1 Department of Sociology, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia
2 Department of Sociology, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia
1 aramdhon@staff.uns.ac.id
Jurnal Analisa Sosiologi Oktober 2020, 9(2): 478-492

## KOTA FESTIVAL DAN SKEMA KEBIJAKAN WISATA DI KOTA SURAKARTA
Akhmad Ramdhon, 1 Heru Nugroho, 2 Arie Sujito 2

## Abstract
Tourism in  Surakarta has  a long  dynamic in  the attempt of  contributing to the city development agenda. Based on tourism economic policy with MICE (Meeting,  Incentive,  Conference,  Exhibition)  tourism  strategy,  city  tourism is  supported  with  cultural  festival.  A  series  of  festival  agendas  is  used  to promote city and MICE tourism as the city governance attempt as the part of  tourism  development  in  decentralization  era.    This  study  explained  art and cultural festival to support city tourism and its effect on the attempt of activating  the  economic.  Primary  data  was  collected  with  etnografi approach to a variety of city festival agendas, result of observation, in-depth interview, some related documents were review and analyzed. The result of research,  Surakarta  tourism  policy  along  with  cultural  festival  series becomes  a  cultural  event  supporting  the  tourist  destination  experiencing revitalization  effort  as  well.  The  Spirit  of  Java  becomes  a  policy  node  to support  public  participation  in  various  festivals  designed  in  regular  event calendar.  Tradition  and  history-based  festival  was  recycled  into  creative works along with public enthusiasm in the platforms worked on grandiosely. The  tourist  visit  rate  affects  the  city’s  economy  and  infrastructural development  scheme,  becoming  the  long-term  city  policy.  Surakarta transforms gradually into new spaces to tourism industry with big challenge to ensure the preservation of city tradition, and conservation of culture.
Keywords: City, Desentralization, City Tourism, Festival City

## Abstrak
Pariwisata  di  Kota  Surakarta  mempunyai  dinamika  yang  panjang  dalam upaya  untuk  berkontribusi  pada  agenda  pembangunan  kota.  Berbasis kebijakan  ekonomi  wisata  dengan  strategi  pengembangan  wisata  MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) pariwisata kota yang ditopang festival  budaya.  Rangkaian    agenda  festival    untuk  mempromosikan  kota dan  wisata  MICE  sebagai  upaya  tata  kelola  kota  sebagai  bagian  dari perkembangan  pariwisata  diera  desentralisasi.    Studi  ini  menjelaskan festival  seni  budaya  untuk  menopang  pariwisata  kota  dan  dampaknya  bagi upaya menggerakkan roda ekonomi.  Data primer diambil lewat pendekatan etnografis  atas  berbagai  agenda  festival  kota,  hasil  observasi,  in-depth interview, dan beberapa dokumen terkait direview dan dianalisis.  Hasil dari studi  ini,  kebijakan  pariwisata  Surakarta  dengan  rangkaian  festival  budaya menjadi  event  budaya  sekaligus  menopang  destinasi  wisata  yang  juga
mengalami  upaya revitalisasi.  The Spirit  of Java  menjadi  simpul  kebijakan untuk  mendorong  keterlibatan  publik  dalam  berbagai  festival  yang dirancang  dalam  kalender  event  reguler.  Festival  dengan  basis  tradisi  dan sejarah  yang  didaur  ulang  kembali  menjadi  kerja-kerja  kreatif  bersama antusiasme  publik  di  panggung-panggung  yang  digarap  dengan  megah. Angka kunjungan wisatawan menjadi dampak bagi ekonomi kota dan skema pengembangan infrastruktur menjadi skema kebijakan kota jangka panjang. Kota  Surakarta  bertahap  bertransformasi  menjadi  ruang-ruang  baru  bagi industri wisata dengan tantangan besar untuk memastikan kelestarian tradisi, dan budaya kota tetap terjaga dengan baik.

## Kata kunci : Kota, Desentralisasi, Wisata Kota, Kota Festival

## PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  dalam  implementasinya  membuka  ruang  yang sangat luas bagi daerah, berbagai skema inovasi bagi pengembangan daerah serentak  dirancang,  dianggarkan  untuk  kemudian  direalisasikan  dalam sebuah  semangat  desentralisasi  (UU  No.  22/1999;  UU  No.  32/2004). Sistem    perencanaan    pembangunan    adalah  satu  kesatuan  perencanaan pembangunan  untuk  menghasilkan  rencana-rencana    pembangunan    dalam jangka    menengah  dan  panjang  oleh    unsur    penyelenggara    negara    dan masyarakat    (Sumarto,  2004;  Wignosubroto,  2005).  Potret  tata  kelola kekuasaan  didaerah  serta  merta  berubah,  skema  kebijakan  yang  menuntut partisipasi  dalam  beragam  level  menjadi  mekanisasi  baru  bagi  proses pengambilan  kebijakan  ditingkat  daerah.  Antusiasme  publik  untuk  terlibat dalam  skema  kebijakan  beriringan  dengan  dorongan  bagi  birokrasi  untuk membuka ruang bagi keterlibatan yang semakin luas dalam mekanisasi tata kelola kota yang baru (World Bank, 2003).
Skema  desentralisasi  mengatur  mekanisme  transfer  fungsi  dalam hirarki    pemerintah    pusat  ke  daerah    melalui    pergeseran    beban    kerja tanggung jawab  kepada  unit-unit administrasi  lokal. Proses pendelegasian serta  pelimpahan  kewenangan kepada  daerah  atau  lembaga  fungsional sekaligus  mendorong transfer    of functions  from  government  to  non- government controls yaitu pergeseran  tanggung  jawab  untuk kegiatan dari sektor  publik  kepada  organisasi  swasta  (Hambleton  dan  Gross,  2007). Termasuk desentralisasi ekonomi yang membuka ruang seluas-luasnya bagi pasar  dan  upaya privatization  of  state  enterprises maupun public-private
partnerships (Cheema  dan  Rondinelli,  2007).  Dinamika  kota  pasca pelaksanaan otonomi daerah mempunyai kewenangan untuk mengembangkan  kebijakan  berbasis  kebutuhan  lokal.  Diantara  beragam strategi  yang  ada,  pengembangan  pariwisata  menjadi  salah  satu  strategi pengembangan kota dengan upaya mempromosikkan kota yang beridentitas budaya dan pariwisata yang menjadi spirit kolektif.
Di  Surakarta,  berbagai  event  wisata  dalam  berbagai  lapis  segmen dikreasikan  untuk  menstimulasi  kunjungan  wisata:  paket  festival  seni, budaya,  performance  menjadi  pelengkap  agenda  conference  maupun meeting  (MICE).  Komitmen  tersebut  mesti  ditopang  dengan  agenda  untuk mengembangkan  fasilitas  yang  ada,  merevitalisasi  aset-aset  kota  dalam rangka  repacking-konservasi.  Termasuk  penguatan  stake  holder  untuk menjadi  bagian  dari  kerja  kolektif  mempromosikan  wisata  kota  dan bersambut  dengan  antusiasme  warga  yang  kemudian  terlibat  secara  aktif didalamnya (Dexter, 1999; Noor, 2007).  Berbagai agenda untuk mendorong dan  menjadikan  wisata  sebagai  upaya  bersama  mempromosikan  potensi daerah  dilakukan  sekaligus  wisata  diharapkan  memberi  dampak  ekonomi secara  luas.  Temuan  awal  pada  pada  beberapa  studi  menunjukan  agenda wisata  yang  dikelola  dengan  basis  kemitraan  antar  daerah  menjadi  simpul kebijakan  antar  pemerintah  daerah.  Pilihan  kota  untuk  mengembangkan beragam  kegiatan    meeting,  incentives,  conference  dan  exhibition  dalam berbagai  skala  menjadi  strategi  dalam  mengimplementasikan  praktek otonomi daerah ditingkat lokal.
Wisata  Surakarta  dirancang  untuk  diintegrasikan  bersama  potensi wisata  disekitarnya,  dimana  simpul  promosi  bersama  kemudian  menjadi strategi untuk mempromosikan dan menjadi praktek kemitraan antar daerah (Marie,  2008;  Mandarika,  2013).  Strategi  dan  upaya  yang  dilakukan  oleh aktor  maupun  organisiasi  kota  yang  memastikan  kerangka  kerja  kreatif maupun  agenda  wisata  MICE  jadi  simpul  strategis  kota  (Mahadi  dan Hidayat,  2013;    Priyatmono,  2013;  Nur  Fatah  dan  Tri,  2020)  dalam mengafirmasi pariwisata di ranah publik. Rangkaian festival  menjadi upaya untuk  mengembangkan  aset  kota  dalam  konteks  wisata  yang  diharapkan dapat  berdampak  peningkatan  pendapatan  daerah.  Untuk  itu,  studi  ini
hendak  mengurai  upaya  proses  strukturasi  kota  Surakarta  dalam  strategi pembangunan  wisata  kota  dengan  kerangka  kebijakan  yang  ada.  Memakai analisa Giddens dalam mengurai kota maka kerangka analisa atas dinamika kota akan terkait hubungan yang dinamis antara aktor dan struktur kebijakan (Giddens,  1984:  5-7). Gagasan  strukturasi  akan  menjadi  pondasi  untuk melihat dinamika aktor dan kepentingan kota, dimana perubahan kota  yang ada  bisa  dilacak  analisisnya  dari  transisi  desentralisasi  dan  proses demokratisasi yang berjalan dalam struktur kota (Loyal, 2003: 52-53).

## METODE  PENELITIAN
Latar kajian kota memungkinkan untuk mengembangkan pendekatan extended  participant untuk  mengakses  dan  menganalisa  berbagai  latar agenda  dan  event  kota.  Lewat    pendekatan  etnografi  sebagai  upaya  untuk memahami  tindakan  aktor,  kelompok  maupun  organisasi  dalam  bingkai nilai,  praktek  maupun  target  tindakan  tersebut  (Ocejo,  2013).  Upaya memahami  semua  kondisi  tersebut  memberi  konteks  bagi  usaha  mengurai beragam  narasi  serta  gejala  kebudayaan  nan  kompleks.  Budaya  kota  mesti diurai  dengan  fragmen-fragmen  yang  bisa  dilihat  dari  luar  (simbol, kepentingan, makna maupun kebijakan) lewat ruang-ruang ekspresi diranah publik.  Untuk  itu,  merentang  dinamika  kota  Surakarta  beragam  perubahan yang  terjadi  di  Surakarta  lewat flexible  research  strategy. Strategi  yang memungkinkan  mengurai  serta  menarasikan  berbagai  dinamika  kota  lewat setting atas  berbagai  peristiwafestival  diranah  kota,  mengkonstruksi keterlibatan aktor beserta kepentingannya.
Observasi  pada  berbagai  paket  festival  kota  dan  rangkaian  sesi wawancara untuk mengurai pola aktor dan kepentingannya atas kota, lewat cara  pandang  informan  atas  kota  dalam  konteks  kepentingan  yang  luas dianalisis  dalam  kontestasinya  diruang-ruang  sosial  struktur  kota  yang dinamis  (Davies,  1999:  178-189). Sedangkan  pada  level  yang  berbeda, analisa  atas  hubungan  individu  dengan  individu,  kelompok  maupun organisasi  kemudian  diberi  kerangka  pada  dimensi  kepentigan  aktor  pada level  kota.  Pendekatan organizational  analysis adalah  mendeskripsikan, menjelaskan,  memprediksi,  dan  mengendalikan  praktek  nilai-nilai  individu
sekaligus  kepentingan  kolektif  yang  terorganisasi  (Rosenstiel  dalam  Flick, Kardorff dan Steinke, 2004: 129-136). Mengkombinasikan analisa pada dua level  aktor  dan  organisasi  memungkinkan  mengurai  berbagai  nilai,  norma maupun tindakan yang merepresentasikan beragam gejala kota.
Dimana  kajian  dan  analisis  atas  bahan-bahan  dokumentasi  beragam informasi  yang  merekam  agenda  kota  selama  dua  dekade  akan  menjadi proses yang penting, untuk melihat dinamika, kontestasi dan wacana publik yang menjadi latar bagi berbagai persoalan yang mengemuka diruang-ruang kota. Dinamika wacana publik yang difilter dalam kerangka peta aktor-kota, baik  dilevel  birokrasi,  legislative, pengusaha, asosiasi  professional maupun budayawan,  setidaknya  akan  menempatkan  periode  tematik  yang  terbentuk diranah publik (Davies, 1999 : 72-76; Ocejo, 2013). Peneliti juga mereview dan  menganalisis  berbagai  dokumen  dalam  berbagai  bentuk  publikasi, kliping  media  cetak  yang  secara  khusus  disediakan  dan  bisa  diakses  di Litbang Solopos maupun laporan yang bisa diunduh menjadi informasi yang mendukung berbagi narasi transisi kota di periode awal kota Surakarta, yang memang dipublikasikan secara luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Kota  Surakarta  yang  mempunyai  latar  sejarah,  sejak  awal menegaskan  program  Berseri  Menuju  Wawasan  Pembangunan Sala Kuncara yang  diterjemahkan  dalam  program  dasar  kebersihan,  kesehatan, kerapian  dan  keindahan  (Instruksi  Walikota  Madya  Dati  II  Surakarta  No. 660/8/1985).  Dimana  sasaran  utamanya  dalam  jangka  panjang  Surakarta sebagai  kota  budaya,  Surakarta  sebagai  kota  pariwisata  dan  Surakarta sebagai kota olahraga. Skema pengembangan pariwisata mempunyai modal sejarah  panjang  kota  yang  ditandai  dengan  keberadaan  Keraton  Surakarta, Pura  Mangkunegaran,  Museum  Radyapustaka,  Taman  Bale  Kambang, Taman  Sriwedari,  Taman  Satwa  Taru  Jurug  serta  dengan  berbagai  ritus kebudayaan  yang  hadir  seperti  Sekaten,  Grebeg  keraton  hingga  Maleman Sriwedari  .  Program  Berseri  Menuju Sala  Kuncara yang  dirilis  sebagai skema kota  yang mengandung unsur-unsur kebersihan, kesehatan, kerapian
dan  keindahan  kota.    Sekaligus  penegasan  gagasan Tri  Krida  Utama yang telah sebagai  kota budaya, pariwisata dan olahraga  yang didukung layanan jasa,  perdagangan,  dan    industri  sesuai  rencana  pembangunan  nasional maupun  regional  Propinsi  Jawa  Tengah    (BPS  Jawa  Tengah  2004; Wignosubroto, 2005).
Desentralisasi  yang  dimandatkan  UU  No.  22/1999  menjadi  pondasi kebijakan  kerjasama  dan  kemitraan  pemerintah  daerah  untuk  membangun kapasitas dalam perencanaan, membangun lingkungan usaha yang kondusif dan strategi pengembangan ekonomi wilayah se-Subosukawonosraten lewat fasilitasi  pembentukan  kelompok  kerja  pariwisata  Solo  Raya  (Noor,  2007; Mandarika,  2013).      Merujuk  pada  program  kemitraan  antar  Pemerintah Kota/Kabupaten lewat pariwisata dan upaya mempromosikan Provinsi Jawa Tengah sebagai pintu masuk wisatawan (Perda No. 14/2004, Rencana Induk Pengembangan  Pariwisata    Propinsi  Jawa  Tengah).  Maka  skema  program difasilitasi GTZ-Red dan kerjasama BKAD Subosukawonosraten membentuk regional-branding sebagai  bentuk  identitas  wilayah  dan  upaya pengembangan  ekonomi  wilayah  dalam  skala  regional. Tagline Solo,  The Spirit of Java akhirnya disepakati sebagai identitas wilayah Subosukawonosraten  dengan    tujuan memacu  efektifitas  perdagangan, pengembangan  pariwisata  dengan  menambah  atraksi  wisata  kawasan, menarik  penyediaan  infrastruktur  dalam  bentuk  properti  dan  memacu investasi di sektor riil diranah kota (Dexter, 1999; Merthens, 2008).
Kebijakan  mempromosikan  wisata  di  Solo  Raya,  menjadi kerja bersama  Pemerintah  Daerah  guna  kemajuan  wilayah,  baik  dalam  aspek sosial,  ekonomi  maupun  budaya  dalam  konteks  desentralisasi.  Skema pariwisata dan budaya serta merta menjadi pengerak agenda pengembangan kota,  mengembalikan  kota  sebagai  kota  yang  beridentitas  wisata  budaya serta spirit kolektif untuk kemudian ikut menggerakan denyut perdagangan, jasa  maupun  pendidikan.  Skema  kota  pada  akhirnya  menggerakkan  rantai nilai  wisata  MICE  yang  dimulai  dari  program  kota  untuk  mempromosikan dan  mendistribusikan  informasi  lewat  beragam    media,  fasilitasi infrastruktur  kota  yang  ada  (GTZ,  2007;  GTZ,  2009).  Ruang-ruang  kota berbenah  dengan  program  fisik  yang  dicanangkan  oleh  Kota  Surakarta untuk  mengembalikan  spirit  dan  daya  tarik  bagi  publik.  Selain  berbagai
tempat  tersebut  yang  telah  berubah  menjadi  obyek  wisata,  tawaran  akan daya  tarik  wisatapun  dapat  diperoleh  lewat  event-event  wisata  yang mengkombinasikan  berbagai  pelaksanaan  agenda-agenda  tradisi  yang  telah dikelola dan dikemas sebagai bagian dari obyek wisata kota ( cultural event ).
Rangkaian agenda festival digelar sebagai bagian dari pengembangan  kota  sebagai  daya  tarik  baru  untuk  wisatawan. Penyelenggaraan Solo Festival, Bon Rojo Festival, Bengawan Solo Festival, berbagai  event  Kirab  Budaya,  hingga  Festival  Keraton  Nusantara  yang digelar  akan  menjadi  program  rutinitas  tahunan  oleh  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Kota  Surakarta.  Kebijakan  tersebut,  bersamaan  dengan pembinaan  terhadap  jasa  usaha  pariwisata  kemudian  dilakukan  secara intensif,  penyuluhan  terus  menerus  oleh  Pokdarwis  (Ramdhon,  2016:  185- 195). Termasuk agenda pemilihan Putra-Putri Solo secara yang digelar tiap tahun  hingga  dibentuknya  PT.  Solo  Raya  sebagai  media  promosi  dan pengembangan jejaring pariwisata secara internasional, menjadi bagian yang tak  terpisahkan  dari  program  pengembangan  pariwisata  kota  Surakarta. Agenda  dan  program  kota  berupa  peningkatan  pola-pola  pembinaan  dan pelestarian  terhadap  berbagai  sanggar  seni  dan  paguyuban  kebudayaan tradisional.
Rangkaian  agenda cultural  event menjadi  upaya  untuk  menjawab beragam  tantangan  atas  pelestarian  tradisi  sekaligus  promosi  kota  untuk memaknai  tradisi  dalam  ranah  kultural  masyarakat  modern  lewat  skema pariwisata.  Upaya  memperkuat  karakter  kota  dan  melestarikan  aset-aset budaya,  baik  yang tangible (bendawi)  maupun intangible (tak  bendawi) hingga  melakukan  pengembangan brand  image kota  dengan  melakukan penataan  kawasan  wisata,  budaya  dan  perdagangan,  hadir  dalam  semua program  tersebut  (Richard,  2004;  Valentine,  2007).  Skala  event  secara internasional  dikreasi  dengan  basis  jejaring  seni-budaya  kota  yang  ada mengkreasi  Solo  Internasional  Etnic  Music  dan  Internasional  Etnic  Music yang  menjadi  event  reguler  bersama  Solo  Batik  Carnival dan  Solo International  Performing  Art sebagai  upaya  mendaur  ulang  budaya  dan tradisi    kota. Antusiasme  yang  besar  atas  pelaksanaan  festival  kemudian meledakkan  semuanya  pada  titik  yang  tak  terhitungkan  dan  memastikan
pilihan  kebijakan  kota  untuk  menjadikannya  sebagai  paket  regular  yang menarik bagi wisatawan.
Beragam event dihadirkan untuk menunjang kegiatan tersebut, mulai kunjungan  lapangan,  seminar,  workshop,  pameran,  hingga  karnaval  untuk mempromosikan  kota  secara  luas. Calender  Event  Surakarta menjadi panduan  infornasi  yang  berisi  jadwal  rangkaian  festival  mulai  dari  festival yang  sudah  menjadi  tradisi  di  Surakarta  seperti  Wilujengan  Boyong Kedhaton  (Keraton  Kasunanan  Surakarta),  Sekaten  (Alun-alun  Utara), Grebeg Mulud (Masjid). Kemudian Wiyosan Dalem Tinggalan Jumenengan Dalem  ISKS  XIII,  Keraton  Art  Festival,  Malem  Selikuran  (Sriwedari), Agenda  Tatacara  Adang  (Gondorasan  Kraton  Kasunanan  Surakarta), Mahesa  Lawung  (Keraton  Kasunanan  Surakarta  Hutan  Kredhawahan), Grebeng Besar (Masjid Gedhe), Wiyosan Jumenengan SPKGPAA Mangkoe Nagoro  (Mangkunegaran)  hingga  Kirab  Malam  1  Suro  yang  diikuti  ribuan warga  Soloraya.  Festival  yang  kemudian  diinisiasi  antara  lain  Pekan Syawalan, Bengawan Solo Gethek Festival, Grebeg Sudiro, Solo Karnaval, Festival Kuliner, Seni Kampung Solo, Kreatif Anak Sekolah Solo, Festival Dolanan Bocah, Solo Batik Fashion hingga Solo Keroncong Festival.
Rangkaian Pemilihan Putra-Putri Solo, Bengawan Travel Mart, Solo Menari,  Solo  Batik  Carnival  menjadi  bagian  dari  promosi  kota  yang  lebih luas  bersama  festival  Solo  Internasional  Etnic  Music,  Internasional  Etnic Music,  maupun  Solo  International  Performing  Art.  Agenda  festival  kota kemudian  meriah  bersamaan  dengan  beragam  agenda  publik  dengan  tema budaya  dan  wisata,  ruang-ruang  publik  kota  dipenuhi  dengan  warga  kota yang antusias untuk menonton rangkaian pertunjukan seni budaya. Publikasi yang  massif  dilakukan  dalam  berbagai  media  resmi  maupun  media  publik sehingga  mudah  menjangkau  masyarakat  luas.  Keberadaan  pertunjukan yang  memang  disediakan  sebagai  event  budaya  kota  dirancang  sedemikian rupa  untuk  menarik  publik  secara  luas.  Pilihan  tempat-tempat  publik  yang luas  dan  strategis  menjadi  kunci  bagi  akses  penonton  serta  pilihan  teknis pelaksanaan  diakhir  pekan  merupakan  jadwal  strategis.  Ratusan  bahkan ribuan penonton  yang didominasi anak muda memenuhi ruang-ruang gratis yang disediakan sebagai bagian dari atraksi wisata kota yang baru.

## Pembahasan
Simpul agenda yang dirancang bertemakan Solo the Past is Solo the Future sebagai  penanda  perubahan  kebijakan  kota  dalam  mempromosikan kota  dengan  konsep  wisata  MICE.  Orientasi  kinerja  tersebut  tidak  terlepas dari  kebijakan  wisata  dan  ekonomi  daerah  yang  diarahkan  untuk pembangunan  infrastruktur  yang  mampu  menunjang  perekonomian  daerah khususnya  sektor  riil.  Upaya  tersebut  juga  meningkatkan  investasi  dan meningkatkan  kesempatan  kerja  melalui  peningkatan  kualitas  potensi wilayah  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Selain  itu  skema  wisata  MICE didorong  untuk  masuk  dalam  dokumen  perencanaan  pariwisata  seperti Perda,  RIPDA,  maupun  Renstra  sebagai  kebijakan  pengembangan kepariwisataan  sebagai  forum  lintas  aktor.  Termasuk  upaya  sinkronisasi dengan  tata  ruang  mengingat  keberadaan  venue-venue  MICE  tidak  bisa terlepas  dari  fungsi  tata  Kota/Kabupaten  dan  penguatan  kelembagaan asosiasi  sebagai  aktornya.    Untuk  itu,  rekomendasi  kebutuhan  kota  untuk menopang  MICE  juga  diajukan,  atraksi    disiapkan    dan  rancang  bangun kebijakan  didorong  untuk  daya  dukung  aksesibilitas,  pengembangan fasilitas maupun organisasi penyelenggara kegiatan.
Momentum  untuk  mempromosikan  kota  dan  menempatkan pengelolaan rangkaian festival menjadi bagian dari prioritas kebijakan kota berbasis  wisata  dan  kemitraan  ditingkat  lokal.  Kota  kemudian  menjadi gambaran perubahan yang terjadi sebagai konsekuensi dari dinamika aktor, kelompok,  lembaga,  kepentingan  maupun  kekuasaan  untuk  berkontestasi satu sama lain (Giddens, 1984: 25-27). Ditopang oleh stakehoder bisnis kota maka  komitmen  untuk  melakukan  tata  kelola  sebagai  venue-venue  MICE, kreasi  atraksi  wisata,  pengelolaan  event  dan  penunjangnya.  Kerja-kerja aktor  maupun  organisasi  profesional  FEDEP,  KADIN,  PHRI,  ASITA, BPPD  maupun  Pokdarwis  menjadi  penopang  agenda  Pemkot  Surakarta. Stakeholder  secara  aktif  kemudian  mengambil  porsinya  masing-masing dalam  rangkaian  festival  seni  budaya  dan  warga  yang  melibatkan  publik, baik sebagai penonton, volunteer, event organizer, biro iklan, hingga media yang  aktif  menarasikannya  bagi  khalayak  (Mandarika,  2013;  Cheema  dan Rondinelli, 2007).
Skema  kemitraan  aktor  dan  kelompok  ekonomi  dirancang  bersama lewat  fasilitasi  GTZ-Red  lewat  skema  pengembangan  wilayah  dan menjadikan  wisata  sebagai  salah  satu  simpul  penting  kawasan  BKAD Subosukawonosraten. Fasilitasi kelembagaan FEDEP (Forum for Economic Development  and  Emplyoment  Promotion)  dan  BPPD  (Badan  Promosi Pariwisata  Daerah)  menjadi  penyangga  utama  branding Solo  the  Spirit  of Java yang  menjadi  identitas  wilayah,  fasilitasi  pembentukan  Kelompok Kerja  Pariwisata  Solo  Raya  dan  membentuk  lembaga  promosi  bersama berupa  PT  Solo  Raya  (GTZ,  2007;  GTZ,  2009).    Kebijakan  promosi  kota dan  wisata  MICE  mendorong  afirmasi  aktor,  kelompok  maupun  organisasi ekonomi  bisnis  dalam  kemitraan  dan  kelembagaan  untuk  mengakselerasi ekonomi  lokal.  Proses  pengambilan  kebijakan  kota  secara  otomatis  makin demokratis  bersama  tuntutan  demokrasi  lokal  dan  makin  inklusif  menjadi ruang  luas  bagi  keterlibatan  stakeholder  kota  tanpa  terkecuali,  kelompok masyarakat  dengan  latar  ekonomi  (Giddens,  1984;  Hambleton  dan  Gross, 2007).
Rangkaian  festival  seni  dan  budaya  kota  menjadi  bentuk  dari komitmen  dan  implementasi  kebijakan  kota  dalam  mengelola  dan melestarikan budaya yang ada dengan spirit kolektif Solo The Spirit of Java yang  telah  dideklarasikan    peningkatan    kegiatan      ekonomi      dirancang melalui  optimalisasi  potensi  wisata,  dan  mengembangkan  kearifan  lokal (Perda  No.  2/2008).  Skema  kerja  tersebut  tentu  saja  bagian  dari implementasi  komitmen  yang  hadir  dalam  dokumen  RPJMD  Tahun  2005– 2025  (Perda  No.  2/2010)  menegaskan  arah  kebijakan  pengembangan  kota ditegaskan akan mencakup fungsi pariwisata dan budaya. Ruang-ruang kota berubah  dengan  agenda  pengembangan    kawasan  inti-kota  dengan kebutuhan  optimalisasi  potensi    pelayanan    pariwisata    budaya; perdagangan    dan    jasa.    Kawasan    inti  kota  Surakarta  menjadi    kawasan strategis    dari    aspek    ekonomi    dan    budaya  meliputi  kawasan  Balaikota, Pasar  Gedhe,  Keraton  Kasunanan,  Pasar  Klewer,  Coyudan  hingga  koridor Gatot Subroto  sebagai  pusat perdagangan, ekonomi, dan budaya.
Proses strukturasi kebijakan kota dirancang dan berorientasi ekonomi perdagangan    yang    kompetitif  dalam  kawasan  bisnis-kota  sekaligus memberi  kenyamanan  bagi  pelaku  usaha  (Perda  No.  1/2012).  Konteks
rancang  ruang  yang  ada  lalu  ditopang  dengan  RIP  Kepariwisataan  Daerah 2016-2026,  yang  menetapkan  kawasan    strategis    utama  meliputi    Keraton Surakarta-Pasar    Gede,  Baluwarti  hingga  Alun-Alun  Utara  (Perda  No. 13/2016; Perda No. 5/2017). Implementasi program wisata MICE berimbas pada  berkembangnya  agenda  di  Surakarta,  setidaknya  tercatat  pertemuan sebanyak  3.425  pada  tahun  2009,  3.486  pada  tahun  2010  dan  3.858  pada tahun  2011;  seminar/confrence  sebanyak  180  pada  tahun  2009,  162  pada tahun  2010  dan  157  pada  tahun  2011;  pameran/exhibition  sebanyak  36 event pada tahun 2009, 38 pada tahun 2010 dan 40 pada tahun 2011 (Dinas Kebudayaan  dan  Pariwisata,  2012).  Kondisi  tersebut  berimbas  secara langsung secara ekonomis bagi ekonomi makro Surakarta yang menjadikan sektor  jasa  dan  perdangan  berbasis  wisata  MICE.  Kontribusi  wisata  MICE secara  tidak  langsung  memberikan  kontribusi  terhadap  PAD  dan menstimulasi sektor rill.
Sehingga  kinerja  perekonomian  meningkat,  tahun  2009  pertumbuhan ekonomi  dengan  angka  sementara  adalah  5,9%  meningkat  dibandingkan dengan 2008 sebesar 5,69% (LKPJ Walikota Surakarta, 2010).  Sedangkan rangkaian  kegiatan  wisata  MICE  yang  ada,  diikuti  data  pertumbuhan ekonomi  pada  tahun  2009/5,90%.  2010/5,94%,  2011/6,04%  sedangkan 2012  sebesar  5,76%,  2013/5,4%  dan  tahun  2014  sebesar  5,60%  (Bappeda Surakarta,  2015). Oleh  karenanya,  kebijakan pengembangan  kawasan  kota untuk  menjadi  pusat  pelayanan  kota  dengan  fungsi  utama  sebagai  pusat pemerintahan, pariwisata, perhotelan dan keuangan menjadi prioritas. Sektor jasa dan pariwisata  menjadi lokomotif  pertumbuhan  ekonomi yang skema pengembangan kebijakan akselerasi dan peningkatan oleh Pemerintah Kota Surakarta.  Festival  kota  menjadi  bagian  wisata  MICE  menjadi  magnet terbesar pariwisata Surakarta, tercatat jumlah wisatawan pada 2015 tercatat 4.142.785,  tahun  2016  naik  menjadi  4.395.550  wisatawan,  2017  tercatat 4.503.245  wisatawan.  Sedangkan  tahun  2018  tercatat  4.695  wisatawan  dan akhir  tahun  2019  sudah  mencapai  3.665.811  wisatawan  yang  berkunjung (Dinas Pariwisata Kota Surakarta, 2019).
Struktur kebijakan kota yang mengafirmasi pariwisata sebagai strategi kota dalam upayanya meningkatkan pendapatan daerah di era desentralisasi akhirnya  ditetapkan.  Kebijakan  mulai  dari  RPJMD  2005-2010  (Perda  No.
2/2007),  RPJMD  2010-2015  (Perda  No.  12/2010)  yang  terhubung    dengan RPJMD  2016-2021  menjadikan  wisata  dan  budaya  sebagai  benang  merah untuk  mewujudkan  Surakarta  sebagai  kota  budaya,  mandiri,  maju  dan sejahtera  (Perda  No.  9/2016).  Kebijakan  tersebut  merupakan  kerja  jejaring aktor pegiat wisata dan termasuk didalamnya adalah mandat pengembangan tim  ekonomi  kreatif  yang  mewakili  birokrasi,  akademisi,  pelaku  bisnis, maupun  komunitas  sebagai  kelompok  kerja  yang  melaksanakan implementasi ekonomi kreatif kota. Pola relasi kerja stakeholder yang sama juga  berlaku  layaknya  pada  beberapa  model  kolaborasi  aktor  dan stakeholder  dengan  agenda  ekonomi  bisnis  kota,  lewat  beragam  bentuk agenda  yang  dikreasi  secara  struktural  kota  (Loyal,  2003).    Wajah  akhir Kota  Surakarta  serta  merta  menjadi  panggung  festival  nan  megah  bagi berbagai  upaya  untuk  mempromosikan  kota  dan  mengundang  siapapun untuk  datang.  Skema  kebijakan  yang  dirancang  memberi  panduan  arah pengembangan  kota  untuk  membenahi  kebutuhan,  kenyaman  dan  daya dukung  bagi  agenda  wisata  MICE  sebagai  agenda  strategis  dengan  festival sebagai ujung tombak.

## KESIMPULAN
Dekade  implementasi  desentralisasi  mentransformasi  kota  lewat upayanya    membangun  kota  berbasis  kemitraan  stakeholder  berorientasi wisata  MICE.  Termasukpengembangan  skema  kebijakan  jangka  pendek maupun  panjang,  politik  anggaran,  orientasi  baru  ruang-ruang  fisik  kota hingga  agenda  kultural  yang  dirancang.  Daur  ulang  agenda  budaya  dan wisata menjadi bentuk baru untuk mentransformasikan Berseri Menuju Sala Kuncara dengan skema yang berbeda dalam konteks kekinian di Surakarta.
Tagline  Solo The  Spirit  of  Java  menjadi  spirit  untuk  mendaur  ulang kekayaan  budaya  dan  wisata  serta  pengembangan  infrastruktur  kota  yang terintegrasi  antar  wilayah  di Subosukawonosraten .  Agenda  pariwisata menjadi pondasi bagi penguatan ekonomi lokal sekaligus transformasi kota yang didasarkan  pada  pengelolaan  sumber  daya  alokatif    yang  ada  serta kewenangan  otonom  yang  menjadi  mandat  desentralisasi  (Hambleton  dan Gross,  2007).  Pilihan-pilihan  mengembangkan  skema  wisata  MICE  yang
ditopang  kebijakan  yang  mengintegrasikan  agenda  wisata,  bisnis  dan investasi dalam paket-paket proses strukturasi kebijakan kota.
Rangkaian  festival  seni  budaya  kota  yang  melibatkan  aktor  dan stakeholder  menegaskan  branding  baru  dari  wisata  kota  yang  mengikuti skema  event  seni  budaya  sebagai  alternatif  baru.  Partisipasi  pelaku  seni, pelaku kreatif, bisnis, dan komitmen pengambil  kebijakan berdampak pada rekapitulasi  agenda  reguler dalam Calender Event  Surakarta . Dampak dari promosi  yang  kuat  kemudian  mentransformasi  kota  dalam  antusiasme publik  didalam  rangkaian  festival  yang  ada.  Kunjungan  ke  Surakarta meningkat bersama paket agenda MICE yang dirancang dengan menjadikan festival  kota sebagai  bagian  yang tidak terpisahkan. Reorientasi  ruang kota yang  dirancang  untuk  menopang  kota  dalam  dalam  kebutuhan  jasa, perdagangan,  wisata  dan  pendidikan  secara  otomatis  menempatkan Surakarta  menjadi  salah  satu  pilihan  untuk  dikunjungi.  Ujung  dari antusiasme publik untuk menjadi bagian dari rangkaian festival seni budaya yang  ada  adalah  peningkatan  kunjungan,  peningkatan  konsumsi  sektor  riil, peningkatan  okupasi  hotel  dan  akumulasi  Pendapatan  Asli  Daerah  secara signifikan.    Untuk  itu,  rekomendasi  ke  depan  terkait  kajian  yang  bisa dikembangkan  untuk  mendalami  dinamika  kota  antara  lain  melakukan kajian  pada  dinamika  aktor  menjadi  tantangan  untuk  mengurai  kebijakan yang  dikembangkan  lewat  ruang-ruang  demokrasi  lokal.  Termasuk  upaya untuk menjelaskan kontestasi kebijakan kota bersamaan dengan arus politik elektoral  yang  secara  reguler  menjadi  bagian  dari  implementasi desentralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappeda  Surakarta,  2015. Kajian    Dampak    Penyelenggaraan    Event Wisata      Terhadap    Pertumbuhan    Ekonomi      Kota  Surakarta .
Pemkot Surakarta
Bappeda Surakarta. 2017. Rencana  Aksi Pengembangan  Ekonomi  Kreatif Kota  Surakarta  2017-2021 . Pemkot Surakarta
Cheema,  G.  Shabbir  dan  Dennis  A.  Rondinelli.  2007. Decentralizing Governance,  Emerging  Concepts  and  Practices.  Ash  Institute  for
Democratic Governance and Innovation. John F. Kennedy School of Government . Harvard University
Dexter, Gail.  1999. The Power of Cultural Tourism . Lord Management
Flick,  Uwe.  Ernst  von  Kardorff  dan  Ines  Steinke.    2004. A  Companion  to Qualitative Research . SAGE publications
Giddens, Anthony. 1984. The Constitution of Society  Outline of the Theory of Structuration . Polity Press
GTZ, 2007. Solo Raya A Strategy for Tourism Development . GTZ Red
GTZ, 2009. Kajian Pasar dan Basis Data Wisata MICE S olo. GTZ Red
Hambleton, Robin dan Jill Siomone Gross (edt). 2007. Governing Cities in A  Global  Era  :  Urban  Inovation,  Competition,  and  Democratic
Reform . Palgrave
Krisnawati,  E.  2015. Citra  Pesona  Kota  Surakarta  Dalam  Upaya Mewujudkan  Destinasi  Wisata  Terkait  Obyek  Wisata  Yang Ada. Jurnal  Teknik  Sipil  dan  Arsitektur,  Volume 16  (20). http://ejournal.Utp.Ac.Id/Index.Php/Jtsa/Article/View/358
Mahadi,  Khairul  dan  M.  Teguh  Hidayat.  2013. Strategi  Pengembangan Kota  Surakarta  Menjadi  Kota  MICE .  Jurnal  Planesa  Volume  4, Nomer 2
Maitland, Robert. 2009. City Tourism . National Capital Perspective. CAB
Mandarika,  Angela  Yerina.  2013. City  Branding:  Towards  The Understanding  of  Different  Stakeholders.  Case  Study  :  Solo,  The Spirit  of  Java-  Central  Java,  Indonesia .  Urban  Management  and Development Rotterdam
Marie  M,  Jana.  2008. Regional  Marketing,  an  Inovative  Approach  in  the
Context of Local and Regional Economic Development . GTZ Red
Noor, Ary. 2007. Globalisasi Industri MICE . Alfabetha
Nur  Fatah,  Adi  dan  Tri  Yuniningsih.  2020. Efektivitas  Organisasi  Badan Promosi Pariwisata Daerah Surakarta . Journal Of Public Policy And
Management Review, Vol 9 No 1. DOI: 10.14710/jppmr.v9i1.26373
Ocejo,  E  Richard.  2013. Ethnography  and  The  City.  Reading  on  Doing Urban Fieldwork . Routledge
Priyatmono,  Alpha  Febela.  2013. Dari  Wisata  Kreatif  Menuju  Solo  Kota Kreatif . Jurnal Sinektika Vol. 13 No. 2
Ramdhon, Akhmad. 2016. Merayakan Negara Mematrikan Tradisi. Narasi Perubahan Kampung Kota di Surakarta . Litera
Richard,  Greg  dan  Wilson,  Julie.  2004. The  Impact  of  Cultural  Event  of City Image . Urban Studies, Vol 41
Spradley, P James. 1996. Metode Penelitian Etnografi . Tiara Wacana
Sumarto,  Hetifah  Sj.  2004. Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance:  20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia . YOI
Valentine, Peter S-Larsen dan Kathryn A. 2007. Partnerships in Protected Area  The  Role  of    Organizational  Culture  in  the  On-Ground Implementation of Tourism . Organization Environment  20; 460
Wignosubroto,  Soetandyo.  dkk.  edt.  2005. Pasang  Surut  Otonomi  Daerah, Sketsa  Perjalanan  100  Tahun .  Institute  for  Local  Development  dan Tifa Foundation.
World  Bank.  2003. Decentralizing  Indonesia:  A  Regional  Public Expenditure Review Overview Report . World Bank East Asia Poverty
Reduction and Economic Management Unit