How to cite: Asterius Bata Seda (2022) Populisme Marianus Sae Sebagai Strategi Politik dalam Pilkada Kabupaten Ngada Tahun 2015, Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7 (6). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## POPULISME  MARIANUS  SAE  SEBAGAI  STRATEGI  POLITIK  DALAM PILKADA KABUPATEN NGADA TAHUN 2015

## Asterius Bata Seda
Program  Magister  Ilmu  Politik,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia Email: asteriusseda@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  politik  populisme  Marianus  Sae  sebagai strategi politik pertahanan kekuasaan dalam Pilkada Kabupaten Ngada tahun 2015. Sejatinya  eksekusi  kebijakan  yang  sifatnya  populis  oleh  pemimpin  politik memberikan  dampak  elektoral  yang  positif  dalam  proses  pemilihan  kepala daerah/Pilkada. Kebijakan populis yang ditawarkan dapat dilihat sebagai instrumen strategi politik dalam upaya memperoleh dukungan politik serentak sebagai upaya mempertahankan kekuasaan. Berkaitan dengan itu, artikel ini berupaya membedah keterkaitan antara kebijakan populis terhadap strategi politik pertahanan kekuasaan. Dalam  menjelaskan  hal  ini,  peneliti  memanfaatkan  elaborasi  populisme  menurut Gidron,  dan  Bonikowski  (2014)  sebagai  pisau  analisis,  serta  menggunakan pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Dalam  memperoleh  data  penelitian,  peneliti memanfaatkan  metode  wawancara  mendalam  dan  dilengkapi  dengan  studi kepustakaan terhadap laporan, pemberitaan media dan surat kabar berkaitan dengan obyek  penelitian.  Adapun  hasil  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  ialah  bahwa keberhasilan  Marianus  Sae  terpilih  kembali  menjadi  Bupati  dalam  Pilkada  Ngada tahun  2015,  dengan  persentase  suara  yang  signifikan  tidak  lepas  dari  kuatnya figuritas  dan  citra  Marianus  Sae  sebagai  pemimpin  populis,  serta  keberhasilannya menjalankan serentak mempropagandakan berbagai kebijakan dan program populis yang ditawarkan kepada masyarakat kabupaten Ngada, diantarnya; program PERAK (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat), program JKMN (Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada), serta program beasiswa pendidikan. Dalam bingkai kekuasaan, eksekusi dan propaganda  kebijakan  populis  demikian  tidak  lain  merupakan  bagian  dari  upaya membangun legitimasi publik sebagai bagian dari strategi politik untuk memperoleh dukungan elektoral dalam rangka mempertahankan kekuasaan.
Kata kunci : Politik Populisme, Kebijakan Populis, Strategi Politik, Pilkada

## Abstract
This article aims to explain Marianus Sae's populist politics as a political strategy to maintain power in the 2015 Ngada Regency Pilkada. In fact, the execution of populist policies by political leaders has a positive electoral impact in the process of selecting regional heads/pilkada. In this regard, this article attempts to dissect the relationship between populist policies and political strategies for defense of power. In explaining this,  the  researcher  uses  the  elaboration  of  populism  according  to  Gidron,  and
Bonikowski (2014) as an analytical tool, and uses a descriptive qualitative approach. In obtaining research data, researchers use in-depth interviews and equipped with literature  studies  on  reports,  news  media  and  newspapers  related  to  the  object  of research. The results found in this study are that the success of Marianus Sae being re-elected  as  Regent  in  the  2015  Regional  Head  Elections  in  Ngada,  with  a significant percentage of the vote, cannot be separated from the strong figure and image of Marianus Sae as a populist leader, as well as his success in implimanting and simultaneously propagating various populist policies and programs offered to the people of Ngada district, including; The PERAK Program (People's Economic Empowerment), the JKMN (Ngada Community Health Insurance) program, and the educational scholarship program. Within the framework of power, the execution and propaganda  of  such  populist  policies  is  nothing  but  an  effort  to  build  public legitimacy  as  part  of  a  political  strategy  to  gain  electoral  support  in  order  to maintain power.
Keywords: Populism Politics, Populist Policy, Political Strategy, Pilkada

## Pendahuluan
Fenomena  politik  populisme  menjadi  tren  politik  global  dewasa  ini.  Fakta  ini berkaitan  dengan  hadirnya  para  pemimpin  yang  mengedepankan  karakter  populis serentak memaksimalkan populisme sebagai instrumen strategi politik untuk memperoleh dukungan elektoral dalam upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan. Hadirnya para pemimpin  populis seperti Hugo Chaves di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, Daniel Ortega  di  Nikaragua,  Marine  Le  Pen  di  Prancis,  Geert  Wilders  di  Belanda,  Rodrigo Duterte di Filipina hingga Donald Trump di Amerika Serikat menegaskan fakta tersebut (Mudde  &  Kaltwasser,  2017).  Untuk  konteks  Indonesia,  wacana  populisme  semakin populer  didiskusikan  kurang  lebih  satu  dekade  belakangan,  hal  ini  tidak  lepas  dari kehadiran  sosok  populis  seorang  Joko  Widodo  (Jokowi),  dalam  gelanggang  politik nasional Indonesia  (Mietzner, 2014, 2015). Tidak sebatas pada lingkup skala nasional, seiring  dengan  ditetapkan  mekanisme  pemilihan  Kepala  Daerah  secara  langsung, fenomena  populisme  seakan  menjadi  ‘wabah’  yang  hadir  dan  ‘menjangkiti’  para pemimpin  politik  pada    lingkup  lokal-kedaerahan.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dengan kehadiran  beberapa  pemimpin  dengan  corak  politik  dan  kebijakan  populis  di  tingkat daerah antara lain seperti Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwan kamil, Walikota Pekalongan Basyir Achmad, Bupati Banteng Nurdin Abdullah, hingga Bupati  Bojonegoro  Suyono  (Habbodin,  2019;  Rahmah,  2019).  Fakta  ini  membenarkan preposisi  Rooduijin,  Lange  dan  Brug  berdasarkan  penelitiannya  di Eropa  Barat  bahwa populisme  bersifat  menular,  di  mana  hadirnya  program  populis  adalah  hasil  penularan secara tidak langsung atas kesuksesan yang diraih satu sama lain baik oleh partai ataupun pemimpin politik tertentu (Rooduijn, de Lange, & van der Brug, 2014).
Sejalan  dengan  fakta  yang  diuraikan  sebelumnya,  survei  PWD  (Power Welfare and  Democracy)  pada  tahun  2013  menjelaskan  kecenderungan  menguatnya  politik berbasis  figur  dan  penggunaan  populisme  di  Indonesia.  Populisme  yang  dimaksudkan oleh PWD ialah strategi populis untuk memobilisasi dan mengorganisasikan dukungan
dalam  kontestasi  elektoral.  Survei  tersebut  menunjukkan  bahwa  strategi  yang  paling sering  digunakan  oleh aktor  politik  dominan  ialah  strategi  sosialisasi  program  populis, dan  strategi  populis-karismatik  terutama  saat  mengangkat  isu  kesejahteraan  dan pelayanan  publik  (Savirani  et  al.,  2014,  p.  4;  Savirani  &  Turnquist,  2016,  p.  12). Sinergitas penerapan dua strategi ini tampak dalam wujud upaya para aktor politik untuk mendekatkan  diri  dengan  masyarakat  melalui  gerakan  populis,  dan  pada  saat  yang bersamaan  dijanjikan  serentak  dipropagandakan  kepada  publik    tentang  berbagai kebijakan  tentang  pemenuhan  akan  akses  pelayanan  kesehatan,  pendidikan,  dan kesejahteraan.
