Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106

## Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam
(Study of Normatif About Rights Civil of External Child of Marriage According in Islamic Law)

## Insan Tajali Nur
Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur email: insan.tn@gmail.com

## ABSTRAKSI
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat  final  sehingga  dapat  dianalisa  bahwa  Putusan  Mahkamah Konstitusi Perkara  Nomor  46/ PUU-VIII/  2010 dapat dilaksanakan berupa menciptakan hak atau kewenangan  tertentu  kepada  pihak-pihak  yang  memiliki  kepentingan.  Dalam  arti  Putusan Mahkamah  Konstitusi    memberikan  perlindungan  hukum  berupa  hak  keperdataan  anak  diluar nikah. Tetapi perlu diingat hak keperdataan anak diluar nikah berbeda dengan hak keperdataanya dengan anak yang sah.
Kata Kunci :  hak keperdataan, anak luar nikah, Hukum Islam, putusan Mahkamah Konstitusi.

## ABSTRACT
The Decision of Court of Constitution is adjectively final so could be analyzed that the decision of Court of Constitution case number 46/ PUU-VIII/ 2012 could be implemented by creating right of some  authority  to  the  parties  who  has  importance.  In  the  concern  of  decision  of  court  of constitution give the protective rule of law such civil right of illegitimate child. Yet, the things need to be remembered is the civil right of illegitimate child is different from legitimate child.
Key Words : civil right, illegitimate child, islamic law, decision of court of constitution

## PENDAHULUAN
Bagi  suatu  negara  dan  bangsa  seperti Indonesia  adalah  mutlak  adanya  undang- undang  perkawinan  nasional  yang  sekaligus menampung  prinsip-prinsip  dan  memberikan landasan  hukum  perkawinan  yang  selama  ini menjadi  pegangan  dan  telah  berlaku  bagi berbagai  golongan  dalam  masyarakat  kita. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-undang  Dasar  1945,  maka  Undang- undang  ini  disatu  pihak  harus  dapat mewujudkan  prinsip-prinsip  yang  terkandung dalam  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar 1945,  sedangkan  di  lain  pihak  harus  dapat
pula  menampung  segala  kenyataan  yang hidup  dalam  masyarakat  dewasa  ini.  Undang undang  perkawinan  telah  menampung  di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan- ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan. 1 Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  ditentukan  prinsip- prinsip  atau  azas-azas  mengenai  perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan  yang  telah  disesuaikan  dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Mengingat tujuan perkawinan adalah
1 Penjelasan  Undang-  Undang  Republik  Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106
Vol. 7, No. 2
ISSN 021-969X
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk  itu  suami-istri  perlu  saling  membantu dan  melengkapi,  agar  masing-masing  dapat mengembangkan  kepribadiannya  membantu dan  mencapai  kesejahteraan  sprituil  dan material.  Suatu  perkawinan  adalah  sah bilamana  dilakukan  menurut  hukum  masing- masing  agamanya  dan  kepercayaannya  dan tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama halnya  dengan  peristiwa-peristiwa  penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan. 2 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan menganut azas monogami tetapi  karena  hukum  dan  agama  dari  yang bersangkutan  mengizinkan,  seorang  suami dapat  beristri  lebih  dari  seorang.  Namun demikian  perkawinan  seorang  suami  dengan lebih  dari  seorang  istri,  meskipun  hal  itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan,  hanya  dapat  dilakukan  apabila dipenuhi  berbagai  persyaratan  tertentu  dan diputuskan  oleh  Pengadilan.  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan menganut  prinsip,  bahwa  calon  suami-istri  itu harus  telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan  perkawinan,  agar  supaya dapat  mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara baik  tanpa  berakhir  pada  perceraian  dan mendapat  keturunan  yang  baik  dan  sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan di antara  calon  suami  istri  yang  masih  di  bawah umur.  Perkawinan  mempunyai  hubungan dengan  masalah  kependudukan.    Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang  bahagia  kekal  dan  sejahtera,  maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan  sidang  pengadilan.  Kemudian  hak  dan kedudukan  istri  adalah  seimbang  dengan  hak dan  kedudukan  suami  baik  dalam  kehidupan
2 Ibid
rumah  tangga  maupun  dalam  pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu  dalam  keluarga  dapat  dirundingkan dan  diputuskan  bersama  oleh  suami-istri. Untuk  menjamin  kepastian  hukum,  maka perkawinan  berikut  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  berlaku,  yang dijalankan  menurut  hukum  yang  telah  ada adalah  sah.  Demikian  pula  apabila  mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan  sendirinya  berlaku  ketentuan  yang ada. 3
Putusan  Mahkamah  Konstitusi    No 46/PUU-VIII/2010  mengabulkan  uji  materi (judicial  review)  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dengan pemohon  Aisyah  Mochtar  alias  Machica Mochtar. Pemohon menggugat Pasal 2 Ayat 2 dan  Pasal  43  Ayat  1  tentang  anak  yang dilahirkan  di  luar perkawinan  Pasal 2 ayat  (2) UU Perkawinan berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang- undangan  yang  berlaku”.  Sementara  Pasal  43 ayat  (1)  UU  Perkawinan  berbunyi  “Anak  yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya”.  Kedua  norma  inilah  yang diujikan ke Mahkamah Konstitusi dan pada 17 Februari  2012  melalui  Putusan  No  46/PUU- VIII/2010, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan  pengujian  Pasal  43  ayat  (1)  UU Perkawinan  dengan  menambahkan  frasa: “Anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai hubungan  perdata dengan  ibunya dan  keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum mempunyai  hubungan  darah,  termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ”. Sebenarnya  dalam  hukum  perdata maupun  hukum  Islam  anak  yang  diluar  nikah hanya  memiliki  hubungan  perdata  kepada ibunya  dan  keluarga  ibu.  Beberapa  pakar memberikan  pendapatnya  seperti  HM  Nurul
3 Ibid
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106
ISSN 021-969X
Irfan,  berpendapat  putusan  Mahkamah Konstitusi  tersebut  memang  mengarah  ke pembagian  harta  ayah  kepada  anak  di  luar nikah.  Tapi,  pembagian  harta  tersebut  tidak bisa  diimplementasikan  sebagai  warisan menurut  konsep  dasar  hukum  Islam,  yaitu anak  laki-laki  mendapat  harta  dua  kali  lipat ketimbang  anak  perempuan.  Sebab,  warisan menurut  konsep  dasar  hukum  Islam  memiliki syarat  seperti  adanya  nasab  atau  hubungan sah menurut pernikahan. Nasab sendiri adalah keturunan  darah  atau  hubungan-hubungan kekerabatan di dalam Islam melalui pernikahan  yang  sah  atau  melalui  pengakuan seorang  laki-laki  bahwa  itu  anaknya  yang diikuti dengan adanya bukti-bukti DNA dan tes darah. 4 Berdasarkan  uraian  yang  tersebut  di atas,  maka  penulisan  artikel  ini  membahas mengenai “apakah dengan berlakunya Putusan Mahkamah  Konstitusi    No  46/PUU-VIII/2010 anak  diluar  nikah  memiliki  hak  yang  sama pada  Hak  Keperdataan  menurut  kategori hukum  Islam?”  dan  “apakah  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No  46/  PUU-VIII/  2010 bersifat  mengikat  berkekuatan  hukum  dan final bagi pihak lainnya?”.
Hak  Keperdataan  Anak  Luar  Nikah Berbeda  Dengan  anak  Sah  Menurut Hukum Islam
Dalam Islam anak adalah anak yang dilahirkan.  Anak  tercipta  melalui  ciptaan  Allah dengan  perkawinan  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dengan  kelahirannya. Seorang  anak  yang  sah  ialah  anak  yang dianggap  lahir  dari  perkawinan  yang  sah antara ayah dan ibunya. Sahnya seorang anak di  dalam  Islam  adalah  menentukan  apakah ada  atau  tidak  hubungan  kebapakan  (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak  atau  kerelaan  manusia,  namun ditentukan  oleh  perkawinan  yang  dengan nama Allah disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya, yaitu batasan
4 http://anggara.org/2012/02/21/melihat-putusan-mk- tentang-anak-luar-kawin/
minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah  6  (enam)  bulan 5 .  Berdasarkan  bunyi dalam  Al-Qur’an  surah  al-Ahqaaf  ayat  (15): “Kami  perintahkan  kepada  manusia  supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya  dengan  susah  payah  pula. Mengandungnya  sampai  menyapihnya  adalah tiga puluh bulan...”. Dalam surah Luqman ayat (14):“Dan  kami  perintahkan  kepada  manusia (berbuat  baik)  kepada  dua  orang  ibu bapaknya:  ibunya  telah  mengandung  dalam keadaan  lemah  yang  bertambah-tambah  dan menyapihnya dalam dua tahun...”.
Ayat  pertama  tersebut  menjelaskan masa  kehamilan  dan  masa  menyusu digabungkan  menjadi  30  (tiga  puluh)  bulan. Tidak  dirinci  dalam  ayat  ini,  beberapa  bulan masa hamil dan berapa bulan masa menyusu. Dan  Ayat  kedua  tersebut  menjelaskan  masa menyusu  selama  2  tahun  (24  bulan).  Ayat  ini dianggap  sebagai  penjelasan  dari  masa menyusu  yang  disebut  secara  global  dalam ayat  disebut  pertama  di  atas.  Sehingga dapat disimpulkan bahwa 30 bulan setelah dikurangi 24 bulan masa menyusu, sisanya tinggal enam bulan  sebagai  masa  minimal  kehamilan. Menurut  Soedaryo  Soimin  dalam  dalam  Fitria Noor  Hata,“Dalam  Hukum  Islam  anak  yang sah  dilahirkan  sekurang-kurangnya  enam bulan  (177  hari)  semenjak  pernikahan  orang tuanya,  tidak  perduli  apakah  orang  itu  lahir sewaktu  orang  tuanya  masih  terikat  dalam perkawinan  ataukah  sudah  berpisah  karena wafatnya  si  suami,  atau  karena  perceraian  di masa  hidupnya.  Jika  anak  itu  lahir  sebelum genap  jangka  waktu  177  hari  itu  maka  anak itu hanya sah bagi ibunya”. 6
Menurut  Aswadi  Syukur    dalam bukunya  “  Intisari  Hukum  Perkawinan  dan
5 Diakses  melalui  http://  www.badilag.net/  data/ ARTIKEL/  WACANA%20  HUKUM%  20  ISLAM /status_hukum_dan Hak Anak .pdf
6 Soedaryo  Soimin,  1992, Hukum  Orang  dan  Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum  Adat,  Sinar  Grafika,  Jakarta,  hlm.  46  (diakses melalui  http://  www.badilag.net/  data/  ARTIKEL/ WACANA%20  HUKUM%  20ISLAM/  status_hukum_dan Ha kAnak.pdf.)
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106
ISSN 021-969X
Kekeluargaan  dalam  Fikih  Islam”  dikutip  dari Fitrian  Noor  Hata  menyebutkan  bahwa  para fukaha menetapkan suatu tenggang kandungan  yang  terpendek adalah  180 hari. 7 Seluruh  mazhab  fikih,  baik  mazhab  Sunni maupun  Syi’ah  sepakat  bahwa  batas  minimal kehamilan  adalah  enam  bulan.  Sedangkan dalam hal penghitungan antara jarak kelahiran dengan  masa  kehamilan  terdapat  perbedaan. Menurut  kalangan  Mazhab  Hanafiah  dihitung dari  waktu  akad  nikah.  Menurut  mayoritas Ulama dihitung dari masa adanya kemungkinan  mereka  bersenggama. 8 Maka berdasarkan  pendapat  di  atas,  anak  yang dilahirkan pada waktu kurang dari enam bulan setelah  akad  nikah  seperti  dalam  aliran mazhab  Abu  Hanifah,  atau  kurang  dari  enam bulan  semenjak  waktunya  kemungkinan senggama  seperti  pendapat  mayoritas  ulama, adalah tidak dapat dinisbahkan kepada laki-laki atau suami wanita yang melahirkannya. Hal itu menunjukkan bahwa kehamilan itu bukan dari suaminya.
Dalam  hal  ini  Wahbah  az-Zuhulaili dalam  Asywadie  Syukur  dikutip  oleh  Fitrian Noor  Hata  berpendapat,  anak  tersebut  tidak bisa  dinisbahkan  kepada  suami  perempuan itu. 9 Tidak  sahnya  seorang  anak  untuk dinisbahkan kepada suami ibunya,
mengandung  pengertian  bahwa  anak  itu dianggap sebagai anak yang tidak legal, tidak mempunyai nasab, sehingga tidak mempunyai hak  sebagaimana  layaknya  seorang  anak terhadap orang tuanya.
Untuk memastikan bahwa anak apakah sungguh-sungguh  anak  ayahnya  (dapat dinisbahkan  kepada  suami  ibunya)  yang  sah,
7 Asywadie  Syukur, Intisari  Hukum  Perkawinan  dan Kekeluargaan dalam Fikih Islam, (Surabaya : PT. Bina
Ilmu,  1985),  hlm.  32.  (diakses  melalui  http:// www.badilag.net/  data/  ARTIKEL/  WACANA%20 HUKUM% 20ISLAM/ status_hukum_dan Ha kAnak.pdf.)
8 H.  M.  Zuffran  Sabrie,  1998, Analisa  Hukum  Islam Tentang  Anak  Luar  Nikah,  Departemen  Agama  RI, Jakarta,  hlm.  65  (diakses  melalui46  diakses  melalui http://  www.badilag.net/  data/  ARTIKEL/  WACANA% 20  HUKUM%20  ISLAM/  status_hukum_dan  Hak Anak.pdf.
9 Ibid., hlm. 67-68.
para fukaha  (ahli-ahli  Fikih)  menetapkan  ada tiga  dasar/  kategori  yang  dapat  dipergunakan untuk menentukan apakah anak yang sah atau tidak:
1. Tempat Tidur Yang Sah ( Al-Firasyus Shahih) Yang  dimaksud  dengan  tempat  tidur  yang sah adalah adanya tali perkawinan yang sah antara ayah dan ibu si anak semenjak mulai mengandung.  Maka  apabila  bayi  yang dalam  kandungan  itu  lahir,  keturunannya dihubungkan  kepada  kedua  orang  tuanya, tidak diperlukan lagi adanya pengakuan dari pihak  si  ayah  dan  bukti-bukti  lain  untuk menetapkan keturunannya.
Dengan  adanya  tempat  tidur  yang  sah  ini sudah  cukup  sebagai  alasan  untuk menetapkan  bahwa  anak  yang  ada  adalah anak yang sah. Tempat tidur yang sah baru dapat  dijadikan  dasar  untuk  menetapkan keturunan  anak  yang  sah  apabila  telah memenuhi tiga syarat berikut ini, yaitu: a. Suami  telah  mencapai  usia  baligh  atau sekurang-kurangnya  mendekati  usia baligh.
b. Tenggang  kandungan  terpendek  adalah 6 bulan sejak akad nikah dilangsungkan
c. Suami  tidak  menyangkal  sahnya  anak yang dilahirkan oleh istrinya tersebut.
2. Pengakuan Seorang  anak  yang  sah  dapat  ditetapkan dengan melalui pengakuan dengan syarat:
a. Orang  yang  diakui  itu  tidak  dikenal keturunannya.
b. Adanya  kemungkinan  orang  yang  diakui itu  sebagai  anak  bagi  orang  yang mengakuinya.
c. Pengakuan  itu  dibenarkan  oleh  anak yang diakuinya.
Apabila  syarat-syarat  itu  telah  dipenuhi maka anak yang diakui itu sebagai anak sah dari yang mengakuinya.
3. Saksi
Keturunan  anak  yang  sah  dapat  juga ditentukan  dengan  adanya  bukti  yang konkret seperti adanya dua orang saksi laki- laki  atau  seorang  laki-laki  dan  dua  orang wanita. Apabila seseorang mengakui bahwa seseorang  yang  lain  adalah  anaknya  yang
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106
ISSN 021-969X
sah sedang orang yang diakui itu menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua  orang  saksi  sebagai  bukti  dan  hakim memutuskan  bahwa  orang  yang  diakui  itu adalah anak yang sah.
Dari  uraian  tersebut  di  atas  penulis berpendapat  bahwa  status  hukum  anak hasil dari perkawinan wanita hamil menurut hukum  Islam  adalah  apabila  anak  tersebut lahir  sekurang-kurangnya  enam  bulan  dari pernikahan  yang  sah  kedua  orang  tuanya, maka  anak  tersebut  adalah  anak  sah  dan dapat  dinasabkan  kepada  kedua  orang tuanya.  Sedangkan  apabila  anak  itu  lahir kurang  dari  enam  bulan  semenjak pernikahan  yang  sah  kedua  orang  tuanya, maka anak tersebut adalah anak yang tidak sah  dan  tidak  dapat  dinasabkan  kepada kedua  orang  tuanya.  Anak  ini  hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibunya saja.
Memang  menurut  para  ahli  fikih,  orang yang pertama yang bertanggung jawab atas nafkah anak adalah kerabat terdekat dalam garis nasab, dan dalam hal ini adalah ayah kandung. 10 Dari  uraian  tersebut  di  atas, tergambar  bahwa  hak  anak  hasil  dari perkawinan  wanita  hamil  terhadap  orang tuanya  menurut  Hukum  Islam  adalah apabila  anak  yang  dilahirkan  itu  lebih  dari enam bulan kehamilan dari pernikahan yang sah  antara  ibu  dan  laki-laki  yang menikahinya,  maka  segala  hak-hak  anak tersebut  di  atas  juga  melekat  dengan sendirinya  dan  menjadi  tanggung  jawab kedua  orang  tuanya.  Sedangkan  apabila anak  tersebut  dilahirkan  kurang  dari  enam bulan  sejak  pernikahan  yang  sah  kedua orang  tuanya,  maka  menurut  hukum  Islam anak  tersebut  bukan  anak  yang  sah, sehingga  hak-hak  tersebut  di  atas  tidak dihubungkan  dengan  sang  ayah,  hanya  ibu saja  yang  bertanggung  jawab  dalam pemenuhan hak tersebut. 11
10 Ibid., hlm. 85.
11 Abdurrahman,  1992, Kompilasi  Hukum  Islam  di Indonesia,  Edisi  Pertama,  Akademika  Pressindo, Jakarta, hlm. 79.
Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap Materi  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 . Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  secara  garis  besar adalah:
1. Menimbang  bahwa  pokok  permasalahan hukum  mengenai  anak  yang  dilahirkan  di luar  perkawinan  adalah  mengenai  makna hukum  ( legal  meaning)  frasa  “yang dilahirkan  di  luar  perkawinan”.  Untuk memperoleh  jawaban  dalam  perspektif yang  lebih  luas  perlu  dijawab  pula permasalahan  terkait,  yaitu  permasalahan tentang sahnya anak.
2. Secara  alamiah,  tidaklah  mungkin  seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan  antara ovum  dan  spermatozoa baik  melalui  hubungan  seksual  ( coitus) maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan perkembangan
teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena  itu,  tidak  tepat  dan  tidak  adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena hubungan  seksual  di  luar  perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan  tersebut  sebagai  ibunya. Adalah  tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  jika hukum  membebaskan  laki-laki  yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan  terjadinya  kehamilan  dan kelahiran  anak  tersebut  dari  tanggung jawabnya  sebagai  seorang  bapak  dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak  anak  terhadap  lelaki  tersebut sebagai  bapaknya.  Lebih-lebih  manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada  memungkinkan  dapat  dibuktikan bahwa  seorang  anak  itu  merupakan  anak dari laki-laki tertentu.
3. Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum kelahiran karena kehamilan, yang didahului dengan  hubungan  seksual  antara  seorang perempuan  dengan  seorang  laki-laki, adalah hubungan hukum yang di dalamnya
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106
ISSN 021-969X
terdapat  hak  dan  kewajiban  secara bertimbal  balik,  yang  subjek  hukumnya meliputi anak, ibu, dan bapak.
4. Berdasarkan  uraian  di  atas,  hubungan anak  dengan  seorang  laki-laki  sebagai bapak  tidak  semata-mata  karena  adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan  pada  pembuktian  adanya hubungan  darah  antara  anak  dengan  laki- laki  tersebut  sebagai  bapak.  Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya,
anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan perlindungan  hukum.  Jika  tidak  demikian, maka  yang  dirugikan  adalah  anak  yang dilahirkan  di  luar  perkawinan,  padahal anak  tersebut  tidak  berdosa  karena kelahirannya  di  luar  kehendaknya.  Anak yang  dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan status  ayah  seringkali  mendapatkan perlakuan  yang  tidak  adil  dan stigma  di tengah-tengah  masyarakat.  Hukum  harus memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum  yang  adil  terhadap  status  seorang anak  yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang ada  padanya,  termasuk  terhadap  anak yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan perkawinannya masih dipersengketakan.
Anak  yang diluar nikah hanya memiliki hubungan  perdata  kepada  ibunya  dan keluarga  ibu.  Beberapa  pakar  memberikan pendapatnya seperti HM Nurul Irfan berpendapat  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut  memang  mengarah  ke  pembagian harta  ayah  kepada  anak  di  luar  nikah. 12 Tapi, pembagian harta tersebut tidak bisa diimplementasikan  sebagai  warisan  menurut konsep dasar hukum Islam, yaitu anak laki-laki mendapat harta dua kali lipat ketimbang anak perempuan.  Sebab,  warisan  menurut  konsep dasar  hukum  Islam  memiliki  syarat  seperti adanya  nasab  atau  hubungan  sah  menurut pernikahan.  Nasab  sendiri  adalah  keturunan darah  atau  hubungan-hubungan  kekerabatan di  dalam  Islam  melalui  pernikahan  yang  sah. Atau,  melalui  pengakuan  seorang  laki-laki
12 http://anggara.org/2012/02/21/melihat-putusan-mk- tentang-anak-luar-kawin/
bahwa itu anaknya yang diikuti dengan adanya bukti-bukti  DNA  dan  tes  darah.  Walaupun bukti-bukti  DNA  menyatakan  anak  tersebut ada pertalian darah dengan ayah tetapi Hukum Islam  memiliki  berbagai  kriteria  untuk memastikan  bahwa    mereka  memang  ayah dan  ibu  dengan  cara  yang  belum  dijelaskan dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi    No 46/PUU-VIII/2010.  seperti  tempat  tidur  yang sah ( al-firasyus shahih), pengakuan dan saksi. Artinya,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No 46/PUU-VIII/2010  bukan  jalan  satu-satunya anak yang diluar nikah (anak sumbang) ketika ingin  mengakui  atau  sudah  diakui  adanya hubungan  darah  dengan  ayah  belum  tentu menerima  hak  waris  atau  mereka  dapatkan hak  seperti  anak  yang  yang  sah.  Sebenarnya kalau kita cermati pasal 210 Instruksi Presiden Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  1991 tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  Bagi  anak diluar nikah bisa mendapatkan harta dari ayah bisa jadi dalam bentuk wasiat,berwujud hibah sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta  ayah  dari anak luar nikah. 13
Putusan  Mahkamah  Konstitusi    Bersifat Mengikat, Berkekuatan Hukum dan Final Bagi Pihak Lainnya
Kewibawaan  suatu  putusan  yang dikeluarkan  institusi  peradilan  terletak  pada kekuatan  mengikatnya.  Setiap  putusan  yang dijatuhkan  Mahkamah  Konstitusi  bersifat erga omnes,  yaitu  putusan  Mahkamah  Konstitusi tidak  hanya  mengikat  pada  para  pihak  yang berperkara yang dirugikan hak konstitusionalnya  (pihak  pemohon),  namun juga  mengikat  dan  harus  ditaati  setiap  warga negara  di  wilayah  Indonesia.  Asas  ini tercermin  dari  ketentuan  Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan  Mahkamah  Konstitusi  langsung  dapat dilaksanakan  dengan  tidak  memerlukan  lagi keputusan  pejabat  yang  berwenang  kecuali peraturan  perundang-undangan  mengatur
13 Abdurrahman,” Op.cit., hlm. 164.
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106

## ISSN 021-969X
lain. 14 Hal  demikian  berbeda  dengan  putusan Mahkamah  Agung  bersifat inter  partes  yang hanya  mengikat  para  pihak  bersengketa  dan lingkupnya merupakan peradilan umum. 15 Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945 menentukan  putusan  Mahkamah  Konstitusi bersifat  final  sehingga  berkaitan  erat  dengan kekuatan  hukum  mengikat.  Hal  ini  secara harfiah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final  dan  mengikat  memiliki  makna hukum  masing-masing.  Frase  final  dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  diartikan sebagai  terakhir  dari  rangkaian  pemeriksaan, sedangkan  frase  mengikat  diartikan  sebagai mengeratkan dan menyatukan. 16 Perlu  dicermati  bahwa  putusan  yang telah  berkekuatan  hukum  mengikat  belum tentu  bersifat  final,  sedangkan  putusan  yang bersifat final telah tertutup segala kemungkinan  untuk  menempuh  upaya  hukum dapat  dipastikan  telah  mempunyai  daya hukum yang mengikat (inkracht van gewijdse). Misalnya, mengenai perkara pidana yang telah dijatuhkan  sebuah  putusan  pada  tingkat pertama di pengadilan negeri yang telah lebih dari  jangka  waktu  14  hari  atau  tidak dilakukannya  upaya  hukum  banding  oleh terpidana,  maka  putusan  tersebut  telah berkekuatan  hukum  mengikat.  Namun, putusan  tersebut  tidak  bersifat  final  karena ketika  pada  suatu  hari  ditemukan  bukti  baru (novum)  yang  menyatakan  orang  yang bersangkutan  (terpidana)  tidak  terlibat  dalam tindak pidana, maka yang bersangkutan dapat mengajukan  Peninjauan  Kembali  (PK)  atas putusan  pengadilan  tingkat  pertama  tersebut kepada  Mahkamah  Agung.  PK  tersebut diajukan agar hakim mengoreksi putusan yang telah  dijatuhkan  pada  tingkat  pertama  agar dijatuhkan  putusan  bahwa  terpidana  tersebut tidak bersalah.
14 Bambang  Sutiyoso,  2009, Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa  di  Lingkungan  Mahkamah  Konstitusi,  UII Press, Yogyakarta, hlm. 22.
15 Ibid.
16 Departemen  Pendidikan  Nasional  dan  Balai  Pustaka,
2001, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  Jakarta,  hlm. 317.
Apabila  dikaitkan  dengan  ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 10 ayat  (1)  Undang-  Undang  Mahkamah Konstitusi,  maka  frasa  “…putusannya  bersifat final dan mengikat” tidak dapat dilepaskan dari frasa  “Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  pada tingkat pertama dan terakhir…”. 17 Apabila kita cermati, maka dapat ditafsirkan  Mahkamah  Konstitusi  berwenang mengadili  perkara  pada  dua  tingkat,  yaitu tingkat  pertama  dan  terakhir.  Artinya, Mahkamah  Konstitusi  sebagai  sebuah  institusi peradilan memiliki kewenangan untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  perkara yang  dilakukan  secara  berjenjang  melalui dua ruang, yaitu pada tingkat pertama dan tingkat terakhir.
Frase  “…putusannya  bersifat  final” merupakan penegasan dari frase “…terakhir…”, sedangkan frase “…pada tingkat pertama…”  tidak  adanya  ketentuan  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  bersifat  mengikat. Artinya,  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final  adalah  putusan  yang  dijatuhkan pada  tingkat  terakhir,  sedangkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  dijatuhkan  pada tingkat  pertama  tidak  adanya  ketentuan bersifat  final.  Atas  dasar  tersebut,  putusan Mahkamah  Konstitusi  sangat  dimungkinkan dapat  diajukan  kembali  kepada  Mahkamah Konstitusi
untuk dilakukan uji konstitusionalitasnya,
mengingat dalam beberapa  hal  justru  putusan  Mahkamah Konstitusi  perlu  dilakukan  perbaikan  sehingga dapat menghindarkan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.
Helza
Nova Lita berpendapat kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  sesuai dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik  Indonesia  1945  dan  Undang-Undang
17 Pasal  24  ayat  (1)  UUD  1945  berbunyi,  “Mahkamah Konstitusi  berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama dan  terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk menguji  undnag-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang  Dasar,  memutus  pembubaran  partai politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang  hasil pemilihan umum”.
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106
ISSN 021-969X
Mahkamah Konstitusi hanya berwenang untuk judicial  review  bukan  membuat  aturan Undang-  Undang  atau  hukum  baru  karena  itu kewenangan  legislatif  dan  lembaga  eksekutif. Memang  terkadang  ada  beberapa  putusan Mahkamah
Konstitusi yang melebihi kewenangannya. Mahkamah Konstitusi
memang  memiliki  kewenangan  membatalkan suatu  Undang-Undang  jika  bertentangan dengan  Konstitusi.  Namun  bukan  berarti perubahan  dampak  putusan  Mahkamah. 18 Mengingat  Mahkamah  Konstitusi  disini  dapat bertindak  sebagai negative  legislator  (boleh mengabulkan  atau  menolak  permohonan) bahkan  dapat  meniadakan  satu  keadaan hukum atau menciptakan hak atau kewenangan  tertentu.  Dengan  kata  lain, putusan  itu  akan  membawa  akibat  tertentu yang  mempengaruhi  satu  keadaan  hukum atau hak dan atau kewenangan. 19 Sehingga  dapat  dianalisa  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Perkara    No  46/  PUU- VIII/  2010  dapat  dilaksanakan  berupa menciptakan  hak  atau  kewenangan  tertentu kepada pihak- pihak yang memiliki kepentingan.  Dalam  arti  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Perkara    No  46/  PUU-VIII/  2010 memberikan  perlindungan  hukum  berupa  hak keperdataan  anak  diluar  nikah.  Tetapi  perlu diingat  hak  keperdataan  anak  diluar  nikah berbeda  dengan  hak  keperdataanya  dengan anak  yang  sah  karena  menurut  hukum  Islam pemberlakuan  anak  luar  nikah  dan  anak  sah harus terpisah karena menyangkut pembagian harta  waris,  perwalian,  dan  silsilah  keluarga. Adapun  yang  membedakan  keduanya  dapat dilihat  dari  sisi  persyaratan  berupa  tali perkawinan, pengakuan, dan saksi.

## PENUTUP
Hak anak hasil dari perkawinan wanita hamil terhadap orang tuanya menurut Hukum Islam  adalah  apabila  anak  yang  dilahirkan  itu lebih  dari  enam  bulan  kehamilan  dari
18 http://irmadevita.com/category/notariat
19 Bambang Sutioyoso, Op.cit., hlm. 101.
pernikahan  yang  sah  antara  ibu  dan  laki-laki yang menikahinya, maka segala hak-hak anak tersebut  di  atas  juga  melekat  dengan sendirinya dan menjadi tanggung jawab kedua orang  tuanya.  Sedangkan  apabila  anak tersebut  dilahirkan  kurang  dari  enam  bulan sejak  pernikahan  yang  sah  kedua  orang tuanya,  maka  menurut  hukum  Islam  anak tersebut bukan anak yang sah, sehingga hak- hak tersebut di atas tidak dihubungkan dengan sang  ayah,  hanya  ibu  saja  yang  bertanggung jawab dalam pemenuhan hak tersebut.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang bersifat  final  adalah  putusan  yang  dijatuhkan pada  tingkat  terakhir,  sedangkan  putusan Mahkamah  Konstitusi  yang  dijatuhkan  pada tingkat  pertama  tidak  adanya  ketentuan bersifat  final.  Mahkamah  Konstitusi  sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Undang- Undang Mahkamah Konstitusi hanya berwenang  untuk judicial  review  bukan membuat  aturan  undang-undang  atau  hukum baru  karena  itu  kewenangan  legislatif  dan lembaga  eksekutif.  Namun  bukan  berarti perubahan  dampak  putusan  Mahkamah Konstitusi  untuk  menciptakan  hal  atau  aturan baru,  melainkan  dibuatnya  suatu  peraturan baru  tetap  harus  melalui  mekanisme pembentukan  peraturan  perundang-undangan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Hak  keperdataan  anak  luar  nikah berbeda  dengan  anak  sah  menurut  Hukum Islam. Mahkamah Konstitusi tersebut memang mengarah  ke  pembagian  harta  ayah  kepada anak  di  luar  nikah.  Tapi,  pembagian  harta tersebut  tidak  bisa diimplementasikan  sebagai warisan  menurut  konsep  dasar  hukum  Islam, yaitu  anak  laki-laki  mendapat  harta  dua  kali lipat  ketimbang  anak  perempuan.  Sebab, warisan  menurut  konsep  dasar  hukum  Islam memiliki  syarat  seperti  adanya  nasab  atau hubungan  sah  menurut  pernikahan.  Nasab sendiri  adalah keturunan darah atau hubungan-hubungan  kekerabatan  di  dalam Islam melalui pernikahan yang sah, maka anak diluar nikah hanya mendapatkan hibah saja.
Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2011, Hal. 98-106
ISSN 021-969X

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Utama Al-Quran
Literatur Abdurrahman , 1992, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta. Bambang  Sutiyoso ,  2009, Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  di  Lingkungan Mahkamah  Konstitusi,  UII  Press, Yogyakarta.

## Kamus
Departemen  Pendidikan  Nasional  dan Balai  Pustaka ,  2001, Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  2004 tentang Mahkamah Konstitusi.
Instruksi  Persiden  Nomor  1  tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

## Putusan Pengadilan
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Perkara No 46/PUU-VIII/2010.
Website http://anggara.org/2012/02/21/melihat- putusan-MahkamahKonstitusi- tentang-anak-luar-kawin/ http://  www.badilag.net/  data/  ARTIKEL/ WACANA%20  HUKUM%  20ISLAM/ status_hukum_dan Ha kAnak.pdf.)
http://irmadevita.com/category/notariat http://ustadzkholid.com/fiqih/status-anak-zina/