## PERKAWINAN DI BAWAHUMUR DITINJAU DARI HUKUM PERKAWINAN (STUDI DI DESA MAIT HILIR)

## KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

## Michell Eko Hardian
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : ekotuah@gmail.com

## Abstrac
Underage marriage is a frequent social phenomenon  in    our    society,    as    happened in  Mait  Hilir  Village,  Sepauk  Sub-District, Sintang  District,  which  has  violated  the Marriage  Law  No.  1  Year  1974  Article  7, states  that  marriage  is  only  permitted  if  the man has reached the age of 19  years and  the woman  has  reached  the  age  of  16  years,  but the  dispensation  allows  the  marriage  couple to do underage marriage, this thesis trying  to uncover What are the conditions of marriage in  the  underage  and  what  is  the  cause  of  the underage marriage.
Keywords: Marriage, underage

## Abstrak
Perkawinan  di  bawah  umur  menjadi sebuah fenomena sosial yang sering terjadi di masyarakat  kita,  seperti  yang  terjadi  di  Desa Mait  Hilir,  Kecamatan  Sepauk  Kabupaten Sintang  yang  telah  menyalahi  Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7, menyebutkan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai umur  16  tahun,  namun  adanya  dispensasi memungkinkan  pasangan  pengantin  untuk melakukan  Perkawinan  di  bawah  umur, Skripsi  ini  mencoba  mengungkap  Apa  saja syarat  perkawinan  di  bawah  umur  tersebut dan Apa yang menjadi penyebab terjadinya Perkawinan di bawah umur tersebut. Kata Kunci :Perkawinan, dibawah umur

## Latar Belakang
Setiap  orang  atau  pasangan  (pria dengan  wanita)  jika  sudah  melakukan perkawinan  maka  terhadapnya  ada  ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut  UU  Perkawinan)1,  bukan  hanya merupakan  suatu  perbuatan  perdata  saja, akan  tetapi  juga  merupakan  suatu  perbuatan keagamaan,  karena  sah  atau  tidaknya  suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya  ada
pada  hukum  masing-masing  agama  dan kepercayaan yang dianutnya.
Ikatan  perkawinan  merupakan  unsur pokok  dalam  pembentukan  keluarga  yang harmonis  dan  penuh  rasa  cinta  kasih,  maka dalam  pelaksanaan  perkawinan  tersebut, diperlukan  norma  hukum  yang  mengaturnya. Penerapan  norma  hukum  dalam  pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur  hak,  kewajiban,  dan  tanggung jawab  masing-masing  anggotakeluarga,  guna membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia  dan sejahtera.
Persoalan  yang  mengemuka  yang terjadi  di  Desa  Mait,  Kecamatan  Sepauk Kabupaten  Sintang  adalah  Perkawinan  di bawah  umur.  Perkawinan  di  bawah  umur adalah  pernikahan  yang  dilakukan  calon mempelai  yang  belum  mencapai  batas  usia yang  ditentukan  undang-undang  No.  1  tahun 1974,  yaitu  laki-laki  berusia  19  tahun  dan perempuan  berusia  16  tahun.  Prinsip  yang dianut  dalam  Undang-Undang  No.  1  tahun 1974  ini  adalah  bahwa  calon  suami  istri  itu harus  telah  masak  jiwa  raganya  untuk  dapat melangsungkan  pernikahan,  supaya  dapat mewujudkan  tujuan  perkawinan  secara  baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan  yang  baik  dan  sehat.  Untuk  itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon
suami istri yang masih di bawah umur. 16 Selain menimbulkan    masalah    sosial,    perkawinan di  bawah  umur  bisa  menimbulkan  masalah hukum.
Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.Namun penyimpangan  terhadap  batas  usia  tersebut dapat  terjadi  ketika  ada  dispensasi  yang diberikan  oleh  pengadilan  ataupun  pejabat lain  yang  ditunjuk  oleh  kedua  orang  tua  dari pihak pria maupun pihak wanita.
Untuk  melaksanakan  hal  tersebut, maka  kedua  orang  tua  laki-laki  maupun kedua  orang  tua  perempuan  dapat  meminta dispensasi  atas  ketentuan  umur  kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan  Pengadilan  Negeri  bagi  yang  non-Islam (Pasal 7 ayat [2] UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan).  Pengajuan dispensasi  tersebut  diajukan  ke  pengadilan sesuai wilayah tempat tinggal pemohon.

