ISSN Print: XXXX-XXXX     ISSN Online: XXXX-XXXX Volume 1 Nomor 1 Februari 2020 Halaman 11 - 21

## FUNGSI KEPALA DESA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN
Novi Susanti
Mahasiswa Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi susantinovi840@gmai.com
Sukamto Satoto
Dosen Program Khusus Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Jambi) sukamtosatoto@yahoo.co.id

## Abstract
The purpose of this study was to determine and analyze the duties and authorities of the Village Head  in  carrying  out  development  in  Suka  Damai  Village,  Tebing  Tinggi  District,  Tanjung Jabung Barat District. In this Scription the problem that will be discussed is the first task and authority of the village head in carrying out development in Suka Damai Village, Tebing Tinggi District,  Tanjung  Jabung  Barat  District,  secondly  the  responsibility  of  the  village  head  in carrying out village development in Suka Damai Village, Tebing Tinggi District, Tanjung Jabung Barat District. In the function of the Village Head in infrastructure construction, among others, it  is  used  for  hardening  roads,  building  village  offices,  building  BPD  buildings,  building volleyball  fields,  building  PAUD  buildings  and  constructing  meeting  hall  buildings,  while  this research is an empirical juridical research, which includes the function of the Village Head in organizing development in  Suka Damai Village, in practice in the field there are two  ways of collecting  data,  namely  by  interviewing  and  studying  documents.  In  the  implementation  of development in Suka Damai Village, several developments have been carried out, but there are also developments that have yet to be carried out, namely the construction of the meeting hall. The absence of the meeting hall of the village service can be interpreted to be only capable of planning,  but  not  yet  able  to  organize  it.  In  carrying  out  his  duties  the  Village  Head  aims  to avoid irregularities in carrying out development in the village.
Keywords; Function, Authority, Village Head.

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  tugas  dan  kewenangan Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam jurnal ini permasalahan yang akan dibahas adalah pertama tugas dan kewenangan kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kedua pertanggungjawaban kepala desa dalam menyelenggarakan pembangunan desa di Desa Suka Damai Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam fungsi Kepala Desa dalam  pembangunan  infrasturktur  antara  lain  digunakan  untuk  pengerasan  jalan, pembangunan  kantor  desa,  pembangunan  gedung  Badan  Permusyawaratan  Desa, pembangunan  lapangan  volly,  pembangunan  gedung  Pendidikan  Anak  Usia  Dini  dan pembangunan gedung aula pertemuan, adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu meliputi fungsi Kepala Desa dalam menyelenggarakan pembangunan di Desa
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
Suka Damai, pada prakteknya di lapangan ada dua cara pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara dan studi dokumen. Dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Suka Damai terlaksana  beberapa  pembangunan,  namun  terdapat  juga  pembangunan  yang  belum terlaksana  yaitu  pembangunan  gedung  aula  pertemuan.  Belum  adanya  gedung  aula pertemuan  tersebut  pelayanan  desa  bisa  diartikan  hanya  mampu  melakukan  perencanaan saja,  namun  belum  mampu  menyelenggarakannya.  Dalam  menjalankan  tugasnya  Kepala Desa  bertujuan  menghindari  penyimpangan  dalam  menyelenggarakan  pembangunan  di desa.
Kata Kunci; Fungsi, Kewenangan, Kepala Desa.

## A. Pendahuluan
Mengenai tugas dan fungsi kepala desa dalam pemerintahan  merupakan  salah  satu bentuk  kegiatan  aparat  pemerintah  dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  sebagaimana  tujuan  untuk memberikan deskripsi mengenai menyelenggarakan fungsi tersebut. Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  84 Tahun  2015  tentang  Susunan  Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) menyebutkan fungsi
Kepala Desa antara lain:
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa,  tata  praja  Pemerintahan, penetapan  peraturan  di  desa, pembinaan  permasalahan  pertana- han  pembinaan  ketentraman  dan ketertiban, melakukan upaya perlin- dungan  masyarakat,  administrasi kependudukan,  dan  penataan  dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan  pembangunan,  sepe- rti  pembangunan  sarana  prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan  hak  dan  kewajiban
masyarakat,  partisipasi  masyarakat, sosial  budaya  masyarakat,  ke- agamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan  masyarakat,  seperti tugas  sosialisasi  dan  motivasi masyarakat dibidang budaya,
ekonomi,  politik,  lingkungan  hidup, pemberdayaan  keluarga,  pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan
dengan  lembaga  masyarakat  dan lembaga lainnya.
F.  de  Haan,  Drupsteen  dan  Frenhot mengemukakan  bahwa  “tugas”  dalam hukum administrasi dilakukan oleh pemerintah  melalui  fungsi-fungsi  sebagai berikut:
1. Fungsi normatif ( normative functie) , fungsi  ini  mengatur  hubungan hukum  antara  pemerintah  dengan rakyat.  Bagi  pemerintah,  hukum administrasi berfungsi untuk menata (regeling) baik  organisasi pemerintahan  maupun  aparatnya, memberikan arahan perilaku (normering) menyangkut reksa pemerintah dan masalah
pengayoman.  Bagi  rakyat,  hukum administrasi  mengatur  kewajiban yang  mengikat  secara  individual, baik melalui penetapan (bechhikking) maupun melalui perjanjian (overeenkomsten). 2. Fungsi  instrumental (instrumentele functie) ,  fungsi  ini  digunakan  oleh pemerintah  untuk  mengarahkan kehidupan  rakyat.  Secara  aktif pemerintah  dapat  mengarahkan rakyat  tersebut  melalui  peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya,  sedangkan  secara  pasif pengarahan diselenggarakan melalui perancangan (planning). 3. Fungsi pengayoman (waarborg functie) ,  fungsi  ini  memberikan pengayoman kepada rakyat. Pengayoman  yang  dimaksudkan adalah  pengayoman  dibidang  reksa pemerintah,  perlindungan  hukum dan masalah ganti rugi. Perlindungan hukum yang dimaksud  adalah  bersifat  preventif dan represif .” 1
Ketiga  fungsi  hukum  administrasi tersebut  saling  berkaitan satu  dengan  yang lain,  fungsi  normatif  yang  menyangkut penormaan  kekuasaan  memerintah  jelas berkaitan  erat  dengan  fungsi  instrumental yang menetapkan instrumen yang
1 Sukamto  Satoto, Pengaturan  Eksistensi  dan Fungsi  Badan  Kepegawaian  Negara, Hanggar
Kreator, 2004, Yogyakarta, Hlm. 5.
digunakan oleh pemerintah untuk menggunakan  kekuasaan  memerintah  yang pada  akhirnya  norma  dan  instrumen pemerintah yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.
Fungsi  Kepala  Desa  yang  telah dijelaskan  di  atas,  Kepala  Desa  masih mempunyai  tugas  yang  lebih  penting terhadap  kemajuan  dan  perkembangan wilayahnya yaitu melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat desa dalam meningkatkan peran serta mereka terhadap pengembangan pembangunan.Kemudian
menurut  H.  A.  Tabrani  Rusyan  yang menerangkan  bahwa,  kepala  desa  dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang pamong desa.
Kepala desa bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan  urusan  rumah  tangga desa  serta  urusan  pemerintah.  Akan  tetapi, masih terdapat batas-batas dalam pelaksanaannya. Kepala desa tidak diperbolehkan  mengikuti  keinginannya sendiri dalam mnjalankan tugasnya.
Sebelum  membuat  peraturan  desa,  kepala desa  harus  menanyakan  pendapat  dari warga  desa  tersebut  dalam  sebuah  rapat desa,  terutama  pendapat  dari  sesepuh terkemuka di desa tersebut.
Pembuatan  peraturan  yang  bersang- kutan dilakukan sesuai dengan hukum adat, dan  sering  kali  tidak  tertulis  serta  kadang- kadang  merupakan  bagian  hukum  agama atau  lembaga  lain.  Kepala  desa  akan menjadi  sumber  kekuatan  bagi  masyarakat
untuk  mencapai  tujuannya  apabila  kepala desa  tersebut  memiliki  kemampuan  yang handal  serta  relevan  dengan  tuntutan- pekerjaan  yang  dilaksanakan.  Dalam hubungan  ini,  kepala  desa  sebagai pengayom  masyarakat  dan  desainer  masa depan  masyarakat,  jelas  memerlukan kemampuan  yang  memadai  agar  dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan  masyarakat  dalam  situasi yang semakin kompetitif.
Kepala  desa  harus  berupaya  untuk mengembangkan  kemampuan  kepala  desa sesuai  dengan  desain  pekerjaan  dan rencana pengembangan pembangunan, baik sekarang  maupun  masa  yang  akan  datang, berdasarkan  proyeksi  pengembangan  desa yang  telah  tertuang  dalam  tujuan  jangka panjang dan strategi yang telah dipilih. 2
Desa,  adalah  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan/atau  hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Kecamatan  Tebing Tinggi  merupakan  salah  satu  kecamatan yang  ada  di  Kabupaten  Tanjung  Jabung Barat . Kecamatan Tebing Tinggi terdiri atas 10 (sepuluh) desa yaitu:
2 Tabrani Rusyan, Membangun Efektivitas  Kinerja  Kepala  Desa, Bumi  Aksara,
2018, Jakarta, hlm. 2012.
1.  Desa Adi Jaya;
2.  Desa Dataran Kempas;
3.  Desa Delima;
4.  Desa Kelagian;
5.  Desa Purwodadi;
6.  Desa Suka Damai;
7.  Desa Sungai Keruh;
8.  Desa Talang Makmur;
9.  Desa Tebing Tinggi ; dan
10. Desa Teluk Pengkah.
Dalam  artikel  ilmiah  ini  akan  mengkaji meneliti Desa Suka Damai, yang mana Desa Suka Damai dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu  oleh  perangkat  desa  serta  Badan Permusyawaratan  Desa  dalam  melaksana- kan tugas-tugas yang ada di desa. Desa Suka Damai  mempunyai  kegiatan  pembangunan yang  merupakan  pemanfaatan  dana  desa. Pemanfaatan  dana  desa  pada  Desa  Suka Damai  Kecamatan  Tebing  Tinggi  telah direalisasikan  pada  priode  tahun  2013 untuk pembangunan infrastrukturdan peningkatan aktivitas ekonomi.
Dala,  hal  pembangunan  infrastruktur antara  lain  digunakan  untuk  pengerasan jalan, pembangunan kantor desa, pembangunan gedung Badan Permusyawaratan  Desa,  pembangunan lapangan  volly,  pembangunan  gedung PAUD, pembangunan gedung aula pertemuan  yang  belum  terselenggara  dan peningkatan  aktifitas  ekonomi  berupa penyertaan modal Bumdes, kemudian untuk pemberdayaan masyarakat yaitu
denganadanya  pelatihan  menjahit  dan bordir bagi kaum perempuan.
Pada  bulan  Juli  2017  sejak  dibukannya pelatihan  menjahit  dan  bordir  hingga  saat ini,  khusus  untuk  pelatihan  menjahit  dan bordir sangat direspon masyarakat khususnya  ibu  TP  PKK  Desa  Suka  Damai.
Masyarakat  yang  telahselesai  mengikuti keterampilan  tersebut  diberikan  sertifikat oleh  lembaga  resmi  yang  ditunjuk  sebagai instuktur.
Dana Desa yang sudah terealisasi untuk pembangunan  infrastruktur  digunakan dalam pengerasan jalan sepanjang 881,6 x 4 meter.  Desa  Suka  Damai  juga  merupakan desa  yang  termasuk  dalam  wilayah  hukum pemerintahan  Kecamatan  Tebing  Tinggi. Luas  wilayah  Desa  Suka  Damai  yaitu 1..726,46  Ha,  jumlah  penduduk  sebanyak
1858 dengan rincian 987 orang laki-laki dan
871  orang  perempuan.  Desa  Suka  Damai sebagaimana
desa lainnya dalam
menjalankan  pemerintahannya  dilakukan oleh  kepala  desa  dan  dibantu  oleh  perang- kat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
Kepala  Desa  sebagai  orang  pertama yang mengembangkan tugas dan kewajiban yang  berat  karena  Kepala  Desa  adalah penyelenggara  dan  penanggung  jawab utama  dibidang  pemerintahan,  pembangu- nan  kemasyarakatan  dan  urusan  peme- rintahan  umum  termasuk  pembinaan ketentraman  dan  ketertiban.  Kepala  Desa juga  mengembangkan  tugas  membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk
menumbuhkan  maupun  mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asa usaha bersama dan kekeluargaan.
Dengan beratnya tugas Kepala Desa itu, maka dalam menjalankan tugas dan kewaji- bannya,  Kepala  Desa  sebagai  penanggung jawab  utama  di  bidang  pembangunan dibantu  oleh  perangkat  desa  sebagai pembantu  Kepala  Desa  dalam  menjalankan tugas dan wewenangnya.
Berdasarkan hal di atas maka yang akan du  bahas  didalam  artikel  ilmiah  ini  adalah mengenai  tugas  dan  kewenangan  Kepala Desa  dalam  meyelenggarakan  pembangu- nan di Desa Suka Damai dan pertanggungjawaban  Kepala  Desa  dalam menyelenggarakan  pembangunan  di  Desa Suka Damai.

## B. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  empiris,  yang mana  dimulai  dengan  melakukan  pendekatan secara  empiris,  selanjutnya  melakukan pengumpulan  fakta-fakta  sosial/fakta  hokum, serta  menggunakan  hipotesis  untuk  diuji  dan juga  peneliti  melakukan  wawancara  terhadap objek penelitian di Desa Suka Damai.

## C. Tugas  dan  Kewenangan  Kepala  Desa Dalam  Menyelenggarakan  Pemban- gunan
Berkaitan  dengan  tugas  kepala  desa diatur  dalam  Pasal  26  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Dalam  hal  Penyelenggaraan  Pembangunan di  Desa  Suka  Damai  telah  dijelaskan  dalam anggaran pendapatan belanja desa di bidang pelaksanaan pembangunan desa yang mana terdiri dari:
1. Pembangunan jalan;
2. Pembangunan  penyertaan  modal Bumdes;
3. Pembangunan lapangan volley;
4. Pembangunan gedung PAUD;
5. Pembangunan gedung aula pertemuan;
6. Pembangunan pembinaan;
7. Pembangunan pemberdayaan;
8. Pembangunan kantor desa; dan
9. Pembangunan kantor BPD.
Bidang  penyelenggaraan  pembangunan
Desa  Suka  Damai  terlihat  bahwa  sudah direncanakannya  pembangunan  gedung aula pertemuan namun dalam penyelengga- raan  pembangunan  belum  dilakukannya sehingga disaat ingin mengadakan
musyawarah  desa  masih  menggunakan Kantor Badan Permusyawaratan Desa.
Bapak  Adi  menyampaikan  bahwa Pembangunan di Desa Suka Damai dari awal pembentukan desa   hingga  sekarang  dalam pembangunannya  belum  100%,  salah satunya gedung aula pertemuan yang masih menjadi rencana. 3 Berkaitan  dengan
perencanaan  dalam  pembangunan  gedung aula  pertemuan  sudah  dimulai  sejak  Desa
3 Wawancara  dengan  Masyarakat  Desa  Suka Damai  Kecamatan  Tebing  Tinggi  Kabupaten Tanjung  Jabung  Barat,  Bapak  Abadi,  29  April 2019.
Suka Damai dipimpin oleh Bapak Ali Munir hingga sekarang, pembangunan gedung aula tersebut  belum  terselenggara  hingga sekarang. 4
Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas peneliti  menyimpulkan  bahwa  Kepala  Desa hanya mampu melakukan perencanaan saja namun  belum  mampu  untuk  menyeleng- garakannya dengan baik. Pengaturan Kepala Desa  mempunyai  tugas  dalam  melak- sanakan  pembangunan,  salah  satunya mendirikan  gedung  aula  pertemuan  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  desa. Pembangunan  sebagai  suatu  usaha  atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan  yang  berencana  dan  dilakukan secara sadar oleh suatu desa. Pada hakekatnya pembangunan merupakan  suatu  kegiatan  yang  disengaja antara pemerintah dan melibatkan
masyarakat  dalam  menuju  usaha  moder- nitas  dengan  penyelenggaraan  yang  arah. Pembangunan  desa  adalah  keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan  dalam  lingkungan  desa  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  desa  serta  memperbesar kesejahteraan dalam desa.
Berkaitan  dengan  kewenangan  yang dimiliki  oleh  kepala  desa  adalah  adnya atribusi kewenangan dan kepala desa harus memperhatikan adanya dalam menjalankan
4 Wawancara  dengan  Badan  Permusyawaratan Desa  Suka  Damai  Kecamatan  Tebing  Tinggi Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat,  Bapak Imron, 02 - 04 Mei 2019.
kewenangan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan: 1. Menyusun  perencanaan  penyeleng- garaan  pembangunan,  yang  mana Ali  Munir  menyampaikan  bahwa sebelum dilakukan penyelenggaraan pembangunan  di  Desa  Suka  Damai perangkat  desa  sudah  melakukan musyawarah  dengan  masyarakat desa  hanya  saja  sampai  sekarang pembangunan tersebut belum terselenggara”. 5 Dalam  hal  ini Anggaran  Pendapatan  Desa  dapat dipergunakan  sesuai  dengan  apa yang di rencakan, Seperti sosialisasi penyelenggaraan  alokasi  dana  desa tersebut  ditujukan  pada  lembaga- lembaga  yang  ada  di  desa  dan kepada  masyarakat  desa.  Dengan adanya  sosialisasi  tersebut  peme- rintah  desa  dapat  menjalankan kewenangannya  dengan  transpara- nsi kepada masyarakat.
2. Musyawarah penyelenggaraan pem- bangunan  desa,  bentuk  dari  penye- lenggaraan  pembangunan  melalui mekanisme  proses  perencanaan- telah  mencoba  melibatkan  masya- rakat  dalam  proses  penyelengg- araan pembangunan, melalui proses perencanaan  pembangunan  berjen- jang  mulai dari tingkat desa  sampai
5 Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Suka  Damai Kecamatan  Tebing  Tinggi  Kabupaten  Tanjung Jabung Barat, Bapak Ali Munir, 30 April 2019.
ke  tingkat  nasional.  Akan  tetapi berbagai literatur dan hasil penelitian melaporkan bahwa keterlibatan  masyarakatnya  dalam wacana  dan  dalam  implementasi hanya  menjadi  sekedar  pelengkap proses pembangunan.
Mekanisme  penyelenggaraan  pemban- gunan  yang  tidak  aspiratif  dan  kurang partisipatif membuat hasil penyelenggaraan dan proses pembangunan terutama ditingkat desa menjadi tidak berkelanjutan. Sebagian  besar  kegiatan  pembangunan merupakan  program  dari  atas  ( top  down ), sangat  berorientasi  proyek,  dan  menon- jolkan  ego  sektoral.  Padahal  pembangunan desa  merupakan  dasar  dari  pembangunan nasional  dan  pasrtisipasi  masyarakat merupakan  modal  utama  keberhasilan pembangunan.
Bapak  Duki  menyampaikan  bahwa “tidak  adanya  pemahaman  masyarakat terhadap siapa-siapa yang berhak melakukan pembangunan-pembangunan dilingkungan  desa,  sehingga  masyarakat hanya  mengerti  apa  saja  yang  dilakukan perangkat desa.” Penyelenggaraan
pembangunan  seperti  yang  sudah  terterra pada ketentuannyaperlu adanya kepedulian dari  masyarakat  di  Desa  Suka  Damai tersebut  mengenai  pembangunan  dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan desa.  Karena  masyarakatlah  yang  salah satunya  mempunyai  peran  pengawasan
dalam  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan oleh pemerintah desa.

## D. Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Menyelenggarakan Pemban- gunan
Kepala  Desa  dipilih  dan  diberi kewenangan  untuk  menyususn  rumusan visi  dan  misi  tentang  keadaan  yang diinginkan  pada  akhir  priode  penyele- nggaraan  pemerintahan  desa,  serta  upaya- upaya  yang  akan  dilaksanakan  untuk mewujudkan  visinya  tersebut.  Dimana  visi dan  misi  tersebut  secara  sistematis dijabarkan  dalam  RPJMDes,  RKPDes, APBDes,  serta  secara  berkala  melakukan monitoring dan evaluasi melalui mekanisme laporan pertanggungjawaban.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
46  Tahun  2016,  menyebutkan  empat laporan yang harus dibuat dan dilaksanakan oleh kepala desa, yaitu laporan penyelenggaraan  pemerintahan  desa  akhir tahun  anggaran,  laporan  penyelenggaraan pemerintahan  desa  akhir  masa  jabatan,
laporan keterangan
penyelenggaraan pemerintahan  desa  akhir  tahun  dan informasi  penyelenggaraan  pemerintahan desa.
Berkaitan dengan penyampaian laporan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Akhir Tahun  Anggaran  disampaikan  oleh  kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara  tertulis  paling  lambat  3  (tiga)  bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Narasi
substansi  LPPD  akhir  tahun  anggaran  ini, yaitu  bahwa  pemerintahan  desa  memiliki kewajiban  yang  harus  dipertanggung- jawabkan  atas  semua  hal  yang  berkaitan dengan  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsinya.
Kewajiban  secara  tertulis  ini,  sebagai instrument administratif dan juga instrument  hukum  bagi  pemerintah  untuk memastikan  para  penyelenggara  pemer- intah desa menjalankan kekuasaa, kewenangan,  serta  tugas  dan  fungsi  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  ditetapkan.  Pertangg- ungjawaban  Kepala  Desa  bertugas  untuk menyelenggarakan pembangunan dan belum  sepenuhnya  menjalankan  tugasnya sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  yaitu  belum  berdiri- nya pembangunan gedung aula pertemuan.
Pembangunan  gedung  aula  pertemuan pada dasarnya di bangun untuk kepentingan  bersama  dan  bertujuan sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang desa,  dan  salah  satu  urusan  pembangunan yang antara lain pemberdayaan masyarakat dalam  menyediakan  sarana  prasarana fasilitas umum desa seperti desa, jalan desa, irigasi desa.
Pembangunan  gedung  aula  pertemuan dan  infrastruktur  lainnya,  dalam  hal  ini untuk mencapai tujuan pembangunan harus adanya  kerja  sama  antara  masyarakat dengan  kepala  desa  agar  semua  yang  ingin dilaksanakan  dapattercapai,  akan  tetapi  di
Desa  Suka  Damai  belum  tercapainya perkembangan salah satunya karena kurang pastisipasi masyarakat.
Kepala  Desa  sebagai  bagian  integral pembangunan  desa,  memegang  tugas  yang paling  besar  termasuk  tanggung  jawab kepada masyarakat desa dibanding pemerintah atasan yang memberi tugas dan wewenang.  Sebagai  bagian  integral  dari pembangunan  desa,  kepala  desa  tidak terlepas  dari  pemerintahan  desa  sebagai organisasi tempat ia bekerja dan menjalankan tugasnya. Pemerintahan  Desa  dalam  pelaksanaan kebijakan pembangunan  juga belum sepenuhnya  transparan  disamping  itu  juga pemerintah desa belum sepenuhnya bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dalam memotivasi masyarakat  dalam  memelihara hasil pembangunan  yang  sudah  ada.  Desa  Suka Damai  di  lihat  dari  yang  sudah  ada  tidak memiliki gedung aula pertemuan, seharusnya kepala desa mempunyai tanggung jawab penuh dari keadaan seperti ini.Sedangkan  bertanggung  jawab  dalam penyelenggaraan pembangunan perlu sejalan  dengan  tujuan  dan  maksud  untuk mensejahterakan rakyat dan desanya. Kepala  Desa  juga  sebagai  aktor  utama dari kepemimpinan lokal dalam
pemerintahan  desa  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  adalah seorang  tokoh  di  desa  yang  memenuhi berbagai  persyaratan,  berhasil  memenang-
kan pemilihan (dipilih oleh rakyat desa) dan diangkat oleh pemerintah Republik
Indonesia,  sehingga  menjadi  pemimpin pemerintahan  tertinggi  didesanya.  Pada hakekatnya  kepemimpinan  merupakan aspek  penting  bagi  seorang  pemimpin, sebabseorang pemimpin harus bertanggung jawab  sebagai  organisator  kelompoknya untuk  mencapai  tujuan  yang  telah ditentukan.  Pemimpin  itu  sendiri  diartikan sebagai  kemampuan  seseorang  mempen- garuhi  orang  lain  atau  pengikutnya  untuk mencapai tujuan bersama.
Jika  dilihat  dari  laju  pertumbuhan  dan perkembangan Desa Suka Damai pembanguan  desa  lebih  diartikan  sebagai pembangunan fisik, tugas dan tanggungjawab  Kepala  Desa  sangat  besar dalam menjalankan program pembangunan desa,  suatu  program  pembangunan  desa dapat dikatakan maju apabila tanggungjawab Kepala Desa dapat
terlaksana  sesuai  dengan  rencana  yang dibuat sebelumnya.

## E. Kesimpulan
Tugas  dan  Kewenangan  Kepala  Desa Dalam  Menyelenggarakan  Pembangunan  di Desa  Suka  Damai  sudah  berjalan  semana mestinya,  tugas  yang  harus  dilaksanakan Kepala  Desa  yakni  menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pemerintahan desa, pembinaan dan
pemberdayaan  desa.  Dalam  penyeleng- garaan  pembangunan  di  Desa  Suka  Damai
terlaksana  beberapa  pembangunan,  namun terdapat  juga  pembangunan  yang  belum terlaksana yaitu pembangunan gedung aula pertemuan.  Belum  adanya  gedung  aula pertemuan  tersebut  pelayanan  desa  bisa diartikan hanya mampu melakukan perencanaan  saja,  namun  belum  mampu menyelenggarakannya dengan baik.
selanjutnya  kewenangan  Kepala  Desa  yaitu memimpin  penyelenggaraan  pemerintahan desa,  mengangkat  dan  memberhentikan perangkat  desa,  memegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan  desa,  menetapkan peraturan  desa  menetapkan  APBDes, membina  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat,  membina  dan  meningkatkan perekonomian desa.

## F. Saran
Agar  terciptanya  pembangunan  desa yang optimal pemerintahan desa khususnya Kepala  Desa  hendaknya  bertanggung- jawabagar  lebih  tanggap  dengan  kondisi masyarakat  saat  ini  dan  mengatasi  semua permasalahan yang mengakibatkan
lambatnya  penyelenggaraan  pembangunan supaya  pembangunan  desa  tidak  terus terhambat.  Perlunya  pengawasan  dari pemerintah  Kabupaten  atau  monitoring, pengawasan  dan  evaluasi  yang  dilakukan terhadap  desa  sehingga  penyelenggaraan dari  upaya  mensejahterakan  masyarakat dapat terwujud, sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Artikel/Buku/Laporan Sukamto Satoto. 2004. Pengaturan Eksistensi dan Fungsi Badan Kepegawaian  Negara .  Hanggar  Kreator. Yogyakarta. Tabrani Rusyan. 2018. Membangun Efektivitas  Kinerja  Kepala  Desa .  Bumi Aksara. Jakarta. Wawancara  dengan  Masyarakat  Desa  Suka Damai Kecamatan Tebing  Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Abadi, 29 April 2019. Wawancara dengan Badan Permusyawaratan  Desa  Suka  Damai Kecamatan  Tebing  Tinggi  Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Bapak Imron. Wawancara  dengan  Kepala  Desa  Suka Damai Kecamatan Tebing  Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## Peraturan Hukum
Undang–Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014
Tentang Pemerintah Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor
114  Tahun  2014  Tentang  Pedoman
Pembangunan Desa. Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan Keuangan Desa.
Peraturan Derah Kabupaten Tanjung Jabung Barat  Nomor  19  Tahun  2017  Tentang Tata  Cara  Pengalokasian,  Penyaluran, Penggunaan,  Pemantauan dan  Evaluasi Dana Desa Tahun  Anggaran 2017.