Music Matters : Diplomasi Budaya Indonesia terhadap Negara di Kawasan Pasifik Melalui ‘ the Symphony of Friendship ’ di Selandia Baru
Sophia Bernadette Rizka Septiana
London School of Public Relations

## Indra Kusumawardhana
Universitas Pertamina

## Abstract
This  study  aims  to  determine  Indonesia's  strategy  in  implementing  cultural  diplomacy  and  soft power  diplomacy  through  the  cultural  event  ‘The  Symphony  of  Friendship’  by  the  Indonesian Embassy  in  New  Zealand.  Using  a  descriptive  qualitative  research  method  with  data  collection techniques  through  semi-structured  in-depth  interviews,  which  are  then  analyzed  in  depth supported by trust checking techniques through triangulation of data sources. The findings in this study are cultural diplomacy aimed at building Indonesia's image in the South Pacific region in dealing with separatist issues in Papua, which have been raised internationally by several countries, namely Fiji, Solomon Islands, Vanuatu and Papua New Guinea. The TSF was conducted to build a perception  of  Indonesia  in  the  Pacific  community  as  a  colonialist  against  Papua,  presenting  a positive  perception  so  that  Indonesia  is  not  seen  as  carrying  out  repression  in  Papua  through  a cultural  approach  and  embracing  the  community  to  work  together  and  encourage  togetherness through a musical approach.
Keywords: cultural diplomacy; Indonesia; New Zealand; South Pacific region

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  strategi  Indonesia  dalam  menerapkan diplomasi budaya dan soft power diplomacy melalui event kult ural ‘The Symphony of Friendship’ (TSF) oleh KBRI Indonesia di Selandia Baru. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur yang kemudian dianalisis  secara  mendalam  didukung  oleh  teknik  pemeriksaan  kepercayaan  melalui  triangulasi sumber data. Temuan dalam penelitian ini adalah diplomasi kebudayaan yang dilakukan bertujuan membangun citra Indonesia di kawasan Pasifik Selatan dalam menghadapi isu separatis di Papua yang diangkat di dunia Internasional oleh beberapa negara yakni Fiji, Solomon Islands, Vanuatu dan Papua Nugini. Ada tiga aspek penting yang disasar oleh diplomasi kebudayaan Indonesia yakni membangun persepsi tentang Indonesia yang dianggap oleh masyarakat Pasifik sebagai orang asing melakukan penjajahan terhadap saudara mereka di Papua, menghadirkan persepsi yang positif agar Indonesia  tidak  dianggap  melakukan  represi  di  Papua melalui  pendekatan  kebudayaan,  dan merangkul  masyarakat  masyarakat  untuk  bersama-sama  mendorong  kebersamaan  melalui pendekatan musik.
Kata-kata kunci: diplomasi budaya; Indonesia, Selandia Baru; kawasan Pasifik Selatan

## Pendahuluan
Perkembangan  dunia  semakin  erat  dikarenakan  inovasi  teknologi informasi  yang  mendorong  arah  diplomasi  tradisional  bergeser  menjadi diplomasi  modern.  Diplomasi  tradisional  adalah  diplomasi  antara  satu pemerintah negara dengan pemerintah negara lainnya dan mengarah pada isu  peperangan  serta  perdamaian.  Diplomasi  tradisional  dikenal  juga dengan first track diplomacy . First track diplomacy , berkonsentrasi pada dialog antar  pejabat  dalam  sebuah  konflik.  Pejabat  yang  dimaksud  kebanyakan politisi dan personil militer berpangkat tinggi yang berpusat pada negara. Inilah  sistem  di  mana  diplomasi  pertama  kali  didirikan.  Di  sisi  lain, diplomasi  modern  dapat  dilakukan  oleh  non  pemerintah  dan  mengarah pada isu HAM, lingkungan, ekonomi, dan budaya. Seiring berkembangnya urusan  dunia,  diplomasi  sebagai  proses  dialog  dan  akomodasi  di  antara negara-negara bagian, telah disesuaikan menanggapi peluang (Rana, 2011: 16).  Diplomasi  membutuhkan  sarana  dalam  mendukung  kegiatannya. Terdapat  keberagaman  sarana  diplomasi,  salah  satunya  adalah penggunaan  instrumen  budaya.  Menurut  Goff  (2013),  diplomasi  budaya ada  di  sisi soft  power daripada hard  power karena  fungsinya  dengan  daya tarik  dan  bukan  paksaan.  Di  era  ini,  yang  ditandai  dengan  globalisasi, masyarakat  informasi,  dan  diplomasi  jaringan,  diplomasi  budaya merupakan alat yang penting (Goff, 2013: 1).
Pasifik  Selatan  adalah  kawasan  yang  terdiri  dari  negara-negara kepulauan  dengan  wilayah  teritorial  yang  kecil  yang  sangat  rentan terhadap  intervensi  asing  akibat  kondisi  geografis  mereka  yang  sangat strategis untuk melakukan kegiatan dagang dan untuk menaruh pangkalan militer di masa Perang Dunia. Ada lima negara yang memegang peranan penting dalam kelangsungan negara-negara Pasifik Selatan tersebut yakni China, Jepang, Amerika Serikat, Inggris dan juga Perancis. Indonesia juga turut andil dalam menjalin hubungan internasional dengan negara-negara tetangga tersebut karena Indonesia dapat memperluas jangkauan mereka dalam  hal  kerjasama  internasional.  Pasifik  Selatan  dipandang  sebagai sphere of primary strategic interest baik secara politik, sosial budaya, maupun ekonomi.
Pengaruh  negara-negara  besar  di  Pasifik  Selatan  nampak  dalam berbagai  kesempatan  Kerjasama.  Amerika  Serikat  pada  masa  Joe  Biden meminta Kongres AS untuk menggelontorkan dana sebesar US$ 60 juta per tahun  untuk  mendukung  pembangunan  ekonomi  maritim.  Bahkan Washington  bermaksud  mendirikan  kedutaan  di  negara-negara  Pasifik Selatan seperti Kiribati dan Tonga. Menguatnya pendekatan AS ke Pasifik Selatan  juga  dikarenakan  Langkah  antisipatif  terhadap  menguatnya
pengaruh  China  di  Pasifik  Selatan.  Dugis  (2015)  menjelaskan  bahwa peningkatan  kehadiran  China  di  Pasifik  Selatan  menimbulkan  berbagai pertanyaan serta dugaan mengenai kepentingan China di sana. perhatian China ke Pasifik Selatan semakin meningkat dan intensif. Hal ini ditandai dengan meningkatnya bantuan ekonomi China kepada negara-negara yang menjalin  hubungan  diplomatik  dengannya.  China,  yang  tercatat  sebagai pendonor  peringkat  ketiga  setelah  Australia  dan  AS,  juga  menawarkan berbagai  paket  bantuan  keuangan  yang  bertujuan  untuk  memperkuat perdagangan,  membangun  infrastruktur,  meningkatkan  kemampuan pemerintah dan militer, serta mengembangkan sumber daya alam. Bantuan ekonomi yang tidak mengikat dengan syarat lunak merupakan daya tarik utama  bagi  negara-negara  Pasifik  Selatan  yang  pada  umumnya berpenghasilan nasional di bawah rata-rata. Keadaan ini membuat China menjelma menjadi ‘bankir baru’ di kawasan, Pasifik Selatan sebagaimana tergambar dalam judul tulisan Fifita dan Hanson (2011) China in the Pacific: the New Banker in Town . Berlandaskan dinamika geopolitik yang terungkap di  Pasifik  Selatan  tersebut,  kami  berpendapat,  Indonesia  sebagai  negara kepulauan yang memiliki kedekatan geografis dengan Pasifik Selatan juga memiliki  perhatian  yang  tinggi  terhadap  tantangan  yang  termuat  dari hubungan  internasional  Indonesia  di  kawasan  tersebut,  terutama  dalam konteks isu separatisme di Papua.
Kedekatan  geografis  dan  budaya  menjadi  aspek  penting  untuk Indonesia dalam kaitan Kawasan Pasifik Selatan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir dalam konteks keanggotaan Indonesia pada komunitas regional di negara negara Pacific mengatakan bahwa Indonesia memiliki  13,017,287  jiwa  atau  40.9%  dari  total  jumlah  penduduk  di  20 negara/teritori di Pasifik selatan yang berjumlah total sekitar 31 juta jiwa tinggal di lima wilayah Provinsi di Indonesia yaitu NTT, Maluku, Maluku Utara,  Papua  dan  Papua  Barat.  Lebih  lanjut  Pemerintah  ingin meningkatkan  hubungan  baik  dengan  warga  keturunan  Melanesia  lain, khususnya  yang  menjadi  anggota  kelompok  kawasan  itu.  Kondisi  yang stabil  dan  aman  di  wilayah  Pasifik  Selatan  turut  menopang  kondisi Indonesia  yang  sedang  giat  melakukan  pembangunan  di  segala  bidang, oleh  karena  itu  adanya  pergerakan  beberapa  negara  di  kawasan Pacific yang  mengusung  isu    kedekatan  persaudaraan  Melanesia,  seperti  Fiji, Solomon Islands, Vanuatu dan Papua Nugini yang memberikan dukungan kemerdekaan Papua Barat dapat mengganggu kestabilan situasi politik dan keamanan  di  wilayah  Pasifik  Selatan,  mengingat  bahwa  secara  letak geografis wilayah Indonesia berbatasan Oleh karena itulah, Indonesia terus berupaya untuk terus menjalin dan menjaga hubungan demi menciptakan rasa  percaya  masyarakat  sesama  etnis  Melanesia  di  Pasifik  Selatan,  serta
menetralisir  stigma dan citra negatif mengenai Indonesia sebagai negara penjajah  yang  disebabkan  oleh  maraknya  isu  mengenai  pelanggaran  hak asasi manusia di  Papua.
Citra yang baik menurut Jefkins (1984) adalah citra yang dibangun oleh kesan yang benar yang didasarkan kepada pengalaman, pengetahuan, serta  pemahaman  dari  suatu  fakta.  Citra  merupakan  gambaran  yang diterima masyarakat berdasarkan keseluruhan pesan-pesan yang diterima berdasarkan pengalaman komunikasi dan dirasakan secara langsung oleh indra. Dalam sebuah organisasi, fungsi public relations adalah membangun citra  yang  baik  sesuai  realitas  yang  dibangun  berdasarkan  pengalaman yang diperoleh melalui upaya-upaya komunikasi yang berkelanjutan dan pemilihan  saluran  penyampaian  pesan  yang  sesuai  dengan  publik  yang menjadi  target.  Upaya-upaya  yang  dilakukan public  relations ,  haruslah usaha  untuk  menciptakan  hubungan  harmonis  antara  suatu  badan organisasi  dengan  publiknya  dan  masyarakat  luas  melalui  suatu  proses komunikasi timbal balik atau dua arah. Tujuan utama dari setiap kegiatan humas dari organisasi pemerintah adalah membentuk citra organisasi dan memeliharanya  agar  mendapat  dukungan  dari  publik  yang  ditujunya. Selain itu, juga untuk mempengaruhi opini dan perilaku mereka terhadap organisasi  pemerintah.  Lebih  lanjut,  apabila  dilihat  dalam  konteks hubungan antar negara, upaya pembentukan citra dapat dibangun  melalui pemahaman dan pengalaman pada aspek budaya masing masing negara. Budaya  merupakan  hasil  dan  upaya  budi  daya  manusia  terhadap lingkungan. Hubungan kebudayaan bisa melibatkan dua atau lebih negara menjadi  lebih  dekat.  Itu  sebabnya  banyak  negara  lebih  meningkatkan hubungan  kebudayaan  sebagai  alat  diplomasi  publik  yang  efektif. Diplomasi  publik  didefinisikan  sebagai  komunikasi  langsung  dengan orang asing dengan tujuan mempengaruhi pemikiran mereka dan akhirnya pemikiran  pemerintah  mereka.  Diplomasi  publik  dilakukan  juga  melalui diplomasi  musik.  Jangkauan  praktik  musik  yang  termasuk  dalam diplomasi musik telah berkembang menjadi  pemahaman tentang praktik diplomasi itu sendiri. Selama lima belas tahun terakhir terdapat sejumlah penelitian  yang  mengkaji  tentang  berbagai  macam  praktik  budaya  dan signifikansi diplomatik mereka. Peneliti mulai mempertimbangkan peran praktik musik populer berdampak lebih besar pada praktik diplomatik.
Terkait dengan mengangkat identitas Indonesia sebagai bagian dari Pasifik,  KBRI  Wellington  telah  melakukan  berbagai  program  dan kegiatan soft  power  diplomacy untuk  membangun  ikatan  emosi  serta memenangkan hati masyarakat Pasifika, baik di Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan  Tonga  sebagai  negara  akreditasi  maupun  negara/teritori Pasifik
lainnya. Pendekatan kepada kalangan politik seperti anggota kabinet dan parlemen,  kepada  insan  seni  and  budaya  Pasifik  termasuk  Maori,  serta masyarakat  umum  terus  dilakukan  dengan  menjual  kesamaan  kultur, musik, alam dan lain sebagainya. Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka dalam  rangka  memperingati  60  tahun  hubungan  diplomatik  Indonesia dengan  Selandia  Baru  pada  tahun  2018  lalu,  KBRI  di  Wellington melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain seminar publik, pameran foto, panggung  seni  dan  lain  sebagainya.  Kegiatan  dalam  rangka  perayaan tersebut diawali dengan kunjungan Presiden Jokowi ke Selandia Baru, dan ditutup  dengan  sebuah  konser  musik  persahabatan  dengan  judul The Symphony of Friendship yang dilaksanakan di gedung pertunjukan ikonik di Wellington, The Opera House. Konser tersebut dihadiri oleh Ketua DPR RI saat  itu,  Bambang  Soesatyo,  serta  Ketua  Parlemen  Selandia  Baru,  Trevor Mallard.  Duta  Besar  Indonesia  untuk  Selandia  Baru,  Tantowi  Yahya menyatakan bahwa konser ini adalah untuk pertama kalinya, dipersiapkan untuk  menunjukkan  kepada  dunia  bahwa  Indonesia  adalah  bagian  dari Pasifik Selatan yang berbagi kesamaan budaya dan adat istiadat (Kompas, 2018). Tantowi juga meyakini bahwa konser yang akan mengolaborasikan musik  Maori  (suku  asli  di  Selandia  Baru)  dengan  musik  dari  Tanah  Air bagian Timur ini akan semakin memperkuat tali persaudaraan Indonesia dengan bangsa-bangsa di Pasifik. Seperti dinyatakan oleh Purushothaman (dalam  Pudaruth,  2017)  bahwa  “kekuatan  musik  dapat  menjembatani perbatasan dan mendekatkan orang”. Pelaksanaan event The Symphony of Friendship ini  menjadi  fenomena  yang  menarik  untuk  dikaji  apabila dikaitkan  dengan  kepentingan  pemahaman  budaya  dalam  konteks hubungan  antar  negara.  Lebih  lanjut,  apabila  hal  ini  dipandang  sebagai upaya  yang  dilakukan  Indonesia  untuk  memperbaiki  citra  Indonesia  di mata negara-negara di kawasan Pasifik Selatan.

## Diplomasi Kultural dalam Hubungan Internasional
Budaya memiliki definisi yang luas. Baik institusi budaya dan seni rupa dan budaya yang ada ada di dalam, dan berinteraksi dengan, konteks budaya  populer  yang  lebih  luas.  Budaya  memiliki  kemampuan menjangkau  sejumlah  besar  orang,  menjadikannya  media  ideal  untuk diplomasi publik (Bound, Briggs, Holden and Jones, 2007: 28). Pertukaran budaya  sekarang  sangat  cepat  dan  mampu  memberikan  efek  mendalam, baik  secara  lateral  maupun  ke  atas,  sejauh  ini  diplomasi  budaya  secara langsung  mempengaruhi  dan  bahkan  dapat  mengarahkan  bentuk diplomasi publik yang lebih tradisional. Diplomasi budaya adalah promosi ke  luar  negeri  dari  pencapaian  budaya  negara,  penekanan  khusus  sering diberikan pada bahasa dan seni tetapi juga mencakup sains dan teknologi
(Berridge  and  Lloyd,  2012:  87).  Berdasarkan  definisi  tersebut  diplomasi budaya  merupakan  promosi  budaya  seperti  bahasa,  seni,  sains  dan teknologi suatu negara ke negara lain. Karena penekanannya beralih dari mendengarkan dan semakin mengarah pada promosi perspektif tertentu, diplomasi  budaya  adalah  tindakan  menghadirkan  sebuah  budaya  yang baik kepada audiens dalam usaha untuk melibatkan mereka dalam suatu gagasan.
Gagasan klasik tentang diplomasi budaya memerlukan penggunaan budaya sebagai komponen diplomasi, dan ini sebagian besar terbatas pada promosi budaya satu negara di luar negeri untuk memperkuat hubungan dengan  negara  lain,  untuk  meningkatkan  kerja  sama  atau  untuk mempromosikan kepentingan nasional. Gagasan ini semakin berkembang, ditantang oleh keterkaitan global yang terus meningkat sehingga teknologi informasi  dan  komunikasi  yang  berkembang  pesat  memfasilitasi  dan pergeseran  pertukaran  budaya  yang  terjadi  dari  masyarakat  ke  ranah privat. Seperti yang diungkap oleh Goff  (2013), mengutip perkataan dari Milton  Cummings,  yang  berpendapat  bahwa  diplomasi  budaya  adalah pertukaran  gagasan,  informasi,  seni  dan  aspek  budaya  lainnya  di  antara bangsa-bangsa  dan  masyarakat  mereka  untuk  mendorong mutual understanding . Selanjutnya, Goff (2013), mengutip perkataan Laqueur yang mencirikan  diplomasi  budaya  sebagai  penggunaan  ekspresi  kreatif  dan pertukaran  gagasan,  informasi,  dan  orang  untuk  meningkatkan mutual understanding .  Berdasarkan  kedua  definisi  tersebut,  diplomasi  budaya adalah  upaya  untuk  mencapai  kepentingan  negara  dalam  memahami, menginformasikan dan mempengaruhi serta membangun citra negara lain melalui  budaya.  Melalui  budaya  ditemukan  titik-titik  kesamaan  dan perbedaan, dan sarana untuk saling memahami satu sama lain. Pameran, pertunjukan  dan  bentuk  budaya  lainnya  memungkinkan  keterlibatan dengan warisan dan budaya kehidupan orang lain (Bound, Briggs, Holden and Jones, 2007: 26)
Diplomasi  budaya  dilakukan  untuk  meningkatkan  citra  positif, membangun  mutual  understanding  dan  memperbaiki  citra  bangsa.  Goff (2013), mengatakan diplomasi budaya muncul dari dua tempat. Pertama, hubungan  baik  bisa  berakar  pada  dasar  pemahaman  dan  rasa  hormat. Kedua, diplomasi budaya bersandar pada asumsi bahwa seni, bahasa, dan pendidikan termasuk di antara titik masuk paling signifikan dalam budaya. Diplomasi  budaya  berada  pada  spektrum  pendekatan  ideal  untuk diplomasi,  karena  pada  spektrum  ini  seseorang  dapat  menemukan  soft power,  branding,  propaganda,  dan  diplomasi  publik  (Goff,  2013). Diplomasi  budaya  adalah  yang  pertama  dan  terutama  tentang menjembatani perbedaan dan memfasilitasi mutual understanding. Aktor
pemerintah  menggunakan  diplomasi  budaya,  NGO  melakukan  kegiatan amal, peran budaya dan lingkungan, dan pihak lain membuat koneksi di seluruh  dunia  sering  menggunakan  relasi  atau  soft  power  untuk membangun  hubungan  dan  pemahaman  (Wrigley,  2015).    Berdasarkan pengertian tersebut diplomasi budaya dapat dilakukan oleh state dan non state actor dalam membangun hubungan dengan suatu negara dan mutual understanding .  Diplomasi  budaya  dapat  merujuk  pada  institusi  dan kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan gagasan dan nilai tertentu; ini mungkin  menandakan  bagaimana  negara  (atau  entitas  transnasional lainnya)  mencoba  mempengaruhi  aktor  lain.  Akhirnya,  hal  itu  bisa menggambarkan proses komunikasi antar pelaku hubungan internasional. (Umińska and Woroniecka, 2016: 4).
Menurut  Nye  (dalam  Carbone,  2017),  diplomasi  budaya didefinisikan dalam konteks hubungan internasional sebagai keterampilan untuk membujuk melalui budaya, nilai-nilai dan gagasan daripada melalui sarana  militer.  Selanjutnya,  Cummings  (dalam  Carbone,  2017), menyebutkan bahwa diplomasi budaya merepresentasikan pertukaran ide, informasi,  seni,  dan  aspek  budaya  lainnya  di  antara  bangsa-bangsa  dan orang-orangnya  untuk  menumbuhkan mutual  understanding .  Diplomasi Kebudayaan berkembang secara pemahaman seturut dengan perkembangan pembahasan mengenai diskusi soft diplomacy pada konteks hubungan antar negara tidak terlepas dari konsep soft power , hard power dan smart power yang dikemukakan oleh Nye pada praktek American power yang kemudian  berkembang  di  berbagai  negara  di  kawasan  Asia  dan  Eropa. Kuatnya  dorongan  untuk  lebih  mengoptimalkan  upaya-upaya  diplomasi sebagai  konsekuensi  dari  tingginya  biaya  perang  ditambah  dengan globalisasi  serta  perkembangan  teknologi  menjadi  pemicu  bergesernya upaya  penggunaan hard  power dalam  penyelesaian  konflik  internasional. Dalam konteks ini, diplomasi kebudayaan menjadi alat bagi negara-negara saat ini untuk mendapat posisi di mata  internasional. Seringkali diplomasi budaya  tidak  dilakukan  dalam  mekanisme  pemerintah  ke  pemerintah, melainkan  ditekankan  pada  hubungan  pemerintah  ke  masyarakat  dan yang paling penting adalah hubungan masyarakat ke masyarakat.
Menurut  Gienow-Hecht  and  Donfried  (dalam  Carbone,  2017), terdapat empat komponen karakteristik utama dari diplomasi budaya; 1) the agent; 2) an agenda; 3) a vehicle dan 4) a target audience. Komponen pertama dalam  kegiatan  diplomasi  budaya  adalah  aktor  ( agent ).  Aktor  diplomasi budaya dapat berupa organisasi pemerintah dan juga non pemerintah, atau masih merupakan perusahaan atau organisasi nirlaba. Dalam hal ini aktor diplomasi budaya dapat diwakili oleh beberapa lembaga yang berbeda sifat dan  digabungkan  bersama.  Saat  ini,  gagasan  diplomasi  budaya  yang
sepenuhnya  tergantung  pada  pemerintah  telah  dilampaui:  kemitraan antara  sektor  publik  dan  swasta,  bekerja  sama  dengan  masyarakat  sipil, adalah dasar bagi praktek diplomasi budaya kontemporer (Carbone, 2017). Komponen  kedua  adalah  agenda.  Agenda  aktor  diplomasi  budaya mewakili misi, tujuan dari kepentingannya. Pengungkapan nilai-nilai dan ekspresi budaya suatu negara dan promosi dialog antar budaya mewakili misi  aktor  diplomasi  budaya,  secara  umum.  Aktor  harus  merefleksikan tentang cara terbaik untuk mengejar tujuannya (Carbone, 2017). Komponen ketiga adalah vehicle . Melalui sarana apa aktor mentransmisikan ekspresi budaya atau nilai- nilai suatu bangsa merupakan ‘ vehicle’ diplomasi budaya. Ekspresi budaya, terutama yang artistik, adalah sarana diplomasi budaya yang kuat, di mana banyak pemerintah secara signifikan berinvestasi, baik langsung  maupun  tidak  langsung.  Film,  olahraga,  serta  pertukaran akademik  dapat  dianggap  sebagai vehicle diplomasi  budaya  (Carbone, 2017). Target  audience adalah  komponen  keempat.  Definisi  komponen keempat  dari  aktivitas  diplomasi  budaya  tidak  selalu  merupakan  tugas yang  mudah.  Inisiatif  yang  dilakukan  dalam  diplomasi  budaya  biasanya diarahkan  ke  seluruh  bagian  masyarakat  sipil  atau  elit  tertentu  yang ditargetkan  seperti  akademisi,  wartawan  dan  politisi.  Hal  ini  disebabkan karena tergantung pada banyak faktor, bahkan karena beberapa kategori dapat  mewakili  target  audience. Target  audience harus  konsisten  dengan pernyataan misi dan sesuai dengan serangkaian tujuan (Carbone, 2017).

## Diplomasi budaya Indonesia di Selandia Baru: tujuan, pesan, dan publik
Pada  periode  pertama  kepemimpinan  Presiden  Joko  Widodo, Indonesia  memiliki  empat  prioritas  dalam  melakukan  kebijakan  luar negeri, yaitu (1) memperkuat identitas Indonesia sebagai negara  maritim dalam  membangun  kerja  sama  internasional,  (2)  meningkatkan  peran global  dengan  memperkuat  diplomasi  kekuatan  menengah,  (3) memperluas  keterlibatan  regional  di  kawasan  Indo-Pasifik,  dan  (4) memprioritaskan  kepentingan  masyarakat  dalam  perumusan  dan implementasi  kebijakan  luar  negeri  (Connelly  2014:  6).  Dalam  konteks prioritas ketiga, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap negara-negara di Kawasan Pasifik dapat dipahami dengan salah satu slogan utamanya yakni ‘ Look  East  Policy ’  yang  menekankan  keterlibatan  Indonesia  secara  lebih mendalam  dengan  negara-negara  di  kepulauan  Pasifik  dan  berbagai inisiatif regionalisasi di sana, seperti Melanesian Spearhead Group (MSG), Forum  Kepulauan  Pasifik  (PIF),  dan  Forum  Pengembangan  Kepulauan Pasifik (PIDF) (Cornock, 2018).
Secara  geografis,  kawasan  Pasifik  Selatan  merupakan  kawasan penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitan isu Papua. Secara umum, Indonesia  memandang  Kepulauan  Pasifik  sebagai  wilayah  yang  relatif damai  karena  konflik  skala  besar  hamper  tidak  pernah  terjadi  (Bandoro, 2014: 21). Sebagian besar negara di Kepulauan Pasifik kecuali Australia dan Selandia  Baru  memiliki  pembangunan  yang  tertinggal,  pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan populasi yang sedikit (Kaikai, 2015: 4). Namun, manuver beberapa negara di Pasifik Selatan mengangkat persoalan Papua di  forum  internasional  nampaknya  menjadi  agenda  rutin  dalam  sidang umum PBB. Setiap negara di Pasifik Selatan memiliki suara ( one state one vote) dalam  organisasi  internasional  seperti  PBB  (Stringer,  2006).  Mereka berposisi seolah sebagai katalisator aspirasi masyarakat Papua. Bahkan bila mundur  ke  belakang,  negara-negara  Pasifik  Selatan  menyebut  Indonesia sebagai  negara  penjajah  yang  segala  tindakannya  diasosiasikan  sebagai politik ekspansif termasuk ketika proses integrasi Papua.
Kecenderungan ini tidak terlepas dari negara-negara Pasifik Selatan yang  meliputi  beberapa  negara  merdeka  seperti  Vanuatu,  Fiji,  Kiribati, Nauru,  Papua  Nugini,  Samoa  barat,  Solomon,  Tonga,  Tuvalu  merasa memiliki solidaritas Melanesia dengan masyarakat Papua yang dianggap berada  di  bawah  penjajahan  Indonesia.   Regionalisme  di  kawasan  ini melahirkan  rasa  persatuan  ( sense  of  unity )  yang  berdasarkan  pada keterkaitan tradisi dan kepentingan, yang selanjutnya ikut mempengaruhi pandangan  politik.  Wardhani  (2018),  dalam Kajian  Asia  Pasifik:  Politik Regionalisme dan Perlindungan Manusia di Pasifik Selatan menjelaskan bahwa regionalisme telah tumbuh sejak wacana progresif dari kesadaran regional dikawasan  tersebut  digagas  tahun  1947  melalui  pembentukan  Komisi Pasifik Selatan ( South Pacific Commision) . Tujuan didirikannya SPC adalah untuk  memulihkan  stabilitas  di  wilayah  Pasifik  yang  mengalami pergolakan dan perubahan politik cukup signifikan setelah Perang Dunia II.  Perubahan  politik  yang  dimaksud  ialah  berlangsungnya  proses dekolonisasi  dunia  saat  itu  yang  juga  berdampak  ke  kawasan  Pasifik Selatan.  Dalam  kajian  ini,  diplomasi  Indonesia  di  Pasifik  Selatan  selain secara  langsung  melakukan  pendekatan  kebudayaan  dengan  negara- negara tersebut, juga harus dapat memaksimalkan pengaruh Selandia Baru sebagai negara besar di Kawasan Pasifik Selatan yang dapat menjembatani perbedaan  pendapat  antara  Indonesia  dan  negara-negara  Pasifik  Selatan terkait masa depan Papua.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  misi  diplomatik Indonesia di Selandia Baru mengemban misi politik yang sangat penting untuk  menjaga  stabilitas  keamanan  Indonesia  dari  ancaman  separatisme yang mendapat dukungan dari negara-negara Pasifik Selatan di berbagai
forum  Internasional,  terutama  dalam  hal  ini  di  Persatuan  Bangsa-Bangsa (PBB). Seperti yang dijelaskan oleh narasumber penelitian ini,
Sebagaimana  seperti  sering  diucapkan  sama  Pak  Dubes  kami  saat ini,  Pak  Tantowi  Yahya,  kalau  semua  perwakilan  Republik Indonesia di seluruh dunia, itu mengemban misi khususnya masing- masing karena ada beberapa prioritas dalam hubungan luar negeri Indonesia.  Jadi  ada  yang  politik,  ekonomi,  perlindungan  warga negara  itu  disesuaikan  semua  dengan  kondisi  tempat  masing- masing perwakilan. Kebetulan kalau di Wellington ini, kami misinya adalah  misi  politik,  dalam  artian  untuk  menjalin  hubungan  yang lebih  baik  lagi  dengan  negara  setempat  maupun  dengan  negara- negara Pasifik lainnya (wawancara dengan narasumber, 2021).
Selain dikarenakan pengaruhnya sebagai negara besar di Kawasan Pasifik, Selandia Baru juga menjadi bejana utama ( Melting Pot) yang menyatukan seluruh  komunitas  Pasifik.  Keberadaan  masyarakat  Pasifik  di  sana menjadikan Selandia Baru dapat menjadi etalase hubungan persahabatan di Kawasan Pasifik Selatan.
Kenapa  ditekankan  secara  spesifik  negara  Pasifik?  Karena  negara Selandia Baru ini berada di pusat Pasifik Selatan. Jadi Pasifik ini ada Pasifik  Utara,  Pasifik  Selatan.  Kalau  di  Pasifik  Selatan  itu  boleh dibilang Selandia Baru itu berada di tengahnya, kemudian bahkan mendapat julukan sebagai pusat dari masyarakat Pasifika di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena ternyata Selandia Baru ini menjadi tempat  mayoritas  masyarakat  Pasifika,  yang  disebut  Pasifika  itu adalah semua komunitas di negara-negara Pasifik. Nah kebanyakan dari  mereka  itu,  selain  berada  di  negaranya  juga  banyak  yang menyebar  di  negara-negara  besar,  jadi  diasporanya  tersebar  di berbagai  negara  Pasifik  yang  lebih  besar.  Jadi  negara-negara  yang umumnya  menjadi  sasaran  dari  diaspora  Pasifika  ini  itu  adalah Australia,  Selandia  Baru  kemudian  Amerika  Serikat,  nah  ini  yang paling besar. Mungkin di luar itu mereka juga menyebar di negara lain,  tapi  artinya  tiga  besarnya  adalah  itu  (wawancara  dengan narasumber, 2021).
Data menunjukkan berdasarkan statistik, jumlah komunitas Pasifik terbesar  di  seluruh  dunia  itu  adanya  di  Selandia  Baru,  dengan  jumlah sekitar 700 ribu orang. Bahkan dalam beberapa kasus jumlahnya lebih besar diaspora yang ada di Selandia Baru jika dibandingkan dengan yang ada di
negaranya  sendiri.  Sebagai  contoh  itu  Cook  Islands,  jumlah  penduduk Cook  Islands  di  negaranya  ada  sekitar  15.000  orang,  namun  di  Selandia Baru  jumlahnya  mencapai  35.000  ribu  orang,  jadi  lebih  banyak  diaspora Cook Island di Selandia Baru. Demikian juga dengan negara-negara kecil lainnya  seperti  Samoa  dan  negara-negara  tetangganya  Selandia  Baru lainnya.  Bahkan  lebih  besar  jumlah  komunitas  Pasifika  di  Selandia  Baru dibandingkan dengan Australia dan Amerika Serikat misalnya. Karena itu Selandia  Baru  dapat  disebut  sebagai  pusat  dari  masyarakat  Pasifika  di seluruh dunia.
Budaya  menjadi  aspek  penting  yang  dapat  menjadi  instrumen dalam  berdiplomasi  ke  negara  Pasifik  Selatan  melalui  Selandia  Baru. Realitas  bahwa  Selandia  Baru  adalah  bejana  yang  membaurkan  seluruh komunitas  Pasifik  dapat  menjadi  tempat  strategis  untuk  Indonesia melakukan  pendekatan  melalui  instrumen  kebudayaan.  Tujuan  penting dalam konteks ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat Pasifik Selatan bahwa Indonesia juga memiliki kemiripan budaya yang seharusnya tidak  menjadikan  Indonesia  sebagai  masyarakat  yang  asing  dan  harus berseberangan dengan masyarakat Pasifik Selatan dalam kaitan isu Papua.
Nah kalau budaya, ini tidak lepas dari sifat atau karakter masyarakat Pasifik sendiri, yang memang memiliki latar belakang budaya yang mirip  dengan  kita,  khususnya  dengan  masyarakat  Indonesia  di kawasan Timur. Jadi sebenarnya masyarakat Pasifik ini kan terbagi menjadi tiga etnik  besar, etnik Polinesia, etnik Melanesia dan etnik Mikronesia.  Polinesia  itu  antara  lain  misalnya  seperti  di  Selandia Baru  ini  suku  aslinya  itu  orang  Maori  termasuk  orang  Polinesia. Terus orang di Cook Islands kemudian di Samoa, Kiribati, Tonga, itu adalah contoh-contoh yang merupakan bagian dari etnis Polinesia. Kemudian Melanesia, itu lebih kecil jumlahnya dibanding Polinesia, ada Papua Nugini, Solomon Island, Vanuatu. Mikronesia itu ada di daerah  misalnya  di  Marshall  Islands,  kemudian  ada  di  Federated States of Micronesia sendiri (wawancara dengan narasumber, 2021).
Berdasarkan  realitas  kultural  yang  terdapat  di  Selandia  Baru,  dapat  kita pahami  bahwa  Indonesia  berupaya  melakukan  diplomasi  kebudayaan dengan platform ‘ The  Symphony  of  Friendship ’,  acara  budaya  ini  memiliki tujuan  untuk  mempererat  hubungan  Indonesia  dengan  negara-negara Pasifik. Berdasarkan narasumber yang penelitian ini wawancarai, upaya ini mengedepankan similaritas budaya Indonesia dengan Selandia Baru dulu, khususnya  masyarakat  Maori  yang  merupakan  penduduk  asli  dari Selandia Baru.
Kita  bikin  konser  kolaborasi  yang  menampilkan  penduduk  asli Selandia  Baru,  orang  Maori,  penyanyi  dari  Selandia  Baru  dan kemudian  penyanyi  dari  Indonesia.  Penyanyi  dari  Indonesia  yang kita  tampilkan  siapa?  Orang-orang  yang  dari  Indonesia  timur tentunya,  masyarakat  Pasifikanya.  Makanya  itu  yang  ditampilkan penyanyinya adalah Edo Kondologit, kemudian Amnes Kamaleng, ada Gita Gutawa, itu bonus karena pretty much she’s Indonesian juga karena  menunjukkan  bahwa she’s  part  of  Indonesia juga.  Kemudian orkestranya  sendiri,  itu  menampilkan  orkestra  Wellington.  Jadi  di sini itu biasanya setiap kota mempunyai orkestranya sendiri-sendiri, kemudian juga yang ada di Wellington. Nah kolaborasinya di mana?
Pemain  musiknya  semuanya  orang  sini  kemudian  konduktornya adalah  Erwin  Gutawa,  ada  beberapa  juga  pemain  musiknya  yang kita bawa dari Indonesia. Jadi dengan demikian ini kelihatan sekali kalau  ini  adalah  kolaborasi  dengan  Selandia  Baru  dengan menampilkan  penyanyi-penyanyi  dari  Indonesia,  khususnya  yang berada  dari  Kawasan  timur  Indonesia  dan  penyanyi  dari  Selandia Baru yang ditampilkan adalah penyanyi dari Maori yang terkenal, Masirica dan Tama Waipara, very well respected dan very famous Maori musicians . Lagu-lagu yang ditampilkan juga kita mintanya lagu-lagu dari  Maori,  kalau  dari  pihak  Selandia  Baru  yang  ditampilkan  dari pihak  mereka  sendiri,  kemudian  dari  pihak  kita  sendiri  tentunya yang  kita  tampilkan  lagu-lagu  dari  Kawasan  timur  Indonesia, makanya Andmesh menyanyikan lagu dari kampung halamannya Bolelebo gitu,  kemudian  Edo  membawakan  lagu Sajojo .  Kemudian ada  satu  lagi  yang  penting  yaitu  kita  membawakan  lagu E  Ipo (wawancara dengan narasumber, 2021).
Kemudian selain diplomasi cultural , acara ‘The Symphony of Friendship’ ini juga  merupakan  bagian  dari  perayaan  60  tahun  hubungan  bilateral Indonesia dengan Selandia Baru. Pentingnya acara ini juga ditandai dengan kunjungan  Presiden  Jokowi  yang  secara  khusus  ke  Selandia  Baru  untuk hadir di acara tersebut. Acara ‘The Symphony of Friendship’ yang diadakan di bulan November ini menjadi penutup dari serangkaian seluruh kegiatan dalam rangka peringatan 60 tahun hubungan Indonesia-Selandia Baru.
Pendekatan kultural sangat penting dalam membangun kedekatan dengan  negara-negara  Pasifik  Selatan.  Dikarenakan  kondisi  politik domestik  dan  kurang stabilnya  pemerintahan  di  negara-negara Kawasan tersebut,  memiliki  konsekuensi  perubahan  kepemimpinan  yang  sering terjadi  di  negara-negara  Kepulauan  Pasifik  (International  Institute  for
Democracy  and  Electoral  Assistance,  2015:  1).  Tingkat  pergantian kepemimpinan  yang  tinggi  menjadikan  Kerjasama  internasional  secara formal selalu menghadapi potensi penyesuaian. Berlandaskan data survei International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Assistance  (2015) memberikan  gambaran  bahwa  tahun  1968  hingga  2013  telah  terjadi  125 peristiwa  yang  berujung  pergantian  pemimpin  negara-negara  seperti Kiribati, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Vanuatu, dan Nauru. Penyebab  utama  terjadinya  peristiwa  politik  tersebut  adalah  mosi  tidak percaya, pemilihan umum, pengunduran diri, kematian, dan lainnya.
Perubahan  situasi  politik  yang  sering  terjadi  di  beberapa pemerintahan  berdaulat  di  negara-negara  Pasifik  Selatan  memiliki konsekuensi  pada  pendekatan  atau  strategi  yang  digunakan  oleh Pemerintahan  Indonesia,  sebagai  contoh  dalam  konteks  hubungan Internasional Indonesia-Vanuatu, sistem pemerintahan Vanuatu
memberikan  kesempatan  parlemen  di  negara  tersebut  mengajukan  mosi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Dalam kurun waktu 10 tahun dari 2008-2018  telah  terjadi  13  pergantian  kepemimpinan  di  negara  tersebut. Sehingga  kedekatan  politik  untuk  menjamin  berjalannya  Kerjasama menjadi sangat dinamis dan tergantung terhadap situasi politik domestic di Vanuatu.
Dalam  satu  dekade  ke  belakang,  relasi  Indonesia  dengan  negara- negara  di  Kepulauan  Pasifik  lebih  banyak  disoroti  dari  aspek  politik ketimbang  perspektif  ekonomi,  meskipun  Indonesia  telah  berupaya membangun Kerjasama ekonomi dengan negara-negara di Pasifik. Aspek politis  ini  memiliki  keterkaitan  erat  dengan  dukungan  politik  beberapa negara  di  Kepulauan  Pasifik  terhadap  masalah  domestik  Indonesia  yang menyangkut  isu  hak  asasi  manusia  di  Papua,  aspirasi  politik  ini  sering disampaikan  melalui  berbagai  kesempatan  dalam  forum  PBB.  Situasi  ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mereposisi kebijakan luar negeri Indonesia  di  Kepulauan  Pasifik.  Negara-negara  seperti  Vanuatu  dan Kepulauan  Solomon  secara  lugas  mendukung  kemerdekaan  Papua. Misalnya, pada sidang Dewan HAM PBB di Jenewa pada tahun 2014, PM Moana Carcasses Kalosil membawa isu pelanggaran HAM di Papua karena merasa  memiliki  ikatan  persaudaraan  Melanesia  dan  meminta  kepada masyarakat  internasional  untuk  memberikan  perhatiannya  terhadap masalah di Papua. Pada tahun yang sama, Joe Natuman, Perdana Menteri Vanuatu yang baru juga menaruh kepedulian yang besar pada penentuan nasib  sendiri  orang  Papua  seperti  yang  disampaikan  di  Sidang  Majelis Umum  PBB  di  New  York  pada  September  2014.  Berbagai  serangan pernyataan terhadap Indonesia di Forum PBB tidak berhenti, pada tahun
2017  dalam  Sidang  Majelis  Umum  PBB  di  New  York,  PM  Vanuatu  dan Kepulauan  Solomon  kembali  membawa  isu  dekolonisasi  dengan menyatakan dukungannya terhadap kemerdekaan Papua (The Guardian, 2017). Dukungan terhadap penentuan nasib sendiri masyarakat Papua ini pun  diberikan  oleh  Perdana  Menteri  Tuvalu,  Enele  Sopoaga  yang disampaikan pada Majelis Umum PBB ke-73 (The Guardian, 2018).
Pendekatan-pendekatan diplomatis yang menggunakan jalur politik maupun  Kerjasama  ekonomi  tidak  berdampak  pada  citra  Indonesia  di negara-negara  Pasifik  Selatan.  Dalam  konteks  ini,  diplomasi  kebudayaan menjadi  satu-satunya  jalan  untuk  Indonesia  membangun  persepsi  yang lebih  positif.  Salah  satu  caranya  adalah  menggunakan  instrumen  musik untuk  saling  mengenalkan  budaya  Indonesia  dan  negara-negara  Pasifik Selatan. Upaya ini penting untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Pasifik Selatan, dibandingkan sebagai negara asing yang telah melakukan penjajahan  di  Papua.  Pada  titik  ini  ‘ The  Symphony  of  Friendship’ sebagai perhelatan akbar di Selandia Baru yang diselenggarakan Indonesia untuk merekatkan Indonesia dengan komunitas Pasifik Selatan menemukan arti pentingnya.

## Diplomasi kebudayaan dan posisi Indonesia di Pasifik Selatan
Secara teoritis, diplomasi kebudayaan adalah usaha memperjuangkan kepentingan nasional suatu negara melalui kebudayaan,
secara mikro, seperti olahraga, dan kesenian, atau secara makro misalnya propaganda  dan  lain-lain,  yang  dalam  pengertian  konvensional  dapat dianggap  sebagai  bukan  politik,  ekonomi,  ataupun  militer.  Diplomasi kebudayaan  menjadi  alat  bagi  negara-negara  saat  ini  untuk  mendapat posisi di mata internasional. Seringkali diplomasi budaya tidak dilakukan dalam mekanisme pemerintah ke pemerintah, melainkan ditekankan pada hubungan  pemerintah  ke  masyarakat  dan  yang  paling  penting  adalah hubungan  masyarakat  ke  masyarakat.  Oleh  karenanya,  memenangkan pendapat  masyarakat  luas  terhadap  citra  negara  tertentu  menjadi  aspek penting  yang  ingin  diraih  oleh  aktivitas  diplomasi  Kebudayaan.  Oleh karena  itu,  penelitian ini  coba  melakukan  wawancara  terhadap  beberapa pengunjung  acara  ‘ The  Symphony  of  Friendship’ untuk  mendapatkan gambaran  terkait  pandangan-pandangan  individu  yang  hadir  di  acara tersebut.  Narasumber  penelitian  ini menyebutkan  bahwa  acara  ‘ The Symphony of Friendship’ diorganisir secara sangat rapi dan baik, kredibilitas Duta Besar RI di Selandia Baru juga memperkuat kepercayaan mereka yang datang dikarenakan telah memiliki track record di industri kreatif dan juga telah memiliki hubungan yang sangat baik dengan masyarakat Pasifik sejak lama. Seorang narasumber mengatakan, “ Series of events was well  thought-
out.  Venue  was  excellent.  Costumes  matched  the  occasion.  The  Executive Committee  did  an  excellent  job.  It  was  good  to  see  Ambassador  Indonesia  in Wellington  His  Excellency  Tantowi  Yahya  take  up  a  lead  role  in  the  concert” (wawancara dengan narasumber, 2021).
Beberapa  narasumber  yang  penelitian  wawancara  juga  dapat melihat bahwa pendekatan kultural dapat membangkitkan ikatan historis yang  telah  terjalin  selama  bertahun-tahun.  Similaritas  secara  kultural berperan  sebagai  elemen  yang  dapat  menguraikan  perbedaan  dan membantu para diplomat Indonesia untuk dapat membangun hubungan yang  baik  dalam  memperjuangkan  kepentingan  nasional  Indonesia  di Pasifik  Selatan.  Kebudayaan  adalah  sesuatu  yang  bersifat  komunikatif, dapat  dipahami  dengan  mudah  oleh  semua  kalangan  dengan  latar belakang budaya yang berbeda-beda. Hal positif dari kebudayaan adalah dapat  membuka  jalan  agar  dapat  tercapai  tujuan  dari  diplomasi kebudayaan (Warsito et al, 2010). "Very important as people become more aware of historical background, development over the years and more about a country and her people. People will be able to see the linkages between cultures, countries and relate. This is helpful in diplomacy. There is some common ground identified and helps  diplomats  build  on  their  working  relationship  from  there" (wawancara dengan narasumber, 2021).
Hal  ini  selaras  dengan  tujuan-tujuan  diplomasi  publik  di  abad  21 yang  menurut  Leonard  (2002)  setidaknya  mencakup  empat  hal  yakni  (1) Meningkatkan  keakraban-membuat  masyarakat  berfikir  dan  mengubah image persepsi mereka tentang negara, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat  mengenai  negara  tersebut.  Elemen  ini  penting,  dikarenakan kepentingan nasional Indonesia di Pasifik Selatan harus dapat mengubah citra Indonesia yang dianggap oleh masyarakat Pasifik sebagai orang asing yang  melakukan  penjajahan  terhadap  saudara  mereka  di  Papua. Sedangkan  sebenarnya  Indonesia  adalah  masyarakat  yang  sangat  dekat secara kebudayaan dengan Pasifik Selatan. Ketiadaan pendekatan kultural akan semakin menjauhkan Indonesia dari potensi kedekatan kultural yang sebenarnya dapat menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan politik  di  dunia  internasional.  (2)  Meningkatkan  apresiasi-menghadirkan persepsi yang positif dengan membuat masyarakat melihat suatu isu dari perspektif  negara  tersebut.  Selaras  dengan  penjelasan  sebelumnya,  citra Indonesia yang dianggap melakukan represi di Papua harus dapat diubah melalui  upaya  diplomasi  kebudayaan  yang  mendekatkan  masyarakat Indonesia  dengan  masyarakat  Pasifik.  Oleh  karenanya,  ‘ The  Symphony  of Friendship’ menjadi platform yang tepat untuk dapat membangun citra dan persepsi positif Indonesia di mata komunitas Pasifik Selatan. (3) Merangkul masyarakat-mendorong  masyarakat  untuk  melihat  suatu  negara  sebagai
tujuan  yang  menarik  bagi  pariwisata  dan  studi,  membeli  barang-barang, maupun  mengadopsi  nilai-nilai  negara  tersebut.  Elemen  merangkul masyarakat  juga  sangat  penting.  Pendekatan people  to  people  diplomacy dalam  diplomasi  kebudayaan  juga  dapat  menguatkan  persepsi  positif masyarakat  Pasifik  Selatan  terhadap  Indonesia.  Melalui  ‘ The  Symphony  of Friendship’ seharusnya  dapat  dikembangkan  menjadi  program-program yang  dapat  mengundang  masyarakat  Pasifik  Selatan  ke  Indonesia  untuk semakin  mendekatkan  secara  kultural.  (4)  Mempengaruhi  sikap masyarakat-meningkatkan  dukungan  masyarakat  terhadap  posisi  negara tersebut. Tujuan ini sangat penting untuk Indonesia, dikarenakan beberapa negara Pasifik sering secara terbuka menyerang Indonesia di forum-forum Internasional  terutama  di  PBB.  Oleh  karenanya,  pendekatan  diplomasi kebudayaan  harus  digencarkan  untuk  dapat  menggeser  posisi  politik negara-negara  Pasifik  Selatan,  dari hostile terhadap  Indonesia  menjadi friendship Ketika berbicara mengenai Indonesia di panggung internasional. Karena dukungan tersebut akan sangat bermakna terhadap  penyelesaian isu Papua yang hingga kini masih mengancam kesatuan wilayah Republik Indonesia.
Diplomasi  kebudayaan  tidak  hanya  dapat  dilakukan  oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, tetapi dapat juga dilakukan oleh  individual  maupun  kolektif  atau  setiap  warga  negara  (Roy,  1991). Salah  satu  bentuk  diplomasi  publik  adalah  diplomasi  kebudayaan. Diplomasi  kebudayaan  menurut  Milton  Cummings  diartikan  sebagai pertukaran ide, informasi, seni, dan aspek kebudayaan lainnya antara suatu negara dengan negara lain maupun antara masyarakat dengan masyarakat lainnya dengan tujuan memelihara sikap tujuan saling pengertian ( mutual understanding ) (Cummings, 2003). Oleh karenanya, pelaksanaan diplomasi kebudayaan memerlukan individu yang sangat memahami hal-hal penting yang harus termuat dalam diplomasi tersebut. Gagasan-gagasan kreatif ini tidak  harus  lahir  dari  diplomat-diplomat  karir  yang  sehari-harinya berkaitan  dengan  urusan  protokoler  yang  kaku  dan  formal.  Elemen  ini yang  dilengkapi  oleh  keberadaan  Duta  Besar  RI  di  Selandia  Baru  yang secara latar belakang memang berasal dari pekerja kreatif di dunia hiburan. Selain itu pengalaman panjang berinteraksi dengan masyarakat Pasifik juga semakin memperkuat pemahaman dalam membuat acara The Symphony of Friendship’ . Seperti yang dijelaskan oleh narasumber penelitian ini, seorang diplomat  karir  Kementerian  Luar  Negeri  yang  sekaligus  menjadi  Ketua Pelaksana acara ‘ The Symphony of Friendship’ .
Betul, itu memang gagasannya dari Pak Dubes. Jadi saya rasa tidak heran  juga  karena  satu,  beliau  itu  familiar  dengan  masyarakat
Pasifika.  Beliau  kan  memiliki  pemahaman  yang  cukup  luas, pengalaman  interaksi  yang  sangat  banyak  dengan  masyarakat Pasifika ketika beliau belum menjadi dubes. Kemudian yang kedua latar belakang beliau menjadi musisi, jadi beliau sangat memahami dan  bukan  hanya  musisi,  tapi  juga  praktisi  di  dunia showbiz .  Jadi artinya  beliau  punya  pengalaman  untuk  mengemas  suatu pergelaran, suatu acara. Jadi beliau melihat ini suatu hal yang sangat mungkin karena beliau juga punya network , jadi it all came into place (wawancara dengan narasumber, 2021).
Pengalaman melakukan interaksi people to people dengan masyarakat Kawasan Pasifik sangat penting dalam melakukan diplomasi kebudayaan. Dalam kajian ini, track record Duta Besar Besar RI di Selandia Baru yakni Duta Besar Tantowi Yahya memainkan peranan penting. Sebelum menjadi Duta Besar, beliau adalah anggota DPR Komisi 1 di bidang pertahanan, luar negeri,  komunikasi  dan  informatika,  dan  intelijen.  Sehingga,  telah  sering membangun  komunikasi  dan  jaringan  dengan  masyarakat  Pasifik  ketika turut  serta  menjadi  delegasi  Indonesia  di  Pacific  Island  Forum. Berlandaskan  pada  pengalaman  tersebut,  terbangunlah  wawasan  dan pemahaman  yang  mendalam  terkait  karakter  dan  budaya  masyarakat Pasifik Selatan, orang-orang Pasifika sangat penting untuk dapat didekati melalui hati ke hati.
Pak  Dubes  sendiri  yang  sudah  sering  berinteraksi  dengan  orang Pasifika.  Ketika  beliau  belum  menjabat  sebagai  Pak  Dubes,  saat masih  menjadi  anggota  DPR  komisi  1  beliau  memang  sering bergabung dalam delegasi Indonesia untuk menghadiri pertemuan- pertemuan Pacific  Islands  Forum .  Dari  hasil  interaksi  itu  beliau memahami bahwa sebagaimana seperti orang Pasifika yang ada di Indonesia, orang Pasifika yang ada di Kawasan Pasifika ini sendiri juga  harus  kita  dekati  hatinya.  Jadi  pendekatan people-to-people seringkali lebih efektif dari pendekatan-pendekatan lainnya. Di luar pendekatan  ekonomi,  karena  di  mana-mana  kalau  pendekatan ekonomi sudah pasti efektif di manapun. Tapi kalau untuk orang- orang Pasifika ini untuk pendekatan culture itu bisa menyentuh hati mereka.  Istilahnya  kita,  kalau  untuk  teman-teman  di  Pasifika  itu sama  seperti  teman-teman  kita  di  Indonesia  bagian  timur.  Mereka terlihat  keras  di  luar,  tapi  sebenarnya  hatinya  sangat  lembut (wawancara dengan narasumber, 2021).
Penggunaan  diplomasi  kebudayaan  ini  juga  bagian  dari  kebijakan luar  negeri  Indonesia  ke  Kawasan  Pasifik.  Kepentingan  utama  untuk menguatkan  diplomasi  ke  Pasifik  selain  dikarenakan  mereka  adalah tetangga  Indonesia,  negara-negara  Pasifik  sering  memiliki  posisi  politik yang  kontradiktif  dengan  Indonesia  terkait  isu  separatisme  di  Papua. Terdapat  perbedaan  pendapat  yang  sangat  tajam  ketika  berbicara  Papua secara  entitas  yang  menjadi  kesatuan  dengan  Indonesia.  Beberapa  pakar berpendapat  bahwasanya  perhatian  besar  komunitas  politik  di  Pasifik terhadap  isu  Papua  memiliki  korelasi  dengan  semangat  menentang kolonialisme  yang  menjadi  faktor  dalam  pembentukan  paradigma diplomasi  baru  negara-negara  Kepulauan  Pasifik  (Fry  &  Tarte  2015:  3). Selanjutnya Fry dan Tarte (2015) menjelaskan diplomasi Pasifik baru adalah Langkah  fundamental  yang  dilakukan  oleh  negara-negara  Kepulauan Pasifik  yang  independen  untuk  menciptakan  sistem  diplomatik poskolonial. Independensi dan kedaulatan yang menjadi nilai-nilai penting dalam  diplomasi  Pasifik  menjadi  elemen  strategis  dalam  membentuk Forum  Kepulauan  Pasifik.  Sebagai  negara  kecil,  para  pemimpin  di Kepulauan Pasifik berkomitmen untuk meningkatkan peran dalam urusan global dengan membentuk forum di level regional dengan menyuarakan isu-isu  yang  menjadi  perhatian  mereka.  Diplomasi  Pasifik,  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Fry  dan  Tarte  (2015),  merupakan  suatu  upaya negara-negara  Kepulauan  Pasifik  untuk  mengambil  posisi  dan  terlibat dalam  diplomasi  global  untuk  menegosiasikan  persoalan  seperti perdagangan,  pembangunan  berkelanjutan,  perubahan  iklim,  masalah nuklir,  dekolonisasi,  dan  perikanan.  Dalam  hubungannya  dengan Indonesia,  masalah  kemerdekaan  Papua  adalah  salah  satu  agenda  yang terus diperdebatkan oleh negara-negara di Kepulauan Pasifik. Masalah ini adalah bagian dari diplomasi Pasifik untuk mendorong dan menyelesaikan masalah dekolonisasi (Fry & Tarte, 2015).
Dalam menghadapi ini, Indonesia harus mampu membangun narasi dan  persepsi  yang  dapat  menjadi counterbalance terhadap  narasi  politis yang  dibangun  oleh  negara-negara  Pasifik  melalui  diplomasi  baru poskolonial  di  sana.  Salah  satu  cara  yang  sangat  penting  adalah membangun proksimitas kultural antara Indonesia dengan negara-negara di  Pasifik.  Indonesia  harus  mampu  menggunakan  perbendaharaan kulturalnya  dalam  menghadapi  serangan  negara-negara  Pasifik  dalam konteks  isu  Papua.  Pada  koridor  ini  diplomasi  kebudayaan  untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia dengan negara-negara Pasifik sangat penting.  Walaupun,  diplomasi  kebudayaan  yang  dilakukan  tidak  bisa dimaknai  secara  sempit  hanya  untuk  memenuhi  kepentingan  tersebut,
seperti yang diungkapkan narasumber penelitian ini yang nampak dalam penjelasan di bawah ini.
Kebijakan  kita  di  Pasifik  itu  semakin  lama  memang  semakin  kita perkuat. Alasannya sudah sangat jelas; pertama, ada kesamaan latar belakang,  dan  kedua,  ini  adalah  negara  tetangga  kita.  Itu  adalah negara  tetangga  kita  di  sebelah  selatan,  Indonesia  itu  kan  terletak antara  Asia  dan  Pasifik,  kalau  ada  negara  yang  bisa  mengklaim bahwa mereka adalah sebagian Asia dan sebagian Pasifik, menurut saya itu hanya ada dua negara yang bisa bilang begitu, yang pertama Indonesia dan kedua Filipina. Sebenarnya kalau integritas teritorial kami menyebutnya, itu adalah basic dari kebijakan luar negeri kita. Itu mau dimanapun, mau di Selandia Baru, mau dimana pun pasti kita seperti itu. Nah sekarang soal ‘ The Symphony of Friendship ’, jadi engagement kita dengan Pasifik, mungkin betul salah satunya adalah dengan  menjaga  integritas  teritorial  wilayah  kita.  Tapi  bukan dengan  negara  Pasifika  saja  kita  begitu.  Artinya  dengan  negara manapun,  salah  satu basic kita  dalam  melakukan  kebijakan  luar negeri yaitu, integritas teritorial. Soal Papua, itu bukan satu-satunya alasan  kita  meningkatkan engagement dengan  Pasifik.  Mau  itu  ada atau  tidak  isu  tentang  separatisme,  kita  punya  obligasi  untuk meningkatkan engagement kita dengan negara Pasifik karena Pasifik itu  adalah  kawasan  yang  sangat  penting  buat  Indonesia.  Jadi  kita suka lupa kalau Pasifik itu adalah salah satu trade road yang paling penting di seluruh dunia gitu, karena dia menghubungkan Amerika dengan  Asia.  Jadi  itu  merupakan  jalur  kapal-kapal  dagang  besar. Kawasan  Pasifik  itu  menjadi  kawasan  favorit  karena  mereka memang  penting.  Di  luar  itu  ada  rivalitas  negara  besar  di  Pasifik untuk menancapkan pengaruhnya di Pasifik. Contohnya, saya mau cerita  juga  bahwa  kita  punya  kebijakan  kita  untuk  Pasifik  yang namanya ‘ Pacific Elevation’ , nah Selandia Baru punya yang Namanya ‘ Pasific Reset’ (wawancara dengan narasumber, 2021).
Namun,  membangun  kedekatan  dengan  Kawasan  Pasifik  melalui diplomasi  kebudayaan  tidak  hanya  penting  dalam  koridor  keamanan nasional  Indonesia.  Indonesia  sangat  menyadari  bahwa  Kawasan  Pasifik juga  merupakan  rute  dagang  penting  di  Barat  dan  Selatan.  Sehingga kedekatan dengan negara-negara di sana juga akan sangat bermanfaat bagi kepentingan  ekonomi  Indonesia  hari  ini  dan  di  masa  yang  akan  datang. Diplomasi Kebudayaan Indonesia melalui ‘ The Symphony of Friendship’ di Selandia  Baru  menyasar  banyak  tujuan-tujuan  penting  yang  harus  terus
dijaga  dan  dikembangkan  dalam  rangka  memperjuangkan  kepentingan Indonesia  tidak  hanya  dalam  kaitan  bilateral  dengan  negara-negara  di Pasifik  Selatan  namun  juga  membangun  citra  positif  Indonesia  di  mata negara-negara  Pasifik  yang  dapat  sangat  berguna  dalam  menjaga  nama baik Indonesia di  mata dunia  internasional.  Selandia Baru adalah  negara yang  paling  tepat  dalam  melaksanakan  strategi  ini  sehingga  diplomasi kebudayaan ini dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

## Kesimpulan
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan di dalam penelitian ini. Dapat  disimpulkan  bahwa  Diplomasi  Kebudayaan  Indonesia  terhadap negara-negara  Pasifik  Selatan  melalui  event The  Symphony  of  Friendship (TSF) dilakukan berlandaskan aspek seni dan kebudayaan dalam mencapai tujuan  politik  untuk  membangun  persepsi  dan  citra  Indonesia  di  mata negara-negara  Pasifik  Selatan.  Selandia  Baru  dipilih  atas  dasar  realitas bahwa negara tersebut adalah melting pot komunitas Pasifik Selatan. Oleh karenanya,  melaksanakan  event  besar  terkait  kebudayaan  Indonesia- Pasifik  di  sana  akan  menjadi  etalase  penting  dari  kedekatan  Indonesia dengan seluruh masyarakat Pasifik secara kultural. Aspek kultural menjadi perekat yang digunakan untuk membangun ikatan persahabatan dengan negara-negara  Pasifik  Selatan,  dan  meniadakan  permusuhan  yang beberapa terkali di panggung diplomasi global seperti perdebatan antara Indonesia  dengan  beberapa  negara  Pasifik  di  forum  majelis  umum  PBB terkait  isu  Papua.  Namun  kepentingan  untuk  membangun  kedekatan dengan  masyarakat  Pasifik  bukan  hanya  berbicara  masalah  keamanan, namun  juga  potensi  dagang  yang  menjadikan  Kawasan  Pasifik  sangat penting dalam kaitan rute dagang ke Barat. Demikian penelitian ini telah menemukan berbagai aspek penting yang terjadi dalam upaya diplomasi kebudayaan tersebut di Selandia Baru.

## Daftar pustaka
Bandoro,  B.  (2014). Indonesia  dalam  Lingkungan  Strategis  yang  Berubah . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Berridge,  G.R.  and  Llyod,  L.  (2012). The  Palgrave  Macmillan:  Dictionary  of Diplomacy (3rd ed.). New York: Palgrave Macmillan.
Bound,  K.,  Briggs,  R.,  Holden,  J.  and  Jones,  S.  (2007). Cultural  Diplomacy. London: Demos.
Carbone,  F.  (2017).  International  tourism  and  cultural  diplomacy:  a  new conceptual  approach  towards  global  mutual  understanding  and peace. Research Gate, 65 , pp. 61-74.
Connelly, A.L. (2014). Indonesian Foreign Policy Under President Jokowi
[online]. Tersedia di:
<https://www.lowyinstitute.org/publications/indonesian-foreign- policy-under-president-jokowi> [diakses 1 Desember 2019].
Cornock,  O.  (2018). The  Report:  Indonesia  2018 .  Oxford:  Oxford  Business Group.
Cummings,  M.C.  (2003). Cultural  Diplomacy  and  The  United  States Government: A Survey for Arts and Cultur e. Washington, DC: Center for Arts and Culture.
Fry, G., and Tarte, S. (2015). The new pacific diplomacy: an introduction.
Dalam: G. Fry and S. Tarte (Ed.), The New Pacific Diplomacy . Acton: Australian National University.
Goff, P.M. (2013). Cultural diplomacy. Dalam: A.F. Cooper, J. Heine and R.
Thakur  (Eds.), The  Oxford  Handbook  of  Modern  Diplomacy .  Oxford: Oxford University Press.
International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Assistance.  (2015).
Leadership  turnover  in  the  Pacific  Islands:  a  preliminary  analysis [online]. Tersedia di: <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/leadership-
turnover-and-political-instability-in-pacific-island-states.pdf> [diakses 1 Desember 2019].
Jefkins, F. 2004. Public Relations (edisi kelima). Jakarta: Erlangga. Kaikai,  A.B.  (2015). Aid  Policy  and  the  Politics  of  Aid  Opportunities  and Challenges  of  the  Rise  of  Chinese  Foreign  Aid  in  the  Pacific  Island Countries. Nordestedt: GRIN Publishing.
Leonard, M., Stead, C. and Smewing, C. (2002). Public Diplomacy . London:
Foreign Policy Centre.
Nye, J.S. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics . New York: Public Affairs.
Pudaruth,  S.K.  (2017).  Nation  rebranding  through  a  new  approach  to cultural diplomacy: a case study of Mauritius. SAGE Open , 7 (2), pp. 1-13.
Rana,  K.S.  (2011). 21st  Century  Diplomacy:  A  Practitioner's  Guide. London:
The Continuum International Publishing Group
Roy, S.L.(1991). Diplomasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Stringer, K. (2006). Pacific Island microstates: pawns or players in pacific rim diplomacy? Diplomacy & Statecraft , 17 (3), pp. 547-577.
Tempo.  (2015).  Indonesia  jadi  anggota  negara  Melanesia,  ini  alasannya
[online]. 27 Juni. Tersedia di: <https://dunia.tempo.co/read/678802/indonesia-jadi-anggota-
negara-melanesia-ini-alasannya> [diakses 20 Januari 2020].
The Guardian. (2017). Melanesian leaders condemn UN for turning ‘a deaf ear’  to  West  Papua  atrocities [online].  24  September.  Tersedia  di: <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/24/melanesian- leaders-condemn-un-for-turning-a-deaf-ear-to-west-papua- atrocities> [diakses 20 Januari 2020].
The  Guardian.  (2018).  Indonesia  accuses  Vanuatu  of  inexcusable  support for West Papua [online]. 3 October. Tersedia di: <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/03/indonesia- accuses-vanuatu-of-inexcusable-support-for-west-papua>  [diakses 20 Januari 2020].
Umińska, A. and Woroniecka. (2016). Cultural diplomacy in international relations  theory  and  studies  on  diplomacy. Actual  Problems  of International Relations , 2 (127), pp. 4-19.
Wardhani,  B.,  Faisal,  M.D.,  &  Paramita,  T.D.  (2018). Migrasi  dan Transnasionalisme  di  Pasifik  Selatan .  Surabaya:  Airlangga  University Press.
Warsito, T., Salam, U. dan Nuryanti, W. (2010). Dialog budaya dan gelar seni, revitalisasi diplomasi budaya, refleksi 60 tahun hubungan RI- Rusia  [online].  Tersedia  di:  http://www.tembi.org/cover/2010- 04/20100408.ht [diakses tanggal 16 September 2021].