Vol. 5 No. 2 (2023) pp. 225-236 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604

## Implementasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016 Tentang  Penyandang  Disabilitas  pada  Diskriminasi Kaum Disabilitas dalam Pemilihan Umum
Arif Firdaus Ananda 1* , Azum Syaifana Achnaf 2 , Jihan Khonitatillah 3
1*,2,3 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Indonesia *email: arifnanda28@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i2.2991
Submitted: Juni 2023 Revision: Juli 2023 Accepted: Agustus 2023

## ABSTRAK
Kata Kunci: Difabel, Diskriminasi, Undang- Undang Pemilu Pemilihan  umum  (Pemilu)  merupakan  indikator  paling  mendasar untuk menunjukkan bahwa sebuah demokrasi ada pada sebuah negara karena  dalam Pemilu  terkemas  konsep  dasar  demokrasi  yakni  berupa penjaringan  suara rakyat  untuk  menentukan  masa  depan rakyat  yang diwakilkan  pada  wakil  pilihannya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggali  kebenaran  penerapan  Undang-undang  Pemilu  di  lapangan. Untuk  menggali  data  serta  menyelesaikan  penelitian  ini  penulis menggunakan metode penelitian Normatif hukum.  Mengingat Pemilu merupakan  pesta  demokrasi  yang  melibatkan  segala  elemen masyarakat maka tentunya dalam Pemilu tidak boleh ada diskriminasi fisik,  sosial  maupun ekonomi  akan  tetapi  dalam  praktiknya  sekalipun telah  diatur  oleh  Undang-undang  Pemilu  terbaru  namun,  penulis masih  menemukan  bentuk  diskriminasi  sekaligus  yang  menjadikan dasar penulis jurnal ini yakni adanya bentuk diskriminasi dan kurang diperhatikan  kedudukannya  dalam  Pemilu  yakni  para  kaum  difabel dengan  bentuk  masih  belum  tersedianya  fasilitas  khusus  seperti  surat suara  dalam  bentuk braile,  guiding  block ,  kursi  roda  dari  Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk kaum difabel.

## ABSTRACT
Keywords:
Disabilities,
Discrimination,
Election Law
General elections (Pemilu) are the most basic indicator to show that democracy exists  in  a  country  because  elections  encapsulate  the  basic  concept  of democracy, namely in the form of voting for the people to determine the future of  the  people  who  are  represented  in  their  elected  representatives.  This  study aims to explore the truth of the application of the election law in the field. In
Vol. 5 No. 2 (2023)
order to collect data and complete this research, the writer uses legal normative research  methods.  Bearing  in  mind  that  elections  are  democratic  parties  that involve all elements of society, of course in elections there may not be physical, social  or  economic  discrimination,  but  in  practice,  even  though  it  has  been regulated  by  the  latest  Election  Law,  the  authors  still  find  forms  of discrimination at the same time which make the basis of writing this journal. namely  the  existence  of  forms  of  discrimination  and  the  lack  of  attention  to their position in the election, namely people with disabilities in the form of the absence of special facilities such as ballots in the form of braile, guiding blocks, wheelchairs  from  the  General  Election  Commission  (KPU)  for  people  with disabilities.

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  dunia  ini  kita  pasti  mengenal  kata  yang  disebut  dengan Demokrasi,  kata  yang  bercetak  miring  di  samping  pasti  suda  kita  kenal  sejak masih  duduk  pada  bangku  sekolah  dasar  terutama  sering  disampaikan  oleh guru  kita  pada  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKN).  Secara bahasa demokrasi berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata yakni Demos dan Kratos, Demos sendiri berarti ’people’ atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan  Rakyat  dan  Kratos  berarti ’power’ dalam  bahasa  Indonesia  dikenal dengan ’kekuatan’ (Susanto,  2019) .  Jika  digabungkan  maka  menjadi ’kekuatan rakyat’ sehingga  dapat  diartikan  dengan  pengambilan  kebijakan  yang seluruhnya  didasarkan  pada  pendapat  dan  kehendak  warga  pada  suatu wilayah,  namun  secara  istilah  demokrasi  ialah  sebuah  penjajakan  pendapat, penggalian  keinginan  rakyat  pada  sebuah  Negara  yang  memiliki  kedudukan yang sama untuk mewakilkan tujuanya yang berhubungan dengan masa depan kehidupan suatu rakyat di sebuah negara (Miranti & Bahri, 2023) .
Pada  era  saat  ini  hampir  semua  negara  yang  ada  di  dunia  ini  terkecuali negara  yang  memang  mengklaim  dirinya  sebagai  ideologi  komunis menyatakan bahwa negaranya adalah negara demokrasi. Dalam buku Prof Dr. Titik  Triwulan  Tutik  yang  berjudul “Restorasi  Hukum  Tata  Negara  di  Indonesia” pada  Bab  X  tentang  Pemilihan  Umum  (Pemilu)  beliau  menjelaskan  jika  suatu negara ingin dikenal sebagai negara yang demokrasi maka harus terpenuhinya sebuah  indikator  demokrasi  yakni  apabila  dalam  setiap  pemilihan  kepala negara, atau yang berkaitan dengan wakil rakyat baik dalam bidang eksekutif, legislatif  dilakukan  dengan  cara  Pemilu  sebagai  bentuk  penyaluran  aspirasi rakyat dan perwujudan negara demokrasi (Tutik, 2017) .
Vol. 5 No. 2 (2023)
Dari  paragraf  dua  sebelumnya  telah  penulis  jelaskan  bahwa  demokrasi merupakan  paham  sebuah  negara  yang  menggunakan  prinsip  bahwa  rakyat adalah  sumber  kekuatan  diperoleh  dari  rakyat  dan  dari  rakyatlah  sebuah keputusan  dapat  dijalankan  dengan  cara  diwakilkan  pada  calon-calon  yang dipilih  rakyat  serta  dijelaskan  pula  oleh  Prof  Dr.  Tutik  triwulan  yang menyatakan  bahwa  indikator  sebuah  negara  bisa  dikatakan  demokrasi  adalah diadakannya  Pemilu  sehingga  penulis  merasa  bahwa  demokrasi  dan  Pemilu merupakan  sebuah  kesatuan  yang  tak  dapat  dipisahkan,  Indonesia  sebagai negara yang mengklaim dirinya sebagai negara demokrasi tentunya tak dapat dilepaskan  dari  Pemilu,  masih  bersumber  dari  buku  yang  sama  sebagaimana pada  paragraf  sebelumnya  yakni  restorasi  Hukum  Tata  Negara  bahwa  dalam buku  tersebut  dijelaskan  pada  Bab  X,  Indonesia  telah  melaksanakan  Pemilu sebanyak  sepuluh  kali  dari  rentang  tahun  1955  yang  terbaru  pada  tahun  2019 sehingga  dengan  ini  bisa  dikatakan  Indonesia  merupakan  negara  demokrasi walaupun  menurut  penulis  demokrasi  yang  ada  di  Indonesia  masih  belum sempurna.
Demokrasi  dan  Pemilu  merupakan  satu  kesatuan  pokok  yang  tak  dapat dipisahkan bisa dikatakan bahwa Pemilu merupakan sebuah representatif dari adanya  demokrasi  karena  di  dalam  Pemilu  terdapat  esensi  nilai  demokrasi yang  dikemas  dalam  sebuah  pemilihan  wakil  rakyat  yang  nantinya  wakil rakyat  tersebut  akan  menggendong  aspirasi,  keinginan  dan  menerapkannya pada  masa  jabatannya  yang  berpengaruh  langsung  pada  kehidupan  rakyat. Berbicara terkait dengan Pemilu maka tidak akan bisa lepas dari faktor utama yakni  rakyat.  Rakyat  memiliki  hak  untuk  menyampaikan  aspirasinya  yang kemudian diwakilkan pada calon yang akan mereka pilih (Pranawukir, 2019) .
Terkait  dengan  rakyat  tentunya  dalam  sebuah  negara  terdapat  banyak macam  kultur  budaya,  adat  istiadat,  latar  belakang  sosial  dan  pendidikan walaupun  terdapat  banyak  perbedaan  utamanya  Indonesia  yang  rakyatnya merupakan multikurtural tentunya dalam Pemilu tidak boleh ada diskriminasi. Indonesia  telah  10  (sepuluh)  kali  melaksanakan  Pemilu  problematik  yang disebabkan  oleh  faktor  perbedaan  telah  berhasil  ditangani  dengan  baik  oleh rezim yang pernah ada, walaupun dalam praktiknya Pemilu baru benar-benar kondusif  pasca  orde  baru  runtuh.  Namun  perlu  diketahui  berdasarkan beberapa  jurnal,  berita,  buku  terdapat  sebuah  problem  yang  luput  dari pandangan para negarawan, politis, dan ahli hukum sejak Pemilu pertama dan hal yang luput ini berkaitan dengan penyandang difabel dalam Pemilu padahal
definisi ‘rakyat’ juga mengandung makna kaum difabel di dalamnya (Pangestu et al., 2021) .
Difabel  bisa  dikatakan  sebagai  orang  baik  dewasa  atau  anak  yang memiliki  kebutuhan  khusus  serta  bergantung  pada  sebuah  alat  untuk menjalani  aktivitasnya,  difabel  memiliki  dua  jenis  pokok  yakni  difabel  yang terhambat  bidang  Indranya  termasuk  alat  geraknya  dan  yang  kedua  difabel berkaitan  dengan  jiwanya (Umam  &  Arifin,  2020) .  Baiklah  selanjutnya  kita kesampingkan  dulu  kaum  difabel  kejiwaan,  karena  difabel  bidang  jiwa kehilangan  Hak  pilihnya  sehingga  dianggap  tidak  cakap  hukum.  Berkaitan dengan  kaum  difabel  dibidang    Indranya  termasuk  alat  geraknya  seharusnya jika kita telaah lebih jauh jiwa mereka ini sehat dan waras hanya saja terkendala cacat  pada  salah  satu  indranya  yang  membuat  mereka  tidak  bisa  melakukan kegiatan  secara  normal  tanpa  alat,  oleh  sebab  itu  pada  prinsipnya  harusnya mereka  tetap  memiliki  hak  yang  sama  dalam  setiap  pesta  demokrasi  5  (lima) tahunan yang digelar di negeri ini (Andriani & Amsari, 2021) .
Berkaitan hak kaum difabel dalam  Pemilu secara luas telah diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU  Disabilitas),  berkaitan  dengan  Hak  kaum  difabel  untuk  memilih  dan dipilih  kemudian  diperkuat  lagi  dengan  pasal  5  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilu  (UU  Pemilu),  akan  tetapi  perlu  dipahami  bahwa instrumen  hukum  tidak  akan  berjalan  tanpa  adanya  alat  negara  yang menegakan hal ini berkaitan dengan subjek hukum, sehingga dalam praktiknya yang terjadi pada Pemilu 2019 sesuai dengan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)  nyatanya  masih  tampak  sikap  tidak  ramah  dari  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  baik  dalam  bentuk  tempat  maupun  sarana  yang  digunakan dalam Pemilu masih belum bisa mewujudkan apa yang berusaha diatur dalam Undang-undang tersebut (Akmal, 2019) . Salah satu contoh yaitu Pemilu tahun 2019  lalu  yang  mana  tidak  semua  lembar  pemungutan  suara  kompetible  bagi kaum difabel, dari 5 (lima) lembar pemungutan suara hanya ada 2 (dua) yang memiliki  huruf  braile  sedangkan  yang  lain  tidak  memiliki,  sehingga pelaksanaan  Pemilu  terhadap  kaum  difabel  tidak  berjalan  secara  maksimal dalam melakukan pencoblosan (Ardipananto, 2019) .

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis empiris  untuk  mengkaji  implementasi  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016
Vol. 5 No. 2 (2023)
Tentang Penyandang Disabilitas terhadap diskriminasi kaum disabilitas dalam Pemilu (Marzuki,  2009) .    Pendekatan  dilakukan  secara  kualitatif  untuk mendiskripsikan  sejauh  mana  pelaksanaan  UU  Disabilitas  dan  UU  Pemilu terhadap  diskriminasi  kaum  disabilitas  saat  Pemilu.  Sumber  data  yang digunakan  diperoleh  dari  sumber  data  primer  yang  didapatkan  dari  hasil wawancara  dan  observasi,  apaun  data  sekunder  yang  diperoleh  dari peraturaan hukum positif yang relevan dengan topik pengkajian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setiap  pembentukan  hukum  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  pada sebuah  negara  merupakan  rana  kebijakan  politik  hukum  yang  terhubung dengan  hukum  tata  negara.  Mengingat  hal  ini  merupakan  kebijakan  negara maka  tentu  saja  pelaksanaanya  bertujuan  untuk  sebuah  kebaikan.  Salah  satu kebijakan  Negara  yaitu  Pemilu (Mulyono  &  Fatoni,  2019) .  Pemilu  merupakan perwujudan dari demokrasi yang wajib mencakup seluruh suara rakyat tanpa ada  perbedaan  maka  tentunya  dalam  pelaksanaanya  wajib  tanpa  ada deskirminasi (Wibowo  et  al.,  2022) .  Berkaitan  dengan  topik  tersebut  dalam sebuah  seminar  Hukum  tata  negara  yang  disampaikan  Prof.  Titik  Triwulan Tutik  menemukan  fakta  bahwa  demokrasi  yang  pada  dasarnya  merupakan paham  sebuah  negara  yang  menggunakan  prinsip  rakyat  yang  mana  sumber kekuatan  diperoleh  dari  rakyat  dan  dari  rakyatlah  sebuah  keputusan  dapat dijalankan  dengan  cara  diwakilkan  pada  calon-calon  yang  dipilih  rakyat, sehingga bagi semua kalangan tidak salah dalam mengartikan bahwa mereka- mereka  yang  duduk  diposisi  jabatan  negara  sejatinya  adalah  pelayan  rakyat (Tutik, 2017) .
Selanjutnya dijelaskan pula oleh Prof Dr. Tutik triwulan yang menyatakan bahwa  indikator  sebuah  negara  dapat  dikatakan  demokrasi  yaitu  dengan diadakannya Pemilu. Demokrasi dan Pemilu merupakan sebuah kesatuan yang tak  dapat  dipisahkan,  Indonesia  sebagai  negara  yang  mengklaim  dirinya sebagai  negara  demokrasi  tentunya  tak  dapat  dilepaskan  dari  Pemilu,  masih bersumber  dari  materi  yang  disampaikan  toko  akademik  yang  sama sebagaimana  pada  seminar  terkait  dengan kebijakan  hukum  dalam  ranah  tata negara  terkait  Pemilu  tersebut  dijelaskan  pula  oleh  ahli  tadi  bahwa  Indonesia telah  melaksanakan  Pemilu  sebanyak  sepuluh  kali  dari  rentang  tahun  1955 yang  terbaru  pada  tahun  2019  sehingga  dengan  ini  bisa  dikatakan  Indonesia
merupakan negara demokrasi walaupun demokrasi yang ada di Indonesia saat ini masih belum sempurna.
Berkaitan  dengan  frasa  demokrasi  yang  berarti  kekuasaan  tertinggi  di tangan rakyat dengan diwakilkan pada wakil pilihan rakyat melalui jalur yang disebut  dengan  Pemilu.  Pemilu  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  oleh sebuah  lembaga  pelaksana  yaitu  KPU  yang  di  dalamnya  terdapat  kegiatan pemilihan  individu  yang  nantinya  akan  menempati  suatu  kedudukan  serta akan mengemban amanat rakyat dan yang memilih adalah rakyat.
Indonesia  telah  10  (sepuluh)  kali  melakukan  Pemilu  yakni  sejak  tahun 1955 sebagai Pemilu pertama hingga tahun 2014 sebagai Pemilu dengan tahap modern  dan  paling  baru  Pemilu  dengan  tahap  nyaris  sempurna  yaitu  Pemilu serentak  yang  dilaksanakan  pada  tahun  2019.  Dari  Pemilu  1955  hingga  2014 tidak  ditemukan  fakta  sedikit  pun  maupun  teori  yang  menjelaskan  kontribusi kaum  difabel  dalam  pesta  demokrasi  tersebut  sehingga  secara  tidak  langsung dalam setiap kemenangan Pemilu dari tahun 1955 hingga di  tahun 2014 sama sekali tidak ada suara kaum difabel sehingga secara tidak langsung hal tersebut mengejewantahkan bahwa demokrasi di negeri ini belum berjalan sebagaimana standarisasi demokrasi.
Definisi  kaum  difabel  merupakan  seseorang  kondisi  fisik  yang  berbeda dengan manusia lainya baik yang diperoleh sejak lahir atau akibat dari sebuah tragedi  yang  membuat  terhambatnya  melakukan  sebuah  aktivitas  dan bergantung pada bantuan alat untuk melakukan aktivitasnya dan kadang kala tidak  selalu  difabel  terganggu  pada  alat  inderanya  melainkan  juga  terdapat difabel  pada  jiwanya.  Ada  2  (dua)  jenis  difabel  yang  terkendala  yaitu  pada indera dan alat geraknya namun ada pula difabel yang mengalami cacat mental akibat  sebuah  tragedi  yang  biasa  disebut  Difabel  mental.  Difabel  mental memang  tidak  mungkin  bisa  mengikuti  Pemilu  dikarenakan  mereka  tidak memenuhi syarat utama dalam peserta Pemilu yakni cakap hukum. Kedati bagi difabel yang terkendala pancaindera dan alat gerak masih tetap bisa mengikuti Pemilu yang mana mereka tetap bisa berpikir waras (cakap hukum) dan dapat menyampaikan  aspirasinya  dalam  Pemilu.  Untuk  itu  dalam  pelaksanaan Pemilu  kaum  disabilitas  memerlukan  alat  bantu  untuk  mengatasi kekurangannya seperti fasilitas khusus yang disediakan oleh KPU seperti surat suara  dalam  bentuk  braile,  guiding  block,  kursi  roda  dan  fasilitas  pendukung lainnya (Astuti  &  Suharto,  2021) .  Hal  inilah  yang  menjadi  kekurangan pelaksanaan Pemilu dalam rentan waktu 1955-2014.
Vol. 5 No. 2 (2023)
Dalam  sebuah  unggahan  dalam  web  resmi  Bawaslu  ditemukan  fakta bahwa Bawaslu menyatakan sikap atas banyaknya masukan yang menjelaskan dan mengakui bahwa  kaum disabilitas harus mendapat perhatian  khusus dan wajib di daftarkan dalam daftar pemilih tetap suara dalam Pemilu. Pasal 13 UU Difabel  menyatakan  bahwa  hak-hak  kaum  disabilitas  dalam  politik  meliputi berpartisipasi dalam kursi pemerintahan, turut serta menyampaikan pemikiran pada  calon  wakil  rakyat,  turut  serta  dalam  organisasi  politik  maupun masyarakat,  mendirikan  perkumpulan  disabilitas  dalam  lingkup  daerah  dan nasional,  berkontribusi  optimal  dalam  Pemilu,  mendapat  fasilitas  maksimal dalam  Pemilu  berdasarkan  kekurangannya  yang  membuatnya  berhalangan dalam melakukan kegiatan normal (Marsudi, 2017) .
Jika  diuraikan  isi  pasal  tersebut  maka  ditemukan  frasa  kata ‘kaum disabilitas’ dalam  politik  meliputi  berpartisipasi  dalam  kursi  pemerintahan, turut serta menyampaikan pemikiran pada calon wakil rakyat, jika kita fahami dari  pasal  ini  sudah  cukup  jelas  bahwa  tidak  boleh  ada  larangan diskriminasi maupun bentuk lainya terhadap kaum disabilitas serta pemikiran dan aspirasi kaum  disabilitas  harus  dipertimbangkan  dalam  pesta  demokrasi  dengan  cara turut sertanya mereka dalam Pemilu tentunya mengingat Bawaslu telah respon dengan  memasukkannya  para  difabel  dalam  daftar  pemilih  tetap  maka  KPU juga  harus  merespon  dengan  menyediakan  Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS) yang  ramah  bagi  kaum  difabel (Rengganis,  2019) .  Ramah  disini  berarti mendukung  fasilitasnya  bagi  kaum  difabel.  Sebagai  salah  satu  Negara  yang telah melaksanakan fasilitas dan hak terhadap kaum disabilitas yaitu Amerika. Amerika merupakan negara demokrasi pernah memiliki presiden cacat ditahun 1945-1950  yakni  Ronald  Reagan,  presiden  yang  mendapatkan  kursi kemenangan  melalui  Pemilu  dan  merupakan  contoh  awal  Pemilu  bagi  kaum difabel yang ada di dunia. Indonesia sendiri juga pernah mempunyai presiden difabel  yakni  tahun  2000  ketika  Gus  Dur  memenangkan  Pemilu  walaupun akhirnya dengan banyak serangan politik beliau hanya menjabat 2 (dua) tahun sehingga dirasa kurang demokrasi.
Berkaitan  dengan  Pasal  13  UU  Disabilitas  dijelaskan  pula  dalam  UU Pemilu  bahwa  bagi  kaum  difabel  yang  memenuhi  syarat  maka,  tidak  ada larangan untuk turut serta dalam Pemilu baik dalam ranah pemilihan legislatif, yudikatif,  presiden  dan  yang  ada  di  bawahnya.  Sehingga  ditafsirkan  bahwa syarat  utama  disini  yaitu  cakap  hukum,  dengan  kata  lain  kaum  difabel  pada bidang  indra  dan  alat  geraknya  bukan  hanya  bisa  memilih  dan  bukan  tidak
mungkin  bisa  mendaftarkan  diri  sebagai  calon  dalam  Pemilu  baik  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun calon  kepala  daerah  hingga  presiden.  Dengan  demikian  implementasi  yang harus  dilakukan  dan  pengaruh  dari  dua  dasar  hukum  di  atas  harus  tampak, memang  ditemukan  fakta  juga  dalam  salah  satu  postingan  Bawaslu  bahwa Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tetap mendapatkan hak sebagai pemilih suara  tetap  akan  tetapi  dengan  melampirkan  surat  keterangan  sehat  jiwa  dari rumah  sakit  jiwa  terdekat  atau  tempat  di  mana  dulu  ODGJ  tersebut  dirawat sehingga  penafsiran  yang  menimbulkan  perdebatan  bahwa  ODGJ  mana  yang boleh turut serta telah usai dengan bahasan penulis ini, namun kita kembalikan pada fokus awal bahwa yang utama adalah mendahulukan difabel pada bidang fisik dan indra.
Sejalannya  waktu  dengan  munculnya  dua  dasar  hukum  yang  memang secara  khusus  membahas  terkait  dengan  hak  kaum  difabel  dalam  Pemilu bahwa  dengan  adanya  UU  Disabilitas  mestinya  semuanya  akan  berjalan sebagaimana  yang  ada  dan  tertulis  dalam  pasal  demi  pasal  pada  peraturan tersebut, akan tetapi dalam faktanya Pemilu di tahun 2019 atau lebih tepatnya Pemilu pertama di Indonesia yang dilakukan secara serentak untuk pemilihan DPR, DPRD maupun pemilihan lainnya ditemukan fakta bahwa masih banyak TPS  yang  tidak  ramah  dengan  kaum  difabel  serta  parahnya  KPU  juga melakukan  hal  yang  sama.  Dimana  KPU  melakukan  hal  yang  sama  parahnya dengan  TPS  yang  didasari  oleh  tindakan  KPU  sebagai  panitia  tetap  dalam setiap pelaksanaan Pemilu sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Pemilu.
KPU  sebagai  panitia  tetap  pelaksanaan  Pemilu  semestinya  menyediakan Pemilu ramah bagi kaum difabel sebagaimana telah dirancangkan sejak tahun 2015  hingga  lahir  UU  Disabilitas  yang  termuat  hak-hak  disabilitas  dalam Pemilu  yang  mana  termuat  pula  frasa  kata  dalam  pasal-pasal  tersebut  yang sangat jelas bahwa KPU maupun Bawaslu sebagai leader dalam setiap Pemilu nyatanya  masih  tak  dapat  mewujudkan  apa  yang  ada  dalam  pasal  tersebut (Halalia, 2020) .
Selanjutnya,  dalam  sebuah  postingan  pada  salah  satu  Berita  online dijelaskan  bahwa  KPU  merasa  keberatan dan belum  siap dalam  menyediakan fasilitas yang ramah terhadap kaum disabilitas dengan alasan terkendala biaya bila  5  (lima)  surat  pemilihan  suara  menggunakan  braile  seluruhnya,  sehingga KPU  memutuskan  hanya  ada  2  (dua)  surat  suara  yang  menggunakan  huruf braile  yakni  surat  pilihan  suara  DPD  dan  Presiden.  Akibatnya  dalam
Vol. 5 No. 2 (2023)
pelaksanaan Pemilu kaum difabel perlu setidaknya paling cepat 5 menit untuk melakukan  pencoblosan  sehingga  timbul  antrean  panjang  jika  dicampur dengan peserta Pemilu umum yang lainya.
Jika  Penulis  uraikan  dari  petikan  berita  diatas  bahwa  perbuatan  KPU tersebut telah menyalai Pasal 5 UU Pemilu akibat tindakan nyata Pemilu yang tidak  menyediakan  seluruh  bentuk  surat  Pemilu  dan  hanya  menyediakan  2 (dua)  bentuk  surat  Pemilu  yang  terdapat  huruf  brailenya  merupakan  sebuah bentuk  penyelewengan  UU  Pemilu  dan  tidak  memenuhi  unsur  sebagaimana pasal  dan  dasar  hukum  yang  penulis  jelaskan  di  atas.  Dengan  dalih  apapun perbuatan  KPU  tersebut  tidaklah  benar  karena  dengan  tidak  adanya  huruf braille pada surat pemilihan suara menyebabkan pemilih difabel tuna netra tak dapat  melakukan  Pemilu  sebagaimana  mestinya  sehingga  bila  dikaitkan dengan pasal 43 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  1945)  yang  menyatakan  bahwa “Setiap  warga  negara  berhak  untuk  dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara  yang  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan”. Sangat  tidak  terpenuhi  sekali  unsur  pasal tersebut dan jika penulis berpendapat secara radikal mestinya Pemilu tersebut haru  diulang  karena  beberapa  suara  kaum  difabel  yang  tidak  bisa  melakukan pemilihan secara normal sehingga diabaikan dengan banyak alasan.
Pasal  43  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia (UU HAM)  menyatakan bahwa “Seluruh warga Indonesia berhak untuk mencalonkan diri dan menentukan calon pilihanya pada Pemilu atas dasar  kesamaan Hak  melalui  metode  penjaringan  Suara  rakyat  yang  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  sesuai  dengan  dasar  hukum  yang  ada.  Seluruh    rakyat  Indonesia memiliki  Hak  untuk  berpartisipasi  dalam    pemerintahan  secara  langsung  maupun diwakilkan  pada  wakil  pilihannya,  sebagaimana  metode  yang  di  jelaskan  dalam perundang-undangan dan Setiap rakyat Indonesia bisa dilantik untuk mengisi jabatan dalam  sub  divisi  pemerintah.” unsur  yang  terdapat  dalam  pasal  tersebut  juga tidak  terpenuhi  dengan  tindakan  KPU  yang  masih  belum  menyediakan  bilik suara  ramah  bagi  kaum  difabel  dan  dari  5  (lima)  surat  suara  nyatanya  hanya ada 2 (dua) yang memenuhi kebutuhan kaum difabel sehingga dari sini maka di sinilah yang kedepannya harus diperbaiki semua pihak.
Penulis  mengatakan  harus  diperbaiki  semua  pihak  karena  memang masalah  ini  bukan  hanya  saja  Pemilu  tetapi  kita  sebagai  rakyat  juga  dapat berperan  dalam  perbaikan  ini  dengan  cara  menulis  aspirasi  kita  dalam  media
cetak  maupun  Online,  KPU  dan  Bawaslu  tentunya  harus  kerja  sama  dan bersinergi  untuk  menegakkan  maupun  menjalankan  instrumen  hukum  yang ada,  perlu  diketahui  bahwa  menurut  penulis  undang-undang,  peraturan, maupun instrumen hukum lainya merupakan benda mati yang tidak mungkin bisa  berjalan  tanpa  adanya  sang  operator  yang  menjalankan  atau  bisa dikatakan  bahwa  undang-undang,  peraturan,  maupun  instrumen  hukum adalah  alatnya  dan  alat  akan  berfungsi  apabila  ada  yang  menjalankan  dan dalam hal ini karena dalam kajian ini adalah Pemilu maka operator yang harus menjalankan alatnya atau dengan kata lain yang menegakkan dan menjalankan adalah Bawaslu dan KPU.

## 4. KESIMPULAN
Difabel  dapat  diartikan  sebagai  orang  baik  dewasa  atau  anak  yang memiliki  kebutuhan  khusus  serta  bergantung  pada  sebuah  alat  untuk menjalani  aktivitasnya,  difabel  memiliki  dua  jenis  pokok  yakni  difabel  yang terhambat  bidang  Indranya  termasuk  alat  geraknya  dan  yang  kedua  difabel berkaitan  dengan  jiwanya.  Indonesia  sebagai  negara  hukum  telah  menjamin hak  warganya  yang  mengalami  kondisi  demikian  baik  melalui  pasal  43  UUD 1945. Selanjutnya, hak disabilitas dalam Pemilu telah diatur dalam UU Pemilu dan  UU  Disabilitas  yangmana  kaum  disabilitas  yang  memenuhi  syarat  cakap hukum  diperlakukan  yang  sama  terkait  hak  memilih  maupun  dipilih.  Kedati adanya biaya yang tidak cukup mengakibatkan keterbatasannya fasilitas yang ramah khusus kaum disabilitas dalam Pemilu, sehingga dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan UU Disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Akmal,  A.  (2019).  Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kabupaten  Bone Dalam  Pemenuhan  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas  Di  Pemilihan Umum  Tahun  2019. Jurnal  Al-Dustur :  Journal  of  Politic  and  Islamic  Law , 2 (2), 137–160. https://doi.org/10.30863/jad.v2i2.504
Andriani, H., & Amsari, F. (2021). Hak Pilih Kelompok Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Sumatera Barat. Jurnal Konstitusi , 17 (4), 777–798. https://doi.org/10.31078/jk1744
Ardipananto,  A.  (2019). Permasalahan  Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak  Tahun 2019 (No. 11; XI).
Astuti, D., & Suharto, D. G. (2021). Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Pemilu  2019  di  Kabupaten  Sleman. Public  Inspiration:  Jurnal  Administrasi
Vol. 5 No. 2 (2023)
Publik , 6 (1), 29–41. https://doi.org/10.22225/pi.6.1.2021.29-41
Halalia,  M.  R.  (2020).  Pemenuhan  Hak  Politik  Penyandang  Disabilitas  Sesuai Dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  Kota  Yogyakarta.
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 6 (2). https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2016
Marsudi,  K.  E.  R.  (2017). Partisipasi  Politik  Pemilih  Difabel  Di  Desa  Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo Dalam Pilkada Serentak 2015 .
Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum .
Miranti,  &  Bahri,  S.  (2023).  Gaya  Kepemimpinan  Demokratis  Kepala  Desa Terhadap Masyarakat. Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah , 5 (1), 35–47.
Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2019). Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat  Pancasila  Dalam  Pemilihan  Umum  Daerah  Di  Indonesia. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (2), 97–107.
Pangestu,  A.,  Agustino,  L.,  &  Bintari,  A.  (2021).  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi  Partisipasi  Politik  Penyandang  Disabilitas  Sebagai  Calon Anggota  Legislatif  Pada  Pemilu  Tahun  2019. Journal  of  Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 3 (3), 1193–1201. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.520
Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan Mengenai Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak  2019  Pada  Media  Surat  Kabar  Online. WACANA:  Jurnal  Ilmiah Ilmu Komunikasi , 18 (2), 154–168. https://doi.org/10.32509/wacana.v18i2.915 Rengganis, V. M. S. (2019). Literasi Pemilih Penyandang Disabilitas: Identifikasi Permasalahan dan Solusi di Kabupaten Sleman. Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia , 1 (1).
Susanto,  M.  I.  (2019).  Kedudukan  Hukum  People  Power  dan  Relevansinya dengan  Hak  Kebebasan  Berpendapat  di  Indonesia. Volksgeist:  Jurnal  Ilmu Hukum Dan Konstitusi , 2 (2), 225–237.
https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2844
Tutik,  T.  T.  (2017). Restorasi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  berdasarkan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 . Prenadamedia Group.
Umam,  M.  M.,  &  Arifin,  R.  (2020).  Aksesabilitas  Kaum  Difabel  Dalam Perlindungan  Hukumnya  Dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum , 18 (1), 46–54. https://doi.org/10.31941/pj.v18i1.1089
Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum
Vol. 5 No. 2 (2023)
di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. Jurnal Kewarganegaraan , 6 (2), 3217– 3225.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License