## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL BANK INDONESIA
Novrianti Putri Ardely 1 , Syofriza Syofyan 2
1 Kemenristekdikti novriardely@gmail.com
2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, Indonesia syofriza@fe.trisakti.ac.id

## Abstract
This thesis discusses the effectiveness of macroprudential policies Indonesia Bank in the control of property loans. The independent variables are dummy variables of the loan to value, interest rates on consumer loans, gross domestic product, and the interaction variables of loan to value with interest rates on consumer credit and the dependent variable is the property loans. The method used in this thesis is panel data regression  method.  This  study  aims  to  determine  whether  macroprudential  policy instrument (loan to value) is effective to be applied in Indonesia. The results showed that  macroprudential  policy  instrument  (loan  to  value)  is  effective  to  control property loan. Then, simultaneously four independent variables significant effect on property  loans  and  partially  interest  rates  on  consumer  credit  has  no  significant effect on property loans. Based on the coefficient of integration test result, the ability of independent variables in the model to explain the dependent variable changes is amounted to 62.68%.
Keywords:  Macroprudential  Policy,  Loan  to  Value  Policy,  Interest,  Gross Domestic Product.

## PENDAHULUAN
Bank Indonesia (BI) merupakan bank
sentral Indonesia yang mempunyai kewenangan  penuh  dalam  merumuskan  dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana  ditentukan  dalam  Undang- Undang  (UU)  No.  3  Tahun  2004  tentang Bank  Indonesia  yang  merupakan  lembaga negara  yang  mempunyai  wewenang  untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan  moneter,  mengatur  dan  menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi  perbankan  serta  menjalankan fungsi  sebagai lender  of  the  last  resort . Tekanan terhadap stabilitas makroekonomi di Indonesia,  seperti  pada  tahun  1997  hingga 1998  terhadap  lembaga  keuangan  dan  pasar keuangan yang berdampak signifikan terhadap  perekonomian  sebesar  51  persen dari  pendapatan  nasional  (BI,  2010).  Hal tersebut  menimbulkan  kegagalan  dalam kebijakan  makro,  kegagalan  pasar,  dan kegagalan regulasi.
Sejak  tahun  2001  hingga  2009 terdapat prosiklikalitas yang dilihat dari rata- rata  kredit  dan  PDB  yang  mana  bahwa pertumbuhan  kredit  tumbuh  lebih  cepat  dari PDB  selama  periode  ekspansi  dan  tumbuh jauh  lebih  lambat  ketika  terjadi  kontraksi. Selama periode ekspansi, PDB tumbuh diatas 6  persen  dan  pertumbuhan  kredit  tumbuh rata-rata  25,8  persen.  Namun  ketika  periode kontraksi,  PDB  tumbuh  rata-rata  3-4  persen dan kredit hanya tumbuh secara rata-rata 14,3 persen. Pada kondisi ekstrim, ketika
pertumbuhan  PDB  dibawah  3  persen,  kredit tumbuh  secara  rata-rata  -12,3  persen  (BI, 2012).
Pada saat terjadi resesi ekonomi yang ditandai  dengan  penurunan  PDB,  maka permintaan terhadap barang dan jasa menurun yang  menurunkan  sehingga  permintaan terhadap  kredit  menurun  dan  tingkat  suku bunga perbankan meningkat. Sedangkan pada saat ekspansif, pertumbuhan PDB mengalami peningkatan  sehingga  terjadi  penurunan terhadap suku bunga. Penurunan suku bunga tersebut  menyebabkan  permintaan  terhadap kredit  ikut  meningkat,  karena  masyarakat kurang  tertarik  untuk  melakukan  investasi. Oleh  karena  itu  untuk  menyeimbangkan permintaan  akan  kredit  tersebut,  perbankan akan meningkatkan penyaluran kredit.
Peningkatan  penyaluran  kredit  tersebut menyebabkan peningkatan kredit rill bergerak secara prosiklikal dan tumbuh lebih cepat.  Dengan  demikian,  terdapat  hubungan erat  antara  PDB  terhadap  kredit  rill. Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu proses  perubahan  kondisi  perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju keadaan  yang  lebih  baik  selama  periode tertentu. Menurut Sukirno (2004:423), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang
menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan  dalam  masyarakat  bertambah dan  kemakmuran  masyarakat  meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat
diartikan  juga  sebagai  proses  kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan
pendapatan  nasional.  Pertumbuhan  ekonomi yang  berlebihan  tersebut  menyebabkan ketidakstabilan makroekonomi dalam
mengendalikan ketidakseimbangan domestik dan eksternal. Dapat pula terjadi ketidakseimbangan keuangan seperti, pertumbuhan kredit, harga aset, dan risiko di sektor keuangan. Prosiklikalitas dapat dilihat dari  perkembangan  kredit  perbankan  dalam periode ekspansi dan kontraksi.
Krisis ekonomi yang dialami Amerika Serikat tahun 2008 akibat meningkatnya jumlah kredit disektor properti yang berisiko tinggi telah menyebabkan tidak stabilnya  sistem  keuangan,  besarnya  suku bunga  kredit,  dan  menurunnya  persentase pertumbuhan PDB Amerika Serikat. Amerika Serikat  menggunakan  instrumen  kebijakan moneter untuk mengatasi krisis ekonomi saat itu  dengan  tujuan  dapat  mengurangi  kredit yang berisiko tinggi di sektor properti. Akan tetapi,  hal  tersebut  justru  memberikan dampak  lain  seperti  menurunnya  daya  beli masyarakat  Amerika  Serikat,  pengangguran meningkat, dan sebagainya. Kejadian tersebut telah  memberi  pelajaran  bahwa  kebijakan moneter  saja  tidak  mampu  mengatasi  krisis ekonomi yang disebabkan oleh ketidakstabilan sistem keuangan. Krisis yang terjadi  pada  tahun  2008  telah  memberikan pelajaran bahwa menjaga stabilitas perekonomian  tidak  cukup  hanya  dengan menjaga  stabilitas  harga  tetapi  juga  perlu menjaga stabilitas sistem keuangan. Stabilitas harga tercermin dari tingkat inflasi dan suku
bunga  yang  rendah,  sedangkan  stabilitas sistem  keuangan  merupakan  kondisi  dimana sistem  keuangan  dapat  menahan  guncangan tanpa  mengganggu  proses  alokasi  tabungan untuk  investasi  dan  pengolahan  pembayaran dalam perekonomian (Trichet, 2005).
Borio  (2003)  mengatakan  bahwa biaya penyelamatan yang ditimbulkan akibat krisis  cukup  besar.  Seperti  pada  saat  terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1997- 1998 biaya penyelamatannya mencapai 51% dari  PDB  Indonesia.  Selanjutnya  krisis keuangan  di  Amerika  Serikat  pada  tahun 2008 biaya penyelamatannya ditaksir mencapai  diatas  43%  dari  PDB  Amerika Serikat.  Besarnya  biaya  penyelamatan  krisis tersebut  semakin  menunjukkan  pentingnya menjaga  stabilitas  sistem  keuangan  secara keseluruhan.  Sistem  keuangan  memiliki kecenderungan untuk menciptakan prosiklikalitas, yaitu keadaan dimana perekonomian tumbuh lebih cepat ketika fase ekspansi dan perekonomian memburuk ketika fase  kontraksi.  Ketika  perekonomian  sedang mengalami  fase  ekspansi  bank  cenderung meningkatkan  penyaluran  kredit  seiring dengan  permintaan  kredit  yang  naik  dan cenderung  mengabaikan  risiko,  namun sebaliknya  ketika  perekonomian  sedang dalam  fase  kontraksi  maka  bank  cenderung menurunkan penyaluran kredit seiring dengan permintaan kredit yang turun.
Pasca pemulihan krisis Asia 1997/1998 perilaku prosiklikalitas perbankan

## Sumber: Statistik Perbankan Indonesia 2014, Bank Indonesia (diolah)

## Gambar 1. Pertumbuhan Kredit Perbankan dan GDP Indonesia
Indonesia  semakin  meningkat  terutama berlangsung  sejak  September  2009  (Kajian Stabilitas  Keuangan  September  2014,  Bank Indonesia).  Penyaluran  kredit  di  Indonesia dalam  10  tahun  terakhir  tumbuh  cukup berfluktuasi dengan kisaran antara 10 persen hingga  hampir  dikisaran  40  persen.  Namun, pada  tahun  2014  di  kuartal  empat  yang terlihat  dalam  gambar  1,  kredit  perbankan tumbuh  melambat  hampir  dua  kali  lipat menjadi  11,65  persen  dibandingkan  tahun sebelumnya  pada  kuartal  yang  sama  yaitu sebesar 21,80 persen sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik yang  hanya  tumbuh  sebesar  5,03  persen sebagai  salah  satu  akibat  dari  melemahnya ekonomi  Tiongkok,  sehingga  menimbulkan kontraksi dalam pertumbuhan ekspor, khususnya  komoditas  berbasis  sumber  daya alam. Penurunan pertumbuhan kredit tersebut merupakan  salah  satu  yang  paling  buruk
hampir  dalam  satu  dekade  terakhir  yang sebelumnya  pernah  terjadi  pada  tahun  2006 kuartal III sebesar 9,76 persen dan tahun 2009 kuartal  III  2009  sebesar  9,62  persen.  Selain itu permasalahan fundamental pasar
keuangan  global  juga  masih  menjadi  faktor melemahnya pertumbuhan kredit dan pertumbuhan  ekonomi  Indonesia,  seperti stagnasi  perekonomian  negara-negara  Eropa dan  kenaikan  suku  bunga  di  Inggris  dan  AS yang  memicu  investor  global untuk  menarik dananya dari Indonesia.
Dalam  rangka  untuk  menghadapi perilaku  prosiklikal  tersebut  dibutuhkan kebijakan yang bersifat sebagai countercyclical yang  dapat  mengerem  laju pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi saat fase
ekspansi dan mengakselerasi
pertumbuhan  ekonomi  yang  rendah  atau bahkan negatif saat fase kontraksi. Kebijakan makroprudensial adalah
kebijakan
countercyclical yang ditujukan untuk menjaga  ketahanan  sektor  keuangan  secara keseluruhan sehingga mampu untuk
mengatasi  risiko  sistemik  akibat  gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang
berdampak menimbulkan krisis (Bank Indonesia,
2012). Istilah kebijakan makroprudensial  baru  mencuat  dan  menjadi perhatian  sejak  terjadinya  krisis  keuangan global 2008. Akan tetapi penerapan
instrumen  kebijakan  makroprudensial  sudah dilakukan di berbagai negara untuk mengatasi aspek-aspek  spesifik  dari  risiko  sistemik tanpa menyebutnya sebagai kebijakan makroprudensial (Vinals, 2011).
Pemerintah  dan  Bank  Indonesia selaku  Bank  Sentral  Negara  Indonesia menyusun  suatu  kerangka  kebijakan  guna menanggulangi ketidakstabilan sistem keuangan  dan  menjadi  alternatif  dari kelemahan kebijakan moneter yaitu kebijakan makroprudensial  (Nasir,  2014).    Kebijakan makroprudensial  adalah  kebijakan  yang ditujukan  untuk  menjaga  ketahanan  sektor keuangan  secara  keseluruhan  agar  mampu untuk  mengatasi  risiko  sistemik  akibat gagalnya lembaga atau pasar keuangan yang berdampak menimbulkan krisis yang merugikan  perekonomian  (Bank  Indonesia, 2012).  Borio  (2003)  menjelaskan  bahwa kebijakan  makroprudensial  memiliki  tujuan antara  dan  tujuan  akhir.  Tujuan  antara kebijakan makroprudensial adalah pemantauan  dan  penilaian  terhadap  sistem keuangan secara keseluruhan dan tujuan akhir kebijakan  makroprudensial  adalah  menekan biaya  krisis.  Vinals  (2011)  menyatakan
bahwa  peran  kebijakan  makroprudensial dalam  memitigasi  risiko  sistemik  yaitu  (i) meredam potensi timbulnya ketidakseimbangan finansial; (ii) membangun pertahanan terhadap downswing dalam perekonomian; dan (iii) mengidentifikasi  dan  mengatasi  kesamaan eksposur, konsentrasi risiko, keterkaitan, dan ketergantungan antara lembaga-lembaga keuangan yang berpotensi menularkan risiko ke sistem keuangan secara keseluruhan. Meskipun kebijakan makroprudensial  sudah  sejak  lama  menjadi bagian integral dari kebijakan Bank Indonesia, perkembangan kebijakan makroprudensial  di  tataran  internasional relatif  baru  menjadi  perhatian  dan  banyak didiskusikan dalam beberapa waktu terakhir. Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika masih banyak kalangan yang belum
memahami apa yang menjadi esensi
kebijakan  makroprudensial.  Sebagaimana dilakukan  otoritas  keuangan  lainnya  di seluruh dunia, Bank Indonesia terus berupaya melakukan
pengembangan kerangka kebijakan  makroprudensial  yang  sejalan dengan standar dan praktik-praktik terbaik di tataran  internasional.  Namun  demikian, pemahaman berbagai pihak terhadap kebijakan  makroprudensial  akan  memegang peranan penting dalam efektivitas penerapan kebijakan makroprudensial tersebut, sehingga proses  komunikasi  mengenai  kebijakan makroprudensial  mulai  dari  hal  yang  paling mendasar perlu dilakukan.
Pada dasarnya pelaksanaan kebijakan makroprudensial harus memperhatikan
beberapa  prinsip,  yaitu  pertama,  kebijakan makroprudensial  bukanlah  pengganti  dari kebijakan  moneter,  melainkan  kebijakan pelengkap  dari  kebijakan  moneter  (Beau et all .,  2012:  10;  Hallet et  all .,  2011:  326; Hanson et  all .,  2005:  420);  kedua,  ukuran kebijakan  makroprudensial  harus  memiliki target yang jelas, misalnya untuk membatasi arus  masuk  modal  jangka  pendek  dan membatasi  kredit  kepada  sektor  properti (Bank  of  England,  2009:  11;  Unsal,  2011: 17); ketiga, Kebijakan makroprudensial harus dilaksanakan secara efektif (Agung, 2010: 19; Nicolo  dan  Lev,  2012:  8);  dan  keempat, komunikasi kebijakan makroprudensial harus jelas  (Bole et  all .,  2014:  11;  Galati  dan Richhild,  2011:  9;  Working  Group  G-30, 2010; 12).
Dari keempat prinsip dalam pelaksanaan kebijakan makroprudensial tersebut yang
seringkali menjadi permasalahan dalam dunia perbankan adalah prinsip kedua yaitu membatasi kredit kepada sektor properti dikarenakan permintaan kredit sektor properti yang tinggi dapat mengganggu stabilitas  sistem  keuangan,  mendorong tingginya tingkat suka bunga kredit dan harga properti, maka akan mengakibatkan
peningkatan  jumlah  kredit  macet,  serta perlambatan pertumbuhan
ekonomi.
Berdasarkan  kondisi  tersebut  maka  untuk mengantisipasi
tingginya permintaan
terhadap properti maka diperlukan pengontrolan  terhadap  jumlah  kredit  sektor properti  di  Indonesia  agar  supaya  kestabilan sistem  keuangan  terjaga  dan  krisis  ekonomi akibat penggelembungan harga properti dapat
dihindari. Salah satu dari instrumen kebijakan makroprudensial  yang  berkaitan  dengan pengontrolan  kredit  pemilikan  rumah  dan kredit  konsumsi  beragunan  properti  adalah kebijakan Loan  to  Value .  Dalam  perbankan syariah,  istilah  loan to  value lebih  dikenal dengan financing  to  value Rasio  Loan  to Value (LTV)  adalah angka  rasio  antara nilai kredit  yang  dapat  diberikan  oleh  bank terhadap  nilai  agunan  berupa  properti  pada saat  pemberian  kredit  berdasarkan  harga penilaian  terakhir  (Surat  Edaran  Bank Indonesia  No.15/40/DKMP).  Tujuan  dari kebijakan Loan to Value adalah
mengantisipasi  atau  mencegah  munculnya kredit macet (kreditur gagal bayar) yang jika dibiarkan akan dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi,  mencegah  terjadinya  kenaikan harga  yang  tidak  mencerminkan  harga sebenarnya  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah economic bubbles (Ida, 2014).
Studi empiris yang berkaitan dengan pengukuran efektivitas
kebijakan makroprudensial  terutama  yang  berkaitan dengan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pertumbuhan kredit antara lain dilakukan oleh Feri  Anggriawan  (2015)  yang  melakukan penelitian dengan tujuan untuk menganalisis variable  yang  mempengaruhi  pertumbuhan kredit di sektor property residensial . Metode analisis  yang  digunakan  adalah Vector Autoregressive (VAR).  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan indeks harga properti residensial, tingkat suku bunga  kredit  dan loan  deposit  ratio (LDR) terhadap pertumbuhan kredit propersti residensial,  sedangkan  untuk  variable  IHPR
adalah  variable  yang  memiliki  kontribusi variasi shock yang paling besar mempengaruhi variasi perubahan pertumbuhan kredit property residential. Suriani (2016) menganalisis kebijakan  makroprudensial  yang  ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui instrumen Loan to Value (LTV), Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap kredit bank umum di Provinsi Aceh sebagai  GDP  sebagai  variabel  pengendali. Penelitian ini menggunakan model deskriptif statistik  sebagai  alat  analisis  dimana  data menggunakan  total  LTV,  total  LDR,  total kredit  dan  total Non-Performing  Loan dan GDP  Aceh  secara  triwulanan  sejak  2011 hingga  2014.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa instrumen kebijakan makroprudensial ditetapkan  oleh  bank  sentral  mempengaruhi total kredit bank komersial di Provinsi Aceh, sehingga  dapat  mengurangi  risiko Non- Performing  Loan (NPL).  Oleh  karena  itu, diharapkan Bank Indonesia harus mempertimbangkan dan mengevaluasi situasi ini  telah  memberikan  makroprudensial  yang memberikan  dampak  lebih  besar  terhadap kredit di Provinsi Aceh.
Dalam  rangka  untuk  mengantisipasi atau  mencegah  munculnya  kredit  macet karena  kreditur  gagal  bayar  sehingga  jika dibiarkan  akan  mempengaruhi  stabilitas ekonomi,  mencegah  terjadinya  kenaikan harga  yang  tidak  mencerminkan  harga sebenarnya  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah economic  bubbles maka  perlu  untuk melakukan untuk mengkaji variabel-variabel yang  dapat  mengontrol  pertumbuhan  kredit properti  untuk  KPR  dan  KPA  di  Indonesia
dengan  menggunakan  variabel  dummy  dari kebijakan loan to value dan variabel-variabel makroekonomi    yaitu  suku  bunga  kredit konsumsi  dan  produk  domestik  bruto  serta variabel  interaksi  antara loan  to  value dan suku bunga kredit konsumsi.

## KERANGKA PEMIKIRAN

## Hipotesis
H1:  Kebijakan Loan  to  Value berpengaruh positif terhadap kredit properti KPR dan KPA.
Loan  to  Value merupakan  batasan jumlah  pinjaman  yang  akan  diberikan bank kepada nasabah pada kredit sektor properti.  Semakin  besar  rasio Loan  to Value yang  ditetapkan  Bank  Indonesia maka  semakin  besar  pinjaman  yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan

## Loan to Value
Suku Bunga
Kredit Konsumsi Produk Domestik Bruto
H1 (+) Kredit Properti KPR dan KPA H2 (-)
H3 (+) Variabel Interaksi Loan To Value Dengan suku bunga kredit Konsumsi H4 (-)
semakin kecil uang muka pada kredit di sektor properti. H2: Suku Bunga Kredit Konsumsi berpengaruh  negatif  terhadap  kredit properti KPR dan KPA.
Semakin  tinggi  suku  bunga  kredit konsumsi  yang  ditetapkan  maka  kredit properti  yang  disalurkan  bank  akan menurun  dan  semakin  rendah  suku bunga  kredit  konsumsi  yang  diterapkan maka  kredit  properti  yang  disalurkan bank  akan  menurun.  Hal  tersebut dikarenakan masyarakat cenderung menolak  besaran  cicilan  kredit  properti ditambah beban bunga yang tinggi. H3:  Produk  Domestik  Bruto  berpengaruh positif terhadap kredit properti KPR dan KPA
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau Gross  Domestic  Product merupakan indikator  ekonomi  yang  paling  umum untuk  menilai  kondisi  pertumbuhan perekonomian  sebuah  Negara,  sebagai ukuran  keseluruhan  dari  total  produksi ekonomi  barang  dan  jasa  suatu  negara tanpa memperhatikan status kenegaraan, PDB  menggambarkan  nilai  pasar  dari semua  hasil  diproduksi  pada  periode tertentu.  Peningkatan  PDB  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  daya  beli konsumen sehingga dapat meningkatkan permintaan terhadap kredit properti. H4: Variabel interaksi Loan to Value dengan suku bunga kredit konsumsi berpengaruh  negatif  terhadap  kredit properti KPR dan KPA
Variabel  interaksi Loan  to  Value dan suku  bunga  kredit  konsumsi  dimana sebelum adanya kebijakan Loan to Value
maupun setelah adanya kebijakan tersebut,  suku  bunga  kredit  konsumsi mempengaruhi kredit properti KPR dan KPA secara negatif.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Penggunaan Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  dari  4 kelompok  bank  yaitu  bank  persero,  bank pemerintah daerah, bank swasta nasional dan bank  asing  atau  bank  campuran  dengan periode  penelitian  6  tahun  yaitu  dari  tahun 2009  hingga  2014.  Data  kredit  properti diperoleh  dari  SEKI  Bank  Indonesia.  Data suku bunga kredit konsumsi dan data produk domestik  bruto  diperoleh  dari  website  BPS. Data  kebijakan Loan  to  Value merupakan variabel  dummy  dari  sebelum  dan  sesudah diterapkan  kebijakan  tersebut.  Variabel interaksi loan to value dan suku bunga kredit konsumsi merupakan perkalian variabel Loan to  Value dan  suku  bunga  kredit  konsumsi pada saat tahap pengolahan data.

## Variabel dan Definisi Operasional
Variabel  merupakan  subjek  dari penelitian.  Variabel  dalam  penelitian  ini meliputi:
1. Kredit  properti  KPR  dan  KPA  yang disalurkan dari 4 kelompok bank. Kredit  properti  merupakan  kredit  jangka panjang  yang  diberikan  oleh  lembaga
keuangan (misal; bank) kepada debiturnya untuk  mendirikan  atau  memiliki  rumah diatas  sebuah  lahan  dengan  jaminan sertifikat  kepemilikan  atas  rumah  dan lahan itu sendiri.
2. Kebijakan Loan to Value Salah satu instrumen kebijakan makroprudensial  Bank  Indonesia  yang bertujuan untuk mengontrol kredit properti.  Dalam  penelitian  ini,  variabel kebijakan Loan  to  Value akan  berbentuk variabel  dummy,  sebelum  dan  setelah kebijakan  ini  diterapkan.  Dummy  0  = Sebelum  dan  Dummy  1  =  Sesudah. Dummy 0 dari bulan Januari 2009 – Mei 2012, sedangkan Dummy 1 dari bulan Juni 2012 – Desember 2014.
3. Suku Bunga Kredit Konsumsi Bayaran atas besaran kredit properti yang diberikan  oleh  bank.  Suku  bunga  kredit konsumsi  ini  dinyatakan  dalam  bentuk persen  yang  diterapkan  oleh  4  kelompok bank.
4. Produk Domestik Bruto
Salah indikator untuk mengukur pertumbuhan  ekonomi  negara.  Produk domestik bruto yang digunakan
merupakan produk domestik bruto dengan perhitungan tahun dasar 2000.
5. Variabel  Interaksi Loan  to  Value dengan
Suku Bunga Kredit Konsumsi Perkalian  antara Loan  to  Value dan  suku bunga  kredit  konsumsi  pada  saat  tahap pengolahan data.

## Model Analisis Data
Model yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variable adalah model  analisis  data  panel  yang  secara ekonometri terstruktur sebagai berikut:
Y = β0 + β1. LTV – β2. SBKK + β3. PDB - β4LTV*SBKK + е
Dimana:
Y = Kredit properti KPR dan KPA; β0  =  Konstanta  β1,  β2,  β3,  β4  =  Koefisien regresi;
LTV = Variabel dummy dari kebijakan Loan to Value ;
SBKK = Suku bunga kredit konsumsi; PDB = Produk domestic bruto; LTV*SBKK  =  Variabel  interaksi Loan  to Value dan suku bunga kredit konsumsi dan e = residual /error

## ANALISA DAN PEMBAHASAN
Dalam pemilihan model yang terbaik dalam  model  analisis  panel  data  dimulai dengan  memilih  antara  model  estimasi menggunakan  Model Common  Effect atau Model Fixed Effect dengan menggunakan uji Chow.  Dari  hasil  uji  chow  menunjukkan bahwa  tingkat  probabilita  sebesar  0.00  yang lebih  kecil  daripada  0.05,  maka  dengan demikian dinyatakan bahwa model yang tepat dan  lebih  baik  adalah  model fixed  effect . Setelah terpilih model fixed effect , kemudian dilakukan uji Hausman untuk memilih antara model fixed  effect dengan random  effect . Berdasarkan hasil uji hausman menunjukkan
Tabel 1

## Hasil Regresi Model Efektivitas Kebijakan Makroprudensial
Variabel Bebas Koefisien Probabilita C -110174.2 0.0040 LTV 45616.92 0.0000 SBKK 642.4063 0.4698 PDB 0.681589 0.0000 LTV*SBKK -2399.714 0.0000 Adjusted R Square 0.626761 Prob. F-Stat 0.000000 Sumber: Hasil olahan data
bahwa  nilai  dari  probabilita  chi-square sebesar 1.0000, nilai tersebut lebih besar dari 0.05  yang  artinya  Ho  diterima.  Dengan demikian  model  yang  tepat  untuk  dibaca dalam penelitian ini adalah Random Effect . Berdasarkan hasil uji t, variabel Loan to  Value berpengaruh  signifikan  terhadap kredit  properti  KPR  dan  KPA.  Nilai probabilita Loan  to  Value sebesar  0.0000  < 0.05  dan  tanda  koefisien  regresi  yang dihasilkan  variabel Loan  to  Value sesuai dengan teori yaitu memiliki tanda positif yang sama  dengan  hipotesis.  Produk  domestik bruto berpengaruh signifikan terhadap kredit properti  KPR  dan  KPA.  Nilai  probabilita PDB  sebesar  0.0000  <  0.05  dan  tanda koefisien  regresi  yang  dihasilkan  variabel PDB sesuai dengan teori yaitu memiliki tanda positif yang sama dengan hipotesis. Variabel interaksi Loan to Value dan suku bunga kredit konsumsi  berpengaruh  signifikan  terhadap kredit  properti  KPR  dan  KPA.  Nilai probabilitanya  sebesar  0.0000  <  0.05  dan tanda  koefisien  regresi  yang  dihasilkan
variabel  PDB  sesuai  dengan  teori  yaitu memiliki  tanda  negatif  yang  sama  dengan hipotesis. Sementara itu, variabel suku bunga kredit konsumsi tidak berpengaruh signifikan terhadap kredit properti KPR dan KPA karena tanda koefisien regresi yang dihasilkan tidak sesuai  dengan  teori  dan  hipotesa  yaitu bertanda positif dan memiliki nilai probabilita sebesar 0.4698 > 0.05.
Sementara  itu  untuk  nilai  dari
probabilita F-statistik adalah sebesar 0.000000  yang  lebih  kecil  dari  0.05 menunjukan bahwa variabel bebas yaitu Loan to Value , suku bunga kredit konsumsi, produk domestik bruto dan variabel interaksi Loan to Value dengan  suku  bunga  kredit  konsumsi secara  bersama-sama  berpengaruh  secara nyata  dalam  mempengaruhi  kredit  properti KPR dan KPA di Indonesia.
Hasil  pengolahan  dengan  metode random  effect didapatkan  nilai  dari  adjusted R-square  sebesar  0.626761.  Hal  tersebut menunjukan kemampuan dari seluruh
variabel bebas yaitu variabel Loan to Value
Tabel 2

## Hasil Regresi Menggunakan Panel Data
Variabel Koefisien P > (t) LTV*GDPGrowth -0.123114 0.620 LDR*GDPGrowth 7.91*10* 0.911 Sumber: Hasil Olahan Data
suku  bunga  kredit  konsumsi,  produk domestik bruto dan variabel interaksi Loan to Value dengan  suku  bunga  kredit  konsumsi dalam menjelaskan perubahan  dari  variabel  terikat  yaitu  kredit properti KPR dan KPA di Indonesia sebesar 62.68%  sedangkan  sisanya  sebesar  37.32% dijelaskan  oleh  variabel-variabel  bebas  lain yang tidak dimasukan kedalam model, artinya model tersebut goodness of fit.
Dari  hasil  regresi  menggunakan  panel data dan fixed effect didapat hasil instrument kebijakan makroprudensial:
a) LDR dikalikan dengan pertumbuhan PDB, dengan  koefisiennya  sebesar  7.91*10*, yang  artinya  bahwa  ketika  instrumen  ini diberlakukan pada tahun penelitian belum memberikan  tanda  bahwa  kebijakan  ini mampu  mengatasi  prosiklikalitas  kredit, namun  variable  ini  tidak  menunjukkan hasil yang sinifikan.
b) LTV  dikalikan  dengan  perubahan  PDB, menunjukkan hasil yang tidak signifikan, dengan  koefisiennya  sebesar  -0.123114, menunjukkan bahwa instrumen ini mampu menurunkan kemungkinan terjadinya prosiklikalitas  kredit,  namun  variable  ini tidak menunjukkan hasil yang signifikan.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
1) Berdasarkan  hasil  analisis  data,  variabel kredit  properti  KPR  dan  KPA  secara signifikan  dipengaruhi  oleh  kebijakan Loan  to  Value ,  produk  domestik  bruto Indonesia  dan  variabel  interaksi Loan  to
Value dengan suku bunga kredit konsumsi.
2) Berdasarkan  hasil  analisis  data,  variabel kredit  properti  KPR  dan  KPA  tidak dipengaruhi  oleh  variabel  suku  bunga kredit konsumsi.
3) Berdasarkan  hasil  analisis  data,  bank persero  merupakan  bank  yang  paling banyak menyalurkan kredit properti KPR dan KPA di Indonesia dengan suku bunga kredit konsumsi yang paling rendah.
4) Berdasarkan hasil analisis data, kebijakan makroprudensial  melalui  instrumen Loan to Value yang diterapkan pada Juni 2012 efektif  dalam  mengontrol  kredit  properti KPR dan KPA di Indonesia.

## Saran
Penelitian  ini  hanya  menggunakan variabel  kredit  properti  KPR  dan  KPA, variabel dummy dari Loan to Value , variabel suku  bunga  kredit  konsumsi  dan  variabel
produk  domestik  bruto,  padahal  terdapat variabel-variabel  lainnya  seperti  suku  bunga KPR, Inflasi, CAR ( Capital Adequacy Ratio ) dan Reserve  Requirement sebagai  variabel yang  dapat  mempengaruhi  kinerja  bank komersial di Indonesia .

## DAFTAR PUSTAKA
Agung, Juda. 2010. Mengintegrasikan Kebijakan Moneter dan Makroprudensial: Menuju Paradigma Baru Kebijakan Moneter di  Indonesia  Pasca  Krisis  Global. Working  Paper,  No.  07.  Bank Indonesia Akbar,  Fajry.  2014.  Membangun  Stabilitas Sistem Keuangan dengan Kebijakan Makroprudensial. (Diakses tanggal 12 Oktober 2015)
http://www.kompasiana.com/ melodyjkt48myoshi/membangun- stabilitassistem-keuangan-dengan kebijakanmakroprudensial_ 54f93723a3331178178b475b Bank  Indonesia,  2012.  Kajian  Stabilitas
Keuangan No.19, September 2012. Jakarta: Bank Indonesia. Bank Indonesia, 2014. Kebijakan Makroprudensial  dan  Stabilitas Sistem Keuangan tanggal 17 Januari 2014. Jakarta: Bank Indonesia. Bank  Indonesia, 2012.  Laporan  Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Bank Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
Bank  Indonesia,  2012.  Surat  Edaran  Bank
Indonesia No. 14/10/DPNP tanggal 15  Maret  2012  tentang  Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan  Rumah  dan  Kredit Kendaraan Bermotor. Jakarta: Bank Indonesia. Bank  of  England.  2009.  The  Role  of Macroprudential Policy. A Discussion Paper, November. Beau,  Denis,  Laurent  Clerc  dan  Benoit
Mojon.  2012.  Macro-Prudential Policy and the Conduct of Monetary Policy. Banque de France Working Paper, No. 390, Juli.
Bei, Viktroria N. R. 2015. Dampak Penerapan Kebijakan  Loan  to  Value  terhadap Reaksi  Pasar  Modal  di  Bursa  Efek Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis
Universitas Brawijaya.
Casmudi.  2014.  Kebijakan  Makroprudensial
Bank  Indonesia  untuk  Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. (Diakses tanggal 1 November 2015) http://www.kompasiana.com/casm udi /kebijakan-makroprudensial- bankindonesia-bi-untuk-menjaga- stabilitas-sistem-euanganssk
_54f4309c745513932b6c8861
End, Jan W. V. D dan Mark Kruldhof. 2012.
Modelling  the  Liquidity  Ratio  as Macroprudential Instrument. (Diakses  tanggal  18  November 2015) http://www.dnb.nl/binaries/workin
g%20Paper%20342_tcm46- 270750.pdf  Furyandi,  Wike.  2009.
Jenis-jenis  Bunga  Bank.  (Diakses tanggal 22 November 2015) http://kamissore.blogspot.co.id/200 9/05/jenis-jenis-bunga-bank.html
Galati,  Gabriele  dan  Richhild  Moessner.
2011.  Macroprudential  Policy  –  A Literature  Review.  Working  Paper
No.  337.  Bank  for  International Settlements, Februari. Gujarati, Damodar. 2010. Dasar-dasar
Ekonometrika.  Buku  1  Edisi  5. Jakarta: Salemba Empat.
Indriani.  2015.  Pengaruh  Kebijakan  Loan  to Value  dan  Repayment  Capacity terhadap Kualitas Kredit Pemilikan Rumah  (KPR)  pada  PT.  Bank Negara  Indonesia  (Persero)  Tbk.
Kantor  Cabang  Palu.  E-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 3. International Monetary Fund. 2011. Macroprudential Policy: An Organizing  Framework.  Prepared by  the  Monetary  and  Capital
Markets Department.
Kannan,  Rabanal,  dan  Alasdair  M.  S.  2012.
Monetary  and  Macroprudential Policy  Rules  in  A  Model  with House  Price  Booms.  The  B.E. Journal  of  Macroeconomics,  Vol: 12.
Lasmarohana,  Dona  N.  2015.  Analisis Pengaruh  Loan  to  Value,  Jangka Waktu  Kredit,  Tingkat  Pendapatan dan  Jumlah  Tanggungan  Keluarga dalam Keputusan Pemberian Kredit
Kepemilikan Rumah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi  dan
Bisnis Universitas Brawijaya. Marizsa, Princes D. 2014. Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga Kredit, Loan to Deposit Ratio (LDR), dan Kebijakan  Loan  to  Value  (LTV) Terhadap Penyaluran Kredit Pemilikan Rumah Provinsi Lampung Periode 2010:012014:09. Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Lampung.
Nicolo, Gianne De, Giovanni Favara, dan Lev
Ratnaovski. 2012. Externalities and Macroprudential Policy. International Monetary Fund, Juni. Saraswati, Ida A.P. 2014. Analisis Kebijakan Bank  Indonesia  tentang  Loan  to Value  PAD  APT  Bank  Tabungan Negara  (Persero)  Tbk  Cabang Singaraja. Jurnal Pendidikan Ekonomi  Fakultas  Ekonomi  dan Bisnis Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 4, No. 1. Sari,  Elisa  Valenta.  2014.  BI  Waspadai Dampak  Krisis  Global.  (Diakses tanggal 26 Oktober 2015) http://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20141027121712-78- 8273/biwaspadai-dampak-krisis- global/ Setifandy,  Tegar.  2014.  Analisis  Pengaruh Kinerja Keuangan dan Makroekonomi Terhadap NPL KPR.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis
Universitas Brawijaya.
Siswanto, Yuniardini P. 2012. Pengaruh Surat Edaran  Bank  Indonesia  No.  14/10/ DPNP  Terhadap  Risiko  Kredit Perbankan  serta  Pengaruh  pada Sektor  Properti  dan  Otomotif.
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya.
Swaningrum, Ayu dan Peggy Hariwan. 2014.
Evaluasi Efektifitas Instrumen Makroprudensial dalam Mengurangi  Resiko  Sistemik  di Indonesia.  Bandung:  Universitas Kristen Satya Wacana.
Unsal,  D.  Filiz.  2011.  Capital  Flows  and Financial
Stability:
Monetary
Policy  and  Macroprudential.  IMF Working Paper, WP/11/189. Working  Group  G-30.  2010.  Enhancing Financial  Stability  and  Resilience: Macroprudential Policy, Tools, and Systems  for  the  Future.  Working Paper G-30.