IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGARAAN KESEHATAN IBU DAN BAYI DALAM PROGRAM UNDANG, JEMPUT, ANTAR

## SELAMAT (UJAS) DI KECAMATAN CIJAKU KABUPATEN LEBAK
Tardi Setiabudi * ), Ipah Ema Jumiati ** ), Riswanda *** )
Magister Administrasi Publik Pascasarjana Untirta
Jl. Raya Jakarta Km. 4 Pakupatan, Serang – Banten, 42122
Email: tardybudy@gmail.com * ), ipah.ema@untirta.ac.id ** ), riswanda@untirta.ac.id *** )

## Abstract
In 2015, Lebak Regency was the highest contributor to infant mortality and maternal mortality in Banten Province. Researchers want to know how the implementation of the UJAS Program goes according to the Lebak Regent Regulation number 26 of 2016. In this study, researchers used a case study qualitative  approach  to  find  out  in-depth  about  the  UJAS  Program.  The theory  used  by  researchers  is  Edward  III  (1980),  which  is  about  the implementation of public policy. In the process and activities of collecting data  in  detail,  researchers  conducted  observations,  interviews,  and triangulation. The community has not yet known about the UJAS program, especially  potential  program  beneficiaries  and  program  beneficiaries, especially from the section on how to use the Program. Not only that, there are  still  facilities  and  infrastructure  that  are  not  in  accordance  with  the conditions,  for  example  the  vehicles  for  picking  up  patients  are  not  in accordance with road conditions, there is no special budget to meet the needs of the program and there is no organizational structure so there is no clarity of  the  UJAS  program  implementers.  Implementers  Need  to  socialize  the UJAS Program again so that it can be better known and understood by the wider  community.  Then  allocate  a  special  budget  to  meet the  needs  of the UJAS Program, and make the UJAS Program Organizational Structure so that there is clarity on the implementer.
Keywords: Implementation, Program, UJAS.

## 1. Pendahuluan
Pada tahun 2015 sebanyak 138 anak meninggal  pada  usia  0-28  hari.  Jumlah
kematian  anak  tertinggi  terdapat  di kabupaten  Lebak  dengan  371  kasus  dan Kabupaten  Tangerang  dengan  322  Kasus.
https://www.kabar-banten.com/kematian- ibu-dan-anak-di-provinsi-banten-tinggi/ (Dikutip 19 Januari 2020 pukul 19.42 Wib)
Berdasarkan  data  di  tahun  2016 Kabupaten  Lebak  penyumbang  15%  dari seluruh jumlah kematian ibu dan 26% dari seluruh  kematian  bayi  di  Provinsi  Banten. Faktor  yang  menjadi  penyebab  besarnya angka  kematian  ibu  yaitu,  pendarahan, infeksi,  eklamasia,  persalinan  lama  dan abortus  komplikasi  abortus.  Selain  itu rendahnnya tingkat sosial ekonomi, tingkat pendidikan, kedudukan dan peran perempuan,  faktor  sosial  budaya  serta faktor transportasi yang sangat berpengaruh pada  munculnya  kondisi  yang  tidak menguntungkan.  Yaitu  tiga  terlambat;  1). Terlambat  mengenali  bahaya  dan  lamanya mengambil keputusan; 2). Terlambat untuk mencapai  fasilitas  kesehatan,  dan;  3). Terlambat untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas  kesehatan.  Disamping  itu  juga berpengaruh pada munculnya kondisi yang tidak  menguntungkan  yaitu  empat  terlalu; 1).  Terlalu  muda  untuk  melahirkan;  2). Terlalu sering melahirkan; 3). Terlalu rapat jarak melahirkan, dan; 4). Terlalu tua untuk melahirkan.  (Start  Up  Inovasi  Kabupaten Lebak 2017).
Puskesmas Cijaku menerapkan system  “Jemput  bola”  bermaksud  untuk memberikan  pertolongan  cepat  dan  aman pada  ibu  hamil  di  wilayah  Kecamatan
Cijaku yang diberi nama Undang, Jemput, Antar  Selamat  (UJAS) dengan  melibatkan Pemerintah  Desa,  Bidan  Desa,  Dukun Paraji, peran keluarga serta dan masyarakat desa.
Dasar terwujudnya program Undang,  Jemput,  Antar  Selamat  (UJAS) pada  tahun  2016  karena  keperihatinan kondisi  dan  situasi  yang  sangat  buruk dimasa  sebelum  ada  Program  Undang, Jemput,  Antar  Selamat  (UJAS)  yang menimbulkan  terjadi  kasus  pada  kematian ibu hamil atau Angka Kematian Ibu (AKI) dan  kematian  bayi  atau  Angka  Kematian Bayi (AKB). Kasus yang terjadi pada tahun 2015  telah  terjadi  2  (dua)  kasus.  Yaitu kasus  yang  berujung  pada  kematian  ibu karena  kondisi  geografis  yang  berbukit- bukit  dan  jarak  tempuh  terjauh  dari  desa sekitar  12  (dua  belas)  km  menuju Puskesmas Kecamatan Cijaku.
Bukan hanya itu, biaya transportasi yang  harus  dikeluarkan  oleh  pasien mencapai Rp. 75.000 sampai Rp. 100.000, dimana  biaya  transportasi  ini  dirasakan cukup  berat  bagi  masyarakat  desa,  yang sebagian  merupakan  keluarga  miskin/pra- sejahtera  (Proposal  Inovasi  Pelayanan Publik Program UJAS)
Dalam menjalankan Program UJAS tentu tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut:
Pertama,  Infrastruktur  jalan  desa sebagian  desa  masih  dalam  keadaan  rusak dengan  jarak  tempuh  yang  beragam, sehingga  sering  terjadi  keterlambatan membawa  pasien  menuju  Puskesmas Kecamatan  Cijaku  untuk  mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan.
Kedua,  masih  kurangnya  fasilitas atau sarana seperti kendaraan Antar Jemput (ambulance)  yang  dimiliki  Puskesmas Cijaku,  yaitu  hanya  memiliki  2  (dua)  unit kendaraan,  dimana  kendaraan  tersebut dipakai bukan hanya untuk program UJAS, tetapi dipakai seluruh Pelayanan Kesehatan yang  berhubungan  dengan  pertolongan pasien  secara  umum.  Sehingga  kesulitan dalam  mengatur  kendaraan  jika  terjadi bentrok penggunaan kendaraan.
Ketiga,  belum  memiliki  anggaran yang  khusus  untuk  menjalankan  program UJAS  dalam  memenuhi  kebutuhan  mulai, dari  sarana  dan  dan  insentif  Petugas Program UJAS.
Keempat, Pengenalan Program UJAS  belum  dilakukan  secara  mendalam, sehingga masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami Program UJAS, dan memilih bersalin di rumahnya dengan menggunakan jasa Dukun Paraji.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan memahami secara mendalam  mengenai  Program  Undang, Jemput,  Antar  Selamat  yang  dikenal
sebutan (UJAS) dalam memberikan pelayanan berbentuk pertolongan ibu hamil bersalin  dengan  sistem  “Jemput  Bola”  di Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak.

## 2. Metode
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Studi Kasus menurut Creswell (2016:  250).  Dimana  peneliti melakukan  eksplorasi,  proses,  aktivitas, dan peristiwa.
Teknik
Pengumpulan data dilakukan  dengan natural  setting (kondisi yang  alamiah).  Sumber  data  primer  dan teknik  pengumpulan  data  lebih  banyak observasi  berperan  serta,  wawancara  dan dokumentasi (Sugiyono, 2013: 63).

## 3. Hasil dan Pembahasan Implementasi Kebijakan Publik
Winarno (2016: 226) Implementasi kebijakan  merupakan  proses  yang  rumit dan  kompleks.  Namun  dibalik  kerumitan dan kompleksifitasnya tersebut, implementasi  kebijakan  memegang  peran yang  cukup  vital  dalam  proses  kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan,  program  –  program  yang  telah disusun  hanya  menjadi  catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan.
Dunn dalam  (Saifullah  dkk,  2019: 46)  memberikan  argumennya  tentang implementasi  kebijakan  sebagai  berikut:
policy  implementatation  is  essentially  a practical  activity,  as  distinguished  from policy  formulation,  which  is  essentilly theoretical. Sehubungan  dengan  sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan maka ia mendefinisikan  implementasi  berkaitan dengan proses politik dan administrasi.
Menurut  Nugroho  dalam  (Kurnia dkk, 2013: 84) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan  dapat  mencapai  tujuannya,  tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program  atau  melalui  formulasi  kebijakan derivasi  atau  turunan  dari  kebijakan  publik tersebut
Implementasi kebijakan Publik model Edward  III ,  (1980)  dalam  Mulyadi (2015: 68) mengemukakan 4 (empat) faktor variabel  yang  mempengaruhi  implementasi kebijakan  yakni:  (1)  Komunikasi,  (2) Sumberdaya,  (3)  Disposisi,  (4)  Struktur Birokrasi:
1. Komunikasi:
Keberhasilan
implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan sasaran  kebijakan  harus  ditransmisikan
kepada  kelompok  sasaran (target  grup) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.  Apabila  tujuan  dan  sasaran suatu  kebijakan  tidak  jelas  atau  bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran,  maka  kemungkinan  akan  terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

## 2. Sumber daya
Walaupun  isi  kebijakan  sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten,  tetapi  apabila  implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan,  implementasi  tidak  akan berjalan  efektif.  Sumber  daya  tersebut dapat  berwujud  sumber  daya  manusia, yakni  kompetensi  implementator,  dan sumber daya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implemetasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

## 3. Disposisi
Disposisi adalah watak dan karekteristik yang dimiliki oleh implenetator, seperti komitmen, kejujuran, sifat  demokratis.  Apabila  implementator memiliki  disposisi  yang  baik,  maka  dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa  yang diinginkan oleh pembuat kebijakan,  maka  proses  implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

## 4. Sturktur Birokrasi
Struktur  organisasi  yang  bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi  kebijakan.  Salah  satu  dari aspek  struktur  yang  penting  dari  setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (staadar operating procedures atau  SOP).  SOP  menjadi  pedoman  bagi setiap  implementator  dalam  bertindak. Struktur  ogranisasi  yang  terlalu  panjang akan  cenderung  melemahkan  pengawasan dan menimulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi  yang  rumit  dan  kompleks.  Ini pada  gilirannya  menyebabkan  aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## Program  Undang,  Jemput,  Antar
Selamat (UJAS)
Adalah  kepanjangan  dari  Undang,
Jemput, Antar Selamat (UJAS) merupakan suatu  kegiatan  yang  difasilitasi  oleh Puskesmas  Kecamatan  Cijaku  dalam rangka  meningkatkan  peran  aktif  Bidan, Nakes,  Dukun  Paraji,  Keluarga,  dan masyarakat  untuk  meningkatkan  cakupan mutu pelayanan ibu dan bayi baru lahir.
Undang adalah  langkah  awal  dari tahapan program UJAS, masyarakat dapat langsung menghubungi Puskesmas Cijaku (on  call) melalui  nomor  kontak  yang  di khususkan  untuk  pelayanan  persalinan.
Petugas piket akan segera merespon kontak dari  ibu  hamil  jelang  persalinan  ataupun keluarga dari ibu hamil.
Jemput adalah  proses  dimana Puskesmas  Cijaku  merespon  panggilan dari  masyarakat  dengan  memfasilitasi klien/pasien  ibu  bersalin  menggunakan mobil ambulan Puskesmas.
Antar  Selamat adalah  proses dimana  Puskesmas  Cijaku  mengantarkan kembali klien/pasien ibu bersalin dari bayi baru lahir ke tujuan/rumah tinggal dengan selamat.  Dalam  kasus  lain  (kegawat daruratan)  proses  antar  dan  selamat  bisa difasilitasi oleh Puskesmas Cijaku dengan rujukan ke RSUD Adjidarmo Rangkasbitung. (Start Up
Inovasi Kabupaten  Lebak  2017  Inovasi  Daerah Menuju Pelayanan Publik yang berkualitas di Kabupaten Lebak).
Untuk menjawab perumusan masalah  yang  telah  ditentukan  peneliti bagaimana Implementasi Program Undang, Jemput, Antar Selamat (UJAS) di Kecamatan  Cijaku  Kabupaten  Lebak sebagai berikut:
1. Komunikasi
Sosialisasi  Program  UJAS  belum dilakukan secara langsung kepada masyarakat desa. Sosialisasi hanya dilakukan melalui rapat-rapat di Kecamatan  dengan  Pemerintahan  desa
tidak  langsung  ketitik  masyarakat  desa. sehingga masih banyak masyarakat belum mengenal  Program  UJAS.  Kemudian Program  UJAS  belum  memiliki  Pedoman yang khusus. bagaimana tahapan sosialisasi Program, penggunaan Program, mengawasi  Program  dan    mengevaluasi Program,  sehingga  tidak  jelas  dalam tahapannya.

## 2. Sumber Daya
Petugas Program UJAS untuk saat ini  sudah  mencukupi  dengan  jumlah  33 (tiga  puluh  tiga)  bidan  yang  sudah berstandar  sertifikat  dan  dibantu  oleh Kader  Posyandu  serta  Dukun  Paraji  desa disetiap  desa-desa.  Dari  Fasilitas  sarana dan  prasarana  yang  dimiliki  Puskesmas Cijaku  saat  ini  belum  lengkap,  hanya memiliki  satu  ruangan,  dua  tempat  tidur tindakan. Dari kekurangan tersebut pernah terjadi melebihi kapasitas ibu bersalin dan menyebabkan  terjadi  antrian.  Kemudian Puskesmas Cijaku hanya memiliki kendaraan  ambulan  dua  unit  yang  masih standar  atau  belum  sesuai  dengan  kondisi jalan  di  desa  yang  masih  terdapat kerusakan,  sehingga  terjadi  kendala  pada saat  cuaca  buruk  dalam  penjemputan  dan pengantaran  pasien.  Selajutnya  fasilitas atau  alat  penghubung  seperti  sejenis handphone yaitu Hand  Talky tanpa menggunakan  pulsa  belum  tersedia  untuk
petugas  Program  UJAS  di  lapangan sebagai penghubung antara petugas lapangan  dengan  petugas  di  Puskesmas. Tidak hanya itu dari anggaran khusus pun untuk  menjalankan  Program  UJAS  belum tersedia,  sehingga  tidak  terpenuhinya kebutuhan  untuk  menjalankan  Program UJAS.
3. Disposisi
Penujukan petugas Program UJAS dilakukan  dengan  melihat  dari  keahlian dalam  bidangnya  masing-masing,  mulai dari  Dokter,  Bidan  Desa  dan  sopir ambulan.  Selain  itu  dibantu  oleh  Peran Kecamatan sebagai penasehat yang ditetapkan  dengan  Surat  Keputuasan Kepala  UPTD  Puskesmas  Cijaku  Nomor: 5/SK/PKM-CJK/I/2016. Dari sikap implementator  Program  UJAS  dalam melayanai  pasien  sudah  baik.  Saat  ini belum  ada  informasi  atau  pengaduan  dari penerima program atau masyarakat lainnya yang merasa dirugikan atau tidak nyaman dari implementator Program UJAS. Namun apa yang sudah dilakukan petugas Program  UJAS,  belum  adanya  pemberian insentif  baik  dari  Pemerintah  Daerah ataupun  dari  dari  Puskesmas  secara langsung terhadap petugas Program UJAS, karena belum tersedia anggarannya.
4. Struktur Birokrasi
Belum  adanya  Struktur  Ogranisasi mulai dari Penasehat sampai pada petugas akomodasi    sehingga  tidak  terlihatnya kejelasan  para  pelaksana  Program  UJAS. Untuk melaksanakan program UJAS tetap berjalan,  Petugas  Program  UJAS  hanya menggunakan Standar Pelayanan Operasional (SOP) yang sudah dibuat.

## 5. Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitan,  maka penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa, sosialisasi Program UJAS belum menyeluruh  kepada  masyarakat  desa, sehingga  masih  terdapat  masyarakat  yang belum tahu dan tidak memahami Program UJAS.  Dari  fasilitas  pun  sebagai  sarana dan  prasarana  untuk  mendukung  Program UJAS  belum  lengkap,  seperti  ruang tindakan  dan  kendaraan  antar  jemput. Tidak  hanya  itu,  Struktur  organisasi sebagai  kejelasan  petugas  Program  UJAS atau  implementator  pun  belum  ada, sehingga  tidak  terlihat  tugas  pokok  dan fungsinya  serta  kejelasan  pertanggung jawaban  dari  setiap  bidangnya  masing- masing.
Petugas  Program  UJAS  perlu kembali  memberikan  sosialisasi  kepada masyarakat  desa  secara  langsung  ketitik masyarakat bisa dengan melakukan pertemuan-pertemuan ditempat yang memungkinkan agar lebih dapat diketahui
oleh  measyarakat  luas.  Dari  Puskesmas Cijaku  sendiri  harus  menyediakan  sarana dan prasarana sebagai penunjang Program UJAS  yaitu,  kendaraan  ambulan    khusus disesuaikan dengan kondisi jalan yang ada, agar tidak ada hambatan pada pelaksanaan Program  UJAS  pada  saat  penjemputan pasien  dan  pengantaran  pasien  disaat melintasi jalan yang rusak. Tidak hanya itu, ruang  tindakan  bersalin  harus  ditambah atau  diperluas  agar  tidak  terjadi  kembali kasus melebihi kapasitas ibu bersalin yang mengakibatkan kekhawatiran ketika penanganan tindakan. Selanjutnya, petugas Program  UJAS  mulai  dari  Bidan  Desa, Kader  Posyandu  Desa  serta  Dukun  Paraji harus diberikan insentif sebagai penghasilan dan penghargan dari kapasitasnya dalam melakukan pendampingan  dan  merawat  ibu  bersalin, bayi  baru  lahir  sampai  pada  kondisi pemulihan. Kemudian harus mengalokasikan anggaran khusus Program UJAS  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Serta membuat Struktur Organisasi Program  UJAS  agar  terlihat  kejelasan kelembagaannya  yang  bertanggungjawab pada tugas pokok dan fungsinya.
Daftar Pustaka.

## Buku
Creswell  W.  Jonn,  2016. Research Desigen, Pendekatan Metode
Kualitatif, Kuantitatif dan
Campuran. Yogyakarta:  Pustaka
Pelajar. Mulyadi, Dedi, 2015. Kebijakan Publik dan Pelayanan  Publik,  Konsep  dan Aplikasi  Proses  Kebijakan  Publik dan  Pelayanan  Publik. Bandung:
Alfa Beta.
Sugiyono, 2013. Metode Penelitian
Pendidikan Pendekatan
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .
Bandung: Alfabeta.
Saifullah,. Ikbal, M., & Thamrin, H., 2019.
Implementasi  Kebijakan  Peraturan Daerah  Nomor  18  Tahun  2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Rumah  Sakit  Arifin  Nu’mang Kabupaten  Sidenreng  Rappang.
Jurnal Moderat. 4, (1), 44-45.
Winarno,  Budi.  2016. Kebijakan  Publik
Era  Globalisasi  Teori,  Proses  dan
Studi kasus Komparatif.
Yogyakarta: CAPS.
Yudha, P, K,. Hanafi, I,. Rozikin, M,. 2013.
Implementasi  Kebijakan  Peraturan Daerah  Nomor  2  Tahun  2009
Dalam Perspektif Sustainable
Development. Jurnal  Administrasi
Publik (JAP). 1(4), 83-90.

## Dokumen
Start  Up  Inovasi  Kabupaten  Lebak  2017
Inovasi Daerah Menuju Pelayanan
Publik yang berkualitas di Kabupaten Lebak.
Peraturan  Bupati  Lebak  Nomor  26  tahun 2016  tentang  Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Bayi.
Proposal Inovasi Pelayanan Publik
Program UJAS.
Dokumen lainnya.
https://www.kabar-banten.com/kematian- ibu-dan-anak-di-provinsi-banten- tinggi/ (Dikutip 19 Januari 2020 pukul 19.42 Wib)