## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3
Kedudukan Anak yang Lahir Dalam Perkawinan Siri Setelah Perkawinan Orang Tuanya Dicatatkan di Kantor Urusan Agama
Prihati Yuniarlin 1*
1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia
* Corresponding Author: prihatiyuniarlin@umy.ac.id
Info Artikel Abstrak Diterima,20/08/2023 Meskipun dalam undang-undang sudah disebutkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan  dicatatkan, dalam kenyataannya  di  masyarakat  masih ada  pasangan  suanmi istri  yang  melangsungkan  perkawinan  tidak  dicatatkan,  mereka  melakukan perkawinan sesuai dengan syarat dan ketentuan agama yang berlaku tetapi tidak dicatatkan, sehingga perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara.  Perkawinan  semacam  ini  biasa  dikenal  dengan  perkawinan  siri. Kedudukan  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  yang  tidak  dicatatkan  sebagai anak  luar  kawin.  jika  kemudian  orang  tuanya  mencatatkan  perkawinannya bagaimanakah  kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  tersebut. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum normatif .  Bahan  hukum  yang digunakan  adalah  bahan  hukum  primer.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  kedudukan  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  orang  tuanya  yang tidak dicatatkan dalam Undang-undang Nomo 1 Tahun 1974 termasuk anak Luar kawin  karena  dianggap  tidak  lahir  dalam  perkawinan  yang  sah.  Namun,  kalau kemudian  orang  tuanya  melangsungkan  perkawinan  dengan  dicatatkan  sesuai Pasal  2  Undang-undang  Nomor  1  Tahumn  1974,  anak  tersebut  kemudian kedudukannya  dapat  berubah menjadi  anak  sah,  dengan  mengajukan  penetapan ke  Pangadilan  Agama,  hakim  akan  mengabulkan  permohonan  asal  usul  anak sebagai anak sah orangtuanya sepanjang perkawinan Siri yang telah berlangsung telah  dilakukan  sah  menurut  agama.  Sebagaimana  dalam  Penetapan  Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.
Direvisi, 27/09/2023
Dipublikasi, 18/10/2023
Kata Kunci: Anak Luar Kawin; Perkawinan; Pencatatan

## Abstract
Keywords: Illegitimate Children; Marriage; Registration
Even  though  the  law  states  that  a  valid  marriage  is  a  marriage  that  is  carried out  according  to  their  respective  religions  and  beliefs  and  is  registered,  in reality  in  society  there  are  still  married  couples  who  carry  out  marriages  that are  not  registered,  they  carry  out  marriages  in  accordance  with  the  terms  and conditions of the applicable religion. but it is not registered, so the marriage is valid  according  to  religion  but  not  valid  according  to  the  state.  This  kind  of marriage is usually known as a serial marriage. The position of children born in marriage  who  are  not  registered  as  illegitimate  children.  If  the  parents  then register  the  marriage,  what  will  be  the  position  of  the  children  born  in  the marriage?  This  research  is  normative  legal  research.  The  legal  materials  used are primary legal materials. Based on the research results, it can be concluded that  the  position  of  children born  in  the  marriage  of  their  parents  who  are  not registered  in  Law  No.  1  of  1974  are  illegitimate  children  because  they  are considered not born in a valid marriage. However, if the parents then enter into a marriage which is registered in accordance with Article 2 of Law Number 1 of 1974,  the  child's  position  can  then  change  to  become  a  legitimate  child.  By submitting a decision to the Religious Court, the judge will grant the request for the child's origin as the legitimate child of his parents as long as Siri's marriage that  has  taken  place  has  been  carried  out  legally  according  to  religion.  As  in Determination Number 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  dimensi  kehidupan  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  manusia  di  dunia  manapun.  Begitu  pentingnya  perkawinan,  maka  tidak mengherankan  jika  agama-agaman  di  dunia  mangatur  masalah  perkawinan  bahkan  tradisi atau adat Masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku dikalangan Masyarakat. 1
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara  seorang pria dengan seorang Wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  Bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah perkawinan yang  (1)  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya;  (2) Perkawinan  dicatatkan  menurut  perundang-undangan  yang  berlaku.  Selanjutnya  di  dalam Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1974  tentang  Pelaksanaan Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dijelaskan  bahwa  pencatatan perkawinan dari mereka yag melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pagawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor  32  Tahun  1954  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan  Rujuk.  Di  sisi  yang  lain,  bagi mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil. 2
Meskipun  dalam  undang-undang  sudah  disebutkan  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing  dan dicatatkan,  dalam  kenyataannya  di  Masyarakat  masih  ada  pasangan  suanmi  istri  yang melangsungkan  perkawinan  tidak  dicatatkan,  mereka  melakukan  perkawinan  sesuai  dengan syarat dan ketentuan agama yang berlaku tetapi tidak dicatatkan, sehingga perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara dan tidak mempunyai akta perkawinan, yang merupakan  bukti  adanya  perkawinan  antara  laki-laki  dan  wanita.  Perkawinan  semacam  ini biasa  dikenal  dengan  perkawinan  siri.  Nikah  siri  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  oleh sepasang  kekasih  tanpa  ada  pemberitahuan  (dicatatkan)  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA), tetapi  pernikahan  ini  sudah  memenuhi  unsur-unsur  pernikahan  dalam  Islam,  yang  meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab Kabul dan juga mas kawin. 3
Keluarga  yang  bahagia  pada  umumnya  adalah  keluarga  yang  ada  anak  di  dalam perkawinannya,  anak  merupakan  buah  cinta  dari  kedua  orang  tuanya.  Anak  merupakan amanah  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  harus  kita  lindungi  agar  tercapai  masa  pertumbuhan dan  perkembangannya  menjadi  seorang  manusia  dewasa  sebagai  keberlanjutan masa  depan bangsa. 4
1 Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. Jurnal Yudisia 7(2); 414.
2 Mochammad Agus Rachmatulloh. Pencatatan Pernikahan. https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pe. diakses Sabtu 5 Agustus 2023 Jam 10.00
3 Muhammad Hadi Riyanto. Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya. lhttps://pa- soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah Siri Apa Sih Hukumnya.pdf. diakses Sabtu 5 Agustus 2023 Jam 15.00.
4 Fajaruddin. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pornografi. Jurnal Varia Justicia 10(2); 23.
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tidak  mengatur  secara terperinci  mengenai  status  anak  dalam  perkawinan,  demikian  juga  Peratura  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan  juga  tidak mengaturnya,  Undang-undang  Perkawinan,  terkait  status  anak    Undang-undang  perkawinan hanya mengatur tentang Anak sah dan Anak Luar Kawin. 5
Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang  sah.  Sementara  ketentuan  tentang  anak  luar  kawin    diatur  dalam  Pasal  43    Undang- undang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu  anak  yang  dilahir  di  luar  perkawinan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. 6
Perubahan status anak luar kawin muncul ketika  Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan    Nomo  46/PUU-VII/2010  Tentang  status  anak  luar  kawin,  dengan  amar  putusan sebagai  berikut:  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara  Rapublik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang dimanai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan  ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi  dan  /atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Sehingga ayat tersebut harus dibaca , anak  yang  dilahirkan  di  laur  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum,  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 7
Orang  tua  mempunyai  kewajiban  utama  memelihara  dan  mendidik  anaknya.  Hal  ini sesuai  dengan  prinsip  dalam  Pasal  18  Konvensi  Hak  Anak  bahwa  orang  tua  atau  wali mempunyai tanggung jawab utama membesarkan anak. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  juga menentukan  orang  tua  berkewajiban  dan  bertanggung  jawab  untukmengasuh,  memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
Keluarga merupakan tempat yang paling ideal seorang mendapatkan hak-haknya.Suami isteri  sebagai  orang  tua  wajib  mengasuh,  memelihara  anak-anak  mereka  baik  mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan, pendidikan agama. 8 Dengan demikian hak- hak  anak    dapat  dipenuhi  apabila  anak  berada  dalam  lingkungan  keluarga  yang  penuh tanggung jawab dan  kasih sayang. Keluarga adalah sumber utama bagi kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan anak.
5 Erni  Herawati.  Status  Anak  Menurut  Hukum.  https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak- menurut-hukum/. Diakses Selasa 8 Agustus 2023 Jam 12.30.
6 J  Satrio.  (2015). Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-Undang .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti.
7 Kudrat  Abdillah.  (2016).  Status  Anak  Di  Luar  Nikah  Dalam  Perspektif  Sejarah  Sosial. PETITA:  Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 1(1); 31.
8 Dr. Mardani. (2011). Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern . Yogyakarta.
Berdasarkan  uraian  yang  telah    disebutkan  di  atas  maka  tulisan  ini  akan  membahas mengenai  kedudukan  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan  siri  setelah  orang  tuanya kemudian  melangsungkan  perkawinan  yang  sah  menurut  Undang-udang  No  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif . Penelitian hukum normatif adalah penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data sekunder . 9 Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  pendekatan  konseptual ( conceptual approach ) dan pendekatan undang-undang. Penelitian hukum normatif berpijak pada  bahan  hukum  sekunder  sebagai  bahan  kajiannya  untuk  mencari  asas-asas,  doktrin– doktrin  dan  sumber  hukum  dalam  arti  filosofis,  sosiologis  dan  yuridis  tentang  Kedudukan anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  orang  tua  yang  dikakukan  secara  siri  (tidak  dicatatkan) kemudian  orang  tuanya  melangsungkan  perkawinan  menurut  sahnya  perkawinan sebagaimana yang diatur dalaam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (di catatkan).
Dalam  rangka  mendapatkan  bahan  penelitian  tersebut,  maka  penelitian  ini  dilakukan dengan melakukan  penelitian  kepustakaan  studi  dokumen  yang  mengkaji  bahan  hukum. Bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum  sekunder.  Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  pustaka  yang  berisikan  peraturan perundangan  dan  sumber  otoritatif  lainnya  yang  terkait  dengan  obyek    penelitian,    yang meliputi Undang-undang Nomor 1 ahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomo 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor  35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  108 Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018 Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil,  dan Peraturan perundangan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari Buku-buku mengenai Hukum Orang, Hukum Keluarga, Hukum Perkawinan, Jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan materi penelitian.
Tempat  pengambilan  bahan  hokum  primer  dan  sekunder  dalam  penelitian  ini  akan dilakukan  di  berbagai  perpustakaan  dan  situs  internet  dengan  narasumber  Pakar  Hukum Perkawinan Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh melalui studi dokumen dengan cara menghimpun  semua  peraturan  perundangan,  sumber  otoritatif,  buku-buku,  hasil-hasil penelitian serta jurnal  ilmiah yang  berkaitan dengan  permasalahan. Bahan Hukum  sekunder yang  merupakan  pendapat  dari  pakar  diperoleh  dengan  menggunakan  metode  wawancara. Data  yang  diperoleh  dari  penelitian  dianalisis  dengan  cara  sebagai  berikut:  data  dari penelitian  kepustakaan  yang  merupakan  data  sekunder,  disusun  secara  sistematis,  sehingga diperoleh  gambaran  menyeluruh  mengenai  asas-asas,  dan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang berkaitan  dengan  permasalahan  kedudukan  anak  yang  lahir  dalam  perkawinan  Siri  (tidak dicacatkan  setelah  perkawinan  orang  tuanya  dilakukan  secara  sah  menurut  Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode
9 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2006). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  dengan  memperhatikan  fakta-fakta  yang  ada dalam  praktek,  kemudian  dibandingkan  dengan  data  sekunder,  untuk  selanjutnya  diberikan pemaparan secara mendalam dan menyeluruh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang dimaksud perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  Bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
Arti penting perkawinan bagi kehidupan manusia khususnya bagi orang yang beragama adalah sebagai berikut: 10
a. Dengan  melakukan  perkawinan  yang  sah  dapat  terlaksana  pergaulan  hidup  baik  secara individual  maupun  kelompok  antara  pria  dan  wanita  secara  terhormat  dan  halal,  sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terhormat diantara makhluk lain yang diciptakan Tuhan;
b. Dengan melaksanakan perkawinan dapat terbentuk suatu rumah tangga dimana kehidupan dalam  rumah  tangga  dapat  terlaksana  secara  damai  dan  tentram  serta  kekal  disertai  rasa kasih saying antara suami dan istri;
c. Dengan melaksanakan perkawinan yang sah diharapkan memperoleh keturunan yang sah dalam  Masyarakat  sehingga  kelaangsungan  hidup  dalam  keluarganya  dan  keturunannya dapat berlangsung secara jelas dan bersih;
d. Dengan  terjadinya  perkawinan  maka  timbul  sebuah  keluarga  yang  merupakan  inti  dari hidup bermasyarakat yang teratur dan berada suasana damai.
Dalam  melangsungkan  perkawinan  agar  perkawinan  dianggap  sah  dan  diakui  hukum negara  maka  perkawinan  itu  harus  dilaksanakan  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Menurut  Pasal  2  Undang-undang  No  1  Tahun 1974 perkawinan yang sah adalah:
1. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Perkawinan dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.
Selanjutnya  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  1974 tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  dijelaskan bahwa  pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yag  melangsungkan  perkawinannya  menurut agama  Islam  dilakukan  oleh  Pagawai  Pencatat  sebagaimana  dimaksudkan  dalam  Undang- undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1954  tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.    Di  sisi  yang  lain,  bagi  mereka  yang  melangsungkan  perkawinannya  menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil. 11
Setelah  perkawinan  dicatatkan  maka  suami  istri  akan  mendapatkan  Salinan  akta perkawinan  sebagai  bukti  otentik  adanya  ikatan  antara  mereka  yang  telah  melangsungkan Perkawinan. Dengan adanya akta perkawinan maka akan timbul hak dan kewajiban diantara
10 Supriyadi. (2017). Perkawinan Siri Dalam Hukum Di Indonesia. Jurnal Yudisia 8(1); 6.
11 Rachmatulloh. Loc.Cit .
ke dua belah pihak. Perkawinan akan berakibat pada 3 hal yaitu terhadap suami istri, terhadap anak dan terhadap harta perkawinan.
Meskipun  dalam  undang-undang  sudah  disebutkan  perkawinan  yang  sah  adalah perkawinan  yang  dilakukan  menurut  agama  dan  kepercayaannya  masing-masing  dan dicatatkan,  dalam  kenyataannya  di  Masyarakat  masih  ada  pasangan  suanmi  istri  yang melangsungkan  perkawinan  tidak  dicatatkan,  mereka  melakukan  perkawinan  sesuai  dengan syarat dan ketentuan agama yang berlaku tetapi tidak dicatatkan, sehingga perkawinannya sah menurut agama tetapi tidak sah menurut negara dan tidak mempunyai akta perkawinan, yang merupakan  bukti  adanya  perkawinan  antara  laki-laki  dan  wanita.  Perkawinan  semacam  ini biasa  dikenal  dengan  perkawinan  siri.  Nikah  siri  adalah  pernikahan  yang  dilakukan  oleh sepasang  kekasih  tanpa  ada  pemberitahuan  (dicatatkan)  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA), tetapi  pernikahan  ini  sudah  memenuhi  unsur-unsur  pernikahan  dalam  Islam,  yang  meliputi dua  mempelai,  dua  orang  saksi,  wali,  ijab  Kabul  dan  juga  mas  kawin. 12 Perkawinan  yang tidak dicatatkan dalam Masyarakat biasa di kenal dengan perkawinan siri.
Nikah siri  adalah suatu  pernikahan, mesti  telah memenuhi  syarat  dengan rukun nikah, tetapi karena alas an tertentu, tidak dicatatlam di kantor urusan agama. Secara hukum Islam, pernikahan  tersebut  dianggap  sah  oleh  beberapa  kalangan  karena  telah  memenuhi  kriteria keabsahan  pernikahan  yaitu  adanya  ijab,  qabul,  dua  orang  mempelai.  Wali  dan  dua  orang saksi.  Nikah  siri  masih  sering  dijadikan  sebagai  alternatif  mengantisipasi  pergaulan  bebas antara laki-laki dan Perempuan non muhrim yang secara psikologis, moril, maupun materiil belum mempunyai kesiapan untuk menikah secara formal. 13
Menurt  pendapat S Supriyadi  perkawinan Sirri  merupakan perkawinan  yang tidak sah dalam  perspektif  undang-undang  No  1  Tahun1974  Tentang  Perkawinan,  Perkawinan  sirri tidak memiliki akta otentik, sehingga seseorang yang melakukan perkawinan di bawah tangan akan kesulitan membuktikan terjadinya perkawinan. 14
Perkawinan adalah suatu proses hukum,  sehingga hak-hak atau  tindakan yang muncul akibat pernikahan atau perkawinan adalah Tindakan hukum yang mendapat
Perlindungan hukum, bila pekawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan  dengan  akibat  perkawinan  tidak  bisa  diselesaiakn  secara  hukum,  Sebagai contoh, hak istri untuk mndapt nafkah lahir batin, akte kelahiran anak tidak bisa diurus, hak pengasuhan  anak, hak  penddikan anak, hak waris istri, hak perwalian bagi  anak  Perempuan yang akan menikah dan masih banyak problem-problem lain. 15
Islam  menetapkan  manusia  melangsungkan  perkawinan  sebagai  jalan  untuk memperoleh  keturunan  yang  sah  melalui  hubungan  nasab.  Nasab  adalah  pertalian kekeluargaan  berdasarkan  hubungan  darah  melalui  akad  pernikahan  (perkawinan)  yanag sah. 16
Dalam undang-undang perlindungan anak yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  anak  Pasal  1  ayat  (1)  yang  dimaksud  anak  adalah  seseorang  yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12 Riyanto. Loc.Cit .
13 Gunawan Edi. (2013). Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al-Syi’ah 11(1); 205.
14 Supriyadi. Op. Cit . hal. 5.
15 Edi. Op. Cit . hal.  210.
16 Humaedillah Memed. (2002). Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya . Gema Insani Perss.
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  tidak  mengatur  secara terperinci  mengenai  status  anak  dalam  perkawinan,  demikian  juga  Peratura  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  Perkawinan  juga  tidak mengaturnya,  Undang-  undang  Perkawinan,  terkait  status  anak  Undang-undang  perkawinan hanya mengatur tentang Anak sah dan Anak Luar Kawin. 17
Berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang  sah.  Sementara  ketentuan  tentang  anak  luar  kawin  diatur  dalam  Pasal  43  Undang- undang  No  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  yaitu  anak  yang  dilahir  di  luar  perkawinan dan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah. 18
Perubahan status anak luar kawin muncul ketika  Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan    Nomo  46/PUU-VII/2010  Tentang  status  anak  luar  kawin,  dengan  amar  putusan sebagai  berikut:  Pasal  43  Ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara  Rapublik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan Anak yang dilahirkan di  luar  pernikahan  hanya  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  da  keluarga  ibunya, bertentangan  dengan  Undang-undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945  sepanjang dimanai  menghilangkan  hubungan  perdata  dengan  laki-laki  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai  hubungan  darah  sebagai  ayahnya.  Sehingga  ayat  tersebut  harus  dibaca  ,  anak yang  dilahirkan  di  laur  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan keluarga  ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan  berdasarkan ilmu  pengetahuan  dan  tehnologi  dan/atau  alat  bukti  lain  menurut  hukum,  mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. 19
Jika  kemudian  dalam  perkawinan  lahir  anak  atau  anak-anak  maka  tidak  akan menimbulkan  permasalahan  dalam  mengurus  akta  kelahiran,  jika  perkawinan  orang  tuanya dilakukan secara sah menurut Undang-undang Perkawinan artinya dilakukan menurut hukum agamanya  dan  kemudian  dicatatkan.  Karena  anak  yang  lahir  kemudian  dapat  langsung dimintakan akta kelahiran dengan mencantumkan nama kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibunya, sebab perkawinannya dapat dibuktikan dengan akta perkawinan.
Akan  timbul  permasalahan  jika  perkawinan  orang  tuanya  tidak  di  catatkan,  meskipun perkawinannya  sudah  sah  menurut  agamanya,  yang  biasa  disebut  dengan  perkawinan  Siri. Karena perkawinan siri tidak dicatatkan maka perkawinan orangtuanya tidak mempunyai akta perkawinan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah menurut hukum.
Dalam hal anak yang dilahirkan dalam perkawinan Sirri maka berdasarkan Pasal 42 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat disimpulkan anak- anak tersebut termasuk anak yang tidak sah. Karena tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah.  Meskipun  anak  dilahirkan  dalam  perkawinan  sirri  yang  menurut  hukum  negara  tidak termasuk anak sah tetap dapat dimintakan akta kelahiran.
17 Herawati. Loc. Cit .
18 Satrio.  2005. Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-Undang .  Bandung:  PT.  Citra Aditya Bakti. Hal. 5.
19 Abdillah. Loc. Cit .
Berdasarkan  Undang-undang  Nomo  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan  yang  kemudian  dirubah  dengan  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2013 Tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi Kependudukan, Pasal 27 Ayat (1) bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh    penduduk kepada  Instansi  Pelaksana  di  tempat  terjadinya  peristiwa  kelahiran  paling  lambat  60  (enam puluh)  hari  sejak  kelahiran.  Dalam  Ayat  (2)  disebutkan  bahwa  berdasarkan  laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada  Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan pencatatan kelahiran sebagaimana diatur  dalam  Pasal  43  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  108  Tahun  2019  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
a. Surat Keterangan Kelahiran
b. Buku Nikah/Kutiban Akta Perkawinan atau bukti lain yang sah.
c. KK; dan
d. KTP-el
Dalam hal persyaratan permohonan pencatatan kelahiran tersebut telah terpenuhi maka kantor  catatan  sipil  akan  mencatat  dalam  register  akta  kelahiran  dan  kutipan  akta  kelahiran dengan menyebutkan nama ayah dan ibu sesuai dengan akta perkawinan yang dimiliki orang tuanya.
Apabila  dalam  pengurusan  pencatatan  kelahiran  pemohon  tidak  dapat  memenuhi persyaratan berupa:
a. Buku nikah/kutiban akta perkawinan atau bukti lain yang sah, dan
b. Status  hubungan  dalam  keluarga  pada  KK  tidak  menunjukkan  status  hubungan perkawinan sebagai suami istri.
Maka  dalam  register  akta  kelahiran  dan  kutiban  akta  kelahiran  sebagai  anak  seorang ibu,  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  48  Ayat  (1)  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil.  Jadi dalam akta kelahiran anak hanya ditulis nama ibu.
Dalam  Pasal  48  Ayat  2  Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  108  Tahun  2019 Tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pendaftaran  Penduduk  dan  Pencatatan  Sipil  diatur  tentang permohonan pencatatan kelahiran yang tidak memenuhi persyaratan berupa:
a. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau buktilainnya
b. Status  hubungan  dalam  keluarga  pada  KK  menunjukkan  statushubungan  perkawinan sebagai suami istri,
Maka  dalam  register  akta  kelahiran  dan  kitipan  akta  kelahiran  sebagai  anak  ayah  dan ibu  dengan  tambahan  frasa  yaitu  yang  perkawinannya  belum  tercatat.  Jadi  anak  yang dilahirkan dalam perkawinan sirri tetap dapat dimintakan akta kelahiran. Tetapi nama orang tua  yang  tertera  dalam  akta  hanya  nama  ibu.  Status  anak  tetap  menjadi  anak  luar  kawin karena dianggap dilahirkan di luar perkawinan yang sah menurut hukum negara.
Apabila  dalam  perjalanannya  kemudian  suami  istri  yang  pernikahannya  dilakukan secara  sirri  atau  belum  dicatatkan  maka  ada  cara  yang  dapat  mereka  tempuh  yaitu  dengan
mengajikan  Itsbat  nikah  di  ke  Pengadilan  Agama,  atau  melangsungkan  perkawinan  sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Di  dalam  kamus  besar  Bahasa  Idonesia  Isbat  diartikan  penyungguhan  yaitu  berupa Penetapan  tentang  kebenaran  (Keabsahan)  terhadap  sesuatu.  dalam  hal  ini  adalah perkawinan. 20
Dalam  pengesahan  secara  hukum  negara  dilakuksn  dengan  itsbat  nikah  maka  tanggal perkawinan  dalam  akta  perkawinan  menunjuk  pada  tanggal  ketika  perkawinan  dilaksankan secara  sirri,  namun  dalam  hal  pasangan  nikah  siri  melaksanakan  perkawinan  lagi  sesuai dengan dengan Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka tanggal perkawinan yang tertera dalam akta perkawinan  adalah tanggal dimana perkawinan terakhir yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  Pasal  2  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Sebagaimana  yang  sudah  dijelaskan  di  atas  anak  yang  dilahirkan  dalam  perkawinan sirri  statusnya  adalah  anak  luar  kawin.  Tetapi  karena  kemudian  orang  tuanya  mencatatkan perkawinannya  melalui  itsbat  nikah  atau  melangsungkan  perkawinan  lagi  sesuai  Pasal  2 Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  maka  perkawinan  siri  menjadi perkawinan yang sah menurut hukun.anak tersebut dapat dianggap sebagai anak sah, dan jika akta kelahiran anak yang awalnya hanya tertera nama ibu nanti dapat dimintakan perubahan akta sehingga tertera nama ayah dan ibunya.
Dalam  hal  perkawinan  siri  orang  tuanya  dimintakan  itsbat  nikah  tidak  akan menimbulkan  permasalahan  dalam  mengurusan  penggantian  akta  kelahiran  yang  semula dalam akta kelahiran hanya tertulis nama ibu menjadi nama ayah dan ibunya, karena tanggal dan  tahun  perkawinan    yang  tertulis  dalam  akta  perkawinan  tentunya  lebih  dulu  daripada tanggal  dan  tahun  yang  tertera  dalam  akta  kelahiran,  akan  timbul  masalah  jika  pencatatan perkawinan siri tersebut dilakukan dengan mengadakan perkawinan lagi sesuai dengan Pasal 2  Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  sehingga  tanggal  dan  tahun  akta kelahiran  anak  lebih  awal  dari  tanggal  dan  tahun  perkawinan  orang  tuanya.  Untuk  dapat menggati akta kelahiran yang semula hanya tertera nama ibu menjadi nama ayah dan ibunya, maka  suami  istri  tersebut  harus  mengajukan  permohonan  penetapan  status  anak  ke Pengadilan Agama, sebagaimana dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.
Penetapan tersebut mengabulkan permohonan dari pasangan suami istri yaitu H dan V (sebagai  Pemohon)  yang  telah  melakukan  pernikahan  tetapi  pernikahannya  tidak  dicatatkan atau  biasa  disebut  perkawinan  sirri,  sehingga  tidak  memiliki  akta  perkawinan  sebagai  bukti perkawinannya  diakui  sah  menurut  negara.  Perkawinan  mereka  dilakukan  secara  agama Islam pada hari Sabtu  tanggal  10 Maret  2018 di  Magelang. Setelah pernikahan siri tersebut mereka  dikaruniai  seorang  anak  laki-laki  Bernama  A  W  Pratama  yang  lahir  di  Sleman tanggal 16 april 2019.
Orang  tuanya  kemudian  menurus  Akta  kelahiran  anak  tsb  dan  telah  dicatat  sesusai dengan  Kutipan  Akta  Kelahiran  Nomor  3371-LU-12062019-0001  tertanggal  13  Juni  2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Magelang yang tercatat sebagai anak ke satu laki-laki dari seorang ibu. Jadi yang tertera dalam kutipan akta kelahiran hanya nama ibu
20 Yus  Badudu  dan  Sutan  Muhammad.  (1994). Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia .  Jakarta:  Pustaka  Sinar Harapan.
karena status anak dianggap sebagai anak luar kawin, meskipun orang tuanya sudah menikah sesuai  dengan  rukun  dan  syarat  menurut  agama  Islam  tetapi  mereka  tidak  melakukan pencatatan sehingga tidak mempunyai bukti pernikahannya.
Pada  tanggal  19  Juli  2019  H  dan  V  (Pemohon)  telah  menikah  sah  baik  secara  agama maupun negara Di PPN KUA Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah  dengan  kutipan  Akta  Nikah  Nomor  0167/014/VII/2019  tertanggal  19  Juli  2019. Karena  orangtuanya  sudah  melangsungkan  perkawinan  secara  sah  baik  menurut  agama maupunmenurut hukum maka mereka (H dan V) bermaksud mengurus akta anak nya yaitu A W Pratama agar nama ayahnya (pemohon 1) dapat tertulis dalam akta kelahiran anak.
Tetapi usaha untuk mengurus akta agar nama ayahnya tercantum dalam akta kelahiran anaknya  mendapat  kesulitan  karena  anak  tersebut  telah  lahir  terlebih  dahulu  sebelum terjadinya perkawinan.  Agar dapat  mengurus perubahan  akta  kelahiran  anak sehingga nama ayah tercantum dalam akta kelahiran  anak maka pemohon  mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Magelang agar dibuatkan Penetapan tentang Asal Usul Anak yang kemudian akan dijadikan dasar hukum pengurusan perubahan akta kelahiramn anak.
Pemohon  mengajukan  permohonan  agar  anak  nya  A  W  Pratama  ditetapkan  sebagai anak sah dari pemohon. Setelah hakim membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dan saksi hakim memberikan pertimbangan hukum  antara lain: bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Ayat (2) Penjelasan angka  20  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilaan  Agama  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Perubahan  kedua  dengan Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009,  Permohonan  Penetapan  Asal  Usul  Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para pemohon beragama Islam, maka perkara ini  menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Magelang. Bahwa  Pemohon  mengajukan  permohonan  agaranak  Bernama  A.W.  Pratama,  lahir  di Sleman 16 april 2019 ditetapkan sebagai anak sah para Pemohon.
Bahwa  Berdasarkan  bukti  berupa  fotocopy  Kitiban  Akta  Nikah  Nomor 167/014/VV/2019  atas  nama  Pemohon  yang  dikelyarkan  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan Magelang  Selatan Pemerintah Kota Magelang terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 19 Juli 2019.
Bahwa  berdasarkan  bukti-buti  yang  duajukan  Pemohon  ditemukan  fakta-fakta  antara lain:
1. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan
2. tatacara  Syariat  Islam  pada  tanggal  10  Maret  2018  di  Desa  Jurangombo  Uara  Kota Magelang.
3. Bahwa perkawinan Pemohon 1 dan Pemohon II tidak dicatatkan di KUA setempat
4. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Bernama A.W. Pratama, lahir di Sleman 16 April 2019
5. Bahwa  sejak  lahir  sampai  sekarang  anak  tersebut  dalam  asuhan  dan  pemeliharaan  Para Pemohon hingga sekarang.
Bahwa  Para  Pemohon  mengajukan  permohonan  Asal  Usul  anak  untuk  mengurus  akta kelahiran  anak  serta  keperluan  lainnya.  Bahwa  untuk  mempertimbangkan  permohonan  para Pemohon  bahwa  anak  yang  Bernama  A.W  Pratama,  lahir  di  Sleman  16  April  2019  sebagai
anak sah dari Pemohon  dan dan Pemohon  II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon II.
Bahwa  berdasarkan  fakta  dan  bukti  serta  saksi  di  persidangan  perkawinan  Pemohon  I dan  Pemohon  II  telah  dilaksanakan  menurut  Hukum  Islam  dan  telah  memenuhi  syarat  dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehinggal pernikahan tersebut telah memenuhi  ketentuan  ketentuan  Bab  IV  (Pasal  14-29),  Bab  V  (  pasal  30-38),  dan  Bab  VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara HukumIslam akan tetapi tidak tecatat di KUA setempat.
Bahwa  oleh  karena  pernikahan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  yang  dilaksanakan  pada tanggal 10 Maret 2018 di desa Jurangombo  Utara Kota Magelang sah secara Hukum Islam, maka  sesuai  ketentuan  dengan  norma-norma  dan  ketentuan-ketentua  yang  telah dipertimbangkan, anak yang Bernama A. W Pratama, lahir di  Sleman 16 April 2019 adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II.
Mengingat  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  Islam  yang berkaitan dengan perkara maka hakim menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan anak laki-laki Bernama a. W Pratama, lahir di Sleman tanggal 16 April 2019 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon
Anak yang lahir dalam perkawinan orang tuanya yang tidak dicatatkan atau perkawinan Sirri  jika  dilihat  dalam  Undang-undang  Nomo  1  Tahun  1974  termasuk  anak  Luar  kawin karena  dianggap  lahir  tidak  dalam  perkawinan  yang  sah.  Namun  kalau  kemudian  orang tuanya melangsungkan perkawinan dengan dicatatkan sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 1  Tahumn  1974  maka  anak  tersebut  kemudian  statusnya  dapat  berubah  menjadi  anak  sah, dengan mengajukan penetapan ke Pangadilan Agama, hakim akan mengabulkan permohonan asal  usul  anak  sebagai  anak  sah  orangtuanya  sepanjang  perkawinan  Sirri  yang  telah berlangsung  telah  dilakukan  sah  menurut  agama.  Salah  satu  contoh  yang  ada  dalam Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  anak  yang  lahir dalam  perkawinan  orang  tuanya  yang  tidak  dicatatkan  atau  lebih  sering  disebut  perkawinan siri.  Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak tersebut  termasuk anak luar kawin karena dianggap tidak lahir dalam perkawinan yang sah. Namun, jika dikemudian hari orang tuanya melangsungkan perkawinan berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  yang  dicatatkan.  Maka,  kedudukan  anak  tersebut  dapat  berubah  menjadi  anak sah  dengan  penetapan  Pengadilan  Agama  terkait  asal  usul  anak.  Hakim  akan  mengabulkan permohonan  penetapan  asal  usul  anak  sebagai  anak  sah  orangtuanya  sepanjang  perkawinan siri  telah  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  agama  sehingga  menurut  hakim  perkawinan  siri orang  tua  anak  dianggap  sah.  Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  Penetapan  Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mgl.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Kudrat.  (2016). Status  Anak  Di  Luar  Nikah  Dalam  Perspektif  Sejarah  Sosial. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 1(1);29–40.
Badudu,  Yus,  dan  Sutan  Muhammad.  (1994).  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia.  Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Edi,  Gunawan.  (2013). Nikah  Siri  Dan  Akibat  Hukumnya  Menurut  UU  Perkawinan. Jurnal Ilmiah Al-Syi’ah 11(1); 201-217. Fajaruddin.  (2014). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Korban  Pornografi. Jurnal  Varia Justicia 10(2); 23-35.
Herawati, Erni, Status Anak
Menurut Hukum , https://business- law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/ ,  diunduh  Selasa  8  Agustus 2023 Jam 12.30.
Rachmatulloh, Mochammad Agus, Pencatatan
Pernikahan , https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pe ,  diunduh  pada  hari  sabtu 5 Agustus 2023 Jam 10.00.
Riyanto, Muhammad Hadi, Nikah Siri: Apa Sih Hukumnya ? , https://pa- soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf , diunduh Sabtu 5 Agustus 2023 Jam 15.00.
Mardani, Dr. (2011). Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern . Yogyakarta. Memed, Humaedillah. (2002). Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya . Gema Insani Perss.
Santoso. (2016). Hakekat  Perkawinan  Menurut Undang-Undang Perkawinan,  Hukum Islam Dan Hukum Adat . Jurnal Yudisia 7(2); 412–434. Satrio,  J.  (2005). Hukum  Keluarga  Tentang  Kedudukan  Anak  Dalam  Undang-Undang . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji.  (2006). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Supriyadi. (2017). Perkawinan Siri Dalam Hukum Di Indonesia. Jurnal Yudisia 8(1); 1–17. Undang-udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Undang-undang Nomo 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
UU  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  UU  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Peraturan  Mentri  Dalam  Negeri  Nomor  108  Tahun  2019  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Peraturan  Presiden  Nomor  96  Tahun  2018  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil