## Analisis Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Menurut Perpres 70/2012 Terhadap Perpres 4/2015

## ( Studi Kasus LPSE Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan)
Okma Yendri 1 *, Desi Qomariah 2
1,2 Program Studi Teknik Sipil Universitas Musi Rawas Jalan Pembangunan timur I, Air Kuti, Lubuk Linggau Tim. I, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan E-mail: okmayendri@gmail.com
Received 29 November 2019; Reviewed 22 April 2020; Accepted 29 Mei 2020 Journal Homepage: http://jurnal.borneo.ac.id/index.php/borneoengineering DOI: https://doi.org/10.35334/be.v4i1.1093

## Abstract
The construction sector has an important role in economic growth. To realize a condition that all necessary infrastructure that can guarantee an increase in economic activity. Procurement  will be  infrastructure and infrastructure by the government, using the budget of revenues and expenditures (APBN / APBD). To oversee the  use  of  the  budget,  must  arrange  the  procurement  rules  which  the  regulation  amended  by  Presidential Decree 70/2012 and 4/2015. The tender process is expected to use the electronic media (e-procurement) to be  more  transparent,  accountable,  effective,  and  efficient,  in  line  with  efforts  to  eradicate  corruption, collusion,  and  nepotism.  The  research  method  uses  descriptive  research.  The  sampling  technique  used purposive  sampling  with  data  taken  from  LPSE  Musi  Rawas  and  questionnaires  to  respondents  as  service providers,  service  users,  and  the  auction  committee.  A  descriptive  analysis  of  data  processing  and  data processing  using  a  Likert  scale  questionnaire  on  the  subject  of  the  study  variables  The  results  of  a comparative  analysis  of  the  construction  tender  based  on  Presidential  Decree  4/2015  is  the  same  as  the Presidential Decree 70/2012. It's just that there is a difference in the duration of time the activity evaluation of  the  Proposal,  namely  the  regulation  70/2012  is  4  days  while  on  the  regulation  4/2015  is  11  days.  The duration  of  time  on  activities  Sanggah  Auction  Results  period  is  4  days  while  the  Presidential  regulation 70/2012 4/2015 is 6 days.
Keywords : Construction Services, data processing analysis, e–procurement, LPSE, Procurement

## Abstrak
Sektor  jasa  konstruksi  memiliki  peranan  penting  dalam  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Untuk mewujudkan  itu  semua  dibutuhkan  suatu  kondisi  infrastruktur  yang  dapat  menjamin  peningkatan  kegiatan ekonomi.  Pengadaan  akan  sarana  dan  prasarana  serta  infrastruktur  yang  dilakukan  pemerintah, menggunakan anggaran dari pemasukan dan belanja negara (APBN/APBD). Untuk mengawasi penggunaan anggaran  tersebut,  diaturlah  peraturan  pengadaan  yaitu  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  70/2012 dan  diperbaharui  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  4/2015.      Proses  tender  diharapkan menggunakan media elektronik (e-procurement) yang akan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras  dengan  upaya  pemberantasan  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme.  Metode  penelitian  menggunakan penelitian  deskriptif.  Teknik  pengambilan  sampel  menggunakan  purposive  sampling  dengan  data  yang diambil  dari  LPSE  Kabupaten  Musi  Rawas  dan  Quesioner  ke  responden  sebagai  penyedia  jasa,  pengguna jasa,  dan  panitia  lelang.  Pengolahan  data  bersifat  deskriptif  analysis  dan  pengolahan  data  kuesioner menggunakan  skala  likert  pada  variabel  yang  menjadi  bahan  kajian  Hasil  penelitian  dari  analisa perbandingan  lelang  konstruksi  yang  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  4/2015  adalah sama  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  70/2012.  Hanya  saja  ada  perbedaan  pada  Durasi waktu  pada  kegiatan  Evaluasi  Penawaran,  yaitu  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  70/2012 adalah 4 hari sedangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 adalah 11 hari. Durasi waktu pada  kegiatan  Masa  Sanggah  Hasil  Lelang  adalah  4  hari  pada  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  s 70/2012 sedangkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 adalah 6 hari.
Kata Kunci : Pengadaan Barang dan Jasa, Jasa Konstruksi, e-procrutment, Pengolahan data analisa, LPSE.

## 1. Pendahuluan
Pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  adalah  serangkaian  tindakan  untuk  mencegah  dan memberantas  tindak  pidana  korupsi  melalui  upaya  koordinasi,  supervisi,  monitor,  penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  dengan  peran  serta  masyarakat berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku(Undang-undang  Republik  Indonesia No.30  Tahun  2002).  Proses  tender  diharapkan  menggunakan  media  elektronik  yang  akan  lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien, selaras dengan upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.  Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Presiden  Nomor  70  tahun  2012  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  yang  didalamnya  juga  mengatur  tentang  pelelangan  secara  elektronik  (e- procurement)  lebih  detail.  Bahwa  proses  pengadaan  jasa  konstruksi  oleh  Pemerintahdengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasiyang menggunakan media elektronik akan lebih transparan,akuntabel,  efektif  dan  efisien,  selaras  dengan  upayapemberantasan  korupsi,  kolusi  dan nepotisme. (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 207 Tahun 2005).
LPSE  (Layanan  Pengadaan  Secara  Elektronik)  adalah  suatu  sistem  yang  dibentuk  untuk menciptakan nilai-nilai good governance dalam suatu layanan pengadaan barang dan atau jasa yang dilindungi oleh APENDO (aplikasi pengaman dokumen) dari Badan inteligen negara (BIN). LPSE sebagai system tentu dirancang sedemikian rupa agar mengurangi kontak antara panitia pengadaan dan  rekanan  yang  dimungkinkan  akan  terjadi  korupsi.  Selain  itu  juga  supaya  proses  pengadaan lebih  transparan  dan  akuntabel.  LPSE  melayani  registrasi  penyedia  barang  dan  jasa  yang berdomisili  di  wilayah  kerja  LPSE  yang  bersangkutan.  Aplikasi  yang  digunakan  oleh  LPSE  di seluruh  Indonesia  dikembangkan  oleh  LKPP.  Aplikasi  yang  dikembangkan  bersifat  kode  sumber terbuka,  bebas  lisensi,  bebas  biaya,  tidak  bergantung  kepada  merk  tertentu,  dan  mendapatkan dukungan  penuh  dari  LKPP  untuk  pelatihan  maupun  pendampingan.  Selain  sebagai  pengelola sistem  e-procurement,  LPSE  juga  berfungsi  untuk  menyediakan  pelatihan,  akses  Internet,  dan bantuan  teknis  dalam  mengoperasikan  sistem  e-procurement  kepada  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK)/panitia  serta  penyedia  barang/jasa.  LPSE  juga  melakukan  pendaftaran  dan  verifikasi terhadap penyedia barang/jasa. LPSE berada di bawah pengawasan LKPP di bagian Deputi Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Sistem Informasi.
Landasan hukum yang mendasari lahirnya layanan ini adalah:
a) Keputusan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan Barang dan Jasa Publik;
b) Instruksi  Presiden  Nomor  5  Tahun  2003  tentang  Paket  Kebijakan  Ekonomi  Menjelang  dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF);
c) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
d) Peraturan  Presiden  Nomor  8  Tahun  2006  tentang  Perubahan  Keempat  atas  Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 (tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah).
e) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (tentang pengganti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003)
f) Peraturan  Presiden  Nomor  35  Tahun  2011  (tentang  Tambahan  Penunjukan  Langsung  Jasa Konsultan Hukum di Pasal 44)
g) Peraturan  Presiden  Nomor  70  Tahun  2012  (Penyempurnaan  istilah,  Penegasan  Tupoksi, Perubahan Kriteria Pemilihan dan bukti perjanjian dll )
h) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Penekanan eProc dan ePurchasing, penyederhaan prosedur dan perlindungan pengelola PBJ dll)
Dari beberapa peraturan diatas penulis merasa perlu diadakan analisa terhadap perbedaan Peraturan Presiden  terbaru.  Maka  dari  itu  diperlukan  adanya  “Analisis  Pengadaan  Barang  dan  Jasa Konstruksi  menurut  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  70  tahun  2012  terhadap  Peraturan Presiden Republik  Indonesia  s 4 tahun 2015”. Sebagai input data digunakan data yang sudah ada pada  LPSE  KABUPATEN  MUSI  RAWAS  yang  sesuai  dengan  kedua  peraturan  yang  digunakan sebagai bahan perbandingan. Pemerintah mengeluarkan suatu pedoman pengadaan jasa konstruksi secara  elektronik.  Pedoman  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor 207/PRT/M/2005  yang  tetap  mengacu  pada  Keputusan  Presiden  Nomor  80  tahun  2003  tentang Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah.  Hal tersebut  diharapkan  bahwa proses pengadaan  jasa  konstruksi  oleh  Pemerintah  dengan  memanfaatkan  teknologi  komunikasi  dan informasi.

## 2 . Tinjauan Pustaka

## 2.1. Proyek
Proyek  adalah  suatu  rangkaian  kegiatan  yang  hanya  satu  kali  dilaksanakan  dan  umumnya berlangsung dalam jangka waktu yang pendek. Dengan demikian kegiatan proyek merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai ciri-ciri (Soekirno, 2001) :
a. Dimulai dari awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai jangka waktu yang umumnya terbatas.
b. Rangkaian  kegiatan  proyek  hanya  satu  kali  sehingga  menghasilkan  produk  yang  bersifat unik.
c. Untuk proyek konstruksi, rangkaian kegiatan proyek bertujuan untuk membangun bangunan atau konstruksi pada lokasi yang spesifik.

## 2.2.Proyek Konstruksi
Proyek  konstruksi  mempunyai  tiga  karakteristik  yang  dapat  dipandang  secara  tiga  dimensi (Ervianto, Wulfram I., 2005), tiga karakteristik tersebut adalah
a. Bersifat unik Keunikan dari proyek konstruksi adalah tidak pernah terjadi rangkaian kegiatan yang sama persis (tidak ada proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis), proyek bersifat sementara dan selalu terlibat grup pekerja yang berbeda-beda.
b. Dibutuhkan  sumber  daya  (resources)  Setiap  proyek  konstruksi  membutuhkan  sumber  daya, yaitu  pekerja,  uang,  mesin,  metode  dan  material.  Pengorganisasian  semua  sumber  daya dilakukan oleh manajer proyek.
c. Organisasi  Setiap  organisasi  mempunyai  keragaman  tujuan  dimana  di  dalamnya  terlibat sejumlah  individu  dengan  keahlian  yang  bervariasi,  perbedaan  ketertarikan,  kepribadian yang  bervariasi  dan  ketidak  pastian.  Langkah  awal  yang  harus  dilakukan  oleh  manajer proyek adalah menyatukan visi menjadi satu tujuan yang ditetapkan oleh organisasi.

## 2.3.Tahapan kegiatan proyek
Tahapan kegiatan proyek secara umum terdiri dari beberapa tahapan (Ervianto, Wulfram I., 2005), yaitu :
1. Tahap  studi  kelayakan  Adalah  tahap  untuk  mengkaji  apakah  suatu  proyek  pembangunan layak  untuk  dilaksanakan  baik  di  tinjau  dari  aspek  perencanaan  dan  perancangan,  aspek ekonomi (biaya dan sumber pendanaan), maupun aspek lingkungannya.
2. Tahap  penjelasan  (briefing)  Adalah  tahap  penyusunan  kerangka  acuan  kerja  yang  berisi penjelasan dan keinginan pemilik, fungsi bangunan, pendanaan dan ketentuan ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman dalam perancangan
3. Tahap perancangan (design) Adalah tahap untuk menyusun pradesain, rencana tapak dan tata organisasi  ruangan,  melengkapi  gambar  detail,  perhitungan  konstruksi,  biaya,  spesifikasi teknis dan administrasi dan melengkapi semua dokumen pelelangan
4. Tahap pengadaan (Procurement) Adalah tahap untuk menunjuk kontraktor sebagai pelaksana atau  sejumlah  kontraktor  sebagai  sub-kontraktor  yang  akan  melaksanakan  konstruksi  di lapangan.
5. Tahap  pelaksanaan  (construction)  adalah  tahap  untuk  mewujudkan  bangunan  yang dibutuhkan  oleh  pemilik  proyek  yang  sudah  dirancang  oleh  konsultan  perencana  dalam batasan biaya waktu, dan mutu yang telah disepakati
6. Tahap  pemeliharaan  dan  persiapan  penggunaan  (maintenance  &  start-up)  Adalah  tahap untuk persiapan pengoperasian bangunan yang telah selesai sesuai dengan dokumen kontrak dan  menguji  berfungsinya  semua  fasilitas  sesuai  rencana  Selain  itu  pada  tahap  ini  juga  di buat suatu catatan mengenai konstruksi berikut petunjuk operasinya dan melatih staf dalam menggunakan fasilitas yang tersedia.

## 2.4.Pengadaan (Procurement)
Pengadaan  barang  maupun  jasa,  di  Indonesia  dilaksanakan  dengan  pedoman  Keputusan  Presiden Nomor  80  Tahun  2003  beserta  perubahannya,  dalam  pelaksanaannya  menggunakan  metode pemilihan /seleksi penyedia jasa antara lain :
1. Pelelangan/seleksi  umum  adalah  metoda  pemilihan  penyedia  barang/jasa  yang  dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa
2. Pelelangan/seleksi terbatas adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa terbatas dalam hal jumlah  penyedia  jasa  yang  mampu  melaksanakan  di  yakini  terbatas,  yaitu  untuk  pekerjaan yang  kompleks  dan  diumumkan  secara  luas  melalui  media  masa  dengan  mencantumkan penyedia jasa yang telah diyakini mampu, guna memberi kesempatan kepada penyedia jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.
3. Pelelangan/seleksi  langsung  adalah  metode  pemilihan  penyedia  barang/jasa  dengan membandingkan  sekurang-kurangnnya  3  (tiga)  penawaran  Pemilihan  langsung  dapat dilaksanakan untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
4. Penunjukkan  langsung  adalah  metode  pemilihan  penyedia  jasa  untuk  pekerjaan  yang memenuhi kriteria keadaan tertentu dan keadaan khusus, dengan cara penunjukkan langsung terhadap  1  (satu)  penyedia  jasa,  dapat  dilaksanakan  untuk  pekerjaan  yang  berskala  kecil dengan nilai maksimum Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Proses  tahapan  pengadaan  jasa  konstruksi  dan jasa  konsultansi  diatur  melalui Keputusan  Menteri Permukiman dan Prasarana wilayah No.257/KPTS/M/ 2004 dengan dua prinsip yaitu:
1. Prakualifikasi  dalah  proses  penilaian  kompentensi  dan  kemampuan  usaha  serta  pemenuhan persyaratan tertentu sebelum memasukkan penawaran
2. Pascakualifikasi  adalah  proses  penilaian  kompentensi  dan  kemampuan  usaha  serta pemenuhan persyaratan tertentu setelah memasukkan penawaran.

## 2.4. E-Procurement
E-Procurement  adalah  suatu  aplikasi  untuk  mengelola  data  pengadaan  barang/jasa  yang  meliputi data  pengadaan  berbasis  internet  yang  didesain  untuk  mencapai  suatu  proses  pengadaan  efektif, efisien  dan  terintegrasi.  Pelaksanaannya  berpedoman  pada  Keputusan  Menteri  Pekerjaan  Umum No.211/KPTS/M/  2006  tentang  penetapan  paket  pengadaan  barang/jasa  secara  elektronik  tahun 2006  di  lingkungan  Departemen  Pekerjaan  Umum,  menetapkan  paket  dan  proses  pengadaan
barang/jasa  Departemen  Pekerjaan  Umum  dilaksanakan  secara  elektronik  (Semi  E- ProcurementPlus) dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pengadaan  Barang/Jasa  secara  elektronik  (E-Procurement)  tetap  mengacu  pada  Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dan ketentuan lain yang berlaku.
2. Mengikuti tahapan proses pengadaan.
3. Apabila  ada  perbedaan  antara  harga  penawaran  melalui  E-Procurement  dan  harga  yang tercantum pada hard copy maka penawaran tersebut dinyatakan gugur.

## 3 . Metode Penelitian
Penelitian dilakukan pada LPSE Kabupaten Musi Rawas. Melalui identifikasi awal akan dilakukan penyelidikan  tentang  Pelelangan  dengan  menggunakan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  70  tahun  2012  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2015  di  Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Musi Rawas.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  atau  survey  dengan  metode penelitian  studi  kasus.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis,  faktual  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta,  sifat-sifat  serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Studi kasus atau penelitian studi kasus adalah penelitian tentang  status  subjek  penelitian  yang  berkenan  dengan  suatu  fase  spesifik  atau  khas  dari keseluruhan personalitas.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Data  Primer    dan  Data  Sekunder.  Data Primer berupa dokumen paket pelelangan dari LPSE Kabupaten Musi Rawas yang mengacu pada kedua peraturan dan data secara umum. Data Sekunder adalah berasal dari kuesioner dan interview ke  beberapa  responden.  Teknik  pengambilan  sampel  penelitian  ini  menggunakan  purposive sampling.  Purposive  sampling  adalah  pengambilan  sampel  berdasarkan  pertimbangan tertentu.( Sugiono,2018 )  Pengumpulan  data  lainnya    Dilakukan  dengan  melakukan  penyebaran kuesioner,  wawancara  dan  observasi  ke  para  responden  dan  lokasi  terkait.  Responden  dalam penelitian ini adalah penyedia jasa konstruksi secara umum. Responden yang diambil adalah yang mengetahui tentang peraturan yang dibahas dan pernah mengikuti proses pelelangan.
Pengolahan  data  dan  analisis  penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis.  Deskriptif  adalah  untuk memberikan  gambaran  (deskripsi)  secara  rinci,  sistematik  dan  menyeluruh  mengenai  segala  hal yang  berkaitan  dengan  prosedur  e-procurement  yang  mengacu  pada  peraturan  terkait  pada  LPSE Kabupaten  Musi  Rawas.  Analitis  adalah  pengelompokan  dan  menghubungkan  pemasalahan  yang dibahas,  sehingga  dapat  memberikan  deskripsi  yang  jelas  terhadap  permasalahan  tersebut.  Jadi Deskriptif  Analitis  adalah  prosedur  atau  cara  memecahkan  masalah  penelitian  dengan  cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang. Pengolahan data untuk kuesioner dilakukan dengan cara menganalisa hasil jawaban responden.  Analisa  terhadap  pertanyaan  pertanyaan  yang  diajukan  dengan  menggunakan  skala Likert  (Nasir,  M,1999)  yaitu  skala  yang  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  persepsi seseorang/kelompok tentang kejadian atau gejala sosial dimana tiap-tiap sampel mempunyai jarak (interval).  Titik  tolak  untuk  membuat  instrument  yang  berupa  pertanyaan  pertanyaan  dari  hasil quisioner adalah :
a) Lebih Baik, memiliki score : 5
b) Baik, memiliki score : 4
c) Relatif Sama, memiliki score : 3
d) Buruk , memiliki score : 2
e) Lebih Buruk, memiliki score : 1 Dimana interpretasi skor :
0 - 20 % = Sangat Buruk
21 - 40 % = Buruk 41 - 60 % = Sama 61 - 80 % = Baik 81 - 100 % = Sangat Baik

## 4. Hasil Dan Pembahasan
Data  penelitian  dari  LPSE  Kabupaten  Musi  Rawas  adalah  informasi  tentang  paket  pengadaaan pekerjaan  konstruksi.  Paket  pekerjaan  konstruksi  tersebut  adalah  adalah  paket  pengadaan  yang berlangsung di lingkungan Kabupaten Musi Rawas Umumnya di Dinas PU Cipta Karya khususnya. Untuk  memudahkan  dalam  penyebutan,  maka  masing-masing  data  paket  pengadaan  diberi  kode dengan alphabet.

## Tabel 4.1. Data Paket Pekerjaan Konstruksi
No. Kode Proyek Nama Paket Proyek Tahun Anggaran Acuan Hukum 1. Paket A Pengadaan dan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Kec. BTS Ulu 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012 2. Paket B Pembangunan Gedung Serba Guna di Desa Sungai Pinang Kec. Muara Lakitan 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2012 3. Paket C Rehab Rumah Dinas Bupati Musi Rawas 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 4. Paket D Pembangunan Jaringan pipa Distribusi ke lokasi Pondok Pesantren Bin Baz 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 5. Paket E PEngadaan dan Pengembangan Jaringan Pipa Distribusi di Desa Marga Baru di Trans Subur KEc. Muara Lakitan (Pendamping APBN) 2015 Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015 6. Paket F Pembangunan Trotoar di Kecamatan Tugumulyo 2014 Peraturan Presiden Republik Indonesia 70/2015
4.1. Perbandingan  Paket  Pelelangan  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia 70/2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia 4/2015
Data  yang  berasal  dari  LPSE  Kabupaten  Musi  Rawas  yang  berupa  paket-paket  pelelangan merupakan  bahan  utama  dalam  kajian.  Hal  yang  dapat  diketahui  dari  LPSE  Kabupaten  Musi Rawas,  bahwa  data  paket  pekerjaan  yang  dilelangkan  yang  mengacu  pada  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  70/2015  masih  mengadopsi  dua  sistem,  yaitu  semi  e-proc  dan  full  e-proc. Untuk  sistem  semi  e-proc,  pengumuman  dan  penjadwalan  pengadaan  dilakukan  melaui  LPSE, sedangkan untuk dokumen penawaran masih berbentuk hard file.

## a)  Persyaratan Penyedia Jasa
Perbandingan  antara  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  70/2012  dan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  4/2015  dalam  hal  persyaratan  penyedia  jasa  dalam  pekerjaan  konstruksi, diambil sampel yaitu proyek B dan C. Proyek B mewakili paket lelang yang berdasarkan Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  70/2012,  sedangkan  proyek  C  mewakili  paket  lelang  berdasarkan
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  4/2015.  Pemilihan  kedua  proyek  tersebut  dikarenakan keduanya memiliki nilai pekerjaan yang hampir sama.

## Tabel 4.2. Data Perbandingan Persyaratan Penyedia Jasa
No. Jenis Persyaratan Proyek B (Perpres 70/2012) Proyek C (Perpres 4/2015 Ket 1. Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)   2. Sertifikat Badan Usaha (SBU)   3. Surat dukungan keuangan dari Bank untuk mengikuti pengadaan   4. Bukti sebagai wajib pajak dan bukti pelunasan pajak terakhir   5. Persyaratan Staf Ahli   6. Persyaratan pengalaman   7. Persyaratan kepemilikan peralatan  

## Sumber : Observasi Data Paket Lelang LPSE Kabupaten Musi Rawas
Dari  tabel  ringkasan  data  di  atas,  data  kedua  sampel  paket  proyek  yang  dilelangkan  diketahui bahwa  keduanya  memiliki  persyaratan  yang  sama  bila  dilihat  dari  jenis  persyaratannya.  Syarat tersebut  adalah  syarat  yang  diajukan  oleh  panitia  pengadaan  berkenaan  dengan  paket  pekerjaan. Ada persyaratan lain yang meskipun tidak dicantumkan dalam pengumuman pelelangan, tetapi hal itu  harus  dipenuhi  karena  mengacu  pada  persyaratan  kualifikasi  yang  terdapat  pada  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia.  Hal  itu  meliputi  Sisa  Kemampuan  Paket  (SKP),  Sisa  Kemampuan Keuangan (SKK), dan Kemampuan Dasar (KD).

## b)  Durasi Waktu Penjadwalan
Dalam penyusunan penjadwalan untuk pelelangan dari masing-masing peraturan hampir memiliki kesamaan.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  tahun  2015  menambahkan  tahapan sanggahan banding apabila ada pihak penyedia yang kurang berkenan dengan jawaban sanggahan. Berikut adalah tahapan dan durasi tahapan pengadaan yang terdapat pada paket pelelangan e-proc dari LPSE untuk kedua peraturan.
Pada  tabel  4.3.  di  atas  dapat  diamati  bahwa  tahapan  kedua  paket  proyek  tersebut  tidak  ada perbedaan  hanya  ada  perbedaan  pada  durasi  waktu  evaluasi  penawaran,  evaluasi  dokumen kualifikasi,  pembuktian  kualifikasi  dan  masa  sangga  hasil  lelang.  Pada  paket  proyek  B (berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70  tahun  2012),  tahapan  kegiatan pelelangannya  yaitu  14  tahapan  sehingga  durasi  pelaksanaan  lelangnya  yaitu  61  hari.  Sedangkan pada  paket  proyek  C  terdapat  14  tahapan  dan  memiliki  durasi  waktu  lebih  banyak  yaitu  71  hari dikarenakan  terdapat  tambahan  durasi  waktu  untuk  evaluasi  penawaran,  evaluasi  dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan masa sangga hasil lelang yaitu sebanyak 6 hari.

## c)  Perubahan Waktu Pelaksanaan Pengadaan
Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa pada paket proyek C (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015) mengalami perubahan durasi waktu, yaitu tambahan waktu pada evaluasi  penawaran,  evaluasi  dokumen  kualifikasi,  pembuktian  kualifikasi  dan masa  sangga  hasil lelang sebanyak 4 hari. Paket proyek B waktu evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi, pembuktian kualifikasi dan masa sangga hasil lelang hanya membutuhkan waktu sebanyak 4 hari. Dari beberapa sampel dapat diketahui bahwa paket lelang yang berdasarkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tidak ada tahapan kegiatannya yang mengalami perubahan. Berikut adalah grafik perbandingannya.
Tabel 4.3. Perbandingan Tahapan Pelelangan Umum Proyek B Berdasarkan Perpres 70/2012 (Pasal 73 ayat 1) Proyek C Berdasarkan Perpres 4/2015 (Pasal 73 ayat 1) No. Tahapan Kegiatan Dura si
H a ri
P er ub a ha n
No. Tahapan Kegiatan Dura si
H a ri P er ub a ha n 1. Pengumuman Pascakualifikasi 4 1. Pengumuman Pascakualifikasi 4 2. Download Dokumen Pengadaan 4 2. Download Dokumen Pengadaan 4 3. Pemberian Penjelasan 1 3. Pemberian Penjelasan 1 4. Upload Dokumen Penawaran 5 4. Upload Dokumen Penawaran 5 5. Pembukaan Dokumen Penawaran 1 5. Pembukaan Dokumen Penawaran 1 6. Evaluasi Penawaran 4 6. Evaluasi Penawaran 11 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 7 7. Evaluasi Dokumen Kualifikasi 11 8. Pembuktian Kualifikasi 7 8. Pembuktian Kualifikasi 11 9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 5 9. Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 4 10. Penetapan Pemenang 3 10. Penetapan Pemenang 1 11. Pengumuman Pemenang 1 11. Pengumuman Pemenang 1 12. Masa Sanggah Hasil Lelang 4 12. Masa Sanggah Hasil Lelang 6 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 1 13. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 1 14. Penandatangan Kontrak 14 14. Penandatangan Kontrak 14 Durasi Total 61 Durasi Total 71

## d)  Prosentase Antara Jumlah Penawar dan Pendaftar
Pendaftar  adalah  pihak  penyedia  jasa  yang  ikut  mendaftar  paket  pelelangan  dan  mengambil dokumen  lelang  hingga  ikut  pada  proses  penjelasan  tentang  dokumen  lelang  ( Aanwijzing ). Sedangkan  penawar  adalah  pendaftar  yang  memasukkan  dokumen  penawaran.  Jadi  jumlah penawar bisa lebih kurang dari jumlah pendaftar. Dapat kita lihat pada contoh perhitungan berikut ini :
Jumlah Pendaftar paket B = 11 peserta
Jumlah Penawar paket B = 3 peserta
Untuk menentukan persentase jumlah penawar dan pendaftar dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
Dari contoh perhitungan diatas dapat dilihat grafik prosentase jumlah penawar dengan jumlah pendaftar dalam diagram berikut ini
Pada  gambar  4.1.  grafik  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  paket  pelelangan  berdasarkan  Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70  tahun  2012  memiliki  prosentase  penawar  terhadap pendaftar  lebih  tinggi.  Hal  ini  menandakan  bahwa  dengan  peraturan  yang  baru  pendaftar  banyak
yang  tidak  memasukkan  penawaran.  Kemungkinan  terjadinya  hal  ini  adalah  berkaitan  dengan persyaratan  administrasi  dan  kualifikasi  yang  ditetapkan  pada  peraturan  yang  baru  tidak  sesuai dengan yang dimiliki penyedia jasa. Hal ini berkaitan dengan pemberlakuan SBU, SKA, dan SKT yang  masih  menimbulkan  kontroversi  pada  pemberlakuan  berdasarkan  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015.  Disamping  itu  juga  kurangnya  pemahaman  dan sosialisasi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pada penyedia jasa. Sehingga banyak pendaftar yang merasa ragu dan bingung untuk mengikuti pelelangan.
Prosentase A B
C D E F Prosentase 33.33% 27.27% 42.85% 27.27% 33.33% 9.09%
33.33% 27.27% 42.85% 27.27% 33.33% 9.09% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% % P er se n Prosentase Jumlah  Penawar  dengan  Pendaftar
Gambar 4.1. Prosentase Jumlah Penawar dan Pendaftar Pelelangan

## e)  Prosentase Nilai Penawaran dan HPS
Besarnya  nilai  penawaran  terhadap  HPS  memiliki  peranan  penting  Apabila  nilai  penawaran melebihi  nilai  HPS,  maka  secara  langsung  penawaran  tersebut  dinyatakan  gugur.  Besarnya prosentase  nilai  penawaran  terhadap  HPS  juga  mempengaruhi  nilai  jaminan  pelaksanaan.  Dapat kita lihat pada contoh perhitungan berikut ini :
Nilai Penawaran untuk pemenang paket B = Rp. 382.300.000,-
Nilai HPS paket B = Rp.384.000.000,-
Untuk menentukan persentase Nilai Penawaran dan HPS dapat dihitung dengan menggunakan rumus :
Dari  contoh  perhitungan  diatas  dapat  dilihat  grafik  prosentase  jumlah  penawar  dengan  jumlah pendaftar dalam diagram berikut ini.
Pada proyek B (berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012) dan C (berdasarkan Perpres 4/2015) memiliki nilai yang hampir sama. Bila dilihat grafik di atas, dimana proyek  B  memiliki  prosentase  penawaran  pemenang  dengan  HPS  sebesar  99,55  %  dan  proyek  C sebesar  99,69  %.  Besarnya  prosentase  penawaran  terhadap  HPS  dipengaruhi  oleh  besarnya  nilai HPS  yang  ditetapkan  oleh  PPK  (Pejabat  Pembuat  Komitmen).  Semakin  besar  nilai  HPS  yang ditetapkan,  maka  biasanya  nilai  penawaran  akan  mendekati  HPS  dan  memiliki  prosentase  yang besar. Besarnya nilai prosentase ini akan mempengaruhi jaminan pelaksanaan.

## Gambar 4.2. Prosentase Nilai Penawaran dengan HPS

## 4.2. Deskripsi Responden Penelitian
Responden  dalam  penelitian  ini  adalah  para  penyedia  jasa  pada  pekerjaan  konstruksi.  Responden ini diambil juga secara purposive sampling. Responden ini mewakili aspirasi dampak dari adanya sebuah peraturan yang  mendasari proses pengadaaan. Respon inilah yang  menjadi penguat dalam analisa  -analisa  dalam  penelitian ini.  Reaksi  dari responden inilah  yang  mewakili  dari  pandangan publik  dari  pihak  penyedia  jasa  berkaitan  dengan  proses  pengadaan  yang  mengalami  perubahan sistem.  Responden  yang  diambil  dalam  penelitian  berjumlah  6  responden,  yang  masing  -masing mewakili  satu  perusahaan  penyedia  jasa.  Berikut  ini  merupakan  daftar  pihak  pihak  yang  menjadi sampel dalam penelitian ini.

## Tabel.4.4. Sampel Obyek Penelitian
No. Nama Responden Perusahaan Responden Acuan Hukum yang dipakai dalam Proses Pengadaan 1. Erwin Ronalvin CV. Nan Rosult Perpres 4/2015 2. Ahmad Jauhari CV. Sejahtera Bersama Perpres 70/2012 3. Darmawati CV. Darmahiba Perpres 4/2015 4. Juwita Asmara CV. Seven Brothers Perpres 4/2015 5. Johan Wahyudi CV. Molania Perpres 70/2012 6. Sylvia Devianty CV. Nang Sakti Konstruksi Perpres 70/2012 7. Harmiyati CV. Ardi Krisna Perpres 70/2012 8. Taufik RA CV. Mandiri Agung Perpres 70/2012 9. Syafrina Katrika W,SH   CV. Nusa Perpres 4/2015 10. Ema Kartila CV. Restu Bunda Perpres 4/2015

## 4.3. Persepsi Penyedia Jasa Terhadap Perbandingan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/ tahun 2015
Untuk  mengetahui  pendapat  para  responden  terhadap  perbandingan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor.  4  Tahun 2015,  maka  dilakukan  analisa  terhadap  hasil  jawaban  responden.  Analisa  untuk  mengetahui persepsi  responden  menggunakan  skala  Likert.  Skala  pengukuran  terhadap  penilaian  sikap  atau pendapat menggunakan interval 20. Untuk menguji persebaran data, maka dilakukan penghitungan standar deviasi. Semakin kecil angka standar deviasi, maka semakin homogen data yang diperoleh. Dari perhitungan diperoleh juga simpangan baku.

## Tabel 4.5. Daftar Faktor yang Diperbandingkan
Faktor yang diperbandingkan Lebih Baik Baik Relatif Sama Buruk Sangat Buruk Nilai 5 4 3 2 1 Waktu Pelelangan  Biaya Pelelangan  Keterperincian Persyaratan  Ketepatan dalam memilih penyedia jasa  Hasil Pekerjaan  Seleksi Peserta  Penentuan Pemenang  Pendapat Penyedia Jasa 
Tabel 4.6. Simpangan Baku, Rata-rata, dan Prosentase Penilaian Faktor yang   Diperbandingkan
No Faktor Perbandingan Simpangan Baku Rata-rata Skor Prosentase Penilan 1 Waktu Pelelangan 9,857 3,000 43% 2 Biaya Pelelangan 19,857 4,428 63% 3 Kekerperincian Persyaratan 19,857 4,428 63% 4 Ketepatan dalam memilih penyedia jasa 19,857 4,428 63% 5 Hasil Pekerjaan 19,857 4,428 63% 6 Seleksi Peserta 19,857 4,428 63% 7 Penentuan Pemenang 17,286 4,428 59% 8 Pendapat Penyedia Jasa 22,429 4,428 67%
Waktu Pelela ngan Biaya Pelela ngan Keterp erincia n Persya ratan Ketepa tan dalam memili h peny… Hasil Pekerj aan Seleksi Pesert a Penent uan Pemen ang Penda pat Penye dia Jasa Penilaian 43% 63% 63% 63% 63% 63% 59% 67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Pe ni la ia n Si ka p (% ) Prosentase Penilaian  Responden
Gambar  4.3.  Prosentase  Penilaian  Responden  Terhadap  Perbandingan  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2015

## Gambar 4.4. Simpangan Baku Faktor yang Diperbandingkan
Dari hasil penilaian sikap dari responden, bahwa mereka mengindikasikan adanya perubahan yang lebih  baik  terhadap  sistem  pengadaan  yang  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 70 Tahun 2012. Hal ini terbukti dari hasil prosentase penilaian semua faktor perbandingan di atas 60 % (Gambar 4.4), yaitu merupakan batas penilaian rata-rata kesamaan. Dari gambar grafik 6  di  atas,  terlihat  bahwa  simpangan  baku  faktor-faktor  pembanding  antara  Peraturan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4 Tahun  2015  semuanya  memiliki  nilai  yang  kecil  (antara  0,009-  0,022)  sehingga  dapat  dikatakan bahwa persebaran data delapan faktor ini relatif homogen. Nilai simpangan baku terkecil terdapat pada  faktor  Waktu  Pelalangan  (0,009)  dan  yang  terbesar  terdapat  pada  faktor  Pendapat  Penyedia Jasa (0,022).
Waktu Pelela ngan Biaya Pelela ngan Keterp erincia n Persya ratan Ketep atan dalam memili h peny… Hasil Pekerj aan Seleksi Pesert a Penen tuan Peme nang Penda pat Penye dia Jasa Rata rata 3,00 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,14 4,71 3,00 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,14 4,71
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 R at a- ra ta

## Rata rata  Skala Likert Faktor yang Diperbandingkan

## Gambar 4.5. Rata-rata Skala Likert Faktor yang Diperbandingkan
Gambar 4.5 di atas memperlihatkan rata-rata skala likert perbandingan faktor perbedaan Peraturan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012  dan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Semua faktor memiliki rata-rata hampir sama yaitu mendekati angka 4. Hal ini  berarti  mengindikasikan  bahwa  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015
baik  bila  dibandingkan  dengan  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012 secara keseluruhan. Faktor keterperincian syarat yang memiliki nilai rata-rata terendah. Faktor ini bernilai  3,00  yang  berarti  bahwa  dari  faktor  keterperincian  syarat,  Perpres  4/2015  hampir  sama dibandingkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1. Kesimpulan
a. Durasi Waktu Pelelangan, sama (14 tahapan kegiatan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 dan 14 tahapan kegiatan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015)
b. Biaya Pelelangan, sama (dokumen dalam bentuk soft copy danTidak ada biaya pendaftaran)
c. Keterperincian Persyaratan, baik (Persyaratan dipermudah, paket pekerjaan untuk usaha kecil dinaikkan hingga 2,5M)
d. Ketepatan dalam memilih penyedia jasa, baik (karena evaluasi tidak hanya berdasarkan penawaran harga tapi juga spek teknis dan perhitungan RAB) dan lebih transparan.
e. Hasil Pekerjaan baik (karena pekerjaan dapat diawasi secara terbuka oleh publik dan peraturan menerapkan konsep ramah lingkungan)
f. Seleksi peserta,baik (dibutuhkan kompetensi dan ketelitian dalam pengadaan, karena adanya kemudahan dalam mengikuti tender).
g. Penentuan pemenang, baik (karena pelelangan dapat dipantau secara umum).
h. Pendapat penyedia jasa, baik (karena efisien biaya dan waktu serta efektif dalam pelaksanaan lelang).

## 5.2. Saran
a. Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70/2012  banyak  dipakai  karena  sudah disosialisasikan sedangkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015
b. dipakai karena ada perpanjangan waktu sangga.
c. Perlu ditinjau ulang pada ketentuan persyaratan yang membatasi persyaratan Kualifikasi berupa Sisa Kemampuan Paket (SKP), Sisa Kemampuan Keuangan (SKK), Kemampuan Dasar  (KD)  sehingga  Penyedia  Jasa  lebih  leluasa  untuk  mengikuti  proses  Pengadaan Barang dan Jasa
d. Disarankan kepada adik-adik tingkat agar melakukan penelitian lebih lanjut.

## Daftar Pustaka
Ervianto, Wulfram I., 2005, Manajemen Proyek Konstruksi , Andi, Yogyakarta
Keputusan  Presiden  No.  80  Tahun  2003,  Pedoman  Pelaksanaan  Pengadaan  Barang/  Jasa Pemerintah.
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No.257/KPTS/M. Tahun 2004, Prosedur pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi dan jasa pelaksanaan konstruksi No.257/KPTS/M/ 2004.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  207  Tahun  2005,  Pedoman  Pengadaan  jasa  Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015,  Tentang  Perubahan  Keempat  Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Undang-undang  Republik  Indonesia  No.30  Tahun  2002,  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi.
Nasir, M., 1999, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.