REALISASI KEBIJAKAN ENERGI TERBARUKAN UNI EROPA (UE) OLEH DENMARK DALAM MENGHADAPI ANCAMAN PEMANASAN GLOBAL
Yovita Yiwananda¹, Henny Saptatia Drajati Nugrahani²
1 Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia; Indonesia: yovita.yiwananda@ui.ac.id 2 Kajian Wilayah Eropa, Universitas Indonesia; Indonesia: henny.saptatia@ui.ac.id

## Abstract
This study examines the reasons and mechanisms for the realization of EU policies by Denmark  in  dealing  with  the  threat  of  global  warming  through  the  use  of  renewable energy.  Denmark  issued  a  comprehensive  and  integral  follow-up  policy  to  respond  to these threats, and is considered a pioneer in the implementation of EU policies. This study uses  a  qualitative  method  with  a  critical  approach,  and  applies  the  theory  of environmental security threats from Barry Buzan. The results show that the reason for Denmark in realizing the EU policy is because Denmark wants to remove its stigma as a country that produces the highest greenhouse gas emissions in the world, according to the Brundtland Commission.  With the mechanism of  establishing three agencies under the Ministry of Environment, which are tasked with formulating specific action plans to deal  with  the  threat  of  global  warming,  along  with  the  implementation  of  the  actions. Denmark optimizes the use of renewable energy, especially wind energy as a follow-up policy instrument.
Keywords:  Denmark,  environmental  security,  European  Union,  global  warming, renewable energy

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  alasan  dan  mekanisme  realisasi  kebijakan  UE  oleh  Denmark dalam  menghadapi  ancaman  pemanasan  global  melalui  upaya  pemanfaatan  energi terbarukan. Denmark mengeluarkan kebijakan lanjutan yang komprehensif dan integral untuk merespons ancaman tersebut, dan dianggap sebagai pelopor dalam implementasi kebijakan UE. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kritis, serta menerapkan teori ancaman keamanan lingkungan dari Barry Buzan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan Denmark dalam  mewujudkan kebijakan UE adalah karena Denmark ingin  menghilangkan stigma sebagai negara penghasil  emisi gas rumah kaca tertinggi  di  dunia,  menurut  Komisi  Brundtland.  Dengan  mekanisme  pembentukan  tiga agensi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, yang bertugas menyusun rencana aksi secara  spesifik  untuk  menghadapi  ancaman  pemanasan  global,  berikut  pelaksanaan aksinya.  Denmark  mengoptimalkan  pemanfaatan  energi  terbarukan  sebagai  instrumen kebijakan lanjutannya karena besarnya potensi alam Denmark untuk menghasilkan energi angin.
Kata Kunci :  Denmark, energi terbarukan, keamanan lingkungan, pemanasan global, Uni  Eropa

## Pendahuluan
Memasuki abad ke-21, isu mengenai fenomena pemanasan global kerap dianggap sebagai permasalahan yang urgen oleh seluruh negara. Sejalan dengan pernyataan Strawa (Strawa dkk.,  2020)  dalam  artikelnya  yang  menegaskan  bahwa  pemanasan  global  merupakan salah satu ancaman keamanan. Di berbagai negara di dunia, akibat-akibat dari pemanasan global  tidak  hanya  berdampak  pada  perubahan  struktur  lingkungan,  namun  juga  dapat berdampak pada terganggunya stabilitas sistem sosial, ekonomi, politik global, dan tentu saja, lingkungan (Scheffran & Battaglini, 2011; Strawa dkk., 2020).
Setiap kawasan di  dunia merasakan ancaman  yang diakibatkan dari pemanasan global dengan bentuk yang berbeda-beda, sehingga studi kasus regional mengenai iklim, keamanan  dan  konflik  merupakan  hal  yang  penting  untuk  dieksplorasi  secara  rinci (Scheffran & Battaglini, 2011). Saat ini, masing-masing negara di dunia telah berupaya untuk  mewujudkan  kerangka  kebijakan  dan  aktivitas  berbasis  ramah  lingkungan. Mayoritas negara memiliki fokus utama, yaitu menekan produksi emisi gas di bumi yang berpotensi memperburuk dampak dari fenomena pemanasan global.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang lingkungan hidup pertama pada 1972 di  Swedia  yang  diikuti  oleh  113  negara  menunjukkan  bahwa  dunia  memberi  prioritas pada fenomena pemanasan global. KTT ini merupakan bentuk kerja sama negara-negara dan organisasi internasional untuk menciptakan atmosfer tentang pentingnya melakukan pencegahan  dan  perencanaan  untuk  menangani  dampak  dari  pemanasan  global  dan perubahan iklim dalam skala global. Lebih dari 40 tahun sejak KTT di Swedia tersebut, sebuah pertemuan yang diikuti 196 negara dilaksanakan di Paris pada 2015. Pertemuan ini menghasilkan Perjanjian Paris atau yang dikenal dengan Paris Agreement . Pertemuan global tersebut bertujuan mencapai upaya ambisius bersama dalam menghadapi ancaman pemanasan global dan perubahan iklim.
Uni Eropa, selanjutnya akan disebut UE, merupakan sebuah entitas supranasional yang  menyadari  bahwa  ancaman  pemanasan  global  adalah  isu  lingkungan  yang terpenting. UE sendiri telah merasakan kerugian akibat dari fenomena pemanasan global seperti  kekeringan,  kebakaran  hutan,  banjir,  dan  meningkatnya  volume  air  laut,  yang mana  merupakan  ancaman  nyata  bagi  negara-negara  di  Eropa  dan  kawasan  di  mana negara-negara tersebut berada. UE menjelaskan bahwa rata-rata kerugian per tahun akibat
pemanasan  global  dan  juga  perubahan  iklim  yang  ditanggung  oleh  organisasi supranasional ini mencapai €9 miliar. Kerugian tersebut terjadi karena kekeringan yang memberi  dampak  pada  sektor  pertanian,  pasokan  energi  dan  air  bersih  untuk  publik (Cammalleri dkk., 2020).
Menyadari  kerugian  yang  telah  dirasakan  oleh  UE,  Pavese  (2012)  dalam artikelnya  menyebutkan  bahwa  UE  dianggap  berperan  penting  dalam  tata  kelola  iklim global  karena  terus  mendorong  ambisi  komitmen  internasional.  Pada  2003  UE  merilis strategi keamanan Eropa. Lima tahun setelah itu, pada 2008, UE menerbitkan makalah dari  perwakilan  tinggi  dan  Komisi  Eropa  mengenai  perubahan  iklim  dan  keamanan internasional  (Pavese,  2012).  Strategi  UE  menunjukkan  keseriusan  lembaga  tersebut dalam penanganan isu pemanasan global, mengingat hal ini adalah ancaman global yang berisiko tinggi dan menimbulkan implikasi pada problem migrasi.
UE memiliki tiga solusi dalam menangani isu tersebut. Pertama, berkomitmen dan berprogres. UE berkomitmen mengurangi 20% kadar emisi gas rumah kaca pada 2020 (dari  tingkat  emisi  pada  1990).  UE  berusaha  meningkatkan  20%  pemanfaatan  energi terbarukan  dan  meningkatkan  20%  efisiensi  energi.  Kedua,  pemberlakuan Emissions Trading  System (ETS).  Ketiga,  terus  menerus  mempromosikan  pemanfaatan  energi terbarukan dan efisiensi energi (European Commission, 2021).
Pada  2015,  UE  menandatangani  Perjanjian  Paris  dengan  tujuan  memperkuat respons  global  terhadap  ancaman  perubahan  iklim  dalam  agenda  pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan (United Nations, 2015). Sebagai anggota UE, Denmark  pun  memiliki  perhatian  pada  isu  pemanasan  global.  Negara  ini  menghadapi berbagai tantangan dalam pencarian sumber energi utama yang paling tepat dan ramah terhadap lingkungan.
Pada  2020  Denmark  mulai  membangun  pulau  buatan  di  Laut  Utara  sebagai kawasan penempatan 600 turbin angin raksasa di lepas pantai, yang tinggi masing-masing turbin  itu  adalah  260  meter.  Pada  pembangunan  tahap  pertama  kawasan  tersebut, Denmark  mengalokasikan  biaya  sebesar  €29  juta  ($34  juta).  Kawasan  ini  berukuran seluas delapan belas kali   lapangan sepak bola yang akan menghasilkan energi sebesar 3 GW (gigawatt). Kawasan turbin angin lepas pantai ini diperkirakan beroperasi pada 2033 (Broom, 2021).
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menjawab  pertanyaan  “mengapa  Denmark merealisasikan  kebijakan  UE  dalam  mengahadapi  ancaman  pemanasan  global  melalui upaya pemanfaatan sumber energi terbarukan? Bagaimana mekanismenya?” Pertanyaan penelitian  ini  signifikan,  karena  pemanasan  global  merupakan  ancaman  yang  nyata  di seluruh  dunia  dan  fenomena  alam  ini  tidak  dapat  dihindari.  Permasalahan  yang diakibatkan oleh pemanasan global menimbulkan perubahan iklim yang berdampak pada terjadinya  bencana  alam  dan  instabilitas  keamanan  negara-negara  di  seluruh  dunia. Sejumlah  studi  telah  dilakukan  untuk  mengkaji  realisasi  kebijakan  energi  UE  dalam menghadapi  ancaman  pemanasan  global,  seperti  Hysing  (2014)  yang  menganalisis realisasi kebijakan lingkungan UE oleh Swedia dan Sovacool (2015) yang menganalisis implementasi  kebijakan  energi  terbarukan  Denmark  dari  sudut  pandang  demokrasi energi, transisi rendah karbon, dan literasi energi.
Penelitian  tentang  realisasi  kebijakan  UE  berupa directives atau  direktif  dan decision atau  keputusan  oleh  Denmark  dalam  menghadapi  ancaman  pemanasan  global melalui upaya pemanfaatan sumber energi terbarukan, merupakan hal yang penting dan mendesak.  Sebagai  pelopor  dalam  implementasi  kebijakan  UE  tentang  ancaman pemanasan global, Denmark merupakan aktor penting yang dapat memberi inspirasi bagi negara-negara lain, baik yang ada di kawasan Eropa maupun di kawasan lain, termasuk Indonesia yang berada di kawasan Asia, tepat di wilayah khatulistiwa.
Instrumen  kebijakan  lanjutan  yang  komprehensif  dan  integral  yang  dibuat  oleh Denmark  untuk  merespon  ancaman  pemanasan  global  melalui  pemanfaatan  sumber energi terbarukan, merupakan inspirasi dan lesson learned bagi negara-negara lain dalam memaksimalkan  pemanfaatan  energi  terbarukan  sebagai  salah  satu  mekanisme menghadapi ancaman keamanan yang diakibatkan pemanasan global.

## Teori Keamanan
Penelitian ini menggunakan teori  keamanan oleh  Buzan,  Wæver dan de Wilde  (1998). Buzan meyebutkan bahwa keamanan adalah tentang pertahanan diri, ketika sebuah isu disajikan sebagai ancaman eksistensial ( existensial threat ) terhadap objek rujukan yang dituju  ( referent  object )  seperti  kawasan,  negara,  pemerintahan  ataupun  masyarakat. Eksistensi ancaman keamanan tersebut melegitimasi tindakan luar biasa  ( extraordinary measures )  untuk  dilakukan  dalam  menangani  ancaman  tersebut  (Buzan  dkk.  1998). Buzan  menambahkan  bahwa  pertahanan  diri  sebuah  kawasan  tidak  hanya  selalu
membahas tentang pertahanan militer ataupun politik, namun juga terdapat sektor-sektor lain. Buzan memproyeksikan lima sektor dalam analisis keamanan, yaitu keamanan pada sektor militer, sektor lingkungan, sektor ekonomi, sektor sosial dan sektor politik. Dalam penelitian ini, akan difokuskan hanya kepada sektor lingkungan karena isu yang diangkat merupakan ancaman yang diakibatkan dari fenomena pemanasan global.

## Keamanan Lingkungan
Keamanan  lingkungan  memiliki  fokus  pada  hubungan  antara  aktivitas  manusia  dan biosfer planet, yang mencakup seluruh ekosistem di kehidupan bumi (Buzan dkk. 1998). Dalam praktek penanganan isu lingkungan, Buzan menyebutkan bahwa dibutuhkan dua agenda  yang  berbeda,  yaitu  agenda  ilmiah  dan  agenda  politik.  Keamanan  lingkungan kerap  dikaitkan  dengan  ilmu  pengetahuan  alam  oleh  peneliti  dan  lembaga  penelitian. Namun  isu  lingkungan  yang merupakan sebuah isu global jika dikaitkan  dengan suatu ancaman  bagi  keamanan  sebuah  negara,  maka  akan  masuk  ke  ranah  politk  yang melibatkan  pengambilan  keputusan  di  tingkat government ataupun intergoverment , meliputi keputusan dan kebijakan yang spesifik dalam mengangani isu lingkungan hidup yang dibuat dalam lingkup nasional maupun internasional.
Menurut Buzan, terdapat tiga ancaman keamanan pada sektor lingkungan (Buzan dkk.,  1998).  Pertama,  adalah  ancaman  terhadap  peradaban  manusia  karena  fenomena alam.  Menurut  Buzan,  ancaman  ini  berasal  dari  alam  semesta  terhadap  kehidupan manusia.  Namun,  Buzan  menegaskan  bahwa  ancaman  ini  bukan  berasal  dari  aktivitas manusia  itu  sendiri.  Ilustrasi  dari  ancaman  ini  adalah  jatuhnya  meteor,  gempa  bumi, meletusnya gunung berapi. Kedua, adalah ancaman dari kegiatan manusia terhadap alam, sehingga  mengancam  keberlanjutan  peradaban  manusia.  Dalam  perspektif  Buzan, ancaman ini merupakan  akibat dari kegiatan manusia terhadap struktur alam,  sehingga menimbulkan  ancaman  yang  lebih  signifikan  bagi  peradaban  manusia.  Contoh  dari ancaman  ini  dapat  dilihat  pada  meningkatnya  emisi  gas  rumah  kaca  dan  CFC ( chlorofluorocarbon ),  juga  meningkatnya  emisi  yang  ditimbulkan  oleh  kegiatan industrial,  yang  berdampak  pada  lapisan  ozon.  Ketiga,  adalah  ancaman  dari  kegiatan manusia  dan  alam,  namun  dampaknya  dapat  diatasi  dengan  penggunaan  hasil-hasil kemajuan  teknologi.  Buzan  menyebut  bahwa  ancaman  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari perilaku manusia dan   perubahan struktur  alam.  Namun,  akibat  yang ditimbulkan oleh
kedua  fenomena  di  atas  tidak  sampai  mengancam  peradaban  manusia.  Hal  itu  terjadi karena manusia berhasil mengatasi dan mengantisipasi  ancaman dengan  menggunakan hasil-hasil kemajuan teknologi dan sumber daya energi alternatif, misalnya penggunaan tembaga yang beralih ke silikon.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  kritis  terhadap implementasi  Denmark  dalam  menghadapi  ancaman  pemanasan  global.  Metode  ini mendeskripsikan dan menelaah fenomena pemanasan global yang merupakan ancaman bagi negara-negara di dunia, termasuk negara-negara di kawasan Eropa, utamanya yang juga terjadi di Denmark. Dengan metode ini, dilakukan pengumpulan dan analisis data non-numerik untuk memahami konsep, pendapat, atau pengalaman yang dialami negara- negara  anggota  UE,  khususnya  Denmark,  sehingga    penelitian  ini  menghasilkan kumpulan  wawasan  mendalam  tentang  mengapa  dan  bagaimana  mekanisme  Denmark dalam  merealisasikan  kebijakan  UE  berupa  direktif  dan  keputusan  untuk  menghadapi ancaman  keamanan  lingkungan,  yaitu  pemanasan  global,  melalui  upaya  pemanfaatan energi terbarukan.
Data yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, merupakan data resmi yang diperoleh dari situs resmi institusi maupun lembaga yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian,  yaitu  data  terkait  direktif  dan  keputusan  UE  tentang  pemanasan  global diperoleh dari situs Komisi Eropa; data tentang tiga agensi yang dibentuk oleh Denmark di bawah Kementerian Lingkungan Hidup diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh  perusahaan  penerbit Thomas  Reuters  Practical  Law ;    data  tentang  bagaimana negara-negara  anggota  UE  melakukan  interpretasi  terhadap  direktif  dan  keputusan tentang pemanasan global, diolah kembali dari hasil laporan UE mengenai Transisition Performance  Index (TPI),  dan  hasil  penilaian Sustainability  Governance  Index (SGI) yang dikeluarkan oleh yayasan Bertelsmann Stiftung.
Kedua,  data  dalam  penelitian  ini  juga  diperoleh  dari  jurnal-jurnal  internasional bereputasi dan terindeks, di antaranya data tentang sebelas strategi yang dibuat oleh tiga agensi  di  bawah kementerian lingkungan hidup  Denmark, mulai  dari data-data tentang rencana aksi secara spesifik untuk menghadapi ancaman pemanasan global, hingga data- data terkait pelaksanaan aksi.

## Analisis: Upaya Denmark dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global
Bagian  ini  berisi  pemaparan  hasil  analisis  dalam  penelitian  tentang  kebijakan  UE menghadapi  ancaman  pemanasan  global,  yang  memberi  fokus  pada  upaya  Denmark dalam  memanfaatkan  sumber  energi  terbarukan.  Berturut-turut  analisis  tersebut  akan dibagi menjadi  lima  bagian,  yaitu pembahasan tentang  ancaman keamanan lingkungan yang berasalkan dari pemanasan global. Kedua, pembahasan tentang objek yang terancam oleh  fenomena  pemanasan  global  yaitu  lingkungan  kawasan  UE  dengan  menyajikan bentuk dampak dari fenomena pemanasan global yang dialami wilayah tersebut. Ketiga pembahasan  tentang  objek  yang  terancam  secara  spesifik  di  wilayah  Denmark  oleh fenomena pemanasan global  yaitu lingkungan kawasan UE dengan menyajikan bentuk dampak  dari  fenomena  pemanasan  global  yang  dialami  wilayah  tersebut  Keempat, tindakan  pembentukan  kebijakan  lingkungan  berupa  direktif  dan  keputusan  oleh  UE. Kelima,  bagaimana  implementasi  kebijakan  lingkungan  UE  yang  dilakukan  oleh Denmark.

## Ancaman (Threat) Keamanan Lingkungan dari Pemanasan Global
Analisis  ini memaparkan  latar  belakang  fenomena  pemanasan  global  sebagai  ancaman dan  apa  yang  mengakibatkan  fenomena  itu  terjadi.  Fenomena  pemanasan  global merupakan fenomena alam  yang mengancam bagi lingkungan dan peradaban manusia. Fenomena ini adalah istilah untuk fenomena alam, yang mana terjadi peningkatan suhu udara baik di daratan maupun di permukaan air laut di seluruh dunia dalam kurun waktu tiga puluh tahun (Allen dkk., 2018).
Dampak-dampak  dari  fenomena  pemanasan  global  kerap  dirasakan  oleh  dunia. Menipisnya  lapisan  ozon  pada  atmosfer  bumi,  mencairnya  es  dan  gletser  di  kawasan Arktik,  naiknya  permukaan  air  laut  dan  curah  hujan  ekstrem  di  berbagai  negara  yang mengakibatkan kegagalan panen, banjir bandang yang merusak infrastruktur, semuanya itu merupakan akibat dari pemanasan global.
Tercatat bahwa suhu permukaan bumi sejak abad ke-19 terus meningkat akibat konsentrasi  gas  rumah  kaca  yang  meningkat  di  atmosfer  bumi  (Ring  dkk.,  2012).  Gas rumah kaca sendiri pada dasarnya baik untuk menjaga suhu bumi agar tetap hangat dan mendukung  kehidupan  manusia,  namun  kadar  yang  berlebihan  sebaliknya  akan memusnahkan  populasi  manusia  itu  sendiri.  Terdapat  dua  faktor  dalam  kenaikan  suhu
global, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh peningkatan gas rumah kaca akibat konsumsi bahan bakar fosil oleh manusia. Faktor eksternal yaitu fenomena yang bersifat alami seperti gunung berapi dan perubahan radiasi matahari (Ring dkk., 2012).
Penumpukan gas rumah kaca yang terdiri dari berbagai macam jenis gas seperti metana,  karbon  dioksida,  nitrogen  dioksida,  dan  freon  di  atmosfer  akan  mengubah keseimbangan  radiasi  dan  akan  menghangatkan  permukaan  bumi  karena  menyerap sebagian  radiasi  yang  keluar  dari  bumi  dan  memancarkannya  kembali  ke  permukaan (Abouelfadl, 2012). Saat ini seluruh negara berupaya untuk menekan tingkat gas rumah kaca,  terutama  karbon  dioksida,  agar  dapat  mencegah  suhu  bumi  semakin  meningkat. Salah  satu  gas  rumah  kaca  yang  paling  berpengaruh  tersebut  dihasilkan  oleh  sumber energi  fosil.  Energi  tersebut  merupakan salah satu energi  yang sangat  dibutuhkan oleh hampir semua negara di dunia, di antaranya adalah negara-negara anggota UE.
Tercatat bahwa produksi emisi karbon dioksida tertinggi di kawasan EU terjadi pada 1979 dengan 3.99 miliar metrik ton. Seiring dengan peralihan sumber energi dan diberlakukannya  sistem  perdagangan  emisi,  pada  tahun  lalu  produksi  emisi  tersebut menurun menjadi 2.54 miliar metrik ton (European Commission, 2021; Tiseo, 2021). UE menjelaskan bahwa energi terbarukan saat ini mengambil alih bahan bakar fosil sebagai sumber  daya  nomor  satu  di  UE  untuk  pertama  kalinya  pada  tahun  2020  untuk menghasilkan  38%  listrik,  dibandingkan  dengan  37%  bahan  bakar  fosil  (European Commission, 2021).
Denmark,  yang  merupakan  salah  satu  anggota  UE,  pada  awalnya  sangat bergantung dengan sumber daya minyak bumi, batu  bara, dan  gas  alam. Bahkan, pada 1987 dalam laporan Our Common Future oleh Komisi Brundtland, sebuah komisi dunia yang memiliki target mempersatukan dunia dalam realisasi pembangunan berkelanjutan, disebutkan  bahwa  Denmark  adalah  penghasil  emisi  gas  rumah  kaca  tertinggi  di  dunia (Rüdiger, 2019).
Denmark pernah mempertimbangkan pemanfaatan nuklir sebagai sumber energi. Keputusan  tersebut  menimbulkan  resistensi  dari  kalangan  masyarakat  umum  dan organisasi  non-pemerintah  (Rüdiger,  2019).  Denmark  menyadari  kekeliruannya  dalam menentukan sumber energi apa yang akan dimanfaatkan. Hal ini diikuti dengan dibuatnya kebijakan  transisi  pemanfaatan  sumber  energi  terbarukan  dan  penyusunan  rancangan
kebijakan energi pada 1990 (Rüdiger, 2019). Sejak saat itu, Denmark memberi fokus pada pemanfaatan  sumber  energi  terbarukan,  sebanyak  46%  energi  angin  dan  4%  energi cahaya matahari untuk memasok tenaga listrik di negaranya.

## Kawasan UE dan Denmark sebagai Objek yang Terancam (Referent Object)
Analisis ini menyajikan bukti nyata bentuk-bentuk ancaman yang terjadi di wilayah UE untuk  menunjukkan  bahwa  lingkungan  negara-negara  anggota  UE  merupakan  sebuah objek  yang  terancam.  UE  merupakan  kawasan  yang  kerap  merasakan  dampak  dari fenomena  pemanasan  global.  Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  sejumlah  kerugian finansial dan material telah dialami oleh kawasan tersebut.
Dalam  perspektif  Buzan,  ancaman  keamanan  lingkungan  yang  pertama,  yaitu ancaman yang disebabkan oleh fenomena alam terhadap peradaban manusia, maka Eropa dapat dianggap sebagai kawasan yang tidak aman karena frekuensi ancaman keamanan lingkungan yang pertama kerap terjadi. Beberapa bencana alam yang terjadi di kawasan Eropa menimbulkan banyak korban, seperti misalnya:  gempa bumi di  Italia pada 2016 yang  menyebabkan  kematian  300  orang  (McCharty,  2016).  Erupsi  Gunung  Etna mengancam nyawa dan jutaan tempat tinggal serta harta benda masyarakat yang tinggal di  Sisilia,  Italia  (Cristi  dkk.,  2010).  Gempa  bumi  di  Kroasia  yang  menimbulkan kehancuran masif berdampak pada kehidupan 20.000 orang di wilayah Petrinja (Walsh, 2020).  Gempa  bumi  di  kota  Larissa,  Yunani  pada  2021  yang  menyebabkan  kerusakan ratusan rumah warga dan kehancuran berbagai bangunan (Kyriakoulis dkk., 2021).
Terkait  perspektif  Buzan  tentang  ancaman  keamanan  lingkungan  yang  kedua, yaitu  ancaman  pada  keberlanjutan  peradaban  manusia  yang  disebabkan  oleh  kegiatan manusia  terhadap  alam,  maka  Eropa  adalah  kawasan  yang,  tidak  terhindarkan, menghadapi  ancaman  keberlanjutan  peradaban  manusia  disebabkan  oleh  aktivitas manusia sendiri terhadap alam. Eropa sebagai kawasan yang maju dalam teknologi dan ilmu  pengetahuan,  mengembangkan  banyak  kegiatan  yang  berhubungan  dengan lingkungan dan alam. Disadari atau tidak, penggunaan teknologi seringkali berdampak pada eksploitasi lingkungan dan alam, meskipun dengan tujuan mulia, yaitu memudahkan kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraannya.
Kegiatan  manusia  terhadap  alam  ini  menimbulkan  dampak  negatif  yang  dapat mengancam  keberlangsungan  peradaban  manusia,  seperti  misalnya:  kekeringan  yang
intens terjadi di wilayah selatan dan barat Eropa yang menimbulkan kerugian pada sektor pertanian, pasokan energi dan air bersih pada 2018 dan 2019 (Cammalleri dkk., 2020). Bencana banjir bandang akibat curah hujan ekstrem di Jerman dan Belgia pada 2021 yang menyebabkan  ribuan  orang  kehilangan  tempat  tinggalnya  (Kelly,  2021).  Polusi  udara yang  dihasilkan  oleh  pembakaran  batu  bara  di  Polandia,  yang  menyebabkan  kualitas udara yang buruk menelan korban kematian mencapai 44.000 jiwa orang setiap tahunnya (Cross, 2019). Frekuensi kebakaran hutan di Spanyol terus terjadi pada tahun belakangan ini,  salah  satu  kebakaran  hebat  terjadi  di  wilayah  selatan  Spanyol  yaitu  Andalusia. Peristiwa tersebut mengakibatkan lebih dari 3.100 orang mengungsi dari rumah mereka (Euronews, 2020). Mencairnya es di Greenland yang menyebabkan naiknya permukaan air laut di seluruh dunia (Borunda, 2019).  Terjadinya gelombang panas di Eropa Barat pada 2021 (Korosec, 2021).
Perspektif  Buzan  tentang  ancaman  keamanan  lingkungan  yang  ketiga  adalah ancaman  dari  kegiatan  manusia  dan  alam,  yang  dampaknya  dapat  diatasi  dengan penggunaan hasil-hasil kemajuan teknologi. Di Eropa, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  telah  terbukti  mampu  menghindarkan  manusia  dari  berbagai  bencana  yang ditimbulkan oleh kegiatan manusia dan fenomena alam. Hasil kemajuan teknologi  dan pemanfaatan  sumber  daya  energi  alternatif  digunakan  untuk  mengantisipasi  dan mengatasi persoalan yang terkait dengan ancaman lingkungan.
Sumber energi terbarukan di kawasan UE saat ini telah berkontribusi sebesar 38% sebagai  pemasok  tenaga  listrik  di  27  wilayah  Eropa.  Kemajuan  teknologi  pada  turbin angin dan tenaga air berkontribusi secara dominan dalam menghasilkan tenaga listrik di kawasan UE. Energi angin menghasilkan 14% dan energi dari arus air menghasilkan 13% tenaga listrik. Selain itu, UE juga menciptakan inovasi sel fotovoltaik untuk menyerap cahaya  matahari  yang  dapat  menyalurkan  tenaga  listrik.  Energi  tersebut  menghasilkan tenaga sebesar 5% (Jones dkk., 2021).
UE  juga  berinisiatif  untuk  memanfaatkan  biomassa  sebagai  pembangkit  listrik dan  pemanas  berkapasitas  5  MW  (megawatt)  untuk  memenuhi  kriteria  energi keberlanjutan, dan memberikan pengurangan emisi yang substansial dibandingkan bahan bakar  fosil  {Formatting  Citation}.  Melalui  pendanaan  mega  proyek,  UE  mendukung penelitian, penemuan dan pengembangan teknologi geothermal agar dapat dimanfaatkan sebagai  energi  untuk  mengoperasionalkan  instalasi  pemanas  ruangan  di  rumah-rumah
pada  musim  dingin.  Energi  geothermal  juga  dikembangkan  untuk  diekstraksi  agar menghasilkan  tenaga  listrik.  Selain  memanfaatkan  lima  jenis  energi  yang  cenderung mudah  ditemukan  di  alam  (yaitu  energi  angin,  air,  cahaya  matahari,  biomassa  dan geothermal),  beberapa  negara  anggota  UE  juga  mengembangkan  inovasi  dari  senyawa uranium yang dapat menghasilkan energi nuklir.
Setelah  pemaparan  di  atas  mengenai  berbagai  bentuk  ancaman  yang  dirasakan oleh  kawasan  UE  yang  ditinjau  dengan  perspektif  Buzan,  berikut  ini  dipaparkan  juga beberapa  bukti  nyata  ancaman  keamanan  lingkungan  yang  spesifik  dirasakan  oleh Denmark. Dalam perspektif Buzan yang pertama tentang ancaman keamanan lingkungan yang disebabkan oleh fenomena alam terhadap peradaban manusia, maka Denmark dapat dianggap sebagai negara dengan wilayah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam. Di  Denmark,  peristiwa  tanah  longsor  merupakan  geohazard  utama  yang  kerap  terjadi. Tanah  longsor  yang  terjadi  di  Denmark  pada  2007  mengakibatkan  terbentuknya semenanjung  sepanjang  hampir  1.000  kaki  (300  meter)  ke  laut  dan  secara  dramatis berdampak pada salah satu landmark geologi paling terkenal yaitu pantai paling timur di tebing kapur Møns Klint (Wyman, 2011).  Risiko banjir pesisir, kerusakan akibat badai, gelombang  badai,  dan  hujan  deras  merupakan  ancaman  dari  bencana  alam  yang mendominasi  wilayah  Denmark.  Kerentanan  terhadap  banjir  dan  gelombang  badai diperparah  oleh  perkiraan  kenaikan  permukaan  laut  akibat  pemanasan  global  dan perubahan iklim (Van Well dkk., 2018).
Terkait  dengan  perspektif  Buzan  yang  kedua  mengenai  ancaman  keamanan lingkungan  yang  berasal  dari  aktivitas  manusia,  Denmark  merupakan  kawasan  yang mengalami dampak dari pemanasan global. Bencana alam lainnya yang kerap terjadi di Denmark  adalah  tingginya  intensitas  gelombang  panas  yang  menerpa  beberapa  bagian wilayah  selatan  dan  timur  Denmark.  Pada  musim  panas  2018,  gelombang  panas  ini menimbulkan  kekeringan  dan  kebakaran  hutan  yang  serius  di  dekat  wilayah  Aalborg (Liberto, 2020). Bencana lain adalah gelombang badai akibat curah hujan ekstrem yang menimbulkan banjir bandang di pesisir Denmark. Pada 2017, curah hujan ekstrem yang gelombang badai telah merusak ratusan rumah yang terendam banjir. Gelombang badai juga  menjadi  penghalang  lalu  lintas  di  sepanjang  pantai  Syddanmark  dan  Sjælland. Institut  Meteorologi  Denmark  melaporkan  bahwa  permukaan  air  laut  di  Sjælland  naik
mencapai sekitar 1,5 m di atas permukaan normal, yaitu pada ketinggian sekitar 1,66 m di wilayah Rødvig, 1,57 m di wilayah Køge dan 1,46 m di wilayah Dragør (Davies, 2021).
Pada  2014  curah  hujan  deras  selama  24  jam  menyebabkan  banjir  bandang  dan sejumlah  kerusakan  infrastruktur  di  Denmark,  terutama  di  beberapa  bagian  daerah  di Jutlandia Utara (Davies, 2021).  Badai besar juga melanda Ibu kota Denmark pada 2011. Bencana  tersebut  menyebabkan  kerugian  sebesar  1,6  miliar  Euro.  Kerugian  akibat bencana  alam  ini  merupakan  kerugian  terbesar  di  seluruh  Eropa  pada  2014  (State  of Green,  2019).    Banjir  bandang  kerap  terjadi  pada  2013  di  daerah  Roskilde,  Denmark. Banjir  yang  disebabkan  oleh  badai  besar  Xavier  telah  menyebabkan  kerusakan  yang cukup besar dan proses pemulihan dinilai tidak sepenuhnya berhasil karena kurangnya perencanaan dan perhitungan yang tepat (North Sea Region, 2020).
Berikutnya,  perspektif  Buzan  yang  ketiga  adalah  ancaman  yang  berasal  dari kegiatan manusia dan alam, tetapi dapat diatasi dengan penggunaan hasil-hasil kemajuan teknologi.    Pada  2020,  sumber  energi  Denmark  untuk  memenuhi  kebutuhan  listrik negaranya sekitar 50% telah berasal dari energi terbarukan. Turbin angin darat dan lepas pantai  menghasilkan  lebih  dari  46%  konsumsi  listrik  Denmark.  Dan  4%  lainnya berasalkan dari energi surya (State of Green, 2021). Menurut data konsumsi energi yang dicantumkan  oleh  situs Our  World  in  Data ,  konsumsi  untuk  tenaga  listrik  Denmark sendiri selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 mengalami fluktuasi, tahun 2015 berkisar 28,4 TWh lalu pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi 31,04 TWh dan pada 2020 mengalami penurunan menjadi sekitar 29,05 TWh. Melihat kebutuhan energi listrik yang sangat besar, Denmark terbantu oleh energi terbarukan yang dapat dihasilkan dari energi angin dan surya (Ritchie & Roser, 2021).
Negara  ini  menyadari  bahwa  banyaknya  kebutuhan  energi  untuk  memenuhi konsumsi tenaga listrik di wilayahnya. Denmark belajar dari kesalahannya yang pernah dinobatkan sebagai negara penghasil emisi tertinggi di dunia dan juga menyadari akan efek pemanasan global yang menimbulkan banyak kerugian, sehingga saat ini Denmark menargetkan untuk memanfaatkan sumber daya energi angin dan cahaya matahari secara optimal  untuk  memenuhi  kebutuhan  tenaga  listrik  wilayahnya.  Berkat  kemajuan teknologinya, Denmark dapat mencegah ancaman yang semakin buruk dari pemanasan global.  Kemajuan  teknologi  terhadap  turbin  angin  dan  panel  surya  di    Denmark  dapat
menghasilkan  energi  listrik  tanpa  menghasilkan  emisi  gas  rumah  kaca  yang  dapat memperburuk keadaan lingkungan.

## Direktif dan Keputusan UE Mengenai Penanganan Pemanasan Global
Berbagai kebijakan diterbitkan oleh UE terkait pemanasan global, termasuk dampaknya, di  antaranya  perubahan  iklim.  Sebagaimana  diketahui,  UE  merupakan  institusi supranasional yang memiliki delapan sumber hukum yang bersifat mengikat bagi negara- negara anggotanya, sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut: (i) traktat ( treaties ); (ii)  regulasi  ( regulations );  (iii)  direktif  ( directives );  (iv)  keputusan  ( decisions );  (v) rekomendasi ( recommendations ); (vi) opini ( opinions ); (vii) tindakan yang didelegasikan ( delegated  acts );  dan  (viii)  tindakan  implementasi  ( implementing  acts )  (European Commission, 2021).
Dalam  penelitian  ini,  setidaknya  ditemukan  dua  traktat,  yaitu Treaty  on  the Functioning of the European Union (TFEU) dan Lisbon Treaty . Dalam TFEU, kebijakan lingkungan  tercantum  pada Article 11  dan Article 191-193.  Sedangkan  pada Lisbon Treaty ,  kebijakan  lingkungan  termuat  dalam Articles 174-176.  Dengan  dimuatnya kebijakan  lingkungan  di  dalam  traktat  tersebut,  maka  UE  berwewenang  mengatur  dan menjalankan berbagai kebijakan tentang lingkungan, seperti kebijakan polusi udara dan air,  kebijakan  pengelolaan  limbah,  dan  kebijakan  terkait  perubahan  iklim  (European Commission, 2021).
Selain  traktat,  yang  menunjukkan  bahwa  UE  memberikan  penuh  pada  sektor lingkungan  dalam  kaitannya  dengan  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim,  terdapat sumber hukum lainnya, seperti sepuluh regulasi, lima direktif, satu keputusan, satu opini, satu  tindakan  yang  didelegasikan  dan  dua  tindakan  implementasi  berupa  peta  jalan ( roadmaps ).  Penelitian  ini  memberi  fokus  hanya  kepada  direktif  dan  keputusan,  yaitu lima direktif dan satu keputusan. Hal ini karena kekuatan hukum direktif dan keputusan adalah yang  paling mengikat bagi negara-negara anggota UE.
UE  menetapkan  tiga  fokus  utama  yang  signifikan  untuk  menghindari  ancaman terhadap  keberlanjutan  peradaban  manusia  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  manusia terkait  dengan  alam.  Pertama,  UE  berkomitmen  untuk  mengurangi      kadar  emisi  gas rumah kaca dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya energi yang ramah lingkungan.
Kedua,  memberlakukan  sistem  perdagangan  karbon,  dan  fokus  ketiga  adalah  terus mempromosikan pemanfaatan energi hijau atau green energy dan efisiensi energi.
Selain  memberi  fokus  pada  tiga  kebijakan  lingkungan  di  atas,  UE  juga menerbitkan  beberapa  direktif  dan  keputusan  yang  secara  keseluruhan  berfokus  pada upaya untuk menekan tingginya emisi gas rumah kaca, mencegah ancaman pemanasan global,  serta  melindungi  keberlangsungan  hidup  dan  peradaban  manusia.  Berikut  ini adalah direktif dan keputusan UE yang memuat kebijakan-kebijakan untuk menghadapi ancaman  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim  berdasarkan  yang  diterbitkan  oleh Komisi Eropa pada 2014 (dalam Yiwananda, 2021), yaitu: Direktif 2003/87/EC, tentang penetapan skema untuk perdagangan tunjangan emisi gas rumah kaca dalam komunitas; Direktif  2012/27  /EU,  tentang  efisiensi  energi;  Direktif  2009/28/EC,  tentang  promosi sumber energi terbarukan; Direktif 2009/29/EC, tentang perubahan Direktif 2003/87/EC untuk  meningkatkan  dan  memperluas  skema  perdagangan  tunjangan  emisi  gas  rumah kaca  komunitas;  Keputusan  No  406/2009/EC,  tentang  implementasi  negara-negara anggota dalam mengurangi emisi gas rumah kaca guna mencapai komitmen pengurangan emisi  gas  rumah  kaca  komunitas  hingga  tahun  2020;  Direktif  Dewan  2013/18/  EU mengadaptasi  Direktif  2009/28/EC  Parlemen  Eropa  dan  Dewan  tentang  promosi penggunaan energi dari sumber terbarukan, dengan alasan aksesi Republik Kroasia.
Direktif dan keputusan di atas memuat aturan-aturan tentang penggunaan sumber energi terbarukan dan termasuk mekanisme sosialisasinya kepada masyarakat dan sektor swasta. Aturan lain yang termuat dalam direktif dan keputusan tersebut adalah bagiamana negara  anggota  UE  harus  menekan  tingkat  emisi  gas  rumah  kaca,  dan  mengatur penggunaan energi secara efisien agar dapat mengembangkan ekonomi rendah karbon.

## Denmark  dan  Implementasi  Kebijakan  UE  sebagai  Tindakan  Luar  Biasa (Extraordinary Measures) dalam Menghadapi Ancaman Pemanasan Global
Denmark  mengimplementasikan  direktif  dan  keputusan  UE  terkait  kebijakan  untuk menghadapi  ancaman  pemanasan  global.  Denmark  membentuk  tiga  agensi  di  bawah kementerian  lingkungan  hidup,  yang  tugas  utamanya  secara  spesifik  adalah  menyusun aksi untuk menghadapi ancaman pemanasan global, berikut pelaksanaan aksinya.
Hasil  wawancara  Djurhuus  dkk.  dengan  Kementerian  Lingkungan  Hidup Denmark, menegaskan bahwa telah dibentuk tiga agensi di bawah Kementerian tersebut (dalam Yiwananda, 2021), yaitu: (1) The Environmental Protection Agency . Agensi ini
dibentuk  pada  2007  sebagai  otoritas  nasional  perlindungan  lingkungan  dan  alam  yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan lingkungan, pemantauan, perizinan dan inspeksi; (2) The Danish Geodata Agency . Agensi ini dibentuk pada 1964, bekerja dalam mengolah dan memastikan bahwa data geospasial tentang laut dan real property mudah diakses dan informasinya dapat diandalkan; (3) The Danish Nature Agency . Agensi ini dibentuk  pada  1987,  bertujuan  untuk  mengamankan  air  bersih,  melindungi  dan mengamankan  alam,  perencanaan  kota  dan  lanskap,  kegiatan  di  luar  ruangan  dan informasi  kepada publik tentang  alam, kehutanan dan pengelolaan lahan hutan negara, permainan dan pengelolaan satwa liar.
Di bawah tiga agensi tersebut, diterbitkan sebelas strategi yang spesifik tentang penanganan  ancaman  pemanasan  global,  sekaligus  memastikan  bahwa  sebelas  strategi yang dirancang berhasil  diimplementasikan di  seluruh kota-kota di Denmark. Menurut Nachmany  et  al.,  terdapat  sebelas  strategi  Denmark  dalam  menangani  permasalahan lingkungan dan efisiensi energi (dalam Yiwananda, 2021), yakni: (1) Climate Change Act 2014,  berfungsi  untuk  menetapkan  kerangka  kerja  strategis  yang  menyeluruh  untuk menerapkan kebijakan iklim nasional dan bertransisi ke masyarakat yang rendah emisi, hal  ini  juga  berguna  untuk  menciptakan  transparansi  dan  akses  publik  terhadap  status, arah  dan  kemajuan  kebijakan  iklim  Denmark;  (2) Energy  Agreement 2012-2020, merupaka sebuah kesepakatan komprehensif yang disahkan oleh mayoritas di parlemen yang bertujuan untuk mengurangi emisi melalui efisiensi energi dan meningkatkan porsi energi  terbarukan  menuju  transisi  sosial  ekonomi  yang  hijau.  Tujuan  keseluruhannya adalah untuk mengalihkan pasokan energi agar memiliki pangsa 35% energi terbarukan dalam konsumsi  energi  final pada tahun 2020 dan 100% energi  terbarukan pada tahun 2050, diharapkan dapat  mengurangi emisi GRK sekitar 34% pada tahun 2020; (3) The Forest  Act 945,  aksi  ini  menerapkan  UU  Lingkungan  UE  yang  mana  memastikan implementasi  utilitas  energi  berkelanjutan  dan  konservasi  keanekaragaman  hayati, mitigasi  serta  adaptasi  terhadap  perubahan  iklim;  (4) Planning  Act (No.  937  of  2009; consolidated No. 587 of 2013), guna memastikan semua tindakan yang berkaitan dengan lingkungan harus berprinsip berkelanjutan dan melindungi lingkungan, habitat kehidupan liar, keanekaragaman hayati serta beradaptasi dengan dampak perubahan iklim,; (5) Law on the Promotion of Renewable Energy - No. 1392/2008, hukum yang berfungsi untuk mengatur  reduksi  emisi  dengan  memaksimalkan  pangsa  dan  penyerapan  energi
terbarukan (40% pada tahun 2020), spesifiknya di pasokan tenaga listrik; (6) Environment Protection Act , No. 1757 of 22 December 2006 (diperbarui: No. 879 of 2010), aksi ini menerapkan  banyak  direktif  dan  regulasi  dari  UE  yang  bertujuan  untuk  menjaga pengelolaan berkelanjutan sumber daya lingkungan termasuk pengendalian polusi udara, air, tanah dan kebisingan di berbagai sektor melalui pengaturan kelembagaan yang tepat; (7) Carbon Dioxide Tax on Certain Energy Products - Act 321/2011, merupakan regulasi pemberlakuan  pajak  energi  yang  menghasilkan  karbon  dioksida  guna  mencegah konsumsi yang berlebihan dalam masyarakat; (8) Act on the Energy Tax on Mineral Oil Products - Act 313/2011, merupakan implementasi pemberlakuan wajib pajak tahunan dari  perusahaan  yang  memproduksi,  memproses,  menerima,  atau  mengirimkan  produk sumber  daya  mineral;  (9) The  Danish  Climate  Policy  Plan ,  merupakan  instrumen perencanaan kebijakan iklim dengan menetapkan target pengurangan emisi sebesar 40% pada  tahun  2020  dibandingkan  dengan  tingkat  tahun  1990  dan  menguraikan  proposal pemerintah untuk UU Perubahan Iklim. Sumber energi dari minyak dan batu bawa untuk keperluan  pemanas  akan  dihapus  secara  bertahap  pada  2030.  Pasokan  listrik,  serta pemanas  akan  100%  ditutupi  oleh  energi  terbarukan  pada  tahun  2035;  (10) Green Transport  Policy  Agreement ,  sebuah  kesepakatan  internasional  dalam  melaksanakan komitmen pengurangan emisi dalam sektor transportasi dan sektor non-ETS (Emissions Trading Systems) sebesar 20% pada tahun 2020  (dari tingkat  tahun 1990). Strategi  ini ditujukan untuk mendorong penggunaan transportasi umum dan bersepeda di kota-kota untuk  mengurangi  emisi  dan  menciptakan  sinergi  seperti  mengurangi  kemacetan  dan menjaga mobilitas; (11) Danish Strategy for Adaptation to A Changing Climate (2008) dan The Action Plan for A Climate-proof Denmark (2012), merupakan strategi Denmark untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim bertujuan untuk membantu pihak berwenang, perusahaan dan individu dalam bereaksi terhadap konsekuensi perubahan iklim pada saat yang  tepat  atas  inisiatif  mereka  sendiri.  Strategi  ini  menyerukan  kampanye  untuk mempertimbangan aspek lingkungan dalam perencanaan dan pembangunan. Kemudian tahun 2012, masyarakat akan memberikan gambaran tentang inisiatif yang direncanakan mengenai adaptasi perubahan iklim atau yang sudah diluncurkan oleh pemerintah.
Denmark  telah  berkomitmen  untuk  mencapai  bebas  emisi  pada  2050,  sesuai dengan  apa  yang  ditargetkan  Perjanjian  Paris.  Pemerintah  Denmark  telah  setuju  untuk menghapus  semua  pembangkit  listrik  tenaga  batu  bara  pada  2030.  Rencananya
dirampungkan  dalam  kesepakatan  politik  yang  menargetkan  energi  terbarukan  untuk mencakup  100%  tenaga  listrik  (International  Energy  Agency,  2021).  Sebelas  strategi disusun oleh tiga agensi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Denmark berfungsi untuk menekan frekuensi dan intensitas bencana alam yang diakibatkan oleh pemanasan global.
Dalam strategi tersebut, terdapat lima poin penting untuk mengurangi intensitas emisi  gas  rumah  kaca.  Pertama,  dengan  memberlakuan  pajak  untuk  perusahaan  yang memproduksi,  memproses,  menerima,  atau  mengirimkan  produk  sumber  daya  energi yang menghasilkan emisi gas rumah kaca, misalnya batu bara, minyak bumi dan gas alam. Kedua,  memberlakukan  wajib  pajak  bagi  masyarakat  yang  menghasilkan  karbon dioksida,  seperti  penggunaan  bahan  bakar  untuk  transportasi  dan  pembangkit  energi berintensitas  karbon  tinggi.  Ketiga,  mendorong  masyarakat  untuk  menggunakan transportasi umum atau menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, seperti sepeda untuk mengurangi emisi dan kemacetan di sejumlah wilayah Denmark. Keempat, rencana penghapusan sumber energi minyak dan batu bara secara bertahap pada 2030, sehingga pada 2035 Denmark dapat  memanfaatkan sumber energi  terbarukan sepenuhnya untuk memenuhi  kebutuhan  energi.  Kelima,  masyarakat  Denmark  wajib  mendukung  dan mengimplementasikan  segala  aktivitas  yang  rendah  karbon  dan  berkaitan  dengan penanganan pemanasan global dan perubahan iklim.
Untuk  melihat  efektivitas  kebijakan  lanjutan  Denmark,  maka  berikut  ini  akan disajikan  penilaian  atas  interpretasi  negara-negara  anggota  UE  terhadap  kebijakan lingkungan UE dan kebijakan lanjutannya di masing-masing negara. Tabel yang disajikan di  bawah  merupakan  hasil  perbandingan  bagaimana  Denmark  dengan  negara  anggota lainnya  telah  membuat  interpretasi  terhadap  direktif  dan  keputusan  yang  telah  disusun oleh UE dan kebijakan lanjutan tentang lingkungan. Data ini mencantumkan penilaian terhadap kebijakan lingkungan negara berdasarkan Sustainability Governance Indicators (SGI) tahun 2020 yang dikeluarkan oleh yayasan Bertelsmann Stiftung di Jerman yang mana  menyediakan  survei  paling  komprehensif  tentang  tata  kelola  berkelanjutan  di negara-negara OECD dan UE (Sustainability Governance Indicators, 2021).
Data ini mencantumkan keterangan tentang peringkat yang diperoleh dari setiap negara  anggota  yang  dikeluarkan  oleh  Komisi  Eropa  pada  tahun  2020  dalam  bentuk Transition  Performance  Index (TPI).  Indikator  transisi  TPI  dinilai  dari  perubahan  di
sektor lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola nasional dalam menuju pembangunan berkelanjutan (Transition Performance Index, 2020).
Berikut  tabel  penjelasan mengenai  penilaian dari  SGI dan TPI. Kolom  ‘Negara Anggota  UE’  berisikan  nama  27  negara  anggota  UE,  kolom  ‘Interpretasi  Terhadap Direktif & Keputusan’ berisikan keterangan ‘Interpretasi tepat’ atau ‘Interpretasi kurang tepat’  mengenai  interpretasi  negara-negara  anggota  terhadap  kebijakan  UE,  kolom ‘Kebijakan Lanjutan’ berisi penjelasan dan penilaian terhadap kebijakan lingkungan tiap negara berdasarkan SGI, dan kolom terakhir ‘Keterangan: Peringkat Berdasarkan TPI’ berisikan peringkat dan status transisi yang telah dilakukan oleh negara-negara tersebut berdasarkan empat indikator yang dikeluarkan oleh UE.

## Tabel 1 – Penilaian Interpretasi dan Kebijakan Lanjutan Negara-Negara Anggota Terhadap Directives dan Decision UE
Negara anggota UE Interpretasi Terhadap Direktif & Keputusan Kebijakan Lanjutan Keterangan: Peringkat Berdasarkan TPI Austria Interpretasi Tepat Kurang komitmen dan upaya dalam implementasi pembatasan emisi karbon Peringkat 8 ( Strong transition ) Belanda Interpretasi Tepat Kurang instrumen kebijakan yang menyesuaikan dengan keadaan masyarak Peringkat 2 ( Transition leader) Belgia Interpretasi Kurang Tepat Kebijakan iklim pemerintah sebagian besar tidak efektif Peringkat 11 ( Strong transition ) Bulgaria Interpretasi Kurang Tepat Lambat dalam mengembangkan strategi kebijakan iklim nasional Peringkat 27 ( Good transition ) Republik Ceko Interpretasi Tepat Rancangan rencana untuk periode 2021 – 2030 menunjukkan ambisi yang rendah di bidang-bidang energi terbarukan dan efisiensi energi Peringkat 13 ( Strong transition ) Denmark Interpretasi Tepat Memiliki kebijakan lingkungan paling ambisius, terutama dalam menghapus Peringkat 1 ( Transition leader )
penggunaan bahan bakar fosil Estonia Interpretasi Tepat Kebijakan masih berprogres dalam rencana pengurangan emisi Peringkat 22 ( Good transition ) Finlandia Interpretasi Tepat Kebijakan lingkungan belum bekerja dengan efektif mengurangi emisi gas rumah kaca Peringkat 15 ( Strong transition ) Hongaria Interpretasi Kurang Tepat Kurang komitmen, fragmentasi kelembagaan, implementasi dan koordinasi terhadap kebijakan lingkungan Peringkat 23 ( Good transition ) Irlandia Interpretasi Tepat Kebijakan yang kuat dalam sektor pengurangan emisi, namun masih ada beberapa kebijakan yang menjadi kontroversi Peringkat 3 ( Strong transition ) Italia Interpretasi Tepat Kebijakan sudah ambisius namun masih ada tantangan dalam implementasi Peringkat 12 ( Strong transition ) Jerman Interpretasi Tepat Kebijakan lingkungan masih belum efektif dalam menekan kadar emisi CO2 Peringkat 6 ( Strong transition ) Kroasia Interpretasi Kurang Tepat Implementasi program berjalan lambat, dengan undang-undang pengadaan publik yang tidak koheren menghambat penggunaan dana UE Peringkat 19 ( Good transition ) Latvia Interpretasi Kurang Tepat Kurang kebijakan lingkungan yang ambisius Peringkat 18 ( Good transition ) Lituania Interpretasi Kurang Tepat Kurang menunjukkan hasil yang signifikan Peringkat 20 ( Good transition ) Luksembur g Interpretasi Tepat Perlu adanya kebijakan mengenai standar efisiensi energi yang lebih tinggi Peringkat 7 ( Strong transition ) Malta Interpretasi Tepat Kurang kebijakan yang efektif dalam menangani Peringkat 5 ( Strong transition )
permasalahan lingkungan dan efisiensi energi Polandia Interpretasi Kurang Tepat Kebijakan lanjutan baru dibuat untuk target tahun 2030 Peringkat 21 ( Good transition ) Portugal Interpretasi Tepat Kebijakan cukup baik meski ada beberapa ketegangan kebijakan Peringkat 16 ( Strong transition ) Prancis Interpretasi Tepat Kebijakan domestik masih menjadi kendala dalam mencapai target Peringkat 9 ( Strong transition ) Romania Interpretasi Kurang Tepat Kebijakan lingkungan masih lemah dan tertinggal Peringkat 26 ( Good transition ) Slovakia Interpretasi Tepat Kualitas kebijakan lingkungan perlahan-lahan membaik dalam beberapa tahun terakhir Peringkat 17 ( Good transition ) Slovenia Interpretasi Tepat Implementasi dan koordinasi kebijakan lingkungan sebagian besar berjalan efektif Peringkat 10 ( Strong transition ) Spanyol Interpretasi Tepat Kurang kebijakan dan implementasi yang ambisius Peringkat 14 ( Strong transition ) Swedia Interpretasi Tepat Kebijakan lingkungan sudah baik namun masih terkendala dalam efisiensi energi dan proteksi lingkungan Peringkat 4 ( Strong transition ) Siprus Interpretasi Kurang Tepat Kurang perhatian terhadap isu lingkungan dan kebijakan yang tidak terkoordinasi Peringkat 24 ( Good transition ) Yunani Interpretasi Kurang Tepat Kurang pendekatan kebijakan yang sistematis terhadap isu lingkungan terutama pada perubahan iklim Peringkat 25 ( Good transition )
Diolah dari sumber: Sustainability Governance Index Report 2020 dan Transitional Performance Index EU 2020
Dapat  dilihat  bahwa  tabel  di  atas  menjelaskan  penilaian  yang  beragam  atas kebijakan  lingkungan  di  masing-masing  negara.  Berdasarkan  penilaian  SGI,  terdapat negara yang sudah tepat melakukan interpretasi terhadap direktif dan keputusan tentang lingkungan  yang  dikeluarkan  oleh  UE,  dan  kebijakan  lanjutannya  pun  sudah  tersusun dengan  baik  dan  ambisius,  di  sisi  lain  terdapat  negara  yang  kurang  tepat  melakukan interpretasi  dan  kebijakan  lanjutannya  masih  belum  dirancang  sesuai  target  yang diinginkan  oleh  UE.  Beberapa  negara  seperti  Bulgaria,  Yunani,  Siprus  dan  Romania kurang  tepat  melakukan  interpretasi  terhadap  kebijakan  UE  sehingga  berdampak  pada implementasi kebijakannya yang relatif rendah dibandingkan negara lainnya.
Pada penilaian TPI sendiri, terdapat tiga tingkatan yaitu negara sebagai transition leader rentang skor 75-100, negara diniliai memiliki strong transition jika memiliki skor 65-75, dan yang terakhir adalah negara dinilai memiliki good transition dengan skor 55- 65.  Dalam  tabel  yang  dipaparkan  sebelumnya,  SGI  menilai  bahwa  Denmark  memiliki kebijakan lingkungan yang paling baik dengan target yang paling ambisius dibandingkan dengan negara anggota lainnya. SGI memaparkan bahwa emisi gas rumah kaca langsung telah  turun  sekitar  20%  sejak  pertengahan  1990-an,  dan  ada  kesepakatan  luas  untuk menargetkan  pengurangan  70%  pada  tahun  2030  dibandingkan  dengan  tingkat  tahun 1990 (Braun, 2020).
Denmark  telah  menetapkan  untuk  mengkonsumsi  100%  listrik  yang  dihasilkan oleh  energi  terbarukan  pada  2030  mendatang.  Denmark  telah  memainkan  peran  aktif dalam membentuk rezim lingkungan internasional, bekerja melalui UE, PBB dan badan- badan  lainnya.  Masyarakat  sipil  secara  aktif  menekan  para  politisi  untuk  bertindak  di bidang lingkungan baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Braun, 2020).
Di dalam penilaian TPI, Denmark juga dinilai sebagai transition leader dengan skor 77.5 dari 100, yang berada di peringkat pertama dalam transisi lingkungan, sosial, ekonomi dan tata kelola nasional. Untuk persoalan lingkungan sendiri, Denmark dinilai telah mengimplementasikan target-target yang diusung oleh TPI yaitu pengurangan emisi gas  rumah  kaca,  keanekaragaman  hayati,  produktivitas  sumber  daya  dan  energi terbarukan.
Berdasarkan  hasil  penilaian  TPI  dan  SGI,    sebelas  strategi  Denmark  dianggap efektif  sebagai  upaya  penananganan  pemanasan  global.  Denmark  berhasil  menyusun kebijakan  untuk  mengantisipasi  tiga  ancaman  keamanan  lingkungan,  sebagaimana
ancaman  yang  dipaparkan  Buzan  dalam  teori  ancaman  keamanan,  utamanya  terkait ancaman keamanan lingkungan.
Denmark, melalui tiga agensi di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, berhasil merealisasikan  sebelas  strategi  menghadapi  ancaman  pemanasan  global,  di  antaranya: menekan  intensitas  produksi  emisi  gas  rumah  kaca  dan  meningkatkan  pemanfaatan sumber energi terbarukan di negaranya, serta berhasil mengembangkan inovasi teknologi turbin  angin  raksasa  dan  sel  fotovoltaik  untuk  mendapatkan  energi  yang  lebih  ramah lingkungan, berupa sumber energi terbarukan, dalam upaya memenuhi seluruh kebutuhan energinya pada 2030.

## Simpulan
Penelitian  ini  menghasilkan  temuan  yang  dapat  menjawab  pertanyaan  yang  diajukan, yaitu  mengapa  Denmark  merealisasikan  kebijakan  UE  dalam  mengahadapi  ancaman pemanasan global melalui upaya pemanfaatan sumber energi terbarukan, dan bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh Denmark dalam merealisasikan kebijakan tersebut.
Dari  penelitian  ini  ditemukan  adanya  faktor-faktor  yang  mendorong  mengapa Denmark  merealisasikan  kebijakan  UE  tersebut.  Faktor  pertama  adalah  ancaman  dari pemanasan  global  nyatanya  disebabkan  oleh  kadar  emisi  gas  rumah  kaca,  terutama karbon  dioksida  yang  dihasilkan  oleh  aktivitas  manusia.  Denmark  yang  pernah dinobatkan  sebagai  negara  penghasil  emisi  gas  rumah  kaca  tertinggi  di  dunia sebagaimana  ditetapkan  oleh  Komisi  Brundtland  pada  1987,  ingin  menghapus  stigma tersebut dan melakukan transisi energi.
Faktor  kedua  adalah  tiga  ancaman  keamanan  lingkungan  yang  dijelaskan  oleh Buzan dirasakan oleh Denmark. Fenomena alam  yang terjadi akibat pemanasan  global terbukti mengancam lingkungan dan keberlangsungan hidup di Denmark. Faktor ketiga adalah  munculnya  kesadaran  Denmark  bahwa  negara  ini  perlu  membuat  kebijakan lanjutan  yang  lebih  spesifik,  terutama  tentang  energi  terbarukan  dan  efisiensi  energi. Melihat potensi sumber energi terbarukan, yaitu energi angin yang dapat menjadi energi alternatif  pemenuhan  kebutuhan  energi  bahan  bakar  fosil,  maka  tindakan  luar  biasa dilakukan dengan membuat inovasi kebijakan dan strategi.
Temuan berikutnya adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana mekanisme yang dilakukan  Denmark  dalam  merealisasikan  kebijakan  UE  yaitu  direktif  dan  keputusan
tentang pemanasan global. Mekanisme ini terdiri dari beberapa langkah signifikan yang dilakukan Denmark dan ternyata efektif sebagai realisasi kebijakan UE. Pertama, langkah Denmark  membentuk  tiga  agensi  di  bawah  Kementerian  Lingkungan  Hidup,  yang bertugas menyusun rencana aksi secara spesifik untuk menghadapi ancaman pemanasan global,  berikut  pelaksanaan  aksinya.  Kedua,  di  bawah  tiga  agensi  tersebut,  dibuatlah sebelas  strategi  yang  spesifik  tentang  penanganan  ancaman  pemanasan  global.  Tiga agensi tersebut memastikan bahwa sebelas strategi berhasil diimplementasikan di seluruh kota-kota  di  Denmark.  Ketiga,  Denmark  mengoptimalkan  hingga  mencapai  46% pemanfaatan  energi  angin  sebagai  sumber  pasokan  listrik.  Ditambah  4%  pasokan  dari sumber  energi  terbarukan  lainnya,  yaitu  energi  matahari.  Ini  merupakan  kebijakan lanjutan  Denmark  dalam  memanfaatkan  sumber  energi  terbarukan.  Langkah  keempat, Denmark membangun pulau buatan di Laut Utara sebagai kawasan untuk mendirikan 600 turbin angin raksasa di lepas pantai. Energi angin ini diperoleh dari hasil inovasi teknologi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di seluruh Denmark.
Berdasarkan  penilaian  SGI  dan  TPI  pada  2020,  Denmark  dianggap  berhasil membuat  dan  mengimplementasikan  kebijakan  lingkungan  yang  ambisius,  oleh karenannya  dinobatkan  sebagai transition  leader .  Artinya,  Denmark  dinilai  pantas menjadi pemimpin dalam transisi pembangunan berkelanjutan.

## Referensi
Abnett, B. K. (2021). EU eyes tighter rules for ’ renewable ’ biomass energy - draft . 1– 10.  Diakses  29  Juli  2021  dari  https://www.reuters.com/world/europe/eu-eyes- tighter-rules-renewable-biomass-energy-draft-2021-06-16/
Abouelfadl,  S.  (2012).  Global  Warming  –  Causes,  Effects  and  Solution’S  Trials.  JES.
Journal of Engineering Sciences, 40(4), 1233–
1254.https://doi.org/10.21608/jesaun.2012.114490
Allen, M. R., O.P. Dube, W. Solecki, F. Aragón-Durand, W. Cramer, S. Humphreys, M. Kainuma,  J.  Kala,  N.  Mahowald,  Y.  Mulugetta,  R.  Perez,  M.  Wairiu,  and  K. Zickfeld.  (2018).  Global  Warming  of  1.5°C. An  IPCC  Special  Report  on  the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse  gas  emission  pathways,  in  the  context  of  strengthening  the  global response to the threat of climate change, sustainable develop-ment, and efforts to eradicate poverty . Diakses 9 Juli 2021 darihttps://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-1/ Borunda, A. (2019). Greenland's melting ice may affect everyone's future. Diakses 28 Juli 2021 dari https://www.nationalgeographic.com/science/article/greenland-ice- oceans-melting-fast
Braun, E. (2020). Environmental Policies. Futile Progress , 174–190. https://doi.org/10.4324/9781315070612-10
Broom,  D.  (2021). This  artificial  island  will  power  3  million  European  households . Diakses  29  Juli  2021  dari  https://qrius.com/this-artificial-island-will-power-3- million-european-households/.
Buzan, B., Wæver, O., de Wilde, J. (1998). Security: A New Framework for Analysis . hal. 1-89.
Cammalleri,  C,  Naumann,  G,  Mentaschi,  L,  Formetta,  G,  Forzieri,  G,  Gosling  ,S, Bisselink, B, Roo, De A, Feyen, L. (2020). Global warming and drought impacts in the EU . Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2760/597045 Cristi, G. M., Avolio, M. V., Behncke, B., D’Ambrosio, D., Di Gregorio, S., Lupiano, V., Neri, M., Rongo, R., & Spataro, W. (2010). Predicting the impact of lava flows at Mount  Etna,  Italy. Journal  of  Geophysical  Research  B:  Solid  Earth , 115 (4). https://doi.org/10.1029/2009JB006431 Cross, B. D. T. (2019). Why air pollution in Poland is the worst in Europe . 1–6. Diakses 21  Juli  2021  dari  https://www.sustainability-times.com/clean-cities/battling-the- scourge-of-air-pollution-in-poland/
Davies, R. (2021). Africa Europe Oceania. Floods in North Jutland , Denmark After 100 Mm  of  Rain  in  One  Day.  October,  18–19.  Diakses  29  Juli  2021  dari https://floodlist.com/europe/floods-north-jutland- denmark#:~:text=One%20Day%20%E2%80%93%20FloodList- ,Floods%20in%20North%20Jutland%2C%20Denmark%20After%20100,of%20Ra in%20in%20One%20Day&text=Heavy%20rain%20over%20the%20last,Jutland% 20(Nordjylland)%20in%20Denmark.&text=Extra%20water%20pumps%20have% 20been,to%20have%20been%20completely%20flooded.
Davies,  R.  (2017).  Denmark,  Germany  and  Poland  ¬–  Storm  Surge  Causes  Coastal Flooding. Diakses 29 Juli 2021 dari https://floodlist.com/europe/denmark-germany- poland-storm-surge-flood-january-2017 [Diakses pada 29 Juli 2021]
European Commission. (2021). State of the Energy Union 2021 : Renewables overtake fossil fuels as the EU ’ s main power source . October . Diakses 8 November 2021 dari https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5554
European Commission. (2021). EU policy framework for climate and energy ( 2020 to. October 2014, 2020–2021. Diakses 1 Juli 2021 dari https://eur-lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/?uri=legissum%3A2001_5
European Commission. (2021). Types of EU law The European Union is  based on the rule of law . This means that every action taken by the . 1–3. Diakses 3 Juli 2021 dari https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/types-eu- law_en#:~:text=The%20European%20Union%20is%20based,approved%20democ ratically%20by%20its%20members Euronews. (2020). Wildfire rages in southern Spain forcing over 3 , 000 people to ev next . Diakses  9  November  2021  dari  https://www.euronews.com/2020/08/30/wildfire- rages-in-southern-spain-forcing-over-3-000-people-to-evacuate
Hysing, E. (2014). A green star fading? A critical assessment of swedish environmental policy  change. Environmental  Policy  and  Governance , 24 (4),  262–274. https://doi.org/10.1002/eet.1645
International Energy Agency (IEA). (2021). 334.21. 1–5.
https://www.iea.org/countries/denmark
Jones, D., Hein, F., Buck, M., & Alster, G. (2021). The European Power Sector in 2020 : Context : The EU Green Deal . February .
Kelly,  M.  (2021).  Cleanup  efforts  underway  following  deadly,  disastrous  flooding  in
Europe.  Diakses  28  Juli  2021  dari  https://www.accuweather.com/en/severe- weather/death-toll-rises-in-germany-belgium-as-disastrous-flooding- continues/983425 Korosec,  M.  (2021). The  first  significant  heatwave  develops  across  parts  of  Europe through mid-June, followed by severe weather potential late next week . Diakses 28 Juli  2021  dari  https://www.severe-weather.eu/europe-weather/first-significant- heatwave-2021-europe-mk/ [Diakses pada 28 Juli 2021]
Kyriakoulis, V., Hadoulis, J. (2021). Strong earthquake damages dozens of buildings in Greece . Diakses 28 Juli 2021 dari https://www.thejakartapost.com/news/2021/03/04/strong-earthquake-damages- dozens-of-buildings-in-greece.html
Liberto, T. Di. (2020). How bad has the resulting drought been ? 2018–2021. McCharty, N. (2016). The most powerful earthquakes ever to hit Europe. Diakses pada
27 Juli 2021 dari https://www.statista.com/chart/5682/the-most-powerful- earthquakes-ever-to-hit-europe/
North Sea Region. (2021). Roskilde. Diakses 9 Juli 2021 dari https://northsearegion.eu/frames/pilot-projects/roskilde-dk/
Pavese, C. B. (2012). The contribution of the European Union to global climate change governance : explaining the conditions for EU actorness A contribuição da União Europeia  à  governança  para  a  actorness  da  UE. Revista  Brasileira  de  Política Internacional . https://doi.org/10.1590/S0034-73292012000300008
Ring, M. J., Lindner, D., F. Cross, E., & E. Schlesinger, M. (2012). Causes of the Global Warming  Observed  since  the  19th  Century. Atmospheric  and  Climate  Sciences , 02 (04), 401–415. https://doi.org/10.4236/acs.2012.24035 Ritchie,  H.,  &  Roser,  M.  (2021). Denmark : Energy Country Profile Access to energy Denmark : What share of the population have access to . 1–26. Rüdiger,  M.  (2019).  From  Coal  to  Wind  FROM  COAL  TO  WIND  How  the  Danish Energy Policy changed in 1990. Scandinavian Journal of History , 44 (4), 510–530. https://doi.org/10.1080/03468755.2019.1595129
Scheffran, J., & Battaglini, A. (2011). Climate and conflicts: The security risks of global warming. Regional Environmental Change , 11 (SUPPL. 1), 27–39. https://doi.org/10.1007/s10113-010-0175-8
Sovacool, B. K., & Blyth, P. L. (2015). Energy and environmental attitudes in the green state of Denmark: Implications for energy democracy, low carbon transitions, and energy literacy. Environmental Science and Policy , 54 , 304–315. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2015.07.011
State  of  Green.  (2019). Extreme  Weather  Has  Been  Expensive  for  Denmark .  1–7. https://stateofgreen.com/en/partners/state-of-green/news/extreme-weather-events- have-been-an-expensive-acquaintance-for-denmark/
State  of  Green.  (2021). A  record  year:  Wind  and  solar  supplied  more  than  half  of Denmark’s  electricity  in  2020 .  1–6.  https://stateofgreen.com/en/partners/state-of- green/news/a-record-year-wind-and-solar-supplied-more-than-half-of-denmarks- electricity-in-2020/
Strawa, A. W., Latshaw, G., Farkas, S., Russell, P., & Zornetzer, S. (2020). Arctic Ice Loss  Threatens  National  Security:  A  Path  Forward. Orbis , 64 (4),  622–636. https://doi.org/10.1016/j.orbis.2020.08.010
Sustainability Governance Indicators. (2021). About the SGI . Diakses 29 Juli 2021 dari https://www.sgi-network.org/2020/About
Tiseo,  I.  (2021). Carbon  dioxide  emissions  in  the  European  Union  1965-2020  The substantial reduction in emissions in 2020 was a result of the COVID-19 pandemic and Carbon dioxide ( CO2 ) emissions in the European Union from 1965 to 2020 ( in million metric tons of CO2 )* . 212 , 1–2. Transition  Performance  Index.  (2020). Key  Findings  and  Rankings  Transitions Performance Index 2020 . https://doi.org/10.2777/733375
United Nations. (2015). Paris agreement . Diakses 1 Juli 2021 dari https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris- agreement#:~:text=The%20Paris%20Agreement%20is%20a,compared%20to%20p re%2Dindustrial%20levels
Van Well, L., Keur, P. van der, Harjanne, A., Pagneux, E., Perrels, A., & Henriksen, H. J. (2018). Resilience to natural hazards: An analysis of territorial governance in the Nordic countries . International Journal of Disaster Risk Reduction, 31 (March 2017), 1283–1294. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.01.005
Walsh,  D.  (2020). Croatia  earthquake:  At  least  seven  dead  in  6.4-magnitude  tremor south-east of Zagreb . Diakses
28 Juli 2021 dari
https://www.euronews.com/2020/12/29/a-6-2-magnitude-earthquake-rocks-croatia- causing-damage-south-east-of-the-capital-zagreb
Wyman, J.S. (2011). Emergency Management in Scandinavia: Lessons Learned At Home and Abroad. Diakses 29 Juli 2021 dari https://ininet.org/emergency-management-in- scandinavia-lessons-learned-at-home-an.html?page=3
Yiwananda,  Y.  (2021). Pengaruh  Uni  Eropa  terhadap  Pembentukan  Kebijakan Lingkungan Denmark . P2W-Lipi, 1–5. Diakses 30 Juli 2021 dari http://psdr.lipi.go.id/news-and-events/opinions/pengaruh-uni-eropa-terhadap- pembentukan-kebijakan-lingkungan-denmark.html