Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224

## PENERBITAN COVERNOTE TERHADAP OBJEK PERJANJIAN KREDIT
Tri Astuti Andayani 1
1 Fakultas Hukum Universitas Palembang Email: Triastutiandayani997@gmail.com

## Abstract
Covernote as a statement letter containing the notary  ability to carry out what the parties want. The notary is fully responsible for the contents of the covernote. The covernote made by the notary is used as the basis for making a credit agreement. In general, credit agreements and collateral binding are carried out by a notary partner of the bank so that they are made in the form of an authentic deed. The process of binding collateral until the issuance of the Mortgage Certificate usually takes a long time,  so  the  Notary  issues  a  covernote  as  a  form  of  the  Notary  ability  to  complete  the  collateral binding process. Based on the covernote, the bank can disburse credit facilities to the debtor.
Keywords : Notary;  Covernote; credit agreement

## Abstrak
Covernote sebagai  surat  keterangan  yang  berisi  kesanggupan  notaris  untuk  melaksanakan  apa  yang diinginkan para pihak. Notaris mempunyai tanggung jawab penuh atas isi yang terdapat dalam suatu covernote.  Covernote yang  dibuat  oleh  notaris  digunakan  untuk  dasar  melakukan  perjanjian  kredit. Pada  umumnya  perjanjian  kredit  dan  pengikatan  jaminan  dilakukan  oleh  notaris  rekanan  bank  agar dibuat  dalam  bentuk  akta  autentik.  Pada  proses  pengikatan  jaminan  hingga  terbitnya  sertifikat  Hak Tanggungan  biasanya  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama,  sehingga  Notaris  mengeluarkan covernote sebagai bentuk kesanggupan Notaris dalam menyelesaikan proses pengikatan jaminan. Atas dasar covernote tersebut, bank dapat mencairkan fasilitas kredit kepada debitur.
Kata kunci : Notaris; covernote ; pernjanjian kredit

## PENDAHULUAN
Notaris  ialah  suatu  profesi  hukum yang  melekat  pada  diri  seseorang, Notaris  adalah  jasa  profesi  di  bidang legalitas  dokumen.  Profesi  ini  memiliki peran  penting  dalam  pengurusan  surat- surat berharga. Tugas notaris yang utama salah  satunya  adalah  membuat  akta otentik.  Secara  umum,  notaris  adalah pejabat  umum  yang  memiliki  tugas  dan wewenang terkait pembuatan akta autentik.  Profesi  ini  dijabat  orang-orang lulusan  pendidikan  hukum  dan  telah memiliki lisensi untuk melakukan tindakan hukum,  termasuk menjadi  saksi
resmi  dari  penanda  tanganan  suatu dokumen penting.
Dalam Undang-Undang No.2 Tahun  2014  tentang  jabatan  Notaris untuk selanjutnya disebut dengan ”UUJN”  Pasal  1  ayat  1  disebutkan, pengertian  notaris  adalah  pejabat  umum yang  mempunyai  kewenangan  membuat akta  autentik  serta  memiliki  wewenang lain  seperti  yang  dimaksud  dalam Undang-Undang tersebut atau berdasarkan  Undang-Undang  lainnya. Notaris  dalam  menjalankan  jabatannya sesuai  dengan Undang-undang dan Kode Etik Notaris.
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
Akta  autentik  sebagai  alat  bukti yang  sempurna  mempunyai  peranan penting dalam aktifitas lalu lintas hukum maupun  setiap  hubungan  hukum  yang terjadi  dalam  kehidupan  masyarakat sehari-hari,  misalnya  dalam  pergaulan lapangan  hukum  bisnis,  kegiatan  bidang perbankan,  bidang  pertanahan,  kegiatan sosial  dan  kegiatan  lain  di  bidang perekonomian  pada  umumnya  sehingga kebutuhan  pembuktian  tertulis  yang berupa akta autentik semakin meningkat. Hal  ini  sejalan  dengan  berkembangnya tuntutan  adanya  kepastian  hukum  dalam berbagai interaksi dalam bidang ekonomi dan  sosial,  baik  pada  tingkat  nasional maupun internasional.
Keberadaan  alat  bukti  tertulis berupa  akta  autentik  menentukan  secara jelas  mengenai  hak  dan  kewajiban seseorang dan menjamin adanya kepastian  hukum.  Menurut  Subekti, bahwa  akta  autentik  adalah  suatu  akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat  umum  yang  menurut  undang- undang ditugaskan untuk membuat surat- surat  akta  tersebut,  sedangkan  akta  di bawah  tangan  ialah  tiap  akta  yang  tidak dibuat  oleh  atau  dengan  perantara seorang pejabat umum. 1
Kewenangan  Notaris  diatur  secara tegas dan jelas di dalam Pasal 15 UUJN,
1 Subekti, Pokok-Pokok  Hukum  Perdata (Jakarta:
Intermasa, 1991)
yaitu  Notaris  berwenang  membuat  akta autentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian dan petetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan akta,  memberikan  grosse,  salinan  dan kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh undang-undang. 2
Berkaitan dengan wewenang notaris  dalam  membuat  akta,  tujuan dibuatnya  akta  tersebut  adalah  untuk mengikat  secara  hukum  para  pihak  yang akan melakukan perbuatan hukum. Perkreditan  misalnya,  akta  perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris merupakan  instrumen  yang  mengikat kreditur  dan  debitur.  Setiap  kredit  yang telah  disetujui  dan  disepakati  antara pihak Bank sebagai Kreditur dan Debitur maka  wajib  dituangkan  dalam  Perjanjian Kredit  (akad  kredit)  secara  tertulis. 3
Ditinjau  dari  segi  hukum,  pelaksanaan perjanjian  kredit  akan  menimbulkan  hak dan  kewajiban  untuk  menyerahkan  uang
2 Rahmiah  Kadir, Pertanggungjawban  Notaris Pada Penerbitan 1 Covernote¸ MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2, Juni 2019:191-204.
3 Muhammad  Djumhana,  Hukum  Perbankan  di IndonesiaI, cet. Ke 6 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
yang  diperjanjikan  kepada  Debitur  tetapi Kreditur  juga  mempunyai  hak  untuk menerima pelunasan atas pinjaman tersebut. 4
Munculnya  hak  dan  kewajiban tersebut  turut  mendorong  kebutuhan sektor jasa publik yang meningkat. Salah satu jasa publik yang dibutuhkan dewasa ini  ialah  profesi  hukum.  Profesi  hukum yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  saat ini adalah Notaris. Notaris berdasar Pasal 1  angka  1  Undang-Undang  Jabatan Notaris  adalah  pejabat  umum  yang berwenang  membuat  akta  autentik  dan memiliki  kewenangan  lainnya  yang sesuai  dengan yang dimaksud  dalam UU jabatan  Notaris  atau  UU  Lainnya. Berdasar  pengertian  pasal  1  tersebut dapat  diketahui  bahwa  salah  satu  tugas utama  Notaris  ialah  membuat  akta-akta autentik. Akta  autentik  adalah  akta  yang dikelauarkan oleh  Notaris  yang memiliki kekuatan  hukum  sempurna  sebagai  alat bukti  tulisan  yang  kemudian  tidak  tidak memerlukan  suatu  alat  pembuktian  lain sebagai  tambahan,  bahkan  hakim  pun terikat dengan itu.
Kewenangan Notaris
selain mengeluarkan akta autentik juga mempuunyai  kewenangan  mengeluarkan
4 Fadhilla Amalia, Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum terhadap covenote sebagai dokumen hukum  (studi  kasus  PT.Bank  XYZ  Kantor  Cabang Kalimalang),  (Tesis  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 2016)
covernote.  Covernote merupakan  surat keterangan  yang  berisikankesanggupan dari Notaris yang dibubuhi dengan tanda tangan dan cap untuk menjamin akta-akta yang masih diproses untuk dapat diselesaikan dengan baik. Notaris membuat covernote manakala  tugas pekerjaannya  yang  berkaitan  dengan kewenangannya  dalam  membuat  akta autentuik  belum  tuntas,  yang  mana  akta autentik tersebut akan digunakan sebagai hak tanggungan dalam hal sebagai dalam suatu perjanjian kredit. Artinya covernote sebagai jaminan sementara untuk menjadi  pegangan  sementara  bagi  bank guna mencairkan kredit sembari menunggu  akta  autentik  yang  dibuat Notaris selesai dibuat.
Kredit  yang  diberikan  oleh  bank mengandung resiko sehingga bank dituntut  kemampuan  dan  efektivitasnya dalam  mengelola  risiko  kredit  dan meminimalkan potensi kerugian sehingga bank  wajib  memerhatikan  asas-asas prekreditan  yang  sehat.  Dan  dalam menyalurkan  dana  untuk  kredit  harus didasarkan adanya suatu jaminan. 5
Jaminan atau tanggungan adalah tanggungan atas segala perikatan seseorang  sebagaimana  yang  disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata (Jaminan umum), maupun tanggungan atas
5 Muhammad Sjumhana
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
perikatan  tertentu  dari  seseorang  yang diatur dalam pasal 1139 KUH Perdata.
Dalam  Hal  pemberian  kredit  oleh Bank  terdapat  beberapa  persyaratan terkait  dengan  jaminan  yang  akan  di berikan,  seperti    tanah  yang  akan dijaminkan belum dapat terpenuhi. Tanah yang akan dijaminkan tersebut dimungkinan masih dalam proses pensertifikatan  atau  dalam  proses  balik nama. Bank tentunya tidak akan
memberikan  kredit  apabila  persyaratan yang  diajukan  tersebut  belum  terpenuhi. Disatu sisi pihak Bank dalam memberikan kredit menerapkan beberapa unsur  dari  pemberian  kredit  yang  harus dipenuhi  agar  tidak  mengakibatkan timbulnya  suatu  resiko  yang  dapat merugikan  Bank  tersebut.  Beberapa persyaratan  terkait  tanah  yang  akan dijaminkan  tersebut  kemungkinan  masih dalam  proses  balik  nama  atau  proses pengikatan  hak  tanggungan  yang  masih berjalan,  Notaris/PPAT  akan  membantu calon  debitur  untuk  meyakinkan  Bank dengan  megeluarkan Covernote ,  yang berisikan pernyataan
Notaris/PPAT
bahwa sedang terjadi proses
penseritipkatan  atau  balik  nama  atas suatu tanah.
Pada  peristiwa  proses  pembebanan hak  tanggungan,  Bank  lebih  sering  dan terbiasa  menggunakan covernote dalam proses  pencairan  kreditnya  yang  disertai
proses  dengan  jaminan  hak  tanggunagan atas  tanah. 6 Secara  proses  covernote tidaklah sebagai unsur atau bagian dalam proses pembuatan sertipikat hak tanggungan yang berakhir dengan pendaftarannya  di  badan  pertanahan. Walaupun begitu covernote sering dijadikan  sebagai  pengganti  dimana  bila ada kekurangan jaminan, sebagai pegangan  sementara  bagi  bank  dalam mencairkkan kredit.
Pada praktiknya, Bank akan menyetujui  permohonan  kredit  calon debitor  hanya  dengan  dasar  covernote yang  diterbitkan  oleh  notaris.  Hal tersebut kemudian menyebabkan terjadinya  kerugian  bagi  bank,  yaitu terjadinya  kredit  macet.  Setiap  analisis kredit harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan internal  bank  dan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pelaksanaan perkreditan  pada  lembaga  perbankan harus  berdasarkan  prinsip  kehati-hatian bank  sehingga  kredit  yang  disalurkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat  dan  mencegah  terjadinya kredit macet.
Covernote bukanlah  merupakan produk notaris sebagaimana telah ditentukan  di  dalam  Undang-Undang
6 Widya  Indrayeni,  Akibat  Hukum  Diterbitkannya Covernote  oleh  Notaris  terhadap  PihakPihak  yang berkepentingandalam Transaksi Kredit Perbankan,(Tesis, Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2012)
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
Jabatan  Notaris. Covernote merupakan surat  keterangan  dari  notaris  untuk kreditur yang menerangkan bahwa proses-proses  yang  berkaitan  dengan perjanjian  kredit  antara  kreditur  dan debitur  sementara  dalam  pengerjaan  dari pihak
notaris, seperti misalnya pembebanan  agunan  kredit,  Permohonan Ijin  Mendirikan  Bangunan,  pengikatan Hak Tanggungan, dan lain-lain. Notaris/PPAT yang mengeluarkan covernote  bukanlah  sekedar  memberikan surat  keterangan  baik  mengenai  jaminan debitur  sebagai  pemberi  hak  tanggungan maupun  jaminan  kelengkapan  berkas pada  suatu  instansi.  Tentu  saja  dalam mengeluarkan covernote tersebut  ada konsekuensi hukumnya. 7
Covernote yang  dibuat  Notaris menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam dikarenakan sebenenarnya covernote belum  diatur  di  dalam  UUJN,  UU Perbankan, UU Hak Tanggungan maupun PP  Nomor  24  Tahun  2016,  namun covernote  merupakan  salah  satu  produk yang  dihasilkan  Notaris.  Sehingga  dapat dikatakan bahwa produk covernote sebenarnya  bukan  merupakan  wewenang Notaris untuk membuat, akan tetapi tidak dilarang untuk dibuat Notaris
dikarenakan kebutuhan masyarakat.
Permasalahan  yang  dapat  timbul  dan menarik  untuk  dikaji  lebih  mendalam ialah  ketika covernote sudah  diterbitkan oleh  Notaris,  tetapi  Notaris  tidak  dapat
7 Singgih  Budiyono  dan  Gunarto,  Akibat  Hukum Covernote  yang  dijadikan  Dasar  Perjanjian  Kredit di  Perbankan,Jurnal Akta, Vol.4,  No.4,  (Semarang: MagisterKenotariatan Fakultas
Hukum
UNISSULA, 2017)
menyelesaikan  atau  gagal  melaksanakan kesepakatan yang tertuang dalam covernote baik  dalam  hal  permasalahan penerbitan maupun pelaksanaan covernote.
Dlihat  dari  kewenangan  Notaris dan  PPAT  sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya, tidak disebutkan kewenangan Notaris/PPAT untuk membuat covernote dalam hal pemberian kredit,  namun  kenyataan  yang  terjadi dalam praktiknya seolah covernote memiliki niai yang tinggi, sampai-sampai kredit  dapat  dicairkan  ketika  belum  ada jaminan  yang  pasti  dan  kuat  maka permasalahan  yang  akan  dikaji  dalam tulisan ini adalah Bagaimana Pertanggungjawaban Notaris dalam Penerbitan Covernote sebagai  objek perjanjian kredit?
Adapun  metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode penelitian hukum Normatif yakni sebuah metode penelitian yang dilaksanakan  dengan  mengkaji  dan meneliti  norma  hukum  yang  terkait denga isu hukum yang akan dibahas. 8

## PEMBAHASAN
Pertanggung  Jawaban  Notaris  dalam Penerbitan  Covernote  terhadap  Objek Perjanjian Kredit
Perbankan memiliki beberapa bisnis utama, salah satunya yaitu
8 Jhony  Ibrahim,   Teori  dan  Metodologi  Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia publishing, malang, 2008)
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
pemberian  fasilitas  kredit.  Pelaksanaan kredit  dapat  memberikan  keuntungan  baik kepada  bank  itu  sendiri  maupun  kepada masyarakat  yang  membutuhkan  fasilitas tersebut untuk modal usaha, pengembangan bisnis, dan lainlain. Dalam hal  pelaksanaan  proses  kredit  sebagai bentuk  bidang  usaha  yang  dijalankan  oleh bank,  maka  perlu  adanya  profesionalisme serta  integritas  moral  yang  tinggi,  sebab makna utama dari kredit itu sendiri adalah kepercayaan.
Bank  selaku  kreditur  memberikan fasilitas  kredit  kepada  nasabah  dengan syarat,  yaitu  nasabah  selaku  debitur  telah melengkapi  semua  persyaratan  pengajuan permohonan  kredit  kepada  bank,  sehingga debitur  dapat  dipercaya  mampu  bayar pinjamannya  ke  pihak  bank. 9 Salah  satu syarat  yang  harus  dilengkapi  oleh  debitur yaitu  menyerahkan  agunan.  Bank  dalam memberikan  fasilitas  kredit  juga  harus melihat  dan  mengalisa  nilai  jaminan. Jaminan  ideal  yang  dapat  diikat  pihak bank,  yaitu  mempunyai  nilai  yang  lebih tinggi  dibandingkan  jumlah  kredit  atau utang,  karena  apabila  debitur  wanprestasi atau  melakukan  kredit  macet,  maka  bank dapat  mengambil  jumlah  piutangnya  dari jaminan tersebut.
9 Yusmi,  S.  A,  "Akibat  Hukum  Pencairan  Kredit Yang  Didasarkan  Pada  Covernote  Notaris",  Jurnal Recital Review, 2(2),2020:126–139.
Selanjutnya calon debitur
bersamasama  ke  Notaris  untuk  dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan  (SKMHT),  dengan  pihak Bank kemudian calon debitur memberikan kuasa  kepada  Bank  melalui  SKMHT melalui surat yang dibuat Notaris/ PPAT. 10
Dalam  praktik  lapangan  biasanya  Bank selaku kreditur yang melakukan pendaftaran Akta Pembebanan Hak tanggungan  (APHT)  ke  Badan  Pertanahan untuk  kemudian  dikeluarkan  sertifikat  hak tanggungan  yang  dapat  dijadikan  jaminan dan  Bank  memiliki  kekuatan  untuk mengakui  objek  jaminan  jika  debitur pemberi  hak  tanggungan  tidak  memenuhi kewajiban pembayaran utamanya.
Proses pemasangan Hak Tanggungan, dapat dilakukan apabila telah melalui proses pengecekan terlebih dahulu untuk  mengetahui  keabsahan  sertifikat tanah  tersebut  di  kantor  pertanahan  yang berwenang guna melihat bisa atau tidaknya dipasangkan Hak Tanggungan berdasarkan akta  SKMHT  oleh  Notaris/PPAT.  Guna memberikan  gambaran  yang  sederhana terkait dengan pembebanan hak tanggungan, maka dapat dilakukan dengan melalui tahapan, sebagai berikut: 11
10 ibid
11 Imron,  A.  K,  "Pembebanan  Hak Tanggungan  Terhadap  Objek  Tanah  yang  Belum Terdaftar  Bersamaan  Permohonan  Pendaftaran Tanah  Pertama  Kali",  Jurnal  Repertorium,V(2), 2017: 7–15.
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
1) Dibuatnya perjanjian kredit; Pembuatan  “perjanjian  kredit  oleh Bank dan pembebanan hak tanggungan oleh Notaris dapat memberikan kepastian hukum, kepastian  hukum  yang  dimaksud adalah  dapat  menjalankan  upaya hukum  apabila  kedepannya  terjadi wanprestasi  dan  sebagainya,  Bank dapat dengan baik menjalankan eksekusi  apabila  terjadi  wanprestasi kedepannya.”
2) Dibuatnya  APHT  oleh  PPAT  dan ditandatangani  oleh  kreditur  dan debitur,  sebelumnya  dalam  APHT  ni ditandai  dengan  dibuatnya  SKMHT yang  isinya  pemberian  kuasa  kepada kreditur untuk menandatangani APHT;
3) APHT  yang  telah  ditandatangani dilakukan  proses  pendaftaran  ke kantor  pertanahan  dan  dilakukan penerbitan sertifikat Hak Tanggungan.
Pada saat proses penerbitan sertifikat  hak  tanggungan  yang  relatif lama,  maka  untuk  memenuhi  kepentingan pihak  bank  dan  juga  debitur  dalam  hal memberikan  dan  mencairkan  fasilitas kredit,  maka  dari  pihak  bank  dapat meminta  kepada  Notaris  untuk  dibuatkan surat keterangan atau yang dikenal dengan istilah  covernote.  Deskripsi  mengenai covernote  itu  sendiri  tercantum  dalam kamus  Bank  Indonesia  maupun  dalam OJK-Pedia (OJK Pedia, no date).
OJKPedia  menyebut  covernote  sebagai Nota  Keterangan  (Oktarini  and  Agung Dharma  Kusuma,  2020).  Nota  keterangan disini maksudnya sebuah surat yang berisi tentang keterangan bahwa proses pemasangan hak tanggungan sedang
berjalan  dan  surat  keterangan  yang  dibuat Notaris tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Dengan  dikeluarkannya  covernote oleh Notaris tersebut, maka pihak perbankan  dapat  mempercayakan  kepada Notaris dan pihak bank dapat menyalurkan fasilitas  kredit  kepada  debitur  secepatnya. Tujuan lain dikeluarkannya covernote oleh Notaris  yaitu  agar  bank  percaya  bahwa proses  penerbitan  hak  tanggungan  pasti akan  diselesaikan  oleh  Notaris.  Adanya covernote yang dibuat oleh Notaris sebagai surat  keterangan  bahwa  sertifikat  hak tanggungan sedang dalam proses penyelesaian  dan  dengan  dikeluarkannya covernote, bank  selaku  kreditur  Adanya covernote yang dibuat oleh Notaris sebagai surat  keterangan  bahwa  sertifikat  hak tanggungan sedang dalam proses penyelesaian  dan  dengan  dikeluarkannya covernote bank selaku kreditur.
Covernote yang dibuat oleh seorang Notaris berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1316 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Covernote hanyalah perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian. 12 Perjanjian tersebut termasuk  ke  dalam  perjanjian  garansi sebagaimana  pasal  1316  KUHPerdata.
12 Dickyrfandi, Mohamad Fajri Mekka Putra, S. H. H. A, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Cover  Note  Berkaitan  Dengan  Perjanjian  Kredit (Studi  Kasus  Cover  Note  No:  209/Sk-Nf/Xii/2013 Dibuat  Oleh  Notaris  Fmo  Di  Cikarang,  Bekasi) Dicky", jurnal hukum, 15(2),2016:1–19
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
Seorang  Notaris  adalah  pihak  yang mempunyai  kewenangan  dalam  rangka untuk membuat covernote yang mencantumkan janji dan kesanggupan dari Notaris  tersebut  kepada  pihak  bank  yang memerlukan covernote.  Covernote dapat dikatakan merupakan perbuatan administrasi  biasa  yang  dilakukan  oleh Notaris selayaknya surat menyurat biasa.
Covernote hanyalah layaknya persuratan  biasa  yang  diterbitkan  atau dikeluarkan  oleh  suatu  instansi  atau lembaga  yang  menerangkan  suatu  hal berkaitan  dengan  pelaksanaan  fungsinya. Jadi covernote bukanlah  suatu  akta  yang merupakan  produk  hukum  notaris  dalam melaksanakan fungsinya sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Jabatan Notaris, melainkan hanya merupakan surat keterangan  sebagai  pejabat  publik  kepada instansi  atau  lembaga  tertentu  yang  isinya menerangkan  pelaksanaan  wewenang  dan fungsinya. 13
Secara  praktik covernote dibuat oleh  notaris  yang  sekaligus  merangkap jabatan  sebagai  PPAT  dimana  notaris tersebut  telah  menjadi  rekanan  suatu  bank ataupun  bank  syariah. Covernote dibuat sebagai surat keterangan yang dibuat untuk menjelaskan  bahwa  penandatanganan  akta telah  benar-benar  dilakukanoleh  bank  dan nasabah  dihadapan  notaris. Covernote yang merupakan surat keterangan memiliki kaitan  dengan  suatu  pembiayaan  yang diikat  dengan  hak  tanggungan  yang
13 Ham, N. T. R, "Pertanggungjawaban Notaris Atas Covernote  Yang  Dikeluarkan  Yang  Menjadi  Suatu Dasar  Kepercayaan  Suatu  Bank",  Sustainability (Switzerland), 2(1),2020:487–517.
didalamnya  berisi keterangan  bahwa sertifikat  yang  menjadi  agunan  sedang dalam proses di kantor Notaris/ PPAT yang bersangkutan, dimana dengan pemasangan hak  tanggungan  tersebut  memerlukan waktu yang tidak sebentar dan tidak dapat diselesaikan pada waktutu juga.
Covernote yang  dikeluarkan  oleh Notaris  bukanlah  sekedar  mengeluarkan surat keterangan mengenai jaminan debitur sebagai  pemberi  Hak  Tanggungan,  namun dalam mengeluarkan covernote ada konsekuensi hukumya yakni apabila dalam perjalanan proses penerbitan sertifikat Hak Tanggungan  mengalami  masalah  dan berlarut  larut  dalam  penyelesaiannya,  dan terjadinya  kemacetan  kredit  akan  dapat membawa masalah di kemudian hari.
Notaris dalam mengeluarkan covernote  harus  dapat  mempertanggung jawabkan  isi  dari covernote tersebut.
Dengan  adanya  jaminan  bahwa  covernote yang dikeluarkan notaris dapat dipertanggung  jawabkan,  maka  pihak kreditur  menjadikannya  bukti  jaminan sementara hingga proses pembuatan sertifikat  selesai    dan  bukan  sebagai jaminan  dalam  permohonan  kredit. 14 Jika notaris  tidak  mampu  memenuhisi  dari covernote  maka  notaris  tersebut  harus
14 Pande  Nyoman  Putra  Widiantara  dan  A.A Sagung Wiratni Darmadi. "Akibat Hukum Covernote  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Dan  Pejabat Pembuat Akta Tanah", Jurnal Universitas Udayana, 7, 2019: 1–13.
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
mempertanggung  jawabkannya  dengan segera menyelesaikan sertifikat atas tanah. 15 Apabila tidak dapat menyelesaikan pengurusan hak tanggungan sesuai dengan covernote yang  dibuat  oleh  Notaris  maka berakibat  pihak  debitur  mengembalikan uang  hasil  pencairan  fasilitas  kredit  yang diberikan oleh bank sebagai kreditur.
Penggunaan Covernote juga  tidak dapat  menjamin  bahwa  tidak  akan  terjadi permasalahan apabila Notaris/PPAT belum bisa  menyelesaikan  proses  pensertifikatan dan  terjadi  kredit  macet,  pihak  perbankan tidak dapat  mengeksekusi jaminan, karena proses  pendaftaran  hak  tanggungan  belum selesai  sehingga  berakibat  hukum  pihak bank  selaku  kreditur  yang  akan  dirugikan. Apabila dikemudian hari covernote dijadikan alat bukti di pengadilan covernote  hanya  mempunyai  kekuatan sebagai  surat  biasa,  bukti  permulaan  atau alat  bukti  tambahan  yang  penilaiannya diserahkan kepada hakim.
Covernote Notaris/PPAT tidak memiliki kekuatan hukum untuk memberikan  perlindungan  hukum  bagi bank  selaku  kreditur  dalam  perjanjian “kredit  apabila  terjadi  wanprestasi  oleh debitur  pada  saat  proses  pembebanan jaminan.  Akibat  hukum  dari  penggunaan covernote yang  dijadikan  dasar  pencairan kredit  oleh  bank  yaitu  tidak  adanya
15 Ham
perlindungan  hukum  bagi  bank  dalam perjanjian  kredit  dalam  hal  terjadinya wanprestasi sebelum terbitnya hak tanggungan.  Bank  hanya  berkedudukan hanya  sebagai  kreditur  kongkrren  bukan kreditur  preferen.  Perlindungan  hukum bagi bank didasarkan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata,  Penyelesaian  kredit  dapat diselesaikan melalui litigasi melalui gugatan  wanprestasi  maupun  gugatan kepailitan, atau melalui non litigasi.
Perlu  ditekankan  kembali  bahwa covernote bukan  dijadikan  sebagai  bukti agunan,  hanya  sebagai  pengantar  pada Kreditur  yang  akan  mengeluarkan  kredit, minimal  ada  kepercayaan  yang  terbangun antara  Kreditur  sebagai  pemegang  hak tanggungan kelak setelah keluarnya sertifikat  hak  tanggungan  dari  badan pertanahan Covernote tidak  memiliki kekuatan  hukum  yang  mengikat  seperti APHT  dan  SKMHT. Covernote tidak mempunyai kekuatan mengikat antara para pihak namun hanya mengikat Notaris yang menerbitkan covernote tersebut, jadi covernote hanyalah  perikatan  yang  lahir dari kontrak atau perjanjian alah perjanjian sepihak  sebagaimana  pasal  1317  KUH Perdata.  Ada  tiga  aspek  tanggung  jawab, yaitu:
1. Sanksi Administratif
a. Teguran lisan;
b. Teguran tertulis;
c. Pemberhentian sementara;
d. Pemberhentian dengan hormat;
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
e. Pemberhentian tidak hormat;
2. Aspek tanggung jawab perdata sanksi keperdataan adalah sanksi yang dijatuhkan  terhadap  kesalahan  yang terjadi karena wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Sanksi ini berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi, dan  bunga  merupakan  akibat  yang akan  diterima  Notaris  dari  gugatan para  korban  yang  dirugikan.  Untuk membahas pertanggung jawaban Notaris  dalam  lingkup  keperdataan perlu  dipertanyakan  terlebih  dahulu mengenai  bentuk  kesalahan  yakni apakah  kesalahan  tersebut  merupakan perbuatan  wanprestasi  atau  perbuatan melawan hukum.
3. Aspek  tanggung  jawab  pidana  Dalam UUJN diatur bahwa pada saat Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan
pelanggaran  maka  Notaris  dapat dikenai  atau  dijatuhi  sanksi  berupa sanksi perdata dan administrasi, tetapi dalam  UUJN  tidak  diatur  mengenai sanksi pidana, apabila terjadi pelanggaran  pidana  maka  Notaris dapat dikenakan sanksi pidana terdapat dalam KUH Pidana.
Akibat dari perbuatan/tindakan Notaris tersebut pembebanan hak tanggungan jadi tidak dapat dilakukan dan timbul  kerugian  secara  materiil  yang ditanggung  baik  dari  pihak  Kreditur maupun Debitur, sebagai berikut:
1. Kerugian yang ditanggung oleh Kreditur  jika  Debitur  tidak  membayar lunas hutang kreditnya yaitu:
a. Posisi  Kreditur  menjadi  tidak aman, yang seharusnya bank
mendapatkan posisi kreditur preferen;
b. Kreditur  dapat  kehilangan  obyek jaminan  pelunasan  utangnya  yaitu Sertifikat Hak Milik; dan
c. Timbulnya  suatu  keraguan  atau ketidakpercayaan terhadap kekuatan covernote yang
dikeluarkan  oleh  Notaris  karena apa  yang  dilakukan  Notaris  tidak sejalan  dengan  apa  yang  tercantum dalam covernote yang dibuatnya.
Namun dalam hal ini yang menderita dampak kerugian lebih dirasakan  oleh  Debitur,  seperti  kehilangan hak  atas  tanah  Hak  Milik;  dan  Rugi  atas biaya-biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh Debitur selama proses pelunasan kreditnya, terutama dalam kasusni Debitur telah  membayar  lunas  biaya-biaya  Notaris di  saat  pencairan  kredit  di  awal  pertama kali.  Akan  tetapi  kenyataannya  hingga Debitur  membayar  lunas  hutang  kreditnya ke  Kreditur  yang  dibuktikan  dengan dikeluarkannya surat keterangan lunas oleh Kreditur,  proses  balik  nama  sertipikat  atas nama Debitur tidak dapat diselesaikan juga oleh Notaris. Padahal fungsi dari pendaftaran  Hak  Tanggungan  tersebut adalah untuk memastikan agar terdapatnya jaminan  bagi  kreditur,  untuk  memastikan Debitur membayar lunas hutangnya diselesaikan  juga  oleh  Notaris.  Padahal fungsi  dari  pendaftaran  Hak  Tanggungan tersebut  adalah  untuk  memastikan  agar terdapatnya  jaminan  bagi  Kreidtur,  untuk memastikan  Debitur  membayar  lunas hutangnya.
Berdasarkan penjelasan diatas dapat  dikatakan  bahwa  dalam  hal  tidak
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
terselesainya  pendaftaran  hak  tanggungan sebagaimana  telah  tertuang  di  dalam covernote,  mempunyai  akibat  Hukum selama  pencairan  kredit  telah  dilakukan. Hal  tersebut  tentu  akan  menimbulkan suatu  kerugian  baik  kepada  kreditur  dan juga debitur. Notaris bisa diminta pertanggungjawaban dengan catatan bahwa keterlambatan atau tidak terselesainya  pendaftaran  hak  tanggungan benar-benar murni karena kelalaian daripada Notaris, namun sebaliknya apabila diketahui terhambatnya pendaftaran  hak  dikarenakan  para  debitur enggan memenuhi  persyaratan-persyaratan untuk  terbitnya  hak  tanggungan,  maka notaris  berhak  mengembalikan  berkas- berkas  serta  sertifikat  kepada  bank  tanpa adanya pengikatan hak tanggungan.

## KESIMPULAN
Kewenangan
notaris untuk menerbitkan surat-surat umum dan wewenang  lain  yang  ditentukan  dalam UUJN,  dalam  melaksanakan  tugasnya notaris  harus  bersandar  pada  kewenangan yang  melekat  pada  dirinya,  pemberian kualifikasi  Notaris  sebagai  pejabat  publik berkaitan  dengan  kewenangan  Notaris, selain  membuat  suatu  akta  otentik  notaris berwenang  untuk  membuat covernote , covernote dibuat  oleh  Notaris  sebagai suarat  keterangan  bahwa  sertifikat  hak tanggungnan sedang dalam proses. Covernote yang merupakan surat
keterangan  memiliki  kaitan  dengan  suatu pembiayaan  yang  diikat  dengan  hak tanggungan yang didalamnya berisi keterangan bahwa sertifikat yang menjadi agunan  sedang  dalam  proses  di  kantor Notaris/ PPAT yang bersangkutan, dimana dengan  pemasangan  hak  tanggungan tersebut  memerlukan  waktu  yang  tidak sebentar dan tidak dapat diselesaikan pada waktutu juga.
Covernote yang  dikeluarkan  oleh notaris  juga  dapat  menimbulkan  akibat hukum,  yaitu  apabila  pengikatan  hak tanggungan  tidak  dapat  diselesaikan  oleh notaris karena murni kelalaian dari notaris tersebut,  maka  notaris  dapat  dimintai pertanggungan  jawaban  sesuai  kadar pelanggarannya.  Diketahui  sebelumnya bahwa covernote dikeluarkan oleh notaris sebagai  bentuk  kesanggupan  notaris dalam  menyelesaikan  tugas  jabatannya, sehingga  apabila  pihak  kreditur  maupun debitur mengalami kerugian berupa materiil  maka  dapat  melakukan  upaya hukum perdata, sebaliknya apabila terdapat unsur pidana dalam melaksanakan  tugas  jabatan  maka  dapat dimintai  pertanggung  jawabannya  secara pidana. Diharapkan bagi pihak bank untuk melakukan  analisa  secara  akurat  terhadap calon debitur yang akan difasilitasi kredit, sehingga notaris yang merupakan rekanan bank  tersebut  ketika  akan  membuatkan perjanjian kredit, APHT maupun SKMHT
Tri Astuti Andayani, Penerbitan Covernote Terhadap Objek Perjanjian Kredit, Halaman 213-224
dapat  lebih  berhati-hati,  sebagaimana diketahui bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatan harus berlandaskan  pada  prinsip  kehati-hatian untuk menghindari konflik atau permasalahan  di  kemudian  hari  hal tersebut juga berpengaruh pada pengeluaran covernote oleh notaris

## DAFTAR PUSTAKA
Budiyono,  S.,  &  Gunarto,  G.  (2017).  Akibat Hukum Covernote Yang  Dijadikan Dasar  Perjanjian  Kredit  Di  Perbankan.
Jurnal Akta, 4(4): 785-790.
Dickyrfandi,  Mohamad  Fajri  Mekka  Putra,  S. H.  H.  A.  "Tanggung  Jawab  Notaris Dalam  Pembuatan Covernote Berkaitan Dengan  Perjanjian  Kredit  (Studi  Kasus Cover  Note  No:  209/Sk-Nf/Xii/2013 Dibuat  Oleh  Notaris  Fmo  Di  Cikarang,
Bekasi)  Dicky",  jurnal  hukum,  15(2), 2016:1–19
Fadhilla  Amalia,  Tanggung  Jawab  Notaris
sebagai Pejabat Umum terhadap covenote sebagai  dokumen  hukum (studi  kasus  PT.Bank  XYZ  Kantor Cabang  Kalimalang),  (Tesis  Universitas Indonesia, Jakarta, 2016)
Ham,  N.  T.  R,  "Pertanggungjawaban  Notaris Atas Covernote Yang Dikeluarkan Yang Menjadi  Suatu  Dasar  Kepercayaan Suatu Bank", Sustainability (Switzerland), 2(1), 2020: 487–517 Imron,  A.  K,  "Pembebanan  Hak  Tanggungan Terhadap  Objek  Tanah  yang  Belum Terdaftar Bersamaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali", Jurnal Repertorium,V(2), 2017: 7–15. Jhony  Ibrahim,    Teori  dan  Metodologi
Penelitian  Hukum  Normatif  malang,
Bayumedia publishing, 2008)
JJH Brugink, Refleksi Hukum (Diterjemahkan oleh  Arif  Sidarta),  (Bandung,  Citra Aditya Bakti, 1996)
Muhammad  Djumhana,  Hukum  Perbankan  di IndonesiaI,  cet.  Ke  6  (Citra  Aditya Bakti, Bandung, 2012)
Pande  Nyoman  Putra  Widiantara  dan  A.A Sagung Wiratni Darmadi. 2019. "Akibat Hukum  Covernote  Yang  Dibuat  Oleh Notaris  Dan  Pejabat  Pembuat  Akta Tanah",  Jurnal  Universitas  Udayana,  7, 2019:1–13 Rahmiah  Kadir,  2019, Pertanggungjawban Notaris  Pada  Penerbitan  Covernote¸ MIMBAR HUKUM Volume 31, Nomor 2: 2019
Restu Adi Putra, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Penerbitan Covernote ditinjau dari prespektif Undang-undang Jabatan Notaris, jurnal  hukum  Vol.  6,  No.  3, Maret 2024
Singgih  Budiyono  dan  Gunarto,  Akibat Hukum Covernote yang dijadikan Dasar Perjanjian  Kredit  di  Perbankan,Jurnal Akta, Vol.4,  No.4,  (Semarang:  Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, 2017) Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,
(Intermasa, Jakarta, 1991)
Soegondo  ,  Hukum  Notaris  Indonesia  (Raja
Grafindo, Jakarta, 2008) Wawan Setiawan, Kedudukan dan Keberadaan Pejabat  Umum  serta  PPAT,  Mandar Maju, Jakarta Widya Indrayeni, Akibat Hukum Diterbitkannya Covernote oleh  Notaris terhadap PihakPihak yang berkepentingan  dalam  Transaksi  Kredit Perbankan
Yusmi,  S.  A,    "Akibat  Hukum  Pencairan Kredit Yang Didasarkan Pada Covernote Notaris",  Jurnal  Recital  Review,  2(2), 2020: 126–139.