## Pembahasan

## A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Kecamatan  Sepauk  memiliki  luas wilayah  sebesar  307.65  Km2  ,  terdiri   dari 16  http://www.suduthukum.com/2017/03/ pengertian-pernikahan-di-bawah-umur.html
40 desa dan memiliki 124 dusun, 333 Rukun Tetangga.  Dengan  jumlah  penduduk  sampai hingga  tahun  2014  sebesar  49.678  jiwa dengan  tingkat  kepadatan  penduduk  27  jiwa per  km 2 dan  kepadatan  per  dusun  mencapai 404 jiwa. 17
Salah  satu  Desa  yang  terdapat  di Kecamatan  Sepauk  adalah  Desa  Mait  Hilir yang  terletak  pada  111.27 O BT  0.06 O LS dengan  luas  70,27  km 2 atau  3,85  %  dari keseluruhan  luas  kecamatan  Sepauk  dan jumlah  penduduk  1.507  jiwa  dengan  jumlah 394   Kepala   Keluarga   yang   dibagi  dalam 4  Dusun  dengan  9  RT,  dengan  kepadatan 21orang  per  km 2 .  Sebagian  besar  84  persen bermata  pencaharian  sebagai  petani. 18 Jarak Desa  Mait  Hilir  dengan  Pusat  Kecamatan  di Sepauk sejauh 25 Kilometer dan 40 kilometer dari Kota Sintang. Dengan Batas Desa sebagai berikut :
Sebelah Barat
: Berbatasan dengan Desa Tanjung Balai Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Mengkurat Baru Sebelah Selatan : Berbataan dengan Desa Peribang Baru
Sebelah Utara  :  Berbatasan  dengan
Desa Paoh Benua 17 Badan Pusat Statistik Kabupaten Sintang Katalog 1102001.6107110 “ Kecamatan Sepauk Dalam Angka 2015
Wawancara dengan Kepala Desa Mait Hilir
Jumlah sekolah di desa Mait Hilir ada 1  (satu)  Unit  taman  kanak-kanak  swasta,  1 (satu) unit Sekolah Dasar Negeri dan 1 (satu) unit SLTP Negeri dan belum terdapat SLTA. Tabel 4.1.1 Komposisi Penduduk Desa Mait Hilir menurut Usia
No Usia Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan 1 0 – 3 73 86 159 2 4 – 6 76 82 157 3 7 – 12 66 84 150 4 13 – 15 97 72 169 5 16 – 18 68 63 131 6 19 – 29 76 72 148 7 30 – 34 82 87 169 8 35 – 44 73 70 143 9 45 – 49 67 78 145 10 50 Keatas 59 77 136 Jumlah 737 770 1.507 Sumber Data : Kantor Desa Mait, 2016
Berdasarkan data tersebut usia produktif di desa Mait Hilir, berusia 13 – 45 tahun  terlihat  cukup  dominan.  Dari  tingkat pendidikan  kita  dapat  melihat  dari  tabel berikut :
Tabel 4.1.2 Komposisi Penduduk Berdasarkan
Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jenis Kelamin Jumlah Laki-laki Perempuan 1 Belum Sekolah 117 134 200 2 SD 66 93 159 3 SMP 319 277 596 4 SMU 277 205 482 5 D I – D III 2 2 4 6 Sarjana ( S 1 ) 4 2 6 Jumlah 785 722 1.507
Sumber Data : Kantor Desa Mait Hilir, 2016
Berdasarkan tabel di atas dapat penulis gambarkan  kondisi  pendidikan  di  Desa  Mait Hilir, sebagian besar tamatan SMP dan SMA.

## 110 Perahu, Volume 5 Nomor 2, September 2017, Hlm 107-117

## Tabel 4.1.3.Komposisi Berdasarkan Agama
No Agama Jenis Kelamin Jumlah Persentase Laki-laki Perempuan 1 Katolik 447 351 859 56,92 % 2 Kristen Protestan 328 208 536 35,56 % 3 Islam 73 40 113 7,49 % Jumlah 848 659 1.507 100 %

## Sumber Data, Kantor Desa Mait Hilir
Dari  data  terebut,  hanya  terdapat  tiga agama  yang  di  anut  masyarakat  Desa  Mait Hilir,  yang  terbesar  adalah  Katolik  56,92  %, agama  Kristen  Protestan  33,56  %  dan  Islam sebanyak 7,49 %.
Berdasarkan        hasil          penelitian yang  penulis  lakukan  di  Desa  Mait  Hilir Kecamatan  Sepauk  bahwa  perkawinan  di bawah umur tidak dapat dilakukan terkecuali dengan  dispensasi  dari  pengadilan  agama. Berdasarkan  wawancara  penulis  dengan Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan Sepauk, ada dua pasang Pasangan Perkawinan  di  Bawah    Umur    dari    Desa Mait  Hilir  sejak  Januari  –  Juni  2017,  yang mengajukan  permohonan  perkawinan  ke kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Sepauk yang  diberikan  Surat  Penolakan  Perkawinan yang  dikeluarkan  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN)  karena  masih  di  bawah  umur,  yaitu pasangan  :  Andri  Budianto  dengan  Miya Kartina dan Pasangan Fahim dengan Fitriani, ini sesuai dengan syarat undang-undang kedua pasangan  tersebut  belum  memenuhi  syarat usia  yaitu  belum  berusia  19  tahun  bagi  pria
dan belum berusia 16 tahun bagi wanita. Tentu saja  dengan  memberikan  pengertian  terlebih dahulu  bahwa  untuk  dapat  melangsungkan Perkawinan tersebut, maka harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.
Atas  dasar  Surat  Penolakan  tersebut, KeduaCalonMempelai  melalui  Kedua  Orang tua  mengajukan  permohonan  dispensasi  ke Pengadilan  Agama  dengan  rekomendasi  dari KUA yang dilampiri dengan Surat Penolakan Perkawinan  dari  KUA  Kecamatan  Sepauk. Dari permohonan ini, Pengadilan Agama akan memberikan Penetapan Dispensasi. 19
Dispensasi  dari  pengadilan  diberikan karena memang benar-benar adanya keadaan memaksa  (darurat)  sehingga  perkawinan harus    segera    dilangsungkan    walaupun calon  mempelai  berada  dibawah  umur, misalnya  wanita  hamil  sebelum  perkawinan dilangsungkan / hamil di luar nikah. Dalam hal demikian,  KUA  selaku  lembaga  pencatatan perkawinan  harus  mengawinkan/menikahkan calon  mempelai  yang  berada  dalam  keadaan tersebut.
Namun permohonan penetapan dispensasi tersebut tidak serta merta langsung bisa  diperoleh,  kedua  calon  mempelai  dan orang  tuanya  mesti  memenuhi  persyaratan yang sudah ditetapkan undang-undang. Ada
19 Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepauk
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam  pengajuan  permohonan  dispensasi nikah, antara lain: 20 1. Surat permohonan
2. Fotocopy akta nikah orang tua sebagai pemohon yang bermaterai
3. Surat pemberitahuan penolakan
perkawinan  dari  KUA  karena  belum cukup umur
4. Fotocopy akta kelahiran calon mempelai  laki-laki  dan  perempuan atau  fotocopy  ijazah  yang  sah  yang bermaterai
Setelah  menerima  surat  permohonan Dispensasi kawin, Pengadilan Agama
memeriksa perkaranya dengan langkah- langkah sebagai berikut :
1. Memanggil pihak-pihak yang berperkara
2. Memeriksa kebenaran alasan permohonan pemohon 3. Memeriksa alat-alat bukti
4. Mendengarkan  keterangan  para  saksi atau keluarga dekat
5. Mempertimbangkan maslahat dan mudharat
6. Mengadili  dan  memutus  perkaranya
Permohonan dispensasi kawin adalah bersifat  voluntair  dan  produk  pengadilan berupa  penetapan.  Salinan  penetapan  ini dibuat dan diberikan kepada Pemohon  untuk memenuhi persyaratan melangsungkan perkawinan.Jika  pemohon  tidak  puas  atas putusan pengadilan, maka dapat  mengajukan upaya hukum kasasi ke mahkamah agung.
20 Mahkamah  Agung  RI, Pedoman  Teknis Administrasi  dan  Teknis  Peradilan  Agama, Buku  II (Jakarta: 2009), hlm 197-198
Salinan  penetapan  dispensasi  nikah akan  diserahkan  kepada  orang  tua  sebagai pemohon  yang  nantinya  digunakan  sebagai pelengkap  persyaratan  nikah  bagi  calon mempelai yang masih di bawah umur. Tanpa dispensasi  tersebut,  perkawinan  anak  yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan  umur  16  tahun  bagi  perempuan  akan  di tolak  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor Urusan Agama.
Atas dasar pemenuhan syarat dispensasi  tersebut  maka  Kantor  Urusan Agama  Mencatatkan  dan  mengesahkan Perkawinan  kedua  calon  mempelai  tersebut, sehingga tidak menyalahi aturan.
Adanya  Dispensasi  dari  pengadilan diberikan  karena  memang    benar-benar adanya  keadaan  memaksa  (darurat)  sehingga perkawinan  harus  segera  dilangsungkan walaupun  calon  mempelai  berada  dibawah umur,  misalnya  wanita  hamil  sebelum perkawinan  dilangsungkan  /  hamil  di  luar nikah.  Dalam  hal  demikian,  KUA  selaku lembaga pencatatan perkawinan harus mengawinkan/menikahkan  calon  mempelai yang berada dalam keadaan tersebut.
Ini  berarti  bahwa  syarat  perkawinan dari sisi usia tidak dapat dipenuhi, namun tetap dilakukan  oleh  karena  bersifat  darurat  dan atau memaksa, yang menjadi dasar penetapan sehingga tidak melanggar hukum islam.  Dan
keadaan  seperti  inilah  yang  menyebabkan diabaikannya syarat usia dariUndang- Undang  Perkawinan  nomor  Itahun  1974 tentang  Perkawinan.  Tidak  terpenuhinya dispensasi  bagi  Perkawinan  di  Bawah  Umur menyebabkan  tidak  tercatatnya  Perkawinan tersebut  di  Akta  Nikah  dan  tidak  sahnya perkawinan tersebut secara hukum Negara.

## B. Penyebab Perkawinan di bawah  umur di Desa Mait Hilir Kecamatan Sepauk
Kabupaten Sintang ?
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis lakukan  dan  dianalisis  dengan  menggunakan teori para ahli diperoleh penyebaab Perkawinan Dibawah Umur antara lain disebabkan oleh :

## 1. Faktor Ekonomi ;
Sebagian  besar  84  %  dari  1.507 Jiwa Penduduk Desa Mait hilir adalah petani, yang mengharapkan  mata  pencahariannya  sehari hari  dengan  bercocok  tanam  dan  menyadap karet dengan penghasilan yang tidak menentu karena sangat tergantung juga dengan kondisi cuaca.  Dari  pengamatan  dan    wawancara yang  penulis  lakukan  Kondisi    ekonomi yang  sulit  ini  memiliki  pengaruh  yang  besar terutama  keluarga  si  gadis  diamana  orang tuanya  meminta  keluarga  laki-laki  untuk mengawinkan anak gadisnya, sehingga beban keluarga dalam membiayai sekolah, sandang, pangan akan semakin berkurang karena dalam
keluarga  gadis  akan  berkurang  satu  anggota keluarganya  yang  menjadi  tanggung  jawab orang tuanya, karena akan menjadi tanggung jawab suami. Jadi begitu anaknya sudah baligh segera  dinikahkan  untuk  meringankan  beban keluarga. Dan orang tua biasanya menikahkan anaknya dengan Laki-laki dari keluarga  yang lebih mapan dari sisi ekonomi.

