## Bongaya Journal for Research in Accounting
Volume 3 Nomor 2. Hal 31-39. e-ISSN: 2615-8868 Homepage: https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/index.php/BJRA
Partisipasi Penganggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Keadilan Prosedural dan Goal Commitment Sebagai Variabel Moderasi
Kasim Sinen Unversitas Khairun Ternate Email: acimchio@yahoo.co.id
©2020 –Bongaya Journal for Research in Accounting STIEM Bongaya. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licenci CC BY-NC-4.0 ( https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ ).
Abstract: The budgeting process requires the participation of employees as a form of participation in determining the amount of budget to be executed by management. Budgetary participation presents a planning  decision  that  can  enhance  management  performance.  The  purpose  of  this  study  was  to analyze the effect of budgetary participation on managerial performance by using procedural and goal commitment as moderation variables. The sample sample consisted of 23 local government work units in Tidore City of the northern Maluku archipelago. Research data using questionnaires distributed to heads  of  agencies  /  agencies  and  fields  /  sections.  Data  were  analyzed  by  using  partial  least  square (PLS).  The  results  showed  that  budgetary  participation  had  an  effect  on  managerial  performance. Procedural  justice  moderates  budgetary  participation  on  managerial  performance,  while  goal commitment does not moderate budgetary participation on managerial performance.
Keywords: budgetary participation; managerial performance; procedural fairness; goal commitment
Abstrak: Proses  penganggaran  memerlukan  partisipasi  pegawai  sebagai  bentuk  keikutsertaannya dalam menentukan besaran anggaran yang akan dijalankan oleh manajemen. Partisipasi penganggaran menghadirkan  sebuah  keputusan  perencanaan  yang  mampu  maningkatkan  kinerja  manajrial.  Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  partisipasi  penganggaran  terhadap  kinerja manajerial  dengan  menggunakan  keadialan  prosedural  dan  goal  commitment  sebagai  variabel moderasi.Sampel  penelitian  terdiri  dari  23  satuan  kerja pemerintah  daerah  di  Kota  Tidore  kepulauan maluku utara. Data penelitian menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada kepala dinas/badan dan bidang/bagian.  Data  dianalisis  dengan  menggunakan partial  least  square (PLS).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  partisipasi  penganggaran  berpengaruh  terhadap  kinerja  manajerial.  Keadilan prosedural  memoderasi  partisipasi  penganggaran  terhadap  kinerja  manajerial,  sedangkan goal commitment tidak memoderasi partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial.
Kata kunci : budgetary participation; managerial performance; procedural fairness; goal commitment

## PENDAHULUAN
Lahirnya reformasi tujuh belas tahun lalu membawa  dampak  perubahan  pada  sistem pemerintahan  di  Indonesia,  banyaknya  regulasi yang  dilahirkan  sebagai  bentuk  legitimasi pelaksanaan  pemerintahan  telah  dibuat,  di antaranya  Undang-undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan Daerah,  Undang-Undang  nomor  17  tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara,  peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  13  tahun  2006  direvisi  dengan peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  59  tahun 2007,  dan  direvisi  kedua  dengan  peraturan menteri  dalam  negeri  nomor  21  tahun  2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta  Undang-Undang  dan  peraturan  Pemerintah lainnya. Atas dasar tersebut manajemen pengelolaan  pemerintahan  Indonesia  mengalami perubahan.  Pemerintahan  yang  sebelumnya tersentralisasi  pada  dominasi  pola top-down planning dengan  kultur  birokrasi  daerah  yang berorientasi ke pusat mengalami pergeseran.
(Diterima : 18 Agustus 2020; direvisi: 22 Agustus 2020; dipublikasikan : 1 Oktober 2020)
Kasim Sinen, Pertisipasi Pengangaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Keadilan Prosedural dan Goal Commitment sebagai Variabel Moderasi| 123
Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat  kepada  daerah  untuk  mengatur  dirinya secara  mandiri  menjadi  angin  segar  sekaligus tantangan  tersendiri  bagi  pemerintah  daerah untuk  menyiapkan  sumber  daya  manusia  yang profesional  dalam  mengelola  potensi  daerahnya. Sumber  daya  manusia  yang  terampil    menjadi syarat  mutlak  untuk  dapat  menghasilkan  kinerja yang baik bagi pemerintah daerah.
Kinerja
diartikan sebagai pencapaian/hasil  kerja  baik  secara  kualitas maupun  kuantitas    yang  dilakukan  seorang karyawan  dalam  melaksanakan  tugas  sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pemerintah dapat dinyatakan dalam estimasikan penggunaan anggaran sebagai alat ukur  finansial  yang  telah  dicapai,  karenanya anggaran  digunakan  sebagai  alat  untuk  menilai kinerja ( performance ) manager dengan membandingkan  anggaran  yang  direncanakan dengan  hasil  sesungguhnya  yang  telah  dicapai untuk  memastikan  apakah  kegiatan  telah dilakukan  secara  efisien,  ekonomis,  dan  efektif ( value for money ).
Penganggaran dalam pemerintahan daerah merupakan aktivitas untuk
menerjemahkan  keseluruhan  strategi  ke  dalam tujuan  jangka  pendek  dan  jangka  panjang organisasi.
Penganggaran pemerintah memerlukan  partisipasi  sebagai  upaya  untuk mengoptimalkan  sumber  daya  yang  dimiliki dalam merencanakan anggaran. Partisipasi penganggaran
merupakan pendekatan manajemen  yang  dinilai  dapat  meningkatkan kinerja organisasi,.
Keterlibatan  dalam  proses  penyusunan anggaran  pada  dasarnya  merupakan  proses penetapan peran setiap manajer dalam melaksanakan program atau bagian dari program kerja  (Suparmun,  2015).  Partisipasi  dalam penganggaran dapat meningkatkan kinerja manajer pada satuan kerja yang akan mendorong peningkatan  kinerja  manajerial  pemerintahan daerah secara keseluruhan.
Hubungan partisipasi penganggaran dalam  peningkatan  kinerja  manajerial  telah banyak diteliti dalam literatur akuntansi, beberapa  penelitian  telah  menguji  partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial namun bukti-bukti  empiris  dari  hasil  penelitian  tersebut bervariasi  dan  tidak  konsisten.  Wentzel  (2002) menjelaskan  dalam  penelitiannya  bahwa  tingkat partisipasi  pada  penganggaran  tidak  memiliki dampak  langsung  terhadap  kinerja  manajerial
melainkan dimediasi oleh variabel lain. Apriwandi (2013), melakukan penelitian mengenai aspek perlakuan akuntansi manajemen terhadap  kinerja  manajer  dalam  anggaran menemukan bahwa partisipasi anggaran memiliki  pengaruh  positif  terhadap  kinerja manajer.
Ulupui (2005) menemukan bahwa partisipasi  berpengaruh  terhadap  kinerja  yang berarti  partisipasi  dalam  penyusunan  anggaran berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Badung. Rahmia  (2014)  juga  menemukan  kesimpulan yang sama bahwa partisipasi pada penganggaran berhubungan  dengan  kinerja.  Penelitiannya dilakukan pada lembaga hukum di Indonesia.
Tulus  (2013)  melakukan  penelitian  pada RUD Dr. Adhiyatma Semarang menguji partisipasi  penganggaran  dan  variabel  lainnya dengan  kinerja  manajerial    hasilnya  menemukan bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  antara  partisipasi pada  penganggaran  terhadap  kinerja  manajerial. Shara  (2013)  menemukan  bahwa  partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja.
Perbedaan  hasil  penelitian  di  atas menjadi  motivasi  dilakukannya  penelitian  ini  di Kota  Tidore  Kepulauan  dengan  menggunakan faktor-faktor  situasional  atau  yang  lebih  dikenal dengan  istilah  variabel  kontijensi.  Penelitian dengan menggunakan variabel kontijensi memberikan gagasan baru bahwa sifat hubungan yang ada dalam partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial mungkin berbeda dalam setiap situasi.
Pendekatan kontijensi menyebabkan adanya  variabel-variabel  lain  yang  bertindak sebagai  variabel moderating atau intervening yang  mempengaruhi  hubungan  antar  variabel independen dan dependent (Giri, 2013). Penelitian  ini  menggunakan  variabel  keadilan prosedural  dan  ( goal  commitment )  komitmen tujuan sebagai variabel kontijensi yang memoderasi  pengaruh  partisipasi  penganggaran terhadap kinerja manajerial.
Wantzel  (2002)  menjelaskan  bahwa terdapat  peran  persepsi  tentang  keadilan  dalam kinerja.  Keadilan  yang  dimaksud  yakni  keadilan distribusi  dan  keadilan  prosedural.  Keadilan distribusi  merujuk  pada  persepsi  manajer terhadap  kewajaran  dan  keseimbangan  antara masukan-masukan  (usaha  yang  harus dilakukan) dengan  hasil  (alokasi  anggaran  dan  target anggaran)  yang  mereka  terima.  Keadilan prosedural  merujuk  pada  persepsi  manajer
tentang  wajar  atau  tidaknya  proses-proses  yang digunakan  untuk  mendistribusikan  hasil-hasil (alokasi anggaran dan target anggaran).
Variabel goal commitment lebih mengarahkan kepada usaha manajer yang terlibat dalam  proses  penyusunan  anggaran  untuk mencapai sasaran anggaran yang telah disepakati. Goal  commitment yakni    seberapa luas seseorang memiliki komitmen pribadi untuk mencapai  suatu  sasaran.  Manajer  yang  memiliki tingkat goal  commitment yang  tinggi  akan memiliki  pandangan  yang  positif  dan  selalu berbuat  yang  terbaik  untuk  mencapai  sasaran tersebut.  Nanda  (2010);  Sahara  (2013)  dan Wahyuni  (2015)  membuktikan  bahwa  goal komitmen memoderasi partisipasi penganggaran. terhadap kinerja manajerial.

## Tinjauan Pustaka
Teori Agensi (Agency Theory)
Teori  keagenan    ( agency  theory ) merupakan  teori  yang  menjelaskan  hubungan dimana  satu  pihak  yang  kemudian  disebut dengan  prinsipal  mendelegasikan  pekerjaannya pada  pihak  lain  (agen).  Teori  keagenan menggambarkan hubungan dengan menggunakan  metafora  kontrak  (Jansen  dan Meckling dalam Eisenhardt 1989).
Perbedaan  persepsi  atas  konsekuensi sebuah  keputusan  terletak  pada  informasi  yang diperoleh,  baik  prinsipal  maupun  agen.  Teori keagenan  menekankan  pada  persoalan  asimetri informasi.  Dalam  sektor  publik  hubungan keagenan yang terjadi antara (1) Pemilih dengan legislator,  (2)  Legislator  dengan  pemerintah,  (3) Menteri  Keuangan  dengan  pengguna  anggaran, (4)  Perdana  menteri  dengan  birokrat,  dan  (5) pejabat  dengan  pemberi  pelayanan  (Moe  1984 dan Strom 2000) dalam Latifa (2010).

## Pendekatan Kontijensi
Pendekatan  kontijensi  sebagai  sebuah teori (teori  kontijensi)  dimulai  pada  pertengahan tahun  1960.  Pendekatan  kontijensi  bersifat universalistik  dan  merupakan  perluasan  teori manajemen  ilmiah  yang  mengatakan  bahwa desain pengendalian yang optimal dapat diterapkan  pada  semua  setting  organisasi  dan perusahaan.  Teori-teori  kontijensi  berasumsi bahwa berbagai pola perilaku pemimpin dibutuhkan dalam berbagai situasi bagi efektivitas kepemimpinan.
Pendekatan  kontijensi  pada  akuntansi manajemen  didasarkan  pada  premis  bahwa sistem  akuntansi  manajemen  yang  secara universal  selalu  tepat  untuk  dapat  diterapkan pada  seluruh  organisasi  dalam  setiap  keadaan, akan  tetapi  sistem  akuntansi  manajemen  juga bergantung  pada  faktor-faktor  situasional  yang ada  dalam  organisasi  tersebut.  Pendekatan kontijensi dapat memberikan cara menginterpretasikan  proses  sosiologis  yang mempengaruhi kontrol manajemen dalam tindakan.

## Pengertian Anggaran dan Penganggaran
a. Anggaran
Anggaran  merupakan  suatu  rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur  dalam  satuan  moneter  dan  satuan ukuran  yang  lain  yang  mencakup  jangka waktu  satu  tahun  (Mulyadi  2001:488), Sementara  Mardiasmo  (2002)  menjelaskan anggaran  merupakan  pernyataan  mengenai
estimasi  kerja  yang  hendak  dicapai  selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran  finansial. Govermental  Accounting Standarts  Board (GASB)  mendefinisikan anggaran  sebagai  rencana  operasi  keuangan, yang  mencakup  estimasi  pengeluaran  yang diusulkan  dan  sumber  pendapatan  yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode  waktu  tertentu.  Anggaran  merupakan rencana  aktivitas  tertentu  di  masa  yang  akan datang  yang  diestimasikan  dalam  bentuk finansial.
b. Penganggaran
Penganggaran adalah
proses pengoperasionalan  rencana  dalam  bentuk pengkuantifikasian,  biasanya  dalam  bentuk unit  moneter  untuk  kurun  waktu  satu  tahun (Nasrun,  2018).  Sehingga    penganggaran dapat  disebutkan  sebagai  proses  atau  metode untuk  mempersiapkan  rencana  anggaran. Dalam  penetapannya  anggaran  ditetapkan sekali  dalam  setahun  yang  dikenal  dengan tahun  anggaran,  dan  pencapaian  sasaran hanya  dapat  dilakukan  melalui  serangkaian aktivitas yang telah ditetapkannya.
Penganggaran  pada  dasarnya  merupakan proses penetapan peran pimpinan satuan kerja dalam  melaksanakan  satuan  program  atau bagian dari program.

## Partisipasi Penganggaran
Menurut  Milani  dalam  (Rahman,  2008) mengatakan  bahwa  partisipasi  penganggaran merupakan cerminan perspektif manajer bawahan  mengenai,  tingkat  keterlibatan  yang
Kasim Sinen, Pertisipasi Pengangaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Keadilan Prosedural dan Goal Commitment sebagai Variabel Moderasi| 125
dialami  bawahan  dalam  penyusunan  anggaran, jenis  pengambilan  keputusan  yang  logis  yang disediakannya  oleh  seorang  atasan  ketika anggaran  diperbaiki,  frekuensi  yang  berkaitan dengan anggaran yang didiskusikan dan disetujui dengan atasannya, banyaknya pengaruh bawahan pada  anggaran  final,  dan    kontribusi/sumbangan pemikirannya untuk anggaran.
Tahapan  Penyusunan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menurut peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah yakni.
1. Penyusunan  Kebijakan  Umum APBD  (KUA) dan  Prioritas  Plafon  Anggaran  Sementara (PPAS)
2. Penyusuan  Rencana  Kerja  dan  Anggaran (RKA)-SKPD
3. Penyusunan RAPBD dan
4. Pembahasan dan Penetapan APBD.
Keadilan Prosedural
Keadilan  prosedural  berkaitan  dengan keadilan dalam prosedur-prosedur yang digunakan untuk mendistribusikan hasil. Keadilan prosedural didefenisikan sebagai kepercayaan  individu  bahwa  prosedur  yang dialokasikan secara tepat yang memenuhi kriteria tertentu  adalah  adil  dan  tepat  (Leventhal,  1980; Solihin et  al .,  2011;  Rahima,  2014).  McFarlin dan  Sweeny  dalam  Tulus  (2012)  menjelaskan keadilan prosedural berhubungan dengan persepsi bawahan  mengenai  seluruh  proses yang ditetapkan  oleh  atasan  mereka,  sebagai  sarana untuk  mengkomunikasikan feedback kinerja  dan untuk  menentukan reword bagi  mereka  seperti promosi  atau  kenaikan  gaji.  Giri  (2014) menyimpulkan  bahwa  Keadilan  prosedural terkait  dengan  keadilan  yang  dirasakan  saat proses dalam pengambilan suatu keputusan.

## Goal Commitment
Goal  commitment merupakan  keinginan yang  kuat  bagi  seseorang  untuk  suatu  tujuan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia,  komitmen  ( commitment )  merupakan perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu.  Wentzel  (2002) goal  commitment mengacu  pada  sejauh  mana  seorang  individu berkomitmen  untuk  mencapai  tujuan  tertentu. Ulupui  (2005)  menjelaskan  bahwa  kombinasi definisi goal  commitment yang  dikemukakan
sebelumnya  oleh  Locke et  al .  (1981),  Campion Lord (1982), dan Wring  Kelly et al. (1994) yakni  menunjukkan  besarnya  usaha  yang dilakukan  sepanjang  waktu  ( over  time )  ke  arah sasaran  untuk  memperoleh  sesuatu  yang  telah direncanakan  dan  tidak  memiliki  keinginan untuk  membuang  waktu  atau  mengurangi sasaran.

## Kinerja Manajerial
Kinerja manajerial merupakan salah satu faktor  yang  dapat  dipakai  untuk  meningkatkan efektifitas organisasi. Kinerja manajerial didasarkan  pada  fungsi-fungsi  manajemen,  yaitu seberapa  jauh  manajer  mampu  melaksanakan fungsi-fungsi  manajemen yakni perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan,  pemilihan  staf,  negosiasi  dan perwakilan Mahaoney et al. dalam Giri (2014)

## METODE
Sifat penelitian ini merupakan penelitian korelasional.  Korelasi  menunjukkan  derajat asosiasi  atau  keeratan  hubungan  antara  satu variabel  dengan  variabel  lainnya  (Suharjono, 210:2015).  Untuk  mengukur  kuatnya  hubungan antar  variabel,  maka  terlebih  dahulu  setiap variabel  didefinisikan  serta  diukur  berdasarkan proksinya.  Lingkungan  penelitian  ini  adalah lingkungan  riil  ( field  setting )  dengan  unit analisis  adalah  manajer    tingkat  menengah  dan bawah yakni kepala dinas/badan kepala bagian/bidang  pada  satuan  kerja  perangkat daerah (SKPD) Kota Tidore Kepulauan.

## Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah pegawai  negeri  sipil  pada  23  Satuan  Kerja Perangkat  Daerah  (SKPD)  yang  ada  di  Kota Tidore  Kepulauan.  Sampel  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  manajer  tingkat menengah dan bawah  yakni kepala dinas/badan dan  kepala  bidang/bagian  yang  terlibat  dalam proses penyusunan anggaran.

## Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah data  subjek  berupa  tanggapan  yang  diberikan pada  objek  yang  diukur  dalam  bentuk pernyataan tertulis yang terdapat pada kuesioner. Dilihat dari sumbernya, penelitian ini menggunakan  data  primer,  yaitu  data  yang didapat  dan  diolah  langsung  dari  objeknya
(Abdurahman,  16:2007).  Data  primer  dalam penelitian  ini  berupa  jawaban  responden  atas pernyataan  dalam  kuesioner  mengenai  variabel yang digunakan dalam penelitian.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan melalui  distribusi  kuesioner  yang  diantar  dan diambil sendiri oleh peneliti. Kuesioner merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan  atau  pernyataan  tertulis  kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2007:162).

## Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel independen dalam penelitian ini adalah partisipasi penganggaran. Variabel partisipasi penganggaran diukur dengan
pertanyaan  yang  berkaitan  dengan  tingkat keterlibatan  dan  pengaruh  manajer  dalam penyusunan anggaran yang merupakan pengembangan  indikator  yang  digunakan  oleh (Milani,  1975;  Rahman,  2009;  Hermaningsih, 2009)
Variabel  moderasi  dalam  penelitian yakni keadilan  prosedural  dan goal  commitment . Keadilan  prosedural  menggambarkan  persepsi pegawai mengenai keadilan berdasarkan prosedur  yang  digunakan  manajemen  dalam proses  penganggaran,  Menggunakan  indikator yang  disarankan  oleh  Tjahjono,  (2007). Goal commitment (komitmen tujuan) digunakan untuk mengukur bagaimana komitmen individu terhadap  tujuan  dan  cara  untuk  mencapainya. Indikator yang diadopsi dari wentzel, (2002) dan Saraha, (2013).
Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini yakni  kinerja  manajerial.  Kinerja  manajerial yang  dimaksud  adalah  kinerja  individu  dalam kegiatan-kegiatan  manajerial.  Pengukurannya menggunakan self  retting yang  dikembangkan oleh  (Mahony,1963;  sutrisna,  2008).  Instrumen ini  mengukur  kinerja  dalam  delapan  bidang yakni  perencanaan,  investigasi,  koordinasi, pengawasan,  pengaturan  staf,  negosiasi  dan representasi  dan  ditambah  satu  poin  untuk mengukur secara menyeluruh.

## Teknik Analisis Data
Dalam  penelitian  ini  teknis  analisis  data menggunakan  program  PLS  ( Partial  Least Square )  dengan software SmartPLS  3.2.  PLS adalah  model  persamaan  struktural  (SEM)  yang berbasis  komponen  atau  varian  ( variance ).  PLS
sebagai  alternatif  apabila  tujuan  dari  penelitian untuk mengeksplorasi dan memprediksi hubungan  antara  variabel  laten  namun  memiliki teori  yang  belum  berkembang  atau  lemah.  PLS dapat  melakukan  pengujian  model  pengukuran sekaligus  pengujian  model  struktural.  Model pengukuran  dapat  digunakan  untuk  uji  validitas dan  uji  realibilitas,  sedangkan  model  struktural digunakan  untuk  menguji  kausalitas  (pengujian hipotesis dengan model prediksi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Uji Validitas Konstruk
Validitas  kontruk  terdiri  atas  validitas konvergen dan validitas diskriminan.

## Uji Validitas Konvergen
Parameter uji validitas konvergen dilihat dari skor AVE dan communality , masing-masing harus bernilai di atas 0,5 (Jogiyanto, 2015:207). Tabel Average Variance Extracted (AVE) Variabel AVE Partisipasi Penganggaran 0.777 Keadilan Prosedural 0.629 Goal Commitment 0.857 Kinerja Manajerial 0.609 Sumber: hasil olah data, 2017

## Uji Validitas Diskriminan
Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur variabel yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi  dengan  tinggi.  Validitas  diskriminan terjadi  jika  dua  instrumen  yang  berbeda  yang mengukur  dua  variabel  yang  diprediksi  tidak berkorelasi  menghasilkan  skor  yang  memang tidak  berkorelasi    (hartono,  2008)  dalam (Jogiyanto 2015:195).
Tabel Average  Variance  Extracted (AVE)  dan akar AVE
Variabel AVE Akar AVE Partisipasi Penganggaran 0.777 0.881 Keadilan Prosedural 0.629 0.793 Goal Commitment 0.857 0.925 Kinerja Manajerial 0.609 0.780 Sumber: Hasil Olah Data, 2017
Kasim Sinen, Pertisipasi Pengangaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Keadilan Prosedural dan Goal Commitment sebagai Variabel Moderasi| 127

## Uji Realibilitas
Uji  realibilitas  dapat  digunakan  dua metode,  yakni cronbact’s  alpha dan composite realibility (Jogiyono,  2015:196).  Suatu  variabel dikatakan  realiabel  jika  nilai cronbecht’s  alpha 0,6 dan apabila nilai composite realibility 0,7. Tabel  Uji Relibilitas Variabel
Variabel Composit e Realibilit y Cron bach’ s Alpha Keteranga n Partisipasi  Penganggaran (PP) 0.954 0.943 Realiabel Keadilan Prosedural (KP) 0.871 0.804 Realiabel Goal Commitment (GC) 0.947 0.916 Realiabel Kinerja Manajerial (KM) 0.916 0.892 Realiabel

## Sumber: Hasil Olah Data, 2017

## Pengujian Model Struktural
Model  struktural  dalam  PLS  dievaluasi dengan menggunakan R 2 untuk variabel dependen,  nilai  koefisien path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antara variabel dalam suatu model struktural. Nilai R 2 digunakan untuk mengukur  tingkat  variasi  perubahan  variabel independen terhadap variabel dependen.
Semakin  tinggi  nilai  R 2 berarti  semakin  baik model  prediksi  dari  model  penelitian  yang diajukan (Jogiyanto, 2015:197).
Model struktural yang diajukan memiliki nilai  R 2 pada  variabel  kinerja  manajerial  adalah 0.559  yang  berarti  bahwa  55.9%  kinerja manajerial  dipengaruhi  oleh  variabel  partisipasi penganggaran,  keadilan  prosedural  dan goal commitment ,  sisanya  44,1%  dipengaruhi  oleh variabel  lain  diluar  model  penelitian  yang diajukan.  Artinya  bahwa  masih  ada  variabel diluar  model  yang  mempengaruhi  kinerja manajerial.  Kemungkinan  variabel  lain  tersebut adalah  keadilan  distribusi  (Ulupui,  2005), desentralisasi  dan Psychological  Capital (Lina, 2015).

## Pengujian Hipotesis
Penelitian  ini  memiliki  tiga  hipotesis yang  diuji  dengan  menggunakan  analisis  jalur ( path  analisis ).  Analisis  jalur  ini  merupakan perluasan  dari  analisis  regresi  untuk  hubungan
kausalitas  antar  variabel  yang  telah  ditetapkan sebelumnya  berdasarkan  teori.  H 1 bertujuan menguji partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial.  H 2 ,  bertujuan  menguji  hubungan moderasi keadilan prosedural terhadap partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial.  H 3 bertujuan  menguji  hubungan moderasi goal  commitment dengan  partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial.
Gambar Model Penelitian
Sumber: hasil olah data 2017 Untuk menilai signifikansi model prediksi  dalam  pengujian  struktur  model  dapat dilihat dari nilai T-statistic antara independen ke variabel dependen dan interaksi variabel indepen dengan  variabel  moderasi  terhadap  variabel dependen  untuk  uji  moderasi.  Berikut  dapat dilihat  tabel  5.10 Total  Effect Path  Coefficient pengujian model struktural output smart PLS 3.2 Tabel Total  Effect Path  Coefficient pengujian model struktural
Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T  Statistics (|O/STDEV|) GC - KM 0.454 0.440 0.141 3.228 GC*PP - KM -0.164 -0.153 0.109 1.510 KP - KM 0.177 0.212 0.121 1.454 KP*PP - KM 0.207 0.207 0.113 1.834 PP - KM 0.244 0.241 0.128 1.903

## Sumber: Hasil Olah Data, 2017
Pembahasan
Analisis  Pengaruh  Partisipasi  Penganggaran Terhadap Kinerja Manajerial
KP*PP 1.834 GC*PP 1.510 KM 1.903 3.228 KP GC PP 1.454

## 128 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 2 Oktober 2020
Hasil  pengujian  H 1 yang  menyatakan partisipasi  penganggaran  berpengaruh  terhadap kinerja  manajerial  terdukung.  Berdasarkan  uji signifikansi  menunjukkan  nilai  koefisien  jalur pengaruh partisipasi penganggaran adalah signifikan. Ini berarti bahwa partisipasi penganggaran  memengaruhi  kinerja  manajerial. Koefisien  jalur  menunjukkan  arah    positif  yang berarti  bahwa  terdapat  hubungan  yang  searah antara  partisipasi  penganggaran  dengan  kinerja manajerial yaitu semakin tinggi tingkat partisipasi  terhadap  proses  penganggaran  oleh manajer  subordinat  semakin  tinggi  pula  kinerja manajerialnya. Hasil ini mengindikasikan bahwa partisipasi penganggaran menjadi penentu penting  dalam  proses  penganggaran  dengan memberikan ruang bagi manajer tingkat menengah  dan  bawah  untuk  turut  serta menentukan  target  dan  tujuan  yang  hendak dicapai oleh manajemen.
Analisis Pengaruh Moderasi Keadilan Prosedural  dan  Partisipasi  Penganggaran Terhadap Kinerja Manajerial
Hasil  pengujian  H 2 yang  menyatakan keadilan  prosedural  memoderasi  hubungan partisipasi penganggaran dengan kinerja manajerial diterima. Berdasarkan uji signifikansi bahwa  nilai  koefisien  jalur  moderasi  keadilan prosedural  dengan  partisipasi  penganggaran terhadap kinerja manajerial adalah signifikan dan lebih  besar  dari  pengaruh  langsung  keadilan prosedural  terhadap  kinerja  manajerial.  Artinya bahwa  terdapat  hubungan  tidak  langsung (moderasi)  dari  keadilan  prosedural  dengan partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial  sehingga  apa  bila  persepsi  manajer tentang  keadilan  prosedural  yang  diterapkan meningkat  (setuju  dengan  prosedur  yang digunakan)  maka  akan  meningkatkan  tingkat partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial.  Hasil  ini  mengindikasikan  bahwa persepsi tentang keadilan prosedural menjadi hal penting dalam partisipasi penganggaran sehingga apabila  persepsi  tentang  keadilan  prosedural meningkat akan mempengaruhi tingkat partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial.
Analisis Pengaruh Moderasi Goal
Commitment  dan  Partisipasi  Penganggaran

## Terhadap Kinerja Manajerial
Hasil  pengujian  H 3 yang  menyatakan goal commitment memoderasi hubungan partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial  ditolak.  Berdasarkan  uji  signifikansi bahwa  nilai  koefisien  jalur  moderasi goal commitment dengan  partisipasi  penganggaran terhadap  kinerja  manajerial  adalah  negatif  dan lebih  kecil  dari  pengaruh  langsung goal commitment terhadap kinerja manajerial. Artinya bahwa  tidak  terdapat  pengaruh  moderasi goal commitment dengan  partisipasi  penganggaran terhadap  kinerja  manajerial,  sehingga  ketika meningkatnya goal  commitment belum  tentu memengaruhi  tingkat  partisipasi  penganggaran terhadap kinerja manajerial. Hasil ini mengindikasikan  bahwa goal  commitment tidak terlalu  menjadi  hal  penting  dalam  proses partisipasi  penganggaran  di  pemerintah  daerah Kota Tidore Kepulauan karena peningkatan goal commitment tidak  meningkatkan  partisipasi penganggaran terhadap kinerja manajerial.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh    partisipasi  penganggaran  terhadap kinerja  manajerial  dengan  keadilan  prosedural dan goal  commitment sebagai  variabel  moderasi maka diperoleh kesimpulan  sebagai berikut. 1. Partisipasi  penganggaran  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kinerja  manajerial. Partisipasi  penganggaran  memberikan  ruang bagi  tingkat  manajer  menengah  dan  bawah untuk menentukan target dan tujuan anggaran yang  akan  dilaksanakan  oleh  manajemen.
Partisipasi
penganggaran mampu
maningkatkan kinerja manajerial
2. Keadilan  prosedural  positif  dan  signifikan memoderasi  partisipasi  penganggaran  dengan kinerja manajerial. Persepsi keadilan prosedural mampu memperkuat tingkat partisipasi  penganggaran  terhadap  kinerja manajerial. Persepsi tentang keadilan prosedural  dapat  mendorong  perilaku  positif pegawai dalam usaha untuk dapat meningkatkan kinerjanya.
Kasim Sinen, Pertisipasi Pengangaran terhadap Kinerja Manajerial dengan Keadilan Prosedural dan Goal Commitment sebagai Variabel Moderasi| 129
3. Goal  commitment tidak  dapat  memoderasi tingkat  partisipasi  penganggaran  terhadap kinerja manajerial. Peningkatan goal commitment belum tentu dapat meningkatkan partisipasi  penganggaran  terhadap  kinerja manajerial.  Kurangnya  komitmen  dalam partisipasi  penganggaran  terhadap  kinerja manajerial  diduga  karena  anggaran  yang ditetapkan  nanti  adalah  proses  politik sehingga bisa jadi jumlah yang diperjuangkan berbeda dengan yang ditetapkan.

## Saran
Berdasarkan keterbatasan penelitian, maka  saran-saran  yang  dapat  diberikan  sebagai berikut.
1. Penelitian  selanjutnya  bisa  dilakukan  dengan objek penelitian yang lebih luas lagi.
2. Penelitian  selanjutnya  dapat  menggali  lebih mendalam informasih-informasih dengan menggunakan  wawancara  atau  pengamatan secara langsung kepada objek.
3. Sebaiknya  peneliti  selanjutnya  memasukkan variabel-variabel  lain  yang  berkaitan  dengan partisipasi  penganggaran  terhadap  kinerja manajerial.

## DAFTAR RUJUKAN
Abduman,  Maman  dan  Muhidin  Ali  Sambas. (2007). Analisis  korelasi,  regresi dan  jalur  dalam  penelitian .  CV
Pustaka Setia. Bandung
Apriwandi  dan  Chaeruba,  Yuma  Ardila.  (2013).
Pengaruh Aspek Keperikaluan Akuntansi Manajemen terhadap Kinerja  Manajer  Dalam  Partisipasi Anggaran Studi Kasus Pada Manajer  Rumah  Sakit  Se-Jawa Tengah .  JP  (journal  proceeding) UNSOED. Februari. Vol.3 No.1 Budiharjo, Ikhsan.( 2009). Pengaruh Desentralisasi dan Komitmen Organisasional Terhadap Hubungan  Antara  Penganggaran Partisipatif dan Kinerja Manajerial .
Ekuitas  vol.13,  No.3 September.
Surabaya
Chapman,  Christopher  S.,  Hopwood,  Anthony G.,  dan  Shields, Michael D.  (2007).
Hand book of Management Accounting  Research ,  Vol  1    2,
Elsevier. (CHS)
Eisenhard,  Kathleen  M.  (1989). Agency  Theory: An Assessment and Review . Academy  of  Management  Review. vol,14, No.1,57-74a. Stanford
University Friyanty,  Ita.  (2016). Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Kinerja  Manajerial
Aparat  Pemerintahan.  Studi  kasus pemerintah Indramayu . Jurnal TEKUN. Vol.VII. No.1. Giri,  Wiguna  Baskara,  Dwi  Made.  (2013).
Pengaruh partisipasi penganggaran pada  kinerja  manajerial  dengan keadilan distributif, keadilan prosedural,  dan  komitmen  tujuan anggaran sebagai variabel pemediasi. Tesis. Denpasar:
program  Pasca  Sarjana,  Universitas Udayana Herminingsih.  (2009). Pengaruh  Partisipasi Dalam  Penganggaran  dan  Peran Manajerial  Pengelola  Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah. Studi  empiris  pada Pemerintah Kabupaten Demak. Universitas Diponegoro. Tesis . Semarang. Hudayati, Ataina. (2002). Perkembangan Penelitian  Akuntansi  Keperilakuan:
Berbagi Teori dan Pendekatan yang Melandasi . JAAI  Volume  6  No.2 , Desember.
Hansen,  Don  R    Mowen,  Maryanne.(2006).
Management Accounting : Akuntansi  Manajemen ,  Terjemahan Dewi  Fitria  Sari  dan  Denny  Arnos, Jakarta : Salemba Empat Jogiyanto. (2011). Structural Equation Modeling Berbasis  Varian  Dalam  Penelitian Bisnis . UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
Jogiyanto  dan  Abdillah.(  2015). Partial  Least Quire  (PLS) .  CV  ANDI  OFFSET.
Yogyakarta
Kaplan,  Roberts.  dan  Atkinson,  Anthony  A.
(1998). Advanced management accounting .  Prentice  hall  inc.  New Jersey.
Lina.  (2015). Partisipasi  Penyusunan  Anggaran, Psychological  Capital  dan  Kinerja Manajerial . Fakultas Ekonomi Universitas  Pelita  Harapan.  Journal Manajemen teknologi.Vol.14, No.14

## 130 | Bongaya Journal for Research in Accounting Vol. 3 No. 2 Oktober 2020
Mangunjung,  Muhammad  Cahyadi.  (2013).
Pengaruh Partisipasi dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja  Aparatur  Dae  Dengan Budaya  Siri’na  Pacce  Sebagai Moderator .  Universitas  Hasanuddin makassar. Tesis
Mahsun,Moh , Sulistiyowati  dan  Purwanuga Andre Heribertus . (2015). Akuntansi  Sektor  Publik .  Edisi Ketiga. BPFE-Yogyakarta. Muliawati.  (2012). Aspek  Keperilakuan  Dalam Akuntansi Keuangan . Bina Ekonomi
Majalah  Ilmiah.  Fakultas  Ekonomi UNPAR, Volume 16, No.12. Mulyadi  .  (2001). Akuntansi  Manajemen. Konsep  Manfaat  dan  Rekayasa. Universitas  Gadjah  Mada.  Penerbit Salemba Empat.
Nanda, Hapsari, A.R. (2010). Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan  Komitmen  Organisasi  dan Locus  Of  Control  Sebagai  Variabel Moderasi . Jurnal. UNDIP. Semarang Nasrun,  M.  (2018).  The  Effect  Of  TQM  And Budget Participation On Managerial Performance In Corporate Manufacturing  In  Industrial  Area Makassar. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 1(1), 70-84. Rahman  pura,  (2009). Pengaruh  Partisipasi Penganggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kesenjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel  Moderating .  Universitas Padjadjaran Bandung. Teisis
Ratri,    Ayunning    Hapsari.  (2011). Pengaruh Partisipasi  Penyusunan  Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan  Komitmen  Organisasi  dan Locus  of  Control  Sebagai  Variabel Moderating. Universitas Diponegoro Semarang. Tesis