## Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan dalam Perspektif Kebijakan Publik
Dian Herdiana 1*
1 UIN Sunan Gunung Djati, Bandung
ABSTRAK: Kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  beberapa  lembaga  pendidikan  menjadi  suatu  paradoks  antara pengembangan  ilmu  dengan  moral  dan  perilaku  sebagian  anggotanya.  Kondisi  ini  mengkonstruksikan  akan perlunya suatu tindakan yang diambil agar peristiwa serupa tidak terulang di lembaga pendidikan lainnya, peran pemerintah  melalui  instrumen  kebijakan  menjadi  salah  satu  upaya  untuk  mencegah  kekerasan  seksual  yang dimungkinkan dapat terjadi di lembaga pendidikan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data sekunder dijadikan sebagai bahan utama dalam menganalisis substansi penelitian kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Hasil analisis menunjukan bahwa pemerintah menjadi institusi utama yang berperan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan, hal ini dikarenakan penyelenggaraan pendidikan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sehingga setiap lembaga penyelenggara pendidikan harus terikat kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Atas dasar tersebut, maka rekomendasi kebijakan diorientasikan kepada 3 (tiga) hal utama  yaitu  promosi  kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  anti  kekerasan  seksual,  peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan anti kekerasan seksual, serta upaya mendorong nilai dan budaya anti kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Kata Kunci: kekerasan Seksual; Lembaga Pendidikan; Kebijakan Publik.
ABSTRACT: Sexual violence in several educational institutions becomes a paradox between the development of science/morality and the behavior of some of its members. This condition constructs the need for action to be taken so that similar things do not recur in other educational institutions. The role of the government through policy  instruments  is  one  of  the  efforts  to  prevent  sexual  violence  that  may  occur  in  other  educational institutions.  The  research  method  used  in  this  article  is  a  descriptive  research  method  with  a  qualitative approach; secondary data is used as the primary data in analyzing the substance of research on sexual violence in educational institutions. The results of the analysis revealed that the government is the main institution that has  a  role  to  be  able  to  solve  the  problem  of  sexual  violence  in  educational  institutions;  this  is  because  the provision of education is a form of government responsibility; every educational institution should be bound to the  government's  policies.  On  this  basis,  the  policy  recommendations  are  oriented  to  three  main  things: promoting  anti-sexual  violence  education  policies,  increasing  coordination  between  stakeholders  in implementing anti-sexual violence education, and efforts to encourage anti-sexual violence values and culture in the educational environment.
Keywords: Sexual Violence; Educational Institutions; Public Policy.

## A. PENDAHULUAN
Lembaga  pendidikan  secara  empiris  ditujukan  tidak  hanya  sebagai  sarana  untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai dan norma  yang  dianggap  baik  (Gazali,  2013).  Didasarkan  kepada  hal  tersebut,  maka  lembaga pendidikan dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai institusi yang  didalamnya berhimpun orang-orang  yang  memiliki  pengetahuan  dan  moral  yang  baik,  sehingga  ketika  berada  di
Vol. 5 No. 01
Copyright @2023 Author
Juni 2023
Published by Jurnal Equalita

## EQUALITA: JURNAL STUDI GENDER DAN ANAK
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/index
Published by Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia
lingkungan masyarakat, kaum intelektual yang berasal dari lembaga pendidikan diharapkan akan mampu mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan menanamkan nilai dan norma sosial guna mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis (Putro, 2020).
Peran  ideal  lembaga  pendidikan  menjadi  gambaran  bagi  masyarakat  bahwa  apabila anggota  keluarganya  ingin  memiliki  pengetahuan  dan  moral  yang  baik,  maka  lembaga pendidikan menjadi sarana untuk mewujudkan hal tersebut (Hamid, 2020; Subianto, 2013). Orang  tua  yang  menginginkan  anaknya  untuk  dapat  bertumbuh  secara  baik  yang  memiliki kecukupan  pengetahuan  dan  moral  akan  menyekolahkan  anaknya  ke  lembaga  pendidikan yang memiliki kualitas yang baik mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi, dengan harapan proses pendidikan di lembaga yang telah memiliki reputasi baik akan mampu membentuk anak memiliki tingkat kecerdasan dan moral yang baik pula (Aulia Diana, 2021; Jannah, 2020).
Orang  yang  bekerja  di  lembaga  pendidikan  akan  turut  pula  diasosiasikan  oleh masyarakat  sebagai  orang  yang  memiliki  kecakapan  pengetahuan  dan  moral  yang  baik, sehingga  kedudukan  seperti  guru  dan  dosen  memiliki  tempat  istimewa  di  tengah-tengah masyarakat, mereka dianggap tidak hanya memiliki kepandaian ilmu pengetahuan yang lebih apabila  dibandingkan  dengan  masyarakat  pada  umumnya,  tetapi  juga  dianggap  memiliki perilaku  yang  baik  yang  menjunjung  nilai-nilai  moral  yang  berlaku  di  tengah-tengah masyarakat, sehingga tidak jarang para kaum intelektual yang berasal dari berbagai jenjang lembaga  pendidikan  ditempatkan  dalam  posisi  yang  strategis  dalam  struktur  sosial kemasyarakatan (Rahadian, 2015).
Peristiwa  pelanggaran  nilai-nilai  hukum  dan  moral  yang  terjadi  di  lingkungan pendidikan menjadi paradoks terhadap citra lembaga pendidikan yang selama ini dibangun di tengah-tengah masyarakat, berbagai perilaku menyimpang yang terjadi di beberapa lembaga pendidikan telah menunjukan kondisi berlawanan antara tujuan mulia pendidikan yang mana pengembangan ilmu pengetahuan dan moralitas menjadi dasar tujuan organisasinya dengan perilaku  yang  ditunjukan  oleh  anggota-anggota  dari  lembaga  pendidikan  yang  justru  tidak mencerminkan akan nilai dasar dan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut.
Salah  satu  perilaku  yang  terjadi  akhir-akhir  ini  yang  bertentangan  dengan  tujuan penyelenggaraan  pendidikan  yaitu  adanya  kekerasan  seksual  yang  mana  baik  secara  dasar hukum, logika ilmu pengetahuan maupun nilai-nilai moral di masyarakat, tindakan kekerasan seksual merupakan  pengingkaran  terhadap nilai-nilai yang  dikembangkan  dan  dipraktekan oleh lembaga pendidikan selama ini. Peristiwa kekerasan seksual ini secara empiris dilakukan baik oleh tenaga pendidik kepada sesama tenaga pendidik, tenaga pendidik kepada peserta didik,  maupun  dilakukan  antara  peserta  didik  (LBH  Yogyakarta,  2020).  Kondisi  ini mengkonstruksikan pertanyaan yang ada di tengah-tengah masyarakat mengenai bagaimana kekerasan seksual bisa terjadi di lembaga yang seharusnya konsisten  dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan nilai-nilai moralitas.
Dua peristiwa kekerasan seksual yang menjadi perhatian yaitu adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dekan di salah satu perguruan tinggi terhadap mahasiswi bimbingan  skripsinya  yang  mana  perilaku  tersebut  dilakukan  di  lingkungan  kampus pendidikan tinggi yang seharusnya kepemilikan intelektualitas yang tinggi berbanding lurus
dengan  pemahaman  moralitas,  peristiwa  kedua  yaitu  adanya  kekerasan  seksual  yang dilakukan oleh salah seorang guru kepada santriwati yang berada di “pesantren” yang tidak memiliki izin operasional sebagai lembaga pendidikan berbasis agama (Nurhadi, 2021; Sutari, 2021).
Kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  sebagaimana  dijelaskan  di  atas  merupakan peristiwa yang dapat didorong oleh berbagai latar belakang, sehingga pemahaman mengenai kekerasan seksual merupakan kajian yang multi-perspektif yang mana antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya memiliki perbedaan yang kesemuanya tidak memiliki keterkaitan secara  langsung,  akan  tetapi  kesamaan  motif  yang  terjadi  di  berbagai  peristiwa  kekerasan seksual  dapat  dielaborasi  menjadi  suatu  gambaran  dasar  terjadinya  kekerasan  seksual  di lembaga pendidikan. Hal ini pada akhirnya diharapkan akan menjadi gambaran bagi upaya- upaya  apa  saja  yang  harus  dilakukan  guna  menanggulangi  kekerasan  seksual  di  lembaga pendidikan,  khususnya  dilihat  dari  perspektif  kebijakan  apa  yang  harus  diambil  guna menanggulangi kekerasan seksual di lembaga pendidikan.
Salah  satu  upaya  yang  bisa  dilakukan  guna  memahami  kekerasan  seksual  di  lembaga pendidikan yaitu dengan meninjau dan mengkaji kembali peran pemerintah sebagai institusi negara  yang  secara  resmi  menjalankan  kewenangan  di  bidang  pendidikan,  kajian  mengenai peran pemerintah dalam penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat menjadi  gambaran  mengenai  sejauhmana  penyelenggaraan  pendidikan  yang  selama  ini dilaksanakan,  bagaimana  lembaga  pendidikan  menyelenggarakan  pendidikan  di  berbagai jenjang dan apa upaya pemerintah dalam menanggulangi kekerasan seksual yang terjadi selama ini.
Didasarkan kepada pemahaman tersebut diatas, maka artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji mengenai  kekerasan  seksual  yang  ada  di  lembaga  pendidikan  yang  dilihat  dari  perspektif  peran pemerintah.  Lebih  lanjut  artikel  ini  secara  khusus  mengkaji  bagaimana  pemerintah  seharusnya menyusun instrumen kebijakan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan,  hasil  analisis  berupa  kajian-kajian  alternatif  rekomendasi  kebijakan  yang  diharapkan dapat  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi  pemerintah  guna  menanggulangi  kekerasan  seksual  yang terjadi  di  lembaga  pendidikan  di  masa  yang  akan  datang,  sehingga  peristiwa  kekerasan  seksual  di lembaga pendidikan dapat diantisipasi dan tidak terulang kembali.

## B. METODE PENELITIAN
Analisis  dalam  penelitian  ini  didasarkan  kepada  metode  penelitian  deskriptif  dengan pendekatan kualitatif, didasarkan kepada hal tersebut maka uraian mengenai fokus penelitian kekerasan seksual di lembaga pendidikan disajikan secara naratif dalam bentuk kata-kata dan bukan merupakan sajian hasil perhitungan statistik, hal ini sejalan dengan pemahaman dari Sugiyono (2013) yang mengungkapkan dalam penelitian kualitatif data yang disajikan berupa uraian  kata-kata  tentang  topik  kajian  yang  tengah  diteliti.  Kajian  dan  analisis  mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan dalam penelitian ini dikonstruksikan sebagai suatu upaya  pemecahan  masalah  yang  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  bentuk  instrumen kebijakan,  sehingga  bentuk  rekomendasi  kebijakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  hasil analisis terhadap permasalahan yang dikaji dan dianalisis sebagai bagian dari penelitian ini.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  merupakan  sumber  data  sekunder  yang  mana  berbagai informasi  dan  data  yang  disajikan  berasal  dari  informasi  dalam  media  massa  baik  cetak  maupun elektronik,  serta  dokumen  lainnya  seperti  dari  buku  dan  artikel  jurnal  yang  relevan  dengan  topik pembahasan  mengenai  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan.  Data  yang  didapat  dari  sumber sekunder tersebut diolah melalui proses check , re-check dan cross-check antara data satu dengan data yang lainnya, sehingga menghasilkan data yang real sebagaimana yang ada dalam keadaan yang sebenarnya (Creswell, 2007).

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  dan  pembahasan  dalam  artikel  ini  difokuskan  kedalam  3  (tiga)  bagian,  yaitu kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan  lembaga pendidikan, peran pemerintah dalam  penanggulangan  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  dan  kajian  rekomendasi kebijakan mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Ketiga fokus kajian tersebut saling terhubung satu dengan yang lainnya yang mengkonstruksikan kekerasan seksual dalam perspektif  kebijakan  publik.  Adapun  kajian  lebih  rinci  dari  ketiga  hal  tersebut  dapat dijabarkan sebagai berikut:

## 1. Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan
Kekerasan seksual secara empiris terjadi di berbagai lingkungan masyarakat dengan motif dan tindakan yang beragam, secara umum kekerasan seksual dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perilaku yang mengajak kepada desakan seksual seperti dalam bentuk menyentuh,  meraba,  mencium  maupun  bentuk-bentuk  lainnya  termasuk  didalamnya paksaan  untuk  melakukan  hubungan  seksual,  lebih  lanjut  suatu  pihak  dapat  dikatakan menjadi  korban  kekerasan  seksual  apabila  mengalami  penderitaan  baik  secara  materil maupun secara psikologis dari tindakan tersebut di atas (Ermaya Sari Bayu & Hennyati, 2018; Fuadi, 2011).
Kekerasan  seksual  dapat  dilakukan  oleh  berbagai  pihak  yang  mana  secara  umum kekerasan seksual pelakunya dikategorikan kedalam 2 (dua yaitu familial abuse yang mana pelaku  merupakan  bagian  atau  anggota  keluarga  dari  korban,  baik  itu  hubungan kekeluargaan inti seperti oleh orang tua kepada anak maupun bersifat kekerabatan seperti oleh paman kepada keponakannya. Kedua yaitu extra familial abuse yaitu kekerasan seksual yang  mana  pelakunya  berasal  dari  luar  keluarga  korban  seperti  dari  kekerasan  yang dilakukan oleh tetangga ketika berada di lingkungan rumah maupun oleh oknum pendidik ketika  berada  di  lingkungan  sekolah/kampus  (Triwijati,  2014;  Tuliah,  20118).  Kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan dapat dikategorikan sebagai extra familial abuse yang mana pelaku berasal bukan dari anggota keluarga korban, melainkan dari pihak luar namun memiliki keterikatan yang sama-sama berada di lingkungan lembaga pendidikan.
Kekerasan seksual yang akhir-akhir ini terjadi dan mendapat perhatian masyarakat antara  lain  yaitu  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  oleh  dosen  di  beberapa  universitas kepada  para  mahasiswinya  yang  di  antaranya  dalih  sedang  melaksanakan  proses pembimbingan  skripsi,  kekerasan  seksual  ini  sebagian  sedang  dalam  proses  penyidikan dengan status diduga dan sebagian lagi sudah memiliki kekuatan hukum yang divonis oleh
pengadilan sebagai bentuk kekerasan seksual (Dewantara, 2020; Hutasoit, 2021; Raharyo, 2021;  Taufiq,  2021),  kasus  kekerasan  seksual  oleh  mahasiswa  senior  kepada  adik angkatannya (Rachmawati, 2021), kekerasan seksual oleh guru kepada murid di sekolah (Mulyono,  2020;  Sodiq,  2013),  dan  lembaga  pendidikan  berbasis  agama  yang  tengah diproses hukum di Kota Bandung yang kemudian pelakunya telah dijatuhi vonis hukuman mati (Ritonga, 2022; Saubani, 2021).
Kasus kekerasan seksual selain yang dijelaskan tersebut masih ada kekerasan seksual lainnya  di  lembaga  pendidikan,  hal  ini  menjadi  bukti  bahwa  lembaga  pendidikan  tidak bebas  dari  tindakan  kekerasan  seksual  yang  mana  berbagai  kekerasan  seksual  tersebut menjadi  perhatian  masyarakat  dan  mendorong  masyarakat  untuk  mengetahui  penyebab terjadinya kekerasan seksual di lembaga  pendidikan,  terlebih lagi pelakunya yaitu kaum intelektual  yang  seharusnya  tahu  dan  memahami  dampak  dan  implikasi  hukum  dari kekerasan seksual.
Kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  lembaga  pendidikan  yang  mendapat  perhatian masyarakat luas menurut analisis penulis setidaknya terjadi didasarkan kepada beberapa dasar yang antara lain, yaitu: Pertama, institusi pendidikan merupakan tempat yang mana ilmu pengetahuan dikembangkan, sehingga adanya tindakan kekerasan seksual di lembaga pendidikan memancing ironi akan adanya pertentangan antara tujuan pengembangan ilmu pengetahuan  dengan  perilaku  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  anggota  dari  lembaga pendidikan.  Kedua,  promosi  anti  kekerasan  seksual  selama  ini  banyak  dilakukan  oleh lembaga pendidikan menjadi paradoks ketika terdapat anggota dari lembaga pendidikan yang justru melakukan tindakan kekerasan seksual.
Ketiga,  lembaga  pendidikan  merupakan  himpunan  dari  kaum  intelektual  sehingga dianggap memahami kekerasan seksual sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan norma  sosial  dan  hukum.  Keempat,  masyarakat  telah  menaruh  kepercayaan  yang  tinggi kepada  lembaga  pendidikan,  sehingga  suatu  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  di lingkungan  lembaga  pendidikan  memancing  masyarakat  untuk  mengetahui  peristiwa tersebut secara lebih mendalam.  Kelima, eksistensi para kaum intelektual di masyarakat yang selama ini sudah terbukti perannya dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan telah terbangun kepercayaan publik bahwa kaum intelektual memiliki kapasitas yang lebih dibanding  dengan  masyarakat  pada  umumnya,  sehingga  adanya  kekerasan  seksual  di lembaga pendidikan memancing masyarakat untuk lebih mengetahui mengenai peran dan kedudukan pelaku.
Uraian  mengenai  kelima  alasan  tersebut  yang  mana  lembaga  pendidikan  secara empiris  telah  mampu  menjadi  benteng  dan  promosi  terhadap  upaya  anti  terhadap kekerasan seksual menjadi paradoks dengan  peristiwa kekerasan seksual yang terjadi  di lembaga  pendidikan  yang  mana  justru  pelakunya  merupakan  kaum  intelektual  yang mengetahui  dan  memahami  implikasi  dari  kekerasan  seksual  yang  dilakukan,  hal  ini mengundang pertanyaan bagaimana bisa kaum intelektual menjadi bagian dari kekerasan seksual di lembaga pendidikannya sendiri.
Peristiwa  kekerasan  seksual  apabila  ditinjau  dari  aspek  atau  unsur-unsur penyebabnya,  maka  akan  banyak  faktor  yang  beragam,  setiap  kekerasan  seksual
sebagaimana dijelaskan di atas memiliki perbedaan motif yang melatar belakanginya, akan tetapi kesemuanya  memiliki kesamaan bahwa  kekerasan  seksual  merupakan  kasus  yang muncul baik disebabkan oleh faktor internal pribadi maupun oleh faktor eksternal, untuk bisa  mengkaji  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  dapat  dilihat  dari  alur  tentang bagaimana lingkungan pendidikan terbentuk selama ini, uraian lebih jelasnya dapat dilihat melalui gambar berikut ini:

## Gambar 1. Unsur yang Berpengaruh dalam Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan
(Sumber: Analisis Penulis, 2023)
Berdasarkan  kepada  gambar  tersebut  di  atas,  maka  kekerasan  seksual  merupakan kasus yang kompleks baik pelaku/korban  kekerasan seksual maupun latar belakang dan motif dari tindakan kekerasan seksual tersebut. Lingkungan internal lembaga pendidikan yang mana menjadi tempat kekerasan seksual terjadi memiliki berbagai unsur yang ada di dalamnya, unsur-unsur tersebut memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing yang mana  tiap  unsur  dapat  menjadi  pelaku  kekerasan  seksual  dan  sekaligus  dapat  menjadi korban  pelaku  kekerasan  seksual.  Dalam  realitasnya,  unsur  yang  memiliki  kedudukan superior  dibandingkan  dengan  unsur  lainnya  memiliki  kecenderungan  yang  lebih  kuat untuk melakukan kekerasan seksual kepada unsur yang dianggap inferior.
Lingkungan  eksternal  dalam  konteks  kekerasan  seksual  yang  ada  di  lembaga pendidikan  dapat  diposisikan  kedalam  dua  posisi  yaitu  lingkungan  eksternal  yang mempengaruhi kekerasan seksual dan lingkungan eksternal yang terdampak dari adanya kekerasan seksual. Lingkungan seksual yang mempengaruhi kekerasan seksual diartikan sebagai  bagaimana  lingkungan  eksternal  mulai  dari  kondisi  keluarga  sampai  dengan
Yayasan/Komite Sekolah/Senat Unsur Internal dan Eksternal Lingkungan Internal Lembaga Pendidikan Pegawai Tetap dan Tidak Tetap

## Lingkungan Eksternal Lembaga Pendidikan
 Kondisi Keluarga, Tingkat Ekonomi Keluarga dan Pola Pendidikan Keluarga
 Lingkungan Tempat Tinggal
 Nilai Sosial dan Budaya Setempat  Kontrol Sosial
 Struktur Sosial Kemasyarakatan
 Lain Sebagainya sebagai Unsur Lingkungan Sosial Kemasyarakatan

## Tenaga Pendidik
Guru/Dosen Tetap dan
Tidak Tetap

## Tenaga Kependidikan
Pegawai Tetap dan Tidak Tetap
Intra dan Ekstra Kulikuler Pembinaan Internal dan Eksternal Peserta Didik Kaka Angkatan/Senior dan Adik Angkatan/Junior Tenaga Penunjang
Petugas Kebersihan, Pedagang/Kantin, dll.
struktur  sosial  menjadi  bagian  yang  memicu  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan. Lingkungan  eksternal  yang  terdampak  dari  adanya  kekerasan  seksual  diartikan  sebagai pengaruh buruk kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan berkontribusi terhadap struktur  yang  ada  di  masyarakat  baik  di  lingkungan  keluarga  maupun  di  lingkungan masyarakat yang lebih luas seperti adanya pemahaman komunal kekerasan seksual sebagai kasus  individu  yang  mana  lingkungan  tidak  perlu  turut  campur  dalam  mengupayakan penyelesaian kekerasan seksual.
Struktur  dari  unsur  yang  berpengaruh  dalam  kekerasan  seksual  di  lembaga pendidikan sebagaimana dijelaskan dalam gambar di atas tidak hanya berlaku dalam kasus kekerasan  seksual  semata,  tetapi  juga  struktur  tersebut  berlaku  dalam  tindakan pelanggaran  hukum  lainnya  seperti  tindakan  perundungan/ bullying yang  ada  di  lembaga pendidikan yang mana dapat dipengaruhi oleh superioritas peran dan kedudukan antara pelaku  perundungan  dan  penyintas  perundungan,  maupun  juga  dipengaruhi  oleh  faktor eksternal dari lingkungan baik dari permasalahan yang ada di keluarga maupun dari unsur lainnya yang ada dalam masyarakat seperti struktur sosial dan kontrol sosial.
Berdasarkan kepada unsur-unsur yang berpengaruh terhadap kekerasan seksual yang ada di lingkungan pendidikan, maka mengetahui peran dan posisi pelaku dan korban serta faktor pendorong perilaku kekerasan menjadi sangat penting dan dapat dijadikan sebagai gambaran  terhadap  kemungkinan  kekerasan  seksual  yang  bisa  terjadi  di  lembaga pendidikan lainnya, diharapkan dengan memahami unsur-unsur sebagaimana dijelaskan di atas,  para  pemangku  kepentingan  bidang  pendidikan  baik  yang  merupakan  bagian  dari lembaga  pendidikan,  pemerintah  maupun  lainnya  akan  mampu  mengidentifikasi kecenderungan perilaku seksual yang mungkin muncul sehingga dapat diantisipasi sedari awal.

## 2. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual
Peran merupakan bentuk dari suatu perilaku yang diharapkan dari situasi tertentu, lebih  lanjut  peran  merupakan  suatu  aspek  yang  dinamis  yang  apabila  seseorang menjalankan  hak  dan  kewajibannya  maka  dapat  dikatakan  seseorang  tersebut  telah menjalankan perannya (Soekanto, 2012). Dalam konteks penelitian yang tengah dilakukan ini,  peran  merupakan  bentuk  dari  penyelenggaraan  suatu  lembaga  yang  didalamnya menyangkut hak dan kewajiban atau tugas dan fungsi kelembagaan yang dalam hal ini yaitu bagaimana  pemerintah  sebagai  otoritas  resmi  yang  memiliki  kewenangan  dalam menyelenggarakan pendidikan menjalankan fungsinya.
Peran  dalam  konteks  penyelenggaraan  lembaga  pemerintahan  bidang  pendidikan berawal  dari  proses  perencanaan,  proses  pelaksanaan  sampai  dengan  proses  penilaian penyelenggaraan  pendidikan,  dikaitkan  dengan  konteks  kebijakan  publik  maka  peran pemerintah  berawal  dari  proses  formulasi  kebijakan  pendidikan,  implementasi penyelenggaraan pendidikan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan yang ketiga proses tersebut merupakan bagian dari siklus proses kebijakan publik (Akib, 2010; Tachjan, 2008). Didasarkan  kepada  pemahaman  tersebut  dalam  kaitannya  dengan  kekerasan  seksual  di lembaga pendidikan maka peran pemerintah setidaknya terdiri dari peran regulator, peran
supervisor  dan  peran  evaluator.  Ketiga  peran  yang  dijalankan  oleh  pemerintah  tersebut dalam kaitannya dengan kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Peran Pemerintah sebagai Regulator
Penyelenggaraan  pendidikan  harus  didasarkan  kepada  kebijakan  yang diberlakukan secara adil dan merata yang dalam hal ini setiap lembaga pendidikan baik yang  dikelola  oleh  pemerintah  maupun  yang  dikelola  oleh  swasta  harus  memiliki kedudukan  yang  sama  serta  hak  yang  sama  dalam  menyelenggarakan  pendidikan (Wartoyo,  2016).  Peran  pemerintah  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yaitu memastikan  berbagai  instrumen  kebijakan  yang  dijadikan  dasar  bagi  setiap  lembaga pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan di berbagai tingkatan yang adil dan tidak memihak.
Peran  pemerintah  sebagai  regulator  diposisikan  kepada  dua  hal  utama  yaitu menetapkan  syarat  bagi  lembaga  pendidikan  untuk  mendapat  izin  operasional penyelenggaraan pendidikan, kedua pemerintah menyusun instrumen kebijakan berupa aturan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  harus  ditaati  oleh  lembaga  pendidikan  di berbagai  tingkatan.  Kedua  hal  ini  menjadi  peran  pemerintah  sebagai  regulator  yang tujuannya  memastikan  bahwa  lembaga  pendidikan  yang  diberikan  izin  merupakan lembaga yang kredibel, serta memastikan pula lembaga tersebut mampu melaksanakan proses pendidikan berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang ada. Peran regulator pemerintah dikaitkan dengan penanggulangan kekerasan seksual di  lembaga  pendidikan  ditujukan  guna  memastikan  bahwa  setiap  penyelenggara pendidikan  baik  itu  lembaga  pendidikan  yang  dikelola  pemerintah  maupun  yang dikelola swasta taat kepada prinsip pendidikan anti kekerasan seksual, sehingga adanya kesinambungan  dan  standar  kualitas  pendidikan  yang  sama  yang  berbasis  kepada pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual, sehingga dapat menciptakan sistem pendidikan nasional yang anti terhadap kekerasan seksual.
Lembaga  pendidikan  yang  didasarkan  kepada  peraturan  dari  pemerintah diharapkan  mampu  merinci  aturan  internal  organisasi  yang  mendukung  terhadap penanggulangan  kekerasan  seksual  dalam  menyelenggarakan  pendidikan  serta melaksanakannya  dalam  lingkup  organisasi  internal  tersebut,  selain  itu  lembaga pendidikan harus mampu mengembangkan organisasinya berbasis kepada pendidikan yang anti kepada kekerasan seksual. Upaya yang dilakukan tersebut sepenuhnya harus sejalan  dengan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah,  sehingga  akan memunculkan kesinambungan antara kebijakan pemerintah yang telah dibuat dengan aturan internal organisasi yang ada di lembaga pendidikan mengenai penanggulangan kekerasan seksual.
b. Peran Pemerintah sebagai Supervisor
Lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan di berbagai tingkatan tentu saja dalam prosesnya menemui berbagai masalah, termasuk didalamnya masalah yang memiliki kecenderungan kepada tindakan kekerasan seksual, didasarkan kepada
permasalahan tersebut, maka peran pemerintah sebagai supervisor menjadi penting yang mana hal ini ditujukan kepada dua hal, yaitu pertama memastikan lembaga pendidikan menaati  kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan,  sehingga  proses  penyelenggaraan pendidikan yang telah diselenggarakan akan terus dapat sesuai dengan kebijakan yang ada,  sehingga  pemerintah  mampu  memastikan  bahwa  lembaga  pendidikan  yang  ada telah sesuai dalam proses penyelenggaraan pendidikan.
Kedua, sebagai identifikasi awal apabila ditemukan tindakan yang diindikasikan kepada  kekerasan  seksual,  dengan  adanya  kegiatan  supervisi  maka  akan  mampu mengidentifikasi  masalah-masalah  yang  muncul  dalam  proses  penyelenggaraan pendidikan  termasuk  didalamnya  adanya  indikasi  kekerasan  seksual,  hal  ini  dapat diantisipasi  lebih  awal,  sehingga  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  mampu dibendung dan apabila sudah diidentifikasi sebagai kekerasan seksual maka akan segera mendapat  penanggulangan  oleh  pemerintah,  hal  ini  diharapkan  tidak  akan memunculkan  korban  lainnya  dan  pelaku  kekerasan  seksual  akan  segera  diberikan sanksi  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Proses  supervisi seperti  ini  yang  harus  dioptimalkan  oleh  pemerintah  dikarenakan  dalam  tahap  ini pemerintah dapat mengidetifikasi berbagai tindakan yang mengarah kepada kekerasan seksual sebagai suatu upaya tindakan preventif yang dapat dilakukan.
Peran  pemerintah  sebagai  supervisor  sebagaimana  dijelaskan  tersebut  di  atas ditujukan untuk memastikan bahwa pemerintah tidak hadir di awal dalam memberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan, tetapi juga memastikan kehadiran pemerintah dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan,  dengan  begitu  sistem  pengawasan  yang  dilakukan  diharapkan  mampu menciptakan  iklim  kondusif  yang  ada  di  lembaga  pendidikan,  khususnya  iklim  yang mendukung penyelenggaraan pendidikan anti terhadap kekerasan seksual.

## c. Peran Pemerintah sebagai Evaluator
Evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam suatu proses kebijakan publik, evaluasi  kebijakan  secara  umum  dapat  diartikan  suatu  proses  yang  ditujukan  guna menilai  sejauhmana  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  mencapai  hasil  yang  telah ditentukan dengan cara membandingkannya dengan tujuan yang telah disusun di awal yang  menjadi  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  (Tachjan,  2008;  Wibawa,  1994). Berdasarkan  kepada  pemahaman  tersebut  maka  evaluasi  didasarkan  kepada  upaya membandingkan tujuan awal dengan hasil yang telah dicapai, apabila adanya keselarasan antara keduanya maka kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil, namun apabila hasil tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  maka  kebijakan  tersebut  tidak berhasil.
Evaluasi  dikaitkan  dengan  penyelenggaraan  pendidikan  yang  dilaksanakan  oleh lembaga pendidikan diartikan sebagai upaya yang dilakukan dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan  pendidikan  yang  telah  dilaksanakan  apakah  sudah  sesuai  dengan tujuan  awal  atau  sebaliknya.  Evaluasi  kebijakan  dikaitkan  dengan  penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan maka mencakup kepada dua hal utama, yaitu:
Pertama  untuk  mengetahui  sejauhmana  kebijakan  penyelenggaraan  pendidikan dilaksanakan yang di dalamnya didasarkan kepada pendidikan berbasis anti kekerasan seksual.  Kedua,  untuk  mengetahui  berbagai  permasalahan  dalam  penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan. Dalam konteks ini dikarenakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan didasarkan kepada peraturan yang  telah  dibuat  pemerintah,  maka  evaluasi  kebijakan  adalah  sejauhmana penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah, termasuk didalamnya yaitu sejauh mana penyelenggaraan pendidikan menerapkan anti kekerasan seksual yang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan.
Pemerintah  sebagai  evaluator  memiliki  peran  sebagai  penilai  terhadap  lembaga pendidikan  yang  telah  melaksanakan  penyelenggaraan  pendidikan,  pemerintah memastikan  bahwa  para  lembaga  pendidikan  telah  mentaati  peraturan  perundang- undangan yang ada, sehingga dapat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan yang  telah  disusun  oleh  pemerintah.  Hal  pemerintah  dalam  melakukan  evaluasinya menemukan  pelanggaran,  termasuk  adanya  indikasi  terhadap  tindakan  kekerasan seksual,  maka  pemerintah  dapat  mengambil  langkah  sesuai  dengan  aturan  yang  ada, termasuk  di  dalamnya  mencabut  izin  penyelenggaraan  pendidikan  dari  lembaga pendidikan yang diidentifikasi didalamnya terdapat tindakan kekerasan seksual.
Didasarkan  kepada  pemahaman  tersebut,  maka  evaluasi  kebijakan penyelenggaraan  pendidikan  ditujukan  kepada  dua  hal,  yaitu:  Pertama  untuk mengetahui  tingkat  keberhasilan  dari  pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan pendidikan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pendidikan.  Kedua,  untuk  dijadikan  bahan masukan dalam menyusun kebijakan yang lebih baik lagi berbasis kepada pelaksanaan kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  tersebut,  sehingga  berbagai  permasalahan  yang ditemukan  dapat  dijadikan  bahan  perbaikan  agar  tidak  terulang  di  masa  yang  akan datang,  termasuk  di  dalamnya  tindakan  kekerasan  seksual  yang  ada  di  lembaga pendidikan.

## 3. Konstruksi  Rekomendasi  Kebijakan  Penanggulangan  Kekerasan  Seksual  di Lembaga Pendidikan
Uraian  mengenai  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan  sebagaimana  telah dijelaskan di atas mengkonstruksikan perlunya upaya preventif agar peristiwa serupa tidak terjadi di kemudian hari. Didasarkan kepada hal tersebut maka pemerintah sebagai institusi resmi  negara  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  memiliki kewajiban untuk menyusun instrumen kebijakan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual  di  lembaga  pendidikan,  dalam  artikel  ini  rekomendasi  kebijakan  yang  ditujukan kepada pemerintah dalam rangka upaya pencegahan penanggulangan kekerasan seksual di lembaga pendidikan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pertama, upaya promosi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang anti kekerasan seksual. Berdasarkan pada penjelasan mengenai kekerasan seksual di lembaga pendidikan sebagaimana  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dilihat  dari  perspektif  kebijakan,  sudah  ada
peraturan perundang-undangan yang mengatur mulai dari bagaimana lembaga pendidikan didirikan  sampai  dengan  lembaga  pendidikan  tersebut  beroperasi,  termasuk  kepada akomodasi  kurikulum  yang  menjunjung  kebebasan  berpendapat,  anti  perundungan  dan diskriminasi,  serta  menjunjung  kesamaan  hak.  Secara  umum  dalam  peraturan  mengenai kebijakan  pendidikan  yang  ada  tidak  ada  klausul  yang  membenarkan  adanya  tindakan kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan,  sehingga  secara  peraturan  hukum  sudah memiliki  dasar  bagi  terselenggaranya  pendidikan  yang  anti  terhadap  kekerasan  seksual, permasalahan kemudian yaitu bagaimana lembaga pendidikan yang ada dapat dan mampu menerapkan peraturan hukum tersebut dengan baik, didasarkan kepada hal tersebut maka diperlukan  upaya  promosi  kebijakan  yang  harus  dilakukan  terhadap  peraturan penyelenggaraan  pendidikan  yang  harus  diketahui,  dipahami  dan  dilaksanakan  oleh lembaga pendidikan yang ada, sehingga setiap kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah termasuk  didalamnya  kebijakan  penanggulangan  kekerasan  seksual  akan  dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh  lembaga  pendidikan,  titik  fokusnya  yaitu  kebijakan pendidikan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  menjadi  pedoman  bagi  berbagai  lembaga pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dengan baik.
Promosi kebijakan pendidikan yang anti kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh pemerintah  setidaknya  dapat  dilakukan  dalam  dua  tahap,  yang  pertama  yaitu  tahap penyelenggaraan  pendidikan  dan  kedua  yaitu  tahap  pengawasan  penyelenggaraan pendidikan.  Dalam  tahap  penyelenggaraan  pendidikan  dilakukan  dengan  cara  terus konsisten  dan  berkelanjutan  melakukan  penyuluhan  dan  pemahaman  kepada  lembaga pendidikan mengenai kekerasan seksual yang dimungkinkan terjadi, hal ini ditujukan guna memastikan bahwa para pengelola lembaga pendidikan mengetahui mengenai kekerasan seksual  baik  faktor-faktor  penyebabnya  maupun  motif  perilaku  yang  muncul,  dengan begitu para pengelola lembaga pendidikan dapat mengantisipasi berbagai tindakan yang memungkinkan untuk terjadinya kekerasan seksual yang ada di lembaga pendidikan.
Pelaksanaan  pendidikan  yang  anti  terhadap  kekerasan  seksual  dapat  dilaksanakan juga  melalui  internalisasi  nilai-nilai  moral,  agama  dan  sosial  kedalam  sistem  kurikulum, sehingga  tidak  hanya  para  pendidik  yang  memahami  akan  pentingnya  penyelenggaraan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual, tetapi juga para peserta didik mengetahui apa itu kekerasan seksual serta mampu mengidentifikasi tindakan yang berpotensi kepada perilaku kekerasan seksual, sehingga dapat menghindari apabila ada pihak-pihak yang akan melakukan kekerasan seksual.
Promosi  kebijakan  pendidikan  yang  anti  terhadap  kekerasan  seksual  dalam  tahap pengawasan penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan, hal ini dimaksudkan  apabila  ditemukan  peristiwa  yang  terindikasi  sebagai  tindakan  kekerasan seksual  maka  pemerintah  dapat  langsung  mengambil  tindakan  agar  peristiwa  tersebut tidak  meluas,  bahkan  pemerintah  dapat  langsung  memberikan  sanksi  kepada  lembaga pendidikan  yang  terindikasi  di  dalamnya  terdapat  tindakan  kekerasan  seksual,  dengan begitu upaya cepat dari pemerintah diharapkan mampu menanggulangi tindakan kekerasan seksual sedini mungkin yang ada di lembaga pendidikan. Hal ini pula dapat menjadi contoh
bagi lembaga pendidikan lainnya agar tidak memberi ruang terhadap tindakan kekerasan seksual dikarenakan sanksi yang diberikan pemerintah tegas dan tidak bisa ditawar-tawar.
Kedua, peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan anti kekerasan seksual, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pendidikan diselenggarakan oleh berbagai pihak yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Upaya kerjasama dan koordinasi tersebut dapat dilakukan secara internal oleh berbagai instansi pemerintahan  maupun  secara  eksternal  dengan  berbagai  pihak,  sehingga  menciptakan sinergitas  dalam  upaya  penanggulangan  kekerasan  seksual  di  lembaga  pendidikan, hubungan kerjasama dan koordinasi tersebut dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

## Gambar 2. Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anti Kekerasan Seksual (Sumber: Analisis Penulis, 2023)
Berdasarkan kepada gambar tersebut di atas, maka upaya koordinasi yang dibangun baik  secara  vertikal  maupun  secara  horizontal  diharapkan  tidak  hanya  mampu menciptakan  kesepahaman  antara  para  pemangku  kepentingan  mengenai  pentingnya penyelenggaraan  pendidikan  yang  anti  terhadap  kekerasan  seksual,  tetapi  juga  mampu menciptakan bentuk kerjasama yang di dalamnya ada sistem kontrol kelembagaan antara para  pemangku  kepentingan  tersebut,  sehingga  tindakan  yang  berpotensi  memunculkan kekerasan seksual dapat diantisipasi dengan sigap oleh para pemangku kepentingan secara berjenjang, dengan demikian kekerasan seksual di lembaga pendidikan dapat diantisipasi.
Ketiga,  upaya  mendorong  nilai  dan  budaya  di  lingkungan  pendidikan  yang  anti terhadap kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam beberapa kasus tidak terlepas dari nilai  dan  budaya  lokal  yang  ada,  semisal  adanya  sistem  patriarki  yang  menempatkan perempuan  inferior  dibanding  laki-laki,  rendahnya  kontrol  sosial,  nilai  individualis  dan sebagainya. Hal ini yang mendorong suatu upaya penanggulangan kekerasan seksual yang ada  di  lembaga  pendidikan  yang  didasarkan  kepada  nilai  dan  budaya  lokal  yang  anti terhadap kekerasan sosial.
Peran pemerintah sangat strategis dalam mengembangkan kebijakan anti kekerasan seksual di lembaga pendidikan berbasis kepada  nilai dan budaya lokal, salah satu upaya

## Pemerintah Pusat
Instansi Terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaga Legislatif Lembaga Non-Pemerintah

## Lembaga Pendidikan
Penyelenggaraan Pendidikan di Berbagai Tingkatan

## Pemerintah Daerah
Dinas Terkait dengan Penyelenggaraan Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Masyarakat dan LSM Pemerhati Pendidikan
Unsur Masyarakat
yang  dapat  dilakukan  misalnya  memasukan  muatan  lokal  nilai  budaya  anti  kekerasan seksual dalam kurikulum di berbagai jenjang pendidikan, dengan begitu nilai dan budaya lokal ditempatkan sebagai bagian dari nilai yang akan membangun pemahaman dan budaya masyarakat yang anti terhadap kekerasan seksual, sehingga akan membentuk budaya baru di  tengah-tengah  masyarakat  yang  waspada  dan  antisipatif  terhadap  kekerasan  seksual yang mungkin terjadi, termasuk di dalamnya di lembaga pendidikan.
Berdasarkan uraian di atas, maka rekomendasi kebijakan sebagaimana dijelaskan di atas diharapkan akan mampu mencegah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan, sehingga lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya mampu menjadi tempat yang ramah dan bebas dari kekerasan seksual, tetapi juga mampu mendorong organisasi lainnya  untuk  senantiasa  menerapkan  kegiatan  yang  anti  terhadap  kekerasan  seksual. Dengan  begitu  harapan  kedepannya  selain  lembaga  pendidikan  bebas  dari  tindakan kekerasan  seksual,  lembaga  pendidikan  juga  akan  lebih  mampu  lagi  mempromosikan gerakan  anti  kekerasan  seksual  di  berbagai  situasi  masyarakat,  sehingga  upaya penanggulangan kekerasan seksual akan lebih komprehensif dan sinergis yang dilakukan oleh berbagai pihak.

## D. SIMPULAN
Kekerasan seksual di beberapa lembaga pendidikan secara empiris merupakan peristiwa yang  bertentangan  dengan  ilmu  pengetahuan  dan  nilai-nilai  moral  yang  ada,  terlebih  lagi lembaga  pendidikan  seharusnya  menjadi  institusi  yang  mampu  konsisten  untuk  dapat mengembangkan  ilmu  pengetahuan  dan  nilai-nilai  moral  yang  senantiasa  anti  terhadap kekerasan  seksual.  Kekerasan  seksual  yang  terjadi  di  beberapa  lembaga  pendidikan  tidak dapat  diasosiasikan  sebagai  bagian  dari  lembaga  pendidikan  secara  keseluruhan,  tetapi peristiwa tersebut hanya bersifat kasuistik dan bersifat unik di lembaga pendidikan tertentu saja dengan motif yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, meskipun demikian upaya pencegahan kekerasan seksual perlu terus digalakan di lingkungan lembaga pendidikan, salah satunya  yaitu  konsistensi  penyusunan  instrumen  kebijakan  penanggulangan  kekerasan seksual  oleh  pemerintah  sebagai  lembaga  yang  berwenang  dalam  menyelenggarakan pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan.
Rekomendasi  kebijakan  bagi  pemerintah  sebagai  upaya  dalam  pencegahan  kekerasan seksual perlu disusun guna memastikan peristiwa kekerasan seksual tidak terjadi di lembaga pendidikan  lainnya  di  masa  yang  akan  datang.  Rekomendasi  kebijakan  dalam  artikel  ini diorientasikan kepada tiga hal utama yaitu  promosi kebijakan penyelenggaraan pendidikan yang  anti  kekerasan  seksual,  peningkatan  kerjasama  dan  koordinasi  antar  pemangku kepentingan  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  anti  kekerasan  seksual,  serta  upaya mendorong nilai dan budaya di lingkungan pendidikan yang anti terhadap kekerasan seksual. Ketiga rekomendasi kebijakan tersebut diharapkan akan mampu mencegah kekerasan seksual yang  ada  di  lingkungan  lembaga  pendidikan  di  masa  yang  akan  datang,  serta  mampu mempromosikan  lembaga  pendidikan  sebagai  tameng  yang  mampu  mencegah  tindakan kekerasan seksual.

## REFERENSI
Akib,  H.  (2010).  Implementasi  Kebijakan:  Apa,  Mengapa  dan  Bagaimana. Jurnal Administrasi Publik , 1 (1), 1–11.
Aulia Diana, D. (2021). Analisis Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output Pendidikan di MAN 1 Tulang Bawang Barat. Al-Fahim , 3 (1), 1–13. Creswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches . Sage Publications.
Dewantara. (2020). Divonis 1,5 Tahun pada April, Dosen Pelaku Kekerasan Seksual Kembali Muncul di Kampus .  Kompas.Com.  https://regional.kompas.com/read/2020/07/20/17501971/divonis- 15-tahun-pada-april-dosen-pelaku-kekerasan-seksual-kembali-muncul-di?page=all Ermaya  Sari  Bayu,  N.,  &  Hennyati,  S.  (2018).  Kekerasan  Seksual  pada  Anak  di  Kabupaten Karawang. Jurnal Bidan Midwife Journal , 4 (2), 56–65.
Fuadi,  M.  A.  (2011).  Dinamika  Psikologis  Kekerasan  Seksual:  Sebuah  Studi  Fenomenologi.
Psikoislamika: Jurnal Paikologi Islam , 8 (2), 191–208.
Gazali,  M.  (2013).  Optimalisasi  Peran  Lembaga  Pendidikan  untuk  Mencerdaskan  Bangsa.
Jurnal Al-Ta’dib , 6 (1), 126–136. Hamid,  A.  (2020). Perspektif  Disiplin  Lembaga  Pendidikan .  Bdkbanjarmasin.Kemenag.Go.Id. https://bdkbanjarmasin.kemenag.go.id/berita/persfektif-disiplin-lembaga-pendidikan-h- abdul-hamid
Hutasoit,  L.  (2021). Kaleidoskop  2021:  Daftar  Kasus  Pelecehan  Seksual  di  Perguruan  Tinggi . Idntimes.Com.  https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit-1/kaleidoskop- 2021-daftar-kasus-pelecehan-seksual-di-perguruan-tinggi/6
Jannah,  M.  (2020). Partisipasi  Orang  Tua  dalam  Meningkatkan  Kualitas  Pendidikan  Anak-anak [Universitas
Negeri
Semarang]. http://lib.unnes.ac.id/35196/1/UPLOAD_MIFTAKHUL.pdf
LBH  Yogyakarta.  (2020). Kekerasan  Seksual  dalam  Institusi  Pendidikan .  Lbhyogyakarta.Org. https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi- pendidikan/
Mulyono, T. (2020). Guru yang Cabuli 6 Siswi SD di Ruang Kelas dan Adegannya jadi Tontonan Murid
Lain Divonis 10
Tahun . Tribunnews.Com.
https://surabaya.tribunnews.com/2020/03/04/guru-yang-cabuli-6-siswi-sd-di-ruang- kelas-dan-adegannya-jadi-tontonan-murid-lain-divonis-10-tahun
Nurhadi.  (2021). Universitas  Riau  Berhentikan  Sementara  Dekan  Fisip  Syafri  Harto . Nasional.Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1542102/universitas-riau- berhentikan-sementara-dekan-fisip-syafri-harto/full&view=ok
Putro, B. D. (2020). Peran Elite Intelektual dalam Dinamika Masyarakat. Humaniora , 12 (2), 161– 169.
Rachmawati.  (2021). Perjalanan  Kasus  Gilang  Fetish  Kain  Jarik,  Terbongkar  dari  Utas  Twitter,  25
Korban, Pelaku
Dikeluarkan
dari Unair .
Kompas.Com. https://regional.kompas.com/read/2021/03/04/06160021/perjalanan-kasus-gilang-fetish- kain-jarik-terbongkar-dari-utas-twitter-25?page=all
Rahadian, D. (2015). Peran dan Kedudukan Guru dalam Masyarakat . Jurnal Pendidikan Teknologi Dan  Informasi.  https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan- dalam-institusi-pendidikan/
Raharyo,  Y.  (2021). Data  Seruni,  4  Dosen  Diduga  Jadi  Pelaku  Kekerasan  Seksual  di  Unud . Radarbali.Jawapos.Com. https://radarbali.jawapos.com/hukum- kriminal/23/11/2021/data-seruni-4-dosen-diduga-jadi-pelaku-kekerasan-seksual-di-unud Ritonga, M. W. (2022). Perberat Hukuman Pemerkosa Belasan Santri, Pengadilan Tinggi Bandung Vonis Mati
Herry
Wirawan .
Kompas.Com. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/04/04/kabulkan-banding-terpidana- pemerkosa-belasan-santri-di-bandung-herry-wirawan-dijatuhi-hukuman-mati Saubani,  A.  (2021). Jaksa  Sebut  Faktor  Pemberat  Ancaman  Hukuman  Guru  Perkosa  12  Santriwati . Republika.Co.Id. https://www.republika.co.id/berita/r3uswp409/jaksa-sebut-faktor- pemberat-ancaman-hukuman-guru-perkosa-12-santriwati
Sodiq,  F.  (2013). Cabuli  Siswi  SLB,  Guru  Divonis  8,5  Tahun  Penjara .  Viva.Co.Id. https://www.viva.co.id/arsip/424349-cabuli-siswi-slb-guru-divonis-8-5-tahun-penjara Soekanto, S. (2012). Sosiologi Suatu Pengantar . Rajawali Press.
Subianto, J. (2013). Peran Keluarga, Sekolah dan Masyarakat dalam Membentuk Karakter yang Berkualitas. Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam , 8 (2), 331–354. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaif, Kualitatif, dan R&D . Alfabeta. Sutari,  T.  (2021). Menag  soal  Pelecehan  Seksual  Santri  Bandung:  Asusila  Harus  Disikat . Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211211075546-12- 732744/menag-soal-pelecehan-seksual-santri-bandung-asusila-harus-disikat Tachjan. (2008). Implementasi Kebijakan Publik . AIPI Bandung-Puslit KP2W Lemlit UNPAD.
Taufiq,  M.  (2021). Dosen  Cabul  Jember  Divonis  6  Tahun  Penjara,  Begini  Respons  Rektor  UNEJ . Suaramalang.Id.  https://malang.suara.com/read/2021/11/28/163542/dosen-cabul-jember- divonis-6-tahun-penjara-begini-respons-dosen-unej
Triwijati, N. K. E. (2014). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi. Kristiani, Ni Made Dwi , 7 (3), 371–382.
Tuliah,  S.  (20118).  Kajian  Motif  Pelaku  Kekerasan  Seksual  Terhadap  Anak  Melalui  Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. EJournal Sosiatri-Sosiologi , 6 (2), 1–17.
Wartoyo,  F.  X.  (2016).  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemerintah  Dalam  Penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Yustisia , 5 (1), 216–230. Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik . Raja Grafindo Persada.