## 2. Rendahnya Tingkat Pendidikan
Sebagian  warga  Desa  Mait  Hilir hanya  berpendidikan  SD  dan  SMP  sebesar 755  orang  atau  50  %  dari  1.507  jiwa.  Tentu saja  dengan  tingkat  pendidikan  yang  rendah mempengaruhi juga pengetahuan dan realitas hidup  di  masyarakat  sehingga    Perkawinan di  bawah  umur  dianggap  sebagai  sesuatu yang  lumrah  terjadi  di    masyarakat    dan justru  memberikan  keuntungan,  antara  lain meringankan beban ekonomi keluarga, mencegah zina yang dilarang oleh agama hal ini  diakui  juga  oleh  Kepala  desa  Mait  Hilir dimana Perkawinan di bawah umur dianggap suatu hal yang biasa terjadi dan bukan sesuatu hal yang luar biasa, karena pemahaman akan UU Nomor 1 Tahun 1974 juga masih terbatas dikarenakan  tingkat  pendidikan  yang  minim dan wawaan yang terbatas.

## 3. Budaya Masyarakat Setempat
Perkawinan Usia dini juga dipengaruhi
oleh budaya di  Desa Maid  dimana orang tua takut  anaknya  dianggap  perawan  tua  atau bujang  tua  yang  akan  menjadi    cemoohan dan  bahan  ejekan  warga  masyarakat  sekitar sehingga  dianggap  aib  bagi  keluarga, fenomena  ini  menjadi  sebuah  budaya  yang menghantui  secara  terus  menerus  dengan menanamkan stigma negatif terhadap perawan tua atau bujang tua. Apalagi lingkungan sosial masyarakat dalam pergaulan sehari hari selalu mempertanyakan  kepada  para  orang  tua  di kampung  sudah  menimang  cucu  atau  belum, sudah mendapat mantuatau belum. Ketakutan ini  mendorong  orang  tua  untuk  menikahkan anaknya di usia yang masih dini atau di bawah umur.

## 4. Pergaulan Bebas
Pergaulan  bebas  yang  terjadi  di kalangan  anak  muda  dewasa  ini  juga  sangat berpengaruh  besar,  karena  pergaulan  bebas menjadi  stempel  bagi  anak-anak  modern sehingga trend ini di ikuti oleh anak anak usia remaja  dalam  pergaulan  sehari-hari  karena takut  dikatakan  ketinggalan  jaman,  kurang pergaulan  yang  terkadang  menafikkan  etika dan  sopan  santun  yang  ada  di  masyarakat, pergaulan bebas juga merambah ke Desa Mait Hilir  ini,  dimana  anak  remaja  melupakan etika  yang  menyebabkan  kehamilan  dan pada akhirnya putus sekolah dan kawin
muda  kebanyakan  dilakukan  dengan  kawin adat, tanpa melaporkan ke KUA atau Gereja. Karena terkendala UU Perkawinan.

