## KETIDAKTERATURAN HUKUM PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI INDONESIA
Sulaiman * , Muhammad Adli, Teuku Muttaqin Mansur Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

## ABSTRACT
Legislations  related  to  the  recognition  and  protection  of  indigenous  peoples  (MHA),  has  many  born.  The problem is MHA even feel the irregularity of the law. This study to discuss what causes irregularity in the recognition and protection of MHA, how to maintain the orientation of law reform related to MHA, and what is the mindset that needs to be built within the framework of the recognition and protection of MHA in Indonesia? This  study  found  that  irregularities  in  the  recognition  and  legal  protection MHA  occur  for  many  reasons, including a variety of terms and a number of dimensions as well as the institutions that deal with the MHA itself. Orientation of legal reforms related to MHA seen from the filing of judicial review of laws that are not in accordance with UUD 1945. There are four very important Putusan MK relating to the existence of the MHA, the MK Decision No. 001-21-22/PUU-I/2003 and No. 3/PUU-VIII/2010 (clarify the phrase "the greatest welfare of the people"), The MK Decision No. 10/PUU-I/2003 (clarifies the four requirements MHA), the MK Decision No 35/PUU-X/2012 (distinguishing indigenous forests and state forests), and the MK Decision No 006/PUU- III/2005 and No. 11/PUU-V/2007 (basic constitutional losses).
Keywords: Indigenous Peoples; Irregularity Law; Recognition.

## ABSTRAK
Peraturan perundang-undangan terkait pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) sudah banyak  dilahirkan  tapi masyarakat hukum adat justru  merasakan  ketidakteraturan  hukum.  Tulisan  ini membahas apa yang menyebabkan ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan MHA, bagaimana menjaga  orientasi  pembaruan  hukum  terkait  MHA,  dan  tata  pikir  yang  seperti  apa  perlu  dibangun  dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan hukum MHA terjadi karena banyak sebab, antara lain ragam istilah dan banyaknya dimensi serta lembaga yang menangani MHA itu sendiri. Orientasi pembaruan hukum terkait MHA terlihat  adanya  pengajuan yudicial review terhadap  UU  yang  tidak  sejalan  dengan  UUD  1945.  Ada  empat putusan MK yang sangat penting terkait dengan keberadaan MHA, yakni Putusan MK No. 001-21-22/PUU- I/2003 dan No. 3/PUU-VIII/2010 (memperjelas tolak ukur frasa “sebesar-besar kemakmuran rakyat”), Putusan MK No. 10/PUU-I/2003 (memperjelas empat syarat MHA), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 (membedakan hutan adat dan hutan negara), dan Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 (dasar kerugian konstitusional).
Kata Kunci: Masyarakat Hukum Adat; Ketidakteraturan Hukum; Pengakuan.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Istilah “ketidakteraturan”, saya dapatkan dari pidato  akhir  tugas  Satjipto  Rahardjo  sebagai  guru besar  ilmu  hukum  pada  Universitas  Diponegoro. Istilah “ketidakteraturan” ini untuk menggambarkan bahwa  semakin  banyak  peraturan  perundang- undangan  diproduksi  sebagai  jawaban  atau kehendak  rezim  ketertiban  atau  keteraturan. Realitasnya  justru yang  muncul  adalah ketidakteraturan. Kondisi  ini disebabkan  karena semakin  banyak  peraturan  yang  tersusun  secara logis  dan mekanistis, yang  bahkan  mengatur  hal- hal  yang  tidak  seharusnya  diatur  oleh  hukum negara.
Istilah  “ketidakteraturan”  ini  sendiri  sebagai lawan  “keteraturan”,  yang  dalam  hukum disejajarkan  dengan  kepastian.  Menurut Gustav Radbruch  (1878-1949),  kepastian,  bersama keadilan  dan  kemanfaatan,  adalah  nilai  dasar hukum. Ia menopang apa yang menjadi cita hukum, yang ketiganya, tidak selalu berada dalam suasana yang harmonis (Rahardjo, 2006). Tiga nilai dasar harus terintegrasi dalam hukum, yaitu nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis), dan nilai  kemanfaatan  (aspek  sosiologis) (Samekto, 2015).
Menurut  Meuwissen,  Radbruch  adalah seorang  relativis  nilai,  sehingga  menurut pandangannya  tidak  dapat  ditentukan  asas  mana yang  harus  diutamakan.  Karena  itu  yang menentukan  adalah  kekuasaan  kehendak  dari
pembuat  undang-undang (Sidharta,  2008)
(Sulaiman,  2015). Orientasi  disebut  Keraf  sebagai dari orientasi pendekatan mekanistis-reduksionistis (Keraf, 2005).
Salah satu kepentingan dari wajah kepastian adalah melihat keberadaan masyarakat hukum adat (MHA)  di  Indonesia.  Jika ditelusuri  mendalam,  hal yang mendasari rumitnya memandang MHA karena ia  terkait  dengan  pengelolaan  sumber  daya  alam (SDA).  Awal  reformasi,  munculnya  harapan pengelolaan SDA tak hanya berbasis negara, yang ini  memunculkan  batas  apa  yang  disebut  hak menguasai  negara  (HMN)  yang  sudah diperkenalkan  dalam  Undang-Undang  5/1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA).
Reformasi  yang  membuka  peluang amandemen  konstitusi,  dominasi  wajah  kepastian tidak  terhindarkan.  Pasal  18B  ayat  (2)  Undang- Undang  Dasar  1945  hasil  amandemen, menentukan  empat  syarat  MHA:  masih  hidup, sesuai  perkembangan  masyarakat, prinsip  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dan  diatur dengan UU.
Risalah  pembahasan  amandemen  Undang- Undang  Dasar  1945,  pasal  ini  termasuk  dalam bahasan isi mengenai pemerintahan daerah, yang mulai dibahas dalam rapat tanggal 8 Oktober 1999. Konsentrasi  bahasan  adalah  pada  Pasal  18  UUD 1945. Istilah adat sendiri mulai muncul dalam rapat tanggal  7  Desember  1999.  Dengan  draf  yang muncul  sejumlah  syarat,  berasal  dari  berbagai
14
tawaran  dasar.  Tawaran  ini  yang  kemudian dikonkretkan  dalam  Pasal  18  B  ayat  (2).  Dalam bahasan  tersebut,  dari  empat  syarat  yang dikonkretkan  tersebut,  tidak  banyak  terjadi  diskusi dan  perdebatan,  kecuali  frasa  kata  “sepanjang masih  hidup” (Penyusun,  2008) (Warassih  & Sulaiman, 2017).
Dengan demikian, tiga syarat tersebut sudah tidak  dipermasalahkan  dari  awal.  Padahal  ada syarat itu sendiri, bukan sesuatu yang mudah untuk membuktiannya.  Dari  empat  syarat  tersebut,  jika diurai tampak kontradiksi. Syarat “masih hidup” bisa kontradiksi  dengan  perkembangan  zaman,  karena MHA sudah lama digerus berbagai kebijakan yang membuatnya  tidak  bisa  hidup.  Terkait “perkembangan  masyarakat”  dimana  MHA harus diintegrasikan  dengan  masyarakat  modern,  dalam realitas masih ada MHA yang menolak modernisasi dan  melaksanakan  kehidupan  yang  digariskan leluhurnya.  Dalam  konteks  diatur  dalam  UU,  ada asumsi negatif dari pembentuk UU, dan ketiadaan data  empiris  tentang  MHA  tentang  berapa sebenarnya  luasan  hak  ulayat  atau  wilayah  dari suatu MHA (Sukirno, 2013).
Pengaturan MHA melalui banyak peraturan perundang-undangan  akan  mengalami  kendala dengan  kondisi  pemahaman  terhadap  MHA  yang berbeda-benda (Sulaiman, 2017). Kondisi ini pada akhirnya  berpengaruh  terhadap  pengakuan  dan perlindungan terhadap MHA.
Pengakuan  MHA  sudah  banyak  dibahas Sukirno (Sukirno, 2013) melihat konteks ketiadaan hukum  yang  operatif  menjadi  masalah  serius pengakuan  MHA.  Sulaiman  (2017)  menyebutkan bahwa cara pandang negara terhadap hukum adat yang  harus  dilakukan  dengan  cara  yang bermartabat. Muazzin  (2014), Syadiudin  (2018), (Novianti. Kusuma, 2018) membahas pengakuan hukum terhadap hak MHA atas sumber daya alam dan partisipasi pembangunan. Menurut Syamsudin (Syamsudin,  2008),  hukum  negara  memiliki  cara pandang  yang  berbeda  dengan  hukum  adat. Secara  khas,  revitalisasi  harus  dilakukan  dengan melihat  hukum  adat  sebagai  sumber  hukum (Abubakar,  2013). Pembahasan  tulisan  ini  lebih pada  konteks  keteraturan  dalam  perlindungan MHA.
Ada  tiga  masalah yang akan  dibahas,  (1) ketidakteraturan dalam pengakuan dan perlindungan  MHA; (2) menjaga  orientasi pembaruan  hukum  terkait  MHA;  dan (3) tata  pikir yang perlu dibangun dalam rangka pengakuan dan perlindungan MHA di Indonesia.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Ketidakteraturan  Hukum  Pengakuan  dan Perlindungan MHA
Pengakuan  dan  perlindungan  MHA sudah banyak  peraturan  perundang-undangan  yang mengaturnya.  Corak  pengaturan  pun  berbagai
macam.  Salah  satu  yang muncul  mengenai  istilah yang dipakai untuk MHA itu sendiri.
Sebelum amandemen UUD 1945, sudah ada sejumlah UU dan kebijakan yang menyebut MHA – dengan istilah yang beragam. Yance Arizona yang melakukan pemetaan, menemukan sejumlah istilah yang  berbeda,  yakni: masyarakat adat,  MHA, kesatuan  MHA,  masyarakat  tradisional,  komunitas adat  terpencil,  masyarakat  adat  yang  terpencil, hingga  desa  atau  desa  adat (Arizona,  2015) (Sulaiman,  2017).  Di  samping  itu,  terdapat  ragam lingkup dan dimensi kelembagaan, masing-masing sebagai  implikasi  dari  hadirnya  UU  yang  berbeda (Arizona, 2015).
Gambaran  demikian,  bukanlah  keadaan biasa. Negara –melalui  masing-masing  otoritas— memiliki  persepsi  yang  berbeda  tentang  MHA  ini. Bahkan  setelah  adanya  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD NRI 1945,  semua  UU  yang  terkait  dengan  MHA, selalu  mencantumkan  syarat  sebagai  ditentukan dalam  Pasal  18B  ayat  (2).  Namun  menyangkut istilah, juga tidak semua UU memiliki makna yang sama. Sejumlah  kebijakan  memperlihatkan  ada perbedaan, yakni Permen ATR/BPN 9/2015 tentang Hak  Komunal,  sebagai  bagian  dari  jawaban kebutuhan  pedoman  bagi  pelaksanaan  Peraturan Bersama Mendagri, Menhut, Men PU, dan Kepala BPN tentang cara penyelesaian penguasaan tanah dalam  Kawasan  Hutan.  Permen  ini  mencabut Permen Agraria 5/1999. Pengaturan lain tercermin dari Permendagri 52/2014  tentang  Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan MHA dan Permenhut P.62/Menhut-II/2013 jo P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.
Kondisi  pengaturan  demikian  berimplikasi lebih  jauh  terkait  dengan  bagaimana  MHA diposisikan.  Masing-masing  sektor  yang  mengatur keberadaan  MHA,  tersedia  argumentasi  yuridis masing-masing,  yang  dalam  operasionalnya  tidak jarang yang terjadi adalah kondisi tarik-menarik.
Setelah  adanya  Pasal  18B  ayat  (2), pengaturan  terkait  pengakuan  dan  perlindungan MHA harus dilihat dalam kerangka yang lebih luas dan  tidak  boleh  berhenti  hanya  dalam  konteks keberadaan MHA semata. Keberadaan MHA tidak mungkin  dilepas  kaitannya  dengan  keberadaan SDA.  Dalam  konteks  ini,  maka  keberadaan  MHA sendiri tidak bisa dilepaskan dari sejumlah UU lain, yakni: UU 5/1960 (UUPA), UU 5/1990 (Konservasi SDA dan Ekosistemnya), UU 6/1996 (Perairan), UU 41/1999 (Kehutanan), UU 7/2004 (Sumber Daya Air –batal  dengan  Putusan  MK  85/PUU-XI/2013),  UU 11/2006  (Pemerintahan  Aceh),  UU  26/2007 (Penataan  Ruang),  UU  4/2009  (Minerba),  UU 32/2009 (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup),  UU  45/2009  jo  UU  31/2004 (Perikanan),  UU  1/2014  jo  UU  27/2007 (Pengelolaan Pesisir dan Pulau Kecil), UU 6/2014 (Desa) dan UU 23/2014 (Pemerintahan Daerah).
Secara  umum  ada  lima  kategori,  yakni  UU tentang Sumber Daya Alam. UU tentang Sektoral, UU  tentang  Pemda,  UU  tentang  Otonomi  Khusus
16
dan  Istimewa,  dan  UU  tentang  MHA. Dari  kelima kategori ini, seharusnya ketika berhadapan dengan kepentingan  MHA,  maka  posisi  MHA  yang  lebih dominan.  Kenyataannya  tidak  demikian,  karena justru  posisi  UU  sektoral  dan  SDA  sangat menentukan  keberadaan  MHA  tersebut  secara operasional.
Hal  demikian,  menyebabkan munculnya orientasi  penundukan  dengan  menjadikan  hukum adat sebagai hukum formal, sehingga MHA menjadi mudah  dikontrol  dan  dikuasai (Simarmata,  2006) (Warassih,  Sulaimani, &  PL,  2018).  Hal  lain keberadaan  MHA  ingin  disederhanakan  dalam dimensi adat saja (Abdullah, Arifin, & Tripa, 2018) (Sulaiman, Ahmad,  Warassih,  Samekto,  & Abdullah,  2017),  padahal  MHA  sendiri  juga tergantung  pada  berbagai  dimensi  lain:  hukum, sosial,  politik,  budaya,  agama,  ekonomi,  bahkan ekologi. Bahkan dalam penyederhanaan itu sendiri, juga  menyisakan  pertanyaan  terkait  pengakuan negara  tak  pernah  tuntas. Bisa  jadi  pemerintah tidak mampu karena banyaknya MHA di Indonesia. Juga  tak  tertutup  kemungkinan, pengaturan  yang tidak tuntas justru bisa menjadi ruang diskresi dan hegemoni pemerintah untuk memanipulasi hak-hak asli masyarakat demi kepentingan eksploitasi SDA (Arizona, 2015) (Rosmidah, 2010) (Jayus, 2011).
Masing-masing kepentingan lalu diintervensi oleh kepentingan sektoral dan sektoralisasi –dalam rangka menyederhanakan pemetaan dan agar lebih mudah  dikontrol.  Persoalan  semakin  melebar
karena  antarsektor  juga  terjadi  egosektor.  Secara sederhana, sektoralisasi ini memungkinkan masing- masing  sektor  berkuasa  dan  memiliki  pegangan masing-masing  terkait  agraria,  termasuk  yang terkait  MHA,  sehingga  posisi  MHA  menjadi  tidak bermakna –bahkan  cenderung  dipandang penuh curiga.  Pola  ini  memudahkan  jalan  investasi sekaligus  mengontrol  legislasi  dan  operasi  SDA (Sodiki, 2013) (Nugroho, 2010).
Di  bidang hukum,  kondisi  demikian  makin menguji  keberadaan  keadilan  sebagai  jantungnya hukum.  Keadilan  dalam  hal  ini  mengenai posisi MHA yang ketika berhadapan dengan kepentingan praktis  pembangunan,  ia  dipinggirkan  sedemikian rupa.  Parahnya  kontrol  negara  kemudian dibenturkan  dengan  kepentingan  pembangunan tersebut –dan  modernisasi –kepentingan  yang kemudian  didominasi pembangunan  ekonomi (Samekto, 2008). Kondisi ini secara tidak langsung, ketika  terjadi  ketidakselarasan  kepentingan  dalam konteks  pembangunan  antara  negara  dan  MHA, yang  terjadi  menempatkan  MHA  pada  posisi bersalah  sebagai  pihak  yang  menolak pembangunan.  Implikasi lebih  jauh  dari  kondisi  ini adalah memperlakukan MHA sebagai anak bangsa secara  tidak  seharusnya  dan  juga mengacaukan baik  dalam  konteks  peraturan  dan  kewenangan, serta menyulitkan  posisi  MHA.  Dengan  asumsi kepentingan  pembangunan,  menyulitkan  MHA  di tengah  agenda  tersembunyi  penjarahan  SDA tersebut.

## 2. Orientasi Pembaruan Hukum terkait MHA
Kondisi  yang  telah  disebutkan  pada  bagian sebelumnya,  sesungguhnya  disadari  oleh  banyak pihak.  Bagi  saya,  kesadaran  tersebut  sangat sederhana, yang salah satunya bisa diukur dengan ada yudicial  review terhadap  UU  yang  tidak berpihak.  Sejumlah  putusan  MK  sangat  penting bagi  mengoreksi  kekuasaan  dalam  makna  yang luas. Sejumlah isu penting didudukkan oleh MK.
Melalui  sejumlah  putusan,  dapat  dilihat beberapa  perkembangan  hukum yang  secara halus,  boleh  dikata  sebagai  kondisi  pembaruan hukum.  Konteks  ini  sendiri  tidak  bisa  dibatasi dengan  melihat  MHA  semata,  melainkan  turut harus  dilihat  bagaimana  pemosisian  SDA  dalam relasinya  dengan  MHA.  Dengan  cara  pandang demikian, tidaknya ada empat Putusan MK penting untuk dilihat.
Pertama,  upaya  menyediakan  empat  tolak ukur  frasa  “sebesar-besar  kemakmuran  rakyat melalui  Putusan  MK  Nomor  Perkara  001-21- 22/PUU-I/2003  dan  Nomor  Perkara  3/PUU- VIII/2010:  (a)  adanya  kemanfaatan  sumber  daya alam  bagi  rakyat;  (b)  tingkat  partisipasi  manfaat sumber  daya  alam  bagi  rakyat;  (c)  tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan sumber daya alam; (d) penghormatan terhadap hak rakyat yang secara turun temurun dalam memanfaatkan sumber daya alam.
Kedua,  memperjelas  empat  syarat  MHA melalui  Putusan  MK  Nomor  Perkara  10/PUU-
I/2003: (a) masih hidup, secara de facto setidaknya: adanya  masyarakat  yang  berperasan  kelompok, adanya  pranata  pemerintahan  adat,  adanya harta/benda adat, adanya norma hukum adat, serta wilayah;  (b)  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat,  keberadaan  telah  diakui  berdasarkan UU  yang  berlaku  sebagai  pencerminan perkembangan  nilai-nilai  yang  dianggap  ideal dalam  masyarakat  dewasa  ini,  substansi  hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan  masyarakat  yang  bersangkutan  maupun masyarakat  yang  lebih  luas,  serta  tidak bertentangan  dengan  hak-hak  asasi  manusia;  (c) sesuai  dengan  prinsip  NKRI,  tidak  mengancam kedaulatan  dan  integritas  NKRI,  dan  substansi norma  hukum  adatnya  sesuai  dan tidak bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan;  (d)  diatur  dengan  UU,  aa  pengaturan berdasarkan UU.
Ketiga,  membedakan  hutan  adat  dan  hutan negara  melalui  Putusan  MK  Nomor  Perkara 35/PUU-X/2012,  yang  menyebutkan  bahwa  hutan adat bukan hutan negara. Hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah MHA.
Keempat,  dasar  kerugiaan  konstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor Perkara 006/PUU- III/2005,  Nomor  11/PUU-V/2007,  serta  putusan- putusan  selanjutnya,  telah  berpendirian  bahwa untuk  dapat  dikatakan  ada  kerugian  hak  dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 UU MK, harus terpenuhi lima syarat, yaitu:
(a)  adanya  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  Pemohon  yang  diberikan  oleh  UUD 1945; (b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon  tersebut  dianggap  dirugikan  oleh berlakunya  UU  yang  dimohonkan  pengujian;  (c) kerugian  hak  dan/atau  kewenangan  konstitusional tersebut  harus  bersifat  spesifik  dan  aktual  atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang  wajar  dapat  dipastikan  akan  terjadi;  (d) adanya  hubungan  sebab  akibat  (causal  verband) antara  kerugian  hak  dan/atau  kewenangan konstitusional  dimaksud  dengan  berlakunya  UU yang  dimohonkan  pengujian;  (e)  adanya kemungkinan  bahwa  dengan  dikabulkannya permohonan  maka  kerugian  hak  dan/atau kewenangan  konstitusional  seperti  yang  didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
Ada  dua  hal  penting  yang  tergambar  dari empat  Putusan  MK  tersebut.  Pertama,  mengenai MHA yang seharusnya sudah mengalamai banyak kemajuan dalam pengakuan dan perlindungannya. Kenyataannya  justru  tidak  demikian.  Posisi  MHA masih terikat dengan banyak peraturan perundang- undangan yang saling merebut pengaruh dan ada yang bertolak belakang. Kedua, mengenai adanya ruang untuk meluruskan posisi UU yang mengatur berbagai hal di negara ini.
Dengan dasar di atas, ada ruang kembali ke jalur  (track)  yang  benar  hukum  berdasarkan Pancasila,  di  mana  batasnya  sudah  diatur  dalam UUD  1945.  Apa  yang  diatur  dalam  UUD  1945
merupakan  suatu  penegasan  mengenai  apa  yang disebut  dengan negara  kesejahteraan (Tanya, Simanjuntak,  Hage, 2010),  sebagai  reaksi  dari negara  penjaga  malam  (nachwachtersstaat)  yang mengidealkan prinsip pemerintah yang paling baik adalah yang memerintah sesedikit mungkin. Sejak permulaan  abad  ke-20,  peran  negara  sebagai penjaga  malam  berubah  menjadi  negara kesejahteraan,  agar  campur  tangan  negara  hadir dalam  mengurusi  rakyat  miskin. Menurut  Jimly Asshiddiqie,  negara  kesejahteraan  memikul tanggung  jawab  sosial  ekonomi  yang  lebih  besar dan  luas,  untuk  menyejahterakan rakyat  banyak (Asshiddiqie,  2005).  Dengan  demikian,  faktor kesejahteraan  rakyat  menjadi  penentu  dalam penyelenggaraan negara kesejahteraan tersebut.
UUD 1945 pada dasarnya ingin mewujudkan dan memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Sayangnya terkait dengan penguasaan  dan  pemanfaatan  SDA,  pengaturan pengelolaan SDA malah menghasilkan ketidakadilan (Rosadi,  2012). Dalam  konsep  yang lebih  jauh,  ketidakadilan  bagi  MHA  sendiri  masih harus  dikaji  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 yang  menentukan  empat  syarat.  Masing-masing syarat itu menimbulkan kontradiksi dan ia menjadi tolok ukur yuridis-normatif terkait MHA, yang beban pembuktiannya pada masyarakat sendiri (Wignjosoebroto, 2009). Menurut Satjipto Rahardjo, kalimat  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 tersebut masih ditulis dalam tradisi kemutlakan dan
19
hegemonik,  serta  menunjukkan  betapa  negara merasa memiliki sekalian kekuasaan (authority) dan kekuatan  (power)  untuk menemukan  apa  yang terjadi  di  NKRI ini,  termasuk  apakah  hukum  adat masih berlaku atau tidak (Rahardjo, 2006) (Maladi, 2010).
Satjipto  Rahardjo  mengingatkan  bahwa hukum  adat  adalah  suatu  hukum  yang  khas mengandung  muatan  bahan  sosio-antropologis Indonesia.  Hal  ini  yang  menjadi  alasan  utama bahwa  menjaga  dan  merawatnya  adalah  langkah penting yang harus dilakukan.
3. Membangun  Orientasi  Tata  Pikir  dalam

## Pengakuan MHA
Berdasarkan  bahasan  bagian  sebelumnya, ada sejumlah orientasi tentang tata pikir yang harus dibangun.  Paling  tidak,  meliputi  empat  orientasi penting,  yang  dengan  orientasi  tersebut,  akan membuka  peluang  bagi  perwujudan  keteraturan lahir dan batin terkait pengakuan dan perlindungan MHA dan hak-haknya.
Pertama,  membangun  orientasi  baru  politik hukum nasional. Istilah yang disebut politik hukum, tidak  hanya  sebatas  merencanakan  produksi peraturan  perundang-undangan  sesuai  dengan kebutuhan.  Selain  dalam  konteks  perencanaan hukum  juga  dapat  ditemukan  dalam  penyelesaian pembahasannya hukumnya.
Keberadaan MHA dan hak-haknya, termasuk hukum  adat,  sudah  seharusnya  negara  dan
hukumnya  mereposisi  diri. Apa  yang  diungkapkan Satjipto  Rahardjo,  bahwa  negara  menjadi  penting untuk  memosisikan  diri  dalam  melihat  MHA  dan hak-haknya  lengkap  dengan  hukum  adat,  adalah bagian  dari  darah-dagingnya.  Makanya  apapun yang  diperlakukan  terhadap  MHA,  negara  sudah seyogianya  melibatkan  rasa-kepedulian-menjaga dalam  memperlakukan  bagaimana  darah- dagingnya itu hidup dan berkembang.
Tantangannya,  pengetahuan  hukum  yang harus  dibuka  dari  dominasi  cara  pandang  tertentu terhadap hukum. Dalam hal ini, para penjaga dan perawat  hukum  Indonesia  hendaknya  bisa memperbaiki  kesalahan  yang  dilakukan  di  masa lalu yang telah “membiarkan hukum adat dimakan oleh hukum negara” (Rahardjo, 2005). Seharusnya perlu mengubah  cara  pandang  negara  terhadap keberadaan  MHA.  Cara  pandang  demikian  yang harus masuk dalam politik hukum nasional, sebuah agenda  yang  tidak  hanya  bertumpu  pada kebutuhan lahir, melainkan juga mengisi jiwa batin bangsa.
Kedua,  menimbang  pemaknaan.  Kata  kunci yang  terkait  dengan  corak  hukum  adalah  tertulis dan  tidak  tertulis. Posisi  hukum  adat adalah tidak tertulis dan bisa dicatat. Wajah hukum adat selalu tidak  tertulis,  karena  ia  wujud  dari hukum historis. Hukum tidak tertulis hanya ingin membedakan dari konsep formalistik, dikaitkan dengan konsep hukum formal,  terkait  dengan  penegasan  hukum  dalam rumusannya  yang  tertulis  dan  dalam  bentuk  UU
(Wignjosoebroto,  2013).  Hukum  memiliki  doktrin yang bercirikan empat karakteristik, yakni: Pertama, bentuknya  yang  formal  dalam  wujud  UU.  Kedua, hukum  UU  (doktrin  supremasi  hukum)  harus diterima  sebagai  pengganti  norma  sosial  lainnya. Ketiga,  hukum  nasional  yang  didoktrinkan berkepastian  hukum.  Keempat,  hukum  yang  telah diformalkan  sebagai  hukum  positif  harus  dikelola ekslusif oleh para ahlinya (Putro, 2011).
Tantangan  terbesar  pada orientasi politik hukum,  yakni  dominasi  cara  pandang  formalistik dalam  hukum  kita.  Dominasi  cara  pandang  yang demikian,  menjadi  alasan  utama  konflik  hukum negara dan hukum adat. Hukum adat yang menjadi kekuatan  utama  sebagai  hukum  yang  melindungi wilayah hukum adat, akan selalu berada inferior di hadapan hukum negara yang selalu bertumpu pada hukum  tertulis,  bukti  tertulis,  dan  pengesahan pejabat  formal  berwenang  mengenai  keabsahan keberadaan  masyarakat  hukum  adat  dengan hukum adatnya tersebut.
Ketiga, mendudukkan masa dan merumuskan  siklus.  Ketika  berbicara  MHA  dan hukum  adat,  seharusnya  tidak  berbicara  dan berhenti  pada  masa  lalu.  Menarik  melihat bagaimana Ade Saptomo memperkenalkan struktur waktu  untuk  mengkaji  hukum  adat,  dengan membagi  masa  lalu,  masa  sekarang,  dan  masa yang  akan  datang.  Pada  masa  lalu,  pemahaman hukum adat berorientasi kepada apa yang menurut masyarakat  setempat  dalam  rentangan  waktu
tertentu,  makanya  ia  kaku.  Pemahaman  hukum adat  sekarang,  hukum  yang  digambarkan  dinamis yang  diperankan  oleh  pelaku-pelaku  hukum  adat yang  berinteraksi  melewati  batas-batas  geografis, batas-batas identitas primordial formal (ras, agama, suku),  dan  identitas  situasional  lainnya. Pemahaman hukum adat sebagai waktu yang akan datang,  memunculkan  prediksi  perjalanan  hukum adat  di  masa  mendatang  dalam  mengarungi  dan menghadapi  baik  hukum  negara  maupun  tatanan global (Saptomo, 2010).
Orientasi hukum pengakuan dan perlindungan  MHA seharusnya juga  demikian. Hukum harus membuka diri terhadap pendekatan di luar  formalistik.  Pendekatan  ini  terkait  dengan konsep  kepemilikan,  dalam  teori  hak  kepemilikan sumber  daya  alam  terdapat  empat  rezim kepemilikan  di  dunia,  yakni:  kepemilikan  oleh negara,  swasta,  oleh  masyarakat,  dan  akses terbuka.  Dalam  pendekatan  liberal,  hak  milik perorangan sangat  absolut,  disebabkan  oleh kesepakatan  makro  global  yang  berlatar  belakang ideologi  liberal (Halim,  2014).  Sedangkan  konsep kepemilikan MHA cenderung komunal.
Keempat,  meneguhkan  kebaruan.  MHA kerap  dipertanyakan  sebagai  subjek  hukum  atau bukan. Sebagai subjek hukum, masyarakat memiliki hak yang secara konstitusional diakui dan dihormati (Safitri, &  Uliyah,  2014).  Dalam  hal  ini,  negara menggunakan  cara  pandang  pemikiran  Barat, dimana  yang  dimaksud  dengan  subjek  adalah
21
orang yang mampu bertindak atas dirinya. Makanya atas  dasar  itu,  negara  memandang  MHA  belum sepenuhnya  subjek  hukum  karena  disangsikan kemampuan  untuk bertindak  atas  dirinya  tersebut. Makanya masyarakat hukum diintegrasikan dengan sektor yang mengelilinginya.
Dalam  Putusan  MK  35/PUU-X/2012  yang dibacakan  pada  tanggal  16  Mei  2013,  ditegaskan satu  pertimbangan  mahkamah,  bahwa  dalam ketentuan konstitusional, terdapat satu hal penting dan  fundamental  dalam  lalu-lintas  hubungan hukum, yakni MHA secara konstitusional diakui dan dihormati  sebagai –penyandang  hak  yang  dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban.
Dengan  demikian  masyarakat  hukum  adat adalah  subjek  hukum.  Sebagai  subjek  hukum  di dalam  suatu  masyarakat  yang  telah  menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian  sebagaimana  subjek  hukum  yang  lain ketika hukum hendak mengatur, terutama mengatur dalam  rangka  pengalokasian  sumber-sumber kehidupan.
Dengan  orientasi  tata  pikir  di  atas,  pada dasarnya  ingin  membuka  ruang  bagi  terwujudnya pengakuan  dan  perlindungan  MHA  melalui keteraturan hukum. Berbagai peraturan perundang- undangan harus dilihat  dalam  rangka  kepentingan MHA  sebagai  pihak  yang  bisa  mengatur  dirinya sebagai bagian tak terpisahkan dari negara ini.

## C. SIMPULAN
Ketidakteraturan  dalam  pengakuan  dan perlindungan  hukum  MHA  terjadi  karena  banyak sebab,  antara  lain  ragam  istilah  dan  banyaknya dimensi  serta  lembaga  yang  menangani  MHA  itu sendiri.  Kondisi  tersebut berimplikasi  terhadap bagaimana MHA diperlakukan dalam operasionalnya. Di samping itu, empat syarat yang tersebut  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945, walau sudah dijelaskan dengan Putusan MK, juga menampakkan  kontradiksi  masing-masing  syarat tersebut.
Orientasi  pembaruan  hukum  terkait  MHA terlihat adanya pengajuan yudicial review terhadap UU  yang  tidak  berpihak.  Ada  empat  putusan  MK yang  sangat  penting  terkait  dengan  keberadaan MHA,  yakni Putusan  MK  001-21-22/PUU-I/2003 dan Nomor Perkara 3/PUU-VIII/2010 (memperjelas tolak  ukur  frasa  “sebesar-besar  kemakmuran rakyat”), Putusan MK 10/PUU-I/2003 (memperjelas empat  syarat  MHA),  Putusan  MK  35/PUU-X/2012 (membedakan hutan adat dan hutan negara), dan Putusan MK 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 (dasar  kerugiaan  konstitusional).  Seharusnya putusan  ini  berimplikasi  kepada  kemajuan pengakuan  dan  perlindungan  MHA,  dan meluruskan  posisi  dalam  mewujudkan  negara kesejahteraan.
Orientasi  tata  pikir  yang  perlu  dibangun dalam  pengakuan  MHA,  adalah  membangun orientasi  baru  politik  hukum  nasional,  yang  tidak
sebatas  merencanakan  dan  produksi  peraturan perundang-undangan.  Negara membuka  diri  dari dominasi cara pandangnya terhadap MHA selama ini.  Terkait  pemaknaan,  ada  penegasan  hukum adat  itu  selalu  tidak  tertulis  yang  berbeda  dengan tercatat.  Wajah  hukum  adat  selalu  tidak  tertulis, karena ia wujud dari perpaduan histori dan realisme hukum.  Di  samping  itu  membicarakan  MHA  dan hukum adat selalu terkait dengan masa lalu, masa sekarang,  dan  masa  yang  akan  datang.  Orientasi terakhir mengenai kedudukan MHA sebagai subjek hukum sebagai pihak yang dapat mengatur dirinya.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arizona,  Y.  (2015). Masyarakat  Adat  dalam

## Kontestasi  Pembaruan  Hukum. Jakarta:
Bappenas.
Asshiddiqie,  J.  (2005). Hukum  Tata  Negara  dan
Pilar-pilar  Demokrasi,  Serpihan  Pemikiran Hukum,  Media,  dan  HAM. Jakarta:
Konstitusi Press.
Halim,  A.  (2014). Bukan Bangsa  Kuli. Jakarta:
Kiara.
Keraf, A. Sonny. (2005). Etika Lingkungan. Jakarta:
Penerbit Kompas.
Penyusun, T. (2008). Risalah Perubahan UUD NRI
Tahun  1945:  1999 – 2002  Tahun  Sidang 1999. Jakarta: Sekjen MPR.
Putro,  W. (2011). Kritik  terhadap  Paradigma Positivisme  Hukum. Yogyakarta:  Genta Publishing.
Rahardjo,  S.  (2000). Mengajarkan  Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan. Semarang: Fakultas Hukum Undip.
Rahardjo,  S.  (2005).  Hukum  Adat  dalam  Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam R. H, Masyarakat  Hukum  Adat:  Inventarisir  dan Perlindungan Hukum (hal. 51-52). Jakarta:
Komnas HAM.
Rahardjo,  S.  (2006). Hukum  dalam  Jagad Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
Rosadi, O. (2012). Quo Vadis Hukum Ekologi dan Keadilan  Sosial  dalam  Perenungan Pemikiran  (Filsafat)  Hukum. Yogyakarta: Thafa Media.
Safitri,  Myrna  A.,  &  Uliyah,  Luluk.  (2014). Adat  di Tangan  Pemerintah  Daerah,  Panduan Penyusunan Produk Hukum Daerah untuk Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak Masyarakat Adat. Jakarta: Epistema.
Samekto, A. (2015). Pergeseran Pemikiran Hukum dari  Era  Yunani  Menuju  Postmodernisme. Jakarta: Konstitusi Press.
Samekto, A. (2008). Kapitalisme, Modernisasi, dan
Kerusakan Lingkungan. Yogyakarta: Genta Press.
Saptomo,  A.  (2010). Hukum  dan  Kearifan  Lokal
Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
Sidharta,  B.  Arief.  (2008). Meuwissen  tentang Pengembanan  Hukum,  Ilmu  Hukum,  Teori Hukum,  dan  Filsafat  Hukum. Bandung:
Refika Aditama.
Simarmata, R. (2006). Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia.
Bangkok: UNDP.
Sodiki,  A.  (2013). Politik  Hukum  Agraria. Jakarta:
Konstitusi Pers.
Tanya,  Bernard.  L.,  Simanjuntak,  Yoan  N.,  Hage,
Markus  Y. (2010). Teori  Hukum  Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.
Yogyakarta: Genta Publishing.
Wignjosoebroto, S. (2009). Mempersoalkan Empat Syarat Pengakuan Eksistensi Hukum Adat. Jakarta: HUMA.
Wignjosoebroto,  S.  (2013). Hukum  dalam Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.

## JURNAL
Abdullah,  Muhammad Adli.,  Arifin,  Azmi.,  &  Tripa,
Sulaiman.  (2018).  Panglima  Laot:  His Legacy  and  Role  in  Conserving  Marine Resources  in  Aceh. Journal  SHS  Web  of Conferences, Vol.45, p.603.
Abubakar,  L.  (2013).  Revitalisasi  Hukum  Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun  Sistem  Hukum  Indonesia.
Dinamika  Hukum, Vol.13,(No.2), pp.319-
331.
Jayus,  J.  A.  (2011).  Rekonstruksi  Kedudukan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Dewasa  Ini. Jurnal  Litigasi, Vol.12,(No.1),
p.801.
Maladi,  Y.  (2010).  Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam Konstitusi  Negara  Pasca  Amandemen. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.22,(No.3), p.1.
Muazzin (2014). Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples)  atas  Sumber  Daya  Alam: Perspekf Hukum Internasional. Padjadjaran Jurnal  Ilmu  Hukum, Vol.  1, (No.2). p.322-
344.
Novianti,  Kusuma  W  (2018) Masyarakat  Hukum Adat:  Hak  Atas  Pembangunan  Berbasis Kesejahteraan. Jurnal  Literasi  Hukum, Vol 2, (No. 2), p.6-25.
Nugroho,  B.  D.  (2010).  Pengelolaan  Hak  Ulayat Kehutanan yang Berkeadilan dalam Kaitan Pemberian Izin HPH Dihubungkan dengan Hak  Menguasai  Negara. Jurnal  Litigasi,
Vol.11,(No.1), pp.403-404.
Rosmidah.  (2010).  Pengakuan  Hukum  Terhadap Hak  Ulayat  Masyarakat  Hukum  Adat  dan Hambatan  Implementasinya. Inovatif, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2, (No.2), p.68.
Safiudin S. (2017). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat  dan  Hak  Menguasai  Negara  Di Taman  Nasional  Aora  Wara Aopa Watomohai. Mimbar  Hukum, Vol  30, (No.1), p.64-77.
Sukirno.  (2013).  Urgensi  Persyaratan  untuk
Masyarakat  Hukum  Adat  dalam  RUU
Pertanahan. Masalah - Masalah Hukum, Vol.42, (No.4), pp.486-489.
Sulaiman.  (2015).  Pengembanan  Hukum  Teoritis dalam Pembangunan Hukum di Indonesia.
Kanun: Jurnal Ilmu Hukum, Vol.17, (No.2),
pp.585-601.
Sulaiman.  (2017). Mereposisi  Cara  Pandang
Negara terhadap Hukum Adat di Indonesia.
Petita  Jurnal  Kajian  Ilmu  Hukum  dan
Syariah, Vol.2, (No.1), pp.31-46.
Sulaiman.  (2017).  Reposisi  Hukum  Suloh  Terkait Mitigasi  Bencana  Sosial  di  Aceh. Law
Reform, Vol.13, (No.2), pp.249-258.
Syamsudin,  M.  (2008).  Beban  Masyarakat  Adat Menghadapi  Hukum  Negara. Jurnal
Hukum, Vol.15, (No.3), pp.338-351.
Warassih,  Esmi.,  &  Sulaiman.  (2017).  Recognition of Adat Forest and Plantation Concessions in  Indonesia. Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum,
Vol.19, (No.2), pp.249-268.
Warassih,  Esmi.,  Sulaimani.,  &  PL,  Rika  Fatimah.
(2018).  Empowering  Local  Wisdom  in Regional  Mining  Policies:  Study  in  Pati Regency, Central Java. Journal Environmental  Policy  and  Law, Vol.48,
(No.5), pp.317-322.
Sulaiman., Ahmad,  Kammaruzzaman  Bustamam.,
Warassih,  Esmi.,  Samekto,  Adjie.,  & Abdullah,  M.  Adli.  (2017).  Gampong
Leadership  and  Disaster  Mitigation:  A Study  Case  in  Aceh  Besar  District. In Proceedings  of  AICS-Social  Sciences (p.793). Banda Aceh: Unsyiah.