## HUBUNGAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM MENGURUS BIDANG PERTANAHAN DIHUBUNGKAN DENGAN HUKUM POSITIF

## Tri Setiady
Fakultas Hukum Universitas Wiralodra Indramayu

## abstract
Law  Number  32  of  2004  of  governmental  authority  in  the  land  sector remains  handed  over  to  the  autonomous  region. Law Number  32  of  2004 requires the district/city governments to conduct business in the area of land as part of the implementation of regional autonomy and a  mandatory affair because it is so fundamental with regard to rights and basic services citizens. The  affairs  of  the  land  sector  is  very  essential  as  it  relates  to  the  issue  of community  rights  to  land.  Therefore,  the  government  must  provide the public  with  regard  to  the  maintenance  in  the  land  sector.  But  on  the  other hand  the  government  has  not  completed  the  handover  of  authority  in  the field of regulation of land through implementing regulations.
Keywords: Central  and  Local  Government  Authority,  Land  and  Legal Affairs Positive

## abstrak
Dalam  UU No. 32  Tahun  2004  kewenangan  pemerintahan  di  bidang pertanahan tetap diserahkan kepada daerah otonom. UU No. 32 Tahun 2004 mewajibkan  Pemerintah  Kabupaten/  Kota  untuk  menyelenggarakan  urusan di  bidang  pertanahan  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan merupakan  urusan  yang  bersifat  wajib  karena  sangat  mendasar  yang berkaitan  dengan  hak  dan  pelayanan  dasar  warga negara.  Urusan  bidang pertanahan bersifat sangat mendasar karena berkaitan dengan persoalan hak- hak  masyarakat  atas  tanah.  Oleh  karena  itu, pemerintah  wajib  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  berkaitan  dengan  pengurusan  di  bidang pertanahan. Namun  di  sisi  lain pemerintah  belum  menuntaskan  regulasi penyerahan kewenangan di bidang pertanahan melalui peraturan pelaksana.
Kata  Kunci: Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah,  Bidang Pertanahan dan Hukum Positif

## A. Pendahuluan
Istilah wewenang seringkali disamaartikan dengan istilah kemampuan atau bevoegheid dalam  ranah  hukum  perdata.  Istilah wewenang  sebenarnya tidak  dapat  disamakan  dengan bevoegheid,  karena  kedua  istilah  tersebut mempunyai perbedaan yang mendasar berkaitan dengan karakter hukumnya. Bevoegheid digunakan  dalam  konsep hukum  publik  dan  hukum  privat, sedang  istilah  wewenang  hanya  berlaku  dalam  konsep  hukum  publik. Wewenang  mengandung  arti  kemampuan  untuk  melakukan  suatu  tindakan hukum  publik.  Atau  dengan  perkataan  lain,  wewenang  adalah  kemampuan bertindak  yang  diberikan  oleh  undang-undang  yang  berlaku  untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. 1
Kadangkala  istilah  wewenang  dikaitkan  dengan  suatu  kekuasaan hukum  (rechtskracht). Terkait  dengan  kekuasaan  hukum  tersebut  maka  ada dua  hal  yang  perlu  diperhatikan,  yakni  berkaitan  dengan  keabsahan  suatu tindak  pemerintahan  dan  kekuasaan  hukum.  Istilah  “sah”  adalah  pendapat atau  pernyataan tentang suatu  tindak  pemerintahan,  sedang  “kekuasaan hukum” adalah mengenai kinerja. Suatu tindak pemerintahan dianggap “sah” jika  dapat  diterima  sebagai  suatu  bagian  dan  ketertiban  hukum,  dan  suatu tindak  pemerintahan  adalah  mempunyai  kekuasaan  hukum  jika  dapat mempengaruhi pergaulan hukum. 2
Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan  (hukum  administrasi),  karena  pemerintahan  baru  dapat menjalankan  fungsinya  atas  dasar  wewenang  yang  diperoleh.  Keabsahan tindakan  pemerintahan  diukur  berdasarkan  wewenang  yang  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  (legaiteit beginselen).  Suatu  kewenangan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga bersifat sah. Perihal  kewenangan  dapat  dilihat  pada  konstitusi negara  yang  memberikan legitimasi  kepada  badan publik dan lembaga negara  dalam  menjalankan fungsinya.
Suatu  kewenangan  dapat  diperoleh  dari  tiga  sumber,  yaitu  atribusi, delegasi, dan  mandat.  Kewenangan  atribusi  lazim  digariskan  melalui pembagian  kekuasaan negara  yang  diatur  dalam  Undang  Undang  Dasar, sedang delegasi dan mandat merupakan suatu kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Perbedaan antara kewenangan berdasarkan delegasi dan mandat menurut  Philipus  M.  Hadjon  adalah  terletak  pada  prosedur  pelimpahannya,
1 S.F.  Marbun, Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di  Indonesia,
(Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm. 154.
2 F.A.M Stroink, dalam Philips M.Hadjon, tentang Wewenang, sebagaimana dikutip Sadjijno,
Memahami Beberapa Bab Hukum Administrasi, (Yogyakarta: LaksBang PRESindo, 2008), hlm. 59.
tanggung jawab dan tanggung gugatnya, serta kemungkinan dipergunakannya kembali kewenangan tersebut. 3
Dilihat  dari  prosedur  pelimpahannya  pada  delegasi,  pelimpahan wewenang terjadi dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedang pada mandat pelimpahan wewenang umumnya terjadi dalam hubungan rutin antara bawahan  dengan  atasan,  kecuali  yang  secara tegas  dilarang.  Ditinjau dari segi tanggung jawab dan tanggung gugatnya, pada delegasi, tanggung jawab dan  tanggung  gugatnya  beralih  kepada delegataris,  sedang  pada mandat  tetap berada  pada  pemberi  mandat  (mandans).  Ditinjau  dari  segi kemungkinan  pemberi  wewenang  berkehendak  menggunakan  kembali wewenang tersebut, pada delegasi pemberi wewenang (delegans) tidak dapat menggunakan  wewenang  itu  lagi,  kecuali  setelah  ada  pencabutan  dengan berpegang  teguh  pada  asas contrarius  actus,  sedang  pada  pemberi  mandat wewenang  mandat  (mandans)  setiap  saat  dapat  menggunakan  sendiri wewenang yang dilimpahkan. 4
Pengaturan kewenangan  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  diatur dalam  undang-undang  dasar dan undang-undang.  Dalam  Pasal  33 (3)  UUD 1945  disebutkan  bahwa  bumi,  air, dan  kekayaan  alam  yang  terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk kemakmuran  rakyat.  Dari  kata  “ dikuasai  oleh  Negara ”  terlihat  bahwa kewenangan  di  bidang  pertanahan  dilaksanakan  oleh  Negara  yang  dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan kewenangan yang bersumber pada konstitusi tersebut maka kemudian diterbitkan UU No. 5  Tahun  1960  yang  mengatur  masalah  keagrarian  atau  pertanahan  sebagai bagian dari bumi.
Di  samping  itu  kewenangan  di  bidang  pertanahan  juga  diatur  dalam UU Pemerintahan Daerah, yaitu semula dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 34 Tahun 2004. Dalam Pasal 13 dan Pasal 14  UU No. 32  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  urusan  wajib  yang  menjadi kewenangan  pemerintahan daerah  (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota)  yang meliputi  16  bidang  urusan,  salah  satunya  adalah  “pelayanan  pertanahan”. Keenam belas  urusan  (bidang)  tersebut  merupakan  urusan  pemerintahan yang  bersifat  wajib  yang  harus  diselenggarakan  oleh  Pemerintah  Daerah. Sedang  urusan  pemerintahan  daerah  yang  bersifat  pilihan  meliputi  urusan pemerintahan  yang  secara  nyata  ada  dan  berpotensi  untuk  meningkatkan
3 Philipus  M.  Hadjon,  1994, Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  dalam  Mewujudkan Pemerintah  yang  Bersih,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  UNAIR,  Surabaya,  10  Oktober 1994, hlm. 8.
4 Suriansyah  Murhaini, Kewenangan  Pemrintah  Daerag  Mengurus  Bidang  Pertanahan,
(Surabaya: LaksBang Justitia, 2009), hlm 15.
kesejahteraan  masyarakat  sesuai  dengan  kondisi,  kekhasan, dan  potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
Penyerahan  kewenangan  pemerintahan  di  bidang  pertanahan berdasarkan  UU No. 22  Tahun  1999  juga  telah  diserahkan  kepada  Daerah, namun  dalam praktek tidak  dapat  berjalan  seperti  yang  diharapkan  oleh Pemerintah  Kabupaten/Kota.  Dalam  Pasal  11  (2)  UU No. 22  Tahun  1999 ditegaskan  bahwa  salah  satu  bidang  pemerintahan  yang  wajib  dilaksanakan oleh daerah (Kabupaten/Kota)  adalah  pertanahan.  Berdasarkan  kewenangan menurut  Pasal  11  (2)  UU No. 22  Tahun  1999  tersebut  maka  banyak pemerintah  daerah  (kabupaten/  kota)  menganggap  bidang  pertanahan merupakan  kewenangan  daerah  sehingga  dibentuk  Dinas  Pertanahan  untuk diurusi sendiri oleh Daerah. Di sisi lain, Pemerintah Pusat ternyata menunda penyerahan  kewenangan  di  bidang  pertanahan  kepada  Daerah (Kabupaten/ Kota).
Pemerintah  menerbitkan  PP No. 25  Tahun  2000  yang  mengatur kewenangan di bidang pertanahan berkaitan dengan otonomi daerah. Dalam PP No. 25 Tahun 2000 dikatakan bahwa sebelum ditetapkan peraturan baru berdasarkan  PP  tersebut  maka  tetap  berlaku  peraturan,  undang-undang, keputusan,  instruksi, dan  surat  edaran  Menteri  Negara  Agraria  yang  telah ada.  Selanjutnya  dalam  Kepres No. 10  Tahun  2001  juga  dinyatakan  bahwa kewenangan  di  bidang  pertanahan  sesuai  Pasal  11  (2)  UU No. 22  Tahun 1999 akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah. 5
Kemudian dalam Pasal 1 (6) Kepres 62 Tahun 2001 ditegaskan bahwa sebagian  tugas  pemerintahan  yang  dilaksanakan  BPN  di  daerah  tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat sampai ditetapkannya seluruh peraturan perundang-undangan  di  bidang  pertanahan  selambat-lambatnya  dua  tahun. Namun  dalam  Kepres No. 34  Tahun  2003  dikatakan  bahwa  pelaksanaan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pertanahan ditangguhkan.  Dalam  Pasal  3  ayat (2) Keppres No. 34  Tahun  2003 disebutkan bahwa penerbitan regulasi di bidang pertanahan bagi daerah akan dilaksanakan  oleh  BPN  paling  lambat  tanggal  1  Agustus  2004.  Hanya  saja sampai lahirnya UU No. 32 Tahun 2004 belum ditemukan satupun peraturan yang  diterbitkan  oleh  BPN mengenai  penyerahan  wewenang  pengurusan pertanahan kepada Daerah Otonom. 6
Ketentuan dalam  Kepres No. 10  Tahun  2001, Kepres No. 62  Tahun 2001, dan Kepres No. 34 Tahun 2003 merupakan policy of nonenforcement (kebijakan  untuk  tidak  menerapkan  hukum)  otonomi daerah  di  bidang pertanahan.  Ketentuan  tersebut  harus  ditaati  oleh  semua  Pemerintah
5 Ibid, hlm 17.
6 Ibid.
Kabupaten/Kota di seluruh wilayah RI,  karena yang  membuat peraturan itu adalah kepala pemerintahan negara tertinggi berdasarkan konstitusi.
Dalam  UU No. 32  Tahun  2004  kewenangan  pemerintahan  di  bidang pertanahan tetap diserahkan kepada daerah otonom. UU No. 32 Tahun 2004 mewajibkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan urusan di bidang  pertanahan  sebagai  bagian  dari  pelaksanaan  otonomi  daerah  dan merupakan  urusan yang  bersifat  wajib  karena  sangat  mendasar  yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Jadi, urusan bidang pertanahan bersifat sangat mendasar karena berkaitan dengan persoalan hak- hak  masyarakat  atas  tanah.  Oleh  karena  itu, pemerintah  wajib  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  berkaitan  dengan  pengurusan  di  bidang pertanahan.  Namun  di  sisi  lain  Pemerintah  belum  menuntaskan  regulasi penyerahan  kewenangan  di  bidang  pertanahan  melalui  peraturan  pelaksana. Maka  dalam  artikel  ini  dirumuskan  masalah  yang  hendak  dikaji  adalah: pertama, bagaimanakah  kewenangan pemerintah pusat  dan daerah dalam mengurus  bidang  pertanahan  ditinjau  dari  peraturan perundang-undangan yang  berlaku?  Kedua, bagaimanakah  hubungan  kewenangan  pemerintah pusat dan daerah dalam mengurus bidang pertanahan?

## B. Pembahasan
1. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengurus Bidang Pertanahan  Ditinjau  dari Peraturan  Perundang-Undangan yang Berlaku
a. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengurus Bidang Pertanahan Menurut UUPA
Kewenangan  mengurus  bidang  pertanahan  menurut  UUPA  ada  pada negara  yang  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  oleh pemerintah pusat. Ketentuan dalam UUPA tersebut bersumber pada Pasal 33 UUD 1945 yang telah menentukan bahwa semua tanah adalah merupakan hak ulayat bangsa Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  yang  penguasaannya ditugaskan  kepada negara, dalam  hal  ini  adalah pemerintah  pusat. Kesemuanya  itu  dimaksudkan  untuk  menuju  pada  pencapaian  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Berdasarkan  hak  menguasai negara sebagaimana  disebutkan  Pasal  2  UUPA  maka pemerintah  pusat berwenang mengatur dan menetapkan berbagai segi peruntukan dan penguasaan tanah.
Penetapan  dan  pengaturan  tersebut  meliputi  perencanaan  peruntukan tanah,  penguasaan, dan  perbuatan  hukum  mengenai  tanah  serta  pendaftaran tanah,  yang  pada  kenyataannya  selalu  dilaksanakan  oleh pemerintah  pusat. Memang dimungkinkan dilakukan pelimpahan wewenang kepada pemerintah  daerah  atau  daerah  swantantra,  namun  pelimpahan  tersebut dilakukan  dalam  rangka  dekonsentrasi  kepada  pejabat-pejabat  pemerintah pusat yang  ada  di  daerah.  Bisa  juga  pelimpahan  wewenang  tersebut
diberikan  kepada pemerintah  daerah sebagai  daerah  otonom,  tetapi  hanya dalam  rangka  tugas  pembantuan  (medebewind),  bukan  desentralisasi  atau otonomi daerah.
Memang  dalamrangka  otonomi  daerah  sebagaimana  ditentukan  UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, urusan  pertanahan  dapat  didesentralisasikan  kepada  pemerintah  daerah. Dalam  UU  Pemerintahan  Daerah  ditentukan  bahwa  bidang  pertanahan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Provinsi  dan  Kabupaten/Kota).  Namun  ketentuan  tersebut  tidak harus dicerna secara mentah atau dimaknai bahwa wewenang tersebut secara utuh  berada  pada  Pemerintah  Daerah.  Menurut  Arie  Sukanti  Hutagalung, wewenang  yang  dipunyai  oleh pemerintah  daerah di  bidang  pertanahan hanya sebatas yang bersifat lokalitas dan tidak bersifat nasional. 7
Pemberian  otonomi  kepada  daerah  sebagaimana  diatur  dalam  UU Pemerintah  Daerah  adalah  berada  dalam  bingkai  Negara Kesatuan  RI, sehingga kebebasan untuk mengatur dan mengurus bidang pertanahan tetap dilakukan dalam rangka kebijakan dasar dan pokok-pokok ketentuan hukum pertanahan yang berlaku secara nasional. Hal ini dapat ditafsirkan dari kata- kata “ sesuai peraturan perundang-undangan ” sebagaimana yang disebutkan dalam  undang-undang  yang  mengatur  pemerintah  daerah.  Oleh  karena  itu, maka otonomi di bidang pertanahan yang dipunyai pemerintah daerah tidak harus  diartikan  bahwa  pengaturan  dan  pengurusan  segala  segi  masalah pertanahan beralih sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah daerah, tetapi masih  ada  kewenangan  pengaturan  mengenai  hal-hal  yang  bersifat  pokok dan  umum,  serta  pembinaan  yang  sepenuhnya  dipunyai  oleh  Pemerintah Pusat.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  pemerintah  perlu  mengatur secara  jelas  kewenangan  apa  yang  dipunyai  oleh pemerintah  pusat dan kewenangan mana  yang  didelegasikan  kepada pemerintah  daerah.  Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah pertanahan sudah  jelas  ditentukan  bahwa  kewenangan pemerintah  pusat di  bidang pertanahan  meliputi  pembuatan  produk  hukum,  kebijakan,  pedoman mengenai  pemberian  hak-hak  atas  tanah,  pendaftaran  tanah,  reformasi pertanahan  (landreform),  yang  kesemuanya  dituangkan  dalam  bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau peraturan presiden dan peraturan pelaksana  lainnya.  Sedang  kewenangan pemerintah daerah di  bidang pertanahan  hanya  dicukupkan  pada  aspek  pelayanan  masyarakat  di  bidang pertanahan dan pelaksanaan kebijakan nasional pertanahan dan pelaksanaan kebijakan dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.
7 Arie  Sukanti  Hutagalung  dan  Markus  Gunawan, Kewenangan  Pemerintah  di  Bidang Pertanahan, (Jakarta: Radjawali Press, 2008), hlm. 58.
Kewenangan  di  bidang  pertanahan  yang  dalam  UUPA  ditetapkan sebagai wewenang Pemerintah Pusat didasarkan pada beberapa hal, pertama, seluruh wilayah Indonesia adalah merupakan kesatuan tanah air dari seluruh rakyat  Indonesia  yang  bersatu  sebagai  bangsa  Indonesia.  Kedua,  seluruh bumi,  air, dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya  adalah  bumi,  air, dan  ruang  angkasa  Bangsa  Indonesia  dan merupakan  kekayaan  nasional. Ketiga,  hubungan  antara  Bangsa  Indonesia dengan  bumi,  air, dan  ruang  angkasa  adalah  bersifat  abadi.  Berdasarkan ketiga  pertimbangan di  atas  maka  tidak  terlalu  berlebihan  jika  ditetapkan dalam  UUPA  bahwa  kewenangan  untuk  mengurus  bidang  pertanahan  ada pada negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
Jadi,  secara  tegas  UUPA  yang  merupakan  pelaksana  Pasal  33  UUD 1945  telah  mengatur  bahwa  urusan  di  bidang  pertanahan  adalah  wewenang Pemerintah  Pusat.  Dalam  Pasal  33  UUD  1945  tidak  disebutkan tentang kemungkinan penyerahan kemungkinan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung  di  dalamnya  kepada  Pemerintah  Daerah  (i.c.  Pemerintah  Pusat) dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Demikian pula,  dalam  penjelasan  Pasal  2  UUPA  telah  ditegaskan  bahwa  berdasarkan kewenangan  yang  terdapat dalam  hukum  tanah  nasional,  ternyata  bahwa pembentukan  hukum  tanah  nasional  maupun  pelaksanaannya  menurut  sifat dan pada asasnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Dalam  rangka  otonomi  daerah  di  bidang  pertanahan,  pelimpahan kewenangan  adalah  mengenai pemerintahan,  sehingga  tidak  berarti mencakup  kewenangan  di  bidang  hukum  tanah  nasional.  Oleh  karena  itu, pertanahan sebagai salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah  daerah,  tidak  harus  dicerna  bahwa  wewenang  di  bidang tersebut  secara  utuh  berada  di  tangan pemerintah daerah.  Wewenang  yang berada  di  tangan pemerintah  daerah mengenai  pertanahan  harus  ditafsirkan hanya sebatas yang bersifat lokalitas, tidak bersifat nasional.
Pelaksanaan  yang  dilimpahkan  kepada pemerintah  daerah dalam rangka  otonomi  daerah  adalah  pelaksanaan  hukum  tanah  nasional.  Hal  ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA bahwa hak menguasai dari negara, pelaksanaanya  dapat  dikuasakan  kepada  daerah-daerah  swatantra  dan masyarakat  hukum  adat,  sekedar  diperlukan dan  tidak  bertentangan  dengan peraturan  pemerintah.  Dalam  penjelasan  Pasal  2  UUPA  juga  ditegaskan bahwa  pelimpahan  wewenang  untuk  melaksanakan  hak  penguasaan  dari negara atas tanah dilakukan dalam rangka tugas pembantuan (medebewind).
Jadi,  kewenangan yang  pelaksanaannya  dapat  dilimpahkan  kepada pemerintah  daerah ditetapkan  dalam  Pasal  2  ayat  (2)  huruf  a  UUPA  yang menyatakan bahwa wewenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,  persediaan  tanah  di  daerah  yang  bersangkutan,  sebagaimana dimaksudkan  dalam  Pasal  14  ayat  (2)  UUPA  yang  meliputi  perencanaan
tanah  pertanian  dan  tanah nonpertanian  sesuai  dengan  keadaan  daerah masing-masing.  Berdasarkan  Pasal  14  UUPA  tersebut  dan  dihubungkan dengan UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, maka Pemerintahan Daerah diberi wewenang mengatur peruntukan, penggunaan, dan persediaan serta pemeliharaan tanah. Penataan ruang meliputi suatu proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Ketentuan  Pasal  2  ayat (4)  UUPA  apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  10 ayat  (5)  UU No. 32  Tahun  2004, maka  pelimpahan  wewenang  untuk melaksanakan  hak  menguasai  Negara  atas  tanah  dapat  dilakukan  melalui tugas medebewind.  Segala  sesuatunya  akan  diselenggarakan  menurut keperluannya dan sudah tentu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional.  Wewenang  dalam  bidang  pertanahan  dapat  merupakan  sumber keuangan  bagi  daerah.  Tugas  pembantuan  pada  dasarnya  merupakan keikutsertaan daerah atau desa termasuk masyarakatnya atau penugasan atau kuasa dari  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  di  atasnya  untuk melaksanakan  urusan  pemerintah  di  bidang  tertentu,  yaitu  dalam  hal  ini adalah  bidang  pertanahan.  Dengan  demikian  maka  untuk  melaksanakan kewenangan  di  bidang  pertanahan  yang  merupakan  tugas  pembantuan, pemerintah  daerah  dapat  membentuk  Dinas  Pertanahan  atau  apabila  tidak memungkinkan  maka  dapat  melaksanakan  tugas  pembantuan  tersebut melalui struktur pemerintahan yang ada, misalnya bagian hukum.
Menurut  Budi  Harsono,  dalam  rangka  menghemat  biaya  dan memudahkan  tersedianya  pejabat  pelaksana  yang  profesional  dan berpengalaman,  demikian  juga  dalam  memelihara  koordinasi  dengan pelaksanaan  tugas-tugas  kewenangan  lain  di bidang  pertanahan  yang  ada pada pemerintah, maka dalam melaksanakan urusan-urusan yang ditugaskan dalam rangka medebewind,  tidak  perlu  pemerintah  provinsi  dan kabupaten/kota  membentuk  perangkat  pelaksana  sendiri.  Dengan  tidak mengurangi  tugasnya  sebagai  perangkat  BPN,  maka  cukup  kantor-kantor wilayah BPN Provinsi, kantor-kantor pertanahan kabupaten/kota diperbantukan  kepada  pemerintah provinsi  atau  kabupaten/kota  yang bersangkutan  dengan  tetap  berstatus  perangkat pemerintah  pusat,  demikian juga para pejabat dan pegawainya. 8
b. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengurus Bidang Pertanahan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
Urusan di bidang pertanahan merupakan salah satu urusan yang wajib dilaksanakan  oleh pemerintah  daerah,  baik pemerintah  provinsi maupun
8 Budi Harsono, 46 Tahun UUPA, Usaha Penyempurnaan yang Belum Selesai, Makalah pada Pertemuan Tahunan Memperingati Hari Ulang Tahun UUPA, Jakarata, 14 September 2006, hlm. 12. Lihat juga Arie Sukanti Hutagalung, 2008, Op Cit, hlm. 119.
pemerintah  kabupaten/kota sesuai  masing-masing  daerah.  Hal  ini  berbeda dengan  Undang-Undang No. 22  Tahun  1999  yang  hanya  memberikan pelimpahan urusan di bidang pertanahan kepada pemerintah kabupaten/kota selaku  daerah  otonom,  sedangkan pemerintah  provinsi tidak  diberi pelimpahan wewenang untuk mengurusi bidang pertanahan. Dalam Undang- Undang No. 32  Tahun  2004  kewenangan  mengurus  bidang  pertanahan diberikan  secara  lebih  luas  kepada pemerintah  provinsi,  yakni  termasuk mengurus  bidang  pelayanan  pertanahan  lintas kabupaten/kota.  Dalam  Pasal 13  ayat  (1)  Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  disebutkan  bahwa  urusan wajib  yang  menjadi  kewenangan  pemerintahan  daerah  provinsi  merupakan urusan dalam skala provinsi meliputi:
1) perencanaan dan pengendalian pembangunan; 2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3) penyelenggaraan ketertiban umum dan keteraturan masyarakat;
4) penyediaan sarana dan prasana umum;
5) penanganan bidang kesehatan;
6) penyelenggaraan  pendidikan  dan  alokasi  sumber  daya  manusia potensial;
7) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10) pengendalian lingkungan hidup;
11) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12) pelayanan pendudukan dan catatan sipil; 13) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 14) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; 15) penyelenggaraan  pelayanan  dasar lainnya  yang  belum  dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
16) urusan  wajib  lainnya  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Dari  ketentuan  dalam  Pasal  13  ayat (1) huruf  k  Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  terlihat  bahwa  urusan  pelayanan  pertanahan  menjadi  salah satu  urusan  wajib  yang  harus  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Provinsi. Selanjutnya  mengenai  urusan  wajib  yang  harus  dilaksanakan  oleh pemerintah  kabupaten/kota disebutkan  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 meliputi:
1) perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2) perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3) penyelenggaraan ketertiban umum dan keteraturan masyarakat;
4) penyediaan sarana dan prasarana umum;
5) penanganan bidang kesehatan;
6) penyelenggaraan  pendidikan  dan  alokasi  sumber  daya  manusia potensial;
7) penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
8) pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
9) fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
10) pengendalian lingkungan hidup;
11) pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
12) pelayanan pendudukan dan catatan sipil;
13) pelayanan administrasi umum pemerintahan; 14) pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; 15) penyelenggaraan  pelayanan  dasar  lainnya  yang  belum  dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
16) urusan  wajib lainnya  yang  diamanatkan  oleh  peraturan  perundang- undangan.
Berdasarkan  dalam  Pasal  13  ayat  (1.k)  dan  Pasal  14  ayat  (1.k) Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  maka  urusan  pelayanan  pertanahan menjadi  kewenangan pemerintah  provinsi dan pemerintah  kabupaten/kota untuk  diselenggarakan  dalam  kaitannya  dengan  otonomi  daerah.  Atau dengan kata lain “pelayanan pertanahan” menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota.  Semestinya pemerintah  pusat terutama  instansi  yang mengurusi  pertanahan  secara  bertahap  menyelaraskan  urusan  pelayanan bidang pertanahan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten).

## c. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Mengurus Bidang Pertanahan menurut Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007
Untuk  menjabarkan  pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagaimana diamanatkan UU No. 32 Tahun 2004 kemudian diterbitkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara  Pemerintah, Pemerintah  Daerah  Provinsi, dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/  Kota. Dalam PP No. 38 Tahun 2007 disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat,  dan  urusan  pemerintahan  yang  dibagi  bersama  antar  tingkatan  dan/ atau susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,  moneter,  dan  fiskal  nasional,  serta  agama.  Sedang  urusan pemerintahan  yang  dibagi  bersama  antar  tingkatan  dan/atau  susunan
pemerintahan  adalah  semua  urusan  pemerintahan  di  luar  enam  urusan tersebut. 9
Dalam  Pasal  2  ayat  (4)  PP No. 38  Tahun  2007  disebutkan  bahwa urusan pemerintahan yang  dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan  (provinsi dan  kabupaten/kota)  terdiri  atas  31  bidang  urusan pemerintahan yang meliputi:
1) pendidikan;
2) kesehatan; 3) pekerjaan umum; 4) perumahan; 5) penataan ruang; 6) perecanaan pembangunan; 7) perhubungan;
8) lingkungan hidup;
9) pertanahan;
10) kependudukan dan catatan sipil;
11) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
12) keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
13) sosial;
14) ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
15) koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16) penanaman modal;
17) kebudayaan dan pariwisata; 18) kepemudaan dan olahraga; 19) kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; 20) otonomi  daerah,  pemerintahan  umum,  administrasi  keuangan  daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
21) pemberdayaan masyarakat dan desa;
22) statistik;
23) kearsipan;
24) perpustakaan;
25) komunikasi dan informatika;
26) pertanian dan ketahanan pangan;
27) kehutanan;
28) energi dan sumber daya mineral;
29) kelautan dan perikanan; 30) perdagangan; dan 31) perindustrian.
Dari  ke-31 urusan  pemerintahan  yang  oleh pemerintah dilimpahkan kepada pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) menurut PP No. 38
9 Suriansyah Murhaini, Op Cit, hlm. 77.
Tahun  2007  tersebut  termasuk  didalamnya  adalah  urusan  di  bidang “pertanahan” bulan “pelayanan pertanahan” sebagaimana disebut dalam UU No. 32  Tahun  2004.  Mestinya  dalam  PP No. 38  Tahun  2007  disebutkan sebagai  urusan  di  bidang  “pelayanan  pertanahan”  bukan  “pertanahan”. Urusan  bidang  pertanahan  hanya  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Pusat, sedang  yang  dilimpahkan  kepada pemerintah  daerah adalah  “pelayanan pertanahan”.  Hal  itu  berarti  terjadi  kontradiksi  antara  ketentuan  dalam  UU No. 32 Tahun 2004 dengan PP No. 38 Tahun 2007. Dengan mengacu pada teori  hierarki  hukum  dan  asas lex  superiori  derogate  legi  inferiori,  maka ketentuan  yang  seharusnya  diberlakukan  adalah  sebagaimana  yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 13 dan Pasal 14.
Adapun  perincian  kewenangan  di  bidang  pertanahan  yang  masih diurusi  oleh Pemerintah  Pusat  termuat  dalam lampiran  PP No. 38  Tahun 2007 huruf I, yaitu sebagai berikut:
1) subbidang: izin lokasi, kewenangan pemerintah meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria izin lokasi;
b) pemberian izin lokasi lintas provinsi;
c) pembatalan izin lolaksi  atas  usulan  pemerintah  provinsi  dengan pertimbangan kepala kantor wilayah BPN provinsi; dan
d) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan izin
lokasi.
2) subbidang: pengadaan tanah untuk kepentingan umum, meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
b) pengadaan tanah untuk pembangunan lintas provinsi; dan
c) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
3) subbidang: penyelesaian sengketa tanah garapan, meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian sengketa tanah garapan; dan
b) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan penanganan sengketa tanah garapan.
4) Subbidang:  penyelesaian  masalah  ganti  kerugian  dan  santunan  tanah untuk pembangunan, yang meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; dan
b) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan pemberian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
5) subbidang:  penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah,  serta  ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee, yang meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria  penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah,  serta  ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
b) pembentukan panitia pertimbangan landreform nasional; dan
c) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan penetapan  subjek  dan  objek  redistribusi  tanah,  serta  ganti  kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee.
6) subbidang: penetapan tanah ulayat, yang meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria  penetapan  dan  penyelesaian  masalah  penetapan  tanah  ulayat dan;
b) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan penetapan dan penyelesaian masalah penetapan tanah ulayat.
7) subbidang: pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong, yang meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria  serta  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengendalian  pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong; dan
b) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.
8) subbidang: izin membuka tanah, yang meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberian izin membuka tanah dan;
b) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan izin membuka tanah.
9) subbidang:  perencanaan  penggunaan  tanah  wilayah  kabupaten/kota, kewenangan pemerintah meliputi:
a) penetapan kebijakan nasional mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota; dan
b) pembinaan,  pengendalian, dan monitoring terhadap  pelaksanaan perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten/kota.
Dari  perincian  kewenangan  yang  dimiliki  oleh pemerintah  pusat di bidang  pertanahan  sebagaimana  tersebut  di  atas  terlihat  bahwa  isi kewenangan pemerintah pusat adalah pada tataran pembuatan kebijakan dan pengaturan/regulasi  yang  meliputi sembilan  subbidang.  Kewenangan pemerintah pusat adalah penetapan kebijakan dan pembuatan produk hukum tanah  serta  melakukan  pembinaan,  pengendalian, dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  kebijakan  yang  telah  diterbitkan.  Jadi, pemerintah bertindak selaku  pengambil  keputusan  dan  pembuat  kebijakan  di  bidang  pertanahan, sedang  pada  tataran  pelaksanaanya  dilimpahkan  kepada pemerintah  daerah (pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota).  Dengan  demikian  kendali
pengambil  kebijakan  di  bidang  pertanahan  secara  nasional  tetap  berada  di tangan pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya melaksanakan saja  semua  kebijakan  yang  telah  diambil  oleh pemerintah  pusat di  bidang pertanahan  tersebut.  Hal  ini  menunjukan  bahwa  otonomi  daerah  di  bidang pertanahan  tidak  sepenuhnya  diserahkan  kepada daerah,  dalam  arti pemerintah daerah menerbitkan aturan, tetapi hanya pada tahap pelaksanaan saja, atau lebih pada tataran teknis administrasi di lapangan.

## 2. Analisis  Hubungan  Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah dalam Mengurus Bidang Pertanahan
Dari  uraian  pembahasan  pertama  dapat  penulis  analisis  hubungan kewenangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  mengurus  bidang pertanahan sebagai berikut, yaitu:
Pertama,menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UU No. 5  Tahun 1960)  pengurusan  di  bidang  pertanahan  merupakan  wewenang pemerintah pusat. Pemerintah  memandang  urusan  pertanahan  merupakan  masalah hukum nasional sehingga tidak dapat ditimpahkan kepada pemerintah daerah (provinsi  dan  kabupaten/kota).  Kendati  telah  diserahkan kepada  daerah otonom berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang  kemudian  diganti  dengan  Pasal  13  dan  14  Undang-Undang No. 32 tahun 2004,  namun  karena  menyangkut  bidang  hukum  tanah  dan  kebijakan di  bidang  pertanahan  bersifat  nasional  maka  masih  tetap  diurus  oleh pemerintah, tidak  dilimpahkan  kepada daerah  otonom.  Perintah  hingga  saat ini  belum  menghendaki  bidang  pertanahan  diurusi  oleh pemerintah  daerah (provinsi  dan  kabupaten/kota).  Hal  itu  terbukti  dari  adanya  peraturan perundang-undangan  yang  menganulir  bidang  pertanahan  dan  adanya kebijakan pemerintah untuk  tetap  mempertahankan  eksistensi badan pertanahan nasional dan instansi vertikal di daerah, yaitu kantor wilayah bpn provinsi  dan  kantor  pertanahan  kabupaten/kota sebagaimana  diatur  dalam peraturan presiden No. 10 Tahun 2006.
Dalam  rangka  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  bidang  pertanahan  di beberapa pemerintah  daerah sempat  di  bentuk dinas  pertanahan.  Namun, pembentukan dinas  pertanahan di  beberapa  daerah  tersebut  pada kenyataannya  tidak  operasional  karena pemerintah tetap  mempertahankan keberadaan  Kantor  Wilayah  BPN  Provinsi  dan  kantor  Pertanahan Kabupaten/Kota  sebagai  instansi  vertikal  pusat  di  daerah  yang  mengurusi masalah pertanahan. Tidak direalisasikannya pembentukan dinas pertanahan oleh pemerintah  daerah dimaksudkan  untuk  menghindari  terjadinya  konflik atau  benturan  kepentingan  antara  Badan  Pertanahan  Nasional dan  Dinas Pertanahan  Daerah.  Disamping  itu  juga  kebingungan  dalam  meminta layanan di bidang pertanahan.
Kedua, dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ditentukan bahwa urusan  pemerintah  di  bidang  pelayanan  pertanahan  diserahkan  kepada pemerintah daerah sebagai  urusan  yang  wajib  dilaksanakan.  Hanya  saja proses penyerahan wewenang tersebut tidak dapat berjalan karena peraturan pelaksana  yang  diterbitkan  Pemerintah  menganulir  kewenangan pemerintah daerah dalam  mengurusi  bidang  pertanahan.  Bidang  pertanahan yang  dapat diurusi  oleh pemerintah  daerah hanya  menyangkut  kebijakan,  sementara mengenai perbuatan kebijakan hukum di bidang pertanahan secara nasional tetap  menjadi  wewenang pemerintah.  Bidang  pertanahan  yang  selama  ini ditangani pemerintah daerah hanya menyangkut pengaturan dan pengurusan tanah-tanah (aset) yang dimiliki atau dikuasai pemerintah daerah.
Dalam  PP No. 38  Tahun  2007  yang  mengatur  pembagian  wewenang pemerintahan  antara pemerintah,  pemerintah  provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, juga  ditentukan  bahwa  urusan  bidang  pertanahan  secara nasional  masih  tetap  menjadi  kewenangan pemerintah.  Namun  urusan bidang  pertanahan  dapat  dilimpahkan  (diserahkan)  kepada pemerintah daerah,  tetapi  hanya  sebatas  pada  pelayanan  pertanahan,  yakni  pertanahan secara nasional tetap diputuskan pemerintah. Dalam PP No. 41 Tahun 2007 yang  mengatur  urusan  bidang  pelayanan  pertanahan  dapat  ditangani  oleh lembaga  setingkat dinas,  namun  dalam  praktek  saat  ini  belum  ada pemerintah  daerah  yang  membentuk dinas  pertanahan daerah,  karena dikhawatirkan tidak efektif dan tidak operasional seperti yang pernah terjadi pada era sebelum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.
Ketiga  untuk  menganulir  kontradiksi  terkait  penyerahan  kewenangan untuk urusan bidang pertanahan kepada pemerintah daerah, maka seharusnya pemerintah  mengkaji  ulang  perihal  kewenangan  urusan  pemerintahan dibidang pertanahan, apakah memang tetap ditentukan sebagai kewenangan pemerintah atau  dilimpahkan  kepada pemerintah  daerah.  Apabila  mengacu kepada  pasal  33  Undang-Undang Dasar  1945  dan  Undang-Undang No. 5 Tahun  1960,  maka  urusan  di  bidang  pertanahan  menjadi  kewenangan Pemerintah.  Tetapi  tentu  saja  hal  ini  bertentangan  dengan  Undang-Undang No. 32  Tahun  2004  yang  saat  ini  masih  berlaku  yang  menyatakan  bahwa urusan  bidang  pelayanan  pertanahan  diserahkan  kepada pemerintah  daerah sebagai  urusan  wajib.  Seyogyanya  kalau  kita  mengacu  kepada  UUD  1945 dan UUPA urusan pertanahan yang menyangkut hukum tanah nasional tetap menjadi  kewenangan pemerintah, sedangkan  untuk pelimpahan  wewenang kepada pemerintah daerah dapat dilakukan tetapi hanya berdasarkan prinsip tugas  pembantuan (medebewid), bukan  melalui  desentralisasi  seperti  yang selama  ini  ditentukan  dalam  Undang-Undang No. 32  Tahun  2004.  Oleh karena  itu, perlu  dilakukan  sinkronisasi antara  UUPA  dengan Undang- Undang  Pemerintahan  Daerah,  khususnya  menyangkut  kewenangan  dalam mengurus bidang pertanahan.

## C. Penutup
1. Kesimpulan
a. menurut  Undang-Undang  Pokok  Agraria  (UU No. 5  Tahun  1960) pengurusan  di  bidang  pertanahan  merupakan  wewenang Pemerintah pusat. Pemerintah  memandang  urusan  pertanahan  merupakan  masalah hukum  nasioanal  sehingga  tidak  dapat  ditimpahkan  kepada pemerintah daerah  (provinsi  dan  kabupaten/kota). Kendati  telah  diserahkan  kepada daerah  otonom  berdasarkan  Pasal  11  ayat  (2) Undang-Undang No. 22 Tahun  1999  yang  kemudian  diganti  dengan  Pasal  13  dan  14  Undang- Undang No. 32 Tahun 2004,  namun  karena  menyangkut  bidang  hukum tanah  dan  kebijakan  di  bidang  pertanahan  bersifat  nasional  maka  masih tetap diurus oleh pemerintah, tidak dilimpahkan kepada daerah otonom.
b. Pemerintah  mengkaji  ulang  perihal  kewenangan  urusan  pemerintahan dibidang  pertanahan,  apakah  memang  tetap  ditentukan  sebagai kewenangan  pemerintah  atau  dilimpahkan  kepada pemerintah  daerah. Apabila  mengacu  kepada  pasal  33  Undang-Undang  Dasar  1945  dan Undang-Undang No. 5  Tahun  1960,  maka  urusan  di  bidang  pertanahan menjadi  kewenangan pemerintah.  Tetapi  tentu  saja  hal  ini  bertentangan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang saat ini masih berlaku yang menyatakan bahwa urusan bidang pelayanan pertanahan diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai urusan wajib.

## 2. Saran
a. Pembaharuan  kebijakan  di  bidang  pertanahan  harus  memperhatikan penyebaran  pengurusan  tanah  secara  adil  bagi  rakyat  sesuai  kebutuhan dan kemampuannya. Untuk itu perlu penataan kembali sistem pengurusan tanah, baik menyangkut pembaharuan hak atas tanah maupun sistem tata guna tanah.
b. Dihilangkan  dualisme  sistem  pertanahan  yang  tidak  adil  dan  merugikan rakyat.  Sistem  baru  di  bidang  pertanahan  harus  mencangkup  sistem penguasaan tanah, sistem administrasi pertanahan, dan kepastian hukum, baik dalam proses maupun dalam berbagai hak penguasaan atas tanah.

## Daftar Pustaka

## A. Buku
Hadjon,  Philipus  M., 1994. Fungsi  Normatif  Hukum  Administrasi  dalam Mewujudkan Pemerintah yang Bersih, Pidato Pengukuhan Guru Besar UNAIR, Surabaya.
Harsono, 46  Tahun  UUPA,  Usaha  Penyempurnaan  yang  Belum  Selesai,
Makalah  pada  Pertemuan  Tahunan  Memperingati  Hari  Ulang  Tahun UUPA, Jakarata.
Hutagalung,  Arie  Sukanti, dan  Markus  Gunawan, Kewenangan  Pemerintah di Bidang Pertanahan, Radjawali Press, Jakarta.
Marbun S.F., 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
Murhaini,  Suriansyah, Kewenangan  Pemrintah  Daerah Mengurus  Bidang
Pertanahan, LaksBang Justitia, Surabaya.
Stroink, F.A.M.,  dalam  Philips  M. Hadjon,  sebagaimana  dikutip  Sadjijno,
2008. Memahami  Beberapa  Bab  Hukum  Administrasi, Yogyakarta:
LaksBang PRESindo.

## B. Peraturan Perundang Undangan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan  Pemerintah No. 38  Tahun  2007 tentang Pembagian  Urusan Pemerintahan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.