https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi
Providing Preliminary Evidence in the Proofing Process of Rape Cases: Study of Article 52 of Aceh Qanun No.6/2014 on Jinayat Law (Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula oleh Korban dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan: Studi Pasal 52 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Hukum Jinayat)
Meri Andani
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga mery2304muis@gmail.com
Abstract: There  is  a  problem  in  the  case  of  rape  victims  who  are  obliged  to  include preliminary evidence when filing a complaint against a finger in Article 52 paragraphs 1 and 2 of the Jinayat Law. This article indicates that there is a double burden on women victims of rape because they are not only the targets of horrific crimes but also have to bear the burden of providing preliminary evidence. If the initial evidence is charged to the victim, it will burden and weaken women as victims to reveal the perpetrators of rape. So that the more difficult it is to prove the crime of rape, the more cases of rape and sexual violence against women will increase. Based on the records of the National Commission on  Violence  Against Women  (KOMNAS  Perempuan), it appears  that  violence  against women in 2018 in the 2019 annual record (CATAHU) has increased by 406,178 cases, an increase of around 14% compared to the previous year (CATAHU 2018) which was 348,446.
Keywords : Preliminary Evidence, Proofing Process, Rape Cases, Jinayat Law
Abstrak:  Terdapat  permasalahan  dalam  hal  korban  pemerkosaan  yang  berkewajiban menyertakan alat bukti permulaan saat mengadukan suatu jarimah di dalam Pasal 52 ayat  1  dan  2  Qanun  Hukum  Jinayat.  Pasal  ini  mengindikasikan  adanya  beban  ganda pada  perempuan  korban  pemerkosaan  karena  mereka  tidak  hanya  menjadi  sasaran kejahatan  yang  mengerikan,  namun  juga  harus  menanggung  beban  menyertakan  alat bukti permulaan. Jika bukti permulaan dibebankan kepada korban maka memberatkan dan  melemahkan  kaum  perempuan  sebagai  korban  untuk  mengungkap  pelaku pemerkosaan.  Sehingga  Semakin  sulitnya  membuktikan  tindak  pidana  pemerkosaan maka akan semakin meningkatnya kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual terhadap perempuan.  Berdasarkan  catatan komisi nasional  anti  kekerasan  terhadap  perempuan (KOMNAS  perempuan),  tampak  kekerasan  terhadap  Perempuan  di  tahun  2018  dalam catatan tahunan (CATAHU) 2019 mengalami peningkatan yaitu sebesar 406.178 kasus naik sekitar 14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya (CATAHU 2018) yaitu sebesar 348.446.
Kata Kunci: Bukti Permulaan, Proses Pembuktian, Kasus Perkosaan, Qanun Jinayat

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999  tentang  Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini  menjadi  dasar  kuat  bagi  Aceh  untuk  menjalankan  syariat  Islam  di  seluruh  wilayah Aceh. Cakupan undang-undang keistimewaan mengatur empat hal, yakni syariat Islam, adat istiadat, bidang pendidikan, dan bidang peran ulama dalam struktur pemerintahan. 1
Berdasarkan  otonomi  khusus  yang  diberikan,  masyarakat  Aceh  telah  mengukuhkan teritorialnya sebagai kawasan berbasis syariat Islam. Perkembangan pembentukan syariat
1 Zaki Ulya, “Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekontruksi Syariat Islam Di Aceh,” Jurnal Rechtvs Vinding 5, no. 1 (2016): 136.
Islam  di  Aceh  mulai  terlihat  sejak  munculnya  berbagai  qanun-qanun.  Misalnya  qanun tentang peradilan syariat Islam, 2 qanun hukum jinayat, 3 dan qanun hukum acara jinayat. 4
Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayat  mulai  diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 yang merupakan sub sistem dari hukum nasional atau salah satu  bagian  dari  hukum  positif  yang  dibentuk  oleh  kekuasaan  negara.  Hukum  jinayat adalah  hukum  yang  mengatur  tentang  jarimah  dan ‘uqubah .  Jarimah  merupakan perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan ‘uqubat dan/atau ta’zir . 5
Pemberlakuan  hukum  jinayat  dikenal  sebagai  pidana  Islam  di  Aceh.  Terdapat sepuluh  jarimah  yang  diatur  dalam  qanun  hukum  jinayat  tersebut. 6 Salah  satu  jarimah
2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, “Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam” (2002).
3 Pemerintah  Aceh,  “Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat”  (2014), https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2013.06.007.
4 Pemerintah Aceh, “Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat” (2013).
5 ‘Uqubat adalah  hukuman  yang  dapat  dijatuhkan  oleh  hakim  terhadap  pelaku  jarimah. Ta’zir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/ atau terendah. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 butir 15-16, hlm. 03.
