## Isti`dal : Jurnal Studi Hukum Islam
Pemenuhan Nafkah Istri Oleh Suami Terpidana dalam Hukum Islam dan Hukum Positif
Annisa Rachma Aulia 1 , Ciwik Ayu Regina Sutiman 2 , Vrisko Putra Vachruddin 3
123 Universitas Maarif Hasyim Latif
1 annisarachmaaulia991169@gmail.com,
2 ciwikayureginasutiman@gmail.com,
3 vrisko.vachruddin@dosen.umaha.ac.id.

## Abstract
Keywords : Obligation; Living; Husband; Convict
This research examines the wife's right to alimony in cases where the husband is convicted. Marriage is a sacred bond between a husband and wife to form a family based on the Almighty God. The husband is obliged to provide physical and  emotional  sustenance  to  the  wife.  However,  when  the  husband  is convicted,  his  income  will  be  cut  off,  leading  to  problems  regarding  the fulfillment  of the wife's  alimony.  This  research  employs  a  literature  review method through the stages of planning, conducting, and reporting. The results indicate that a convicted husband is still obliged to provide alimony according to his ability. If unable, the wife is advised to help earn a living. Nevertheless, the wife can file for divorce if she feels uncomfortable waiting for her husband to be released from punishment. This research explains the fulfillment of the wife's right to alimony in cases where the husband is convicted according to Islamic law and positive law. These findings provide an understanding of the convicted husband's obligation to provide alimony and the options that can be taken by the wife.
Abstract
Keywords : Kewajiban;
Nafkah; Suami; Terpidana
Penelitian ini mengkaji hak nafkah istri dalam kasus suami yang terpidana. Pernikahan merupakan ikatan suci antara suami dan istri untuk membentuk keluarga  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Suami  berkewajiban memberikan  nafkah  lahir  dan  batin  kepada  istri.  Namun,  ketika  suami terpidana,  penghasilannya  akan  terputus  sehingga  menimbulkan permasalahan terkait pemenuhan nafkah istri. Penelitian ini menggunakan metode literatur review melalui tahapan planning, conducting, dan reporting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami terpidana tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai kemampuannya. Jika tidak mampu, istri dianjurkan membantu mencari nafkah. Meski demikian, istri dapat mengajukan gugatan perceraian jika merasa tidak nyaman menunggu suami bebas dari hukuman. Penelitian ini menjelaskan pemenuhan hak nafkah istri pada kasus suami terpidana menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Temuan ini memberikan  pemahaman  tentang  kewajiban  suami  terpidana  dalam memberikan nafkah serta opsi yang dapat diambil oleh istri.
Pendahuluan
Kebutuhan akan pernikahan merupakan sifat  naluri  manusia  yang  bersifat  asal  dan manifestasi diri sebagai makhluk Allah Swt. Menikah  itu  hukumnya  wajib  bagi  setiap manusia dewasa yang mampu secara moral dan moril serta bila ia tidak menikah maka akan terperosok dalam lingkaran perzinaan (Mardiah, 2018, p. 2).
Pernikahan menjadikan seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah. Pernikahan  dalam  agama  Islam  harus dilaksanakan melalui ijab kabul.
Pernikahan juga bertujuan untuk menjalankan  dan  mengatur  kehidupan suami  istri  dengan  mengatur  hak-hak  dan kewajiban suami istri menurut agama.
Hak dan kewajiban bagi suami dan istri menjadi  terikat  dan  terkait  ketika  sudah dilaksanakan akad ijab kabul. Pada dasarnya hak istri yang merupakan kewajiban suami sama dengan hak dan kewajiban suami istri. Hak  dan  kewajiban  suami  istri  dibagi menjadi tiga yaitu hak istri atas suami, hak suami  atas  istri,  dan  hak  bersama  (Firdaus and Ridwan, 2021, p. 662).
Melalui  ikatan  pernikahan,  seorang suami  dapat  memperoleh  hak  serta  wajib
melaksanakan kewajibannya.
Begitu  pun  seorang  istri  juga  dapat memperoleh hak serta wajib melaksanakan kewajibannya.  Selain  hak  dan  kewajiban masing-masing  individu  tersebut  maka seorang suami dan istri  memikul  hak dan kewajiban  bersama  sudah  ditentukan  oleh syari’at islam maupun negara. Maka sudah sepantasnya  setiap  suami  maupun  istri mengetahui  hak  dan  kewajiban  masing- masing  guna  mencapai  kebahagian  dalam rumah  tangga.  Sebab  beberapa  kasus terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga  terjadi  karena  suami  maupun  istri hanya  meminta  atas  haknya  tetapi mengabaikan kewajibannya (Mardiah, 2018, pp. 3–4).
Salah satu hal yang sangat penting dalam menjalani  bahtera rumah  tangga  ialah  hak dan  kewajiban  atas  nafkah.  Nafkah  atau disebut dengan biaya hidup adalah dimana kewenangan  seorang  istri  dan  anak  dalam memenuhi  kebutuhan  primer,  sekunder dan tersier. Beberapa pendapat mengatakan bahwa  walaupun  istri  merupakan  seorang yang  kaya  maka  tetap  mendapatkan  hak nafkah dari suami.
Nafkah  keluarga  yang  bersifat  lahir
merupakan  proses  transaksi  ekonomi dengan  cara  mempergunakan  uang  untuk keperluan hidup dan keperluan lain dalam keluarga  (Doi,  1992).  Setelah  akad dilaksanakan,  jelas  bahwa  sang  istri bertanggung jawab kepada suami. Menurut Islam,  suami  harus  memberikan  nafkah kepada istrinya.
Dengan  hubungan  formil  yang  sah, seorang  istri  hanya  terikat  pada  laki  laki yang sudah menjadi suaminya dan memiliki hak  untuk  menikmatinya  selama-lamanya karena  suaminya  berhak  menikmatinya. Istri harus setia kepada suaminya, tinggal di rumahnya,  mengelola  rumah  tangganya, dan  membesarkan  dan  mendidik  anak- anaknya.
Suami  wajib  memberikan  nafkah  lahir kepada istri selama ikatan suami istri masih berlangsung,  istri  tidak  berbuat  durhaka atau karena alasan lain sehingga istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena ruang gerak  istri  yang  terbatas  maka  Ulama Mazhab  Hanafi  berpendapat  bahwa  suami harus memberi nafkah kepada istri. Namun, mayoritas  orang  percaya bahwa itu  karena statusnya sebagai istri (Firdaus and Ridwan, 2021, p. 662).
Nafkah  menjadi  ketetapan  Allah  Swt bahwa  para  suami  wajib  memberikan nafkah  kepada  istri  mereka,  baik  masih dalam hubungan suami istri maupun sudah bercerai, selama masa iddah.
Dalam  hal  ini,  seorang  suami  harus memberikan  nafkah  kepada  istri  jika  dia orang yang mapan secara material. Menurut al-Quran,  Sunnah,  dan  ijmak  nafkah  ini adalah  wajib  (Niko,  2011,  p.  4).  Seorang suami  memberikan  gaji  sesuai  dengan kekayaan mereka. Namun bagi mereka yang menghadapi  kesulitan,  mereka  dapat melakukan  apa  yang  mereka  bisa  tanpa harus memberi lebih banyak.
Tidak ada alasan untuk melihat istri kaya atau  miskin.  Maka  bila  suami  dalam keadaan  miskin  dan  istrinya  berasal  dari keluarga  yang  mampu  serta  hidup  serba berkecukupan, maka istri dianjurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga  dan  kebutuhan  akan  dirinya sendiri.  Jika  istri  tidak  mau  untuk memenuhi  kebutuhan keluarga,  maka istri harus  bersabar  atas  rejeki  yang  diberikan Allah kepadanya. Karena Allah SWT yang mengatur jumlah rezeki.
Penelitian  yang  senada  telah  banyak
dilakukan  seperti  penelitian  oleh  Andi Syahputra  dengan  Judul  “Kewajiban Nafkah  Keluarga  Oleh  Suami  Berstatus Narapidana  Menurut  Kompilasi  Hukum Islam  dan  Hukum  Positif”.  Penelitian tersebut merupakan penelitian studi kasus pada  Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  II  A Curup  yang  menghasilkan  pernyataan bahwa  kewajiban  nafkah  keluarga  oleh suami  berstatus  narapidana  di  lembaga tersebut  secara  umum  tidak  dapat terlaksana  dikarenakan  status  narapidana tersebut  yang  membatasi  terlaksananya pemenuhan nafkah tersebut.
Hal  tersebut  merupakan  problem  yang dialami  oleh  seorang  istri  sehingga kadangkala mereka tidak mendapatkan hak nafkah  sebagaimana  mestinya  yang  harus diberikan oleh suami.
Oleh sebab itu dari beberapa kasus yang kami sampaikan terkait pemenuhan nafkah istri,  maka  kami  akan  meneliti  bagaimana pandangan  hukum  Islam  serta  peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang hukum  pernikahan  dan  hak  nafkah  istri pada  kasus  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh suami.
Metode
Penelitian  ini  menggunakan  metode literatur  review  dengan  memanfaatkan pernyataan  penelitian,  bidang  topik,  atau fenomena yang menarik. Selain itu terdapat metode literatur review dalam penelitian ini bertujuan untuk menemukan, mengevaluasi,  dan  menafsirkan  setiap penelitian  yang  tersedia  (Wahyudin  and Rahayu, 2020, p. 121).
Fokus penelitian ini ialah pada status istri dan  hukum  pernikahan  bilamana  seorang suami melakukan kasus tindak pidana yang menyebabkan  tidak  dapatnya  suami memenuhi kewajiban dan hak kepada istri.
Metode  ini  melalui  beberapa  tahapan yaitu  planning  (perencanaan),  conducting (perilaku),  dan  reporting  (pelaporan).  Pada tahapan planning (perencanaan), merumuskan pertanyaan penelitian review serta mengembangkan protokol tinjauan.
Pertanyaan utama pada penelitian review ini  ialah  tentang  status  istri  dan  hukum pernikahan jika istri maupun suami terkena kasus  tindak  pidana  sehingga  menganggu terlaksananya  hak  dan  kewajiban  suami istri.  Pada  tahapan  conducting  (perilaku), mengidentifikasi literatur yang revelan lalu melakukan  seleksi  studi  utama  dengan
mengekstrasi  data,  menilai  kualitas  studi serta melakukan sintesis bukti.
Data  diperoleh  melalui  pendapat beberapa  mazhab  yaitu  pendapat  dari Ulama  Hanafi,  Maliki  dan  Syafi’i  serta Undang-Undang yang menjelaskan tentang status  istri  dan  hukum  pernikahan  pada kasus tindak pidana. Tahapan terakhir ialah melakukan  penulisan  makalah  literatur review  dan  memilih  jurnal  yang  tepat (Wahono, 2020, p. 18)
Hasil dan Diskusi
Nafkah  merupakan  manifestasi  bentuk keutuhan rumah tangga yang berupa uang atau  harta.  Uang  atau  harta  tersebut digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan dan  keperluan  keluarga.  Seorang  suami memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam memenuhi nafkah pada keluarganya.
Dengan  demikian  hak  dan  kewajiaban dapat  diartikan,  hak  adalah  mengenai segalanya  yang  dipunyai  setiap  orang  dari lahir  dan  cara  seseorang  menggunakannya dengan pribadi mereka sendiri.
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI)  hak  merupakan  wewenang  yang sudah  ditentukan  oleh  undang-undang, aturan sosial masyarakat dan agama.
Sebagai sebuah agama, Islam menyusun hak asasi manusia yang paling utama ialah hak  untuk  hidup  dan  menghargai  hidup manusia.  Allah  Swt  memberikan  anugrah hak  kehidupan  kepada  seluruh  manusia dengan  tanpa  membeda  bedakan  suku, bangsa, jenis kelamin maupun agama.
Selain itu Islam memandang bahwa Hak ekonomi  ssial  manusia  didasarkan  pada usaha  untuk  dapat  memenuhi  kebutuhan pribadinya  dan  keluarga  sesuai  dengan kemampuan.
Setiap  hak  pasti  beriringan  dengan sebuah  kewajiban.  Kewajiban  merupakan sebuah  pekerjaan  yang  dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab yang besar.
Beriringannya  atas  Hak  dan  kewajiban ini  bertujuan  untuk  yang  memperkuat masyarakat  dan  memberikan  stabilitas sosial.  Dalam  bahtera  rumah  tangga,  hak dan  kewajiban  setiap  keluarga  pastilah muncul  permasalahan.  Ketika  akad  nikah telah  dilaksanakan  maka  secara  sah  suami dan  istri  harus  saling  memenuhi  hak  dan kewajiban masing-masing.
Seorang  suami  istri  yang  berasal  dari keluarga  yang  mampu,  mereka  harus memberikan  nafkah  sesuai  dengan
kemampuan  yang  mereka  miliki.  Istri  juga mendapatkan  hak  untuk  diberi  pakaian yang layak dan perlengkapan rumah tangga lainnya  seperti  orang  orang  yang  mampu. Sedangkan  suami  istri  yang  hidup berkecukupan  mereka  berhak  juga mendapatkan  makanan  dan  perlengkapan rumah tangga yang sewajarnya.
Umumnya  dalam  kehidupan  rumah tangga  pasti  terdapat  permasalahan  yang dihadapi suami yang merupakan juga kepala keluarga.  Suami  harus  bersifat  bijaksana dan kuat untuk mempertahankan kehidupan keluarganya.
Ketika kehidupan rumah tangga menjadi semakin  berat  dan  sulit  untuk  memenuhi kebutuhan,  seorang  suami  terkadang melakukan  hal-hal  yang  terlarang  saat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan  rumah  tangganya,  yang  sangat tidak dibenarkan. Seketika suami melakukan  kesalahan  ataupun  kekhilafan baik  disengaja  maupun  tidak  disengaja sehingga  tindakan  yang  dilakukan melanggar hukum dan menjadi terpidana. Hak  Nafkah  Istri  dan  Anak  Pada  Kasus Tindak Pidana Menurut Pandangan Islam Kondisi  seorang  suami  yang  masih
memiliki  kemampuan  dan  cara  untuk berusaha memenuhi kewajiban nafkah pada istrinya  walaupun  sedang  menjalankan masa  pidana  dapat  diwajibkannya  untuk memberikan  nafkah  dengan  aset  atau barang berharga yang ia miliki. Suami yang terpidana  dan  beragama  islam  tetap  wajib menafkahi  istri  dan  anaknya  selama  tidak ada  alasan  untuk  cerai  pada  pernikahan mereka (Niko, 2011, pp. 8–9).
Seperti  yang  tercantum  dalam  QS.  al- Baqarah  [2]:  233  yang  memiliki  arti  :  “Dan ibu-ibu  hendaklah  menyusui  anak-anaknya selama  dua  tahun  penuh,  bagi  yang  ingin menyusui  secara  sempurna.  Dan  kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan  cara  yang  patut.  Seseorang  tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang  ibu  menderita  karena  anaknya  dan jangan pula  seorang  ayah  (menderita)  karena anaknya. Ahli waris (berkewajiban) seperti itu pula.  Apabila  keduannya  ingin  menyapih dengan  persetujuan  dan  permusyawaratan antara keduannya, maka tidak ada dosa atas keduannya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu  kepda  orang  lain,  maka  tidak  ada bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang  patut.  Bertaqwalah  kepada  Allah  SWT

## Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Dari  arti  diatas  rezeki  yang  dimaksud adalah makanan secukupnya, pakaian, dan makruf  yaitu  kebaikan  sesuai  dengan ketentuan  agama,  tidak  berlebihan  dan tidak pula berkekurangan.
Nafkah  adalah  memenuhi  kebutuhan makan tempat tinggal dan kalau ia seorang yang  kaya  maka  pembantu  rumah  tangga dan  pengobatan  isteri  juga  termasuk nafkah.  Menurut  Sayyid  Sabiq  “Hal  ini dikarenakan seorang istri akan mempergunakan waktunya untuk mengurus rumah tangganya”.
Pendapat  ini  juga  diperkokoh  oleh  QS. an-Nisa’[4]:  34  yang  menjelaskan  bahwa laki-laki  merupakan  pemimpin  bagi perempuan. Maka sudah sepantasnya suami juga  tidak  boleh  mengabaikan  nafkah istrinya sebagaimana hadist “Cukup berdosa orang  yang  menyia-nyiakan  orang  yang menjadi  tanggungannya”  (Hadis  Riwayat Abu Daud, Nasa’i dan al-Hakim).
Peneliti  mempertimbangkan  keadaan suami  narapidana  yang  tidak  memiliki usaha.  Selama  masa  pepidana,  istri melaksanakan  kewajibannya  suami  seperti bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-
hari.  Namun,  dia  tetap  menjalankan kewajibannya dalam kapasitas yang kurang maksimal  daripada  informan  dalam kelompokan  kurang  terlaksana  dan  tidak terlaksana,  karena  suami  tidak  melakukan banyak  upaya  untuk  memenuhi  nafkah istri.
Selain  itu,  keterlibatan  pasangan  dalam memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  melalui pekerjaan  mereka,  karena  dalam  situasi tertentu. Ada waktu disaat suami tidak bisa memenuhi  nafkah  sering  disebut  “beban pekerjaan”.  Menurut  Ulama  Syafi’i,  istri harus sabar atau meminta fasakh  (rusaknya pernikahan)  yang  akan  mengakibatkan talak.  Tetapi  menurut  ulama  Maliki  istri haris bertanggung jawab atas nafkah selama dia mampu (Handayani, 2020, p. 27).
Menurut  Imam  Syafi’i  nafkah  dalam kondisi  suami  yang  terpidana  ini  seperti hutang  yang  sah  kecuali  dengan  adanya perlunasan.  Namun  istri  yang  baik  harus dapat  mengikuti  prinsip  islam  dalam pemenuhan  nafkah  suami  yang  terpidana seperti  istri  tidak  boleh  meminta  fasakh (rusaknya  pernikahan)  kepada  suaminya. Karena  pada  dasarnya  nafkah  merupakan kewajiban  suami  (Syatar  and  Mundzir,
2021).
Permasalahan  dalam  agama  Islam terutama  pada  kasus  permasalahan  rumah tangga  diselesaikan  dengan  musyawarah mufakat  oleh  kelompok  yang  kompeten pada bidang tersebut(Vachruddin, 2021, pp. 81–82)).  Pada  masa  sekarang  umumnya permasalahan  rumah  tangga  diselesaikan melalui putusan pengadilan agama.
Hak  Nafkah  Istri  dan  Anak  Pada  Kasus Tindak Pidana Menurut Pandangan Negara dan Undang-undang
Dalam  keadaan  sebagai  narapidana  di Lembaga  Pemasyarakatan  (lapas),  suami wajib menjalankan hukuman atas perbuatannya,  ia  akan  menjadi  manusia seutuhnya,  sadar  atas  kesalahannya, memperbaiki  diri,  dan  tidak  mengulangi perbuatan  yang  melanggar  hukum,  dan kembali  diterima  dalam  komunitas, berpartisipasi  dalam  aktivitasnya  dan berkembang sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab.
Tetapi  realitas  hukum  perundang- undangan  berbanding  terbalik  dengan realitas  yang  ada  di  dalam  lapas,  dan mungkin  kurang  dapat  diterapkan  dengan realitas yang ada di dalam lapas.
Meskipun suami sedang  berada di lapas, suami tetap harus menafkahi istri dan anak- anaknya.  Namun  di  dalam  lapas,  aktivitas seorang narapidana terbatas serta hilangnya kejayaan  hal  itu  membuat  suami  yang berstatus narapidana sulit untuk memenuhi kebutuhan  hidup  istri  dan  anak-anaknya (Syaif Ali, 2021, pp. 3–4).
Dalam  situasi  dimana  suami  yang narapidana  istri  dapat  membantu  suami untuk  mencari  nafkah,  tetapi  suami  tetap bertanggung jawab memberi nafkah.  Suami wajib  melindungi  istri  dan  memberikan segala  sesuatu  kebutuhan  hidup  rumah tangga  sesuai  dengan  kemampuan  yang dimiliki, isi dari Pasal 34 Ayat 1 UU.
Menurut  KUHP  Perdata,  Pasal  103 menyatakan bahwa seorang yang berpasangan  wajib  setia  satu  sama  lain, saling menolong dan membantu.
Selain  itu,  pada  Pasal  104  disebutkan bahwa suami istri telah mengikat satu sama lain untuk memelihara dan mendidik anak mereka.  Pada  pasal  106  istri  harus  manut kepada  suaminya  dan  wajib  bertempat tinggal  dalam  satu  rumah.  Lalu  dijelaskan juga  pada    pasal  107  bahwa  setiap  suami wajib  menerima  istrinya  serta  wajib
melindungi dan memberinya apa saja yang diperlukan, sesuai  dengan  kedudukan dan kemampuannya  (Indonesia  and  Soebekti,
1992).
Hukum Pernikahan dan Pemenuhan Nafkah Istri pada Kasus Tindak Pidana Suami
Seorang  istri  yang  sudah  merasa  tidak nyaman dan tidak mampu untuk menunggu suaminya  bebas  dari  hukumannya,  istri diperbolehkan  mengajukan  gugatan  cerai kepada hakim agar talaq dijatuhkan.
Sebagaimana dalam Komplikasi Hukum Islam Pasal 135 menyebutkan “suami terkena hukuman  penjara  selama  5  tahun  atau  lebih, maka istri boleh mengajukan perceraian.”
Dengan dikeluarkannya talak oleh hakim terhadap istri tersebut, mantan suami tidak lagi  memenuhi  kebutuhan  hidup  istri. Tetapi  jika  istri  dalam  kondisi  hamil, mengandung  anak  darinya  suami  tetap berhak memberikan nafkah. Karena nafkah anak merupakan tanggung jawab suami istri yang lebih dibebakan kepada suami.
Walaupun  istri  telah  bercerai  dengan suaminya,  maka  suami  tetap  mempunyai tanggung  jawab  memberikan  nafkah  anak yang sedang dikandung istri.
Peraturan  pemerintah  Nomor  9  tahun
1975  mensyaratkan  jika  istri  tidak  dapat mengajukan  perceraian  dengan  alasan suami dipenjara di bawah 5 tahun.
Berbeda dengan kasus pidana yang diatas lima tahun maka istri diperbolehkan untuk mengajukan  gugatan  perceraian  terhadap suami.  Negara  sudah  mengatur  jika  suami mendapatkan  hukuman  penjara  selama kurang dari 5 tahun, diharapkan istri untuk bersabar dalam menjalani dan mempertahankan rumah tangganya meskipun  mendapatkan  beban  yang  salah satunya adalah tentang kesulitan kewajiban nafkah suami kepada istri.
Simpulan
Seorang  suami  memberikan  nafkah sesuai dengan kemampuan mereka. Namun, bagi  mereka  yang  menghadapi  kesulitan, mereka dapat melakukan apa yang mereka bisa  tanpa  harus  memberi  lebih  banyak. Suami  yang  memiliki  kemampuan  untuk memenuhi  kebutuhan  nafkah  istrinya walaupun sedang menjalakan masa pidana ia  dibebankan  untuk  memberi  nafkah istrinya. Seandainnya suami yang tidak bisa memenuhi  nafkah  istrinya,  diperbolehkan istri  untuk  membantu  mencari  nafkah dengan  cara  bekerja.  Seorang  istri  yang
sudah  merasa  tidak  nyaman  dan  tidak mampu  untuk  menunggu  suaminya  bebas dari  hukumannya,  istri  diperbolehkan mengajukan  gugatan  cerai  dengan  syarat masa  tahanan  suami  selama  5  tahun  atau lebih.  Namun,  jika  masa  tahanan  kurang dari  5  tahun  seorang  istri  tidak  dapat menggugat  suami  dengan  alasan  suami terpidana.

## Daftar Pustaka
Doi,  I.  (1992)  ‘Abdurrahman.  Perkawinan dalam Syari’at Islam’.
Firdaus, F. and Ridwan, S. (2021) ‘Kewajiban Nafkah  Suami  Narapidana;  Studi Kompratif  Imam  al-Syafi’i  dan  Imam Abu  Hanifah’,  Shautuna:  Jurnal  Ilmiah
Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab  dan

## Hukum [Preprint].
Handayani, Y. (2020) ‘Tipologi Pelaksanaan Kewajiban  Nafkah  Lahir  Suami  Yang Berstatus Narapidana Perspektif Hukum Islam  (Studi  Analisis  Interpretasi  Teori
Qira’ah  Mubadalah)’,  JURIS  (Jurnal
Ilmiah Syariah), 19(1), pp. 13–30.
Indonesia  and  Soebekti,  R.  (1992)  Kitab
undang  undang  hukum  perdata:  burgerlijk wetboek. Pradnya Paramita.
Mardiah,  E.V.  (2018)  ‘Kewajiban  nafkah bagi suami yang di penjara terhadap isteri menurut  tokoh  Muhammadiyah  dan tokoh  Al-Washliyah  (studi  kasus  di kecamatan  percut  sei  tuan  kabupaten deli serdang sumatera utara)’.
Niko,  F.  (2011)  ‘Kewajiban  Nafkah  Bagi
Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam  (Studi  Kasus  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru)’. Syatar,  A.  and  Mundzir,  C.  (2021)  ‘Tokoh Dan  Ketokohan  Imam    Mazhab (Kontribusinya Terhadap
Pengembangan Fikih Di Indonesia)’.
Vachruddin,  V.P.  (2021)  ‘Konsepsi  dan strategi  Muhammad  SAW  dalam mendirikan  negara  Madinah  al- Munawwarah’, Fajar Historia: Jurnal Ilmu
Sejarah Dan Pendidikan, 5(1), pp. 70–88.
Wahono, R.S. (2020) ‘Systematic Literature Review: Pengantar, Tahapan Dan Studi Kasus’, Romisatriawahono. Net [Preprint].
Wahyudin,  Y.  and  Rahayu,  D.N.  (2020)
‘Analisis  metode  pengembangan  sistem informasi  berbasis  website:  a  literatur review’, Jurnal Interkom: Jurnal Publikasi Ilmiah  Bidang  Teknologi  Informasi  Dan Komunikasi, 15(3), pp. 119–133.