## ANALISIS PERMASALAHAN PENCAIRAN KLAIM SURETY BOND AKIBAT PRINCIPAL YANG WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN SEBAGAI JAMINAN YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN ASURANSI
(Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura)
Siti Aminah sitiaminahh24@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Arief Suryono arsur15@yahoo.co.id

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This article aims to determine the claims disbursement problems Surety Bond issued by PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Branch Madura, Principal as a result of the default in the building chartering agreements as a form of guarantee in protecting the interests of the obligee or the Service User Works Building Works. This study is a descriptive empirical law with a qualitative approach, the type of data used is primary data obtained directly from the test site and the data obtained sekuder dai library materials. The data collection technique used is the library to study the document or material and interviews with interactive model as data analysis techniques. Based on the results of research problems arising from the melting of claims Surety bond is that the melting of the claim is conditional it is not in accordance with the arrangements disbursement claims contained in Presidential Decree No. 4 of 2015, and other problems as a result of melting of the claims, there is a problem regarding the recovery or the right to sue through subrogation whose setting is different from that contained in the insurance subrogation.

## Keyword: Surety Bond, Disbursement Claims, Legal issues

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan pencairan klaim Surety Bond yang dikeluarkan oleh  PT  (Persero)  Asuransi  Kredit  Indonesia  Cabang Madura sebagai akibat Principal yang  wanprestasi dalam  perjanjian pemborongan bangunan  sebagai bentuk penjaminan dalam melindungi kepentingan Obligee atau Pengguna Jasa dalam Pekerjaan Pemborongan Bangunan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekuder yang diperoleh dai bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  studi  dokumen  atau  bahan pustakan  dan  wawancara,  dengan  model analisis interaktif sebagai teknik analisis data. Berdasarkan hasil penelitian permasalahan yang timbul dari pencairan klaim Surety bond adalah bahwa pencairan klaim bersifat conditional hal ini tidak sesuai dengan pengaturan pencairan klaim yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, kemudian permasalahan lain sebagai akibat pencairan klaim, terjadi permasalahan mengenai recovery atau hak tuntut melalui subrogasi yang pengaturannya berbeda dengan subrogasi yang terdapat dalam asuransi.
Kata Kunci: Surety Bond, Pencairan Klaim, Permasalahan Hukum

## A. Pendahuluan
Infrastruktur fisik merupakan unsur yang sangat vital yang berperan di masyarakat sebagai penghubung dan penyedia yang memfasilitasi berbagai kebutuhan primer masyarakat.
Keberadaan  infrastruktur  fisik  sangat  ber- pengaruh besar pada keberhasilan dan kemajuan pada suatu masyarakat. hal ini didukung dari pendapat  Ronald  Hudson  yang  menyatakan bahwa  keberhasilan  dan kemajuan kelompok
masyarakat  tergantung  pada  inftastruktur  fisik karena infrastruktur fisik berperan penting dalam hal pendistribusian sumber daya dan pelayanan publik. kualitas dan efisiensi infrastruktur mempengaruhi keberlanjutan kegiatan perekonomian dan bisnis (Retno Tri Nalarsih, 2007: 26).
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, agar pembangunan tersebut berhasil dengan   baik dalam  pelaksanaan   pembangunan   fisik  maka diperlukan peran pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan, namun dalam melaksanakan pembangunan tetap diperlukan adanya keterlibatan dari masyarakat dalam hal ini pihak swasta yaitu kontraktor atau pemborong. Hubungan kerjasama dalam melaksanakan pembangunan tersebut lazim dilakukan dalam bentuk pemborongan, karena dengan menggunakan sistem pemborongan ini dirasakan  akan  lebih  efektif  dan  efisien  untuk mempercepat dalam mengadakan bangunan yang diperlukan.
Pengaturan secara umum perjanjian pembo- rongan diatur dalam dalam Kitab  Undang  Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), pada Pasal 1601 huruf (b) yang berbunyi:
“Pemborongan  pekerjaan  adalah  perjanjian, dengan  mana  pihak  yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.
Sedangkan pengaturan khusus tentang perjanjian pemborongan dalam hal ini perjanjian pengadaan barang jasa yang diatur dalam peraturan-peraturan khusus   yang  dibuat   oleh pemerintah  sebagaimana  yang  telah  beberapa kali diubah yaitu Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 (Pepres No 4 tahun 2015) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Di dalam suatu perjanjian pemborongan, pada umumnya pihak Pengguna Jaasa akan meminta surat jaminan dari pihak Penyedia Jasa yang isinya untuk menyatakan kesanggupan pihak Penyedia Jasa bahwa ia akan melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak. Hal ini merupakan tindakan antisipasi apabila Penyedia Jasa wanprestasi pada saat melaksanakan pekerjaanya.
Jaminan yang disyaratkan dalam Perjanjian Pemborongan Bangunan umunya   dapat dikeluarkan   oleh   Lembaga   Keuangan   Bank dan   Lembaga Keuangan Non Bank dalam hal ini perusahaan asuransi. akan tetapi untuk dapat
bisa meminta adanya sebuah surat jaminan kepada Bank, Penyedia Jasa disyaratkan   untuk penyerahan   jaminan   atau collateral terlebih dahulu. persyaratan adanya jaminan dalam lembaga perbankan tentu tidak ada hambatan apapun untuk kontraktor atau Penyedia Jasa memiliki modal besar, sedangkan untuk  kontraktor yang memiliki modal kecil tentu saja mengalami hambatan yang sulit apabila dia tidak bisa memberikan surat jaminan.
Berdasarkan dari hal tersebut pemerintah memberikan kebijakan untuk memberikan alternatif lain kepada Penyedia Jasa dengan penggunaan Produk Surety Bond yang kewenangannya dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.
Tujuan pemerintah memberikan kewenangan perusahaan asuransi untuk menerbitkan Surety bond adalah   untuk   memperluas   jaminan   yang dapat digunakan oleh penyedia jasa dengan memberikan pilihan alternatif untuk pekerjaan pemborongan, sehingga para penyedia jasa mempunyai kesempatan untuk  menggunakan jaminan yang menurutnya lebih murah biayanya. Tujuan lain adalah untuk menciptakan pasar jaminan  yang  lebih  kompetitif  sehingga  tidak dimonopoli   oleh   pihak   perbankan   saja   dan mendorong   pemberian pelayanan yang lebih baik, serta memberi kesempatan kepada penyedia jasa yang mempunyai kemampuan teknis yang baik namun kekurangan modal kerja. Terakhir dengan menunjuk perusahaan asuransi sebagai pengelola Surety bond diharapkan insurance minded di kalangan penyedia jasa dan masyarakat akan semakin bertambah besar (J Tinggi Sianipar, 2000: 2).
Akan tetapi dalam pelaksanaan Surety bond masih menimbulkan suatu permasalahan dikarenakan lamanya dalam proses pencairan klaim  dan  akibat yang ditimbulkan, maka dari itu perlu adanya kajian yang lebih dalam mengenai permasalahan yang terdapat dalam pencairan klaim Surety bond .

## B.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian hukum  empiris  yang  besifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura Jalan Jingga No 34 A Baturambat, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, sedangkan sumber data yang digunakan adalah primer dan sumber data
skunder  yang  diperoleh  dari bahann hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

## C.   Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan bangunan kemungkinan untuk timbulnya suatu wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian sangat besar kemungkinannya. Dalam keadaan  demikian berlakulah ketentuan- ketentuan yang wajib dipenuhi yang timbul akibat wanprestasi, yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, pengganti kerugian atau pemenuhan (Sri Soedewi Masjhoen, 1982 : 82).
Munculnya wanprestasi sudah diawali dengan perikatan atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam wanprestasi seseorang yang dianggap melakukan wanprestasi dapat dikategorikan dalam empat hal berupa:
1.  Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2.  Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak  sebagaimana mestinya;
3.  Melakukan apa yang diperjajikan tetapi terlambat;
4.  Melakukan   sesuatu   yang   menurut perjanjian   tidak   boleh dilakukannya (Subekti, 1996: 45).
Salah satu bentuk akibat hukum yang ditim- bulkan apabila Principal melakukan Wanprestasi dalam perjanjian pemborongan bangunan adalah ganti kerugian   sebagai   akibat   dari   pemutusan kontrak yang   dilakukan   karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa. hal ini telah diatur di dalam Pasal 93 ayat (2) Pepres Nomor 4  tahun 2015  :
1.    Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2.   Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia Barang/Jasa;
3.   Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan
4.   Penyedia Barang/Jasa dimasukan dalam Daftar Hitam. Sehubungan dengan Point 1 dalam Pasal 93 ayat (2) mengenai Pencairan Jaminan Pelaksanaan penulis akan menjelaskan penyelesaian pencairan klaim akibat wanprestasinya Principal melalui kasus wanprestasi yang pernah dialami oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dalam Surety Bond.
1.   Permasalahan Pencairan Klaim Surety Bond yang dikeluarkan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Idonesia Cabang Madura

## Kasus Posisi:
CV Surya bersinar yang berkedudukan sebagai Penyedia Jasa dan salah satu peserta tender Pemborongan Bangunan berhasil memenangkan tender yang diselenggarakan oleh PKK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan untuk pembangunan sarana air minum  di  dua tempat  yaitu   di Desa ambat dan Desa tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur .
Berdasarkan kontrak kerja yang bernomorkan 050/82.25.22/432.301/ PKK/2015 Nilai kontrak yang ditentukan untuk pembagunan sarana air minum di desa ambat adalah sebesar Rp 269.285.000 (dua ratus enam puluh sembilan dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan nilai kontrak yang ditentukan untuk pembagunan air minum di desa tlanakan sebesar Rp 269.037.000 (dua ratus  enam  puluh sembilan tiga puluh tujuh ribu rupiah)  dengan  masing-masing  jangka waktu 70 hari sejak tanggal 15 Oktober 2015.  Dari  nilai  kontrak  untuk  desa  tlanakan sebesar  Rp  269.037.000  telah tertulis di dalam perjanjian pokoknya antara CV Surya bersinar selaku Principal dan PKK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan sebagai Obligee , bahwa yang dijaminkan dalam uang muka adalah sebesar 30 persen dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 80.711.100 (delapan puluh juta tujuh ratus sebelas ribu seratus rupiah) untuk pembangunan sarana air minum di desa tlanakan kecamatan tlanakan dengan tanggal terbit advance payment bond pada tanggal 27 Oktober 2015. Sedangkan untuk nilai kontrak desa ambat sebesar Rp 269.285.000 (dua ratus enam puluh sembilan dua ratus delapan puluh lima rupiah) dan total nilai jaminan  uang  mukanya  sebesar Rp  80.785.500  (delapan  puluh  tujuh  ratus delapan puluh lima ratus rupiah) untuk desa ambat kecamatan tlanakan.
Sesuai kesepakatan dari perjanjian pemborongan tersebut dalam kontrak peker- jaan pembangunan sarana air minum Desa Tlanakan dan Desa Ambat Kecamatan Tlanakan hanya diberi waktu selama 70   hari kalender untuk menyelesaiakan pembangunan berlaku saat perjanjian ditandatangani. namun
dalam pelaksanaanya CV Surya bersinar tidak melakukan prestasi kerja sebagaimana yang diprerjanjikan dengan PKK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Hal ini terlihat dari
Progress kerja CV Surya Bersinar   yang dinilai sangat lambat dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini terlihat dalam pekerjaannya tidak  ada  peningkatan  progress  kegiatan pengeboran,  pekerjaan fisik hanya mencapai kurang lebih 7% dari target progress 85% .
Dalam  kasus  pencairan  klaim Surety bond ini,  klaim  dapat  terjadi dikarenakan
Principal tidak memenuhi kewajiban  sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak yakni tidak sesuainya waktu pelaksanaan pekerjaan dengan prestasi yang dikerjakan oleh Principal, dengan kata Principal telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pembangunan air minum di Desa Tlanakan dan di Desa Ambat. Dalam hal terjadinya wanprestasi oleh
Principal lazimnya di dalam perjanjian pemborongan dapat dikatakan bahwa pemberi tugas atau Obligee terlebih dahulu memberikan teguran agar Principal atau pemborong memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan dalam jangka waktu yang telah diberikan. Jika setalah adanya teguran tersebut Principal tetap mengabaikan peringatan tersebut, maka Principal dianggap lalai dan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada si pemborong dapat dilangsungkan pemutusan kerja.
Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Pepres Nomor 4 Tahun 2015 PKK dapat memutuskan
Kontrak secara sepihak, apabila:
1)  Kebutuhan Barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
2)  Berdasarkan penelitian PKK, Penyedia Barang/Jasa  tidak akan  mempu menye- lesaikan keseluruhan pekerjaaan walaupun diberikan kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksnaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan
3)  Setelah  diberikan  kesempatan  menyele-
saikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan,
Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
4)   Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelaliannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
5)    Penyedia Barang/Jasa terbukti melaku- kan KKN, kecurangan, dan/atau pemal- suan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
6)   Pengaduan tentang penyimpangan prose- dur, dugaan KKn, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang.Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
Sehubungan dengan hal tersebut bahwa PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan atau yang  disebut Obligee telah memberikan surat teguran berdasarkan  surat  nomor 440.1/177.18L/432.301/2015 tanggal 17
November 2015 perihal surat teguran I, surat teguran II, dan surat teguran III tanggal  14 Desember 2015, akan tetapi dari ketiga surat teguran yang ditujukan kepada CV Surya Bersinar tetap tidak segera melakukan  langkah-langkan  percepatan untuk menyelesaikannya sesuai dengan point 3 Pasal 91 ayat (1), sehingga dari penilaian PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menilai bahwa Principal tidak akan mampu menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan dari sisa waktu kontrak yang akan berakhir . Dengan  demikian  upaya  terakhir  yang dilakukan oleh Obligee adalah dengan mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerja nomor 050.82.24.22/432.301/PPK/2015 tanggal 23 Desember 2015.
Dari prestasi pekerjaan Principal yang telah disebutkan, terlihat bahwa tidak adanya progres kemajuan akan pembangunan air minum yang dilakukan Principal sehingga PPK meminta pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak sepihak tersebut menyebutkan bahwa dalam pertimbangannya pihak Principal telah melanggar ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata dalam  kontrak Nomor 050/82.28.22/432.301/PPK/2015 Tanggal 15 Oktober 2015. dari pemutusan  kotrak kerja yang  diberikan  oleh Obligee kapada Principal maka timbulah akibat hukum antara Obligee dengan Surety Company , dimana Obligee memintakan tanggung jawab wanprestasi Principal kepada pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk menjaminkan tindakan dari Principal melalui pencairan klaim Surety bond .
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Agus Toni Selaku Underwiriting Surety Bond PT (Persero) Asuransi  Kredit
Indonesia Cabang  Madura  bahwa Surety bond yang diterbitkan oleh PT (Persero)
Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dalam pemberian ganti rugi kepada Obligee membayar hanya sebesar kerugian yang sungguh-sungguh  diderita Obligee . Maka dari itu total pengembalian  dalam  kasus wanprestasi  CV  Surya  bersinar besarnya Jaminan Uang Muka semula sebesar Rp 80.785.500 dikurangi prestasi pekerjaan yang telah mengerjakan 7% dari pekerjaan dinilai sebesar Rp 16.500.000 sehingga pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp 64.285.500 untuk Desa ambat, sedangkan untuk desa Tlanakan dari Nilai Jaminan Uang Muka sebesar 80.711.100  dikurangi  prestasi pekerjaan  9%  yakni  22.834.000  sehinggga pengembalian kepada Negara sebesar RP 57.877.100.
Hal ini berkaitan dengan prinsip dasar asuransi terutama prinsip indemnitas, bahwa asuransi hanya dapat mengganti kerugian sebesar  kerugian  yang  sebenar-benarnya diderita oleh Obligee tidak boleh Obligee mengalami keuntungan, untuk itu diperlukan suatu pembuktian terlebih dahulu atas berapa besar kerugian yang diderita Obligee , akibatnya proses klaimnya relatif lebih lama dari pada proses klaim yang jaminannya bersifat unconditional seperti Bank Garansi (Uyung, 2011 : 90). berbeda halnya dengan bank garansi yang bersifat tanpa syarat atau Unconditional pencairan jaminan dilakukan secara penuh dapat langsung dicairkan.
Permasalahan yang ditimbulkan dari pencairan klaim yang sifatnya conditional dalam Surety bond tidak sesuai dengan pengaturan akan pencairan klaim dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, Pasal 1 ayat (35) Pepres Nomor 4 tahun 2015 yang menyebutkan bahwa :
“Surat Jaminan yang selanjutnya disebut jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersayarat (Unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank umum/ Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia
Barang/jasa kepada PKK/Kelompok Kerja ULP untuk terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa”.
Berdasarkan Pasal diatas telah dijelaskan bahwa pengaturan seharusnya dalam pencairan klaim adalah unconditional dikarenakan untuk melindungi pihak Obligee apabila Principal wanprestasi dan tetap harus melanjutkan pekerjaanya. Sifat conditional memberikan artian bahwa dalam pencairan klaim diharuskan adanya perhitungan terlebih dahulu dan membuktikan adanya loss situation , sehingga dalam pencairan klaimnya dianggap terlalu lama dan memperhitungkan prestasi kerja yang telah dikerjakan dalam praktek pelaksanaanya PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura tetap melihat pada besarnya kerugian yang benar- benar di derita oleh Obligee dengan alasan mengikuti k esesuaian  penerapan prinsip asuransi karena Surety bond merupakan produk asuransi sehingga dalam penggantian klaimnya menggunakan Prinsip Indemnity. dengan demikian Pencairan klaim Surety
Bond PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dalam kasus CV surya bersinar dengan PPK Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan belum sesuai dengan pengaturan yang tertuang dalam Pepres No 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.  Permasalahan Subrogasi dalam Surety Bond melalui Recovery atas Pencairan Klaim yang dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi
Pada dasarnya pelaksanaan Subrogasi melalui recovery dalam pencairan klaim Surety bond diatur di dalam Pasal 1840 KUH Perdata yang mengatur Borgtoch pada umumnya dan tentu saja berlaku pada Surety bond karena mengingat bahwa Surety bond merupakan bentuk khusus dari Borgtocht . Akan tetapi jika melihat dari kedudukan Surety bond termasuk salah satu lingkup dari usaha asuransi umum dalam lini usaha Suretyship yang dimana hakikatnya
Suretyship adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan Principal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara Principal dan Obligee (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/Pmk.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship). Surety bond merupakan produk asuransi sehingga dalam prosesnya

## penyelenggaraanya harus mangacu pada
Prinsip-Prinsip Asuransi (J.T Sianipar, 2011 : 3).
Kemudian jika melihat kembali dari dasar hukum awal diterbitkannya Surety bond , Peraturan KMK RI No. 761/
KMK.013/1992 sebagai dasar kewenangan dari perusahaan-perusahan yang ditetapkan dapat menerbitkan Surety bond dalam pekerjaan-pekerjaan  pemborongan  ataupun perdagangan yang dibiayai oleh APBN dan KMK RI No. 108/KMK.01/1995 sebagai dasar wewenang penerbitan customs bond, tidak mengatur ataupun memberikan penjelasan  tentang  Prinsip-prinsip  yang dianut oleh lembaga penjaminan ataupun tata cara penerbitan penjaminan tersebut secara lengkap. Keputusan Menteri tersebut lebih mengingatkan dalam konsiderannya agar  Prinsip-prinsip  penerbitan  penjaminan Surety bond disesuaikan  dengan  Prinsip- prinsip  usaha perasuransian berdasarkan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 sebagaimana yang telah diubah   menjadi undang-undang  Nomor  40  tahun  2014 (http://www.hukumonline.com/berita/baca/ hol4016/isurety-bondi-dan-kepastian- hukum- penjaminan-di-indonesia-).
Apabila melihat Surety bond sebagai suatu produk asuransi berarti bahwa Surety bond tunduk  pada  ketentuan-ketentuan perasuransian. dalam hukum asuransi. akan tetapi di dalam pelaksanaan Surety bond , Prinsip-prinsip  asuransi  tidak  semuanya berkesesuaian dengan pelaksanaan pada Surety bond dikarenakan tidak adanya pengaturan  yang  spesifik  dan  jelas  dalam pengaturan Surety bond sehingga adanya perbedaan pengaturan dan pelaksanaanya. Hal ini terlihat dari praktek pelaksanaan recovery melalui hak Subrogasi pada Surety bond dalam penagihan recovery kepada Principal oleh PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura melaksanakan dengan sebagaimana ketentuan Pasal 1839 dan Pasal 1840
KUH Perdata. Pasal 1839 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Penanggung yang telah membayar dapat menuntut apa yang telah dibayarnya itu dari debitur utama, tanpa memperhatikan apakah penanggungan itu didakan dengan atau tanpa setahu debitur utama itu. Penuntutan kembali ini dapat dilaku- kan baik mengenai uang pokok maupun mengenai bunga serta biaya-biaya.
Mengenai biaya-biaya  tersebut, penang- gung  hanya  dapat menuntutnya kembali sekedar dalam waktu yang dianggap patut ia telah menyampaikan pemberiahuan kepada debitur utama tentang tuntutan- tuntutan yang ditujukan kepadanya. Penanggung juga berhak menunut penggantian biaya, kerugian dan bunga bila alas an itu memang ada.”
Pasal 1840 KUH Perdata menyatakan bahwa : “Penanggung yang telah membayar lunas utangnya, demi hukum, menggantikan kreditur dengan segala haknya terhadap debitur semula”
Berdasarkan Pasal diatas PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura sebagai Surety Company yang mengikatkan diri sebagai penjamin dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan mempunyai hak tagih kembali atas  pencairan klaim yang telah dibayarkan kepada Obligee atas  wanprestasi yang dilakukan oleh Principal. Sedangkan apabila dalam pengaturannya
Surety bond mengikuti Prinsip asuransi sudah seharusnya dalam pengaturan Subrogasi diatur di dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi sebagai berikut: “Penanggung yang telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungin merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga itu.
Prinsip Subrogasi di dalam Asuransi terkandung dalam ketentuan Pasal 284 KUHD tersebut pada intinya menentukan bahwa apabila tertanggung sudah mendapatkan penggantian atas dasar Prinsip Indemnitas, maka  si  tertanggung tidak berhak lagi memperoleh penggantian dari pihak lain, walaupun jelas ada pihak lain yang bertanggung jawab pula atas kerugian yang dideritanya. Penggantian dari pihak lain harus diserahkan pada penanggung yang telah memberikan ganti rugi yang dimaksud. (Abdul R Saliman, 2014:183).
Berdasarkan Pasal tersebut, hal ini tidak berkesesuaian dengan sifat dalam asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar ganti rugi sesuai dengan persyaratan-persyaratan  polis  tanpa  hak menuntut  kembali  kepada  pihak-  pihak  lain di dalam kontrak. Pertanggung jawaban dari Principal dilawankan dengan  pertanggung jawaban   dari   pihak  ketiga  terhadap siapa seorang penanggung dalam asuransi dapat menuntut berdasarkan hak subrogasi. Fungsi utama asuransi sebagai mekanisme risk transfer tidak terjadi karena Principal diharuskan untuk menandatangani SPKMGR atau yang disebut Indemnity Agreement yang isinya adalah bahwa Principal diharuskan menggantikan sejumlah nilai uang yang telah dibayarkan oleh Surety company kepada Obligee . Berdasaekan hal tersebut memberikan arti bahwa resiko yang telah dialihkan Principa l sebagai tertanggung ke Surety company sebagai penanggung beralih kembali kepada Principal . Dengan demikian tidak terjadi risk transfer yang seharusnya terjadi pada semua produk asuransi sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Subrogasi dalam Surety bond tidak sesuai dengan sifat pertanggungan atau asuransi yang mewajibkan penanggung untuk membayar ganti rugi sesuai dengan persyaratan-persyaratan  dalam  polis  tanpa hak  menuntut  kembali  kepada  pihak-pihak lain di dalam perjanjian. Maka dari itu dibutuhkan pengaturan Surety bond yang jelas agar tidak terjadi suatu permasalahan hukum.

## D. Simpulan
Dalam Pencairan klaim ditimbulkan akibat Principal yang wanprestasi pada perjanjian pemborongan bangunan salah satunya adalah pencairan klaim sebagai tanggung jawab dari PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia yang mengikatkan diri untuk menjamin pelaksanaan pemborongan bangunan. Dalam pencairan klaim yang diselesaikan oleh PT (Persero) Asuransi Kredit  Indonesia Cabang Madura tidak sesuai
dengan pengaturan pencairan klaim yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dikarenakan sifat pencairannya conditional hal ini diakibatkan Surety Bond yang dikeluarkan oleh Perusahaan  Asuransi  menggunakan  Prinsip- prinsip asuransi sehingga dalam pencairannya PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesiamelihat pada ganti rugi yang sebenernya yang tercermin di dalam prinsip  indemnitas.  kemudian  mengenai recovery sebagai hak tuntut dari PT (Persero) Asurasasi Kredit Indonesia Cabang Madura melalui Subrogasi pengaturan dan pelaksanaanya berbeda sehingga masih menimbulkan permasalahan hukum akibat belum adanya pengaturan spesifik mengenai Subrogasi.

## E.   Saran
Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran  sehubungan  dengan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :
1.    Pemerintah  perlu  untuk  membuat  undang- undang tersendiri yang mengatur mengenai Surety bond , atau paling tidak peraturan pelaksanaan terkait pengaturan Surety bond baik dari segi teknis maupun non teknis karena dengan terdapatnya suatu perturan perundang-undangan  yang  pasti  mengenai Surety bond , maka dalam hal pelaksanaan dari penerapannya sebagai suatu jaminan pemborongan bangunan, Surety bond mempunyai kedudukan yang jelas dan tidak terjadi permasalahan hukum.
2.   PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura dalam pencairan klaimnya hendaknya mengikuti pengaturan dalam Peraturan  Presiden  Nomor 4 Tahun 2015 yaitu bersifat Unconditional .

## F.   Persantunan
Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan  ucapan  terimakasih kepada: Seluruh  Staf PT (Persero)  Asuransi Kredit Indonesia Cabang  Madura khususnya untuk pak agus toni dan pak ardi yang telah berjasa dalam penyusun penulisan hukum ini.
Buku:
Abdul R Saliman.2014. Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus .Jakarta : Prenadamedia Group.
Emmy  Pangaribuan  Simanjuntak.1986. Bentuk  Jaminan ( Surety-Bond, Fidelity Bond ) dan Pertanggungan Kejahatan ( Crime Insurance ).Yogyakarta: Liberty.
J.Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan,.2003. Surety Bond Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi . Jakarta:CV Dharmaputra.
Sri Soedewi Masjcoen Sofwan. 2003. Hukum Jaminan di Indonesia Pokok- Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan . Yogyakarta : Liberty.
Subekti.2005. Hukum Perjanjian .Bandung : PT Intermasa.

## Artikel, Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Ariffudin.“Aspek Jaminan dalam Pemborongan Bangunan”. Jurnal Hukum UGM .1999.Yogyakarta.Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Asrul Sani. “Tinjauan Hukum mengenai Praktek Pemberian Jaminan Pribadi dan Jaminan Perusahaan”. Jurnal Hukum dan Pembangunan. 1993 . Edisi Oktober Nomor  5 Vol XXIII.
Beni  Surya.“Eksistensi  Surety  Bond  dalam  Lembaga  Jaminan Asuransi  di Indonesia. Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Zulkifli Yusuf, “Penerbitan Surety Bond Asuransi (Antara Teori Dan Praktek ),”Jurnal Hukum Bisnis. 2003. Volume 22 No 2.Fakultas Hukum Universtas Indonesia.

## Tesis
Uyung Adhita. 2011. “Surety Bond sebagai Alternatif Jaminan dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia”. Tesis : Jakarta, Program Pascasarjana UI.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peransuransian.
Peraturan  Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 124/PMK.010/2008  tentang  Penyelenggaraan Lini  Usaha  Asuransi  Kredit dan Suretyship.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor :271 /KMK.011/1980 tentang pemberian ijin bagi Lembaga Keuangan berbentuk Bank ataupun Lembaga Keuangan non Bank.

## Dokumen Resmi
Dokumen Internal PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia.

## Internet
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol4016/isurety-bondi-dan-  kepastian-hukum-penjaminan-di- indonesia