## Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
Andi Sani Silwana 1 , Kurniati 2 , Abd. Rahman R 3
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 1, 2, 3
Email: 80100221086@uin-alauddin.ac.id 1
kurniati@uin-alauddin.ac.id 2
abdulrahmanr@uin-alauddin.ac.id 3
P-ISSN : 2745-7796

## E-ISSN : 2809-7459
Abstrak. Penelitian  ini bertujuan  mengetahui  Peran  Fatwa  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan  di  Indonesia.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan (library  research ) dengan pendekatan teologi normatif dan konseptual, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fatwa  ulama  merupakan  hasil  dari  konfigurasi  formulasi  hukum  Islam,  Fatwa  tersebut merupakan hasil dari ijtihad seorang mufti  yang bertalian dengan persoalan   atau   masalah yang      diperhadapkan      kepadanya.  Fatwa      ulama      biasanya  merupakan  himbauan    dari sekelompok  ulama  dan  terkadang  merupakan  seruan  ulama tertentu kepada  masyarakat luas    atau    masyarakat    tertentu.  Hasil    fatwa    ulama    di    Indonesia,    secara    nasional dituangkan    dalam    bentuk    fatwa  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia)  sejarah  sejak  berdirinya MUI sampai dengan sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Peran, Fatwa, Pembentukan, Perundang-Undangan
http://jurnal.staiddimakassar.ac.id/index.php/aujpsi DOI : https://doi.org/10.55623

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  Negara  yang penduduknya  mayoritas  memeluk  agama islam,  namun  Indonesia  tidak  menyatakan dirinya secara konstitusional menyatakan diri sebagai  Negara  islam,  islam  sebagai  agama yang  mayoritas  di  peluk  oleh  bangsa Indonesia  mempengaruhi  pandangan  bangsa Indonesia  bangsa  ini  sepanjang  sejarah termaksud dalam bidang hukum. 1
1 Dahlia  Haliah  Ma’u,  Analisis  Kontribusi dan  Pembaruan  Hukum  Islam  Pra  dan  Pasca
Hukum islam  merupakan hukum  yang berasal dari dari agama islam itu sendiri yang diturunkan untuk kemaslahatan para hambanya, merupakan hukum yang bersumber  dari  al-Qur’an  dan  hadist,  yang kemudian  berkembang  menjadi  produk pemikiran hukum. Produk  pemikiran hukum tersebut  menghasilkan  materi-materi  hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian  dibentuk  dan  diformasi  dalam
Kemerdekaan  Republik  Indonesia,  Jurnal  Ilmiah  Al- Syir’ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017,
sebuah konsep untuk dilaksanakan dan ditaati sebagai hasil dari produk pemikiran hukum. 2
Indonesia  telah  memiliki  empat produk  pikiran  hukum  sebagai  bagaian  dari hukum  Islam,  yaitu  produk  pemikiran  fikih, produk  pemikiran  fatwa  ulama,  produk pemikiran yurisprudensi, dan produk pemikiran undang-undang. Produk pemikiran fatwa ulama inilah yang menjadi kajian utama  dalam  pemahasan  ini.  Salah satu  bentuk  produk  pemikiran  islam  adalah Fatwa    yang  mengambil  peran  dalam  proses pembentukan  hukum  di  Indonesia.  Hasil fatwa  ulama  di    Indnesia,  secara  nasional dituangkan    dalam    bentuk    fatwa  MUI (Majelis  Ulama  Indonesia).  Kiprah  Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Indonesia sebagai fasilitator penghasil hukum Islam, memberikan  banyak  pengaruh  dalam  sistem ketatanegaraan. Pemerintah sendiri memberikan  prioritas  kepercayaan  terhadap lembaga  ini,  atas  lembaga-lembaga  peghasil fatwa  Syariah  lain.  Karena  lembaga  MUI dianggap  sebagai  lembaga  masyarakat  Islam yang  kredibel  dalam  bidang  hukum  Islam, dan  bersifat  netral,  tidak  cenderung  pada golongan terentu.
Meskipun  dalam  sudut  pandang ketatanegaraan, lembaga MUI bukan termasuk  lembaga  yang  berwenang  dalam pembuatan  peraturan  di  Indonesia.  Sehingga fatwa  yang  dihasilkan  secara  hukum  tidak dapat  mengikat  pada  para  pelaku  hukum. Menurut mahfud MD fatwa MUI tidak harus selalu dipatuhi, karena fatwa MUI merupakan  peringatan  dan  himbauan  dari kumpulan  ulama  kepada  umat  Islam. Sehingga  sifat  hukumnya  tidak  mengikat bagi  yang  melanggar  fatwa  tersebut.  Fatwa dari  MUI  hanya  menjadi  acuan  sebagian besar masyarakat dalam mematuhi hukum. 3
2 H.  Supardin , Produk  Pemikiran  Hukum Islam di Indonesia.
3 Amriyono  Prakoso,  “Mahfud  MD  Jelaskan Fatwa  MUI  tidak  Perlu  Diikuti  Karena  bersifat Otonom”, dalam http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/17/mahfud- md-jelaskanfatwa-mui-tidak-perlu-diikuti-karena- bersifat-otonom, diakses tanggal 1 Mei 2023
Namun  Dalam  catatan  sejarah  sejak berdirinya  MUI  sampai  dengan  sekarang telah banyak fatwa dan nasihat MUI sebagai produk pemikiran hukum Islam yang terserap dalam berbagai peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  yang  membuktikan eksistensi  Fatwa  MUI  dalam  pembentukan hukum nasional. 4

## METODE
Penelitian  kualitatif  ini  berupa  studi pustaka.    Dengan  pendekatan  teologi normatif dan konseptual.  Sumber  data  yang dipakai    meliputi  beberapa    literatur    ilmiah yang    berbentuk    jurnal  dan  buku  yang mengkaji    terkait  peran  Fatwa  dalam pembentukan  undang-undang  di  Indonesia. Sementara    itu,    sumber    data    sekunder penelitian    memakai    beberapa  literatur ilmiah  yang  memeiliki  relevansi  terhadap kajian yang di bahas dalam karya ilmiah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengertian Fatwa
Fatwa  ulama  yang  merupakan  hasil dari  konfigurasi  formulasi  hukum  Islam. Fatwa    menurut    bahasa    berarti    jawaban, keputusan,    pendapat    yang    diberikan  oleh mufti  tentang  suatu  masalah  nasihat  orang alim,  pelajaran  baik. 5 Menurut  ulama  usul fikih, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan  oleh  seoramg  mujtahid  atau faqih  sebagai    jawaban    yang    diajukan peminta    fatwa    dalam    suatu    kasus    yang sifatnya  tidak mengikat. Fatwa  ini  bersifat sanksi    moral    yang    tidak    mengikat seseorang    untuk  berfatwa  atau  meminta fatwa,  dan  atau  untuk  menerima/taat  pada fatwa.
Fatwa  tersebut  merupakan  hasil  dari ijtihad  seorang  mufti  yang  bertalian  dengan persoalan      atau      masalah      yang
4 H.  Wahiduddin  Adams.,  Fatwa  MUI  dalam Perspektif Hukum dan Perundang- Undangan(Puslitbang  dan  Diklat  Kementrian  Agama RI) hal.4 5 Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,h. 314.
diperhadapkan      kepadanya.  Fatwa      ulama biasanya merupakan himbauan dari sekelompok    ulama    dan    terkadang merupakan    seruan    ulama  tertentu  kepada masyarakat  luas  atau  masyarakat  tertentu. Oleh    karena    itu,    produk  pemikiran    fikih tidak  dapat  dipisahkan  begitu  saja  dengan produk  pemikiran  fatwa ulama, karena fikih merupakan  produk  hasil  ijtihad  ulama,  dan ulama  merupakan  orang  yang      ahli      dalam ilmu      fikih.  Hasil      ijtihad      ulama      yang disebut   fatwa   terkadang dituangkan dalam bentuk  buku  fikih  untuk  dipedomani  bagi umat Islam di Indonesia.
Hasil    fatwa    ulama    di    Indonesia, secara    nasional    dituangkan    dalam    bentuk fatwa  MUI  (Majelis  Ulama  Indonesia). Selain  itu,  ada  dua  fatwa  ulama  yang bersumber  dari  organisasi    Islam    yaitu Nahdatul    Ulama    dan  Muhammadiyah. Kedua  organisasi  Islam ini, selalu mewarnai fatwa MUI di  Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sistem pemerintahan/penguasa di Indonesia. 6
Implementasi  fatwa    yang  dasarnya memang  bukanlah  menjadi  pengikat  atas suatu kebijakan, maka perlu dipahami bahwa fatwa yang menjadi produk pemikiran hukum Islam  akan  cendrung  susah  untuk  diterapkan mengingat  bahwa  fatwa  bersifat  kasuistik, karena  ia  merupakan  respon  atau  jawaban terhadap  pertanyaan  yang  diajukan  oleh panitia  fatwa.  Ia  tidak  memiliki  daya  ikat, dalam  arti  peminta  fatwa  tidak  harus mengikuti  rumusan  hukum  yang  diberikan kepadanya. Meskipun fatwa biasanya cenderung  dinamis,  karena  ia  merupakan respon  terhadap  perkembangan  baru  yang sedang  dihadapi  masyarakat  peminta  fatwa, akan  tetapi  dalam  kenyataannya  tidak  selalu demikian.  Perlu  dipahami  juga  bahwa Berkaitan  dengan  kedudukan  fatwa  dalam kehidupan  umat  Islam,  fatwa  ini  juga menegaskan  bahwa  fatwa  memang  tidak mengikat  secara  hukum,  akan  tetapi,  ia bersifat  mengikat  secara  agama,  sehingga
6 Supardin,  Produk  Pemikiran  Islam  di Indonesia (UIN Alauddin Makassar, 2017), 5.
tidak ada peluang bagi seorang muslim untuk menentangnya  bila  fatwa  itu  didasarkan kepada dalil-dalil yang jelas dan benar. 7
Fatwa  yang  dikeluarkan  seorang  mufti berperan  dalam  mentransformasikan  makna hukum  Islam  yang  bersifat  umum  ke  dalam kasus-kasus  tertentu  yang  dihadapi.  Untuk menjaga  kredibilitas  fatwa  yang  mengikat secara moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka  tidak  sembarangan  orang  boleh berfatwa melainkan harus memenuhi kualifikasi  tertentu  seperti  halnya  seorang mujtahid.  Otoritas  fatwa  sepanjang  sejarah perjalanan  hukum  Islam  memang  diberikan kepada  para  ulama.  Fatwa  yang  lahir  ada yang  bersifat  individu  dan  ada  pula  fatwa yang  bersifat  kolektif,  yang  merupakan  hasil kesepakatan para ulama.
