1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
- 1702

## KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERTANAHAN

## Daniar Ramadhan, Ngadino
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Email : daniarramadhan194@gmail.com

## Abstract
The  authority  of  the  Republic  of  Indonesia  Land  Agency  based  on  the  Republic  of  Indonesia Presidential Regulation Number 10 of 2006 concerning the National Land Agency, Article 2 states: The  National  Land  Agency  of  the  Republic  of  Indonesia  carries  out  Government  duties  in  the national,  sectoral,  regional  land  sector.  Based on  description  above, the  purpose  the  author  in  this study, among others, is find and analyze what is the basis authority of a Notary Public in  making a deed related to land, as well to know and analyze form Notary's authority in making a land-related deed.   To answer the problem examined, the authors use yuridical empirical research. The approach used by the authors in this study is the statutory approach, and the conceptual approach. The results showed that meaning of the deed relating to land which the authority of the Notary is narrow, meaning that the Notary make the deed relating to land as long as the deed is not the authority of PPAT. In this study  it  was concluded that the authority  in making the deed relating to the land  in Article 15 paragraph (2) letter f of the UUJN, however, the authority is also limited.
Key Words : notary; PPAT; deed related to land.

## Abstrak
Kewenangan  Badan  Pertanahan  Republik  Indonesia  berdasarkan  peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 2 menyebutkan: Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan tugas Pemerintah dibidang pertanahan secara nasional,  sektoral,  regional.  Berdasarkan  uraian  diatas,  adapun  tujuan  penulis  dalam  penelitian  ini antara lain untuk mengetahui serta menganalisis apa yang menjadi dasar kewenangan Notaris dalam membuat  akta  yang  berhubungan  dengan  pertanahan,  serta  untuk  mengetahui  dan  menganalisis bentuk  kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  yang  berhubungan  dengan  pertanahan.    Untuk menjawab  masalah  yang  dikaji  tersebut,  penulis  menggunakan  penelitian  hukum Yuridis  Empiris . Pendekatan  yang  digunakan  penulis  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan ( Statute  Approach ),  serta  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Approach ).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  makna  dari  akta  yang  berhubungan  dengan  pertanahan  yang  merupakan kewenangan  Notaris  adalah  bersifat  sempit,  artinya  Notaris  bisa  membuat  akta  yang  berhubungan dengan  pertanahan  sepanjang  akta  tersebut  bukan  kewenangan  dari  PPAT.  Dalam  penelitian  ini disimpulkan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan tersebut  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  UUJN,  akan  tetapi  dalam  kewenangannya  tersebut  juga dibatasi  dikarenakan  ada  pejabat  lain  yang  diberikan  kewenangan  dalam  pembuatan  akta  tentang pertanahan yaitu Pejabat Pembuat Akta Pertanahan (PPAT).
Kata Kunci : notaris; PPAT; akta yang berhubungan dengan pertanahan .
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan.
Tanah  sebagai  salah  satu  hal  yang  penting  di  Indonesia  memiliki  berbagai  kegunaan. Kegunaan tanah tersebut yaitu sebagai rumah tempat tinggal, perkantoran, gedung-gedung, hotel, apartemen, supermarket, rumah sakit, taman perkotaan.
Pengertian tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi Pasal 4 ayat (1), sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar disebut hak atas tanah (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960-LN RI Tahun 1960 Nomor 104) (Harsono, 2008). Bidang pertanahan menjadi kewenangan Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  sesuai  dengan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam Pasal 2 yaitu, “Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan tugas Pemerintah dibidang pertanahan secara nasional, sektoral, dan regional”, sedangkan dalam Pasal 3 huruf f berbunyi,  “pelaksanaan  pendaftaran  tanah  dalam  rangka  menjamin  kepastian  hukum”.  Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT,  kewenangan  dan  tugas  dalam  masalah  pertanahan  ditugaskan  kepada  Pejabat  Pembuat Akta Tanah (untuk selanjutnya disingkat PPAT).
Dalam pengertian hukum, tanah tidak hanya sekedar dimaksudkan sebagai permukaan bumi atau lapisan bumi yang paling atas, tetapi meliputi ruang diatas dan dibawah permukaan bumi dan setiap benda yang tumbuh diatas dan yang melekat secara permanen diatas permukaan bumi, termasuk  pula  yang  berkaitan  dengan  kepemilikan  tanahnya  (Setiawan,  2009).  Ketentuan mengenai jabatan PPAT yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT. Terkait dengan obyek pendaftaran tanah  maka diperlukan suatu akta dalam  memperoleh  hak  atas tanah  tersebut  yaitu  akta-akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan. Dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  makna  dari  kata  “berkaitan”  adalah  sangat  mengait; bersangkutan (yang  satu dengan  yang  lain); segala  yang  berkaitan (dengan)  (Poerwadarminta, 2014).
Diundangkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  Peraturan  Jabatan PPAT, UUPA yang mengamanatkan Pemerintah untuk melaksanakan pendaftran tanah. Dengan di  keluarkannya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah, menetapkan bahwa PPAT diberikan kewenangan untuk membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Kewenangan yang  diberikan  oleh  Pemerintah  kepada  PPAT  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
- 1702 1998  tentang  Peraturan  Jabatan  PPAT  tersebut  yaitu  untuk  membuat  akta  otentik  yang berhubungan  dengan  pertanahan.  Namun  pada  kenyataannya  Notaris  tidak  diperkenankan membuat  akta  pertanahan  kalu  belum  lulus  ujian  yang  dilakukan  Departemen  Kehakiman mengenai ujian untuk diangkat menjadi PPAT (Supriadi, 2012). Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Tahun 1860 ( Reglement op het Notaris-ambt in Indonesie ), ditegaskan bahwa pekerjaan  Notaris  merupakan  pekerjaan  resmi  ( ambtelijke  verrichtingen )  dan  satu-satunya pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  otentik,  sepanjang  tidak  ada  peraturan  yang memberi wewenang serupa kepada pejabat lain. (Dwi Saputra, 2008).
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, memberikan kewenangan bagi seorang Notaris untuk membuat akta yang berhubungan dengan Pertanahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15, ayat (2) berbunyi :
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
3. Membuat  kopi  dari  asli  surat  dibawah  tangan  berupa  salinan  yang  memuat  uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
7. Membuat akta risalah lelang;
Menurut Irawan Soerodjo, kalau bertitik tolak dari pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, maka akta-akta tanah yang juga merupakan akta otentik jika  ditinjau  dari  pengertian  akta  otentik  Pasal  1860-1875  KUHPerdata,  maka  kewenangan pembuatan akta-akta tersebut sebenarnya dapat dilaksanakan dihadapan Notaris, dalam  hal  ini Notaris  juga  dapat  merupakan  pejabat  umum  yang  dapat  ditunjuk  khusus  oleh  Menteri Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang  mengkonstatir  suatu  perjanjian  dengan  obyek  tanah  kedalam  suatu  akta  notariil, dengan  tujuan  untuk  menghindari  adanya  spesialisasi  dalam  fungsi  dan  tugas  Notaris  sebagai pejabat umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 UUJN (Soerodjo, 2003).
Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f, telah memberi kontribusi lebih bagi seorang Notaris untuk mengambil peran dibidang  pertanahan.  Selama  ini  pembuatan  akta  yang  berkaitan  dengan  pertanahan  menjadi kewenangan PPAT, akan bergeser kepada fungsi penuh seorang Notaris yang sebelumnya hanya pada pembuatan akta otentik diluar bidang pertanahan.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sebagai seorang pejabat  yang  dapat  diandalkan  oleh  masyarakat.  Seorang  Notaris  biasanya  dianggap  sebagai seorang  pejabat  tempat  seseorang  dapat  memperoleh  nasihat  yang  dapat  diandalkan.  Segala sesuatu  yang  ditulis  serta  ditetapkannya  adalah  benar,  Notaris  merupakan  pembuat  dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum (Kie, 2007b).
Para  Notaris  tidak  bisa  secara  otomatis  merangkap  jabatan  sebagai  PPAT  karena  untuk menjadi  seorang  PPAT  ada  beberapa  syarat  antara  lain  harus  melalui  ujian  PPAT  yang  di selenggarakan  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia,  dan  mengajukan penempatan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik Indonesia, serta mengangkat sumpah jabatan PPAT dihadapan Pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Masalah pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi:
1. Untuk  menjamin  kepastian  hukum  oleh  Pemerintah  diadakan  pendaftaran  tanah  diseluruh wilayah  Republik  Indonesia  menurut  ketentuan-ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah;
2. Pendaftaran tanah tersebut dalam ayat (1) Pasal ini meliputi :
a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah;
b. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak;
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
Dalam  ketentuan  Pasal  19  UUPA  tersebut  jelas  Pemerintah  mengamanatkan  tentang pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah sendiri menurut Boedi Harsono adalah rangkaian kegiatan yang  dilakukan  Pemerintah/Negara  secara  terus  menerus  dan  teratur  berupa  pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah yang ada diwilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan  dan  penyajiannya  begi  kepentingan  rakyat,  dalam  rangka  memberikan  jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya (Harsono, 2008).
Kewenangan  yang  diberikan  oleh  Notaris  telah  jelas  disebutkan  dalam  Pasal  15  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, akan tetapi dari beberapa kewenangan yang  diberikan  kepada  Notaris  tersebut  diatas,  ada  kewenangan  yang  yang  menjadi  suatu permasalahan  antara  Notaris  dan  PPAT.  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris mengatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan  dengan  pertanahan.  Kebijakan  tersebut  tidak  akan  berjalan  dengan  baik,  hal  ini dikarenakan adanya benturan yang terjadi antara kewenangan Notaris dan kewenangan PPAT. Lingkup kewenangan Notaris dalam Pasal tersebut tidak diatur dengan jelas mengenai jenis akta apa saja dibidang pertanahan yang menjadi kewenangannya.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Kehadiran Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris  telah  menimbulkan  silang  pendapat  yang  sampai  dengan  sekarang  ini  belum terselesaikan. Ada tiga penafsiran dari Pasal tersebut yaitu :  (Habib Adjie, 2009) Notaris telah mengambil semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah menambah wewenang Notaris, bidang pertanahan telah kembali menjadi wewenang Notaris, tetap tidak ada pengambil alihan dari PPAT atau pengambilan wewenang kepada Notaris, baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.
Dalam  prakteknya,  walaupun  di  dalam  UUJN  dimasukkan  klausula  tentang  kewenangan Notaris untuk membuat akta-akta yang berhubungan dengan pertanahan, namun yang dibuat oleh Notaris  hanyalah  peralihan  hak  atas  tanah  yang  sudah  berakhir  jangka  waktunya  dan  sudah menjadi Tanah Negara, atau tanah-tanah yang memang hanya merupakan hak sewa atau hak-hak yang  menumpang  pada  hak  atas  tanah  lainnya.  Akta-akta  yang  dibuat  juga  berupa  Akta Pengoperan Hak, Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Pelepasan Hak, Akta Sewa Menyewa, Akta Kuasa Menjual, Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) bentuk Notariil, sedangkan untuk tanah-tanah yang haknya masih ada (Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai) atau tanah Hak Milik maka yang digunakan adalah akta PPAT untuk proses Jual Beli, Waris, Lelang, Tukar-Menukar, Inbreng, Satuan Rumah Susun (Kie, 2007a).
Adapun teori yang digunakan penulis untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu  Teori  Kewenangan;  Dalam  menjalankan  suatu  pemerintahan,  dalam  melakukan  segala sesuatu  harus  dijalankan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Negara Indonesia menganut adanya asas legalitas, asas legalitas ini dikenal didalam hukum pidana yang mengatakan “ nullumdelictum sine praevia lege poenali ”, yang artinya tidak ada suatu perbuatan hukum yang dapat dipidana tanpa ada peraturannya. (HR, 2006).
Soerjono  Soekanto  menguraikan  perbedaan  antara  kekuasaan  dan  wewenang.  Soerjono Soekanto  mengatakan  bahwa  setiap  kemampuan  untuk  mempengaruhi  pihak  lain  dapat dinamakan  kekuasaan,  sedangkan  wewenang  adalah  kekuasaan  yang  ada  pada  seseorang  atau sekelompok  orang,  yang  mempunyai  dukungan  atau  mendapat  pengakuan  dari  masyarakat. (Soekanto, 2003).
Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum  publik.  Namun  sesungguhnya  terdapat  perbedaan  diantara  keduanya.      Kewenangan adalah  apa  yang  disebut  Kekuasaan  Formal,  kekuasaan  yang  berasal  dari  kekuasaan  yang diberikan  oleh  Undang-Undang  atau  legislatif  dari  kekuasaan  eksekutif  atau  administratif. Karenanya merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 - 1702 mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang ( authority ) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminya dipatuhi. (Salim, 2016).
H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut yaitu Atribusi adalah pemberiaan  wewenang  pemerintahan  oleh  pembuat  Undang-Undang  kepada  organ pemerintahan,  Delegasi  adalah  pelimpahann  wewenang  pemerintahan  dari  satu  organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, dan Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ  lain atas namanya.
Teori  Kepastian  Hukum;  Kepastian  dalam  perihal  (keadaan)  yang  pasti,  ketentuan  atau ketetapan. Hukum dalam hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat  adil  dan  dilaksanakan  dengan  pasti  hukum  dapat  menjalankan  fungsinya.  Kepastian hukum  merupakan  pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara  normatif,  bukan  sosiologis. (Anshori, 2009).
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan  diundangkan secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian  tidak  menimbulkan keragu-raguan dan  logis. Jelas dalam artian  ia  menjadi  suatu sistem norma dengan norma  lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. (Rato, 2010).
Menurut Utrecht ,  kepastian  hukum  mengandung  dua  pengertian,  yaitu  pertama,  adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (HR, 2006).
Kasus  dibawah  ini  merupakan  suatu  contoh  tentang  kehadiran  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  telah  menimbulkan  silang pendapat yang sampai dengan sekarang ini belum terselesaikan. Ada tiga penafsiran dari Pasal tersebut yaitu, Notaris telah mengambil semua wewenang PPAT menjadi wewenang Notaris atau telah  menambah  wewenang  Notaris,  bidang  pertanahan  telah  kembali  menjadi  wewenang Notaris,  tetap  tidak  ada  pengambil  alihan  dari  PPAT  atau  pengambilan  wewenang  kepada Notaris, baik PPAT maupun Notaris telah mempunyai wewenang sendiri-sendiri.
Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu, apakah yang menjadi dasar kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan,  dan  bagaimana  bentuk  kewenangan  Notaris  dalam  pembuatan  akta  yang berhubungan dengan pertanahan.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702

## B. Metode Penelitian.
Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena  metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. (ND, Mukti Fajar dan Achmad, 2010).
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode Yuridis  Empiris. Yuridis  Empiris mengandung  makna  bahwa  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  berbagai buku-buku,  peraturan  perundang-undangan  dibidang  ilmu  kenotariatan  sebagai  data  sekunder.
Spesifikasi  penelitian  ini  penelitian Deskriptif  Analitis. Penelitian  ini  melakukan  analisis hanya  sampai  pada  taraf  deskripsi,  yaitu  menganalisis  dan  menyajikan  fakta  secara  sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. (Soeharto, 1999).
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan ( Statute Approach ) dan pendekatan konseptual ( Conceptual Approach ). Menggunakan pendekatan perundang-undangan penelitian normatif karena yang akan dianalisa adalah aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Sumber data yang diperoleh yaitu  sumber  data  primer,  sumber  data  sekunder,  dan  data  tersier.  Analisis  dalam  penelitian normatif  menggunakan  analisis kualitatif.  Analisis kualitatif  memberikan gambaran-gambaran (deskripsi)  dengan  kata-kata  atas  temuan-temuan  selama  penelitian  ini  sehingga  lebih mengutamakan mutu/kualitas dari bahan hukum. (Suteki, 2018).

## C. Hasil Dan Pembahasan.
1. Dasar  Kewenangan  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Yang  Berhubungan  Dengan Pertanahan.
Jabatan  Notaris  di  Indonesia  diatur  didalam  UUJN  sebagai  salah  satu  produk  hukum nasional.  UUJN  ini  merupakan  implementasi  dari  Pasal  1868  KUHPerdata  yang menyebutkan bahwa, suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam  bentuk  yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.
Kedudukan Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sebagai seorang pejabat yang dapat diandalkan oleh masyarakat. Pada Pasal 15 ayat (2) UUJN  menyatakan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
Kewenangan  yang terdapat dalam Pasal 15 tidak  hanya  sebatas dalam pembuatan akta otentik saja, tetapi juga diberikan kewenangan lain seperti tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN yaitu:
a. Mengesahkan  tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan penengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
g. Membuat akta risalah lelang.
Kewenangan  yang  diberikan  kepada  Notaris  merupakan  kewenangan  atribusi,  hal  ini dikarenakan kewenangan tersebut diberikan oleh UUJN. Wewenang yang ada dalam seorang Notaris  bukan  berasal  dari  lembaga  pemerintah  lainnya,  akan  tetapi  kewenangan  yang didasarkan dan diberikan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh seorang Notaris merupakan kewenangan atribusi.
Salah  satu  kewenangan  yang  diberikan  oleh  Undang-Undang  yaitu  kewenangan  untuk membuat  akta  yang  berhubungan  dengan  pertanahan.  Kewenangan  ini  tercantum  dalam Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  UUJN.  Secara  yuridis,  kewenangan  ini  sudah  diberikan  oleh Undang-Undang, akan tetapi dalam pelaksanaannya Notaris belum dapat membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan. Pada saat  ini pembuatan akta yang berhubungan dengan pertanahan  yang dibuat oleh Notaris  masih dibatasi. Pembatasan kewenangan  ini dimiliki oleh seorang Notaris dalam pembuatan akta tentang pertanahan dikarenakan ada pejabat lain yang diberikan kewenangan dalam pembuatan akta tentang pertanahan yaitu PPAT.
2. Kewenangan  Notaris  Dalam  Pembuatan  Akta  Yang  Berhubungan  Dengan Pertanahan.
Profesi  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yanag  berwenang  untuk  membuat  suatu  akta otentik  dibutuhkan  oleh  masyarakat  Indonesia.  Dalam  tugas  dan  tanggung  jawab  seorang Notaris dalam membuat akta otentik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dilakukan oleh  masyarakat. Masyarakat sering kali  melakukan  berbagai  kegiatan  yang  menimbulkan  perbuatan  hukum,  oleh  karena  itu masyarakat  membutuhkan  seseorang  yang  dapat  dipercaya  dan  dapat  memberikan  suatu solusi dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Pasal 15 UUJN telah
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086
-
1702
memberikan  kewenangan  kepada  seorang  Notaris.  Kewenangan  yang  diberikan  kepada Notaris  tentu  saja  tidak  diberikan  kebebasan  yang  sebebas-bebasnya.  Kewenangan  yang diberikan kepada Notaris diikuti dengan berbagai ketentuan lain yang mengikutinya. (Habibi Adjie, 2007).
Kewenangan  yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN  ini  masih  menjadi perdebatan  antara  Notaris  dan  PPAT.  Adapun  PPAT  menangkap  bahwa  Notaris  telah mengambil  kewenangan  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  PPAT.  Sedangkan  Notaris menangkap  bahwa  apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Notaris  berdasarkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan pendapat antara dua profesi ini belum selesai sampai  dengan  saat  ini.  Adanya  ketidakjelasan  kewenangan  yang  diberikan  oleh  UUJN dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  ini  harus  dapat  diselesaikan  dengan  cara  merubah  UUJN sebagai  dasar  dari  kewenangan  Notaris.  Hal  ini  untuk  memperjelas  dan  memberikan kejelasan mengenai kewenangan yang diperoleh Notaris. (Sumardjono, 2007).
Berdasarkan  apa  yang  dikatakan  oleh H.D.  Van  Wijk/Willem  Konijnenbelt yang mendefinisikan  tiga  cara  untuk  memperoleh  kewenangan,  maka  Notaris  diberikan kewenangan  oleh  Undang-Undang  untuk  menjalankan  profesinya  sebagai  pejabat  negara yang  dapat  membuat  akta otentik.  Pemberian  kewenangan  ini  termasuk  dalam  pemberian dengan cara atribusi. Notaris telah mendapatkan kewenangan yang diberikan didalam Pasal 15 UUJN. Kewenangan  yang diperoleh  ini  harus dijalankan dengan baik dan dengan cara yang profesional. Adanya Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN yang menjadi suatu perdebatan diantara kalangan profesi Notaris itu sendiri,  menjadikan UUJN sebagai produk peraturan perundang-undangan  yang  tidak  sehat.  Hal  ini  dikarenakan  adanya  perbadaan  pendapat mengenai ketidakjelasan kewenangan pada Notaris yang berwenang dalam pembuatan akta pertanahan. (Himawan, 2004).
Akta  tanah  yang  dibuat  oleh  Notaris  adalah  akta  yang  sah  dan  mempunyai  kekuatan hukum  yang  mengikat  sebagai  akta  otentik,  karena  akta  tanah  Notaris  memenuhi  unsur sebagai  akta  otentik,  dan  Notaris  sendiri  menurut  UUJN  berwenang  untuk  membuatnya. Namun dilihat dari produk PPAT yang berupa akta PPAT maka PPAT merupakan pejabat umum  yang  diberikan  wewenang  untuk  mengkonstantir  suatu  perbuatan  hukum  hak  atas tanah antara para pihak ke dalam akta. Notaris yang tidak merangkap sebagai PPAT tidak mempunyai kempetensi untuk membuat perjanjian pemindahan hak atas tanah. Akta tanah yang dibuat oleh Notaris juga tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk pendaftaran tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena dilihat dari konsideran UUJN, maka Notaris bukanlah partner kerja dari BPN dalam urusan pertanahan. Hal ini berbeda dengan
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
yang  ada  dalam  konsideran  PP  Nomor  37  Tahun  1998  tentang  PPAT  yang  menegaskan bahwa PPAT merupakan partner kerja dari BPN dalam bidang pertanahan. Makna dari akta yang berhubungan dengan pertanahan yang merupakan kewenangan Notaris adalah bersifat sempit, artinya Notaris bisa membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan sepanjang akta tersebut bukan kewenangan dari PPAT. Pasal 1 angka (4) PP Nomor 37 Tahun 1998 menyebutkan  bahwa  PPAT  adalah  pejabat  umum  yang  diberikan  kewenangan  untuk membuat akta-akta tanah tertentu.
Adanya  berbagai  polemik  yang  terjadi  dikalangan  Notaris  dan  PPAT  diharapkan  tidak meluas  dan  dapat  merugikan  masyarakat.  Kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  UUJN dalam  Pasal  15,  harusnya  dipertegas  kembali  dengan  adanya  amanat  untuk  memberikan pemerintah  membentuk  suatu  peraturan  yang  ada  dibawah  UUJN  dalam  hal  pemberian kewenangan kepada Notaris. Permasalahan yang ada didalam kewenangan pembuatan akta pertanahan  ini  sebaiknya  diselesaikan  di  tingkat  Undang-Undang.  Dewan  Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada saat sekarang ini telah membentuk suatu program ligsilasi nasional (prolegnas). Adapun salah satu agenda dalam prolegnas tersebut adalah perubahan UUJN. Salah  satu  permasalahan  yang  harus  diselesaikan  dalam  perubahan  UUJN  tersebut  yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf  f. Adapun kewenangan Notaris  dalam pembuatan akta pertanahan tersebut  yaitu  akta  pertanahan  yang  ada  diluar  kewenangan  PPAT  seperti  apa  yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 37 Tahun 1998.

## D. Simpulan.
Berdasarkan  uraian  dan  pembahasan  yang  telah  penulis  sampaikan,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  sebagai  berikut:  Notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk  membuat  akta otentik telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris ini telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2)  UUJN. Kewenangan Notaris dalam  membuat akta otentik  merupakan kewenangan yang bersifat atribus, dimana kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang. Notaris  dapat  membuat  akta  yang  berhubungan  dengan  pertanahan,  akan  tetapi  dalam kewenangannya tersebut dibatasi. Kewenangan dalam membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan tersebut dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, akan tetapi dalam kewenangannya tersebut juga dibatasi, hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN. Pembatasan ini terjadi karena PPAT sebagai salah satu pejabat yang membuat akta otentik mengenai pertanahan juga diberikan kewenangan yang bersifat atribus oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PPAT.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Kewenangan  yang  tercantum  dalam  Pasal  15  ayat  (2)  huruf  f  UUJN  ini  masih  menjadi perdebatan antara Notaris dan PPAT. Adapun PPAT menangkap bahwa Notaris telah mengambil kewenangan  yang  seharusnya  dimiliki  oleh  PPAT.  Sedangkan  Notaris  menangkap  bahwa  apa yang  seharusnya  dilakukan  oleh  Notaris  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Perbedaan pendapat antara dua profesi ini belum selesai sampai dengan saat ini. Adanya ketidakjelasan kewenangan yang diberikan oleh UUJN dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f ini harus dapat diselesaikan dengan cara merubah UUJN sebagai dasar dari kewenangan Notaris. Hal ini untuk memperjelas dan memberikan kejelasan mengenai kewenangan yang diperoleh Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA.
Adjie, H. (2007). Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Surabaya: Refika Aditama.
Adjie, H. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT . Bandung: PT. Citra Adity Bakti.
Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Dwi Saputra, A. (2008). Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, dan di Masa Yang Akan Datang . Jakarta: PT. Gramedia.
Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia . Jakarta: Djambatan.
Himawan, M. (2004). Pokok-pokok Organisasi Modern . Jakarta: Bina Ilmu.
HR, R. (2006). Hukum Administrasu Negara . jakarta: Raja Grafindo Persada.
Kie, T. T. (2007a). Serba-Serbi Praktek Notaris . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Kie, T. T. (2007b). Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
ND, Mukti Fajar dan Achmad, Y. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Poerwadarminta, W. (2014). Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Rato,  D.  (2010). Filsafat  Hukum  Mencari:  Memahami  dan  Memahami  Hukum .  Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
Salim, H. (2016). Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Setiawan, Y. (2009). Instrumen Hukum Campuran (gemeenschapelijkrecht) Dalam Konsolidari Tanah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Soeharto, I. (1999). Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Soekanto, S. (2003). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Soerodjo, I. (2003). Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia . Surabaya: Arloka.
Sumardjono, M. (2007). Kebijakan Pertanahan . Jakarta: Buku Kompas.
Supriadi, S. (2012). Hukum Agraria . Jakarta: Sinar Grafika.
Suteki. (2018). Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik) . Depok: Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Tahun  1860  ( Reglement  op  het  Notaris-ambt  in Indonesie ).
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 jo Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan Notaris.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2006  tentang  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.