## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833

## URGENSI PENCATATAN PERNIKAHAN DALAM PRESFEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA
1 Shofiatul Jannah, 2 Nur Syam, 3 Sudirman Hasan 1 Universitas Islam Malang Indonesia, 2 UIN Sunan Ampel Surabaya Indonesia, 3 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia
1 shofia@unisma.ac.id , 2 nursyamtuban2018@gmail.com ,
3 sudirman@syariah.uin-malang.ac.id

## Abstrak
Pencatatan  perkawinan  merupakan  salah  satu  asas  hukum  perkawinan  nasional  yang didasarkan  pada  undang-undang  nomor  1  tahun  1974  tentang  perkawinan.  Dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Artinya selain mengikuti ketentuan  hukum  dan  kepercayaan  masing-masing  agama,  hal  ini  juga  syarat  sahnya  suatu perkawinan. Oleh karena itu menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia pencatatan nikah  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilakukan.  Perkawinan  yang  tidak  didaftarkan  tidak memiliki  kekuatan  hukum  positif,  namun  perkawinan  tersebut  diakui  sah  jika  dilakukan sesuai  dengan  ketentuan  ajaran  agama  masing-masing  mempelai.  Namun  perkawinan semacam  itu  berdampak  pada  suami,  istri  dan  anak  tidak  mendapat  perlindungan  hukum  di Indonesia terhadap hak-haknya.
Kata kunci : nikah indoneisa, pencatatan nikah, peraturan perundang-undangan, hukum islam

## Abstract
The registration of marriage is one of the principles of national marriage law, which is bassed on  law  number  1  of  1974  concerning  marriage.    In  the  laws  and  regulations  in  force  in Indonesian, marrage registrstion has a very strong presence in determining whether a marriage is  legal  or  not.  Meaning  that  in  addition  to  following  the  provisions  of  each  respective religiouns  law  and  belief,  it  is  also  in  condition  for  the  validity  of  amarriage.  Therefor, according to the laws and regulations in idnonesia the registration of marriage is an obligation that  must  be  done.  A  marriage  that  is  not  registered  has  no  positive  legal  force,  but  the marriage is recognized as still valid if it’s carried out in accordance with the provisions of the religious teachings of each bride. But uch a marriage has that impact on the husband, wife and childrens do not receive legal protection in Indonesia against their rights.
Keywords : indoneisa marriage, marriage registration, statutory regulations, Islamic law

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura

## Pendahuluan
Pada hakikatnya manusia diciptakan oleh Tuhan secara berpasang-pasangan antara laki- laki dengan perempuan, sudah menjadi kodrat alam bahwa antara manusia yang mempunyai jenis  kelamin  yang  berbeda  ada  daya  saling  tarik  menarik  untuk  membentuk  keluarga  dan hidup  bersama.  Perkawinan  memiliki  kedudukan  dan  makna  yang  sangat  penting  bagi kehidupan  masyarakat  Indonesia.  Sebagai  Negara  yang  dikenal  dengan  Negara  hukum  dan Negara yang penduduknya sebagian besar memeluk agama islam serta beragam suku bangsa, maka hukum perkawinan yang berlaku di indonesia ada yang dengan cara adat dan ada yang dengan cara agama.
Dalam realitiasnya perkawinan yang terjadi di masyarakat sering menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya tidak relevannya antara hukum adat, islam dan hukum positif yang mengatur  tentang  hukum  perkawinan.  Dinamika  masyarakat  yang  semakin  berkembang  dan mempengaruhi perilaku  hukum  manusia. Disisi  lain  islam  tidak dapat  mengakomodir secara baik perkembangan tesebut. Dikarenakan itu maka dibutuhkan hukum yang revolusioner yang mampu memenuhi keutuhan manusia pada dewasa ini.
Dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  hukum  dan menyatukan  hukum  maka  pemerintah membuat  UU  tentang  Perkawinan  yaitu  UU  No  1  Tahun  1974.  Dalam  UU  ini  pemerintah mencantumkan  bahwa  pernikahan  dianggap  sah  apabila  pernikahan  tersebut  dicatatkan. Berbagai  respons  tentang  pencatatan  perkawinan  muncul  baik  yang  positif  dan  negativ. 1 Dalam  kitab  fiqih  tidak  ditemukan  tentang  pencatatan  perkawinan  agar  pernikahan  itu dianggap  sah,  pernikahan  dianggap  sah  apabila  tidak  ada  cacat  pada  rukun  dan  syarat pernikahan,  sedangkan  pencatatan  pernikahan  tidak  terdapat  di  dalam  rukun  dan  syarat pernikahan  tersebut. 2 Alasan  inilah  yang  sering  digunakan  bagi  kalangan  yang  tidak  setuju dengan pencatatan pernikahan.
Dari  permasalahan  diatas  maka  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  tentang “Urgensi  Pencatatan  Perkawinan  dalam  Presfektif  Hukum  Islam  dan  Hukum  Positif  di Indonesia”  dengan  adanya  tulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  serta penjelasan yang nantinya dapat bermamfaat bagi kita semua.

## Metode penelitian
Dalam penulisan artikel ini penulis menggunkan penelitian kepustakaan, yaitu kegiatan penelitian  dengan  cara  mengumpulkan  data-data  dan  menelusuri  data-data  serta  mengelola
1 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.
2 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Munakahat, Khitbah, Nikah dan talak, (Jakarta: Amzah, 2009), 60.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura
data  (buku,  literatur  dan  bahas  pustaka).  Adapun  jenis  penelitian  pada  artikel  ini  adalah penelitian  kualitatf  yaitu  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  dan  cenderung  menggunakan analisis  terhadap  suatu  permasalahan  yang  diangkat  sebagai  masalah  dalam  sebuah  artikel. 3 Penulisan hasil ini penelitian ini didasarkan pada jenis penelitian yang memberikan penjelasan dan  memaparkan  hal-hal  yang  memiliki  kesinambungan  terhadap  subyek  penelitian,  dari perbedaan  hukum  Islam  dengan  hukum  positif  dan  perkembangan  hukum  Islam  mengenai pencatatan  pernikahan,  Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  yang  dilaksanakan  secara deskriptif analitis 4 Metode
Selanjutnya  analisa  data 5 dilakukan  dengan  cara  menguraikan  data-data  penelitian melalui kaca mata teori-teori hukum perkawinan islam ( fiqh ) dan undang-undang perkawinan di  Indonesia  yaitu  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  atau  UU  No.  16  Tahun  2019 tentang  perubahan  atas  UU  No.1  tahun  1974  tentang  pencatatan  perkawinan,  kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menggunakan  langkah-langkah  Miles  da  Huberman  sebagaimana  yang telah dikutip oleh Emzir 6 yaitu: Reduksi data ialah proses penyederhanaan data, memilih hal- hal  pokok  yang  sesuai  dengan  fokus  penelitian  sehinggan  mudah  untuk  dianalisis,  display data dilakukan dengan membuat matrik, diagram ataupun matrik  dan mengambil kesimpulan.

## Pembahasan
1. Pengertian Pernikahan
Nikah  menurut  kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  adalah  (akad)  perkawinan  yang dilakukan  berdasarkan  hukum  dan  ajaran  agama.  Dalam  bahasa  Arab  nikah  (ziwaj) memiliki arti yaitu perkawinan/ pernikahan, Abdurrahman Al-jarizi seorang ahli fiqh yang mengarang  kitab  Al-Fiqh  ‘Ala  Madzahibil  Arba’ah,  beliau  menjelaskan  arti  nikah  dilihat dari berbagai segi. Pertama, dari segi bahasa nikah atau ziwajz memiliki arti bersenggama atau  campur. kedua,  dari  segi makna  ushuli  nikah  pada  hakikatnya  adalah  watha’,  akad, serta musytarak yaitu gabungan antara keduanya Ketiga, menurut ulama fiqh:
a. Ulama  hanafiah:  Nikah  adalah  akad  yang  menfaidahkan  memilki,  bersenang-senang secara sengaja.
b. Ulama  syafi’iyah:  Nikah  adalah  akad  yang  mengandung  kebolehan  watha’  dengan lafadz nikah atau tajwiz.
3 Burhan Bugin, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), 88.
4 Lexy I Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Remaja Rosda karya, 1995), 40
5 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: Tarsito, 1996), 138.
6 Emzir, Methodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 129.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura
c. Ulamla malikiyah: Nikah adalah akad yang semata-mata untuk memperbolehkan watha’ atau bersenang-senang atas diri seorang wanita.
d. Ulama hanabilah: Nikah adalah akad dengan mempergukanan lafadz nikah atau tazwij guna untuk memperbolehkannya untuk bersenang-senang dengan wanita. 7
Adapun pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974  Tentang  perkawinan  yaitu  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk (membina) keluarga atau rumah tangga yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Sedangkan  menurut  KHI (Kompilasi  Hukum  Islam),  penikahan  adalah  mitssaqan  ghalidzan  (perjanjian  yang  kuat, janji  untuk  saling  setia)  antara  suami  dan  istri  untuk  menaati  perintah  allah  dan melaksanakannya adalah ibadah sebab nikah adalah penyempurna agama seseorang. 8
Adapun beberapa pendapat ahli hukum tentang pernikahan adalah sebagai berikut:
a. Menurut  Subekti,  pernikahan  adalah  ikatan  yang  menjadikan  sahnya  seorang  wanita terhadap seorang laki-laki dalam jangka waktu yang lama.
b. Menurut Wirjono prodjodikoro pernikahan/perkawinan adalah suatu kesepakatan untuk hidup  bersama  antara  seorang  pria  dengan  wanita  yang  sudah  dimyatakan  memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan serta hukum agama. 9
Dari  pengertian  di  atas  dapat  diambil  benang  merah  bahwa  para  ulama  terdahulu (klasik)  terlihat  sangat  jelas  bahwa  mereka  hanya  melihat  nikah  dari  satu  segi  yaitu kebolehan atau halalnya seorang wanita terhadap seorang pria yang hukum asalnya adalah haram, Namun, mereka tidak mengabaikan tujuan dari menikah itu yaitu berubahnya hak- hak  serta  kewajiban  pria  dan  wanita  yang  sudah  menikah  sebab  hak  dan  kewajiban  dia tidak akan sama dengan hak dan kewajibannya sebelum menikah.
Para  ulama  mutaakhirin  mengartikan  nikah  sebagai  suatu  aspek  yang  mengandung akibat hukum yang termasuk di dalamnya unsur hak dan kewajiban antara suami istri serta pergaulan dengan didasarkan asas tolong menolong antar keduanya.
2. Tujuan Permikahan
Keluarga merupakan salah satu dari lima pranatta atau lembaga sosial pokok dalam suatu kehidupan bermasyarakat, sehingga sudah menjadi fitrah manusia untuk berpasang-
7 Abdurrahman, al-Jarizi. (Juz 4). Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah. Al-Maktabah at-
8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal I
9 Naruddin, Amiur dan Tarigan, Azahari Akmal. (2006). Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
pasangan, nikah adalah landasan dasar dalam islam untuk membentuk keluarga dam dalam islam juga dikenal bahwa nikah dapat menyempurnakan separuh agama. 10