## 5. Pengaruh Dunia Maya
Teknologi Informasi
dan Telekomunikasi yang demikian majujugatelah merubah  wajah  dunia,  orang  dapat  dengan mudah berkomunikasi tanpa terkendala jarak, waktu,  biaya  yang  murah  dan  serba  mudah, namun  efek  negative  teknologi  juga  dapat terjadi jika digunakan tanpa melihat sisi positif dan negatifnya. Anak muda akan mudah untuk mengakses  gambar-gambar,  filem-filem  dan konten-konten dewasa yang belum seharusnya mereka  lihat,  tentu  persoalan  ini  menjadi virus  yang  enakutkan  yang  akan  mendorong perilaku  termasuklah  dalam  hal  pergaulan, hal  ini  terjadi  hamper  semua  daerah  hingga pelosok-pelosok        kampung          termasuklah di  Desa  Mait  hilir  ini  anak-anak  remaja sudah  terbiasa  menggunakan  smartphone, berselancar  di  media  sosial,  berkomunikasi dengan  pasangannya.  Kemudahan  dalam berkomunikasi dan mendapatkan akses informasi secara tidak terkendali juga menjadi pendorong perkawinan di bawah umur, seperti bertemu di dunia maya berkenalan dan janjian ketemu  di  Sintang  atau  di  sepauk  tanpa  tahu dan  mengenal  latar  belakang  teman  dunia maya  sehingga  terjadi  hal-hal  yang  tidak  di
inginkan.
Selain itu Undang-Undang Perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 belum banyak diketahui masyarakat,  hal  ini  menandakan  kurang efektifnya  pemberlakuan  Undang-Undang, karena pembuatan Undang-Undang tentu saja mesti  memenuhi  syarat  Historis,  Filosopis dan  Sosiologis.  Namun  dalam  kenyataannya belum maksimal, ini disebabkan oleh :

## C. Faktor Hukumnya Sendiri  (undang- undang)
Dari  sisi  faktor  hukumnya  sendiri, secara umum sudah cukup baik dan sistematis yang mengedepankan juga hukum agama dari masing-masing  mempelai.  Undang-undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa :perkawinan hanya diizinkan  jika  pihak  pria  mencapai  umur  19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun.  Pernyataan  diizinkan  ini,  berarti membatasi  usia  bagi  masing-masing  calon mempelai haruslah sesuai dengan aturan yaitu pria berusia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Namun Undang-undang juga dapat mengizinkan  perkawinan  di  bawah  umur dengan  adanya  persyaratan  dispensasi,  hal ini tentu akan mendorong tetap  dilakukannya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan tersebut karena ada solusi melalui Dispensasi Pengadilan Agama.