Menurut  Prof.  Quraisy  Shihab,  selain tidak  sembarangan  orang  boleh  berfatwa, berfatwa  juga  harus  memperhatikan  keadaan sosiologis  umat  pada  saat  itu.  Fatwa-  fatwa yang  disampaikan  tidak  mengakibatkan perpecahan  umat  atau  kehancuran  sebuah bangsa.  Hal  tersebut  harus  diprioritaskan karena  semua  pendapat,  walaupun  benar namun  apabila  mengakibatkan  mudharat yang  lebih  besar  harus  ditunda  untuk diumumkan. 8

## 2. Metode penetapan Fatwa MUI
Metode penetapan fatwa diawali dengan  melakukan  kajian  komprehensif untuk  memperoleh  deskripsi  secara  utuh mengenai  obyek  masalah  (thasawwur  al- masalah),  rumusan  masalah,  dampak  sosial keagamaan yang ditimbulkan, titik kritis dari berbagai  hukum  (norma  syari’ah  dari rangkaian masalah yang akan dikaji. 9
Kajian  komprehensif  yaitu  telaah  atas pandangan  fuqaha  mujtahid  masa  lalu,
7 Ahmad Mathar, M.H, problematika penerpan  produk-produk    pemikiran  hukum  islam  di Indonesia, h.199
8 Diana  Mutia  Habibaty,  peranan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia Terhadap Hukum Positif In6donesia, h.450
9 Peraturan Oganisasi Majelis Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan fatwa, hal. 75-76
pendapat  para  imam  madzhab  dan  ulama yang mu’tabar ,  telaah  atas  fatwa-fatwa  yang terkait,  serta  pandangan  ahli  fikih  terkait masalah  yang  akan  difatwakan.  Kajian tersebut didapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada Anggota Komisi atau  ahli  yang  memiliki  kompetensi  di bidang  yang  terkait  dengan  masalah  yang akan difatwakan.
Beberapa  bentuk  penetapan  fatwa dalam  Pedoman  Penetapan  fatwa  Majelis Ulama Indonesia, diantaranya:
a. Penetapan  fatwa  yang  telah  jelas hukum  dan  dalil-dalilnya,  maka menggunakan
hukum sebagaimana adanya. b. Penetapan fatwa
terhadap perbedaan masalah masail khilafiyah dengan: a) Menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat (aljam’u wa al taufiq) b) Jika  tidak  dapat  ditarik kesimpulan dengan musyawarah maka dengan tarjih melalui metode muqaranah (perbandingan) dengan kaidah ushul fiqih muqaran. 10
Penetapan  fatwa  yang  tidak  terdapat dalam  pendapat  hukum  di  kalangan  ulama madzab,  maka  dilakukan  dengan  ijtihad kolektif melalui metode:
a. Bayani
b. Ta’ali
a) Qiyasi pemberlakuan hukum  yang  disebutkan dalam  AlQuran  dan  atau Hadits  kepada  sesuatu yang  tidak/belum  ada hukumnya  nash  karena ada  kesatuan  illat  hukum antara keduanya.
10 Peraturan  Oganisasi  Majelis  Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan fatwa, hal. 75-76
b) Istihsaniy yaitu pemberakuan hukum maslahat  juz’iyah  ketika berhadapan dengan kaidah umum. c) Ilhaqiy pemberlakuan hukum ijtihadi yang terdokumentasi kepada masalah baru karena ketiadaan nash dan diperoleh  indikasi  kuat kesamaan antara keduanya. d) sad al-dzaraa’i
c. Metode manhaj
Metode  ini  dilakukan  apabila  terdapat perbedaan  pendapat  antar  kalangan  Anggota Komisi,  maka  fatwa  disampaikan  dengan adanya  perbedaan  pendapat  beserta  argumen dari  masing-masing  pendapat.  Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari’at serta tidak  lupa  mempertimbangkan  kemaslahatan umum dan maqashid syariah.
Prosedur rapat dalam Pedoman Penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia:
Rapat  harus  dihadiri  oleh  anggota Komisi  yang  jumlahnya  dianggap  cukup kuorum  oleh  pimpinan  rapat.  Dalam  hal tertentu,  rapat  menghadirkan  pakar  atau tenaga  ahli  yang  berhubungan  dengan masalah yang difatwakan.
Rapat  dipimpin  oleh  Ketua  atau  Wakil Ketua Komisi atau salah satu anggota Komisi Fatwa  yang  hadir,  atas  persetujuan  Ketua Komisi,  didampingi  oleh  Sekertaris  dan/atau Wakil  Sekertaris  Komisi.  Usulan,  saran,  dan pendapat  anggota  komisi  dicatat  oleh sekertaris  guna  dijadikan  Risalah  Rapat  dan Bahan  Fatwa  Komisi.  Setelah  mencapai mufakat  kemudian  keputusan  dilaporkan pada Dewan Pimpinan untuk disahkan. 11

## 3. Fatwa  MUI  dalam  Pembentukan Undang-Undang
11 Peraturan  Oganisasi  Majelis  Ulama Indonesia, Pedoman Penetapan fatwa, hal. 75-76

## Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
Posisi  MUI  jika  ditinjau  secara kelembagaan  Negara  berada  pada  ranah kawasan  infrastruktur  politik.  Infrastruktur politik  sendiri  adalah  segolongan  lembaga yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Berada  di tengah  masyarakat  dan  merupakan  denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. Infrastrukutr  lebih  berada  di  ruang-ruang pemberdayaan masyarakat sehingga actionnya  hanya  dapat  dilihat  dengan  cara mendalami  masyarakat  tersebut. 12 Sebab MUI  adalah  organisasi  alim  ulama  umat Islam  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam. Artinya  MUI  adalah  organisasi  yang  ada dalam  masyarakat,  dan  bukan  merupakan institusi milik Negara atau merepresentasikan Negara.  Artinya  pula,  fatwa  MUI  bukanlah hukum  Negara  yang  mempunyai  kedaulatan yang  bisa  dipaksakan  bagi  seluruh  rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai  sebuah  kekuatan  sosial  politik  yang ada dalam infrastruktur ketatanegaraan, fatwa MUI  hanya  mengikat  dan  ditaati  oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai  ikatan  terhadap  MUI  itu  sendiri. Artinya, sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh  seluruh  umat  Islam.  Apalagi  untuk memaksa  dan  harus  ditaati  oleh  seluruh warga negara Indonesia.
Fatwa MUI memiliki kekuatan independen yang mendorong politik pemerintahan  untuk  merumuskan  peraturan bernafaskan  substansi  ajaran  Islam.  Fatwa yang  demikian  memiliki  kekuatan  kontrol terhadap  politik  pemerintahan.  kekuatan independen  MUI  ini  mempengaruhi  relasi antara  fatwa  MUI  dan  politik  pemerintahan di Indonesia membentuk pola inter- independensi  berbasis civil  society .  Ada beberapa  pola  fatwa  MUI  pasca  reformasi. Pertama,  fatwa-fatwa  yang  memperkuat
12 Al Fitri Johar, S.Ag., S.H.,
M.H.I.,Kekuatan  Hukum  Majelis  Fatwa  Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,h.7
ketahanan  NKRI.  Kedua,  fatwa-fatwa  yang dengan  kekuatan  nalar  publik  menjadi sumber  penyusunan  undang-undang,  seperti fatwa  larangan  Ahmadiyah,  pornografi- pornoaksi,  perda-perda  syari’ah  dan  bank syariah.  Ketiga,  fatwa-fatwa  yang  memiliki dampak  terhadap  pembentukan  opini  publik pertisipatif  pemilu  seperti  fatwa  haram golput,  calon  anggota  legislatif  non-Muslim dan presiden perempuan.
Dalam  konteks  ketentuan  hukum  di Indonesia  fatwa  bukanlah  aturan  yang  wajib diikuti dan ditegakkan. Indonesia merupakan negara  yang  memiliki  dual  sistem  dalam segala  bidang  termasuk  dalam  bidang hukum.  Hukum  Eropa  Kontinental,  Hukum Adat,  dan  Hukum  Islam  merupakan  hukum yang  masih  bertahan  di  negara  ini.  Fatwa sendiri  termasuk  kedalam  hukum  Islam,  dan dapat dijadikan pertimbangan dalam legislasi dan putusan hakim di pengadilan.
Melihat  dari  ketentuan  di  atas,  fatwa bukan  merupakan  aturan  yang  mengikat. Mungkin  akan  berbeda  dengan  negara muslim  lainnya.  Di  Indonesia,  selama  fatwa tersebut  belum  diserap  dalam  perundang- undangan  atau  setidaknya  di ‘endorse’ oleh peraturan  perundang-undangan  maka  fatwa tersebut  tidak  dapat  ditegakkan. 13 Namun Fatwa  MUI  sudah  cukup  banyak  yang  di kodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan di Indonesia. implementasi  dan  peran  fatwa MUI  sebagai  salah  satu  produk  pemikiran hukum  Islam  sesungguhnya  banyak  disadur dalam merespons berbagai peraturan perundang-undangan. Sejauh ini, keterlibatan MUI  dalam  perundang-undangan  baru  pada tahap digolongkan pada partisipasi masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan seperti yang disebutkan dalam  Pasal  96  UU  Nomor  13  Tahun  2022, yang pada ayat (3) menyatakan “… merupakan  orang  perseorangan  atau
13 Al Fitri Johar, S.Ag., S.H., M.H.I.,Kekuatan  Hukum  Majelis  Fatwa  Indonesia (MUI) dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,h.8
kelompok  orang  yang  terdampak  langsung dan/atau  mempunyai  kepentingan  atas materi  muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan .” Maka, dalam hal ini MUI  yang  sejak  terbentuknya  pada  1975 adalah perkumpulan masyarakat.
Dalam  catatan  sejarah  sejak  berdirinya MUI  sampai  dengan  sekarang  telah  banyak fatwa  dan  nasihat  MUI  sebagai  produk pemikiran hukum  Islam  yang terserap dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Indikator  yang  mendukung  kecenderungan tersebut  dapat  dilihat  dari  lahirnya  bebrapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
a. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
b. Undang-Undang  No  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama
c. Undang-Undang  No  17  Tahun  1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
d. Undang-Undang  No  41  Tahun  2004 tentang Wakaf
e. Undang-Undang  No  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  atas  Undang-
Undang  No  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama
f. Undang-Undang  No  13  Tahun  2008 tentang  Penyelenggaraan  haji  yang menggantikan Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
g. Undang-Undang  No  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah
h. Undang-Undang  No  33  Tahun  2014 tentang Jaminan Produk Halal.
Pada  tahun  2001  MUI  membentuk Komisi  Hukum  dan  Perundang-Undangan MUI.  Komisi  ini  memiliki  peran  penting dalam mmeningkatkan efektifitas penyerapan Fatwa  MUI  dalam  pembangunan  hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-undangan.  Dalam  konteks  ini, tugas  Komisi  Hukum  dan  Perundang- Undangan MUI adalah 14 :
14 Diana  Mutia  Habibaty,  peranan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia Terhadap Hukum Positif In6donesia, h.449
a. Melakukan  pengkajian  terhadap peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat  dan  kepentingan  umat Islam
b. Mempersiapkan  usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan Peraturan
PerundangUndangan lainnya khususnya berkaitan syariat Ilam sejauh diperlukan
c. Memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan perundang-undnagan  yang  dinilai tidak  sesuai  dengan  syariat  dan kepentingan umat Islam
d. Mengusulkan perubahan
peraturan perundang-undangan yang  tidak  sesuai  dengan  syariat dan/atau kepentingan umat Islam
e. Mengawal dan mendorong pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan/atau kepentingan umat Islam
f. Mengajukan judicial review terhadap  peraturan  perundang- undangan yang dinilai
bertentangan  dengan  peraturan perudan-gundangan  yang  lebih tinggi  dan  syariat  Islam  baik kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan  di  atas,  maka  dalam  penelitian ini  terdapat  tiga    point  yang  menjadi kesimpulan, yaitu;
1. Fatwa  ulama  yang  merupakan  hasil dari  konfigurasi  formulasi  hukum Islam,  Fatwa  tersebut  merupakan hasil  dari  ijtihad  seorang  mufti  yang bertalian  dengan  persoalan      atau masalah      yang      diperhadapkan kepadanya. Fatwa    ulama   biasanya merupakan himbauan
dari
sekelompok    ulama    dan    terkadang

## Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia
merupakan    seruan    ulama  tertentu kepada    masyarakat    luas    atau masyarakat    tertentu.  Fatwa  yang dikeluarkan  seorang  mufti  berperan dalam  mentransformasikan  makna hukum  Islam  yang  bersifat  umum  ke dalam  kasus-kasus  tertentu  yang dihadapi.  Untuk  menjaga  kredibilitas fatwa  yang  mengikat  secara  moral bagi muslim untuk mentaatinya, maka tidak sembarangan orang boleh berfatwa  melainkan  harus  memenuhi kualifikasi  tertentu  seperti  halnya seorang mujtahid.
2. Metode  penetapan  fatwa  diawali dengan melakukan kajian komprehensif untuk memperoleh deskripsi secara utuh mengenai obyek masalah (thasawwur al-masalah), rumusan  masalah,  dampak  sosial keagamaan  yang  ditimbulkan,  titik kritis  dari  berbagai  hukum  (norma syari’ah dari rangkaian masalah yang akan dikaji.
3. Posisi  MUI  jika  ditinjau  secara kelembagaan  Negara  berada  pada ranah  kawasan  infrastruktur  politik. Infrastruktur  politik  sendiri  adalah segolongan  lembaga  yang  ada  di dalam masyarakat, Fatwa MUI memiliki  kekuatan  independen  yang mendorong politik pemerintahan untuk merumuskan peraturan bernafaskan  substansi  ajaran  Islam.
Fatwa yang demikian memiliki kekuatan  kontrol  terhadap  politik pemerintahan.  kekuatan  independen MUI  ini  mempengaruhi  relasi  antara fatwa  MUI  dan  politik  pemerintahan di  Indonesia  membentuk  pola  inter- independensi  berbasis civil  society . Dalam catatan
sejarah sejak berdirinya MUI sampai dengan sekarang  telah  banyak  fatwa  dan nasihat MUI sebagai produk
pemikiran hukum Islam yang terserap dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams H. Wahiduddin., Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum  dan  Perundang-Undangan(Puslitbang dan Diklat Kementrian Agama RI)
Al  Fitri  Johar,  S.Ag.,  S.H.,  M.H.I.,Kekuatan  Hukum Majelis  Fatwa  Indonesia  (MUI)  dari  Perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
Ahmad Mathar, M.H, problematika penerpan produk- produk  pemikiran hukum islam di Indonesia.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  Kamus  Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga,
Diana Mutia Habibaty, peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  Terhadap Hukum Positif In6donesia, h.450
Supardin,  Produk  Pemikiran  Islam  di  Indonesia  (UIN Alauddin Makassar, 2017), 5. dalam http://m.tribunnews.com/nasional/2017/01/17/m ahfud-md-jelaskanfatwa-mui-tidak-perlu- diikuti-karena-bersifat-otonom,  diakses  tanggal 1 Mei 2023
Haliah  ,Dahlia  Ma’u,  Analisis  Kontribusi  dan Pembaruan  Hukum  Islam  Pra  dan  Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017,
Peraturan  Oganisasi  Majelis  Ulama  Indonesia, Pedoman Penetapan fatwa, hal.
Prakoso,  Amriyono.  “Mahfud  MD  Jelaskan  Fatwa MUI  tidak  Perlu  Diikuti  Karena  bersifat Otonom”,
Dahlia  Haliah  Ma’u,  Analisis  Kontribusi  dan Pembaruan  Hukum  Islam  Pra  dan  Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 15 No. 1 Tahun 2017,