JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.9 No.1, April  2016 Hal. 27-50

## KESADARAN WAJIB PAJAK, KEGIATAN SOSIALISASI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TIGARAKSA

## Muhammad Rizky Fadhillah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa andiplg69@gmail.com
Andi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa andiplg69@gmail.com

## Abstract
This study uses a quantitative approach explanatory and descriptive statistics. Regeresi linear analysis for hypothesis testing, the first testing the validity of a regression equation based Classical Assumption Test. The amount of data in this study were 36 obtained from the study period, which was in 2012-2014, where  the  variables  as  much  as  0.1131  X1,  X2  as  much  as  0.2432,  at  0.1670  X3,  the  variable  X4  at 0.1400. Asymp value. Sig (2 - tailed) was 0.255> 0.05. Constant value (α) is 19.952, Personal Income Tax receipts will increase by 19.897. Variable regression coefficients Taxpayer Awareness (β1) is positive, ie the regression coefficient variable 9,768.Nilai Socialization of Taxation (β2) is positive, ie 0,013. Value Tax  Inspection  variable  regression  coefficient  (β3)  is  positive,  ie  0.823.  Value  Tax  Billing  variable regression coefficient (β4) is positive, ie 1,214. The value of adjusted R2 of 0.498. This means that 49.8%. Tcount at 5.887, the value is greater than 2.028 ttabel first hypothesis can be accepted. Tcount of 0438, the value is smaller than ttable of 2.028 and a significance value greater than 0.05 is equal to 0.664. The second  hypothesis  is  rejected.  Tcount  amounted  to  4,478,  the  value  is  greater  than  ttabel  2.028.  The third  hypothesis  is  acceptable.  Tcount  at  2.087,  the  value  is  greater  than  ttabel  2.028.  The  fourth hypothesis can be accepted. The research objective was to determine the awareness of the taxpayer, the socialization of taxation, tax audits and collection of tax on corporate income tax revenue.

## Keyword: Taxpayer Awareness, Socialization of Taxation, Tax Audit, Tax Collection, Corporate Income Tax Receipts

## Abstrak
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatif dan statistik deskriptif. Regeresi analisis linier untuk pengujian hipotesis, yang pertama menguji validitas dari persamaan regresi berdasarkan Uji Asumsi Klasik. Jumlah data dalam penelitian ini adalah 36 yang diperoleh dari periode penelitian, yaitu pada  tahun  2012-2014,  dimana  variabel  sebanyak  0,1131  X1,  X2  sebanyak  0,2432,  pada  0,1670  X3, variabel  X4  sebesar  0,1400.  Nilai  Asymp.  Sig  (2  -  tailed)  adalah  0,255>  0,05.  Nilai  konstan  (α)  adalah 19.952,  penerimaan  Pajak  Pendapatan  Pribadi  akan  meningkat  sebesar  19.897.  Koefisien  regresi variabel  Wajib  Pajak  Awareness  (β1)  positif,  yaitu  variabel  koefisien  regresi  9,768.Nilai  Sosialisasi Perpajakan  (β2)  bernilai  positif,  yaitu  0,013.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  Pemeriksaan  Pajak  (β3) adalah  positif,  yaitu  0,823.  Nilai  koefisien  regresi  variabel  Pajak  Penagihan  (β4)  adalah  positif,  yaitu 1,214.  Nilai  adjusted  R2  dari  0.498.  Ini  berarti  49,8%.  T  hitung  pada  5.887,  nilainya  lebih  besar  dari 2.028 ttabel hipotesis pertama dapat diterima. T hitung 0438, nilainya lebih kecil dari ttabel 2,028 dan nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  sama  dengan  0,664.  Hipotesis  kedua  ditolak.  Tcount  sebesar 4,478,  nilainya  lebih  besar  dari  ttabel  2,028.  Hipotesis  ketiga  dapat  diterima.  T  hitung  pada  2,087, nilainya lebih besar dari ttabel 2,028. Hipotesis keempat dapat diterima. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui  kesadaran  wajib  pajak,  sosialisasi  perpajakan,  audit  pajak  dan  pengumpulan  pajak  atas pendapatan pajak penghasilan badan.
Kata  Kunci:  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Sosialisasi  Perpajakan,  Pemeriksaan  Pajak,  Pengumpulan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

## PENDAHULUAN
Bagi  Indonesia,  penerimaan  pajak  sangat  besar  peranannya  dalam  mengamankan anggaran negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Hal ini dapat  dilihat  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  Indonesia  tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2014 dimana proporsi penerimaan yang berasal dari  sektor  pajak  merupakan  penerimaan  dalam  negeri  yang  paling  besar  terhadap  seluruh pendapatan negara yaitu dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

## Tabel 1
Proporsi Penerimaan Pajak Tahun 2007-2014 (Dalam Milliar Rupiah) Thn Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jmlh Proporsi penerimaan pajak 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 490.988 658.701 619.922 723.307 878.685 1.019.333 1.192.994 1.310.219 215.120 320.604 227.174 268.942 286.568 272.720 332.195 350.930 706.108 973.305 847.096 992.249 1.165.253 1.292.053 1.525.189 1.661.149 70% 70% 73% 73% 75% 78% 78% 78%
Sumber : Departemen Keuangan dikutip dari www.bps.go.id
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  proporsi  penerimaan  pajak  terhadap  penerimaan Negara  terus  meningkat  tiap  tahunnya,  dan  sampai  tahun  2014  proporsi  Perusahan manufaktur  saat  ini  mengalami  pergeseran  yang  sangat  signifikan  dibidang  cost  dan  quality. Perusahaan  dihadapkan  pada  permintaan  yang  fluktuatif,  dan  variasi  produk  yang  sangat banyak.  Sehingga  Persaingan  yang  ada  sekarang  menuntut  perusahaan  untuk  tidak  hanya berfokus  pada  kemampuan  internal  namun  juga  berfokus  pada  kolaborasi  dengan  pihak ekternal,  baik  supplier  maupun  distributor.  Kolaborasi  ini  akan  membantu  perusahaan  untuk dapat menghasilkan produk yang memenuhi criteria cost, quality dan delivery yang unggul di pasar. Penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara mencapai 78%.  Mengingat pentingnya peranan  pajak,  maka  pemerintah  dalam  hal  ini  Direktorat  Jenderal  Pajak  terus  melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.
Beberapa  tahun  belakangan  ini,  realisasi  penerimaan  pajak  masih  belum  mencapai target.  Realisasi  penerimaan  pajak  sesuai  target  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN), atau lebih, terjadi terakhir kalinya pada tahun 2008. Saat itu realisasi penerimaan pajak sebesar 6 persen di atas target, namun sejak 2009 hingga 2012 penerimaan pajak selalu dibawah target.  (www.sp.beritasatu.com).  Hal  serupa  juga  kembali  terjadi  ditahun  2013-2014. Penerimaan  pajak  yang  bersumber  dari  sektor  pajak  pada  tahun  2013  kurang  dari  target pemerintah  (www.liputan6.com).  Realisasi  penerimaan  pajak  pada  tahun  2014  merupakan
Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 29
realisasi  penerimaan  pajak  terendah  selama  25  tahun  terakhir  hanya  mencapai  91,7% (www.tribunnews.com).

## Tabel 2
Penerimaan Pajak Tahun 2009-2014

## (Dalam Triliun Rupiah)
Tahun Target Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan 2009 651,8 619,9 95,09% 2010 743,1 723,3 97,3% 2011 878,7 873,9 99,3% 2012 1.016,2 980,5 96,4% 2013 1.148,4 1.072,1 93,4% 2014 1.246,1 1.143,3 91,7% Sumber: anggaran.depkeu.go.id
Data  menunjukan  bahwa  penerimaan  pajak  dalam  enam  tahun  terakhir  belum mencapai  target  yang  diharapkan.  Tahun  2009-2011  memang  penerimaan  pajak  belum mencapai  realisasi tetapi  ada  kenaikan  yang  cukup  baik  dari  tiap  tahunnya.  Namun,  di  tahun 2012  penurunan  yang  cukup  signifikan  kembali  terjadi.Direktur  Jendral  Pajak  Kementrian Keuangan,  Fuad  Rahmany  menjelaskan  bahwa  penurunan  terjadi  karena  tidak  tercapainya target pajak penghasilan. Penurunan yang paling banyak terjadi pada penerimaan PPh Badan (www.viva.co.id). Penerimaan Pajak penghasilan di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh Pajak Penghasilan Badan dan Koorporasi yang bergerak di industri dan sumber daya alam seperti  kelapa  sawit  dan  batu  bara.  (Oleh  Bambang  Brodjonegoro,  dikutip  dari www.bisnis.Tempo.com). Sehingga ketika penerimaan pajak penghasilan badan menurun akan memiliki dampak yang cukup signifikan pada penerimaan pajak.
Langkah  pemerintah  untuk  terus  meningkatkan  penerimaan  dari  sektor  pajak  yaitu dengan  melakukan  reformasi  perpajakan.  Reformasi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  suatu negara  merupakan  suatu  cara  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  perekonomian  global melalui  pajak.  Salah  satunya  dengan  perubahan  mendasar  sistem  pemungutan  pajak  dari official assessment system menjadi self assessment system Rahayu (2010:98).
Perubahan  sistem  perpajakan  dari Official  Assessment menjadi Self  Assessment , memberikan  kepercayaan  wajib  pajak  untuk  mendaftar,  menghitung,  membayar  dan melaporkan  kewajiban  perpajakannya  sendiri.  Hal  ini  menjadikan  kepatuhan  dan  kesadaran Wajib  Pajak  menjadi  faktor  yang  sangat  penting  dalam  hal  untuk  mencapai  keberhasilan penerimaan pajak. Self Assessment System menuntut adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan.  Kepatuhan  memenuhi  kewajiban  pajak  secara sukarela merupakan tulang punggung dari Self Assessment System (Arum, 2012).
Namun, pada kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat terpenuhi. Sebab masih  banyak  yang  belum  memiliki  kesadaran  akan  pentingnya  pemenuhan  kewajiban perpajakan  baik  bagi  negara  maupun  bagi  mereka  sendiri  sebagai  warga  negara  yang  baik. Berdasarkan  data  Ditjen  Pajak,  rasio  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  penyampaian  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT)    2013  masih  tercacat  rendah,  dari  24  juta  wajib  pajak  yang terdaftar,  hanya mencapai 45% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 56% untuk Wajib Pajak Badan (Harian Bisnis Indonesia, 10 Maret 2014).
Dalam  Surat  Edaran  Ditjen  Pajak  No.  SE-98/PJ/2011  tentang  Pedoman  Penyusunan Rencana  Kerja  dan  laporan  Kegiatan  Penyuluhan  Perpajakan  Unit  Vertikal  di  Lingkungan Direktorat  Jenderal  Pajak,  disebutkan  bahwa  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena, program  ekstensifikasi  yang  terus  menerus  dilakukan  Direktorat  Jenderal  Pajak  diperkirakan akan  menambah  jumlah  Wajib  Pajak  baru  yang  membutuhkan  sosialisasi  atau  penyuluhan, tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak terdaftar masih memiliki  ruang  yang besar  untuk ditingkatkan dan  upaya  untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak  serta  meningkatkan  besarnya tax ratio (Herryanto,2013).
Sosialisasi  Perpajakan  merupakan  salah  satu  cara  Dirjen  Pajak  untuk  memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan.  Cara  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  membayar  pajak  dan  sanksi  yang  akan  diterima  ketika  tidak  membayar  pajak. Harapan  ini  bertujuan  untuk  memaksimalkan  peningkatan  penerimaan  pajak  yang  selalu dibawah target selama beberapa tahun ini (Fitria, 2015).
Pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak juga melakukan beberapa tindakan penegakkan hukum. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan  penagihan.  Sistem  pemeriksaan  harus  dapat  mendorong  kebenaran  dan  kelengkapan pelaporan  penghasilan,  penyerahan,  pemotongan  dan  pemungutan  serta  penyetoran  pajak oleh Wajib Pajak Shadani (2011:88) dalam Sukirman (2011). Menurut Norman (2006:63) yang dikutip  dari  Salip  (2006),  pemeriksaan  pajak  memberikan  pengaruh  positif  terhadap penerimaan  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakan,  yaitu  dapat  mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa.
Pemeriksaan  pajak  dilakukan  untuk  memberi  efek  jera  terhadap  Wajib  Pajak  yang melakukan  kecurangan  sehingga  tidak  mengulang  perbuatan  yang  sama  dimasa  depannya (Purba, 2012). Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan  terhadap  Wajib  Pajak.  Walaupun  pemungutan  pajak  menganut  sistem self assessment akan  tetapi  dalam  rangka  pembinaan,  penelitian  dan  pengawasan  terhadap pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  wajib  pajak,  Direktorat  Jenderal  Pajak  masih  dapat mengeluarkan  surat  ketetapan  pajak.  Surat  ketetapan  pajak  ini  merupakan  komponen official assessment .  Surat  ketetapan  pajak  ini  adalah  produk  hukum  yang  dihasilkan  sehubungan pemeriksaan  pajak  yang  berisi  penjelasan  tentang  dasar-dasar  koreksi  pajak  serta  besarnya sanksi  serta  pajak  yang  terutang.  Adapun  pemeriksaan  pajak  ini  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  melalui  unit  pelaksana  yaitu  fungsional  pemeriksa  pajak  baik  yang  berada  di kantor pelayanan, kantor wilayah, maupun kantor pusat.
Titik  tolak  penelitian  maupun  pemeriksaan  pajak  adalah  pemberitahuan  pajak  yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Surat Pemberitahuan Pajak  ini  disampaikan  Wajib  Pajak  pada  setiap  akhir  tahun  pajak.  Pada  saat  penerimaan  SPT Tahunan  ini  petugas  pajak  akan  melakukan  penelitian  kelengkapan  formal  dan  penulisan  pada kolom-kolom  yang  terdapat  pada  SPT  tersebut.  Apabila  SPT  yang  disampaikan  telah  lengkap maka  akan  diberikan tanda terima  SPT Tahunan  kepada  Wajib  Pajak  dan  selanjutnya  SPT  akan direkam, namun apabila SPT belum lengkap atau terdapat kesalahan dalam penulisan maka SPT akan  dikembalikan  kepada  Wajib  Pajak  untuk  dilengkapi  dan  diperbaiki  (Purba,  2012).  Selain pemeriksaan  pajak,  ada  juga  kebijakan  yang  dilakukan  dalam  usaha  untuk  mengoptimalkan penerimaan  pajak  yaitu  dengan  melakukan  penagihan  pajak  secara  lebih  aktif  kepada  setiap Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya (Ginting, 2006).
Penagihan  pajak  dilakukan  karena  masih  banyaknya  Wajib  Pajak  terdaftar  yang  tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan
Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 31
hukum  yang  bersifat  mengikat  dan  memaksa.  Maka  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan Rakyat, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak  dengan  Surat  Paksa.Oleh  karena  itu  dengan  dikeluarkannya  Undang-Undang  tentang penagihan  pajak  tersebut  diharapkan  kegiatan  penagihan  pajak  dapat  dilaksanakan sebagaimana  mestinya  karena  telah  terlihat  jelas  bahwa  tujuan  dibuatnya  Undang-Undang tersebut adalah sebagai landasan hukum bagi fiskus untuk melakukan penagihan kepada Wajib Pajak  yang  mempunyai  tunggakan  pajak  sehingga  Wajib  Pajak  pun  termotivasi  untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak.
Meningkatnya  jumlah  Wajib  Pajak  Badan  setiap  tahunnya  diharapkan  dapat meningkatkan  penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Tigaraksa.  Tabel  3  menunjukan perkembangan jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa, sebagai berikut:
Tabel 3
Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Tigaraksa
Tahun Pajak Wajib Pajak Badan Efektif yang Terdaftar Wajib Pajak Badan yang Lapor SPT Tingkat Kesadaran Wajib Pajak 2012 2013 2014 10.036 11.675 13.571 1.211 2.291 2.322 12.06% 19.62% 17.11%

## Sumber: KPP Pratama Tigaraksa
Data  menunjukkan  bahwa  jumlah  Wajib  Pajak  Badan  Terdaftar  di  KPP  Pratama Tigaraksa secara konsisten menunjukkan kenaikan dari tahun 2012 hingga tahun 2014. Wajib Pajak  Badan  yang  mengalami  kenaikan  ini  juga  dikarenakan  adanya  ekstensifikasi  dan intensifikasi serta sensus pajak nasional yang diadakan oleh Direkorat Jendral Pajak sejak tahun 2011.  Di  sisi  lain,  Jumlah  Wajib  Pajak  Badan  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Tigaraksa  belum menunjukan tingkat  kesadaran  yang  di  targetkan  atau  belum  mencapai target. Dalam  upaya- upaya  memaksimalkan  Penerimaan  Pajak  KPP  Pratama  Tigaraksa  melakukan  intensifikasi  dan ekstensifikasi  perpajakan  yaitu  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  kesadaran  masyarakat  tentang  hak  dan  kewajiban  perpajakannya, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan pajak untuk memberi efek jera terhadap Wajib pajak yang melakukan  kecurangan  sehingga  tidak  mengulang  perbuatan  yang  sama  dimasa  depannya karena  masih  banyak  Wajib  Pajak  terdaftar  yang  tidak  melunasi  hutang  pajaknya  sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.
Dengan  dilakukannya  intesifikasi  dan  ekstensifikasi  diharapkan  dapat  meningkatkan penerimaan  pajak  di  KPP  Pratama  Tigaraksa.  Adapun  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa dapat dilihat pada tabel 4, 5 dan 6, sebagai berikut:
Tabel 4
Data Kegiatan Sosialisasi Pajak di KPP Pratama Tigaraksa Tahun Pajak Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Wajib Pajak Badan Baru Terdaftar
2012 2013 2014 21 24 27 1.570 1.647 1.896

## Sumber: KPP Pratama Tigaraksa
Data  menunjukkan  bahwa  Kegiatan  Sosialisasi Pajak yang dilakukan  oleh  KPP  Pratama Tigaraksa  tiap  tahunnya  berhasil  meningkatkan  Wajib  Pajak  Baru  Terdaftar  dan  diharapkan dengan bertambahnya Jumlah Wajib Pajak akan meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Tigaraksa.

## Tabel 5
Data Pemeriksaan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa Tahun Pajak SKP Terbit (dalam rupiah) SKP Diterima (dalam rupiah) % 2012 2013 2014 10.330.001.708 25.735.013.826 59.036.988.185 9.702.734.741 5.890.573.414 12.948.401.483 93.92 22.89 21.93

## Sumber: KPP Pratama Tigaraksa
Data  menunjukan  bahwa  Pemeriksaan  Pajak  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama Tigaraksa  pada  tahun  2012  mencapai  93.92%  namun  pada  tahun  2013  dan  tahun  2014 mengalami penurunan yang signifikan hingga mencapai 22.89% dan 21.93%.

## Tabel 6
Data Penagihan Pajak di KPP Pratama Tigaraksa Tahun Pajak Total Tunggakan Yang Berhasil Tertagih % 2012 2013 2014 709.341.122.052 753.604.635.529 955.839.168.689 222.784.779.256 308.572.884.211 493.234.917.494 31.40 40.94 51.60

## Sumber: KPP Pratama Tigaraksa
Data menunjukkan bahwa Penagihan Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa tiap tahunnya meningkat dan sampai tahun 2014 yang berhasil tertagih hingga 51.60% namun, peningkatan kegiatan penagihan yang dilakukan oleh KPP Pratama Tigaraksa belum mencapai target yang diharapkan.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa berada di kawasan industri Tangerang, dimana  mempunyai  potensi  penerimaan  pajak  penghasilan  badan  yang  cukup  besar  dan diharapkan  penerimaan  pajak  dapat  dihimpun  secara  maksimal.  Adapun  target  dan  realisasi Penerimaan pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2012 hingga tahun 2014 dapat dilihatpada tabel 7 sebagai berikut :
Tabel 7 Perkembangan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh)  Badan KPP Pratama Tigaraksa Tahun 2012-2014
(Dalam Rupiah) Tahun Realisasi Target %
2012 2013 2014 79.113.013.758 93.291.677.949 94.269.760.142 109.456.488.256 121.503.212.636 135.313.758.496 72,27 76,78 69,66

## Sumber : KPP Pratama Tigaraksa
Berdasarkan  Tabel  di  atas  maka  dapat  dilihat  bahwa  penerimaan  perpajakan  di  KPP Pratama  Tigaraksa  dalam  tiga  tahun  terakhir  belum  mencapai  target  yang  diharapkan, penyebab  tidak  tercapainya  target  pajak  yaitu  kurang  sadarnya  para  wajib  pajak  dalam melaporkan  dan  melunasi  kewajiban  perpajakannya  serta  kurang  optimalnya  kegiatan pemeriksaan  dan  penagihan  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Tigaraksa.  Pada  tahun  2012 pajak  yang  berhasil  dihimpun  hanya  mencapai  Rp.  79.113.013.758  dan  belum  mencapai  apa yang di targetkan oleh KPP Pratama Tigaraksa pada tahun 2012 sebesar Rp. 109.456.488.256. Begitu  juga  pada  tahun  berikutnya  di  tahun  2013  dan  2014  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan belum maksimal karena belum mencapai dari apa yang di targetkan oleh KPP Pratama Tigaraksa.
Penelitian  ini  merupakan  pengembangan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Marissa Herryanto dan Agus Arianto Toly (2013) dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi  Perpajakan  dan  Pemeriksaan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  di  KPP Pratama Surabaya Sawahan. Adapun pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penambahan  variabel  penagihan  pajak.  Variabel  penagihan  pajak  dimasukan  berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putu  Putra  Mahendra  dan  I  Made  Sukartha  (2014)  dimana penagihan pajak  memiliki  pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  badan.  Selain  itu, Penambahan  variabel  penagihan  pajak  dimaksudkan  karena penagihan pajak  merupakan  salah satu usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara  lebih  aktif  kepada  setiap  WP  berdasarkan  Undang-Undang.  Perbedaan  lainnya  dari penelitian  Marissa  Herryanto  dan  Agus  Arianto  Toly  (2013)  adalah  lokasi  penelitian.  Lokasi penelitian  pada  penelitian  Marissa  Herryanto  dan  Agus  Arianto  Toly  (2013)  adalah  di  KPP Pratama  Surabaya  Sawahan  sedangkan  dalam penelitian  ini,  lokasi  penelitian  adalah  pada  KPP Pratama Tiga Raksa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif.  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Tigaraksa.  Penelitian  ini  menggunakan  sampel  jenuh  yaitu  semua populasi digunakan sebagai sampel dan periode pengambilan sampel yaitu tahun 2012-2014. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang    merupakan  data penelitian  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber  informasi  yang  telah  dipublikasikan  Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama  Tigaraksa.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  berupa  Surat Pemberitahuan  (SPT)  yang  diterima  oleh  KPP  Pratama  Tigaraksa,  jumlah  kegiatan  sosialisasi yang  diadakan  oleh  KPP  Pratama  Tigaraksa,  jumlah  nilai(rupiah)  Surat  Ketetapan  Pajak  (SKP) yang  diterbitkan,  jumlah  nilai  (rupiah)  tunggakan  pajak  yang  berhasil  tertagih  serta  realisasi penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  (rupiah  yang  terhimpun)  oleh  KPP  Tigaraksa  dan perhitungan menggunakan data time series perbulan.

## Tabel 8
Tabel Operasionalisasi Variabel Penelitian
Variabel Konsep Variabel Indikator Skala Kesa daran Wajib Pajak (X1) Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Jatmiko, 2006). (Herryanto, 2013) Rasio Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2) Suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sarananya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan sasaran. Karena sifatnya yang demikian maka penyuluhan biasa juga disebut pendidikan non formal (Pudji, 2007). Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang diadakan KPP Pratama Tigaraksa untuk Wajib Pajak Badan (Herryanto, 2013) Rasio Pemeriksaan Pajak (X3) Pemeriksaan pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007).
(      ) (      ) (Mahendra, 2014) Rasio
Penagihan Pajak (X4) Serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksankaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (      ) (Mahendra, 2014)
Rasio
(Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000)
Penerimaan Pajak Penghasilan Badan (Y) Penerimaan pajak merupakan setiap Rupiah yang berhasil dihimpun dan dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkansecara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. (Herryanto, 2013) Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan per Bulan dari tahun 2012-2014 yang diterima Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa.
(Herryanto, 2013) Rasio

## Sumber: Peneliti (2015)
Penelitian  menggunakan  statistik  deskriptif.  Sebelum  dilakukannya  analisis  regeresi linier  untuk  pengujian  hipotesis,  maka  terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian  keabsahan persamaan  regresi  berdasarkan  asumsi  klasik  (Uji  Asumsi  Klasik).  Secara  teoritis,  model  yang digunakan  akan  menghasilkan  nilai  parameter  pendugaan  yang  sah  bila  memenuhi  asumsi normalitas,  tidak  terjadi  multikolinieritas,  tidak  terjadi  heterokedastisitas,  dan  tidak  terjadi autokolerasi. Pengujian hipotesis menggunaan koefisien determinasi dan Uji t.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yang  dimaksudkan  dengan  penhasilan  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak,  baik  yang  berasal  dari  Indonesia  maupun  dari  luar Indonesia,  yang  dapat  dipakai  untuk  konsumsi  atau  untuk  menambah  kekayaan  Wajib  Pajak yang  bersangkutan,  dengan  nama  dan  dalam  bentuk  apapun.  Undang-Undang  No.36  tahun 2008  pasal  2  ayat  3  Tentang  Pajak  Penghasilan,  subyek  pajak  penghasilan  dapat  dibedakan menjadi dua menurut lokasi geografisnya, sebagai berikut:
1. Subjek Pajak Dalam Negeri
a) Orang  Pribadi  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia,  Orang  Pribadi  yang  berada  di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
c) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Pembiayaannya  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
e) Penerimaannya  dimasukkan  dalam  anggaran  Pemerintah  Pusat  atau  Pemerintah Daerah.
f) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
g) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2 Subjek Pajak Luar Negeri
a) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak  lebih  dari  183  (seratus  delapan  puluh  tiga) hari  dalam  jangka  waktu  12  (dua  belas) bulan,  dan  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di  Indonesia
yang  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  bentuk  usaha  tetap  di Indonesia.
b) Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua  belas)  bulan,  dan  badan  yang  tidak  didirikan  dan  tidak  bertempat  kedudukan  di Indonesia,  yang  dapat  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  dari  Indonesia  tidak dari  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  melalui  bentuk  usaha  tetap  di Indonesia.
Teori yang mendasari psikologi sosial ini dikembangkan oleh Fishbeindan Ajzen (1975). Menurut  Yogatama  (2014:14)  menyatakan  bahwa  niat  menentukan  seseorang  untuk melakukan  atau  tidak  melakukan  suatu  perilaku.  Yogatama  (2014)  mengemukan  bahwa  niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu:
a. Sikap, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
b. Norma  subjektif,  merupakan  kepercayaan-kepercayaan  mengenai  harapan-harapan normatif  yang  muncul  karena  pengaruh  orang  lain  dan  motivasi  untuk  menyetujui harapan-harapan tersebut.
Relevansinya  dengan  penelitian  ini  adalah  bahwa  seseorang  dalam  menentukan perilaku  patuh  atau  tidak  patuh  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dipengaruhi rasionalitas dalam mempertimbangkan manfaat dari pajak dan juga pengaruh orang lain yang mempengaruhi  keputusan  dalam  patuh  pajak.  Kemudian  ketika  individu  akan  melakukan sesuatu,  dorongan  atau  motivasi  yang  berasal  dari  luar  diri  seseorang  (orang  lain)  akan mempengaruhi  perilaku  seseorang  tersebut  (norma  subjektif).  Hal  tersebut  relevan  dengan kesadaran  wajib  pajak,  dan  sosialisasi  dalam  perpajakan.  Dengan  mengerti  atau  sadar  akan pentignya  membayar  pajak  untuk  negara  dan  pembangunan  serta  pelayanan  yang  baik  dari petugas pajak, kemudahan dan pemahaman yang didapat dari sosialisasi seputar perpajakan, akan memberikan persepsi yang baik dari para wajib pajak. Hal tersebut akan mempengaruhi dan memotivasi seorang wajib pajak untuk berperilaku taat pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.
Kesadaran  merupakan  unsur  dalam  diri  manusia  untuk  memahami  realitas  dan bagaimana  mereka  bertindak  atau  bersikap  terhadap  realitas.  Menurut  Irianto  (2005:46) menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong Wajib Pajak untuk membayar pajak, yaitu :Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang  pembangunan  negara.  Dengan  menyadari  hal  ini,  Wajib  Pajak  mau  membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib  Pajak  mau  membayar  pajak  karena  memahami  bahwa  penundaan  pembayaran  pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan  terhambatnya  pembangunan  negara.  Ketiga,  kesadaran  bahwa  pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan. Wajib Pajak akan membayar karena pembayaran  pajak  disadari  memiliki  landasan  hukum  yang  kuat  dan  merupakan  kewajiban mutlak setiap warga negara.
Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan  sebuah  itikad  baik  seseorang  untuk  memenuhi kewajiban  membayar  pajak  berdasarkan  hati  nuraninya  yang  tulus  ikhlas.  Semakin  tinggi tingkat  kesadaran  wajib  pajak,  maka  pemahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Muliari:2011).
Sosialisasi Perpajakan atau Penyuluhan merupakan suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan,  dan  sarananya  disesuaikan  dengan  keadaan,  kebutuhan,  dan  kepentingan  sasaran.

## Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 37
Karena  sifatnya  yang  demikian  maka  penyuluhan  biasa  juga  disebut  pendidikan  non  formal (Pudji:2007).  Penyuluhan  perpajakan  atau  sosialisasi  perpajakan  merupakan  suatu  upaya Direktur  Jenderal  Pajak  khususnya  Kantor  Pelayanan  Pajak  untuk  memberikan  pengertian, informasi,  dan  pembinaan  kepada  masyarakat  mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan dengan  peraturan  dan  perundang-undangan  perpajakan.  Adanya  sosialisasi  perpajakan diharapkan  akan  tercipta  partisipasi  yang  efektif  dimasyarakat  dalam  memenuhi  hak  dan kewajiban sebagai Wajib Pajak dalam memenuhi perpajakannya (Deni, 2006).
Dalam  Surat  Edaran  Ditjen  Pajak  No.  SE-98/PJ/2011  Tentang  Pedoman  Penyusunan Rencana  Kerja  dan  laporan  Kegiatan  Penyuluhan  Perpajakan  Unit  Vertikal  di  Lingkungan Direktorat  Jenderal  Pajak,  disebutkan  bahwa  upaya  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan kesadaran  masyarakat  tentang  hak  dan  kewajiban  perpajakannya  harus  terus  dilakukan karena,  program  ekstensifikasi  yang  terus  menerus  dilakukan  DJP  diperkirakan  akan menambah  jumlah  Wajib  Pajak baru  yang  membutuhkan  sosialisasi  atau  penyuluhan, tingkat kepatuhan  Wajib  Pajak  terdaftar  masih  memiliki  ruang  yang  besar  untuk  ditingkatkan  dan upaya  untuk  meningkatkan  jumlah  penerimaan  pajak  serta  meningkatkan  besarnya tax  ratio (Herryanto:2013).
Sosialisasi  Perpajakan  merupakan  salah  satu  cara  Dirjen  Pajak  untuk  memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan pajak ataupun segala seluk-beluk tentang perpajakan.  Cara  ini  diharapkan  mampu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  tentang pentingnya  membayar  pajak  dan  sanksi  yang  akan  diterima  ketika  tidak  membayar  pajak. Harapan  ini  bertujuan  untuk  memaksimalkan  peningkatan  penerimaan  pajak  yang  selalu dibawah target selama beberapa tahun ini (Fitria, 2015).
Pengertian  pemeriksaan  menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai berikut:"Pemeriksaan pajak adalah serangkaian  kegiatan  menghimpun  dan  mengolah  data,  keterangan  dan/atau  bukti  yang dilaksanakan  secara  objektif  dan  profesional  berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."Menurut Pardiat (2008:11)  pengertian  pemeriksaan  pajak  adalah  menekankan  pada  pemeriksaan  bukti  yang berupa  buku-buku,  dokumen  dan  catatan  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan  profesional berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan.
Tabel 9 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak No Peraturan Tgl Terutang 1. UU  No.  6  Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan  UU  No.  28 Tahun 2007 27/07/2007 Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2 PP  No.  80  Tahun 2007 01/01/200 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 3 PMK No. 199/PMK.03/2007 28/12/2007 Tata Cara Pemeriksaan Pajak 4 Per Dirjen Pajak No. PER- 19/PJ/2008 02/05/2008 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor 5 Per Dirjen Pajak No. PER- 20/PJ/2008 02/05/2008 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kantor 6 PMK No. 202/PMK.03/2007 20/12/2007 Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 7 Surat  edaran  Dirjen Pajak No. SE-1/PJ.04/2008 31/12/2008 Kebijakan Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Prastowo, Yustinus (2009:170)
Menurut  Rahayu  (2010:246),  tujuan  Pemeriksaan  Pajak sebagaimana  dimaksud  dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah untuk menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum,  keadilan  dan  pembinaan  kepada  Wajib  Pajak  dan  tujuan  lain  dalam  rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan.
Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan dalam hal :
1. SPT  menunjukkan  kelebihan  pembayaran  pajak,  termasuk  yang  telah  diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
3. tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
5. Ada  indikasi  kewajiban  perpajakan  selain  kewajiban  tersebut  pada  huruf  c  yang  tidak dipenuhi.
Pardiat  (2008:5)  bahwa  di  dalam  sistem selfassessment tidak  semua  SPT  dilakukan pemeriksaan  pajak,  kriteria  SPT  yang  dilakukan  pemeriksaan  pajak  adalah  SPT  Lebih  Bayar karena  dalam  jangka  waktu  paling  lama  12  (dua  belas)  bulan  sejak  tanda  terima penerimaan SPT  lebih  bayar,  Direktur  Jenderal  Pajak  harus  sudah  memberikan  ketetapan  pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3 ayat (3), Pemeriksaan untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak.  Pemeriksaan  bukti permulaan  dapat  dilakukan  apabila  ditemukan  adanya  indikasi  tindakan  pidana  di  bidang perpajakan  berdasarkan  hasil  analisis  data,  informasi,  laporan,  pengaduan,  laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak (Pardiat, 2008:6).
Pengertian  pemeriksaan  pajak  adalah  menekankan  pada  pemeriksaan  bukti  yang berupa  buku-buku,  dokumen  dan  catatan  yang  dilaksanakan  secara  objektif  dan  profesional berdasarkan  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban
Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 39
perpajakan  dan/atau  untuk  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan perundang-undangan perpajakan (Pardiat, 2008:11).
Pemeriksaan  pajak  dilakukan  untuk  memberi  efek  jera  terhadap  Wajib  Pajak  yang melakukan  kecurangan  sehingga  tidak  mengulang  perbuatan  yang  sama  dimasa  depannya (Purba,  2012).  Hal  ini  yang  menyebabkan  perlunya  dilakukan  pembinaan  serta  pengawasan yang berkesinambungan terhadap Wajib Pajak. Selain itu sering kali juga Wajib Pajak dengan sengaja  mencurangi  pembayaran  pajak  yang  seharusnya  dilakukan,  oleh  sebab  itu  untuk menguji  kepatuhannya  perlu  pula  dilakukan  pemeriksaan.  Walaupun  pemungutan  pajak menganut  sistem self  assessment akan  tetapi  dalam  rangka  pembinaan,  penelitian  dan pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  wajib  pajak,  Direktorat  Jenderal Pajak  masih  dapat  mengeluarkan  Surat Ketetapan  Pajak (SKP).  SKP  ini  merupakan  komponen official  assessment .  SKP  ini  adalah  produk  hokum  yang  dihasilkan  sehubungan  pemeriksaan pajak  yang  berisi  penjelasan  tentang  dasar-dasar  koreksi  pajak  serta  besarnya  sanksi  serta pajak yang terutang (Purba, 2012).
Pemeriksaan  pajak  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak  melalui  unit  pelaksana yaitu  fungsional  pemeriksa  pajak  baik  yang  berada  di  kantor  pelayanan,  kantor  wilayah, maupun kantor pusat. Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak adalah pemberitahuan pajak  yang  dilakukan  sendiri  oleh  wajib  pajak  dalam  Surat  Pemberitahuan  Pajak  (SPT).  Surat Pemberitahuan  Pajak  ini  disampaikan  wajib  pajak  pada  setiap  akhir  tahun  pajak.  Pada  saat penerimaan SPT Tahunan ini petugas pajak akan melakukan penelitian kelengkapan formal dan penulisan pada kolom-kolom yang terdapat pada SPT tersebut. Apabila SPT yang disampaikan telah  lengkap  maka  akan  diberikan  tanda  terima  SPT  Tahunan  kepada  wajib  pajak  dan selanjutnya  SPT  akan  direkam,  namun  apabila  SPT  belum  lengkap  atau  terdapat  kesalahan dalam  penulisan  maka  SPT  akan  dikembalikan  kepada  wajib  pajak  untuk  dilengkapi  dan diperbaiki (Purba, 2012).
Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Penagihan Pajak adalah  serangkaian  tindakan  agar  penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika dan  sekaligus  memberitahukan  surat  paksa,  mengusulkan  pencegahan,  melaksankaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197).
Menurut  Suandy  (2008:173),  penagihan  pajak  dapat  dikelompokkan  menjadi  2  (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif adalah:
1. Penagihan Pajak Pasif
Penagihan  pajak  pasif  dilakukan  dengan  menggunakan  Surat  Tagihan  Pajak  (STP),  Surat Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  (SKPKB),  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan (SKPKBT),  surat  keputusan  pembetulan  yang  menyebabkan  pajak  terutang  menjadi  lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
2. Penagihan Pajak Aktif
Penagihan  pajak  aktif  merupakan  kelanjutan  dari  penagihan  pajak  pasif,  dimana  dalam upaya  penagihan  ini  fiskus  berperan  aktif  dalam  arti  tidak  hanya  mengirim  surat  tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.
H1:  Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan
H2:  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  penerimaan  Pajak Penghasilan Badan
H3:  Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan H4:  Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Secara  umum  statistika  deskriptif  merupakan  penyajian  data  dalam  bentuk  grafik maupun  peringkasan  data  dengan  tujuan  menggambarkan  karakteristik  variabel  dependent dan independent yang meliputi rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasinya.  Dari  penghitungan  nilai-nilai  tersebut  dapat  diperoleh  gambaran  sampel  secara garis besar. Hasil pengolahan statistika deskriptif disajikan sebagai berikut:
Tabel 10 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian Descriptive Statistics N  Minimum  Maximum Mean Std. Deviation X1 36 .1131 .2432 .180870  .0315147 X2 36 0 6 2.00 1.512 X3 36 .1670 .9869 .501456  .3682899 X4 36 .1400 .5900 .412778  .1011537 Y 36 3631416 909 15951779 602 740762366 2.47 2883683 034.530 Valid N (list wise) 36
Sumber : Data diolah (2015)
Jumlah data dalam penelitian ini sebanyak 36 yang didapat dari periode penelitian yaitu tahun  2012  –  2014, dimana  pada  variabel  X1  Kesadaran  Wajib  Pajak paling  rendah  sebanyak 0.1131  atau  sebesar  11.31%  yang  melaporkan  SPT  tepat  waktu  dan  Kesadaran  Wajib  Pajak paling besar sebanyak 0.2432 atau sebesar 24.32% yang melaporkan SPT tepat waktu, variabel X2 Kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPP paling rendah sebanyak 0 kali dan paling besar sebanyak 6 kali, variabel X3 Pemeriksaan Pajak paling rendah 0.1670 atau sebesar 16.7% yang berhasil  dihimpun  dan  paling  besar  0.9869  atau  sebesar  98.69%  yang  berhasil  dihimpun, variabel X4 Penagihan Pajak paling rendah 0.1400 atau sebesar 14.% tunggakan yang berhasil ditagih dan paling besar 0.5900 atau sebesar 59% tunggakan yang berhasil ditagih dan variabel Y  yaitu  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  paling  rendah  sebesar  Rp3.631.416.909  dan paling besar sebesar Rp15.951.779.602.
Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  variable-variabel  yang  mempengaruhi  jumlah  penerimaan  PPh Badan.  Variabel-variabel  yang  dianggap  memiliki  pengaruh  terhadap  jumlah  penerimaan  PPh Badan (Y) adalah Kesadaran Wajib Pajak (X1), Kegiatan Sosialisasi Perpajakan (X2), Pemeriksaan Pajak  (X3),  dan  Penagihan  Pajak  (X4)  di  mana  Y  sebagai  variabel  terikat  dan  X1,X2,  X3,  X4 sebagai variabel bebas.

## Uji Asumsi Klasik
Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 41

## a. Uji Normalitas
Normalitas residual adalah suatu keharusan untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Untuk  memeriksa  asumsi  kenormalan,  digunakan  Kolmogorov-Smirnov  Test,  dengan  kaidah keputusan jika Asymp. Sig (2  – tailed) lebih besar dari 0,05 (taraf kesalahan 5%), maka  dapat dikatakan  residual  model  berdistribusi  normal.  Berikut  ini  adalah  hasil  pemeriksaan  asumsi normalitas  residual  :  Berdasarkan  hasil  pengujian  berikut,  nilai  Asymp.  Sig  (2  –  tailed)  adalah 0,255  lebih  besar  dari  0,05.  Artinya  dapat  dikatakan  bahwa  residual  model  berdistribusi normal.
Tabel 11

## Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandar dized Residual N 36 Normal Parameters a,b Mean 0E-7 Std. Deviation .24175088 Most Extreme Differences Absolute .169 Positive .169 Negative -.118 Kolmogorov-Smirnov Z 1.014 Asymp. Sig. (2-tailed) .255 a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data. Sumber: Output SPSS yang diolah, 2015

## b.Uji Multikolinieritas
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal  adalah  variabel  independen  yang  nilai  korelasi  antarsesama  variabel  indpenden sama  dengan  nol.  Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  multikolinearitas  di  dalam  model regresi  berganda  dapat  dilihat  dari Tolerance dan Variance  Inflation  Factor (VIF),  jika  nilai tolerance  di  atas  0,1  dan  nilai  VIF di bawah  10, maka  tidak terjadi  masalah  multikolinearitas, artinya model regresi tersebut baik (Ghozali, 2011:105).

## Tabel 12

## Uji Mulikolinieritas
Coefficients a Mode l Unstandardized Coefficients Stan dardi zed Coeff icien ts T Sig Collinearity Statistics B Std. Error
Beta
Toler ance VIF
1 (Con stant 19.952 .485 41.145 .000 X1 9.768 1.659 .849 5.887 .000 .689  1.450
X2 .013 .030 .055 .438 .664 .910  1.099 X3 .823 .184 .836 4.478 .000 .411  2.432 X4 1.214 .582 .339 2.087 .045 .545  1.836 a. Dependent Variable: LNY
Sumber: Output SPSS yang diolah, 2015
Tabel  12  di  atas  menunjukkan  tidak  ada  satupun  variabel  independent  yang  saling berkolerasi  secara  statistik.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari Tolerance dan Variace  Inflation  Factor (VIF)  masing-masing  variabel.  untuk  nilai  Tolerance  masing-masing  variabel  di  atas  0,1  dan untuk  nilai  VIF  masing-masing  variabel  di  bawah  10  sehingga  semua  variabel  independent dapat dinyatakan tidak terjadi masalah multikolinieritas.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual  dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  hal  tersebut  disebut homoskedastisitas  dan  jika  berbeda  disebut  heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik adalah  tidak  terjadi  heteroskedastisitas.  Untuk  mengetahui  ada  tidaknya  heteroskedastisitas dapat  digunakan  Uji  Gleijser.  Uji  Gleijser  dapat  dilakukan  dengan  meregres  nilai  absolut residual (Ut) dengan terhadap variabel independent (Ghozali, 2011:143). Persamaan regresinya sebagai berikut:
Untuk menguji adanya heteroskedastisitas, jika nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka tidak ada indikasi terjadinya heterokedastisitas.  Hipotesis yang akan diuji adalah:
H0 : tidak terjadi heteroskedastisitas H1 : terjadi heteroskedastisitas maka ditentukan : sig > 0,05 , maka H0 diterima, H1 ditolak berarti tidak terjadi heteroskedastisitas sig < 0,05 , maka H0 ditolak, H1 diterima berarti terjadi heteroskedastisitas

## Tabel 13
Uji Heteroskedastisitas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed
Coefficient s
t Sig.
B Std.
Error Beta (Const ant) .349 .246 1.419 .166 X1 -.705 .840 -.179 -.839 .408 X2 -.003 .015 -.040 -.214 .832 X3 -.030 .093 -.088
-.318 .752 X4 .012 .295
.010 .041 .968
a. Dependent Variable: ARESID
Ut = α + βXt + vt

## Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 43
Tabel 13 di atas menunjukkan tidak ada satupun variabel independent yang signifikan secara  statistik.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  tingkat  signifikasi  untuk  Kesadaran  Wajib  Paja Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak lebih besar dari 0,05 sehingga  H0  diterima  atau  semua  variabel  independent  dapat  dinyatakan  bebas heterokedastisitas.

## Uji Autokorelasi
Menurut  Singgih  Santoso  (2012:241)  tujuan  autokorelasi  adalah  untuk  mengetahui  apakah dalam  sebuah  model  regresi  linier  ada  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  pada  periode  t  dengan kesalahan  pada  periode  t-1  (sebelumnya)".  Jika  terjadi  korelasi,  maka  dinamakan  ada  problem autokorelasi. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series,  atau  berdasarkan  waktu  berkala,  seperti  bulanan,  tahunan,  dan  seterusnya,  karena itu  ciri khusus uji ini adalah waktu (Santoso,  2012:241). Untuk mendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin Watson (D-W).
Tabel 14
Uji Autokorelasi Model Summary b Mo del R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson
1 .745 a .555 .498 .25687 1.537 a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 b. Dependent Variable: LNY Sumber: Output SPSS yang diolah, 2015
Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut (Santoso, 2012:242) sebagai berikut:
• Bila nilai D-W terletak dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif
• Bila nilai D-W terletak -2 sampai 2 berarti tidak ada autokorelasi
• Bila nilai D-W terletak diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif Tabel  diatas  menunjukan  bahwa  nilai Durbin  Watson sebesar  1,537  yang  dimana terletak -2 sampai 2 dengan keputusan tidak ada autokorelasi.

## Uji Hipotesis Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilai-nilai sebagai berikut:

## Tabel 15

## Uji Koefisien Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standa rdized Coeffic ients t Sig. B Std. Error Beta
1 (Cons tant) 19.952 .485 41.145  .000 X1 9.768 1.659 .849 5.887  .000 X2 .013 .030 .055 .438  .664 X3 .823 .184 .836 4.478  .000 X4 1.214 .582 .339 2.087  .045 a. Dependent Variable: LNY Sumber : Output SPSS yang diolah, 2015
Berdasarkan output diatas bisa kita lihat hasil persamaan regresi linier berganda dalam sebuah model sebagai berikut:
LnY = α+ β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e
Keterangan: Y : Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
X1  : Kesadaran Wajib Pajak
X2 : Kegiatan Sosialisasi Perpajakan
X3  : Pemeriksaan Pajak X4  : Penagihan Pajak β 1 ,β 2 ,β 3 β 4 : Koefisien Regresi e   : error
Nilai-nilai  pada  output  pun  kemudian  dimasukkan  ke  dalam  model  maka  terbentuk menjadi model sebagai berikut :
LnY = 19,952+ 9,768 X1 + 0,013 X2 + 0,823 X3 + 1,214 X4 + e Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa :
1. Nilai  konstanta  (α)adalah  19,952,  artinya  jika  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi Pajak,  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak,  0,  maka  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Orang Pribadi akan meningkat sebesar 19,897.
2. Nilai koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak (β1)bernilai positif, yaitu 9,768 yang artinya  jika  jumlah  Kesadaran  Wajib  Pajak  bertambah  1  maka  besarnya  penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan  akan  meningkat  sebesar  9,768  dengan  anggapan  variabel  lainnya bersifat konstan atau tetap.
3. Nilai  koefisien  regresi  variabel  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan  (β2)  bernilai  positif,  yaitu 0,013  artinya    peningkatan  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan    sebesar  1  akan  meningkatkan penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  sebesar  0,013  dengan  anggapan  variabel  lainnya bersifat konstan atau tetap.
4. Nilai  koefisien  regresi  variabel  Pemeriksaan  Pajak  (β3)  bernilai  positif, yaitu  0,823  yang  artinya peningkatan  Pemeriksaan  Pajak  sebesar  1  akan  meningkatkan  penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan  sebesar  0,823  dengan  anggapan  variabel  lainnya  bersifat  konstan  atau tetap.
5. Nilai koefisien regresi variabel Penagihan Pajak (β4) bernilai positif, yaitu 1,214 yang artinya adalah  peningkatan  Penagihan  Pajak  sebesar  1  akan  meningkatkan  penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan  sebesar  1,214  dengan  anggapan  variabel  lainnya  bersifat  konstan  atau tetap.

## Uji Koefisien Determinasi (R 2 )
Nilai koefisien determinasi ditunjukkan dengan nilai adjusted R-Square dari model regresi
Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 45
yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh kinerja manajerial dapat menerangkan variasi variabel-variabel  bebasnya.  Selain  itu,  pengujian  ini  bertujuan  untuk  menguji  tingkat  keeratan hubungan  antara  variabel-variabel  independen  terhadap  variabel  dependen.  Hasil  uji determinasi menghasilkan output sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 16 Uji Koefisien Determinasi (R 2 ) Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .745 a .555 .498 .25687 a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3 Sumber : Output SPSS yang diolah, 2015
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  koefisien  determinasi  yang  menunjukkan  nilai adjusted  R 2 sebesar  0,498.  Hal  ini  berarti  bahwa  49,8%  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badandapat  dijelaskan  oleh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan, Pemeriksaan  pajak  dan  Penagihan  Pajak.  Sedangkan  sisanya  50,2%  (100%  -  49,8%)  dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

## Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)
Tabel 17
Uji t (Parsial) Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standar dized Coefficie nts t Sig.
B Std. Error Beta 1 (Const ant) 19.952 .485 41.145 .000 X1 9.768 1.659 .849 5.887 .000 X2 .013 .030 .055 .438 .664 X3 .823 .184 .836 4.478 .000 X4 1.214 .582 .339 2.087 .045 a. Dependent Variable: LNY
Sumber : Output SPSS yang diolah, 2015
Dari tabel 17 diatas dapat disimpukan sebagai berikut:
1. Pengujian  Koefisien  Variabel  Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan  output diatas  dapat dilihat  bahwa  nilai  t hitung sebesar  5,887,  nilai  tersebut lebih  besar  dari  t tabel sebesar  2,028  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar 0,000.  Maka  Ho  ditolak  atau  dapat  disimpulkan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  Semakin  banyak  Wajib Pajak  yang  sadar  akan  membayar  pajak  maka  akan  meningkatkan  Penerimaan  Pajak Penghasilan  Badan.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hipotesis  pertama dapat diterima.

## 2. Pengujian  Koefisien  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan
Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 0.438, nilai tersebut lebih  kecil  dari  t tabel sebesar  2,028  dan  nilai  signifikansi  lebih  besar  dari  0,05  yaitu  sebesar 0,664. Maka Ho diterima atau dapat disimpulkan bahwa Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  Dengan  demikian  dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua ditolak.
3. Pengujian  Koefisien  Variabel  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan
Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 4,478, nilai tersebut lebih  besar  dari  t tabel sebesar  2,028  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar 0,000. Maka Ho ditolak atau dapat disimpulkan bahwa Pemeriksaan Pajakberpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  Semakin  banyak  Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan pajak maka Penerimaan Pajak Penghasilan Badan akan semakin meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga dapat diterima.
4. Pengujian  Koefisien  Variabel  Penagihan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan Badan
Berdasarkan output diatas dapat dilihat bahwa nilai t hitung sebesar 2,087, nilai tersebut lebih  besar  dari  t tabel sebesar  2,028  dan  nilai  signifikansi  lebih  kecil  dari  0,05  yaitu  sebesar 0,045.  Maka  Ho  ditolak  atau  dapat  disimpulkan  bahwa  Penagihan  Pajakberpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan.  Semakin  Penagihan  Pajak  itu dilakukan  maka  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  akan  semakin  meningkat.  Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat dapat diterima.

## Pembahasan
1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Dari  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  sebelumnya,  didapatkan  hasil  yaitu  hipotesis pertama diterima dimanaKesadaran Wajib Pajak memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan Penerimaan pajak Penghasilan Badan.Jatmiko (2006:22) menjelaskan bahwa kesadaran adalah  keadaan  mengetahui  atau  mengerti.  Kesadaran  wajib  pajak  dapat  di  artikan  suatu kondisi  dimana  Wajib  Pajak  badan  mengetahui,  memahami  dan  melaksanakan  ketentuan perpajakan  dengan  benar  dan  sukarela.Kesadaran  Wajib  Pajak  merupakan  faktor  terpenting bagi  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  pajak,  dengan  banyaknya masyarakat  yang  sadar  akan  kepentingan  membayar  pajak  maka  pemerintah  akan  memiliki asset  tersendiri  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pembangunan.  Dengan  meningkatnya pendapatan  yang  diperoleh  pemerintah  dari  penerimaan  pajak  maka  akan  meningkat  pula pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  oleh  pemerintah.  Berarti  bahwa  peningkatan pembangunan sebagai salah satu bukti bahwa Penerimaan Pajak semakin meningkat. Semakin tinggi  tingkat  kesadaran  Wajib  Pajak  Badan  maka  pamahaman  dan  pelaksanaan  kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak (Muliari:10). Hal ini menunjukan adanya pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.
Hasil  Penelitian  ini  mendukung  penelitian  Sulistyawati  (2012),  yang  hasilnya menunjukan  bahwa  Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
2. Pengaruh Kegiatan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Dari  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  sebelumnya,  didapatkan  hasil  yaitu  hipotesis  kedua ditolak  dimana  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  pajak

## Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 47
Penghasilan Badan.Menurut  Pudji (2007:60) Sosialisasi Perpajakan atau Penyuluhan merupakan suatu bentuk  pendidikan  yang  cara,  bahan,  dan  sarananya  disesuaikan  dengan  keadaan,  kebutuhan,  dan kepentingan  sasaran.  Karena  sifatnya  yang  demikian  maka  penyuluhan  biasa  juga  disebut  pendidikan non  formal.  Penyuluhan  perpajakan  atau  sosialisasi  perpajakan  merupakan  suatu  upaya  Direktur Jenderal  Pajak  khususnya  KPP  untuk  memberikan  pengertian,  informasi,  dan  pembinaan  kepada masyarakat mengenai  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  peraturan  dan  perundang-undangan perpajakan.  Adanya  sosialisasi  perpajakan diharapkan  akan  tercipta  partisipasi  yang  efektif dimasyarakat  dalam  memenuhi  hak  dan  kewajiban  sebagai  wajib  pajak  dalam  memenuhi perpajakannya.
Sosialisasi  langsung  yang  dilakukan  oleh  KPP  Pratama  Tigaraksa  kurang  optimal  dan belum memenuhi hasil yang maksimal. Ini dikarenakan pelaksanaan sosialisasi secara langsung di lakukan pada jam-jam sibuk bekerja. Wajib Pajak lebih mengutamakan melakukan kegiatan usahanya daripada mengikuti kegiatan penyuluhan tersebut.
Hasil  Penelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  Herryyanto  (2013:133)  yang  hasilnya menunjukan  bahwa  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## 3. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Dari  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  sebelumnya,  didapatkan  hasil  yaitu  hipotesis ketiga  diterima  dimanaPemeriksaan  Pajak  memiliki  hubungan  yang  positif  dan  signifikan dengan Penerimaan pajak Penghasilan Badan.Menurut Rahayu (2010:246) Tujuan pemeriksaan pajak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  No.  545/KMK  04/2000 tanggal  22  Desember  2000  adalah  untuk  menguji  kepatuhan  pemenuhan  kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP dan  tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  peraturan  Perundang-undangan perpajakan  demi  mengoptimalkan  penerimaan  perpajakan.Hal  ini  berarti  bahwa  semakin efektif  seorang  karyawan  pemeriksapajak  dalam  melakukan  setiap  tahapan-tahapan pemeriksaan pajakberdasarkan  Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000dapat meningkatkan  penerimaan  negara  dalam  sektor  perpajakan.  Peranpemeriksaan  sebagai pendongkrak  penerimaan  pajak  mengharuskanadanya  pengawasan  yang  efektif  terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak.Pengawasan atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak  inidiimplementasikan  dalam  bentuk  administrasi  dan  monitoring  terhadappemeriksaan pajak.  Pemeriksaan  pajak  juga  bertujuan  untuk  meredamkecurangan  yang  dilakukan  wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya.Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib  pajak,  DJPmelakukan  pemeriksaan  rutin  kepada  wajib  pajak.  Apabila  telah dilakukanpemeriksaan  dengan  baik  maka  an  berdampak  pada  peningkatanpenerimaan  pajak negara.
Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Herryanto (2013) dan Mahendra (2014) yang hasilnya  menunjukan  bahwa  Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan.
4. Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan
Dari pengujian hipotesis yang dilakukan sebelumnya, didapatkan hasil yaitu hipotesis keempat diterima  dimanaPenagihan  Pajak  memiliki  hubungan  yang  positif  dan  signifikan  dengan  Penerimaan pajak  Penghasilan  Badan.  Menurut  Rahayu  (2010:202)  Penagihan  Pajak  adalah  serangkaian  tindakan agar  penanggung  pajak  melunasi  utang  pajak  dan  biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau memperingatkan,  melaksanakan  penagihan  seketika  dan  sekaligus  memberitahukan  surat  paksa, mengusulkan  pencegahan,  melaksankaan  penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  menjual  barang
yang  telah  disita.Tujuan  penagihan  pajak  di  dalam  instansi  pemerintahan  antara  lain  adalah  untuk menjaga kestabilan pendapatan keuangan baik di daerah maupun pusat. Karena pajak merupakan salah satu  sumber  pendapatan  negara.  Dengan  adanya  penagihan  pajak,  wajib  pajak  yang  tidak  mau membayar  pajaknya  dapat  dipaksa  untuk  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  pajak,  sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan  pajak.  Serangkaian  tahapan-tahapan  agar  wajib  pajak  melunasi  hutang  pajak  dan biaya  penagihan  pajak  dengan  menegur  atau  memperingatkan,  melaksanakan  penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan,  dan  menjual  barang  yang  telah  disita.  Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu  dalam  membayar  kewajiban  perpajakannya,  sehingga  dapat  menigkatkan  penerimaan pajak.
Hasil Penelitian ini mendukung penelitian Herryanto (2013:133) dan Mahendra (2014) yang hasilnya menunjukan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  serta  pembahasan  bab  sebelumnya  tentang  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan,  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan  Di  Lingkungan  KPP  Pratama  Tigaraksa mempunyai beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Kesadaran  Wajib  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan.
2. Kegiatan Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
3. Pemeriksaan  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan.
4. Penagihan  Pajak  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan Badan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arum,  Harjanti  Puspa  dan  Zulaikha.  2012.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  fiskus dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Diponegoro Journal Of Accounting . Vol 1, Nomor 1.
Deni  Hendarsyah.  2006.  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan,  dan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  pada  KPP  Pratama  Mampang Prapatan  Jakarta).  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Pembangunan  Nasional “Veteran”.
Desty  Fitria  Amanah,  Akie  Rusaktiva  Rustam,  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kepemilikan NPWP  dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  PPH  Orang  Pribadi  Pengusaha (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan.
Djoned, Gunadi M. 2005. Administrasi Pajak . Jakarta: BPPK DEPKEU RI.
Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 49
Fishbein,  M.  and  Azjen,  I.  1975. Belief,  Attitude,  Intention  and  Behavior.Reading,
Mass :Addison-Wesley.
Ghozali,  Imam.  2011. Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS  19 . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ginting,  Riskon.  2006.  Pengaruh  Pemberian  Surat  Penagihan  terhadap  Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan. Jurnal Ekonomi & Bisnis , Vol.5, No.1.
Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi- Politik . Jakarta: Integrita Dinamika Press.
Herryanto,  Marisa  dan  Agus  Arianto  Toli.  2013.  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap   Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Tax and AccountingReview , Vol.1, No.1.
Irianto, Slamet Edi. 2005. Politik Perpajakan : Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta. UII Press.
Jatmiko,  Agus  Nugroho.  2006.  Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda,
Pelayanan  Fiskus,  dan  Kesadaran  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak. Tesis . Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Universitas Diponegoro.
Judisseno, Rimsky J. 2007. Pajak dan Strategi Bisnis . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama Kamila,  Ichwanul.  2010.  Pengaruh  Tingkat  Kepatuhan,  Pemeriksaan  Pajak  Serta  Perubahan PTKP  Terhadap  Peningkatan  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pada  KPP  Pratama Surakarta. Skripsi . Fakultas Ekonomi UNS.
Listyaningtyas,  Ellya  Florentin.  2012. Efektivitas  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung, Surabaya). Jurnal Akuntansi UNESA .
Mahendra,  Putu  Putra  dan  I  Made  Sukartha.  2014.  Pengaruh  Kepatuhan,  Pemeriksaan  dan Penagihan  Pajak  Pada  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan. Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana .
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
Muliari, Ni Ketut & Putu Ery Setiawan. 2011. Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. J urnal Akuntansi dan Bisnis . Vol 6(1) : Hal. 1- 23.
Munari.  2005.  “Pengaruh  Faktor  Tax  Payer  terhadap  Keberhasilan  Penerimaan  Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Batu, Malang)”. Jurnal Eksekutif , Vol.2: No. 2
Pardiat. 2008. Pemeriksaan Pajak . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Primerdo,  Rizky  Yuslam.  2015.  Pengaruh  Pemeriksaan  Pajak  dan  Penagihan  Pajak  Terhadap Efektivitas  Penerimaaan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama  Surakarta). Tesis . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pudji  Muljono.  2007.  Learning  Society,  Penyuluhan  dan  Pembangunan  Bangsa.  Jurnal Penyuluhan. Vol 3(1) : Hal. 55-63.
Purba, Arifanda. 2012. Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untuk   Menentukan Pola Profil wajib pajak Badan yang Potensial di Kantor Pelayanan  Pajak  Pratama Jakarta Palmerah. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia .
Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial) . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Resmi, Siti. 2011. Perpajakan: Teori dan Kasus . Jakarta: Salemba Empat.
Salip dan Tendy Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk). Jurnal Keuangan Publik ,   Vol.4,   No.2.
Sari,  Maria  M.  Ratna  dan  Ni  Nyoman  Afriyanti.  2012.  Pengaruh  Kepatuhan  Pajak  dan Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  PPh  Pasal  25/29  Wajib  Pajak  Badan pada KPP Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis . Vol 7(1) : Hal. 1- 21.
Suandy, Early. 2008. Perpajakan . Jakarta:Salemba Empat.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis . Bandung: Alfabeta
Sukirman. 2011. Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan  Pajak. Analisis Manajemen , Vol.5, No.1.
Sulistyawati,  Ardiani  Ika,  Dian  Indriana  Tri  Lestari,  dan  Novi  Widi  Tiandari.  2012.  Pengaruh Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pelayanan  Perpajakan  Dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Terhadap  Kinerja Penerimaan  Pajak  (Studi  Kasus  Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Semarang  Candisari). Jurnal Infestasi . Vol. 8, No. 1. Hal. 81-96.
Sumarsan, Thomas. 2010. Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru). Jakarta: Indeks.
Susanto,  M.  2009.  Pengaruh  Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di   KPP
Mataram. Unpublished undergraduate thesis. Universitas Kristen   Petra, Surabaya.
Syahab,  Zakiyah  M.  dan  Gisijanto,  Hantoro  Arief.  2008.  Penagihan  Pajak  dengan  Surat  Paksa terhadap Penerimaan Pajak. Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak .
Tarjo  dan  Indra  Kusumawati.  2006. Analisis  Prilaku  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  terhadap Pelaksanan Self Asesment Sistem : Satu Studi di Bangklan. JAAI.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan  atas Undang- undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia . Jakarta: Salemba Empat.
Waluyo dan Wirawan B. Illyas. 2003. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
Yustinus Prastowo. 2009. Panduan Lengkap Pajak. Jakarta: Raih Asa Sukses
www.bps.go.id
www.anggaran.depkeu.go.id
http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/menkeu-penerimaan-pajak-tak-capai-100/69511
Muhammad Rizky Fadhillah & Andi 51
http://www.voaindonesia.com/content/bpk-penerimaan-pajak-tidak-capai-target-dalam-4- tahun-terakhir/1683033.html
http://bisnis.liputan6.com/read/793346/penerimaan-pajak-2013-kurang-rp-763-triliun-dari- target
http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/01/14/rekor-realisasi-pajak-2014-terendah- sepanjang-sejarah
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/380237-penerimaan-pajak-2012-hanya-rp980-triliun http://bisnis.tempo.co/read/news/2014/04/09/087569377/target-penerimaan-pajak-2014- sulit-tercapai