(Telaah atas Pemikiran Abdullah Saeed)
Anik Faridah
Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Ngawi

## Abstrak
Aksi  Islam  Progresif  yang  merupakan  kelanjutan  dan  kepanjangan  dari  gerakan Islam  Liberal,  di  sisi  lain  juga  muncul  sebagai  bentuk  ungkapan  ketidakpuasan terhadap gerakan Islam Liberal yang lebih menekankan pada kitik-kritik internal terhadap pandangan dan prilaku umat Islam yang tidak atau kurang sesuai dengan nilai-nilai  humanis.  Abdullah  Saeed  menawarkan  konsep  pemahaman  Islam melalui  penguasaan  khazanah  Islam  klasik  (classical  period)  yang  cukup,  dan berupaya  menafsir  ulang  pemahaman  agama  (ijtihadi  progresif)  dengan menggunakan perangkat metodologi ilmu-ilmu modern (sains, social sciences dan humanities)  agar  dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat  muslim  kontemporer. Dengan pendekatan dan pemahaman ajaran Islam yang progresif diharapkan Islam dapat diaplikasikan sebagai ajaran yang s}a>lih li kulli zama>n wa maka>n.
Kata-kata Kunci: ijtiha>d progresif-humanis, s}a>lih li kulli zama>n wa maka>n.

## A. Pendahuluan
Meskipun  substansinya  tidak  jauh  berbeda  dengan  terma-terma  lain,  seperti ‚Islam Inklusif‛, ‚Islam Transformatif‛ dan ‚Islam Liberal‛, istilah ‚Islam Progresif‛ ( Progressive  Islam)  merupakan  istilah  baru  dalam  kajian  Islam  kontemporer  yang digunakan oleh para akademisi dan aktivis sejak beberapa tahun ini untuk memberikan label kepada pemahaman-pemahaman dan aksi-aksi umat Islam yang memperjuangkan penegakan  nilai-nilai  humanis,  seperti  pengembangan  civil  society,  demokrasi, keadilan,  kesetaraan  gender,  pembelaan  terhadap  kaum  tertindas  dan  pluralisme.  Di satu  sisi  pandangan  dan  aksi  Islam  Progresif,  menurut  Omid  Safi,  merupakan kelanjutan  dan  kepanjangan  dari  gerakan  Islam  Liberal  yang  muncul  sejak  kurang lebih seratus lima puluh tahun yang lalu. Namun, di sisi lain ia muncul sebagai bentuk ungkapan ketidakpuasan terhadap gerakan Islam Liberal yang lebih menekankan pada kitik-kritik  internal  terhadap  pandangan  dan  prilaku  umat  Islam  yang  tidak  atau kurang sesuai dengan nilai-nilai humanis. Sementara itu, kritik terhadap modernitas, kolonialisme  dan  imperialisme  justru  tidak  mendapatkan  perhatian  yang  cukup  dari gerakan Islam Liberal. 1
Kenyataan  inilah  yang  memberikan  inspirasi  terhadap  munculnya  pemahaman dan  aksi  Islam  Progresif,  yang  memberikan  perhatian  yang  seimbang  antara  kritik internal dan kritik eksternal. Kritik internal terhadap tradisi pemikiran sebagian umat
1 Omid Safi, "What is Progressive Islam," dalam The International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) News Letter, No.13, Desember 2003.
Islam yang tidak menitikberatkan pada aspek-aspek kehidupan humanis memposisikan gerakan Islam Progresif pada gerakan modernis, namun pada waktu yang bersamaan ia juga  merupakan  gerakan  ‚postmodernis‛,  karena  ia  juga  bersikap  kritis  terhadap modernitas  yang  bertentangan  dengan  nilai-nilai  keadilan  sejati  dan  kemanusiaan. Cara  pandang,  kritis  dan  aksi  Islam  Progresif  semuanya  hendaknya  berorientasi kepada kemajuan. Atas dasar inilah ia disebut dengan istilah ‘progresif’. 2 Artikel ini akan  membahas  secara  singkat  salah  satu  model  pemikiran  progresif  yang dikemukakan oleh seorang cendekiawan muslim Australia, Abdullah Saeed.

## B. Sekilas tentang Pemikiran dan Aksi Humanis dalam Islam
Pandangan  dan  aksi  humanis  tentunya  bukan  barang  baru  di  dunia  Islam. Sejarah Islam memberikan informasi yang jelas kepada kita bahwa Islam diturunkan ke  bumi  pada  abad  ke-7  M.  dengan  membawa  misi-misi  kemanusiaan,  seperti perhatiannya terhadap hak-hak kaum wanita, penghapusan praktek perbudakan secara bertahap  dan  perhatian  terhadap  kaum  lemah.  Diwahyukannya  Q.S.  4:11  merupakan salah  satu  contoh  bahwa  Islam  memperhatikan  dan  menjunjung  tinggi  hak  kaum wanita. Di dalam ayat ini Allah memerintahkan agar anak perempuan seperti halnya anak  laki-laki  diberi  hak  menerima  harta  warisan  pada  saat  bangsa  Arab  saat  itu konon  tidak  memberi  wanita  hak  warisan  sama  sekali,  bahkan  menurut  sebagian riwayat  wanita  justru  diwariskan  seperti  harta  benda.  Sejarah  juga  menceritakan bahwa  Nabi  Muhammad  Saw.  memberikan  kebebasan  kepada  kaum  Nasrani  dan Yahudi  di  Madinah  untuk  menjalankan  ibadah  sesuai  dengan  keyakinan  keagamaan mereka  dan  hidup  bersama  secara  damai  dengan  umat  Islam  pada  waktu  itu.  Konon ‘Umar  ibn  al-Khat}t}a>b  melepaskan  seorang  pencuri  tanpa  diberi  hukuman  apapun ketika ‘Umar mengetahui bahwa dia mencuri sesuatu dalam keadaan terpaksa. Sikap Umar dapat dipandang sebagai tindakan humanis progresif. Teori kemaslahatan yang dikembangkan  oleh  ulama  ushul  fiqh  sebagai  salah  satu  pertimbangan  dalam memutuskan  suatu  hukum  dan  teori  perubahan  hukum  atas  dasar  perubahan  situasi dan  kondisi  juga  membuka  progresivitas  hukum  Islam. 3 Beberapa  contoh  di  atas menunjukkan  kepada  kita  bahwa  Islam  mengajarkan  humanisme.  Memang  kita mendapati  beberapa  ayat  al-Qur’an  dan  riwayat  hadis  yang  tampak  tidak  sesuai dengan  nilai-nilai  kemanusiaan,  seperti  ayat-ayat  tentang  perang  dan  hadis  tentang perlakuan  yang  tidak  adil  terhadap  non-muslim,  namun  ayat-ayat  tersebut  terbuka untuk ditafsirkan secara proporsional (tidak hanya dipahami secara kata per kata) dan hadis-hadis semacam itu perlu diteliti kesahihannya dan atau ditafsirkan secara tepat dan  mendalam.  Hal  ini  merupakan  tema  yang  memerlukan  pembahasan  khusus  dan penulis  tidak  bermaksud  memaparkannya  secara  terperinci  dalam  artikel  singkat  ini.
2 Farish  A.  Noor, Islam  Progresif:  Peluang,  Tantangan,  das  Masa  Depannya  di  Asia  Tenggara , terj. Moch. Nur Ichwan dan Imron Rosyadi (Yogyakarta: SAMHA, 2006), 23.
3 Lihat  Yudian  Wahyudi, Maqashid  Syari’ah  dalam  Pergumulan  Politik (Yogyakarta:  Nawesea, 2006).
Satu hal yang ingin  ditegaskan di sini adalah bahwa gagasan-gagasan humanis yang marak  pada  masa  sekarang  ini  bukan  semata-mata  gagasan  impor  dari  Dunia  Barat, melainkan  juga  merupakan  pesan-pesan  keagamaan  yang  juga  berakar  dalam  tradisi Islam itu sendiri.

## C. Biografi Intelektual Abdullah Saeed
Abdullah  Saeed  adalah  Direktur  pada  Asia  Institute,  Universitas  Melbourne, Direktur  Center  for  the  Study  of  Contemporary  Islam,  University  of  Melbourne, Sultan  Oman  Professor  of  Arab  and  Islamic  Studies,  University  of  Melbourne, Adjunct  Professor  pada  Faculty  of  Law,  University  of  Melbourne.  Riwayat pendidikan:  Arabic  Language  Study,  Institute  of  Arabic  Language,  Saudi  Arabia, l977-79,  High  School  Certificate,  Secondary  Institute,  Saudi  Arabia,  l979-82; Bachelor  of  Arts,  Arabic  Literature  and  Islamic  Studies,  Islamic  University,  Saudi Arabia, l982-l986; Master of Arts Preliminary, Middle Eastern Studies, University of Melbourne, Australia, Master of Arts, Applied Linguistics, University of Melbourne, Australia, l992-l994; Doctor of Philosophy, Islamic Studies, University of Melbourne, Australia, l988-l992.
Karya tulis baik yang berupa buku, makalah ataupun tulisan lepas banyak sekali dalam  berbagai  bidang  yang  bervariasi.  Kecenderungan  tema  yang  ditulis  adalah tentang  al-Qur’an  dan  Tafsir,  tentang  Trend  Kontemporer  Dunia  Islam  termasuk ekonomi Islam dan Jihad/Terrorisme, Islam dan Barat.  Di antaranya Interpreting the Qur’an: Towards a Contemporary Approach (London: Routledge, 2006); ‚Muslim in the  West  and  their  Attitude  to  Full  Participating  in  Western  Societies:  Some Reflections‛  dalam  Geoffrey  Levey  (ed.), Religion  and  Multicultural  Citizenship (Cambridge:  Cambridge  University  Press,  2006);  ‚Muslim  in  the  West  Choose Between Isolationism and Participation‛ dalam Sang Seng, Vol 16, Seol: Asia-Pacific Center  for  education  and  International  Understanding/UNESCO,  2006);  ‚Jihad  and Violence: Changing Understanding of Jihad among Muslims‛ dalam Tony Coady and Michael  O’Keefe  (eds.), Terrorism  and  Violence  (Melbourne:  Melbourne  University Press, 2002); dan risetnya yang berjudul ‘Reconfiguration of Islam among Muslims in Australia (2004-2006)’.
Abdullah Saeed adalah cendekiawan yang berlatar belakang pendidikan bahasa dan  sastra  Arab  serta  studi  Timur  Tengah  yang  sangat  baik.  Kombinasi  institusi pendidikan  yang  diikuti,  yaitu  pendidikan  di  Saudi  Arabia  dan  Australia 4 menjadikannya kompeten untuk menilai dua dunia, Barat dan Timur, secara obyektif.
4 Riwayat pendidikan Abdullah Saeed adalah sebagai berikut: Arabic language study, Institute of Arabic  Language,  Saudi  Arabia,  1977–79,  High  School  Certificate,  Secondary  Institute,  Saudi  Arabia, 1979–82, Bachelor of Arts, Arabic literature and Islamic Studies, Islamic University, Saudi Arabia, 1982– 86, Master of Arts Preliminary, Middle Eastern Studies, University of Melbourne, Australia, Master of Arts, Applied Linguistics, University of Melbourne, Australia (1992–94), Doctor of Philosophy, Islamic Studies, University of Melbourne, Australia (1988–92)
Abdullah Saeed sangat concern dengan dunia Islam kontemporer. Pada dirinya ada spirit bagaimana ajaran-ajaran Islam itu bisa s}a>lih li kulli zama>n wa maka>n, dalam paham minoritas muslim yang tinggal di negara Barat. Spirit semacam inilah yang ia sebut  dengan  Islam  Progresif,  subyeknya  dikenal  dengan  Muslim  Progresif,  upaya untuk mengaktifkan kembali dimensi progresif Islam yang dalam kurun waktu cukup lama mati suri ditindas oleh dominasi teks. 5 Dominasi teks ini oleh Mohammad Abid al-Jabiry  disebut  sebagai  dominasi  epistemologi  atau  nalar  Bayani  dalam  pemikiran Islam. 6 Metode berfikir yang digunakan oleh muslim progresif inilah yang disebutnya dengan istilah progressive ijtihadi.

## D. Abdullah Saeed dan ‚Ijtihadi Progresif‛
Sebelum  dipaparkan  bagaimana  kerangka  kerja  ijtihadi  progresif  ini,  ada baiknya dilihat posisi muslim progresif dalam trendd pemikiran muslim yang ada saat ini. Menurut Abdullah Saeed, ada enam kelompok pemikir:
1) The Legalist-Traditionalist, yang titik tekannya adalah pada hukum-hukum (fiqih)  tradisional  yang  dikembangkan  dan  ditafsirkan  oleh  para  ulama periode pra modern.
2) The  Theological  Puritans,  yang  fokus  pemikirannya  adalah  pada  dimensi etika dan doktrin Islam.
3) The  Political  Islamists,  yang  kecenderungan  pemikirannya  adalah  pada aspek politik Islam dengan tujuan akhir mendirikan negara Islam.
4) The  Islamist  Extremists,  yang  memiliki  kecenderungan  menggunakan kekerasan untuk melawan setiap individu dan kelompok yang dianggapnya sebagai lawan baik muslim ataupun non-muslim.
5) The  Secular  Muslims,  yang  beranggapan  bahwa  agama  merupakan  urusan pribadi ( private matter).
6) The  Progressive  Ijtihadists,  yaitu  para  pemikir  muslim  kontemporer  yang mempunyai  penguasaan  khazanah  Islam  klasik  ( classical  period)  yang cukup,  dan  berupaya  menafsir  ulang  pemahaman  agama  (lewat ijtihad) dengan menggunakan perangkat metodologi ilmu-ilmu modern (sains, social sciences  dan  humanities)  agar  dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat muslim kontemporer. 7
5 Baca komentar N. J. Coulson yang menyatakan bahwa apa yang disebut dengan ijtihad modern pun  masih  tertatih-tatih  bersentuhan  dengan  permasalahan  yang  ada  karena  memang  belum  ditatanya pendekatan  yang  sistematis.  Lihat  N.  J.  Coulson, A  History  of  Islamic  Law (Edinburgh:  Edinburgh University  Press,  1964),  75,  80-81,  152-154  dan  220-223;  lihat  pula  Majid  Khadduri,  "From  Religion  to National Law," dalam J. Thompson dan R. Reischauer (eds.), Modernization of the Arab World (New York: Van Nostrand, 1966), 41.
6 Lihat  M.  Amin  Abdullah, Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan  Integratif- Interkonektif (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 184-226.
7 Abdullah  Saeed, Islamic  Thought:  An  Introduction (London  and  New  York:  Routledge,  2006), 142-150.
Kategorisasi tersebut di atas hampir sama dengan kategorisasi Tariq Ramadan yang juga  membaginya  menjadi  enam  kelompok  yang  merepresentasikan    perspektif Muslim yang terkenal pada abad 20 dan 21, yaitu: "Scholastic Traditionalism," "Salafi Literalism,"  "Salafi  Reformism,"  Political  Literalist  Salafism,"  "Liberal  or  Rational Reformism," "Sufism." 8 Menurutnya, muslim progresif ada pada kelompok Liberal or Rational Reformism.
Dalam  bukunya, Islamic  Thought,  Abdullah  Saeed  menyebutkan  enam karakteristik yang paling penting yang dimiliki oleh mereka yang mengklaim dirinya sebagai muslim progresif, yaitu:
1) Mereka  mengadopsi  pandangan  bahwa  beberapa  bidang  hukum  Islam tradisional memerlukan perubahan dan reformasi substansial dalam  rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim saat ini.
2) Mereka  cenderung  mendukung  perlunya fresh  ijtihad  dan  metodologi  baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer.
3) Beberapa  diantara  mereka  juga  mengkombinasikan  kesarjanaan  Islam tradisional dengan pemikiran dan pendidikan Barat modern.
4) Mereka secara teguh berkeyakinan bahwa perubahan sosial, baik pada ranah intelektual,  moral,  hukum,  ekonomi  atau  teknologi,  harus  direfleksikan dalam hukum Islam.
5) Mereka tidak mengikatkan dirinya pada dogmatisme atau madhhab hukum dan teologi tertentu dalam pendekatan kajiannya.
6) Mereka meletakkan titik tekan pemikirannya pada keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim. 9
Sekilas  tampak  jelas  bahwa  corak  epistemologi  keilmuan  Islam  kontemporer, dalam  pandangan  Saeed,  adalah  berbeda  dari  corak  epistemologi  keilmuan  Islam tradisional. Penggunaan metode kesarjanaan dan epistemologi tradisional masih ada, dimana  nash-nash  al-Qur’an  menjadi  titik  sentral  berangkatnya,  tetapi  metode penafsirannya  telah  didialogkan,  dikawinkan  dan  diintegrasikan  dengan  penggunaan epistemologi baru, yang melibatkan social sciences dan humanities kontemporer dan filsafat  kritis (Critical  Philosophy).  Abdullah  Saeed  memang  tidak  menyebut penggunaaan  metode  dan  pendekatan  tersebut  secara  eksplisit,  tetapi  pencantuman dan  penggunaaan  istilah  ‘pendidikan  Barat  modern’  adalah  salah  satu  indikasi  pintu masuk yang dapat mengantarkan para pecinta studi Islam kontemporer ke arah yang saya  maksud.  Juga  isu-isu  dan  persoalan-persoalan humanities  kontemporer  terlihat nyata ketika Saeed menyebut Keadilan sosial, lebih-lebih keadilan Gender, HAM dan
8 Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam (New York: Oxford University Press, 2004), 24-28.
9 Ramadan , Western , 150-151.
hubungan  yang  harmonis  antara  Muslim  dan  non-Muslim.  Persoalan  humanities kontemporer tidak akan dapat dipahami, dikunyah dan disimpulkan dengan baik, jika epistemologi  keilmuan  Islam  masih  menggunakan  metode  dan  pendekatan Ulu>m  al- Di>n lama.
Abdullah  Saeed  menjelaskan  pandangan  dan  kritiknya  terhadap  Ilmu-ilmu Syari’ah (lama), yang terdiri dari hadist, usul al-fiqh dan tafsir jika hanya berhenti dan puas dengan menggunakan metode, cara kerja dan paradigma yang lama.  Kemudian, dalam hal tafsir, dia mengajukan metode alternatif untuk dapat memahami teks-teks kitab  suci  sesuai  dengan  perkembangan  dan  tuntutan  tingkat  pendidikan  umat manusia  era  sekarang  ini.  Tampak  jelas  bahwa  Abdullah  Saeed  meneruskan  dan mengembangkan  lebih  lanjut  metode  tafsir  al-Qur’an,  yang  lebih  bernuansa hermeneutis, dari pendahulunya Fazlur Rahman. 10
Pada  kesempatan  yang  lain,  yaitu  pada  seminar  "Progressive  Islam  and  The State  in  Contemporary  Muslim  Societies"  di  Marina  Mandarin  Singapore,  Abdullah Saeed  memberikan  kriteria  yang  agak  berbeda  dengan  kriteria  diatas,  yakni  sepuluh kriteria yang lebih bersifat teknis gerakan yang membedakan muslim progresif dengan lainnya. Menurutnya, muslim progresif (a) menunjukkan rasa nyaman ( comfort) ketika menafsir  ulang  atau  menerapkan  kembali  hukum  dan  prinsip-prinsip  Islam,  (b) berkeyakinan bahwa keadilan gender adalah ditegaskan dalam Islam, (c) berpandangan bahwa  semua  agama  secara  inheren  adalah  sama  dan  harus  dilindungi  secara konstitusional, (d) berpandangan bahwa semua manusia juga equal,  (e) berpandangan bahwa  keindahan (beauty)  merupakan  bagian  inheren  dari  tradisi  Islam  baik  yang ditemukan  dalam  seni,  arsitektur,  puisi  atau  musik,  (f)  mendukung  kebebasan berbicara,  berkeyakinan  dan  berserikat,  (g)  menunjukkan  kasih  sayang  pada  semua makhluk,  (h)  menganggap  bahwa  hak  "orang  lain"  itu  ada  dan  perlu  dihargai,  (i) memilih  sikap  moderat  dan  anti-kekerasan  dalam  menyelesaikan  permasalahan masyarakatnya, (j) menunjukkan kesukaan dan antusiasnya ketika mendiskusikan isu- isu yang berkaitan dengan peran agama dalam tataran publik. 11
Dari  kriteria-kriteria  di  atas  jelaslah  bahwa  muslim  progresif  dituntut penguasaannya  pada  dasar-dasar  Islam  dan  permasalahan-permasalahan  kontemporer untuk kemudian melalui proses berfikir metodologis menemukan jawabannya. Karena itulah maka Abdullah Saeed juga menyebutnya dengan progressive ijtihadist. Mereka dituntut melompat jauh melampaui apologia yang sering dikumandangkan oleh kaum
10 Abdullah  Saeed, Interpreting  the  Qur’an:  Towards  a  contemporary  approach, (New  York: Routledge, 2006), 142-154.
11 IDSS, "Progressive Islam,"  5; Bandingkan dengan lima kriteria yang dikemukakan oleh Omid Safi, yaitu: berkehendak untuk melawan ketidakadilan pada masyarakat dimana muslim berada, menyadari bahwa  tidak  semua  yang  datang  dari  Barat  itu  pasti  benar  dan  menguntungkan,  mendukung  pluralisme, memiliki keinginan untuk berhubungan dengan apa yang sifatnya tradisional dalam Islam, dan yang terakhir adalah mendukung kesetaraan gender. Lihat, Omid Safi, Progressive Muslims, 9-15; lihat pula Omid Safi, "What is Progressive Islam," dalam The International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) News Letter, No.13, Desember 2003, 10.
tradisionalis  ataupun  modernist  dan  juga  melampaui  batasan-batasan  yang dicanangkan oleh kaum neo-modernis. 12
Keadilan,  kebaikan  dan  keindahan  adalah  nilai-nilai  universal  Islam  yang menjadi  jiwa  semua  ketentuan-ketentuan  hukum.  Segenap  ketentuan  dan  status hukum  tradisional  yang  tidak  berpihak  pada  keadilan,  kebaikan  dan  keindahan haruslah  ditinggalkan  untuk  kemudian  diganti  dengan  ketentuan  dan  status  hukum yang  sesuai  dengan  prinsip  universal  Islam  dengan  menggunakan  pendekatan progressive ijtihadi. Dengan cara seperti inilah Islam akan mampu eksis di percaturan dunia  dan  mampu  menjawab  persoalan-persoalan  kontemporer  seperti  masalah  hak- hak asasi manusia, gender, pluralisme dan lain sebagainya.
Dengan  demikian,  jelaslah  bahwa progressive  ijtihadists  tidaklah  berkehendak untuk  menciptakan  sebuah  agama  atau  ajaran  baru  melainkan  mencoba  mere- interpretasi  fondasi  religius  tradisional  untuk  mengakomodasi  kehidupan kontemporer.  Dalam  bahasa  Omid  Safi,  apa  yang  dilakukan  oleh  muslim  progresif adalah "is  not  so  much  an  epistemological  rupture  from  what  has  come  before  as  a fine-tuning,  a  polishing,  a  grooming,  an  editing,  a  re-emphasizing  of  this  and  a correction of that." 13
Berkaitan dengan operasionalisasi ijtihad yang dilakukan oleh muslim progresif ini,  perlu  dikemukakan  bentuk-bentuk  ijtihad  yang  sangat  popular  digunakan  pada periode  modern  ini.  Abdullah  Saeed  mengidentifikasi  tiga  model  ijtihad  yang menurutnya  sangat  berpengaruh  pada  masanya  masing-masing  sepanjang  sejarah hukum  Islam:  pertama  adalah text-based  ijtihad,  yakni  metode  ijtihad  yang  lazim dilakukan  oleh  fuqaha  klasik  dan  masih  memiliki  banyak  pengaruh  di  kalangan pemikir  tradisionalis.  Pada  model  ini  text  berkuasa  penuh,  baik  itu  nash  Qur'any, hadits  ataupun  pendapat  ulama  sebelumnya  baik  yang  berupa  ijma'  ataupun  qiyas; kedua  adalah eclectic  ijtihad,  yakni  upaya  memilihi  nash  atau  pendapat  ulama sebelumnya yang paling mendukung pendapat dan posisi yang diyakininya. Yang ada adalah  upaya  justifikasi  bukan  pencarian  kebenaran;  ketiga  adalah context-based ijtihad,  sebuah  fenomena  baru  yang  mencoba  memahami  masalah-masalah  hukum dalam  konteks  kesejarahan  dan  konteks  kekiniannya  (modern).  Biasanya,  pendapat akhirnya akan mengacu pada kemaslahatan umum sebagai maqasid al-shari'ah. 14
Ijtihad  model  ketiga  inilah  yang  dilakukan  oleh  para progressive  ijtihadists. Kalau  metodologi  klasik  biasanya  memecahkan  permasalahan  hukum  dengan
12 IDSS, "Progressive Islam," 15.
13 Omid Safi, Progressive Muslim , 16.
14 Abdullah Saeed , Islamic Thought , 55. Kategorisasi ijtihad seperti di atas memiliki kelemahan mendasar pada poin yang kedua, yaitu eclectic ijtihad. Ketika dinyatakan bahwa ijtihad model  ini  adalah upaya untuk  justifikasi "kepentingan" maka sesungguhnya sudah keluar dari definisi ijtihad yang disepakati oleh jumhur ushuliyyin, yaitu upaya sungguh-sungguh untuk menemukan status hukum shara' dari dalil-dalil yang  ada.  Menegasikan  teks  dan  sejarah  yang  berposisi  berbeda  dengan  kepentingannya  adalah  bukti tiadanya kesungguhan dalam pencarian kebenaran, melainkan emosi mencari pembenaran.
mendasarkannya  pada  teks  al-Qur'an,  kemudian  memahami  apa  yang  dikatakan  teks tentang permasalahan tersebut, dan paling jauhnya kemudian menghubungkan teks itu dengan  konteks  sosio-historisnya, 15 maka  progressive  ijtihadists  mencoba  lebih  jauh lagi menghubungkannya dengan konteks kekinian sehingga tetap up to date dan bisa diterapkan.  Inilah  sesungguhnya  yang  dilakukan  oleh,  antara  lain  Muqtader  Khan, Thariq Ramadlan, Bassam Tibi, Aminah Wadud, Farid Esack, Irshad Manji, Ebrahim Moosa dan lain sebagainya.
Berkaitan dengan bagaimana metodologi progressive ijtihadists menafsir ulang teks-teks al-Qur'an, Abdullah Saeed memaparkan tujuh pendekatan utama: (1) atensi pada  konteks  dan  dinamika  sosio-historis;  (2)  menyadari  bahwa  ada  beberapa  topik yang  tidak  dicakup  oleh  al-Qur'an  karena  waktunya  belum  tiba  pada  waktu diturunkannya al-Qur'an; (3) menyadari bahwa setiap pembacaan atas teks kitab suci harus dipandu oleh prinsip  kasih sayang, justice dan fairness; (4) mengetahui  bahwa al-Qur'an  mengenal  hirarki  nilai-nilai  dan  prinsip;  (5)  mengetahui  bahwa  dibolehkan berpindah  dari  satu  contoh  yang  kongkret  pada  generalisasi  atau  sebaliknya;  (6) kehati-hatian  harus  dilakukan  ketika  menggunakan  teks  lain  dari  tradisi  klasik, khususnya  yang  berkaitan  dengan  otentisitasnya;  (7)  fokus  utama  pada  kebutuhan muslim kontemporer. 16
Pendekatan  terhadap  teks  seperti  inilah  yang  menurut  Saeed  akan  mampu memberikan  jawaban  atas  permasalahan  kontemporer.  Contoh  konkretnya  adalah kasus murtad ( riddah/apostasy) yang menurut UDHR pasal 18 dinyatakan sebagai hak asasi manusia, 17 sementara dalam hukum Islam klasik, seorang murtad harus dihukum bunuh.  Apakah  Islam  bertentangan  dengan  hak-hak  asasi  manusia  yang  disepakati oleh  PBB  itu?  Apakah  Islam  memang  tidak  memberikan  kebebasan  kepada  seorang muslim untuk memilih agama lain? Abdullah Saeed dalam seminar tentang Civil and Political  Rights  (Fundamental  Liberties) 18 menjawab  permasalahan  ini  dalam artikelnya yang berjudul "Article 18 of UDHR and the Need for Rethinking Muslim Conception of Religious Freedom."
15 Abdul Hamid A. Sulayman mengkritik metode berfikir fuqaha klasik pada dua hal yang sangat substansial:  pertama  adalah lack  empiricism (tiadanya  empirisisme)  sebagai  akibat  tidak  digunakannya multi-disciplinary  approach ,  sperti  sosiologi,  psikologi,  ekonomi  dan  lainnya  dalam  proses  penetapan hukum; kedua adalah lack of overall systemization sebagaimana yang juga dinyatakan oleh Ismail   R.  al- Faruqi  dan  Fazlur  Rahman.  Lihat  bukunya  yang  berjudul Towards  an  Islamic  Theory  of  International Relations: New Direction for Methodology and Thought (Herdon, Virginia: IIT, 1993), 87-94. 16 IDSS, "Progressive Islam, " 5.
17 Pasal  18  UDHR  berbunyi: "Everyone  has  the  right  to  freedom  of  thought,  conscience  and religion;  this  right  includes  freedom  to  change  his  religion  or  belief,  and  freedom,  either  alone  or  in community  with  others  and  in  public  or  private,  to  manifest  his  religion  or  belief  in  teaching,  practice, worship and observance." Senada dengan pasal ini adalah pasal 18 ayat 2 ICCPR (International Covenant on Civil  and  Political  Right)  yang  berbunyi: "No  one  shall  be  subject  to  coercion,  which  would  impair  his freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice." ICCPR ini berlaku sejak tanggal 23 Maret 1976.
18 Seminar ini diadakan oleh MIEHRI, pada tanggal 16 Mei 2006, di Hotel Hilton Malaysia.
Riddah  dalam  hukum  Islam  klasik  didefinisikan  sebagai  perpindahan  agama kepada  selain  Islam  setelah  ia  dengan  suka  rela  memeluk  agama  Islam.  Mayoritas ulama  klasik  menyatakan  bahwa  sekali  seorang  memeluk  Islam  maka  ia  terlarang untuk  pindah  ke  agama  lain. Riddah  adalah  termasuk  pelanggaran  pidana  (hudud) yang  sanksi  hukumnya  adalah  hukuman  mati.  Pada  masa  itu riddah  diasosiasikan dengan pemberontakan  pada familiy/tribe  kaum mukminin.
Abdullah Saeed  kemudian  mencoba  untuk  mengeksplorasi  perkembangan  idea riddah ini dengan menelusuri aspek  sejarahnya. Ternyata pada fase Mekah,  "makna" dasar  kebebasan  beragama  adalah  bahwa  ia  merupakan  urusan  antara  Tuhan  dan manusia.  Karena  ia  adalah  urusan  individual,  maka  sesungguhnya  riddah  itu  adalah dosa (sin)  antara  hamba  dengan  Tuhannya,  dan  bukan  tindakan  pidana  (crime). Pemaknaan baru atas riddah ini baru muncul pada fase Madinah Meskipun demikian masyarakat  beragama  pada  tahapan  ini  masih  berfungsi side  by  side  tanpa  adanya penekanan  yang  keterlaluan  pada  superioritas  Islam.  Baru  pada  masa  khalifahlah "pemaknaan"  atas riddah  dihiasi  oleh  superioritas  Islam.  Komunitas  Islam diasosiasikan  dengan  kekuatan  politik.  Penaklukan-penaklukan  daerah  baru  akhirnya memetakan  komunitas  secara  hitam  putih,  termasuk  dalam  hal  agama.  Selanjutnya, mada  masa  dinasti  Umayyah  dan  awal  dinasti  Abbasiah,  pemaknaan  kehormatan politik bertemu  dengan superioritas Islam  itu.  Pada masa inilah setiap yang  berbeda dianggap sebagai sebuah tindakan subversif, tindakan pidana yang harus mendapatkan hukuman.
Menurut Abdullah Saeed, menyadari perkembangan historis seperti tersebut di atas,  sudah  selayaknya  mendudukkan riddah  ini  pada  posisi  yang  sebenarnya,  yakni sebagai sebuah dosa dan bukan pidana. Apalagi kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu.  Hal  ini  terlihat  dari  kritik  dan  gugatan  atas  pandangan  hukum  Islam  klasik tersebut  tentang riddah  dengan  argumen  sebagai  berikut:  hampir  150-200  ayat  al- Qur'an  mendukung  kebebasan  beragama,  berkeyakinan,  memilih  dan  lain-lain;  tidak ada  satu  ayatpun  dalam  al-Qur'an  yang  menyebutkan  hukuman  di  dunia  atas  orang yang  murtad,  adanya  adalah  dalam  hadith;  hukum riddah  mayoritas  adalah berdasarkan ijtihad, bukan langsung dari  Tuhan, karena itu boleh dan bisa ditantang dan dinegosiasikan; keimanan adalah urusan antara seorang hamba dengan Tuhannya, negara  tidak  punya  urusan  dengan  hal  ini;  hukum riddah    berbahaya  bagi  ummah karena  membunuh  kreatifitas  dan  inovasi  pemikiran  yang  merupakan  hak  manusia; riddah adalah dosa bukan tindakan pidana. 19
Dengan  demikian  maka  apa  yang  dinyatakan  oleh  pasal  18  UDHR  itu  adalah tidak  bertentangan  dengan  prinsip  hukum  Islam.  Untuk  menguatkan  pendapatnya,
19 Laporan  Seminar  dengan  tema Civil  and  Political  Rights  (Fundamental  Liberties), MIEHRI, Hotel Hilton Malaysia tanggal 16 Mei 2006, hal. 74
Abdullah  Saeed  mengutip  pendapat  mantan  Kepala  Pengadilan  Pakistan,  Rahman, yang mengatakan:
"The  position  that  emerges,  after  a  survey  of  the  relevant  verses  of  the  Qur'an, may be summed up by saying that not only is there no punishment for apostasy provided in the Book but that the Word of Gog clearly envisages the natural death of the apostate. He will be punished only in the Hereafter." 20
Pendapat  yang  lebih  akademis  yang  dikutip  Abdullah  Saeed  adalah  pendapat Muhammad Hashim kamali yang menyatakan:
"It may be said by way of conclusion that apostasy was a punishable offence in the early  years  of  the  advent  of  Islam  due  to  its  subversive  effects  on  the  nascent Muslim community and state. Evidence in the Qur'an is, on the other hand, clearly supportive  of  the  freedom  of  belief,  which  naturally  includes  freedom  to convert…The Qur'an prescribes absolutely no temporal punishment for apostasy, nor has the Prophet, peace be upon him, sentenced anyone to death for it." 21
Kesimpulan ini ternyata selaras dengan kebanyakan suara negara Muslim yang menjadi anggota PBB. Mayoritas negara Muslim adalah anggota PBB, dan hanya 11 dari  57  negara  Muslim  di  PBB  yang  tidak  menandatangani  UDHR  tersebut.  Dan menurut penelitian dari PBB sendiri, kebanyakan negara Muslim menganggap UDHR sebagai  suatu  dokumen  yang  penting  dan  relevan.  Dan  pada  biasanya  hal  ini  akan diikuti oleh impementasi domestik.
E. Penutup
Diakui  oleh  Abdullah  Saeed  bahwa  pola  pikir progressive  ijtihadi  ini  masih menghadapi  banyak  kendala.  Kendala  yang  paling  besar  adalah  kendala  internal, seperti  ketidaksiapan  umat  Islam  sendiri  untuk  berbeda  pendapat  yang  disertai kesenangannya  pada  budaya takfir  yang  bermula  dari  truth  claim.  Tidak  sedikit sarjana  muslim  yang  memandangnya  secara  sinis  ataupun  bahkan  dianggap  sebagai sebuah penyimpangan dari Islam yang asli.
Sesungguhnya,  menurut  Abdullah  Saeed,  muslim  progresif  ini  merupakan perkembangan  lanjutan  dari  trendd  modernis,  yang  kemudian  berkembang  menjadi neo-modernis  dan  kemudian  menjadi  progresif.  Sebagai  trendd,  bukan  gerakan, muslim  progresif  ini  menampung  semua  kelompok  dan  kalangan  yang  memiliki keberpihakan  pada  nilai-nilai  universal  Islam  sehingga  mampu  menjawab  kebutuhan masyarakat  modern.  Omid  Safi  menyebutkan  beberapa  issue  penting  yang  harus dijawab oleh muslim progresif, antara lain adalah ketidakadilan gender, deskriminsasi terhadap  kelompok  minoritas  baik  minoritas  agama  ataupun  etnis,  pelanggaran  hak
20 Laporan  Seminar  dengan  tema Civil  and  Political  Rights  (Fundamental  Liberties), MIEHRI, Hotel Hilton Malaysia tanggal 16 Mei 2006, hal. 75.
asasi  manusia,  tiadanya  kebebasan  berbicara,  berkeyakinan  dan  mempraktekkan agama  sendiri,  pembagian  kekayaan  yang  tidak  merata,  dan  pemerintahan  yang otoriter. 22
Ketika Abdullah Saeed ditanya siapakah yang paling berhak untuk menafsirkan Islam, yang paling berperan menyalurkan warna interpretasi Islam, dia menjawab:
"although Islam does not have  a clergy or a centralized church structure, Muslim religious  establishments  exert  considerable  influence  in  terms  of  how  Muslims view and practice their religion. If they are antithetical to progressive Islam, their constituences would be averse to it as well." 23
23 IDSS, "Progressive Islam," 14.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  Amin. Islamic  Studies  di  Perguruan  Tinggi:  Pendekatan  Integratif- Interkonektif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
Coulson, N. J. A History of Islamic Law. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
IDSS,  "Progressive  Islam  and  The  State  in  Contemporary  Muslim  Societies,"  Laporan Seminar yang diadakan di Marina Mandarin Singapore tanggal 7-8 Maret 2006.
Khadduri,  Majid.  "From  Religion  to  National  Law,"  dalam  J.  Thompson  dan  R. Reischauer,  eds. Modernization  of  the  Arab  World.  New  York:  Van  Nostrand, 1966.
Noor,  Farish  A. Islam  Progresif:  Peluang,  Tantangan,  dan  Masa  Depannya  di  Asia Tenggara.  Terj.  Moch.  Nur  Ichwan  dan  Imron  Rosyadi.  Yogyakarta:  SAMHA, 2006.
Wahyudi,  Yudian. Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik. Yogyakarta: Nawesea, 2006.
Ramadan, Tariq. Western Muslims and the Future of Islam. New York: Oxford University Press, 2004.
Saeed, Abdullah. Interpreting the Qur’an: Towards a contemporary approach. New York: Routledge, 2006.
___________. Islamic  Thought:  An  Introduction.  London  and  New  York:  Routledge, 2006.
Sulayman, Abdul Hamid A. Towards an Islamic Theory of International Relations: New Direction for Methodology and Thought. Herdon, Virginia: IIT, 1993.
Laporan  Seminar  dengan  tema Civil  and  Political  Rights  (Fundamental  Liberties),
MIEHRI, Hotel Hilton Malaysia tanggal 16 Mei 2006
Omid Safi, "What is Progressive Islam," dalam The International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) News Letter, No.13, Desember 2003.