Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia

## HAK PEREMPUAN DISABILITAS DALAM UU. NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN: PERSPEKTIF CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES (CRPD)
Habib Shulton A
Institut Agama Islam Ma’arif (IAIM) NU Metro Lampung. E-Mail: habibshulton1708@gmail.com

## Fatul Mu’in
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung E-Mail: fathulmuin108@gmail.com
M. Anwar Nawawi
Sekolah Tinggi Agama Islam Tulang Bawang Lampung. E-mail: anwarnawawi1961@gmail.com

## Abstract
This paper examines injustice, discrimination and violations of the human rights of  women  with  disabilities.  Implementation  and  application  of  Article  4  paragraph  2 (point  b  and  point  c)  of  the  Law.  No.  1  of  1974  concerning  Marriage  is  one  of  the factors. In addition, this discrimination is caused by several factors, including the fact that  law  enforcement  in  Indonesia  is  still  dominated  by  a  positivistic-legalistic paradigm  and  way  of  thinking.  The  law  enforcement  process  is  carried  out  in  such  a way from the perspective of legal regulations alone. As a result, written legal provisions (laws  and  regulations)  have  become  the  main  benchmark  in  law.  As  a  result,  the  law enforcement process becomes arid, dry from morality. The purpose of this article is to find out the rights of women with disabilities in law. No. 1 of 1974 concerning Marriage with  the  perspective  of  the  Convention  on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (CRPD).

## Kata Kunci : Penyandang Disablitas, UUP, CRPD

## A. Pendahuluan
Majelis  Umum  Perserikatan  Bangsa- Bangsa menetapkan Resolusi Nomor
A/61/106  tentang Convention  on  the  Rights of  Persons  with  Disabilities (CRPD).
Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan mengatur langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan  konvensi  tersebut.  Mengingat
pentingnya  menghormatan,  perlindungan, pemenuhan, dan memajukan HAM penyandang disabilitas, pemerintah Indonesia  pun  menandatangani  Resolusi pada  tanggal  30  Maret  2007  di  New  York. Komitmen  Indonesia  selanjutnya  dibuktikan dengan meratifikasi Konvensi tersebut  yang kemudian  dituangkan  dalam  UU  Nomor  19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention
on  The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-hak  Penyandang Disabilitas)  dan  telah  disahkan  pada  hari Selasa 18 Oktober 2011. 1
Tujuan dari Konvensi ini adalah untuk memajukan,  melindungi,  dan  menjamin penikmatan  semua  HAM  dan  kebebasan mendasar  secara  penuh  dan  setara  oleh semua  orang  penyandang  disabilitas.  Selain itu, konvensi ini terbentuk berdasarkan pada pertimbangan  prinsip-prinsip  Piagam  PBB yang mengakui, memajukan, serta melindungi  harkat-martabat  yang  melekat dan  hak-hak  yang  setara  yang  tidak  dapat dicabut  dari  semua  anggota  umat  manusia sebagai  dasar  dari  kebebasan,  keadilan  dan perdamaian di dunia. 2
1
Indonesia secara resmi telah menyampaikan  instrumen  ratifikasi  Konvensi  Hak- hak  Penyandang  Disabilitas  kepada  PBB  pada  30 November  2011.  Penyampaian  itu  dilakukan  setelah DPR  RI  dalam  Rapat  Paripurna  pada  18  Oktober 2011  yang  menyetujui  secara  aklamasi  RUU  tentang
Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang
Disabilitas menjadi Undang-Undang. Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, maka Indonesia  menjadi  negara  ke-107  yang  meratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Indonesia sebagai  Negara  Pihak  dari  Konvensi  akan  memiliki kewajiban  untuk  memenuhi  ketentuan-ketentuan yang  ada  di  dalam  Konvensi,  yaitu  melakukan berbagai  penyesuaian  dalam  penanganan  kelompok masyarakat disabilitas di berbagai bidang  kehidupan. Hal ini mencakup antara lain penyediaan aksesibilitas dan  perubahan  pola  pikir  pada  tingkat  pembuat kebijakan serta masyarakat umum guna mewujudkan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Lihat: http://www.kemlu (kementerian luar negeri).go.id/Pages/News . 01/09/19 2 Habib  Shulton  Asnawi  dan  Udiyo  Basuki,
“ Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia:  Studi  Ratifikasi  Konvensi  Hak-hak Disabilitas  (Convention  on  The  Rights  of  Persons with  Disabilities)”, dalam  Jurnal  Sosio-Relegia  Vol. 10, No.1, Februari 2012 Yogyakarta: hlm. 18-19.
Konsep  perlindungan  HAM  tersebut dikuatkan  dalam  Deklarasi  Universal  Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948, di dalamnya termuat bahwa hak dan kebebasan sangat perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi,  termasuk  tidak  melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, laki- laki  dan  perempuan  mempunyai  derajat yang  sama. 3 Selain  itu,  dalam  konstitusi Indonesia,  juga  telah  memuat  aturan  HAM secara  khusus  dalam  BAB  XA  yang  terdiri dari  Pasal-pasal  28  A  sampai  dengan  28  J. 4
Oleh  karena  itu,  komitmen  Indonesia terhadap  perlindungan  HAM  khususnya penyandang  disabilitas  yang  tertuang  dalam regulasi  hukum  UU  No.  19  Tahun  2011 serta  UU  HAM  tersebut  tentu  menjadi harapan  besar  bagi  penyandang  disabilitas khususnya  kaum  perempuan  disabilitas
3 Saparinah  Sadli, Hak  Asai  Perempuan Adalah  Hak  Asasi,  Dalam  Pemahaman  Bentuk- Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif  Pemecahannya, (Jakarta:  Pusat  Kajian Wanita  dan  Gender,  Uiniversitas  Indonesia  Jakarta, 2000), hlm. 1. Prinsip non diskriminasi baik laki-laki maupun  perempuan  maka  ada  dua  hal  yang  bisa disimpulkan: Pertama, pengakuan  secara  umum  atas kesetaraan  antara  laki-laki  dan  perempuan,  tanpa membedakan  jenis  kelamin. Kedua, mengakuan  atas kesejajaran  hak  dan  keawajiban  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  berbagai  bidang.  Lihat:  Zaitunah Subhan, Tafsir  Kebencian:  Studi  Kasusu  Gender dalam  Tafsir  Qur’an, (Yogyakarta:  LKiS,  1999), hlm. 4.
4 Disamping  dalam  UUD  1945,  Indonesia juga  telah  memiliki  berbagai  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  HAM.  Lihat: Sefriani, “Kewenangan Negara Melakukan Penguragnan  dan  Pembatasan  terhadap  Hak  Sipil Politik”,  dalam  Jurnal  Konstitusi,  Vol.  1,  No.  1, November 2012, hlm. 2.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
untuk  mendapatkan  keadilan,  kesetaraan serta terbebas dari perlakuan diskriminasi.
Meskipun  secara  normatif,  konvensi Internasional  maupun  dalam  konstitusi Indonesia telah tegas perlindunganya.
Namun dalam kenyataan, hak-hak penyandang  disabilitas  di  Indonesia  masih mengalami  perlakuan  diskriminatif  serta ketidakadilan.  Bentuk  ketidakadilan  bagi kaum  disabilitas  tercermin  pada  tidak diberikannya kesempatan yang sama diberbagai  bidang  baik  peran  politik,  akses ketenagakerjaan,  akses  pendidikan,  akses informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan  serta  kesetaraan  dan  keadilan  di depan  hukum.  Khususnya  dalam  artikel  ini adalah  hak-hak  kesetaraan  dan  keadilan kaum  perempuan  disabilitas  di  bidang perkawinan. 5
Diskriminasi terhadap hak-hak perempuan disabilitas  di bidang perkawinan
5 Upaya  perlindungan  Hak  Asasi  Manusia (HAM)  di  Indonesia,  sejauh  ini  kondisinya  masih belum selesai dengan harapan masyarakat.
Pernyataan  ini  didukung  oleh  argumentasi  berupa masih  seringnya  terjadi  pelanggaran  HAM  di Indonesia,  khususnya  pelanggaran  terhadap  hak-hak perempuan  dalam  bidang  kesehatan    khususnya kesehatan  reproduksi.  Pembuat  kebijakan  legislatif dalam pernyataan yang dicantumkan dalam penjelasan Undang-undang tentang HAM (UU No 39 tahun  1999)  mengakui  bahwa  pada  kenyataannya selama  lima  puluh  tahun  usia  Republik  Indonesia, pelaksanaan  melindungi  ( to  protect )  masih  jauh  dari memuaskan.  Lihat:  H.  Muladi,  (ed),  Hak  Asasi Manusia  “Hakikat,  Konsep  dan  Imlpikasinya  Dalam Perspektif  Hukum  dan  Msyarakat.  Dalam  R.B. Sularto, Upaya Hukum Sebagai Instrumen Pemberdayaan  Budaya  Hukum  Dalam  Perlindungan HAM  di  Indonesia, (Bandung:  PT  Rafika  Aditama, 2009), hlm. 266.
disebabkan  oleh  adanya  penerapan  Pasal dalam  UU.  No.  1  tahun  1974  tentang Perkawinan,  yang  disinyalir  terindikasi  bias gender  dan  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  keadilan  yang  tertuang  di  dalam Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-hak Penyandang Disabilitas)/CRPD. Pasal tersebut adalah Pasal 4 ayat 2 (poin b dan c) tentang syarat-syarat poligami. Pasal 4 UUP ayat  (b)  menyatakan  bahwa  pengadilan dapat  memberikan  izin  kepada  seorang suami  yang  akan  poligami  dengan  syarat “ istri  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit yang tidak dapat disembuhkan ”. 6
Ketika seorang istri mengalami kecelakaan  kemudian  menderita  cacat, seorang  suami  dengan  mudah  mengajukan permohonan poligami atau bercerai  (dengan berdalih  terhadap  pasal  tersebut).  Namun, dalam  UUP  tersebut  tidak  berlaku  klausul sebaliknya.  Ini  bukan  berarti  seorang  istri akan melakukan “ poliadri ”, namun seyogyanya  pemerintah  lebih  memberikan pengaturan  yang  berprinsip  keadilan  dan kemitra-sejajaran antara laki-laki dan perempuan.  Karena  dalam  Pasal  tersebut klausul cacat hanya diberlakukan untuk istri saja  dan  tidak  sebaliknya.  Padahal,  dalam masyarakat bisa saja seorang suami menderita  mandul  (tidak  bisa  memberikan
6 Lihat  Pasal  4  ayat  (b)  UU.  No.  1  tahun 1974 tentang Perkawinan.
keturunan) atau mengalami cacat (disabilitas)  dan  lain  sebagainya. Dalam Pasal  tersebut  terlihat  bahwa  UUP  terkesan pro-poligami, semua alasan yang
membolehkan  suami  berpoligami  hanya dilihat  dari  perspektif  kepentingan  suami saja, dan sama sekali tidak mempertimbangkan  perspektif  kepentingan kaum istri.
Bahwa,  keadilan  serta  kesetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan  merupakan sebuah perwujudan HAM yang dimiliki oleh semua  umat,  khususnya  kaum  perempuan disabilitas. 7 Maka upaya perlindungan terhadap  hak-hak  perempuan  disabilitas merupakan  sebuah  keniscayaan.  Karena Negara  Indonesia  merupakan  “ negara hukum ”  sebagaimana  tertuang  dalam  UUD 1945  dan  syarat  adanya  negara  hukum adalah adanya perlindungan terhadap HAM. Untuk itu, segala bentuk diskriminasi, harus dihapuskan.  Asumsi,  persepsi,  dan  cara pandang    terhadap  penyandang  cacat  harus diubah. 8 Hal  ini  tentu  menjadi  kewajiban pemerintah  Indonesia  untuk  secara  penuh menghormati,  melindungi  serta  memenuhi hak-hak  kaum  perempuan  disabilitas.  Oleh karena  itu,  rumusan  masalah  dalam  artikel ini  adalah  bagaimanakah  hak  perempuan
7 Habib  Shulton  Asnawi, Politik  Hukum Kesetaraan  Kaum  Perempuan  dalam  Organisasi Masyarakat  Islam  di  Indonesia, dalam  Jurnal  Studi Gender  dan  Islam/MUSAWA,  (Yogyakarta:  PSW UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 27.
8 Kompas: http://www.kaskus.co.id/showthread.php . 01/09/19.
disabilitas  dalam  UU.  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  perspektif Convention on The Rights of Persons with Disabilities (CRPD)?

## B . Metode Penelitian
Jenis  artikel  ini  adalah  library  riset (penelitian kepustakaan). Peneliti melakukan kajian  melalui  sumber-sumber  kepustakaan diantaranya  hasil  penelitian  terdahulu,  dan jural-jurnal ilmiah tetang hak-hak perempuan  dalam  UUP.      Kemudian dianalisis  menggunakan  teori-teori  keadilan dan  hak  sasi  manusia  khususnya  teori  hak perempuan  disabilitas.  Sifat  artikel  ini adalah  artikel  normative.  Artinya  bahwa, fakta-fakta ketidakadilan perempuan disabilitas tentang hak perkawinan
kemudian ditijau secara normative, normative  dalam  hal  ini  adalah  norma- norma yang mengatur tentang hak-hak kaum disabilitas  (CRPD).  Sumber  data  dalam penlisan  artikel  ini  adalah  dokumen  CRPD yang secara khusus mengatur tetang hak-hak kaum  disabilitas,  serta  UUP  yang  secara khusus  mengatur  tentang  hak  perempuan dalam  ketentuan  perkawinan,  salah  satunya ketentuan  syarat  poligami  bagi  laki-laki. Sumber  data  pendukung  yag  terkait  lainnya adalah,  jural-jurnal  ilmiah  yang  terkait denga  kajian  artikel  ini.  Selanjutnya  tehnik pengumpula data penulisan artikel ini adalah melalui  ovservasi  mendalam.  Observasi mendalam yang dilakukan adalah

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020
mengamati, meninjau sumber-sumber kepustakaan mengenai hak-hak kaum disabilitas  yang  mengalami  diskriminasi dalam  bidang  perkawinan.  Terkahir  adalah tehnik  analisa  data,  dalam  artikel  ini menggunakan  pola  pikir  analisis  induktif. Yakni  penulis  mengungkapka  fakta-fakta ketidakadilan  bagi  kaum  disabilitas  dalam bidang perkawinan, kemudian ditarik secara normative  (CRPD).  Tehnik  analisis  ini adalah  menggambarkan  fakta  secara  khusus kemudian ditarik pada konsep umum.
C.  Konsep Convention  on  The  Rights  of Persons with Disabilities (CRPD) dalam Negara Hukum Indonesia
Konfigurasi politik hukum mengenai lahirnya Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang  Disabilitas  ( Convention  on  The Rights  of  Persons  with  Disabilities )/CRPD pada  prinsipnya  adalah  sebagai  uapaya pengagungan  terhadap  harkat  dan  martabat kemanusiaan khususnya adalah kaum disabilitas  di  dunia.  Pengagungan  derajat kemanusiaan  ini  tidak  terlepas  terhadap konsep  perlindungan  terhadap  hak  asasi manusia (HAM). HAM adalah hak-hak yang dimiliki  manusia  semata-mata  karena  ia manusia.  Umat  manusia  memilikinya  bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau  berdasarkan  hukum  positif,  melainkan
semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 9
Dalam  arti  ini,  maka  meskipun  setiap orang  terlahir  dengan  warna  kulit,  jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan  yang  berbeda-beda,  ia tetap  mempunyai  hak-hak  tersebut.  Inilah sifat  universal  dari  hak-hak  tersebut.  Selain bersifat  universal,  hak-hak  itu  juga  tidak dapat dicabut ( inalienable ). Artinya seburuk apapun  perlakuan  yang  telah  dialami  oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan  seseorang,  ia  tidak  akan  berhenti menjadi  manusia  dan  karena  itu  tetap memiliki  hak-hak  tersebut.  Dengan  kata lain,  hak-hak  itu  melekat  pada  dirinya sebagai makhluk insani. 10
Dari  pengertian  di  atas  kemudian lahirlah  paham  persamaan  kedudukan  dan hak  antara  umat  manusia  berdasarkan prinsip keadilan, persamaan, yang memberikan  pengakuan  bahwa  manusia mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang  sama tanpa membedakan jenis kelamin, ketidaksempurnaan  fisik,  ras  suku,  agama dan status sosial. 11
9 Jack Donnely, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca and  London,  2003,  p.  7-21.  Juga  Maurice  Cranston, What  are  Human  Rights? (New  York:  Taplinger, 1973), hlm. 70.
10 Knut D. Asplund dan Rhona K. M. Smith, Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, dalam    Suparman Marzuki,  Eko  Riyadi  (ed.),  (Yogyakarta:  PUSHAM UII, 2008), hlm. 8.
11 Udiyo  Basuki, “Perlindungan  Hak  Asasi Manusia  di  Indonesia  (Ulasan  terhadap  Beberapa
Perlindungan  HAM  dalam  UUD  yang pernah  berlaku  di  Indonesia  membuktikan bahwa  salah  satu  syarat  bagi  suatu  negara hukum  adalah  adanya  jaminan  atas  hak-hak asasi manusia. 12 Penegasan Indonesia adalah negara hukum  yang selama ini diatur dalam Penjelasan  UUD  1945,  dalam  Amandemen UUD  1945  telah  diangkat  ke  dalam  UUD 1945  Pasal  1  ayat  (3),  “ Negara  Indonesia adalah  Negara  Hukum”. Kalimat  tersebut menunjukan bahwa negara Indonesia merdeka akan dijalankan berdasarkan hukum,  dalam  hal  ini  adalah  UUD  sebagai aturan  hukum  tertinggi.    Konsep  negara hukum tersebut untuk membentuk pemerintahan  negara  yang  bertujuan,  baik untuk  melindungi  HAM  secara  undividual dan kolektif yang tercermin dalam kalimat:
Ketentuan  UUD  1945)” dalam Jurnal  Asy-Syir’ah Vol. 8 Tahun 2001, hlm. 96. 12 Dalam konteks UUD yang pernah berlaku di  Indonesia,  pencantuman  secara  eksplisit  seputar HAM  muncul  atas  kesadaran  dan  keragaman konsensus.  Dalam  kurun  berlakunya  UUD  di Indonesia,  yakni  UUD  1945,  Konstitusi  RIS  1949, UUDS  1950,  UUD  1945, dan  Amandemen  Keempat UUD  1945  tahun  2002  pencantuman  HAM mengalami  pasang  surut.  Dalam  Amandemen Keempat  UUD  1945  penuangan  pasal-pasal  HAM sebagai wujud jaminan atas perlindungannya dituangkan  dalan  bab  tersendiri,  yaitu  pada  Bab  XA dengan  judul  “Hak  Asasi  Manusia”,  yang  di dalamnya  terdapat  10  (sepuluh)  pasal  tentang  HAM ditambah  1  pasal  (Pasal  28)  dari  bab  sebelumnya (Bab  X)  tentang  “Warga  Negara  dan  Penduduk”, sehingga ada 11(sebelas ) pasal tentang HAM, mulai dari Pasal 28, 28A sampai dengan Pasal 28J. Namun dari  penjelasan  ini  dapat  dikatakan  bahwa  seluruh konstitusi  yang  pernah  berlaku  di  Indonesia mengakui kedudukan HAM itu sangat penting. Majda El-Muhtaj, “HAM, DUHAM, RANHAM, Indonesia” dalam  Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  (ed.), Mengurai Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia:  Kajian  Multi Perspektif, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), hlm. 281.
“… melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dan untuk memajukan kesejateraan  umum,  mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan  keadilan social…”. 13
Konsekuensi  dari  ketentuan  ini  adalah bahwa  setiap  sikap,  kebijakan  dan  perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Lebih jauh, ketentuan ini  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang- wenangan dan arogansi kekuasaan baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.
Negara  hukum  ialah  negara  yang berdiri  di  atas  hukum  yang  menjamin keadilan kepada warga negaranya. Pengertian negara hukum merupakan terjemahan  dari rechsstaat dan the  rule  of law. 14 Ide sentral rechsstaat adalah pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak asasi  manusia  (HAM)  yang  bertumpu  atas prinsip  kebebasan,  keadilan  dan  non diskriminasi.  Adanya  Undang-undang  akan memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap asas kebebasan dan keadilan serta
13 Mahfud  MD, Negara  Hukum  Indonesia: Gagasan  dan  Realita  di  Era  Reformasi, makalah disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  “Dinamika Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya di Era Reformasi”, yang diselenggarakan  Fakultas  Hukum  Universitas  Atma Jaya  Yogyakarta,  Sabtu  8  September  2012  di Yogyakarta, hlm. 5.
14 Padmo  Wahjono, Ilmu  Negara  Suatu Sistematika  dan  Penjelasan  14  Teori  Ilmu  Negara, (Jakarta: Melati Studi Grup, 1977), hlm. 30.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
persamaan.  Adanya  pembagian  kekuasaan untuk  menghindari  penumpukan  kekuasaan dalam  satu  tangan  yang  sangat  cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti  pemerkosaan  terhadap  kebebasan, keadilan dan persamaan. 15
Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi CRPD yang kemudian dituangkan dalam  UU  Nomor  19  Tahun  2011  tentang Pengesahan Convention  on  The  Rights  of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas) yang  telah  disahkan  pada  hari  Selasa  18 Oktober  2011,  ini  merupakan  sebuah komitmen Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap HAM sebagai Negara hukum khsusnya adalah perlindungan terhadap hak-hak disabilitas.
The  Convention  on  The  Rights  of Persons  with  Disabilities (CRPD) 16 ini
15 Paham  negara  hukum  tidak  dapat dipisahkan  dari  paham  kerakyatan  sebab  pada akhirnya, hukum yang mengatur dan yang membatasi kekuasaan  negara  atau  pemerintah  diartikan  sebagai hukum  yang  dibuat  atas  dasar  kekuasaan  atau kedaulatan  rakyat.  Begitu  eratnya  hubungan  antara paham  atau  konsep  negara  hukum  yang  demokratis atau democratisce  rechtsstaat . Lihat:  D.J  Elzinga, “De  Democratische  Rechtsstaat  Als  Ontwikkeling Perspektif”,  dalam  Scheltema  (ed.) De  Rechtsstaat Herdacht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwole, 1989, hlm. 43.  Dikutip  kembali  dalam  Bagir  Manan, Hubungan Antara  Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD  1945, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 167.
16 Terbentuknya  CRPD  oleh  PBB  banyak dipengaruhi  oleh  beberapa  instrumen  internasional yang telah berlaku sebelumnya, antara lain: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948, Peraturan Standar  PBB  tentang  Persamaan  Kesempatan  bagi Para  Penyandang  Cacat  Tahun  1993,  UNESCO Tahun  1960-Konvensi  Menentang  Diskriminasi
merupakan  instrumen  HAM  pertama  yang secara  komprehensif  membicarakan  dan memberikan  perhatian  pada  kebutuhan orang-orang  dengan  segala  jenis  kecacatan (disabilitas).  Indonesia  meratifikasi CRPD berdasar pada kewajiban negara pihak dalam menjamin perlindungan HAM dan kebebasan  mendasar  semua  orang  cacat tanpa  diskriminasi.  Sebagian  ketentuan Konvensi  yang  terkait  dengan  hak-hak  sipil penyandang disabilitas harus segera direalisasikan.  Namun  demikian,  hak-hak ekonomi,  sosial  dan  budaya  penyandang disabilitas,  termasuk  penyediaan  akses  di berbagai  bidang,  dapat  direalisasikan  secara bertahap sesuai dengan ketersediaan sumber daya nasional. 17
Komitmen pemerintah Indonesia terhadap  perlindungan  HAM  khususnya penyandang  disabilitas  yang  tertuang  dalam regulasi  hukum  UU  No.19  Tahun  2011 tersebut,  tentu  menjadi  harapan  besar  bagi penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan pengakuan hukum, pelayanan publik,
dalam Dunia Pendidikan, Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Deklarasi  Dunia  tentang  Pendidikan  untuk Semua  Tahun  1990  serta  Stavanger  Tahun  2004. Lihat www.kumham.jogja.info .  Dipublikasikan  oleh: Serafina Shinta Dewi (Perancang Peraturan Perundang-undangan  Kanwil  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY.
17 Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang  Disabilitas  ini  merupakan  perjanjian HAM  pertama  yang  paling  lengkap  dan  progresif  di abad ke-21 dan konvensi HAM pertama yang terbuka untuk organisasi regional. Konvensi ini diadopsi pada tanggal  13  Desember  2006  di  Markas  Besar  PBB  di New York.
keadilan,  kesetaraan  serta  terbebas  dari perlakuan  diskriminasi.  Dalam  Konvensi dikatakan  bahwa  penyandang  disabilitas adalah orang-orang yang memiliki disabillitas  fisik,  disabilitas  intelektual, mengalami  kesalahan  kejiwaan,  disabilitas sensorik, seperti tuna rungu wicara, dan tuna netra. 18
Ada  beberapa  hal  penting  terkait ratifikasi Konvensi tersebut. Pertama , pengakuan  bahwa  diskriminasi  atas  setiap orang  berdasarkan  disabilitas  merupakan pelanggaran  terhadap  martabat  dan  nilai yang  melekat  pada  setiap  orang. Kedua , penyandang  disabilitas  harus  memiliki kesempatan untuk secara aktif terlibat dalam proses  pengambilan  keputusan  mengenai kebijakan  dan  program,  termasuk  yang terkait  langsung  dengan  mereka. Ketiga , pentingnya  aksesibilitas  kepada  lingkungan fisik,  sosial,  ekonomi  dan  kebudayaan, kesehatan  dan  pendidikan,  serta  informasi dan komunikasi, yang memungkinkan penyandang disabilitas menikmati sepenuhnya  semua  hak  asasi  manusia  dan kebebasan fundamental.
18 Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2011 Tentang  Pengesahan Convention  on  The  Rights  of Persons  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak- hak Penyandang Disabilitas)

## D. Hak Perempuan Disabilitas dalam UU.
No.  1  Tahun  1974    Perspektif The Convention  on  The  Rights  of  Persons with Disabilities (CRPD)
Dalam  konteks  nasional  persoalan perlindungan terhadap hak-hak warga negara/HAM  amat  penting  dalam  hukum, terutama  erat  kaitannya  dengan  peran pemerintah  sebagai  penyelenggara  negara dalam  merlindungi  hak-hak  rakyat.  Dalam sistem  ketatanegaran  perlindungan  HAM paling  utama  harus  dalam  konstitusi,  sebab hal  itu  merupakan  materi  muatan  konstitusi yang tidak dapat diabaikan. 19
Muatan  HAM  dalam  konstitusi menunjukan  dua  makna  perlindungan: 20
Pertama, makna  bagi  penguasa  negara, artinya negara dalam menjalankan kekuasaannya,  negara  dibatasi  oleh  adanya hak-hak  warga  negaranya; Kedua, makna bagi warga negara, artinya agar ada jaminan perlindungan  yang  kuat  dalam  hukum  dasar negara,  sehingga  warga  negara  dapat menjadikan  konstitusi  sebagai  instrument untuk  mengingatkan  penguasa  negara/pihak lain supaya tidak melanggar HAM.
Oleh  karena  itu,  UU  sebagai  hukum harus  melindungi  hak-hak  warga  Negara.
19 Sri  Hastuti  Puspitasari,  “Perlindungan HAM  dalam  Struktur  Ketatanegaraan  Republik Indonesia,  dalam,  Eko  Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi (Ed.), Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi  Manusia “Kajian  Multi  Perspektif”, Yogyakarta:  PUSHAM UII, 2007, hlm. 165-166.
20 Muntoha,  dalam  Eko  Riyadi  dan Supriyanto (ed.) “Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia:  Kajian  Multi  Perspektif,  Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007, hlm. 257-258.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
Namun,  terkadang  justru  UU  lah  yang melanggrar  terhadap  HAM  khususnya  hak- hak  perempuan  disabilitas.  UU  tersebut adalah  UU.  No.1  Tahum  1974  tentang Perkawinan (UUP). Rumusan UUP yang ada telah  memenuhi  kepentingan  masyarakat, namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu dan  berkembangnya  dinamika  masyarakat kebutuhan  dan  kepentingan  masyarkat  pun mengalami pergeseran. Tambah lagi pengaruh  globalisasi  yang  tidak  dapat dielakkan  yang  membawa  berbagai  dampak dalam  seluruh  aspek  kehidupan  masyarakat. Idealnya  sebagai  suatu  produk  hukum  yang telah  berusia  31  tahun,  UUP  perlu  dikaji ulang, terutama dalam kaitannya dengan isu HAM  dan  demokrasi.  Apakah  UU  tersebut masih  efektif  dalam  mengatur  prilaku masyarakat  di  bidang    perkawinan.  Apakah UUP tersebut masih relevan untuk digunakan  saat  ini.  Bahkan  para  ilmuan berpendapat  bahwa  diperlukan  pembacaan ulang,  bahkan  revisi  terhadap  UUP  karena sebagian isinya tidak lagi mengakomodasikan  kebutuhan  masyarakat Indonesia  yang  semakin  kritis,  pluralis,  dan dinamis serta kepentingan untuk membangun masyarakat yang igaliter, demokratis  dan  menjunjung  tinggi  nila-nilai HAM. 21
21 Siti  Musdah  Mulia, Islam  Dan  Gender “Kesetaraan  Gender”, (Yogyakarta:  Kibar  Press, 2006), hlm. 174.
Banyak bermunculan anggapan bahwa  eksistensi  UUP  justru  menghambat upaya-upaya pembangunan masyarakat madani  di  negeri  ini.  Bahkan  sejumlah kajian  mengenai  perempuan  dan  hukum  di Indonesia menyimpulkan betapa marginalnya posisi kaum perempuan. Isu-isu yang  terdapat  dalam  UPP  terlihat  jelas bahwa agama dan negara telah “ bersekongkol ” untuk memarginalkan kaum perempuan,  (khususnya  dalam  tulisan  ini perempuan disabilitas). Indikasi ini membuktikan secara nyata bahwa ketimpangan  gender  dalam  relasi  laki-laki dan  perempuan  di  Indonesia  masih  sangat kuat.
Marginalnya kaum perempuan disabilitas dibidang perkawinan salah satunya disebabkan oleh penerapan terhadap Pasal  4  UUP  tentang syarat-syarat  bolehnya poligami bagi suami. Pasal 4 ayat 2 (poin b dan  c)  tersebut  berbunyi:  Pengadilan  hanya memberikan  izin  kepada  seorang  suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: (b) Istri  mendapat  cacat  badan  atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan ; dan (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Ayat-ayat  dalam  pasal  tersebut  yang berkaitan dengan alasan yang  membolehkan suami  berpoligami  hanya  dilihat  dari perspektif kepentingan suami saja, dan sama sekali  tidak  mempertimbangkan  perspektif HAM kaum perempuan khususnya
perempuan disabilitas.
Tidak ada dipertimbangkan,  misalnya  andaikata  suami mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  yang tidak  dapat  disembuhkan,  atau  suami mandul  apakah  seorang  istri  boleh  menikah lagi?  Atau  misalnya  ada  ketentuan  yang membolehkan istri untuk mengajukan permohonan  cerai  ke  pengadilan  jika  suami cacat/disabilitas.
Padahal jelas bahwa, kecelakaan atau kejadian sesuatu yang kemudian mengakibatkan  cacat  merupakan  bukan sebuah keinginan yang diharapkan, khususnya  kaum  perempuan.  Namun  ketika seorang  istri  mengalami  hal-hal  yang  tidak diharapkan  kemudian  mengakibatkan  cacat (disabilitas)  seaorang  suami  dengan  dalih ketentuan  hukum  yang  telah  di  atur  dalam Pasal 4 UUP maka suami berhak mengajukan  poligami/cerai.  Namun  tidak ada ketentuan sebaliknya.
Ketentuan Pasal 4 UUP tersebut jelas menunjukan  posisi  subordinat  dan  ketidak- adilan perempuan disabilitas ketimbang laki- laki  dan  tentu  perempuan  disabilitas  ini lemah di hadapan hukum. Hak-hak perempuan  disabilitas  yang  diatur  dalam ketentuan  Pasal  4  UUP  tersebut  telah bertentangan  dengan Konvensi  Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas ( Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities /CRPD).
Di  dalam  CRPD  Pasal  3  tentang Prinsip Umum Poin (b) menyatakan tentang prinsip  “ non-diskriminasi ”  dan  Poin  (g) prinsip yang menyatakan “ kesetaraan antara  laki-laki  dan  perempuan ”.  Tujuan dari  konvensi  ini  adalah:  untuk  memajukan dan  melindungi  dan  menjamin  kesamaan hak  dan  kebebasan  yang  mendasar  bagi semua  penyandang  disabilitas  (termasuk perempuan  disabilitas),  serta  penghormatan terhadap  martabat  penyandang  disabilitas sebagai bagian yang  tak  terpisahkan ( inherent dignity ).
Indonesia telah meratifikasi
Konvensi tersebut yang kemudian dituangkan  dalam  UU  Nomor  19  Tahun 2011  tentang  Pengesahan Convention  on The  Rights  of  Persons  with  Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-hak  Penyandang Disabilitas)  dan  telah  disahkan  pada  hari Selasa 18 Oktober 2011.
Ketentuan  hukum  yang  telah  di  atur dalam Pasal  4  ayat  2  (poin  b  dan  c)  UUP tersebut  bukan  hanya  bertentangan  dengan hak-hak disabilitas sebagaimana perlindungannya  di  atur  dalam  CRPD, namun  juga  bertentangan  dengan Konvensi Internasional  tentang  perlindungan  hak-hak perempuan  yakni  Konvensi  Penghapusan Segala Betuk Diskriminasi Terhadap Perempuan ( The Convension on the Elimination  of  All  Forms  of  Diskrimination Against Women )/CEDAW.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
Rumusan  Pasal  tentang  syarat-syarat poligami  sebagaimana  di  atas,  jelas  tidak sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  15  Konvensi CEDAW  yang  menyatakan  negara-negara wajib memberikan kepada perempuan persamaan  hak  dengan  laki-laki  dimuka hukum.  Hal  tersebut  jelas  bertentangan dengan  prinsip  Konvensi  CEDAW  tentang prinsip  Non-Disriminasi. Dalam  Konvensi dijelaskan bahwa diskriminasi dalam Pasal 1 Konvensi dimaknai sebagai:
“ setiap  pembedaan,  pengucilan  atau pembatasan  yang  dibuat  atas  dasar jenis kelamin, yang mempunyai
pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapus
pengakuan, penikmatan atau penggunaan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan- kebebasan pokok di bidang ekonomi,  social,  budaya,  sipil  atau apapun  lainnya  oleh  perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka,  atas  dasar  peramaan  antara laki-laki dan perempuan ”.
Indonesia  telah  meratifikasi  CEDAW sejak  tahun  1984  melalui  UU.  No.  7  Tahun 1984  tentang  Pengesahan  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan,  jauh  setelah  UU  Perkawinan  di bentuk. Seharusnya, semua bentuk peraturan perundang-undangan  di  Indonesia  harus bebas dari makna diskriminasi dan
subordinasi khususnya terhadap kaum perempuan termasuk UU. No. 1 tahun 1974.
Namun, UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  tersebut  hingaa  saat  ini,  belum mengalami reformasi hukum (Amandemen). Padahal, UU  Perkawinan  tersebut  jika ditelaah lebih dalam (Pasal 4 tentang syarat- syarat  poligami)  mensubordinasikan  kaum perempuan,  dan  jika  UU  perkawinan tersebut  tidak  segera  di  reformasi  atau  di amandemen,  maka  yang  terjadi  adalah pelanggaran HAM khususnya hak-hak kaum perempuan disabilitas.

## E.  Pendekatan  Hukum  Progresif  Upaya Mengembalikan  Hak-hak  Perempuan Disabilitas
Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa  Indonesia adalah negara hukum yang selama  ini  diatur  dalam  Penjelasan  UUD 1945,  dalam  Amandemen  UUD  1945  telah diangkat  ke  dalam  UUD  1945  Pasal  1  ayat (3),  “ Negara  Indonesia  adalah  Negara Hukum”. Konsep  negara  hukum  tersebut untuk  membentuk  pemerintahan  negara yang  bertujuan,  baik  untuk  melindungi HAM. 22
Namun,  sampai  saat  ini  hukum  di negara  hukum  ini  justru  sering  menuai kritikan  ketimbang  pujian.  Banyak  kritikan
22 Udiyo Basuki, “Perlindungan HAM dalam Negara  Hukum  Indonesia:  Studi  Ratifikasi  Konvensi Hak-hak  Disabilitas  ( Convention  on  The  Rights  of Persons  with  Disabilities )” Jurnal  SOSIO-RELIGIA, Vol. 10, No.1, Februari-Juni 2012, hlm. 23-24.
terhadap  hukum,  baik  pembuatan  maupun penegakannya,  ini  jelas  tidak  menunjukkan peran  hukum  sebagaimana  harapan  yang dituangkan  di  dalam  UUD  1945. 23 Pada kenyataannya, hukum memang telah ditegakkan, namun hukum tersebut seringkali diskriminatif sifatnya, tidak equal.
Akibatnya,  keadilan  yang  menjadi  tujuan akhir  hukum  seringkali  tidak  tercapai, karena  yang  terjadi  adalah  semata-mata tegaknya  hukum.  Padahal,  hukum  hanya sekedar  instrumen  penegakan  keadilan.  Jika hukum  tegak  namun  tidak  ada  keadilan, maka tujuan hukum belumlah dapat dikatakan terwujud. 24
Yang dimaksud  hukum  disini  adalah UU.  No.1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan yakni  Pasal  4  sebagimana  dipaparkan  di atas.  Potret  difabel  di  atas  adalah  sedikit contoh  yang  menggambarkan  bagaimana seorang  difabel  kerap  terpojokkan  ketika berproses  di  depan  hukum.    Karenanya, tidak  banyak  difabel  yang  berani  bertaruh untuk  menyelesaikan  kasusnya  di  depan hukum,  sebab  ujung  prosesnya  seringkali
23 Habib  Shulton  Asnawi,  “Politik  Hukum Putusan  MK  No.46/PUU-VIII/2010  Tentang  Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme  Hukum  Menuju  Perlindungan  HAM”, dalam  Jurnal  Mahkamah  Konstitusi,  Vol.  10,  No.  2 Tahun 2013: hlm. 252.
24 Moh.  Mahfud  MD, Negara  Hukum Indonesia:  Gagasan  dan  Realita  di  Era  Reformasi, makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional “Dinamika  Implementasi  Negara  Hukum  Indonesia dan  Tantangannya  di  Era  Reformasi”,  yang diselenggarakan  Fakultas  Hukum  Universitas  Atma Jaya  Yogyakarta,  Sabtu  8  September  2012  di Yogyakarta, hlm. 8.
ironis  dan  menyakitkan.  Terdapat  beberapa contoh  kasus  yang  melibatkan  difabel  baik sebagai  korban,  terdakwa  dan  atau  pihak dalam kasus keperdataan, dan proses hukum selalu melemahkan posisi difabel.
Diskriminasi difabel yang berhadapan  dengan  hukum  pada  umumnya bermuara  dari  teks-teks  hukum  yang  bias terkait  posisi  difabel. 25 Pada  sisi  yang  lain, penegak  hukum  masih  hidup  dengan  cara pandang  yang  sangat  positifistik-legalistik, kaku  dalam  memberlakukan  difabel  sebagai manusia  yang  memiliki  hak  kesetaraan  di depan  hukum.  Bagi  penegak  hukum  yang progresif  dan  responsif,  teks-teks  hukum yang berpotensi mendorong peradilan unfair pasti akan dibaca ulang dan dikontekstualisasi  bagi  pemenuhan  hak-hak difabel  untuk  mendapatkan  peradilan  yang fair dan non diskriminasi.
Apalagi teks-teks hukum yang mengarah  pada  diskriminasi  difabel  adalah produk  hukum  yang  muncul  beberapa  abad yang  lalu,  sedangkan  saat  ini  telah  muncul
25 Dalam  B uku  1  KUHPerdata  Pasal  433, misal    berbunyi  “Setiap  orang  dewasa,  yang  selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus  ditempatkan  di  bawah pengampuan,  sekalipun ia  kadang-kadang  cakap  menggunakan  pikirannya. Seorang  dewasa  boleh  juga  ditempatkan  di  bawah pengampuan  karena  keborosan”.    Dalam  kasus pidana misal, seorang difabel netra dipermasalahkan kesaksiannya  karena  tidak  bisa  melihat.  Rujukan penegak hukum dalam hal ini biasanya Pasal 1 angka 26  KUHAP  berbunyi  “ Saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan  tentang  suatu perkara  pidana  yang  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat sendiri  dan ia alami sendiri”

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
beragam  teks  hukum  hak  asasi  manusia yang memerintahkan terhadap proses-proses hukum  yang  non  diskriminasi, 26 peradilan yang  fair  dan  hak  difabel  untuk  menikmati kapasitas legal atas dasar kesetaraan. 27
Penegak  hukum  mestinya  berubah, dari  cara  pandang  yang  sangat  ortodoks (positivistic)  menjadi  penegak  hukum  yang progresif  dan  responsif.  Dengan  cara demikian,  maka  difabel  harapannya  tidak lagi  diposisikan  sebagai  pihak  yang  lemah dan  tidak  lagi  dianggap  sebagai  pihak  yang tidak cakap hukum.
Oleh karena itu, upaya mengembalikan hak-hak perempuan disabilitas dibidang perkawinan, pendekatan hukum  progresif  merupakan  sebuah  pilihan yang  tepat  dan  sebuah  keniscayaan  dalam pemaknaan serta penerapan hukum khususnya  pemaknaan  terhadap  Pasal  4 UUP.
Konsep  hukum  progresifisme  hukum menyerukan agar hukum harus kembali pada makna  filosofi  dasarnya  yaitu  hukum  untuk kepentingan  manusia  bukan  sebaliknya. Hukum  bertugas  untuk  melayani  manusia, bukan  manusia  melayani  hukum. 28 Hukum tidak  ada  untuk  dirinya  melainkan  untuk
26 Lihat  Pasal  28D  ayat  1  UUD  1945, Pasal 3  ayat  2  UU  No.  39  tahun  1999  tentang  HAM,  dan Pasal 26 Konvensi Hak Sipil dan Politik
27 Lihat  Pasal  12  ayat  2  Konvensi  Hak-hak Penyandang Disabilitas
28 Satjipto Raharjo, Hukum Progresif: Sebuah  Seketsa  Hukum  Indonesia, Yogyakarta: GENTA Publishing, 2009, hlm. 1.
sesuatu  yang  luas,  yaitu  untuk  harga  diri manusia,  kebahagiaan,  kesejahteraan  dan kemuliaan  manusia. 29 Inilah  filosofi  hukum progresif sebagai upaya membongkar positivistik-legalistik  terhadap  pemaknaan hukum.
Pendekatan  hukum  progresif  digagas oleh  Satjipto  Rahardjo  yang  merupakan pergulatan  pemikirannya  yang  panjang  dan galau  terhadap  penerapan  sistem  hukum  di Indonesia  yang selalu statis, koruptif, penuh dengan pelangaran terhadap HAM dan tidak mempunyai keberpihakan struktural terhadap  hukum  yang  hidup  di  masyarakat. Hukum  di  Indonesia  telah  kehilangan  basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan secara sentralistik dalam bangunan  sistem  hukum.  Hukum  kemudian dipaksakan,  didesakkan  dan  diterapkan dengan  kekerasan  struktural  oleh  aparat penegak hukum. 30
Paradigma  hukum  progresif  ini  sangat sejalan  dengan  garis  politik  hukum  UUD 1945.  Mengggali  rasa  keadilan  substantif merupakan salah satu pesan UUD 1945 yang menegaskan  prinsip  penegakkan  keadilan dalam  proses  peradilan.  Jadi  yang  harus dilakukan  oleh  penegak  hukum  bukan  pada semata  pada  kepastian  hukum,  akan  tetapi
29 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum Progresif ,  Jakarta:  Penerbit  Buku  Kompas,  2006, hlm. 188.
30 Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum  : Esai-Esai  Terpilih, (Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2010), hlm. 96-97.
kepastian  hukum  yang  adil.  Secara  lebih konkrit,  hal  tersebut  termanifestasi  dalam irah-irah putusan  pengadilan.  Dituliskan disana,  putusan  dibuat  “ Demi  Keadilan Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ” bukan “ Demi Kepastian Hukum
Berdasarkan  Undang-undang .”  Inilah  dasar kuat  yang  menjustifikasi  hakim  membuat putusan  untuk  menegakkan  keadilan  meski jika  terpaksa  melanggar  ketentuan  formal yang menghambat keadilan.
Bagi  lembaga  pengadilan,  moralitas hakim  mutlak  diperlukan  untuk  menjaga putusan  benar-benar  menjadi  alat  untuk mencapai keadilan. Atas dasar itu pula, bagi hakim,  proses  penegakkan  hukum  tidak patut  direduksi  hanya  sekedar  supremasi hukum tertulis, terlebih lagi hanya supremasi  kalimat  dalam  undang-undang, melainkan  supremasi  keadilan.  Namun demikian,  bukan  berarti  hakim  boleh seenaknya melanggar atau menerobos ketentuan undang-undang. Dalam hal undang-undang sudah mengatur secara pasti dan  dirasa  adil,  maka  hakim  tetap  wajib berpegang pada undang-undang.
Penekanannya  disini  adalah  prinsip  bahwa berdasarkan  sistem  hukum  dan  konstitusi  di Indonesia,  hakim  doperbolehkan  membuat putusan  yang  keluar  dari  undang-undang jika  undang-undang  itu  membelenggunya
dari keyakinan untuk menegakkan keadilan. 31
Proses  penegakkan  hukum  tetap  dan wajib  berdasarkan  undang-undang  akan tetapi  tidak  serta  merta  pasrah  terbelenggu undang-undang demi hukum yang berkeadilan.  Para  penegak  hukum  harus punya  keberanian  melakukan rule  breaking dan  keluar  dari  rutinitas  penerapan  hukum, tidak  berhenti  pada  menjalankan  hukum secara  apa  adanya,  melainkan  melakukan tindakan  kreatif, beyond  the  call  law. Untuk itu, setiap hakim harus memiliki kesungguhan  moral  untuk  menegakkan aturan hukum sebagai alat penuntun menuju keadilan.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep negara hukum Indonesia. 32
F.  Kendala  dalam  Menegakkan  Hak
Perempuan Disabilitas Kaitannya dengan Pasal 4 UU. No 1 Tahun 1974
Meskipun  secara  normative  yuridis konstitusi  Indonesia  telah  cukup  upaya jaminan perlindungan terhadap kaum perempuan. Namun, hingga saat ini implimentasi  dalam  upaya  menegakkan keadilan  dan  HAM  kaum  perempuan  masih belum  optimal,  hal  tersebut  dikarenakan banyak mengalami kendala:
31 Moh.  Mahfud  MD, Negara  Hukum Indonesia,. hlm. 19.
32 Ibid. , hlm. 20.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 6 No. 2 Desember  2020

## 1.  Terbelenggu  Paradigma  Positivistik- Legalistik
Dalam  konteks  hak-hak  perempuan disabilitas  dibidang  perkawinan,  dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan kendalanya  adalah  penegak  hukum  di Indonesia pada umumnya dalam pemaknaan hukum Pasal 4 UUP masih terbelenggu oleh paradigma/pola  pikir  dengan  cara  “ kaca mata  kuda ”  artinya  menerapkan  dan menegakkan  hukum  dengan  menggunakan paradigma positfistik-legalistik. 33
Arti konsep positivisme hukum menolak  ajaran  yang  bersifat  ideologis  dan hanya menerima hukum sebagaimana adanya,  yaitu  dalam  bentuk  peraturan- peraturan  yang  ada.  Aliran  positivisme hukum ini berpendapat hendaknya “ Keadilan  harus  dikeluarkan  dari  ilmu hukum ”. Faham  ini  menghendaki  suatu gambaran tentang hukum yang bersih dalam abstraksinya  dan  ketat  dalam  logikanya  dan karenanya  menyampingkan  hal-hal  yang bersifat ideologis yang dianggapnya irasional. 34
Paradigma  positivisme  hukum  inilah yang melekat dalam pemikiran para penegak
33 Habib  Shulton  Asnawi,  “Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi  di  Indonesia:  Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia  dalam  Negara  Hukum”,  dalam  Jurnal Supremasi  Hukum,  Vol.  2,  No.  2,  Desember  2013: hlm. 314.
34 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991, hlm. 272.
hukum  di  Indonesia  khususnya  para  hakim- hakim  di  Indonesia.  Sehingga  apapun bunyinya  Pasal  4  UUP  tersebut  itulah  yang harus  dijalankan,  tanpa  melihat  akibat  jika Pasal  tersebut  tetap  diterapkan,  paradigma ini mengabaikan kemashlahatan yang ada di sosial  masyarakat,  paradigma  ini  lebih mengedepankan  teks  daripada  konteks kemashlahatan manusia. Sehingga akibatnya keadilan menjadi terabaikan.
Penegakan  UUP  khususnya  Pasal  4 sejauh  ini  terhegomoni  oleh  cara-cara berhukum  yang  bersifat  legal-positivistik. Padahal  hukum  belum  tentu  tegak  oleh adanya  peraturan  undang-undang.  Hukum tidak  serta  merta  menjadi  baik  oleh  karena telah  dirumuskan  dengan  baik  melainkan akan benar-benar teruji pada saat dilaksanakan.  Oleh  karena  itu,  penegakan hukum  terhadap  Pasal  4  UUP  harus dimaknai secara progresif.
Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa penegak  hukum  khususnya  hakim-hakim  di Indonesia, selama ini masih didominasi oleh paradigma  dan  cara  berfikir  positivistik- legalistik. Proses penegakan hukum dijalankan sedemikian rupa dengan perspektif peraturan hukum semata. Akibatnya, ketentuan hukum tertulis (peraturan  perundang-undangan)  menjadi patokan  paling  utama  dalam  berhukum. Yang  terjadi  jika  tetap  menggunakan  cara berpikir  semacam  ini  terbukti  membuat
proses  penegak  hukum  menjadi  gersang, kering dari moralitas. 35

## 2. Kuatnya Budaya Patriarkhisme dalam UUP
Budaya  patriarki  merupakan  budaya dimana  lelaki  mempunyai  kedudukan  lebih tinggi  dari  wanita.  Dalam  budaya  ini,  ada perbedaan  yang  jelas  mengenai  tugas  dan peranan  wanita  dan  lelaki  dalam  kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam keluarga. Patriarki adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di  mana  kaum  laki-laki  sebagai  suatu kelompok  mengendalikan  kekuasaan  atas kaum perempuan. Budaya patriarkhi merupakan struktur sosial yang memberikan hak-hak  istimewa  kepada  laki-laki  yang disisi  lain  yang  sangat  merugikan  pihak kaum perempuan (istri), sebuah sistem sosial yang  disepakati  oleh  gerakan  feminisme untuk dilenyapkan. 36
Budaya patriarkhisme menjadi momok bagi kalangan perempuan. Pasalnya, budaya patriarkhisme  menjadi  penyebab  utama  dari ketidakadilan  bagi  perempuan.  Apalagi ketika  patriarkhisme  merasuk  ke  dalam agama  Islam,  akan  timbul  kesan  Islam berlaku tidak adil terhadap perempuan. Padahal  Islam  diturunkan  untuk membebaskan manusia
dari
35 Moh.  Mahfud  MD, Negara  Hukum Indonesia,. hlm. 8.
36 Lisa  Tuttle, Encyclopedia  of  Feminism,
(New  York:  Facts  on  File  Publication,  1986),  hlm. 242.
keterkungkungan  dan  ketertindasan  umat manusia  lainnya.  Artinya  tidak  mungkin Islam  menolelir  adanya  ketidakadilan  yang dialami umatnya, terutama pada perempuan. Hal  ini,  sebab  Islam  adalah  agama  yang sangat menekankan pentingnya penghormatan  terhadap  manusia  dan  itu terlihat dari ajarannya yang sangat akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. 37
Salah  satu  bentuk  elaborasi  dari  nilai- nilai  kemanusiaan  itu  adalah  pengakuan yang  tulus  terhadap  kesamaan  manusia. Yang  membedakan  hanyalah  prestasi  dan kualitas  takwanya  sebagaimana  dalam  Al- Qur’an,  surat  Al-Hujurat:13.  Namun, realitasnya penindasan terhadap kaum perempuan terus terjadi. Padahal, kemunculan  Islam  secara  hakiki  membawa pesan-pesan  keadilan  dan  kesetaraan  bagi umatnya. 38
Jika demikian, jelaslah    ketidakadilan  terhadap  perempuan bukan muncul dari agama melainkan budaya
37 Habib  Shulton  Asnawi,  “Membongkar Budaya  Patriarkhisme  Islam  Sebagai  Kearifan Budaya Lokal”, dalam Jurnal ESENSIA, Yogyakarta Vol. XIII, No. 2 Juli 2012: hlm. 227.
38 Problem  yang  hampir  sama  bahwa menurut  ajaran  mayoritas  ulama,  kaum  perempuan adalah  warga  negara  dan  masyarakat  kelas  dua. Persoalannya  adalah:  apakah  pandangan  yang demikian  itu  bersumber  pada  system  teologi  Islam ataukah  bersumber  pada  sejarah  formasi  Islam  yang sejak  pasca  kenabian memang  sudah mulai menyimpan  benih-benih  budaya  patriarkhisme.? Padahal  jika  kita  menelaah  bahwa  secara  umum corak  awal  dari  seluruh  agama-agama  didunia  sama- sama  memiliki  benih Patriarkhisme di  dalamnya. Tidak hanya dalam Islam, akan tetapi juga terdapat di dalam  agama-agama  Samawi  lainnya  seperti  Kristen dan Yahudi.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
patriarkhi  yang  bercokol  di  masyarakat  dan mengkontaminasi  Islam,  yang  kemudian patriarkhisme dalam Islam tersebut berkolaborasi  oleh  negara,  yang  kemudian Negara  mengesahkan  UU  yang  didalamnya termuat  patriarkhi  yang  mana  UU  tersebut harus  di  jalankan  oleh  seluruh  masyarakat, inilah  yang  terjadi  di  dalam  UUP  kita, sebagaimana  kasus  poligami  sebagaimana tertulis diatas.
Budaya  patriarkhisme  bukan  hanya melekat  dalam  ajaran-ajaran  Islam,  namun juga  melekat  dalam  ajaran  agama-agama lainnya. Mungkin yang membedakan agama-agama  tersebut  dengan  Islam  adalah benih patriarkhisme yang ada didalam Islam mengalami perkembangan yang cukup maju, kemajuan ini didukung oleh banyak faktor: a).  Benih  atau  potensi  patriarkhisme mendapat dukungan penuh dari perkembangan intelektualitas dalam Islam  terutama  dalam  bidang  ilmu  fiqh dan  ushul  fiqh  yang  sangat  signifikan sepeninggal  Nabi.  Sebagaiaman  kita ketahui  abad  1  dan  ke  3  H  kalangan ulama berhasil mengembangkan mekanisme pembangunan system pengetahuan  yang  disebut  dengan  istilah ijtihad . Ijtihan mampu memproduksi hasil ilmu  pengetahuan  (ilmu-ilmu  dalam Islam),  juga  merupakan  wujud  dari system  otoritas  laki-laki.  Diakui  atau tidak  para  perumus  atau  penentu  dan
pelaku  ijtihad  ini  didominasi  oleh kalangan  sarjana  Islam  laki-laki  pada zamnnya.
b).Budaya patriarkhisme mendapatkan legitimasi dari meluasnya imperium Islam yang hampir menjangkau seluruh dataran Eropa dan Asia Tengah. Bisa dibayangkan  bahwa  system  pengetahuan yang  begitu  kuat  dan  mapan  kemudian didukung  oleh  imperium  yang  begitu kuat. Budaya patriarkhisme yang mendapat  dukungan  dari  kedua  system tersebut,  system  pengetahuan  dan  system imperium,  tidak  mengalami  perubahan dari  masa  awal  pertumbuhan  mereka semenjak  abad  ke  2  dan  ke  3  H,  namun hal  ini  justru  mendapatkan  mengentalan dan penguatan pada masa-masa berikutnya.  Hal  ini  diperparah  oleh larangan  untuk  melakukan  ijtihad  setelah akhir  abad  ke  3  H  yang  dikemukakan oleh  sarjana  Islam  saat  itu  adalah  upaya untuk mempertahankan system pengetahuan yang sudah terbangun dengan kekentalan patriarkhisme. Setelah abad  ke  3  H,  memang  ditandai  oleh produksi  ilmu  pengetahuan  publikasi kitab-kitab  fiqh,  hadis  dan  tafsir  begitu banyak,  namun  hal  itu  tidak  disertai dengan penemuan baru system pengetahuannya ( episteme ).
Hal inilah yang terjadi juga di dalam UU.  No.  1  tentang  Perkawinan,  yang  mana
Pasal  tentang  Poligami,  yang  mana  Pasal tersebut  landasannya  dalam  menyususn UUP  tersebut  sumber  yang  diambil  adalah bersumber  dari  hukum  syariah,  (hukum Islam  atau  fiqh),  yang  mana  hukum  syariah atau  fiqh    tersebut  sangat  kental  dengan patrirkhisme.  Diakui  atau  tidak,  bahwa pandangan  fiqh  banyak  mewarnai  dalam penyususnan Hukum Perkawinan di Indonesia.  Pandangan  fiqh  tersebut  pada umumnya  berasal  dari  kitab-kitab  fiqih klasik sehingga tidak heran jika kandungannya memuat pandangan fiqh yang konservatif.  Pembahsan  perkawinan  di dalam kitab-kitab fiqh menunjukan perbedaan laki-laki dan perempuan demikian eksplisitnya.
Hal  ini  jelas  bahwa  UU.  No  1  t ahun 1974  tentang  Perkawinan khususnya  dalam tuisan  ini  Pasal  4  dikatakan  “ Pasal  Bias Gender ”. Meskipun  UUP  dimaksudkan untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat perempuan,  namun  bila  melihat  dari substansi Pasal 4 tersebut terdapat
ambivalensi  yang  cukup  mendasar  dan kembali
mempertegas subordinasi perempuan (istri) terhadap laki-laki (suami). Melihat  kenyataan  ini,  maka  pendapat  yang mengatakan  bahwa  UUP  adalah  respon  dari pemerintah  dalam  hal  ini  ditujukan  untuk mengubah  status  hukum  perempuan,  tidak sepenuhnya  benar.  UUP  yang  dilahirkan dalam  era  orde  baru  dengan  strategi
pertumbuhan ekonomi itu justru membakukan domestikasi perempuan. Domestikasi  ini  mengarah  pada  penjinakan, segregasi dan upaya depolitisasi perempuan. 39

## G. Kesimpulan
Dari  latar  belakang  dan  analisis  di atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  UU. No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (UUP) khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 (poin b  dan  poin  c)  telah  bertentangan  dengan Convention  on  The  Rights  of  Persons  with Disabilities (Konvensi  Mengenai  Hak-hak Penyandang  Disabilitas)/CRPD  (Diratifikasi Indonesia  menjadi  UU  Nomor  19  Tahun 2011),  yang  mana  UUP  telah  mengabaikan terhadap  perlindungan  hak-hak  perempuan disabilitas.  Pasal  tersebut  merupakan  Pasal diskriminasi,  penuh  ketidak-adilan  terhadap perempuan  disabilitas.  Selain  itu,  ketentuan dalam UUP tersebut  juga jelas bertentangan dengan  Konvensi  Penghapusan  Segala Betuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan ( The  Convension  on  the  Elimination  of  All
Forms of Diskrimination Against
Women )/CEDAW  (Diratifikasi  Indonesia menjadi  UU.  No.  7  tahun  1884).  Hak-hak perempuan  disabilitas  merupakan  sebuah
39 Arif Amrullah, Undang Undang Perkawinan  Nomor  1  tahun  1974  (Analisis Gender), http://alumniman.wordpress.com/2008/05/04/undang- undang-perkawinan-nomor-1-tahun-1974-analisis- gender/. 1-9-19.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 6 No. 2 Desember  2020
hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  wajib dilindungi  karena  kegaungan  martabatnya sebagai  manusia.  HAM  disabilitas  tersebut diberikan  oleh  Tuhan  bukan  oleh  siapapun, artinya  tidak  ada  yang  berwenang  untuk mencabut, megurangi atau membatasi dalam keadaan apapun, dalam sutuasai apapun dan dalam kondisi apapun.
Kendala-kendala  dalam  menegakkan hak-hak perempuan disabilitas terkait dengan  Pasal  4  UUP  adalah:  1);  Penegak hukum  di  Indonesia  khususnya  Hakim masih  terbelenggu  oleh  paradigma  cara berfikir  positivistik-legalistik,  2);  Budaya patriarkhisme  melekat  dengan  kuat  dalam UUP,  masyarakat  Indonesia  dan  penegak hukum itu sendiri. Indonesia telah meratifikasi  CRPD  dan  CEDAW.  Oleh karena  itu,  UUP  khususnya  Pasal  4  perlu dan  harus  di  amandemen,  hal  tersebut semata-mata sebagai upaya untuk melindungi  hak-hak  perempuan  khususnya disabilitas.  Apa  lagi  Negara  Indonesia adalah “ Negara  hukum ” dan konsep Negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap HAM warga negaranya.
Perlindungan
HAM adalah amanah Pancasila  dan  Konstitusi  Indonesia  (UUD 1945). Sehingga, apapun bentuk pengucilan, pembatasan, diskriminasi, subordinasi, pelanggaran  terhadap  hak-hak  harus  di hapuskan.

## REFERENCE

## Jurnal Ilmiah:
Habib  Shulton  Asnawi,  “Membongkar Budaya Patriarkhisme  Islam Sebagai Kearifan  Budaya  Lokal”,  dalam Jurnal  ESENSIA,  Yogyakarta  Vol. XIII, No. 2 Juli 2012.
Habib  Shulton  Asnawi,  “Membongkar
Paradigma
Positivisme Hukum dalam  Pemberantasan  Korupsi  di Indonesia:  Pemenuhan  Hak  Asasi Manusia  dalam  Negara  Hukum”, dalam  Jurnal  Supremasi  Hukum, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.
Habib  Shulton  Asnawi,  “Politik  Hukum Putusan  MK  No.46/PUU-VIII/2010 Tentang  Status  Anak  di  Luar  Nikah:
Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”,  dalam  Jurnal  Mahkamah
Konstitusi,  Vol.  10,  No.  2  Tahun 2013.
Habib  Shulton  Asnawi, Politik  Hukum Kesetaraan Kaum Perempuan dalam Organisasi  Masyarakat  Islam  di Indonesia, dalam Jurnal Studi
Gender dan Islam/MUSAWA, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2012.
Udiyo  Basuki, “Perlindungan  Hak  Asasi Manusia di Indonesia (Ulasan terhadap  Beberapa  Ketentuan  UUD 1945)” dalam Jurnal  Asy-Syir’ah Vol. 8 Tahun 2001.
Udiyo  Basuki,  “ Perlindungan  HAM  dalam Negara  Hukum  Indonesia:  Studi
Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas  (Convention  on  The Rights of Persons with Disabilities)”, dalam  Jurnal  Sosio- Relegia Vol. 10, No.1, Februari 2012 Yogyakarta.

## Buku:

## D.J Elzinga, “De Democratische Rechtsstaat
Als Ontwikkeling Perspektif”, dalam Scheltema  (ed.) De  Rechtsstaat Herdacht, W.E.J.  Tjeenk  Willink, Zwole, 1989. Dikutip kembali dalam Bagir  Manan, Hubungan  Antara Pusat  dan  Daerah  Menurut  UUD 1945, Jakarta: Sinar Harapan, 1994.
Jack  Donnely, Universal  Human  Rights  in
Theory and Practice, Cornell
University Press, Ithaca and London,
2003.
Knut  D.  Asplund  dan  Rhona  K.  M.  Smith, Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia, dalam    Suparman  Marzuki,  Eko Riyadi  (ed.),  Yogyakarta:  PUSHAM UII, 2008.
Lisa Tuttle, Encyclopedia of Feminism, New York:  Facts  on  File  Publication,
1986. Majda El-Muhtaj, “HAM,  DUHAM, RANHAM,  Indonesia”  dalam  Eko Riyadi dan Supriyanto (ed.),
Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi Manusia:  Kajian  Multi  Perspektif, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007. Moh. Mahfud MD, Negara Hukum Indonesia:  Gagasan  dan  Realita  di Era Reformasi, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional  “Dinamika  Implementasi Negara Hukum Indonesia dan Tantangannya  di  Era  Reformasi”, yang diselenggarakan
Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta, Sabtu 8 September 2012
di Yogyakarta.
Muladi,  (ed),  Hak  Asasi  Manusia  “Hakikat, Konsep  dan  Imlpikasinya  Dalam Perspektif  Hukum  dan  Msyarakat. Dalam  R.B.  Sularto, Upaya  Hukum Sebagai  Instrumen  Pemberdayaan Budaya Hukum Dalam Perlindungan
HAM  di  Indonesia, Bandung:  PT Rafika Aditama, 2009.
Saparinah  Sadli, Hak  Asai  Perempuan Adalah Hak Asasi, Dalam Pemahaman  Bentuk-Bentuk  Tindak Kekerasan  Terhadap  Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya, Jakarta:  Pusat  Kajian  Wanita  dan Gender, Uiniversitas Indonesia Jakarta, 2000.
Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1991.
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum
Progresif ,  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas, 2006.
Satjipto  Rahardjo, Sosiologi  Hukum  :  Esai- Esai  Terpilih, Yogyakarta:  Genta Publishing, 2010.
Satjipto  Raharjo, Hukum  Progresif:  Sebuah Seketsa Hukum Indonesia, Yogyakarta:  GENTA  Publishing, 2009.
Siti  Musdah  Mulia, Islam  Dan  Gender “Kesetaraan  Gender”, Yogyakarta: Kibar Press, 2006.
Sri Hastuti Puspitasari, “Perlindungan HAM
dalam Struktur
Ketatanegaraan Republik  Indonesia,  dalam,  Eko Riyadi  dan  Supriyanto  Abdi  (Ed.), Mengurai  Kompleksitas  Hak  Asasi Manusia  “Kajian  Multi  Perspektif”, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007