Volume 5 Issue 2, September 2021: pp. 164-174 Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  International  License,  which  permits  unrestricted  use,  distribution, and  reproduction  in  any  medium,  provided  the  original  work  is  properly cited.

## Keabsahan Penggunaan Vaksin Astrazeneca Di Tengah Wabah Pandemi COVID-19: Ditinjau Dari Hukum Islam
Validity the Use of Astrazeneca Vaccine in Middle Of COVID-19 Pandemic: Review from Islamic Law
Muhamad Nazar 1 , La Sensu 2 , Muhammad Sjaiful 3
1. Fakultas Hukum,Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: m.nazar_fh@uho.ac.id
2. Fakultas Hukum,Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: lasensu@uho.ac.id
3. Fakultas Hukum,Universitas Halu Oleo, Indonesia. E-mail: saifulhamad@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: COVID-19; AstraZeneca Vaccine; Islamic law Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  is  a  new  disease  variant  and  comes from  the  coronavirus,  which  is  a  large  family  of  viruses  that  attack  the respiratory  system  with  symptoms  ranging  from  mild  to  severe  symptoms. The increasing number of COVID-19 sufferers has made the government try to minimize this number by distributing vaccines throughout Indonesia, one of which is the AstraZeneca Vaccine. This vaccine has drawn controversy due to the use of pigs in the production of the vaccine. The method used in this research is descriptive research. The purpose of this study was to review the use  of  the  AstraZeneca  vaccine  during  the  COVID-19  pandemic  from  an
Islamic law perspective. The results in this study are the opinion of the ulama kyai  arif,  based  on  the  MUI  Fatwa  No.  14  2021,  Circular  Letter  Number: HK.02.02/II/841/2021 and BPOM Circular Number EUA2158100143A1 is to allow the use of the AstraZeneca vaccine which has been guaranteed by the government  to  be  safe  and  of  good  quality,  although  with  a  lot  of  debate because  there  is  a  mixture  of  pig  trypsin  during  breeding  for  separate  the host cell and the medium. The conclusion in this study is that the use of the AstraZeneca vaccine based on Islamic law is permissible (permissible) with a note that it is only used in an emergency as it is today. The suggestion in this study  is  that  it  is  hoped  that  the  government  can  work  harder  to  find  a COVID-19  vaccine  with  100%  halal  ingredients  that  are  safe  for  public consumption without doubt. INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Kata kunci: COVID-19; Vaksin AstraZeneca; Hukum Islam Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  adalah  varian  penyakit  baru  dan berasal dari coronavirus yakni keluarga besar virus yang menyerang sistem pernapasan  dengan  gejala  mulai  dari  gejala  ringan  hingga  gejala  berat. Semakin  melonjaknya  penderita  COVID-19  membuat  pemerintah  berupaya meminimalisir  angka  tersebut  dengan  mendistribusikan  vaksin  ke  seluruh wilayah  Indonesia,  salah  satu  jenis  vaksin  COVID-19  tersebut  ialah  Vaksin AstraZeneca.  Vaksin  ini  menuai  kontroversi  dikarenakan  adanya penggunaan babi dalam produksi vaksin tersebut. Metode yang digunakan
penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriktif.  Tujuan  penelitian  ini  untuk meninjau  penggunaan  vaksin  AstraZeneca  pada  saat  pandemi  COVID-19 dari  segi  hukum  Islam.  Hasil  dalam  penelitian  ini  adalah  pendapat  ulama kyai  arif,  beradasarkan  Fatwa  MUI  iNo.  14  Tahun  2021,  Surat  Edaran Nomor:  HK.02.02/II/841/2021  serta  Surat  edaran  BPOM  nomor EUA2158100143A1 ialah memperbolehkan penggunaan vaksin AstraZeneca yang  telah  dijamin  oleh  pemerintah  aman  serta  berkualitas,  walaupun dengan  banyak  perdebatan  dikarenakan  terdapat  campuran  tripsin  babi pada  saat  pembiakkan  untuk  memisahkan  sel  inang  dan  media  tersebut.
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini  adalah  penggunaan  vaksin  AstraZeneca berdasarkan  Hukum  Islam  ialah  mubah  (diperbolehkan)  dengan  catatan hanya  digunakan  dalam  keadaan  darurat  seperti  saat  ini.  Adapun  saran dalam  penelitian  ini  adalah  diharapkan  pemerintah  dapat  bekerja  lebih keras untuk menemukan vaksin COVID-19 dengan bahan-bahan 100% halal yang aman dikonsumsi masyarakat tanpa keraguan.

## 1. Pendahuluan
Coronavirus  Disease  2019  (COVID-19)  adalah  varian  penyakit  baru  dan  berasal  dari coronavirus  yakni  keluarga  besar  virus  yang  menyerang  system  pernapasan  dengan gejala yang dapat ditimbulkan mulai dari gejala ringan seperti demam, sakit tenggorokan hingga gejala berat seperti sesak napas . Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars- CoV-2 1 .
COVID-19  semakin  berbahaya  dengan  menyebabkan  hilangnya  jutaan  jiwa  yang mengakibatkan  World  Health  Organiztion  (WHO)  menyatakan  COVID-19  sebagai pandemi global 2 , serta telah menyebar hingga lebih dari 230 negara 3 . Pandemi COVID-19 hingga  saat  ini  masih  menjadi  permasalahan  global  di  berbagai  belahan  dunia  yang mengakibatkan pemerintah setiap negara bekerja lebih keras untuk mengatasi pandemi ini 4 .  Hal  ini  dikarenakan  Pandemi  COVID-19  yang  terjadi  saat  ini  telah  menginfeksi banyak masyarakat di seluruh dunia dan juga berimbas pada seluruh sektor kehidupan seperti  politik,  sosial,  ekonomi  bahkan  Pendidikan  sehingga  sangat  merugikan  banyak pihak 5 .
Tingkat infeksi COVID-19 yang semakin melonjak, terbukti dengan data update terakhir (06 Agustus 2021) pasien terkonfirmasi COVID-19 telah mencapai sebanyak 3.607.863
1 Kementerian  kesehatan  Republik  Indonesia.  Pedoman  Pencegahan  Dan  Pengendalian  Coronavirus Disease (COVID-19). Kementerian kesehatan Republik Indonesia; 2020.
2 Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta Biomed. 2020;91 (1).
3 Rahman  YA.  Vaksinasi  Massal  COVID-19  sebagai  Sebuah  Upaya  Masyarakat  dalam  Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Huk. 2021;3 (2)(2):80-86. doi:10.15575/kh.v3i2.11520.
4 Syatar  A,  Amiruddin  MM,  Rahman  A,  Makassar  UINA,  Parepare  I,  Alauddin  UIN.  Darurat  Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). KURIOSITAS Media Komun Sos dan Keagamaan. 2020;13 No.1(ISSN-P: 1979-5572 ISSN-E: 2541-6480).
5 Masnun MA, Sulistyowati E, Ronaboyd I. Pelindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 dan Tanggung Jawab Negara  Pemenuhan  Vaksin  Dalam  Mewujudkan  Negara  Kesejahteraab.  Ilmu  Hukum.  2021;17  (1)(P-ISSN 0216-6534 E-ISSN 2654-525X):35-47.
kasus di Indonesia, diantaranya 2.996.478 kasus sembuh dan 104.010 kasus meninggal 6 . Hal ini berimbas pada kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah ini dengan tujuan meminimalisir  kontaminasi  COVID-19  yang  semakin  serius  dengan  menerapkan peraturan  3M  yakni,  menggunakan  masker,  mencuci  tangan,  menjaga  jarak  (Physical distancing,  social  distancing)  serta  mengeluarkan  berbagai  regulasi  seperti  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar,  WFH  (Work  From  Home),  hingga  saat  ini  PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) 7
Selain  dengan  menerapkan  tatanan  hidup  baru  di  era  pandemi  ini,  pemerintah  juga melaksanakan  langkah  pencegahan  COVID-19  yakni  menyediakan  vaksin  dengan beberapa  tahap  uji  klinis  yang  senantiasa  dikembangkan  oleh  badan  riset  dunia  dan telah  terdapat  berbagai  jenis  vaksin  COVID-19,  diantaranya  Sinovac,  AstraZeneca, Sinopharm,  CanSino,  Moderna,  Pfizer-BioNTech,  Janssen,  dan  Sputnik  V.  Hali  ini  diatur dalam  Kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah  seperti  Peraturan  Presiden  No.  99 Tahun  2020  tentang  Pengadaan  Vaksin  dan  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam  Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 8 .
Untuk  di  Indonesia  telah  tercatat  berdasarkan  data  terbaru  pada  tanggal  06  Agustus 2021  vaksinasi  COVID-19  mencapai  angka  49.391.058  pada  tahap  dosis  pertama  serta 22.891.824  pada  tahap  dosis  kedua.  Hal  ini  masih  dapat  dikatakan  jauh  dari  target sasaran vaksinasi nasional yakni 208.265.720 dosis vaksin. Detail dosis vaksin ini yakni sebanyak  3  juta  dosis  yang  telah  tiba  di  Indonesia  dengan  tambahan  varian  vaksin Novavax,  AstraZeneca,  Pfizer  yang  masing-masing  berjumlah  50  juta  dosis  vaksin, COVAVAX/Gavi dengan total 54 juta dosis vaksin serta Sinovac dengan total 122,5 juta dosis  vaksin 9 .Peredaran  Produkai  Vaksin  COVID-19  AstraZeneca  mengalami pemberhentian beberapa waktu pada kategori Batch CTMAV547 dengan peranan BPOM untuk melakukan pemeriksaan sterilitas dan toksisitas demi meyakinkan bahwa Vaksin COVID-19 AstraZeneca terjaga, aman untuk digunakan oleh masyarakat.
Berdasarkan  pemaparan  permasalahan  diatas,  maka  penulis  tertarik  untuk  mengambil judul  “Penggunaan  Vaksin  Astrazeneca  Di  Tengah  Wabah  Pandemi  COVID-19”  Ditinjau Dari Hukum Islam” untuk dibahas lebih detail.

## 2. Metode
Jurnal  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriktif  dengan  melihat  fakta-fakta  yang ada.  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  untuk  mengetahui  nilai
6 Komite  Penanganan  COVID-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Data  Vaksinasi  COVID-19.  Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Published 2021. covd19.go.id.
7 Arumsari  W,  Desty  RT,  Kusumo  WEG.  Gambaran  Penerimaan  Vaksin  COVID-19  di  Kota  Semarang. Indonesia J Heal Community. 2021;2 (1)(P-ISSN 2721-8503 E-ISSN 2775-9997):35-45.
8 Handayani O. Kontroversi Sanksi Denda Pada Vaksinasi COVID-19 Dalam Perspektif Undang-Undang No . 36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Kartha  Bhayangkara.  2021;15  (1)(P-ISSN  1978-8991,  E-ISSN  2721- 5784):84-102.
9 Gandryani F, Hadi F. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (The Vaccination of COVID-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty). J Rechts Vinding Media Pembin Huk Nas. 2021;10 (1):23-41. https://setkab.go.id/gallery/cegah-COVID-19-dengan-3m-
variabel  mandiri,  baik  satu  variable  atau  lebih  (independent)  tanpa  membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain 10 . Data yang lain diperoleh dari berbagai sumber ayat Al-Qur’an, hadits, buku dan jurnal-jurnal yang bereputasi.

## 3. Tinjauan Filosofis Vaksin Astra Zeneca
Secara  filosofis,  AstraZeneca  merupakan  perusahaan  farmasi  dari  Inggris  yang  telah melakukan  pengembangan  Vaksin  COVID-19  bersama  Oxford  University,  dan pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dalam rangka penyediaan vaksin yang disebut  dengan  nama  AZD1222  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Vaksin  AstraZeneca 11 . Secara Umum, terdapat dua versi vaksin yang telah terdaftar untuk penggunaan darurat oleh WHO yakni yang diproduksi oleh AstraZeneca-SKBio (Republik Korea) dan Serum Institute  of  India,  hal  ini  telah  menjalani  peninjauan  oleh  European  Medicines  Agency (EMA) 12 .  Vaksin  AstraZeneca  dibuat  dari  versi  lemah  virus  flu  biasa  yang  berasal  dari simpanse yang telah dimodifikasi supaya tidak tumbuh pada manusia dan hingga saat ini uji coba masih terus berlangsung dengan melibatkan sebanyak sekitar 20.000 relawan 13 .
European  Medicines  Agency  (EMA)  telah  menilai  menyeluruh  data  tentang  kualitas, keamanan,  dan  kemanjuran  vaksin  dan  telah  merekomendasikan  pemberian  izin  edar bersyarat untuk orang berusia 18 tahun ke atas. Meskipun persediaan vaksin terbatas, direkomendasikan  agar  prioritas  diberikan  kepada  petugas  kesehatan  yang  berisiko tinggi terpapar dan orang yang lebih tua, termasuk mereka yang berusia 65 tahun atau lebih.Orang dengan riwayat reaksi alergi parah terhadap komponen vaksin apa pun tidak boleh meminumnya.Vaksin ini tidak direkomendasikan untuk orang yang berusia kurang dari  18  tahun  sambil  menunggu  hasil  penelitian  lebih  lanjut.  Dikutip  dari  WHO, disebutkan  bahwa  Vaksin  AstraZeneca  memiliki  keefektifan  63,09%  terhadap  infeksi SARS-CoV-2  yang  bergejala,  dengan  interval  dosis  yang  lebih  lama  yakni  8-12  minggu akan memiliki keefektivan vaksin yang lebih besar 14 .

## 4. Tinjauan Yuridis Vaksin Astra Zeneca
Secara yuridis, penggunaan Vaksin COVID-19 diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2021  Tentang  Pelaksanaan  Vaksinasi  Dalam Rangka  Penanggulangan  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19).  Adapun penggunaan  Vaksin  AstraZeneca  terdapat  dalam  diktum  satu  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  Hk.01.07/Menkes/12758/2020  Tentang
10 Siregar S. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Cetakan 5. PT Bumi Aksara; 2017.
11 Rahayu,  R.N  dan  Sensiyati.  Vaksin  COVID-19  di  Indonesia.  Intelektiva:  Jurnal  Ekonomi,  Sosial  & Humaniora. 2021; 2 (7) (E-ISSN: 2686-5661): 39-49.
12 World Health Organization. The Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine: What you need to know. 2021. https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/the-oxford-astrazeneca-COVID-19-vaccine-what- you-need-to-know.
13 Rahayu, R.N dan Sensiyati, Op. cit.,
14 World Health Organization, Op.cit,
Penetapan  Jenis  Vaksin  Untuk  Pelaksanaan  Vaksinasi  Corona  Virus  Disease  2019 (COVID-19)  yang  menyatakan  bahwa:  “Menetapkan  jenis  vaksin  Corona  Virus  Disease 2019  (COVID-19)  yang  diproduksi  oleh  PT  Bio  Farma  (Persero),  AstraZeneca,  China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc.  and  BioNTech,  dan  Sinovac  Life  Sciences  Co.,  Ltd.,  sebagai  jenis  vaksin  COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia” 15 .
Selan itu, Kementerian Kesehatan melalui Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit telah  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor:  HK.02.02/II/841/2021  tentang  Informasi Mengenai  Vaksin  COVID-19  AstraZeneca,  yang  menjelaskan  bahwa  dijelaskan  Vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah vaksin vektor adenoviral (rekombinan) yaitu mengandung virus flu biasa yang telah dimodifikasi sehingga tidak dapat bereplikasi/berkembang di dalam tubuh manusia, tetapi dapat menimbulkan respon kekebalan terhadap COVID-19. Kemudian, BPOM telah menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin AstraZeneca pada tanggal 22 Februari 2021 dengan nomor EUA2158100143A1. Dalam hal ini BPOM telah menjamin bahwa vaksin AstraZeneca aman dan berkualitas 16 .

## 5. Tahapan Proses Produksi Vaksin Astra Zeneca
Adanya  perdebatan  di  antara  kaum  ahli,  ulama  bahkan  masyarakat  mengenai penggunaan  vaksin  AstraZeneca  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  tahapan/langkah- langkah pembuatan vaksin ini sendiri, antara lain 17 .
1. Penyiapan  inang  virus..  Sel  tersebut  ditumbuhkan  pada  media  Fetal  Bovine Serum  yang  disuplementasi  dengan  asam  amino,  sumber  karbon,  bahan tambahan  lain  serta  antibiotik.  Tahap  ini  yang  cukup  menjadi  kontroversi, dimana pada tahap ini diambil dari pankreasi babi dengan pemanfaatan objek tripsin  babi.  Objek/bahan  ini  dimanfaatkan  dengan  tujuan  menyisihkan  sel inang dari microcarrier nya.
2. Penyiapan  bibit  vaksin  rekombinan  (Research  Virus  Seed)  hingga  siap digunakan untuk produksi (tahap master seed dan working seed). Organisme rekombinan disiapkan dengan menyelipkan replication-deficient chimpanzee adenovirus  (chAdOx1)  kepada  Chromosome  bakteri  E.coli.  Pada  tahap  ini terdapat  penggunaan  tripsi  dari  babi  sebagai  salah  satu  komponen  pada media yang digunakan untuk menumbuhkan E. coli.
3. Produksi  vaksin  terdiri  dari  penyiapan  sel  inang  HEK  293,  pengembangan inoculum  bibit  vaksin  rekombinan  (chAdOx1-S  [recombinant]),  penyiapan media produksi vaksin, produksi vaksin menggunakan inoculum bibit vaksin
15 Menkes RI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 01. 07/Menkes/12758/2020 Tentang  Penetapan  Jenis  Vaksin  Untuk  Pelaksanaan  Vaksinasi  Corona  Virus  Disease  2019  (COVID-19); 2021
16
Kemenkes
RI. Surat Edaran Informasi Vaksin Astra Zeneca; 2021
https://www.kemkes.go.id/article/view/21040900002/kemenkes-terbitkan-surat-edaran-informasi- vaksin-astrazeneca-begini-isinya.html
ChAdOx1-S  [recombinant]  padai  seli  inangi  HK  293i  padai  mesini  steril, iproses  pemisahani  serta  pemurniani  produksi  vaksin,i  iformulasi  vaksini dengani  penambahani  eksipien,  filtrasii  secarai  aseptisi  sertai  pengisian  ke dalam ampul.
Terkait  penggunaan  tripsin  babi  yang  dilaksankan  oleh  kelompok  Thermo  fisher  yakni supplier yang akhirnya di ambil oleh Oxford-AstraZeneca, penjelasan yakni tripsin babi tersebut  digunakan  ketika  metode  pengembangan  berlangsung  semata-mata dimanfaatkan untuk menyisihkan sel inang dari wadah dalam hal ini tripsin babi tidak digunakan sebagai bibit sel ataupun gabungan bahan. Pelepasan sel inang dari pelat atau media  pembiakan  sel  yang  dilakukan  dalam  proses  produksi  AstraZeneca  tidak  lagi mengunakan  tripsin  babi  melainkan  lewat  enzyme  TrypLE  TM  Select  yang  dibuat  dari bahan berupa jamur. Kemudian dilakukan proses sentrifugasi untuk mengendapkan sel dan memisahkan dari medianya 18 .
Media  yang  sudah  terpisah  itu  dibuang  dan  sel  yang  sudah  diendapkan  kemudian ditambahkan media pertumbuhan baru untuk dikembangkan pada tempat yang tak lagi menggunakan  tripsin  babi.  Sementara  pada  tahap  selanjutnya,  pembuatan  bahan  aktif vaksin  skala  besar  dilakukan  dengan  cara  menginfeksikan  sel  inang  dengan  bibit adenovirus  dalam  media  berbasis  air.  Tahapan  ini  berguna  untuk  memastikan  telah terjadi  penyucian  secara  sempurna  jika  dalam  proses  sebelumnya  dianggap  ada  unsur yang bersentuhan dengan babi 19 .

## 6. Pandangan Hukum Islam Tentang Penggunaan Vaksin Astra Zeneca
Wahaii manusia! Makanlah dari (makanan) yangi halal dan baik yang terdapat di bumi, dani  janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan.  Sungguh,  setan  itu  musuh  yang nyata bagimu.[QS. Al-Baqarah [2]: 168].
Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf dan Abu Ath Thahiri serta Ahmad bin 'Isa mereka berkata; Telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab; Telah mengabarkan
kepadaku 'Amru yaitu Ibnu Al Harits dari 'Abdu Rabbih bin Sa'id dari AbuiAz Zubair dari Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: " Setiap penyakit ada obatnya.  Apabila  ditemukan  obat  yang  tepat  untuk  suatu  penyakit,  maka  akan sembuhlah penyakit itu dengan izin Allah 'azza wajalla. [HR. Muslim].
Seungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan  yang  disembelih  dengan  (menyebut  nama)  selain  Allah.  Tetapi  barang  siapa terpaksa  (memakannya),  bukan  karena  menginginkannya  dan  tidak  (pula)  melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. Al-Baqarah [2]: 173).
…  Dan  sesungguhnya  Allah  telah  menjelaskan  kepada  kamu  apa  yang  diharamkanNya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakainya … (QS. Al-An’am [6]: 119).
Bagi  Imam  Syafii,  ada  beberapa  redaksi  berbeda  dalam  hal  kebolehan  menggunakan barang  najis.  Terdapat  2  pandangan  secara  umum  dari  macam  pengaplikasiannya. Sedangkan menurut madzhab Syafi’i ada rincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam
pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis  ringan.  Apabila  najis  berat  (mughallazhah),  yaitu  najisnya  anjing  dan  babi  maka tidak boleh.

## Berikut tanggapan dari Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya:
Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (hal al-ikhtiyar), karena babi  tidak  boleh  untuk  dimanfaatkan.  Boleh  memanfaatkan  pakaian  najis  dan memakainya dalam kondisi selain saat sholat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir  akan  dirinya  karena  kondisi  cuaca,  panas  atau  dingin,  dan  tidak  ditemukan kecuali  kulit  anjing  dan  babi  maka  dalam  kondisi  tersebut,  dibolehkan  memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih shahih, hal tersebut diharamkan.
Dari  beberapa  dalil,  hadits  serta  pendapat  ulama  diatas,  maka  tentunya  dapat  dilihat bahwa segala sesuatu makanan, miniman, dan obat harus sesuatu yang suci, sedangkan yang najis tidak boleh digunakan kecuali darurat. Hal ini sesuai dengan penelitian oleh Juwita  terkait  “Urgensi  Pesantren  Dalam  Penggunaan  Vaksin  Astrazeneca  Di  Masa Pandemi COVID-19”, yakni menurut ulama Kyai Afif mengatakan bahwa yang memiliki wewenang untuk menyatakan bahwa Vaksin AstraZeneca halal dikonsumsi atau haram ialah  para  ahli  peneliti  untuk  memverifikasinya.  Menurut  beliau,  bahan  najis  yang terdapat dalam media pembiakan, maka zat tersebut tetap bersih dan suci. Adapun, jika terdapat  media  yang  najis  pada  proses  pembiakan,  maka  vaksin  akan  tetap  suci dikarenakan media tersebut tidak bertemu dengan vaksin tersebut.
Pendapat  diatas  sejalan  dengan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  MUI  No.  14  Tahun  2021, sebagai berikut:
1. Vaksin  COVID-19  produk  AstraZeneca  hukumnya  haram  karena  dalam tahapan proses produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi
2. Penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca, pada saat ini dibolehkan (mubah) karena:
a. Ada  kondisi  kebutuhan  yang  mendesak  (hajah  syar’iyyah)  yang menduduki kondisi darurat syar’iy (dlarurah isyar’iyyah);
b. Ada  keterangan  dari  ahli  yang  kompeten  dan  terpercaya  tentang adanya  bahaya  (resiko  fatal)  jika  tidak  segera  dilakukan  vaksinasi COVID-19;
c. Ketersediaan  vaksin  COVID-19  yang  halal  dan  suci  tidak  mencukupi untuk  pelaksanaan  vaksinasi  COVID-19  guna  ikhtiar  mewujudkan kekebalan kelompok ( herd immunity );
d. Ada jaminan keamanan penggunaannya oleh pemerintah, dan;
e. Pemerintah tidak memiliki keleluasaan memilih jenis vaksin COVID-19 meningat keterbatasan vaksin yang tersedia.
3. Kebolehan  penggunaan  vaksin  COVID-19  produk  AstraZeneca  sebagaimana dimaksud  pada  angka  2  tidak  berlaku  jika  alasan  sebagaimana  dimaksud angka 2 huruf a,b,c,d dan/atau e hilang;
4. Pemerintah  wajib  terus  mengikhtiarkan  ketersediaan  vaksin  COVID-19  yang halal  dan  suci.  Umat  Islam  wajib  berpartisipasi  dalam  program  vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19.

## 7. Conclusion
Penggunaan  Vaksin  AstraZeneca  sesuai  yang  terdapat  dalam  Surat  Edaran  Nomor: HK.02.02/II/841/2021 tentang Informasi Mengenai Vaksin COVID-19 AstraZeneca serta BPOM  yang  telah  menerbitkan  Emergency  Use  Authorization  (EUA)  untuk  vaksin AstraZeneca  pada  tanggal  22  Februari  2021  dengan  nomor  EUA2158100143A1,  dalam hal  ini  menyatakan  bahwa  Vaksin  Astra  Zeneca  adalah  vaksin  yang  aman,  berkualitas, serta dijamin oleh pemerintah Kemudian, berdasarkan Hukum Islam maka penggunaan Vaksin  Astra  Zeneca  ialah  mubah  (diperbolehkan)  sesuai  dengan  fatwa  MUI  No.  14 Tahun 2021.
Dalam hal ini, walaupun masih menjadi perdebatan untuk beberapa pihak terkait bahan kandungan  yang  terdapat  dalam  vaksin  AstraZeneca  tersebut  tetapi  hal  yang  perlu ditekankah  lebih  kepada  masa  pandemi  saat  ini  dengan  arti  bahwa  Indonesia  bahkan dunia  sedang  tidak  baik-baik  saja,  yakni  bukanlah  situasi  yang  normal  sehingga  ada pengecualian  yang  perlu  menjadi  poin  tambahan  dalam  pertimbangan  untuk meminimalisir  angka  penderita  COVID-19.  Dibuktikan  dengan  banyaknya  korban berjatuhan,  angka  penderita  COVID-19  yang  makin  hari  justru  semakin  meningkat tentunya  semakin  membuat  khawatir  dan  meresahkan  banyak  masyarakat.  Sehingga langkah  pemberian  Vaksin  COVID-19  Astra  Zeneca  diharapkan  pemerintah  dapat menjadi salah satu cara untuk menangkal radikal virus COVID-19 dengan meningkatkan sistem  kekebalan  tubuh  dengan  membentuk  herd  immunity  atau  kekebalan  populasi yang  dapat  bekerja  baik  apabila  mayoritas  masyarakat  sudah  berhasil  untuk  divaksin dengan takaran dosis sebanyak 2 (dua) kali dosis. Dalam hal ini yang perlu diingat pula bahwa  pemerintah  harus  senantiasa  mengembangkan  penelitian  untuk  menemukan jenis  Vaksin  COVID-19  yang  terbuat  dari  100%  bahan  halal  yang  aman  dikonsumsi masyarakat tanpa keraguan.

## Daftar Pustaka
Al-Qur'an dan Terjemahannya
Cucinotta D, Vanelli M. WHO Declares COVID-19 a Pandemic. Acta Biomed. 2020;91.
Farisa  FC.  Jokowi:  Indonesia  Telah  Amankan  Vaksin  COVID-19  Sinovac,  Novavax, AstraZeneca, dan BioNTech-Pfizer.
Kemenkes RI. Surat Edaran Informasi Vaksin Astra Zeneca; 2021 https://www.kemkes.go.id/article/view/21040900002/kemenkes-terbitkan- surat-edaran-informasi-vaksin-astrazeneca-begini-isinya.html.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  Pedoman  Pencegahan  Dan  Pengendalian Coronavirus  Disease  (COVID-19).  Kementerian  kesehatan  Republik  Indonesia; 2020.
Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Data Vaksinasi COVID- 19.  Komite  Penanganan  COVID-19  dan  Pemulihan  Ekonomi  Nasional.  Published 2021. covd19.go.id.
Menkes  RI.  Keputusan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  HK.  01. 07/Menkes/12758/2020  Tentang  Penetapan  Jenis  Vaksin  Untuk  Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 2021.
Majelis  Ulama  Indonesia.  Fatwa  MUI  No.  14  Tahun  2021  Tentang  Hukum  Penggunaan Vaksin COVID-19 Produk Astrazeneca. Majelis Ulama Indonesia.
Siregar S. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif. Cetakan 5. PT Bumi Aksara; 2017.
World Health Organization. The Oxford/AstraZeneca COVID-19 Vaccine: What you need to know. 2021.

## Journal articles:
Arumsari  W,  Desty  RT,  Kusumo  WEG.  Gambaran  Penerimaan  Vaksin  COVID-19  di  Kota Semarang. Indonesia J Heal Community. 2021;2 (1)(P-ISSN 2721-8503 E-ISSN 2775- 9997).
Gandryani F, Hadi F. Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga  Negara  (The  Vaccination  of  COVID-19  in  Indonesia:  Citizen  Right  or  Citizen Duty).  J  Rechts  Vinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasionl.  2021;10  (1):23-41. https://setkab.go.id/gallery/cegah-COVID-19-dengan-3m-.
Handayani  O.  Kontroversi  Sanksi  Denda  Pada  Vaksinasi  COVID-19  Dalam  Perspektif
Undang-Undang  No  .  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan.  Kartha  Bhayangkara.
2021;15 (1)(P-ISSN 1978-8991, E-ISSN 2721-5784).
Masnun MA, Sulistyowati E, Ronaboyd I. Pelindungan Hukum Atas Vaksin COVID-19 dan
Tanggung  Jawab  Negara  Pemenuhan  Vaksin  Dalam  Mewujudkan  Negara Kesejahteraan. J Ilmu Hukum. 2021;17 (1)(P-ISSN 0216-6534 E-ISSN 2654-525Xz.
Naimah K, Juwita DR. Urgensi Pesantren Dalam Penggunaan Vaksin Astrazeneca di Masa Pandemi COVID-19. J Ilmu Ahwal Syakhshiyyah. 2021;3 (1)(E-ISSN 2714-7398).
Rahman  YA.  Vaksinasi  Massal  COVID-19  sebagai  Sebuah  Upaya  Masyarakat  dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law). Khazanah Huk. 2021;3 (2)(2):80- 86. doi:10.15575/kh.v3i2.11520.
Rahayu,  R.N  dan  Sensiyati.  Vaksin  COVID-19  di  Indonesia.  Intelektiva:  Jurnal  Ekonomi,
Sosial & Humaniora. 2021; 2 (7) (E-ISSN: 2686-5661).
Syatar A, Amiruddin MM, Rahman A, Makassar UINA, Parepare I, Alauddin UIN. Darurat Moderasi  Beragama  Di  Tengah  Pandemi  Corona  Virus  Desease  2019  (COVID-19).
KURIOSITAS  Media  Komunikasi  Sosial  dan  Keagamaan.  2020;13  No.1(ISSN-P:  1979- 5572 ISSN-E: 2541-6480).