## Sistem Pewarisan Masyarakat Adat di Lingkungan Etnik Gayo
Jamhir, Syahriandi Gayo Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh jamhir@ar-raniry.ac.id
Abstrak : Artikel ini bertujuan mengemukakan sistim kewarisan apa yang lebih dominan diterapkan oleh etnik Gayo? Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu  dengan  jalan  mendiskripsikan  sejumlah  variabel  yang  berkaitan  dengan masalah  dan  unit  yang  diteliti  dengan  menggunakan  pendekatan  sosio- antropologis,  yaitu  pendekatan  terhadap  suatu  masalah  dengan  cara  melihat kenyataan-kenyataan  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Dalam  hal  ini  jenis sampel  yang  digunakan  adalah  purposive  sampling  dan  sampel  probabilitas secara  random.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kecenderungan  masyarakat  Gayo  dalam  penyelesaian  warisan  lebih  memilih melalui  hukum  waris  adat.  Dengan  kata  lain  persepsi  masyarakat  Gayo terhadap sistim hukum  waris adat  Gayo begitu  diperioritaskan. Dari jawaban responden  yang  lebih  melaksanakan  hukum  waris  secara  adat  mencapai proporsi 63.30% dari keseluruhan sampel. Selain itu masih mengakarnya adat yang  menjadi  pengamalan  hidup  pada  masyarakat  Gayo.  Dari  jawaban responden sekitar 40.82% menyatakan hukum adat sudah berakar secara turun temurun,  kemudian  30.42%  menjawab  untuk  menghormati  dan  melestarikan hukum adat dan 15% menjawab takut mendapat kutukan dari sanksi adat bila hukum adat tidak dilaksanakan.
Kata Kunci: Sistem Kewarisan, Masyarakat Adat, Etnik Gayo
Abstract: This  research study aims to  show which inheritance system is more dominantly  applied  by  the  Gayo  ethnic  group?  This  research  is  analytical descriptive, namely by describing several variables related to the problem and the  unit  under  study  using  the  socio-anthropological  approach,  which  is  the approach to a problem by looking at the facts that occur in society. In this case, the type of sample used is purposive sampling and random probability samples. The conclusion from  this study shows  that the tendency of  the Gayo people to settle  their  inheritance  prefers  it  through  customary  inheritance  law.  In  other words,  the  perception  of  the  Gayo  community  on  the  customary  inheritance system of Gayo is prioritized. From the answers of respondents who carry out customary inheritance law, it reaches 63.30% proportion of the whole sample. Also,  it  is  still  rooted  in  adat  which  is  a  living  practice  for  the  Gayo  people. From the respondents' answers, around 40.82% stated that customary law had been  rooted  for  generations,  then  30.42%  responded  to  respecting  and preserving  customary  law  and  15%  said  they  were  afraid  of  being  banned  by adat sanctions if customary law was not implemented.
Keywords : Inheritance System, Indigenous Peoples, Gayo Ethnics

## PENDAHULUAN
yariat  Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk  yang sangat teratur dan  adil.  Di  dalamnya  ditetapkan  hak  kepemilikan  harta  bagi  setiap manusia,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  dengan  cara  yang  legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya dari seluruh kerabat dan nasabnya. Islam merinci dan menjelaskan melalui al-Qur’an al-Karim bagian tiap-tiap ahli waris dengan tujuan mewujudkan keadilan di dalam masyarakat. Meskipun demikian di  Indonesia ada sebagian adat  yang memiliki sistem pembagian harta warisan tersendiri, yang dikenal dengan hukum waris adat.
Hukum  waris  adat  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis-garis ketentuan  tentang  sistem  dan  asas-asas  hukum  waris,  tentang  harta  warisan, pewaris dan ahli waris, serta bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan  pemilikannya  dari  pewaris  kepada  ahli  waris.  Hukum  waris  adat sesungguhnya  adalah  hukum  penerusan  harta  kekayaan  dari  suatu  generasi kepada  keturunannya  (Hadikusuma,  1990:  7).  Hukum  adat  lokal,  tidak sepenuhnya diterima oleh syara’ sebagai suatu ketetapan hukum  yang berlaku, karena disatu sisi ada yang bertentangan dengan ajaran Islam dan di sisi lain ada yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
Secara  faktual    apabila  ditinjau  melalui  pendekatan  sosiologis,  hukum adat dan syari’at Islam bersamaan ada di tengah masyarakat Gayo (Hurgronje, 1996:  46;  Basri,  1988:  134).  namun  walaupun  dirasakan  ada,  tetapi ketimpangan  dalam  penyelesaian  waris  begitu  terlihat  bahkan  lebih  dominan penyelesaian waris itu melalui hukum adat.

## S
Kata  “waris”  berasal  dari  bahasa  Arab.  Istilah  ini  lebih  populer digunakan untuk  yang berhubungan  dengan harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal  dunia.  Atau lebih  enak disebut  sebagai  harta peninggalan dan harta  pusaka.  Biasanya  harta  peninggalan  itu  lebih  didefinisikan  kepada  harta warisan  yang  belum  terbagi  atau  tidak  terbagi  dikarenakan  salah  seorang pewaris masih hidup (Hadikusuma, 1999: 11).
Sedangkan  pengertian  harta  pusaka  lebih  menunjukkan  yang  dalam hukum  adatnya  disebut  kepada  harta  pusaka  tinggi  dan  rendah.  Dalam perspektif  daerah  harta  pusaka  tinggi  dimaknakan  sebagai  harta  warisan  dari zaman  leluhur  karena  keadaannya  sifatnya  dan  kedudukannya  tidak  dapat dibagi.  Sedangkan  harta  pusaka  rendah  adalah  harta  yang  diwariskan  oleh generasi  di  atas  ayah  (kakek)  yang  keadaan,  sifat  dan  kedudukannya  tidak mutlak dan tidak dapat dibagi (Hadikusuma, 1999: 11).
Berbagaiversi daerah, dalam penyebutan harta warisan, peninggalan dan pusaka  juga  berbeda-beda.  Ini  terlihat  di  daerah  Dayak  misalnya  lebih menyebutnya  dengan  istilah  “pambit”  Makasar  menyebutnya  “susila”  Bali menyebutnya “babaktan” Jawa menyebutnya dengan “gana” dan sebagainya ( Haar,  1958:  221).  Ini  menunjukkan  setiap  daerah  adat  masing-masing mempunyai bahasa tersendiri dalam penyebutan harta warisan tersebut.
Secara  terminologi  yang  dimaksud  dengan  hukum  waris  adat,  adalah hukum  adat  yang  memuat  garis-garis  ketentuan  tentang  sistim  dan  asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta proses pengalihan harta  itu  kepada  waris  (Hadikusuma,  1999:  7).  Sedangkan  Ter  Haar memberikan  definisi  tentang  hukum  waris  adat  adalah  “aturan-aturan  hukum yang  bertalian  dengan  penerusan  peralihan  kekayaan  material  dan  immaterial dari  turunan  keturunan”(Haar,  1958:  231).  Soepomo  mendifinisikan  hukum waris  adat  itu  adalah  “peraturan-peraturan  yang  mengatur  proses  meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immaterial goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada  turunannya”  (Soepomo,  1979:  82).  Definisi-definisi  ini  menunjukkan bahwa hukum waris adat adalah suatu proses pengalihan harta seseorang setelah wafatnya  ia,  kemudian  dalam  proses  pengaturan  tidak  terlepas  dari  proses hukum  waris  adat  yang  tentunya,  mempunyai  corak  tersendiri  dari  adatnya masing-masing.
Yang  dimaksud  dengan  harta  warisan  dalam  tinjauan  hukum  adat, adalah  harta  yang  ditinggalkan  berupa  kekayaan  bersifat material dan immaterial. Atau  lebih  jelasnya  Hilman  Hadikusumo  kembali  mendefinisikan harta warisan itu adalah “sebagai harta benda yang ditinggalkan seseorang yang meninggal  dunia  (pewaris)  baik  harta  itu  sudah  dibagi  atau  belum  dibagi  atau tidak  dibagi  sama  sekali”  (Soepomo,  1979:  82)  memang  dalam  hukum  waris adat  ada  kondisi-kondisinbahwa  harta  itu  tidak  dapat  dibagi-bagikan  begitu saja,  mengingat  sifat,  kedudukan  dan  keadaan  harta  itu  harus  dipelihara  dan
dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bersama.  Misalnya  berupa  gelar  yang  harus dipertahankan, atau harta pusaka tertentu yang menghendaki untuk tidak dibagi- bagi tetapi harus disimpan sebagai warisan bersama.
Dalam  pandangan  hukum  adat,  dalam  perolehan  harta  yang  kemudian dapat  dijadikan  sebagai  harta  warissan  biasanya  diperoleh  melalui  harta  asal, harta  pencaharian  dan  harta  kebendaan.  Harta  asal  yang  dimaksudkan  disini adalah  setiap  harta  yang  dibawa  sebelum  perkawinan  baik  berupa  harta peninggalan maupun harta bawaan. Bisa saja sebagai harta bawaan suami atau bawaan  istri  yang  bersangkutan.  Kemudian  masuk  dalam  dan  menjadi  harta perkawinan.
Lebih  lanjut,  S.A.  Hakim  menjelaskan  bahwa  harta  asal  itu  adalah: pertama, harta  benda  sebelum  kawin  berupa  harta  bersama  masing-masing pihak  diperoleh  sebelum  kawin,  atau  berupa  warisan  yang  diperoleh  sebelum kawin,  atau  berupa  warisan  diperoleh  dari  orang  tua  masing-masing  ataubisa saja harta tersebut diperoleh dari pemberian, hibah dari orang lain. Kedua, harta benda  itu  didapatkan  selama  perkawinan,  masing-masing  pihak  memperoleh secara  sendiri,  atau  harta  yang  diperoleh  karena  warisan  hadiah  atau  lainnya (Hakim,  1967:  32;  Soepomo,  1979:  82).  Dengan  demikian  setiap  harta  yang sudah  ada,  didapatkan  masing-masing  pihak  apakah  diperoleh  dari  warisan hibah dan hadiah kemudian dibawa dalam perkawinan, itulah yang disebut harta asal.
Sedangkan harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya diperoleh dari  pemberian  seseorang  dengan  tujuan  tertentu,  apakah  dengan  alasan  cinta kasih,  jasa  dan  lain  sebagainya.  Misalnya  pemberian  suami  berupa  maskawin dalam  adat  melayu  disebut  mahar.  Sedangkan  adat  Minahasa  menyebutnya dengan “baku, piara sanggir”. Berupa pemberian orang tua kepasa anaknya atau menantunya dengan tujuan supaya harta itu dapat dimanfaatkan sebaik-baik. Di Banten biasa memberikan rumah kepada anak dan menantunya. Kadang-kadang pemberian itu berupa wasiat, hadiah ataupun hubah (Hakim, 1967: 51-58).
Adapun  harta  pencaharian  adalah  harta  yang  diperoleh  selama perkawinan  dengan  berbagai  profesi  masing-masing.  Penyebutan  harta pencaharian  itu  diidentikkan  dengan  harta  bersama,  atau  dalam  bahasa  Jawa disebut “gono  gini” ,  di  Minangkabau  disebut  harta “Suarang” Lampung menyebutnya “hartau  massou  jajamou” Kalimantan  Selatan  “barang perpantangan”, Bali “derue gabro” dan lainya.
(4)-Hak-hak Kebendaan
Selain  harta  asal  harta  pemberian,  dan  harta  pencaharian,  harta kebendaan  juga  dikategorikan  sebagai  harta  asal  hukum  waris  adat.  Hak-hak kebendaan  itu  adalah,  apabila  seorang  meninggal  dunia  yang  tidak  saja meninggalkan  harta  berwujud,  tetapi  juga  meninggalkan  harta  tidak  berwujud berupa hak-hak kebendaan. Seperti hak pakai, hak tagihan, hutang piutang dan lainnya sesuai dengan sistim pewarisan adat, hak kebendaan itu bisa saja tidak
terbagi dan bisa terbagi  kepada ahli warisnya. Sedangkan hak kebendaan yang tidak  bisa  terbagi,  hanya  digunakan  dalam  pemakaian  saja.  Misalnya  di Minangkabau  dikenal  hak “ganggam  bantuik” artinya  harta  itu  tidak  bisa dibagi oleh pewaris tetapi dapat digunakan pemanfaatannya (Haar, 1958: 233).
Ahli  waris  yang  dimaksudkan  disini,  menurut  Ter  Haar  adalah  mereka yang  menjadi  besar  dalam  keluarga  si  peninggal  warisan  (Haar,  1958:  243). Atau Soerjono Soekanto mengatakan para ahli waris itu adalah seseorang atau beberapa orang yang merupakan penerima harta warisan, mereka yang menjadi besar  dan  hidup  begitu  dekat  dengan  si  pewaris  (Soekanto,  1995:  288). Soerjono  Soekanto  kembali  menambahkan  untuk  menentukan  siapa  yang menjadi  ahli  waris  dalam  hukum  adat  digunakan  teori  yang  disebutnya  “teori garis  pokok  keturunan”  yaitu  menentukan  golongan  mana  yang  lebih diperioritaskan  dari  golongan  lain.  Maka  orang  yang  mempunyai  hubungan darah  dibagi  dalam  golongan  keutamaan  pertama  (keturunan  pewaris), kelompok  keutamaan  kedua  (orang  tua  waris),  kelompok  keutamaan  ketiga (saudara-saudara  pewaris  dan  keturunannya),  dan  kelompok  keutamaan keempat (kakek dan pewaris). Sedangkan garis pokok penggantian adalah garis hukum  yang  bertujuan  untuk  menentukan  siapa  kategori  keutamaan  tertentu, tampil  sebagai  ahli  waris.  Misalnya  ada  orang  yang  tidak  mempunyai penghubung dengan pewaris atau orangyang tidak ada lagi penghubung dengan pewaris (Soekanto, 1995: 286-287). Bila ini diperhatikan maka menurut hukum adat akan mudah menentukan siapa yang menjadi pewaris yang diutamakan.
Pada  umumnya  para  ahli  waris  dalam  tinjauan  waris  adat  adalah  anak, termasuk  anak  dalam  kandungan  ibunya  jika  lahir  hidup.  Tetapi  tidak  semua anak menjadi  ahli waris kemungkinan para ahli waris lainya. Seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris kemanakan dan anggota kerabat lainnya menjadi ahli  waris  tergantung  dari  sistim  kekerabatan  yang  bersangkutan.  Atau pengaruh  agama  memberikan  corak  tersendiri  dalam  menentukan  setiap  para ahli  waris.  Seperti  pada  masyarakat  yang  menganut  sistim patrilinial ,  ahli warisnya  adalah  anak  laki-laki  saja.  Sistim  ini  berlaku  di  Batak  dan  Bali. Bahkan  di  Bali  selain  anak  laki-laki  kandung,  anak  laki-laki  angkat  juga tergolong  sebagai  pewaris.  Konsekwensinya  setiap  anak  perempuan  bukanlah sebagai ahli waris (Soekanto, 1995: 290).
Berbeda  dengan  sistim patrilinial ,  pada  masyarakat  dengan  sistim bilateral yang  tergolong  para  ahli  waris  adalah  anak  laki-laki  dan  anak perempuan. Di Jawa misalnya semua anak baik laki dan perempuan mempunyai hak yang sama atas warisan orang tuanya. Begitu juga di Kalimantan, Riau dan Sulawisi (Haar, 1958: 245; Soekanto, 1995: 291). Sedangkan pada masyarakat matrilinial justru  yang  menjadi  golongan  ahli  waris    adalah  berdasarkan klen Ibu.  Misalnya  di  Minangkabau,  anak-anak  tidak  merupakan  ahli  waris  dari orang  tuanya  secara  utuh,  tetapi  hanya  mewarisi  ibunya,  bahkan  famili  atau kerabatnya juga menjadi ahli waris.  Begitu terlihat  betapa mendominasi  garis
keturunan  Ibu. Oleh karena itu dapat  disimpulkan untuk  mengidentifikasi para ahli  waris  dan  pembagian  harta  warisan  tidak  terlepas  berdasarkan  sistim keturunan yang disebutkan di atas, tergantung dari masyarakat adatnya masing- masing dalam menggunakan sistim garis keturunan tersebut.

## PEMBAHASAN
Seperti telah disinggung sebelumnya, yang menjadi lokasi  penelitian ini adalah Kabupaten Aceh Tengah dengan ibukota Takengon yang membawahi 15 kecamatan  terdiri  dari  22  desa.  Mengigat  begitu  luasnya  kabupaten  Aceh Tengah  ini  maka  tidak  realistis  untuk  meneliti  seluruh  populasi  karena diperkirakan  luas  wilayah  Aceh  Tengah  adalah  5.772,42  km,  dengan  jumlah penduduk berjumlah 246.649 jiwa (Litbang Kompas, 2017: 8). Oleh karena itu penelitian  ini  perlu  menentukan  sebahagian  dari  15  kecamatan  Aceh  Tengah sebagai refresentatif yang disebut sampel.
Untuk  pengambilan  sampel  dipergunakan  dua  jenis  sampel,  yaitu  jenis sampel purposive  sampling dan sampel  probobilitas .  Digunakan sampel purposive sampling adalah  untuk  memilih  15  kecamatan  tersebut  sebagai representatif.  Maka  terpilih  3  kecamatan  yaitu  kecamatan  Kebayakan, Kecamatan Pegasing dan kecamatan Linge Isaq. Dipilihnya kecamatan tersebut atas pertimbangan bahwa:
Kecamatan  Kebayakan  merupakan  kecamatan  yang  paling  dekat sekaligus  juga  menjadi    Ibu  Kota  dari  Kabupaten  Aceh  Tengah  dengan kuantitas    penduduk  diperkirakan  26.023  (Statistik  Kabupaten  Aceh  Tengah, 2017).  Karena  berada  di  pusat  kota  Aceh  Tengah  Takengon  memiliki  budaya yang kompleks dan berintraksi satu dengan yang lainnya, hingga tidak tertutup kemungkinan  terjadi  tarik  menarik  antara  kompleksitas  budaya  yang berkembang.  Kecamatan  Pegasing  dipilih  dilihat  dari  geografis  kecamatan  ini berada  ditengah-tengah  kabupaten  Aceh  Tengah  dengan  jumlah  penduduk diperkirakan  29.290  jiwa.  Jadi  posisinya  di  tengah  membuatnya  layak  untuk dijadikan  sampel.  Sedangkan  kecamatan  Linge  Isaq  dipilih  karena  merupakan kecamatan  yang  letaknya  paling  jauh  dari  kota  Takengon,  bahkan  sulit  untuk ditempuh  secara  cepat,  dengan  kondisi  seperti  ini  Linge  Isaq  dapat  dikatakan masih  bersahaja  belum  banyak  dipengaruhi  oleh  budaya  yang  berkembang, dengan jumlah penduduk diperkirakan 18.964 Jiwa.
Setelah  3  kecamatan  dipilih  berdasarkan purposive  sampling ,  maka untuk menentukan sampel penduduk yang akan diteliti digunakan jenis sampel probabilitas .  Dengan  seperti  ini  masing-masing  warga  populasi  mempunyai peluang  yang  sama  untuk  dipilih  sebagai  sampel.  Seperti  yang  diungkapkan Sanafiyah  Faisal  dalam  bukunya  “Format-Format  Penelitian  Sosial”  yaitu berdasarkan  hukum  probabilitas  dari  suatu  populasi  1000  setiap  warganya, mempunyai  peluang  1/1000  untuk  dipilih  sebagai  sampel  (Sanafiah  Faisal, 1992: 59).
Maka  bila  dihitung  untuk  populasi  dari  3  kecamatan  adalah  berjumlah 74.277 jiwa. Dipilih sebagai sampelnya adalah:
1/1000x74.277 = 74.277 Pembulatan = 75.000 Dari Kecamatan Kebayakan: 1/1000x26.023 = 26.023 Dibulatkan menjadi = 27 jiwa Dari Kecamatan Pegasing: 1/1000/29.290 = 29.29 Dibulatkan menjadi = 30 jiwa Dari Kecamatan Linge Isaq = 18.964 Dibulatkan menjadi = 19 jiwa
Untuk lebih jelas dirincikan pada tabel dibawah ini:
Tabel. 1: Jumlah Sampel di Kecamatan Kebayakan, Pegasing dan

## Linge Isaq di Kabupaten Aceh Tengah
No  Nama Kecamatan Jumlah Sampel 1 Kecamatan Kota Takengon 27 Jiwa 2 Kecamatan Bukit 30 Jiwa 3 Kecamatan Linge Isaq 19 Jiwa Jumlah 76 Jiwa
Dengan  demikian  angket  atau  dokumen  disebar  dan  diperoleh  76  jiwa dicari menjadi 77 kepala keluarga (KK).
Penelitian ini bersifat deskriptif (deskriptive reseach) yaitu dengan jalan mendiskripsikan  sejumlah  variabel  yang  berkaitan  dengan  masalah  dan  unit penelitian  yang  ditelaah  dalam  penelitian  ini  adalah  individu  dengan menggunakan pendekatan survei.

## Sistem Kewarisan Etnik Gayo
Meskipun begitu hidupnya Islam di masyarakat Gayo, dan penduduknya adalah  mayoritas  Islam,  namun  untuk  pelaksanaan  hukum  waris  Islam  tidak berjalan  secara  efektif.  Bahkan  terlihat  begitu  dominanya  peranan  dan kedudukan hukum waris adat Gayo. Ini terlihat dalam menentukan mereka yang tidak berhak menerima  harta warisan  yang ditetapkan kepada anak perempuan yang kerje menik (kawin lari), mereka yang tidak mau berdamai dengan orang tua,  atau  seorang  yang  meninggalkan  belah  asalnya,  begitu  pula  seorang  yang dikeluarkan dari keanggotaan belahnya karena suatu kesalahan. Mereka-mereka ini  menurut  sistim  waris  adat  Gayo  adalah  kategori  mereka  yang  tidak  berhak
menerima  harta  warisan.  Di  lain  pihak  ditetapkan  juga  bahwa  status  anak angkat  disejajarkan  dengan  anak  kandung  dan  berhak  mendapatkan  harta warisan.
Kondisi  ini  begitu  jauh  dengan  hukum  Islam,  terutama  apa  yang dituangkan  dalam  KHI  yang  termuat  dalam  pasal  173  yaitu,  “seorang  yang terhalang menjadi ahli waris karena putusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dikarenakan, telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya  berat  para  ahli  waris.  Kemudian  dipersalahkan  secara  memfitnah telah  mengajukan  pengaduan  bahwa  pewaris  telah  melakukan  suatu  kejahatan diancam  dengan  hukuman  lima  tahun  penjara  atau  hukuman  yang  lebih berat”(Pagar, 1995: 531). Bahkan untuk lebih jelasnya seperti yang ditentukan pada  fiqh  kelasik  mereka  yang  tidak  berhak  menerima  harta  warisan  adalah: pembunuh,  murtad,  dan  hamba.  Begitu  pula  hukum  Islam  tidak  memberikan anak angkat sebagai kategori pewaris, tetapi anak angkat hanya diberikan harta berupa  wasiat  saja  (Pagar,  1995:  531).  Apa  yang  disebutkan  KHI  tersebut adalah  dalam  rangka  mentransformasikan  hukum  Islam  yang  telah dilegalisasikan  menjadi  suatu  ketetapan  hukum  yang  harus  disosialisasikan  di tengah  masyarakat.  Kenyataannya  justru  hukum  waris  Islam  tidak  berjalan secara baik  dan kecenderungan masyarakat  lebih banyak memilih  pelaksanaan sistim waris adat Gayo.
Tidak berjalannya secara efektif pelaksanaan hukum waris Islam (KHI) itu  disebabkan  faktor  karena  kurangnya  kesadaran  orang  Gayo  untuk menerapkan  hukum  Islam.  Sebagai  ukuran  kurangnya  kesadaran  tersebut, penulis  menyimpulkan    beberapa  faktor.  Faktor  tersebut  apa  yang  penulis bahasakan  dengan  kurangnya  pengetahuan  tentang  sistim  kewarisan  Islam, kurangnya  pemahaman  tentang  sistim  hukum  Islam,  dan  hal  yang  tidak  kalah pentingnya  adalah  masih  mengakarnya  adat  istiadat  yang  berkembang.  Inilah yang menjadi alasan tidak efektifnya pelaksanaan hukum waris Islam tersebut.
Pengetahuan tentang suatu sistim hukum adalah faktor yang menentukan tidak  efektifnya  penerapan  hukum  Islam  di  Gayo.  Hal  ini  disebabkan  untuk mengukur  sejauh  mana  tingkat  pengaruh  responden  terhadap  informasi  sistim kewarisan.    Untuk  mengetahui  seberapa  jauh  pengetahuan  responden  tentang sistim hukum yang diteliti, maka suatu acuan ditetapkan. Untuk tujuan tersebut, ukuran  tersebut  adalah  sistim  hukum  yang  diketahui  responden  mengatur masalah  waris  pada  perkembangan  pembahasan  ini,  dilakukan  dengan pembahasan  umum,  mencoba  mendiskripsikan  proporsi  responden  terhadap pertanyaan  yang  diajukan  disertai  penilaian  kebenaran  jawaban  responden berdasarkan sistim hukum yang diketahui.
Ternyata setelah diketahui, proporsi responden dalam mengetahui sistim kewarisan, seperti yang dijelaskan pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2: Pengetahuan sistem-sistem hukum yang mengatur masalah kewarisan di Indonesia
No  Responden Menjawab Jumlah Proporsi% 1 Hukum Islam 8 11.15 2 Hukum Adat 31 40 3 Hukum Barat (BW) 0 0 4 Hukum Islam + Adat 22 29 5 Hukum Islam + Adat + Barat 15 20 6 Tidak Tahu 0 0 Total 76 100.00
Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Gayo terhadap  sistim  kewarisan  Islam  tidak  lebih  dari  11,75%,  sedangkan  apabila dibandingkan  dengan  hukum  adat  mencapai  proporsi  40%.  Nampaknya  begitu dominanya  pengetahuan  masyarakat  Gayo  terhadap  terhadap  hukum  adat. Mungkin  bagi  masyarakat  Gayo  hukum  adat (edet) adalah  hukum  yang  telah hidup  secara  turun  temurun,  yang  apabila  tidak  dilaksanakanakan  melanggar adat.  Karena  adat  dipandang  suatu  pedoman  dalam  membentuk  prilaku  warga masyarakat dalam sistim.
Dari tabel di atas, terlihat bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Gayo terhadap  sistim  kewarisan  Islam  tidak  lebih  dari  11,75%,  sedangkan  bila dibandingkan  dengan  hukum  adat  mencapai  proporsi  40%.  Nampaknya  begitu dominanya pengetahuan  masyarakat Gayo terhadap hukum adat. Mungkin bagi masyarakat  Gayo  hukum  adat  (edet)  adalah  hukum  yang  telah  hidup  secara temurun,  yang  apabila  tidak  dilaksanakan  akan  melanggar  adat.  Karena  adat dipandang suatu pedoman dalam membentuk perilaku warga masyarakat dalam sistim sosial yang ada. Sedangkan pemahaman sistim hukum Barat relatif kecil, mengingat tingkat pendidikan masyarakat Gayo tidak banyak mengenal tentang hukum Barat itu sendiri.
Selanjutnya  tabel  di  bawah  ini,  menunjukkan  gambaran  pengetahuan responden  tentang  perbedaan  pembagian  warisan  dalam  sistim  hukum  yang diteliti.

## Tabel 3: Perbedaan pembagian waris dalam sistem-sistem hukum
No  Responden Menjawab Jumlah Proporsi% 1 Ya, yaitu.... 68 90.50 2 Tidak, karena 4 5.50 3 Tidak tahu 4 5.53 Total 67 100.00
Dari  tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  masyarakat  Gayo  telah mengetahui  tingkat  perbedaan  waris  dalam  sistim  hukum  Islam  dan  hukum adat,  setelah  diwawancarai  90,50%  para  responden  menjawab  mengetahui perbedaan  mendasar  dari  pembagian  waris  tersebut.  Sedangkan  yang  tidak mengetahui  menjawab  5.50%,  penilaian  ini  dikarenakan  setiap  hukum  telah meresepsi  kepada  hukum  lain.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masyarakat  sudah mengetahui  perbedaan  pembagian  waris  antara  hukum  adat  dan  hukum  Islam. Akan tetapi, telah mengakarnya hukum adat dalam kehidupan sehari-hari, maka proporsi pengetahuan responden tetap lebih besar pada pelaksanaan waris adat.
Pemahaman  terhadap  sistim  hukum  adalah  ukuran  berikut  dalam menentukan  kurangnya  kesadaran  bagi  masyarakat  Gayo  dalam  melaksanakan hukum  waris  Islam.  Dari  responden  yang  berhasil  diwawancarai,  ternyata pemahaman  terhadap  sistim  hukum  juga  didominasi  oleh  hukum  adat.  Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah berikut ini.

## Tabel 4: Ketentuan sistem hukum waris seharusnya
No  Jawaban Responden Jumlah Proporsi% 1 Hukum Islam 16 21.56 2 Hukum Adat 42 55.05 3 Hukum Barat 3 3.67 4 Kehendak si Pewaris 7 8.49 5 Lain-lain 8 11.24 Total 76 100.00 Tabel. 5: Jumlah pembagian ahli waris yang telah ditentukan al-Qur’an No  Kedudukan Responden Jumlah Proporsi% 1 1/2, 1/4, 1/8 , 1/3, 1/6, 2/3 46 60,40 2 1/2, 1/8, 2/3 12 15,55 3 1/2, 1/4, 1/8, 12 15,30 4 Tidak tahu 6 8,75 Total 76 100.00
Para  responden  yang  menjawab  menunjukkan,  bahwa  mereka  itu mengetahui  pembagian  warisan  yang  telah  ditentukan  al-Qur’an.  Pengetahuan ini mereka dapat  melalui  informasi  keagamaan dimana mereka belajar tentang agama  yang  didalam  belajar  tentang  hukum  waris  Islam.  Bila  dibandingkan dengan tabel 1 dan 2, terlihat perbedaan dimana mereka lebih mengetahui dan memahami  hukum  adat  proporsinya  lebih  besar  bila  dibandingkan  dengan hukum  Islam.  Tetapi  kategori furudul  muqaddarah mereka  begitu
mengetahuinya  dan  mereka  juga  mengatakan  pembagian  ini  merupakan informasi yang sering didengar masyarakat.
Sungguhpun  demikian,  pada  pertanyaan  selanjutnya  adalah  mengenai pemahaman  responden  terhadap  mereka  yang  berhak  menerima  warisan  dari kelompok  perempuan  apabila  suami  meninggal  dunia.  Pertanyaan  ini  sengaja diajukan  untuk  mengukur  kembali  sejauhmana  pengetahuan  mereka selanjutnya,  setelah  mereka  paham  terhadap  informasi furudul  muqaddarah. Jawabannya terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 6: Orang yang berhak menerima warisan dari kelompok perempuan bila suami meninggal dunia
No  Jawaban Responden Jumlah Proporsi 1 Istri, anak perempuan dan Ibu 67 90,44 2 Tidak tahu 7 9,56 Total 76 100.00
Para  responden  menjawab  bahwa  90,49%  menunjukkan  mengetahui terhadap pembagian warisan perempuan  apabila  ditinggal  mati  oleh suaminya. Bila  dihubungkan  dengan  kembali  dengan  tabel  13  di  atas  sungguh  berkaitan sekali.  Dengan  kata  lain  disamping  mereka  mengetahui  pembagian furudul muqaddarah, mereka  juga  mengetahui  ahli  waris  perempuan  yaitu  istri,  anak perempuan  dan  ibu  dan  responden  yang  menjawab  mencapai  pada  proporsi 90,40%,  sungguh  proporsi  begitu  besar  bila  dibandingkan  dengan  responden yang tidak tahu jumlahnya relatif kecil.
Pertanyaan  selanjutnya  juga  dipertanyakan  mengenai  pemahaman responden terhadap para waris laki-laki, begitu juga para waris perempuan juga semuanya ada, dari mereka siapkan yang berhak menerima harta warisan. Tabel dibawah ini menunjukkan.

## Tabel 7: Pemahaman saudara apabila seluruh waris laki-laki dan perempuan semuanya ada siapakah yang berhak
menerima harta warisan? No  Jawaban Responden Jumlah Proporsi 1 Suami  atau  Istri  +  anak  laki-laki dan  anak  perempuan  +  Ayah  + Ibu 65 85,25 2 Tidak tahu 11 14,75 Total 76 100.00
Dari  jawaban  responden    membuktikan  jawaban  mereka  adalah  benar dan jawaban itu mencapai proporsi 85,25% mereka yang mendapat adalah laki- laki,  anak  perempuan,  ayah  dan  ibu.  Jawaban  ini  menunjukkan  betapa pahamnya  para  responden  dalam  persoalan  pembagian  warisan,  sehingga penulis  berkesimpulan  untuk  penjelasan  terhadap  pembagian  mereka  satu persatu  tidak  perlu  diuji  kembali,  dengan  jawaban  di  atas  sudah  di  pandang representatif  menguji  pemahaman  mereka  terhadap  pembagian  warisan tersebut.
Tetapi  yang  perlu  penulis  kejar  dan  tekankan  dalam  pertanyaan berikutnya  adalah  status  anak  angkat  dan  anak  tiri.  Bagi  masyarakat  Gayo mereka  ini  dikelompokkan  sebagai  penerima  harta  warisan  yang  disejajarkan dengan anak kandung, padahal dalam pandangan Islam seperti telah disinggung dari  awal,  mereka  itu  bukanlah  kategori  yang  berhak  menerima  harta  warisan tetapi  bagi  anak  angkat  hanya  diberikan  wasiat  wajibah  saja,  sedangkan  anak tiri tidak mendapat sama sekali.
Sikap  responden  terhadap  anak  angkat  yang  disejajarkan  dengan  anak kandung dan anak angkat tersebut berhak menerima harta warisan, serta alasan apa yang responden mempunyai sikap seperti itu, merupakan hal penting untuk ditelusuri.  Dari  responden  yang  berhasil  diwawancarai,  seperti  yang  telah dijelaskan pada tabel di bawah ini:
Tabel 8: Persetujuan pada anak angkat memperoleh harta warisan, sedangkan menurut hukum Islam anak angkat tidak ditetapkan
sebagai waris No  Responden Menjawab Jumlah Proporsi% 1 Setuju 62 80.35 2 Tidak setuju 12 15.88 3 Tidak tahu 3 3.77 Total 76 100.00
Sebelum menguraikan analisa tabel di  atas, akan dijelaskan status  anak angkat dalam pandangan adat Gayo. Anak angkat yang dimaksud di sini adalah anak  kandung  orang  lain  atas  seizin  dari  orang  tua  kandungnya  /  keluarganya diambil  /  diangkat  dan  distatuskan  sebagai  anak  sendiri  oleh  orang  tua  yang mengangkatnya.
Pengangkatan anak seringkali dilakukan oleh sepasang suami istri yang telah/belum mempunyai keturunan. Bagi orang Gayo didasarkan pada beberapa alasan  yaitu  dengan  pengangkatan  anak  itu  akan  menjadikan  sebagai  anak sendiri,  membantu,  mengurus,  memelihara  anak  itu  dan  alasan  lain  dengan pengangkatan  anak  tersebut  akan  memancing  kelahiran  anak  dari  orang  tua angkat  (ibu)  yang  bersangkutan.  Umumnya  anak  angkat  dipungut  sejak  kecil
dan  dibesarkan  sebagai  anak  sendiri.  Bagi  masyarakat  Gayo  dalam pengangkatan anak angkat ini dilakukan secara adat Gayo dengan tujuan proses adat seperti itu keabsahan si anak sudah diakui oleh Raja atau masyarakat yang ada  bahwa  anak  angkat  tersebut  sudah  menjadi  bagian  keluarga  yang mengadopsinya, maka kedudukanya disejajarkan dengan anak kandungnya dan berhaklah menerima harta warisan yang ditinggalkannya.
Dari  pertanyaan  yang  diajukan  para  responden  menjawab  80.35% umumnya  setuju  bahwa  penetapan  anak  angkat  tersebut  menjadi  ahli  waris. Alasan  mereka  karena  sudah  menjadi  adat  yang  harus  diterapkan,  kemudian alasan  mereka  bahwa  anak  angkat  tersebut  diurus  dan  dibesarkan  sejak  kecil apalagi anak angkat tersebut diambil dari lingkungan kerabat sendiri, sehingga dipandang  wajar  untuk  menetapkan  menjadi  ahli  waris.  Para  responden  yang menjawab  tidak  setuju  jumlahnya  relatif  kecil  sekali  yaitu  pada  proporsi 15,88% mereka beralasan anak angkat itu bukan anak kandung dari pewarisnya. Mereka  tidak  berkeberatan  anak  angkat  mendapatkan  harta  warisan,  tetapi jangan  disejajarkan  dengan  anak  kandung  atau  ditetapkan  sebagai  ahli  waris. Dengan kata lain pemberian harta warisan hanya diberikan atas kebijakan saja. Dalam hal ini mereka sepakat dengan hukum Islam  bahwa anak itu bukan ahli waris,  tetapi  mereka  hanya  diberikan  wasiat wajibah saja.  Sedangkan  mereka yang tidak menjawab hanya proporsi 3,77% saja. Ini disebabkan ketidak tahuan mereka terhadap pembahagian anak angkat tersebut dari kedua sistim hukum di atas.
Mengacu pada status anak angkat di atas, ternyata dapat dikatakan dari 76 responden yang diwawancarai tetap memilih hukum adat dalam menentukan pembagian warisan anak angkat dengan proporsi  80.35%, sedangkan 20% lagi hanya memilih setuju dengan hukum waris Islam.
Hal  yang  menarik  kembali  untuk  dipertanyakan  adalah  status  anak  tiri, apakah setuju untuk dikategorikan mendapatkan harta warisan? Padahal dalam hukum  waris  Islam  anak  tiri  tidak  dikenal  sebagai  ahli  waris.  Untuk  lebih jelasnya diuraikan pada tabel di bawah ini:

## Tabel 9: Persetjuan jika anak tiri memperoleh harta warisan sedangkan menurut hukum Islam anak tiri tidak dikenal menerima waris
No  Responden Menjawab Jumlah Proporsi% 1 Setuju 54 70.50 2 Tidak setuju 11 15.25 3 Tidak menjawab 11 15.25 Total 76 100.00
Hasil  wawancara  kepada  responden  ternyata  jumlah  responden  yang setuju  dengan  proporsi  70,50%,  sedangkan  yang  tidak  setuju  dengan  proporsi
15  ,25%  bahkan  responden  yang  setuju  tetap  beralasan  karena  sudah  menjadi adat yang tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak setuju beralasan anak tiri tidak ditetapkan oleh hukum  Islam menjadi  ahli waris. Dengan kata lain dapat disimpulkan dalam penentuan status anak tiri tetap juga didominasi oleh hukum waris adat ketimbang melalui hukum Islam.
Selanjutnya  ketimpangan  yang  terlihat  adalah  hukum  waris  adat  telah menentukan  bahwa  mereka  yang  terhalang  mendapatkan  harta  warisan  yaitu, anak  perempuan  yang kerje  menik (kawin  lari)  dan  tidak dame (tidak  damai) dengan  orang  tuanya,  serta  seorang  yang  sangat  lama  meninggalkan  belah asalnya  dan  tidak  pernah  hadir  lagi  pada  acara-acara  adat  atau  diketahui menjadi  anggota  belah  lain,  atau  mereka  yang  karena  suatu  kesalahan dikeluarkan dari belahnya. Mereka ini dikategorikan yang tidak menerima harta warisan.  Adat  ini  terus  hidup  dan  diterapkan  pada  setiap  pembagian hartawarisan.
Setelah  penulis  melakukan  wawancara,  hampir  mayoritas  responden menjawab  sudah  menjadi  ketetapan  adat  istiadat  yang  mau  tidak  mau  harus dilaksanakan,  karena  adat  Gayo  sudah  hidup  secara  turun  temurun  yang membentuk  prilaku  masyarakat  Gayo  itu  sendiri.  Sehingga  hukum  adat  lebih dipilih dan diprioritaskan dari hukum waris Islam.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa,  Kesimpulan  dari penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kecenderungan  masyarakat  Gayo  dalam penyelesaian  warisan  lebih  memilih  melalui  hukum  waris  adat.  Dengan  kata lain  persepsi  masyarakat  Gayo  terhadap  sistim  hukum  waris  adat  Gayo  begitu diperioritaskan. Dari jawaban responden yang lebih melaksanakan hukum waris secara  adat  mencapai  proporsi  63.30%  dari  keseluruhan  sampel.  Selain  itu masih  mengakarnya  adat  yang  menjadi  pengamalan  hidup  pada  masyarakat Gayo.  Dari  jawaban  responden  sekitar  40.82%  menyatakan  hukum  adat  sudah berakar secara turun temurun, kemudian 30.42% menjawab untuk menghormati dan melestarikan hukum adat dan 15% menjawab takut mendapat kutukan dari sanksi adat bila hukum adat tidak dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
B.  Ter  Haar  Bzn.  (1958). Asas-Asas  dan  Susunan  Hukum  Adat .  Pradnua
Paramita.
C.  Snouck  Hurgronje.  (1996). Het  Gayo  Land  and  Lijne  Beworners  (Gayo: Masyarakat dan Kebudayaan) . Balai Pustaka.
Djapri  Basri.  (1988). Pola  Prilaku  Golongan  Sub  Etnik  Gayo  dan  Mitos  Asal Mula Mereka . Pustaka Grafika Kita.
Hilman Hadikusuma. (1990). Hukum Waris Adat . Cipta Aditya Bhakti.
Hilman Hadikusuma. (1999). Hukum Waris Adat . Citra Aditya Bakti. Litbang Kompas. (2017). Otonomi Kabupaten Aceh Tengah . Pagar.  (1995). Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan  Peradilan  Agama di Indonesia . IAIN Press.
S.A.  Hakim.  (1967). Hukum  Adat  (Perorangan,  Perkawinan,  dan  pewarisan) . Stensilan. Sanafiah Faisal. (1992). Format Penelitian Sosial . Rajawali Pers. Soepomo. (1979). Bab-Bab Tentang Hukum Adat . Pradnya Paramita. Soerjono  Soekanto.  (1995). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan
Singkat . Raja Grafindo Persada. Statistik  Kabupaten  Aceh  Tengah.  (2017). Statistik  Kabupaten  Aceh  Tengah Tahun 2017 .