-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702

## Upaya Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai

## Syahrul Silmi, Sukirno
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro e-mail : syahrul.silmi@gmail.com

## Abstract
Land is one of human basic needs. The importance of land for human life has resulted in the needs to posses land and to protect the possession of the land. One way to acquire the land is through buying and selling. Buy and sell is a common form of land transaction. Yet such activities often raise several disputes among society. This article aims to explain on how the implementation of buying and selling land dispute resolution through the decision by Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai Batu Gong Tanah Kurnia , and to understand the implementation of that decision done by the Tim Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah . As an empirical study, this article uses the cases approach, by analyzing the field data collected from interviews and books. It is found that the buying and selling land dispute resolution decreed by Lembaga Adat Depati IV Kumun l Debai p Batu Gong Tanah Kurnia did not pay attention to the rights and obligations of parties in determining which party that shall be responsible for making compensation to the heirs.
Keywords: land buying and selling; decision of lembaga adat , dispute resolution.

## Abstrak
Tanah  merupakan 0 kebutuhan  hidup 0 manusia  yang  mendasar,  sangat  pentingnya  tanah  dalam kehidupan  sehari-hari  manusia  mengakibatakan  manusia  selalu  ingin  memiliki  dan  memenuhi kebutuhannya akan tanah, dan setiap orang akan selalu mempertahankan tanah yang dimiliki. Untuk mendapatkan tanah bisa diperoleh melalui jual beli. Jual beli merupakan salah satu bemtuk transaksi tanah  yang sering dilakukan dalam kehidupan masyarakat, namun tak jarang setelah transaksi jual beli  tanah  pada  akhirnya  menimbulkan  sengketa.  Oleh  dari  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan penyelesaian sengketa jual beli tanah yang dilakukan melalui putusan  Lembaga 0 Adat 0 Depati  IV 0 Kumun  Debai 0 Batu  Gong o Tanah  Kurnia.  Kemudian,  untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan putusan penyelesaian sengketa yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai melalui Tim Penyelesaian Sengketa jual 0 beli 0 tanah. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kasus dengan tipe penelitian yuridis empiris, serta teknik  pengumpulan  data  yang  diperoleh 0 langsung  dari  lapangan,  bahan  buku,  serta  wawancara. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah putusan penyelesaian sengketa jual beli tanah  yang dikeluarkan  oleh  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai  tidak  memperhatikan  dan mempertimbangkan  hak  dan  kewajiban  para  pihak  dalam  menentukan  pihak  yang  memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab melakukan ganti rugi kepada pihak ahli waris yang dirugikan.
Kata kunci : jual beli tanah, putusan lembaga adat, penyelesaian sengketa.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Tanah ” memiliki  begitu  banyak  arti  yang 0 sangat  penting  bagi 0 setiap  individu  dalam masyarakat.  Selain  memiliki  nilai  ekonomis  yang  dapat 0 dicadangkan  sebagai  sumber pendukung 0 kehidupan  manusia  dimasa  mendatang,  tanah  juga  mengandung  aspek  spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya. Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah.
Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan masyarakat dan bagi suatu Negara 0 dibuktikan dengan diaturnya secara konstitusional dalam Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (3) bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar–besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini kemudian menjadi landasan 0 filosofis  terhadap  pengaturan  tanah  di  Indonesia  yang  secara  yuridis  diatur  dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA).
Semakin berkembang dan majunya kehidupan mayarakat maka juga meningkatkan peran penting  tanah  dalam  kehidupan  manusia  meningkat  bahkan  mengakibatkan  manusia  selalu ingin  memiliki  dan  memenuhi  kebutuhnnya  akan  tanah,  dan  setiap  orang  selalu  ingin mempertahankan  tanah  yang  ia  miliki,  bahkan  untuk  memiliki  suatu  tanah  seseorang  bisa mendapatkannya melalui warisan, hibah maupun jual beli yang dilakuan oleh masyarakat pada umumnya,  hal  yang  sering  di  temui  dalam  masyarakat  untuk  mendapatkan  tanah  bisa  dari berbagai cara melalui diantranya proses jual 0 beli. Oleh karena itu jual beli sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya.
Mengacu pada ketentuan yang diatur pada Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli ditegaskan sebagai  suatu  perjanjian,  dengan  mana  pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak  yang  lain  untuk  membayar  harga  yang  telah dijanjikan. Menurut Subekti (Setiawan Oka, 2015)“jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untu membayar harga yang telah dijanjikan”.
I  Ketut  Oka  Setiawan  didalam  bukunya  mengatakan  bahwa:  “Jual  beli  itu  adalah Perjanjian Konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para  pihak)  saat  tercapainya  kata  sepakat  antara  penjualdan  pembeli  mengenai  unsur-unsur yang pokok ( essensialia ), yaitu mengenai barang dan harganya”.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dalam  kehidupan  masyarakat  tak  lepas  dari  kegiatan  jual  beli,  dimana  dalam  setiap transaksi  jual  beli  biasanya  dilakukan  beberapa  kesepakatan  yang  dilakukan  melalui  suatu perjanjian. Perjanjian merupakan hal  wajib dan sebagai  bukti sahnya suatu perjanjian dalam transaksi.  Oleh  karena  itu  perjanjian  dapat  dikatakan  sebagai  peristiwa  dimana  seorang berjanji u kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untu melaksanakan suatu hal. Mengenai bentuk perjanjan tidak ada ketentuan yang mengikat, 0 karena itu perjanjian dapat diadakan  secara  lisan,  dan  dapat  pula  seara 0 tertulis  oleh  karena  itu  setelah  didapatkan  suatu kesepaatan  maka  dilanjutkan  oleh  suatu  pembayaran,  pembayaran  harga  diatur  dalam  Pasal 1513  KUHPerdata  yaitu  dilakukan 0 di 0 tempat  dan  dilakukan  pada  waktu ” yang  ditentuan dalam ” perjanjian secara ” tunai atau dengan surat berharga melalui bank.
Pasal  1313 0 KUHPerdata ” menentukan - bahwa:  “Perjanjian  adalah  perbuatan  dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Dari peristiwa  ini,  timbullah  suatu  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  disebut Perikatan yang di dalamya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak”.
Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, agar perjanjian antara kedua belah pihak bisa  dikatakan  sah,  haruslah  memenuhi  beberapa  syarat  yang  terdapat  dalam  pasal  1320 KUHPerdata,  yaitu:  Sepakat  mereka  yang  mengikatkan  dirinya;  Kecakapan  untuk  membuat suatu perikatan; Suatu hal tertentu; Suatu sebab yang halal
Semua perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang tealah diatur tersebut untuk diakui oleh  hukum,  akan  tetapi  jika  tidak  terpenuhinya  salah  satu  daru  unsur-unsur  tersebut menyebabkan  cacat  di  dalam  perjanjian.  Syarat  pertama  dan  kedua  yang  disebutkan  diatas dinamakan syarat subjektif karena menyangkut soal orang-orang yang mengadakan perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika terdapat cacat didalam sebuah perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dikenal sebagi syarat objektif karena menyangkut objek dariperistiwa  yang  perjanjikan  itu,  yang  mana  perjanjian  bisa  saja  batal  demi  hukum  jika terdapat cacat didalam perjanjian.
Selain  itu  I  Ketut  Oka  Setiawan  (Setiawan  Oka,  2015)  menjelaskan  bahwa:  “Jual  beli menurut KUHPerdata merupakan obligatoir semata, artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, kecuali baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang berupa pemberi  hak  kepada  si  pembeli  untuk  menuntut  diserahkannya  hak  milik  atas  barang  yang dijual”.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Dalam  pelaksanaan  perjanjian  jual  beli  tidak  jarang  masih  banyak  ditemui  perjanjian jual b beli  yang  dilakukan m masyarakat  adalah  perjanjian  jual b beli  yang  dilakukan  dibawah tangan,  padahal  Keabsahan p jual  beli  tanah o jika  ditinjau  dari  Undang-Undang  ataupun Peraturan  Pemerintah,  jual  beli  tanah 0 yang  dianggap  sah  yaitu  jual  beli  tanah  dilakukan  di hadapan  pejabat  pembuat  akta  tanah 4 atau  jual  beli  dengan  akta  otentik  yang  disahkan  oleh pejabat yang berwenang. Hal tersebutsesuai dengan PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam Pasal 37 Angka 1 menyebutkan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan  hukum  pemindahan  hak  lainnya.  Kecuali  pemindahan  hak  melalui  lelang  hanya dapatdidaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Didalam  kehidupan  masyakat  pada  masa  saat  ini  yang  masih  menggunakan  aturan Hukum Adat yang berlaku didalam masyarakay. Syarat sahnya jual beli hak atas tanah menurut hukum adat adalah terpenuhinya tiga unsur yaitu terang, tunai dan riil. Hal ini bisa dilihat dari cara hidup masyarakatnya yang masih melakukan praktek jual beli tanah menurut adat, yaitu perbuatan perjanjian jual beli tanah dilaksankan berdasarkan Hukum Adat dimana perbuatan hukum yang dilakukan berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai (langsung) maupun sebagian  yang  dilakukan  atas  kesepakatan  dari  masing-masing  (penjual  dan  pembeli)  turut ditanda tangani oleh Kepala 0 Adat/ - Kepala:Desa (Sutedi, 2017).
Permasalah dengan sengketa hukum dengan pertanahan, penyelesaian sengketa dilakukan melalui jalur legitimasi hukum adalah pilihan terbaik bagimasyarakat. Karena legitimasi hukum salah satu pengakuan hukum dimata masyarakat, serta merupakan bagian dari suatu tindakan perbuatan  hukum  yang  berlaku  dan  juga  perundang-undangan  yang  sah,  dimana  hal  ini mencangkup  peraturan  hukum  formal,  hukum  etnis,  hukum  adat  istiadat,  maupun  hukum kemasyarakatan yang terdapat didalam masyarakat itu sendiri dan diakui secara sah, sehingga legitimasi dianggap sangat penting didalam kehidupan masyarakat luas
Didalam  praktiknya,  penyelesaian  sengketa  pada  masyarakat  desa  ataupun  didaerah- daerah  yang mana sistem hukum adatnya masih menjadi perhatian, masyarakat menganggap penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  adat  adalah  jalan  terbaik  dan  mudah  dan  serta  tidak membutuhkan  waktu  yang  lama.  didalam  hukum  adat  terjadi  apabila  masyarakat  akan memutuskan sesuatu melalui musyawarah dan mufakat merupakan jalannya. setiap keputusan yang  menyangkut  kepentingan  orang  banyak  dapat  diuji  kebenarannya  dan  bebas  menurut
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
hukum  yang  mencerminkan  asas  keadilan  dan  kepatutan.  Agar  pemimpin  adatnya  tidak kehilangan  kepercayaan  darimasyarakat,  maka  seorang  pemimpin  yang  adil  dan  patut  atau pantas dalam memutuskan disebutkan dalam adat (Pide, 2014).
Pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  telah  diakui  oleh  konstitusi  Negara  Republik Indonesia didalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam Pasal 18B Ayat (2) menentukan bahwa :“ Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup  dan sesuai  dengan perkembangan masyarakat  dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.” Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) bahwasanya ekstensi masyarakat masih diakui oleh  negara  sepanjang  masih  hidup  dan  serta  dengan  perkembangan  masyarakat  dan  prinsip Negara.  Oleh  karena  itu  segala  sesautu  yang  diselesaikan  dalam  peradilan  adat  diakui  oleh negara, bahkan putusan perkara sengketa di pengadilan, hakim dalam mengambil keputusannya bahkan menimbang dan memperhatikan putusan lembaga adat terlebih dahulu. Oleh karenanya sifat daripada putusan penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga adat merupakan hasil  daripada  kesepakatan  bersama  dan  merupakan  asas  bagi  masing-masing  pihak  yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa jual beli yang di selesaikan melalui lembaga adat yakni Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai ini berawal dari pada tanah hutan  yang dimiliki secara turun- temurun  yang  diperuntukan  untuk  para  ahli  waris  dari  Satanah.  yang  mana  pihak  yang memperoleh hak atas tanah tersebut adalah 3 (tiga) ahli waris yang berhak atas tanah tersebut adalah ahli waris Kacang, ahli waris Pintak, dan ahli waris Idrus secara turun temurun. Namun, dalam  perjalannanya  tanah  tersebut  dijual  kepada  pihak  MAN  2  Sungai  Penuh  yakni  Bapak Syafri  Juana  selaku  Kepala  Sekolah  oleh  2  (dua)  ahli  waris  yakni  ahli  waris  dari  keluarga Kacang dan ahli waris keluarga Pintak tanpa sepengatahuan salah satu pihak ahli waris yakni keluarga ahli waris Idrus, yang kemudian pihak dari keluarga Idrus menuntut hak atas tanah warisan tersebut.
Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai dalam putusannya, ditetapkan bahwa sebidang tanah yang telah dijual oleh dua orang ahli waris dari tiga ahli waris ini adalah sah merupakan hak milik ketiga ahli waris yakni ahli waris Kacang, Pintak dan Idrus dan sesuai dengan aturan pembagian  hak  bagian  masing  masing  ahli  waris  yang  dibuktikan  melalui  ranji/silsilah keturanan hak milik tanah tersebut. Dalam putusan tersebut juga seolah-olah yang bertanggung jawab  dalam  proses  ganti  rugi  ini  adalah  pihak  pembeli,  sedang  pihak  pembeli  yang  tidak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
memiliki  kewajiban  lagi  dalam  pembayaran  ganti  rugi  tersebut,  Karena  keseluruhan pembayaran sudah dilakukan oleh pembeli kepada Bapak Muktarudin sebagai penerima kuasa dari pihak penjual. Jadi apa yang telah diputuskan oleh lembaga adat dalam proses penyelesaian sengketa ini tidak sesuai dengan kewajiban dan pertanggung jawaban para pihak, yaitu dalam menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab membayar ganti kerugian tersebut.
Jurnal  yang  berjudul  “Upaya  Penyelesaian  Sengketa  Jual  Beli  Tanah  Secara  Dibawa Tangan” oleh Abdul Wahid (Wahid, 2020) membahas mengenai penelitian mengkaji mengenai tindakan hukum masyarakat yang awam terhadap terjadi polemik terkait jual beli tanah secara di bawah tangan dan mengkaji bagaimana upaya hukum terhadap penyelesaian sengketa jual beli  tanah  secara  dibawah  tangan  yang  dilakukan  oleh  pihak  pembeli  agar  jual  beli  yang dilakukan tanpa akta PPAT dapat mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Perbedaan dengan penelitian  ini,  penulis  meneliti  mengenai  bagaimana  upaya  penyelesaian  sengketa  jual  beli tanah melalui lembaga adat melalui putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai. Wellen Hendra Balubun (Balubun, 2019) dalam penelitiannya “Analisis Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Adat” yang membahas faktor-faktor 00 yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah adat di  Kabupaten  Monokowari  dan  membahas  upaya  penyelesaian  yang  dilakukan  masyarakat ketika  munculnya  sengketa  tanah  adat  pada  masyarkat  Kabupaten  Monokowari  dilakukan melalui jalur musyawarah ataupun mediasi  dengan perentara pihak pertanahan setempat dan melibatkan dewan adat setempat serta juga bisa melalui jalur pengadilan.
Hasil Penelitia sebelumnya yang dilakukan oleh Afrizal Rachman (Rachman, 2018) yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1960”  dalam  penelitian  ini  meneliti  bagaimana  pelaksanaan  penyelesaian  sengketa akibat  pergeseran    batas  tanah  menurut  UUPA  dan  bagaimana  penyelesaian  sengketa pertanahan di luar pengadilan yang menyimpulkan bahwaPelaksanaan penyelesaiaan - sengketa pertanahaan  di  Indonesia  berdasarkan  UndangUndang  No.  5  Tahun  1960  adalah  salah  satu tujuan  penyelesaiaan  suatu  permasalahan  terutama  sengketa  pertanahan  adalah  untuk memperoleh  jaminan  adanya  kepastian  hukum  bagi  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu persengketaan.
Tujuan  kepastian  hukum  itu  sendiri  akan  dapat  terpenuhi  bila  seluruh  perangkat  atau sistem hukum itu dapat berjalan dan mendukung tercapainya suatu kepastian hukum, khususnya peranan  lembagalembaga  yang  diberi  wewenang  untuk  itu,  Pelaksanaan  penyelesaiaan sengketa  pertanahaan  di  Indonesia  menurut  UndangUndang  No.  5  Tahun  1960  adalah  salah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
satu  tujuan  penyelesaiaan  suatu  permasalahan  terutama  sengketa  pertanahan  adalah  untuk memperoleh  jaminan  adanya  kepastian  hukum  bagi  seluruh  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu persengketaan. Kendala dalam Pelaksanaan penyelesaiaan sengketa pertanahaan di Indonesia menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 di antaranya adalah banyaknya lembaga Negara yang memiliki wewenang dalam penyelesaiaan sengketa pertanahaan yang sering menimbulkan tumpang  tindih  kebijakan  dan  tidak  adanya  kepastian  hukum  atau  putusan  yang  sifatnya kelembagaan, merupakan salah satu factor yang menjadi kendala kurang terjaminnya kepastian hukum  dalam  penyelesaiaan  sengketa.  Berdasarkan  rumusan  tersubut  maka  akan  membahas rumusan masalah sebagai berikut 1). Bagaimana pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa jual beli tanah yang diselesaikan melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai? Dan 2). Bagaimana pelaksanaan putusan sengketa jual beli yang diselesaikan melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai?

## B. Metode Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan L penelitian Yuridis Empiris yaitu: “Penelitian  yang  melihat  sejauh  mana  bekerjanya  hukum  dimasyarakat  dan  penelitian  empiris lebih  menekankan  pada  segi  observasinya  dimana  titik  tolak  pengamatannya  terletak  pada kenyataan atau fakta-fakta sosial yang ada” (Nasution, 2008). Penelitian ini melihat sinkronisasi atau  bekerjanya  norma  hukum  yang  ada  dengan  kenyataan  dimasyarakat  dengan  kata  lain sinkronisasi  antara Das  Sollen  dan  Das  Sein .  pendekatan  yang  dilakukakan  adalah  metode penelitian  pendekatan  kasus,  yaitu  untuk  bagaimana  upaya  lembaga  adat  memutus  perkara penyelesaian sengketa jual beli. Dalam pelaksanan analisis data tersebut, peneliti mempergunakan metode  analisis  deskriptif  kualitatif,  yaitu  suatu  analisis  yang  sifatnya  menjelaskan  atau menggambarkan  mengenai  peraturan-peraturan  yang  berlaku,  kemudian  dikaitkan  dengan kenyataan  yang  terjadi  masyarakat,  dan  akhirnya  diambil  kesimpulan.  Dalam  pengambilan sampel,  peneliti  menggunakan  purposive  sample,  yaitu  memilih  sampel  berdasarkan  penelitian tertentu  karena  unsur-unsur  atau  unit-unit  yang  dipilih  dianggap  mewakili  populasi(Nasution, 2008).  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer diperoleh  melalui  studi  lapangan  yang  dilakukan  kepada  Lembaga  Adat,  Para  Pihak  yang bersengketa danalm jual beli. Pada dasarnya data sekunder adalah 0 data 0 normatif yang biasanya berasal dari Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder atau yang sering disebut sebagai studi
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
kepustakaan  dilakukan  untuk  mencari  konsepsi,  teori,  pendapat,  ataupun  penemuan-penemuan yang berhubungan secara langsung dengan pokok permasalahan yang diteliti.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Analisis  bagaimana  pelaksanaan  upaya  penyelesaian  sengketa  jual  beli  tanah  yang diselesaikan melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai
Pentingnya  tanah  dalam  kehidupan  manusia  mengakibatkan  manusia  selalu  ingin memiliki  dan  memenuhi  kebutuhnnya  akan  tanah,  dan  setiap  orang  selalu  ingin mempertahankan  tanah  yang  ia  miliki.  Ada  dua  hal  yang  menyebabkan  tanah  itu  memiliki kedudukan yang sangat penting didalam hukum adat, yaitu dari “sifat” dan “faktor” dari tanah itu  sendiri.  Dilihat  dari  sifatnya,  tanah  merupakan  satu-satunya  harta  kekayaan  yang bagaimanapun  keadaannya,  tetap  masih  seperti  dalam  keadaan  semula,  bahkan  juga  dpat memberikan  keuntungan  yang  lebih.  Begitu  pula  apabila  dilihat  faktanya,  tanah  merupakan tempat tinggal persekutuan, memberikan penghidupan kepada persekutuan, merupakan tempat dimana  para  warga  persekutuan  yang  meninggal  dunia  dikuburkan,  serta  merupkan  tempat tinggal  bagi  dayang-dayang  pelindung  persekutuan  dan  roh-roh  para  leluhur  persekutuan (Setiady, 2015).
Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Pengertian lain tentang tanah dikemukakan oleh Maria R. Ruwiastuti  (Arba, 2015)   Tanah adalah :  “Suatu  wilayah berpotensi  ekonomi  yang mampu  menghidupi  kelompok  manusia  (bisa  berupa  hutan,  sungai-sungai,  gunung,  sumber mineral  maupun  lahan-lahan  pertanian)  dan  dihayati  sebagai  perpangkalan  budaya  dari komunitas yang bersangkutan” (Kertas Posisi KPA (Position Paper) No. 006/ 1998: 2). bahkan untuk  memiliki  suatu  tanah  seseorang  bisa  mendapatkannya  melalui  warisan,  hibah  maupun jual - beli  yang  dilakuan  oleh - masyarakat  pada  umumnya,  hal  yang  sering  di  temui  dalam masyarakat untuk memperoleh tanah adalah melalui proses jual beli. Oleh karena itu jual beli sangat banyak terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya.
Untuk mengetahui pengertian jual beli diatur di Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPerata)  yang berbunyi: “Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Menurut subekti,”jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak  yang satu  mengikatkan dirinya untuk  menyerahkan hak milik atas suatu
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
benda / barang dan pihak yang lain untuk membayar harga  yang telah dijanjikan”(Setiawan Oka, 2015).
Asas yang berlaku didalam perjanjian jual beli sama dengan asas yang berlaku didalam perjanjian pada umumnya, antara lain: Asas Konsensualisme; Asas Pacta Sunt Servanda dan Asas Kebebasan Berkontrak; Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan(Triwulan, 2010).
Pelaksanaan perjanjian jual beli dapat diadakan secara - lisan, dapat pula secara tertulis. Terjadinya perjanjian jual beli didasarkan pada teori 0 penawaran = dan = penerimaan (offer and acceptance  theory).  Pihak  penjual  menawarkan  barang  kepada  calon  pembeli  secra  tertentu dengan cara tertentu, harga tertentu, dan penyerahan, serta pembayaan tertentu pula. Didalam Pasal  1458  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  menjelaskan  bahwa:  “Jual  beli  dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, sekitika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan harganya, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”.
Upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui lembaga adat merupakan salah satu upaya dalam mendamaikan dan menyelesaika suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat adat dalam wilayah ajun arah Depati IV Kumun Debai. Eksistensi hukum adat di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 18B Ayat (2). Sengketa adalah suatu perkara perdata yang terjadi atara para pihak yang bersengketa didalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak (Sarwono, 2014). Bushar Muhammad diadalm buku (Wulansari,  2016)  mengatakan  :  “Hukum  adat  adalah  hukum  yang  mengatur  tingkah  laku manusia  indonesia  dalam  hubungan  satu  sama  lain  baik  yang  merupakan  keseluruhan kezaliman, kebiasaan dan kesusialaan yang benarbenar hidup di masyarakat adat karena dianut dan  dipertahankan  oleh  anggota  masyarakat  itu,  maupun  yang  merupakan  keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat ( mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu yaitu dalam keputusan lurah,penghulu, wali tanah, kepala adat, dan hakim)”.
Penyelesaian  sengketa  ataupun  perkara  perselisihan  antar  masyarakat  haruslah  ada pengaduan  dan  permohonan  dari  salah  satu  pihak  kepada  lembaga  adat,  yang  kemudian
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
lembaga  adat  akan  memproses  laporan  tersebut  serta  lembaga  adat  membetuk  suatu  Tim Penyelesaian Sengketa. Tim Penyelesaian Sengketa yang dibentuk oleh Lembaga Adat harus terlebih dahulu harus menerima dan memegang surat tugas yang ditetapkan oleh Lembaga Adat sebagai  dasar  dalam  melaksanakan  tugas.  Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak  Munasri selaku  Ketua  Lembaga  Adat  Depati  IV  Kumun  Debai,  tugas  yang  ditetapkan  kepada  Tim penyelesaian sengketa tersebut antara lain (Munasri, Wawancara, 7 Maret 2020):
a) Memproses  dan  meneliti  kembali  laporan/  pengaduan  dari  Anak  Jantan  Batino  dalam Wilayah Ajun Arah Depati IV Kumun Debai.
b) Melaksanakan pemeriksaan terhadap - para - pihak yang bersengketa.
c) Memanggil dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa.
d) Memutuskan penyelesaian perkara sengketa menurut sepanjang adat.
Tim penyelesaian sengketa ini terdiri dari Depati dalam Wilayah Ajun Arah Depati IV Kumun Debai yang ditunjuk oleh Ketua Lembaga Adat. Didaalam sistem masyarakat kerinci, depati  adalah  pemegang  kebijakan  adat  tertinggi  dalam  masyarakat.  Dalam  pepatah  adat disebutkan bahwa Depati “memakan habis,  memenggal putus, membunuh mati” (Sepdwiko, 2016).  Tim  penyelesai  sengketa  membuat  surat  panggilan  terhadap  para  pihak  untuk  dapat memberikan  keterangan  yang  sebenar-  benarnya  terhadap  kasus  perkara  sengketa  tersebut. Pemanggilan para pihak tersebut dilakukan dengan tujuan guna mendapatkan keterangan yang dapat  mendukung  serta  pembuktian  yang  benar  dalam  penyelesaian  sengketa  sesuai  dengan pepatah  adat  mengatakan tibo  dimato  tidak  boleh  dipecingkan,  tibo  diperut  tidak  boleh dikempiskan, yang - benar = tetap 0 benar, yang 6 salah [ tetap salah, sehingga dalam menetapkan putusan tim penyelesaian sengketa memiliki dasar dan sumber keterangan yang benar. Menurut Bapak Nazarpen (Nazarpen, wawancara, 8 Maret 2020) selaku ketua tim penyelesaian sengketa mengatakan: “Mendengarkan keterangan para pihak wajib dilakukan guna untuk mendapatkan keterangan  yang  sebenar-benarnya  dan  bukti-bukti  yang  berkenaan  dengan  kasus  sengketa tersebut, supaya dalam mengambil keputusan, tim penyelesaian sengketa memiliki dasar dan alasan-alasan  yang  kuat  dalam  menetapkan  putusan,  pepatah adat  mengatakan  Kusut Diselesaikan keruh dijernihkan retak ditaupkan pecah disatukan”.
Menurut  Bapak  Haroen  Noer  (wawancara,  8  Maret  2020)  selaku  sekretaris  tim penyelesaian  sengketa  tersebut  mengenai  undang-undang  adat  yang  dipakai  dalam putusan. Bapak Haroen Noer dalam pututsan tersebut berpedoman kepada petitih adat yang berbunyi: Adat yang sebenar adat, Yang tidak lapuk kena hujan, Tidak lekang kena panas, Sejak dahulu
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
sampai sekarang, Lantak yang tidak goyah, Cermin yang tidak kabur, Adat yang bersendi alur dengan patut, Patut bersendi pada yang benar, Adat bersdendi sara’ Sara’ bersendi kitabullah, Sara’ mengatakan, Adat memakainya, Kusut diselesaikan, Keruh dijernihkan, Retak ditaupkan, Pecah disatukan, Salah pakai dipulangkan, Salah makan diluahkan, Salah langkah surut, Salah ambil  dikembalikan,  Salah  kepada  Allah  taubat,  Salah  kepada  manusia  minta  maaf,  Kalau utang dibayar, Kalau piutang ditagih, Utang lepas, Sando kembali.
Menurut  Imam  Sudiyat  (Daru  Nugroho,  2018):  “Hukum  adat  adalah  hukum  yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain, baik merupakan keseluruhan  kelaziman,  kebiasaan,  dan  kesusilaan  yang  benarbenar  hidup  dimasyrakat  adat, karena dianut dan diperthankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenal sanksi atas pelanggaran dan ditetapkan dalam keputusan- keputusan para penguasa Adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan  dalam  masyarakat  adat  itu)  yaitu  ;  Keputusan  Lurah,  Penghulu,  Pembantu  Lurah, Wali Tanah, Kepala Adat, Hakim”.
Setelah memedomani undang-undang adat dan meperhatikan keterangan-keterangan dari semua  pihak  sepanjang  persidangan,  lembaga  adat  dalam  hal  ini  menerima  laporan  dan memutus sengketa tersebut mengeluarkan keputusan . Permasalahan yang terjadi dari putusan tersebut yakni lembaga adat tidak memutus secara jelas siapa yang harus bertanggung jawab untuk membayar uang jual beli ini kepada pihak ahli waris dari alm. Idrus. Dikarenakan tidak adanya  penegasan  dalam  putusan  pihak  siapa  yang  seharusnya  bertanggung  jawab,  pada akhirnya menimbulkan penafsiran kepada pihak yang tidak menerima uang jual beli ini bahwa yang berhak untuk membayar adalah tetap pihak pembeli. Penyebab lainnya yang menyebabkan tidak  ditemukan  titik  terang  dari  kasus  tersebut  adalah  lembaga  adat  dalam  mengambil keputusan yang harusnya lembaga adat tidak merugikan pihak manapun. Karena pada dasarnya adat dalam menyelesaikan perkara serta tidak merugikan salah satu pihak.
Keterangan dari salah satu ahli waris alm. Idrus yakni Ibu Yulinar mengenai alasan ahli waris menagih pembayaran jual beli tanah yang merupakan hak ahli waris tersebut. Ibu Yulinar mengatakan  (wawancara,  8  Maret  2020)  :  "Putusan  yang  dikeluarkan  membenarkan  bagian tanah  ahli  waris  Idrus  dan  membenarkan  pihak  ahli  waris  Idrus  tidak  menerima  uang pembayaran jual beli tanah tersebut. Kami menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas perkara ini adalah pihak pembeli dan harus membayar hak atas tanah kami yang dijual ini”.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Sedangkan  dalam  perjanjian  jual  beli  pada  angka  2  (dua)  huruf  (e)  telah  menyatkan bahwa: “baik sekarang maupun dikemudian hari pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan  apapun  dari  siapapun  juga  mengenai  tanah  tersebut,  dan  pihak  pertama  dengan  ini membebaskan  pihak  kedua  dari  segala  tuntuan  dan  gugatan,  dan  dengan  demikian  semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama.”
Akibatnya pihak pembeli merasa hak dan kewajibannya tidak diperhatikan oleh lembaga adat,  serta  merugikan  pihak  pembeli  karena  putusan  tersebut  bukannya  menyelesaiakan permasalahn tapi justru menimbulkan permaslahan baru antar para pihak yang bersengkteta.
Selanjutnya,  Bapak  Syafri  Juana  selaku  pihak  pembeli  sekaligus  pihak  pemohon mengatakan putusan tersebut tidak jelas karena pada dasarnya kewajiban sebagai pembeli sudah dipenuhi dan didalam putusan tersebut lembaga adat harus menegaskan pihak mana yang wajib bertanggung jawab. Pada dasarnya pihak yang harus bertanggung jawab pada perkara tesebut yaitu pihak ahli waris dari alm. Kacang dan alm. Pintak, Karena telah menjual sebidang tanah yang  seharusnya  dimiliki  oleh  tiga  ahli  waris  kemudian  dijual  secara  sepihak.  Pihak  yang menjual  ini  lah  yang  seharusnya  membayar  kepada  ahli  waris  yang  tidak  menerima  bagia tersebut.
Penyebab  lainnya  yang  menyebabkan  tidak  ditemukan  titik  terang  dari  kasus  tersebut adalah lembaga adat dalam mengambil keputusan yang harusnya lembaga adat tidak merugikan pihak  manapun.  Karena  pada  dasarnya  adat  dalam  menyelesaikan  suatu  perkara  tidak merugikan salah satu pihak
Menurut  keterangan  dari  Bapak  Haroen  Noer  (wawancara,  9  Maret  2020)  yang merupakan  sekretaris  Tim  Penyelesaian  sengketa  tersebut  mengatakan:  “Putusan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  adat  melalui  Tim  Penyelesaian  sengketa  tersebut  sudah  benar menurut  sepanjang adat. Karena lembaga adat melalui Tim  Penyelesaian  sengketa ini hanya menyelesaiakan hak pembagiannya masing-masing”.
Disisi  lain  Bapak  Syafri  Juana  (wawancar,    7  Maret  2020)    menjelaskan  bahwa: “permohonan yang saya ajukan kepada pihak Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai adalah permohonan  untuk  membantu  penyelesaian  gugatan  jual  beli  tanah  untuk  komplek pembangunan MAN 2 Sungai penuh karena Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai memiliki kewenangan megngajun dan mengarah dalam wilayah adat Kumun Debai.”
2. Analisis Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah yang Diselesaikan Melalui Putusan Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Sebagaimana kita ketahui, jika terjadi suatu perkara sengketa dapat diselesaiakan melalui pengadilan ataupun diluar pengadian, dalam hal ini melalui pengadilan adat yang dibentuk oleh Lembaga  Adat.  Oleh  karena  itu,  ketika  adanya  sebuah  keputusan  yang  sebelumnya  telah dilakukan  pemeriksaan  dan  mendengarkan  keterangan  para  pihak,  maka  putusan  tersebut sebagai  sebuah  dasar  supaya  bisa  dilaksana  dan  dijalankan  dengan  baik  sehingga  dapat menciptakan hubungan yang harmonis kembali diantara semua pihak.
Dalam  kenyataanya  pelaksanaan  putusan  sengketa  jual  beli  yang  diselesaikan  melalui Lembaga  Adat  berbeda  antara  putusan  dan  pelaksanaannya  di  lapangan.  Permasalahan  yang timbul dalam pelaksanaan putusan sengketa jual beli yang diselesaikan melalui lembaga adat tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:
a) Akibat dari putusan Lembaga Adat
Lembaga Adat tidak mengeluarkan putusan dengan baik yang mengakibatkan tidak adanya penyelesaian  secara  jelas  dan  benar  serta  tidak  memperhatikan  hak  serta  kewajiban  para pihak, pada prinsipnya putusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat, seharusnya putusan menegaskan secara benar pihak mana yang wajib bertanggung jawab dalam memberi ganti rugi  kepada  pihak  yang  belum  menerima  pembayaran  tersebut.  Akibatnya,  pelaksanaan putusan dalam hal ini pihak yang menuntut bagianya menganggap pihak yang bertanggung jawab atas ganti rugi jual beli tanah ini adalah pihak pembeli. Akibat dari putusan tersebut pihak ahli waris Idrus terus mendesak kepada pihak pembeli utuk membayar harga tanah yang merupakan pembagiannya, padahal  yang seharusnya membayar ganti rugi tanah  yg merupakan haknya adalah dua orang ahli waris lainnya, karena telah menjual tanah tersebut secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris dari Idrus dan harus bertangung jawab karena kesalahan  tersebut.  Sedangkan  pihak  pembeli  tidak  memiliki  kewajiban  lagi  untuk membayar ganti rugi.
b) Pihak pembeli tidak mendapat haknya
Pihak pembeli tidak mendapatkan haknya karena sesuai dengan perjanjian pelepasan hak atas tanah dan pembayaran ganti kerugian. Jual beli tanah diatas lokasi pembangunan MAN 2 Sungai  Penuh  Nomor:  030/  /MAN2-2013 tertanggal 16 September 2013 pada angka  2 (dua) huruf (e) telah menyatakan bahwa : “Pihak kedua (pembeli) tidak akan mendapatkan tuntutan  atau  gugatan  apapun  dari  siapapun  juga  mengenai  tanah  tersebut,  dan  pihak pertama (penjual) dengan ini membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan, dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
pertama (penjual)”. Berpedoman kepada surat perjanjian jual beli tersebut, dalam hal ini pihak  pembeli  tidak  dapat  dituntut  dan  bertanggung  jawab  jika  terjadi  sengketa,  karena pihak  pembeli  sudah  melaksanakan  kewajiban  dan  melaksanakan  jual  beli  secara  sah. Namun dalam putusan Lembaga Adat tidak memperhatikan surat pelakasanaan perjanjian jual  beli  tersebut,  yang  pada  pelaksanaan  putusan  ini  hak  dari  pada  pembeli  yang  telah ditegaskan didalam perjanjian jual beli ini telah diabaikan serta pihak pembeli tidak dapat dituntut.

## D. Simpulan
Pelaksanaan penyelesaian sengketa jual beli tanah yang dilakukan melalui  Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai dalam proses mengambil putusan Lembaga Adat dalam hal  ini melaui Tim Penyelesaian Sengketa yang ditugaskan dan ditetapkan oleh Ketua Lembaga Adat Depati IV Kumun Debai tentang pembentukan/penugasan sebagai Tim Penyelesaian Sengketa yang diajukan oleh Anak Jantan Batino dalam wilayah Ajun Arah Depati IV Kumun  Debai Batu Gong Tanah Kurnia,  putusan  yang  dikeluarkan  tidak  mempertimbang  hak  serta  kewajiban  para  pihak  yang bersengketa  serta  putusan  tidak  menentukan  dengan  jelas  pihak  mana  yang  harus  bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
Dalam  pelaksanaan  putusan,  putusan  ini  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  pihak  pembeli merasa  haknya  tidak  di  perhatikan  oleh  Lembaga  Adat  dalam  mengambil  keputusan  yang mengakibatkan pihak yang menuntut ganti rugi atas jual beli tanah tetap menuntut kepada pihak pembeli membayar uang ganti rugi tersebut. Pada kenyataannya pihak pembeli telah memenuhi kewajibannya sebagai pembeli yaitu untuk membayar uang atas jual beli tanah ini. Karena, jual beli  tanah  tersebut  sudah  sepenuhnya  dibayarkan  kepada  ahli  waris  yang  telah  menjual  tanah tesebut secara sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Arba, H. M. (2015). Hukum Agraria Indonesia, Sinar Grafika . Jakarta: Sinar Grafika.
Nugroho, B.D. (2018). Hukum Adat (Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat) . Bandung: PT. Rafika Aditama. Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung: CV. Mondar Maju.
Pide, S. M. (2014). Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang. Jakarta: Prenamedia Group.
Sarwono. (2014). Hukum Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Setiady, T. (2015). Intisari Hukum Adat Indonesia . Bandung: Alfabeta.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Setiawan Oka, I. K. (2015). Hukum Perikatan . Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Sutedi, A. (2017). Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya . Jakarta: Sinar Grafika. Triwulan, T. (2010). Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Kencana.
Wulansari, D. (2016). Hukum Adat Indonesia . Bandung: PT. Rafika Aditama.

## Jurnal
Balubun, W. H. (2019). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Adat. Patriot , Vol. 12 No. 1 .
Rachman, A. (2018). Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960. Lex Crimen , Vol. VII No.1 .
Sepdwiko, D. (2016). “Upacara Adat Kenduhai Sko Pada Masyakat Kerinci Provinsi Jambi.” Jurnal Seni , Vol. 1 , No 1 .
Wahid, A. (2020). Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan. Kajian Hukum Islam , Vol. 5 No.1 .

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)
Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata