## ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GARUT
ANNISA FITRIANI 1* , WILDAN DARSONO 2 Magister Terapan Studi Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri 1,2 Annisafms22@gmail.com, Wildandarsono23@gmail.com
Abstract: In order to fulfill its obligations and perform its functions, the government engages in  a  variety  of  structuring,  management,  and  development  activities,  one  of  which  is population  administration,  which  is  governed  by  Law  Number  24  of  2013  and  closely connected  to  social  life  in  national  development  to  advance  people's  welfare  in  order  to achieve  the  goals.  The  balance  between  the  government's  objectives  of  meeting  community needs  and  empowering  institutions  internally  through  accurate  document  services  embodies the  aspirations  of  the  country.    This  study  employed  a  descriptive  analytic  method  together with  methods  for  gathering  data  from  literature  or  literature  studies.  Regarding  what  the descriptive  approach  entails,  it  has  to  do  with  exposing  a  phenomenon  or  the  connections between  two  or  more  phenomena.    The  study's  findings  support  the  notion  that  population administration policy entails a number of structuring and regulating actions in the issuance of population  documents  and  data  through  civil  registration,  population  registration, management  of  population  administration  information,  and  utilization  of  the  outcomes  for public services and the development of other sectors. However, in reality, impediments  from both internal and external sources still affect the quality of service, which in turn affects how well work programs are carried out and reflects the performance of the personnel involved in it.
Keywords: Implementation, Public Service, Population Administration.
Abstrak: Untuk memenuhi kewajibannya, pemerintah melakukan berbagai kegiatan penataan, pengelolaan, dan pembangunan, salah satunya administrasi kependudukan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan terkait erat dengan kehidupan masyarakat dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan cita-cita rakyat. Keseimbangan antara tujuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberdayakan kelembagaan secara  internal  melalui  pelayanan  dokumen  yang  benar  mewujudkan  prinsip-prinsip  bangsa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik bersama dengan metode pengumpulan data  dari  literatur  atau  studi  kepustakaan.  Mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  pendekatan deskriptif,  itu  berkaitan  dengan  mengungkap  suatu  fenomena  atau  hubungan  antara  dua fenomena  atau  lebih.    Temuan  studi  ini  mendukung  anggapan  bahwa  kebijakan  administrasi kependudukan  memerlukan  sejumlah  tindakan  penataan  dan  pengaturan  dalam  penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil, pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi  administrasi  kependudukan,  dan  pemanfaatan  hasil  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan.  dari  sektor  lain.  Fakta  bahwa  hanya  56,63%  penduduk  di  Kabupaten  Garut yang  memiliki  e-KTP  merupakan  salah  satu  indikasi  masih  adanya  kendala  yang mempengaruhi  kualitas  pelayanan  yang  tercermin  dari  kinerja  pegawai  yang  terlibat  di dalamnya. Kendala tersebut berdampak pada efektifitas pencapaian program kerja. Kata Kunci : Implementasi, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan.

## A. Pendahuluan
Manajemen  kependudukan,  suatu  proses  perencanaan,  pengawasan,  pengarahan, pengorganisasian,  pelatihan,  pengembangan  dan  kegiatan  manajerial  lainnya  dengan  tujuan untuk  membuat,  memelihara,  menggunakan,  dan  mengendalikan  dokumen  dan  data kependudukan  sesuai  dengan  komponen  perubahan,  dipengaruhi  oleh  pergeseran  ini.  dalam paradigma  pemerintahan.  informasi  tentang  populasi,  seperti  ukuran,  distribusi,  komposisi, struktur, dan pertumbuhannya.
Administrasi  kependudukan  adalah  seperangkat  tindakan  penataan  dan  pengendalian dalam  masalah  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pencatatan  sipil,  pendaftaran penduduk,  pengelolaan  informasi  yang  berkaitan  dengan  administrasi  kependudukan,  dan pemanfaatan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik.  Administrasi  kependudukan  digambarkan sebagai  rangkaian  kegiatan  penataan  dan  penertiban  dalam  penerbitan  dokumen  dan  data kependudukan  melalui  pencatatan  sipil,  pendaftaran  kependudukan,  pengelolaan  informasi administrasi  kependudukan,  dan  pemanfaatan  hasilnya  untuk  pelayanan  publik  dan pembangunan  sektor  lainnya  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia.  nomor  24  tahun 2013  pasal  (1).  Dalam  organisasi  pemerintahan,  memberikan  pelayanan  yang  terbaik  kepada masyarakat  merupakan  tujuan  utama  yang  tidak  dapat  dihindari  karena  merupakan  suatu keharusan hukum untuk itu. Akibatnya, pemerintah harus mencari solusi terbaik untuk masalah yang  sering  dihadapi,  termasuk  hambatan  internal,  seperti  kendala  yang  berasal  dari  dalam lembaga itu sendiri, dan kendala eksternal, seperti kendala yang datang dari dunia luar.
Data  kependudukan  selama  ini  sebagian  besar  bersifat  statis  dan  digunakan  dalam perencanaan  di  tingkat  daerah  dan  nasional.  Contohnya  antara  lain  informasi  tentang  pola migrasi  antar  wilayah,  perubahan  struktur  penduduk  secara  keseluruhan,  struktur  sosial ekonomi,  dan  mobilitas  penduduk  vertikal  dan  horizontal.  Salah  satu  kelemahan  dalam melaksanakan  rencana  pembangunan  berkelanjutan  daerah  adalah  statistik  demografi  yang tidak  akurat.  Dalam  rangka  penyelenggaraan  otonomi  daerah  dan  pembangunan  nasional, pendampingan  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  yang  baik  di  daerah  sangat diperlukan.
Kabupaten  Garut  tidak  luput  dari  berbagai  macam  hambatan  dalam  masalah pendokumentasian kependudukan, baik dari sisi internal maupun eksternal lembaga. Masalah dengan  sisi  internal,  seperti:  1)  Staf  layanan  kecil,  2)  Kemampuan  menguasai  IT,  3) Infrastruktur  dan  fasilitas  yang  mendukung,  4)  Kesejahteraan  pejabat  eksekutif,  5)  Belum cukup  banyak  yang  telah  dilakukan  untuk  mengadopsi  Prosedur  Operasi  Standar.  Namun, masalah eksternal juga meliputi: 1) Kabupaten Garut mencakup wilayah geografis yang cukup luas, 2) Peraturan tentang akses informasi e-KTP, 3) Ketidaktahuan publik tentang pentingnya catatan populasi, dan 4) Susunan sosial ekonomi masyarakat tetap miskin.
Penduduk  setempat  percaya  bahwa  catatan  populasi  bukanlah  kebutuhan  untuk kehidupan  sehari-hari  mereka.  Jika  dipahami  sepenuhnya,  e-KTP  berfungsi  sebagai  identitas nasional, meniadakan kebutuhan untuk membuat KTP lokal untuk hal-hal seperti mendapatkan izin,  membuka  rekening  bank,  dan  lain-lain.  Jika  sudah  memiliki  KTP-el,  itu  merupakan dokumen penting karena berkaitan dengan identitas warga negara yang keberadaannya diakui oleh hukum positif. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut harus  mengutamakan  kebutuhan  masyarakat  dalam  memberikan  pelayanannya  agar  dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam pengurusan e-KTP dan dapat meningkatkan pelayanan publik.
Database  kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Garut ditampilkan sebagai contoh di bawah ini, dan tabel di bawah ini menunjukkan berapa jumlah penduduk yang memiliki e-KTP:
Tabel 1 Beberapa orang yang sudah menggunakan e-KTP Nomor Penduduk e-KTP Wajib Penduduk yang memiliki nomor e-KTP Penduduk yang belum Memiliki e-KTP 2.505.954 Jiwa 1.418.888 Jiwa 1.087.066 Jiwa
Sumber : Disdukcapil Kab. Garut, 2023
Masih terdapat kesenjangan yang besar antara penduduk yang memiliki e-KTP saat ini dengan yang belum memilikinya hingga Juni 2017 seperti terlihat pada tabel di atas, dengan rasio  antara  56,6%  dan  43%.  Grafik  ini  menunjukkan  betapa  lemahnya  strategi  pengelolaan kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Garut.  Adanya  isu-isu tersebut  menunjukkan  bahwa  program  tidak  berjalan  sesuai  dengan  tujuan  strategis  yang ditetapkan  oleh  organisasi,  menunjukkan  bahwa  tata  kelola  organisasi  masih  dianggap  tidak efektif  dan  efisien  dalam  kegiatan  program  yang  dilakukan.  koneksi  ke  layanan  publik.
Maraknya  isu-isu  tersebut  di  atas  menunjukkan  perlunya  kontrol  kualitas  di  institusi  yang berfokus pada kesenangan pengguna layanan dan masyarakat umum. Tabel 2 mengilustrasikan hal ini sebagai berikut:
Tabel 2 Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Disdukcapil Kabupaten Garut Melayani Komponen Kategori Baik Kurang Baik Metode layanan √ Perjanjian Layanan √ Kecukupan layanan √ Disiplin bagi Petugas Pelayanan √ Fungsi Petugas Pelayanan √ Bakat petugas layanan √ Tempo Layanan √ Dilayani oleh Keadilan √ Kebersamaan dan kesopanan √ Jadwal Layanan Pasti √ Ramah lingkungan √ Keamanan Layanan √
Sumber: Hasil Prasurvey Disdukcapil Kab. Garut, 2023
Tabel  di  atas  menunjukkan  bahwa  renstra  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Garut  masih  dalam  tahap  awal,  dengan  faktor  yang  paling  menonjol  adalah dukungan  masyarakat  yang  dibuktikan  dengan  rasio  indikator  kepuasan  yang  diperoleh pengguna layanan. Hal ini terlihat dari banyaknya keluhan dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media, mengenai hal-hal seperti proses yang  berbelit-belit,  tanggal  penyelesaian  yang  belum  selesai,  biaya  yang  terus  menerus, persyaratan yang tidak jelas, dan sikap petugas yang tidak tanggap, antara lain hal-hal lain. Isu- isu tersebut menunjukkan bahwa tata kelola organisasi dinilai masih belum efektif dan efisien, serta  pencapaian  program  kerja  masih  dipandang  kurang  baik  oleh  masyarakat  pengguna layanan. Hal ini menunjukkan bahwa program-program tersebut tidak berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam kebijakan strategis organisasi.
Mengingat  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  merupakan  salah  satu  instansi pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, maka kebijakan yang berkorelasi dengan  dinamika  pembangunan  masyarakat  melalui  pengelolaan  dokumen  kependudukan menjadi  sangat  penting  dan  dipersiapkan  dengan  baik.  Tentunya  diperlukan  kebijakan  yang mengatur bagaimana lembaga teknis negara menjalankan fungsi dan peran tersebut, karena hal ini  berkaitan  dengan  outcome  dan  implikasinya.  Oleh  karena  itu,  data  kependudukan merupakan salah satu unsur fundamental yang sangat menentukan dalam menentukan program pembangunan. Oleh karena itu, data demografi yang tepat waktu dan akurat sangat penting.
Berdasarkan kondisi objektif, kegiatan pelayanan data dan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh petugas dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Garut diindikasikan dengan  gejala-gejala  seperti  di  bawah  ini:  dalam  praktiknya,  terutama  dalam  merumuskan kebijakan  strategis  seperti  pengelolaan  sumber  daya  manusia,  pembangunan  infrastruktur, pembuatan sistem administrasi berbasis IT, sosialisasi tertib administrasi kepada masyarakat, dan pengawasan administrasi kependudukan. Kedua, kinerja organisasi yang belum mencapai puncaknya  terlihat  dari  kompetensi  sumber  daya  manusia  aparatur  yang  menjadi  ujung tombaknya.  Dari  fenomena  di  atas,  terlihat  bahwa  implementasi  kebijakan  administrasi kependudukan  secara  kumulatif  belum  memberikan  hasil  yang  terbaik.  Hal  ini  ditunjukkan dengan  banyaknya  program  yang  dilaksanakan  hanya  dalam  batas-batas  prosedur  operasi standar yang seragam, dimana berbagai program seperti sosialisasi, promosi, dan inventarisasi di setiap desa belum terstruktur dengan baik.
Cakupan  penelitian  ini  terkendala  oleh  analisis  isi  penelitian  terhadap  ketentuan- ketentuan  yang  mengatur  tentang  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  dan  pengelolaan
informasi  kependudukan,  serta  analisis  lingkungannya  (analisis  konteks)  praktik penyelenggaraan administrasi. penduduk daerah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengidentifikasi potensi permasalahan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  tentang  Administrasi  Kependudukan;  2)  mengidentifikasi  permasalahan  implementasi nyata  UU  No.  24  Tahun  2013  tentang  administrasi  kependudukan;  dan  3)  mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah ketentuan dan praktik UU No. 24 Tahun 2013. Hasil penelitian ini  diharapkan  secara  teoritis  dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan  pemikiran  yang  dapat memperkaya  teori,  khususnya  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian,  khususnya  dalam lingkup  implementasi  kebijakan  publik,  meskipun  manfaat  penelitian  ini  adalah  sebagai alternatif  dalam  reformasi  kebijakan  di  bidang  administrasi  kependudukan.  Walaupun diharapkan  instansi  terkait  akan  menggunakan  aplikasi  praktis  penelitian  untuk  memberikan rekomendasi rencana administrasi kependudukan di Kabupaten Garut di masa depan.

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitik  bersama  dengan  metode pengumpulan  data  dari  literatur  atau  studi  kepustakaan.  Pendekatan  deskriptif  merujuk  pada proses  penggambaran  suatu  fenomena  atau  hubungan  antara  dua  fenomena  atau  lebih (Iskandar, 2015: 174). Masalah yang diteliti dijelaskan dengan sangat ringkas dan ekonomis, dan  metode  penelitian  deskriptif  dapat  mengungkap  komponen  tertentu.  Oleh  karena  itu diharapkan  metodologi  penelitian  ini  mampu  mengungkapkan  fenomena  yang  diteliti  secara sistematis  untuk  mendapatkan  kejelasan  dari  permasalahan  yang  diteliti.  Pada  awal  proyek, selama  pengumpulan  data,  selama  analisis  data,  dan  selama  interpretasi  data,  pengumpulan data  sekunder  dilakukan  sesuai  dengan  rekomendasi  untuk  tinjauan  dokumen  dan  literatur. Sedangkan telaah dokumen dan pustaka yang dilakukan pada tahap pengumpulan, analisis, dan interpretasi  data  penelitian  dimaksudkan  untuk  melengkapi  dan  melengkapi  data  yang  telah ada  guna  menghasilkan  temuan  penelitian  yang  berkualitas,  telaah  dokumen  dan  pustaka dilakukan  di  Awal  penelitian  dimaksudkan  untuk  mengumpulkan  data  dan  informasi  untuk pengembangan  konsep  dan  instrumen  penelitian.  Analisis  yang  digunakan  untuk  mengolah data penelitian adalah analisis kualitatif berupa analisis isi terhadap peraturan yang mengatur tentang  pendaftaran  penduduk,  pencatatan  sipil,  dan  pengelolaan  informasi  kependudukan, serta  analisis  lingkungan  (analisis  konteks)  terhadap  tata  cara  penyelenggaraan  administrasi kependudukan.  di  dunia  nyata.  Setelah  pengelompokan  data  ke  dalam  wilayah  penelitian, analisis  kualitatif  dimulai  dengan  menggali  secara  mendalam  fenomena  yang  muncul  dan konteks yang mendasarinya. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang objek penelitian berdasarkan subjek penelitian, maka aspek-aspek penelitian tersebut kemudian ditelaah untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan konsep penelitian kemudian ditelusuri pola-pola yang terjadi  pada  konsep  penelitian  dengan  penjelasan  latar  belakangnya.  dan  keterkaitan  dengan konsep yang dimaksud.

## C. Hasil dan Pembahasan
Kebijakan diberikan banyak interpretasi yang berbeda, dan masing-masing ahli memiliki pengetahuan yang unik tentangnya. Hal ini karena ada banyak aspek kebijakan yang berbeda, dan setiap ahli memiliki kecenderungan untuk berfokus hanya pada salah satunya. Salah satu gambaran  kebijakan  dikemukakan  oleh  Winarno  (2012:  39),  yang  menyatakan  bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan dengan tujuan yang ditempuh oleh satu atau lebih aktor  untuk  mengatasi  suatu  isu  atau  masalah.  Kebijakan  publik  adalah  kegiatan  yang dikembangkan  dan  dilaksanakan  oleh  suatu  lembaga  pemerintah  yang  memiliki  otoritas hukum,  politik,  dan  keuangan  untuk  melakukannya,  sesuai  dengan  pernyataan  Young  dan Quinn  (dalam  Suharto  2015:  44)  bahwa  kebijakan  adalah  tindakan  pemerintah  yang berwenang.  Rumusan  serupa  dikemukakan  oleh  Heinz  Eulau  dan  Kenneth  Prewit  (dalam Iskandar.  2016:  99)  yang  menyatakan  bahwa  “Kebijakan  atau  kebijakan  dirumuskan  sebagai suatu keputusan tegas yang didukung oleh perilaku yang konsisten dan pengulangan dari pihak keduanya, yaitu untuk rakyat. yang membuatnya dan bagi mereka yang melaksanakannya.”
Baik konsep kebijakan maupun kebijakan publik memiliki banyak definisi yang berbeda. Berbagai  kepentingan  yang  melandasi  perumusan  tersebut  berdampak  pada  hal  tersebut. Banyak  orang  percaya  bahwa  kebijakan  publik  adalah  apa  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, sedangkan  administrasi  negara  adalah  cara  untuk  mempengaruhi  bagaimana  hal-hal  tersebut terjadi.  Akibatnya,  kebijakan  publik  sering  dilihat  sebagai  apa  yang  dilakukan  pemerintah daripada bagaimana hasilnya dihasilkan.
Definisi yang luas dari kebijakan publik diberikan oleh Dye dalam (Subarsono, 2013: 2), yang menyatakan bahwa itu adalah apapun yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan atau  tidak  dilakukan.  Pemikiran  ini  sejalan  dengan  pernyataan  Easton  (dalam  Iskandar, 2016:100)  yang  menyatakan  bahwa  kebijakan  publik  merupakan  alokasi  nilai  yang  otoritatif bagi semua orang. Namun, hanya pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk bertindak secara otoritatif  untuk  semua  orang,  dan  segala  sesuatu  yang  diputuskan  oleh  pemerintah  untuk dilakukan atau tidak dilakukan adalah otoritatif untuk semua orang. Hasil distribusi nilai-nilai tersebut tidak lengkap.
Upaya  untuk  mengimplementasikan  kebijakan  publik  merupakan  faktor  yang  paling penting  ketika  membahasnya.  Senada  dengan  itu,  Hamdi  (2014:  97)  mengemukakan pendapatnya bahwa upaya mewujudkan tujuan suatu kebijakan sangat erat kaitannya dengan implementasi  atau  eksekusi  kebijakan.  Menurut  Winarno  (2012:33),  tahapan  pembentukan kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  evaluasi  kebijakan  semuanya  termasuk  dalam kebijakan  publik.  Setelah  perumusan  kebijakan,  sejumlah  tindakan  diambil.  Suatu  kebijakan yang  telah  dibuat  tidak  akan  berguna  tanpa  adanya  implementasi.  Akibatnya,  eksekusi kebijakan memainkan peran penting dalam kebijakan publik.
Kemudian  Edwards  III  (dalam  Winarno,  2012:  177–206)  menambahkan  bahwa  empat elemen atau variabel kunci—komunikasi, sumber, kecenderungan atau perilaku, dan struktur birokrasi—diperlukan  agar  implementasi  atau  penerapan  kebijakan  berhasil.  Dalam pembahasannya  tentang  variabel  komunikasi,  Edwards  menyoroti  pentingnya  transmisi, konsistensi, dan kejelasan (clarity) dalam proses komunikasi kebijakan. Elemen pertama yang mempengaruhi  efektivitas  komunikasi  kebijakan  adalah  transmisi.  Transmisi  petunjuk pelaksanaan  kebijakan  terhambat  oleh  beberapa  faktor,  antara  lain:  1)  konflik  pendapatan antara pelaksana dan pembuat kebijakan; 2) penyampaian informasi melalui hierarki birokrasi; dan  3)  persepsi  selektif  dan  resistensi  pelaksana  untuk  memahami  persyaratan  kebijakan, menurut Winarno (2012: 170). Menurut Edwards, selain harus efektif dalam mentransmisikan, faktor  kedua  yang  mempengaruhi  komunikasi  kebijakan  adalah  arah  pelaksanaan  kebijakan harus  jelas  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman.  Poin  lainnya  adalah  bahwa  tidak  ada  yang bertentangan satu sama lain ketika perintah diikuti untuk mengimplementasikan kebijakan.
Sumber  daya,  menurut  Edwards,  adalah  elemen  penting  kedua  yang  mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena implementasi kebijakan biasanya akan gagal jika kekurangan sumber daya yang penting. Staf, informasi, kewenangan, dan fasilitas merupakan sumber penting dalam pelaksanaan kebijakan, menurut Winarno (2012: 184). Aset yang paling penting  untuk  keberhasilan  implementasi  kebijakan  adalah  jumlah  pegawai  yang  memadai dengan  kompetensi  yang  dibutuhkan.  Kemudian,  sumber  krusial  lain  adalah  informasi, Sedangkan menurut Winarno (2012: 186), informasi dapat berupa salah satu dari dua bentuk: baik  data  tentang  bagaimana  mengimplementasikan  kebijakan  atau  data  tentang  apakah individu lain yang terlibat dalam kebijakan mematuhi peraturannya. Selanjutnya, kewenangan merupakan faktor penting ketiga dalam implementasi kebijakan. Menurut Winarno (2012:188), wewenang  terdiri  dari  dua  hal  yaitu  wewenang  formal  (di  atas  kertas)  dan  wewenang  yang benar-benar  dijalankan.  Fasilitas,  termasuk  struktur,  peralatan,  dan  perlengkapan,  merupakan sumber penting lainnya.
Komponen  penting  ketiga  yang  mempengaruhi  seberapa  baik  suatu  kebijakan diimplementasikan  menurut  pendapat  Edwards  adalah  sifat-sifat  kepribadian  atau  sikap pelaksana. Niat atau konsensus di antara para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan adalah faktor ini. Agar implementasi kebijakan berhasil, pelaksana tidak hanya harus menyadari apa yang  harus  dilakukan  tetapi  juga  memiliki  keterampilan  dan  motivasi  yang  diperlukan.  Dari perspektif  ini,  berbagai  faktor,  seperti  gaji  dan  tunjangan  yang  sesuai,  komitmen  seseorang
untuk  membantu  implementasi  kebijakan,  keterampilan  dan  pengetahuannya,  dan  faktor lainnya, dapat memengaruhi sikap pelaksana.
Struktur birokrasi merupakan elemen terakhir yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan dalam model Edwards III. Organisasi birokrasi yang bertugas menjalankan kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  besar  terhadap  bagaimana  kebijakan  tersebut  dijalankan. Standard Operating Procedure (SOP) adalah salah satu komponen struktural utama organisasi. Setiap pelaksana menggunakan SOP sebagai pedoman dalam bertindak, dan struktur organisasi yang  panjang  cenderung  membuat  pengawasan  menjadi  kurang  efektif.  Operasi  organisasi menjadi kaku sebagai akibat dari proses birokrasi yang berbelit-belit dan sulit ini.
Implikasi kebijakan adalah akibat dan akibat yang ditimbulkan oleh penerapan kebijakan tersebut.  Isi  kebijakan,  implementasi  kebijakan,  dan  dampak  kebijakan  semuanya  dapat dimasukkan  dalam  penilaian  kebijakan.  Keberhasilan  melaksanakan  suatu  kebijakan  dapat dinilai dari hasil yang muncul dari melakukannya, dan kekurangan atau ketidakakuratan dalam kebijakan biasanya ditemukan setelah dipraktikkan.
Menurut  perspektif  ini,  studi  tentang  bagaimana  kebijakan  publik  diimplementasikan semakin mendapat perhatian karena diyakini bahwa masalah yang terjadi selama implementasi program  yang  diperkenalkan  secara  paksa  bertanggung  jawab  langsung  atas  kegagalannya. Situasi ini dimungkinkan karena proses implementasi kebijakan publik membutuhkan berbagai lingkungan  dan  kondisi  di  setiap  lokasi  (organisasi),  dan  setiap  organisasi  beroperasi  dalam konteks sosial yang unik, memungkinkan interaksi yang saling mempengaruhi di sana.
Secara  praktis,  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan  yang  baik  tidak  hanya memudahkan  pembuatan  data  kependudukan  secara  cepat  dan  akurat,  tetapi  juga  secara fundamental  merupakan  kewajiban  pemerintah  untuk  melindungi  dan  mengakui  penetapan setiap  peristiwa  kependudukan,  status  hukum  dan  peristiwa  penting  yang  dialami.  oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar batas negara kesatuan. Dalam rangka  memberikan  pelayanan  publik  dan  mengamankan  dokumentasi  kependudukan masyarakat,  diharapkan  administrasi  kependudukan  sebagai  suatu  sistem  akan  dilaksanakan sebagai bagian dari administrasi administrasi. Pencatatan sipil didefinisikan dalam UU No. 24 Tahun  2013  Pasal  1  (Ayat  15)  sebagai  pencatatan  peristiwa  penting  yang  dialami  oleh seseorang  dalam  pencatatan  sipil  di  instansi  pelaksana.  Dokumen  kependudukan  adalah dokumen  resmi  yang  diterbitkan  oleh  Instansi  Pelaksana  yang  mempunyai  kekuatan  hukum sebagai  alat  bukti  otentik  yang  dihasilkan  dari  pelayanan  pendaftaran  penduduk.  Pasal  5 kemudian  memberikan  penjelasan  bahwa  Pemerintah  melalui  Menteri  berwenang menyelenggarakan  administrasi  kependudukan  nasional,  termasuk:  1)  Koordinasi  antar organisasi dan wilayah; 2) Menetapkan sistem, aturan, dan standar; 3) Promosi dan fasilitasi; 4)  Menasihati,  menasihati,  memantau,  mengevaluasi,  dan  berkonsultasi;  5)  Pengelolaan  dan penyajian  statistik  kependudukan  di  tingkat  nasional;  6)  Menyediakan  kabupaten  dan  kota dengan e-KTP kosong; dan 7) Selain blanko e-KTP, sediakan blanko dokumen kependudukan melalui lembaga pelaksana dan pemantau.
Data  kependudukan  dari  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan dalam negeri, antara lain, dipergunakan untuk tujuan sebagai berikut, yang uraian lengkapnya terdapat pada ayat (1), (2), dan (3) serta digunakan untuk segala keperluan: 1) Barang publik; 2)  Mengembangkan  rencana;  3)  Alokasi  anggaran;  4)  Evolusi  demokrasi;  dan  5)  Penegakan hukum  dan  pencegahan  kejahatan.  Dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  dan  peraturan  pelaksanaannya  dalam  Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 menyelenggarakan teknik administrasi kependudukan, termasuk pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  hal  kependudukan  dan  pencatatan  sipil,  di  tatanan operasional  sebagai  perwujudan  tugas  pokok  dan  fungsi  tersebut  di  atas.  Sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013  tentang  Administrasi  Kependudukan  yang mengamanatkan bahwa Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan yang  sama  dan  profesional,  maka  salah  satu  tanggung  jawab  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  adalah  menyelenggarakan  pelayanan  publik  di  bidang kependudukan  dan  pencatatan  sipil.  kepada  setiap  warga  negara  untuk  tujuan  menerbitkan makalah  demografi,  melaporkan  kejadian  kependudukan  dan  peristiwa  penting.  Oleh  karena
itu, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan rencana administrasi kependudukan melibatkan upaya untuk  mencapai  tujuan  tertentu  serta  upaya  untuk  menyelesaikan  masalah  dengan  metode tertentu dan dalam urutan tertentu. Fakta bahwa suatu kebijakan hanya memberikan pedoman yang  paling  mendasar  untuk  tindakan  dalam  upaya  untuk  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan juga memenuhi syarat sebagai dasar.
Pada tahap ini yang terutama berkaitan dengan bagaimana fungsi pemerintah atau proses yang digunakan pemerintah untuk membuat kebijakan menghasilkan kondisi yang terencana, berkembang  anggapan  bahwa  ketika  pemerintah  membuat  kebijakan  tertentu,  kebijakan tersebut secara otomatis akan dilaksanakan dan hasilnya akan terlihat. sesuai dengan apa yang diharapkan  oleh  pembuat  kebijakan.  Menurut  Howesh  dan  M.  Ramesh  (dalam  Subarsono 2013:13),  implementasi  kebijakan  adalah  proses  mempraktekkan  kebijakan  untuk mendapatkan  hasil,  sehingga  memainkan  peran  penting  dalam  kebijakan  publik.  Senada dengan itu, Hamdi (2014: 97) mengemukakan pendapatnya bahwa upaya mewujudkan tujuan suatu  kebijakan  terikat  pada  implementasi  atau  pelaksanaannya.  Untuk  melaksanakan keputusan  kebijakan  dasar,  yang  biasanya  dalam  bentuk  undang-undang  tetapi  juga  dapat berupa  perintah  atau  keputusan  dari  badan  peradilan  lainnya,  pertama-tama  perlu mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan dan kemudian secara eksplisit menyatakan tujuannya.  atau  tujuan  yang  harus  dicapai  untuk  menyusun  atau  mengelola  proses implementasi.  Dalam  pelaksanaan  kebijakan,  baik  dalam  bentuk  undang-undang,  peraturan yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  keputusan  presiden,  maupun  peraturan  daerah,  seringkali terdapat beberapa tantangan. Hal ini karena kebijakan sering gagal untuk mengatasi masalah utama  yang  dihadapi.  Sumber  daya  manusia  yang  terbatas,  struktur  organisasi  yang  buruk, kinerja karyawan yang buruk, kurangnya komitmen nyata dari pelaksana, dan kerja sama dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kebijakan yang dimaksud menjadi faktor penyebab kegagalan  ini.  Oleh  karena  itu,  dalam  situasi  ini,  memiliki  strategi  sangat  penting  untuk mewujudkan efektivitas pelaksanaan kebijakan.
Pengetahuan  tentang  pengertian  populasi  menjadi  landasan  bagi  substansi  penelitian. Ketika  mempelajari  konsep  kependudukan,  penting  untuk  mempertimbangkan  bagaimana kaitannya  dengan  fungsi  masyarakat.  Undang-undang  pemerintah  selalu  melakukan  kontrol terhadap  penduduk,  baik  secara  individu  maupun  kolektif,  dalam  proses  reproduksi, demografi, dan sosialisasi dalam rangka kelangsungan hidup masyarakat. Salah satu informasi yang  diperlukan  untuk  perencanaan  pembangunan  berkelanjutan  dalam  skenario  ini  adalah makalah  atau  data  kependudukan,  yang  merupakan  produk  sampingan  dari  tindakan administratif  organisasi  teknis  pemerintah  daerah.  Rusli  (2014:  192)  melihat  kebijakan kependudukan sebagai upaya pemerintah yang disengaja untuk mempengaruhi perkembangan, jumlah,  persebaran,  dan  susunan  penduduk  sebagai  produk  sampingan  dari  dinamika masyarakat. Ada banyak jenis kebijakan kependudukan, yang dapat meliputi: 1) Dengan cara langsung  atau  tidak  langsung,  2)  Baik  Langsung  maupun  Tidak  Langsung,  3)  Internasional atau nasional, dan 4) Intervensi dan non intervensi
Menurut  Irianto  dan  Friyatmi  (2016:  2),  pengetahuan  demografi  sangat  penting  bagi entitas  swasta  atau  publik  baik  di  tingkat  daerah  maupun  nasional.  Jika  semua  perencanaan didasarkan pada statistik demografis, akan lebih tepat dalam hal perumahan, pertanian, bisnis yang  menciptakan  produk  dan  jasa,  jalan,  rumah  sakit,  mal  ritel,  dan  fasilitas  rekreasi. Berdasarkan  pemahaman  tersebut,  ruang  lingkup  administrasi  kependudukan  mencakup  3 (tiga)  komponen,  yaitu:  1.  penyelenggaraan  dan  pengendalian  kegiatan  penerbitan  dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk; 2. penyelenggaraan dan pengendalian kegiatan  penerbitan  dokumen  dan  data  kependudukan  melalui  pencatatan  sipil;  dan  3. menyelenggarakan dan mengendalikan kegiatan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan.
Menyediakan  warga  negara  dengan  pilihan  pekerjaan,  kesempatan  pendidikan, memperbaiki  kesehatan  mereka,  dan  melakukan  upaya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan warga lainnya semuanya tercakup dalam kebijakan kependudukan. Selain itu, sejumlah strategi demografi  bertujuan  untuk  mempengaruhi  ukuran  populasi,  komposisi,  distribusi, pertumbuhan,  dan  aspek  lainnya.  Secara  teoritis,  ada  dua  kategori  kebijakan  kependudukan:
yang  berdampak  pada  variabel  populasi  dan  yang  bereaksi  terhadap  perubahan  populasi. Alternatif ledakan penduduk adalah kebijakan yang berdampak pada variabel kependudukan, seperti keyakinan Maltus (dalam Rusdi, 2012: 5) bahwa pengendalian pertumbuhan penduduk dapat  berupa  pengendalian  langsung  dan  pengendalian  esensial.  Makanan  adalah  faktor pengekangan  utama,  dan  pengekangan  preventif  dan  pengekangan  positif  adalah  contoh  dari pengekangan  segera.  Pengekangan  positif,  seperti  epidemi,  penyakit,  dan  kemiskinan, berdampak  pada  angka  kematian  sedangkan  pengekangan  preventif,  yang  mencoba menurunkan angka kelahiran, memiliki efek sebaliknya.
Sebuah kebijakan mungkin memiliki dampak langsung atau tidak langsung pada faktor populasi. Pelayanan program KB merupakan salah satu contoh kebijakan langsung dalam hal ini.  Dengan  mengurangi  jumlah  kelahiran,  program  ini  berdampak  langsung  pada  jumlah penduduk.  kebijakan  populasi  tidak  langsung,  seperti  memotong  dukungan  untuk  rumah tangga yang memiliki lebih dari jumlah anak tertentu. Kebijakan administrasi kependudukan merupakan salah satu kebijakan kependudukan yang menyesuaikan dengan perubahan jumlah penduduk.  Rencana  ini  adalah  rencana  yang  berhubungan  dengan  populasi  yang  mencakup semua  komponen  terkait.  Pelaksanaan  kebijakan  publik  biasanya  didelegasikan  kepada lembaga-lembaga  pemerintah  di  berbagai  tingkatan,  sampai  ke  tingkat  lokal.  Mempelajari sebab  akibat  dari  berhasil  atau  tidaknya  suatu  kebijakan  pemerintah  melalui  pertimbangan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dilakukan untuk menentukan suatu kebijakan dapat dikatakan berhasil atau gagal. Upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar  dan  hak  keperdataan  setiap  orang  atas  barang,  jasa,  dan  jasa  administrasi  dilakukan melalui  kegiatan  pelayanan  dokumen  dan  data  kependudukan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil.  UUD  1945  yang  mewajibkan  negara  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok setiap warga negara demi kepentingan kesejahteraannya, merupakan ungkapan sejati dari pola pikir  birokrat  dalam  menjalankan  tugas  dan  aktivitasnya.  TAP  MPR  Nomor  XI/MP  R/1998, yang  juga  mensyaratkan  agar  aparatur  negara  dapat  menjalankan  tugas  dan  fungsinya  secara profesional, efektif, transparan, dan bebas dari KKN, yang tercermin dalam penyelenggaraan pelayanan publik, lanjut mengklarifikasi masalah ini.
Fenomena  tersebut  di  atas  menunjukkan  bahwa  administrasi  kependudukan  di  Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut belum optimal kinerjanya yang diukur dari kuantitas  program  yang  dilaksanakan,  hanya  dalam  kisaran  keseragaman  SOP,  dan  dimana sejumlah  program  seperti  sosialisasi,  promosi,  dan  inventarisasi  di  setiap  desa  belum terstruktur  dengan  baik.  Penggunaan  e-KTP  di  kalangan  penduduk  Kabupaten  Garut  baru 56,63%,  padahal  disyaratkan  harus  100%  pada  tahun  2017  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pemerintah  Dalam  Negeri  Sektor  di  Kabupaten/Kota.  Hal  ini  mengindikasikan  lemahnya tindak lanjut atas kelemahan pencapaian target kinerja. Ketika e-KTP diperlukan untuk seluruh penduduk,  2.505.954  orang  harus  memilikinya,  tetapi  hanya  1.087.066  orang  yang memilikinya. Sisanya 1.087.066 orang belum memiliki e-KTP.

## D. Penutup
Pertama ,  pelaksanaan  kebijakan  administrasi  kependudukan  sebagai  salah  satu  jenis kebijakan pemerintah oleh lembaga teknis daerah akan berpengaruh terhadap warganya. Untuk itu  Perda  ini  harus  menjadi  pedoman  bagi  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten  Garut  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  luas  secara  menyeluruh dan  terpadu,  yang  berdampak  positif  bagi  reformasi  birokrasi  dan  masyarakat. Kedua ,  agar para birokrat yang menjalankan program bersikap akomodatif, para pembuat kebijakan harus bekerja untuk mengubah perilaku mereka. Meningkatkan kualitas layanan dokumen dan data kependudukan  agar  sesuai  dengan  harapan,  dan  akibatnya  ketika  harapan  terpenuhi  secara otomatis  program-program  organisasi  dapat  terlampaui.  Agar  pelaksanaan  kebijakan  tersebut dapat  memotivasi  atau  mendorong  penyelenggara  pelayanan  untuk  memberikan  kinerja terbaiknya  kepada  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan. Ketiga ,  perencanaan  strategis bertujuan  untuk  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  rangka  meningkatkan  kinerja kelembagaan,  salah  satunya  berupa  inisiatif  untuk  mengembangkan  unsur-unsur  kompetensi
individu  dan  kolektif  seperti  pengetahuan  sumber  daya  manusia  terhadap  lembaga  dan pengaruhnya.  Hal  ini  karena  pemerintah  harus  memenuhi  kewajiban  dan  fungsinya  dalam rangka  menjawab  kebutuhan  masyarakat  dan  menyelesaikan  masalah  yang  berkaitan  dengan masalah  kependudukan..  Sumber  daya  manusia  harus  menanggapi  tantangan  ini  secara  tepat dan  profesional  ketika  berhadapan  dengan  pengaruh  lingkungan  kelembagaan  dengan menampilkan kinerja mereka melalui kegiatan dalam menjalankan tugas atau di tempat kerja dengan  cara  yang  akan  mendorong  pengembangan  standar  tinggi  untuk  layanan  data kependudukan.  Secara  konseptual,  produktivitas  kerja  aparatur  mengacu  pada  hasil  yang dicapai  karyawan  saat  melakukan  kegiatan  yang  didelegasikan  kepadanya  berdasarkan kompetensi  uniknya. Keempat ,  Kemampuan  untuk  berhasil  mencapai  tujuan  yang  telah ditetapkan  sangat  mempengaruhi  bagaimana  kebijakan  dibentuk.  Akibatnya,  sistem  atau seperangkat prosedur operasi standar yang mempromosikan pembangunan program pencatatan sipil  yang  sukses  dan  efektif  mendukung  pengelolaan  administrasi  kependudukan. Produktivitas yang dihasilkan dari pencapaian tujuan kerja yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan  salah  satu  tanda  keberhasilan  organisasi.  Berhubung  keberhasilan  program  kerja lembaga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kependudukan dan catatan sipil dan karena pemohon  e-KTP  adalah  warga  negara  yang  haknya  harus  dilindungi  untuk  mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dari dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Garut, serius perlu diperhatikan kepuasan pengguna jasa.

## Daftar Pustaka
Hamdi,  Muchlis  2014,  Kebijakan  Publik,  (proses,  analisis  dan  partispasi),  Ghalia  Indonesia, Bogor.
Irianto Agus dan Friyatmi (2016). Demograpi & Kependudukan, Jakarta:Kencana. Iskandar, Jusman 2016, Kapita Selekta Administrasi Negara dan Kebijaksanaan Publik, cet ke- 10, Puspaga Bandung.
---------------. 2015/e, Metode Penelitian.Cet ke - 16  Puspaga. Bandung. Iskandar, Jusman dan Putradi, Didit, 2015, Teori Administrasi, Puspaga, Bandung. Pasolong, Harbani, 2015. Teori Administrasi Publik” Alphabeta, Bandung. Rusli, Said (2014). Pengantar Ilmu Kependudukan.  (ed revisi)Jakarta: LP3ES. Subarso, AG. 2012. Analisi Kebijakan Publik: konsep, Teori dan Aplikasinya. Pustaka  Pelajar
, Yogyakarta.
Winarno,  Budi,  2012.  Kebijakan  Publik  (teori,  Proses  dan  Study  Kasus),  cet.1 Yogyakarta,CAPS
Republik  Indonesia  (2013).  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2013,  tentang  Administrasi Kependudukan. Jakarta: Sekretariat  Negara.
Kompilasi Peraturan Administrasi kependudukan  dinas  kependudukan  dan  pencatatan  sipil Kabupaten Garut, tahun 2014.