## Nikah Sirri

## “Kajian Analisa Teori Sosiologi”
Oleh:
Uzlah Wahidah uzlahimut@gmail.com

## Abstrak
Hukum perkawinan  di  Indonesia  masih menimbulkan problem yang pelik. Salah  satu di antaranya  adalah  dualisme  payung  hukum  perkawinan  (hukum  Islam  dan  hukum  nasional). Sebagai  bangsa  dengan  penduduk  mayoritas  memeluk  Islam,  positivisasi  hukum  perkawinan Islam  tidak  tuntas  karena  masih  muncul  pertentangan  hukum  di  antara  keduanya.  Soal pencatatan  nikah,  misalnya,  masih  menjadi  pro-kontra  di  masyarakat.  Sering  masalah  nikah sirri  dipandang  sebagai  masalah  fiqh  biasa.  Begitu  banyak  ulama  yang  membolehkan  atau bahkan menikahkan pasangan nikah sirri. Padahal, hukum perkawinan sudah sangat gamblang menjelaskan  risiko  yang  bakal  dihadapi.  Berlindung  di  balik  hukum  perkawinan  Islam  yang membolehkan nikah sirri adalah argumentasi yang lemah, cupet, dan tidak kontekstual. Masalah perkawinan yang berimplikasi panjang itu tidakkah cukup meyakinkan untuk dicatatkan kepada pihak yang berwenang. Dengan melihat implikasi dan risiko yang mungkin dihadapi, bukankah perkawinan  justru  lebih  kuat  illat  (ratio  legis)-nya  untuk  diadministrasikan  secara  baik  (qiyas aulawi).  Selama  ini  pelaku  sering  menganggap  enteng  risiko  nikah  sirri.  Mereka  seolah  lupa bahwa anak hasil perkawinan sirri akan menanggung aib seumur hidup akibat kelakuan bapak- ibunya. Belum lagi masalah akta kelahiran, hak waris, wali nikah, dan seterusnya.

## A. PEMBAHASAN

## 1. Nikah Sirri dan Persoalan Hukum
Secara garis besar pernikahan merupakan aqad antara calon laki-laki sebagai suami dan  perempuan  sebagai  isteri  untuk  memenuhi  hajat  jenisnya  menurut  yang  diatur  oleh syari’at.  Namun pada kesempatan kali ini penulis akan mengupas pernikahan sirri yang kerap kali terjadi di masyarakat.
Nikah sirri berasal dari kata “Nikah” dan “sirri”, nikah dan sirri berasal dari bahasa arab, dari  segi  bahasa  kata  nikah  berarti  perkawinan,  dan  sirri  berarti  rahasia  atau menyembunyikan  sesuatu,  lawan  dari  kata Jahri atau  terang-terangan  (terbuka  bagi umum).
Begitu banyak pendefinisian Nikah sirri saat ini, dari berbagai definisi tersebut yang penulis  jadikan  bahasan  kali  ini  adalah,  bagaimana  sosiologi  hukum  dalam  mendekati pernikahan sirri tersebut, karena memang sudah diatur dalam UU dan Kompilasi Hukum Islam bahwa seharunya setiap pernikahan dicatat di depan pegawai pencatat nikah, yaitu Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  bagi  yang  beragama  Islam  dan  Kantor  Urusan  Catatan Cipil (KCS) bagi yang beragama Non-Islam.
Dalam  hukum  positif  tidak  ada  bahasan  khusu  tentang  istilah  nikah  sirri,  namun masalh  ini  dapat  dikaji  melalu  akta  nikah  atau  kewajiban  seseorang  untuk  mencatat perkawinannya,  dan  bagi  yang  melanggar  ketetapan  tersebut  maka  pernikahannya  tidak dianggap  sah  dan  keluar  dari  ketetapan  hukum  yang  ada,  karenanya  tidak  mendapat perlindungan  hukum  dan  pernikahannya  dianggap  sirri  (dilakukan  secara  sembunyi- sembunyi). Dalam undang-undang Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dinyatakan: “perkawinan  hanya  dapat dibuktikan dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh  pegawai pencatat nikah”
Pernyataan  tersebut  mempertegas  kita  bahwa  dalam  pernikahan  harus  ada  bukti konkrit agar sebuah pernikahan yang telah terjalin dapat memberi manfaat bagi keluarga nantinya  dan  mempermudah  seorang  anak  dalam  mengenyam  pendidikan  disekolah. Namun realita dimasyarakat pernikahan Sirri malah sering menimbulkan problem dalam keluarga, disadari ataupun tidak, bahwa sebenarnya memang masih banyak praktek yang dilakukan  dengan  dalih  bermacam-macam,  apa  itu  Poligami,  Nikah  Muda,  ataupun perselingkuhan,  banyak  orang  yang  menganggap  dengan  pernikahan  seperti  itu  dapat mempermudah  menjalin  tali  ikatan  yang  sah  menurut  agama,  walaupun  tidak  diakui dalam pemerintahan.
Pernikahan  merupakan  perbuatan  hukum,  jadi  segala  sesuatu  yang  ditimbulkan akibat  pernikahan  adalah  sah  secara  hukum.  Mengingat  pernikahan  sirri  cacat  secara hukum,  maka  tidak  ada  perlindungan  hukum  bagi  suami,  isteri  maupun  anak.  Problem- problem  yang  muncul  mayoritas  adalah  problem  hukum  yang  mungkin  tidak  pernah
dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah sirri.  Dalam hal ini  isteri  adalah  pihak  yang  paling  dirugikan  sementara  suami  hampir  tidak  mempunyai kerugian  apa-apa.  Pada  dasarnya  dalam  setiap  perkawinan  selalu  akan  muncul  problem yang  menyertai.  Sejauh  perkawinan  itu  sah  secara  hukum,  maka  problem-problem tersebut  dapat  diatasai  secara  hukum.  Berbeda  dengan  pernikahan  sirri  yang  bisa dikategorikan sebagai  tindakan  yang melanggar  hukum. Jadi  permaslahan-permasalahan yang muncul, tidak bisa diselesaikan secara hukum.
Harus  diakui  bahwa  pernikahan  sirri  rawan  sekali  terhadap  konflik,  baik  konflik internal dalam rumah tangga maupun konflik eksternal yang berhubungan dengan hukum dan masyarakat. Problem-problem tersebut di antaranya adalah :
 Problem keluarga. Konflik dalam keluarga ini bisa muncul bila :
a). Pernikahan sirri yang dilakukan tidak atas persetujuan orang tua atau sebaliknya,
b).Perselingkuhan.  Nikah  sirri  yang  terjadi  karena  perselingkuhan  biasanya memunculkan  problem  keluarga  yang  lebih  rumit.    Problem  dengan  isterinya yang sah tentu tidak bisa dianggap sepele. Seperti kasus Bambang Triatmojo dan Mayangsari  adalah  kasus  pernikahan  sirri  yang  berbuntut  panjang.  Bagaimana Mayangsari harus bertahan dari tekanan pihak isteri dan anak-anaknya yang sah. sementara  dia  sendiri  sebenarnya  butuh  dukungan,  perhatian,  dan  butuh kekuatan  untuk  bisa  tetap  eksis  di  tengah-tengah  penilaian  negatif  masyarakat terhadap dirinya.  Ini merupakan gambaran yang sangat kontras dengan kondisi ketika pernikahan sirri pertama kali dilangsungkan, dengan tujuan menghindari zina, ketenangan batin dan tujuan-tujuan mulia yang lain.
c)  Poligami.  Pernikahan  sirri  yang  terjadi  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  identik dengan perselingkuhan dan poligami.
d).  Beda  agama.  Pernikahan  sirri  sendiri  adalah  pelanggaran  terhadap  hukum positif. Bila dilakukan karena alasan beda agama, misal salah satu ingin menjadi muallaf tapi belum siap secara kaffah, maka permasalahan  yang muncul adalah status anak dan benturan dengan hukum positif. Bila seseorang menjadi muallaf hanya  untuk  melegalkan  pernikahan  secara  Islam  saja,  maka  keabsahan pernikahannya  dipertanyakan.  Problem  akan  muncul  pada  anak-anak  ketika melewati  tahap  perkembangan.  Bagaimana  seorang  anak  harus  memilih  agama orang  tuanya  yang  berbeda.  Lebih  parah  lagi  kalau  anak  tersebut  tidak  bisa memilih dan akhirnya tidak memiliki konsep aqidah tidak jelas.
 Problem Ekonomi dan Studi
Problem  ekonomi  ini  biasanya  menyertai  para  mahasiswa  yang  tanpa sepengetahuan  atau  tanpa  persetujuan  orang  tua  melakukan  nikah  sirri.  Mereka
harus  mencari  biaya  sendiri  untuk  mencukupi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Di tengah  aktivitasnya  sebagai  mahasiswa,  dia  harus  bisa  membagi  waktu  untuk kuliah, pekerjaan dan keluarga barunya. Hal ini tentu akan berimbas pada studinya yang  tidak  lancar,  bahkan  terhenti  karena  pernikahan  yang  dilakukan  cukup menyertakan problem-problem yang serius.
 Problem Hukum
Nikah  sirri  adalah  pelanggaran  terhadap  hukum.  Kalau  saja  pemerintah  bisa  lebih tegas  lagi,  maka  para  pelaku  nikah  sirri  bisa  dikenakan  sanksi  hukum.  Bisa  jadi hukum  pidana  sulit  diterapkan  karena  harus  berbenturan  dengan  hukum  Islam, meski,  bila  konteks  nikah  sirri  mendatangkan  banyak  kemadlaratan,  secara  Islam sendiri belum tentu sah. Problem hukum dalam pernikahan sirri terjadi pada pihak perempuan  dan  anak.  Sebagai  isteri  yang  sah  secara  agama,  istri  tidak  bisa menuntut  hak  nafkah  lahir  batin,  hak  waris  bila  terjadi  perceraian,  hak  pengaduan bila  terjadi  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  atau  hak  perlindungan  hukum  bila ditinggal  pergi  tanpa  pesan.  Posisi  suami  yang  tidak  tersentuh  hukum, memunculkan  ruang  yang  lebar  bagi  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga yang  dilakukan  oleh  suami  terhadap  isteri.  Kekerasan  tersebut  banyak  dijumpai entah  dalam  bentuk  kekerasan  fisik,  psikhis,  ekonomi  maupun  kekarasan  seksual. Problem  hukum  yang  harus  dihadapi  perempuan  akan  dibahas  pada  sub  bab tersendiri  setelah  ini.  Yang  jelas  pernikahan  ini  sangat  menguntungkan    pihak suami, karena a). suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinannya dianggap tidak  pernah  ada  secara  hukum,  b).  Suami  bisa  berkelit  dan  menghindar  dari kewajibannya  memberi  nafkah  kepada  isteri  dan  anak-anak,  c).  Suami  tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan, hak nafkah isteri maupun hak nafkah dan hak pendidikan anak ketika terjadi perceraian.
 Problem Sosial dan Psikologis
Hidup  serumah  tanpa  bisa  menunjukkkan  surat  nikah  resmi  merupakan  hal  yang tidak  semua  orang  bisa  memaklumi.  Masyarakat  akan  mempertanyakan,  mengapa harus  menikah  sirri,  mengapa  harus  sembunyi-sembunyi.  Dan  pertanyaan- pertanyaan tersebut akan merebak membawa image negatif bagi perempuan pelaku nikah sirri. Hamil dulu kah ? Perempuan simpanan kah ? Tidak disetujui orang tua ?  Dan  bermacam-macam  parasangka  lain  yang  memicu  pergunjingan  di  kalangan masyarakat.  Para  perangkat  desa  sejujurnya  juga  kesulitan  untuk  mendata  status keluarga  tersebut  karena  bukti  tertulis  tidak  bisa  ditunjukkan.  Kondisi  ini  bisa menmyebabkan  sulit  beradaptasi  dengan  lingkungan,  sulit  terbuka  karena pernikahannya  dilakukan  secara  tidak  normal,  dan  akhirnya  bisa  terisolasi  dari lingkungan,  yang  akan  berdampak  pada  kondisi  psikhis  terutama  prempuan.  Baik itu  pernikahan  sirri  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  awam  maupun  publik  figur. Semua  contoh  kasus  nikah  sirri  di  atas  menyisakan  problem  sosial.  Hanya  saja
kadar  tekanan  dari  masyaarakat  berbeda.  Kasus  Syekh  Puji  mungkin  yang  paling menghebohkan,  karena  semua  pihak  turun  tangan.  Komnas  Perlindungan  Anak adalah  yang  paling  berupaya  keras  menghalangi  pernikahannya.  Sayangnya,  tidak ada  cendekiawan  muslim,  alim  ulama  maupun  tokoh  agama  yang  bisa  memberi penjelasan tentang makna nikah sirri yang sesungguhnya. Melihat kondisi tersebut, pada  akhirnya  justru  melicinkan  anggapan  masyarakat  bahwa  pernikahan  sirri merupakan  alternatif  tercepat  untuk  melegalkan  hubungan  suami  isteri.  Benarkah Islam demikian ?
 Problem Agama
Pernikahan  sirri  dalam  poligami  yang  dilakukan  oleh  Aa’  Gym,  Rhoma  Irama maupun Syekh Puji adalah gambaran nyata, bahwa para ulama maupun publik figur justru  menguatkan  anggapan  masyarakat  bahwa  nikah  sirri  adalah  alternatif  yang dilakukan bila seseorang ingin  melakukan hubungan suami isteri secara halal atau untuk  berpoligami.  Mengingat  banyak  sekali  dampak  negatifnya,    peran  tokoh agama  seharusnya  adalah  memberi  pengertian  bahwa  pernikahan  sirri  bukan  hal yang  positif  terutama  bagi  kaum  perempuan.  Yang  terjadi  justru  pernikahan  sirri dilakukan  oleh  para  pemuka  agama.  Disinilah  sebenarnya  nikah  sirri  meski  sah secara  agama,  namun  menjadi  problem  agama  tersendiri  yang  harus  segera  dicari penyelesaiannya. Nikah sirri memang sah secara Islam, namun dampak negatifnya jauh lebih banyak daripada ketenangan batin yang didapat.  Fenomena yang terjadi sekarang adalah nikah sirri ditempuh  oleh berbagai  kalangan terkesan hanya ingin mencari  solusi  atas  hasrat  seksualnya  yang  sudah  tidak  terbendung.  Kalau  opini negatif  masyarakat  tentang  nikah  sirri  sudah  terbentuk  seperti  ini,  bukankah  ini sama  saja  dengan  opini  negatif  terhadap  Islam.  Disinilah  pernikahan  sirri  yang keabsahannya secara agama justru mendatangkan madlarat yang lebih besar

## B. ANALISIS PENDEKATAN SOSIOLOGI
Dalam  permasalahan  nikah  sirri  memang  banyak  alasan  didalam  masyarakat  untuk melakukannya,  namun  dengan  alasan  apapun  proses  pernikahan  yang  tanpa  dicatat  secara resmi  termasuk  pelanggaran  hukum,  karena  memang  di  dalam  Bab  II  pasal  2  UU  No  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  disebut  tentang  pencatatan  perkawinan  dengan  berbagai tata caranya. Hal tersebut diperjelas dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 (1) yang menyebutkan, ”Agar  terjamin  ketertiban  perkawinan  bagi  masyarakat  Islam  setiap perkawinan harus dicatat” .  Begitu  juga  dalam  pasal  6  (2)  ditegaskan  bahwa ”Perkawinan yang  dilakukan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  tidak  mempunyai  kekuatan hukum”.
Oleh sebab itu, yang menjadi masalah mendasar adalah kenapa dalam praktek sosialnya masih banyak masyarakat, bahkan pejabat, tokoh masyarakat ada yang menerapkan metode pernikahan  sirri  ini.  Dari  itu  semua  kita  mencoba  meliahat  dari  segi  sosiologi  hukumnya dengan  menggunakan  beberapa  metodenya,  biar  dapat  ditemukan  kesalahan  yang  terjadi, apa produk hukumnya atau memang sosial control dalam masyarakat yang kurang.
Sebelumnya kita perlu menguraikan dulu konsep dasar dari sosiologi hukum:
1. Konsep dasar An Engineering Interpretation
a. Interpretation adalah  usaha  untuk  menggali,  menemukan  dan  memahami  nilai- nilai  dan  norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  untuk  dijadikan sebagai  bahan  (dasar)  pertimbangan  dalam  menyusun  hukum  dan  menetapkan suatu  keputusandalam  menyelesaikan  suatu  permasalahan  yang  timbul  dalam masyarakat.  Konsep  seperti  ini  melakukan  pendekatan  dalam  mengamati fenomena  sosial  dalam  masyarakat,  sehingga  nantinya  terwujud  tujuan  hukum sendiri, yaitu: keadilan.
b. Engineering adalah perubahan-perubahan norma dan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat seiring dengan terjadinya perubahan (perkembangan).
c. An  Engineering  Interpretation dasar  pengertian  terhadap  konsep  pendekatan  ini adalah usaha yang dilakukan untuk menemukan nilai-nilai dan norma-norma yang terjadi  dimasyarakat  yang  nantinya  akan  diproses  sebagai  acuan  untuk menyelsaikan  permasalahan  dalam  masyarakat  dengan  mengacu  kepada tercapainya cita-cita dan tujuan hukum itu sendiri.

## 2. Teori Kesadaran Hukum
Ketaatan hukum tidaklah lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik  adalah  ketaatan  hukum,  dan  ketidak  sadaran  hukum  yang  baik  adalah  ketidak taatan. Pernyataan ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum.
Sebagai  hubungan  yang  tidak  dapat  dipisahkan  antara  kesadaran  hukum  dan ketaataan  hukum  maka  beberapa  literaur  yang  di  ungkap  oleh  beberapa  pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu :
1. Legal consciouness as within the law, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
2. Legal  consciouness  as  against  the  law,  kesadaran  hukum  dalam  wujud menentang hukum atau melanggar hukum.
Hukum berbeda dengan ilmu yang lain dalam kehidupan manusia, hukum berbeda dengan  seni,  ilmu  dan  profesionalis  lainya,  struktur  hukum  pada  dasarnya  berbasis kepada kewajiban dan tidak diatas komitmen. Kewajiban moral  untuk  mentaati dan peranan peraturan membentuk karakteristik masyarakat.
Didalam  kenyataannya  ketaatan  terhadap  hukum  tidaklah  sama  dengan  ketaatan sosial  lainnya,  ketaatan  hukum  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  dan apabila  tidak  dilaksanakan  akan  timbul  sanksi,  tidaklah  demikian  dengan  ketaatan sosial,  ketaatan  sosial  manakala  tidak  dilaksanakan  atau  dilakukan  maka  sanksi- sanksi  sosial  yang  berlaku  pada  masyarakat  inilah  yang  menjadi  penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan didalam hukum cenderung dipaksakan.
Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam buku Prof DR. Achmad Ali,SH Menguak Teori Hukum (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence)  Termasuk  Interprestasi Undang-undang (legisprudence):
a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya  karena  takut  terkena  sanksi.  Kelemahan  ketaatan  jenis  ini,  karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
b. Ketaatan  yang  bersifat  identification,  yaitu  jika  seseorang  menaati  suatu aturan,  hanya  karena  takut  hubungan  baiknya  dengan  pihak  lain  menjadi rusak.
c. Ketaatan  yang  bersifat  internalization,  yaiutu  jika  seseorang  menaati  suatu aturan,  benar-benar  karena  merasa  bahwa  aturan  itu  sesuai  dengan  nilai-nila intristik yang dianutnya.
Jika  kita  mengurai  tentang  alasan-alasan  mengapa  masyarakat  tidak  menaatai hukum  atau  mentaati  hukum,  ini  adalah  terjadi  karena  keragaman  kultur  dalam masyarakat.  Mengapa  orang  mentaati  hukum?  Konsep  Hermeneutika  menjawabnya
bahwa  tidak  lain,  karena  hukum  secara  esensial  bersifat  relegius  atau  alami  dan karena itu, tak disangkal membangkitkan keadilan.
Kewajiban  moral  masyarakat  untuk  mentaati  hukum,  kewajiban  tersebut meskipun  memaksa  namun  dalam  penerapan  atau  prakteknya  kewajiban  tersebut merupakan  tidak  absolut.  Kemajemukan  budaya  yang  tumbuh  didalam  masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat. Kewajiban moral dalam menyelesaikan masalah-masalah dengan keadaan tertentu.
Menurut Kohlberg (Valazquez, 1998) menyatakan perkembangan moral individu ada 3 tahap yaitu:
1) Level Preconvenstional. Level ini berkembang pada masa kanak-kanak.
a) Punishment and obidience orientation: alasan seseorang patuh/ taat adalah untuk menghindari hukuman.
b) Instrument and relativity orientation; perilaku atau tindakan benar karena memperoleh imbalan atau pujian.
2) Level  Conventional:  Individu  termotivasi  untuk  berperilaku  sesuai  dengan norma-norma kelompok agar dapat diterima dalam suatu kelompok tersebut.
a) Interpersonal  concordance  orientation:  orang  bertingkah  laku  baik  untuk memenuhi harapan dari kelompoknya yang menjadi loyalitas, kepercayaan dan perhatiannya seperti keluarga dan teman.
b) Law and order orientation: benar atau salah ditentukan loyalitas seseorang pada  lingkungan  yang  lebih  luas  seperti  kelompok  masyarakat  atau negara.
