## ANALISIS PENERAPAN PENGHAPUSAN REGISTRASI KENDARAN BERMOTOR DI KABUPATEN MAMASA
An Analysis of the Implementation of Removal of Motor Vehicle Registration in Mamasa Regency
Jamaluddin 1 , Baso Madiong 2 , Zulkifli Makkawaru 2
1 Kepolisian Resor Mamasa
2 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: muhi djamalzaenalttnt21@gmail.com
Diterima: 11 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala yang dihadapi oleh petugas registrasi dan identifikasi dalam hal  penghapusan  registrasi  kendaran  bermotor  di  Kabupaten  Mamasa.  Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum kualitatif, berorientasi pada data yang didapat dari narasumber, dokumen-dokumen, dan wawancara atau bahan hukum yang berkaitan.    Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penghapusan  registrasi  kendaraan  bermotor  belum  diterapkan  di  Kabupaten  Mamasa,  walaupun  terdapat  kendaraan  yang STNK-nya lewat waktu diakibatkan karena belum adanya penekanan dan pelatihan dari satuan atas serta masih belum jelasnya pejabat  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor  yang  ada  dalam  aturan  penghapusan  registrasi  kendaraan  bermotor. Kendala yang dihadapi adalah kendala sumber daya manusia, aturan yang belum jelas dan tegas, sarana dan prasarana yang belum memadai, partisipasi masyarakat dan luasnya medan wilayah Kabupaten Mamasa.
Kata Kunci : Penghapusan, Kendaraan Bermotor, Peraturan

## ABSTRACT
This research aims to determine the implementation and obstacles faced by registration and identification officers in removing motor  vehicle  registrations  in  Mamasa  Regency.  This  research  uses  a  qualitative  type  of  legal  research,  oriented  to  data obtained from sources, documents, and interviews or related legal materials.. The data analysis technique used is qualitative. The results showed that the elimination of motor vehicle registration has not been implemented in Mamasa Regency, although there are vehicles whose vehicle registration has expired due to the lack of emphasis and training from the upper unit and the unclear motor vehicle registration and identification officials in the regulation on the elimination of motor vehicle registration. The  obstacles  faced  are  human  resource  constraints,  unclear  and  firm  rules,  inadequate  facilities  and  infrastructure, community participation and the vast terrain of Mamasa Regency.

## Keywords: Deletion, Motor Vehicle, Rule
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum. Hukum merupakan kumpulan peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah  laku  manusia  dalam  lingkungan  masyarakat,  yang dibuat oleh badan-badan resmi negara, dan memuat sanksi yang tegas  atas  peraturan  tersebut  (Makawaru,  2020).  Namun perkembangan  masyarakat  selalu  membuat  perubahan  yang pesat  dari  segi  ekonomi,  sosial,  budaya,  politik,  pendidikan, dan  lain  sebagainya.  Salah  satu  perubahan  yang  paling menonjol  adalah  perubahan  sosial  ekonomi  di  masyarakat  di mana  terdapat  struktur  sosial  yang  berbentuk  kelas-kelas ekonomi.
Perubahan  sosial  ekonomi  ini  juga  diiringi  dengan meningkatknya  angka  kejahatan  atau  tindak  pidana  dalam masyarakat (Kurnia, 2023). Salah satunya adalah tindak pidana yang  objeknya  adalah  kendaraan  bermotor  seperti  pencurian kendaran  bermotor  ataupun  pemalsuan  surat-surat  kendaraan bermotor. Hal ini sangat merugikan karena kendaraan bermotor yang memiliki mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi .
Dalam  upaya  pengungkapan  kejahatan  yang  terjadi, kepolisian  membutuhkan  alat  bukti  minimal  dua  untuk membuat terang perkara tersebut sehingga dalam pelaksanaannya  memerlukan  taktik  dan  teknik  untuk  mencari dan  menemukan bukti tersebut (Agung dkk., 2022). Berbagai hal  dilakukan  penyelidik  atau  penyidik  kepolisian  dalam

## Indonesian Journal of Legality of Law
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Analisis Penerapan Penghapusan Registrasi Kendaran Bermotor (Jamaluddin, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru)
mengungkap  perkara  dalam  usahanya  untuk  menemukan pelaku  kejahatan,  baik  itu  sifatnya  konvensional  maupun dengan scientific crime investigation .
Salah satu alat bukti untuk mengungkap kasus kejahatan yang objeknya kendaraan bermotor adalah melalui pemeriksaan fisik kendaraan bermotor (Gunawan dkk., 2022). Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan tersebut  adalah  unit  registrasi  dan  identifikasi  ( regident ). Regident kendaraan bermotor adalah adalah fungsi kepolisian untuk  memberikan  legitimasi  asal  usul  dan  kelaikan, kepemilikan  serta  pengoperasian  kendaraan  bermotor,  fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan  bermotor  dapat  dikatakan  resmi  dan  tidak melanggar  hukum  apabila  memiliki  suatu  alat  bukti kepemilikan  ataupun  surat-surat  lain  yang  telah  diatur  dalam undang-undang.  Pada  dasarnya  setiap  kendaraan  bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah artinya surat-surat yang  berhubungan  dan  menjelaskan  tentang  kendaraan  yang bersangkutan  harus  merupakan  surat  resmi  yang  dikeluarkan oleh pihak yang berwajib.
Kendaraan  yang  tidak  dilengkapi  surat-surat  yang  sah dapat  dianggap  sebagai  kendaraan  bermotor  ilegal  dan  harus disita  sepanjang  pemilik  kendaraan  tidak  dapat  menunjukkan surat-surat  yang  sah  sehingga  cek  fisik  kendaraan  bermotor merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  pemilik  kendaraan bermotor maupun bagi aparat kepolisian. Tujuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, yaitu 1) tertib administrasi; 2) pengendalian  dan  pengawasan  kendaraan  bermotor  yang dioperasikan  di  Indonesia;  3)  mempermudah  penyidikan pelanggaran  dan/atau  kejahatan;  4)  perencanaan,  operasional menajemen dan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan; dan 5) perencanaan pembangunan nasional.
Salah  satu  fungsi regident kendaraan  bermotor  adalah mempermudah penyidikan kejahatan. Dalam upaya penegakan hukum  terhadap  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan kendaraan bermotor, unit regident memegang peranan penting dalam  memberikan  pelayanan  dokumen  sebagai  alat  bukti dalam  tindak  pidana.  Dalam  hal  ini  unit regident berperan sebagai  saksi  ahli  dengan  melakukan  pemeriksaan  fisik terhadap kendaraan bermotor. Bukti pemeriksaan fisik tersebut selanjutnya dituangkan dalam surat keterangan yang digunakan untuk proses penyidikan tindak pidana.
Registrasi  kendaraan  bermotor  merupakan  suatu  proses pendaftaran  kendaraan  bermotor  yang  didasarkan  pada Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan  Identifikasi  Kendaraan  Bermotor.  Proses  registrasi kendaraan  bermotor  ( regident ranmor)  dilakukan  oleh kepolisian  untuk  memberikan  asal  usul  yang  jelas  (secara hukum),  kepemilikan,  serta  kelayakan  kendaraan  bermotor yang  didaftarkan.    Dalam  pelaksanaan  registrasi  kendaraan bermotor  terbagi  3  (tiga),  yaitu  1)  untuk  registrasi  kendaraan bermotor  di  Korlantas  Polri;  2)  untuk  registrasi  kepemilikan kendaraan  bermotor  pada  Polda  atau  Polres;  dan  3)  untuk registrasi pengoperasian kendaraan bermotor di Samsat.
Ketiganya  merupakan  bagian  dari  proses  registrasi kendaraan  bermotor  yang  didasarkan  pada  Peraturan Kepolisian  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Registrasi  dan Identifikasi  Kendaraan  Bermotor.  Secara  yuridis  fungsi regident ranmor memberikan legitimasi kepemilikan  atas suatu kendaraan. Ketidaktaatan pemilik kendaraan dalam melakukan registrasi  kendaraan  bermotor  dapat  dikenakan  sanksi administrasi.  Penghapusan  dari  daftar regident ranmor  atas pertimbangan  pejabat  dilakukan  jika  pemilik  ranmor  tidak melakukan registrasi ulang sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun
setelah  habis  masa  berlaku  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan (STNK).
Menurut  Undang-Undang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan,  data  STNK  yang  dikatakan  telah  mati  selama  2  (dua) tahun  merupakan  kendaraan  bermotor  yang  selama  waktu kurang lebih 5 (lima) tahun tidak pernah dibayarkan pajaknya sama sekali sehingga terhitung dari waktu 5 (lima) tahun tidak dilakukannya  perpanjangan  terhadap  STNK  dan  ditambah dengan waktu 2 (dua) tahun setelah batas waktu 5 (lima) tahun tersebut,  kendaraan  bermotor  tersebut  dikatakan  terblokir. Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  berlaku  selama  5 (lima) tahun dan harus dilakukan pengesahan setiap tahunnya. Pengesahan  ini  dilakukan  dengan  mendatangi  kantor  Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) .
Dalam  prakteknya  setiap  kendaraan  bermotor  yang menggunakan jalan harus diregistrasi baik pada saat kendaraan tersebut baru setiap tahunnya dan setiap lima tahun sekali atau perpanjangan STNK. Namun kenyataannya banyak masyarakat yang  tidak  melakukan  registrasi  ulang  atau  perpanjangan STNK  lima  tahunan  dan  bahkan  banyak  yang  tidak  pernah melakukan  pembayaraan  pajak  tahunan  sama  sekali  sehingga fungsi kontrol kelayakan kendaraan itu tidak pernah dilakukan sama sekali sehingga hal tersebut bisa mengakibatkan duplikasi registrasi  kendaraan. Kendaraan  yang digunakan di jalan bisa membahayakan  diri  sendiri  maupun  orang  lain  serta  tidak terbayarnya kewajiban pengendara terhadap pajak kendaraaan bermotor.
Ketentuan mengenai Perpanjangan Surat Tanda Kendaraan  Bermotor  (STNK)  setiap  lima  tahun  sekali dilakukan  bukan  hanya  mengecek  kesesuaian  antara  nomor rangka  dan  nomor  mesin  pada  kendaraan  bermotor.  Namun juga  memastikan  semua  fungsi  pada  kendaraan  bermotor tersebut dapat berfungsi maksimal guna memastikan kendaraan tersebut layak untuk digunakan. Di samping itu juga dilakukan pengecekan  kembali  data  kendaraan  pada  aplikasi Eletronic Registration  and  Identification (ERI)  guna  validitas  data kendaraan.  Ketentuan  tentang  registrasi  ulang  kendaraan sebenarnya  telah  diatur  dalam  Undang–undang  No.  22  tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dan  bahkan dipertegas lagi bahwa untuk kendaraan yang tidak diregistrasi ulang  sekurang–kurangnya  2  (dua)  tahun  setelah  habis  masa berlaku  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  dapat  dihapus  dari registrasi tersebut. Namun hal tersebut dalam implementasinya belum  pernah  dilaksanakan  oleh  pengemban  fungsi  registrasi kendaraan.  Ketentun  penghapusan  registrasi  kendaraan tersebut  kembali  ditegaskan  dalam  Pasal  84  ayat  (3)  huruf  b Peraturan  Kepolisian  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Regident. Namun  sampai  akhir  tahun  2023  pelaksanaan  penghapusan registrasi kendaraan tersebut masih sebatas wacana dan kalau dikatakan berjalan saat ini masih dilakukan sosialisasi kepada masyarakat  yang  gencar  dilakukan  melalui  media  sosial,  dan pemasangan  pamflet  pada  kantor  Samsat  dan  tempat-tempat lain sehingga dapat terlihat oleh khalayak ramai.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan kendala yang dihadapi oleh petugas registrasi dan identifikasi dalam  hal  penghapusan  registrasi  kendaran  bermotor  di Kabupaten Mamasa.

## 2. METODE
Metode  penelitian  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian normatif  yang  memadukan  antara  bahan  dari  buku-buku  dan peraturan  perundang-undangan.  Selain  itu  juga,  dalam penelitian  ini  penulis  melakukan  wawancara  langsung  ke Kepolisian  Resor  Mamasa  dan  Samsat  Mamasa  untuk
melengkapi data penulisan ini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Gambaran Penelitian.
3.2. Penerapan Penghapusan Registrasi Kendaraan Bermotor di Kabupaten Mamasa.
Guna melaksanakan fungsi registrasi kendaraan bermotor, pembayaran  pajak  kendaraan  dan  sumbangan  wajib  dana kecelakaan  lalu lintas dan jalan di Kabupaten Mamasa,  maka telah  dibentuk  kantor  Sistem  Administrasi  Manunggal  Satu Atap  (Samsat)  Kabupaten  Mamasa  sejak  tahun  2011.  Samsat adalah  serangkaian  kegiatan  penyelenggaraan  registrasi  dan identifikasi  kendaran  bermotor,  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor,  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor,  dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan  jalan  secara  terintegrasi  dan  terkoordinasi  dalam kantor  Bersama.  Samsat  bertujuan  memberikan  pelayanan registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  bermotor,  pembayaran pajak  atas  kendaraan  bermotor,  dan  sumbangan  wajib  dana kecelakaan lalu lintas jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.
Data  dari  Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  (UPTB)  Badan Pengelola  Keuangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Barat menyatakan  bahwa  jumlah  kendaraan  yang  tercatat  atau teregistrasi  di  Samsat  Kabupaten  Mamasa  adalah  sebagai berikut.
Tabel 1. Jumlah Kendaraan bermotor di Kabupaten Mamasa Motor (R2) Mobil (R4, R6) 17.802 2.152 Jumlah Total  : 19.927

## Sumber: Samsat Mamasa Desember 2023
Pada data tersebut menunjukkan bahwa untuk kendaraan di  Kabupaten  Mamasa  jumlah  secara  keseluruhan  adalah sebanyak 19.927 unit terbagi atas sepeda motor dengan jumlah 17.802 unit sedangkan untuk mobil adalah sebanyak 2.152 unit. Untuk  Samsat  Mamasa  terdapat  Satuan  Kerja  Pengelola Keuangan Daerah yakni:
a) Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  atau  yang  disingkat UPTB  yang  merupakan  perpanjangan  tangan  dari Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Provinsi Sulawesi  Barat,  yang  berangggotakan  sebanyak  8 orang  yang  dikepalai  oleh  Kepala  UPTB  Samsat Mamasa.
b) Melaksanakan  tugas  untuk  melakukan  penetapan besaran  pajak  kendaraan  bermotor  atau  biaya  balik nama  kendaraan  bermotor  dengan  menerbitkan Surat  Ketetapan  Kewajiban  Pembayaran  (SKKP), menerima  pembayaran  dan  menerbitkan  Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP), dan  setelah  itu  menyerahkan  kepada  petugas regident dari kepolisian untuk dilakukan pengesahan.
c) Mendatakan  jumlah  kendaraan  secara  keseluruhan berikut kewajiban perpajakan lainnya.
d) Melaksanakan tugas–tugas lain dalam hal pemungutan  pajak  yang  merupakan  domain  dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas  bahwa  tugas  dari Unit  Pelaksana  Teknis  Badan  (UPTB)  Badan  Pengelola Keuangan  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Barat  adalah  penetapan jumlah Biaya Balik Nama Kendaraan (BBN), baik itu BBN I maupun  BBN  II,  dan  jumlah  Pajak  Kendaraan  Bermotor (PKB). Tugas Registrasi Kendaraan tidak dimiliki oleh UPTB, melainkan  hanya  melakukan  pendataan  kendaran  yang  telah diregistrasi berikut kewajiban perpajakannya.
Adapun personil kepolisian yang membidangi lalu lintas pada samsat Mamasa, adalah sebagai berikut.
a) Pelaksana  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan bermotor  adalah  personil  dari  Satuan  Lalu  Lintas Polres Mamasa dari Unit Regident Sat Lantas Polres Mamasa dengan jumlah personil sebanyak 5 (lima) orang  dengan  dikepalai  oleh  Kanit  Regident  Sat Lantas Polres Mamasa.
b) Melaksanakan  tugas  registrasi  kendaraan  bermotor baru,  registrasi  perubahan  identitas  kendaraan bermotor pemilik, registrasi perpanjangan kendaraan  bermotor,  dan  registrasi  pengesahan kendaraan bermotor.
c) Di  samping  itu  petugas  registrasi  dan  identifikasi kendaran juga bertugas untuk melakukan pemblokiran dokumen regident ranmor yang terkait tindak  pidana,  penggantian  dokumen  regident ranmor,  dan  penghapusan  registrasi  kendaraan bermotor.
Bahwa  yang  bertugas  untuk  melaksanakan  registrasi kendaraan,  baik  itu  kendaran  baru,  ganti  pemilik  atau perubahan identitas pemilik,  perpanjangan registrasi (STNK), pengesahan  STNK,  dan  pemblokiran  maupun  penghapusan registrasi  adalah  tugas  dari  anggota  kepolisian  yang  bertugas pada  Kantor  Samsat.  Untuk  Badan  usaha  adalah  sebagai berikut.
a) Adalah  PT.  Jasa  Raharja  (Persero)  dengan  bidang usaha  asuransi.  Adapun  dasar  hukumnya  adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi kerugian jasa raharja  di  mana  untuk  Mamasa  personilnya  adalah sebanyak 1 orang.
b) Tugas  dari  PT.  Jasa  Raharja  adalah  menerima  dan mengelola  pembayaran  Sumbangan  Wajib  Dana Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan  (SDKLLJ)  yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan setiap tahunnya.
c) Menerima  dan  mengelola  pembayaran  Dana Pertanggungan  Wajib  Kecelakaan  Penumpang (DPWKP),  untuk  pembayaran  ganti  rugi  akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.
Kehadiran PT. Jasaharaja pada Samsat adalah mengelola Sumbangan  Wajib  Dana  Kecelakaan  Lalu  Lintas  Jalan (SWDKLLJ)  yang  merupakan  salah  satu  komponen  pada pembayaran  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB).  Pembayaran tersebut  digunakan  untuk  membayar  ganti  rugi  akibat  dari kecelakaan lalu lintas.
Penghapusan  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan bermotor sebagai berikut.
Analisis Penerapan Penghapusan Registrasi Kendaran Bermotor (Jamaluddin, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru)
a) Kendaraan  bermotor  yang  telah  diregistrasi    dapat dihapus dari daftar regident kendaraan bermotor atas dasar
1) Permintaan pemilik
2) Pertimbangan  Pejabat  Regident  kendaraan bermotor
b) Penghapusan  dari  daftar  regident  kendaraan bermotor  atas  dasar  permintaan  pemilik  dilakukan terhadap kendaraan bermotor yang tidak dioperasikan lagi.
c) Penghapusan  dari  daftar  regident  kendaraan bermotor atas dasar pertimbangan pejabat di bidang regident kendaraan bermotor dilakukan jika:
1) Kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan;
2) Pemilik  kendaraan  bermotor  tidak  melakukan registrasi  ulang  sekurang-kurangnya  2  (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.
d) Penghapusan  dari  daftar  regident  kendaraan bermotor  terhadap  kendaraan  bermotor  rusak  berat tidak  berlaku  apabila  kendaraan  bermotor  masih dalam  perbaikan  berdasarkan  surat  keterangan  dari bengkel.
e) Penghapusan  dari  daftar  regident  kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor tidak berlaku apabila kendaraan bermotor
1) Diblokir;
2) Dalam proses lelang; atau
3) Kendaraan  bermotor  yang  rusak  berat  masih dalam perbaikan berdasarkan surat keterangan dari bengkel.
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  registrasi  ulang  sebagai adalah a) registrasi perpanjangan ranmor untuk memperpanjang  masa  berlaku  dengan  mengganti  STNK  dan TNKB; b) registrasi perpanjangan ranmor diajukan permohonan  perpanjangan  sebelum  masa  berlaku  STNK  dan TNKB  berakhir;  dan  c)  registrasi  perpanjangan  ranmor berfungsi  sebagai  pembaruan  legitimasi  pengoperasian Ranmor. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3)  menjelaskan  tata  cara  penghapusan  registrasi  kendaraan bermotor sebagai berikut :
a)
Sebelum penghapusan dari daftar regident kendaraan  bermotor  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), unit pelaksana regident kendaraan bermotor menyampaikan: 1) Peringatan  pertama,  3  (tiga)  bulan  sebelum melakukan penghapusan data Regident kendaraan bermotor;
2) Peringatan kedua untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan pertama apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan jawaban/tanggapan; dan
3) Peringatan ketiga untuk jangka waktu 1 (satu) bulan  sejak  peringatan  kedua  apabila  pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan jawaban/tanggapan.
b) Dalam  hal  pemilik  kendaraan  bermotor  tidak memberikan  jawaban/tanggapan  dalam  jangka waktu  1  (satu)  bulan  sejak  peringatan  ketiga, dilakukan penghapusan regident kendaraan bermotor.
c) Peringatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan secara manual atau elektronik.
Ketentuan  terkait  penghapusan  Registrasi  menjelaskan bahwa registrasi ranmor yang sudah dinyatakan dihapus tidak dapat diregistrasi kembali. Adapun data jumlah kendaraan yang pemiliknya  tidak  melakukan  registrasi  ulang  sekurang- kurangnya  2  (dua)  tahun  setelah  habis  masa  berlaku  STNK yang tercatat pada Samsat Kab.Mamasa adalah sebagai berikut.
Tabel 2.
Jumlah Kendaraan STNK yang Telah Lewat Waktu
Berdasarkan Warna TNKB Motor Mobil Hitam 449 20 Merah 54 8 Kuning 0 3 Jumlah 503 31 Jumlah keseluruhan 534 Sumber: Samsat Mamasa, 2023
Bahwa  untuk  kendaran  yang  beroperasi  atau  beralamat pemilik di Kabupaten Mamasa, Samsat Mamasa juga mencatat data  kendaaraan  yang  lewat  waktu  lebih  dari  7  tahun  tidak diperpanjang dengan data sebagai berikut.
Tabel 3.
Jumlah Kendaraan STNK yang Telah Lewat Waktu
Berdasarkan Warna TNKB Motor Mobil Kendaraan yang dihapus Registrasinya Hitam 3881 130 0 Merah 427 52 0 Kuning 0 34 0 Jumlah 4308 213 0 Jumlah keseluruhan 4521 0
Sumber: Samsat Mamasa, 2023
Seharusnya  aturan  dalam  Perpol  7  tahun  2021  terutama tentang  penghapusan  registrasi  kendaraan  bermotor  dapat dilakukan  karena  bukan  hanya  kendaraan  5  tahun  tidak diperpanjang ditambah 2 tahun setelahnya atau 7 tahun bahkan jumlah  kendaraan  yang  lebih  dari  7  tahun  masih  terdaftar  di Samsat  Mamasa.  Terdapat  Surat  Telegram  Kapolri,  nomor  : ST/167/VIII/YAN.1/2022,  tanggal  10  Agustus  2022  berisi perintah  kepada  jajaran  adalah  melakukan  sinkronisasi  data antara  jajaran  Kepolisian,  Bapenda,  dan  Jasa  Raharja  terkait data  kendaraan  yang  tidak  melakukan  pengesahan  ataupun perpanjangan  STNK,  serta  perintah  untuk  melaksanakan soialisasi  kepada  masyarakat  dan  jajaran  terkit  mengenai penghapusan registrasi kendaraan bermotor.
Petugas  BPKB  belum  pernah  melakukan  penghapusan registrasi kendaraan  karena pengajuan penghapusan registrasi kendaraan berasal dari Samsat,  walaupun  memang selama ini petugas BPKB belum pernah mendapatkan pelatihan terkait hal tersebut.  Menurut  Bongga  Ma’dika,  salah  seorang  pemilik kendaraan  yang  tidak  memperpanjang  STNK  kendaraannya sejak  tahun  2009  atau  selama  9  tahun  setelah  masa  berlaku STNK berakhir, menjelaskan sebagai berikut.
“Saya  tidak  memperpanjang  STNK  kendaraan  saya, karena  saya  sudah  lama  sekali  saya  tidak  pernah membayar  pajak  motor  saya.  Motor  saya  sudah  saya gunakan  sejak  tahun  2009  sejak  itu  saya  tidak  pernah membayar  pajaknya.  Saya  pernah  mempertanyakan  ke Samsat,  namun  biayanya  sudah  terlalu  besar  karena terlalu  lama  tidak  dibayar  pajaknya.  untuk  itu  saya gunakan  saja  motor  saya  tanpa  pernah  dibayar  pajaknya dan  diperpanjang  STNK-nya  mengenai  jika  kendaraan yang  tidak  pernah  bayar  pajak  akan  dihapus,  saya  tidak tahu mengenai hal itu.”
Pada  dasarnya  masyarakat  tahu  mengenai  kewajiban untuk  membayar  pajak,  namun  besarnya  pajak  yang  dia bayarkan  terlebih  jika  itu  sudah  bertahun-tahun  tidak  pernah
dibayarkan,  membuat  terabaikannya  kewajiban  tersebut. Keterangan dari narasumber tersebut di atas juga menunjukkan bahwa  jika  pemilik  kendaraan  bermotor  tidak  pernah melakukan  kewajiban  pembayaran  pajak  dan  perpanjangan STNK  maka  akan  dihapus  registrasi  kendaraannya  belum sepenuhnya  diketahui  oleh  ke  masyarakat  terutama  pemilik kendaraan. Menurut Leni Demianus, salah seorang wajib pajak yang memperpanjang STNK kendaraannya di samsat Mamasa, menjelaskan sebagai berikut.
”Saya  datang  ke  kantor  Samsat  Mamasa  karena  akan memperpanjang  STNK  motor  saya,  mengenai  aturan tentang  penghapusan  registrasi  kendaraan  saya  tidak mengetahuinya,  saya  baru  tahu  pada  saat  melihat pamphlet yang ada di kantor Samsat Mamasa” Aturan  penghapusan  registrasi  kendaraan,  masih  belum diketahui  oleh  masyarakat  walaupun  sudah  terpampang  di Kantor  Samsat  (Rismana,  2021).  Akan  tetapi  pemahaman mengani  aturan  tersebut  belum  sepenuhnya  diketahui  oleh masyarakat  selaku  wajib  pajak.  Masih  rendah  kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau memperpanjang STNK kendaraannya.  Mengenai  aturan  penghapusan  registrasi kendaraan bermotor, bahkan masyarakat yang datang sendiri ke Kantor Samsat dengan kesadaran sendiri untuk memperpanjang STNK  kendaraannya  baru  mengetahui  setelah  ditunjukkan aturan  penghapusan  registrasi  kendaraan  yang  terpampang  di Kantor  Samsat  Mamasa.  Dengan  rendahnya  pengetahuan masyarakat mengenai aturan penghapusan kendaraan, tidak ada tekanan  secara  hukum  kepada  masyarakat  untuk  memenuhi kewajiban membayar pajak setiap tahunnya dan memperpanjang STNK setiap lima tahun sekali (Aditya,2023).
Mteori  sistem  hukum  Lawrence  M.  Friedman,  hukum hanya bisa berjalan ketika tiga komponen penting dalam sistem hukum  saling  bersinergi  satu  sama  lain.  Komponen  itu  ialah substansi  hukum  ( legal  substance ),  struktur  hukum  ( legal structur ),  dan  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Tujuan  dari registrasi  kendaraan  bermotor  adalah  untuk  memberikan legitimasi  asal  usul  dan  kelayakan,  kepemilikan,  serta pengoperasian ranmor, fungsi kontrol, forensik kepolisian, dan pelayanan  kepada  masyarakat.  Registrasi  ulang  kendaraan dapat  memberikan  keadilan  bagi  masyarakat,  suatu  perkara kejahatan dapat diungkap dengan adanya fungsi forensik yang ada  di  Samsat.  Di  samping  itu  dengan  metode  penghapusan registrasi  kendaraan,  akan  ada  perbedaan  antara  masyarakat yang taat meregistrasi ulang kendaraannya dengan yang tidak dan ada konsekuensi yang diterima bagi yang tidak meregistrasi ulang kendaraannya.
Gustav    Radbruch    mengemukakan    teori    kepastian hukum  ialah  menjadi bagian  dari  tujuan  hukum  maka  bisa dikatakan  kepastian  hukum  yaitu  menjadi bagian  dari  upaya agar  bisa  membuat  keadilan  menjadi  terwujud.   Kepastian hukum    juga    berbentuk    nyata    ialah    menegakkan    dan melaksanakan  hukum  pada suatu   perbuatan   dengan   tidak melihat   siapa   pelakunya.   Dengan   kepastian hukum,  setiap individu  bisa  memperkirakan  apa  yang  bisa  dialaminya  jika melakukan tindakan hukum.
3.3. Kendala Penghapusan Registrasi Kendaraan

## Bermotor di Kabupaten Mamasa
Menurut  Aldrien  beberapa  hal  menjadi  kendala  dalam panghapusan  registrasi  kendaraan  bermotor  di  Kabupaten Mamasa. Kendal-kendala tersebut adalah sebagai berikut.
a) Dalam  hal  penghapusan  data  kendaraan  bermotor Kabupaten Mamasa adalah belum ada RT / RW yang tercantum  pada  data  sehingga  semua  alamat  yang ada  pada  data  hanya  menggunakan  nama  dusun, desa,  kecamatan  dan  kabupaten  Mamasa  sehingga menyulitkan jika akan dilakukan pencarian terhadap pemilik  kendaraan  bermotor.  Hal  ini  juga  yang menjadi  kendala  bagi  UPTB  pada  saat  melakukan penagihan  kepada  penunggak  pajak  kendaraan bermotor.
b) Bahwa  kondisi  geografis  Kabupaten  Mamasa  yang terletak  di  daerah  pegunungan,  dimana  masyarakat menyebar  ke  17  Kecamatan  yang  ada,  sangat menyulitkan  jika  akan  dilakukan  pencarian,  belum lagi  dengan  kondisi  medan  yang  sulit  karena  tidak semua  mempunyai  akses  jalan  yang  baik  terutama yang berada di daerah pelosok.
c) Masih  adanya  masyarakat  yang  belum  mengetahui tentang kewajiban membayar pajak kendaraan setiap tahunnya,  terlebih  melakukan  perpanjangan  STNK setiap 5 tahun sekali.
d) Masih belum sadarnya masyarakat untuk melaporkan kendaraannya baik itu yang telah dijual atau  dipindahtangankan  kepada  pihak  lain  maupun sudah dalam keadaan rusak parah dan tidak bisa lagi digunakan.  Selama  masyarakat  pemilik  kendaraan tidak  melaporkan  kendaraannya,  maka  akan  masih terus menjadi tunggakan atas nama yang bersangkutan  walaupun  kendaraan  itu  sudah  dijual ataupun sudah tidak layak lagi.
e) Jumlah  personil  yang  akan  melakukan  penagihan pemilk kendaraan yang menunggak sangat terbatas, sehingga  jumlah  kendaraan  yang  menunggak  terus bertambah, karena masyarakat  jika tidak diberikan peringatan, terkadang tidak melakukan pembayaran pajak ataupun perpanjangan STNK.
f) Prosedur penghapusan yang mengharuskan memberikan  peringatan  sebelum  penghapusan  juga menjadi kendala, karena satu wajib pajak yang tidak melakukan  perpanjangan  STNK  harus  didatangi untuk  diberikan  peringatan  sebanyak  3  (kali)  jika peringatan pertama dan kedua tidak diindahkan.
g) Sarana  dan  Prasana  pendukung  pada  Samsat Mamasa masih minim, seperti kendaraan operasional,  yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah personil, termasuk kendaraan Samsat Keliling yang bisa mendatangi masyarakat untuk membayar pajak kendaraan,  belum  bisa  menjangkau  Masyarakat terutama yang didaerah pelosok dengan medan yang berat.
Kendala  mengenai  penghapusan  registrasi  kendaraan  di Kabupaten Mamasa, dibagi atas 2 yaitu internal dan eksternal, sebagai berikut.
Analisis Penerapan Penghapusan Registrasi Kendaran Bermotor (Jamaluddin, Baso Madiong, Zulkifli Makkawaru)
a) Kendala internal adalah kendala yang ada di dalam tubuh  dari  Samsat  Kabupaten  Mamasa  terkait penghapusan registrasi kendaraan.
1) Belum  jelasnya  kata  pejabat  regident  yang dimaksud  dalam  Perpol  7  tahun  2021  tentang regident  sehingga  masih  ada  keraguan  dari petugas registrasi kendaraan untuk melakukan penghapusan registrasi kendaraan.
2) Belum adanya penekanan dari pimpinan satuan atas  atau  pembina  fungsi  lalu  lintas  tingkat mabes  ataupun  polda  untuk  melaksanakan ketentuan  penghapusan  registrasi  kendaraan bermotor.
3) Data kendaraan yang belum sepenuhnya valid, terutama  mengenai  alamat  pemilik  kendaraan yang tercantum pada data kendaraan yang tidak memperpanjang STNK-nya.
4) Keterbatasan  personil  untuk  melaksanakan tahapan penghapusan registrasi kendaraan.
5) Terbatasnya  sarana  dan  prasana  penunjang dalam hal pelaksanaan penghapusan registrasi kendaraan.
a. Kendala  eksternal  adalah  kendala  yang berasal  dari  luar  Samsat  Kabupaten  Mamasa terkait penghapusan registrasi kendaraan.
b) Masih  rendahnya  partisipasi  Masyarakat  untuk melaporkan kondisi kendaraanya, termasuk perpindahan  kepemilikan  maupun  kondisi  dari kendaraan itu sendiri ke kantor Samsat Mamasa.
1) Rendahnya  partisipasi  Masyarakat  untuk melakukan  perpanjangan  STNK  pada  kantor Samsat  Mamasa  sehingga  menyebabkan banyaknya  kendaraan  yang  menunggak  pajak maupun  tidak  diperpanjangan  STNKNya selama lebih dari 7 tahun.
2) Luasanya cakupan wilayah Kabupaten
Mamasa,  dengan  kondisi  geografis  yang menyulitkan penagihan pajak dan penyampaian peringatan untuk memperpanjang STNK kendaraannya

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  penerapan  pelaksanaan  penghapusan  registrasi kendaraan  yang  tidak  diperpanjang  2  tahun  setelah  masa STNK habis di Kabupaten Mamasa belum dilaksanakan oleh petugas  registrasi  dan  identifikasi  kendaraan  pada  Samsat Mamasa  maupun  BPKB  Polres  Mamasa  terhadap  kendaraan yang  termasuk  kategori  dapat  dihapuskan  registrasinya, disebabkan belum adanya penekanan dari satuan atas tentang tata  cara  pelaksanaan  tekhnis  dari  penghapusan  registrasi kendaraan  itu  sendiri  dan  belum  jelasnya  pejabat  yang  akan melaksanakan penghapusan registrasi kendaraan. Lebih lanjut kendala  yang  dialami  petugas  registrasi  kendaraan  untuk menerapkan  penghapusan  registrasi  kendaraan  yang  tidak diperpanjang setelah  masa STNK habis,  faktor internal  yaitu sumber daya manusia, aturan yang belum jelas dan tegas serta sarana  dan  prasarana  yang  belum  memadai,  serta  faktor eksternal  yaitu  partisipasi  masyarakat  untuk  melaporkan  dan memperpajang  STNK  kendaraannya  dan  kondisi  geografis kabupaten  Mamasa  yang  menyulitkan  petugas  dalam  hal penyampaian pemberitahuan dari Samsat Mamasa.
Korlantas  Polri  maupun  kepada  Direktorat  Lalu  Lintas Polda  Sulawesi  Barat  agar  menerbitkan  ketentuan  teknis
pelaksanaan  penghapusan  registrasi  kendaraan  termasuk memperjelas pejabat regident yang dimaksud dalam ketentuan Peraturan  Kepolisian  Nomor  7  tahun  2021  tentang  Regident serta  kepada  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Barat  yang membawahi  UPTB  Samsat  Mamasa  untuk  menyediakan kebutuhan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas personil sehingga keterbatasan sarana tidak lagi menjadi kendala

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Aditia,  S.  D.  (2023).  Mengenal  Teori  Demokrasi  dan  Teori Kewengan dalam Ilmu Hukum. Ensiklopedia Of Jurnal, Vol.5 hal.10.
Agung,  J.,  Madiong,  B.,  &  Makkawaru,  Z.  (2022).  Analisis Pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Resiko Kecelakaan  Lalu  Lintas  Pada  Jalan  Nasional  Provinsi Sulawesi Barat.  Indonesian Journal of Legality of  Law, 4(2), 117-123.
Gunawan, S., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2022). Analisis Hukum  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat  Ammatoa terhadap  Hutan  Adat  di  Kabupaten  Bulukumba. Indonesian Journal Of Legality of Law, 5(1), 69-74.
Kurnia,  A.  (2023).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  Alih Daya Dengan Upah di Bawah Ketentuan (Tinjauan Teori Kepastian Hukum). Legal Standing Jurnal Hukum vol. 8 hal.45.
Makkawaru,  Z.,  Tira,  A.,  &  Dema,  H.  (2020).  Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual.
Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2015 tentang penyelengaraan sistem administrasi manunggal satu atap kendaran bermotor.
Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi
Peraturan  Kepolisian  Nomo  2  tahun  2021  tentang  Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Rismana,  D.  (2021).  Persfektif  Sistem  Hukum  dalam Kebijakan  Vaksinasi  di  Ttengah  Pandemic  Covid-19. Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan,  Volume  9 halaman 593.