6 Qanun jinayat mengatur sepuluh perilaku yang dilarang oleh syariat, (1) Khamar adalah minuman yang  memabukkan  dan/atau  mengandung  alkohol  dengan  kadar  2%  (dua  persen)  atau  lebih.  (2)  Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2  (dua)  pihak  atau  lebih,  disertai  kesepakatan  bahwa  pihak  yang  menang  akan  mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. (3)  Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin  yang  bukan  Mahram  dan  tanpa  ikatan  perkawinan  dengan  kerelaan  kedua  belah  pihak  yang mengarah  pada  perbuatan Zina.  (4)  Ikhtilath  adalah  perbuatan  bermesraan  seperti  bercumbu,  bersentuh- sentuhan, berpelukan dan  berciuman antara lakilaki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. (5) Mahram adalah orang yang haram dinikahi selama-lamanya yakni  orang tua kandung dan seterusnya ke atas, orang tua tiri, anak dan seterusnya ke bawah, anak tiri dari istri yang telah disetubuhi, saudara (kandung, seayah dan seibu), saudara sesusuan, ayah dan ibu susuan, saudara ayah, saudara ibu, anak saudara, mertua (laki-laki dan perempuan), menantu (laki-laki dan perempuan). (6) Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. (7) Pelecehan Seksual adalah  perbuatan  asusila  atau  perbuatan  cabul  yang  sengaja  dilakukan  seseorang  di  depan  umum  atau terhadap orang lain sebagai  korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. (8) Liwath adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak. (9) Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara  saling  menggosok-gosokkan  anggota  tubuh  atau  faraj  untuk  memperoleh  rangsangan  (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak. (10) Pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau
yang  diatur  dalam  qanun  ini  adalah  jarimah  pemerkosaan.  Jarimah  pemerkosaan merupakan delik aduan dan delik umum di dalam qanun hukum jinayat. Berbeda halnya dengan hukum positif, tindak pidana pemerkosaan dalam hukum positif merupakan delik aduan saja.
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  metode  Penelitian  kualitatif.  Dalam  hal  ini penelitian pustaka (library research) melacak tulisan-tulisan dari berbagai literatur yang berkaitan  dengan  tema  kajian  ini.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitik  dengan menguraikan dan menjelaskan terhadap permasalahan yang diteliti, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis. Karena penelitian ini menggunakan penelitian pustaka, maka pengumpulan  datanya  adalah  studi  dokumenter  atau  kepustakaan,  yaitu  penelusuran bahan pustaka melalui beberapa peninggalan tertulis, seperti buku-buku maupun karya ilmiah lain yang dianggap relevan dengan kajian ini.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif yuridis,  yaitu  meneliti  masalah  dalam  bingkai  norma-norma  yang  ada  dalam  sistem Qanun Hukum Jinayat, hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (KUHP). Data yang  telah  terkumpul  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  komparatif.  Dengan menganalisis  data  yang  diperoleh  dari  hukum  pidana  Islam  dan  hukum  pidana  positif (KUHP) mengenai tindak pemerkosaan dan pembuktian pemerkosaan.
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  sebagai berikut. Pertama, penelitian kepustakaan ( library Research). Data yang digunakan dalam
dubur  orang  lain  sebagai  korban  dengan  zakar  pelaku  atau  benda  lainnya  yang  digunakan  pelaku  atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
penelitian ini berupa bahan hukum primer, yaitu teori pembuktian menurut hukum pidana Islam  atau  hukum  jinayat,  teori  pembuktian  dalam  hukum  positif,  pembuktian  dalam hukum  acara  jinayat,  kitab  undang-undang  hukum  pidana  (KUHP),  dan  kitab  undang- undang hukum acara pidana (KUHAP).
Dalam  menganalisis  data  dan  menginterpretasikan  data  yang  telah  terkumpul, penyusun menggunakan metode komparasi yaitu: dengan membandingkan pembuktian dan alat bukti dalam pemeriksaan tindak pidana pemerkosaan dalam hukum Islam atau hukum jinayat, dalam hukum positif, dan dalam qanun hukum jinayat Aceh.

## B. Pembahasan
Di  dalam  Pasal  52  ayat  1  dan  2  qanun  hukum  jinayat 7 terdapat  permasalahan dalam  hal  korban  pemerkosaan  berkewajiban  menyertakan  alat  bukti  permulaan  saat mengadukan  suatu  jarimah.  Pasal  ini  mengindikasikan  adanya  beban  ganda  pada perempuan korban pemerkosaan karena mereka tidak hanya menjadi sasaran kejahatan yang  mengerikan,  namun  juga  harus  menanggung  beban  menyertakan  alat  bukti permulaan.
Selanjutnya di dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat  Pasal  110  menyebutkan  bahwa  penyidik  wajib  melakukan  penyidikan  jika
7 Pasal 52 ayat (1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik  tentang  orang  yang  memperkosanya  dengan  menyertakan  alat  bukti  permulaan.  (2)  Setiap diketahui  adanya  Jarimah  Pemerkosaan,  penyidik  berkewajiban  melakukan  penyelidikan  untuk menemukan alat bukti permulaan.
menerima  aduan  suatu  jarimah. 8 Pasal  52  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  penyidik berkewajiban  melakukan  penyelidikan  untuk  menemukan  alat  bukti  permulaan. Mengenai  wewenang  dan  kewajiban  penyelidik  dalam  mencari  keterangan  dan  barang bukti disebutkan di dalam Pasal 7 ayat (1) butir (b). 9 Sedangkan dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa korban menyertakan bukti permulaan.
Dalam  qanun  hukum  acara  jinayat  alat  bukti  yang  sah  disebutkan  adalah keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  barang  bukti,  surat,  bukti  elektronik,  pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa. 10 Karena kerap terjadi bahwa korban pemerkosaan mengadukan  terjadinya  jarimah  perkosaan  setelah  beberapa  bulan atau  beberapa tahun terjadinya  perkosaan.  Dalam  hal  korban  pemerkosaan  harus  menyertakan  bukti permulaan saat mengadukan suatu jarimah maka alat bukti yang sah yang diatur dalam qanun  hukum  acara  jinayat  tersebut  sulit  untuk  didapatkan  oleh  korban.  Karena  pada kebiasaannya ditemukan bahwa korban pemerkosaan tidak langsung melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap apa yang telah dialaminya. Bahkan korban enggan untuk memberitahukan kepada orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabatnya.
Selain  dibebankan  menyertakan  bukti  permulaan,  perempuan  korban pemerkosaan juga dapat dijatuhkan hukuman qadzaf 11 jika ternyata korban tidak dapat membuktikan pelaku perkosaan yang diadukannya/dituduhkannya. Dari masalah tersebut
8 Pasal 110 qanun hukum acara jinayat Aceh “penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan  tentang  terjadinya  suatu  peristiwa  yang  patut  diduga  merupakan  jarimah,  wajib  segera melakukan penyidikan”.
9 Lihat pasal 6 dan 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
10 Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.
11 Qadzaf  adalah  menuduh  seseorang  melakukan  zina  tanpa  dapat  mengajukan  paling  kurang 4 (empat) orang saksi.
dikhawatirkan  korban  akan  takut  untuk  mengadukan  suatu  jarimah  perkosaan,  karena sulit  bagi  korban  menyertakan  alat  bukti  permulaan.  Korban  juga  takut  terancam hukuman qadzaf jika  ternyata  korban  tidak  dapat  membuktian  aduannya/menuduh seseorang  berzina.  Maka  dalam  hal  ini  terlihat  bahwa  nilai-nilai  humanis  tidak dimasukkan dalam qanun hukum jinayat khususnya pada Pasal 52.
Harusya ketika syariat  Islam dibentuk menjadi rancangan qanun hukum jinayat diharapkan  menjadi  solusi  bagi  umat  untuk  menegakkan  nilai-nilai  humanis  di dalamnya. 12 Setidaknya ada tiga nilai humanistik yang harus diperhatikan dalam proses perumusan rancangan qanun hukum jinayat Aceh oleh masyarakat Aceh, akademisi, para pemangku  kuasa  dan  para  pemuka  agama.  Ketiga  nilai  tersebut  adalah  kesamaan, 13 kebebasan, 14 dan solidaritas. 15 Namun ketiga nilai humanis tersebut belum terlihat dalam Pasal 52 qanun hukum jinayat. Serta aspek psikologis korban pemerkosaan juga kurang diperhatikan dalam pasal tersebut.
Aspek psikologis yang dialami korban pemerkosaan adalah stres pasca perkosaan yang  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  stres  yang  langsung  terjadi  dan  stres  jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi pasca perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah dan takut. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis
12 Noviandy, Penegakan  HAM  Di  Negeri  Syariat  (Proses  Perumusan  Qanun  Jinayat  Dalam Prspektif Etika) (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), 10.
13 Noviandy, Penegakan  HAM  Di  Negeri  Syariat  (Proses  Perumusan  Qanun  Jinayat  Dalam Prspektif Etika) .
14 Kebebasan  suatu  hukum  yang  dirumuskan  oleh  pemerintah  bersama  elemen  terkait  harus menjamin dan memberi ruang kepada  masyarakat agar bisa mengaktualisasikan kebebasannya. Salah satu pertimbangan pokok pemerintah dalam proses perumusan hukum adalah bagaimana meminimalkan tingkat penolakan terhadap hukum. Dalam konteks ini, hukum harus dirumuskan berdasarkan kepentingan rakyat dan menjamin kebebasan rakyat. Lihat Noviandy.
15 Noviandy.
tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Dampak dari perkosaan adalah dampak fisik, psikologis, dan sosial psikologis. 16
Dapat dilihat dari dampak fisik, psikologis dan sosial psikologis yang dialami oleh korban pemerkosaan bahwa korban tersebut akan kesulitan dalam hal memberikan atau menyertakan bukti permulaan jika ingin mengadukan suatu jarimah pemerkosaan yang dialaminya.  Dari  dampak  tersebut  terlihat  pasal  ini  kurang  mempertimbangkan  aspek psikologis  korban  pemerkosaan.  Dan aspek  sosial  masyarakat  yang  cenderung  bersifat tertutup  juga  tidak  diperhatikan.  Harusnya  pemberlakuan  syariat  Islam  melihat  pada aspek-aspek psikologis korban dan kondisi sosial masyarakat yang cenderung tertutup. 17
Dampak  yang  dialami  korban  perkosaan  perempuan  dan  laki-laki  itu  berbeda.
Dampak  yang  dialami  perempuan  korban  perkosaan  berjangka  waktu  panjang, dampaknya terlihat mulai dari robeknya selaput darah, hamil, mengandung anak sembilan bulan,  melahirkan,  nifas,  dan  menanggung  beban  anak  hasil  dari  perbuatan  pelaku perkosaan.  Sedangkan  korban  perkosaan  laki-laki  mendapatkan  dampak  moral  saja, karena laki-laki tidak mengalami robek kemaluan atau tidak mengalami pecahnya selaput darah,  tidak  mengalami  kehamilan,  tidak  mengandung  anak  sembilan  bulan,  tidak
16 Ekandari,  “Perkosaan,  Dampak,  Dan  Alternatif Penyembuhannya,” Jurnal  Psikologi 1,  no. 1 (2001): 1–18.
17 Lebih  dari  90  persen  kasus  pemerkosaan  di  Indonesia  tidak  dilaporkan  ke  pihak  berwajib, menyoroti "keheningan yang memekakkan telinga" terkait isu kekerasan seksual di Indonesia, dimana para korban  takut  disalahkan,  menurut  penyelenggara  sebuah  survei  baru  mengenai  isu  ini.  Dari  25.213 responden  yang  disurvei  secara  daring,  sekitar  6,5  persen  atau  1.636  orang  mengatakan  mereka  pernah diperkosa dan dari jumlah itu, 93 persen mengatakan mereka tidak melaporkan kejahatan tersebut, karena takut akibat-akibatnya. Senin (25/7). Lihat https://www.voaindonesia.com/a/survei-93-persen- pn/emerkosaan-tidak-dilaporka3434933.html . Diakses pada tanggal 7 Oktober 2019.
melahirkan,  tidak  mengalami  pendarahan,  dan  tidak  mengalami  masa  nifas  pasca melahirkan.
Dilihat dari dampak dan persoalan yang dialami korban pemerkosaan di atas maka perlindungan  perempuan  korban  pemerkosaan  harus  lebih  ditingkatkan,  dan memperhatikan  aspek  psikologis  dan  sosiologis  korban  pemerkosaan.  Karena  korban pemerkosaan didominasi oleh kaum perempuan. Asumsi sementara bahwa diduga adanya diskriminasi  terhadap  perempuan  dan  menindas  hak-hak  perempuan  di  dalam  qanun hukum jinayat terkait pasal tersebut.
Sulitnya  proses  pembuktian  korban  pemerkosaan  dalam  mengungkap  pelaku perkosaan  berdampak  Semakin  banyaknya  korban  pemerkosaan,  namun  semakin  sulit untuk  menjerat  pelakunya.  Ironisnya  perempuan  yang  mengadukan  perkosaan  malah dapat dihukum qadzaf jika tidak terbukti aduannya. Dari permasalahan di atas maka tesis ini fokus mengkaji bagaimana proses pembuktian korban pemerkosaan di dalam Pasal 52 ayat (1) Qanun Hukum Jinayat dan mengapa korban menyertakan bukti permulaan.
Penelitian  tentang  qanun  hukum  jinayat  memang  telah  banyak  dilakukan  baik secara  konsep  maupun  implementasi.  Kebanyakan  penelitian  yang  dilakukan  dibawa kedalam konteks negara hukum Indonesia, sehingga banyak penulis temukan penelitian yang dilakukan membedah persoalan secara umum mengenai keberadaan qanun hukum jinayat  dan  kemungkinan-kemungkinan  benturan  qanun  hukum  jinayat  dengan  hukum positif. Seperti penelitian tentang penegakan hak asasi manusia di negeri syariat (proses perumusan  qanun jinayat  dalam  perspektif  etika), 18 formalisasi  syariat  Islam  dan  post-
18 Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana etika yang diperlukan dalam proses perumusan qanun hukum  jinayah,  agar  menjadikan  qanun  hukum  jinayah  sebagai  rumusan  kepentingan    publik,  bukan
islamisme  di  Aceh, 19 positivisasi  dan  etnonasionalisme  hukum  Islam  di  Aceh  pasca konflik, 20 konstitusionalitas  dan  prospek  jinayat  hudud  di  Aceh, 21 relevansi  prinsip pemidanaan Islam terhadap sila ketuhanan yang maha esa (studi terhadap  Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat), 22 dan penelitian tentang perempuan dalam diskursus rancangan qanun hukum jinayat Aceh. 23
Untuk  meningkatkan  kualitas  penelitian  ini  ada  beberapa  kajian  lainnya  yang relevan  dan  bersinggungan  antara  lain  adalah: pertama, Kholidah  Siah  dan  Nursiti menulis jurnal tentang tinjauan yuridis terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan dalam Qanun  Aceh  Nomor  6  tahun  2014  tentang  Hukum  Jinayah. 24 Penelitian  ini  mengupas pada  Pasal  52  khususnya  ketentuan  dalam  ayat  (1)  Qanun  Hukum  Jinayat  tidak menjelaskan  alat  bukti  permulaan  dan  justru  memberikan  beban  ganda  kepada  korban perkosaan karena korban dibebani untuk memberikan alat bukti permulaan. Hal ini tidak
kepentingan para penguasa. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa setidaknya ada tiga prinsip yang harus dibangun dalam perumusan qanun hukum jinayat yaitu kebebasan, kesamaan dan solidaritas sebagai hak asasi manusia yang harus menjadi pertimbangan moral dalam proses perumusan qanun hukum jinayah. Lihat Noviandy, Penegakan HAM Di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat Dalam Prspektif Etika) . 19 Miswari, Islam:  Formalisasi  Syariat  Islam  Dan  Post-Islamisme (Banda  Aceh:  Bandar Publishing, 2019).  Buku ini merupakan kumpulan hasil karya pemuda Aceh yang mempunyai  semangat intelektual yang tinggi dan memiliki kesadaran kritis terhadap syariat Islam di Aceh. Di dalam buku tersebut berisi tentang  Aceh pasca 2005: ruang politik untuk syariat Islam, meyiasati politik “kerukunan agama” di bawah qanun Aceh, Aceh syariat dan kanker ahli, agensi dan perempuan berganti tuhan di Aceh, cambuk: Antara sarana dan tujuan, dan lain-lain.
20 Nyak  Fadlullah,  “Etnonasionalisme  Dan  Positivisasi  Hukum  Islam  Di  Aceh  Pasca  Konflik” (UIN Sunan Kali Jaga, 2019).
21 Khairil Akbar, “Relevansi Prinsip Pemidanaan Islam Terhadap Sila Ketuhanan Yang Maha Esa (Studi Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah)” (UII, 2017).
22 Heri Maslijar, “Konstitusionalitas Dan Prospek Jinayat Hudud Di Aceh” (2019).
23 Tulisan Kristina tentang Women’s Rights Activists And The Drafting Process Of The Islamic Criminal  Law  Code  (Qanun  Jinayat). Lihat  R.  Michael  Feener,  “Islam  and  The  Limits  of  The  State: Reconfigurations Of Practice, Community And Authority In Contemporary Aceh,” Leiden Studies in Islam and Society 3 (2016): 88–117.
24 Kholidah  Siah  dan  Nursiti,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembuktian  Jarimah  Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah,” JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No.1 Agustus 2017. 1, no. 1 (2017).
konsisten dengan ketentuan ayat (2) yang mengikuti sistem Hukum Acara Pidana dimana penyidiklah yang diwajibkan untuk mencari bukti-bukti. Selain itu Pasal 52 ayat (1) ini tidak adanya sinkronisasi dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang  KUHAP  sehingga  bermakna  dalam  hal  orang  yang  mengaku  diperkosa  tidak menyertakan  alat  bukti  permulaan,  maka  dirinya  tidak  dapat  mengajukan  pengaduan kepada penyidik.
Hasil penelitin ini menjelaskan bahwa seseorang yang mengaku diperkosa tentang orang  yang  memperkosa  untuk  menemukan  bukti  permulaan  agar  dapat  mengajukan pengaduan  kepada  penyidik  tentang  orang  yang  memperkosanya.  Seseorang  yang mengaku  diperkosa  wajib  menemukan  bukti  permulaan  agar  dapat  mengajukan pengaduan  kepada  penyidik  tentang  orang  yang  memperkosanya  serta  melakukan sumpah dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Apabila tidak memenuhi bukti yang memadai maka korban dan tersangka diberikan kesempatan untuk bersumpah di  dalam  persidangan.  Ada  tiga  konsekuensi  yang  ditimbulkan  dari  pembuktian  dari jarimah pemerkosaan ini yaitu apabila tidak cukup bukti maka tersangka bebas dari segala tuduhan,  sumpah  dibalas  sumpah  mengakibatkan  bebas  dari ‘uqubat dan  apabila tersangka bersedia bersumpah dan korban tidak bersedia maka korban terkena jarimah qadzaf.
Kedua, Penelitian  Faradila  dengan  judul The  Qanun  Jinayat  Discriminates Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia. 25 Penelitian ini membedah dampak
25 Faradilla  Fadlia  and  Ismar  Ramadani,  “The  Qanun  Jinayat  Discriminates  Against  Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia,” Journal  of  Southeast  Asian  Human Rights 2, no. 2 (2018): 448, https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i2.8358.
diskriminasi perempuan korban perkosaan pasca qanun hukum jinayat diimplementasikan.  Penelitian  ini  menarik  kesimpulan  bahwa Pertama, pemerkosaan tidak ditindak lanjuti jika tidak ada laporan dari korban dan korban tersebut wajib untuk menyajikan  bukti  awal.  Kondisi  ini  mengakibatkan  banyak  kasus  pemerkosaan  dan pelecehan seksual yang diselesaikan secara adat. Kedua, tidak adanya mekanisme hukum yang  jelas  untuk  kasus  pemerkosaan  yang  dapat  diselesaikan  dengan  qanun  hukum jinayat dan hukum adat. Sehingga mengarah pada pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada penegak hukum dalam memutuskan hukum mana yang akan digunakan. Maka ini akan  menciptakan  berbagai  interpretasi  dan  perbedaan  yang  terjadi  dalam  kasus  yang sama. Ketiga, qanun hukum jinayat tidak memiliki sebuah perspektif untuk melindungi korban, terutama perempuan korban pemerkosaan.
Ketiga, Elda  Maisy  Rahmi,  dkk.  Terkait  dengan  penelitian  yang  akan  penulis bedah  tentang  pembuktian  korban  pemerkosaan  di  dalam  qanun  hukum  jinayat,  Elda Maisy  Rahmi  menyinggung  perlindungan  korban  pemerkosaan  dalam  qanun  hukum jinayat  yang  dikaitkan  dengan ‘uqubat restitusi  bagi  pelaku  perkosaan. 26 Penelitian ini juga  mengkaji  faktor  apa  saja  yang  melatarbelakangi  tidak  terlaksananya ‘uqubat restitusi, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak restitusi terhadap korban  perkosaan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris,  lokasi penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Jantho.
26 Elda  Maisy  Rahmi,  Ali  Abu  Bakar,  and  Suhaimi,  “Pelaksanaan  ‘Uqubat  Restitusi  Terhadap Korban  Perkosaan  (The Implementation  Of ‘Uqubat  Restitution  To  Rape  Victim),” Kanun  Jurnal  Ilmu Hukum 21, no. 2 (2019).
Kesimpulan  dari  penelitian  di  atas  bahwa  kendala  tidak  diimplementasikannya pasal  restitusi  karena  selama  pemberlakuan  qanun  hukum  jinayat  tidak  pernah menerapkan restitusi bagi korban perkosaan karena prosedur tata cara tidak diatur. maka di  sini  qanun  hukum  jinayat  hanya  dikaji  dalam  aspek  pelaksanaan ‘uqubat restitusi terhadap korban perkosaan dan pemulihan terhadap korban pemerkosaan.
Studi literatur di atas sekiranya merupakan beberapa tulisan yang paling relevan dengan  penelitian  tesis  ini.  Namun  demikian  dari  kajian-kajian  terdahulu  studi  ini mencoba  mengisi  ruang  yang  belum  mendapat  tempat  dalam  penelitian  sebelumnya, yakni pada poin problematika pembuktian tindak pidana pemerkosaan di dalam pasal 52 qanun hukum jinayat yang terfokus pada psikologi dan sosial korban pemerkosaan.

## C. Teori Pembuktian
Pembuktian  merupakan  proses  untuk  menentukan  substansi  adanya  fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada  masa  lalu  yang  tidak  jelas  menjadi  fakta-fakta  yang  jelas  dalam  hubungannya dengan perkara pidana. 27 Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan upaya untuk memperoleh  keterangan  melalui  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  sehingga  hakim meyakini  benar  tidaknya  perbuatan  pidana  yang  didakwakan  terhadap  tersangka  serta mengetahui ada tidaknya kesalahan pada terdakwa. 28
27 Ridwan Eko Prasetyo, Hukum Acara Pidana (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 110.
28 Prasetyo, Hukum Acara Pidana .
Untuk  memahami  akar  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  beberapa  teori  akan digunakan dalam upaya mendeskripsikan, menganalisis, serta menjelaskan objek utama penelitian. Secara fungsional teori yang cukup relevan dalam memahami kajian ini adalah teori  pembuktian  hukum.  Antaranya  pembuktian  hukum  jinayat  atau  hukum  Islam, pembuktian dalam Qanun Hukum Acara Jinayat dan pembuktian dalam hukum positif.
Terakhir akan digunakan teori perlindungan terhadap hak-hak perempuan.

## 1. Pembuktian dalam Hukum Jinayat atau Hukum Islam
Kejahatan  perkosaan  dalam  Islam  dikenal  sebagai  salah  satu  bentuk  perzinaan yang cara melakukannya memaksa  dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Ada  persamaan  dan  perbedaan  pemerkosaan  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif. Persamaannya sama-sama dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat. Dalam hukum positif  maksimal  dipenjara  12  tahun  dan  dalam  hukum  Islam  hukumannya  didera  100 kali.  Selanjutnya  tujuan  hukum  Islam  dan  hukum  positif  memiliki  kesamaan  untuk memelihara dan ketenteraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidup.
Perbedaan  antara  keduanya  terlihat  dari  pelakunya.  Dalam  hukum  Islam pelakunya  dibedakan  antara  orang  yang  sudah  menikah  dan  yang  belum  menikah. Sedangkan  dalam  hukum  positif  tetap  dikatakan  perkosaan  jika  dilakukan  di  luar pernikahan. Alat bukti dalam hukum acara peradilan Islam yaitu saksi, pengakuan, tanda- tanda, pendapat ahli, pengetahuan hakim, tulisan/surat, dan sumpah. 29
29 Ahmad  Fathyal-Bahansy, Teori  Pembuktian  Fiqh  Jinayat  Islam (Yogyakarta:  Andi  Offset, 1984), x.

## 2. Pembuktian Hukum Positif
Fungsi  hukum  acara  pidana  adalah  hukum  acara  yang  dilaksanakan  untuk mendapatkan  suatu  kebenaran  materiil  dari  suatu  perkara  pidana  dengan  tujuan diberikannya  putusan  yang  tepat  dan  adil  terhadap  perkara  tersebut,  hal  ini  membawa akibat  bahwa  dalam  usaha  menemukan  kebenaran  tersebut  terdapat  dua  proses  yang penting yaitu, pertama pemeriksaan penyidikan atau pemeriksaan pendahuluan sebelum dihadapkan pada sidang pengadilan, kedua pemeriksaan di depan sidang pengadilan.

## 3. Pembuktian Qanun Hukum Acara Jinayat
Ada perbedaan dalam Prosedur pembuktian jarimah pemerkosaan Qanun Hukum Jinayat  dimana  seseorang  yang  mengaku  diperkosa  mengajukan  pengaduan  kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.
Ketentuan ini termuat dalam pasal 52 ayat (1) Qanun Hukum jinayat.
Dalam  hal  memberikan  pengaduan  ada  kewajiban  bagi  koraban  pemerkosaan untuk menemukan bukti permulaan terhadap orang yang memperkosanya. Pemerkosaan dalam  hukum  Islam  sering  diartikan  dengan  zina.  Yaitu  setiap  orang  yang  melakukan hubungan  seksual  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  luar  hubungan  yang  sah.  Ada  6 kriteria  pemerkosaan  dalam  hukum  Islam,  sedang  kan  dalam  KUHP  ada  5  kriteria pemerkosaan.
Alat  bukti  yang  dijadikan  pembuktian  pemerkosaan  dalam  hukum  Islam  yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah. Sedangkan dalam KUHP alat bukti dalam tindak pidana pemerkosaan yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk, keterangan  terdakwa.  Dan terakhir  dalam  Qanun  hukum  Acara  Jinayat  disebutkan  alat
bukti  yang  sah  yaitu  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  barang  bukti,  surat,  bukti elektronik, pengakuan terdakwa, dan keterangan terdakwa. 30
Mengungkap  atau  menemukan  fakta-fakta  yang  benar-benar  terjadi  diperlukan proses pembuktian. Dalam hukum acara tahap pembuktian merupakan suatu tahap yang terpenting  dalam  pemeriksaan  suatu  perkara,  karena  pengadilan  dalam  menegakkan hukum  dan  keadilan  berdasarkan  pada  pembuktian.  Pembuktian  dimaksudkan  agar dicapai  suatu  penyelesaian  perkara  yang  pasti  berdasarkan  alat-alat  bukti  pembuktian.
Jadi alat bukti itu diperlukan oleh pencari keadilan maupun oleh pengadilan.

## 4. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Perempuan
a. Pengertian perlindungan Hukum
Perlindungan mempunyai arti  mengayomi  sesuatu  dari  hal-hal  yang  berbahaya, sesuatu  tersebut  bisa  berupa  kepentingan  maupun  benda  atau  barang. 31 Selain  itu perlindungan  juga  mengandung  makna  pengayoman  yang  diberikan  oleh  seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Sehingga perlindungan dapat diartikan sebagai upaya pemerintah  untuk  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan kepada  warga  negaranya  agar  hak-haknya  sebagai  seorang  warga  negara  tidak dilanggar. Dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang ada. 32
Pengertian  perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan  yang  diberikan terhadap  subjek  hukum  dalam  bentuk  perengkat  hukum  baik  yang  bersifat  preventif
30 Lihat Pasal 181 Qanun Hukum Acara Jinayat No. 07 Tahun 2013.
31 Shanty Dellyana, Perempuan Dan Anak Dimata Hukum (Yogyakarta: Liberty, 1988).
32 I Ketut Sasmita Adi Laksana, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan” (2017).
maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. 33 Dengan kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  suatu konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. 34
Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:
1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak  pidana,  (berarti  perlindungan  HAM  atau  kepentingan  hukum seseorang)
2. Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan  hukum  atas  penderitaan/kerugian  orang  yang  telah menjadi korban tindak pidana.
b. Asas-Asas Perlindungan Hukum
Dalam  konsep  perlindungan  hukum  terhadap  korban  kejahatan  terkandung beberapa  asas  hukum  yang  memerlukan  perhatian.  Adapun  asas-asas  yang  dimaksud adalah Asas manfaat, Asas keadilan, Asas keseimbangan dan Asas kepastian hukum. 35
c. Dasar Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan
Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat (1) bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan
33 Rena Yulia, Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan (Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.).
34 Rahayu, Pengangkutan Orang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Barang Bawaan Penumpang Di PO (Jakarta: Rosalia Indah, 2009).
35 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Jakarta: Akademik Pressindo, 1993), 58.
hukum”. Selanjutnya perlindungan terhadap perempuan diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa adanya  perlindungan,  pemajuan,  penegakan,  dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Terakhir Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa perlindungan adalah upaya dalam pemenuhan  hak  dan  pemberian  bantuan  untuk  memberikan  rasa  aman  kepada  saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya.

## D. Kesimpulan
Dalam hukum jinayat seseorang yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dibebankan dengan menyertakan alat  bukti  permulaan.  Dalam  hal  memberikan  pengaduan  ada  kewajiban  bagi  korban pemerkosaan untuk menemukan bukti permulaan terhadap orang yang memperkosanya. Hal ini dapat memberatkan korban, karena selain dia telah menjadi korban pemerkosaan dia  mendapatkan  tugas  ganda  untuk  membuktikan  kebenaran  atas  orang  yang  telah memperkosanya agar pelaku dapat diberikan ‘uqubat. Bahkan jika pelaku tidak terbukti bersalah atas aduan korban maka si korban dapat dikenakan sanksi qazaf atas tuduhannya.
Pemerkosaan dalam hukum Islam sering diartikan dengan zina. Alat bukti yang dijadikan pembuktian pemerkosaan dalam hukum Islam yaitu saksi, pengakuan, tanda-tanda, dan sumpah.  Sedangkan  dalam  KUHP  alat  bukti  dalam  tindak  pidana  pemerkosaan  yaitu keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat-surat,  petunjuk,  keterangan  terdakwa.  Dan
terakhir  dalam  Qanun  hukum  Acara  Jinayat  disebutkan  alat  bukti  yang  sah  yaitu keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  barang  bukti,  surat,  bukti  elektronik,  pengakuan terdakwa,  dan  keterangan  terdakwa.  Harusnya  korban  pemerkosaan  ini  diberikan rehabilitasi  atau  dibantu  untuk  menyembuhkan  psikologisnya,  bukan  malah memberatkannya  dan  membuat  korban  menjadi  merasa  takut  untuk  terjerat  hukuman qazaf jika dia tidak mampu mempertanggung jawabkan apa yang diadukannya. Sehingga korban memilih diam dan tidak mengadukan kasus yang dialami kepada penegak hukum.

## Daftar Kepustakaan
Akbar,  Khairil.  “Relevansi  Prinsip  Pemidanaan  Islam  Terhadap  Sila  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  (Studi  Terhadap  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum Jinayah).” UII, 2017.
Dellyana, Shanty. Perempuan Dan Anak Dimata Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1988.
Ekandari. “Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif Penyembuhannya.” Jurnal Psikologi 1, no. 1 (2001).
Fadlia,  Faradilla,  and  Ismar  Ramadani.  “The  Qanun  Jinayat  Discriminates  Against Women (Victims of Rape) in Aceh, Indonesia.” Journal of Southeast Asian Human Rights 2, no. 2 (2018): 448. https://doi.org/10.19184/jseahr.v2i2.8358.
Fadlullah,  Nyak.  “Etnonasionalisme  Dan  Positivisasi  Hukum  Islam  Di  Aceh  Pasca Konflik.” UIN Sunan Kali Jaga, 2019.
Fathyal-Bahansy,  Ahmad. Teori  Pembuktian  Fiqh  Jinayat  Islam .  Yogyakarta:  Andi Offset, 1984.
Feener, R. Michael. “Islam and The Limits of The State: Reconfigurations Of Practice, Community  And  Authority  In  Contemporary  Aceh.” Leiden  Studies  in  Islam  and Society 3 (2016).
Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak : Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia , Bandung: Refika Aditama,
Gosita, Arif. Masalah Korban Kejahatan . Jakarta: Akademik Pressindo, 1993.
Laksana, I Ketut Sasmita Adi. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan,” 2017.
Maslijar, Heri. “Konstitusionalitas Dan Prospek Jinayat Hudud Di Aceh,” 2019.
Miswari. Islam:  Formalisasi  Syariat  Islam  Dan  Post-Islamisme .  Banda  Aceh:  Bandar Publishing, 2019.
Noviandy. Penegakan HAM Di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat Dalam Prspektif Etika) . Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
Nursiti,  Kholidah  Siah  dan.  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pembuktian  Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.” JIM Bidang Hukum Pidana, Vol. 1, No.1 Agustus 2017. 1, no. 1 (2017).
Marzuki,  Suparman,  Eko  Prasetyo,  Aroma  Elmins  Martha, Pelecehan  Seksual , Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1995.
Marsum, Jinayat  (Hukum  Pidana-Islam) ,  Jakarta:  Fakultas  Hukum  Univesitas  Islam Indonesia, 1984.
Mertokusumo,  Sudikno,  Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar,  Ctk.  Keempat,  Liberty Yogyakarta, 2008.
Pemerintah  Aceh.  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Hukum  Jinayat  (2014). https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2013.06.007.
———. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (2013).
Prasetyo, Ridwan Eko. Hukum Acara Pidana . Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Prasetyo, Teguh, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Bandung: Nusa Media, 2010
Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam.  Qanun  Provinsi  Nanggroe  Aceh  Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam (2002).
Rahayu. Pengangkutan  Orang  (Studi  Tentang  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Barang Bawaan Penumpang Di PO . Jakarta: Rosalia Indah, 2009.
Rahmi,  Elda  Maisy,  Ali  Abu  Bakar,  and  Suhaimi.  “Pelaksanaan  ‘Uqubat  Restitusi Terhadap Korban Perkosaan (The Implementation Of ‘Uqubat Restitution To Rape Victim).” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 21, no. 2 (2019).
Ulya, Zaki. “Dinamika Penerapan Hukum Jinayah Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat
Islam Di Aceh.” Jurnal Rechtvs Vinding 5, no. 1 (2016).
Yulia,  Rena. Victimologi  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Korban  Kejahatan . Yogyakarta: Graha Ilmu, n.d.