Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 9372-9385 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BSI (Studi Di Bank Syari’ah Indonesia Kc. Kutacane)
Raisya Hafizah¹ ✉ , Reni Ria Armayani Hasibuan²
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan Email : hafizahraisya168@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk usaha tertentu, dimana kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal yang masing-masing disebut dengan syirkah. Ketentuan modal tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan bagi hasil sesuai dengan porsi  modal  masing-masing.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane dalam hal kerja  sama  dan  pembagian  kerugian  belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  ketentuan  dasar pembiay aan musyarakah, seperti yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor  08/DSN-MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan  musyarakah.  Faktor  pendukung pelaksanaan sistem pembiayaan musyarakah adalah Modal, yaitu dana yang digunakan untuk pembiayaan musyarakah merupakan dana yang bersumber dari dana APBD, tingkat promosi yang  baik  dan  proyek,  yaitu  banyaknya  pembangunan  dan  perbaikan  infrastruktur transportasi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah Kurangnya minat nasabah terhadap perbankan  Syari’ah  teru tama  tentang  pembiayaan  dengan  sistem  bagi  hasil,  dan ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi tentang laporan keuangan hasil usaha yang dijalani.
Kata  Kunci:  Analisis Pembiayaan, Musyarakah

## Abstract
Musyarakah is a cooperation agreement between two parties for a particular business, where both parties share capital, each of which is called syirkah. Capital provisions depend on the agreement of both parties and profit sharing is in accordance with their respective capital portions. Based on the results of this research, it can be concluded that the implementation of musyarakah financing at Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane in terms of cooperation and sharing  of  losses  is  not  yet  fully  in  accordance  with  the  basic  provisions  of  musyarakah financing, as stipulated in the National Sharia Council Fatwa Number 08/DSN-MUI/IV/2000 concerning musyarakah financing. The supporting factors for implementing the musyarakah financing  system  are  capital,  namely  the  funds  used  for  musyarakah  financing  are  funds sourced from APBD funds, a good level of promotion and projects, namely the large number of  developments  and  improvements  to  transportation  infrastructure.  Meanwhile,  the inhibiting factors are  the lack of  customer interest  in Sharia banking, especially  regarding financing  with  a  profit  sharing  system,  and  customer  dishonesty  in  providing  information about financial reports on the results of their business.
Keyword: Financing Analysis, Musyarakah

## PENDAHULUAN
Lembaga perbankan merupakan salah satu instrument moneter yang salah satu tugas utamanya  adalah  memberikan  pembiayaan,  selain  jasa-jasa  lainnya  yang  ada  di  bidang keuangan. Dalam pemberian penyaluran pembiayaan, antara bank satu dengan bank lainnya tidak sama baik dalam hal persyaratan maupun dalam prosedurnya (Sari, 2019).
Menurut  UU  No.  10  tahun  1998  tentang  perubahan  UU  No.  7  tahun  1992  tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Bank adalah badan usaha yang menghimpun kekayaan masyarakat dalam bentuk aset keuangan yang bersifat profit dan juga sosial, dalam hal ini bank tidak mencari keuntungan saja (Oktaria, 2019). Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Bank  Syariah  merupakan  bank  atau  lembaga  keuangan  yang  mana  didalamnya menganut atau menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan
usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan dengan memberikan  pinjaman  dan  memberikan  jasa-jasa  dalam  lalu  lintas  pembayaran  dengan prinsip syariah (Sudarsono, 2008). Bank Syariah Indonesia merupakan salah satu bank syariah di  Indonesia  yang  menjalankan  konsep  musyarakah  berdasarkan  Pernyataan  Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105, Bank Syariah Indonesia Cabang Kutacane memberikan bantuan  pembiayaan  dalam  bentuk  pembayaran  secara  kredit/cicilan  dan  mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah.
Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 106, musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing- masing  pihak  memberikan  kontribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan  dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas atau asset non-kas yang diperkenankan oleh syariah. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberi konstribusi dana atau mal, dengan kesepakatan bahwa risiko dan keuntungan akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Ridwan, 2007).
Dalam prosedur pembiayaan sendiri ada banyak tahapan yang diterapkan secara baku di dunia perbankan. Prosedur yang terlalu panjang membuat kerugian bagi calon nasabah karena harus menunggu lebih lama lagi atau prosedur yang terlalu longgar dapat membuat lembaga keuangan itu sendiri semakin tinggi risiko macetnya pembiayaan.
Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  angka  25  UU  Perbankan  Syariah  dan  PBI  No. 10/24/PBI/2008  sebagai  mana  telah  dikemukakan  sebelumnya,  pembiayaan  adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang (Wangsawidjaja, 1967).
Alasan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane.
Bank syariah memiliki beberapa program pembiayaan antara lain: pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa. Menurut Antonio (2001: 160) menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Prinsip pembiayaan dengan sistem bagi hasil di bank syariah ada dua yaitu, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudarabah. Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/ modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam  manajemen  perusahaan,  tetapi  itu  tidak  merupakan  keharusan.  Para  pihak  dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta
gaji/ upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. Proporsi keuntungan  dibagi  di  antara  mereka  menurut  kesepakatan  yang  ditentukan  sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, sementara itu kerugian apabila terjadi akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (Usanti dan Shomad, 2013: 19). Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan projek yang  mana  nasabah  dan  bank  sama-sama  menyediakan  dana  untuk  membiayai  projek tersebut. Setelah projek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank (Sari, 2015: 99).
Dalam daftar istilah himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) dijelaskan bahwa yang  di  maksud  dengan  pembiayaan  musyarakah,  yaitu  pembiayaan  berdasarkan  akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi  dana dengan  ketentuan  bahwa keuntungan  dan risiko akan ditanggung  bersama  sesuai  dengan  kesepakatan  (Fatwa  DSN-MUI).  Lahirnya  Fatwa  DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang  membutuhkan  produk  pembiayaan  di  bank  syariah.  Penulis  menggunakan  tinjauan fatwa  DSN-MUI  karena  fatwa  yang  dibuat  telah  ditinjau  dari  perspektif  hukum  Islam  dan kaidah-kaidah Islam yang ada sehingga terbentuklah fatwa, di mana fatwa tersebut dijadikan pedoman untuk perbankan syariah dalam menjalankan operasionalnya.

## Kajian Pustaka
Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak  lain  untuk  mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan,  baik  dilakukan  sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung  investasi  yang  telah  direncanakan.  Pembiayaan  merupakan  aktivitas  bank Syari’ah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip Syari’ah. Penyaluran dana dalam bentuk  pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh  pemilik  dana  kepada  pengguna  dana.  Bank  menjalankan  peran  sebagai  perantara keuangan. Dan mengambil “posisi tengah” diantara orang -orang atau pihak yang berlebihan dana  (penyimpan,  penabung,  deposan)  dan  orang-orang  atau  pihak  yang  membutuhkan atau kekurangan dana (peminjam, debitur, investor) diantara kalangan pembeli dan kalangan penjual, diantara pihak pembayar dan pihak penerima.
Menurut  Undang-Undang  Perbankan  No.  10  Tahun  1998,  pembiayaan  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan
uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam  perbankan  Syari’ah,  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  pihak  pengguna  dana berdasarkan pada prinsip Syari’ah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.

## Pengertian Musyarakah
Istilah lain dari Musyarakah adalah syarikah atau syirkah. Musyarakah atau syirkah dari segi bahasa berarti percampuran. Musyarakah yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama  sesuai  dengan  kesepakatan.  Musyarakah  merupakan  aktivitas  berserikat  dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam syirkah, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.
Secara sederhana Musyarakah dapat diartikan akad kerjasama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah di sepakati bersama pada saat melakukan akad. Bank disini melakukan usaha pembiayaan dengan cara menyertakan  modal  kedalam  suatu  perusahaan  yang  menerima  pembiayaannya.  Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang  dibiayai.  Porsi  pembagian  keuntungan  tidak  harus  sebanding  dengan  pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian,  maka  kerugian  tersebut  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini Bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut. Transaksi  musyarakah  dilandasi  adanya  keinginan  para  pihak  yang  bekerja  sama  untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
Musyarakah  pada  umumnya  merupakan  perjanjian  yang  berjalan  terus  sepanjang usaha yang di biayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian musyarakah dapat di akhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha di tutup dan di likuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila  usaha  terus  berjalan,  maka  mitra  usaha  yang  ingin  mengakhiri  perjanjian  dapat menjual  sahamnya  ke  mitra  usaha  yang  lain  dengan  harga  yang  disepakati  bersama.
Dikemukakan pula dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, maka semua  pihak  yang  mengikat  diri  berhak  bertindak  hukum  terhadap  harta  syarikat  itu  dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai yang disepakati.

## Pengertian Bank
Pada  zaman  sekarang  mungkin  kita  sudah  tidak  asing  lagi  mendengar  kata bank,bahkan di daerah pedesaan juga sudah banyak sekali yang mengenal bank. Lembaga keuangan yang aktivitas utamanya adalah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran kembali dana ke masyarakat serta memberi jasa perbankan lainnya. Ditinjau menurut asal mula terjadinya perbankan maka dapat diartikan sebagai meja batas tempat untuk melakukan penukaran uang. Kemudian pengertian bank menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang ban, yang merupakan badan usaha yang  melakukan  penghimpunan  dana  dari  masyarakat  dalam  wujud  simpanan  dan memberikan penyaluran pada masyarakat dalam wujud kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka untuk melakukan peningkan taraf hidup rakyat banyak.
Menurut  uraian  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  perbankan  merupakan  perusahaan yang  bergerak  dalam  bidang  keuangan  (usaha  perbankan  yang  selalu  berkaitan  masalah bidang keuangan). Jadi bisa disimpulkan bahwa usaha perbankan terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu:
a. Penghimpunan dana,
b. Penyaluran dana, dan
c. Pemberian jasa bank lainnya.
Kegiatan  penghimpunan  dan  penyaluran  dana  sebagai  aktivitas  pokok  bank, sedangkan  aktivitas  pemberian  jasan  perbankan  lainnya  hanyalah  sebagaipendukung  dari kedua aktivitas di atas. ( Intannia, 2019).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis memperoleh bahan-bahan dari penelitian secara langsung maupun  tidak  langsung.  Pengumpulan  data  bisa  dilakukan  dengan  2  cara  yaitu:  riset perpustakaan (Library Research) yaitu penelitian dilakukan dengan cara mempelajari buku- buku ilmiah dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan yang dilakukan dan Riset Lapangan (Field Research) yaitu  penelitian yang mendapatkan data dengan wawancara pihak-pihak yang berperan langsung dalam perusahaan yang bersangkutan. Penelitiann ini merupakan  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  Bog  Dan  dan  Taylor  dalam Meleong  (2009:4)  “mendefinisikan  penelitian  kualitatif  sebagai  prosedur  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  yang
perilakunya diamati dari fenomena  yang terjadi”. Pengambilan sampel  data  penelitian  dari sumber yang ada. Teknik pengumpulan data adalah dengan menggabungkan analisis data kualitatif  dan  hasil  penelitian  ini  kemudian  dianalisis  dan  dievaluasi  dari  hasil  wawancara mendalam  dengan  subjek  penelitian  sehingga  dapat  memberikan  gambaran  yang  jelas tentang Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank BSI (Studi Di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara  etimologis,  musyarakah  adalah  penggabungan,  percampuran  atau  serikat. Musyarakah  berarti  kerjasama  kemitraan  atau  dalam  bahasa  inggris  disebut  partnership. Adapun secara terminologis, musyarakah adalah kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk  usaha  tertentu,  di  mana  masing-masing  pihak  memberikan  kontribusi  dengan kesepakatan  bahwa  keuntungan  dan  risiko  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan kesepakatan (Mardani, 2014: 142). Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/ expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001: 90).
Musyarakah  merupakan  akad  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  atau  lebih  dalam menjalankan  usaha,  di  mana  masing-masing  pihak  menyertakan  modalnya  sesuai  dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontibusi dana atau sesuai kesepakatan bersama. Musyarakah  disebut  juga  dengan syirkah, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Dalam syirkah dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna untuk menjalankan usaha atau investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam syirkah akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak pihak yang berserikat(Ismail, 2011: 176).
A. Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane
Musyarakah  merupakan  akad  kerjasama  usaha  antara  dua  pihak  atau  lebih  dalam menjalankan  usaha,  di  mana  masing-masing  pihak  menyertakan  modalnya  sesuai  dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai kesepakatan bersama (Ismail, 2011: 176). Pembiayaan musyarakah merupakan salah satu produk  pembiayaan  yang  ditawarkan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  KC.  Kutacane  kepada nasabah untuk tambahan modal dalam usaha yang dijalankannya, Bank Syariah Indonesia akan membantu nasabah memberikan dana untuk modal kerja yang dijalankan oleh nasabah dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak, modal yang  diberikan  oleh  bank  kepada  nasabah  berpengaruh  terhadap  bagi  hasil  yang  harus
disetorkan nasabah kepada bank, apabila proyeksi penjualan naik maka bagi hasi akan naik dan apabila proyeksi penjualan turun maka bagi hasil juga akan turun. Apabia terjadi kerugian, risiko kerugian  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  proporsi  modal  atau  sesuai  dengan kesepakatan bersama.
Akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad biasa disebut juga kontrak, dalam  melakukan  kontrak  ada  aturan-aturan  yang  harus  di  patuhi  oleh  para  pihak  yang berkontrak, aturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Adapun syarat akad musyarakah adalah:
1. Ijab kabul, yaitu pernyataan ijab (penawaran) dan kabul(penerimaan) yang berlangsung dalam transaksi agar adanya hubungan antara kedua belah pihak yang akan menjadi syarat sahnya akad musyarakah.
2. Pelaku akad yaitu para mitra usaha yang melakukan akad/ perjanjian harus cakap hukum, menurut jumhur ulama cakap hukum adalah orang yang telah baliq dan berakal.
3. Objek akad (dana, kerja dan keuntungan) dana harus diketahui ketika dilakukan transaksi pembelian  tidak  boleh  berbentuk  hutang,  sedangkan  usaha  nasabah  bebas  memiliki usaha  apa  saja  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah.  Keuntungan  dibagi menurut kesepakatan bersama sesuai dengan kontrak yang telah disetujui di awal.
Dalam pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane perjanjian/ akad dilakukan  secara  tertulis,  karena  jika  hanya  diucapkan  dikhawatirkan  salah  satu  pihak mengingkari perjanjian yang sudah disepakati bersama, jika hal tersebut terjadi maka dapat dijadikan  bukti  untuk  dituntut.  Pada  prinsipnya  dalam  pembiayaan  musyarakah  tidak  ada jaminan,  namun  untuk  menghindari  terjadinya  penyimpangan  pihak  bank  dapat  meminta jaminan. Jaminan tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan performance nasabah sesuai dengan batasan-batasan kontrak dan tidak main-main (Antonio, 2002:  105).  Jaminan  yang  ditetapkan  oleh  Bank  Syariah  Indonesia  dalam  pembiayaan musyarakah ada 2 yaitu dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak.
1. Benda bergerak yaitu seperti, kendaraan bermotor yang memiliki nilai marketability
2.  Benda  tidak  bergerak  berupa  aset  (rumah,  tanah,  toko),  status  hak  atas  tanahnya
adalah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai yang mempunyai masa berlaku sesuai dengan jangka waktu pembiayaan, barang dagangan juga bisa dijadikan jaminan tambahan. Bank memberikan pembiayaan maksimal 70% dari nilai agunan.
Jika ada kerugian maka bank hanya mentoleransi kerugian dari penghapusan denda atau penghapusan margin kalau pokok harus tetap dibayarkan, jadi bank hanya rugi karena tidak mendapat keuntungan. Tetapi jika nasabah usahanya macet atau sudah kolaps misalnya maka,
bank  juga  akan  mempertimbangkan  karena  jangan  kan  untuk  mengembalikan  denda  atau margin  pokok  saja  susah  di  cicil.  Pihak  Bank  Syariah  Indonesia  nanti  akan  memberikan keringanan, bank akan melihat bagi hasil yang nasabah setorkan dengan yang belum disetorkan jika  bagi  hasil  yang  disetorkan  misalnya  baru  70%  maka  ada  sisa  30%  lagi  bank  akan mempertimbangkan kalau tidak dilunasi nasabah akan diberikan kewenangan untuk menjual jaminannya  secara  sukarela.  Bank  hanya  mengambil  sisa  tunggakan  pembayaran  nasabah, kelebihan dari penjualan jaminan akan diserahkan kembali kepada nasabah. Prinsip bagi hasil di Indonesia diterapkan dengan dua metode yaitu revenue sharing dan profit sharing. Profit sharing adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari pendapatan pengelolaan setelah dikurangi biaya yang berkaitan langsung dengan pengelolaan dana, revenue sharing adalah bagi hasil yang  dihitung  dari  total  pengelolaan  pendapatan  (Arifin,  2009:  200)  sistem  bagi  hasil  yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia  KC. Kutacane menggunakan sistem bagi hasil revenue sharing  yaitu  metode  perhitungan  bagi  hasil  di  dasarkan  pada  total  seluruh  pendapatan sebelum  dikurangi  dengan  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memperoleh  pendapatan tersebut.  Pembagian  keuntungan  dilakukan  secara  proposional  atau  sesuai  dengan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah.
Pembayaran  angsuran  dilakukan  dengan  cara  bulanan  atau  sekaligus  sesuai  dengan jangka  waktu  yang  telah  disepakati,  pembiayaan  musyarakah  yang  ditawarkan  oleh  BSI digunakan hanya untuk modal kerja, prinsip operasional perbankan syariah tidak menentukan harus sama dalam hal permodalan maka musyarakah yang digunakan di Bank Syariah Indonesia adalah syirkah inan di mana antara bank dan nasabah sama-sama memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian  sebagaimana  yang  telah  disepakati  diantara  mereka.  Akan  tetapi,  porsi  masing- masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
Ada beberapa ketentuan  yang mesti  diperhatikan  dalam mengimplementasikan akad musyarakah dalam perbankan syariah yaitu (Janwari, 2015: 80) :
1. Pembiayaan atau proyek investasi yang telah disetujui dilakukan bersama dengan mitra usaha yang lain sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan.
2. Semua  pihak,  termasuk  bank  syariah  berhak  ikut  serta  dalam  manajemen  proyek tersebut.
3. Semua pihak secara bersama-sama menentukan posisi keuntungan yang akan di peroleh pembagian keuntungan ini tidak sebanding dengan penyertaan modal masing-masing.
4. Bila  proyek  ternyata  rugi,  maka  semua  pihak  berhak  menanggung  semua  kerugian sebanding dengan penyertaan modal.
Pembiayaan  musyarakah  yang  diterapkan  di  BSI  hanya  pembiayaan  yang  bersifat produktif  yaitu  pembiayaan  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  sektor  produktif,  seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan sektor riil. Biasanya nasabah mengambil pembiayaan musyarakah untuk usaha perdagangan, pengerjaan proyek dan jasa. Jangka waktu pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane minimal 1 tahun dan maksimal 10 tahun. Pencairan dana tidak  diberikan  kepada  nasabah  dalam  bentuk  tunai,  namun  bank  akan  mentransfer  dana tersebut  yang  berbentuk  uang  ke  rekening  nasabah.  Pembiayaan  cair  rata-rata  2  minggu sampai  1  bulan.  Apabila  nasabah  telat  membayar  angsuran  pinjaman  modal  maka  akan dikenakan denda, denda dibuat sebagai pengingat atau daya penekan secara moral kepada nasabah agar tidak telat membayar angsuran karena setiap nasabah telat membayar angsuran akan ada bagi hasil atau keuntungan yang tertahan.
Berdasarkan penuturan pihak Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane mengatakan bahwa masyarakat yang mengambil pembiayaan musyarakah di dominasi oleh masyarakat pedagang atau pengusaha yang membutuhkan tambahan modal untuk usahanya, hal ini tentu merupakan tujuan awal dari adanya akad musyarakah yaitu untuk memberikan tambahan modal kepada nasabah dalam usaha yang dijalankannya, apabila mengalami keuntungan dan kerugian maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.
B. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Musyarakah
Adapun  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon  nasabah  untuk  mengambil pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut:
1. Identitas diri dan pasangan, identitas diri dibutuhkan untuk mengetahui legalitas pribadi serta  alamat  tinggal  calon  nasabah.  Hal  ini  terkait  dengan  alamat  penagihan  dan penyelesaian masalah-masalah tertentu dikemudian hari. Selain itu KTP dibutuhkan untuk melakukan verifikasi tanda  tangan calon nasabah. Identitas pasangan dibutuhkan untuk saksi atas pengeluaran tambahan bagi sebuah keluarga. Di kemudian hari jangan sampai terjadi  kasus  seorang  pasangan  tidak  mengetahui  bahwa  pasangannya  terlibat  hutang dengan bank.
2. Kartu  keluarga  dan  surat  nikah,  kartu  keluarga  dibutuhkan  untuk  mengetahui  jumlah tanggungan keluarga serta untuk melakukan verifikasi data alamat di KTP calon nasabah. Surat nikah dibutuhkan untuk membuktikan kebenaran ikatan perkawinan keduanya.
3. Copy  rekening  bank  3  bulan  terakhir,  yaitu  untuk  mengetahui  mutasi  pemasukan  dan pengeluaran rekening nasabah selama tiga bulan terakhir.
4. Akte pendirian usaha, untuk mengetahui orang yang berwenang mengambil keputusan di dalam  perusahaan.  Hal  ini  kemudian  didukung  oleh  data  identitas  para  pengambil
keputusan seperti KTP dan paspor.
5. Identitas pengurus, diperlukan untuk mengetahui pengalaman para pengurus dalam usaha sejenis. Untuk usaha yang baru berdiri, data ini sangat dibutuhkan selain studi kelayaka usaha.
6. Legalitas usaha, yaitu untuk mengetahui pengakuan pemerintah atas usaha calon nasabah. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah pembiayaan terhadap usaha yang dilarang pemerintah seperti usaha barang terlarang, usaha yang merusak lingkungan dan lain-lain.
7. Laporan keuangan 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat dan mengetahui kondisi keuangan dan  kinerja  perusahaan  selama  2  tahun  terakhir,  seperti  aktivitas  usaha  atau  kegiatan operasional perusahaan apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak.
8. Past performance 2 tahun terakhir, yaitu untuk melihat kinerja dan pengalaman usaha. Past performance dapat tercermin dari mutasi rekening koran calon nasabah.
9. Rencana usaha 12 bulan yang akan datang, diperlukan untuk melihat rencana penggunaan dana pembiayaan yang akan diberikan serta untuk melihat rencana peningkatan usaha dan rencana alternatif jika terjadi hal-hal diluar kendali.
10. Data  obyek  pembiayaan,  dibutuhkan  karena  merupakan  bagian  terpenting  dari pembiayaan  konsumtif,  biasanya  obyek  tersebut  juga  dianggap  sebagai  obyek  jaminan sehingga harus betul-betul dapat meng-cover pembiayaan tersebut.
Secara umum proses pembiayaan yang dilakukan di BSI KC. Kutacane tidak jauh berbeda dengan proses pembiayaan di lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, ada beberapa  tahapan  yang  harus  di  lalui  oleh  nasabah  ketika  ingin  mengajukan  permohonan pembiayaan diantaranya yaitu:
1. Tahap Pengajuan Permohonan
Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan musyarakah kepada pihak bank dan  melakukan  negosiasi  pembiayaan  musyarakah  dengan  pihak  bank.  Permohonan pembiayaan dilakukan secara tertulis, namun permohonan juga dilakukan secara lisan terlebih dahulu untuk kemudian ditindak lanjuti dengan permohonan tertulis, sesudah mendapatkan keputusan dari negosiasi nasabah menyiapkan dokumen yangdiminta oleh  pihak bank serta mengisi  formulir.  Permohonan  pembiayaan  musyarakah  diajukan  secara  tertulis  dengan mengajukan  surat  permohonan  musyarakah.  Apabila  semua  syarat  telah  terpenuhi  maka berkas-berkas tersebut diserahkan kepada marketing yang menanganinya beserta syarat-syarat yang telah dilengkapi oleh nasabah untuk kemudian diteliti dengan seksama atas kewajaran dan konsistensi data sebelum diproses lebih lanjut.

## 2. Tahap Verifikasi Dokumen
Setelah pihak bank menerima permohonan pembiayaan musyarakah tahap selanjutnya adalah  proses  verifikasi  terhadap  data  diri  nasabah  yang  dilakukan  oleh  pihak  marketing kemudian  melakukan  wawancara  dengan  nasabah  mengenai  permodalan  dan  usaha  yang dijalankan  nasabah  setelah  memperoleh  informasi  dari  nasabah  dan  mereview  data  yang diperoleh tersebut.

## 3. Tahap Survey
Selanjutnya pihak bank juga mensurvey lokasi dan kondisi usaha nasabah, mengecek kondisi dan lokasi barang yang dijadikan jaminan, survey tersebut dilakukan  dengan tujuan untuk  memperkuat  data-data  atau  informasi  yang  terkait  pengajuan  pembiayaan  tersebut apakah sudah layak untuk diberi pinjaman atau belum, bank akan melihat jenis usaha nasabah, jumlah  barang  dagangannya,  omsetnya  perbulan,  jenis  barang,  selain  itu  pihak  bank  juga melakukan survey lingkungan tempat usaha nasabah yaitu untuk menggali informasi mengenai usaha nasabah dari masyarakat sekitar usaha.

## 4. Tahap Analisa
Setelah semua persyaratan-persyaratan terpenuhi, pihak BSI melakukan analisa terhadap identitas, surat-surat dan dokumen yang telah diajukan oleh nasabah, analisa berkas dilakukan untuk  memastikan  kebenaran  dan  keaslian  dokumen-dokumen  dan  surat  yang  diberikan, kemudian  jika  hasil  analisa,surat-surat  dan  dokumennya  lengkap,  maka  pembiayaan  akan dilaksanakan. Akan tetapi, jika surat-surat dan dokumennya belum lengkap maka pihak BSI akan mengembalikannya kepada nasabah untuk dilengkapi syarat-syaratnya.
5. Tahap Penandatanganan Akad dan Pengikatan
Tahap ini dilakukan ketika permohonan pembiayaan calon nasabah telah disetujui oleh komite pembiayaan dan telah diperiksa keabsahan jaminannya, nasabah akan diminta datang oleh  pihak  bank  untuk  melakukan  pengikatan.  Pengikatan  terdiri  dari  dua  macam,  yaitu pengikatan  dibawah  tangan  dan  notariel.  Pengikatan  dibawah  tangan  adalah  proses penandatanganan yang dilakukan antara bank dan nasabah, sedangkan pengikatan notariel adalah pengikatan yang dilakukan dan dibuat oleh notaris rekaan dari BSI.
6. Tahap Pencairan
Pada tahap ini bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah untuk kemudian dipergunakan sebagai tambahan modal nasabah.

## Tahap Monitoring
Proses selanjutnya adalah proses monitoring, setelah pembiayaan diberikan, pihak bank akan  melakukan  monitoring  terhadap  usaha  yang  dijalankan  nasabah,  proses  monitoring dilaksanakan untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui
sedini mungkin deviasi yang terjadi yang akan membawa akibat turunnya mutu. Monitoring dilakukan setiap 1-3 bulan sekali.
C. Kendala Penerapan Pembiayaan Musyarakah di Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane Kendala yang terjadi dalam pembiayaan musyarakah yaitu:
1. Nasabah  tidak  jujur  terhadap  pihak  bank  tentang  kondisi  yang  riil  tentang  usaha  yang dijalankannya, apakah usaha semakin meningkat, atau menurun, yang sering terjadi ketika usaha nasabah kondisinya sudah down, nasabah telat membayar angsuran dari tanggal yang ditetapkan, susah dihubungi, itu menjadi ciri-ciri awal usahanya bermasalah.
2. Nasabah yang tidak amanah, sehingga pembiayaan digunakan untuk keperluan sehari-hari, pembiayaan  digunakan  oleh  pihak  nasabah  untuk  keperluan  konsumtif  menyebabkan nasabah tidak dapat mengembangkan usahanya dan tidak dapat mengembalikan angsuran yang telah dipinjamnya. Kedua belah pihak mengalami kerugian akibat salah satu pihak tidak amanah.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  tentang  pelaksanaan  pembiayaan  musyarakah  pada  Bank Syariah Indonesia KC. Kutacane terdapat beberapa kesimpulan yang dapat penulis ambil, yaitu sebagai berikut:
Prosedur  pelaksanaan  pembiayaan  musyarakah  yang  di  terapkan  di  Bank  Syariah Indonesia KC. Kutacene meliputi beberapa tahapan:
a. Tahapan pertama adalah tahap pengajuan permohonan yaitu calon nasabah mengajukan permohonan musyarakah terhadap pihak bank.
b. Tahap verifikasi dokumen, tujuannya untuk memeriksa kelengkapan dokumen.
c. Tahap analisa dilakukan untuk memastikan kebenaran dan keaslian dokumen-dokumen dan surat yang diberikan.
d. Tahap  penandatanganan  akad  dan  pengikatan  tahap  ini  dilakukan  ketika  permohonan pembiayaan  calon  nasabah  telah  disetujui  oleh  komite  pembiayaan  dan  telah  diperiksa keabsahan jaminannya.
e. Tahap pencairan bank akan memberikan dana pembiayaan kepada calon nasabah.
f. Tahap monitoring untuk mengawasi bagaimana perkembangan usaha nasabah agar dapat diketahui sedini mungkin deviasi yang terjadi.
Pelaksanaan  pembiayaan  musyarakah  di  Bank  Syariah  Indonesia  KC.  Kutacane  dalam porsi kerja, pihak bank tidak ikut serta dalam menjalankan usaha, pihak bank hanya bertindak sebagai  pemberi  modal  dan  hanya  mengawasi  setiap  jalannya  usaha  yang  di  lakukan  oleh nasabah. pada poin ketiga dalam keuntungan pada fatwa DSN-MUI dijelaskan: seorang mitra
boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu  diberikan kepadanya. Dalam praktiknya pada BSI  keuntungan sudah ditentukan menurut persentase modal jadi tidak boleh seorang mitra mengusulkan jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan tersebut diberikan kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afgan,  Afuadh.  (2014). Pelaksanaan  Akad  Pembiayaan  Musyarakah  di  BMT  Beringharjo Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  MUI  No.  08/DSN -MUI/IV/2000  tentang  Pembiayaan Musyarakah.
Fladira, Ratna. (2018). Analisis Pelaksanaan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Binamas Purworejo. Jurnal Pendidikan Ekonomi, Volume 7, No 4.
Kristiyanto, Rahadi SH. (2010). Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang. Jurnal Low Reform, Volume 5, Nomor 1.
Nadia.  (2015). Mekanisme  Pembiayaan  Musyarakah  (di  BMT  Usaha  Mulya,  Pondok  Indah- Jakarta Selatan). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Susana, Eni. (2009). Analisis dan Evaluasi Mekanisme Pelaksanaan Pembiayaan Al-Musyarakah pada Bank Syariah. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume 13, Nomor 1.
Syamsinar  Wahyu,  Skripsi, Analisis  Perkembangan  Pembiayaan  Musyarakah  Pada  PT  BNI Syariah Cabang Makassar, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014
Uti Indana Dhulfa, Skripsi , Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Musyarakah Pada Bank Syariah (Studi di Bank Syariah Mandiri KC. Aceh), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2020