Penyuluhan Hukum Tentang Hak Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta
Teguh Prasetyo 1 , Christin Susanti 2 , Rizky Karo Karo 3 , Vincensia Esti 4 , Ryan Giovani 5 1,2,3,4,5 Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Lippo Village, Karawaci E-mail: 1 teguh.prasetyo@uph.edu, 2 christine.susanti@uph.edu, 3 rizky.karokaro@uph.edu,
4 vincensia.sari@uph.edu, 5 s00000009433@alumni.uph.edu

## Abstrak
Lapas  Perempuan  Yogyakarta  masih  relatif  baru  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM  pada  Nomor  MHH-10.OT.01.01  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta. Tahun  2017,  masih  meminjam  bangunan  Lapas  Wiroguna  dan  tahun  2020,  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Yogyajarta,  mendapatkan  anggaran  dari  Pemerintah  untuk pembangunan  Lapas  Perempuan  yang  terletak  di  Wonosari.  Adapun  dasar  tugas  pokok  dan fungsi,  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Yogyakarta,  selain  merujuk  dari  UU  Nomor  12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terkait dengan fasilitas, sarana yang harus dipenuhi. Ada kekhususan  dari  Lapas  Perempuan  Yogyakarta,  diantaranya  yakni  pemenuhan  fasilitas  dan sarana, maka kami tidak terlepas dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hasil penyuluhan hukum yang didapatkan oleh peserta, warga binaan ialah peserta penyuluhan mendapatkan pengetahuan hukum tentang hak saat menjalani hukuman. Hak tersebut antara lain, hak mendapatkan pembinaan, hak beribadah, hak untuk mendapatkan remisi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyuluhan hukum ini  dilaksanakan  oleh  Fakultas  Hukum  Universitas  Pelita  Harapan  dengan  dukungan  dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan merupakan hasil kerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta. Kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Warga Binaan Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta.

## Abstract
Yogyakarta Women's Prison is still relatively new based on the Decree of the Minister of Law and Human  Rights  at  MHH-10.  OT.01.01  of  2016  concerning  the  Establishment  of  Women's Correctional Institutions, one of which is Class IIB Correctional Institution Yogyakarta. In 2017, it still borrowed the Wiroguna Prison building and in 2020, the Yogyajarta Women's Correctional Institution, received a budget from the Government for the construction of the Women's Prison located in Wonosari. As for the basic duties and functions, the Yogyakarta Women's Correctional Institution, in addition to referring to Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, is related to facilities, facilities that must be fulfilled. There are specificities of Yogyakarta Women's Prison, including the fulfillment of facilities and facilities, so we are inseparable from Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. The results of legal counseling obtained by participants, fostered citizens  are  participants  of  counseling  to  gain  legal  knowledge  about  rights  when  serving sentences. These rights include the right to get guidance, the right to worship, the right to get remission with conditions determined by the Regulation of the Minister of Law and Human Rights. This legal counseling was carried out by the Faculty of Law, Universitas Pelita Harapan with support  from  the  Institute  for  Research  and  Community  Service  and  was  the  result  of collaboration with the Class II B Yogyakarta Women's Correctional Institution.
Keywords:  Legal  Counseling,  Correctional  Assisted  Citizens,  Class  II  B  Yogyakarta  Women's Prison.

## 1. PENDAHULUAN
Lapas Perempuan Yogyakarta masih relatif baru berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan  HAM  pada  Nomor  MHH-10.OT.01.01  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Yogyakarta (selanjutnya disebut Lapas Perempuan Yogyakarta). Awalnya Lapas perempuan ini beroperasi di tahun  2017,  ketika  itu  Lapas  masih  meminjam  bangunan  Lapas  Wiroguna  sehingga  terjadi pembatasan, dimana jangan sampai ada interaksi antara warga binaan perempuan dan laki-laki. Ini  sangat  fatal  karena  masing-masing  jauh  dari  keluarga  dan  jangan  sampai  memanfaatkan kesempatan dari kelengahan petugas Lapas. Sejalan dengan itu, pada tahun 2020 ini, Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Yogyajarta,  mendapatkan  anggaran  dari  Pemerintah  untuk pembangunan Lapas Perempuan yang terletak di Wonosari dan selesai pada akhir tahun anggaran di 31 Desember 2020 dan kemudian, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Yogyakarta pindah di tanggal 09 Mei dan kemudian 20 April diresmikan oleh Direktur Jendral Pemasyarakatan yang dihadiri  juga  oleh  para  pimpinan  daerah  agar  bisa  memberikan  dukungan,  karena  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan tidak bisa bekerja sendiri, ini masih relatif baru dan merupakan UPT baru, sehingga jika melihat dari tugas yang harus kami selesaikan tentang fasilitas dan kerja sama, tentu  ini  sangat  penting  bagi  Lapas  Perempuan  Kelas  II  B  Yogyakarta  untuk  bisa  menjamin sinergi dengan para pimpinan daerah, dan institusi pendidikan.
Kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun, dan dengan pelbagai cara, pada zaman yang serba canggih ini, kejahatan dapat dilakukukan dengan teknologi [1]. Pelaku yang telah terbukti bersalah, dihukum dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap maka akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  adalah  tempat  untuk  melaksanakan pembinaan  terhadap  warga  binaan  yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  untuk mendapatkan  pembinaan  dan  pendewasaan  diri  [2].  Warga  binaan  pada  seluruh  lembaga pemasyarakatan di Indonesia wajib dibina sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan  berdasar  anggaran  yang  disediakan  oleh  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik Indonesia [3]
Hak warga binaan pemasyarakatan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Dari UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, yang termasuk dalam masyarakat rentan adalah adanya  orang  lanjut  usia,  anak  dan  ibu  hamil ibunya  menjalani  hukuman  di  lapas. Permasalahan yang terjadi dan yang memerlukan dukungan dari pelbagai pihak ialah 1. Berkaitan  dengan  layanan  terhadap  kelompok  rentan,  terutama  ibu hamil  dan  bayinya  dalam  lapas.  Layanan  yang  diselenggarakan  di  lapas  perempuan  Yogya terhadap kelompok rentan terutama pada wanita hamil dan bayi, antara lain: 1) Adanya tempat ibu dan anak (ruang ganti popok, tempat tidur bayi); 2) Ruangan bermain anak; 3) Pemeriksaan kesehatan tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh tim medis di poli klinik; 4) Pengawalan kepada ibu yang akan mempersiapkan kelahirannya di rumah sakit umum; dan 5) Menu makanan, ada anggaran tersendiri untuk ibu hamil, gizi seimbang. Pemberian bekal ketrampilan terhadap warga  binaan  hamil  dan  menyesui  juga  disesuaikan  [1].  Menurut  Andansari,  Lembaga Pemasyarakatan harus selalu memperhatikan dan mengusahakan agar pengelolaan makanan bagi narapidana wanita dapat terselenggara dengan baik dan menjaga kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila makanan yang tidak sesuai dengan jumlahnya dan rendah kualitasnya disamping dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, dari segi kesehatan juga dapat menyebabkan penyakit kekurangan gizi [2].
Pada  dasarnya  hak  antara  narapidana  wanita  dan  narapidana  pria  adalah  sama,  hanya dalam  hal  ini  karena  narapidananya  adalah  wanita  maka  ada  beberapa  hak  yang  mendapat perlakuan  khusus  dari  narapidana  pria  yang  berbeda  dalam  beberapa  hal,  diantaranya  karena wanita  mempunyai  kodrat  yang  tidak  dipunyai  oleh  narapidana  pria  yaitu  menstruasi,  hamil,
melahirkan,  dan  menyusui  maka  dalam  hal  ini  hak-hak  narapidana  wanita  perlu  mendapat perhatian  yang  khusus  baik  menurut  Undang-Undang  maupun  oleh  petugas  lembaga pemasyarakatan [3].
Berdasarkan  temuan  permasalahan  yang  didapatkan  dari  hasil  diskusi  pertama  dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Yogyakarta bahwa warga binaan pada Lapas Perempuan Yogyakarta juga memerlukan sosialisasi hukum dari  mitra, dari narasumber yang memiliki kompeten. Kebutuhan ini juga merupakan salah satu perwujudan hak warga binaan untuk  mendapatkan  pengetahuan  hukum  secara  kompeherensif.  Lapas  Perempuan  Yogyakarta menganggap bahwa ketika para wanita terlibat dengan hukum dan diputuskan bersalah sebagai pelaku tindak  pidana,  dan ketika mereka masuk  dan menjadi  bagian  dari  pembinaan  Lembaga Pemasyarakatan, kami (petugas Lapas) justru menguatkan mereka untuk mengambil positifnya dari hal ini, dengan upaya bahwa tetap membantu upaya hukum apa yang akan mereka lakukan. Jadi dukungan kita adalah memfasilitasi yang menjadi syarat-syarat. Sebagai contoh kasus adalah: Kasus Mary Jane. Oleh karena itu, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan bersama dengan mitra,  Lapas  Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta,  mempunyai  pemahaman  yang  sama  untuk memberikan  pembinaan  dan  pembekalan  mental  dalam  menjalani  hukuman  di  Lembaga Pemasyarakatan.  Tentunya,  kami  berterima  kasih  dan  mengucap  syukur  kepada  Kalapas Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta,  yang  telah  memberikan  kesempatan  untuk  terlibat  dalam memberikan penyuluhan hukum tentang hak-hak warga binaan perempuan.

## 2. METODE
Metode  pelaksanaan  PkM  ini  dilakukan  dengan  upaya-upaya  preventif,  berupa penyuluhan  dan  pendampingan  hukum  terhadap  warga  binaan  lapas  perempuan  kelas  IIB Yogyakarta yang sebenarnya adalah Sebagai korban tatanan sosial yang tidak adil. Merujuk pada konsep pendekatan keragaman manusia ( a human diversity ) menyatakan bahwa kejahatan adalah perilaku  menyimpang  yang  timbul  sebagai  respon  yang  normal  atas  tindakan  penindasan  dan kondisi-kondisi ketidakadilan [4]. Metode ceramah dapat digunakan untuk melakukan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat [5].
Metode yang digunakan sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini:
Jalannya  proses  PKM  terdiri  dari  4  (empat)  tahap:  1.  Tahap  persiapan;  2.  Tahap pelaksanaan;  3.  Tahap  evaluasi;  4.  Tahap  tindak  lanjut.    Tahap  persiapan  dilakukan  oleh  Tim PKM FH UPH dengan melakukan komunikasi melalui surat ataupun pesan elektronik Whatsapp kepada  Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta.  Komunikasi  ini bertujuan bahwa tim PKM FH UPH memiliki rencana untuk melakukan penyuluhan hukum hak- hak  warga  binaan  pemasyarakatan  dengan  didukung  oleh  LPPM  UPH.  Setelah  melakukan komunikasi, tim FH UPH memberitahukan kepada narausmber yang berasal dari Dosen Fakultas Hukum  Universitas  Pelita  Harapan,  dan  1  (satu)  Mahasiswi  Program  Studi  Magister  Hukum Universitas  Pelita  Harapan  yang  juga adalah  Aparatur  Sipil  Negara  pada  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham). Narasumber ini mempersiapkan materi  yang  kompeherensif.  Materi  ini  akan  disampaikan  kepada  peserta  warga  binaan pemasyarakatan  di  Lapas  Perempuan  Kelas  IIB  Yogyakarta.  Pada  tahap  persiapan  dan pelaksanaan awal, peserta kegiatan melakukan tes awal singkat ( pre-test) secara lisan tentang 1. apakah  mengetahui  hak-hak  warga  binaan?;  2.  Apa  dasar  hukum  yang  mengatur  tentang  hak tersebut?; 3. Mengapa penyuluhan hukum ini dilaksanakan? Pre-test singkat ini memiliki tujuan sejauh apa materi atau bahan yang akan dipaparkan?
Kedua,  tahap  pelaksanaan  dilakukan  di  ruang  serba  guna  Lapas  Perempuan  Kelas  IIB Yogyakarta. Tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan kegiatan pembukaan oleh Kepala Lapas, dan  perwakilan  dari  FH  UPH.  Setelah  itu,  pemaparan  materi  oleh  narasumber  kepada  peserta penyuluhan.  Peserta  penyuluhan  ini  warga  binaan  pemasyarakatan  yang  dipilih  oleh  Kepala Lapas.  Peserta  penyuluhan  adalah  30  (tiga  puluh)  WBP.  Pada  akhir  tahap  pelaksanaan, narasumber melakukan post-test secara lisan khususnya tentang 3 (tiga) pertanyaan di atas, dan seluruh peserta penyuluhan hukum memahami hak-hak yang dimiliki, tata cara mendapatkan hak tersebut  guna  mempersiapkan  berkas  administrasi  yang  dapat  disampaikan  kepada  keluarga WBP.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Proses Penyuluhan Hukum Kepada Warga Binaan Lapas Perempuan Yogyakarta
Tujuan pembinaan kepada warga binaan menurut Harsono dapat dicapai dengan tahapan sebagai berikut: 1, mengenal diri sendiri. Dalam tahap ini warga binaan dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali, dan mengenali diri sendiri; 2. Memiliki kesadaran beragama,  kesadaran  terhadap  kepercayaan  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  sadar  sebagai makhluk  Tuhan  yang  memiliki  keterbatasan;  3.  Mengenal  potensi  diri,  dalam  tahap  ini  warga binaan dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri sendiri, mampu mengembangkan hal positif dalam diri sendiri; 4. Mampu memotivasi diri sendiri ke sisi yang  lebih  positif;  5.  Mampu  memotivasi  orang  lain,  warga  binaan  yang  telah  mengenal  diri sendiri,  telah  mampu  memotivasi  diri  sendiri  diharapkan  mampu  memotivasi  orang  lain, kelompoknya, dan teman sekelilingnya; 6. Mampu memiliki kesadaran tinggi; 7. Mampu berpikir dan  bertindak  dengan  tepat,  dan  bertanggung  jawab  terhadap  keputusan  tersebut;  8.  Memiliki kepercayaan diri yang kuat; 9. Menjadi pribadi yang utuh dalam mengahadapi tantangan [4].
Menurut Saharjo ada 10 (sepuluh) prinsip pembinaan dan bimbingan bagi narapidana: 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara  yang  baik  dan  berguna  dalam  masyarakat;  2)  Penjatuhan  pidana  bukan  tindakan pembalasan dendam dari negara; 3) Rasa tobat tidak dapatlah dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan; 4) Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat  daripada  sebelum  ia  masuk  lembaga;  5)  Selama  kehilangan  kemerdekaan  bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat; 6) Pekerjaan  yang  diberikan  kepada  narapidana  tidak  boleh  bersifat  mengisi  waktu  atau  hanya diperuntukkan  bagi  kepentingan  lembaga  atau  negara  saja.  Pekerjaan  yang  diberikan  harus
ditujukan  untuk  pembangunan  Negara;  7)  Bimbingan  dan  didikan  harus  berdasarkan  asas Pancasila; 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat; 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan; 10) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan [5].
Menurut Kristyanto, fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam  masyarakat  serta  berperan  bebas  dan  bertanggung  jawab.  dengan  bekal  pembinaan kepribadian, petugas berharap dengan memberikan bekal ketrampilan maka dapat menumbuhkan rasa  kemandirian  terhadap  narapidana  setelah  keluar  dari  Lapas.  Oleh  sebab  itu  Lembaga Pemasyarakatan berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan pembinaan ketrampilan yang diberikan  bagi  narapidana  [6].  Hukum  memberikan  pengaturan  yang  memiliki  manfaat  bagi masyarakat luas, baik di desa ataupun perkotaan, informasi hukum harus disebarluaskan [7] [8] Narasumber dari Fakultas Hukum UPH memaparkan penyuluhan hukum sebagai berikut: Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga bianaan  pemasyarakatan  berdasarkan  Pancasila  yang  dilaksanakan  secara  terpadu  antara Pembina,  yang  dibina  dan  masyarakat  untuk  meningkatkan  kualitas  warga  binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  lingkungan  masyarakat,  dapat  berperan  dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab [8].
Narasumber memaparkan tentang hak-hak yang dimiliki oleh WBP sebagaimana diatur dalam  Undang-undang  Nomor  22  Tahun  2022 tentang  Pemasyarakatan  (UU  Pemasyarakatan). UU Pemasyarakatan ini menggantikan, mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan  karena  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  hukum  masyarakat  dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti.
Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Pemasyarakatan, Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak binaan, dan klien. Hak narapidana diatur dalam Pasal 9 UU Pemasyarakatan, yang  terdiri  dari  12  (dua  belas)  hak,  yakni:  1.  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  agama  atau kepercayaannya;  2.  mendapatkan  perawatan,  baik  jasmani  maupun  rohani;  3.  mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi; 4. mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan  yang  layak  sesuai  dengan  kebutuhan  gizi;  5. mendapatkan  layanan  informasi;  6.  mendapatkan  penyuluhan  hukum  dan  bantuan  hukum;  7. menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan; 8. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media  massa  yang tidak  dilarang;  9.  mendapatkan  perlakuan  secara  manusiawi  dan  dilindungi dari  tindakan  penyiksaan,  eksploitasi,  pembiaran,  kekerasan,  dan  segala  tindakan  yang membahayakan fisik dan mental; 10. mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja; 11. mendapatkan pelayanan sosial; dan 12. menerima atau menolak kunjungan dari keluarga advokat, pendamping, dan masyarakat.
Selain itu hak warga binaan juga diatur dalam peraturan yang bersifat teknis yakni pada Peraturan  Menteri  Hukum Dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 7  Tahun  2022 Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3 Tahun  2018  Tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti  Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat (Permenkumham 7/2022).
Hak tersebut yakni: 1. remisi. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada Narapidana dan Anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. asimilasi;  Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak  yang  dilaksanakan  dengan  membaurkan  Narapidana  dan  Anak  dalam  kehidupan Masyarakat; 3. cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga; Cuti Mengunjungi Keluarga adalah program  pembinaan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  Narapidana  dan  Anak  untuk berasimilasi  dengan  keluarga  dan  Masyarakat;  4.  cuti  bersyarat;    Pembebasan  Bersyarat,  Cuti
Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  adalah  program  pembinaan  untuk  mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;  5.  cuti  menjelang  bebas;  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti Bersyarat  adalah  program pembinaan  untuk  mengintegrasikan  Narapidana  dan Anak  ke  dalam kehidupan  masyarakat  setelah  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan;  6.  pembebasan bersyarat;  Pembebasan  Bersyarat,  Cuti  Menjelang  Bebas,  dan  Cuti  Bersyarat  adalah  program pembinaan  untuk  mengintegrasikan  Narapidana  dan  Anak  ke  dalam  kehidupan  masyarakat setelah  memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan;  7.  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
Narasumber  memaparkan  bawhasanya  syarat  pemberian  remisi  merujuk  pada  Pasal  7 Permenkumham  7/2022  dengan  melampirkan  dokumen  administratif  yakni:  1.  salinan  kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; 2. surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan/penjara sebagai pengganti pidana denda/uang pengganti/restitusi dari Kepala Lapas; 3.surat keterangan tidak sedang menjalani Cuti Menjelang Bebas dari Kepala Lapas; 4. salinan register F dari Kepala Lapas; 5. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas; dan 6. laporan perkembangan  pembinaan  sesuai  dengan  sistem  penilaian  pembinaan  Narapidana  yang ditandatangani oleh Kepala Lapas.
Selain  hak  bagi  warga  binaan,  Narasumber  juga  memaparkan  kewajiban-kewajiban Warga  Binaan.  Adapun  kewajiban  terseebut  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  11  ayat  (1)  UU Pemasyarakatan: 1. menaati peraturan tata tertib; 2. mengikuti secara tertib program Pembinaan; 3. memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan 4. menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.
Pada tahap pelaksanaan, setelah narasumber memaparkan materi dengan kompeherensif, moderator  mempersilahkan  peserta  penyuluhan  untuk  menyampaikan  pertanyaan,  saran, pendapat,  dan  sebagainya.  Peserta  penyuluhan  sangat  antusias  mendengar  pemaparan,  dan berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara rutin.
Gambar 1. Pemaparan Materi kepada Warga Binaan
Pemasyarakatan (Sumber Gambar: Dok.Pribadi) Gambar 2. Penyampaian Materi oleh Narasumber dari Magister Hukum UPH (Sumber Gambar: Dok.Pribadi)
Tahap ketiga ialah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dilakukan setelah penutupan acara antara Tim PKM FH UPH dengan Kepala Lapas. Tim PKM FH UPH juga mendengar pendapat,
saran yang dikemukakan oleh peserta penyuluhan. Kepala Lapas menyambut baik acara ini dan berharap  acara  serupa  dapat  terselenggara  dengan  rutin.  Tahap  keempat  adalah  tahap  tindak lanjut. Tahapan ini adalah tahapan tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Tim FH UPH. Tim FH UPH  akan  melakukan  evaluasi  internal,  dan  memikirkan  recana  berikutnya  pada  tahap  tindak lanjut, misalnya, dengan berdiskusi dengan Kepala Lapas tentang topik yang akan disampaikan berikutnya.

## 4. KESIMPULAN
Kesimpulan dan hasil penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yakni: Bentuk PKM ini juga merupakan bentuk dukungan sosial bagi WBP. Dukungan sosial yang diberikan oleh sekitar merupakan salah satu cara  untuk  menanggulangi  stres WBP  di Lapas  disebabkan  sebuah  dukungan  sosial  dapat mengurangi perilaku negatif melalui hubungan interpersonal yang dijalin antara WBP. Tim FH UPH  memberikan  dukungan  sosial,  moril  kepada  WBP  agar  tetap  semangat  menjalani  masa hukuman  di  Lapas.  Peserta  penyuluhan  mendapatkan  pengetahuan  hukum  yang  mumpuni, khususnya terkait hak-hak Warga Binaan. Pengetahuan hukum dijadikan bekal agar Warga binaan dapat  menjalani  masa  hukuman  dengan  tegar,  dan  mematuhi  peraturan  yang  berlaku  di  Lapas Perempuan.  Pada  akhir  tahap  pelaksanaan,  narasumber  melakukan post-test secara  lisan  dan seluruh peserta penyuluhan hukum memahami hak-hak yang dimiliki, tata cara mendapatkan hak tersebut  guna  mempersiapkan  berkas  administrasi  yang  dapat  disampaikan  kepada  keluarga WBP,  serta  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  akan  mempersiapkan  berkas-berkas  sesuai  prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  banyak  terima  kasih  kepada  para  pihak  yang  telah  membantu kegiatan penyuluhan hukum ini, yakni kepada:
1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Kepala  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  II  B  Yogyakarta  beserta  seluruh Aparatur Sipil Negara;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pelita Harapan yang telah mendukung kegiatan ini dengan nomor Pengabdian kepada Masyarakat: PM-08- FH/VIII/2022;
4. Peserta penyuluhan hukum di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]   R.  Karo  Karo,  Penegakan  Hukum  Kejahatan  Dunia  Maya  (Cybercrime)  Melalui  Hukum Pidana, Karawaci: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2019.
[2]   A.  Budianto  and  A.  Mahatta,  "Pembaharuan  Hukum  Terhadap  Kebijakan  Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan," Law Review, vol. 21, no. 3, pp. 389-407, 2022.
[3]   R. Karo Karo, V. . E. P. Sari, H. D. A. Gultom, S. Rheinata, S. Waileruny, Y. Nainggolan, S. and B. , "Penyuluhan Hukum tentang Hak-Hak Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang oleh LKBH FH UPH," PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, vol. 8, no. 2, p. 248–254, 2023.
[4]   D.  T.  Ulfa,  "PERLAKUAN  KHUSUS  TERHADAP  KELOMPOK  RENTAN  : KEWAJIBAN  DAN  HAK  PELAYANAN  KESEHATAN  TERHADAP  WARGA BINAAN  WANITA  MENYUSUI  DI  RUMAH  TAHANAN  NEGARA  KELAS  IIB
SAMBAS," JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora , vol. 8, no. 8, pp. 815-821, 2021.
[5]   P.  A.  Andansari,  "Pemenuhan  Hak  Memperoleh  Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Narapidana Wanita yang Sedang Hamil (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas Iia Malang)," Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, vol. 4, no. 1-20, 2014.
[6]   T. D. Ticoalu, "PERLINDUNGAN HUKUM PADA NARAPIDANA WANITA HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN," Lex Crimen, vol. II, no. 2, pp. 125-132, 2013.
[7]   F. Fukuyama, The Great Disruption: Hakikat Manusia Dan Rekonstruksi Tatanan Sosial, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.
[8]   A.  Fahmi  and  E.  Sugiarto,  "PELATIHAN  DAN  PEMANFAATAN  LITERASI INFORMASI  E-WAKAF  UNTUK  PENGELOLAAN  ADMINISTRASI  WAKAF SEBAGAI  DUKUNGAN  LAYANAN  PRIMA  PEJABAT  PEMBUAT  AKTA  IKRAR WAKAF," ABDIMASKU, vol. 1, no. 2, pp. 55-62J, 2018 .
[9]   C. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Jakarta: Djambatan, 1995.
[10]  Saharjo, Pohon Beringin Pengayoman: Pidato Pada Penganugrahan Gelar Doctor Honoris Causa Dalam Ilmu Hukum Oleh Universitas Indonesia, Universitas Indonesia, 1963.
[11]  Kristyanto, "PEMBINAAN PERILAKU NARAPIDANA
DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN  KLAS  IIA  PEKALONGAN," JURUSAN  HUKUM  DAN KEWARGANEGARAAN, pp. i-119, 201.
[12]  K.  Umam,  G.  H.  Wibowo  and  I.  W.  Suardinata,  "Penerapan  Aplikasi  JDIH  di  Desa Tambong Sebagai Media Publikasi Peraturan Desa ke Masyarakat," Abdimasku, vol. 6, no. 2, pp. 402-409, 2023.
[13]  S. Wulandari, "FUNGSI SISTEM PEMASYARAKATAN DALAM MEREHABILITASI DAN  MEREINTEGRASI  SOSIAL  WARGA  BINAAN  PEMASYARAKATAN," Serat Acitya – Jurnal Ilmiah, vol. 4, no. 2, pp. 87-94, 2015.