Penentuan Kriteria Tindak Pidana Penghinaan Pasal 45 Ayat (1) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE
(Studi Putusan Pengadilan)

## Ari Wibowo
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: a.wibowo@uii.ac.id

## Afiyatun
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Email: afiahafidh@gmail.com

## Abstract
Affronts  offense is  one of  the cybercrimes regulated in  Article 45 paragraph (1) juncto  Article  27  paragraph  (3)  of  Law  No.  11  of  2008  concerning  Information and Electronic Transactions as amended by Law No. 19  of 2016. Some cases of affronts offenses have caused controversy in the community, especially in relation to  the  criteria  that  distinguish  them  from  criticism  as  part  of  freedom  of expression.  This  study  aims  to  analyze  court  decisions  regarding  the determination  of  the  criteria  for  affronts  offenses.  This  study  used  primary  and secondary  legal  materials,  with  normative-juridical  and  case  approach.  This study concluded that determination of the criteria for affronts offense by the court is  based on several  aspects: the content of  the speech, the way of  delivering  the speech,  whether  the  speech  is  factual  or  not,  language  ethics  used  in  speech, source of speech, position of victim, feeling of victim, and its impact on society.
Keywords : court decision, criteria, affronts offense.

## Abstrak
Tindak pidana penghinaan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik diatur dalam  Pasal  45  ayat  (3)  juncto  Pasal  27  ayat  (3)  UU  Nomor  11  Tahun  2008 sebagaimana  diubah  dengan  UU  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Beberapa  kasus  tindak  pidana  tersebut  menimbulkan kontroversi  di  tengah  masyarakat,  khususnya  menyangkut  perbedaan  kriteria tindak pidana penghinaan dengan kritik yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia  (HAM).  Penelitian  ini  bertujuan  melakukan  analisis  terhadap  putusan pengadilan  bagaimana  hakim  dalam  menentukan  kriteria  tindak  pidana penghinaan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder  dengan  pendekatan  kasus  dan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  kriteria  tindak  pidana  penghinaan  dalam  putusan pengadilan  meliputi:  isi  ujaran,  cara  menyampaikan  ujaran,  apakah  ujaran tersebut  sesuai  fakta  atau  tidak,  etika  Bahasa  yang  digunakan  dalam  ujaran,

## Volume 16  Number 02, Page 190-218, November 2019
Istinbath : Jurnal Hukum ISSN : Print 1829-8117 – Online 2527-3973
sumber  ujaran,  kedudukan  korban,  perasaan  korban,  dan  dampak  ujaran  bagi masyarakat.
Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Kriteria, Tindak Pidana Penghinaan.
Istinbath: Jurnal Hukum Website : http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index Received : 2019-10-07. Published : 2019-11-30.
This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the Creative  Commons  Attribution  4.0 International  License ,  which  permits  unrestricted  use,  distribution,  and  reproduction  in  any  medium, provided the original work is properly cited.

## Pendahuluan
Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  terdapat  beberapa  pasal  yang mengatur  tindak  pidana  penghinaan.  Pengaturan  tindak  pidana  “penghinaan  biasa”  terdapat dalam  Bab  XVI  tentang  Penghinaan  yang  terdiri  atas  Pasal  310  sampai  dengan  Pasal  321. Adapun tindak pidana penghinaan lain diatur di  luar bab tersebut,  di  antaranya:  penghinaan terhadap  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  (Pasal  134,  136,  137),  penghinaan  terhadap  raja yang  memerintah  atau  kepala  negara  sahabat  (Pasal  142  dan  144),  penghinaan  terhadap Pemerintah  Indonesia  (Pasal  154  dan  155),  penghinaan  terhadap  suatu  atau  beberapa golongan rakyat Indonesia (Pasal 156 dan 157), penodaan terhadap suatu agama yang dianut di  Indonesia (Pasal  156a), dan penghinaan terhadap suatu  penguasa atau  badan umum  yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan 208). Saat ini Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 ayat (1) KUHP  tidak  lagi  berlaku  karena  telah  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia (MK RI) melalui Putusan Nomor 13-022/PUU-IV/2006.
Selain  dalam  KUHP,  saat  ini  telah  diatur  tindak  pidana  penghinaan  khusus  melalui sarana  elektronik,  yaitu  dalam  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE)  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU  No.  19  Tahun  2016.  Pada mulanya  tindak  pidana  penghinaan  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (1)  juncto  Pasal  27  ayat  (3), namun  setelah  ada  UU  No.  19  tahun  2016  kemudian  diatur  dalam  Pasal  45  ayat  (3)  juncto Pasal  27  ayat  (3).  Pasal  45  ayat  (1)  berbunyi:  “Setiap  Orang  yang  memenuhi  unsur sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3),  atau  ayat  (4)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah).”  Pasal  tersebut  diubah  menjadi  Pasal  45  ayat  (3) sehingga  berbunyi:  “Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp750.000.000,00  (tujuh  ratus  lima  puluh  juta rupiah).” Sementara Pasal 27 ayat (3) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik.”
Pelaporan  kasus  pelanggaran  UU  ITE  mengalami  kenaikan  dari  tahun  2013  hingga 2014.  Terdapat  sekitar  53  persen  atau  41  kasus  dari  72  kasus  terjadi  di  tahun  2014.  Dari jumlah  tersebut,  sebanyak  92  persen  merupakan  kasus  tindak  pidana  penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Jika dilihat dari media  yang  digunakan,  Facebook  menempati  posisi  teratas,  yaitu  sebesar  49  persen. Berdasarkan  dara  dari  Mabes  Polri,  tahun  2015  terdapat  2.700  laporan  tindak  pidana penghinaan  UU  ITE.    Southeast  Asia  Freedom  of  Expression  Network  (Safenet)  melansir bahwa  sebanyak  79,3  persen  kasus  pelanggaran  UU  ITE  merupakan  kasus  tindak  pidana penghinaan.  Tahun  2016  terdapat  77  kasus  atau  naik  dibanding  tahun  sebelumnya  yang berjumlah 34 kasus.
Beberapa  kasus  tindak  pidana  penghinaan  menimbulkan  kontroversi  di  tengah masyarakat.  Di  satu  sisi  dianggap  sebagai  tindak  pidana  penghinaan,  namun  di  sisi  lain dianggap sebagai suatu kebebasan berpendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dijamin perlindungannya oleh UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh, kasus Prita Mulyasari yang bermula  dari  ketidakpuasannya  terhadap  layanan  di  R.S.  Omni  Internasional  Tangerang. Karena  komplainnya  kepada  R.S.  Omni  International  tidak  mendapatkan  tanggapan  yang memuaskan,  Prita  mengirimkan  emal  ke  sejumlah  orang  dengan  judul  “Penipuan  Omni Internasional  Hospital  Alam  Sutera  Tangerang”  yang  isinya  antara  lain  berbunyi:  “Saya informasi kan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi  lebih  hati-hati  dengan  perawatan  medis  dari  dokter  ini.”  Selain  itu,  Prita  melalui emailnya  juga  menuliskan:    “anggapan  dr.  Grace  yang  katanya  adalah  penanggungjawab masalah  complaint  saya  ini  tidak  profesional  sama  sekali  dan  tidak  ada  sopan  santun  dan etika mengenai pelayanan customer.”
Selanjutnya kasus Florence Sihombing, saat bermaksud mengisi bahan bakar di Pom Bensin Lempuyangan, Baciro, Yogyakarta, Florence mengantre untuk membeli Pertamax 95 dijalur  mobil.  Setelah  Florence  mengantre  dan  sampai  di  bagian  paling  depan  ia  tidak dilayani  oleh  petugas  SPBU  karena  menggunakan  motor.  Karena  tidak  dilayani,  Florence pulang ke kos lalu melihat berita di media elektronik tentang antreannya yang direkam oleh wartawan  yang  sedang  meliput  kejadian  di  SPBU.  Melihat  itu  Florence  merasa  emosi  dan kecewa lalu menulis status pada media sosial Path yang berbunyi: “Jogja Miskin, Tolol dan Tak  Berbudaya.  Teman-teman  Jakarta-Bandung,  jangan  mau  tinggal  di  Jogja.”  Ia  juga menuliskan:  “Orang  jogja  bangsat.  Kakak  mau  beli  Pertamax  95  mentang-mentang  pake motor  harus  antri  di  jalur  mobil  trus  gak  dilayani.  Malah  disuruh  antri  di  jalur  motor  yang stuck  panjangnya  gak  ketulungan.  Diskriminasi.  Emangnya  aku  gak  bisa  bayar apa.huh.KZL.”
Selain  2  (dua)  kasus  di  atas,  ada  beberapa  kasus  lain  yang  kontroversial.  Dengan demikian,  perlu  ada  kriteria  yang  jelas  mana  perbuatan  yang  masuk  dalam  kategori  tindak pidana  penghinaan  dan  mana  yang  sebatas  kritik  untuk  kepentingan  umum  karena  Pasal  27 ayat  (3)  tidak  menjelaskan  secara  rinci  unsur-unsurnya  khususnya  unsur  “memiliki  muatan penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik.”    Berdasarkan  petimbangan  tersebut,  perlu dilakukan  penelitian  terhadap  putusan-putusan  pengadilan  dalam  kasus  tindak  pidana penghinaan  untuk  melihat  dan  menganalisis  bagaimana  hakim  dalam  menentukan  kriteria tindak pidana penghinaan. Meskipun tindak pidana penghinaan biasa merupakan delik aduan, namun  jika  sudah  masuk  proses  penuntutan  semua  unsurnya  harus  diobjektifikasi.  Dari penjelasan  tersebut  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  bagaimana  penentuan kriteria  tindak  pidana  penghinaan  oleh  majelis  hakim  dalam  perkara  pelanggaran  Pasal  45 ayat  (1) juncto Pasal  27  ayat  (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik?.

## Pembahasan

## Kriteria Tindak Pidana Penghinaan
Kejahatan penghinaan dapat dibedakan menjadi penghinaan biasa (umum) yang diatur dalam Bab XVI Buku II KUHP, dan penghinaan khusus yang tersebar di luar Bab XVI buku II KUHP termasuk yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Penghinaan khusus baik yang terdapat dalam KUHP  (di  luar  Bab  XVI  Buku  II)  maupun  di  luar  KUHP  memiliki  keterkaitan  dengan
bentuk-bentuk  penghinaan  umum  yang  terdapat  dalam  Bab  XVI  KUHP.  Dengan  kata  lain, untuk  memahami  Pasal  45  ayat  (1)  juncto  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  haruslah  dihubungkan dengan Pasal 310 ayat (1) dan (2), serta Pasal 311 KUHP. Dalam Penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah ditegaskan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu  pada  ketentuan  pencemaran  nama  baik  dan/atau  fitnah  yang  diatur  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasca diberlakukannya UU ITE, pelaku penghinaan melalui jaringan elektronik tidak lagi  dijerat  dengan  KUHP  melainkan  UU  ITE  sebagai  lex  specialis.  Meskipun  demikian, bukan berarti bisa terlepas sama sekali dari ketentuan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Dalam  hal  ini,  kedudukan  ketentuan  pasal-pasal  penghinaan  dalam  KUHP  sebagai  genus delict  (delik  induk),  sementara  ketentuan  pasal  penghinaan  dalam  UU  ITE  sebagai  species delict  (delik  turunan).  Jika  ketentuan  delik  turunan  belum  jelas,  maka  tetap  harus  merujuk kepada delik induknya.
Berdasarkan Putusan MK No: 50/PUU-VI/ 2009 tanggal 4 Mei 2009 dan Putusan MK No:  2/  PUU-VII/2009  tanggal  4  Mei  2009  terhadap  uji  materi  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE dijelaskan  bahwa  delik  penghinaan  dalam  UU  ITE  memiliki  kesamaan  sifat  dengan  delik penghinaan dalam Bab XVI KUHP, yaitu sebagai delik aduan meskipun secara eksplisit tidak disebutkan dalam UU ITE. Artinya, penuntutan atas dasar pelanggaran Pasal 27 ayat (3) UU ITE  baru  bisa  dilakukan  jika  orang  yang  merasa  dicemarkan/  dihinakan  nama  baiknya mengajukan aduan kepada aparat penegak hukum. Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum dalam pokok Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP  sebagai  genus  delict  yang  mensyaratkan  adanya  pengaduan  untuk  dapat  dilakukan penuntutan.  Sebagai  delik  turunan,  syarat  ini  juga  harus  diperlakukan  terhadap  perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Adami  Chazawi  menjelaskan  bahwa  terdapat  6  (enam)  ciri  yang  bersifat  kumulatif sebagai  indikator  atau  kriteria  sebuah  tindak  pidana  merupakan  lex  specialis  dari  lex generalis-nya, yakni:
1. Dalam  tindak  pidana  lex  specialis  harus  mengandung  semua  unsur  pokok  tindak pidana  lex  generalis,  serta  ditambah  unsur  khusus  dalam  lex  specialis  yang  tidak terdapat  dalam  lex  generalis-nya.  Dicontohkan  untuk  membuktikan  adanya penghinaan  menurut  Pasal  27  ayat  (3)  juncto  Pasal  45  ayat  (3)  UU  ITE  sebagai  lex
specialis, maka harus terbukti terlebih dahulu adanya unsur pencemaran dalam Pasal 310  KUHP  sebagai  lex  generalis  pasal  pencemaran.  Ditambah  satu  lagi  unsur khususnya,  yakni  terbukti  pencemaran  tersebut  dilakukan  dengan  menggunakan media elektronik;
2. Ruang  lingkup  tindak  pidana  generalis  dengan  tindak  pidana  specialis-nya  harus sama.  Sebagai  contoh,  lex  generalis-nya  tentang  penghinaan  maka  lex  specialis-nya juga tentang penghinaan;
3. Subjek hukum antara tindak pidana lex specialis dengan lex generalis harus memiliki persamaan.  Jika  subjek  hukum  dari  lex  generalis  adalah  orang  maka  demikian  juga dengan lex specialis-nya;
4. Objek  tindak  pidana  lex  specialis  harus  memiliki  persamaan  dengan  objek  tindak pidana lex generalis. Jika yang dimaksud dengan objek dari lex generalis adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana lex specialis-nya juga demikian;
5. Harus  terdapat  persamaan  kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi  dalam  lex specialis  dengan  lex  generalis.  Kalau  kepentingan  hukum  yang  hendak  dilindungi adalah  dalam  lex  generalis  adalah  kepentingan  hukum  mengenai  nama  baik  dan kehormatan, maka lex specialisnya juga demikian;
6. Sumber  hukum  lex  specialis  harus  sama  tingkatannya  dengan  sumber  hukum  lex generalis.  Jika  lex  generalis  bersumber  pada  undang-undang  maka  lex  specialis-nya juga harus bersumber pada undang-undang, tidak boleh lebih tinggi. Karena asas yang berlaku  nantinya  adalah  lex  superior  derogat  legi  inferiori,  bukan  asas lex  specialis derogat legi generali.
Unsur-unsur  tindak  pidana  penghinaan  Pasal  45  ayat  (1)  juncto  Pasal  27  ayat  (3) terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif terdiri atas: (1) Barang siapa; (2)  Dengan  sengaja;  dan  (3)  Tanpa  hak.  Adapun    unsur  Objektif  terdiri  atas:  (1)  Perbuatan yang  meliputi  mendistribusikan,  mentransmisikan,  dan/atau  membuat  dapat  diakses;  (2) Melawan  hukum  atau  tanpa  hak;  dan  (3)  Objeknya  yang  berupa  informasi  elektronik  dan/ atau  dokumen  elektronik  yang  memiliki  muatan  penghinaan  dan/  atau  pencemaran  nama baik.
Unsur  setiap  orang  adalah  pemangku  hak  dan  kewajiban  yang  dapat  bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidananya dalam delik penghinaan. Setiap orang sebagai subjek  hukum  jika  sudah  terdapat  bukti  telah  didakwa  melakukan  suatu  tindak  pidana, terhadapnya  tidak  ada  alasan  pembenar  maupun  pemaaf  serta  padanya  terdapat  kesalahan, maka  kepadanya  tepat  dikatakan  pelaku  atas  tindak  pidana  penghinaan  itu.  Adapun  yang dimaksud dengan sengaja dalam secara umum diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Dengan demikian unsur sengaja yang terbagi atas empat bagian yang pada dasarnya diakui dalam hukum pidana harus diberlakukan dalam membuktikan delik penghinaan Pasal 27  ayat  (3)  UU  ITE.  Kesengajaan  tersebut  bisa  berupa  sengaja  sebagai  wujud,  sengaja sebagai  tujuan,  sengaja  sebagai  keinsyafan  kepastian,  dan  sengaja  sebagai  keinsyafan kemungkinan.
Perkataan  dengan  sengaja  mengandung  makna  semua  unsur  yang  berada  di belakangnya  juga  diliputi  kesengajaan  (opzet).  Sementara  yang  dimaksud  dengan  sengaja menurut  Memorie  van  Toelichting  (MvT)  adalah  willen  en  wetten,  yaitu  bahwa  seseorang melakukan  perbuatan  dengan  sengaja  harus  menghendaki  (willen)  perbuatan  itu  serta  harus menginsyafi/ mengerti (wetten) akibat perbuatan itu.  Oleh karena itu dengan ditempatkannya unsur  sengaja  di  awal  kalimat  pada  Pasal  27  ayat  (3),  lalu  diikuti  dengan  unsur  baik  cara melakukan perbuatan pidana itu maupun  wujud  perbuatannya, maka semuanya harus dalam satu kesatuan.
Unsur “tanpa hak” dalam pasal ini sama dengan “melawan hukum”. Dalam doktrin, pengertian  melawan  hukum  sendiri  bermacam-macam.  Ada  yang  mengartikan  tanpa  hak sendiri  (zonder  eigen  recht),  bertentangan  dengan  hak  orang  lain  (tegen  een  onders  recht), bertentangan  dengan  hukum  obyektif  (tege  het  objectieve  recht).  Sebagaimana  unsur kesengajaan,  unsur  “tanpa  hak”  harus  dinyatakan  melekati  setiap  unsur  di  belakang kalimatnya  dalam  ketentuan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE.  Dengan  demikian,  setiap  dakwaan harus  dibuktikan  tidak  berhaknya  seseorang  dalam  mendistribusikan,  mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Di  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2008  tidak  terdapat  penjelasan  mengenai  apa  yang dimaksud  dengan  perbuatan  mendistribusikan,  mentransmisikan,  ataupun  membuat  dapat diaksesnya,  namun  UU  Nomor  19  Tahun  2016  sudah  menjelaskan  maksud  ketiga  unsur tersebut.  Mendistribusikan adalah mengirimkan  dan/atau menyebarkan  Informasi  Elektronik
dan/atau  Dokumen  Elektronik  kepada  banyak  Orang  atau  berbagai  pihak  melalui  Sistem Elektronik.  Sedangkan  “mentransmisikan”  adalah  mengirimkan  Informasi  Elektronik dan/atau  Dokumen  Eletronik  yang  ditujukan  kepada  satu  pihak  lain  melalui  Sistem Elektronik.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  “membuat  dapat  diakses”  adalah  semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
Menurut  Adami  Chazawi,  unsur  “membuat  dapat  diaksesnya”  sengaja  diletakkan  di bagian  akhir  agar  supaya  apabila  terdapat  kesulitan  dalam  pembuktian  dua  kriteria sebelumnya,  masih  terdapat  cadangan  untuk  menghindari  kesulitan  tersebut.  Dihubungkan dengan objek tindak pidana menurut Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, maka yang dimaksud dengan perbuatan  dapat  diaksesnya  adalah  melakukan  perbuatan  dengan  cara  apapun  melalui perangkat  elektronik  dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  terhadap  data  atau sekumpulan data atau sekumpulan data elektronik sehingga menyebabkan data tersebut dapat diakses oleh orang lain atau benda elektronik lain.
Objek  tindak  pidana  selalu  dicantumkan  secara  tegas  dalam  setiap  rumusan  tindak pidana, seperti halnya objek dari delik penghinaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah informasi dan/atau dokumen elektronik  yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat  elektronik, telegram, teleks,  telecopy,  atau  sejenisnya.  Kode  ataupun  symbol  yang  memiliki  artri  atau  dapat dipahami oleh orang lain. (Pasal 1 angka 1 UU ITE). Mengenai dokumen elektronik, sesuai dengan  Pasal  1  angka  4  UU  ITE  dijelaskan  bahwa  dokumen  elektronik  adalah  setiap informasi elektronik  yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  dan  sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan, dan/atau  didengar  melalui  computer  atau  system  elektronik,  termasuk  di  dalamnya  berupa tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka,  kode,  akses,  symbol  atau perforasi  yang  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  yang  mampu memahaminya.
Selanjutnya untuk memahami anak kalimat yang melekat pada objek “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” dalam rumusan tindak pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE: Pertama, unsur ini merupakan unsur keadaan yang menyertai yang melekat
pada objek informasi dan/atau dokumen elektronik. Meskipun dua unsur ini dapat dibedakan, namun  tidak dapat  dipisahkan. Kedua, pada unsur inilah melekat  sifat  melawan hukum  atas perbuatan  mendistribusikan  dan  atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya informasi  elektronik.  Sekaligus  di  dalamnya  diletakkan  maksud  dan  tujuan  dibentuknya tindak  pidana  ini,  guna  memberi  perlindungan  hukum  terhadap  harga  diri,  martabat,  serta nama  baik  dan  kehormatan  seseorang.  Ketiga,  sebagai  indikator  bahwa  tindak  pidana  ini merupakan  lex  specialis  dari  bentuk  bentuk  penghinaan  umum,  terutama  delik  penghinaan dan pencemaran nama baik dalam KUHP. Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya bahwa terdapat  enam  indikator  bahwa  suatu  Pasal  merupakan  lex  specialis  dari  lex  generalis. Berdasarkan pemaparan di atas sangat jelas bahwa penghinaan dalam Pasal 27 ayat (3) jo. 45 ayat (1) UU ITE merupakan lex specialis dari bentuk-bentuk penghinaan dalam KUHP.
Setelah menelaah satu  persatu  unsur-unsur delik  penghinaan  yang dilakukan melalui jaringan elektronik, ternyata unsur-unsur deliknya memberlakukan sifat kumulatif, sekaligus juga  memberlakukan  sifat  alternatif.  Pada  unsur  “barang  siapa”,  “dengan  sengaja”,  “tanpa hak”  merupakan  unsur  yang  berlaku  mutlak  harus  ada  dalam  pembuktian  tindak  pidana penghinaan  Pasal  45  ayat  (1)  juncto  Pasal  27  ayat  (3).  Sedangkan  pada  unsur “mendistribusikan”,  “mentransmisikan”,  “membuat  dapat  diaksesnya”  informasi  elektronik dan/atau  dokumen  elektronik  yang  bermuatan  penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama  baik, masing-masing  dari  unsur  tersebut  dapat  diberlakukan  salah  satunya  tetapi  juga  dapat diberlakukan kedua atau ketiganya.
Menurut Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, penghinaan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat  (3)  UU  ITE  seharusnya  dalam  penjelasannya  diberikan  makna  karena  penghinaan bukanlah  suatu  jenis  tidak  pidana.  Menurutnya,  jika  ditafsirkan  secara  luas,  makna penghinaan  tersebut  secara  genus  berupa  keenam  macam  penghinaan  yang  ada  di  Bab  XVI KUHP.  Dengan  demikian  tidak  bisa  hakim  dalam  menerapkan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Bab XVI KUHP.
Dengan menghubungkan dengan Bab XVI KUHP, kriteria tindak pidana penghinaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) KUHP dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Suatu  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama baik orang lain.
2. Dengan:
a. menuduhkan suatu perbuatan tertentu dengan maksud diketahui umum baik secara lisan  atau  tulisan  yang  tidak  dilakukan  untuk  kepentingan  umum  dan  untuk membela diri (Pasal 310 KUHP/pencemaran);
b. fitnah  atau  tidak  dapat  membuktikan  tuduhannya  ketika  dimintakan  pembuktian oleh hakim (Pasal 311 KUHP/fitnah); atau
c. tidak  menuduhkan  suatu  perbuatan  tertentu  melainkan  hal  tertentu  dan/atau penuduhan  tersebut  dilakukan  di  muka  orang  itu  sendiri  dengan  lisan  maupun perbuatan  atau  dengan  surat  yang  dikirimkan  dan  diterimakan  kepadanya  (Pasal 315 KUHP/penghinaan ringan).

## Pertimbangan  Putusan  Pengadilan  dalam  Penentuan  Kriteria  Tindak    Pidana Penghinaan
1. Putusan No. 822/K/PID.SUS/2010 dengan Terdakwa Prita Mulyasari
a. Deskripsi Kasus
Terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi  dan  pusing  kepala.  Setelah  dilakukan  pemeriksaan  oleh  dokter,  Terdakwa dinyatakan  harus  rawat  inap  karena  trombositnya  hanya  27.000.  Selanjutnya Terdakwa  diperiksa  oleh  dr.  Hengky  dan  diberikan  tindakan  berupa  infus  dan suntikan.  Keesokan  harinya  dr.  Hengky  menginformasikan  bahwa  ada  revisi  hasil laboratorium  bahwa  ternyata  trombositnya  bukan  27.000  tetapi  181.000.  Karena tangan  kiri  mulai  membengkak,  Terdakwa  meminta  agar  infus  dan  suntikannya dihentikan. Menurut Terdakwa, kondisinya bukannya membaik namun terus semakin memburuk.  Terdakwa  kemudian  memutuskan  untuk  keluar  dari  R.S.  Omni Internasional  dengan  hasil  diagnosa  akhir  parotitis  (gondokan),  dan  pindah  ke  RSI Bintaro Tangerang.
Terdakwa  menyampaikan  komplain  secara  tertulis  ke  manajemen  R.S.  Omni Internasional  terkait  kesalahan  penyampaian  hasil  laboratorium  dan  kondisi kesehatannya  yang  justru  semakin  memburuk.  Komplain  tersebut  diterima  oleh  Ogi (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yarlen Nela (Customer Service Manager).  Tanggapan  dr.  Grace  tidak  profesional  dan  tidak  memuaskan  Terdakwa, sehingga  Terdakwa    mengirim  email  ke  sejumlah  orang  dengan  judul  “Penipuan
Omni  Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang”  yang isinya antara lain: “Saya informasikan juga dr. Hengky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini” dan “tanggapan dr . Grace  yang  katanya  adalah  penanggungjawab  masalah  complaint  saya  ini  tidak profesional sama sekali” dan “tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer.”

## b. Pertimbangan Hakim
Majelis hakim menilai bahwa email yang dikirimkan oleh Terdakwa bukanlah kritik  untuk  kepentingan  umum,  melainkan  sudah  over  bodig  (berlebihan)  sehingga mengandung  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik.  Selain  itu,  dianggap  bukan kritik  karena  emailnya  ditujukan  rekan-rekannya.  Undang-  Undang  No.  29  Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran  telah mengatur bahwa setiap orang yang dirugikan kepentingannya  atas  tindakan  dokter  atau  dokter  gigi  yang  menjalankan  praktik kedokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis  kepada  Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) bukan dengan ber-email.
Dengan  demikian,  dalam  menentukan  perbuatan  Terdakwa  sebagai penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik,  majelis  hakim  hanya  melihat  isi  dari ungkapan  Terdakwa  yang  dinilai  over  bodig  atau  berlebihan  dan  cara penyampaiannya. Berbeda dengan Dr. Salman Luthan yang dalam dissenting opinion- ¬nya  menyatakan  bahwa  untuk  menilai  suatu  ungkapan  sebagai  penghinaan  atau kritik haruslah dilihat konteksnya juga, bukan hanya isi ungkapannya. Ia berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan penghinaan atau pencemaran nama baik melainkan kritik terhadap pelayanan RS Omni International, dr. Hengky Gosal, Sp.PD, dan dr . Grace Hilza Yarlen Nela.
2. Putusan No. 26/PID.SUS/2015 dengan Terdakwa Florence Sihombing
a. Deskripsi Kasus
Terdakwa  bermaksud  mengisi  bahan  bakar  di  Pom  Bensin  Lempuyangan, Baciro, Yogyakarta. Pada saat itu Terdakwa mengantri untuk membeli pertamax95 di jalur  mobil.  Setelah  Terdakwa  mengantri  dan  sampai  di  bagian  paling  depan, Terdakwa  tidak dilayani oleh petugas SPBU karena Terdakwa menggunakan motor. Karena tidak dilayani, Terdakwa pulang ke kosnya yang beralamat di Jl. Sri Gunting
No  2  Demangan  Baru,  Yogyakarta.  Lalu  Terdakwa  sempat  melihat  berita  di  media elektronik  dan  membaca  berita  tentang  antrean  Terdakwa  yang  direkam  oleh wartawan yang sedang meliput kejadian di SPBU. Kemudian Terdakwa merasa emosi dan  kecewa  lalu  menulis  status  di  media  sosial  Path  milik  Terdakwa  dengan  nama akun Florence Sihombing.
Kata–kata yang ditulis (upload) Terdakwa pada akun Path Forence Sihombing tersebut,  yaitu:  “Jogja  Miskin,  Tolol  dan  Tak  Berbudaya.  Teman-teman  Jakarta- Bandung,  jangan  mau  tinggal  di  Jogja”,  dan  “Orang  jogja  bangsat.  Kakak  mau  beli Pertamax  95  mentang-mentang  pake  motor  harus  antri  di  jalur  mobil  trus  gak dilayani.  Malah  disuruh  antri  di  jalur  motor  yang  stuck  panjangnya  gak  ketulungan. Diskriminasi. Emangnya aku gak bisa bayar apa.huh.KZL.

## b. Pertimbangan Hakim
Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  Terdakwa  dianggap  patut  mengetahui bahwa  status  yang  ditulis  pada  media  sosial  Path  dapat  dilihat  dan  dibaca  oleh pengguna  lainnya,  serta  memungkinkan  untuk  di  screen  capture  atau  disebarkan (repath)  oleh  sesama  teman  akun  terdakwa  untuk  disebar  kepada  pengguna  akun lainnya yang tidak berstatus sebagai teman. Majelis hakim juga menilai bahwa status atau  tulisan  Terdakwa  tersebut  jelas  ditujukan  kepada  kelompok  masyarakat  yang tinggal dalam wilayah atau daerah Yogyakarta yang identik dengan suku Jawa Jogja. Hal  tersebut  telah  menimbulkan  reaksi  keras  dari  warga  Jogja  ataupun  orang  Jogja yang  merasa  dihina  dan  dicemarkan  nama  baiknya,  baik  secara  pribadi  ataupun reputasi  nama  Jogja  secara  umum.  Pertimbangan  hakim  dalam  hal  penjatuhan  pasal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut adalah berdasar kepada muatan (konten)  yang  disebar  oleh  Terdakwa  dianggap  memenuhi  unsur  penghinaan  dan pencemaran nama baik.
3. Putusan No. 116/PID/2011/PT.DPS dengan Terdakwa Harrybertus
a. Deskripsi Kasus
Kasus ini bermula saat Maria Goreti Delorita menulis status di wall facebook miliknya  pada  6  September  2010.  Terdakwa  menulis  komentar  di  wall  facebook  itu dengan  menyebut  pihak  ketiga,  yaitu  Antonius  Sanjaya  Kiabeni.  Konten  komentar yang ditulis Terdakwa menyebut Anton sebagai manusia yang  berkepala dua. Merasa
terhina  dengan  komentar  Terdakwa,  Anton  mengadukan  Terdakwa  ke  Polres Buleleng.
b. Pertimbangan Hakim
Dalam  kasus  ini,  majelis  hakim  membebaskan  Terdakwa.  Dasar pertimbangannya  bahwa  yang  dimaksud  dengan  manusia  berkepala  dua  itu  adalah orang yang tidak bisa dipercaya bila benar sesuai dengan kenyataannya (terdapat fakta yang  mendukung  pernyataan  manusia  berkepala  dua  tersebut),  maka  berarti pernyataan  tersebut  bukanlah  penghinaan,  tetapi  sebaliknya  jikalau  tidak  ada  fakta pendukungnya, maka pernyataan terdakwa tersebut adalah sebagai sebuah penghinaan terhadap korban.
Di  dalam  internal (masyarakat) gereja setempat, Anton  terbukti memperlihatkan  tingkah  laku/  perilaku  yang  tidak  konsisten/  tidak  dapat  dipercayai oleh  sebagian  warga  gereja,  antara  lain  berdasarkan  fakta  di  mana  Anton  sebagai seorang  pengurus  Dewan  Paroki  (gereja)  setempat  yang  diangkat  secara  sah  dengan Surat Keputusan Uskup yang berwenang, tetapi tidak dapat melakukan kewajiban dan tanggung  jawabnya  sebagaimana  seharusnya,  sehingga  menimbulkan  rasa kekecewaan di  kalangan sebagian umat  gereja,  misalnya tidak menghadiri undangan rapat  di  gereja  dan  kegiatan  gereja  lain  yang  berkaitan  dengan  statusnya  sebagai pengurus  gereja.  Karena  pernyataan  Terdakwa  sesuai  dengan  fakta,  maka  majelis hakim menilai bukan merupakan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
4. Putusan 667 K/Pid.Sus/2014 dengan Terdakwa Ira Simatupang
a. Deskripsi Kasus
Terdakwa yang seorang dokter curhat lewat email di irasimatupang@yahoo.com.  Sebelumya  Terdakwa  melaporkan  tentang  pelecehan seksual  dan  percobaan  pemerkosaan  oleh  mantan  rekan  satu  kerjanya  dr.  Joseph Talangi yang terjadi di tahun 2006. Peristiwa itu baru dilaporkan Terdakwa pada 2008 kepada  Direktur  Umum  RSUD  Tangerang,  tempat  dia  bekerja  sebagai  ahli kandungan. Tidak puas karena merasa tidak mendapatkan tanggapan dari pihak rumah sakit,  Terdakwa  lantas  melaporkan  kasus  itu  ke  kepolisian.  Setelah  ditangani  oleh polisi  pada  2009,  penyidikan  kasus  itu  dihentikan  oleh  kepolisian.  Pada  saat  yang bersamaan  RSUD  Tangerang  memutuskan  hubungan  kerja  dengan  Terdakwa  dan
mencabut  rekomendasi  pendidikan  Terdakwa  di  Fakultas  Kedokteran  Universitas Indonesia.  Terdakwa  yang  saat  itu  tengah  menyelesaikan  pendidikan  S3  di  UI  harus berhenti  kuliah.  Terdakwa  kecewa  kemudian  menulis  surat  ke  sejumlah  pihak termasuk Bupati Tangerang,  Komisi  Nasional Hak Asasi  Manusia, dan  Kementerian Kesehatan. Keluhannya itu tidak ada tanggapan.
Penolakan-penolakan  itu  kemudian  mendorong  Terdakwa  menulis  sejumlah email    dan  mengirim  ke  dokter  yang  terlibat  kasus  dugaan  pelecehan  seksual  pada 2006. Email-email  itu juga dikirim Terdakwa ke  sejumlah rekannya termasuk ke dr. Bambang Gunawan mantan atasannya di RSUD Tangerang, tetapi cerita Terdakwa itu dibantah oleh dr.  Bambang Gunawan.  Isi email yang dikirim misalnya:  “Apalagi si setan  bandot  tua  islam  munafik,  islam  pemakan  kodok,  peminum  khamar  alcohol, manipulator, maniak sex, bermoral bejat, dan sudah tua bangka “ngaku“ agama islam enggak pernah sholat dan anggak pernah puasa: jagonya rajanya, Ngibul bin Kibul bin Bohong  si  Bambang  Gunawan.”  Kemudian  pada  bulan  Juli  2010  dr.  Bambang melaporkan  Terdakwa  ke  kepolisian  Tangerang  dengan  tuduhan  pencemaran  nama baik.

## b. Pertimbangan Hakim
Putusan  majelis  hakim  didasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  muatan  konten yang sengaja  dikirim atau ditulis oleh Terdakwa kepada beberapa rekannya tersebut dianggap  mengandung  kata-kata  kotor  dan  menuduh  melakukan  suatu  perbuatan terhadap  korban  melalui  sarana  jaringan  internet.  Berdasarkan  fakta  di  persidangan, Bambang  Gunawan  tidak  pernah  melakukan  perlakuan  atau  perbuatan  terhadap Terdakwa  yang  sifatnya  melanggar  aturan  pidana.  Bambang  Gunawan  tidak  pernah mencederai  perasaan  dan  rasa  keadilam  Terdakwa,  sehingga  secara  akal  sehat Terdakwa  tidak  boleh  melakukan  penghinaan  atau  fitnah  terhadap  Bambang Gunawan.
Terdakwa  juga  dianggap  memenuhi  unsur  sengaja  dalam  mentransmisikan atau  membuat  tersiarnya  konten  pencemaran  nama  baik  tersebut  karena  email  yang dimaksud dikirim ke beberapa orang diantaranya dr. MJN Reannya Mamahit, Sp.OG MARS,  dr  Joseph  Talangi,  Sp.rad,  dr.  Shirley  Moningkey,  M.Kes,  dr  Heru  Susanto S.Kom,  dan  dr.  Raden  Wawan,  Sp.OG  dengan  tujuan  agar  apa  yang  ia  tulis  dapat tersampaikan atau tersiarkan.
5. Putusan No. 199/PID.B/2013/PNGtlo dengan Terdakwa Risman Taha
a. Deskripsi Kasus
Terdakwa sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, pada tanggal 18 Juni 20011 memperoleh    Resume  Hasil  Pemeriksaan  atas  Kepatuhan  terhadap  Peraturang Perundang-Undangan  dalam  Kerangka  Pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah Gorontalo  Tahun  Anggaran  2010  dari  Ir.Nixon  Ahmad.  Di  dalam  Resume Pemeriksaan  tersebut  ditemukan  penyimpangan  penggunaan  dana  DPDF  &  PPD, DPIPD  &  DPPIP  senilai  Rp.  9.604.776.073,00.  Kemudian  selang  beberapa  waktu, Terdakwa mengutip kalimat yang menunjukkan penyimpangan tersebut untuk ditulis di  akun  Facebooknya,  yakni  Risman  Taha  dan  RPK  (Risman  Pemberantas  Korupsi) dengan kalimat: “Di kota Gorontalo telah terjadi penyimpangan Dana DPID sebesar Rp.  9.604.776.073  Tahun  Anggaran  2010,  sesuai  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  BPK, bagi  teman-teman  yang  punya  jaringan  ke  KPK  tolong  hubungi  saya  di  Nomor 081340097354, saya siap menjadi pelapor.”
Maksud  dan  tujuan  Terdakwa  menuliskan  kalimat  tersebut  agar  masyarakat umum dapat membaca kejanggalan yang terjadi di kabupaten tersebut. Kemudian Drs. Hj. Deddy. A. Kadullah, M.Si sebagai Kepala Kesbangpol Kota Gorontalo menemui H.  Adhan  Dambea,  S.  Sos,  MA  selaku  Walikota  Gorontalo  di  ruang  kerja  Walikota Gorontalo  dan  menyerahkan  2  (dua)  lembar  Foto  Copy  Akun  Facebook  milik Terdakwa  tersebut  bahwa  terhadap  tulisan  di  dalam  Akun  facebook  milik  Terdakwa yang  ditulis  oleh  Terdakwa  tersebut,  Saksi  Adhan  Dambea,  S.  Sos,  MA  selaku Walikota Gorontalo merasa keberatan dan melaporkannya ke Polres Gorontalo Kota.

## b. Pertimbangan Hakim
Terdakwa  dalam  kasus  ini  dinyatakan  secara  sah  tidak  bersalah  dan  tidak memenuhi  unsur  pencemaran  nama  baik.  Menurut  majelis  hakim,  ada  tiga  catatan terkait  dengan  tindak  pidana  penghinaan  dalam  UU  ITE.  Pertama,  delik  itu  bersifat amat  subyektif.  Artinya,  penilaian  terhadap  pencemaran  nama  baik  amat  bergantung pada  orang  atau  pihak  yang  diserang  nama  baiknya.  Karena  itu,  pencemaran  nama baik merupakan delik aduan yang hanya bisa diproses oleh polisi jika ada pengaduan dari  orang  atau  pihak  yang  merasa  nama  baiknya  dicemarkan.  Kedua,  pencemaran nama  baik  merupakan  delik  penyebaran.  Artinya,  substansi  yang  berisi  pencemaran
disebarluaskan  kepada  umum  atau  dilakukan  di  depan  umum  oleh  pelaku.  Ketiga, orang  yang  melakukan  pencemaran  nama  baik  dengan  menuduh  suatu  hal  yang dianggap  menyerang  nama  baik  seseorang  atau  pihak  lain  harus  diberi  kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu.
Hakim    berpendapat  bahwa  penafsiran  atas  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  tidak dapat  dipisahkan  dari  norma  hukum  pokok  dalam  Pasal  310  dan  Pasal  311  KUHP seperti  yang  dipertimbangkan  dalam  Mahkamah  Konstitusi  dalam  putusan  perkara No.  50/PUU-VI/2009.  Merujuk  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP,  pencemaran  nama  baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
Unsur penghinaan dan/atau pencemaran dianggap tidak terbukti karena ujaran yang  diupload  merupakan  pengutipan  kata-kata  yang  memang  terdapat  dalam Laporan LHP BPK bukan kata-kata Terdakwa sendiri dan terdakwa sama sekali tidak menyebutkan  secara  jelas  atau  kongkret  siapa  yang  dituju  yang  telah  melakukan. Dalam  delik  pencemaran  atau  penghinaan  harus  jelas  atau  konkret  subyek  hukum yang  menjadi  korban  dan  tidak  bisa  digeneralisir.  Kata  “di  Gorontalo”  tidak  serta merta bermakna pemerintah yang dipimpin oleh Adhan Dambea, melainkan bermakna majemuk.  Oleh  karena  salah  satu  unsur  tidak  terpenuhi  maka  majelis  hakim membebaskan Terrdakwa.
6. Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl dengan Terdakwa Prabowo
a. Deskripsi Kasus
Terjadi  perkenalan  antara  Terdakwa  dan  Nur  Dewi  Alfiyana,  SH.,  M.Kn. Mereka  menjalin  pertemanan  selama  kurang  lebih  2,5  tahun,  kemudian  karena kesibukan  masing-masing  mereka  memutuskan  untuk  tidak  berhubungan  lagi. Selanjutnya,  karena  sudah  lama  Nur  Dewi  Alfiyana  tidak  mendapat  kabar  dari Terdakwa,  Nur  Dewi  Alfiyana  mencoba  mengirimkan  pesan  singkat  yang  isinya ucapan  selamat  tahun  baru  ke  nomor  handphone  milik  Terdakwa  namun  oleh Terdakwa pesan singkat tersebut tidak dibalas.
Kemudian keesokan harinya Nur Dewi Alfiyana mengirim pesan singkat  lagi yang  isinya  menanyakan  kapan  Terdakwa  akan  menikah,    namun  oleh  Terdakwa pesan singkat tersebut tidak dibalas. Lalu Nur Dewi Alfiyana kembali mengirim pesan
singkat  kepada  Terdakwa  namun  oleh  Terdakwa  tetap  tidak  dibalas.  Terdakwa kemudian mengirim pesan singkat ke nomor milik Nur Dewi Alfiyana yang berbunyi: “jangan ngaco dan ganggu orang bangsat lonte sekali lonte ya tetap lonte lah, betapa rendah martabatmu ha…..kacian deh”.
Setelah  menerima  pesan  singkat  tersebut  untuk  memastikan  siapa pengirimnya, Nur Dewi Alfiyana melakukan hubungan telepon kepada Terdakwa dan diangkat oleh seorang laki-laki kemudian oleh Nur Dewi Alfiyana hubungan telepon tersebut  langsung  ditutup.  Tidak  lama  kemudian  Terdakwa  kembali  mengirim  pesan singkat kepada Nur Dewi Alfiyana yang berbunyi: ”Ya lagi2 diganggu bangsat lonte, dg sikapmu yang seperti itu pasti km akan SELALU DIRENDAHKAN ORG jadinya km tidak akan laku gitu nasehat sy te…….Lonte.” Atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan malu dan sakit hati pada diri Nur Dewi Alfiyana, selain itu Nur Dewi Alfiyana merasa nama baiknya diserang atau dirusak oleh Terdakwa.
b. Pertimbangan Hakim
Dalam pertimbangannya majelis hakim mengatakan bahwa semua unsur delik penghinaan telah terpenuhi, yakni adanya unsur kesengajaan di mana terdakwa secara sadar mengetahui/ menyadari/ dan menghendaki atau bermaksud mengirimkan pesan singkat  kepada  korban.  Perbuatan  mengirimkan  pesan  Terdakwa  kepada  korban dianggap  telah  memenuhi  unsur  mentransmisikan  suatu  informasi  elektronik  yang bermuatan penghinaan.
Mengenai  unsur  muatan  penghinaan  dalam  pertimbangannya  di  sini,  majelis hakim  mengutip  pendapat  R.  Soesilo  bahwa  yang  dianggap  “menghina”  adalah perbuatan  menyerang  kehormatan  nama  baik  seseorang  dan  yang  diserang  biasanya merasa malu. Unsur ini menunjuk pada ketentuan BAB XVI Buku II KUHP tentang Penghinaan (beleediging), khususnya yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 310 dan 311  KUHP.  Menurut  tafsir  sistematik,  pengertian  umum  dari  penghinaan  adalah menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang  yang  dalam  kasus  ini  Nur  Dewi Alfiyanah telah dicemarkan nama baiknya dan merasa terhina atas SMS yang sengaja dikirim oleh Terdakwa. Dalam kasus ini Terdakwa mengatakan “lonte” yang berarti wanita  tuna  susila  kepada  korban  sehingga  korban  merasa  dinistakan  karena  pada dasarnya  profesi  korban  adalah  pegawai  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kendal, bukanlah wanita tuna susila. Setelah majelis hakim mempertimbangkan satu  persatu
setiap unsur, majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik penghinaan.
7. Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM dengan Terdakwa Fadli Rahim
a. Deskripsi Kasus
Terdakwa  dengan  menggunakan  nama  Atex    masuk  ke  dalam  sebuah  grup IKA SALIS 99 pada media sosial LINE dan di dalam grup tersebut beranggotakan di antaranya  Acung,  Ucu,  Nining,  Asni,  Dilla,  dan  Pappi  di  mana  tujuan  grup  LINE tersebut dibuat untuk menjalin silaturahmi antar anggota/teman-teman alumni SALIS 99.  Terdakwa  secara  sadar  menulis  kalimat  atau  berkata  pada  media  sosial  LINE tersebut  yang  ditujukan  kepada  Ichsan  Yasin  Limpo,  SH.,  MH  selaku  Bupati  Kab. Gowa dengan kalimat/ perkataan: “Saya setuju Gowa tidak inovatif, money oriented, power  legacy……arrrrrrrrrhhhhhh……tena  kabajikang..jai  jai  investor  andak  jadi proyekka.” Selain itu ia  juga menuliskan kalimat:  “Kalau  yang bilang  Bupati Gowa bagus, kalau bukan keluarganya, antek-anteknya, paling orang suka ngisap/penjilat………puehhhh serta beuhhhh……telatko pii sudahmi kuscreen shoot baru  kuprint,  besok  kupajang  di  lobi  Kantor  Bupati,  sa  kasi  tag  line  Gowa dimanabnag badai.”
Ujaran Terdakwa tersebut tersebar dan Ichsan Yasin  Limpo, SH., MH selaku Bupati  Kab.  Gowa  merasa  keberatan  karena  menyangkut  nama  baiknya  serta keluarganya dan kalimat/perkataan yang disampaikan atau disebarkan oleh Terdakwa tersebut  tidak  benar  adanya  kemudian  Ichsan  Yasin  Limpo,  SH.,  MH  melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## b. Pertimbangan Hakim
Majelis  hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rumusan Pasal  27 ayat (3) UU ITE mengandung makna yuridis semua bentuk-bentuk penghinaan dalam Bab  XVl  KUHP,  sedangkan  dalam  frasa  “Pencemaran  Nama  Baik”  maksudnya adalah  Pencemaran  (bentuk  standar)  dalam  Pasal  310  ayat  (1)  KUHP.  Penghinaan sendiri  dapat  di  terjemahkan  sebagai  segala  perbuatan  yang  merendahkan  harga  diri dan  martabat  seseorang.  Selain  itu,  meskipun  untuk  tujuan  yang  baik  namun  tetap harus  memperhatikan  sisi  etika  berbahasa.  Artinya,  ketika  akan  menyampaikan
sesuatu tetap harus menggunakan bahasa yang lebih santun dan apabila menggunakan kata yang tidak vulgar bisa menghindari perasaan tersinggung dari orang lain.
Dalam  pertimbangan  putusan  disebutkan  bahwa  penyampaian  pendapat  atau kritikan  tersebut  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  dan dilindungi  oleh  undang-undang  namun  tentu  saja  dalam  penyampaiannya  tetap  ada norma-norma  yang  membingkai  kebebasan  berpendapat  tersebut  sehingga  dalam menyampaikan  pendapat  tidak  ada  hak-hak  orang  lain  didalamnya  yang bersinggungan.  Hal  ini  berkesesuaian  dengan  pertimbangan  hukum  dari  Mahkamah Konstitusi  (perkara  No  50/PUU-VI/2008)  yang  menyatakan  bahwa  mahkamah konstitusi  mengakui  hak  tiap  warga  Negara  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan,  mengolah  dan  menyimpan  informasi.  Namun,  hal  tersebut  tidak  boleh menghilangkan  hak  orang  lain  untuk  mendapatkan  perlindungan  diri,  keluarga, kehormatan, martabat dan nama baiknya.
Majelis  hakim  menilai  bahwa  dengan  adanya  wadah  yang  telah  terbentuk  di instansi  Terdakwa  dalam  bentuk  rapat  bulanan,  maka  sepatutnya  keluh  kesah/kritik Terdakwa  disampaikan  dalam  jalurnya  yang  tepat  apalagi  menurut  Terdakwa  bahwa ini  semua  demi  kebaikan  kabupaten  Gowa.  Dalam  kesimpulannya,  majelis  hakim menyatakan  bahwa  Terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan penghinaan  karena  mengakibatkan  bupati  Gowa  tersinggung  karena  nama  baiknya dicemarkan.
8. Putusan No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks dengan Terdakwa Arsyad
a. Deskripsi Kasus
Terdakwa  mendapat  surat  pemecatan  sebagai  kader  Partai  Golkar.  Karena merasa  diberhentikan  tidak  secara  prosedural,  Terdakwa  membuat  status  atau  profil pada  Black  Berry  Massanger  (BBM)  milik  Terdawa  No.  Pin  215A00AA  dengan tulisan  “No  Fear  ancaman  koruptor  Nurdin  Halid  serta  No  Fear  ancaman  koruptor Nurdin  Halid!!! Jangan  Pilih  Adik Koruptor (Kadir Halid).” Terdakwa juga dituduh telah  menghina  keluarga  Nurdin  Halid  saat  menjadi  narasumber  pada  Obrolan Karebosi yang disiarkan langsung di Studio Celebes TV, Makassar.
b. Pertimbangan Hakim
Majelis hakim membebaskan Terdakwa karena JPU tidak dapat membuktikan bahwa BBM dengan No. Pin 215A00AA adalah milik Terdakwa.
9. Putusan No. 1190/Pid/B/2010/PN.TNG dengan Terdakwa Diki Candra

## a. Deskripsi Kasus
Imam  Safari  mengaku  melihat  Irena  Handono  berada  di  suatu  gereja  di Singapura  dengan  berpakaian  biarawati  dan  aksesoris  Katolik.  Lalu  Imam  Safari menulis surat pernyataan yang membenarkan apa yang dilihatnya tersebut. Pernyataan tersebut  juga didengar oleh Diki  Candra dan 6 (enam)  saksi  lainnya. Terdakwa lalu meminta  kepada  Trian  Ferianto  untuk  dibuatkan  media  yang  dapat  diakses  oleh pengurus  ARIMATEA  di  Indonesia.  Kemudian  dibuatkan  blog  dan  diisi  beragam informasi  termasuk  mengisi  sebuah  posting  laporan  dengan  judul  hasil  investigasi terhadap  Irena  Handono  dengan  melampirkan  surat  pernyataan  dari  Imam  Safari. Setelah  Terdakwa  pulang  dari  safari  dakwah  di  Australia,  blog  tersebut  ternyata dikunjungi  banyak  pihak  sehingga  Terdakwa  dan  satu  saksi  lainnya  memutuskan untuk ditutup dan meminta bantuan kepada Trian Ferianto untuk menutupnya.

## b. Pertimbangan Hakim
Dalam  pertimbangannya  majelis  hakim  menyatakan  bahwa  tindakan Terdakwa  dapat  mencemarkan  nama  baik  orang  lain  yang  dapat  diakses  secara  luas serta  perbuatan  Terdakwa  tersebut  dapat  meresahkan  masyarakat.  Frasa  “yang memiliki muatan penghinaan” dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung makna  yurudis  semua  bentuk-bentuk  penghinaan  dalam  bab  XVl  KUHP  mulai pencemaran, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu sampai penghinaan pada orang mati, sedangkan dalam frasa “pencemaran nama baik”  maksudnya  adalah  pencemaran  (bentuk  standar)  dalam  Pasal  310  ayat  (1) KUHP.  Dengan  demikian,  tindakan  Terdakwa  dapat  dianggap  mencemarkan  nama baik  atau  fitnah  melalui  media  elektronik.  Majelis  hakim  dalam  putusannya  hanya mempertimbangkan  bahwa  postingan  Terdakwa  menimbulkan  kesan  bahwa  Irena Handono  adalah  penyusup  yang  berpurapura  Islam.  Irena  Handono  sebagai  korban adalah  seorang  muslimah  dan  ustadzah  yang  sering  melakukan  dakwah  Islam, sehingga  dengan  postingan  Terdakwa  ia  merasa  terganggu  ketika  berdakwah  serta menimbulkan keraguan dan ketidak percayaan dari jamaah.
10. Putusan No. 1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel dengan Terdakwa Benny Handoko
a. Deskripsi Kasus
Terdakwa  Benny  Handoko  Alias  Benhan  mendapat  kiriman  tweet  dari seseorang  yang  Terdakwa  tidak  kenal  dengan  akun    @TrioMacan  2000  yang  isinya “Kenapa Misbakhun itu dianggap sbg Musuh Besar oleh TEMPO? Karena dia adalah pembongkar  kasus  Korupsi  Century  yang  dilakukan  Sri  Mulyani  cs.”  Selanjutnya terdakwa  mengomentari  tweet  tersebut    yang  kemudian  ditanggapi  oleh  @ovili: @benhan @TrioMacan2000: “koreksi Can, Sri itu bukan korupsi tapi MERAMPOK seperti  GARONG  dan  sejenisnya.”    Atas  dasar  tweet  itu,  Terdakwa  beranggapan bahwa tweet mereka lucu dan ironis, lalu Terdakwa menulis tweet tentang Misbakhun sebagai  tanggapan  atas  kronologi  peristiwa.  Tulisan  yang  Terdakwa  tulis  pada  akun twitternya:  “Kok  bikin  lawakan  ga  bisa  lebih  lucu  lagi..  Misbakhun  kan  termasuk yang  ikut  “ngerampok”  Bank  Century  ...  Aya  aya  wae.,.”  Selain  itu  Terdakwa  juga menulis  “Misbakhun:  perampok  bank  century,  pembuat  account  anonim  penyebar fitnah, penyokong PKS, mantan pegawai pajak di era paling korup.”

## b. Pertimbangan Hakim
Majelis  hakim  berpendapat  bahwa  tweet  Terdakwa  menyerang  kehormatan dan  nama  baik  seseorang  menjadi  tersebar  luas  kepada  umum  dan  umum mengetahuinya.  Setidaknya  tweet  tersebut  dapat  diakses  oleh  followernya  sebanyak 46.000.  Tidak  ada  pertimbangan  lain  dari  majelis  hakim  menyangkut  unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” ini.

## Analisis Putusan
Dari  10  putusan  pengadilan  di  atas,  sebanyak  8  (delapan)  merupakan  putusan pemidanaan dan sebanyak 2 (dua) lainnya merupakan putusan bebas. Berdasarkan UU No. 8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana/KUHAP), terdapat 3 (tiga) jenis putusan dalam perkara pidana, yaitu:
1. Putusan  Bebas  (Vrijspraak),  yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  karena dari  hasil  pemeriksaan  dalam  persidangan  perbuatan  terdakwa  yang  didakwakan kepadanya dinyatakan tidak terbukti sacara sah dan meyakinkan. Dasarnya Pasal 191 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan  Lepas  dari  Segala  Tuntutan  Hukum  (Onslaag  van  Alle  Recht  Vervolging), yaitu putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan dalam persidangan  ternyata  perbuatan  yang  didakwakan  kepada  terdakwa  terbukti  tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana. Dasarnya Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
3. Putusan  Pemidanaan,  yaitu  putusan  yang  membebankan  suatu  pidana  kepada terdakwa  karena  perbuatan  yang  didakwakan  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan serta  perbuatan  tersebut  merupakan  tindak  pidana.  Dasarnya  Pasal  193  ayat  (1) KUHAP.
Dengan  demikian,  dapat  dimaknai  bahwa  dari  10  putusan  tersebut,  terdapat  8 (delapan) putusan yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak    pidana  Pasal  45  ayat  (1)  juncto  Pasal  27  ayat  (3)  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE),  serta  terdapat  2  (dua)  putusan  yang menyatakan  bahwa  dakwaan  JPU  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  sehingga terdakwa  dibebaskan.  Dari  2  (dua)  putusan  bebas  tersebut,  1  (satu)  putusan  tetap  dapat dianalisis  karena  majelis  hakim  tetap  mempertimbangkan  unsur  “penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik”, sedangkan 1 (satu) putusan yang lain tidak dapat dianalisis karena majelis  hakim  tidak  mempertimbangkan  unsur  “penghinaan  dan/atau  pencemaran  nama baik”.  Putusan  yang  tidak  dapat  dianalisis  tersebut  adalah  Putusan  No. 390/Pid.B/2014/PN.Mks  dengan  Terdakwa  Arsyad  karena  JPU  dinilai  tidak  dapat membuktikan bahwa  No. Pin  BBM  yang digunakan untuk  menghina adalah milik terdakwa sehingga  unsur  “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik” dianggap tidak terbukti dan unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” tidak perlu lagi  dibuktikan.  Karena terdapat 1 (satu) putusan  yang tidak dapat  dianalisis tersebut,  maka putusan yang dianalisis dalam penelitian ini sebanyak 9 (sembilan) putusan.
Berdasarkan  Putusan  MK  No:  50/PUU-VI/  2009  dan  Putusan  MK  No:  2/  PUU- VII/2009 dijelaskan bahwa delik penghinaan dalam UU ITE memiliki kesamaan sifat dengan delik penghinaan dalam Bab XVI KUHP. Dengan demikian, seharusnya pemaknaan terhadap unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” Pasal 45 ayat  (1) juncto Pasal 27 ayat (3)  UU  ITE  selalu  dikaitkan  dengan  keenam  macam  penghinaan  yang  ada  di  Bab  XVI KUHP.  Tidak  bisa  hakim  dalam  menerapkan  Pasal  27  ayat  (3)  UU  ITE  tanpa mempertimbangkan ketentuan hukum dalam Bab XVI KUHP.  Dari 9 (sembilan) putusan di
atas,  tidak  ada  keseragaman  majelis  hakim  dalam  memaknai  unsur  “penghinaan  dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Terkait dengan hal ini, pertimbangan majelis hakim dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:
1. Sebanyak  2  (dua)  putusan,  yaitu  Putusan  No.  199/PID.B/2013/PNGtlo  dan  Putusan No.  1333/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel  dalam  pertimbangannya  mengutip  Putusan  MK No: 50/PUU-VI/ 2009 yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.
2. Sebanyak  3  (tiga)  putusan,  yaitu  Putusan  No.  232/Pid.B/2010/PN.Kdl,  Putusan  No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM,  dan  Putusan  No.  1190/Pid/B/2010/PN.TNG  menyatakan bahwa rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengandung makna yurudis semua bentuk- bentuk  penghinaan  dalam  Bab  XVl  KUHP  mulai  pencemaran,  fitnah,  penghinaan ringan, pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu,  sampai penghinaan pada orang  mati,  sedangkan  dalam  frasa  “pencemaran  nama  baik”  maksudnya  adalah pencemaran (bentuk standar) dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.
3. Sebanyak  4  (empat)  putusan  lainnya  tidak  mempertimbangkan  ketentuan    norma dalam Bab XVl KUHP.
Dari  pengelompokan  di  atas  berarti  terdapat  5  (lima)  putusan  yang  menghubungkan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan ketentuan norma dalam Bab XVl KUHP. Artinya, majelis hakim dalam 5 (lima) putusan tersebut memaknai unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagai “perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1)  KUHP. Hanya saja tidak ada putusan  yang  menjelaskan  lebih  lanjut  mengenai  makna  “kehormatan”  dan  “nama  baik”, padahal  keduanya  merupakan  unsur  yang  sangat  penting  untuk  menilai  apakah  suatu perbuatan memenuhi unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Akibatnya dari 5 (lima) putusan tersebut menjadi berbeda-beda dalam penerapannya, misalnya dalam Putusan No.  232/Pid.B/2010/PN.Kdl  majelis  hakim  masih  mendasarkan  pada  perasaan  subjektif korban apakah merasa dihina/dinista atau tidak, serta apakah tuduhannya sesuai dengan fakta atau  tidak.  Kemudian  dalam  Putusan  No.  324/Pid.B/2014/PN.SGM  yang  dalam  putusannya mendasarkan pada pemaknaan penghinaan sebagai segala perbuatan yang merendahkan harga diri  dan  martabat  seseorang,  tidak  sesuai  dengan  etika  berbahasa,  dan  perasaan  subjektif korban  apakah  merasa  tersinggung  atau  tidak.    Unsur  “kehormatan”  dan  “nama  baik”
sebagaimana disebut dalam Pasal 310 KUHP masih umum sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut agar dapat diaplikasikan.
Persamaan  “kehormatan”  dengan“nama  baik”  adalah  keduanya  sama-sama merupakan  “harga  diri”  seorang  manusia,  namun  keduanya  memiliki  makna  yang  berbeda. “Kehormatan”  (eer)  adalah  rasa  kehormatan  dalam  pergaulan  hidup  manusia  yang  baik (beradab) menurut tata nilai yang diakui atau disetujui masyarakat. Kehormatan di sini tidak termasuk  kehormatan  kesusilaan  (di  bidang  birahi  manusia)  karena  terkait  ini  sudah  diatur dalam  Bab  IV  Buku  Kedua  KUHP.  Jadi  “menyerang  kehormatan”  bisa  dimaknai  berupa ujaran seseorang terhadap orang lain  yang melanggar nilai  kesopanan di  dalam masyarakat, misalnya  “pelacur”,  “monyet”,  “bangsat”.  Adapun  “nama  baik”  adalah  martabat  yang didasarkan  pada  pandangan  atau  penilaian  yang  baik  dari  masyarakat  terhadap  seseorang dalam  pergaulan  karena  perbuatan  atau  kedudukannya.  Dengan  demikian,  dikatakan “menyerang  nama  baik”  jika  ujarannya  merusak  pandangan  yang  baik  dari  masyarakat kepada orang tertentu, misalnya Kyai, Pendeta, Dokter, Dosen.
Karena  tolok  ukur  “kehormatan”  dan  “nama  baik”  adalah  nilai-nilai  yang  hidup  di dalam  masyarakat,  maka  hakim  harus  jeli  untuk  melihat  sudut  objektifitas  dari  pencemaran sehingga  hakim  semestinya  sudah  tidak  boleh  lagi  mendasarkan  pada  perasaan  subjektif korban  apakah  merasa  terhina  atau  tidak.  Perasaan  subjektif  korban  hanya  dapat dipertimbangkan  saat  korban  mengadukan  terkait  adanya  kasus  penghinaan  kepada  dirinya, namun setelah masuk tahap penuntutan, unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” harus  diobjektifisir.  Dalam  banyak  kasus  tindak  pidana  penghinaan,  hakim  masih mendasarkan  pada  perasaan  subjektif  korban  dalam  menilai  terpenuhi-tidaknya  unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, seperti dalam Putusan No. 26/PID.SUS/2015, Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl, dan Putusan No. 324/Pid.B/2014/PN.SGM. Sementara terdapat  1  (putusan),  yaitu  dalam  Putusan  No.  1190/Pid/B/2010/PN.TNG  yang  memaknai unsur  “menyerang  nama  baik”  berdasarkan  pada  pertimbangan  apakah  ujarannya  merusak pandangan yang baik dari masyarakat kepada orang tertentu atau tidak.
Permasalahan  lain  yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  adalah  adanya  beberapa putusan  yang  menggunakan  parameter  “fakta  atau  tidak”  dalam  menilai  suatu  perbuatan merupakan “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” atau tidak. Jika tuduhannya fakta maka  dianggap  bukan    penghinaan,  namun  jika  tuduhannya  tidak  benar  maka  dianggap merupakan  penghinaan.  Hal  ini  terlihat  dalam  Putusan  No.  116/PID/2011/PT.DPS  dan
Putusan No. 232/Pid.B/2010/PN.Kdl. Padahal dalam delik penghinaan standar, tidak menjadi masalah apakah perbuatan yang dituduhkan “benar atau salah”, “fakta atau bukan”, sepanjang perbuatannya  berupa  “menyerang  kehormatan  atau  nama  baik  seseorang”.  Kalau  “benar- salahnya”  atau  “fakta-tidaknya”  tuduhan  dipermasalahkan,  maka  pemeriksaan  perkaranya beralih  pada  fitnah.  Padahal  untuk  beralih  pada  perkara  fitnah  harus  dengan  salah  1  (satu) dari 3 (tiga) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 312 KUHP, dan dalam 2 (dua) kasus ini syarat tersebut tidak dipenuhi. Ketiga syarat tersebut sebagai berikut:
1. Jika tuduhan dilakukan oleh pelaku dengan mengemukakan alasan untuk kepentingan umum;
2. Jika tuduhan dilakukan oleh pelaku dengan mengemukakan alasan untuk membela diri; atau
3. Jika tuduhan ditujukan kepada seorang pegawai negeri yang isinya terkait dengan pelaksanaan tugas jabatannya.
Jika dilihat dari 9 (sembilan) putusan yang diteliti, majelis hakim dalam menentukan kriteria tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara umum didasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut:
1. Muatan (konten) ujaran;
2. cara penyampaian ujaran;
3. apakah ujarannya merupakan fakta atau tidak;
4. etika berbahasa yang digunakan dalam ujaran, misalnya kata-kata kotor;
5. sumber ujaran;
6. kedudukan korban, misalnya ustadzah;
7. perasaan korban; dan
8. dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam  2  (dua)  putusan,  majelis  hakim  menjelaskan  perbedaan  antara  kritik  dengan penghinaan,  yaitu Putusan No. 822/K/PID.SUS/2010  dengan  Terdakwa Prita Mulyasari dan Putusan  No.  324/Pid.B/2014/PN.SGM  dengan  Terdakwa  dengan  Terdakwa  Fadli  Rahim.
Dalam  Putusan  No.  822/K/PID.SUS/2010,  majelis  hakim  menilai  bahwa  email  yang dikirimkan oleh Terdakwa bukanlah kritik untuk kepentingan umum. Hal ini didasari pada 2 (dua)  pertimbangan.  Pertama,    email  yang  dikirim  Terdakwa  sudah  over  bodig  (berlebihan) sehingga  mengandung  penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik.  Kedua,  emailnya  ditujukan kepada  rekan-rekannya,  seharusnya  menurut  UU  No.  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran    bahwa  setiap  orang  yang  dirugikan  kepentingannya  atas  tindakan  dokter  atau dokter  gigi  yang  menjalankan  praktik  kedokteran  dapat  mengadukan  secara  tertulis  kepada Majelis  Kehormatan  Disiplin  Kedokteran  Indonesia  (MKDKI)  bukan  dengan  ber-email kepada  rekan-rekannya.  Dalam  pertimbangannya,  majelis  hakim  menjelaskan  bahwa  kritik adalah  kecaman  yang  seringkali  disertai  dengan  pertimbangan  baik-buruk  dan  jalan  keluar. Dengan kata lain bahwa kritik yang disertai pertimbangan baik-buruk selalu dibarengi dengan saran.  Selain  itu,  lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  batasan  antara  kritik  dan  penghinaan  adalah bahwa kritik haruslah bernilai positif. Karena email yang disampaikan Terdakwa hanya berisi keluhan  dan  tidak  bernilai  positif,  misalnya:  “saya  informasikan  dr.  Hengky  praktik  di RSCM,  saya  tidak  mengatakan  RSCM  buruk  tapi  hati-hati  dengan  perawatan  medis  dokter ini”, sehingga dianggap over bodig (berlebihan).
Adapun  dalam  Putusan  No.  324/Pid.B/2014/PN.SGM,  majelis  hakim  menilai  bahwa ujaran  Terdakwa  melalui  media  sosial  LINE  bukanlah  kritik  untuk  kepentingan  umum.  Hal ini  didasari  pada  2  (dua)  perimbangan.  Pertama,  meskipun  untuk  tujuan  yang  baik  namun tetap harus memperhatikan sisi etika berbahasa. Artinya, ketika akan menyampaikan sesuatu tetap harus menggunakan bahasa yang lebih santun dan apabila menggunakan kata yang tidak vulgar  bisa  menghindari  perasaan  tersinggung  dari  orang  lain.  Kedua,  sepatutnya  keluh kesah/kritik  Terdakwa  disampaikan  dalam  jalurnya  yang  tepat,  yaitu  rapat  bulanan  yang memang sudah rutin diselenggarakan bukan melalui media sosial LINE yang bisa dibaca oleh banyak orang yang ada di grup.
Dari 2 (dua) putusan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu ujaran dikatakan sebagai kritik bukan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yaitu:
1. Dianggap kritik jika berbentuk kecaman yang disertai dengan saran;
2. dianggap kritik jika bernilai positif;
3. dianggap kritik jika disampaikan sesuai dengan prosedur dan pada tempatnya; dan
4. dianggap kritik jika memenuhi etika yang baik dalam berbahasa.
Dalam  Putusan  MK  No:  50/PUU-VI/  2009  dijelaskan  bahwa  penyampaian  pendapat atau  kritik  merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  dijamin  dan  dilindungi  oleh undang-undang  namun  dalam  penyampaiannya  tetap  ada  norma-norma  yang  membingkai kebebasan berpendapat  tersebut  sehingga dalam  menyampaikan pendapat tidak ada hak-hak orang  lain  di  dalamnya  yang  bersinggungan.  Konstitusi  mengakui  hak  setiap  warga  Negara untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah  dan  menyimpan  informasi, namun juga tidak boleh menghilangkan hak orang lain untuk mendapatkan perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan nama baiknya.
Dalam  Pasal  310  KUHP  sebenarnya  juga  sudah  ada  jaminan  terhadap  kebebasan berpendapat  atau  menyampaikan  kritik  sepanjang  demi  kepentingan  umum.  Menurut  Leden Marpaung,  kepentingan  umum  secara  harfiah  berasal  dari  kata  “kepentingan”  yang  berarti keperluan,  dan  “umum”  yang  berarti  orang  banyak  atau  khalayak  ramai,  sehingga  makna kepentingan umum adalah kepentingan orang banyak atau lawan dari kepentingan individu. Lebih lanjut Adami Chazawi (2009: 109)  menjelaskan bahwa kepentingan umum bermakna berguna  bagi  kepentingan  umum  atau  menghindari  kerugian  bagi  banyak  orang.  Selain  itu, kritik  yang  disampaikan  untuk  alasan  kepentingan  umum  haruslah  benar  bukan  palsu, sehingga kritik yang bersifat tuduhan palsu tetap masuk dalam kategori penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

## Kesimpulan
Dari 9 (sembilan) putusan pengadilan yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa secara umum penentuan kriteria tindak pidana penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE didasarkan pada beberapa aspek sebagai berikut: muatan (konten) ujaran, cara penyampaian ujaran, apakah ujarannya merupakan fakta atau tidak, etika berbahasa yang digunakan dalam ujaran misalnya kata-kata kotor, sumber ujaran, kedudukan korban misalnya ustadzah, perasaan korban, dan dampaknya terhadap masyarakat. Sebagai catatan, seharusnya terkait dengan benar-tidaknya ujaran tidak perlu dipersoalkan oleh majelis hakim karena suatu ujaran akan dianggap penghinaan standar cukup jika seseorang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang tanpa perlu mempersoalkan benar-tidaknya ujarannya. Selain itu, seharusnya majelis hakim tidak mendasarkan pada perasaan subjektif korban apakah merasa terhina atau tidak tehadap ujaran tertentu karena hakim harus menentukan kriteria objektif. Sebagian putusan juga tidak merujuk pada ketentuan norma pada Bab XVI KUHP, padahal penggunaan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal
27 ayat (3) UU ITE harus selalu dikaitkan dengan delik-delik induknya yang diatur dalam Bab XVI KUHP.
Adapun  terkait  dengan  penentuan  kriteria  kritik  yang  bukan  merupakan  penghinaan, dari  2  (dua)  putusan  pengadilan  dapat  disimpulkan  bahwa  kriteria  ujaran  yang  merupakan kritik  dan  bukan  penghinaan,  yaitu:  dianggap  kritik  jika  berbentuk  kecaman  yang  disertai dengan  saran,  dianggap  kritik  jika  bernilai  positif,  dianggap  kritik  jika  disampaikan  sesuai dengan  prosedur,  dan  dianggap  kritik  jika  memenuhi  etika  yang  baik  dalam  berbahasa. Selain  beberapa  kriteria  tersebut,  kritik  dapat  dianggap  tidak  termasuk  penghinaan  jika dilakukan untuk kepentingan umum dan bukan berupa tuduhan palsu.

## Daftar Pustaka
Adami  Chazawi.  (2009). Hukum  Pidana  Positif  Penghinaan .  CV.  Putra  Media  Surabaya: Nusantara.
----------  dan  Ardi  Ferdian.  (2015). Tindak  Pidana  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik Penyerangan  Terhadap  Kepentingan Hukum Pemanfaatan  Teknologi Dan Transaksi Elektronik . Malang: Media Nusa Creative.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin.  (2006). Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta: Rajawali Pers..
Danrivanto  Budhijanto.  (2010 ).    Hukumj  Telekomunikasi,  Penyiaran,  dan  Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi. Bandung: Reflika Aditama.
Lamintang. (1990). Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Kepatutan . Jakarta: Sinar Grafika.
Leden  Marpaung.  (1997). Tindak  Pidana  terhadap  Kehormatan:  Pengertian  dan Penerapannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
M Yahya Harahap. (2005), Pembahasan dan Penerapan KUHAP . Jakarta: Sinar Grafika.
O.C Kaligis. (2012). Penerapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Yarsif Watampone.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor    013-022/PUU-IV/2006  tentang  Pengujian  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Soerjono  Soekanto  dan Sri  Mamudji.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif .  Cetakan  ketujuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Vengky  Runde.  (2015). Delik  Penghinaan  Berdasarkan  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Makasar: UNHAS.
https://id.techinasia.com , diakses pada 25 Januari 2017.
http://www.koran-sindo.com , diakses pada 25 Januari 2017.
http://lensa.id , diakses pada Januari 2017.