## Wajah Hukum

## Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
Supeno 1* , Fachruddin Razi 2 , Putri Anelia Anmas 3
1,2 Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
* Correspondence email: supeno@unbari.ac.id; putrianmas@gmail.com
Abstrak. Cybercrime itu adalah sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet. Dengan berkembangnya zaman, teknologi terus berinovasi untuk memenuhi segala kebutuhan  yang  diinginkan  oleh  masyarakat.  Kecanggihan  tekonologi  ini  seringkali  disalahgunakan  pada  oknum  yang  tidak bertanggungjawab demi keuntungan  mereka sendiri, jasa  hapus akun hadir untuk  mencegah terjadinya cybercrime tersebut akan tetapi  masih  terdapat  banyak  permasalahan  dilihat  dari  kekuatan  mengikat  perjanjian  jasa  hapus  akun.Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untuk  memaparkan  permasalahan  kekuatan  mengikat  jasa  hapus  akun  akun.  dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa masih  banyak  permasalahan  yang  terjadi  dalam  jasa  hapus  akun  terutama  kurangnya  kekuatan  mengikat  perjanjian  yang  dibuat oleh para pihak dalam transaksi hapus akun.
Kata Kunci : cyber crime; jasa hapus akun; kekuatan mengikat
Abstract.  Cybercrime  is  an  unlawful  act  that  utilizes  computer  technology  based  on  the  sophistication  of  the  development  of internet  technology.  With  the  development  of  the  times,  technology  continues  to  innovate  to  meet  all  the  needs  desired  by  the community. The sophistication of this technology is often abused on irresponsible people for  their own gain, the account  delete service is present to prevent the cybercrime from occurring but there are still many problems judging by the binding power of the account  delete service agreement. The purpose of  this research is to  expose the problem of  the binding  power of  account delete services.  from  the  results  of  the  study  shows  that  there  are  still  many  problems  that  occur  in  the  services  of  deleting  accounts especially the lack of binding power of agreements made by the parties in the transaction delete the account.

## Keywords: cyber crime; delete account services; Binding Power

## PENDAHULUAN
Manusia  hidup  berdampingan  dengan  berbagai  aksi  kejahatan.  Nyatanya,  meski  sudah  ada  berbagai  peraturan hukum yang siap mengadili para narapidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku tidak membuat para pelaku kejahatan menjadi jera untuk berhenti melakukan aksi kejahatan tersebut. Dimana kejahatan yang mereka lakukan bisa berakibat fatal yang menyebabkan diri mereka masuk ke Lembaga permasyarakatan (LP) atau yang sering kita sebut dengan  penjara.  Sepengetahuan  penulis  masyarakat  hanya  fokus  pada  kejahatan  yang  nyata  atau  kejahatan  secara langsung dimana ada korban dan terdakwa yang terlihat secara aktif. Namun masyarakat tidak terlalu peduli dan masih minim pengetahuan terhadap kejahatan yang tidak terlihat secara aktif tetapi secara pasif yakni kejahatan dunia maya (Cyber Crime).
Dengan  seiring  berkembangnya  zaman,  manusia  berlomba-lomba  untuk  unggul  dalam  teknologi.  Dikarenakan dengan system mereka yang telah terprogram secara otomatis dan mudah digunakan membuat masyarakat modern ini senang untuk menggunakannya. Menurut Wikipedia Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang- barang  yang  diperlukan  bagi  kehidupan  dan  kenyamanan  hidup  manusia. 1 Manusia  modern  saat  ini  terlihat  sangat bergantung pada kecanggihan teknologi seperti, laptop, handphone, computer, dan lain-lain sebagainya. Namun, tidak dapat dipungkiri manusia modern benar-benar bergantung pada salah satu kecanggihan teknologi yang satu ini yakni smartphone.  Smartphone  adalah  Bahasa  inggris  dari  ponsel  cerdas,  mengutip  dari  Wikipedia 2 Ponsel  cerdas adalah kelas ponsel dari ponsel dan perangkat komputasi bergerak multiguna. Mereka dibedakan  dari ponsel berfitur dengan kemampuan  perangkat  keras  yang  lebih  kuat  dan sistem  operasi  seluler yang  luas,  yang  memfasilitasi perangkat lunak yang lebih luas, internet (termasuk penelusuran web [1] melalui broadband seluler), dan fungsi multimedia (termasuk musik, video, kamera, dan permainan), bersama fungsi-fungsi inti ponsel seperti panggilan  suara dan pesan  teks.  Ponsel  cerdas  biasanya  berisi  sejumlah  chip sirkuit  terintegrasi IC logam- oksida-semikonduktor (MOS),  termasuk  berbagai sensor yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  perangkat  lunak  mereka (seperti magnetometer, sensor kedekatan, barometer, giroskop, atau akselerometer), dan dukungan protokol komunikasi nirkabel (seperti Bluetooth, Wi-Fi,  atau navigasi  satelit ). Smartphone  sangat  mudah  digunakan,  tidak membutuhkan  suatu  tempat  yang  besar  untuk  menyimpannya,  mudah  di  pegang,  dan  memudahkan  manusia  dalam
1 https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi (diakses pada tanggal 30 Juli 2020, Pukul 13.20 WIB).
2 https://id.wikipedia.org/wiki/Ponsel_cerdas (diakses pada tanggal 04 Agustus 2020, Pukul 13.39 WIB).
Supeno, Fachruddin Razi dan Putri Anelia Anmas, Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat

## Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
melakukan  berbagai  aktifitas  misalnya,  berkomunikasi  dengan  orang  lain,  memesan  makanan,  belanja  online,  dan berbagai aktifitas lainnya.
Dalam berbagai sisi kecanggihan teknologi memberikan dampak positif dan negative. Tidak dapat terhitung lagi berapa banyak keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari kecanggihan teknologi, mulai dari mampu menghasilkan uang, mendapatkan keperluan logistic dengan mudah, dan memudahkan  komunikasi jarak jauh tanpa harus berlama- lama menunggu balasan dari seseorang yang kita hubungi dengan catatan, jika ingin menghubungi seseorang tersebut harus terkoneksi dengan jaringan internet atau memiliki kuota data dan pulsa. Dampak dari sisi negative jika kita tidak bijak dalam menggunakan  teknologi, hal tersebut bisa menyebabkan berbagai  kerugian bagi banyak pihak. Baik kita yang  menjadi  korban  penyalahgunaan  tersebut  atau  kita  yang  melakukan  penyalahgunaan  dalam  teknologi  ini  .  Sisi negative yang ditimbulkan dalam penggunaan teknologi ini adalah orang-orang yang tidak bertanggungjawab mencari keuntungan  untuk  dirinya  sendiri  tanpa  mengetahui  akibat  dari  perbuatan  mereka  tersebut.  Oleh  karena  itu, diperlukannya  Undang-undang  yang  mengatur  dalam  pelaksanaan  penggunaan  teknologi  untuk  melindungi  serta memberi  arahan  dalam  menggunakan  teknologi  agar  tidak  menjadi  korban  kejahatan,  serta  meminimalisir  terjadinya kejahatan di dunia maya (Cyber Crime).
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang-undang  nomor  11 tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik.  Undang-undang  tersebut  mengatur  beberapa  akibat  hukum yang  akan  didapatkan  kepada  pelaku  kejahatan  yang  melakukan  kejahatan  dunia  maya  (Cyber  Crime).  Salah  satu contoh dalam skala besar kejahatan dunia maya seperti, akses jaringan terorisme, maksud dari akses jaringan terorisme ini  adalah  seperti  suatu  perkumpulan  orang-orang  yang  terjaring  dalam  suatu  situs  atau  web  gelap  yang  dimana mereka memiliki satu  visi dan misi yang sama, yang  salah dalam memahami  arti jihad dan mengatasnamakan  Islam dan  hendak  meluncurkan  suatu  tindakan  yang  mengakibatkan  kerugian  bagi  banyak  pihak  atau  kejahatan  genosida. Syukurnya  situs  tersebut  telah  diblokir  oleh  pihak  kominfo.  Dalam  sekala  kecil,  banyak  sekali  kejahatan  yang menyangkut-pautkan  atas  nama  pribadi,  seperti  penipuan  mengatasnamakan  seseorang  yang  tidak  melakukan  hal tersebut,  pencemaran  nama  baik,  perjudian,  tindak  asusila,  ujaran  kebencian,  akun  fake,  akun  hacked,  dan  lain-lain sebagainya.  Biasanya  mereka  melakukan  hal  tersebut  dalam  bentuk  situs  web  berbentuk  aplikasi  yang  banyak digunakan masyarakat modern  saat ini  seperti, Facebook, Askfkm, Twitter,  Instagram, Blogger, Plurk, dan lain-lain. Tidak  semua  pemakai  akun  dapat  melakukan  penghapusan  terhadap  akunnya  sendiri  sehingga  banyak  sekali  akun yang diiarkan begitu saja yang mengakibatkan akun tersebut rentan untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu, dengan kehadiran jasa hapus akun ini akan memberikan rasa aman dari pengguna akun.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  tulisan  yang  dimuat  dalam  jurnal  ilmiah  yang  berjudul  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban Kejahatan  Cyber  Crime  Di  Indonesia”  dinyatakan  bahwa  pada  tahun  2004  Indonesia  menduduki  peringkat  pertama dalam kasus kejahatan dunia maya, dan perkara tersebut diperkirakan termasuk dalam kasus yang berat dari Amerika Serikat. 3 Dalam hal ini masyarakat dituntut untuk memiliki pengetahuan apa yang dimaksud dengan kejahatan dunia maya  (Cyber  Crime)  serta  berbagai  pengetahuan  yang  terkait  dengan  kejahatan  dunia  maya  tersebut,  berikut uraiannya.

## Cyber Crime

## Pengertian Cyber Crime
Cyber  Crime  merupakan  gabungan  dari  dua  kata  yakni, cyber dan crime dimana  arti  dari cyber itu  sendiri adalah dunia maya atau internet, dan crime itu sendiri kejahatan. 4 Di dalam buku karya Budi Raharjo yang berjudul “Memahami  Teknologi  Informasi”  ia  mendefinisikan  bahwa cybercrime itu  adalah  sebagai  perbuatan  melanggar hukum  yang  memanfaatkan  teknologi  computer  yang  berbasis  pada  kecanggihan  perkembangan  teknologi  internet. 5 Beberapa  literatur  mengatakan,  cybercrime  sering  diidentikkan  sebagai  computer  crime.  Dalam  buku  karya  Andi Hamzah  yang  bejudul  “  Aspek-aspek  Pidana  di  Bidang  Komputer”  mendefiniskan  kejahatan  di  bidang  computer secara  umum  dapat  dartikan  sebagai  penggunaan  computer  secara  illegal.  Cyber  Crime  adalah  perbuatan  criminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi computer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, cybercrime yaitu  kejahatan  yang  memanfaatkan  perkembangan  teknologi  computer  khususnya  internet.  Dengan  demikian
3 Dheny  Wahyudi, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan  Cyber  Crime  Di  Indonesia ,  Jurnal  Ilmu  Hukum, hlm. 100.
4 Agus  Rahardjo, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002.
5 Budi Raharjo, Memahami Teknologi Informasi , Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2002, hlm. 23.
Supeno, Fachruddin Razi dan Putri Anelia Anmas, Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi computer berbasis pada kecanggihan dan perkembangan teknologi internet. 6

## Bentuk Cyber Crime
1. Unauthorized Access to Computer System and Service.
Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  memasuki/menyusup  ke  dalam  suatu  sistem  jaringan  komputer  secara  tidak  sah, tanpa  ijin  atau  tanpa  sepengetahuan  dari  pemilik  jaringan  komputer  yang  dimasukinya.  Motifnya  adalah bermacam-macam antara lain adalah sabotase, pencurian data dan sebagainya.
2. Illegal Contens.
Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  memasukkan  data  atau  informasi  ke  internet  tentang  sesuatu  yang  tidak  benar, tidak  etis  dan  dapt  dianggap  melanggar  hukum  atau  mengganggu  ketertiban  umum.  Contoh  yang  termasuk kejahatan jenis ini adalah pornografi, pemuatan berita bohong, termasuk juga delik-delik politik dapat dimasukkan kedalam kategorgi ini bila menggunakan ruang cyber.
3. Data Forgery.
Yaitu  merupakan  kejahatan  dengan  cara  memalsukan  data  pada  dokumen-dokumen  penting  yang  tersimpan sebagai dokumen melalui internet.
4. Cyber Espionage.
Yaitu  merupakan  kejahatan  yang  memanfaatkan  jaringan  internet  untuk  melakukan  kegiatan  mata-mata  terhadap pihak lainn, dengan cara memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini  biasanya  ditujukan  terhadap  saingan  bisnis  yang  dokumen  atau  datanya  tersimpan  dalam  suatu  sistem  yang computeraized.
5. Cyber Sabotage and Extortion.
Kejahatan  ini  dilakukan  dengan  membuat  gangguan,  perusakan  atau  penghancuran  terhadap  suatu  data,  program komputer  atau  sistem  jaringan  komputer  yang  terhubung  ke  internet.  Biasanya  kejahatan  ini  dilakukan  dengan menyusupkan  suatu  virus  komputer  atau  program  tertentu  sehingga  data  program  komputer  atau  sistem  jaringan tidak dapat digunakan lagi, tidak berjalan sebagaimana mestinya atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Kejahatan ini juga sering disebut dengan kejahatan cyber terrorism.
6. Offence Againts Intellectual Property.
Kejahatan ini ditujukan terhadap HKI atau Hak kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh, meniru tampilan web suatu situs tertentu, penyiaran rahasia dagang yang merupakan rahasia dagang orang lain.
7. Infringements of Privacy.
Kejahatan  ini  ditujukan  terhadap  informasi  seseorang  yang  merupakan  hal  yang  sangat  pribadi  dan  rahasia. Kejahatan  simpan  secara  computerized.  Yang  apabila  diketahui  orang  lain  maka  dapat  merupakan  korban  secara materiil atau immateriil, seperti nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebaginya. 7

## Pengaturan Cyber Crime di Indonesia
Negara Indonesia belum memiliki Undang-Undang khusus untuk mengatur Cyber Crime. Namun, ada beberapa aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  yang  bisa  dijadikan  patokan  untuk  menyelesaikan  permasalahn  kejahatan dunia maya antara lain : 8
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidan (KUHP)
Pasal-pasal  didalam  KUHP  biasanya  digunakan  lebih  dari  satu  Pasal  karena  melibatkan  beberapa  perbuatan sekaligus pasal-pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada cyber crime yaitu :
a. Pasal 362 KUHP yang dikenakan untuk  kasus carding dimana pelaku mencuri nomor kartu kredit milik orang lain walaupun tidak secara fisik karena hanya nomor kartunya saja yang diambil dengan menggunakan software card  generator  di  Internet  untuk  melakukan  transaksi  di  e-commerce.  Setelah  dilakukan  transaksi  dan  barang dikirimkan,  kemudian  penjual  yang  ingin  mencairkan  uangnya  di  bank  ternyata  ditolak  karena  pemilik  kartu bukanlah orang yang melakukan transaksi.
b. Pasal 378 KUHP dapat dikenakan untuk penipuan dengan seolah-olah menawarkan dan menjual  suatu produk atau barang dengan memasang iklan di salah satu website sehingga sehingga orang tertarik untuk membelinya lalu  mengirimkan  uang  kepada  pemasang  iklan.  Tetapi,  pada  kenyataannya,  barang  tersebut  tidak  ada.  Hal
6 H  Sofwan  Jannah,  dan  M  Naufal, Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam , Yogyakarta, Al-Mawarid, Volume XII No.1, 2012, hlm.70.
7 Ibid , hlm 71-73.
8 Deris Setiawan, Sistem Keamanan Komputer , PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005, hlm. 70-77.
Supeno, Fachruddin Razi dan Putri Anelia Anmas, Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat

## Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
tersebut diketahui setelah uang dikirimkan dan barang yang dipesankan tidak datang sehingga pembeli tersebut menjadi tertipu.
c. Pasal  335  KUHP  dapat  dikenakan  untuk  kasus  pengancaman  dan  pemerasan  yang  dilakukan  melalui  e-mail yang  dikirimkan  oleh  pelaku  untuk  memaksa  korban  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan oleh  pelaku  dan  jika  tidak  dilaksanakan  akan  membawa  dampak  yang  membahayakan.  Hal  ini  biasanya dilakukan karena pelaku mengetahui rahasia korban.
d. Pasal  311  KUHP  dapat  dikenakan  untuk  kasus  pencemaran  nama  baik  dengan  menggunakan  media  internet. Modusnya  adalah  pelaku  menyebarkan  email  kepada  teman-teman  korban  tentang  suatu  meiling  list  sehingga banyak orang mengetahui cerita tersebut.
e. Pasal  303  KUHP  dapat  dikenakan  untuk  menjerat  permainan  judi  yang  dilakukan  secara  online  di  internet dengan penyelenggaraan di Indonesia.
f. Pasal  282  KUHP  dapat  dikenakan  untuk  penyebaran  pornografi  maupun  website  porno  yang  banyak  beredar dan  mudah  diakses  di  Internet.  Walaupun  berbahasa  Indonesia  sangat  sulit  sekali  untuk  menindak  pelakunya karena  mereka  melakukan  pendaftaran  domain  tersebut  di  luarnegeri  diamana  pornografi  yang  menampilakan orang dewasa bukan merupakan hal yang terlarang atau illegal.
g. Pasal  282  dan  311  KUHP  dapat  dikenakan  untuk  kasus  penyebaran  foto  atau  film  yang  bersifat  pribadi seseorang  yang  vulgar  di  Internet,  misalnya  kasus-kasus  video  porno  para  mahasiswa,  pekerja  atau  pejabat public.
h. Pasal 378 dan 262 KUHP dapat dikenakan pada kasus carding, karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin  membeli  suatu  barang  dan  membayar  dengan  kartu  kreditnya  yang  nomor  kartu  kreditnya  merupakan curian.
i. Pasal  406  KUHP  dapat  dikenakan  pada  kasus  deface  atau  hacking  yang  membuat  system  milik  orang  lain, seperti website atau program menjadi tidak berfungsi atau dapat digunakan sebagaimana mestinya.
2. Pengaturan Tindak Pidana Siber Materil di Indonesia
Berdasarkan  Instrumen PBB, maka pengaturan tindak pidana  siber di  Indonesia juga dapat dilihat dalam arti luas dan arti sempit. Secara luas, tindak pidana siber ialah semua tindak pidana yang menggunakan sarana atau dengan bantuan sistem  elektronik.  Itu  artinya  semua  tindak  pidana  konvensional  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana (“KUHP”) sepanjang  dengan  menggunakan  bantuan  atau  sarana  sistem  elektronik  seperti  pembunuhan, perdagangan  orang,  dapat  termasuk  dalam  kategori  tindak  pidana  siber  dalam  arti  luas.  Demikian  juga  tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (“UU 3/2011”) maupun tindak pidana perbankan  serta  tindak  pidana  pencucian  uang  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”).
Akan  tetapi,  dalam  pengertian  yang  lebih  sempit,  pengaturan  tindak  pidana  siber  diatur  dalam Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik (“UU  ITE”) sebagaimana  yang  telah diubah  oleh Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) sama halnya seperti Convention on Cybercrimes , UU ITE juga tidak memberikan definisi mengenai cybercrimes , tetapi membaginya menjadi beberapa pengelompokkan yang mengacu pada Convention on Cybercrimes (Sitompul, 2012):
a. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:
a) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
b) Perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
c) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
d) pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
e) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
f) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
g) mengirimkan  informasi  yang  berisi  ancaman  kekerasan  atau  menakut-nakuti  yang  ditujukan  secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
2) dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
3) intersepsi atau penyadapan illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU 19/2016);
b. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
1) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik ( data interference - Pasal 32 UU ITE);
2) Gangguan terhadap Sistem Elektronik ( system interference – Pasal 33 UU ITE);
c. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
d. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
e. Tindak pidana tambahan ( accessoir Pasal 36 UU ITE); dan
Supeno, Fachruddin Razi dan Putri Anelia Anmas, Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
f. Perberatan-perberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
3. Pengaturan Tindak Pidana Siber Formil di Indonesia
Selain mengatur tindak pidana siber materil, UU ITE mengatur tindak pidana siber formil, khususnya dalam bidang penyidikan. Pasal  42  UU  ITE mengatur  bahwa  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  dalam  UU  ITE  dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan  ketentuan  dalam  UU  ITE.  Artinya,  ketentuan  penyidikan  dalam  KUHAP  tetap  berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam UU ITE. Kekhususan UU ITE dalam penyidikan antara lain :
a. Penyidik  yang  menangani  tindak  pidana  siber  ialah  dari  instansi  Kepolisian  Negara  RI  atau  Pejabat  Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) Kementerian Komunikasi dan Informatika;
b. Penyidikan  dilakukan  dengan  memperhatikan  perlindungan  terhadap  privasi,  kerahasiaan,  kelancaran  layanan publik, integritas data, atau keutuhan data;
c. Penggeledahan  dan/atau  penyitaan  terhadap  sistem  elektronik  yang  terkait  dengan  dugaan  tindak  pidana  harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
d. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sistem elektronik, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. 9
Pengetahuan  kejahatan  dunia  maya  (Cyber  Crime)  sangat  dibutuhkan  untuk  menambah  wawasan  bagi masyarakat,  Adapun  tujuan  utama  mempelajari  ilmu  kejahatan  dunia  maya    (Cyber  Crime)  bukan  untuk memperaktekkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari  melainkan  sebagai  bekal  ilmu  bahwa  perbuatan  tersebut  adalah perbuatan  yang  telarang.  Minimnya  pengetahuan  terhadap  kejahatan  dunia  maya  (Cyber  Crime)  memeberikan berbagai  dampak,  tentunya  yang  sangat  terlihat  yaitu,  dampak  negative  karena  tidak  mengetahui  jika  hal  tersebut terjadi  bisa  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang  lain  termasuk  diri  sendiri.  Maka  dari  itu  diperlukannya  solusi  jika terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan  tersebut  (Cyber  Crime).  Salah  satunya  melalui.  jasa  hapus  akun  sebagai  sorotan ataupun bahasan pokok dalam tulisan ini. Jasa hapus akun adalah salah satu sarana jasa yang dapat digunakan untuk membantu  korban  kejahatan  untuk  menghapus  suatu  akun  yang  dipermasalahkan  tersebut  dalam  sekala  yang  kecil. Seperti  contoh,  jika  ada  akun  sosial  media  seseorang  seperti  Facebook,  yang  dihack  maka  jasa  hapus  akun  ini  dapat membantu menghapus akun tersebut secara permanent sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Namun, tidak dapat  membantu  mengembalikan  akun  Facebook  tersebut,  karena  system  yang  berbeda.  Dilihat  dari  system  dan mekanismenya, tidak banyak yang mengetahui mengenai jasa hapus akun . Karena, masih terdengar baru dan masih asing di telinga masyarakat, maka dari itu akan di bahas secara gamblang mengenai jasa hapus akun ini.

## Jasa Hapus Akun

## Sejarah Jasa Hapus Akun
Tidak  diketahui  dengan  pasti  tahun,  tanggal,  dan  bulan  berapa  jasa  hapus  akun  ini  mulai  berdiri.  Dikarenakan kurangnya sumber yang ilmiah, hanya berdasar pembicaraan terhadap sesama subjek yang membuka jasa hapus akun. Meski  kendati  demikian,  penulis  mengutip  dalam  tulisan  skripsi  seorang  mahasiswa  yang  membahas  tentang  “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun Di Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Toko Online Shop @Ollshop_Lampung) ” dikatakan bahwa, jasa hapus akun ini telah berjalan sejak tahun 2018 10 . Jasa ini dibuat oleh  beberapa  orang  untuk  membantu  kaum  muslimin  yang  mengalami  masalah  terhadap  akunnya.  Seperti,  di  hack, akun fake, foto lawas yang mengumbar aurat, penipuan, pencemaran nama baik. Jasa ini bisa menghapus akun tanpa menggunakan  email  dan  password,  dengan  rentang  waktu  terhapus  yang  berbeda-beda.  Melihat  dari  hal  tersebut, beberapa  orang  yang  tidak  diketahui  dengan  pasti  identitasnya  membuka  jasa  hapus  akun  ini,  kemudian disebarluaskan  hingga  memasuki  tahun  kedua  dalam  2020  ini.  Meski  banyak  yang  masih  awam  terhadap  jasa  hapus akun  ini  namun,  penulis  berusaha  untuk  memperkenalkan  jasa  ini,  untuk  membantu  masyarakat  yang  membutuhkan dan masih dalam tahap proses memperkenalkan jasa hapus akun.

## Keberadaan Jasa Hapus Akun
Keberadaan  Jasa  Hapus  Akun  baru-baru  ini  tahun  2020  sedikit  menjadi  sorotan  dalam  lingkungan  aktivis dakwah sunnah, khususnya mereka para followers akun-akun sosial media dakwah sunnah.  Jasa ini menjadi sorotan di  kalangan  dakwah  sunnah  karena,  mereka  sudah  mengetahui  bagaiamana  hukum  dari  mengupload  foto.    Jadi, mereka ingin sekali menggunakan jasa ini, untuk menghapus foto-foto mereka baik mengumbar aurat ataupun tidak, dikhawatirkan  bisa  menyebakan  dosa  jariyyah  atau  disalahgunkan  oleh  pihak  lain  dimana  akun  tersebut  sudah  tidak
9 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia (diakses pada tanggal 02 Agustus 2020, Pukul 14.30 WIB).
10 Novita  Sari, Tinjauan  Hukum  Islam  Tentang  Jual  Beli  Jasa  Hapus  Akun  Di  Media  Sosial  Facebook  (Studi  Kasus  Di Toko Online Shop @Ollshop_Lampung) , 2019, hlm. 6.

## Supeno, Fachruddin Razi dan Putri Anelia Anmas, Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat
Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
bisa dibuka lagi alias lupa email dan password. Kini jasa hapus akun telah banyak dijumpai diberbagai sosial media, meski  dahulu  hanya  segelintir  orang  saja  yang  mengetahui  dan  menggunakan  jasa  ini.    Jasa  hapus  akun  juga  telah membuka  bimbel  secara  terbuka  dan  tidak  tertutup  lagi,  bahkan  ada  yang  membuka  bimbelnya  dengan  gratis  tanpa dipungut biaya apapun hanya bermodalkan kuota dan akses jaringan internet serta akun yang akan dihapus. Pada tahun 2018-2019  kala  itu,  tidak  banyak  orang  yang  membuka  jasa  hapus  akun,  dikarenakan  system  bimbel  yang  masih tertutup,  hanya  untuk  orang-orang  tertentu  saja  bisa  mengikuti  bimbel  ini,  dikarenkan  beberapa  hal  tertentu  seperti, ilmu yang tidak boleh diberikan oleh orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkannya. Karena, ilmu tersebut jika disalahkgunakan  akan  memberikan  kerugian  terhadap  orang  lain  demi  keuntungan  pribadi  dan  berbanding  terbalik dari  tujuan  utama  dalam  membuka  jasa  hapus  akun  ini  yakni  membantu  orang  yang  mengalami  masalah  terhadap akunnya.  Seiring  berjalannya  waktu  jasa  hapus  akun  mulai  dikenal  masyarakat,  karena  membayar  beberapa  tokoh public dan beberapa influencer dalam mempromosikan jasa hapus akun ini.

## Manfaat Jasa Hapus Akun
Banyak  sekali  dampak  positif  yang  didapatkan  dari  munculnya  Jasa  Hapus  Akun  ini,  Adapun  manfaat  yang dapat diperoleh dari jasa hapus akun seperti :
1. Menghapus akun sosial media lawas dimana terdapat foto yang mengumbar aurat ataupun tidak.
2. Menghapus akun sosial media karena sudah lama tidak terpakai dan lupa kata sandi beserta passwordnya.
3. Mengahpus akun sosial media saudara yang telah meninggal dunia karena khawatir laman tersebut terus dikunjungi dan membuat keluarga resah.
4. Menghapus akun sosial media karena di hack.
5. Menghapus akun sosial media karena identitas kita dipakai oleh akun fake.
6. Menghapus akun sosial media karena dijadikan akun untuk penipuan atau dapat merugikan orang banyak.
Ada banyak  sekali manfaat yang bisa  kita dapatkan dari jasa hapus akun ini terlebih dari  tidak hanya manfaat secara  perbuatan  membantu  orang  lain  saja,  namun  kita  juga  bisa  mendapatkan  keuntungan  berupa  upah  dari  jasa hapus akun tersebut dengan tarif sesuai kesepakatan antara customer dan pelaku usaha.

## Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Jasa Hapus Akun
Setiap  jenis  usaha  dalam  melakukan  sesuatu  yang  baik,  pasti  kita  mendapatkan  berbagai  rintangan  dalam melakukan  proses  tersebut,  sama  dengan  halnya  dalam  jasa  hapus  akun  ini.  Berbagai  pengalaman  yang  penulis dapatkan  dalam  menghadapi  customer  dalam  bertransaksi  untuk  menggunakan  jasa  hapus  akun  ini.  Adapun permasalahan yang dihadapi dalam jasa hpus akun, yaitu :
1. Customer yang tidak ingin membayar setelah akunnya  terhapus. Karena, pada akadnya customer akan membayar jasanya  jika  akunnya  telah  terhapus  secara  permanent.  Namun,  ada  beberapa  customer  yang  tidak  memenuhi janjinya setelah akunnya terhapus. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak dan sudah sesuai  dengan  asas-asas  hukum,  keberlakuan  suatu  asas  merupakan  kepastian  dan  oleh  karena  itu  ketika  ia diberlakukan  untuk  memecahkan  masalah  ,  tidak  ada  suatu  keraguan  atas  kebenarannya  dan  oleh  karena  itu  ia dapat dijadikan pengawal  di dalam memutuskan masalah, 11 2. Customer  mengatakan  jasa  ini  merupakan  komplotan  penipuan,  dikarenakan  ada  beberapa  syarat  yang  dimintai seperti  ,  identitas,  nomor  hp  aktif,  tanggal  lahir  customer.  Namun,  tidak  lain  hal  ini  merupakan  salah  satu  dari mekanisme untuk menghapus akun sosial media yang diinginkan. Meski identitas dimintai hal itu tidak lain adalah sebagai syarat dalam menghapus akun, pelaku usaha tetap menjaga privasi customer.
3. Customer tidak mengetahui jika jasa ini berbayar, karena kesalahan dari beberapa jasa yang tidak melakukan akad terlebih dahulu. Seperti memberitahu jika hendak menggunakan jasa ini akan dikenakan tarif tertentu.
4. Akun  sosial  media  sulit  terhapus  dikarenakan  pandemic  covid-19  membuat  laporan  menghapus  akun  lamban diproses.
5. Akun sosial media tidak bisa terhapus karena, beberapa ketentuan syarat yang tidak dapat terpenuhi.
6. Tidak mampu mengembalikan akun sosial media yang bermasalah, hanya dapat dihapus.
Itulah  beberapa  permasalahan  yang  dapat  dirangkup  selama  penulis  menjalani  bisnis  jasa  hapus  akun.  Dalam hal  ini  perlu  dikaji  lebih  mendalam  lagi,  untuk  menindaklanjuti  permasalahan  jasa  hapus  akun  ini  dari  segi  hukum. Sebelum membahas permasalahan lebih jauh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu pengertian dari jual beli online.
11 Supeno  dkk,  Kedudukan  Asas  Hukum  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Melalui  Arbitrase  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 , Jurnal Wajah Hukum, Volume 3(1), hal. 55.

## Supeno, Fachruddin Razi dan Putri Anelia Anmas, Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat
Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
Mengutip  dari  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  jual  beli  adalah  persetujuan  saling  mengikat  antara  penjual, yakni  pihak  yang  menyerahkan  barang,  dan  pembeli  sebagai  pihak  yang  membayar  harga  barang  yang  dijual. 12 Menurut  Rahmat  Syafe’i,  secara  bahasa  jual  beli  adalah  pertukaran  sesuatu  dengan  sesuatu  yang  lain. 13 Kata  Online terdiri dari dua kata, yaitu On (Inggris) yang berarti hidup atau didalam, dan Line (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran  atau  jaringan. 14 Dari  pengertian-pengertian  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  jual  beli  online  adalah persetujuan saling mengikat melalui  internet  antara penjual sebagai pihak  yang menjual barang dan pembeli  sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan  sistem jual beli di internet. Tidak ada  kontak  secara  langsung  antara  penjual  dan  pembeli.  Jual  beli  dilakukan  melalui  suatu  jaringan  yang  terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain. 15
Melihat  dari  pengertian  dapat  diambil  pelajaran  bahwa  jual  beli  online  tersebut  ada  hubungan  yang  mengikat antara pembeli dan penjual.  Termasuk dalam jasa  hapus akun  ini, adanya hubungan  hukum antara pelaku  usaha jasa dengan customer yang meminta jasa. Dimana antara pelaku usaha jasa harus saling  memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Dan juga telah ditegaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata, yaitu: 16 Suatu perbuatan dengan mana satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih.  Sebelum  mengikatkan  diri  kepada  orang lain,  kita  harus  memahami  bahwa  untuk  melakukan  suatu  perjanjian  ada  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdata Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 17 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Dilihat  dari  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  menjalankan  bisnis  jasa  hapus  akun  tersebut,  maka  dapat dimengerti bahwa banyak sekali customer dan pelaku usaha yang belum memiliki pengetahuan mengenai bagaimana melakukan  suatu  perjanjian  secara  benar  yang  bersifat  umum  dan  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku. Maka  dari  itu  untuk  menghindari  dari  beberapa  hal  yang  akan  mengakibatkan  kerugian  dalam  bertransaksi menggunakan jasa hapus akun, ada baiknya  dipahami terlebih dahulu syarat, dan mekanisme yang harus diikuti jika ingin menggunakan jasa ini dalam mengantisipasi permasalahan terulang kembali terjadi dan menyiapkan bekal ilmu mengenai  bagaimana  cara  bertransaksi  secara  online  dengan  baik  dan  benar  berdasarkan  perjanjian  yang  dibuat. Dalam konteks ini konsumen tidak akan ragu menyerahkan  akun  yang  ada untuk dilakukan penghapusan dan  segala sesuatu  yang  berkaitan  dengan  data  pribadi  harus  disampaikan  secara  jujur  oleh  pelaku  usaha  untuk  menghindari kejahatan yang mungkin akan dilakukan oleh oknum pelaku usaha jasa akun., di sisi lain pelaku usaha jasa akun harus mempertanggungjawabkan  apa  yang  telah  dikerjakan  sesuai  dengan  batasan  yang  telah  dituangkan  dalam  perjanjian kedua  belah  pihak.  Dengan  adanya  perjanjian  kedua  belah  pihak  dapat  menuntut  jika  salah  satu  pihak  wanprestasi, baik pelaku usaha maupun konsumen. Selain itu konsumen juga dapat menuntut berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  bahwa  pelaku  usaha  dilarang  memproduksi  atau memperdagangkan  barang/atau  jasa  yang  tidak  sesuai  dengan  janji  yang  dinyatakan  dalam  label,  etiket,  keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dana tau jasa. 18

## SIMPULAN
Jasa hapus akun merupakan   salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam menangani permasalahan terjadinya kejahatan  penggunaan  akun  secara  illegal  di  media  sosial,  hadirnya  jasa  hapus  akun  ini  akan  memberikan  manfaat dalam  kehidupan  bermasyarakat,  karena  tidak  dapat  kita  pungkiri  teknologi  terus  berkembang  dari  zaman  ke zamannya  dan  tingkat  kejahatan  di  dunia  mayapun  semakin  marak  terjadi,jasa  hapus  akun  merupakan  upaya  untuk pencegahan sebelum kita menjadi korban kejahatan dunia maya (Cyber Crime), akan tetapi belum banyak masyarakat yang  mengetahui  keberadaan  jasa  hapus  akun,  selain  itu  para  pengguna  jasa  akun  (konsumen)  belum  memahami bahwa  antara  pelaku  usaha  jasa  akun  dan  konsumen  terikat  perjanjian  yang  menharuskan  masing-masing  pihak
12 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV Cet. 1 , PT Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 589.
13 Rahmat Syafe`i, Fiqh Muamalah , hlm. 73.
14 Disa  Nusia  Nisirna Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Jual  Beli  Online  Dan  Relevansinya  Terhadap  Undang-Undang Perlindungan Konsumen , Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Makassar, 2015, hlm. 48.
15 Ibid.
16 Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , Pasal 1313.
17 Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Pasal 1320.
18 Supeno, Ganti Kerugian Berdasarkan Perjanjian Antara Pengembang Perumahan dengan Konsumen di Atas Tanah rawan Banjir, Jurnal Wajah Hukum Volume 4 (1) , April 2020, hal.139.

## Supeno, Fachruddin Razi dan Putri Anelia Anmas, Jasa Hapus Akun dan Permasalahannya Ditinjau Dari Kekuatan Mengikat
Perjanjian Antara Konsumen dengan Pelaku Bisnis Jasa Hapus Akun
melaksanakan  prestasinya  sesuai  dengan  isi  perjanjian,  oleh  karena  itu  dituntut  konsumen  memahami  dengan  baik hakekat dari suatu perjanjian walaupun dilakukan melalui media elektronik.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Pusat  Bahasa,  Edisi  IV  Cet.  1 ,  PT  Gramedia Pustaka, Jakarta.
Rahardjo,  Agus, Cybercrime  Pemahaman  dan  Upaya  Pencegahan  Kejahatan  Berteknologi, PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2002. Raharjo, Budi , Memahami Teknologi Informasi , Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2002. Setiawan, Deris, Sistem Keamanan Komputer , PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005. Syfa’i, Rahmat, Fiqh Muamalah .

## Jurnal Ilmiah
Jannah,  H  Sofwan,  dan  M  Naufal, Penegakan  Hukum  Cyber  Crime  Ditinjau  Dari  Hukum  Positif  dan  Hukum  Islam , Yogyakarta, Al-Mawarid, Volume XII No.1, 2012. Nisirna, Disa Nusia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen , Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, Makassar, 2015. Sari, Novita, Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Jasa Hapus Akun Di Media Sosial Facebook (Studi Kasus Di Toko Online Shop @Ollshop_Lampung) , Skripsi, 2019.
Supeno dkk, Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 , Jurnal Wajah Hukum, 3 (1).
….………..,  Ganti  Kerugian  Berdasarkan  Perjanjian  Antara  Pengembang  Perumahan  dengan  Konsumen  di  Atas Tanah rawan Banjir, Jurnal Wajah Hukum Volume 4 (1) , April 2020
Wahyudi, Dheny, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia , Jurnal Ilmu Hukum.

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251).

## Website
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5960/landasan-hukum-penanganan-icybercrime-i-di-indonesia .