Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.396-400 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4950.396-400

## ANALISA YURIDIS PENGANGKATAN SEORANG MANTAN NARAPIDANA KORUPSI MENJADI KOMISARIS BUMN
Ni Kadek Lia Sri Padmiani, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia lianikadek99@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com & mademinggu21@gmail.com

## Abstrak
BUMN merupakan badan usaha milik negara dimana seluruh maupun sebagian besar modal yang dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yaitu berasal dari kekayaan yang telah dipisahkan. Pada prakteknya masih terjadi  beberapa  kasus  dimana  terjadi  pengangkatan  seorang  yang  telah  menjadi  mantan  narapidana  korupsi menjabat sebagai komisaris BUMN. Adapun pengaturan mengenai pengangkatan komisaris BUMN telah diatur pada ketentuan UU tentang BUMN. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas terkait pengaturan serta akibat hukum  dalam  pengangkatan  mantan  narapidana  korupsi  menjadi  komisaris  BUMN.  Tipe  penelitian  yang  akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum penelitian ini ada dua yakni sumber bahan primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengangkatan  mantan  narapidana  korupsi  menjadi  komisaris  dapat  dilakukan  apabila  seseorang  tersebut  tidak dinyatakan bersalah dalam waktu 5 tahun sebelum pencalonan. Dalam pengangkatan mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN harus memenuhi tiga syarat yaitu syarat formal, materiil dan syarat lainnya. Terdapat dua upaya  yang dapat dilakukan  terhadap pengangkatan  mantan  narapidana  korupsi  menjadi komisaris BUMN yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.
Kata kunci: BUMN, Komisaris, Pengangkatan

## Abstract
BUMN is a state-owned enterprise where all or most of the capital owned by the state through direct investment comes  from  separated  wealth.  In  practice,  there  are  still  several  cases  where  there  is  the  appointment  of  a person  who  has  become  a  former  corruption  convict  to  serve  as  a  commissioner  of  BUMN.  The  regulation regarding the appointment of BUMN commissioners has been regulated in the provisions of the Law on BUMN. The purpose of this research is to discuss the regulations and legal consequences in the appointment of former corruption convicts to become BUMN commissioners. The type of research that will be used in this research is normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. There are two sources of legal materials for this research, namely primary and secondary sources. Data collection techniques using literature research techniques. The results of  the  research explain that the appointment of former  corruption convicts to become commissioners can be carried out if the person is not found guilty within 5 years before the nomination. In  the appointment  of  former  corruption  convicts  to become  commissioners  of  SOEs,  three  conditions  must  be met, namely formal, material and other requirements. There are two efforts that can be made to the appointment of  former  corruption  convicts  to  become  commissioners  of  BUMN,  namely  ordinary  legal  remedies  and extraordinary legal remedies.
Keywords: Appointment, Commissioner, State-Owned Enterprise

## I. PENDAHULUAN
Pada  ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  mengatur  bahwa  negara  Indonesia  adalah negara  hukum.  Sehingga  setiap  pelanggaran  maupun  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  siapapun  akan dikenakan  sanksi.  Kemudian  menurut  ketentuan  pada  pasal  1  angka  32  KUHAP  yang  pada  intinya bahwa  terpidana  merupakan  orang  yang  dipidana  atas  keputusan  pengadilan,  pengertian  narapidana menurut KBBI adalah seseorang yang telah menjalani hukuman dikarenakan melakukan tindak pidana ( Al-Barry & Dachlan, 2003) .
Mengenai  PT  bahwa  dilihat  berdasarkan  jenis  nya  terbagi  atas  perseroan  terbuka,  perseroan tertutup  dan  perseroan  public.  Perseroan  terbuka  didefinisikan  sebagai  perseroan  yang  terbuka  bagi tiap  orang  seperti  orang  yang  ikut  mempunyai  modal  melalui  pembelian  surat  saham  yang  namanya tak  dituliskan.  Perseroan  tertutup  didefinisikan  sebagai  perseroan  dimana  tidak  semua  orang  bisa
bergabung  ke  dalam  modal  dengan  pembelian  satu  maupun  beberapa  saham.  Kriterianya  adalah jika seluruh saham  dapat  dikeluarkan  untuk  dan  atas  nama  PT,  sedangkan  perseroan  public  didefinisikan jika  perseroan  memenuhi  kriteria  dimana  untuk  jumlah  pemegang  atas  saham  serta  modal  harus disesuaikan dengan Per UU Pasar Modal (Kansil & Kansil, 2013).
Berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  pasal  7  ayat  (7a)  UU  PT  pada  intinya  bahwa ketentuan  yang  mewajibkan  Perseroan  yang  didirikan  oleh  2  orang  atau  lebih.  Karena  status  serta karakteristik perseroan khusus, persyaratan jumlah pendiri bagi perseroan telah diatur dalam Per-UU yang berwujud persero dengan modal yang terbagi atas saham-saham yang diatur dalam UU BUMN ( Sjawie, 2001 ).
Menurut UU BUMN bahwa BUMN dapat terbagi menjadi dua yaitu : persero dan perum. Persero BUMN  yang  berbentuk  PT  dimana  modalnya  51%  terbagi  atas  saham  dan  dimiliki  oleh  negara. Sedangkan  perum  adalah  keseluruhan  kepemilikan  modalnya  dimiliki  oleh  negara  serta  tak  terbagi atas  saham.  Selain  itu  juga  menjadi  penyedia  jasa  maupun  barang  yang  berkualitas  tinggi  dan mengejar keuntungan yang didasarkan atas prinsip pengelolaan perusahaan (Dwijowiyoto, 2005).
Problematika yang terjadi berkaitan dengan Per UU pada ketentuan Pasal 110 ayat (1) UU PT dan Pasa  57  UU  BUMN  bahwa  yang  menjadi  syarat  sah  bahwa  calon  komisaris  tidak  pernah  untuk dihukum  dalam  melakukan  tindak  pidana  merugikan  negara  maupun  pada  sektor  keuangan.  Pada kenyataannya  banyak  terjad  jika  mantan  narapidana  masih  bisa  diangkat  menjadi  komisaris  BUMN yang menyebabkan hal ini telah bertentangan dengan Per-UU. Oleh sebab itu suatu penelitian hukum untuk mengkaji judul diatas menurut peneliti perlu diadakan dengan tujuan untuk menjadi jalan keluar dari permasalahan tersebut.
Penelitian Muhammad  (2021) ,  membahas  mengenai  tinjauan  yuridis  rangkap  jabatan  wakil menteri bumn dalam sistem pemerintahan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang  Kementerian  Negara.  Kemudian  penelitian  selanjutnya  membahas  mengenai tinjauan  yuridis tindak pidana korupsi bantuan sosial kedelai tahun anggaran 2015 di kabupate gowa perspektif hukum Islam  ( Yahya,  2020 ).  Sehingga  peneliti  memutuskan  untuk  mengkaji  analisa  yuridis  pengangkatan seorang  mantan  narapidana  korupsi  menjadi  komisaris  BUMN,  dengan  tujuan  membahas  terkait pengaturan  serta  akibat  hukum  dalam  pengangkatan  mantan  narapidana  korupsi  menjadi  komisaris BUMN.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan analisis kepustakaan yang didasarkan atas bahan-bahan hukum baik yang primer maupun yang sekunder berkaitan dengan judul  penelitian.  Sejalan  dengan  yang  dikatakan  oleh Soekanto  &  Mamudji  (2015) bahwa  penelitian hukum  normatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan konseptual.  Sumber  bahan  hukum  primer  penelitian  ini  berupa  perundang-undangan  yang  relevan dengan  topic,  sedangkan  sumber  bahan  hukum  sekunder  berasal  dari  buku-buku  dan  jurnal  hukum yang mendukung bahan hukum primer. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yakni dengan mengola bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Pengangkatan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Komisaris BUMN
Pengertian mengenai mantan narapidana yaitu seseorang yang pernah melakukan pelanggaran norma yang ada ataupun sedang berlaku pada masyarakat dan telah dinyatakan selesai dalam menjalani masa hukuman  yang  telah  dijatuhkan  kepadanya  ( Widagdo,  2012 ).  Hal  baru  seseorang  yang  telah menyandang  status  sebagai  seorang  narapidana  yaitu  dikucilkan  serta  diasingkan.  Berkembangnya stereotype  yang  ada  didalam  kehidupan  masyarakat  yang  masih  beranggapan  bahwa  seorang narapidana  merupakan  seseorang  yang  memiliki  sifat  jahat  sehingga  harus  menghindarinya  (Gusef, 2011).
Diskriminasi  yang  telah  dilakukan  dalam  lingkungan  masyarakat  yang  memunculkan  label negatif untuk mantan narapidana , hal ini memunculkan akibat mantan narapidana yang  merasa sulit bersosialisasi  kembali  terhadap  masyarakat.  Dilihat  dari  segi  sosial  kehidupan  seorang  mantan narapidana yang sangat butuh dorongan secara psikologi agar dapat kembali ke masyarakat.
Pada  aspek  sosial  seseorang  menunjuk  jika  seorang  narapidana  adalah  orang  yang  memiliki banyak  masalah  dan  hanya  menimbulkan  masalah  di  kehidupan  masyarakat  sedangkan  tidak  sedikit masyarakat yang memiliki pandangan bahwa seorang mantan narapidana juga harus dihargai.
Dari  pandangan  negatif  tersebut  lahirlah  tindakan  diskriminasi  pada  mantan  seorang narapidana,  masyarakat  yang  tidak  lagi  ingin  menerima  seorang  mantan  narapidana  dalam  segi kerjasama dari sektor kegiatan ekonomi maupun kemasyarakatan. Tidak heran jika masyarakat banyak yang  memiliki  sikap  kurang  percaya  serta  bersikap  waspada.  Hal  tersebut  dilakukan  hanya  karena tidak ingin mendapat resiko dari seorang napi yang diberikannya pekerjaan. Selain itu juga diperkuat oleh  perubahan  yang  tidak  ada  dari  seorang  mantan  narapidana  yang  bisa  ditunjukan  antara  lain kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang masih dilakukan.
Masyarakat  juga  tidak  memberikan  kesempatan  ataupun  tidak  memperbolehkan  seorang mantan  narapidana  dalam  duduk  pada  jabatan  tertentu  dalam  suatu  organisasi  kemasyarakatan  yang disebabkan  karena  stereotype  yang  masih  melekat  pada  diri  seorang  narapidana.  Pertimbangan masyarakat  dalam  penempatan  seorang  mantan  narapidana  pada  suatu  jabatan  tertentu  dalam melindungi  nama  baik  serta  citra  dari  organisasi,  selain  hal  itu  agar  terhindarnya  pandangan  yang negatif oleh masyarakat yang akan lebih memilih seseorang yang bisa dipercaya serta layak  menjadi panutan.
Pandangan  dalam  proses  internalisasi  dan  objektivitas  mengenai  mantan  narapidana  bahwa tetap  adanya  rasa  saling  menghargai  sebagai  bagian  dari  masyarakat  serta  hal tersebut  akan  member dorongan psikologis supaya tidak adanya rasa pengabaian. Pada sisi lain, harus tetap berhati-hati untuk melakukan interaksi yang dilatarbelakangi dengan pengalaman pribadi serta adanya pengetahuan.
Seorang warga negara yang telah selesai menjalani hukuman atas Putusan Pengadilan sama hal nya  dengan  warga  negara  yang  lahir  pada  keadaan  bebas,  bersih  serta  bermartabat  dimata  hukum. Mengenai status hukuman yang telah menjalani pidana berdasar konsep hukum pidana akan balik lagi sebagai masyarakat yang terhormat serta hak hukum yang penuh.
Pengaturan  dalam  UU  PT  yaitu  terkait  syarat  yang  bisa  menduduki  jabatan  sebagai  direksi merupakan  seseorang  cakap  dalam  pelaksanaan  perbuatan  hukum,  terkecuali  pada  jangka  waktu  5 tahun sebelum diangkat pernah pailit, pernah sebagai anggota direksi ataupun dewan komisaris  yang sudah dinyatakan bersalah menjadi sebab perseroan tersebut pailit. Dihukum dikarenakan melakukan perbuatan pidana sehingga membuat kerugian pada keuangan negara atau sektor keuangan.
Ketentuan  dalam  Pasal  45  UU  BUMN  yang  dapat  diangkat  sebagai  direksi  merupakan seseorang mampu dalam pelaksanaan perbuatan hukum maupun tidak pernah dinyatakan pailit /pernah menduduki  anggota  direksi  /komisaris  /dewan  pengawas  yang  dinyatakan  telah  bersalah  menjadi penyebab  perseroan  atau  perum  pailit  atau  seseorang  yang  belum  pernah  dihukum  dikarenakan melakukan  tindak  pidana  yang  menjadi  penyebab  kerugian  keuangan  negara.  Umumnya  seorang komisaris  memiliki  peran  yaitu  sebagai  manager  yang  bertanggungjawab  dalam  pelaksanaan pemantauan  jalan  serta  kesehatan  keuangan  pada  perusahaan  sedangkan  seorang  direksi  merupakan seseorang  yang  telah  dilatih  untuk  menjalankan  suatu  perusahaan  yang  langsung  bertugas  dalam pengelolaan serta menjalankan perusahaan.
2. Akibat  Hukum  Terhadap  Pengangkatan  Mantan  Narapidana  Korupsi  Menjadi  Komisaris BUMN
Proses konstruksi terhadap mantan narapidana terdapat 3 bentuk konstruksi yaitu: Pertama, kontraksi yang  bersifat  radikal  yaitu  suatu  proses  interaksi  serta  komunikasi  seseorang  yang  terdapat  dalam masyarakat dengan memberikan penilaian terhadap mantan narapidana dengan cara tidak adanya opini yang dapat mempengaruhi yang berkembang pada kehidupan masyarakat. Kedua, Realisme hipotesis yaitu  suatu  pengetahuan  yang  menjadi  struktur  pandangan  terhadap  realitas  melalui  pelaksanaan kemudian merefleksikan pada lengannya. Karena lingkungan masyarakat akan lebih memandang jika seorang mantan narapidana adalah seseorang yang jahat. Ketiga, konstruksi biasa yaitu kategori yang pelaksanaannya  menggunakan  pengetahuan  berupa  pengalaman  dimana  seorang  mantan  narapidana harus tetap dihargai dan tetap diwaspadai (Al-Jauhar, 2014).
Fenomena  korupsi  merupakan  hal  yang  sangat  memberikan  pengaruh  negatif  pada  kalangan masyarakat  terutama  pada  sektor  ekonomi  karena  korupsi  sangat  erat  hubungannya  dengan  bentuk kejahatan  khususnya  sebagai  kejahatan  yang  terorganisir.  Adapun  beberapa  alasan  yang  menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa adalah : Pertama, korupsi menjadi penyebab terhambatnya sistem ekonomi  negara  serta  pembangunan  nasional  sehingga  secara  tidak  langsung  hal  ini  menyebabkan kelangsungan  serta  pertumbuhan  sektor  nasional  menjadi  terhambat.  Kedua,  korupsi  adalah
pelanggaran  hak  sosial  dan  hak  ekonomi  secara  luas.  Ketiga,  korupsi  telah  menjadi  fenomena internasional  dan  bukan  lagi  hanya  menjadi  masalah  lokal  sehingga  sangat  mempengaruhi  semua masyarakat dan segala sektor terutama ekonomi (Amir, 2016).
Menurut  Romli  Atmasasmita,  penggolongan  korupsi  sebagai  salah  satu  kejahatan  luar  biasa antara  lain  :  pertama,  permasalahan  korupsi  yang  telah  berakar  pada  kehidupan  masyarakat,  bangsa maupun  negara  ,  pemerintah  pun  telah  membuat  program  dalam  penegakan  hukum  untuk memberantas  korupsi.  Kedua,  korupsi  yang  saat  ini  pesat  dalam  perkembangannya  bukan  hanya menjadi problem hukum tetapi telah menjadi suatu pelanggaran pada hak ekonomi serta sosial. Ketiga, kebocoran  APBN  yang  menjadi  penyebab  kemiskinan  serta  banyaknya  kesenjangan  sosial  pada kehidupan masyarakat. Keempat, penegakan hukum pada korupsi dalam keberlakuannya dengan cara diskriminatif  atas  dasar  status  sosial  ataupun  latar  belakang  politik  tersangka  /terdakwa  tersebut (Atmasasmita, 1982).
Ketentuan  mengenai  tiap  warga  negara  juga  harus  mempunyai  hak  dan  kebebasan  tanpa pembatasan  yang  tidak  beralasan  yaitu  pertama,  mengikuti  pelaksanaan  urusan  pemerintah  secara langsung  maupun  melalui  wakil-wakil  yang  dipilih  secara  bebas.  Kedua,  memilih  serta  dipilih  pada pemilihan  umum  berkala  yang  jujur,  dan  dengan  hak  pilih  yang  universal  dan  sama  dan  dilakukan melalui  pemungutan  suara  secara  rahasia  demi  terjaminnya  kebebasan  dalam  menyatakan  kemauan dari para pemilih. Ketiga, perolehan akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan.
Lembaga-lembaga  negara  sering  menghadapi  gejala  yang  berkaitan  dengan  mekanisme  , kedudukan  pada  struktur  ketatanegaraan  serta  pola  hubungan  kerja  terhadap  kekuasaan  dari pemerintah. Hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor politik, yang dapat mengakibatkan munculnya persaingan.
Definisi mengenai hak politik merupakan hak yang diperoleh seseorang dimana kapasitasnya yang  merupakan  seorang  anggota  organisasi  pada  bidang  politik.  Seperti  hak  memilih  dan  hak memilih,  mencalonkan  diri  dan  memegang  jabatan  umum  dalam  negara..  Selain  hal  itu,  hak  politik juga  diartikan  sebagai  hak  seorang  individu  dapat  memberi  andil,  melalui  hak  tersebut,  dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahnya.
Pelanggaran yang dilakukan telah jelas telah melawan hukum yang memberikan suatu akibat hukum.  Mengenai  unsur  PMH  pada  tindak  pidana  adalah  menjadi  penilaian  secara  objektif  apabila perbuatannya  masuk  ke  dalam  rumusan  delik  yang  telah  dirumuskan  dalam  Per-UU.  Jika  terdapat hubungan  yang  ada  antara  batin  pelaku  terhadap  timbulnya  perbuatan  maupun  terdapat  hubungan kausal  antara  perbuatan  seorang  pelaku  terhadap  akibat  yang  telah  dilarang  sehingga  hukuman  akan dijatuhkan kepada yang melanggarnya.   Suatu  akibat  hukum  didefinisikan  sebagai  akibat  yang dimunculkan oleh hukum itu sendiri terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum atau dalam hal ini adalah seseorang atau badan hukum. (Achmad Ali, 2008)
Pengertian  PMH  merupakan  perbuatan  yang  sangat  memberikan  pertentangan  terhadap  hak orang  lain  maupun  bertentangan  terhadap  kewajibannya  sendiri  atau  sangat  bertentangan  terhadap sesuatu  yang  harus  diindahkan  dalam  lingkungan  masyarakat.  Menurut  Moegni  yaitu  menimbulkan pertentangan  terhadap  kewenangan  dari  kaedah  hukum  seperti  hak  pribadi,  bertentangan  terhadap kewajiban atau keharusan sebagaimana yang tercantum dalam Per-UU, sebagai pelanggar kesusilaan yaitu  pertentangan  terhadap  norma  kesusilaan  dalam  pergaulan  atau  lingkungan  sosial,  bertentangan terhadap  segala  hal  yang  didalam  hukum  tak  tertulis diharuskan  dapat  dipindahkan  pada  lingkungan masyarakat.
Adapun  bentuk-bentuk  ganti  kerugian  terhadap  PMH  antara  lain  ganti  rugi  nominal,  rugi kompensasi,  ganti  rugi  penghukuman.Unsur-unsur  yang  menjadi  kategori  dari  PMH  antara  lain  : Pertama,adanya  suatu  perbuatan  yang  dlakukan  baik  perbuatan  secara  aktif  maupun  pasif.  Kedua, perbuatan  yang  dilakukan  termasuk  kedalam  perbuatan  yang  melanggar  hukum,  sehingga  seorang pelaku  mendapatkan  konsekuensi  tersendiri.  Ketiga,  menimbulkan  kerugian  bagi  korban  baik  secara materiil  maupun  immaterial  yang  menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  korban.  Keempat,  terdapat hubungan kausal diantara perbuatan dan kerugian.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dapat  ditarik  simpulan  yaitu  Pandangan  dalam  proses  internalisasi dan  objektivitas  mengenai  mantan  narapidana  bahwa  tetap  adanya  rasa  saling  menghargai  sebagai bagian dari masyarakat serta hal tersebut akan member dorongan psikologis supaya tidak adanya rasa
pengabaian.  Pada  sisi  lain,  harus  tetap  berhati-hati  untuk  melakukan  interaksi  yang  dilatarbelakangi dengan  pengalaman  pribadi  serta  adanya  pengetahuan.  Seorang  warga  negara  yang  telah  selesai menjalani  hukuman  atas  Putusan  Pengadilan  sama  hal  nya  dengan  warga  negara  yang  lahir  pada keadaan  bebas,  bersih  serta  bermartabat  dimata  hukum.  Mengenai  status  hukuman  yang  telah menjalani  pidana  berdasar konsep  hukum  pidana  akan  balik  lagi  sebagai  masyarakat  yang  terhormat serta hak hukum yang penuh.
Pengaturan  dalam  UU  PT  yaitu  terkait  syarat  yang  bisa  menduduki  jabatan  sebagai  direksi merupakan  seseorang  cakap  dalam  pelaksanaan  perbuatan  hukum,  terkecuali  pada  jangka  waktu  5 tahun sebelum diangkat pernah pailit, pernah sebagai anggota direksi ataupun dewan komisaris yang sudah dinyatakan bersalah menjadi sebab perseroan tersebut pailit. Fenomena korupsi merupakan hal yang  sangat  memberikan  pengaruh  negatif  pada  kalangan  masyarakat  terutama  pada  sektor  ekonomi karena korupsi sangat erat hubungannya dengan bentuk kejahatan khususnya sebagai kejahatan yang terorganisir.
Dalam  BUMN,  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  menduduki  jabatan  sebagai komisarisserta sebagai dewan pengawas yang mempunyai tanggungjawab penuh terhadap pengawasan dalam  hal  kepentingan  serta  tujuan  perusahaan  tersebut.  Dalam  pelaksanaannya  juga  harus  berdasar pada  aturan-aturan  yang  ada  didalamnya  baik  itu  berupa  kesepakatan  perusahaan  maupun  anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pelanggaran yang dilakukan telah jelas telah melawan hukum yang memberikan suatu akibat hukum. Mengenai unsur PMH pada tindak pidana adalah menjadi penilaian secara  objektif  apabila  perbuatannya  masuk  ke  dalam  rumusan  delik  yang  telah  dirumuskan  dalam Per-UU. Jika terdapat hubungan yang ada antara batin pelaku terhadap timbulnya perbuatan maupun terdapat  hubungan  kausal  diantara  perbuatan  seorang  pelaku  terhadap  akibat  yang  telah  dilarang sehingga hukuman akan dijatuhkan kepada yang melanggarnya.

## 2. Saran
Berdasarkan  simpulan  tersebut  diatas,  dapat  dikemukakan  saran  kepada  pemerintah  sanksi  terhadap pelaku pengangkatan seorang mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN tidak ada norma atau  Undang-Undang  khusus  yang  mengatur,  maka  dari  itu  perlu  adanya  Undang-Undang  yang mengatur sanksi terhadap pelaku pengangkatan mantan narapidana korupsi menjadi komisaris BUMN agar tidak terjadinya kekosongan norma.
Kepada  BUMN  dari  sisi  manajemen  berbasis  risiko,  terdapat  kerawanan  tinggi  bila  mantan narapidana korupsi menjadi jabatan penting dalam BUMN, efek jera yang selama ini dijatuhkan tidak akan  pernah  efektif  selama  mantan  narapidana  korupsi  masih  bisa  menduduki  jabatan  sebagai komisaris BUMN.

## DAFTAR BACAAN
Al-Barry, & Dachlan, M. (2003). Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual . Target Press : Surabaya. Al-Jauhar, B. M. (2014). Konstruksi masyarakat terhadap mantan narapidana. Paradigma , Vol.2 (1). Amir,  I.  (2016). Kedudukan  dan  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia . UMI : Makassar Atmasasmita,  R.  (1982). Strategi  pembinaan  pelanggar  hukum  dalam  konteks  penegakan  hukum  di  Indonesia . Alumni : Bandung. Dwijowiyoto, R. N. (2005). BUMN Indonesia : isu, kebijakan, dan strategi . Elex Media Komputindo : Jakarta. Kansil,  C.  S.  .,  &  Kansil,  C.  S.  .  (2013). Pokok-pokok  pengetahuan  hukum  dagang  Indonesia .  Jakarta :  Sinar Grafika.
Muhammad,  A. (2021). Tinjauan Yuridis Rangkap Jabatan Wakil Menteri BUMN dalam Sistem Pemerintahan Indonesia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008  tentang  Kementerian  Negara .  Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Jember.
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Rajawali Pers. Sjawie,  H.  F.  (2001). Direksi  Perseroan  Terbatas  serta  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi .  Kencana : Jakarta.
Widagdo, S. (2012). Kamus Hukum . Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta. Yahya, M. (2020). Tinjauan Yuridis  Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Kedelai Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Gowa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 101/Pid.Sus-TPK/2017/Pn-Mks) . Fakultas Hukum. Universitas Islam Negeri.