Kewewenangan Pendamping Desa Dalam Pembangunan Dan Kemandirian Desa
Oleh
Dedi Sufriadi
Akademi Sekretari dan Manajemen Nusantara, Banda Aceh

## dedisufriadi@asmnusantara.ac.id

## Abstract
The  existence  of  village  facilitators  must  move  quickly  in developing strategies in resolving poverty and reducing social inequality,  of  course  the  target  is  physical  development,  and village  infrastructure  with  the  aim  of  opening  as  wide  as possible  to  developing  villages.  The  existence  of  village facilitators  was  formed  to  organize  government  affairs  and the  interests  of  the  local  village  community  in  accordance with the mandate of the Republic of Indonesia Law Number 6 of  2014  concerning  Villages.  The  formation  of  village facilitators  was  the  result  of  reforms  as  an  effort  to  realize democracy at the village level. Village facilitators have a very important  influence  in  the  village  government,  namely digging, accommodating and channeling community aspirations  in  the  development  of  rural  areas  in  a participatory  manner  as  well  as  increasing  capacity  for village  governments,  village  social  institutions  in  terms  of development  and  empowerment  of  rural  communities  so  that the  community  hopes  for  the  program  programs  that  will  be implemented  by  the  government,  especially  for  community welfare  and  own  village  development.  Implementation  of companion  authority  in  the  framework  of  development  and independence in the Lingom Village of Indrapuri Sub-District, Aceh  Besar  Regency  has  been  quite  helpful  in  the  welfare  of rural communities whose majority are farmers. However, this has not yet been achieved because there are several obstacles in carrying out their authority as village facilitators. It is best for  village  facilitators  and  village  governments  to  jointly increase  village  community  participation  to  improve performance  optimization,  and  to  synergize  in  carrying  out their  duties  and  functions  to  realize  smoothness  in  terms  of development in the village.

## Abstrak
Keberadaan  pendamping  desa,  harus  bergerak  cepat  dalam
Diterima : 20 Pebruari 2019 Direvisi : 12 Maret 2019 Diterbitkan : 31 Maret 2019
Kata Kunci : Kewewenangan, Pendamping Desa,
Pembangunan, Kemandirian
membangun  strategi  dalam  menuntaskan  kemiskinan  dan mengurangi  kesenjangan  sosial,  tentunya  sasaran  adalah pembangunan  fisik,  dan  sarana  prasarana  desa  dengan  tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembanguan desa.
Keberadaan
pendamping desa, dibentuk guna menyelenggarakan  urusan  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat desa setempat sesuai amanat dari Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa. Terbentuknya  pendamping  desa  merupakan  hasil  dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa.  Pendamping  desa  mempunyai  pengaruh  yang  sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  dalam  pembangunan kawasan  pedesaan  secara  partisipatif  serta  peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam  hal  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa sehingga  ditingkat  menjadi  tumpuan  harapan  masyarakat terhadap  program-program  yang  akan  dilaksanakan  oleh pemerintah,  khususnya  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan pembangunan desa sendiri.Pelaksanaan kewenangan pendamping
dalam rangka pembangunan dan
kemandiriandesa  di  Desa  Lingom  Kecamatan  Indrapuri Kabupaten  Aceh  Besar  sudah  cukup  membantu  dalam mensejahterakan  masyarakat  desa  yang  mayoritasnya  adalah petani.  Namun  demikian,  belum  dapat  tercapai  sepenuhnya hal  ini  karena  adanya  beberapa  penghambat  dalam menjalankan kewenangannya
sebagai pendamping desa.Sebaiknya  pendamping  desa  dan  pemerintah  desa  harus bersama–sama  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  desa untuk  meningkatkan  optimalisasi  kinerja,  serta  saling bersinergi  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  untuk mewujudkan kelancaran dalam hal pembangunan di desa.

## Pendahuluan
Secara    umum    tujuan    pembangunan    desa    adalah    meningkatkan    kesejahteraan masyarakat  desa  dan  kualitas  hidup    manusia  di  pedesaan    melalui    penyediaan  pemenuhan kebutuhan  dasar,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  desa,    pengembangan    potensi  ekonomi lokal,    pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara    berkelanjutan.    Desa    menjadi begitu    penting    bagi  pemerintah    pusat    maupun    daerah,    sebagai    akibat    sumberdaya    alam maupun    manusia    yang  dirasakan  hingga  saat  ini  masih  terasa  belum  maksimal  dalam pelaksanaanya  (Umanailo,  2017).  Lahirnya  Undang-Undang    tentang    Desa,    memberikan harapan  besar  tentang  upaya kembali membangun desa,  optimisme  tentang  perubahan  desa merupakan    semangat    yang  melandasi    dan    melekat    kuat  dalam  Undang-Undang    tentang Desa.    Dalam    konteks    ini    desa  memiliki    hak    otonomi  yang    kuat    dalam    melaksanakan
program-program  yang  berbasis  desa  dengan    bersandar    pada    partisipiasi    warga  masyarakat desa.    Hak    otonom    yang    tidak    di    iringi  dengan    kapasitas    dan    kontrol    akan    berpotensi untuk  terjadinya  distorsi,  dapat  kita  pahami bagaimana  kemudian  sumberdaya  manusia  di desa    yang    masih    terbatas    maka    bila    ini    dibiarkan  tanpa    terstruktur    maka    terbuka kemungkinan  untuk  terjadi  salah  penggunaan  maupun  salah  tujuan  dalam  pembangunan mayarakat desa.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang merupakan produk dari era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa,  baik  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  maupun  dalam  pengelolaan  keuangan  desa. Tujuan  pembangunan  desa  adalah  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  kualitas hidup  manusia  serta  penanggulangan  kemiskinan  melalui  pemenuhan  kebutuhan  dasar, pembangunan  sarana  dan  prasarana  Desa,  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  serta pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara  berkelanjutan.  Secara  politis  undang- undang  ini  memberikan  pelimpahan  kewenangan  pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada pemerintahan desa. Selanjutnya pemerintah desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada  masyarakat.Sedangkan  secara  ekonomi  undang-undang  ini  memberikan  kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan desa yang sah.
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  (“Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2014 tentang  Desa,”  n.d.),  Desa  adalah  desa  dan  desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal-usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Berdasarkan pengertian  tersebut,  maka  desa  mempunyai  kedudukan  strategis  sebagai  ujung  tombak  serta sebagai  tolak  ukur  dalam  melaksanakan  dan  mengevaluasi  pembangunan  nasional  secara integral.
Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa memberikan keistimewaan bagi  masyarakat dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  yang  berkaitan  dengan  perangkat  desa.  Meskipun  sudah ada  tentang  peraturan  perangkat  desa,  namun  masih  banyak  kejanggalan  dalam  menjalankan pemerintah  di  desa  seperti  halnya  pendampingan  desa  yang  dirasa  kurang  efektif  dalam menjalankan pendampingan desa.
Keberadaan  pendamping  desa,  harus  bergerak  cepat  dalam  membangun  strategi  dalam menuntaskan  kemiskinan  dan  mengurangi  kesenjangan  sosial,  tentunya  sasaran  adalah pembangunan fisik, dan sarana prasarana desa dengan tujuan membuka seluas-luasnya terhadap pembanguan  desa.Keberadaan  pendamping  desa,  dibentuk  guna  menyelenggarakan  urusan pemerintah  dan  kepentingan  masyarakat  desa  setempat.  Pendamping  desa  adalah  bertugas mendampingi  desa, mengawal  implementasi  UU  Desa  dan  mendorong  pelaksanaan  UU  Desa dengan cara memberdayakan warga desa dan melahirkan kader-kader pembangunan (“Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  Dan  Trasmigrasi  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,” n.d.) .
Dalam hal ini tugas pendamping desa adalah:
1. Mendampingi  desa  dalam  perencanaan,   pelaksanaan,  dan  pemantauan  terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. Mendampingi  desa  dalam  melaksanakan   pengelolaan  pelayanan  sosial  dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa,  dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Melakukan peningkatan  kapasitas bagi  Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan  desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok  masyarakat desa;
5. Melakukan  peningkatan  kapasitas  bagik pemberdayaan masyarakat  desa   dan   mendorong terciptanya kader-kader pembangunan  desa yang baru;
6. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
7. Melakukan  koordinasi   pendampingan  di  tingkat  kecamatan  dan  memfasilitasi  laporan pelaksanaan  pendampingan  oleh  Camat  kepada  pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota (Widjajanti, 2011).
Terbentuknya  pendamping  desa  merupakan  hasil  dari  reformasi  sebagai  upaya  dari perwujudan  demokrasi  ditingkat  desa.  Pendamping  desa  mempunyai  pengaruh  yang  sangat penting  dalam  pemerintahan  desa  yaitu  menggali,  menampung  dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  dalam  pembangunan  kawasan  pedesaan  secara  partisipatif  serta  peningkatan kapasitas  bagi  pemerintah  desa,  lembaga  kemasyarakatan  desa  dalam  hal  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  sehingga  ditingkat  menjadi  tumpuan  harapan  masyarakat terhadap  program-program  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  khususnya  bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri.
Aspirasi  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  telah  mampu  digali  dan  ditampung  oleh pendamping desa harus disalurkan dan adanya kerjasama yang harmonis antara pendamping desa
dan  pemerintah  desa  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  kemudian  akan berimbas kepada pembangunan itu sendiri.Seperti halnya di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten  Aceh  Besar,  mata  pencaharian  masyarakatnya  mayoritas  adalah  petani.Sehingga kebijakan  pemerintah  dengan  pembangunan  desa,  selain  dari  bidang  infrastruktur  dan melaksanakan  program  pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  dan  pemerintah  daerah kabupaten  harus  betul-betul  diperhatikan.  Secara  geografis  Gampong  Lingom  termasuk  dalam wilayah  Kemukiman  Jruek  Kecamatan    Indrapuri  Aceh  Besar  dengan  luas  wilayah  256  Ha, secara administrasi dan geografis Gampong Lingom berbatasan dengan sebelah barat berbatasan dengan  gampong  Tumbo  Baro,  sebelah  timur  berbatasan  dengan  gampong  Seureumo,  sebelah utara  berbatasan  dengan  Lambunot  dan  sebelah  selatan  berbatasan  dengan  gampong  Aneuek Glee  yang  memiliki  potensi  yang  sangat  strategis  dengan  mata  pencaharian  yang  sebagian penduduknya mata pencahariannya petani karena besar luas tanah yang berjumlah sangat besar. Selain itu, ketidakmampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur ekonomi dalam menampung pada lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada timbulnya pengangguran.
Kerjasama  antara  pendamping  desa,  dan  pemerintah  desa  dengan  melakukan  perbaikan infrastruktur  jalan  dan  penerangan  yang  setiap  pergantian  musim  selalu  mengalami kerusakan.Selain itu juga, kesadaran masyarakat di desa ini lumayan tinggi, Hal ini di buktikan dengan  dukungan  masyarakat  terhadap  kegiatan-kegiatan  desa  seperti  kegiatan  gotong  royong yang  rutin  dilaksanakan  setiapbulannya  dan  juga  kegiatan-kegiatan  sosial  lainnya  yang melibatkan banyak masyarakat.Ini mencerminkan antusiasme masyarakat desa Lingom terhadap pembangunan desa cukup tinggi,sehingga hal ini harus dibarengi oleh upaya kebijakan yang pro- masyarakat dari implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014.
Ruang lingkup pendamping desa, meliputi pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara berjenjang, untuk memberdayakan dan memperkuat desa.Pendampingan masyarakat desa, sesuai dengan kebutuhan yang di dasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APBD desa, dan cakupan  kegiatan  yang  di  dampingi.  Dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping desa, yang terdiri atas tenaga pendamping profesional yang meliputi  (pendamping  desa  yang  berkedudukan  di  kecamatan,  pendamping  teknis  yang berkedudukan  di  kabupaten  dan  tenaga  ahli  pemberdayaan  masyarakat  yang  brekedudukan  di pusat  atau  provinsi),  kader  pemberdayaan  masyarakat  (Kelompok  Tani,  Kelompok  Pemuda, Kelompok  Perempuan,  Kelompok  pemerhati  dan  Perlindungan  Anak,  Kelompok  Masyarakat Miskin  dan  Kelompok-kelompok  masyarakat  lain  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya masyarakat desa) (Adisasmita, 2006).
Hal  ini  sangat  menarik  untuk  di  teliti  khususnya  dalam  pendampingan  desa  di  Desa Lingom  kecamatan  Indrapuri  penulis  mengkaji  mengenai  kewenangan  tenaga  pendamping profesional  yaitu  Pendamping  Desa  berkedudukan  di  kecamatan  Indrapuri  dalam  rangka meningkatkan  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  kesejahteraan  masyarakat setempat,  kerjasama  antara  pemerintah  desa  dan  pendamping  desa  dalam  penyelenggaraan pemerintahan di  desa  Lingom  melihat pertumbuhan pendidikan di  desa ini lebih baik  dari desa yang lainnya serta faktor-faktor penghambat tenaga pendamping profesional yang dalam hal ini adalah  pendamping  desa  di  kecamatan  dalam  menjalankan  kewenanganya  di  Desa  Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

## Metode
Pendekatan  masalah  merupakan  proses  pemecahan  atau  penyelesaian  masalah  melalui tahap-tahap  yang  telah  ditentukan  sehingga  mencapai  tujuan  penelitian.  Pendekatan  masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

## 1. Pendekatan secara yuridis normatif
Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder  sebagai  bahan  dasar  untuk  diteliti  dengan  cara  mengadakan penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Pendekatan secara yuridis empiris
Pendekatan  yuridis  empiris  dilakukan  dengan  meneliti  secara  langsung  ke  lapangan  untuk melihat  secara  langsung  penerapan  peraturan  perundang-undangan  atau  aturan  hukum  yang berkaitan  dengan  penegakan  hukum,  serta  melakukan  wawancara  dengan  beberapa  responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.
Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut: 1. Data Primer
Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

## 2. Data Sekunder
Data  merupakan  hal  yang  penting  dalam  suatu  penelitian,  karena  dalam  penelitian  hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Pengumpulan  data,  dilakukan  melalui  Studi  Kepustakaan (library  research) dengan  cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang terkait dengan objek penelitian  baik  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum tersier.
b.  Studi  lapangan,  dilakukan  melalui  penelitian  langsung  dilapangan  guna  memperoleh informasi  yang  dibutuhkan8  terkait  dengan  kewenangan  pendamping  desa  dalam  rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  desa  Lingom  Kabupaten  Aceh  Besar  Studi lapangan  dilakukan  dengan  wawancara  langsung  dan  memberikan  pertanyaan  kepada responden penelitian dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan.
Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu memberikan arti  dan makna dari setiap data  yang diperoleh dengan cara  menggambar-kan atau menguraikan  hasil  penelitian  dengan  bentuk  uraian  kalimat  secara  terperinci,  kemudian  dalam uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai kewenangan pendamping desa dalam rangka penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  desa  Lingom  Kabupaten  Aceh  Besar.  Kesimpulan terakhir  dilakukan  dengan  metode  induktif  yaitu  berfikir  berdasarkan  fakta-fakta  yang  bersifat umum,  kemudian  dilanjutkan  dengan  pengambilan  yang  bersifat  khusus.sehingga  dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

## Hasil dan Pembahasan
Kewenangan  Pendamping  Desa  Dalam  Pembangunan  Desa  di  Desa  Lingom  Kabupaten Aceh Besar
Kewenangan  pendamping  desa  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  di  Desa Lingom Kecamatan Indrapuri didasarkan pada:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
Undang-Undang ini menjelaskan bahwa desa memiliki hak tradisional dan memiliki hak untuk  mengatur  masyarakat  dalam  mengembangkan  desa  lebih  maju  dan  berpotensi  menjadi desa  yang  maju  dan  memiliki  kemerdekaan  seperti  yang  dicantumkan  UU  tahun  1945.  Desa telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga  perlu  dilindungi  dan  diberdayakan  agar menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis  sehingga  dapat  menciptakan  landasan  yang  kuat dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur, dan  sejahtera  dan  desa  perlu  di  atur  oleh  pemerintah  agar  pembangunan  desa  teratur.  Undang- Undang  ini  juga  menjelaskan  tentang  membentuk  Pemerintahan  desa  yang  profesional,  efisien dan  efektif,  terbuka,  serta  bertanggung  jawab  meningkatkan  pelayanan  publik  bagi  warga
masyarakat  desa  guna  mempercepat  perwujudan  meningkatkan  kesejahteraan  umum meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat.
2.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pembangunan Desa;
Permendagri  ini  berisi  tentang  perencanaan  pembangunan  desa  yang  disusun  secara berjangka  meliputi  rencana  pembangunan  jangka  menengah  desa  (RPJMDes)  untuk  jangka waktu  6  tahun  dan  rencana  pembangunan  tahunan  desa  atau  yang  disebut  rencana  kerja pemerintah  desa  (RKPDes)  yang  merupakan  penjabaran  dari  RPJMDes  untuk  jangka  waktu  1 tahun. Terkait dengan penyusunan RPJMDes kepala desa menyelenggarakan penyusunan dengan mengikut  sertakan  unsur  masyarakat  desa.  Dalam  hal  penyusunan  RKPDesa,  dan  penyusunan perencanaan  pembangunan  desa  melalui  musyawarah  desa.  Permendagri  tersebut  tertuang beberapa  aturan  terkait  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  desa  yang  tahapannya  meliputi: penetapan  pelaksana  kegiatan,  penyusunan  rencana  kerja,  sosialisasi  kegiatan,  pembekalan pelaksana  kegiatan,  penyiapan  dokumen  administrasi,  pengadaan  tenaga  kerja,  dan  pengadaan bahan material. Terkait pemantauan pengawasan pembangunan desa, masyarakat desa memiliki hak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
3.  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  3  Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  didalamnya tercantum  tentang  tujuan  pendampingan  desa,  ruang  lingkup  pendampingan  desa,  tugas pendamping desa, manajemen pendampingan desa dan pendanaan. Adapun yang menjadi ruang lingkup  pendampingan  desa  meliputi:  pendampingan  masyarakat  desa  dilaksanakan  secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa; pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai ABDesa, dan cakupan kegiatan  yang  didampingi;  dan  pemerintah,  pemerintah  daaerah  provinsi,  pemerintah  daerah kabupaten  atau  kota,  dan  pemerintah  desa  melakukan  upaya  pemberdayaan  masyarakat  desa melalui pendampingan masyarakat desa  yang berkelanjutan, termasuk dalam penyedian sumber daya manusia dan menajemen.
Pendamping  desa  bertugas  mendampingi  desa  dalam  penyelenggaraan  pembangunan desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.Terkait  pendanaan,  sumber  pendanaan  terhadap pendampingan  desa  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN),  anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Pendamping desa mempunyai tujuan sebagai berikut :
a. Meningkatkan  kapasitas,  efektivitas  dan  akuntabilitas  pemerintahan  desa  dan pembangunan Desa;
b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; dan
d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.
Adapun yang menjadi Tugas Pendamping Desa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Desa  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pendamping  Desa  adalah  sebagai  berikut:  Pasal  12  pendamping  desa  melaksanakan  tugas  dan fungsi mendampingi desa, meliputi:
a. Mendampingi  Desa  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pemantauan  terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
b. Mendampingi  Desa  dalam  melaksanakan  pengelolaan  pelayanan  sosial  dasar, pengembangan  usaha  ekonomi  Desa,  pendayagunaan  sumber  daya  alam  dan  teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
c. Melakukan  peningkatan  kapasitas  bagi  Pemerintahan  Desa,  lembaga  kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok – kelompok masyarakat Desa;
e. Melakukan  peningkatan  kapasitas  bagi  Kader  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif;
g. Melakukan  koordinasi  pendampingan  di  tingkat  kecamatan  dan  memfasilitasi  laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Adapun  yang  menjadi  kewenangan  dari  pendamping  desa  adalah  sebagai  berikut:  a) Kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa, artinya  bagi  pendamping  desa  dalam  hal  ini  pendamping  desa  ikut  andil  dalam  penyusunan program-program anggaran dana desa, pendamping desa memberikan masukan dan saran kepada kepala  desa  dalam  hal  penyusunan  pemanfaatan  anggaran  alokasi  dana  desa.  b).  Kewenangan pendamping desa dalam hal pemanfaatan atau peruntukan alokasi dana desa, artinya pendamping desa  memberikan  masukan  masukan  kepada  kepala  desa.  c)  Kewenangan  pendamping  desa untuk  pengendalian  dalam  hal  pengalokasian  anggaran  dana  desa  agar  menghindari penyalahgunaan  anggaran  dana  desa.  d)  Kewenangan  pendamping  desa  dalam  hal  pengawasan alokasi  dana  desa  artinya  pendamping  desa  melakukan  kontroling  kepada  kepala  desa  dalam
penggunaan anggaran dana desa. Salah satu desa yang memerlukan pendampingan secara khusus adalah desa artinya pendampin Lingom di Kabupaten Aceh Besarg desa melakukan pengawasan dalam  hal  pelaksanaan  anggaran  alokasi  dana  desa.  Pendampingan  desa  merupakan  kegiatan untuk  melakukan  tindakan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  asistensi,  pengorganisasian, pengarahan,  dan  fasilitas  desa.  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  adalah  upaya  mengembangkan kemandirian  dan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  meningkatkan  pengetahuan,  sikap, keterampilan,  perilaku,  kemampuan,  kesadaran,  serta  memanfaatkan  sumber  daya  melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan  prioritas  kebutuhan  masyarakat  desa.  Pendampingan  desa  sangat  di  perlukan  untuk mengoptimalkan  potensi  desa  yang  ada.  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  3  Tahun  2015  menegaskan  bahwa  pendampingan  desa adalah  kegiatan  untuk  melakukan  tindakan  pemberdayaan  masyarakat  melalui  asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
Dalam  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dan  peraturan pelaksanaannya  membutuhkan  kesiapan  pemangku  kepentingan  baik  Pemerintah  Desa, masyarakat  dan  pendamping  desa  agar  berjalan  secara  efektif.  Peningkatan  kapasitas pendamping desa menjadi salah satunya aspek penting yang dapat membantupencapai tujuan dan target  pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  secara  optimal.  Kapasitas  pendampingan  desa  yang dimaksud mencakup: (1) pengetahuan tentang kebijakan Undang-Undang Desa; (2) keterampilan memfasilitasi  pemerintah  desa  dalam  mendorong  tatakelola  pemerintah  desa  yang  baik;  (3) keterampilan  tugas-tugas  teknis  pemberdayaan  masyarakat;  dan  (4)  sikap  kerja  yang  sesuai dengan standar kompetensi pendamping dan tuntutan Undang-Undang Desa.
Dalam  meningkatkan  kinerja  pendampingan  tercermin  dari  komitmen,  tanggung  jawab dan  keterampilan  untuk  mewujudkan  tatakelola  desa  yang  mampu  mendorong  kemandirian pemerintah  desa  dan  masyarakat  melalui  pendekatan  partisipatif.  Dalam  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  pasal  128  huruf  (2)  dijelaskan  bahwa  pendampingan  desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapat dibantu oleh  tenaga  pendamping  profesional,  kader  pemberdayaan  masyarakat  Desa,  dan/atau  pihak ketiga. Khusus untuk Tenaga Pendamping Profesional terdiri atas:
a. Pendamping desa yang bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa,  kerja  sama  desa,  pengembangan  BUMDes,  serta  mengenai  dana  alokasi  desa  dan pembangunan yang berskala lokal desa;
b. Pendamping teknis yang bertugas mendampingi desa dalam
b. pelaksanaan program dan kegiatan sektoral; dan
a. Tenaga  ahli  pemberdayaan  masyarakat  yang  bertugas  meningkatkan  kapasitas  tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.
Pendampingan  desa  untuk  mencapai  tujuan  seperti  apa  yang  telah  dijelaskan  di  atas, dilakukan  oleh  pendamping  desa.  Pendamping  desa  dalam  melakukan  pendampingan  terhadap aparatur  desa  maupun  masyarakat  desa,  haruslah  memperhatikan  kondisi  pada  masing-masing desa,  agar  dalam  melakukan  pendampingan  desa  dapat  menggunakan  strategi  yang  sesuai dengan  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masing-masing  desa.  Sehingga  keharusan  yang  telah dicantumkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dapat diwujudkan, yaitu sebagai desa yang kuat, dan mandiri.
Strategi  ini  juga  dalam  mengoptimalkan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa,  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa.  Pelaksanaan  Undang-Undang  Desa  perlu dijabarkan  lebih  luas  dalam  Peraturan  Pelaksanaan  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah, Permendagri,  Perda,  Perdes  dan  kebijakan  pendukung  lainnya.  Sementara  ada  beberapa Peraturan  Pelaksanaa  dan  kebijakan  pendukung  yang  mengatur  tentang  desa  yang  tidak  selaras atau  bertentangan  perlu  dilakukan  upaya  review  atau  penyelarasan  yang  disesuaikan  atau mendukung penjabaran teknis pelaksanaan dari Undang-Undang Desa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk. Mahdi Ibrahim, Selaku Kepala Desa di Desa Lingom  Kecamatan  Indrapuri Kabupaten  Aceh Besar bahwa melalui adanya  pemdamping desa dari  Kecamatan  maka  dapat  membantu  dalam  kemajuan  pembangunan  dan  pemberdayaan masyarakat  desa  hal  ini  dikarenakan  oleh  adanya  masukan  dan  saran  dari  pendamping  desa mengenai  keefektifan  perencanaan  pembangunanan  desa  serta  pemantauan  masyarakat  desa  itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk.  Syahrilpada  tanggal  25  Maret  2018 Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Bpk  Yasir,  S.Pd,  Selaku  Pendamping  Desa  di  Desa Lingom dan Bpk Mahdi Ibrahim selaku Kepala Desa di Desa Lingom penulis dapat mengambil kesimpulan  bahwa  kewewenangan  pendamping  desa  yaitu  memberikan  masukan  dan  saran dalam  perencanaan,  pembangunan,  serta  pemantauan  di  Desa  Lingom  Kecamatan  Indrapuri Kabupaten  Aceh  Besar  yang  direalisasikan  melalui  program-program  kerja  yaitu  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa
(RKPDes) bersama- sama dengan Kepala Desa dan Aparatur Desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri  Kabupaten  Aceh  Besar  melaksanakan  kegiatan  pembangunan  serta  pengawasan  oleh pendamping  desa  itu  sendiri.( Rencana  Pembangunan  Jangka  Menenggah  Gampong  (RPJMG) Lingom , n.d.).
Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Kewenangan  Pendamping  Desa  dalam  Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Lingom Kabupaten Aceh Besar
Pelaksanaan  kewenangan  Pendamping  dalam  rangka  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  di  Desa  Lingom  Kecamatan  Indrapuri  Kabupaten  Aceh  Besar  sudah  cukup  membantu dalam  mensejahterakan  masyarakat  desa  yang  mayoritasnya  adalah  petani  serta  kekurangan sarana  dalam  bidang  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa  namun  tujuan pendamping desa antara lain :
1. Meningkatkan  kapasitas,  efektivitas  dan  akuntabilitas  pemerintahan  desa  dan  pembangunan Desa;
2. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
Belum  dapat  tercapai  sepenuhnya  hal  ini  karna  adanya  beberapa  penghambat  dalam menjalankan kewenangannya sebagai  pendamping desa.  Berikut merupakan faktor penghambat pelaksanaan  kewenangan  Pendamping  Desa  di  Lingom  Kecamatan  Indrapuri  Kabupaten  Aceh Besar  dalam  menjalankan  kewenanganya  mendapatkan  berbagai  kendala  dan  hambatan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  pendamping  desa  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bpk.Yasir, S.Pd Selaku Pendamping Desa di Desa Lingom Kecamatan  Indrapuri  Kabupaten  Aceh  Besar  dan  Bpk.  Mahdi  Ibrahim  selaku  kepala  desa Lingom,  penulis  dapat  mengambil  kesimpulan  bahwa  pelaksanaan  kewenangan  Pendamping Desa di Desa Lingom sudah terselenggara dengan baik, berbagai program kerja seperti Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa (RKPDes) serta berbagai kewenagan pemantauan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa  sudah  berjalan  namun  pada  faktanya  untuk  mewujudkan  masyarakat  desa  yang  sejahtera perlu optimalisasi kinerja pendamping desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang mana dalam hal ini pencapaian tujuan pendamping desa belum maksimal dikarnakan berbagai  faktor  pengahambat  yang  muncul  baik  dari  pendamping  desa  itu  sendri  maupun  dari kepala desa atau perangkat desa di Desa Lingom Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

## Kesimpulan
1. Kewenangan  Pendamping  Desa  Dalam  Rangka  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  di Desa  Lingom  Kecamatan  Indrapuri  Kabupaten  Aceh  Besar  didasarkan  pada  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  serta  Peraturan  Menteri  Desa  Pembangunan Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pendampingan  Desa. Adapun  yang  menjadi  kewenangan  dari  pendamping  desa  adalah  sebagai  berikut:  a) Kewenangan pendamping desa dalam hal perencanaan program-program serta alokasi dana desa,  artinya  bagi  pendamping  desa  dalam  hal  ini  pendamping  desa  ikut  andil  dalam penyusunan  program-program  anggaran  dana  desa,  pendamping  desa  memberikan masukan  dan  saran  kepada  kepala  desa  dalam  hal  penyusunan  pemanfaatan  anggaran alokasi  dana  desa.  b).  Kewenangan  pendamping  desa  dalam  hal  pemanfaatan  atau peruntukan  alokasi  dana  desa,  artinya  pendamping  desa  memberikan  masukan  masukan kepada  kepala  desa.  c)  Kewenangan  pendamping  desa  untuk  pengendalian  dalam  hal pengalokasian anggaran dana desa agar menghindari penyalahgunaan anggaran dana desa. d)  Kewenangan  pendamping  desa  dalam  hal  pengawasan  alokasi  dana  desa  artinya pendamping  desa  melakukan  kontroling  kepada  kepala  desa  dalam  penggunaan  anggaran dana desa.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kewenangan pendamping desa dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  yaitu:  (a)  Kurangnya  tenaga  ahli  pendamping desa di tingkat kecamatan karna hanya berjumlah 1 (satu) orang saja. (b) Kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu dalam pengembangan kapasitas,  kaderisasi, dan  pengorganisasian  masyarakat.  (c)  Keterbatasan  pengalaman  dan  pengetahuan  dalam mengorganisasi  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  desa  masih  kurang.  (d)  Kerjasama perangkat  desa  masih  kurang  hal  ini  disebabkan  karna  kurangnya  komunikasi  yang  baik antara  perangkat  desa  dengan  pendamping  desa.  (e)  Kurangnya  keterbukaan  perangkat desa  kepada  pendamping  desa  hal  ini  disebabkan  karna  kurangnya  kepercayaan  terhadap pendamping desa.

## Daftar Pustaka
Adisasmita, R. (2006). Membangun Desa Partisipatif . Jogyakarta: Graha Ilmu.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal  Dan Trasmigrasi  Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. (n.d.).
Rencana  Pembangunan  Jangka  Menenggah  Gampong  (RPJMG)  Lingom .  (n.d.).  Desa  Lingom kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar-Aceh.
Umanailo, M. C. B. (2017). Kalesang Desa dalam Konteks Membangun dari Desa. In SEMINAR NASIONAL&CFP I IDRI; Sinergitas Unsur Pentaheliks Bagi Pengembangan Sumberdaya manusia . Ikatan Dosen RI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.).
Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat .