## Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasiona

## Pemenuhan Hak atas Air Bersih dan Sehat, Serta Hak Menggugat Masyarakat

## Josina Augusthina Yvonne Wattimena
Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia : josinaaywattimena@gmail.com
: xxxxxxxxxxxxx Dikirim: 4/01/2021 Direvisi: 20/02/2021 Dipublikasi: 1/03/2021 Info Artikel Abstract Keywords: Fulfillment of Rights; Right To Sue Introduction: Clean and healthy water is the right of everyone to get and enjoy  it.  The  fact  is  that  not  everyone  can  enjoy  this  right,  and  this  is closely related to the obligations of the State. This State obligation should be implemented in various actions as a form of fulfillment of human rights. Purposes of the Research: Analyze and study the fulfillment of the right to clean and healthy water and the right to sue the community. Methods of the Research: This research is an empirical research with interview and questionnaire data which are then processed qualitatively. Results / Findings of the Research: The results showed that the right to  clean  and  healthy  water  has  very  broad  dimensions,  two  of  which contain a health dimension but also an environmental dimension, which is essentially a human right. Therefore, regulations on the fulfillment of the right to clean and healthy water have been formulated in various legal provisions, both law making treaties and soft law. National law such as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has formulated and implemented it has been followed by various implementing regulations. The full exercise of the right to clean and healthy water which is demanded by the ICESCR depends entirely on appropriate legal provisions and legal remedies at the national level.

## Abstrak
Kata Kunci: Pemenuhan Hak; Hak
Menggugat.
Latar Belakang: Air bersih dan sehat merupakan hak setiap orang untuk  mendapatkan  dan  menikmatinya.  Faktanya  tidak  setiap orang dapat menikmati haknya tersebut, dan hal ini tersangkut erat dengan  kewajiban  Negara.  Kewajiban  Negara  ini  semestinya terimplementasi  dalam  berbagai  tindakan  sebagai  wujud pemenuhan terhadap hak-hak asasi manusia.
Tujuan  Penelitian: Menganalisis  dan  mengkaji  tentang pemenuhan  hak  atas  air  bersih  dan  sehat,  serta  hak  menggugat masyarakat .
Metode  Penelitian: Penelitian  ini  merupakan  penelitian  empiris dengan  data  wawancara  dan  kuisioner  yang  kemudian  diolah secara kualitatif.
Hasil/Temuan Penelitian: Hasil penelitian menunjukan hak atas air  bersih  dan  sehat  memiliki  dimensi  yang  sangat  luas,  dua diantaranya mengandung dimensi kesehatan tetapi juga dimensi lingkungan  hidup,  yang  secara  hakiki  merupakan  hak  asasi manusia. Olehnya itu pengaturan terhadap pemenuhan hak atas air bersih dan sehat telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan- ketentuan hukum baik yang bersifat “law making treaties” maupun yang bersifat “soft law”. Hukum Nasional seperti UUD NRI 1945 telah merumuskan dan secara implementatif telah diikuti dengan
E-ISSN: 2775-6149
berbagai peraturan pelaksana. Penerapan sepenuhnya hak atas air bersih dan sehat yang merupakan tuntutan ICESCR ini bergantung sepenuhnya  pada  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  tepat  dan upaya penyelesaian pada hukum di tingkat nasional.

## A. PENDAHULUAN
Air merupakan komponen alam dan lingkungan hidup yang merupakan rahmat Tuhan Yang  Maha  Esa.  Air  merupakan  hak  asasi  manusia  yang  menjadi  pokok  kesejahteraan hidupnya. Air merupakan material yang membuat kehidupan terjadi di bumi, sebagaimana dinyatakan oleh Enger dan Smith: “semua organisme yang hidup tersusun dari sel-sel yang berisi  air  sedikitnya  60%  dan  aktivitas  metaboliknya  mengambil  tempat  di  larutan  air.” Dalam  ulasannya  WHO  sebagai  organisasi  kesehatan  dunia  di  bawah  naungan  PBB memberikan argumentasi pentingnya terkait hak atas air sebagai berikut: “water is the essence of life, without water, human beings cannot life for more than a few days. It plays a vital role in nearly every function of the body, ptotecting the immune system-the body natural defence-and helping remove waste matter”. 1
Air  diyakini  sebagai  anugrah  Tuhan,  air  merupakan  bagian  yang  inheren  dengan aktifitas dan kreatifitas kehidupan manusia, tidak terbayangkan bagaimana manusia dapat hidup tanpa air. Namun persoalannya, tidak semua air dapat dimanfaatkan manusia. Hanya air yang berkualitas bersih dan sehat yang dapat dipergunakan manusia. Air merupakan asset kehidupan manusia. Jika asset ini berkurang atau habis, maka dipastikan manusia tidak dapat melangsungkan kehidupannya. 2
Dasar logis ini membuahkan pola pikir dalam memposisikan air sebagai sumber daya kehidupan.  Dipandang  dari  perspektif  apapun  air  tak  akan  pernah  dapat  dipisahkan  dari kehidupan  itu  sendiri  (aqua  vitae,  life  water), 3 dalam  konteks  yang  demikian  air  tak  dapat dipungkiri merupakan sumber kehidupan dan menjadi sarana keberlanjutan untuk eksistensi kehidupan manusia.
Pengakuan akan air sebagai sumber kehidupan terartikulasi dalam ketentuan-ketentuan hukum baik pada level internasional sampai ke tataran nasional. Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948 telah menetapkan di dalam Pasal 25 ayat (1) yang menegaskan bahwa: “setiap  orang  berhak  atas  taraf  hidup  yang  menjamin  kesehatan  dan  kesejahteraan  untuk dirinya  dan  keluarganya,  termasuk  pangan,  pakaian,  perumahan  dan  perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan. 4 DUHAM dengan segala ketentuannya diibaratkan sebagai: “HAM Constitution” yang meletakan ketentuan-ketentuan dasar terhadap kekuatan, daya berlaku, jaminan dan bahkan perlindungan HAM manusia sejagad. Sebagai implementasinya , maka Konvensi HAM SIPOL, dan HAM EKOSOB yang ditetapkan pada tahun 1966, diibaratkan sebagai UU operasionalnya. Khusus atau terkait dengan hak atas air, merupakan hak yang include di dalam HAM EKOSOB, maka disekitar    tahun 2000 Komite hak  EKOSOB  telah  menjelaskan  tentang  hak  atas  kesehatan  sebagaimana  telah  dimaksud pada ketentuan pasal 11 dan pasal 12    ICESCR sebagai berikut; An    inclusive right that extends not only to timely and appropriate health care but also to those factors thet determine good health, These includes  accsess  to  safe  drinking  –water  and  adequate  sanitation,  asufficient  supply  of  safe  food,
1 Majda  El  Muhtaj,  Dimensi-Dimensi  HAM  Mengurai  Hak  Ekonomi  Sosial  Budaya  (Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2008), h. 13o.
2 Muhtaj. Ibid.
3 Mahkama Konstitusi RI, Putusan MKRI No.058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (2005).
4 United  Nations,  Human  Rights:  A  Compilation  of  International  Instruments,  Vol  I  (First  Part)  Universal Intrument (New York: United Nations, 2002). h. 11.
nutrition and housing, healthy occupational and envirinmoental conditions, and access to health-related education and information. 5
Komite hak Ekosob ini dengan tegas telah memberikan pernyataannya mengenai hak atas air dengan merefleksikan tiga aspek penting sebagai elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi oeleh Negara yakni a): ketersediaan (availability), b) : kualitas (quality) dan c): mudah dicapai  (accessibility);  termasuk  di  dalamnya  (1)  mudah  dicapai  secara  fisik  (physical accessibility);  (2)  kemampuan  pengadaan  (affordability  or  economic  accessibility);  (3)  non- diskriminasi  (Non–discrimination)  dan  (4)  kemudahan  informasi  (information  accessibility). Begitu  esensialnya  kebutuhan  akan  air  bagi  manusia  sehingga  melalui  Konferensi  Rio  de Janeiro di tahun 1992 telah dicetuskan untuk setiap tanggal 22 Maret diperingati sebagai “ hari air  sedunia”.  Diangkatnya  permasalahan  air  sebagai  masalah  global  tidak  terlepas  dari ditemukannya fakta-fakta yang jika dipaparkan akan terlihat secara jelas sebagai berikut: Dari semua  air  yang  tersedia  di  bumi,  kurang  dari  1%  yang  tersedia  untuk  dikonsumsi  oleh tanaman, manusia dan hewan; Saat ini, 630 juta penduduk dunia tidak memiliki akses ke air bersih; Di Afrika dan Asia, perempuan dan anak-anak berjalan rata-rata 3,7 mil per hari hanya untuk  mengumpulkan  air;  Setiap  90  detik  seorang  anak  meninggal  karena  penyakit  yang berkorelasi dengan air; Setiap 1 dollar AS yang diinvestasikan untuk perbaikan akses air dan sanitasi memberi keuntungan 4 dollar AS; Sekitar 1,5 miliar orang di dunia bekerja di sektor yang terkait dengan air; 159 juta orang masih minum air yang belum terolah dan memiliki risiko kesehatan yang serius   dari sumber air permukaan, seperti sungai atau danau;    Krisis Air berada pada posisi nomor satu sebagai tantangan global yang akan dihadapi dalam satu dekade mendatang (Global Economi Forum).
Realitas  mengenai  keadaan,  ketersediaan,  dan  dampak  buruk  dari  persoalan  air  di berbagai  belahan bumi, mendorong dunia  dengan lembaga-lembaga yang peduli terhadap kesehatan manusia untuk memberikan perhatiannya terhadap sumber-sumber air bersih dan cara mempertahankan kelestaraiannya guna memberikan faedah bagi manusia. Kurangnya air bersih menyebabkan berbagai  kondisi berbahaya seperti  penyakit  diare, penyakit  kulit, dan berbagai penyakit akibat bakteri jahat lainnya. Data WHO mencatat tahun 2008 sebesar 3,5% dari total kematian di Indonesia disebabkan kelangkaan air bersih. Di tingkat dunia, ada sekitar 1,6 juta anak meninggal karena diare dan angka kematian karena diare ini jauh lebih tinggi  daripada  kematian  karena  penyakit  TBC,  Malaria,  atau  HIV  AIDS.  Selain  itu, lingkungan yang kekurangan air bersih pasti menimbulkan bau, penyakit pada hewan, atau tanaman bahan pangan mati.
Data  dua  tahun  terakhir  yang  dirilis  oleh  oleh  Direktorat  Jenderal  Pengendalian Pencemaran  dan  Kerusakan  Lingkungan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan (KLHK), di tahun 2015 hampir 68 persen atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat. Penilaian status mutu air sungai itu didasarkan pada Kriteria  Mutu  Air  (KMA)  kelas  II  yang  terdapat  pada  lampiran  Peraturan  Pemerintah mengenai  Pengelolaan  Kualitas  Air  dan  Pengendalian  Pencemaran  Air  atau  PP  82/2001. Berdasarkan kriteria tersebut sekitar 24 persen sungai dalam status tercemar sedang, 6 persen tercemar ringan dan hanya sekitar 2 persen yang masih memenuhi baku mutu air.
Data  empiris  ini  tentunya  memberikan  pertanyaan  kritis  bagi  pemerintah  dan masyarakat tentang langkah-langkah konkrit apa yang telah dilakukan, mengingat hak atas air bersih dan sehat ini merupakan tanggung jawab Negara yang harus dipenuhi. Di Indonesia secara formal legalistic ketentuan tentang hak atas air yang bersih dan sehat memang tidak secara  tegas  dan  eksplisit  disebutkan,  akan  tetapi  secara  implist  telah  termaktub  di  dalam Pasal 28 H UUD NRI 1945 yang menetapkan: “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
5 World Health Organization, The Right to Water (Perancis: WHO, 2003), h. 8.
batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Pasal ini  menjadi  landasan yuridis  bagi Negara dalam melakukan pemenuhannya terhadap hak-hak dari setiap orang yang menjadi tanggung jawab Negara.  Menyoal  hak  atas  air  yang  bersih  dan  sehat  maka  di  Indonesia  berdasarkan  hasil laporan dari Oxfam International yang merupakan sekelompok organisasi independen non- pemerintah  memprediksi  pada  tahun  2025  akan  ada  sebanyak  321  juta  jiwa  penduduk Indonesia  yang  kesulitan  mengakses  air  bersih 6 .  Jumlah  ini  akan  terus  meningkat  seiring pertumbuhan penduduk. Apa yang terjadi bila hal tersebut terus semakin bertambah parah puluhan  tahun  yang  akan  datang?  Fakta  menunjukkan  tidak  ada  manusia  yang  bisa memperoleh kualitas hidup sehat tanpa air bersih.
Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Michael Parfit yang adalah seorang penulis  untuk  National  Geographic.  Beliau  mengatakan,  “Manusia  hidup  adalah  berkat keberadaan air. Di mana ada air maka di situ ada kehidupan dan di mana tidak ada air maka tidak akan ditemukan kehidupan” 7 .
Adanya  prediksi  di  tahun  2025  penduduk  Indonesia  akan  mengalami  kesulitan mengakses  air  bersih,  mungkin  bukan  sesuatu  hal  yang  nisbi  tetapi  akan  menjadi  fakta, mengingat untuk saat ini saja beberapa daerah di Indonesia telah teridentifikasi mengalami krisis air bersih dan sehat. Hal ini diperkuat oleh sebuah lembaga Nirlaba asal Inggris “Water Aid” yang merilis melalui laporannya saat memperingati hari air sedunia dengan mengatakan Indonesia  merupakan  Negara  dengan  peringkat  ke-6  dari  10  negara  yang  tidak  dapat mengakses air bersih 8 , ada sekitar 32 juta orang yang hidup di Indonesia tanpa air bersih. 9 Sebagai fakta di beberapa daerah di Jawa Barat, Grobogan, Banyumas ( Jawa Tengah), pasaman,  Klungkung-Bali,  pada  musim  kemarau  tidak  dapat  mengakses  air  bersih  dan memaksa  masyarakat  untuk  menggunakan  air  kotor  bahkan  air  kubangan  tempat  mandi bebek  untuk  komsumsi  sehari-hari.  Padahal  menurut  beberapa  penelitian  untuk  air  jernih maupun  air  kotor  terkandung  beberapa  macam  bakteri  yang  akan  masuk  ke  dalam  tubuh manusia  apabila  dikomsumsi.  Kalaupun  masyarakat  dapat  mengakses  air  bersih  harus berjalan  sekitar  dua  kilometer,  itu  pun  hanya  dua  jerigen  yang  didapatkan  seperti  yang dilansir oleh salah satu media elektronik.
Fakta  adanya  kesulitan  untuk  mengakses  air  bersih  dan  sehat  juga  ditemukan  di beberapa  tempat  seperti  di  Dusun  Kayu  Tiga  Desa  Soya,  desa  Kusus-Kusu,  Mangga  Dua, Kelurahan Urimessing, desa Halong Kecamatan Baguala yang kesemuanya terletak di Kota Ambon. Pemenuhan air untuk kehidupan sehar-hari misalnya untuk dusun Kayu Tiga bahkan beberapa lokasi pemukiman dan juga perkantoran di Kota Ambon, bersumber dari desa Soya yang  terkenal  dengan  sumber-sumber  mata  air.  Hal  ini  maklum  dimengerti  karena  hutan disekitar  Soya  masih  terpelihara  dan  menyediakan  sumber  air  bagi  masyarakat  di  sekitar wilayah tersebut. Namun demikian air yang dikomsumsi oleh masyarakat Dusun Kayu Tiga diperoleh melalui dibendungnya air kali dan dibuat bak penampung untuk menampung air tersebut. Jadi air yang dikomsumsi bukan berasal dari sumber berupa mata air yang berasal dari  dalam  tanah,  tetapi  dari  kali,  tempat  mengalirnya  berbagai  limbah  domestik  rumah tangga, mandi, cuci, kakus dan bahkan limbah-limbah lain yang mengalir di kali tersebut. Jika pada musim penghujan air tersebut tidak dapat dikomsumsi karena air tersebut berwarma
6 Rahayu  Damanik,  “Kelangkaan  Air  Bersih  Mengancam  Dunia,  Tanggung  Jawab  Siapa?,”  palyja.co.id, 2016, https://palyja.co.id/id/bersama-demi-air/kelangkaan-air-bersih-mengancam-dunia-tanggung-jawab- siapa/.
7 Dwi  Andi  Susanto,  “Air  Jernih  Dan  Kotor  Sama-Sama  Mengandung  Bakteri,”  merdeka.com,  2012, https://www.merdeka.com/teknologi/air-jernih-dan-kotor-sama-sama-mengandung-bakteri.html.
8 Susanto. Ibid.
9 Sanggar Anak Alam, “Hari Air Sedunia 2018: 11 Fakta Mencengangkan Soal Air,” salamyogyakarta.com, 2018, https://www.salamyogyakarta.com/hari-air-sedunia-2018-11-fakta-mencengangkan-soal-air/.
merah  kekuning-kuningan  akibat  airnya  tercampur  dengan  lumpur  banjir  yang  terbawa meresap  di  dalam  bak  penampung.  Kondisi  ini  telah  berlangsung  sejak  masyarakat menempati dusun Kayu Tiga dari tahun 2006 sampai dengan saat ini dan air ini masih terus dikomsumsi  oleh warga  masyarakat.  Hal  yang  sama  juga  dijumpai  pada  beberapa  tempat yang menjadi objek penelitian, seperti yang disebutkan di atas.
Apabila  hak  atas  air  bersih  dan  sehat  ini  merupakan  hak  asasi  manusia  yang jangkauannya  bersifat  luas  termasuk  hak  atas  kesehatan  yang  pemenuhannya  merupakan posistive  rights,  dalam  hal  ini  pemenuhannya  harus  menjadi  tanggung  jawab  oleh  Negara, maka  Negara  harus  melakukan  pemenuhan  berupa  tindakan-tindakan  secara  hukum  dan moral.    Sebagai wujud pemenuhan hak asasi manusia Indonesia. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Franz Magnis Suseno yang mengklasifikasikan hak asasi manusia dalam 4 penggolongan: 10
a) Hak negatif ini berkaitan dengan berbagai bidang yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain atau pihak lain. Contoh hak asasi negatif antara lain kebebasan bergerak, perlindungan  atas  hak  milik,  kebebasan  beragama,  hak  atas  hidup,  kebebasan berpikir, kebebasan berkumpul dan berserikat.
b) Hak  asasi  aktif  didasarkan  pada  pandangan  tentang  kedaulatan  rakyat.  Hal  ini dengan  keyakinan  bahwa  semua  orang  memiliki  derajat  yang  sama.  Dengan demikian, hak asasi aktif adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk ikut serta dalam  menentukan  arah  perkembangan  masyarakatnya.  Contoh  hak  asasi  aktif antara  lain  kebebasan  pers,  membentuk  perkumpulan  politik,  menyatakan pendapat,  mengawasi  jalannya  pemerintahan,  dan  memilih  wakil  rakyat  dalam pemerintahan.
c) hak  asasi  positif  mendasarkan  diri  pada  pandangannya  tentang  tugas  dan kewajiban  negara.  Hak  asasi  positif  merupakan  kebalikan  dari  hak  negatif.  Hak asasi  positif  merupakan  hak  yang  menuntut  prestasi  tertentu  dari  negara.  Pada hakikatnya  negara  bertugas  untuk  melayani  masyarakat.  Oleh  karena  itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesehatan, dan hak atas kewarganegaraan.
d) Hak  asasi  sosial  mendasarkan  dirinya  pada  pandangan  bahwa  setiap  orang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian yang adil dari kekayaan materi dan budaya  bangsanya.  Hak  asasi  sosial  juga  memandang  bahwa  setiap  orang mempunyai hak atas bagian yang wajar atas kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kata  lain,  hak  asasi  sosial  ini  merupakan  hak  warga  negara  untuk  memperoleh keadilan ekonomi dan budaya. Contoh hak asasi sosial antara lain hak memperoleh pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas jaminan sosial, dan hak untuk membentuk serikat kerja yang bebas.
Dengan mengacu pada pandangan Franz Magnis    Suseno di atas maka Negara harus melakukan pemenuhan hak bagi masyarakat Dusun kayu Tiga berupa “Positive Rights” dan mengharuskan negara bertanggung jawab untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak asasi  masyarakatnya  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  yang  meliputi,  penghormatan, penghargaan, perlindungan dan pemenuhan. Sampai dengan saat ini belum kelihatan sama sekali bentuk tanggung jawab Negara tersebut. Masyarakat masih tetap mengkomsumsi air tersebut  untuk  pemenuhan  hidup  sehari-hari.  Hal  ini  sangat  berpotensi  terhadap  kualitas kesehatan  masyarakat  yang  mengkomsumsi  air  tersebut.  Mungkin  di  saat  sekarang
10 Edukasi  PPKN,  “Macam-Macam  HAM  /  Hak  Asasi  Manusia,”  edukasippkn.com,  2015, https://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-ham-hak-asasi-manusia.html.
masyarakat  dapat  berasumsi  bahwa  selama  belasan  tahun  mereka  mengkomsumsi  air  ini tidak  ada  dampaknya,  akan  tetapi  secara  terakumulasi  dapat  berdampak  buruk  terhadap kesehatannya untuk jangka waktu tertentu.
Melalui  sebuah  penelitian  ilmiah  oleh  Extoxnet.Orst.edu,  bahwa  di  dalam  air  jernih maupun  kotor  terdapat  bakteri-bakteri  seperti;  seperti  Coliform  Bacteria,  Giardia  Lamblia, Cryptosporidium dan Helminths. Apabila di dalam air jernih saja terkandung banyak bakteri, parasit,  virus  dan  protozoa,  tentu  saja  jumlah  dan  varietasnya  yang  beragam  akan  lebih banyak  lagi  didapat  di  air  kotor.  Bakteri  atau  parasit  yang  terkandung  di  dalam  air  kotor antara  lain  Clostridium botulinum,  Campylobacter  jejuni,  Vibrio  cholerae,  Escherichia  coli, Mycobacterium  marinum,  Shigella  dysenteriae,  Legionella  pneumophila,  Leptospira, Salmonella, Salmonella typhi, Vibrio vulnificus, Vibrio alginolyticus, Vibrio parahaemolyticus dan masih banyak yang lain. 11
Fakta  dan  isu  inilah  yang  mendorong  peneliti  untuk  melakukan  penelitian  terkait kualitas air yang tidak layak dikomsumsi oleh masyarakat pada beberapa tempat yang telah disebutkan di atas dan bagaimana pencerminan adanya pemenuhan tanggung jawab Negara terhadap hak-hak hidup masyarakat, dan apabila tidak terpenuhi hak masyarakat dapatkah mereka menggugat Negara.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan  memfokuskan  pada  penelitian  lapangan.  Penelitian  ini  pada  awalnya  bersumber kepada    rujukan  bahan-bahan  kepustakaan  berupa  landasan-landasan  teoritis,  asas-asas, konsepsi, doktrin dan norma-norma hukum yang berkaitan    dengan permasalahan hak atas air yang bersih dan sehat yang merupakan hak asasi manusia ditambah dengan dokumen- dokumen  penting  milik  pemerintah  yang  juga  dijadikan  sebagai  rujukan  kepustakaan. Setelah  itu  penelitian  ini  akan  mengumpulkan  berbagai  data  di  lapangan  baik  yang didapatkan dari masyarakat, dinas kesehatan, dan juga intitusi terkait lainnya. Data tersebut diperoleh dengan wawancara kepada pihak terkait yang memiliki kompetensi untuk masalah tersebut. Penelitian ini bersifat Preskriptif analitis eksplanatoris 12 dengan berpijak pada data yang  terkumpul,  dipilah-pilah  berdasarkan  keterkaitannya  kemudian  dianalisis  dengan melakukan  penguraian  secara  kualitatif.  Untuk  data  yang  dikumpulkan  terdiri  dari  data primer  yang  berupa  hasil  wawancara  langsung  dengan  pihak  yang  memiliki  kompetensi beserta hasil analisis terhadap kuisioner yang dibagikan kepada masyarakat untuk diisi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Hukum  Terhadap  Pemenuhan  Hak  atas  Air  Bersih  dan  Sehat, Implementasi Hak atas Kesehatan.
Tuntutan  kehidupan  ke  arah  perubahan  dan  pembaharuan  yang  lebih mensejahterahkan merupakan fakta yang tidak mungkin dihindari. Apalagi jika hal tersebut bersentuhan  dengan  kebutuhan-kebutuhan  hidup  yang  sangar  mendasar  dan  perlu penanganan cepat dan serius. Secara kontekstual kebutuhan–kebutuhan hidup manusia dapat mencakup  berbagai  aspek  seperti  ekonomi,  politik,  sosial,  budaya  maupun  aspek  hukum. Pemenuhan aspek hukum terhadap berbagai kebutuhan hidup menjadi salah satu tolok ukur berfungsinya hukum sebagai instrument perekayasa, dan pengatur, sikap dan perilaku baik
11 Susanto, “Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri". Op. Cit.
12 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI- Press, 2010), h. 50 dan 9-10.
dari  tataran  bawah  yaitu  warga  masyarakat  sampai  kepada    level  pemimpin  yaitu    pada tataran pemerintahan.
Hak  atas  air  bersih  dan  sehat  memiliki  dimensi  yang  sangat  luas,  dua  diantaranya mengandung dimensi kesehatan tetapi juga dimensi lingkungan hidup.  Masalah  air bersih dan  sehat  merupakan  hakikat  bagi  eksistensi  kehidupan  manusia  dan  oleh  karena  itu membutuhkan secara tepat dan tegas ketentuan-ketentuan hukum sehingga memiliki daya mengikat bagi setiap pihak untuk wajib serta harus untuk melakukan tindakan lanjut untuk merealisasikan.  Hak  atas  air  bersih  dan  sehat  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bab sebelumnya  dikatagorikan  sebagai  “positive  rights”.  Oleh  Franzs  Magnis  Suseno  hak  asasi positif mendasarkan diri pada pandangannya tentang tugas dan kewajiban negara. Hak asasi positif  merupakan  kebalikan  dari  hak  negatif.  Hak  asasi  positif  merupakan  hak  yang menuntut  prestasi  tertentu  dari  negara.  Pada  hakikatnya  negara  bertugas  untuk  melayani masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari negara. Contoh hak asasi positif antara lain hak untuk memperoleh keadilan di muka hukum, hak atas perlindungan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesehatan, dan hak atas kewarganegaraan.
Hak atas air bersih dan sehat yang merupakan hak asasi positif menuntut Negara untuk membentuk  ketentuan-ketentuan  hukum  sebagai  wujud  perlindungan,  penghormatan  dan pemenuhan terhadap hak-hak warga masyarakatnya. Pengaturan hukum secara global telah dituangkan di dalam berbagai konvensi yang mengatur baik secara langsung maupun tidak langsung terkait hak atas air bersih dan sehat di antaranya:
a) Deklarasi Universal HAM 1948; dalam pasal 25 menegaskan    setiap orang berhak atas  taraf  hidup  yang  menjamin  kesehatan  dan  kesejahteraan  untuk  dirinya  dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan;
b) Konvensi internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya dalam pasal 11 dan 12  mengatakan  bahwa  hak  inklusif  yang  meluas  tidak  hanya  untuk  perawatan kesehatan  yang  tepat  waktu  tetapi  juga  untuk  faktor-faktor  yang  menentukan kesehatan yang baik, ini termasuk akses ke air minum yang aman dan sanitasi yang memadai;
c) Konvensi  PBB  1965  tentang  Penghapusan  Semua  Bentuk  Diskriminasi  Rasial, Semua  manusia  sederajat  dalam  martabat  dan  hak:  perlindungan  hukum  dan diskriminasi  apapun..  Di  dalam  pasal  5  negara-negara  pihak  melarang, menghapuskan semua bentuk diskriminasi serta rasial serta menjamin hak setiap orang  terutama  menikmati  hak  hak  seperti:  hak  diperlakukan  sama  di  depan pengadilan dan badan-badan peradilan ; hak untuk aman; hak politik; hak sipil; hak ekonomi sosial budaya: khususnya hak untuk mendapatkan kesehatan, perwatan medis,  jaminan  sosial  dan  pelayanan-pelayanan  sosial,  hak  atas  pendidikan  dan pelatihan . ;
d) Deklarasi Alma - Ata 1978, mengenai Peran Negara Untuk Memenuhi  Hak Atas Kesehatan Warga Negara; yang mencakup penyediaan pelayanan kesehatan dasar, promosi  penyediaan  makanan  dan  gizi  yang  baik,  penyediaan  air  bersih  yang cukup  dan  sanitasi,  perawatan  ibu  dan  anak  termasuk  KB,  imunisasi  untuk penyakit menular berbahaya, pencegahan dan control terhadap penyakit –penyakit endemic lokal, pengobatan yang baik dan penyakit umum dan luka-lika, pendiaan obat-obat esensial,menyiapkan program pendidikan kesehatan;
e) Piagam  Majelis  Kesehatan  Rakyat  Tahun  2000 Di  Bangladesh;  kesehatan  sebagai HAM,  kesehatan  mencerminkan  komitmen  masyarakat  terhadap  kesetaraan  dan keadilan, mengajak mendukung penerapan hak untuk sehat, menuntut pemerintah
dan  organisasi  internasional untuk pelaksanaan kebijakan dan menghormati hak untuk  sehat,  membangun  gerakan  masyarakat  agar  kesehatan  dan  HAM  masuk dalam Undang-Undang, melawan eksploitasi kebutuhan kesehatan    rakyat untuk mengambil keuntungan;
f) Komite  Hak  EKOSOB  memberikan  pandangannya  tentang  Hak  Atas  Air  Dalam General Comment No 15; menegaskan ada tiga elemen dasar hak atas air yang wajib dipenuhi  yakni  ketersediaan  (availability),  kualitas  (quality)  dan  mudah  dicapai (accessibility)  termasuk  didalamnya;  mudah  dicapai  secara  fisik  (physical accessibility);  kemampuan  pengadaan  (affordability),  non-dsikriminasi(non dicrimnation) dan kemudahan informasi (information accessibility).
Pengaturan secara  universal  mengenai  hak  atas air  yang  merupakan  manifestasi  hak asasi manusia hendak menegaskan bahwa hak atas air bersih dan sehat merupakan hak yang sangat mendasar sifatnya. Air memberikan pengaruh nyata bagi eksistensi manusia. Sebagai hak  asasi  manusia  maka  ketersediaan,  kemudahan  mendapatkannya  serta  kualitas  air merupakan bagian yang integral dari hak asasi manusia. Berbicara tentang hak atas air bersih dan sehat jangkauannya sangat luas terkait erat dengan aspek kesehatan. Kesehatan menjadi bagian  yang  tidak  terpisahkan  dengan  air  yang  merupakan  elemen  dasar  dan  penentu keberlangsungan  kehidupan  manusia.  Manusia  tidak  dapat  hidup  tanpa  air,  namun  tidak semua air dapat dikomsumsi, karena hanya air bersih dan sehat saja yang dapat dipergunakan oleh manusia.
Faktanya  bahwa  ketersediaan  air  bersih  dan  sehat  untuk  kondisi  dewasa  ini  sudah sangat minim. Minimnya ketersediaan air bersih dan sehat ini dipicu oleh berbagai faktor dan hal ini tentu saja sangat mengkuatirkan. Pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin tinggi ditandai  dengan  meningkatnya  kebutuhan  akan  air  bersih,  aktivitas  perekonomian  yang membutuhkan  ketersediaan  air,  hal  ini  diperingatkan  oleh  Kevin  Watkins  Direktur  UN Human  Development  Report  Office  dengan  mengungkapkan  bahwa  hampir  seperenam penduduk dunia mengkomsumsi air kotor setiap hari, seribu anak usia lima tahun mati setiap hari akibat diare karena buruknya ketersediaan air bersih. 13
Kondisi  ini  sangat  dipengaruhi  oleh  kebijakan  Negara  untuk  mengambil  langkah- langkah  penting  dalam  melakukan  pemenuhan  terhadap  kewajibannya,  karena  hak  untuk menikmati  air  bersih  ini  merupakan  tanggung  jawab  yang  harus  dilakukan  oleh  Negara sebagai sesuatu hak yang positive rights sifatnya. Dalam realitasnya banyak Negara yang gagal mengendalikan perlindungan dan pemenuhan air dengan baik. Disinyalir bahwa gagalnya Negara untuk melakukan tanggung jawab dan kewajibannya lebih banyak dipengaruhi oleh aspek  implementasi,  pemantauan  dan  penegakan  HAM  atas  air.  Padahal  dengan diakomodirnya  ketentuan-ketentuan  hukum  HAM  ke  dalam  konstitusi  suatu  Negara mencerminkan  adanya  pengakuan  dan  perlindungan  serta  jaminan  terhadap  hak  asasi manusia, yang secara prinsipil mendeskripsikan ciri khas dari suatu Negara yang menganut konsep Negara hukum.
Tidak  dapat  dipungkiri  gagalnya  Negara  untuk  melakukan  tanggung  jawab  dan kewajibannya untuk melaksanakan pemenuhan HAM atas air bersih dan sehat, mendorong adanya  tekanan  dari  organisasi-organsisasi  dunia  seperti  WHO,  Komite  Hak  EKOSOB, Dewan  Air  Sedunia,  untuk  melakukan  peringatan, himbauan  bahkan  gambaran-gambaran adanya ancaman yang serius terkait dengan ketersediaan air untuk waktu-waktu ke depan. Konteks inilah yang menjadi ratio legis untuk setiap Negara bergerak maju dan menetapkan secara normatif yuridis persoalan mengenai air bersih dan sehat termasuk berbagai variabel yang  mempengaruhi  dan  dipengaruhi.  Sebagai  contoh  Negara  Guatemala,  Afrika  Selatan,
13 Kevin Watkins, “Clean Water Is a Human Right - Opinion - International Herald Tribune,” nytimes.com, 2006, https://www.nytimes.com/2006/11/10/opinion/10iht-edwatkins.3483964.html.
Zambia  telah  menetapkan  dalam  konstitusi  Negaranya  pengaturan  tentang  HAM  atas  air bersih dan sehat.
Pertanyaan kritis yang mengemuka dan perlu untuk menjadi perenungan bersama oleh pemerintah  dan  setiap  pihak  terkait,  bagaimana  dengan  Indonesia  menyoal  HAM  atas  air bersih dan sehat. Di dalam UUD 1945 tidak secara tegas dan ekplisit menjelaskan mengenai HAM atas air bersih dan sehat. Hanya secara implisit dan tersirat di dalam satu pasal yakni pasal 28H ayat (1) yang berbunyi; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dari ketentuan inilah dapat ditarik pemaknaan yang bersifat luas adanya tercakup pemenuhan hak atas air bersih dan sehat. Menurut Majda El Muhtaj benar ada relasi positif antara right to healthy environment dalam upaya to enforce the right to water. 14 Apabila ditarik hubungannya  dengan  UU  lingkungan  hidup  positif  yang  sementara  berlaku  yakni  UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU No 32 Tahun 2009 dalam Bab I Pasal butir (1) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang  dengan  semua  benda,  daya  keadaan  dan  makhluk  hidup  termasuk  di  dalamnya manusia  dan  perilakuannya  yang  mempengaruhi  kelangsungan  perikehidupan  dan kesejahteraan  manusia  serta  makhluk  hidup  lainnya.  Hal  ini  mendeskripsikan  bahwa  di dalam lingkungan hidup terdiri dari berbagai ekosistem di antaranya mahluk hidup manusia, tumbuhan,  hewan  tetapi  juga  inheren  di  dalamnya  semua  benda;  air  tanah,  udara, musim,sumber-sumber daya  alam  dan  lainnya yang  merupakan suatu  kesatuan  ekosistem yang  saling  mempengaruhi  dan  dipengaruhi  demi  dan  untuk  kelanjutan  hidup  manusia. Olehnya  itu  tidaklah  mengherankan  apabila  ada  relasi  positif  dan  saling  menghidupkan antara lingkungan hidup yang sehat dengan pelaksanaan hak atas air yang bersih dan sehat yang merupakan suatu komponen lingkungan hidup secara menyeluruh.
“Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”, mengandung makna lingkungan yang dapat memungkinkan  manusia  berkembang  secara  optimal,  secara  selaras,  serasi,  dan  seimbang. Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  memerlukan  adanya  komitmen  bahkan  jaminan  yang memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar ”baik dan sehatnya” lingkungan perlu diperhatikan dan ditingkatkan terus dan merupakan kewajiban bagi negara untuk selalu menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya dan  secara  terus  menerus  melakukan  usaha-usaha  perbaikan  dan  penyehatan  lingkungan hidup. Perlu juga untuk ditekankan bahwa lingkungan yang bersih dan sehat bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah tetapi ada di dalamnya keterlibatan atau pun  partisipasi  warga  pihak-pihak  terkait  dan  masyarakat.  Hanya  Negara  mremiliki tanggung  jawab  yang  lebih  besar  dan  luas  dalam  hal  mengambil  tindakan  dan  langkah- langkah yang maksimal apabila itu harus dilakukan sebagai wujud pengembanan tanggung jawab  perlindungan,  penghormatan  dan  pemenuhan  sebagaimana  diamanatkan  dalam Covenan dan Deklarasi HAM sedunia.
Terkait  dengan  penjelasan  mengenai  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  yang berkorelasi positif dengan hak atas air yang merupakan HAM sesungguhnya di dalam UU No 36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  di  dalam  butir-butir  pertimbangan  dijelaskan (1) bahwa kesehatan  merupakan  HAM  dan  salah  satu  unsur  kesejahteraan  yang  harus  diwujudkan sesuai  dengan  cita-cita  Bangsa  Indonesia  dalam  Pancasila  dan  UUD  Negara  Republik Indonesia 1945; (2) bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non  diskriminatif  dan  partisipatif  serta  berkelanjutan  dalam  rangka  pembentukan  sumber daya  manusia  Indonesia  serta  peningkatan  ketahanan  dan  daya  saing  bangsa  bagi pembangunan  nasional;  (3)  bahwa  setiap  hal  yang  menyebabkan  terjadinya  gangguan
14 Muhtaj, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya. Op. Cit. h. 136.
kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan  Negara;  (4)  bahwa  setiap  upaya  pembanguan  harus  dilandasi  dengan wawasan  kesehatan  dalam  arti  pembangunan  nasional  harus  memperhatikan  kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik pada pemerintahan maupun masyarakat.
Jika  mencermati  secara  seksama  butir-butir  pertimbangan  UU  No  36  Tahun  2009  ini terkandung beberapa elemen yang sangat penting yang inti sarinya dapat disebutkan antara lain:
a) Kesehatan merupakan HAM sebagai salah satu unsur mencapai kesejahteraan
b) Untuk mencapai kesejahteraan tersebut hendaknya diletakan pada prinsip-prinsip non diskriminati, partispatif dan berkelanjutan
c) Kesehatan masyarakat merupakan investasi bagi bangsa dan Negara
d) Pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan  elemen-elemen  ini  hendak  ditegaskan  bahwa  kesehatan  masyarakat merupakan  salah  satu  modal  dasar  pembangunan,  sebab  rakyat  yang  sehat  dan  kuat menjadikan  Negara  akan  kokoh  dalam  melaksanakan  pembangunan  nasional  secara kerkelanjutan. Dengan demikian kesehatan yang dimaksudkan bukan hanya terbatas sehat secara jasmani tetapi sehat rohani menjadi bagian yang utuh dan menyeluruh. Secara holistic berkait erat dengan sarana-sarana menuju sehat seperti; pangan, sandang dan papan. Olehnya itu secara eksplist di dalam ICESCR air disebutkan    sebagai hak asasi dan disebutkan pula air merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak yang telah disepakati yaitu hak untuk hidup, hak untuk kehidupan yang layak, hak untuk kesehatan dan    karena itu air merupakan hak yang  jangkauannya  secara  menyeluruh  dan  luas  sifatnya  mengena  kepada  seluruh  sisi kehidupan  manusia.  Hak  atas  air  menjadi  prasyarat  atas  hak  lainnya,  misalnya hak  untuk makanan, hak untuk menjadi sehat dan lainnya.
Hak  atas  air  ini  kemudian  di  dalam  UU  No  36  Tahun2009  tentang  kesehatan menuangkan  secara  juridis  normatif  di  dalam  pasal-pasal  dengan  meletakan  dasar-dasar hukum  kedudukan  setiap  orang  dengan  haknya  untuk  menikmati  air  bersih  dan  sehat. Bagaimana  posisi  hak  dan  kewajiban  pemerintah  dalam  pemenuhan  hak-  tersebut  telah dituangkan secara eksplisit dan tegas.
Sesugguhnya pengaturan hak dan kewajiban setiap orang bahkan hak dan kewajiban pemerintah  dalam  pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia  sudah  sangat  jelas  dan  tegas pengaturannya  di  dalam  UU  No  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  ini.  Namun  demikian halnya  terlihat  ada  sesuatu  yang  sangat  paradoksal  seakan  menjauh  dari  komitmen  moral yang mesti diemban oleh Negara. Padahal diketahui sebagai sebuah Negara hukum salah satu ciri utama adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang pembatasannya tidak hanya mencakup  pada  adanya  pengakuan  semata,  namun  mesti  ditindaklanjuti  dalam  bentuk pemenuhan  hak-hak  asasi  manusia  tersebut.  Malah  bila  dirasa  sangat  mendesak  karena adanya tekanan, ancaman, pengingkaran dan lainnya yang bersifat negatif, maka harus ada penegakan HAM sebagai gambaran penghormatan atas martabat dan derajat manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa.
Pengaturan  hukum  lain  yang  coba  ditelusuri  adalah  UU  No  7  Tahun  2004  tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disebut UUSDA). UU ini  tidak mengatur dan menyuarakan secara  tegas  dan  eksplisit  tiga  aspek  penting  dari  pemenuhan  hak  atas  air  bersih  yakni ketersediaan,  kualitas  dan  mudah  dicapai  yang  terdiri  dari  mudah  dicapai  secara  fisik, kemampuan pengadaan, dan non diskriminasi. Bahkan jika dicermati UU ini lebih mengarah
kepada  pengelolaan  air  dalam  sumber  daya  bukan  pada  kewajiban  pemerintah  yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan prima bagi rakyat.
Pemenuhan  hak  atas  air  yang  bersih  dan  sehat    yang  merupakan  manifestasi  dari tanggung  jawab  Negara  yang  menerima  amanat  sebagai  pengemban  kewajiban  yang    jika ditelisik  lebih  mendalam  berakar  pada  pasal  33  ayat  (3)  UU  NRI  1945  ;  “Bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “.Sehingga dapat disimpulkan, secara tegas Pasal 33 UUD 1945 melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan Perorangan atau Pihak- pihak tertentu. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dianggap bertentangan dengan prinsip Pasal 33 UUD 1945.
Kembali kepada UU No 7 Tahun 2004 mengenai Sumber Daya Air, memang di dalam pasal  5  UUSDA  ini  memiliki  relevansi  yang  erat  dengan  HAM  yang  berbunyi;  “Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari- hari  guna  memenuhi  kehidupannya  yang  sehat  bersih  dan  produktif”.  Ayat  ini  sejatinya membuahkan harapan adanya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mendasar dari rakyat Indonesia.
Pengaturan mengenai air bersih dan sehat yang ada pada berbagai convenan sampai kepada UU yang ada di suatu Negara termasuk Indonesia sejatinya merupakan rujukan dari hak asasi manusia yang “non derogable rights” yaitu HAM yang tidak dapat dikurangi dalam situasi dan keadaan apapun seperti hak hidup, hak dibebaskan dari perbudakan dan lainnya. Hak asasi atas air bersih dan sehat merupakan hak hidup yang menyangkut dengan eksistensi kehidupan manusia yang dapat dibayangkan jika air berkurang, dan habis, serta kotor dan tak berkualitas bagaimana manusia dapat melangsungkan kehidupannya. Air adalah sumber kehidupan itu sendiri.
Fakta penelitian yang ditemukan pada tiga lokasi yakni Dusun Kayu Tiga, Kusu-Kusu, dan Halong yang menggunakan air untuk minum, dan kebutuhan sehari-hari bersumber dari air  yang  bukan  dari  mata  air  tetapi  air  permukaan  atau  biasa  disebut  denga  air  batang. Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  pada  Laboratorium  Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Propinsi Maluku  ternyata  air  pada  tiga  lokasi  tersebut  layak  untuk  dikomsumsi  karena  bebas  dari berbagai  unsur-unsur  pencemar  seperti  bakteri,  parasite,  virus,  timbal,  dan  zat-zat  kimia lainnya. Namun air tersebut akan bermasalah ketika terjadi hujan maka air tersebut berwarna merah kekuning-kuningan, mengandung endapan tanah akibat banjir yang terbawa masuk ke  dalam  bak  penampung  dan  bukan  tidak  mungkin  terlarut  di  dalamnya  berbagai  zat pencemar yang dibawa serta oleh air banjir.
Dari  hasil  penelusuran  ditemukan  ternyata  ada  anggota  masyarakat  yang  karena kemiskinan dan ketidakberdayaan membuat mereka tak sanggup untuk membeli air terpaksa mengendapkan  air  becek  tersebut  untuk  dikomsumsi  yang  tentu  saja  akan  berakibat  fatal karena bisa terserang diare, gangguan pada kulit berupa gatal-gatal bahkan sampai kepada gangguan    hepatitis  A.  Kontekstual  ini  ketika  oleh  peneliti  dikonfrontir  dengan  Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Maluku sebagai Dinas terkait yang mengerjakan proyek air bersih pada lokasi kayu Tiga, diperoleh adanya pengakuan dari hasil wawancara yang dilakukan bahwa memang pengadaan air bersih untuk masyarakat seharusnya bersumber dari sumber mata air dan bukan pada air permukaan atau air batang, namun karena sulitnya memperoleh sumber  mata  air  maka  air  permukaan  atau  air  batang  menjadi  pilihan  terakhir.    Menurut penuturan narasumber pada instansi tersebut, ketika air yang ditampung dari air batang atau air  permukaan,  seharusnya  air  tersebut  mengalami  proses  pengelolaan,  dengan    cara membangun instalasi pengelolaan beserta laboratorium yang berfungsi untuk mengatur asam basah, Ph, kekeruhan, pengadaan dan atau memasukan zat-zat kimia yang wajib ke dalam instalasi tersebut, harus ada pompa yang menggunakan listrik, dan hal ini tentu saja sangat
membutuhkan biaya operasional dan investasi yang sangat besar serta mahal. Di samping itu sumber daya manusia juga harus dipersiapkan yang direkrut dari masyarakat pengguna air. Penjelasan dari nara sumber tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hasil penelitian tentu saja sangat ironis, karena jauh dari tanggung jawab yang mesti dilakukan oleh Negara. Padahal hal ini  harus menjadi tanggung jawab  negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak asasi tersebut.  Pada  akhirnya  karena  keterbatasan  biaya  operasional  dan  sumber  daya  manusia maka pemenuhan yang dilakukan tidaklah maksimal terkesan asal-asalan, padahal eksesnya sangat besar menyangkut hak hidup dan kesehatan manusia.
Olehnya  itu  jaminan  Negara  yang  terungkap  di  dalam  Pasal  5  UUSDA  ini  idealnya menjadi  tanggung  jawab  bersama  pada  setiap  tataran  pemerintahan  baik  pemerintah kabupaten/Kota,  Propinsi  sampai  kepada  pemerintah  pusat  sebagaimana  diatur  di  dalam Pasal 14, 15, dan 16    UUSDA sebagai wujud perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi atas air. Berbagai persoalan yang disebutkan di atas sesungguhnya dapat dipilah- pilah  oleh  pemerintah  berdasarkan  kemampuan  dan  kesanggupan  yang  dapat  dilakukan secara bertahap.

## 2. Hak  Menggugat  Masyarakat  Berhadapan  Dengan  Pemenuhan  Tanggung  Jawab Negara.
Secara historis prinsip tanggung jawab negara memiliki kaitan erat dengan HAM. HAM yang dewasa ini telah diatur dalam hukum HAM internasional, pada awalnya dikembangkan melalui  prinsip  tanggung  jawab  negara  atas  perlakuan  terhadap  orang  asing  (state responsibility  for  the  treatment  of  aliens) 15 Dalam  konteks  penegakkan  HAM,  negara  juga merupakan pengemban subjek hukum utama. Negara diberikan kewajiban melalui deklarasi dan kovenan-kovenan Internasional tentang HAM sebagai entitas utama yang bertanggung jawab secara penuh untuk melindungi, menegakan, dan memajukan HAM. Tanggung jawab negara tersebut dapat terlihat dalam UDHR 1948, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966.  Dalam  mukaddimah  UDHR  1948  menegaskan  bahwa:  ;  “As  a  common  standard  of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and  among  the  peoples  of  territories  under  their  jurisdiction”.  (Sebagai  satu  standar  umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan  kebebasan-kebebasan  tersebut,  dan  dengan  jalan  tindakan-tindakan  progresif  yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka).
Sesuai  dengan Mukadimah  UDHR 1948 diatas, maka terlihat jelas bahwa  penegakan HAM  adalah  tugas  dari  semua  bangsa  dan  negara,  yang  sama  sekali  bukan  dimaksudkan untuk  menciptakan  kondisi  yang  sangat  ideal  bagi  seluruh  bangsa,  melainkan  menjadi standar  umum  yang  mungkin  dicapai  oleh  seluruh  manusia  dan  seluruh  negara  di  dunia. Pandangan  seperti  itu  jelas  menunjukkan  keterbukaan  HAM  pada  kemajemukan  negara- negara  dalam  menegakkan  HAM.  Bagaimanapun  juga  penegakan  HAM  harus memperhitungkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga tidak
15 Rhona K M Smith, Christian Ranheim, and Dkk, Hukum Hak Asasi Manusia (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), h. 81.
menimbulkan  problem  lanjutan  manakala  HAM  tersebut  dijalankan  oleh  negara bersangkutan.
Dalam  Mukadimah  ICESCR  1966  juga  memberikan  tanggung  jawab  negara  tentang penegakan  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  dalam  Mukaddimah,  yang  menegaskan bahwa: “the obligation of States under the Charter of the United Nations to promote universal respect for, and observance of, human rights and freedoms” (Kewajiban negara-negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak- hak asasi manusia dan kebebasan). Tanggung jawab negara dalam ICESCR 1966 ini berbeda dengan dari tanggung jawab negara pada ICCPR 1966. Pada ICESCR 1966 justru menuntut peran maksimal negara dalam penegakan HAM. Negara justru dianggap melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau menunjukkan peran yang minus. Olenya itu ICESCR sering juga disebut sebagai hak-hak positif (positive rights). Tanggung jawab negara dalam konteks memenuhi kewajiban yang terbit dari ICESCR, yaitu tidak  harus  segera  dijalankan  pemenuhannya,  tetapi  dapat  dilakukan  secara  bertahap (progressive realization).
Berdasarkan pada Mukaddimah UDHR 1948, dan ICESCR 1966 di atas, maka dapatlah diketahui  bahwa  HAM  adalah  bagian  dari  tanggung  jawab  negara  pihak  yang  harus ditegakkan  secara  universal.  Dengan  demikian  semua  ketentuan  dalam  deklarasi  dan kovenan-kovenan  tersebut  harus  dipatuhi  oleh  negara-negara  pihak,  termasuk  Indonesia sebagai  salah  satu  pihak  yang  telah  meratifikasi  ICESCR  1966  dengan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Karena mengingat bahwa meratifikasikan kedua kovenan ini, bukan saja menyebabkan Indonesia terikat secara hukum, akan tetapi juga merupakan sumbangan terhadap perjuangan hak-hak asasi manusia di dunia.
Apabila menilik kedua kovenan di atas sangat jelas perbedaan kapasitas Negara untuk melakukan pemenuhan tanggung jawabnya. HAM ICESCR memiliki muatan hak-hak positif (positive rights) dan HAM ICCPR berdasarkan pada hak-hak negatif (negative rights). Hal ini mengingat model pemenuhannya yang berbeda: Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB) merupakan  hak  positif  (positive  rights),  dalam  pengertian  Negara  melalui  aparaturnya memiliki  peran  besar  dalam  pemenuhan  hak-hak  tersebut.  Seperti  hak  warga  negara  atas kesejahteraan,  pendidikan,  perumahan,  kesehatan,  pekerjaan,  jaminan  sosial,  terbebas  dari kelaparan,  lingkungan  yang  sehat  dan  lain  sebagainya.  Jika  masih  banyak  warga  negara dilanda kelaparan, lapangan pekerjaan yang sempit, banyak anak-anak tidak bersekolah atau putus  sekolah,  lingkungan  yang  tidak  sehat,  kesehatan  warga  negara  yang  tidak  terjamin, maka  negara  telah  melakukan  pelanggaran  hak-hak  ekosob.  Aparatur  negara  yang merupakan  action  person  untuk  mewujudkan  cita-cita  negara  telah  gagal  dalam penyelenggaraan negara.
Negative rights dapat dilihat pada hak-hak sipil dan politik (sipol).   Dalam negative rights, negara  dalam  pemenuhannya  haruslah  bertindak  pasif.   Hal  ini  berbeda  dengan  hak-hak yang tertuang dalam ICESCR dimana negara harus bertindak aktif.    Sementara negative rights misalnya hak-hak warga negara untuk berorganisasi dan mendirikan serikat, hak ikut serta dalam urusan penyelenggaraan publik, hak untuk berpendapat baik lisan maupun tulisan, hak  tidak  ditangkap  dan  ditahan  secara  sewenang-wenang,  hak  tidak  diperlakukan  atas penghukuman  yang  kejam  dan  tidak  manusiawi  serta  merendahkan  martabat,  hak berkumpul yang bersifat damai, hak untuk tidak dihukum karena tidak ada dasar hukum, hak tidak dipenjara karena seseorang tidak mampu memenuhi kewajiban kontraktualnya, hak tidak diperlakukan asas retroaktif dalam perundang-undangan pidana dan lain sebagainya. Secara  terperinci  telah  di  muat  dalam  Konvenan  Internasional  Hak-hak  sipil  dan  politik. Terhadap hak sipol, negara tidak dibenarkan terlalu ikut campur karena ketika negara terlalu ikut campur maka akan berpotensi terlanggarnya hak-hak tersebut.
Terkait  dengan  penegakan  HAM  pada  bidang  ICESCR  ini  telah  ditetapkan  dengan Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No 2200 (XXI) tertanggal 16 Desember `1966. Hak asasi manusia pada bidang Ekonomi, Sosial, Budaya ini secara garis besar meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perumahan, pangan, air, pekerjaan, jaminan sosial,  kesetaraan  standar  hidup  dan  lingkungan  yang  sehat 16 .  Hak  tersebut  dalam perkembangannya dikonsepsikan lebih lanjut oleh masyarakat internasional sebagai human security dengan dua komponen utama yaitu freedom from fear, dan freedom from want 17 .
Syahrial Loetan menyatakan bahwa human security memberi perhatian pada individu dalam tataran praktis sangat terkait dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan  dalam  bidang  peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia  melalui  penciptaan lapangan  pekerjaan,  peningkatan  pendapatan,  sarana  pendidikan  dasar  dan  lingkungan secara  langsung  dan  tidak  langsung  sangat  menentukan  seberapa  besar  Negara  dapat menjamin manusia terbebas dari ketakutan akan kebutuhan dasarnya. Dalam kaitan ini ketika Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap kovenan ICESCR dengan UU No 11 tahun 2005, maka  konsekwensi  yuridisnya  adalah  Indonesia  menjadi terikat (legally binding)  dan  harus melaksanakan isi kovenan tersebut,atau dengan kata lain akseptasi terhadap instrument HAM tersebut  implementasinya  memerlukan  tindakan  lanjut  dari  Negara  nasional.  Menyoal terhadap akseptasi terhadap instrument HAM ini maka diambil contoh mengenai kejahatan HAM internasional yang dikemukakan oleh Romly Atmasasmita dengan mengadopsi model Negara  Swiss  dengan  mengemukakan  empat  (4)  tahapan  pendekatan  yakni:  comprehensive approach, mirror approach, elaborated approach dan combinated approach.
Comprehensive approach dimaksudkan sebagai bentuk akseptasi konvensi internasional menyangkut kejahatan internasional seperti kejahatan perang digunakan sebagai blanket rule untuk  semua  kejahatan  internasional  baik  yang  diatur  di  dalam  konvensi  internasional maupun  kebiasaan  hukum  internasional.  Mirror  approach  adalah  pendekatan  yang  hanya meniru formulasi ketentuan yang mengatur tindak pidana dalam konvensi tersebut, misalnya Statuta  Roma  tentang  ICC.  Sementara  untuk  elaborated  approach  adalah  meniru  formulasi ketentuan yang mengatur tindak pidana dalam konvensi Statuta Roma, hanya ditambahkan dengan bahasa hukum nasional Negara yang bersangkutan dengan memasukan juga unsur- unsur tindak pidana dari sistem hukum Negara nasional tersebut. Untuk combinated approach dimaksudkan  dengan  penggunaan  kebaikan-kebaikan  dari  ketiga  pendekatan  terdahulu dengan merumuskan kedalam rancangan undang-undang pidana nasional yang baru. 18
Menilik  pada  Prinsip  Limburg  yang  menekankan  penerapan  kovenan  mengatakan bahwa”  Negara-negara  peserta  harus  menyediakan  upaya  penyelesaian  yang  efektif termasuk bilamana memungkinkan penyelesaian melalui pengadilan (prisip Limburg ke 19), sebab samapai dengan saat ini belum ada prosedur pengaduan secara perorangan yang diatur dalam konvenan. Penerapan sepenuhnya ha katas air bersih dan sehat yang merupakan hak ICESCR ini bergantung sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan hukum yang tepat dan upaya penyelesaian pada tingkat nasional 19 . Selanjutnya penegak hukum di tingkat nasional Negara peserta  harus  mempertimbangkan  hukum  internasional  tentang  HAM  sebagai  bantuan
16 Alison  Symington,  Shareen  Gokal,  and  Tania  Principe,  Achieving  Women’s  Economic  and  Social  Rights: Strategies and Lessons From Experience (Toronto - Canada: Association for Women’s Rights in Development, 2006), https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economic_social_rights_strategies_ and_lessons_from_experience.pdf.
17 Syahrial  Loetan,  “Millenium  Development  Goal  (MDG)  Dan  Program  Pembangunan  Nasional  Di Indonesia,”
Indonesian Journal
of International Law 1,
no. 1 (2003): 60–78, http://journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2716, h. 61.
18 Romly Atmasasmita, “Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Nasional,” in Laporan Forum Dialog Nasional Bidang Hukum Dan Non Hukum (Jakarta: BPHN, 2004), h. 107.
19 Atmasasmita. Ibid.
interpretative  pada  hukum  nasional  dan  menjamin  hukum  nasional  dilaksanakan  sesuai dengan hukum internasional tentang HAM 20 . Dari perspektif Hukum internasional prinsip dasarnya  bahwa  pengadilan  harus  menghindari  agar  tidak  menempatkan  pemerintahnya dalam suatu posisi yang dapat melanggar perjanjian internasional yang telah diratifikasinya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sesungguhnya pemenuhan hak atas air bersih dan  sehat  kepada  masyarakat  merupakan  kewajiban  Negara  yang  pelaksanaannya  dapat dilakukan secara bertahap dengan obligation to conduct yang dengan segala program, aksi dan kegiatan yang terarah akan menunjukan pencapaian hasil sebagaimana yang harus teralisasi dalam pemenuhan HAM.

## D. P E N U T U P
Hak  atas  air  bersih  dan  sehat  memiliki  dimensi  yang  sangat  luas,  dua  diantaranya mengandung dimensi kesehatan tetapi juga dimensi lingkungan hidup, yang secara hakiki merupakan  hak  asasi  manusia.  Olehnya  itu  pengaturan  terhadap  pemenuhan  hak  atas  air bersih dan sehat  telah dirumuskan dalam berbagai ketentuan-ketentuan hukum  baik yang bersifat “law making treaties” maupun yang bersifat “soft law” melalui berbagai covenan yang sudah diratifikasi dan diakseptasi ke dalam hukum nasional Negara-negara peserta termasuk Indonesia. Secara ke dalam hukum nasional yang mengatur tentang pemenuhan hak atas air bersih dan sehat ini telah dituangkan ke dalam konstitusi dasar UUD NRI 1945 yang diikuti secara  implementatif  dengan  berbagai  peraturan  pelaksana,  sebagai  cerminan  adanya penghargaan, perlindungan dan tanggung jawab Negara  untuk melaksanakan pemenuhan terhadap hak tersebut. Selain itu Pemenuhan hak atas air bersih dan sehat merupakan hak asasi  manusia  yang  sangat  fundamental  sifatnya,  Negara-negara  peserta  yang  telah meratifikasi  harus  menyediakan  upaya  penyelesaian  yang  efektif  dalam  melakukan pemenuhan tanggungjawabnya. Penerapan sepenuhnya hak atas air bersih dan sehat yang merupakan tuntutan ICESCR ini bergantung sepenuhnya pada ketentuan-ketentuan hukum yang tepat dan upaya penyelesaian pada hukum di tingkat nasional. Dari perspektif Hukum internasional  prinsip  dasarnya  bahwa  pengadilan  harus  menghindari  agar  tidak menempatkan  pemerintahnya  dalam  suatu  posisi  yang  dapat  melanggar  perjanjian internasional yang telah diratifikasinya.

## REFERENSI
Atmasasmita, Romly. “Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana Nasional.”  In  Laporan  Forum  Dialog  Nasional  Bidang  Hukum  Dan  Non  Hukum.  Jakarta: BPHN, 2004.
Damanik,  Rahayu.  “Kelangkaan  Air  Bersih  Mengancam  Dunia,  Tanggung  Jawab  Siapa?” palyja.co.id,  2016.  https://palyja.co.id/id/bersama-demi-air/kelangkaan-air-bersih- mengancam-dunia-tanggung-jawab-siapa/.
Edukasi  PPKN.  “Macam-Macam  HAM  /  Hak  Asasi  Manusia.”  edukasippkn.com,  2015. https://www.edukasippkn.com/2015/09/macam-macam-ham-hak-asasi- manusia.html.
Loetan,  Syahrial.  “Millenium  Development  Goal  (MDG)  Dan  Program  Pembangunan Nasional  Di  Indonesia.”  Indonesian  Journal  of  International  Law  1,  no.  1  (2003):  60–78. http://journal.ui.ac.id/index.php/IJIL/article/view/2716.
20 Atmasasmita, Ibid.
Mahkama Konstitusi RI. Putusan MKRI No.058-060-063/PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005 (2005).
Muhtaj, Majda El. Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi Sosial Budaya. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Sanggar  Anak  Alam.  “Hari  Air  Sedunia  2018:  11  Fakta  Mencengangkan  Soal  Air.” salamyogyakarta.com,  2018.  https://www.salamyogyakarta.com/hari-air-sedunia- 2018-11-fakta-mencengangkan-soal-air/.
Smith, Rhona K M, Christian Ranheim, and Dkk. Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI- Press, 2010.
Susanto, Dwi Andi. “Air Jernih Dan Kotor Sama-Sama Mengandung Bakteri.” merdeka.com, 2012. https://www.merdeka.com/teknologi/air-jernih-dan-kotor-sama-sama- mengandung-bakteri.html.
Symington, Alison, Shareen Gokal, and Tania Principe. Achieving Women’s Economic and Social Rights: Strategies and Lessons From Experience. Toronto - Canada: Association for Women’s Rights in Development, 2006.
https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/achieving_womens_economi c_social_rights_strategies_and_lessons_from_experience.pdf.
United  Nations.  Human  Rights:  A  Compilation  of  International  Instruments,  Vol  I  (First  Part)
Universal Intrument. New York: United Nations, 2002.
Watkins, Kevin. “Clean Water Is a Human Right - Opinion - International Herald Tribune.” nytimes.com, 2006. https://www.nytimes.com/2006/11/10/opinion/10iht- edwatkins.3483964.html.
World Health Organization. The Right to Water. Perancis: WHO, 2003.