## ANALISIS KESESUAIAN TEKNIS LSM LINGKUNGAN DALAM KEGIATAN PENGHIJAUAN
(Technical Suitability Analysis of Enviromental NGO in Reforestation Activities)
L A O DE M UHAMMAD R ABIALI 1) , R ICKY A VENZORA 2) DAN S OFJAN S YAF 3)
1) Program Studi Manajemen Ekowisata dan Jasa Lingkungan, IPB
2) Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, IPB
3 Departemen Sains dan Komunikasi Pengembangan Masyarakat, IPB
Email: laode.mrabiali@gmail.com

## Diterima 02 Januari 2018 / Disetujui 23 Mei 2018

## ABSTRACT
The  greening  movement  initiated  by  Neo  Goverment  Organisation  (NGO)  is  considered  not  capable  of  providing  optimal  and  sustainable environmental improvements. Though their growth in Indonesia continues to increase (in 2000 years the number reached 13.400) accompanied by large funding in the form of grants from state, private and or donor agencies; especially related to reforestation activities. To this end, this research is conducted to analyze the technical suitability of enviromental NGO in reforestation activities on conformity aspects; location, material, and time. However,  these  3  aspects  are  one  of  the  main  factors  determining  the  success  of  plant  life.  The  study  was  conducted  on  environmental  NGO  in  3 different regions (Yogyakarta, Kolaka District and Muna). Data collection using closed questionnaire (close ended quetionnaire) with scoring system. To  interpret  each  value,  a  temporary  phenomenology  approach  is  used  to  see  how  different  views  of  each  stakeholders  are  used  Kruskall  Wallis analysis. The results of the elitist findings indicate that the technical suitability of environmental NGO in reforestation activities is poor (score 2) both in terms of site suitability, material and time.
Keywords: Technical suitability, environmental NGO, greening

## ABSTRAK
Gerakan  penghijauan  yang  diprakarsai  oleh  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  dianggap  tidak  mampu  memberikan  perbaikan lingkungan yang optimal dan berkelanjutan. Meskipun pertumbuhan LSM di Indonesia terus meningkat (di tahun 2000 jumlahnya mencapai 13.400) disertai dengan pendanaan besar dalam bentuk hibah dari negara, swasta dan atau lembaga donor; terutama terkait dengan kegiatan reboisasi. Tujuan penelitian  adalah  menganalisis  kesesuaian  teknis  LSM  lingkungan  dalam  kegiatan  reboisasi  pada  aspek  kesesuaian;  lokasi,  material,  dan  waktu. Bagaimanapun, 3 aspek tersebut adalah salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan kehidupan tanaman. Penelitian dilakukan pada LSM lingkungan  di  3  wilayah  berbeda  (Yogyakarta,  Kabupaten  Kolaka,  dan  Muna).  Pengumpulan  data  menggunakan  kuesioner  tertutup  ( close  ended quetionnaire ) dengan sistem skoring. Untuk menafsirkan setiap nilai, pendekatan fenomenologi digunakan untuk melihat bagaimana pandangan yang berbeda dari masing-masing pemangku kepentingan digunakan analisis Kruskall Wallis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian teknis LSM lingkungan dalam kegiatan reboisasi buruk (skor 2) baik dalam hal kesesuaian lokasi, material dan waktu.
Kata kunci: kesesuaian teknis, LSM lingkungan, penghijauan

## PENDAHULUAN
Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  merupakan salah satu aktor penting dalam pembangunan berkelanjutan.  Di  Indonesia  organisasi  ini  dianggap sebagai  inti  dari  masyarakat  sipil  yang  tidak  saja  aktif untuk  mendorong  pemberian  pelayanan  publik  dan mendukung  demokratisasi,  tetapi  lebih  dari  itu  adalah mengawasi  dan  mengkritisi  berbagai  kebijakan  negara yang  tidak  berkeadilan.  Karakter  utama  LSM  adalah mengatur  diri  sendiri,  swasta,  nirlaba  dan  memiliki  misi sosial  yang  jelas  (Vakil  1997),  pertumbuhan  LSM  di Indonesia  cukup  pesat.  Pada  tahun  1990  jumlahnya berkisar  8.720  dan  di  tahun  2000  jumlahnya  melonjak mencapai 13.400 (Sinaga 2001). Sementara Scanlon dan Alawiyah  (2014)  mengungkapkan  bahwa  ada  sekitar
2.293  LSM  yang  aktif  dimana  hampir  semua  daerah  di Indonesia terdapat LSM.
Meskipun  eksistensi  LSM  di  Indonesia  telah dimulai  sejak  tahun  1970-an  atau  lebih  dari  40  tahun, namun secara faktual mereka belum mampu memberikan prestasi  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam.  Di  satu sisi,  hasil-hasil  kerja  LSM  sejauh  ini  tidak  terlihat  atau terukur,  sedangkan  di  sisi  yang  lain  yang  terjadi  laju deforestasi  pada  periode  1997-2000  malah  terus meningkat  mencapai  3,8  juta  ha  per  tahun  (Purwanto 2012). Kondisi ini cukup memprihatinkan jika mengingat dana  yang  telah  digunakan  oleh  LSM  sesungguhnya sangat  besar,  baik  yang  bersumber  dari  pemerintah, swasta  ataupun  lembaga  donor.  Pada  tahun  2013  saja misalnya,  menurut  Scanlon  dan  Alawiyah  (2014)  sektor LSM  di  Indonesia  secara  keseluruhan  memiliki
pendapatan  sebesar  AU$  340  juta  atau  3,4  triliyun, dimana  73%  sumber  dananya  berasal  dari  donor  atau LSM internasional.
Walaupun  dana  bantuan  yang  diberikan  pada  LSM lingkungan sangat besar, namun sejauh ini mereka belum bisa  memberikan  kinerja  yang  efektif  dan sustainable untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  pada  masa  kini dan  masa  depan.  Sebagai  contoh,  keterlibatan  mereka dalam  Gerakan  Nasional  Rehabilitasi  Hutan  dan  Lahan (GNRHL)  tahun  2003-2007  bersama  pemerintah.  Di Jawa Barat, realisasi fisik kegiatan GNRHL tahun 2003- 2006 tidak tercapai, dimana luas lahan yang direhabilitasi adalah  200.005  ha,  dari  target  lahan  yang  seharusnya 580.397 ha. Kerugian negara di daerah itu mencapai Rp. 3.635.517.900,00.  Sementara  di  Jawa  Timur,  realisasi fisik  kegiatan  GNRHL  mencapai  69.283  ha,  dari  target lahan  seluas  365.080  ha,  dengan  kerugian  negara mencapai  Rp.  12.408.517.475,00  (BPK  RI  2008).  Pada kasus  lain,  buruknya  kinerja  LSM  lingkungan,  dapat dilihat  dari  program  Tropical  Forest  Conservation  Act (TFCA)  Kalimantan,  yang  melibatkan  LSM  lokal, nasional  dan  internasional,  di  antaranya  adalah:  WWF, AOI,  FORINA,  yayasan  PRCF  Indonesia,  Lembaga Gemawan,  Yayasan  PEKA,  Yayasan  OWT,  Yayasan Bioma, Yayasan Penabulu dan lain-lain.
Dalam  program  TFCA  itu,  administrator  TFCA memaparkan bahwa mereka telah menyelesaikan Seleksi Hibah  Siklus  II,  dengan  ditandatanganinya  Perjanjian Penerimaan  Hibah  (PPH)  kepada  16  mitra,  dengan  total komitmen  senilai  Rp.  52.884.876.000,  setara  dengan USD  4.407.073.  Selanjutnya  dilaporkan  juga  bahwa sampai  akhir  tahun  2015,  TFCA  Kalimantan  telah memiliki  25  mitra  untuk  mendukung  program  HoB (Heart  of  Borneo)  dan  PKHB  (Program  Karbon  Hutan Berau) dengan total komitmen sebesar Rp. 92.630.719.000  atau  setara  dengan  USD  7.117.830 (Kehati 2015).
Sejalan dengan gerakan konservasi lingkungan yang dilakukan  LSM,  berdasarkan  Status  Lingkungan  Hidup Indonesia  2012  menunjukkan  bahwa  pada  2000-2011 telah terjadi degradasi hutan seluas 6,5 juta ha dimana di tahun  2000  luas  tutupan  hutan  adalah  104.747.566 sedangkan  di  tahun  2011  menurun  menjadi  98.242.002 ha. Demikian halnya dengan lahan kritis yang meningkat akibat kerusakan hutan dari 23.242.881 ha di tahun 2000 menjadi  27.294.845  ha  di  tahun  2011.  Artinya  ada peningkatan  luas  lahan  kritis  sebesar  4.051.964  ha selama 11 tahun (Kementerian Lingkungan Hidup 2012). Hal  ini  menggambarkan  bahwa  gerakan  konservasi khususnya  dalam  bentuk  reboisasi  dan  atau  penghijauan yang  dilakukan  oleh  LSM  lingkungan  selama  ini  bukan saja  tidak  optimal  dan  berkelanjutan  melainkan  tidak sebanding  dengan  besarnya  dana  bantuan  yang  diterima dan juga dengan banyaknya jumlah mereka yang terlibat dalam perbaikan lingkungan.
Merujuk  pada  fakta  tersebut,  maka  sangat  penting dilakukan  penelitian  terkait  dengan  analisis  kesesuaian teknis  LSM  lingkungan  dalam  kegiatan  penghijauan
dengan  tujuan  untuk  menganalisis  apakah  kesesuaian teknis  penanaman  diterapkan  secara  baik  oleh  LSM lingkungan  pada  aspek;  lokasi,  material,  dan  waktu; bagaimanapun  kesesuaian  teknis  merupakan  faktor penentu  keberhasilan  penanaman.  Ritung et  al (2007) mengungkapkan  bahwa  dalam  perbaikan  lahan  (peng- hijauan  dan  atau  reboisasi)  harus  mempertimbangkan tingkat  kesesuaian  lahan,  yaitu  tingkat  kecocokan sebidang  lahan  untuk  penggunaan  tertentu.  Kesesuaian lahan  tersebut  dapat  dinilai  untuk  kondisi  saat  ini (kesesuaian lahan aktual; berdasarkan data biofisik) atau setelah  diadakan  perbaikan  (kesesuaian  lahan  potensial); menggambarkan  kesesuaian  lahan  yang  akan  dicapai apabila  dilakukan  usaha-usaha  perbaikan.  FAO  (1976) menyebutkan bahwa kesesuaian lahan dapat diklasifikasikan  kedalam  4  kelas,  yaitu  (1)  ordo kesesuaian  lahan  (2)  klas  kesesuaian  lahan  (3)  sub  klas kesesuaian  lahan,  dan  (4)  unit  kesesuaian  lahan. Selanjutnya dalam PERPRES RI Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (BAB IV Pasal 12 ayat 1) disebutkan bahwa penyeleng- garaan  Gerhan  berdasarkan  prinsip  silvikultur.  Hal  ini dapat  dimaknai  bahwa  apapun  bentuknya  gerakan penghijauan  dan  atau  reboisasi  harus  dilakukan  berdasar pada  aspek  teknis.  Untuk  itu,  tujuan  penelitian  adalah untuk  menganalisis  kesesuaian  teknis  LSM  Lingkungan dalam kegiatan penghijauan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di lokasi kegiatan LSM Walhi Yogyakarta, OWT Bogor dan Gaharu Sultra, pada bulan Juli-September 2015. Penetapan LSM Walhi Yogyakarta, OWT  Bogor  dan  Gaharu  Sultra  sebagai  tempat penelitian,  dilakukan  dengan  metode Convenience ,  yaitu sebuah  metode  pemilihan  sampel  yang  digunakan  atas dasar kenyamanan dan kecocokan atau kesesuaian untuk dilakukannya  wawancara  dalam  proses  penelitian (Altinay  dan  Paraskevas  2008).  Selanjutnya,  untuk melihat  kesesuaian  teknis  dalam  kegiatan  penghijauan pada  ketiga  LSM  tersebut,  maka  penilaian  difokuskan pada  tiga  aspek  utama,  yaitu:  kesesuaian  lokasi, kesesuaian  material  dan  kesesuaian  waktu.  Ketiga  aspek ini  dijabarkan  ke  dalam  indikator-indikator  yang  dapat diukur  yang  disusun  secara  obyektif  oleh  peneliti. Indikator  kesesuaian  lokasi,  meliputi:  (1)  iklim,  (2) topografi,  (3)  jenis  tanah,  (4)  luas  lahan,  (5)  legalitas hukum,  dan  (6)  kemudahan  akses.  Sementara  indikator kesesuaian  material  mencakup:  (1)  bibit  tanaman,  (2) pupuk tanaman, (3) ajir tanaman, (4) harga bibit, dan (5) cadangan  material.  Sedangkan  indikator  kesesuaian waktu  terdiri  dari:  (1)  sosialisasi  program,  (2)  pelatihan masyarakat,  (3)  pembersihan  lahan  dan  pembuatan  ajir, (4)  pembuatan  jarak  dan  lubang  tanam,  (5)  penanaman dan  pemberian  pupuk,  (6)  monitoring  dan  evaluasi,  dan (7) penyelesaian akhir kegiatan.
Pengambilan  data  dilakukan  dengan  kuisioner tertutup  ( close  ended  quisioner ),  dimana  setiap  kriteria
dan  indikator  dinilai  berdasarkan  sistem  skoring,  yang mengacu pada sistem: One Score One Indicator Scoring System (Avenzora  2008).  Skala  yang  digunakan  pada sistem ini adalah 1-7 (pengembangan dari skala likert 1- 5),  dimana  sangat  cocok  diterapkan  pada  karakter masyarakat  Indonesia,  yang  mengartikulasikan  suatu nilai dengan sangat detail. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan  setiap  nilai  yang  diperoleh,  maka digunakan  pendekatan  Phenomenology,  yaitu:  suatu metode  yang  digunakan  untuk  mempelajari  fenomena manusia  dan  perilaku  sosial  mereka  (Gill  dan  Johson 1997).  Melalui  pendekatan  ini,  peneliti  mempelajari fenomena dan mencari arti tentang fenomena yang terjadi pada  setiap  partisipan,  yaitu  pada  masyarakat  yang terlibat  langsung  dalam  kegiatan  penghijauan,  yang dilakukan  oleh  LSM  Walhi  Yogyakarta,  OWT  dan Gaharu.  Sementara,  untuk  melihat  perbedaan  cara pandang  dari  setiap  stakeholders  yang  sama,  pada wilayah  yang  berbeda  atas  setiap  kriteria  dan  indikator penilaian  yang  sama,  maka  digunakan  analisis Kruskall Wallis ,  yaitu  pengembangan  atau  alternatif  dari  metode analisis  varians  satu  arah  ( One  Way  Analysis  of Variance ),  dimana  sampel  yang  terpilih  memiliki distribusi yang sifatnya kontinu (Lukiastuti dan Hamdani 2012).
Sampel  penelitian  dipilih  dengan  menggunakan metode Conveniance ,  yaitu:  sebuah  metode  pemilihan sampel  yang  digunakan  atas  dasar  kenyamanan  dan kecocokan atau kesesuaian untuk dilakukannya wawancara  (Altinay  dan  Paraskevas  2008).  Selanjutnya, responden  yang  dijadikan  sebagai  sampel  adalah
masyarakat  penerima  manfaat  langsung.  Hal  ini didasarkan  pertimbangan  bahwa  mereka  inilah  yang secara langsung ikut terlibat, merasakan dan  mengetahui kegiatan  penghijauan  yang  dilakukan  oleh  LSM  Walhi Yogyakarta,  OWT  dan  Gaharu.  Total  jumlah  responden adalah  90  orang,  dimana  masing-masing  lokasi berjumlah 30 orang responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kesesuaian Teknis
a. Kesesuaian lokasi
Selain  dijadikan  sebagai  alat  ukur  untuk  menilai tingkat  kecocokan  lahan  terhadap  tanaman,  aspek kesesuaian  lokasi  juga  penting  digunakan  untuk mengetahui  legal  atau  tidaknya  lahan  yang  dipakai  oleh LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan. Kesesuaian  lokasi  dapat  ditelusuri  dengan  mengkaji apakah  lokasi  yang  digunakan  LSM  lingkungan, memiliki:  (1)  iklim  yang  sesuai,  (2)  topografi  yang sesuai,  (3)  jenis  tanah  yang  sesuai,  (4)  luas  lahan  yang sesuai, (5) legalitas hukum yang kuat dan telah disepakati oleh  semua  pihak  yang  terlibat,  dan  (6)  kemudahan akses.  Dari  hasil  penelusuran  ke-6  hal  tersebut,  maka hasil studi menunjukkan bahwa nilai rata-rata kesesuaian lokasi  LSM  lingkungan  dalam  kegiatan  penghijauan adalah  agak  buruk  (skor  3);  yang  secara  detail  terlihat pada Gambar 1.
Keterangan: 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=agak buruk, 4=ragu-ragu, 5=agak baik, 6=baik, 7=sangat baik
Gambar 1.  Nilai indikator kesesuaian lokasi LSM lingkungan
Mengacu  pada  gambar  diatas  dapat  dijelaskan bahwa  setidaknya  ada  2  persoalan  mendasar  terkait dengan  kesesuaian  lokasi  yang  ditetapkan  oleh  LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan, yaitu dalam hal: (1) perencanaan lahan, dan (2) evaluasi lahan. Dalam hal ini LSM lingkungan tidak mampu membuat perencanaan dan  evaluasi  lahan  secara  baik  dan  benar,  yang  akan mendukung  dan  menjamin  terciptanya  keputusan  yang
tepat dalam menetapkan lokasi penghijauan. FAO (1985) menyebutkan  bahwa  perencanaan  lahan  merupakan penilaian  sistematik  terhadap  lahan,  untuk  mendapatkan alternatif  penggunaan  lahan  dan  memperoleh  opsi  yang terbaik  dalam  memanfaatkan  lahan  sehingga  terpenuhi kebutuhan  manusia,  dengan  tetap  menjaga  agar  lahan dapat  terus  digunakan  pada  masa  yang  akan  datang. Sementara  Ritung at  al. (2007)  menyatakan  bahwa
evaluasi lahan adalah suatu proses penilaian sumberdaya lahan  untuk  tujuan  tertentu,  dengan  menggunakan  suatu pendekatan  atau  cara  yang  telah  teruji,  dimana  hasilnya dapat memberikan informasi dan atau arahan penggunaan  lahan  sesuai  dengan  keperluan.  Beberapa faktor  yang  penting  untuk  dievaluasi  adalah  terkait dengan;  (1)  topografi;  relief  dan  ketinggian  tempat,  (2) iklim;  suhu  udara  dan  curah  hujan,  dan  (3)  tanah; drainase,  tekstur,  bahan  kasar,  kedalaman,  ketebalan gambut,  alkalinitas,  bahaya  erosi,  bahaya  banjir (genangan),  dan  kemasaman.  Sejalan  dengan  itu, (Nasution  2003)  mengungkapkan  bahwa  dibutuhkan banyak ahli dalam mengevaluasi lahan, khususnya dalam bidang  tanah,  agronomi,  hidrologi,  biologi,  dan  ekologi; untuk  pengambilan  keputusan  dalam  menentukan kesesuaian  lahan.  Berdasarkan  pandangan  para  ahli tersebut,  maka  dalam  konteks  kegiatan  penghijauan, sebelum  melakukan  kegiatan;  LSM  lingkungan  harus terlebih dahulu melakukan studi kelayakan lokasi, secara baik,  benar,  koprehensif  dan  sistematis.  Hal  ini  sangat penting,  agar  LSM  lingkungan  dapat  mengambil keputusan yang tepat dalam menetapkan lokasi kegiatan, yaitu;  pada  lokasi  yang  sesuai,  obyektif  dan  bebas  dari konflik.
Selanjutnya,  nilai  uji  Kruskal  Walls  pada  selang kepercayaan  5%  menunjukkan  bahwa;  tidak  ada
perbedaan  signifikan  di  antara  pendapat  responden  atas nilai  kesesuaian  lokasi  LSM  lingkungan  di-3  wilayah berbeda (Yogyakarta, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna).  Hal  ini  berarti  perlakuan  LSM  lingkungan  pada masyarakat  penerima  manfaat  di  tiga  wilayah  tersebut adalah  sama,  yaitu  proses  penentuan  lokasi  penghijauan buruk  karena  tidak  dilakukan  melalui  studi  kelayakan lokasi,  dan  lokasi  aktualnya  juga  buruk  karena  tidak memenuhi  standar  kesesuaian  iklim,  topografi,  jenis tanah, luas lahan, legalitas hukum dan kemudahan akses.
b. Kesesuaian material
Kesesuaian  material  dijadikan  sebagai  alat  ukur untuk  melihat  cocok  atau  tidaknya  material  yang digunakan LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan. Kesesuaian  itu  dapat  dinilai  dengan  mengkaji  kualitas dan  kuantitas  material  yang  diberikan  LSM  lingkungan kepada  masyarakat  penerima  manfaat,  yaitu  terkait dengan;  (1)  bibit  tanaman,  (2)  pupuk  tanaman,  (3)  ajir tanaman, (4) harga bibit, dan (5) cadangan material. Dari kajian  ke  lima  hal  tersebut,  maka  hasil  studi menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  kesesuaian  material LSM  lingkungan  dalam  kegiatan  penghijauan  adalah buruk (skor 2); yang secara detail terlihat pada Tabel 1.
Tabel 1.  Nilai indikator kesesuaian material dalam kegiatan penghijauan
No Indikator  keseuaian material Skor 1 Jenis tanaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU 6 2 Jumlah tanaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU 2 3 Bibit tanaman memiliki kualitas yang baik (sehat) 2 4 Jenis pupuk sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU 2 5 Jumlah pupuk sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU 2 6 Jenis ajir tanaman, sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU 2 7 Jumlah ajir tanaman sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam MOU 2 8 Ajir tanaman yang diberikan memiliki kualitas baik dan dapat bertahan lama 2 9 Jenis tanaman bukan merupakan jenis tanaman yang eksotik 6 10 Jenis tanaman harga bibit yang mudah dijangkau 4 11 Jenis tanaman, pupuk dan ajir yang digunakan memiliki cadangan 2
Keterangan: 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=agak buruk, 4=ragu-ragu, 5=agak baik,6=baik, 7=sangat baik
Mengacu  pada  nilai  indikator  di  atas,  maka setidaknya  3  persoalan  mendasar  terkait  dengan  aspek kesesuaian  material,  yaitu  dalam  hal;  (1)  perjanjian kontrak,  (2)  standarisasi  mutu  material,  dan  (3) pemeriksaan  dan  penilaian  material.  Secara  faktual  di lapangan  tidak  ditemukan  fakta  bahwa  LSM  melakukan perjanjian kontrak dengan masyarakat, membuat standarisasi  mutu  material  yang  digunakan  juga memeriksa  dan  menilai  material  yang  digunakan  dalam penghijauan.
Dalam konteks kontrak perjanjian, LSM lingkungan harusnya  membuat  kesepakatan  tertulis  yang  memiliki kekuatan  hukum  yang  sah,  yang  menuangkan  jaminan pemenuhan  kualitas  dan  kuantitas  material  penghijauan kepada  masyarakat.  Projodikoro  (1981)  menyatakan
perjanjian  sebagai  suatu  hubungan  hukum  mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu berjanji  untuk  melakukan  sesuatu  hal  atau  tidak melakukan  sesuatu  hal,  sedangkan  pihak  yang  lain berhak  menuntut pelaksanaan janji itu. Sementara dalam konteks  standarisasi  mutu  material,  LSM  lingkungan harus  memiliki  standar  material  yang  memenuhi  kriteria yang layak untuk digunakan dalam kegiatan penghijauan (kualitas  dan  kuantitas).  Sudrajat at  al. (2015) menyatakan ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  produktifitas  hutan tanaman  dan  keberhasilan  rehabilitasi  hutan  dan  lahan. Sementara  terkait  dengan  penilaian  dan  pemeriksaan material,  LSM  lingkungan  wajib  melakukan  penilaian dan  pemeriksaan  material  guna  memastikan  bahwa
kualitas  dan  kuantitas  material  yang  akan  digunakan, memenuhi  standar  kelayakan  sebagaimana  ketentuan yang  berlaku.  Berdasarkan  Peraturan  Direktur  Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Hutan Perhutanan Sosial, Nomor P.05/V-SET/2009  Tentang  Petunjuk  Teknis  Penilaian Mutu Bibit Tanaman Hutan (Bagian IV; Pengukuran Dan Penilaian  Mutu  Fisik  Fisiologi)  disebutkan  bahwa  ada  2 syarat  yang  harus  dipenuhi  dalam  menetapkan  mutu fisik-fisiologi  bibit,  yaitu:  (1)  syarat  umum,  meliputi: berbatang  tunggal,  lurus,  sehat,  dan  pangkal  batangnya harus  sudah  berkayu,  dan  (2)  syarat  khusus:  diameter batang  tinggi,  kekompakan  media,  jumlah  daun  dan umur.
Selanjutnya,  nilai  uji  Kruskal  Walls  atas  pendapat masyarakat terhadap kesesuaian material LSM
lingkungan
dengan selang kepercayaan 5%, menunjukkan  bahwa  tidak  ada  perbedaan  signifikan diantara  pendapat  responden  pada  3  wilayah  yang berbeda,  yaitu:  Yogyakarta,  Kabupaten  Kolaka,  dan Kabupaten  Muna.  Hal  ini  mencerminkan  bahwa perlakuan  LSM  lingkungan  pada  masyarakat  penerima
manfaat di-3 wilayah itu adalah sama, yaitu  memberikan material penghijauan yang buruk (kualitas dan kuantitas) kepada masyarakat penerima manfaat.
c. Keseusian waktu
Kesesuaian  waktu  merupakan  salah  satu  aspek penting  yang  dijadikan  sebagai  alat  ukur  untuk  melihat ketepatan  waktu  yang  digunakan  LSM  lingkungan, dalam  menyelesaikan  seluruh  rangkaian  kegiatan penghijauan.  Kesesuaian  waktu  ini  dapat  dinilai  dengan menelusuri ketepatan penggunaan waktu LSM lingkungan,  dalam  hal:  (1)  sosialisasi  program,  (2) pelatihan  masyarakat,  (3)  pembersihan  lahan  dan pembuatan  ajir,  (4)  pembuatan  jarak  dan  lubang  tanam, (5) penanaman dan pemberian pupuk, (6) monitoring dan evaluasi,  dan  (7)  penyelesaian  akhir  kegiatan.  Dari penelusuran  ke-7  hal  tersebut,  maka  hasil  studi menunjukkan  bahwa  nilai  rata-rata  kesesuaian  waktu LSM  lingkungan  dalam  kegiatan  penghijauan  adalah buruk (skor 2); yang secara detail terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2  Nilai indikator kesesuaian waktu LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan No Indikator kesesuaian waktu Skor 1 Sosialisasi 6 2 Seleksi dan menetapkan lokasi 4 3 Seleksi dan menetapkan penerima manfaat 2 4 Pelatihan penanaman 2 5 Pembersihan lahan 2 6 Pembuatan ajir 2 7 Pembuatan jarak tanam 2 8 Pembuatan lubang tanam 2 9 Penanaman 4 10 Pemberian pupuk 2 11 Monitoring dan evaluasi 2 12 Penyelesaian seluruh kegiatan 5
Keterangan skor: 1=sangat buruk, 2=buruk, 3=agak buruk, 4=ragu-ragu, 5=agak baik, 6=baik, 7=sangat baik
Fakta  yang  terjadi  di  lapangan  terkait  dengan pengelolaan  waktu  banyak  bermasalah,  di  antaranya adalah  (1)  sosialisasi  kegiatan  hanya  dilakukan  pada waktu tertentu tergantung pada kondisi dan  keadaan dan atau tanpa perencanaan yang terukur (dadakan), (2) tidak ada alokasi waktu untuk melakukan seleksi dan verifikasi penerima  manfaat,  (3)  waktu  penanaman  tidak  mengacu pada  kalender  musim;  penanaman  dilakukan  pada  saat musim  panas  dan  atau  pada  musim  hujan  yang  sudah mau  berakhir,  (4)  waktu  antara  penanaman  dan penyediaan bibit tidak sesuai dan efektif, umunya terjadi bahwa  pembuatan  lubang  tanaman  telah  selesai,  namun bibit  belum  tersedia  atau  sebaliknya,  dan  (5)  tidak  ada alokasi  waktu  untuk  aktivitas  pemupukan,  monitoring dan evaluasi kegiatan.
Buruknya  nilai  kesesuaian  waktu berdasarkan studi ini,  menunjukkan  bahwa  manajemen  waktu  LSM lingkungan  dalam  kegiatan  penghijauan  adalah  buruk, tidak efektif dan efisien. Hal ini mencederai konsep yang dikemukakan  oleh  Clough  dan  Sears  (1991),  yang
mengatakan  bahwa  manajemen  waktu  proyek  adalah proses  merencanakan,  menyusun  dan  mengendalikan jadwal  kegiatan  proyek.  Sistem  manajemen  waktu berpusat  pada  berjalan  atau  tidaknya  perencanaan  dan penjadwalan  proyek,  dimana  dalam  perencanaan  dan penjadwalan  tersebut  telah  disediakan  pedoman  yang spesifik,  untuk  menyelesaikan  aktivitas  proyek  dengan lebih  cepat  dan  efisien.  Begitupun  pendapat  Finkbeiner dan  Finkbeiner  (2016),  yang  menyatakan  bahwa manajemen  waktu  adalah  proses  perencanaan  dan pengorganisasian  tentang  berapa  banyak  waktu  yang dihabiskan  untuk  kegiatan  tertentu  guna  meningkatkan efektifitas,  efisiensi  dan  produktivitas.  Sementara Reksohadipradjo (1997) mengemukakan bahwa manajemen waktu proyek merupakan kegiatan merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi serta  mengawasi kegiatan dalam proyek sedemikian  rupa,  sehingga  sesuai  dengan  jadwal  dan anggaran  biaya  yang  ditetapkan.  Berdasarkan  pendapat para  ahli  tersebut,  maka  dalam  konteks  penghijauan;
LSM  lingkungan  harus  mampu  memanajemen  waktu kegiatan  secara  baik  dan  benar,  efektif  dan  efisien, sehingga  seluruh  rangkaian  kegiatan  penghijauan  dapat diselesaikan  secara  tepat  waktu,  dan  dengan  hasil  yang optimal dan berkelanjutan.
Selanjutnya,  nilai  uji  Kruskal  Walls  atas  pendapat masyarakat  terhadap  kesesuaian  waktu  LSM  lingkungan dengan  selang  kepercayaan  5%,  menunjukkan  bahwa tidak  ada  perbedaan  signifikan  di  antara  pendapat responden  pada  3  wilayah  berbeda,  yaitu  Yogyakarta, Kabupaten  Kolaka,  dan  Kabupaten  Muna.  Hal  ini mencerminkan  bahwa  perlakuan  LSM  lingkungan  pada masyarakat  penerima  manfaat  di-3  wilayah  itu  adalah sama,  yaitu  melaksanakan  seluruh  rangkaian  kegiatan penghijauan pada waktu yang tidak sesuai.
2. Optimalisasi Penghijauan dalam Perspektif

## Kesesuaian Teknis
Memperhatikan  berbagai  paparan  pada  bagian terdahulu,  maka  hal  mendasar  yang  penting  untuk didiskusikan adalah bagaimana menciptakan optimalisasi penghijauan  dalam  perspektif  teknis  berdasar  pada kriteria  dan  indikator  kesesuaian  lokasi,  material  dan waktu  sehingga  kegiatan  penghijauan  dapat  dilakukan secara efektif, optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks penghijauan,  optimalisasi  dalam  perspektif  teknis  dapat dilakukan dengan mengintegrasikan ketiga kriteria teknis dan  indikatornya  ke  dalam  satu  unit  perencanaan. Khaeruddin  (1992)  menyebutkan  bahwa  perencanaan merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis  kegiatan-kegiatan  yang  di  lakukan  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Conyers  (1994)  mengungkapkan perencanaan  adalah  usaha  yang  sadar,  terorganisasi,  dan terus-menerus  dilakukan  guna  memilih  alternatif  yang terbaik  dari  sejumlah  alternatif  untuk  mencapai  tujuan tertentu.
Mengacu  pada  Peraturan  Dirjen  Pengendalian Daerah  Aliran  Sungai  dan  Hutan  Lindung  Nomor: P.8/PDASHL-SET/2015  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Penanaman  dan  Pemeliharaan  Pohon,  setidaknya  ada  5 tahapan  kegiatan  penghijauan,  yaitu  perencanaan, persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan, monitoring dan evaluasi. Kegiatan perencanaan mencakup  pemilihan  lokasi,  sosialisasi,  dan  pemilihan jenis  tanaman.  Persiapan  lapangan  meliputi,  persiapan benih/  bibit,  mekanisme  penyediaan,  persyaratan  benih/ bibit,  distribusi  bibit,  peralatan  sarana  dan  prasarana, pembuatan  lubang  tanam,  pembuatan  dan  pemasangan ajir. Selanjutnya penanaman dan pemeliharaan mencakup pelaksana  penanaman,  waktu  penanaman,  pelaksanaan penanaman,  dan  pemeliharaan.  Sedangkan  monitoring dan evaluasi difokuskan pada proses penilaian keberhasilan  penanaman.  Dengan  memasukkan  kriteria teknis penanaman kesesuaian lokasi,  material dan  waktu ke dalam unit perencanaan maka bukan saja mengefektifkan  kegiatan  pada  unit  yang  lain,  yakni analisis  kesesuaian  lokasi,  material  dan  waktu  tidak  lagi
dilakukan pada tahap persiapan pelaksanaan dan ataupun pada  pelaksanaan  kegiatan  sebagaimana  yang  terjadi selama  ini  melainkan  juga  penilaian  kesesuaian  lokasi, material  dan  waktu  menjadi  obyektif  karena  masing- masing memiliki indikator yang terukur.
Selanjutnya, hal terpenting yang harus dipertimbangan dalam mengintegrasikan ke-3 kriteria ini pada  satu  sistem  perencanaan  penghijauan  oleh  LSM lingkungan  adalah  adanya  partisipasi  masyarakat  dan transparansi.  Dalam  konteks  partisipasi,  Cohen  dan Uphoff  (1977)  menyebutkan  bahwa  partisipasi  adalah keterlibatan  aktif  masyarakat  dalam  proses  pengembilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan  hasil dan evaluasi. Abe (2002) menyatakan perencanaan partisipatif merupakan  perencanaan  yang  dalam  tujuan  dan prosesnya  melibatkan  kepentingan  rakyat  baik  secara langsung  maupun  tidak  yang  dilakukan  dalam  satu kesatuan    untuk  kepentingan  masyarakat.  Adi  (2008) mengungkapkan  bahwa  partisipasi  masyarakat  adalah keikutsertaan  ataupun  keterlibatan  masyarakat  dalam proses  pengidentifikasian  masalah,  pengidentifikasian potensi, pemilihan dan pengambilan keputusan alternatif, solusi penanganan masalah, pelaksanaan upaya mengatasi  masalah,  dan  juga  keterlibatan  masyarakat dalam  proses  mengevaluasi  perubahan  yang  terjadi. Berdasarkan pemaparan para ahli tersebut, dalam konteks optimalisasi  penerapan  aspek  teknis  dalam  kegiatan penghijauan  maka  LSM  Lingkungan  harus  melibatkan masyarakat penerima manfaat secara optimal yang bukan saja  dalam  hal  penentuan  lokasi,  material  (bibit,  ajir, pupuk  dan  lain  sebaginya)  dan  waktu  pelaksanaan melainkan  juga  dalam  keseluruhan  proses,  yaitu perencanaan, persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan,  monitoring  dan  evaluasi,  yang  dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selanjutnya,  dalam kontek  transparansi  dan akuntabilitas  bukan  saja  penting  untuk  menghindari konflik  kepentingan,  tetapi  dapat  dijadikan  sebagai  satu prinsip  LSM  ligkungan  bagi  tegaknya  pilar  kejujuran dalam  kegiatan  penghijauan  khususnya  terkait  dengan aspek teknis; penentuan lokasi, material dan waktu. Spiro (2002)  menyatakan  bahwa  LSM  hendaknya  akuntabel terhadap  konstituennya.  Sejalan  dengan  Spiro,  Slim (2002) mengungkapkan akuntabilitas LSM adalah proses dimana  LSM  mau  bertanggungjawab  secara  terbuka terhadap  apa  yang  diyakini  dan  dikerjakannya,  dengan menunjukkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta secara  aktif  memberi  tanggapan  terhadap  apa  yang ditemukannya  di  lapangan.  Merujuk  pada  kedua pandangan  tersebut  maka  transparansi  dan  akuntabilitas LSM  lingkungan  dalam  kegiatan  penghijauan  pada perspektif teknis, harus dipandang sebagai pertanggungjawaban LSM lingkungan dalam menentukan  lokasi  kegiatan,  material  dan  waktu pelaksanaan  penghijauan  secara  utuh,  obyektif,  detail, dan  terbuka  kepada  publik,  khususnya  pada  penerima manfaat langsung.

## SIMPULAN
Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan kesesuaian  teknis  LSM  lingkungan  (walhi  Yogyakarta, OWT  Bogor  dan  Gaharu  Indonesia  Sultra)  dalam kegiatan  penghijauan  adalah  buruk.  Hal  ini  ditujukkan dengan  buruknya  nilai  aspek,  yaitu  kesesuaian  lokasi, material  dan  waktu.  Nilai  masing-masing  aspek  tersebut adalah: (1) Aspek kesesuaian lokasi memiliki nilai skor 3 atau  agak  buruk,  (2)  aspek  kesesuaian  material  bernilai skor  2  (buruk),  dan  aspek  kesesuaian  waktu  memiliki nilai  skor  2  (buruk).  Selanjutnya  memperhatikan buruknya nilai kesesuaian aspek teknis  LSM lingkungan dalam kegiatan penghijauan tersebut, maka hal mendasar yang penting untuk diperbaiki adalah menciptakan Good NGO  Performance .  Dalam  konteks  penghijauan, Good NGO
Performace dapat diciptakan dengan merestrukturisasi  4  hal  utama,  yaitu:  (1)  peran  institusi, (2)  sumberdaya  manusia,  (3)  kinerja,  dan  (4)  pola-pola bertindak.  Sementara  untuk  menciptakan  keberhasilan tumbuh  tanaman  yang  optimal  dan  berkelanjutan  dalam kegiatan penghijauan bersama masyarakat, maka kiranya 3  aspek  teknis  beserta  indikatornya  yang  menjadi  alat ukur  kesesuaian  teknis  penanaman  dalam  penelitian  ini representative untuk digunakan, yaitu; kesesuaian lokasi, material dan waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Abe  A.  (2002). Perencanaan  Daerah  Partisipatif .  Solo (ID): Pondok Edukasi.
Adi  IR.  (2008). Intervensi  Komunitas:  Pengembangan
Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat (cet. Ke-1) . Jakarta (ID): PT Rajagrafindo Persada.
Altinay  L,  Paraskevas  A.  2008. Planning  Research  in Hospitality and Tourism . Burlington (US): Butterworth-Heinemann.
Avenzora R. 2008. Penilaian potensi objek wisata. Ricky Avenzora.  2008.  editor. Ekoturisme  Teori  dan Praktek . Aceh (ID): BRR NAD-Nias. BPK  RI.  2008. Hasil  Pemeriksaan  Semester  II  Tahun Anggaran  (TA)  2007  Atas  Kegiatan  Rehabilitasi Hutan  dan  Lahan  (RHL)  di  Jawa  Barat  dan  Jawa Timur . Jakarta (ID): BPK RI.
Clough  RH,  Sears  GA.  1991. Construction  Project Management .  Edisi  Ketiga.  New  York  (US):  John Wiley.
Cohen, Uphoff. 1977. Rural Development Participation:
Concept  and  Measures  For  Project  Design Implementation  and  Evaluation .  New  York  (US): Rural Development Commite-Cornel University.
Conyers  D.  (1994). Suatu  Pengantar: Perencanaan sosial  di  dunia  ketiga .  (3rd  ed.).  (Susetiawan,
Terjemahan).  Yogyakarta  (ID):  Gajah  Mada University Press.
FAO.  1985. Guidelines : Land  Evaluation  for  Irrigated Agriculture .  Rome  (IT):  FAO  of  the  United Nations.
FAO.1976. A  Frameworkfor  Land  Evaluation .  Rome (IT): FAO of the United Nations.
Finkbeiner  BL,  Finkbeiner  CA.  2016. Practice Management for  The Dental Team . St. Louis (US): Elsevier.
Gill J, Johnson P. 1997. Research Methods for Managers (2nd edn) . London (GB): Paul Chapman Publishing.
Kehati.  2015. Laporan  Tahunan  2015 .  Jakarta  (ID):
Yayasan Kehati. Kementerian Lingkungan Hidup . 2012. Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012: Pilar Lingkungan Hidup Indonesia . Jakarta (ID): Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Khaeruddin. 1992. Pembangunan Masyarakat .Yogyakarta (ID): Liberty.
Lukiastuti  F,  Hamdani  M.  2012. Statistika  Non Parametris:  Aplikasinya  Dalam  Bidang  Ekonomi dan Bisnis . Yogyakarta (ID): CAPS.
Nasution  Z.  2003. Land  and  Forest  Management  in  the Lake  Toba  Catchment  Area .  Penang  (MY):
(University Sains Malaysia.
Projodikoro  W.  1981. Hukum  Perdata  Tentang Persetujuan-Persetujuan  Tertentu .  Bandung  (ID): Sumur
Purwanto  E.  2012. Nasionalisme  Lingkungan:  Pesan
Konservasi Dari Lambusango . Bogor (ID): Yayasan Operation Wallacea Trust. Reksohadipradjo S. 1997. Manajemen Proyek . Yogyakarta (ID): BPFE.
Ritung S, Wahyunto, Agus F, Hidayat H. 2007. Panduan Evaluasi  Kesesuaian  Lahan  dengan  Contoh  Peta Arahan Penggunaan Lahan Kabupaten Aceh Barat . Bogor  (ID):  Balai  Penelitian  Tanah  dan  World Agroforestry Centre (ICRAF).
Scanlon  MM,  Alawiyah  T.  2014. Sektor  LSM  di Indonesia: Konteks,  Konsep  dan  Profile  Terkini . Canberra  (AU):  Departmen  of  Foreign  Affairs  and Trade.
Sinaga K. 2001. Bisnis Miliaran LSM . Jakarta (ID): Info
Bisnis.
Slim  H.  2002. By  What  Authority?  The  Legitimacy  and
Accountability of Non Governmental
Organizations. Journal of Humanitarian Assistance .
Spiro  PJ.2002.  Accounting  for  NGOs. Chicago  Journal of International Law . 3: 161-169.
Sudrajat  DJ,  Nurhasybi,  Bramasto  Y.  2015. Standar Pengujian Dan Mutu Benih Tanaman Hutan . Djoko Iriantono,  Muhammad  Zanzibar,  dan  Pujo  Setio. Editor. Bogor (ID): Forda Press.
Vakil  A.  1997.  Confronting  The  Classification  Problem: Towar a Taxonomy of NGOs. World Development . 25(12): 2057-2070.