Populisme  pada  umumnya  selalu  bersinggungan  dengan  kenyataan  akan  adanya penguatan politik berbasis figur. Di sini tampil  figur “orang kuat” populis, yang berupaya menyatukan berbagai kepentingan dan mengemasnya menjadi isu publik yang menarik minat dan dukungan publik luas. Isu publik tersebut kemudian diwujudkan dalam pilihan kebijakan yang sifatnya populis (Paskarina, Asiah, & Madung, 2015). Dalam kerangka kekuasaan,  pilihan  kebijakan  populis  oleh  pemimpin  politik  (kepala  daerah)  bertujuan untuk  memperoleh  legitimasi  publik  yang  diperlukan  dalam  membangun  kekuasaan politik.  Oleh  karenanya  eksekusi  kebijakan-kebijakan  populis  oleh  pemimpin  politik dapat  dilihat  sebagai  bagian  dari  strategi  memperoleh  ataupun  mempertahankan kekuasaan politik (Savirani, Turnquist, & Stokke, 2014).
Pemilihan  kepala  daerah  (Pilkada)  Kabupaten  Ngada  tahun  2015  menyisihkan cerita yang hampir serupa tentang keberhasilan kebijakan populis dalam menghantarkan pasangan calon petahana untuk terpilih kembali dengan jumlah presentasi dukungan suara yang signifikan. Pilkada tersebut diikuti oleh tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati yakni  antara  lain;  pasangan  Kornelis  Soi,  SH  dan  Joseph  Bei  dengan  perolehan  suara 12667 suara (16,52 %), pasangan Paulinus No Watu, S.Sos dan Bernadus Dhey Ngebu, SP dengan perolehan 11829 suara (15,43%), serta pasangan calon petahana Marianus Sae, S.A.P  dan  Drs.  Paulus  Soliwoa  dengan  perolehan  52164  suara  (68,05  %)  (KPU Kabupaten  Ngada,  2016).  Perolehan  hasil  suara  pada  Pilkada  Ngada  tahun  2015 menunjukkan  kuatnya  dominasi  petahana  berhadapan  dengan  kedua  pasangan  calon penantang dalam kontestasi tersebut.
Keberhasilan  pasangan  petahana  Marianus  Sae,  S.A.P  dan  Drs.  Paulus  Soliwoa untuk  kembali  terpilih  dalam  Pilkada  Ngada  2015  dengan  persentase  dukungan  suara yang  sangat  signifikan,  di  satu  sisi  dapat  menunjukkan  besarnya  legitimasi  dan kepercayaan  publik  terhadap  kinerja  pasangan  calon  petahana  pada  periode kepemimpinan  sebelumnya.  Hal  ini  tentunya  berkaitan  dengan  keberhasilan  petahana mengelola  kepemimpinannya  sehingga  berbagai  program  yang  direncanakan  dapat dieksekusi  secara  baik  dalam  menjawabi  kebutuhan  publik.  Selama  periode kepemimpinannya sejak terpilih menjadi bupati dan wakil bupati melalui Pilkada tahun 2010,  Marianus  Sae,  S.A.P  dan  Drs.  Paulus  Soliwoa  telah  mencanangkan  berbagai program  dan  kebijakan  yang  sifatnya  populis.  Program-program  tersebut  antara  lain Program Perak (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat), program JKMN (Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada), serta program beasiswa pendidikan. Pilihan kebijakan yang tertuang
dalam program-program populis tersebut nyatanya memberikan efek elektoral yang baik, hal  ini  dibuktikan  dengan  tingginya  hasil  perolehan  suara  yang  diperoleh  pasangan petahana.  Dalam  bingkai  kekuasaan,  pilihan  kebijakan  populis  oleh  kepala  daerah berkaitan erat dengan strategi mempertahankan kekuasaan. Berkaitan dengan itu, maksud artikel  ini ialah  untuk  menelaah  secara lebih  jauh  keterkaitan  antara  kebijakan  populis Petahana  (Marianus  Sae)  terhadap  strategi  politik  pertahanan  kekuasaan.  Pertanyaan dasar  yang  menjadi  pijakan  dari  keseluruhan  ulasan  ini  ialah  bagaimana  pemanfaatan kebijakan  populis  Marianus  Sae  sebagai  strategi  politik  pertahanan  kekuasaan  dalam Pilkada 2015?
Konsep Populisme: antara Ideologi, Gaya Diskursif dan Strategi Politik
Populisme  merupakan  konsep  yang  memiliki  cakupan  yang  luas  dan  cair.  Atas dasar  hal ini,  beberapa  sarjana ilmu  politik  memaknai  populisme  sebagai  konsep yang dipertarungkan (the contested concept), karena belum terdapat konsensus bersama yang jelas  mengenai  populisme  berkaitan  dengan  kelonggarannya  meliwati  berbagai pembelahan  ideologi  baik  kanan  maupun  kiri  (De  Raadt  et  al.,  2004,  p.  2).  Secara etimologis populisme berasal dari kata Latin populus yang berarti rakyat, dan isme yang berarti  aliran  atau  pemahaman,  keadaan,  atau  kondisi,  prinsip.  Dengan  demikian populisme  secara  etimologis  dapat  diartikan  sebagai  paham  atau  aliran  yang  ingin memperjuangkan kepentingan rakyat.
Berkaitan dengan konvergensi makna populisme, selangkah lebih maju Mudde dan Kaltwasser  (2017)  mengetengahkan  kategori  umum  yang  inheren  dalam  pemahaman tentang  populisme.  Keduanya  mendefinisikan  populisme  sebagai  posisi  politik  yang menempatkan rakyat kebanyakan dan kelompok elite dalam relasi yang antagonistis, serta melihat politik sebagai ekspresi kehendak umum dari masyarakat kebanyakan. Terdapat tiga kategori inheren dalam pengertian populisme ini yakni rakyat (the people), kelompok elite (the elit) dan kehendak umum (general will) (Mudde & Kaltwasser, 2017). Definisi ini  bermuara  pada  kenyataan  bahwa  populisme  adalah  ekspresi  ‘perlawanan’  dari kelompok masyarakat yang termarginalkan oleh karena tidak terpenuhnya tuntutan hak dasar sebagai warga negara. Pada posisi ini, Taggarat (2000) sebagaimana  dikutip oleh Muhtadi  menilai  bahwa  populisme merupakan  ‘indikator  kesehatan’  sistem  demokrasi representatif berhadapan dengan tidak berfungsinya sistem politik. Dalam hal ini dapat dijadikan  ‘alarm’  yang  mengingatkan  elite  politik  agar  tidak  lupa  terhadap  aneka kepentingan dan hak dasar rakyat (Muhtadi, 2019, pp. 8–9).  Namun sering kali populisme dibajak  untuk  tujuan  dan  kepentingan  terselubung.  Dalam  kontes  tertentu  populisme dilihat sebagai ‘siasat’ yang dimanfaatkan oleh aktor tertentu dengan cara menggarap isu rakyat  untuk  memperoleh  kekuasaan.  Aktor  populis  cenderung  hanya  memanfaatkan delusi  publik  atas  praktik  demokrasi  untuk  kepentingan  elektoral  semata.  Dalam hubungannya  dengan  ini  populisme  dilihat  sebagai  ‘ancaman’  bagi  demokratisasi. (Rooduijn et al., 2014).
Ulasan  ini  sejatinya  mengikuti  elaborasi  populisme  menurut  Gidron,  dan Bonikowski  (2014).  Gidron,  dan  Bonikowski  dalam  analisis  mereka  membedakan populisme ke dalam beberapa kategori yakni; populisme sebagai ideologi (populism as
ideology), populisme sebagai gaya diskursif/ gaya politik (populism as discursive style), dan  populisme  sebagai  strategi  politik  (populism  as  a  political  strategy).  Dalam hubungannya dengan kepentingan ulasan ini, maka penulis akan memberikan penekanan pada  kategori  ketiga  yakni  populisme  sebagai  strategi  politik.  Tujuannya  ialah  agar menjadi  perangkat  pijakan  yang  membantu  penulis  dalam  mengidentifikasi  serentak menjelaskan populisme  Marianus Sae dalam Pilkada Ngada 2015.
Populisme Sebagai Ideologi
Konseptualisasi  populisme  sebagai  ideologi  telah  menjadi  posisi  dominan  dalam literatur ilmu politik, secara khusus digunakan oleh ilmuwan politik di Eropa beberapa tahun  terakhir.  Pendekatan  yang  melihat  populisme  sebagai  ideologi  merupakan kontribusi  besar  Cass  Mudde  dalam  analisanya  tentang  partai  populis  sayap  kanan  di Eropa.  Sebagaimana  dikutip  oleh  Gidron,  dan  Bonikowski  (2014),  Mudde mendefinisikan populisme sebagai ideologi yang tipis (a thin-centered ideology) dengan melihat masyarakat  dalam dua kelompok kategori homogen yakni kelompok rakyat pada umumnya  (pure  people)  di  satu  sisi  dan  kelompok  elite  koruptif  (corrupt  elite)  di  sisi lainnya    dalam  relasi  yang  antagonistis,  di  sini  politik  didefinisikan  sebagai  ekspresi kehendak  umum  (general  will)  rakyat.  Populisme  dilihat  sebagai  ideologi  dalam hubungannya  dengan  kontes  politik.  Gidron  dan  Bonikowski  mendefinisikan  ideologi sebagai  kerangka  mental,  kerangka  ini  membantu  untuk  memahami  realitas  politik, serentak memberikan pedoman dalam tindakan politik. Keberhasilan populisme sebagai ideologi  terlihat  ketika  aktor  politik  dapat  membangun  koneksi  dengan  budaya  yang diterima  sebagai  common  sense  masyarakat  umum.  Sebagai  ideologi  yang  longgar populisme  bukanlah  ideologi  yang  murni  tetapi  selalu  mudah  bersinggungan  dengan ideologi lain.  Oleh karena itu bentuk populisme sangat bergantung pada konteks sosial politik di mana populisme bekerja ataupun bergantung pada latar hadirnya aktor populis (Gidron & Bonikowski, 2014, pp. 5–6; Moffitt & Tormey, 2014, p. 3).
Populisme dikatakan sebagai ideologi dapat tercermin dalam tiga indikator berikut; Pertama, selalu merujuk ataupun berorientasi pada rakyat. Dalam artian berfokus pada kelompok  masyarakat  biasa  yang  diklaim  oleh  aktor  ataupun  partai  populis  sebagai kelompok yang diwakili. Kedua, gagasan ataupun program harus memuat usulan untuk menciptakan hubungan langsung antara kayat dan pemegang kekuasaan, sebagai upaya untuk  menciptakan  momen  keberalihan  dari  situasi  menyimpang  kepada  kondisi ideal. Ketiga, harus berisikan pernyataan anti kemapanan atau anti elite (De Raadt et al., 2004). Pendekatan  ini juga dikenal sebagai pendekatan yang ideasional karena penekannya yang kuat  pada  ide-ide  atau  gagasan-gagasannya  yang  disampaikan  oleh  aktor  maupun kelompok  populis.  Dengan  demikian  apabila  ideologi  merupakan  karakter  utama  dari populisme,  maka  studi  empirisnya  perlu  mengarahkan  perhatian  pada  ‘pernyataan programatik’  dalam  bentuk  kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  oleh  aktor  politik  dan memperlakukannya sebagai unit analisis utama (Ritonga, 2020, p. 3).
Populisme Sebagai Gaya Diskursif
Uraian Ernesto Laclau tentang karakteristik populisme sangat berpengaruh dalam membentuk pendekatan populisme sebagai gaya diskursif. (Laclau, 2005). Bertolak dari
uraian  Laclau,  Panizza  (2005)  secara  lebih  jauh  melihat  populisme  sebagai  praktik diskursif anti status quo. Bahwa proses identifikasi ‘rakyat’ (the people) dan ‘yang lain’ (the other) merupakan konstruksi politis yang dibangun secara simbolis melalui hubungan antagonis.  Proses  identifikasi  yang  berlangsung  berkaitan  dengan  penamaan  untuk menentukan  kategori  yang  memisahkan  the  people  dan  the  other,  ataupun  kategori kelompok ‘kami’ dan kelompok ‘mereka’ sebagaimana diuraikan oleh Laclau merupakan hasil  bentukan  praktek  diskursif.  Lacklau  menjelaskan  bahwa  populisme  memiliki subyeknya pada rakyat yang menjadi syrat material bagi keberadaannya. Namun rakyat itu sendiri butuh diciptakan. Oleh karena itu populisme perlu diikuti dengan konstruksi mengenai rakyat, yakni rakyat yang spesifik. Dengan demikian populisme sebagai konsep diskursif mengacu pada praktik yang relatif cair dari proses identifikasi dan pembentukan identitas rakyat  (Panizza, 2005, pp. 3–5).
Berbeda  dengan  Laclau  yang  menjelaskan  populisme  sebagai  praktek  diskursus pada  tingkatan  teori  yang  abstrak,  Dela  Tore  sebagaimana  dikutip  oleh  Gidron,  dan Bonikowski  dalam  kajiannya  tentang  fenomena  populisme  di  Amerika  Latin, mendefinisikan  populisme  sebagai  bentuk  ‘retorika’  yang  membangun  politik  sebagai moral dan etika perjuangan antar kelompok rakyat dan kelompok elite (oligarki). Retorika yang dimaksudkan di sini adalah bahasa yang dimanfaatkan untuk mengklaim bahwa ia mewakili suara mayoritas sehingga secara jelas dalam populisme selalu mendikotomikan antara “kita” dan “mereka”(Gidron & Bonikowski, 2014). Populisme dimaknai sebagai gaya  diskursif  dalam  hubungannya  dengan  karakteristik  dasarnya  sebagai  serangkaian tindakan representasi simbolik yang mengandung sekaligus membentuk makna ‘rakyat’, serentak  ‘membela  rakyat’  sebagai  entitas  yang  bersifat  tunggal,  serta  sebagai  bentuk identifikasi dalam kaitannya dengan hubungan langsung dengan rakyat yang menekankan prinsip  ‘anti  kemapanan’.  Pendekatan  diskursif  menunjukkan  bahwa  yang  berkaitan dengan populisme ialah performatifitas, atau proses identifikasi dan penubuhan melalui serangkaian pernyataan verbal, sikap, aksi, dan perilaku yang mencerminkan sekaligus membentuk ulang identitas aktor kolektif bernama rakyat (Moffitt & Tormey, 2014, p. 7., Hiariej, 2017, p. 136).
Berkaitan  dengan  hal  ini,  Rooduijn et  al.,  mengatakan  bahwa  definisi  populisme sebagai  gaya  diskursif  menjadi  penting  untuk  digunakan  sebagai  kacamata  melihat fenomena aktor politik. Definisi ini membuat sudut pandang terhadap populisme bukan lagi identitas ideologi seorang aktor politik melainkan political talk atau model ekspresi dan retorika  (Rooduijn et al., 2014). Termaksud  di dalamnya bagaimana aktor politik mengisi,  menampilkan,  dan  mempraktikkan  makna  ‘rakyat’  sebagai  aktor  kolektif melalui tindakan, pernyataan, bahasa tubuh, simbol, dan praktik-praktik diskursif lainnya. Makna  rakyat  dibentuk  melalui  permainan  bahasa  yang  memerlukan  keberadaan kelompok  the  other  yang  dinegasikan  (Hiariej,  2017).  Hasting  dalam  (Rahmah,  2019) menjelaskan  bahwa  dalam  hubungannya  dengan  praktik  diskursif  populisme  dapat dimaknai  sebagai  sebuah  gaya  politik.  Di  sini,  populisme  muncul  sebagai  sumber perubahan dengan memanfaatkan retorika untuk menarik rakyat. Bentuk yang diskursif tersebut terwujud dalam karakteristik kebijakan programatik yang minimal, akan tetapi
memiliki simbol yang kuat. Sebagai contoh kebijakan yang menekankan pentingnya isu kesejahteraan,  isu  ekonomi,  agama,  etnis,  elite,  dan  lain-lain.  Gaya  politik  populis ditampilkan dalam proses mengisi, menampilkan, dan mempraktikkan makna rakyat oleh aktor  politik  tertentu.  Biasanya aktor  populis  cenderung  berkomunikasi  dengan  bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Komunikasi yang dibangun juga cenderung berbentuk komunikasi langsung baik itu dengan metode terjun langsung (blusukan) untuk berbicara, mendengarkan keluhan, dan bersama-sama rakyat mencari jalan keluar. Selain itu aktor populis  juga  lebih  memanfaatkan  saluran    komunikasi  langsung  melalui  media  seperti televisi,  radio,  dan  media  sosial.  Bahkan  terdapat  kecenderungan  aktor  populis menyerang media-media mainstream karena dinilai tidak netral serta telah diintervensi oleh  kepentingan  kekuasaan.  Oleh  karena  itu  mereka  cenderung  menggunakan  media alternatif  untuk  menyuarakan  pembelaan  terhadap  rakyat  selama  proses  kampanye (Rahmah, 2019, p. 15).
Populisme Sebagai Strategi Politik
Berbeda  dengan  pendekatan  ideasional  dan  pendekatan  diskursif,  populisme sebagai strategi politik lebih menekankan pada tujuan untuk memperoleh dukungan dari rakyat dengan mengedepankan program-program pro rakyat, serta strategi organisasi dan kerangka  mobilisasi  masa.  Dalam  pendekatan  ini,  populisme  menjadi  perangkat  bagi aktor  tertentu  untuk  mendapatkan,  merebut,  menjalankan  ataupun  mempertahankan kekuasaan. Karakteristik populisme sebagai strategi politik biasanya terlihat pada calon ataupun  penguasa  sah  yang  memfokuskan  diri  pada  instrumen  pemenangan  kontestasi dan penggunaan kekuasaan (exercising power) (Gidron & Bonikowski, 2014).
Weyland  mendefinisikan  populisme  sebagai  strategi  politik  berkaitan  dengan kemampuan kekuasaan yang digunakan oleh para penguasa untuk mempertahankan diri mereka secara politis. Ia kemudian menambahkan bahwa kemunculan populisme tampak sebagai  upaya  aktor  politik  untuk  mendekatkan  diri  kepada  rakyat  atau  konstituennya dengan  program-program  yang  sejalan  dengan  tuntutan  aspirasi  rakyat.  Cara lain  yang relevan  dengan  upaya  ini  ialah  mobilisasi  masa  baik  secara  terorganisir  ataupun  tidak terorganisir  oleh  aktor  bersangkutan  (Weyland,  2001,  pp.  11–14).  Paul  Drake sebagaimana  dikutip  oleh  Rahmah  menjelaskan  bahwa  aktor  populis  menggunakan mobilisasi  politik,  penguatan  retorika,  serta  pengorganisasian  simbol-simbol  tertentu yang  didesain  secara  sengaja  sebagai  alternatif  strategi  dalam  upaya  menarik  simpati rakyat. Akor populis tersebut pula membangun koalisi yang sifatnya heterogen termaksud dengan kelompok atau organisasi tertentu seperti serikat pekerja dan bentuk organisasi lainnya  sebagai  perwakilan  kelompok  kelas  menengah.  Aktor  populis  menawarkan program  populis  yang  didalamnya  juga  merespons  kepentingan  kelompok  organisasi tersebut (Rahmah, 2019).
Roberts (1996) dalam kajiannya di Amerika Latin menemukan adanya keterkaitan antara  populisme  sebagai  strategi  politik  dengan  ikatan-ikatan  antar  aktor  dan kepentingannya.  Populisme  yang  dibangun  oleh  aktor  yang  personalistik  ataupun karismatik  memungkinkan  terbentuknya  aliansi  multi  kelas  yang  heterogen  di  mana berfokus pada anggota kelompok masyarakat kelas bawah yang terkonsentrasi di daerah
pinggiran.  Kondisi ini memungkinkan mobilisasi politik dari atas ke bawah oleh aktor populis  dalam  bentuk  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  peningkatan  taraf  ekonomi  dan kesejahteraan yang terkadang juga cenderung berkarakter klientelis untuk menciptakan fondasi  materi  bagi  dukungan  rakyat  terhadap  posisi  politik  aktor  populis  tersebut (Rahmah, 2019).
Ketiga pendekatan yang dikategorikan oleh Gidron dan Boniwiski (2014) memiliki titik  tekannya  masing-masing.  Pendekatan  ideologi  dan  gaya  diskursif  memiliki keterkaitan yakni pada dikotomi kategori rakyat dan elite. Yang membedakannya ialah pada  titik  tekannya  masing-masing.  Pendekatan  ideologi  lebih  menekankan  populisme sebagai  gagasan  ideasional,  sedangkan  gaya  diskursif  lebih  pada  aspek  retoris  dan performitas.  Sementara  itu  sebagai  strategi  politik  populisme  berfokus  pada  tujuan pengorganisasian dukungan melalui program pro rakyat. Gidron dan Boniwiski (2014) menjelaskan  lebih  jauh  bahwa  walaupun  ketiga  pendekatan  ini  dapat  berdiri  sendiri, sesungguhnya  ketiga  pendekatan  ini  tidak  dapat  dipisahkan  secara  tegas  karena cenderung beririsan dalam aktualisasi populisme (Gidron & Bonikowski, 2014).

## Metode Penelitian
Dalam  menjelaskan  maksud  artikel  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  maka penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus.  Penelitian  kualitatif  pada  dasarnya  berupaya  menjelaskan  suatu  fenomena  atau peristiwa secara holistik. Penelitian ini lebih merupakan kajian yang sifatnya deskriptif ketimbang  predikatif.  Selanjutnya  metode  studi  kasus  memiliki  karakteristik  yang berbeda  dengan  metode  penelitian  kualitatif  lainnya,  hal  ini  dikarenakan  konstruksi realitas yang akan diamati dalam studi kasus lebih mengarah pada karakteristik sistem masalah yang spesifik atau peristiwa yang dibatasi (Aminah & Roikan, 2019; Moleong, 2021). Ulasan artikel ini berfokus pada fenomena Pilkada Kabupaten Ngada tahun 2015, dengan  obyek  analisis  utama  terletak  pada  sosok  dan  kebijakan  populis  Marianus  Sae yang adalah calon petahana yang ikut berkontestasi dan terpilih dalam kontestasi tersebut.
Dalam  penelitian,  proses  pengumpulan  data  memanfaatkan  metode  wawancara mendalam  (in-depth  interview)  dengan  model  wawancara  semi  terstruktur,  yang dilengkapi  dengan  studi  kepustakaan  (literature  study)  terhadap  data  sekunder  berupa jurnal, laporan, pemberitaan media dan surat kabar berkaitan dengan obyek penelitian. Penentuan  narasumber  penelitian  bertolak  dari  kebutuhan  data  penelitian  dalam menjawabi maksud dan tujuan penelitian. Berkaitan dengan itu, narasumber penelitian ini ialah Tim Sukses pasangan calon petahana yang atas permintaan para narasumber tidak dipublikasikan identitasnya, selain itu narasumber lainnya ialah Kepala Dinas PMDP3A Kabupaten  Ngada,  serta  penerima  Program  Perak,  program  JKMN,  dan  Program Beasiswa Pendidikan. Dalam menganalisis data hasil penelitian, artikel ini menggunakan model analisis data yang ditawarkan oleh Miles dan Huberman, yakni yang terdiri dari tiga  alur  kegiatan  antara  lain;  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan (Miles,  Hubermen,  &  Saldana,  2014).  Dalam  proses  analisis  tersebut  peneliti  tetap
berpijak pada perangkat teori populisme sebagai strategi politik sebagaimana dielaborasi oleh Gidron, dan Bonikowski.

## Hasil dan Pembahasan
Dinamika Pilkada Ngada Tahun 2015
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang digelar pada Desember 2015 merupakan Pilkada pertama dalam cakupan skala nasional yang menerapkan mekanisme pemilihan kepala daerah secara serentak di seluruh Indonesia.  Pilkada tersebut berlangsung dengan tahapan pemilihan dan pencoblosan pada hari yang bersamaan untuk memilih 269 kepala daerah yang terdiri dari pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Wali Kota dan wakil Walikota, serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.    Untuk  kontes  kabupaten  Ngada,  Pilkada  tahun  2015  menghadirkan  tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam arena kontestasi. Ketiga pasangan calon tersebut  antara  lain  pasangan  Kornelis  Soi,  SH  dan  Joseph  Bei  (KONSEP),  pasangan Paulinus No Watu, S.Sos dan Bernadus Dhey Ngebu, SP (PADI), serta pasangan calon petahana,  Marianus  Sae,  S.A.P  dan  Drs.  Paulus  Soliwoa  (MULUS).  Pasangan  calon petahana, Marianus Sae, S.A.P dan Drs. Paulus Soliwoa yang lebih dikenal dengan paket Mulus  kembali  bertarung  dalam  kontestasi  Pilkada  2015,  setelah  pada  tahun  2010, pasangan tersebut berhasil terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan satu putaran dengan perolehan persentase suara sebesar 48%. Dalam Pilkada tersebut, paket Mulus berhasil mengalahkan tujuh kontestan lainnya termasuk bupati incumbent  (Bere, 2018, https://regional.kompas.com/read/2018/02/12).
Pada  Pilkada  2015,  pasangan  calon  petahana,  Marianus  Sae,  S.A.P  dan  Drs. Paulus  Soliwoa  berhasil  mengulang  cerita  suksesnya  tersebut.  Pasangan  yang  diusung oleh Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar (GOLKAR) dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) tersebut akhirnya berhasil terpilih kembali sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2020 dengan perolehan dukungan suara yang signifikan yakni 52164 Suara (68,05%). Pasangan ini berhasil unggul dari dua pasangan calon penantang lainnya yakni pasangan Kornelis Soi, SH dan Joseph Bei, yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP)  dan  Partai  Nasional  Demokrat  (NASDEM)  dengan perolehan 12667 Suara (16,52%), serta pasangan Paulinus No Watu, S.Sos dan Bernadus Dhey  Ngebu,  SP  yang  diusung  oleh  Partai  Gerindra  dan  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB) dengan perolehan 11829 Suara (15,43%) (KPU Kabupaten Ngada, 2016). Hal ini dijelaskan secara detail pada tabel berikut;

## Perolehan Suara Pilkada Ngada Tahun 2015
No. Nama Kecamatan Jumlah Suara Paket Calon Bupati Dan Wakil Bupati KONSEP PADI MULUS 1. Aimere 1078 808 2779 2 Bajawa 5182 3391 10029 3. Bajawa Utara 515 752 3364 4. Golewa 838 1471 6384 5. Golewa Barat 1106 353 3622 6. Golewa Selatan 204 1168 4184 7. Inerie 500 663 2574 8. Jerebuu 273 314 2886 9. Riung 1377 1401 4733 10. Riung Barat 465 838 3102 11. Soa 570 290 6536 12. Wolomeze 559 372 1971 Persentase Total Suara 12667 (16,52%) 11829 (15,43%) 52164  (68,05%)
Data diolah dari (KPU Kabupaten Ngada, 2016).
Kemenangan  pasangan  calon  petahana  Marianus  Sae,  S.A.P  dan  Drs.  Paulus Soliwoa  dalam  Pilkada  Ngada  tahun  2015  boleh  dikatakan  sebagai  kemenangan  yang fenomenal.  Hal  ini    dibuktikan  dengan  tingginya  perolehan  suara  calon  petahana berhadapan dengan ke dua calon lainnya. Selain itu, fakta  lain yang perlu digarisbawahi ialah berkaitan dengan kemenangan calon petahana pada seluruh kecamatan di wilayah kabupaten Ngada. Pada 12 kecamatan tersebut, pasangan calon petahana berhasil menang dengan selisih suara yang signifikan dari kedua pasangan calon lainnya. Kemenangan ini menunjukkan  bekerjanya  hukum  “reward  and  punishment”  dalam  Pilkada.  Perolehan suara  yang  signifikan  dapat  dimaknai  sebagai  bentuk  “reward”  yang  diberikan  massa rakat (pemilih) atas kinerja petahana selama periode kepemimpinannya.

## Menjelaskan Populisme Marianus Sae
Keberhasilan  pasangan  calon  petahana  untuk  kembali  terpilih  dalam  Pilkada Ngada  tahun  2015  tidak  dapat  dipisahkan  dari  Figur  Marianus  Sae.  Ia  dikenal  sebagai seorang pemimpin berkarakter populis terkait dengan gaya kepemimpinan serta berbagai kebijakan  populisnya  selama  memimpin  kabupaten  Ngada  pada  periode  2010-2015. Berkenaan  dengan  itu  pada  uraian  selanjutnya,  penulis  akan  lebih  berfokus  dan membatasi bahasan pada figur Marianus Sae, untuk menjelaskan keterkaitan antara sosok dan kebijakan populis Marianus Sae terhadap keberhasilannya pada Pilkada Ngada tahun 2015.
Figur Populis Marianus: Referensi Kerakyatan dan Gaya Diskursif Marianus lahir di Kampung Bobajo, Kecamatan Golewa, Ngada, pada tanggal 8 Mei 1962. Ia berasal dari keluarga petani, yang secara ekonomi kurang mampu. Kondisi demikian membentuk Marianus menjadi pribadi yang mandiri dan pekerja keras. Hal ini terbukti dengan keberhasilannya merintis usaha di tempat rantau, hingga pada akhirnya
ia  memutuskan  kembali  untuk  berkontribusi  dan  mengabdikan  dirinya  demi pembangunan  di  tanah  Ngada.  Kontribusi  Marianus  untuk  masyarakat  Ngada  diawali dengan  mendorong  dan  menyokong  masyarakat  Ngada  untuk  mengembangkan  usaha kayu  sebagai  investasi  jangka  panjang  yang  memberi  dampak  ekonomi  besar  bagi masyarakat Ngada. Dengan pembiayaan sendiri, ia menyediakan bibit-bibit pohon kayu berkualitas bagi masyarakat di berbagai wilayah di Ngada. Lebih jauh dari itu pada tahun 2007,  Marianus  menginisiasi  program  pemberdayaan  ekonomi  dalam  wujud pengembangan ternak sapi dan babi, di mana masyarakat pedesaan dimodali untuk bisa mengupayakan  pengembangan  ternak.  Programnya  ini  menjadi  cikal  bakal  program ‘Perak’ salah satu program unggulannya saat terpilih menjadi Bupati Ngada pada Pilkada tahun 2010 (Bere, 2018 https://pemilu.kompas.com; Fajar, 2015,
https://www.kompasiana.com).
Marianus  Sae  merupakan  sosok  seorang  pemimpin  yang  dikenal  dekat  dengan masyarakat, secara khusus kelompok masyarakat kelas bawah. Kedekatan ini, berkaitan dengan  latar  belakang  Marianus  yang  juga  berasal  dari  kelompok  kelas  yang  sama. Dalam lanskap budaya Ngada dikenal adanya pengelompokan masyarakat berdasarkan strata sosial antara lain;  kelompok kelas atas yakni kaum bangsawan (gae), kelompok kelas bawah yakni golongan masyarakat biasa/common people (gae kisa), serta kelompok hamba  (hoo).  Marianus  Sae  berasal  dari  kelompok  kelas  bawah  berdasarkan pengelompokan  tersebut.  Oleh  karena  itu  kehadirannya  dalam  panggung  politik berbenturan dengan pandangan budaya yang menilai bahwa yang lebih pantas (berhak) memimpin  adalah  golongan  kelas  atas/  bangsawan  (gae)  (Sese  Tolo,  2018, https://islambergerak.com/2018). Keterpilihan Marianus Sae sebagai Bupati pada Pilkada 2010, membongkar pandangan tersebut. Marianus tampil sebagai pemimpin yang lahir dari ‘rahim’ rakyat kecil.
Populisme  menempatkan  rakyat  sebagai  kerangka  sentral.  Berkaitan  dengan  itu, terdapat tiga kategori inheren dalam pengertian populisme ini yakni rakyat (the people), kelompok elite (the elit) dan kehendak umum (general will) (Mudde & Kaltwasser, 2017, pp. 6–19). Kharakter yang demikian sejalan dengan apa yang dielaborasi oleh Rooduijn et al., bahwa populisme dapat dipahami dalam empat karakteristik antara lain; 1.) rakyat menjadi  penanda  sentral  dan  fokus  dari  bahasan.  2.)  Terdapat  pembelahan  antara kelompok  rakyat  dan  kelompok  elite.  3.)  Adanya  krisis  yang  serius  baik  itu  dari  segi politik, sosial, dan ekonomi yang kemudian memicu lahirnya ‘kesepakatan’ bahwa rakyat adalah  kelompok  yang  harus  dilindungi  (Rooduijn  et  al.,  2014).  Dengan  demikian populisme adalah ekspresi ‘perlawanan’ (ketidakpuasan) dari kelompok masyarakat oleh karena tidak terpenuhnya tuntutan hak dasar sebagai warga negara. Ketidakpuasan pada kondisi  sosial  tersebut  pada  gilirannya  membentuk  identitas  masyarakat  tersebut. Pembentukan identitas  ini  semakin  mempertegas  watak  antagonisme  sebagai  prasyarat sesuatu  dikatakan  populisme.  Filc  menyebut  kelompok  masyarakat  tersebut  sebagai kelompok  tereksklusi,  kelompok  ini  menempati  posisi  subordinat  atau  marginal  (Filc, 2015).
Kehadiran  aktor  populis  senantiasa  sejalan  dengan  identifikasi  akan  kelompok rakyat  yang  spesifik.  Formasi  identifikasi  akan  rakyat  boleh  jadi  bermacam-macam, bergantung  dengan  kondisi  riil  yang  ada.  Untuk  konteks  kabupaten  Ngada,  rakyat didefinisikan  sebagai  kelompok  tereksklusi,  kelompok  marginal  yakni  kelompok masyarakat  miskin  yang  berasal  dari  kelompok  kelas  bawah  (gae  kisa  dan  hoo). Kehadiran Marianus Sae sebagai aktor Populis berpijak pada referensi kerakyatan yang demikian.  Ia  mengidentifikasikan  diri  sebagai  figur  pemimpin  yang  berasal  dari kelompok  masyarakat  tereksklusi  (kelas  bawah).  Lebih  jauh  dari  itu  kehadirannya diidentifikasi sebagai representasi perjuangan rakyat itu sendiri untuk melawan kondisi ketidakadilan  yang  dialaminya.  Hal  ini  tercermin  dalam  pernyataan  Marianus  dalam wawancaranya bersama Frans Anggal, “saya yatim piatu ... saya berasal dari kalangan masyarakat kecil, oleh karena itu saya bekerja untuk rakyat  kecil... program saya untuk membantu mereka” (Anggal, 2017, https://www.florespost.com/2017) Dengan demikian populisme  yang  terjadi  lebih  berwatak  pada  pemihakan  terhadap  “orang-orang  kecil”. Identifikasi kerakyatan tidak serta merta terbentuk dengan sendirinya. Identifikasi ini pula perlu  diciptakan  oleh  karena  itu  identifikasi  kerakyatan  juga  terwujud  sebagai  formasi bentukan Marianus dan tim pemenangannya sebagaimana tergambar dalam pernyataan salah satu tim pemenangan sebagai berikut;
“...  demikian  dalam  kampanye  tim,  salah  satu  hal  yang  menjadi  penekanan  tim kepada pemilih ialah tentang latar belakangnya dari keluarga kecil, di sini kehadirannya dalam panggung politik sungguh menjadi perwakilan kehadiran rakyat kecil itu sendiri. Tujuannya  agar  pemilih  sungguh  merasa  senasib  dan  terwakili  perjuangannya...” Wawancara, 20 April 2020.
Identifikasi  kerakyatan  menegaskan  kebasahan  aktor  populis,  hal  ini  biasnya didukung  dengan  pemanfaatan  retorika   gaya  populis  serta  pilihan  kebijakan  yang  pro pada rakyat. Hal ini juga nyata ditemukan dalam figur Marianus Sae yang  menerapkan gaya kepemimpinan populis dengan segala bentuk praktik diskursifnya.
Populisme sebagai gaya diskursif berkaitan dengan karakteristik dasarnya sebagai serangkaian  tindakan  representasi  simbolik  yang  mengandung  sekaligus  membentuk makna  ‘rakyat’,  serentak  ‘membela  rakyat’.  Dalam  hal  ini  gaya  diskursif  berkaitan dengan performatifitas, atau proses identifikasi dan penabuhan melalui pernyataan verbal, sikap,  aksi,  dan  perilaku  aktor  populis  (Gidron  &  Bonikowski,  2014).  Populisme Marianus Sae dapat dijelaskan dalam kerangka populisme sebagai gaya diskursif. Hal ini dapat  diidentifikasi  dari  tindakan  representasi  simbolik  yang  termanifestasi  dalam retorika,  aksi  dan  perilaku  serta  gaya  kepemimpinan  politiknya.  Marianus  selalu menggunakan retorika populis yang menegaskan posisi dirinya dalam intensi membela rakyat kecil, hal ini diungkapkan oleh seorang tim pemenangannya;
“...  dalam  perjumpaan  dengan  masyarakat,  pak  Marianus  selalu  menegaskan bahwa dirinya terpanggil untuk mengabdikan diri sebagai pemimpin di kabupaten Ngada untuk membantu rakyat kecil keluar dari situasi kemiskinan. ... berulang-kali beliau selalu dengan tegas mengatakan bahwa kemiskinan adalah masalah bersama yang perlu dilawan ...” Wawancara, 22 April 2020.
Tidak  sebatas  pemanfaatan  retorika  populis,  Marianus  juga  menekankan  bentuk komunikasi yang sifatnya langsung. Hal ini ia lakukan untuk menunjukkan kedekatannya dengan  rakyat.  Komunikasi  yang  sifatnya  langsung  dengan  rakyat  tersebut  dibangun melalui  mekanisme  blusukkan  untuk  mengalami  secara  langsung  kondisi  masyarakat, serentak  menyerap  berbagai  aspirasi  masyarakat  yang  kemudian  diwujudkan  dalam kebijakan sebagai solusi konkret terhadap permasalahan rakyat. Selain metode blusukan, Marianus juga menyediakan saluran alternatif yang memungkinkan adanya komunikasi yang intens dengan masyarakat dengan metode personal message melalui layanan SMS (short message servis), dan juga menyediakan waktu rutin untuk berjumpa masyarakat di kantornya selama menjabat sebagai Bupati. Komunikasi langsung yang dilakukan oleh Marianus merupakan bentuk negasi dari praktik kemapanan politik yang menempatkan jarak  pemisah  antara  pemimpin  dan  rakyat.    Hal  ini  diungkapkan  oleh  Kepala  Dinas PMDP3A Kabupaten Ngada, Yohanes C.W. Ngebu, S.Sos, M.Si sebagai berikut;
“... Pak Marianus adalah seorang bupati yang rajin turun ke masyarakat. Hampir seluruh wilayah di kabupaten Ngada telah ia kunjungi, bahkan daerah pelosok yang susah aksesnya,  ...  buah  dari  kunjungannya  ialah  kebijakan  yang  sangat  pro  terhadap  rakyat seperti pembukaan akses jalan...”
“...tidak ada jarak antara beliau dengan masa rakyat... siapa saja boleh berjumpa dengan  beliau  karena  beliau  selalu menyediakan  waktu  untuk  berjumpa masyarakat  di kantornya...  masyarakat  juga  boleh  menyampaikan  aduan  atau  keluhan  melalui  pesan pribadi langsung kepada beliau...” Wawancara, 21 Mei 2020.
Berkaitan dengan komunikasi langsung, aktor populis pada umumnya mencitrakan dirinya dengan kesederhanaan, demikian juga aktor populis cenderung lebih suka berbeda dengan routine politic, mereka tidak menyukai acara yang sifatnya seremonial dan lebih menyukai aksi spontan dengan grassroot sebagai perwujudan kedekatan dengan rakyat (Rahmah,  2019).  Hal  ini  juga  nyata  terlihat  dalam  gaya  kepemimpinan  Marianus  Sae. Bahkan  kecenderungan  ini  terbawa  dalam  pola  pengambilan  kebijakan  yang  tidak menyukai alur birokrasi yang sifatnya berbelit-belit. Marianus tercatat pernah bersitegang dengan anggota DPRD Kabupaten Ngada, dan mengancam akan mengundurkan diri bila program pemberdayaan ekonomi rakyat dalam bentuk penyediaan bibit ternak Sapi bagi 18000  penduduk  Miskin  tidak  disetujui  oleh  DPRD  (Alfons  Nedabang,  2018, https://kupang.tribunews). Populisme Marianus Sae, tidak sebatas dilihat dalam kerangka gaya diskursif tetapi lebih jauh dari itu dapat dijelaskan melalui pilihan kebijakan yang sifatnya populis sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut.

## Kebijakan Populis Marianus Sebagai Strategi Politik Pertahanan Kekuasaan
Sebagai  strategi  politik  populisme  berfokus  pada  pilihan  kebijakan  yang mengedepankan  program-program  pro  rakyat,  organisasi  politik,  serta  kerangka mobilisasi  yang  bertujuan  untuk  memperoleh  dukungan  rakyat  dalam  proses  elektoral (Gidron  &  Bonikowski,  2014).  Dalam  kontes  kabupaten  Ngada,  penulis  tidak menemukan  adanya  data  yang  cukup  mengenai  aktor  populis  (Marianus  Sae)  dalam mengembangkan skema organisasi untuk memobilisasi masyarakat. Sebaliknya sebagai
sebuah strategi politik aktor populis, mengedepankan pilihan kebijakan sebagai bagian dari  kerangka  mobilisasi.  Corak  mobilisasi  yang  tampak  ialah  yang  bersifat  top-down dalam wujud kebijakan populis.
Suatu  kebijakan  dikatakan  populis  apabila  sesuai  dengan  isu  publik  atau  sejalan dengan  kebutuhan  prioritas  masyarakat  bersangkutan.  Kemiskinan,  kesehatan,  dan pendidikan  merupakan  tiga  masalah  utama  yang  dialami  oleh  masyarakat  Kabupaten Ngada, hal ini sejalan dengan data BPS Kabupaten Ngada tahun 2010 yang menunjukkan bahwa  jumlah  presentasi  penduduk  miskin  masih  terbilang  cukup tinggi  sebesar  13,54 %,. Dalam bidang kesehatan, ketersediaan sarana prasarana kesehatan serta akses akan jaminan  kesehatan  masyarakat  menjadi  kendala  yang  dialami  oleh  masyarakat  Ngada. Hingga  pada  tahun  2009  masih  terdapat 49,22  persen  penduduk  yang  belum  memiliki jaminan/asuransi kesehatan. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, rendahnya jangkauan (coverage)  dan  akses  pada  pelayanan  pendidikan,  serta    tingkat  kemiskinan  dan  biaya sekolah  yang  tinggi  menjadi  penyebab  rendahnya  partisipasi  sekolah.  Alasan  ini  turut menjadi  pemicu  banyaknya  siswa  yang  putus  sekolah  atau  tidak  dapat  melanjutkan pendidikan  ke  jenjang  yang  lebih  tinggi.  Berkaitan  dengan  ini,  data  BPS  Kabupaten Ngada menunjukkan bahwa penduduk berumur 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah memiliki persentase yang cukup tinggi yakni sebesar 3,72 % (BPS Ngada, 2010).
Ketiga masalah tersebut menjadi prioritas Marianus Sae semenjak menjabat sebagai Bupati. Dalam upaya memecahkan masalah tersebut, Marianus melahirkan tiga program unggulan  yakni;  Program  PERAK  (Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat),  program  JKMN (Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada), serta program beasiswa pendidikan. Pertama, Program  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat  (PERAK  )  lahir  sebagai  jawaban  atas  upaya pengentasan  kemiskinan  dalam  wujud  bantuan  modal  usaha  produktif  bagi  kelompok masyarakat miskin. Program PERAK meliputi bantuan masyarakat miskin dalam bidang peternakan, pertanian, kehutanan, dan hortikultura. Salah satu produk unggulan program ini ialah bantuan modal usaha berupa penyediaan bibit hewan ternak sapi dan babi  bagi masyarakat  miskin.  Berkaitan  dengan  program  ini  pada  tahun  2010  Marianus  Sae merealisasikan  bantuan  18000  bibit  hewan  ternak  bagi  masyarakat  kategori  miskin  di Kabupaten  Ngada.  Kedua,  Program  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  Ngada  (JKMN), Program  asuransi  kesehatan  yang  disediakan  dan  dibiayai  oleh  pemerintah  daerah kabupaten Ngada untuk keluarga miskin, dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.  Ketiga,  Program  Beasiswa  bagi  masyarakat  tidak  mampu  dan  beasiswa berprestasi.  Program  beasiswa  ini  terbagi  dalam  beberapa  kategori  yakni;  program beasiswa  kedokteran,  program  beasiswa  BOSDA  (Bantuan  Operasional  Daerah),  dan BOSDIK (Bantuan Operasional Pendidikan), serta program beasiswa bagi pelajar yang berasal dari keluarga miskin.
Program  yang  dicanangkan  oleh  Marianus  Sae  pada  periode  pertama kepemimpinannya  sebagaimana  diuraikan  sebelumnya  merupakan  wujud  nyata  dari pilihan  kebijakan  populis  sebab  sejalan  dengan  apa  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat Ngada. Gidron dan Bonikowski  menggarisbawahi bahwa populisme menjadi perangkat bagi  aktor  populis  untuk  mendapatkan,  merebut,  ataupun  mempertahankan  kekuasaan
(Gidron  &  Bonikowski,  2014).  Dengan  demikian  kebijakan  populis  yang  dicanangkan sangat  berkaitan  erat  dengan  strategi  politik  pertahanan  kekuasaan.  Politik  pertahanan kekuasaan  yang  dimaksudkan  ialah  upaya  kepala  daerah  memanfaatkan  kekuasaannya untuk  mendapatkan  dukungan  rakyat  dalam  rangka  mempertahankan  kekuasaannya. Sebab kekuasaan adalah  kemampuan untuk mengerahkan segala bentuk sumber daya, untuk  mencapai  tujuan.  Termaksud  didalamnya  tujuan  mempertahankan  kekuasaan (Habbodin, 2019). Karakteristik populisme sebagai strategi politik pertahanan kekuasaan biasanya  terlihat  pada  calon  ataupun  penguasa  sah  yang  memfokuskan  diri  pada instrumen pemenangan kontestasi elektoral.
Dalam  Pilkada  Ngada  2015,  posisi  Marianus  Sae  sebagai  calon  petahana  jelas diuntungkan bila dibandingkan dengan kedua pasangan calon penantang lainnya. Sebab dalam  kapasitasnya  sebagai  kepala  daerah,  Marianus  Sae  memiliki  akses  langsung terhadap kebijakan publik, termaksud di dalamnya dalam mengintervensi birokrasi untuk kepentingannya.  Selaku  incumbent  pilihan  kebijakan  populis  Marianus  Sae  selama periode  kepemimpinannya  dapat  dikategorikan  sebagai  alat  mobilisasi  yang  relevan untuk memperoleh dukungan rakyat. Sebagai alat mobilisasi kebijakan populis yang telah dieksekusi  perlu  disebarkan  dan  dipropagandakan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  juga diterapkan  oleh  Marianus  dan  tim  pemenangannya  terutama  selama  masa  kampanye Pilkada 2015, sebagaimana diutarakan oleh tim pemenangannya sebagai berikut;
“... program Perak, JKMN, dan Beasiswa menjadi program unggulan yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Cerita sukses program ini menjadi bahan utama yang  terus  disebarluaskan  oleh  tim  tidak  saja  dalam  masa  kampanye  tetapi  juga sebelumnya...”
Kebijakan populis tidak saja dimaknai sebagai upaya pemimpin menjawabi segala tuntutan  kebutuhan  rakyatnya.  Lebih  dari  itu  dapat  dilihat  sebagai  strategi  pemimpin mendekatkan diri dengan rakyat  serentak sebagai alat mobilisasi dukungan dalam kontes politik elektoral dalam rangka mempertahankan kekuasaannya.

## Kesimpulan
Populisme  sebagai  strategi  politik  berfokus  pada  pilihan  kebijakan  yang  sifatnya populis.  Dalam  kontes  elektoral,  kebijakan  demikian  dapat  dimanfaatkan  sebagai  alat mobilisasi yang relevan oleh aktor populis untuk memperoleh ataupun mempertahankan kekuasaan.  Kontestasi  Pilkada  Kabupaten  Ngada  Tahun  2015  berhasil  menghantar pasangan calon petahana, Marianus Sae, S.A.P dan Drs. Paulus Soliwoa  untuk kembali terpilih  sebagai  Bupati  dan  Wakil  Bupati  dengan  persentase  dukungan  suara  yang signifikan. Keberhasilan ini tidak lepas dari sosok populis Marianus Sae dengan segala kebijakan  populisnya.  Dalam  hal  ini  kebijakan  populis  yang  dimaksudkan  terwujud dalam tiga program unggulan pada periode pertama kepemimpinannya yakni; program PERAK  (Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat),  program  JKMN  (Jaminan  Kesehatan Masyarakat  Ngada),  serta  program  beasiswa  pendidikan.  Pilihan  kebijakan  populis Marianus  Sae  tersebut  dapat  dilihat  sebagai  strategi  politik  pertahanan  kekuasaan.  Di mana  kebijakan  populis  terus  disebarluaskan  kepada  masyarakat  sebagai  bentuk
mobilisasi dukungan elektoral. Sebagai strategi politik, kebijakan populis Marianus Sae terbukti berhasil memberikan efek elektoral yang positif bagi keterpilihannya.

## BIBLIOGRAFI
Alfons  Nedabang.  (2018).  Program  Populis  Bupati  Ngada  Dipuji  Dahlan  Iskan Dihadapan Sby.
Aminah, S., & Roikan. (2019). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu  Politik . In Edisi Pertama . Jakarta: Prenadameedia Group.
Anggal, Frans. (2017). Lebih Jauh Dengan Bupati Marianus.
Badan  Pusat  Statistik  (Bps)  Kabupaten  Ngada.  (2010). Indikatar  Kesejaterhan  Rakyat Kabupaten Ngada 2010 .
Bere, Sigrianus Marutho. (2018). Perjalanan Marianus Sae Dari Pengusaha Kayu Hingga Bupati Ngada 2 Periode.
De Raadt, Jasper, Hollanders, David, & Krouwel, André. (2004). Varieties Of Populism : An  Analysis  Of  The  Programmatic  Character  Of  Six  European  Parties. Political Science .
Emilianus  Yakop  Sese  Tolo.  (2018).  Marianus  Sae  Dan  Pilkada  Borjuis  Di  Nusa Tenggara Timur.
Fajar. (2015). Bupati Yang Sedang Jadi Buah Bibir Dahlan Iskan.
Filc,  Dani.  (2015).  Latin  American  Inclusive  And  European  Exclusionary  Populism:
Colonialism  As  An  Explanation. Journal  Of  Political  Ideologies , 20 (3). Https://Doi.Org/10.1080/13569317.2015.1075264
Gidron, Noam, & Bonikowski, Bart. (2014). Varieties Of Populism: Literature Review And Research Agenda. Ssrn Electronic Journal . Https://Doi.Org/10.2139/Ssrn.2459387
Habbodin,  Muhtar.  (2019).  Populisme  Sebagai  Bentuk  Politik  Pertahanan  Pemimpin Lokal. Jurnal Politik Walisongo , 1 , 21–28.
Hiariej, Eric. (2017). Politik Jokowi: Pasca Klientelisme Dalam Rantai Ekuivalensi Yang Rapuh. Prisma , 36 (Negara Kesejaterahan Dan Demokrasi), 127–147.
Kpu Kabupaten Ngada. (2016). Pilkada Ngada 2015.
Laclau, Ernesto. (2005). On Populist Reason . London: Verso.
Mietzner,  Marcus.  (2014).  Indonesia’s  2014  Elections.  How  Jokowi  Won  And Democracy Survived. Journal Of Democracy , 25 (4).
Mietzner, Marcus. (2015). Reinventing Asian Populism: Jokowi’s Rise, Democracy, And Political Contestation In Indonesia. Policy Studies , (72).
Miles,  A.  Mathew,  Hubermen,  A.  Michael,  &  Saldana,  J.  (2014). Qualitative  Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.). Usa: Sage Publication.
Moffitt,  Benjamin,  &  Tormey,  Simon.  (2014).  Rethinking  Populism:  Politics, Mediatisation And Political Style. Political Studies , 62 (2). Https://Doi.Org/10.1111/1467-9248.12032
Moleong, Lexy J. (2021). Metodologi Penelitian Kualitatif . Pt Remaja Rosdakarya.
Mudde,  Cass,  &  Kaltwasser,  Kristobal  Rovira.  (2017). Populisma  Very  Short Introduction . New York: Oxford University.
Muhtadi,  Burhanuddin.  (2019). Populisme  Politik  Identitas  Dan  Dinamika  Elektoral : Mengurai Jalan Panajang Demokrasi Prosedural . Malang: Intrans Publishing.
Panizza, Francisco. (2005). Introduction: Populism And The Mirror Of Democracy. In Populism And The Mirror Of Democracy .
Paskarina,  Caroline,  Asiah,  Mariatul,  &  Madung,  Otto  Gusti.  (2015). Berebut  Kontrol Atas Kesejahteraan: Kasus-Kasus Politisasi Demokrasi Di Tingkat Lokal .
Rahmah, Anisa Nur Nia. (2019). Pasang Surut Populisme: Populisme Basyir Ahmad Di Pekalongan (Polgov Ugm, Ed.). Yogyakarta.
Ritonga,  Alwi  Dahlan.  (2020).  Mencermati  Populisme  Prabowo  Sebagai  Bentuk  Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019. Politeia: Jurnal Ilmu Politik , 12 (1). Https://Doi.Org/10.32734/Politeia.V12i1.3170
Rooduijn, Matthijs, De Lange, Sarah L., & Van Der Brug, Wouter. (2014). A Populist Zeitgeist? Programmatic Contagion By Populist Parties In Western Europe. Party Politics , 20 (4). Https://Doi.Org/10.1177/1354068811436065
Savirani,  Amalinda,  Turnquist,  Olle,  &  Stokke,  Kristian.  (2014). Demokrasi  Di Indonesia: Antara Patronase Dan Populisme . Yogyakarta: Universitas Gaja Mada Dan Universitas Oslo.
Weyland, Kurt. (2001). Clarifying A Contested Concept: Populism In The Study Of Latin American Politics. Comparative Politics , 34 (1). Https://Doi.Org/10.2307/422412

## Copyright holder:
Nama Author (Tahun Terbit)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: