## Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya
Journal homepage: http://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah-dan-budaya/index
Article/Book Review

## REFORMASI EKONOMI HABIBIE 1998-1999: SEBUAH KEBIJAKAN ATASI KRISIS EKONOMI ORDE BARU

## Mahilda Saidatul Afiyah
Mahilda.saidatul.1907316@students.um.ac.id
a Universitas Negeri Malang, Indonesia.

## ARTICLE INFO
Received: 1 st December 2021 Revised: 11 th December 2021 Accepted: 20 th December 2021 Published: 30 th December 2021

## ABSTRACT
Indonesia's  economy  experienced  a  monetary  crisis  during  the  leadership  of President Suharto where from 1997-1998 there were various economic problems that ended with the decline of President Suharto's power. Leadership turned to the hands of B.J Habibie who tried hard to restore the condition of the national economy through his economic policies. President B.J Habibie focused his economic policy on strengthening  and  recovering  the  economy  after  the  monetary  crisis.  Ada improvement  in  terms  of  the  economy  that  experienced  inflansi  and  decreased exchange rate or rupiah  exchange rate against the US dollar. On the other hand, there is a decrease in people's purchasing power as well as a lack of public trust in the president who is considered part of the New Order.

## KEYWORDS
economic reform; B.J Habibie; rconomy crysis; the new order

## ABSTRAK
Perekonomian  Indonesia  mengalami  krisis  moneter  pada  era  kepemimpinan Presiden  Soeharto  dimana  dari  tahun  1997-1998  terjadi  berbagai  permasalahan ekonomi  yang  berakhir  dengan  penurunan  kekuasaan  Presiden  Soeharto. Kepemimpinan  beralih  ke  tangan  B.J  Habibie  yang  mana  berusaha  keras  untuk mengembalikan  kondisi  perekonomian  nasional  lewat  kebijakan  ekonominya. Presiden B.J Habibie memfokuskan kebijakan ekonominya pada  penguatan serta pemulihan  ekonomi  pasca  krisis  moneter  yang  terjadi.  Ada  perbaikan  dari  segi perekonomian  yang  mengalami  inflansi  serta  penurunan  nilai  tukar  atau  kurs rupiah  atas  dollar  AS.  Di  sisi  lain,  ada  penurunan  daya  beli  masyarakat  serta kurangnya  kepercayaan  masyarakat  terhadap  presiden  yang  dianggap  sebagai bagian dari Orde Baru.

## KATA KUNCI
reformasi ekonomi; B.J Habibie; krisis ekonomi; Orde Baru

## Permalink/DOI
10.17977/um021v15i22021p249 -262
Copyright © 2021. Sejarah dan Budaya Email: jsb.journal@um.ac.id Print ISSN: 1979-9993 Online ISSN: 2503-1147

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.

## PENDAHULUAN
Era orde baru merupakan salah satu potongan sejarah Indonesia yang memiliki banyak  sekali  peristiwa  dalam  kancah  sejarah  Indonesia.  Dalam  era  ini  ada  banyak kemajuan yang dialami Indonesia meski juga ada banyak pro dan kontra yang muncul dalam  setiap  kebijakan.  Era  ini  dimulai  sejak  dikeluarkannya  dekrit  presiden  yang ditandatangani  oleh  presiden  Soekarno  yang  mana  isinya  menerangkan  pemberian kekuasaan  kepada  Jenderal  Soeharto  untuk  melaksanakan  tindakan  untuk  menjaga keamanan,  kedamain,  dan  stabilitas  negara.  Dekrit  ini  dikenal  dengan  dokumen Supersemar atau  Surat Perintah Sebelas Maret dimana dokumen ini juga menjadi alat pemindahan kekuasaan eksekutif dari Soekarno kepada Soeharto (Tim Penulis Indonesia Investments  2019b).  Dari  sini  Soeharto  melakukan  kebijakan-kebijakan  militer  untuk membersihkan kekuatan politik Indonesia yang menandai awal dari era pemerintahan presiden  Soeharto,  era  yang  kemudian  disebut  dengan  Orba  atau  Orde  baru.  Selain kemajuan  yang  diakui  dalam  sejarah,  era  orde  baru  juga  memiliki  sisi  kelamnya tersendiri. Beberapa kebijakan yang ada bukan hanya membawa dampak positif namun juga memiliki dampak negatif yang tampak dalam masyarakat. Dalam hal ekonomi Krisis moneter  yang  terjadi  adalah faktor  utama  keruntuhan  era  orde  baru  yang  dijaga  oleh Soeharto, krisis yang terjadi memaksa Presiden ke 2 Negara Kesatuan Republik Indonesia itu turun dari jabatannya sebagai presiden secara paksa.
Turunnya  Presiden  Soeharto  dari  tampuk  kekuasaannya  merupakan  salah  satu peristiwa  bersejarah  dalam  perkembangan  Indonesia,  hal  ini  didasarkan  pada  fakta lamanya  kekuasaan  yang  menunjukkan  seberapa  kuat  kepemimpinan  Soeharto sebenarnya  (Aprilia  2013).  Presiden  Soeharto  mengundurkan  diri  dari kepemimpinannya yang berjalan selama 32 tahun  dimana terhitung sejak 11 Maret 1966 dimana beliau mendapat “mandat” kekuasaan. Hal ini menjadi sebuah tanda b erakhirnya era orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, namun juga merupakan penanda akan  era  baru  yang  diharapkan  masyarakat  Indonesia  yakni  era  reformasi.  Dalam pidatonya  Soeharto  menyatakan  jika  mundurnya  beliau  adalah  langkah  yang  tepat setelah  melihat  dan  menimbang  perkembangan  dari  situasi  Indonesia  di  masa  itu. Kericuhan  dan  ramainya  Indonesia  dengan  tuntutan  rakyat  yang  menginginkan Reformasi  dalam  berbagai  bidang,  termasuk  didalamnya  tuntutan  akan  pergantian kepemimpinan menjadi faktor utama mundurnya Soeharto (Galih 2018). Faktor lainnya adalah krisis moneter yang menimpa Indonesia telah membuat rakyat mengalami masa- masa yang sangat sulit. Dimana krisis pada tahun 1997 yang mengguncang nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang dolar AS menyebabkan naiknya berbagai harga bahan  pokok  serta  bahan  bakar  premium,  padahal  disaat  yang  sama  banyak  usaha menengah-kebawah mengalami kebangkrutan yang berdampak pada PHK besar-besaran (Aprilia  2013).  Hal  ini  menyebabkan  angka  pengangguran  meningkat  drastis  dan memberi celah besar peningkatan angka kriminalitas akibat masyarakat yang anarkis. Selain  golongan  masyarakat,  dari  golongan  mahasiswa  juga  mengadakan  demonstrasi bersama  masyarakat  untuk  meminta  penurunan  Presiden  Soeharto  dari  jabatannya sebagai  Presiden  NKRI.  Dengan  berbagai  pertimbangan,  diputuskan  jika  presiden Soeharto akan mundur dari jabatannya sebagai presiden meski masa pemerintahannya

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
belumlah  usai,  dimana  pemerintahan  Soeharto  diserahkan  kepada  wakilnya  saat  itu yakni B.J Habibie sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Masa  pemerintahan  dari  B.J  Habibie  atau  Bacharuddin  Jusuf  Habibie  sangatlah singkat,  dibandingkan  dengan  Soeharto  yang  menjabat  hampir  selama  32  tahun  sejak dilantik pada tahun 1967 (Pratama 2019).  B.J Habibie dilantik menjadi presiden pada 21 Mei 1998 setelah presiden Soeharto membacakan pidato pengunduran dirinya sebagai presiden RI di Istana Merdeka pada 09.00 WIB. Dalam pidatonya Soeharto menyebutkan sesuai  UUD  1945  pasal  8,  B.J  Habibie  selaku  wakil  presiden  yang  menjabat  akan menggantikan posisi beliau untuk  melanjutkan masa jabatan presiden mandataris 1998- 2003  (Indonesia  2011).  Meski  sempat  ada  perdebatan  mengenai  pelantikan  dari Presiden Habibie yang dianggap tidak sah sebab dilakukan di gedung Istana bukannya di gedung  MPR,  secara  hukum  materiil  pelantikan  tersebut  sah  dan  konstitusional meskipun  secara  hukum  formal  dianggap  tidak  konstitusional  (Moerti  2019).  Secara yuridis  pengambilan  sumpah  jabatan  wakil  presiden  menjadi  presiden  seharusnya dilaksanakan  di  hadapan  MPR,  sehingga  secara  de  facto  B.J  Habibie  adalah  Presiden Indonesia meski secara de Jure belum. Melihat dari UUD 1945 Pasal 6 ayat 1 dan pasal 8 UUD  1945  serta  Tap  MPR  II/MPR/1973,  maka  pengangkatan  B.J  Habibie  tidaklah menyalahi  aturan  apapun.  Hanya  saja  kejadian  ini  sangat  jarang  terjadi  dan  bisa dikatakan kurang etis atau bahkan tidak sah (Krishayanto 2000).
Presiden Habibie sebagai pengganti dari Presiden Soeharto memiliki tugas yang cukup berat untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang saat itu dilanda krisis moneter, bisa dikatakan era Habibie memiliki warisan yang harus diselesaikan dari era orde baru. Krisis moneter yang terjadi sejak 1997 menjadi permasalahan utama yang harus segera diselesaikan, sebab reformasi yang menurunkan Soeharto juga didasari krisis moneter yang mengguncang Indonesia. Hal ini mendasari kebijakan-kebijakan Presiden Habibie dalam menyeimbangkan perekonomian Indonesia yang oleng pada tahun 1998, dimana beberapa kebijakan ekonomi segera dikeluarkan untuk menenangkan masyarakat yang menuntut  perbaikan  di  berbagai  bidang  kehidupan.  Bidang  ekonomi  menjadi  fokus utama  karena  pada  bidang  ini  memiliki  dampak  yang  besar  dan  luas  pada  bidang kehidupan  lainnya.  Karena  ekonomi  menjadi  penopang  pergerakan  sebuah  negara, politik  maupun  sosial  masyarakat  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  kondisi  ekonomi yang terjadi di dalam sebuah negara atau di masyarakat.
Krisis moneter pada era Orde Baru berlanjut pada masa pemerintahan Habibie memaksa pemerintahan yang ada untuk bertindak, dimana hal ini demi keamanan dan kesejahteraan bersama. Namun muncul pertanyaan sebenarnya krisis moneter yang ada pada era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto seperti apa? Sehingga hal ini mampu menjadi faktor yang menurunkan jabatan serta meruntuhkan kekuasaan yang terbangun selama 32 tahun dalam genggaman Presiden ke 2 Indonesia tersebut. Namun bagaimana    kebijakan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  B.J  Habibie  dapat  menanggulangi krisis moneter yang dimulai di masa orde baru? Bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut berjalan  dan  seperti  apa  respon  masyarakat  menjadi  penting  untuk  dibahas  karena merupakan  bagian  penting  dalam  kancah  sejarah.  Meski  kepemimpinan  B.J  Habibie sebagai  Presiden  ke  3  NKRI  terhitung  singkat,  namun  kebijakan  yang  dikeluarkan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
memiliki  andil  besar  dalam  jenjang  perubahan  yang  terjadi  di  tahun  1998-1999. Perubahan  pada  masa  kepemimpinan  beliau  yang  mana  merupakan  wujud  dari reformasi  yang  diinginkan  masyarakat  adalah  sebuah  hal  yang  besar,  sebab keberadaannya menjadi jembatan antara era orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto  dan  era  reformasi  dibawah  kepemimpinan  Presiden  Abdurrahman  Wahid. Penulis  berharap  dengan  ditulisnya  permasalahan  ini  mampu  memberikan  informasi serta gambaran mengenai bagaimana krisis moneter yang ada di era Orde Baru secara pasti dihadapi dengan kebijakan-kebijakan yang ada di era reformasi lewah kebijakan ekonomi  Presiden  B.J  Habibie.  Juga  mampu  menunjukkan  bagaimana  kebijakan- kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata dalam perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan B.J Habibie selaku presiden ke 3 Indonesia meski dengan masa kepemimpinan yang singkat.

## METODE
Penulisan  artikel  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  dimana  digunakan metode  studi  pustaka  dalam  proses  pengerjaannya.  Metode  studi  pustaka  sendiri merupakan metode pengumpulan bahan dari sumber kepustakaan, baik berupa sumber primer  maupun  sumber  sekunder.    Sumber  kepustakaan  didapat  dalam  bentuk  cetak maupun  online  search  dari  sumber  yang  dapat  dibuktikan  kebenarannya  serta didasarkan dari peristiwa dan fakta sejarah. Sumber-sumber tersebut dapat berupa buku referensi, jurnal ilmiah tercetak maupun e-journal yang terkait dengan pembahasan. Dari bahan yang didapatkan melalui studi pustaka, bahan atau data tersebut di analisa dan disusun  serta  diolah  sebelum  di tuliskan  dalam bentuk  paragraf  yang  tersusun  secara logis  dan  sistematis.  Kesimpulan  sendiri  didapatkan  setelah  membaca  keseluruhan artikel  yang  disusun  sebelum  pokok  bahasan  didalamnya  disatukan  dalam  sebuah paragraf yang rapi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Krisis Ekonomi Moneter Akhiri Era Orde Baru
Krisis moneter yang menimpa Indonesia adalah dampak terbesar yang dirasakan masyarakat  akibat  berbagai  kebijakan  ekonomi  pemerintah.  Berbagai  permasalahan muncul  dalam  rentang  waktu  dua  tahun  saat  inflasi  mencapai  titik  tertingginya,  yang mana  menimbulkan  berbagai  problema  baru  seperti  komplikasi  penyakit  manusia. Dimana masalah yang ada saat terlambat ditangani atau kurang tepat penanganannya menyebabkan  masalah  lain  muncul  sebelum  masalah  sebelumnya  terselesaikan, menyebabkan  penumpukan  permasalahan  dan  tugas  pagi  pemerintah  sendiri.  Krisis moneter yang menimpa Indonesia bermula dari krisis moneter regional di kawasan Asia Tenggara saat Thailand melakukan devaluasi mata uang Bath (Ariadi and Sugiarto 1999). Dampaknya pada Indonesia muncul saat nilai tukar rupiah mengalami penurunan tajam pada awal tahun 1998. Hal ini memicu krisis akibat depresiasi nilai tukar rupiah yang berdampak pada  keseluruhan  bidang,  terutama  sektor  perbankan  yang  menjadi pusat ekonomi masyarakat. Disinilah pemerintah mengambil kebijakan mendasar yang terdiri dari stabilitas moneter, pengetatan likuiditas, penghematan dan penyesuaian struktural

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
lewat liberalisasi perdagangan dan intervensi (Saidi 1998). Krisis ekonomi tetap terjadi meski  dasar  fundamental  ekonomi  Indonesia  pada  masa  itu  dipandang  kuat  dan disanjung  oleh  Bank  Dunia,  namun  sekali  lagi  kelemahan  struktural  menjadi  masalah utama yang perlu diperhatikan lebih (Tarmidi 19991).
Dampak  yang  harus  dibayar  pemerintah  dalam  krisis  ini  tidaklah  main-main, sebab  harga  yang  dibayarkan  adalah  keruntuhan  kekuasaan  Presiden  Soeharto  yang sudah  bertahan  selama  32  tahun  (Ariadi  and  Sugiarto  1999).  Krisis  berkepanjangan menunjukkan  adanya  ketidaktepatan  dalam  pembangunan  nasional  yang  mengiringi kebijakan  ekonomi  yang  ada.  Strategi  yang  digunakan  dengan  mengutamakan pertumbuhan yang ditopang oleh negara-negara luar tidak efektif menahan gelombang eksternal  Indonesia,  memperlihatkan there  is  something  wrong dalam  proses pembangunan nasional yang digencarkan. Pembangunan yang didasarkan pada  trilogi pembangunan tidak sesuai dengan konsep REPELITA atau Rencana Pembangunan Lima Tahun  yang  disusun  pemerintah,  karena  lebih  bertumpu  pada  stabilitas  nasional, pertumbuhan, dan pemerataan. Ketiga poin dalam trilogi pembangunan sangat mengakar dalam kepemimpinan Presiden Soeharto di era Orde Baru, dimana dengan menerapkan ketiganya  pemerintah  berharap  pada  konsepsi  ideal  serta  implikasi  dari  trilogi pembangunan  yang  jalankan.  Dimana  dengan  mengendalikan  stabilitas  nasional  akan menciptakan  lingkungan  yang  baik  baik  perekonomian  sebelum  pemerintah  menarik investor asing untuk merangsang perekonomian nasional, setelahnya kesejahteraan akan diratakan ke seluruh wilayah Indonesia dengan baik (Mayrudin, 2018). Dalam prosesnya pemerintah Indonesia tidak hanya mengandalkan pendanaan dalam negeri tapi juga luar negeri, sebab akumulasi dana dalam negeri tidak mencukupi biaya pembangunan yang dirancang.  Ketidakmampuan  dalam  menutupi  kekurangan  pendanaan  dengan  dana negara  disebabkan  besarnya  dana  yang  disiapkan  tidaklah  seimbang  dengan  rencana kegiatan  investasi  ( Saving-investment  gap ),  hal  ini  menjadi  dasar  kegagalan  atau ketidaksesuaian pelaksanaan rencana investasi (Woyanti and Setiawan 2006).
Jika  diperhatikan  lebih  lanjut,  kegagalan  pemerintah  yang  menyebabkan  krisis moneter  bukanlah  ada pada  dasar fundamental  perekonomian  Indonesia,  sebab dasar yang digunakan kuat dan seimbang. Permasalahan datang dari hutang negara atau utang swasta  luar  negeri  yang  mencapai  angka  tinggi,  yang  mengalami  kebobolan  bukanlah rupiah namun luar negeri dimana nilai tukar dollar AS mengalami Overshooting yang jauh dari nilai nyata (Tarmidi 19991). Nilai tukar mengalami kemerosotan dan ini menjadi akibat dari serbuan yang tiba-tiba terhadap dollar AS dan jatuh tempo dari utang swasta luar negeri. Namun hal ini tidak lantas menyebabkan utang luar negeri serta penurunan tajam nilai tukar menjadi faktor penentu dalam krisis ini. Meski tidak bisa dipungkiri pula dengan adanya pendanaan yang berasal dari luar negeri dalam hal ini utang luar negeri serta penanaman modal asing yang dilakukan pemerintah memberikan pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional, meski pengaruh positif ini juga  beriringan  dengan  pengaruh  negatifnya.  Ada  beberapa  faktor  lain  yang  memiliki andil dalam krisis ekonomi moneter ini. Salah satunya adalah masalah sistem devisa yang dilaksanakan oleh Indonesia. Sistem yang mana memberikan kebebasan tanpa adanya pengawasan ini menjadikan celah dalam keluar-masuknya devisa yang ada. Dimana arus

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
modal serta valas mengalir dengan mudahnya tanpa memperdulikan jumlah yang keluar- masuk.  Faktor  lainnya  adalah  kebijakan  deregulasi  atau  liberalisasi  yang  terjadi  pada tahun  1983-1988,  dimana  kebijakan  ini  menyebabkan  penarikan  investor  setelah peristiwa  penurunan  tajam  harga  minyak  dunia.  Undang-undang  yang  ditetapkan membuat aturan Indonesia mengenai arus modal menjadi sangat liberal bahkan dalam kancah  internasional.  Keikutsertaan  pemerintah  dalam  perekonomian  Indonesia mempertajam  masalah  yang  ada,  hal  ini  dikarenakan  kebijakan  yang  ada  malah membatasi  ruang  gerak  masyarakat  dalam  melakukan  kegiatan  ekonomi  (Setiawan 2009).  Hal  ini  dapat  dilihat  setelah  peristiwa  Malari  (Malapetaka  Lima  Belas  Januari) yang  terjadi  pada  15-16  Januari  1974  yang  menyebabkan  pemerintah  Orde  Baru mengeluarkan peraturan-peraturan yang lebih ketat mengenai investasi asing, meskipun hal ini juga memberikan peluang pasar yang besar untuk masyarakat pribumi dengan kebijakan  yang  memberikan  perlakuan  khusus  bagi  mereka  (Tim  Penulis  Indonesia Investments  2019a).  Kebijakan  ekonomi  makro  yang  dilakukan  pemerintah  memang mampu menunjukkan kestabilan “semu” inflasi yang menjadi fokus pemerintahan, tapi ini  mengakibatkan  terabaikannya  pertumbuhan  ekonomi  pada  sektor  yang  nyata  dan akhirnya memberi celah pada benih kehancuran ekonomi nasional.
Inflasi  yang  menyerang  perekonomian  Indonesia  telah  mengacaukan  sistem moneter  yang  ada,  dimana  hal  ini  mampu  melumpuhkan  berbagai  macam  sektor perekonomian tak terkecuali sektor produksi atau industri. Terjadi penurunan signifikan akan  produksi  dalam  negeri  sejak  tahun  1960  sampai  tahun  1966.  Bukan  sekedar menaikkan harga pangan, barang, dan jasa tapi juga menuntut peningkatan upah pekerja serta  biaya  alat  dan  produksi.  Ini  yang  menjadi  jawaban  akan  berhentinya  beberapa usaha masyarakat akibat krisis moneter. Biaya perawatan alat produksi diiringi dengan penurunan  kualitas  hasil  produksi  semakin  memperburuk  keadaan,  sebab  dengan penurunan  kualitas  dan  kuantitas  yang  dihasilkan  memaksa  para  pemilik  usaha memikirkan  solusi.  Jika  sudah  mencapai  batasnya  maka  para  pemilik  usaha  akan menutup usahanya dan ini menjadi sebab kemacetan dalam pembangunan sarana dan prasarana  produksi  dalam  perekonomian  nasional.  Inflasi  tinggi  yang  tidak  ditopang dengan  pembangunan  yang  seimbang  memperparah  kemacetan  perekonomian,  sebab hal ini akan mempengaruhi nilai produk domestik bruto yang mengalami sedikit sekali kenaikan. Tingkat pertumbuhan ekonomi  menjadi tertinggal saat rata-rata peningkatan produk domestik bruto hanya mencapai 1,4% pertahun, itu jelas berada dibawah tingkat pertumbuhan rata-rata penduduk yang bisa mencapai 2,3% per tahun (Setiawan 2009).
Padahal kebijakan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru ditujukan untuk mengatasi permasalahan ekonomi makro dimana inflasi (Harga baik) atau deflasi (harga turun) dengan tujuan stabilitas harga di akhir. Kebijakan moneter sendiri adalah bagian dari kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pemasukan kas negara atau pendapatan nasional dengan mengubah total peredaran uang di masyarakat. Pemerintah harus  memperbaiki  sistem  keuangan    kredit  sebagai  langkah  awal  kebijakan  moneter yang  mana  sama  dengan  politik  moneter  yang  berusaha  memperbaiki  keseimbangan moneter di Indonesia. Dalam prakteknya d Indonesia, mekanisme transmisi kebijakan moneter  yang  diberlakukan  oleh  bank  Indonesia  sebagai  pemegang  otoritas  kegiatan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
perekonomian  dan  keuangan  adalah  topik  hangat  dalam  perbincangan  masyarakat, sebab sesuai UU. No. 23 tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004 menjelaskan tujuan BI atau Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang rupiah serta kestabilan harga atau inflasi (Nugroho et al. 2020).
Di  akhir  pemerintahan  Orde  Baru,  faktor  lain  selain  krisis    moneter  juga dikarenakan  desakan  dan  tuntutan  masyarakat  serta  golongan  mahasiswa  agar dilakukan  reformasi  di  berbagai  bidang  kehidupan.  Krisis  moneter  membawa  banyak dampak buruk dalam kondisi ekonomi Indonesia, pasalnya terjadi kelaparan di berbagai pelosok  tanah  air  ini  menyulut  simpati  beberapa  golongan  diantaranya  golongan mahasiswa. Terutama dengan adanya isu KKN (korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang ada dalam pemerintahan  Orde  Baru,  disamping tuntutan  reformasi  ekonomi,  politik,  serta hukum.  Terlahirlah  gerakan  mahasiswa  yang  mana  merupakan  implementasi  gerakan sosial mahasiswa dari pemikiran mahasiswa, di mana gerakan ini menuntut perbaikan dalam  tatanan  pemerintahan  Orde  Baru  serta  reformasi  untuk  Indonesia  (Hermawan 2018). Gerakan ini hadir akibat guncangan dalam sistem politik nasional yang menjadi bukti kelemahan posisi negara atas rakyatnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan gejala kemiskinan yang terjadi secara massal atau tersebar baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan  sekalipun,  sarana  dan  prasarana  ekonomi  mengalami  kehancuran  dimana implikasinya  adalah  pada  kehancuran  ekonomi  serta  peningkatan  hutang  diikuti hilangnya fungsi nyata sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, serta modernisasi di negara Indonesia.
Hal lain yang memaksa presiden Soeharto adalah peristiwa Mei 1998, peristiwa ini adalah sebuah kerusuhan yang terjadi pada 13-14 Mei 1998. Kerusuhan dipicu kondisi ekonomi,  politik,  dan  sosial  dari  Indonesia  yang  mengalami  pergolakan  dan  krisis berkepanjangan,  terutama  krisis  ekonomi  yang  memaksa  banyak  pihak  yang  kecewa mengajukan  demo  dan  protes  .  Pemicu  paling  besar  adalah  kejadian  kejadian penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998, saat itu para mahasiswa berkumpul di Universitas Trisakti dan mendesak demonstrasi di luar kampus (Sunariyah 2016).  Yang  tidak  mereka  duga  adalah  tanggapan  dari  aparat  yang  menembaki kerumunan  tersebut,  menyebabkan  4  mahasiswa  Universitas  Trisakti  tewas  akibat tembakan  aparat  berwajib.  Sebenarnya  pada  14  Mei  1998  mahasiswa  dari  berbagai perguruan  tinggi  di  Jakarta,  tepatnya  di  Bogor,  Tangerang,  dan  Bekasi  berdatangan menuju  Kampus  Trisakti  untuk  menyatakan  duka  cita  atas  4  korban  meski  akhirnya sempat  diwarnai  kerusuhan.  Pada  14  Mei  1998  Presiden  Soeharto  menyatakan  siap mengundurkan diri dihadapan masyarakat Indonesia yang berada di Kairo, padahal di Indonesia  sedang  terjadi  kerusuhan  dimana  penjarahan  besar-besaran  terjadi  di beberapa  pusat  perbelanjaan.  Peristiwa  ini  menyebabkan  kurang  lebih  500  orang meninggal  dunia  akibat  kebakaran  yang  terjadi  selama  kerusuhan  terjadi (Nurmalaningrum  and  Dewantara  2018).  Peristiwa  ini  juga  memakan  banyak  korban dari  etnis  Tionghoa,  menyebabkan  banyak  warga  etnis  Tionghoa  memilih  untuk meningg alkan Indonesia dan mencari tempat yang “aman” baik sementara waktu atau seterusnya. Namun hal ini hanya berlaku untuk golongan menengah keatas, sekitar 80% masyarakat Tionghoa tetap berada di Indonesia sebab lahir dan besar di Indonesia dan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
sebagian  besar  belum  pernah  meninggalkan  Indonesia.  Hal  ini  menjadikan  Indonesia sebagai  tempat  satu-satunya  yang  mereka  kenal  sebagai  tempat  kelahiran  dan  hidup, meski kondisi yang ada harus dihadapi baik dan buruknya (Lan 2010). Hal ini sebenarnya menunjukkan adanya “masalah” yang tidak hanya sekedar anti -Tionghoa di masa Orde Baru, menunjukkan adanya masalah dalam pemerintahan Orde Baru yang mendorong kekerasan  dan  antipati  terhadap  warga  etnis  Tionghoa  secara  menyeluruh  meskipun jelas tidak dapat dibenarkan mereka mendapat perlakuan anti-Tionghoa tersebut karena mereka juga warga negara Indonesia yang sah.

## Kebijakan Ekonomi Presiden B.J Habibie
B.J Habibie atau Bacharuddin Jusuf Habibie merupakan presiden Indonesia yang ke  3  dan  merupakan  presiden  dengan  masa  jabatan  tercepat  yang  ada  dalam  sejarah Indonesia.  Beliau  memerintah  selama  17  bulan  terhitung  sejak  turunnya  Presiden Soeharto  pada  21  Mei  1998  hingga  20  Oktober  1999,  meski  demikian  pemerintahan Presiden Habibie ternyata menciptakan reformasi besar-besaran dalam kancah Sejarah Indonesia  (Utami  2021).  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  kebijakan-kebijakan  yang dikeluarkan oleh beliau yang mana merubah banyak tatanan yang sebelumnya tidak ada atau  dilarang  pada  masa  orde  baru  dibawah  pimpinan  Presiden  Soeharto.  Merubah bukan  hanya  memberikan  tambahan  atau  menambal  kekurangan  yang  ada  saja,  tapi memperbaiki sistem yang ada dan berusaha memaksimalkan tujuan dan tugas yang ada. Beliau  melakukan  re-alignment  dalam  berbagai  bidang  seperti  ekonomi,  politik,  serta sosial  untuk  menyelesaikan  permasalahan  yang  ada  para  era  Orde  Baru.  Dari  bidang politik, pemerintahan, sosial, juga ekonomi menunjukkan perubahan yang pasti, meski ada beberapa kebijakan yang tetap memiliki pro dan kontranya tersendiri. Dari semua bidang yang mengalami reformasi, bidang ekonomi menunjukkan kemajuan yang nyata dari  kebijakan-kebijakan  yang  ada,  dimana  tujuan  kebijakan-kebijakan  tersebut  untuk menanggulangi  krisis  moneter  yang  muncul  sejak  akhir  masa  orde  baru.    B.J  Habibie menjadi  presiden  di  saat  Indonesia  mengalami  krisis  moneter,  dimana  kurs  atas  uang rupiah saat itu mengalami penurunan tajam atas dollar AS sejak pertengahan 1997 (Dewi 2019).  Sehingga  kepemimpinan  Presiden  B.J  Habibie  merupakan  sebuah  babak  baru dalam perekonomian serta kepemimpinan atas dasar reformasi.
B.J Habibie sendiri sebenarnya merupakan seorang ilmuwan yang sudah berada dalam ranah  Internasional,  sehingga  dalam pemerintahannya  beliau  memperkenalkan seperti apa reformasi pasca Soeharto. Dimana Presiden B.J Habibie harus menghadapi lima isu terbesar di awal pemerintahannya yang diwarnai suasana politik dan ekonomi yang berantakan. Salah satunya adalah isu masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat  Indonesia  yang  mengalami  Krisis  moneter  (Rickles  2008).  Apalagi  pada pertengahan 1998 sampai akhir Juni 1998 menyebabkan 56% dari jumlah penduduk saat itu berada dibawah garis kemiskinan. Presiden B.J Habibie memfokuskan kebijakannya pada  penguatan  serta  pemulihan  ekonomi  pasca  krisi  moneter  yang  terjadi,  dimana beliau  memulai  dengan  memulihkan  kegiatan  investasi,  perdagangan,  serta  kinerja dalam sektor perbankan dan bisnis (Hakim and Giovani 2009).  Selama pemerintahannya

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
Presiden  B.J  Habibie  menghasilkan  setidaknya  66  Undang-Undang  yang  mana  salah satunya menegaskan arah perekonomian Indonesia dengan lebih jelas.
Beberapa  kebijakan  dikeluarkan  sebagai  upaya  dalam  mengembalikan  kondisi ekonomi  Indonesia  yang  terpuruk,  minimal  mampu  memberikan  perbaikan  dalam masalah yang muncul akibat krisis moneter yang muncul pada tahun 1997-1998. Salah satu  masalah  yang  muncul  akibat  krisis  moneter  di  era  Orde  Baru  adalah  PHK  yang dilakukan  banyak  usaha  rakyat  yang  mengalami  kebangkrutan,  hal  ini  menyebabkan meningkatnya  angka  pengangguran  yang  juga  meningkatkan  angka  kriminalitas. Kenaikan  angka  kriminalitas  disebabkan  kondisi  ekonomi  masyarakat  yang  terpuruk, sehingga banyak orang memilih jalur cepat dalam mencari penghidupan bagi dirinya dan juga  keluarganya.  Kebijakan  Presiden  B.J.  Habibie  dilakukan  bertujuan  untuk memulihkan  perekonomian  nasional  Indonesia  yang  terguncang  sekaligus menanggulangi  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  sebagai  komplikasi  krisis moneter.
Kebijakan  Presiden  B.J  Habibie  salah  satunya  adalah  dengan  mengesahkan Undang-Undang yang mendorong efisiensi kegiatan ekonomi Indonesia, meski hasilnya memang tidaklah signifikan namun pertumbuhan ekonomi penduduk yang sebelumnya mencapai angka -7,7% nyatanya bisa meningkat menuju angka 5% (Dewi 2019). Krisis ekonomi  yang  diawali  dengan  penurunan  nilai  tukar  sekitar  Juli  1997  menjadi  faktor utama mengapa Undang-Undang ini disusun, dimana menjadi Undang-Undang pertama yang  secara  eksplisit  atau  tertulis  menerangkan  keberadaan  Bank  Indonesia  sebagai lembaga  Independen  (Murdadi  2012).  Dengan  independensi  ini  diharapkan  Bank Indonesia mampu menjadi lembaga yang menjaga stabilitas moneter untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kebijakan lainnya adalah dengan memutar badan penyehat  perbankan  nasional  atau  BPPN  serta  lembaga  yang  bertugas  memantau  dan menyelesaikan hutang luar negeri Indonesia, perbaikan-perbaikan lain dalam hal fiskal dan  moneter  terus  digiatkan  sebaik  mungkin.  Dalam  memperbaiki  perekonomian nasional,  Presiden  B.J  Habibie  melakukan  beberapa  hal  diantaranya  adalah merekapitulasi  perbankan,  merekonstruksi  perekonomian  nasional  yang  ada, melikuidasi  bank  yang  memiliki  masalah,  serta  menaikkan  nilai  tukar  rupiah  yang menurun (Wijaya and Permatasari 2018).
Ada pengesahan Undang-Undang mengenai perbankan yakni perubahan UU No. 7 Tahun 1992 menjadi UU No. 10 Tahun 1998 (Wijaya and Permatasari 2018). Ada juga kebijakan  mengenai  Bank  Indonesia  dimana  menurut  Presiden  B.J  Habibie  yang didasarkan pada UU No.13 Tahun 1968 tugas BI adalah sebagai lembaga yang membantu tugas presiden di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter, sehingga gubernur Bank Indonesia dapat dianggap sebagai ex-officio¬ kabinet yang mana juga berlaku untuk kedudukan  jaksa  agung (Habibie  2006).  Sehingga  Presiden  B.J  Habibie  menyusun  dan mengesahkan  Undang-Undang  mengenai  perbankan  agar  Bank  memaksimalkan keberadaan dan tugasnya, yakni UU No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga independen dan bebas dari campur  tangan  pemerintah  maupun  pihak-pihak  lain.    Hal  berdampak  baik  sebab independensi ini mampu menciptakan peningkatan kurs rupiah terhadap dolar AS yang

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
sebelumnya  menurun  drastis.  Presiden  B.J  Habibie  juga  memberikan  kebebasan  bagi WNA atau Badan Hukum Asing untuk mendirikan Bank Umum dengan WNI atau BAdan Hukum Indonesia, hal ini tertera dalam pasal 22 ayat (1) huruf b (Syam 2010).
Ditambah  lagi  dengan  kebijakan  yang  melarang  adanya  monopoli  dalam perekonomian  nasional  dengan  disusunya  Undang-Undang  larangan  monopoli menciptakan kondisi perekonomian yang meningkat lebih dari pada sebelumnya (Dewi 2019). UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik politik serta persaingan tidak sehat dan  UU  No.  8  Tahun  1999  mengenai  perlindungan  konsumen  meski  belum  maksimal menunjukkan manfaat dalam perekonomian Indonesia. Hal ini dikarenakan UU tersebut mengurangi keuntungan pribadi dari sebuah perusahaan yang dikelola secara mandiri serta  mengurangi  pengelolaan  pasar  secara  otoriter,  hal  ini  sudah  barang  tentu menguntungkan  masyarakat  kecil  yang  menjadikan  Habibie  lebih  disukai  ketimbang Presiden Soeharto. Meski demikian bukan berarti larangan ini seratus persen baik bagi kepemimpinan  Presiden  B.J  Habibie,  masyarakat  masih  ada  yang  menganggap keberadaan Presiden B.J Habibie sebagai Presiden bayangan Soeharto yang menjadikan masyarakat sulit mempercayai beliau.
Kebijakan lainnya dapat dilihat dari terjunnya Presiden B.J Habibie dalam urusan Internasional sejak ia menjabat Presiden Indonesia,  sebenarnya pada saat beliau menjadi wakil dari presiden Soeharto tugas ini sudah berada ditangan beliau. Beliau bertanggung jawab  atas  pengembangan  dan  peningkatan  hubungan  ekonomi  eksternal  negara disamping  menjalin  hubungan  dengan  luar  negeri  untuk  meningkatkan  kemampuan Sains dan Teknologi (Hamonangan 2019).  Pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie sebenarnya menunjukkan penurunan dominasi atau kekuasaan pemerintah dan negara dalam penentuan beberapa kebijakan ekonomi, meskipun tidak dipungkiri pula terjadi perubahan  yang  mumpuni  dalam  bidang  ekonomi  dari  kebijakan  Pemerintah  untuk perbaikan perekonomian nasional yang sempat anjlok bahkan krisis (Perdana 2001).
Apalagi  Presiden  B.J  Habibie  yang  juga  memiliki  kewajiban  memimpin pemerintahan yang sedang dalam kondisi transisi sesungguhnya dalam kondisi politik yang kurang baik, sebab gejolak politik masih sangat terasa sebagai buntut dari peristiwa 21  Mei  1998  (Maghfuri,  2020).  Sehingga  sangatlah  penting  bagi  Presiden  B.J  Habibie untuk  segera  menyiapkan  dan  melaksanakan  reformasi  yang  dituntut  masyarakat Indonesia secara mendasar dan menyeluruh, karena posisi kepemimpinan Presiden B.J Habibie saat itu bagaikan gunung berapi yang siap meletus jika salah dalam menentukan langkah.  Salah  satu  peristiwa  yang  juga  termasuk  dalam  peristiwa  Mei  1998  adalah peristiwa 13-14 Mei 1998 dimana terdapat fakta bahwa etnis Tionghoa yang mendapat dampak dari kerusuhan yang merupakan akibat berkelanjutan krisis ekonomi era Orde Baru. Tahun 1998 pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, beliau meneken Inpres atau Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 26 mengenai penggunaan istilah pribumi dan  nonpribumi  untuk  menghapus  diskriminasi  terhadap  etnis  Tionghoa,  sehingga masyarakat  Tionghoa  mendapat  tempat  yang  sama  dengan  warga  negara  lainnya (Agustina 2019). Hal ini juga yang menjadi faktor peningkatan ekonomi di masyarakat, sebab  dengan  tidak  adanya  diskriminasi  dalam  berbagai  hal  termasuk  ekonomi menyebabkan lebih terbukanya masyarakat dalam melakukan ekonomi secara tepat.

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
Presiden  B.J  Habibie  sendiri  merupakan  orang  yang  memiliki  konsep  industri padat karya, dimana konsep ini diterapkan lewat penerapan produk prioritas yang mana dengan  teknologi-teknologi  canggih  yang  menjadi  nilai  plus  dalam  sebuah  produksi. Konsep tersebut didasarkan pada keuntungan komparatif dengan orientasi pasar bebas dan ekspor produk-produk padat karya serta sumber daya alam (Gie 1994). Sesuatu yang sebenarnya bisa dengan mudah didapatkan di Indonesia dilihat dari SDM serta SDA yang melimpah,  yang  dibutuhkan  adalah  pengelolaan  dan  kualitas  yang  memadai  dalam pertarungan ekonomi.
Dengan demikian inti dari reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Presiden B.J habibie  dapat  dikatakan  sebagai  perbaikan  atas  krisis  ekonomi  moneter  yang  terjadi pada  masa  Orde  Baru  serta  mengenalkan  ekonomi  yang  lebih  baik  terhadap perekonomian  nasional  kedepannya.  Kebijakan  yang  ada  ditujukan  untuk mengendalikan  perekonomian  yang  kacau  agar  menjadi  seimbang  dan  dapat  berjalan dengan  tenang,  dimana  dalam  prosesnya  ada  banyak  pro  dan  kontra  akibat  posisi  B.J Habibie  yang  dianggap  tidak  sah  sebagai  presiden  ataupun  pendapat  dirinya  yang merupakan  bagian  dari  era  Orde  Baru.  Meski  demikian  pada  masa  kepemimpinan Presiden B.J Habibie ini juga memiliki kelemahan dimana daya beli masyarakat Indonesia mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan,  selain  itu  ada  resiko  yang  tinggi  usaha dalam negeri yang menyebabkan pemulihan kepercayaan akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat (Hakim and Giovani 2009). Diluar kekurangan tersebut kebijakan yang ada memberikan dampak yang baik dan membuka peluang perekonomian yang jauh lebih baik kedepannya serta untuk generasi selanjutnya..

## KESIMPULAN
Orde Baru yang mana merupakan masa kekuasaan Presiden Soeharto adalah era yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia lewat pencapaian serta pro kontra yang ada didalamnya. Turunnya Presiden Soeharto dari posisinya menandai berakhirnya Orde Baru, dimana hal tersebut diwarnai kericuhan di kalangan masyarakat Indonesia karena tuntutan rakyat yang menginginkan Reformasi dalam berbagai bidang, termasuk didalamnya  tuntutan  akan  pergantian  kepemimpinan.  Faktor  lainnya  adalah  krisis moneter  yang  menimpa  Indonesia  telah  membuat  rakyat  mengalami  masa-masa  yang sangat sulit. Kepemimpinan digantikan oleh B.J Habibie selaku wakil Presiden Soeharto yang meski hanya bertugas selama 17 bulan, tugas yang diemban beliau tidaklah mudah sebab kondisi Indonesia yang tengah dilanda krisis moneter. Krisis yang bermula dari krisis moneter regional di kawasan Asia berdampak pada Indonesia.
Di Indonesia krisis ini dikarenakan pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan  tidak  sesuai  dengan  konsep  REPELITA  serta  hutang  negara  atau  utang swasta luar negeri, ditambah dengan inflasi yang menyerang perekonomian Indonesia telah mengacaukan sistem moneter yang ada. Peristiwa Mei 1998 juga berperan apalagi kerusuhan  yang  terjadi  pada  13-14  Mei  1998.  Presiden  B.J  Habibie  memfokuskan kebijakannya  pada  penguatan  serta  pemulihan  ekonomi  pasca  krisis  moneter  yang terjadi.  Salah  satunya  adalah  dengan  mengesahkan  Undang-Undang  yang  mendorong efisiensi  kegiatan  ekonomi  Indonesia  serta  membuat  badan  penyehat  perbankan

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
nasional atau BPPN. Kelemahan dari kebijakan ekonomi Habibie terletak pada daya beli masyarakat Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, selain itu ada resiko yang  tinggi  usaha  dalam  negeri  yang  menyebabkan  pemulihan  kepercayaan  akan perekonomian yang lebih baik berjalan lambat.

## DAFTAR RUJUKAN Buku dan Jurnal
Agustina, Reza. 2019. “Dampak Kerusuhan Mei 1998 Terhadap Kehidupan Etnis Cina Di Kota Palembang Tahun 1998- 2003.” Universitas Sriwijaya. https://repository.unsri.ac.id/2867/.
Aprilia,  Lilik  Eka.  2013.  “Berakhirnya  Pemerintahan  Soeharto  Tahun  1998.” Universitas Jember. https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/57270?.
Ariadi,  Nanang  E.,  and  Dwi  Sugiarto.  1999.  “St udi  Sistem  Ekonomi  Islam  Sebagai Sistem  Ekonomi  Alternatif  (Telaah  Kritis  Terhadap  Pola  Kebijakan  Ekonomi Orde  Baru).” Bulein  Ekonomi  Moneter  Dan  Perbankan  2 2  (1):  23 – 46. https://bmeb-bi-org/index.php/BEMP/article/view/190?
Dewi,  Indah  Damaiyanti.  2019.  “ Kebangkitan  Perekonomian  Indonesia  Dalam Pemikiran  Bacharuddin  Jusuf  Habibie  1998- 1999.”  Universitas  Jambi. https://repository.unja.ac.id/8521/1/upload repository.pdf.
Galih, Bayu. 2018. “21  Mei 1998, Saat Soeharto Dijatuhkan Gerakan Reformasi ...”
Kompas. Com : Jernih Melihat Dunia 2. 2018.
https://www.google.com/amp/s/amp.compas.com/nasional/read/2018/05/ 21/06480851/21-mei-1998-saat-soeharto-dijatuhkan-gerakan-reformasi?
Gie,  Kwik  Kian.  1994. Analisis  Ekonomi  Politik  Indonesia .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustaka Utama.
Habibie,  Bacharuddin  Jusuf.  2006. Detik-Detik  Yang  Menentukan.  Jalan  Panjang Indonesia Menuju Demokrasi . Jakarta: THC Mandiri.
Hakim,  Abdul,  and  Guswildan  Giovani.  2009.  “Perbandingan  Perekonomian  Dari Masa Soekarno Hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945 - 2009).” Journal of Innovation in Business and Economics 3 (2): 161 – 80. http://202.52.52.22/index.php/jibe/article/view/2238.
Hamonangan,  Iskandar.  2019.  “Reformasi  Menuju  Demokrasi :  Kebijakan  Luar Negeri  Masa  Presidensi  B  .  J  Habibie,”  no.  April: 1 – 3.  http://rec-id.org/wp- content/uploads/2018/12/Reformasi-Menuju-Demokrasi-Kebijakan-luar- negeri-masa-presidensi-B.J-Habiie.pdf.
Hermawan, Agus. 2018. “GERAKAN MAHASISWA MENUJU REFORMASI 1998.” UIN Gunung Djati.
Indonesia, Tim Nasional Penulisan Sejarah . 2011. “Sejarah Nasional Indonesia VI : Zaman Jepang Dan Zaman Republik.” In , edited by Saleh A. Djamhari, Volume 5, 808. Jakarta: Balai Pustaka.

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
Krishayanto,  E.  2000.  “Permasalahan  Hukum  Sumpah  Jabatan  B.J  Habibie  Sebaga Presiden  III  Republik  Indonesia. ” Perspektif V  (1):  1 – 14.  http://www.junal- perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/228.
Lan, Thung Ju. 2010. Setelah Air Mata Kering. Masyarakat Tionghoa Pasca-Peristiwa Mei 1998 . Edited by Thung Ju Lan and I. Wibowo. Cetakan ke. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. https://books.google.co.id/boks?hl=id&lr=&id=ac- xhxQXfpoC&oi=fnd&pg=PP7&dq=info:NpBONwURLqAJ:scholar.google.com/& ots=keD9oc9nYQ&sig=2JcDyhv4YZ4CPBeOSD9OtGZCXxl&redir_esc=y#v=one pae&q&f=false.
Maghfuri,  Amin.  2020.  “ANALISIS  POLITIK  DAN  KEBIJA KAN  PENDIDIKAN  ISLAM PADA  AWAL  ORDE  REFORMASI  (  1998- 2004  ).” TADBIR :  Jurnal  Manajemen
Pendidikan Islam 8 (1): 14 – 26. http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/tjmpi/article/view/614.
Mayrudin, Yeby Ma’asan. 2018. “Menelisik Program Pembangunan Nasiona l Di Era Pemerintahan  Soeharto.” Journal  Of  Government  (Kajian  Manajemen
Pemerintahan Dan Otonomi Daerah) 4 (1): 71 – 90. https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/gov/article/viewFile/1301/889
?
Moerti,  Wisnoe.  2019.  “Cerita  Pelantikan  Presiden: Habibie,  Satu-Satunya  Yang Dilantik Di Istana.” Merdeka.Com. 2019.
https://m/merdeka.com/peristiwa/cerita-pelantikan-presiden-habibie-satu- satunya-yang-dilantik-di-istana.html?page=3?
Murdadi,  Bambang.  2012.  “Independensi Bank  Indonesia  Di  Persimpangan  Jalan.” Value Addedi Majalah Ekonomi Dan Bisnis 9 (1): 1 – 15. https://103.97.100.145/index.php/vadded/article/viewFile/726/780.
Nugroho, Helmi, Ianatu Solikha, Melinda Mutiara, Muhammad Haykal, Nabiilah nur Shabrina,  Refki  Adaniyah  Tambak,  Rivia  Ramadatun  Nisa,  and  Vira  Yuniar. 2020.  “PENGARUH  SISTEM  KEUANGAN  EKONOMI  PADA  ERA  ORDE  BARU
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” Academia.Edu . https://www.academia.edu/download/65173150/JURNAL_PEI_KELOMPOK_ 4.PDF.
Nurmalaningrum,  Rizka  Wahy u,  and  Agustinus  Dewantara.  2018.  “Peristiwa Mundurnya  Soeharto  Dari  Jabatan  Presiden  Indonesia.” INA-Rxiv ,  1 – 14. https://osf.io/preproints/inarxiv/gvxzs.
Perdana,  Ari  A.  2001.  “Peranan  ‘  Kepentingan  ’  Dalam  Mekanisme  Pasar  Dan Penentuan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia.” Economic Working Paper Series ,
1 – 18.
https://mukhyi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9376/wpe061.pdf.
Pratama, Aswab Nanda. 2019. “11 Maret 1998, Saat Soeharto Dilantik Jadi Peresiden Untuk  Kali  Ketujuh.”  Kompas.Com :  Jernih  Melihat  Dun ia.  2019. https://www.google.com/amp.compas.com/nasional/read/2019/03/11/084

## SEJARAH DAN BUDAYA, VOL. 15, NO. 2, TAHUN 2021.
10371/11-maret-1998-saat-seoharto-dilantik-jadi-presiden-untuk-kali- ketujuh.
Rickles,  M.C.  2008. Sejarah  Indonesia  Modern  1200-2008 .  Jakarta:  Serambi  Ilmu Semesta.
Saidi, Zaidi. 1998. Soeharto Menjaring Matahari: Tarik-Ulur Reformasi Ekonomi Orde Baru Pasca 1980 . Bandung: Mizan.
Setiawan, Agus. 2009. “Kebijakan Moneter Pada Masa Pemerintahan Soeharto Tahun 1966- 1971.” Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Sunariyah. 2016. “6 Fakta Pe nting Dari Kerusuhan 13- 14 Mei 1998.” Liputan6.Com. 2016. https://m.liputan6.com/news/read/2505396/6-fakta-penting-dari- kerusuhan-13-14-mei-1998.
Syam,  Nur.  2010.  “JEJAK  REFORMASI  DALAM  LINTASAN  SOSIO - HISTORIS.”
Retrieved From Uinsby: Http//Digilib.Uinsby.Ac.Id/14244 , 1 – 11. https://core.ac.uk/download/pdf/146816868.pdf.
Tarmidi, Lepi T. 19991. “Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF Dan Saran  *  ).” Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan  Perbankan 1  (4):  1 – 25. https://www.academia.edu/download/32406814/bempvol1no4mar.pdf.
Tim  Penulis  Indonesia  Investments.  2019a.  “Keajaiban  Orde  Baru  Soeharto  Di Indonesia.” Indonesia Investments. 2019. https://www.indonesia - investments.com/id/budaya/ekonomi/keajaiban-orde-baru/item247.
———.  2019b.  “Orde  Baru  Suharto:  Pemban gunan  Di  Bawah  Pemerintahan Otoriter.” Indonesia Investments. 2019. htps://www.indonesia - investments.com/id/budaya/politik/orde-aru-suharto/item180?
Utami,  Silmi  Nurul.  2021.  “Kebijakan  Politik  Masa  Pemerintahan  B.J  Habibie.”
Kompas.Com : Jernih Melihat Du nia. 2021.
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2021/03/29/ 144709069/kebijakan-politik-masa-pemerintahan-b-j-habibie?
Wijaya,  Junior  Hendri,  and  Iman  Amanda  Permatasari.  2018.  “Capaian  Masa Pemerintahan Presiden BJ . Habibie Dan Megawati Di Indonesia.” Cakrawala : Jurnal Litbang Kebijakan 12 (2): 196 – 207. htp://cakrawala journal.org/index.php/cakrawala/article/247.
Woyanti, Nenik, and Mulyo Budi Setiawan. 2006. “Dampak Utang Luar Negeri Dan PMA  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Indonesia  Pra  Dan  Pasca  Krisis Moneter.”
Jurnal Bisnis Dan Ekonomi 13 (I): 21 – 41. https://eprints.undip.ac.id/33970/1/Dampak_utang_luar_negeri.pdf?