## PENGARUH PEMAHAMAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN KETEGASAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA SUKOHARJO
Johny Subarkah, Maya Widyana Dewi STIE AAS Surkarta Email : jsubarkah@gmail.com

## ABSTRACT
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  secara  individu  dan  bersama-sama  pengaruh pemahaman,  kesadaran,  kualitas  pelayanan,  dan  ketegasan  sanksi  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  melakukan  survei lapangan. Populasiny adalah pembayar pajak individu yang terdaftar dan melakukan pembayaran pajak pribadi  di  KPP  Pratama  Sukoharjo,  sampel  35  orang  dengan  teknik  sampling  quota  sampling  non probability sampling. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin. Metode analisis data meliputi: uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda dan uji  hipotesis.  Hasil  penelitian  menunjukkan:  Pemahaman  wajib  pajak  berpengaruh  positif  dan  tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak individu pada KPP Sukoharjo. Kesadaran berpengaruh  positif  dan signifikan  pada  kepatuhan  pajak  individu  pada  KPP  Sukoharjo.  Kualitas  layanan  berpengaruh  positif dan    signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  di  KPP  Sukoharjo  perorangan.  Ketegasan  sanksi  positif  dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo perorangan. Pengertian, kesadaran, kualitas  pelayanan  dan  ketegasan  memberikan  sanksi  berpengaruh    positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan pajak di KPP Sukoharjo wajib pajak pribadi.
Kata kunci : Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  kontribusi  wajib  kepada negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan Undang-Undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat  (UU  No.  28  Tahun  2007). Wajib  Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan yang  menurut  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan  kewajiban  perpajakan  termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.
Pajak  memiliki  fungsi regulerend dan fungsi budgetair .  Pajak  yang  berfungsi  untuk memasukkan  uang  ke  kas  negara  merupakan fungsi budgetair . Berdasarkan fungsi budgetair , adanya  kedisiplinan  dan  kesadaran  masyarakat untuk  mematuhi  kewajiban  perpajakan  yang berlaku  sangat  dibutuhkan.  Persoalan  mengenai kepatuhan  pajak  sangat  penting,  karena  jika Wajib  Pajak  tidak  patuh  akan  menimbulkan keinginan  melakukan  tindakan  penghindaran, pengelakan  dan  pelalaian  pajak  yang  pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.
Kepatuhan  Wajib  Pajak  dipengaruhi  oleh dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  Faktor  internal  merupakan  faktor yang  berasal  dari  diri  Wajib  Pajak  sendiri  dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi  pemicu  dalam  menjalankan  kewajiban perpajakannya,  seperti  pengetahuan,  kesadaran, pemahaman, tingkat pendidikan. Berbeda dengan  faktor  internal,  faktor  eksternal  adalah faktor  yang  berasal  dari  luar  diri  Wajib  Pajak, seperti kualitas pelayanan, ketegasan sanksi.
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  perpajakannya  tergantung  pada bagaimana  sikap  petugas  pajak  memberikan suatu  pelayanan  yang  terbaik  kepada  Wajib Pajak. Banyak dari Wajib Pajak yang berpendapat  bahwa  aparat  pajak  hanya  bisa berkuasa  padahal  kualitas  dan  profesionalisme aparat  pajak  telah  menjadi  pertanyaan  besar sehingga membuat tingkat kepatuhan membayar pajak  menjadi  terpengaruh.  Ketegasan  sanksi diperlukan  untuk  memberikan  pelajaran  bagi pelanggar  pajak,  sehingga  diharapkan  agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh Wajib Pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada  sanksi  perpajakan  yang  tegas  bagi  para pelanggarnya.  Wajib  Pajak  akan  memenuhi kewajiban  perpajakannya  bila  memandang bahwa  sanksi  perpajakan  akan  lebih  banyak merugikannya.
Penelitian Yusnidar (2015) tentang pengaruh  faktor-faktor  yang  mempengaruhi kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan  Jombang  Kabupaten  Jombang), menemukan SPPT, pengetahuan, kualitas pelayanan, kesadaran, dan sanksi pajak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Variabel sanksi  perpajakan  merupakan  variabel  dengan pengaruh dominan yang mempengaruhi kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  membayar  PBB- P2.
Setiyonirum (2014) juga melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan, fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak  orang  pribadi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Manado. Hasil penelitiannya
menunjukkan  terdapat  pengaruh  sosialisasi perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak, tidak  terdapat  pengaruh  kualitas  pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Najib (2013) melakukan penelitian
mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi  dalam  membayar  pajak  penghasilan, diukur  melalui  empat  variabel  bebas  yaitu pemahaman terhadap self assessment , pelayanan informasi perpajakan, pelaksanaan sanksi perpajakan  dan  tingkat  pendidikan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan  dan  pelaksanaan  sanksi  perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan pemahamanan terhadap self assessment , pelayanan  informasi  perpajakan  berpengaruh positif  tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Rajif (2012) melakukan penelitian mengenai pengaruh pemahaman, kualitas pelayanan  dan  ketegasan  sanksi  perpajakan terhadap  kepatuhan  pajak  pengusaha  UKM  di Daerah  Cirebon,  hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  pemahaman,  kualitas  pelayanan  dan ketegasan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak pengusaha UKM di daerah Cirebon.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka  perumusan  masalah  yang  peneliti  ajukan antara lain:
1. Apakah  pemahaman  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo?
2. Apakah  kesadaran  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo?
3. Apakah  kualitas  pelayanan  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo?
4. Apakah  ketegasan  sanksi  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo?
5. Apakah  pemahaman,  kesadaran,  kualitas pelayanan, dan ketegasan sanksi berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Sukoharjo?

## LANDASAN TEORI Kajian tentang Pajak
Wajib  Pajak  didefinisikan  pada  Undang- undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Perubahan  Ketiga  Atas  Undang-undang  Nomor 6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  Pasal  1  ayat  1.  Wajib Pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan  kewajiban  perpajakan,  termasuk pemungut  pajak  atau  pemotong  pajak  tertentu. Salah satu kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah  pelaporan  pajak  secara  berkala  kepada Direktorat Jenderal Pajak.
Dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2007  tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 juga  membedakan  Wajib  Pajak  menjadi  tiga jenis,  yaitu:  Wajib  Pajak  orang  pribadi,  badan, dan  bendaharawan  pemerintah.  Ketiga  Wajib Pajak  ini  memiliki  perbedaan  atas  jenis  pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Pengusaha adalah  orang  pribadi  atau  badan  dalam  bentuk apapun  yang  dalam  kegiatan  usaha  atau pekerjaannya  menghasilkan  barang,  mengimpor barang,  mengekspor  barang,  melakukan  usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud  dari  luar  daerah  pabean,  melakukan usaha  jasa,  atau  memanfaatkan  jasa  dari  luar daerah pabean. Badan adalah sekumpulan orang dan  atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan komanditer,  perseroan  lainnya,  Badan  Usaha Milik  Negara  atau  Daerah  dengan  nama  dan dalam  bentuk  apapun,  firma,  kongsi,  Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,  organisasi  massa,  organisasi  politik, atau  organisasi  yang  sejenis,  lembaga,  bentuk usaha  tetap  dan  bentuk  badan  lainnya  termasuk reksadana.  Dalam  pengertian  perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau  ikatan  dari  pihak-pihak  yang  mempunyai kepentingan yang sama.
Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia (Mardiasmo, 2013) adalah sebagai berikut:
a. Official Assessment System
Official  Assessment  System adalah  sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus) untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk  menentukan besarnya pajak  terutang  ada  pada  pemerintah (fiskus).
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan surat  ketetapan  pajak  oleh  pemerintah (fiskus).
b. Self Assessment System
Self  Assessment  System adalah  sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk menentukan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk  menentukan besarnya pajak  terutang  ada  pada  wajib  pajak sendiri.
2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporakan sendiri pajak yang terutang.
3) Pemerintah  (fiskus)  tidak  ikut  campur dan hanya mengawasi.
c. With Holding System
Official  Assessment  System adalah  system pemungutan pajak yang memberi wewenang  kepada  pemerintah  (fiskus) untuk  menentukan  besarnya  pajak  yang terutang oleh wajib pajak.
Ciri-cirinya:
1) Wewenang untuk  menentukan besarnya pajak  terutang  ada  pada  pemerintah (fiskus).
2) Wajib pajak bersifat pasif.
3) Utang  pajak  timbul  setelah  dikeluarkan surat  ketetapan  pajak  oleh  pemerintah (fiskus).
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (KBHI,  2008)  yang  dimaksud  dengan  patuh adalah  taat  pada  aturan.  Jadi  kepatuhan  adalah ketaatan dalam  menjalankan aturan-aturan yang telah  ditetapkan.  Selain  itu  terdapat  beberapa pengertian  kepatuhan  dalam  bidang  perpajakan menurut para ahli, yaitu:
Menurut  Nurmantu  (2010)  dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:
a. Kepatuhan Formal Kepatuhan  formal  adalah  suatu  keadaan dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban perpajakan  secara  formal  sesuai  dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan formal meliputi:
1) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
2) Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
3) Wajib pajak tidak memiliki tanggungan pajak.
b. Kepatuhan Material Kepatuhan  material  adalah  dimana  suatu keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara subtansi/hakekat memenuhi semua ketentuan  perpajakan,  yakni  sesuai  dengan isi  dan  jiwa  undang-undang  perpajakan. Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah  sesuai  dengan  penjelasan  dari Rahayu (2010) adalah:
1) Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
2) Wajib  pajak  berikap  kooperatif  (tidak menyusahkan)  petugas  pajak  dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan. 3) Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan  kewajiban  perpajakan merupakan  tindakan  sebagai  warga negara yang baik Berikut adalah faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak a. Pemahaman
Sejak  dimulainya tax  reform sistem perpajakan  di  Indonesia  berubah  dari official assessment  system menjadi self  assessment system .  Dalam official  assessment  system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan  dalam self  assessment  system wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar/menyetor  dan  melaporkan  besarnya pajak  terutang,  sesuai  dengan  jangka  waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Nampak jelas disini  bahwa  dalam self  assessment  system
wajib  pajak  lebih  dipandang  sebagai  subjek bukan sebagai objek pajak (Yusnidar, 2015).
Salah  satu  fungsi  pajak  ialah  fungsi budgetair ,  yang  berfungsi  untuk  mengisi  kas negara  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku  dan  digunakan  untuk  membiayai pengeluaran-pengeluaran  negara.  Berdasarkan fungsi  pajak  sebagai  fungsi budgetair ,  maka sangat  diperlukan  adanya  kesadaran  dan kedisiplinan  masyarakat  untuk  memahami  dan mematuhi  kewajiban  perpajakan  sebagai  warga negara Indonesia.
Menurut Rajif (2012) pemahaman tersebut meliputi: (1) pengisian Surat Pemberitahuan  (SPT)  secara  benar,  sehingga Wajib  Pajak  (WP)  harus  memiliki  pemahaman yang  cukup  mengenai  pengisian  SPT,  (2) penghitungan  pajak  sesuai  dengan  pajak terutang  yang  ditanggung  oleh  WP,  sehingga WP  harus  memiliki  pemahaman  yang  cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung  oleh  WP,  (3)  penyetoran  pajak (pembayaran)  secara  tepat  waktu  sesuai  yang ditentukan,  sehingga  WP  harus  mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan  dengan  penyetoran  pajak,  (4) pelaporan  atas  pajaknya  ke  kantor  pajak setempat  oleh  WP.  Apabila  WP  memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut  di  atas,  maka  semua  ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh Wajib Pajak b. Kesadaran
Kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui, sedangkan  perpajakan  adalah  perihal  pajak, sehingga kesadaran perpajakan  adalah keadaan mengetahui  atau  mengerti  perihal  pajak (Yusnidar, 2015). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan  kontribusi  kepada  negara  yang menunjang  pembangunan  negara.  Kesadaran wajib  pajak  berkonsekuensi  logis  untuk  wajib pajak,  yaitu  kerelaan  wajib  pajak  memberikan kontribusi  dana  untuk  pelaksaan  fungsi perpajakan  dengan  cara  membayar  pajak  tepat waktu dan tepat jumlah.
Self  assessment  system merupakan  suatu pemungutan  pajak  yang  memberi  wewenang kepada  Wajib  Pajak  untuk  menentukan  sendiri besarnya  pajak  terutang.  Wajib  Pajak  diberi
tanggung  jawab  atas  kewajiban  pelaksanaan pajak  sebagai  pencerminan  kewajiban  di bidang perpajakan. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan  sendiri  pajak  yang  terutang  sesuai dengan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku. Fungsi  penghitungan  memberi  hak  kepada Wajib  Pajak  untuk  menentukan  sendiri  pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perpajakan dan atas dasar fungsi penghitungan Wajib  Pajak  berkewajiban  untuk  membayar pajak  sebesar  pajak  yang  terutang  ke  Bank Persepsi  atau  Kantor  Pos.  Fungsi  terakhir  dari wajib  pajak  adalah  melaporkan  pembayaran dan  berapa  besar  pajak  yang  telah  dibayar  ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Self  assessment  system menyebabkan meningkatnya kepatuhan membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan sistem assessment menuntut  adanya  peran  serta  aktif  dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.  Namun,  pada  kenyataan-nya belum  semua  potensi  pajak  yang  ada  dapat terpenuhi.  Sebab  masih  banyak  yang  belum memiliki kesadaran akan pentingnya pemenuhan  kewajiban  perpajakan  baik  bagi negara  maupun  bagi  mereka  sendiri  sebagai warga negara yang baik (Yusnidar, 2015). c. Kualitas Pelayanan
Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat  diartikan  sebagai  pelayanan  yang diberikan  kepada  Wajib  Pajak  oleh  Direktorat Jenderal  Pajak  untuk  membantu  Wajib  Pajak memenuhi
kewajiban perpajakannya.
Pelayanan  pajak  termasuk  dalam  pelayanan publik karena: dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan  masyarakat  maupun  dalam  rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba. Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan  pelayanan  pajak  yang  baik sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku,  agar menunjang  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik.
Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal
Pajak  No.  SE-84/PJ/2011  tentang  Pelayanan Prima  ditegaskan  beberapa  ketentuan  dalam rangka  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang diberikan  petugas  pajak  kepada  Wajib  Pajak yaitu sebagai berikut, yaitu:
1) Waktu  pelayanan  adalah  pukul  08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat
2) Pegawai  yang  berhubungan  langsung dengan  Wajib  Pajak  harus  menjaga  sopan santun  dan  perilaku,  ramah,  tanggap, cermat  dan  cepat  serta  tidak  mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah  hati  terhadap  tamu,  petugas  selalu berpakaian  rapi  dan  bersepatu,  selalu bersikap  ramah,  memberikan  3S  (Senyum, Sapa  dan  Salam),  mengenakan  kartu identitas  pegawai,  mendengarkan  dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak, tidak  melakukan  aktivitas  lain  misalnya menjawab  panggilan  telepon,  makan  dan minum  atau  mendengarkan  musik  saat memberi  pelayanan  danapabila  masih terdapat  layanan  yang  perlu  dilakukan konfirmasi  sehingga  Wajib  Pajak  tidak menunggu  terlalu  lama,  petugas  dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi kembali.
3) Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak,  seharusnya:  Petugas  memberikan informasi maupun penjelasan secara lengkap  dan  jelas  sehingga  Wajib  Pajak dapat  mengerti  dengan  baik,  untuk  lebih menyakinkan  Wajib  Pajak,  petugas  dapat menggunakan  brosur/buku  petunjuk  teknis pelayanan,  apabila  petugas  belum  yakin terhadap  permasalahan  yang  ditanganinya, segera  diinformasikan  ke  petugas  lain, supervisor  atau  atasan  yang  bersangkutan dan  memberitahukan  permasalahan  yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak  ditanyai  berkali-kali,  setiap  tamu yang  datang,  harus  ada  petugas  keamanan yang  menyambut,  menanyakan  keperluan dan  mempersilahkan  tamu  dengan  sopan untuk mengambil nomor antrian.
4) Akan  lebih  baik  bila  petugas  dapat menjelaskan  berapa  lama  Wajib  Pajak harus menunggu.
5) Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan  atau  surat  yang  disampaikan  oleh Wajib  Pajak  misalnya  karena  kurang lengkap, maka petugas harus
menjelaskannya  secara  jelas  dan  ramah sampai  Wajib  Pajak  memahami  dengan baik.
d. Ketegasan Sanksi Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua  macam  sanksi,  yaitu  sanksi  administrasi dan  sanksi  pidana.  Sanksi  administrasi  dapat dijatuhkan  apabila  Wajib  Pajak  melakukan pelanggaran,  terutama  atas  kewajiban  yang ditentukan  dalam  Undang-Undang  No.  28 Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  dan Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP) dapat  berupa sanksi administrasi bunga, denda dan kenaikan. Sedangkan  sanksi  pidana  dapat  hukuman kurungan dan hukuman penjara (Rajif, 2012).
Menurut Resmi (2008), sanksi perpajakan terjadi  karena  terdapat  pelanggaran  terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan  seorang  Wajib  Pajak,  maka  sanksi yang  diberikan  juga  akan  semakin  berat. Contoh  pelanggaran  yang  sering  dilakukan adalah  keterlambatan  dalam  membayar  pajak, kurang  bayar  dan  kesalahan  dalam  pengisian SPT.
Wajib  Pajak  akan  memenuhi  kewajiban perpajakannya  apabila  memandang  bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.  Di  samping  itu,  walaupun  ada potensi  penerimaan  Negara  pada setiap  sanksi, namun  motivasi  penerapan  sanksi  adalah  agar Wajib  Pajak  patuh  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.
Rajif  dalam  penelitiannya  mengukur pandangan terhadap sanksi perpajakan menggunakan indikator sebagai berikut:
1) Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
2) Sanksi  administrasi  yang  dikenakan  bagi pelanggar aturan pajak memberatkan.
3) Pengenaan  sanksi  yang  cukup  berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib Pajak.
4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  persepsi
atas  sanksi  perpajakan  merupakan  gambaran yang  terstruktur  dan  bermakna  pada  hukuman yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti ketentuan perundang-undangan.

## Kerangka Pemikiran
Kerangka  pemikiran  dalam  penelitian  ini adalah tentang Pengaruh Pemahaman, Kesadaran,  Kualitas  Pelayanan  dan  Ketegasan Sanksi  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Orang Pribadi.

## Pengembangan Hipotesis
1. Pengaruh
Pemahaman Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Rajif (2012)  menemukan  pemahaman  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak pengusaha UKM.
H 1 : Pemahaman  Berpengaruh  Positif  dan Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Pengaruh  Kesadaran  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Rajif (2012)  menemukan  kesadaran  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak pengusaha  UKM.  Penelitian  Yusnidar  (2015) juga  menemukan  kesadaran  berpengaruh positif  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  dalam  melakukan  pembayaran  pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. H 2 :  Kesadaran Berpengaruh Positif dan Signifikan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak Orang Pribadi
3. Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Rajif (2012) menemukan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  pajak  pengusaha  UKM,  hal  senada
Kesadaran (X 2 ) Pemahaman (X 1 ) Kualitas Pelayanan (X 3 ) Ketegasan Sanksi (X 4 )
Kepatuhan WP Orang Pribadi (Y)
juga  diungkapkan  dalam  penelitian  Yusnidar (2015)  kualitas  pelayanan  berpengaruh positif signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
H 3 :  Kualitas  Pelayanan  Berpengaruh  Positif dan  Signifikan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Pengaruh  Ketegasan  Sanksi  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  Rajif (2012)  menemukan  variabel  yang  paling dominan  mempengaruhi  kepatuhan  pajak pengusaha  UKM di  Cirebon adalah  ketegasan sanksi  perpajakan,  penelitian  Najib  (2013) mengungkapkan
pelaksanaan sanksi perpajakan  berpengaruh  positif  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian  Yusnidar  (2015)  sanksi  perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan pedesaan dan perkotaan.
H 4 : Ketegasan  Sanksi  Berpengaruh  Positif dan  Signifikan  Terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
5. Pengaruh
Pemahaman, Kesadaran,
Kualitas  Pelayanan  dan  Ketegasan  Sanksi Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rajif
(2012),  Najib  (2013),  Setiyoningrum  (2014) maupun  Yusnidar  (2015)  menemukan  bahwa semua variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan secara simultan.
H 5 : Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi

## METODOLOGI  PENELITIAN
Jenis  penelitian  kuantitatif  dengan pendekatan  survey  lapangan.  Populasi adalah  wajib  pajak  orang  pribadi  yang terdaftar  dan  melaksanakan  pembayaran pajak  pribadi  di  KPP  Sukoharjo,  sampel
berjumlah 36 orang dengan teknik pengambilan  sampel non  probability  quota sampling .
Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Liket 1-5 poin. Metode analisis data meliputi: Uji instrumen penelitian, terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Uji Asumsi Klasik, terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas, autokorelasi. Uji regresi linear berganda dan Pengujian  hipotesis,  terdiri  dari  uji  t,  uji  F dan uji koefisien determinasi R Square.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian

## Tabel 1. Hasil Uji Hipotesis Penelitian
Parameter Koef. Regresi Std. Error t Sig Konstanta 1,732 1,663  0,637  0,471 Pemahaman 0,052 0,084  0,628  0,625 Kesadaran 0,451 0,095  4,656  0,000 Kualitas Pelayanan 0,335 0,081  3,785  0,003 Ketegasan Sanksi 0,320 0,098  2,681  0,021 F hitung 24,723         R Square   0,801 Sig.   0,000 Adjusted R Square 0,762
Sumber: Hasil Data Primer Diolah

## Persamaan Regresi:
Y= 1,732+ 0,052X 1 + 0,451X 2 + 0,335X 3 + 0,320X 4 + e Interpretasi:
1) Nilai  konstanta  bernilai  positif  sebesar 1,732,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  apabila pemahaman,  kesadaran,  kualitas  pelayanan, ketegasan  sanksi  konstan , maka  kepatuhan wajib pajak sebesar 1,386.
2) Koefisien  regresi  pemahaman  (b 1 )  bernilai positif  sebesar  0,052.  Hal  ini  berarti  bahwa jika  pemahaman  ditingkatkan  satu  satuan maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak sebesar 0,052, dengan asumsi variabel kesadaran,  kualitas  pelayanan,  ketegasan sanksi konstan.
3) Koefisien  regresi  kesadaran  (b 2 )  bernilai positif  sebesar  0,451.  Hal  ini  berarti  bahwa jika  kesadaran  ditingkatkan  satu  satuan maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak sebesar 0,451, dengan asumsi variabel
pemahaman,  kualitas  pelayanan,  ketegasan sanksi konstan.
4) Koefisien  regresi  kualitas  pelayanan  (b 3 ) bernilai positif sebesar 0,335. Hal ini berarti bahwa  jika  kualitas  pelayanan  ditingkatkan satu  satuan  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,335, dengan asumsi variabel pemahaman, kesadaran,  ketegasan sanksi konstan.
5) Koefisien  regresi  ketegasan  sanksi  (b 4 ) bernilai positif sebesar 0,320. Hal ini berarti bahwa  jika  ketegasan  sanksi  ditingkatkan satu  satuan  maka  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  sebesar  0,320, dengan asumsi variabel pemahaman, kesadaran,  kualitas pelayanan konstan.

## Hasil Uji F
Hasil  olah  data  diperolehnya  nilai  F hitung =  24,723    >  F tabel =  2,76,  dan  didukung  sig. 0,000  <  0,05,  sehingga  menolak  H 0 dan menerima  H a ,  maka  hipotesis  kelima  (H 5 ) terbukti  kebenarannya.  Artinya  Ada  pengaruh yang signifikan pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  KPP  Pratama Sukoharjo.

## Hasil Uji t
Menunjukkan  seberapa  jauh  pengaruh suatu  variabel  penjelas  atau  independen secara individual  dalam  menerapkan  variasi  variabel dependen
1) Pemahaman  secara  individual  berpengaruh tidak  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.
Hasil olah data diperolehnya nilai t hitung = 0,637 < t tabel = 2,056 dan didukung nilai sig. = 0,471  (0,471 <  2,056  dan  0,637 >  0,05), sehingga  menrima  H 01 dan  menolak  H a1 ,  maka hipotesis pertama (H 1 ) tidak terbukti kebenarannya.  Artinya  tidak  terdapat  pengaruh yang  signifikan  secara  individual  pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2) Kesadaran  secara  individual  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil olah data diperolehnya nilai t hitung = 4,656 > t tabel = 2,056 dan didukung nilai sig. = 0,000  (4,656 >  2,056  dan  0,000  <  0,05),
sehingga menolak H 02 dan menerima H a2 , maka hipotesis  kedua  (H 2 )  terbukti  kebenarannya. Artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan secara  individual  kesadaran  terhadap  kepatuhan wajib pajak orang pribadi
3) Kualitas pelayanan secara individual berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hasil olah data diperolehnya nilai t hitung = 3,785 > t tabel = 2,056 dan didukung nilai sig. = 0,001  (3,627  >  2,056  dan  0,003  <  0,05), sehingga menolak H 03 dan menerima H a3 , maka hipotesis  ketiga  (H 3 )  terbukti  kebenarannya. Artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan secara  individual  kualitas  pelayanan  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4) Ketegasan sanksi secara individual
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Hasil olah data diperolehnya nilai t hitung = 2,681 > t tabel = 2,056 dan didukung nilai sig. = 0,000  (2,500  >  2,056  dan  0,021  <  0,05), sehingga menolak H 04 dan menerima H a4 , maka hipotesis  keempat  (H 4 )  terbukti  kebenarannya. Artinya  terdapat  pengaruh  yang  signifikan secara  individual  ketegasan  sanksi  terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Hasil Uji Koefisien Determinasi Hasil perhitungan dengan bantuan Aplikasi  Komputer  IBM  SPSS  Statistic  19, diperoleh  nilai  koefisien  determinasi  R  Square sebesar  0,801  atau lebih  tepatnya  melihat  nilai Adjusted  R  Square  sebesar  0,762  atau  76,2%. Oleh  karena  itu  kemampuan  model  dalam menerangkan  variasi  variabel  dependen  sebesar 76,2%, masih ada 23,8% lagi variabel lain yang tidak masuk dalam model mempengaruhi variasi variabel dependen.

## Pembahasan
Pembahasan  hasil  penelitian  ini  ini difokuskan berdasarkan hipotesis yang diajukan, yaitu:
1.  Pengaruh  Pemahaman  terhadap  Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi di Sukoharjo Salah  satu  fungsi  pajak  ialah  fungsi budgetair ,  yang  berfungsi  untuk  mengisi  kas negara  sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku  dan  digunakan  untuk  membiayai
pengeluaran-pengeluaran  negara.  Berdasarkan fungsi  pajak  sebagai  fungsi budgetair ,  maka sangat  diperlukan  adanya  kesadaran  dan kedisiplinan  masyarakat  untuk  memahami  dan mematuhi  kewajiban  perpajakan  sebagai  warga negara Indonesia.
Hasil olah data diperolehnya nilai t hitung = 0,628  dan  nilai  sig.  =  0,625,  sehingga menerima  H 01 dan  menolak  H a1 ,  maka  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo.  Hasil  penelitian  relevan  dengan penelitian  Najib  (2013)  bahwa  pemahaman berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak pengusaha UKM, namun tidak relevan  dengan  hasil  penelitian  Najif  (2012) bahwa  pemahaman  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Menurut  responden  sistem  perpajakan yang  berlaku  sekarang  memberi  kemudahan bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan,  membayar  dan  melaporkan sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar, namun  wajib  pajak  kebanyakan  belum  bersedia melakukan  pencatatan  atas  data  transaksi  yang terkumpul secara teratur.
2.  Pengaruh  Kesadaran  terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Sukoharjo
Kesadaran  adalah  keadaan  mengetahui, sedangkan  perpajakan  adalah  perihal  pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui  atau  mengerti  perihal  pajak (Yusnidar, 2015). Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan  kontribusi  kepada  negara  yang menunjang  pembangunan  negara.  Kesadaran wajib  pajak  berkonsekuensi  logis  untuk  wajib pajak,  yaitu  kerelaan  wajib  pajak  memberikan kontribusi  dana  untuk  pelaksaan  fungsi perpajakan  dengan  cara  membayar  pajak  tepat waktu dan tepat jumlah.
Hasil olah data diperolehnya nilai t hitung = 4,565 dan nilai sig. = 0,000, sehingga menolak H 02 dan menerima H a2 , maka terdapat pengaruh yang  signifikan  kesadaran  terhadap  kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  Sukoharjo.  Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian Yusnidar  (2015)  bahwa  kesadaran  berpengaruh positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib
pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
Menurut  responden  selaku  wajib  pajak menyadari  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, sehingga    wajib  pajak  selalu  melaporkan  SPT masa  ke  kantor  pajak  selambat-lambatnya tanggal  20  bulan  berikutnya,  wajib  pajak  selalu melaporkan SPT tahunan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun akhir pajak, serta pembukuan wajib pajak diselenggarakan dengan itikad  baik  dan  mencerminkan  keadaan  yang sebenarnya,  namun  tidak  semua  wajib  pajak mau  dan  mampu  menghitung  dan  membayar sendiri pajak dengan benar.
3  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Sukoharjo
Pelayanan  perpajakan  dapat  diartikan sebagai  pelayanan  yang  diberikan  kepada Wajib  Pajak  oleh  Direktorat  Jenderal  Pajak untuk  membantu  Wajib  Pajak  memenuhi kewajiban  perpajakannya.  Pelayanan  pajak termasuk  dalam  pelayanan  publik  karena dijalankan  oleh  instansi  pemerintah,  bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  undang- undang  dan  tidak  berorientasi  pada  profit  atau laba. Direktorat Jendral Pajak perlu meningkatkan  pelayanan  pajak  yang  baik sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku,  agar menunjang  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  dan tercapainya tujuan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan roda pemerintah berjalan dengan baik.
Hasil olah data diperolehnya nilai t hitung = 3,785  dan  nilai  sig.  =  0,003,  maka  terdapat pengaruh  yang  signifikan  kualitas  pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo.  Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan penelitian  Rajif  (2012)  yang  menemukan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan  terhadap  kepatuhan  pajak  pengusaha UKM,  hal  senada  juga  diungkapkan  dalam penelitian  Yusnidar  (2015)  kualitas  pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan
pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.
Menurut  responden  selaku  wajib  pajak KPP  Sukoharjo  sudah  memiliki  sarana  dan fasilitas  pelayanan  pajak  yang  memadai, prosedur  pelayanan  pajak  mudah  dan  tidak berbelit-belit, KPP Sukoharjo sudah memberikan  rasa  aman  kepada  wajib  pajak dalam  melakukan  kewajibannya,  serta  KPP bersedia  memberikan  informasi  yang  jelas dimengerti  mengenai  peraturan  pajak  pada wajib pajak, namun disisi lain KPP kurang cepat dan  tanggap  dalam  menghadapi  masalah  yang timbul pada wajib pajak.
4.  Pengaruh Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Sukoharjo Menurut Resmi (2008), sanksi
perpajakan  terjadi  karena  terdapat  pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan  dimana  semakin  besar  kesalahan yang  dilakukan  seorang  Wajib  Pajak,  maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Contoh  pelanggaran  yang  sering  dilakukan adalah  keterlambatan  dalam  membayar  pajak, kurang  bayar  dan  kesalahan  dalam  pengisian SPT.  Wajib  Pajak  akan  memenuhi  kewajiban perpajakannya  apabila  memandang  bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.  Di  samping  itu,  walaupun  ada potensi  penerimaan  Negara  pada setiap  sanksi, namun  motivasi  penerapan  sanksi  adalah  agar Wajib  Pajak  patuh  melaksanakan  kewajiban perpajakannya.
Hasil olah data diperolehnya nilai t hitung = 2,610  dan  nilai  sig.  =  0,021,  maka  terdapat pengaruh  yang  signifikan  ketegasan  sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Sukoharjo.  Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan penelitian  Rajif  (2012)  menemukan  variabel yang  paling  dominan  mempengaruhi  kepatuhan pajak  pengusaha  UKM  di  Cirebon  adalah ketegasan  sanksi  perpajakan,  penelitian  Najib (2013)  mengungkapkan  pelaksanaan  sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Penelitian  Yusnidar  (2015)  sanksi  perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan  wajib  pajak  dalam  melakukan
pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan
Menurut  responden  selaku  wajib  pajak menyatakan bahwa sanksi pidana yang dikenakan  bagi  pelanggar  aturan  pajak  sudah cukup berat, sanksi administrasi yang dikenakan bagi  pelanggar  aturan  pajak  sangat  ringan, pengenaan  sanksi  yang  cukup  berat  merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak. Namun, responden  menyatakan  kurang  setuju  dengan pengenaan  sanksi  atas  pelanggaran  pajak  tidak dapat  dinegosiasikan  dan  sanksi  pajak  harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
5.  Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan  dan  Ketegasan  Sanksi  terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  di Sukoharjo
Hasil  olah  data  diperolehnya  nilai  F hitung =  24,723  dan  sig.  0,000,  maka  ada  pengaruh yang signifikan pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi terhadap kepatuhan wajib  pajak  orang  pribadi  di  Sukoharjo.  Hasil perhitungan  diperoleh  nilai  Adjusted  R  Square sebesar  0,762    atau  76,2%.  Oleh  karena  itu kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi variabel  dependen  sebesar  76,2%,  masih  ada 23,8%  lagi  variabel  lain  seperti:  Sosialisasi pajak, pelayanan informasi, pengetahuan, tingkat  pendidikan,  SPPT,  dan  lain-lain  yang tidak masuk dalam model mempengaruhi variasi variabel dependen
Hasil penelitian ini relevan dengan hasil penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rajif  (2012), Najib  (2013),  Setiyoningrum  (2014)  maupun Yusnidar  (2015)  menemukan  bahwa  semua variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak  berpengaruh  signifikan  secara  bersama- sama.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara individual maupun bersama-sama pengaruh  pemahaman,  kesadaran,  kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pemahaman terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi. Jenis  penelitian  kuantitatif  dengan  pendekatan survey  lapangan.  Populasi  adalah  wajib  pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  dan  melaksanakan pembayaran  pajak  orang  pribadi  di  KPP
Sukoharjo,  sampel  berjumlah  30  orang  dengan teknik  pengambilan  sampel non  probability quota  sampling .  Metode  pengumpulan  data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1-5 poin.  Metode  analisis  data  meliputi:  Uji instrumen  penelitian,  terdiri  dari  uji  validitas dan  reliabilitas.  Uji  Asumsi  Klasik,  terdiri  dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas,  autokorelasi.  Uji  regresi linear  berganda  dan  Pengujian  hipotesis,  terdiri dari  uji  t,  uji  F  dan  uji  koefisien  determinasi  R Square. Hasil penelitian menunjukkan:
Pemahaman berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP  Sukoharjo.  Kesadaran  berpengaruh  positif dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak orang  pribadi  di  KPP  Sukoharjo.  Kualitas pelayanan  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP  Sukoharjo.  Ketegasan  sanksi  berpengaruh positif  dan  signifikan terhadap  kepatuhan  wajib pajak  orang  pribadi  di  KPP  Sukoharjo. Pemahaman,  kesadaran,  kualitas  pelayanan  dan ketegasan  sanksi  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Sukoharjo.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas  maka dapat  diberikan  saran-saran  bagi  penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:
1. Menambahkan  wawancara  tentang  kendala yang  dihadapi  wajib  pajak  pada  variabel yang digunakan, sehingga pembahasan lebih terperinci.
2. Menambahkan  variabel  sosialisasi  pajak kepada  warga  wajib  pajak,  agar  lebih mewakili variabel penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi. 2011. Prosedur Penelitian:  Suatu  Pendekatan  Praktik .
Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis
Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS
19 . Cetakan VI. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
Judisseno, Rimsky. K. 2005. Pajak dan Strategi Bisnis  Suatu  Tinjauan  tentang  Kepastian Hukum  dan  Penerapan  Akuntansi  di Indonesia  Edisi  Revisi. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Mardiasmo,  2013. Perpajakan  Edisi  Revisi.
Yogyakarta: Andi.
Najib,  Debbi  Farihun.  2013.  “Analisis  Faktor- faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar  Pajak  Penghasilan  (Studi  Pada Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  KPP  Pratama Malang  Utara).  Program  Studi  Akuntansi Universitas  Brawijaya,  Malang.  Jurnal Unbraw.  Diakses  tanggal  19  April  2015. Hal. 1-12.
Nurmantu. Safri. 2010. Pengantar Ilmu
Perpajakan . Jakarta: Granit.
Rahayu, Siti. 2010. Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu . Jakarta: PT Kencana.
Rajif, Mohamad. 2012. “Pengaruh Pemahaman,
Kualitas  Pelayanan,  dan  Ketegasan  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pajak Pengusaha  UKM  Di  Daerah  Cirebon”. Fakultas  Ekonomi  Jurusan  Akuntansi Universitas  Gunadarma,  Jurnal  Jurnal Gunadarma.  Diakses  tanggal  19  April 2015. Hal. 50-62.
Resmi,  Siti.  2008. Perpajakan:  Teori  dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.
Setiyoningrum,  Ayu  Try.  2014.  “Analisis Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Kualitas Pelayanan  Fiskus  dan  Sanksi  Perpajakan Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Menado”.  Universitas  Sam  Ratulangi, Menado,  Jurnal  EMBA,  Vol.  1.  No.11 Edisi  Juli  2014.  Diakses  tanggal  18  April
2015. Hal. 50-62. Sugiyono. 2011. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
Supranto,  Jhon.  2009. Statistik:  Teori  dan Aplikasi . Edisi Keduabelas. Jilid 2. Jakarta:
Penerbit Erlangga.
Yusnidar,  J.  2015.  “Pengaruh  Faktor-faktor
Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  (Studi  Pada  Wajib  Pajak  PBB- P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang”.  Jurusan  Administrasi  Bisnis Universitas  Brawijaya,  Jurnal  Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No 1 Januari 2015. Diakses tanggal 22 April 2015. Hal. 1-10.

## Peraturan-Peraturan:

## Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor
KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian  Surat  Pemberitahuan  Secara
Elektronik.

## Undang-Undang RI:
Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007 tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-undang Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  2009.  Jakarta:  Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2009  tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.