## IMPLEMENTASI PENGAKUAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK IBAN SEMUNYING DAN KAITANNYA DALAM SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Sandy Kurnia Christmas Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang Email : ch.sandykurnia@gmail.com

## Marzellina Hardiyanti
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang Email : marzellina313@gmail.com
Abstrak : Lemahnya implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum  Adat  Dayak  Iban  Semunying menjadi  persoalan  terkait adanya  praktek-praktek diskriminasi  didalam  menjalankan  suatu  kebijakan  pemerintah.  Mengapa  implementasi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat Dayak Iban Semunying masih  lemah  serta  bagaimanakah  prinsip-prinsip  hak  asasi  manusia  dan  Sustainable Development Goals merupakan dua permasalahan yang diangkat dalam artikel ini. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan apa saja hal-hal yang menjadi dasar lemahnya perlindungan  terhadap  masyarakat  adat.  Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat memberikan  pandangan  terhadap  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  yang berperspektif tujuan pembangunan berkelanjutan . Kata  Kunci :  Masyarakat  Hukum  Adat,  Hak  Asasi  Manusia,  Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan.
Abstract : Weak implementation of the recognition and respect for Indigenous Peoples of Iban  Semunying  be  problems  related  to  their  discriminatory  practices  in  running  a government  policy.  Why  is  the  implementation  of  the  recognition  and  respect  for  the Indigenous People of  Dayak Iban Semunying still weak and how the principles of human rights and the Sustainable Development Goals are the two issues raised in this article. In this study it aims to find out what are the things that form the basis of the weak protection of indigenous peoples. The results of this study are expected to provide insight into the protection  of  the  rights  of  indigenous  peoples  with  a  perspective  of  sustainable development goals.
Keywords : Indigenous Peoples, Human Rights, Sustainable Development Goals.

## PENDAHULUAN
Isu-isu  kebijakan  pemerintah  dan pembangunan selalu menjadi isu berkepanjangan dalam diskriminasi yang diterima masyarakat hukum adat. Dalam hal  ini  tejadi  pada  Masyarakat  Adat Dayak  Iban  Semunying  Jaya,  Desa Kumba,  Kecamatan  Jagoi  Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan
Barat,  dimana  masyarakat  yang  telah mendiami  kawasan  hutan  sebagai  hak ulayat  tradisional  tempat  tinggal  mereka tersebut mengalami ekspansi perkebunan  kelapa  sawit  secara  besar- besaran  oleh  perusahaan  tanpa  izin. Kebutuhan tanah untuk keperluan pembangunan semakin meningkat, sementara  tanah  terbatas,  sehingga
kebutuhan tanah yang cenderung meningkat  menciptakan  suatu  konflik pertanahan [ 1 ] Masuknya  PT.  Ledo Lestari yang dibekingi oleh para petinggi militer  serta  adanya  Pemberian  ijin  oleh
Bupati Bengkayang No. 13/IL-
BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember 2004  merusak  penghidupan  mereka. Kebijakan pemberian izin terhadap tanah adat jelas bertentangan dengan rasa adil yang  harus  diterima  masyarakat  karena legalitas yang dikeluarkan Pemda cenderung  mengabaikan  produk  hukum di atasnya [ 2 ] .
Kebutuhan  Kebijakan  hukum  hak milik atas tanah masyarakat hukum adat yang  dalam  implementasinya  tidak berspektif  HAM  menimbulkan  masalah yaitu  hukumnya  tidak  bisa  bekerja dengan baik, karena nilai-nilainya berbenturan  dengan  nilai-nilai  yang berkembang  dalam  masyarakat  hukum adat.  Perbenturan  tersebut  disebabkan oleh perbedaan kultur dan struktur sosial masyarakatnya [ 3 ] .
Eksistensi  tanah  hak  ulayat  sejak Orde  Baru  hingga  sekarang  semakin menyusut,  sebagian  besar    karena diklaim  secara  sepihak  oleh  investor untuk usahanya baik dibidang kehutanan,  perkebunan,  maupun  untuk kegiatan pertambangan dengan legalitas
mengantongi  izin  pemerintah  pusat  dan daerah [ 4 ] .
Dalam  Isu  ini,  prinsip  hak  asasi manusia  relativisme  budaya (cultural relativism) menjadi  sebuah  gagasan yang  mendalilkan  bahwa  kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan  hak  atau  kaidah  moral. Karena  itu  hak  asasi  manusia  dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati [ 5 ] .
Adanya  persoalan  diskriminasi terhadap  hak  menjadi  dasar  munculnya Prinsip Non-Diskriminasi (Non- Discrimination) dalam upaya
perlindungan  hak  asasinya.  Upaya lainnya yaitu dalam melakukan kebijakan terhadap pembangunan harusnya didasarkan  pada  prinsip  pembangunan berbasis HAM didalam SDGs (Sustainable Development Goals). Tujuan pembangunan berkelanjutan yang  ditetapkan SDGs  (Sustainable Development  Goals) pada  hakekatnya harus  menjangkau  semua  pihak  dalam usaha tersebut didalam konstruksi masyarakat hukum adat dengan tercapainya  tujuan  pembangunan  tanpa menghilangkan  nilai-nilai  kultural  dan
budaya  yang  menjadi  tradisi  turun temurun.
Berkaitan dengan penelitian mengenai  hak  masyarakat  hukum  adat didalam SDGs belum  pernah  dilakukan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muzakir Salat (2012) membahas hukum adat dari perspektif  pluralisme  hukum.  Penelitian oleh  Kurnia  Warman  &  Syofiarti  (2012) membahas  dalam  pola  penyelesaian sengketa  tanah  ulayatnya.  Sukirno (2015)  membahas  dalam  kebijakan afirmatif  dalam  hak-hak  masyarakat hukum  adat.  Adapun  penelitian  yang hampir  sama  olehh  Candra  Perbawati (2015) membahas dampak politik hukum pertanahan  yang  belum  berperspektif HAM  bagi  masyarakat  hukum  adat, dimana  hanya  membahas  mengenai alasan  dan  dampak  dari  politik  hukum pertanahan saja.

## POKOK PERMASALAHAN
Berdasarkan  apa  yang  telah  penulis uraikan  dalam  latar  belakang  maka pokok  permasalahan  dalam  artikel  ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:
1.  Apa hal-hal yang mendasari lemahnya  implementasi  pengakuan dan penghormatan terhadap
Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying ?
2.  Bagaimanakah  seharusnya  didalam prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pembangunan  berkelanjutan  SDGs dalam memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap  Masyarakat  Hukum  Adat Dayak?

## METODE PENELITIAN
Pembahasan  mengenai  pembangunan yang  belum  berbasis  HAM  terhadap masyarakat hukum adat ini
menggunakan pendekatan hukum doktrinal [ 6 ] yang dikaji dalam penerapan dan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam hukum [ 7 ] , serta melalui Pendekatan  Konseptual  (Conseptual Approach) dan Pendekatan Studi Kasus Case  Approach).  Adapun  objek  dalam penelitian ini adalah hak-hak Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban Semunying. Terkait  ahan  Hukum  Primer  tersebut memuat  UUD  NRI  1945,  UU  No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  UU  No.41 Tahun  1999  tentang  Kehutanan,  UU No.39 Tahun 2014, serta United Nations Declaration on the Rights of Indigeneous People  2007,  Dalaam  bahan  hukum sekunder  terdiri  dari  buku-buku,  salah satunya mengenai Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan dalam Sustainable Developments Goals, artikel-artikel, jurnal, serta makalah ilmiah yang terkait dalam penelitian ini.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Implementasi Pengakuan dan Penghormatan Terhadap Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak Semunying Permasalahan mengenai
pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat meskipun telah ditetapkan  dalam  peraturan  perundang- undangan,  namun  pada  hakekatnya pengakuan  dan  penghormatan  tersebut dapat terbilang lemah. Dalam kajiannya, Penghormatan ( respect ) merupakan salah satu unsur pengakuan.
Penghormatan  memiliki  dua  muatan.
Pertama ,  pengakuan  atas  kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara moral dan
mengambil  keputusan  secara  otonom.
Penghormatan yang demikian merupakan  bentuk  lain  dari  tindakan mengakui personalitas hukum seseorang sehingga  dinamai  sebagai  pengakuan hukum ( legal recognition ). Kedu a, tindakan  tidak  mengabaikan  seseorang.
Tidak mengabaikan memiliki konsekuensi  memperlakukan  seseorang sebagai  subjek  dengan  implikasi  harus mendengar dan melibatkannya.
Dalam Pasal 18 B ayat(2) UUD NRI 1945  berbunyi,  “Negara  mengakui  dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan  Republik  Indonesia,  yang diatur  dalam  undang- undang.”  Dalam pemikiran  hukum,  terdapat  dua  istilah mengenai  pengakuan,  yaitu  pengakuan konstitutif  dan  pengakuan  deklaratif. Pengakuan konstitutif bertujuan mengadakan  atau  memberikan  hak kepada  seseorang  yang  dilakukan  oleh suatu otoritas negara. Dalam pengakuan model ini, hak muncul karena penetapan oleh negara. Adapun pengakuan deklaratif merupakan
tindakan meneguhkan atau menegaskan hak-hak yang sudah ada. Hak-hak tersebut sudah ada sebelum otoritas formal muncul yang terbentuk  melalui  kebiasaan.  Legitimasi hak-hak  tersebut  diasalkan  dari  otoritas non-formal. Penggunaan konsep pengakuan  konstitutif  dan  pengakuan deklaratif  dapat  dijumpai  pada  hukum tanah  nasional  khususnya  menyangkut
pendaftaran tanah. Pengakuan konstitutif terlihat  dalam  penetapan  hak  yaitu pemberian  hak  atas  tanah  kepada seseorang di atas tanah yang sebelumnya  merupakan  tanah  yang dikuasai langsung oleh negara.
Sebelumnya di atas tanah tersebut tidak terdapat  hak-hak  atas  tanah  sekalipun berlangsung  penguasaan  tanah  oleh seseorang. Adapun pengakuan deklaratif terlihat  dalam  penegasan  hak  yaitu pendaftaran  tanah  yang  sebelumnya sudah  dilekati  dengan  hak-hak  lama. Kata  ‘lama’  merujuk  pada  periode sebelum  suatu  peraturan  perundang- undangan  diberlakukan.  Hak-hak  lama tersebut  dapat  berupa  hak-hak  atas tanah  yang  didapatkan  melalui  Hukum Barat  maupun  Hukum  Adat [ 8 ] Dengan demikian,  penegasan  hak  dilakukan dengan  pemikiran  bahwa  sebelumnya telah  terdapat  hak-hak  di  atas  tanah- tanah yang akan didaftarkan dan karena itu yang diperlukan hanyalah penegasan terhadap yang sudah ada.
Dalam hal ini, penjabaran deskriptif mengenai  pengakuan  dan  perhormatan serta perlindungan terhadap Masyarakat Hukum  Adat  memiliki  makna  bahwa  hal tersebut  harus  dijunjung  tinggi  demi keadilan  yang  setara.  Namun  pada implementasinya  selalu  saja  terdapat
permasalahan  terkait  pengakuan  dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat, khususnya terhadap Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  Iban Semunying. Permasalahan tersebut meliputi  :  Pertama,  Permasalahan  pada peraturan  perundang-undangan;  dalam permasalahan  ini  sebenarnya  telah banyak  peraturan  perundang-undangan yang menyinggung mengenai masyarakat  hukum  adat  beserta  hak- haknya, seperti yang dimuat dalam UUD NRI 1945, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi  Manusia,  UU  No.5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria,  UU  No.41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan,  UU  No.39  Tahun 2014.  Namun  dalam  implementasinya, peraturan-peraturan tersebut justru memberikan  kesempatan  yang  lebih besar  untuk  mendapatkan  keuntungan melalui  praktik-praktik  diskriminatif  oleh aparatur negara. Hal ini telah mengakibatkan konflik antar masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan korporasi [ 9 ] .
Pengakuan  dan  perlindungan  hak masyarakat adat dalam peraturan perundang-undangan  yang  ada  dinilai belum  komprehensif  dan  masih  kabur. Bahkan  dalam  perundang-undangan belum  ada  pasal-pasal  dan  UU  yang
memuat dan mengatur hak-hak masyarakat  adat,  sehingga  masyarakat kehilangan  hak  atas  wilayah  adatnya. Ditambah  lagi  untuk  daerah  Kabupaten Bengkayang, maupun di Provinsi Kalimantan  Barat,  tempat  Masyarakat Hukum  Adat  Dayak  Iban  Semunying berada  belum  memiliki  Perda  Adat, sehingga  hal  ini  dapat  dimanfaatkan aparatur pemerintah dan korporasi untuk mengambil  hak  dari  masyarakat  adat tersebut dan membuat kedudukan masyarakat adat tersebut semakin
lemah. Kedua, Permasalahan dari kebijakan dan ketidakberpihakan Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  terhadap  Masyarakat  Adat; dalam kasus yang menimpa Masyarakat Hukum  Adat  Dayak  Iban  Semunying adalah terkait adanya keberpihakan dari aparatur negara, dimana dalam kasusnya  terdapat  keterlibatan  oknum TNI  yang  menjadi  pengelola  korporasi tersebut,  sehingga  hal  ini  berdampak buruk  karena  hadirnya  oknum-oknum tersebut  memudahkan  para  korporasi yang  hendak  masuk  ke  seuatu  wilayah dipermudah  izinnya.  Hal  ini  kemudian dibuktikan  dengan  pemberian  ijin  oleh
Bupati Bengkayang No. 13/IL- BPN/BKY/2004 tertanggal 20 Desember
2004  untuk  perkebunan  kelapa  sawit telah memasuki wilayah masyarakat adat Semunying  Jaya  sebagai  kawasan sumber kehidupan. Hal ini dapat disampaikan  bahwa  pihak  pemerintah (daerah dan pusat) masih setengah hati bahkan  tidak  menghiraukan,  sehingga dalam implementasi hak-hak masyarakat adat diabaikan seperti tidak ada pemberian ijin  eksploitasi, dampak yang ditimbulkan, dan lainnya.  Ketidakjelasan serta ketidakberpihakan pemerintah terhadap  pengakuan  dan  perlindungan masyarakat adat menyebabkan di kalangan masyarakat adat pernah terjadi konflik, baik konflik itu terjadi dikalangan masyarakat  adat  itu  sendiri  maupun antara  masyarakat  adat  dengan  pihak lain  (termasuk  dengan  pemerintah, masyarakat  sipil  pada  umumnya  dan perusahaan investor). Hukum diselenggarakan  dengan  tujuan  untuk memaksimalkan  pemuasan  kebutuhan dan  kepentingan.  Hukum  diperlukan karena  dalam  kehidupan  ini  banyak terdapat kepentingan yang minta dilindungi.  Pada  hakekatnya,  hak  itupun tak  lain  daripada  kepentingan  yang dilindungi oleh hukum [ 10 ] .
Ketiga, Permasalahan antara Masyarakat  Adat  dengan  Korporasi; Dalam hal ini banyak kasus keberadaan
hak  ulayat  di  suatu  daerah  sering berhadapan dengan kebijakan pembangunan, khususnya
terkait dengan pembangunan di bidang investasi  (kehutanan,  pertambangan, pariwisata,  dan  sebagainya).  Sampai saat  ini  pemerintah  daerah  “melarikan diri” dari konflik masyarakat vs korporasi eksploitasi yang dibuatnya sendiri, banyak  konflik  yang  tidak  terselesaikan akibat  “malasnya”  pemerintah  daerah untuk menyelesaikan. Selama ini stigma yang  melekat  pada  masyarakat  adat sebagai  “penghambat  pembangunan” tidaklah  benar.  Bahwa  sesungguhnya masyarakat adat tidak anti atau menolak pembangunan. Sebagai bukti, jika masyarakat adat menolak
pembangunan,  maka  tidak  akan  ada jalan  yang  membelah  hutan  dan  masuk sampai ke pelosok pedalaman masyarakat  adat.  Selama  ini  yang disosialisasikan oleh Pemerintah kepada masyarakat adat hanya dampak baiknya saja dari program pembangunan sehingga  kemudian  masyarakat  adat percaya  dan  menerima  tawaran  dari Pemerintah. Namun apabila masyarakat adat menolak suatu program
pembangunan, maka bukan tidak mungkin  Pemerintah  melakukan  jalan paksa  dengan  cara  merampas  tanah
masyarakat adat demi alasan
kepentingan pembangunan. Perampasan  tanah  masyarakat  adat  ini tidak  serta  merta  hanya  dilakukan  oleh Pemerintah.  Para  korporasi  pun  yang notabene  telah  mendapat  ijin  dari Pemerintah  seringkali  melakukan  hal yang  sama,  hanya  saja  tujuannya berbeda yakni untuk keuntungan pribadi atau  perusahaan.  Cara  yang  dilakukan oleh para investor inipun tergolong sama dengan  Pemerintah,  yaitu  masyarakat adat terlebih dahulu diming-imingi kebaikan  investasi,  misalnya  apa  saja yang akan diterima oleh masyarakat adat apabila suatu investasi sudah dijalankan tanpa  menjelaskan  secara  terperinci dampak buruk yang akan terjadi. Hal ini lah  yang  membuat  sebuah  kebijakan program  pembangunan  jika  berhadapan langsung dengan keberadaan hak ulayat, dan  penyelesaiannya  seringkali  juga berpihak pada yang “berkuasa”, sehingga  aspek  inilah  yang  membuat bahwa kebijakan hukum terhadap masyarakat adat seringkali tidak berbasiskan hak asasi terhadap masyarakat  adat.  Hal  inilah  yang  kerap menimbulkan tentangan dari masyarakat adat yang menganggap hak-haknya tidak diakui lagi oleh Pemerintah.
Keempat,  Permasalahan  Sektor Sumber  Daya  Alam;  Permasalahan terkait  sumber  daya  alam    juga  dapat dilihat dari mulai masuknya perkebunan- perkebunan  yang  memberikan  pilihan pragmatis  kepada  masyarakat  terkait dengan nilai ekonomi suatu wilayah dan kebutuhan masyarakat. Pada gilirannya, banyak wilayah-wilayah adat yang berubah  menjadi  areal  perkebunan dengan posisi tawar dan peran masyarakat yang begitu rendah. Kondisi demikian  ini  memang  melibatkan  tiga pihak, yaitu unsur pengusaha,
pemerintah dan unsur masyarakat. Akan tetapi,  masyarakat  biasanya  menjadi pihak yang tersubordinat oleh pemerintah  daerah,  atau  bahkan  juga tersubordinat  oleh  pihak  pengusaha. Selain itu, wilayah adat sudah tidak dapat diakses  kembali  oleh  pemilik  adatnya. Banyak kasus para pemilik wilayah adat atau  tanah  leluhur  dari  komunitas  adat yang sudah tidak dapat lagi diakses oleh komunitas  adat  yang  bersangkutan karena adaya relokasi pemukiman (regrouping  desa)  atau  karena  adanya penetapan  batas-batas  taman  nasional pada saat ini. Menurut
BPNST
Pontianak, konflik sengketa lahan dengan  perusahaan  atau  pemerintah daerah.  Konflik  ini  sering  terjadi  di
wilayah-wilayah  yang  menjadi  areal perkebunan  atau  pertambangan,  atau areal  lainnya  yang  ditetapkan  sebagai kawasan konservasi. Umumnya persoalannya  terkait  dengan  sengketa lahan yang akan dijadikan sebagai areal perkebunan  dan  pertambangan  atau penetapan  kawasan,  pesoalan  akses terhadap lahan adat produktif masyarakat yang semakin sempit, kultur (kebiasaan) masyarakat  adat  yang tidak bisa  mengikuti  kultur  perusahaan  ( profit oriented ), janji kompensasi pembangunan  yang  tidak  dilaksanakan oleh perusahaan atau pemerintah daerah,  pembagian  lahan  plasma  yang tidak  adil  antara  masyarakat  setempat dengan  pendatang  yang  didatangkan oleh pihak perusahaan, baik itu perkebunan  negara  maupun  swasta, serta  lain  sebagainya.  Hilangnya  hutan penyangga  di  desa  Semunying  Jaya ternyata  menimbulkan  efek  yang  besar dalam kehidupan masyarakat.
Kelima,  Permasalahan  Minimnya Perlibatan  Masyarakat  Adat  didalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Program-Program Pemerintah maupun Swasta;
kepentingan  masyarakat  adat  belum terakomodasi  dalam  perencanaan  hak pengelolaan kawasannya karena
masyarakat  adat  tidak  dilibatkan  dalam perencanaan  tersebut.  Sebagai  contoh dalam  kasus    PT  Ledo  Lestari  di  Desa Semunying  Jaya  yang  mulai  beroperasi sejak tahun 2005 berdasarkan
keterangan  masyarakat  setempat  pihak perusahaan  tidak  pernah  melakukan sosialisasi atau pemberitahuan (koordinasi)  kepada  warga.  Masyarakat menganggap  bahwa  PT  Ledo  Lestari masuk  tanpa  permisi.  Pelaksanaan
sosialisasi terhadap masyarakat Semunying jaya terlebih dahulu merupakan  ”standar  nilai”  yang  harus diperhatikan  dalam  masyarakat  yang memegang  kuat  tata  krama  dan  sistem nilai sosial budaya. Akan tetapi, sosialisasi tersebut tidak pernah dilakukan  oleh  perusahaan.  Kondisi  ini sangat  memungkinkan  adanya  vonis negatif  terhadap  niat  baik  perusahaan. Pemberian  ijin  oleh  Bupati  Bengkayang No.  13/IL-BPN/BKY/2004  tertanggal  20 Desember  2004  untuk  perkebunan kelapa  sawit  telah  memasuki  wilayah masyarakat adat Semunying Jaya sebagai  kawasan  sumber  kehidupan. Pihak  perusahaan  menggusur  kebun masyarakat  dan  menebangi  hutan  rawa gambut  serta  menebangi  hutan  alam tropis  yang  oleh  masyarakat  dijadikan sebagai hutan adat. Kebijakan
pemberian izin terhadap tanah adat jelas bertentangan  dengan  rasa  adil  yang harus diterima masyarakat karena legalitas yang dikeluarkan Pemda cenderung  mengabaikan  produk  hukum di atasnya.
2. Prinsip  HAM  dan  SDGs  Terhadap Pengakuan, Penghormatan dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum
Adat
Dalam kasus yang dialami Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak  Iban Semunying ini berkaitan dengan persoalan  adanya  bentuk  diskriminasi dalam  hak-hak  mereka  terhadap  hak ulayat.  Pada  kewajiban  negara  yang dicantumkan  dalam  Pasal  6  ayat(1)  UU No.39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  berbunyi  :  “Dalam  rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam
masyarajat hukum adat harus diperhatikan  dan  dilindungi  oleh  hukum, masyarakat,  dan  pemerintah.  Hal  ini sebenarnya  menjadi  dasar  yang  sangat penting terkait
pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.
Munculnya penguasaan hutan oleh korporasi  yang  dihadapi  Masyarakat Dayak  Iban  Semunying  menjadi  suatu
persoalan  yang  berdampak  kepada kehidupan  mereka.  Dalam  Pasal  18B ayat(2)  UUD  NRI  1945,  berbunyi  : “Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum adat  beserta  hak-hak  tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan  perkembangan  masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang.”  Kata  “….  Sepanjang  masih hidup……” memiliki frasa bahwa pengakuan tersebut memiliki syarat. Hal Serupa dalam bunyi Pasal 4 ayat(3) UU No.41  tahun  1999  tentang  Kehutanan, “Penguasaan  hutan  oleh  negara  tetap memperhatikan  hak  masyarakat  hukum adat,  sepanjang  kenyataannya  masih ada  dan  diakui  keberadaannya,  serta tidak  bertentangan  dengan  kepentingan na sional”  dimana  “……  sepanjang kenyataanya  masih  ada  dan  diakui keberadannya…..” menjadi
suatu permasalahan.
Hal ini kemudian dikonotasikan  bahwa  “pengakuan”  yang diberikan  negara  terhadap  masyarakat hukum adat memiliki syarat tertentu.
Dalam  hal  ini  disebutkan  bahwa pengakuan bersyarat itu memiliki paradigma  subjek-sentris,  paternalistik, asimetris, dan monologal, seperti: “Negara mengakui”, “Negara
menghormati”,  “sepanjang  …  sesuai dengan prinsip NKRI” yang
mengandaikan  peranan  besar  negara untuk mendefinisikan, mengakui, mengesahkan,  melegitimasi  eksistensi, sepanjang masyarakat adat mau ditaklukkan  dibawah  regulasi  negara atau  dengan  kata  lain  “dijinakkan”. Paradigma  seperti  ini  tidak  sesuai dengan  prinsip  kesetaraan  dan  otonomi yang ada dalam demokrasi [ 11 ] .
Menurut Satjipto Rahardjo
menyebutkan  empat  persyaratan  dalam Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945  sebagai bentuk kekuasaan negara yang hegemonial  yang  menentukan  ada  atau tidaknya  masyarakat  adat.  Negara  ingin mencampuri, mengatur semuanya, mendefinisikan,  membagi,  melakukan pengkotakan ( indelingsbelust ), yang semuanya  dilakukan  oleh  dan  menurut persepsi  pemegang  kekuasaan  negara.
Sedangkan
Menurut Soetandyo Wignjosoebroto  menyebutkan  empat persyaratan  itu  baik ipso  facto maupun ipso  jure akan  gampang  ditafsirkan sebagai  ‘pengakuan  yang  dimohonkan, dengan  beban  pembuktian  akan  masih eksisnya  masyarakat  adat  itu  oleh masyarakat  adat  itu  sendiri,  dengan kebijakan  untuk  mengakui  atau  tidak
mengakui  secara  sepihak  berada  di tangan kekuasaan pemerintah pusat.
Perubahan  nilai  dan  kesadaran sebagai akibat globalisasi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi isi dan corak dari sistem hukum  nasional [ 12 ] .  Berkaitan  dengan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap masyarakat
hukum adat, didalam Sustainable Development  Goals  /  SDGs, adapun
dalam Tujuan 11.4 SDGs yaitu “Memperkuat  upaya  untuk  melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan  alam  dunia.”  Hal  ini  kemudian seharusnya baik dalam aspek kebijakan hukum  maupun  otonomi  daerah  dalam melakukan pembangunan terhadap masyarakat  haruslah  berprinsip  hak asasi  manusia.  Dalam  hal  ini,  berikut prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi terhadap dengan pengakuan, penghormatan,
dan
perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang dikaitkan dalam prinsip pembangunan berkelanjutan SDGs , yaitu :
a) Prinsip Partisipasi
: dalam pendekatan  hak  mengandalkan
keterlibatan  yang  luas  dan  dalam dari masyarakat sebagai salah satu pihak terhadap pembangunan.
Prinsip  ini  juga  menjadi  target didalam Tujuan 16.7 SDGs , dimana berbunyi,  “Menjamin  pengambilan keputusan  yang  responsif,  inklusif, partisipatif,  dan  representatif  di setiap tingkatan.” Kebanyakan partisipasi  ini  dipahami  sebagai keterlibatan masyarakat warga dan berbagai  kelompok  sosial  secara langsung dalam menentukan sebuah kebijakan sekaligus
bagaimana kebijakan tersebut harus dipertanggungjawabkan
melalui mekanisme monitoring dan evaluasi. Dalam lingkup isu masyarakat  adat,  partisipasi  selalu dirumuskan  sebagai  ‘partisipasi penuh dan efekti f’ dalam pembangunan.  Ini  menghendaki bahwa sejak dini, masyarakat harus sudah  terlibat  dalam  pembuatan keputusan  tentang  sebuah  proyek pembangunan  dalam  wilayah  adat mereka. Salah satu argumen utama adalah bahwa merekalah penerima dampak  langsung  dari  proyek tersebut. Oleh karena itu partisipasi dalam  konteks  masyarakat  adat adalah    selaras  dengan  apa  yang ditegaskan  dalam  prinsip FPIC (Free, Prior and Informed Consent).
b) Prinsip Keadilan : Prinsip keadilan
seyogyanya mencakup pula kesetaraan  dalam  posisi  sosial politik  dan  dihadapan  hukum. Keadilan  yang  dimaksud  mestilah selaras dengan sila kelima Pancasila,  yaitu  keadilan  sosial bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Ini berarti  sebuah  keadilan  di  mana Negara  memainkan  peran  penting dalam program pemerataan pembangunan  dan  kesejahteraan bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Prinsip  ini  juga  menjadi  target didalam Tujuan 16C SDGs, dimana berbunyi  : “Menggalakkan  aturan hukum  di  tingkat  nasional  dan internasional  dan  menjamin  akses yang  sama  terhadap  keadilan  bagi s emua.” Dalam konteks masyarakat  adat,  keadilan  sosial seperti ini menghendaki berfungsinya  mekanisme  kontrol oleh rakyat terhadap seluruh penyelenggara Negara. Dan hal itu berlangsung melalui dua jalur, yaitu jalur  hukum  dan  jalur  politik.  Yang pertama  melalui  proses  peradilan yang jujur dan tegas yang memperlakukan seluruh warga Negara Indonesia sama di hadapan hukum,  sementara  yang  kedua
melalui mekanisme pemilihan umum  yang  jujur,  bebas  dan rahasia. c) Prinsip Transparansi : Transparansi yang dimaksud
adalah keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan, yang memiliki hak dan kewajiban tertentuterhadap  Negara  dalam kedudukan  mereka  sebagai  warga Negara  Indonesia;  transparansi yang menunjang pencerdasan masyarakat adat agar kemakmuran mereka sebagai bagian dari ‘bangsa dan tumpah darah
Indonesia’  terus  meningkat;  yang menghormati budaya-budaya
masyarakat  adat  sebagai  unsur pembentuk budaya nasional Indonesia; yang memberikan ruang bagi  masyarakat  untuk  secara bebas dan otonom membuat keputusan  tentang  masa  depan mereka.  Dalam  Tujuan  12.6 SDGs berbunyi : “Mengembangkan lembaga  yang  efektif,  akuntabel dan  transparan  di  semua  tingkat.” Transparansi  ini  berpijak  pada asumsi bahwa bias dalam informasi akan berdampak pada tujuan  yang hendak  dicapai,  oleh  karenanya,
informasi harus disampaikan sejelas-jelasnya  untuk  dipahami oleh si penerima informasi, bukan si pemberi informasi.
d) Prinsip Kesetaraan / Non- Diskriminasi :  Kesetaraan  yang dimaksud adalah tiadanya pembedaan  berdasarkan  warna kulit, tingkat pendidikan, perbedaaan/ragam kebudayaan, sistem kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan bangsa  dan  Negara  menempatkan masyarakat  adat  sebagai  salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia  untuk  menjadi  lebih cerdas,  lebih  sejahtera,  dan  lebih berkemampuan untuk mengembangkan
kehidupan kelompok  maupun  pribadi  dalam lingkup  komunitas  maupun  dalam lingkup bangsa dan sebagai warga dunia.  Prinsip  kesetaraan  dalam masyarakat adat ini mengandaikan bahwa ada kebebasan yang setara, adanya posisi yang setara, adanya perlakukan yang setara. Kesetaraan seperti ini pun menghendaki campur tangan Negara.  Didalam  Tujuan  10.3 SDGs ini  “Menjamin  kesempatan
yang sama dan mengurangi
kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum,
kebijakan dan praktik yang
diskriminatif,  dan  mempromosikan legislasi,  kebijakan,  dan  tindakan yang tepat terkait legislasi, kebijakan  dan  tindakan  yang  tepat terkait  legislasi  dan  kebijakan tersebut”
e) Prinsip  Hak  Asasi  Manusia :
Kedekatan  persoalan  masyarakat hukum adat  dengan isu  HAM tidak terlepas dari kedudukannya menjadi  rentan  untuk  diabaikan sehingga  tidak  disertakan  dalam proses  pembangunan  dan  bahkan dikorbankan. Situasi tersebut membuat  isu  HAM  harus  menjadi bagian tidak terpisahkan dari pengaturan  mengenai  masyarakat (hukum) adat dengan cara menempatkannya  sebagai  prinsip. Maksud  utama  menjadikan  HAM sebagai prinsip adalah untuk menjaga masyarakat  (hukum) adat untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai manusia.
f) Prinsip  Kepentingan  Umum : Dalam  konteks  pengakuan  dan perlindungan  masyarakat  (hukum)
adat, yang secara jumlah merupakan  minoritas,  penerapan
prinsip  Kepentingan  Umum  harus dilakukan dengan cara yang berbeda  karena  pada  saat  yang sama  berhadapan  dengan  pinsip affirmative action . Prinsip
affirmative  action membolehkan pemerintah  membuat  kebijakan- kebijakan yang memihak kelompok- kelompok marginal dengan maksud agar  memiliki  akses  yang  sama untuk  mendapatkan  kesempatan dan menikmati hak [ 13 ] .
Konsekuensi bila dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip
affirmative action, pelaksanaan prinsip  Kepentingan  Umum  harus memastikan terlebih  dahulu bahwa kelompok-kelompok  marjinal  juga memiliki kepentingan dan perhatian yang  sama  dengan  kebutuhan bersama yang sedang diperjuangkan. Selain itu memastikan kebijakan dan program-program  yang  membawa isu Kepentingan Umum tidak menghancurkan identitas dan melemahkan kemampuan menyelenggarakan pengaturan oleh  masyarakat  (hukum)  adat. Pelaksanaan  prinsip  Kepentingan Umum dengan semangat demikian dimungkin  ada  apabila  pada  saat
yang  sama  terdapat  kepekaan untuk  menghormati  pluralitas.  Hal ini  bermaksud  bahwa  kelompok- kelompok marginal harus dikecualikan dari kebijakan- kebijakan yang bertemakan kepentingan umum

## KESIMPULAN
Berdasarkan
pembahasan mengenai lemahnya implementasi terhadap  pengakuan  dan  perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat Dayak Iban  Semunying  Jaya,  maka  dapat disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan  (1)  Permasalahan  terkait peraturan perundang-undangan, (2) Permasalahan sebagai akibat dari kebijakan dan ketidakberpihakan Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah  terhadap  Masyarakat  Adat,  (3) Permasalahan  antara  Masyarakat  Adat dengan  Korporasi,  (4)  Permasalagan pada  Sektor  Sumber  Daya  Alam,  serta (5)  Permasalahan  Minimnya  Perlibatan Masyarakat  Adat  didalam  Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Program-Progam  Pemerintah  maupun Swasta.  Dalam  hal  ini  dapat  disinggung bahwa  sampai  sekarang  sangat  sulit untuk melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, dimana
negara masih berpihak kepada korporasi demi  menarik  investasi.  Hal-hal  yang menghalangi  kegiatan  investasi  pun sedikit  demi  sedikit  di  hilangkan  bahkan rela  mengabaikan  hak-hak  yang  ada didalam masyarakat adat.
Dalam  pelaksanaan  yang  harus dibenah,  seharusnya  kebijakan  hukum baik  pemerintah  pusat  maupun  daerah seharusnya  harus  lebih  memperhatikan aspek-aspek  pemenuhan  hak  asasi manusia.  Hal  ini  kemudian  harus memperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip  yang  berlaku,  seperti partisipasi, keadilan, transparasi, keadilan  / non-discrimination ,  prinsip- prinsip hak asasi manusia, dan kepentingan umum. Hal ini harus menjadi dasar dalam pengaruhnya jika menghendaki  kebijakan  hukum  yang berbasis hak asasi manusia.

## REFERENSI
[1] Fakhrasi,  Muhammad  H.  (2017).
Implementasi  Teori-Teori  HAM  di Indonesia (Studi Kasus Problematika  Industrialisasi  Pabrik Semen  Di  Kabupaten  Rembang). Jakarta : Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta
[2] Hardiman,  Budi.  (2006). Posisi Struktural Suku Bangsa dan
Hubungan  antar  Suku  Bangsa dalam Kehidupan Kebangsaan dan Kenegaraan  di  Indonesia  (Ditinjau dari  Perspektif  Filsafat), salam Ignas  Tri  (penyunting), Hubungan Struktural  Masyarakat  Adat,  Suku Bangsa,  Bangsa,  Dan  Negara, Ditinjau  dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Jakarta : Komnas HAM
[3] Harsono,  Budi  (2005). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya .  Jakarta:  Penerbit
Djambatan.
[4] Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum
Normatif. Malang  :  Bayumedia
Publishing.
[5] Inkuiri  Nasional  Komnas  HAM.
(2016). Hak-hak Masyarakat Hukum  Adat  di  Kawasan  Hutan . Jakarta : Komnas HAM.
[6] Pongkot, Herkulanus (2015). Artikulasi Kolektif Masyarakat
Dayak  Melawan  Perusahaan  PT.
Ledo Lestari (Studi Kasus Tentang Konflik Agraria Di Desa Semunying
Jaya  Dalam  Hegemoni  Ernesto
Laclau – Chantal Mouffe .
Yogyakarta  :  Universitas  Sanata Dharma Yogyakarta.
[7] Rahardjo,  Satjipto.  (2005). Hukum
Adat  dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (Perspektif Sosiologi  Hukum), dalam  Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (ed.),
Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat  Hukum  Adat, Jakarta: Komnas HAM, Mahkamah
Konstitusi  RI,  dan  Departemen Dalam Negeri.
[8] Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2014). Penelitian  Hukum  Normatif Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta  : PT. Raja Grafindo.
[9] Wignjosoebroto, Soetandyo.
(2005). Pokok-pokok Pikiran
tentang  Empat  Syarat  Pengakuan Eksistensi Masyarakat Adat, dalam Hilmi Rosyida dan Bisariyadi (eds.), Inventarisasi dan Perlindungan Hak
Masyarakat  Hukum Adat .  Jakarta  : Komnas HAM, Mahkamah Konstitusi  RI,  dan  Departemen Dalam Negeri. [10] Perbawati,
Candra. (2015).
Dampak Politik Hukum Pertanahan Yang  Belum  Berperspektif  HAM Bagi  Masyarakat  Hukum  Adat Mesuji Lampung. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 44 (No.4), pp.521-531 [11] Samosir, Djamanat. (2013).
Legalisasi  Hak  Ulayar  Masyarakat Hukum  Adat. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 42 (No.2), pp.236-243.
[12] Sukirno. (2012). Sistematisasi Peraturan Perundang-Undangan
Yang berkaitan Dengan Tanah Hak Ulayat  Sebagai  Upaya  Mencegah Konflik. Masalah-Masalah  Hukum. Jilid 41 (No.4), pp.557-563
[13] Wahyu Widodo, Sapto Budoyo and Toebagus  Galang  Windi  Pratama, 2018.  The  Role  of  Law  Politics  on Creating  Good  Governance  and Clean  Governance  for  a  Free- Corruption  Indonesia  in  2030.  The Social Sciences, 13: 1307-1311.