## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Voume :18, Nomor : 2 ISSN Online : 2613-9340 ISSN Offline : 1412-1255

## Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan Anak
Dibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan
Oleh :
Kasmuddin 1

## Abstract
The  aim  of  this  study  is  to  describe  how  the marriage  arrangements  of  minors  in  the perspective  of  Law  No.  I  of  1974  concerning marriage, how the weaknesses in the arrangement  of  the  marriage  of  minorstoday, and  how  the  reconstruction  of  the  marriage arrangements  of  minors  are  based  on  justice values.  The  approach  of  this  study  is sociological juridical method   by applying justice as  a  grand  theory,  legal  protection  as  a  middle range  theory,  and  legal  system      as  applied theory.  The  result  research  showed,  the marriage  arrangements  of  underage  children  is through Law No. 1 of 1974no  longer relevant in regulating  and  resolving  the  complexity  of  the legal problems of modern life today and it needs a  construction.  The  construction  based  on existing needs, situations and conditions. Efforts to  reconstruct  the  age  limit  of  marriage  by changing  the  age  limit  (clause)  in  marriage regulations from a minimum age of 16 years for women  and  19  years  for  men  is  reduced  to  15 years  for  women  and  17  years  for  men  (by revising article 7 paragraph 1 which mentions 19 years  for  men  and  16  years  for  women  and there  is  no  need  for  dispensation  as  mentioned in article 7 paragraph 2). The need to reduce the age  limit  of  marriage  is  based  on  assumptions, (1)  the  existence  of  promiscuity  that  has  been difficult to avoid, (2) the development of maturity (psychic) children are increasingly rapid with the massive development of information technology, (3)  consideration  of  parents'  economic  factors, and (4)  religious and cultural of society.
Keywords: reconstruction, underage marriage, justice value

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengaturan
pernikahan  anak  di  bawah  umur  dalam perspektif  UU  No.  I  tahun  1974  tentang pernikahan, bagaimana kelemahan dalam pengaturan  perkawinan  anak  di  bawah  umur saat ini, dan bagaimana rekonstruksi pengaturan  pernikahan  anak  di  bawah  umur didasarkan pada nilai-nilai keadilan. Pendekatan penelitian  ini  adalah  metode  yuridis  sosiologis dengan  menerapkan  keadilan  sebagai  grand theory,  perlindungan  hukum  sebagai  teori middle  range,  dan  sistem  hukum  sebagai  teori terapan. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan  pernikaha  anak  di  bawah  umur melalui  UU  No.  1  tahun  1974  tidak  lagi  relevan dalam mengatur dan menyelesaikan kompleksitas masalah hukum kehidupan modern saat ini dan itu membutuhkan konstruksi.  Konstruksi  berdasarkan  kebutuhan, situasi, dan kondisi yang ada. Upaya merekonstruksi  batas  usia  pernikahan  dengan mengubah batas usia (klausul) dalam peraturan pernikahan  dari  usia  minimum  16  tahun  untuk wanita  dan  19  tahun  untuk  pria  dikurangi menjadi  15  tahun  untuk  wanita  dan  17  tahun untuk pria (dengan merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk pria dan  16 tahun untuk wanita  dan dihapusnya  izin  atau dispensasi,  tidak  perlu  dispensasi  seperti  yang disebutkan  dalam  pasal  7  ayat  2).  Kebutuhan untuk  mengurangi  batasan  usia  pernikahan didasarkan  pada  asumsi,  (1)  adanya  pergaulan bebas yang sudah sulit dihindari, (2)
perkembangan kematangan (psikis) anak semakin cepat dengan perkembangan teknologi informasi  yang  masif,  (3)  pertimbangan  faktor ekonomi  orang  tua,  dan  (4)  agama  dan  budaya masyarakat.
Kata Kunci: Rekonstruksi, Perkawinan Dibawah Umur, Nilai Keadilan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat

## A.  Latar Belakang Masalah
Perkawinan  merupakan  momentum penting  dalam  perjalanan  hidup  manusia. Sebagai  makhluk  sosial  ( zoonpoliticoon ), manusia  tidak  bisa  hidup  tanpa  adanya manusia  lainnya.  Secara  lahirah  manusia telah  dilengkapi  dengan  naluri  untuk  hidup bersama dan membangun hubungan dengan orang lain. Salah satu langkah atau cara  untuk  mengikat  hubungan  tersebut adalah  melalui  suatu  ikatan  perkawinan. Perkawinan  merupakan  kontrak  sosial  dan kontrak ketuhanan yang didalamnya terdapat esensi penyatuan dua pribadi yang saling  mengikatkan  diri  dalam  hubungan suami-istri,  hubungan  yang  menyebabkan seorang  laki-laki  dan  perempuan  sama- sama mempunyai hak dan kewajiban dalam satu  keluarga.  Keluarga  adalah  embrio masyarakat  yang  nantinya  membangun dunia sosial yang lebih besar. 2
Perkawinan  memiliki  peran  yang sangat strategis dalam kehidupan bermasyarakat.  Melalui  perkawinan  akan terbentuk sebuah keluarga yang merupakan pilar penyangga eksistensi suatu masyarakat demi mempertahankan kelangsungan hidup, karena melalui perkawinan  diharapkan  lahirnya  generasi penerus  keberadaan  kelompok  masyarakat tersebut.  Perkawinan  bukan  hanya  sekedar ikatan
antara dua orang
yang
melangsungkan  ikatan  saja,  akan  tetapi  ini juga  adalah  ikatan  sosial  atau  ikatan perjanjian  antar  pribadi  dan  segenap keluarga yang membentuk hubungan kekerabatan. Dasar-dasar perkawinan
2 Thahir  Maloko, Dinamika  Hukum  dalam Perkawinan (Cet.  I;  Makassar:  Alauddin  University Press, 2012), h. 12
tersebut  di  bentuk  oleh  unsur-unsur  alami dari  kehidupan  itu  sendiri,  kebutuhan  dan fungsi  biologik,  menurunkan,  kebutuhan akan  kasih  sayang  dan  persaudaraan, memelihara  anak-anak  yang  dilahirkan  dari perkawinan  tersebut  dan  mendidik  anak- anak  itu  untuk  menjadi  anggota-anggota masyarakat yang sempurna (volwaardig). 3
Perkawinan  tidak  terbatas  hanya pada  hubungan  biologis  semata,  melainkan untuk  saling  mendapat  hak  dan  kewajiban untuk  mengadakan  relasi  sosial  sesuai tuntunan  hidup  yang  penuh  kasih  sayang sehingga manusia bisa hidup tenang dalam keluarga  dan  masyarakat  karena  dengan sebuah  ikatan  perkawinan,  seseorang  akan memperoleh  keseimbangan  hidup,  baik secara  sosial  biologis,  psikologis  maupun secara  sosial.  Melalui  jalan  perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan  terjadi  secara  terhormat  untuk memenuhi  kebutuhan  hidup  jasmani  dan rohani  juga  sekaligus  untuk  membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan. 4
Untuk  mencapai  tujuan  mulia  dari perkawinan tersebut, tentunya calon mempelai  harus  telah  masak  jiwa  raganya sebelum melangsungkan perkawinan.
Kematangan ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan  perkawinan secara  baik dan  mendapatkan  keturunan  yang  baik  dan sehat.  Batas  usia  dalam  melangsungkan perkawinan  adalah  penting  atau  dapat dikatakan sangat penting. Hal ini
3 MR  Martiman  Prodjohamijojo, Hukum Perkawinan  Indonesia, (Jakarta;  Indonesia  Legal Center Publishing, 2011), cet. Ke-III, h.93 4 Ahmad  Baharudin. Hukum  Perkawinan  di Indonesia  Studi  Historis  Metodologis  ( Jakarta  : Syariah Press, 2008) h.44

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
disebabkan  karena  didalam  perkawinan menghendaki kematangan psikologis. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya memerlukan  kematangan  didalam  rumah tangga  hingga  kebahagiaan,  kedamaian, dan  ketentraman  itu  dapat  terwujud  dan penentuan  batas  minimum  usia  dalam perkawinan  sangat  penting  karena  secara tidak  langsung  mempengaruhi  kualitas dalam kehidupan berumah tangga. 5
Fenomena  pernikahan  di  bawah umur  cukup  menarik  menjadi  perhatian berbagai  kalangan,  hal  tersebut  terjadi karena sebenarnya fenomena pernikahan di bawah  umur  seperti  fenomena  gunung  es yang  kelihatan  sedikit  diatasnya  padahal dalam  dataran  faktanya  sangat  banyak terjadi  di  kalangan  masyarakat  Indonesia. Pernikahan  di  bawah  umur  merupakan salah  satu  fenomena  sosial  yang  banyak terjadi diberbagai tempat di tanah air, baik di perkotaan  maupun  di  perdesaan.  Masalah perkawinan  dibawah  umur  adalah  isu-isu klasik  yang  sempat  tertutup  oleh  tumpukan lembaran  sejarah,  dan  kini  isu  tersebut kembali  muncul  ke  permukaan  seiiring banyak  muncul  kasus-kasus  pernikahan  di bawah umur yang terjadi dalam masyarakat. 6
5 Arso  Sosroatmodjo  dan  A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia (Jakarta:  Bulan Bintang, 1978), h.23 6 Abdi  Koro, Perlindungan  Anak  di  Bawah Umur dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri, (Bandung:  Penerbit  P.T  Alumni, 2012),  h.21. Lihat  juga  Misnan  Maulana,  “Perkawinan  di  Bawah Umur  Meningkat”  Tempo  online,  06  September 2007.  http://www.tempointeraktif.com . diakses  19 Oktober  2018.  Pernikahan  Syekh  Puji  dan  Ulfa sebagai salah satu kasus yang muncul kepermukaan karena  terekspos  oleh  media.  Namun  ribuan  kasus lainnya  mengendap  tanpa  penegakan  hukum  ( law enforcement )  yang  tegas.  Hal  ini  kemudian
Kasus  pernikahan  di  bawah  umur yang  terjadi  di  Indonesia  berdasarkan  hasil survai  Riskesdas  (2015)  masih  sangat tinggi, yakni sebanyak 0.2 persen atau lebih dari  22.000  perempuan  usia  10-14  tahun  di Indonesia  sudah  menikah,  sedangkan  pada usia  perempuan  15-19  tahun  sebesar  12,8 persen  (BKKBN,  2014).  Data  tersebut menempatkan  Indonesia  sebagai  negara dengan  jumlah  pernikahan  di  bawah  umur terbesar  ke-37  di  seluruh  dunia  dari  158 negara  dan  juga  menempatkan  Indonesia sebagai  negara  tertinggi  kedua  di  Asia Tenggara. 7 Tingginya  kasus  pernikahan  di bawah  umur  di  Indonesia,  sebenarnya cenderung  terjadi  di  pedesaan.  Hal  ini dikarenakan  masyarakat  yang  tinggal  di pedesaan  masih  rendah  pengetahuannya tentang  bahaya  melakukan  pernikahan  usia muda. Perbandingan yang didapatkan untuk kelompok yang menikah di usia muda (umur 15-19  tahun)  sebanyak  5,28%  terjadi perkotaan,  dan  11,88%  terjadi  pedesaan. Pernikahan  di  bawah  umur  tersebut  paling banyak dilakukan pada perempuan- perempuan  berstatus  pendidikan  rendah dan  juga  berasal  dari  keluarga  berstatus ekonomi  rendah. 8 Angka  perkawinan  anak yang  besar  tersebut  ternyata  lebih  spesifik berdampak  pada  anak  perempuan.  Data
membuka  ruang  kontroversi  bahwa  perkara  nikah pada usia anak ternyata disikapi secara berbeda oleh hukum adat, hukum Islam (baca: fikih), serta hukum nasional,  bahkan  oleh  hukum  internasional.  Tak ketinggalan  para  pakar  hukum,  tokoh  agama, cendekiawan,  sampai  masyarakat  awam  pun  ikut memberikan  pendapat,  baik  pendapat  yang  pro maupun yang kontra terhadap pernikahan usia anak.
7 Irma  Setyowati  Soemitro. Aspek  Hukum Perlindungan  Anak (Jakarta:  Bumi  Aksara,  1990), h.75 8 Yusuf  Hanafi. Kontroversi  Perkawinan  Anak di Bawah Umur . Bandung: Mandar Maju, 2011), h.34

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dari Girls  Not  Brides anak  perempuan  lebih terekspos  dalam  praktek  perkawinan  anak di banding anak laki-laki dengan perbandingan  di  Indonesia  mencapai  75:1.
Akan tetapi untuk tren prevalensi perkawinan usia muda di tingkat daerah dan perbandingannya
dengan prevalensi nasional  setiap  tahunnya,  masih  sedikit diketahui atau dipublikasikan. 9
Menurut  beberapa  penelitian  yang terdahulu ada banyak faktor yang mempengaruhi  terjadinya  pernikahan  usia dini,  diantaranya  faktor  budaya  yang  ada  di masyarakat  setempat,  rendahnya  tingkat pendidikan, dan tingginya tingkat kemiskinan,  karena  perkawinan  usia  dini banyak  terjadi  pada  masyarakat  yang  ada budaya  membenarkan  adanya  perkawinan usia dini. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi  pernikahan  di  bawah  umur yaitu  adat  dan  hukum  adat,  agama,  sosial, ekonomi, pendidikan, hukum dan peraturan, demografi,  psikologi,  peran  hari  depan, larangan  prilaku  sosial,  tata  pergaulan, struktur  masyarakat,  kepercayaan dan lingkungan alam. 10
Faktor  ekonomi  juga  merupakan faktor  yang  mempengaruhi  pernikahan  di bawah  umur.  Faktor  ekonomi  berkenaan dengan lapangan pekerjaan dan kemiskinan penduduk
memberi andil bagi keberlangsungan perkawinan usia dini, taraf hidup  penduduk  yang  rendah,  tidak  cukup untuk menjamin kelanjutan pendidikan anak. Selain  faktor  ekonomi,  pendidikan,  dan peran  orang  tua,  keinginan  dari  remaja sendiri  merupakan  faktor  yang  berasal  dari
9 Dellyana. Perkawinan  Pada  Usia  Muda . (Jakarta: Bulan Bintang, 2013), h.24
10 Ibid , h.24
dalam diri remaja tersebut untuk melakukan pernikahan usia  dini, dimana  remaja tersebut  sudah  merasa  siap  dan  mampu untuk  berumah  tangga.  Hamil  sebelum menikah  merupakan  faktor  yang  memaksa remaja  untuk menikah  karena  kondisi  calon pengantin  wanita  telah  hamil  akibat  dari pegaulan bebas. Jika anak perempuan telah dalam  keadaan  hamil,  maka  orang  tua cederung menikahkan anak-anak tersebut. 11 Pada saat sekarang ini ada kecenderungan bagi orang itu untuk menikahkan  anaknya  secepatnya.  Asumsi mereka,  dengan  segera  menikah  maka anak-anak  akan  semakin  dewasa  dengan mengurus  rumah  tangga  yang  mereka bangun dan juga secara tidak langsung ikut mengurangi  beban  ekonomi  orang  tua sehingga  orang  tua  tinggal  konsentrasi  ke adik-adiknya  atau  keperluan  yang  lainnya. Selain itu, semakin tua umur anak perempuan  khususnya,  maka  semakin banyak  gunjingan,  bahkan  bagi  sebagian masyarakat  beranggapan  bahwa  bila  anak perempuan yang sudah lewat usia 20 tahun belum menikah mendapat sebutan perawan tua.  Hal  ini  menyebabkan  sebagian  besar orang  tua  menikahkan  anak  perempuannya yang masih dibawah umur dengan paksaan (ijbar) karena  untuk  menutupi  rasa  malu atau aib. 12

## B.  Rumusan Masalah
Perspektif hukum positif yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis
usia perkawinan secara
11 Muhammad  Fauzil  Adhim, Indahnya Pernikahan Dini , (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.47. 12 Greetz, Pernikahan  Dini  dalam  Dilema Generasi  Extravaganza ,  (Bandung:  Mujahid,  2005), h.56

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
fundamental, komprehensif, dan integral. Masalah-masalah  penelitian  yang  dirumuskan adalah sebagai berikut:
1) Bagaimana  pengaturan  perkawinan  anak dibawah  umur  dalam  perspektif  UU  No  I Tahun 1974 tentang perkawinan?
2) Bagaimana kelemahan-kelemahan pengaturan  pelaksanaan  perkawinan  anak dibawah umur saat ini?
3) Bagaimana rekonstruksi pengaturan perkawinan  anak  di  bawah  umur  yang
berbasis nilai keadilan? C.  Tujuan Penelitian Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis usia
perkawinan secara fundamental, komprehensif, dan integral berdasarkan  perspektif  hukum  positif.  Secara lebih  spesifik,  penelitian  ini  bertujuan  sebagai berikut.
1) Mengalisis dan menemukan prinsip pengaturan perkawinan anak dibawah umur dalam  perspektif  UU  No  I  Tahun  1974 tentang perkawinan.
2) Menganalisis  dan  menemukan  kelemahan- kelemahan pengaturan pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur saat ini.
3) Merekonstruksi pengaturan perkawinan anak  dibawah  umur  sebagai  perlindungan hukum berbasis nilai keadilan.
D.  Kegunaan Penelitian
Berdasarkan deskripsi dan kajian singkat  dalam  latar  belakang,  serta  rumusan permasalahan  sebagaimana  dikemukakan  di atas, maka dibawah ini  perlu  pula  dikemukakan manfaat  yang  diharapkan  dapat  dicapai  dapat dikategorikan  kedalam  dua  bagian  besar,  yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 1)  Kegunaan Teoritis
Adapun  kegunaan  teoritis  yang hendak dicapai melalui pelaksanaan penelitian  disertasi  ini,  yaitu  memberikan kontribusi  terhadap  pengembangan  ilmu hukum  secara  umum,  terutama  yang berkaitan  dengan  keilmuan  hukum  yang mengatur  mengenai  hukum  perkawinan, yang  kajiannya  belum  terlalu  banyak.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  dapat  melengkapi, hasil penelitian terkait yang pernah dilakukan  sebelumnya,  terutama  dalam bidang hukum perkawinan.
2)  Kegunaan Praktis
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis, yaitu
memberikan  masukan  bagi  Pemerintah, khususnya pihak-pihak
yang berkepentingan  menurut  Sistem  Hukum Pancasila  untuk  melakukan  penegakan hukum  dalam  mengatur  hukum  perkawinan dan  lebih  khususnya  lagi  dalam  rangka memberikan  perlindungan  hukum  kepada masyarakat. Penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan  pemahaman  tentang  hukum yang mengatur mengenai hukum perkawinan.

## E.  Kerangka Konseptual
1.  Perkawinan
Dalam  UU  No.  1  Tahun  1974 menjelaskan bahwa  perkawinan  merupakan sebuah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami isteri  dengan  tujuan  untuk  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kata
perkawinan  menurut  istilah  Hukum  islam sama  dengan  kata  "nikah".  Nikah  artinya adalah  terkumpul  dan  menyatu.  Menurut

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
istilah  lain  juga  dapat  berarti  Ijab  Qobul
(akad nikah)
yang mengharuskan perhubungan  antara  sepasang  manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan  untuk  melanjutkan  ke  pernikahan, sesuai  peraturan  yang  diwajibkan  oleh Islam.  sedangkan  Dalam  kamus  besar bahasa  Indonesia  kata  “  Nikah”  diartikan sebagai  (1)  Perjanjian  antara  laki-  laki  dan perempuan  untuk  bersuami  istri  (dengan resmi). Alquran menggunakan kata ini untuk makna  tersebut,  selain  itu  kata  nikah  juga digunakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi  diartikan  dengan  hubungan  seks, secara umum Al-quran hanya menggunakan kata  ini  untuk  menggamabarkan  terjalinnya hubungan suami istri secara sah. 13
Pengertian  nikah  menurut  istilah adalah  suatu  ikatan  lahir  batin  antara seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang bukan  muhrim  sebagai  suami  istri  dengan tujuan  membina  suatu  rumah  tangga  yang bahagia  berdasarkan  tuntunan  Allah  Swt seperti  sebagaimana  terdapat  dalam  surat An- Nisa‟ ayat 3. 14
Artinya  :  dan  jika  kamu  takut  tidak akan  dapat  Berlaku  adil  terhadap (hak-hak)  perempuan  yang  yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka  kawinilah  wanita-wanita  (lain) yang  kamu  senangi  :  dua,  tiga  atau empat.  kemudian  jika  kamu  takut tidak  akan  dapat  Berlaku  adil,  Maka (kawinilah)seorang saja, atau budak- budak  yang  kamu  miliki.  yang demikian  itu  adalah  lebih  dekat kepada tidak berbuat aniaya . 23
13 Aminudin, Fiqih Munakahat ., ( Bandung : Pustaka Setia ), h. 43. 14 Dasuki Ahmad, Kamus Pengetahuan Islam , ( Kuala Lumpur: Pustaka, 1984 ), h. 76.
Fenomena  perkawinan  anak  di  bawah umur  seperti  fenomena  gunung  es  yang kelihatan  sedikit  diatasnya  padahal  dalam dataran  faktanya  sangat  banyak  terjadi  di kalangan  masyarakat  Indonesia.  Pernikahan  di bawah  umur  merupakan  salah  satu  fenomena sosial  yang  banyak  terjadi  diberbagai  tempat  di tanah  air,  baik  di  perkotaan  maupun  di perdesaan.  Maraknya  perkawinan  dibawah umur  mengindikasikan  banyaknya  kelemahan- kelemahan  aturan-aturan  hukum  di  lapangan mengindakasikan pemberdayaan law enforcement dalam  hukum  perkawinan  tersebut masih rendah. Praktik perkawinan anak dibawah umur  juga  mengisyaratkan  bahwa  hukum perkawinan  di  Indonesia  nyaris  seperti  “hukum yang  tidak  bergigi”  karena  begitu  banyak pelanggaran terjadi terhadap aturan yang sudah digariskan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974.
Regulasi  batas  minimal  usia  kawin secara jelas sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Dalam pasal  tersebut  perkawinan  hanya  diizinkan  jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16  tahun.  Pembatasan  umur  minimal  untuk melakukan  perkawinan  ini  pada  prinsipnya dimaksudkan  agar  orang  yang  akan  menikah diharapkan sudah memiliki kedewasaan tanggung  jawab  secara  fisik  maupun  mental. Walaupun Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah secara  jelas  mengatur  batas  usia  minimum seseorang  melakukan  perkawinan,  akan  tetapi pengaturan batasan usia ini dapat dikesampingkan  melalui  proses  dispensasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Sampai sekarang, tidak ada peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  lebih lanjut secara jelas dispensasi pada Pasal 7 ayat (2)  UU  Perkawinan.  Hal  ini  telah  menyuburkan

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
praktik-praktik  perkawinan  usia  anak  di  bawah umur  kaena pengajuan permohonan dispensasi dapat  dilakukan  atas  alasan  yang  tidak  diatur secara  limitatif.  Disamping  adanya  dispensasi, terjadinya  perkawinan dini  pada  daerah tertentu merupakan kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan  karena  sudah  merupakan  budaya, disini  terdapat  unsur diskresi antara  budaya yang  terjadi  dimasyarakat  dengan  undang- undang atau peraturan yang berlaku.
Parameter kedewasaan juga tampaknya telah memicu lahirnya silang  pendapat atau pro kontra  yang  mencakup  pada  persoalan  perlu dan  tidaknya  batas  usia  perkawinan  ditentukan. Isi pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan  (UU  Perkawinan)  tersebut  secara jelas  menunjukkan  ketentuan  usia  perkawinan yang belum mencerminkan kedewasaan seseorang.  Menurut  ketentuan  pasal  1  ayat  (2) Undang-undang  Nomor  4  tahun  1961  tentang Perubahan  atau  Penambahan  Nama  Keluarga, pengertian  dewasa  yang  dimaksud  dalam undang-undang  ini  ialah  telah  berumur  genap 21  tahun  atau  sudah  atau  pernah  kawin. Menurut Undang-undang  Nomor  23  tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak,  kategori  anak-anak adalah  orang  yang  masih  di  bawah  usia  18 tahun, sedangkan dalam Undang-undang Nomor  26  tahun  2000  tentang  Pengadilan  Hak Asasi  Manusia  dirumuskan  kategori  dewasa berumur  18  tahun,  Undang-undang  Nomor  30
Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris, dinyatakan  syarat  dewasa  berumur  18  tahun (atau sudah/pernah menikah). Penentuan kedewasaan  secara  variatif  terjadi  disebabkan karena  terdapat  perbedaan  sudut  pandang hukum  terhadap  problema  masyarakat  dalam semua tingkatan social. Ketentuan kedewasaan yang  diatur  dalam  pasal  1  ayat  (2)  Undang-
undang  Nomor  4  tahun  1961  tersebut  tidak mempunyai  arti  bagi  mereka  yang  tunduk kepada  Hukum  Perdata  Eropa  sebab  usia kedewasaan  sudah  diatur  dalam  ketentuan pasal  330  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata).  Sebaliknya,  batas kedewasaan  akan  mengikuti  ketentuan  hukum yang  berlaku  bagi  warga  Negara  Indonesia lainnya  yang  tidak  tunduk  pada  KUH  Perdata, meskipun batasan tersebut belum tentu sama.
Pengaturan yang berbeda dalam berbagai  undang-undang  tentang  batas  usia seseorang  disebut  sebagai  anak-anak  juga menambah  polemik  pernikahan  di  bawah  umur di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada  sinkronisasi  tentang  batas  usia  perkawinan sehingga  ketentuan  mengenai  batas  usia tersebut masih  bersifat kebijakan  terbuka  ( open legal  policy). Maraknya  berkembangnya  praktik perkawinan  anak  adalah  tindakan  afirmatif negara  melalui  Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan). Walaupun Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan telah secara  jelas  mengatur  batas  usia  minimum seseorang  melakukan  perkawinan,  akan  tetapi pengaturan batasan usia ini dapat dikesampingkan melalui proses dispensasi yang dapat  diberikan  oleh  pengadilan  ataupun pejabat  lain  yang  ditunjuk  sesuai  dengan  Pasal 7  ayat  (2)  UU  Perkawinan.  Ketidakkonsistenan UU  No.  1  tahun  1974  tentang  batas  umur perkawinan dapat dimaknai sebagai akomodisasi  perkawinan  di  bawah  umur. Apalagi  di  dalam  pasal  7  UU  tersebut  maupun dalam  penjelasannya  tidak  disebutkan  alasan yang dapat dijadikan dasar diberikan dispensasi, sehingga setiap orang dapat dengan mudah memperolehnya.
Walaupun  Pasal  7  ayat  (1)  UU Perkawinan  telah  secara  jelas  mengatur  batas

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
usia minimum seseorang
melakukan perkawinan,  akan  tetapi  pengaturan  batasan usia  ini  dapat  dikesampingkan  melalui  proses dispensasi yang dapat diberikan oleh pengadilan  ataupun  pejabat  lain  yang  ditunjuk sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan. Tidak  diaturnya  alasan  yang  dapat  dibenarkan untuk  mengajukan  dispensasi  berdasarkan Pasal  7  ayat  (2)  UU  Perkawinan  telah mereduksi  konsep  dispensasi  itu  sendiri. Ketidaktegasan undang-undang dalam menentukan batas usia perkawinan berimplikasi terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat. Dengan  demikian,  ketetapan  undang-undang tersebut  menjadi  sangat  bersifat  longgar  dan tidak  terlalu  mengikat,  karena  perkawinan dibawah  batas  usia  minimal  tersebut  dapat disahkan oleh undang-undang. Persoalan lainnya adalah terkait dengan masalah ketidakpastian hukum, dimana peraturan perundang-undangan  masih  tumpang  tindih, tidak  konsisten,  tidak  jelas  atau  multitafsir,  baik pada tataran undang-undang maupun peraturan pelaksana  di  bawahnya,  sehingga  dalam perkembangannya saat ini UUP banyak menuai pro  kontra  terutama  mengenai  penetapan  usia perkawinan.
Pasal  pembatasan  usia  perkawinan sebenarnya apabila  dikaji dengan teori keadilan ( gerechtigheid) dan kemanfaatan (zweckmassigkeit) ,  maka  bukan  merupakan konflik  norma,  namun  lebih  pada  perluasan makna. Konstruksi hukum perkawinan Indonesia yang  berlaku  dianggap  tidak  relevan  lagi  dalam mengatur  batas  minimal  usia  perkawinan  dan menyelesaikan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, padahal hukum semestinya  dipatuhi  oleh  masyarakat  dan mampu menghadapi realitas kehidupan modern, karena  masyarakat  membutuhkan  hukum  yang
secara  aplikatif  dapat  memberikan  manfaat  dan mengatur  kehidupan  sosial  masyarakat  demi mewujudkan  kehidupan  yang  lebih  baik.  Hal  ini menghendaki suatu rekonstruksi terhadap formulasi  hukum  sesuai  dengan  kebutuhan, situasi,  dan  kondisi  yang  ada.  Oleh  karena  itu, perlu  adanya  telaah  ulang  terhadap  standar minimal  usia  kawin  yang  sudah  ada  dalam  UU No.  1  tahun  1974  dengan  pertimbangan  asas maslahat  dan  mudarat  yang  bisa  ditimbulkan dari ketentuan tersebut, sehingga dapat dirumuskan  sebuah  konstruksi  konseptual  ideal mengenai usia perkawinan dan mampu menyelesaikan  permasalahan  perkawinan  anak dibawah umur dengan mengakomodasi kepentingan  semua  pihak  untuk  melahirkan kepastian  hukum  yang  berbasis  nilai  keadilan. Merevisi  UU  No.  1  Tahun  1974  adalah  satu alternatif  dan  tidaklah  terlalu  ambisius.  Namun demikian,  perlu  dipikirkan  harmonisasi  dan lahirnya  legislasi  yang  dapat  mengakomodasi semua  sistem  hukum  yang  hidup  tanpa  harus mencederai  hakhak  sipil  masyarakat  dalam wilayah hukum perkawinan.
Zaman  yang  senantiasa  mengalami perubahan  kemudian  menjadi  alasan  tersendiri mengapa  sebuah  produk  hukum  juga  berubah. Hukum  adalah  institusi  yang  secara  terus menerus  membangun  dan  mengubah  dirinya menuju  kepada  tingkat  kesempurnaan  yang lebih baik. Kesempurnaannya dapat diverifikasikan  ke  dalam  faktor-faktor  keadilan, kesejahteraan,  kepedulian  kepada  masyarakat. jika  kita  mengatakan  bahwa  ketentuan  usia yang  terdapat  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  itu sudah tidak  relevan  lagi,  maka  mau  tidak  mau ketentuan tersebut harus dirubah dan disesuaikan dengan kondisi kehidupan masyarakat  saat  ini.  Hal  ini  merupakan  sebuah keniscayaan, karena sebagaimana yang

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
diungkapkan  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  “hukum adalah untuk ma nusia”, bukan sebaliknya. Maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas  dan lebih  besar.  Maka  setiap  kali  ada  masalah dalam  dan  dengan  hukum,  hukumlah  yang ditinjau  dan  diperbaiki  serta  bukan  manusia yang  dipaksa-paksa  untuk  dimasukkan  dalam skema hukum. Karena hukum bukan merupakan  suatu  institusi  yang  absolut  dan final,  melainkan  sangat  bergantung  pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  telaah  ulang  terhadap  standar  minimal usia kawin 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan). Telaah yang dimaksud di sini adalah  pertimbangan  asas  maslahat  dan mudarat  yang  bisa  ditimbulkan  dari  ketentuan itu.
Selama ini memang telah banyak pihak- pihak yang bersuara dalam upaya merekonstruksi  batas  usia  perkawinan  dalam hukum  nasional  dengan  pengajuan  revisi  UU No.  1  tahun  1974  dengan  menaikan  batas  usia perkawinan,  namun  disini  penulis  berdasarkan hasil penelitian mencoba menawarkan perubahan  regulasi  dengan  menurunkan  batas usia  menikah  dengan  merevisi  pasal  7  ayat  1 yang  menyebutkan  19  tahun  bagi  pria  dan  16 tahun  bagi  wanita  menjadi  17  tahun  bagi  laki- laki  dan  15  tahun  bagi  wanita,  sehingga  tidak perlu  lagi  ada  dispensasi  terhadap  hal  tersebut seperti  yang  disebutkan  dalam  pasal  7  ayat  2 dan 3. Perlunya rekonstruksi tentang batas usia 17 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi wanita untuk menikah karena asumsi sebagai berikut: 1)  Adanya  pergaulan bebas  yang sudah sukar untuk  dihindari  sebagai  dampak  lunturnya moral value atau  nilai-nilai  akhlak  di kalangan  remaja  dan  hubungan  zina
menjadi  hal  biasa  sehingga  banyak  terjadi kehamilan di luar nikah. Kehamilan merupakan alasan sebagian besar pengajuan  dispensasi  perkawinan  dan  dari segi  usia  rata  rata  pemohon  adalah perempuan  usia  15  tahun.  Banyaknya fenomena pengajuan permohonan dispensasi  kawin  pada  usia  15  tahun  bagi pemohon  perempuan  dan  17  tahun  bagi usia  pemohon laki laki, serta pada umumnya pengajuan permohonan dispensasi  nikah  di  bawah  umur  dikabulkan pengadilan, memperlihatkan
perlunya peninjauan lagi terhadap batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  masalah dispensasi  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974.  Penurunan batas usia perkawinan melalui revisi Pasal 7 ayat
(1) menyebabkan pengaturan dispensasi  dalam  pasal  Pasal  7  ayat  (2) tidak diperlukan lagi.
2)  Perkembangan  kematangan  (psikis)  anak- anak  yang  semakin  cepat  sebagai  dampak dari  perkembangan  alat  komunikasi  dan teknologi  informasi,  yang  membuat  anak lebih  mudah  mengakses  segala  kebutuhan yang  mereka  inginkan,  informasi  seks melalui  media  massa  yang  sangat  vulgar, menonton  film  dan  membaca  buku  bacaan yang  mengandung  unsur  pornografi,  serta lingkungan  sekitar  dimana  banyak  teman- teman  yang  memberikan  informasi  tentang seks  mempercepat  kematangan  seksual mereka.  Selain  itu,  tingkat  kematangan sebagai  tolak  ukur  kedewasaan  hadir  pada masing-masing individu berbeda-beda, bahkan  ada  pendapat  yang  mengatakan bahwa  mungkin  saja  sampai  dengan  akhir hayatnya  manusia  tidak  pernah  mengalami

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
kedewasaan  karena  kedewasaan  tidak selalu  berbanding  lurus  dengan  usia.  Oleh karenanya, batas usia perkawinan 19 tahun bagi  pria  dan  16  tahun  bagi  wanita  dalam Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  No.  1 Tahun  1974  sepertinya  kurang  relevan dengan kondisi kekinian.
3)  Pertimbangan  faktor  ekonomi  orang  tua. Penurunan batas usia perkawinan, khususnya  bagi  anak  perempuan  bisa meringankan  beban  ekonomi  orang  tua. Bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang, tidak adil kiranya menyalahkan mereka karena menikahkan anaknya meskipun  umur  anaknya  tersebut  belum cukup  untuk  melangsungkan  perkawinan berdasarkan  perspektif  UUP.  Menikahkan anaknya  pada  usia  muda  maka  mereka akan terlepas dari tanggung jawabnya untuk membiayai atau  memenuhi kebutuhan hidupnya.
4)  Pandangan  religi  dan  kultur  masyarakat, dimana  ketentuan  tentang  batas  minimal usia  untuk  menikah  tidak  secara  jelas pengaturannya  baik  dalam  agama  maupun dalam  budaya  yang  berkembang  dalam masyarakat. Menurunkan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  sebagai pertimbangan terhadap rasa keadilan berdasarkan pandangan  religi  dan  kultur masyarakat karena  pernikahan  seringkali dianggap  sebagai  solusi  alternatif  bagi penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat.  Adanya  regulasi  batas  usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974 , mengakibatkan banyak  perkawinan  usia  15  tahun  bagi perempuan dan 17 tahun bagi laki laki tidak tercatat sehingga berdampak negatif
terhadap  masa  depan  anak  mereka  yang tidak mendapatkan kepastian hukum karena status  orang  tuanya.  Oleh  karena  itu, penetapan batas minimal usia untuk menikah  sebaiknya  diserahkan  kepada masyarakat  untuk  menentukannya  sendiri, asalkan  tidak  menimbulkan  kemudharatan dan mampu menjamin terwujudnya keluarga yang  sakinah  dan  tentram  dalam  keadilan. Dengan  tidak  diakuinya  perkawinan  anak dibawah umur, membawa dampak terhadap pernikahan  yang  telah  mereka  lakukan  itu tidak  sah  UUP  1974,  hal  ini  menyebabkan anak-anak  yang  lahir  dari  pernikahan tesebut tidak tercatat sehingga melukai rasa keadilan.
Berdasarkan  asumsi  dan  pertimbangan yang  telah  dijabarkan  diatas,  sudah  selayaknya regulasi  tentang  batas  usia  perkawinan  perlu direvisi  dan  ditelaah  ulang,  dengan  merevisi pasal 7 ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita menjadi 17 tahun bagi  laki-laki  dan  15  tahun  bagi  perempuan, serta  tidak  perlu  lagi  ada  dispensasi  terhadap hal  tersebut  seperti  yang  disebutkan  dalam pasal  7  ayat  2  dan  3.  Adanya  tawaran  solusi penurunan  regulasi  usia  menikah  bertujuan menghapuskan  kekaburan  penafsiran  batas minimal usia menikah, baik yang terdapat dalam hukum  positif,  hukum  adat  maupun  hukum Islam, sehingga pengaturan batas usia perkawinan tidak lagi menjadi wacana perdebatan  tak  berujung  dan  menciptakan polemik  berkepanjangan  yang  akan  semakin memperlihatkan  aturan  hukum  yang  tidak mampu menjawab perkembangan zaman dengan  mengabaikan  rasa  keadilan  dalam memenuhi  aspirasi hukum  yang  menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat
Indonesia. Dengan adanya rekonstruksi

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
terhadap  batas  usia  perkawinan  tersebut, formulasi hukum bisa sesuai dengan kebutuhan, situasi,  dan  kondisi  yang  ada.  Perubahan pengaturan  usia  perkawinan  ini  akan  mampu menjelaskan  dan  menyelesaikan  kompleksitas permasalahan  hukum  yang  muncul,  baik  bagi individu maupun masyarakat, dan negara dalam arti  luas,  karena  hukum  semestinya  dipatuhi oleh  masyarakat  dan  mampu  menghadapi realitas  kehidupan  masyarakat  secara  aplikatif dan  dapat memberikan manfaat serta mengatur kehidupan sosial masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang lebih baik.
Perlunya regulasi baru melalui penurunan  batas  usia  perkawinan  berkaca  dari banyaknya  kasus-kasus  pernikahan  dibawah usia  yang  ditetapkan  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  yang  menunjukkan bahwa undang-undang ini kurang ditaati meskipun  telah  diberlakukan  untuk  masyarakat Indonesia  lebih  dari  4  dekade.  Hal  ini memperlihatkan bahwa secara sosiologis, peraturan-peraturan  yang  ada  di  dalamnya belum  sepenuhnya  diterima  dan  berlaku  secara efektif.  Dalam  masyarakat,  pengaturan  batas usia  perkawinan  dalam  UUP  kurang  aplikatif sebagai  pengendali  sosial,  sarana  mengubah masyarakat,  atau  sarana  mengatur  interaksi sosial  dalam  masyarakat.  Soerjono  Soekanto mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya suatu kaidah hukum mencapai tujuannya dapat diukur melalui  perilaku  tertentu  yang  muncul  di masyarakat. Atau  dengan  kata lain keberlakuan hukum  adalah  mewujudnya  hukum  sebagai sebuah perilaku.
Solusi penurunan batas usia perkawinan  yang  ditetapkan  Pasal  7  ayat  (1) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  juga  dapat dihubungkan  dengan  motif  dan  gagasan  yang disebutkan  Freidman  sebagai  berikut:  (a)
Kepentingan  sendiri  ( self  interest ),  dimana dalam  konteks  hukum  perkawinan,  maraknya kasus pernikahan dibawah umur memperlihatkan  masyarakat  kurang  mentaati pembatasan  usia  perkawinan  karena  melihat tidak  adanya  ekses  negatif  apabila  mereka melanggarnya,  (b)  Sensitif  terhadap  sanksi, dimana  banyaknya  pernikahan  dibawah  umur terjadi  karena  tidak  adanya  hukuman  atau sanksi  terhadap  pelanggarnya.  Padahal  dalam hukum,  biasanya  telah  ditentukan  jenis  perilaku menyimpang  beserta  sanksinya,  akan  tetapi Undang-Undang Perkawinan tidak menyediakan sanksi  bagi  pelaku  atau  subjek  yang  terlibat dalam  perkawinan  di  bawah  umur,  justru menyediakan sarana terjadinya praktik perkawinan  ini  dengan  adanya  pemberian dispensasi  kawin  melalui  Pasal  7  ayat  (2) Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974,  (c) Tanggapan  pengaruh  sosial,  dimana  dalam masyarakat  di  beberapa  wilayah  di  Indonesia, praktik perkawinan di bawah umur masih terjadi karena  telah  menjadi  budaya  yang  hidup  di masyarakat,  serta  (d)  Kepatuhan,  dimana orang-orang  kurang  mentaati  aturan  batas  usia perkawinan karena mereka beranggapan bahwa pernikahan dibawah umur bukan suatu perbuatan  immoral  dan  illegal,  sehingga  apa yang  dimuat  di  dalam  UUP  tidak  harus dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  tawaran  solusi penurunan batas usia perkawinan yang ditetapkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1  Tahun  1974  dan  penghapusan  masalah dispensasi  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  yang  berangkat dari wacana  pemikiran  “ kaidah  hukum  berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan  kebiasan ”  layak  dipertimbangkan  sebagai sebuah konstruksi konsep ideal dalam menyelesaikan  permasalahan  perkawinan  anak

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
dibawah umur dengan mengakomodasi kepentingan  semua  pihak  untuk  melahirkan kepastian  hukum  yang  berbasis  nilai  keadilan dalam masalah hukum perkawinan Indonesia.

## Daftar Bacaan
Abdi  Koro.  2012. Perlindungan  Anak  di  Bawah Umur  dalam  Perkawinan  Usia  Muda dan  Perkawinan  Siri, Bandung:  PT Alumni
Abdurrahman.  1995. Kompilasi  Hukum  Islam , Jakarta: Akademika Pressindo Abdul Ghofur Anshori. 2011. Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan
Hukum Positif, Yogyakarta: UII Press
Abdul  Manan.  2005. Aspek-Aspek  Pengubah Hukum . Jakarta: Prenada Media
Abdulkadir  Muhammad.  2002. Hukum  Perdata Indonesia , Bandung: Citra Buana
Abdussalam  dan  Adri  Desasfuryanto.  2014. Hukum  Perlindungan  Anak ,  Jakarta: PTIK Press
Achmad  Gunaryo.  2006. Pergumulan  Politik  & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Ag ama dari Peradilan “Pupuk Bawang”
Menuju Peradilan yang Sesungguhnya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Ahmad  Ibrahim.  1993. Family  Law  in  Malaysia, Singapore, and Thailand . Kuala Lumpur: University Of Malaya
Ahmad  Ashar  Basir.  1999. Hukum  Perkawinan . Yogyakarta: UII Press;
Ahmad  Baharudin.  2008. Hukum  Perkawinan  di Indonesia  Studi  Historis  Metodologis. Jakarta: Syariah Press
Ahmad Baihaqi Rafi. 2006. Membangun Syurga Rumah  Tangga ,  Surabaya:  Gita Media Press
Ahmad  Sukardja.  1998. Keberlakuan  Hukum Agama  dalam  Tata  Hukum  Indonesia . Cet.I, Jakarta: Logos
Amir Syarifudin. 2007. Hukum Perkawinan Islam (Cet. 2). Jakarta: Kencana
Aminudin.  2008. Fiqih  Munakahat .  Bandung: Pustaka Setia
Arso Sosroatmodjo. 1998. Wasit Aulawi, Hukum Perkawinan di Indonesia , Jakarta: Bulan Bintang
Arif  Gosita,  1997. Masalah  Perlindungan  Anak, Jakarta: CV Akademika Pressindo
BKKBN,  1999, Pendewasaan  Usia  Perkawinan , Jakarta: BKKBN
Carl  Joachim  Friedrich.  2010. Filsafat  Hukum: Perspektif  Historis .  Bandung:  Nusa
Media
Dellyana.  1998. Perkawinan  Pada  Usia  Muda . Jakarta: Bulan Bintang
Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika. 2005. Azas- azas  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia,
Jakarta: Bina Aksara
Dominikus Rato. 2011. Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan,  dan  Memahami  Hukum . Surabaya: LaksBang Justitia
Dedy  N.  Hidayat.  2003. Paradigma  dan Metodologi  Penelitian  Sosial  Empirik Klasik , Jakarta: Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia
Djuhaendah  Hasan.  2005. Hukum  Keluarga: Setelah  Berlakunya  UU  No.  1/1974 ( Menuju  ke  Hukum  Keluarga  Nasional ). Bandung: Armico
Efran  Helmi  Juni.  2012. Filsafat  Hukum . Bandung: CV Pustaka Setia
Evenhuis,  Mark  and  Jennifer  Burn.  2014. Just Married,  Just  a  Child:  Child  marriage  in the  Indo-Pacific  Region. Melbourne:
Plan International Australia
Greetz,  1995, Pernikahan  Dini  dalam  Dilema Generasi Extravaganza , Bandung: Mujahid Hamdani H.S.A. Risalah Nikah Hukum
Perkawinan  Islam. Jakarta:  Pustaka Amani Hilman  Hadikusuma.  2003. Hukum  Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum  Adat  Hukum  Agama, Bandung:
Penerbit Mandar Maju

## JURNAL HUKUM KAIDAH

## Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat
Ibrahim  Hosen.  2003. Fiqih  Perbandingan
Masalah  Pernikahan .  Jakarta:  Pustaka Firdaus
Kaharuddin. 2015. Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut  Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-Undang  RI  Nomor  1  Tahun 1974  Tentang  Perkawinan ,  Jakarta: Mitra Wacana Media
Kamal  Muchtar.  2006. Hukum  Perkawinan menurut  UU  Perkawinan  dan  Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: Sinar Grafika
Lev,  Daniel  S.  1996. Peradilan  Agama  Islam  di Indonesia; Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga
Hukum, cet.  II,  terj.  Zaini  Ahmad  Noeh, Jakarta: Intermasa
Lili  Rasjidi.1994. Dasar-Dasar  Filsafat  Hukum . Jakarta: CV Sinar Baru
Mahmud  Yunus.  1996. Hukum  Perkawinan dalam Islam . Jakarta: CV Al-Hidayah
Muhammad  Daud  Ali.  1997. Hukum  Islam  dan Peradilan  Agama, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada
M.  Syamsul  Arifin.  2008. Membangun  Rumah Tangga Sakinah. Jawa Timur: Pustaka
M.  Solly  Lubis.  1994. Filsafat  Ilmu  dan
Penelitian , Bandung, Mandar Maju MR  Martiman  Prodjohamijojo.  2011. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing M. Yahya Harahap, 2005, Kedudukan
Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jakarta: Sinar Grafika
Moh  Idris  Ramulyo.  2010. Hukum  Perkawinan Islam  Suatu  Analisis  dari  Undang- undang Nomor  1  Tahun  1974  dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bandung:
Citra Aditya Nani  Suwondo.  2002. Kedudukan  Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat , Jakarta: Ghalia Indonesia
Netty  Hartati.  2004. Islam  dan  Psikologi, Edisi  I Cet.  I,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Penjelasan  Umum  UU  No.  1  tahun  1974  jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang  Perkawinan, Jakarta,  Pradnya Paramita, 1977 Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, Metode Penelitian Hukum , Jakarta: Ghalia Saleh  Wantjik.  1990. Hukum  Perkawinan
Indonesia , Jakarta: Ghalia Indonesia
Soemiyati.  1997. Hukum  Perkawinan  Islam  dan Undang-Undang  Perkawinan  (Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan) , Yogyakarta: Liberty
Soedharyo  Soimin.  2002. Hukum  Orang  dan Keluarga , Jakarta: Sinar Grafika Thahir  Maloko.  2012. Dinamika  Hukum  dalam Perkawinan. Makassar: Alauddin University Press Taufiqurrohman Syahuri. 2015. Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Groub Usman  Rachmadi.  2006. Aspek-Aspek  Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ,
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun  2002 Tentang Perlindungan Anak , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
Yusuf  Hanafi.  2011. Kontroversi  Perkawinan Anak di Bawah Umur . Bandung: Mandar Maju
Yuliestina  Masriani.  2004. Pengantar  Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika Wahyono Darmabrata. 2002. Hukum Perkawinan  dan  Keluarga  di  Indonesia. Jakarta: Rizkit
Warkum  Sumitro  &  K.  N.  Sofyan  Hasan.  1994. Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Karya Anda
Zainuddin.  2014. Kerangka,  Dalil,  Teoritis, Konseptual,  dan  Metode  Penelitian , Jakarta: Sinar Grafika