Jaminan Kepastian Hukum Atas Pinjaman Modal Terhadap Kegiatan Usaha Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
(STUDI DI PT. BANKALTIMTARA CABANG SAMARINDA)
Namira Meidina Aulia, dan Parlindungan Pasaribu Mianamira60@yahoo.co.id , parlindunganpasaribu_uwgm@yahoo.com Alumni dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Bentuk  Jaminan  Kepastian  Hukum  terhadap Pemberian  Pinjaman  Modal  Kegiatan  Usaha  Rumah  Tangga  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan  dan  Kendala  dalam  Proses  Pinjaman  Modal  oleh  Pelaku  Usaha  Rumah  Tangga  di Perbankan.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  Normatif  yang  bersumber  dari  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Bentuk Jaminan  Kepastian  Hukum  terhadap  Pemberian  Pinjaman  Modal  Kegiatan  Usaha  Rumah Tangga  yakni  adapun  Bentuk  Jaminannya  yakni  dalam  Bentuk  Jaminan  Berwujud,  Bentuk Jaminan  Tidak  Berwujud,  Bentuk  Jaminan  Benda  Bergerak,  Bentuk  Jaminan  Benda  Tetap  / Tidak  Bergerak.  Dan  Adapun  bentuk  kepastian  hukum  terhadap  pemberian  pinjaman  modal kegiatan usaha rumah tangga yakni dalam bentuk tertulis yang tertuang didalam Surat Perjanjian Pinjam Uang (SPPU). Kemudian terhadap Kendala dalam Proses Pinjaman Modal oleh Pelaku Usaha Rumah Tangga di Perbankan yakni Data Tidak Lengkap dan Valid, Prosedur pengajuan pinjaman modal usaha ke bank seringkali memakan waktu, prosesnya  berbelit-belit  dan syaratnya  tidak  mudah  terpenuhi,  Usaha  Dianggap  Kurang  Produktif,  Tidak  adanya Agunan/Jaminan  Tambahan,  Legalitas  Usaha  yang  dianggap  buruk,  Riwayat  Kredit  Buruk. Sehingga  disarankan  kedepannya  pihak  perbankan  dapat  lebih  mempermudah  calon  debitur dalam  mengajukan  pinjaman  modal  usaha  rumah  tangga,  walaupun  bank  menerapkan  prinsip kehati-hatian  dengan  mewajibkan  adanya  agunan  untuk  menjamin  kepastian  hukumnya,  akan tetapi  pihak  bank  juga  diharapkan  tidak  berpatokan  pada  aspek  agunan  saja  tetapi  bank  juga perlu mempertimbangkan aspek lainnya.
Kata Kunci : Jaminan, Kepastian Hukum, Usaha Rumah Tangga

## ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  the  form  of  Legal  Assurance  Guarantee  on  Capital  Lending  of Household Business Activity in terms of Law Number 10 the year 1998 Concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 Concerning Banking and Constraints in Capital Lending Process by Household Business Actor in Banking. This research is normative law research that comes from primary  law  material  and  secondary  law  material.  The  result  of  the  research  shows  that  the form  of Assurance  of  Legal  Certainty  to  the  Capital  Lending  of  Household  Business Activity, namely Forms of Guarantee that is in Tangible Assurance Form, Intangible Assurance Form, Form of Guaranteed Movement, Form of Assurance of Permanent / Unmoving Equipment. And the form of legal certainty to the lending of the capital of household business activity that is in the written form contained in the Letter of Credit Agreement (SPPU). Then to the Constraints in Capital  Loan  Processing  by  Household  Business  Actors  in  Banking  namely  Incomplete  and Valid  Data,  Procedure  of  business  loan  to  bank  is  often  time-consuming,  the  process  is complicated  and  the  conditions  are  not  easily  fulfilled,  Business  Considered  Less  Productive, Absence  of  Collateral  /  Additional  Guarantees,  Bad  Business  Legality,  Bad  Credit  History. Therefore, it is suggested that in the future, the bank can further facilitate the debtor in applying for the household capital loan, although the bank applies the prudential principle by requiring the  collateral  to  guarantee  its  legal  certainty,  the  bank  is  also  expected  not  based  on  the collateral aspect but also the bank consider other aspects.
Key words: Guarantee, Legal Certainty, Household Business .

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  rangka  meningkatkan  taraf hidup  masyarakat,  bangsa  Indonesia  telah melakukan pembangunan untuk
mewujudkan tujuan nasional, yaitu mewujudkan  masyarat  yang  adil  dan makmur  secara  materiil  dan  spiritual berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-undang Dasar  1945.  Guna  mewujudkan  tujuan nasional  tersebut  diperlukan  usaha  untuk meningkatkan  pelaksanaan  pembangunan yang  terpadu  dan  berkesinambungan  antar bidang. Pemerintah Indonesia telah melakukan  berbagai  usaha  untuk  lebih memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan  dalam  rangka  mewujudkan masyarakat  yang  adil  dan  makmur.  Usaha yang  telah  dilakukan  pemerintah  tersebut salah satunya adalah dengan meningkatkan dan menyempurnakan dalam bidang hukum dalam rangka pembinaan dan pembaharuan hukum nasional.
Usaha  pemerintah  tersebut  bertujuan untuk memajukan pembangunan yang telah dicapai  agar  lebih  mantap  dan  mengarah pada sasarannya sehingga masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum demi terwujudnya  keadilan  di  Indonesia.  Di dalam  Undang-Undang  Dasar Tahun  1945, Pasal  28  D  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa, “Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan  umum”.  Ini  merupakan  pijakan dasar  dan  perintah  konstitusi  untuk menjamin  setiap  warga  Negara,  termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan  akses  terhadap  keadilan  agar hak-hak  mereka  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang adil  serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik.
Para  pengusaha  atau  wiraswasta, pedagang,  UKM,  usaha  industri  rumah tangga  dan  lain  sebagainya  untuk mengembangkan  usahanya  membutuhkan modal  yang  tidak  sedikit.  Salah  satu  cara untuk  memenuhi  modal  tersebut  adalah dengan  cara  mengajukan  pinjaman  kepada bank yang kemudian dikenal dengan istilah perjanjian kredit bank.
Menurut  Kasmir  dalam  bukunya “ Bank dan lembaga keuangan lainnya edisi keenam ” menyatakan bahwa :
Adapun  yang  diartikan  dengan  “Bank” adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau  dalam  bentuk  lainnya  dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 1
Ketentuan mengenai perjanjian kredit bank  diatur  dalam  Pasal  1  angka  11 Undang-undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perbankan,  yaitu  menyebutkan bahwa:
“Kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan dengan itu, berdasarkan pesetujuan atau kesepakatan  pinjammeminjam  antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan  peminjam  untuk  melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”
Pelaksanaan pemberian kredit kepada debitur,  diperlukan  suatu  keyakinan  dari pihak  kreditur  bahwa  kredit  yang  telah diserahkan kepada debitur dapat
dikembalikan  sesuai  dengan  batas  waktu yang  telah  ditentukan  dalam  perjanjian kredit.  Maka  sebelum  memberikan  kredit, kreditur  harus  melakukan  penelitian terhadap  watak,  kemampuan,  modal, agunan,  dan  prospek  usaha  debitur. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  bank  ini dimaksudkan  untuk  menjaga  kemungkinan terjadinya  tunggakan  atau  kredit  yang bermasalah karena hal ini akan berpengaruh
1 Kasmir, Bank  dan  Lembaga  Keuangan Lainnya  Edisi  Keenam, Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2004, hlm. 11.
terhadap kesehatan bank itu sendiri. Bank  sebagai  lembaga  keuangan banyak  diminati  oleh  masyarakat  untuk mengajukan  kredit.  Mayoritas  kegiatan perekonomian  di  Indonesia  menggunakan fasilitas kredit, terutama dunia usaha karena hampir  semua  dunia  usaha  membutuhkan kredit  untuk  menambah  modal  dan  untuk memperluas  usahanya  serta  meningkatkan produktifitas mereka. Kredit yang diberikan oleh  bank  mengandung  resiko,  dalam pelaksanaannya harus memperhatikan asas- asas perkreditan yang sehat, yaitu:
1. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa surat perjanjian tertulis;
2. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada usaha yang sejak semula telah  diperhitungkan  kurang  sehat  dan akan memberikan kerugian;
3. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit  untuk  pembelian  saham,  dan modal  kerja  dalam  rangka  kegiatan jual beli saham;
4. Bank tidak diperkenankan memberikan kredit  melampaui  batas  maksimum pemberian kredit ( legal lending limit ). 2
Di  dalam  Pasal  8  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan menyatakan bahwa:
“Dalam  memberikan  kredit  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  itikad dan  kemampuan  nasabah  debitur untuk  melunasi  utangnya  atau mengembalikan pembiayaan dimaksud dengan yang
diperjanjikan”
Dari penjelasan pasal tersebut tersirat bahwa jaminan merupakan salah satu faktor dan  syarat  dalam  pertimbangan  pemberian kredit.  Jaminan  atau  agunan  hanya merupakan salah satu aspek saja, tidak ada kata-kata  yang  secara  tegas  menyebutkan keharusan adanya jaminan. Namun demikian,  dalam  praktik  peran  jaminan
2 Djumhana  Muhammad, Hukum  Perbankan Indonesia ,  Citra Aditya  Bakti,  Bandung,  2000,  hlm.
246.
sangat  menentukan,  sebab  tanpa  jaminan bank tidak berani menanggung risiko tinggi untuk  kehilangan  dana  yang  telah disalurkannya.  Fungsi  dari  jaminan  antara lain:
1. Untuk  menyakinkan  bank  dalam mengeluarkan kredit;
2. Menjamin  agar  debitur  berperan  serta di dalam transaksi untuk   membiayai usahanya;
3. Memberikan  hak  dan  kewajiban  pada bank untuk mendapatkan   pelunasan dari  hasil  penjualan  barang-barang jaminan apabila   debitur  melakukan cidera janji;
4. Memberikan  dorongan  kepada  debitur untuk memenuhi perjanjian kredit. 3
Sesuai  dengan  tujuan  dari  penelitian ini,  penulis  lebih  menekankan  usaha perbankan dalam memberikan kredit dalam bentuk  pinjaman  modal  usaha  rumah tangga.  Salah  satu  fasilitas  kredit  yang tersedia  pada  PT.  Bank  Kaltimtara  Kantor Cabang  Pembantu  Samarinda  antara  lain pemberian  Kredit  Modal  Kerja.  Kredit modal adalah salah satu bentuk hutang yang bisa  dimanfaatkan.  Kepercayaan  nasabah pada Bank Kaltimtara merupakan keputusan  yang  tepat  karena  Bank Kaltimtara  selalu  berusaha  mendukung kemajuan  usaha  nasabah  pengusaha  kecil dan menengah untuk terus mengembangkan bisnis  mereka  melalui  berbagai  kredit modal kerja yang sediakan. Pengusaha kecil dan  menengah  yang  sangat  banyak jumlahnya  di  Samarinda  sangat  potensial bagi perkembangan ekonomi. Pada akhirnya kredit modal kerja yang diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah akan menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Kredit modal kerja yang disediakan oleh PT. Bank Kaltimtara  Kantor  Cabang  Pembantu Samarinda adalah kredit modal kerja secara umum, dealer  financing dan distributor financing.
Perjanjian kredit modal kerja merupakan  suatu  jenis  kredit  tunai  jangka pendek  untuk  memenuhi  kebutuhan  modal
3 Chatamarrasjid, Hukum Perbankan Nasional  Indonesia ,  Prenada  Media,  Jakarta,  2005, hlm. 69-70.
kerja,  dimana  setiap  pencairan  kreditnya debitur harus memberitahukan kepada bank terlebih  dahulu.  Dalam  perjanjian  kredit, para  pihak  baik  itu  pihak  debitur  maupun pihak  kreditur  sama-sama  menghendaki adanya  kepastian  hukum  dalam  membuat perjanjian, agar diantara kedua belah pihak baik  itu  pihak  debitur  maupun  pihak kreditur  tidak  ada  yang  diragukan.  Maka dibuatlah perjanjian kredit itu secara tertulis oleh  para  pihak,  dan  sebagai  sumbernya adalah  pasal  1233  KUH  Perdata  yang berbunyi:  “Tiap-tiap  perikatan  dilahirkan baik  karena  persetujuan,  baik  karena undang-undang”. 4
Hubungan  hukum  antara  bank dengan  nasabah  debiturnya  berdasarkan hubungan  kontraktual  atau  perjanjian disebut juga dengan perjanjian kredit bank. Walaupun unsur kepercayaan lebih mendominasi pada waktu pemberian kredit, seolah-olah  hubungan  hukum  antara  bank dengan  nasabah  itu  hanya  berdasarkan kepercayaan.  Namun,  dalam  praktek pemberian  kredit,  bank  tetap  mengikat calon nasabahnya dengan perjanjian kredit. Sehingga  dapat  dikatakan  lain,  unsur kepercayaan hukum juga mendasari terjadinya  hubungan  antara  bank  dengan nasabah. Adapun konsekuensi dari keadaan ini  adalah  apabila  nasabah  debitur mengalami  kredit  macet  dan  selama  unsur pidana  tidak  ditemukan  didalamnya,  maka debitur  hanya  dapat  dikatakan  wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum. Jadi, hubungan  hukum  bank  dengan  nasabah debitur,  bukan  hanya  hubungan  antara kreditur dan debitur berdasarkan kepercayaan  dan  kontrak  saja,  tetapi  juga sebagai hubungan kerahasiaan dan hubungan kehati-hatian.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka dapat  dirumuskan  permasalahan  yang  akan membawa  pada  pembahasan  yang  lebih terarah  dari  penelitian  yang  dilakukan yaitu :
1. Bagaimana
Bentuk Jaminan
4 Samuel  M.  P.  Hutabarat, Penawaran  dan Penerimaan  dalam  Hukum  Perjanjian ,  Grasindo, Jakarta, 2008, hlm. 33.
Kepastian Hukum terhadap Pemberian Pinjaman Modal Kegiatan Usaha  Rumah  Tangga  ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1992 Tentang Perbankan ?
2. Apa Kendala dalam Proses Pinjaman Modal  oleh  Pelaku  Usaha  Rumah Tangga di Perbankan?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  penelitian  ini  bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk Jaminan  Kepastian  Hukum  terhadap Pemberian  Pinjaman  Modal  Kegiatan Usaha Rumah Tangga ditinjau dari Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  1992  Tentang  Perbankan  dan  untuk mengetahui  dan  menganalisis  Kendala dalam Proses Pinjaman Modal oleh Pelaku Usaha Rumah Tangga di Perbankan.
Penelitian  ini  diharapkan  Menjadi bahan  bacaan  dan  sumber  pengetahuan maupun sumber informasi bagi masyarakat umum  untuk  mengetahui  Bentuk  Jaminan Kepastian  Hukum  terhadap  Pemberian Pinjaman  Modal  Kegiatan  Usaha  Rumah Tangga  ditinjau  dari  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998 Tentang  Perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992 Tentang  Perbankan,  dan  juga  dapat digunakan  sebagai  salah  satu  sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui Kendala dalam Proses
Pinjaman Modal oleh Pelaku Usaha Rumah Tangga di Perbankan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  Hukum
Normatif yaitu penelitian yang
mempergunakan  bahan-bahan  kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. 5 Seperti bahan  hukum  primer  yang  meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 , Kitab  Undang-Undang  Hukum
5 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , RajaGrafindo Persada, jakarta, 2004, hal. 166
Perdata,  Buku  II  tentang  Kebendaan  dan Buku  III  tentang  Perikatan,  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  1992  tentang  Perbankan,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen,  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa  dan  Sistem  Nilai  Tukar,  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  dan  Peraturan  Daerah Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  08 Tahun  2016  tentang  Perubahan  Bentuk Badan  Hukum  Bank  Pembangunan  Daerah Kalimantan Timur  dari  Perusahaan  Daerah Bank  Pembangunan  Daerah  Kalimantan Timur  menjadi  Perseroan  Terbatas  Bank Pembangunan  Daerah  Kalimantan  Timur dan Kalimantan Utara.
Bahan  Hukum  Sekunder  yang digunakan  guna  menunjang  bahan  hukum primer  dengan  cara  penelitian  lapangan yang  berhubungan  dengan  masalah  yang diteliti yakni melakukan wawancara kepada sumber  terkait,  dan  bahan  hukum  tersier yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan  bahan  hukum  sekunder  seperti  kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.
Metode  dan  Teknik  Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara Studi Kepustakaan  dan  Studi  Dokumen  yaitu dengan  cara  mempelajari,  mengkaji  dan mengolah  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder maupun  bahan  hukum  tersier,  dan  teknik wawancara  untuk  mendapat  keterangan guna  tujuan  penelitian  dengan  melakukan tanya  jawab  secara  langsung  dengan narasumber  tentang  permasalahan  dalam penelitian ini.
Analisis  data  dalam  penelitian  ini menggunakan  analisis  kualitatif  yaitu dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi  data  yang  diperoleh  dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan  teori-teori  dari  studi  kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan  dalam  penelitian  ini.  Dalam analisis  data  ini  digunakan  cara  berfikir
induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian  dari  hal  yang  bersifat  khusus untuk  kemudian  diambil  kesimpulan  yang bersifat umum.
PEMBAHASAN A. Bentuk Jaminan Kepastian Hukum terhadap Pemberian Pinjaman  Modal  Kegiatan  Usaha
Rumah  Tangga  ditinjau  dari Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1992 Tentang Perbankan.
Bank  tidak  bisa  begitu  saja  dengan mudah  memberikan  kredit/pinjaman  modal usaha  kepada  debitur.  Sebelum  Bank memberikan pinjaman modal usaha kepada debitur  maka  terdapat  beberapa  syarat  dan posedur  yang  harus  dipenuhi  oleh  debitur dalam  mengajukan  pinjaman  modal  usaha yakni sebagai berikut :
1. Persyaratan  umum  dalam  mengajukan pinjaman  modal  usaha  antara  lain meliputi:
a) Kepemilikan  atau  pendirian  usaha yang  telah  beroperasi  minimal  6 bulan.
b) Usaha  debitur  harus  tergolong UMKM, yakni:
1) Usaha Mikro
2) Usaha Kecil
3) Usaha Menengah
c) Tidak  sedang  menerima  bantuan modal usaha dari perbankan lain.
d) Melengkapi  dokumen  administrasi seperti :
1) Surat  permohonan  pengajuan pinjaman modal usaha 2) Surat  Izin  Usaha  atau  Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan  oleh  kepala  desa  / lurah. Biasanya pinjaman
dengan  plafon  di  atas  20  juta rupiah  (KUR  Ritel)  harus melampirkan  SIUP  (Surat  Izin Usaha  Perdagangan),  atau SITU  (Surat  Izin  Tempat Usaha) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan).
Namun, semuanya tergantung
kebijakan masing-masing bank penyalur. 3) KTP  dan  Kartu  Keluarga beserta  fotocopynya.  Bagi usaha yang berbentuk
kelompok  wajib  melampirkan Surat Pengukuhan dari instansi terkait  atau  Surat  Keterangan dari  Kepala  Desa/  Kelurahan atau  Akte  Notaris.  Lampirkan juga  fotocopy  KTP  masing- masing anggota;
4) Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP). (wajib jika pinjaman lebih dari 50 juta).
5) Surat  bukti  agunan  dan dokumen  lain  sesuai  dengan kebijakan   masing-masing bank seperti (BPKB/SKPT/PPAT/SHGB/S HM). 2. Prosedur/Mekanisme Pengajuan Pinjaman Modal Usaha a. Pemohon
mengajukan surat permohonan pinjaman modal usaha kepada  Bank  dengan  melampiri dokumen  seperti  legalitas  usaha (jika  ada),  perizinan  usaha,  catatan keuangan dan sebagainya.
b. Bank mengevaluasi/analisa kelayakan usaha berdasarkan permohonan pemohon tersebut.
c. Apabila  menurut  Bank,  usaha pemohon layak maka Bank menyetujui  permohonan  Pinjaman
Modal Usaha tersebut. d. Bank dan pemohon menandatangani Perjanjian Kredit/Pembiayaan. e. Pemohon wajib membayar/mengangsur  kewajiban pengembalian  Pinjaman  Modal Usaha tersebut kepada Bank sampai lunas.
Dalam  menyalurkan  kredit  kepada masyarakat untuk kegiatan pembiayaan dan modal usaha, bank diwajibkan menerapkan prinsip  kehati-hatian  bank  ( prudential banking principles ). hal tersebut didasarkan karena  dalam  pemberian  kredit  oleh  bank mengandung  resiko  yang  tinggi.  Sebelum bank  memberikan  kredit,  hendaknya  bank
menilai  dengan  seksama  prinsip-prinsip sebagai  berikut  yaitu  watak  (character), kemampuan  (capacity),  modal  (capital), prospek  usaha  debitur  (condition  of economic), dan jaminan (collateral). Prinsip  tersebut  sebagai  bentuk prinsip  kehati-hatian  bank.  Prinsip  Kehati- hatian  Bank  adalah  suatu  asas  atau  prinsip yang  menyatakan  bahwa  bank  dalam menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usahanya wajib  bersikap  hati-hati  ( prudent )  dalam rangka  melindungi  dana  masyarakat  yang dipercayakan  padanya.  Hal  ini  disebutkan dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 Tentang  Perbankan,  bahwa  Perbankan Indonesia  dalam  melakukan  usahanya berasaskan  demokrasi  ekonomi  dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Dimana  dengan  menggunakan  prinsip kehati-hatian    akan  memberikan  rasa nyaman  kepada  bank  itu  sendiri  dalam menyalurkan dananya kepada debitur.
Adanya  jaminan  tersebut  bagi  bank adalah demi keamanan modal dan kepastian hukum  bagi  bank  serta  merupakan  aspek yang penting dalam pemberian kredit yang dilakukan  oleh  bank  dalam  upaya  untuk mengamankan  atau  memberikan  jaminan bagi  kelancaran  pengembalian  kredit  yang disalurkannya,  sedangkan  bagi  kreditor jaminan  tersebut  memberikan  rasa  aman dan  kepastian  hukum  bahwa  dana  yang dipinjamkan oleh bank dapat dikembalikan tepat waktu sesuai dengan perjanjian.
1. Bentuk Jaminan terhadap Pemberian Pinjaman Modal Kegiatan Usaha  Rumah Tangga.
Sejatinya,  fungsi  dari  pemberian jaminan  adalah  guna  memberikan  hak  dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan  dengan  barang-barang  jaminan yang  miiliki  oleh  debitor,  bila  debitor bercidera  janji  tidak  membayar  kembali hutangnya  pada  waktu  yang  telah ditetapkan  dalam  perjanjian  maka  jaminan tersebut lah yang diambil sebagai gantinya.
Adapun fungsi  dari  jaminan  kredit yakni:
a) Jaminan sebagai pengaman perlunasan kredit;
b) Jaminan  sebagai  pendorong  motivasi debitur; c) Fungsi yang terkait dengan
pelaksanaan ketentuan perbankan. Bank mensyaratkan nasabah menyerahkan jaminan dalam rangka meminimalisir  risiko  kegagalan  debitor dalam  pemenuhan  kewajibannya  kepada bank.  Secara  yuridis  agunan  merupakan sesuatu  yang  sudah  pasti  dan  meyakinkan karena  agunan  tersebut  berupa  harta kekayaan milik debitor. Dengan penyerahan harta kekayaan sebagai agunan. Maka dari awal debitor akan menyadari bila usahanya  mengalami  kegagalan,  maka agunan itulah sebagai gantinya.
Sebaliknya jika usaha tersebut berhasil,  maka  keuntungan  yang  diperoleh akan jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan  yang  diperoleh  bank.  Dengan demikian  agunan  merupakan  aspek  yang penting  dalam  pemberian  kredit  yang dilakukan  oleh  bank  dalam  upaya  untuk mengamankan  atau  memberikan  jaminan bagi  kelancaran  pengembalian  kredit  yang disalurkannya.
Ditinjau  dari obyek  yang  dibiayai , maka  jaminan  dapat  dibedakan  menjadi jaminan pokok dan jaminan tambahan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

## A. Jaminan Pokok
Jaminan  pokok  adalah  barang  atau obyek  yang  dibiayai  dengan  kredit. Misalnya  seorang  nasabah  pabrik  roti mendapat  kredit  untuk  membeli  oven pembakar  roti,  maka  oven  pembakar  roti tersebut  menjadi  jaminan  pokok.  Atau seorang  nasabah  lain  mendapat  jaminan untuk  pembelian  rumah  atau  yang  dikenal dengan  KPR,  maka  jaminan  pokok  adalah rumah yang dibeli dengan kredit kepemiilikan  rumah  tersebut.  Begitupula apabila  ada  nasabah  lain,  yang  mendapat pinjaman  untuk  menambah  modal  kerja, maka  modal  kerjanya  menjadi  jaminan pokok,  seperti  piutang,  persediaan  barang dagangan, dll.

## B. Jaminan Tambahan
Jaminan  tambahan  adalah  barang yang  dijadikan  jaminan  untuk  menambah
jaminan  pokok.  Mengapa  jaminan  pokok harus  ditambah,  karena  nilainya  kurang sebagai  akibat  penilaian  bank  lebih  rendah dari  harganya.  Alasannya  penilaian  bank salah satunya adalah apabila peminjam lalai membayar  kewajibannya  kepada  bank, maka  bank  mengambilalih  jaminan  dan dijual.  Pada  saat  menjual  tersebut membutuhkan  tambahan  biaya.  Jaminan tambahan yang bernilai tinggi berupa tanah dan bangunan yang telah memiliki sertifikat HM/HGU/HGB dan ber-IMB.
Adapun  Bentuk  Jaminan  jika  dilihat dari wujud  barang maka  bentuk  jaminan terbagi menjadi 4 (empat) yakni : 1.1  Bentuk Jaminan Berwujud
Jaminan  berwujud  adalah  jaminan tersebut  dapat  dilihat  dan  diraba,  misalnya oven  roti,  rumah,  mesin,  bangunan  pabrik, dan kendaraan.

## 1.2   Bentuk Jaminan Tidak Berwujud
Jaminan tidak berwujud adalah jaminan  yang  bentuknya  hanya  komitmen atau  janji  saja.  Walaupun  demikian  janji atau komitmen tersebut harus didokumentasikan ke dalam tulisan, sehingga  dapat  diadministradikan  dengan baik.  Contohnya  Garansi  Perusahaan, Garansi Perorangan.

## 1.3  Bentuk Jaminan Benda Bergerak
Yang dimaksud dengan benda bergerak atau  barang  bergerak  adalah  barang  yang karena  sifatnya  dapat  berpindah  atau dipindahkan. Benda bergerak yang dimaksud  dalam  hal  ini  adalah  Kendaraan Bermotor  seperti  mobil  dengan  berbagai jenis,  merek  dan  tipe  serta  sepeda  motor dan  skuter.  Hal  ini  sesuai  dengan  bunyi Undang-Undang Nomor 14 tahun  1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. Pembuktiannya  melalui  bukti  pemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
1.4  Bentuk  Jaminan  Benda  Tetap  / Tidak Bergerak
Yang  dimaksud  dengan  benda  tetap atau  barang  tidak  bergerak  adalah  suatu benda  atau  barang  yang  tidak  dapat bergerak  atau  tidak  dapat  dipindahkan secara fisik. Benda tetap atau tidak bergerak yang dimaksud antara lain :
b) Tanah Debitur wajib membuktikan kepemilikan tanah tersebut lewat hak milik, hak guna usaha, hak pakai atas tanah negara dan lain-lain.
b) Bangunan
Berupa  bangunan  seperti  rumah tinggal,  rumah  susun,  pabrik,  gudang,  dan hotel. Nasabah wajib menunjukkan bangunan  tersebut  sudah  dilengkapi  IMB (Izin  Mendirikan  Bangunan)  dan  status hukumnya apakah sedang ada sengketa atau tidak.
2. Bentuk Kepastian Hukum terhadap  Pemberian  Pinjaman
Modal   Kegiatan  Usaha  Rumah Tangga Kepastian  hukum,  pada  umumnya terkait dengan hukum tertulis. Dengan kata lain,  hukum  tertulis  lebih  menjamin kepastian  hukum  dibandingkan  dengan hukum  tidak  tertulis,  tetapi  hukum  tertulis bukanlah  satu-satunya  sumber  hukum. Kepastian hukum perlu diselaraskan dengan tujuan  hukum  lainnya,  antara  lain  keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian, dalam penerapan  hukum  tertulis  juga  perlu diperhatikan  hukum  yang  hidup  dan berkembang dalam masyarakat (living law). Kepastian hukum merupakan perlindungan  yustisiabel  terhadap  tindakan sewenang-wenang,  yang  berarti  bahwa seseorang  akan  dapat  memperoleh  sesuatu yang  diharapkan  dalam  keadaan  tertentu. Bank  mengharapkan  adanya  kepastian hukum,  karena  dengan  adanya  kepastian hukum,  Bank  akan  merasa  aman  dalam meminjamkan modal kepada debitur.
Adapun  bentuk  kepastian  hukum terhadap  pemberian  pinjaman  modal kegiatan  usaha  rumah  tangga  yakni  dalam bentuk tertulis yang tertuang didalam Surat Perjanjian  Pinjam  Uang  (SPPU) .  SPPU mengikuti bentuk perjanjian pada umumnya yang pada dasarnya memuat empat bagian :
a) Bagian pertama yaitu bagian awal/kepala yang memuat judul SPPU dan  saat  para  pihak  membuat perjanjian;
b) Bagian  kedua  adalah  bagian  koparisi SPPU  yaitu  bagian  dari  suatu  akta
yang memuat nama, pekerjaan, alamat bank  dan  debitur,  dasar  hukum  yang memberikan kewenangan yuridis untuk  bertindak  dari  pihak  yang memberi  kuasa  atau  siapa  yang diwakili pihak yang bersangkutan serta kedudukan para pihak;
c) Bagian ketiga adalah bagian perjanjian yang memuat persetujuan pendahuluan, kesepakatan kedua belah pihak  untuk  mengadakan  perjanjian kredit;
d) Bagian  keempat  dari  SPPU  yaitu bagian  isi  perjanjian  yang  memuat klausula-klausula  yang  diperjanjikan dan  memuat  tempat  dan  saat penandatanganan persetujuan
pinjaman oleh pihak bank dan debitur.
Menurut hemat penulis untuk menjamin kepastian hukum dalam membuat  suatu  surat  perjanjian  pinjaman uang,  maka  suatu  perjanjian  itu  wajib dibuat  dengan  memenuhi  syarat  sahnya perjanjian,  sebagaimana  yang  diatur  dalam
Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang  membuatnya.  Pembuatan  perjanjian secara  tertulis  (kontrak)  diperlukan  untuk memberikan  kepastian  hukum  bagi  para pihak. Sehingga apabila terjadi perselisihan, maka para pihak yang berkepentingan dapat mengajukan  perjanjian  yang  telah  dibuat sebagai  dasar  hukum  atau  alat  bukti  untuk menuntut pihak yang telah merugikan.

## B. Kendala  dalam  Proses  Pinjaman
Modal  oleh  Pelaku  Usaha  Rumah Tangga di Perbankan
Pada  kenyataannya  Bank  Kaltimtara sebagai  lembaga  keuangan  komersial daerah  kalimantan  timur  dan  kalimantan utara  sudah  pasti  memiliki  tujuan  mencari keuntungan  dari  jasa  mereka  dalam melayani  nasabahnya.  Untuk  itu  meski Bank  Kaltimtara  KCP  Mall  Lembuswana mendapatkan  jatah  dana  yang  tidak  sedikit untuk  penyaluran  dana  pinjaman  modal usaha/kredit  kepada  masyarakat,  namun
standar operasionalnya (SOP) tetap diberlakukan  secara  profesional  dalam melakukan  persetujuan  kredit.  Jadi  tidak heran  jika  dari  sekian  banyak  aplikasi pengajuan  pinjaman  modal  usaha  rumah tangga  yang  diajukan  oleh  calon  debitur terdapat  beberapa  permohonan  yang  tidak mendapatkan  persetujuan  karena  terdapat beberapa kendala dalam proses pengajuannya.
Berikut  ini  merupakan  kendala- kendala  dan  masalah  yang  sering  dihadapi oleh  calon  debitur  dalam  Proses  Pinjaman Modal Usaha Rumah Tangga di Perbankan yakni :
1. Data Tidak Lengkap dan Valid
Ketika  calon  debitur  mengajukan aplikasi permohonan pinjaman modal usaha rumah tangga kepada bank, biasanya pihak bank  akan  meminta  calon  debitur  untuk mengisi  form  pengajuan  kredit.  Banyak debitur  yang  menganggap  sepele  dengan pengisian formulir ini sehingga mengisinya dengan  tidak  sungguh-sungguh.  Akibatnya data  yang  ada  didalam  formulir  menjadi tidak  lengkap  dan  valid.  Padahal  dari  data yang diisi dalam formulir tersebut dijadikan acuan oleh bank untuk mengetahui data diri debitur secara jelas dan lebih lengkap.
Oleh  karena  itu  bagi  calon  debitur yang akan mengisi formulir yang diberikan oleh bank, jujurlah dalam mengisi formulir pinjaman tersebut dan juga teliti semua data dalam formulir tersebut sebelum diserahkan kembali ke pihak bank kalau saja ada isian data atau form yang tidak sesuai atau salah. Bank akan melakukan survey terhadap data yang mereka terima sehingga jika ada data yang  tidak  valid  dan  tidak  sesuai  tentunya bank  akan  menolak  pengajuan  aplikasi kredit tersebut.
2. Prosedur  pengajuan  pinjaman modal  usaha  ke  bank  seringkali memakan waktu, prosesnya berbelit-belit  dan  syaratnya  tidak mudah terpenuhi.
Saat  mengajukan  pinjaman  modal usaha rumah tangga di bank, banyak pelaku usaha  rumah  tangga  yang  merasa  proses pengajuan pinjamannya merepotkan. Prosedur  pengajuan  pinjaman  bank  bisa memakan waktu berminggu-minggu
bahkan  bisa  sampai  berbulan-  bulan  dan bagi  debitur  untuk  memenuhi  seluruh persyaratannya tidak selalu mudah.
Umumnya,  bank  mensyaratkan  surat-surat usaha  atau  dokumentasi  legal  yang  tidak dimiliki  oleh  banyak  pemilik  usaha  rumah tangga  karena  usaha  tersebut  tergolong usaha yang kecil.
3. Usaha Dianggap Kurang Produktif
Dalam melakukan persetujuan
pengajuan  pinjaman  modal  usaha  rumah tangga  pihak  bank  akan  melakukan verifikasi  data  dan  survey  terhadap  usaha yang  menjadi  objek  pajak.  Dalam melakukan  survey  tersebut  surveyor dibekali kemampuan dalam menilai apakah usaha  yang  akan  dijalankan  merupakan usaha  yang  produktif  dengan  tingkat kematangan  dan  peningkatan  dimasa mendatang  atau  justru  merupakan  usaha yang  tidak  memiliki  prospek  cerah  dimasa yang akan datang.
Surveyor terkadang juga
menanyakan  omset  bulanan  yang  bisa diraih  dari  usaha  tersebut  sekaligus melakukan  perbandingan  dengan  melihat arus  kas  yang  telah  ada.  Dengan berpedoman  terhadap  standar  operasional prosedur  (SOP)  petugas  akan  memberikan kesan  dan  pesan  terhadap  aplikasi  kredit yang  diajukan  apakah  layak  mendapatkan pinjaman  modal  atau  tidak  layak  karena alasan tertentu.

## 5. Tidak  mempunyai  Agunan/jaminan tambahan
Bukan rahasia lagi selain objek yang terdanai  sebagai  agunan  pihak  bank  juga akan  meminta  jaminan  tambahan  baik berupa  BPKB  Mobil,  BPKB  Motor, maupun aset berharga lainnya yang dimiliki debitur seperti sertifikat tanah, rumah, ruko, dan  lain  sebagainya  tergantung  nominal kredit yang debitur ajukan.
Yang menjadi kendala utama saat ini yakni calon debitur mengira jika mengajukan  pinjaman  modal  usaha  rumah tangga  dapat  diberikan  tanpa  adanya agunan.  Jika  melihat  prinsip  kehati-hatian yang  diterapkan  oleh  bank  dalam memberikan  pinjaman  modal  usaha  rumah tangga kepada calon debitur maka pastinya
bank akan meminta agunan sebagai jaminan jika  calon  debitur  nantinya  mengalami kredit  macet  maka  agunan  itulah  yang dijadikan sebagai pengganti pinjaman yang telah  diterima  oleh  debitur.  Oleh  karena itulah  pihak  bank  tetap  meminta  agunan guna  menjamin  keamanan  uang  yang mereka  pinjamkan  kepada  debitur  agar dapat dikembalikan sebagaimana mestinya.

## 6. Legalitas Usaha yang Buruk
Meski  tidak  semua  jenis  usaha dituntut  untuk  memperlihatkan  surat  ijin usaha  namun  jika  legalitas  usaha  yang calon  debitur  ajukan  sebagai  objek pinjaman/kredit  dirasa  meragukan  maka petugas bank akan lebih berhati-hati dalam memberikan  persetujuan. Terlebih  lagi  jika kepemilikan  usaha  tersebut  tidak  jelas misalnya milik kelompok atau rombongan.
Untuk dapat memastikan permohonan  pinjaman  modal  usaha  rumah tangga  calon  debitur  agar  mendapatkan persetujuan  oleh  bank,  tidak  ada  salahnya jika  calon  debitur  melengkapi  surat  ijin usaha  sah  sebagaimana  yang  menjadi persyaratan dalam pengajuan pinjaman.

## 7. Riwayat Kredit Buruk
Permasalan  sepele  namun  fatal  ini menjadi  kendala  yang  tak  dapat  terelakan bagi  sebagian  calon  debitur  dalam mengajukan  pinjaman  modal  usaha  rumah tangga baik melalui Bank Kaltimtara, BRI, Mandiri,  BNI  maupun  bank  lainnya.  Jika calon debitur pernah mengalami permasalah kredit macet baik dari pinjaman konsumtif maupun produktif maka kemungkinan permohonan tersebut disetujui  sangat  kecil.  Pasalnya  dalam melakukan verifikasi data pihak bank akan melihat  rekam  jejak  calon  debitur  didunia perbankan  melalui  Sistem  Informasi Debitur.  Untuk  itu  sebelum  mengajukan pinjaman  modal  usaha  rumah  tangga debitur  setidaknya  tidak  memiliki  riwayat kredit  macet  atau  permasalahan  lain  yang berkaitan  dengan  perbankan  agar  proses permohonan pinjaman modal usaha tersebut tidak terkendala karena riwayat kredit yang buruk.
Kendala-kendala  tersebut  di  atas  lah yang  membuat  pelaku  usaha  rumah  tangga sering  kesulitan  mendapatkan  pinjaman bank untuk mengembangkan usaha mereka. Hal  ini  tentunya  menjadi  tantangan  bagi pelaku  usaha  rumah  tangga  itu  sendiri dalam  menghadapi  setiap  kendala  dalam proses pinjaman modal usaha rumah tangga di PT. Bankaltimtara KCP
Mall Lembuswana.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa  Bentuk Jaminan Kepastian Hukum  terhadap  Pemberian  Pinjaman Modal  Kegiatan  Usaha  Rumah  Tangga ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1992 Tentang  Perbankan  yakni  Adapun  Bentuk
Jaminan jika dilihat
dari wujud barang maka bentuk jaminan terbagi menjadi  4  (empat)  yakni  Bentuk  Jaminan Berwujud, Bentuk Jaminan Tidak Berwujud, Bentuk Jaminan Benda Bergerak,  Bentuk  Jaminan  Benda  Tetap  / Tidak  Bergerak.  Dan  Adapun  bentuk kepastian  hukum  terhadap  pemberian pinjaman  modal  kegiatan  usaha  rumah tangga  yakni  dalam  bentuk  tertulis  yang tertuang  didalam  Surat  Perjanjian  Pinjam Uang (SPPU).
Kendala  dalam  Proses  Pinjaman Modal oleh Pelaku Usaha Rumah Tangga di Perbankan  yakni  Data  Tidak  Lengkap  dan Valid, Prosedur  pengajuan  pinjaman  modal usaha  ke  bank  seringkali  memakan  waktu, prosesnya berbelit-belit dan syaratnya tidak mudah terpenuhi, Usaha Dianggap Kurang Produktif, Tidak adanya Agunan/Jaminan Tambahan, Legalitas
Usaha  yang  dianggap  buruk,  Riwayat Kredit Buruk.
Adapun  Saran  dalam  penelitian ini Diharapkan  dengan  adanya  jaminan kepastian  hukum  yang  diterapkan  oleh pihak  perbankan  dapat  selalu  memberikan rasa  aman  kepada  bank  itu  sendiri  dalam
menyalurkan  dananya  kepada  masyarakat, dan diharapkan juga dapat selalu memberikan rasa nyaman kepada masyarakat  dalam  hal  pinjaman  modal usaha agar usaha masyarakat dapat berjalan dengan baik lagi.
Hendaknya  bank  dalam  memberikan kredit lebih menekankan kepada kelayakan usaha  calon  nasabah  daripada  menekankan pada tersedianya jaminan, sehingga mereka yang  benar-benar  membutuhkan  modal dengan  prospek  usaha  yang  baik  dan mempunyai kesanggupan untuk
mengembalikkan  kredit  sesuai  dengan syarat-syarat  yang  di  tentukan  dan diharapkan  bagi  para  calon  debitur  yang ingin  mengajukan  pinjaman  modal  usaha rumah  tangga,  sebaiknya  terlebih  dahulu dapat mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan  oleh  bank  dengan  sebaik- baiknya  dan  mengisi  data  dengan  sebenar- benarnya,  serta  setidak  nya  memiliki agunan  yang  dapat  dijaminkan,  kemudian tidak mempunyai riwayat kredit yang buruk dan tidak mengajukan dana pinjaman yang tidak masuk akal.

## DAFTAR PUSTAKA
Daftar Buku :
Abdul  Ghofur  Anshori, perjanjian islam dalam Indonesia, konsep gegulasi  dan  implementasi, yokyakarta, 2010.
Achmad  Ali, Menguak  Tabir  Hukum (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis) ,  Gunung  Agung, Jakarta, 2002.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin,
Pengantar  Metode  Penelitian Hukum ,  RajaGrafindo  Persada, jakarta, 2004.
Bahsan, M. Penilaian Jaminan Kredit Perbankan  Indonesia ,  Rejeki
Agung, Jakarta, 2002.
Bukhari  Alma, Dasar-Dasar  Etika Bisnis Islami, Alfabeta,
Bandung, 2003.
Chatamarrasjid, Hukum  Perbankan Nasional  Indonesia ,  Prenada
Media, Jakarta, 2005. Djumhana Muhammad, Hukum
Perbankan  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
Gatot  Supramono, Perbankan  dan
Masalah  Kredit,  Djambatan,
Jakarta, 2005.
Hartono Hadisoeprapto, Hukum Jaminan, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2001.
Mariam  Darus  Badrulzaman, Hukum Perdata  Tentang  perikatan , Citra  Aditya  Bakti,  Bandung, 2001. Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan Di Indonesia , Pradnya Paramita, Jakarta, 2006. Rachmadi Usman,  Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu  Hukum ,  Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2003.
R. Setiawan, Pokok Hukum Perikatan , Bina Cipta,
Bandung, 2002.
R. Subekti, Hukum Pinjaman ,
Pradnya  Paramita,  Jakarta  , 2003.
Samuel  M.  P.  Hutabarat, Penawaran dan Penerimaan dalam Hukum Perjanjian ,  Grasindo,  Jakarta, 2008. Salim HS, H, S.H., M.S, Perkembangan Hukum Jaminan  di  Indonesia ,  Raja Grafindo  Persada,  Jakarta, 2011. Sembiring, Sentosa, Hukum Perbankan, Mandar  Maju, Bandung, 2008.
Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang RI Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,  Buku  II  tentang Kebendaan dan Buku II tentang Perikatan. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1998  Tentang  Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun
1999  tentang  Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun 1999  tentang  Lalu  Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan  Timur  Nomor  08 Tahun 2016 tentang Perubahan Bentuk  Badan  Hukum  Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dari Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan  Timur  menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Internet : https://bankaltimtara.co.id/id/page/ten tang-bankaltimtara, diakses pada tanggal 21 Juli 2018.