## 3. Rukun dan Syarat Pernikahan
Rukun  adalah  sesuatu  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  perbuatan  dan sesuatu itu terdapat dalam perbuatan tersebut. Rukun nikah adalah apa-apa aja yang harus ada dalam suatu pernikahan agar pernikahan itu dikatakan sah atau tidak. Imam madzhab yang  empat  sepakat  bahwa  rukun  nikah  adalah:  a)  Calon  mempelai  pria,  b)  Calon mempelai wanita, c) Wali, d) Dua orang saksi, e) Akad nikah.
Namun ada perbadaan mengenai kedudukan mahar, menurut Madzhab Maliki adalah sebagai  rukun  nikah  sedangkan  menurut  madzhab  yang  lain  hanyalah  sebagai  syarat sahnya suatu pernikahan. 11
Syarat  adalah  sesuatu  yang  menentukan  sah  atau  tidaknya  suatu  perbuatan  dan sesuatu  itu  diluar  perbuatan  tersebut.  Adapun  syarat  nikah  menurut  imam  madzab  adalah sebagai berikut:
Menurut Imam Hanafi
a) Ijab qabul
b) Wali (bagi anak kecil)
c) Laki-laki
d) Saksi
Menurut Imam Maliki
a) Lafadz Ijab Qabul
b) Wali.  Akad  nikah  membutuhkan  wali  secara  mutlak  baik  bagi  pernikahan  wanita dewasa/baligh ataupun bagi anak kecil.
c) Laki-laki (zaauj) dan perempuan (zaujah).
d) Mahar
e) Isyhad dengan dua orang saksi.  Isyhad tidak termasuk kedalam rukum dan syrat shnya perkawianan,  namun  dalam  sebuah  akad  nikah  senelum  menjima’  istrinya  ada kewajiban  meminta  kedaksia  dua  orang  laki-laki,  walaupun  pada  hakikatnya  saksi bolelh tidak ada di tempat pada saat akad nikah.
10 Sukalam, Lutfi. (2005). Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional, (Pamulang: CV. Kita, 2005), 10
11 Abdurrahman  Al-Jazairi,  Kitaabul  Fiqhi  ‘Alal  Mazaahib  al-Arba’ah,  Beirut:  Darul  Kutub  al-Ilmiah,  tahun 2010, Cet. 4, Jil. 2, hal. 712.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Menurut  imam  malik,  apabila  akad  nikah  sudah  terjadi  sedang  istri  sudah  dijima’  namun belum  ada  persaksian  dari  dua  orang  laki-laki.  Maka  akad  nikahnya  dianggap  rusak  atau tidak  sah  dan  harus  dipisahkan  antara  keduanya  dengan  menjatuhkan  talak  ba’in,  ketika mereka akan kembali bersama maka mereka harus mnegulangi semuanya dari awal. 12

## Menurut Imam Syafi’i
a) Ijab  Qabul.  Ijab  adalah  perkataan,  lafadz  yang  diucapkan  wali  atau  orang  yang menggantikan posisinya sebagai wakil untuk menikahkan seorang wanita. Qabul adalah perkataan  atau  lafadz  yang  diucapkan  suami  sebagai  jawaban  atau  sambungan  dari lafadz ijab.
b) Wali.  Wali  dalah  orang  yang  melakukan  ijab  nikah.  Wali  merupakan  rukun  nikah sehingga apabila tidak ada wali dalam sebuah pernikahan maka pernikahannya dianggap tidak sah atau rusak atau fasakh.
c) Mempelai laki-laki.
d) Mempelai perempuan
e) Dua  orang  saksi,  yang  disayaratkan  Islam,  baligh,  Berakal,  Dapat  mendengar  dengan baik dan adil. 13
Menurut Imam Hambali
a) Ijab qabul.
b) Wali.
c) Laki-laki.
d) Mempelai  perempuan.  Syarat  sahnya  perempuan  sama  dengan  syarat  sahnya  laki-laki namun ada beberapa tambahan:
e) Dua saksi. Pernikahan dianggap sah apabila disaksikan olah dua orang saksi yang adil. 14

## 4. Pencatatan Pernikahan
Pencatatan  pernikahan  menurut  Peraturan  Menteri  Agama  Nomor  20  Tahun  2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan bahwa Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian  kegiatan  pernikahan  oleh  pejabat  pembantu  pencatat  nikah  yang bertempat di desa atau keluraham atau penjabat pencatat nikah di KUA kecamatan.
Indonesia  sebagai  Negara  yang  mengakui  adanya  5  agama,  maka  pencatatan pernikahannya  pun  berbeda,  lembaga  yang  bertugas  untuk  melakukan  pencatatan
12 Ibid, 716.
13 Ibid, 715.
14 8 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Darul Kutub, jil.2, hal. 7.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
pernikahan di  Indonesia  diantaranya:  (1) Kantor  Urusan Agama  (KUA) Kecamatan/Kota. Lembaga  yang  bertugas  untuk  melayani  kegiatan  nikah,  rujuk,  talaq  bagi  warga  Negara Indosesia yang beragama islam, (b) Kantor Catatan Sipil (KCP). Lembaga yang memiliki tugas  unruk  melayani  kegiatan  pernikahan  bagi  warga  Negara  Indonesia  yang  beragama selain agama islam.
Adapun bentuk dari pencatatan pernikahan adalah.
a. Akta Nikah ialah lembar bukti kebenaran suatu peristiwa pernikahan,
b. Buku nikah ialah dokumen yang berbentuk buku yang memuat isi akta nikah.
c. Kartu Nikah, sama halnya dengan buku nikah hanya saja dalam bentuk kartu.
d. Duplikat  buku  nikah  ialah  dokumen  pengganti  suatu  buku  nikah  apabila  buku  nikah yang asli hilang, rusak dan lain sebagainya.
e. Akta rujuk ialah lembar bukti kebenaran terhadap suatu peristiwa rujuk
f. Kutipan  akta  rujuk  ialah  suatu  dokumen  yang  memuat  isi  akta  rujuk  yang  diberikan kepada suami istri yang telah rujuk/bersatu kembali. 15
Pencatatan  pernikahan  pada  hakikatnya  memiliki  tujuan  utama  yaitu  untuk menciptakan  keteraturan  kegiatan  pengadministrasi  nikah  yang  terjadi  dalam  masyarakat, serta  melindungi  dan  juga  menjamin  hak  suami,  hak  istri  dan  hak  anak  yang  dilahirkan daru  suatu  pernikahan.  Dalam  kehidupan  bermasyarakat  sudah  jelas  adanya  suatu permasalahan  termasuk  dalam  suatu  hubungan  perkawinan,  untuk  itulah  perlu  adanya ampur  tangan  pejabat  penguasa  Negara  untuk  melakukan  pencatatan  guna  menghindari hal-hal  yang  tidak  diinginkan  seperti  permasalahan  tentang  hak  dan  kewajiban  antara suami, istri dan anak.
Pencatatan nikah juga memiliki fungsi untuk mecegah terjadinya tindakan poligami yang  dilakukan  dengan  cara  nikah  di  bawah  tangan  atau  nikah  sirri  yang  dapat menimbulkan banyak dampak negative terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatab poligami tersebut. karena setiap pasangan yang akan menikah di KUA atau KCS biasanya melalui  mekanisme  pengumuman  status  calon  mempelai  danapabila  setelah  diumumkan ternyata ada pihak yang keberatan maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan.
Definisi  tentang  pencatatan  pernikahan  tidak  diterangkan  dengan  jelas  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.    Tetapi  jika  di  analisis  dari segi konteks yang dipakai dan diselaraskan dengan perbuatan pencatatan pernikahan yang
15 PMA 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam Bagian 4 Pencatatan Perkawinan Pasal 20.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura
ISSN. 2355-0104 ojs.uim.ac.id E-ISSN. 2549-3833
di atur dalam PP No.9 Tahun 1975, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pencatatan pernikahan  ialah  serangkaian  kegiatan  hukum  yang  dilakukan  pegawai  pencatat  nikah (PPN)  untuk  merekam  suatu  peristiwa  nikah  dalam  bentuk  tulisan  yang  kemudian dokumen  tersebut  dapat  digunakan  sebagai  bukti  yang  sah  bahwa  benar  sudah  terjadi pernikahan yang diakui oleh Negara antara suami dan isteri tersebut.
Dalam al-qur’an, hadis  dan kitab-kitab  fiqh terdahulu  tidak ada yang menjelaskan tentang  hukum  pencatatan  pernikahan  sebagai  sahnya  pernikaham.  Dalam  al-qur’am, hadis, dan kitab-kitab fiqh terdahulu hanya menjelaskan bahwa sahnya pernikahan apabila tidak terjadi cacat pada rukun dan syarat pernikahan.
Menurut  ahmad  rofiq,  alasan  mengapa  pada  kitab-kitab  klasik  tidak  ada  hukum yang  mengatur  tentang  pencatatan  pernikahan  yaitu  belum  populernya  pemcatatan pernikahan  dikalangan  ulama  islam  pada  masa  dulu.  Namun  menurut  Abdul  manan,  jika dperhatikan surah Al-baqarah ayat 282 mengisyaratkan bahwa pencatatan didahulukan dari pada  kesaksian  yang  dalam  pernikahan  menjadi  rukun  pernikahan,  namun  walaupun demikian  dari  banyaknya  sumber  hukum  islam  tidak  ada  yang  membenah  tentang pencatatan pernikahan dengan meaganalogikan dengan ayat tersebut.
Atas  dasar  penjelasan  di  paragrap  sebelumnya,  sebenarnya  yang  sangat  penting sekali  diperhatikan  adalah  konsep  maqasid  syari’ah  yaitu  kemaslahatan  manusia memegang  peranan  yang  sangat  kuat.  Oleh  sebab  itu,  tuap-tiap  sesuatu  yang  dapat menimbulkan kemadharatan maka sesuatu harus ditinggalkan/dihindari. Begitu juga dalam hal  perkawinan  maka  perlu  adanya  pemeliharaan  antara  kemaslahatan  antara  suami  dan istri ataupun pihak-pihak yang terlibat serta anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.
Atas  dasar  pertimbangan  diatas,  maka  dalam  konteks  dasar  hukum  islam  sudah tepat  jika  melakukan  ijtihad  insya’i  (ijtihad  bentuk  baru)  bahwa  makan  pencatatan pernikahan  bukan  hanya  sekedar  sebagai  persyaratan  administrative  tetapi  juga  sebagai syarat sah atau tidaknya perkawinan dengan alasan kemaslahatan pihak yang terlibat dalam pernikahan.  Cukup  aneh  jika  maqasidus  syariah  yang  adalah  untuk  kemaslahatan  umat manusia (ketertiban, keadilan, kepastian hukum) tidak ditetapkan sebagai syarat sah nikah dengan dalih tidak diatur secara eksplisit dalam al-qur’an dan hadis serta tidak ditemukan dalam  kitab-kitab  fiqih  klasik.  Sedangkan  ayat-ayat  lain  Allah  menyuruh  kita  untuk menggunakan nalar demi kebaikan hidup didunia dan diakhirat.
Sejalan  dengan  pandangan  hukum  Islam  yang  diwacanakan  di  atas,  Mahkamah Agung  tampaknya  sependapat  bahwa  pencatatan  nikah  adalah  syarat  sah  pernikahan.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2
2014-2021 j.al-ulum Universitas Islam Madura
Dalam  putusannya  Mahkamah  Agung  yang  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan poligami  liar  atau  yang  sering  disebut  sebagai  nikah  siri  adalah  suatu  pernikahan  yang tidak sah menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.
Atas  dasar  pertimbangan  di  atas,  walaupun  tidak  ada  ayat  dan  sunah  yang menerangkan tentang pencatatan pernikahan. Namun, semakin berkembangnya jaman dan ilmu  pengatahn  serta  semakin  bertambahnya  kebutuhan  manusia  dan  atas  dasar kemaslahatan manusia maka dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan adalah hal yang sangat  perlu  dilakukan  dalam  suatu  peristiwa  pernikahan  karena  mempunyai  dasar  yang sangat kokoh yaitu maslahah mursalah.
Dengan  demikian,  mengutip  Pendapat  Abdul  Manan,  guna  untuk  menciptakan hukum  standar  yang  memiliki  sifat  hukum  penggabungan  sikap  dan  pandangan  yang bertujuan untuk menciptakan suatu kebenaran dan keadilan, maka diharapkan para Hakim Pengadilan  Agama  melakukan  hal  yang  serupa  terhadap  hal  yang  berkaitan  tentang pencatatan pernikahan.
Selain  atas  dasar  maslahah  mursalah,  ulama  fiqh  kkontemporer  juga  melakukan qiyas tentang hukum pencatatan pernikahan ini. Qiyas dari segi bahasa berarti menentukan, mengambil  hukum  Sedangkan  qiyas  jika  dilihat  dari  segi  istilah  ushul  fiqh.  Qiyas  ialah menentukan hukum  sesuatu  yang tidak ada penjelasan hukumya dalam al-qur’an maupun hadits dengan sesuatu yang ada hukumnya dalam al-qur’an maupun hadits dengan melihat adanya persamaan illat.
Para ulama mengqiyaskan hukum muamalah pernikahan dengan hukum muamalah jual  beli  yaitu  dengan  adanya  persamaan  illat  yaitu  rukun,  terutama  ada  orang  yang melakukan akad.  Jika dalam muamalah jual beli yang termasuk didalmnya hutang piutang, akad utang piutang dan akad kerja yang lain harus dicatatkan. Dengan demikian pencatatan pernikahan dianjurkan oleh islam untuk dicaatatkan seperti akad yang lain.

## Kesimpulan
Perkawinan  yang  dilaksanakan  oleh  dua  insan  adalah  sebuah  ikatan  yang  harusnya bisa menumbuhkan cinta pada yang maha kuasa. Karena dalam sebuah perkawinan tidak akan dibahas  tentang  keuntungan  ataupun  kerugian  dalam  sebuah  bisnis  rumah  tangga.  Mencatat ikatan suci ini adalah perbuatan yang diwajibkan oleh negara, karena pencatatan perkawinan baik  dalam  hukum  Islam  ataupun  hukum  positif  adalah  sebuah  hal  yang  harus  dilakukan untuk menghindari adanya sengketa yang timbul akibat perkawinan. Kedua peraturan tersebut tentu memiliki landasan masing-masing dalam pembentukannya.

## JURNAL PENELITIAN DAN PEMIKIRAN KEISLAMAN
Juli 2021. Vol.8. No.2

## Daftar Pustaka
A. Basiq, Djalil, (2006) Tebaran Keislaman Di Tanah Gayo, Jakarta: Interpratama Offset. Al-Jazairi,  Abdurrahman,  (2010)  Kitaabul  Fiqhi  ‘Alal  Mazaahib  al-Arba’ah,  Beirut:  Darul Kutub al-Ilmiah, tahun
Amir,  Naruddin.  Azahari  Akmal.Tarigan,  (2006). Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia, Jakarta: Kencana.
Bugin, Burhan (2006), Metodologi Penelitian Kualitatif , Jakarta: Raja grafindo Persada. Emzir,  (2010), Methodologi  Penelitian  Kualitatif:  Analisa  Data, Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-dasar Perkawinan, Pasal 3.
Lutfi, Sukalam, (2005). Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional, Pamulang: CV. Kita. Moleong, Lexy I, (1995), Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda karya.
Muhammad  Azzam,  Abdul  Aziz,  (2009), Fiqih  Munakahat,  Khitbah,  Nikah  dan  talak,
Jakarta: Amzah, 2009
Nasution, S. (1996), Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif Bandung: Tarsito.
PMA  20  tahun  2019  tentang  Pencatatan  Pernikahan  dalam  Bagian  4  Pencatatan  Perkawinan Pasal 20.
Rifiani,  Dwi Pernikahan  dini  dalam  Perspektif  Hukum  Islam, de  Jure,  Jurnal  Syariah  dan Hukum, Volume 3 Nomor 2.
Rusyd, Ibnu, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Beirut: Darul Kutub, Susanto, Happy (2007), Nikah Sirri Apa Untungnya. Jakarta: Visimedia, 2007. Syarifuddin, Amir, (2006), Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Jakarta: Kencana.
Undang-  undang  No  16  tahun  2019  tentang  perubahan  atas  UU  No  1  tahun  1974  tentang perkawinan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan