## IMPLEMENTASI  KEBIJAKAN  KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DIGITAL
DALAM  MEWUJUDKAN  IDENTITAS TUNGGAL  KEPENDUDUKAN :

## STUDI   PADA DINAS  KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  SIPIL KABUPATEN  BULELENG
Oleh  Ketut Widianis 1 dan I Nyoman Sukraaliawan 2

## ABSTRAK
Ketut  Widianis 1) ,  I  Nyoman  Sukraaliawan 2) ,  2023.  Kebijakan  Digitalisasi  Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  dalam  mewujudkan  Identitas  Tunggal  Kependudukan  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Saat ini,  ekspektasi masyarakat    terhadap  pelayanan  publik  semakin  meningkat.  Untuk  itu  organisasi penyelenggara  pelayanan  publik  dituntut    selalu  berinovasi    dalam  implementasi kebijakan  dalam  pelayanan  publik..Salah  satu  inovasi  pelayanan  publik  yang dikembangkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  adalah    melalui pelayanan    identitas    kependudukan      Digital  dalam  hal  ini  adalah  KTP  Digital. Kebijakan  KTP  Digital  adalah  merupakan  kebijakan  yang  baru  dan  banyak menimbulkan pro dan kontra pada masyarakat sehingga menarik untuk diteliti.
Adapun  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  metode  wawancara,  observasi dan  pengumpulan  dokumen.  Analisis  data  mempergunakan  metode  interaktif    yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, verivikasi data sehingga menghasilkan simpulan.  Hasil  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  :  1)  Implementasi  kebijakan digitalisasi Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten  Buleleng  sudah  berjalan baik yang dikaji  dari  faktor  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi  dan  struktur  organisasi,  2) Adanya  komitmen  pegawai  dalam  melakukan  pelayanan  dan  tercukupinya  sumber daya  dalam  pelaksanaan  implementasi    dapat  menjadi  faktor  pendukung implementasi  kebijakan.  Sedangkan  faktor  penghambatnya  antara  lain  belum dilakukannya  kerja  sama  dengan  SKPD/lembaga  terkait  serta  kepemilikan smartphone  yang  belum  suphort  dengan  aplikasi  yang  ada.  Sebagai  saran  dapat dikemukakan, pihak Disdukcapil Buleleng agar dapat meningkatkan kerjasama yang lebih  luas  dengan  instansi  lain.  SKPD  atau  instansi  lain  agar  mulai  dapat memmanfaatkan KTP Digital  dalam  pelayanannya sehingga masyarakat  merasakan manfaat dan pentingnya KTP Digital.
Kata Kunci : kebijakan, digitalisasi Kependudukan, identitas tunggal.
1 Staf Disdukcapil Buleleng email. widianis@gmail.com
2 Staf Pengajar FIA Unipas  email. Nyoman.sukraaliawan@unipas.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini memasuki  era dimana disrupsi teknologi digital semakin masif, yang ditandai    dengan  hadirnya    sistem  teknologi    serba  digital  seperti cloud  computing, internet of things , dan artificial intelegent yang dapat dimanfaatkan sebagai alat yang dapat  membantu  aktifitas  kehidupan  manusia  sehari-hari.  Pada  era  ini  pemenuhan kebutuhan  masyarakat    dapat  dilakukan  dengan  cepat,  efektif,  efisien,  dengan  biaya yang lebih murah. Kebutuhan masyarakat yang demikian  tidak terkecuali pada  upaya pemenuhan  kebutuhan  dan akses pelayanan publik yang dilakukan oleh  pemerintah, yang ditandai dengan semakin tingginya  ekspektasi masyarakat  terhadap  pelayanan publik  yang dapat disediakan pemerintah.
Untuk memenuhi   semakin   meningkatnya  ekspektasi   masyarakat   terhadap pelayanan  publik  yang  disediakan  pemerintah  tersebut,  maka  mau  tidak  mau pelaksana  pelayanan  publik  juga  dituntut    untuk  terus  mengembangkan  dan melakukan  inovasi  -  inovasi  pelayanan  yang  prima.  Salah  satu  inovasi  pelayanan publik  yang  dikembangkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  sebagai instansi  pemerintah  dibawah  Ditjen  Kemendagri  adalah    yang    terkait    dengan pelayanan   identitas   kependudukan   seperti   perubahan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP)  menjadi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El), yang  sekarang  sedang dikembangkan    menjadi  KTP  Digital.  Pada  pelayanan  publik  secara  digital sebagaimana yang diterapkan pada inovasi pelayanan publik yang berbasis online pada Disdukcapil Kabupaten Buleleng adalah adopsi dari istilah pemerintahan elektronik (e- Government) yang di dalamnya juga melekat pada pelayanan publik elektronik (public e-service) (Sukraaliawan dan Agustana,2023).
Sebelumnya,  KTP    diterbitkan  melalui  proses  penginputan  data  pada  Sistem Informasi  dan  Administrasi  Kependudukan  (SIAK),  yaitu  sistem  informasi  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memfasilitasi  pengolahan informasi  Administrasi  Kependudukan  di  tingkat  penyelenggara  dan  instansi pelaksana,  yaitu pada pemerintah kabupaten/kota  melalui  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota  yang  bertanggung  jawab  dan  berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Pada
pelaksanaannya  pengelolaan database pada sistem SIAK Terdistribusi yang dilakukan melalui pengelolaan database di setiap daerah, seringkali  mengalami margin of error sehingga  banyak  data  penduduk  yang  perlu  dikonsolidasikan  ke  sistem  pusat  terlebih dahulu  untuk  bisa  ditemukan  kesalahan  pada  data  kependudukannya  seperti permasalahan  data  ganda,  atau    data  warga  yang  tidak  diketemukan.  Kebijakan  antar instansi yang sering tumpang tindih juga memicu munculnya banyak identitas ganda.
Bertitik  tolak    dari  permasalahan  data  ganda  dan  semerawutnya  data kependudukan  di  Indonesia,  sehingga    pada  tahun  2009  melalui  kebijakan  yang  di kekeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dimulailah program KTP elektronik (KTP-el). Sistem  admnistrasi  kependudukan  pun  mengadopsi  teknologi  informasi  dan komunikasi  untuk  mencegah  berbagai  hal  yang  tidak  diinginkan  sebagai  identitas ganda  yang  dimiliki  oleh  seseorang.  KTP-el  menggunakan  teknologi  yang  mampu menyimpan microchip sebagai  penyimpan  data  yang  berlaku  secara  nasional. Peraturan  Prseiden Nomor 39/2019   dapat  dipakai  dasar  oleh  pemerintah untuk terus memperbaharui  data  kependudukan  sebagai  bagian  dari  usaha  menjadikan  KTP-el sebagai data  tunggal/ Singgle  Idendity  Number (SIN).
Sejalan  dengan  penerapan  SIAK  terpusat,    permasalahan  data  pada  KTP-el diharapkan     bisa  teratasi.  Pengahapusan  dan  pembersihan  data  ganda  memungkinkan untuk  dilakukan  secara  lebih  masif.    Sehingga  dengan  demikian    implementasi kebijakan  untuk  menggunakan  KTP-el  sebagai  data  tunggal    dapat    didorong semakin luas diseluruh kabupaten/Kota diseluruh  Indonesia.  Pada  pertengahan tahun 2022, Pemerintah Kembali berupaya meningkatkan pelayanan administrasinya dengan mengubah  sistem  identifikasi  data  kependudukan  dari  bentuk  fisik  menjadi  bentuk digital  yang  dapat  diakses  melalui  aplikasi Play  Store pada  ponsel  cerdas  tertentu, melalui implementasi  kebikan digitaliasasi Kartu Tanda Penduduk ini.
Pada  pelaksanaannya,  kebijakan    digitalisasi    identitas    kependudukan  ini masih  terjadi  pro  dan  kontra,  masih  terdapat  sebagian  kalangan  masyarakat  yang setuju  dan  yang  tidak  setuju  dengan    berbagai    alasan    yang  dikemukakan.  Oleh karena  demikian,  penelitian  ini  penting  dilakukan  untuk  mengetahui  kebijakan digitalisasi KTP  dalam  mewujudkan   identitas tunggal kependudukan  dan juga  untuk mengidentifikasi    adanya  faktor  pendukung  dan  penghambat  dalam  kebijakan digitalisasi  KTP    pada    Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buleleng.

## 2. METODE  PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dan  tingkah  laku  yang  dpat diamati dari orang-orang yang diteliti (Bungin, 2012 : 32). Sedangkan menurut Trianto (2009  :  179)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  percaya  bahwa  kebenaran adalah  dinamis  dan  dapat  ditemukan  hanya  melalui  penelahan  terhadap  orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka.
Informan  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  beserta  perangkatnya,  Fungsional  Administrator Database, Operator Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), dan Masyarakat yang mengurus KTP. Informan tersebut ditunjuk secara purposive dengan mempertimbangkan  pengetahuan  mereka  tentang  masalah  yang  ditelaah.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Teknik  analisis  data  Penelitian  ini  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman, melalui empat tahapan analisis data yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan simpulan atau verifikasi data.  Dalam hal ini analisis data  dilakukan sepanjang berlangsungnya penelitian dan dilakukan secara interaktif dan  terus menerus ( sirkuler ) dari awal sampai akhir penelitian.

## 3. HASIL DAN  PEMBAHASAN
3.1 Implementasi Kebijakan Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk Wujudkan Identitas  Tunggal  Kependudukan  Di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
Pembahasan    implementasi  kebijakan  pada  penelitian  ini,    mempergunakan model  implementasi  kebijakan    sebagaimana  dikemukakan    oleh    Edward    III. Menurut  Edward  III  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh  empat  variabel,  yaitu komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan  struktur  birokrasi.  Menurut  Edward  (Evi Satipsi  dan  Kurnisih,  2019)    menyebutkan  bahwa  empat  faktor  yang  berpengaruh terhadap  implementasi  kebijakan  bekerja  secara  simultan  dan  berinteraksi  satu  sama lain  untuk  membantu  maupun  menghambat  implementasi  kebijakan.  Adapun implementasi  kebijakan  digitalisasi    Kartu  Tanda  Penduduk  dalam  mewujudkan identitas  tunggal    kependudukan    pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Buleleng    yang    dikaji  dengan  mempergunakan  empat  variabel    yaitu: komunikasi,  sumber  daya,    disposisi    dan    struktur    birokrasi  dapat    dapat  diberikan pembahasan seperti pada uraian selanjutnya ini.

## 1. Komunikasi
Dalam    konteks  ini,  komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  pencapaian tujuan  dari  implementasi  kebijakan publik.  Menurut  Edward  III  (1980  :  17)  agar komunikasi  bisa  berjalan  efektif,  para  implementor  yang  bertanggung  jawab  atas pelaksanaan  keputusan  harus  mengetahui  apa  yang  seharusnya  mereka  lakukan. Komunikasi  berkenaan  dengan  bagaimana  kebijakan  dikomunikasikan  kepada organisasi  dan/atau  publik  dan  sikap  serta  tanggapan  dari  para  pihak  yang  terlibat. Sedangkan  pengertian  komunikasi  itu  sendiri  merupakan  proses  penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.
Dalam  mengimplementasikan  kebijakan  digitalisasi  Kartu  Tanda  Penduduk dalam mewujudkan identitas  tunggal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Buleleng,    sebagaimana  dikemukakan    oleh    informan    pada    Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng      adalah  dengan  cara
melakukan  s o s i a l i s a s i   m e l a l u i launching KTP  Digital  serta    dengan komunikasi  dan  menjalin  kerja  sama  dengan  semua  instansi    di  lingkup    Kabupaten Buleleng dengan  cara  pelayanan  jemput  bola  keseluruh  instansi guna mempercepat pencapaian target KTP Digital.  Di samping  itu  juga dilakukan  melalui  pemanfaatan even-even  rutin  dari  Pemkab  Buleleng  untuk  memperkenalkan  KTP  Digital  seperti pada  acara Car  Free  Day yang  rutin  diadakan  setiap    hari  Minggu    bertempat  di Taman Kota Singaraja.Komunikasi  juga  dilakukan  melalui  pengembangan Website ataupun  media  sosial  Disdukcapil,    yang    secara    terus  menerus    di  update  yang menginformasikan    kegunaan  KTP  Digital,  persyaratan  ataupun  tata  cara mengunduh aplikasi Kependudukan Digital.
Berdasarkan dimensi komunikasi dalam implementasi kebijakan publik,  bahwa untuk  kelancaran  dan  keberhasilan  pelaksanaan  suatu  kebijakan  digitalisasi  KTP wujudkan  data  tunggal  kependudukan,  berbagai  pihak  yang  terlibat  dalam  kebijakan tersebut  harus  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan,  dan  mensosialisasikan  kepada masyarakat  sebagai  kelompok  sasaran  tentang  manfaat  dan  tujuan  diterapkannya kebijakan digitalisasi KTP. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan  Edward  III  (Evi Satipsi dan Kurniasih, 2019) bahwa salah satu variabel yang mempengaruhi kebijakan adalah  komunikasi  yang  artinya,  suatu  kebijakan  yang  dikomunikasikan  harus  tepat, akurat  dan  konsisten.  Komunikasi  merupakan  salah  satu  elemen  penting  yang mempengaruhi  implementasi  kebijakan  publik.  Keberhasilan  sebuah  kebijakan  dapat dilihat  dari  komunikasi  yang  ada.  Kebijakan  harus  disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan  harus akurat.
Memang    pada  awal  dilakukan    launching,  KTP  Digital  kurang  mendapat respon  dari  masyarakat,  bahkan  di  kalangan  pegawai  pemerintahan  saja  KTP  ini juga  kurang  diminati,  hal  ini  dikarenakan  belum  banyak  masyarakat  yang mengetahui perihal adanya KTP Digital, serta manfaatnya. Namun setelah secara terus menerus  dilakukan  sosialisasi  ke  desa/kelurahan,  dan  perkantoran  mulai  muncul antusias  masyarakat  pada KTP Digital, sehingga  pengguna KTP Digital  di Buleleng terus  mengalami  peningkatan  secara  signifikan  (wawancara  dengan    I  Nyoman Rediana)
Berdasarkan    hasil  wawancara  dengan  beberapa    informan  diketahui    bahwa sebagai  sasaran  target  kebijakan  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng mengenai KTP Digital sudah baik.  Komunikasi  dilakukan  dengan  sosialisasi  langsung  dan  tidak  langsung.  Adapun sosialisasi  langsung  yang  dilakukan  adalah  melakukan  sosialisasi  di  lingkup  SKPD se-Kabupaten  Buleleng,  di  desa/kelurahan.  Sementara  sosialisasi  tidak  langsung dilakukan dengan selalu  memperbaharui  informasi mengenai KTP Digital di website ataupun  media  sosial.  Hal  ini    sesuai  dengan  teori  Edward  III  (Evi  Satipsi  dan Kurniasih,  2019)  yang  menyatakan  ada  tiga  hal  penting  dalam  proses  komunikasi kebijakan,  yakni  transmisi,  konsistensi,  dan  kejelasan.  Hal  pertama  yang  mendukung implementasi kebijakan adalah transmisi. Seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaanya telah dikeluarkan.
Di  samping    itu,    menurut    Nugroho  (2020  :  28)    mengemukakan,  dimensi komunikasi;  dalam  arti  bahwa  kebijakan  publik  adalah  bentuk  komunikasi  antara negara  dengan  rakyatnya.  Kebijakan  publik  yang  unggul  sebagai  komunikasi mempunyai empat macam bentuk dengan mode dengan tujuan yang berbeda. Pertama, komunikasi  manusiawi,  atau  interpersonal,  dimana  tujuan  komunikasi  adalah pemahaman  bersama  dan  mendidik;  kedua,  komunikasi  massa,  dimana  yang dikedepankan  adalah  memberi  informasi  dan  mempengaruhi;  ketiga,  untuk  negara berkembang  dikenal  komunikasi  pembangunan,  untuk  merubah  masyarakat  dari kondisi  tradisional  ke  modern;  dan  keempat  komunikasi  digital,  yaitu  komunikasi yang  hadir  di  era  hiperkompleks  sehingga  dapat  dinilai  sebagai  bentuk  komunikasi dengan  tujuan  untuk  memanajemeni  kehidupan  di  era  kaotik,  atau  sebagai  era “VUCA”,  dimana  pemerintah  tidak  dapat  lagi  menahan  masuk  dan  sangat berpengaruhnya teknologi digital (Nugroho, 2020 : 32).

## 2. Sumber Daya
Sumber daya menjadi salah satu faktor  penting  dalam  implementasi kebijakan publik.  Sumber  daya  meliputi  sumber  daya  manusia,  sumber  daya  anggaran,  dan
sumber  daya  fasilitas.  Sumber  daya  manusia  berkenaan  dengan  kecakapan  pelaksana kebijakan  publik  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  secara  efektif.  George Edward  (Evi  Satipsi  dan  Kurniasih  (2019)  sumber  daya  dikatakan  baik  dilihat  dari sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas.
Pada  hakikatnya,  sebagai  sumber  daya  utama  dalam  implementasi  kebijakan adalah  staf/pegawai.  Kegagalan  yang  sering  terjadi  dalam  implementasi  kebijakan salah satunya disebabkan  oleh  staf/pegawai yang tidak memadai,  mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Berikutnya adalah sumber daya anggaran, dimana hal ini menjadi salah satu bagian penentu  apakah  implementasi  kebijakan  dapat dijalankan sesuai  rencana  atau  tidak.  Karena  segala  sektor  dalam  kebijakan  sangat  berkaitan dengan  anggaran  yang  disediakan.  Berikutnya  adalah  sumber  daya  fasilitas.  Fasilitas fisik  juga  merupakan  faktor  penting  dalam  implementasi  kebijakan,  implementor mungkin memiliki staf yang  mencukupi,  memiliki anggaran yang cukup, akan tetapi tanpa  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai,  maka  implementasi kebijakan tidak akan berhasil.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, mengatakan bahwa :
“Sumber  daya  yang  kita  miliki  memang  belum  cukup  memadai,  terutama sumber  daya  manusia.  tapi  kita  terus  melakukan  inovasi  dan  terobosan terobosan  dalam  hal  pelayanan  sesuai  dengan  motto  pelayanan  kita  yaitu membahagiakan  masyarakat.  Dari  sisi  sumberdaya  dana  yang  ada  walaupun jumlahnya terbatas tapi kita upayakan maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan  dengan  menambah  pengadaan  alat,  sarana  dan  prasarana  yang menunjang pelayanan” (Hasil Wawancara Dengan Made Juartawan)
Walaupun    dari  sisi  sumber  daya  masih  dirasa  kurang    namun  pihak  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil    Kabupaten  Buleleng    selalu  berupaya    dan berkomitmen    untuk  dapat  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada  masyarakat dalam  hal  ini    untuk    implementasi  kebijakan  digitalisasi    KTP  Digital,  yaitu  dengan mempersiapkan      sumber  daya  manusia  yang  berkompeten  dealam  menjalankan tugasnya.    Melalui    komitmen  untuk  melakukan  pelayanan  yang    prima,  walaupun jumlah staf  masih  terbatas, pelayanan maksimal dapat diberikan  untuk mempercepat capaian  target  KTP  Digital  dan  pembersihan  data  bermasalah  sehingga  tujuan  untuk mewujudkan  data  tunggal  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten
Buleleng lebih cepat terealisasi, kemudian dari segi finansial dan sarana prasarana juga sudah  dialokasikan sebaik mungkin, ditengah  keterbatasan anggaran yang ada.
Upaya  dan  komitmen  yang  dilakukan  oleh  pemegang  otoritas  pada  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  sebagaimana  diuraikan  di atas,    dalam  kaitan  dengan  implementasi  Kebijakan  KTP  Digital  di  Kabupaten Buleleng    di  tengah  keterbatasan  sunberdaya  yang  ada,  adalah    terutama  pada pengelolaan    fungsi  Sumber  Daya  Manusia    secara  efektif    dan  efisien  sehingga diperoleh  SDM    yang    kompeten  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Dalam hubungan  ini,  Awang  (dalam        .....)  mengemukakan  bahwa  implementasi  kebijakan publik  terjadi  karena tindakan-tindakan  pemerintah  dalam mengatasi masalah yang timbul    dalam  masyarakat.  Oleh  karena  demikian,    Bintoro  dan  Daryanto  (2017  :15) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia perlu di atur sehingga diperoleh kemampuan  dari    sumberdaya  (  tenaga  kerja  )  secara  efisien  dan  efektif  untuk memaksimalkan pencapaian tujuan.

## 3. Disposisi
Disposisi  adalah  watak  atau  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  implementor. Disposisi  menentukan  keberhasilan  sebuah  implementasi  kebijakan.  Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan  baik  seperti  apa  yang  diinginkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Disposisi memegang  salah  satu  peran  penting  dalam  keberhasilan  sebuah  implementasi kebijakan.  Disposisi  ditunjukkan  melalui  komitmen  bersama  untuk  mencapi  tujuan yang  ingin  dicapai.  Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan    diketahui  bahwa    adanya komitmen  pimpinan  sejak  awal  kebijakan  ini,  untuk  berusaha  melakukannya semaksimal  mungkin  agar  bisa  sejalan  dengan  target  nasional.  Selanjutnya  disposisi ditujukan  pada  tindakan  untuk  mengarahkan  para  pegawai  untuk  bekerja  sesuai dengan  tugas,  pokok, dan fungsinya masing-masing.
Selanjutnya  pada    lingkup  pejabat  teknis,  yang    memiliki  tugas  untuk  ikut m e n e r a p k a n   komitmen  dalam    mensukseskan  kebijakan  digitalisasi  KTP dilakukan  melalui  pembinaan  para  staf  pelayanan  untuk  senantiasa  berkomitmen  dan secara  sungguh-sungguh  menjalankan  pekerjaan  sesuai  dengan  tugas  pokok  dan
fungsinya.  Bahkan  staf  bersedia  diajak  bekerja  lembur  di  luar  jam  kerja.  Hal  ini  pula yang menjadikan  capaian  KTP  Digital  di  Buleleng  sudah  mencapai 4.52 % di akhir bulan Juni  2023.
Berdasarkan dimensi disposisi dapat dijelaskan bahwa  disposisi  yang  ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng sudah berjalan dengan baik.  M e l a l u i   komitmen  untuk  menjalankan  program  K T P   D i g i t a l ,   t e l a h m e n j a d i   d o r o n g a n   k u a t     untuk  memaksimalkan  pelaksanaan  program,  sehingga mampu   yang  y ang   di har apk an.   H al   i ni   s e suai   den gan   y ang   di kem uk akan Edward  III  (Evi  Satipsi  dan  Kurniasih,2019)  y a n g   m e n y a t a k a n ,   disposisi sebagai  satu  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  dikarenakan dalam  menjalankan  tugasnya,  seseorang  harus  paham  dan  memiliki  pandangan  yang baik  terkait dengan kebijakan tersebut. Disposisi meliputi  sikap  atasan yang dilakukan untuk  mencapai  tujuan  dalam  implementasi  kebijakan  seperti pengaturan  birokrasi sebagai  upaya  percepatan  capaian  dan  efek  dari  disposisi (komitmen).  Komitmen dibuktikan  dengan  melihat  alasan  implementor  untuk  dapat melaksanakan implementasi,  tujuan/perubahan  yang  ingin  dicapai,  dan  perubahan  yang  telah dicapai  para  implementor.  Bintoro  dan  Daryanto  (2017  :15)  menjelaskan  bahwa kemampuan  pimpinan  membangun  hubungan  kerja  yang  baik  dalam  instansi  atau organisasi  mempengaruhi  keberhasilan  pencapaian  tujuan  organisasi.  Hal    ini menjelaskan  bagaimana  disposisi  dan  pembagian  tugas  itu  mesti  dijabarkan  dari  awal sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas.

## 4. Struktur Birokrasi
Struktur Birokrasi termasuk salah satu faktor yang penting dalam implementasi kebijakan  Digitalisasi  Kartu  Tanda  Penduduk  wujudkan  identitas  tunggal kependudukan.  Implementasi  kebijakan  yang  bersifat  kompleks  akan  menuntut kerjasama  antar  semua  pihak.  Karena  ketika  struktur  birokrasi  yang  tidak  kondusif terhadap  implementasi  kebijakan  akan  berdampak  buruk  terhadap  hasil  yang diharapkan,  akan  ada  ketidak  efektifan  dan  keterhambatan  dalam  pelaksaannya.  Ada dua  karakteristik  utama  dari  birokrasi  yaitu  prosedur–prosedur  kerja  ukuran-ukuran dasar atau sering disebut sebagai  Standar  Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur
tata  dan  pola  aliran  pekerjaan  atau  mekanisme dalam  proses  implementasi  kebijakan serta pembagian tugas dari setiap bidang.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dimana  untuk  struktur  birokrasi  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang diperoleh dari beberapa informan  diketahui bahwa  terutama  yang berhubungan  dengan  tupoksi pelayanan Identitas  Kependudukan  Digital  adalah  sesuai  dengan  Peraturan  Dalam  Negeri (Permendagri  Nomor  72  Tahun  2022  yang  menerangan  bahwa  Identitas Kependudukan  Digital  merupakan  informasi  elektronik  yang  digunakan  untuk mempresentasikan  dokumen  kependudukan  dan  balikan  data  dalam  aplikasi  digital melalui  gawai  yang  menampilkan  data  pribadi  sebagai  identitas  kependudukan.    Hal ini  secara  jelas menjadi  Tupoksi  dari    Bidang Pengolahan Informasi Administrasi Kependudukan,  sehingga  tidak  ada  tumpang  tindih  dalam  teknis  pelakasanaannya. Demikian  pula  yang  terkait  dengan  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dalam pelayanan  Identitas  Kependudukan  Digital  juga  sudah  disusun  d e n g a n   j e l a s s e h i n g g a   d a p a t   d i p a h a m i   o l e h   s e t i a p   p e l a k s a n a .
Dalam  kaitan  ini  adanya  Peraturan  Bupati  Buleleng  Nomor  7  Tahun  2018 tentang  Kedudukan,  Susunan  Organisasi,  Tugas  dan  Fungsi,  serta  Tata  Kerja  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan kejelasan dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tugas-tugas dapat dikerjakan secara lebih efisien.    Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  Edward  III  (Evi  Satipsi  dan Kurniasih,  2019)  yang  menyatakan  bahwa  struktur  birokrasi  yang  bertugas mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap implementasi  kebijakan.  Struktur  birokrasi  yang  rumit  dan  SOP  yang  panjang  dan kaku  akan  melemahkan  pengawasan  dan  menimbulkan  prosedur  yang  rumit  dan kompleks  yang  pada  akhirnya  akan  membuat  aktivitas  organisasi  menjadi    tidak fleksibel.  Dengan  struktur  birokrasi  dan  SOP  yang  jelas  ini,  jalur  komando  dalam implementasi kebijakan digitalisasi untuk mewujudkan identitas tunggal kependudukan menjadi jelas  sumber  daya  manusianya  yang  melakukan pelayanan.
3.2 Faktor Pendukung dan  Faktor  Penghambat Implementasi Kebijakan

## 1. Faktor  Pendukung
Faktor pendukung adalah semua elemen  atau  indikator  yang  ikut  serta dalam mendorong,  melancarkan,  menunjang,  atau  mempengaruhi  tercapainya  suatu  tujuan yang  ingin  dicapai.  Faktor  pendukung  yang  dimaksud  di  sini  adalah  segala  yang menjadi pendukung dalam implementasi program kebijakan. Di sini faktor pendukung dianalisis  berdasarkan  empat  variabel  yaitu:  komunikasi,  sumberdaya,  disposisi  dan steruktur birokrasi seperti disajikan pada pembahasan selanjutnya ini.

## 2. Komunikasi
Melalui sosialisasi yang rutin dan berkelanjutan menjadikan  program  ini  terus diingat  masyarakat  dan  menjadikan  KTP  Digital  menjadi  dokumen  yang  mulai diketahui  oleh  banyak  masyarakat.  Kemajuan  teknologi  yang  semakin  memudahkan dalam  penyampaian  informasi  juga  menjadi  salah  satu  faktor  pendukung  terutama  di era  digital  seperti  saat  ini.  Strategi  komunikasi  merupakan  salah  satu  kompetensi penting  yang  dimiliki  oleh  seorang  kepala  dinas  dalam  mendukung  keberhasilan implementasi suatu kebijakan, sebagai mana diungkapkan Suryana (2021 : 41) dengan menyatakan  “  peran  serta  komunikasi  dalam  pembangunan  adalah  sangats  trategis, dimana komunikasi yang dilakukan akan menuntut  peran dan kredibilitas dari seorang pelaku  pembangunan.  Karena  pada  dasarnya  komunikasi  dapat  dilakukan  untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan atau capaian mutu pembangunan”.

## 3. Sumber Daya
Adanya  sumber  daya  yang  cukup  dapat  menjadi  faktor  pendukung  dari implementasi  kebijakan  KTP Digital  pada  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten  Buleleng.  Menueurt  Edward  III  (1980  :  53),  sumber  daya  merupakan  hal penting  dalam  implementasi  kebijakan  yang  dapat  memenuhi  harapan  publik. Pendekatan  sumber  daya  merupakan  hal  penting  dalam  keberhasilan  implementasi kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan  diketahui bahwa, walaupun sumber daya  manusia  yang  ada  belum  memadai,  tetapi  melalui  komitmen  yang  kuat  dari seluruh  pegawai  untuk  melakukan  inovasi-inovasi  pelayanan  dapat  menjadi  faktor pendukung dalam implementasi kebijakan KTP Digital pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
Ketersediaan  fasilitas  dan  anggaran  yang  memadai,  juga  merupakan  faktor pendukung  berikutnya.  Dimana  peralatan  yang  dibutuhkan  selama  proses  aktivasi aplikasi selalu dalam kondisi baik. Jumlah alat serta ketersediaan jaringan internet juga cukup  lancar,  sehingga  pelayanan  yang  baik  dapat  diberikan  pada  masyarakat. Walaupun  pada  awal  berjalannya  kebijakan  ini,  aplikasi  dan  jaringan  sering mengalami troublle tapi  seiring  waktu  perbaikan  terus  dilakukan  sehingga  kendala- kendala  yang  muncul  di  lapangan  dapat  diatasi.  Selain  itu  faktor  pendukung berikutnya  menurut  hasil  observasi  dan wawancara  adalah  tersedianya  anggaran  yang mencukupi.  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng beserta  jajarannya telah menyusun rencana penggunaan anggaran yang baik, sehingga program KTP Digital mendapat alokasi dana yang cukup.

## 4. Disposisi
Keberhasilan  pimpinan  dalam  memberikan  disposisi  tugas  dan  transfer wewenang menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini. Hal ini dilakukan  dengan  menumbuhkan  komitmen  pegawai  yang  sangat  bagus.  Di  tengah situasi  pegawai  yang  terbatas,  karena  banyaknya  pejabat  dan  pegawai  yang  sudah memasuki  masa  purna  tugas/pensiun,  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Buleleng  harus  benar  –  benar  cermat  dalam  melakukan  penempatan pegawai.  Maka  untuk  bisa  menjalankan  kebijakan  Digitalisasi  Kartu  Tanda  Penduduk dengan  baik,  dipilih  sumber  daya  manusia  yang  memang  memiliki  kemampuan  dan komitmen yang baik  pula.  Dilihat  dari  jumlah  pegawai  yang  hanya  7  orang,  namun mampu menyelesaikan proses aktivasi KTP Digital hingga 18,25 % (persen) walaupun masih jauh dari target nasional tapi ini merupakan sebuah bukti jika komitmen pegawai sangat  baik.  Hal  ini  merupakan  dukungan  terbesar  dalam  keberhasilan  implementasi kebijakan  digitalisasi  KTP  ntuk  mewujukan  identitas  tunggal  kependudukan  di Kabupaten Buleleng.

## 5. Struktur Birokrasi
Sedangkan  pendukung  lainnya  berdasarkan  hasil  observasi  peneliti,  adalah kejelasan  struktur  birokrasi.  Hal  ini  menghasilkan  kejelasan  dalam  pelaksaan  tugas,
sehingga  tidak  ada  tumpang  tindih  dan  semua  jajaran  hirarki  telah  memiliki  garis komando  tersendiri.  Hal  ini  dapat  terlaksana  karena  adanya  pembagian  fungsi  yang jelas  diseluruh  struktur  organisasi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Buleleng, yang juga didukung kejelasan dari Standar Operasional Prosedur (SOP)  yang  ditetapkan  pada  setiap  unit.  Dalam  hubungan  ini  Edward  III  dalam Widodo  (2010  :  107)  menyatakan  bahwa:  “demikian  pula  dengan  jelas  tidaknya standar  operasi,  baik  menyangkut  mekanisme,  sistem  dan  prosedur  pelaksana kebijakan,  pembagian  tugas  pokok,  fungsi  dan  kewenangan,  dan  tanggung  jawab diantara  pelaku  dan  tidak  harmonisnya  hubungan  diantara  organisasi  pelaksana  satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan”.

## 6. Faktor Penghambat
Faktor  pengambat  adalah  segala  hal  yang  menghambat  pencapaian  tujuan sebuah  organisasi,  dalam  kata  lain  pengacau  atau  tertahannya  pencapaian  tujuan organisasi  dikarenakan  oleh  tidak  berjalan  lancarnya  beberapa  elemen.  Faktor penghambat  yang  dimaksudkan  adalah  segala  hambatan  dalam  pelaksanaan implementasi kebijakan program Digitalisasi KTP wujudkan data tunggal kependukan di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan ditemukan adanya beberapa faktor penghambat sebagaimana dikemukakan  oleh  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buleleng yang mengatakan bahwa:
“Pada  awal  –  awal  mulai  dijalankannya  kebijakan  KTP  ini,  kami  menemui hambatan berupa jaringan yang sering bermasalah karena internet yang tidak stabil,  juga  tidak  semua  smartphone  suport  terhadap  aplikasi  identitas kependudukan digital, juga masalah dari pemohon juga yang kadang kuotanya tidak  mencukupi  untuk  mengunduh  aplikasi  ini  pada  smartphone  mereka. Hal  itu  membuat  kami  terbatas  dalam  melayani  masyarakat  dan  sangat mempengaruhi  jumlah  KTP  Digital  yang  berhasil  diaktivasi  saat  itu.  Namun seiring berjalannya waktu semua masalah itu saat ini sudah dapat diatasi”.
Saat ini, yang dirasakan masih menjadi penghambat adalah belum adanya kerja sama dengan  SKPD  lain  di  Kabupaten  Buleleng  untuk  pemanfaatan  KTP  Digital.  Jadi masyarakat  belum  sepenuhnya  memahami  kalau  KTP  Digital  itu  penting.  Sehingga capaian  Identitas  Kependudukan  Digital  di  Kabupaten  Buleleng  masih  berkisar di 18,25  %  saja,  masih  jauh  dari  target  nasional,  namun  harus  bisa  dikejar  dan
ditingkatkan terus hingga mencapai lebih dari 50%. Dimulai setelah  pandemi Covid - 19  mereda,  diupayakan  dengan  melakukan  pelayanan  keliling  /  jemput  bola  untuk meningkatkan jumlah pendaftaran KTP Digital.
Di  samping  belum  terbangunnya  kerjasama  antar  SKPD  dalam  pemanfaatan KTP  Digital,  terdapat  juga  faktor  penghambat  lainnya  seperti  pada  penggunaan smartphone  oleh  masyarakat  yang  belum  suport  dengan  aplikasi  program,  sehingga menjadi faktor  yang  menyebabkan  implementasi kebijakan  K T P   D i g i t a l   belum sesuai  target  yang  diharapkan.  Masalah  manfaat  KTP  digital  yang  belum  terlalu kelihatan  juga  membuat  antusias  masyarakat  untuk  kelas  menengah  ke  bawah  belum nyata terlihat. Sehingga perlu dilakukan kerja sama dengan berbagai instansi berkaitan dengan  pemanfaatan  KTP  Digital  sehingga  masyarakat  semakin  tertarik  untuk mengaktifkan KTP Digital pada smartphonenya dan capaian kepemilikan  KTP Digital menjadi meningkat. Masih sedikitnya stakeholder atau SKPD lain yang mengintegrasi aplikasi KTP Digital, juga menjadi kendala, sehingga  secara keseluruhan manfaat dari KTP  Digital  belum  terlalu  keliatan,  sehingga  hal  ini  dapat  mempengaruhi  minat masyarakat dalam menggunakan KTP Digital.

## 4. PENUTUP

## 4.1  Simpulan
1. Implementasi kebijakan Program Digitalisasi KTP untuk wujudkan  Data Tunggal Kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buleleng di lakukan melalui: Pertama, melalui komunikasi, yang dilakukan secara langsung  dan  tidak  langsung.  Kedua,  Sumber  Daya  yang  meliputi  Sumber  Daya Manusia,  Sumber  Daya  Anggaran,  Sumber  Daya  Peralatan.  Ketiga  disposisi, lebih terfokus pada upaya mengubah perilaku (disposisi) pelaku kebijakan dalam melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  melalui  penetapan    sistem  yang  akuntabel. Keempat  struktur  birokrasi  yang  diupayakan    dengan  menetapkan  kejelasan penyususnan tupoksi dan SOP pada masing-masing satuan pelayanan yang ada.
2. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan  Digitalisasi  KTP  wujudkan identitas tunggal  kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buleleng adalah komunikasi  yang  dilakukan  melalui  sosialisasi yang  rutin  dan
konsisten,  a d a n y a   sumber  daya  manusia  dan  sumber  daya  anggaran  serta peralatan yang mencukupi dan memadai. disposisi yang baik melalui kemampuan pimpinan  menumbuhkan  komitmen  yang  baik  pada  pegawai,  dan  struktur birokrasi  yang  jelas  sehingga  adanya  kejelasan  garis  komando  dan  tidak  adanya tumpang tindih pekerjaan.
3. Faktor penghambatnya   adalah  Sumber  daya  manusia yang masih sedikit, belum ada  perjanjian  dan  kerjasama  dengan  SKPD/  instansi  lain  terkait  pemanfaatan KTP Digital, jaringan  internet  yang  tidak stabil di beberapa instansi atau di Desa sehingga terkendala pada layanan jemput bola, sebagian masyarakat  yang  belum m e m i l i k i   s m a r t p h o n e   y a n g   b e l u m   suport dengan aplikasi.

## 4.2  SARAN - SARAN
1. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng    agar  dapat meningkatkan  kerjasama  secara  lebih  luas  dengan  SKPD  /  lembaga  dan stakeholder terkait  guna  meningkatkan  jaringan  internet  di  Kabupaten  Buleleng sehingga pelayanan jemput bola tidak terkendala.
2. Instansi  atau    SKPD    lain  dan stakeholder terkait  agar    dapat  memulai pemanfaatan  KTP Digital sehingga masyarakat dapat merasakan pentingnya dari KTP Digital.
3. Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng,  agar  dapat meningkatkan  pelayanan  jemput  bola  dan  pelayanan  di  kecamatan/desa /kelurahan untuk memudahkan masyarakat mengurus aktivasi KTP Digital

## Daftar Pustaka
Abdul Wahab, Solichin. 2016. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model  Implementasi  Kebijakan  Publik .  Edisi  Kelima.  PT.  Bumi Aksara, Jakarta
Arista, Windi Dwi. 2019. “Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Badung”. Dalam Jurnal  Ilmiah  Dinamika  Sosial  Vol.  3  No.  1  Februari  2019 (57-63). Denpasar
Bungin,  Burhan,  2012. Analisis  Data  Kualitatif  :  Pemahaman  Filosofis  ke  Arah Penguasaan Model Aplikasi . Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  2017.  Tata  cara perekaman e-KTP dan Pendaftaran Identitas Digital Kependudukan
Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kota  Bandung.  2017.  Prosedur pencetakan KTP
Moleong, Lexy J, 2007. Metode  Penelitian Kualitatif .  Remaja  Karya,  Bandung UU no 24 tahun 2013 pasal 63, 64, 101 Dan 102
Nugroho,  Riant,  2020. Kebijakan  Publik  Sebagai  Komunikasi  Pemerintah  –  Rakya t. Rumah Reformasi Kebijakan, Jakarta.
Sunggono, Bambang, 1994. Hukum dan Kebijakan Publik . Sinar Grafika, Jakarta. Sukraaliawan,  I  Nyoman  dan  Agustana,  Putu,  2023.  Inovasi  Pelayanan  Publik pada  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng. Locus Majalah Ilmiah FIA UNIPAS Vol. 15 No.2  hal.91-106 .
Suryana,Cecep,H.,2021. Komunikasi  Kebijakan  Pendidikan .  CV.Jakad  Media Publishing, Surabaya.
Undang  – undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas  Undang  –  undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan
Evi  Satipsi  dan  Kurniasih,  2019.  Buku  Ajar  Kebijakan  Publik  Teori  dan Aplikasinya