PRANATA PRANATA H U K U M H U K U M

## JURNAL ILMU HUKUM

## TAMI RUSLI

## S. ENDANG
PRASETYAWATI AGUS ISKANDAR FATHUR RACHMAN MEITA DJOHAN OE OKTA AINITA MARTINA MALE 1-14 15-24 25-37 38-49 50-64 65-79 80-88 89-95

## Jurnal Ilmu Hukum PRANATA HUKUM
Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Bandar Lampung Volume 14 Nomor 1 Januari 2019 ISSN 1907-560X
Tanggung  Jawab  Organ  Bumn  Dalam  Pengelolaan Kekayaan  Bumn  Dikaitkan  Dengan  Hak  Negara Sebagai Pemegang Saham
Kedudukan  Produk  Hukum  Dari  Fungsi  Pengaturan Mahkamah Agung Dalam Sistem Perundang-undangan Nasional
Analisis Putusan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Narkotika Dan Psikotropika Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan  Hukum
Perpajakan
Tinjauan  Yuridis  Modus  Operanding  Tindak  Pidana Pencucian Uang ( Money Laundering )
Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan Niaga Analisis  Yuridis  Kebijakan  Pemerintah  Tentang Penyediaan  Fasilitas  Khusus  Menyusui  Dan/atau
Memerah Asi Untuk Mendukung Program Asi Ekslusif
Di Provinsi Lampung
Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Berdasarkan Asas
Otonomi  Daerah  Pada  Kecamatan  Gedong  Tataan- Kabupaten Pesawaran
ZAINAB OMPU JAINAH
PRANATA HUKUM
Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung
Terbit Pertama Kali, Juli 2006 Terbit Dua Kali Setahun, Setiap Januari dan Juli

## PENANGGUNG JAWAB
Rektor Universitas Bandar Lampung

## KETUA PENYUNTING
Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

## WAKIL KETUA PENYUNTING
Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

## PENYUNTING PELAKSANA
Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum Dr. Erlina B, S.H., M.H Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H Indah Satria, S.H., M.H Yulia Hesti, S.H., MH

## PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)
Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret) Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung) Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta) Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

## Alamat: Kampus B Universitas Bandar Lampung
Jl. Z.A Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142 Telp: 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email: jurnal.mh@ubl.ac.id
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi ,edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif melalui  bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat ,baik civitas akademika, praktisi , lembaga masyarakat ,maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan , wawasan, dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini. Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa

## ISSN 1907-560X

## KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM PERPAJAKAN

## AGUS ISKANDAR
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka lampung Email: agus@ecampus.ut.ac.id

## ABSTRAK
Tax  amnesty  in  the  form  of  tax  debt  relief  along  with  sanctions  creates  legal problems.  The  problem  is  how  to  enforce  the  law  on  the  principle  of  legality  in  the  legal system of taxation in Indonesia. This study uses a normative juridical approach, therefore the main  data  used  is  secondary  data  in  the  form  of  legislative  regulations  -  data  analysis invitations  carried  out  in  qualitative  analysis.  Based  on  the  results  of  the  study,  that  legal certainty  in  law  enforcement  by  looking  at  the  inaccuracies  of  regulations  concerning  the substance and form of legislation - invitation will weaken the principle of legality. From the experience of tax amnesty implementation, it turns out that tax amnesty does not necessarily increase  state  revenues,  nor  does  tax  amnesty  automatically  increase  investment.  As  a suggestion, tax amnesty as an incentive needs to get policy support from other sectors so as to create the expected investment climate.
Keywords: Legal Certainty, Law Enforcement, Taxation.

## I. PENDAHULUAN
Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, membutuhkan modal yang sangat besar.  Modal,  baik  dalam  bentuk  uang maupun  dalam  bentuk  lainnya  yang mempunyai  nilai  ekonomis,  mempunyai peranan  penting,  minimal  dalam  2  (dua) hal,   yaitu :
Pertama,  sebagai  investasi  dalam  upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk menciptakan kemakmuran rakyat. Kedua, pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak .
Dengan demikian penanaman modal mempunyai  kedudukan  yang  strategis dalam  kehidupan  perekonomian  negara, oleh  karena  itu  diperlukan  peningkatan penanaman  modal  sebagai  salah  satu sumber pembiayaan pembangunan.
Meskipun  pajak  bukan  satu-satunya faktor  pendorong  minat  investasi,  akan tetapi  sistem  perpajakan  yang  berlaku  di suatu  negara  menjadi  pertimbangan  sendiri
bagi  investor  untuk  memilih  negara  mana yang  akan  dijadikan  tempat  investasi. Pengenaan  pajak  yang  relatif  kecil  atau pembebasan  pajak  pada  suatu  negara  ( tax haven )  menjadi  menarik  bagi  investor karena sudah menjadi  gejala masyarakat  di negara  manapun  orang  cenderung  untuk membayar  pajak  relatif  kecil,  bahkan mengelak atau menghindari pajak.
Tindakan  yang  demikian  jelas  akan merugikan  penerimaan  Negara  dari  sektor pajak  ( tax  loss ).  (Armida  Alisyahbana, 2007: 5).
Penyebab  kerugian  pajak  ( tax  loss ),
dapat terjadi karena berbagai sebab yaitu :
a. Peraturan  perundang-undangan.  Dalam hal  ini  peraturan  perundang-undangan memberikan  pengecualian  ( exemption ) atau  pengurangan  ( deduction )  dalam rangka  insentif  kepada  wajib  pajak. Peraturan perundang-undangan dimaksud  antara  lain  dapat  ditemukan dalam  UU  PPh,  UU  PBB,  UU PMA/PMDN  dan  berbagai  Peraturan
Pemerintah  yang  memberikan  insentif pajak.
b. Kerugian pajak timbul karena perbuatan atau  tindakan  wajib  pajak  sendiri. Dalam  perbuatan  ini  dapat  dibedakan ke dalam tax avoidance yaitu pengelakan pajak yang tidak bertentangan  dengan  undang-undang dan tax  evasion atau tax  dodging yaitu pengelakan  pajak  yang  bertentangan dengan undang-undang (penyelundupan pajak).  Termasuk  dalam  kategori  ini misalnya  wajib  pajak  tidak  melaporkan seluruh  penghasilan  yang  dikenakan pajak, meninggikan harga pokok barang dan merendahkan harga jual.
c. Kerugian  pajak  yang  disebabkan  oleh petugas  pajak  (fiskus),  seperti  korupsi atau  kerjasama  antara  fiskus  dengan wajib pajak.
Pengampunan  pajak  tidak  diberikan bagi wajib pajak yang sedang dalam proses pemeriksaan  untuk  keperluan  perpajakan atau  dalam  proses  penyidikan  (Pasal  8 Keputusan  Presiden  No.  26  Tahun  1984). Memperhatikan rumusan Pasal 8 Keputusan  Presiden  tersebut,  terdapat  dua indikator/kriteria yang diatur, yaitu mengenai subyek yang diberikan pengampunan  pajak  dan  kriteria  perbuatan pelanggaran pajak.
Mengenai  hal  pertama  subyek  yang diberikan pengampunan pajak adalah wajib pajak  yang  pada  saat  berlakunya  Kep.Pres. No.  26  Tahun  1984,  tidak  sedang  dalam pemeriksaan  atau  penyidikan.  Keadaan  ini tentu  akan  memberikan  rasa  ketidak  adilan bagi  wajib  pajak  yang  sedang  dalam pemeriksaan  atau  penyidikan,  mengingat pengampunan  pajak  hanya  diberikan  bagi wajib pajak yang “kebetulan” tidak sedang dalam  proses  pemeriksaan  dan  penyidikan atau  belum  diperiksa  atau  dilakukan penyidikan.
Dalam
keadaan demikian,
pengampunan  pajak  berupa  pembebasan dari  pengusutan  fiskal,  akan  tidak  ada artinya karena apabila wajib pajak tidak/belum  sepenuhnya  membayar  pajak sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang akibatnya merugikan negara,  tetap  akan  dilakukan  penyidikan. Menurut hasil penelitian Spicer dan Becker, perlakuan  yang  tidak  adil  terhadap  wajib pajak, akan menyebabkan orang mengurangi jumlah pajak yang dibayarnya. Semakin  besar  rasa  ketidak  adilan,  makin besar  pula  pajak  yang  tidak  dibayarnya. (Djamaludin Ancok, 1987: 7).
Sampai  sejauhmana  pengampun  an pajak  mendorong  motivasi  wajib  pajak untuk  membayar  pajak  khusunya  investor sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan negara,  perlu  dilakukan  penelitian  yang lebih mendalam.
Dari aspek hukum, khususnya peraturan  perundang-undangan,  persoalan pengampunan pajak ( tax amnesty )
mengandung  2  (dua)  substansi  hukum, yaitu legitimasi mengenai tidak memberlakukan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  terutama  tentang sanksi  administrasi  dan  sanksi  pidana  dan bentuk  hukum  pengaturan  pengampunan pajak  itu  sendiri.  Pemberian  insentif khususnya pengampunan pajak pada realisasinya  akan  menimbulkan  berbagai dampak :
Pertama, menimbulkan ketidakadilan ( inequitable )  karena  hanya  wajib  pajak tertentu  saja  yang  akan  memperoleh  atau menikmatinya.
Kedua, rentan untuk disalahgunakan sehingga  perlu  ekstra  pengawasan  dari administrasi pajak.
Ketiga,  insentif  pajak  sebagai  subsidi pemerintah  akan  mengakibatkan  hilangnya
potensi  penerimaan  negara  dari  sektor pajak.
Persoalan di atas sangat penting untuk diteliti  mengingat  kebijakan  pemerintah berupa pengampunan pajak harus mempunyai  landasan  hukum  yang  kuat sesuai dengan prinsip legalitas dan keadilan hukum.
Berdasarkan latar belakang sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas, peneliti  mengangkat  persoalan  Bagaimana akibat hukum pengampunan pajak terhadap asas legalitas dalam sistem hukum perpajakan Indonesia ?

## II. PEMBAHASAN

## Pengaturan  pengampunan  pajak  dalam perspektif kepastian hukum.
Berdasarkan  pengalaman  di  Negara- Negara  lain  dan  2  (dua)  kali  pengampunan pajak di Indonesia, materi yang diatur pada dasarnya  sama,  yaitu  tentang  wajib  pajak yang diberi pengampunan ( eligibility ), jenis pajak  ( coverage ),  lama  waktu  kesempatan pengampunan  ( duration ),  persyaratan  yang harus  dipenuhi,  hutang  pajak/sanksi  yang dihapus( incentives )  dan  uang  tebusan  yang dikenakan  sebagai  pengganti  penghapusan hutang/sanksi.  Perbedaan  terletak  pada bentuk hukum/peraturan perundang- undangan  yang  dijadikan  sebagai  wadah pengampunan pajak. Pengaturan pengampunan pajak dalam bentuk perundang-undangan  ini  akan  berpengaruh terhadap  kepastian  hukum  pelaksanaan pengampunan.
Dalam konsep negara hukum berdasarkan
UUD 1945, peraturan perundang-undangan  menduduki  peranan yang  sangat  penting  mengingat  beberapa alasan sebagai berikut :
a. UUD 1945
menganut sistem
konstitusional,  yang  mengandung  arti
bahwa  setiap  tindakan  pemerintahan dimaksudkan untuk melaksanakan
UUD sebagai dasar hukum tertinggi.
b. UUD  1945  mengenal  pembagian kekuasaan  pemerintahan,  yaitu  dengan ditentukan  adanya  badan  legislatif (DPR) yang mempunyai tugas bersama-sama Presiden membuat undang-undang. Bahkan menurut UUD 1945,  sekurang-kurangnya  terdapat  17 bidang  yang  harus  diatur  dalam undang-undang (organik).
c. UUD  1945  menunjukkan  dianutnya konsepsi negara kesejahteraan ( welfare state )  yang  mengharuskan  pemerintah berperan  aktif  baik  di  bidang  politik maupun  juga  pada  bidang  ekonomi, sosial  dan  budaya,  seperti  terlihat dalam  Pasal  27  ayat  (2),  31  ayat  (1) dan  ayat  (2),  Pasal  32,  Pasal  33  ayat (1),  (2)  dan  (3)  serta  Pasal  34  dimana untuk  melaksanakannya  harus  diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.  (Bagir  Manan dan Kuntana Magnar, 1987: 17).
Dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-
undangan dikenal berbagai bantuk peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang  Dasar  (UUD),  Undang- Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu),
Peraturan  Pemerintah  (PP),  Peraturan Presiden  dan  Peraturan  Daerah.  Ketentuan Pasal  7  ayat  (1)  di  atas  ternyata  tidak bersifat  limitatif  karena  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2004  masih  mengakui adanya peraturan perundang-undangan selain  bentuk  di  atas,  yang  mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan  oleh  Peraturan  Perundang- undangan yang lebih tinggi.
Jenis-jenis peraturan perundang-
undangan  tersebut  antara  lain  Peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan  Rakyat  dan  Dewan Perwakilan  Rakyat,  Dewan  Perwakilan Daerah,  Mahkamah  Agung,  Mahkamah Konstitusi,  Badan  Pemeriksa  Keuangan, Bank  Indonesia,  Menteri,  Kepala  Badan, Lembaga,  atau  Komisi  yang  dibentuk  oleh Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Propinsi/Kabupaten/Kota, Gubernur, Bupati, Walikota, Kepala Desa.
Salah  satu  aspek  penting  dalam pengampunan  pajak  adalah  menyangkut pengaturannya dalam peraturan perundang- undangan, karena hal ini akan berpengaruh terhadap  asas  legalitas.  Sebagaimana  telah diuraikan  sebelumnya,  pengampunan  pajak yang  pertama  kali  dilakukan  pada  tahun 1964  diberi  landasan  hukum  dalam  bentuk Penetapan  Presiden  (Pen.  Pres),  di  bawah masa berlakunya UUD 1945. Pada masa itu tidak  ada  pengaturan  mengenai  tata  urutan peraturan perundang-undangan seperti yang diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996,  Ketetapan  MPR  No. III/MPR/2000  dan Undang-Undang No. 10 Tahun  2004  sebagaimana  yang  berlaku sekarang.
d. Secara  eksplisit  UUD  1945  hanya mengenal peraturan perundang- undangan  dalam  bentuk  Undang- Undang  (Pasal  5  ayat  (1)  jo  Pasal  20 dan  Pasal  21  UUD  1945),  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Pasal  22  UUD  1945)  dan  Peraturan Pemerintah    (Pasal  5  ayat  (2)  UUD 1945).  (Bagir  Manan  dan  Kuntana Magnar, 1987: 19).
Disamping  bentuk-bentuk  di  atas  masih dikenal  bentuk  Keputusan  Presiden  yang bersifat  pengaturan  sebagai  konsekuensi dari  kedudukan  Presiden  sebagai  kepala pemerintahan (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945).
( Keputusan Presiden yang bersifat “ beschikking ”  tidak  masuk  dalam  kategori peraturan  perundang-undangan.  Sebelum terbit  UU  No.  10  Tahun  2004,  Keputusan Presiden berisi pengaturan dan penetapan).
Bentuk  Penetapan  Presiden  dikenal dalam  praktek  ketatanegaraan  pada  masa itu dan berakhir sejak diterbitkan Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 tentang
Peninjauan Kembali Produk-produk Legislatif. Sementara itu Penetapan
Presiden  No.  5  Tahun  1964  berakhir berlakunya  pada  tahun  1965  bersamaan dengan berakhirnya masa pemberian pengampunan  pajak,  sedangkan  untuk Penetapan
Presiden yang lainnya,
berdasarkan
Ketetapan MPRS No.
XIX/MPRS/1966  ada  yang  ditetapkan menjadi  undang-undang  dan  ada pula  yang dicabut.
Bentuk peraturan perundang- undangan  berupa  Pen.Pres  diterbitkan berdasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut :
”Sebelum  Majelis  Permusyawarat  an Rakyat,  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan Dewan  Pertimbangan  Agung  dibentuk menurut  Undang-Undang  Dasar  ini, segala  kekuasaannya  dijalankan  oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional”. (Naskah asli sebelum amandemen).
Dengan demikian bentuk Peraturan Presiden didasarkan pada wewenang Presiden  yang  bersumber  pada  Aturan Peralihan UUD 1945, dimana pada saat itu MPR,  DPR  dan  DPA  belum  terbentuk, kewenangannya dipegang/berada pada Presiden.  Keadaan  ini  boleh  dikatakan sebagai  keadaan  yang  tidak  normal,  suatu keadaan dalam masa transisi.
Sejak  Desember  1949  yaitu  sejak berdirinya  Negara  Republik  Indonesia Serikat,  Komite  Nasional  (KNIP)  sudah
tidak  ada  lagi.  Oleh  karena  itu  Penetapan Presiden  No.  5  Tahun  1964  yang mendasarkan pada Pasal II Aturan Peralihan  UUD  1945,  merupakan  buatan Presiden  sendiri  ”tanpa  bantuan  KNIP”. Berbeda  dengan  keadaan  pada  tahun  1964, pengampunan  pajak  pada  tahun  1984 dengan Kep. Pres No. 26 Tahun 1984 dapat dikatakan  dalam  kondisi  yang  normal dalam arti semua lembaga kenegaraan yang dikenal dalam UUD 1945 sudah terbentuk.
Pada  masa  berlakunya  pengampunan pajak tahun 1984 sudah dikenal tata urutan peraturan perundang-undangan yang bersifat herarc-his yang  diatur  dalam Ketetapan  MPRS  No.  XX/MPRS/  1966, yaitu sebagai   berikut :
- UUD 1945
- Ketetapan MPR
- Undang-Undang / Perpu.
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan  Pelaksana  Lainnya  seperti Peraturan  Menteri,  Instruksi  Menteri dan sebagainya.
Menurut Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tersebut materi Keputusan Presiden  berisi  keputusan  yang  bersifat khusus ( einmalig )
yaitu untuk melaksanakan  ketentuan  Undang-Undang Dasar  yang  bersangkutan,  Ketetapan  MPR dalam  bidang  eksekutif  atau  peraturan pemerintah.
Berkaitan  dengan  materi  Keputusan Presiden berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX  di  atas,  Hamid  attamimi  memberikan komentar  sebagai  berikut:    (A.  Hamid Attamimi, 1990: 227).
Pertama ,  kata  ” einmalig ”  berarti  ’bersifat satu  kali”,  tidak  berulang-ulang,  ”satu  kali selesai”, dan dalam peristilahan hukum tata pemerintahan  berarti  ”satu  kali”,  ”tidak berlaku terus menerus”. Dalam hukum tata pemerintahan  atau  hukum  administrasi
negara,  yang  berlaku einmalig ialah penetapan  ( beschikking )  yaitu  keputusan pemerintah untuk peristiwa yang individual dan  kongkrit.  Oleh  karena  itu  kata ” einmalig ”  tidak  dapat  digunakan  untuk Keputusan  Presiden  yang  berupa  peraturan ( regeling ).
Kedua ,  Keputusan  Presiden  yang  bersifat einmalig  untuk  melaksanakan  Undang- Undang  Dasar  dapat  dibenarkan  apabila berkaitan  dengan  Pasal  13  ayat  (1) mengenai  pengangkatan  duta  dan  konsul, Pasal  14  tentang  pemberian  grasi,  amnesti, abolisi  dan  rehabilitasi,  Pasal  15  mengenai pemberian  gelar,  tanda  jasa,  dan  tanda kehormatan,  Pasal  17  ayat  (2)  mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri.
Ketiga ,  Pelaksanaan  Ketetapan  MPR  di bidang eksekutif tidak hanya berisi penetapan  melainkan  juga  berisi  peraturan karena sekalipun kata ”eksekutif” digunakan  dalam  arti  yang  murni  menurut ajaran  trias  politika,  ia  juga  mengandung penetapan dan peraturan.
Keempat ,  Keputusan  Presiden  mengenai pelaksanaan ketentuan
Peraturan
Pemerintah, ada yang berupa penetapan dan ada juga peraturan.
Dengan  menggunakan  pandang  an  di atas,  maka  terhadap  Keputusan  Presiden No.  26  Tahun  1984  yang  mengatur Pengampunan Pajak dapat dianalisa sebagai berikut.
1. Melihat isi norma yang diatur,
Keputusan  Presiden  No.  26  Tahun 1984  bukanlah  suatu  penetapan  yang bersifat beschikking ,  melainkan  lebih bersifat pengaturan.
2. Keputusan  Presiden  tersebut  tidak didasarkan  pada  perintah  UUD  1945, Ketetapan  MPR  ataupun  Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPR/1966.
3. Konsideran Ketetapan Presiden No. 26 Tahun 1984 menunjuk Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai landasan hukum.
Pasal  4  ayat  (1)  memberikan  rumusan sebagai berikut : ”Presiden Republik Indonesia
memegang  kekuasaan  pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”
Pasal  4  ayat  (1)  ini  merupakan  dasar kewenangan sekaligus menjadi batasan bagi  Presiden  untuk  secara  konsisten menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD 1945.
Sebagaimana  telah  dijelaskan  dalam bab  sebelumnya,  esensi  yang  diatur  dalam Kep.  Pres  No.  26  Tahun  1984  adalah memberikan  pembebasan  atas  hutang- hutang  pajak  yang  belum  dibayar  dengan konpensasi  membayar  uang  tebusan  dan terhadap  laporan  kekayaannya  tidak  akan dilakukan pengusutan fiskal dan tidak akan dijadikan  dasar  penyidikan  dan  penuntutan pidana.
Berkaitan  dengan  persoalan  di  atas terdapat  beberapa  undang-undang  sebagai hukum  positif  yang  berlaku  pada  saat  itu, yaitu  ICW ( Indonesiche  Comptabiliteitwet ) atau Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia  yang  diatur  dalam  stb.  1864  No. 106  sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 1968, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  (KUP)  dan  Undang-Undang No.  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
a. Kaitan dengan ICW Pengaturan  Pajak  dalam  ICW  diatur dalam 3 Pasal  yaitu Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 19.
Menurut  Pasal  16  ICW,  pembentukan pajak  (baru),  menaikan,  menurunkan atau  menghapuskan  pajak-pajak  yang ada  ataupun  peniadaan  salah  satu
sumber pendapatan tidak boleh dijalankan  sebelum  hal  itu  dinyatakan dalam APBN.
Ketentuan  ini  mengingatkan  bahwa, disamping  pembentukan  pajak  harus diatur  dengan  undang-undang,  juga menghapuskan  atau  meniadakan  pajak yang  sudah  ada  harus  ditetapkan dengan Undang-Undang sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Demikian pula  mengenai  tarif  pajak,  baik  yang bersifat  menaikan  atau  menurunkan tarif  sehingga  akan  mempengaruhi penerimaan  jumlah  pajak  harus  diatur dengan  undang-undang.  Naik  atau turunnya penerimaan pajak akan berpengaruh besar pada APBN mengingat  pajak merupakan salah satu sumber  penerimaan  negara.  Oleh karena  itu  penghapusan,  kenaikan  atau penurunan  pajak  harus  diperhitungkan terlebih dahulu dalam Undang-Undang APBN  (Pasal  23  ayat  (1)  UUD  1945). Hal  ini  dapat  dipahami  karena  APBN merupakan cerminan kemampuan negara dalam membiayai penyelenggaraan negara.
Defisit anggaran atau hilangnya potensi penerimaan negara yang sebelumnya  sudah  diperhitung  kan akan mengganggu biaya
penyelenggaraan negara. Tepat
sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal 17  ICW  bahwa  pe  ngembalian  dan pembebasan pajak hanya dapat dilakukan  dalam  peraturan  umum
(undang-undang).
Pengembalian pajak merupakan pembayaran negara kepada wajib pajak karena  adanya  kelebihan  pembayaran.
Ini  berarti  uang  pajak  sudah  masuk  ke dalam  kas  negara  untuk  kemudian dikeluarkan  lagi  karena  pajak  yang dibayar  oleh  wajib  pajak  lebih  besar
dari  yang  seharusnya.  Sementara  itu pembebasan pajak
merupakan pelepasan  wewenang  negara  untuk memungut  pajak  atas  obyek  tertentu karena berbagai pertimbangan .
Pembebasan pajak menyebabkan potensi  pajak  yang  seharusnya  dibayar ke negara, menjadi tidak masuk ke kas negara. Dari aspek perhitungan anggaran, pembebasan
pajak menimbulkan  kerugian  pada  negara ( tax  loss )  yang  terjadi  karena  undang- undang.
Dalam  Pasal  19  ICW,  Pemerintah diberikan kewenangan untuk
memberikan  pembebasan  pe  nagihan (secara  terbatas),  dengan  rumusan sebagai berikut : ”Pemerintah memberikan pembebasan  penagihan  kecuali jika jumlah pembebasannya melampaui Rp. 10.000,- dalam hal mana  pembebasan  itu  ditetapkan dengan undang-undang.” Pembebasan  penagihan  yang  diatur
dalam Pasal 19 ICW berbeda pengertiannya dengan pembebasan pajak  sebagaimana  dimaksud  Pasal  17 ICW.  Pembebasan  penagihan  me ngandung makna
pemerintah
melepaskan wewenang untuk
melakukan  penagihan  atas  pajak  yang terhutang  oleh  wajib.  Pembebasan penagihan dapat terjadi karena berbagai  alasan,  seperti  wajib  pajak telah  meninggal  dunia,  wajib  pajak badan  sudah  bubar,  atau  penagihan hutang  pajaknya  sudah  daluwarsa sehingga  tidak  mungkin  dapat  ditagih. Dalam  hal  demikian  maka  hutang pajak  dihapus  dari  daftar  penagihan. Pemerintah dimaksud Pasal 19 tersebut harus diartikan sebagai eksekuitf, yang dalam  hal  ini  adalah  Presiden.  Dalam
tataran  pelaksanaan,  Presiden  dapat mendelegasikan kepada Menteri Keuangan sebagai pimpinan departemen  yang  membidangi  urusan pajak. Dengan demikian bentuk pengaturan pembebasan penagihan digunakan  Peraturan  Presiden  dan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang besarnya  pembebasan  penagihan  tidak melebihi                      Rp.  10.000,-.  Dalam hal  pembebasan  p  enagihan  berjumlah lebih dari Rp. 10.000, maka pembebasan  tersebut  harus  ditetapkan dengan undang-undang.
Dengan  mendasarkan  pada  ketentuan ICW di atas, maka pengampunan pajak yang  dilakukan  pada  tahun  1964  yang diatur dalam bentuk Penetapan
Presiden  dapat  dibenarkan.  Peraturan Umum (=Undang-Undang) yang dimaksud  oleh  ICW,  pada  saat  itu belum  dapat  dibentuk  mengingat  DPR sebagaimana  dimaksud  UUD  1945 belum  terwujud,  sehingga  Presiden menetapkan  Pen.  Pres  berdasarkan wewenang  yang diatur dalam Pasal  IV Aturan Peralihan.
Berbeda  dengan  kondisi  tahun  1964, pada  tahun  1983  lembaga-lembaga kenegaraan yang sebagaimana disebutkan  dalam  UUD  1945  sudah lengkap terbentuk, termasuk DPR yang mempunyai  wewenang  memberi  kan persetujuan atas pembentukan Undang- Undang  (Pasal  5  ayat  (1)  jo  Pasal  20 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen).
Keberadaan lembaga-lembaga
kenegaraan  termasuk  DPR,  membatasi bahkan  menghilang  kan  kekuasaan Presiden  berdasarkan  Pasal  IV  Aturan Peralihan.  Oleh  karena  itu,  sesuai dengan  ketentuan  Pasal  19  ICW  akan terdapat  2  (dua)  bentuk  pengaturan
pengampunan    pajak  berdasarkan kualifikasi jumlah nominal utang pajak yang  dibebaskan,  yaitu  Keputusan Presiden  untuk    pembebasan  pajak  di bawah  Rp.  10.000,-  dan  undang- undang  untuk  pengampunan  pajak  di atas Rp. 10.000,-
b. Kaitan  dengan  Undang-Undang  No.  6 Tahun 1983 (KUP)
Sebagaimana telah diuraikan
sebelumnya,  persoalan  hukum  yang mendasar  dari  isi  pengampunan  pajak adalah pembebasan utang pajak. Dalam  berbagai  ordonansi  pajak  yang berlaku  sebelum  tahun  1983  maupun Undang-Undang  Pajak  tahun  1983, tidak  dikenal  adanya  pembebasan utang pajak yang ada adalah pembebasan objek pajak atau pengecualian terhadap objek pajak.
Undang-Undang  No.  6  Tahun  1983 yang  dijadikan  momentum  untuk memberikan pengampunan pajak melalui Kep. Pres. No. 26 Tahun 1984, hanya  mengenal  pengurangan  atau penghapusan sanksi administrasi.
Sanksi  administrasi  dimaksud  dapat berupa denda, bunga dan kenaikan. Menurut  Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a Undang-Undang  KUP  1983,  Direktur Jenderal  Pajak  dapat  mengurangkan atau menghapus kan sanksi administrasi  berupa  bunga,  denda  atau kenaikan  yang  terhutang  menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  perpajakan  dalam  hal  sanksi tersebut  dikenakan  karena  kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) a di atas dapat ditarik beberapa hal, yaitu :
a. Wewenang
memberikan
pengurangan  atau  peng  hapusan sanksi ada pada Dirjen Pajak.
b. Pengurangan  atau  penghapus  an sanksi  tersebut  hanya  sebatas sanksi  administrasi,  yang  dapat berupa bunga, denda atau kenaikan.
c. Sanksi administrasi yang dikenakan  disebabkan  ke  khilafan wajib  pajak  atau  bukan  karena kesalahannya.
Rumusan  kalimat  terakhir  pada  Pasal 36  ayat  (1)  huruf  a  ternyata  berbeda dengan rumusan penjelasannya. Menurut  Penjelas  an  Pasal  tersebut, sanksi  administrasi  yang  dikenakan disebabkan  karena  kelalaian  atau ketidak telitian fiskus, bukan diakibatkan  karena  kesalahan  wajib pajak.
Pasal  36  ayat  (1)  huruf  a  tidak memberikan kewenangan untuk menghapuskan atau membebaskan hutang  (pokok)  pajak,  sebagaimana dimaksud  dalam  pengampunan  pajak. Pembebasan utang sehingga tidak akan dilakukan  penagihan  menyebabkan tidak  digunakan  nya  Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
Kelalaian  atau  ketidaktelitian  fiskus memberikan  sanksi  administrasi  dapat dikoreksi  dengan  menerbitkan  Surat keputusan  yang  membatalkan  SKP yang  berisi  pengenaan  sanksi  tersebut. Keputusan  yang  berisi  pembetulan  ini dapat  dilakukan  oleh  Dirjen  Pajak berdasarkan kewenangannya yang diatur  dalam  Pasal  16  KUP  1983. Menurut Pasal 16 tersebut Dirjen Pajak baik karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang tersapat dalam SKP.
c. Kaitan dengan KUHAP Aspek  pengampunan  pajak  adalah berupa tidak dilakukan penyidikan dan penuntutan
pidana. Berdasarkan
KUHAP  dibedakan  antara  penyidikan yang  menjadi  wewenang  Polisi  dan penuntutan  yang  menjadi  wewenang Kejaksaan.
Baik  Polisi  sebagai  pejabat  penyidik maupun  Kejaksaan  sebagai  pejabat penuntut oleh KUHAP diberi kewenangan untuk melakukan penghentian  penyidikan  (Pasal  109 ayat  (2)  dan  penghentian  penuntutan (Pasal 140 ayat  (2) a). Menurut Yahya Harahap, pemberian wewenang penghentian  penuntutan ini didasarkan pada  pertimbangan:    (M.  Yahya Harahap, 2008: 1500.
a. Untuk menegakkan prinsip peradilan  yang  cepat  dan  biaya ringan dan sekaligus untuk tegaknya  kepastian  hukum  dalam masyarakat.  Apabila  hasil  dari penyidikan  tidak  cukup  bukti untuk menuntut tersangka buat apa berlarut-larut memeriksa tersangka.  Oleh  karena  itu  lebih baik  menghentikan  penyidikan agar  segera  tercipta  kepastian hukum  baik  bagi  penyidik  sendiri maupun bagi tersangka dan masyarakat.
b. Untuk terhindar dari tuntutan ganti rugi  dari  tersangka/  terdakwa berdasarkan Pasal 95 KUHAP.
Alasan atau pertimbangan penghentian penyidikan
dan penuntutan sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  109 ayat  (2)  dan  Pasal  140  ayat  (2)  di  atas adalah  sama,  yaitu  bahwa  tindak pidana  (pajak)  tersebut  tidak  terdapat
cukup bukti, peristiwa tersebut ternyata bukan  merupakan  tindak  pidana  atau perkara ditutup demi hukum.
Penghentian  penyidikan  atas  alasan tidak  cukup  bukti  tidak  membawa akibat  hapusnya  wewenang  penyidik untuk  melakukan  penyidikan  kembali kasus  tersebut  .  Apabila  suatu  saat penyidik  dapat  mengumpul  kan  bukti- bukti  yang  cukup  untuk  menuntut tersangka,  penyidikan  dapat  dilakukan lagi. Penyidikan kembali tidak termasuk nebis in idem .
Perbuatan  tersebut  bukan  merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut  bukan  merupakan  perbuatan pelanggaran  atau  kejahatan  pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan  peraturan  perundang-undangan lainnya yang termasuk dalam kompetensi Peradilan Umum. Sementara itu, penghentian penyidikan demi hukum dilakukan misalnya karena tersangka meninggal dunia atau tenggang  waktu  penuntutan  sudah daluwarsa.
Penerapan kedua Pasal di atas didasarkan pada hasil proses penyidikan  atau  penuntutan  terlebih dahulu yang dilakukan pihak kepolisian  atau  kejaksaan.  Apabila berdasarkan  hasil  proses  penyidikan atau penuntutan ternyata Penyidik atau Penuntut  menilai  peristiwa  tersebut tidak  cukup  bukti  atau  peristiwa tersebut  bukan  merupakan  tindak pidana, atau berdasarkan pertimbangannya  perkara  ditutup  demi hukum, maka Penyidik yang berwenang atau Penuntut yang berwenang akan menghentikan penyidikan/penuntutan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan/ penuntutan.
Berbeda dengan penghentian
penyidikan/penuntutan  sebagai  mana diatur  dalam  Pasal  109  ayat  (2)  dan Pasal  140  ayat  (2)  a  KUHAP, ketentuan  dalam  Kep.Pres.  No.  26 Tahun  1984  tidak  melalui  proses penyidikan/ penuntutan terlebih dahulu.  Kep.Pres.  No.  26  Tahun  1984 justru menutup pelaksanaan wewenang penyidikan dan penuntutan yang diberikan oleh Undang-Undang
(KUHAP).  Oleh  karena  itu  apabila ditinjau dari asas peraturan perundang- undangan (peraturan yang lebih bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan  yang  lebih  tinggi)  maka bentuk Kep.Pres tidak dapat
mengenyampingkan KUHAP yang merupakan bentuk Undang-Undang. Asas legalitas dalam hukum
(administrasi) akan menyangkut
’wewenang”  dan  ’bentuk  pengaturan”.
Wewenang  merupa  kan  kekuasaan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan,
sedangkan bentuk  pengaturan  merupakan  bentuk/
jenis perundang-undangan yang
menjadi wadah implementasi wewenang. Oleh karena itu pengaturan
yang tidak tepat terhadap
pengampunan  pajak  akan  merusak sistem hukum yang ada pada umumnya dan  melemahkan  berlakunya  asas legalitas pada khususnya. Asas legalitas berperan
untuk menghindarkan  pertentangan  antara peraturan  perundang-undangan  satu sama  lain  dan  memberikan  kepastian terhadap  akibat  yang  ditimbulkan  oleh penerapan peraturan perundang- undangan.
Dengan  demikian  berdasarkan  pada sistem  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku,  pengaturan  yang  tepat
menyangkut pengampunan pajak adalah melalui undang-undang.

## Kepastian  Hukum  Dalam  Penegakkan Hukum Perpajakan.
Berkaitan dengan penegakkan hukum dalam penagihan pajak  adalah menyangkut ”penghapusan  pajak”  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  24  Undang-Undang  KUP. Pasal  24  KUP  memberikan  wewenang kepada Menteri
Keuangan untuk menhapuskan piutang pajak beserta besarnya piutang yang dihapuskan. Pengertian  penghapusan  piutang  pajak harus dibedakan dengan pembebasan utang dalam  hubungannya  dengan  pengampunan pajak.  Penghapusan  piutang  pajak  yang dimaksud  Pasal  24  KUP  dilakukan  apabila wajib  pajak  telah  meninggal  dunia  dan tidak  meninggalkan  harta  peninggalan  atau warisan  atau  wajib  pajak  (badan)  yang sudah  selesai  proses  pailitnya  atau  wajib pajak  yang  sudah  tidak  memenuhi  syarat lagi  sebagai  wajib  pajak  atau  hak  untuk dilakukan penagihan pajak telah daluwarsa. Dengan  demikian  penghapusan  piutang terjadi  apabila  fiskus  tidak  mungkin melakukan  penagihan  karena  sebab-sebab di atas.
Salah  satu  aspek  penegakkan  hukum di bidang pajak antara lain adalah kepastian hukum.  Sebagaimana  telah  dijelaskan sebelumnya kepastian hukum meliputi juga kepastian hukum ke dalam yaitu menyangkut  konsistensi  dalam  peraturan perundang-undangan  itu  sendiri,  dalam  hal ini di bidang perpajakan. Berkaitan dengan hal  tersebut  terdapat  beberapa  ketentuan dalam  KUP  antara  lain  tentang  daluwarsa penagihan  dan  pengaturan  tindak  pidana yang akan berpengaruh terhadap penegakkan hukum.
Menurut  Pasal  13  ayat  (1)  KUP, Direktur  Jenderal  Pajak  dapat  menerbitkan
SKPKB  dalam  tenggang  waktu  5  (lima) tahun  sejak  saat  terutang  pajak  atau berakhirnya  Masa  Pajak,  bagian  Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Tenggang waktu 5 (lima)  tahun  sebagaimana  dimaksud  Pasal 13 ayat (1) di atas menurut Pasal 8 ayat (1) KUP,  bukan  dalam  pengertian  termyn waktu,  tapi  termasuk  dalam  pengertian daluwarsa (penetapan).
Oleh  karena  itu  Pasal  13  ayat  (5) KUP  tidak  memberikan  kepastian  hukum lagi, dengan memberikan wewenang kepada  Dirjen  Pajak  untuk  menerbitkan SKPKB  dalam  hal  setelah  jangka  waktu  5 (lima) tahun tersebut wajib pajak melakukan  tindak  pidana  di  bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan  negara  berdasarkan  putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkracht van gewijsde ).
Dalam literatur hukum pajak, disamping  dikenal  daluwarsa  penetapan, dikenal juga daluwarsa penagihan. Daluwarsa penagihan diatur dalam Pasal 22 ayat  (1) KUP,  yaitu selama 5 (lima) tahun, sejak  penerbitan  STP,  SKPKB/T,  SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding  dan  Putusan  Peninjauan  Kembali. Berdasarkan  Pasal  13  ayat  (1)  dan  Pasal  8 ayat  (1a)  jo  Pasal  22  ayat  (1)  KUP, daluwarsa  dalam  pajak  meliputi  daluwarsa penetapan  dan  daluwarsa  penagihan,  yang disebut  dengan  daluwarsa  kuat  ( sterke werking ).  (Rochmat Soemitro,1991: 39).
Persoalan muncul lagi ketika Pasal 40
KUP menetapkan tenggang waktu daluwarsa  penuntutan  pidana  selama  10 tahun sejak saat tentang pajak, berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak.
Apabila seorang wajib pajak A untuk tahun  pajak  2000  dikenakan  SKP  pada tahun  2003,  maka  daluwarsa  penagihan akan  berakhir  pada  tahun  2008.  Hal  ini
berarti setelah tahun 2008 utang pajak tidak dapat ditagih oleh fiskus. Dengan daluwarsanya utang pajak, maka kewajiban wajib  pajak  untuk  melunasi  pajak  hapus, demikian  pula  hak  fiskus  untuk  menagih menjadi  hilang.  Dengan  ditentukannya tenggang waktu daluwarsa selama 10 tahun yang  dihitung  sejak  saat  terutang  pajak, maka  dapat  terjadi  seorang  wajib  pajak yang  sudah  tidak  mempunyai  kewajiban membayar  pajak  (karena  sudah  daluwarsa) masih  dapat  dituntut  pidana,  atau  dengan kata  lain  seorang  wajib  pajak  dituntut pidana karena utang pajak yang sudah tidak dapat ditagih lagi.
Hal lainnya adalah pengaturan tindak pidana  pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak yang diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39  KUP.  Unsur  dapat  menimbulkan kerugian  pada  pendapatan  negara  pada tindak pidana pajak sebagaimana dirumuskan  pada  kedua  pasal  di  atas menjadi  alasan untuk  dijerat  dengan tindak pidana  korupsi  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  No.  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persoalannya adalah menyangkut  pada  pengertian  ”pendapatan negara” dalam rumusan Pasal 28 dan Pasal 29  KUP,  dengan  pengertian  ”keuangan negara”  pada  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2001.
Dengan menggunakan penafsiran sistematis,  berdasarkan  Pasal  1  angka  1  jo Pasal  2  Undang-Undang  No.  17  Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara,  ruang lingkup keuangan negara meliputi juga hak negara  atas  pajak.  Akibat  dari  pengertian dan  ruang  lingkup  keuangan  negara tersebut,  hampir  semua  kasus  perbuatan pidana  di  bidang  pajak  yang  dilakukan wajib  pajak  dapat  dikonstruksikan  sebagai tindak  pidana  korupsi  sehingga  dijerat
dengan  Undang-Undang  No.  20  Tahun 2001.  Penindakan  wajib  pajak  dengan menggunakan  sarana  Undang-Undang  No. 20  Tahun  2001  menyebabkan  kaidah- kaidah sanksi pidana dalam undang-undang pajak (KUP) menjadi tidak berjalan.

## III. PENUTUP
Pengaturan pengampunan pajak menyangkut  wajib pajak, objek pajak  yang merupakan ketetentuan-ketentuan yang termasuk dalam hukum pajak materil, akan memberikan kepastiam hukum dan berkaitan  pula  dengan  wewenang  fiskus dan  penegakan  hukum  lainnya  yang  telah diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan  asas  yang  dikenal  dalam  peraturan perundang-undangan  dan  sistem  hukum pada  umumnya,  pengaturan  pengampunan pajak yang tidak tepat akan mengakibatkan tergesernya  asas  legalitas  dalam  sistem hukum  yang  berlaku  di  Indonesia.  Sebagai saran pengampunan pajak harus didasarkan pada  pertimbangan  kesulitan  penerimaan negara/anggaran,  penegak  kan  hukum perpajakan yang tidak berjalan dan kesulitan pertumbuhan ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU
Armida Alisyahbana, Insentif Pajak
Sebagai  Daya  Tarik  Investasi  di Indonesia ,  Makalah  dalam  Seminar Perpajakan,  kerja  sama  Tax  Center Unpad  dengan  Direktorat  Jenderal Pajak, Bandung, 6 September 2007. Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar,
Peranan  Peraturan  Per  undang-
undangan
Dalam Pembinaan
Hukum  Nasional ,  CV  Armico, Bandung, 1987. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan
Penuntutan ,  Sinar  Grafika  Jakarta, cet. Kesepuluh, 2008.
Rochmat  Soemitro, Pajak  Ditinjau  Dari Segi  Hukum ,  PT.  Eresco  Bandung, buku 3, 1991.

## B. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945. Undang-Undang  No.  7  Tahun  1983 Tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana  telah  diubah  terakhir dengan  Undang-Undang  No.  36 Tahun 2008. Keputusan Presiden yang bersifat “ beschikking ”  tidak  masuk  dalam kategori peraturan perundang- undangan.  Sebelum  terbit  UU  No. 10 Tahun 2004, Keputusan Presiden berisi pengaturan dan penetapan.

## C. SUMBER LAIN
A.  Hamid  Attamimi, Peranan  Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Negara , Disertasi Fakultas Pascasarjana  Universitas  Indonesia, 1990. Djamaludin  Ancok, Transaksi  Antara
Wajib Pajak dan Pemerintah Tinjauan Psikologis, Upaya Peningkatan Kegairahan Membayar Pajak ,  makalah  dalam  seminar Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar  Pajak,  dalam  rangka Dies Natalis Universitas DIponegoro.  Semarang  24  Oktober 1987.
1.  Naskah  bersifat  orisinil,  baik  berupa  hasil  riset  atau  tinjauan  atas  suatu permasalahan  hukum  yang  berkembang  di  masyarakat  (artikel  lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2.  Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB,  yaitu  ;  BAB  I.  PENDAHULUAN  (Latar  Belakang  dan  Rumusan Masalah)  BAB  II.  PEMBAHASAN  (Kerangka  Teori  dan  Analisis),  dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3.  Tulisan  menggunakan  bahasa  indonesia  maupun  bahasa  inggris  yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar,tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4.  Setiap  kutipan  harus  menyebutkan  sumbernya,  dan  ditulis  pada  akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat  nama  pengaran,  tahun  penerbitan  dan  halaman  .Contoh  :  satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at,  2005:  11), Tiga  atau  lebih  penulis  menggunakan  ketentuan  et.al (dkk).  Untuk  artikel  dari  internet  dengan  susunan:  nama  penulis,  judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5.  Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan  sebagai  bahan  acuan  langsung  .  Daftar  pustaka  dan  referensi bersifat  alfabetis  dengan  format;  nama  pengarang,  judul  buku,  nama penerbit,  kota  terbit,  dan  tahun  penerbitan.  Contoh:    Bagir  Manan, Hubungan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6.  Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7.  Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

## PEDOMAN PENULISAN JURNAL PRANATA HUKUM
Jurnal PRANATA HUKUM dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Sajian dan kemasan diupayakan komunikatif  melalui
bahasa ilmiah.
Redaksi mengundang semua elemen masyarakat, baik civitas akademika, praktis lembaga masyarakat,
maupun perorangan yang berminat terhadap bidang hukum untuk berpartisipasi mengembangkan gagasan, wawasan dan pengetahuan melalui tulisan untuk dimuat dalam jurnal ini
Melalui PRANATA HUKUM diharapkan terjadi proses pembangunan dan pengembangan bidang hukum sebagai bagian penting dari rangkaian panjang proses memajukan masyarakat bangsa.

## Alamat Redaksi PRANATA HUKUM
Kampus B Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No.89 Labuhan Ratu, Bandar Lampung Telp : 0721-789825 Fax: 0721-770261 Email:jurnal.mh@ubl.acid