DINAMIKA SOSIAL MASYARAKAT MULTIKULTURAL DALAM PENYATUAN NAGARI

## RIDWAN
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo Jl. Diponegoro N0. 27 Muara Bungo, Jambi email: iwan09ukm@gmail.com

## MUNAJAB ZUMRI
Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muara Bungo Jl.Diponegoro No.27 Muara Bungo, Jambi email: munajab.zumri@gmail.com

## ABSTRACT
Nagari is a customary law community unit that lives within the Minangkabau community unit area which has clear natural boundaries, under the leadership of  the  chief,  has  its  own  rules  and  carries  out  arrangements  based  on consensus.  In  its  development  there  is  a  lot  of  unification  of  several  nagari into  one  nagari  like  in  the  Nagari  Ranah  Palabi.  The  reason  for  the  union  of the two Nagari into one Nagari  was due to the impact of regional  expansion which  eventually  directly  changed  the  geographical  pattern  of  the  region. Considering the territory of the Palabi Territory whose territory is insufficient for  criteria,  it  was  finally  put  together  with  the  village  of  Bukit  Tujuh  (sp8). From  the  merging  or  unification  of  the  two  villages  between  the  villages  of Ranah Palabi (SP 6) and the Village of Bukit Tujuh (SP 8), a new dynamic was created,  both  in  terms  of  social,  customs  and  customs.  The  occurrence  of such  assimilation  certainly  raises  new  social  dynamics  and  is  certainly different from the dynamics  of the origin of each village so that it can foster customs, lifestyles and habits of the community itself. The formulation of the problem in this research is how is the social dynamics of the community as a result  of  the  union  of  two  villages?  and  what  are  the  steps  of  the  Nagari government in dealing with these social dynamics? The method in this study uses a qualitative descriptive method. Nagari Ranah Palabi is a nagari formed from  the  merger  of  two  nagari,  namely  Nagari  Ranah  Palabi  sp6  and  Bukit Tujuh  sp8.  The  research  found  that  the  unification  gave  rise  to  social dynamics  of  the  community  which  disrupted  the  development  and development  of  the  country,  especially  towards  the  Nagari  Ranah  Palabi community.  The  social  dynamics  can  be  seen  in  all  aspects  such  as  the aspects of development, religion and youth. In the development aspect many developments are carried out based on a (primordial) kinship system where if there is a representative of their region who becomes a village apparatus or in the Nagari government, development must be carried out in their area as well as  the  struggle  for  the  implementation  of  development  by  each  of  the respective  regions. For  this reason, it is necessary to have actions  or efforts
by the Nagari Ranah Palabi government to  solve these problems  so that the achievement of a unified, peaceful and equitable community. The role of the Nagari  Government  is  very  necessary  in  this  matter  because  the  Nagari government is the highest government institution in or in the Nagari.
Keywords: social dynamics, society, multicultural, unification, nagari

## ABSTRAK
Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah  kesatuan  masyarakat  Minangkabau  yang  mempunyai  batasan- batasan  alam  yang  jelas,  dibawah  pimpinan  penghulu,  mempunyai  aturan- aturan  tersendiri  serta  menjalankan  pengurusan  berdasarkan  musyawarah mufakat.  Dalam  perkembangannya  Nagari  Ranah  palabi  adalah  salah  satu contoh dari sekian banyak desa yang terciptanya melalui gabungan dari dua desa,  yaitu  desa  Ranah  Palabi  (sp  6)  dan  desa  Bukit  Tujuh  (sp  8)  yang melahirkan  sebuah  dinamika  baru,  baik  dari  segi  sosial  ,  kebiasaan  maupun adat  istiadat.  Dinamika  itu  timbul  akibat  dari  budaya  masyarakat  dari  dua desa  yang  bisa  saja  berbeda  dan  pola  kehidupan  yang  biasanya  dilakukan masing-masing  dua  desa  setelah  penyatuan  tentu  saja  otomatis  harus dilakukan  secara  bersama-sama  karena  sudah  menjadi  satu  desa  (nagari). Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kehidupan  sosial  masyarakat  Nagari  Ranah  Palabi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Terjadinya pembauran tersebut tentu  menimbulkan  dinamika  sosial  yang  baru  dan  tentu  berbeda  dengan dinamika  asal  masing-masing  desa  tersebut  sehingga  bisa  menumbuhkan adat  istiadat,  gaya  hidup  maupunkebiasaan  dari  masyarakat  itu  sendiri. Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  bagaimana  dinamika  sosial masyarakat  akibat  dari  penyatuan  dua  desa?  dan  bagaimana  langkah pemerintah Nagari dalam menghadapi dinamika sosial tersebut?. Metode yang digunakan  adalag  metode  deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa  dinamika  sosial  tersebut  dapat  dilihat  di  semua  aspek  seperti  aspek pembangunan, keagamaan
maupun kepemudaan.
Dalam aspek
pembangunan  banyak  pembangunan  yang  dilakukan  berdasarkan  system kekerabatan(primordial) dimana apabila ada perwakilan wilayah mereka yang menjadi  aparatur  desa  atau  dalam  pemerintahan  Nagari  pastinya pembangunan  dilakukan  di  wilayah  mereka  serta  terjadi  perebutan pelaksanaan  pembangunan  oleh  masing-masing  warga  dari  wilayah  masing- masing  pula.  Dan  hal  lain  seperti  dalam  perayaan  hari  besar  kagamaan  dan pemuda  mereka  condong  merayakan  atau  melakukan  tidak  bersama-sama melainkan  di  masing-masing  wilayah.  Untuk  itu  perlu  adanya  tindakan  atau upaya  oleh  pemerintah  Nagari  Ranah  Palabi  untuk  dapat  menyelesaikan permasalahan  tersebut  agar  tercapainya  masyarakat  yang  bersatu,  tentram serta pembanguan yang merata. Peran Pemerintah Nagari sangat diperlukan dalam  permasalahan  ini  karena  pemerintah  Nagari  merupakan  sauatu lembaga pemerintah yang tertinggi dalam atau di Nagari tersebut.
Kata  Kunci:  dinamika  sosial,  masyarakat,  multikultural,  penyatuan, nagari

## I. PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  sosial  tentu  mempunyai  banyak  keanekaragaman baik itu tentang kebiasaan, budaya, tata cara kehidupan sosial maupun adat istiadat  yang  berbeda-beda  dengan  yang  lain,  itu  semua  merupakan  sebuah dinamika yang tentu pasti ada pada masyarakat yang majemuk. Dinamika ini dapat  dilihat  di  perkotaan  maupun  di  pedesaan,  alasan  ini  dapat  dilihat dimana banyak daerah-daerah di Indonesia yang menjadi tujuan transmigrasi maupun tujuan perantauan.
Dalam  pemekaran  wilayah  baik  pemekaran  provinsi,  kabupaten, kecamatan  maupun  desa.  Apabila  suatu  wilayah  dimekarkan  tentu  adanya perubahan  batas  wilayah,  jumlah  satuan  yang  ada  didalam  wilayah  yang dimekarkan.  Begitu  pula  apabila  sebuah  kecamatan  dimekarkan  pasti  ada pola  desa  yang  berubah  termasuk  adanya  gabungan  beberapa  desa    atau pembagian desa agar terciptanya pola dan satuan wilayah baru.
Nagari merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup dalam wilayah kesatuan masyarakat Minangkabau yang mempunyai batasan- batasan  alam  yang  jelas,  dibawah  pimpinan  penghulu,  mempunyai  aturan- aturan  tersendiri  serta  menjalankan  pengurusan  berdasarkan  musyawarah mufakat.Secara histories pemerintahan nagari merupakan sebuah pemerintahantradisional  yang  diperintah  oleh  penghulu-penghulu  suku  yang memiliki  kewenangan  yang  sama  derajatnya  yang  tergabung  dalam  sebuah kerapatan  adat.  Nagari  sebagai  unit  territorial  pada  saat  yang  sama  juga merupakan  unit  politik  para  penghulu  di  setiap  nagari  dengan kelembagaannya  berada  di  bawah  naungan  Badan  Perwakilan  Anak  Nagari (BPAN)  yang  dulu  dikenal  dengan  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN).  Pada  awal adanya  nagari  di  Minagkabau,  nagari  itu  telah  mempunyai  Limbago  atau Lembaga  sebagai  institusi  yang  mengatur  kehidupan  masyarakat  nagari dalam  bidang  adat,  budaya,  hukum,  ekonomi,  pertanian,  sosial, pemerintahan,  dan  agama.  Limbago  itu  disebut  dengan  Tungku  Tigo Sajarangan yang terdiri dari Ninik Mamak, Alim Ulama, dan Cerdik Pandai.
Maka  semenjak  tanggal  1  Agustus  1983,  seluruh  nagari-nagari  yang ada  di  Sumatera  Barat  dileburkan  menjadi  pemerintahan  desa.  Jorong  yang menjadi  bagian  nagari  waktu  itu  langsung  dijadikan  desa,  sehingga  nagari dengan  sendirinya  menjadi  hilang.  Pemerintahan  desa  yang  berasal  dari budaya  Jawa  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Desa.  Pada  pemerintahan  desa,
desa atau kelurahan adalah bagian dari wilayah Sistem Pemerintahan Nagari di  wilayah  Minagkabau  diyakini  telah  diterapkan  jauh  sebelum  berdirinya kerajaan Pagaruyung. Tetapi semuanya itu berubah semenjak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang pemerintahan Desa yang telah menyeragamkan sistem pemerintahan terendah di seluruh Indonesia.
Nagari Ranah palabi adalah salah satu contoh dari sekian banyak desa yang terciptanya melalui gabungan dari dua desa, yaitu desa Ranah Palabi (sp 6)  dan  desa  Bukit  Tujuh  (sp  8).  Penyatuan  atau  penggabungan  tersebut berawal  dari  era  presiden    Soeharto  yang  dengan  Undang-Undang  No.5 Tahun  1979    menyeragamkan  nama  bentuk  administratif  terkecil  desa menjadi  desa.  Yang  mana  sebelum  terbitnya  undang-undang  ini  nama  desa berbeda-beda dengan masing-masing wilayah di Indonesia. Untuk contohnya di  Sumatera  Barat  struktur  pemerintahannya  disebut  dengan  Nagari  dan dibawah  Nagari  ada  satuan  wilayah  yang  disebut  dengan  sebutan  Jorong. Setelah  berlakunya  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1979,  maka  Nagari dihapuskan  dan  Jorong  dijadikan  desa  Tapi  selanjutnya  sebuatan  itu diperbolehkan kembali dengan diterbitkannya Undang-Undang No.32 tentang Desa  dan  dilanjutkan  dengan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014,  dimana desa  berhak  mengatur  pemerintahan  desa  secara  otonom  dengan  asas  hak asal usul, sehingga pentebutan nama desa kembali menjadi Nagari.  Tepatnya pada  Tahun  2009  Kecamatan  Sitiung  dimekarkan  menjadi  dua  kecamatan, yaitu  Kecamatan  Sitiung  dan  kecamatan  Timpeh.  Desa  Ranah  Palabi  (SP6) dan Desa Bukit Tujuh (SP8) berada dalam wilayah administrative kecamatan timpeh  yang  kemudian  dijadikan  satu  Nagari  yaitu  Nagari  Ranah  Palabi  . keputusan  ini  ditetapkan  setelah  dikeluarkannya  peraturan  daerah  (PERDA) kabupaten  Dharmasraya  no  4  tahun  2009  tentang  pembentukan  dan penataan nagari.
Alasan penyatuan dua Nagari menjadi satu Nagari karena dampak dari pemekaran  wilayah  yang  akhirnya  secara  langsung  merubah  pola  geografis wilayah.  Mengingat  wilayah  Ranah  Palabi  yang  wilayahnya  tidak  mencukupi kriteria, maka akhirnya disatukan dengan desa Bukit Tujuh (sp8).
Dari  penggabungan    atau  penyatuan  dua  desa  tersebut  antara  desa Ranah  Palabi  (SP  6)  dengan  Desa  Bukit  Tujuh  (SP  8)  melahirkan  sebuah dinamika  baru,  baik  dari  segi  sosial  ,  kebiasaan  maupun  adat  istiadat. Dinamika itu  timbul  akibat  dari  budaya  masyarakat  dari  dua  desa  yang  bisa
saja  berbeda  dan  pola  kehidupan  yang  biasanya  dilakukan  masing-masing dua  desa  setelah  penyatuan  tentu  saja  otomatis  harus  dilakukan  secara bersama-sama karena sudah menjadi satu desa (nagari).  Hal ini dapat dilihat dari  kehidupan  sosial  masyarakat  Nagari  Ranah  Palabi  Kecamatan  Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Terjadinya pembauran tersebut tentu menimbulkan dinamika sosial yang baru dan tentu berbeda dengan dinamika asal masing- masing desa tersebut sehingga bisa menumbuhkan adat istiadat, gaya hidup maupunkebiasaan  dari  masyarakat  itu  sendiri.  Contohnya  dalam  masalah perkawinan maupun bahasa.
Masyarakat  Nagari  Ranah  Palabi    terdiri  dari  beragam  etnis,  ini dikarenakan  latar  belakang  Nagari  Ranah  Palabi  yang  awalnya  dalah  daerah transmigrasi. Adapun beragam etnis tersebut dapat dilihat dari table berikut:
Ranah Palabi (Sp 6) Populasi (%) Bukit Tujuh (Sp 8) Populasi (%) Jawa 65 % Jawa 60 % Minang 15 % Minang 20 % Sunda 15 % Sunda 15 % Batak 5 % Batak 5 %
Sumber: Kantor Wali Nagari Ranah Palabi tahun 2016
Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  bagaimana dinamika sosial masyarakat akibat dari penyatuan dua desa? dan bagaimana langkah pemerintah Nagari dalam menghadapi dinamika sosial tersebut?

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## a. Analisis
Kata  analisis  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia  mempunyai  arti 1)penyelidikan  suatu  peristiwa  (karangan,  perbuatan)  2)  penguraian  suatu pokok  atas  berbagai  bagiannya  dan  penelaahan  bagian  itu  sendiri  serta hubungan  antar  bagian  untuk  memperoleh  pengertian  yang  tepat  dan pemahaman arti keseluruhan.3) penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya 4) pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenaran.
Dalam linguistik, analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap  sebuah  bahasa  guna  meneliti  struktur  bahasa  tersebut  secara
mendalam. Sedangkan pada kegiatan laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk memeriksa kandungan  suatu  zat  dalam  cuplikan.  Namun,  dalam  perkembangannya, penggunaan  kata  analisa  atau  analisis  mendapat  sorotan  dari  kalangan akademisis,  terutama  kalangan  ahli  bahasa.  Penggunaan  yang  seharusnya adalah  kata  analisis.  hal  ini  dikarenakan  kata  analisis  merupakan  kata serapan  dari  bahasa  asing  (inggris)  yaitu  analisys.  Dari  akhiran  -isys  bila diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi -isis. Jadi sudah seharusnya bagi kita  untuk  meluruskan  penggunaan  setiap  bahasa  agar  tercipta  praktik kebahasaan yang baik dan benar demi tatanan bangsa Indoesia yang semakin baik.
Dari  pengertian  diatas  Analisis  dapat  diartikan  suatu  kajian  untuk menelaah  atau  menguraikan  secara  rinci  setiap  objek  atau  pokok permasalahan.

## b. Dinamika sosial Masyarakat
Dinamika  sosial    Masyarakat  adalah  suatu  gambaran  umum  dari masing-masing  masyarakat  seperti  kebiasaan,  budaya  dan  adat  istiadat. Dinamika sosial juga bisa diartikan suatu bentuk perubahan sosial dari sebuah pembauran kelompok masyarakat.
Dinamika  adalah  sesuatu  yang  mengandung  arti  tenaga  kekuatan, selalu  bergerak,  berkembang  dan  dapat  menyesuaikan  diri  secara  memadai terhadap  keadaan.  Dinamika  juga  berarti  adanya  interaksi  dan  interpedensi antara anggota kelompok dengan kelompok lain secara keseluruhan. Keadaan ini  dapat  terjadi  karena  selama  ada  kelompok,  semangat  kelompok  (group spirit)  terus-menerus  ada  dalam  kelompok  itu.  Oleh  karena  itu  kelompok tersebut  bersifat  dinamis,  artinya  setiap  saat  kelompok  yang  bersangkutan dapat berubah (www.buktikanbisa.blogspot.com, 20 Februari 2016).
Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang  lainnya.  Manusia  tidak  dapat  hidup  tanpa  bantuan  orang  lain, merupakan  suatu  konsesus  mutlak  dan  tertanam  dalam  benak  setiap  insan manusia  sehingga  ini  bisa  dikatakan  bahwa  manusia  tidak  mampu  bertahan hidup  sendiri.  Sejak  dilahirkan  ke  dunia  sampai  meninggal  dunia,  manusia selalu  terlibat  dalam    interaksi.  Oleh  karena  itu  manusia  cenderung
melakukan  interaksi  dan  kerjasama  satu  dengan  yang  lainnya  untuk mempermudah mencapai tujuan.
Kumpulan  manusia  yang  memiliki  tujuan  bersama,  harapan  bersama, kegiatan  bersama,  norma  yang  disepakati  bersama  secara  umum  disebut dengan  kelompok  masyarakat.  Kelompok  masyarakat  adalah  sekumpulan orang atau individu yang terorganisir, dengan kesamaan kegiatan dan tujuan yang  sama  sehingga  tujuan  dari  kelompok  masyarakat  ditentukan  bersama- sama. Sedangkan dinamika sosial merupakan suatu metode dan proses yang bertujuan  untuk  meningkatkan  nilai  kerjasama  masyarakat  untuk menumbuhkan  dan  membangun  kelompok  masyarakat  semula  terdiri dmpulan  individu  yang  belum  saling  mengenal  satu  sama  lain  menjadi  satu kesatuan kelompok dengan tujuan, satu norma, dan cara penyampaian yang disepakati bersama.

## c. Penyatuan Nagari/Desa
Desa  merupakan  satuan  masyarakat  terendah  dalam  pemerintahan. Pada  hakikatnya  desa  sebagai  administrative  terendah  berfungsi  untuk menaungi  masyarakat  yang  ada  didalamnya.  Pada  prosesnya  seiring berjalannya waktu terkadang terjadi perubahan-perubahan pada administrative
perdesaan. Untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan  desa  pihak-pihak  terkait(pemerintahan)  memilih  memekarkan wilayahnya, dengan tujuan agar mendapatkan anggaran dana serta perhatian yang  lebih  lagi  untuk  pembangunan  desaanya.  Namun  ada  kalanya  sebuah desa  tidak  lagi  memenuhi  criteria  untuk  bisa  disebut  sebagai  desa.  Dalam fenomena  yang  seperti  ini  biasanya  desa  yang  tidak  memenuhi  criteria tersebut  dihapuskan  atau  digabungkan  dengan  desa  yang  lainya.  karena Pembentukan  desa  dapat  berupa  penggabungan  atau  penyatuan  beberapa desa,  atau  bagian  desa  yang  bersandingan,  atau  pemekaran  dari  satu  desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).

## d.  Nagari
Nagari  adalah  pembagian  wilayah  administratif  terendah  pada  sistem pemerintahan  di  provinsi  Sumatera  Barat,  Indonesia.  Nagari  merupakan
kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas  wilayah  yang berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Jumlah  keseluruhan  nagari  di  Sumatera  Barat  saat  ini  adalah  648 nagari,  yang  tersebar  di  11  kabupaten  yaitu,  Pesisir  Selatan,  Solok,  Solok Selatan,  Sijunjung,  Dharmasraya,  Padang  Pariaman,  Tanah  Datar,  Agam, Limapuluh  Kota,  Pasaman  dan  Pasaman  Barat.  Untuk  wilayah  administratif kota,  seperti  Padang,  Pariaman,  Padangpanjang,  Bukittinggi,  Payakumbuh, Solok  dan  Sawahlunto,  sistem  pemerintahan  terendah  berbentuk kelurahandan  desa.  Sedangkan  di  Kabupaten  Kepulauan  Mentawai  sistem pemerintahan terendah berbentuk desa.
Nagari  merupakan  sebutan  sebuah  desa  dal;am  wilayah  provinsi Sumatera Barat. Nagari tidak berbeda sama sekali dengan sebuah desa hanya dalam  penyebutannya  saja  yang  berbeda.  Dalam  Undang-Undang    No  32 Tahun 2004 dan dilanjutkan  olah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014tentang desa memperbolehkan kembali desa mengatur pemerintahannya dengan hak asal usul  salah satunya adalah tentang sebutan  atau nama daerah tersebut atau wilayah.
Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Provinsi Sumatera  Barat  yang  terdiri  dari  himpunan  beberapa  suku  yang  mempunyai wilayah tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur  dan  mengurus  rumah  tangganya  sendiri  dalam  memilih  pimpinan pemerintahannya, (Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001). Nagari juga merupakan  kesatuan  keluarga  yang  lebih  besar  dari  suku,  nagari  biasanya terdiri  dari  lebih  kurang  4  suku  yaitu  keluarga  besar  yang  setali  darah  dari beberapa paruik menurut garis keturunan ibu, (Soeroto, 2005:20)
Senada  dengan  pendapat  di  atas  Manan  (1995:23-24)  menjelaskan nagari bukan saja dipahami sebagai kualitas teritorial, tetapi juga merupakan kualitas  geneologis.  Dalam  hal  ini  nagari  merupakan  lembaga  pemerintah sekaligus merupakan lembaga kesatuan sosial utama yang dominan. Sebagai kesatuan lembaga masyarakat otonom, nagari adalah republik mini yang jelas anggotanya. Nagari punya pemerintahan sendiri, punya adat sendiri serta tata kehidupan keanggotaannya diakui.
Dalam  melaksanakan  kewenangan  yang  dimiliki  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakatnya,  di  nagari  dibentuk  Badan  Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga Legislasi (menetapkan peraturan nagari) dan menampung  serta  menyalurkan  aspirasi  masyarakat  bersama  wali  nagari. Lembaga  ini  pada  hakikatnya  adalah  mitra  kerja  pemerintah  nagari  yang memiliki  kedudukan  sejajar  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Nagari  dipimpin  oleh  seorang  wali  nagari,  dan  dalam  menjalankan pemerintahannya,  dahulunya  wali  nagari  dibantu  oleh  beberapa  orang  wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari (setnag) dan beberapa pegawai  negeri  sipil  (PNS)  yang  jumlahnya  bergantung  dengan  kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh anak nagari (penduduk nagari) secara demokratis dengan pemilihan langsung untuk masa jabatan 6 tahun  dan  kemudian  dapat  dipilih  kembali  untuk  satu  kali  masa  jabatan berikutnya.  Biasanya  yang  dipilih  menjadi  wali  nagari  adalah  orang  yang dianggap  paling  menguasai  tentang  semua  aspek  kehidupan  dalam  budaya Minangkabau,  sehingga  wali  nagari  tersebut  mampu  menjawab  semua persoalan yang dihadapi anak nagari.
Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan  merupakan  bagian  dari  perangkat  daerah  jika  berada  dalam  struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.
Dalam  sebuah  nagari  dibentuk  Kerapatan  Adat  Nagari  (KAN),  yakni lembaga yang beranggotakan tungku tigo sajarangan. Tungku tigo sajarangan merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai (kaum  intelektual)  dan  niniak  mamak  (pemimpin  suku-suku  dalam  nagari). Keputusan  penting  yang  akan  diambil  selalu  dimusyawarahkan  antara  wali nagari  dan  tungku  tigo  sajarangan  di  balai  adat  atau  balairung  sari  nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan  dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat  dengan  masa  jabatan selama  6  tahun  dan  dapat  diangkat/diusulkan  kembali  untuk  satu  kali  masa
jabatan  berikutnya.  Jumlah  anggota  BMN  ditetapkan  dengan  jumlah  ganjil, paling  sedikit  5  orang  dan  paling  banyak  11  orang,  dengan  memperhatikan luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  dan  kemampuan  keuangan  nagari,  serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
Dengan diterapkannya kembali model pemerintahan nagari di provinsi Sumatera  Barat,  maka  hal  ini  berdampak  terhadap  wewenang  atas penguasaan kembali tanah ulayat nagari maupun juga terhadap tanah-tanah adat  baik  yang  dimiliki  secara  individual  maupun  telah  dikuasai  negara sebelumnya.Sementara itu di sejumlah kabupaten, nagari memiliki wewenang yang  cukup  besar.  Misalnya  di  Kabupaten  Solok,  nagari  memiliki  111 kewenangan  dari  pemerintah  kabupaten,  termasuk  di  antaranya  pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan surat izin tempat usaha (SITU).
Sistem  kanagarian  telah  ada  sebelum  kemerdekaan  Indonesia. Kerajaan  Pagaruyung  pada  dasarnya  merupakan  konfederasi  nagari-nagari yang  berada  di  Minangkabau.  Kemungkinan  besar  sistem  nagari  juga  sudah ada sebelum Adityawarman mendirikan kerajaan tersebut.Terdapat dua aliran besar  dalam  sistem  pemerintahan  nagari  di  Minangkabau  yakni  Koto  Piliang dan  Bodi  Caniago  yang  keduanya  mempunyai  kemiripan  dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno [2]. Selain dipengaruhi oleh tradisi  adat,  struktur  masyarakat  Minangkabau  juga  diwarnai  oleh  pengaruh agama  Islam,  dan  pada  suatu  masa  pernah  muncul  konflik  akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyerasikan  kedua  pengaruh  tersebut  dalam  konsep  Adat  basandi  Syarak, Syarak basandi Kitabullah.
Nagari  merupakan  unit  pemungkiman  yang  paling  sempurna  yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batasnya dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang  mesti  dipenuhi  oleh  suatu  pemungkiman  untuk  menjadi  nagari diantaranya  adanya  balai  adat,  masjid  serta  ditunjang  oleh  areal persawahan.Dalam pembentukan suatu nagari sejak dahulunya telah dikenal dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri yaitu Dari  Taratak  manjadi  Dusun,  dari  Dusun  manjadi  Koto,  dari  Koto  manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu. Jadi dalam sistem administrasi pemerintahan di kawasan  Minang  dimulai  dari  struktur  terendah  disebut  dengan  Taratak, kemudian  berkembang  menjadi  Dusun,  kemudian  berkembang  menjadi  Koto
dan  kemudian  berkembang  menjadi  Nagari,  yang  dipimpin  secara  bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Dan biasanya disetiap nagari yang dibentuk  itu  minimal  telah  terdiri  dari  4  suku  yang  mendomisili  kawasan tersebut.
Dalam  laporannya  de  Stuers  menyimpulkan  bahwa  pada  daerah pedalaman  Minangkabau  tidak  pernah  ada  suatu  kekuasaan  pemerintahan terpusat  dibawah  seorang  raja.  Berdasarkan  laporan  tersebut,  kemudian Belanda  menerapkan  model  sistem  penguasa-penguasa  di  tingkat  distrik, yang  kemudian  dikenal  dengan  adanya  jabatan  kepala  laras  atau  tuanku laras,  di  mana  daerah  kelarasan  ini  dirancang  sepadan  dengan pengelompokan  nagari  yang  telah  ada  sebelumnya.  Dan  selanjutnya  satuan pemerintahan  lebih  rendah  tetap  dipegang  oleh  penghulu-penghulu sebelumnya tanpa mengalami perubahan sampai pada tahun 1914.
Pada  tahun  1914  dikeluarkan  ordonansi  nagari  yang  membatasi anggota  kerapatan  nagari  hanya  pada  penghulu  yang  diakui  pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan  yang  tertib  dan  teratur.  Penghulu-penghulu  yang  dulunya memimpin  nagari  secara  bersama-sama  sekarang  diharuskan  untuk  memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu,  jabatan  kepala  laras  dan  kepala  nagari  ini,  yang  sebelumnya  asing akhirnya  dapat  diterima  dan  menjadi  tradisi  adat,  di  mana  jabatan  ini  juga akhirnya  turut  diwariskan  kepada  kemenakan  dari  pemegang  jabatan sebelumnya[7].  Namun  sekarang  jabatan  tuanku  laras  sudah  dihapus sedangkan  wali  nagari  tidak  boleh  diwariskan  kepada  kemenakan  yang memegang jabatan sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secara demokratis. Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari ini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu itu.
Pada  tahun  1946  diadakan  pemilihan  langsung  di  seluruh  Sumatera Barat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Nagari  dan  wali  nagari. Calon-calon  yang  dipilih  tak  terbatas  pada  penghulu  saja.  Partai  politik  pun boleh  mengajukan  calon.  Pada  kenyataannya  banyak  anggota  Dewan Perwakilan  Nagari  dan  wali  nagari  terpilih  yang  merupakan  anggota  partai. Masyumi  menjadi  partai  yang  mendominasi.  Dalam  masa  perang kemerdekaan  dibentuk  juga  organisasi  pertahanan  tingkat  nagari,  yaitu
Badan  Pengawal  Negeri  dan  Kota  (BNPK).  Badan  ini  didirikan  atas  inisiatif Chatib Sulaiman.
Namun  setelah  keluarnya  Perda  No.  50  tahun  1950  tentang pembentukan  wilayah  otonom,  maka  sejak  itu  pemerintahan  nagari  hampir tidak  berperan  lagi.  Dan  kemudian  ditambah  sewaktu  Kabinet  Mohammad Natsir  tahun  1951  membekukan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  di  Provinsi Sumatera  Tengah  yang  juga  mencakup  wilayah  Sumatera  Barat,  Riau, Kepulauan  Riau,  dan  Jambi  sekarang.  Maka  dengan  demikian  dewan perwakilan  tingkat  nagari  pun  statusnya  menjadi  tidak  jelas  juga.  Kemudian pasca  Pemerintahan  Revolusioner  Republik  Indonesia,  hampir  keseluruhan aparat  nagari  diganti  oleh  pemerintah  pusat  yang  sekaligus  mengubah pemerintahan nagari.
Tahun  1974  Gubernur  Harun  Zain  memutuskan  untuk  mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari  sebagai  lembaga  legislatif  terendah.  Namun  keputusan  ini  hanya berumur  pendek.  Dengan  diberlakukannya  Undang  Undang  Nomor  5  Tahun 1979  tentang  pemerintahan  desa,  sistem  nagari  dihilangkan  dan  jorong digantikan  statusnya  menjadi  desa.  Kedudukan  wali  nagari  dihapus  dan administrasi  pemerintahan  dijalankan  oleh  para  kepala  desa.Meskipun demikian nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan daerah No. 13 tahun 1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN)  di  tiap-tiap  nagari  yang  lama.  Namun  KAN  sendiri  tidak  memiliki kekuasaan formal.
Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat  masyarakat  Sumatera  Barat  untuk  kembali  menjalankan  sistem pemerintahan  nagari.  Dengan  berlakunya  otonomi  daerah  pada  tahun  2001, istilah  pemerintahan  nagari  kembali  digunakan  untuk  menganti  istilah pemerintahan desa  yang  digunakan  sebelumnya  dalam  sistem  pemerintahan kabupaten,  sedangkan  nagari  yang  berada  dalam  sistem  pemerintahan  kota masih  seperti  sebelumnya  yaitu  bukan  sebagai  bagian  dari  pemerintah daerah.Dan  pada  tahun  2004,  untuk  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  dan  UU  No  22  Tahun  1999 dianggap  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  keadaan, ketatanegaraan,  dan  tuntutan  penyelenggaraan  otonomi  daerah,  kemudian Presiden  Indonesia  dengan  persetujuan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  secara
bersama,  disahkanlah  Undang  undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  untuk  mengantikan  undang  undang  UU  No  22  Tahun 1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Dan  sebagai  tindak  lanjut  dari  undang-undang  tersebut  maka keluarlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2005  tentang  desa,  yang menekankan  prinsip  dasar  sebagai  landasan  pemikiran  pengaturan keanekaragaman  daerah,  yang  memiliki  makna  bahwa  istilah  desa  dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah  tetap  menghormati  sistem  nilai  yang  berlaku  pada  masyarakat setempat  namun  harus  tetap  mengindahkan  sistem  nilai  bersama  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  dalam  satu  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Sebagai  lembaga  legislasi,  Badan  Perwakilan  Rakyat  Nagari  memiliki hak  menyetujui  atau  tidak  terhadap  peraturan  nagari  yang  dibuat  oleh pemerintah  nagari.  Selain  itu  sebagai  lembaga  pengawasan,  Badan Perwakilan  Rakyat  Nagari  memiliki  kewajiban  untuk  melakukan  kontrol terhadap  implementasi  peraturan  nagari,  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Nagari serta pelaksanaan keputusan wali nagari. Di samping itu di nagari juga dapat  dibentuk  lembaga  kemasyarakatan  nagari  sesuai  dengan  kebutuhan nagari  untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyelenggaraan pembangunan, hal ini disebabkan karena wali nagari tidak dapat menjalankan tugas-tugas  pemerintahan  tanpa  adanya  bantuan  dan  partisipasi  dari masyarakat  serta  wali  nagari  juga  membutuhkan  kerjasama  dengan perangkat nagari lainnya.
Untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  wali  nagari bertanggungjawab  kepada  rakyat  melalui  BPRN,  sebagaimana  tercantum dalam pasal 15 (1) Perda Kabupaten Agam No. 31 Tahun 2001, menjelaskan bahwa  dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya,  wali  nagari bertanggung  jawab  kepada  rakyat  melalui  BPRN  dan  secara  administrasi menyampaikan  laporan  mengenai  pelaksanaan  tugasnya  kepada  bupati melalui camat.

## III. METODE
Dalam proses penelitian, yang diharapkan bisa memberikan hasil yang sesuai  dengan  tujuan  penelitian  yang  diinginkan  atau  yang  telah  ditentukan sebelumnya  maka  metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  penelitian  Kualitatif.  Menurut  Prof.Dr.  Sugiyono  (2005:1) mendefenisikan  metode  penelitian  Kualitatif  adalah  peneliti  merupakan instrument  kunci,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  secara  trianggulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif (Sugiyono, 2005).
Karena  metode  Kualitatif  merupakan  metode  yang  mempunyai karakteristik  yang  sesuai  dengan  objek  yang  diteliti.  Adapun  karakteristik metode  penelitian  Kualitatif  antara  lain  menggunakan  lingkungan  alamiah sebagai  sumber  utama  dan  sumber  lainnya  seperti  wawancara,  observasi, maupun  sumber  yang  telah  ada  seperti  dokumen  atau  arsip.Dari  penjalasan metode  di  atas  tentu  sangat  efektif  dalam  penelitian  untuk  mengetahui dinamika  sosial  yang  terdapat  dalam  kehidupan  masyarakat  Nagari  Ranah Palabi kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya. Studi ini dilaksanakan di Nagari  Ranah  Palabi  Kecamatan  Timpeh  Kabupaten  Dharmasraya,  karena  di nagari  Ranah  Palabi  merupakan  desa  yang  tercipta  melalui  penyatuan  dua desa  yaitu  desa  Ranah  Palabi  SP  6  dan  Desa  Bukit  Tujuh  SP  8,  yang  mana dalam kehidupan masyarakat mempunyai suku bangsa beragam.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Dinamika Sosial Masyarakat  Ranah Palabi Akibat Dari Penyatuan Dua Nagari
Dalam  penyatuan  dua  Nagari/desa  tentu  saja  terdapat  banyak  sekali kendala-kendala yang dihadapi dalam  proses penyatuannya, itupun terjadi di Nagari  Ranah  Palabi,  baik  itu  di  bidang  pemerintahan,  adat  istiadat,  dam masih  banyak  lagi  kegaduhan-kegaduhan  yang  timbul  dinamika  social masyarakat  yang  seperti  ini  sesungguhnya  sudah  menjadi    Masalah  klasik akan tetapi ini tidak bisa dikatakan sebagai suatu masalah yang sepele.
Dinamika  sosial  masyarakat  yang  terjadi  di  nagari  ranaha  palabi merambah ke berbagai aspek kehidupan. Dinamika social itu dapat dilihat dari berbagai  sisi,  diantaranya  dari  sisi  adat  istidat,  budaya  dan  kebiasaa,  serta kelompok-kelompok masyarakat.

## Adat istiadat
Dalam  fenomena  penyatuan  dua  desa  sejatinya  akan  timbul  dinamika  social yang  baru  dalam  hal  adat  istiadat.  Dinamika  social  itu  timbul  karena  adat istiadat  yang  berbeda  antara  kedua  desa  yang  mau  tidak  mau  harus disatukan visinya. Di nagari ranah palabi  pasca disatukannya dua desa yaitu desa ranah palabi dengan desa bukit tujuh jika dilihat dari segi adat istiadat tidak  terlalu  terlihat  dinamika  social  yang  timbul.  Hal  ini  dikarenakan komponen  masyarakat  ranah  palabi  dan  bukit  tujuh  jika  dilihat  darin  e5tnis yang ada tidak jauh berbeda , bahkan nyaris sama. Sehinngga sudah barang tentu  adat  istiadat  keduanya(  desa  ranah  palabi  dan  desa  bukit  tujuh)  tidak terlalu jauh berbeda.

## Budaya Dan Kebiasaan
Setiap  satu  kesatuan  masyarakat  sudah  barang  tentu  memiliki  budaya  dan kebiasaan  ya  ng  berbeda-beda.  Demikian  pula  dalam  kesatuan  masyarakat desa  tentu  saja  terdapat  budaya  dan  kebiasaan  yang  berbeda  antara  desa yang satu dengan desa yang lain.Demikian pula yang terjadi di nagari ranah palabi  pasca  disatukannya  dua  desa  yaitu  desa  ranah  palabi  dan  desa  bukit tujuh.  Etnis  yang  sama  tidak  serta  merta  membuat  budaya  dan  kebiasaan mereka sama pula. Dalam hal keagamaan misalnya. Dalam keagamaan dapat dilihat  dinamika  social  masyarakat  yang  tentunya  tidak  memiliki  kesamaan atau  lebih  disebut  memiliki  perbedaan  karakter,  hal  ini  tentunya  dapat menimbulkan  suatu  system  social  yang  kurang  baik  diterapkan  dalam lingkungan  masyarakat  terutama  dalam  wilayah  yang  sama  (nagari).Faktor keagamaan  biasanya bisa dijadikan alat pemersatu untuk kemajuan bersama khususnya  seluruh  masyarakat  Ranah  Palabi.  Tetapi  hal  imi  sangat  susah untuk  diwujudkan,  misalnya  dalam  kegiatan  pengajian,  Hasil  wawancara peneliti  dengan  salah  satu  masyarakat  anagari  Ranah  Palabi  yaitu  Bapak Jumiran yang mengatakan:
“Iya,  memeng  kami  dalam  melakukaan  pengajian  rutin  secara  tidak bersamaan  dengan  wilayah  lain,  karena  kami  merasa  untuk  melakuian pengajian bersama cukup sulit. Padahal sesungguhnya kami memiliki program kegiatan  dalam  hal  pelaksanaan  yasinan  kami  menyepakati  setiap  jumat kliwon  dilakukan  pengajian  bersama-sama  dalam  satu  nagari.  Tapi  pada
prakteknya  tidak  demikian,  sulit  rasanya  mengumpulkan  massyarakat  yang seluas  ini  untuk  melakukan  pengajian  bersama  tersebut.  Mungkin  hanya segelintir orang yang ikut dalam acara pengajian tersebut” (Hasil wawancara dengan bapak Jumiran warga Ranah Palabi Pada Tanggal 16 April 2016).
Dari  kutipan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  melakukan  pengajian bersama  masyarakat  mengalami  kesulitan  yang  dikarenakan  wilayah  yang cukup  besar  dan  luas.  Jadi  pengajian  yang  seharusnya  dilakukan  secara bersama-sama dengan masyarakat satu nagari setiap jumat kliwon tidak bisa terealisasi  dengan  baik.  Tentunya  ini  merupakan  suatu  hal  yang  dapat menyebabkan  kebersamaan  yang  bisa  semakin  terkikis  dan  bahkan  bisa menyebabkan  tidak  bisa  menyatunya  masyarakat  sehingga  masyarakat menjadi terkotak-kotak.
Selain  dari  pengajian  ada  juga  kegiatan  yang  lain  dalam  bidang keagamaan  seperti  dalam  perayaan  hari  besar  agama  seperti  perayaan maulid  nabi,  isra’miraj  maupun  dalam  hari  raya  idul  fitri  dapat  dirasakan masyaralkat melakukannya secara terpisah padahal lebih bagusnya dilakukan secara bersama seluruh warga nagari. Masalah adat istiadat biasanya menjadi suatu isu yang sensitive karena menyangkut mengenai isu sara.

## Terjadinya pengelompokan masyarakat
Dalam  setiap  desa  tentu  saja  terdapat  terdapat  kelompook-kelompok masyarakat berdasarkan letak geografis . apalagi yang terjadi di nagari ranah palabi pasca disatukannya dua desa menjadi satu nagari terjadilah kelompok- kelompok masyarakat. Hal ini sesuai apa yang dikatakan oleh Ibu Siti Sudarti selaku Wali Nagari Ranah Palabi mengatakan sebagai berikut:
“Selaku  wali  nagari  Ranah  Palabi  ,  selama  saya  menjabat  banyak  sekali rintangan-rintangan  yang  saya  hadapi  khususnya  Pemerintah  Nagari  untuk menjalankan  program-program  yang  ada  kartena  pada  dasarnya  nagari  ini merupakan hasil dari gabungan dua desa yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam  pelaksanaan  program  dimana  masing-masing    warga  desa  (    warga bekas desa Ranah Palabi dan Bukit Tujuh ) saling berebutan dalam penentuan tempat  pembangunan.  Bukan  saja  dalam  dalam  hal  pembangunan,  tetapi
juga  sampai  kepada  masalah-masalah  social  lainnya  masyarakat  masih mengalami kecanggungan ketika harus hidup dalam satu nagari. Masyarakat sampai saat ini masih saja secara psikologis  merasa bahwa mereka berbeda (bukan satu desa). Contohnya saja dalam kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilakukan  bersama-sama  oleh  masyarakat  satu  nagari  masih  saja  dilakukan secara  berkelompok.  Namun  fenomena  yang  seperti  itu  tidak  saya  anggap sebagai  halangan  saya  untuk  mensejahterakan  masyarakat.  Saya  sadar bahwa  setiap  keputusan  yang  saya  ambil  dalam  menentukan  sebuah kebijakan ada saja pro dan kontra ditengah masyarakat” (wawncara dengan Wali Nagari Ranah Palabi Pada Tanggal 14 April 2016 )
Pernyatan  senada  juga  dikatakan  oleh  Saudara  Budi  Sukardi  selaku Tokoh Masyarakat Ranah Palabi, beliau mengatakan:
“Memang  sulit  menyatukan  pandangan  dan  aspirasi  masyarakat  dalam  satu nagari.  Mungkin  krena  kita  sudah  terbiasa  hidup  dalam  desa  yang  berbeda, dan  sekarang  harus  hidup  berdampingan  dalam  satu  nagari.jadi  kebiasaan- kebiasaan  yang  biasanya  kami  lakukan  masing-masing  sulit  rasanya  bila harus  kami  akukan  bersama-sama  dalam  satu  kenagarian.  Walaupun  saya bukan  lagi  sebagai  penyelenggara  pemerintahan  akan  tetapi  masih  saja banyak  masyarakat  yang  menyampaikan  kepada  saya  tentang  ketidak puasannya  dengan  pemerintahan  nagari”  (wawancara  dengan  tokoh masyarakat pada tanggal 15 april 2016)
Keterangan  dari  Ibu  Wali  Nagari  tersebut  di  atas  memang  benar adanya,  hal  ini  terlihat  dalam  kehidupan  bermasyarakat  misalnya  dalam perayaan  hari-  hari  besar  yang  seharusnya  dilakukan  secara  bersama-sama oleh masyarakat satu kenagarian akan tetapi mereka melakukan perayaan itu secara terpisah-pisah dalam setiap jorongnya yang mengakibatkan  lemahnya kebersamaan dan kesatuan dalam lingkungan nagari.
Ketidak  bersamaan  tersebut  tentu  menghambat  dalam  pembangunan maupun  kesejahteraan  masyarakat  secara  merata.  Karena  masyarakat  tidak kompak  serta  saling  berebut  dalam  tiap-tiap  program  pembangunan  yang secara langsung dapat membuat pemerataan pembangunan di Nagari Ranah Palabi  tidak  tercapai  dengan  efektif  dan  efesian.    Dalam  pembangunan  fisik seperti Infrastruktur dan sarana umum lainnya  para aparatur Pemerintahan
Nagari  banyak  dipengaruhi  oleh  system    kekerabatan  (primordial),  tentu  ini dapat  merugikan  pihak-pihak  atau  warga  masyarakat  lainnya.  Adapun Keterangan    di  atas  juga  dijelaskan  oleh    salah  satu  tokoh  masyarakat  di nagari ranah palabi yang mengeluhkan tidak meratanya pembangunan, beliau memaparkan:
“Saya selaku warga Nagari Ranah Palabi  merasa pemerataan pembangunan yang  dilaksanakan  pemerintah  nagari  tidak  merata,  khususnya  di  wilayah tempat  saya  tinggal  masih  kurang  tersentuh  oleh  pembangunan.  Contohnya saja  dalam  pembangunan    jalan  beton,  pembangunan  ini  kan  seharusnya merata, namun pada kenyataannya jalan beton tersebut banyak dibangun  di dekat-dekat wilayah pusat saja (Jorong Bukit Subur) tidakl sampai ke pelosok nagari.  Ini  dikarenakan  karena  wali  nagari  berasal  dari  wilayah    pusat pemerintahan (Jorong Bukit Subur). Karena tidak puas dan merasa tidak ada keadilan  kami  sampai-sampai  pernah  melakukan  penggalian(melobangi) jalan,  tujuan  kami  agar  supaya  dari  pihak  pemerintahan  nagari  memahami bahwa  kami  juga  sebenarnya  menginginkan  pembangunan  tersebut” (wawancara dengan Warga Nagari Ranah Palabi pada tanggal 14 April 2016)
Pernyataan  yang  disampaikan  oleh  salah  seorang  tokoh  masyarakat tersebut  memang  sesuai  dengan  kenyata’an  yang  ada,  Walaupun  mungkin tidak  sepenuhnya  dapat  dibenarkan.memang  benar  pernah  ada  kegiatan pelobangan  jalan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  sebagai  bentuk  protes terhadap  ketidak  puasan  masyarakat  dari  masyarakat  atas  pembangunan yang belum mereka rasakan pada saat itu.
Dalam melaksanakan progam pembangunan nagari, proses penentuan ataupun pemilihan pembangunan baik itu bentuk progam ataupun penentuan lokasi pembangunan tentunya dipengaruhi oleh pihak-pihak yang bisa melobi pada pemerintahan nagari. Dalam hal ini biasanya yang memiliki kemampuan untuk melobi pada pemerintahan dengan pengaruh yang cukup besar adalah orang-orang yang memiliki akses kepada pemerintahan nagari, dan biasanya orang-orang ini adalah orang yang dekat dengan sang pemilik otoritas.
Dinamika sosial tersebut memang berdampak sangat luas, yang mana dampak dari penyatuan dua desa tersebut juga berpengaruh pada organisasi kapemudaan.  Lazimnya  dalam  satu  nagari  tentu  ada  satu  organisasi kepemudaan  yang  biasanya  disebut  karang  taruna.  Biasanya  karang  taruna adalah sebagai bentuk dari persatuan para pemuda di setiap nagari, sebagai wadah  dari  setiap  kegiatan-kegiatan  kepemudaan.  Karang  taruna  juga memiliki  struktur  organisasi  yang  jelas  yang  bertujuan  agar  arah  kegiatan kepemudaan  jelas  dan  bermanfaat.  Begitupun  halnya  yang  ada  di  Nagari Ranah  Palabi.    Kenyataan  ini  sesuai  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Zaini selaku tokoh pemuda, ia mangatakan bahwa:
“Di Nagari kita ini Nagari Ranah Palabi menurut saya pemudanya sulit untuk dikompakkan.  Padahal  sudah  diadakan  pemilihan  struktur  kepengurusan pemuda  Nagari,  dan  juga  dari  ibu  wali  nagari  juga  sudah  mengeluarkan  SK kepada  para  pengurusnya,  mulai  dari  ketua  pemuda,  sekertaris,bendahara, dan  lain-lainnya.  Namun  setelah  pemilihan  tersebut  kepengurusan kepemudaan  seperti  mati  suri.  Pemudanya  masih  saja  terpisah  antara pemuda  sp.6  dan  pemuda  sp.8”  (wawancara  dengan  tokoh  pemuda    nagari Ranah Palabi pada tanggal 15 April 2016).
Apa  yang  dikataka  oleh  Zaini  di  atas  memang  benar  adanya,  sesuai pengamatan  peneliti  dilapangan,  untuk  itu  perlu  adanya  upaya  dari pemerintah Nagari agar pemuda bisa lebih kompak dan rasa persatuan yang tinggi

## Pelayanan Masyarakat
Pelayan masyarakat merupakan salah satu indicator penilaian terhadap kepuasan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintahan  daerah.  Baik  itu ditingkat  nasional,  tingkat  propinsi,  tingkat  kabupaten/kota  bahkan  juga tingkat  terendah  yaitu  nagari(desa).  Tingkat  kepuasan  masyarakat mengindikasikan berhasil atau tidak pemerintahan nagari dalam menjalankan fungsi  dan  tugasnya  untuk  memberdayakan  dan  mensejahterakan masyarakat.
Dalam fenomena penggabungan dua desa menjadi satu desa masalah klasik  yang  biasanya  dihadapi  adalah  tingkat  kepuasan  masyarakat  tehadap pelayanan pemerintahan  yang rendah. Hal ini karena dipengaruhi oleh factor
kekerabatan  dan  latar  belakang  asal  usul  mereka.  Karena  biasanya  pelayan yang  diberikan  pemerintahan  kepada  orang  yang  dikenalnya  lebih  ramah ketimbang kepada orang yang bukan orang dekatnya.
Sesuai  dengan  kenyataan  yang  ada,  memang  benar  pelayanan masyarakat  menjadi  salah  satu  permasalahan  baru  yang  dihadapi  pasca penyatuan  dua  desa.  Salah  seorang  masyarakat  yaitu  bapak  anton mengungkapkan  keluhannya  terhadap  pelayanan  masyarakat  di  lingkungan kenagarian  ranah  palabi.  Berikut  kutipan  keluhan  masyarakat  yang disampaikan oleh bapak anton:
“Iya  mas,  kalau  berbicara  pelayanan  masyarakat  di  Nagari  kita  ini sesungguhnya  tekadang  saya  merasa  sebal.  Pernah  saya  punya  keperluan untuk  diselesaikan  dikantor  Nagari,  disitu  saya  disambut  dengan  muka masam dari pegawai yang ada di kantor Nagari. Bukan Cuma itu, ketika saya Tanya-tanya  kepada  salah  seorang  pegawai  dia  menjawabnya  dengan  nada yang  sedikit  sewot,  disitu  saya  merasa  sedih.  Tapi  setelah  saya  piker-pikir kembali,  ya  saya  maklumi  juga  mungkin  karena  saya  ini  bukan  orang dekatnya,  tapi  yak  an  seharusnya  jangan  dibeda-bedakan”(  wawancara dengan bapak Anton warga Ranah Palabi Pada Tanggal 16 April 2016)
Keterangan  yang  disampaikan  oleh  salah  seorang  masyarakat  atas nama  bapak  anton  tersebut  ada  benarnya  juga  bila  dilihat  dari  kenyataan yang  ada.  Pelayan  pemerintahan  nagari  terkadang  cenderung  tebang  pilih. Bila  kepada  masyarakat  yang  dianggap  memiliki  hubungan  primordial pelayanannya  dipermudah,  namun  jika  terhadap  masyarakat  yang  tidak  ada hubungan kekerabatan terkadang terkesan alakadarnya.
Saat  ini  penyelenggara  pemerintahan  mayoritas  berasal  dari  sp.6,  maka pelayanan  masyarakat  yang  diberikan  kepada  masyarakat  sp.6  cenderung lebih istimewa ketimbang pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang berasal dari sp.8.
2. Upaya Pemerintahan  Nagari Untuk Mengatasi Dinamika Yang Ada
Semua  Dinamika  sosial  di  atas  dapat  menganggu  proses  kemajuan sebuah  nagari  khususnya  terhadap  masyarakat  yang  ada  di  Nagari  Ranah Palabi. Untuk itu Pemerintah Nagari Ranah Palabi ingin agar semua dinamika
yang  kurang  baik  dan  dapat  berdampak  negative  terhadap  pembangunan maupun  kehidupan  social  yang  ada  di  Nagari  Ranah  Palabi.  Adapun  upaya- upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Nagari  Ranah  Palabi  adalah  sebagai berikut:

## Menyatukan Masyarakat
Untuk  membangun  suatu  daerah  tentu  saja  sangat  dibutuh kekompakan  dan  persatuan  ditengah-tengah  masyarakat.  Jiwa  kebersamaan menjadi  salah  satu  energy  sebagai  kekuatan  untuk  membangun  daerah. Begitu  pula  ditingkat  kenagarian,  agar  pembangunan  dan  program-program pemerintahan Nagari dapat berjalan tanpa hambatan dan sesuai dengan yang diharapkan tentu saja perlu adanya jiwa persatuan dan kebersamaan didalam bermasyarakat.
Atas  dasar  pemikiran  tersebutlah  pemerintahan  Nagari  Bukit  Subur sangat  mengharapkan  adanya  kekompakan,kebersamaan  dan  persatuan ditengah-tengah masyarakat.  Dengan harapan agar timbul semangat gotong royong  ditengah-tengah  masyarakat  yang  secera  tidak  langsung  menambah gairah  membangun  nagari.  Sehingga  memudahkan  pula  bagi  pihak-pihak terkait untuk melaksanakan misi-misi untuk membangun Nagari.
Adapun langkah-langkah yang dipilih oleh pemerintahan Nagari Ranah Palabi  untuk  mewujudkan  keinginan  dan  cita-cita  tersebut  adalah  sebagai berikut:

## Membuat program-program kegiatan bersama
Salah  satu  cara  untuk  mempersatukan  masyarakat  adalah menciptakan  rasa  solidaritas,  kebersamaan  dan  kekeluargaan  ditengah masyarakat. Karena rasa kebersamaan akan merangsang timbulnya perasaan bahwa mereka adalah satu kesatuan, yaiti satu kenagarian. Program-program tersebut  diantaranya  disampaikan  oleh  ibu  wali  Nagari  Ranah  Palabi  Siti Sudarti,.SH, beliau mengatakan:
“Masyarakat  Nagari  kita  ini  sangat  unik,  karena  latar  belakang  kita merupakan  dua  desa  yang  berbeda.  Maka  dari  itu  setelah  kita  disatukan menjadi satu Nagari tidak serta merta menyatukan masyarakatnya. Maka dari
itu  kami  mencetuskan  beberapa  kegiatan  bersama  seluruh  masyarakat  satu kenagarian,  seperti  pelaksanaan  pengajian  bersama,  perayaan  hari  lahir nagari  secara  bersama,membuat  kumpulan  warga  secara  bersama  dan  lain sebagainya.  Namun  demikian  saya  menyadari  itu  semua  masih  belum terlaksana  dengan  baik,  tapi  saya  pribadi  tidak  akan  putus  asa  untuk  tetap berusaha  mempersatukan  masyarakat  nagari  kita  ini”(  wawancara  dengan wali nagari Ranah Palabi Pada Tanggal 13 April 2016)
Kalau  dilihat  dari  keterangan  yang  diberikan  oleh  wali  Nagari  Ranah Palabi  tersebut,  jelas  bahwa  dari  pihak  pemerintahan  nagari  menyadari terdapat permasalahan dari segi persatuan dan sinergitas masyarakat. Maka dari  itu  dari  pihak  pemerintah  menciptakan  beberpa  strategi  untuk menghilangkan  perasaan  bahwa  merasa  bukan  satu  kesatuan  tersebut. Namun  memang  yang  terjadi  masih  saja  terdapat  kecanggungan  dari masyarakat  untuk  bisa  bersatu  dalam  segala  hal  sebagai  bentuk  persatuan mereka dalam satu Nagari.

## Pemerataan Pembangunan
Dalam  pelaksanaan    program  pembangunan  tentu  saja  harus terciptanya  pemerataan  pembangunan  seperti  yang  dicita-citakan  dalam Undang-Undang  otonomi  daerah  agar  tidak  terjadi  kesenjangan  di masyarakat  yang  pada  akhirnya  bisa  saja  menimbulkan  konflik  di  tengah masyarakat.
Pemerataan pembangunan yang dirasa kurang oleh masyarakat Nagari Ranah  Palabi  pun  menimbulkan  konflik  ditengah  masyarakat.  Hal  ini diksrenakan  timbulnya  kecemburuan  social  antara  masyarakat  yang  merasa tidak  tersentuh  pembangunan  terhadap  masyarakat  yang  tersentuh  oleh pembangunan.  Kejadian  seperti  ini  jika  dibiarkan  terus  menerus  maka  akan menimbulkan masalah yang lebih besar.
Wali  Nagari  Ranah  Palabi  selaku  pemegang  tampuk  kekuasaan tertinggi  tentunya  memiliki  wewenang  penuh  untuk  melakukan  program pembangunan  yang  lebih  merata,  Beliaupun  memberikan  tanggapannya mengenai pemerataan pembangunan tersebut, beliau mangatakan:
“Menurut  saya,  pembangunan  yang  telah  dilaksanakan    sebenarnya  sudah bisa  dibilang  merata,    sebab  apabila  pembangunan  tersebut  tidak  dilakukan
secara  merata  ditakutkan  nantinya  dapat  menimbulkan  konflik  di  tengah masyarakat  Nagari  Ranah  Palabi  ini.  Namun  pembangunan  itu  juga berdasarkan  hasil  musyawarah  bersama,  tetapi  permasalahannya  anggaran yang  kita  miliki  tidak  mencukupi  bila  harus  memenuhi  semua  tuntutan masyarakat  tentu  harus  dipilih  beberapa  yang  dirasakan  prioritasnya  sangat mendesak. Disinilah butuh penjelasan dari masing-masing wakil wilayah yang menginginkan  pembangunan  tersebut,  agar  pembangunan  yang  diinginkan jelas  dan  benar-benar  yang  dibutuhkan”(  wawancara  dengan  wali  nagari Ranah Palabi Pada Tanggal 13 April 2016).
Dari penjelasan yang diberikan oleh Wali Nagari tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pemerataan pembangunan sebenarnya sudah diusahakan untuk  dilaksanakan.  Tinggal  saja  masalahnya  diperlukan  lobi-lobi  politik  dan keterampilan  memaparkan    serta  menjelaskam  tentang  kebutuhan, keuntungan, kegunaan serta manfaatnya bagi masyarakat yang menginginkan  pembangunan  diwilayahnya.  Disitulah  sebenarnya  timbul permasalahannya,  lagi-lagi  masyarakat  yang  tidak  begitu  memiliki  akses kepada  pemerintahan  Nagari  mengalami  kesulitan  untuk  melobi  program- program  yang  diminta.  Sehingga  program  pembangunan  yang  diminta  tidak bisa  lolos  pada  saat  musyawarah  perencanaan  pembangunan(musrembang) Nagari, sehingga pembangunan yang diinginkan tidak dapat terwujud.

## V. PENUTUP

## a. Kesimpulan
Nagari  Ranah  Palabi  adalah  sebuah  nagari  yang  dibentuk  dari penggabungan  dua  nagari,  yaitu  Nagari  Ranah  Palabi  sp6  dan  Bukit  Tujuh sp8. Dari penyatuan tersebut menimbulkan Dinamika Sosial Masyarakat yang mengganggu  atau  tidak  baik  terhadap  pembangunan  dan  perkembangan negari khususnya terhadap masyarakat Nagari Ranah Palabi.
Dinamika  sosial  tersebut  dapat  dilihat  di  semua  aspek  seperti  aspek pembangunan, keagamaan maupun kepemudaan. Dalam aspek pembangunan  banyak  pembangunan  yang  dilakukan  berdasarkan  system kekerabatan(primordial) dimana apabila ada perwakilan wilayah mereka yang menjadi  aparatur  desa  atau  dalam  pemerintahan  Nagari  pastinya
pembangunan  dilakukan  di  wilayah  mereka  serta  terjadi  perebutan pelaksanaan  pembangunan  oleh  masing-masing  warga  dari  wilayah  masing- masing  pula.  Dan  hal  lain  seperti  dalam  perayaan  hari  besar  kagamaan  dan pemuda  mereka  condong  merayakan  atau  melakukan  tidak  bersama-sama melainkan di masing-masing wilayah.
Untuk  itu  perlu  adanya  tindakan  atau  upaya  oleh  pemerintah  Nagari Ranah  Palabi  untuk  dapat  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  agar tercapainya  masyarakat  yang  bersatu,  tentram    serta  pembanguan  yang merata.  Peran  Pemerintah  Nagari  sangat  diperlukan  dalam  permasalahan  ini karena  pemerintah  Nagari  merupakan  sauatu  lembaga  pemerintah  yang tertinggi dalam atau di Nagari tersebut.

## b. Saran
1. Pemerintah  Nagari  harus  sering  melakukan  pembinaan  akan  pentingnya persatuan kepada masyarakat.
2. Pemerintah  Nagari  harus  sering  melakukan  kegiatan  yang  dapat menumbuhkan  rasa  kebersamaan  dengan  cara  mengadakan  pengajian atau  bentuk  lain  dengan  mengutamakan  kegiatannya  satu  tempat  dan tidak boleh dilakukan di masing-masing wilayah.
3. Masyarakat  harus  bisa  saling  menghargai  sesama  warga  Nagari  Ranah Palabi.
4. Pembangunan  harus  merata  agar  tidak  terjadinya  kecemburuan  social dalam atau di lingkungan masyarakat Ranah Palabi.

## DAFTAR PUSTAKA
Husaini Usman, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 78 Iqbal  Hasan,    Analisis    data    penelitian    dengan    statistik,  cet.5,  (Jakarta  : Bumi  Aksara, 2010),  hlm. 19.
I Nyoman Beratha, Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
Maman Rachman, Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1999), hal 177.
R.  Bintarto,  Interaksi  Desa-Kota  dan  Permasalahannya,  (Jakarta:  Ghalia Indonesia, 1983).
Sugiyono,  Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kualitatif  Dan  R  &  D,  Bandung: Alfabeta, 2008, Hal. 85
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif,Bandung:Alfabeta, 2005 Ulber  Silalhi,  Metode  Penelitian  Sosial,  Bandung:  Refika  Aditama,  2012,  Hal. 12
http://subiantogeografi.wordpress.com/pengertian -desa-dan-kota/ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa http://zulfaidah-indriana.blogspot.com/2013/05/pengertian -unsur-dan kriteria-masyarakat.html http://www.apapengertianahli.com/2014/09/pengertian-masyarakat- menurut-para-ahli.html?=1