## Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan
Muharuddin
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sorong Email : amuharuddin@gmail.com

## Abstrak
Secara umum wilayah pesisir didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut; kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat  laut  seperti  pasang  surut,  angin  laut,  dan  perembesan  air  asin;  sedangkan  kearah  laut mencakup  bagian  laut  yang  masih  dipengaruhi  oleh  proses-proses  alami  yang  terjadi  di  darat  seperti sedimentasi  dan  aliran  air  tawar,  maupun  yang  disebabkan  oleh  kegiatan  manusia  di  darat  seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
Provinsi Papua Barat khususnya Kota Sorong merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki potensi pesisir dan kelautan yang sangat besar. Garis pantainya yang memiliki banyak potensi pesisir dan  kelautan  yang  bisa  dimanfaatkan.  Keberadaan  terumbu  karang,  hutan  mangrove,  serta keanekaragaman  flora  dan  fauna  laut  merupakan  potensi  yang  memiliki  nilai  ekonomi  yang menjanjikan, baik di bidang produksi maupun di bidang pariwisata. Saat ini ekosistem pantai terancam kelestariannya  terutama  oleh  kegiatan  manusia.  Sumber  daya  pantai  merupakan  anugerah  alam  yang sangat  berharga  bagi  mahluk  hidup  yang  perlu  dikelola  dan  dikembangkan  secara  baik  untuk kepentingan saat ini dan dimasa yang akan datang. Untuk  tetap menjaga potensi sumber daya pesisir Kota sorong, maka diperlukan suatu pengelolaan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sumber daya yang ada tersebut tetap terjaga.
Kata Kunci : Hukum Lingkungan, Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati, Hukum Laut

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km (DKP, 2008). Keadaan ini menyebabkan kawasan pesisir  menjadi  andalan  sumber  pendapatan  masyarakat  Indonesia.  Secara  umum,  wilayah pesisir dapat didefenisikan sebagai wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut dan ekosistem udara yang saling bertemu dalam suatu keseimbangan yang rentan.
Menurut Kay dan Alder pesisir adalah wilayah yang unik, karena dalam konteks bentang alam,  wilayah  pesisir  merupakan  tempat  bertemunya  daratan  dan  lautan.  Lebih  jauh  lagi, wilayah  pesisir  merupakan  wilayah  yang  penting  ditinjau  dari  berbagai  sudut  pandang perencanaan dan pengelolaan. Departemen Kelauatan dan Perikanan dalam rancangan Undang- undang Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu mendefenisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan yang menghubungkan ekosistem darat dan ekosistem laut yang terletak antara batas sempadan kea rah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan.  Wilayah  pesisir  memiliki  nilai  ekonomi  tinggi,  namun  terancam  keberlanjutannya. Dengan potensi  yang unik dan bernilai ekonomi tadi maka wilayah pesisir dihadapkan pada
ancaman  yang  tinggi  pula,  maka  hendaknya  wilayah  pesisir  ditangani  secara  khusus  agar wilayah ini dapat dikelola secara berkelanjutan.
Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam  dan  sangat  produktif  serta  memberikan  nilai  ekonomi  yang  luar  biasa  terhadap manusia.  Sejalan  dengan  pertambahan  penduduk  dan  peningkatan  kegiatan  pembangunan sosial-ekonomi  “nilai”  wilayah  pesisir  terus  bertambah.  Konsekuensi  dari  tekanan  terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir.
Sebagai  wilayah  peralihan  darat  dan  laut  yang  memiliki  keunikan  ekosistem,  dunia memiliki  kepedulian  terhadap  wilayah  ini,  khususnya  di  bidang  lingkungan  dalam  konteks pembangunan  berkelanjutan  (sustainable  development).  Secara  historis,  kota-kota  penting dunia  bertempat  tidak  jauh  dari laut.  Alasannya,  kawasan  ini  memiliki  potensi  sumber  daya kelautan  dan  perikanan,  serta  memudahkan  terjadinya  perdagangan  antar  daerah,  pulau  dan benua. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove.
Pantai merupakan salah satu kawasan hunian atau tempat tinggal paling penting di dunia bagi manusia dengan segala macam aktifitasnya. Awal tahun 1990 diperkirakan 50 % sampai 70  %  penduduk  di  dunia  tinggal  di  daerah  pantai.  Bila  pada  saat  itu  penduduk  di  dunia berjumlah kurang lebih 5,3 milyar maka 2,65 sampai 3,7 milyar tinggal di pantai.
Penduduk  yang  tinggal  di  daerah  pantai  pada  era  1990  adalah  sama  dengan  seluruh penduduk dunia pada tahun 1950-an (Gunther dkk., 1993). Dalam dua puluh tahun ke depan penduduk di daerah ini akan meningkat (NOAa, 1994) yaitu bahwa sampai tahun 2020, tiga perempat  (75  %)  penduduk  dunia  di  prediksi  tinggal  di  dalam  kawasan  garis  pantai  sampai sejauh 60 km ke daratan.
Menurut para ahli, panjang pantai di Indonesia kurang lebih 81.000 km dan merupakan pantai terpanjang di dunia setelah pantai di Kanada. Dengan jumlah  pulau mencapai 17.500, maka persoalan pantai di Indonesia menjadi topik yang sangat penting untuk pengembangan dan pembangunan di Indonesia, termasuk sebagian di Kota Sorong. Pantai adalah jalur yang merupakan pertemuan antara darat dan laut. Daerah pantai ini mempunyai ciri geosfer  yang khusus, ke arah laut dibatasi oleh pengaruh fisik laut dan sosial ekonomi bahari, sedangkan ke arah darat dibatasi oleh pengaruh proses alami dan kegiatan manusia terhadap lingkungan darat.
Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta km 2 dan luas perairan laut kurang lebih 7,9 juta km 2 .  Sebanyak 22 persen dari total penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir. Ini berarti
bahwa daerah pesisir merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi nasional melalui kegiatan masyarakat seperti perikanan laut, perdagangan, budidaya perikanan ( aquakultur ), transportasi, pariwisata,  pengeboran  minyak  dan  sebagainya.  Seperti  diketahui  bahwa  secara  biologis wilayah  pesisir  merupakan  lingkungan  bahari  yang  paling  produktif  dengan  sumber  daya maritim  utamanya  seperti  hutan  bakau  ( mangrove ),  terumbu  karang  ( coral  reefs ),  padang lamun ( sea grass beds ), estuaria, daerah pasang surut dan laut lepas serta sumber daya yang tak dapat diperbaharui lainnya seperti minyak bumi dan gas alam.
Wilayah  pesisir  adalah  suatu  wilayah  peralihan  antara  daratan  dan  lautan  dimana batasnya  dapat  didefinisikan  baik  dalam  konteks  struktur  administrasi  pemerintah  maupun secara ekologis. Batas ke arah darat dari wilayah pesisir mencakup batas administratif seluruh desa (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan otonomi Daerah, Depdagri)  yang  termasuk  dalam  wilayah  pesisir  menurut  Program  Evaluasi  Sumber  Daya Kelautan (MERP). Sementara batas wilayah ke arah laut suatu wilayah pesisir untuk keperluan praktis  dalam  proyek  MERP  adalah  sesuai  dengan  batas  laut  yang  terdapat  dalam  peta Lingkungan  Pantai  Indonesia  (LPI)  dengan  skala  1:50.000  yang  diterbitkan  oleh  Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
Sebagai  negara  kepulauan,  laut  dan  wilayah  pesisir  memiliki  nilai  strategis  dengan berbagai keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi prime  mover  pengembangan  wilayah  nasional.  Bahkan  secara  historis  menunjukkan  bahwa wilayah  pesisir  ini  telah  berfungsi  sebagai  pusat  kegiatan  masyarakat  karena  berbagai keunggulan  fisik  dan  geografis  yang  dimilikinya.  Agar  pemanfaatan  sumber  daya  laut  dan pesisir dapat terselenggara secara optimal, diperlukan upaya penataan ruang sebagai salah satu bentuk intervensi kebijakan dan penanganan khusus dari pemerintah dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya. Selain itu, implementasi penataan ruang perlu didukung oleh program-program  sektoral  baik  yang  terselenggarakan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha.
Aspek yang paling sensitif terhadap dampak era yang serba industri seperti sekarang ini adalah  lingkungan.  Besar  kecilnya  kegiatan  manusia  pasti  akan  berdampak  pada  kualitas lingkungan.  Dengan  demikian,  manusia  sebagai  pelaku  utama  lingkungan  harus  senantiasa mengendalikan dan menjaga lingkungan agar tidak mengalami kerusakan.
Di  Indonesia,  masalah  lingkungan  merupakan  masalah  yang  cukup  serius  yang  harus segera  diatasi.  Lingkungan  hidup  Indonesia  yang  dulu  dikenal  sangat  ramah  dan  hijau  kini seakan  berubah  menjadi  ancaaman  bagi  masyarakatnya.  Betapa  tidak,  tingkat  kerusakan
lingkungan di indonesia sangat besar. Pencemaran lingkungan dan aktifitas penebangan hutan secara illegal merupakan penyebab utamanya.
Banyaknya  bencana  yang  sering  terjadi  di  tanah  air  seperti  banjir  dan  tanah  longsor merupakan bukti betapa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di era globalisasi.    Kesadaran  untuk  hidup  lebih  baik  harus  senantiasa  dipegang  oleh  manusia khusunya  yang  tinggal  di  kota-kota  besar  karena  manusialah  penyebab  utama  terjadinya bencana  tersebut.  Tanpa  manusia  sadari,  ketika  membuang  sampah  di  sembarang  tempat, menebang pohon tanpa perencanaan adalah suatu aktifitas yang membahayakan kehidupannya.
Tingkat eksploitasi dan konsumsi energi fosil yang terlalu berlebihan selama beberapa dekat  ke  belakang  serta  pengrusakan  hutan  dan  rendahnya  usaha  konservasi  lahan menyebabkan  terjadinya  berbagai  masalah  lingkungan  yang  parah  di  Indonesia.  Masalah lingkungan  yang  terjadi  diantarannya  global  warming,  polusi  dan  pencemaran  lingkungan. Semua masalah itu berujung pada terjadinya degradasi lingkungan yang mengancam aktifitas kehidupan  manusia.  Lingkungan  yang  terdegradasi  tidak  mampu  lagi  menyokong  aktifitas kehidupan manusia dengan baik.
Wilayah pesisir yang kaya aneka ragam hayati, perlu diatur mengenai kebijakannya yang harus sustainable ,  penyelenggaraan  penataan  ruang  tersebut  tentunya  harus  memperhatikan kondisi  geografis,  sosial  budaya  seperti  demografi,  sebaran  penduduk,  serta  aspek potensial dan  strategis  lainnya.  Hasil  dari  penyelenggaraan  penataan  ruang  ini  diharapkan  dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan ( Sustainable Development ) yang dapat memadukan pilar ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pemerataan pembangunan.
Aspek  keberlanjutan  dalam  suatu  pembangunan  itu  penting,  maka  diperlukan  adanya kebijakan yang tepat dalam suatu wilayah. Dalam UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Butir 10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah  rangkaian  analisis  yang  sistematis,  menyeluruh  dan  partisipatif  untuk  memastikan bahwa  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Namun seringkali terjadi pelanggaran pada daerah kawasan pesisir Pantai Kota Sorong, pada daerah ini kerap kali terjadi penyimpangan berupa eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal tersebut terus dilakukan dan tidak ada upaya  penanganan  yang  serius  dari  pihak  pemerintah,  maka  dikhawatirkan  akan  terjadi kelangkaan sumber daya hayati di kawasan pesisir tersebut. Serta akan terjadi konflik yang tak terkendali di kalangan masyarakat itu sendiri karena memiliki kepentingan sendiri-sendiri.
Dengan  diberlakukannya  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah,  maka menjadikan  landasan  hukum  bagi  daerah  untuk  mengembangkan  daerahnya  sendiri  dengan kata  lain  pemerintah  pusat  memberikan  kewenangan  terhadap  pemerintah  daerah  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Oleh karena hal-hal tersebut diatas, maka perlu diuraikan beberapa upaya pengelolaan dan kebijakan-kebijakan lingkungan hidup di daerah pesisir Kota Sorong dan berharap dengan hadirnya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya lingkungan.
Adapun  yang  menjadi  masalah  dalam  penelitian    ini  adalah.;  (1)  Bagaimanakah  peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkugan pada daerah pesisir Kota Sorong?; (2) Bagaimana Upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan lingkugan pada daerah pesisir Kota Sorong?

## PEMBAHASAN

## Kondisi Daerah Pesisir Kota Sorong
Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan,  baik  kering  maupun  terendam  air,  yang  masih  dipengaruhi  sifat-sifat  laut  seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran
Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  tentang  Pedoman  Umum Perencanaan  Pengelolaan  Pesisir  Terpadu,  wilayah  pesisir  didefinisikan  sebagai  wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.
Luas  wilayah  Kota  Sorong  adalah  sebesar  110.500  Ha  (1.105  km),  pola  penggunaan lahan  yang     ada     terbentuk  oleh  aktivitas  kota  atau  dalam pengertian   lain   dominasi kegiatan   akan   membentuk   pola   pemanfaatan ruangnya. Penggunaan lahan di Kota Sorong manurut  jenis  kegiatannya  meliputi  berbagai    jenis    kegiatan    yang    disesuaikan    dengan kondisi    geografisnya    yang  secara  umum  terdiri  atas    perumahan,  perkantoran,  fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan,  fasilitas  peribadatan,  fasilitas  sosial  ekonomi,  hutan  dan lahan kosong.
Saat  ini,  terlihat  adanya  gejala  perkembangan  fisik  kota.    Perkembangan  ini dipicu oleh  dua  hal  pokok,  yaitu  bertambahnya  jumlah  penduduk  kota  di  satu  sisi  dan bertambahnya  volume  dan  frekuensi  kegiatan  penduduk  di  sisi  lain. Meningkatnya   jumlah penduduk   dan   meningkatnya   kegiatan   di   daerah perkotaan telah mengakibatkan tuntutan akan  ruang  yang    besar  pula.  Meningkatnya  jumlah  penduduk  selalu  bersamaan  dengan meningkatnya  tuntutan  akan  ruang  untuk  permukiman,  sedangkan  meningkatnya  kegiatan selalu  diikuti  oleh  meningkatnya  tuntutan  akan  ruang  untuk  mengakomodasikan  prasarana fisik  kegiatan  yang  bersangkutan.  Pola  penggunaan  lahan  terbangun  dan  non-terbangun adalah sebagai berikut.
Lahan Terbangun:
 Kawasan Pemukiman
 Kawasan Perdagangan/Jasa
 Kawasan Industri
 Kawasan Wisata
 Fasilitas Umum dan Sosial
Lahan non-terbangun:
 Kawasan Hutan
 Kawasan Perkebunan/Ladang
 Kawasan Rawa
Tutupan  lahan  Kota  Sorong  hasil  analisis      Citra  Alos  tahun  2012 menjelaskan bahwa   luas lahan terbangun di   Kota Sorong   adalah  seluas   2697 hektar    atau  seluas    7.6    persen  dari  seluruh    tutupan  lahan  yang  ada.    Lahan terbangun ini yang di golongkan kedalam Kawasan Bandara, Industri, Pelabuhan, Kompleks TNI/Polri, Pemukiman. Sementara untuk   luasan lahan   non-terbangun adalah seluas   32.408   hektar atau   berkisar   92.4 persen   yang tergolong kedaam ; Dana, Hutan Primer, Hutan Sekunder, Hutan Wisata,  Lahan Kosong, Mangrove,
Pertanian Lahan kering, Rawa,  Semak belukar, Sungai, Tambak dan Tegalan.
Tabel 8. Tutupan lahan Kota Sorong tahun 2012
No Tutupan Lahan Luas (ha) No Tutupan Lahan Luas (ha)
1 Danau
0,
4
2
10  Mangrove 1.379,6
6 2 Hutan Primer 13.059, 40 11  Pemukiman 2.457,8 3 3   Hutan Sekunder 12.914,51  12  Pertanian Lahan Kering 3.321,61 4 Hutan Wisata 105, 10 13  Rawa 6,4 2 5 Kawasan Bandara 95, 06 14  Semak Belukar 768,6 9 6 Kawasan Industri
6,
5 4 15  Semak/Belukar 148,0
0 7 Kawasan Pelabuhan 59, 45 16  Sungai 98,0 6 8 Kompleks TNI/Polri 39, 06 17  Tambak 87,4
4
9 Lahan Kosong
47, 98
18  Tegalan 511,7
0
Jumlah 35.106,9
3
Sumber: Analisis GIS Kota Sorong (2012
Wilayah pesisir adalah wilayah pertemuan antara daratan dan laut, ke arah darat meliputi bagian daratan yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang  surut, angin laut dan intrusi garam, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang ada di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar serta daerah yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan  manusia  di  daratan.    Hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  garis  batas  yang nyata, sehingga batas wilayah pesisir hanyalah garis khayal yang letaknya ditentukan oleh situasi dan kondisi setempat.
Dari definisi wilayah pesisir tersebut  secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi  yang terjadi di wilayah ini.  Kompleksitas aktivitas ekonomi  seperti  perikanan,  pariwisata,  pemukiman,  perhubungan,  dan  sebagainya  memberikan tekanan  yang  cukup  besar  terhadap  keberlanjutan  ekologi  wilayah  pesisir  seperti  ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.
Provinsi Papua  Barat khususnya  Kota Sorong merupakan salah satu daerah di Indonesia yang  memiliki  potensi  pesisir  dan  kelautan  yang  sangat  besar.  Garis  pantainya  yang  memiliki banyak potensi pesisir dan kelautan yang bisa dimanfaatkan. Keberadaan terumbu karang, hutan mangrove,  serta  keanekaragaman  flora  dan  fauna  laut  merupakan  potensi  yang  memiliki  nilai ekonomi  yang  menjanjikan,  baik  di  bidang  produksi  maupun  di  bidang  pariwisata.  Saat  ini ekosistem  pantai  terancam  kelestariannya  terutama  oleh  kegiatan  manusia.  Sumber  daya  pantai merupakan  anugerah  alam  yang  sangat  berharga  bagi  mahluk  hidup  yang  perlu  dikelola  dan dikembangkan secara baik untuk kepentingan saat ini dan dimasa yang akan datang. Untuk tetap menjaga  potensi  sumber  daya  pesisir  Kota  sorong,  maka  diperlukan  suatu  pengelolaan  yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan agar sumber daya yang ada tersebut tetap terjaga.
Wilayah pesisir yang kaya aneka ragam hayati, perlu diatur mengenai kebijakannya yang harus sustainable ,  penyelenggaraan  penataan  ruang  tersebut  tentunya  harus  memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya seperti demografi, sebaran penduduk, serta aspek potensial dan strategis lainnya.  Hasil dari penyelenggaraan penataan ruang ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan  berkelanjutan ( Sustainable Development )  yang  dapat  memadukan  pilar ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pemerataan pembangunan.
Aspek  keberlanjutan  dalam  suatu  pembangunan  itu  penting,  maka  diperlukan  adanya kebijakan  yang  tepat  dalam  suatu  wilayah.  Dalam  UU  No.  32/2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Pasal  1  Butir  10  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi  dasar  dan  terintegrasi  dalam  pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Namun seringkali terjadi pelanggaran pada daerah kawasan pesisir Pantai Kota Sorong, pada daerah ini kerap kali terjadi penyimpangan berupa  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sekitar  untuk  memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika hal tersebut terus dilakukan dan tidak ada upaya penanganan yang serius dari  pihak  pemerintah,  maka  dikhawatirkan  akan  terjadi  kelangkaan  sumber  daya  hayati  di kawasan pesisir tersebut. Serta akan terjadi konflik yang tak terkendali di kalangan masyarakat itu sendiri karena memiliki kepentingan sendiri-sendiri.
Dengan  diberlakukannya  UU  No.  32  Tahun  2004  yang  telah  diubah  dengan  UU  No.  23 tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah,  maka  menjadikan  landasan  hukum  bagi  daerah  untuk mengembangkan daerahnya sendiri dengan kata lain pemerintah pusat memberikan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

## Dasar-dasar Kebijaksanaan pengendalian Kerusakan Lingkungan Di Daerah Pesisir Kota Sorong
Undang-undang  Dasar  1945  sebagai  landasan  konstitusional  menegaskan  bahwa sumberdaya alam agar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan harus dapat dinikmati  baik  oleh  generasi  sekarang  maupun  generasi  mendatang.  Konsep  pembangunan berkelanjutan  yang  telah  diletakkan  sebagai  kebijaksanaan  pada  masa  lalu,  pada  kenyataannya selama  ini  justru  terjadi  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  tidak  terkendali  dengan  akibat kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.
Kebijakan  Agenda  21  Indonesia,  dimana  pengelolaan  sumber  daya  alam  merupakan agenda  keempat.  Tiga  sub-agenda  dirumuskan  dalam  agenda  ini,  yaitu:  (1)  konservasi keanekaragaman  hayati;  (2)  pengembangan  bioteknologi;  dan  (3)  pengelolaan  terpadu  wilayah pesisir dan lautan. Penanganan bagi ketiga aspek tersebut diarahkan pada upaya pelestarian dan perlindungan biologi pada tingkat genetic, spesies dan ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang dan tumbuhan di seluruh Indonesia.
Pasal  65  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup menyatakan: “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia". Selain itu pada Pasal 67 Undang-Undang tersebut menyatakan:“Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta  mengendalikan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup".  Hal  ini  berarti  antara masyarakat dan pemerintah perlu menjalin hubungan  yang baik dalam melestarikan lingkungan hidup.  Dalam  pengaturan  sumber  daya  alam,  fungsi  pemerintah  adalah;  (1)  mengatur  dan mengembangkan  kebijaksanaan  dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup;  (2)  mengatur penyediaan,  peruntukan,  penggunaan,  pengelolaan lingkungan  hidup,  dan  pemanfaatan  kembali sumberdaya alam, termasuk sumberdaya genetika; (3) mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumberdaya alam dan sumberdaya buatan, termasuk sumberdaya genetika; (4) mengendalikan kegiatan yang mempunyai  dampak  sosial;  (5)  mengembangkan  pendanaan  bagi  upaya  pelestarian  fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
Sedangkan mengenai kebijaksanaan nasional lingkungan hidup mengacu pada nilai-nilai dasar dalam pelestarian lingkungan, yaitu sebagai berikut; (1) Pelestarian lingkungan dilaksanakan berdasarkan  konsep  Pembangunan  Berkelanjutan,  yaitu  pembangunan  yang  mampu  memenuhi aspirasi dan kebutuhan manusia pada generasi–generasi mendatang. Pembangunan Berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan  panjang  dengan  keseimbangan  pertumbuhan  ekonomi,  dinamisme  social  dan  pelestarian lingkungan hidup.; (2) Fungsi lingkungan perlu dilestarikan demi kepentingan manusia baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Pengambilan keputusan dalam pembangunan perlu memperhatikan pertimbangan daya dukung lingkungan sesuai fungsi lingkungannya. Daya dukung  lingkungan  menjadi  kendala  (constraint)  dalam  pengambilan  keputusan  dan  prinsip  ini perlu dilakukan secara kontinu dan konsekuen.; (3) Pemanfaatan sumber daya alam tak terpulihkan perlu memperhatikan kebutuhan antar generasi. Pemanfaatan sumber daya alam terpulihkan perlu mempertahankan  daya  pemulihannya.;  (4)  Setiap  warga  negara  mempunyai  hak  untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan berkewajiban untuk melestarikan lingkungan. Oleh karenanya, setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan informasi lingkungan yang  benar,  lengkap  dan  mutahir.;  (5)  Dalam  pelestarian  lingkungan,  usaha  pencegahan  lebih diutamakan daripada usaha penanggulangan dan pemulihan.; (6) Kualitas lingkungan ditetapkan
berdasarkan fungsinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan perlu dihindari; bila sampai terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan,  maka diadakan penanggulangan dan pemulihan dengan tanggung  jawab  pada  pihak  yang  menyebabkan.;  (7)  Pelestarian  lingkungan  dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pelestarian melalui pendekatan menejemen yang layak dengan sistem pertanggungjawaban.
Undang-Undang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  mengamanatkan pengelolaan  lingkungan  hidup  dilaksanakan  secara  terpadu.  Dalam  Pasal  2  huruf d.  dinyatakan “Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan”.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  maka  pelaksanaan  pengelolaan  pesisir  dan  laut  harus dilakukan  secara  terpadu.  Keterpaduan  ini  meliputi  keterpaduan  antar  sektor  (permukiman, pariwisata,  perhubungan,  perikanan,  kehutanan, industri  dll.),  keterpaduan  tugas  dan  kewajiban serta  keterpaduan  antara  aspek,  yaitu  sosial  ekonomi,  ekologi,  teknologi  dan  kelembagaan (institusi).
Untuk melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pesisir dan laut, Pemerintah Daerah telah  diberikan  kewenangan  di  wilayah  laut.  Pasal  18  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  memberikan  kewenangan  Pemerintah  Daerah  untuk  mengelola sumber  daya  di  wilayah  laut  meliputi;  (1)  eksplorasi,  eksploitasi,  konservasi,  dan  pengelolaan kekayaan  laut;  (2)  pengaturan  kepentingan  administrative;  (3)  pengaturan  tata  ruang;  (4) penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  atau  yang  dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah; (5) ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan; (6) ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
Kewenangan  daerah  yang  tersebut  di  atas  merupakan  dasar  dalam  pengelolaan  wilayah pesisir secara terpadu, dengan demikian daerah dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada diwilayahnya untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kemudian dalam Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang  Nomor  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dinyatakan  bahwa  kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mill laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
Adanya  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  sampai  12  mil,  maka kegiatan pemantauan, pengawasan pengendalian, evaluasi dan pelaporan di wilayah pesisir dapat dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pada Pasal 18 Ayat (3) huruf d. Undang-undang
tentang  Pemerintahan  Daerah,  dinyatakan  bahwa  kewenangan  Daerah  di  wilayah  laut  termasuk penegakan  hukum  terhadap  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  daerah  atau  yang  dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. Hal ini memungkinkan Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan pesisir dan laut, sehingga pemahaman atas konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia menjadi sangat penting agar tidak terjadi kerancuan hukum. Adanya wewenang melakukan penegakan hukum di wilayah laut  juga  dapat  mendorong  diadakannya  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  Lingkungan  Hidup, sehingga langkah penegakan hukum dapat lebih lancar.

## Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Lingkungan Hidup Di Daerah Pesisir Kota Sorong
Peranan pemerintah, swasta dan masyarakat dalam hal ini menjadi bagian terpenting yang tidak terpisahkan  dalam  upaya  mengelola  lingkungan  pesisir  dan  laut.  Dewasa  ini,  pengelolaan lingkungan  secara  terpadu  dimungkinkan  untuk  memberikan  peluang  pengelolaan  yang  cukup efektif dalam rangka menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ekonomi. Namun  demikian,  hal  ini  tidak  menutup kemungkinan  akan  adanya  bentuk-bentuk  pengelolaan lain yang lebih aplikatif ( applicable ) dan adaptif ( acceptable ). Salah satu bentuk pengelolaan yang cukup  berpeluang  memberikan  jaminan  efektifitas  dalam  pengimplementasiannya  adalah pengelolaan berbasis masyarakat ( community based management ).
Proses  pengelolaan  lingkungan  ada  baiknya  dilakukan  dengan  lebih  memandang  situasi dan kondisi lokal agar pendekatan pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kondisi lokal daerah yang  akan  dikelola.  Pandangan  ini  tampaknya  relevan  untuk  dilaksanakan  di  Indonesia  dengan cara memperhatikan kondisi masyarakat dan kebudayaan serta unsur-unsur fisik masing-masing wilayah  yang  mungkin  memiliki  perbedaan  disamping  kesamaan.  Dengan  demikian,  strategi pengelolaan pada masing-masing wilayah akan bervariasi sesuai dengan situasi setempat. Yang perlu  diperhatikan adalah  nilai-nilai  dan norma-norma  yang  dianut  oleh  suatu  masyarakat  yang merupakan kearifan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.
Segenap gambaran wacana tersebut di atas secara umum memberikan cermin bagaimana sebuah  pengelolaan  yang  melibatkan  unsur  masyarakat  cukup  penting  untuk  dikaji  dan diujicobakan.  Peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan  ini  lebih  dikenal  dengan  istilah pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) atau community based management (CBM) .
Peran  Pemerintah  Kota  Sorong  dalam  Pelestarian  Lingkungan    Pesisr  antara  lain:(1) Pembuatan Tanggul Pesisir, Dusun Bajo yang terletak di daerah pesisir yang  berbatasan dengan selat Alas tidak bisa dilepaskan dari permasalahan abrasi pantai. Abrasi pantai yang merupakan proses pengikisan pantai yang dikarenakan kekuatan gelombang laut dan arus laut yang kuat dan bersifat  merusak,  kerusakan  atau  abrasi  pantai  disebabkan  oleh  gejala  alami  dan  ulah  tangan manusia  Pada  dasarnya  dampak  yang  terjadi  akibat  proses  abrasi  pantai  tidak  dapat  dihindari, namun  prosesnya  saja  yang  lama  dan  ada  atau  tidaknya  pemicu  yang  dapat  mempercepatnya. Dampak  yang  ditimbulkan  dari  abrasi  pantai  diantaranya  adalah  kerusakan  ekosistem  terumbu karang,  hutan  mangrove  secara  alami,  akibat  pengikisan  yang  terjadi  secara  terus-menerus. Kemudian, terjadi penurunan keanekaragaman organisme disekitarnya akibat ekosistem dimana organisme  tersebut  lahir,  tumbuh,  mencari  makan  dan  hidup,  rusak  dan  hilangnya  tempat berkumpulnya ikan ikan perairan pantai karena terkikisnya hutan bakau.
Dampak  abrasi  pantai  lainnya  juga  akan  sangat  terlihat  pada  bibir  pantai,  dimana  garis pantai akan semakin bergeser ke arah daratan, yang berarti akan terjadi penyempitan lahan tempat tinggal  bagi  penduduk  sekitar  pantai,  apabila  tidak  diatasi  lama  kelamaan  daerah-daerah  yang permukaannya  rendah  akan  tenggelam.  Selain  itu p antai  yang  indah  dan  menjadi  tujuan  wisata menjadi rusak.
Namun  abrasi  pantai  di  Kota  Sorong  sudah  bisa  dicegah    dengan  membuat  tanggul  di sekitar wilayah pesisir Bandara Deo. Pembangunan tanggul di wilayah pesisir Bandara Deo Kota Sorong  di  mulai  sejak  bulan    juni  2013  dan  rampung  pada  bulan  november  2013.  Proyek Pemerintah Pusat pembangunan dinding laut pantai Kota Sorong. Pembangunan tanggul sepanjang 525 meter ini dibiayai APBN . Kondisi tanggul penahan ombak di Kawasan Pesisir Bandara Deo Kota Sorong saat ini sudah berjalan dengan baik. Warga pesisir sudah terlindungi dari ancaman gelombang  pasang  dan  abrasi  yang  sebelumnya  melanda  wilayah  pesisir  di  Kawasan  Pesisir Bandara Deo Kota Sorong,; (2) Penanaman Vegetasi Mangrove, Mangrove mempunyai peranan ekologis,  ekonomis,  dan  sosial  yang  sangat  penting  dalam  mendukung  pembangunan  wilayah pesisir.  Kerja  sama  pemerintah  daerah  dengan  masyarakat  wilayah  pesisir  Kota  Sorong  sudah pernah dilakukan seperti kegiatan penghijauan yang di naungi oleh Badan Linkungan Hidup dan Dinas Kehutanan pada tahun 2015 dengan menyediakan bibit mangrove sekitar 1000 pohon untuk ditanam di wilyah pesisir Kota Sorong Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, hutan mangrove yang berada di kawasan Pesisir Kota Sorong saat ini mengalami kerusakan karena
kawasan mangrove beralih menjadi tambak  ikan dan udang, selain itu juga di karenakan adanya eksploitasi  (penebangan)  tumbuhan  mangrove  untuk  dijadikan  kayu  bakar  oleh  masyarakat disekitar pesisir.
“Kita memang belum memiliki data real seberapa besar lahan hutan magrove yang beralih fungsi menjadi tambak ikan atau udang, tetapi apabila melihat kondisinya sekarang bisa dipastikan sudah sangat banyak lahan mangrove yang beralih fungsi. Kita beberapa kali mengadakan program penanaman kembali tanaman mangrove tapi hasilnya sungguh mengecewakan, dari 1000 tanaman mangrove yang kita tanam hanya bersisa setengahnya jangka. Banyak dari masyarakat sekitar yang bukannya  turut menjaga  keberlangsungan  tanaman  magrove  malah  di  tebang.  Mungkin  mereka mengira hutan magrove itu kurang penting....”kata  Tatang Sekretaris Badan Lingkungan Hidup” Upaya Pemerintah Dalam Penanggulanagn Kerusakan Lingkungan Di Daerah Pesisir Kota Sorong
Wilayah pesisir pantai memiliki potensi yang tak ternilai bagi masyarakat. Perairan pantai tidak  saja  menjadi  sumber  pangan  yang  produktif,  tetapi  juga  sebagai  gudang  mineral,  alur pelayaran,  tempat  rekreasi  dan  juga  sebagai  tangki  pencerna  bahan  buangan  hasil  kegiatan manusia. Besarnya sumber alam yang terkandung di dalamnya, hayati maupun non hayati serta aneka kegunaan yang bersifat ganda merupakan bukti yang tidak dapat disangkal, bahkan menjadi tumpuan harapan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat di masa mendatang.
Berdasarkan hasil observasi  yang telah dilakukan Keadaan wilayah pesisir  Kota Sorong cukup memprihatinkan karna adanya peningkatan kegiatan yang mengkonversi kawasan daerah pesisir menjadi peruntukan lain yaitu pembukaan lahan tambak, selain itu juga dikarenakan adanya eksploitasi (penebangan) tumbuhan mangrove untuk dijadikan kayu bakar oleh masyarakat sekitar kawasan daerah pesisir.
Perubahan    kawasan  mangrove  menjadi  lahan  tambak  ikan  dan  udang  oleh  masyarakat sebenarnya bukan karena tidak ada alasan, hal ini disebabkan karena hasil tangkapan ikan di laut sudah sangat berkurang sehingga biaya yang mereka keluarkan untuk pergi melaut terkadang lebih besar dari pada hasil tangkapan. Selain itu  juga terkena pencemaran lingkungan. Hal ini terlihat dari  banyaknya  sampah  yang  menggenang  baik  yang  berada  di  kawasan  pemukiman  penduduk dan sekitar wilayah pesisir. Bukan itu saja sampah-sampah sisa aktivitas ekonomi, sampah rumah tangga dan tumpahan bahan bakar minyak dari kapal-kapal yang berlabuh di wilayah pesisir Kota Sorong
Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  Kota  Sorong;  (1)  Penataan lingkungan berupa perbaikan rumah tidak layak huni.; (2) Penanaman pohon mangrove merupakan
salah  satu  upaya  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kota  Sorong,  dirangkaikan  dengan  penanaman pohon penghijauan di sekitar pantai.; (3) Penyuluhan hukum terhadap masyarakat kawasan daerah pesisir  Kota  Sorong  di  maksudkan  untuk  memeberikan  pengetahuan  terhadap  para  masyarakat setempat tentang peraturan perundang-undagan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian  diatas maka diperoleh beberapa kesimpulan antara lain adalah : (A) Peran Pemerintah Kota Sorong dalam Pelestarian Lingkungan  Pesisr antara lain; (1) Pembuatan Tanggul Pesisir Pembuatan tanggul di sekitar wilayah pesisir Bandara Deo. Pembangunan tanggul di wilayah pesisir Bandara Deo Kota Sorong di mulai sejak bulan  juni 2013 dan rampung pada bulan november 2013. Proyek Pemerintah Pusat pembangunan dinding laut pantai Kota Sorong. Pembangunan tanggul sepanjang 525 meter ini dibiayai APBN . Kondisi tanggul penahan ombak di Kawasan Pesisir Bandara Deo Kota Sorong saat ini sudah berjalan dengan baik. Warga pesisir sudah terlindungi dari ancaman gelombang pasang dan abrasi yang sebelumnya melanda wilayah pesisir  di  Kawasan  Pesisir  Bandara  Deo  Kota  Sorong,;  (2)  Penanaman  Vegetasi  Mangrove Pemerintah melaksanakan kegiatan penghijauan yang di naungi oleh Badan Linkungan Hidup dan Dinas Kehutanan pada tahun 2015 dengan menyediakan bibit mangrove sekitar 1000 pohon untuk ditanam di wilyah pesisir Kota Sorong,; (B) Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sorong  : (a) Penataan lingkungan berupa perbaikan rumah tidak layak huni,; (b) Penanaman pohon  mangrove  merupakan  salah  satu  upaya  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  Kota  Sorong, dirangkaikan  dengan  penanaman  pohon  penghijauan  di  sekitar  pantai.;  (c)  Penyuluhan  hukum terhadap  masyarakat  kawasan  daerah  pesisir  Kota  Sorong  di  maksudkan  untuk  memeberikan pengetahuan  terhadap  para  masyarakat  setempat  tentang  peraturan  perundang-undagan  yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan.

## DAFTAR PUSTAKA
Beatley, T., Brower, D. J., & Schwab, A. K. (2002). An Introduction to Coastal Zone Management (Second Edition). Washington DC: Island Press. Dahuri,  R.  et  al,  1996. Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan  Lautan  Secara  Terpadu .  PT. Pramadya Paramita, Jakarta.
Edgren G 1993 Expected economic and demographic development in coastal worl wide  National Institute  For  coastal  and  Marine  Management ,  Coastal  Zone  Management  Centre Noordwijk, Netherland.
Muttaqiena,  dkk.  2009. Makalah  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  Secara  Berkelanjutan  Pasca Tsunami Desember 2004 .
Menteri  Permukiman  Dan  Prasarana  Wilayah,  2003. Tinjauan  Aspek  Penataan  Ruang  Dalam Pengelolaan Wilayah Laut Dan Pesisir . Surabaya
Nurmala, Tati. 2012. Pengantar Ilmu Pertanian .Graha Ilmu. Yogyakarta Nurmalasari. (2001). Pengaruh Penggunaan Media Benda Asli terhadap Prestasi Belajar Biologi Siswa  Kelas  1  di  SLTP  N  Yogyakarta  tahun  ajaran  2000/2001 .  Skripsi.  UNY, Yogyakarta.
Soerjono, 2002, Teori Peranan , Jakarta, Bumi Aksara Sondang P. Siagian, 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia , Bumi Aksara, Jakarta Syafiie, Inu Kencana. (2001). Pengantar Ilmu Pemerintahan . Bandung: Refika Aditama Supriharyono. 2007 . Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati . Pustaka Pelajar. Yogyakarta: Yuwono, Nur. 1992. Dasar-Dasar Perencanaan Bangunan Pantai Volume II . Yogyakarta: Biro Penerbit Keluarga Mahasiswa Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM.