## PERMASALAHAN, KEBIJAKAN, DAN PENINGKATAN KAPASITAS MANAJEMEN EKOWISATA DI INDONESIA
Oleh : Muchrodji* Rini Untari* Dhian Tyas Untari* *Candidate Doktor, Bogor Agriculture University Email: djirotmg@gmail.com

## ABSTRAK
Kajian  ini  merupakan  sebuah  conseptual  paper  yang  bersumber  dari  data skunder berupa publikasi – publikasi terkait tema kajian. Tujuan dari penulisan ini adalah  untuk  memberikan  gambaran  tentang  permasalahan  yang  ada  dalam pengembangan  ekowisata  dan  kebijakan  yang  diterapkan  untuk  meningkatkan kapasitas  manajemen  ekowisata  di  Indonesia.  Hasil  kajian  diharapkan  dapat menjadi referensi bagi pengembangan ekowisata cara lebih berkelanjutan.
Kata Kunci : Kebijakan, Ekowisata, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  yang  dikenal  sebagai  Negara  megabiodiversity  menyimpan sekitar  27.500  species  tumbuhan  berbunga  yang  merupakan  10%  dari  seluruh species  tumbuhan  di  dunia,  memiliki  1.539  species  burung  (17%  dari  seluruh species  burung  di  dunia)  dan  515 species  reptilia (16%  dari  seluruh  species reptilian  di  dunia).  Indonesia  juga  merupakan  negara  kepulauan  yang  memilki lebih dari 500 etnik budaya sebagai potensi sumberdaya serta kekayaan alam yang dapat menjadi pendukung dalam pengembangan pariwisata.
Sektor  pariwisata  di  Indonesia  menjadi  salah  satu  sector  unggulan  dan menyumbangkan  devisa  komoditi  non  migas  yang  cukup  signifikan.  Data Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2012 menunjukkan wisatawan mancanegara  (wisman)  di  Tahun  2011  mencapai  7,64  juta,  jumlah  wisman  yang masuk  ke  Indonesia  naik  mencapai  9,24  %  jika  dibandingkan  tahun  2010  yang mencapai  7  juta  orang.  Pemerintah  di  tahun  2012  menargetkan  sebanyak  8  juta wisman yang akan mengunjungi  Indonesia dan menghasilkan devisa sekitar US$ 8,96 miliar, sementara untuk wisatawan nusantara sebesar Rp 171,5 triliun. Total pengeluaran wisman berdasarkan data Tahun 2011, Indonesia mengalami surplus. Perolehan  devisa  pariwisata  tahun  2011  mencapai  US$  8,  5  miliar  atau  tumbuh 11,8 % dibandingkan Tahun 2010 yang mencapai US$ 7,6 miliar (Detik Finance, 2012).
Data  tersebut  menunjukkan  bahwa  sektor  pariwisata  sangat  menjanjikan untuk  dikembangkan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  proyeksi  pertumbuhan kepariwisataan  tersebut  juga  diharapkan  dapat  memberikan  dampak  yang berkelanjutan  khususnya  bagi  lingkungan.  Dampak  lain  yang  diharapkan  secara berkesinambungan  terhadap  penciptaan  lapangan  kerja,  peningkatan  pendapatan
masyarakat lokal dan akhirnya pertumbuhan  ekonomi nasional yang mendorong upaya  pelestaraian  lingkungan.  Konsep  pariwisata  yang  awalnya  hanya mementingkan  potensi  ekonomi  tanpa  memperhatikan  factor  lingkungan  akan merusak  kawasan  dan  pengembangan  wisata  itu  sendiri.  Beberapa  bukti  telah tampak  dengan  adanya  kerusakan  aset-aset  lingkungan,  hilangnya biodiversity , polusi,  kemiskinan  dan  termarjinalkannya  masyarakat  local.  Kondisi  tersebut terjadi  akibat  dari  konsepsi  pembangunan  yang  keliru.  Kebijakan  pembangunan belum secara komprehensif memahami prinsip-prinsip ekowisata.
Berbagai  konsep  dan  definisi  yang  berkembang  secara  generik,  ekowisata merupakan  konsep  tentang  perjalanan  wisata  yang  berbasiskan  pada  alam  yang mengandung dimensi learning dan mengandung pesan pembangunan berkelanjutan  (Weaver  ,2001).  Suatu  konsep  yang  sangat  ideal,  dalam  perspektif ranah  manajemen  wisata  pada  umumnya  termasuk  ekowisata  akan  meliputi  tiga komponen yaitu place sebagai lanskap wilayah dengan eco-lodge-nya dan produk (destinasi)  ekowisata,  pengunjung  dan  masyarakat  lokal  ( host  community ) (Mason, 2003).
Kegiatan dari pariwisata yang mempunyai multiplier effect , ekowisata akan terwujud  apabila  pemerintah  dan  semua stakeholder memahami  dengan  betul potensi  yang  dimilikinya  dan    membangun  sesuai  dengan  kondisi  dan  sistuasi lingkungan  ekowisata  itu.  Permintaan  terhadap  ekowisata  akan  semakin meningkat  dengan  semakin  terbatasnya  sumberdaya  alam  yang  masih  asli. Pelaksanaan  ekowisata  yang  tidak  sesuai  dengan sustainable  development hanya akan  mengakibatkan  semakin  luasnya  kerusakan  lingkungan  sehingga  sumber daya yang bagus tersebut semakin berkurang atau bahkan menjadi langka.
Pengembangan  ekowisata  yang diharapkan adalah pengembangan destinasi ekowisata  dengan  manajemen  yang  mendukung  keberlanjutan  ( sustainable )  baik aspek  ekologi,  sosial  budaya  dan  ekonomi.  Pencapaian  ini  dilihat  tidak  hanya secara  finansial  dan  ekonomis  menguntungkan  negara,  daerah  dan  masyarakat serta secara sosial budaya dapat diterima oleh seluruh stakeholder yang berkaitan secara  langsung  dan  tidak  langsung  dengan  ekowisata  yang  menunjukkan kelestarian ekologi juga tercapai.

## B. METODOLOGI
Permasalahan yang dihadapi dalam manajemen ekowisata adalah bagaimana mengimplementasikan suatu konsep ekowisata. Berdasarkan hal tersebut makalah ini  terbagi  menjadi  tiga  ulasan  utama  yang  terdiri  dari  ekowisata  dan permasalahannya,  arah  kebijakan  manajemen  ekowisata  dan  peningkatan kapasitas  kinerja  manajemen  ekowisata.  Berdasarkan  ketiga  aspek  tersebut kemudian  akan  menghasilkan  suatu  upaya  dalam  memperkenalkan  dan memahami  suatu  konsep  ekowisata  dan  dapat  diimplementasikan  dalam pembangunan yang berkelanjutan.
Jenis  data  yang  diambil  dalam  penyusunan  makalah  ini  adalah  data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penyusunan makalah ini yaitu melalui studi literatur atau studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan pengumpulan data  yang  berasal  dari  karya  ilmiah, text  book ,  pelaporan,  peraturan  perundang- undangan  dan  tulisan-tulisan  yang  berhubungan  dengan  makalah.  Studi  pustaka
atau  studi  literatur  dimaksudkan  untuk  mendapatkan  gambaran  baik  mengenai permasalahan  dalam  ekowisata,  arah  kebijakan  manajemen  ekowisata  dan peningkatan kapasitas kinerja manajemen ekowisata. Analisis deskriptif kualitatif digunakan dalam mendeskripsikan data  yang didapatkan secara jelas, dilihat dari segi  permasalahan,  kebijakan  maupun  peningkatan  kapasitas  kinerja  manajemen ekowisata.

## C. PEMBAHASAN

## 1. PERMASALAHAN, KEBIJAKAN, DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

## 1) Ekowisata dan Permasalahannya
Ekowisata  menjadi  konsep  yang  strategis  untuk  menjamin  generasi mendatang dalam pemanfaatan resources secara berkelanjutan. Ekowisata sebagai produk wisata dengan segmen pasar relatif terbatas atau sebagai konsep pariwisata menciptakan hubungan timbal balik saling mengisi antara pelestarian lingkungan, peningkatan  kesejahteraan  dan  mutu  hidup  masyarakat  adat  dan  lokal  serta kelayakan  ekonomi  dan  kelayakan  usaha.  Dalam  perkembangan  ekowisata mengahadapi berbagai permasalahan dalam implementasinya yaitu:
a) Sistem  kebijakan  pemerintahan  ( government )  yang  belum  secara komprehensif  memahami  ekowisata  dan  peran  serta  pemerintah  belum optimal.  Dalam  hal  perangkat  kebijakan,  pemerintah  telah  berupaya mengakomodir  kepentingan  lingkungan  dengan  ditetapkannya  peraturan perundang-undangan yang menyangkut konservasi maupun pariwisata serta ekowisata.  Perangkat  peraturan  tersebut  juga  belum  dipahami  secara  utuh dan  disosialisasikan  dengan  baik  kepada  semua stakeholder khususnya kementrian  yang  sangat  terkait  dalam  pengembangan  ekowisata  serta sumberdaya  manusia  di  bawahnya,  sehingga  bukan  hanya  pada  lingkup
Bagaimana mengimplementasikan suatu konsep Ekowisata
Permasalahan
- Aspek manajemen (ecotourism System)
 Resources  SDM -  Aspek Hukum Kebijakan Peningkatan Kapasitas Kinerja - Bagaimana kebijakan manajemen ekowisata (good governance) - SDM - Aturan/Mechanism - Organisasi Sustainable Development
Gambar 1. Kerangka Berpikir Makalah
eksekutif  dan  legislatif.  Sosialisasi  dan  pemahaman  sama  mengenai perangkat aturan juga diperlukan pada tingkatan yudikatif sehingga mereka dapat  berperan  untuk  terus  mendampingi  dalam  hal  penegakan  aturan  ( law enforcement ).  Beberapa  peraturan  yang  menyangkut  konservasi  dan lingkungan  sebagai  dasar  dalam  mencapai  pembangunan  berkelanjutan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Peraturan Perundangan Kepariwisataan Dan Konservasi
NO PERATURAN PERUNDANGAN MENGATUR TENTANG 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Kepariwisataan 2 Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya 3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Kehutanan 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1992 Benda Cagar Budaya 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 6 Peraturan  Pemerintah  No.  36 tahun 2010 Pengusahaan  Pariwisata  Alam  di Suaka Margasatwa, Taman Nasional,  Taman  Hutan  Raya  dan Taman Wisata Alam 7 Peraturan Pemerintah  No. 67 Tahun 1996 Penyelenggaraan Kepariwisataan 8 Peraturan  Pemerintah  Nomor  28 Tahun 2011 Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemrintah daerah kabupaten/kota 10 Peraturan Menteri kehutanan Nomor:P.19/Menhut-II/2004 Kolaborasi  Pengelolaan  Kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian Alam 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Pedoman pengembangan ekowisata di daerah 12 Surat  Edaran  Menteri  Dalam negeri Nomor: 660.1/836/V/Bangda  tanggal  28 April 2000 Pedoman umum pengembangan ekowisata daerah
Berdasarkan  tabel  di  atas  menunjukkan  dukungan  pemerintah  dalam mengembangkan  ekowisata  di  daerah  tercantum  dalam  Peraturan  Menteri (Permen) Nomor 33 Tahun 2009. Peraturan ini menjelaskan bahwa dalam rangka pengembangan  ekowisata  di  daerah  secara  optimal  perlu  strategi  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  penguatan  kelembagaan,  dan  pemberdayaan masyarakat  dengan  memperhatikan  kaidah-kaidah  sosial,  ekonomi,  dan melibatkan  pemangku  kepentingan.  Hal  tersebut  perlu  ditindaklajuti  dalam
peraturan yang lebih teknis lagi dan dapat menjadi starting point bagi pemerintah daerah  dengan  menetapkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  mengenai  pengembangan ekowisata  sesuai  dengan  potensi  sumberdaya  ekowisata  masing-masing  dengan tetap memperhatikan pembangunan yang berkelanjutan.
Pemahaman  dan  peran  serta  pemerintahan  ( government )  yang  belum optimal  terkait  penyelenggaraaan  ekowisata  perlu  ditingkatkan.  Langkah  yang perlu  dilakukan  adalah    pergeseran  paradigma  kebijakan  publik  menjadi good governace (tata  kelola  yang  baik)  sehingga  diharapkan  mampu  mengakomodir kepentingan ekowisata. Pendekatan good governance ini dipopulerkan oleh David Osborne  dan  Ted  Geabler  (1992)  dengan  10  prinsip  yang  menekankan  perlunya birokrasi  untuk  berpikir  secara  wirausaha  dan  dalam  berhubungan  dengan masyarakat  sebagai  pihak  yang  harus  dilayani.  Hal  ini  sesuai  dengan    pilar ekowisata  sosial  budaya.  Pergeseran  paradigm  kebijakan  publik government dan good governance dapat dilihat pada Tabel 2.

## Tabel 2. Pergeseran Kebijakan Publik
Aspek Government (Pemerintah) Governance ( tata kelola) Proses perumusan kebijakan Pemerintah  Pemerintah  Stakeholder
 Analisis kebijakan  Independent think Penetapan kebijakan Pemerintah Pemerintah Analisis kebijakan  Pemerintah  Publik contractor  Government think
 Stakeholder
 Analisis kebijakan
 Independent think Sumber: Munandar, 2007 (hand out kebijakan dan pengelolaan ekowisata)
b) Kontribusi  yang  masih  rendah  dari  kegiatan  ekowisata  di  Indonesia  yang dirasakan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  daerah.  Dalam  pengembangan ekowisata selayaknya masyarakat  lokal mendapat  manfaat  secara ekonomi.
Umumnya dalam pengembangan ekowisata, masyarakat masih termarjinalkan. Jika masyarakat mendapatkan manfaat/keuntungan finansial dan dilibatkan dalam kegiatan ekowisata maka masyarakat akan peduli dan merasa memilki serta melindungi keberlanjutan resources ekowisata.
Kontribusi  wisata  terhadap  masyarakat  dalam  hasil  penelitian  Sunarminto (2002)  menunjukkan  di  Buleleng,  kegiatan  ekoturisme  pada  wisata  bahari  Pulau menjangan-Taman  Nasional  Bali  Barat  menjadi  kegiatan  ekonomi  non  basis hanya  memberikan  kontribusi  terhadap  perekonomian  wialayah  dengan  nilai  LQ (Location  Quotient)  0,45    pada  tahun  1995.  Pendapatan  langsung  kepada masyarakat  local  sebesar  15  %  dari  perkiraan  nilai  ekonomi  ekoturisme  wisata bahari di TNBB pada tahun 1996 yaitu sebesar± 0,77 miyar. Contoh kasus lainnya berkaitan  dengan  kontribusi  ekowisata  di  Taman  Marga  Satwa  Monkey  Mia (Australia  Barat)  dan  Harvey  Bay  (Queensland)  telah  memberikan  kontribusi
terhadap ekonomi regional masing-masing sebesar 5-11% dan 2-4% terhadap total pendapatan  regional  (Stoeckl  et  al.,2005).  Bostwana  (Afrika)    salah  satu  lokasi wisata  yaitu  Taman  Buru  Okavango  Delta  telah  memberikan  peningkatan pendapatan dan  lapangan kerja  bagi masyarakat.
c) Pengetahuan  tentang  biodiversity  yang  belum  komprehensif  dalam pengembangan  ekowisata.  Biodiversity  mencakup  keanekaragaman  pada tingkat ekosistem, species dan genetic.Dalam kegiatan ekowisata diperlukan pemahaman  dan  pengetahuan  mengenai  biodiversity  itu  sendiri.
Pengetahuan  ini  sebagai  dasar  dalam  pemanfaatan  secara  bijak.  Saat  ini yang  terjadi  adalah  permasalahan  pertumbuhan  penduduk  yang  terus meningkat  dan  tidak  disertai  dengan  pertumbuhan  etika  lingkungan manusia,  selain  itu  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan wisata  yang  tidak  pro  lingkungan  dan  terjadinya  perubahan  iklim.  Hal-hal tersebut berdampak pada kerusakan dan penyusutan keanekaragaman hayati dan  lingkungan  global  yang  secara  langsung  akan  berpengaruh  terhadap resources  ekowisata  yang  akan  dikembangkan  dan  permintaan  (demand) dari ekowisata ke depannya.
d) Kapasitas  SDM  dan  kapasitas  manajemen  yang  belum  memenuhi  standar dalam pengembangan ekowisata. Sumber daya manusia yang perlu dibentuk dalam  kaitan  kegiatan  ekowisata  dalah  membentuk  etika  dan  moral    SDM yang  pro  konservasi  kehati  dan  LH.  Hal  ini    sangat  terkait  dengan  value terhadap  SD  Kehati    dan  lingkungannya,  termasuk  value  aspek  sosial- budaya  dan  kondisi  ekonomi.  Upaya  peningkatan  kapasitas  SDM  dapat melalui peran pendidikan  konservasi kehati  dan lingkungan sehingga dapat mengubah  keputusan  manusia  yang  bermoral  dan  etika  konservasi  & lingkungan. Manajemen ekowisata memrlukan SDM yang kompeten dalam “memproduksi”  dan  memahami  perilaku  produknya  yang  tunduk  pada hukum-hukum  (teori-teori)  lingkungan  yaitu  pertumbuhan,  sistem  dan behavior (Mihalic,  2002)  dan  teori  perkembangan  produk  (Mason,  2003). Sebagai  produk  industry  yang  dapat  mengalami  kejenuhan  (Mason,  2003) pengembangan  ekowisata  juga  memerlukan  SDM  dengan  kompetensi marketing  terhadap  pengunjung.  Kapasitas  SDM  dan  manajemen  yang memenuhi  standar  akan  berdampak  kepada  kemampuan  menyajikan interpretasi  sumberdaya  alam  dan  budaya  yang  berakhir  pada  permintaan serta  kepuasaan  wisatawan.  Kemampuan  interpretasi  menjadi  penting karena  berkaitan  dengan  kemampuan  menggali  dan  menafsirkan  nilai-nilai yang  terkandung  di  dalam  sumber-sumber  daya  alam  maupun  budaya, kemampuan  interpretasi  juga  mengembangkan  destinasi  yang  memiliki kekhasan sumberdaya alam dan budaya, memberikan pembelajaran tentang lingkungan alam dan budaya setempat. Hal lain dalam kapasitas SDM yang baik dalam upaya mengembangkan dan memperkenalkan aspek interpretasi dalam  desain  produk  ekowisata,  memberikan  pemahaman  dan  berlanjut kepada peningkatan apresiasi wisatwan dan masyarakat terhadap lingkungan alam  dan  budaya  setempat  serta  memanfaatkan  lingkungan  untuk mendapatkan  optimasi  efek  bagi  kepentingan  ekonomi  dan  pelestarian lingkungan (Sekartjakrarini, 2008).
e) Kontribusinya bagi kepentingan konservasi dan pembangunan berkelanjutan yang  masih  rendah.  Kegiatan  ekowisata  perlu  meningkatkan  kontribusi finansial  kepada  kegiatan  konservasi  ( provides  direct  financial  benefits  for conservation ).  Ekowisata  dapat  meningkatkan  perlindungan  lingkungan, pendidikan, penelitian yang dapat dilakukan melalui  mekanisme penarikan biaya  masuk.  Hal  ini  dapat  didukung  melalui  peraturan  mengenai  retribusi di  kawasan  konservasi  atau  pemerintah  daerah  membuat  peraturan  teknis dalam  mengatur  penarikan  biaya  masuk  yang  meningkatkan  kegiatan konservasi.
f) Sinergitas dari lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi, dukungan swasta,  dan  dukungan  pemerintah  baik  nasional-propinsi-maupun pemerintah daerah kabupaten/kota belum terjadi dan belum didukung secara penuh  oleh  masyarakat.  Pengembangan  ekowisata  masih  banyak  yang belum  terintegrasi  dengan  pembangunan  wilayah.  Berbicara  mengenai ekowisata  dalam  pencapaian  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  maka membicarakan  sistem.  Hal  ini  memerlukan  sinergitas  dari  berbagai stakeholder dan  didukung  produk  kebijakan  yang  dapat  dituangkan  dalam peraturan daerah yang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mampu  mengakomodir  pembangunan  berkelanjutan.  Dalam  hal  ini Peraturan  daerah  dalam  bentuk  petunjuk  teknis  ekowisata  dalam  Rencana Induk  Pengembangan  Pariwisata  Alam  (RIPPDA)  juga  diharapkan  mampu mengakomodir seluruh stakeholder . Skema tourism system secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Skema Tourism System (Sekartjakrarini,2008)

## PERMASALAHAN,  KEBIJAKAN,  DAN  PENINGKATAN  KAPASITAS  MANAJEMEN EKOWISATA DI INDONESIA
Sinergitas stakeholder sangat  diperlukan  karena  akan  menentukan  level pengaruh terhadap pengembangan dan interest  terhadap konservasi  biodiversitas. Permasalahan  yang  umum  terjadi  adalah  actors  dalam  pengembangan  ekowisata masih  mengedepankan  kepentingan  masing-masing  sehingga  ke  depan  jika  tidak segera dibenahi hal ini dapat berdampak pada lingkungan. Skema Tourism actors dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Tourism Actors (Sekartjakrarini,2008)
g) Pengembangan  wirausaha ecotourism belum  secara  tepat  memadukan kepentingan-kepentingan intelektual, spiritual, dan pengendalian emosional.
Dalam  hal  ini  upaya  yang  diperlukan  dalam  menghadapi  kondisi  yang semakin  krisis  maka  diperlukan  pola  baru  yang  disebut ecosophy (Naess 1970  dalam  Alikodra,  2011).  Pengembangan  wirausaha  ekowisata  yang mencakup  tiga  dimensi  bagi  etika  manusia  yaitu  spiritual,  intelektual  dan emosiaonal  diharapkan  mampu  membangun  tata  kehidupan  yang  sesuai dengan hati, indera dan otak.
Berdasarkan  hal  tersebut  ekowisata  dapat  mencapai  pembangunan  yang berkelanjutan  dengan  pemanfaatan  sumberdaya  untuk  kesejahteraan  umat (khususnya  masyarakat  lokal)  pada  saat  ini  maupun  yang  akan  datang.  Proses eksploitasi untuk site development , penggunaan energi secara berlebihan, kegiatan yang  terlalu  konsumtif  dapat  dihindari,  sehingga  proses  pemanfaatannya  tetap memeperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.

## 2) Kebijakan Dalam Ekowisata
Kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kebijakan adalah serangkaian konsep dan azas yang menjadi  garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan sebuah program. Istilah ini dapat diterapkan pada  pemerintahan,  organisasi  dan  kelompok  sektor  swasta,  serta  individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan
atau  melarang  suatu  perilaku  kebijakan  hanya  menjadi  pedoman  tindakan  yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan
James  E.  Anderson  (1984)  memberikan  pengertian  kebijakan  sebagai serangkaian  tindakan  yang  mempunyai  tujuan  tertentu  yang  diikuti  dan dilaksanakan  oleh  seorang  pelaku  atau  sekelompok  pelaku  guna  memecahkan suatu  masalah  tertentu.  George  C.  Edwards  III  dan  Ira  Sharkansky  (1978) mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah.  Kebijakan  itu  dapat  berupa  sasaran  atau tujuan  dari  program-program  pemerintah.  Penetapan  kebijakan  tersebut  dapat secara  jelas  diwujudkan  dalam  peraturan-peraturan  perundang-undangan  atau dalam  pidato-pidato  pejabat  teras  pemerintah  serta  program-program  dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.
James Anderson (1994)  menyatakan  adanya keharusan untuk  membedakan antara  apa  yang  ingin  dilaksanakan  pemerintah  dengan  apa  yang  sebenarnya mereka  lakukan  di  lapangan.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  kebijakan  bukan hanya  sebuah  keputusan  sederhana  untuk  memutuskan  sesuatu  dalam  suatu momen  tertentu,  namun  kebijakan  harus  dilihat  sebagai  sebuah  proses.  Untuk itulah  pengertian  kebijakan  sebagai  suatu  arah  tindakan  dapat  dipahami  secara lebih baik bila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori. Kategori-kategori itu antara  lain  adalah  tuntutan-tuntutan  kebijakan  ( policy  demands ),  keputusan- keputusan  kebijakan  ( policy  decisions ),  pernyataan-pernyataan  kebijakan  ( policy statements ), hasil-hasil kebijakan ( policy outputs ), dan dampak-dampak kebijakan ( policy outcomes ), (Winarno, 2007)
Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah  konsep,  asas  dan  pedoman  yang  harus  dan  tidak  harus  dilaksanakan  dari sebuah  program  yang  mempunyai  sasaran  dan  tujuan  tertentu.  Kebijakan seringkali  tidak  efektif  akibat  tidak  cermat  dalam  merumuskan  masalah.  Dengan kata  lain,  kebijakan  sebagai  obat  seringkali  tidak  manjur  bahkan  mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003).

## 3) Good Governance For Ecotourism
Ekowisata  merupakan  solusi  dari  ketimpangan-ketimpangan  ekonomi  yang dalam  bisnis  pada  umumnya  lebih  mengedepankan  kepentingan  kaum  kapitalis dari  pada  masalah-masalah  sosial  kemasyarakatan  dan  masalah-masalah  ekologi. Ekowisata  merupakan  bentuk  nyata  dari  pembangunan  yang  berkelanjutan, dimana  konsep  dasar  dari  pengembangan  ekowisata  adalah  meningkatakan perekonomian  masyarakat  dengan  keikutsertaan  masyarakat  dalam  pengelolaan ekowisata  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  dimana  peningkatan perekonomian  tersebut  pasti  berdampak  pada  perbaikan  kesejahteraan.  Selain  itu ekowisata  juga  fokus  pada  bagaimana  meminimalis  dampak  wisata  terhadap ekologi, bahkan ekowisata juga merupakan bentuk nyata dari kegiatan konservasi, dimana  3  aspek  dalam  konservasi  yaitu  melindungi,  melestarikan  dan memanfaatkan SDA dan budaya serta peninggalan-peninggalan kuno sangat nyata dilaksanakan dalam kegiatan ekowisata tersebut.
Tapi  kenyataannya  ekowisata  di  Indonesia  masih  sangat  jauh  tertinggal dibanding negara-negara lain di Asia. Kekayaan alam dan budaya Indonesia yang
dianugerahkan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  rakyat  dan  bangsa  Indonesia merupakan  karunia  dan  rahmat-Nya  yang  wajib  dilestarikan,  dilindungi  dan dimanfaatkan  agar  dapat  tetap  menjadi  sumber  dan  penunjang  hidup  bagi masyarakat  serta  makhluk  hidup  lainnya  demi  kelangsungan  serta  peningkatan kualitas hidup itu sendiri.
Indonesia  merupakan  Negara  kepulauan  yang  terbentang  sejauh  5.120  km dari timur ke barat, 1.760 km dari utara ke selatan di sepanjang garis katulistiwa dengan  lebih  dari  17.100  pulau  yang  6.000  diantaranya  sudah  berpenghuni  300 ragam  suku  bangsa  dan  etnis,  742  bahasa  dan  dialek,  dan  memiliki  8 world heritage  culture  site bahkan  menduduki  peringkat  39  dari culture  heritage dari 139 negara oleh WWF (sumber: data Kemenpar)
Tapi  sangat  disayangkan  kebijakan  pariwisata  khususnya  untuk  ekowisata masih kurang berpihak pada pengembangan ekowisata tersaebut. Padahal dengan modal kekayaan  yang sedemikian banyak  sudah  selayaknya jika  Indonesia dapat mengembangkan  pariwisata  khususnya  ekowisata  dengan  tata  kelola  yang  baik dan  professional  melalui  perencanaan  yang  matang  dan  terarah  untuk  menjawab tantangan  sekaligus  menangkap  peluang  yang  ada  serta  berinovasi  untuk mengembangkannya. Tata kelola yang buruk merupakan salah satu penyebab atau akar  dari  segala  kegagalan  program. Good  Governance dapat  digunakan  dalam beberapa  konteks  seperti  tata  kelola  perusahaan,  pemerintahan  internasional, pemerintahan  nasional,  lokal  juga  dalam  pelaksanaan  ekowisata  ( Good Governance For Ecotourism ).
Pedoman  umum Good  Governance dikembangkan  oleh  Komite  Nasional Kebijakan  Governance  pada  tahun  1999  dan  disempurnakan  kembali  pada  tahun 2006.  Hal  ini  dilakukan  agar  tata  kelola  perusahaan  dapat  berjalan  lebih  baik. Tetapi  dalam  penerapannya Good  Governance masih  belum  maksimal  salah satunya  dikarenaka  dorongan  terhadap  penerapan Good  Governance masih  pada tahap aturan dan belum sampai keranah etika (Prasetyanto, 2008).
Governance ,  yang  diterjemahkan  menjadi  tata  kelola  baik  dalam  sektor publik  dan  sektor  privat  atau  swasta  dalam  mendukung  ekowisata  di  Indonesia. Tata kelola tersebut  mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana  warga  dan  kelompok-kelompok  masyarakat  mengutarakan  kepentingan mereka,  menggunakan  hak  hukum,  memenuhi  kewajiban  dan  menjembatani perbedaan-perbedaan  diantara  mereka.  Penerapan Good  Governance baik  di sektor  publik  maupun  swasta  diharapkan  dapat  membantu  proses  tranformasi kearah  yang  lebih  baik,  salah  satu  contoh  tools  yang  dapat  digunakan  dalam transformasi  tersebut  adalah Balance  Score  Card yang  didalamnya  terdapat  KPI sebagai  indikator  ukuran  kinerja  yang  diharapkan  dapat  menjadi  acuan  dalam mengeveluasi dan perbaikan kinerja baik sektor publik maupun swasta. Selain itu kerjasama  yang  baik  antara  kedua  sektor  tersebut  mutlak  sangat  dibutuhkan, perbaikan  tata  kelola  hanya  pada  sektor  publik,  tanpa  dukungan  perbaikan  tata kelola pada sektor swasta atau sebaliknya hanya akan membuat pembangunan dan pengembangan ekowisata berjalan ditimpat. Kebijakan publik hanya akan menjadi wacana  tanpa  ada  perbaikan  tata  kelola  pada  sektor  swasta  sebagai  pelaksan. Pengelolaan  sektor  swasta  yang  sudah  baikpun  tanpa  adanya  payung  kebijakan
publik dari pemerintah hanya akan membuat sektor swasta berjalan secara liar dan tanpa arah.
Good  governance  for  ecotourism baik  untuk  sektor  publik  maupun  swasta memiliki  8  karakteristik  utama.  Ini  adalah  partisipatif,  aturan hukum,  transparan, responsif, akuntabel, berorientasi konsensus, ekuitas dan inklusivitas serata efektif dan efisien.
a. Partisipasi.  Partisipasi  dari  masyarakat  merupakan  salah  satu  fokus  dalam pengembangan  ekowisata.  Semaksimal  mungkin  pembanguna  ekowisata dapat  memberikan  impact  yang  positif  bagi  masyarakat,  baik  secara ekonomi maupun secara sosial.
b. Aturan  hukum. Good  governance memerlukan  kerangka  hukum  yang  adil dan dilaksanakan secara adil. Hal ini juga memerlukan perlindungan penuh terhadap  hak  asasi  manusia,  terutama  yang  minoritas.  Penegakan  hukum yang  berimbang,  pengadilan  yang  independen  dan  penegakan  hukum  yang tidak berpihak.
c. Transparansi.  Hal  ini  menyangkut  hak-hak  para stakeholder dalam  hal informasi.  Ini  berarti  bahwa  informasi  tersedia  secara  bebas  dan  langsung diakses  oleh  mereka  yang  akan  dipengaruhi  oleh  keputusan  tersebut  dan penegakannya. Ini juga berarti bahwa informasi yang cukup disediakan dan diberikan dalam bentuk yang mudah dimengerti.
d. Responsiveness.  Good  governance mensyaratkan  bahwa  lembaga-lembaga dan prosesnya mengedepankan  melayani kepada  semua stakeholder dalam jangka  waktu  yang  wajar.  Dan  dalam  pengelolaan  ekowisata  prinsip  ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab merupakan konsekuensi  logis  dari  sebuah  wewenang,  menyadari  akan  adanya tangungjawab  sosial,  mengindari  penyalahgunaan  peranan,  menjadi profesional yang beretika dan memelihara lingkungan bisnis ekowisata yang sehat.
e. Berorientasi konsensus. Dalam suatu masyarakat tertentu ada beberapa aktor dengan titik pandang yang berbeda. Good governance memerlukan mediasi dari  kepentingan  yang  berbeda  dalam  masyarakat  untuk  mencapai konsensus  yang  luas  dalam  masyarakat  tentang  apa  yang  ada  dalam kepentingan  terbaik  dari  seluruh  masyarakat  dan  bagaimana  hal  ini  dapat dicapai.  Hal  ini  juga  memerlukan  perspektif  yang  luas  dan  jangka  panjang tentang apa yang dibutuhkan untuk pembangunan ekowisata dan bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut.
f. Ekuitas  dan  inklusivitas.  Dalam  sebuah  masyarakat  kesejahteraan  dapat diartikan  bahwa  semua  anggotanya  merasa  bahwa  mereka  memiliki kepentingan  di  dalamnya  dan  tidak  merasa  dikecualikan.  Hal  ini memerlukan semua kelompok, tetapi terutama yang paling rentan, memiliki peluang untuk memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.
g. Efektivitas  dan  efisiensi.  Dalam  hal  ini  dapat  diartikan  bahwa  proses pengelolaan ekowisata menghasilkan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat,  dan  dalam  penggunaan  sumber  daya  yang  mereka  miliki dengan  sebaik  mungkin.  Konsep  efisiensi  dalam  konteks good  governance

## PERMASALAHAN,  KEBIJAKAN,  DAN  PENINGKATAN  KAPASITAS  MANAJEMEN EKOWISATA DI INDONESIA
for  ecotourism juga  mencakup  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan.
h. Akuntabilitas.  Akuntabilitas  merupakan  persyaratan  utama  dari good governance  for  ecotourism karena  akuntabilitas  merupakan  tanggungjawab pengelola  melalui  pengawasan  yang  efektif  berdasarkan balance  of  power antar stakeholder .  Bukan  hanya  lembaga  pemerintah  tetapi  juga  sektor swasta  dan  organisasi    harus  bertanggung  jawab  kepada  publik  dan stakeholder kelembagaan  mereka.  Siapa  yang  bertanggung  jawab  kepada siapa,  bervariasi  tergantung  pada  apakah  keputusan  atau  tindakan  yang diambil bersifat internal atau eksternal dalam suatu organisasi atau lembaga. Akuntabilitas tidak dapat ditegakkan tanpa transparansi dan aturan hukum.

## 4) Peningkatan Kapasitas Kinerja
Peningkatan  kapasitas  kinerja  suatu  organisasi  sangat  penting  dan  perlu dilakukan,  termasuk  dalam  pengelolaan  kegiatan  ekowisata.  Pengertian peningkatan  kapasitas  atau  sering  juga  disebut  dengan  pembangunan  kapasitas, pengembangan kapasitas, pemberdayaan kapasitas dan penguatan kapasitas adalah suatu  peningkatan  kemampuan  dari  suatu  organisasi  sosial  untuk  mencapai tujuan-tujuan yang disusun oleh organisasi tersebut (Bartle).
Menurut  The  International  Ecotourism  Society  (TIES),  ekowisata  adalah kegiatan perjalanan wisata yang dikemas secara profesional, terlatih, dan memuat unsur pendidikan, sebagai suatu sektor usaha ekonomi, yang mempertimbangkan warisan  budaya,  partisipasi  dan  kesejahteraan  penduduk  lokal  serta  upaya-upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan. Kegiatan
ekowisata
merupakan bagian yang tidak terlepas dari kegiatan pariwisata atau turisme yang ruang lingkupnya meliputi lima jenis kegiatan yaitu wisata bahari ( beach and sun tourism ),  wisata  pedesaan  ( rural  and  agro  tourism ),  wisata  alam  ( natural tourism ),  wisata  budaya  ( cultural  tourism ),  atau  perjalanan  bisnis  ( business travel ).  Posisi  ekowisata  ( ecotourism )  berpijak  pada  tiga  kaki  sekaligus,  yakni wisata pedesaan, wisata alam dan wisata budaya (Nugroho, ).
Gambar 3. Turisme dan Ekowisata (Wood, 2002 dalam Nugroho
Berdasarkan pengertian tersebut, maka  yang dimaksud dengan  peningkatan kapasitas  kinerja  manajemen  ekowisata  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk meningkatkan kemampuan kerja dari seluruh unsur  terkait untuk  mencapai  suatu tujuan keberhasilan kegiatan ekowisata dengan menggunakan sumberdaya secara efektif.

## 5) Kondisi Ekowisata yang Diharapkan
Ekowisata  menuntut  persyaratan  bagi  pelestarian  alam.  Dengan  demikian ekowisata  adalah  “Wisata  alam  berdampak  ringan  yang  menyebabkan terpeliharanya  spesies  dan  habitatnya  secara  langsung  dengan  peranannya  dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat  setempat,  untuk  membuat  masyarakat  setempat  dapat  menaruh  nilai, dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan” (Goodwin, 1997 dalam Satrayuda, 2010).
Berbeda  dengan  wisata  pada  umumnya,  ekowisata  merupakan  kegiatan wisata  yang  menarik  perhatian  besar  terhadap  kelestarian  sumber  daya  alam  dan lingkungan  sebagai  salah  satu  isu  utama  dalam  kehidupan  manusia,  baik  secara ekonomi,  sosial  maupun  ekologi.  Hal  ini  akan  terus  berlangsung,  terutama didorong oleh dua aspek, yaitu: (1) ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam  dan  lingkungannya  makin  tinggi,  (2)  keberpihakan  masyarakat  kepada lingkungan  makin  meningkat.  Pendekatan  aspek  yang  pertama  adalah menyangkut  kemampuan  dan  kebutuhan  manusia  dimasa  mendatang  akan keberadaan  sumber  daya  dan  lingkungan  makin  tinggi,  sedangkan  aspek  kedua berkaitan  dengan  makin  meningkatnya  tekanan  masyarakat  nasional  maupun internasional, perlunya perlindungan lingkungan.

## 2. SASARAN  KEGIATAN  PENGEMBANGAN  KAPASITAS KINERJA MANAJEMEN EKOWISATA

## 1) Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber  daya  manusia  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ekowisata  terdiri  dari berbagai unsur lintas sektoral dengan jumlah yang sangat banyak. Pengembangan kapasitas  harus  dilakukan  baik  SDM  yang  terlibat  secara  internal  maupun eksternal pengelolaan usaha ekowisata. Pembinaan SDM internal dapat dilakukan dengan  membangun  karakter  melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  Kegiatan pelatihan  kepemimpinan  untuk  orang  dewasa  menurut  Klan  (2007)  dapat dilaksanakan  secara  langsung  dengan  melakukan  praktik  atau  pengalaman melakukan kegiatan yang antara lain meliputi:
1) Partisipasi  (antara  lain  melalui  diskusi,  aktivitas  praktik,  dan menjawab pertanyaan)
2) Problem solving
3) Pengalaman melakukan secara langsung,
4) Penggunaan hand out yang lengkap dan mendetil,
5) Pengulangan kegiatan,
6) Mengikuti/menirukan kegiatan yang dilakukan
Mengacu  pada  Direktorat  Produk  Wisata  (2009),  pengembangan  kapasitas SDM, khususnya masyarakat setempat dapat dilakukan dengan:
1) Membentuk  kelompok  atau  lembaga  untuk  pengelolaan  kegiatan ekowisata  di  daerahnya,  dengan  dukungan  dari  pemerintah  dan organisasi masyarakat.
2) Pengelolaan  dan  kepemilikan  oleh  masyarakat  setempat  diterapkan sedapat  mungkin  terhadap  sarana  dan  pra-sarana  ekowisata,  kawasan ekowisata.
3) Pembekalan kemampuan sebagai pemandu bagi orang setempat.
4) Perintisan,  pengelolaan  dan  pemeliharaan  obyek  wisata  yang bertanggungjawab dari masyarakat setempat.

## 2) Aturan/Mekanisme
Peningkatan kapasitas manajemen ekowisata ditinjau dari aturan/mekanisme yang  ada  perlu  dilakukan  guna  mencapai  tujuan  yang ditetapkan. Aturan/mekanisme perlu ditetapkan karena dalam kegiatan ekoturisme melibatkan banyak  pihak  dengan  berbagai  kepentingan  dan  kewenangan  agar  tidak  menjadi masalah di kemudian hari. Mengacu pada indikator keberhasilan kegiatan turisme dalam Anonim (2002), terdapat beberapa hal yang perlu disusun/diperbaiki terkait dengan:
a) Strategi nasional untuk turisme berkelanjutan yang selalu diperbaharui secara periodik.
b) Pengembangan  strategi  turisme  regional  untuk  mengantisipasi  isu lintas bidang, termasuk pencemaran lingkungan
c) Model pengukuran untuk mengendalikan dan mengawasi operator/pelaksana, fasilitas, dan kawasan ekoturisme.
d) Penilaian  dampak  berkelanjutan,  sistem  audit  lingkungan  dan  sosial, khususnya selama dalam pembangunan turisme.
e) Menyusun  atau  menguatkan  peraturan  yang  ada  untuk  mengelola kawasan ekoturisme.
Upaya  penguatan  aturan/mekanisme  juga  dimuat  dalam  Direktorat  Produk wisata (2009) antara lain mendorong atau mengembangkan:
a) Kebijakan  pemerintah  Indonesia  di  bidang  keimigrasian  di  daerah tujuan ekowisata.
b) Prosedur sertifikasi pemandu sesuai dengan kondisi lokasi wisata
c) Regulasi yang mengatur standar kelayakan homestay sesuai dengan kondisi lokasi wisata
d) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta perilaku bagi para pelaku ekowisata terutama masyarakat
e) Skema di mana tamu secara sukarela terlibat dalam kegiatan
konservasi dan engelolaan kawasan ekowisata selama kunjungannya
( stay & volunteer) .

## 3) Organisasi
Pengelolaan kegiatan ekowisata perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka  meningkatkan  kapasitasnya.  Mengacu  pada  Direktorat  Produk  wisata (2009), beberapa aspek dalam ekowisata yang perlu diperhatikan adalah:
a) Perlunya  pengaturan  jumlah  pengunjung  supaya  sesuai  dengan  daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat.
b) Pola  wisata  harus  ramah  lingkungan  (harus  memperhatikan  aspek ekologi).
c) Pola  wisata  ramah  budaya  dan  adat  setempat  (memiliki  nilai  edukasi dan wisata).
d) Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (memiliki nilai ekonomi).
e) Meningkatkan  dan  menambah  sarana  prasarana  pendukung  serta mendorong  terbuka  dan  terhubungnya  akses  ke/dari  dan  antar  daerah tujuan ekowisata tanpa merusak aset utama ekowisata yaitu alam yang asli melalui peningkatan dan optimalisasi jalur transportasi udara.
Pihak yang terlibat/berperan dalam kegiatan ekowisata berasal dari berbagai organisasi  dengan  jumlah  yang  cukup  banyak.  Pratiwi,  et  al  (2008)  yang menyatakan  bahwa  semua stakeholder memiliki  peran  untuk  pencapaian  kriteria kecukupan ekowisata. Mengacu pendapat tersebut, maka pengembangan kapasitas perlu dilakukan pada masing-masing stakeholder sebagai berikut.
a) pemerintah  pusat  sebagai  pengambil  keputusan,  penyusun  pedoman pelaksanaan, kriteria dan standar operasional, pemberi izin dan sanksi, dan  pembina,  hendaknya  memiliki  integritas  teknis,  moral, bertanggung jawab kepada rakyat.
b) Lembaga  legislatif  hendaknya  dapat  menyusun  berbagai  peraturan atau kebijakan yang efektif, independen dan adil.
c) stakeholder pendukung (lainnya) sebagai penyedia modal usaha, jasa, sarana  dan  prasarana,  dan  pemenuhan  kewajiban  bagi  pemegang  izin usaha;
d) pemerintah daerah sebagai  pelaksana sosialisasi  program  pemerintah, penegakan  hukum,  pembinaan, monitoring ,  dan  evaluasi  serta rekomendasi izin pariwisata;
e) masyarakat  sebagai  pemeran  yang  pasif  berupa  pemberi  saran, pertimbangan,  dan  partisipasi  pada  program  yang  dibawa  pihak  luar, serta peran pengawasan dan pemeliharaan.
Hal  lain  yang  penting  dalam  mengembangkan  kapasitas  organisasi ekowisata  adalah  dalam  hal  mengembangkan  pemasaran,  strategi  pencitraan ( branding ) dan promosi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan  cara:
a) Mengikuti kegiatan promosi dan pemasaran berskala internasional.
b) Melakukan survei pasar secara berkala untuk mengetahui dinamika pasar.
c) Mengidentifikasi target pasar untuk produk ekowisata yang dikembangkan.
d) Menyelenggarakan promosi secara khusus (fam trip, media trip).
e) Membuka dan menjalin hubungan terbuka dengan pihak swasta dan mendorong adanya kesepakatan antara organisasi masyarakat dengan tour operator .

## D. SIMPULAN
1) Pengembangan kapasitas manajemen ekowisata harus diarahkan agar mampu mencapai  tujuan  ekonomis,  sosial,  dan  ekologis  dari  ekowisata  dengan menggunakan sumber daya yang efektif.
2) Manfaat dari kegiatan pengembangan kapasitas hendaknya mampu Mendidik wisatawan;  Meningkatkan  kesadaran  dan  penghargaan  akan  lingkungan  dan budaya;  bermanfaat  secara  ekologi,  sosial,  ekonomi;  memudahkan  penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan
3) Peningkatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  dapat  dilakukan  dengan meningkatkan kemampuan akademik melalui pendidikan dan pelatihan  yang sesuai  (khususnya  SDM  yang  terkait  dengan  kegiatan  pengelolaan usaha/industri  ekowisata),  atau  dengan  penguatan  dalam  komunitas masyarakatnya dalam mengelola kegiatan ekowisata.
4) Peningkatan  kapasitas  peraturan  atau  mekanisme  sangat  diperlukan,  karena banyaknya pihak yang terkait dengan berbagai kepentingan dan kewenangan yang berbeda agar tidak terjadi conflict of interest.
5) Peningkatan kapasitas organisasi dilakukan untuk mengantisipasi jumlah dan perilaku  pengunjung,  kelestarian  kawasan,  keberhasilan  pencapaian  tujuan, maupun pemasaran jasa ekowisata yang ditawarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alikodra,  HS.  2011.  Ruang  Lingkup  Anjak  Biodiversitas  (hand  out  kuliah). Departemen  Konservasi  Sumberdaya  Hutan  dan  Ekowisata.  Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor.
Anonim. (2002). Sustainable Tourism–Turning The Tide . Towards Earth Summit 2002 Economic Briefing No. 4
Bartle  P,  diterjemahkan  oleh  Bessie  Utomo  Lucas.  (___). Pengembangan kapasitas, Menstimulasi Kekuatan Organisasi Yang Meningkat
Dunn,  William  N.  2003.  Pengantar  Analisis  Kebijakan  Publik.  Edisi  Kedua.
Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
Direktorat  Produk  Pariwisata.  2009. Prinsip  Dan  Kriteria  Ekowisata  Berbasis Masyarakat. Kerjasama  Direktorat  Produk  Pariwisata,  Direktorat  Jenderal Pengembangan  Destinasi  Pariwisata,  Departemen  Kebudayaan  dan Pariwisata dan WWF-Indonesia.
George  C.  Edwards  III  dan  Ira  Sharkansky.  1978. The  Policy  Predicament: Making and Implementing Publik Policy. W.H. Freeman and Company. San Francisco
James  E.  Anderson.  1984. Publik  Policy  Making. cet.  ke-3.    Holt,  Rinehart  and Winston. New York
James  E.  Anderson.  1994. Publik  Policy  Making:  An  Introduction .    cet.  ke-II. Houghton Mifflin Company. Boston.
Klann G. 2007. Building Character Strengthening the Heart of Good Leadership.
John Wiley & Sons, Inc. San Francisco.
Mason,  P.  2003.  Tourism  Impacts.  Planning  and  Management.  Elsevier. Amsterdam.
Mihalic,  T.  2003.  Economic  Instruments  Of  Environmental  Tourism  Policy Derived  From  Environmental  Theories.  In  DA  Fennell  and  RK  Dowling (ed) Ecotourism Policy and Planning. Cambridge: CAB International.
Munandar,  A.  2007.  Kebijakan  Ekowisata  (hand  out  kuliah  Kebijakan  dan Pengelolaan Ekowisata). Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. IPB.Bogor
Prasetyantoko.  A.  2008.  Corporate  Governance  :  Pendekatan  Institusional.  PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
Pratiwi, et al (2008), Forum Pascasarjana Vol. 31 No. 1 Januari 2008: 79-88
Sunarminto, T. 2002. Dampak ekoturisme wisata bahari pulau Menjangan Taman
Naional
Bali  Barat  terhadap  ekonomi  masyarakat  dan  kelestarian  kawasan.Tesis Program  Pascasarjana.  Program  Studi  Ilmu  Pengetahuan  Kehutanan.  IPB. Bogor.
Sekartjakrarini,  S.  2008.  Ekowisata  :  Konsep,  Manfaat  dan  Tantangan.  Makalah seminar  Nasional  Ekowisata  Pengembangan  Potensi  Ekowisata  Daerah. Program  Studi  Pengelolaan  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan.  Sekolah Pasca Sarjana. IPB. Bogor
SASTRAYUDA,  GS.  (  2010). Hand  Out  Mata  Kuliah  Concept  Resort  And Leisure, Strategi Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure
Sastrayuda,  GS.  (  2010). Hand  Out  Mata  Kuliah  Concept  Resort  And  Leisure,
Strategi  Pengembangan Dan Pengelolaan Resort And Leisure.
Silalahi, WV. 2012. 8 Juta Turis Bakal Kunjungi RI di 2012. http://www.detikfinance.com. diakses 3 Oktober 2012, jam 16:40 WIB]
Winarno.  Budi.  2007. Kebijakan  Publik:  Teori  dan  Proses. Media  Presindo. Yogyakarta
Weaver, D. 2001. Ecotourism. Milton , Qld; Wiley & Sons.