## 1. Faktor  Penegak  Hukum,  yang menerapkan hukum
Dari  sisi  faktor  penegak  hukum  itu sendiri dalam hal ini KANTOR Urusan Agama ketika  penulis  mewawancarai  Bapak  Mursi, S.Ag Petugas Pencatat Nikah di KUA Sepauk, beliau  menyatakan  bahwa  Perkawinan  di bawah  umur  adalah  sesuatu  yang  melanggar Undang-undang Perkawinan Nomor 1  Tahun 1974,  sehingga  dalam  kasus  seperti  ini  kami memberikan  Surat  Penolakan  Perkawinan yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dan Memberikan Jalan Keluar kepada kedua Orang Tua Calon Mempelai  untuk  membuat  Laporan  tertulis ke KUA sebagai dasar Kantor Urusan Agama memberikan  Rekomendasi  untuk  mohon penetapan Dispensasi dari Pengadilan Agama Sintang oleh karena keadaan memaksa hal ini jika memang Perkawinan itu harus dilakukan guna  menghindari  terjadinya  zina  yang melanggar syariah, apalagi rata rata pasangan tersebut  sudah  mendapatkan  izin  dari  orang tua  masing-masing  dan  sudah  tidak  bisa  di tunda-tunda lagi perkawinannya.
Dalam  memberikan  Surat  Penolakan Perkawinan  Pegawai  Pencatat  Nikah  juga juga  memberikan  nasehat,  kepada  calon mempelai  maupun  orang  tua  kedua  calon mempelai Perkawinan tentang dampak buruk Perkawinan Di Bawah Umur, namun tentu
saja karena sudah sama-sama mau dan darurat, maka  prosedur  Dispensasi  haruslah  menjadi jalan  keluar  yang  diberikan  untuk  kemudian menjadi syarat Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Sepauk.
2. Faktor  sarana  atau  fasilitas  yang mendukung penegakan hukum
Faktor Sarana dan Prasarana Penegakan  Hukum  juga  terkadang  menjadi kendala  dalam  upaya  penegakan  hukum,  hal ini  cukup  terasa  khususnya  di  KUA  Sepauk yang  wilyah  kerjanya  mencakup  semua  desa yang berada di Kecmatan Sepauk, khususnya desa-desa pedalaman yang jarak dan medannya berat,  untuk  melakukan  sosialisasi  Undang- Undang  Perkawinan  agar  dapat  diketahui oleh  masyarakat  juga  terkadang  tidak  dapat kita  lakukan  karena  malah  cuaca  yang menyebabkan  jalan  tidak  dapat  dilalui  oleh kendaraan  biasa,  mesti  menggunakan  motor trail atau kendaraan dobel gardan, sehingga ini menjadi  kendala  kami  melakukan  sosialisasi ke  desa-desa  di  wilayah  pedalaman  yang medannya  sulit.  Tentu  saja  keinginan  kami dalam mensosialisasikan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 ini juga mesti ditunjang dengan fasilitas serta sarana dan prasarana lainnya.
3. Faktor masyarakat, Yakni lingkungan Dimana Hukum Tersebut Berlaku atau Diterapkan. Meskipun Undang-Undang
Perkawinan Nomor I Tahun 1974 telah
mengatur tentang Perkawinan, namun kepatuhan  masyarakat  akan  Peraturan  ini belumlah  maksimal  dari  hasil  wawancara dengan  Orang  tua  yang  anaknya  Melakukan Perkawinan  di  bawah  umur,  yaitu  Bapak Hidayat  dan  Ibu  Sriyatun  didapati  kenyataan bahwa    mereka    baru    mengerti      batasan Usia  dari  UU  Nomor  1  Tahun  1974  ketika disampaikan  oleh  petugas  di  KUA  itupun pada  saat  mengurus  Perkawinan  Anaknya, dan hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa Mait  Hilir  Bapak  Endrianus  Juta,  dimana masyarakat  di  Desanya  kebanyakan  tidak memahami Undang-Undang Perkawinan Nomor  1  Tahun  1974,  karena  kurangnya sosialisasi  dan  Pengetahuan  yang  minim dikarenakan  rendahnya  tingkat  pendidikan, sehingga  menganggap  Perkawinan  di  bawah umur  sesuatu  yang  biasa,  karena  murni keinginan  kedua  calon  mempelai  dan  kedua orang  tua  calon  mempelai  sudah  sepakat untuk menikahkan putra putri mereka.
Dari pihak Desa juga pernah memberikan  saran  pendapat  terhadap  kasus- kasus  yang  demikian  dengan  memanggil orang tua yang bersangkutan namun semuanya kembali  lagi  pada  orang  tua  masing-masing yang  telah  memberikan  izin  kepada  anknya untuk melangsunkgan Perkawinan.
Ada pula alasan bahwa calon pasangan sudah teralu lama  pacaran dan  sudah tinggal
serumah  sehingga  untuk  menghindari  hal yang negatif yang menjurus ke Dosa maka di nikahkan, memang alasannya pembenarannya beragam dan semuanya memang harus segera juga di nikahkan karena alasan-alasan tersebut masuk  akal  jika  kita  melihat  kondisi  kedua calon mempelai tersebut.
Elemen  tersebut  di  atas  memberikan pemahaman  bahwa  disiplin  dan  kepatuhan masyarakat  tergantung  dari  motivasi  yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada  pada  tiap  individu  yang  menjadi  elemen terkecil  dari  komunitas  sosial.  Oleh  karena itu  pendekatan  paling  tepat  dalam  hubungan disiplin  ini  adalah  melalui  motivasi  yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah  satu  parameter  tentang  efektif  atau tidaknya  hukum  itu  diberlakukan  sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.
4. Faktor kebudayaan, dan Budaya
Hukum
Pengaruh budaya lokal, yang bersumber  dari  kebiasaan  juga  memegang peranan penting untuk  efektif tidaknya suatu peraturan itu dapat diterapkan di masyarakat. Hasil wawancara dengan Orang Tua Pasangan Perkawinan di bawah umur,  menunjukkan
bahwa  di  desa  Mait  Hilir  juga  ada  Budaya untuk  mengawinkan  anak  yang  sudah  baligh dikarenakan  ketakutan  tidak  mendaptkan jodoh  ketika  usia  semakin  tua  sehingga  di cap  sebagai  Perawan  tua  atau    Bujang  Tua, hal  ini  dipengaruhi  adat    istiadat    lama    baik di  masyarakat  Dayak,  maupun  masyarakat transmigrasi  yang  tinggal  di  Desa  Mait, Budaya  ini  juga  mendorong  terjadinya Perkawinan di bawah umur, selain itu menurut wawancara  dengan  Seretaris  Desa  usia produktif di Desa juga sangat mempengaruhi, karena  Perkawinan  di  Usia  Muda  bisa menjamin  kehidupan  bagi  anak-anak  yang nanti  dilahirkan,  karena  kedua  orang  tuanya punya  waktu  yang  cukup    untuk    bekerja guna  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari, makan,  minum  sekolah  hingga  menikahkan anaknya  kelak  dalam  arti  orang  tua  masih mampu  bekerja  sebelum  anaknya  menikah, dibandingkan  dengan  menikah  di  usia  tua atau  dewasa  diman  anak-anaknya  belum cukup  umur,  orang  tuanya  sudah  tidak  lagi mmpu bekerja karena faktor usia yang sudah lanjut,  tentu  budaya  ini  di  kalangan  tertentu masih menjadi pedoman sehari-hari yang juga menjadi  salah  satu  penyebab  Perkawinan  di bawah umur.
Namun  dari  semua  responden  baik Kepala  Desa,  Sekretaris  Desa,  Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
mengatakan  bahwa  perkawinan  di  bawah umur  sedapat  mungkin  harus  dihindari, karena  usia  yang  ditetapkan  oeh  Undang- undang  tentunya  sudah  mendapatkan  kajian yang  mendalam  sehubungan  dengan  makna perkawinan  itu  sendiri  dimana  Perkawinan ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dan wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun  bathin  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  Syarifudin.  2006.  Hukum  Perkawinan Islam  di  Indonesia”.  Jakarta  :  Prenada Media.
Cholil,  Mansyur.  1994.  Sosiologi  Kota  dan Desa. Surabaya : Usaha nasional.
Satjipto,  Raharjo.  2000.  Ilmu  Hukum.
Bandung : Citra Aditya.
Kartono,  Kartini.  1992.  Patologi  Sosial. Jakarta : Rajawali Press.
R. Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Siswanto, Wilopo. A. 2004. Ada Apa Dengan Gender?  Badan  Kependudukan  dan keluarga  Berencana  nasional  (Bkkbn). Jakarta.
Martiman,  Prodjoamidjojo.  2007.  Hukum perkawinan Indonesia. Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta.
R. Soeroso. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
Sarlito,  Sarwono.  1991.  Teori  Psikologi
Sosial. Jakarta. CV. Rajawali.
Soerjono, Soekamto. 1998. Efektifitas Hukum dan  Penerapan  Sanksi.  Bandung.  CV. Remadja  Karya.  2008.  Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Syafik,  Hasyim.  1999.  Menakar  Harga Perempuan. Bandung : Mirzan.
Wiryono, Prodjodikoro. Hukum Perkawinan. Bandung Alumni.

## Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUH Perdata) Tri Permata Press.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974
Tentang  Perkawinan  Dan  Kompilasi Hukum Islam. Cetakan ke I Sinar Sindo Utama Surabaya. Tahun 2015.
Peraturan    Pemerintah    Nomor    9    Tahun 1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan.