## HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN

## Suratman
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl. MT. Haryono No. 193 Malang e-mail: suratmanshmh@gmail.com

## Abstrak
Segala kebendaan pihak yang berhutang, baik yang bergerak maupun yang  tidak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan  ada dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatannya perseorangan.  Kebendaan  tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi semua  orang  yang  mengutangkan  padanya;  pendapatan  penjualan  benda- benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang  masing-masing,  kecuali  apabila  diantara  para  berpiutang  itu  ada alasan-alasan  yang  sah  untuk  didahulukan.  Pasal  55  dan  56  UU  Kepailitan menyebutkan  bahwa  setiap  kreditur  pemegang  gadai,  jaminan  fiducia,  hak tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya,  dapat mengeksekusi  haknya,  seolah-olah  tidak  terjadi  kepailitan.  Para  kreditur tersebut  harus  melaksanakan  haknya  paling  lambat  2  (dua)  bulan  sejak terjadinya  keadaan  insolvensi.  Prinsip  hak  melaksanakan  eksekusi  barang jaminan  kebendaan  dalam  peraturan  kepailitan  tetap  diakui  eksistensinya. Kreditor  pemegang  hak  eksekusi,    harus  melaksanakan  haknya  tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi.  Apabila  dalam  jangka  waktu    2  bulan  tersebut  sudah  lewat  dan barang  jaminan  belum  di  eksekusi,  maka  Kurator  harus  menuntut diserahkannya  benda  yang  menjadi  agunan  tersebut,  untuk  selanjutnya dijual  dimuka  umum  atau  penjualan  di  bawah  tangan  dengan  izin  hakim pengawas
Kata kunci: hak, eksekusi, jaminan kebendaan, putusan kepailitan

## Abstract
All material, indebted and immutable, existing and new immovable, will be in the future, to be borne by all personal engagements. The material is collateral for everyone who tells it; the income of the sale of the objects is divided according to the balance, ie according to the size  of the respective receivables, except where among the debts there are legitimate reasons for precedence.    Article  55  and  56  of  the  Bankruptcy  Law  mention  that  every lender of a mortgage, fiducia guarantee, mortgage, mortgage, or collateral

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
right  on  any  other  material,  may  execute  his  right,  as  if  there  was  no bankruptcy.  The  creditors  must  exercise  their  rights  no  later  than  2  (two) months  after  the  occurrence  of  insolvency.  The  principle  of  the  right  to execute  material  security  assurance  in  bankruptcy  regulation  still recognized its existence. The holder of the right of execution must exercise its  right  within  2  (two)  months  after  the  start  of  insolvency.  If  within  the period  of  2  months  has  passed  and  the  guarantee  goods  have  not  been executed,  then  the  Receiver  shall  demand  the  transfer  of  objects  into  the collateral,  for  subsequent  public  sale  or  sale  under  the  hands  with  the permission of the supervisory judge.
Keywords : right, execution, material guarantee, bankruptcy decision

## PENDAHULUAN
Reformasi  hukum  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  sebagai  akibat arus  globalisasi  di  Indonesia  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting dalam  pelaksanaan  agenda  reformasi  nasional.  Akibat  terjadi  perubahan dalam  berbagai  kehidupan  masyarakat,  maka  perubahan  hukum  sangat mendesak untuk dilakukan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat regional.  Perubahan  hukum  mencakup  pembaruan  dalam  cara  berpikir, tingkah  laku,  pola  hidup  yang  sesuai  tuntutan  zaman.  Dengan  perkataan lain,  agenda  reformasi  hukum  dalam  menghadapi  arus  globalisasi  ini mencakup  reformasi  kelembagaan (institusional  reform) ,  reformasi perundang-undangan (instrumental  reform) dan  reformasi  budaya  hukum (cultur reform).
Proses  globalisasi  yang  sedang  berlangsung  mengharuskan  pihak berwenang  untuk  mengkaji  ulang  secara  mendalam,  hati-hati  dan  sabar. Pembaruan  hukum  harus  dilaksanakan  dengan  mengevaluasi  dan mengoreksi segi-segi tertentu dalam kehidupan bernegara, baik dalam sosial politik  maupun  bidang  ekonomi  dan  hukum,  sehingga  lebih  berdaya  guna dan bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.
Arah  kebijakan  pembangunan  hukum  sebagaimana  tersebut  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 antara lain ditetapkan:
1. Mengembangkan  budaya  hukum  di  semua  lapisan  masyarakat  untuk terciptanya  kesadaran  dan  kepatuhan  hukum  dalam  kerangka  supremasi hukum dan tegaknya negara hukum,
2. Menata  sistem  hukum  nasional  yang  menyeluruh  dan  terpadu  dengan
mengakui  dan  menghormati  hukum  agama,  dan  hukum  adat  serta memperbarui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif,
termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi,
3. Menegakkan  hukum  secara  konsisten  untuk  lebih  menjamin  kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia (HAM),
4. Melanjutkan  ratifikasi  konvensi  internasional,  terutama  yang  berkaitan dengan  hak  asasi  manusia  sesuai  dengan  kebutuhan  dan  kepentingan bangsa  dalam  bentuk  undang-undang,  mengembangkan  peraturan perundang-undangan  yang  mendukung  kegiatan  perekonomian  dalam menghadapi  era  perdagangan  bebas  tanpa  merugikan  kepentingan nasional,
5. Mewujudkan  lembaga  peradilan  yang  mandiri  dan  bebas  dari  pengaruh penguasa dan pihak manapun. 1
Dalam  rangka  mewujudkan  arah  kebijaksanaan  tersebut  di  atas, dalam  bidang  pembaruan  peraturan  perundang-undangan  diharapkan  dapat terciptanya  harmonisasi  yang  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  dan kebutuhan pembangunan. 2
Dalam  era  reformasi  yang  digulirkan  sejak  tahun  1997,  banyak peraturan  perundang-undangan  yang  telah  diterbitkan  dan  disempurnakan sesuai  perkembangan  arus  globalisasi,  diharapkan  peraturan  perundang- undangan  yang  telah  diterbitkan  itu  dapat  membawa  masyarakat  kepada kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya.
Fungsi  hukum  yang  diharapkan  setelah  diubah  melalui  peraturan perundang-undangan  itu  antara  lain  yaitu, pertama , standard  of  conduct , yakni  menjadi  ukuran  tingkah  laku  dan  kesamaan  sikap  yang  harus  ditaati oleh  setiap  orang  dalam  hidup  bermasyarakat; kedua , as  a  tool  of  social engineering ,  yakni  hukum  harus  dapat  dijadikan  alat  untuk  menuju kehidupan  yang  lebih  baik  sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi  perubahan zaman; ketiga , as  tool  of  justification ,  yakni  hukum  sebagai  alat  untuk menyatakan benarnya suatu tingkah laku yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; keempat , as  tool  of  control ,  yakni  sebagai  alat  untuk
1 Abdul  Manan, Aspek-aspek  Pengubah  Hukum ,  Kencana  Prenada  Media,  Jakarta,  2006, halaman 67
2 Ibid., hal. 67-68, lebih lanjut lihat Propenas 200-2004 bidang hukum

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
mengontrol  pemikiran  dan  tingkah  laku  manusia  agar  mereka  selalu terpelihara  moralnya,  tidak  melakukan  perbuatan  yang  melanggar  hukum, norma  susila,  dan  ajaran  agama  yang  dipeluknya; kelima , rechtzeken  heid, yakni  agar  dalam  setiap  persoalan  dan  permasalahan  yang  terjadi  dalam masyarakat  ada  kepastian  hukum  untuk  dijadikan  pegangan  oleh  seluruh masyarakat. 3
Melihat  kepada  fungsi  dan  peranan  hukum  sebagaimana  tersebut  di atas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  pembangunan  hukum  nasional  adalah bagian  integral  dari  pembangunan  nasional  yang  dikembangkan  atas  dasar prinsip  dan  asas  pembangunan  nasional  yang  sudah  dirumuskan  dalam Propenas  2000-2004  serta  kebijakan  lainnya,  yang  merupakan  perwujudan dari  politik  hukum  nasional  dan  tidak  terpisahkan  dari  strategi  ketahanan nasional.
Pengaruh  gejolak  moneter  yang  terjadi  di  beberapa  negara  di  Asia termasuk  di  Indonesia  sejak  pertengahan  tahun  1997  telah  menimbulkan kesulitan  yang  sangat  besar  terhadap  perekonomian  Nasional  terutama kemampuan  dunia  usaha  dalam  mengembangkan  usahanya.  Terlebih  lagi dalam rangka untuk memenuhi kewajiban pembayaran mereka kepada para kreditur.  Oleh  karena  itu,  lembaga  kepailitan  merupakan  salah  satu kebutuhan pokok didalam kegiatan bisnis karena adanya status pailit.
Menurut  Peter  Mahmud  Marzuki,  aturan  main  dalam  bentuk perangkat peraturan hukum di dalam kegiatan bisnis meliputi 3 hal, yaitu: 4
1. Aturan  hukum  yang  memberi  landasan  hukum  bagi  keberadaan lembaga-lembaga  yang  mewadahi  para  bisnis  dalam  arena  pasar ( substantive legal rules )
2. Aturan hukum yang mengatur perilaku ( behavior ) para pelaku bisnis dalam metaksanakan setiap transaksi bisnis, dan
3. Aturan hukum yang memungkinkan pelaku keluar dari pasar. Senada  dengan  pendapat  Peter  Mahmud  terkait  dengan substantive legal  rules tersebut,  eksistensi  Lembaga  kepailitan  merupakan  lembaga hukum  yang  mempunyai  fungsi  penting,  sebagai  realisasi  dari  dua  pasal
3 Abdul Manan, Aspek-aspek Pengubah Hukum dalam Suratman, Peralihan Hak Milik Atas Saham Dalam Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek , Disertasi, Untang Surabaya, 2015, hlm. 6
4 Peter Mahmud Marzuki, Pengaturan Kepailitan Didalam Era Global , Makalah Semiloka Restrukturisasi Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP-ELIPS, 1997, hlm 1
penting  dalam  KUH  Perdata  yakni  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  mengenai tanggung jawab debitur terhadap hutang-hutangnya.
Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditur bahwa  kewajiban  debitur  akan  tetap  di  penuhi/lunas  dengan  jaminan  dari kekayaan  debitur  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  masih  akan  ada dikemudian  hari.  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  KUHPerdata  ini  merupakan perwujudan  adanya  asas  jaminan  kepastian  pembayaran  atas  transaksi- transaksi yang telah diadakan.
Adapun  hubungan  kedua  pasal  tersebut  adalah  demikian:  bahwa kekayaan  debitur  (Pasal  1131  KUH  Perdata)  merupakan  jaminan  bersama bagi  semua  krediturnya  (Pasal  1132  KUHPerdata)  secara  proporsional, kecuali  bagi  kreditur  dengan  hak  mendahului  (hak  preferensi).  Jadi  pada dasarnya,  asas  yang  terkandung  di  dalam  Pasal  1131  dan  Pasal  1132 KUHPerdata  ini  adalah  bahwa  undang-undang  mengatur  tentang  hak menagih  bagi  kreditur  atau  kreditur-krediturnya  terhadap  transaksinya dengan debitur.
Menurut  Sri  Redjeki  Hartono,  Lembaga  Kepailitan  pada  dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu: 5
(1) Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada krediturnya bahwa debitur  tidak  akan  berbuat  curang,  dan  tetap  bertanggung  jawab  atas semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur-krediturnya.
(2) Juga  memberi  perlindungan  kepada  debitur,  terhadap  kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya.
Jadi  keberadaan  ketentuan  tentang  kepailitan  baik  sebagai  suatu lembaga  atau  sebagai  upaya  hukum  khusus  merupakan  satu  rangkaian konsep  yang  taat  asas  sesuai  dengan  ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Sistem pengaturan yang taat asas inilah  yang  mempunyai  nilai  utama  dalam  rangka  memberikan  kepastian hukum.
Dari  itu  timbullah  Lembaga  Kepailitan,  yang  berusaha  untuk mengadakan  tata  yang  adil  mengenai  pembayaran  utang  terhadap  semua kreditur  dengan  cara  seperti  yang  diperintahkan  oleh  Pasal  1132
5 Sri  Redjeki  Hartono, Analisis  Terhadap  Peraturan  Kepailitan    Dalam Kerangka  Pembangunan  Hukum  , Makalah,  Semiloka  Restrukturisasi    Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan, FH UNDIP-ELIPS,  1997, hlm. 5

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
KUHPerdata.  Jadi  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  KUH  Perdata  merupakan dasar hukum dari kepailitan.
Perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, adalah untuk menghindari adanya:
1. Perebutan  harta  debitur  apabila  dalam  waktu  yang  sama  ada  beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitor.
2. Kreditur  pemegang  hak  jaminan  kebendaan  yang  menuntut  haknya dengan  cara  menjual  barang  milik  debitur  tanpa  memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
3. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur  sendiri.  Misalnya:  debitur  berusaha  untuk  memberi  keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu, sehingga kreditur lainnya  dirugikan,  atau  adanya  perbuatan  curang  dari  debitur  untuk melarikan  semua  harta  kekayaannya  dengan  maksud  untuk  melepaskan tanggung jawabnya terhadap para kreditur.
Oleh karena itu, untuk mengeksekusi dan membagi harta debitur atas pelunasan  utangnya  kepada  kreditur-krediturnya  secara  adil  dan  seimbang berdasarkan  Pasal  1131  dan  Pasal  1132  KUPerdata  diperlukan  hukum tersendiri,  yaitu  hukum  kepailitan.  Dalam    Pasal  1131  KUHPerdata ditegaskan  bahwa  “segala  kebendaan  si  berhutang,  baik  yang  bergerak maupun  yang  tak  bergerak,  baik  yang  sudah  ada  maupun  yang  baru  akan ada  dikemudian  hari,  menjadi  tanggungan  untuk  segala  perikatannya perseorangan”.
Kemudian Pasal 1132 KUHPerdata menegaskan bahwa “kebendaan tersebut  menjadi  jaminan  bersama-sama  bagi  semua  orang  yang mengutangkan  padanya;  pendapatan  penjualan  benda-benda itu  dibagi-bagi menurut  keseimbangan,  yaitu  menurut  besar  kecilnya  piutang  masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.
Dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya  disebut  UU Kepailitan),  Pasal  2  ayat  (1)  memberikan  definisi  bahwa  yang  dimaksud dengan  “kreditor”  dalam  ayat  ini  adalah  baik  kreditor  konkuren,  kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor  preferen,  mereka  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit tanpa  kehilangan  hak  agunan  atas  kebendaan  yang  mereka  miliki  terhadap

## HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN (Suratman)
harta debitur dan haknya untuk didahulukan. Untuk melaksanakan hak yang didahulukan  oleh  kreditor  sparatis    ini  apakah  harus  mengikuti  tata  aturan yang  disepakati  atau  hak  melaksanakan  eksekusi  barang  jaminan  itu  atas kehendaknya sendiri, seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  ada  hal  yang  menarik  untuk dikaji  yaitu:  (1)  Bagaimanakah  prinsip  hak  melaksanakan  eksekusi  barang jaminan  kebendaan  dalam  peraturan  kepailitan;  (2)  Apakah  prinsip  hak melaksanakan  eksekusi  barang  jaminan  kebendaan  oleh  kreditur  sparatis dapat  dilaksanakan  dalam  jangka  waktu  2  (dua)  bulan  sejak  keadaan insolvensi  untuk  mengeksekusi  sendiri  barang  jaminan  seolah-olah  tidak terjadi kepailitan?

## PEMBAHASAN
Untuk  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  terhadap  debitur dapat  dilihat  pada  Pasal  2  ayat  (1)  UU  Kepailitan,  dengan  syarat-syarat antara  lain:  “debitur  yang  mempunyai  dua  atau  lebih  kreditor  dan  tidak membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.
Syarat-syarat  permohonan  pailit  sebagaimana  ditentukan  dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Syarat Adanya Dua Kreditor atau Lebih ( Concursus Creditorum )
Syarat  bahwa  debitur  harus  mempunyai  minimal  dua  kreditor,  sangat terkait  dengan  filosofis  lahirnya  hukum  kepailitan.  Sebagaimana  yang telah  dijelaskan  sebelumnya,  bahwa  hukum  kepailitan  merupakan realisasi  dari  Pasal  1132  KUH  Perdata.  Dengan  adanya  pranata  hukum kepailitan,  diharapkan  pelunasan  utang-utang  debitur  kepada  kreditor- kreditor  (lebih  dari  satu  kreditor)  dapat  dilakukan  secara  seimbang  dan adil.  Setiap  kreditor  (konkuren)  mempunyai  hak  yang  sama  untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitur. Jika debitur hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi  jaminan  atas  pelunasan  utang  debitur  tersebut  dan  tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan pari passu . Dengan demikian,
jelas  bahwa  debitur  tidak  dapat  dituntut  pailit,  jika  debitur  tersebut hanya mempunyai satu kreditor.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
Istilah  “kreditor”  juga  sering  kali  menimbulkan  multi  tafsir. Apalagi  di  era  yang  lama  yaitu  UU  No.  4  Tahun  1998,  yang  tidak memberikan  definisi  terhadap  “kreditor”.  Secara  umum,  ada  3  (tiga) macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:
a. Kreditor konkuren
Kreditor  konkuren  ini  diatur  dalam  Pasal  1132  KUH  Perdata. Kreditor  konkuren  adalah  para  kreditor  dengan  hak pari  passu dan pro  rata ,  artinya  para  kreditor  secara  bersama-sama  memperoleh pelunasan  (tanpa  ada  yang  didahulukan)  yang  dihitung  berdasarkan pada  besarnya  piutang  masing-masing  dibandingkan  terhadap piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta kekayaan debitur  tersebut. 6 Dengan  demikian,  para  kreditor  konkuren mempunyai  kedudukan  yang  sama  atas  pelunasan  utang  dari  harta debitur tanpa ada yang didahulukan.
b. Kreditor  preferen 7 (yang  diistimewakan),  yaitu  kreditor  yang  oleh undangundang,  semata-mata  karena  sifat  piutangnya,  mendapatkan pelunasan  terlebih  dahulu.  Kreditor  preferen  merupakan  kreditor yang  mempunyai  hak  istimewa,  yaitu  suatu  hak  yang  oleh  undang- undang  diberikan  kepada  seorang  berpiutang  sehingga  tingkatnya lebih  tinggi  daripada  orang  berpiutang  lainnya,  semata-mata berdasarkan  sifat  piutangnya  (Pasal  1134  KUH  Perdata).  Untuk mengetahui  piutang-piutang  mana  yang  diistimewakan  dapat  dilihat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH Perdata.
c. Kreditor separatis 8 , yaitu kreditor pemegang hak jaminan kebendaan in  rem ,  yang  dalam  KUHPerdata  disebut  dengan  nama  gadai  dan hipotek. Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4
(empat) macam jaminan, antara lain:
1) Hipotek
6 Kartini  Muljndi, Kreditor  Preferens  dan  Kreditor  Separatis  Dalam  Kepailitan, “undang-undang,  Kepailitan  dan  perkembangannya. Prosiding  Rangkaian  Lokakarya Terbatas  Masalah-Masalah  Kepailitan  dan  Wawasan  Hukum  Bisnis  Lainnya  Tahun  2004: Jakarta 26-28 Januari 2004 (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm. 164-165
7 Ibid ., hlm. 65. dan  Lihat pula  Pasal 1133, 1134 KUH Perdata
8 Ibid., hlm. 168.
Hipotek diatur dalam Pasal 1162 s.d. Pasal 1232 Bab XXI KUH Perdata, yang pada saat ini hanya diberlakukan untuk kapal laut yang  berukuran  minimal  20  m 3 dan  sudah  terdaftar  di Syahbandar serta pesawat terbang.
“Terhadap  kapal-kapal  demikian  yang  terdaftar  di  Syahbandar, oleh  Pasal  314  KUHD  selanjutnya  diperlakukan  sebagai kebendaan  yang  tidak  bergerak,  dan  oleh  sebab  itu  pula penjaminan  yang  dapat  diletakkan  di  atasnya  pun  hanya  dalam bentuk  hipotek.  Adapun  bagi  kapal-kapal  yang  tidak  terdaftar dianggap  sebagai  kebendaan  yang  bergerak,  yang  terhadapnya berlakulah ketentuan Pasal 1977 KUH Perdata yang berlaku bagi benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang  tidak  harus  dibayar  kepada  pembawa.  Dengan  demikian, berarti  terhadap  kapal  laut  dengan  ukuran  kurang  dari  20  m 3
(meter kubik) isi kotor, yang tidak didaftarkan dapat digadaikan. Berbeda dengan kapal laut, hingga saat ini di Negara kita belum mengatur  mengenai  sifat  kebendaan  dari  pesawat  terbang”.
Dalam  praktiknya,  karena  pesawat  terbang  harus  didaftarkan, dan karenanya memiliki sifat nasionalitas sebagaimana kapal laut yang  terdaftar,  maka terhadap  pesawat terbang  ini  pun  seberapa jauh  dipergunakan  ketentuan  mengenai  hipotek.  Hal  ini  sejalan dengan  Konvensi  Geneva  1948  tentang the  International Recognition  of  Rights  in  Aircrafts ,  yang  mengakui  secara  tegas jaminan  dalam  bentuk  hipotek  ( mortgages )  atas  pesawat terbang 9 .
2) Gadai
Gadai  diatur  dalam  Pasal  1150  s.d.  Pasal  l  160  Bab  XX  KUH Perdata,  yang  diberlakukan  terhadap  benda-benda  bergerak. Dalam  sistem  jaminan  gadai,  seorang  pemberi  gadai  (debitur) wajib melepaskan penguasaan atas benda  yang akan dijaminkan tersebut kepada penerima gadai (kreditor).
3) Hak Tanggungan
Hak  tanggungan  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  4  Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda
9 Ibid. , hlm. 165-167.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
yang  Berkaitan  dengan  Tanah,  yang  merupakan  jaminan  atas hak-hak  atas  tanah  tertentu  berikut  kebendaan  yang  melekat  di atas tanah.
4) Fidusia
Hak  fidusia  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  42  Tahun  1999 tentang  Jaminan  Fidusia,  yang  objek  jaminannya  berupa  benda- benda  yang  tidak  dapat  dijaminkan  dengan  gadai,  hipotek,  dan hak tanggungan.
Sehubungan  dengan  UU  No.  4  Tahun  1998  (UU  Kepailitan lama),  tidak  terdapat  definisi  terhadap  “kreditor”.  Menurut  Prof.  Sutan Remy Sjahdeini: 10
“...  harus  dibedakan  antara  pengertian  Kreditor  dalam  kalimat  “... mempunyai dua atau lebih kreditor ....” dan Kreditor dalam kalimat “…  atas  permohonan  seorang  atau  lebih  kreditornya”.  Kata “kreditor”  yang  dimaksud  dalam  kalimat  pertama  itu  adalah sembarang kreditor, yaitu baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen. Adapun kata “kreditor” dalam kalimat yang kedua adalah kreditor konkuren. Mengapa harus kreditor konkuren adalah karena seorang  kreditor  separatis  tidak  mempunyai  kepentingan  untuk diberi  hak  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit  mengingat kreditor  separatis  telah  terjamin  sumber  pelunasan  tagihannya, yaitu  dari  barang  agunan  yang  dibebani  dengan  hak  jaminan. Apabila seorang kreditor separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan  piutangnya  karena  nilai  hak  jaminan  yang  dipegangnya lebih  rendah  daripada  nilai  piutangnya,  dan  apabila  kreditor separatis  menghendaki  untuk  memperoleh  sumber  pelunasan  dari harta  pailit,  maka  kreditor  separatis  itu  harus  terlebih  dahulu melepaskan  hak  separatisnya,  sehingga  dengan  demikian  berubah statusnya menjadi kreditor konkuren”.
Pendapat  Prof.  Sutan  di  atas  juga  diperkuat  dengan  Putusan Kasasi  MA  RI  No:  07K/N/1999  tanggal  4  Februari  1999  yang
10 Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang  No.  4  Tahun  1998, Pustaka  Utama  Grafiti,  Jakarta,  2002),  hlm.  66-67.  Meskipun pendapat  Sutan mengacu pada UU No. 4 Tahun 1998, tetapi masih tetap relevan dengan UU No. 37 Tahun 2004, karena isinya sama.

## HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN (Suratman)
mengemukakan  dalam  pertimbangan  hukumnya  bahwa  kreditor separatis yang tidak melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis,  bukanlah  kreditor  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat (1)  UU  No.  4  Tahun  1998.  Pendirian  MA  itu  terbatas  pada  pengertian kreditor sebagai pemohon pernyataan pailit. 11
Dengan  disahkannya  UU  No.  37  Tahun  2004  (UU  Kepailitan baru),  sebagai  pencabutan  UU  No.  4  Tahun  1998  telah  terdapat kepastian  mengenai  pengertian  “kreditor”.  Bagian  Penjelasan  Pasal  2 ayat  (1)  UU  No.  37  Tahun  2004  memberikan  definisi  kreditor,  bahwa yang  dimaksud  dengan  “kreditor”  dalam  ayat  ini  adalah  baik  kreditor konkuren,  kreditor  separatis  maupun  kreditor  preferen.  Khusus mengenai  kreditor  separatis  dan  kreditor  preferen,  mereka  dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas  kebendaan  yang  mereka  miliki  terhadap  harta  debitur  dan  haknya untuk didahulukan.
Dengan  penjelasan  dari  Pasal  2  ayat  (1)  di  atas,  jelaslah  bahwa UU  Kepailitan  memperbolehkan  seorang  kreditor  separatis  untuk mengajukan  permohonan  pailit  kepada  debitur  tanpa  harus  melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak lebih jelas lagi dalam Pasal 138  UU  Kepailitan,  yaitu:  kreditor  yang  piutangnya  dijamin  dengan gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  hak  agunan  atas kebendaan lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas suatu  benda  tertentu  dalam  harta  dapat  membuktikan  bahwa  sebagian piutangnya  tersebut  kemungkinan  tidak  akan  dapat  dilunasi  dari  hasil penjualan  benda  yang  menjadi  agunan,  dapat  meminta  diberikan  hak- hak yang dimiliki kreditor konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi  hak  untuk  didahulukan  atas  benda  yang  menjadi  agunan atas piutangnya.
Hal  itu  menunjukkan  bahwa  UU  Kepailitan  memberikan  hak kepada  kreditor  separatis  dan  kreditor  preferen  untuk  dapat  tampil sebagai  kreditor  konkuren  tanpa  harus  melepaskan  hak-hak  untuk didahulukan  atas  benda  yang  menjadi  agunan  atas  piutangnya,  tetapi dengan  catatan  bahwa  kreditor  separatis  dan  kreditor  preferen  dapat membuktikan  bahwa  benda  yang  menjadi  agunan  tersebut  tidak  cukup
11 Ibid., hlm, 65.

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
untuk  melunasi  utangnya  debitur  pailit.  Tidak  cukupnya  harta  debitur untuk melunasi utang-utangnya dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan  atas  piutang  tersebut,  haruslah  dibuktikan.  Beban  pembuktian atas kemungkinan tidak dapat terlunasinya utang debitur dari penjualan benda  tersebut  berada  di  pundak  kreditor  separatis  atau  kreditor preferen.
2. Syarat Harus Adanya Utang
Pasal  1  butir  6  UU  Kepailitan,  mendefinisikan    Utang    adalah kewajiban  yang  dinyatakan  atau  dapat  dinyatakan  dalam  jumlah  uang, baik  dalam  mata  uang  Indonesia  maupun  mata  uang  asing,  baik  secara langsung  maupun  yang  akan  timbul  di  kemudian  hari  atau  kontinjen, yang  timbul  karena  perjanjian  atau  undang-undang  dan  yang  wajib dipenuhi  oleh  debitur  dan  bila  tidak  dipenuhi  memberi  hak  kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.
Dari  definisi  utang  yang  diberikan  oleh  UU  Kepailitan,  jelaslah bahwa definisi utang harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya meliputi utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau perjanjian pinjam- meminjam,  tetapi  juga  utang  yang  timbul  karena  undang-undang  atau perjanjian yang dapat dinilai dengan sejumlah uang.
3. Syarat Cukup Satu Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih
Syarat  bahwa  utang  harus  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih menunjukkan  bahwa  kreditor  sudah  mempunyai  hak  untuk  menuntut debitur  untuk  memenuhi  prestasinya.  Menurut  penulis,  syarat  ini menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna (adanya schuld dan haftung ).
Dengan  demikian,  jelas  bahwa  utang  yang  lahir  dari  perikatan alamiah  (adanya schuld tanpa haftung )  tidak  dapat  dimajukan  untuk permohonan pernyataan pailit. Misalnya utang yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan  hak  kepada  kreditor  untuk  menagih  utang  tersebut. Meskipun  debitur  mempunyai  kewajiban  untuk  melunasi  utang  itu, kreditor  tidak  mempunyai  alas  hak  untuk  menuntut  pemenuhan  utang tersebut.  Jadi  kreditor  tidak  berhak  memajukan  permohonan  pailit  atas utang yang lahir dari perjudian.
Permohonan  pernyataan  pailit  harus  dikabulkan  apabila  terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk

## HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN (Suratman)
dinyatakan pailit telah terpenuhi. Yang dimaksud dengan fakta atau keadaan yang  terbukti  secara  sederhana adalah  adanya  fakta  dua  atau lebih  kreditor dan  fakta  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  tidak  dibayar,  sedangkan perbedaan besarnya jumlah utang yang didalihkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhinya putusan pernyataan pailit.
Putusan  Pengadilan  Niaga  atas  permohonan  pernyataan  pailit  harus diucapkan  paling  lambat  60  hari  setelah  tanggal  permohonan  pernyataan pailit  itu  didaftarkan.  Waktu  60  hari  (2  bulan)  yang  cukup  singkat merupakan suatu perwujudan atas asas peradilan yang bersifat cepat, murah, dan sederhana. Dahulu dalam UU No. 4 Tahun 1998 lebih cepat lagi, yaitu hanya dalam waktu 30 hari (1 bulan), pengadilan sudah harus memberikan  putusan  atas  permohonan  pernyataan  pailit.  Dengan pertimbangan  yang  rasional,  UU  Kepailitan  memberikan  batasan,  yaitu  2 (dua)  bulan  dimana  pengadilan  wajib  memberikan  putusan,  terhitung  sejak tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan  pailit  wajib  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk  umum  dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut.
Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib sampaikan  oleh  juru  sita  dengan  surat  kilat  tercatat  kepada  debitur,  pihak yang  mengajukan  permohonan  pernyataan  pailit,  Kurator,  dan  Hakim Pengawas  paling  lambat  3  (tiga)  hari  setelah  tanggal  putusan  atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.
Akibat  hukum  dari  putusan  pernyataan  pailit  terhadap  debitur  pailit dan  hartanya,  adalah  debitur  kehilangan hak  untuk  melakukan  pengurusan, penguasaan  dan  pemberesan  terhadap  harta  bendanya,  beralih  kepada Kurator.  Harta  benda  yang  termasuk  dalam  kepailitan  adalah  seluruh kekayaan debitur pada saat pernyataan pailit, maupun yang diperoleh selama kepailitan.  Kecuali,  alat  perlengkapan  tidur  dan  pakaian  sehari-hari; perlengkapan  dinas;  perlengkapan  kerja;  persediaan  makanan;  buku-buku yang dipakai bekerja; gaji, upah, uang jasa, honorarium; hak cipta; sejumlah uang  yang  ditentukan  Hakim  Pengawas  untuk  nafkah  debitur;  tunjangan (uang) yang diperoleh debitur dari pendapatan anak-anaknya.
Gugatan  yang  menyangkut  hak  dan  kewajiban  debitur,  harus diajukan kepada kuratornya. Apabila gugatan yang diajukan mengakibatkan penghukuman  terhadap  debitur  pailit  (misalnya  penyitaan  barang),  maka

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
penghukuman  itu  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Demikian  juga terhadap semua gugatan hukum untuk memenuhi perikatan dari harta pailit selama kepailitan, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Akibat  kepailitan  terhadap  eksekusi  atas  harta  kekayaan  debitur pailit, yaitu segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitur  yang  telah  dimulai  sebelum  kepailitan,  harus  dihentikan  dan  sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan. Bagi kreditur sparatis pemegang gadai, fiducia dan hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan  lainnya  dapat  mengeksekusi  haknya,  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan.
Selanjutnya  akibat  kepailitan  terhadap  perjanjian  timbal  balik  yang dilakukan  sebelum  kepailitan,  yaitu  terhadap  perjanjian  timbal  balik,  bisa meminta  kepada  kurator  tentang  kepastian  kelanjutannya.  Terhadap penyerahan  ( levering )  benda  dagangan,  maka  harus  dibatalkan,  dan  pihak yang  dirugikan  dapat  mengajukan  sebagai  kreditur  kongkuren.  Terhadap perjanjian  sewa  menyewa,  maka  harus  dihentikan  perjanjian  tersebut. Terhadap perjanjian kerja, dpt dilakukan PHK dengan berpedoman pada UU Ketenagakerjaan,  dan  upah  yang  belum  dibayar  merupakan  utang  harta pailit.
Sementara  itu,  akibat  kepailitan  terhadap  barang  jaminan,  yaitu bahwa Pasal 55 dan 56 UU Kepailitan  menyebutkan bahwa setiap kreditur pemegang gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas  kebendaan  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya,  seolah-olah  tidak terjadi kepailitan. Para kreditur tersebut harus melaksanakan haknya paling lambat 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan insolvensi.

## Prinsip Hak Melaksanakan Eksekusi
Kehadiran  hukum  dalam  masyarakat  di  antaranya  adalah  untuk mengintegrasikan  dan  mengkoordinasikan  kepentingan-kepentingan  orang dalam  masyarakat.  Kepentingan-kepentingan  yang  bisa  bertubrukan  satu sama  lain  itu  oleh  hukum  diintegrasikan  sedemikian  rupa,  sehingga tubrukan-tubrukan  itu  bisa  ditekan  sekecil-kecilnya.  Pengorganisasian kepentingan-kepentingan  itu  dilakukan  dengan  membatasi  dan  melindungi kepentingan-kepentingan  tersebut.  Memang,  dalam  suatu  lalu  lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak.

## HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN (Suratman)
Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan  suatu  kekuasaan  kepadanya  untuk  bertindak  dalam  rangka kepentingannya  tersebut.  Pengalokasian  kekuasaan  ini  dilakukan  secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian  itulah  yang  disebut  sebagai  hak.  Dengan  demikian,  tidak  setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, misalnya hak milik.  Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan hanya  karena  ia  dilindungi  oleh  hukum,  tetapi  juga  karena  adanya pengakuan  terhadapnya. 12 Setiap  manusia  dapat  memiliki  atau  menguasai dari  pada  benda-benda  untuk  kepentingannya.  Oleh  karena  itu,  diperlukan peraturan-peraturan hukum yang mengatur dengan benda-benda tersebut.
Buku  II  KUHPerdata  (Pasal  499-1232)  tentang  benda  ( van  Zaken ), meletakkan  dasar  peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  seseorang  atau  badan  hukum  dengan  benda. Hubungan hukum dengan orang menimbulkan hak kebendaan ( zakelijkreht ) yaitu  hak  yang  memberikan  kekuasaan  langsung  kepada  seseorang  yang berhak  menguasai  sesuatu  benda  dalam  tangan  siapapun  jugabenda  itu berada.  Hubungan  ini  menimbulkan  hak  kebendaan  yang  bersifat  mutlak ( absolut ).
Pada  dasarnya  hak  kebendaan  dapat  dibagi  menjadi  2  (dua),  yaitu: (1)  Hak  kebendaan  yang  memberikan  kenikmatan  ( zakelijk  genotsrecht );
dan (2) Hak kebendaan yang memberikan jaminan ( zakelijk zakerheidsrecht ).
(1) Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan ( zakelijk genotsrecht )
Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subyek  hukum  untuk  menikmati  suatu  benda  secara  penuh.  Hak kebendaan  ini  dibagi  menjadi  dua,  yaitu:  (a)  hak  kebendaan  yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, misalnya; Hak Milik atas tanah - yang kesemuanya diatur dalam UUPA. Sedangkan yang diatur  dalam  KUH  Perdata  misalnya,  hak  milik  atas  benda bergerak/benda  yang  bukan  tanah, bezit atas  benda  bergerak/benda yang bukan tanah; (b) hak kebendaan yang memberikan kenikmatan
12 Fitzgerald  dalam  Satjipto  Rahardjo, Ilmu  Hukum ,  Penerbit  Alumni,
Bandung, 1986, hlm. 219

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
atas benda milik orang lain, misalnya,  Hak Guna Usaha, Hak  Guna Bangunan,  Hak  Sewa,  Hak  Memungut  Hasil,  dan  Hak  Pengelolaan atas  tanah  -  yang  kesemuanya  diatur  dalam  UUPA.  Adapun  yang diatur  dalam  KUH Perdata  misalnya, bezit atas  benda bergerak/benda  yang  bukan  tanah,  hak  memungut  hasil bezit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, Hak Pakai bezit atas benda bergerak/benda yang bukan tanah, dan lain-lain;
(2) Hak kebendaan yang memberikan jaminan ( zakelijk zakerheidsrecht ) Hak  kebendaan  yang  memberikan  jaminan,  yaitu  hak  yang memberi  kepada  yang  berhak  (kreditor)  hak  didahulukan  untuk mengambil  pelunasan  dari  hasil  penjualan  barang  yang  dibebani; misalnya, hak tanggungan atas tanah dan hak fiducia ; hak gadai dan hipotek sebagai jaminan ialah benda-benda tetap.
Terkait  dengan  hak  kebendaan  yang  memberikan  jaminan  tersebut, prinsip  hak  melaksanakan  eksekusi  barang  jaminan  kebendaan  dalam peraturan kepailitan diatur dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bahwa  bagi    kreditor  separatis  dapat  mengajukan  permohonan  pernyataan pailit  tanpa  kehilangan  hak  agunan  atas  kebendaan  yang  dimiliki  terhadap harta  debitur  dan  haknya  untuk  didahulukan.  Artinya  prinsip  hak melaksanakan  eksekusi  barang  jaminan  tetap  diakui  eksistensinya  oleh undang-undang.  Hal  ini  ditegaskan  lagi  dalam  Pasal  55  ayat  (1)  UU Kepailitan  yang  menyebutkan  bahwa  dengan  tetap  memperhatikan ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  56,  Pasal  57,  dan  Pasal  58, setiap Kreditor pemegang  gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau  hak  agunan  atas  kebendaan  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

## Hak Melaksanakan Eksekusi
Keadaan insolvensi adalah suatu keadaan dimana debitor mengalami stagnasi,  dalam  arti  tidak  lagi  memiliki  kemampuan  untuk  membayar  atau melunasi  utang-utangnya  kepada  kreditor.  Kondisi  demikian  memberikan hak  kepada  kreditur  untuk  melaksanakan  eksekusi  barang  jaminan kebendaan.  Dalam  UU  Kepailitan  ditegaskan  bahwa  setiap  Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas  kebendaan  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak terjadi kepailitan (Pasal 55 ayat (1).

## HAK MELAKSANAKAN EKSEKUSI BARANG JAMINAN KEBENDAAN PASCA PUTUSAN KEPAILITAN (Suratman)
Meski demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 56 (1) UU Kepailitan hak  eksekusi  kreditor  dan  hak  pihak  ketiga  untuk  menuntut  hartanya  yang berada  dalam  penguasaan  Debitor  Pailit  atau  Kurator,  ditangguhkan  untuk jangka  waktu  paling  lama  90  (sembilan  puluh)  hari  sejak  tanggal  putusan pernyataan  pailit  diucapkan.  Artinya  bahwa  apabila  barang  jaminan  berada dalam  penguasaan  debitor  pailit  atau  berada  dalam  dalam  penguasaan kurator, kreditur tidak bisa melaksanakan haknya untuk mengesekusi barang jaminan.  Dan,  selama  jangka  waktu  penangguhan  tersebut,  Kurator  dapat menggunakan  harta  pailit  berupa  benda  tidak  bergerak  maupun  benda bergerak atau menjual harta pailit yang berupa benda bergerak yang berada dalam  penguasaan  Kurator  dalam  rangka  kelangsungan  usaha  Debitor. Dengan  catatan  harus  Kurator  harus  telah  memberikan  perlindungan  yang wajar (dengan memberikan uang pengganti atau jaminan) bagi kepentingan Kreditor  atau  pihak  ketiga  tersebut.  Jangka  waktu  penanggungan  akan berakhir  demi  hukum    pada  saat  kepailitan  diakhiri  lebih  cepat  atau  pada saat dimulainya keadaan insolvensi.
Apabila kepailitan belum berakhir, tetapi kreditor menghendaki agar penangguhan  eksekusi  dicabut/diangkat  atau  kreditor  menghendaki  syarat penangguhannya dirubah, maka mekanismenya adalah sebagai berikut:
a. Kreditor  atau  pihak  ketiga  yang  haknya  ditangguhkan  dapat mengajukan  permohonan  kepada  Kurator  untuk  mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan tersebut (Pasal 57 ayat (2)
b. Apabila Kurator menolak permohonannya, maka Kreditor atau pihak ketiga  dapat  mengajukan  permohonan  tersebut  kepada  Hakim Pengawas (Pasal 57 ayat (3)
c. Hakim  Pengawas  dalam  waktu  paling  lambat  1  (satu)  hari  setelah permohonan  diterima,  wajib  memerintahkan  Kurator  untuk  segera memanggil  dengan  surat  tercatat  atau  melalui  kurir,  Kreditor  dan pihak  ketiga  untuk  didengar  pada  sidang  pemeriksaan  atas permohonan tersebut (Pasal 57 ayat (4)
d. Hakim  Pengawas  wajib  memberikan  penetapan  atas  permohonan dalam  waktu  paling  lambat  10  (sepuluh)  hari  setelah  permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas (Pasal 57 ayat (5)
Dalam  memutuskan  permohonan  tersebut,  hakim  pengawas  harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
a. Lamanya jangka waktu penangguhan yang sudah berlangsung; b. Perlindungan kepentingan Kreditor dan pihak ketiga dimaksud; c. Kemungkinan terjadinya perdamaian;
d.  Dampak  penangguhan  tersebut  atas  kelangsungan  usaha  dan manajemen usaha Debitor serta pemberesan harta pailit.
Penetapan  Hakim  Pengawas  atas  permohonan  dimaksud  dapat berupa  diangkatnya  penangguhan  untuk  satu  atau  lebih  Kreditor,  dan/atau menetapkan  persyaratan  tentang  lamanya  waktu  penangguhan,  dan/atau tentang  satu  atau  beberapa  agunan  yang  dapat  dieksekusi  oleh  Kreditor. Apabila  hakim  pengawas  menolak  untuk  mengangkat  atau  mengubah persyaratan  penangguhan  tersebut,  hakim  pengawas  wajib  memerintahkan agar  Kurator  memberikan  perlindungan  yang  dianggap  wajar  untuk melindungi kepentingan pemohon.
Apa yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas, kreditor atau pihak ketiga  yang  mengajukan  permohonan  dimaksud  atau  kurator  dapat mengajukan  perlawanan  kepada  pengadilan  dalam  jangka  waktu  paling lambat  5  (lima)  hari  setelah  putusan  diucapkan,  dan  pengadilan  wajib memutuskan  perlawanan  tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  10 (sepuluh)  hari  setelah  perlawanan  tersebut  diterima.  Putusan  pengadilan dimaksud  tidak  dapat  diajukan  upaya  hukum  apapun  termasuk  peninjauan kembali.
Kreditor  pemegang  hak  eksekusi,    harus  melaksanakan  haknya tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan,  setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1)  yang  menyebutkan  bahwa  jika  dalam  rapat  pencocokan  piutang  tidak ditawarkan  rencana  perdamaian,  atau  rencana  perdamaian  yang  ditawarkan tidak  diterima,  atau  pengesahan  perdamaian  ditolak  berdasarkan  putusan yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  demi  hukum  harta  pailit berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 59 ayat (1).
Apabila  dalam  jangka  waktu    2  bulan  tersebut  sudah  lewat  dan barang  jaminan  belum  di  eksekusi,  maka  Kurator  harus  menuntut diserahkannya  benda  yang  menjadi  agunan  tersebut,  untuk  selanjutnya dijual  sesuai  dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  185  ayat  (1) UU Kepailitan yang menyebutkan bahwa “semua benda harus dijual dimuka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan”.    Dalam  hal  penjualan  dimuka  umum  tidak  tercapai,  maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
Semua  benda  yang  tidak  segera  atau  sama  sekali  tidak  dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap  benda  tersebut  dengan  izin  Hakim  Pengawas,  tanpa  mengurangi hak  Kreditor  pemegang  hak  tersebut  atas  hasil  penjualan  agunan  tersebut. Setiap  waktu  Kurator  dapat  membebaskan  benda  yang  menjadi  agunan dengan  membayar  jumlah  terkecil  antara  harga  pasar  benda  agunan  dan jumlah  utang  yang  dijamin  dengan  benda  agunan  tersebut  kepada  Kreditor yang bersangkutan.
Kreditor  pemegang  hak  yang  melaksanakan  haknya,  wajib memberikan  pertanggungjawaban  kepada  Kurator  tentang  hasil  penjualan benda  yang  menjadi  agunan  dan  menyerahkan  sisa  hasil  penjualan  setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator (Pasal 60 ayat (1).
Atas  tuntutan  kurator  atau  kreditor  yang  diistimewakan  yang kedudukannya  lebih  tinggi  daripada  kreditor  pemegang  hak  (kreditur sparatis),  maka kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.
Dalam  hal  hasil  penjualan  dimaksud  tidak  cukup  untuk  melunasi piutang  yang  bersangkutan,  kreditor  pemegang  hak  tersebut  dapat mengajukan  tagihan  pelunasan  atas  kekurangan  tersebut  dari  harta  pailit sebagai  kreditor  konkuren,  setelah  mengajukan  permintaan  pencocokan piutang.

## KESIMPULAN
Prinsip hak melaksanakan eksekusi barang jaminan kebendaan dalam peraturan  kepailitan  tetap  diakui  eksistensinya.  Setiap  Kreditor  pemegang gadai,  jaminan  fidusia,  hak  tanggungan,  hipotek,  atau  hak  agunan  atas kebendaan  lainnya,  dapat  mengeksekusi  haknya  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan.  Kreditor  pemegang  hak  eksekusi,    harus  melaksanakan  haknya tersebut  dalam  jangka  waktu  paling  lambat  2  (dua)  bulan,  setelah dimulainya  keadaan  insolvensi.  Apabila  dalam  jangka  waktu    2  bulan tersebut sudah lewat dan barang jaminan belum di eksekusi, maka Kurator harus  menuntut  diserahkannya  benda  yang  menjadi  agunan  tersebut,  untuk

## Jurnal HUKUM dan KENOTARIATAN
selanjutnya  dijual  dimuka  umum  atau  penjualan  di  bawah  tangan  dengan izin Hakim Pengawas.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku dan Makalah
Abdul  Manan,  2006, Aspek-aspek  Pengubah  Hukum ,  Jakarta:  Kencana Prenada Media.
Kartini  Muljadi,  2005, Kreditor  Preferens  dan  Kreditor  Separatis  Dalam Kepailitan,  “undang-undang,  Kepailitan  dan  perkembangannya.
Prosiding  Rangkaian  Lokakarya  Terbatas  Masalah-Masalah Kepailitan  dan  Wawasan  Hukum  Bisnis  Lainnya  Tahun  2004: Jakarta 26-28 Januari 2004 Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum. Peter Mahmud Marzuki, 1997, Pengaturan Kepailitan Didalam Era Global ,
Makalah  Semiloka  Restrukturisasi  Organisasi  Bisnis  Melalui
Hukum Kepailitan, FH UNDIP-ELIPS, Semarang.
Satjipto Rahardjo, 1986, Ilmu Hukum , Bandung: Alumni. Sri  Redjeki  Hartono,  1997, Analisis  Terhadap  Peraturan  Kepailitan Dalam  Kerangka  Pembangunan  Hukum  ,  Makalah,  Semiloka Restrukturisasi  Organisasi Bisnis Melalui Hukum Kepailitan , FH UNDIP-ELIPS, Semarang. Suratman,  2015, Peralihan  Hak  Milik  Atas  Saham  Dalam  Sistem Perdagangan  Saham  Tanpa  Warkat  di  Bursa  Efek ,  Disertasi, Untang, Surabaya.
Sutan Remy Sjahdeini, (2002), Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement
Verordening juncto UU No. 4 tahun 1998 , Grafiti, Jakarta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.