## PERAN INTELEKTUAL MUSLIM DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MENUJU MASYARAKAT MADANI
(Sebuah Gagasan dan Harapan)
Oleh:
DR. A. R. IDHAM KHOLID. M.Ag. *)
Kholididham17@yahoo.com Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) dan Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.

## ABSTRAK
Secara  historis,  aktivitas  dakwah  pada  awalnya  hanyalah  merupakan  tugas sederhana  yakni  kewajiban  untuk  menyampaikan  apa  yang  diterima  dari RasuluIIah  SAW.,  walaupun  hanya  satu  ayat.  Terkait  dengan  persoalam pemberdayaan  masyarakat  menuju  masyarakat  Madani  ternyata  disamping menjadi tugas para ulama pun menjadi tugas para intelektual Muslim. Peran  intelektual  Muslim  dalam  pemberdayaan  masyarakat  menuju masyarakat  madani  mulai  terlihat  bentuknya  secara  jelas  pada  masa  rezim Soeharto dan terus menemukan bentuknya pasca runtuhnya kekuasaan rezim Soeharto dan beralih ke masa Reformasi.
Kata Kunci: Cendikiawan Muslim, Pemberdayaan, dan Masyarakat Madani.

## ABSTRACT
Historically,  da'wah  activity  was  originally  only  a  simple  task,  namely  the obligation  to  convey  what  is  received  from  Rasulullah  SAW,  although  only one verse. Related to the problem of community empowerment to the society Madani  was  in  addition  to  the  duties  of  the  scholars  became  the  duty  of Muslim intellectuals.
The role of Muslim intellectuals in the empowerment of civil society towards civil society began to be seen clearly in the Soeharto regime and continues to find  its  form  after  the  collapse  of  Soeharto  regime  power  and  move  to  the Reformation.
Keywords: Muslim Scholars, Empowerment, and Civil Society

## A. INTELEKTUAL MUSLIM
1. Makna Intelektual Muslim Merumuskan Peran Intelektual  Muslim  di  Tengah Perubahan  zaman  yang  semakin modern  terutama  terkait  perennya dalam memberdayakan masysrakat  menuju  masyarakat yang  madani  tentu  merupakan  hal yang penting. Terkait dengan masalah perubahan, Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran (Q. S. 13:11). Artinya: Sesungguhnya Allah tidak  merobah  keadaan  sesuatu kaum  sehingga  mereka  merobah keadaan, 1 yang  ada  pada  diri
*)  Penulis  adalah  dosen  Fakultas  Ushuluddin Adab  dan  Dakwah  (FUAD)  Prodi  Filsafat  Islam  dan
mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki  keburukan  terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak  ada  pelindung  bagi  mereka selain Dia. 2
Pada  esensinya,  perubahan adalah sebuah keniscayaan. Karena  itu,  para  filsuf  menyebut perubahan  sebagai  hakikat  dari segala sesuatu. Walaupun demikian,  perubahan  tidak  selalu linear dengan harapan kita.
Perubahan  memiliki  akibat  ganda, yaitu  positif  dan  negatif.  Dalam konteks  ini,  firman  Allah  tersebut menemukan signifikansinya. Proses perubahan bisa terjadi jika  ada  kontingensi  antara peran  manusia  dengan  rencana Tuhan  (takdir)  karena  perubahan tidak  selalu  sesuai  keinginan  kita sehingga penting menemukan aktor  yang  akan  mengarahkan perubahan pada arus yang positif. Aktor perubahan yang diisyaratkan dalam Al-Quran adalah qaum bermakna masyarakat. Secara teoretis, dalam kajian  sosiologi  makna qaum sepadan dengan masyarakat (society). Dengan  demikian,  aktor yang  dimaksud  dalam  surat Ar- Ra'd ayat 13 adalah aktor kolektif atau masyarakat, Masyarakat  adalah  kumpulan  dari individu yang terorganisasi, memiliki  pranata,  aturan  dan norma. Gagasan ini senada dengan pesan-pesan dalam sebuah riwayat bahwa "Kebenaran yang tidak terorganisasi  akan  kalah  dengan kejahatan yang terorganisasi." Dalam  sistem  sosial,  ada dua hal yang menopang
Program Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Jawa Barat.
1 Tuhan  tidak  akan  merobah  keadaan  mereka, selama  mereka  tidak  merobah  sebab-sebab  kemunduran mereka.
2 (Q. S. 13:11).
berlangsungnya sebuah masyarakat, yaitu role (peran) dan actor (pelaku).- 3 Setiap  individu dalam  masyarakat  berada  dalam bingkai  tersebut.  Kesinambungan masyarakat akan sangat bergantung  pada  sejauh  mana individu  dapat  memenuhi  kcdua elemcn  sistem  sosial  tersebut. Demikian pula, jika mengeksplorasi peran sarjana muslim  dalam  proses  perubahan sosial.
1.      Intelektual  Muslim  sebagai Agent of Change
Sosok sarjana sebagai intelektual  sudah  sejak  lama menjadi  wacana.  Kajian-kaijan ini telah menghasilkan beberapa macam definisi tentang  hakikat,  peranan  serta kepentingan cendekiawan (sarjana). Dalam definisi Lewis Coser cendekiawan adalah orang-orang  yang terlihat tidak pernah puas menerima kenyataan sebagaimana adanya mereka mempertanyakan kebenaran  yang  berlaku  pada suatu saat, dalam hubungannya dengan  kebenaran  yang  lebih tinggi  dan  lebih  luas.  Edward Shils  membuat  gambaran  yang sama  dengan  Coser,  kaum cendekiawan  adalah  orang-
orang yang mencari "kebenaran"  mencari  prinsip- prinsip yang terkandung dalam kejadian-kejadian serta tindakan-tindakan  diri  dalam hubungannya dengan masyarakat. 4
Dalam  khazanah  agama, baik  di  Barat  maupun  Timur, peran cendekiawan identik dengan  sosok  nabi,  rahib,  atau resi.  Motif  mereka  adalah
3 Don  Martindale, The  Nature  and  Types  of Sociological Theory, Boston: The Riverside Press, 1960, hlm. 470-471.
4 Arief Budiman, Peranan Mahasisiva sebagai bilelegensia, Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 143.
kegairahan untuk berbakti pada kebenaran. Cendekiawan keagamaan  tidak  mempunyai kepentingan duniawi,  tidak boleh menarik keuntungan sosial atau politik. 5 Jika  cendekiawan  sudah terjun ke dalam kancah kepentingan sesaat (vested interest), ia  diragukan  bahkan Harry  J.  Benda  menuduhnya sebagai  bentuk  pengkhianatan kaum intelektual. Di Indonesia, relasi intelektual pernah bergulir pada periode pasca- kemerdekaan (1958-1966). Kala  itu,  Bung  Hatta  tampil sebagai pengecam utama gagasan  Demokrasi  Terpimpin (1958-1966) yang diusung oleh Presiden  Soekarno.  Dengan mengutip La  Trahsion  des Clercs (pengkhianatan  kaum intelektual), buah karya intelektual Prancis Julien Benda,  Hatta  mengecam  dan mengingatkan tugas kaum intelektual. Lain  Hatta,  lain  pula Soedjatmoko.  Bagi  eksponen 45  ini,  cendekiawan  adalah seorang  resi  atau  nabi.  Dalam tulisannya " Peranan Intelektual  di  Negara  sedang Berkembang ",  ia  berpendapat,
bahwa  bukan  hanya  mayoritas kaum  intelektual  harus  berada di  luar  pemerintahan,  tetapi juga  pengaruh  mereka  akan efisien bila disampaikan secara anonim. Anjuran  berbeda  terhadap kaum  intelektual  datang  dari Dorodjatun Kuntjoro Jakti (1984). Para cendekiawan harus  berdiri  sebagai man  of action, aktif dan berpartisipasi. Dalam  zaman  yang  riuh  ini,
5 Dadang  Kahmad. Sosiologi  Agama  :  Potret Agama  dalam  Dinamika  Konflik  Pluralisme  dan Modernitas . Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 193
bangsa tidak hanya
membutuhkan  ide  dan  wacana.
Kita lebih membutuhkan tindakan,  seperti  tokoh  dalam drama Faust yang  berucap, "Pada mulanya adalah perbuatan." Para pemikir kiranya  dalam  situasi  tertentu, justru  didesak  untuk  menjadi man  of  action tanpa  harus kehilangan kebenarannya dalam membaca realitas. 2.  Sejarah  Intelektual  Muslim Indonesia
Dalam konteks sarjana muslim di Indonesia, kompleksitas tersebut  dapat  kita  runut  sejak sejarah intelektual muslim
Indonesia sejak abad ke-19.
Meskipun Indonesia masih berada dalam  masa  kolonialisme,  banyak warga muslim mendapatkan pendidikan  secara  baik.  Buah  dari pendidikan ini melahirkan kesadaran  di  kalangan  sarjana muslim  secara  eksklusif  untuk menciptakan ruang aktualisasi publik  di  tengah  masyarakat  dan negara  termasuk  aktivitas  politik. Pada  periode  abad  ke-20  peran sarjana  dan  intelektual  muslim semakin  mengemuka  dan  meluas ke wilayah publik.
Situasi  ini  memaksa  para sarjana  dan  intelektual  muslim dalam  pergulatan  yang  mengarah pada  pencarian  identitas  peran yang  berhadapan  dengan  negara (otoritas  kekuasaan).  Keterlibatan para  cerdik  pandai  dalam  politik mengkristal  dalam  bentuk  partai politik. Akan tetapi, meski didukung  kredibilitas  intelektual dan  posisi  kekuasaan  politik memadai,  partisipasi  partai  politik intelektual  muslim  tak  kunjung memperoleh suara mayoritas.
Situasi  ini  tak  urung  membuat sebagian cendekiawan merasa khawatir terhadap peran struktural yang dipilih.
Dalam sejarah bangsa Indonesia, terdapat catatan gemilang  kiprah  intcligensia  dan intelektual  muslim  yang  menjadi pelaku  utama  sejarah.  Beberapa organisasi  seperti kaoem  moeda Islam dan kaoem mardika , muncul sekitar tahun 1910-an telah memberi kontribusi dalam perluasan  aktivitas  publik  yang menjangkau  konstituen  lebih  luas. Situasi  ini  berlanjut  pada  akhir 1920-an  dengan  peran  intelektual organik muslim yang mulai beralih  pada  peran-peran  sebagai pendidik publik. 6 Pada  zaman  kemerdekaan (nations  building  period) sarjana dan pelajar muslim mengembangkan  kiprah  mereka dalam  proses  islamisasi  kaum terpelajar.  Upaya  itu  terwujud dalam  komunitas  Jong  Islaminten
Bond  (JIB)  dan  Studenten  Islam Studieclub (SIS).
Pasca-kemerdekaan, meski kalah,  sarjana  muslim  tetap  bisa tampil  sebagai  elite  politik  yang dominan.  Antara  tahun  1950- 1954,  mereka  menolak  gagasan pendirian  negara  Islam  sekaligus menerima  Pancasila  sebagai  dasar negara.  Pada  tahun  1960-an, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Islam Indonesia  (PII)  memainkan  peran besar dalam demonstrasi menjatuhkan rezim Soekarno. Dominasi keduanya menandai signifjkansi  pertama  inteligensia muslim Indonesia pasca- kemerdekaan. Akan tetapi, gelanggang yang mereka harapkan masih jauh dari harapan. Terutama karena proses peralihan rezim dari Soekarno  ke  Soeharto,  membawa
6 Johan  Effendi, Pergerakan  Pemikiran  Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib, Jakarta: LP3ES, 1993.
konsekuensi  serius  pada  gerak kaum akademis muslim. 7
Rezim  Soeharto  di  bawah payung Orde Baru, meski diwarnai peristiwa-peristiwa pemasung partisipasi publik dalam ranah  politik,  tidak  sepenuhnya memandulkannyali  kaum  sarjana dan  akademisi  muslim  dalam dunia politik. Situasi ini memunculkan  corak  baru  gerakan kaum terpelajar muslim di gerakan dakwah  dan  masjid  kampus. Periode  tahun  70-an  di  tengah kekangan negara, para sarjana dan cendekiawan muslim mencari formulasi baru dalam mengekspresikan  Islam.  Hasilnya adalah  para  eksponen  seperti Nurcholish Majid, Imadudin
Abdurrahim,  dan  Djohan  Efendi.
