## Wajah Hukum

## Pengaturan Hak Mendapatkan Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014

## Herma Yanti*, Supeno, Nazifah
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi *Correspondence email: hermayanti67@gmail.com
Abstrak. Perda  Propinsi  Jambi  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Layanan  Informasi  Publik  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  merupakan  tindaklanjut  dari  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2014  tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun ketentuan tentang pemberian informasi publik serta ketentuan tentang pengajuan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Perda tersebut terlihat tidak sejalan dengan yang diatur dalam UU KIP. Untuk itu tulisan ini membahas tentang bagaimanakah pengaturan  pemberian informasi publik  serta  pengaturan  pengajuan  permohonan  penyelesaian  sengketa  informasi  kepada  Komisi  Informasi berdasarkan  Perda  Nomor  3  Tahun  2014.  Adapun  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  perbandingan  hukum  dan  pendekatan  perundang-undangan.  Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa untuk pemberian informasi publik ternyata persyaratan dan batasan waktu yang ditentukan dalam Perda ternyata melebihi  ketentuan  yang  ditentukan  dalam  UU  KIP.  Sementara  untuk  pengajuan  permohonan  penyelesaian sengketa  informasi  oleh  Pemohon  kepada  Komisi  Informasi,  ternyata  dalam  Perda  tidak  memuat  memuat pengaturan yang jelas dan lengkap sebagaimana telah diatur dalam UU KIP.
Kata Kunci: Pengaturan Pemberian Informasi Publik, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Perda Propinsi Jambi.
Abstract. Jambi Province Regional Regulation Number 3 of 2014 concerning Public Information Services for the Implementation of Regional Government is a follow-up to the provisions of Law Number 14 of 2014 concerning Public Information Disclosure (UU KIP). However, the provisions regarding the arrangements for submitting requests for information dispute resolution to the Information Commission based on Regional Regulation Number 3 of 2014. This research is normative legal research with a comparative legal approach and statutory approach. From  the  results  of  the  research  it  is  known  that  for  the  provision  of  public  information  it  turns  out  that  the requirements and time limits specified in the Perda actually exceed the provisions specified in UU KIP. Meanwhile for the submission of an application for settlement of information disputes by the Petitioner to the Information Commission, it turns out that the Perda does not contain clear and complete arrangements as stipulated in the UU KIP.
Keywords. Arrangements for Provision of Public Information, Arrangements for Settlement of Public Information Disputes, Regional Regulations of Jambi Province.

## PENDAHULUAN
Pasal  28F  Perubahan  Kedua  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengamanahkan  kepada  pemerintah  untuk  melaksanakan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  untuk mendapatkan informasi. Ketentuan tersebut telah ditindaklanjuti pemerintah dengan pengaturan lebih dalam  melalui  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU KIP).  Dalam  Pasal  1  dijelaskan  bahwa  informasi  publik  merupakan  informasi  yang  dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik berkaitan dengan penyelenggara dan/atau  penyelenggaraan  negara  dan/atau  badan  publik  serta  yang  berkenaan  dengan  kepentingan publik. Kemudian dari kandungan asas-asas dalam UU KIP menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan harus dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 1 Selain  untuk  pemenuhan  kebutuhan  informasi  bagi  masyarakat,  keterbukaan  informasi  juga diperlukan guna lebih mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik  lainnya  serta  segala  sesuatu  yang  berakibat  pada  kepentingan  publik. 2 Dengan  begitu
1 Henri Subagiyo dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2009, hal. 13
2 Eko  Noer  Kristiyanto, Urgensi  Keterbukaan  Informasi  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik (Urgency  ofDisclosure  of  Informationin  the  Implementation  ofPublic  Service), Jurnal  Penelitian  Hukum  DE JURE, Vol. 16 No. 2, Juni 2016, hal 231.
penyelenggaraan negara yang baik dapat diwujudkan. 3 Dalam hal ini UU KIP telah mewajibkan semua lembaga dan badan publik yang menggunakan APBN dan APBD untuk menyediakan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Pemohon, kecuali beberapa informasi yang tidak diperkenankan sesuai ketentuan. UU KIP juga telah mengklasifikasikan berbagai informasi publik atas beberapa kategori dan merincinya  lebih  lanjut,  sebagai  pedoman  bagi  pejabat  publik  mengenai  jenis  informasi  yang  dapat disampaikan serta  informasi publik  tertentu  yang  tidak  diperkenankan  untuk memberikannya  karena alasan atau pertimbangan yang telah ditentukan.
Dalam hal permintaan informasi Pemohon tidak ditanggapi atau mendapat penolakan, Pemohon berhak untuk menyampaikan keberatan kepada Atasan dari Pejabat yang bersangkutan. Demikian pula apabila  keputusan  dari  Atasan  tersebut  juga  tidak  memuaskan  Pemohon,  maka  Pemohon  dapat melanjutkan  penyelesaiannya  melalui  Komisi  Informasi  dengan  mekanisme  yang  telah  ditetapkan dengan jelas.
Komisi Informasi tersebut ditegaskan sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menyelesaikan sengketa akibat tidak terpenuhinya harapan Pemohon untuk memperoleh informasi oleh Badan Publik yang dituju, baik dilaksanakan secara mediasi mapun ajudikasi nonlitigasi. Dengan demikian, Komisi Informasi ini dikontruksikan sebagai lembaga mandiri baik di Pusat maupun di Daerah, untuk menjamin terlaksananya  keterbukaan  informasi  publik  melalui  keputusan  yang  dihasilkan  dalam  penyelesaian sengketa informasi.
Menindaklanjuti ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi telah menetapkan Perda Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Pelayanan  Informasi  Publik  Pemerintahan  Daerah.  Perda  tersebut menegaskan kembali mengenai kewajiban Badan Publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi di Propinsi  Jambi,  meliputi  kewajiban  untuk  mengumumkan  informasi  publik  yang  bisa  diperoleh pemohon dengan cepat, mudah dan murah secara berkala (Pasal 10), mengumumkan secara serta merta tentang informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dengan cara yang  mudah  dijangkau  oleh  masyarakat  dengan  bahasa  yang  mudah  dipahami  (Pasal  11),  serta kewajiban  menyediakan  informasi  publik  setiap  saat  (Pasal  12).  Lebih  lanjut  untuk  menyelesaikan sengketa persengketaan yang terjadi dalam memperoleh informasi tersebut, juga telah dibentuk Komisi Informasi Propinsi Jambi.
Dibentuknya Komisi Informasi Propinsi Jambi ini tentunya memberikan peluang bagi Pemohon informasi untuk memperjuangkan lebih lanjut hak untuk mendapatkan informasi yang terhalang oleh perilaku Badan Publik yang tidak mentaati kewajiban memberikan informasi yang dimohonkan. Komisi Informasi  diharapkan  dapat  menerobos  berbagai  halangan  tersebut  melalui  putusan  penyelesaian sengketa informasi yang dihasilkan. Dengan demikian, keberadaan Komisi Informasi ini menjadi salah satu  wadah  penting  untuk  menjamin  terwujudnya  hak  Pemohon  untuk  mendapatkan  informasi  yang dibutuhkan masyarakat khususnya di Propinsi Jambi.
Dengan  adanya  Perda  tersebut  tentunya  menjadi  landasan  bagi  Badan  Publik  dalam menyelenggarakan  pemberian  layanan  informasi  sekaligus  menjadi  acuan  bagi  Pemohon  Informasi untuk  mengajukan  penyelesaian  manakala  hak-hak  untuk  mendapat  informasi  tidak  terpenuhi  oleh pejabat publik yang dituju. Oleh karena itu agar terwujudnya hak mendapatkan informasi, seyogyanya Perda tersebut juga memuat pengaturan tentang jaminan mendapatkan informasi publik dengan cepat, mudah dan biaya yang murah sebagaimana telah diatur dalam UU KIP sebelumnya. Serta pengaturan yang jelas dan komprehensif mengenai langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pemohon informasi yang hendak menempuh penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi Propinsi Jambi.
Namun setelah mencermati ketentuan dalam Perda tersebut, khususunya mengenai pemberian informasi  oleh  Badan  Publik,  menunjukkan  adanya  ketidaksingkronan  dengan  ketentuan  yang  telah digariskan  dalam  UU  KIP.  Begitu  pula  ketentuan  tentang  penyelesaian  sengketa  melalui  Komisi Informasi,  terlihat  belum  memuat  pengaturan  yang  jelas  tentang  bagaimana  mekanisme  pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana yang telah dirumuskan dalam UU KIP. Kedua poin tersebut  tersebut  tentunya  mempengaruhi  jalannya  keterbukaan  informasi  publik  di  Propinsi  Jambi. Karena itu melalui tulisan ini membahas tentang bagaimanakah pengaturan pemberian informasi publik berdasarkan  Perda  Nomor  3  Tahun  2014  serta  bagaimana  pula  pengaturan  penyelesaian  sengketa
3 Herma Yanti, Implementasi Pemberian Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Propinsi  Jambi  Berdasarkan  UU  Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  Jurnal  Wajah Hukum, Vol. 4(1), April 2020, hal. 1
informasi publik oleh Komisi Informasi Propinsi Jambi menurut ketentuan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut.

## METODE
Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, karena itu  penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif 4 .  Adapun  pendekatan  penelitian  yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka 5 data-data tersebut kemudian dianalisis secara kualititatif, yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat secara teratur dan runtut untuk memudahkan dalam interpretasi data pemahaman atas hasil analisis yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan tentang Pemberian Informasi Publik Berdasarkan Perda Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014
Lahirnya  Perda  Propinsi  Jambi  Nomor  3  Tahun  2014  tentang  Pelayanan  Informasi  Publik Pemerintahan  Daerah  pada  dasarnya  adalah  untuk  menindaklanjuti  ketentuan  UU  KIP.  Dalam  salah satu pertimbangan dibentuknya Perda ini dinyatakan bahwa dengan telah lahirnya UU KIP, maka untuk mengoptimalkan pelayanan informasi publik di Propinsi Jambi diperlukan pengaturan melalui Perda tentang  Layanan  Informasi  Publik.  Hal  ini  dapat  dimaknai  bahwa  pelayanan  informasi  yang  diatur dalam Perda ini semestinya sejalan dengan yang telah diatur dalam UU KIP. Sesuai dengan salah satu kaidah  hukum  dalam  pembentukan  peraturan  tingkat  daerah  sebagaimana  dikemukakan  Soeparda Modeong,  yaitu  kaidah  tertib  perundang-undangan  (hierarkis)  tentang  keharusan  tidak  bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 6
Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UU KIP dibentuk untuk menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi. Dalam hal ini UU KIP tidak hanya memuat hak atas informasi, melainkan juga menegaskan  hak  akses  terhadap  informasi,  sebagaimana  tergambar  terdalam  rumusan  asas-asas  UU KIP bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan harus dapat diakses dengan cepat, tepat waktu, ringan biaya dan dengan cara yang mudah atau sederhana. Karena itu pengaturan tentang pemberian informasi menjadi suatu yang sangat penting dalam UU KIP, baik tatacaranya maupun batasan waktu pemberian tanggapan oleh badan publik terhadap permohonan informasi yang ditujukan kepada badan publik tersebut.
Pengaturan tentang pemberian informasi oleh badan publik berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2014, terlihat dalam Pasal 9 ayat (1) bahwa “ Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh informasi publik kepada Badan Publik secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan melengkapi identitas diri dan alasan permohonan. Kemudian dalam ayat (4) butir huruh c ditegaskan bahwa  “  .  bahwa  “paling  lambat  15  (limabelas)  hari  kerja  sejak  diterimanya  permohonan  informasi publik, penyelenggara Badan Publik menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan penerimaan atau penolakan permohonan, disertai dengan alasan informasi yang dikecualikan”.
Ketentuan tersebut terlihat berbeda dengan yang ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) UU KIP yang menegaskan  bahwa  “setiap  Pemohon  Informasi  Publik  dapat  mengajukan  permintaan  untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis”. Kemudian dalam ayat (7) butir huruf c menegaskan bahwa “paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan,  Badan  Publik  yang  bersangkutan  wajib  menyampaikan  pemberitahuan  yang  berisikan penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17”. Adapun Pasal 17 dimaksud mengatur tentang informasi yang tidak diperkenankan, sehingga Badan Publik bisa menolak memberikannya.
Berdasarkan ketentuan Perda tersebut tergambar dengan jelas bahwa permohonan mendapatkan informasi  publik  diajukan  oleh  pemohon  secara  tertulis  maupun  tidak  tertulis  dengan  menyertakan alasan permohonan. Sementara mengacu pada ketentuan dalam UU KIP terlihat lebih sederhana, karena
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hal. 13-14
5 Lihat Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2016 , hal. 69
6 Soepardan Modeong, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah , PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 69-70
cukup dengan mengajukan permohonan dengan cara tertulis atapun tidak tertulis, tanpa disertai adanya persyaratan  lain  yang  menyertai  permohonan  tersebut.  Adanya  ketentuan  tentang  penyertaan  alasan tersebut  secara  normatif  mengindikasikan  bahwa  persyaratan  mendapatkan  informasi  berdasarkan Perda terlihat lebih sulit dibandingkan yang diatur dalam UU KIP. Selain itu, adanya penyertaan alasan untuk mendapatkan informasi tersebut terkesan berlebihan, karena sejatinya informasi publik tersebut adalah haknya Pemohon sebagai warga negara, sehingga tidak perlu adanya embel-embel penyertaan alasan dalam upaya mendapatkan informasi tersebut.
Demikian pula ketentuan mengenai batasan waktu penyampaian tanggapan oleh Badan Publik terhadap permintaan informasi, ditentukan paling lambat dalam waktu 15 (lima belas) hari semenjak permohonan  diterima,  mengindikasikan  bahwa  pemohon  memerlukan  waktu  yang  lebih  lama  untuk bisa mendapatkan informasi dibandingkan dengan UU KIP yang menegaskan batas waktu paling lambat 10  (sepuluh)  hari  sejak  permintaan  diterima,  Badan  Publik  wajib  memberikan  tanggapan  terhadap permohonan yang diajukan, apakah permintaan informasi tersebut diterima atau ditolak disertai dengan alasan terkait informasi yang tidak dipekenankan. Di sini ketentuan UU KIP ini perlu digaris bawahi juga bahwa selain menentukan batas waktu yang lebih singkat yaitu 10 hari, juga dipertegas dengan adanya kata “wajib” dalam rumusan pasal tersebut. Sementara dalam ketentuan Perda, rumusan kata “wajib”  tersebut  tidak  ditemukan.  Penggunaan  kata  “wajib”  dalam  rumusan  UU  KIP  tersebut mencerminan tekad kuat dari pembentuk UU untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Bolton, bahwa pada dasarnya tujuan utama keterbukaan informasi publik di setiap  negara  adalah  memastikan  bahwa  lembaga  publik  akan  lebih  akuntabel  dan  kredibel  dengan menyediakan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. 7
Seharusnya  jika  mengacu  pada  prinsip  bahwa  informasi  dapat  diterima  dengan  cepat,  mudah, murah dan cara yang sederhana, maka pengaturan dalam Perda mestinya sejalan dengan yang diatur dalan UU KIP yang menjadi payung hukumnya. Adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa adanya pertentangan  antara  ketentuan  Perda  dengan  ketentuan  UU  KIP  yang  lebih  tinggi  kedudukannya, sehingga  mencerminkan  bahwa  pembentukannya  belum  mencerminkan  kaidah  tertib  perundang- undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

## Pengaturan  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  Melalui  Komisi  Informasi  Berdasarkan Perda Propinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2014
Sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  penyelesaian  sengketa  informasi  melalui  Komisi Informasi ini dapat dilakukan Pemohon setelah pengajuan keberatan yang disampaikan kepada Atasan Pejabat yang bersangkutan belum menghasilkan keputusan yang memuaskan bagi Pemohon, dengan kata  lain  Pemohon  tetap  tidak  berhasil  mendapatkan  informasi  yang  diharapkan.  Ketentuan  ini didasarkan atas Pasal 37 ayat (1) UU KIP. Selanjutnya pada ayat (2) menegaskan tentang jangka waktu pengajuan penyelesaian sengketa tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah tanggapan tertulis atasan  pejabat  tersebut  diterima  pihak  Pemohon.  Kemudian penyelesaiannya  oleh Komisi  Informasi  dalam  Pasal  38  ayat  (1)  menegaskan  bahwa  Komisi  Informasi  harus  mulai mengupayakan  penyelesaian  sengketa  informasi  publik  paling  lambat  14  (empat  belas)  hari  kerja setelah permohonan diterima. Pada ayat berikutnya ditegaskan mengenai waktu penyelesaiannya yaitu paling lambat dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
Berdasarkan ketentuan UU KIP tersebut dapat dikatakan telah tergambar dengan jelas mengenai langkah yang dapat ditempuh Pemohon ketika hak untuk mendapatkan informasi tetap tidak terpenuhi setelah menempuh upaya keberatan kepada pihak Atasan dari pejabat yang bersangkutan. Karena di dalamnya telah diatur tentang kapan dan bagaimana mekanisme pengajuan tersebut dapat dilakukan, lengkap dengan tenggang waktu pengajuan serta rentang waktu penyelesaiannya.
Sementara itu, apabila dicermati ketentuan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 mengenai langkah yang  ditempuh  pemohon  informasi  apabila  keputusan  penyelesaian  melalui  mekanisme  keberatan tersebut  tidak  juga  memuaskan  bagi  Pemohon,  misalnya  jika  pejabat  atasan  tersebut  menguatkan keputusan  Pejabat  Publik  sebelumnya,  ternyata  tidak  ditemukan  aturannya  sama  sekali  tentang pengajuan  permohonan  penyelesaian  sengketa  melalui  Komisi  Informasi  Propinsi  tersebut  dapat dilakukan, baik menyangkut waktu maupun mekanisme pengajuannya.
7 Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen) , Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 Edisi Januari, hal 55.
Tentang hal ini Perda tersebut hanya mengatur tatacara penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi seperti tertuang dalam Pasal 18 dan Pasal 19, yang pada intinya menyatakan bahwa  Komisi  Informasi  menyelesaikan  sengketa  informasi  dengan  cara  mediasi  dan  ajudikasi  non litigasi.  Penyelesaian  dengan  mediasi  yaitu  dengan  mengundang  kedua  pihak  guna  diadakan musyawarah.  Jika  kedua  pihak  tersebut  menyetujui  dan  menerima  hasil  mediasi  yang  diperantarai Komisi Informasi, maka sengketa tersebut dinyatakan selesai. Sebaliknya jika melalui mediasi tidak mendapat kata sepakat, maka penyelesaian dilaksanakan melalui ajudikasi nonlitigasi yang terdiri dari beberapa  tahapan  yang  telah  ditentukan.  Proses  ajudikasi nonlitigasi  ini  penyelesaiannya  diputuskan oleh Komisi Informasi.
Sementara  mengenai  kapan  Pemohon  dapat  mengajukan  permohonan  serta  bagaimana tatacaranya sama sekali tidak terdapat pengaturannya dalam Perda tersebut. Hal ini tentunya menjadi rancu terutama dihubungkan dengan salah satu pertimbangan dibentuknya Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut  adalah  untuk  mengoptimalkan  pelayanan  informasi  publik  di  Propinsi  Jambi.  Karena  itu semestinya  juga  diatur  secara  optimal,  agar  publik  dapat  mengetahui  tentang  waktu  dan  mekanisme pengajuan permohonan untuk menyelesaikan sengketa melalui Komisi Informasi. Dengan demikian, Publik yang merupakan pemilik hak atas informasi publik dapat mengetahui dan memahami tentang langkah apa yang harus dilakukan lebih lanjut ketika haknya untuk mendapatkan informasi tidak dapat dipenuhi.
Mestinya karena ketentuan waktu dan mekanisme pengajuan tersebut telah diatur sebelumnya dalam UU KIP, maka sesuai dengan salah satu fungsi Perda yaitu untuk menyelenggarakan pengaturan lebih  lanjut  peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi 8 ,  seyogyanya  ketentuan  tersebut  juga diatur dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 agar dapat diketahui oleh publik secara luas, sehingga Publik selaku pemilik hak atas informasi mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai langkah-langkah yang dapat ditempuh ketika tidak mendapatkan informasi yang diperlukan dari Badan Publik yang dituju.
Adanya instrumen-instrumen hukum tersebut mulai dari aturan yang lebih tinggi di tingkat pusat hingga aturan hukum tingkat daerah, sejatinya menunjukkan keseriusan pemerintah sebagai pihak yang diberi tanggung jawab dalam malaksanakan pemenuhan hak publik atas informasi melalui penerapan keterbukaan  informasi  publik  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  baik  tingkat  pusat  dan  juga daerah. Keseriusan itu sejatinya juga diwujudkan dengan pengaturan yang lengkap dan komprehensif dalam  peraturan  daerah  yang  merupakan  peraturan  turunan  dari  undang-undang  sebelumnya,  agar keterbukaan  informasi  publik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  betul-betul  dapat diimplementasikan.
Tidak lengkapnya pengaturan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2014 tersebut menunjukkan bahwa pengaturan  Perda  tersebut  belum  sepenuhnya  mengakomodir  prinsip  keterbukaan  informasi dalam penyelenggraan  pemerintahan  daerah  yang  menentukan  bahwa  pemberian  informasi  harus  dapat diperoleh secara cepat dan mudah serta biaya murah. Sebab dengan tidak adanya pengaturan yang jelas dan  lengkap  terkait  dengan  upaya  yang  dilakukan  Pemohon  Informasi  ketika  berhadapan  dengan perilaku badan publik yang tidak memberikan informasi sebagaimaan mestinya, dapat menjadi salah satu faktor pemicu tidak berjalannya kewajiban pemberian informasi publik oleh Badan Publik.
Tidak  adanya  pengaturan  yang  jelas  dan  lengkap  tersebut  dikhawatirkan  menjadi  salah  satu penyebab utama minimnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan Komisi Informasi Jambi yang telah terbentuk sebagai wadah memperjuangkan hak untuk mendapatkan informasi publik. Sekaligus menimbulkan  pemikiran  di  masyarakat  bahwa  ketika  permohonannya  untuk  mendapatkan  informasi ditolak  oleh  Badan  Publik,  berarti  pupuslah  harapan  untuk  memenuhi  kebutuhannya  akan  informasi yang diperlukan. Asumsi tersebut cukup beralasan apabila dihubungkan dengan penyelesaian sengketa informasi  yang  dilakukan  Komisi  Informasi  Jambi  berdasarkan  data  pada  hasil  penelitian  penulis sebelumnya, bahwa dari jumlah penanganan sengketa informasi oleh Komisi Informasi Jambi dalam kurun dari Tahun 2019 hingga 2022, ternyata hanya didominasi oleh Pemohon yang sama 9 . Artinya beberapa permohonan diajukan oleh Pemohon yang sama, sehingga jika dilihat dari jumlah Pemohon yang mengajukan penyelesaian sengketa tersebut, ternyata jumlahnya masih sangat sedikit.
8 Lihat Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius,  Yogyakarta, 2007, Hal. 132
9 Herma  Yanti, Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  pada  Komisi  Informasi  Jambi , Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum universitas Batanghari Jambi,  Vol 6 (2), Oktober 2022, hal 458-559.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  yang  telah  dikemukakan,  dapat  ditarik  kesimpulkan  sebagai berikut:
1. Pengaturan  pemberian  informasi  publik  berdasarkan  Perda  Propinsi  Jambi  Nomor  3  Tahun  2014 yang  menentukan  bahwa  pengajuan  permohonan  harus  disertai  dengan  alasan  permohonan  serta batas waktu paling lambat 15 (lima belas) hari bagi pejabat publik untuk menanggapi permohonan sejak diterimanya permohonan, jelas tidak bersesuaian dengan dengan ketentuan UU KIP. Di dalam UU KIP sama sekali tidak menentukan keharusan pencantuman alasan permohonan, dan batas waktu yang ditentukan untuk memberikan tanggapan atas permohonan ditentukan paling lambat hanya 10 (sepuluh)  hari  sejak  diterimanya  permohonan.  Selain  tidak  bersesuaian  tersebut,  pengaturan  itu sekaligus  belum  mencerminkan  asas  pemberian  informasi  bahwa  informasi  harus  bisa  diperoleh secara cepat, mudah, dan biaya ringan.
2. Pengaturan tentang penyelesaian sengketa informasi oleh Komisi Informasi dalam Perda Nomor 3 Tahun  2014  tidak  dilengkapi  dengan  pengaturan  yang  jelas  dan  lengkap  tentang  waktu  dan mekanisme  pengajuan  permohonan  penyelesaian  sengketa  kepada  Komisi  Informasi,  sehingga ketentuan Perda tersebut tidak memberikan arahan atau pedoman yang jelas bagi Pemohon informasi mengenai langkah-langkah yang ditempuh ketika haknya untuk mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan tidak atau belum dipenuhi sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-buku
Henri Subagiyo dkk, Anotasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik , Komisi Informasi Pusat, Jakarta, 2009
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2016 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Yogyakarta, 2007 Parsons, Wayne. Publik Policy, Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan . PT. Kencana Prenada Media Group. Jakarta, 2011.
Richards Eko Indrajit, Melawan Tirani Informasi , Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Jakarta, 2012. Soepardan Modeong, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,  Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat,  Raja Grafindo, Jakarta, 2010.

## Jurnal
Eko  Noer  Kristiyanto, Urgensi  Keterbukaan  Informasi  Dalam  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik (Urgency ofDisclosure of Informationin the Implementation ofPublic Service), Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 16 No. 2, Juni 2016
Endang Retnowati, Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen) , Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 1 Tahun 2012 HermaYanti, Implementasi  Penyelesaian  Sengketan Informasi  Publik  pada  Komisi  Informasi  Jambi,
Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Vol. 6 (2), Oktober 2022
Herma Yanti, Implementasi Pemberian Informasi Publik pada Badan Peemriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jambi Berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal Wajah Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi Vol.4 (1), April 2020

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan  Daerah  Provinsi  Jambi  Nomor  3  tahun  2014  tentang  Pelayanan  Informasi  Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah