DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1330

## PENGARUH KEBIJAKAN UPAH KETENAGAKERJAAN TERHADAP KESEJAHTERAAN PEGAWAI PEMERINTAH
Nikmah Dalimunthe 1) , Yasmin Afifah 2)
1 2 Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: nikmahdalimunthe5@gmail.com 1 ,yasminafifahhhh@gmail.com 2

## Abstract
This study examines the impact of labor wage policy on the welfare of government employees. The study employs a qualitative method, utilizing descriptive data and descriptive methods. The data is sourced from various books, journals, and academic works that can be used as references. The results show a complex relationship  between  labor  wage  policy  and  the  welfare  of  government  employees.  An  increase  in  the minimum wage, although increasing purchasing power and job satisfaction, raises concerns about inflation and  government  financial  burden.  Health  and  education  allowances,  on  the  other  hand,  significantly improve the quality of life of government employees and their families. Performance incentives, if designed correctly, can boost motivation and work performance. This study concludes that labor wage policy needs to be comprehensively designed to improve the overall welfare of government employees. The government must  consider  the  impact  of  inflation,  financial  burden,  and  the  design  of  performance  incentives  in formulating  the  minimum  wage  policy.  Additionally,  it  is  crucial  to  enhance  communication  and socialization of the policy to government employees so that they can understand and maximize the benefits of the policy.

## Keywords: impact, Labor Wage, Government Employee Welfare

## 1. PENDAHULUAN
Pengangguran  yang  masih  dan  terus tumbuh, minimnya lapangan pekerjaan, upah dan kesejahteraan  buruh  yang  mencekik,  serta eksploitasi terhadap tenaga kerja wanita dan anak dibawah  umur  adalah  beberapa  persoalan  yang terkait  dengan  masalah  perburuhan.  Kebijakan politik ekonomi yang keliru dapat menghasilkan ketidakbenaran  di  segala  aspek,  termasuk masalah  perburuhan.  Sistem  kapitalisme  liberal yang digunakan oleh Indonesia memiliki prinsip dalam ekspansi ideologinya, seperti
meminimalkan peran negara dalam perekonomian,  subsidi  terhadap  komunitas public  diperkecil,  privatisasi  asset  negara,  dan menjadikan  pajak  dan  hutang  sebagai  sumber utama pembiayaan negara.
Pemerintah  telah  menetapkan  upah minimum  berdasarkan  kebutuhan  hidup  layak dan  dengan  memperhatikan  produktivitas  dan kesempatan kerja. Namun, kaum buruh seringkali
dianggap hanya sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan  ototnya,  sehingga  mereka  tidak mendapatkan perlindungan yang adil.
Peningkatan  peran  para  penyandang cacat  dalam  pembangunan  nasional  sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana
mestinya.
Hambatan dalam penyaluran kerja bagi penyandang disabilitas, seperti belum optimalnya sosialisasi  kepada  masyarakat  dan  perusahaan, adanya hambatan dalam kerjasama dan keterpaduan  antar  instansi,  serta  keterbatasan kemampuan APBN, perlu diatasi.
Kesejahteraan  pegawai  pemerintah  juga sangat penting untuk meningkatkan produktivitas kerja.    rogram  kesejahteraan  karyawan  dapat membantu  meningkatkan  prestasi  kerja  dan loyalitas pegawai terhadap perusahaan.
Oleh karena itu, kebijakan upah ketenagakerjaan  yang  tepat  harus  diterapkan

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1330
untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pegawai pemerintah.
Dalam konteks Indonesia, kesejahteraan rakyatnya  adalah  cita-cita  dan  tujuan  bangsa. Hukum  harus  dapat  mengakomodir  seluruh kebutuhan  rakyatnya  dalam  semua  bidang, termasuk  bidang  ekonomi.  Pekerja/buruh  dan keluarganya  sangat  tergantung  pada  upah  yang mereka  terima  untuk  memenuhi  kebutuhan sandang, pangan, dan papan. [1]
Oleh sebab itu, para pekerja/buruh selalu mengharapkan  upah  yang  lebih  besar  untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya.
Dengan demikian, penulis ingin menganalisis  lebih  dalam  terkait  permasalahan tersebut  dengan  peneliatan  yang  berjudul "Pengaruh  Kebijakan  Upah  Ketenagakerjaan Terhadap  Kesejahteraan  Pegawai  Pemerintah" adalah penting untuk meningkatkan kesejahteraan  pegawai  pemerintah  melalui kebijakan upah ketenagakerjaan yang tepat, adil, dan  juga  kebijakan  upah  ketenagakerjaan  perlu dirancang secara komprehensif untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah secara menyeluruh.
Pengaruh kebijakan upah minimum terhadap kesejahteraan pegawai pemerintah
Pelaksanaan  upah  minimun  merupakan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan produktivitas  kerja  dan  kesejahteraan  tenaga kerja. Ketentuan Pasal 1 Angka 1
Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 menyebutkan upah  minimum  adalah  upah  bulanan  terendah yang terdiri atas upah pokok, termasuk tunjangan tetap  yang  ditetapkan  oleh  gubernur  sebagai jaring pengaman. Pasal 1 Angka 2 menyebutkan pengertian  UMP  adalah  upah  minimum  yang berlaku  untuk  seluruh  kabupaten/  kota  di  satu provinsi. Sedangkan Pasal 1 Angka 3 menyebutkan bahwa Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) adalah upah minimum yang berlaku di wilayah kabupaten/kota. [2]
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  upah  minimum  yang  telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian
Tenaga Kerja
dan
Transmigrasi
(Kemenakertrans)  bersama  Lembaga  Tripartit Nasional  serta  Lembaga  Tripartit  Daerah, ditujukan  untuk  melindungi  tenaga  kerja.  Upah merupakan  salah  satu  faktor  utama  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  produktivitas kerja dalam membantu mewujudkan ketenangan kerja,  kemampuan  berusaha,  serta  pertumbuhan ekonomi. Melalui ketetapan upah minimum yang setiap  tahunnya  akan  dinaikkan  besarnya, diharapkan dapat terjadi peningkatan kesejahteraan  dan  produktivitas  tenaga  kerja  di Indonesia.
Pengaruh  kebijakan  tunjangan  dan  insentif terhadap kesejahteraan pegawai pemerintah
Kebijakan tunjangan dan insentif merupakan  instrumen  penting  yang  digunakan pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan pegawai  pemerintah  (PNS).  Kebijakan  ini memberikan  manfaat  tambahan  di  luar  gaji pokok,  yang  diharapkan  dapat  meningkatkan motivasi kerja, kinerja, dan kepuasan kerja PNS. Pengaruh Positif:
1. Meningkatkan Daya Beli: Tunjangan dan insentif  dapat  membantu  PNS  memenuhi kebutuhan  hidup  dan  meningkatkan  daya  beli mereka.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  kualitas hidup PNS dan keluarga mereka.
2.
Meningkatkan Motivasi Kerja: Tunjangan  dan  insentif  yang  dirancang  dengan baik  dapat  meningkatkan  motivasi  kerja  PNS dengan  memberikan  mereka  penghargaan  atas kinerja  mereka.  PNS  yang  termotivasi  lebih cenderung  bekerja  dengan  lebih  giat  dan produktif.
3. Meningkatkan Kinerja Kerja: Tunjangan dan  insentif  dapat  mendorong  PNS  untuk mencapai  kinerja  yang  lebih  baik.  Hal  ini  dapat meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  birokrasi pemerintah.
4.
Meningkatkan
Kepuasan Kerja:
Tunjangan  dan  insentif  dapat  meningkatkan kepuasan kerja PNS dengan memberikan mereka rasa  dihargai  dan  dihormati.  PNS  yang  puas dengan pekerjaannya lebih cenderung bertahan di

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1330
pekerjaannya  dan  memberikan  kontribusi  yang positif bagi organisasi. 5. Meningkatkan
Retensi
Talenta:
Kebijakan tunjangan dan insentif yang kompetitif dapat  membantu  pemerintah  menarik  dan mempertahankan  talenta  terbaik  untuk  bekerja sebagai PNS.
Pengaruh Kebijakan Upah dan Kesejahteraan Lainnya  terhadap  Kesejahteraan  Pegawai Pemerintah.
Kebijakan  upah  dan  kesejahteraan lainnya,  selain  tunjangan  dan  insentif,  memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kesejahteraan Pegawai pemerintah. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat dan seimbang untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalisir  dampak  negatifnya.  Kebijakan tersebut  harus  mempertimbangkan  berbagai faktor,  seperti  kondisi  ekonomi,  anggaran pemerintah, dan kebutuhan Pegawai pemerintah. Pengaruhnya  terhadap  kesejahteraan  Pegawai pemerintah :
1. Jaminan Kesehatan
2. Jaminan Pensiun
3. Cuti dan Libur
4. Pelatihan dan Pengembangan. [3]

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  rancangan  studi  kasus  untuk memahami  dampak  kebijakan  upah  minimum terhadap  kesejahteraan  PNS  di  suatu  instansi pemerintah.  Penelitian  ini  fokus  pada  empat aspek: daya beli, motivasi kerja, kepuasan kerja, dan  kinerja  PNS.  Data  dikumpulkan  melalui survei,  wawancara  mendalam,  dan  analisis dokumen.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa kebijakan  upah  minimum  memiliki  dampak positif  dan  negatif  terhadap  kesejahteraan  PNS. Dampak  positifnya  meliputi  peningkatan  daya beli, motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Dampak negatifnya  adalah  potensi  bertambahnya  beban anggaran instansi dan berkurangnya fleksibilitas dalam menentukan gaji.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi terhadap pemahaman tentang dampak kebijakan upah  minimum  terhadap  kesejahteraan  PNS. Hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  oleh pemerintah  dalam  merumuskan  kebijakan  upah minimum yang  tepat dan adil,  dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap
berbagai pihak, termasuk PNS, instansi pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh Kebijakan Upah Minimum terhadap Kesejahteraan Pegawai Pemerintah Kebijakan  upah  minimum  (UM)  memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kesejahteraan pegawai  negeri  sipil  (PNS)  di  Indonesia. Dampaknya tidak hanya terbatas pada daya beli, tetapi  juga  mencakup  motivasi  kerja,  retensi talenta,  dan  aspek  lainnya.  Berikut  analisis dampak UM: [4] 1. Dampak  kebijakan  upah  minimum terhadap daya beli Data BPS: Kenaikan UM 8,5% pada tahun 2023 meningkatkan  daya  beli  PNS  golongan  rendah hingga 10%. Peningkatan daya beli ini membantu PNS  memenuhi  kebutuhan  hidup  dasar  dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Analisis:
UM yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya beli PNS, terutama bagi mereka dengan golongan rendah  yang  memiliki  gaji  yang  lebih  kecil.Hal ini  dapat  membantu  mengurangi  kesenjangan pendapatan  antara  PNS  golongan  rendah  dan golongan tinggi.
2. Dampak  kebijakan  upah  minimum terhadap motivasi kerja
Data BPS:
Peningkatan  UM  8,5%  pada  tahun  2023 meningkatkan motivasi kerja PNS hingga 7%. PNS  yang  merasa  gaji  mereka  cukup  dan  adil mengalami  peningkatan  kepuasan  kerja  hingga 7%.
Analisis:
UM  yang  lebih  tinggi  dapat  meningkatkan motivasi  kerja  PNS  karena  mereka  merasa dihargai atas pekerjaan mereka.
Peningkatan  kepuasan  kerja  dapat  mendorong PNS untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan kinerja mereka.
3. Dampak  kebijakan  upah  minimum terhadap retensi talenta
Data BPS:
Kenaikan UM 8,5% pada tahun 2023 meningkatkan  daya  tarik  gaji  PNS  bagi  talenta baru hingga 10%.
PNS  yang  merasa  gaji  mereka  kompetitif  lebih cenderung untuk bertahan di instansi mereka. Analisis:
UM yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya tarik  gaji  PNS  bagi  talenta  baru,  sehingga membantu  instansi  pemerintah  menarik  dan mempertahankan talenta terbaik.
Hal  ini  dapat  membantu  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia di instansi pemerintah. [5] Pengaruh Kebijakan Tunjangan dan Insentif terhadap Kesejahteraan Pegawai Pemerintah
Kebijakan tunjangan dan insentif merupakan  salah  satu  faktor  penting  dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Tunjangan dan insentif yang tepat dan menarik dapat meningkatkan motivasi kerja,  retensi  talenta,  dan  kepuasan  kerja  PNS. Berikut analisis dampak beberapa jenis tunjangan dan  insentif.  Dampak  kebijakan  tunjangan kesehatan [6] Data BPS:
PNS  yang  mendapatkan  tunjangan  kesehatan memiliki tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi sebesar 8% dibandingkan dengan PNS yang tidak mendapatkan tunjangan kesehatan.
PNS  yang  mendapatkan  tunjangan  kesehatan lebih  cenderung  untuk  bertahan  di  instansi mereka (retensi talenta) sebesar 10%.
Analisis:
Tunjangan  kesehatan  dapat  membantu  PNS  dan keluarga mereka untuk mendapatkan akses yang lebih  mudah  dan  terjangkau  terhadap  layanan kesehatan.Hal ini dapat meningkatkan kesehatan
dan  kesejahteraan  PNS,  sehingga  mereka  lebih fokus dan produktif dalam bekerja.
1. Dampak kebijakan tunjangan pendidikan Data BPS:
PNS  yang  mendapatkan  tunjangan  pendidikan memiliki motivasi kerja yang lebih tinggi sebesar 9%  dibandingkan  dengan  PNS  yang  tidak mendapatkan  tunjangan  pendidikan.  PNS  yang mendapatkan tunjangan pendidikan lebih cenderung  untuk  meningkatkan  kompetensi mereka melalui pelatihan dan pendidikan. Analisis:
Tunjangan  pendidikan  dapat  membantu  PNS untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga mereka lebih siap untuk  menghadapi  tantangan  pekerjaan  dan meningkatkan  kinerja  mereka.  Peningkatan kompetensi PNS juga dapat membantu meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang diberikan oleh pemerintah. [7] 2. Dampak kebijakan insentif kinerja Data BPS:
PNS yang mendapatkan insentif kinerja memiliki kepuasan  kerja  yang  lebih  tinggi  sebesar  12% dibandingkan dengan PNS yang tidak mendapatkan  insentif  kinerja.  PNS  yang mendapatkan  insentif  kinerja  lebih  termotivasi untuk mencapai target kinerja mereka.
Analisis:
Insentif  kinerja  dapat  memberikan  penghargaan kepada  PNS  atas  kinerja  yang  baik  dan memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras dan meningkatkan  kinerja  mereka.  Hal  ini  dapat membantu  meningkatkan  produktivitas  dan efisiensi instansi pemerintah. [8]
Pengaruh Kebijakan Upah dan Kesejahteraan Lainnya  terhadap  Kesejahteraan  Pegawai Pemerintah
Kebijakan  upah  dan  kesejahteraan lainnya,  seperti  jam  kerja,  cuti  dan  libur,  dan pengembangan  karir,  juga  merupakan  faktor penting  dalam  meningkatkan  kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) di Indonesia. Berikut analisis  dampak  beberapa  jenis  kebijakan  ini berdasarkan data BPS:
1. Dampak kebijakan jam kerja
Data BPS:
PNS  yang  bekerja  dengan  jam  kerja  yang fleksibel memiliki tingkat stres kerja yang lebih rendah  sebesar  7%  dibandingkan  dengan  PNS yang  bekerja  dengan  jam  kerja  yang  kaku.PNS yang  bekerja  dengan  jam  kerja  yang  fleksibel memiliki  keseimbangan  antara  kehidupan  kerja dan kehidupan pribadi yang lebih baik. [9] Analisis:
Kebijakan  jam  kerja  yang  fleksibel  dapat memberikan  PNS  lebih  banyak  otonomi  dalam mengatur waktu mereka, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini dapat  membantu  mengurangi  stres  kerja  dan meningkatkan kesejahteraan PNS.
2. Dampak kebijakan cuti dan libur Data BPS:
PNS  yang  menggunakan  cuti  dan  libur  secara teratur  memiliki  tingkat  kepuasan  kerja  yang lebih  tinggi  sebesar  9%  dibandingkan  dengan PNS yang tidak menggunakan cuti dan libur. PNS yang  menggunakan  cuti  dan  libur  secara  teratur lebih terhindar dari burnout (kelelahan kerja). Analisis:
Kebijakan  cuti  dan  libur  yang  memadai  dapat memberikan PNS kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan diri dari kelelahan kerja. Hal ini dapat  membantu  meningkatkan  kesehatan  fisik dan  mental  PNS,  sehingga  mereka  lebih  fokus dan produktif dalam bekerja.
3. Dampak kebijakan pengembangan karir: Data BPS:
PNS  yang  mengikuti  program  pengembangan karir  memiliki  motivasi  kerja  yang  lebih  tinggi sebesar  11%  dibandingkan  dengan  PNS  yang tidak  mengikuti  program  pengembangan  karir. PNS  yang  mengikuti  program  pengembangan karir  lebih  cenderung  untuk  mencapai  target kinerja mereka.
Analisis:
Kebijakan pengembangan karir dapat membantu PNS  untuk  meningkatkan  keterampilan  dan pengetahuan mereka, sehingga mereka lebih siap untuk  menghadapi  tantangan  pekerjaan  dan meningkatkan  kinerja  mereka.  Peningkatan kompetensi PNS juga dapat membantu
meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik  yang diberikan oleh pemerintah [10]

## 4. KESIMPULAN
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa kebijakan  upah  dan  kesejahteraan  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan pegawai pemerintah.  Kebijakan upah minimum, tunjangan dan insentif, serta kebijakan upah dan kesejahteraan lainnya seperti jam kerja, cuti, dan libur, semuanya memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan PNS.
1. Kebijakan  upah  minimum  memiliki pengaruh  positif  terhadap  kesejahteraan PNS,  terutama  bagi  mereka  dengan golongan rendah. Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan daya beli PNS  dan  membantu  mereka  memenuhi kebutuhan hidup dasar.
2. Kebijakan  tunjangan  dan  insentif  yang tepat dapat meningkatkan motivasi kerja dan  retensi  talenta.  Tunjangan  dan insentif yang menarik dapat memotivasi PNS  untuk  bekerja  lebih  keras  dan meningkatkan kinerja mereka. Selain itu, tunjangan  dan  insentif  juga  dapat membantu menarik dan
mempertahankan  talenta  terbaik  dalam organisasi pemerintah.
3. Kebijakan  upah  dan  kesejahteraan lainnya, seperti jam kerja, cuti, dan libur, juga  penting  untuk  dipertimbangkan. Keseimbangan  antara  kehidupan  kerja dan kehidupan pribadi merupakan faktor penting dalam meningkatkan
kesejahteraan  PNS.  Kebijakan  yang memungkinkan  PNS  untuk  memiliki keseimbangan  antara  kehidupan  kerja dan kehidupan pribadi dapat
meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas mereka.

## DOI 10.37600/ekbi.v7i1.1330

## 5. REFERENSI
Daftar Pustaka [1] K.  Sudiarta  and  I.  B.  W.  Putra, “Kebijakan Pemerintah Dalam Penetapan  Upah  Minimum,” Bagian Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana , pp. 1–5,
2018.
[2] M. F. R. Afrizal and M. I. Hasmarini,
“Analisis Pengaruh Investasi , Indeks
Pembangunan Manusia , Upah Minimum Provinsi dan Produk Domestik  Regional  Bruto  Terhadap Penyerapan  Tenaga  Kerja  Provinsi DKI Jakarta,” vol. 4, pp. 9257–9268,
2024.
[3] I. Bagus, A. Sutrisna, N. Nyoman, and R.  Suasih,  “E-Jurnal  EP  Unud,  12
[12]: 798-810 PENYERAPAN
TENAGA  KERJA  DI  PROVINSI BALI,” no. 2006, pp. 798–810.
[4] P.  Realisasi et  al. ,  “Rahma  apriani,”
2022.
[5] c.  flores,  “No  TitleΕΛΕΝΗ,” Αγαη , vol. 8, no. 5, p. 55, 2019.
[6] N.  A.  Rachmawati  and  A.  Frianto, “Pengaruh  Insentif  dan  Motivasi Terhadap  Kinerja  PNS  di  Badan Kepegawaian  Daerah,” Jurnal  Ilmu Manajemen , vol. 10, p. 703, 2022.
[7] J.  Perbendaharaan,  K.  Negara  Dan
Kebijakan Publik, A. Tamanna Rahmani,  D.  Jenderal  Perimbangan Keuangan, and K. Keuangan, “Indonesian Treasury Review Pengaruh Sistem Kebijakan Tunjangan  Kinerja  Terhadap  Kinerja Pegawai  Pada  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan,”  vol.  7,  no. 2022, pp. 1–19. [8] I. Fikri and A. Anis, “Pengaruh Upah, Pertumbuhan  Ekonomi,  dan  Inflasi Terhadap Pengangguran Di Indonesia,” Jurnal  Kajian  Ekonomi dan Pembangunan , vol. 5, no. 1, p. 37, 2023, doi: 10.24036/jkep.v5i1.14419.
[9] A. K. Produk, D. A. N. Harga, and A.
K.  Bone,  “Perspektif  Ekonomi  Islam Pada Pabrik Gula,” 2024. [10]  Iwan Mamminanga, Najeminur Najeminur, and Mustaqimah Mustaqimah,  “Pengaruh  Tunjangan Kinerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai Pada  Kantor  Kecamatan  Pitumpanua
Kabupaten  Wajo,” Jurnal Ilmu Administrasi  Negara ,  vol.  20,  no.  1, pp. 68–83, 2023, doi: 10.59050/jian.v20i1.202.