INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022
Research & Learning in Primary Education
Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual dan Praktikal

## Abdullah Ahadish Shamad Muis
Program Studi Perbankan Syariah, STAI Al Fithrah Surabaya Email: abdullah.ahadish@alfithrah.ac.id

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep keadilan sosio-ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian library research, studi ini berfokus pada aspek-aspek utama seperti pembagian kekayaan, sistem keuangan, dan perlindungan terhadap eksploitasi. Melibatkan tinjauan  terhadap  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  seperti mudharabah , musyarakah ,  larangan riba ,  dan kewajiban  zakat,  studi  ini  menjelaskan  bagaimana  aspek-aspek  tersebut  membentuk  kerangka  kerja keadilan sosio-ekonomi. Selain itu, artikel ini menyoroti konsep Maqashid al-Syariah sebagai landasan untuk pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan  perlindungan  hak-hak  individu.  Dengan  menyajikan  integrasi  analisis konseptual dan praktikal, artikel ini memberikan pandangan yang komprehensif terkait upaya mewujudkan keadilan sosio-ekonomi dalam konteks ekonomi berbasis syariah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi dalam masyarakat.
Kata Kunci : Ekonomi Islam, Integrasi Konseptual-Praktikal, Keadilan Sosio-Ekonomi, Maqashid al-Syariah

## Abstract
This article aims to examine the concept of socio-economic justice in the context of Islamic economics. Using a descriptive qualitative approach and library research as the research method, this study focuses on key aspects such as wealth distribution, financial systems, and protection against exploitation. Involving a review of  Islamic  economic  principles  such  as mudarabah , musharakah ,  prohibition  of  usury  ( riba ),  and  the obligation of zakat, the study explains how these aspects form  the framework of socio-economic justice. Additionally, the article highlights the concept  of Maqashid  al-Shariah as  a  foundation  for  fulfilling  basic needs and protecting individual rights. By presenting the integration of conceptual and practical analysis, this article provides a comprehensive view  of  efforts  to  achieve  socio-economic  justice  in  the  context  of Sharia-based economics. The analysis is expected to contribute to a better understanding of how Islamic economic principles can be applied to achieve socio-economic justice goals in society.
Keyword: Integration of Conceptual-Practical, Islamic Economics, Maqashid al-Shariah, Socio-Economic Justice

## PENDAHULUAN
Keadilan sosio-ekonomi telah menjadi fokus perhatian utama dalam pembahasan teori-teori ekonomi dan politik, memunculkan pertanyaan mendalam mengenai bagaimana suatu masyarakat dapat  mencapai  distribusi  kekayaan  yang  adil  dan  merata.  Pemerataan  seringkali  berhubungan dengan  prinsip-prinsip  sosial  masyarakat,  yang  membuatnya  menjadi  masalah  yang  kompleks. Faktanya,  ketidakmerataan  distribusi  pendapatan  antara  lapisan  masyarakat  tidak  hanya  terjadi secara nasional, tetapi juga secara spasial, yaitu antara kota dan pedesaan. Ini terjadi tidak hanya
dalam hal distribusinya saja, tetapi juga dalam hal tingkat atau besarnya pendapatan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan persentase penduduk di perkotaan dan pedesaan untuk setiap golongan pendapatannya (Rahmiyanti, 2018).
Adanya ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan ini merupakan imbas dari sistem ekonomi yang dianut. Secara umum, sistem ekonomi yang dianut di banyak negara saat ini adalah  kapitalis  dan  sosialis.  Sistem  ekonomi  kapitalis  berprinsip  bahwa  keseluruhan  kegiatan ekonomi dan properti hanya dimiliki oleh swasta atau sekelompok individu tertentu saja. Semangat untuk  mengambil  keuntungan  sebanyak  mungkin  dengan  sumber  daya  yang  terbatas  adalah paradigma  mendasar  dari  sistem  kapitalisme.  Kecenderungan  yang  digunakan  oleh  sistem  ini seperti kebebasan untuk memiliki harta, kebebasan ekonomi, dan pasar bebas yang tak terbatas, menyebabkan  banyak  keburukan  sosial.  Memunculkan  semangat  persaingan  di  antara  individu, sehingga hanya memperhatikan kehidupan pribadi mereka tanpa memperhatikan kehidupan orang lain. Yang terjadi adalah yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Ini terjadi karena ketidakseimbangan  dalam  distribusi  kekayaan  di  masyarakat,  sehingga  menjadikan  ketimpangan ekonomi semakin tajam (Husni, 2020).
Sebaliknya,  sistem  ekonomi  sosialis  muncul  kemudian  dengan  tujuan  mencapai kemakmuran  bersama  sebagai  tujuan  utama  untuk  mengatasi  problem  tersebut.  Menurut filosofinya,  masyarakat  dapat  mencapai  kesejahteraan  jika  ada  tiga  faktor:  kepemilikan  sumber daya  yang  dikuasai  negara,  kesamarataan  ekonomi,  dan  ketegasan  politik.  Karena  tidak  ada  lagi aktivitas pasar bebas, kekayaan didistribusikan oleh pemerintah. Dalam sistem ini, pemerintah atau negara memiliki andil besar dalam seluruh kegiatan ekonomi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan rantai ekonomi nasional yang semuanya diatur oleh negara. Namun di sisi lain, masyarakat tidak memiliki hak atas alat produksi, distribusi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Tawar menawar  sangat  sulit  dilakukan  oleh  mereka  yang  mengorbankan  kebebasan  pribadi  mereka memiliki properti untuk dieksploitasi oleh negara. Selain itu, pekerja secara tidak langsung terikat oleh  sistem  ekonomi  diktator,  yang  memperbudak  pekerja  untuk  bekerja  seperti  mesin. Selanjutnya,  nilai-nilai  moral  individu  diabaikan,  sehingga  pekerja  menerima  pendidikan  yang rendah sementara semua hasil pekerjaan diambil oleh para penguasa (Husni, 2020).
Di tengah gagalnya sistem kapitalis dan sosialis memimpin ekonomi dunia, muncul sistem ekonomi Islam sebagai alternatif solusi mengatasi semua permasalahan tersebut. Dalam konteks ini, para ilmuwan Muslim bersungguh-sungguh memperkenalkan, mengungkap, dan menghidupkan kembali  ekonomi  Islam  untuk  menawarkan  pandangan  unik  terhadap  konsep  keadilan  sosial. Pentingnya keadilan sosial dalam Islam tercermin dalam ajaran-ajaran agama dan prinsip-prinsip ekonomi  Islam  yang  memberikan  penekanan  pada  keadilan  distributif,  hak  asasi  manusia,  dan pemenuhan kebutuhan dasar (Prayuda, 2017).
Sebagai  komponen  penting  dari  kehidupan  sosial  dan  kemanusiaan,  Islam  menganggap keadilan  sebagai  keniscayaan  yang  mutlak.  Artinya,  keadilan  itu  harus  selalu  ada  untuk  semua manusia, tanpa pengecualian. Sejalan dengan hal tersebut, Husni (2020) mengutip pendapat Sayyid Quthb,  yang  mengatakan  bahwa  keadilan  merupakan  sebuah  persamaan  kemanusiaan  yang mempertimbangkan  kesetaraan  dalam  semua  aspek  kehidupan,  termasuk  di  antaranya  adalah sosial-ekonomi.  Lebih  jauh  lagi,  setiap  individu  mendapat  kesempatan  penuh  yang  sama  besar untuk  berkarya  dengan  segala  potensi  yang  dimilikinya,  mencari  karunia  Allah  di  muka  bumi, asalkan  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  dan  etika  dalam  Islam  (Husni,  2020;  Prayuda,  2017). Artinya,  manusia  diberikan  kebebasan sebagai  individu,  namun  tetap harus  mengetahui batasan hak dan  kewajibannya  sebagai bagian dari  masyarakat sosial.  Keseimbangan  antara  kepentingan individu  dan  kolektif  inilah  yang  membuat  roda  perekonomian  terus  berputar  tanpa  merusak tatanan sosial yang telah ada.
Sejalan dengan hal itu, Rahmiyanti (2018) menegaskan bahwa adanya distribusi kekayaan yang adil menjadi hal yang ditekankan dalam  Islam. Hingga setiap individu seharusnya mendapat jaminan  serta  tingkat  hidup  yang  manusiawi  dan  terhormat,  sesuai  dengan  tugasnya  sebagai
manusia yang utuh dalam ajaran Islam, selain sebagai hamba Allah, yaitu sebagai khalifah (wakil) Allah  di  muka  bumi.  Sehingga  di  dalam  Islam,  kesejahteraan  sosial  memiliki  posisi  yang  krusial. Meskipun kebebasan individu itu juga penting, namun tetap tidak boleh mengabaikan konsekuensi sosialnya. Seorang Muslim harus tetap menjaga nilai-nilai etika Islam. Kebebasan seseorang hanya boleh digunakan jika tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau melanggar hak-hak orang lain.
Telah  banyak  penelitian  terdahulu  yang  membahas  keadilan  sosio-ekonomi  dalam perspektif  ekonomi  Islam  berdasarkan  analisis  konseptual.  Namun,  pembahasan  tersebut  baru sampai di tataran konsep dan belum banyak para peneliti yang mengkaji implementasi praktisnya di lapangan. Sebagai sumbangsih keilmuwan, studi ini akan mengintegrasikan analisis konseptual dengan praktikal, sehingga dihasilkan temuan yang lebih komprehensif sebagai upaya memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keadilan sosial dalam masyarakat.
Penelitian  ini  akan  menguraikan  konsep-konsep  utama  keadilan  sosio-ekonomi  dalam tinjauan  ekonomi  Islam,  seperti  pembagian  kekayaan  yang  adil,  larangan  riba,  dan  peran  zakat sebagai instrumen pembangunan sosial. Selain itu, artikel ini juga bertujuan untuk menjelajahi dan menganalisis  konsep  keadilan  sosio-ekonomi  dalam  tinjauan  ekonomi  Islam,  dengan  menyoroti prinsip-prinsip  kunci  yang  membentuk  dasar  kerangka  kerja  ekonomi  berbasis  syariah.  Analisis konseptual  dalam  artikel  ini  tidak  hanya  mengeksplorasi  dimensi  ekonomi  formal,  tetapi  juga mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam yang mendasari prinsip-prinsip ekonomi. Konsep Maqashid  al-Syariah sebagai  landasan  filosofis  juga  akan  diperkenalkan  untuk  memberikan pandangan yang lebih luas tentang upaya mencapai keadilan sosio-ekonomi.
Dengan  demikian,  artikel  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  pada  pemahaman mendalam mengenai bagaimana ekonomi Islam dapat berperan dalam mencapai keadilan sosio- ekonomi,  memberikan  wawasan  berharga  bagi  para  akademisi,  praktisi,  dan  pembuat  kebijakan yang tertarik dalam mengembangkan model ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian library research atau studi kepustakaan, yaitu salah satu  jenis  penelitian  dengan  mengumpulkan,  membaca,  dan  mencatat  berbagai  literatur  yang relevan dengan penelitian, kemudian mengolahnya sebagai dasar untuk membangun kerangka judul yang konsisten (Nurdiansyah & Andani, 2022). Dengan mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dalam bingkai analisis konseptual yang diintegrasikan dengan praktikal, penelitian ini berfokus untuk menjelajahi dan menganalisis konsep keadilan sosio-ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam.
Sesuai  dengan  pendekatan  tersebut,  maka  langkah-langkah  yang ditempuh peneliti  adalah sebagai berikut:
Pertama, mengidentifikasi  dan  menyeleksi  literatur-literatur  yang  relevan  dengan  konsep keadilan  sosio-ekonomi  dalam  konteks  ekonomi  Islam.  Sumber  literatur  dalam  penelitian  ini mencakup karya-karya teoretis, seperti buku dan artikel jurnal yang terkait dengan tema penelitian.
Kedua, membentuk kerangka analisis dengan menentukan aspek-aspek kunci, seperti konsep keadilan,  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam,  distribusi  kekayaan,  larangan  riba,  peran  zakat,  dan Maqashid al-Syariah .
Ketiga , melakukan analisis konseptual terhadap pemahaman konsep keadilan sosio-ekonomi dengan  membandingkannya  terhadap  sistem  ekonomi  kapitalis  dan  sosialis.  Juga mempertimbangkan  nilai-nilai  spiritual,  moral,  dan  etika  Islam  yang  mendasari  prinsip-prinsip ekonomi Islam, sehingga nampak perbedaan antara ketiganya.
Keempat ,  menyelidiki  konteks  praktis  implementasi  konsep  keadilan  sosio-ekonomi  dalam tinjauan ekonomi Islam melalui studi kasus dan data empiris terkait. Ini dapat mencakup penelitian
tentang implementasi sistem keuangan Islam dan efektivitas zakat dalam praktik.
Kelima , mengintegrasikan hasil analisis konseptual berupa temuan dari literatur, studi kasus, dengan  analisis  praktikal  untuk  merumuskan  temuan  penelitian.  Pada  tahap  ini  dibahas  implikasi hasil penelitian terhadap pemahaman kita tentang keadilan sosio-ekonomi dalam tinjauan ekonomi Islam  dan  potensi  implementasi  konsep-konsep  tersebut  dalam  konteks  sosial  dan  ekonomi  yang lebih luas. Integrasi nilai-nilai ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan sosio-ekonomi.
Keenam , merumuskan  simpulan  menyeluruh  yang  merangkum  temuan  dan  memberikan kontribusi  pada  pemahaman  lebih  lanjut  tentang  keadilan sosio-ekonomi  dalam konteks  ekonomi Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1.  Memahami Konsep Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Ekonomi Islam
Berbicara  mengenai  keadilan  sosio-ekonomi,  maka  kita  perlu  memahami  terlebih  dahulu apa  yang  dimaksud dengan adil  dan sampai sejauh  mana  keadilan  itu dapat diwujudkan. Secara bahasa, kata “ adil ” sejatinya berasal dari bahasa Arab, yaitu ‘ adl , yang bermakna bertindak dengan tepat,  menjadi  sama,  rata,  seimbang,  setara,  dan  moderat  (almaany.com,  n.d.).  Kemudian  kata “adil” diserap  dalam  bahasa  Indonesia  yang  diartikan  dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id, n.d.), bermakna sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Juga bisa diartikan berpihak kepada yang benar, atau berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Secara istilah, keadilan juga dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana semua  orang  menerima  perlakuan  yang  sama  di  mata  hukum,  memiliki  hak  yang  sama  untuk kompensasi, hidup secara layak, menikmati kemajuan, pada saat yang sama tidak ada pihak yang dirugikan, serta adanya keseimbangan di setiap aspek kehidupan (Harisah & Arifkan, 2020).
Dalam  Al- Qur’an, kata “adil”  sendiri  disebutkan  dalam  beragam  terma,  terkadang  Allah menyebut al- ‘adl, terkadang pula al-mizan , bisa juga disebut al-qisth . Semuanya memiliki makna yang  sama,  namun  berbeda  dalam  penggunaannya.  Jika  demikian,  maka  kata  yang  bermakna keadilan telah disebutkan lebih dari seribu kali di dalam Al- Qur’an dengan penggunaan terma yang beragam.  Ini  menjadi  kata dengan  urutan  ketiga  terbanyak  disebutkan dalam  Al- Qur’an, setelah kata  Allah  dan ‘Ilm .  (Syibly,  2015).  Fakta  ini  menunjukkan  bahwa  Al-Quran  sangat  berkomitmen pada penegakan keadilan. Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan untuk semua manusia,  menekankan  bahwa  keadilan  harus  diterapkan  di  semua  bidang,  termasuk  ekonomi, hukum,  politik,  dan  sosial.  Itulah  penegasan  Islam  untuk  mewujudkan  keadilan  pada  tatanan kehidupan bermasyarakat.
Maka  tidak  benar,  bagi  kapitalisme  dan  sosialisme  yang  mengklaim  bahwa  ideologi merekalah  yang  membawa  nilai-nilai  keadilan.  Ini  hanyalah  pernyataan  yang  dilontarkan  oleh sekalangan  masyarakat  dunia  hanya  untuk  menunjukkan  bahwa  ideologi  atau  kepercayaan merekalah  yang  unggul.  Padahal  nyatanya,  ideologi  merekalah  yang  justru  membawa  pada ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan.
Lihat  saja  sistem  kapitalisme,  yang  sebagian  besar  berfokus  pada  bisnis  perbankan  dan keuangan, tidak berusaha mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi yang sesungguhnya. Karena itu, tidak  mengherankan  bahwa  hanya  para  pengusaha  besar — atau  konglomerat — yang memanfaatkan dana publik yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis), itulah yang dominan. Rakyat  kecil,  yang  merupakan  mayoritas  penduduk  negara,  tidak  menikmati  dana  dari  lembaga perbankan. Di Indonesia, fenomena ini semakin terlihat. Akibatnya, orang kaya menjadi lebih kaya dan orang miskin menjadi lebih miskin. Ketimpangan pun semakin meningkat (Agustianto, 2015).
Selain  itu,  sistem  ekonomi  kapitalis  sangat  menonjolkan  peran  perusahaan  swasta — juga dikenal  sebagai private  ownership .  Orientasinya  adalah  untuk  mencapai  keuntungan  sebesar- besarnya  dengan  modal  sekecil-kecilnya,  dengan  harapan  bahwa  harga  pasar  akan  mengatur alokasi sumber daya, dan efisiensi. Dengan sistem yang demikian, Agustianto (2015) mengatakan
bahwa  kapitalisme  justru  akan  menggerus  nilai-nilai  moral  dan  etika  manusia.  Karena  dengan sistem tersebut, justru akan melahirkan manusia yang angkuh, tamak, dan boros. Kapitalisme telah mencetak banyak bankir ternama, konglomerat kaya raya, dan banyak pebisnis sukses. Namun di sisi  lain,  kapitalisme  juga  semakin  menumbuhkan  banyak  konsumen  yang  bahkan  memenuhi kebutuhan dasarnya saja tidak mampu. Ketimpangan sosial ekonomi akan semakin tajam. Tentu saja,  sistem  ini  akan  selalu  gagal  mencapai  keseimbangan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan pemerataan pendapatan.
Sebaliknya, pada sistem ekonomi sosialis sama sekali tidak diakui kepemilikan pribadi, yang ada  hanya  kepemilikan  negara.  Menurut  mereka,  semua  kekayaan  alam  dikuasai  oleh  negara. Negara  pula  yang  berhak  untuk  mendistribusikannya  kepada  seluruh  rakyatnya  (Munandar  & Ridwan, 2022). Kekuasaan mutlak di tangan negara justru akan menghadirkan otoritarianisme dan kerap  kali  menghadirkan  kedzaliman  bagi  rakyat.  Tidak  hanya  pada  ranah  negara,  di  ranah perusahaan pun demikian, karyawan secara tidak langsung terikat dengan sistem ekonomi diktator yang  menjadikannya  sebagai  budak  untuk  bekerja  seperti  mesin.  Alih-alih  melihat  kebebasan individu,  etika,  dan  nilai  persaudaraan,  yang  ada  justru  menimbulkan  permusuhan  dan  dendam antara buruh kepada majikannya (Husni, 2020).
Oleh  karena  itu,  pemahaman  tentang  keadilan  sosio-ekonomi  dalam  Islam  tidak  sama dengan  pemahaman  yang  dimiliki  oleh  kapitalisme  dan  sosialisme.  Banyak  hal  yang membedakannya,  terutama  pada  sisi  filosofi  dan  penerapannya.  Dua  jenis  sistem  ekonomi sebelumnya, sangat jauh dari nilai-nilai moral dan spiritual transendental. Sedangkan dalam Islam, keadilan  sosio-ekonomi  didasarkan  pada  Tauhid,  komitmen  moral,  dan  gagasan  persaudaraan universal sesama manusia. Ekonomi yang berlandaskan Tauhid mendidik manusia untuk meyakini bahwa pemilik, pencipta, dan pengatur segala sesuatu yang ada di muka bumi, di bawah naungan langit,  maupun  yang  ada di  antara  keduanya,  adalah  Allah Ta’ala .  Dalam hal ini,  manusia  hanya diberi amanah untuk mengelola saja. Sehingga manusia wajib mematuhi aturan dan menjunjung tinggi  etika  yang  telah  ditetapkan  Allah Ta’ala .  Manusia  diajarkan  bahwa  dalam  harta  yang dimilikinya juga terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai aturan Allah, baik dalam bentuk  zakat,  infaq,  shadaqah,  maupun  beragam  cara  lain  dalam  rangka  pendistribusian pendapatan berlandaskan konsep persaudaraan umat manusia (Agustianto, 2015; Syibly, 2015).
