## DAMPAK PEMBERITAAN PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP PENGELOLAAN HUTAN SUMATERA BARAT
NEWS IMPACT OF THE SPREADING COVID-19 TOWARDS WEST SUMATERA FOREST MANAGEMENT
Jusmalinda¹ dan Ferdinal Asmin 2
¹Perencana Madya pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Jln. Raden Saleh No.8A Padang  Telp. (0751) 7052725 HP: 085261964038
Email: linda_rayhan@yahoo.co.i d 2 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Jln. Raden Saleh No.8A Padang  Telp. (0751) 7052725 HP: 081290350978
Email: ferdinalasmin76@yahoo.com Naskah Masuk: 10-5-2020 Naskah Diterima: 16-5-2020 Naskah Disetujui: 3-6-2020

## ABSTRACT
Covid-19's  reporting  through  various  media has  had  various  impacts  on development  activities  in  West Sumatra, including in forest management. Covid-19 can be assessed as a disaster, which shapes people's perceptions of the risks. This study aims to determine the impact of reporting the spread of Covid-19 on social, economic, and ecological aspects of forest management in West Sumatra. The approach used is a quantitative  approach  through  data  collection  using  Google  Form  to  respondents  from  social  forestry activists,  government  officials,  environmental  activists,  and  community  forestry  entrepreneurs  in  West Sumatra.  The  analysis  in  this  study  uses  descriptive  statistical  analysis.  The  results  showed  that  the reporting  of  the  spread  of  Covid-19  had  shaped  perceptions  of  risks  to  health,  social  activities,  and economic activities of the community. Related to the risks to forest management, the possible impacts are reduced  institutional  activity  from  farmers  /  forest  farmer  groups,  decreased  income  of  forest  farmer families, and increased disruption to forest sustainability. The government needs to encourage community empowerment  through  forestry  extension,  the  development  of  forestry-based  economic  activities,  and efforts to sustainably forests and land rehabilitation to reduce the social, economic and ecological impacts.
Keywords : Covid-19, Forest Management, Forest Sustainability, Risk

## ABSTRAK
Pemberitaan  Covid-19  melalui  berbagai  media  telah  menimbulkan  berbagai  dampak  pada  aktivitas pembangunan  di  Sumatera  Barat,  termasuk  dalam  pengelolaan  hutan.    Covid-19  dapat  dinilai  sebagai sebuah bencana, yang membentuk persepsi masyarakat terhadap risikonya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pemberitaan penyebaran Covid-19 terhadap aspek sosial, ekonomi, dan ekologi dari pengelolaan hutan di Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui pengumpulan data menggunakan Google Form kepada responden yang berasal dari penggiat perhutanan sosial, aparatur pemerintah, penggiat lingkungan, dan masyarakat pelaku usaha hehutanan  di Sumatera Barat.  Analisis  dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  pemberitaan  penyebaran  Covid-19  telah  membentuk persepsi  terhadap  risiko  bagi kesehatan, aktivitas sosial, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Terkait risikonya bagi pengelolaan hutan, kemungkinan  dampaknya  adalah  berkurangnya aktivitas  kelembagaan  dari  petani/kelompok  tani hutan, penurunan pendapatan keluarga petani hutan, dan meningkatnya gangguan terhadap kelestarian hutan. Pemerintah perlu mendorong pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kehutanan, pengembangan aktivitas  ekonomi  berbasis  kehutanan,  dan  mengupayakan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan  secara berkelanjutan untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi, dan ekologi tersebut .
. Kata Kunci: Covid-19, Pengelolaan Hutan, Kelestarian Hutan, Risiko

## PENDAHULUAN
Penyebaran Novel  Coronavirus Disease atau  biasa  disebut  Covid-19 dapat  dikategorikan  sebagai  sebuah bencana bagi manusia. Mayner & Arbon (2015)  mendefinisikan  bencana  sebagai gangguan  yang  meluas  dan  kerusakan bagi  suatu  komunitas  yang  melampaui kemampuan  dari  suatu  komunitas  dan menghabiskan  banyak  sumber  daya. Sebaran  Covid-19  telah  menjangkau banyak negara di dunia dan menyebabkan  sejumlah  kepanikan  dari banyak negara tersebut.
Bencana  yang  disebabkan  oleh
penyebaran
Covid-19 memiliki karakteristik tersendiri. Ho et al . (2008) menyatakan bahwa karakteristik bencana  dapat  mempengaruhi  persepsi risiko  dari  suatu  komunitas.    Namun, penelitian Drury et al . (2013) membuktikan  bahwa  kepanikan  massa dan  ketidakpatuhan  masyarakat  sipil hanyalah  mitos,  serta  yang  sebenarnya dirasakan adalah ketidakberdayaan menghadapi bencana.
Isu  tentang  Covid-19  sebagai bencana  telah  menghambat  sejumlah aktivitas  sosial  ekonomi  masyarakat, termasuk pembangunan kehutanan.
Covid-19  telah  menyebabkan  dampak pada  aktivitas  pekerjaan,  ancaman
kerawanan pangan, kriminalitas, kemiskinan,  dan  permasalahan  sosial lainnya  (Ulya,  2020;  Herdiana,  2020), Hal  ini  didukung  oleh  maraknya pemberitaan baik melalui televisi, media cetak,  media online ,  dan  media  sosial. Penelitian saat ini lebih banyak mengkaji dampak  informasi  palsu  terkait  dengan Covid-19  (Saputra,  2020;  (Rahayu  & Sensusiyati, 2020).  Oleh karena itu, hal menarik untuk diteliti adalah bagaimana persepsi publik tentang dampak pemberitaan  penyebaran  Covid-19  ini terhadap pembangunan kehutanan. Penelitian  ini  penting  mengingat  kajian persepsi  ini  diperlukan  oleh  pengambil kebijakan, terutama di sektor kehutanan.
Konsep  persepsi  yang  digunakan adalah persepsi konstruktif yang dikembangkan  oleh  Richard  Langton Gregory  (Démuth,  2013).  Persepsi didefinisikan sebagai proses yang dibangkitkan dari pengalaman masa lalu, ekspektasi,  dan  pengetahuan  yang dimiliki  oleh  publik.  Konsep  ini dikaitkan  dengan  persepsi  tentang dampak pemberitaan penyebaran Covid- 19  terhadap  pengelolaan  hutan.  Karena Covid-19 sebagai bencana, kajian persepsi  ini  memungkinkan  untuk mengidentifikasi  kebutuhan  mitigasi
risiko  akibat  bencana  (Oltedal et  al ., 2004).
Penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengkaji persepsi publik tentang dampak pemberitaan penyebaran Covid- 19  terhadap  pengelolaan  hutan  di Sumatera  Barat.  Persepsi  publik  yang dikaji  meliputi  persepsi  aparatur  sipil negara (ASN), penggiat lingkungan, dan masyarakat.  Dampak  Covid-19  dikaji dalam  aspek  sosial,  ekonomi,  dan ekologi dari pengelolaan hutan.

## METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mempersyaratkan  penentuan  responden
dalam  pengambilan  data  (Mackenzie  & Knipe, 2006). Pengumpulan data dilakukan dari selama bulan April 2020. Pemilihan  responden  dilakukan  secara sengaja  ( purposive )  pada  anggota  grup media  WhatsApp  yang  dikelola  oleh Dinas  Kehutanan  Provinsi  Sumatera
Barat  dengan  jumlah  anggota  sebanyak 494  orang.  Responden  yang  bersedia menjawab  berjumlah  112  orang  yang berasal  dari  penggiat  perhutanan  sosial, aparatur pemerintah, penggiat lingkungan,  dan  masyarakat  pelaku usaha kehutanan  di Sumatera Barat.
Penyebaran koesioner kepada responden  dilakukan  secara online menggunakan Google Form . Penggunaan Google Form untuk koesioner penelitian telah banyak dilakukan karena menghemat kertas dan memiliki kemudahan dalam rekapitulasi data  (Batubara,  2016).    Variabel  yang diukur  menggunakan Google  Form
tersebut meliputi karakteristik responden, sumber
pemberitaan penyebaran  Covid-19,  dan  dampak sosial,  ekonomi,  dan  ekologi  yang mungkin  terjadi  akibat  pemberitaan penyebaran Covid-19.
Analisis data menggunakan analisis  statistik  deskriptif  dengan menghitung  persentase  dari  masing- masing pertanyaan
dan
menginterpretasikan  persentase  tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Pembahasan  diperkaya  dengan  tinjauan literatur terkait dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Menurut kategori umur,  lebih dari 75%  responden  berumur  di  bawah  50 tahun. Gambar 1 memperlihatkan proporsi  responden  menurut  kelompok umur.
Gambar 1. Kelompok Umur Responden
Berdasarkan jenis kelamin,
responden  mayoritas  laki-laki  yaitu sekitar  75,85%.    Sedangkan  dilihat  dari
jenis pekerjaan, sebagian besar
responden  merupakan  aparatur  sipil negara  (ASN)  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  hutan  di  Sumatera  Barat. Gambar 2 memperlihatkan jenis pekerjaan responden.
Gambar 2. Jenis Pekerjaan Responden
Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan  responden,  sebagian  besar responden  berpendidikan  tinggi,  yaitu lulusan D3/S1. Hal ini dapat menunjukkan bahwa responden memiliki  pengetahuan  yang  memadai terhadap substansi-substansi yang berkaitan dengan pemberitaan penyebaran  Covid-19  dan  dampaknya bagi  pengelolaan  hutan.  Gambar  3 memperlihatkan tingkat pendidikan responden.
Gambar 3. Tingkat Pendidikan Responden
Informasi Risiko dan Dampak Pemberitaan Penyebaran Covid-19 Hampir  semua  responden  sudah mengetahui tentang pemberitaan
penyebaran  Covid-19.    Sumber  berita berasal  dari  media  sosial  (seperti WhatsApp ,  dan Facebook )  dan  media televisi  sebagaimana  yang  disajikan dalam Gambar 4. Sejak kejadian wabah Covid-19 di Wuhan, China, pemberitaan
32.14% 43.75% 16.96% 7.14% < 40 Tahun 40-49 Tahun 50-55Tahun >55 Tahun 4.46% 7.14% 9.82% 1.79%
75.89% 0.89% LSM Swasta Petani Perangkat Nagari PNS PKSM
3.57% 14.29% 55.36% 26.79% Tamat SLTP sederajat Tamat SLTA sederajat Tamat D3/S1
Tamat S2/S3
penyakit ini memang banyak diinformasikan  pada  media  elektronik dan  media  sosial.  Cahyono  (2016)  dan Fitriani (2017) menyatakan bahwa media sosial mendorong penyebaran informasi secara  luas  kepada  masyarakat  di Indonesia  dan  dapat  menyebabkan perubahan-perubahan sosial tertentu.
Gambar 4 . Sumber Informasi Covid-19
Berbagai  sumber  informasi  yang diterima  dapat  membentuk  persepsi publik  terhadap  risiko  penyebaran Covid-19 (Triyaningsih, 2020). Gambar 5 memperlihatkan risiko yang dikhawatirkan  oleh  responden  terkait dengan pemberitaan penyebaran Covid- 19.  Sebagian  besar  responden  khawatir dengan  dampak  penyebaran  Covid-19 bagi  kesehatan.  Hal  ini  sejalan  dengan berbagai bukti penularan Covid-19 yang
cukup mudah dan telah melanda banyak negara di dunia. Selama ini, masyarakat melihat dan merasakan kesulitan- kesulitan  yang  dihadapi  oleh  berbagai negara  untuk  mengatasi  penyebaran Covid-19.
Gambar 5. Persepsi terhadap Dampak
Penyebaran Covid-19 Wachinger et al . (2013)
menyatakan  bahwa  komunikasi  risiko sangat tergantung pada pengalaman dan kepercayaan  individu  terhadap  upaya- upaya  sebelumnya  dari  pemerintah, termasuk  kemampuan  individu  untuk mengadopsi tindakan-tindakan persiapan menghadapi risiko itu sendiri. Hal ini tampaknya juga sudah dilakukan oleh  Pemerintah  Indonesia.  Hampir semua  responden  sudah  mengetahui
40.54% 4.50% 47.75% 0.90% 6.31% Televisi Media cetak (seperti koran, majalah, dll) Media sosial (seperti Whatsapp, Facebook, dll) Cerita dari mulut ke mulut (seperti di lapau, pasar, dll) 55.36% 10.71% 3.57% 25.00% 4.46% 0.89% Dampaknya bagi kesehatan
Dampaknya bagi ekonomi nasional dan daerah
Dampaknya bagi ekonomi keluarga
Dampaknya bagi aktivitas sosial masyarakat dan keagamaan Lainnya
Tidak berdampak
kebijakan  Pemerintah  Indonesia  untuk penanganan  penyebaran  Covid-19  ini, seperti  ditunjukkan  pada  Gambar  6.
Berbagai media
banyak menginformasikan langkah-langkah
pemerintah tersebut.
Gambar 6 . Persepsi terhadap Kebijakan

## Pemerintah
Bapak  Presiden  Jokowi  di  Harian Kompas  tanggal  26  Maret  2020  telah menyampaikan 9 kebijakan untuk menyelamatkan ekonomi ditengah pandemi Covid-19 yaitu :
1. Pemangkasan  Belanja  yang  tidak prioritas dalam APBN dan APBD.
2. Mengalokasikan  ulang  anggaran (APBN dan APBD) untuk
mempercepat  pengentasan  dampak corona, baik  dari sisi  kesehatan dan ekonomi .
3. Menjamin ketersediaan bahan pokok.
4. Memberikan  tambahan  sebesar  Rp
50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama enam bulan.
5. Program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan.
6. Mempercepat  impelementasi  kartu pra-kerja.
7. Membayarkan  pajak  penghasilan (PPh)  Pasal  21  yang  selama  ini dibayar  oleh  wajib  pajak  (WP) karyawan di industri pengolahan.
8. Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) memberikan  relaksasi  kredit  di bawah  Rp.  10  miliar  untuk  Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
9. Masyarakat  berpenghasilan  rendah yang  melakukan  kredit  kepemilikan rumah  (KPR)  bersubsidi,  akan diberikan stimulus.
Upaya  yang  sudah  dilakukan  oleh pemerintah  tersebut  memang  lebih mengkomunikasikan upaya penyelamatan  ekonomi  nasional  dan daerah.  Sejalan  dengan  Hackett et  al . (1994), komunikasi memungkinkan pemerintah  mendapatkan  persetujuan dari  masyarakat  sebagai  target  dan mengkoordinasikan
pilihan-pihan
kebijakan.  Namun,  penyebaran  Covid-
19 juga telah menyebabkan pemberlakuan Pembatasan Sosial
93.75% 6.25% a.  Sudah b.  Tidak Tahu
Berskala  Besar  (PSBB),  termasuk  di Sumatera  Barat.  Selain  dari  risiko terhadap  kesehatan,  persepsi  publik  di Sumatera  Barat  juga  mengkhawatirkan dampaknya  bagi  kehilangan  sumber mata  pencaharian  (sumber  ekonomi keluarga)  dan  keterbatasan  aktivitas sosial  dan  keagamaan.  Gambar  7 memperlihatkan persepsi terhadap dampak  penyebaran  Covid-19  yang dirasakan oleh masyarakat sekitar.
Gambar 7. Persepsi terhadap Pengaruh Pemberitaan Covid-19 bagi Masyarakat
Memperhatikan Gambar  7 di  atas, terlihat sekitar 46,43% responden mengeluh  ketakutan  atas  penyebaran penyakit Covid-19, diikuti oleh kehilangan  sumber  mata  pencaharian dan    terganggunya  aktvitas  sosial  dan keagamaan.    Sementara  itu  secara
kelembagaan, hal-hal yang diyakini akan terjadi  adalah  kelumpuhan  organisasi, kegagalan  komunikasi,  kemunduran pemerintahan,  dan  kekacauan  sosial. Namun, pemberitaan penyebaran Covid- 19  dari  berbagai  media  belum  tentu menunjukkan realitas sosial yang sebenarnya  (Asmar,  2020).  Drury et  al . (2013)  juga  telah  menegaskan  dalam penelitiannya bahwa banyak kekhawatiran masyarakat terkait bencana  adalah  mitos  yang  bermuara pada  realitas  adanya    ketidakberdayaan menghadapi bencana.
Dampak Pemberitaan Covid-19 terhadap Pengelolaan Hutan di Sumatera Barat
Pengelolaan hutan merupakan kegiatan  kehutanan  yang  mencakup kegiatan  merencanakan,  menggunakan, memanfaatkan,  melindungi,  rehabilitasi serta  mengembalikan  ekosistem  hutan yang  didasarkan  pada  fungsi  dan  status suatu kawasan hutan. Pengelolaan hutan berdasarkan  Pasal  21  Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan terdiri atas kegiatan  tata  hutan  dan  penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan  dan  penggunaan  kawasan  hutan, rehabilitasi  dan  reklamasi  hutan,  serta perlindungan hutan dan konservasi alam. Pemberitaan penyebaran Covid-19
46.43% 22.32% 12.50% 17.86% 0.89% Ketakutan penyebaran penyakitnya
Kehilangan sumber mata pencaharian Kurangnya pendapatan keluarga Terganggunya aktivitas sosial dan keagamaan Lainnya
memberikan  pengaruh  pada  berbagai
aspek pengelolaan hutan mulai perencanaan, pemanfaataan dan
pelestarian kawasan hutan.
Adanya  Pemberitaan  Covid-19 telah menimbulkan kekhawatiran responden  terhadap  dampaknya  bagi pengelolaan  hutan  di  Sumatera  Barat. Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat tengah  gencar  mendorong  pengelolaan hutan  berbasis  masyarakat.  Namun, penyebaran Covid-19 dipersepsikan dapat  menyebabkan  gangguan  terhadap aspek  sosial,  ekonomi,  dan  ekologi dalam  pengelolaan  hutan  di  Sumatera Barat.  Gambar  8  menyajikan  persepsi responden  terkait  dampak  pemberitaan penyebaran Covid-19 terhadap pengelolaan hutan.
Gambar 8. Persepsi terhadap Dampak Pemberitaan Penyebaran Covid-19 bagi Pengelolaan Hutan di Sumatera Barat
Lebih dari 70% responden menyampaikan  kekhawatiran  dampak Covid-19  bagi  aktivitas  sosial  dan ekonomi  masyarakat  sekitar  hutan. Dampak  tersebut  adalah  berkurangnya intensitas aktivitas petani dan kelompok tani hutan dalam mengelola sumber daya hutan  dan  berkurangnya  pendapatan keluarga/ekonomi  masyarakat  berbasis kehutanan.  Dengan  diberlakukannya PSBB,  aktivitas  sosial  dan  ekonomi masyarakat  sekitar  hutan  dipersepsikan mungkin  akan  terdampak.  Berdasarkan rilis laporan BPS tahun 2020, pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  pada triwulan  I  tahun  2020  hanya  sekitar 2.97% atau turun dari capaian triwulan I tahun 2019 sekitar 5.07%.
Penelitian  ini  kemudian  juga
mendalami sejauhmana persepsi responden tentang kemungkinan penyebab  dampak  sosial  dan  ekonomi tersebut. Gambar 9 menunjukkan penyebab-penyebab berkurangnya
intensitas aktivitas petani dan kelompok tani hutan dalam mengelola sumber daya hutan  akibat  pemberitaan  penyebaran Covid-19 ini.
35.71 37.50 20.54 6.25 Berkurangnya pendapatan ekonomi masyarakat berbasis kehutanan Berkurangnya intensitas aktivitas dalam mengelola
sumber daya hutan
Terancamnya kelestarian hutan akibat pemanfaatan sumber daya hutan secara berlebihan
Lainnya
Persentase
Gambar 9 . Dampak Pemberitaan Penyebaran Covid-19 terhadap Aktivitas Petani dan KTH
Dua  hal  yang  dikhawatirkan  oleh responden terkait dengan dampak sosial dari  pemberitaan  penyebaran  Covid-19 terhadap  aktivitas  petani  dan  kelompok tani  hutan  adalah  (1)  kemungkinan berkurangnya  fasilitasi  pemerintah  dan lembaga  non  pemerintah  (Lembaga
Swadaya Masyarakat)
untuk peningkatan kapasitas kelembagaan petani  hutan  dan  (2)  berkurangnya aktivitas  kelompok  tani  hutan  untuk mengorganisasikan  pengelolaan  hutan lestari.  Asmin et al . (2019) menegaskan bahwa  peran  kelembagaan  formal  dan informal adalah penting dalam pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat. Kekhawatiran  responden  terhadap  hal tersebut dapat dipahami karena
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat sedang gencar mendorong pengembangan  perhutanan  sosial  di
Sumatera Barat.
Kekhawatiran responden akan berkurangnya fasilitasi pemerintah untuk peningkatan  kapasitas  kelompok  tani hutan terbukti dengan rencana pengalihaan  alokasi  anggaran  program perhutanan  sosial  dan  kemitraan  untuk program penanggulangan pandemi Covid-19.  Dinas  Kehutanan  Provinsi Sumatera  Barat  melaporkan  bahwa anggaran yang berkaitan dengan peningkatan  kapasitas  dan  fasilitasi kelompok  tani  hutan  tahun  2020 berkurang  sebesar  Rp  1.455.878.900,00 (56,08%)    dari  alokasi  awal  sebesar  Rp
2.596.059.500,00 menjadi Rp 1.140.180.600,00.
Akibat alokasi dana telah berkurang cukup besar, beberapa alternatif  yang  dapat  dilakukan  oleh petani  dan  KTH  dalam  mengatasi dampak  pemberitaan  Covid-19  untuk mengurangi  dampak  sosial  ini  adalah adalah  sebagai berikut :
1. Memberikan motivasi kepada anggota kelompok agar tetap beraktivitas mengelola sumber daya hutan dengan memperhatikan aturan yang  telah  diberikan  pemerintah
8.93 41.07 46.43 1.79 1.79 -  10.00 20.00 30.00 40.00 50.00 Berkurangnya minat petani hutan mengelola sumber daya hutan Berkurangnya aktivitas kelompok tani hutan untuk mengorganisasikan pengelolaan hutan lestari Berkurangnya fasilitasi pemerintah dan lembaga non pemerintah (Lembaga Swadaya Masyarakat)… Tidak ada Lainnya Persentase
seperti mengurangi kontak fisik dan selalu  mencuci  tangan  (protokol
kesehatan).
2. Menciptakan  aktivitas  baru  dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup.
3. Meningkatkan intensitas dan produktivitas  lahan  yang  dimiliki
kelompok tani.
4. Pemasaran  produk  hasil  kelompok dan  hasil  hutan  bukan  kayu  secara
online .
Berkaitan dengan dampak ekonomi berupa berkurangnya pendapatan keluarga/ ekonomi masyarakat berbasis kehutanan, Gambar
10  menyajikan  persepsi  responden terhadap kemungkinan penyebab- penyebabnya. Hampir seluruh responden sepakat  bahwa  pemberitaan  penyebaran Covid-19  ini  akan  berdampak  pada pendapatan keluarga petani.
Gambar 10 . Dampak Pemberitaan Covid-19 terhadap Pendapatan Petani Hutan
Dua  hal  yang  dikhawatirkan  oleh responden terkait dengan dampak ekonomi  dari  pemberitaan  penyebaran Covid-19  adalah  (1)  meningkatnya kesulitan  pemasaran  hasil  hutan  dari petani hutan dan (2) berkurangnya usaha ekonomi  keluarga  petani  hutan.  Bagi masyarakat  sekitar  hutan,  manfaat ekonomi  dari  sumber  daya  hutan merupakan  salah  satu  elemen  penting untuk  mewujudkan  pengelolaan  hutan lestari (Asmin, 2017).
Meskipun pemberitaan penyebaran
Covid-19 dipersepsikan akan
berpengaruh terhadap pendapatan petani hutan  tersebut,  responden  mempunyai keyakinan  bahwa  petani  hutan  akan
33.04 58.93 2.68 4.46 0.89 Berkurangnya usaha ekonomi keluarga petani hutan Meningkatnya kesulitan pemasaran hasil usaha petani hutan Meningkatnya kesulitan permodalan usaha petani hutan Tidak ada Lainnya Persentase
mampu mengatasinya dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 1. Berdagang produk-produk yang dibutuhkan  pada  waktu  pandemi Covid-19  seperti,  madu,  masker, hand  sanitizer  dan  minuman  yang berasal  dari  tanaman  obat  yang  ada dalam  kawasan  hutan  secara online
dan offline .
2. Menanam sayuran, palawija,
“empon-empon”, tanaman semusim,
umbi-umbian,  dan  tanaman  pangan lainnya  di  sela-sela  tanaman  hutan (tanaman  utama)  dan  pada  lahan kurang produktif.
3. Memanfaatkan  hasil  hutan  kayu dengan  tetap  menjaga  kelestarian hutan (seperti madu hutan, rotan, dan manau).
4. Mengembangkan  usaha  peternakan madu, ikan dan ternak lainya.
5. Melakukan aktivitas dalam kawasan hutan (memungut hasil hutan bukan kayu) dengan tetap mengikuti standar kesehatan (pakai masker dan menjaga jarak).
Di  samping  dampak  sosial  dan ekonomi  dari  pemberitaan  penyebaran Covid-19, responden juga mengkahwatirkan  dampaknya  secara ekologis berupa terancamnya kelestarian
hutan  akibat  pemanfaatan  sumber  daya hutan secara berlebihan (seperti penebangan  liar  dan  pembakaran  hutan untuk  pembukaan  lahan).    Gambar  11 menyajikan persepsi  responden tersebut terkait  dengan  kemungkinan  penyebab terganggunya  kelestarian  sumber  daya hutan.
Gambar 11 . Dampak Pemberitaan Penyebaran Covid-19 terhadap Kelestarian Sumber Daya Hutan
Untuk  mengatasi  dampak  tersebut, responden  menilai  diperlukan  upaya sebagai berikut :
1. Kelompok  tani  hutan  dan  anggota Perlindungan dan Pengamanan
Hutan  Berbasis  Nagari  (PPHBN) tetap melaksanakan pengawasan dan pengamanan, dan memberi informasi  segera  apabila  terjadi perusakan  hutan  di  wilayahnya kepada pihak yang berkompeten.
30.36 36.61 16.07 15.18 1.79 Meningkatnya penebangan liar Meningkatnya pembukaan lahan baru untuk lahan pertanian Meningkatnya pengambilan hasil hutan bukan kayu secara… Tidak ada Lainnya Persentase
2. Melakukan sosialisasi tentang dampak penebangan liar bagi kelestarian  hutan  dan  manusia berbasis online dan tetap melakukan kerjasama  dengan  pihak  terkait terutama  Pengurus  KTH,  Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm) serta Wali Nagari setempat untuk menjaga kelestarian hutan.
3. Mengajak masyarakat untuk meningkatkan  produktifitas  lahan dengan  pola agroforestry atau tumpang  sari  (menanam  rimpang seperti  temulawak  dan  kunyit)  di sela-sela tanaman kehutanan.
4. Mencarikan  alternatif  usaha  yang lebih  baik  tanpa  harus  melakukan pengrusakan hutan dan lahan, misalnya memanfaatkan lahan pekarangan  secara  optimal  dan menjual  produk  yang  dibutuhkan pada waktu pandemi Covid-19.
5. Meningkatkan peran serta masyarakat  untuk  mengembangkan hasil hutan bukan kayu.
6. Memberikan fasilitasi dan
pendampingan  kepada  kelompok tani hutan dalam rangka pengembangan produk dan
pemasaran hasil produksi kelompok.
7. Mempercepat  pelaksanaan  program padat karya dalam rangka rehabitasi hutan dan lahan.
Berbagai  dampak  sosial  dan ekonomi  dari  pemberitaan  penyebaran Covid-19 dapat berdampak pada kelestarian  hutan  (dampak  ekologi). Kajian persepsi ini menegaskan ekspektasi masyarakat dalam mengelola sumber  daya  hutan.  Asmin  (2018) mengidentifikasi  lima hal  yang menjadi ekspektasi  tersebut,  yaitu  (1)  hutan merupakan  sumber  daya  alam  yang selalu menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat  di  sekitarnya,  (2)  hutan untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari seperti  untuk  pangan,  kayu  bakar,  kayu pertukangan, makanan ternak, dan hasil hutan  non  kayu  lainnya,  (3)  Keadilan manfaat hutan  dalam mengelola sumber daya  hutan,  (4)  produktivitas  sumber daya hutan, dan (5) untuk mempertahankan komunitas masyarakat itu sendiri.

## KESIMPULAN
Pemberitaan penyebaran Covid-19 dipersepsikan dapat menyebabkan dampak  sosial,  ekonomi,  dan  ekologi terhadap pengelolaan hutan di Sumatera Barat.  Hal-hal  yang  berkaitan  dengan berkurangnya  fasilitasi  kelembagaan,
berkurangnya pendapatan keluarga petani,  dan  pembukaan  lahan  hutan dipersepsikan  mungkin  terjadi.  Persepsi ini  menunjukkan  bahwa  kelompok masyarakat/petani hutan perlu diberdayakan  secara  sosial,  ekonomi, dan  ekologi  untuk  mengurangi  dampak penyebaran Covid-19 ini bagi pengelolaan hutan di Sumatera Barat.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  penelitian  ini, beberapa langkah kebijakan perlu dilakukan, yaitu :
1. Pemberdayaan  masyarakat  sekitar hutan  perlu  dilakukan  secara  terus
menerus melalui program penyuluhan kehutanan.
2. Pengembangan  aktivitas  ekonomi berbasis kehutanan perlu ditingkatkan  dengan  memanfaatkan kemajuan teknologi, termasuk informatika.
3. Upaya  rehabilitasi  hutan  dan  lahan untuk  meningkatkan  produktivitas lahan perlu dilanjutkan untuk meningkatkan manfaat sosial,
ekonomi,  dan  ekologi  dari  sumber daya hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asmar, A. (2020). Media dan realitas sosial: refleksi  dan  representasi  pemberitaan
Virus Corona. Al-Din: Jurnal Dakwah Dan  Sosial  Keagamaan , 6 (1),  1–16. https://doi.org/10.35673/ajdsk.v6i1.85
1
Asmin,  F.  (2017). Modal  sosial  dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat di Sumatera Barat . Institut Pertanian Bogor.
Asmin,  F.  (2018).  Konstruksi  modal  sosial bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat: sebuah kerangka konseptual. Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan Humaniora , 7 (1), 32–45. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.238 87/jish-undiksha.v7i1.13301 Asmin,  F.,  Darusman,  D.,  Ichwandi,  I.,  & Suharjito,  D.  (2019).  Mainstreaming community-based  forest  management in  West  Sumatra:  Social  forestry arguments, support, and
implementation. For. Soc , 3 (1), 77–96.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.242 59/fs.v3i1.4047 Batubara, H. H. (2016). Penggunaan google form  sebagai  alat  penilaian  kinerja dosen di Prodi PGMI Uniska
Muhammad Arsyad Al Banjari.
Universitas  Islam  Kalimantan  MAB , 8 (1), 40–50. https://doi.org/https://doi.org/10.1442 1/al-bidayah.v8i1.91 Cahyono,  A.  S.  (2016).  Pengaruh  media sosial  terhadap  perubahan  sosial masyarakat di Indonesia. Jurnal Publiciana , 9 (1), 140–157. Démuth,  A.  (2013). Perception  theories (Issue 4). Centre of Cognitive Studies at  the  Department  of  Philosophy, Faculty  of  Philosophy  in  Trnava. http://issafrica.org/crimehub/uploads/3 f62b072bd80ab835470742e71a0fcb5. pdf%5Cnhttp://www.cdc.gov/Violenc ePrevention/pdf/SchoolViolence_Fact Sheet-a.pdf%5Cnwww.sace.org.za Drury,  J.,  Novelli,  D.,  &  Stott,  C.  (2013).
Psychological  disaster  myths  in  the perception  and  management  of  mass emergencies. Journal of Applied Social Psychology , 43 (11), 2259–2270. https://doi.org/10.1111/jasp.12176
Fitriani,  Y.  (2017).  Analisis  pemanfaatan berbagai  media  sosial  sebagai  sarana penyebaran informasi bagi masyarakat.
Paradigma  -  Jurnal  Komputer  Dan Informatika , 19 (2), 148–152. https://doi.org/10.31294/P.V19I2.212 0 Hackett,  S.,  Schlager,  E.,  &  Walker,  J. (1994). The role of communication in resolving commons dilemmas: experimental evidence with heterogeneous  appropriators. Journal of  Environmental  Economics  and Management , 27 (2), 99–126. https://doi.org/https://doi.org/10.1006/ jeem.1994.1029
Herdiana,  D.  (2020).  Social  distancing:
Indonesian  policy  response  to  the Corona  Virus  Disease  2019  (COVID- 19). Jurnal  Ilmu  Administrasi:  Media Pengembangan  Ilmu  Dan  Praktek Administrasi , 17 (1), 93–110. https://doi.org/https://doi.org/10.3111 3/jia.v17i1.555 Ho, M. C., Shaw, D., Lin, S., & Chiu, Y. C. (2008). How do disaster characteristics influence risk perception? Risk Analysis , 28 (3), 635–643. https://doi.org/10.1111/j.1539- 6924.2008.01040.x Mackenzie,  N.,  &  Knipe,  S.  (2006).
Research dilemmas: paradigms, methods  and  methodology. Issues  in Educational Research , 16 (2), 1–13.
Mayner,  L.,  &  Arbon,  P.  (2015).  Defining disaster: the need for harmonisation of terminology. Australasian  Journal  of Disaster and Trauma Studies ,
19 (SpecialIssue),
21–26. https://doi.org/http://hdl.handle.net/23 28/37543 Oltedal,  S.,  Moen,  B.-E.,  Klempe,  H.,  & Rundmo,  T.  (2004).  Explaining  risk perception: an empirical evaluation of cultural  theory.  In Risk  Decision  and
Policy (Vol. 85). Rotunde.
https://doi.org/10.1080/135753097348 447 Rahayu,  R.  N.,  &  Sensusiyati.  (2020). Analisis berita hoax Covid-19 di media sosial  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi, Sosial  &  Humaniora , 1 (09),  60–73. https://doi.org/https://jurnalintelektiva. com/index.php/jurnal/article/view/122 Saputra,  D.  (2020).  Fenomena  informasi palsu  (hoax)  pada  media  sosial  di
tengah  pandemi  Covid-19  dalam perspektif Islam. Mau’idhoh Hasanah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi , 1 (2), 1–10.
Triyaningsih,  H.  (2020).  Efek  pemberitaan media massa terhadap persepsi masyarakat  tentang  Virus  Corona (studi kasus masyarakat di
Pamekasan). Meyarsa:  Jurnal  Ilmu Komunikasi Dan Dakwah , 1 (1), 1–21.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.190
15/meyarsa.v1i1.3222
Ulya,  H.  N.  (2020).  Alternatif  strategi penanganan  dampak  ekonomi  Covid- 19  Pemerintah  Daerah  Jawa  Timur pada  kawasan  agropolitan. El-Barka: Journal  of  Islamic  Economics  and Business , 3 (1). https://doi.org/https://doi.org/10.2115 4/elbarka.v3i1.2018 Wachinger,  G.,  Renn,  O.,  Begg,  C.,  &
Kuhlicke, C. (2013). The risk perception  paradox-implications  for governance  and  communication  of natural  hazards. Risk  Analysis , 33 (6), 1049–1065. https://doi.org/10.1111/j.1539-
6924.2012.01942.x