat diantaranya sebagai berikut:
a. Dua pihak yang melakukan akad.
b. Adanya akad ( Ijab dan Qabul ). c. Sewa atau Imbalan. d. Objek sewa.
Adapun  Objek  yang  disewakan  atau  sesuatu  yang  dikerjakan  dalam  sewa-menyewa. Objek ijarah adalah berupa barang modal yang memenuhi ketentuan antara lain:
1) Objek ijarah merupakan milik atau dalam sebagai pemberi sewa ( muajjir ).
2) Manfaat objek ijarah harus dapat dinilai.
3) Manfaat objek ijarah harus dapat diserahkan penyewa ( musta‟jir ).
4) Pemanfaatan  objek ijarah harus  bersifat  tidak  dilarang  secara  syariah  (tidak diharamkan).
5) Manfaat objek ijarah harus dapat ditentukan dengan jelas.
6) Spesifikasi objek ijarah harus dinyatakan dengan jelas, antara lain melalui identifikasi fisik, kelayakan, dan jangka waktu pemanfaatannya.
Di samping rukun yang telah disebutkan di atas, ijarah juga mempunyai syarat-syarat tertentu,  yang  apabila  syarat-syarat  ini  tidak  terpenuhi,  maka ijarah menjadi  tidak  sah. Syraat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:
a) Adanya kerelaan para pihak dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa.
b) Segala  hal  yang  berhubungan  dengan  objek  sewa-menyewa  harus  jelas  dan transparan.
c) Hendaklah  barang  yang  menjadi  objek  transaksi  (akad)  dapat  dimanfaatkan kegunaannyamenurut kriteria, realita dan syara'.
d) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaan (manfaat).
e) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan diharamkan.
Dalam  praktek  sewa tanah  di  Kelurahan Patte’ne, motivasi  para  pelaku  tidak  dalam keadaan  terpaksa,  bahkan  ada  yang  menyewakan  tanahnya  untuk  memenuhi  kebutuhan tersier  mereka.  Hanya  ada  beberapa  pelaku  yang  menyewakan  tanahnya  karena  adanya kebutuhan  mendadak,  tetapi  mereka  masih  memiliki  jalan  lain  untuk  memenuhi kebutuhannya  misalnya  dengan  berhutang.  Jadi  praktek  sewa  menyewa  tanah  tidak  dengan
kaidah fiqh. Sebelum ada penyerahan maka pemeliharaan tanaman menjadi tanggung jawab penyewa  tanah.  Jika  tanaman  tidak  berbuah  atau  gagal  panen  maka  tidak  ada  penyerahan pada dasarnya yang diambil dari tanah tersebut adalah buahnya.
Objek  sewa  disyaratkan  dapat  diamnfaatkan  dengan  sempurna  sampai  kepada  masa yang  disepakati,  serta  dengan  adanya  jaminan  keselamatan  objek  sewa.  Syarat  ini  sangat rentan tidak terpenuhi karena manfaat dari tanaman yang disepakati adalah buahnya. Dalam pelaksanaan  akad  sewa  tanah  di  kelurahan  patte’ne  terjadinya  akad/kesepakatan  adalah  di musim  pertama,  sementara  transaksi  diberikan  setelah  masa  panen  berikutnya  selesai. Dimana  biasanya  sewa  tanah  dilaksanakan  tiga  sampai  lima  tahun.  Penyewa  dengan  pasti dapat memanfaatkan tanah dimusim pertama akad, dimana tanaman tersebut belum nampak sama  sekali  dan  tidak  dapat  dipastikan  apa  yang  akan  terjadi  dengan  tanaman  tersebut dimusim  mendatang.  Apakah  tanaman  tersebut  panen  dimusim  berikutnya  atau  bahkan  ada bencana  yang  dapat  merusak  tanaman  tersebut  dan  menghalanginya  untuk  berbuah.  Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa tidak ada jaminan keselamatan objek sewa dalam pemenuhan kemanfaatannya. Jika hal ini terjadi maka kedua belah pihak mengalami kerugian.
Pelaksanaan  sewa  tanah  di  kelurahan  patte’ne  menunjukkan  tingginya  unsur ketidakpastian dan spekulasi hasil baik oleh orang yang menyewakan maupun oleh penyewa. Apabila  dalam jangka  waktu  sewa  ternyata  tanaman  tidak  panen,  maka  kedua  pihak  akan mengalami  kerugian  penyewa  mengalami  kerugaian  modal  dari  awal  masa tanam  dan  yang menyewakan  mengalami  kerugian  tanahnya  tidak  diberikan  haknya  sebagai  pemilik  tanah, namun  jika  dalam  jangka  waktu  sewa  tersebut  ternyata  harga  buah  mengalami  kenaikan, maka  keduanya  mendapatkan  keuntungan.  Ini  ada  indikasi maisir (judi)  dan gharar (penipuan)  dalam  pelaksanan  sewa  tanah  di  kelurahan  patte’ne.  Para  pihak  dalam  hal  ini mempertaruhkan hasil tanaman yang menjadi objek sewa.
Menurut penulis setelah ditinjau dari persfektif hukum Islam prakeik sewa tanah yang terjadi  di  kelurahan  patte’ne  belum  sesuai  dengan  kajian  hukum  Islam  yang  ada  karena adanya  ketidak  jelasan  pembayaran  setelah  panen.  Seharusnya  ada  keterbukaan  didalam perjanjian  sewa  tanah  pada  pihak  penyewa  dengan  pihak  pemilik  tanah  dan  kedua  belah pihak  mengatur  kisaran  biaya  sewa  apabila  dikemudian  hari  terjadi  gagal  panen  yang mengakibatkan tidak berhasilnya produksi hasil dari sewa tanah tersebut.

## Kesimpulan
Praktek sewa-menyewa tanah dikelurahan Patte’ne, diawali dengan kesepakatan antara orang  yang  menyewakan  tanah  dengan  penyewa tanah,  dimana  pihak  pertama  menyewakan tanahnya kepada pihak kedua untuk diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu. Pihak kedua  menyerahkan  uang  sewa  kepada  pihak  pertama  setelah  panen  selesai  di  tahun berikutnya  meskipun  hasil  panen  yang  menjadi  manfaat  objek  sewa  belum  tampak. Sedangkan  jika  tanaman  rusak,  maka  kerugian  ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak.  Jika terjadi  kejadian  frekuensi  buah  atau  kenaikan  harga  yang  menyebabkan  pihak  kedua memperoleh keuntungan banyak, maka pihak pertama tidak berhak meminta tambahan padi. Pelaksanaan sewa tanah di kelurahan patte’ne tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Aspek  manfaat  objek  sewa  yang  menjadi  inti  dari  sewa,  yaitu  buahnya,  sangat  rentan  tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah tanaman tersebut berbuah atau tidak berbuah. Sewa  tanah  di  kelurahan  patte’ne  tidak  memenuhi  unsur  ketidakpastian  dan gharar yang dalam Islam dilarang keberadaannya karena dapat merugikan salah satu pihak.

## Daftar Pustaka
A Karim, Adiwarman. Bank Islam. Jakarta: Gramedia pustaka utama, 2008.
Amiruddin,  Muhammad  Majdy,  Nasrullah  bin  Sapa,  and  Abdul  Syatar.  “Uncovering Wasathiyah Values on Sharia Banking.” Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan,
Dan Perbankan Syariah 4,
no. 2 (2020): 15–28.
https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v4i2.14676 UNCOVERING. http://www.istinbath.or.id/index.php/ijhi/article/view/324.
Anwar,  Syamsul. Hukum  perjanjian  Syariah : Studi  Tentang  Akad  Dalam  Fikih  Muamalat . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Assidiqy, M Hasbi. Falsafah Hukum Islam . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Az-Zuhaili, Wahbah. Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
Bakry, Muammar Muhammad. “Asas Prioritas Dalam Al-Maqashid Al-Syar’iah.” AL-Azhar Islamic Law Review 1, no. 33 (2019): 1–8.
https://doi.org/https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.4.
Bakry,  Muammar,  Abdul  Syatar,  Muhammad  Majdy  Amiruddin,  and  M.  Ilham. “ABSORPTION  OF  MODERATION  VALUE  IN  THE  FATWA  FLEXIBILITY; CASE  ON  HANDLING  A  COVID-19  CORPSE.” Istinbath;  Jurnal  Hukum  Dan Ekonomi Islam 20, no. 1 (2021): 119–32.
Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
Hasan, M Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
Huda, Qamarul. Fiqh Muamalah . Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
Kurniati  Kurniati.  “PEREMPUAN  DAN  KEKERASAN  DALAM  RUMAH  TANGGA: Diskursus  HAM  Dalam  Karya  Nawal  Sa’dawi  Kurniati.” Al  Daulah :  Jurnal  Hukum Pidana  Dan  Ketatanegaraan 8,  no.  Vol  8,  No  1  (2019)  (2019):  52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
Maidin,  Sabir,  and  Rifka  Tunnisa.  “JAMINAN  FIDUSIA  DALAM  TRANSAKSI PERBANKAN  (Studi  Komparatif  Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
Mas’adi, Ghufran A. Fiqh Mu’amalah Konstektual . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Muhammad. Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah . Yogyakarta: UUI Press, 2009.
Musadi, Muhammad. Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata . (T.dt).
Mz , Lbib. Etika Bisnis Islam . Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
Pasaribu,  Chairuman  dan  Puhrawardi  K  Lubis. Hukum  Perjanjian  Dalam  Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Sabiq, Sayid. Fiqh Sunnah Jilid 13 . Bandung: Al-ma’arif, 1997.
Sahrani, Sohari dan Abdullah, Ru’fah. Fikih Muamalah. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
Salim,  Peter. Kamus  Bahasa  Indonesia  Kontemporer. Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2011.
Suhendi, Hendi. Fiqih Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
Syatar,  Abdul,  and  Chaerul  Mundzir. TOKOH  DAN  KETOKOHAN  IMAM  MAZHAB (Kontribusinya  Terhadap  Pengembangan  Fikih  Di  Indonesia) .  Gowa:  Alauddin University Press, 2021.
Taimiyah, Ibn dan Qayim, Ibn. Hukum Islam Dalam Timbangan Akal dan Hikmah. Jakarta: Pustaka Azzam, 1975.