Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah (Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)

## Pradana Boy ZTF

## Abstraks
Moderasi keagamaan merupakan sebuah wacana dan gerakan baru dalam konteks keberagamaan di Indonesia. Tidak semua pihak menyambut gerakan ini dengan positif. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang merespon positif gerakan ini. Artikel ini hendak menunjukkan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam moderat dalam hal sistem pemikiran dan gerakannya. Untuk membuktikan hal tersebut, artikel ini menganalisis salah satu produk pemikiran Majelis Tarjih yang dikeluarkan pada Musyawarah Nasional Tarjih tahun 2020. Produk pemikiran itu bernama “Risalah Akhlak Islam Filosofis.” Dengan menggunakan kerangka teori moderasi, analisis atas dokumen tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah melakukan moderasi dalam dua konteks, yaitu tataran teoretis dan praktis.
Kata kunci:  Muhammadiyah, Majelis Tarjih, Risalah akhlak Islami filosofis, Moderasi, Pemikiran Fikih.

## Pendahuluan
Muhammadiyah adalah gerakan pembaruan Islam di Indonesia. Dikenal luas dengan orientasi moderatnya, Muhammadiyah akhir-akhir ini kerap dipandang sebagai sarang salafisme dan radikalisme. Penelaahan mendalam terhadap doktrin Muhammadiyah akan menunjukkan bahwa sebenarnya Muhammadiyah adalah gerakan Islam moderat yang tak tertandingi, yang menerapkan prinsip- prinsip moderasi dalam semua sistem pemikiran dan aktivitas sosialnya. Di tengah gelombang baru moderasi Islam di Indonesia, adalah penting dan relevan untuk menunjukkan aspek-aspek moderat dalam pemikiran Muhammadiyah melalui analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis”, sebuah dokumen yang dihasilkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah pada Musyawarah Nasional

## Pradana Boy ZTF
(Munas) ke-31 tahun 2020. Risalah ini secara komprehensif membahas konsep dan praktik akhlak (etika) dalam konteks Muhammadiyah.
Menanggapi wacana moderasi beragama, secara umum muncul dua pandangan utama. Di satu sisi, terdapat pandangan positif dan bernada mendukung. 64 Jenis pandangan ini antara lain berpandapangan bahwa moderasi adalah keniscayaan dalam situasi di mana konservatisme dan ekstremisme agama menunjukkan tren yang meningkat; dan keragaman masyarakat Indonesia menjadi lebih kompleks karena penyebaran dan pergerakan orang yang cepat. Meskipun pluralitas telah menjadi ciri intrinsik Indonesia sejak awal kelahirannya sebagai sebuah negara, tanggapan umat Islam terhadap keragaman bersifat non-monolitik. Akibatnya, sikap yang bervariasi dalam menghadapi keragaman adalah hal biasa. Di antara ragam pandangan itu, terdapat posisi ekstrim yang melihat keragaman sebagai ancaman. Dalam situasi seperti itu, moderasi diyakini sebagai media untuk menyelesaikan aneka persoalan yang berkembang.
Sebaliknya, pandangan resisten dan negatif juga dapat diidentifikasi, di sisi lain. Seperti halnya wacana keagamaan Islam lainnya di Indonesia yang telah berkembang pada periode-periode sebelumnya seperti pluralisme dan multikulturalisme, gelombang perlawanan terhadap gerakan moderasi beragama tidaklah mengherankan. Bagi sebagian kelompok, moderasi sering dianggap sebagai upaya untuk melemahkan identitas Muslim di sebuah dunia di mana terjadi perubahan yang cepat dan belum pernah terjadi sebelumnya. Pandangan semacam ini juga berpendapat, misalnya, bahwa dalam menjalankan agama, moderasi hanya akan menjauhkan umat Islam dari agamanya, dan bahwa ia pada dasarnya adalah produk barat dan yang pada akhirnya akan membawa umat Islam pada kemunduran bahkan kehancuran alam semesta. 65
Berangkat dari dua pandangan yang berbeda tersebut, artikel ini mengikuti keyakinan bahwa moderasi beragama merupakan agenda mendesak untuk membawa Islam (di Indonesia) ke sifat moderatnya dan mengakhiri ketegangan komunal yang seringkali dimotivasi oleh agama. Berangkat dari keyakinan tersebut, artikel ini akan menganalisis “Risalah Etika Filsafat Islam” sebagai studi kasus. Ada dua tujuan yang hendak dicapai, yakni: mengungkapkan urgensi moderasi dalam kurun waktu ini, dan sekaligus membuktikan bahwa sebagai
64  Lihat misalnya, Kementrian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019); Maimun and Muhammad Kosim, Moderasi Islam di
Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2019); Muhamad Qustulani, et. al, Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax (Tangerang: PSP Nusantara, 2019).
65 Alam Semesta akan Hancur karena Moderasi Islam Produksi Barat - Muslimah News , diakses pada 0 June 2021.

## Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah
(Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)
gerakan pembaruan Islam, Muhammadiyah telah lama mempraktekkan prinsip moderasi melalui gerakannya, tak terkecuali dalam pemikiran hukum Islam. Untuk mencapai kesimpulan seperti itu, artikel ini akan disusun dalam bagian- bagian sebagai berikut. Pada bagian pertama, saya akan membahas prinsip- prinsip umum moderasi dalam Islam, baik dalam konteks umum maupun dalam manifestasinya di Indonesia. Selanjutnya tulisan ini akan membahas tentang hakikat dan ciri-ciri hukum Islam dalam pemikiran Muhammadiyah. Pembahasan tentang anatomi pemikiran hukum Islam Muhammadiyah menjadi penting sebelum ditarik kontekstualisasi ke dalam wacana moderasi kehidupan beragama dalam konteks Islam. Pada bagian berikut akan disajikan “Risalah Akhlak Islam Filosofis” dan akan disimpulkan garis hubungan dan/ atau relevansinya dengan agenda moderasi keagamaan di Indonesia.

## Moderasi Keagamaan: Konsep, Relevansi dan Urgensi
Pada 4 Februari 2019, Yang Mulia Paus Fransiskus dan Imam Besar al-Azhar Ahamad al-Tayyib bertemu di Abu Dhabi. Pertemuan kedua pemuka agama ini kemudian menghasilkan penandatanganan dokumen yang disebut dengan Abu Dhabi Document on “Human Fraternity for World Peace and Living Together” atau Dokumen Abu Dhabi tentang “Persaudaraan Manusia untuk Perdamaian Dunia dan Hidup Bersama.” Di antara poin-poin yang diangkat dokumen tersebut adalah,
History shows that religious extremism, national extremism and also intolerance have produced in the world, be it in the East or West, what might be referred to as signs of a “third world war being fought piecemeal”. In several parts of the world and in many tragic circumstances these signs have begun to be painfully apparent, as in those situations where the precise number of victims, widows and orphans is unknown. We see, in addition, other regions preparing to become theatres of new conflicts, with outbreaks of tension and a build-up of arms and ammunition, and all this in a global context overshadowed by uncertainty, disillusionment, fear of the future, and controlled by narrow-minded economic interests. 66
Sejarah menunjukkan bahwa ekstremisme agama, ekstremisme nasional dan juga intoleransi telah menghasilkan di dunia, baik di Timur atau Barat, apa yang mungkin disebut sebagai tanda-tanda “perang dunia ketiga yang diperjuangkan sedikit demi sedikit”. Di beberapa bagian dunia dan dalam banyak keadaan tragis, tanda-tanda ini mulai terlihat dengan menyakitkan, seperti dalam situasi di mana
66  Document on “Human Fraternity for World Peace and Living Together” signed by His Holiness Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar Ahamad al-Tayyib (Abu Dhabi, 4 February 2019)
(vatican.va). Diakses pada 20 Juni 2021.

## Pradana Boy ZTF
jumlah pasti korban, janda dan yatim piatu tidak diketahui. Selain itu, kita melihat daerah-daerah lain bersiap menjadi teater konflik baru, dengan pecahnya ketegangan dan penumpukan senjata dan amunisi, dan semua ini dalam konteks global dibayangi oleh ketidakpastian, kekecewaan, ketakutan akan masa depan, dan pengendalian diri. oleh kepentingan ekonomi yang sempit.
Meskipun dokumen ini tidak secara eksplisit menyebutkan istilah “moderasi”, pengakuannya akan bahaya ekstremisme dan intoleransi serta konsekuensi yang ditimbulkannya bagi masa depan umat manusia adalah seruan yang berani agar umat manusia meninggalkan ekstremisme dan intoleransi, dan memulai jalan menuju moderasi. Ini juga membuktikan bahwa seruan moderasi sebenarnya adalah seruan kemanusiaan yang menjangkau dan bergema di setiap sudut dunia. Jadi, seruan moderasi tidak hanya terbatas dan eksklusif untuk agama dan orang tertentu. Dalam konteks ini, sebagai agama kemanusiaan, Islam tidak hanya menyerukan pencarian jalan menuju moderasi, tetapi secara intrinsik telah mengandung dan mempromosikan doktrin moderasi sejak awal.
Dengan latar belakang seperti itu, sebagai agenda eksplisit, bisa jadi moderasi adalah hal baru. Namun, sesungguhnya moderasi adalah prinsip fundamental dan esensial dalam Islam, yang dikenal sebagai wasathiyah. Meskipun demikian, banyak Muslim yang mungkin tidak menyadari arti penting dari doktrin tersebut. Hashim Kamali dengan tepat menggambarkan situasi ini, “moderation is an important but somewhat neglected aspect of Islamic teachings, ” 67 bahwa moderasi adalah aspek penting tetapi agak diabaikan dari ajaran Islam. Dalam teks-teks agama Islam, baik al-Qur’an maupun Sunnah, ajaran tentang posisi moderat sangat ditekankan. Quraish Shihab, seorang mufassir terkemuka di Indonesia, mengidentifikasi beberapa dasar dan prinsip Qur’ani untuk moderasi ( wasathiyah ). Dalam semua turunannya, istilah wasathiyah disebutkan beberapa kali dalam al-Qur’an, seperti dalam Surat al-Baqarah ayat 143 yang menyebutkan: “Dan kami telah menjadikan kamu sebagai umat yang pertengahan”;
Surat al-Ma’idah ayat 89; Surat al-Qalam ayat 28; dan Surat al-Adiyat ayat 4-5. Selain itu, sunnah sebagai sumber kedua ajaran Islam, juga mendorong moderasi dalam banyak hal. Misalnya, sebuah hadits menginformasikan bahwa: “Sebaik-baik urusan adalah yang paling moderat di antara mereka.” 68
Ibnu Jarir al-Thabari sebagaimana dikutip Shihab mengartikan wasathiyah sebagai kualitas terbaik atau tertinggi. Namun, dalam konteks ayat-ayat al-
67  Hashim Kamali, The Path of Moderation in Islam: The Qur’ãnic Principle of Wasaṭiyyah (Oxford: Oxford University Press, 2015).
68  Qurish Shihab, Wasathiyyah: Wawasan tentang Moderasi Beragama (Jakarta: Lentera Hati, 2019), h.
7.

## Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah
(Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)
Qur’an yang menyebutkan “wa kadzalika jaalnakum ummatan wasathan” yang dikutip di atas, al-Thabari mengartikannya sebagai posisi tengah, yang juga berarti posisi di antara dua ujung yang ekstrim. 69 Tafsir atas kata washatiyah juga berasal dari al-Razi. Dalam pandangannya, wasathiyah dalam Surat al-Baqarah ayat 143 mengandung empat makna, yaitu: adil, terbaik, paling menonjol, dan moderat dalam arti menghindari ekstremisme dan berlebihan. 70 Senada dengan pandangan ini, Hashim Kamali berpendapat bahwa ummatan wasathan mengandung arti “komunitas terbaik yang telah diciptakan Tuhan.” Dasar dari pelabelan ini kepada Muslim adalah “their dedication to the promotion of good and prevention of evil, its commitment to building the earth, and implementation of justice therein” 71 (dedikasi mereka untuk mempromosikan kebaikan dan pencegahan kejahatan, komitmennya untuk membangun bumi, dan penerapan keadilan di dalamnya).
Ali Muhammad Muhammad al-Shalaby, 72 mendefinisikan wasathan sebagai keadilan (‘ adl ) dan alternatif ( khiyar ). Shalaby lebih jauh mengelaborasi konsep wasathiyah dengan menghadirkan perbandingan hukum Islam dengan Yahudi dan Kristen. Manifestasi moderasi dalam hukum Islam, menurut Shalaby, adalah menghindari kesulitan ekstrim dalam menjalankan agama seperti halnya Yahudi; dan kemudahan ekstrim agama seperti yang dilakukan oleh orang Kristen. 73 Senada dengan itu, Yusuf Qardhawi, seorang ahli hukum Islam terkemuka, merumuskan wasathiyah sebagai tawazun (seimbang) dan i’tidal (lurus). Selanjutnya, dengan seimbang dan lurus, Qardhawi mengartikannya sebagai posisi tengah di antara dua ujung yang konfrontatif (al-tawasuth wa al- ta’adul baina al-tharfaini mutaqabalaini). 74 Dengan menggunakan rumusan ini, Qardhawi mencontohkan posisi tengah Islam yang harus berdiri, yang ia pandang sebagai antara dua ekstrem, seperti: antara ketuhanan dan kemanusiaan, antara individualisme dan komunalisme, antara sakral dan profan, atau antara rasionalisme murni dan tekstualisme murni. 75
Karena moderasi adalah bagian dari doktrin Islam, itu sebenarnya telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam dari waktu ke waktu.
69 Shihab, Wasathiyyah, h. 7.
70 Shihab, Wasathiyyah, h. 10-13.
71  Hashim Kamali, The Path of Moderation in Islam, h. 9.
72  Ali Muhammad Muhammad al-Shalaby, Al-Wasathiyyah fi al-Qur’an al-Karim (Imarah dan Kairo,
Maktabah Shahabah dan Maktabah al-Tabiin, 2001), h. 19.
73 Shalaby, Al-Wasathiyyah fi al-Qur’an al-Karim, h. 19
74  Yusuf al-Qardhawi, Fiqh al-Wasathiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid, (Cairo: Markaz al-Qardhawi li al-Wasathiyyah wa al-tajdid, 2009), h. 23.
75  Qardhawi, Fiqh al-Wasathiyyah, h. 23.

## Pradana Boy ZTF
Namun, sebagai sebuah gerakan dan agenda, apalagi dalam arti formal, moderasi belakangan ini menemukan relevansi kontekstualnya pada tingkat yang berbeda. Hal ini sebagian disebabkan oleh pengabaian ajaran moderasi oleh Sebagian umat Islam seperti yang diidentifikasi Kamali di atas, dan pengabaian ini telah memicu munculnya kesadaran baru di antara para sarjana dan pemimpin Muslim. Penting juga untuk dicatat bahwa karena urgensi moderasi, semakin banyak cendekiawan dan pemimpin Muslim berbicara tentang masalah ini. Dalam dunia yang telah mengglobal ini, interaksi manusia menjadi lebih mudah dan intens sehingga akan membawa konsekuensi pertukaran (setidaknya dalam hal ide dan budaya) di antara orang-orang. Secara alami, ini akan mengarahkan orang untuk mengekspos perbedaan. Dalam konteks seperti itu, Hashim Kamali menyatakan bahwa “the need for wasathiyyah has acquired renewed significance in the pluralist societies of our time” (kebutuhan akan wasathiyyah telah memperoleh signifikansi baru dalam masyarakat pluralis di zaman kita).
Dalam konteks Indonesia, moderasi bahkan telah menjadi bagian dari agenda pemerintah, dan didukung oleh kalangan Muslim moderat baik individu maupun kelompok atau organisasi dan lembaga. Pada tahun 2018, Din Syamsuddin, pada saat itu menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Agama dan Peradaban, memprakarsai dan menciptakan istilah wasathiyyat Islam sebagai bagian dari kampanye moderasi. Upaya ini kemudian juga diikuti dengan program sistematis Kementerian Agama Republik Indonesia untuk kampanye moderasi Islam atau beragama. 76
Meskipun latar belakang di balik kampanye moderasi telah sedikit diungkapkan sebelumnya, pertanyaan mendasar tentang “mengapa moderasi itu mendesak?” dalam konteks Indonesia tetap penting untuk diangkat. Lukman Hakim, mantan Menteri Agama (2014-2019) mengidentifikasi tiga faktor penting yang menjadikan moderasi sebagai agenda mendesak, yaitu: a) faktor yang berkaitan dengan misi agama sebagai pembawa kedamaian bagi umat manusia; b) keragaman umat manusia dalam segala aspek kehidupannya seperti identitas, kebangsaan, agama, suku, atau orientasi dan pandangan hidup; dan c) dalam konteks keindonesiaan, berkaitan dengan gagasan dan upaya mempertahankan Indonesia sebagai bangsa dengan tingkat keragaman dan kemajemukan yang tinggi. 77
76 RI invites 50 ulemas to promote tolerant Islam - National - The Jakarta Post , diakses pada 20 Juni 2021.
77  Kementerian Agama Republik Indonesia, Moderasi Beragama (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), h.8-10.

## Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah
(Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)
Sebagai bagian dari upaya ini, Kementerian Agama Republik Indonesia menerbitkan buku tentang moderasi beragama yang menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia melihat pentingnya moderasi dalam kehidupan beragama. Upaya ini menetapkan konsep dasar dan pemahaman tentang moderasi beragama dalam konteks Indonesia. Moderasi beragama, menurut Kementerian Agama, harus dipahami sebagai norma agama untuk menyeimbangkan antara menjalankan agama sendiri dan menghormati keyakinan lain. Keseimbangan atau jalan tengah dalam pengamalan agama akan mengantarkan umat pada sikap yang berlebihan, ekstrim, fanatik, dan revolusioner. Kementerian Agama juga berpandangan bahwa moderasi merupakan solusi dari hadirnya sikap ekstrem dalam beragama, yakni kutub ultra-konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi, dan ekstrem liberal atau ekstrem kiri di sisi lain. 78 Lebih tepatnya unsur moderasi adalah: a) memahami realitas, b) memahami prioritas, c) menghindari fanatisme berlebihan, d) menghindari kesulitan dalam menjalankan ajaran agama; dan e) pemahaman teks agama yang komprehensif. 79 Senada dengan rumusan ini, Din Syamsuddin, merinci unsur moderasi dalam kata kunci penting, yaitu: i’tidal (tegas dan lurus), tawazun (keseimbangan), tasamuh (toleran), syura (demokratis, non-individualistik), ishlah (pembaruan), qudwah (pelopor dan perintis) dan muwathanah (kewarganegaraan). 80

## Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah
Sebagai gerakan pembaruan Islam, aspek paling mendasar dalam pemikiran Muhammadiyah adalah keseimbangan antara pemurnian atau purifikasi dan penyesuaian dengan zaman atau dinamisasi. Konteks pertama merujuk pada fakta bahwa lahirnya Muhammadiyah pada awal abad ke-20 dilatarbelakangi oleh cita-cita kuat Kiai Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, untuk memurnikan ajaran Islam, khususnya di Jawa, dari unsur-unsur tradisi lokal yang dinilai bertentangan dengan akidah Islam. Lebih lanjut, manifestasi pemurnian aqidah oleh Muhammadiyah ini lalu diwujudkan dalam ranah ritual. Sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam bahwa dalam ritual ( ibadah ) status hukum dasar dari segala sesuatu adalah dilarang kecuali ada perintah eksplisit dalam al-Qur’an dan Sunnah; Muhammadiyah mengikuti jalan pemurnian dalam ibadah (ritual). Sebaliknya, dalam hal hubungan sosial ( muamalah ), Muhammadiyah menganut prinsip terbuka dan progresif bahwa
78 Moderasi Beragama , h. 18.
79 Moderasi Beragama , h. 44-63.
80  Tujuh Aspek Islam Wasathiyah - Cahaya Islam Berkemajuan (muhammadiyah.or.id), diakses pada 21 Juni 2021.

## Pradana Boy ZTF
segala sesuatu pada dasarnya dibolehkan, kecuali yang secara tegas dilarang oleh teks-teks agama. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa purifikasi adalah paradigma yang dianut Muhammadiyah dalam ibadah, sementara dinamisasi adalah jalan yang ditempuh Muhammadiyah dalam menangani masalah- masalah sosial ( muamalah ).
Hakikat Muhammadiyah sebagai gerakan reformasi ini, terlihat jelas dari penjelasan Syamsul Anwar Ketua Majelis Tarjih Pengurus Pusat Muhammadiyah. Menurutnya, dalam melaksanakan pembaruan ( tajdid ), Muhammadiyah secara umum mengklasifikasikannya ke dalam dua konteks, yaitu pembaruan di bidang akidah dan ritual dan pembaruan di bidang kehidupan sosial. Di alam sebelumnya, Muhammadiyah memilih mengikuti keteladanan Nabi Muhammad yang diajarkan melalui al-Qur’an dan Sunnah. Dalam konteks Muhammadiyah, sunnah yang diterima sebagai dasar pelaksanaan ibadah disebut sunnah maqbulah , yang secara harfiah berarti tradisi kenabian yang dapat diterima. Langkah ini dikenal dengan pemurnian, sedangkan reformasi di bidang kehidupan sosial ( muamalah ), lebih fleksibel dalam hal metodologi dan lebih luas dalam hal cakupan. Tak heran, Anwar kemudian berpandangan bahwa Muhammadiyah pada awalnya lebih banyak dikenal sebagai gerakan pembaruan dalam kehidupan sosial. 81
Dalam menjalankan agenda reformasinya, Muhammadiyah berdiri di atas prinsip pembolehan menggunakan akal dalam memcahakan persoalan- persoalan agama. Prinsip ini sesuai dengan sikapnya yang menolak ditutupnya pintu ijtihad. Mukti Ali, mantan Menteri Agama pada masa pemerintahan Suharto, memandang bahwa sebagai gerakan reformasi, Muhammadiyah selalu berupaya secara berkesinambungan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan beragama, dengan mengacu pada al-Qur’an dan Sunnah. 82
Poin ini menggarisbawahi hubungan dialektis antara teks dan realitas dalam sistem pemikiran Muhammadiyah. Saad Ibrahim, seorang ahli hukum Islam terkemuka dari Muhammadiyah, memperkuat hal ini. Ia berpendapat bahwa fiqh harus progresif dengan melampaui makna tekstual, karena pendekatan tekstual belaka dalam berurusan dengan teks dapat mengakibatkan kegagalan hukum Islam dalam mengakomodasi perubahan. 83
81  “Prof Syamsul Anwar: Fiqih Muhammadiyah Seperti Fiqih Pada Umumnya”, Prof Syamsul Anwar: Fiqih Muhammadiyah Seperti Fiqih Pada Umumnya | Suara Muhammadiyah. Diakses pada on 20 Juni 2021.
82  Mukti Ali, Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Muhammad Iqbal (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2000), h. 60-61.
83  Saad Ibrahim, Fiqh Islamy: Kajian terhadap Masalah-masalah Kontemporer (Surabaya: Hikmah Press, 2017), h. 8.

## Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah
(Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)
Dalam upaya menjaga relevansi syariat Islam dengan realitas empiris kehidupan sosial, Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga khusus yang bertanggung jawab atas masalah ini yang disebut Majelis Tarjih. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi tersebut, Majelis Tarjih menetapkan suatu metode khusus dalam istinbath hukum Islam yang disebut dengan Manhaj Tarjih (Metodologi Tarjih). Syamsul Anwar menyatakan bahwa sebagai kegiatan intelektual, Manhaj Tarjih adalah untuk mengatur dan menanggapi setiap masalah dari sudut pandang hukum Islam. Oleh karena itu, agar Majelis Tarjih dapat mengemban tugas-tugas tersebut, Majelis ini tidak hanya mendasarkan fungsinya pada prosedur teknis hukum Islam semata, tetapi juga mendasarkan pada wawasan pemahaman agama yang lebih luas yang telah menjadi ciri khas gerakan Muhammadiyah, yaitu: a) wawasan keagamaan, b) wawasan tajdid reformasi dalam beragama, c) wawasan dan pemahaman dan kesadaran tentang toleransi, d) keterbukaan, dan e) pendekatan non-fanatik, dalam arti Muhammadiyah tidak mengikuti secara fanatik mazhab tertentu dengan mengorbankan pandangan atau madzhab lain. 84
Mempertimbangkan ranah utama fungsi Majelis Tarjih, dapat dikatakan bahwa majelis ini sebagian besar berkaitan dengan fiqh, yang secara longgar dapat diartikan sebagai hukum atau yurisprudensi Islam. Namun, perlu dicatat bahwa istilah “fiqh” dalam bahasa Arab tidak bisa hanya diterjemahkan sebagai “yurisprudensi Islam”, karena istilah ini mengandung makna yang jauh lebih kompleks daripada sekadar yurisprudensi Islam. Untuk memahami gagasan seperti itu, saya yakin bahwa pemahaman tentang sifat evolusioner dari makna fiqh tidak dapat dihindari.
Saya mengajukan satu pandangan tentang empat fase evolusi dalam pemaknaan fiqih dari masa ke masa. Fase pertama berlangsung dalam konteks periode Arab pra-Islam. Pada periode itu, istilah fiqh telah digunakan oleh masyarakat Arab, tetapi konotasinya tidak terbatas pada hukum Islam atau fikih Islam seperti yang dipahami sekarang. Secara lebih luas, itu digunakan untuk merujuk pada setiap cabang pengetahuan yang dikembangkan pada saat itu. Orang Arab dikenal dengan kefasihannya dalam karya sastra, 85 meskipun pada saat itu karya-karya tersebut tidak diungkapkan dalam bentuk tulisan. Selain sastra, masyarakat Arab pra-Islam juga mengembangkan ilmu seperti astronomi dan pertanian. Dalam konteks ini, fiqh merujuk pada cabang ilmu apa saja dan faqih (orang
84  Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018), h. 11-19.
85  Muhammad Abduh and Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Qur’an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011), h. 13.

## Pradana Boy ZTF
yang menjadi pelaku bagi fiqh ) juga merujuk pada siapa pun yang ahli dalam aneka ragam ilmu pengetahuan dan bukan ilmu agama apalagi hukum Islam.
Fase kedua terjadi pada masa awal Islam. Dalam fase ini, makna fiqh berubah. Maknanya dipersempit dari “pemahaman tentang pengetahuan apa pun” menjadi pemahaman “pengetahuan apa pun tentang Islam.” Klaim ini didasarkan pada sebuah hadits yang bercerita bahwa Nabi Muhammad berdoa kepada Allah agar Dia memberi Ibn Abbas, salah satu sahabat Nabi, pemahaman yang menyeluruh tentang agama. Dalam kalimat bahasa Arab, Nabi Muhammad bersabda: “Allahumma faqqihhu fi al-din.” Istilah fiqh yang berasal dari kata kerja (fiil) faqiha mengandung makna pengertian dan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh. Mengikuti logika ini, faqih (tunggal) atau fuqaha (jamak) adalah mereka yang mampu memahami setiap cabang ilmu agama Islam. Dalam hal ini, Ahmad Mustafa al-Zarqa’ menulis bahwa fiqh mundlu al-ashri al-nabawwiy fi haditsi Rasulillah ala ma’naa al-fahmu al-muta’ammaqu liqawaid al-din al-Islamiy wa nidhamuhu wa maqashiduhu al-ammah (sejak zaman Nabi Muhammad, dalam hadits, fiqh bermakna pemahaman yang mendalam terhadap dasar-dasar agama Islam dan aturan-aturannya serta tujuan umum dari agama Islam. 86
Setelah Nabi wafat dan wilayah Islam semakin meluas, tidak hanya pemerintahan Islam yang berkembang secara signifikan, tetapi pusat-pusat keilmuan juga tumbuh dan berkembang. Dengan sendirinya, kenyataan itu diiringi dengan lahir dan berkembangnya cabang-cabang ilmu keagamaan. Periode ini merupakan fase ketiga dari transformasi makna fiqh . Sejak periode ini, makna fiqh yang lebih teknis dan sempit mulai diperkenalkan. Para ahli hukum Islam biasanya mendefinisikan fiqh sebagai hukum praktis yang berkaitan dengan ritual dan perbuatan manusia. Yusuf al-Qardhawi, misalnya, merumuskan fiqh sebagai al- ilmu al-muta’allaqu bi al-istinbathi al-ahkami al-shar’iyyati al-amaliyati min adillatiha al-tafsiliyyah 87 (ilmu tentang hukum syariat yang berkaitan dengan ritual) dan perilaku manusia yang diturunkan dari dasar tekstual yang terperinci). Demikian pula Ahmad Mustafa al-Zarqa’ mendefinisikan fiqh sebagai al-ilmu bi al-ahkami al-syar’iyyati al-amaliyyati mustamidan min adillatiha al-tafsiliyyah (ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syari’ah tentang perbuatan yang disandarkan pada dalil-dalil yang terinci). 88
Makna fiqh pada fase ini merupakan periode yang paling lama, karena makna fiqh inilah yang digunakan hingga saat ini. Namun demikian, sementara makna
86  Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Fiqh al-Islamiy wa Madarisuhu (Damascus: Dar al-Qalam, 1995), h. 9.
87  Yusuf al-Qardhawi, Madkhal li Dirasati Shari’ah al-Islamiyyah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993), h. 21.
88  Mustafa Ahmad al-Zarqa, al-Fiqh al-Islamiy wa Madarisuhu (Damascus: Dar al-Qalam, 1995), h. 10.

## Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah
(Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)
ini masih dipertahankan dan merupakan definisi yang paling dapat diterima, tidak bisa dimungkiri adanya pemahaman baru atas istilah ini. Saya menyebut tren ini sebagai fase keempat dari transformasi makna fiqh . Menariknya, fase ini menyerupai fase kedua dalam beberapa hal, tetapi dengan sentuhan dan dimensi yang lebih kontemporer. Kemiripannya adalah bahwa di era kontemporer, fiqh sekali lagi mengacu pada wilayah pemikiran Islam yang lebih luas, sehingga digunakan untuk menggambarkan setiap rumusan konseptual yang terkait dengan Islam, utamanya adalah perspektif al-Qur’an dan Sunnah atas segala persoalan. Karena itulah, belakangan ini banyak istilah yang dikaitkan dengan fiqh, namun tidak serta merta mengandung rumusan hukum. Akan tetapi, fiqh di sini lebih mendekati makna “dalam perspektif Islam” atau “kerangka etika Islam”. Istilah seperti “fiqih lingkungan”, misalnya, berarti bagaimana Islam melihat masalah lingkungan dari sudut pandang yang lebih luas dan komprehensif dan tidak terbatas pada perspektif hukum Islam. Situasi yang sama juga terjadi pada “fiqih air”, “fiqih pengelolaan agraria dan tanah”, “fiqih disabilitas” dan fiqih-fiqih lainnya tentang isu-isu kontemporer.
Serupa dengan pemikiran saya tentang empat fase makna fiqh ini adalah pemikiran Jan-Michel Otto, seorang pengkaji hukum Islam dari Belanda, tentang empat manifestasi syari’ah sepanjang zaman. Dalam pandangan Otto, untuk memahami syari’ah secara tepat, konteks syari’ah dari waktu ke waktu harus dipahami terlebih dahulu. Dia kemudian mengidentifikasi empat manifestasi atau tipe syari’ah, yakni syari’ah abstrak ilahi (divine abstract shari’a), syari’ah klasik (classical shari’a) ; syari’ah yang mengalami transformasi historis (historically transfer shari’a) , dan syari’ah kontemporer (contemporary shari’a). 89 Dari empat konsep ini, yang paling relevan antara konsep saya dan Otto adalah fase empat atau fase syari’ah kontemporer. Tentang syari’at kontemporer, Otto menawarkan sebuah penjelasan, “the whole of principles, rules, cases, and interpretations that are actually in use at present throughout the Muslim world. Contemporary sharia has become a vast, fragmented, and dispersed mass” 90 (keseluruhan prinsip, aturan, kasus, dan interpretasi yang benar-benar digunakan saat ini di seluruh dunia Muslim. Syariah kontemporer telah menjadi massa yang luas, terfragmentasi, dan tersebar). Jelaslah bahwa pemahaman Otto tentang syariat kontemporer mengacu pada bagaimana hukum Islam dipahami dan diimplementasikan pada masa kontemporer sebagai sebuah etika. Dengan kata lain, saya akan menyebutnya sebagai syari’ah atau hukum Islam atau fiqh sebagai perspektif atau kerangka etika.
89  Jan Michiel Otto, Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of twelve Muslim Countries in Past and Present (Leiden: Leiden University Press, 2017), h. 25.
90 Otto, Sharia Incorporated , h. 5.

## Pradana Boy ZTF
Dalam konteks ini, Risalah Akhlak Islam Filosofis yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah termasuk dalam kategori keempat ini. Risalah ini tidak secara eksplisit memuat rumusan hukum Islam atau fiqh dalam pengertian tradisionalnya. Namun, fakta bahwa Majelis Tarjih membahas topik ini dengan jelas mengungkapkan dua fakta, yaitu bahwa Majelis Tarjih tidak membatasi ruang lingkupnya hanya pada hukum ritual Islam dan bahwa makna fikih telah melampaui konotasi tradisionalnya untuk mengakomodasi perkembangan dunia dalam bentuk munculnya peristiwa-peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya serta dinamika masyarakat yang kompleks.

## Moderasi dalam Risalah Akhlak Islam Filosofis
Pada tahun 2020, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyelenggarakan Musyawarah Nasional atau yang lebih dikenal dengan istilah Munas. Kegiatan tersebut diadakan secara rutin untuk merespon setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat Muslim di Indonesia. Banyak isu yang dihadirkan dan dibahas dalam pertemuan tersebut, mulai dari pembahasan hukum terkait ritual dan ibadah hingga isu kontemporer yang tidak secara eksplisit terkesan ritualistik. Dalam Munas 2020, misalnya, Majelis Tarjih membahas isu-isu ritual dan non-ritual seperti persoalan agraria dan difabel. Dimasukkannya jenis masalah non-ritualistik dalam banyak Munas Majelis Tarjih inilah yang membuat saya menyimpulkan bahwa pada periode ini, fase keempat tentang makna fikih sebagaimana dibahas pada bagian terdahulu, muncul. Fikih bukan lagi persoalan ibadah ritual, tetapi lebih luas dari itu.
Musyawarah Nasional 2020 bukanlah pengecualian. Majelis Tarjih membahas banyak masalah, di mana etika Islam (akhlaq) adalah salah satunya. Dalam risalah berjudul “Risalah Akhlaq Islam Filosofis” yang termuat dalam Jilid II Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, Majelis Tarjih secara komprehensif membahas bagaimana akhlak harus diterjemahkan ke dalam kehidupan masyarakat kontemporer.
Secara teoretis, akhlak atau etika berkaitan dengan perilaku manusia. Dalam banyak hal, para filosof menggambarkan etika sebagai parameter tentang bagaimana mengukur baik dan buruk dalam tindakan manusia baik pada tingkat individu maupun komunal atau sosial. Pemaparan etika sebagai topik dalam Munas tersebut didasari atas keyakinan bahwa salah satu kunci keberhasilan Islam adalah pengarusutamaan akhlak. 91 Sampai pada titik ini,
91  Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI: Mewujudkan Nilai-nilai Keislaman yang Maju dan Mencerahkan (Yogyakarta and Gresik: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI dan Universitas Muhammadiyah Gresik), h. 9.

## Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah
(Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)
sebuah pertanyaan mendasar layak diajukan: Mengapa akhlak harus dijadikan mainstream lagi? Apakah ini berarti bahwa selama ini Muhammadiyah belum menjadikan akhlak sebagai hal mainstream ? Dalam hal ini, Mohamad Mas’udi, sekretaris Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, berpendapat bahwa pendidikan akhlak dipandang esensial tidak hanya sebagai karakter individu, tetapi juga sebagai nilai-nilai fundamental dalam kehidupan sosial dan dalam konteks kewarganegaraan. 92 Atas dasar keyakinan seperti inilah maka akhlak harus menjadi mainstream di sepanjang tahapan kehidupan manusia.
Maka, risalah itu secara eksplisit menyebutkan tujuannya. Dalam risalah itu juga secara singkat disebutkan faktor-faktor yang mengarah pada perumusan risalah yang barangkali tidak disebutkan secara eksplisit. Selain itu, sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, hipotesis saya tentang risalah tersebut adalah berkaitan dengan krisis moral yang melanda masyarakat dunia, tak terkecuali masyarakat Muslim. Kondisi seperti ini sering diserukan oleh para pemuka agama dan ulama belakangan ini. Krisis moralitas ini salah satunya disebabkan oleh perilaku ekstrem atau hilangnya perilaku moderat dalam kehidupan manusia. Perilaku-perilaku ekstrem itu terwujud dalam aneka perbuatan dan pemikiran manusia.
Simon Blackburn, seorang ahli etika, misalnya, melihat ada tujuh ancaman terhadap etika dalam kehidupan manusia zaman ini. Ketujuh ancaman itu adalah kematian Tuhan (the death of God) , relativisme, egoisme, teori evolusi, determinisme dan kesia-siaan, tuntutan yang tidak masuk akal, dan kesadaran palsu. 93 Jika direnungkan secara mendalam, sesungguhnya tidak sulit untuk menyetujui pandangan Blackburn ini. Dalam hal kematian Tuhan, ungkapan ini mungkin secara harfiah terdengar kasar. Namun jika dimaknai secara metaforis, ungkapan ini mengandung makna yang sangat mendalam. Ketika menyatakan ungkapan ini, bisa jadi Nietzsche tidak memaksudkannya sebagai kritik terhadap superioritas manusia yang kadang-kadang berperilaku dan berfikir melampaui batas ilmiahnya. Namun, dalam ungkapan kematian Tuhan itu, saya menangkap adanya kritik atas ironi yang melanda kehidupan manusia. Bahwa manusia melupakan Tuhan sebagai asal-muasal segala sesuatu, dan Tuhan sebagai tempat kembali segala hal di dunia ini. Perasaan lupa akan Tuhan ini, dengan kata lain, seolah-olah Tuhan tidak ada, atau jika ada, Tuhan dianggap telah mati, atau tidak berfungsi. Hal-hal seperti inilah yang menjadikan manusia bertindak secara berlebihan atau ekstrem. Seolah-olah kehidupan manusia di dunia ini tidak ada batasnya.
92 Risalah Akhlak Islam Filosofis Muhammadiyah – al-ashr.id , diakses pada 21 Juni 2021.
93  Simon Blackburn, Ethics: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2001), 9-44.

## Pradana Boy ZTF
Kenyataan bahwa manusia telah meninggalkan kewajaran atau batas-batas alamiahnya inilah yang akan berujung pada perbuatan tercela di berbagai lapisan masyarakat. Sehubungan dengan penciptaan manusia, al-Qur’an menginformasikan bahwa Tuhan memberi tahu Malaikat bahwa Dia harus menciptakan manusia sebagai wakil-Nya di bumi. Namun, Malaikat bertanya kepada Tuhan tentang rencana itu. Risalah mengemukakan aneka pandangan ahli tafsir tentang hal ini. Namun, ada hal menarik yang perlu diungkapkan. Risalah Akhlak Islam Filosofis mengambil kesimpulan tentang penciptaan manusia sebagai berikut:
Penciptaan manusia oleh Allah berarti bahwa asal-muasalnya adalah Dia. Desain yang diciptakan-Nya untuknya bukan hanya desain biologis menjadi makhluk hidup tertinggi, tetapi juga desain kosmologis. Sebagai bagian dari alam, dia diciptakan dengan memiliki keterbatasan… Sebagai bagian dari alam, juga keberadaan manusia di dunia pasti ada akhirnya… 94
Menjadikan Allah sebagai sumbu dari segala sesuatu ini, pada dasarnya mengandung pesan moderasi. Karena kesadaran akan keterbatasan akan mengarahkan orang untuk menghindari sikap ekstrem. Dengan menggunakan parameter moderasi sebagaimana disebutkan pada bagian terdahulu, maka bisa disimpulkan bahwa ketujuh isu yang diungkap oleh Blackburn di atas yang berkaitan dengan isu etika dan moralitas, termasuk nilai-nilai ekstrem yang perlu dimoderasi. Maka pada posisi inilah, Risalah itu merupakan bukti bahwa dalam mengembangkan pemikiran fiqh -nya (sekali lagi fiqh dalam arti luas dan bukan semata-mata persoalan hukum ritual), Muhammadiyah menganut prinsip-prinsip moderat yang tidak bisa dibantah.
Selain fakta bahwa Risalah tersebut terkadang tidak mudah untuk diikuti secara konseptual (mungkin karena disusun oleh sekelompok penulis yang memiliki perspektif dan orientasi yang berbeda, sehingga dalam banyak hal terlihat lompatan-lompatan pemikiran antara satu bagian dengan bagian lainnya), namun Risalah ini dapat dilihat dengan jelas sebagai upaya untuk memoderasi perilaku umat Islam. Merujuk pada rumusan Qardhawi tentang moderasi sebagai posisi tengah di antara dua ujung yang konfrontatif (al-tawasuth wa al- ta’adul baina al-tharfaini mutaqabalaini), risalah Majelis Tarjih jelas menunjukkan misi moderasi tersebut. Mengenai peran dan tanggung jawab manusia, Risalah tersebut mengatur beberapa klasifikasi yang secara keseluruhan dapat dilihat
94  Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI: Mewujudkan Nilai-nilai Keislaman yang Maju dan Mencerahkan (Yogyakarta dan Gresik: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI dan Universitas Muhammadiyah Gresik), h. 46.
Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah (Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)
sebagai pasangan yang selaras, yaitu: peran dan tanggung jawab sebagai individu, sebagai hamba Tuhan, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, sebagai anggota. masyarakat, sebagai warga negara, dan warga dunia. 95
Pada tingkat individu, peran dan tanggung jawab diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut: a) kesadaran moral untuk bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat-Nya; b) kesadaran moral untuk pemurnian jiwa; c) kesadaran moral untuk tidak mengikuti hawa nafsu sebagai manifestasi takut akan Tuhan; d) kesadaran moral akan keberanian mengungkapkan kebenaran; e) kesadaran moral untuk rendah hati dan menghindari kesombongan; f) kesadaran moral untuk bersabar, menahan diri dari amarah, dan memaafkan; g) kesadaran moral mencari ilmu dengan menggunakan akal. 96
Meskipun berdimensi teoretis, rumusan tentang keseimbangan peran dan tanggung jawab dalam berbagai level ini, mengarah kepada hal-hal praktis. Maka, saya menyimpulkan bahwa dalam perumusan Risalah ini, aspek moderasi yang dapat ditemukan dalam risalah tersebut adalah bahwa Muhammadiyah menekankan aspek keseimbangan pada dua tataran: teoretis dan praktis. Menariknya lagi, pada tataran teoretis pun, bentuk moderasi dapat ditemukan. Misalnya dalam kombinasi berbagai landasan teori. Sebagai contoh, dalam mendefinisikan apa itu akhlak, Risalah mengacu pada sumber-sumber klasik yang sebagian besar bersumber dari tradisi intelektual Muslim, seperti Ibn Katsir, Ibn Mandlur, Ibn Miskawaih dan al-Ghazali. Namun, pada saat yang sama, Risalah juga merujuk kepada pemikir-pemikir Barat kontemporer seperti Heidegger, Will Durant, Peter Berger, H.A.R. Gibb.
Kenyataan ini merupakan bukti moderasi yang jelas, karena dalam dunia yang terbelah yang dihantui oleh “benturan peradaban” seperti sekarang ini, masyarakat cenderung sektarian dalam banyak hal. Sektarianisme semacam itu juga terlihat pada tataran diskursif. Banyak kelompok Muslim yang terjebak dalam keengganan menerima wacana apapun yang datang dari Barat tanpa mencermati secara mendalam hakikat wacana tersebut. Risalah tersebut menunjukkan kecenderungan yang kontras. Ia secara ketat mengambil setiap wacana yang bermanfaat baik dari sumber-sumber Islam maupun non-Islam. Meskipun ini tampak sesuatu yang sederhana, pada dasarnya menyampaikan pesan moderasi yang kuat.
95  Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI: Mewujudkan Nilai-nilai Keislaman yang Maju dan Mencerahkan (Yogyakarta dan Gresik:
Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI dan Universitas Muhammadiyah Gresik),
h. 98-106.
96  Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Materi Musyawarah, h. 98-106.

## Pradana Boy ZTF
Titik moderasi yang ditawarkan adalah bahwa orang harus realistis dalam memperlakukan karya intelektual. Kebenaran adalah sesuatu yang universal di dunia ini, dan karena itu tidak ada Timur atau Barat dalam kebenaran. Ini adalah etika penting di zaman kita, dan apa yang ditunjukkan oleh Risalah Akhlak Majelis Tarjih tersebut sangat tepat waktu. Dengan mengacu pada ilmu pengetahuan modern, Arun Bala berpendapat bahwa ilmu pengetahuan modern pada dasarnya merupakan hasil dari “interaction of ideas drawn from different cultures” (interaksi gagasan yang diambil dari budaya yang berbeda). Pemahaman seperti itu “would subvert attempts to use history either to promote the hegemony of one single culture or to make the existence of diverse cultures an excuse for confrontation and conflict” (akan menumbangkan upaya untuk menggunakan sejarah baik untuk mempromosikan hegemoni satu budaya tunggal atau menjadikan keberadaan budaya yang beragam sebagai alasan untuk konfrontasi dan konflik). 97
Dengan demikian, dengan jelas bisa dilihat bagaimana Risalah Akhlak Islam Filosofis yang dikembangkan oleh Majelis Tarjih telah menunjukkan kecenderungan dan contoh nyata moderasi, betapapun secara sekilas kecenderungan dan langkah itu tidak terbaca secara eksplisit. Ini juga membuktikan bahwa jalan tengah atau moderat merupakan ciri paling mendasar dalam sistem pemikiran dan gerakan Muhammadiyah.

## Penutup
Artikel ini berpandangan bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam di Indonesia yang mengusung moderasi beragama sejak awal kelahirannya, bahkan ketika istilah moderasi belum menjadi agenda formal seperti sekarang. Untuk menganalisis pandangan moderat Muhammadiyah, maka menghadirkan pemaparan tentang hakikat pemikiran hukum Islam di Muhammadiyah menjadi sangat penting. Karena dengan menghadirkan pembahasan tersebut maka pelacakan lebih jauh tetap kecenderungan moderat dalam sistem pemikiran (hukum Islam) Muhammadiyah dan lebih jauh lagi aksi sosial Muhammadiyah bisa ditempatkan.
Untuk melacak pemikiran moderat Muhammadiyah ini, salah satu bukti yang ditampilkan adalah dengan menganalisis produk pemikiran fiqh Majelis Tarjih. Salah satu produk pemikiran terbaru Majelis Tarjih adalah “Risalah Akhlak Filosofis.” Dengan melakukan analisis atas naskah ini, maka Muhammadiyah
97  Arun Bala, The Dialogue of Civilizations in the Birth of Modern Science (New York: Palgrave McMillan, 2006), h. 3.

## Jalan Moderasi Pemikiran Hukum Islam Muhammadiyah
(Analisis atas “Risalah Akhlak Islami Filosofis” Majelis Tarjih)
telah menunjukkan moderasi pada ranah pemikiran. Moderasi dalam arti keseimbangan dapat dilihat melalui penjelasan dalam Risalah tersebut yang menekankan pentingnya menempatkan peran dalam berbagai konteks, misalnya tentang keseimbangan tanggung jawab sebagai pribadi, sebagai hamba Allah, sebagai anggota keluarga, dan seterusnya, merupakan bukti keseimbangan itu.
Ada hal yang lebih menarik, bahwa dalam Risalah itu dengan mudah ditemukan perujukan kepada para ahli tanpa melihat Timur dan Barat. Kenyataan ini mungkin telihat sepele bagi Sebagian kalangan, namun dalam situasi dunia yang dipenuhi dengan polaritas seperti saat ini, keleluasaan mengambil manfaat pandangan aneka ragam pemikir itu sebenarnya menunjukkan sikap moderasi yang luar biasa. Sikap ekstrem anti kepada orang lain, bisa saja terwujud dalam ketidakmauan memanfaatkan pemikiran orang lain itu. Dalam hal ini, Muhammadiyah menunjukkan kecenderungan moderasinya melalui dialog pemikiran antarperadaban seperti tercermin dalam Risalah tersebut. Ini juga merupakan wujud pandangan moderat bahwa peradaban dunia bukanlah sebuah peradaban yang eksklusif, tetapi merupakan peradaban eklektik yang meniscayakan interaksi dengan aneka ragam konteks dan identitas. Tidaklah mungkin mencapai tujuan tersebut bagi kalangan yang memiliki sikap ekstrem.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abduh, Muhammad dan Ridha, Muhammad Rasyid. Tafsir al-Qur’an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2011).
Ali, Mukti. Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan dan Mu- hammad Iqbal (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2000).
Anwar, Syamsul. Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Yogyakarta: Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2018).
Blackburn, Simon. Ethics: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2001).
Bala, Arun. The Dialogue of Civilizations in the Birth of Modern Science (New York: Palgrave McMillan, 2006).
Ibrahim, Saad. Fiqh Islamy: Kajian terhadap Masalah-masalah Kontemporer (Sura- baya: Hikmah Press, 2017).
Kamali, Hashim. The Path of Moderation in Islam: The Qur’ãnic Principle of Wasathiyyah (Oxford: Oxford University Press, 2015).

## Pradana Boy ZTF
Kementerian Agama Republik Indonesia, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019)
Maimun dan Kosim, Muhammad. Moderasi Islam di Indonesia (Yogyakarta: LKIS, 2019).
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Materi Musyawarah Nasional Tar- jih Muhammadiyah XXXI: Mewujudkan Nilai-nilai Keislaman yang Maju dan Mencerahkan (Yogyakarta dan Gresik: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI dan Universitas Muhammadiyah Gresik, 2020).
Otto, Jan Michiel. Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of twelve Muslim Countries in Past and Present (Leiden: Leiden University Press, 2017).
Qardhawi, Yusuf. Fiqh al-Wasathiyyah al-Islamiyyah wa al-Tajdid , (Cairo: Markaz al-Qardhawi li al-Wasathiyyah wa al-tajdid, 2009).
Qardhawi, Yusuf. Madkhal li Dirasati Shari’ah al-Islamiyyah (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993).
Qustulani, Muhamad (et. al), Moderasi Beragama: Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax (Tangerang: PSP Nusantara, 2019).
Shalaby, Ali Muhammad Muhammad. Al-Wasathiyyah fi al-Qur’an al-Karim (Ima- rah dan Kairo, Maktabah Shahabah dan Maktabah al-Tabiin, 2001).
Shihab, Quraish. Wasathiyyah: Wawasan tentang Moderasi Beragama (Jakarta: Len- tera Hati, 2019).
Zarqa, Mustafa Ahmad. al-Fiqh al-Islamiy wa Madarisuhu (Damascus: Dar al- Qalam, 1995).

## Sumber Internet
Risalah Akhlak Islam Filosofis Muhammadiyah – al-ashr.id , diakses pada 21 Juni 2021.
“Prof Syamsul Anwar: Fiqih Muhammadiyah Seperti Fiqih Pada Umumnya”,
Prof Syamsul Anwar: Fiqih Muhammadiyah Seperti Fiqih Pada Umumn- ya | Suara Muhammadiyah . diakses pada 21 Juni 2021.
Tujuh Aspek Islam Wasathiyah - Cahaya Islam Berkemajuan (muhammadiyah. or.id) , diakses pada 21 Juni 2021.

## Alam Semesta akan Hancur karena Moderasi Islam Produksi Barat - Muslimah
News , diakses pada 21 Juni 2021.
Document on “Human Fraternity for World Peace and Living Together” signed by His Holiness Pope Francis and the Grand Imam of Al-Azhar Ahamad al-Tayyib (Abu Dhabi, 4 February 2019) (vatican.va) . Diakses pada 20 Juni 2021.
RI invites 50 ulemas to promote tolerant Islam - National - The Jakarta Post , Diakses pada 20 Juni 2021.