Komitmen  Islam  yang  kuat  terhadap  keadilan  dan  persaudaraan  menuntut  agar  semua fasilitas yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi ini digunakan untuk  memenuhi Maqashid  al-Syari'ah ,  yaitu  pemenuhan  kebutuhan  manusia,  terutama kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Untuk menjunjung  tinggi  persaudaraan  dan  keadilan,  sumber  daya  juga  harus  dialokasikan  secara  adil kepada  setiap  anggota  masyarakat  melalui  aturan  dan  prosedur  yang  adil,  seperti  jizyah,  pajak ekspor-impor, kharaj, zakat, infaq, shadaqah, dan sebagainya (Agustianto, 2015).
Pemahaman  konsep  keadilan  sosio-ekonomi  dalam  ekonomi  Islam  menuntut  refleksi mendalam  terhadap  prinsip-prinsip  dasar  seperti  distribusi  pendapatan  yang  adil,  larangan  riba, keadilan  dalam  berbisnis,  adanya  kewajiban  zakat,  dan  aktivitas  ekonomi  lainnya  sesuai  dengan syariat Islam. Termasuk pula, pada praktiknya melibatkan aspek moral dan etika seperti perlakuan adil  terhadap  pelanggan  dan  karyawan,  serta  pencegahan  praktik-praktik  kecurangan  dan kedzaliman.  Ini  menjadi  hal  penting  dalam  membentuk  landasan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam. Dalam ekonomi Islam, uang bukanlah menjadi tujuan akhir, melainkan hanya alat untuk mencapai kesejahteraan, yang kemudian itu semua digunakan untuk ibadah dalam rangka menggapai ridho Allah Ta’ala .
2.  Peran Maqashid al-Syariah dalam Menjamin Keadilan Sosio-Ekonomi
Konsep keadilan  persepktif Islam dalam distribusi pendapatan dan kekayaan tidak berarti bahwa setiap orang harus menerima imbalan yang sama  persis tanpa mempertimbangkan peran mereka di masyarakat. Adanya perbedaan pendapatan diizinkan oleh agama Islam, karena setiap orang  diciptakan  dengan  cara  yang  berbeda  dari  segi  karakter,  kemampuan,  dan  kontribusinya
kepada masyarakat. Oleh karena itu, yang dimaksud keadilan distribusi dalam Islam berarti bahwa setiap warga negara memiliki standar hidup yang layak melalui pelatihan yang tepat, pekerjaan yang cocok dengan upah yang layak, keamanan sosial, dan bantuan keuangan (Harisah & Arifkan, 2020). Artinya,  pemenuhan  kebutuhan  dasar  dan  perlindungan  hak-hak  individu  harus  dijamin keadilannya.
Berbagai  penelitian  telah  mengungkapkan  bahwa  konsep Maqashid  al-Syariah berperan sebagai kerangka kerja filosofis yang mengarahkan ekonomi Islam menuju pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan hak-hak individu. Salah satunya adalah Syibly (2015), yang menerangkan bahwa  dalam  konsep Maqasid  al-Syariah berarti  bahwa  semua  yang  dibutuhkan  manusia  untuk mencapai  kesejahteraan  hidup  baik  di  dunia  maupun  akhirat,  dapat  tercapai  apabila  manusia mematahui koridor syariat. Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Syatibi (w. 1388), tujuan akhir syariat adalah untuk mencapai maslahah yakni kebaikan dan kesejahteraan seluruh umat manusia. Maka menurut  al-Syatibi, maslahah tersebut  berasal  dari  pemeliharaan  lima  hal,  yaitu  pemeliharaan terhadap agama ( hifdz ad-din ), jiwa ( hifdz an-nafs ), keturunan ( hifdz an-nasl ), harta ( hifdz al-mal ), dan akal ( hifdz al-aql ).
Apabila  konsep Maqashid  al-Syariah tersebut  diintegrasikan  dengan  nilai-nilai  moral  dan etika  Islam  pada  tataran  praktiknya,  tentu  akan  memberikan  dimensi  yang  lebih  luas  dalam menjamin ketercapaian keadilan sosio-ekonomi di masyarakat.

## 3.  Analisis Praktikal Implementasi Konsep Ekonomi Islam
Munandar & Ridwan (2022) mengungkapkan beberapa fenomena keadilan dalam ekonomi Islam sebagai bentuk implementasinya yang dapat diamati saat ini meliputi:
1. Keberadaan sistem zakat dan wakaf: Sistem ini menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata di masyarakat.
2. Keberadaan  struktur  bagi  hasil  yang  adil:  Dalam  ekonomi  Islam,  distribusi  keuntungan dihitung dan dibagi kepada semua pihak yang terlibat secara adil.
3. Penggunaan mudharabah dan musharakah sebagai  produk  keuangan  alternatif:  Kedua instrumen  ini,  yang  secara  adil  membagi  risiko  dan  imbalan  antara  pengelola  dana  dan pemegang saham, berfokus pada gagasan keadilan.
4. Perlindungan konsumen: Prinsip kejujuran dan transparansi pada penjualan barang dan jasa menjamin perlindungan konsumen dalam ekonomi Islam.
5. Perlindungan  pekerja:  Prinsip  etika  dan  keadilan  dalam  distribusi  upah  dan  kondisi  kerja menjamin perlindungan pekerja dalam ekonomi Islam.
6. Perlindungan  lingkungan:  Dengan  mengelola  sumber  daya  alam  berdasarkan  prinsip keadilan  dan  tanggung  jawab,  ekonomi  Islam  memastikan  bahwa  lingkungan  tetap terlindungi.
Salah satu aspek implementasi praktik ekonomi Islam yang sering dibahas dalam penelitian adalah hubungannya  dengan  ketidakadilan  yang  ada  pada sistem  perbankan  konvensional,  yang bergantung pada sistem bunga. Karena bunga dianggap sebagai sesuatu yang haram sehubungan dengan riba , maka sistem yang dibangun berdasarkan riba dianggap tidak adil bagi masyarakat. Riba memungkinkan  orang  untuk  mengumpulkan  harta  sebanyak  mungkin  dengan  mengorbankan kesejahteraan orang lain. Karena proses penetapan keuntungan hanya menguntungkan salah satu pihak  dan  mendahului  proses  pengelolaan  modal  oleh  orang  lain,  maka  bunga  juga  dianggap sebagai simbol ketidakadilan.
Untuk  membantu  mengurangi  ketidak-adilan  ekonomi  melalui  pelarangan riba ,  serta memastikan  perlindungan  masyarakat  dari  eksploitasi  dan  pertumbuhan  kesenjangan  ekonomi, maka pada sistem keuangan dan perbankan syariah saling terkait dalam pemberian pembiayaan dengan  skema  bagi  hasil  menggunakan  akad mudharabah atau musyarakah .  Prinsip  ini  telah terbukti menjadi fondasi penting dalam mencapai keadilan distributif.
Dalam konteks perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah adalah sebagai mitra yang  menjalin  kerjasama.  Syauqoti  &  Ghozali  (2018)  menjelaskan  bahwa  akad mudharabah
memungkinkan  adanya  kerjasama  antara  dua  pihak,  di  mana  salah  satu  pihak  sebagai pemodal/investor ( shahibul maal ) dan pihak lainnya sebagai pengelola ( mudharib ). Jika mendapat keuntungan,  maka  akan  dibagi  sesuai  kesepakatan,  namun  jika  mengalami  kerugian,  maka  akan ditanggung  oleh  pemodal/investor  ( shahibul  maal )  selama  kerugian  tersebut  bukan  berasal  dari kelalaian pengelola. Sedangkan akad musyarakah merupakan akad perjanjian kerjasama antara dua pihak  atau  lebih  untuk  melakukan  suatu  usaha  tertentu,  dan  masing-masing  pihak  memberikan kontribusi  modal.  Keuntungan  dan  kerugian  akan  ditanggung  bersama  sesuai  dengan  proporsi masing-masing yang telah disepakati di awal.
Didasarkan pada skema bagi hasil tersebut, semua pihak akan merasa puas karena hasil yang diterima sesuai dengan peran mereka dan tingkat risiko yang ditanggung. Manfaat utama sistem ini adalah  keadilan  yang  diterima  oleh  semua  pihak,  yang  berarti  bahwa  nasabah  akan  merasa  adil menerima  pembagian  hasil  keuntungan  yang  lebih  besar  yang  akan  diterima  oleh  bank  jika keuntungan mereka meningkat.
Selain  itu,  keadilan  pada  sistem  ini  menurut  Munandar  &  Ridwan  (2022)  mencakup  dua bentuk,  yaitu:  keadilan  secara  kualitatif  dan  keadilan  kuantitatif.  Keadilan  kualitatif  maksudnya, dalam hal ini bank syariah sebagai lembaga intermediasi yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana dari masyarakat, memiliki otoritas untuk mengatur transaksi keuangan. Sedangkan keadilan kuantitatif maksudnya, bank syariah telah memenuhi persyaratan bagi hasil yang setara. Ini karena bagi hasil dihitung dengan mengurangi biaya operasional dan total pendapatan.
Tentu  saja,  hal  ini  sangat  berbeda  dengan  perbankan  konvensional  yang  menggunakan sistem ribawi .  Dalam  hal  ini,  hubungan  antara  bank  dan  nasabah  adalah  sebagai  kreditur  dan debitur. Skema yang digunakan adalah utang. Apabila bank memberikan kredit kepada nasabahnya, maka nasabah harus mengembalikan utang tersebut berupa pokok dan bunganya, sesuai periode waktu yang telah ditentukan. Jika melebihi jatuh temponya, bunga akan terus berlipat ganda. Tak peduli apakah nasabahnya sedang mengalami kesulitan bisnis, atau usahanya sedang merugi, maka nasabah  tetap  harus  mengembalikan  pokok  dan  bunganya.  Ini  adalah  sistem riba yang  penuh kedzaliman.
Studi kasus dan analisis data empiris menunjukkan bahwa implementasi konsep ekonomi Islam,  terutama  melalui  sistem  keuangan  syariah,  telah  memberikan  dampak  positif  terhadap distribusi  kekayaan  dan  pengentasan  kemiskinan.  Awwalunnisa  (2021)  mengungkapkan  bahwa peran  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  sangat  krusial  dalam  upaya  pengentasan  kemiskinan  di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia.  Sebab LKS  dapat memperluas  kesempatan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan akses permodalan sesuai dengan prinsip  Syariah.  Terbukti,  bahwa  dengan  menggunakan  akad mudharabah ,  dapat  memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan sektor rill termasuk UMKM, yang menjadi tonggak dalam  kemajuan  perekonomian  negara  melalui  kegiatan  investasi.  Pemberdayaan  UMKM  dapat menjadi  upaya  untuk  membuka  lapangan  kerja  baru  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran atau kemiskinan.
Selanjutnya,  kajian  literatur  juga  menyoroti  kewajiban  zakat sebagai  sarana efektif  dalam mengurangi  ketimpangan  dan  pengentasan  kemiskinan  dalam  memberikan  bantuan  kepada masyarakat  yang  membutuhkan.  Telah  banyak  penelitian  yang  membahas  tentang  hubungan antara zakat dengan pengentasan kemiskinan, di antaranya seperti studi yang dilakukan Harahap et  al.,  (2022)  yang  bertujuan  untuk  mengetahui  peran  zakat  terhadap  pertumbuhan  ekonomi masyarakat serta pengentasan kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Berkaitan dengan pengentasan  kemiskinan,  hasil  dari  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  zakat  berpengaruh signifikan  terhadap  pengentasan  kemiskinan  sebesar  84,40%,  sedangkan  sisanya  15,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.
Juga  penelitian  yang  dilakukan  Mohamed  et  al.,  (2019)  yang  bertujuan  untuk membandingkan  kontribusi  hubungan  antara  pengumpulan  zakat  dan  PDB  terhadap  tingkat pengangguran dan kemiskinan di Selangor, Malaysia. Untuk kaitannya zakat dengan pengentasan
kemiskinan,  hasilnya  adalah  terdapat  hubungan  signifikan  antara  pengumpulan  zakat  dan kemiskinan. Pengumpulan zakat dan kemiskinan memiliki hubungan terbalik. Apabila jumlah zakat yang terkumpul meningkat sebesar satu persen, penurunan indeks untuk pengentasan kemiskinan per  kepala  rumah  tangga  di  Selangor  adalah  sebesar  0,987.  Itu  artinya,  zakat  terbukti  dapat mengentaskan kemiskinan di Selangor, Malaysia.

## 4.  Tantangan dan Peluang
Meskipun konsep ekonomi Islam menjanjikan keadilan sosial, penelitian ini mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penerapannya, seperti:
a) Implementasi  yang  Konsisten :  Konsistensi  ini  tidak  hanya  menjadi  kewajiban  pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun juga menjadi tanggung jawab setiap individu Muslim untuk menjaga agar tiap prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan secara konsisten. Namun hal ini menjadi salah satu tantangan utama. Sebab pada realitanya, banyak di antara kaum  Muslimin  sendiri  yang  masih  belum  menerapkan  syarat  Islam  secara kaffah (menyeluruh)  dan istiqomah (konsisten).  Penerapan  yang  tidak  konsisten  dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakseimbangan.
b) Literasi dan Kesadaran Masyarakat : Tantangan lainnya terletak pada tingkat pemahaman (literasi)  dan  kesadaran  masyarakat  dalam  menerapkan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam. Kurangnya literasi dan kesadaran masyarakat dapat menghambat partisipasi penuh dalam mewujudkan keadilan sosio-ekonomi berbasis ekonomi Islam.
c) Tanggapan  terhadap  Perubahan  Global :  Ekonomi  Islam  seringkali  dihadapkan  pada tantangan  menanggapi  perubahan  global,  termasuk  perubahan  dalam  pasar  keuangan internasional. Penyesuaian terhadap perubahan ini dapat memerlukan strategi yang cukup panjang.
d) Hambatan  Regulasi  dan  Kebijakan :  Tantangan  lainnya  mencakup  perluasan  dan penyelarasan  regulasi  dan  kebijakan  untuk  mendukung  implementasi  keadilan  sosio- ekonomi berbasis ekonomi Islam. Jika pemerintah tidak mendukung program-program yang berkaitan dengan penerapan ekonomi Islam, tentu konsep ini hanya akan sekedar menjadi wacana. Selain itu, juga perlu didukung dengan adanya regulasi dan kebijakan yang jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih antar pihak yang terkait. Maka implementasi konsep ini melibatkan  kerjasama  semua  pihak,  utamanya  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan masyarakat sipil.
Walaupun  demikian,  kita  tetap  tidak  boleh  pesimis.  Keadilan  sosio-ekonomi  berbasis ekonomi Islam tetap dapat diwujudkan mengingat masih ada peluang-peluang yang memungkinkan untuk pengembangan dan penerapannya, di antara peluang tersebut adalah:
a) Inovasi  Keuangan  Islam :  Adanya  pengembangan  inovasi  keuangan  Islam  seperti  sukuk, takaful, dan instrumen keuangan syariah lainnya memberikan peluang untuk memperkuat sistem keuangan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.
b) Peningkatan  Kesadaran  Masyarakat :  Peluang  terletak  pada  upaya  untuk  meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendidikan dan kampanye informasi  tentang urgensi dan manfaat ekonomi Islam  dapat memberikan kontribusi signifikan.
c) Kolaborasi  Internasional :  Kerja sama  dan  kolaborasi  antarnegara dalam  mengembangkan prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dapat  memperluas  pengaruhnya  dan  memperkuat  basis implementasinya di tingkat global, utamanya pada negara-negara yang punya basis Muslim kuat dan juga konsern mendukung ekonomi Islam.
d) Pengembangan  Model  Bisnis  Berkelanjutan :  Adopsi  model  bisnis  yang  berkelanjutan  dan ramah  lingkungan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  ekonomi  Islam  dapat  membuka  peluang baru dalam mencapai keadilan sosio-ekonomi.
e) Pemberdayaan Ekonomi Lokal : Penerapan keadilan sosio-ekonomi berbasis ekonomi Islam dapat  memberikan  peluang  bagi  pemberdayaan  ekonomi  lokal  dan  mengurangi
kesenjangan antarregional.
Dengan mengatasi berbagai tantangan dan memanfaatkan sejumlah peluang ini, penerapan keadilan  sosio-ekonomi  berbasis  ekonomi  Islam  dapat  menjadi  landasan  untuk  menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.

## 5.   Implikasi dan Relevansi
Hasil  penelitian  ini  memberikan  implikasi  pada  pemahaman  kita  tentang  keadilan  sosio- ekonomi dalam konteks ekonomi Islam. Dengan menyoroti peran penting prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti distribusi pendapatan yang adil, larangan riba , keadilan dalam berbisnis, kewajiban zakat,  mencegah  praktik-praktik  kecurangan  dan  kedzaliman,  serta  berbagai  aktivitas  ekonomi lainnya yang melibatkan aspek moral dan etika sesuai dengan syariat Islam. Artikel ini memberikan kontribusi  pada  literatur  ekonomi  Islam  dan  menawarkan  wawasan  berharga  bagi  pembuat kebijakan  dan  praktisi  yang  tertarik  dalam  membangun  model  ekonomi  yang  adil  dan berkelanjutan.

## SIMPULAN
Konsep  keadilan  sosio-ekonomi  dalam  tinjauan  ekonomi  Islam  pada  intinya  adalah:  (1) Pemenuhan  kebutuhan  dasar  manusia  meliputi  pangan,  sandang,  papan,  kesehatan,  dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat dalam naungan Maqashid al-Syariah ; (2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang; (3) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan serta meminimalkan  ketimpangan  distribusi  pendapatan  di  masyarakat;  (4)  Memastikan  adanya kebebasan individu dengan tetap mematuhi nilai-nilai moral dan etika; (5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian empiris dan analisis praktis, implementasi prinsip- prinsip  ekonomi  Islam  telah  terbukti  memberikan  keadilan  dan  mengurangi  ketimpangan  sosial ekonomi.  Walaupun  demikian,  masih  terdapat  berbagai  tantangan  dan  peluang  dalam penerapannya,  sehingga  memerlukan  peran  semua  pihak  untuk  menciptakan  masyarakat  yang lebih adil dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustianto. (2015, June 10). Iqtishad Consulting — Keadilan Ekonomi dalam Islam . https://www.iqtishadconsulting.com/content/read/blog/keadilan-ekonomi-dalam-islam almaany.com. (n.d.). Terjemahan dan Arti kata لدع Dalam bahasa Indonesia, Kamus istilah bahasa Indonesia bahasa  Arab .  Retrieved  December  17,  2021,  from  https://www.almaany.com/id/dict/ar- id/%D8%B9%D8%AF%D9%84/
Awwalunnisa, N. (2021). Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Nusa
Tenggara Barat: Article. IQTISHADUNA , 12 (1), Article 1.
https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v12i1.3283
Harahap, A. H., Lubis, D. S., & Zein, A. S. (2022). Pengaruh Zakat Terhadap  Pertumbuhan Ekonomi  dengan Pengentasan Kemiskinan sebagai Variabel Moderating di Provinsi Sumatera Utara. PROFJES: Profetik Jurnal Ekonomi Syariah , 1 (1), Article 1.
Harisah, H., & Arifkan, M. (2020). Konsep Islam tentang Keadilan dalam Muamalah. Syar’ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam , 3 (2), Article 2.
Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. Islamic Economics Journal , 6 (1), 57. https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4522 kbbi.kemdikbud.go.id.  (n.d.). Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online .  Retrieved  December  17,  2021, from https://kbbi.web.id/adil
Mohamed, A. S. B., Ibrahim, A. A. B., Zaidi, N. S. B., & Kamaruzaman, M. N. B. (2019). Does Zakat Significantly Impact on  Economic Growth in Selangor,  Malaysia? International  Journal  of  Academic  Research  in Business and Social Sciences , 9 (6), 786 – 807.
Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai Prinsip dalam Ekonomi Syariah serta Aplikasinya Pada Mudharabah. Maqdis:
Jurnal
Kajian
Ekonomi Islam , 7 (1), Article 1.
https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.453
Nurdiansyah, I., & Andani, L. (2022). Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah (AKSY) , 4 (2), Article 2. https://doi.org/10.15575/aksy.v4i2.23540
Prayuda,  W.  R.  (2017).  Keadilan  Ekonomi  dalam  Prespektif  Hukum  Islam. Al-Mustashfa:  Jurnal  Penelitian Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1), Article 1. https://doi.org/10.24235/jm.v2i1.1603 Rahmiyanti, D. (2018). Implementasi Keadilan dalam Pembangunan Ekonomi Islam. Al-Buhuts , 14 (02), Article 02. https://doi.org/10.30603/ab.v14i02.892
Syauqoti,  R.,  &  Ghozali,  M.  (2018).  Analisis  Sistem  Lembaga  Keuangan  Syariah  dan  Lembaga  Keuangan Konvensional. IQTISHODUNA , 15 – 30. https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820 Syibly, M.  R. (2015).  Keadilan  Sosial  dalam  Keuangan  Syariah. Millah:  Journal  of  Religious  Studies ,  73 – 100. https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art4