“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG MENGANDUNG PENGAWET BERBAHAYA (STUDI PASAR JUNJUNG BUIH KOTA SINTANG)”

## Rini Safarianingsih
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : rinisafarie72@ymail.com

## Abstract
Packaged  food  is  a  food  product  that  is widely  circulated  and  free  in  the  community. Foods that will be circulated for consumption so as not  to  harm  consumers  must  include  adequate, correct,  honest  and  responsible  information.  So that  every  business actor  in  the  food  sector  that  is circulated is burdened with responsibility, especially if the food he produces causes losses to consumers.  Based  on  the  Decree  of  the  Regent  of Sintang Number: 510/156 / KEP-INDAGKOP-C / 2015  dated  February  27,  2015,  on  the  Integrated Supervision  of  Hazardous  Materials  Abused  in Food, a joint team chaired by the Sintang District Health Office held a raid in the Junjung Buih market and the shops in the Sintang Inpres Market. Related to the raid conducted by this integrated team, where the purpose of the raid is in order to anticipate the entry of hazardous materials to the market, such as borax, formalin, dangerous dyes Keywords: Protection,
Consumer, food preservatives

## Abstrak
Makanan dalam kemasan adalah produk
pangan  yang  beredar  luas  dan  bebas dimasyarakat.  Makanan  yang  akan  diedarkan untuk dikonsumsi agar tidak merugikan konsumen harus  mencantumkan  informasi  yang  memadai, benar,  jujur  dan  bertanggung  jawab.  Sehingga setiap  pelaku  usaha  di  bidang  makanan  yang beredar di bebani tanggung jawab terutama apabila makanan yang diproduksinya menyebabkan kerugian  pada  konsumen.  Berdasarkan  Surat Keputusan  Bupati  Sintang  Nomor:510/156/KEP- INDAGKOP-C/2015  Tanggal  27  Februari  2015, tentang  Pengawasan  Terpadu  Bahan  Berbahaya Yang Disalahgunakan Dalam Pangan, tim gabungan  yang  di  ketuai  oleh  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Sintang  menggelar  razia  di  pasar Junjung  Buih  dan  toko-toko  yang  ada  di  Pasar Inpres  Sintang.  Terkait  dengan  razia  yang dilakukan oleh tim terpadu ini, dimana tujuan dari razia  ini  dalam  rangka  untuk  mengantisipasi masuknya  bahan  berbahaya  ke  pasar,  seperti borak, formalin, pewarna berbahaya
Kata Kunci : Perlindungan, Konsumen,
Pengawet makanan

## Pendahuluan
Perlindungan  konsumen  merupakan  masalah kepentingan  manusia,  oleh  karenanya  menjadi harapan  bagi  semua  bangsa  di  dunia  untuk  dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen  adalah  mewujudkan  hubungan  berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan  saling  ketergantungan  antara  konsumen, pengusaha dan pemerintah 22 .
Pelaku  usaha  sebagai  penghasil  produk harus  menjamin  bahwa  produk  yang  dihasilkan cukup  aman  untuk  di  konsumsi  dan  berkualitas. Oleh  karena  itu,  apabila  dilain  hari  muncul keluhan  atas  kerusakan  produk  atau  keluhan karena  mengakibatkan  kerugian  pada  konsumen maka  pelaku  usaha  harus  bertanggung  jawab penuh  atas  beban  kerugian  yang  diderita  oleh konsumen.  Makanan  dalam  kemasan  adalah produk  pangan  yang  beredar  luas  dan  bebas dimasyarakat.  Makanan  yang  akan  diedarkan untuk dikonsumsi agar tidak merugikan konsumen  harus  mencantumkan  informasi  yang memadai,  benar,  jujur  dan  bertanggung  jawab. Sehingga setiap pelaku usaha di bidang makanan yang  beredar  di  bebani  tanggung  jawab  terutama apabila makanan yang diproduksinya menyebabkan kerugian pada konsumen.
Dinas Perindustrian, Perdagangan

## Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah
22 Nitisusastro, 2012. Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan , Cetakan Kesatu. Alfabeta,
CV. Bandung. hal. 252
(Disperindagkop  dan  UKM) Kabupaten
Sintang  menemukan  8  (delapan)  Jenis  makanan yang  beredar  di  Sintang  yang  mengandung  zat berbahaya,  kedelapan  jenis  ini  dinyatakan  positif setelah  melalui  pemeriksaan  dari  13  (tiga  belas) jenis  makanan  yang  di  periksa  pada  Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kepala Disperindagkop  dan  UKM  Kabupaten  Sintang, mengatakan  bahwa  peredaran  makanan  ini  di temukan di tiga warung pada tiga wilayah di Kota Sintang  yakni  di  Baning,  Masuka  dan  pasar Tanjung Puri 23 .
Berdasarkan Surat Keputusan
Bupati  Sintang  Nomor:510/156/KEP-INDAGKOP- C/2015  Tanggal  27  Februari  2015,  tentang Pengawasan  Terpadu  Bahan  Berbahaya  Yang Disalahgunakan Dalam Pangan, tim gabungan yang di ketuai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang menggelar  razia  di  pasar  Junjung  Buih  dan  toko- toko  yang  ada  di  Pasar  Inpres  Sintang.  Terkait dengan  razia  yang  dilakukan  oleh  tim  terpadu  ini, dimana  tujuan  dari  razia  ini  dalam  rangka  untuk mengantisipasi  masuknya  bahan  berbahaya  ke pasar,  seperti  borak,  formalin,  pewarna  berbahaya (Rodhamin B dan Metanil Yellow), pemanis buatan (siklamat)  dan  klorin  (pemutih). 24 Masyarakat dalam  kehidupan  sehari  -hari  khawatir  untuk mengkonsumsi
23 http://suarapemred.co.id/pemerin-
tah-diminta-intensifkan-pengawasan/22
24
h t t p : / / w w w. m e d i a k a p u a s r  a  y  a  .  com/2015/05/07/2694/tim-terpadu-razia-bahan- pen-gawet-di-pasar-junjung-buih/05 Juli 2015.
makanan akibat banyaknya pangan (makanan) yang mengandung  bahan  –  bahan berbahaya,  khususnya makanan  basah  seperti  bakso,  mie,  dan  kemudian bertambah  luas  kekhawatiran  itu  seperti  khawatir dalam hal mengkonsumsi ikan segar dan ikan yang diasinkan,  padahal  selama  ini  pangan  (makanan) tersebut  merupakan  sumber  protein  yang  sangat dibutuhkan  oleh  manusia.  Namun,  ketika  isu formalin  menguat  maka  ketakutan  pun  melanda masyarakat  secara  umum,  telah  diketahui  bahwa sejumlah  makanan  tersebut  terdapat  kandungan berbahaya  yang  kemudian  diketahui  luas  sebagai formalin,  boraks  dan  rhodamin.  Para  ahli mengatakan  bahwa  formalin  adalah  sama  sekali bukan  pengawet  pada  makanan,  dan  justru mengandung  racun  yang  berbahaya  bagi  yang mengkonsumsinya  baik  dalam  jumlah  sedikit apalagi  banyak.  Penggunaan  formalin  pada makanan  yang bila  terkontaminasi  manusia, secara tidak  langsung  akan  menjadi  racun  bagi  organ tubuh.  Hal  ini  berarti  bisa  menganggu  kesehatan yang ditimbulkan, tidak akan terlihat dalam jangka waktu  yang  singkat  sebagai  penyakit  yang diakibatkan  oleh  makanan  yang  mengandung bakteri  patogen.  Umumnya  gangguan  kesehatan karena  formalin  bersifat  menahun  (penyakit  yang membutuhkan  jangka  waktu  lama  untuk  masa penyembuhan),  kecuali  tercemar  dalam  jumlah banyak. Oleh karena itu, konsumen harus berhati  - hati dalam menggunakan suatu produk karena dapat berdampak buruk terhadap kesehatan.

## Pembahasan
Penggunaan bahan-bahan tambahan makanan tersebut diatas diatur dalam peraturan tentang bahan tambahan pangan yang boleh maupun yang dilarang oleh  departemen  kesehatan  yaitu  Peraturan  Mentri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988  tentang Bahan  Tambahan Makanan, dalam peraturan tersebut BTP digolongkan ke dalam 11 jenis sebagai berikut : 25
1. Antioksidan ( Antioksidant).
2. Antikempal ( Anticacking Agent ).
3. Pengatur Keasaman ( Acidity Regulator ).
4. Pemanis Buatan ( Artificial Sweetener ).
5. Pemutih dan Pematang Tepung ( Flour Treatment Agent ).
6. Pengemulsi, Pemantap dan Pengental ( Emulsifier, Stabilizer, Thickener ).
7. Pengawet ( preservative ).
8. Pengeras ( Firming Agent ).
9. Pewarna ( Colour ).
10. Penyedap rasa dan Aroma, Penguat
Rasa ( Flavour ; Flavour enhancer ).
11. Sekuestran (sequestrant) / pengikat 25
Fardiaz, Dedi. Buku panduan Pengolahan pangan yang baik Bagi Industri Rumah Tangga
logam.
Sedangkan  bahan  tambahan  pangan  yang dilarang digunakan menurut Permenkes RI No.
722/Menkes/Per/IX/1988 dan No 1168/Menkes/  Per/X/1999  tentang  Bahan
Tambahan Makanan sebagai berikut:
1. Natrium Tetraborat ( Borax)
2. Formalin (Formaldehyde)
3. Minyak Nabati yang di Brominasi/ Brominated vegetable oil.
4. Kloramfenikol ( Chlorampenicol )
5. Kalium Klorat ( Potassium Chlorate )
6.  Diethil pirokarbonat (Diethyl Pyrocarbonate, DEPC) 7. Nitrofurazon (Nitrofurazon) 8. P-Penetilkarbamida ( P- Penethylcarbamide, dulcin,4-ethoxy phenil uea)
9. Asam Salisilat dan Garamnya ( salicylic acid and its salt)
Menurut  Permenkes  No  1168/Menkes/
Per/X/1999,  ada  tambahan  bahan  yang  tidak diperbolehkan untuk makanan yaitu:
Rhodamin  B  (pewarna  merah),  Methanyl Yellow  (pewarna  kuning),  Dulsin  (pemanis sintesis) dan Potassium Bromat (pengeras).
Penggunaan  bahan-  bahan  pengawet, pemanis dan penyedap makanan atau yang
ditambahkan  terhadap  makanan  dan  minuman sebagaimana  pasal  3  peraturan  kepala  BPOM Nomor  36  Tahun  2013  Tentang  Batas Maksimum  Penggunaan  Bahan  Tambahan Pangan Pengawet, Pasal 3 menyatakan ;
“  Jenis  BTP  Pengawet  yang  diizinkan digunakan  dalam  pangan  terdiri  atas: 1.Asam  sorbat  dan  garamnya  (  Sorbic  acid and  its  salts  );2.Asam  benzoat  dan garamnya ( Benzoic acid and its salts);3.Etil  para-hidroksibenzoat  (  Ethyl para-hydroxybenzoate );4.Metil para- hidroksibenzoat ( Methyl para-
hydroxybenzoate );5.Sulfit ( Sulphites );6.
Nisin  (  Nisin  );  7.Nitrit  (  Nitrites  ); 8.Nitrat  (  Nitrates  );  9.Asam  propionat dan  garamnya  (Propionic  acid  and  its salts  );  dan  10.Lisozim  hidroklorida (Lysozyme hydrochloride )”
Selanjutnya dinyatakan dalam Pasal 4,  Batas  Maksimum  penggunaan  BTP Pengawet  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  3  untuk  setiap  Kategori  Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan dari Peraturan ini. Kemudian dalam pasal 5 ayat (1) memberikan syarat bahwa :
“  (1)  penggunaan  BTP  Pengawet dibuktikan dengan sertifikat analisis kuantitatif;  (2)  Dikecualikan  dari  ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penggunaan BTP pada Kategori Pangan
dengan Batas Maksimum CPPB dibuktikan dengan sertifikat analisis kualitatif;(3) Jenis BTP  Pengawet  yang  tidak  dapat  dianalisis, Batas  Maksimum  dihitung  berdasarkan penambahan BTP Pengawet yang digunakan dalam pangan”.
Sanksi  dalam  ketentuan  peraturan badan  pengawas  obat  dan  makanan  ini sebagaimana pasal 10 menyatakan :
“Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa: a.peringatan secara tertulis; b.larangan mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah untuk penarikan kembali dari peredaran; c.perintah pemusnahan, jika terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu; dan/atau d.pencabutan izin edar”.

## Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
Tentang  Perlindungan  Konsumen  pada  hakikatnya dilandasi  oleh  pemikiran  bahwa  konsumen  sering sekali  berada  di  posisi  yang  tidak  menguntungkan apabila  dihadapkan  dengan  produsen  atau  pelaku usaha  yang  mempunyai  orientasi  dan  kekuasaan yang tidak seimbang dengan konsumen.
Perlindungan  atas  kepentingan  konsumen  tersebut diperlukan  mengingat  kenyataan  bahwa  pada umumnya  konsumen  selalu  berada  di  pihak  yang dirugikan,  akibat  perbuatan  curang  produsen  atau pelaku  usaha  yang  menimbulkan  kerugian  bagi konsumen  seperti  makanan  atau  minuman  yang tidak memenuhi standar mutu
dan  gizi  pangan,  biskuit  beracun,  makanan  yang kadaluarsa  dan  makanan  yang  diharamkan,  serta ditemukannya  bahan-bahan  berbahaya  kedalam makanan  seperti,  pengawet,  pewarna,  pengenyal, pemutih,  pemanis,  dan  semacamnya. 26 Ada  4 (empat)  alasan  pokok  mengapa  konsumen  perlu dilindungi, yaitu sebagai berikut :
“1.  Melindungi  konsumen  sama  artinya dengan melindungi seluruh bangsa sebagaimana  diamanatkan  oleh  tujuan pembangunan  nasional  menurut  UUD 1945;2.  Melindungi  konsumen  perlu untuk menghindarkan konsumen dari dampak  negative  penggunaan  teknologi;3. Melindungi konsumen perlu untuk melahirkan  manusia-manusia  yang  sehat rohani  dan  jasmani  sebagai  pelaku-pelaku pembangunan,  yang  berarti  juga  untuk menjaga kesinambungan pembangunan nasional;4.  Melindungi  konsumen  perlu untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber dari masyarakat konsumen. Dalam pandangan ini secara tegas dinyatakan  bahwa  upaya  untuk  melakukan perlindungan  konsumen  disebabkan  adanya tindakan-tindakan  atau  perbuatan  para pelaku  usaha  dalam  menjalankan  aktifitas bisnisnya  yang  tidak  jujur  sehingga  dapat merugikan konsumen, praktek-praktek yang dijalankan salah satunya mengunakan
26 2 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Kon- sumen di Indonesia , (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 06.
bahan  kimia  sebagai  bahan  campuran dalam  pengawetan  makanan,  misalanya formalin, boraks.”
Hak konsumen di Indonesia sebagaimana tertuang  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  No.  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen adalah sebagai berikut:
1) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa.
2) Hak  untuk  memilih  barang  atau  jasa serta  mendapatkan  barang  atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3) Hak  atas  informasi  yang  benar,  jelas, dan  jujur  mengenai  kondisi  dan jaminan barang atau jasa.
4) Hak  untuk  didengar  pendapat  dan keluhannya  atas  barang  atau  jasa  yang digunakan.
5) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan,  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
8) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi, ganti  rugi  atau  penggantian,  apabila barang atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap  Konsumen  Dari  Zat  Berbahaya  Pada Pangan  (Makanan)  Sebelum  adanya  undang- undang  tentang  Perlindungan  Konsumen,  sangat sulit  bagi  para  konsumen  untuk  menuntut kerugiannya.  Dalam  hal  terjadinya  kerugian  bagi konsumen, produsen atau pelaku usaha bertanggungjawab  untuk  menanggung  segala kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen  hanyalah berdasarkan  perbuatan  melawan  hukum.  Hal  ini dapat  dilihat  pada  Pasal  1365  KUHPerdata  yang menentukan bahwa “tiap-tiap perbuatan melanggar  hukum,  yang  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang karena  salahnya  menertibkan  kerugian  itu, mengganti  kerugian  tersebut.  Terkait  dengan penegakan  hukum  terhadap  konsumen  dari  zat berbahaya  pada  pangan  (makanan)  dimana Pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan  maupun  peraturan  yang berkaitan  dengan  keamanan  baik  ditingkat produksi maupun ditingkat distribusi.
Pasar  Junjung  Buih  terletak  di  jalan Pangeran  Kuning  Kecamatan  Sintang,  memiliki jumlah  penduduk  27.938  jiwa  terdiri  dari  14.440 jiwa laki-laki dan 13.498 jiwa perempuan, lokasi pasar Junjung Buih dahulu bernama Pasar  Inpres terdapat 52 blok kios yang menjual bermacam-
macam  kebutuhan  masyarakat  terutama  bahan- bahan  makanan  basah  seperti  sayuran,  ikan, daging  serta  kue-kue  jajanan  pasar  terdapat  pula penjual  jamu  dan  bahkan  ada  pula  penjual asesoris dan pakaian, setelah renovasi pasar pada tahun 2014 Pasar Inpres ini diganti dengan nama Pasar  Junjung  Buih,  bangunan  pasar  permanen tidak  lagi  membuat  blok  atau  kios-kios  didalam bangunan  sehingga  tidak  terlihat  sumpek  dan memudahkan masyarakat berbelanja.
Areal  di  sekitar  Pasar  Junjung  Buih terdapat  beberapa  rumah-rumah  toko  yang menjual berbagai aneka keperluan  masyarakat, terdapat  pula  pasar  buah  dan  gedung  kantor bank,  terminal,  tempat  ibadah,  rumah  sakit umum  dan  pos  keamanan.  Kompleks  Pasar Junjung  Buih  selalui  ramai  dengan  transaksi jual  beli  yang  cukup  tinggi  setiap  harinya apalagi  pada  hari  libur  kerja  atau  menjelang hari raya sehingga perputaran ekonomi terlihat cukup  baik  dalam  menunjang  pendapatan penjual di sekitar lokasi pasar.
A. Upaya Mengatasi Beredarnya Makanan Yang Mengandung Pengawet

## Berbahaya
Berdasarkan hasil pencarian penulis melalui website  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan (BPOM)  yang  diakses  pada  tanggal  02  April 2016 didapat informasi bahwa lingkup wilayah pengawasan  BPOM  untuk  Kalimantan  Barat
terdapat  di  Ibukota  Provinsi  yaitu  Pontianak. 27 Melalui  hubungan  telepon  pada  tanggal  15 April  2016  kepada  Dra.  Yanuarti  Apt.  Selaku Kepala  Bidang  Sertifikasi  dan  Layanan
Informasi
Konsumen didapatkan hasil wawancara sebagai berikut :
Cara  yang  aman  dan  mudah  terhindar  dari makanan dan minuman yang mengandung bahan- bahan  berbahaya  seperti  pewarna,  pemanis, perasa,  pengawet,  penguat  rasa,  pengenyal, pemutih,  dan  lain  sebagainya  adalah  dengan belajar bagaimana mengenali dan mengidentifikasi  tanda  atau  ciri-ciri  makanan yang  tidak  layak  konsumsi.  Lalu  di  samping  itu kita  juga  berupaya  menghindari  membeli  dan mengkonsumsi  makanan  dan  minuman  yang dijual  di  tempat-tempat  yang  tidak  meyakinkan. Biasakan  juga  untuk  membuat  makanan  dan minuman  sendiri  untuk  kebutuhan  sehari-hari dengan  bahan-bahan  pangan  yang  aman.  Bukan hanya  untuk  kebaikan  diri  kita  saja,  namun  juga orang lain yang ada di sekitar kita. Selain itu jika mencurigai  adanya  makanan  yang  mengandung pengawet  berbahaya  atau  sejenisnya  konsumen dapat  melaporkan  pada  dinas  pendidikan  dan dinas  kesehatan  Kabupaten  Sintang  untuk dilakukan sampling dan tindak lanjut.
Sementara itu menurut keterangan balaipom bahwa  Balai  Besar  POM  di  Pontianak  tidak memiliki cabang atau unitnya di Kabupaten/Kota,
27 http://www.pom.go.id/new/in- dex.php/view/lingkup
tetapi wilayah pengawasannya sampai ke Kabupaten/ Kota. Mengenai Tugas Utama BPOM Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)
Berdasarkan  Pasal  2  Peraturan  Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan  kebijakan  dibidang  pengawasan obat  dan  makanan,  yang  meliputi  pengawasan atas  produk  terapetik,  narkotika,  psikotropika, zat  adiktif,  obat  tradisional,  kosmetik,  produk komplemen  serta  pengawasan  atas  keamanan pangan dan bahan berbahaya.
Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan :
1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
2. Perumusan  kebijakan  di  bidangnya  untuk mendukung pembangunan secara makro.
3. Penetapan sistem informasi di bidangnya.
4. Penetapan persyaratan penggunaan bahan  tambahan  (zat  aditif)  tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
5. Pemberi izin dan pengawasan peredaran
Obat serta pengawasan industri farmasi.
6.  Penetapan
pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan
pengawasan tanaman Obat..
Menurut keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara melalui telepon langsung  pada  layanan  Lembaga  Konsumen Indonesia  (021)  7981858  yang  berkedudukan di  Jalan  Pancoran  Barat  VII/1,  Durentiga  – Jakarta Selatan 12760 Indonesia, hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut :
1. Pertama,  cara  yang  dapat  dilakukan untuk  mengadu  adalah  melalui  telepon, surat  atau  datang  langsung.  Pengaduan melalui  telepon  dikategorikan  menjadi dua  yaitu  hanya  minta  informasi  atau saran  (advice),  maka  telpon  itu  cukup dijawab  secara  lisan  pula  dan  diberikan advice pada saat itu dan selesai 2. Kedua,  setelah  surat  masuk  ke  YLKI, resepsionis  meregister  semua  surat-surat yang masuk secara keseluruhannya (register  I).  Selanjutnya  surat  diberikan kepada  Pengurus  Harian  setidaknya  ada tiga  yaitu  (a)  ditindaklanjuti/  tidak ditindaklanjuti (b) bukan sengketa konsumen (c) bukan skala prioritas. Surat di  disposisikan  ke  Bidang  Pengaduan Konsumen  dilakukan  register  II  Khusus sebagai data pengaduan.
3. Ketiga,  setelah  surat  sampai  ke  personil yang menangani maka dilakukan seleksi
administrasi disini berupa kelengkapan secara administrasi.
4. Pengaduannya  untuk  ditindaklanjuti.
Jika  konsumen  meminta  pengaduannya ditindaklanjuti,  maka  si  penelepon diharuskan  mengirim  surat  pengaduan secara tertulis ke YLKI yang berisi :
a) kronologis kejadian yang dialami sehingga merugikan konsumen
b) wajib mencantumkan identitas dan alamat lengkap konsumen
c) menyertakan  barang  bukti  atau fotocopy dokumen pelengkap lainnya  (kwitansi  pembelian,  kartu garansi, surat perjanjian, dll)
d) Apakah  konsumen  sudah  pernah melakukan  komplain  ke  pelaku usaha.  Jika  belum  pernah,  maka
konsumen dianjurkan untuk
melakukan  komplain  secara  tertulis ke pelaku usaha terlebih dahulu. e) Cantumkan tuntutan dari
pengaduan konsumen tersebut

## 1. Proses Administrasi
Langkah  selanjutnya  dilakukan  setelah proses  administasi  dan  analisis  substansi,  yaitu korespondensi  kepada  pelaku  usaha  dan  instansi terkait  sehubungan  dengan  pengaduan  konsumen. Pada tahap pertama korespodensi dilakukan bisanya adalah meminta tanggapan dan penjelasan mengenai kebenaran dan pengaduan
konsumen  tersebut.  Di  sini  YLKI  memberikan kesempatan  untuk  mendengarkan  kedua  belah pihak  yaitu  versi  konsumen  dan  versi  pelaku usaha.  Tidak  jarang  dengan  korespodensi  ini kasus  dapat  diterima  masing-masing  pihak dengan  memberikan  jawaban  surat  secara tertulis  ke  YLKI  yang  isinya  permintaan  maaf kepada  konsumen  dan  sudah  dilakukan penyelesaian langsung kepada konsumennya.
Namun demikian, tidak menutup kemungkinan  dalam  korespondensi  ini  masing- masing  pihak  tidak  menjawab  persoalan  dan bersikukuh  dengan  pendapatnya.  Dalam  kondisi ini YLKI mengambil inisiatif dan pro aktif untuk menjadi mediator. YLKI membuat surat undangan  untuk  mediasi  kepada  para  pihak  yang sedang bersengketa untuk mencari solusi terbaik.

## 2. Proses Mediasi
Duduk  perkara  yang  sebenarnya  tanpa boleh  dipotong  oleh  pihak  lain  sebelum  pihak pertama selesai memberikan penjelasan. Setelah masing-masing menyampaikan masalahnya,  maka  YLKI  memberikan  waktu untuk  klarifikasi  dan  koreksi  tentang  apa  yang disampaikan oleh masing-masing pihak.
Setelah  permasalahannya  diketahui,  maka masing-masing  pihak  berhak  menyampaikan  opsi atau tuntutan yang diinginkan, sekaligus melakukan negosiasi  atas  opsi  atau  tuntutan  tersebut  untuk mencapai  kesepakatan.  Apabila  telah  dicapai kesepakatan, maka isi kesepakatan
itu  dituangkan  dalam  Berita  Acara  Kesepakatan. Tahap  akhir  dari  proses  mediasi  adalah mengimplementasikan hasil kesepakatan.
Dalam  melakukan  penyelesaian  kasus  secara mediasi,  ada  dua  kemungkinan  yang  bisa terjadi yaitu :
1. terjadinya kesepakatan berarti selesai
2. tidak terjadi kesepakatan alias deadlock,
artinya kasus selesai dalam tingkatan litigasi.
Dari  pengalaman  yang  selama  ini  ditemui bidang  pengaduan,  mayoritas  kasus  dapat diselesaikan  dengan  tercapainya  kesepakatan damai.  Walau  memang  ada  satu  dua  yang mengalami  deadlock.  Namun  proses  mediasi lebih  efektif  dan  memudahkan  untuk  segera terselesaikan kasus yang ada.
Jika  dilihat  dari  keseriusan  pemerintah dalam hal peredaran makanan yang dikonsumsi masyarakat  antara  lain  yang  tertuang  dalam Peraturan  tentang  penggunaan  formalin  dan bahan  kimia  tertentu  (BKT)  dalam  produk pangan  seperti  tercantum  dalam  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  1996  tentang  Pangan serta  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  ada  tiga instansi  terkait  yang  berwenang  dalam  hal pengawasan bahan makanan berbahaya.
Ketiga instansi tersebut adalah
Departemen  Perindustrian  yang  bertugas  membina industri,Departemen  Perdagangan  menangani  tata niaga dan Badan Pengawasan Obat
dan  Makanan  melakukan  pengawasan  bahkan penyelidikan  langsung  sampai  ke  batas-batas tertentu.Ketiga instansi tersebut diduga kuat tidak berfungsi  optimal  dalam  menindak  produsen pengguna formalin, boraks atau sejenisnya dalam makanan.  Perlindungan  konsumen  terhadap produk  pangan  yang  bermasalah,  paling  efektif dilakukan pemerintah. Idealnya, sistem penyaluran  atau  distribusi  produk  pangan sebelum masuk dan ketika beredar di pasaran tak boleh  luput  dari  pengawasan  pemerintah.  Di negara  maju,  pemerintahlah  yang  paling  aktif melaksanakan  fungsi  kontrolnya.  Di  Indonesia kontrol pemerintah atas tata niaga produk pangan dan  bahan  pengawet  masih  lemah.  Padahal  tata niaga tersebut harus dilakukan secara ketat.

## Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  yang  digunakan penulis  dalam  penulisan  hukum  ini  adalah penelitian  hukum  yuridis  Sosiologis,  yaitu penelitian  hukum  yang  menggunakan  data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan  dengan  data  primer  atau  data lapangan,  Meneliti  efektivitas  suatu  Undang- Undang  dan  Penelitian  yang  ingin  mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari  studi  dokumen,  pengamatan  (observasi), dan wawancara (interview) .
Sifat  penelitan  yang  digunakan  bersifat deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan
data yang seteliti mungkin tentang permasalahan yang  sedang  dikaji  dan  menggambarkan  atau mengemukakan  perlindungan  hukum  terhadap konsumen  yang  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan, yang kemudian dianalisis untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah sumber  data  primer  dan  sumber  data  sekunder. Sumber  data  primer  adalah  asal  data  yang diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  sedangkan sumber  data  sekunder  adalah  asal  data  yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya berupa :

## Simpulan
Terdapat  beberapa  makanan  basah  yang menjadi  sampel  penulis  dalam  penelitian  ini  mie, bakso,  tahu  dan  ikan  asin  yang  mengandung pengawet  berbahaya  jenis  formalin  dimana makanan tersebut tetap awet selama kurang lebih 5 (Lima)  hari  di  ruangan  terbuka  tidak  mengalami perubahan  bentuk,  rasa  dan  warna,  bau  khas formalin,  hal  ini  akan  berbeda  jika  makanan tersebut  tidak  ditambahkan  pengawet  dalam  satu hari  akan  basi  dan  mengalami  perubahan  bentuk, warna dan rasa serta cenderung berbau asam.
Penggunaan  pengawet  berbahaya  dalam makanan  seperti  formalin  dan  boraks  adalah melanggar  peraturan  pemerintah.  Karena, dalam  jangka  panjang  pengonsumsinya  dapat menderita  penyakit  kanker  dan  gangguan ginjal. Kasus penggunaan formalin, boraks dan
sejenisnya pada makanan mencerminkan kelemahan  koordinasi  dari  tiga  instansi bertanggung jawab menangani peredaran bahan makanan  dan  minuman.  Ketiga  instansi tersebut adalah Departemen Perindustrian yang bertugas membina industri, Departemen Perdagangan  menangani  tata  niaga,  dan  Badan Pengawasan  Obat  dan  Makanan  melakukan pengawasan  bahkan  penyelidikan  langsung sampai  ke  batas-batas  tertentu.  Ketiga  instansi tersebut  diduga  kuat  tidak  berfungsi  optimal dalam  menindak  produsen  pengguna  formalin, boraks  atau  sejenisnya  dalam  makanan, sehingga  masih  ditemukan  makanan  yang mengandung bahan pengawet berbahaya seperti jenis formalin dan boraks.

## Daftar Pustaka
Fardiaz, Dedi.2009. Buku panduan
Pengolahan pangan yang baik Bagi Industri Rumah Tangga. Jakarta:Aditya.
Nitisusastro,  Mulyadi.2012.  Perilaku  Konsumen
Dalam  Perspektif  Kewirausahaan,  Cetakan Kesatu. Alfabeta, CV. Bandung.
Janus,  Sidabalok.  2010,  Hukum  Perlindungan Konsumen  di  Indonesia,  Bandung  :  PT. Citra Aditya Bakti.
Sudaryatmo.1996, Masalah Perlindungan
Konsumen di Indonesia, Jakarta: Grafika.
Sofie,  Yusuf.  1999,  Perlindungan  Konsumen
dan  Instrumen-Instrumen Hukumnya,
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Wahyu, Sasongko. 2007, Ketentuan-Ketentuan
Pokok Hukum Perlindungan Konsumen,
Bandar Lampung: Universitas Lampung.

## Perundang-undangan
Undang – Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang
Pangan
Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen
Undang- Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang
Kesehatan
Surat Keputusan Bupati Sintang Nomor:510/156/
KEP-INDAGKOP-C/2015  tentang Pengawasan Terpadu Bahan Berbahaya Yang Disalahgunakan
Dalam Pangan
Website:
http://suarapemred.co.id/pemerintah-diminta- intensifkan-pengawasan/22 Agustus 2015 h t t p : / / w w w . m e d i a k a p u a s r a y a . com/2015/05/07/2694/tim-terpadu-razia-bahan- pengawet-di-pasar-junjung-buih/05 Juli 2015 http://www.pom.go.id/new/index.php/view/ lingkup 02 April 2016