## LEGITIMASI PEMUNGUTAN JIZYAH DALAM ISLAM: OTORITAS AGAMA DAN PENGUASA
Dedy Sumardi Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh dedysumardi@ar-raniry.ac.id

## ABSTRACT
Jizyah is obliged to Non Muslim ahl dhimmah status as a voluntary compensation for  protection  both  internally  and  externally.  The  legitimacy  of  the  poll  voting procedures derived from sources "religious" is the Qur'an, Hadith, and ijma ', and not as a ruling authority. The state has the authority to set the revenue from jizyah limited to the issue of voting systems and mechanisms. In practice, the poll voting procedures  has  been a shift and  change in patterns over time. At the time of the prophet., The hallmark of the collection is a simple poll. While on the leadership of  Umar  bin  Khatab  friend,  poll  voting  authority  granted  to  the  province  and  is fully  accountable to  the  central government.  Results of voting  poll distributed to all public sector priorities based on community needs that can not be financed by the proceeds of zakat.
Keywords: Jizyah, Authority, Religion

## ABSTRAK
Jizyah  diwajibkan  kepada  non  muslim  yang  berstatus  ahl  dzimmah  sebagai kompensasi  suka  rela  untuk  mendapatkan  perlindungan  secara  internal  maupun eksternal.  Legitimasi  prosedur  pemungutan  jizyah  berasal  dari  sumber “religius”,  yaitu  al-Qur’an,  Hadis  serta  Ijma’,  dan  bukan  sebagai  otoritas penguasa.  Negara  mempunyai  otoritas  mengatur  pendapatan  dari  sektor  jizyah terbatas  pada  persoalan  sistem  dan  mekanisme  pemungutan.  Dalam  praktiknya, prosedur  pemungutan  jizyah  telah  terjadi  pergeseran  dan  perubahan  pola  dari waktu  ke  waktu.  Pada  masa  Nabi  Saw.,  ciri  khas  pemungutan  jizyah  bersifat sederhana.  Sedangkan  pada  masa  kepemimpinan  sahabat  Umar  bin  Khatab, kewenangan  pemungutan  jizyah  diberikan  sepenuhnya  kepada  provinsi  dan bertanggung  jawab  kepada  pemerintah  pusat.  Hasil  dari  pemungutan  jizyah disalurkan  ke  semua  sektor  publik  berdasarkan  skala  prioritas  kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dibiayai  oleh hasil zakat.
Kata Kunci: Jizyah, Otoirtas, Agama, Penguasa

## Pendahuluan
Ekonomi  Islam  adalah  ekonomi  yang  berdasarkan  ketuhanan.  Sistem  ini bertolak  dari  Allah,  bertujuan  akhir  kepada  Allah  dan  menggunakan  instrumen- instrumen  ekonomi  yang  tidak  terlepas  dari  syari„at  Allah  (al-Qaradhawi,  1997: 31).  Berdasarkan  paradigma  ini  adalah  suatu  hal  yang  wajar  apabila  dalam menjalankan  aktivitas  pemerintahan,  setiap  penguasa  Islam  mendapat  kebebasan dalam  mengambil  kebijakan  untuk  pertumbuhan  ekonomi  dan  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  sistem  keuangan  publik  Islam,  kebijakan  yang dilakukan penguasa tidak hanya berorientasi  pada pencapaian target  penerimaan/ pemasukan  negara,  tetapi  juga  pada  sistem  pengelolaan  dan  pendistribusiannya bertujuan untuk pemenuhun kebutuhan masyarakat.
Salah satu kebijakan penguasa dalam upaya pencapaian target penerimaan/ pemasukan  negara  adalah  kebijakan jizyah sebagai  kebijakan  perlindungan terhadap  kehidupan  non  muslim  ( ahl  al-dhimmi )  yang  bernilai  ekonomi  bagi negara, sekaligus suatu usaha pemerataan kewajiban yang berkeadilan sosial bagi setiap penduduk. Muslim maupun non muslim mempunyai kewajiban yang sama bagi  kemakmuran  dan  kesejahteraan  negara,  karena  mereka  sama-sama memperoleh  fasilitas  dan  sarana.  Ini  dilakukan  untuk  menghindari  terjadinya ”kewajiban  ganda”  yang  sering  dialami  masyarakat  muslim  di  suatu  negara  dan menyebabkan  pindahnya  harta  dari  kalangan  muslim  kepada  kalangan  non muslim.
Dalam  disiplin  ilmu  fiqh, jizyah berarti  pajak  yang  dipungut  oleh  negara Islam dari rakyat non muslim yang membuat perjanjian dengan pemerintah Islam, dengan  membayar  pajak,  mereka  mendapat  jaminan  perlindungan  dari  negara yang  bersangkutan  (Dahlan  (ed.),  1996:  824).  Mereka  yang  mendapat  jaminan perlindungan ini disebut dengan ahl dhimmi (Doi, 2002: 536) 1 dengan memenuhi persyaratan-persyratan tertentu. Tindakan tersebut disebabkan oleh raison d’edat : kegagalan mentaati kekuasaan politik yang ada di tangan Nabi Muhammad Saw. karena perbedaan agama.
Kondisi demikian tentu saja berpengaruh terhadap eksistensi konsep jizyah dalam  Islam  sebagai  sumber  devisa  negara  –yang  pada  akhirnya–  menggiring pada sebuah kesimpulan bahwa konsep jizyah merupakan kebijakan penguasa an sich (Bat Yo‟or, 1991: 78-79). 2 Dalam sejarahnya, sepintas kesimpulan ini sangat beralasan  mengingat  dalam  perkembangannya  terdapat  perbedaan  dalam memahami  jizyah  terutama  dalam  konsep  dan  praktek  yang  dilakukan  oleh penguasa pada saat itu.
