## PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN
Syeh Sarip Hadaiyatullah Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung syehsarip@radenintan.ac.id
Nurul Huda Panitra Pengadilan Agama Gedong Tataan Pesawaran nurul_huda@yahoo.co.id

## Abstrak
Pasca  diundangkannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin tertanggal 21 November 2019 terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tentang tata cara  pemeriksaan  perkara  dispensasi  kawin  yang  berbeda  dengan sebelumnya.  Maka  pada  penelitian  ini  akan  dibahas  tentang  bagaimana praktek  hukum  acara  tentang  pelaksanakan  dispensasi  nikah  di  lingkungan Pengadilan  Agama.  Dalam  perspektif  hukum  normatif,  batasan  usia  minimal nikah  adalah bâligh ,  sedangkan  tanda-tanda bâligh ada  dua,  yaitu bi  al- alâmaât; bagi  laki-laki  ditandai  dengan  mimpi  atau  keluar  mani,  sedangkan wanita ditandai dengan haidh . bi al-sin ; menurut Hanafi, 18 tahun laki-laki dan 17  tahun  perempuan.  Maliki,  ditandai  dengan  tumbuhnya  rambut  dianggota tubuh. Syafi’i, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Hanbali, 15 tahun  baik  laki-laki  maupun  perempuan.  Perbedaan  usia  nikah  ini  terjadi disebabkan al- Qur’ân maupun al-Hadîts tidak secara eksplsit menetapkan usia nikah. Dalam perspektif hukum positif batas usia minimal menikah di Indonesia adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
A. Pendahuluan
Dispensasi  nikah  diberikan  dengan tujuan agar tetap dapat dilaksanakan perkawinannya  calon  mempelai  laki- laki  dan  perempuan  yang  belum mencapai  usia  minimal  dibolehkannya melaksanakan  perkawinan.  Perkawinan dalam  usia  muda  sangatlah  rawan dalam  mengarungi  bahtera  rumah tangga,  sebab  tingkat  emosional yang terlalu tinggi dalam masa-masa muda dapat memicu pecahnya
sebuah  ikatan  perkawinan.  Kematangan jiwa dalam wujud umur dan kedewasaan diri  merupakan  salah  satu  unsur supaya  tujuan  pernikahan  untuk mewujutkan  keluarga  yang  bahagia dan kekal dapat terlaksana. 1 Tingkat kedewasaan  pemuda  tidak  dapat dilihat  dari  segi  fisik  pemuda  tersebut, tetapi  dengan  melihat  kemampuan
1 Susi  Dwi  Bawarni,  Arin  Mariana, Potret Keluarga  Sakinah ,  (Surabaya:  Media  Idaman  Press, 1993), 10.
berfikir secara jernih untuk menyelesaikan berbagai masalah tanpa  mementingkan emosional  semata.  Dewasa  ini  umum diketemukan  bahwa  secara  biologi, politis  dan  fisik  seorang  pemuda sudah  dewasa  akan  tetapi  secara ekonomis,  psikologis  masih  kurang dewasa. 2
Perkawinan  bukan  hanya  hubungan antara suami istri semata tetapi juga bertujuan supaya mendapatkan keturunan untuk  meneruskan  generasinya.  Halal bergaul  bebas  merupakan  peluang demi  terpenuhi  hajat  biologis  yang mendesak  dari  kebutuhan  alamiah, tetapi di balik itu terkandung amanat ilâhi untuk  menyambung  generasi. 3
Tujuan  pernikahan  adalah  untuk memperoleh  keturunan  yang  baik, 4 yaitu  untuk  medapatkan  anak  yang baik,  shaleh  shalehah  yang  berguna bagi Agama, Negara. 5
2 Abu Ahmadi, dkk, Ilmu Sosial Dasar , (Jakarta:
PT. Rineka Cipta, 1997), 116.
3 Achmad  Kuzari, Nikah  Sebagai  Perikatan , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 77.
4 Yasin  Asymuni, Keistimewaan,  Fungsi,  dan Keindahan  Dalam  Pernikahan ,  (Kediri:  Pon  Pes Hidayatut at-Thullab, 2005), 48.
5 Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat  Kajian  Fikih Nikah  Lengkap ,  (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2009), 16.
Hukum acara perdata adalah yang menagatur tentang bagaimana dilaksanakannya  praktek  di  Pengadilan yang  dalam  hal  ini  adalah  tentang batasan  usia  nikah  bagi  seorang calon  mempelai  laki-laki  dan  perempuan yang belum mencapai batas minimal pernikahan,  yang  menjadi  menarik untuk  dibahas  adalah  bagaiamana praktek  dan  structural  pelaksanaan dispensasi nikah di lingkungan Pengadilan Agama.

## B. Pembahasan
1. Tata cara Pengajuan Dispensasi Kawin
a. Pengajuan Permohonan
Perkara  dispensasi  kawin  merupakan perkara  perdata  yang  diajukan  secara Voluntair (permohonan).    Perkara Voluntair mempuyai  karakteristik  yang  menjadikannya berbeda  dengan  perkara contensiosa (gugatan). 6 karakteristik perkara Voluntair adalah sebagai berikut:
1) Permasalahannya  bersifat  kepentingan sepihak  semata.  Artinya  permasalahan yang  dimintakan  pemohon  untuk diselesaikan  hanya  murni  terkait kepentingan pemohon semata
6 M.Yahya harahap,
Hukum Acara
Perdata, ( c e t a k a n   k e t u j u h , Sinar Grafika, 2008), h.29
dan  tidak  berkaitan  dengan  hak dan kepentingan orang lain.
2) Permasalahan yang diajukan tidak ada sengketa dengan pihak lain.
3) Bersifat  satu  pihak  atau ex-parte.
Tidak  ada  orang  lain  atau  pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Perkara voluntair di  ajukan  ke Pengadilan  Agama  yang  daerah hukumnya  meliputi  tempat  tinggal Pemohon.  Meskipun  perkara Voluntair pada  hakekatnya  bukan  perkara, tetapi  undang-undang  memberikan kewewenangan  kepada  Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya.  Perkara  yang  menjadi kewewenangan  Pengadilan  Agama dalam bidang Voluntair adalah Permohonan Isbat Nikah, Permohonan Izin Kawin, Permohonan Despensasi Kawin, Permohonan Penunjukan Wali  bagi  anak  yang  belum  dewasa, Permohonan  Penetapan  Ahli  Waris, dan Penetapan Wali Adhal. 7
Permohonan  dispensasi  kawin harus  disusun  dengan  memperhatikan karakteristik  dari  perkara Voluntair
7 H.M.  Anshary  MK, Hukum  Acara  Perdata Pengadilan  Agama  dan  Mahkamah  Syar’iyah, (Penerbit cv. Mandar maju,2017), h. 21
tersebut  diatas  baik  pada  bagian identitas  pihak,  posita  atau fundamentum petendi, dan petitum permohonan.
Identitas pihak dalam permohonan dispensasi  kawin  hanya  satu  pihak yaitu  hanya  Pemohon,  tidak  ada Termohon.  Hal  ini  sesuai  dengan karakteristik  perkara Voluntair diatas bahwa  dispensasi  kawin  merupakan permohonan untuk kepentingan sepihak  atau  yang  terlibat  dalam permasalahan  hukum  yang  diajukan hanya satu pihak.
Berdasarkan  pasal  6  angka  (1) Perma  Nomor  5  Tahun  2019,  pihak yang  didudukkan  sebagai  Pemohon dalam permohonan dispensasi kawin atau  pihak  yang  berhak  untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin  adalah  orang  tua  dari  anak yang  dimohonkan  dispensasi  kawin. Orang  tua  yang  dimaksud  disini adalah ayah dan ibu kandung.
Jika orang tuanya sudah bercerai, maka  permohonan  dispensasi  kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau  oleh  salah  satu  orang  tua  yang memiliki  kuasa  asuh  terhadap  anak berdasarkan  putusan  pengadilan. Jika  salah  satu  orang  tua  telah
meninggal dunia atau tidak diketahui tempat  tinggalnya,  maka  permohonan diajukan  oleh  salah  satu  orang  tua. Jika  keduanya  sudah  meninggal dunia,  maka  permohonan  diajukan oleh  orang  yang  ditunjuk  sebagai Wali Anak. Orang tua atau Wali anak yang  berhalangan  dapat  diwakilkan kepada  kuasa  berdasarkan  surat kuasa  (Pasal 6  angka  2  sd  5 Perma 5/2019).
Posita  atau fundamentum  petendi permohonan dispensasi  kawin  harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan yang memuat  dan  mejelaskan  hubungan hukum  ( rechtsver  houding) antara diri  pemohon  dengan  permasalahan hukum  yang  dimohonkan.  Oleh karena  itu  posita  itu  seharusnya terdiri  dari  dua  bagian  yaitu  (1) bagian  yang  menguraikan  tentang kejadian  atau  peristiwa  yang  terjadi sehingga pemohon mengajukan dispensasi kawin ( feitelijke gronden), dan  (2)  bagian  yang  menerangkan tentang  hukumnya  dan  tentang adanya  hak  atau  hubungan  hukum
yang menjadi dasar yuridis dari pada permohonan ( rechtelijke gronden ) . 8
Menurut  pasal  7  ayat  (2)  UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas  UU  Nomor  1  tahun  1974  tentang perkawinan,  permohonan  dispensasi kawin  merupakan  bentuk  penyimpangan terhadap  ketentuan  batas  minimum umur  perkawinan  (19  tahun)  sehingga dalam permohonan dispensasi kawin harus  memuat  alasan-alasan  yang sangat  mendesak  yang  dijadikan dasar  permohonan  dan  disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Dalam  pejelasan  pasal  tersebut, kata  "penyimpangan"  mengandung makna  bahwa  permohonan  hanya dapat  dilakukan  melalui  pengajuan permohonan  dispensasi  oleh  orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak  dari  calon  mempelai,  apabila pihak  pria  dan  wanita  berumur  di bawah  19  (sembilan  belas)  tahun. Adapun  makna  permohonan  harus memuat  "alasan  sangat  mendesak" adalah permohonan dispensasi kawin  harus  menjelaskan  kejadian
8 Abdul  Manan, Penerapan  Hukum  Acara  di Lingkungan  Peradilan  Agama, (Cetakan  Ketiga , Prenada Media group, 2005) , h.29
atau peristiwa yang menggambarkan tentang  keadaan  tidak  ada  pilihan lain  dan  sangat  terpaksa  harus dilangsungkan perkawinan.
Oleh  karena  itu,  beberapa  hal yang  setidaknya  harus  termuat  dan diuraikan  secara  jelas,  sistematis dan runtut dalam posita atau Fundamentum  Petendi permohonan dispensasi kawin adalah
1) Penjelasan  tentang  identitas anak  kandung  Pemohon  yang akan  menikah  tetapi  kurang  umur dan  juga  identitas  calon  suami atau calon isteri dari anak kandung pemohon tersebut.
2) Penjelasan  terkait  syarat  -
syarat untuk melaksanakan
pernikahan  tersebut  baik  menurut ketentuan  hukum  Islam  maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali  syarat  usia  bagi  anak
Pemohon  belum  mencapai  umur  19 tahun.
3) Penjelasan bahwa antara anak  Pemohon  dan  calon  suami
atau calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
4) Penjelasan  bahwa  anak  yang diajukan dalam permohonan mengetahui  dan  menyetujui  rencana perkawinan, tidak ada pemaksaan perkawinan.
5) Penjelasan  kondisi  psikologis,
kesehatan  dan  kesiapan  anak Pemohon  untuk  melangsungkan perkawinan dan membagun kehidupan rumah  tangga,  seperti  misalnya anak  pemohon  sudah  siap  dan memahami hak dan kewajiban jika perempuan  untuk  menjadi  seorang istri  dan/atau  ibu  rumah  tangga dan jika laki-laki sudah siap untuk menjadi  seorang  suami  dan/atau kepala rumah tangga, serta penjelasan tentang pekerjaan dan penghasilan/gajinya.
6) Penjelasan bahwa keluarga Pemohon  dan  orang  tua  calon suami/calon  isteri  anak  Pemohon telah  merestui  rencana  pernikahan tersebut  dan  tidak  ada  pihak ketiga  lainnya  yang  keberatan  atas berlangsungnya
pernikahan tersebut.
7) Penjelasan  tentang  alasan sangat mendesak sehingga perkawinan  harus  dilaksanakan
meskipun  usia  anak  belum  cukup umur  yang  memuat  poko-pokok kejadian  atau  peristiwa  yang menggambarkan tentang keadaan tidak  ada  pilihan  lain  dan  sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
Adapun petitum dalam  permohonan dispensasi  kawin  harus  merupakan permintaan  yang  bersifat  deklaratif dan  tidak  boleh  memuat  petitum yang  bersifat condemnatoir, petitum harus  dirinci  satu  persatu  tentang hal-hal  yang  dikehendaki  pemohon untuk ditetapkan pengadilan kepadanya, dan  petitum  tidak  boleh  hanya bersifat compositur atau ex aequo et bono artinya  petitum  permohonan harus  dirinci  jadi  bersifat  enumeratif. Tidak dibenarkan petitum yang hanya  berbentuk  mohon  keadilan saja. 9
Gugatan  yang  baik  dan  benar adlah gugatan yang memenuhi ketentuan  sistematika  gugatan.  HIR dan  R.Bg  sebagai  paying  hukum utama  dalam  hukum  acara  perdata tidak  menguraikan  sitematika  gugatan yang  baik  dan  benar.  Sistematika
9 M. Yahya Harahap, Ibid, h. 37-38
gugatan  justeru  diatur  dalam  Rv. Pasal  8,  dalam  pasal  8  Rv.  disebutkan bahwa  suatu  gugatan  setidaknya harus  memuat  tiga  hal  pokok,  yaitu identitas para pihak, dalil-dalil gugatan  yang  memuat  peristiwa- peristiwa tertentu (posita), dan tuntutan hak (petitum). 10
Contoh petitum permohonan dispensasi  kawin  yang  lazim  dalam praktek peradilan adalah:
1)  Mengabulkan permohonan Pemohon.
2)  Menetapkan  memberi  dispensasi kepada  anak  Pemohon  yang bernama (Sipulan Bin Pulan untuk menikah dengan  (Wati Binti Warno).
3)  Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku. 11
b. Kewenangan mengadili/Kompetensi Permohonan dispensasi kawin harus diajukan  kepada  pengadilan  yang berwenang  dan  pengadilan  yang berwenang  mengadili  perkara  dispensasi kawin  adalah  Pengadilan  Agama bagi  yang  beragama  Islam  dan
10 M.  natsir  Asnawi, Hukum  Acara  Perdata (teori,  praktik  dan  permasalahannya  di  peradilan Umum dan peradilan Agama ), (edisi revisi, UII Pres Yogyakarta, 2019), h.304
11 Ibid .
Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya (non muslim).
Jika  terdapat  perbedaan  agama antara  anak  dan  orang  tua/wali, maka  permohonan  dispensasi  kawin diajukan  pada  pengadilan  sesuai dengan agama anak (Pasal 7 Perma 5/2019).  Dalam  hal  calon  suami  dan isteri  sama-sama  berusia  dibawah batas  usia  perkawinan  (kurang  dari 19  tahun),  permohonan  dispensasi kawin  untuk  masing-masing  calon suami  dan  calon  isteri  diajukan  ke pengadilan yang sama sesuai degan domisili  salah  satu  orang  tua/wali calon  suami  atau  isteri  (Pasal  8 Perma 5/2019). c. Persyaratan administrasi
Ada  sejumlah  syarat  administrasi yang  harus  dipenuhi  dan  dilengkapi oleh  Pemohon  pada  saat  mengajukan permohonan dispensasi kawin.
Adapun sejumlah syarat administrasi dalam permohonan dispensasi kawin sebagaimana tersebut dalam pasal 5 Perma  nomor  5  tahun  2019  dan ketentuan  pasal  7  ayat  (2)  UU Nomor  16  tahun  2019  adalah sebagai berikut:
1) Surat  Permohanan.  Jika  identitas pihak,  posita  dan  petitum  surat permohonan  belum  memenuhi kualifikasi permohonan dispensasi yang baik dan benar sebagaimana penjelasan  diatas,  maka  berdasarkan pasal  119  HIR/143  RBG  pengadilan memberikan petunjuk kepada Pemohon  untuk  melakukan  perbaikan agar  sesuai  dengan  syarat-syarat formil  dan  materiil  permohonan yang baik dan benar;
2) Fotokopi  kartu  tanda  penduduk kedua orang tua/wali;
3) Fotokopi kartu keluarga;
4) Fotokopi  kartu  tanda  penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak;
5) Fotokopi  kartu  tanda  penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta  kelahiran  calon  suami  atau isteri; dan
6) Fotokopi  ijazah  pendidikan  terakhir anak  dan/atau  surat  keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
7) Surat  keterangan  dari  tenaga kesehatan  (dokter  atau  bidan) yang mendukung pernyataan orang  tua  bahwa  perkawinan tersebut  sangat  mendesak  untuk
dilaksanakan.  Syarat  ini  untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 yang menegaskan  bahwa  permohonan dispensasi  kawin  harus  disertai dengan bukti-bukti pendukung yang  cukup  dan  yang  dimaksud dengan  bukti-bukti  yang  cukup dalam  penjelsan  pasal  tersebut adalah  surat  keterangan  yang membuktikan
bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan  undang-undang  dan surat  keterangan  dari  tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan  orang  tua  bahwa perkawinan tersebut
sangat
mendesak untuk dilaksanakan.
8) Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa  komitmen  orang  tua  untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial,
kesehatan  dan  pendidikan  anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan  pasal  7  ayat  (2)  UU Nomor  16  tahun  2019  dan  pasal 16  huruf  j  Perma  Nomor  5  tahun 2019.
Sesuai  ketentuan  alat  bukti  tertulis, maka  semua  syarat  administrasi  diatas harus  sudah  bermaterai  cukup  dan dinazegelen  kantor  pos,  dan  aslinya harus  ditunjukkan  kepada  hakim  pada saat  sidang  untuk  dicocokkan  dengan aslinya  agar  alat  bukti  tertulis  tersebut secara  formil  dapat  diterima  sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  dan Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor  13  tahun  1985  tentang  Bea Meterai  dan  Pasal  2  ayat  (3)  Undang- Undang  Nomor  13  tahun  1985  tentang Bea  Meterai  serta  Pasal  2  ayat  (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000  tentang  Perubahan  Tarif  Bea Meterai  dan  Besarnya  Batas  Pengenaan Harga  Nominal  Yang  Dikenakan  Bea Meterai.
Panitera Pengadilan mempuyai kewajiban untuk  memastikan  bahwa  semua  persyaratan administrasi  tersebut  harus  lengkap sebelum  permohonan  didaftarkan  dala register,  setelah  membayar  panjar  biaya perkara.  Jika  belum  lengkap,  maka Panitera  mengembalikan  permohonan dispensasi  kawin  kepada  pemohon untuk dilengkapi (pasal 9 Perma 5/2019).

## 2. Tata Cara Pemeriksaan Dispensasi Kawin
Pasca  diundangkannya  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  5  Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan  dispensasi  kawin  tertanggal 21  November  2019  terdapat  sejumlah ketentuan  baru  yang  mengatur  tentang tata cara pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang berbeda dengan sebelumnya.
Ketentuan baru yang harus dipahami dengan  baik  oleh  hakim  pada  saat menangani  perkara  dispensasi  kawin yang  diatur  dalam  Perma  nomor  5 Tahun  2019  tersebut  adalah  sebagai berikut:
a.  Hakim Tunggal dan Atribut Persidangan Hakim pemeriksa perkara dispensasi kawin  adalah  hakim  tunggal.  (Pasal  1 angka 11 Perma 5/2019). Ketentuan ini merupakan  pengecualian  dari  prinsip umum bahwa persidanga harus majelis. Ketua  Pengadilan  dalam  menunjuk hakim  tunggal  untuk  mengadili  permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan klasifikasi  hakim  bahwa  hakim  tersebut sudah  memiliki  surat  keputusan  Ketua Mahkamah  Agung  sebagai  Hakim  Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis  tentang  perempuan  berhadapan
dengan  hukum  atau  hakim  tersebut telah  bersertifikat  sistem  peradilan pidana  anak  atau  sudah  berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.
Jika  dipengadilan  tersebut  belum ada  hakim  yang  mempuyai  klasifikasi sebagaimana  tersebut  diatas  maka ketua  pengadilan  dapat  menunjuk setiap  hakim  yang  ada  dipengadilan tersebut  untuk  mengadili  permohonan dispensasi  kawin  (Pasal  20  Perma 5/2019).    Ketentuan  pasal  11  ayat  (1) dan  (2)  Perma  5/2019  menegaskan bahwa hakim dalam persidangan ketika mengajukan  pertanyaan  atau  menggali informasi  kepada  anak  yang  dimohonkan dispensasi  kawin  atau  kepada  calon isteri/suami yang masih masuk kategori anak  maka  hakim  harus  menggunakan bahasa  dan  metode  yang  mudah dipahami  dan  dimengerti  anak.  Tidak hanya  itu,  hakim  dan  panitera  dalam memeriksa  anak,  yaitu  anak  yang dimohonkan  dispensasi  atau  kepada calon  isteri/suami  yang  masih  masuk kategori  anak,  tidak  perlu  memakai atribut  persidangan  yaitu  toga  dan dasi bagi  hakim  serta  jas  bagi  panitera pengganti.
b. Pihak yang wajib dihadirkan
Pasal 10 Perma Nomor 5 tahun 2019 mengatur  bahwa  pada  saat  sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan sejumlah  pihak  untuk  dimintai  keterangan yaitu  (1)  anak  yang  dimintakan  permohonan Dispensasi  Kawin,  (2)  calon  suami/isteri, dan  (3)  Orang Tua/Wali  calon  suami/isteri. Jika  Pemohon  tidak  dapat  menghadirkan pihak-pihak  tersebut  pada  hari  sidang pertama, maka Hakim menunda persidangan dan  memerintahkan  Pemohon  untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada  sidang  kedua.  Dalam  hal  Pemohon tidak  dapat  menghadirkan  pihak-pihak tersebut pada hari sidang kedua, maka Hakim  menunda  lagi  persidangan  dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut pada  persidangan  yang  ketiga.  Jika pada  hari  sidang  ketiga  Pemohon  juga tidak  dapat  menghadirkan  pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin  tidak  dapat  diterima  (pasal  10 Perma 5/2019).
Kehadiran  pihak-pihak  tersebut  diatas bersifat  imperatif  sehingga  pemohon harus  menghadirkannya  dipersidangan dengan  memberi  kesempatan  sampai tundaan sidang yang ketiga.  Kehadiran pihak-pihak  tersebut  diatas  tidak  harus
pada  hari  sidang  yang  sama.  Sebagai contoh  misalnya,  pada  sidang  pertama yang  dapat  hadir  untuk  didengar keterangannya adalah pihak anak yang dimintakan  permohonan  Dispensasi Kawin,  lalu  pada  sidang  kedua  yang dapat hadir adalah pihak calon suami/isteri,  dan  pada  hari  ketiga  yang hadir  adalah  Orang  Tua/Wali  calon suami/isteri,  ketidaksamaan  kehadiran pada  sidang  yang  sama  seperti  ini diperbolehkan  dan  tidak  melanggar hukum.
Jika dalam sidang pertama Pemohon tidak  hadir,  maka  Hakim  menunda persidangan  dan  memanggil  kembali Pemohon  secara  sah  dan  jika  Pemohon setelah  dipanggil  sah  tetap  tidak  hadir tanpa  alasan  yang  dibenarkan  secara hukum  pada  hari  sidang  kedua,  maka permohonan Dispensasi Kawin dinyatakan gugur.
c. Penasehatan Hakim
Pasal  10  Perma    Nomor    5  tahun 2019  mengatur  bahwa  hakim  tunggal dalam  persidangan  mempuyai  kewajiban untuk  memberikan  penasehatan  kepada sejumlah pihak. Penasehatan ini bersifat  imperatif,  harus  dilakukan  dan
bahkan  jika  hakim  tidak  memberikan penasehatan akan mengakibatkan penetapan  disepensasi  kawinnya  menjadi batal  demi  hukum.  Nasihat  yang disampaikan  oleh  Hakim  juga  harus dipertimbangkan dalam penetapan. Kewajiban  penasehatan  ini  ditegaskan dalam pasal 12 Perma 5 Tahun 2019.
Pihak-pihak  yang  harus  diberikan nasehat  oleh  hakim  adalah  nasihat kepada  Pemohon,  Anak,  Calon  Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat  yang  disampaikan  oleh  Hakim bertujuan  untuk  memastikan  Orang Tua,  Anak,  Calon  Suami/Isteri  dan Orang  Tua/Wali  Calon  Suami/Isteri agar  memahami  risiko  perkawinan, terkait dengan:
1).  Kemungkinan  berhentinya  pendidikan bagi anak;
2).  Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
3).  Belum  siapnya  organ  reproduksi anak;
4).  Dampak  ekonomi,  sosial  dan psikologis bagi anak; dan
5).  Potensi  perselisihan  dan  kekerasan dalam rumah tangga.
Oleh karena itu, hakim harus menguasai  dengan  mendalam  terkait
hal-hal  yang  menjadi  materi  penasehatan tersebut agar penasehatan hakim dapat dilakukan secara maksimal untuk memberikan  pemahaman  dan  kesadaran hukum  kepada  pihak-pihak.  Tentang isu  pendidikan,  hakim  menasehati pihak  tentang  pentingnya  pendidikan bagi  masa  depan  anak,  sekolah  dan pendidikan  merupakan  hak  dasar  anak yang  harus  dipenuhi  dan  dampak negatif  nikah  dini  terkait  potensi  putus sekolah anak.
Tentang  kesehatan,  hakim  menyadarkan pihak terkait kesiapan organ reproduksi anak,  bahaya  hamil  ketika  organ reproduksi  belum  siap,  bahaya  tidak hanya  bagi  sang  ibu  tetapi  juga  bagi anak  yang  dikandungnya.  Tidak  jarang anak  yang  hamil  berakibat  pada kematian baik kepada ibu maupun anak yang dikandungnya, dan dampak negatif  lainnya  dari  aspek  kesehatan nikah  diusia  anak.  Laporan  statisitik WHO  dapat  disampaikan  bahwa  anak perempuan  usia  10-14  tahun  memiliki resiko  lima  kali  lebih  besar  untuk meninggal  dalam  kasus  kehamilan  dan
persalinan daripada perempua usia 20- 24 tahun. 12
Tentang  dampak  ekonomi,  hakim memahamkan pihak bahwa pernikahan tidak hanya cukup modal cinta tapi juga membutuhkan  ekonomi  yang  mapan. Laki-laki  yang  menikah  mempuyai tanggungjawab  untuk  menafkahi  isteri dan  anak-anaknya  serta  memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jika ekonomi belum  siap  atau  belum  mempuyai pekerjaan atau penghasilan yang cukup maka  jika  tidak  disikapi  dengan  bijak oleh  pasangannya  maka  akan  menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran.
Tentang  dampak sosial dan psikologis, beberapa  hal  yang  bisa  disampaikan hakim  dalam  penesahatan  diantaranya adalah  pernikahan  diusia  anak  akan menjadi  preseden  buruk  dalam  masyarakat, nikah  dibawah  umur  berpotensi  untuk jatuh dalam kemiskinan, dampak pernikahan  dibawah  umur  tentunya anak  tidak  lagi  bisa  mengekspresi  diri dan  berpikir  sesuai  dengan  usianya karena  dituntut  melaksanakan  kewajiban sebagai suami atau isteri.
12 Livia  Holden  dan  Euis  Nurlaelawati, Nilai- nilai budaya dan keadilan perempuan di Pengadilan Agama Praktik Terbaik, ( Suka Pres, 2019), h.86
Tentang  potensi  perselisihan  dan kekerasan  dalam  rumah  tangga,  hakim menerangkan  bahwa  kehidupan  rumah tangga itu tidak semudah yang dibayangkan  ada  banyak  tantangan, halangan  dan  rintangan  yang  muncul dalam perjalanan rumah tangga, sehingga  calon  suami  dan  isteri  harus siap  jiwa  dan  raga,  siap  ekonomi,  siap sosial  dan  psikologis  serta  siap  dari aspek  kesehatan.  Jika  tidak  siap  atau salah  satu  saja  tidak  siap  maka  akan menjadi pemicu perselisihan dan kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang jika  tidak  dapat  diselesaikan  akan berujung pada perceraian.
d. Pemeriksaan perkara dan pembuktian Setelah  penasehatan  oleh  hakim kepada  pemohon  sebagaimana  uraian diatas,  kemudian  Hakim  membacakan surat permohonan Pemohon, jika isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak  ada  perubahan,  maka  hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mendengarkan keterangan sejumlah  pihak.  Sejumlah  pihak  yang harus  didengar  keterangannya  oleh hakim  dalam  pemeriksaan  perkara adalah:  (a)  anak  yang  dimintakan Dispensasi Kawin; (b) calon suami/isteri
yang  dimintakan  Dispensasi  Kawin;  (c) orang  tua/wali  anak  yang  dimohonkan Dispensasi  Kawin;  dan  (d)  orang tua/wali calon suami/isteri. Hakim harus mempertimbangkan  keterangan  pihak- pihak  tersebut  penetapan  dispensasi kawin. Dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan ini maka akan mengakibatkan  penetapan  batal  demi hukum (pasal 13 Perma 5/2019).
Pada  saat  menggali  keterangan pihak-pihak tersebut diatas hakim mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:
1). Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui  dan  menyetujui  rencana perkawinan;
2).  kondisi  psikologis,  kesehatan  dan kesiapan  Anak  untuk  melangsungkan perkawinan  dan  membangun  kehidupan rumahtangga; dan
3).  paksaan  psikis,  fisik,  seksual  atau ekonomi  terhadap  anak  dan/  atau keluarga untuk  kawin  atau  mengawinkan Anak. (pasal 14 Perma 5/2019). Disamping  itu,  hakim  juga  harus menggali  keterangan  kepada  pihak- pihak  tersebut  bahwa  perkawainan anak pemohon dengan calon suami/isteri  tidak  ada  hubungan  yang
menghalangi untuk menikah baik hubungan  darah  maupun  hubungan sepersusuan  dan  tidak  sedang  dalam pinangan  orang  lain  serta  tidak  ada halangan  lain  baik  yang  terkait  dengan syarat  dan  rukun  pernikahan  maupun syarat  administrative  kecuali  hanya pihak  calon  mempelai  belum  mencapai umur 19 tahun.
Pada  saat  hakim  memeriksa  dan menggali keterangan anak yang dimohonkan  Dispensasi  Kawin,  Hakim dapat:
1).  Mendengar  keterangan  anak  tanpa kehadiran Orang Tua;
2). Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual  jarak  jauh  di  pengadilan setempat atau di tempat lain;
3).  Menyarankan agar anak didampingi
Pendamping;
4).  Meminta  rekomendasi  dari  Psikolog atau  Dokter/Bidan,  Pekerja  Sosial Profesional,  Tenaga  Kesejahteraan Sosial,  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A),  Komisi  Perlindungan  Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan 5).  Menghadirkan  penerjemah/orang yang  biasa  berkomunikasi  dengan
Anak, dalam  hal  dibutuhkan.  (pasal  15 perma 5/2019).
Lebih  lanjut  dalam  pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:
1). Mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
2). Memeriksa kedudukan hukum pemohon;
\3). Menggali  latar  belakang  dan  alasan perkawinan Anak;
4).  Menggali  informasi  terkait  ada tidaknya halangan perkawinan;
5).  Menggali  informasi  terkait  dengan pemahaman  dan  persetujuan  Anak untuk dikawinkan;
6).  Memperhatikan  perbedaan  usia antara anak dan calon suami/ isteri;
7).  Mendengar  keterangan  pemohon, anak,  calon  suami/isteri,  dan  orang tua/wali calon suami/isteri;
8).  Mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan,  ekonomi anak dan orang tua,  berdasarkan  rekomendasi  dari Psikolog,  Dokter/Bidan,  Pekerja  Sosial Profesional,  Tenaga  Kesejahteraan Sosial,  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perlindungan  Perempuan  dan  Anak
(P2TP2A)  atau  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
9).  Mempertimbangkan  ada  atau  tidaknya unsur  paksaan  psikis,  fisik,  seksual dan/ atau ekonomi; dan
10).  Memastikan  komitmen  Orang  Tua untuk  ikut  bertanggungjawab  terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan  pendidikan  Anak.  (pasal  16 perma 5/2019).
Dalam  proses  pemeriksaan  dan pembuktian  perkara  dispensasi  kawin, semua ketentuan hukum acara perdata tetap  berlaku  sepanjang  tidak  diatur khusus  dalam  peraturan  ini  (pasal  18 perma  5/2019).    Berdasarkan  ketetuan tersebut, maka ketentuan hukum pembuktian dalam perkara perdata baik tentang  prinsip  umum  pembuktian, jenis-jenis  alat  bukti,  batas  minimal pembuktian  dan  kekuatan  pembuktiannya tetap  berlaku  dan  dijadikan  pedoman hakim  dalam  menganalisa  alat-alat bukti yang diajukan Pemohon.
Prinsip  ajaran  dan  hukum  pembuktian, harus ditegakkan dan diterapkan sepenuhnya  dalam  proses  pemeriksaan dan penyelesaian permohonan. Mengabaikan penegakan  dan  penerapan  ajaran  dan hukum pembuktian dalam pemeriksaan
permohonan,  datap  menimbulkan  akibat yang sangat fatal. Jika alat bukti tertulis dan keterangan pihak-pihak yang harus didengar  keterangannya  oleh  hakim dalam pemeriksaan perkara (anak yang dimintakan  Dispensasi  Kawin;  calon suami/isteri  yang  dimintakan  Dispensasi Kawin;  orang  tua/wali  anak  yang dimohonkan  Dispensasi  Kawin;  dan orang tua/wali calon suami/isteri) belum cukup,  maka  dapat  ditambah  dengan bukti saksi-saksi.
Bahkan  dalam  kasus  tertentu  jika diperlukan  hakim  dapat  mendengarkan keterangan  saksi  ahli  misalnya  dari Psikolog,  Dokter/Bidan,  Pekerja  Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan  Perempuan  dan  Anak (P2TP2A)  atau  Komisi  Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD).
Menurut  Yahya  Harahap  ada  beberapa prinsip  proses  pemeriksaan  permohonan yang harus diperhatikan yaitu 13
1). Jalannya proses pemeriksaan secara Ex-Parte. Pada  prinsipnya proses Ex-Parte bersifat  sederhana:
hanya  mendengar  keterangan  pemohon atau  kuasanya  sehubungan  dengan
13 M. Yahya Harahap, Ibid, h. 38-39
permohonan,  memeriksa  bukti  surat atau  saksi  yang  diajukan  pemohon, dan tidak ada tahap replik dan duplik 2).  Yang  diperiksa  di  sidang  hanya keterangan  dan  bukti  pemohon.  Di dalam  proses  yang  bercorak Ex- Parte hanya  keterangan  dan  bukti- bukti pemohon yang diperiksa pengadilan. Pemeriksaan tidak berlangsung  secara Contradictoir (contradictory). Maksudnya,  dalam proses pemerksaan, tidak ada bantahan pihak lain.
3).  Tidak  dipermaslahkan  penegakan seluruh  asas  persidangan.  Pada proses  pemerikasaan  permohonan yang bersifat Ex-Parte, tidak ditegakkan seluruh asas pemeriksaan persidangan. Namun tidak pula sepenuhnya disingkirkan.
Beberapa  asas  yang  harus  tetap ditegakkan diantaranya adalah (1) asas kebebasan  peradilan (Judicial  Indenpendency) yaitu  tidak  boleh  dipengaruhi  siapapun dan tidak boleh ada direktiva dari pihak mana  pun;  dan  (2)  asas Fair  trial atau (peradilan yang adil) yaitu tidak bersifat sewenang-wenang  ( Arditrary), pemeriksaan sesuai  dengan  asas Due  Process  Of Law (sesuai dengan ketentuan hukum
acara  yang  berlaku),  dan  memberi kesempatan  yang  layak  ( to  give  an appropriate opportunity )  kepada  pemohon untuk  membela  dan  mempertahankan kepentingannya.
Adapun  beberapa  asas  yang  tidak perlu ditegakkan diantaranya adalah (1) asas Audi  Alteram  Partem, hal  ini karena tidak mungkin dalam proses Ex- Parte ditegakkan  asas  mendengar jawaban  atau  bantahan  pihak  lawan, karena  memang  tidak  ada  pihak tergugat. Oleh karena itu, asas To Hear Other  Side (mendengar  pihak  lain), tidak  relevan  dalam  proses  permohonan. Dalam penyelesaian permohonan, tidak mungkin  ditegakkan  asas Both  Sides Be  Heard  Before  A  Decision  Is  Given. Karena  untuk  mengambil  keputusan atau penetapan, yang didengar semata-mata  pemohon  saja;  dan  (2) asas memberi kesempatan yang sama, asas  ini  tidak  mungkin  ditegakan, karena  pihaknya  terdiri  atas  pemohon saja.

## 3.  Pertimbangan  Hukum  Penetapan Dispensasi Nikah
Ada  beberapa  pokok-pokok  pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan  dispensasi  kawin  pasca
adanya  UU  Nomor  16  tahun  2019  dan perma 5 tahun 2019 yaitu:
a.  Pertimbangan  tentang  penasehatan hakim  kepada  Pemohon,  Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali  Calon  Suami/Isteri  agar memahami  risiko  perkawinan,  terkait dengan:  kemungkinan  berhentinya pendidikan  bagi  anak,  keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12  tahun,  belum  siapnya  organ reproduksi  anak;  dampak  ekonomi, sosial  dan  psikologisbagi  anak;  dan potensi  perselisihan  dan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  (pasal  12 perma 5/2019).
b.  Pertimbangan  tentang  bahwa  hakim sudah  mendengar  keterangan  anak yang  dimintakan  Dispensasi  Kawin; calon  suami/isteri  yang  dimintakan Dispensasi Kawin; orang tua/wali anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan orang tua/wali calon suami/isteri. (pasal 13 Perma 5/2019).
c.  Pertimbangan  tentang  Anak  yang diajukan dalam permohonan mengetahui  dan menyetujui rencana perkawinan; pertimbangan tentang kondisi psikologis, kesehatan  dan  kesiapan  Anak  untuk melangsungkan perkawinan dan
membangun kehidupan rumahtangga; dan  pertimbangan  tentang  ada  atau tidaknya paksaan  psikis,  fisik,  seksual atau  ekonomi  terhadap  anak  dan/ atau  keluarga  untuk  kawin  atau mengawinkan Anak. (pasal 14 Perma 5/2019).
d.  Pertimbangan  tentang  perlindungan dan  kepentingan  terbaik  bagi  anak sebagaimana  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  hukum tidak  tertulis  dalam  bentuk  nilai-nilai hukum,  kearifan  lokal,  dan  rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;  dan  konvensi  dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan  anak.  (pasal  17  perma 5/2019).
e. Pertimbangan tentang alasan sangat mendesak  yaitu  keadaan  tidak  ada pilihan  lain  dan  sangat  terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan  pertimbangan  tentang  alasan tersebut  disertai  bukti  yang  cukup yaitu surat keterangan yang membuktikan  bahwa  usia  mempelai masih  di  bawah  ketentuan  undang- undang  dan  surat  keterangan  dari tenaga  kesehatan  yang  mendukung pernyataan orang tua bahwa
perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. (pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya).
f.  Pertimbangan  tentang  perkawinan
anak pemohon dengan calon suami/isteri  tidak  ada  hubungan yang  menghalangi  untuk  menikah baik hubungan darah maupun hubungan  sepersusuan  dan  tidak sedang  dalam  pinangan  orang  lain serta  tidak  ada  halangan  lain  baik yang terkait dengan syarat dan rukun pernikahan maupun syarat administratif  kecuali  hanya  pihak calon  mempelai  belum  mencapai umur  19  tahun.  (Pasal  6,  7  dan  8 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  yang  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  16  tahun 2019 tentang Perkawinan).
g.  Pertimbangan  tentang  analisis  alat bukti Pemohon dan kekuatan pembuktiannya.
h.  Pertimbangan  tentang  perumusan fakta-fakta  hukum  yang  berdasarkan keterangan  Pemohon,  anak  Pemohon, calon  suami/istri  dan  orang  tua/wali calon suami/istri, alat bukti surat dan keterangan  saksi-saksi  yang  antara
satu dengan yang lain saling bersesuaian i. Pertimbangan hukum tentang maslahat dan madlarat serta ketentuan  hukum  islam  atau  fiqih tentang  pengaturan  usia  perkawinan dan dispensasi kawin.
j.  Pertimbangan  hukum  tentang  satu persatu  petitum  permohonan  dispensasi kawin  apakah  dikabulkan  seluruhnya, dikabulkan  sebagian  dan  ditolak sebagian atau ditolak seluruhnya.

## D. KESIMPULAN
1. Perubahan  norma  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan dengan Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2019  telah  menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan dengan  menaikkan  batas  minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi  wanita  dipersamakan  dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas  usia  dimaksud  dinilai  telah matang  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan  agar dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan secara  baik  tanpa  berakhir  pada
perceraian  dan  mendapat  keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan  juga  kenaikan  batas umur  bagi  wanita  untuk  kawin  akan mengakibatkan  laju  kelahiran  yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian  ibu  dan  anak.  Selain  itu juga  dapat  terpenuhinya  hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh  kembang  anak  termasuk pendampingan orang tua serta memberikan  akses  anak  terhadap pendidikan setinggi mungkin.
2. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam  berdasarkan  pada  semangat pencegahan perkawinan anak, mempertimbangkan kepentingan terbaik  anak,  hak-hak  dasar  anak, pertimbangan  moral,  agama,  adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.
3. Darurat  perkawinan  anak  sudah menjadi  keprihatinan  berbagai  pihak termasuk  dunia  peradilan.  Peradilan agama sebagai palang pintu terakhir untuk  memberikan  dispensasi  kawin terhadap  anak  yang  belum  berusia 19  tahun  menjadikan  hakim  peradilan agama  harus  memahami  dengan
baik  dan  benar  aspek  filosofis, ketentuan norma dan praktek hukum acara  tentang  dispensasi  kawin terutama yang diatur dalam Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  dan  Peraturan Mahkamah  Agung  RI  Nomor  5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili  permohonan  dispensasi kawin  agar  hakim  dapat  melakukan pemeriksaan perkara dan
memberikan keputusan yang berkeadilan  dan  berorientasi  pada perlindungan  kepentingan  terbaik anak.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Manan, Penerapan  Hu ku m Acara  Pe rdata  di  Lingkungan Peradilan Aga ma, etakan ketiga,  Prenada  Media  Grup: 2005; Badilag MA RI, Pedoman Pelaksanaan Tu gas dan Ad min istrasi
Peradilan
Aga ma  (Buku  II)  Edisi  Revisi,
Badilag MA RI: 2013;
Livia  Holden  dan  Euis  Nurlaelawati,
Nilai-Nila i
Budaya dan
Keadilan  bagi  Pe re mpuan  di Pengadilan  Aga ma   Indonesia Praktik  Terba ik, Suka  Press: 2019;
M. Yahya Harahap, Huku m Acara Pe rdata, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika: 2008;
M. Natsir Asnawi, Hukum Acara Perdata (teori, praktik dan permasalahannya di peradilan Umum  dan  peradilan  Agama ), edisi  revisi,  UII  Pres  Yogyakarta,
2019
H.M.  Anshary  MK, Hukum  Acara Perdata  Pengadilan  Agama  dan Mahkamah Syar’iyah, Penerbit  cv. Mandar maju, 2017.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
tentang Perkawinan; Undang- Undang Nomor 16
Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan;
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor 5  Tahun  2019  tentang  pedoman mengadili  permohonan  dispensasi kawin.