3) Level Postconventional: pada level ini orang tidak lagi menerima saja nilai-nilai dan  norma-norma  dari  kelompoknya,  melainkan  melihat  situasi  berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diyakininya.
a) Social  contract  orientation:  orang  mulai  menyadari  bahwa  orang-orang memiliki  pandangan  dan  opini  pribadi  yang  sering  bertentangan  dan menekankan cara-cara adil dalam mencapai konsensus dengan perjanjian, kontrak dan proses yang wajar.
b) Universal  ethical  principles  orientation.  Orang  memahami  bahwa  suatu tindakan dibenarkan berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dipilih karena secara logis, komprehensif, universal, dan konsisten.
Menurut  Cristoper  Berry  Gray  (The  Philosopy  of  Law  An  Encyclopedia-1999), tiga pandangan mengapa seorang mentaati hukum :
1. Pandangan  Ekstrem  pertama,  adalah  pandangan  bahwa  merupakan  “kewajiban moral” bagi setiap warga negara untuk melakukan yang terbaik  yaitu senantiasa mentaati  hukum,  kecuali  dalam  hal  hukum  memang  menjadi  tidak  menjamin kepastian  atau  inkonsistensi,  kadang-kadang  keadaan  ini  muncul  dalam pemerintahan rezim yang lalim.
2. Pandangan kedua yang dianggap pandangan tengah, adalah kewajiban utama bagi setiap orang (Prima facie) adalah kewajiban mentaati hukum.
3. Pandangan  Ketiga  dianggap  pandangan  ekstrem  kedua  yang  berlawanan  dengan pandangan pertama, adalah bahwa kita hanya mempunyai kewajiban moral untuk hukum, jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum.

## 3. Teori Feminisme
Dengan mempertimbangkan hukum keseimbangan Illahiah, perbedaan antara pria dan  perempuan  didasarkan  atas  prinsip  pembagian  tugas,  yaitu  pria  bertanggung jawab  untuk  menjalankan  tugas  di  luar  rumah,  sedangkan  perempuan  bertanggung jawab  atas  tugas  di  dalam  rumah.  Namun,  ini  bukan  berarti  pria  lebih  tinggi derajatnya  dibandingkan  perempuan.  Karena  secara  sifat  alamiahnya  masing- masinglah maka pembagian tugas itu ada.
Para pendukung Feminisme bersikeras bahwa penyebab perbedaan antara pria dan perempuan  bukanlah  terletak  pada  sifat  alamiah  keduanya,  tetapi  terletak  pada kerangka sosial yang dibuat oleh pria. Mereka beranggapan bahwa perempuan dapat melakukan apa saja yang yang dapat dilakukan pria, hanya saja kebiasan sosoal kuno mencegah perempuan menunjukan kemampiannya itu.
Dalam  kerangka  sosial,  islam  sesuai  dengan  lingkup  sosial  yang  alami  maupun praktis menggunakan prinsip pembagian kerja sesuai dengan jenis kelaminnya. Akan tetapi,  pembagian  ini  tida  bermaksud  sebagai  bentuk  perlakuan  diskriminasi.  Niat utamanya  adalah  untuk  menjaga  kekhasan  karakteristikkeduanya,  sementara
menempatkan  bakat  dan  keahlian  keduanya  dalam  cara  yang  paling  bermanfaat secara sosial.
Jadi  berdasarkan  teori  ini,  sebenanya  pernikahan  sirri  itu  terjadi  karena  masih kurang pahamnya terhadap wilayah pembagian kerjanya, bagaimanapun perempunan akan  dirugikan  ketika  terjadinya  pernikahan  ini,  masalah  utama  tetap  tidak  adanya kejelasan  dan  pengakuan  hukum  terhadap  proses  pernikahan  ini,  jadi  laki-laki  tetap menganggap  perempuan  sebagai  kelas  no  2,  ini  dapat  dibuktikan  dengan  masih kuatnya peran laki-laki dalam menetapkan pernikahan ini tanpa ada kekuatan hukum tetap.

## 4. Teori Makro (Durkheim dan Max Weber)
Dalam teori ini menjelaskan hubungan atau kaitan antara hukum dengan bidang- bidang  lain  diluarnya,  seperti  Budaya,  Politik,  dan  Ekonomi.  Dengan  memberikan penjelasan bahwa tempat hukum luas dalam arti hukum tidak bisa dijelaskan terlepas dari korelat-korelat hukum.
Jadi  permasalahan  Nikah  sirri  ini  sebenarnya  bukan  hanya  masalah  tradisi masayarakat, kekurangan ekonomi saja yang mungkin merupakan hal utama menjadi alasan  dilakukan  pernikahan  tanpa  harus  dicatat  namun  lebih-lebih  untuk  memberi rasa  aman  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  melakukannya  karena  faktor-faktor  lain (Poligami,  Poliandri,  Perselingkuhan,  PNS  dsb),  tetapi  dengan  adanya  ketetapan hukum tentang kewajiban pencatatan adalah untuk melindungi, memberi rasa aman, dan mengontrol pernikahan yang bisa memiliki kekuatan hukum.
Oleh  karena  pertimbangan  tradisi,  ekonomi  dan  sosial  memang  hal  yang  utama dalam  berhukum,  tetapi  hal  yang  lebih  besara  semacam  perlindungan  perempuan, status  anak,  dan  ketenangan  dalam  berumah  tangga  juga  patut  dijadikan  acuan sebelum melakukan pernikahan.

## KESIMPULAN
Dari  beberapa  permasalahan  nikah  sirri  dan  konsep  pendekatan  beserta  fungsinya, memang  masyarakat  di  indonesia  banyak  melakukan  pernikahan  tersebut  untuk  memperoleh legalitas ke absahan secara agama, diluar masih ada rentetan aturan yang harus dilalau, memang pada taraf ini agama masih dianggap memiliki hukum yang lebih kuat dibanding dengan ikatan hukum negara yang masih memiliki anggapan membutuhkan biaya yang lebih mahal. Disamping itu  proses  pernikahan  sirri  masih  dianggap  aman  untuk  menyembunyikan  istri  yang  telah  di poligami  ataupun  istri  simpanan,  dengan  kata  lain  pernikahan  sirri  sering  dijadikan  alat  untuk para pria yang ingin menikahi seorang gadis dengan tanpa sepengatahuan pihak2 yang dianggap bisa mengganggu ruma tangganya nanti.
Jadi  sebenarnya  fungsi  sosiologi  hukum  disini  seharusnya  bisa  memberikan  pengertian  yang lebih  terhadap  perempuan  bahwa  betapa  dirugikannya  seorang  perempuan  dengan  tidak  ada ikatan  yang  memiliki  hukum  tetap,  tidak  jelasnya  hubungan,  dan  sulit  nantinya  ketika  sudah melalu  proses  pisah.  Oleh  sebab  itu  pemahaman  akan  hukum  dan  menjalankan  hukum  dengan baik yang masih belum dimiliki masyarakat indonesia, yang tragis lagi bahkan tokoh masyarakat, agama ataupun pemerintahan pernah ada  yang melakukan pernikahan seperti ini  yang  akhirnya menjadikan masyarakat tambah yakin bahwa medel pernikahan ini bisa, aman dan murah.

## DAFTAR PUSTAKA
Mahmud,  Yunus, Hukum  Perkawinan  Dalam  Islam, cet.  Ke-5,  1974.  PT.  Hidakarya  Agung: Jakarta
Miftah, Faridl, 150 Masalah Nikah Keluarga, cet. Ke-1. 1999. Gema Insani Press: Jakarta Susanto, Happy, Nikah Sirri Apa Untungnya?, Cet. Ke-1, 2007. Visimedia: Jakarta Zainudin , Ali, Sosiologi Hukum,  cet. Keempat . 2008. Sinar Grafika: Jakarta Ali,  Achmad, Menguak  Teori  Hukum  (Legal  Theory)  dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-undang. 2009.  Kencana
Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum , cet. II . 2010. Genta Publishing: Yogyakarta Hakeem, Ali Hosein. Membela Perempuan Menalar Feminisme dengan Nalar Agama. 2005. Al- Huda: Jakarta.
Khan, Wahiduddin. Antara Islam dan Barat . 2001. Serambi: Jakarta.
Stowasser, Barbara Freyer. Reinterpretasi Gender . 2001. Pustaka Hidayah: Bandung.