## Jurnal Rectum
Volume: 5, Number: 2, (2023), May : 137 - 144 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3283

## PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG  DENGAN METODE PARALLEL INVESTIGATION
Suheflihusnaini Ashady 1, Aryadi Almau Dudy 2, Atika Zahra Nirmala 3,
Nunung Rahmania 4, Zahratul’ain Taufik 5
Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat 1,2,3,4,5
E-mail: suheflyashady@unram.ac.id 1, aryadialmaududy@unram.ac.id 2,
atikazahra@unramac.id 3, nunung_r@unram.ac.id 4, zahratulain.taufik@unram.ac.id 5)
History: Received  : 25 Februari 2023 Revised : 10 Maret 2023 Accepted  : 23 April 2023
Published  : 25 May 2023
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Tindak  pidana  pencucian  uang  mengakibatkan  terancamnya  stabilitas  perekonomian  dan integritas  sistem  keuangan,  serta  membahayakan  kehidupan  bernegara.  Pemerintah Indonesia  telah  menunjukkan  keseriusan  dalam  pemberantasannya  sejak  pengesahan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2002,  yang  kemudian  terakhir  diganti  dengan  undang- undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Berdasarkan  data  dari  Indonesian  Corruption    Watch  pada  tahun  2022, jumlah  kerugian  negara  akibat  tindak  pidana  korupsi senilai Rp. 62,9 triliun dengan 1.404 terdakwa.  Namun,    akumulasi  pengembalian  kerugian  Negara  berdasarkan  putusan  hakim yang  berhasil  dilakukan  recovery  hanya  senilai  2,2  persen  atau  setara  1,4  triliun  rupiah. Sehingga  menurut  Penulis,  upaya  optimalisasi  pengembalian  kerugian  Negara  memerlukan terobosan  dalam  mekanisme  penyidikan  yang  dapat  mengurai  kompleksitas  TPPU.  Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normative dengan Pendekatan pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Hasil  Penelitian  menunjukkan  bahwa Pendekatan parallel investigation sangat penting guna efektifitas penanganan tindak pidana pencucian  uang  guna  optimalisasi  pengembalian  kerugian  Negara  sebagaimana  yang dilakukan  dinegara-negara  lain  seperti  malyasia,  singapura,  korea  selatan  dan  Thailand. Kedua,  pasca  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  15/PUU/XIX/2021,  maka  pendekatan parallel  investigation  harus  dikedepankan  agar  penanganan  kasus  TPPU  efektif  dan  dapat mengoptimalisasikan  pengembalian  kerugian  Negara.  Kerjasama  penyidikan  antar  instansi dan penanganan tindak pidana TPPU sebagai tindak pidana lanjutan dapat dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan terkait tindak pidana asal.
Kata Kunci: Pararel Investigasi, Pencucian Uang, Pengembalian Kerugian Negara

## Abstract
The crime of money laundering not only threatens economic stability and the integrity of the financial system, but it can also jeopardize the foundations of community, nation, and state. The Indonesian government has demonstrated its seriousness in combating money laundering since the enactment of Law Number 15 of 2002, up to Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention  and  Eradication  of  Money  Laundering.  According  to  data  from  the  Indonesian Corruption  Watch  in  2022,  the  number  of  corruption-related  criminal  cases  involved  1,404 defendants, resulting in losses of IDR 62.9 trillion for the state. However, the amount of state loss recovery ordered by the judges in terms of restitution payment is only around 2.2 percent or equivalent to IDR 1.4 trillion. In order to optimize the recovery of state losses, breakthroughs in  the  investigation  mechanism  that  can  unravel  the  complexity  of  money  laundering  are needed. The type of research used in this writing is normative legal research. Normative legal research is research that places law as a system of norms. The system of norms referred to here  pertains  to  principles,  norms,  rules  of  legislation,  court  decisions,  agreements,  and doctrines. The use of parallel investigation is crucial for the effectiveness of handling complex money laundering crimes that require cooperation between government agencies and between
Suheflihusnaini Ashady 1, Aryadi Almau Dudy 2, et al., Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang  …
countries.  Secondly,  following  the  Constitutional  Court  Decision  Number  15/PUU/XIX/2021, the  parallel  investigation  approach  must  be  prioritized  in  order  to  effectively  handle  money laundering cases and optimize the recovery of state losses. Collaborative investigation between agencies  and  the  handling  of  money  laundering  as  a  subsequent  offense  can  be  conducted without waiting for the court decision regarding the original offense.
Keywords: Parallel Investigation, Money Laundering, Asset Recovery

## PENDAHULUAN
Polemik mengenai terjadinya dugaan tindak pidana pencucian senilai 349  Triliun  Rupiah  menjadi  perhatian  masyarakat  luas  berujung  pada Pembentukan Satgas TPPU (Satuan  Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang) dengan dasar hukum Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (SK Menkopolhukam) Nomor 49 Tahun 2023. Masa kerja efektif adalah sampai dengan akhir tahun 2023 dan berikutnya dapat diperpanjang. Pembentukannya diharapkan dapat mengungkapkan dugaan tindak pidana tersebut. Tindak pidana pencucian uang / money laundering berdampak pada ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, serta membahayakan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara.  Merujuk  pada Black’s  Law  Dictionary, money laundering adalah  istilah  penggambaran  investasi  pada  kegiatan-kegiatan yang  legal  dengan  menggunakan  mekanisme  yang  sah  untuk  menghapus segala  proses  serta  asal  usul  dari  uang  tersebut.  Tindakan  tersebut dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  status  legal  terhadap  uang yang diperoleh dari kegiatan tindak pidana.
Kompleksnya  tindak  pidana  TPPU  ditunjukkan  berdasarkan    laporan PPATK tentang transaksi keuangan mencurigakan yang diduga merupakan TPPU,  pada  Desember  tahun  2021  yang  berjumlah  24.599.287  laporan. Angka  ini  menunjukkan  bahwa  adanya  peningkatan  persentase  jumlah laporan  sebanyak  2,4%,  bila  dibandingkan  dengan  jumlah  laporan  pada November  2021  yang  hanya  berjumlah  22.345.127  laporan.  Akan  tetapi, angka  laporan  kasus  TPPU  yang  masuk  ke  PPATK  tersebut  sangat berbanding terbalik bila dibandingkan dengan angka penangan kasus yang sangat fluktuatif, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah penanganan kasus TPPU yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) berjumlah 678 kasus dari total 24.599.287 laporan kasus, sementara putusan pengadilan selama tahun 2022, TPPU sejumlah 98 kasus dengan mayoritas tindak pidana asal adalah  tindak  pidana  narkotika  sebanyak  21  kasus.    Selama  tahun  2022, PPATK  menerima  27.816.771  laporan  tentang  transaksi  keuangan  yang mencurigakan, sehingga dalam kurun tahun 2003-2022, telah terakumulasi 268.397.853 laporan transaksi keuangan yang mencurigakan di Indonesia.
Disamping  minimnya  jumlah  kasus  yang  berujung  pada  Pengadilan, pengembalian  kerugian  Negara  juga  tidak  sebanding  dengan  kerugian Negara.  Misalnya,  Korupsi  yang  merupakan  salah  satu predicate  crimes , menurut  data  yang  dikemukakan  oleh  Indonesian  Corruption    Watch, kerugian  negara  sebesar  Rp.  62,9  triliun  dengan  1.404  terdakwa,  merujuk pada akumulasi pengembalian kerugian Negara berdasarkan putusan hakim yang  berhasil  dilakukan recovery hanya  senilai  2,2  persen  atau  setara  1,4 triliun rupiah.
Pengembalian kerugian Negara yang minim sebagai akibat dari  belum maksimalnya  penegak  hukum  dalam  upaya asset  recovery .  Sehingga diperlukan peningkatan kapasitas SDM Penegak hukum  dalam menelusuri aset  pelaku,  Modus  yang  digunakan  adalah  menyembunyikan  aset,
Suheflihusnaini Ashady 1, Aryadi Almau Dudy 2, et al., Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang  …
membawa  lari  hingga  mengalihnamakan  agar  sulit  ditelusuri  penegak hukum,      hambatan  lain  berupa  terdakwa  melarikan  diri,  tidak  diketahui keberadaannya,  dan  atau  meninggal  dunia.  Kemudian,  aset    hasil    tindak pidana disembunyikan pelaku melewati  batas territorial, serta belum adanya putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap (inkracht) sebagai  rujukan kaitannya dengan tindak pidana asal.
Pemerintah Indonesia sebenarnya telah menunjukkan keseriusan dalam pemberantasan TPPU, berawal dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, hingga kemudian terakhir dengan alasan perlu penyesuaian perkembangan  kebutuhan  penegakan  hukum,  praktik,  dan  standar internasional yang berlaku maka peraturan tersebut diganti dengan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Waluyo, 2022).
Indonesia  merupakan  observer Financial  Action  Task  Force  On  Money Laundering  (FATF dan  sebagai  anggota The  Asia/Pacific  Group  On  Money Laundering  (APG) .  Organisasi  yang  didirikan  pada  tahun  1997  Bangkok tersebut telah beranggotakan 41 negara dengan 7 negara sebagai observers. Setiap  Negara  yang  menjadi  anggota  harus  menerapkan  standar internasional terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan profelirasi  terkait  senjata  pemusnah  masal.  Organisasi  tersebut  bersifat otonom.
Semangat  pencegahan  dan  pemberantasan  TPPU  yang  harus  terus dijaga  dengan  perbaikan  dari  segi  regulasi  dan  peningkatan  kemampuan aparat penegak hukum sehingga dapat melakukan optimaliasasi pencegahan dan pemberantasan TPPU serta optimalisasi pengembalian keuangan Negara. Dalam  penelitian  ini,  Penulis  akan  melakukan  kajian  terkait  penanganan TPPU  dengan  menggunakan  model parallel  investigation sebagai  upaya optimalisasi pengembalian kerugian Negara.

## 2.1 Penegakan Hukum
(Rahman  &  Tomayahu,  2020)  mendefinisikan  penegakan  hukum sebaagai  proses  penjabaran  nilai,  ide,  cita  yang  cukup  abstrak  yang menjadi tujuan hukum. Sementara itu, Jimly Asshiddiqie, mendefinisikannya  sebagai proses dalam tegak atau berfungsinya kaidah hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berprilaku yang saling terkait dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Dengan  demikian,  maka  menurut  Penulis,  penegakan  hukum adalah  penyelenggaraan  hukum  oleh  aparat  penegak  hukum  yang diberikan kewenangan oleh undang-undang guna memastikan tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

## 2.2 Kebijakan Hukum Pidana
Marc Ancel mengartikan kebijakan pidana atau penal policy sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum  positif  dirumuskan  secara  lebih  baik.  Yang  dimaksud  Peraturan hukum  positif  adalah  peraturan  hukum  pidana  yang  sedang  berlaku  di suatu  negara.  Nampak  bahwa  politik  hukum  pidana  adalah  proses menciptakan  hukum  dimasa  yang  akan  datang  yang  lebih  baik  dengan mendasarkan pada peraturan yang sedang diberlakukan.
Berikutnya  A.  Mulder  mengartikannya  bahwa  kebijakan  penentu akan  norma  pidana  yang  positf  atau  berlaku    untuk  diubah  atau diperbaharui, upaya preventif apa dalam pencegahan tindak pidana; dan bagaimana proses penyelidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan
Suheflihusnaini Ashady 1, Aryadi Almau Dudy 2, et al., Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang  …
pidana akan dilakukan.
Dengan  demikian,  maka  menurut  Penulis,  kebijakan  pidana berkaitan  dengan  penilaian  terhadap  peraturan  pidana  baik  matriil maupun formiil yang sedang berlaku guna melakukan perbaikan hukum dimasa yang akan datang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normative  dengan  pendekatan perundang-undangan  dan  konseptual.    Pendekatan  perundang-undangan dilakukan dengan melakukan kajian terhadap undang-undang atau regulasi terkait. Sementara  pendekatan  konseptual  yang  dilakukan  dengan melakukan kajian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

## HASIL dan PEMBAHASAN
4.1 Konsep dan Penerapan Parallel investigation Di Negara Lain Parallel  Investigation merupakan  bentuk  investigasi  gabungan  dalam penanganan suatu tindak pidana . Parallel investigation juga diartikan sebagai mekanisme penyidikan yang dilakukan secara terpisah yang dilakukan oleh entitas  pemerintah  yang  berbeda  untuk  tujuan  yang  sama.  Hal  ini dimungkinkan untuk efektifitas penyelesaian suatu tindak pidana ditengah tumpang tindih yurisdiksi antar lembaga Negara dalam penanganan tindak pidana dengan berbagai hambatannya.
Parallel  Investigation telah  dipraktikkan  dibeberapa  Negara,  sesuai rekomendasi International Standards On Combating Money Laundering And The  Financing  Of  Terorism  &  Proliferation , dimana  salah  satu rekomendasinya  adalah  paling  tidak  dalam  seluruh  tindak  pidana  yang serius, aparat penegak hukum harus mengembangkan parallel investigation. Praktik-praktik  terbaik  penanganan  TPPU  berkembang pada beberapa Negara,  misalnya  di  Malaysia,  melibatkan  Police,  Anti  Corruption  Agency, Customs, Bank Negara Malaysia (the Special Investigation Unit), Companies Commission  of  Malaysia),  Securities  Commission  and  Ministry  of  Domestic Trade & Consumer Affairs;  Singapura dalam penanganan TPPU melibatkan Singapore Police Force Commercial Affairs Department and Central Narcotics Bureau  [both  agencies  under  the  Ministry  of  Home  Affairs];  The  Corrupt Practices  Investigation  Bureau;  Korea  Selatan  dalam  penanganan  TPPU melibatkan  -  Investigations  of  ML  and  TF  offences  are  conducted  by  the Ministry of Justice, Public Prosecutors' Office, National Police Agency, Korea Customs Service, National Tax Service, National Election Commission and the Financial  Services  Commission  ;  dan  Negara  Thailand  dalam  penanganan TPPU melibatkan the Royal  Thai Police;  The Office of the Narcotics Control Board;  the  Office  of  the  National  Counter  Corruption  Commission;  and Division  of  Special  Investigation.  DSI  is  under  the  Justice  Ministry  and handles  special  complex  investigations,  including  serious  transnational crime, organized crime and cases that involve influential persons (politicians)} and AMLO.
Parallel investigation dengan model menggabungkan proses penyidikan untuk  membuktikan  pidana  asal  serta  TPPU  ini  di  praktikkan  oleh  negara Malaysia  untuk  memberantas  TPPU  di  negaranya.  Bahkan parallel investigation dengan  model  seperti  ini  ternyata  sangat  efektif  dalam mengembalikan  kerugian  keuangan  negara  malaysia  akibat  TPPU.  Pada
Suheflihusnaini Ashady 1, Aryadi Almau Dudy 2, et al., Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang  …
prinsipnya  negara  Malaysia  menerapkan parallel  investigation melalui Malaysia Anti-Corruption Commission (MACC) yang berkaloborasi dengan Unit Intelijen  Keuangan  Negara  Malaysia  dan  otoritas  internasional  untuk melakukan  berbagai  keahlian  dan  informasi  secara  bersamaan  guna mempercepat penyidikan dan menghasilkan investigasi yang berkualitas.
Pengaturannya  tertuang  dalam Anti-Money  Laundering  and  Anti- Terrorism  Financing  Act  2001 Pasal  4  ayat  (1)    dan  ayat  (2),  pada  intinya mengatur bahwa seseorang dapat diproses hukum meskipun orang tersebut dalam  proses  penuntutan  dalam  tindak  pidana  lain.  Berikutnya  Pasal  3 mengatur tentang seseorang yang  memperoleh harta kekayaan dari unlawful activity ,    dikenai  sanksi  pidana  secara  komulatif  alternative,  yaitu  denda paling banyak 5 juta Ringgit, atau pidana penjara paling lama 5 tahun, atau kedua-duanya.
Setelah dipraktikkannya parallel investigation dengan model menggabungkan  proses  penyidikan  untuk  membuktikan  pidana  asal  serta TPPU  di  Malaysia,  maka  terdapat  kabar  positif  mengenai  pemulihan  aset negara  Malaysia  akibat  TPPU  oleh  dua  lembaga  yakni 1  Malaysia Depelopment  Berhad  (1MDB) yang  berhasil  melakukan  perampasan  dan pengembalian asset sebesar 30%, sementara jumlah pengembalian kerugian keuangan negara akibat korupsi dan TPPU oleh MACC adalah sebesar 45% dengan angka 21 miliar Ringgit Malaysia. Hal demikian dapat tercapai setelah dibentuknya satuan tugas khusus internasional untuk pemulihan aset dan penuntutan  1MDB  yang  terdapat  di  Malaysia,  Amerika  Serikat,  Prancis, Singapura, Swiss dan Luksemburg.
Model  penyidikan parallel  investigation yang  diterapkan  di  Malaysia dilakukan  juga  dengan  memantapkan  koordinasi  kelembagaan  negara Malaysia. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya hubungan kerjasama yang masif  dilakukan  oleh  1MDB  dengan  Badan  Intelejen  Keuangan  Malaysia, MACC, serta lembaga negara lainnya di dalam mengungkap kasus TPPU di negara  tersebut.  Kerjasama  tersebut  dilakukan  melalui  pemberian  dan pertukaran informasi oleh para penyidik dan para ahli sehingga hal tersebut memberikan  kemudahan  dalam  penanganan  kasus  TPPU  di  Malaysia. Uniknya  bahkan  pemerintah  malaysia  membentuk  lembaga  khusus  dalam pertukaran informasi yang dibentuk di Malaysia, Amerika Serikat, Prancis, Singapura, Swiss dan Luksemburg.
4.2 Optimalisasi  Pengembalian  Kerugian  Negara  Hasil  Tindak  Pidana Pencucian Uang Dengan Menerapkan Parallel Investigation
Merujuk pada apa yang Penulis sampaikan sebelumnya, pengembalian kerugian  Negara  akibat  tindak  pidana  pencucian  uang  terkendala  oleh banyak hal, salah satunya adalah mekanisme penanganan TPPU yang tidak menggunakan pendekatan parallel investigation , padahal di beberapa Negara hal tersebut terbukti efektif dalam menangani tindak pidana pencucian uang dan dapat memaksimalkan pengembalian kerugian Negara.
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  merupakan transnational organized  crime ,  sehingga  dalam  memberantas  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  seringkali  berkaitan  dengan  yurisdiksi  negara  lain,  dan  juga memerlukan  kerjasama  internasional  di  dalam  penanganannya.  Dalam kaitannya  dengan  kerjasama  internasional,  Indonesia  dengan  beberapa negara lainnya telah dimasukkan ke dalam daftar Non Cooperative Countries and Territories oleh Financial Action Task Force of Money (FATF) pada Juni 2001 untuk bekerjasama dalam menangani kasus TPPU.
Suheflihusnaini Ashady 1, Aryadi Almau Dudy 2, et al., Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang  …
Dalam  menangani  TPPU,  maka  menurut  Penulis  penting  bagi Pemerintah  membuat  sebuah  kebijakan  yang  menjadi  panduan  dalam kaitannya  dengan  penerapan parallel  investigation,  s elain  membangun kerjasama domestik dan internasional. Parallel investigation telah diakomodir melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU/XIX/2021.
Putusan tersebut seyogyanya berkenaan dengan permohonan Pemohon 1,  Pemohon  2,  Pemohon  3  dan  pemohon  4  yang  merasa  dirugikan  karena kewenangannya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibatasi dalam penanganan  TPPU.  Para  pemohon  dalam  melakukan  penyidikan  terhadap tindak pidana asal menemukan dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang.
Pemohon  I  dan  Pemhon  II  bertugas  sebagai  PPNS  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Pemohon  I  menangani  kasus  yang dilakukan  oleh  HS,  tersangka  pembantuan  pembalakan  liar  dan/atau penggunaan  kawasan hutan  secara  illegal,  Pemohon  II  menangani  perkara tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri yang dilakukan oleh PT. LM.
Berikutnya  Pemohon  III  dan  Pemohon  IV  adalah  PPNS    Kementerian Kelautan  dan  Perikanan.  Pemohon  III  bertugas  melakukan  penyidikan terhadap  kapal  pengangkut  ikan  berbendera  Thailand  bernama  MV.  SS  2 karena  melakukan  kegiatan  illegal,  sementara  Pemhon  IV  bertugas melakukan  penyidikan  pada  perkara  penyelundupan  benih  lobster    ke Singapura.
Kerugian  konstitusional  berupa  terbatasnya  kewenangan  PPNS sebagaimana yang dialami oleh Para Pemohon pada kasus a quo adalah tidak berwenang melakukan penyidikan pada dugaan TPPU masing-masing kasus tersebut, padahan seyoganya para pemohon berkeyakinan telah menemukan dugaan terjadinya TPPU . Hal itu disebabkan pengaturan pada Pasal 74 dan Penjelasan  terdapat  pengaturan  yang  berbeda.  Pasal  74  Undang-Undang TPPU  mengatakan bahwa  “Penyidikan  tindak  pidana  Pencucian  Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara  dan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan lain  menurut  Undang- Undang  ini”, Pasal  tersebut  kemudian  dibatasi  oleh Penjelasan dalam pasal 74 ditegaskan bahwa “maksud dari“penyidik tindak pidana  asal  adalah  merupakan  pejabat  dari  instansi  yang  diberikan kewenangan undang-undang guna melakukan penyidikan, yakni Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Kejaksaan,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi, Badan  Narkotika  Nasional,  serta  Direktorat  Jenderal  Pajak  dan  Direktorat Jenderal Bea dan Cuka i Kementerian Keuangan Republik Indonesia”.
Mahkamah Konstitusi  mengabulkan permohonan yang diajukan pada kasus a quo sehingga kemudian kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap  perkara  TPPU  tidak  lagi  dibatasi  pada  6  instansi,  sehingga  PPNS pada predicate crimes berwenang dalam melakukan penyidikan TPPU. Dengan demikian, penerapan parallel investigation yang menggabungkan  proses  penyidikan  untuk  membuktikan predicate  crimes dan  TPPU  sebagai follow  up  crimes akan  jauh  lebih  efektif  dalam meningkatkan  angka  penanganan  kasus  dan  optimaliasi  pengembalian kerugian Negara akibat TPPU. Hal tersebut dikarenakan penyidik tidak hanya berfokus untuk melakukan penyidikan terhadap pidana asal saja, melainkan penyidik  juga  dapat  melakukan  proses  penyidikan  untuk  perkara  TPPU. Investigasi  seperti  ini  akan  memungkinkan  para  penyidik  untuk  dapat
Suheflihusnaini Ashady 1, Aryadi Almau Dudy 2, et al., Pengembalian Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang  …
mencegah pelaku yang berniat menyembunyikan aset hasil TPPU tersebut ke luar  negeri.  Kerjasama  lintas  instansi  penegak  hukum  dapat  dilakukan sehingga dapat mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap pelaku.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa : Pertama, pendekatan parallel investigation dalam penanganan tindak pidana pencucian uang telah terbukti efektif dilakukan di Negara seperti Malaysia, Singapura,  Korea  Selatan  dan  Thailand.  Penggunaan parallel  investigation sangat penting guna efektifitas penanganan tindak pidana pencucian uang yang  sangat  kompleks  dan  memerlukan  kerjasama  antar  instansi pemerintahan  dan  antar  Negara. Kedua, pasca  putusan  Mahkamah Konstitusi  No.  15/PUU/XIX/2021,  maka  pendekatan parallel  investigation harus  dikedepankan  agar  penanganan  kasus  TPPU  efektif  dan  dapat mengoptimalisasikan pengembalian kerugian Negara. Kerjasama penyidikan antar instansi dan penanganan tindak pidana TPPU sebagai tindak pidana lanjutan  dapat  dilakukan  tanpa  menunggu  putusan  pengadilan  terkait tindak pidana asal.

## DAFTAR PUSTAKA
Deddy  Candra  dan  Arifin.  2018.  Kendala  Pengembalian  Aset  Hasil  Tindak Pidana Korupsi Transnasional, Jurnal Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan RI, Vol.11, No. 1.
Dian Dewi Purnamasari, “Satgas TPPU Terbentuk dan Segera Bekerja Usut Tran saksi Janggal Rp 349 Triliun”.
Fadilah, I. N. 2022. In Rem Asset Forfeiture dalam Bandul Asset Recovery dan Property  Rights.  AML/CFT Journal  :  The  Journal  Of  Anti  Money Laundering  And  Countering  The  Financing  Of  Terrorism,  1(1),  87 – 99. https://doi.org/10.59593/amlcft.2022.v1i1.23
Fithriadi  Muslim,  “Rencana  Aksi  Optimalisasi  Penanganan  TPPU  Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU/XIX/2021.
Ivan  Yustiavandana,  Arman  Nefidan  Adi  Warman.  2010.  Tindak  Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
Matthew C. Luzadder. “The Challenges Presented by Parallel Investigation”.
Chicago Daily Law Bulletin, Volume 160, No. 4
Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. Jurnal Al Himayah , 4 (1), 142 – 159. Shuhaimi  Man,  “Malaysia  Anti -Corruption  Commission:  Effective  Financial Investigation  And  Anti-Money-Laundering  Measures  For  Confiscation And Asset Recovery To Counter New And Emerging Corruption Threats” Waluyo, B. (2022). Penegakan hukum di Indonesia . Sinar Grafika.