## POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik
Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12 (1) (2020): 14-27 ISSN 0216-9290 (Print), ISSN 2549-175X (Online) Available online https://talenta.usu.ac.id/politeia
Dinamika Kontestasi Elektoral Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta 2017-2022 : Studi Atas Friksi Politik- Agama dan Pembentukan Jejaring Konstituen Anies-Sandi
Sofyan Sawri*
Program Studi Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Indonesia

## Abstrak
Studi  ini menelaah  ihwal friksi  politik  dan  agama  pada  kontestasi  pemilihan  gubernur  DAERAH KHUSUS IBUKOTA  Jakarta  2017,  pemilihan  gubernur  Jakarta  menjadi  momentum  politik  nasional  yang menggambarkan  kenyataan  menarik.  Mengkaji  perihal  kemenangan  Anies-Sandi  pada  dasarnya  sangat berkaitan dengan faktor agama. Adapun permasalahan yang diteliti pada studi ini, yang pertama ialah friksi politik yang melibatkan isu agama serta kelompok-kelompok Islamis yang membawa efek signifikan terhadap proses  pemenangan  Anies-Sandi.  Lalu,  pembentukan  simpul  dan  jaringan  yang  merupakan  imbas  dari rentetan demonstrasi politik identitas menghasilkan superioritas identitas agama dalam politik praktis. Teori untuk menganalisis permasalahan tadi ada dua yaitu teori jaringan politik serta teori strategi politik. Metode penelitiannya ialah kualitatif menggunakan sifat penelitian yang berbentuk deskriptif-analisis dan bersumber dari  data  primer  dan  sekunder.  Dari  analisis  data  terlihat  bahwa  temuan  yang  pertama  ialah  kemenangan Anies-Sandi ditimbulkan oleh friksi aktor politik yang dibentuk oleh jejaring Anies-Sandi serta menguatnya populisme  Islam.  Kedua,  yaitu  kampanye  Anies-Sandi  yang  memperlihatkan  kebijakan  pro  rakyat  seperti program  Oke Oce serta  penolakan  reklamasi  dan    penggusuran  tempat  tinggal  rakyat  dan  mereka  berhasil menarik hati pemilih milenial dan rakyat kelas bawah. Kemenangan Anies-Sandi di putaran ke-2 juga  tidak terlepas oleh adanya limpahan suara dari pasangan nomor urut satu yaitu Agus-Silvi.
Kata Kunci: Friksi Politik, Jaringan, Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA

## Abstrak
This study examines the political and religious friction in the 2017  DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta governor election contestation, Jakarta governor election being a national political momentum that illustrates an interesting reality. Studying about Anies-Sandi's victory basically is closely related to religious factors. As for the problems examined in this study, the first is political friction involving religious issues as well as Islamist groups which have a significant effect  on the  process  of  winning  Anies-Sandi.  Then,  the  formation  of  nodes  and  networks  which  are  the  effects  of  a  series  of demonstrations on identity politics produce superiority of religious identity in practical politics. There are two theories to analyze  the  problem,  namely political  network  theory  and  political strategy  theory.  The  research method is  qualitative using the nature of research in the form of descriptive-analysis and sourced from primary and secondary data. From the analysis of the data it appears that the first finding was that Anies-Sandi's victory was caused by the friction of political actors formed by the Anies-Sandi network and the strengthening of Islamic populism. Second, namely the Anies-Sandi campaign which shows pro-people policies such as the Oke Oce program and the refusal of reclamation and eviction of people's homes and they have succeeded in attracting the hearts of millennial voters and lower class people. Anies-Sandi's victory in the second round was also inseparable by the abundance of votes from pair number one, namely Agus-Silvi.. Password : Political Friction, Network, Election Governor of DAERAH KHUSUS IBUKOTA
How  to  Cite: Sawri,  S .  ( 2020). Friksi  Politik-Agama  Dalam  Kontestasi  Elektoral  Pilkada  DAERAH KHUSUS  IBUKOTA  Jakarta  2017-2022  :  Studi  Atas  Pembentukan  Jejaring  Konstituen  Anies-Sandi , Politeia: Jurnal Ilmu Politik, 12 (1): 14-27
*Corresponding author: E-mail: betasofyan.matraindonesia@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta 2017 lalu menampilkan fenomena  politik  menarik.  Pemilihan yang  digelar  beriringan  dengan  101 daerah lain di Indonesia itu menyuguhkan kekuatan politik sentimen ketimbang argumen rasional.
Pertarungan  wacana  di  kalangan masyarakat,  terutama  di  media  sosial, terus  memunculkan  isu  sentimen sektarian.  Bahkan,  Pilkada  DAERAH
KHUSUS IBUKOTA itu seolah miniatur dari perlawanan tidak langsung  beberapa  kubu  dengan memunculkan isu sensasional- reaksioner, seperti isu agama. Pada  penghujung  2016  lalu,
peristiwa  pergolakan  politik  dengan domain  agama  menuliskan ihwal baru dalam sejarah demokratisasi di Indonesia.  Jelang  Pilkada  DAERAH KHUSUS  IBUKOTA  Jakarta  2017, kalangan Islam melakukan demonstrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia  dengan  jumlah  massa ratusan  ribu  hingga  jutaan  orang. Demonstrasi  tersebut  dijuluki  sebagai Aki  Bela  Islam  yang  digelar  sebanyak tiga  kali.  Aksi  demikian  dilakukan sebagai  reaksi  terhadap  Ahok  selaku Gubernur DAERAH KHUSUS IBUKOTA  Jakarta  yang  melontarkan ucapan  kontroversial  ketika    sedang melakukan pidato kedinasan di Kepulauan Seribu. Aksi protes terhadap Ahok tersebut dijalankan oleh kalangan  Muslim  pada  17  Oktober 2016,  4  November  2016,  dan  2 Desember  2016.  Aliansi  kelompok Islam yang memprotes perkataan Ahok karena  dinilai  menista  Islam  adalah
antara  lain  Front  Pembela  Islam  (FPI), Forum  Umat  Islam  (FUI),  Hizbut Tahrir  Indonesia  (HTI),  Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia  (GNPF-MUI),  dan  puluhan organisasi  Islam  lain  (Kusumo  & Hurriyah, 2018).
Kasus  penistaan  agama  yang mengakibatkan  Ahok  di  penjara  itu ternyata menjadi efek gunung es dalam eskalasi  politik  DAERAH  KHUSUS
IBUKOTA Jakarta. Pertarungan memperebutkan  DAERAH  KHUSUS
IBUKOTA  1  dan  DAERAH  KHUSUS IBUKOTA 2 semakin sengit dan panas. Bahkan,  isu  yang  kemudian  terus berkembang  dalam  percakapan  publik justru  banyak  bersinggungan  terkait sentimen  Suku,  Agama,  Ras,  dan Antargolongan (SARA).
Kasus  penistaan  agama  Ahok telah  mengakibatkan  gesekan-gesekan baru  yang  melahirkan  instabilitas politik  sehingga  menjadi  ancaman serius  terhadap  keamanan  nasional. Muncul  pula  kekhawatiran  akan benturan  konfrontasi  horizontal  yang mengatasnamakan agama dalam
Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jakarta.  Sehingga,  atas  pertimbangan tersebut,  maka  sejumlah  30.000-an perwira  militer  serta  polisi  dikerahkan untuk mengantisipasi kerusuhan jelang dan pasca pemilihan.
Bagaimanapun,  kasus  penistaan agama telah memangkas angka elektabilitas  Ahok  secara  siginifikan. Jejak  pendapat  Indikator  Politik Indonesia  menyampaikan  bahwa  57  % responden  setuju  jika  Ahok  dikatakan telah  menghujat  agama,  sehingga pilihan  mereka  akan  jatuh  kepada pasangan calon lain, yaitu Anies-Sandi yang memang sejak awal direpresentasikan  sebagai  sosok  muda
agamis  yang  santun,  ramah,  dan cerdas.  Potensi  suara  yang  demikian itu  dimanfaatkan  oleh  jejaring  politik Anies untuk meraup simpati konstituen.  Usaha  tersebut  kelihatan menuai  hasil.  Pada  putaran  pertama Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anies- Sandi  berhasil  bersaing  dengan  Ahok- Djarot  untuk  lanjut  ke  putaran  kedua, sementara AHY-Sylvi mesti terhenti di putaran pertama.
Oleh sebab itu, Pilkada DAERAH KHUSUS  IBUKOTA  Jakarta  telah membidani  lahirnya  sejumlah  bentuk friksi,  khususnya  berkaitan  dengan interaksi  antara  politik  dan  agama. Buktinya,  “teror  teologis”  banyak berlangsung di khutbah-khutbah Jumat sebagai  medium  untuk  kampanye  dan propaganda hingga larangan mengurusi, mendoakan, dan menyolati jenazah yang sewaktu hidup mendukung  pasangan  calon  tertentu. Friksi  tersebut  lahir  karena  politik identitas  lahir  melalui  meningkatnya hate  speech, intoleransi,  perlawanan (konfrontasi),  hingga  mengakibatkan perpecahan  di  masyarakat.  Pada  saat yang  sama,  lahirnya  friksi  tersebut dimanfaatkan  oleh  kelompok  tertentu untuk  memuluskan  hajat  politik  demi memenangkan kandidat yang diusungnya. Oleh  karena  itu,  peneliti  tertarik untuk  mengetahui  bagaimana  friksi politik  terbentuk  dan  dimanfaatkan oleh jejaring konstituen untuk memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017-20122.

## METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  ini memakai metode penelitian kualitatif.
Jenis  penelitian  yang  dilakukan adalah  penelitian  lapangan (field research) dengan menggunakan metode  kualitatif.  Data  kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa ucapan tertulis atau lisan dari masayarakat  atau  institusi  yang menjadi  objek  penelitian.  Dengan berdasar  pada  data  yang  diperoleh, maka  atas  data  tersebut  dibangun hipotesis dan teori.
Peneliti mengambil lokasi penelitian  di  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta.  Teknik  yang  digunakan dalam pemilihan informan menggunakan Sampling  Purposive. Dengan  demikian  peneliti  akan melakukan proses wawancara terhadap  beberapa  informan  kunci. Seperti ketua tim pemenangan Anies- Sandi,  Pengurus  partai  Gerindra  dan juga  kepada  pengurus  Front  Pembela Islam  (FPI).  Setelah data terkumpul, maka  langkah  selanjutnya  adalah menganalisis data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menjelang Pemilihan Gubernur Jakarta  yang  diikuti  oleh  tiga kandidat, tensi politik semakin tinggi. Isu  etnis,  agama,  ras,  golongan (SARA)  mulai  menonjol  seiring dengan  tanggapan  masyarakat  di pelbagai  media,  khususnya  di  media sosial.  Isu-isu  yang  berkembang merupakan senjata untuk mengalahkan  Ahok  misalnya  isu mengenai  larangan  dalam  muslim untuk  memilih  Ahok  karena  ia  kafir dan  beretnis  Tionghoa.    Serangan balik  yang  dilakukan  Ahok  terhadap isu rasisme yang mengarah kepadanya  justru  mempertajam  friksi politik agama.
T anggal  7  Oktober  2016,  Ahok dilaporkan  ke  polisi  dengan  tuduhan telah  menistakan  agama  Islam. Berselang  tiga  hari  berikutnya,  Ahok memohon maaf karena ucapannya itu, meskipun  ia  sendiri  merasa  tidak bersalah  sebab  ia  tidak  bermaksud melecehkan  agama  Islam.  Kendati demikian,  pelbagai  kelompok  Islam justru  tidak  menyambut  permohonan maaf  Ahok  dan  mendorong  polisi untuk  secepatnya  memproses  Ahok secara hukum.
Pada  pertengahan  Oktober  2016, puluhan  ribu  massa  melakukan demonstrasi  dan  mendesak  polisi untuk  segera  memenjarakan  Ahok. Menanggapi  hal  itu,  ada  yang  setuju terhadap langkah yang dilakukan oleh ormas-ormas tertentu. Tetapi, sebagian yang  lain  justru  menyatakan  bahwa pernyataan  Ahok  tersebut  tidak bermaksud  menistakan  Islam.  Itulah friksi politik dan agama yang terjadi di Pemilihan  Kepala  Daerah  (Pilkada) Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta. Pergesekan  politik  dan  agama  inilah kemudian  yang  memicu  anjloknya dukungan  suara  terhadap  Ahok.
Sementara itu, hal tersebut dimanfaatkan  oleh  Anies-Sandi  untuk menaikkan jumlah suaranya.
Sentimen  Identitas    Sebagai  Simpul Jejaring Konstituen Islam
Setidaknya,  indikasi  penggunaan politik  identitas  di  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  Daerah  Khusus
Ibukota Jakarta bermula ketika penggalan video pernyataan Gubernur
Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta Basuki Tjahaja  Purnama  tentang  Surah  Al- Maidah  51  dipublikasikan  di  akun media  social yang  bernama  Buni  Yani, tertanggal  6  Oktober  2016.  Meskipun
penyataan  Ahok  itu  diucapkan  jauh sebelum  Pilkada,    tetapi  secara  laten hal itu menjadi “pemanasan” awal dari penggunaan  politik  identitas  dalam Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017.
Politisasi identitas dilakukan untuk  mendapat  keuntungan  elekoral sehingga bisa merebut dan mempertahankan kekuasaan. Kemenangan  pasangan  Anies-Sandi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  Daerah  Khusus  Ibukota
Jakarat  2017  merupakan  salah  satu bukti nyata bahwa politik identitas bisa diaplikasikan  sebagai  strategi  akurat untuk  mengalahkan  lawan  politiknya. Pernyataan  Ahok  mengenai  Surah  Al- Maidah  51  merupakan  pemicu  yang melahirkan  politisasi  identitas  dalam suatu kontestasi politik.
Dalam  kasus  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  2017,  politik  identitas dimanfaakan  oleh  para  aktor  politik untuk  memobiliasi  masyarakat  agar tidak mendukung pasangan calon lain. Oleh  karena  itu,  melalui  politik identitas,  masyarakat  digiring  untuk memberi dukungan terhadap pasangan calon yang memiliki kesamaan identitas  dengan  mayorits  masyarakat Jakarta.
Dalam  konteks  Pemilihan  Umum Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  penggunaan  politik  identitas dapat  ditinjau  pada  dua  pola;  secara samar-samar  dan  terang-terangan. Statemen  Anies  Baswedan  dalam kunjungannya ke markas Front Pembela  Islam  (FPI)  secara  implisit mengandung indikasi pada arah politik identitas.  Dalam  pidatonya,  Anies mengunggulkan ras tertentu ketimbang  ras  lainnya,  ras  tersebut
ialah suku Arab. Berikut ini merupakan penggalan narasi pidato Anies Baswedan  di  markas  Front  Pembela Islam (Malaikat, 2018): “Mereka  menyatakan  sumpah Tanah Air Indonesia sebelum Indonesia-nya  ada.  Tidak  ada  yang lain  yang  melakukan  itu  kecuali keturunan  Arab  di  Indonesia.  Enggak ada.  Dan  ini  siapa  yang  melakukan? Semua kelompoknya ”
Dalam  konteks  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta,  meskipun  pasangan calon tidak secara terus-terang mempraktikkan politik identitas, tetapi tendensi  dari  praktik  tersebut  dapat terlihat.  Setelah  putaran  pertama berlangsung dengan kemenangan pasangan  nomor  urut  dua,  yakni Ahok-Djarot memperoleh 42,99 persen, terlihat jelas bahwa Anis-Sandi mendapatkan keuntungan dari  praktik politik identitas. Ini artinya, pernyataan  Ahok  mengenai  surah  Al- Maidah memiliki konsekuensi elektoral. Tidak hanya itu, identitas dia sebagai  keturunan  Tionghoa  yang notebene  beragama  Kristen  akan “digoreng” oleh
lawan-lawan politiknya.
Pasangan  Anies-Sandi  menyadari bahwa  hal  itu  merupakan  senjata ampuh untuk melumpuhkan kekuatan Ahok.  Sebab,  pada  bulan  September 2016,  sebelum  Pemilihan  Kepala Daerah  (Pilkada)    Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  putaran  pertama diselenggerakan  elektabiltas  Ahok mencapai 68,72 persen (Ibrahim, 2016). Elektabiltas  tersebut  diperoleh  melalui kepuasan  publik  terhadap  kinerja Ahok.  Hasil  survei  ini  memberi ilustrasi  bahwa  untuk  menumbangkan Ahok  diperlukan  strategi  yang  jitu, yakni menggunakan isu  Suku, Agama,
Ras dan Antargolongan (SARA). Inilah yang  dikapitalisasi  oleh  lawan-lawan politik  Ahok  untuk  menurunkan eletabilitasnya.
Sebagai  konsekuensinya,  nada- nada  sumbang  tentang  Ahok  tersebar, baik  dalam  media  sosial  maupun dalam  realitas  sehari-hari  kehidupan masyarakat  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta. Slogan-slogan rasial digunakan untuk menumbangkan petahana, misalnya  “Ahok  sumber  masalah, ganyang Cina” atau “Haram pemimpin kafir,  tolak  Ahok”  (CNN  Indonesia, 2016).
Adapun  yang  paling  santer mengampanyekan  isu  SARA  ialah Ormas  Islam  yang  dipimpin  oleh Habib Rizieq yakni  FPI (Front Pembela Islam).  Bahkan,  jauh  sebelum  Pilkada 2017  diselenggarakan,  Front  Pembela
Islam (FPI) telah menyuarakan kampanye  berbau  rasial  dengan membentuk  GMJ  (Gerakan  Masyarat Jakarta)  menolak  Ahok.  Selain  Habib Rizeq,  terdapat  oknum-oknum  yang dengan
terang-terangan mengkampanyekan  isu  Suku,  Agama, Ras  dan  Antargolongan  (SARA).
Mereka  di  antaranya  ialah  Ahmad
Dhani, Kivlan Zein,  Didin Hafiduddin, dan Suryo Prabowo.
Hal ini terkonfirmasi dari statemen  Rizieq  Sihab  pada  salah  satu ceramahnya mengatakan bahwa pertarungan  antara  Anies  dan  Ahok cuma persoalan kecil. Yang lebih besar daripada  itu  ialah  tentang  membela agama yang diyakini. Cagub dukungan umat memiliki peluang yang besar dan lawan politik berusaha mencuranginya sehingga  harus  dikawal  bersama (Solehudin, 2017)
Pernyataan  mengenai  “membela agama”  dan  “penista  agama”  secara tak  langsung  mengisyaratkan  makna
politis.  Dikarenakan  “penista  agama” mengarah  pada  Ahok,  sementara “pembela  agama”  tertuju  pada  Anies. Meskipun,  sejumlah  elite  politik  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS)  dan  Gerakan Indonesia  Raya  (Gerindra)  tidak mengakui,  tetapi  pertemuan  Anies dengan  Rizieq  dan  pernyataan  Rizieq sendiri  merupakan  fakta  politis  yang secara  implisit  dapat  dikatakan  bahwa sentral  penyebaran  isu  Suku,  Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) berasal dari kubu Anies-Sandi.
Dengan mengamati
realitas tersebut,  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  pada dasarnya  mengilustrasikan  bahwa politik  identitas  menjadi  langkah akurat  untuk  merebut  kekuasaan. Akan  tetapi,  konsekuensi  yang  akan ditanggung  adalah  demokrasi  menjadi sakit.  Sebab,  ruang  publik  tidak  lagi menjadi  ranah  perdebatan  yang  ideal, melainkan hanya sebatas arena kebencian.    Sebagai  konsekuansinya, terjadi  gejolak  di  tengah-tengah masyarakat yang
menyebabkan munculnya  ujaran  kebencian (hate speech) dan  ucapan  sarkastik  seperti “monyet”,  “kafir”  “anjing”,  “Cina”,, “mulut  jamban”  dan  lain  sebaginya (Juditha,  2017,  p.  149).  Problem  yang demikian itu menjadi potensi terhadap munculunya  konflik  horizontal  di tengah-tengah masyarakat.
Dengan  demikian,  konstelasi politik  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  diperkeruh  oleh  merebaknya sentimen identitas. Inilah yang dimanfaatkan  oleh  pasangan  Anies- Sandi.  Sehingga,  konstituen  mereka rata-rata  tersimpul  oleh  identitas.  Hal ini  dapat  diperhatikan  melalui  hasil survei  yang  menemukan  bahwa
kecendrungan  masyarakat  memilih Anies-Sandi karena faktor agama.
Dampak  Elektoral  Friksi  Politik- Agama  di    Aksi  Bela  Islam  411  dan 212 Pada Kemenangan Anies-Sandi Aksi  Bela  Islam  adalah  gerakan politik.  Sebab,  aksi  ini  tidak  terjadi secara  tiba-tiba,  spontan,  dan  seketika. Ada pemicu yang mendasarinya, yakni memenjarakan  penista  agama  “Ahok” sehingga  tidak  bisa  melenggang  maju menjadi  gubernur.  Meskipun  Ahok masih bisa ikut lanjut  dalam kontestasi politik  pada  Pemilihan  Umum  Kepala Daerah  (Pilkada)  DAERAH  KHUSUS IBUKOTA  Jakarta  sampai  putaran kedua,  namun  massa  setidaknya  telah memberi public  pleasure yang  dapat melemahkan kekuatan Ahok.
Intrik kepentingan politik semakin  tampak  tatkala  terdapat beberapa  Organisasi  Kemasyarakatan (Ormas)  yang  menjadi  inisiator  dan penggerak  Aksi  Bela  Islam  memiliki afiliasi politik terhadap partai tertentu. Ormas  yang  menjadi  inisiator  tersebut di  antaranya  yaitu  FPI  (Front  Pembela Islam)  atau  GNPF-MUI  (Gerakan Nasional  Pengawal  Fatwa  Majelis Ulama  Indonesia)  (Prayogi  &  Adela, 2019,  p.  32).  Sedangkan  Organisasi
Kemasyarakatan (Ormas) yang memakai  narasi  dan  simbol  Islam untuk  memobilisasi  Aksi  Bela  Islam 411  dan  212  terdiri  dari  GNPF-MUI (FPI, HTI, PKS, MMI Tarbiyah), Majelis Pelayanan Masyarakat (Gerakan Masyarakat Jakarta-GMJ), Majlis Tinggi Jakarta  Bersyariah  untuk  Gubernur
Muslim  Jakarta,  Badan  Kerjasama Pesantren  Indonesia,  Al-Irsyad,  FS LDK  (Forum  Silaturrahmi  Lembaga Dakwah  Kampus),  Wahdah  Islamiyah dan  Majelis  Intelektual  serta  Ulama
Muda. Di sisi lain, adapun Ormas yang memakai    narasi  dan  simbol  NKRI dalam Aksi Bela Islam 212 diantaranya Gerakan  Nasional  Penjaga  Fatwa Ulama Indonesia atau GNPF-MUI (FPI, HTI,  FUI,  PKS,    MMI),  Aksi  Bersama Rakyat  (AKBAR),  Jaringan  Merah Putih  (GMP)/Gerindra,  Forum  Betawi Rampung (FBR), Gerakan Bela Negara, dan  Gerakan  Indonesia  Beradab (Pamungkas & Oktaviani, 2017, p. 68).
Jika dilihat dari komposisi Organisasi  Kemasyarakatan  (Ormas) yang  ikut  serta  dalam  aksi  ada sebagian  yang  jelas  terafiliasi  secara politik  dengan  partai  politik  tertentu. Malahan, dalam aksi bela Islam tampak sejumlah  elite  politik  yang  ikut berpartisipasi, salah satunya ialah Fahri Hamzah  (Kader  PKS)  dan  Fadli  Zon (Kader  Gerindra).  Nuansa  politis dalam  Aksi  Bela  Islam  kian  kentara tatkala  Fahri  Hamzah  berkolaborasi dengan GNPF MUI berorasi: "Jatuhkan presiden  itu  ada  dua  cara,  pertama lewat  parlemen  ruangan  dan  kedua lewat parlemen jalanan” (Hakim, 2016).
Orasi  Fahri  tersebut  secara gamblang memuat kepentingan politik. Dari hal ini bisa dipahami bahwa Aksi Bela  Islam  tidak  sepenuhnya  murni membela  agama,  melainkan  sarat kepentingan politik yang menungganginya.  Bahkan,  Fadli  Zon sendiri mengakui bahwa dalam aksi itu diikuti banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, baik  dari  Fraksi  Gerakan  Indonesia Raya/Gerindra, Partai Amanat
Nasional,  dan  PKS  (Widhana,  2016).
Para  anggota  dewan  yang  terlibat  di antaranya  ialah  Fahira  Fahmi  Idris (Wakil Ketua Komite III DPD RI), Andi Mappetahang  Fatwa  atau  AM  Fatwa (politisi  PAN  dan  juga  menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPD
RI),  Ali  Mochtar  Ngabalin  (politikus Partai Golkar, juga Abraham Lunggana atau  Haji  Lulung  (politisi  PPP  yang menjadi  Wakil  Ketua  DPRD  Daerah Khusus Ibukota Jakarta).
Selain  beberapa  nama  di  atas, teradapat  sejumlah  politisi  yang terlibat  juga  dalam  Aksi  Bela  Islam. Antara lain, Amien Rais (Ketua Dewan Kehormatan  PAN  dan  mantan  Ketua Umum  DPP  PAN),  Rhoma  Irama (Ketua  Umum  Partai  Idaman),  Sodik Mudjahid (Ketua DPP Partai Gerindra), Lucky  Hakim  (politisi  PAN),  serta Adhyaksa  Dault  (mantan  Menteri Pemuda dan Olahraga).
Keterlibatan  mereka  dalam  Aksi Bela Islam mengindikasikan bahwa ada usaha  untuk  menekan  Ahok  demi kemenangan  Anies-Sandi  maupun Agus-Silvi.  Sebab,  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerakan Indonesia Raya  (Gerindra)  sendiri  merupakan partai  pengusung  pasangan  Anies- Sandi. Bahkan, mereka berdua menjadi partai  oposisi.  Terlepas  dari  hal tersebut,  sebagaimana  diakui  oleh Mardani  Ali  Sera  selaku  politisi  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS)    yang didapuk sebagai Ketua Tim Pemenangan  Anies-Sandi  mengatakan bahwa  Aksi  Bela  Islam  memberi dampak eloktoral. Namun, menurutnya dampak elektoral tersebut tidak  serta  merta  didapat  oleh pasangan  Anies-Sandi  belaka.  Sebab, pasangan  Agus-Silvi  juga  dapat menikmati  efek  Al-Maidah  51  (Hasil Wawancara  dengan  Mardani  Ali  Sera, pada 10 April 2018).
Dalam  pengakuannya,  Mardani menyampaikan  bahwa  seandainyapun Ahok  tidak blunder tentang  Al-Maidah 51,  pihaknya  memiliki  strategi  jitu untuk  memenangkan  pasangan  Anies- Sandi,  yaitu  dengan  tawaran  program
yang  hebat  seperti  OK-OC  ( One Kacamatan One Center of Entrepreneurship ).  Pernyataan  Mardani Ali  tersebut    terlegitimasikan  melalui hasil  survei  yang    dilakukan  oleh Populi  Center  yang  dilakukan  di tanggal 19 April 2019 pada pencoblosan  putaran  kedua  dengan jumlah  responden  2.000  orang.  Survei tersebut  menemukan  fakta  bahwa 51,3%  warga  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  memilih  calon  merujuk  pada program  dan  visi-misinya.  Sementara itu,  11,8%  memilih  dengan  merujuk kepada  faktor  kesamaan  agama.  Hasil survei  yang  dilakukan  oleh  Populis Center  ini  mengilustrasikan  bahwa visi-misi  dan  program  kerja  masih menjadi  preferensi  utama  dalam memilih calon gubernur (Yulika, 2017). Ini  artinya  ada  sinergitas  antara pernyataan  Mardani  Ali  Sera  dengan temuan survei dari Populi Center.
Kendati demikian,
menurut survei  yang  dilaksanakan  oleh  Media Survei  Nasional  (Median)  ditemukan bahwa  sekitar  27,1%  warga  Daerah Khusus Ibukota Jakarta memilih Anies- Sandi  sebab  se-agama  dan  25,9% dengan  dalih  bahwa  yang  penting bukan  Ahok.  Hal  ini  selaras  dengan temuan  SMRC  di  mana  faktor  agama yang  menjadi  penentu  warga  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  memilih pasangan  Anies-Sandi  32,4  persen (Katadata,  2017;  Median,  2017).  Dua temuan  lembaga  survei  tersebut membuktikan bahwa apa yang
disampaikan  Mardani  Ali  Sera  tidak cocok  dengan  kenyataan  di  lapangan. Sebab,  simpul  kekuatan  konstituen Anies-Sandi  terletak  pada  identitas agama dan sentiment primordial.
Unggulnya Anies-Sandi di putaran kedua mengilustrasikan
bahwa  peta  kekuatan  dalam  politik bersifat  dinamis.  Konstelasi  politik gampang  berubah  tergantung  situasi yang memungkinkan kepentingan bisa tercapai.
Menjelang pemilihan gubernur  di  putaran  kedua,  Mardani mengafirmasi  bahwa  pasangan  Anies- Sandi  mendapat  limpahan  suara  dari pemilih  pasangan  Agus-Silvi.  Bahkan, Mardani  sendiri  menyatakan  bahwa hampir  seluruh  suara  dari  Agus-Silvi berpindah  pada  pasangan  Anies-Sandi ( Wawancara dengan Mardani Ali Sera.).
Berdasarkan  rekapitulasi  yang dilaksanakan  oleh  KPU,  pada  putaran pertama masing-masing calon mendapat  suara,  Agus-Silvi  (17,06  %),
Ahok-Djarot  (42,96%),  Anies-Sandi (39,97%)  (KPU,  2017a).  Sedangkan pada  putaran  kedua,  Ahok  meraup suara 42,05%, dan Anies-Sandi 57,95%. Ini  artinya,    suara  Ahok  stagnan  dari putaran  pertama  hingga  kedua. Sementara  Anies-Sandi  meningkat 18,01  persen  (KPU,  2017b).  Dengan demikian, nyaris semua suara pasangan  nomor  urut  satu  di  putaran pertama  yang  berjumlah  937.950 berpindah ke pasangan  Anies-Sandi di putaran kedua. Bahkan, sebagian suara dari  pasangan  nomor  urut  dua  pun ikut  berpindah  ke  pasangan  nomer urut tiga. Jika mengikuti temuan survei SMRC  (faktor  agama  yang  menjadi penentu warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta  memilih  pasangan  Anies-Sandi 32,4%)  dan  Median  (27,1%  warga
Daerah Khusus Ibukota Jakarta memilih  Anies-Sandi  karena  se-agama dan 25,9 % dengan alasan yang penting selain  Ahok) karenanya  dapat  ditarik benang  merah  bahwa  yang  menjadi faktor  utama  dari  dinamika  tersebut adalah  karena  semakin  menguatnya sentimen  anti-Ahok  dan    identitas.
Kedua  sentimen  tersebut  lantang disurakan dalam momentum Aksi Bela Islam.  Dalam  hal  ini,  Aksi  Bela  Islam menjadi  momentum  yang  mengubah konstelasi  politik  DAERAH  KHUSUS IBUKOTA  Jakarta  menjelang  Pilkada 2017.  Itulah  imbas  elektoral  dari  Aksi Bela  Islam  yang  menguntungkan pasangan Anies-Sandi.

## Populisme  Islam  dan  Kemenangan Elektoral Anies-Sandi
Trajektori  kemenangan  Anies- Sandi tidak hanya mengandalkan pada kalkulasi  matematis  suara  daripada jaringan  pendukungnya,  tetapi  juga dipengaruhi  oleh  politik  populis. Gerakan  politik  populis  pada  Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki  orientasi  untuk  mengganti Ahok karena diklaim sebagai figur nir- kelembutan,  keras,  pro  China,  suka menggusur. Menurut Supriatma (2017),
politik populis memanfaatkan instrumen gerakannya melalui jaringan pinggir  ( fringe  connect )  dan  organisasi pinggir  ( fring  organization )  menjadi kekuatan politik arus utama ( mainstream ).
Protes  umat  Islam  Indonesia secara tidak langsung telah mengakomodir kekuatan pemilih muslim  di  Jakarta  agar  tidak  memilih Ahok.  Seperti  disebutkan  di  atas, gerakan  jaringan  demonstrasi  ini diinisiasi  oleh  kelompok  organisasi pinggir  ( fringe  organizations )  yang kemudian  menjadi  kekuatan  arus utama,  seperti  FPI  (Front  Pembela Islam),  Hizbut  Tahrir  Indonesia  (HTI), Forum  Umat  Islam  (FUI),  dan bermacam kelompok Islam lainnya.
Bahkan,  FPI  secara  terang- terangan
menginstruksikan anggotanya  di  Jakarta  untuk  memilih pemimpin  Muslim,  yakni  Anies-Sandi
dan Agus-Sylvi. Menurut FPI, perjuangannya untuk menuntut pemimpin  Muslim  karena  secara demografis  Islam  adalah  mayoritas, dijamin  oleh  konstitusi.  Bagi  mereka, perjuangan  tersebut  ialah  “jihad” konstitusional.
Selain itu, FPI menganggap bahwa kegaduhan Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta disebabkan inkonsistensi banyak kalangan  atas  “jihad”  konstitusional mereka.  Jihad  konstitusional  yang dimaksud  adalah  berjuang  dengan sungguh-sungguh  sesuai  konstitusi dan  demokrasi. Karena  memilih  calon muslim  adalah  hak  seorang  muslim sehingga tidak perlu dicampuri oleh pihak lain (Rekaman Wawancara dengan Elite Front Pembela Islam)
Serangkaian Aksi Bela Islam ialah representasi nyata dari politik identitas yang  senantiasa  menguat.  Walaupun secara substansial, demonstrasi demikian  memiki  tujuan  penegakan hukum,  namun  tidak  bisa  dipungkiri bahwa potensi politis terus berkembang  pada  aksi  umat  Islam yang  jumlahnya  jutaan  tersebut. Potensi  politik  inilah  yang  kemudian dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih Muslim Jakarta untuk mengalahkan  Ahok.  Dalam  waktu yang sama, citra
Anies-Sandi dimunculkan  sebagai  figur  muslim, sopan dan mengayomi. Bahkan, Anies- Sandi  beberapa  kali  menghadiri pertemuan  dengan  kelompok  Islam kanan  ini.  Misalnya  demonstrasi  212, dengan  jutaan  umat  yang  terlibat, terlihat  bahwa  mereka  dengan  keras menolak    Ahok.  Bahkan,  demonstrasi itu  secara  terang-terangan  menolak dipimpin oleh pemimpin selain Muslim.  Penolakan  demikian  itu merupakan  penyataan  politik  yang memiliki dampak elektoral di
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah (Pilkada)  Daerah  Khusus  Ibukota
Jakarta. Momentum ini kemudian dimanfaatkan  oleh  pasangan  Anies- Sandi.  Dalam  tulisannya,  Supriatma, (2017) mengungkapkan bahwa kampanye Anies-Sandi mampu mengkapitalisasi  serentetan  Aksi  Bela Islam  tersebut  menjadi  suara  pemilih. Menurut Supriatma, kampanye kandidat Anies-Sandi dirancang menggunakan  strategi  dua  tombak ( two-pronged- trategy ). Strategi pertama,
Anies-Sandi  ditampilkan  sebagai  figur yang bersih, citra ini ditampilkan sejak awal kampanye. Anies-Sandi
menawarkan  kesan  santun,  toleran, dan  tidak  rasis.  Strategi  kedua, kampanye  yang  terorganisir  dengan rapi  melalui  kekuatan  simpul-simpul kelompok  umat Islam.
Keuntungan  elektoral  daripada rentetan  Aksi  Bela  Islam  memang secara  khusus  merupakan  hal  yang ingin  dicapai  oleh  kalangan  inisiator demonstrasi.  Buktinya,  FPI  secara terang-terangan  mengucapkan  bahwa keuntungan politis dari Aksi Bela Islam merupakan  sesuatu  yang  sah,  selama yang diuntungkan merupakan pemimpin  Muslim.  Saat  Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta putaran  pertama,  kandidasi  yang berasal  dari  basis  Islam  ialah  Agus- Sylvi dan Anies-Sandi. Kendati demikian, menurut FPI, suara sebagian
Muslim  Jakarta  banyak  mengerucut pada pasangan Anies-Sandi ( Wawancara penulis  dengan  Front  Pembela  Islam  (FPI)) . Pada  konteks  ini,  penyebab  konstituen Muslim  Jakarta  memilih  Anies-Sandi dikarenakan  oleh  personalisasi  dirinya yang  dicitrakan  kontradiktif  dengan Ahok.  Anies  di  mata  publik  Jakarta
hadir  sebagai  alternatif  calon  yang santun, tidak rasis, dan ramah.
Skema  pemenangan  pasangan Anies-Sandi  pada  Pilkada  Daerah Khusus  Ibukota  Jakarta  adalah  bukti keberhasilan  populisme  Islam  di Indonesia.
Populisme merupakan bentuk  perlawanan  rakyat  bawah ( grass  root )  yang  dianggap  salih  dan baik  terhadap  kaum  atas  (elite)  yang dianggap  koruptif  (Hadiz,  2019).  Pada kasus  Pilkada  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta  2017-2022,  ikatan  jejaring kelompok  Muslim  hadir  sebagai simpul  politik  arus  bawah  dengan menunjukkan trasnformasi sosial- politik  yang  spesifik,  yakni  mengganti Ahok. Instrumentalisasi sentimen keagamaan  yang  eksklusif  dan  rasialis tampak  pada  gerakan  gaya  gerakan populis  ini.  Tentu  saja,  model populisme  Islam  ini  akan  juga dihadirkan  pada  setiap  kontestasi politik  Tanah  Air,  termasuk  dalam Pemilu 2019. Kemenangan Anies-Sandi melalui    populisme  Islam  berpotensi akan  dijadikan  sebagai role  model pemenangan  calon  pemimpin  di kancah politik Indonesia.
Strategi Pembentukan Jejaring Konstituen  Anies-Sandi Pada  Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 Kontestasi pemilihan kepala daerah  (Pilkada)  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  adalah  momentum politik  nasional  yang  menampilkan fenomena  menarik.  Semakin  menarik lagi  karena  konfigurasi  kekuatan politik  masing-masing  pasangan  calon tidak semata-mata hanya memanfaatkan  jaringan  politik  formal belaka  seperti  pada  Pilkada  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2007 dan 2012,
namun  juga  menggunakan  simpul jaringan politik non-formal.
Berikut  ini  merupakan  skema pembentukan
jejaring konstituen Anies-Sandi  ketika  Pilkada  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017:
Gambar 1. Skema Jejaring Politik Anies-Sandi Diolah oleh peneliti
Jejaring konstituen tersebut berhasil memenangkan pasangan Anies-Sandi di Pilkada Daerah Khusus
Ibukota  Jakarta  2017.  Seperti  mafhum diketahui  bahwa  Pemilihan  Kepala Daerah  DAERAH  KHUSUS  IBUKOTA Jakarta  2017  diikuti  oleh  tiga  kandidat pasangan calon, yakni Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana  Murni,  Basuki Tjahja Purnama-Djarot Saifullah Yusuf, dan  Anies  Baswedan-Sandiaga  Uno. Kandidat  tersebut  bertarung  dengan dukungan formal berupa partai politik. Saat putaran pertama, Pasangan Agus- Sylvi  didukung  oleh  Partai  Demokrat, Partai  Keadilan  Bangsa  (PKB),  Partai Amanat  Nasional  (PAN),  dan  Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Sementara pasangan Ahok-Djarot didukung  oleh  Partai  Demokrasi Indonesia  Perjuangan  (PDIP),  Partai Golongan  Karya  (Golkar),  Partai  Hati
Nurani  Rakyat  (HANURA)  dan  Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
Terakhir,  Anies-Sandi  mendapatkan dukungan  politik  dari  Partai  Gerakan Indonesia  Raya  (Gerindra)  dan  Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Hanya  dengan  dukungan  dua partai politik, Anies-Sandi bisa meraup suara  39.97%  atau  2.193.530  suara, bahkan  mengungguli  pasangan  Agus- Sylvi  yang  hanya  mendapat  17.06% atau 936.461 suara. Sementara, pasangan  Ahok-Djarot  memperoleh suara  sebanyak  2.357.785  orang  atau 42.96%  (Kpu.go.id,  2017).  Oleh  karena tidak  ada  pasangan  calon  yang mencapai  suara  di  atas  50%,  maka tahapan  pemilihan  Gubernur  Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus berlangsung dengan dua kali putaran. Kemenangan  Anies-Sandi  saat Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017-2022 menandakan bahwa instrumen  politik  formal  dan  non- formal  menjadi  medium  keberhasilan elektoral pasangan yang diusung Partai Gerakan  Indonesia  Raya  (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Karena  demikian,  strategi  politik pasangan  Anies-Sandi,  bagi  penulis, akan  diuraikan  untuk  melihat  secara detail  skema  kemenangannya.  Strategi politik Anies-Sandi sebagai keseluruhan  keputusan  kondisional untuk  mengakomodir  kemenangan dan cita-cita politik.
Menurut  Peter  Schroder,  terdapat 3  fase  utama  dalam  strategi  politik, yaitu  fase  analisa  situasi,  fase keputusan strategis, dan fase implementasi strategis (Schroder, 2009,
p.  5).  Meski  demikian,  ketiga  fase tersebut  akan  diuraiakan  berdasarkan temuan  sebagaimana  akan  dijabarkan berikut.
Ketika  kampanye  politik,  strategi yang  dijalankan  Anies-Sandi  ada  dua hal,  terutama  melalui grand  campaign
yaitu  dengan  serangan  darat  dan udara.  Mardani  Ali  Sera  selaku  Ketua Tim Pemenangan menerangkan bahwa serangan darat adalah dengan
menyediakan  relawan  di  12.504  TPS. Menurut  Mardani,  Tim  Teritori  akan menyediakan untuk RW dan
penggerak  pemilih  di  setiap  gang. Kemudian,  strategi  serangan  udara dijalankan melalui media sosial , media konvensional,  dan  data  saksi  pemilih (CNN Indonesia, 2017).
Terdapat  4  (empat)  program prioritas  yang  disampaikan  pasangan Anies-Sandi  saat  kampanye  politik mereka.
Pertama, program One Kecamatan One Centre for Enterpreneourship (OK  OCE).  Kedua,
rumah  DP  0  rupiah.  Ketiga,  Kartu Jakarta  Pintar  Plus  (KJP  Plus)  dan Kartu  Jakarta  Sehat  Plus  (KJS  Plus) Keempat,  kampanye  pasangan  Anies- Sandi  adalah  menghentikan  Reklamasi Teluk Jakarta.
Intinya, kampanye politik Anies-Sandi yang dicitrakan sejak awal adalah  agenda  kontra  naratif  dengan kebijakan  non-populis  Ahok-Djarot. Terutama,  yang  paling  populer  dan sukses  menarik  banyak  dukungan adalah  soal  penggusuran.  Bahkan, tagline kampanye  Anies-Sandi  secara khusus  menyorot  kebijakan  terkait penggusuran, yaitu “Membangun
Tanpa Menyakiti”.
Koalisi  parpol  pada  Pemilihan Kepala Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta  bisa  ditelaah  melalui Coalition Formation  Theory ,  yang  mana,  kedua poros  itu  menggunakan  pendekatan yang  berlainan  ketika  memenangkan Pilkada  Daerah  Khusus  Ibukota Jakarta. Pihak Basuki-Djarot,
nampaknya  lebih  mengedepankan bagaimana memenangkan pertarungan
ini.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  paham office-oriented, di mana mereka mencoba mengumpulkan  sebanyak-banyaknya dukungan koalisi partai. Basis konstituen  Partai  Keadilan  Bangsa (PKB)  merupakan  kalangan  Nahdatul Ulama  (NU)  Jakarta  dan  Partai Persatuan  Pembangunan  (PPP)  adalah kalangan  tradisionalis.  Meski  ada  pola tidak linier antara dukungan elite partai dengan  dukungan  pemilih  akar rumput  ( grass  root )  kedua  partai tersebut  karena  alasan  indentitas politik.
Sementara  itu,    pasangan  Anies- Sandi  lebih  merujuk  pada policy- oriented , yakni dengan memaksimalkan koalisi yang minim namun mengedepankan faktor-faktor efektivitas dan efesiensi kebijakan yang diambil  ketika  nanti  terpilih.  Karena itu, operasi politik parpol pendukungnya,  yakni  Partai  Gerakan Indonesia  Raya  (Gerindra),  Partai Keadilan  Sejahtera  (PKS),  dan  terakhir Partai  Amanat  Nasional  (PAN),  akan mengoptimalkan di ranah akar rumput lewat  jalur  instrumen  politik  formal ataupun  informal.  Konfigurasi  partai politik  pendukung  Anies-Sandi  juga ditampilkan  oleh  partai  politik  non parlemen,  yakni  Partai  Perindo  dan
Partai Idaman. Anies-Sandi merampungkan agenda
pemenangannya waktu itu melalui dua porsi utama, yakni porsi jaringan partai politik  koalisi  serta  porsi  program kerja.

## SIMPULAN
Praktik populisme Islam merupakan  ekspresi  politis  dari penolakan masyarakat muslim terhadap  elite  yang  berkuasa.  Pada konteks  Pemilihan  Kepala  Daerah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yang selaku petahana merepresentasikan  elite  yang  harus dimusuhi.  Kemenangan  Anies-Sandi secara  mendasar  tidak  bisa  dilepaskan dari  faktor  agama.  Pilkada  Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017 memperlihatkan  bukti  konkret  bahwa preferensi  utama  masyarakat  yang memilih  pasangan  Anies-Sandi  saat Pilkada Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2017  di  putaran  yang  kedua  adalah agama.  Dengan  demikian,  dapat ditarik  disimpulkan  bahwa  simpul konstituen pasangan Anies-Sandi adalah identitas agama.

## DAFTAR PUSTAKA
CNN Indonesia. (2016). Kuda Troya Sentimen SARA  di  Pilkada  Jakarta.  Retrieved November 20, 2018, from CNN Indonesia website:
https://www.cnnindonesia.com/kursip anasDaerah Khusus Ibukota1/20161118102640-516- 173506/kuda-troya-sentimen-sara-di- pilkada-jakarta
CNN  Indonesia.  (2017).  Tiga  Strategi Kampanye  Pilkada  DAERAH  KHUSUS IBUKOTA  Tim  Pemenangan  Anies-
Sandi.  Retrieved  April  26,  2018,  from CNN Indonesia website: https://www.cnnindonesia.com/nasion al/20161007001700-32-163861/tiga-
strategi-kampanye-pilkada-Daerah Khusus  Ibukota-tim-pemenangan-anies- sandi,
Hadiz, V. R. (2019). Populisme Islam di Indonesia dan  Timur  Tengah (Edisi  Pert;  I.  Ahmad, Ed.). Jakarta: LP3ES.
Hakim, R. N. (2016). Fahri Hamzah: Dua Cara Jatuhkan  Presiden,  lewat  Parlemen Ruangan  atau  Jalanan  Fahri  Hamzah: Dua  Cara  Jatuhkan  Presiden,  lewat Parlemen Ruangan atau Jalanan. Retrieved  November  22,  2017,  from Kompas.com website:
https://nasional.kompas.com/read/201
6/11/04/19551281/fahri.hamzah.dua.car a.jatuhkan.presiden.lewat.parlemen.ruan gan.atau.jalanan?page=all.
Ibrahim,  G.  M.  (2016).  Survei  Poltracking: Publik Masih Puas dengan Kinerja Ahok-
Djarot.  Retrieved  May  5,  2018,  from detiknews
website:
https://news.detik.com/berita/d- 3356059/survei-poltracking-publik- masih-puas-dengan-kinerja-ahok- djarot.diakses Juditha,  C.  (2017).  HATESPEECH  di  MEDIA ONLINE:  KASUS  PILKADA  DAERAH KHUSUS  IBUKOTA  JAKARTA  2017 HATESPEECH  IN  ONLINE  MEDIA: JAKARTA  ON  ELECTION  2017. Jurnal Penelitian  Komunikasi  Dan  Opini  Publik ,
21 (2), 137–151. Retrieved from https://jurnal.kominfo.go.id/index.php /jpkop/article/view/1134/719
Katadata.  (2017). SMRC:  Seagama,  Alasan Utama  Memilih  Anies-Sandi .  Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapu blish/2017/04/13/smrc-seagama-alasan- utama-memilih-anies-sandi Kpu.go.id. (2017). Pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA  Jakarta  Putaran  Kedua Rekapitulasi pilkada DAERAH KHUSUS IBUKOTA  Jakarta  Putaran  Kedua berdasarkan form C1. Retrieved April 25, 2018, from kpu.go.id website: https://pilkada2017.kpu.go.id/ KPU.  (2017a). PILKADA  PROVINSI  DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA . Retrieved from https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/ Daerah Khusus Ibukota_jakarta KPU.  (2017b). PILKADA  PROVINSI DAERAH
KHUSUS  IBUKOTA  JAKARTA  (Putaran Kedua) . Retrieved from https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/2/t 1/Daerah Khusus Ibukota_jakarta Kusumo, R., & Hurriyah, H. (2018). Populisme
Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam  oleh GNPF-MUI Tahun  2016-2017. Jurnal Politik , 4 (1), 87–144. https://doi.org/10.7454/jp.v4i1.172
Malaikat,  B.  (2018). Anies  Baswedam  Temui
HABIB  Rizieq  Shihab  STOP  REKLAMASI . Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=X KNQT43mCGk
Median.  (2017). SURVEI  PILGUB  DAERAH KHUSUS  IBUKOTA  2017  “MEMAHAMI PETA  KOMPETISI  PUTARAN  KE-2 PILGUB  DAERAH  KHUSUS  IBUKOTA“ . Retrieved
from
https://www.median.or.id/wp- content/uploads/2017/03/PRESS- RELEASE-PILKADA-DAERAH KHUSUS IBUKOTA-PUTARAN-2.pdf Pamungkas, A. S., & Oktaviani, G. (2017). Aksi Bela  Islam  dan  Ruang  Publik  Muslim: Dari  Representasi  Daring  ke  Komunitas Luring. Jurnal  Pemikiran  Sosiologi , 4 (2), 65–87. https://doi.org/https://doi.org/10.2214 6/jps.v4i2.28581 Prayogi,  I.,  &  Adela,  F.  P.  (2019).  Populisme Islam  dan  Imajinasi  Politik  dalam Pilkada  DAERAH  KHUSUS  IBUKOTA Jakarta  2017. Politeia:  Jurnal  Ilmu  Politik , 11 (2),
31–43. https://doi.org/https://doi.org/10.3273 4/politeia.v11i2.1083 Schroder,  P.  (2009). Strategi  Politik .  Jakarta: Frederich-Naumann-Stiftung  fuer  die Freiheit. Solehudin,  I.  (2017).  Kata  Habib  Rizieq,  19 April  Bukan  Pertarungan  Anies  atau Ahok.  Retrieved  April  8,  2017,  from JawaPos.Com
website:
https://www.jawapos.com/nasional/pe milihan/20/03/2017/kata-habib-rizieq- 19-april-bukan-pertarungan-anies-atau- ahok/ Supriatma, M. (2017). Pasang Naik Populisme Kanan.  Retrieved  May  1,  2018,  from Indoprogress.Com website: https://indoprogress.com/2017/12/pas ang-naik-populisme-kanan Widhana,  D.  H.  (2016).  Para  Politikus  yang Mencari  Panggunng  di  Demo  4 November.  Retrieved  April  20,  2018,
from Tirto.id
website: https://tirto.id/para-politikus-yang- mencari-panggung-di-demo-4- november-b2By Yulika,  N.  C. (2017). Alasan Warga  DAERAH KHUSUS  IBUKOTA  Memilih  Anies- Sandi  Versi  SMRC  dan  Populi  Center. Retrieved April 20, 2018, from liputan6.com website:
https://www.liputan6.com/pilkada/rea d/2927828/alasan-warga-Daerah Khusus Ibukota-memilih-anies-sandi-versi-smrc- dan-populi-center