Artikel  ini  berupaya  menelaah  konsep jizyah secara  komprehensif  dalam nass al-Qur‟an sebagai landasan normatif , dan praktek pemungutan jizyah melalui pendekatan sosio - historis .  Kajian  ini  dilakukan  sebagai  upaya  menetralisir anggapan  negatif  tentang  pemungutan jizyah serta  memberi  pemahaman  konsep
jizyah sehingga  dapat  diterapkan  ( applicable )  pada  masa  sekarang  demi terwujudnya kemaslahatan umat.

## Legitimasi Agama dalam Pemungutan Jizyah
Sesuai  tujuan  dari  penggunaannya, jizyah merupakan  pajak  yang  ditarik dari penduduk non muslim di negara Islam sebagai biaya perlindungan atas hidup, property,  kebebasan  menjalankan  agama  serta  dibebaskan  dari  kewajiban  militer dan diberikan keamanan sosial. Di samping itu, jizyah juga sebagai imbangan bagi usaha  mereka  membela  negara  dan  melindungi  mereka  atau  sebagai  imbangan bahwa  mereka  memperoleh  apa  yang  orang-orang  muslim  peroleh,  baik kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama (Saddam, 2002: 62- 63). 3
Ketentuan  mengenai jizyah berdasarkan  al-Qur‟an,  sunnah  dan  ijma‟. Seperti  ditegaskan  dalam  kandungan  makna  ayat  al-Qur-an  surat  at  At-Taubah ayat  29. 4 Ayat  ini  turun  pada  tahun  ke  sembilan  Hijriyah  ketika  Islam  telah tersebar dan menguat dengan dikuasainya kota Makkah oleh kaum muslimin serta hadirnya  sekian  banyak  delegasi  suku-suku  Arab  mengakui  kerasulan  Nabi Muhammad  Saw.  Ayat  ini  adalah  ayat  pertama  turun  berkenaan  perintah memerangi ahl al-kitab , setelah pada ayat sebelumnya Allah Swt. membicarakan tentang  pelarangan  memasuki  Masjidil  Haram  bagi  kaum  musyrik  dan memutuskan  hubungan  perdagangan  dengan  mereka.  Kekhawatiran  muncul  di kalangan  kaum  muslimin  dimana  situasi  itu  akan  berakibat  buruk  bagi perekonomian  mereka,  maka  ayat  ini  turun  untuk  menghilangkan  kecemasan karena  sebagai  gantinya  kaum  muslim  dapat  memungut jizyah dari ahl  al-kitab (al-Suyuti, t.th, 410) . 5
Dalam riwayat Bukhari dari Al-Mughirah bahwa Rasulullah bersabda:
ةيزلجا اودؤت وا هدحو للها اودبعت تىح مكلتاقن نا انبر لوسر انيبن انرماف
6
Berdasarkan pembacaan  teks di  atas, dapat  dipahami  ketentuan mengenai jizyah bukan  semata-mata  sebagai  kebijakan  Nabi  Muhammad  Saw.  sebagai kepala negara, akan tetapi berdasarkan perintah Allah dalam surat At-Taubah ayat 29. Kendatipun al-Qur‟an hanya menyebutkan sasaran jizyah adalah ahl al-kitab, pada prakteknya Nabi Saw . memungut jizyah dari golongan Shabi’in dan Samirah (Yusuf,  t.th.:  35) . Oleh  karenanya,  Para  ulama  membedakan  antara jizyah dan kharaj. Turunnya  ayat  tentang  perintah  pemungutan jizyah ,  Nabi  Muhammad Saw. memungut jizyah dari warga negara non muslim ( ahl dhimmi ). 7 Pemungutan jizyah pertama  kali  dilakukan  Nabi  adalah  kaum  Nasrani  dari  Bani  Najran  yang menganut faham zeroisme. Pada saat itu Nabi Muhammad Saw. melibatkan para sahabat  dalam  pemungutan jizyah seperti  Abu  Ubaydah  ibn  al-Jarrah  dan  Muaz
ibn  Jabal  (Muhammad,  2003:  61).  Demikian  pula  pada  tahap  berikutnya  Nabi Muhammad Saw. memungutnya dari orang Majusi (al-Zuhayli, 1997: 588). 8

## Otoritas Penguasa dalam Pemungutan Jizyah
Secara  umum  derajat  otoritas  penguasa  dalam  pengungutan jizyah dapat dilihat  pada  dua  periode,  yaitu  periode  Nabi  dan  periode  sahabat.  Dalam prakteknya, peran penguasa dalam melakukan pemungutan jizyah menjadi penting agar  terlaksananya  roda  pemerintahan,  dimana  negara  harus  memiliki  sumber ekonomi yang kuat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Hal ini seperti dilakukan  Nabi  Saw.,  melalui  dua  kebijakannya  selaku  penguasa  untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi.
1. Pemungutan Jizyah pada Masa Nabi Saw.
Kebijakan pertama adalah  mendorong  masyarakat  memulai  aktifitas ekonomi baik  dalam kelompok sendiri maupun kerjasama dengan kelompok lain tanpa  dibiayai bayt  al-mal, seperti  membangun  rasa  persaudaraan  dan  saling membantu  antara  Muhajirin  dan  Anshar. Kedua adalah  kebijakan  dan  tindakan aksi  yang  dilakukan  Nabi  Muhammad  Saw.  dan  khalifah  dengan  mengeluarkan dana bayt al-mal . Kedua kebijakan ini adalah inisiatif pemerintah yang kemudian diimplementasikan  atau  berasal  dari  seseorang  atau  beberapa  orang  muslim (Yuhasnibar, 2006: 89).
Pada  awalnya  pengumpulan jizyah dilakukan  oleh  para  sahabat  yang bertugas  menyebarkan  Islam.  Luasnya  wilayah  penaklukan,  Nabi  Muhammad Saw.  melakukan  pembagian  tugas  dengan  sahabat  lain  sehingga  jumlah  petugas pengumpul jizyah- pun  menjadi  bertambah.  Agar  administrasi  pemungutan jizyah berjalan efektif dan tetap berprinsip pada nilai-nilai keadilan, ia menunjuk seorang administrator  yang  jujur  di  setiap  kota  dengan  asisten  yang  akan  berhubungan langsung  dengan  kepala  komunitas dhimmi untuk  mengumpulkan jizyah melalui mereka (Yusuf, t.th.: 124).
Untuk  membantu  petugas  di  lapangan,  Nabi  Muhammad  Saw.  menunjuk sekretaris  dan  pencatat  administrasi  pemerintahan.  Mereka  dilaporkan  berjumlah 42  orang  yang  dibagi  dalam  empat  bagian  yaitu  sekretaris  untuk  pernyataan, sekretaris  untuk  hubungan  dan  pencatat  tanah,  sekretaris  untuk  perjanjian  dan perdamaian  serta  sekretaris  untuk  peperangan  (Adiwarman,  74-75).  Sekretaris- sekretaris ini dalam istilah modern disebut pegawai sekretariat Rasulullah, namun tidak disebutkan adanya seorang bendahara negara.
Pemungutan dan pengaturan administrasi jizyah ditugaskan pada sekretaris untuk  perjanjian  dan  perdamaian.  Sebelum  ditugaskan  untuk  memungut jizyah , mereka  dibekali  pendidikan,  pengarahan  dan  tugas  intruksional  langsung  dari Nabi  Muhammad  Saw.  sehingga  mereka  mempunyai  kerangka  kerja  yang  jelas dan  mengetahui  tentang  mekanisme  pemungutannya.  Nabi  Muhammad  Saw.
sangat  menekankan kepada pegawai  pemungut jizyah untuk  melakukan tugasnya dengan  baik  dan  memerintahkan  pegawainya  untuk  melindungi ahl dhimmi dari berbagai bentuk kekerasan dan penghinaan (al-Jauziyah, 1995: 35). 9
Setelah jizyah dipungut dari setiap kelompok dhimmi , jizyah dikumpulkan di bayt al-mal yang bertempat di Mesjid Nabawi yang sekaligus berfungsi sebagai kantor  pusat  negara,  tempat  tinggal  dan bayt  al-mal .  Nabi  Muhammad  Saw. adalah  kepala  negara  pertama  yang  memperkenalkan  konsep  baru  dalam  bidang keuangan  negara  di  abad  ke  tujuh,  yaitu  semua  hasil  penghimpunan  kekayaan negara  harus  dikumpulkan  terlebih  dahulu  dan  kemudian  dikeluarkan  sesuai dengan kebutuhan negara.
Hasil pungutan berupa barang yang bisa disimpan, seperti emas, perak dan lain-lain  disimpan  di  mesjid  dalam  jangka  waktu  yang  pendek  dan  kemudian disalurkan  kepada  masyarakat  tanpa  sisa.  Namun  bila  hasil  itu  berupa  hewan, maka  sesuai  dengan  alamnya  binatang-binatang  tersebut  ditempatkan  di  padang terbuka.
Pencatatan  hasil  penerimaan  dan  pengeluaran  dana  negara  secara keseluruhan  pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw.  tidak  dapat  dilacak.  Hal  ini disebabkan  setiap  hasil  pemasukan  langsung  disalurkan  kepada  mereka  yang membutuhkan  tanpa  ada  sebuah  perincian.  Tata  cara  pendataan  penerima jizyah pada  periode  ini  juga  masih  sangat  sederhana,  yaitu  dengan  memerintahkan beberapa  orang  yang  dipercaya  untuk  melihat  siapa-siapa  saja  yang  memang pantas untuk menerimanya.
Berbeda  dengan  periode-periode  berikutnya,  petugas  yang  ditunjuk  oleh khalifah harus mendata secara cermat yang terdiri dari kelompok masyarakat yaitu tentara,  juru  tulis,  karyawan,  pedagang  besar,  pedagang  enceran  dan  seterusnya sehingga  diketahui  secara  pasti  tingkat  kemampuan  ekonominya.  Disini pengaturan  keuangan  untuk  sektor-sektor  publik  pada  periode  ini  tidak  memiliki format  baku.  Nabi  Muhammad  Saw.  sendiri  melakukan  pembayaran  harian  dari bayt  al-mal dan  tidak  ada  dana  yang  tidak  dibagikan  berada  di  penyimpanan dalam waktu lama (Yuhasnibar, 2006: 92).
Di  samping  itu  juga  tidak  terlalu  birokratis  dan  sangat  sederhana.  Ini terlihat  dari  ditemukannya  sebuah  naskah  (dokumen)  yang  menunjukkan  bahwa Nabi  Muhammad  Saw.  pernah  mengirim  surat  kepada  penduduk  Bahrain  yang ketika itu dipimpin oleh Mundzir ibn Sawiy untuk mengajak mereka masuk Islam. Mundzir  menyambut  baik  ajakan  tersebut  dan  diminta  supaya  mewajibkan  para penganut agama Yahudi dan Majusi membayar jizyah .
Inti  dari  kesepakatan  ini  Nabi  Muhammad  Saw.  membiarkan  penguasa daerah  tetap  dalam  kedudukannya  karena  ia  segera  memeluk  Islam  dan  tidak menggantinya  dengan  orang  lain  dari  kalangan  sahabat.  Kebijakan  ini dimaksudkan  agar  penduduk  tidak  merasa  dikuasai  oleh  pendatang  (al-Husaini,
2000:  756-757),  selagi  penguasa setempat  itu bertindak jujur, tentulah lebih  baik daripada  orang  lain  yang  belum  mengenal  keadaan  daerah  dan  masyarakat  yang akan dihadapinya.
Kesederhanaan  dalam  praktek  pemungutan jizyah ini  dapat  dimaklumi, karena  pada  saat  itu  umat  Islam  masih  disibukkan  oleh  penyebaran  Islam  dan terjadinya  berbagai    peperangan  sehingga  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan administratif    tidak  berjalan  maksimal.  Situasi  ini  juga  disebabkan  oleh  faktor sumber  daya  manusia  yaitu  terbatasnya  jumlah  orang  Islam  yang  mampu membaca dan menulis, serta menguasai  aritmatika sederhana (Yuhasnibar, 2006: 93).
Meskipun  administrasi  pemungutan  dan  penyaluran  dana bayt  al-mal sangat  sederhana,  bukan  berarti  sistem  keuangan  yang  ada  tidak  dijalankan sebagaimana  mestinya.  Nabi  Muhammad  Saw.  telah  meletakkan  dasar  bagi praktek  pemungutan  dan  penyaluran jizyah yang  kemudian  dikembangkan  oleh khalifah Islam selanjutnya.
2. Prosedur Pemungutan Jizyah Pada Masa Sahabat
Setelah  Nabi  Muhammad  Saw.  wafat,  negara  Islam  Madinah  dipimpin oleh Abu Bakat Shiddiq. Selama dua tahun kepemimpinannya Abu Bakar banyak menghadapi  persoalan  dalam  negeri  seperti  kelompok  murtad,  nabi  palsu,  dan enggan  membayar  zakat  (Hodgson,  1999:  284-285).  Masa  jabatan  yang  relatif singkat  dan  Islam  dihadapkan  oleh  berbagai  persoalan  intern,  maka  tidak  ada perubahan  yang  signifikan  yang  bisa  ia  lakukan  terhadap bayt  al-mal . (Yuhasnibar, 2006: 94) 10
Setelah Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar ibn Khatab (634-644 M) banyak perubahan yang berhasil dilakukan. Kontibusinya yang terbesar adalah membentuk  perangkat  administrasi  yang  baik  untuk  menjalankan  pemerintahan dan  dapat  memperluas  wilayah  Islam  ke  luar  Jazirah  Arab.  Pada  masa pemerintahannya  terjadi  peperangan  antara  umat  Islam  dengan  dua  negara adikuasa  yaitu  Persia  dan  Bizantium.  Banyaknya  daerah  Bizantium  yang  dapat ditaklukkan pasukan Islam pada tahun 641 M, membuat negara adikuasa menjadi lemah.  Pada  tahun  yang  sama  pasukan  Islam  juga  berhasil  menaklukan  Persia, sejak  negara  adikuasa  Persia  hancur  dan  Nnegara  adikuasa  Bizantium  lemah, negara Islam tampil menjadi negara adikuasa baru (Guillaume, 1975: 80).
Dalam  sepuluh  tahun  masa  pemerintahannya,  wilayah  Islam  meliputi Jazirah  Arab,  Palestina,  Syiria,  sebahagian  besar  wilayah  Persia  dan  Mesir. Karena perluasan wilayah terjadi begitu pesatnya, ditambah lagi dengan persoalan kepentingan  masyarakat  yang  rumit  dan  kompleks  dengan  bertambahnya  jumlah penduduk  serta  permasalahan  yang  berhubungan  dengan  administrasi  wilayah- wilayah yang baru dikuasai, Umar mengatur administrasi negara menjadi delapan
provinsi  yaitu  Mekkah,  Madinah,  Syria,  Jazirah,  Basrah,  Kuffah,  Palestina  dan Mesir  (Yatim,  1994:  36).  Pada  awalnya  para  gubernur  di  tiap  provinsi menjalankan  kebijakan  mereka  seperti  di  jalankan  Umar  di  Madinah,  mereka memegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan pemimpin militer sekaligus.
Seiring  dengan  luasnya  wilayah,  maka  pendapatan  negarapun  mengalami peningkatan termasuk dari sektor jizyah dan kharaj . Pendapatan negara dari hasil jizyah dan kharaj yang  dikirim  oleh  pejabat-pejabat  di  daerah  mengalir  ke  kas negara, menyebabkan khalifah dan gubernur-gubernur tidak mampu mencatatnya. Untuk  keperluan  tersebut,  diperlukan  perhatian  khusus  mekanisme  pengelolaan agar  dapat  dimanfaatkan  secara  benar,  efektif  dan  efisien.  Umar  bermusyawarah dengan  beberapa  sahabat  untuk  mendapatkan  solusi  terbaik  dalam  permasalahan keuangan negara (Pulungan, 2002: 126-127).
Meskipun Bayt  al-mal telah  ada  pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw.  dan Abu  Bakar,  namun  pendapatan  dan  pengeluaran  publik  tidak  dilembagakan sehingga pendapatan dari sumber-sumber pendapatan negara menjadi tidak efisien bagi  kebutuhan  yang  ada.  Situasi  ini  berubah  setelah  penaklukan  besar  selama pemerintahan  Umar  hingga  pada  tahun  16  H bayt  al-mal regular  dan  permanen didirikan  untuk  pertama  kali  di  Madinah  sebagai bayt  al-mal pusat,  hal  ini kemudian diikuti dengan pendirian cabang-cabangnya di ibukota provinsi. Untuk menangani  lembaga  tersebut,  khalifah  Umar  menunjuk  Abdullah  ibn  Irqam sebagai  bendahara  negara    (mentri  keuangan)  dan  Abdurrahman  ibn  „Ubaid  al- Qari sebagai wakilnya (Ra‟ana, 1997: 156). Disini Umar mengadakan reorgnisasi bayt  al-mal yang  pondasinya  telah  dibangun  oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  dan khalifah sebelumnya.
Dalam  masalah  pendapatan  negara,  Umar  melihat  bahwa  harus  ada  suatu ketentuan  cara  penghitungan  dan  pendistribusiannya.  Hasil  sedekah  dan  zakat kebanyakan  tidak  dikirim  ke  Madinah  melainkan  dibagikan  kepada  penduduk miskin setempat dari penduduk yang menunaikan zakat. Adapun harta pemasukan jizyah dan kharaj ,  pihak  muslim  sudah  mengadakan  persetujuan  dengan  pihak- pihak  yang  ditaklukan  di  Irak,  Persia,  Syam  dan  Mesir.  Sebagian jizyah itu dikeluarkan kembali untuk segala fasilitas umum serta ketertiban hukum di daerah mereka sendiri dan selebihnya dikirim ke Madinah (Haikal, 2000: 672).
Pendapatan  dari  setiap  provinsi  digunakan  untuk  memenuhi  pengeluaran provinsi.  Jika  pengeluaran  provinsi  lebih  kecil  dari  pendapatan  lokal,  gubernur mengembalikan  dana  tersebut  ke  perbendaharaan  pusat.  Sebaliknya  jika pengeluaran melebihi pendapatan, surplus dari provinsi lain atau perbendaharaan pusat akan ditransfer untuk menutup devisit tersebut. Banyaknya pendapatan yang dikirim  dari  daerah  mendorong  khalifah  untuk  tidak  mendistribusikan  dana tersebut, akan tetapi dijadikan sebagai cadangan darurat dan pembiayaan angkatan bersenjata yang memerlukan dana besar pada saat itu.
Dengan  demikian,  pada  masa  kepemimpinan  khalifah  Umar  ibn  Khatab telah    memakai  sistem  administrasi federasilisme  fiskal yaitu  operasi  fiskal dijalankan  oleh  unit-unit bayt  al-mal di  cabang-cabang  provinsinya  (Saddam, 2002:  103).  Gubernur  mempunyai  otoritas  penuh  dalam  melaksanakan  tugasnya dan  bertanggung  jawab  langsung  kepada  pemerintah  pusat.  Umar  melimpahkan berkas-berkas  administrasi  seperti  catatan  dana  tunjangan,  gaji  dan  dana  pensiun yang  akan  didistribusikan  kepada  tiap-tiap  gubernur  atau  kabilah  yang  sudah ditentukan untuk mendapatkan dana itu. 11
Praktek  sistem  federasi  fiskal  dapat  dilihat  dalam  kebijakan  Umar  ketika menghadapi bencana kelaparan diseluruh semenanjung Arab. Umar mengirimkan surat  kepada  gubernur-gubernur  di  daerah  agar  mengirimkan  bantuan  kepada penduduk  semenanjung  yang  sedang  dilanda  kelaparan  (Haikal,  358-360). Bantuan  itu  kemudian  dibagikan  kepada  masyarakat  yang  kelaparan  hingga kepelosok-pelosok  dengan  mengutus  petugas  untuk  membagi-bagikannya, sedangkan Umar mengurus makanan penduduk Madinah.
Untuk  keperluan  pendataan  penduduk  yang  mendapatkan  tunjangan  dari bayt al-mal , khalifah menunjuk komite untuk membuat laporan sensus penduduk sesuai  tingkat  kepentingan  dan  kelasnya  (Amalia,  2005:  35). 12 Daftar  tersebut disusun  secara  berurutan  dimulai  dari  orang-orang  terdekat  Nabi  Muhammad Saw.,  orang  yang  paling  berjasa  terhadap  Islam  dan  seterusnya.  Namun pembagian  kelas  ini  menimbulkan  kecemburuan  sosial  di  kalangan  masyarakat sehingga kemudian Umar kembali menyamaratakan pembagian tunjangan tersebut seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. dan Abu Bakar.
Seiring dengan perubahan fungsi organisasi bayt al-mal , Umar mendirikan Diwan yang pertama yang disebut dengan divan . Divan merupakan sebuah kantor yang  ditujukan  untuk  membayar  tunjangan  wajib  angkatan  perang  dan  pensiun serta  tunjangan  lainnya  dalam  basis  regular  dan  tepat.  Hasil jizyah digunakan untuk dana umum, diantara pengeluaran negara yang paling penting pada periode ini adalah dari sektor tunjangan dan pensiun.
Dana  pensiun  dibayarkan  dua  kali  dalam  setahun  dan  administrasinya terdiri dari dua bagian, bagian pertama berisi catatan sensus dan jumlah yang telah menjadi  hak  setiap  penerima  dana  dan  bagian  kedua  berisi  laporan  pendapatan. Dana tersebut didistribusikan melalui orang arif yang masing-masing bertanggung jawab atas sepuluh orang penerima, mekanisme pendistribusian seperti ini dinilai lebih efektif dan tepat sasaran.
Pendapatan dari semua sumber disimpan dalam rekening yang terpisah dan digunakan  untuk  tujuan  masing-masing.  Jika  rekening  tertentu  dari  kategori tertentu  tidak  mencukupi  untuk  menutup  biaya  kategori  tersebut,  dibolehkan meminjam  dana  dari  rekening  lainnya.  Kebijakan  ini  berbeda  dengan  apa  yang
telah  dilakukan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  dan  Khalifah  Abu  Bakar  yang membagikan hasil pajak dan jizyah kepada penduduk tanpa ada sisa.
Kebijakna  yang dilakukan Umar dalam kajian  Ushul  fiqh dikenal  dengan istilah  ijtihad  umar.  Ijtihad-ijtihad  tersebut  merupakan  ijtihad  yang  bobot  dan urgensinya  sangat  besar  dalam siyasah  syar’iyah .  Dua  kasus  yang  sangat kontroversial  di  kalangan  sahabat  adalah  kebijakan  Umar  untuk  tidak  membagi- bagikan harta rampasan perang berupa tanah kepada tentara-tentara penakluk dan penggantian  nama  pungutan jizyah dari  non  muslim  dengan  sebutan  sedekah (zakat).
Dalam  masalah  rampasan  perang,  Umar  tidak  membagi-bagikan  tanah- tanah  pertanian  yang  baru  dibebaskan  tentara  Islam  di  negeri  Syria,  Irak,  Persia dan  Mesir  kepada  tentara  yang  menaklukannya.  Umar  cenderung  untuk mendahulukan  kepentingan  umum  daripada  pribadi  dan  masing-masing  orang. Keadilan sosial menuntut bahwa tanah yang ditaklukkan tidak dibagi-bagi kepada tentara  yang  berperang  pada  saat  itu,  karena  dengan  membagi-bagikan  tanah tersebut negara tidak lagi memiliki dana untuk honorarium tentara  yang menjaga perbatasan  wilayah  yang  begitu  luas  serta  tunjangan  untuk  generasi  yang  akan datang (Yuhasnibar, 2006: 101).
Kebijakan  Umar  tentang  hal  tersebut  jelas  tidak  ada  pada  masa sebelumnya,  Nabi  Muhammad  Saw.  tidak  pernah  membedakan  antara  harta bergerak  dan  tidak  bergerak  (Fazlur  Rahman,  1984:  271-272), 13 sehingga  semua jenis hasil rampasan perang dapat dibagikan kepada tentara. Sementara pada masa Umar  harta  rampasan  perang  dibedakan  kepada  harta  yang  bergerak  dan  tidak bergerak. Harta yang tidak bergerak seperti tanah akan menjadi milik negara dan penggarapannya  tetap  pada  pemilik  lama  (non  Muslim)  dengan  syarat  mereka harus  membayar jizyah .  Ternyata  dengan  kebijakan  ini  penghasilan bayt  al-mal menjadi meningkat tajam.
Ijtihad  Umar  lainnya  adalah  dalam  masalah  Bani  Taghlib,  kesediaannya menerima  usulan  pembatalan  istilah jizyah dan  mengambil  sesuatu  dari  mereka lalu diserahkan ke bayt  al-mal dengan nama zakat  atau sedekah. Menurut  Yusuf al-Qaradawi  ijtihad  semacam  inilah  yang  dibutuhkan  pada  zaman  sekarang  (al- Qaradawi, 1999: 138-139). Mungkin dengan sebutan zakat ini, warga non muslim lebih dapat menerimanya karena istilah tersebut dirasakan lebih bersahabat.
Kenyataan  di  atas  tidak  berlebihan  jika  negara  Islam  dewasa  ini menyelaraskan selain Bani Taghlib dengan Bani Taghlib tentang diperbolehkannya  menggugurkan  sebutan jizyah ,  lalu  mengambil  dari  mereka dengan  sebutan  zakat  atau  dengan  nama  pajak,  selama  mereka  berangkat  dari subtansi jizyah itu  sendiri  yaitu  penyalurannya  bukan  kepada  delapan  golongan penerima  zakat  yang  telah  ditetapkan  al-Qur‟an,  akan  tetapi  untuk  berbagai kepentingan dan fasilitas umum serta kesejahteraan non muslim.

## Penutup
Jizyah merupakan  salah  satu  sumber  perekonomian  negara  untuk membiayai  sektor  layanan  publik  seperti  aktivitas  pendidikan,  moral  penyebaran Islam, dan prasarana umum. Ia berasal dari pajak yang dipungut dari warga negara non  muslim  yang  berstatus dzimmi sebagai  lambang  kesetiaan  serta  kompensasi suka  rela  atas  perlindungan  dan  jaminan  hidup  sebagaimana  yang  di  terima  oleh warga  negara  muslim  yaitu  kewajiban  zakat.  Secara  teoritis,  sumber  dan legitimasi pemungutan jizyah berasal dari al-Qur‟an, Hadis dan Ijma‟.
Dalam  prakteknya,  keberadaan jizyah merupakan  kontinuitas  sejarah  dari sistem keuangan publik Islam. Konsekuensinya, prosedur pemungutan jizyah telah terjadi elaborasi dan perubahan bentuk dari waktu ke waktu. Pada masa Nabi saw. jizyah dipungut  secara  sederhana,  dengan  menunjuk  seorang  administrator  yang jujur di setiap kota dan dibantu oleh seorang asisten yang memfasilitasi persoalan “teknis”  dengan  perwakilan  dari  kaum dhimmi .  Hasil  dari  pemungutan jizyah dikumpulkan di bayt al-mal dan kemudian disalurkan kepada sektor publik tanpa ada proses pengendapan dana dalam kurun waktu lama.
Berbeda  halnya  pada  masa  kepemimpinan  Umar  ibn  Khatab,  prosedur pemungutan  jizyah  diserahkan  kepada  unit-unit bayt  al-mal di  provinsi.  Umar memberikan  otoritas  penuh  kepada  gubernur  dalam  operasional jizyah serta bertanggung  jawab  kepada  pusat  terhadap  sejumlah  pengeluaran  dan  pendapatan negara  melalui jizyah . Khalifah  Umar  tidak  menyalurkan  semua  dana  yang  ada, akan  tetapi  sebagian  dana  tersebut  dijadikan  sebagai  cadangan  kas  negara  untuk menutupi  kekurangan-kekurangan.  Umar  juga  membentuk diwan khusus  untuk membayar tunjangan wajib angkatan perang, pensiun serta tunjangan lainnya dari dana jizyah ini.

## Wa Allah A’lam bi al-Shawab.
Endnote
1 Kata  “ dhimmah ”  berarti  perjanjian,  perlindungan  ( al-`ahd ),  jaminan  ( al-Daman ),  dan keselamatan ( al-Aman ). Maka “ dhimmi ” adalah seseorang yang termasuk golongan orang-orang yang dilindungi yang tinggal di wilayah negara Islam. Mereka berada dalam lindungan orang- orang  Islam  dan  mendapat  jaminan  keamanan,  sebagai  imbalannya  mereka  diwajibkan membayar jizyah . A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah , terj. Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.536.
2 Dalam sejarah Islam terjadi praktek-praktek jizyah yang menyimpang dari ketentuan yang telah dicontohkan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  dan  para  sahabat  jauh  dari  keadilan.  Bat  Yo‟or, The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitude , (London: Associated University Presses, 1991), h. 78-79.
3 Lihat  juga;  A.  Djazuli, Fiqh  Siyasah  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu-Rambu Syari’ah , (Bogor: Kencana, 2003), h. 359.
4 Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari akhir  dan mereka  tidak  mengharamkan  apa  yang  telah  diharamkan  oleh  Allah  dan  rasul-Nya  dan  tidak beragama  dengan  agama  yang  benar  (agama  Allah),  (yaitu  orang-orang)  yang  diberikan  Al- Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedangkan mereka dalam keadaan tunduk.
5 Al-Suyuti, Al-Dar al-Manthur fi  al-Tafsir al-Ma’thur , (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th), h. 410.
6 Nabi  kami  sekaligus  rasul  kami  memerintahkan  kami  untuk  memerangi  kalian  sampai  kalian menyembah  Allah sebagai satu-satunya Tuhan atau  membayar jizyah. Muhammad ibn Isma‟il al-Bukhari, Shahiih al-Bukhari , jil. 4, (Riyad: Dar as-Salam, 1997), h. 644.
7 Khara j  merupakan  pajak  atas  tanah,  sedangkan jizyah adalah  pajak  kepala  yang  dipungut  dari warga negara non muslim yang dilindungi dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Persamaan dan  perbedaan  antara  kedua  istilah  ini  akan  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam  pembahasan.  Abu Yusuf, Kitab al-Kharaj …,  h. 35.
8 Menurut Ulama Hanafiyah, dipungut jizyah dari mereka karena mereka dipandang sebagai orang yang  memiliki  apa  yang  disebut  fiqh  sebagai syibh  al-kitab (menyerupai  kitab).  Lihat  juga: Asy- Syafi‟i, Al-Umm , juz. 9, (Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th), h. 292.
9 Ada beberapa penafsiran yang justru bertentangan dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad  Saw.  yang  berkaitan  dengan  perlakuan  terhadap dhimmi ,  seperti  dalam menafsirkan  kata نورغاص  مهو .  As-Suyuti  memahaminya  sebagai  syarat  bahwa jizyah dipungut dalam keadaan mereka hina dina. Ibn Kathir mengartikan kata-kata tersebut dengan pengertian rendah, hina dina sehingga tidak boleh meninggikan posisi mereka dari kaum muslimin. Akan tetapi pendapat yang merendahkan kaum dhimmi ini ditentang oleh Ibn Qayyim, ia tidak setuju dengan  pendapat  Ikrimah  yang  mengatakan  bahwa  makna  kata-kata  tersebut  adalah,  ketika membayar jizyah seorang dhimmi harus pada posisi duduk dan merendahkan diri. Lebih lanjut Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hal ini sama sekali tidak ada dasarnya dari al-Qur‟an dan tidak pula  dari  rasul  serta  para  sahabat.      Kata  ini  sebenarnya  bermakna  tunduk  dan  patuh  pada ketentuan  hukum  karena jizyah merupakan  salah  satu  dari  ketentuan  hukum  Islam  itu  sendiri. Lihat juga Al-Sayuti, Al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma’thur , Juz. 3, (Beirut: Dar al-Kutb al- Ilmiyah,  t.th),  h.  411;  Ibn  Kathir, Tafsir  al-Qur’an  al-Azim ,  Jilid.  3,  (Beirut:  al-Matba‟ah  al- `asriyah, 2000), h. 317;   M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah , vol. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 545.
10 Dalam  usahanya  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  Abu  Bakar  melaksanakan  kebijakan ekonomi  seperti  yang  telah  dipraktekkan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw.  Sistem  pendistribusian lama  tetap  dilanjutkan,  harta bayt al-mal tidak  pernah  menumpuk  dalam  jangka  waktu  yang lama  dan  langsung  didistribusiksan.  Hingga  ia  wafat,  hanya  satu  dirham  yang  tersisa  dalam perbendaharaan negara.
11 Para  sejarahwan  berbeda  pendapat  tentang  kapan  dimulainya  pencatatan  administrasi  dan membagian  tunjangan.  Al-Tabari  mengatakan  bahwa  pencatatan  administrasi  dan  pembagian tunjangan dimulai dalam tahun 15 H, Pada saat itu Irak Sawad sudah di tangan kaum muslimin. Tetapi  Mada‟in belum dibebaskan. Menurut Ibn Sa‟ad lembaga keuangan ini dibentuk setelah selesai pembebasan Irak dan Syam yaitu pada tahun 20 H, karena dari sanalah jizyah dan khara j dibawa.  Tidak  mungkin  pemasukan  negara  hanya  diperoleh  dari  rampasan  perang  saja  karena pendapatannya  tidak  menentu,  sedangkan  pengeluaran  lembaga  setiap  tahun  seperti  tunjangan dan pensiun setiap tahun sudah pasti, jadi harus bergantung juga pada jizyah dan kharaj .
12 Komite  ini disebut dengan komite nassab yang beranggotakan  Aqil ibn  Abi Talib, Muhzamah ibn Naufal dan Jabir ibn Mut‟im. Lihat juga; Majid, M. Nazori., Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf:  Relefansinya  dengan  Ekonomi  Kekinian ,  (Yokyakarta:  Pusat  Studi  Ekonomi  Islam (PSEI), 2003), h. 188.
13 Lihat juga: Amiur Nurdin, Ijtihad Umat ibn Khaththab: Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam , (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 154-165.

## Daftar Pustaka
al-Bukhari,  Muhammad  ibn  Isma‟il. Shahiih  al-Bukhari .  Jilid.  4,  Riyad:  Dar  as- Salam, 1997.
Djazuli,  A.. Fiqh  Siyasah  Implementasi  Kemaslahatan  Umat  dalam  Rambu- Rambu Syari’ah . Bogor: Kencana, 2003.
Doi,  A.  Rahman  I.. Penjelasan  Lengkap  Hukum-Hukum  Allah .  Terj.  Zaimuddin dan Rusydi Sulaiman. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
Kathir,  Ibn. Tafsir  al-Qur’an  al-Azim .  Jilid.  3.  Beirut:  al-Matba‟ah  al-`asriyah, 2000.
Nazori.  Majid,  M., Pemikiran  Ekonomi  Islam  Abu  Yusuf:  Relefansinya  dengan Ekonomi Kekinian . Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
Nurdin,  Amiur. Ijtihad  Umat  ibn  Khaththab:  Studi  tentang  Perubahan  Hukum dalam Islam. Jakarta: Rajawali, 1991.
Sayuti, Al.. Al-Dur al-Manthur fi al-Tafsir al-Ma’thur . Juz. 3. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah . vol. 5, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Syafi‟i, Asy.. Al-Umm . Juz. 9, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, t.th.
Yo‟or,  Bat. The  Decline  of  Eastern  Christianity  Under  Islam  From  Jihad  to Dhimmitude . London: Associated University Presses, 1991.
Yuhasnibar. Pemungutan Jizyah dalam Hukum Islam: Analisis Terhadap Praktek Ketatanegaraan Islam . Tesis Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2006.
Wahbah, al-Zuhayli. Al-Fiqh al-Islami  wa Adillatuh , juz. 8. Beirut Dar al-Fikr,
1997.
Yusuf, Abu. Kitab al-Kharaj , Beirut: Dar al-Ma‟rifah, t.th
Yusuf,  Al-Qaradawi,. Ghayr  al-Muslim  fi    al-Mujtama’  al-Islami ,  Kairo:  t.p, 1977.
Yusuf,  Al-Qaradawi,. Pedoman  Bernegara  dalam  Perspektif  Islam ,  terj.  Kathur Suhardi, cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.
Dahlan,  Abdul  Azis  (ed.), Ensiklopedi  Hukum  Islam ,  cet.1,  Jakarta:  Ichtiar  Baru van Hoeve, 1996.
Saddam, Muhammad. Ekonomi Islam , Jakarta: Taramedia, 2002.
Azwar  Karim,  Adiwarman., Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam ,  cet.  2,  Jakarta: The International Institute of Islamic Thought, 2002.
Al-Jauziyah,  Ibnu  Qayyim, Ahkam  ahl-Dhimmah ,  juz  1,  Beirut:  Dar  al  Kutb  al- Ilmiyah, 1995
Al-Husaini, Al-Hamid., Membangun Peradaban: Sejarah Muhammad Saw Sejak Sebelum Diutus Menjadi Rasul, cet 1, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
Guillaume, Alfred., Islam , England: Penguin Books, 1975.
Yatim, Badri Yatim., Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II , cet. 2,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
Mahmud  Ra‟ana,  Irfan., Sistem  Ekonomi  Pemerintahan  Umar  ibn  Khattab , Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997.
Suyuthi  Pulungan,  J., Fiqh  Siyasah  Sejarah  dan  Pemikiran ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2002.
Haikal,  Muhammad  Husain. Umar  ibn  Khattab ,  terj.  Ali  Audah,  cet.  1,  Bogor:
Pustaka Litera AntarNusa, 2000.
Amalia,  Euis., Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Dari  Klasik  Hingga Kontemporer , cet. 1, Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005.
Rahman, Fazlur. Membuka Pintu Ijtihad , terj. Anas Mahyuddin, cet. 2, Bandung:
Pustaka, 1984.
Muhammad, Manejemen Bank Syari’ah , Yokyakarta: UPP YKPN, 2002.