## PERANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MELALUI EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
Mu’min Al-Mukhlisin 1) , Galih Wicaksono 2)* , Venantya Asmandani 3)
1) mukhlishinalmukmin@gmail.com , Universitas Jember
2) galih.fisip@unej.ac.id , Universitas Jember*
3) vena.mandani@unej.ac.id , Universitas Jember *penulis korespondensi

## Abstract
This research is aimed at knowing the role of the Earth Tax and Rural and Urban Buildings (UN-P2) through its effectiveness and contribution to Regional Original Income (PAD) in Situbondo Regency. The study used descriptive quantitative methods. The type of data used is secondary data obtained from the Situbondo District Data Center Application. The data used is the target and realization of UN-P2 acceptance,  the  realization  of  PAD  receipts  in  Situbondo  Regency  during  2018-2020.  The  results showed that the effectiveness of UN-P2 from year to year is still ineffective. While the contribution of UN-P2 to PAD is still very lacking every year. So that in the future so that the role of UN-P2 on PAD can be optimal, the Situbondo Regency Government needs to explore the potentials in the form of Earth Tax objects and Rural and Urban Buildings and conduct intensive tax socialization to improve UN P2 compliance on time with the appropriate amount .
Keywords : Role, Effectiveness, Contribution, PBB-P2, PAD

## Abstrak
Untuk  memperkuat  esensi  dan  posisi  otonomi  dalam  menopang  kapasitas  fiskal  daerah,  pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten  Situbondo.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif.  Jenis  data  yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo. Data yang digunakan adalah target dan realisasi penerimaan PBB-P2, realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Situbondo selama tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas PBB-P2 dari tahun ke tahun masih tidak efektif. Sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat kurang pada setiap tahunnya. Sehingga ke depannya agar peran PBB-P2 terhadap PAD dapat optimal, Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu menggali potensi-potensi berupa obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan  dan  Perkotaan  dan mengadakan  sosialisasi  perpajakan  secara  intensif  untuk meningkatkan kepatuhan PBB P2 tepat waktu dengan jumlah yang sesuai.
Kata kunci : Peranan, Efektivitas, Kontribusi, PBB-P2, PAD

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tatacara  Perpajakan,  pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  dikelola  langsung  oleh  pemerintah  untuk  pengeluaran umum  serta  pembangunan  demi  memberikan  kesejahteraan  serta  kemakmuran  kepada rakyatnya. Tidak hanya pemerintah pusat saja yang mempunyai wewenang untuk memungut pajak,  akan  tetapi  pemerintah  daerah  juga  mempunyai  wewenang  untuk  memungut  Pajak Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (PDRD).  Seperti  yang  tercantum  pada  Peraturan  Daerah
Kabupaten Situbondo tentang Pajak Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat.
Keberhasilan  suatu  bangsa  dalam  pembangunan  nasional  sangat  ditentukan  oleh kemampuan  bangsa  untuk  memajukan  masyarakat  maka  diperlukan  dana  untuk  pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut salah  satunya  adalah  melalui  pajak.  Pajak  merupakan  iuran  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi), yang berlangsung  dapat  ditujukan  dan  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran  umum  (Waluyo, 2013).  Menurut  Boedijono  dkk  (2019),  pemerintahan  memiliki  peran  dalam  pengelolaan keuangan publik, yang dimulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Menurut Asmandani dkk (2020) menyatakan bahwa penerimaan terbesar berasal dari pajak.
Berdasarkan  UU  No.28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah, pemerintah daerah diberikan wewenang untuk melakukan pemungutan pajak daerah di suatu daerah sesuai dengan potensi dan kebijakan  daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Salah satu jenis pajak daerah yang wewenang pemungutannya diberikan ke pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  adalah  pajak  yang  dipungut  atas  tanah  dan  bangunan  karena  adanya keuntungan  dan  kedudukan  sosial  ekonomi  yang  lebih  baik  bagi  orang  atau  badan  yang mempunyai hak atas manfaat bumi dan atau bangunan tersebut. Dasar pengenaan PBB adalah nilai  jual  objek  pajak  (NJOP).  NJOP  ditentukan  berdasarkan  harga  pasar  per  wilayah  dan ditetapkan  setiap  tahun  oleh  menteri  keuangan  bersama  dengan  pemerintah  daerah kabupaten/kota.  PBB  memiliki  peran  yang  cukup  besar  bagi  kelangsungan  dan  kelancaran pembangunan, sehingga perlu ditangani dan dikelola lebih intensif (Suparmono, 2010).
Sektor penerimaan dari PBB-P2 dialihkan kepada pemerintah daerah untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memperluas pajak daerah, menetapkan tarif pajak daerah,  dan  menetapkan  fungsi  pajak  sebagai  anggaran  daerah.  Wewenang  perpajakan  ini diberikan  kepada  pemerintah  daerah  yang  diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  potensial  bagi  suatu  daerah.  Pemerintah  daerah  harus menetapkan target dalam penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu pendapatan potensial daerah, namun realisasi yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan target dan rencana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Kabupaten Situbondo adalah salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur yang sudah  menerapkan  PBB-P2  sebagai  salah  satu  pajak  daerah  sejak  tahun  2014.  Hal  tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah,  yang  mengamanatkan  kepada  pemerintah  kabupaten/kota  untuk mengelola sendiri PBB-P2. Untuk memaksimalkan penerimaan PAD di Kabupaten Situbondo, maka  Pemerintah  Kabupaten  Situbondo  harus  memiliki  strategi  untuk  merealisasikan  target PBB-P2 agar sesuai dengan target yang sudah ditentukan.
Kajian mengenai peranan PBB-P2 terhadap PAD melalui efektivitas penerimaan PBB- P2  dirasa  sangat  penting,  karena  dengan  adanya  kajian  tersebut  akan  diperoleh  gambaran seberapa  besar  efektivitas  penerimaan  PBB-P2  pada  suatu  tahun.  Selain  itu  juga  untuk menegtahui peranan terhadap PAD, perlu dihitung seberapa besar kontribusi penerimaan PBB- P2  terhadap  PAD.  Apabila  dirasa  kurang  maka  perlu  mencari  strategi  yang  tepat  dalam menggali  potensi  yang  ada,  sehingga  penerimaan  PBB-P2  memberi  kontribusi  yang  optimal bagi PAD di Kabupaten Situbondo. Sejalan dengan hal tersebut, efektivitas penerimaan PBB P-2  telah  dilakukan  kajian.  Wicaksono  dan  Pamungkas  (2017)  telah  menganlisis  efektivitas PBB P-2 terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Jember dengan hasil yaitu tingkat efektivitas
PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015  berada  dalam  kategori  kurang  efektif.  Untuk  tingkat  kontribusi  PBB  P2  terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang.
Damaiyanti dan Setiawan (2014) juga telah melakukan analisis tentang efektivitas dan kontribusi PBB P-2 terhadap PAD di Kota Denpasar, dengan hasil efektivitas penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan  tahun  2009-2013  sangat  efektif  dengan  rata-rata  diatas  100%,  yaitu 121,42%. Kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hasil kurang dengan rata-rata dibawah 50%, yaitu 18,62%. Selain itu, Wardani dan  Fadhlia  (2017)  dengan  hasil  yaitu  efektivitas  penerimaan  pajak  bumi  dan  bangunan perdesaan  dan  perkotaan  di  Kabupaten  Aceh  Besar  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya dengan rata-rata presentase sebesar 100.10%. Kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan  perkotaan  di  Kabupaten  Aceh  Besar  dikategorikan  sangat  kurang,  dimana  rata-rata persentase hanya 2.08%. Dari beberapa peneliti yang telah dijelaskan di atas, maka efektivitas PBB P-2 mempengaruhi PAD dan dapat memberikan kontribusi terhadap PAD.
Adapun  Huda  dan  Wicaksono  (2021)  meneliti  efektivitas  dan  kontribusi  PBB  P-2  di Kota  Yogyakarta  dengan  hasil  penerimaan  PBB-P2  mengalami  pertumbuhan  di  setiap tahunnya,  walaupun  target  penerimaan  di  setiap  tahunnya  selalu  sama.  Untuk  efektivitas, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 setiap tahunnya berada pada kategori sangat efektif, hal ini dikarenakan nilai realisasi selalu lebih besar dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk kontribusi terhadap PAD, menghasilkan temuan bahwa penerimaan PBB-P2 berada pada kategori kurang kontribusinya, sehingga untuk ke depannya perlu ditingkatkan lagi besaran target dan realisasinya, sehingga menghasilkan kontribusi yang optimal.
Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu penelitian saat ini berfokus untuk menganalisis peranan  PBB  P-2  dan  mengetahui  seberapa  efektif  penerimaan  PBB  P-2  terhadap  PAD  di Kabupaten  Situbondo  selama  3  tahun  yaitu  dari  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2020. Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  melalui  efektivitas  dan  kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Situbondo.

## KAJIAN PUSTAKA Peranan
Menurut  Soekanto  (2012)  peranan  merupakan  aspek  dinamis  kedudukan  (status). Apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

## Efektivitas
Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa efektivitas digunakan untuk mengukur berhasil tidaknya  organisasi  dalam  mencapai  tujuannya..  Efektivitas  juga  bisa  menunjukkan  taraf tercapainya tujuan, usaha dikatakan efektiv kalau usaha itu mencapai sudah mencapai tujuan.

## Kontribusi
Menurut Guritno (1997), Kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam pendapatan asli daerah.

## Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Berdasarkan  Undang-undang  No.  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah, PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan
usaha  perhutanan,  perkebunan,  dan  pertambangan.  Objek  pajak  bumi  yang  diatur  di    dalam peraturan  ini  yaitu  terdiri  dari  permukaan  bumi  dan  tubuh  bumi (Mustofa & Usman, 2021). Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. Wolcott (1987, dikutip dalam Mubarak & Sulastri, 2021), menyatakan bahwa factor yang mempengaruhi nilai tanah dan/atau bangunan adalah ekonomi, sosial, kebijakan pemerintah, dan fisik.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut  Warsito  (2001:128),  pendapatan  asli  daerah  merupakan  pendapatan  yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber-sumber PAD terdiri dari pajak daerah,  retribusi  daerah,  laba  dari  badan  usaha  milik  daerah  (BUMD),  dan  pendapatan  asli daerah lainnya yang sah.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif  deskriptif.  Metode  ini  lebih  mudah menggambarkan  objek  yang  akan  diteliti.  Objek  dari  penelitian  ini  adalah  pajak  bumi  dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Situbondo untuk periode tahun 2018–2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder diperoleh dari aplikasi pusat data Kabupaten Situbondo yang berkaitan dengan realisasi penerimaan dan target  penerimaan  PBB-P2,  serta  realisasi  penerimaan  PAD.  Metode  analisis  data  dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Efektivitas PBB-P2
Efektivitas PBB-P2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2 𝑋 100%
Setelah persentase efektivitas diketahui, metode selanjutnya adalah mengukur kriteria nilai efektivitasnya. Semakin besar persentase efektivitasnya maka semakin besar hasil yang akan dicapai. Dibawah ini merupakan pengukuran kriteria efektivitas :
Tabel 1. Kriteria Efektivitas Tabel Intepretasi Nilai EFektivitas Persentase Kriteria >100% Sangat Efektif 90-100% Efektif 80-90% Cukup Efektif 60-80% Kurang EFektif <60% Tidak Efektif
Sumber : Departemen Dalam Negeri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996

## Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD
Kemudian,  untuk  mengukur  kontribusi  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan perkotaan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yaitu :
Kontribusi PBB-P2 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵−𝑃2
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑋 100% Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00-10% Sangat Kurang 10,10%-20% Kurang 20,10%-30% Sedang 30,10%-40% Cukup Baik 40,10%-50% Baik Di atas 50% Sangat Baik
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Situbondo
Tabel 3. Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Situbondo Tahun Target Realisasi 2018 Rp 8.257.140.399 Rp 3.610.995.504 2019 Rp 8.257.004.550 Rp 8.257.004.550 2020 Rp 8.301.202.060 Rp 3.288.458.421 Sumber : Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo (2020)
Berdasarkan tabel 3 diatas data menunjukan bahwa target penerimaan pajak bumi dan bangunan  perdesaan  dan  perkotaan  (PBB-P2)  kabupaten  Situbondo  pada  tahun  2018-2020 mengalami  kenaikan  pada  tahun  2018  sebesar  Rp  8.257.140.399,00  menjadi  Rp 8.301.202.060,00 pada tahun 2020. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) pada tahun 2018 menunjukan sebesar Rp 3.610.995.504 mengalami kenaikan ke angka Rp 8.257.004.550 pada tahun 2019 lalu pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp 3.288.458.421.

## Realisasi PAD Kabupaten Situbondo
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo
Tahun Realisasi 2018 Rp 187.287.219.449 2019 Rp 204.727.875.621 2020 Rp 218.842.796.084
Sumber : Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo (2020)
Berdasarkan tabel 4 data menunjukan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Situbondo pada tahun 2018 sebesar Rp 187.287.219.449 meningkat signifikan pada tahun 2019 menjadi Rp 204.727.875.621dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 mencapai Rp 218.842.796.084.

## Perhitungan Efektivitas Penerimaan PBB P2
Tabel 5. Tingkat Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Situbondo Tahun Target Realisasi Efektivitas Kriteria 2018 Rp 8.257.140.399 Rp 3.610.995.504 43,73% Tidak efektif 2019 Rp 8.257.004.550 Rp 8.257.004.550 100% Efektif 2020 Rp 8.301.202.060 Rp 3.288.458.421 39,61% Tidak Efektif
Sumber : Data diolah (2021)
Berdasarkan tabel 5 diatas pada tahun 2018 dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum tercapai sesuai dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan. Sesuai dengan  Kepmendagri  Nomor  690.900.327  Tahun  1996,  pada  tahun  2018  dengan  tingkat efektivitasnya sebesar 43,73% dan < 60%, maka nilai tersebut termasuk dalam kriteria tidak efektif. Pada tahun 2019 dapat dilihat bahwa target penerimaan sudah tercapai sesuai dengan target  penerimaan,  dan  tingkat  efektivitasnya  sebesar  100%,  maka  dapat  dikatakan  efektif karena nilainya 90%-100%. Pada tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 kembali mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan  dibandingkan  dengan  tahun  sebelumnya.  Pada  tahun  ini
dengan tingkat efektivitas paling rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Dengan tingkat  efektivitas  sebesar  39,61%  kriteria  efektivitas  tersebut  termasuk  dalam  kriteria  tidak efektif karena sesuai dengan Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, nilai 39,61% < 60%. Penerimaan PBB P-2 terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo mengalami  penurunan  selama  2  tahun  yaitu  pada  tahun  2018  dan  2020  dan  dikatakan  tidak efektif,  sedangkan  pada  tahun  2019  penerimaan  PBB  P-2  dikatakan  efektif  dan  dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo.

## Analisis  Kontribusi  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBB  P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Situbondo
Tabel 6. Tingkat Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Situbondo Tahun Realisasi PBB-P2 Realisasi PAD Kontribusi Kriteria 2018 Rp 3.610.995.504 Rp 187.287.219.449 1,9% Sangat Kurang 2019 Rp 8.257.004.550 Rp 204.727.875.621 4% Sangat Kurang 2020 Rp 3.288.458.421 Rp 218.842.796.084 1,5% Sangat Kurang
Sumber : Data diolah (2021)
Berdasarkan  Tabel  6.,  diketahui  bahwa  pada  tahun  2018  tingkat  kontribusi  PBB-P2 dalam  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebesar  1,9%.  Kriteria  kontribusi  ini  termasuk  dalam kriteria sangat kurang dalam kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi  tingkat  kontribusi  pada  tahun  2018  lebih  tinggi  dibandingkan  tahun  2020.  Pada  tahun 2019  realisasi  penerimaan  PBB-P2  mengalami  peningkatan  dan  merupakan  tertinggi  dalam realisasi  penerimaan  PBB-P2  dibandingkan  dengan  tahun-tahun  yang  lainnya.  tingkat kontribusi  PBB-P2  dalam  pendapatan  asli  daerah  (PAD)  mengalami  kenaikan  dibandingkan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 4%. Akan tetapi tingkat kontribusi ini masih termasuk dalam kriteria sangat kurang dalam kontribusi PBB-P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD). Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan dan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) terus mengalami peningkatan. Namun, tingkat kontribusi PBB- P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD) kembali mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 1,5%. Pada tahun ini pun masih termasuk dalam kategori sangat kurang dalam kontribusi PBB- P2 dalam pendapatan asli daerah (PAD).

## PENUTUP Simpulan
Berdasarkan  pada  hasil  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  mengenai  efektivitas  dan kontribusi  PBB-P2  terhadap  PAD,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tingkat  efektivitas dikategorikan  dalam  kriteria  tidak  efektif.  Walaupun  pada  tahun  2019  dalam  kriteria  efektif dikarenakan  realisasi  penerimaan  sesuai  dengan  target  penerimaan  yang  telah  ditentukan. Tingkat kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih dikategorikan dalam kriteria sangat kurang. Meskipun  pada  tahun  tahun  2019  ada  peningkatan,  namun  tidak  signifikan  kontribusinya terhadap PAD.

## Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  maka  peneliti  memberikan  saran  agar Pemerintah  Kabupaten  Situbondo  diharapkan  terus  menggali  potensi-potensi  berupa  obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan di Kabupaten Situbondo, dengan begitu akan menambah penerimaan PBB P2 sehingga akan mencapai target yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmandani, V., Pamungkas, T. S., Hidayat, R., Wicaksono, G., Puspita, Y., & Kusumaningrum, N. D. (2020). Effect Of Using E-Filling On Quality Of Tax Reporting Services In East
Java: Effect  Of Using  E-Filling  On Quality Of Tax  Reporting  Services In East  Java.
Jurnal Mantik , 3 (4), 619-625. Retrieved from
http://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/637
Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S., Kusumaningrum, N., & Asmandani, V.
(2019).  Efektifitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Untuk  Pembangunan  Dan  Pemberdayaan Masyarakat  Desa  di  Kabupaten  Bondowoso. Jurnal  Riset  Manajemen  Dan  Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT , 4 (1), 9 - 20. https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237 Damaiyanti,  Ni  Putu  Dian,  dan  I  putu  Ery.  Setiawan.  (2014).  Analisis  Efektivitas  Dan Kontribusi Penerimaan Pbb Terhadap Pad Kota Denpasar Tahun 2009-2013. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 9.1: 97-105. ISSN: 2302-8556.
Depdagri. (1997). Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
Huda, M. N., & Wicaksono, G. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi  Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah Kota Yogyakarta. Educoretax , 1 (4),
284–290. Diambil dari
https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/108
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik Edisi Revisi. Penerbit Andi : Yogyakarta Mubarak,  A.  Z.,  &  Sulastri,  H.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Jalan  Bypass  Mataram-Gerung Terhadap Nilai Tanah Di Lombok Barat. Journal of Law, Administration, and Social Science, 1(1), 40–46 . Diambil dari https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/87 Mustofa,  S.  M.  H.  W.,  &  Usman,  F.  (2021).  Perubahan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Sektor Perkebunan  Tahun  Pajak  2020  Terhadap  Tahun  Pajak  2019:  (Studi  Kasus  Di  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Salatiga). Educoretax,  1(3),  230–239 .  Diambil  dari https://jurnalku.org/index.php/educoretax/article/view/43
Pusda.Situbondo.go.id. (n.d.). Tabel : Ketetapan dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pusda.situbondokab.go.id. (n.d.). Tabel : Realisasi Pendapatan. Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers. Suparmono.  (2010).  Perpajakan  Indonesia.  Mekanisme  dan  Perhitungan.  Edisi  Revisi  2009.
Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
Guritno, T. (1997). Kamus Ekonomi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Uundang-Undang Republik Indonesia  Nomor 28  Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum  dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah
Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat
Wardani, Raudhatun dan Wida, Fadhlia. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan  Bangunan  Perdesaan  Dan  Perkotaan  Dan  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 2, No. 3, Halaman  10-17 E-ISSN 2581-1002
Warsito. (2001). Pendapatan Asli Daerah. Jakarta : PT. Rajawali Grafindo Persada Wicaksono, G., & Pamungkas, T. S. (2017). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Jurnal Stie Semarang (Edisi Elektronik), 9(1), 67-76.