Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ( FINTECH LENDING) MENURUT KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## DI INDONESIA
Ilka Sandela 1
Nila Trisna 2
Adam Sani 3
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar
1 ilkasandela@utu.ac.id
2 nilatrisna@utu.ac.id 3 adam@utu.ac.id

## Abstract
Technological developments cause various developments in people's lives, one of which  is  in  terms  of  lending  and  borrowing  money.  Currently,  information technology-based  lending  and  borrowing  services  are  available  based  on agreements.  In  its  implementation,  it  is  possible  for  the  parties  not  to  carry  out things in  accordance  with the agreement, causing a dispute. The purpose of this research  is  to  study  further  in  relation  to  the  regulation  of  information technology-based  lending  and  borrowing  dispute  settlements  based  on  the provisions  of  laws  and  regulations  in  Indonesia  and  how  the  dispute  resolution mechanism is. The research method  used is the normative juridical  method. The results  of  the  study  show  that  the  regulation  of  technology-based  lending  and borrowing dispute resolution is not regulated in detail in the specific regulations, namely  the  Financial  Services  Authority  Regulation  Number  77/PJOK.01/2016 concerning Technology-Based Money-Lending and Borrowing Services and Bank Indonesia  Regulation  No.19/12/  PBI/2017  concerning  the  Implementation  of Financial  Technology. So, to  determine  what  dispute resolution  mechanisms can be done, it can refer to the legal umbrella for electronic transactions, namely Law Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic  Transactions  as amended by Law Number 19 of 2016 (UU ITE). According to the Information and Electronic  Transactions  Law,  electronic  transaction  dispute  resolution mechanisms can be resolved through civil lawsuits, arbitration and other dispute resolution institutions.
Keyword: Dispute Resolution, Fintech Lending.

## 1. PENDAHULUAN
Pinjam meminjam  uang merupakan suatu perbuatan dimana  pihak yang satu  setuju  memberikan  sejumlah  uang  kepada  pihak  lain  dengan  syarat pengembalian  pada  waktu  yang  telah  disepakati.  Kegiatan  pinjam  meminjam uang  ini  sudah  lama  dilakukan  oleh  masyararakat  sejak  dahulu.  Banyak  faktor
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
yang melatar belakangi mengapa seseorang meminjam uang kepada  pihak  lain, diantaranya  faktor  kebutuhan  hidup  yang  mendesak  untuk  segera  dipenuhi, butuhnya  modal  untuk  memulai  usaha,  atau  pinjam  meminjam  yang  dilakukan untuk  sekedar  memenuhi  keinginan  dan  gaya  hidup  seperti  membeli  rumah, mobil dan lain-lain.
Banyak  lembaga  keuangan  yang  menyediakan  jasa  pinjam  meminjam uang seperti lembaga perbankan, lembaga kredit, lembaga pegadaian, dan lain- lain.  Umumnya,  proses  pinjam  meminjam  tersebut  dilakukan  secara  langsung, dimana  peminjam/nasabah  mendatangi  langsung  lembaga  tersebut  dengan mengajukan permohonan pinjam dana. Jika memenuhi syarat dan terpenuhinya jaminan,  maka  lembaga  pemberi  pinjaman  tersebut  akan  menyetujui  untuk memberi pinjaman.
Namun,  seiring  perkembangan  teknologi,  terjadi  perkembangan  pula dalam  kegiatan  pinjam  meminjam  uang.  Saat  ini,  kegiatan  pinjam  meminjam uang  sudah  bisa  dilakukan  menggunakan  teknologi  informasi  melalui  aplikasi tertentu  tanpa  harus  bertemu  langsung  antara  peminjam  dengan  pemberi pinjaman. Tentunya perkembangan ini dimanfaatkan oleh banyak pihak, seperti banyaknya  hadir  layanan  pinjam  meminjam  online  atau  jasa  pinjaman  melalui aplikasi.  Demikian  halnya  peminjam,  banyak  yang  beralih  untuk  melakukan pinjaman berbasis teknologi karena dianggap lebih mudah, cepat, tanpa banyak syarat, dan bahkan tanpa agunan.
Untuk menjamin kepastian dan memberi perlindungan kepada pengguna layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  dan  juga  pengusaha fintech, tentunya  membutuhkan  suatu  aturan  perundang-undangan  yang  jelas.  Di Indonesia,  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  informasi  di  atur  dalam Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/PJOK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi  Pada  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi, dan  Peraturan  Bank  Indonesia  No.19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
Berdasarkan  Pasal  1  angka  3 Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 77/PJOK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi,
Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi  Informasi  adalah penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan  untuk  mempertemukan  pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam  dalam  mata  uang  rupiah  secara  langsung  melalui  sistem  elektronik dengan  menggunakan  jaringan  internet.  Dari  pengertian  ini  dapat  dipahami bahwa  ada  suatu  lembaga  penyelenggara  jasa  keuangan  berbasis  teknologi informasi  sebagai  penghubung  antara  pihak  peminjam  dengan  pihak  pemberi pinjaman.
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi  dapat didirikan  dan  dimiliki  oleh  warga  negara  Indonesia  dan/atau  badan  hukum
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Indonesia;  dan/atau  warga  negara  asing  dan/atau  badan  hukum  asing. Penyelenggara tersebut wajib mengajukan pendaftaran dan permohonan kepada Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dengan  melengkapi  persyaratan  yang  ditentukan. Tujuan  pendaftaran  dan  permohonan  izin  ini  adalah  agar  OJK  dapat  menelaah dan  menentukan  penyelenggara  jasa  keuangan  yang  layak  untuk  menjalankan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Selain itu, untuk memudahkan OJK dalam  melakukan  pengawasan  agar  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan. Dengan  terdaftar  di  OJK,  masyarakat  juga  dapat  lebih  mudah  untuk  melihat nama-nama  lembaga  penyelenggara  jasa  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi sebelum  melakukan  proses  pinjam  meminjam,  agar  terhindar  dari    jasa  pinjam meminjam online bodong dan tidak bertanggung jawab.
Pengguna  jasa  layanan  pinjam  meminjam  berbasis  online  terdiri  dari penerima pinjaman dan pemberi pinjaman. Menurut Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  77/PJOK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi,  penerima  pinjaman  harus  berasal  dan  berdomisili  di wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Penerima  pinjaman tersebut  terdiri  dari  orang  perseorangan  warga  negara  Indonesia  atau  badan hukum Indonesia.
Adapun  pemberi  pinjaman  menurut  Pasal  16  Peraturan  OJK  tersebut  di atas,  terdiri  dari  orang  perseorangan  warga  negara  Indonesia;  orang perseorangan  warga  negara  asing;  badan  hukum  Indonesia/asing;  badan  usaha Indonesia/asing;  dan/atau    lembaga  internasional.  Pemberi  pinjaman  tersebut dapat berasal dari dalam dan/atau luar negeri.
Pelaksanaan  layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  dilandasi dengan  perjanjian,  yaitu  perjanjian  antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi Pinjaman; dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dalam perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh  masing-masing  pihak.  Masing-masing  pihak  bertanggungjawab  untuk melakukan perbuatan sesuai dengan perjanjian.
Dalam  pelaksanaan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  informasi dimungkinkan  para  pihak  tidak  melaksanakan  hal-hal  sesuai  dengan  yang diperjanjikan,  seperti  tidak  menyetorkan  angsuran,  tidak  mengembalikan  dana pinjaman,  melakukan  penipuan,  tidak  memperoleh  keuntungan  dari  pemberian dana  pinjaman,  dan  lain  sebagainya.  Saat  hal  yang  terjadi  tidak  sesuai  dengan yang diperjanjikan, maka akan memunculkan sengketa.
Sengketa  dapat  terjadi  antara  penerima  pinjaman  dengan  pemberi pinjaman,  sengketa  antara  penerima  pinjaman  dengan  penyelenggara  jasa layanan  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi,  sengketa  antara  pemberi pinjaman  dengan  penyelenggara  jasa  layanan  pinjam  meminjam  berbasis teknologi, maupun sengketa antar sesama penyelenggara jasa layanan pinjaman tersebut.
Saat  terjadinya  sengketa,  tentunya  dibutuhkan  upaya  penyelesaiannya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan dikaji
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
lebih  lanjut  bagaimana  pengaturan  penyelesaian  sengketa  pinjam  meminjam berbasis  teknologi  informasi  dan  bagaimana  mekanisme  penyelesaiannya, apakah sudah memadai atau belum. Tentunya dengan adanya aturan yang jelas dan  mekanisme  penyelesaian  yang  jelas  akan  memberi  kepastian  dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian  yang  dilakukan  dengan  mendasarkan  kepada  asas-asas,  konsep,  dan norma  hukum  yang  ada  di  dalam  ketentuan  peraturan-perundang-undangan. 1 Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  bahan  hukum  primer, bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Seluruh  bahan  hukum  yang dijadikan  bahan  penelitian  tersebut  dianalisis,  kemudian  diuraikan  secara deskriptif dan dan ditarik dalam sebuah kesimpulan.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Pengaturan  Penyelesaian  Sengketa  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi Informasi ( Fintech Lending )
Sengketa merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan sehari- hari.  Sengketa  dapat  terjadi  karena  ada  pihak  yang  merasa  dirugikan  oleh pihak lain, sehingga ia menuntut haknya atau menuntut sesuatu dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati.
Sengketa  atau  konflik  merupakan  bentuk  aktualisasi  atas  perbedaan kepentingan  di  antara  kedua  belah  pihak  atau  lebih. 2 Saat  terjadi  sengketa, diharapkan  dapat  segera  diselesaikan.  Semakin  cepat,  efektif,  dan  efisien suatu  penyelesaian  sengketa  semakin  baik  keadaannya  untuk  kedua  belah pihak. 3
Sengketa  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi  merupakan  sengketa yang terjadi antara para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam berbasis teknologi.  Sengketa  tersebut  muncul  ketika  salah  pihak  tidak  mengikuti ketentuan yang telah diperjanjikan. Menurut Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi, perjanjian pelaksanaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis  Teknologi  Informasi  meliputi:  perjanjian  antara  Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman;  dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.
Perjanjian penyelenggaraan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi  Informasi  antara  Penyelenggara  dengan  Pemberi  Pinjaman
1 Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 22.
2 Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta.
3 Fitrotin Jamilah, 2014, Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis, Medpress Digital, Yogyakarta. Hlm. 3
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dituangkan dalam Dokumen  Elektronik. Dokumen Elektronik tersebut  paling sedikit memuat : 4
a. nomor perjanjian;
b. tanggal perjanjian;
c. identitas para pihak;
d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
e. jumlah pinjaman;
f. suku bunga pinjaman;
g. besarnya komisi;
h. jangka waktu;
i. rincian biaya terkait;
j. ketentuan mengenai denda (jika ada);
k. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
l. mekanisme  penyelesaian  dalam  hal  Penyelenggara  tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
Selanjutnya perjanjian pemberian pinjaman antara Pemberi Pinjaman dengan  Penerima  Pinjaman  juga  dituangkan  dalam  Dokumen  Elektronik. Dokumen Elektronik tersebut paling sedikit memuat:
a. nomor perjanjian;
b. tanggal perjanjian;
c. identitas para pihak;
d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
e. jumlah pinjaman;
f. suku bunga pinjaman;
g. nilai angsuran;
h. jangka waktu;
i. objek jaminan (jika ada);
j. rincian biaya terkait;
k. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
l. mekanisme penyelesaian sengketa.
Berkaitan  dengan  pengaturan  penyelesaian  sengketa,  jika  merujuk pada  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/PJOK.01/2016  tentang Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis  Teknologi,  tidak  ditemukan ketentuan  secara rinci bagaimana penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Dalam peraturan tersebut hanya disebutkan bahwa dalam  dokumen  elektronik  perjanjian  harus  memuat  mekanisme penyelesaian  sengketa,  tetapi  uraian  lanjut  tentang  jenis  dan  mekanisme penyelesaiannya tidak disebutkan. Kemudian, dalam peraturan tersebut juga dinyatakan  bahwa  penyelenggara  jasa  pinjam  meminjam  berbasis  teknologi wajib  menerapkan  prinsip  penyelesaian  sengketa  pengguna  secara
4 Pasal 19 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sederhana,  cepat,  dan  biaya  terjangkau.  Namun,  untuk  penjelasan  lebih lanjut  terkait  jalur  penyelesaian  sengketa  dan  mekanismenya  juga  tidak tercantum  di  dalamnya.  Demikian  juga  dalam Peraturan  Bank  Indonesia No.19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial  juga  tidak diditemukan terkait penyelesaian sengketa tersebut.
Mengingat  di  dalam  ketentuan  khusus  pengaturan  tentang  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  tidak  diatur  jelas,  maka  kita  dapat merujuk  pada  payung  hukum  transaksi  elektronik  yaitu  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 (selanjutnya  disingkat  UU  ITE).  Dalam  Pasal  38  UU  ITE  tersebut  dinyatakan bahwa  setiap  orang  dapat  mengajukan  gugatan  terhadap  pihak  yang menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan  Teknologi Informasi  yang  menimbulkan  kerugian.    Gugatan  tersebut  tidak  hanya perorangan, tetapi juga  dapat diajukan gugatan  secara perwakilan terhadap pihak  yang  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik  dan/atau  menggunakan Teknologi  Informasi  yang  berakibat  merugikan  masyarakat  sesuai  dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Kemudian,  di  dalam  Pasal  39  UU  ITE  juga  disebutkan  bahwa penyelesaian sengketa transaksi eleketronik dapat dilakukan melalui gugatan perdata, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternative lainnya.

## 3.2 Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Pinjam  Meminjam  Uang  berbasis Teknologi Informasi
Berdasarkan  uraian  sub  bab  sebelumnya,  maka  dapat  diketahui bahwa  penyelesaian  sengketa  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi merujuk pada payung hukum transaksi elektronik. Menurut Pasal 39 UU ITE, bahwa mekanisme penyelesaian sengketa transaksi elektronik terdiri dari:
a. Gugatan Perdata
Gugatan  perdata  adalah    gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak yang merasa dirugikan hak perdatanya ke pengadilan negeri. Perkara gugatan merupakan perkara yang di dalamnya terdapat sengketa dua pihak  atau  lebih.  Gugatan  atas  sengketa  tersebut  harus  diselesaikan dan harus diputus pengadilan. 5
Gugatan  perdata  diawali  dengan  membuat  surat  gugatan, kemudian  mengajukannya  ke  pengadilan.  Setelah  diperiksa  gugatan memenuhi  syarat,  maka  akan  ditetapkan  jadwal  persidangan  dan akan  dilakukan  pemanggilan  secara  patut  untuk  berhadir  ke persidangan.  Dalam  proses  persidangan  akan  dilakukan  pembacaan gugatan, replik duplik, pembuktian, hingga disampaikan putusan oleh hakim.
5 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Prenada Media Group: Jakarta, 2015, hlm. 15.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Jika  dikaitkan  dengan  sengketa  pinjam  meminjam  uang berbasis  online,  maka  para  pihak  dapat  menyelesaikan  sengketa dengan  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  negeri  dengan mekanisme yang telah penulis sebutkan di atas.  Namun tentunya hal tersebut membutuhkan waktu yang lama, terlebih lagi jika para pihak berada di wilayah yang berbeda dengan jarak yang jauh. Namun, hal tersebut  tidak  menutup  kemungkinan  untuk  dilaksanakan  jika  para pihak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan sengketa.
b. Arbitrase
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum  yang  didasarkan  pada  perjanjian  arbitrase  yang  dibuat  secara tertulis  oleh  para  pihak  yang  bersengketa.  Jika  dikaitkan  dengan sengketa  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi,  maka penyelesaian  sengketa  baru  dapat  diselesaikan  melalui  arbitrase  jika para  pihak  telah  sepakat  menyelesaikannya  dengan    arbitrase  yang dibuat  dalam  bentuk  perjanjian,  atau  tertuang  ke  dalam  perjanjian dokumen elektronik para pihak.
Pada dasarnya, unsur-unsur arbitrase adalah sebagai berikut. 6 1) Cara  penyelesaian  sengketa  secara  privat  atau  di  luar pengadilan 2) Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak 3) Untuk  mengantisipasi  sengketa  yang  akan  terjadi  atau  yang akan terjadi 4) Berwenang mengambil keputusan 5) Sifat keputusannya adalah final dan mengikat Berdasarkan  UU  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian sengketa  tersebut,  pada  prinsipnya  mekanisme  penyelesaian sengketa dengan arbitrase adalah melalui tiga tahapan, yaitu : tahap persiapan atau pra pemeriksaan, tahap pemeriksaan atau penentuan dan  tahap  pelaksanaan.  Tahap  persiapan  adalah  tahap  untuk mempersiapkan  segala  sesuatu  untuk  sidang  pemeriksaan  perkara. Tahap persiapan tersebut meliputi :
1) Persetujuan arbitrase dalam dokumen tertulis;
2) Penunjukan arbiter;
3) Pengajuan surat tuntutan oleh pemohon;
4) Jawaban surat tuntutan oleh termohon;
5) Perintah arbiter agar para pihak menghadap sidang arbitrase
6 Herniati, dan Sri Iin Hartini, Sengketa Bisnis dan Proses Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi, Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019, hlm. 9.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Tahap kedua adalah tahap pemeriksaan, yaitu tahap jalannya sidang pemeriksaan perkara, dimulai dari awal pemeriksaan peristiwa, proses  pembuktiannya,  sampai  ditetapkan  putusan  oleh  arbiter. Selanjutnya  adalah  tahap  pelaksanaan  sebagai  tahap  terakhir,  yaitu tahap  untuk  merealisasi  putusan  arbiter  yang  bersifat  final  dan mengikat.
c. Lembaga Penyelesaian Sengketa Lainnya
Menurut  Pasal  1  butir  10  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa, menyatakan bahwa Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian  sengketa  atau  beda  pendapat  melalui  prosedur  yang disepakati  para  pihak,  yakni  penyelesaian  di  luar  pengadilan  dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Jika dikaitkan  dengan  sengketa  pinjam  meinjam  berbasis  teknologi, tentunya  sengketa  tersebut  juga  dapat  diselesaikan  cara  yang disebutkan  di  atas  seperti  negosiasi  dan  mediasi.  Namun  yang menjadi catatan, cara penyelesaian sengketa tersebut harus tertuang di  dalam  perjanjian  dokumen  elektronik  para  pihak  (pemberi pinjaman, layanan penyedia  pinjam meminjam uang berbasis online,
dan penerima pinjaman).
Negosiasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan  yang  melibatkan  para  pihak  yang  bersengketa.  Artinya pihak-pihak  yang  tidak  berkaitan  dengan  sengketa  tidak  ikut  serta mengikuti  negosiasi.  Negosiasi  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan sebagai berikut. 7
1) Tahap persiapan Pada  tahap  persiapan  negosiasi,  hal  yang  harus dipersiapkan  adalah  apa  yang  dibutuhkan  atau  diinginkan, atau  dengan  istilah  lain,  masing-masing  pihak  harus mengetahui apa yang menjadi kepentingan masing-masing. 2) Tahap tawaran awal Dalam  tahap  ini  seorang  perunding  melakukan  strategi tentang  siapa  yang  harus  lebih  dahulu  menyampaikan tawaran,  bagaimana  menyikapi  tawaran  awal  tersebut. Apabila  ada  dua  tawaran  dalam  perundingan,  biasanya midpoint  (titik  diantara  dua  tawaran)  merupakan  solusi  atau kesepakatan,  sebelum  midpoint  dijadikan  kesepakatan hendaknya dibandingkan dengan level aspiration para pihak. 3) Tahap pemberian konsesi
7 Dewi Tuti Muryani dan Rini Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa Non Litigasi di Bidang Perdagangan, Jurnal Dinamika Sosbud, Volume 13, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 57.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Pada  tahapan  ini  konsesi  yang  harus  dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh  pihak  lawan.  Seorang  perunding  harus  melakukan kalkulasi  yang  tepat  tentang  agresifitas,  seperti  bagaimana menjaga hubungan baik dengan pihak lawan, empati terhadap pihak  lawan,  dan  fairness.  Negosiator  mempunyai  peranan penting dalam konsesi dan menjaga posisi tawar sampai pada tingkat yang diinginkan. 4) Tahap akhir negosiasi Pada  tahap  akhir  ini  meliputi  pembuatan  komitmen  atau membatalkan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.
Selanjutnya  penyelesaian  sengketa  melalui  mediasi,  yaitu penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan  dengan  menghadirkan  pihak ketiga  sebagai  mediator.  Adapun  tahapan-tahapan  mediasi  diuraikan sebagai berikut. 8
1) Tahap pembentukan forum Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para  pihak,  mediator  menciptakan  atau  membentuk  forum. Setelah  forum  terbentuk,  diadakan  rapat  bersama.  Mediator memberi  tahu  kepada  para  pihak  mengenai  bentuk  dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat kepercayaan sebagai  pihak  netral,  dan  melakukan  negosiasi  mengenai wewenangnya dengan para pihak, menjawab pertanyaan para pihak, bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta komitmen untuk mentaati aturan yang berlaku. 2) Tahap pengumpulan dan pembagian informasi. Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskannya  dengan  mengadakan  rapat  bersama,  dengan meminta  pernyataan  atau  penjelasan  pendahuluan  pada masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap informasi, para  pihak  dan  mediator  saling  membagi  informasi  dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi dengan  mediator,  dalam  acara  bersama.  Apabila  para  pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilakan  masing-masing  pihak  menyajikan  versinya mengenai  fakta  dan  patokan  yang  diambil  dalam  sengketa tersebut.  Mediator  boleh  mengajukan  pertanyaan  untuk mengembangkan informasi, tetapi tidak mengijinkan pihak lain
8 Ibid., hlm. 59 – 60.
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
untuk  mengajukan  pertanyaan  atau  melakukan  interupsi apapun. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan  versi  yang  berbeda-beda,  ada  yang  santai,  ada  yang emosi, ada yang tidak jelas, ini semua harus diperhatikan oleh mediator.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  diskusi  terhadap informasi  yang  disampaikan  oleh  masing-masing pihak,  untuk mengukuhkan  bahwa  mediator  telah  mengerti  para  pihak, mediator  secara  netral  membuat  kesimpulan  atas  penyajian masingmasing  pihak,  mengulangi fakta-fakta  esensial menyangkut  setiap  perspektif  atau  patokan  mengenai sengketa. 3) Tahap penyelesaian masalah Dalam  tahap  tawar-menawar  atau  perundingan penyelesaian  problem,  mediator  bekerja  dengan  para  pihak secara  bersama-sama  dan  terkadang  terpisah,  menurut keperluannya,  guna  membantu  para  pihak  merumuskan permasalahan,  menyusun  agenda  untuk  membahas  masalah dan  mengevaluasi  solusi.  Pada  tahap  ketiga  ini  terkadang mediator mengadakan “caucus” dengan masing-masing dalam mediasi untuk menggali informasi lebih dalam. 4) Tahap pengambilan keputusan Pada  tahap  ini  para  pihak  saling  bekerja  sama  dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah  yang  diidentifikasi.  Setelah  para  pihak  menemukan solusi  yang  mungkin,  para  pihak  harus  memutuskan  sendiri apa  yang  akan  mereka  setujui  atau  sepakati.  Akhirnya  para pihak  yang  sepakat  berhasil  membuat  keputusan  bersama, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian. Mediator dapat membantu untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang akan  dimuat  dalam  perjanjian  agar  seefisien  mungkin, sehingga  tidak  ada  keuntungan  para  pihak  yang  tertinggal  di dalam perundingan.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dalam  sub  bab  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan  penyelesaian  sengketa  pinjam  meminjam  uang  berbasis  teknologi tidak  diatur  secara  rinci  dalam  peraturan  khususnya,  yaitu  Peraturan  Otoritas Jasa  Keuangan  Nomor  77/PJOK.01/2016  tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam Uang  Berbasis  Teknologi  dan Peraturan  Bank  Indonesia  No.19/12/PBI/2017 tentang  Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial.  Oleh  karena  itu,  untuk menentukan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  apa  saja  yang  dapat  dilakukan
Vol 5, No. 2, Oktober 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
dapat  merujuk  pada payung  hukum  transaksi  elektronik  yaitu  Undang-Undang Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan  Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun  2016 (UU ITE). Menurut UU  ITE,  bahwa  mekanisme  penyelesaian  sengketa  transaksi  elektronik  dapat diselesaikan  dengan  mengajukan  gugatan  perdata,  arbitrase  dan  lembaga penyelesaian  sengketa  lainnya.  Dengan  demikian,  karena  transaksi  pinjam meminjam  uang  berbasis  teknologi  juga  termasuk  bagian  dari  transaksi elektronik,  maka  penyelesaian  sengketanya  juga  dapat  dilaksanakan  melalui gugatan perdata, arbitrase dan lembaga penyelesaian sengketa lainnya.

## 5. REFERENSI

## Buku:
Fitrotin  Jamilah,  2014,  Strategi  Penyelesaian  Sengketa  Bisnis,  Medpress  Digital,
Yogyakarta.
Herniati,  dan  Sri  Iin  Hartini,  2019.  Sengketa  Bisnis  dan  Proses  Penyelesaiannya Melalui Jalur Non Litigasi, Surabaya: Media Sahabat Cendikia.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2007. Penelitian  Hukum. Kencana  Prenada  Media Group. Jakarta.
Sutiyoso, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Citra Media, Yogyakarta.
Zainal  Asikin,  2015.  Hukum  Acara  Perdata  di  Indonesia,  Prenada  Media  Group:
Jakarta.

## Jurnal:
Dewi Tuti Muryani  dan Rini  Heryanti, Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian sengketa  Non  Litigasi  di  Bidang  Perdagangan,  Jurnal  Dinamika  Sosbud, Volume 13, Nomor 1, Juni 2011.

## Peraturan perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan  Bank  Indonesia  No.19/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  77/PJOK.01/2016  tentang  Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi