## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021: 95 – 102 ISSN. 2477-5088 http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA
IMPLEMENTASI PENGGUNAAN APLIKASI E-KINERJA PENILAIAN PRESTASI KERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI  DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG
Mulyani, Dafyar Eliadi Hardian, Irvan Arif Kurniawan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang Email: 1701010019@students.unis.ac.id ; dafyar711@unis.ac.id ; iakurniawan@unis.ac.id ;

## ABSTRAK
Dalam  Implementasi  Penggunaan  Aplikasi  E-Kinerja  di  Dinas  Pendidikan  Kota Tangerang ini ada beberapa permasalahan terutama pada segi SDM yang ada pada dinas pendidikan  yang kurang  mumpuni  terhadap  ilmu komunikasi yang  berkembang pesat dan  dari  segi  struktur  birokrasi  yang  mengenai  SOP  yang  telah  dibuat  dalam perancangan  atau  pembangunan  dari  system  aplikasi  E-Kinerja  ini,  Teori  yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menghasilkan data  berupa  kata-kata  dan  prilaku  informan.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara  wawncara,  observasi  serta  studi  keperpustakaan.Penelitian  ini  berusaha mendeskripsikan Implementasi  Penggunaan Aplikasi  E-Kinerja  Penilaian  Prestasi  Kerja Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Tangerang.  Bahwa  dalam implementasi  Penggunaan  Aplikasi  E-Kinerja  di  Dinas  Pendidikan  Kota  Tangerang untuk  berjalan  efektif  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebaiknya  dalam perancangan atau membangun sebuah aplikasi harus diperbaiki kembali mengenai input dan  output yang ada dalam pembangunan aplikasinya sehingga menghasilkan aplikasi yang  berkualitas  dalam  menunjang  kualitas  SDM  yang  ada  di  dinas  pendidikan  kota tangerang maupun instansi/OPD lainya khususnya yang ada pada kota tangerang.

## Kata Kunci : Implementasi, Peggunaan Aplikasi E-Kinerja

## A. PENDAHULUAN
Kota Tangerang telah menerbitkan  Peraturan Walikota Tangerang No. 94 Tahun 2019,  bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  Pasal  58  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dan  dalam  rangka  meningkatkan disiplin, motivasi kerja, kesejahteraan perlu memberikan Tunjangan TPP kepada ASN di Lingkungan  Pemerintah  Kota  Tangerang,  menurut  PP  nomor  12  tahun  2019  pasal  58 Tentang  pengelolaan  keuangan  daerah  maka  dibuat  Perwal  Kota  Tangerang  Tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di pemerintah kota tangerang. Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 94 Tahun 2019 Tanggal 29 Desember 2019
Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota  Tangerang,  dijelaskan  pada  Pasal  1  bahwa  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  yang selanjutnya  disingkat  TPP  adalah  penghasilan  yang  diperoleh  pegawai  berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, dan pertimbangan obyektifitas lainnya setiap bulan diluar gaji
yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tambahan Penghasilan  Pegawai  diberikan  kepada  pegawai  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dimana dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal dan yang  memiliki  prestasi  kerja  sesuai  bidang  keahliannya  dan  diakui  oleh  pimpinan diatasnya atau pejabat yang diberi kewenangan untuk menilai.
Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan  kepada  masyarakat,  meningkatkan  kinerja  Pegawai  Aparatur  Sipil Negara, meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara, dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (Peraturan Walikota Tangerang Nomor : 94 Tahun 2019 Pasal 3). Dalam Tata cara pemberian  dan  penghitungan tambahan penghasilan  pegawai  berdasarkan  beban  kerja yaitu TPP diberikan setiap bulan dengan rumusan TPP berdasarkan beban kerja = 40% x nilai  TPP.  Sedangkan  TPP  berdasarkan  Prestasi  Kerja  diberikan  setiap  bulan  dengan rumusan TPP 60% x nilai TPP.
Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Kota  Tangerang  membuat  inovasi  baru  dengan membuat sistem kepegawaian yang disebut aplikasi e-kinerja untuk menunjang kualitas Sumber  Daya  Manusia  yang  ada.Dinas  Pendidikan  Kota  Tangerang  adalah  salah  satu SKPD  (Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah)  yang  mempunyai  Pegawai    paling  banyak diantara  SKPD  lainnya  yang  ada  di  Pemerintahan  Kota  Tangerang.  Jumlah  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan Kota Tangerang Khususnya Struktural kurang lebih  280  orang  dengan  diterapkannya    sistem  kepegawaian  e-kinerja  harian  ini  maka setiap pegawai wajib mengisi setiap hari minimal 300 menit perhari agar mencapai 6000 menit per bulan.SOTK Dinas Pendidikan Kota Tangerang telah di atur dalam peraturan Wali  kota  Tangerang  No.  41  Tahun  2019  Perubahan  atas  Peraturan  Wali  kota  No.  58 Tahun 2016 yang di dalamnya berisikan tentang susunan organisasi serta tata kerja pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang.
Namun terkait hal tersebut terdapat beberapa permasalahan yang ditemui sejalan dengan  diberlakukanya  Aplikasi  E-kinerja  pada  lingkungan  Dinas  Pendidikan  Kota Tangerang, salah satunya yaitu terdapat beberapa Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang belum masuk pada menu Aplikasi E-Kinerja dan uraian deskripsi pekerjaan yang di  buat  harus  sampai  160  karakter  sehingga  jika  belum  160  karakter  maka  tidak  bisa untuk di setujui oleh pejabat yang berwenang atau tidak dapat di usulkan oleh pejabat yang  berwenang  serta  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  Aparatur  yang  tidak  semuanya berusia  muda,  sehingga  ada  beberapa  pegawai  sekitar  yang  kurang  sesuai  dengan kompetensinya untuk mengolah media komunikasi dan terjadinya mutasi dalam lingkup pengelolaan aplikasi/staf terkait sehingga kurangnya komunikasi. Permasalahan utama dalam Aplikasi E-Kinerja ini adalah adanya beberapa TUPOKSI yang belum masuk pada menu Aplikasi E-Kinerja.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  diatas,  maka  peneliti  akan melakukan penelitian mengenai “Implementasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan Kota Tangerang”.

## Konsep Kebijakan Publik
Pressman  dan  widavsky  dalam  (J.L.  Pressman,  1973)  “lingkup  dari  studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sector,disamping itu
dilihat  dari  hirarkinya kebijakan  publik  dapat  bersifat  nasional,  regional  maupun  lokal seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan  presiden,  keputusan gubernur,dll,secara  terminologi  pengertian  kebijakan  publik  sangat  banyak,  tergantung dari sudut mana kita mengartikannya”.

## Pengertian Implementasi
Van  meter  dan  van  horn  (Agustino,  2006)  “Implementasi  merupakan  aktivitas yang  terlihat  setelah  adanya  pengarahan  yang  sah  dari  suatu  program  yang  meliputi upaya mengelola input”.van meter dan van horn mendefinisikan “implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok  pemerintah  atau swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan- tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijaksanaan,tindakan-tindakan  yang dimaksud  mencakup  usaha  untuk  mengubah  keputusan  menjadi  tindakan-tindakan operasional  dalam  kurun  waktu  tertentu  maupun  dalam  rangka  melanjutkan  usaha- usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh program”.

## Pengertian Implementasi Kebijakan
Pressman  dan  widavsky  dalam  (J.L.  Pressman,  1973)  menuliskan  “lingkup  dari studi  kebijakan  publik  sangat  luas  karena  mencakup  berbagai  bidang  dan sector,disamping  itu  dilihat  dari  hirarkinya  kebijakan  publik  dapat  bersifat  nasional, regional  maupun  lokal  seperti  undang-undang,  peraturan  pemerintah,  peraturan presiden, keputusan gubernur,dll,secara terminologi pengertian kebijakan publik sangat banyak,  tergantung  dari  sudut  mana  kita  mengartikannya,kebijakan  publik  sebagai hipotesis  yang  mengandung  kondisi-kondisi  awal  dan  akibat-akibat  yang  bisa diramalkan”.

## Model Implementasi oleh Goerge C. Edward III
George  C  Edward  III  dalam  (J.L.  Pressman,  1973)  menuliskan  model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh  George C. Edward    IIImenamakan  model  implementasi  kebijakan  publiknya  dengan  Direct  and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu komunikasi,sumberdaya,disposisidan struktur birokrasi.

## Pengertian Kinerja
Menurut  Moeheriono  (Moeheriono,  2012)  merupakan  gambaraan  mengenai tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  program  kegiatan  atau  kebijakan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi  organisasi  yang  dituangkan  melalui perencanaan strategis suatu organisasi kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau  sekelompok  karyawan  telah  mempunyai  kriteria  atau  standar  keberhasilan  tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi.

## Pengertian E-Kinerja Pegawai
Menurut  putri,dll  dalam  (Putri  et  al.,  2014)  menuliskan  E-Kinerja  adalah salah  satu  aplikasi  berbasis  web  untuk  menganalisis  kebutuhan  jabatan,  beban  kerja jabatan  dan  beban  kerja  unit  atau  satuan  kerja  organisasi  sebagai  dasar  perhitungan prestasi  kerja  dan  pemberian  insentif  kerja,pengukuran  kinerja  pegawai  sebelumnya dilakukan dengan menggunakan DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan), seiring dengan  perkembangan  zaman,  penilaian  prestasi  kerja  PNS  dengan  DP3  sudah  tidak relevan lagi.

## B. METODE
Menurut  Sugiyono  (2011)  menuliskan  langkah  penelitian  merupakan  cara  dan prosedur yang sistematis  dan  terorganisasi  untuk  menyelidiki  suatu masalah  tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atau jawaban atas  masalah  yang  sedang  diteliti,metode  penelitian  pada  dasarnya  merupakan  cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,dalam penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi pengunaan aplikasi e-kinerja penilaian prestasi kerja aparatur sipil negara (ASN) di dinas pendidikan Kota Tangerang. Sesuai dengan fokus penelitian maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

## C. HASIL DAN DISKUSI
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  mengenai  Implementasi  Penggunaan Aplikasi  E-Kinerja  Penilaian  Prestasi  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Di  Dinas Pendidikan  Kota  Tangerang  ,  jika  dilihat  dari  indikator  permasalahan  yang  ada  dan mendasari dalam Implementasi Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Di Dinas Pendidikan Kota Tangerang  dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1 Indikator berdasarkan Hasil Penelitian Kriteria Pertanyaan OPD Ketentuan Hasil yang dicapai Komunikasi  Bagaimana komunikasi yang terjalin Dinas Pendidikan Jelas,terarah dan terstruktur Jelas dan terarah BKPSDM Jelas,terarah dan terstruktur Terarah dan tersruktur Dinas Kominfo Jelas,terarah dan terstruktur Terarah dan tersruktur Sumber Daya Apakah  kualitas sumber daya manusia terkait penggunaan aplikasi e –kinerja sudah memadai Dinas Pendidikan Memadai Belum Memadai BKPSDM Memadai Sudah Memadai Dinas Kominfo Memadai Sudah Memadai
Disposisi Apa respon pegawai pada penggunaan Aplikasi e-Kinerja Dinas Pendidikan Menerima Kebijakan Menerima namun awalnya merasa terbebani BKPSDM Menerima Kebijakan Menjalankan  kebijakan dengan cara Mensosialisasikan, Bintek,Monitoring  dan Evaluasi Dinas Kominfo Menerima Kebijakan Menjalankan  Kebijakan dengan cara Memfasilitasi, Melatih Struktur Birokrasi Bagaimana  SOP (standard operasional prosedur)  dalam penerapan penggunaan Aplikasi E- Kinerja Dinas Pendidikan Sesuai SOP Menerapkan  SOP  yang ditetapkan BKPSDM Sesuai SOP Sesuai  SOP  tapi  sistem perlu dikaji ulang Dinas Kominfo Sesuai SOP Sesuai  SOP  tapi  sistem perlu dikaji ulang

## Sumber : Olahan Peneliti, 2021
Berdasarkan  tabel  1  indikator  menjadi  tolak  ukur  dalam  implementasi program Aplikasi  E-Kinerja  Penilaian  Prestasi  Kerja  yang  ada  pada  Dinas  Pendidikan  Kota Tangerang. Jika dilihat dari indikator hasil penelitian terdapat beberapa hal yang tidak bisa tercapai, ini salah satu yang dapat mempengaruhi jalanya implementasi yang telah ditetapkan, diantaranya adalah:
a. Komunikasi
Menurut  (Agostiono,  2010)  menuliskan  Implementasi  akan  berjalan  efektif apabila  ukuran-ukuran  dan  tujuan-tujuan  kebijakan  dipahami  oleh  individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan,kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan  dengan  demikian  perlu  dikomunikasikan  secara  tepat  dengan  para pelaksana,konsistensi  atau  keseragaman  dari  ukuran  dasar  dan  tujuan  perlu dikomunikasikan  sehingga  implementors  mengetahui  secara  tepat  ukuran  maupun tujuan  kebijakan  itu,komunikasi  dalam  organisasi  merupakan  suatu  proses  yang  amat kompleks dan rumit,seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarluaskannya.
Dinas pendidikan dalam hal komunikasi dan informasi jika dilihat sudah terjalin dengan  baik  dan  jelas  antara  sesama  pegawai  serta  narasumber  informasi  yang menyebarluaskan  informasi.  Selain  itu  dinas  pendidikan  kota  tangerang  pun  telah berkordinasi  dengan  pihak  BKPSDM  dalam  pelaksanaan  aplikai  e-kinerja  ini  sehingga koordinasi  dengan  dinas  lain  akan  lebih  baik  dan  benar.  BKPSDM  menyebarluaskan informasi  dari  berbagai  media  komunikasi,  flayer,  banner  dan  spanduk.Selain  itu sosialisasi  yang  intens  terus  diadakan  agar  menghasilkan  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dari  segi  teknologi  dan  komunikasinya  dan  berharap  dengan  diberlakukan aplikasi e-kinerja ini kinerja harian pegawai menjadi lebih baik lagi.
b. Sumber Daya Manusia
Dalam  buku  (Agostiono,  2010)  menuliskan  tidak  menjadi  masalah  bagaimana
jelas  dan  konsisten  implementasi  program  dan  bagaimana  akuratnya  komunikasi dikirim,jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya,komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian  dari  para  pelaksana,  informasi  yang  relevan  dan  cukup  untuk mengimplementasikan  kebijakan  dan  pemenuhan  sumber-sumber  terkait  dalam pelaksanaan  program,  adanya  kewenangan  yang  menjamin  bahwa  program  dapat diarahkan  kepada  sebagaimana  yamg  diharapkan,  serta  adanya  fasilitas-fasilitas pendukung  yang  dapat  dipakai  untuk  melakukan  kegiatan  program  seperti  dana  dan sarana prasarana.
Mengenai  sumber  daya  manusia  yang  ada  pada  Dinas  Pendidikan  Kota Tangerang  khususnya  dalam  rangka  implementasi  aplikasi  e-kinerja  ini  sudah  cukup terpenuhi  dan  mencukupi  akan  tetapi  permasalahan  ilmu  pengetahuan  pegawai  yang masih kurang tentang pemakaian komputer. Tidak semua pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Tangerang paham mengenai ilmu teknologi dan komunikasi, dan ada beberapa pegawai yang mendekati masa pensiun sehingga implementasi E-Kinerja tidak maksimal dengan baik.Tetapi permasalahan ini dapat diatasi dengan adanya sosialisasi dan  bimtek  secara  berkelanjutan  mengenai  program  Aplikasi  E-Kinerja  ini  sehingga parapegawai  akan  antusias  dalam  melaksanakan  kebijakan  yang  sudah  diterapkan karena  salah  satu  perangkat  yang  wajib  dikuasai  ASN  di  era  digital  ini  yaitu komputerisasi.
Sedangkan untuk melaksanakan implementasi aplikasi e-kinerja ini sumber daya yang digunakan berasal dari BKPSDM sebagai pihak implementor dan Dinas Pendidikan Kota  Tangerang  sebagai  sasaran  dari  diberlakukan  nya  kebijakan  aplikasi  e-kinerja ini.SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi agar berjalan efektif dan efisien, tanpa adanya sumber daya. Implementasi akan berjalan dengan baik dan  akan  memenuhi  indicator  yang  sudah  ditentukan  .  Dinas  Pendidikan  Kota Tangerang dalam memenuhi sumber daya sarana prasaran telah memfasilitas apa yang dibutuhkan  oleh  pegawai  dalam  membantu  proses  implementasi  aplikasi  e-kinerja, namun terkadang yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari  segi  infrastruktur  jaringan  internet  yang  memang  tidak  stabil  sehingga dalam  merespon  agak  lambat  dalam  pembuatan  kinerja  harian  pegawai.Kelengkapan penunjang  seperti  internet,komputer  dan  lain-lain    merupakan  faktor  penting  dalam implementasi, implementor mungkin mempunyai staff yang mencukupi, kapabilitas dan kompeten tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung seperti sehingga implementasi tidak akan berjalan dengan benar dan baik.
c. Disposisi
Dari  segi  disposisi  para  ASN  khususnya  Dinas  Pendidikan  Kota  Tangerang kemauan dan kecenderungan untuk mengikuti nya sangat antusias sekali terlihat ketika di  realisasikan  nya  Aplikasi  E-Kinerja  ini  namun  yang  membuat  beban  itu  karena pengetahuan  tentang  media  informasi  dan  komunikasinya  masih  terbatas  sehingga sedikit  menghambat  dalam  implementasi  ini  dan  cenderung  merasa  terbebani  bahkan ada  pula  yang  menolak  karena  mendekati  masa  pensiun,  akan  tetapi  melihat  hal  ini Badan  Kepegawaian  dan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Kota  Tangerang
(BKPSDM)  mengambil  tindak  lanjut  untuk  terus  mensosialisasikan  secara  intens  serta monitoring dan evaluasi terus di pantau.
Pihak  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kota  Tangerang  (Kominfo)  pun  telah memfasilitasi dengan tujuan mempermudah proses implementasi Program E-Kinerja ini sehingga  terealisasikan  sesuai  dengan  apa  yang  ingin  di  capai.  Dalam  pelaksanaa implementasi  suatu  kebijakan  pasti  terdapat  beberapa  hambatan  namun  bagaimana sikap  implementor  untuk  menyikapinya  dan  sikap  sasaran  implementor  untuk menerima kebijakan yang telah ditetapkan.

## d. Struktur Birokrasi
Dalam winarno (Winarno, 2015) menurut Edward III terdapat karakteristik utama dari  birokrasi  yakni  :  Standar  Operasional  Procedure  (SOP)  dan  fragmentasi,Standard Operasional  Procedure  (SOP)  merupakan  perkembangan  dari  tuntutan  internal  akan kepastian  waktu,  sumber  daya  serta  kebutuhan  penyeragaman  dalam  organisasi  kerja yang  kompleks  dan  luas,demikian  pula  dengan  jelas  tidaknya  standar  operasi,  baik menyangkut mekanisme, system dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok,  fungsi  dan  kewenangan  dan  tanggung  jawab  diantara  pelaku,  dan  tidak harmonisnya  hubungan  diantara  organisasi  pelaksana  satu  dengan  yang  lainnya  ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.
Dalam winarno (Winarno, 2015) struktur birokrasi merupakan tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur sehingga aturan yang di kaji jelas dan tepat,struktur  birokrasi  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  jalannya implementasi  kebijakan.  Selain  itu  aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap  organisasi adalah  adanya  standar  oprasional  prosedur  (SOP),  standar  oprasional  prosedur  (SOP) merupakan alur atau panduan untuk menjalankan suatu aplikasi atau program, sehingga program dapat berjalan sesuai perintah. Standar Oprasional Prosedur (SOP) juga dapat menjadi  pedoman  bagi  pihak  implementor  atau  sasaran  implementasi  yang  telah ditetapkan terutama dalam mengambil keputusan serta tindakan yang akan dijalankan. Dalam  implementasi  aplikasi  e-kinerja  ini  terdapat  server  untuk  menampung database ASN serta input dan output program yang dijalankan. Server yang mendukung tentulah  sangat  berpengaruh  dalam  implementasi  aplikasi  e-kinerja  ini,  permasalahan server yang terkadang lambat untuk merespon, pada saat pembuatan kinerja harian oleh ASN  dan  yang selanjutnya  akan  di  validasi  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Ini perlu  di tingkatkan kembali kualitas nya setidak nya harus memiliki bandwiwth/kapasitas yang besar yang memungkinkan untuk membackup seluruh data atau aktivitas yang ada pada aplikasi E-Kinerja sehingga server dan jaringan memungkinkan untuk menampung data yang banyak pada aplikasi E-Kinerja.
Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  sangatlah  penting  untuk  kelancaran  dan kejelasan implementasi program e-kinerja pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang, jika di tinjau dari Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada sudah sangat jelas prosedur nya dan cara kerjanya namun sebaiknya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ada  di  tinjau  kembali  keefektivitasnya  karena  pada  aplikasi  E-Kinerja  ini  harus menguraikan deskripsi pekerjaan yang di buat harus sampai 160 karakter sehingga jika
belum 160 karakter maka tidak bisa untuk di setujui oleh pejabat yang berwenang atau tidak  dapat  diusulkan  oleh  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  hal  ini  pengkajian  system dan pembangunan system sebelum dirilis sangatlah perlu untuk mengkaji ulang apakah system yang di rilis memudahkan pengguna atau sebaliknya.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tentang  Implementasi  Penggunaan Aplikasi  E-Kinerja  Penilaian  Prestasi  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Di  Dinas Pendidikan  Kota  Tangerang  dapat  disimpulkan  bahwa  Implementasi  Penggunaan Aplikasi  E-Kinerja  Penilaian  Prestasi  Kerja  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Di  Dinas Pendidikan Kota Tangerang sudah dioptimalkan. Aplikasi e-kinerja ini baru dijalankan dan  masih  ada  beberapa  kekurangan  sehinga  harus  diperbaiki  agar  tujuan implementasi Aplikasi E-Kinerja untuk Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dapat dicapai dan berjalan efektif sesuai tujuan yang telah ditetapkan

## Saran
Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi Program E-Kinerja untuk ke depannya agar lebih efektif dan lebih baik lagi dalam membangun system yang ada pada Aplikasi E-Kinerja  terutama  pada  bagian  SOP  perlu  di  tinjak  lanjuti  agar  sesuai  dengan kebutuhan sasaran implementasi dari aplikasi e-kinerja tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Agostiono.  (2010).  Implementasi  Kebijakan  Publik  Model  Van  Meter  dan  Van  Horn (Agostiono (ed.)). Rajawali.
Agustino, L. (2006). Dasar-Dasar Kebijakan Publik (L. Agustino (ed.)). CV.Alfabeta. J.L. Pressman, W. (1973). Implementation. University of California Press.
Moeheriono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi (Moeheriono (ed.)). PT.Raja Grapindo.
Putri, K. E., Arfan, M., & Basri, H. (2014). Pengaruh penerapan e-kinerja dan penghargaan (  reward  )  terhadap  kinerja  aparatur  pengelolaan  keuangan  di  lingkungan pemerintahan  kota  banda  aceh.  Jurnal  Magister  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas Syiah Kuala, 3(4).
Sugiyono.  (2011).  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D  (Sugiyono  (ed.)). Alfabeta.
Winarno,    wing  wahyu.  (2015).  Analisis  Ekonometrika  dan  Statistika  dengan  Eviews.  In Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews.