KEDUDUKAN BADAN HUKUM RUMAH SAKIT PRIVAT DIHUBUNGKAN DENGAN FUNGSI SOSIO EKONOMI
Wahyudi
Politeknik Piksi Ganesha Bandung Email : wahyudiyurispruden@yahoo.co.id

## Abstract
Society  as  users  of  health  services  organized  by  hospitals  are  entitled  to  receive  services  in plenary  by  not  getting  any  difference  of  legal  entity  of  hospital  managers.  The  main  goal  of health care hospitals include the preventive, curative, rehabilitative and promotive to all levels of society  in  accordance  with  the  socio-economic  function  that  prioritizes  social  functioning compared  with  economic  function.  The  legal  entity  of  hospital  management  in  the  form  of foundations, associations and limited liability companies. Research in this paper is a normative juridical research, which studied the approach of legislation (the statute approach) means that a problem will be seen from the legal aspect by studying the legislation. And also the method by way of literature study (library research). The research concludes that there are three (3) legal entity that manages private hospitals are more widely used by the public, namely foundations, associations  and  limited  liability  companies.  Limited  liability  company  that  manages  the hospital  has  the  main  purpose  for  profit  or  economic  function  takes  precedence  while  legal entities  of  foundations  and  associations  in  managing  hospitals  prioritize  socio-economic functions.
Keyword : Hospital, Private Corporate, Socio Economy

## Abstrak
Masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh rumah sakit  berhak  untuk  menerima  layanan  kesehatan  secara  paripurna  dengan  tidak mendapatkan perbedaan dari pengelola rumah sakit. Tujuan utama dari rumah sakit dalam  pelayanan  kesehatan  meliputi  upaya preventif , kuratif , rehabilitatif dan promotif kepada  seluruh  lapisan  masyarakat  sesuai  dengan  fungsi  sosial-ekonomi  yang mengutamakan  fungsi  sosial  dibandingkan  dengan  fungsi  ekonomi.  Badan  hukum pengelola  rumah  sakit  dalam  bentuk  yayasan,  perkumpulan  dan  perseroan  terbatas. Penelitian  dalam  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu  dikaji  dengan  pendekatan perundang-undangan (the  statute  approach )  artinya  suatu  masalah  akan  dilihat  dari
aspek  hukumnya  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan,  selain  itu  juga metode  dengan  cara  studi  kepustakaan  ( library  research ).  Hasil  penelitian menyimpulkan  bahwa  terdapat  tiga  (3)  badan  hukum  yang  mengelola  rumah  sakit privat yang lebih banyak digunakan oleh masyarakat yaitu yayasan, perkumpulan dan perseroan  terbatas.  Perseroan  terbatas  yang  mengelola  rumah  sakit  memiliki  tujuan utama  mencari  keuntungan  atau  fungsi  ekonomi  diutamakan  sedangkan  badan hukum  yayasan  dan  perkumpulan  dalam  mengelola  rumah  sakit  mengutamakan fungsi sosio ekonomi.
Kata Kunci : Rumah Sakit, Badan Usaha Privat, Sosio Ekonomi

## Pendahuluan
Kebutuhan  manusia  terus  semakin  bertambah  dengan  pesatnya  kemajuan teknologi  dan  ilmu  pengetahuan,  kesehatan  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok yang  menjadi  prioritas.  Dengan  perkembangan  zaman  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dalam  bidang  kesehatan  membuat  kebutuhan  kesehatan  menjadi semakin  mahal.  Penyelenggara  pelayanan  kesehatan  mulai  dari  klinik  kesehatan, puskesmas dan rumah sakit.
Rumah  sakit  merupakan  suatu  unit  usaha  jasa  yang  memberikan  jasa pelayanan  sosial  di  bidang  medis  klinis.  Dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan, aspek-aspek pelayanan kesehatan diberikan melalui diagnosis, pengobatan, perawatan dan  pendidikan  kesehatan 1 .  Tujuan  utama  dari  rumah  sakit  pada  dasarnya menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  secara  paripurna.  Pengelolaan  unit  usaha rumah  sakit  memiliki  keunikan  tersendiri  karena  selain  sebagai  unit  bisnis  ,  usaha rumah sakit juga nemiliki misi sosial, disamping pengelolaan rumah sakit juga sangat tergantung  pada  status  kepemilikan  rumah  sakit.  Rumah  sakit  merupakan  institusi yang padat karya, padat modal dan juga padat teknologi sehingga untuk berjalannya suatu rumah sakit memerlukan biaya yang tinggi.
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah  Sakit membagi 2 jenis  rumah sakit, berdasarkan pengelolaannya  rumah  sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat. rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang berdasarkan pengelolaan badan
1 Soerjono Soekanto, Pengantar Hukum Kesehatan, Cv. Ramedja Karya, Bandung, 1987, hlm. 131.
layanan  umum  dan  badan  layanan  umum  daerah  yang  bersifat  nirlaba  sedangkan rumah  sakit  privat  dikelola  badan  hukum  dengan  tujuan  profit  atau  mencari keuntungan yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.
Rumah  sakit  publik  yang  dikelola  pemerintah atau  pemerintah  daerah dalam melayani masyarakat mempunyai fungsi sosial sehingga sering terjadi yang berobat ke rumah  sakit  pemerintah  kebanyakan  kelas  menengah  ke  bawah.  Dengan  adanya keterbatasan  sumber  dana,  serta  berbagai  aturan  dan  birokrasi  yang  harus  dihadapi terkadang pelayanannya tidak seperti rumah sakit privat.
Rumah  sakit  pemerintah  lebih  tepat  sebagai  klasifikasi  non  bisnis,  namun rumah  sakit  swasta  tidak  seluruhnya  diklasifikasikan  dalam  kelompok  non  bisnis. Beberapa  rumah  sakit  masih  memiliki  kualitas  jasa  layanan  yang  masih  sangat memprihatinkan. Hal ini antara lain disebabkan karena keterbatasan sumber daya baik sumber  daya  finansial  maupun  sumber  daya  non  finansial.  Tuntutan  peningkatan kualitas  jasa  layanan  membutuhkan  berbagai  dana  investasi  yang  tidak  sedikit. Kenaikan  tuntutan  kualitas  jasa  layanan  rumah  sakit  harus  dibarengi  dengan profesionalisme dalam pengelolaannya. Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari  lingkungan,  yaitu  lingkungan  eksternal  dan  internal.  Tuntutan  eksternal  antara lain  adalah  dari  para stakeholder bahwa  rumah  sakit  dituntut  untuk  memberikan pelayanan  kesehatan  yang  bermutu,  dan  biaya  pelayanan  kesehatan  terkendali sehingga  akan  berujung  pada  kepuasan  pasien.  Tuntutan  dari  pihak  internal  antara lain adalah pengendalian biaya.
Biaya  kesehatan  cenderung  terus  meningkat,  dan  rumah  sakit  dituntut  untuk secara  mandiri  mengatasi  masalah  tersebut.  Peningkatan  biaya  kesehatan  ini menyebabkan permasalahan tersendiri bagi rumah sakit pemerintahan karena rumah sakit  pemerintah  memiliki  segmen  layanan  kesehatan  untuk  kalangan  menengah  ke bawah.  Akibatnya  rumah  sakit  pemerintah  diharapkan  menjadi  rumah  sakit  yang murah dan bermutu.
Perbedaan  yang  sangat  mendasar  antara  rumah  sakit  publik  dengan  rumah sakit  privat  yaitu  pengelolaan  keuangan.  Rumah  sakit  publik  tidak  diperkenankan mencari keuntungan, sebaliknya rumah sakit privat mencari keuntungan. Akan tetapi
berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  920  /  Menkes  /  Per  /  XII/1986 Tentang  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  Swasta  di  Bidang  Medik,  sebagaimana  telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 084 / Menkes / Per / II / 1990 Tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  920  /  Menkes  / Per/XII/1986  Tentang  Upaya  Pelayanan  Kesehatan  Swasta  di  Bidang  Medik  dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  378  Tahun  1993  Tentang  Pelaksanaan  Fungsi Sosial  Rumah  Sakit  Swasta  mengamanatkan  bahwa  rumah  sakit  swasta  harus mempunyai fungsi sosial.
Rumah  sakit  publik  maupun  rumah  sakit  privat  harus  berbadan hukum  agar dapat melakukan perbuatan hukum secara sah. Perbuatan hukum rumah sakit tersebut dalam hubungan dengan pihak internal maupun eksternal. Hubungan internal rumah sakit menyangkut dengan kepegawaian rumah sakit diantaranya yaitu staff medis dan non medis, sedangkan pihak eksternal rumah sakit yaitu yang melibatkan pihak luar rumah  sakit  dalam  bentuk  kerjasama  pengadaan  alat  kesehatan,  tenaga  kerja outsourching ataupun penerimaan hibah dari dalam maupun luar negeri.
Bentuk  badan  hukum  rumah  sakit  tersebut  dapat  berupa  perseorangan, perkumpulan, commanditer venonschaap , yayasan dan perseroan terbatas. Rumah sakit pemerintah  atau  rumah  sakit  publik  yang  dimiliki  pemerintah  daerah  dalam  bentuk badan usaha milik daerah sedangkan rumah sakit privat seperti halnya badan hukum pada  umumnya.  Perbedaan  dalam  tujuan  utama  pelayanan  kesehatan  rumah  sakit privat  erat  kaitan  dengan  persaingan  usaha  dalam  pelayanan  kesehatan  sehingga fungsi sosial sebagai tujuan utama mulai bergeser dengan fungsi ekonomi.
Rumah  sakit  adalah  salah  satu  jenis  sarana  pelayanan  kesehatan,  yang  tugas utamanya  melayani  kesehatan  perorangan  disamping  tugas  pelayanan  lainnya 2 . Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,  rumah  sakit  adalah  institusi  pelayanan  kesehatan  yang  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat  darurat.  Rumah  sakit  juga  merupakan  tempat menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yaitu  setiap  kegiatan  untuk  memelihara  dan meningkatkan  kesehatan  serta  bertujuan  untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan  yang optimal bagi masyarakat.
2 Endang Wahyati Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 8
Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit  mempunyai  tugas  memberikan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif , preventif , kuratif ,  dan rehabilitatif .  Rumah  sakit  dalam  upaya  pelayanan kesehatan  dilakukan  dengan  pendekatan  pemeliharaan,  peningkatan  kesehatan ( promotif ),  pencegahan  penyakit  ( preventif ),  penyembuhan  penyakit  ( kuratif )  dan pemulihan  ( rehabilitatif )  yang  dilaksanakan  secara  serasi  dan  terpadu  serta berkesinambungan. Pelayanan kesehatan secara paripurna tersebut harus terukur dan mempunyai target pencapaian yang optimal serta realistis yang dapat dilakukan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009,  rumah  sakit  umum mempunyai fungsi:
a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai  dengan standar pelayanan rumah sakit.
b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna.
c. penyelenggaraan  pendidikan  dan  pelatihan  sumber  daya  manusia  dalam  rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang  Rumah  Sakit,  rumah  sakit  dapat  dibagi  berdasarkan  jenis  pelayanan  dan pengelolaannya  yaitu  berdasarkan  jenis  pelayanan,  terdiri  dari  rumah  sakit  umum, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit, rumah sakit khusus,  memberikan  pelayanan  utama  pada  satu  bidang  atau  satu  jenis  penyakit tertentu  berdasarkan  disiplin  ilmu,  golongan  umur,  organ,  jenis  penyakit,  atau kekhususan lainnya dan berdasarkan pengelolaannya yaitu rumah sakit publik, dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rumah sakit privat, dikelola oleh  badan  hukum  dengan  tujuan  profit  yang  berbentuk  Perseroan  Terbatas  atau Persero.

## 1. Klasifikasi Rumah Sakit Umum
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah  Sakit,  dalam  rangka  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan  secara  berjenjang dan  fungsi  rujukan,  rumah  sakit  umum  diklasifikasikan  berdasarkan  fasilitas  dan kemampuan pelayanan rumah sakit:
a. Rumah Sakit umum kelas A, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik luas dan subspesialistik luas.
b. Rumah Sakit umum kelas B, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan  kemampuan  pelayanan  medik  sekurang-kurangnya  sebelas  spesialistik  dan subspesialistik luas.
c. Rumah Sakit umum kelas C, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik spesialistik dasar.
d. Rumah Sakit umum kelas D, adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik dasar
2. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum
Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan  kekayaan  badan  usaha,  sehingga  pemilik  hanya  bertanggung  jawab  sebatas harta yang dimilikinya, badan usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari :
a. Perseroan Terbatas
Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas , Perseroan  Terbatas adalah  badan  usaha  yang  berbentuk badan  hukum  yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham. Sebagai  badan  hukum,  perseroan  terbatas  dianggap  layaknya  orang-perorangan secara  individu  yang  dapat  melakukan  perbuatan hukum  sendiri,  memiliki harta kekayaan sendiri, dan dapat dituntut serta menuntut di depan pengadilan. Unsur – unsur suatu Perseroan Terbatas adalah 3 :
1. Badan hukum
2. Persekutuan modal
3. Didirikan berdasarkan perjanjian
4. Melakukan kegiatan usaha
3 Man S. Satrawidjaja, Peseroan Terbatas Menurut Tiga Undang – Undang Jilid 1, Bandung PT. Alumni, 2010, lm 14.

## 5. Modal dasar terbagi atas saham
b. Yayasan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor    16  Tahun  2001  sebagaimana  diubah dengan  Undang–Undang  Nomor    28  Tahun  2008  Tentang  Yayasan,  yayasan  adalah badan  hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan  dan  diperuntukan  untuk mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang  sosial,  keagamaan  dan  kemanusiaan,  yang  tidak mempunyai anggota.
c. Koperasi
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2012  Tentang  Perkoperasian, koperasi  adalah  badan  hukum  yang  didirikan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan  usaha,  yang  memenuhi  aspirasi  dan  kebutuhan  bersama  di  bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Berdasarkan Undang  –  Undang  Nomor  19  Tahun  2003  Tentang  Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

## 3. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum
Lain  halnya  dengan  badan  usaha  yang  bukan  berbentuk  badan  hukum,  pada bentuk  badan  usaha  ini,  tidak  terdapat  pemisahan  antara  kekayaan  badan  usaha dengan  kekayaan  pemiliknya,  badan  usaha  bukan  berbentuk  badan  hukum  terdiri dari:
a. Persekutuan  Perdata  adalah  suatu  perjanjian  di  mana  dua  orang  atau  lebih mengikatkan  diri  untuk  memasukkan  sesuatu  ke  dalam  persekutuan  dengan maksud  untuk  membagi  keuntungan  yang  terjadi  karenanya.  Para  sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.
b. Firma  adalah  suatu  Perseroan  yang  didirikan  untuk  melakukan  suatu  usaha  di bawah  nama  bersama.  Para  anggota  memiliki  tanggung  jawab  renteng  terhadap Firma.
c. Persekutuan  Komanditer  (CV)  adalah  terdiri  dari  pesero  aktif  dan  pesero pasif/komanditer. Pesero  Aktif  bertanggung  jawab  sampai  dengan harta  pribadi, sedangkan  pesero  pasif  hanya  bertanggung  jawab  sebesar  modal  yang  telah disetorkan ke dalam CV.
Jenis  penelitian  pada  penulisan  ini  adalah  penelitian  yuridis  normatif,  yaitu dikaji  dengan  pendekatan  perundang-undangan (the statute  approach)  artinya  suatu masalah  akan  dilihat  dari  aspek  hukumnya  dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan, selain itu juga metode dengan cara studi kepustakaan ( library research ) yaitu dengan  cara  melakukan  analisis  terhadap  bahan-bahan  pustaka  berkaitan  dengan permasalahan diatas.

## Pembahasan
Perkembangan  teknologi  kesehatan  semakin  canggih,  penemuan-penemuan tentang  pelayanan  kesehatan  semakin  banyak.  Penemuan  obat  baru  dan  alat-alat penunjang  kesehatan  semakin  beragam,  inovasi-inovasi  dalam  pengobatan  medis semakin  banyak.  Adanya  perkembangan  kemajuan  teknologi  kesehatan  tersebut mempermudah tenaga kesehatan dalam melayani pasien-pasien di rumah sakit. Selain mempermudah  juga  mempersulit  keuangan  dari  rumah  sakit  mengingat  teknologi penunjang  kesehatan  tersebut  sangat  mahal,  sehingga  tidak  semua  rumah  sakit memiliki alat-alat kesehatan canggih.
Rumah  sakit  privat  kendala  utama  yang  dihadapi  terkait  dengan  persoalan permodalan,  rumah  sakit  yang  mempunyai  modalyang  kuat  dapat  dengan  mudah membeli alat-alat penunjang kesehatan terbarau, tercanggih sebaliknya dengan rumah sakit  yang  mempunyai  modal  terbatas  akan  sulit  mendapatkan  alat  penunjang kesehatan  terbaru.  Begitupula  dengan  persoalan  keuangan  untuk  menggaji karyawannya,  staf  medis  yang  telah  memperoleh  gelar  spesialis  tentu  akan  lebih memilih rumah sakit yang memberikan fasilitas ataupun gaji yang lebih baik.
Keterkaitan  dengan  kebutuhan  permodalan  yang  tinggi  dan  fungsi  sosial rumah sakit yang tetap harus dijalankan dapat merubah tujuan utama badan hukum pengelola  rumah  sakit  sehingga  terdapat  perbedaan  yang  mencolok  antara  bentuk badan hukum yayasan dan perseroan terbatas sebagai badan pengelola rumah sakit.
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, menyatakan  bahwayayasan  adalah  badan  hukum  yang  terdiri  atas  kekayaan  yang dipisahkan  dan  diperuntukkan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu  dibidang  sosial keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Berdasarkan pengertian yayasan  tersebut,  yayasan  diberikan  batasan  yang  jelas  dan  diharapkan  masyarakat dapat  memahami  bentuk  dan  tujuan  pendirian  yayasan  tersebut.    Sehingga  tidak terjadi  kekeliruan  persepsi  tentang  yayasan  dan  tujuan  diberikannya  yayasan  yang geraknya  terbatas  di  bidang  sosial,  keagamaan  dan  kemanusiaan  sehingga  tidak dipakai  sebagai  kendaraan  untuk  mencari  keuntungan.  Yayasan  dipandang  sebagai subyek hukum karena memenuhi hal-hal sebagai berikut:
a. Yayasan adalah perkumpulan orang.
b. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan hukum.
c. Yayasan mempunyai harta kekayaan sendiri.
d. Yayasan mempunyai pengurus.
e. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan.
f. Yayasan mempunyai kedudukan hukum (domisili) tempat.
g. Yayasan dapat digugat atau menggugat di muka pengadilan.
Unsur-unsur  yang  tersebut  di  atas  dapat  diberikan  suatu  kesimpulan  bahwa yayasan  memenuhi  syarat  sebagai  badan  hukum  dimana  yayasan  memiliki  harta kekayaan  sendiri,  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  dalam  hubungan  hukum, memiliki maksud dan tujuan serta unsur-unsur lainya sehingga yayasan persamakan statusnya  dengan  orang-  perorangan.  Yayasan  sebagai  sebuah  badan  hukum mempunyai  suatu  badan  yang  membentuk  kehendaknya  dengan  perantara  alat-alat atau  organ-organ  badan  tersebut.  Sehingga  segala  tindakan  dari  yayasan  diwakilkan oleh  organ-organ  pengurusnya,  apa  yang  diputuskan  oleh  organ  tersebut  adalah keputusan dari yayasan itu.
Sebagian  rumah  sakit  privat  didirikan  oleh  lembaga-lembaga  atau  yayasan, khususnya  dengan  latar  belakang  keagamaan  atau  lembaga-lembaga  sosial  lainnya, yang  biasanya  diprakarsai  oleh  kalangan  masyarakat  atau  orang-orang  yang terhormat. Rumah sakit seperti ini membawa misi sosial dan karena itu tidak mencari keuntungan.  Mungkin  karena  sifat non-profit  making inilah,  ada  kesan  bahwa  rumah sakit seperti ini dikelola semata-mata mengutamakan pelayanan medis pasien-pasien
yang  dirawat.  Kerugian  yang  ada  biasanya  akan  ditangani  lembaga-lembaga keagamaan/sosial yang bersangkutan, dari donasi/sumbangan yang diperolehnya.
Yayasan  sebagai  badan  hukum  pengelola  rumah  sakit  tetap  mempunyai perbedaan dengan unit kegiatan yang dimiliki yayasan lainnya, misalnya pengelolaan pelayanan  pendidikan  yang  diselenggarakan  oleh  yayasan  sangat  berbeda  dengan pengelolaan  rumah  sakit.  Organ  dalam  pelayanan  kesehatan  dan  pelayanan kependidikan yang dikelola oleh yayasan sangat berbeda.
Ada  tiga  organ  penting  dengan  tugas  dan  wewenang  dalam  pengelolaan rumah sakit, yaitu:
1. Pemilik rumah sakit / yayasan / Governing Board .
2. Direksi rumah sakit.
3. Staf kedokteran ( Medical Staff ).
Keberadaan  rumah  sakit  sangat  berperan  penting  bagi  peningkatan  taraf kesehatan masyarakat, pada zaman dahulu rumah sakit adalah lembaga sosial murni yang  melakukan  pelayanan  kesehatan  bagi  masyarakat  secara  gratis,  sehingga dianggap  sebagai  lembaga  sosial  yang  kebal  hukum  berdasarkan doctrin  of  charitable immunity .  Namun  dengan  adanya  perubahan  paradigma,  rumah  sakit  merupakan institusi yang padat karya, padat modal, padat profesi dan padat teknologi sehingga pengelolaan  rumah  sakit  tidak  semata-mata  sebagai  unit  sosial  tetapi  sebagai  unit sosio-ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Petunjuk Pelaksanaan Kode Etik  Rumah  Sakit  Indonesia  (KODERSI),  rumah  sakit  sebagai  sarana  pelayanan kesehatan adalah merupakan “unit sosio ekonomi” yang harus mengutamakan tugas kemanusiaan  dan  mendahulukan  fungsi  sosialnya,  bukan  bertujuan  mencari keuntungan semata.
Pada dasarnya rumah sakit disamping tetap mempunyai tanggung jawab sosial yaitu memberikan jasa pertolongan kesehatan kepada masyarakat yang tidak terbatas tetapi  dalam  pengelolaan  keuangannya  tetap  menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi. Dalam  prinsip  ekonomi,  suatu  institusi  untuk  dapat  menjalankan  roda  kegiatannya tidak boleh mengalami kerugian. Dengan demikian fungsi sosial tetap berjalan dengan melayani  pertolongan  tak  terbatas  dan  juga  lembaga  ekonominya  tetap  berjalan
sehingga  biaya  operasional  rumah  sakit  tetap  terjaga  demi  kelangsungan  pelayanan kesehatan rumah sakit itu sendiri.
Akan tetapi apabila pemerintah mampu menyediakan dana untuk membiayai operasional  rumah  sakit,  sudah  seharusnya  memberikan  rumah  sakit  tersebut  tidak membebankan  biaya  kepada  pasien  karena  sudah  ditanggung  negara,  hal  tersebut sangat  sulit  diterapkan  di  Indonesia  karena  kemampuan  Negara  belum  memadai untuk melakukan hal demikian.
Subsidi silang menjadi alternatif yang paling sesuai dengan prinsip rumah sakit yang  menganut  unit  sosio-ekonomi,  pasien  yang  mampu  harus  membayar  biaya sedangkan  pasien  yang  tidak  mampu  dibebaskan  dari  biaya  perawatan  maupun pengobatan  dengan  mutu  pelayanan  yang  optimal  atau  sama  tanpa  membedakan pasien  yang  bayar  maupun  yang  tidak.  Faktanya  masih  ada  perbedaan  pelayanan terhadap  pasien  yang  miskin,  karena  tidak  membayar  sehingga  pelayanan  tidak dilakukan secara maksimal bahkan dibawah standar.
Badan  hukum  yayasan  yang  mengelola  rumah  sakit  dalam  anggaran  dasar maupun  anggaran  rumah  tangga  apabila  terdapat  ketentuan  yang  memperbolehkan untuk  mendapatkan  bantuan  dana  dari  pemerintah  maupun  pihak  non  pemerintah dapat  memperoleh  bantuan  dana  maupun  alat  penunjang  kesehatan  berdasarkan permohonan dari  yayasan tersebut untuk menambah permodalan. Tujuan pelayanan kesehatan sebenarnya mencakup tercapainya equity . Tujuan ini sangat penting karena kesehatan  adalah  hak  asasi  yang  paling  mendasar  bagi  setiap  individu. Equity yang dimaksudkan adalah egalitarian equity dan social equity (keadilan sosial yang adil  dan merata ). Egalitarian equity pada dasarnya merupakan paham bahwa setiap orang harus dapat menerima pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan membayar.
Sejalan dengan kemajuan dan perkembangan ilmu teknologi kedokteran rumah sakit telah berkembang dari suatu lembaga kemanusiaan, keagamaan dan sosial murni menjadi  suatu  lembaga  yang  lebih  mengarah  dan  lebih  berorientasi  pada  bisnis terlebih-lebih setelah diperbolehkannya para pemodal untuk mendirikan rumah sakit dibawah  badan  hukum  yang  bertujuan  mencari  laba  ( for  profit ),  yang  merupakan kenyataan bahwa rumah sakit memang merupakan suatu lembaga yang padat modal, padat  karya  dan  padat  ilmu  dan  teknologi.  Dalam  pengelolaan  rumah  sakit  guna mencapai efisiensi dan efektifitas yang tinggi memerlukan profesionalisme yang tinggi serta  pengelolaan  bisnis  yang  modern. Rumah  sakit  merupakan  suatu  lembaga  yang
berfungsi mewujudkan pranata upaya peleyanan kesehatan terbesar pada masyarakat dijaman  moderen  ini.  Rumah  sakit  didirikan  sebagai  suatu  tempat  untuk  memenuhi berbagai  permintaan  pasien  dan  dokter,  agar  penyelesaian  masalah  kesehatan  dapat melaksanakan  dengan  baik.  Perkembangannya  sekarang  ini,  Rumah  Sakit    juga menjadi  sarana  untuk  praktek,  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi kedokteran meskipun tidak seluruhnya.
Kompleksitas masalah kualitas pelayanan rumah sakit tidak saja terkait dengan keterbatasan  sumber  daya  dan  lingkungan,  tetapi  juga  bersumber  dari  perbedaan persepsi  diantara  pemakai  jasa  pelayanan,  petugas  kesehatan,  dan  pemerintah  atau penyandang  dana  terhadap  organisasi  rumah  sakit  sangatlah  unik  dan  kompleks. Peranan  rumah  sakit  yang  semula  tidak  mencari  keuntungan  berubah  dengan  cepat, Rumah  sakit  menjadi  suatu  lembaga  yang  berperan  sebagai  organisasi  pelayanan kesehatan,  namun  untuk  mengantisipasi  melonjaknya  tarif  pelayanan  kesehatan, pemerintah membuat aturan-aturan untuk membatasinya, bahkan mendirikan rumah sakit  umum  sebagai  pusat  pelayanan  kesehatan  milik  pemerintah,  dan  karena peruntukannya  untuk  umum  maka  termasuk  kategori non  profit atau  tidak  mencari keuntungan.  Rumah  sakit  yang  dikelola  oleh  pemerintah  seringkali  terkendala  oleh dana  yang  belum  dikeluarkan  melalui  APBN  maupun  APBD  karena  harus  melalui mekanisme  birokrasi  sedangkan  pelayanan  terus  berjalan  sehingga  biaya  yang ditanggung  oleh  rumah  sakit  tersebut  semakin  meningkat.  Selain  yayasan  sebagai badan  hukum  pengelola  rumah  sakit  yang  bertujuan  utama  mengedepankan  fungsi sosial  juga  ada  badan  hukum  perhimpunan  yang  mengelola  rumah  sakit  nertujuan non  profit,  badan  hukum  perkumpulan  sebagai  pengelola  rumah  sakit  bertujuan dalam  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  mengedepankan  fungsi  sosial dibandingkan dengan fungsi ekonomi.

## Badan Usaha Pengelola Rumah Sakit Publik dan Privat
Rumah sakit menikmati imunitas terhadap tuntutan hukum, hal ini disebabkan bahwa  rumah  sakit  bersifat  amal,  sosial  dan  tidak  mencari  keuntungan 4 .  Seiring dengan perkembangan zaman perubahan terjadi pada rumah sakit privat yang mulai kesulitan  untuk  menutup  biaya  pengeluaran  yang  lama  makin  besar  serta  tidak  bisa lagi  mengharapkan  dari  para  dermawan.  Maka  demi  kelangsungan  berjalannya
4 J. Guwandi, 2011, Hukum Rumah Sakit & Corporate Liability, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hlm. 8.
pelayanan kesehatan rumah sakit privat sehingga harus memperhitungkan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dan menagihnya pada pasien. Berkembang pesatnya teknologi kedokteran  mengharuskan  rumah  sakit  privat  menggunakan  teknologi  yang menunjang  pelayanan  kesehatan,  hal  tersebut  mengakibatkan  modal  rumah  sakit privat  terus  bertambah  dan  juga  mulai  mengarah  pada  mencari  keuntungan.  Maka dilihat secara sosiologis, rumah sakit swasta sudah berubah dari status “sosial-murni” menjadi “sosial-ekonomis” demi kelangsungan hidup dan tujuannya 5 .
Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit  yaitu rumah  sakit privat  dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk peseroan  terbatas  atau  persero.    Tujuan  utama  dari  persero  adalah  bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya, akan  tetapi  berbeda  dengan  perseroan  khusus  perumahsakitan  karena  perseroan mempunyai fungsi sosial.
Kewajiban  menjalankan  fungsi  sosial  perseroan  rumah  sakit  yang  dimaksud Pasal 29 ayat 1 huruf f Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit yaitu  melaksanakan fungsi  sosial  antara  lain  dengan  memberikan fasilitas  pelayanan pasien  tidak  mampu/miskin,  pelayanan  gawat  darurat  tanpa  uang  muka,  ambulan gratis,  pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti  sosial bagi misi kemanusiaan.
Berdasarkan  Pasal  74  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang Perseroan terbatas menentukan:
1. Perseroan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang  dan/atau  berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung  Jawab  Sosial  dan  Lingkungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  kewajiban  perseroan  yang  dianggarkan  dan  diperhitungkan  sebagai biaya  Perseroan  yang  pelaksanaannya  dilakukan  dengan  memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5 J. Guwandi, 1991, Dokter dan Rumah Sakit, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, hlm. 9.
4. Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan  diatur dengan peraturan pemerintah.
Dengan demikian rumah sakit yang berbentuk PT atau persero dalam kegiatan usaha  dan  pelayanannya  tidak  terlepas  dari  ketentuan  tersebut  yakni  melaksanakan corporate  social  responsibility . Dalam  pelaksanaanya  bentuk  kepedulian  /  CSR  dari Rumah  Sakit  yang  berbentuk  PT  atau  Persero  dapat  dilakukan  dengan  berbagai macam kegiatan, misal berpartisipasi aktif dalam tanggap darurat pada saat terjadinya bencana, pengobatan gratis  pada masyarakat kurang mampu, penyuluhan kesehatan pada  masyarakat,  pembinaan  kesehatan  lingkungan  pada  masyarakat  disekitar lingkungan rumah sakit dan lain-lain.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan  Umum,  BLU  adalah  instansi  di  lingkungan  pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang  dan/atau  jasa  yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari  keuntungan  dan dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas. badan  layanan  umum  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan  memberikan  fleksibilitas  dalam  pengelolaan  keuangan  berdasarkan  prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.
Kelebihan utama dari instansi yang menerapkan badan layanan umum adalah semua  pendapatannya  baik  dari  kegiatannya  ataupun  hibah  dapat  digunakan langsung untuk membiayai badan layanan umum yang bersangkutan 6 . Secara umum asas badan layanan umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari instansi induknya.
Perkembangan pengelolaan rumah sakit, baik dari aspek manajemen maupun operasional sangat dipengaruhi  oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, yaitu antara lain  bahwa  rumah  sakit  dituntut  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang bermutu,  dan  biaya  pelayanan  kesehatan  terkendali  sehingga  akan  berujung  pada kepuasan  pasien.   Tuntutan  lainnya  adalah  pengendalian  biaya.  Pengendalian  biaya merupakan  masalah  yang  kompleks  karena  dipengaruhi  oleh  berbagai  pihak  yaitu mekanisme  pasar,  tindakan  ekonomis,  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki
6 Cecep Triwibowo, 2012, Perizinan da Akreditasi Rumah Sakit, Haiki, Yogyakarta, hlm. 157.
(profesionalitas)  dan  yang  tidak  kalah  penting  adalah  perkembangan  teknologi  dari rumah  sakit itu sendiri.  Rumah  sakit pemerintah yang terdapat di tingkat pusat dan daerah tidak lepas dari pengaruh perkembangan tuntutan tersebut.
Badan  layanan  umum  yang  diterapkan  oleh  rumah  sakit  pemerintah  pada dasarnya  sebagai  salah  satu  jalan  kemandirian  pengelolaan  keuangannya  dengan tujuan  utama  melayani  kesehatan  masyarakat  secara  paripurna  tanpa  membedakan status sosial maupun status ekonomi. Berbeda dengan pengelolaan rumah sakit privat yang berbadan hukum perseroan terbatas.
Badan  hukum  perseroan  terbatas  yang  mengelola  rumah  sakit  bertujuan memperoleh  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  karena  dianggap  sebagai  bisnis kesehatan.  Tujuan  mencari  laba  yang  sebesar-besarnya  tersebut  diperkenankan berdasarkan  pasal  21  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah  Sakit, rumah sakit privat yang dikelola oleh badan hukum perseroan terbatas.

## Kesimpulan
Badan  hukum  pengelola  rumah  sakit  privat  yang  sesuai  dengan  fungsi  sosio- ekonomi  adalah  yayasan  dan  perkumpulan,  rumah  sakit  seperti  ini  membawa  misi sosial  dan  karena  itu  tidak  mencari  keuntungan.  Sumber  dana  untuk  berjalannya kegiatan  pelayanan  kesehatan  dari  donasi  atau  sumbangan.  Fungsi  sosio  ekonomi yang  dijalankan  oleh  yayasan  atau  perkumpulan  sebagai  badan  hukum  pengelola rumah  sakit  privat  mempunyai  kelemahan  yaitu  terkait  dengan  tata  kelola  yang cenderung  kurang  efisien,  tidak  agresif  dan  kompetitif  mengingat  persaingan pengelolaan  rumah  sakit  yang  gencar  dilakukan  oleh  rumah  sakit  privat  yang berbadan hukum perseroan terbatas.

## Daftar Pustaka
Cecep Triwibowo, 2012, Perizinan da Akreditasi Rumah Sakit, Haiki, Yogyakarta.
Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung.
J.  Guwandi,  2011, Hukum  Rumah  Sakit  &  Corporate  Liability, Badan  Penerbit  Fakultas Kedokteran UI, Jakarta.
--------------,  1991,  Dokter  dan Rumah  Sakit, Badan  Penerbit  Fakultas  Kedokteran  UI, Jakarta.
Man  S.  Satrawidjaja,  2010, Peseroan  Terbatas  Menurut  Tiga  Undang  –  Undang  Jilid  1 , Bandung : PT. Alumni.
Soerjono Soekanto, 1987, Pengantar Hukum Kesehatan, Cv. Ramedja Karya, Bandung.
Surya  Utama, Memahami  Fenomena  Kepuasan  Pasien  Rumah  Sakit  Referensi  Pendukung Untuk  Mahasiswa,  Akademik,  Pimpinan,  organisasi,  dan  Praktisi  Kesehatan,
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  28 Tahun 2008 Tentang Yayasan
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  920/Menkes/Per/XII/1986  tentang  Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  084/Menkes/Per/II/1990  Tentang  Perubahan atas  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  920/Menkes/Per/XII/1986 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  378  Tahun  1993  tentang  Pelaksanaan  Fungsi Sosial  Rumah  Sakit  Swasta  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  56/ MENKES/  SK/I/2005,  sebagai  Penyelenggara  Program  Jaminan  Kesehatan Masyarakat Miskin (PJKMM/ASKESKIN).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005  Tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum