Vol. 9, No. 1, Apr 2019 p-ISSN: 2089-4473 e-ISSN: 2541-1314

## KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN DETEKSI ILUSI FISKAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  TAHUN 2010-2016
Riztika Dyahningtyas, email: akitzirr@yahoo.com Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Sri Suharsih, email: asiheko@yahoo.com Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta
Sri Rahayu Budi Hastuti, email: rahayubudih@yahoo.com Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

## ABSTRACT
This research aims to : (1) Analyzing the financial performance of districts/cities in the Daerah Istimewa Yogyakarta Province; (2) Analyzing the phenomena of fiscal illusions that occur in the  finance  of  districts  /  cities  in  DIY  Province.  This  research  is  based on  secondary  data, namely the Local Goverment Budget and Local Gross Domestic Product data sourced from the Ministry of Finance DJPK and BPS. The analytical tool used is financial independence ratio analysis, fiscal  decentralization degree  and  panel  data  regression  analysis.  Based  on  the  results  of  the analysis, it is known that the average independence ratio of the Regency / City of DIY Province is 30,38% and has a pattern of consultative relations with the central government. In the degree of fiscal decentralization, it is known that the Regency / City average is 17,35%. This means that the capacity of regional governments to manage regional finance is still lacking. In addition, there is a phenomenon of fiscal illusion in the financial performance of the Regency / City Regional Government of the DIY Province.
Keywords: The Financial Performance, Locally-Generated Revenue, Regional Expenditure, Fiscal Illusion

## PENDAHULUAN
Pada hakikatnya, otonomi daerah memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah  untuk  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki  daerah.  serta  diharapkan semakin mandiri terhadap pemerintah pusat.
Besarnya  dana  perimbangan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintah  daerah  dalam  bentuk  dana  perimbangan,  seharusnya  menjadi insentif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, kenyataan yang terjadi adalah dana transfer justru dijadikan sebagai sumber penerimaan utama daerah dibandingkan  dengan  PAD.          Fenomena  semacam  ini  oleh  Dollery  dan Worthington (1999) (dalam Rusydi, 2010) diindikasikan sebagai ilusi fiskal ( fiscal illusion). Ilusi fiskal secara sederhana diidentifikasi dari peningkatan PAD yang tidak seimbang dengan peningkatan dana perimbangan terhadap belanja daerah, sehingga belanja daerah didominasi oleh dana perimbanga
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuanga serta menganalisis ada atau tidaknya ilusi fiskal pada kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

## TINJAUAN LITERATUR

## Kinerja Keuangan Daerah
Witmore  1997  (dalam  Rusydi,  2010)    menyatakan  bahwa  kinerja  merupakan pencapaian  atas  apa  yang  direncanakan,  baik  oleh  pribadi  maupun  organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana  dengan  baik.  Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja  yang menggunakan  indikator  keuangan.  Kinerja  adalah  gambaran  mengenai  tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi terutang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk melihat kinerja keuangan daerah adalah Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) yang menggambarkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD). Artinya semakin tinggi DDF suatu daerah, maka semakin baik daerah tersebut mengintensifkan penggunaan PAD nya

## a. Ilusi Fiskal
Teori Ilusi Fiskal pertama kali dikemukakan oleh ekonom Italia bernama Amilcare Puviani  (1903)  yang  menggambarkan  ilusi  fiskal  terjadi  saat  pembuat  keputusan yang  memiliki  kewenangan  dalam  suatu  institusi  menciptakan  ilusi  dalam penyusunan keuangan (rekayasa) sehingga mampu mengarahkan pihak lain pada penilaian maupun tindakan tertentu. Menurut pengertian tersebut ilusi fiskal terjadi karena  pemerintah  daerah  melakukan  rekayasa  terhadap  anggaran  agar  mampu mendorong  masyarakat  untuk  memberikan  kontribusi  lebih  besar  dalam  hal membayar  pajak  atau  retribusi,  dan  juga  mendorong  pemerintah  pusat  untuk mengalokasikan dana dalam jumlah yang lebih besar. Apabila terdapat respon yang asimetris terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran maka dapat diindikasikan terjadi ilusi fiskal.

## b. Deteksi Ilusi Fiskal
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Deteksi terhadap ilusi fiskal dapat dilakukan melalui berbagai cara, dua diantaranya adalah  melalui  pengukuran  pendapatan  ( revenue  enhancement) (Hari  Adi  dan Ekaristi,  2009)  dan  melalui  manipulasi  belanja  ( expenditure  manipulation ). Pengukuran  dengan  pendekatan  pendapatan  mengasumsikan  bahwa  komponen penerimaan mempunyai hubungan positif dengan belanja.
Sedangkan  pendekatan  manipulasi  belanja  deteksi  terjadinya  ilusi  fiskal dilakukan dengan melihat peran/kontribusi masing-masing komponen penerimaan terhadap peningkatan anggaran.

## Analisis Deteksi Ilusi Fiskal
Dalam  penelitian  ini  deteksi  ilusi  fiskal  dilakukan  melalui  pendekatan  pendapatan dengan  menggunakan  variabel  PDRB,  Pajak  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH)
1. PDRB  merupakan  fungsi  dari  PAD  (Santosa,  2005).  Semakin  tinggi  PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah  tersebut.  Semakin  besar  PDRB  maka  akan  menyebabkan  penerimaan daerah yang besar dan belanja daerah yang besar, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan positif antara PDRB dengan belanja daerah
2. Berdasarkan  pada  teori  Peacock  dan  Wiseman  (dalam  Rusyidi,  2010),  dapat dilihat hubungan antara jumlah pajak daerah dengan pengeluaran. Pajak daerah dan belanja daerah memiliki hubungan positif.
3. Hubungan  antara  pendapatan  daerah  dan  penerimaan  daerah  merupakan hubungan  fungsional  karena  DAU  merupakan  fungsi  dari  penerimaan  daerah. Maimunah (2005) membuktikan pengaruh DAU terhadap belanja daerah dimana besarnya proporsi DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.
4. Pola  hubungan  antara  DBH  terhadap  penerimaan  daerah  secara  fungsional, selanjutnya DBH berpengaruh secara positif terhadap belanja daerah.

## METODE

## Data dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  APBD  dan  PDRB Kabupaten/Kota  di  DIY.  Untuk  menganalisis  kinerja  keuangan,  peneliti menggunakan dua alat analisis yaitu :

## c. Alat Analisis
i. Untuk menganalisis kinerja keuangan daerah digunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) dan Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF)
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
1. RKKD berfungsi untuk mengetahui tingkat kemandirian serta pola hubungan yang dimiliki  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat.  Berikut  perhitungan RKKD (Mahmudi, 2010) :

## 2. Derajat Desentralisasi  Fiskal (DDF)
DDF  menunjukkan  kemampuan  suatu  daerah  dalam  menjalankan  otonomi daerah. Berikut perhitungan DDF (Mahmudi, 2016)

## Persamaan Model regresi panel ii. Deteksi Ilusi Fiskal
Untuk  menganalisis  ada  tidaknya  ilusi  fiskal  digunakan  model  regresi  data  panel sebagai berikut:
Keterangan : BD = Belanja Daerah PDRB  = Produk Domestik Regional Bruto TAX  = Pajak Daerah
DAU  = Dana Alokasi Umum DBH  = Dana Bagi Hasil β0 = Konstanta β1..β4 = Koefisien persamaan masing-masing variabel bebas
i = Cross Section
t = Time Series
e = error Term
Model ilusi fiskal selanjutnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:
Keterangan  : lnBD = Belanja daerah lnPDRB = PDRB daerah lnTAX  = Pajak daerah lnDAU = Dana Alokasi lnDBH = Dana Bagi Hasil β 0
= Konstanta β 1 ...β 4 =Koefisien persamaan masing-masing variabel bebas
i = Cross Section t
= Time Series
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## e = error Term

## HASIL DAN ANALISIS
Data  Perkembangan  APBD  Kabupaten/Kota  Provinsi  DIY  dari  sisi  pendapatan, menunjukkan  bahwa  dana  transfer  tiap  tahunnya  masih  mendominasi  jika dibandingkan  dengan  PAD  sendiri.  Sejalan  dengan  sisi  pendapatan,  pada  sisi pengeluaran. Seluruh  Kabupaten/Kota mengalami kenaikan yang cukup signifikan tiap tahunnya. Hal ini dikarenakan belanja daerah pada dasarnya merupakan fungsi dari pendapatan daerah.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  dipahami  bahwa  tiap-tiap  Kabupaten/Kota masih  memiliki  ketergantungan  yang  besar  terhadap  pemerintah  pusat.  Hal  ini terbukti  dari  nominal  dana  transfer  yang  masih  mendominasi  total  penerimaan daerah. Selain itu, dengan adanya nominal belanja daerah yang semakin besar tiap tahunnya, terdapat tanggung jawab besar yang diemban oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memastikan apakah belanja daerah yang dilakukan sudah tepat sasaran atau tidak?.
Hasil perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) pada gambar 4.1 menyatakan  bahwa  Kabupaten/Kota  mengalami  penurunan  tingkat  kamandirian pada  tahun  2016.  Pada  tahun  tersebut  pemerintah  pusat  menaikan  dana perimbangan pada stuktur APBN sebesar 705 triliun.
Diharapkan  dengan  adanya  kenaikan  pada  pos  dana  perimbangan  dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.
Selain itu, pada tahun 2016 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY mengalami penurunan investasi luar negri yang cukup drastis. Pada tahun sebelumnya, Kabupaten/Kota
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Provinsi  DIY  memiliki  Penanaman  Modal  Asing  (PMA)  sebesar  USD  89  Juta. Sedangkan pada tahun 2016, PMA hanya sebesar USD 18 Juta. Hal inilah yang cukup mempengaruhi PDRB di masing-masing Kabupaten/Kota.
Berdasarkan  perhitungan,  diketahui  bahwa  secara  keseluruhan  Kabupaten/Kota Provinsi  DIY  memiliki  rata-rata  rasio  kemandirian  keuangan  yang  rendah  yaitu sebesar 30,38%. Selain itu dapat dikatakan bahwa, Kabupaten/Kota di Provinsi DIY memiliki pola hubungan konsultatif dengan pemerintah pusat. Yaitu campur tangan pemerintah  pusat  yang  sudah  mulai  berkurang  serta  lebih  banyak  memberikan konsultasi,  hal  ini  dikarenakan  daerah  dianggap  sedikit  lebih  dapat  untuk melaksanakan otonomi daerah.
Dapat  dilihat  bahwa  nominal  pendapatan  asli  daerah  di  masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi DIY jauh lebih kecil dibandingkan besaran nominal bantuan dana  pemerintah.  Dari  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa,  masing-masing Kabupaten/Kota  dalam  mengelola  keuangan  daerahnya  belum  mandiri  seperti semestinya sesuai dengan hakikat otonomi daerah.
Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) masing-masing Kabupaten/Kota telah mengalami perbaikan  tiap  tahunnya.  Namun,  dalam  perkembangannya,  masih  terdapat Kabupaten/Kota yang mengalami stagnansi ataupun penurunan kemampuan untuk menjalankan  desentralisasi.  Sebagai  contoh,  Kabupaten  Kulonprogo  pada  tahun 2016 mengalami penurunan, hal ini merupakan imbas dari tidak maksimalnya target PAD  pada  tahun  sebelumnya.  Selain  itu,  stagnansi  yang  dialami  beberapa Kabupaten/Kota dapat dikarenakan kurangnya inovasi dari pemerintah daerah untuk lebih menggali potensi daerah, yang nantinya akan menunjang PAD sendiri.
Secara keseluruhan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY memiliki rata- rata  derajat  desentralisasi  fiskal  yang  rendah,  yaitu  sebesar  17,35%.  Meskipun memiliki rerata rasio yang tidak seperti diharapkan, tetapi masing Kabupaten/Kota memiliki jumlah PAD yang terus meningkat tiap tahunnya.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Berdasarkan  teknik  pemilihan  model  estimasi  yang  telah  dilakukan  oleh  peneliti, maka  kesimpulannya  ialah  memilih  model fixed  effect .  Analisis  statistik  dengan menggunakan  regresi  berganda  menunjukkan  hasil  penghitungan  seperti  terlihat dalam Tabel sebagai berikut.
Hasil nilai F tabel adalah 2,69. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,05 maka  model  regresi  dapat  dipakai  untuk  memprediksi  belanja  daerah.  Angka Adjusted  R  Square  adalah  0.977990  menunjukkan  97,79%  variasi  naik  turunnya belanja daerah dapat dijelaskan oleh variasi naik turunnya Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB),  pajak  daerah,  DBH  dan  DAU.  Sedangkan  2,21%  dijelaskan  oleh variabel yang lain. Standar error of the regression (0.048537) lebih kecil daripada Std Deviation Belanja Daerah (0.327167), maka model regresi lebih bagus dalam bertindak  sebagai  prediktor  belanja  daerah  daripada  rata-rata  belanja  daerah  itu sendiri.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB memiliki hubungan yang positif dengan belanja daerah. Sedangkan Pajak Daerah, DBH dan DAU  tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap belanja daerah. Variabel PDRB memiliki pengaruh signifikan karena nilai probabilitas  < (lebih kecil atau sama dengan) 0,05. Sedangkan variabel pajak daerah, DBH dan DAU  tidak memiliki pengaruh karena nilai probabilitas > (lebih besar atau sama dengan) 0,05.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Hasil penelitian tersebut menunjukkan telah terjadi ilusi fiskal pada kinerja keuangan Kabupaten/Kota  Provinsi  DIY  tahun  2010  hingga  tahun  2016.  Ini  dikarenakan adanya variabel yang tidak memiliki korelasi terhadap belanja daerah.
Berdasarkan  analisis  data  yang  dilakukan,  dapat  diketahui  bahwa  RKKD Kabupaten/Kota  Provinsi  DIY  pada  tahun  anggaran  2010  –  2016  belum  semua Kabupaten/Kota  Provinsi  DIY  menyentuh  pola  hubungan  partisipatif  maupun delegatif terhadap pemerintah pusat. Meskipun demikian, tiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota  telah  melakukan  upaya  untuk  dapat  mandiri  dengan  adanya peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 25% - 50%. Hal  ini  menggambarkan  bahwa  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  sumber dana transfer pusat masih tinggi.
Dilihat dari rerata, Kabupaten/Kota Provinsi DIY memiliki rasio derajat desentralisasi fiskal sebesar 17,35%. Persentase ini menunjukkan bahwa, jumlah Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil dibandingkan dengan total Penerimaan Daerah.
Variabel PDRB memiliki  hubungan positif signifikan. Hal ini tidak mengindikasikan terjadi ilusi fiskal pada PDRB. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Dude dkk (2014). Peneliti tersebut menghasilkan temuan bahwa PDRB berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah, baik secara parsial maupun secara simultan.
Pajak  Daerah  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  variabel  belanja  daerah.  Hal  ini menandakan bahwa telah terjadi ilusi fiskal pada variabel pajak daerah. Temuan ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pratomo  (2016)  yang menyatakan pajak daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Hal ini dapat disebabkan kurang efisiennya sistem pemungutan pajak serta kurang sadarnya masyarakat untuk membayar pajak.
Variabel DBH tidak memiliki hubungan yang  signifikan. Hal ini menandakan bahwa telah  terjadi  ilusi  fiskal  pada  variabel  DBH.  DBH  memiliki  koefisien  positif,  hal  ini berarti peningkatan DBH akan meningkatkan belanja daerah namun tidak signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Elisabeth (2018), penelitiannya membuktikan bahwa DBH memiliki pengaruh positif tidak signifikan. Hal ini mendandakan bahwa potensi daerah tidak dimaksimalkan oleh pemerintah daerah.
Variabel DAU  tidak memiliki hubungan yang signifikan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rusmita (2016), ia membuktikan pengaruh DAU tidak berpengaruh terhadap  belanja  daerah.  Realitas  ini  menunjukkan  bahwa  ada  ketidaksesuaian
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
pengalokasian  DAU  Sehingga  ada  indikasi  ketergantungan  terhadap  pemerintah pusat.
Dari hasil penelitian, diketahui bahwa rasio kemandirian dan derajat desentralisasi fiskal  Kabupaten/Kota  Provinsi  DIY  memiliki  nilai  yang  kecil.  Hal  ini  menunjukan bahwa pemerintah masih sangat bergantungan pada dana transfer untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah. Adanya sifat kebergantungan seperti ini, membuat pemerintah daerah melalakukan perilaku asimetris terhadap dana transfer yang ada dan  menyebabkan ilusi fiskal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
1. Kinerja keuangan pemerintah daerah seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jika dilihat dari rata-rata rasio kemandirian keuangan dan derajat  desentralisasi  fiskal  tergolong  rendah  dan  memiliki  pola  hubungan konsultatif.
2. Terjadi fenomena ilusi fiskal dalam kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Saran
1. Pemerintah  Daerah  harus  mampu  mengoptimalkan  penerimaan  dari  potensi pendapatan  yang  telah  ada.  Dan  mencari  alternatif  untuk  membiayai kekurangan.
2. Bagi  pemerintah  daerah,  hendaknya  mengelola  dan  mengalokasi  keuangan daerah yang lebih tepat sasaran dan efisien. Bagi pemerintah pusat, perlu lebih mempertimbangkan  tingkat  kebutuhan  pemerintah  daerah  serta  senantiasa melakukan  pengawasan  terhadap  penggunaan  dan  dana  perimbangan  yang diberikan kepada daerah. Hal ini dilakukan agar dana perimbangan tepat sasaran dan berguna, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)

## REFERENSI
Atiah,  Handayani  (2009),  Analisis  Pengaruh  Transfer  Pemerintah  Pusat  Terhadap Pengeluaran  Daerah  dan  Upaya  Pajak  ( Tax  Effort )  Daerah  (Studi  Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah), Skripsi ,  Fakultas Ekonomika dan Bisnis IESP Universitas Diponegoro, Semarang, Dipublikasikan.
Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto (2010), “Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2003-2007”, Jurnal GaneÇ Swara Edisi Khusus. Vol . 4 No.3.
Budi Santosa, Purbayu (2005), “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhinya dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di  Kabupaten  Kediri”, Jurnal  Dinamika  Pembangunan ,  Universitas Diponegoro. Vol.2, Hal 14.
BPS  (2018), Statistik  Kabupaten  Sleman  dalam  Angka tahun  2012,  2013,  2014,
2015, 2016,  Badan Pusat Statistik, Kabupaten Sleman.
BPS (2018), Statistik Kabupaten Bantul dalam Angka tahun 2012, 2014, 2015, 2016,
Badan Pusat Statistik, Kabupaten Bantul.
BPS (2018), Statistik Kabupaten Gunung Kidul dalam Angka tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,  Badan Pusat Statistik, Kabupaten Gunung Kidul. BPS (2018), Statistik Kabupaten Kulonprogo dalam Angka tahun 2010, 2011, 2014, 2016, 2017, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Ponorogo. BPS (2018), Statistik Kota Yogyakarta dalam Angka tahun 2010, 2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016,  Badan Pusat Statistik, Kota Madiun.
Direktorat  Jendral  Perimbangan  Keuangan  (2018),  Laporan  Realisasi  APBD  tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Jakarta.
Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (2016), Selayang Pandang : Dana Alokasi Umum.
Dude, dkk (2014), “Analisis Kinerja Keuangan Dan Fiscal Illusion Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2012”, Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.14, Hal 12.
Elisabeth  (2018),  Pengaruh  PAD,  DAU,  DAK,  dan  DBH  Terhadap  Belanja  Daerah serta Analisis Flypapper Effect Pada Kabupaten/Kota  Provinsi Jawa Barat. Skripsi , Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
Halim, Abdul (2007) Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
Hari Adi, Priyo dan Puspa Dewi Ekaristi (2009), “Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”, Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia , Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Vol.6, Hal 1-19.
Hari  Adi,  Priyo  dan  Laras  Wulan  Ndadari  (2008),  “Perilaku  Asimetris  Pemerintah
Daerah Terhadap Transfer Pemerintah Pusat”, Jurnal , Disajikan pada The 2nd National Conference UKWMS Surabaya.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Jayanti,  Agustina  Tri  (2017),  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap Desentralisasi  Fiskal  Kabupaten/kota  Provinsi  DIY  tahun  2007-2014, Universitas  Pembangunan  Nasional  “Veteran”  Yogyakarta, Skripsi ,  Tidak dipublikasikan.
Kuncoro, Haryo (2007), “Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten atas Perubahan Besaran Transfer dari Pemerintah Pusat”, Jurnal Ekonomi , Disajikan  pada The  1st  Accounting  Conference, Fakultas  Ekonomi Universitas Indonesia.
Mahmudi  (2010), Manajemen Kinerja Sektor Publik ,  edisi revisi, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Mahmudi (2016), Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah , UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
Maimunah, Mutiara (2006),  “Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Terhadap  Belanja  Daerah  Pada Kabupaten/Kota  di  Pulau  Sumatera” ,  Jurnal ,  Disajikan  pada  Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.
Mardiasmo (2002), Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah ,  ANDI, Yogyakarta. Nugroho,  Fajar  (2012),  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Kinerja Keuangan  Daerah  Dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  Sebagai  Variabel Intervening, Skripsi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang. Dipublikasikan.
Pratomo,  Yulius  Agus  L.  (2016),  Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Bantul, Skripsi , Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma.
Rachim, Ratri Furry P (2013), Evaluasi Pemekaran wilayah Kota Serang Ditinjau Dari Kinerja  Ekonomi  dan  Kinerja  Pelayanan  Publik  Daerah, Skripsi , Fakultas Ekonomika  dan  Bisnis  IESP  Universitas  Diponegoro,  Semarang, Dipublikasikan.
Rusmita, Sari (2016), “Pengaruh Dana Alokasi Umumdan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Terhadap  Belanja  Daerah  di  Provinsi  Kalimantan  Barat”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan . Vol 5. No. 3.
Rusyidi,  Bahrul  Ulum  (2010),  Analisis  Determinan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Dan  Deteksi  Ilusi  Fiskal  Provinsi  di  Indonesia, Skripsi ,  Fakultas Ekonomika  dan  Bisnis  IESP  Universitas  Diponegoro,  Semarang, Dipublikasikan.
Sidik,  Dr.Machfud,  Dr.B.  Raksaka  Mahi,  Dr.  Robert  Simanjuntak,  Dr.  Bambang Brodjonegoro (2002), Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah, Penerbit Kompas, Jakarta.
(Jurnal Ilmu Ekonomi)
Siregar, Hara Rizky (2012), Analisis Determinan dan Deteksi Ilusi Fiskal Pada Kinerja Keuangan  Kabupaten/Kota  Se-Sumatera  Utara, Thesis ,  Universitas Sumatera utara. Dipublikasikan.
Sriyana, Jaka (2011), “Kinerja Fiskal Daerah : Kasus Kabupaten dan Kota di Provinsi DIY”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis , Universitas Islam Indonesia. Vol. 15 No.2. Suparmoko  (2002),  Ekonomi  Publik  Untuk  Keuangan  dan  Pembangunan  Daerah , ANDI, Jakarta.
________________,  Undang  Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara.
________________,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
________________,.  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonsia  Nomor  66  Tahun 2002 tentang Retribusi Daerah.
________________,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
________________,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Widarjono, Agus (2013 ), Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya , Edisi Keempat, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.