## Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pajak dalam Memilih Bentuk Usaha pada UD. Mekar Sari Pematangsiantar
Wico Jontarudi Tarigan 1 , Djuli Sjafei Purba 2 , Vitryani Tarigan 3 , Mahaitin H Sinaga 4 1, 2, 3, 4 Universitas Simalungun
*E-mail: ico180285@gmail.com

## ABSTRACT
This  research  was  conducted  to  determine  the  form  of  business  of  the  company  has  an  important  role  in  tax participation.  The  form  of  business  of  a  company  determines  the  amount  of  tax  that  will  be  borne  by  the company.  This  is  due  to  differences  in  government  regulations  regarding  taxation  in  different  business  forms such as a Partnership (CV) and a Limited Liability Company (PT). By choosing the right form of business, the company can move the tax burden to be borne to a minimum. In this study the authors will compare the total tax burden that will be borne by the company in the form of a business as a partnership (CV) and in the form of a business as a limited liability company (PT). The type of research carried out is descriptive research where all the data needed in the analysis are obtained from internal  company sources. Some of the company's financial statements  needed  for  analysis  of  income  statements  and  depreciation  statements.  Based  on  the  author's analysis, UD Mekar Sari chooses the form of business as a Limited Liability Company (PT), the company will transfer the company's tax burden less than the Partnership (CV).

## Keyword: Business form, income tax, tax planning

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  bentuk  usaha  perusahaan  memiliki  peran  penting  dalam  partisipasi perpajakan. Bentuk  usaha suatu  perusahaan menentukan jumlah pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Hal ini disebabkan perbedaan peraturan pemerintah tentang perpajakan pada bentuk usaha yang berbeda seperti Persekutuan  (CV)  dan  Perseoran  Terbatas  (PT).  Dengan  memilih  bentuk  usaha  yang  tepat,  perusahaan  dapat memindahkan  beban  pajak  yang  akan  ditanggung  ke  angka  minimal.  Dalam  penelitian  ini  penulis  akan membandingkan total  beban pajak yang akan ditanggung perusahaan dalam bentuk usaha sebagai  Persekutuan (CV)  dan  dalam  bentuk  nusaha  sebagai  Perseoran  Terbatas  (PT).  Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah penelitian  deskriptif  di  mana  diperoleh  semua  data  -  data  yang  diperlukan  dalam  analisis  dari  sumber  internal perusahaan.  Beberapa  laporan  keuangan  perusahaan  yang  diperlukan  untuk  analisis  laporan  laba  rugi  dan laporan  penyusutan.  Berdasarkan  analisis  penulis,  UD  Mekar  Sari  memilih  bentuk  usaha  sebagai  Perseroan Terbatas  (PT)  maka  perusahaan  akan  mengalihkan  beban  pajak  perusahaan  lebih  kecil  dibandingkan  dengan Persekutuan (CV).
Kata Kunci: Bentuk usaha, pajak penghasilan, perencanaan pajak

## 1. Pendahuluan
Pembangunan  Nasional  adalah  kegiatan  yang  sedang  berlangsung  dan  terus  menerus yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  baik  material  dan  spiritual.  Untuk dapat  mewujudkan  tujuan  tersebut  perlu  membayar  banyak  perhatian  pada  masalah pembiayaan  pembangunan.  Salah  satu  upaya  untuk  mewujudkan  kemandirian  suatu  bangsa atau  negara  dalam  pembiayaan  pembangunan  adalah  dengan  menggali  sumber  dana  yang berasal  dari  dalam  negeri  dalam  bentuk  pajak.  Pajak  digunakan  untuk  membiayai pembangunan  yang  berguna  untuk  kebaikan  bersama.  Pajak  adalah  kontribusi  dari  rakyat untuk  negara  berdasarkan  ketentuan  peraturan  perundang  -  undangan  perpajakan  yang dipungut baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pajak berfungsi sebagai sumber
dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran  dan  pajak  mereka  serta  sarana  yang mengatur  kebijakan  pemerintah  di  bidang  sosial  dan  ekonomi.  Bagi  Pemerintah,  pajak merupakan  sumber  penerimaan  tertinggi  yang  diinginkan  saat  ini  dengan  kontribusi  sekitar 70%  jika  dibandingkan  dengan  sumber  penerimaan  lainnya  (Herawati    Ekawati,  2016) Karena  besar  kecilnya  penerimaan  pajak  akan  sangat  di  pengaruhi  oleh  sejauh  mana kesadaran  masyarakat  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dan  seberapa  besar tarif pajak yang ditetapkan (Mulyanti  Sunarjo, 2019).
Perpajakan di Indonesia saat ini menggunakan sistem self-assessment yang merupakan sistem  pemungutan  pajak  yang  memberi  kepercayaan  penuh  kepada  wajib  pajak  untuk menghitung,  menyetor,  laporan  hutang  pajak.  Upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan penerimaan  pajak  salah  satunya  dengan  adanya  self  assessment  system  agar  wajib  pajak menjadi  patuh  dan  siap  menghadapi  uji  kepatuhan  yaitu  pemeriksaan  pajak,  atau  dapat dikatakan  bahwa  meningkatnya  penerimaan  pajak  akan  meningkatkan  produktifitas  suatu Negara  (Suhendra,  2010)  Pembaharuan  sistem  perpajakan  di  Indonesia  dimaksudkan  untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, sehingga bangsa Indonesia lebih mandiri dalam  pembiayaan  pembangunan  nasional.  Pajak  memegang  peranan  penting  dalam kehidupan  bernegara,  terutama  dalam  pelaksanaan  pembangunan  negara  karena  pajak merupakan  sumber  utama  pendapatan  negara.  Untuk  itu,  realisasi  target  penerimaan  pajak harus  tercapai  (Riyadi,  Setiawan,    Alfarago,  2021)  Sistem  pengumpulan  pajak  dan mekanisme  meningkatkan  kesadaran  lebih  lanjut  dalam  membayar  pajak.  Salah  satu  jenis pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  adalah  pajak  penghasilan  diatur  dalam  Undang  - Undang  Nomor  7  Tahun  1983  tentang  pajak  penghasilan,  efektif  1  Januari  1984. UU  pajak Penghasilan (PPh) mengatur bagaimana menghitung dan bagaimana untuk membayar pajak. Dengan  demikian  hukum  memastikan  kepastian  hukum  serta  menyediakan  fasilitas  untuk kemudahan dan bantuan untuk pembayar pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
Tujuan  dari  perencanaan  pajak  adalah  untuk  meminimalkan  kewajiban  pajak.  Untuk perusahaan,  keputusan  bisnis  sebagian  besar  dipengaruhi  oleh  pajak  langsung  dan  tidak langsung.  sistem  pajak  memiliki  perlakuan  yang  berbeda  untuk  setiap  jenis  bisnis  yang memiliki  dampak  terhadap  kewajiban  perpajakan  dalam  setiap  jenis  bisnis.  Oleh  karena  itu keputusan dalam bentuk bisnis merupakan faktor penting dalam meminimalkan beban pajak penghasilan  Perencanaan  pajak  adalah  proses  mengatur  usaha  yang  dilakukan  oleh  wajib pajak dalam merencanakan pajaknya dengan memanfaatkan berbagai celah (loopholes) yang masi  berada  dalam  lingkup  ketentuan  peraturan  perpajakan,  agar  wajib  pajak  dapat membayar pajak dalam jumlah minimum (Villya, Vegirawati,  Masamah, 2021).
Penelitian  ini  dilakukan  di  UD  Mekar  Sari  Pematangsiantar.  Perusahaan  ini  bergerak dalam  bisnis  pakaian  tekstil.  Sejalan  dengan  perkembangan  dan  ekspansi  perusahaan, perusahaan  ingin  menambah  modal  dengan  menambahkan  jumlah  investor,  jumlah pemegang saham. Ada peningkatan aktivitas bisnis perusahaan dengan hasil yang perusahaan harus  mengetahui  jenis  usaha  yang  tepat  untuk  mendukung  kegiatan  bisnis.  Sebelum membuat keputusan dalam memilih bentuk usaha, perusahaan harus mengetahui konsekuensi pajak  dari  masing  -  masing  jenis  usaha.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa perencanaan  pajak  melalui  bentuk  badan  usaha  dan  menghasilkan  beban  pajak  yang  paling efisien oleh UD Mekar Sari Pematangsiantar.

## 2. Tinjauan Pustaka
a. Pajak
Pengertian  pajak  menurut  UU  No.  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Keempat  atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesarnya  - besarnya kemakmuran  rakyat.  Pajak  adalah  pungutan  wajib  yang  dapat  dipaksa  untuk  dipaksa  untuk dikumpulkan berdasarkan ketentuan tanpa kontribusi yang diberikan, yang digunakan untuk menutupi pengeluaran umum pemerintah. Pajak merupakan salah satu sumber yang penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan Negara (Artaningrum, 2020).
Pengertian  pajak  menurut  (Suandy,  2015)  adalah  adalah  prestasi  yang  dipaksakan sepihak  oleh  dan  terutang  kepada  penguasa  menurut  norma  -  norma  yang  ditetapkannya secara  umum,  tanpa  adanya  kontraprestasi,  dan  semata  -  mata  digunakan  untuk  menutup pengeluaran  -  pengeluaran  umum.  Menurut  (Agoes    Trisnawati,  2013)  adalah  prestasi kepada  pemerintah  yang  terutang  melalui  normanorma  umum,  dan  yang  dapat  dipaksakan, tanpa  adanya  kontraprestasi  yang  dapat  ditunjukkan  secara  individual,  maksudnya  adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.
Pengertian pajak menurut (Resmi, 2019) adalah sebagai berikut: “Pajak sebagai suatu kewajiban  menyerahkan  sebagian  dari  kekayaan  ke  kas  negara  yang  disebabkan  suatu keadilan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada  jasa  timbal  balik  dari  negara  secara  langsung  untuk  memelihara  kesejahteraan  secara umum”. Pajak menurut (Sumarsan, 2015) yaitu suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke  sektor  pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib  dilaksanakan, berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  terlebih  dahulu,  tanpa  mendapat  imbalan  yang langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas  -  tugasnya  untuk menjalalankan  pemerintahan.  Pajak  merupakan  salah  satu  sektor  utama  penerimaan pemerintah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan (Agustina, 2021).

## b. Pajak Penghasilan
Pajak  Penghasilan  (PPh)  adalah  pajak  yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  orang pribadi,  badan,  Bentuk  Usaha  Tetap  (BUT)  atas  penghasilan  yang  diterima  atau  yang diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Subjek  pajak  tersebut  dikenakan  pajak  apabila  menerima atau  memperoleh  penghasilan.  Menurut  (Mardiasmo,  2015)  “Pajak  Penghasilan  dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”. Hal  ini  dapat  menjelaskan  bahwa  pajak  penghasilan  adalah  pajak  bahwa  pemerintah memaksakan  pada  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  semua  wajib  pajak  dalam  yurisdiksi mereka. Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Berdasarkan Undang Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 Pasal 1, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Watung, 2013). Pajak penghasilan  merupakan  beban  yang  harus  dibayar  oleh  wajib  pajak  kepada  negara  karena penghasilan  yang  diperoleh  wajib  pajak.  Bagi  wajib  pajak,  besarnya  beban  pajak  sesedikit mungkin. (Marpaung, 2017).

## c. Beban Deductible
Beban  bunga  yang  bersifat Deductible akan  menyebabkan  laba  perusahaan  menjadi berkurang (Handayani, Soerono,  Ramdhani, 2018). Menurut Pajak Penghasilan Undang  - Undang  Nomor  36  Tahun  2008  pasal  6  ayat  1,  Wajib  Pajak  berhak  untuk  mengklaim pemotongan dalam bentuk biaya untuk mendapatkan, untuk mengumpulkan dan pendapatan aman dari penghasilan bruto mereka, termasuk:
1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan bisnis.
2. Penyusutan  aset  berwujud  dan  amortisasi  hak  dan  pengeluaran  lainnya  yang  memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Kontribusi  untuk  dana  pensiun  yang  pendiriannya  telah disetujui  oleh  Menteri Keuangan.
4. Kerugian dari penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam bisnis atau digunakan untuk tujuan produktif, mengumpulkan dan mengamankan pendapatan.
5. Kerugian dari selisih kurs.
6. Biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia.
7. Beasiswa, magang, dan pelatihan.
8. Utang yang sebenarnya tidak tertagihnya.
9. Sumbangan bencana nasional yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan  dalam  bentuk  fasilitas  pendidikan  yang  ditetapkan  dengan  Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan untuk peningkatan olahraga yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
d. Beban non Deductible
Menurut  Pajak  Penghasilan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  pasal  9  ayat  1, beban fiskal non- Deductible adalah:
1. Pembagian  laba  dalam  nama  atau  perusahaan,  seperti  dividen,  termasuk  dividen  yang dibayarkan  oleh  perusahaan asuransi  kepada  pemegang  polis,  dan  pembagian  sisa  hasil usaha koperasi.
2. Biaya  yang  dibebankan  atau  dikeluarkan  untuk  kepentingan  pribadi  pemegang  saham, mitra atau anggota.
3. Pembentukan atau akumulasi cadangan.
4. premi  asuransi  kesehatan,  kecelakaan,  jiwa,  dwiguna,  dan  asuransi  pendidikan  yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali yang dibayarkan oleh majikan di mana premi diperlakukan sebagai pendapatan dari wajib pajak.
5. Pertimbangan atau remunerasi terkait dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk manfaat dalam jenis, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi karyawan atau  penggantian  atau  imbalan  yang  diberikan  dalam  bentuk  manfaat  dalam  bentuk  di daerah tertentu dan sehubungan dengan pekerjaan yang ditetapkan oleh atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Menerima  kompensasi  yang  dibayarkan  kepada  pemegang  saham  atau  pihak  terkait lainnya sebagai pertimbangan untuk pekerjaan yang dilakukan.
7. Hadiah,  bantuan  atau  sumbangan,  dan  warisan  kecuali  sumbangan  dan  zakat  yang diterima  oleh  Dewan  Zakat  Amil  atau  amil  lainnya  zakat  lembaga  yang  dibentuk  atau disahkan  oleh  pemerintah  atau  agama  wajib  sumbangan  untuk  para  pengikut  agama- agama  diakui  oleh  pemerintah,  yang  diterima  oleh  lembaga  keagamaan  yang  dibentuk atau  disahkan  oleh  pemerintah,  yang  ditetapkan  oleh  atau  berdasarkan  Peraturan pemerintah.
8. Pajak penghasilan.
9. Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau tanggungannya;Gaji yang dibayarkan kepada anggota dari asosiasi, perusahaan, atau kemitraan terbatas yang modalnya tidak terbagi atas saham.
10. Sanksi  administrasi  berupa  bunga,  denda,  dan  biaya  tambahan,  serta  hukuman  pidana berupa denda yang dikenakan sesuai dengan undang-undang (Direktorat Jenderal Pajak, 2008).

## e. Bisnis Form
Menurut  (Brigham    Houston,  2011),  bentuk  utama  dari  organisasi  bisnis  adalah sebagai berikut:
1. Milik
Sebuah kepemilikan adalah bisnis tak berhubungan dimiliki oleh satu individu. masuk ke bisnis sebagai pemilik tunggal mudah bahwa seseorang mulai operasi bisnis.
2. Persekutuan
Sebuah  kemitraan  adalah  pengaturan  hukum  antara  dua  atau  lebih  orang  yang memutuskan  untuk  melakukan  bersama  -  sama  bisnis.  Kemitraan  mirip  dengan kepemilikan  dalam  bahwa  mereka  dapat  dibentuk  relatif  mudah  dan  murah.  Selain  itu, pendapatan  perusahaan  dialokasikan  secara  pro  rata  untuk  bermitra  dan  dikenai  pajak secara  individual.  Hal  ini  memungkinkan  perusahaan  untuk  menghindari  pajak penghasilan  badan.  Namun,  semua  mitra  yang  umumnya  dikenakan  kewajiban  pribadi terbatas,  yang  berarti  bahwa  jika  kemitraan  bangkrut  dan  pasangan  pun  tidak  mampu memenuhi  nya  pro  rata  pangsa  kewajiban  perusahaan,  mitra  yang  tersisa  akan bertanggung  jawab  untuk  membuat  baik  pada  klaim  puas  kewajiban  yang  tidak  terbatas membuat sulit bagi kemitraan untuk meningkatkan modal dalam jumlah besar.
3. Perusahaan
Korporasi atau Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007  sebagaimana  telah  diubah  dengan  serta  peraturan  pelaksanaannya.  Perseroan Terbatas  adalah  organisasi  bisnis  yang  memiliki  badan  hukum  resmi  yang  dimiliki  oleh minimal  dua  orang  dengan  tanggung  jawab  yang  hanya  berlaku  pada  perusahaan  tanpa melibatkan  harta  pribadi  perseorangan  yang  ada  didalamnya.  Pada  perseroan  pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan karena dapat menunjuk orang lain diluar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan perseroan dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai penyertaan lainnya.
Menurut (Zimmerer  Scarborough, 2008), “Persekutuan (partnership) adalah kerja sama antara  dua  orang  atau  lebi  yang  bersama  -  sama  memiliki  perusahaan  dengan  tujuan menghasilkan”. Hal ini dapat menjelaskan bahwa kemitraan adalah kerjasama antara dua orang  atau  lebih  yang  secara  bersama-sama  memiliki  kepemilikan  sebuah  perusahaan dengan tujuan untuk keuntungan.

## 4. Perencanaan Pajak
Menurut  (Ompusunggu,  Arles,  2015)  “Perencanaan  pajak  adalah  suatu  keputusan Wajib Pajak untuk mengatur aktivitas keuangan yang dapat menimalkan pembayaran pajak” Hal  ini  dapat  dijelaskan  bahwa  perencanaan  pajak  adalah  kapasitas  wajib  pajak  untuk mengatur  kegiatan  keuangan  yang  dapat  meminimalkan  pembayaran  pajak.  Menurut (Suandy,  2015),  Perencanaan  Pajak  adalah  langkah  awal  manajemen  pajak  pada  tahap  ini dilakukan  pengumpulan  dan  penelitian  terhadap  Peraturan  Perpajakan  agar  dapat  diseleksi beroperasi tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa perencanaan  pajak  mulai  langkah  dalam  manajemen  pajak.  Pada  langkah  ini,  itu  yang dilakukan  mengumpulkan  dan  menganalisis  hukum  pajak  agar  dapat  dipilih  jenis pelaksanaan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak adalah suatu proses penyelenggaraan  usaha  wajib  pajak  sedemikian  rupa  sehingga  pajak  yang  terutang,  baik pajak  penghasilan  maupun  pajak  lainnya,  dalam  jumlah  yang  minimum  (Mantu    Sholeh, 2020) Perencanaan pajak merupakan cara yang legal digunakan oleh perusahaan untuk
menghemat pembayaran pajaknya (Poere, 2018).
Menurut (Dennis, 2013), perencanaan pajak adalah proses mengevaluasi konsekuensi pajak  terkait  dengan  transaksi  dan  membuat  rekomendasi  yang  akan  mencapai  tujuan  yang diinginkan  dengan  biaya  pajak  minimal.  perencanaan  pajak  yang  efektif  umumnya memerlukan penelitian pajak yang luas. Menurut (Dennis, 2013) terdapat tiga hal yang harus diperhatikan suatu perencanaan pajak (tax planning) yaitu :
a. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila  suatu  perencanaan  pajak  ( tax  Planning )  dipaksakan  dengan  melanggar  ketentuan perpajakan,  buat  Wajib  Pajak  merupakan  resiko  yang  sangat  berbahaya  dan  mengancam keberhasilan perencanaan pajak (tax planning) tersebut.
b. Hal  ini  rasional  dalam  bisnis  karena  perencanaan  pajak  merupakan  bagian  integral  dari perusahaan  perencanaan  secara  keseluruhan  baik  jangka  panjang  dan  jangka  pendek. Perencanaan pajak irasional akan melemahkan perencanaan itu sendiri.
c. Memadai bukti pendukung, misalnya, perjanjian, faktur akuntansi.
Menurut  (Raabe,  2015),  pajak  meminimalkan  secara  hukum  disebut  sebagai penghindaran  pajak.  Di  sisi  lain,  beberapa  wajib  pajak  berusaha  untuk  menghindari  pajak pendapatan  melalui  tindakan  ilegal.  Ada  perbedaan  besar  antara  penghindaran  pajak  dan penggelapan pajak. Meskipun menghilangkan atau mengurangi pajak juga merupakan tujuan dari  penggelapan  pajak,  penghindaran  istilah  menyiratkan  penggunaan  akal  -  akalan  dan penipuan  sebagai  sarana  untuk  tujuan  ini.  Penghindaran  pajak  adalah  legal,  sedangkan penggelapan  pajak  subyek  yang  pembayar  pajak  untuk  berbagai  perdata  dan  pidana  denda, termasuk  hukuman  penjara.  Klien  berharap  praktisi  pajak  untuk  memberikan  saran  untuk membantu mereka meminimalkan biaya pajak. Ini bagian dari praktek praktisioner pajak ini disebut  sebagai  perencanaan  pajak.  Untuk  struktur  rencana  minimalisasi  pajak  praktisioner harus memiliki pengetahuan melalui undang - undang pajak, keterampilan perencanaan pajak didasarkan pada pengetahuan tentang ketentuan tabungan pajak dalam hukum pajak.

## 3.  Metodologi
Penelitian  ini  dilakukan  di  UD  Mekar  Sari  Pematangsiantar.  UD  Mekar  Sari Pematangsiantar  adalah  toko  kain  tekstil,  yang  menyediakan  semua  kain  dengan  berbagai merek.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  memilih  untuk  bentuk  bisnis  di tahun  2020  dan  dampaknya  terhadap  pembayaran  pajak  penghasilan  untuk  tahun  2020, perbandingan  dilakukan  perhitungan  pajak  penghasilan  dari  perusahaan  sebagai  kemitraan dan sebagai korporasi. Dokumen yang dibutuhkan adalah laporan keuangan tahun 2020 dan dokumen pajak lainnya.
Beberapa data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan data sekunder berupa laporan laba rugi pada tahun 2020 yang disediakan oleh UD Mekar Sari Pematangsiantar,  untuk  mengkompilasi  data  yang  relevan,  akan  melakukan  observasi  dan mengumpulkan  data.  Penulis  juga  melakukan  komunikasi  langsung  dengan  Pemilik  UD Mekar  Sari  Pematangsiantar  untuk  mengumpulkan  rincian  lebih  lanjut  informasi  tentang penyajian  laporan  keuangan  terutama  laporan  laba  rugi,  beban  penyusutan  dan  informasi lainnya yang diperlukan. Langkah analisis data dalam penelitian ini adalah:
1. Mengevaluasi laporan laba rugi komersial tahun 2020.
2. Valuasi perhitungan pajak penghasilan untuk tahun 2018.
3. Tentukan pembayaran pajak penghasilan dalam mengubah bentuk usaha kemitraan.
4. Tentukan pembayaran pajak penghasilan dalam mengubah bentuk usaha untuk korporasi.
5. Menganalisis  apa  yang  membuat  perbedaan  antara  jumlah  Pajak  Hutang  sebagai kemitraan dan korporasi.
6. Berikan  kesimpulan,  rekomendasi  dan  pembatasan  untuk  perusahaan  terhadap  masalah
perubahan bentuk usaha.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Dalam  melakukan  penelitian  ini,  penulis mendapatkan  beberapa  data  dari  perusahaan. Di  sini,  penulis  akan menyajikan laporan  laba  rugi,  biaya  penyusutan  oleh  UD.  Mekar  Sari untuk  periode akuntansi  tahun  2020  untuk  pembayaran  pajak  menghitung.  Jadi,  perusahaan akan  membandingkan  yang  bentuk  bisnis  akan  sesuai  perusahaan,  apakah  itu  Partnership (CV)  atau  Corperation  (PT).  Laporan  laba  rugi  komersial  UD.  Mekar  Sari  di  Januari  - Desember dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 1. Laporan Laba Rugi dari UD. MEKAR SARI Tekstil pada Januari – Desember 2020
Sumber : Data Internal UD.Mekar Sari (2020)
Perhitungan beban penyusutan perusahaan pada tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 2. Beban Penyusutan UD. Mekar SariTekstil di Tahun 2020
Aset tetap Biaya Akuisisi Menilai Beban Depreciation penyusutan Metode Bangunan Bangunan Rp.400,000,000 5% Rp.20,000,000 Garis lurus Total Building Rp.20,000,000
ECONOMIC EDUCATION AND ENTREPRENEURSHIP JOURNAL (2022) 5 (2): 225-237. p-ISSN  :  2579-5902 e-ISSN  :  2775-2607 http://dx.doi.org/10.23960/E3J/v5i2.225-237

## Kendaraan
Motor ( 2unit) Rp.23,500,000 12,5% Rp.2,937,500 Garis lurus Jumlah Kendaraan Rp.2,937,500 Peralatan Kantor Telepon (2 unit) Rp.1.200.000 25% Rp.300.000 Garis lurus Mesin kasir (1 unit) Rp.4,650,000 12,5% Rp.581,250 Garis lurus Komputer (2 unit) Rp.7,962,000 25% Rp.1,990,500 Garis lurus AC (2 unit) Rp.6,000,000 12,5% Rp750.000 Garis lurus Printer (2 unit) Rp.1,960,000 25% Rp.490,000 Garis lurus Table  Chair (7unit) Rp.5,280,000 12,5% Rp.660,000 Garis lurus Jumlah Peralatan Kantor Sumber : data UD Mekar Sari (2020).

## a. Analisa Data
Rp.4,771,750
Dalam hal ini akan menghitung jumlah pajak yang terutang sebagai Partnership (CV) dan  jumlah  pajak  yang  terutang  sebagai  Corporation  (PT).  Kemudian  penulis  akan membandingkan yang bentuk usaha akan memberikan jumlah terkecil hutang pajak. 1. Gaji sebagai Beban Non Deductible di Partnership (CV) dan sebagai Beban Deductible di Corporation (PT)
Bagi perusahaan dalam bentuk kemitraan terbatas (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham,  biaya  gaji  yang  dibayarkan  kepada  anggota  atau  pemilik  CV  tidak  biaya. Sebagaimana  dinyatakan  diatas,  gaji  tidak  dikenali  sebagai  biaya  untuk  formulir  bisnis CV.  Ini  juga  berarti  bahwa  gaji  adalah  biaya  non  - Deductible .  Jadi,  untuk  menghitung penghasilan  kena  pajak  yang  sebenarnya  dengan  jumlah  Rp.105,959,982  dengan  gaji dengan  jumlah  Rp.63,700,000  baru  atau  penghasilan  kena  pajak  yang  sebenarnya  akan Rp.169,659,982.
T abel 3. Pajak dibayar setelah menambahkan beban non gaji dikurangkan sebagai
Kemitraan (CV) CV Penghasilan kena pajak Rp.209,459,982 Gaji (Non Deductible ) Rp.63,700,000 Penghasilan Kena Pajak baru Rp.145,759,982
Sumber : data UD Mekar Sari (2020)
Berikutnya,  menghitung  pendapatan  hutang  pajak  baru  perusahaan  akan  memiliki dalam  bentuk  CV  dari  penghasilan  kena  pajak  baru.  Sebagai  penduduk  entitas  wajib  pajak dengan  pendapatan  kotor  sebesar  Rp.  50.000.000.000,00  menerima  fasilitas  berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang merujuk pada ayat (1) huruf b dan (2a) pasal 17  yang  dikenakan  atas  penghasilan  kena  pajak  dari  bagian  dari  pendapatan  kotor Rp.4.800.000.000.00.  Sebagai  dengan  peraturan  di  atas,  UD.MEKAR  SARI  akan mendapatkan  pengurangan  50%  dari  pajak  yang  terutang  untuk  penjualan  sebesar Rp.4.800.000.000.00 dari total penjualan Rp.4,870,550,500 sehingga rumus akan menjadi :
4.800.000.000/ total penjualan x penghasilan kena pajak x 25% x 50%
Sementara  jumlah  sisa  penjualan  akan  diterapkan  tariff  pajak  yang  berlaku.  Rumus untuk jumlah sisa penjualan akan:
[Penghasilan Kena Pajak - (4.800.000.000/Total Penjualan x Penghasilan Kena Pajak)] x 25%
Perhitungan hutang CV pajak adalah sebagai berikut: Diskon = 4,800,000,000/4,870,550500 x 145,759.982 x 25% x 50% = 17,956,079 Jumlah pajak yang terutang setelah pengurangan 50% adalah Rp.17,956,079 Non – diskon  = 145,759.982 - (4,800,000,000/4.870,550,500 x 145,759,982) x 25% = 527,837 Jumlah hutang pajak tanpa pengurangan 50% adalah Rp.527,837 Pajak hutang = Rp.17,956,079 + Rp.527,837 = Rp.18,483,916 Jumlah total pajak yang terutang sebagai CVadalah Rp.18,483,916 Laba bersih setelah pajak = Rp.209,459,982 - Rp.18,483,916 = Rp.190,976,066
Jumlah total laba bersih setelah pajak sebagai CV adalah Rp.190,976,066.
Sementara gaji tidak dikenali sebagai biaya dalam bentuk bisnis CV, gaji yang dikenali sebagai  beban  dalam  bentuk  bisnis  PT.  UD.  Mekar  Sari  Tekstil  memberikan  gaji  dan tunjangan bagi pemiliknya di Januari  - Desember 2020. Pemilik perusahaan bekerja sebagai manajer di UD. Mekar Sari. Rincian gaji dan tunjangan dari manajer adalah sebagai berikut:
1.  Untuk  perusahaan  terbatas  (PT)  yang  modalnya  tidak  terbagi  atas  saham  atau  dibagi menjadi saham, biaya gaji kepada pemilik dan semua karyawan diakui sebagai biaya dan semua karyawan diakui sebagai biaya dan total gaji Rp.163,200,000.
Tabel 4. Pajak dibayar setelah menambahkan beban non gaji dikurangkan sebagai Korporasi
(PT) PT Penghasilan kena pajak Rp.209,459,982 Gaji ( Deductible ) Rp.103,500,000 Penghasilan Kena Pajak baru Rp.105,959,982
Sumber : data UD Mekar Sari (2020).
Tarif pajak sama dengan CV akan diterapkan pada PT. Untuk penjualan jumlah hingga Rp.  4.800.000.000.00  akan  mendapatkan  pengurangan  50%  dari  hutang  pajak  sedangkan sisanya dari jumlah penjualan akan diterapkan tariff pajak yang berlaku yang 25% Rumus untuk penjualan jumlah hingga Rp.4.800.000.000 akan:
4.800.000.000 / Total Penjualan x PenghasilanKena Pajak x 25% x 50% Rumus untuk jumlah penjualan diatas Rp.4.800.000.000 akan:
[Penghasilan Kena Pajak - (4.800.000.000 / Total penjualan x Penghasilan Kena Pajak)] x 25%
Perhitungan pajak PT adalah sebagai berikut: = 4.800.000.000 / 4,870,550,500 x 105,959,982 x 25% x 50% = 13,053,142 Jumlah pajak yang terutang setelah pengurangan 50% adalah Rp.13,053,142 Hutang Pajak  = Rp.13,053,142 + Rp.383,710 = Rp.13,436,852
Jumlah total pajak yang terutang PT adalah Rp.13,436,852 Laba bersih setelah pajak = Rp.209,459,982 Rp.13,436,852 = Rp.196,023,130
Jumlah total laba bersih setelah pajak PT adalah Rp.196,023,130 Non – diskon  = 105,959.982 - (4,800,000,000 / 4,870,550,500 x 105,959,982) x 25% = 383,710 Jumlah hutang pajak tanpa pengurangan 50% adalah Rp.383,710.
Tabel 5. Perbandingan Pajak Baru Hutang CV PT Penghasilan kena pajak Rp.115,759,982 Rp.105,959,982 Hutang pajak Rp.14,679,597 Rp.13,436,852 Laba Bersih Setelah Pajak Rp.194,780,385 Rp.196,023,130
Sumber : data UD Mekar Sari (2020).
Dari tabel 5 terlihat bahwa jumlah penghasilan kena pajak dan hutang CV pajak lebih besar dari jumlah penghasilan kena pajak dan hutang PT pajak karena biaya gaji yang tidak diakui sebagai biaya dan objek non dikurangkan di CV.

## b. Pembahasan

## 1. Dividen sebagai Obyek Pajak
Menurut Undang - Undang Nomor 36 Republik Indonesia tahun 2008 pasal 4 (1) objek Kena  Pajak  Penghasilan,  yang  didefinisikan  sebagai  pendapatan  dalam  kapasitas  ekonomi yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dimanfaatkan untuk konsumsi atau meningkatkan kekayaan wajib pajak, adalah apapun nama dan  bentuk  perusahaan  asuransi  kepada  pemegang  kebijakan,  dan  distribusi  laba  bersih dengan koperasi. Seperti yang dinyatakan oleh peraturan diatas, setiap dividen yang diterima oleh pemegang saham akan dikenakan pajak 15%. Untuk wajib pajak dalam bentuk CV yang modal tidak terbagi atas saham, dividen dibagikan tidak dikenakan pajak penghasilan. Laba yang  diperoleh  oleh  badan  usaha,  ketika  dibagikan  kepada  pemegang  saham  dalam  bentuk dividen itu akan dikenakan pajak penghasilan.
Sampai  saat  ini,  kita  dapat  menyimpulkan  bahwa  setiap  dividen  yang  diterima  oleh pemegang  saham  PT  akan  dikenakan  pajak  sebesar  15%  sebagaimana  diatur  oleh  hukum, yang  berarti  pajak  ganda  akan  terjadi  di  sini,  pajak  ditanggung  oleh  perusahaan menginformasikan  pajak  penghasilan  dan  pemegang  saham  akan  menanggung  pajak  final lain  ketika  menerima  dividen.  Sementara  itu,  karena  CV  tidak  terbagi  atas  saham,  pemilik tidak akan menanggung pajak final dividen yang juga berarti bahwa pajak ganda tidak akan terjadi disini.
Sebagai  UD.Mekar  Sari  adalah  perusahaan  yang  membutuhkan  lebih  banyak  dana untuk  memperluas  bisnis  berkembang,  penulis  akan  menganggap  bahwa  perusahaan  akan berbagi  10%  dari  laba  bersih  sebagai  dividen  kepada  para  pemegang  saham  dan  90%  dari keuntungan akan digunakan untuk mendukung bisnis dan perluasan bisnis. Perhitungan akan sebagai berikut:
= dividen Rp.196,023,130 x 10% = Rp.19,602,313 Dividen final Pajak = Rp.19,602,313 x 15%  = Rp.2,940,347 Jumlah pajak final dividen sebesar Rp.2,940,347.
Tabel 6. Perbandingan Pajak Jumlah Hutang
CV PT Laba bersih Rp.209,459,982 Rp.209,459,982 Beban gaji Rp. 63,700,000 Rp.103,500,000 Penghasilan Kena Pajak baru Rp.145,759,982 Rp.105,959,982 Pajak penghasilan Rp. 18,483,916 Rp. 13,436,850 Pajak dividen - Rp. 2,940,347 Laba Bersih Setelah Pajak Rp.190,976,066 Rp.193,062.785

## Sumber : data UD Mekar Sari (2020).
Laba bersih setelah pajak sebagai CV adalah Rp.190,976,066 yang dihasilkan dari laba bersih  sebelum  pajak  Rp.209,459,982  dikurangi  dengan  gaji  biaya  yang  dapat  dikurangkan non Rp.63,700,000 kemudian diberi pajak penghasilan kena pajak baru Rp.145,759,982 yang perhitungannya  penulis  lakukan  untuk  menghitung  jumlah  pajak  penghasilan  dari Rp.18,483,916  dan  penulis  terakhir  akan  memotong  pajak  penghasilan.  Sementara  itu  laba bersih  setelah  pajak  PT  adalah  Rp.193,062,785  yang  dihasilkan  dari  laba  bersih  sebelum pajak  Rp.209,459,982  dikurangi  dengan  biaya  gaji  dikurangkan  Rp.103,500,000  kemudian diberi  pajak  penghasilan  kena  pajak  baru  Rp.105,959,982  yang  perhitungannya  penulis lakukan  jumlah  Rp.13,436,850  pajak  penghasilan  dan  juga  pajak  dividen  sebanyak Rp.2,940,347  sebenarnya,  perusahaan  tidak  akan  dikenakan  biaya  pajak  dividen,  tetapi pemegang saham yang menerima dividen akan, tetapi untuk menghitung jumlah total beban pajak  dari  keuntungan,  penulis  diasumsikan  pajak  dividen  sebagai  biaya  perusahaan  dan dipotong kepenghasilan kena pajak baru.
Dari tabel 6 diatas, terlihat bahwa PT memiliki pembayaran pajak yang lebih kecil dan memberikan laba bersih yang lebih tinggi setelah pajak dibandingkan dengan CV. Ini karena jumlah besar biaya gaji yang merupakan biaya non dikurangkan untuk CV. Akibatnya, biaya gaji lebih rendah dari biaya total perusahaan dan tinggi laba bersih sebelum pajak yang juga merupakan penghasilan kena pajak perusahaan, otomatis jumlah pajak penghasilan juga akan meningkat dan itu didorong kebawah jumlah laba bersih setelah pajak.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian, pengamatan dan analisis, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa  mengubah  jenis  bisnis  dari  kepemilikan  tunggal  (UD)  ke  Corporation  (PT)  di  UD. Mekar  Sari  Tekstil  dapat  meminimalkan  pembayaran  pajak  penghasilan.  Berdasarkan  data yang  diperoleh  dari  UD.  Mekar  Sari  Tekstil  menunjukkan  bahwa  biaya  tertinggi  di  sini adalah  biaya  gaji.  Menurut  peraturan  hukum  dari  jumlah  republik  Indonesia  36  tahun  2008 pasal 9 (1), gaji biaya non dikurangkan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
Tapi,  jika  UD.  Mekar  Sari  Tekstil  memilih  untuk  mengubah  bentuk  bisnis  untuk Corporation  (PT),  pemegang  saham  akan  dikenakan  biaya  10%  dari  jumlah  dividen menerima  pajak  final  dividen,  sementara  sebenarnya  perusahaan  telah  membayar  pajak dalam  bentuk  Pajak  Penghasilan  sebelum  itu  dibagikan  sebagai  dividen  kepada  para pemegang  saham,  Tapi  sebagaimana  diatur  oleh  pajak  penghasilan  pasal  23,  pemegang saham  yang  menerima  dividen  harus  lagi  membayar  pajak  final  dividen,  dalam  kata  lain, pajak ganda terjadi.
Dalam  penelitian  ini,  diasumsikan  perusahaan  akan  berbagi  10%  dari  laba  bersih setelah  pajak  untuk  pemegang  saham,  dengan  pertimbangan  perusahaan  adalah  perusahaan
yang berkembang dan perlu dana besar untuk dukungan dan memperluas bisnis. Penulis juga diasumsikan  pajak  final  dividen  dibebankan  kepada  pemegang  saham  sebagai  biaya perusahaan,  untuk  mendapatkan  jumlah  total  beban  pajak  dari  laba  perusahaan.  Dan  dari perhitungan  yang  penulis  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dapat  menyimpulkan  jumlah pembayaran pajak UD. Mekar Sari tekstil sebagai korporasi (PT) lebih kecil dari pembayaran pajak  sebagai  kemitraan  (CV)  dan  juga  memberikan  dampak  terhadap  laba  bersih  setelah pajak yang juga akan meningkat.

## 6. Referensi
Agoes,  Soekrisno,    Trisnawati,  Estralita.  (2013).  Akuntansi  Perpajakan,  edisi  ketiga.  In Penerbit: Salemba Empat, Jakarta .
Agustina,  Imelda.  (2021).  Sistem  Perhitungan  Dan  Pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21 Padaa Universitas XYZ. Jurnal Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi , 1 (2), 24– 29. https://doi.org/10.33365/jiiti.v1i2.559.
Artaningrum,  Rai  Gina.  (2020).  Pengaruh  Perencanaan  Pajak  Dan  Pajak  Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. Sinesa , (November), 123– 126.
Brigham,  F,  Eugene,    Houston.  (2011).  Dasar-dasar  Manajemen  Keuangan  Terjemahan. Edisi 10. Jakarta: Selemba Empat.
Dennis, Shirley. (2013). Perpajakan untuk Pengambil Keputusan . New Jersey: John Wiley Sons.
Direktorat Jenderal Pajak. (2008). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kempat atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Jakarta . Retrieved from https://www.bertelsmann-
stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/MT_Globalizatio n_Report_2018.pdf%0Ahttp://eprints.lse.ac.uk/43447/1/India_globalisation, society and inequalities(lsero).pdf%0Ahttps://www.quora.com/What-is-the.
Handayani,  Handayani,  Soerono,  Ayu  Noorida,    Ramdhani,  Dadan.  (2018).  Pengaruh Agresivitas  Pajak  Terhadap  Corporate  Social  Responsinility  Dengan  Variabel Kontrol  Return  On  Asset  Dan  Leverage. Tirtayasa  Ekonomika , 13 (1),  162. https://doi.org/10.35448/jte.v13i1.4236.
Herawati,  Hetti,    Ekawati,  Diah.  (2016).  Pengaruh  Perencanaan  Pajak  Terhadap  Nilai Perusahaan. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 4 (1), 873. https://doi.org/10.17509/jrak.v4i1.7708.
Mantu,  Mohammad  Affan,    Sholeh,  Achmad  Ibnu.  (2020).  Analisis  Perencanaan  Pajak Penghasilan  PPh  21  Sebagai  Upaya  untuk  Meningkatkan  Efesiensi  Beban  Pajak Studi  Kasus  Pada  Persek  MJH. Jurnal  Pajak  Vokasi  (JUPASI) , 2 (1),  1–11. https://doi.org/10.31334/jupasi.v2i1.1105.
Mardiasmo. (2015). Perpajakan . Yogyakarta: CV Andi Offset.
Marpaung, Christine Sada Meyranda. (2017). Peranan Manajemen Pajak Penghasilan Dalam Meminimalkan  Beban  Pajak  Penghasilan  Terutaang  CV  PCIW. Jurnal  Pitis  AKP , 1 (2), 56–65. https://doi.org/10.32531/jakp.v1i2.104.
Mulyanti,  Dwinta,    Sunarjo,  Vaizal  Filian.  (2019).  Implikasi  Tingkat  Kepatuhaan  Dan Penghasilan  Tidak  Kena  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajaak  Penghasilan. Ekono Insentif , 13 (1), 16–26. https://doi.org/10.36787/jei.v13i1.76.
Ompusunggu,  Arles,  P.  (2015). Cara  Legal  Siasati  Pajak .  Jakarta:  Penerbit  Puspa  Swara. Poere,  Daniel  De,    .  Stevanie.  (2018).  Analisis  Perencanaan  Pajak  Penghasilan  Terkait Dengan  Beban  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  Yang  Ditanggung  Perusahaan  Studi
Kasus Pada PT. Kharisma Buana Mandiri. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan , 4 (1), 001–006. https://doi.org/10.37641/jiakes.v4i1.95. Raabe, W. (2015). Dasar - Dasar Perpajakan . Ohio: Pembelajaran Cencage Barat Selatan. Resmi, Siti. (2019). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In Salemba Empat .
Riyadi,  Suryo  Prasetya,  Setiawan,  Benny,    Alfarago,  Dio.  (2021).  Pengaruh  Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan  Badan. Jurnal  Riset  Akuntansi    Perpajakan  (JRAP) , 8 (2),  57–67. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16.
Suandy, E. (2015). Perencanaan Pajak . Jakarta: Salemba Empat.
Suhendra,  Euphrasia  Susy.  (2010).  Pengaruh  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  badan  terhadap peningkatan  penerimaan  pajak  penghasilan  badan. Jurnal  Ekonomi  Bisnis , 15 (1), 58–65.
Sumarsan,  Thomas.  (2015).  Perpajakan  Indonesia :  pedoman  perpajakan  yang  lengkap berdasarkan undang-undang terbaru. Indeks , 9. Retrieved from https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan_Indonesia/Bb3gYgEACAAJ?hl =id.
Trisna  Rukhmana,  Danial  Darwis,  Abd.  Rahman  Alatas,  Wico  J  Tarigan,  Zulfin  Rachma Mufidah,  Muhamad  Arifin,  Nur  Cahyadi.  (2021).  Metode  Penelitian  Kualitatif. Batam: CV Rey Media Grafika.
Villya, Siti, Vegirawati, Titin,  Masamah. (2021). Pengaruh pengetahuan undang - undang pajak  penghasilan  dan  pengetahuan  loopholes  wajib  pajak  orang  pribadi  terhadap perencanaan pajak. Proceeding of National Conference On Accounting  Finance , 3 , 173–180.
Watung,  Debora  Natalia.  (2013).  Analisis  Perhitungan  Dan  Penerapan  Pajak  Penghasilan Pasal  21  Serta  Pelaporannya. EMBA , 1 (3),  265–273.  Retrieved  from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735.
Zimmerer, Thomas W.,  Scarborough, Norman M. (2008). Kewirausahaan dan Manajemen Usaha Kecil. In Salemba Empat .