## PERJUANGAN AGRARIA DI KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER: SUATU BENTUK PERLAWANAN SIMBOLIK TAHUN 1998-2005
AGRARIAN STRUGGLE IN JENGGAWAH-JEMBER: A SYMBOLIC STRUGGLE IN 1998-2005

## Mohamad Il Badri, Yety Rochwulaningsih, dan Alamsyah
Alumnus pada Program Studi Magister Ilmu Sejarah, FIB Universitas Diponegoro il.badri@yahoo.com, wulan.psa.undip@gmail.com, alam_mahir@yahoo.com

## Abstract
This paper aims to understand the change of the  farmers’ struggle movement from physical into symbolic in a region namely Jenggawah which is located in Jember Regency in 1998-2005. The struggles of the farmers are divided  into  physical  and  symbolic  struggle.  The  way  of  the  struggle  has  changed  since  1998.  The  farmers’ symbolic struggle was conducted through some exhortation and insistence in the form of statement letter for the government or related institution concerning about the land status. Symbolic struggle is an unseen struggle and it can only be recognized  through its aim in order to get acknowledgement from other group. The mechanism of this struggle movement tends to be smooth. It is expressed in the form of scientific discourse in written text. The factors that change the movement are the change of political system from New  Order Regime into Reformation Era in 1998 and HGU release. The legality of land owning, in the end of this long symbolic struggle, was noted by the gradually launching of land certificates in 2001 from BPN Jember for the farmers.

## Keywords: agarian struggle, forms, farmers’ symbolic struggle

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  perubahan  perjuangan  agraria  di  Kecamatan  Jenggawah  Kabupaten Jember  yang  merupakan  suatu  bentuk  perlawanan  simbolik  petani  pada  tahun  1998-2005.  Perlawanan  petani Jenggawah terdiri dari dua bentuk, yaitu perlawanan fisik dan perlawanan simbolik. Seiring dengan berjalannya waktu, pola perlawanan petani Jenggawah mengalami perubahan sejak tahun 1998. Perlawanan simbolik petani Jenggawah  dilakukan  melalui  desakan  dan  paksaan  dengan  surat  pernyataan  sikap  kepada  pemerintah  atau lembaga yang terkait mengenai status tanah yang diperjuangkan. Perlawanan simbolik adalah perlawanan tidak tampak  dan  hanya  dikenali  dari  tujuannya  untuk  memperoleh  pengakuan  terhadap  kelompok  lain.  Mekanisme perlawanan simbolik berlangsung secara lembut diekpresikan dalam bentuk  wacana ilmiah dalam teks tertulis. Faktor  perubahan  gerakan  dari  perlawanan  fisik  menjadi  perlawanan  simbolik  disebabkan  oleh  pergantian pemerintahan  dari  Orde  Baru  ke  Orde  Reformasi  pada  tahun  1998  dan  adanya  pelepasan  tanah  HGU  untuk diberikan  kepada  petani.  Legalitas  pemilikan  tanah  di  akhir  perlawanan  simbolik  ditandai  dengan  pemberian sertifikat tanah pada tahun 2001 kepada petani Jenggawah oleh BPN Jember secara bertahap.
Kata kunci: perjuangan agraria, bentuk perlawanan simbolik petani

## Pengantar
Konflik  agraria  di  Indonesia  antara petani dan pemerintah diwarnai dengan tindakan kekerasan  sebagai  bentuk  protes  ketidakadilan. Salah satu contoh konflik tersebut adalah konflik antara  petani  dan  pemerintah  yang  terjadi  di Jenggawah.  Petani  Jenggawah  adalah  masyarakat yang  bercorak  agraris  perkebunan  dan  tanah merupakan  harta  yang  sangat  berharga  karena tanah  merupakan  tempat  untuk  memproduksi berbagai  macam  kebutuhan  pokok  untuk mencukupi  kebutuhan  hidup  (Badri,  2016:  29). Bagi  petani  Jenggawah,  tanah  memiliki  makna yang  multidimensi.  Pertama,  dari  segi  ekonomi,
tanah  merupakan  sarana  produksi  yang  dapat mendatangkan  kesejahteraan.  Kedua,  secara politis,  tanah  juga  bisa  menentukan  posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat.  Ketiga,  dari  segi  budaya,  tanah dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya.  Dengan  adanya  makna-makna tersebut,  tidak  heran  jika  petani  Jenggawah berupaya  mempertahankan  tanah  dengan  berbagai cara, meskipun resiko yang akan diterima cukup besar.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  sikap  dan tindakan petani Jenggawah dalam mempertahankan tanah mereka (Wiradi, 2000: 12).
Konflik  tanah  Jenggawah  bermula  pada tahun  1969  dan  terjadi  setelah  tersiar  kabar  ada pergantian girik atau pethok D menjadi sertifikat pada  tahun  1969  yang  dilakukan  oleh  aparat desa, kecamatan, dan beberapa aparat keamanan. Petani  yang  tidak  mengumpulkan pethok tanah diancam  akan  dikenai  hukuman  penjara  oleh pihak  Koramil  dan  Kepolisian  setempat.  Selain ancaman penjara, pihak Koramil dan Kepolisian yang bekerjasama dengan PTP XXVII memberikan stigma kepada  petani  jika  tidak menyerahkan pethok tanah  dicap  sebagai kelompok Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membangkang  terhadap  pembangunan  pemerintah (Achmad. 2007: 62-63, Mata Najwa: 2010). Pola penguasaan,  pemanfaatan,  dan  pengelolaan sumber  daya  alam  tersebut  memperlihatkan kecenderungan hubungan asimetris yang melibatkan  aktor  negara  dan  korporasi,  yang dihadapkan  secara  langsung  dan  terbuka  dengan masyarakat.  Negara  cenderung  memberi  ruang terbuka bagi kepentingan perusahaan besar tanpa mempertimbangkan  kepentingan  rakyat.  Seperti halnya  kasus  tanah  di  Jenggawah,  pemerintah lebih  cenderung  memberi  ruang  terbuka  kepada PTP  XXVII  untuk  tetap  mengelola  tanah  demi kelangsungan  tanaman  perkebunan  (Syafi’i. 2016:  415).  Sejak  saat  itu,  petani  menyerahkan girik atau pethok D kepada pemerintah setempat. Namun,  diketahui  pada  tahun  1979, girik atau pethok D  petani  itu  ternyata  dijadikan  lampiran permohonan  HGU  oleh  PTP  XXVII  kepada Menteri  Dalam  Negeri  (Hafid,  2001:  55).  Atas nama  hak  menguasai  dari  negara,  kemudian pemerintah  melakukan  klaim  atau  pemanfaatan baru bagi badan-badan usaha seperti PTP XXVII (Setiawan,  2010:  355-356).  Pascapengajuan HGU,  PTP  XXVII  mendapatkan  SK  Menteri Dalam  Negeri  nomor  32/HGB/BA/1969  tanggal 15  Desember  1969.  SK  tersebut  berisi  HGU kepada PTP XXVII dengan masa berlaku selama 25 tahun dan berakhir pada tanggal 22 Mei 1994. Luas areal yang termasuk dalam SK ini berkisar 2.080,7578  ha  (Menteri  Dalam  Negeri:  1969). Penyalahgunaan data tersebut melahirkan kemarahan  petani  dengan  melakukan  perusakan berbagai infrastruktur milik pemerintah dan PTP XXVII pada tahun 1979, 1994, dan 1995.
Manipulasi  data  lahan  oleh  pihak  PTP XXVII  memicu  terjadinya  tindakan  kekerasan dan  kerusuhan  besar  pada  bulan  Januari  sampai Juli  tahun  1979.  Petani  Jenggawah  melakukan tindakan  perusakan  fisik,  seperti  pembakaran gudang serta perusakan rumah dan tanaman milik
PTP  XXVII.  Kejadian  tersebut  menyebabkan terjadinya penangkapan wakil petani oleh aparat keamanan  dengan  tuduhan  melakukan  perusakan. Setelah  penangkapan  itu,  petani  bersepakat untuk  menunggu  berakhirnya  HGU  tahun  1994 dan 1995.
Konflik  kedua  terjadi  pada  tahun  1994- 1995  yang  disebabkan  oleh  keputusan  BPN nomor 74/HGU/BPN/1994 dan nomor 117/HGU/1995 tentang  perpanjangan  HGU  kepada  PTP  XXVII berlaku  sampai  tahun  2019  dan  2020.  Lahirnya keputusan tersebut kembali menimbulkan konflik yang hampir sama dengan kejadian tahun 1979.  Pada  konflik  kedua  ini  petani, Jenggawah berhasil  menguasai  dan  menduduki  tanah (Harian Surya, 1994: 13).
Konflik  di  Jenggawah  melibatkan  4 kelompok,  yaitu: petani  dengan  pemerintah, petani  dengan  Perseroan  Terbatas  Perkebunan (PTP)  XXVII,  petani  dengan  petani,  dan Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah. Oleh  karena  itu,  konflik  agraria  di  Jenggawah berlangsung  secara  luas  dan  bersifat  kompleks. Konflik  antara  petani  dengan  PTP  XXVII  yang didukung oleh pemerintah muncul karena adanya perbedaan kepentingan. Di satu sisi, PTP XXVII dan  pemerintah  mempunyai  kepentingan  untuk tetap menguasai tanah demi berlangsungnya budi daya  penanaman  tembakau  jenis Na-Oogst .  Di sisi  lain,  petani  beranggapan  bahwa  tanah  yang selama  ini  dikuasai  pihak  PTP  XXVII  sangat merugikan,  karena  terjadi  penyalahgunaan  data tanah.  Persinggungan  antara  Pemerintah  Daerah dengan Pemerintah Pusat terjadi karena ketidaksinkronan  koordinasi  sehingga  melahirkan perbedaan  persepsi.  Selain  itu,  Pemerintah Daerah  terus  mendapatkan  desakan  dari  petani agar segera memberikan solusi atas konflik yang berkepanjangan  demi  keamanan  bersama.  Oleh karena  itu,  Pemerintah  Daerah  terus  melakukan desakan  kepada  Pemerintah  Pusat  agar  segera memberikan  keputusan  dan  solusi  yang  tepat. Konflik  antara  petani  dengan  petani  disebabkan adanya  perbedaan  persepsi,  salah  satu  wakil petani  tidak  setuju  untuk  mensertifikatkan tanahnya dikarenakan petani harus patuh dan taat mengikuti pola kerjasama kemitraan dengan PTP XXVII setelah mendapatkan sertifikat tanah. Hal ini dianggap sangat memberatkan dan membebani petani (Badri, 2016: 1).
Konflik  tanah  Jenggawah  terjadi  di empat  kecamatan  dan  tujuh  desa,  yang  meliputi Kecamatan Rambipuji Desa Kaliwining, Kecamatan
Jenggawah  Desa  Cangkring  Baru  dan  Desa Jenggawah, Kecamatan Ajung Desa Pancakarya, Desa  Ajung  dan  Sukamakmur,  serta  Kecamatan Mumbul  Sari  Desa  Lengkong.  Meskipun  areal konflik  ini  berada  di  empat  Kecamatan,  tetapi konflik  ini  lebih  dikenal  dengan  nama  konflik tanah  Jenggawah  karena  persengketaan  dan konsolidasi lebih terfokus di Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember.
Ruang  lingkup  spasial  dari  tulisan  ini adalah  batasan  yang  di  dasarkan  pada  kesatuan wilayah, yaitu di  Kecamatan  Jenggawah Kabupaten  Jember  Provinsi  Jawa  Timur.  Dasar pertimbangan  ruang  lingkup  spasial  adalah karena  konflik  yang  terjadi  di  Kecamatan Jenggawah  merupakan  sebuah  konflik  nasional yang  berkepanjangan.  Selain itu,  proses  gerakan petani  Jenggawah  mengalami  perubahan  dari perlawanan  fisik  menjadi  perlawanan  simbolik, sehingga  sangat  menarik  untuk  mengetahui masalah  agraria  dan  faktor-faktor  perubahan gerakan petani Jenggawah tersebut.
Ruang  lingkup  temporal  atau  batasan waktu  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah tahun  1998-2005.  Dasar  pertimbangan  lingkup temporal  tersebut  adalah  karena  gerakan  petani tahun 1998 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya  yang  identik  dengan  perlawanan fisik. Perjuangan kali ini dilakukan melalui jalur formal,  diplomasi,  perundingan-perundingan, dan  kooperatif.  Tahun  2005  merupakan  tahun ketika petani telah mendapatkan hak milik dalam bentuk  sertifikat  tanah.  Pada  tahun  ini  pula petani Jenggawah sudah mulai menggarap lahan pertanian milik mereka dan diakui secara hukum.
Secara  spesifik  tujuan  dari  tulisan  ini adalah (1) Mengetahui latar belakang munculnya gerakan perjuangan agraria di Jenggawah dan (2) Menjelaskan proses terjadinya perubahan gerakan  dari  perlawanan  fisik  menjadi  perlawanan simbolik, mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi perlawanan simbolik, serta mengungkap legalitas kepemilikan tanah di akhir perlawanan simbolik.
Urgensi  kajian  ini  secara  teoritis  akan menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian  konflik  agraria  di  Indonesia. Sebagian  besar  kajian  konflik  tanah  oleh akademisi  lebih  terfokus  pada  konflik  yang bersifat  fisik  atau  tindakan  kekerasan  secara terbuka.  Padahal,  kajian  konflik  yang  bersifat perundingan  dan  kooperatif  dapat  pula  menjadi isu  penting  untuk  dikaji  lebih  dalam  dan
digunakan sebagai alternatif penyelesaian konflik agraria di Indonesia.
Artikel ini menggunakan metode sejarah kritis  yang  terdiri  dari  empat  tahapan,  yaitu:  (a) Heuristis,  mencari  dan  mengumpulkan  sumber sejarah,  (b)  Kritik  sumber  untuk  menguji autentisitas dan kredibilitas sumber, (c) Interpretasi  untuk  menghubungkan  fakta  yang satu  dengan  lainnya,  (d)  Historiografi  atau penulisan  kembali  peristiwa  sejarah  (Gotscalk, 1986:  32).  Artikel  ini  menggunakan  pendekatan sosiologi  politik  dengan  menekankan  teori konflik  (Christopher,  1986:  40).  Pendekatan sosiologi  politik  digunakan  karena  perubahan gerakan  perjuangan  agraria  di  Jenggawah  tidak terlepas dari permasalahan politik yang bernuansa  konflik.  Namun,  seiring  dengan berjalannya  waktu,  gerakan  petani  Jenggawah berubah dari perlawanan fisik menjadi perlawanan simbolik pada tahun 1998. Perlawanan  simbolik  adalah  sebuah  makna, logika,  dan  keyakinan  yang  mengandung  bias, tetapi secara halus dan samar dipaksakan kepada pihak  lain  sebagai  sesuatu  yang  benar. Perlawanan  simbolik  berupa  pemaksaan  ide  dan gagasan  yang  dituangkan  dalam  bentuk  teks tertulis  agar  diakui  oleh  kelompok  lain  (Fashri, 2014:  30-32).  Pola  gerakan  petani  Jenggawah yang  semula  dilakukan  dengan  kekerasan  dan perusakan  infrastruktur  pemerintah  kemudian berubah  menjadi  gerakan  nonfisik  yang  lebih menekankan  pada  cara-cara  perundingan  secara kooperatif.
Tulisan  ini  menggunakan  beberapa sumber data, baik yang tergolong sumber primer maupun sekunder. Sumber diperoleh dari kantor Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN)  Kabupaten Jember  mengenai  data  luas  tanah  dan  jumlah masyarakat  yang  telah  mensertifikatkan  tanahnya serta  dari  Perpustakaan  Kantor  Pusat  Penelitian Kopi  dan  Kakao  Kabupaten  Jember  berupa  foto serpihan  gudang-gudang  yang  terbakar.  Selain itu,  tulisan  ini  juga  menggunakan  arsip-arsip petani  yang  masih  disimpan  oleh  H.  Imam Masyhuri  wakil  petani  Desa  Cangkring  sebagai salah  satu  sumbernya.  Arsip  tersebut  berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Agraria No. SK 32/HGB/BA/69 tanggal 15 Desember 1969 dalam rangka pemberian Hak Guna  Usaha  (HGU)  kepada  PTPN  XXVII selama  25  tahun.  Arsip  lain  yang  digunakan sebagai  sumber  berupa  surat  Menteri  Negara Agraria  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional perihal  usulan  penyelesaian  kasus  tanah  HGU
PTPN  X  di  Kabupaten  Jember  pada  tanggal  24 Juni 1998. Sumber data primer lain berupa surat kabar yang dimuat di Harian Surya, Memorandum,  Radar  Jember,  serta  buku-buku terbitan sejaman dari berbagai karya ilmiah.

## Faktor Perubahan Gerakan
Perlawanan  petani  Jenggawah  terdiri dari  dua  bentuk,  yaitu  perlawanan  fisik  dan perlawanan simbolik. Perlawanan fisik dilakukan untuk  menggambarkan  perilaku  yang  terbuka ( overt ),  bersifat  menyerang  ( offensive ),  yang disertai penggunaan kekuatan secara agresif atau berciri  keras  dengan  cara  merusak  atau membakar  yang  menyebabkan  kerusakan  fisik atau  barang  orang  lain  (Fashri,  2014:  30-32). Perlawanan  fisik  pertama  secara  terbuka  terjadi pada  tahun  1979,  sedangkan  perlawanan  fisik kedua  berlangsung  pada  tahun  1994-1995. Seiring dengan berjalannya waktu, pola perlawanan petani Jenggawah mengalami perubahan dari  perlawanan  fisik  menjadi  perlawanan simbolik sejak tahun 1998. Perlawanan simbolik petani Jenggawah dilakukan melalui desakan dan paksaan  dengan  surat  pernyataan  sikap  kepada pemerintah  atau  lembaga  yang  terkait  mengenai status  tanah  yang  diperjuangkan.  Perlawanan simbolik  adalah  perlawanan  tidak  tampak  dan hanya dikenali dari tujuannya untuk memperoleh pengakuan  terhadap  kelompok  lain.  Mekanisme perlawanan  simbolik  berlangsung  secara  lembut dan  diekspresikan  dalam  bentuk  wacana  ilmiah dalam teks tertulis (Fashri, 2014: 141-145).
Perubahan  gerakan  petani  Jenggawah dari  perlawanan  fisik  menjadi  perlawanan simbolik  secara  signifikan  disebabkan  oleh beberapa  faktor. Pertama ,  faktor  eksternal  yang terkait  dengan  pergantian  rezim  penguasa  Orde Baru  ke  Orde  Reformasi.  Selama  pemerintahan Orde  Baru,  terdapat  fenomena  menarik  terkait dengan  persoalan  agraria,  yaitu  (1)  tergesernya status  petani,  dari  petani  pemilik  tanah  menjadi penggarap  dan  tidak  memiliki  status  sebagai pemilik  serta  (2)  meningkatnya  konflik  pertanahan yang disertai dengan tindak kekerasan dari unsur aparat keamanan dan keterlibatan unsur birokrasi (Badri,  2016:  69).  Kondisi  kepemilikan  tanah yang  tidak  dikuasai  lagi  oleh  masyarakat Jenggawah  setelah  nasionalisasi  ini  diperparah dengan lahirnya rezim otoriter Orde Baru ketika peta  politik  pertanahan  kian  menunjukkan prioritas  ‘ideologi  pembangunan’.  Prioritas  ini berorientasi  kapitalistik,  otoritarian,  dan  represif dengan  mengeksploitasi  sumber  daya  alam
sehingga  mengakibatkan  pemerintah  Orde  Baru secara dominan mengeksploitasi daratan terutama hutan. Model pembangunan Orde Baru sarat  dengan  utang  dan  korupsi  yang  kemudian berdampak  terhadap  petani  Jenggawah.  Selama pemerintahan  Orde  Baru  petani  dipaksa  untuk merusak  tanah  secara  perlahan  dengan  memberi pupuk  kimia,  akibatnya  tanah  petani  menjadi gersang  dan  kurang  produktif  (Harsutejo,  2010: 220).  Kondisi  tersebut  telah  menstimulasi  pola gerakan  agraria  menjadi  bercorak  tidak  terbuka atau di “bawah tanah”.
Kedua , faktor eksternal lain  terkait  dengan surat  Boediantoro  Asisten  Sekretaris  Kabupaten Jember,  tentang  pelepasan  Hak  Guna  Usaha (HGU), yaitu:
(1) Surat  pernyataan  pelepasan  tanah  HGU PTPN  X  Jember  seluas  3.117  ha  kepada pemerintah  untuk  diberikan  kepada  petani menjadi hak milik.
(2) Surat  perjanjian  kerjasama  sistem  pola kemitraan  antara  petani  dengan  PTPN  X Jember (BPN: 1998).
Ketiga, faktor  internal,  yaitu  munculnya kesadaran  di  kalangan  petani  yang  dipengaruhi oleh  pengalaman  empirik  selama  pemerintahan Orde  Baru  yang  seringkali  gagal  dalam melakukan  perlawanan  agraria.  Petani  sebagai pihak yang telah lama menguasai dan mengerjakan  tanah,  tetapi  selama  Orde  Baru mereka  tidak  memiliki  kekuasaan  atas  tanah yang  mereka  kerjakan.  Kesadaran  tersebut kemudian menjadi sumber motivasi petani untuk melakukan  perlawanan  dengan  cara-cara  yang berbeda.
Orde  reformasi  tahun  1998  tidak  hanya membawa perubahan politik, tetapi juga melahirkan  perubahan  perlawanan  petani  dalam bentuk  ide  dan  gagasan.  Gerakan  formal dilakukan  mulai  dari  konsolidasi  internal  dan eksternal  dengan  instansi  terkait  dalam  rangka menjalin sebuah hubungan yang harmonis antara petani dengan birokrasi negara tanpa melakukan kekerasan seperti tahun-tahun sebelumnya (Badri, 2016:  64).

## Gerakan formal: Vertikal dan Horizontal
Gerakan  formal  yang  bersifat  vertikal maupun  horizontal  terus  dilakukan  oleh  petani Jenggawah  dalam  memperjuangkan  hak  milik atas tanah. Gerakan formal yang bersifat vertikal dilakukan  melalui  Kepala  Dusun,  Kepala  Desa,
Camat,  Bupati,  Gubernur,  DPRD,  DPR  RI, Departemen  Dalam  Negeri,  Dirjen  Agraria, Departemen  Pertanian,  BPN,  dan  lembaga  lain yang  terkait.  Langkah  formal  yang  bersifat horizontal dilakukan oleh petani melalui Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH)  Surabaya, YLBHI  Jakarta,  Gerakan  Mahasiswa  Nasional Indonesia  (GMNI),  dan  Pergerakan  Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sebagai mitra dialog dan sarana sosialisasi visi dan misi perjuangan petani Jenggawah (Badri, 2016: 64).
Langkah formal dilakukan petani Jenggawah  dengan  mendesak  dan  melakukan tuntutan pemberian hak milik melalui pernyataan tertulis kepada instansi terkait. Melalui pernyataan  tertulis  tersebut,  lahir  sebuah  dialog dan perundingan antara kedua belah pihak untuk mencapai sebuah kesepakatan bersama. H. Imam Masyhuri  (wakil  petani  Desa  Cangkring)  dan wakil  petani  lainnya  terus  mendesak  Winarno (Bupati Jember) dengan cara mengirim beberapa surat  pernyataan  tentang  permohonan  hak  milik atas  tanah.  Di  dalam  surat  tersebut,  petani meminta agar Winarno segera menanggapi surat tuntutan  petani  tentang  pemberian  hak  milik tanah.  Atas  desakan  petani  tersebut,  Winarno merespons  dengan  mengadakan  pertemuan  di Kantor  Pemerintah  Daerah  Tingkat  II  Jember pada tanggal 6 Juni 1998.
Menindaklanjuti  hasil  pertemuan  petani Jenggawah dengan pemerintah tentang permohonan hak  milik,  Winarno  kemudian  mengirim  surat usulan  penyelesaian  konflik  tanah  Jenggawah kepada  Menteri  Negara  Agraria  atau  Kepala BPN,  Menteri  Pertanian,  Menteri  Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Kepala Daerah Tingkat  I  Jawa  Timur,  dan  Kepala  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Jember.  Surat  tersebut berisi  laporan  hasil  pertemuan  antara  petani Jenggawah  dengan  pemerintah  dan  instansi terkait di Kabupaten Jember pada tanggal 6 Juni 1998. Isi surat tersebut antara lain:
(1) Bahwa  hak  milik  dapat  diberikan  kepada petani  penggarap,  dengan  syarat  PTPN  X masih diberi kesempatan untuk mengerjakan lahan  tersebut  dalam  waktu  tertentu  untuk ditanami tembakau;
(2) Hak  milik  hanya  diberikan  kepada  petani penggarap,  yang  betul-betul  secara  aktif mengerjakan lahan tersebut;
(3) Hak  milik  tidak  boleh  diperjualbelikan kepada  pihak-pihak  lain  yang  bertempat tinggal di luar desa tersebut;
(4) Pemilik  harus  memberi  kesempatan  kerja kepada  para  petani  atau  buruh  tani  yang telah mempunyai hak milik atau hak garap;
(5) Pemilik  harus  mentaati  dan  memenuhi kewajiban-kewajiban di atas.
Berkaitan  dengan  pokok  permasalahan di atas, apabila kepemilikan tanah HGU PTPN X diserahkan  kepada  petani  penggarap,  mereka akan  melaksanakan  dan  harus  sanggup  mentaati segala  ketentuan  yang  telah  disepakati  bersama. Winarno mendesak Kepala BPN agar mempertimbangkan permohonan petani Jenggawah atas tanah yang selama ini digarap dan secara de facto dikuasainya  (Winarno,  Bupati  Jember: 1998).
Menanggapi surat Winarno dan surat H. Imam  Masyhuri  dan  kawan-kawan  tanggal  15 Juni  1998  perihal  usulan  penyelesaian  konflik tanah  Jenggawah,  Basri  Durin  (Kepala  BPN Jakarta)  menjawab  surat  Bupati  Kepala  Daerah Tingkat  II  Jember  nomor  590/904/436.010/1998 pada  tanggal  8  Juni  1998.  Ia  menanggapi desakan  petani  tentang  permohonan  hak  milik atas  tanah  HGU  PTPN  X  Jember  dan  berjanji akan  menjamin  kepentingan  petani  maupun PTPN  X,  karena  permasalahan  ini  telah berkembang  lebih  dari  dua  dasawarsa  sehingga di  era  reformasi  perlu  segera  mendapatkan prioritas penyelesaian.
Berdasarkan  pertimbangan  Basri  Durin, tidak  mungkin  bagi  PTPN  X  untuk  kembali menanam  tembakau.  Agar  konflik  tanah  tidak berkepanjangan, ia berpendapat:
(1) Kepada  petani  yang  bersangkutan  diberikan hak  milik  atas  tanah  yang  dimaksud,  dalam pemberian  hak  itu  ditegaskan  kewajiban- kewajiban  petani  untuk  menyediakan  tanah bagi PTPN X untuk menanam tembakau;
(2) Melarang  petani  untuk  menanam  tanaman yang  berpengaruh  negatif  terhadap  tanaman tembakau dan lain-lain.
Berdasarkan  penjelasan  dan  pendapat Basri Durin di atas, Winarno  menganggap BPN Jakarta  kurang  serius  dalam  menyelesaikan konflik  tanah  Jenggawah.  Sebab,  Basri  Durin hanya  menjelaskan  kronologis  pemberian  HGU dan  dinamika  konflik  yang  terjadi,  tetapi  tidak segera memberikan solusi atas masalah sengketa tanah yang di alami petani Jenggawah.
Desakan  melalui  surat  tertulis  terus dilakukan  oleh  Winarno  kepada  instansi  terkait mengenai  usulan  penyelesaian  konflik  tanah
Jenggawah. Surat Winarno kemudian ditanggapi oleh  Basri  Durin.  Isi  surat  Basri  Durin menginformasikan hasil pertemuan dan memperoleh 2 kesimpulan, yaitu:
(1) Secara prinsip usulan masyarakat penggarap disetujui;
(2) Sebelum  hak  milik  diberikan  kepada  petani penggarap,  terlebih  dahulu  dibuat  perjanjian antara  calon  penerima  hak  milik  (petani) dengan  PTPN  X  khususnya  yang  berkaitan dengan persyaratan pemberian hak milik dan jaminan  kelangsungan  tanaman  tembakau bagi  PTPN  X.  Menteri  Negara  Agraria meminta  kepada  Kepala  kantor  Wilayah BPN  Provinsi  Jawa  Timur  di  Surabaya  agar mengupayakan dan mengkoordinasikan pembuatan perjanjian dan selanjutnya melaporkan hasilnya (BPN: 1998).
Upaya penyelesaian konflik tanah Jenggawah  terus  dilakukan  dengan  mengadakan pertemuan  di  ruang  Binaloka  Kantor  Gubernur Jawa  Timur  pada  tanggal  12  Agustus  1998. Momentum  yang  sangat  bersejarah  bagi  petani Jenggawah  adalah  ketika  Boediantoro  (asisten  I Sekwilda Jember) membacakan dua poin tentang persoalan  yang  menjadi  inti  kasus  tanah Jenggawah  pada  tanggal  1  Oktober  1998.  Dua poin  tentang  pelepasan  HGU  tersebut  adalah sebagai berikut.
(1) Surat pernyataan pelepasan tanah Hak Guna Usaha (HGU) PTPN X Jember seluas 3.117 ha  kepada  pemerintah  untuk  diberikan kepada petani menjadi hak milik;
(2) Surat  perjanjian  kerjasama  sistem  pola kemitraan  antara  petani  dengan  PTPN  X Jember (BPN: 1998).
Setelah  dua  poin  di  atas  dibacakan, kemudian  dilakukan  penandatanganan  bersama antara  pihak  PTPN  X  dan  wakil  petani Jenggawah.  Pelepasan  tanah  secara  resmi  juga dilakukan  oleh  Mas  Darwito  (Direktur  Sumber Daya  Manusia  dan  Sosial  PTPN  X)  mewakili Dirut berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diberikan, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan  oleh  14  tokoh  wakil  petani Jenggawah (Hafid, 2001: 145-146).
Kesepakatan  antara  petani  Jenggawah (penerima  hak  milik)  dengan  PTPN  X  tercapai pada  tanggal  1  Oktober  1998  atas  surat perjanjian berdasarkan pola kerjasama kemitraan yang terdiri dari 8 (delapan) bab dan mempunyai 9  (sembilan)  butir  pasal.  Sistem  kemitraan
tersebut  merupakan  pengikat  setiap  penerima hak  milik.  Setiap  penerima  hak  milik  sebagai akibat  dari  perbuatan  hukum  peralihan  hak  juga wajib  terikat  dengan  perjanjian  kerjasama tersebut,  terutama  yang  berkaitan  dengan penyediaan  tanah  kepada  PTPN  X  untuk ditanami  tembakau  sesuai  dengan  isi  perjanjian pola  kerjasama  kemitraan  (Surat  Perjanjian Kerjasama  Berdasarkan  Pola  Kemitraan,  1998: 1-3). Konsep pola kerjasama kemitraan diusulkan  oleh Kanwil  BPN  Jawa Timur,  bukan usulan dari petani penggarap atau PTPN X.
Menanggapi  konsep  pola  kerjasama kemitraan, H. Imam Chodlori (wakil petani Desa Cangkring)  berpendapat  bahwa  seharusnya  pola kerjasama kemitraan diusulkan oleh kedua belah pihak  yang  berkonflik,  yaitu  petani  penggarap dan  PTPN  X.  Namun,  usulan  tersebut  malah diusulkan oleh Sunar (Kanwil BPN Jawa Timur). Usulan  tersebut  menjadi  pertanyaan  besar  bagi petani  Jenggawah  karena  usulan  selalu  datang dari  pihak  pemerintah  bukan  dari  petani  atau PTPN  X,  sedangkan  yang  akan  menjalankan teknis  dari  pola  kerjasama  kemitraan  adalah petani penggarap dengan PTPN X (Badri, 2016: 78-79).  Petani  Jenggawah  menganggap  pola kerjasama  kemitraan  hanyalah  langkah  awal diperolehnya hak milik. Hal yang sangat penting bagi  petani  adalah  diperolehnya  hak  milik  atas tanah yang mereka perjuangkan selama bertahun-tahun,  serta  tidak  ada  lagi  perlakuan diskriminatif dan intimidatif.
Bagi  petani,  pola  kerjasama  kemitraan tidak  dapat  dijalankan  begitu  saja.    Hal  yang terpenting  adalah  memprioritaskan  kejelasan pemberian hak milik atau sertifikat tanah kepada petani.  Setelah  pemberian  sertifikat  hak  milik selesai,  baru  melaksanakan  pola  kerjasama kemitraan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari  terjadinya  manipulasi  kasus  tanah Jenggawah menjadi tidak jelas posisinya. Namun pada  kenyataannya,  petani  penggarap  lebih senang  menggarap  tanahnya  sendiri  dengan menghiraukan  pola  kerjasama  kemitraan  (Badri, 2016:  79).  Terbukti  setelah  dilakukan  pelepasan tanah  dan  pemberian  sertifikat  hak  milik  pada tahun  2001  kepada  petani  Jenggawah,  pola kerjasama  kemitraan  tersebut  belum  pernah dilaksanakan.
Belum  terlaksananya  pola  kerjasama kemitraan,  menurut  Slamet  Junaedi  (Kepala Kantor  Pertanahan  BPN  Jember),  disebabkan proses  pemberian  sertifikat  hak  milik  kepada
petani  Jenggawah  yang  masih  belum  terealisasi sepenuhnya.  BPN  Kabupaten  Jember  masih mengupayakan  penyelesaian  proses  pemberian sertifikat  hak  milik  atas  tanah  kepada  para petani.  Setelah  pemberian  sertifikat  hak  milik selesai  diberikan  kepada  seluruh  petani  penggarap yang  terlibat  konflik  tanah  Jenggawah,  maka pola  kerjasama  kemitraan  akan  dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati oleh  petani  Jenggawah  dan  PTPN  X  (Badri, 2016:  80).  Jika  kerjasama  kemitraan  telah dilaksanakan  tetapi  dalam  perjalanan  terjadi perselisihan  antara  kedua  belah  pihak  mengenai perjanjian  ini,  baik  dalam  penafsiran  maupun pelaksanaan  yang  tidak  dapat  diselesaikan  di antara  kedua  belah  pihak  secara  musyawarah, perselisihan  akan  diselesaikan  dalam  Badan Peradilan  Umum  di  Kabupaten  Jember  (Surat Perjanjian Kerjasama Berdasarkan Pola Kemitraan,  1998:  12).  Indikasi  yang  menghambat forum  musyawarah  kemitraan  dikarenakan forum  ini  bukan  diusulkan  langsung  oleh  pihak PTPN  X  ataupun  petani  penggarap.  Forum musyawarah  kemitraan  tersebut  diusulkan  oleh Sunar  (Kanwil  BPN  Jawa  Timur).  Dari  usulan tersebut,  petani  Jenggawah  masih  bersedia bekerjasama dengan PTPN X meskipun merupakan  lawan,  asalkan  hak-hak  petani dipenuhi  sesuai  dengan  undang-undang  yang berlaku  dan  adanya  konsistensi  serta  kejujuran yang  harus  dipatuhi  jika  kerja  sama    kemitraan benar-benar dilaksanakan (Badri, 2016: 81).

## Dinamika Sertifikasi Tanah Jenggawah
Proses  perjuangan  sertifikat  dilakukan oleh  petani  setelah  turunnya  surat  pelepasan tanah  HGU  oleh  Darwito  (Direktur  Sumber Daya  Manusia  dan  Umum)  PTPN  X,  yang dilanjutkan dengan surat pernyataan Basri Durin, yang memutuskan untuk membatalkan HGU atas tanah  perkebunan  Ajunggayasan  Jenggawah yang  terletak  di  Kabupaten  Jember.  Namun, proses  pengesahan  hak  milik  atau  sertifikasi tidak  berjalan  dengan  lancar  sesuai  yang diharapkan petani. Tindakan intimidasi, kekerasan,  dan  perusakan  kembali  dilakukan oleh  orang-orang  yang  kurang  setuju  dengan tuntutan  petani  penggarap  (Badri,  2016:  82). Hambatan  dalam  proses  penuntasan  sertifikat hak  milik  atas  tanah  kepada  petani  masih  selalu terjadi  meskipun  kesepakatan  telah  dicapai  oleh kedua  belah  pihak.  Hambatan  ini  muncul terutama dari pendukung dan karyawan PTPN X, seperti buruh tani dan mandor. Buruh tani adalah
buruh yang bekerja di perkebunan milik PTPN X sebagai  tenaga  kerja  harian.  Oleh  karena  itu, mereka  selalu  menjadi  musuh  petani Jenggawah (Nurhasim, 1997: 90).
Pada  awal  proses  perjuangan  sertifikat hak  milik  di  tahun  1999  tercatat  beberapa tindakan  kekerasan  dan  perusakan  yang  terjadi. Peristiwa  pertama  terjadi  di  rumah  H.  Imam Mashuri  (wakil  petani  Desa  Cangkring)  pada bulan  Januari  1999.  Salah  satu  oknum  PTPN  X mengancam akan membakar rumah wakil petani; ancaman  tersebut  seolah-olah  mengingatkan kepada  peristiwa  tahun  1979.  Selain  itu, beberapa  karyawan  PTPN  X  yang  diketuai  oleh Abdul  Bari  (Asisten  Sinder  atau  pengawas) mengumpulkan  tanda  tangan  yang  kemudian hasil  tanda  tangan  tersebut  dikirim  kepada  M. Rofik  Azmy  (Camat  Jenggawah)  pada  tanggal 13 Januari 1999. Isi surat tersebut menuntut agar perjuangan petani Jenggawah dalam memperjuangkan sertifikat  dihentikan  karena  dianggap  mengganggu situasi  dan  stabilitas  masyarakat  sekitar.  Surat tersebut langsung direspon oleh M. Rofik Azmy dengan  memanggil  perwakilan  petani  untuk mengklarifikasi  surat  pernyataan  asisten  Sinder tersebut (Badri, 2016: 83).
Saat  proses  klarifikasi,  wakil  petani Jenggawah  membantah  surat  tersebut  dan mengatakan  bahwa  dalam  perjuangan  sertifikat hak  milik  situasi  masyarakat  masih  tetap  stabil. Proses  inventarisasi  pun  berjalan  dengan  lancar tanpa mengganggu hak-hak orang lain dan tidak ada  suatu  permasalahan  yang  muncul.  Wakil Petani  menganggap  sebaliknya,  bahwa  yang mengganggu  situasi  dan  stabilitas  masyarakat sekitar  adalah  kelompok-kelompok  PTPN  X yang  tidak  rela  tanahnya  diberikan  hak  milik kepada petani penggarap (Badri, 2016: 84).
Meskipun  kesepakatan  telah  tercapai antara  petani  dan  PTPN  X,  tetapi  masih  banyak hambatan dalam proses penuntasan sertifikat hak milik.  Terbukti  beberapa  karyawan  PTPN  X masih  belum  rela  melepaskan  tanah  untuk dijadikan  hak  milik  kepada  petani  Jenggawah. Tindakan  perusakan  oleh  Karyawan  PTPN  X tersebut  merupakan  bentuk  pelawanan  mereka kepada  petani  penggarap  yang  akan  diberi  hak milik.  Konflik  yang  terjadi  di  atas  disebabkan karena  karyawan  PTPN  X  sangat  tergantung kepada  perusahaan.  Konflik  tanah  Jenggawah merupakan  dualisme  kelompok  kepentingan yang  saling  bertentangan.  Namun,  petani Jenggawah  tidak  terpancing  emosinya  atas
kejadian  tersebut.  Kekerasan  yang  dilakukan ditanggapi  dengan  lapang  dada  dan  tidak membalas  dengan  kekerasan.  Proses  sertifikasi tanah terus berjalan dengan dukungan penuh dari pihak BPN Kabupaten Jember, mulai dari proses pengukuran, inventarisasi, sampai diterbitkannya SKPT  (Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah) (Badri, 2016: 86).

## Proses Inventarisasi Tanah Jenggawah
Berdasarkan  penetapan  biaya  inventarisasi subjek  dan  objek,  BPN  Kabupaten  Jember mengirim  surat  pemberitahuan  kepada  Camat Rambipuji,  Camat  Ajung,  Camat  Jenggawah, dan  Camat  Mumbulsari  agar  segera  melakukan proses  inventarisasi,  pengukuran  tanah,  dan penyuluhan  sesuai  dengan  hasil  rapat  anggota tim inventarisasi. Ada empat (4) poin hasil rapat tim inventarisasi, yaitu sebagai berikut.
(1) Inventarisasi  yang  dilaksanakan  adalah inventarisasi  para  petani  penggarap  tanah yang secara nyata mengerjakan tanahnya;
(2) Data  inventarisasi  dan  pengukuran  yang dihasilkan  merupakan  data  yang  dihasilkan oleh  petugas  lapangan  dan  dibenarkan  oleh Kepala Desa serta wakil petani setempat;
(3) Data  hasil  inventarisasi  dan  pengukuran yang  tersebut  pada  angka  2  (dua)    di  atas diumumkan di desa setempat;
(4) Keberatan-keberatan  yang  ada  hubungannya dengan  hasil  inventarisasi  dan  pengukuran yang diumumkan pada angka 3 di atas dapat diajukan  kepada  tim  inventarisasi  (BPN Jember: 1999).
Sesuai  dengan  SK  Bupati  Tingkat  II Jember  Nomor  90/1998,  sebagian  wakil  petani Jenggawah  dimasukkan  sebagai  anggota  tim inventarisasi  tanah.  Hal  ini  bertujuan agar  wakil petani  mengetahui  dan  mengawal  proses inventarisasi tanah agar berjalan lancar. Sebelumnya  wakil  petani  tidak  menduga  jika akan  dimasukkan  dalam  tim  inventarisasi  oleh BPN  Kabupaten  Jember.  Selain  mengawal proses  inventarisasi,  wakil  petani  juga  bertugas untuk  melakukan  musyawarah  dan  menyampaikan biaya inventarisasi dan pengukuran tanah kepada petani  penggarap  serta  menyampaikan  semua hasil  rapat  tim  inventarisasi  tanah  yang  akan melaksanakan pengukuran tanah.
Bidang-bidang  tanah  yang  akan  di inventarisasi meliputi Desa Kaliwining sebanyak 1.493 bidang tanah, Kecamatan Ajung sebanyak 1.172  bidang  tanah,  meliputi  Desa  Pancakarya
734  bidang  tanah,  Desa  Sukamakmur  sebanyak 901  bidang,  Kecamatan  Jenggawah  sebanyak 1.918  bidang,  dan  Desa  Lengkong  sebanyak 1.174 bidang tanah (BPN Jember: 1999).

## Ending Gerakan: Distribusi Tanah dan Penguasaan secara De facto dan De jure
Sesuai  dengan  surat  keputusan  Bupati Kepala  Daerah  Tingkat  II  Jember  nomor  20-10- 1988  tentang  tim  inventarisasi  dan  pemberian hak  milik  atas  tanah  kepada  petani  penggarap serta  berdasarkan  berita  acara  sidang  panitia pertimbangan landreform nomor  02/BA.PPL/2000 tanggal  22  September  2000,  BPN  memberikan hak  milik  kepada  saudara  Teguh  Samsul  Arifin dan  kawan-kawan  sebanyak  20    (dua  puluh) orang yang meliputi 25 (dua puluh lima) bidang, masing-masing  merupakan  tanah  pertanian seluas  62.515  m 2 yang  merupakan  tanah  negara bekas  HGU  nomor  2  Desa  Jenggawah  dengan luas seluruhnya 554,2.714 ha dan HGU nomor 2 Desa  Cangkring  dengan  luas  191,  1.100  ha dengan  letak,  luas,  nomor  kode,  petak,  serta batas-batas  sesuai  dengan  peta  bidang  tanah nama yang bersangkutan (BPN Jember: 2001).
Surat  keputusan  pemberian  hak  atas tanah  kepada  petani  penggarap  berupa  sertifikat yang  diterbitkan  oleh  BPN  Jember  pada  tahun 2001 berfungsi sebagai dasar atau hak pengakuan  negara  terhadap  seseorang  mengenai hak  atas  tanah  yang  berasal  dari  negara  dengan memenuhi persyaratan dan kewajiban yang telah disepakati bersama agar memperoleh tanda bukti kepemilikan  tanah.  Dsengan  diserahkannya sertifikat tersebut membuat petani merasa senang karena perjuangan mereka telah berakhir dan apa yang  mereka  perjuangkan  telah  tercapai.  Hal  ini karena dalam perjuangan tanah maupun sertifikat tersebut  banyak  biaya  yang  harus  mereka keluarkan,  baik  biaya  dalam  proses  perjuangan maupun proses inventarisasi (Badri, 2016: 98).
Namun setelah terbitnya sertifikat tanah, petani penggarap mendapatkan perlakuan manipulatif,  karena  di  dalam  isi  sertifikat  tanah terdapat  pembebanan  hak  yang  menyatakan bahwa  “Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Jember  Tanggal 08-02-2001  Nomor  02-420.335.34-2001  tanah yang di berikan dilarang dialihkan kepada pihak lain  baik  sebagian  atau  seluruhnya  kecuali diperoleh  izin  dari  Kepala  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Jember“  (Sertifikat  Hj.  Siti  Qomariah: 2001).  Meskipun  petani  telah  mendapatkan
sertifikat  tanah  yang  di  keluarkan  oleh  BPN Kabupaten  Jember,  tetapi  karena  adanya pembebanan  hak,  petani  tidak  mendapatkan  hak sepenuhnya. Petani Jenggawah mulai terusik dan anggapan  bahwa  sertifikat  tanah  adalah  palsu semakin  menyebar  luas  dan  menjadi  masalah baru  yang  harus  dihadapi.  Wakil  petani Jenggawah  di  masing-masing  desa  merespons masalah  tersebut  dengan  mengirim  surat  kepada BPN  Jember  tentang  maksud  dan  tujuan pembebanan  hak  tersebut  pada  tanggal  4 Februari  2002  (Badri,  2016:  99).  Surat  wakil petani  segera  ditanggapi  oleh  BPN  Kabupaten Jember  melalui  surat  Nomor  410.353.4-476 perihal penjelasan hak milik atas tanah pertanian pada tanggal 15 Februari 2002.
Alasan BPN Kabupaten Jember
memberikan  sertifikat  dengan  pembebanan  hak terkait  dengan  kewenangan  pemerintah  untuk mengatur penggunaan, penguasaan, dan kepemilikan  hak  atas  tanah  berdasarkan  Pasal  7 junto  Pasal  17  UUPA  nomor  5  tahun  1960 (UUPA  No.  5,  1960:  9)  yang  pelaksanaannya diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  56  PRP Tahun  1960  tentang  penetapan  luas  tanah pertanian.  Setiap petani  atau  badan  hukum  yang mempunyai  suatu  hak  atas  tanah  pertanian  pada azasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya  sendiri  secara  aktif  dengan mencegah  cara-cara  pemerasan  pasal  10  ayat  1 UUPA  (UUPA  No.  5,  1960:  6).  Ketentuan  ini dimaksudkan  agar  tanah  yang  telah  diberikan kepada  petani  Jenggawah  dikerjakan  secara aktif. Hal itu diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor  224  Tahun  1961  JIS.  Selain  tiu,  hal  itu juga  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 41 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4  Tahun  1977  yang  terkait  dengan  larangan  dan pemilikan  tanah  secara absente ( guntai ),  yang isinya menyatakan bahwa pemilik tanah pertanian  yang  bertempat  tinggal  di  luar kecamatan  atau  desa  letak  tanahnya  (BPN Jember, 2002: 1).
Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengadakan  perlindungan  bagi  petani  lemah. Salah satu bentuk pengawasan atau pengendalian dalam  perbuatan  hukum  yang  dimaksud  untuk memindahkan hak  milik tersebut di atas melalui izin peralihan hak yang diatur dalam:
(1) Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin pemindahan  hak  atas  tanah  dan  Peraturan Dirjen  Agraria  nomor  4  tahun  1968  tentang
penyelenggaraan  izin  pemindahan  hak  atas tanah.
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK 59/DDA/1970 tentang penyederhanaan peraturan perjanjian  pemindahan  hak  atas  tanah. Dalam  peraturan  ini  izin  pemindahan  hak diperlukan  untuk  salah  satunya  pemindahan hak milik atas tanah pertanian.
Pemindahan  hak  milik  atas  tanah  yang tercantum  di  dalam  sertifikat  adalah  tanda  yang menyatakan  bahwa  hak  tersebut  hanya  boleh dipindahtangankan  apabila  telah  diperoleh  izin dari  instansi  yang  berwenang.  Hal  itu  sesuai dengan  peraturan  Menteri  Negara  Agraria  atau Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 pasal 98 ayat 1 huruf (a) jo. Pasal 46 Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 (BPN, 2002: 2).
Dalam  mengatasi  kontroversi  tentang pencantuman  pembebanan  hak  dalam  isi sertifikat,    Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH) Surabaya, atas nama warga Jenggawah, menyatakan  adanya  keganjilan.  Kontroversi  itu muncul seiring terbitnya sertifikat hak milik atas tanah yang diikuti dengan pembebanan hak yang dilakukan  oleh  kantor  BPN  Kabupaten  Jember kepada  warga  Desa  Cangkring  Kecamatan Jenggawah.  Isi  dari  ketentuan  yang  terdapat dalam  sertifikat  hak  milik  dan  pembebanan  hak dinilai  sangat  merugikan  petani  karena  ada larangan  untuk  mengalihkan  haknya  kepada orang lain.
Ketentuan  itu  jelas  menyimpang  dari Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  UUPA Pasal  20  ayat  (1)  dan  (2)  (UUPA  No.  5,  1960: 10)  yang  menyatakan  bahwa  hak  milik merupakan  hak  tertinggi  dan  pemegangnya berhak  mengalihkan  kepada  siapapun.  Pemaksaan bagi pemegang hak milik untuk selalu menyewakan  tanahnya  kepada  PTPN  X  jelas tidak  sesuai  dengan  UUPA  1960.  Selain  itu, terdapat  pula  pemaksaan  kepada  petani  mengenai komoditi  pertanian  yang  harus  ditanam,  yaitu tembakau (LBH Surabaya, 2003: 1).
Atas  dasar  tersebut,  LBH  Surabaya bersama petani Jenggawah menyatakan surat izin pembebanan hak atas tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani  oleh  kantor  BPN  bertentangan dengan  UUPA  dan  Undang-Undang    Nomor  4 Tahun  1996  sehingga  keputusan  BPN  dan pencantuman  syarat  dalam  sertifikat  hak  milik atas  tanah  batal  demi  hukum.  Oleh  karena  itu, petani  Jenggawah  yang  mendapatkan  surat  izin pembebanan  hak  atas  tanah  tidak  perlu
mematuhi  atau  melaksanakan  isi  dari  surat tersebut karena tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.  Selain  itu,  terdapat  kesalahan  fatal dari BPN dalam melaksanakan tugasnya sebagai instansi  yang  mengatur  masalah  pertanahan. Oleh karena itu, BPN harus segera mempertanggungjawabkan secara hukum kesalahan yang  telah  diperbuat  dengan  mencabut  SK tentang  pemberian  izin  pembebanan  hak  atas tanah  dan  menghapus  isi  pencantuman  syarat dalam sertifikat (LBH Surabaya, 2003: 2).
Proses sertifikasi terus dilakukan meskipun  tercantum  pembebanan  hak  dalam  isi sertifikat.  Petani  Jenggawah  yang  belum mengurus  sertifikat  terus  melakukan  upaya pendaftaran  tanah  melalui  wakil  petani  di masing-masing  desa  pada  tahun  2004-2005. Setelah petani melakukan pendaftaran tanah dan proses  inventarisasi,  jumlah  redistribusi  dan penetapan  hak  milik  atas  tanah  bekas  HGU PTPN  X  di  7  (tujuh)  desa  dan  4  (empat) kecamatan  selama  periode  tahun  2001-2005 dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1. Jumlah Redistribusi Tanah dan Penetapan Hak Milik No Desa Tahun Luas (m 2 ) Bidang KK 1 Kaliwining 2001-2005 2,196,404 875 871 2 Ajung 2001-2005 806,391 231 184 3 Pancakarya 2001-2005 407,584 185 170 4 Sukamakmur 2001-2005 412,769 187 172 5 Jenggawah 2001-2005 1,114,747 498 412 6 Lengkong 2001-2005 193,335 74 64 7 Cangkring 2001-2005 370,828 160 145 Jumlah 2001-2005 5,502,058 2210 2018
Sumber: Diolah dari Surat Kantor BPN Jember, tentang legalisasi aset tanah Objek Land reform bekas HGU Kebun Ajunggayasan PTPN X Jember pada tanggal 18 Februari 2013.
Jika dilihat dari tabel di atas, redistribusi tanah bekas HGU PTPN X Kebun Ajunggayasan Jember yang telah diterbitkan sertifikat tanahnya oleh  pemerintah  dan  diberikan  kepada  petani Jenggawah  selama  periode  tahun  2001-2005 berjumlah  2.210  bidang  dan  telah  diberikan kepada  2.018  kepala  keluarga  (KK)  (Badri, 2016:  108).  Jumlah  tersebut  merupakan  bukti berhasilnya perjuangan petani Jenggawah dalam memperjuangkan  sertifikat  selama  tahun  1998- 2005.  Selama  kurun  waktu  tersebut,  sebagian petani  Jenggawah  telah  menguasai  tanah  secara de  facto dan de  jure. Pendaftaran  tanah  dan pemberian  sertifikat  oleh  BPN  Jember  kepada petani  Jenggawah  terus  dilakukan.  Sejak  tahun 2001-2012  pemberian  sertifikat  tanah  mencapai 6.424  bidang  dan  telah  diberikan  kepada  5.398 kepala  keluarga  (KK).  Data  tersebut  menunjukkan bahwa  pemberian  sertifikat  tanah  Jenggawah telah mencapai 90% (BPN Jember: 2013).
Namun, ada salah satu desa yang terlibat dalam  konflik  tanah  Jenggawah  yang  enggan melakukan  proses  legalisasi  tanah.  Joko  Tarup, salah satu wakil petani Desa Sukamakmur masih enggan  mengurus  legalitas  tanah  yang  dimiliki, karena  menganggap  isi  sertifikat  tentang pembebanan  hak  masih  sangat  memberatkan rakyat dan penuh dengan rekayasa karena masih
ada  syarat yang mengikat.  Joko  Tarup mengatakan jika petani mengurus sertifikat sama halnya  dengan  bunuh  diri  karena  proses legalisasi  hak  milik  sifatnya  hanya  meredam emosi  masyarakat.  Petani  Jenggawah  terus berpacu  dengan  waktu  untuk  memperjuangkan tanah,  sedangkan  opini  di  media  massa mengabarkan  kemenangan  para  petani,  tetapi pada  realitasnya  mereka  masih  terombang- ambing  dalam  ketidakpastian  legal  formal  atas tanah yang mereka kuasai (Badri, 2016: 109).

## Penutup
Perlawanan  simbolik  petani  Jenggawah dalam melakukan penuntutan hak dan pengakuan kepemilikan  tanah  kepada  pemerintah  dilakukan secara halus dalam bentuk surat pernyataan sikap yang  tertuang  dalam  teks  tertulis.  Perubahan gerakan  petani Jenggawah  dari  perlawanan  fisik menjadi  perlawanan  simbolik  disebabkan  oleh beberapa  faktor. Pertama ,  faktor  eksternal  yang terkait  dengan  pergantian  pemerintahan  Orde Baru  ke  Orde  Reformasi.  Bias  dari  perubahan politik  nasional  melahirkan  perubahan  gerakan petani  Jenggawah  yang  tertuang  dalam  tataran ide, gagasan, dan musyawarah. Gerakan tersebut dilaksanakan  tanpa  melakukan  perlawanan  fisik seperti  yang  terjadi  tahun-tahun  sebelumnya.
Kedua ,  faktor  eksternal  yaitu  melepas  dan membatalkan  HGU  untuk  diberikan  kepada petani. Sesuai dengan surat Boediantoro (Asisten Sekretaris Kabupaten Jember) tentang pelepasan Hak  Guna  Usaha  (HGU)  atas  tanah  yang  akan diberikan  hak  milik  kepada  petani  Jenggawah. Ketiga, faktor  internal  yaitu  munculnya  kesadaran di  kalangan  petani  yang  dipengaruhi  oleh pengalaman  empirik  selama  pemerintahan  Orde Baru  yang  seringkali  gagal  dalam  melakukan perlawanan  agraria.  Kesadaran  tersebut  menjadi sumber  motivasi  petani  untuk  melakukan perlawanan dengan cara-cara yang berbeda.
Legalitas  pemilikan  tanah  di  akhir perlawanan simbolik ditandai dengan pemberian sertifikat  tanah  kepada  petani  Jenggawah  oleh BPN  Jember  secara  bertahap.  Awal  pemberian sertifikat  tanah  kepada  petani  sebanyak  25 sertifikat  pada  tahun  2001.  Jumlah  pemberian sertifikat  pada  tahun  2001-2005  telah  mencapai 2.210  bidang  dan  2.018  sertifikat.  Pemberian tanah  secara de  facto dan de  jure kepada  petani masih  menyisakan  polemik  karena  di  dalam sertifikat  tertulis  pembebanan  hak.  Pembebanan hak tersebut berupa larangan mengalihkan tanah kepada pihak lain baik sebagian atau seluruhnya kecuali  mendapat  izin  dari  BPN  Jember.  Oleh karena itu petani merasa tidak mendapatkan hak penuh  atas  tanah  karena  terdapat  pencantuman pembebanan hak dalam sertifikat.

## Daftar Pustaka

## Buku
Christopher,  Loyd.  (1986). Teori  Sosial  dan
Praktek Politik, (terj) Nazaruddin
Syamsudin. Jakarta: CV. Rajawali.
Il  Badri,  Mohamad.  (2016). Gerakan  Perjuangan Agraria  di  Kecamatan  Jenggawah Kabupaten Jember Suatu Bentuk Perlawanan  Simbolik .  Tesis  Universitas Diponegoro Semarang.
Hafid , Joko S. (2001). Perlawanan Petani Kasus Tanah Jenggawah. Jakarta: Latin.
Harsutejo. (2010). Kamus Kejahatan Orba Cinta Tanah Air dan Bangsa . Jakarta: Komunitas bamboo.
Setiawan,  Usep.  (2010). Kembali  ke  Agraria. Yogyakarta: STPN Press.
Fashri, Fauzi. (2014). Menyingkap Kuasa Simbol Pierre Bourdieu. Yogyakarta: Jalasutra.
Gotscalk, Louis. (1986). Mengerti sejarah (terj). Nugroho Noto Susanto. Jakarta: YPUI.
Wiradi,  Gunawan.  (2000). Reforma  Agraria
Perjalanan yang Belum Berakhir.
Yogyakarta: Insist.
Ya’cub,  Achmad.  (2007). Konflik  Agraria, Tinjauan  Umum  Kasus  Agraria  di Indonesia. Jakarta:  Federasi  Serikat Petani Indonesi.

## Undang-Undang
Pasal  17  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria.
Pasal  10  ayat  1  Undang  Undang  No.  5  Tahun 1960  Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- pokok Agraria.
Pasal  20  Undang  Undang  No.  5  Tahun  1960 Tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-pokok Agraria.

## Arsip / Dokumen
Akta  notaris  Harun  Kamil,  SH.  Nomor  43 tanggal 11 Maret 1996.
Surat  Keputusan  Menteri    Dalam  Negeri Direktur  Jenderal  Agraria  nomor  SK 32/HGB/BA/69.  Tanggal  15  Desember 1969.
Surat  Perjanjian  Kerjasama  Berdasarkan  Pola Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)    Berkedudukan  di  Surabaya dengan  Penerima  Hak  Milik  atas  Tanah Perkebunan  Ajunggayasan  Jenggawah Jember, 1 Oktober 1998.
Surat  Menteri  Negara  Agraria  Kepala  Badan Pertanahan  Nasional,  perihal  usulan penyelesaian kasus tanah HGU PTPN X Jember,  nomor  570.35-1995,  Jakarta  24 Juni 1998.
Surat Winarno (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember) Kepada Menteri Negara Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 590/904/436.010/1998. Tanggal 8 Juni 1998.
Surat  (Hasan  Basri  Durin)  Menteri  Negara Agraria  atau  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional,  Nomor  540.1-334,  Jakarta  20 Juli 1998.
Surat  Badan  Pertanahan  Nasional  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Jember  Nomor 410.353.4-1405. Tanggal 20 Maret 1999.
Surat  Darwito  (Badan  Pertanahan  Nasional  atau Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten Jember),  tanggal 5 Januari 2001.
Surat  Tjahyo  Arianto,  (Kepala  Kantor  Badan Pertanahan  Nasional  Kantor  Pertanahan Kabupaten  Jember),  nomor  410.353.4- 476,  Tentang  Penjelasan  Sertifikat  Hak Milik  Atas  Tanah  Pertanian,  bulan Pebruari 2002.
Surat Andi Hermawan, Devisi Tanah dan Petani (Lembaga  Bantuan  Hukum  Surabaya Jawa  Timur),  perihal  surat  pernyataan, nomor 03/SK/LBH/II/2003. Surabaya 19 Pebruari 2003.
Surat Legalisasi Asset Tanah Objek Landreform BPN Jember, 8 Pebruari 2013. Sertifikat Hj. Siti Qomariah.

## Artikel
Nurhasim,  “ Konflik  Tanah  di  Jenggawah, Tipologi  dan  Pola  Penyelesaiannya ” (Prisma 7, 1997).
Syafi’i,  Imam.  (2016). Konflik  Agraria  di Indonesia:  Catatan  Reflektif  Konflik Perkebunan  Sawit  di    Kota  Waringin Timur .  Jurnal  Masyarakat  &  Budaya, Volume 18 No. 3.
Harian Surya, 16 September 1994.
Sengketa Agraria (Mata Najwa, Metro TV, 2010).