## REFORMULASI PENETRATION STRESS TEST SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI KONSUMEN DI ERA BISNIS DIGITAL
Abel Parvez*, Andi Vallian Superani**, Muhammad Hasyim Anta Maulana*** Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Jalan. Ir. H. Juanda No. 95, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
disampaikan Agustus 2022 – ditinjau April 2023 – diterima Juni 2023
*Correspondence e-mail: abelparvezjustice@gmail.com **Correspondence e-mail: andivallian@gmail.com ***Correspondence e-mail: maulanahasyim.31@gmail.com
1 Jan Materson, 2020, Hukum dan Hak Asasi Manusia , Mitra Wacana Media, Bogor, hlm. 62.
2 Syafrizal, et.al. , 2021 Pengantar Ilmu Sosial , Yayasan Kita Menulis, Medan,hlm. 180
3 Russel Brown, “Rethinking Privacy”, Alberta Law Review , Vol. 43, No. 589, 2006, hlm. 592
4 Glenn Negley, “Philosophical Views on the Value of Privacy”, Law & Contemporary Problems Review , Vol. 31, No. 319, 1966,  hlm. 319.
5 Sefriani dan Sri Wartini, “Corporate Social Responsibility Dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak Ekonimi, Sosial, Dan Budaya Di Indonesia”, Jurnal Yustisia , Vol. 4, No. 2, 2015, hlm. 284
6 Osgar  S  Matompo,  “Pembatasan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Prespektif  Keadaan  Darurat”, Jurnal Media Hukum , Vol. 21, No. 1, 2014, hlm. 64.
7 Mohammed Chanine Ghanem and Thomas M Chen, “Reinforcement Learning for Efficient Network Penetration Testing”, Journal Information , Vol. 11, No. 6, 2020, hlm. 1.
8 Ni Luh Ayu Sonia Ginasari, kadek Suar Wibawa, dan Ni Kadek Ayu Wirdiani, “Pengujian Stress Testing API Sistem Pelayanan Dengan Apache JMeter,” Jurnal Ilmiah Teknologi Dan Komputer , Vol. 2, No. 2, 2021, hlm. 2.
9 Muchsin,  2003, Perlindungan  Dan  Kepastian  Hukum  Bagi  Investo r,  Tesis,  Magister  Ilmu  Hukum  Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 14.
10 Dwi
Hadya Jayani, “Pencurian Data
Pribadi Makin Marak
Kala
Pandemi”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/pencurian-data-pribadi-makin-marak-kala-pandemi , diakses tanggal 23 Januari 2022.
11 Deky  Paryadi,  “Pengawasan  E  Commerce  Dalam  Undang-Undang  Perdagangan  Dan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan , Vol. 48, No. 3, hlm. 657.
12 Vika  Azkiya  Dihni,  “Kerugian  Akibat  Kejahatan  Siber  Capai  Rp  3,88  Triliun,  Apa  Saja  Bentuknya?”, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/07/kerugian-akibat-kejahatan-siber-capai-rp-388-triliun- apa-saja-bentuknya , diakses tanggal 23 Januari 2022.
13 Kadek Dio Ramadi Natha, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Gusti Sri Astiti, 2022, “Perlindungan Hukum  Atas Kebocoran  Data  Pribadi  Konsumen  Pada  Perdangan  Elektronik  Lokapasar  ( Marketplace )”, Jurnal  Preferensi Hukum , Vol. 3, No.1, hlm. 143.
14 Ida Ayu Gede Artinia Cintia Purnami Singarsa, 2021, “Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen Dalam Platform E Commerce”, Jurnal Kertha Desa , Vol. 9, No. 11, hlm. 81.
15 Herdi Setiawan, Mohammad Ghufron AZ, Dewi Astutty, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Dalam Transaksi e-Commerce”, MJL Merdeka Law Journal , Vol. 1, No. 2, hlm. 102.
16 Parida Angriani, 2021, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol. 19, No. 2, hlm. 149.
17 Anathia  Ayu  D.,  Titis  Anindyajati,  Abdul  Ghoffar,  2019, Perlindungan  Hak  Privasi  atas  Data  Diri  di  Era Ekonomi  Digital ,  Hasil  Penelitian  Pusat  Penelitian  Dan  Pengkajian  Perkara,  Dan  Pengelolaan  Perpustakaan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahakamah Konstitusi, hlm. 4-12.
18 Amiruddin  and  Zainal  Asikin,  2012, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  Ctk.  Keenam,  Rajawali  Pers, Jakarta, hlm. 118.
19 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum , UI Press, Jakarta, hlm. 20.
20 Ibid , hlm. 10.
21 Johny Ibrahim, 2007, Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Bayumedia, Malang, hlm. 391.
22 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum , Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 96.
23 Resolusi PBB No.G.A.Res. 217A (III)” (1948), Article 12 Universal Declaration of Human Rights , hlm. 4.
24 Resolusi  PBB  No.G.A.Res.  2200A  (XXI)”  (2002)., Article  17  verse  1  International  Convenant  Civil  and Political Rights , hlm. 10.
25 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, hlm. 99.
26 Erna Priliasari, “Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi  Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)”, Majalah Hukum Nasional , Vol.  49, No. 2, 2019, hlm. 21.
27 Anggi Anggraeni Kusumoningtyas and Puspitasari, “Dilema Hak Perlindungan Data Pribadi Dan Pengawasan Siber: Tantangan Di Masa Depan,” Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 17, No. 2, 2020, hlm. 242.
28 Guidelines  Convention  on  the  Organisation  for  Economic  Co-Operation  and  Development  (OECD)  No. C(80)58/FINAL”, Article 11 OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data , hlm. 15.
29 Sinta Dewi, “Privasi Atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum Dan Bentuk Pengaturan Di Indonesia”, Jurnal De Jure , Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 165.
30 Raphael Gellert and Serge Gutwirth, “The Legal Construction Of Privacy And Data Protection,” Computer Law & Security Review , Vol. 29, No. 5, 2013, hlm. 526.
31 Denico  Doly,  “Politik  Hukum  Pengaturan  Perlindungan  Data  Pribadi”, Bidang  Hukum  Info  Singkat  Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis , Vol. X, No. 08/II/Puslit, 2018, hlm. 3.
32 National  Cyber  Security  Centre,  “Penetration  Testing  Advice  on  How  to  Get  the  Most  from  Penetration Testing,” https://www.ncsc.gov.uk/guidance/penetration-testing , diakses tanggal 25 Januari 2022.
33 Ahmad Ridha Kelrey dan Aan Muzaki, 2019, “Pengaruh Ethical Hacking Bagi Kerentanan Data Perusahaan,” Jurnal Cybersecurity Dan Forensik Digital , Vol. 2, No. 2, hlm. 78.
34 Molavi  Arman,  2016,  “Analisa  Kinerja  Web  Server  E-Learning  Menggunakan  Apache  Benchmark  Dan Httperf”, Jurnal Integrasi , Vol. 8, No. 2, hlm. 93.
35 H. Anthony Chan, “Annual Symposium Reliability and Maintainability: Accelerated Stress Testing for Both Hardware and Software”, Los Angeles, 2004, hlm. 346.
36 Enni Soerjati, 2008, Lembaga Sertifikasi Keandalan Sebagai Salah Satu Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Di Indonesia , Tesis, Pasca Sarjana UI, Depok, hlm. 11.
37 Lihat dalam Pasal 2 Peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  Dan  Standar  Teknis  Dan  Prosedur  Keamanan  Sistem Pemerintahan, Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 541).
38 Lihat dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185).
39 Lihat  dalam  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  57/POJK.04/2020  Tentang  Penawaran  Efek  Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 281).
40 Lihat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.03/2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
41 Lihat dalam  Pasal  8 hutuf f dan Pasal  9 huruf d Peraturan Menteri  Komunikasi  Dan Informatika Nomor 11 Tahun  2018  Tentang  Penyelenggaraan  Sertifikasi  Elektronik  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2018 Nomor 1238).
42 Syafruddin Kalo, 2007, Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat , Pengukuhan Pengurus Tapak Indonesia Koordinator Daerah Sumatera Utara, Medan, hlm. 4.
43 Lihat dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551).
44 Lihat  dalam  Pasal  13  Peraturan  Badan  Siber  Dan  Sandi  Negara  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375).
45 S M Salim Reza, Wahidul Hasan, and Sajib Chakraborty, “A Comparative Overview on Penetration Testing,” in Conference: 4th International Conference On Advance In Computing”, Kuala Lumpur: Electronics & Electrical Technology (CEET-2015), 2015), hlm 25.
46 Lihat dalam Pasal 18 Ayat (1) Lihat dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor  4  Tahun  2016  tentang  Sistem  Manajemen  Pengamanan  Informasi  (Berita  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2016 Nomor 551).
47 Lihat  dalam  Pasal  31  Peraturan  Badan  Siber  Dan  Sandi  Negara  Nomor  8  Tahun  2020  Tentang  Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375).
48 Mirza Satria Buana, 2010, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi , Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 34.
49 R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum  Dalam  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011  Tentang  Hak  Uji  Materiil  Dan  Dalam  Peraturan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  06/Pmk/2005  Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 13, No. 2, 2016 , hlm. 194.
50 Ayyi and Shila, “Kasus Kebocoran Data Semakin Banyak, Belanja Daring Paling Rentan,”,
https://lokadata.id/artikel/kasus-kebocoran-data-semakin-banyak-belanja-daring-paling-rentan , diakses tanggal 30 Desember 2021.
54 31 27 17 16 15 15 12 7 5 5 4 4 3 2 2 0 10 20 30 40 50 60 Kasus Kebocoran Data Pribadi per Sektor
51 Surfshark, 2023, “ Global Data Breach Stats ”, https://surfshark.com/research/data-breach-monitoring , diakses tanggal 26 Mei 2023.
52 Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional BSSN, 2021, Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber 2020 , Jakarta, hlm. 45.
53 Deanne  Destriani  Firmansyah  Putri  and  Muhammad  Helmi  Fahrozi,  “Upaya  Pencegahan  Data  Konsumen Melalui  Pengesahan RUU Perlindungan Data Pribadi  (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com  Case Study)”, Procceding: Call for Paper, 2nd National Conference on Law Studies: Legal  Development  Towards a Digital Society Era , Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 262.
54 World  Banks,  “Asia  Pacific  GDP  Information,”, https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD , diakses tanggal 23 Januari 2022.
55 Vishnum, “Ancaman Keamanan Siber Menyebabkan Kerugian Ekonomi Bagi Organisasi Di Indonesia Sebesar US$34.2 Miliar,”, https://news.microsoft.com/id-id/2018/05/24/ancaman-keamanan-siber-menyebabkan- kerugian-ekonomi-bagi-organisasi-di-indonesia-sebesar-us34-2-miliar/#_ftn1 , diakses tanggal 23 Januari 2022.
56 Philipus M. Hadjon, 1988, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 5.
57 Wahyudi Djafar dan M Jodi Santoso, 2019, Perlindungan Data Pribadi Konsep, Instrumen Dan Prinsipnya , Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, hlm. 4.
58 Francis S. Chlapowski, “The Constitutional Protection of Information Privacy”, Boston University Law Review, Vol. 71, 1991, hlm. 133.
59 Imam Lukito, “Tantangan Hukum Dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan E-Commerce,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , Vol. 11, No. 3, 2017, hlm. 359.
60 Lihat  dalam  Surat  Presiden  Nomor  R-58/Pres/12/2021  RUU  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU  Nomor 11/2008 Tentang ITE.
61 HackerOne, “Hack The Pentagon,” https://www.Hackerone.com/hack-the-pentagon , diakses tanggal 29 Januari 2022.
62 Guidelines PBB UNCTAD/DITC/CPLP/MISC/2016/1, Article 33 dan Article 34 United Nations Guidelines for Consumer Protection, hlm. 6.
63 C.S.T Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia , Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 40.