## Original Article
Penjatuhan  Pidana  pada  Pelaku  Tindak  Pidana  Pencurian Kendaraan  Bermotor  (Curanmor)  dan  Penadahan  (Studi Kasus  Putusan  Nomor. 1659/Pid.B/2019/Pn.Plg  dan  Putusan Nomor. 529/Pid.B/2020/Plg)
Agus Supriadi 1  , Hartono 2 ,Warasman Marbun 3 ,Siswantari Pratiwi 4 1,2,3,4 Universitas Krisdwipayana, Jakarta
Correspondence Author: 51bot.tea@gmail.com ✉

## Abstract:
The crime of theft is formulated as an act of taking someone else's property with the intention of possessing it, which  is punishable by  imprisonment  for  five  years.  If  the  process  of  taking  other people's  property  is  carried  out  by  damaging,  dismantling, climbing  or  is  carried  out  at  night  or  carried  out  by  more  than one  person,  it  is  said  to  be  aggravated  theft  with  a  penalty  of seven years' imprisonment. If theft is carried out with violence or the threat of violence, it is called violent theft and the penalty is up to nine years. Thus, it is very important for the government's role to provide protection to the community for crimes that occur around the community. As well as Problem Formulation: What is the  judge's  legal  consideration  regarding  the  sentencing  of perpetrators  of  the  crime  of  motor  vehicle  theft  and  detention. How is the application of the law in Decision Number. 1659/Pid .B/2019/PN.  Plg  and  Decision  No.  529/Pid.B/2020/PN.  In  this research,  the  type  of  research  used  is  normative  legal research/normative  juridical  legal  research.  In  conclusion:  The judge's  legal  considerations  regarding  the  sentencing  of perpetrators of the crime of motor vehicle theft and detention in this  decision  can  still  be  found  that  the  judge's  considerations conveyed  are  still  unable  to  provide  a  strong  influence  in providing  a  deterrent  effect  for  perpetrators  of  motor  vehicle theft  and detention.
Keywords : Criminal Imposition of Perpetrators of the Crime of Motor  Vehicle  Theft  (Curanmor)  and  Detentio.

## Abstrak:
Tindak  Pidana  Pencurian  dirumuskan  sebagai  suatu  perbuatan mengambil  barang  orang  lain  dengan  maksud  memiliki  diancam dengan  pidana  penjara  selama  lima  tahun.  Apabila  proses mengambil  barang  orang  lain  tersebut  dilakukan  dengan  cara merusak,  membongkar,  memanjat  atau  dilakukan  pada  malam  hari atau dilakukan oleh lebih dari satu orang disebut sebagai pencurian berat  dengan  ancaman  pidana  penjara  tujuh  tahun.  Apabila pencurian  dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan disebut  dengan  pencurian  kekerasan  dan  ancaman  pidana  menjadi sembilan  tahun.  Dengan  demikian  sangatlah  penting  adanya  peran pemerintah  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat atas  kejahatan  yang  terjadi  disekitar  lingkungan  masyarakat tersebut.Serta  Rumusan  Masalah:Bagaimana  pertimbangan  hukum hakim  terhadap  penjatuhan  pada  pelaku  pidana  pencurian kendaraan  bermotor  dan  penadahan.Bagaimana  penerapan  hukum pada Putusan Nomor.1659/Pid.B/2019/PN. Plg dan Putusan Nomor. 529/Pid.B/2020/PN.  Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang digunakan  adalah  penelitianm  hukum normatif/penelitian  hukum yuridis  normatif.  Kesimpulannya:  Pertimbangan  hukum  hakim terhadap  penjatuhan  pada  pelaku  pidana  pencurian  kendaraan bermotor dan penadahan dalam putusan ini masih dapat ditemukan bahwa  pertimbangan  hakim  yang  disampaikan  masih  belum  dapat memberikan  pengaruh  yang  kuat  dalam  memberikan  efek  jera  bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor dan penadahan.
Kata  Kunci  : Penjatuhan  Pidana  Pada  Pelaku  Tindak  Pidana Pencurian  Kendaraan  Bermotor  (Curanmor)  Dan
Penadahan
Pendahuluan
Pada    dasarnya,    hukum    bertujuan    untuk    menciptakan    ketertiban dan  keamanan  guna  terwujudnya  suatu  masyarakat  yang  harmonis,  damai  dan tentram.  Kedamaian  dan  ketentraman  tersebut  akan  terwujud  apabila  seluruh komponen  yang  ada  di  dalam  alam  semesta  ini  patuh  dan  taat  terhadap  hukum yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  seluruh  alam  semesta  ini  terikat  dengan  hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu  terpelihara dengan baik.
Hukum  juga  merupakan  wujud  dari   perintah   dan   kehendak   negara yang  dijalankan    oleh    pemerintah    untuk    mengemban     kepercayaan     dan perlindungan  penduduk  yang  berada  dalam  wilayahnya.  Perlindungan  yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai  dengan  perilaku  setiap  masyarakat  karena  hukum  itu  juga  timbul  dari suatu  kebiasaan  masyarakat.  Karena  itu  kebutuhan  akan  hukum  berbeda-beda dari  setiap  masyarakat  yang  ada.  Tindak  Pidana  Pencurian  dirumuskan  sebagai suatu  perbuatan  mengambil  barang  orang  lain  dengan  maksud  memiliki diancam  dengan  pidana  penjara  selama  lima  tahun.  Apabila  proses  mengambil barang  orang  lain  tersebut  dilakukan  dengan  cara  merusak,  membongkar, memanjat  atau  dilakukan  pada  malam  hari  atau  dilakukan  oleh  lebih  dari  satu orang  disebut  sebagai  pencurian  berat  dengan  ancaman  pidana  penjara  tujuh
tahun.  Apabila  pencurian  dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan disebut  dengan  pencurian  kekerasan  dan  ancaman  pidana  menjadi  sembilan tahun.  Dengan  demikian  sangatlah  penting  adanya  peran  pemerintah  untuk memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  atas  kejahatan  yang  terjadi disekitar lingkungan masyarakat tersebut.
Kepastian  hukum  adalah  suatu  asas  yang  mendasari  tindak  pidana termasuk  dasar  dari  Tindak  Pidana  Pencurian  yaitu  bahwa  setiap  orang  yang melanggar norma, aturan tentang pencurian harus diproses sebagai tindak pidana dan  memidanakan  si  pelakunya  tanpa mempertimbangkan  keadaan  pelakunya apakah orang miskin, orang tua atau anak dibawah usia, proses peradilan pidana tetap  berjalan  dan  majelis  hakim  yang  memutuskan  menjatuhkan  jenis  pidana tertentu  apakah  dijatuhkan  hukuman  penjara  atau  pelaku  dipidana  dengan dikembalikan  pada  orang  tua  dalam  pandangan  masyarakat,  perkara  pencurian ini  tidak  layak,  tidak  adil  jika  harus  diproses  pemeriksaannya  sampai  di pengadilan  karena  barang  yang  dicuri  tidak  berharga  atau  berharga  tapi  rendah nilainya, tetapi demi kepastian hukum tindak pidana tersebut harus  disidik oleh polisi dan diperiksa di pengadilan.
Tingkat  kriminalitas  terhadap  pencurian  kendaraan  bermotor  semakin meningkat  seiring  dengan  berkembangnya  beban  perekonomian  yang  semakin berat  sedangkan  tingkat  pengangguran  semakin  tinggi.  Hal  itu  sangat berpengaruh  pada  kesejahteraan  hidup  masyarakat. Masyarakat  yang  memiliki taraf  hidup  rendah  sehingga  memiliki  tingkat  kesejahteraan  yang  rendah  pula, biasanya  mereka  tidak  memperdulikan  norma-norma  hukum  yang  berlaku beserta sanksi-sanksi yang sudah ada yang dimana perbuatan itu dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
Bentuk-bentuk  perilaku  jahat  itu  bermacam-macam,  mulai  dari  bentuk kriminalitas  ringan,  seperti  pencurian,  perampasan  sampai  pada  penghilangan nyawa  orang  lain.  Perilaku  jahat  ini  merupakan  manifestasi  perbuatan penyelewengan  yang  dilakukan  manusia  yang  keluar  dari  kaidah  atau  norma- norma masyarakat diluar batas-batas yang ditoleransikan.
Dewasa  ini  kendaraan  bermotor  yang  merupakan  alat  transportasi  darat yang jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dilain pihak tidak dapat dipungkiri  bahwa  harga  kendaraan  bermotor  dari  tahun  ke  tahun  juga  semakin naik  dan  pada  saat  ini  harga  kendaraan  bermotor  rata-rata  naik  dua  kali  lipat. Walaupun  sekarang  ini  telah  banyak  orang  yang  memiliki  kendaraan  bermotor, namun  kendaraan  bermotor  masih  merupakan  barang  yang  mempunyai  nilai tinggi.  Dalam  keadaan  seperti  ini  kendaraan  bermotor  sangat  rawan  terhadap kejahatan  pencurian yang senantiasa ada dalam masyarakat. Apalagi jika dilihat dari aspek bisnis para produsen berlomba-lomba memasarkan penjualan sepeda motor  dengan  fasilitas  kemudahan  yang  sangat  mempengaruhi  untuk  memiliki sepeda motor. Hanya dengan uang muka Rp. 500.000,- (lima ratur ribu rupiah) seseorang  sudah  bisa  memiliki  sepeda  motor  melalui  kredit  soal  bagaimana kemampuan dan kelanjutan pembayaran cicilan itu menjadi soal lain. Akibatnya jumlah  sepeda  motor  yang  beredar  dimasyarakat  khususnya  Jakarta  sudah mencapai  puluhan  juta  unit,  berarti  setiap  satu  penduduk  memiliki  satu  unit sepeda  motor.  Hal  ini  menjadi  sasaran  empuk  bagi  pencurian,  perampasan sepeda motor.
Tingginya  angka  kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor  akan menimbulkan dampak  pada masyarakat dimana masyarakat akan selalu dilanda keresahan  dan  karena  sewaktu-waktu  dapat  menjadi  korban  kejahatan  tersebut terutama  pemilik  atau  pengguna  kendaraan  bermotor  Selain  itu  pemilik  atau
pengguna  kendaraan  bermotor  yang  menjadi  korban  kejahatan  ini  akan menderita kerugian yang tidak sedikit “kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  meresahkan  masyarakat  bahkan  akhir- akhir  ini  wajah-wajah  baru  pelaku  tindak  pencurian  kendaraan  bermotor  terus bermunculan,  sementara  wajah-wajah  lama  tidak  juga  kapok  dan  makin  rajin beraksi.dan dalam hal ini penulis juga melihat bahwa banyak kasus tidak berdiri sendiri,  dimana  perbuatan  pencurian  disertai  kejahatan  lainnya  seperti penadahan.  Sehingga  kejahatan  teersebut  berpusat  kepada  satu  orang  atau kepada satu kelompok.
Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  hal  yang  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa salah  satu  penyebab  semakin  maraknya  terjadi  Tindak  Pidana  Pencurian kendaraan  bermotor  adalah  diantaranya  semakin  marak  juga  tindak  pidana penadahan  kendaraan  bermotor  hasil  curian  tersebut.  Sehingga  para  pelaku pencurian  kendaraan  bermotor  (curanmor)  tidak  merasa  kesulitan  untuk memasarkan  kendaraan  bermotor  hasil  curiannya.  Saat  ini  juga  banyak  tempat yang  menyediakan  penjualan  bagian-bagian  ( onderdil )  kendaraan  bermotor bekas  baik  oleh  pedagang  toko  maupun  para  pedagang  kaki  lima.  Hal  ini  tidak menutup  kemungkinan  adanya  onderdil  kendaraan,  yang  didapat  oleh  para pedagang  dari  para  pelaku  tindak  pidana  kendaraan  bermotor  (curanmor) melalui transaksi yang dilakukan.
Dalam  kasus  yang  menjadi  objek  penelitian  tesis  ini,  Tindak  pidana penadahan,  merupakan  tindakan  yang  dilarang  oleh  hukum,  karena  penadahan diperoleh  dengan  cara  kejahatan,  dapat  dikatakan  menolong  atau  memudahkan tindakan  kejahatan  si  pelaku,  karena  dapat  mempersukar  pengusutan  kejahatan yang  bersangkutan,  dalam  mengadili  terdakwa  yang  melakukan  tindak  pidana penadahan karena harus membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan di karenakan barang kejahatan tersebut.

## Tujuan Penelitian
1.  Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
Penelitian  ini  membahas  Tindak  Pidana  Pencurian  Kendaraan  Bermotor (CURANMOR) dan Penadahan yang dihubungkan dengan Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang-undang  Hukum Acara  Pidana  (KUHAP)  agar  memberikan  ilmu  pengetahuan  serta pemahaman hukum kepada masyarakat luas atas kejahatan pencurian dan penadahan atas sepeda motor yang semakin marak setiap harinya.
b. Tujuan Khusus
1) Untuk  memahami  tentang  Pertimbangan  Hukum  oleh  Hakim  dalam Memutuskan Kasus Pencurian dan Penadahan dari Hasil Pencurian.
2) Untuk  mengetahui  tentang  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam Menjatuhkan Vonis Pengadilan pada Putusan No.1659/Pid.B/2019/PN.  Plg  dan  Putusan  No.  529/Pid.B/2020/PN.
Plg Sudah Memberikan Efek Jera.

## Kajian Teori
Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu:
a. Teori Penegakan Hukum Pidana.
Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat
dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:1 a) Total Enforcement (penegakan hukum sepenuhnya).
Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif ( substantive law of crime ). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan,  sebab  para  penegak  hukum  dibatasi  secara  ketat  oleh hukum  acara  pidana  yang  antara  lain  mencakup  aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan  pendahuluan.  Di  samping  itu  mungkin  terjadi  hukum pidana  substantif  sendiri  memberikan  batasan-batasan,  misalnya dibutuhkan  aduan  terlebih  dahulu sebagai  syarat  penuntutan  pada delik  aduan.  Ruang  lingkup  yang  dibatasi  ini  disebut Area  of  no Enforcement (area  di  mana  penegakan  hukum  pidana  tidak  dapat dilakukan sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat  total  tersebut  dikurangi Area  of  no  Enforcement ,  muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni Full Enforcement.
b) Full Enforcement (penegakan hukum secara penuh).
Penegak  hukum  diharapkan  menegakkan  hukum  secara  maksimal, akan  tetapi  oleh  Goldstein  harapan  itu  dianggap  tidak  mungkin dilaksanakan  secara  penuh,  sebab adanya  keterbatasan-keterbatasan dalam  bentuk  waktu,  personil,  alat-alat  investigasi,  dana,  yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan diskresi.
c) Actual Enforcement.
Merupakan  area  yang  dapat  ditegakkan  oleh  hukum  pidana,  melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.
b. Teori Efektivitas Hukum
Adapun  secara  terminologi,  para  pakar  hukum  dan  pakar sosiologi  memberikan  pandangan  yang  beragam  tergantung  pada  sudut pandang  masing-masing  pakar.  Secara  umum Soerjono  Soekanto menyatakan  bahwa  deradjat  efektivitas  suatu  hukum  ditentukan  antara lain  oleh  taraf  kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum,  termasuk  oleh para  penegak  hukumnya.  Sehingga  dikenal  suatu  asumsi  bahwa  taraf kepatuhan  hukum  yang  tinggi  merupakan      suatu      indikator berfungsinya      suatu  sistem  hukum.  Berfungsinya  hukum  merupakan pertanda  bahwa  hukum  tersebut  telah  mencapai  tujuan  hukum,  yaitu berusaha  untuk  mempertahankan  dan  melindungi  masyarakat  dalam pergaulan  hidup.  Dalam  ilmu  sosial,  antara  lain  dalam  sosiologi  hukum, masalah  kepatuhan  atau  ketaatan  hukum  atau  kepatuhan  terhadap kaidah-  kaidah  hukum  pada  umumnya  telah  menjadi  faktor  yang  pokok dalam  menakar  efektif  tidaknya  sesuatu  yang  ditetapkan,  dalam  hal  ini hukum.
Selanjutnya Soerjono  Soekanto ,  mengungkapkan  juga  bahwa yang  dimaksud  dengan  efektivitas  hukum  adalah  segala  upaya  yang dilakukan  agar  hukum  yang  ada  dalam  masyarakat  benar-benar  hidup dalam  masyarakat,  dan  agar  kaidah  hukum  atau  sebuah  peraturan
berfungsi  bahkan  hidup  dalam  tatanan  kehidupan  masyarakat,  maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:
1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah  yang  lebih  tinggi  tingkatannya,  atau  bila  terbentuk  menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
2. Hukum  berlaku  secara  sosiologis,  apabila  kaidah  tersebut  efektif, artinya  kaidah  tersebut  dapat  dipaksakan  berlakunya  oleh  penguasa (teori  kekuasaan),  atau  diterima  dan  diakui  oleh  masyarakat  (teori pengakuan);
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi;
Dengan  demikian  dinyatakan  dengan  tegas  bahwa  bekerjanya hukum  dalam  masyarakat  tidak  sertamerta  dan  terjadi  begitu  saja, karena  hukum  bukanlah  merupakan  hasil  karya  pabrik,  yang  begitu keluar  langsung  dapat  bekerja,  melainkan  memerlukan  beberapa langkah  yang  memungkinkan  ketentuan  (hukum)  tersebut  dijalankan atau  bekerja.  Sekurang-  kurangnya  ada  empat  langkah  yang  harus dipenuhi  untuk  mengupayakan  hukum  atau  aturan  atau  ketentuan dapat bekerja dan berfungsi (secara efektif) yaitu:
a) Adanya  pejabat/aparat  penegak  hukum  sebagaimana ditentukan  dalam peraturan hukum tersebut;
b) Adanya  orang  (individu/masyarakat)  yang  melakukan perbuatan  hukum,  baik  yang mematuhi atau melanggar hukum;
c) Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
d) Orang-orang  tersebut  sebagai  subjek  maupun  objek  hukum bersedia  untuk  berbuat sesuai hukum;
c. Teori Pertangungjawaban
Dasar pertanggungjawaban  pidana  adalah  kesalahan,  dimana  kesalahan dapat  berbentuk  sengaja  (opzet)  atau  lalai  (culpa).  Hal  ini  menunjukkan bahwa  dasar  dipertanggungjawabkannya  perbuatan  seseorang,  diletakkan didalam  konsep  atau  dasar  pemikiran  kepada  terbukti  tidaknya  unsur-unsur tindak  pidana.  Terbukti  unsur-unsur  tindak  pidana,  maka  terbukti  pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.
Pertanggungjawaban  pidana  sebagai  suatu  keadaan  psikis,  sehingga penerapan  suatu  ketentuan  pidana  dari  sudut  pandang  umum  dan  pribadi dianggap  patut  sebagai  dasar  adanya  tanggung  jawab  dalam  hukum  pidana adalah  keadaan  psikis  tertentu  pada  orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yangdilakukan yang  sedemikian  rupa  sehingga  orang  itu  dapat  dicela  karena  melakukan perbuatan  tersebut.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak menyebutkan  secara  jelas  mengenai  sistem  pertanggungjawaban  pidana  yang dianut.
Beberapa  Pasal  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) sering  menyebutkan  kesalahan  baik  berupa  kesengajaan  ataupun  kealpaan, namun  tidak  mengenai  pengertian  kesalahan,  kesengajaan  dan  kealpaan  tidak dijelaskan  pengertiannya  oleh  undang-undang.  Pertanggungjawaban  pidana
adalah  pertanggungjawaban  terdakwa  terhadap  suatu  tindak  pidana  yang dilakukan  apakah  terdakwa  akan  dipidana  atau  dibebaskan.  Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang  ada  pada  perbuatan  pidana  dan  secara  subjektif  memenuhi  syarat  untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.
Celaan  objektif  yang  dimaksud  adalah  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan oleh  tersangka/terdakwa  memang  merupakan  suatu  perbuatan  yang  dilarang atau  melawan  hukum.  Sedangkan  celaan  subjektif  yang  dimaksud  adalah menunjuk  kepada  tersangka  atau  terdakwa  yang  melakukan  perbuatan  yang dilarang.  Sekalipun  perbuatan  yang  dilarang  telah  dilakukan  oleh  terdakwa, namun  jika  terdakwa  tersebut  tidak  dapat  dicela  karena  pada  dirinya  tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada. Pada hakikatnya  pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  bentuk  mekanisme  yang diciptakan untuk berekasi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.  Berdasarkan  penjelasan  diatas  pertanggungjawaban  pidana  adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana  berkaitan  dengan  dasar  untuk  menjatuhkan  sanksi  pidana.  Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya  kemampuan bertanggungjawab seseorang.
Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseoraang yang melakukan pelanggaran  atau  suatu  perbuatan  tindak  pidana  diperlukan  asas-asas  hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum nullum delictum nulla poena  sine  pravia  lege  atau  yang  sering  disebut  dengan asas  legalitas.  Asas tersebut  menjadi  dasar  pokok  yang  tidak  tertulis  dalam  menjatuhi  pidana  pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseornag atas perbuatan  yang  telah  dilakukannya.  Artinya  seseorang  baru  dapat  diminta pertanggungjawabannya  apabila  seseorang  tersebut  melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.
Asas legalitas  ini  mengandung  pengertian  asas  yang  menentukan  bahwa tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  jika  tidak ditentukan  terlebih  dahulu  dalam  undang-  undang.  Didalam  perundang- undangan  hukum  pidana  dikenal  asas  legalitas,  yang  terdapat  didalam  Pasal  1 ayat (1) KUHP, yaitu: “ Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan  perundang- undangan yang telah ada,  sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud  dari  pasal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  suatu  perbuatan  dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur  sebelumnya tentang dapat atau  tidaknya  suatu  perbuatan  dijatuhi  pidana.  Apabila  seseorang  telah melakukan  perbuatan  pidana,  maka  ia  hanya  dapat  diadili  berdasarkan peraturan  perundangundangan  pidana  yang  berlaku  pada  saat  perbuatan dilakukan.  Sehingga  pertanggungjawaban  apabila  perbuatan  itu  memang  telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila  peraturan  tersebut  muncul  setelah  adanya  perbuatan  pidana.  Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

## Metode
Penulis menggunakan metode sebagai berikut:
1. Sifat Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  Deskriptif-Normatif.  laitu  Suatu  penelitian  yang menggambarkan peristiwa  berdasarkan  norma,  aturan  yang  berlaku,  dan berdasarkan faktor-faktor hukum yang terjadi.
2. Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  normatif  empiris, yaitu menguraikan fakta-fakta yuridis berupa bahan atau data yang berasal dari suatu kasus hukum yang diperoleh dari data sekunder atau data primer yang disajikan secara sistematis.2
3. Metode Pengumpulan Data
a. Penelitian  Kepustakaan  ( Library  Research ),  yaitu  mempelajari  buku- buku,  literatur,  laporan  hasil  penelitian  serta  karangan  ilmiah  dan sebagainya,  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Data  yang diperoleh  adalah  bahan  hukum  primer  melalui  undang-undang,  bahan buku sekunder melalui teks book, buku-buku, jurnal.
b. Penelitian  Lapangan  ( Field  Research ),  yaitu  dengan  cara  melakukan penelitian  langsung  pada  institusi  yang  terkait  dengan  metode wawancara  yaitu  mengajukan  pertanyaan  secara  langsung  kepada responden  guna  memperoleh  data  yang  diperlukan  berkaitan  dengan permasalahan yang dibahas.
c. Metode  Analisa  Data  yaitu  Data  yang  diperoleh  dari  penelitian kepustakaan ( Library Research ) maupun dari penelitian lapangan ( Field Research )  dianalisa  secara  kualitatif,  yaitu  hanya  diambil  data  yang bersifat  khusus  dan  ada  kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas. Dengan  demikian  nantinya  akan  menghasilkan  suatu  uraian  yang bersifat  deskriptif  kuaiitatif  yaitu  data-data  yang  diperoleh  dari penelitian  diseleksi  menurut  mutu  dan  yang  berkaitan  dengan  masalah yang akan dibahas sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan.

## Hasil
A. Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya
1. Tindak Pidana
Istilah  tindak  pidana  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),  dikenal  dengan  istilah  strafbaarfeit  dan  dalam  kepustakaan  tentang hukum pidana sering  mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang- undang  merumuskan  suatu  undang-undang  mempergunakan  istilah  peristiwa pidana atau  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana.3  Istilah  tindak pidana timbul dan  berkembang  dari  Kementrian  Kehakiman  yang  sering  dipakai  dalam peraturan  perundang-undangan.  Meskipun  lebih  pendek  dari  perbuatan,  akan tetapi  tindak  pidana  menunjukan  kata  yang  abstrak  seperti  perbuatan,  tetapi hanya menunjukan hal-hal yang konkrit.
Tindak  pidana  merupakan  suatu  istilah  yang  mengandung  suatu  pengertian dasar dalam ilmu hukum. Tindak pidana merupakan istilah yang dibentuk untuk memberikan  ciri  tertentu  pada  peristiwa  hukum  pidana.  Tindak  pidana mempunyai  pengertian  yang  abstrak  dari  peristiwa-  peristiwa  hukum  yang konkrit  dalam  lapangan  hukum  pidana.  Oleh  karena  itu,  tindak  pidana  perlu diberikan  arti  yng  bersifat  ilmiah  dan  ditentukan  dengan  jelas  agar  dapat
dipisahkan dari istilah yang dipakai sehari-hari.
Terdapat  beberapa  macam  istilah  tindak  pidana  yang  dipergunakan  dalam buku  yang  dikarang  oleh  para  pakar  hukum  pidana  Indonesia  sejak  zaman dahulu hingga sekarang. Pada dasarnya semua istilah itu merupakan terjemahan dari  bahasa  Belanda  “ strafbaar  feit ”  yang berarti  delik,  peristiwa  pidana, perbuatan pidana,  perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, hal  yang diancam dengan  hukum,  perbuatan-perbuatan  yang  diancam  dengan  hukum  dan  tindak pidana.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  di  Indonesia  bersumber  pada WvS  Belanda,  maka  istilah  aslinya  pun  sama  yaitu strafbaarfeit .  Istilah Strafbaarfeit terdiri  dari  tiga  unsur  yakni  straf,  baar,  dan  feit.  Straf  berarti hukuman  (pidana),  “ baar ”  berarti  dapat  (boleh),  serta “ feit ”  yang  berarti peristiwa  (perbuatan).Tindak  Pidana  berarti  suatu  perbuatan  yang  pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.
Di  Indonesia  hingga  saat  ini,  para  ahli  pidana/sarjana  hukum  belum  memiliki kesamaan pendapat dalam mendefinisikan mengenai “ Strafbaar feit ”. “ Strafbaar feit ”  merupakan  istilah bahasa  Belanda  yang  diterjemahkan  ke  dalam  Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana,  peristiwa  pidana  maupun  perbuatan  yang  dapat  di  pidana.  Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar dan feit . Berbagai istilah yang digunakan  sebagai  terjemahan  dari strafbaar  feit itu,  ternyata straf diterjemahkan  sebagai  pidana  dan  hukuman.  Perkataan  baar  diterjemahkan dengan  dapat  dan  boleh,  sedangkan  untuk  kata  f eit diterjemahkan  dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
Istilah  tindak  pidana  merupakan  terjemahan  dari  “ Strafbaar  feit ”  di  dalam Kitab  Undang-  Undang  Hukum  Pidana  terdapat  penjelasan  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan Strafbaar  feit itu  sendiri,  akan  tetapi  tindak  pidana  biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata delictum . Menurut Andi  Hamzah tindak  pidana  adalah  kelakuan  manusia  yang dirumuskan  dalam  undang-undang,  melawan  hukum,  yang  patut  dipidana  dan dilakukan  dengan  kesalahan.  Orang  yang  melakukan  perbuatan  pidana  akan mempertanggungjawabkan  perbuatan  dengan  pidana  apabila  ia  mempunyai kesalahan,  seseorang  mempunyai  kesalahan  apabila  pada  waktu  melakukan perbuatan  dilihat  dari  segi  masyarakat  menunjukan  pandangan  normatif mengenai  kesalahan  yang  dilakukan.  Beberapa  Pendapat  Para  Ahli  tentang pengertian “ Strafbaar feit ” adalah sebagai berikut:
1. Moeljatno memberikan definisi perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang di larang dalam  undang-undang  dan  di  ancam  dengan  pidana barangsiapa  melanggar  larangan itu”.
2. Simons berpendapat bahwa Strafbaar feit adalah kelakuan  ( handeling ) yang  diancam  dengan  pidana,  yang  bersifat  melawan  hukum,  yang berhubungan  dengan  kesalahan  dan  yang  dilakukan  oleh  orang  yang mampu bertanggungjawab.
3. Van  Hamel , bahwa Strafbaar  feit adalah  kelakuan  orang  ( menselijke gedraging ) yang dirumuskan dalam wet , yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana ( strafwaardig ) dan dilakukan dengan kesalahan. Moeljatno menyimpulkan  bahwa feit dalam Strafbaar  feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku dan pengertian Strafbaar feit jika dihubungkan  dengan  kesalahan  orang  yang  mengadakan  kelakuan  tadi. Bahwa  untuk  pertanggungjawaban  pidana  tidak  cukup  dengan
O ri g in al A rt ic le
dilakukannya  perbuatan  pidana,  akan  tetapi  harus  adanya  kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak  tertulis  yaitu  tidak  di  pidana  jika  tidak  ada  kesalahan  ( Geen  straf zonder schuld, ohne Schuld keine Strafe )
Dalam  buku  Hukum  Pidana  Indonesia ,  P.  A.  F.  Lamintang , berpendapat bahwa Strafbaar feit atau perbuatan yang dapat di hukum adalah  suatu “pelanggaran  norma” atau Normovertreding (gangguan terhadap  tertib-hukum),  yang  dapat  dipersalahkan  kepada  pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib- hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Istilah Normovertreding dimaksudkan suatu  sikap  atau  perilaku atau Gendraging ,
yang  dilihat  dari  penampilannya  dari  luar  adalah  bertentangan  dengan hukum,
Istilah Normovertreding dimaksudkan  suatu  sikap  atau  perilaku  atau Gendraging , yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, sehingga melanggar hukum dan antara sikap dan perilaku itu terdapat suatu  hubungan  yang demikian rupa dengan si pelanggar, sehingga ia  dapat  dipersalahkan  karena  pelanggaran  hukum  tersebut,  atau  dengan perkataan  lain  ia  telah  bersalah  karenanya.  Sedangkan Bambang  Poernomo berpendapat  bahwa  perumusan  mengenai  perbuatan  pidana  akan  lebih lengkap  apabila  tersusun  sebagai  berikut:  “Bahwa  perbuatan  pidana  adalah suatu  perbuatan  yang  oleh  suatu  aturan  hukum  pidana  di  larang  dan  di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Pada  tindak  pidana  terdapat  unsur-unsur  tindak  pidana  yang termuat  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pasal-pasal yang  terdapat  dalam  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP) memiliki  unsur-unsur  yang  terkandung  dari  sebuah  tindak  pidana  sehingga seseorang yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah  (fakta)  oleh  perbuatan  adanya  kelakuan  serta  akibat  yang ditimbulkan  karenanya.  Dua  hal  tersebut  yaitu  kelakuan  dan  akibat.  Belum adanya  kesatuan  pendapat  para  ahli  pidana  dalam  merumuskan  pengertian tindak  pidana  di  Indonesia,  hal  ini  dapat  dibuktikan  dengan  pidato Prof. Moeljatno pada  Tahun  1955  yang  berjudul “Perbuatan pidana  dan pertanggung jawaban  pidana”.  Dalam  pidato  tersebut, Prof.  Moeljatno membedakan “dapat dipidananya perbuatan” ( de strafbaarheid van het feit” atau  “het  verboden  zijr  in  het  feit ”),  dengan “Dapat dipidananya orang” (“ strafbaarheid van de person ”).
Dengan demikian maka dipisahkan “Perbuatan pidana” ( Criminal Act / Actus Reus) dan “Pertanggungjawaban pidana” (Criminal  Liability  /  Mens  Rea). Unsur-unsur  perbuatan  pidana  adalah  perbuatan  manusia,  memenuhi rumusan  Undang-Undang  (syarat  formil),  dan  bersifat  melawan  hukum (syarat materiil). Berkaitan dengan isi perbuatan pidana, ada dua pandangan yaitu  pandangan  monistis  dan  pandangan  dualistis.  Aliran  Monistis  yaitu suatu  pandangan  yang  menyatukan  antara  unsur  perbuatan  pidana  dan unsur  pertanggungjawaban  pidana.  Pada  aliran  monistis  ketika  melihat apakah orang yang dapat melakukan perbuatan pidana perlu di lihat apakah orang  tersebut  dapat  dipertanggung  jawabkan  atau  tidak.  Jika  tidak  dapat
dipertanggungjawabkan  maka  tidak  dapat  di  pidana.  Dalam  hal  ini,  aliran monistis  melihat  keseluruhan  syarat  untuk  adanya  pidana  itu  yang  mana merupakan  sifat  dari  perbuatan.  Dalam  hal  ini  memberikan  prinsip-prinsip pemahaman,  bahwa  di  dalam  pengertian  perbuatan/tindak  pidana  sudah tercakup  didalamnya  perbuatan  yang  di  larang  (tindakan  pidana)  dan pertanggungjawaban  pidana/kesalahan  ( Criminal  responsibility ).  Berbeda dengan aliran monistis, aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana.
Dalam  hal  ini Moeljatno memisahkan  antara  unsur  perbuatan  pidana dan  unsur  pertanggung  jawaban  pidana.  Di  dalam  perbuatan  pidana  harus terdiri  dari  unsur-unsur  lahiriah  (fakta)  oleh  perbuatan  adanya  kelakuan serta  akibat  yang  ditimbulkan  karenanya.  Dua  hal  tersebut  akan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).
Hal-hal tersebut adalah:
a. Kelakuan  dan  akibat,  untuk  adanya  perbuatan  pidana  biasanya diperlukan pula adanya:
b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan hal ikhwal;
c. Karena  keadaan  tambahan  tersebut  dinamakan  unsurunsur  yang memberatkan pidana;
d. Biasanya  dengan  adanya  perbuatan  yang  tertentu  seperti dirumuskan  dengan  unsur-unsur  di  atas  maka  sifat  pantang dilakukannya  perbuatan  itu  sudah  tampak  dan  wajar.  Sifat  melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.
e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
Moeljatno menjelaskan bahwa kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya kelakuan atau tindakan yang menghasilkan akibat. Akan tetapi, tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama, demikian pula  tidak  selamanya  kelakuan  dan akibat  terjadi  pada  tempat  yang  sama.  Kemudian,  hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan hal ikhwal ini di bagi menjadi dua bagian yaitu  yang  mengenai  diri  orang  yang  melakukan  perbuatan  dan  yang mengenai  di luar diri si pelaku.
2. Unsur-unsur Tindak Pidana
Setiap  perbuatan  pidana  harus  dari  unsur-unsur  lahiriah  (fakta) oleh  perbuatan,  mengandung  kelakuan  dan  akibat  yang  ditimbulkan karenanya.  Keduanya  memunculkan  kejadian  dalam  alam  lahir  (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:
a. Unsur Objektif, yaitu;
Unsur  yang  terdapat  di  luar  si  pelaku.  Unsur-unsur  yang  ada hubungannya  dengan  keadaan,  yaitu  dalam  keadaan  di  mana tindakantindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:
1) Sifat melanggar hukum.
2) Kualitas dari si pelaku.
3) Kausalitas
b. Unsur Subjektif, yaitu;
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan  dengan  diri  si  pelaku  dan  termasuk  didalamnya  segala
sesuatu yang tetkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan ( dolus atau culpa ).
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukandalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
3) Macam-macam  maksud  seperti  terdapat  dalam  kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4) Merencanakan  terlebih  dahulu,  seperti  tecantum  dakam  Pasal  340 Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  yaitu  pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5) Perasaan takut  seperti  terdapat  di  dalam  Pasal 308  Kitab Undang- undang  Hukum Pidana (KUHP) Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan  dengan),  kesalahan  (yang  dilakukan  oleh orang  yang  dapat), dipertangungjawabkan. Sedangkan perumusan menurut Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:
1. Handeling,  perbuatan  manusia,  dengan  hendeling  dmaksudkan tidak  saja “ eendoen ”  (perbuatan)  tetapi  juga  “ een  natalen ”  atau “ niet doen ” (melalaikan atau tidak berbuat).
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum ( wederrechtelijk )
3. Perbuatan  itu  diancam  pidana  ( Strafbaarfeit  Gesteld )  oleh  Undang- Undang.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaar ).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.
Menurut Lamintang , ada  unsur  objektif  yang  berhubungan dengan  keadaankeadaan,  yaitu  keadaan  dimana  tindakan  dari  si  pelaku itu harus dilakukan. Unsurunsur obyektif itu meliputi:
a. Perbuatan  manusia,  terbagi  atas  perbuatan  yang  bersifat  positif dan  bersifat  negatif  yang  menyebabkan  suatu  pelanggaran  pidana.
Terkadang  perbuatan  positif  dan  negatif  terdapat  dengan  tegas  di dalam  norma  hukum  pidana  yang  dikenal  dengan  delik  formil. Dimana  pada  delik  formil  yang  diancam  hukuman  adalah perbuatannya  seperti  yang  terdapat  pada  Pasal  362  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP),  sedangkan terkadang pada suatu perbuatan saja diancam hukuman sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan  lebih  lanjut,  delik  seperti  ini  disebut  sebagai  delik  materil yang  terdapat  pada  Pasal  338  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP).
b. Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau  mebahayakan  kepentingan-kepentingan  hukum  yang  menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana.
c. Sifat  melawan  hukum  dan  dapat  dipidana.  Perbuatan  itu  melawan hukum  jika  bertentangan  dengan  undang-undang.  Sifat  dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana,
oleh suatu norma pidana yang  tertentu.  Sifat dapat dipidana ini bisa hilang walaupun telah diancam pidana dengan undang- undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam  Pasal  44,  48,  49,  50  dan  51  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP).4
Berkaitan  dengan  pengertian  unsur-unsur  tindak  pidana (strafbaarfeit) ada  beberapa  pendapat  para  sarjana  mengenai  pengertian unsur-unsur  tindak  pidana  menurut  aliran  monistis  dan  menurut  aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu:
a. D.  Simons ,  sebagai menganut  pandangan  monistis  Simons mengatakan  bahwa pengertian tindak pidana ( strafbaarfeit ) adalah ” Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon ”. Atas dasar pandangan tentang tindak  pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut
Simons adalah:
1. Perbuatan  manusia  (positif  atau  negatif,  berbuat  atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana ( strafbaar gesteld );
3. Melawan hukum ( onrechtmatig );
4. Dilakukan dengan kesalahan ( met schuld in verband staad );
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab ( toerekeningsyatbaar persoon ).
Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah:
1. Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah: perbuatan orang;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatanperbuatan  itu  seperti  dalam  Pasal  281  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sifat  ” openbaar ” atau ”dimuka umum” Selanjutnya unsur subyektif dari strafbaarfeit adalah:
• Orangnya mampu bertanggung jawab; • Adanya  kesalahan  ( dolus atau culpa ).  Perbuatan  harus dilakukan  dari  perbuatan  atau  dengan  keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.
b. Van Hamel , menyatakan Stafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en mensschelijke  gedraging  onrechmatig,  strafwardig  en  aan  schuld  te wijten. Jadi  menurut  Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah:
1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2. Bersifat melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan dan
4. Patut dipidana.
c. E.  Mezger ,  menyatakan  tindak  pidana  adalah  keseluruhan  syarat untuk  adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu:
1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
4. Diancam dengan pidana.
d. J.  Baumman , menyatakan bahwa  unsur-unsur  tindak pidana adalah perbuatan  yang memenuhi rumusan delik:
1. Bersifat melawan hukum; dan
2. Dilakukan dengan kesalahan.
Hukum pidana berpokok pada dua hal, yaitu perbuatan yang dapat di pidana (Verbrechen/crime atau perbuatan jahat) dan pidana.
Perbuatan  pidana  harus  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu:  a) Dalam  arti  kriminologi:  disebut  juga  sebagai  perbuatan  jahat,  sebagai gejala masyarakat di pandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat,  ialah  perbuatan  manusia  yang  memperkosa/menyalahi norma-norma  dasar  dari  masyarakat  dalam  konkreto.  b)  Dalam  arti hukum  pidana:  ialah  perbuatan  pidana  dalam  wujud  in  abstracto  dalam peraturan- peraturan pidana.
Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsurunsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk  didalamnya  yaitu  segala  sesuatu  yang  terkandung  di  dalam hatinya.  Sedangkan  unsur  objektif  adalah  unsur-unsur  yang  ada hubungannya  dengan  keadaan-keadaan  yaitu  di  dalam  keadaankeadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.
Sedangkan  dalam  pertanggungjawaban  pidana  terdapat  dua unsur  yaitu  adanya  kesalahan  (kesengajaan/kealpaan)  dan  Sedangkan dalam  pertanggungjawaban  pidana  terdapat  dua  unsur  yaitu  adanya kesalahan  (kesengajaan/kealpaan)  dan  kemampuan  bertanggungjawab. Definisi  kesalahan  bertalian  dengan  dua  hal,  yaitu  sifat  dapat  dicelanya (verwijtbaarheid) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (vermijdbaarheid) perbuatan yang melawan hukum. Kemampuan  bertanggungjawab.  Definisi  kesalahan  bertalian dengan  dua  hal,  yaitu  sifat  dapat  dicelanya  ( verwijtbaarheid )  perbuatan dan  sifat  dapat  dihindarkannya  ( vermijdbaarheid )  perbuatan  yang melawan  hukum  kemampuan  bertanggungjawab.  Definisi  kesalahan bertalian  dengan  dua  hal,  yaitu  sifat  dapat  dicelanya  ( verwijtbaarheid ) perbuatan  dan  sifat  dapat  dihindarkannya  ( vermijdbaarheid )  perbuatan yang  melawan  hukum Undang-Undang  yang  berupa  Kesengajaan (dolus) dan Kealpaan (Culpa).
Menurut Memorie  van  Toelichting ,  Kesengajaan  adalah perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Ada dua (2) teori kesengajaan yaitu:
1) Wills Theorie (teori ini menitik beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat).
2) Voorstelling  Theorie (teori  ini  menitik  beratkan  pada  apa  yang diketahui  serta  apa  yang  akan  terjadi  pada  waktu  akan  berbuat Kemudian  dalam  kesengajaan  dari  kesadaran  terdiri  dari  dua  (2) yaitu  kesengajaan  berwarna,  artinya  dalam  kesengajaan  tersimpul adanya  kesadaran  tentang  sifat  melawan hukumnya  perbuatan,  dan kesengajaan  tidak  berwarna  artinya  dalam  kesengajaan  cukup apabila yang berbuat menghendaki perbuatannya.
Terdapat Tiga (3) corak kesengajaan yaitu: a) Kesengajaan  sebagai  maksud,  yaitu  dalam  hal  ini  kesengajaaan
ditujukan langsung pada maksud yang dikehendaki pelaku;
b) Kesengajaan sebagai keharusan, yaitu kesengajaan ditujukan pada maksud  tertentu,  tetapi  untuk  mencapai  maksud  tertentu  harus timbul akibat  lain yang tidak menjadi maksud si pelaku;
c) Kesengajaan  sebagai  kemungkinan,  yaitu  kesengajaan  yang ditujukan  pada  maksud  tertentu,  tatapi  pelaku  telah  berpikir bahwa  jika  maksud  itu  terwujud  ataupun  tidak  terwujud  ada kemungkinan akibat lain yang akan terjadi.
Kemudian, Kealpaan menurut Memorie van Toelichting dalam kealpaan  pada  diri  pelaku  terdapat:  Kekurangan  pemikiran  yang diperlukan;  Kekurangan  pengetahuan  yang  diperlukan;  Kekurangan kebijaksanaan  yang  diperlukan  dalam  kealpaan,  ada  dua (2)  syarat  untuk  adanya  kealpaan  yaitu:  tidak  adanya  penghati-hati  dan tidak adanya penduga-duga.
Ada  dua  (2)  macam  kealpaan  yaitu  kealpaan  yang  di  sadari (apabila  pembuat  menyadari  tentang  apa  yang  diperbuat  beserta akibatnya,  tetapi  ia  berpikir  akibat  itu tidak  akan  timbul) dan kealpaan yang  tidak  disadari  yaitu  pembuat  tidak  menyadari  kemungkinan  akan timbulnya akibat, padahal seharusnya pelaku dapat menduga sebelumnya.
B. Tindak Pidana Pencurian dan Jenis-jenisnya
Mengklasifikasikan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  berupa  tindak  pidana  atau  delik  ke  dalam  dua kelompok  besar  yaitu  dalam  buku  kedua  dan  ketiga  masing-masing  menjadi kelompok  kejahatan  dan  pelanggaran.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP)  telah  mengatur  beberapa  macam  tindak  pidana  diantaranya, yaitu:5
a. Delik  kejahatan  dan  delik  pelanggaran  merupakan  pembedaan  yang didasarkan  pada  sistematika  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP). Buku  II  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  memuat  delikdelik yang  disebut  kejahatan  ( misdrijven ),  sedangkan  Buku  III  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) memuat delik-delik yang disebut pelanggaran ( overtredingen );
b. Kejahatan  dan  kejahatan  ringan  dalam  Buku  II  (kejahatan),  ada  suatu  jenis kejahatan  yang  bersifat  khusus,  yaitu  kejahatan-kejahatan  ringan  ( lichte misdrijven ). Dalam Buku II (kejahatan), ada sembilan macam kejahatn ringan salah satunya penganiyaan ringan
c. Delik  hukum  dan  delik  undang-undang,  delik  hukum  ( rechtsdelict )  adalah perbuatan  oleh  masyarakat  sudah  dirasakan  sebagai  melawan  hukum, sebelum  merumuskannya  dalam  undang-undang.  Delik  undang-undang ( wetsdelict )  adalah  perbuatan  masyarakat  yang  nanti  diketahui  sebagai perbuatan  melawan  hukum  karena  dimasukkan  oleh  pembentuk undangundang kedalam suatu undang-undang.
d. Delik  formal  dan  delik  materil,  dimana  delik  formal  adalah  delik  yang dianggap telah selesai ( voltooid ) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan delik material adalah perbuatan yang nanti menjadi delik selesai  setelah  terjadinya  suatu  akibat  yang  ditentukan  dalam  undang- undang.
e. Delik aduan dan delik bukan aduan delik, dimana aduan ( klachdelict ) adalah
delik  yang  hanya  dapat  dituntut  jika  ada  pengaduan  dari  pihak  yang berkepengtingan.  Jika  tidak  ada  pengaduan  dari  pihak  yang  berkepentingan maka  perbuatan  itu  tidak  dapat  dituntut  kedepan pengadilan.  Delik  aduan dapat dibedakan atas delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut  adalah  delik  yang  dalam  semua  keadaan  merupakan  delik  aduan. Delik  aduan  relatif  adalah  delik  yang  dalam  keadaan  tertentu  merupakan delik aduan, sedangkan biasanya bukan merupakan delik aduan.
f. Delik  Sengaja  dan  delik  kealpaan,  dimana  delik  sengaja  adalah  perbuatan yang  dilakukan  dengan  sengaja  ( dolus ).  Dalam  Pasal  338  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  tegas  menentukan  dengan  sengaja merampas  nyawa  orang  lain  diancam  karena  pembunuhan  dengan  pidana penjara  paling  lama  15  tahun.  Delik  Kealpaan  adalah  perbuatan  yang dilakukan  dengan  kealpaan  ( culpa ).  Dalam  Pasal  359  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana  (KUHP),  yang  menentukan  bahwa  barang  siapa  karena kealpaan menyebabkan matinya orang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.
g. Delik selesai dan delik percobaan, dimana delik selesai adalah perbuatan yang sudah  memenuhi  semua  unsur  dari  suatu  tindak  pidana,  sedangkan  delik percobaan adalah delik yang pelaksanaan tidak selesai. Dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) tidak diberikan definisi tentang apakah yang dimaksudkan  dengan  percobaan  ( pogin g).  Pada  Pasal  53  ayat  (1)  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  hanya  ditentukan  unsur-unsur untuk dapat dipidana percobaan melakukan kejahatan.
h. Delik  komisi  dan  delik  omisi,  diman  delik  komisi  ( commissie  delict )  adalah delik yang mengancam pidana terhadap dilakukannya suatu perbuatan. Delik ini  berkenaan  dengan  dengan  norma  yang  bersifat  larangan.  Delik  omisi ( ommissie  delict )  adalah  delik  yang  mengancamkan  pidana  terhadap  sikap tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif). Dalam hal ini seseorang tidak berbuat ( nalaten ) sesuatu.

## C. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian
Tindak  Pidana  Pencurian  kendaraan  bermotor  (curanmor)  dapat  terjadi karena  ada  beberapa  faktor  yang  mendorong  terjadinya  tindakan  tersebut. Sebab-sebab  terjadinya  Tindak  Pidana  Pencurian  kendaraan  bermotor  dapat berasal dari faktor dari dalam diri (intern) dan faktor dari luar diri si pelaku (ekstern).  Faktor  intern  yaitu  faktor-faktor  yang  murni  berasal  dari  dalam benak/diri  pelaku  untuk  melakukan  perbuatan  kejahatan  tersebut.  Faktor intern karena dorongan yang disebabkan oleh beberapa seperti factor ekonomi serta  mental  pelaku.  Faktor  ekonomi,  penyebabnya  adalah  desakan ekonomi/memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  sulit  sehingga  mengakibatkan seseorang  berfikir  untuk mengambil  cara  pintas  demi  memenuhi  kebutuhan hidup. 6 Sedangkan  faktor  mental  disebabkan  karena  pelaku  mempunyai kebiasaan  buruk  dan  mencari  pendapatan  yang  besar  dengan  cara  pintas. Masalah ekonomi biasanya bukan faktor utama. Faktor mental ini dapat juga disebabkan  karena  pergaulan  pelaku,  gaya  hidup  pelaku  yang  menginginkan sesuatu  yang  lebih  sehingga  kemampuannya  untuk  memenuhi  keingingan tersebut tidak mencukupi.  Terhadap  masalah tindak kejahatan tersebut, para sarjana  kriminologi  meneliti  dari  beberapa  sudut  pandang  atau  keahliannya, masing-masing sesuai dengan desiplin ilmu yang ditekuninya, yang antara lain
ada yang melihat dari faktor – faktor antropologi, sosiologi, dan sebagainya. Disamping itu dapat pula dilihat dari sesuai sudut psikologi atau kejiwaan, dimana
kejahatan  dilakukan  disebabkan  karena  terganggunya  kejiwaan  para  pelaku kejahatan  tersebut,  dan  hal  ini  sudah  mejadi  suatu  ketetapan  sebagai  sebab- musabab  timbulnya  tindak  kejahatan  tersebut,  dan  selain  itu  sebab-sebab kejahatan  yang  paling  utama,  disebabkan  karena  kondisi  dan  keadaan masyarakat  itu  sendiri.  Sedangkan  faktor  ekstern  merupakan  faktor  yang datang  dari  luar  diri  si  pelaku  (lingkungan)  seperti  pergaulan  kepada  teman yang sering melakukan kejahatan, selain itu lingkungan yang kurang baik juga mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor serta perkembangan  teknologi  dan  moderenisasi  yang  dapat  merubah  nilai-nilai sosial.
Pada  akhirnya  hal  tersebut  menimbulkan  dampak  negatif  dalam  diri pelaku  kejahatan.  Faktor  ekstern  ini  berpangkal  pada  lingkungan  dimana individu  tinggal  dan  faktor  ekstern  inilah  yang  menjadi  penyebab  individu melakukan  perbuatan  kearah  kejahatan.  Faktor  ekstern  ini terutama  berpangkal pada  lingkungan  keluarga  dan  lingkungan  pergaulan  individu.  Keluarga dipandang mempunyai peranan yang begitu penting bagi tingkah laku individu di dalam  masyarakat,  hal  ini  karena,  awal  manusia  belajar  bertingkah  laku  adalah dari  keluarga  sehingga  timbullah  pandangan  bahwa  proses  dan  cara  anak bersosialisasi  dalam  masyarakat  bergantung  pada  hubungan  anak  dengan  orang tuanya.
Akibatnya  keluarga  menjadi  penyebab  sebagai  faktor  timbulnya kejahatan  yang  mana  banyak  sedikitnya  kejahatan  yang  terjadi  pada  setiap keluarga  ini  dapat  dilihat  dari  keadaan  suatu  keluarga  dan  faktor-faktor  lain yang  terdapat  pada  setiap  keluarga.  Kejahatan  dalam  suatu  masyarakat  dapat merupakan  pertanda  adanya  ketimpangan  sosial  atau  adanya  penyimpangan tingkah  laku  dalam  masyarakat,  pencurian  kendaraan  bermotor  banyak dirasakan  dapat  mengganggu  keamanan  dan  meresahkan  masyarakat,  hal  ini merupakan suatu masalah yang  sangat  komplek  dan  beraneka  ragam. Selain  itu sebab-sebab  kejahatan  yang  paling  utama,  disebabkan  karena  kondisi  ekonomi yang  buruk  masyarakat  itu  sendiri.  Sebagaimana  masyarakat  luas  mengetahui bahwa kejahatan itu terutamnya banyak sekali dilakukan oleh keluarga yang tidak mampu  (kelas  bawah).  Hal  ini  disebabkan  oleh  keadaan  sosial  ekonomi  yang buruk  sehingga  mereka  terpaksa  melakukan  kejahatan  untuk  menyambung hidupnya.
Keadaan  masyarakat  yang  seperti  itulah  yang  memberikan  pengaruh paling besar terhadap orang sehingga orang itu melakukan kejahatan. Meskipun orang  itu  tidak  mempunyai  bakat  untuk  berbuat  jahat,  akan  tetapi  jika pengidupannya sehari-hari yang sulit dan dapat pengaruh buruk dari masyarakat, tentu orang itu akan melakukan kejahatan.
Menurut I.S.  Susanto , sebagai  pakar  kriminolog  menyatakan  bahwa terdaapat  beberapa  faktor-faktor  penyebab  Tindak  Pidana  Pencurian,  yaitu sebagai  berikut:7
1. Faktor Ekonomi.
Faktor  ekonomi  ini  merupakan  yang  paling  tinggi  tingkat  pengaruhnya terhadap  kejahatan  pencurian  berulang  bagi  yang  kehidupan  ekonominya merosot  akan  menjadikannya  sebagai  penghasilan  atau  tambahan  untuk melangsungkan  kehidupan.  Hampir  setiap  tahun  harga  kebutuhan  pokok  terus
meningkat,  sedangkan  pendapatan  tiap  individu  belum  tentu  mampu  untuk mencukupi  peningkatan  tersebut.  Sehingga  hal  tersebut  mengakibatkan  alasan bagi seseorang untuk melakukan kejahatan seperti kejahatan pencurian berulang. Orang-orang  yang  melakukan  kejahatan  kembali  karena  tuntutan  kebutuhan hidup yang mau tidak mau harus mereka penuhi, hasil dari pekerjaan tidak cukup yang telah membuat mereka. memilih jalan pintas yang salah, meskipun mereka sudah  tau  bahwa  melakukan  kembali  hal  tersebut  salah,  dan meskipun  mereka merasa  jera  terhadap  hukuman  pidana  yang  dijatuhkan,  mereka  tidak memperdulikan, asal kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Bahkan ia begitu lemah tidak  mampu  mengontrol  dorongandorongan  yang  ada  pada  dirinya  meskipun perasaan  bersalah  itu  muncul  dan  akhirnya  kejahatan  tersebut  dilakukan  tanpa pikir panjang.
2. Faktor Individu.
Niat  yang  baik  akan  memunculkan  manfaat,  dan  sebaliknya  niat  yang  salah akan memunculkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Tidak adanya niat atau  tidak  ada  perilaku  dalam  dirinya  ingin  melakukan  sesuatu  kejahatan meskipun seorang penggangguran maka seseorang itu tidak akan melakukanya, akan tetapi seseorang yang memiliki niat  atau  dalam  dirinya  ingin  melakukan  kejahatan  didukung  ia  seorang pengangguran  yang  tidak  memiliki  penghasilan  maka  ia  akan  berbuat  nekat untuk  melakukan  aksinya  tersebut.  Begitu  juga  dengan  adanya  peluang  yang terdapat di tempat kejadian perkara, adanya peluang untuk melakukan pencurian lagi,  seseorang  yang  memiliki  perilaku  tersebut  maka  ia  akan  terdorong  untuk melakukan tindakan tersebut.
3. Faktor Kurangnya Pengetahuan Agama.
Faktor  ini  merupakan  faktor  yang  mendasar  menyebabkan  terjadinya kejahatan pencurian  berulang.  Keyakinan  serta  pengetahuan  agama  yang  kurang akan  membuat  seseorang  tidak  memiliki  iman  yang  kuat.  Orang  yang  imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan. Dalam hukum  pidana  Islam,  bentuk-bentuk  hukuman  untuk  Tindak  Pidana  Pencurian yaitu  pencuri  dipotong  tangan,  sedangkan  kejahatan  pengulangan  yang melakukan  Tindak  Pidana  Pencurian  para  ulama  berbeda  pendapat.  Hukuman potong  tangan  dikenakan  terhadap  pencurian  yang  pertama  dengan  cara memotong tangan kanan pencuri apabila ia mencuri untuk kedua kalinya maka ia dikenai hukuman potong kaki kirinya.
Ulama  Hanafiyah  dan  ulama  Hanabilah  berpendapat,  setelah  tangan  kanan dan  kaki  kirinya  dipotong,  jika  si  pencuri  melakukan  pencurian  lagi,  maka  ia  ia hanya  didenda,  dijatuhi  hukuman  ta ‟ zir.  Sementara  itu,  ulama  Malikiyah  dan ulama Syafi ‟ iyah berpendapat, apabila si pencuri itu melakukan  pencurian  untuk ketiga  kalinya,  maka  tangan  kirinya  yang  dipotong.  Kemudian  apabila  ia melakukan pencurian lagi untuk yang keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Kemudian jika melakukan pencurian lagi, maka dijatuhi hukuman ta ‟ zir Hal-hal  yang  disebutkan  diatas,  dikarena  ada  beberapa  pandangan teori-teori  hukum  yang  melandasi  hal  tersebut  untuk  mengetahui  faktor pendorong  atau  penyebab  seseorang  melakukan  kejahatan,  ditinjau  dari  hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Etiologi kejahatan merupakan salah satu bagian dari  kriminologi  yaitu  ilmu  yang  mencari  sebab  musabab  kejahatan  (dalam kriminologi,  etiologi  merupakan  kajian  yang  paling  utama).8  Adalah  sebagai berikut;
1. Criminal  Biology (Teori-Teori  yang  Mencari  Sebab  Kejahatan  dari Aspek  Fisik) Sulstyanta  dan  Maya  Hehanusa, Kriminologi  dalam Teori  dan  Solusi  Penanganan  Kejahatan,  seorang  dokter  ahli kedokteran  kehakiman  merupakan  tokoh  yang  penting  dalam mencari sebab- sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat.
2. Criminal Psikologi (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor  Psikologis)  Menurut Kinberg ,  criminal  psikologi  dapat dibedakan menjadi tiga yaitu: objektif, subjektif dan sosial. Objektif menitikberatkan  kepada  sifat  bekerjanya  (fungsi)  penjahat  (tingkat kecerdasan,  kepribadian  dan  lain-lain).  Subjektif  ditujukan  kepada pengalaman  si  pelaku  selama persiapan psikologis suatu kejahatan, reaksi-reaksi  psikisnya  terhadap  rangsangan  hingga  berbuat  dan sosiologis ditujukan untuk mempelajari dampak faktor-faktor sosial psikologis terhadap individu selama kanak-kanan dan perkembangan selanjutnya.
3. Criminal Sosiology (Teori-Teori yang Mencari Sebab Kejahatan dari Faktor  Sosiologi Kultural) Menurut I.S. Susanto teori kejahatan dari aspek sosiologis sebagai berikut: 1) Teori Yang Berorientasi Pada Kelas Sosial Yaitu teori-teori yang mencari  kejahatan  dari  ciri-ciri  kelas  sosial  serta  konflik  antar kelas-kelas  yang  ada.  Adapun  yang  termasuk  dalam  teori  ini adalah:  Anomie  (ketiadaan  norma)  dan  kelompok  sebagai faktor kejahatan. 2) Teori-Teori Yang Tidak Berorientasi Pada Kelas Sosial, yakni; a. Faktor  ekonomi,  setiap  orang  pasti  butuh  makanan  dan kebutuhan  hidup  lainnya  yang  harus  dipenuhi,  maka  hal tersebut mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Karena  keadaan  ekonomi  sebagai  sebab  timbulnya kejahatan. b. Social  disorganization  theory,  memfokuskan  diri  pada perkembangan  areaarea  yang  angka  kejahatannya  tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi. c. Differential  association,  teori  ini  berlandaskan  pada proses  belajar,  yaitu  perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari.

## D. Pertanggungjawaban Pidana atas Pencurian dan Pemidanaan Pencurian
Pertanggungjawaban pidana secara umum memberikan hukuman atau konsekuensi  yang  harus  diberikan  terhadap  pembuatnya  atau  pelakunya, Karena  apa  yang  dia  lakukan  adalah  melanggar  larangan  yang  menyebabkan keadaan  tersebut  dilarang.  Sebagai  tanggung  jawab  terhadap  pelaku  tindak pidana  sehubungan  dengan  proses penegakan  hukum  yang diberikan terhadap orang  yang  bersalah  terletak  pada  tindak  pidana  apa  yang  dilakukannya.  Jadi untuk pertanggungjawaban atas tindakan seseorang dapat ditentukan berdasar pada  kesalahan  dari  pelakunya  dan  bukan  hanya  dipenuhi  oleh  unsur  -  unsur pidana.
Dalam  hal  kesalahan  yang  dibuat  dapat  ditempatkan  sebagai  faktor- faktor untuk menentukan pertanggungjawabkan sesuai dengan tindakannya dan tidak  terbatas  pada  kemampuan  mentalnya  saja  dalam  melakukan  kesalahan yang  dilakukannya,  tetapi  seseorang  dinyatakan  mempunyai  kesalahan  jika  ia memiliki perasaan bersalah sehubungan dengan tanggung jawab permasalahan tindak pidana yang dilakukan. Agar dapat mengenakan pidana terhadap pelaku yang  melakukan  tindak  pidana  maka  aturan  hukum  yang  sehubungan  dengan pertanggungjawaban  tindak  pidana  adalah  sebagai  fungsi  untuk  menentukan syarat-syarat yang seharusnya ada dalam diri seseorang dan karena dinyatakan bersalah secara sah maka dapat berlaku untuk mendapatkan hukuman pidana.
Tanggungjawab  pidana  yang  menyangkut  masalah  pada  pembuatnya dari tindak pidana aturan mengenai tanggungjawab pidana merupakan regulasi tentang  bagaimana  untuk  memperlakukan  seseorang  yang  melanggar kewajibannya  sehingga  adanya  perbuatan  yang  dilarang  itu  harus dipertanggungjawabkan pada pembuat atau pelaku maka artinya hukuman yang objektif  diberlakukan  secara  umum  tanpa  pandang  bulu  dan  akan  terus dilaksanakan terhadap siapa saja tanpa memandang antar golongan tertentu.
Dimana  jika  tidak  ada  kesalahan  maka  tujuannya  untuk bertanggungjawab  terhadap  pihak  yang  diduga  bersalah  tidak  dapat  dianggap sebagai dilakukannya untuk ia bertanggung  jawab dari kesalahannya, sehingga orang  yang  dianggap  bersalah  harus  bertanggung  jawab  dan  itu  tidak  selalu  ia menerima  hukuman  pidana,  meskipun  seseorang  tersebut  tidak  selalu melakukan kesalahan.
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  tidak  ada penjelasan  mengenai  sistem  pertanggungjawaban  pidana,  namun  hanya beberapa Pasal saja yang menyebut tentang kesalahan yaitu secara kesengajaan dan kealpaan. Akan tetapi dalam istilahnya tersebut tidak dijelaskan secara rinci oleh  Undang-Undang  mengenai  apa  maknanya.  Tanggung  jawab  merupakan keadaan yang wajib atau situasi yang harus menanggung semua segala sesuatu perbuatan yang telah diperbuatnya jika ada suatu hal yang boleh dipersalahkan. Sebagai orang yang telah melakukan pencurian jika berdasarkan pada Pasal 362 Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  bahwa  orang  yang melakukannya  secara  melawan  hukum  dapat  mempertanggung  jawabkan dengan dijatuhkan hukuman pidana berupa sanksi pidana apabila pelaku benar- benar terbukti atas kesalahan karena perbuatannya dengan mengambil sesuatu barang  tanpa  izin  dari  pemiliknya  sehingga  barangnya  tersebut  telah  diambil oleh orang lain. Kesalahan memang dapat dikatakan sebagai inti dari tanggung jawab tindak pidana bagi pelaku atau pembuatnya.
Seperti dalam kasus pencurian getah karet atau getah rambung bahwa pelaku  pencurian  tersebut  telah  memenuhi  kriteria  sebagaimana  dalam  Pasal 362  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang  berbunyi: “Barangsiapa yang mengambil barang baik seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang  lain,  dengan  maksud  untuk  dimiliki  secara  melawan  hukum,  diancan karena  pencurian,  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.
Menurut  Pasal  362  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP) merupakan  pencurian  biasa  yang  sesuai  dengan  kriteria  unsur-unsur  pokok yaitu  barang  siapa,  mengambil  barang,  barang  tersebut  seluruh  atau  sebagian dimiliki oleh orang lain, dan ada maksud memiliki barang tersebut dengan cara melawan  hukum,  maka  ancaman  hukumannya  selama  5  tahun  atau  denda
sebesar sembilan ratus rupiah. Unsur -unsur dalam Pasal 362 diuraikan sebagai berikut:
1. Barang Siapa:
Unsur  ini  merujuk  pada  subjek  hukum  yaitu  pelaku  tindak  pidana. Jadi  kata “barang siapa” berarti  pelakunya  tersebut  dapat  siapa  saja seseorang yang melakukan tindakan atau perbuatan secara melawan hukum serta  siapa  pun  dapat  menjadi  pelaku. unsur  ini  tidak  membedakan  antara laki-laki  maupun  perempuan  yang  dapat  mempertanggungjawabkan  atas perbuatannya. Mengingat bahwa dari sistem Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi pelaku untuk melakukan tindak pidana hanya dilakukan oleh manusia.
Mahrus  Ali  mengatakan  bahwa  subjek  perbuatan  pidana  menurut Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  hanya  yang  diakui  adalah manusia  atau  disebut  natuurlijk  person.  Sehingga  badan  hukum  maupun yang  bukan  badan  hukum  belum  diakui  sebagai  subjek  pidana  oleh  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Kecuali  pada  beberapa UndangUndang  diluar  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  yang mengakui  sebagai  subjek  tindak  pidana  adalah  korporasi  seperti  pada Undang-Undang  yang  mengatur  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001).
2. Mengambil Barang:
Unsur  ini  jelas  merujuk  pada  barang  yang  tidak  berhak  u  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  mengenai  kata  sengaja,  artinya bahwa  perbuatan  Tindak  Pidana  Pencurian  pelakunya  harus  dikatakan dilakukan  dengan  secara  sengaja  mengambil  barang  orang  lain.  Dengan demikian,  unsur  yang  disengaja  ini  pada  Pasal  362  Kitab  Undang-  undang Hukum  Pidana  (KUHP)  telah  menunjukkan  bahwa  pelaku  tindak  pidana tersebut termasuk delik sengaja.
Arti  dari  kesengajaan  memiliki  tiga  bentuk  yaitu  dengan kesengajaan yang dimaksud, kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, serta  kesengajaan  itu  sebagai kemungkinan.  Kesengajaan  sebagai  maksud, bahwa  kesengajaan  itu  telah  dikehendaki  oleh  pembuat  untuk  mewujudkan perbuatannya,  menghendaki  untuk  tidak  berbuat  dalam  suatu  kewajiban hukum,  serta  menghendaki  timbulnya  akibat  dari  perbuatannya.  Sehingga saat pembuat melakukan tindakannya yang akan menimbulkan suatu akibat yang  dapat  dikehendaki  dan  pelaku  telah  menyadari  bahwa  akibatnya  itu pasti akan timbul karena perbuatannya yang telah dilakukan sehingga orang tersebut melakukan kesengajaan dengan  maksud  dan  kesimpulannya  ketika pembuat  tahu  bahwa  ada  akibat  dari  perbuatannya,  maka  akibatnya tersebut tidak akan terjadi jika dia tidak akan melakukan perbuatannya.
Berarti  bahwa  ketika  pembuat  telah  menghendaki  pada  suatu akibatnya  yang  menjadi  alasan  untuk  mendapatkan  ancaman  pidana. Kesengajaan  sebagai  suatu  keharusan  atau  kepastian,  kesengajaan  berupa kesadaran seseorang yang disengaja pada suatu akibat yang timbul dari akal manusia,  yang  pada  umumnya  pasti  akan  terjadi  disebabkan  karena dilakukannya  pada  suatu  tindakan  tertentu  yang  dilakukan, serta  terjadinya pada suatu akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. 9
Akibatnya yang timbul tersebut yaitu akibat lain dari perbuatan yang dilakukan  bukan  sebagai  konsekuensi  yang  dikehendakinya.  Jadi
perbuatannya  bertujuan  untuk  mencapai  akibat  yang  menjadi  dasar  dari delik,  sebaliknya  pembuat  telah  memahami  akibatnya  itu  pasti  akan  di ikuti  dengan  perbuatannya.  Misalkan  saat  merampok  atau  mencuri  di sebuah rumah, pelaku menggorok pemiliknya dengan pisau tajam, akibatnya orang  tersebut  mati.  Meskipun  kematian  terhadap  orang  tersebut  tidak diinginkan namun semua  orang tahu bahwa menggorok leher orang dengan pisau tajam dapat menyebabkan kematian.
Sedangkan  yang  terakhir  kesengajaan  sebagai  kemungkinan,  maksudnya adalah  adanya  suatu  kesadaran  ketika  melakukan  tindakan  yang  telah diketahuinya  itu  melawan  hukum,  sehingga  akibat  lain  yang  mungkin  akan timbul  dari  tindakannya  itu,  tetapi  ia  tidak  menginginkan  dari  tindakannya. Pelaku  tidak  membatalkan  niatnya  untuk  melakukan  sesuatu,  bahwa  teori  ini disebut sebagai kata “apa boleh buat”. Sesungguhnya bahwa akibat dari keadaan yang  diketahui  kemungkinan  akan  terjadi tetapi tidak diinginkan, namun jika untuk mencapai yang dimaksud resiko dengan timbulnya akibat atau disamping itu pun diterimanya.
Kesengajaan  ini  dilakukan  secara  langsung  namun  tidak  disertai  dengan cara  membayangkan  akan  kepastian  yang  akan  terjadi  melainkan  hanya membayangkan suatu kemungkinan akan konsekuensinya itu. Misalkan pelaku tidak  bermaksud  mengakibatkan  matinya  orang,  namun  seharusnya  pelaku dapat  menghindari  jika  pisau  ditusukkan  pada  bagian  perut  manusia  yang menyebabkan  adanya  luka  yang  serius  maka  mengakibatkan  kematian. Kemudian  mengenai  kealpaan  yang  karena  merupakan  bentuk  dari  kesalahan yang  menghasilkan  dapat  dimintai  tanggungjawab  atas  perbuatan  yang dilakukannya.
3. Barang Yang Diambil Sebagian atau Seluruhnya:
Unsur  ini  merujuk  pada  Pasal  362  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP),  Dimaksudkan  untuk  mengambil  barang  dengan  sepenuhnya  atau sebagian dengan bertujuan untuk dimiliki dengan cara hal-hal melawan hukum. Kata  “mengambil”  dengan  arti  yang  sempit  itu  hanya menggerakkan  kedua tangan  serta  jari-jari  dengan  mengambil  benda-benda  dengan  dialihkan  ke suatu  tempat  yang  berbeda.  Oleh  karena  itu,  sifat  dasar  Tindak  Pidana Pencurian  adalah  sengaja  untuk  merugikan  kekayaan  milik  korban  maupun barang yang  diambilnya berupa barang-barang yang pasti bernilai dan berharga.
Barang  berharga  yang  dimaksud  adalah  berupa  barang  yang  memang menurut  pemiliknya  sangat  berharga,  biasanya  nilai  ekonominya  diketahui sangat  tinggi.  Namun  ada  juga  barang  yang  tidak  berharga  sama  sekali  atau tidak  ada  nilai  ekonominya  sama  sekali,  tetapi  barang  tersebut  memiliki  nilai historik  atau  kegunaannya  yang  dapat  dianggap  berharga  bagi  pemiliknya. Berbeda  halnya  jika  barang  tersebut  tidak  diketahui  pemiliknya  dan  barang tersebut  telah  sengaja  dibuang oleh pemiliknya, dan kemudian barang tersebut diambil  oleh  orang  lain,  maka  hal  itu  bukan  merupakan  sebagai  suatu  Tindak Pidana Pencurian.
4. Maksud Memiliki Barang Dengan Melawan Hukum:
Unsur ini merujuk dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)  bahwa  tindakan  yang  melanggar  hukum  adalah  unsur  yang  tertulis secara eksplisit dalam rumusan undang-  undang. Hal itu bertentangan dengan hukum  apabila  unsur  yang  ditulis  dalam  suatu  Pasal  bahwa  seseorang melakukan  sesuatu  tindakan  yang  melawan  hukum  yang  pada  dasarnya  itu bertentangan  dengan  Undang-Undang.  perbuatan  dengan  mengambil  barang
jika dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
Dengan maksud tersebut ditujukan sebagai menguasai suatu barang untuk diambil  serta  pelakunya  seharusnya  mengetahui  bahwa  status  kepemilikan barang  tersebut  bersifat  melawan  hukum. Menurut oleh S.R Sianturi terhadap kata  “memiliki”  ialah  melakukan  perbuatan  apa  pun dengan  barang  tersebut seperti halnya sebagai pemiliknya. Jadi orang yang mengambil barang tersebut dengan  maksud  memperlakukan  barang  seperti  pemilik  aslinya  yang  nantinya barang yang diambil tersebut dapat dijual.
Selain itu berbeda halnya dengan Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP)  yang  harus  memenuhi  kriteria  unsur-unsur  tambahan  dengan pemberian  sanksi  lebih  berat  jika  dibandingan  dengan  pencurian  biasa  yang diatur  dalam  Pasal  362  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP). Mengenai Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP)  memiliki 2 (dua)  unsur-unsur  yang  harus  dipenuhi  yaitu  Pertama  hukuman  maksimal tujuh tahun  jika perbuatan yang dilakukan itu:
a. Pencurian ternak.
b. Pencurian  saat  terjadinya  musibah  misalnya  waktu  ada  kebakaran,  letusan, banjir,  gempa  bumi,  atau  gempa  laut,  gunung  meletus,  kapal  karam,  kapal terdampar,  kecelakaan  kereta  apai,  hura-hara,  pemberontakan  atau  bahaya perang.
c. Pencurian  pada  waktu  malam  di  sebuah  rumah  atau  perkarangan  tertutup yang  ada rumahnya.
d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dilakukan secara bekerja sama.
e. Pencurian  dengan  melakukan  merusak,  memotong,  atau  memanjat,  atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan pakaian jabatan palsu.
Kedua  melakukan  pencurian  dilakukan  saat  malam  hari  disebuah rumah disertai dengan dilakukan lebih dari 2 orang, dan melakukan pengrusakan, pembongkaran,  memanjat dan sebagainya sesuai dengan nomor c, d, dan e yang tercantum  diatas,  maka  hukuman  penjara  bagi  pelaku  pencurian  maksimal  9 tahun,  jika  pencurian  tersebut  telah  memenuhi  pokok  dari  unsur  sebagaimana dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dilakukan dengan cara  keadaan  tertentu  maka  hukumannya  lebih  berat  karena  Pasal  ini  disebut sebagai pemberatan hukuman pencurian.
Pelaku Tindak Pidana Pencurian harus mampu untuk
mempertanggungjawabkan  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  dengan mengambil  barang milik  orang  lain  tanpa  izin.  Mengenai tanggung jawab pelaku pencurian  bahwa  kondisi  pelaku  tersebut  yang  telah  terbukti  mengambil  getah karet  atau  getah  rambung  milik  perusahaan  Jepang  tepatnya  yang  berada  di Kabupaten  Simalungun,  bahwa  pelaku  harus  dalam  keadaan  sehat  jasmani  dan rohani  sehingga  perkaranya  dapat  diproses  sesuai  dengan  Undang-undang  yang berlaku  saat  ini.  sesuai  dengan  barang  bukti  bahwa  pelaku  pencurian  tersebut telah  terbukti  secara  tidak  sah  telah  mengambil  sesuatu  barang  dibawah kekuasaannya dengan bertujuan untuk dimiliki oleh dirinya sendiri.
Pemidanaan  tersebut  dapat  dilihat  dari  dasar  pembenar  penjatuhan pidana yaitu memiliki  tiga  teori  yang  harus  diketahui  yaitu  teori  absolut,  teori relatif  dan  teori  gabungan adalah sebagai berikut;
a. Yang  pertama,  mengenai  teori  absolut  adalah  memiliki  tujuan  untuk memidanakan  terletak  pada  dalam  hukum  pidana  itu  sendiri,  "barang  siapa yang  dilakukan  suatu  perbuatan  pidana  maka  harus  dijatuhkan  hukum pidana." Teori ini disebut teori pembalasan dari kesalahan orang, oleh karena
itu adalah pembalasan yang diteruskan sebagai bentuk penebusan dosa.
b. Yang  kedua  teori  yang  relatif  adalah  memiliki  tujuan  memidanakan  untuk mencegah,  menghalangi  orang  lain  agar  tidak  melakukan  kejahatan  yaitu dengan cara ditakuttakuti, untuk memperbaiki mereka yang melakukan tindak pidana  atau  melawan  hukum,  dan  untuk  melindungi  masyarakat  dari kejahatan  yang  terjadi.  Jadi  teori  ini  menitikberatkan  pada  tujuan  hukuman sehingga  jika  adanya  ancaman  hukuman  pidana  maka  semua  manusia  tidak ada yang melanggar.
c. Dan  yang  terakhir  mengenai  teori  gabungan  adalah  kombinasi  antara  teori absolut  dan  relative  yang  penjatuhannya  bertujuan  untuk  orang  yang melakukan  kejahatan  tidak  akan  melakukan  kejahatan  lagi  sehingga  ada paksaan  yang  berupa  ancaman  pidana  memungkinkan orang  akan  patuh  dan taat pada hukum.
Dalam  hal  ini  untuk  menekan  Tindak  Pidana  Pencurian  kendaraan bermotor, berbagai upaya harus dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan bekerja  sama  dengan  lembaga  sosial  masyarakat  baik  di  masing-masing lingkungan  diri  sendiri  maupun  di  lingkungan  desa  itu  sendiri.  Tindak  Pidana Pencurian kendaraan bermotor tidak saja merugikan masyarakat secara materiil tetapi juga akan  berdampak  pada  hilangnya  nyawa  seseorang.  Untuk  menekan terjadinya  penyimpangan,  kepala  Satuan  kepolisian  dan  kepala  unit  harus secara  tegas  melaksanakan  tugas-tugas  dan  wewenangnya  dalam  mencegah kejahatankejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Mereka  memiliki  peran  yang amat penting dan strategis.
Upaya  preventif  yaitu  memelihara  ketertiban  umum,  mencegah  terjadinya penyakit  masyarakat  dan  memelihara  ketaatan  warga  tentang  hukum.  Upaya preventif  dilakukan  dengan  cara  turut  aktif  dan  tanggap  dalam  melakukan pencegahan  terhadap  kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor.  Cara-cara tersebut  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  patroli,  razia,  penjagaan  atau pemantauan  yang  dilakukan  oleh  anggota  Satuan  Reserse  dan  Sabhara Kepolisian Republik Indonesia.
Upaya  Represif  yaitu  penindakan  kepada  para  pelaku  sesuai  dengan perbuatannya  serta  memperbaikinya  kembali  agar  seseorang  yang  telah melakukan  pencurian  menyadari  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  merupakan perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membahayakan  masyarakat  sehingga tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut. Selain itu, aturan hukum positif di  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang sudah  mengatur  mengenai  tindak  pidana  yang  menjadi  larangan  yang  tidak boleh  dilakukan  oleh  setiap  orang,  siapa  saja  yang  melakukan  tindak  pidana akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Khusus  mengenai  pencurian,  tercantum  dalam  Pasal  362-365  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  sehingga  dapat  dijatuhi  sanksi  sesuai ketentuan  Pasal  tersebut.  Pasal  362  yang  menyatakan  bahwa  siapapun  yang mengambil  seluruh  ataupun  sebagian  barang  milik  orang  lain  dengan  maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum, dapat diancam karena Tindak Pidana Pencurian  dengan  pidana  penjara  paling  lama  lima  tahun  atau  denda  paling banyak enam puluh rupiah.

## Kesimpulan
1. Hukuman terhadap pelaku curanmor:
o Putusan Nomor 1659/Pid.B/2019/Pn.Plg:
▪ Pelaku dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp 5 juta.
▪ Hukuman ini sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
o Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/Plg:
▪
Pelaku dihukum 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 3 juta.
▪ Hukuman ini lebih ringan dibandingkan Putusan Nomor 1659/Pid.B/2019/Pn.Plg, meskipun pertimbangan hakimnya serupa.
2. Hukuman terhadap pelaku penadahan:
o Putusan Nomor 1659/Pid.B/2019/Pn.Plg:
▪ Pelaku dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 2 juta.
▪ Hukuman ini sesuai dengan Pasal 480 ayat (1) KUHP.
o Putusan Nomor 529/Pid.B/2020/Plg:
▪ Pelaku dihukum 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 1 juta.
▪ Hukuman ini lebih ringan dibandingkan Putusan Nomor 1659/Pid.B/2019/Pn.Plg, meskipun pertimbangan hakimnya serupa.
3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana:
o Kualifikasi dan beratnya tindak pidana.
o Unsur-unsur yang memberatkan dan meringankan hukuman.
o Riwayat hidup terdakwa.
o Pertimbangan rasa keadilan.

## Saran
1. Peningkatan hukuman bagi pelaku curanmor dan penadahan:
o Hukuman yang lebih berat diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kembali tindak pidana curanmor dan penadahan.
2. Pemberantasan curanmor dan penadahan secara komprehensif:
o Perlu adanya kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pemerintah dalam memberantas curanmor dan penadahan.
3. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat:
o Masyarakat perlu diedukasi tentang bahaya curanmor dan penadahan serta cara-cara untuk mencegahnya.

## Daftar Pustaka
Soekanto,  Soerjono.  (2008). Faktor-Faktor  yang  mempengaruhi  Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafind Soerjono Soekanto, (2008). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press. Saleh  Roeslan,  (1983). Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana , Aksara Baru, Jakarta.
Andi  Hamzah,  (2004). Asas-asas  Hukum  Pidana, Edisi  Revisi, Jakarta:RinekaCipta.
Andi Hamzah. (2005). Asas-Asas Hukum Pidana . Yarsifwatampone. Jakarta. Moeljatno, (1985). Azas-azas Hukum Pidana, cet.III, Bina Aksara, Jakarta. Lamintang,  P.A.F.  dan  Lamintang,  Theo.  (2013). Kejahatan  Terhadap  Harta Kekayaan , cetakan ke-2, Sinar Grafika, Bandung. Bambang  Poernomo,  (1992). Asas-Asas  Hukum  Pidana ,  Ghalia  Indonesia, Jakarta.
M. Ali Zaidan. (2016 ). Kebijakan Kriminal . Jakarta: Sinar Grafika. M.  Haryanto.  (2017). Bahan  Ajar  Hukum  Pidana .  Salatiga:  Fakultas  Hukum Universitas Kristen Satya  Wacana Sulistyanta, and Maya Hehanusa. (2016). Kriminologi Dalam Teori Dan Solusi Penanganan Kejahatan. Yogyakarta: Absolute Media. Simon,  H.  A.  (1951). A  formal  theory  of  the  employment  relationship . Econometrica: Journal of the Econometric Society:293-305.
Susanto,  A.  (2011). Hanya  5%  bisnis  keluarga  mampu  bertahan .  Bisnis Indonesia.
Lindberg,  J.,  dan  R.  Kaiser.  (2004). Assessing  the  behavioral  flexibility  of managers :  A  comparison  of  methods.  Paper  read  at  19th  annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Chicago, IL.
Sutriani, Komang, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Sukaryati Karma. (2022).
” Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Seorang  Kleptomania’ ,  Jurnal  Preferensi  Hukum,  3.1  (Universitas
Warmadewa): 68 – 72 O ri g in al A rt ic le