PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN ATAU ATURAN TERHADAP PELAYANAN SEKTOR PUBLIK DI KELURAHAN PURWODADI KECAMATAN ARGA MAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA
OLEH : Adi Sutojo 

## ABSTRAKSI
Pada  hakekatnya  penyelenggaraan  pelayanan  publik  merupakan  amanat  yang  diberikan  rakyat kepada  penyelenggara  negara  (ekskutif  dan  legislatif)  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan-pelayanan dasar bagi masyarakat. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:
63/Kep./M.PAN/7/2003  tentang  Pedoman  Umum  Penyelenggaraan  Layanan  Publik  merupakan kebijakan  yang  bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan  prima  kepada  masyarakat.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan bersifat Eksploratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel  Pelaksanaan  Surat  Keputusan  (SK)  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara (MENPAN) Nomor 63/KEP.M.PAN/7/2003 dilaksanakan secara baik di Kantor Lurah Purwodadi Kabupaten Bengkulu Utara. Secara kumulatif mayoritas responden merasakan hasil kepuasan yang relatif  tinggi  terhadap  pelayanan  publik  di  Kelurahan  Purwodadi  yang  artinya  pelayanan  yang diberikan di Kelurahan Purwodadi bernilai tinggi atau memuaskan masyarakat. Pelaksanaan Surat Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No.63/KEP/M.PAN/7/2003  berpengaruh terhadap  Pelayanan  Publik  di  Kelurahan  Purwodadi  Kecamatan  Arga  Makmur  Kabupaten Bengkulu Utara.
Keywords: Kebijakan, Pelayanan Publik
 Dosen Tetap Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Unihaz Bengkulu

## A. Pendahuluan
Dalam  sistem  otonomi  daerah  telah terjadi  perpindahan  sebagian  kewenangan yang  tadinya  berada  di  pemerintahan  pusat diserahkan  kepada daerah otonom,  sehingga daerah otonom dapat lebih tanggap terhadap tuntutan  masyarakat  berdasar  kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat di daerah  tersebut.  Bangunan  sistem  dan kelembagaan  menjadi  penting  dilakukan sebagai dasar merancang standard pelayanan publik  yang  optimal.  Idealnya  otonomi daerah  memberi  dampak  nyata  dalam peningkatan layanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah membuka peluang terjadinya  penyelenggaraan  layanan  dengan jalur  birokrasi  yang  lebih  ringkas  dalam peningkatan  layanan  publik.  Kemajuan teknologi juga diharapkan menjadi alternative terpenuhinya prinsip-prinsip transparansi,  akuntabilitas,  dan  partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut hendaknya menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah di setiap tingkatan pemerintahan.
Berdasarkan  desentralisasi  pelayanan publik,  telah  terjadi  pembagian  kekuasaan atau wewenang untuk merencanakan, memutuskan,  atau  mengelola  fungsi  publik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berkaitan  dengan  desentralisasi  pelayanan publik, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  pasal  13  dan 14, pemerintah daerah mempunyai fungsi:
a. p enyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman masyarakat; b. p enyediaan sarana dan prasaran umum; c. p enanganan bidang kesehatan; d. p enyelenggaraan pendidikan; e. p enanggulangan masalah sosial; f. p elayanan bidang ketenagakerjaan; g. f
asilitasi  pengembangan  koperasi,  usaha kecil dan menengah; h. p elayanan pertanahan; i. p elayanan  kependudukan  dan  catatan sipil; j. p elayanan administrasi umum pemerintahan; k. p elayanan administrasi penanaman modal; l. p enyelenggaraan pelayanan dasar lainnya. Pada hakekatnya penyelenggaraan pelayanan  publik  merupakan  amanat  yang diberikan  rakyat  kepada  penyelenggara negara  (ekskutif  dan  legislatif)  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan  kesejahteraan  ini  dilakukan dengan memprioritaskan pelayanan- pelayanan  dasar  bagi  masyarakat.  Dalam kenyataannya, masih sedikit dari masyarakat yang  bisa  memahami  pelayanan  publik sebagai hak dan bukan pemberian
pemerintah, apalagi seluk beluk permasalahan yang ada dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagian masyarakat masih menyederhanakan pemahaman tentang pelayanan  publik  yang  diartikan  sebagai pemberian  pemerintah.  Dengan  pemahaman yang  sederhana  itu,  ketika  sebagian  rakyat memahami pelayanan publik sebagai pemberian  dari  pemerintah,  masyarakat memahami pelayanan publik sebagai aktivitas  belanja  yang  menggunakan  uang pemerintah.  Pemahaman  yang  demikian akan  membawa  akibat  masyarakat  akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pelayanan  publik  itu  kepada  pemerintahan, karena dalam pandangan masyarakat tersebut  uang  yang  dibelanjakan  untuk pelayanan  publik  itu  milik  pemerintah. Masyarakat  merasa  tidak  memiliki  hak mencampuri pengelolaan pelayanan publik.
Dalam kenyataannya Pelaksanaan pelayanan  publik  khususnya  di  Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, masih  memiliki beberapa  kendala.  Kendala-kendala  tersebut bisa berasal dari diri masyarakat sendiri dan bisa juga berasal dari pemerintahan. Kendala-kendala  tersebut  antara  lain  sistem yang  terbangun  belum  memberikan  ruang yang  luas,  aman,  dan  memadahi  bagi pengembangan partisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selanjutnya  masih  rendahnya  kesadaran masyarakat bahwa pelayanan publik merupakan  bagian  dari  kehidupan  sosial- politiknya  yang  oleh  karenanya  masyarakat harus juga terlibat dalam proses
pengambilan  kebijakan  berkaitan  dengan pelayanan publik. Masih rendahnya kapasitas  atau  kemampuan  masyarakat untuk melakukan partisipasi. Dalam melakukan  partisiapsi  dalam  pelayanan publik  dibutuhkan  keaktifan  masyarakat. Partisipasi  membutuhkan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  karena  esensi  dari partisipasi  adalah  masyarakat  aktif.  Tanpa masyarakat  aktif,  ruang  partisipasi  yang sudah terbuka tidak akan dapat dimanfaatkan secara optimal. Belum terbangun kemauan dan komitmen  politik  dari  sebagian  besar Pemerintah  untuk  menciptakan  transparansi pelayanan  publik  juga  menjadi  kendala. Anggapan bahwa pemerintah telah
menerima mandat yang penuh dari masyarakat merupakan sumber dari ketidakterbukaan pemerintah dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Dengan demikian akses masyarakat untuk memperoleh  informasi  berkaitan  dengan pelayanan publik prasyarat partisipasi menjadi  tidak  ada.  Belum  terbangun kemauan dan komitmen politik dari legislatif untuk melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan fungsi kontrol terhadap
pelayanan  publik.  Kultur  tanpa  partisipasi yang  telah  berkembang  dalam  pelaksanaan pelayanan publik, sehingga partisipasi sering dimaknai  sebagai ekspresi resistensi. Sistem informasi  pelayanan  publik  masih  bersifat pasif. Untuk mendapatkan informasi, masyarakat  sendiri  yang  harus  mencari informasi  berkaitan  dengan  segala  yang berkaitan  dengan  pelayanan  publik.  Sistem ini jelas tidak mendorong inisiatif masyarakat  untuk  mengambil  bagian  dalam proses  pengawasan  terhadap  pelayanan publik.  Perangkat  hukum  yang  dapat menjadi  dasar  yang  memberikan  jaminan bagi  partisipasi  masyarakat  masih  minim. Perangkat  hukum  yang  memberi  ruang  bagi partisipasi  masyarakat  ini  penting  karena selain  supaya  masyarakat  mengetahui  hak, kewajiban,  tanggungjawab  serta  mekanisme dalam berpartisipasi, masyarakat juga memperoleh  perlindungan  hukum  dalam menggunakan haknya tersebut Berdasarkan  kendala-kendala  tersebut  maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang  berjudul  ”Pengaruh  Pelaksanaan Kebijakan  atau  Aturan  Terhadap  Pelayanan
Sektor  Publik  di  Kelurahan  Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara”. B. Kajian Teoritis 1. Kebijakan Publik Istilah Public Policy sering diterjemahkan  sebagai  kebijakan  publik, kebijakan  negara,  kebijakan  pemerintah.
Sampai saat ini, di Indonesia belum ada satu kesepakatan  tentang  penggunaan  istilah tertentu  sebagai  terjemahan  dari  public policy.
Oleh
karena itu, untuk keseragamannya dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah kebijakan publik.
Eyeston  (dalam  Winarno,  2002:16) memberikan  pengertian  kebijakan  publik sebagai  ”Hubungan  suatu  unit  pemerintah dengan lingkungannya”. Sedangkan menurut Anderson,  kebijakan  merupakan  ”Arah tindakan  yang  mempunyai  maksud  yang ditetapkan  oleh  seorang  aktor  atau  sejumlah aktor  dalam  mengatasi  suatu  masalah  atau suatu persoalan”.
Batasan  lain  yang  diberikan  oleh  Dye (1987)  adalah  kebijakan  publik  sebagai ”Apapun  yang  dipilih  pemerintah  untuk dilakukan  atau  tidak  dilakukan”.  Definisi Dye  ini,  walaupun  cukup  akurat,  namun sebenarnya  tidak  cukup  memadai  untuk mendeskripsikan  kebijakan  publik,  sebab kemungkinan  terdapat  perbedaan  yang cukup besar antara apa yang ingin dilakukan oleh  pemerintah  dan  apa  yang  senyatanya mereka  lakukan.  Di  samping  itu,  konsep  ini bisa  mencakup  tindakan-tindakan  yang sebenarnya di luar domain kebijakan publik, seperti pengangkatan pegawai atau kenaikan pangkat  seseorang.  Namun  demikian,  satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan publik adalah bahwa pendefinisian  tersebut  harus  mempunyai pengertian  tentang  apa  yang  sebenarnya dilakukan  daripada  apa  yang  diusulkan  oleh pemerintah.
Hal  ini  dilakukan  karena  kebijakan publik  merupakan  proses  yang  mencakup pula  tahap  implementasi  dan  evaluasi, sehingga  definisi  kebijakan  yang  hanya menekankan  pada  apa  yang  diusulkan menjadi  kurang  sempurna.  Oleh  karena  itu, definisi  kebijakan  publik  akan  lebih  tepat bila  mencakup  pula  arah  tindakan  atau  apa yang  dilakukan  dan  tidak  semata-mata menyangkut usulan saja.
2. Implementasi Kebijakan Publik
Setelah  sebuah  kebijakan  ditelurkan maka  tahap  selanjutnya  adalah  pelaksanaan. Konsep  pelaksanaan  merupakan  terjemahan dari  kata  implementation,  atau  yang  biasa dikenal  dengan  implementasi.  Menurut Charles  O  Jones  dalam  Syukani  dkk (2001:295) implementasi sebagai “ a process
of  getting  additional  resources  so  as  to  be figure  out  of  to  be  done ”.  Implementasi dalam  hal  ini  diartikan  sebagai  suatu  proses mendapatkan  sumber  daya  tambahan,  dapat menghitung apa yang dapat dikerjakan.
Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Joko  Widodo  (2001:193)  implementasi artinya  “memahami  yang  senyatanya sesudah  suatu  program  dinyatakan  berlaku atau  dirumuskan  yang  mencakup  usaha- usaha  untuk  mengadministrasikan  maupun untuk  menimbulkan  dampak  nyata  pada masyarakat
atau kejadian-kejadian”. Menurut  Joko  Widodo  (2001:193) sendiri  mengatakan  bahwa  implementasi adalah  “Suatu  proses  yang  melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya  termasuk  manusia,  dana  dan kemampuan  operasional,  oleh  pemerintah maupun swasta
(indivudu maupun kelompok)  untuk  mencapai  tujuan  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  pembuat kebijakan”. Berdasarkan uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa implementasi  merupakan  suatu  proses  atau rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan  kebijakan  dengan  melibatkan sumberdaya  yang  ada,  sarana  dan  prasarana untuk  diterapkan  kepada  masyarakat  guna mencapai  tujuan  yang  diinginkan  oleh pembuat kebijakan. Dalam melihat implementasi  atau  pelaksanaan  sebuah kebijakan  ada  beberapa  model  yang  dapat digunakan  di  antaranya  adalah  Model George Edward III.
Model  Goerge  Edward  III  ini  dalam implementasi suatu kebijakan terdapat empat  faktor  atau  variabel  kritis  yaitu; komunikasi,  sumber,  disposisi  atau  sikap dan  struktur  birokrasi.  Keempat  faktor  ini berinteraksi secara simultan untuk membantu  atau  menghalangi  implementasi kebijakan.
3. Evaluasi Kebijakan Publik
Dalam  praktek  di  lapangan,  salah  satu bentuk  kebijakan  publik  adalah  program atau  proyek  pembangunan.  Setelah  tahapan implementasi  program,  maka  biasanya dilakukan  kegiatan  evaluasi,  yang  bertujuan untuk  mengetahui  apakah  tujuan  dari kebijakan  publik  telah  tercapai  dan  apakah dampak  yang  muncul  setelah  kebijakan publik  tersebut  dilaksanakan  betul-betul disebabkan  oleh  program  tersebut  ataukah karena faktor lain.
Dunn  (2000:  608)  memberikan  batasan evaluasi kebijakan publik sebagai berikut :
“Istilah  evaluasi  mempunyai  arti  yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada  aplikasi  beberapa  nilai  terhadap  hasil kebijakan  dan  program.  Secara  umum, istilah evaluasi disamakan penaksiran (appraisal),  pemberian  angka  (rating),  dan penilaian (assesment).”
Batasan  lain  tentang  evaluasi  kebijakan publik  juga  diberikan  oleh  Suchman  (dalam Wahab,  1997:  22  ),  yang  mengartikan evaluasi  sebagai  “the  process  of  assigning value to some objective and then determining  the  degree  of  success  in attaining  this  value  objective”.    Pengertian ini dapat diartikan bahwa evaluasi merupakan  proses  melekatkan  suatu  nilai pada  beberapa  tujuan  dan  dari  situ  dapat ditentukan derajat keberhasilan dalam mencapai  nilai  yang  sudah  dilekatkan tersebut.
Dari  kedua  pendapat  tersebut  di  atas, dapat  diambil  suatu  kesimpulan  bahwa evaluasi  merupakan  suatu  upaya  yang dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menilai apakah program tersebut mampu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana program. Dengan kata lain, kegiatan evaluasi  kebijakan  publik  pada  dasarnya merupakan aktivitas penilaian apakah sebuah  program  telah  berhasil  atau  belum, dan  apakah  yang  terjadi  sesudah  program dilaksanakan betul-betul merupakan dampak program secara langsung ataukah karena hal lainnya.
Evaluasi  kebijakan  publik  merupakan bagian  tak  terpisahkan  dari  keseluruhan proses  kebijakan  publik.  Sebagai  sebuah kegiatan  pengumpulan,  penganalisaan,  dan penilaian  mengenai  akibat  dan  konsekuensi kebijakan  publik,  evaluasi  kebijakan  publik bertujuan  untuk  memberikan  informasi mengenai  keberhasilan  sebuah  program  dan dampak  apa  yang  diakibatkan  oleh  program tersebut.  Evaluasi  kebijakan  publik  harus mampu  memberikan  pertimbangan  kepada pengambil  kebijakan  dalam  memutuskan apakah  program/kebijakan  tersebut  layak untuk  diteruskan  ataukah  perlu  pembenahan atau bahkan harus dihentikan.
4. Pelayanan Sektor Publik
Koetamsi (1997:7) mengemukakan bahwa hakekat pelayanan masyarakat adalah:
a. Meningkatkan  mutu  dan  produktivitas pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  instansi pemerintah di bidang pelayanan masyarakat;
b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem  dan  tata  laksana  pelayanan, sehingga  pelayanan  masyarakat  dapat diselenggarakan  secara  lebih  berdaya guna dan berhasil guna;
c. Mendorong timbulnya kreativitas,
prakarsa  dan  peran  serta  masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahtera-an masyarakat luas. Mengenai azas-azas pelayanan masyarakat  yang  berlaku  dalam  lingkungan institusi  pemerintah,  hal  itu  telah  diatur  di dalam Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003. Menurut arahan Keputusan  MENPAN  tersebut,  pelayanan umum atau pelayanan masyarakat dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan  terpadu  yang  bersifat  sederhana, terbuka,  lancar,  cepat,  lengkap,  wajar  dan terjangkau.  Oleh  karena  itu  pelayanan umum/masyarakat harus mengandung unsur- unsur dasar sebagai berikut:
a. Hak  dan  kewajiban  bagi  pemberi penerima  pelayanan  umum  harus  jelas dan  diketahui  secara  pasti  oleh  masing- masing pihak;
b. Pengaturan  setiap  bentuk  pelayanan umum  harus  disesuikan  dengan  kondisi kebutuhan  dan  kemampuan  masyarakat untuk  membayar  berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  dengan  tetap  berpegang  pada efisiensi dan efektifitas;
c. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat memberikan  keamanan,  kenyamanan, kelancaran  dan  kepastian  hukum  yang dipertanggungjawabkan;
d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban  memberi  peluang  kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  lampiran  3  Keputusan  Menpan No.  63/Kep./M.PAN/7/2003,  paragraf  I, butir c tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan  Layanan  Publik,  layanan publik  oleh  pemerintah  dibedakan  menjadi tiga sebagai berikut:
a. Kelompok Layanan Administratif, yaitu layanan  yang  menghasilkan  bentuk dokumen  resmi  yang  dibutuhkan  oleh publik, misalnya status
kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan  dan  penguasaan  terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen  ini  antara  lain:
Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP),  akte pernikahan,  akte  kelahiran,  keterangan kematian,  Buku  Pemillikan  Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan  Bermotor  (STNK),  Ijin Mendirikan  Bangunan  (IMB),  paspor, sertifikat kepemilikan/penguasaan tanah, dan sebagainya. b. Kelompok Layanan Barang yaitu layanan  yang  menghasilkan  berbagai bentuk/jenis yang digunakan oleh publik,  misalnya  jaringan  telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya.
c. Kelompok  Layanan  Jasa  yaitu  layanan yang  menghasilkan  berbagai  jasa  yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan,  pemeliharaan  kesehatan, penyelenggaraan  transportasi,  pos,  dan
sebagainya.
Layanan publik tersebut di atas merupakan  hak  masyarakat  yang  dalam pelaksanaannya  pada  dasarnya  mengandung prinsip-prinsip:  kesederhanaan,  kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung  jawab,  kelengkapan  sarana  dan prasarana,  kemudahan  akses,  kedisplinan, kesopanan dan keramahan, dan kenyamanan. Agak berbeda dengan rumusan prinsip-prinsip  layanan  publik  tersebut  di atas,  The  Charter  of  Fundamental  Right  of the  European  Union  dalam  pasal  14 menyatakan  prinsip-prinsip  layanan  publik sebagai berikut:
a. Memperoleh penanganan urusan- urusannya  secara  tidak  memihak,  adil, dan dalam waktu yang wajar.
b. Hak  untuk  didengar  sebelum  tindakan individual apapun yang akan merugikan dirinya diputuskan.
c. Hak  atas  akses  untuk  memperoleh berkas  milik  pribadi  dengan  tetap menghormati  kepentingannya  yang  sah atas  kerahasisaan  dan  atas  kerahasiaan profesionalitasnya.
d. Kewajiban  pihak  admisitrasi  negara untuk  memberikan  alasan-alasan  yang mendasari keputusannya.
e. Memperoleh ganti rugi yang
ditimbulkan oleh lembaga atau aparatur pemerintah
dalam menjalankan
tugasnya.
5. Definisi Konsep dan Operasional
Konsep  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan dalam penelitian ini adalah suatu upaya yang dilakukan  untuk  mengetahui  dan  menilai apakah program tersebut mampu mewujudkan sesuatu yang diinginkan dalam rencana  program.  Evaluasi  Pelaksanaan Kebijakan  diukur  dari  dimensi  :  1) Komunikasi, 2) Sumber daya atau personalia,  3)  Disposisi,  dan  4)  Struktur birokrasi.
Pelayanan  publik  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  pelayanan  umum  yang dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan  terpadu  yang  bersifat  sederhana, terbuka,  lancar,  cepat,  lengkap,  wajar  dan terjangkau  dan  juga  mengandung  beberapa unsur-unsur  tertentu.  Pelayanan  Publik dilihat dari beberapa dimensi berikut ini:
a. Keandalan
(reliability), yaitu
kemampuan  untuk  melaksanakan  jasa yang  dijanjikan  dengan  tepat  dan terpercaya.
b. Keresponsifan  (responsiveness),  yaitu kemauan  untuk  membantu  pelanggan memberikan  jasa  dengan  cepat  atau tanggap.
c. Keyakinan (confidence), yaitu pengetahuan  dan  kesopanan  karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan atau “assurance”.
d. Empati  (emphaty),  yaitu  syarat  untuk peduli,  memberikan  perhatian  pribadi bagi pelanggan.
e. Berwujud
(tangible) : yaitu penampilan  fasilitas  fisik,  peralatan, personal dan media komunikasi.

## C.  Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian kuantitatif dan bersifat Eksploratif yaitu  menggali  dan  memaparkan  data sehingga dicapai suatu generalisasi fenomena-fenomena yang ada.
Metode  penelitian  kuantitatif  digunakan dengan alasan bahwa penelitian ini berusaha membuktikan  hipotesis  mengenai  evaluasi pelaksanaan  kebijakan  terhadap  pelayanan sektor  publik  di  Kelurahan  Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu  Utara.  Populasi  penelitian  ini adalah  pegawai  (PNS,  Honor,  TKS,  beserta sekretaris  desa  yang  ada),  dan  masyarakat yang turut mendapat pelayanan publik  pada Kantor Kelurahan Purwodadi. Sampel penelitian ini berjumlah 32 orang berdasarkan  derajat  kesalahan  5%  (Isaac
Michael dalam Sugiyono;1999:2).
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan  guna  memperoleh  informasi dalam  penelitian  ini  di  antaranya  meliputi  :
(1) Kuesioner (angket), (2) Teknik
Observasi,  dan  (3)  Studi  Pustaka.  Statistik uji  yang  digunakan  adalah  Uji  korelasi Kendal Tau.

## D.  Pembahasan Hasil Penelitian
Untuk  menjawab  rumusan  masalah tentang  ada/tidaknya  pengaruh  pelaksanaan kebijakan  atau  aturan  terhadap  pelayanan sektor  publik  di  Kelurahan  Purwodadi
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu  Utara  dapat  dilihat  dari  dimensi evaluasi  pelaksanaan  dan  pelayanan  yang akan dibahas adalah berikut ini:
1.   Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi pelaksanaan diukur berdasarkan
4  (empat)  indikator  seperti  berikut  ini  : komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur birokrasi.
Berdasarkan  hasil  kuisioner  terhadap indikator  Komunikasi  terhadap  32  orang sampel diketahui bahwa
indikator komunikasi  mendapatkan  skor  126  dengan masuk  ke  dalam  kategori  tinggi.  Dengan kategori  tersebut  diketahui  bahwa  tingkat komunikasi  dalam  aspek  kejelasan,  akurasi dan  konsistensi  di  Kelurahan  Purwodadi menunjukkan  nilai  tinggi/baik.  Indikator Komunikasi  merupakan  hal  penting  bagi terwujudnya  sistem  kerja  dan  pola  kerja yang  kondusif  (Edward,  221:  1980).  Jika komunikasi  sudah  benar  terwujud  maka aspek  ini  tentunya  akan  mempengaruhi faktor-faktor lain secara simultan.
Berdasarkan  hasil  kuisioner  terhadap indikator  sumber  daya  terhadap  32  orang sampel diketahui bahwa indikator komunikasi  mendapatkan  skor  127  dengan masuk  kedalam  kategori  tinggi.  Dengan kategori tersebut diketahui bahwa Sumberdaya di Kantor Kelurahan
Purwodadi  menunjukkan  nilai  tinggi/baik.
Indikator  Sumber  daya  merupakan  hal penting  bagi  terwujudnya  sistem  kerja  dan pola kerja yang
kondusif (Edward,227:1980).  Hal  ini  dikarenakan sumberdaya  material,  keuangan,  personal, dan teknologi merupakan seperangkat faktor laten yang menjamin keberlangsungan suatu implementasi kebijakan.
Selanjutnya,
berdasarkan hasil kuisioner terhadap indikator disposisi terhadap  32  orang  sampel  diketahui  bahwa indikator komunikasi mendapatkan skor 123 dengan  masuk  ke  dalam  kategori  tinggi. Dengan  kategori  tersebut  diketahui  bahwa
tingkat  disposisi  di  Kantor  Kelurahan Purwodadi  menunjukkan  kategori  nilai tinggi/baik.  Indikator  disposisi  merupakan kecenderungan perilaku aktor-aktor pelaksana  di  Kantor  Kelurahan  Purwodadi. Jika  Disposisi  para  aparatur  pelaksana kebijakan  sudah  baik  maka  kebijakan  akan dilaksanakan  secara  konsisten  dan  persisten karena komitmen yang tinggi dari pelaksana di Kantor Kelurahan Purwodadi. Indikator terakhir yaitu struktur birokrasi di kantor Kelurahan Purwodadi menunjukkan  skor  sebesar  116.  Skor  ini menunjukkan kategori tinggi. Dengan demikian  struktur  birokrasi  di  kantor Kelurahan  Purwodadi  sudah  baik  dalam menunjang  pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi  di  Kantor  Kelurahan  Purwodadi Kabupaten Bengkulu Utara.
Secara  kumulatif  item-item  indikator dalam variabel evaluasi pelaksanaan tersebut menunjukkan  skor  sebesar  487.  Jika  skor tersebut  diinterpolasi  dengan  cara  dibagi  4 maka  nilai  mean  yang  diperoleh  adalah 121,75.  Skor  ini  menunjukkan  kategori tinggi/baik  dan  diartikan  bahwa  variabel  ini menunjukkan variabel pelaksanaan kebijakan atau aturan dalam hal ini merujuk pada Surat Keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)  Nomor  63/KEP.M.PAN/7/2003 dilaksanakan secara baik di Kantor Kelurahan  Purwodadi  Kabupaten  Bengkulu Utara.
2.  Pelayanan Publik Penilaian  terhadap  pelayanan  publik sangat  berguna  untuk  organisasi  birokrasi publik karena dapat mengetahui sejauh mana kinerja  pelayanan  publik  telah  mencapai tujuan  dalam  organisasi  birokrasi.  Dengan menggunakan indikator tertentu untuk mengukur dimensi pelayanan dapat
diketahui  baik  atau  buruk  pelayanan tersebut.
Untuk  menilai  pelayanan  publik  banyak indikator  yang  bisa  dipergunakan.  Akan tetapi  dalam  penelitian  ini,  indikator- indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kualitas  pelayanan  publik  pada Kantor  Kelurahan  Purwodadi  Kabupaten Bengkulu  Utara  adalah  berbagai  dimensi yaitu    keandalan  (r eliability ),  keresponsifan (r esponsiveness ),  keyakinan  (c onfidence ), empati  (e mphaty )  dan  berwujud  ( tangible ). Hasil  penelitian  tersebut  berasal  dari  Data Primer  yaitu  Kuisioner  serta  data  sekunder yaitu  berupa  interview  dengan  beberapa informan,  hasil  observasi  di  lapangan
maupun telaah dokumen-dokumen terkait.
a. Kinerja Indikator Keandalan ( reliability ) Keberhasilan pihak Kelurahan Purwodadi  Kabupaten  Bengkulu  Utara dalam  memberikan  pelayanan  pada masyarakat dapat dinilai dengan melihat  dimensi  keandalan  (reliability) yang merujuk kepada ketepatan memberikan  suatu  pelayanan  pada pengguna  jasa  dan  pelayanan  ramah serta  selalu  siap  menolong  pada pengguna jasa yang dalam hal ini akan menimbulkan suatu kepercayaan. Berdasarkan  hasil  kuisioner  terhadap indikator  keandalan  maka  diperoleh hasil kuisioner dari 32 orang responden sebesar  121.  hasil  kuisioner  terhadap indikator  sumber  daya  terhadap  32 orang sampel diketahui bahwa indikator Keandalan mendapatkan skor 121  masuk  kedalam  kategori  tinggi.
Dapat diketahui bahwa sebuah pelayanan  yang  baik  atau  berkualitas apabila semua pengguna jasa mendapat perlakuan  yang  sama  tanpa  adanya pilih kasih terhadap semua kepentingan yang  ada  pada  diri  mereka.  Dengan demikian pelanggan/pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan yang adil sesuai  dengan  harapan  yang  mereka inginkan, yaitu  : 1) Adanya kemudahan dalam pengurusan  kepentingan  dengan pelayanan  yang  cepat  dalam  arti tanpa adanya hambatan yang kadangkala dibuat-buat.
2) memperoleh pelayanan secara wajar tanpa harus menggerutu atau untaian  kata  yang  mengarah  pada permintaan sesuatu.
3) Mendapatkan  perlakuan  yang  sama terhadap kepentingan yang sama.
4) Pelayanan  yang  jujur  dan  terus terang. b. Kinerja Indikator Kecermatan ( responsiveness )
Berdasarkan  hasil  kuisioner  diperoleh bobot  128 dan  hasil  tersebut  masuk  ke dalam  kategori  tinggi  dari  interpertasi skala  likert.  Indikator  responsivitas  ini menunjuk  pada  pengertian  kualitas pelayanan yang cermat terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Berbicara  masalah  kualitas  pelayanan merupakan kecermatan
karena
kelekatannya dengan unsur subyektivitas,  masing-masing  pihak
mempunyai  dimensi  yang  berbeda dalam  masalah  pelayanan,  hal  ini tergantung  kepada  kepentingannya. Karena  kualitas  pelayanan  kepada masyarakat merupakan tingkat kesempurnaan yang diharapkan, sehingga  implikasinya,  baik  buruknya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Kelurahan Purwodadi Kabupaten Bengkulu Utara tergantung kemampuan  penyedia  pelayanan  untuk memenuhi harapan pelanggan / pengguna  jasa  /  wajib  pajak  secara konsisten. Menurut  Kotler  (1994:561)  salah  satu dimensinya menyebutkan Keresponsifan (Responsivess) menunjukan kemampuan petugas untuk cepat tanggap dalam menghadapi  masalah  yang  timbul  dan kemampuan  petugas  tanggap  terhadap keluhan-keluhan yang  disampaikan pengguna jasa. Pemahaman yang dapat diambil bahwa kepuasan pengguna jasa dapat  tercapai  apabila  aparatur  dari
Kelurahan  Purwodadi  yang  terlibat langsung maupun tidak langsung dalam  pelayanan  dapat  dimengerti  dan menghayati  serta  berkeinginan  untuk memberikan    suatu  pelayanan  yang prima  dengan  kecepatan  waktu,  biaya murah,  transparan  serta  tanggap  dalam mengatasi segala permasalahan / keluhan-keluhan dari pengguna jasa.
c. Kinerja
Indikator
Keyakinan
( confidence )
Hasil kuisioner terhadap item indikator ini  dari  32  orang  sampel  menunjukan bobot  sebesar  128  dengan  kategori tinggi  berdasarkan  tabel  interpolasi. Ukuran  keberhasilan  penyelengaraan pelayanan  ditentukan  oleh  tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan  penerima  pelayanan  dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh  palayanan  sesuai  dengan yang  dibutuhkan  dan  diharapkan. Dalam pelayanan umum tersebut dimensi keyakinan (confidence) sangatlah  diperlukan  agar  pengguna jasa  yakin  akan  kemampuan  petugas pada  saat  melayani  mereka.  Untuk  itu dibutuhkan  petugas  yang  profesional, dimana  peningkatan  profesionalisme petugas  dapat  dilakukan  dengan  upaya peningkatan  kualitas  petugas,  seperti peningkatan ketrampilan dan pengetahuan dalam proses dalam
pembuatan  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan surat keterangan lainnya. Pengetahuan,  kecakapan,  kesopanan dan  sikap  disiplin  yang  dilakukan  oleh pegawai  Kantor  Lurah  Purwodadi adalah modal utama untuk meyakinkan masyarakat  di  dalam  memberikan pelayanan. Dari hasil kuesioner tersebut  diatas  membuktikan  bahwa kemampuan  para  pegawai  Kelurahan Purwodadi  sudah  cukup  baik,  dimana kemampuan kerja personil / petugas ini adalah satu dasar bagi seorang pegawai untuk  dapat  bekerja  dengan  baik  dan efektif.  Hal  tersebut  seperti  yang dikemukakan oleh Ranupandoyo (1984:  29),  bahwa  betapapun  kecilnya suatu  bidang  tugas  pekerjaan,  jika menghendaki  pelaksanaan  secara  baik, cepat,  tepat  dan  hemat  menuntut pelaksananya  memiliki  pengetahuan dan  kepandaian.  Kaitannya    dengan dimensi  keyakinkan    tersebut  Kantor Kelurahan  Purwodadi  dituntut  untuk meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia (SDM),  sehingga  dapat  menghasilkan pegawai  yang  profesional  dalam  hal peningkatan  kualitas  pelayanan  publik karena  dengan  peningkatan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  merupakan usaha positif dalam menggerakkan dan mengerahkan  sumber  daya  petugas agar berhasil dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan.
d. Kinerja Indikator Empati ( empathy )
Berdasarkan  hasil  kuisioner  terhadap 32  orang  responden  diketahui  bobot jawaban  untuk  indikator  ini  adalah sebesar 120 dengan kriteria tinggi. Hal ini  menandakan bahwa dimensi empati atau  kepribadian  aparatur  Kelurahan Purwodadi termasuk baik.
Perlu  disadari  bahwa  aspek  pelayanan merupakan permasalahan
yang
terkadang  sering  diabaikan,  tetapi mempunyai  pengaruh  besar.  Namun dengan meningkatnya kesadaran masyarakat  akan  hak-haknya  sebagai pengguna  jasa  maka  permasalahan pelayanan dapat diatasi. Untuk menghindari  timbulnya  permasalahan dalam  pelayanan  maka  diperlukan adanya  petugas  yang  memiliki  kualitas kerja  cukup  baik,  salah  satunya  masuk dalam kriteria dimensi Empati (Emphaty) ini, yang dilandasi kepribadian dan etika pegawai.
Selanjutnya,  Gie  (1987:56)  dalam Kamus Administrasi Negara mengemukakan  bahwa  public  service atau  pelayanan  masyarakat  diartikan sebagai  organisasi  yang  dilaksanakan untuk  mengamalkan  dan  mengabdikan diri  kepada  masyarakat.  Pelayanan  itu sendiri muncul karena adanya kepentingan  yang  diharapkan  oleh orang per orang atau sekelompok orang yang membutuhkannya, sehingga pelayanan  itu  bukanlah  sasaran  suatu kegiatan,  melainkan  hanya  merupakan suatu  proses  untuk  dapat  mencapai sasaran  tertentu  yang  telah  ditetapkan (Moenir,2001: viii). Dengan  adanya  dimensi  empati  ini diharapkan akan membantu masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya dengan memperoleh kemudahan pelayanan  tetapi  tetap  berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku, kejelasan sistim pemungutan dan kesopanan pegawai Kelurahan Purwodadi sehingga masyarakat merasa puas.
e. Kinerja Indikator Berwujud ( tangiable ) Berdasarkan  hasil  kuisioner  diperoleh jawaban  130  dari  32  orang  responden dengan  kategori  tinggi.  Hal  ini  berarti bahwa suatu organisasi dalam memproduksi  barang  atau  jasa  sangat memerlukan  faktor  pendukung  sarana dan  prasarana  hal  demikian  yang dinamakan  berwujud  (tangible)  yaitu menunjukan  pada  penampilan  fisik, peralatan, personil, dan media komunikasi.
Faktor ini dapat memfasilitasi  pelaksanaan  pekerjaan dalam  organisasi  supaya  terlaksana dengan  lancar  dan  efektif.  Fasilitas sebagai faktor pendukung sangat mempengaruhi proses pelaksanaan tugas.  Jika  faktor  pendukung  ini  baik, organisasi akan menghasilkan pelayanan atau jasa yang lebih berkualitas. Dengan  demikian,  kinerja  pelayanan publik suatu organisasi semakin meningkat,  sebaliknya  juga  faktor sarana  dan  prasarana  tidak  cukup representif,  tentunya  organisasi  akan sulit  untuk  menghasilkan  barang  atau jasa  yang  berkualitas,  yang  bisa memuaskan
pelanggan.
Dengan
demikian,  kinerja  pelayanan  suatu organisasi  tidak  akan  semakin  baik. Oleh  karena  itu,  untuk  meningkatkan
kinerja  pelayanan  sangat  perlu  faktor sarana  dan  prasarana  yang  baik sehingga  dalam  proses  penyelesaian pelayanan  barang  atau  jasa  kepada pelanggan semakin memuaskan. Sehubungan dengan hal tersebut evaluasi  pelayanan  publik    di  Kantor Lurah  Purwodadi  tidak  lepas  dari faktor pendukung yaitu fasilitas pelayanan. Faktor ini sangat mendukung untuk mewujudkan pelayanan  yang  berkualitas.  Oleh karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa faktor  fasilitas  sangat  mempengaruhi kinerja pelayanan publik pada Kelurahan Purwodadi.
3.  Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan atau Aturan Terhadap Pelayanan Publik di

## Kelurahan Purwodadi
Untuk  menguji  besar  pengaruh  terlebih dahulu  harus  diketahui  kuatnya  hubungan antara    variabel.  Untuk  menguji  kuatnya hubungan  dilakukan  uji  statistik  non- parametrik  Kendal  Tau.  Berdasarkan  hasil pengolahan data SPSS versi 18.00 diketahui hasil perhitungan data hasil Uji Korelasi Tau Kendal  memperlihatkan hubungan  koefisien korelasi maksimal yaitu 1 (1.00). Melalui uji dua  pihak  diketahui  bahwa  besarnya hubungan  dua  variabel  tersebut  adalah 0,477.  Secara  interpretatif    nilai  tau_b sebesar  0,477  menunjukkan  hubungan  yang sedang/cukup  antara  variabel  Pelaksanaan Aturan  dengan  Pelayanan  Publik  di  Kantor Kelurahan Purwodadi.
Setelah  dilakukan  uji  hubungan  maka dilakukan  uji  pengaruh  Pelaksanaan  Aturan dengan  Kualitas  Pelayanan  Publik  di Kelurahan  Purwodadi.  Uji  yang  digunakan adalah  uji  Z  dengan  pola  Run  test. Berdasarkan  hasil  uji  Z  diketahui  bahwa nilai test pada beberapa kasus pada Evaluasi pelaksanaan  dengan  nilai  tengah  15  adalah sebanyak 10 kasus lebih kecil dari nilai yang ada dan 22 kasus lebih besar dari pada nilai tengah  bobot  skor.  Selanjutnya  Pelayanan sektor  publik  memiliki  nilai  test  19  dengan asumsi 8 frekuensi lebih kecil dari nilai test. Berdasarkan asumsi tersebut jumlah penyimpang terjadi adalah 17 dan 12.
Pengaruh X terhadap Y ditunjukkan oleh nilai  Z  yaitu  0,736  dan  karena  pelayanan sektor  publik  mendapat  nilai  -242  maka diasumsikan nilai uji  yang dilakukan adalah benar.  Hal  ini  karena  nilai  negatif  variabel dependent (terikat) tidak dapat
mempengaruhi  variabel  independent  secara simultan dan interaktif. Berdasarkan hasil uji
Z  diketahui  nilai  Z  hitung  adalah  sebesar 0,462  atau  lebih  besar  dari  0,05  dengan demikian  hipotesis  nol  (Ho)  ditolak  dan  Ha diterima.  Hal  ini  berarti  Pelaksanaan Kebijakan  berpengaruh  terhadap  Pelayanan Publik  di  Kelurahan  Purwodadi.  Hal  ini dapat  dibuktikan  juga  dengan  perhitungan tabulasi  yang  dinyatakan  bahwa  nilai  z hitung  <  z  tabel  dengan  dk  sebanyak  5%. Yaitu  0,462  <  0,3264  yang  berarti  bahwa tolak Ho dan terima Ha.

## E.  Kesimpulan
Hasil  dan  pembahasan  penelitian  yang telah diraikan menunjukkan bahwa:
1. Pelaksanaan  Surat  Keputusan  Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang
Pelayanan  Sektor  Publik  di  Kelurahan Purwodadi  Kabupaten  Bengkulu  Utara dilihat  dari  4  (empat)  indikator  yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur  birokrasi  menunjukkan  bahwa tiap-tiap  indikator  tersebut  bernilai tinggi.  Sehingga  secara  kumulatif  item- item  indikator  dalam  variabel  evaluasi pelaksanaan tersebut menunjukkan
kategori tinggi/baik dan diartikan bahwa variabel ini menunjukkan variabel  Pelaksanaan  Kebijakan  atau Aturan  dilaksanakan  secara  baik  di Kantor  Lurah  Purwodadi  Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Kualitas  pelayanan  Sektor  Publik  di Kelurahan Purwodadi Kabupaten Bengkulu  Utara  dinilai  berdasarkan  5 (lima)  indikator  yaitu    keandalan (r eliability ), keresponsifan (r esponsiveness ), keyakinan
(c onfidence ),  empati  (e mphaty )  dan berwujud  ( tangible ).  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  kumulatif mayoritas  responden  merasakan  hasil kepuasan  yang  relatif  tinggi  terhadap pelayanan publik
di Kelurahan Purwodadi yang artinya pelayanan yang diberikan  di  Kelurahan  Purwodadi bernilai tinggi atau memuaskan masyarakat.
3. Berdasarkan hasil uji Z diketahui nilai Z hitung  adalah  sebesar  0,462  atau  lebih besar  dari  0,05  dengan  demikian hipotesis  nol(Ho)  ditolak  dan  Ha diterima.  Hal  ini  berarti  Pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003
berpengaruh  terhadap  Pelayanan  Publik di  Kelurahan  Purwodadi.  Hal  ini  dapat
dibuktikan  juga  dengan  perhitungan tabulasi  yang  dinyatakan  bahwa  nilai  z hitung  <  z  tabel  dengan  dk  sebanyak 5%.  Yaitu  0,462  <  0,3264  yang  berarti bahwa tolak Ho dan terima Ha.

## DAFTAR PUSTAKA
Dunn,  William  N.  2000,  Pengantar  Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Dye,  Thomas  R.  1987, Understanding Public Policy , Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J.
Edwards  III,  George  C.1980, Implementing Public  Policy ,  Congressional  Quarterly Press, Washington.
Gie, The Liang,1987, Administrasi Pemerintahan, Karunia, Jakarta.
Koetamsi,  1997, Manajemen  Pelayanan Masyarakat. Diklat Propinsi Dati 1 Jawa Tengah, Semarang.
Kotler, Philip,1994. Marketing Management : Analysis,  Planning,  Implememtation  & Control :  Prentice  Hall  International Editions : Eighth Edition.
Moenir, H.A.S. 1995. Manajemen Pelayanan  Umum  di  Indonesia. Bumi Aksara, Edisi Revisi, Jakarta. Ranupandojo, H.1994. Manajemen Personalia .  Edisi  Ketiga.  Yogyakarta:
BPFE.
Ripley, Randall B., Grace A. Franklin, 1986, Policy Implementation and Bureaucracy , Dorsey Press Chicago.
Sinambela,  Lijan  Poltak.  2009,  Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan, dan Implementasi), Bumi Aksara, Jakarta.
Singarimbun,Masri,  effendi,  Sofian,  1996. Metode  Peenelitian  Survei. Jakarta  :
LP3ES.
Soetopo, Habertus, 1988, Pengantar
Penelitian
Kualifikasi; Dasar-Dasar Teoritis  dan  Praktis, Surakarta,  Pusat
Penetlitian UNS Sugiyono, 2010. Metode Penelitian
Administrasi . Alfabeta.Bandung
Supranto  J,  1999,  Pengukuran  Tingkat Kepuasan  Pelanggan,  Rineka  Cipta, Jakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  1997,  Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke
Implementasi  Kebijaksanaan  Negara, Bumi Aksara, Jakarta.
Wibawa, Samodra.1994, Evaluasi Kebijakan Publik, PT RajaGrafindo Persada,
Jakarta.
Widodo, Joko,2001. Good Governance. Surabaya : insan Cendekia.
Winarno,  Budi.  2002,  Kebijakan  Publik Teori  &  Proses,  Media  Pressindo, Yogyakarta. Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Penerjemah  Tjetjep  Rohendi  Rohidi  dan
Mulyarto,  Universitas  Indonesia  Press, Jakarta.
Moleong,  J.  Lexy,  2000, Metoda  Penelitian Kualitatif, PT  Remaja  Rosdakarya, Bandung.
Pariata Westra. 1989,
Ensiklopeddia Administrasi . CV Ají Masagung, Jakarta.
Pariata Westra. 1983, Manajemen Pembangunan Daerah . Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Samodra Wibawa. 1994, Evaluasi Kebijakan Publik .  PT  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Solochin  Abdul  Wahab,  1991, Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke
Impleentasi  Kebijakan  Negara .  Bumi Aksara, Jakarta.
William  N.  Dunn.  2003, Analisis  Kebijakan Publik .  Gajah  Mada  Universitas  Press, Jogyakarta.