Meskipun  tidak  seiring  sejalan dalam praktiknya, mereka dipertemukan dalam sebuah agenda bersama, yakni mendukung rumbuhnya kebudayaan yang demokratis, sehat dan civil society. 8
Gerakan dakwah masjid yang diprakarsai mahasiswa dan pelajar muslim  telah  memberi  warna berupa islamisasi komunitas akademis-sekuler.  Di  berbagai kampus dijumpai komunitas- komunitas  yang  berbasiskan  dan beridentitaskan agama.
Setelah pergantian rezim berkali-kali,  telah  memunculkan model  peran  sarjana  muslim seperti yang dipelopori oleh komunitas-komunitas yang semula berbasis  di  masjid  kampus  seperti Harakah. Di  antara  yang  paling berpengaruh,  kita  bisa  menyebut
Kesatuan Aksi Mahasiswa
7 Dadang  Kahmad. Sosiologi  Agama  :  Potret
Agama  dalam  Dinamika  Konflik  Pluralisme  dan Modernitas . Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 195
8 Nurcholish  Madjid  melahirkan  banyak gagasan  yang  diluangkannya  dalam  berbagai  tulisan. Kumusannya  tentang  peran  dan  kiprah  umat  Islam terungkap dalam salah satu karyanya, Islam Doklrin dan Peradaban.
Muslim  Indonesia  (KAMMI)  dan partai  politiknya,  Partai  Keadilan Sejahtera (PKS).
Meskipun  demikian,  generasi baru aktivis organisasi keagamaan yang  mapan  mulai  mengalami liberalisasi pemikiran sebagai akibat interaksi dengan perkembangan global yang semakin deras. Apa signifikansi kita menyoal peran  sarjana  muslim  di  tengah perubahan  dewasa  ini?  .  Dadang Kahmad  dalam  bukunya  yang berjudul Sosiologi  Agama  : Potret  Agama  dalam  Dinamika KonflikPluralisme dan Modernitas . Menjelaskan signifikansi  kita  menyoal  peran sarjana muslim di tengah perubahan  dewasa  ini.  Menurut pendapatnya: Pertama, sebab  aktual  antara lain fenomena merebaknya gerakan-gerakan Islam kontemporer dalam berbagai ekspresi,  semakin  menguatnya animo masyarakat terhadap kiprah sarjana  muslim  di  bidang-bidang yang  lebih  luas,  kemudian  situasi ini semakin diperuncing oleh efek- efek  dari  hubungan  global  antara umat Islam dan negara Barat yang segera direspons.
Kedua, sebab  fundamental. Hal  ini  berkaitan  dengan  semakin besarnya  pengaruh  kaum  sarjana muslim  dalam  proses  perubahan sosial-budaya.  Dalam  konteks  itu, mereka berperan karena:
a. sarjana  muslim  dan  kaum cendekiawan  pada  umumnya merupakan pelopor dan inovator; b. mereka  memiliki  kapasitas intelekrual  dan  pola  pikir memadai  untuk  membawa
masyarakat pada kemajuan;
c. mereka  memiliki  karakter responsif, ekspresif, dan
formulatif;
d. kaum  terdidik  seperti  sarjana muslim  lebih  kreatif  bukan reaktif, dan independent;
e. sarjana  muslim  seharusnya jujur  dan  berani (intellectual
courage);
f. sarjana muslim bisa mengemban peran sosial proetnik di tengah masyarakat. 9 B.

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. PEMBERDAYAAN
a. Pengertian Pemberdayaan Istilah pembangunan dan - -terutama istilah pemberdayaan-- sesungguhnya  sejak  tahun 1990- an  telah  menjadi trend dalam pembangunan. Kegagalan konsep pembangunan yang menekankan  pada  aspek  makro, telah  diyakini  bahwa  konsep pemberdayaan  sebagai  alternatif ampuh untuk penuntasan pembangunan.  Pemerintah  pusat di  beberapa  kementerian  secara tegas membentuk berbagai lembaga  pemberdayaan,  bahkan ada kementerian yang mengkhususkan pada pemberdayaan  perempuan.  Ada juga  program  nasional  yang fokus  pada  pemberdayaan  yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Mandiri (PNMP Mandiri). 10 Begitu pula di tingkat pemerintah  daerah  provinsi  dan kabupaten/kota telah membentuk lembaga atau satuan kerja (Satker) yang menangani khusus tentang pemberdayaan masyarakat. Banyak pula pemerintah daerah yang langsung  membentuk  lembaga
9 Dadang  Kahmad. Sosiologi  Agama  :  Potret Agama  dalam  Dinamika  KonflikPluralisme  dan Modernitas . Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 192
10 Oos. M. Anwas, Pemberdayaan  Masyarakat di  Era  Global .  Bandung  :  Alfabeta.  2014.,  hlm.,  2. Lihat  juga  Harry  Hikmat. Strategi  Pemberdayaan Masyarakat . Bandung Humaniora., 2013., glm., 1
dengan  nama  pemberdayaan, misalnya:  Badan  Pemberdayaan Masyarakat (Bapimas), atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,  Pada  tingkat  desa atau  kelurahan  sudah  dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  Desa  atau  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Ilmu sosial tradisional menekankan  bahwa  kekuasaan/ berkaitan  dengan  pengaruh  dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan bahwa kekuasaan  sebagai  sesuatu  yang tidak  berubah  atau  tidak  dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan  tidak  vakum  dan terisolasi.  Kekuasaan  senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta  dalam  relasi  sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.  Dengan  pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan  sebagai  sebuah proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna.  Dengan  kata  lain, kemungkinan  terjadinya  proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal:
1. Bahwa kekuasaan  dapat berubah. |ika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak  mungkin  terjadi  dengan cara apapun. 2. Bahwa kekuasaan  dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengerti-an kekuasaan  yang  tidak  statis, melainkan dinamis. 11 Pemberdayaan  menunjuk pada kemampuan orang, khususnya  kelompok  rentan  dan lemah sehingga mereka memiliki
11 Edi  Suharto. Membangun  Masyarakat.,  Op., cit., ., 28.
kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi  kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki  kebebasan (freedom),
dalam  arti  bukan  saja  bebas mengemukakan pendapat, melainkan  bebas  dari  kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber  produktif  yang memungkinkan  mereka  dapat meningkatkan pendapatannya dan  memperoleh  barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan;  dan (c) berpartisipasi dalam  proses  pembangunan  dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Terkait dengan pengeertian pemberdayaan, penulis  mencoba  mengutip  dari bukunya  Edi  Suharto    yang berjudul Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat . 12 Dalam  buku  tersebut
Suharto  menjelaskan  beberapa pengertian pemberdayaan
menurut  para  ahli  dilihat  dari tujuan,  proses,  dan  cara-cara pemberdayaan 13
a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang  lemah  atau  tidak beruntung (Ife, 1995). b. Pemberdayaan adalah
sebuah proses dengan mana orang  menjadi  cukup  kuat untuk  berpartisipasi  dalam, berbagi  pengontrolan  atas, dan mempengaruhi lerhadap,  kejadian-kejadian ini,  hingga  lembaga  yang mau memrnuhi
kehidupannya.
I'emberdayaan  menekankan bahwa  orang  memperoleh keterampilan,  pengetahuan,
12 Edi  Suharto. Membangun  Masyarakat  Ibid.,
27.
13 Edi  Suharto. Membangun  Masyarakat  Ibid.,
27.
dan  kekuasaan  yang  cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan  orang  lain  yang menjadi perhatiannya (Parsons, et.al., 1994). c. Pemberdayaan menunjuk pada  usaha  pengalokasian kembali  kekuasaan  melalui pengubahan  struktur  sosial (Swift dan Levin, 1987). d. Pemberdayaan  adalah  suatu cara  dengan  mana  rakyat, organisasi,  dan  komunitas diarahkan agar mampu menguasai  (atau  berkuasa atas) kehidupannya (Rappaport, 1984). Berdasarkan pengertian pemberdayaan  di  atas  dapat dipahami  bahwa  yang  dimaksud dengan  pemberdayaan  adalah sebuah proses dan lujuan.
Sebagai  proses,  pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk  masya-rakat,  termasuk individu-individu yang mengalami  masalah  kemiskinan. Sebagai lujuan, maka pemberdayaan  menunjuk  pada keadaan  atau  hasil  yang  ingin dicapai  oleh  scbuah  perubahan sosial;  yaitu  masyarakat  yang berdaya,  memiliki  kekuasaan atau  mempunyai  pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya baik yang bersifat fisik,
ekonomi,  maupun  sosial  seperti memiliki kepercayaan diri, mampu  menyampaikan  aspirasi, mempunyai  mata  pencaharian, berpartisipasi  dalam  kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan  sebagai  tujuan seringkali  digunakan  sebagai indikator keber-hasilan pemberdayaan  sebagai  sebuah proses.
b. Indikator Keberdayaan
Untuk  mengetahui  fokus dan  tujuan  pemberdayaan secara operasional, maka perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan seseorang itu berdaya  atau  tidak.  Sehingga ketika sebuah
program pemberdayaan  sosial  diberikan, segenap  upaya  dapat  dikon- sentrasikan  pada  aspek-aspek apa  saja  dari  sasaran  perubahan (misalnya keluarga miskin) yang perlu dioptimalkan.
Schuler, Hashemi dan Riley  mengembangkan  delapan indikator  pem-berdayaan,  yang mereka sebut sebagai empowerment  index atau  indeks pemberdayaan  (Suharto,  2004). Keberhasilan pemberdayaan masyarakat  dapat  dilihat  dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan,  dan  kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut  dikailkan  dengan  empat dimensi kekuasaan. Yaitu: 'kekuasaan  di  dalam' (power within), kekuasaan  untuk ( power  to ) 'kekuasaan  atas (power  over), dan  'kekuasaan dengan' (power  with). Adapun indikator pemberdayaan adalah: 1.
Kebebasan mobilitas: kemampuan  individu  untuk pergi  ke  luar  rumah  atau wilayah  tempal  tinggalnya,
seperti  ke  pasar,  fasilitas medis, bioskop, rumah ibadah,  ke  rumah  tetangga. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian. 2. Kemampuan membeli komoditas kecil: kemampuan  individu  untuk membeli barang-
barangkebutuhan keluargasehari-hari  (beras, minyak tanah, minyak goreng,  bumbu);  kebutuhan dirinya  (minyak  rambut, sabun  mandi,  rokok,  bedak, sampo).  Individu  dianggap mampu melaku-kan kegiatan ini terutama jika ia dapat  membuat  keputusan sendiri  tanpa  meminta  ijin pasangannya;  terlebih  jika ia  dapat  membeli  barang- barangtersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. 3. Kemampuan membeli komoditas besar: kemampuan  individu  untuk membeli barang- barangsekunderatau  tersier, seperti  lemari  pakaian,  TV, radio, koran, majalah, pakaian  keluarga.  Seperti halnya  indikator  di  atas, poin tinggi diberikan terhadap individu yang dapat  membuat  keputusan sendiri  tanpa  meminta  ijin pasangannya;  terlebih  jika ia  dapat  membeli  barang- barangtersebut dengan menggunakan uangnya sendiri. 4.    Terlibat  dalam  pembuatan keputusan-keputusan  rumah tangga:  mampu  membuat keputusan  secara  sendiri maupun bersama suami/istri mengenai keputusan- keputusan keluarga, misalnya mengenai renovasi rumah,  pembelian  kambing untuk diternak, memperoleh kreditusaha. 5.    Kebebasan  relatif  dari dominasi keluarga: responden ditanya mengenai  apakah  dalam satu  tahun  terakhir  ada seseorang (suami, istri, anak-anak,  mertua)  yang
mengambil  uang,  tanah, perhiasan  dari  dia  tanpa ijinnya; yang melarang mempunyai anak; atau melarang  bekerja  di  luar rumah. 6.      Kesadaran  hukum  dan politik:  mengetahui  nama salah seorang pegawai pemerintah  desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat;  nama  presiden; mengetahui pentingnya memiliki  surat  nikah  dan hukum-hukum waris. 7.  Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap  'berdaya'  jika  ia pernah terlibat dalam kampanye  atau  bersama orang lain melakukan protes,  misalnya,  terhadap suami  yang  memukul  istri; istri yang mengabaikan suami dan keluarganya; gaji yang tidak adil; penyalahgunaan bantuan sosial; atau penyalahgunaan kekuasaan polisi dan pegawai pemerintah. 8.    Jaminan  ekonomi  dan kontribusi terhadap keluarga:  memiliki  rumah, tanah, asset produktif, tabungan. Seseorangdianggap memiliki  poin  tinggi  jika  ia memiliki
aspek-aspek tersebut  secara  sendiri  atau terpisah dari pasangannya. 14
c. Strategi Pemberdayaan Parsons et.al. (1994:  112- 113)  sebagaimana  dikutip  oleh Suharto, menyatakan bahwa proses  pemberdayaan  umumnya dilakukan secara kolektif.
Menurutnya,  tidak  ada  literature yang  menyatakan  bahwa  proses pemberdayaan terjadi dalam
14 Edi  Suharto. Membangun  Masyarakat  Ibid., hlm., 27., hlm., 218-219
retasi satu-lawan-satu antara pekerja  sosial  dan  klien  dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan  seperti  ini  dapat meningkatkan  rasa  percayadiri dan  kemampuan  diri  klien,  hal ini  bukanlah  strategi  utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan  sosial  dapat  dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi  ini  pun  tetap  berkaitan dengan  kolektivitas,  dalam  arti mengkaitkan klien dengan sumberatau sistem lain di luardirinya. Dalam konteks pekerjaan  sosial,  pemberdayaan dapat  di  lakukan  melalui  tiga aras  atau  matra  pemberdayaan
(empowerment  setting): mikro,
mezzo, dan makro. 1.    Aras  Mikro.  Pemberdayaan dilakukan  terhadap  klien secara individu melalui bimbingan, konseling, stress  management,  crisis intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing  atau  melatih klien  dalam  menjalankan tugas-tugas  kehidupannya. Model  ini  sering  disebut sebagai  Pendekatan  yang Berpusat  pada  Tugas (task centered approach). 2. Aras  Mezzo.  Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok  sebagai  media intervensi.  Pendidikan  dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan  sebagai  strategi dalam mcmngkatkan kesadaran, pengetahuan,
keterampilan  dan  sikap- sikap  klien  agar  memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya. 3.    Aras  Makro.  Pendekatan  ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (large-system strategy), karena  sasaran  perubahan diarahkan pada sistem lingkungan  yang  lebih  luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial,
lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik,  adalah  beberapa strategi  dalam  pendekatan ini.  Strategi  Sistem  Besar memandang  klien  sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka  sendiri,  dan  untuk memilih  serta  menentukan strategi  yang  tepat  untuk bertindak. 15

## d. Pendekatan Pemberdayaan
Untuk  pelaksanaan  proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan  di  atas  menurut pendapat Edi Suharto dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat  dicapai  dengan  melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P. 16
1.      Pemungkinan:  menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.  Pemberdayaan  harus mampu membebaskan masyarakat  dari  sekat-sekat kultural  dan  struktural  yang menghambat.
15 Edi  Suharto. Membangun  Masyarakat  Ibid., hlm., 27., hlm., 218-219
16 5P,  yaitu:  Pemungkinan,  Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan Ibid .,
2. Penguatan: memperkuat pengetahuan  dan  kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam  memecahkan  masalah dan memenuhi kebutuhan- kebutuhannya.  Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan  diri  masyarakat yang  menunjang  kemandirian mereka. 3. Perlindungan: melindungi masyarakatterutama kelompok- kelompok  lemah  agar  tidak tertindasoleh  kelompok  kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang  (apalagi  tidak  sehat) antara  yang  kuat  dan  lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada  penghapusan  segala  jenis diskriminasi dan dominasi yang  tidak menguntungkan rakyat kecil. 4. Penyokongan: memberikan bimbingan  dan  dukungan  agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pem-berdayaan  harus  mampu menyokong  masyarakat  agar tidak lerjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. 5. Pemeliharaan: Memelihara kondisi  yang  kondusif  agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kckuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan  dan  keseimbangan yang  memungkinkan  setiap orang memperoleh kesempatan berusaha. Adapun teknik pemberdayaan yang dapat
dilakukan  untuk  mem-berdayakan masyarakat  menurut  Dubois  dan Miley (1992:211) sebagaimana dikutip Suharto  adalah ;
1.    Membangun  relasi  pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan  hak  klien  menentukan nasibnya sendiri (sell- determination); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien {client partnerships).
2. Membangun  komunikasi  yang: (a) menghormati  martabat  dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan kcragaman individu; (c) berfokus  pada klion; (d) menjaga  kerahasiaan klien.
3.      Terlibat  dalam  pcmecahan masalah yang: (a) memperkuat parti si pasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai  hak- hak klien; (c) merangkai tantangan-Lantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. 4.      Merefleksikan  sikap  dan  nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan  terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan  pribadi  ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentukdiskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan. 17

## B. MASYARAKAT MADANI
1. Pengertian Masyarakat
17 Edi Suharto. Pembangunan Kebijakan sosial dan Pekerjaan  sosial;  Spektrum Pemikiran : Bandung  ; Lembaga  Studi  Pembangunan  STKS    (LSP-STKS). 1996., hlm., 68
Masyarakat adalah golongan  besar  atau  kecil  yang terdiri  atas  beberapa  manusia, yang  dengan  sendirinya  bertalian secara golongan dan saling memengaruhi satu sama lain. 18
Istilah  masyarakat  berasal dari  bahasa  Arab, syaraka yang berarti  ikut  serta,  berpartisipasi, atau masyaraka yang  berarti saling  bergaul.  Dalam  bahasa lnggris  digunakan  istilah society,
yang  berasal  dari  kata  lain socius
berarti kawan. 19 Kata masyarakat juga berasal dari kata musyarak (Arab), yang  artinya  berkumpul  bersama, hidup  bersama  dengan  saling berhubungan dan saling memengaruhi,  yang  selanjutnya mendapat  kesepakatan  menjadi masyarakat (Indonesia). 20 Dalam  bahasa  lnggris,  kata masyarakat diterjemahkan menjadi  dua  pengertian,  yaitu society dan community. Masyarakat  sebagai community
dapat  dilihat  dari  dua  sudut pandang berikut. 21 a. Memandang community sebagai
unsur statis, artinya community terbentuk  dalam  suatu  wadah atau tempat dengan batas-batas tertentu, ia menunjukkan bagian dari kesatuan masyarakat  sehingga  ia  dapat pula disebut sebagai masyarakat  setempat,  misalnya kampung,  dusun,  atau  kota- kota kecil. Masyarakat setempat  adalah  wadah  dan wilayah sekelompok orang yang  ditandai  oleh  adanya hubungan sosial, perasaan sosial,  nilai-nilai,  dan  norma- norma  yang  timbul  atas  akibat 18 Koentjaraningrat, Pengantar llmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 146.
19 Loc. Cit, Abdulsyani, hlm. 30.
20 Loc. Cit, H. Hartono dan Arnicun Aziz, hlm. 88 21 Loc. Cit, H. Hartono dan Arnicun Aziz, hlm. 88.
pergaulan  hidup  atau  hidup bersama manusia.
b. Community dipandang  sebagai unsur dinamis, artinya menyangkut  suatu  proses  yang terbentuk melalui faktor psikologi dan hubungan antarmanusia, di  dalamnya  ada yang sifatnya fungsional. Contohnya  adalah  masyarakat pegawai negeri sipil, masyarakat ekonomi,masyarakat mahasiswa, dan sebagainya.
Dari  kedua  ciri  khusus tersebut  bahwa  masyarakat  yang tidak  memenuhi  ciri-ciri  tersebut, dapat  disebut masyarakat  society. Masyarakat dalam pengertian society terdapat  interaksi  sosial, perhitungan-perhitungan  rasional dan like interest, hubungan menjadi  bersifat  pamrih,  dan ekonomis. 22
J.L  Gillin  dan  J.P.  Gillin menyatakan  bahwa  masyarakat adalah  ke-lompok  manusia  yang terbesar mempunyai tradisi, kebiasaan,  sikap,  "dan  perasaan persatuan  yang  sama.  Dalam  hal ini, masyarakat meliputi pengelompokan-pengelompokan kecil. 23
Istilah  masyarakat  berasal dari  bahasa  Arab "syarikah" yang berarti perkumpulan. 24
Istilah masyarakat  yang  berasal  dari  kata syarikah terscbut  lebih  dikenal dan bcgitu familiar bagi masyarakat Indonesia
dibandingkan  istilah  Arab al- mujtama' yang berarti masyarakat. Kata  masyarakat  menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia diartikan  sebagai  pergaulan  hidup manusia  (himpunan  orang  yang
22 Op. Of., him. 31.
23 Ibid.
24 Sidi  Gazalba, Masyarakat  Islam  Pengantar Sosiologi  dan  Sosiografi, (|akarra:  Bulan  Bintang, 1976), hlm. 1
hidup  bersama  di  suatu  tempat dengan  ikatan-ikatan  aturan  yang tentu). 25 Ralph  Linton  yang  dikutip oleh  Sidi  Gazalba,  menjelaskan bahwa  yang  dimaksud  dengan istilah masyarakat adalah kelompok  manusia  yang  cukup lama  hidup  dan  bekerja  sama schingga dapat mengorganisasikan dirinya  dan  berpikir  mengenai dirinya  sebagai  kesatuan  sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. 26 Sedangkan masyarakat menurut  Murtadha  Muthahhari adalah  kelompok  manusia  yang saling  terkait  oleh  sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus dan hukum-hukum  khas  yang  hidup bersama. 27
Berdasarkan  uraian  di  atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adalah  suatu  kelompok  manusia yang digunakan untuk menggambarkan ikatan atau interaksi  antara  pihak-pihak  yang bersahabat.  Dalam  arti  asosiasi, sebuah  masyarakat  adalah  tubuh individu  digariskan  oleh  batas- batas saling ketergantungan fungsional, terdiri dari karakteristik seperti identitas nasional  atau  budaya,  solidaritas sosial,  bahasa  atau  organisasi hierarkis. Lebih luasnya, masyarakat merupakan infrastruktur ekonomi, sosial, atau industri,  terdiri  dari  kumpulan individu bervariasi.
2. Pengertian Masyarakat Madani Gagasan agama madani diilhami oleh konsepsi civil religion yang  untuk  pertama
25 W.J.S.  Poerwadarminta. Kamus  Umum Bahasa  Indonesia, Jakarta  :  Balai  Pustaka  1991 ., hlm., 636.
26 Sidi  Gazalba, Masyarakat  Islam.,  op.,  cit., hlm. 5.
27 Murtadha  Muthahhari, Masyarakat  dan Sejarah, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 15.
kalinya  dipopulerkan  oleh  Robert N.  Bellah,  seorang  pensiunan
Guru Besar Sosiologi pada
Universitas  {California,  Berkeley, Amerika Serikat. la memfokuskan penelitiannya  pada  agama  di Amerika, yang kemudian mendapat  penghargaan  "Sorokin Award" dari American Sociological Association pada tahun  1976  untuk  karyanya The Broken  Covenant:  American  Civil
Religion in Time of Trial. Menurut pengakuannya,
gagasan civil religion untuk pertama  kali  diintrodusir  oleh  J. Rousseau  dalam  karyanya, The Social  Contract. Dalam  karyanya tersebut,  seperti  dikutip  Bellah, Rousseau  membuat  garis  besar ten-  tang  dogma-dogma civil religion yang  sederhana  yaitu eksistensi  Tuhan,  kehidupan  yang akan da tang, pahala bagi kebajikan dan hukuman bagi yang sebaliknya,  serta  penyingkiran sikap  keagamaan  yang  tidak toleran. Lebih lanjut Bellah mengemukakan bahwa ide tentang civil  religion bukan  hanya  milik Rousseau,  tetapi  telah  menjadi bagian  dari  iklim  budaya  akhir abad  ke-18.  Bellah  misalnya, mengutip Benjamin Franklin yang menulis dalam otobiografinya bahwa  eksistensi  Tuhan  yang menciptakan  dunia  dan  mengatur dengan  kebijaksanaan-Nya  adalah tidak  diragukan  lagi.  Demikian pula,  bahwa  pelayanan  yang disukai oleh Tuhan adalah berbuat baik kepada manusia; jiwa bersifat abadi;  semua  kejahatan  akan memperoleh hukuman dan kebajikan akan memperoleh pahala,  baik  di  dunia  atau  di akhirat,  merupakan  esensi  setiap agama.
Dengan  mendasarkan  pada penelitiannya,  Bellah  memberikan hipotetis akan adanya alasan yang kuat  untuk  memercayai  bahwa
agama,  khususnya  ide  tentang Tuhan,  memiliki  peran  yang sangat  besar  dalam  membentuk alam  pikiran  para  negarawan
Amerika  yang  awal.  Menurutnya, hal  tersebut  sebagaimana  dapat dibaca dalam teks pidato pelantikan Presiden John R Kenedy  pada  20  Januari  1961 yang  memberikan  tiga  acuan sebagai simbol civil religion yaitu: pertama,  sumpah  kepresidenan yang  ia  nyatakan: "...karena  saya telah  menyatakan  sumpah  di hadapan Anda sekalian dan Tuhan  Yang  Mahakuasa,sumpah yang sebenar-benarnya yang sama dengan yang dituliskan oleh leluhur kita, satu dan tiga perempat abad yang lalu." Kedua,
pernyataarmya: "...keyakinan bahwa  hak-hak  manusia  tidak datang  dari  pemberian  negara,
tetapi dari tangan Tuhan." Ketiga, pernyataan  dari  bagian  pidato penutupnya  yang  menyatakan: "...tetapi dengan menyadari sepenuhnya  bahwa  di  bumi  ini, karya  Tuhan  hams  benar-benar menjadi karya kita." 28
Kecenderungan pengaruh agama  dalam  membentuk  alam pikiran  para  negarawan  Amerika yang  awal,  juga  dapat  dibaca dalam dokumen-dokumen kenegaraan seperti pidato pelantikan  pertama  Washington, pada  30  April  1789,  pidato pelantikan Presiden Johnson, pidato pelantikan Abraham Lincoln, dan sebagainya. Dokumen penting lainnya, menurut  Bellah  adalah  dokumen deklarasi kemerdekaan yang memuat  empat  acuan  kepada Tuhan  yaitu:  pertama,  berbicara tentang  "hukum  alam  dan  Tuhan Penguasa  Alam (Laws  of  Nature
28 Dadang  Kahmad. Sosiologi  Agama  :  Potret Agama  dalam  Dinamika  Konflik  Pluralisme  dan Modernitas . Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 187- 188
and Nature's God); kedua, penyataan  bahwa  "oleh  Sang Pencipta, dianugerahi hak-hak tertentu  yang  tak  dapat  dicabut; ketiga,  "Hakim  Agung  dunia  atas niat  luhur  kita";  dan  keempat, yang mengindikasikan "suatu kepercayaan  yang  teguh  terhadap Tuhan  Yang  Maha-bijaksana."
Semangat  ketuhanan  yang  kuat inilah, dilembagakan dalam semboyan  negara  "kepada  Tuhan kita percaya" (in God we trust).
Konsepsi  ketuhanan  dalam civil  religion dapat  diterima  oleh semua  orang  Amerika  sebagai suatu konsep agama yang melampaui agama (beyond belief). Setiap kelompok agama disatukan secara  politis,  tetapi  dengan  tetap mempertahankan kebhinekaan secara kultural dan keagamaannya. Apabila melakukan kontekstualisasi konsepsi civil religion di  Indonesia,  gagasan serupa  dapat  ditemukan  dalam dokumen-dokumen resmi kenegaraan sejak awal kemerdekaan  hingga  sekarang.
Dalam hampir setiap pidato kenegaraan,  Presiden  Republik
Indonesia selalu memulainya dengan  ungkapan  "atas  nama Tuhan  Yang  Maha  Pengasih  dan Penyayang"
(bismillahirrahmanirrahim) atau atas nama Tuhan Yang Maha Esa. Konsepsi  ketuhanan  ini,  secara tegas  dikemukakan  oleh  Bung Karno  dalam  pidatonya  yang terkenal "To  Build  the  World Anew" di  hadapan  Sidang  Umum PBB  pada  30  September  1960. Filsafat  hidup  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  ini,  kemudian  menjadi manifesto  politik  sebagaimana tercantum  dalam  UUD  pasal  29 ayat 1 bahwa "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa."
Demikian pula, dengan pembukaan  UUD  1945  yang
diawali  dengan  pernyataan  "atas berkat  rahmat  Tuhan  Yang  Maha
Kuasa", menunjukkan bahwa konsepsi  ketuhanan  telah  menjadi character building (watak) bangsa Indonesia.  Konsepsi  ketuhanan Yang  Maha  Esa  inilah,  yang  saya sebut dengan agama madani, yaitu suatu  konsepsi  ketuhanan  yang menjadi  titik  temu  agama-agama, suatu  "agama  yang  melampaui agama", kelompok-kelompok agama  disatukan  secara  politis, sekaligus dengan mempertahankan kebhinekaan secara kultural dan keagamaannya. 7 Konsepsi  agama  madani mengandaikan adanya lima substansi  isi  keagamaan  yang bersifat  universal,  yaitu  adanya orientasi hidup transendental yang meletakkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi;  ikatan  batin  pada  nilai- nilai kemanusiaan; kesadaran akan tanggung jawab bersama; pandangan yang lebih mendahulukan kepentingan masyarakat  daripada  kepentingan diri pribadi; kebebasan dan toleransi beragama. Sikap keagamaan yang meletakkan Tuhan sebagai otoritas tertinggi  menjadi  substansi  agama madani di Indonesia, sebagaimana dipraktikkan dalam setiap pengangkatan  dan  pengucapan sumpah  jabatan  politis  dengan ungkapan  "Demi  Allah".  Oleh karena itu, kewajiban pejabat yang telah Secara teologis maupun sosiologis,  penyatuan  berbagai kelompok  keagamaan  dalam  salu konsepsi  agama  madani  menjadi sangat  mungkin,  karena  pesan ketuhanan  secara  esensial  sama (The essential unity of all religions). menyatakan sumpahnya adalah melampaui konstitusi,  tidak  hanya  kepada rakyat,  tetapi  juga  kepada  Tuhan.
Sebagaimana juga dalam konsepsi politiknya  bahwa  kedaulatan  ada di  tangan  rakyat,  tetapi  secara implisit  dan  bahkan  eksplisit, kedaulatan  tertinggi  dinisbatkan kepada  Tuhan.  Tidak  heran  jika ada  ungkapan  semacam  adagium bahwa  "suara  rakyat  adalah  suara Tuhan".  Makna adagium ini adalah  kehendak  rakyat  yang diekspresikan dalam suara mayoritas menjadi sumber pelaksanaan otoritas politik, tetapi tanpa  penisbatan  kepada  Tuhan (otoritas  paling  tinggi),  kehendak rakyat akan kehilangan signifikansinya. 29
Dalam  konteks  pluralitas agama, orientasi transendental dengan meletakkan Tuhan sebagai otoritas  tertinggi  sehingga  segala bentuk  absolutisme  politik  atau agama tertentu, sekalipun mayoritas,  tidak  dapat  diterima.
Semua  agama  harus  tunduk  pada konsepsi ketuhanan universal (yang  melampaui  agama),  dan dalam  konsepsi  ketuhanan  ini pula,  agama  mendapatkan  titik temu,  tanpa  harus  meleburkan dalam satu agama.
Konsep agama madani seyogianyalah  dapat  melahirkan suatu  ikatan  batin  bersama  dan mewujudkan nilai-nilai
kemanusiaan, kesadaran akan tanggung jawab dan lebih mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selain itu, dapat melahirkan  suatu  sikap  toleran dalam  beragama  dan  kebebasan dalam
mengekspresikan keyakinan  (agama),  dengan  tidak mengganggu keutuhan lingkungan dan  kemanusiaan  pemeluk  agama lain.  Dengan  demikian,  melalui agama  madani  kelompok  agama
29 Dadang  Kahmad. Sosiologi  Agama  :  Potret Agama  dalam  Dinamika  Konflik  Pluralisme  dan Modernitas . Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 189- 190
akan dapat disatukan secara politis,  sekaligus  dipertaliankan kebhinekaannya, baik secara kultural maupun keagamaan. Demikian  pula,  konfiik-konflik keagamaan akan sedapat mungkin diarahkan untuk proses dinamisasi dan  akselerasi  pembangunan  di bawah otoritas ketuhanan universal  yang  menjadi  titik  temu dan kesepakatan bersama. 3.  Agama  Madani: Universal  Social

## Ethic
Konsekuensi Iain yang  juga sangat  signifikan  dari  kesadaran Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  pada kehidupan  tingkat  sosial  adalah munculnya pola-pola hidup dalam standar perilaku moral yang tinggi berupa "tindakan-tindakan bermoral". Dalam semangat ketuhanan,  hidup  bermoral  bukan Iagi merupakan masalah kesediaan, melainkan sebuah keharusan,  dan  kelanjutan  yang wajar  dari  fitrah  kemanusiaan yang  berketuhanan.  Oleh  karena itu,  dalam  perspektif  ini,  gagasan agama  madani  lebih  merupakan aktualisasi  nilai-nilai universal social  ethic dalam  setiap  tindakan kekayaan dan berkebudayaan.
Hal  yang  niscaya  bahwa
iman  atau  kesadaran  ketuhanan akan  selalu  berdialog  dengan realitas  sosial  yang  plural  karena hidup  manusia  tidak  berlangsung dalam "suasana batin" yang tertutup,  tetapi  dalam  proses dialog dengan lingkungannya. Dengan  kata  lain,  manusia  tidak dapat melepaskan kediriannya dari dialog  dalam  dialektika  dinamika lingkungan  dunia  atau  k  e  b  u 8 Oleh  karena  itu, saya  berpendapat bahwa dalam kerangka membangun kebudayaan yang sejalan  dengan  keimanan  dan konsepsi  ketuhanan,  kerja  sama inter  dan  antarumat  beriman (beragama) dalam dialog
kehidupan (menyelesaikan berbagai  problem  kemanusiaan),
menjadi suatu keharusan.
Kerja sama ini dapat dilakukan  melalui  berbagai  forum komunikasi atau perhimpunan agama  yang  memiliki  kepedulian iman  bersama  dalam  menjaga keutuhan lingkungan dan kemanusiaan. Dalam konteks inilah,  agama  madani  sebagai universal social  ethic seperti keadilan  sosial,  perdamaian  dan pembebasan, dapat dijadikan dasar pijakan  bagi  kerja  sama  inter  dan antarumat beragama. Melalui pijakan universal  social  ethic, seluruh  kaum  beriman  (penganut agama), secara universal menemui  tantangan  kemanusiaan yang sama sehingga dapat tersentuh  "religiusitasnya",  untuk tidak hanya menonjolkan having a religion, tetapi  juga being  a religion sebagai  suatu promising and challenging. 30
Dengan demikian, kerja sama antarumat beriman seyogianyalah  dapat  diikat  dan diarahkan  dalam  gerakan  bersama untuk mewujudkan keadilan sosial, perdamaian, dan pembebasan. Gerakan bersama ini pula, yang tampaknya akan menjadi  tugas  kemanusiaan  yang berdimensi perennial.

## D. PENUTUP
Pemberdayaan masyarakat, menuju  masyarakat  yang  madani, selain  menjadi  tugas  para  ulama,  pun menjadi tugas para Intelektual Muslim.  Realitas  ini  memberikan makna  bahwa  kehadiran  ulama  dan para intelektual muslim dalam berdakwah terutama dalam hal pemberdayaan  masysrakat  menuju
30 Dadang  Kahmad. Sosiologi  Agama  :  Potret Agama  dalam  Dinamika  Konflik  Pluralisme  dan Modernitas . Bandung: Pustaka Setia., 2011., hlm., 190- 191.
masyarakat  madani  bagaimanapun sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
Realitas yang demikian menunjukkan betapa urgennya sinergitas antara ulama dan intelektual muslim dalam memberdayakan masyarakat menuju masyarakat madani.

## DAFTAR BACAAN
A.  Subandi  dan  Syukriadi  Sambas, Epistemologi Dakwah . Bandung: KP Hadis. 1999. Aqib  Suminta. Kaderisasi  Ulama  di Pesantren . Dalam Saifullah Ma’sum. Dinamika  Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren  Saat  Ini) .  Depok: Yayasan  Islam  Al-Hamidiyah dan  Yayasan  Saifudin  Zuhri. 1998.
Badruddin  H.  Subky. Dilema  Ulama dalam Perubahan Zxmqn Jakarta:  Gema  Insani  Press. 1995. Hamdan  Rasyid.  Kaderisasi  Ulama  di Pesantren. Dalam Saifullah Ma’sum. Dinamika  Pesantren (Telaah Kritis Keberadaan Pesantren  Saat  Ini) .  Depok: Yayasan  Islam  Al-Hamidiyah dan  Yayasan  Saifudin  Zuhri. 1998.
M.  Quraish  Shihab. Membumikan  Al- Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat .  Bandung:  Mizan. 1992.
Moch.  Ali  Aziz, Ilmu  Dakwah. Jakarta: Prenada Media 2004. Ropingi el-Ishaq. Pengantar Ilmu
Dakwah.  Studi  Komprehensif dari  Teori  ke  Praktek .  Malang: Madani.
Saifullah  Ma’sum.  Dinamika  Pesantren
(Telaah Kritis Keberadaan Pesantren  Saat  Ini).  Depok: Yayasan  Islam  Al-Hamidiyah dan  yayasan  Saifudin  Zuhri.
1998.