## HAK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL WARGA NEGARA ASING DALAM PENDIRIAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

## Muhammad Husen Azis
mhazis@rocketmail.com Universitas Airlangga

## Abstract
Everyone has their right to associated and assembled freedomly, there is no exception eventhought for the foreigner who are live in Indonesia. The way to actualizing their right of association and assembly, wether Indonesian citizens or foreigner also can establish a Mass Organizations. A mass organization is a forum for people to run their right of association and right of assembly, also participated in development to realized national’s aim which is based on Pancasila. Regulation of mass organization is regulated in Law No. 17 year 2013 which was amended into Goverment regulation in lieu of the law No. 2 year 2017 and stipulated through Law No. 16 year 2017. Based on Law of mass organizations, there are not only Indonesian citizen who can establish a mass organization, but a foreigner can also establish a mass organization. However, in order to run the freedom of association and assembly, each citizen has to submit the limitation, to guarantee the recognition and respect of the rights and freedoms of others in a democratic life. Likewise, a mass organizations which is established by foreigner, there is a limitation to guarantee the benefits and protect various national interests. In addition others than limitation, there’s also stipulated about a mass organization’s supervision which is established by a foreigner, this is to ensure the implementation of the function and objectives based on the velues of Pancasila and National’s objectives based on paragraph 4 Preamble of Indonesia Constitution 1945.
Keywords: Human Rights; Freedom of Association and Assembly; Democratic; Foreigner; Mass Organization.

## Abstrak
Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, tak terkecuali bagi warga negara asing yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Indonesia. Dalam mengaktualisasikan hak berserikat dan berkumpulnya tersebut, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendirikan suatu organisasi yang bernama Ormas. Pengaturan tersebut terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2013 yang selanjutnya diubah dengan Perppu No. 2 Tahun 2017 dan ditetapkan melalui UU No. 16 Tahun 2017. Dalam UU Ormas tersebut, dinyatakan bahwa tak hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mendirikan Ormas, namun warga negara asing juga dapat mendirikan Ormas. Namun demikian, dalam rangka menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut, setiap warga negara wajib tunduk kepada pembatasan dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam suatu kehidupan demokratis. Demikian pula terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing, terdapat suatu pembatasan untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional. Selain pembatasan, ditetapkan pula pengaturan mengenai pengawasan terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing guna menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan nasional yang berdasarkan alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Kebebasan Berserikat dan Berkumpul; Demokrasi; Warga Negara Asing; Organisasi Kemasyarakatan
Muhammad Husen: Hak Berserikat dan 627

## Jurist-Diction
Volume 1 No. 2, November 2018
Article history: Submitted 1 October 2018; Accepted 8 October 2018; Available online 1 November 2018
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018

## Pendahuluan
Dalam perjalanan konstitusi Indonesia, seluruhnya memuat segala pengaturan mengenai HAM. Salah satu HAM yang dijamin oleh konstitusi Indonesia dalam Pasal 28E ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD NRI Tahun 1945), ialah hak berserikat dan berkumpul. Sebagai negara yang secara historis diawali dan didukung oleh beberapa organisasi dan kelompok-kelompok penggerak kemerdekaan, Indonesia menjamin kebebasan berkumpul dan berserikat warga negaranya dalam konstitusi negaranya. 1
Pengaturan mengenai hak kebebasan dan berkumpul dalam UUD NRI Tahun 1945, terdapat pada Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” dan pada Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.”
Sejalan dengan itu, Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 (selanjutnya disebut sebagai UU No. 8 Tahun 1985) disahkan sebagai pengaturan untuk mewadahi kebebasan berserikat dan berkumpul dalam bentuk organisasi kemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai Ormas) di Indonesia. Selain sebagai wadah untuk berserikat, berkumpul dan menyalurkan aspirasi atau pendapat, adanya ormas juga menjadi sarana untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pada perkembangannya, UU No. 8 Tahun 1985 tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 17 Tahun 2013), yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia
1 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang  Tentang  Organisasi Masyarakat, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2011.[1].
Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (yang selanjutnya disebut sebagai Perppu Ormas), dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai UU Ormas) yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan masyarakat di Indonesia. PadaUndang-Undang tentang Ormas terbaru tersebut, Warga Negara Asing (selanjutnya disebut dengan WNA) juga diperbolehkan mendirikan Ormas di Indonesia berdasarkan Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi “Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.”
Pengaturan mengenai Ormas yang didirikan oleh WNA tersebut hanya diatur dalam UU Ormas (tidak diatur khusus dalam undang-undang lain), yang juga mengatur mengenai pendirian Ormas oleh WNI. Pembolehan WNA di Indonesia untuk mendirikan Ormas di Indonesia, tidak dapat dipungkiri juga menjadi salah satu sarana untuk menghormati hak asasi manusia secara universal, yakni hak berserikat dan berkumpul bagi setiap manusia, seperti yang diatur dalam DUHAM 1948 dan dalam International Covenant on Civil and Political Rightsc yang diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Namun, pendirian Ormas dan berbagai kegiatannya di Indonesia juga tidak boleh luput dari pengawasan pemerintah, demi kepentingan nasional dan untuk melindungi serta memenuhi hak- hak asasi warga negaranya. Oleh karena itu terkait dengan latar belakang masalah yang ada, hal-hal yang ingin dikaji dan dibahas oleh penulis adalah adalah kak berserikat dan berkumpul warga negara asing menurut perkembangan konstitusi di Indonesia dan Kedudukan Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dalam sistem hukum Indonesia.

## 630 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
Hak Berserikat dan Berkumpul Warga Negara Asing Menurut Perkembangan Konstitusi Di Indonesia
Pada Masa Undang-Undang Dasar 1945
Pada Tahun 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia (selanjutnya disebut sebagai BPUPKI) guna menyelidiki usaha kemerdekaan Indonesia, termasuk merancang Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) sebagai Dasar Negara Republik Indonesia. Pada masa sidang kedua BPUPKI, Drs. Moh. Hatta mengusulkan bahwa supaya hak bersuara, hak berserikat dan berkumpul disebutkan dalam konstitusi, agar kedaulatan rakyat lebih terjamin dan dengan demikian, pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap hak-hak tersebut. 2 Setelah Indonesia merdeka, disahkanlah Konstitusi UUD 1945 yang memuat pengaturan mengenai hak kebebasan berserikat dan berkumpul pada Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.” Dari rumusan Pasal tersebut, dijelaskan lebih lanjut melalui naskah Penjelasan UUD 1945 bahwa rumusan dalam Pasal 28 itu mengatur mengenai kedudukan penduduk.
Dari rumusan penjelasan tersebut, kebebasan berserikat dan berkumpul hanya diperuntukkan bagi penduduk Negara Indonesia, yang mana dalam Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara (selanjutnya disebut sebagai UU No. 3 Tahun 1946), menjelaskan bahwa yang termasuk dalam penduduk Indonesia adalah:
1.  tiap-tiap orang yang bertempat kedudukan di dalam daerah Negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut;
2.  seorang perempuan dalam perkawinan, yang suaminya mempunyai kedudukan hukum sebagai penduduk Negara Indonesia;
3.  anak yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin, jika bapak atau walinya mempunyai kedudukanhukum sebagai penduduk Negara Indonesia;
4.  anak yang sampai umur 21 tahunbertempat kedudukan di dalam wilayah Negara Indonesia;
5.  anak yang sebelum umur 21 tahun namun sudah kawin dan bertempat
2 Ibid .
kedudukan di wilayah Negara Indonesia.
Oleh karena itu, dalam hal ini yang diakui hak berserikat dan berkumpulnya hanya WNI dan penduduk Negara Indonesia saja, sedangkan WNA dapat diakui dan dijamin hak berserikat dan berkumpulnya apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 3 Tahun 1946.
Namun, prinsip hak atas kebebasan atau kemerdekaan berserikat yang diakui dalam Pasal 28 UUD 1945 ini, belum memberikan jaminan konstitusional yang tegas dan langsung, melainkan hanya dinyatakan bahwa kebebasan tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang. disebabkan pada masa itu masih berada dalam situasi yang tidak kondusif, bahkan pada masa awal-awal pasca kemerdekaan tersebut terdapat sebuah peristiwa yang dikenal sebagai “Periode Bersiap”, yang semakin tidak memungkinkan bagi WNA untuk mendirikan organisasi dalam mengaktualisasikan kebebasan berserikat dan berkumpulnya.

## Pada Masa Konstitusi Republik Indonesia Serikat
Rumusan mengenai HAM dalam Konstitusi RIS cukup berbeda dibandingkan rumusan yang terdapat dalam UUD 1945. Konstitusi RIS lebih memberikan penekanan  yang  signifikan  terhadap  pengaturan  HAM.  Penekanan  terhadap jaminan HAM yang ada pada Konstitusi RIS, secara historis banyak dipengaruhi dengan keberadaan DUHAM. Dalam konteks hak-hak dasar yakni kebebasan berserikat dan berkumpul, Konstitusi RIS juga memuat pengaturan mengenai hal itu. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 20 yang berbunyi “Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat secara damai diakui dan sekadar perlu dijamin dalam peraturan-peraturan undang-undang.” Berdasarkan pasal tersebut, maka HAM mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul yang dilaksanakan secara damai diakui dalam Konstitusi RIS, meski pengakuan atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul tersebut hanya diperuntukkan bagi penduduk.
Pengaturan mengenai kedudukan penduduk, terdapat dalam Pasal 6 Konstitusi RIS, yang menyatakan bahwa yang termasuk dalam istilah penduduk adalah setiap orang yang berdiam di Indonesia menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
undang-undang federal. Sedangkan pada masa Konstitusi RIS, undang-undang federal yang mengatur mengenai penduduk belum pernah terwujud. Hal tersebut menyebabkan ketidakjelasan mengenai siapa-siapa saja selain warga negara RIS yang diakui dan dijamin kebebasan berserikat dan berkumpulnya. Tidak adanya produk hukum yang mengatur mengenai kedudukan penduduk dan jaminan perlindungan hukum atas pelaksanaan kebebasan berserikat dan berkumpul pada masa Konstitusi RIS, merupakan hal yang cukup beralasan. 3 Pasalnya, Konstitusi RIS merupakan Undang-Undang Dasar yang bersifat sementara.

## Pada Masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950
Seperti halnya Konstitusi RIS, UUDS 1950 ini hanya bersifat sementara. 4
Sifat kesementaraan dari UUDS ini ditunjukkan dari nomenklaturnya yang menggunakan istilah “Sementara”. 5 Pengaturan mengenai hak atau kebebasan berserikat dan berkumpul dalam UUDS 1950, isinya sama dengan pengaturan dalam Konstitusi RIS, yang menyatakan bahwa kebebasan berkumpul dan berapat (berserikat) penduduk diakui. Sedangkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1955 menjelaskan bahwa WNA yang diklasifikasikan sebagai penduduk ialah WNA yang telah memiliki izin tinggal dan telah menetap selama minimal 15 tahun untuk selanjutnya mendapatkan izin menetap. Maka, dalam hal ini WNA yang diakui dan dijamin hak berserikat dan berkumpulnya ialah WNA yang telah memiliki izin menetap di Indonesia.

## Pada Masa Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945
Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tahun 1959, menyebabkan eksistensi HAM yang ada dalam muatan Konstitusi Negara Indonesia menjadi tidak berkembang, khususnya mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul pada masa Orde Baru, terdapat banyak pengekangan HAM
3 Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, jakarta: PT Bina Aksara. 1984.[65]
4 Ibid .[80].
5 Ibid.
terhadap warga negara dan penduduk dalam kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 6 Hal ini menyebabkan penduduk merasa tidak terlindungi hak atas kebebasan berserikat dan berkumpulnya berkat perlindungan HAM yang minim oleh pemerintah besertatindakan represi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru. 7 Slanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 8 Tahun 1985, dapat dikatakan, UU No. 8 Tahun 1985 tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut yang dibuat oleh pemerintah sebagai implikasi dari salah satu penerapan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang.”
Berdasarkan konsideransnya, dinyatakan bahwa organisasi masyarakat (selanjutnya disebut dengan Ormas) dibentuk untuk mewujudkan pembangunan nasional dan sebagai sarana masyarakat untuk berserikat atau berorganisasi. Isi dalam Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat WNI, yang mengartikan bahwa WNA tidak termasuk sebagai subyek yang dapat mendirikan Ormas secara mandiri. Namun, dalam Penjelasan Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1985, dijelaskan bahwa Organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh WNI yang keanggotaannya terdiri dari WNI dan WNA, termasuk dalam pengertian Ormas. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya WNI yang berhak mendirikan Ormas, sedangkan WNA tidak dapat mendirikan Ormas, akan tetapi dapat menjadi anggota dalam Ormas yang didirikan oleh WNI tersebut. Pada masa berlakunya kembali UUD 1945 ini, setidaknya telah terdapat pengakuan dan perlindungan yang lebih tegas dan langsung terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul WNA dalam suatu wadah yang bernama Ormas, meski WNA belum dapat mendirikan Ormas tersebut secara mandiri, hanya dapat berperan aktif dalam Ormas yang didirikan oleh WNI tersebut.
6 Muhammad Amin Putra, Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi di Indonesia, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 2, April-Juni 2015.[212].
7 Ibid .[213].

## 634 Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018

## Pada Masa Sesudah Berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Pada UUD NRI Tahun 1945 tersebut, terdapat penambahan pasal yang membahas mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul. Jika sebelumnya pengaturan mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul hanya terdapat dalam Pasal 28, pada UUD NRI Tahun 1945 ini ditambahkan 1 pasal, yakni dalam Pasal 28E ayat (3), yang menyatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak dari setiap orang. Pengaturan mengenai Pasal 28E ayat (3) mengenai kebebasan berserikat dan berkumpul yang dimiliki oleh setiap orang, merupakan salah satu adopsi daripada pengaturan dalam ICCPR, yang mana dalam Pasal 22 angka 1 ICCPR disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain”, yang mana maksud dari frasa “setiap orang” yang ada pada ICCPR, dijelaskan lebih rinci dalam General Comment ICCPR yang menyatakan bahwa non warga negara (WNA) juga termasuk dalam subyek yang menerima keuntungan dari hak berserikat dan berkumpul, sama seperti halnya kebebasan berserikat dan berkumpul bagi WNI di Indonesia. Maka, frasa “setiap orang” yang ada pada Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, selain berlaku untuk WNI, juga berlaku untuk WNA di Indonesia, yang dalam hal ini berstatus sebagai non warga negara, sebagai penerapan daripada aturan non-diskriminasi yang ada dalam ICCPR.
Pada tahun 2013 Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Ormas baru yaitu UU No. 17 Tahun 2013 untuk menggantikan UU No. 8 Tahun 1985. UU No. 17 Tahun 2013 selanjutnya diubah dengan Perppu Ormas, yang kemudian pada tahun 2017 ditetapkan sebagai undang-undang melalui UU Ormas, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan bagian yang tak terpisahkan dari HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi bahwa pada UU Ormas terbaru, terdapat aturan mengenai dapat didirikannya Ormas oleh WNA, berbeda dengan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 yang menyatakan WNA hanya dapat turut serta sebagai anggota dalam Ormas yang didirikan oleh WNI. Menurut Perppu
Ormas jo. UU Ormas, dalam hal ini bukan sembarang WNA yang dapat mendirikan Ormas, namun ada 3 (tiga) unsur WNA yang dimaksud, yaitu adalah badan hukum yayasan asing, badan hukum yayasan yang didirikan oleh WNA atau WNA bersama WNI, dan badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.

## Kedudukan Ormas yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia

## Warga Negara Asing di Indonesia
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut sebagai UU Keimigrasian), setiap orang asing yang tinggal di Indonesia dapat dibatasi ruang geraknya, dideportasi, dan diserahkan kepada negara lainnya, terlebih apabila orang asing tersebut melakukan tindak pidana di wilayah hukum Indonesia. Orang asing juga tidak diperkenankan ikut campur di bidang politik dalam negeri. 8 Namun dengan segala keterbatasan tersebut, warga negara asing yang tinggal di Indonesia masih tetap dilindungi dan diakui hak-hak dasarnya, termasuk hak kebebasan berserikat, berkumpul, meski sejatinya hak tersebut tidak tergolong sebagai non derogable rights, atau hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

## Kedudukan Ormas dalam Sistem Hukum Nasional
Ormas merupakan salah satu tempat untuk mengaktualisasikan kebebasan warga negara, baik untuk WNI dan WNA dalam berserikat dan berkumpul. Pengertian Ormas tercantum dalam Pasal 1 Perppu Ormas jo. Undang-Undang Ormas, yang berbunyi “Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila”.
Berdasarkan Perppu Ormas jo. UU Ormas, Ormas di Indonesia dapat berbentuk
8 Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung, “Warga Negara Asing”, <http://bandung.imigrasi.go.id/ layanan-publik/wna/>, diunduh 2 Juli 2018.

## Muhammad Husen: Hak Berserikat dan
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
badan hukum maupun tidak berbadan hukum, kecuali untuk Ormas yang didirikan oleh WNA hanya dapat berbentuk badan hukum yayasan. Dalam pengaturannya di Indonesia, Ormas tidak hanya dapat didirikan oleh WNI saja, namun WNA yang berkedudukan di Indonesia juga dapat mendirikannya. Hal tersebut sebagai bentuk implementasi Indonesia dalam penerapan demokrasi sehingga menunjukkan bahwa Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional dengan memiliki konsep kedaulatan ke luar. 9

## a.  Ormas yang didirikan oleh WNI
Berdasarkan Perppu Ormas jo. UU Ormas, Ormas dapat didirikan oleh minimal 3 (tiga) orang WNI dengan berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. Prosedur pendirian Ormas berdasarkan Pasal 10 PP No. 58 Tahun 2016, pertama-tama adalah dengan mengajukan permohonan pendaftaran yang diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri, yang dapat disampaikan melalui Gubernur atau Bupati/Walikota, dalam hal apabila pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan dengan ditandatangani oleh pengurus Ormas. Selanjutnya, permohonan pendaftaran Ormas tersebut harus dilampiri:
a.  akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, yang berisi AD atau AD/ART; b.  program kerja beserta susunan kepengurusan;
c.  surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
d.  NPWP atas nama Ormas;
e.  surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
f.  surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
Permohonan pendaftaran yang telah memenuhi kelengkapan dicatat oleh petugas unit layanan administrasi dalam daftar registrasi permohonan dan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak permohonan pendaftaran tersebut dicatat, Menteri Dalam Negeri dapat memberikan atau menolak penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (selanjutnya disebut sebagai SKT), sebagaimana diatur dalam Pasal 15 PP No. 58 Tahun 2016.
9 Fokus HTN FH UII, Eksistensi Ormas Asing, <https://www.kompasiana.com/fokusht- n/5860f852fc22bd45078f1347/eksistensi-ormas-asing>, diunduh 28 Juni 2018.
Terdapat perbedaan terhadap tata cara pendaftaran antara Ormas yang berbadan hukum dengan ormas yang tidak berbadan hukum. Menurut PP No. 58 Tahun 2016, Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM. Sedangkan Ormas tidak berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.

## b.  Ormas yang didirikan oleh WNA
Berbeda dengan Ormas Nasional (Ormas yang didirikan oleh WNI), persyaratan dan prosedur tata cara pendaftaran Ormas yang didirikan oleh WNA lebih kompleks. Jika berdasarkan pada PP No. 58 Tahun 2016, prosedur pengajuan pendaftaran Ormas Nasional hanya melibatkan Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan, lain halnya dengan prosedur pengajuan pendaftaran Ormas yang didirikan oleh WNA untuk dapat beroperasi di Indonesia.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) PP No. 59 Tahun 2016, bentuk dari Ormas yang didirikan oleh WNA hanya dapat terdiri atas:
a.  badan hukum yayasan asing atau sebutan lain;
b.  badan hukum yayasan yang didirikan oleh WNA atau WNA bersama-sama WNI; atau
c.  badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.
Mengenai bentuk-bentuk Ormas yang didirikan oleh WNA yang hanya dapat terdiri dari badan hukum yayasan, hal tersebut telah sesuai dalam Penjelasan UU Yayasan, yang mana peran yayasan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang juga sesuai dengan tujuan Ormas dalam meningkatkan keberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Selain itu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, dinyatakan bahwa yayasan adalah badan hukum yang bersifat nirlaba dan digunakan untuk tujuan sosial, seperti halnya Ormas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perppu jo. UU Ormas.
Menurut Pasal 4 dan 5 PP No. 59 Tahun 2016, Ormas badan hukum yayasan asing wajib memiliki izin Pemerintah Pusat yang berupa izin prinsip dan izin operasional, yang mana pengajuan permohonan izin prinsip ditujukan pada Kementerian Luar Negeri sedangkan izin operasional baru dapat diberikan setelah
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
mendapatkan izin prinsip dan setelah Ormas badan hukum yayasan asing tersebut membuat Memorandum Saling Pengertian (MSP) dengan salah satu Kementerian atau Lembaga Negara RI terkait serta setelah membuat rencana kerja tahunan bersama dengan Pemerintah Daerah. 10 menurut Pasal 25 Ayat (2) Ormas yang didirikan oleh WNA juga wajib mempekerjakan staf berkewarganegaraan Indonesia untuk dapat beroperasi di Indonesia.
Untuk Ormas badan hukum yayasan yang didirikan oleh WNA atau WNA bersama-sama WNI, sebelumnya harus memenuhi persyaratan dokumen dalam Pasal 11 ayat (1) UU Yayasan yaitu antara lain:
a.  identitas pendiri (WNA) yang dibuktikan dengan paspor yang sah;
b.  pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai seratus juta rupiah yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan
c.  surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
Sedangkan untuk Ormas badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing, sebelumnya harus memenuhi persyaratan dokumen dalam Pasal 11 ayat (2) UU Yayasan, antara lain:
a.  identitas badan hukum asing pendiri yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri yayasan tersebut;
b.  pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal yayasan paling sedikit senilai seratus juta rupiah yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan
c.  surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
10 Tim Penyusun Direktori Organisasi Internasional Non-Pemerintah (OINP) Di Indonesia , Jakarta: Direktorat Sosial Budaya Dan Organisasi Internasional Negara Berkembang dan Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, 2011.[16].
Sesuai dengan UU HAM dan Perppu Ormas, Kementerian Luar Negeri merupakan pintu utama masuknya Ormas yang didirikan oleh WNA di Indonesia. Dalam berkegiatan di Indonesia, Ormas yang didirikan oleh WNA juga harus menaati seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pembatasan terhadap Ormas yang didirikan oleh WNA
Perlu ada pembatasan-pembatasan terhadap Ormas yang didirikan oleh WNA dalam rangka menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, yang dilakukan dengan ditetapkannya prinsip-prinsip tata pengawasan dan pembatasan atas pergerakan Ormas yang didirikan oleh WNA sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan nasional NKRI yang berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila. Pembatasan-pembatasan dilakukan, juga dikarenakan hak berserikat dan berkumpul termasuk merupakan derogable rights atau suatu hak yang dapat dikurangi. Menurut hukum internasional, dalam hal ini yang terdapat dalam Pasal 22 ICCPR, sejatinya tidak boleh ada pembatasan terhadap kebebasan berserikat dan berkumpul, terkecuali apabila pembatasan tersebut diatur dengan hukum demi terciptanya masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain.
Dalam hukum nasional, yang mana tertera dalam Pasal 28J UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dan atas dasar itulah, setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Namun, pembatasan- pembatasan tersebut juga harus hati-hati, karena dalam hal ini WNA bisa saja merasa mendapat diskriminasi dari Pemerintah Indonesia terkait pembatasan-pembatasan yang ada. Pembatasan ini juga diatur dalam Perppu Ormas j.o. UU Ormas dan  PP No. 59 Tahun 2016, bagaimana bentuk perizinan, sanksi hingga pencabutan izin telah diatur secara khusus di dalamnya. Pembatasan terhadap Ormas yang didirikan oleh WNA juga dilakukan terhadap keberlakuan izin prinsip dan operasional. Adanya pembatasan ini juga merupakan konsekuensi dari paham negara hukum
Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
yang dianut oleh Indonesia, dimana jaminan atas HAM menjadi hal yang harus diperhatikan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan individu.

## Urgensi Pengawasan dan Penindakan terhadap Ormas yang didirikan oleh WNA
Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas yang didirikan oleh WNA agar tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, selain dilakukan pembatasan, dilakukan pula pengawasan. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) PP No. 58 Tahun 2016, pengawasan terhadap Ormas yang didirikan oleh WNA dilakukan secara internal dan eksternal. Berdasarkan Pasal 53 Perppu Ormas jo. UU Ormas, diatur bahwa pengawasan internal dilakukan oleh Ormas yang didirikan oleh WNA sendiri, sesuai dengan AD/ART Ormas, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Pasal 28 PP No. 59 Tahun 2016 apabila Ormas yang didirikan oleh WNA didapati melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus ditaati maupun pelanggaran atas larangan yang telah ditentukan dalam Pasal 51 dan 52 Perppu Ormas jo. UU Ormas, maka Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif. Dalam Pasal 24 PP No. 59 Tahun 2016, diatur mengenai sanksi administratif terhadap Ormas yang didirikan oleh WNA, yang terdiri atas:
a)  peringatan tertulis;
b)  penghentian kegiatan;
c)  pembekuan izin operasional;
d)  pembekuan izin prinsip;
e)  pencabutan izin prinsip; dan/atau
f)  sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Namun, dilakukannya pengawasan maupun adanya sanksi juga tidak bisa menjamin bahwa Ormas yang didirikan oleh WNA tersebut tidak melakukan hal-hal lain yang dapat mengancam kedaulatan NKRI. Apabila terdapat pelanggaran oleh Ormas yang didirikan oleh WNA, maka Pemerintah Indonesia harus mengambil kebijakan dengan tegas dan tanpa pandang bulu, sebagai konsekuensi dari kewajiban negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

## Kesimpulan
Dalam lima fase perkembangan berlakunya konstitusi di Indonesia, yakni UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD NRI Tahun 1945, mengenai kebebasan dan berserikat bagi WNA mengalami kemajuan secara bertahap. Tidak semua WNA yang memiliki kebebasan berserikat dan berkumpul, melainkan hanya WNA yang telah diakui sebagai penduduk Negara Indonesia sesuai ketentuan perundang-undangan. Pada masa berlakunya UUD 1945, UUD RIS 1949 dan UUDS 1950 telah mengatur kebebasan berserikat dan berkumpul, namun belum memberikan jaminan konstitusional yang tegas dan langsung serta belum diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Setelah itu, UU HAM disahkan dan pada UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen, pengaturan mengenai hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul WNA semakin berkembang seiring diratifikasinya ICCPR dalam UU No. 12 Tahun 2005.
Sebagaimana Ormas nasional, kedudukan Ormas yang didirikan oleh WNA ialah sebagai salah satu bentuk impelementasi hak kebebasan berserikat dan berkumpulyang dimiliki oleh WNA di Indonesia, serta merupakan penerapan prinsip demokrasi dan HAM di Indonesia. Namun, tidak sembarang WNA dapat mendirikan Ormas di Indonesia, melainkan Ormas yang didirikan oleh WNA tersebut hanya terdiri atas badan hukum yayasan yang sebelumnya dibentuk oleh perseorangan WNA dan bagi badan hukum yayasan asing yang membentuk Ormas di Indonesia harus mengurus izin prinsip dan izin operasional.Selain itu,juga terdapat pembatasan-pembatasan dan pengawasan terhadap Ormas yang didirikan oleh WNA agar Ormas yang didirikan oleh WNA dalam menjalankan kegiatannya tetap menghormati dan menjunjung tinggi hukum di Indonesia dengan tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menghindari larangan-larangan, guna menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional

## Daftar Bacaan

## Buku
El-Muhtaj, Majda, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia , Jakarta: Prenada
Muhammad Husen: Hak Berserikat dan
Media, 2005.
Hamidi, Jazim dan Charles Christian, “ Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia ”, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
Johan Nasution, Bahder, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia , Bandung: CV. Mandar Maju, 2014.
Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan RepublikIndonesia , Jakarta: PT Bina Aksara, 1984.
Supramono, Gatot, Hukum Orang Asing di Indonesia , Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika,
2012.

## Jurnal
Amin Putra, Muhammad,“Perkembangan Muatan HAM dalam Konstitusi Di Indonesia”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum , Volume 9, Nomor 2, April-Juni 2015.
Mandasari Hutagaol,Novita, “Analisis dan Perbandingan antara UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD 1945 Amandemen (Substansi, Komparasi dan Perubahan yang Penting)”, Jurnal Dimensi ,Volume 5, Nomor 1, 2016.
Marwenny, Elwidarifa, Engrina Fauzi dan Jelisye Putri Cenery, “Kedudukan Organisasi Kemasyarakatan Asing Di Indonesia Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016”, Jurnal Cendekia Hukum , Volume 3, Nomor 2, Maret  2018.
Simarmata, Henry, “Kovenan HAM Internasional: Pandangan Umum mengenai Signifikasi dan Perkembangan”, Jurnal HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) , Volume 4, 2007.
Wibowo, Caturdan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah”, Jurnal Bina Praja , Volume 7, Nomor 1, Maret 2015.

## Laman
Fokus HTN FH UII ,“Eksistensi Ormas yang didirikan oleh WNA”, <https://www. kompasiana.com/fokushtn/5860f852fc22bd45078f1347/eksistensi-ormas- asing>, diunduh 28 Juni 2018.
Pan Mohamad Faiz, “Pembatasan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, <https://
panmohamadfaiz.com/2007/11/19/pembatasan-hak-asasi-manusia-di- indonesia/>, diunduh 20 Juni 2018.
R. Herlambang Perdana, “Amandemen UUD 1945 (I-IV)”, <https:// herlambangperdana.files.wordpress.com/2008/06/herlambang-amandemen- uud-1945-i-iv1.pdf>, diunduh 22 Juni 2018.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945.
Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949.
Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Penduduk Negara.
Undang-Undang Darurat No. 9 Tahun 1955 Tentang Kependudukan Orang Asing (LN-RI Tahun 1955 Nomor 33, TLN-RI Nomor 812).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 (LN-RI Tahun 1985 Nomor 44, TLN-RI Nomor 3298).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (LN-RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN-RI Nomor 3886).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LN-RI Tahun 2001 Nomor 112, TLN-RI Nomor 4132).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (LN-RI Tahun 2004 Nomor 115, TLN-RI Nomor 4430).
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (LN-RI Tahun 2005 Nomor 119, TLN-RI Nomor 4458).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (LN-RI Tahun 2011 Nomor 52, TLN-RI Nomor 5216).
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN- RI Tahun 2013 Nomor 116, TLN-RI Nomor 5430).
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN-RI Tahun 2017 Nomor 138, TLN-RI Nomor 6084).
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (LN-RI Tahun 2017 Nomor 239, TLN-RI Nomor 6139).
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN-RI Tahun 2016 Nomor 261, TLN-RI Nomor 5958).
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing (LN-RITahun 2016 Nomor 262, TLN-RI Nomor 5959).

## Lain-lain
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang  Tentang  Organisasi Masyarakat, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Tahun 2011.
HOW TO CITE :  Muhammad Husen Azis, ‘Hak Berserikat Dan Berkumpul Warga Negara Asing Dalam Pendirian Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia’ (2018) Vol. 1 No. 2 Jurist-Diction.