ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DI KOPERASI MAHASISWA SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR

## Ambo Sagena, M. Thahir Maloko, Suriyadi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: ambo.sagena260499@gmail.com

## Abstrak
Islam merupakan agama yang sempurna dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia  baik  dalam  akidah,  ibadah,  akhlak  maupun  muamalah.  Islam menegakkan sistem prekonomian dan seluruh sistem kehidupan berdasarkan asas tauhid  yang  bertujuan  menstabilkan  keseimbangan  ekonomi  baik  dalam kehidupan  individual  maupun  masyarakat.  Pokok  masalah  dalam  penelitian  ini adalah analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di koperasi  mahasiswa Sultan  Alauddin  Makassar.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah deskriptif  kualitatif atau  penelitian  lapangan.  Pendekatan  yang  digunakan yaitu  pendekatan  yuridis  sosiologis  dan  hukum  normatif  empiris.  Penelitian tersebut  menunjukkan  bahwa  proses  pembiayaan  kerja  sama  usaha  sistem  bagi hasil  di  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam. Karena  dalam  prosesnya  rukun  transaksi sesuai  hukum  Islam  terpenuhi  dan  juga kontrak  kerja  samanya  dinarasikan  dalam  bentuk  tulisan.  Dalam  hal  penentuan akad  produk  pembiayan  kerjasama  usaha  bagi  hasil  pada  koperasi  mahasiswa Sultan Alauddin berdasarkan hukum Islam belum sesuai, kerena proses penentuan akad  berdasarkan  kesepakatan  bersama  sedangkan  menurut  hukum  Islam  proses penentuan  akad  yang  akan  digunakan  harus  sesuai  dengan  tujuan  transaksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pihak koperasi mahasiswa Sultan Alauddin  Makassar  lebih  mengutamakan  kepada  tujuannya.  Agar  akad  yang digunakan dan tujuan dari transaksi tersebut sejalan, sehingga hak dan kewajiban antara mitra dan koperasi lebih jelas pembagiannya. Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Koperasi, Pembiayaan.

## Abstract
Islam  is  a  perfect  religion  by  regulating  all  aspects  of  human  life  both  in  faith, worship,  morals  and  muamalah.  Islam  enforces  the  economic  system  and  the entire system of life based on the principle of monotheism which aims to stabilize the economic balance in both individual and community life. The main problem in this  study  is  the  analysis  of  Islamic  law  on  financing  practices  in  the  student cooperative  of  Sultan  Alauddin  Makassar.  The  type  of  research  used  in  this research  is  descriptive  qualitative  or  field  research.  The  approach  used  is  a sociological juridical approach and empirical normative law. The research shows that the process of financing business cooperation with the profit-sharing system in the student cooperative of Sultan Alauddin is in accordance with Islamic law. Because  in  the  process  the  pillars  of  transactions  according  to  Islamic  law  are
fulfilled  and  the  cooperation  contract  is  narrated  in  written  form.  In  terms  of determining the product agreement for the financing of business cooperation for profit sharing at the student cooperative of Sultan Alauddin based on Islamic law, it is not appropriate, because the process of determining the contract is based on mutual agreement while according to Islamic law the process of determining the contract  to  be  used  must  be  in  accordance  with  the  purpose  of  the  transaction. Based  on  the  results  of  this  study,  the  student  cooperative  of  Sultan  Alauddin Makassar should prioritize its goals. So that the contract used and the purpose of the transaction are in line, so that the rights and obligations between partners and cooperatives are more clearly divided.
Keywords: Analysis, Cooperatives, Financing, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Islam  merupakan  agama  yang  sempurna  (komprehensif)  dengan  mengatur segala  aspek  kehidupan  manusia  baik  dalam  akidah,  ibadah,  akhlak  maupun muamalah. 1 Islam menegakkan sistem prekonomian dan seluruh sistem kehidupan berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menstabilkan keseimbangan ekonomi baik dalam  kehidupan  individual  maupun  masyarakat.  Dengan  demikian  sistem ekonomi  dalam  Islam  berusaha  mengentaskan  kehidupan  manusia  dari  ancaman perselisihan,  perpecahan  akibat  persaingan,  kegelisahan  dan  kekacauan  untuk menuju kepada kehidupan yang damai dan tenteram di bawah naungan Allah swt. Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  bersumber  dari  dan  menjadi  bagian agama  Islam.  Sebagai  sistem  hukum  yang  dikenal  secara  luas  ia  mempunyai beberapa  istilah,  yaitu  hukum,  hukum  dan ahkam,  syari’ah atau syari’at ,  fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut. 2
Berbagai  jenis  layanan  teransaksi  pembiayaan  disediakan  oleh  koperasi, mulai  dari  jual  beli(murabaha,)  titipan  (wadi’ah),  sewa-menyewa,  pinjaman modal, dan kerjasama usaha permodalan dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Dalam  syariat Islam dibolehkan kerja sama bagi hasil agar bisa saling menerima manfaat.  Dimana  investor  menggunakan  kemampua  si  pengelola  dan  pengelola menggunakan harta dari inverstor sehingga dengan demikian terciptala kerjasama harta dan amal.
Pembiayaan  sistem  bagi  hasil  merupakan  pembiayaan  yang  banyak digunakan  oleh  bank-bank  syari’ah  termasuk  juga  koperasi  karena  proses  dan prakteknya  lebih  mudah  dibanding  dengan  pembiayaan  lainnya.  Pembiayaan sistem bagi hasil memiliki karaktersistik tersendiri. Pertama, akad yang digunakan dalam  pembiayaan  adalah  akad  kerja  sama  bagi  hasil.  Kedua,  pembagian keuntungan  masing-masing  pihak  mendapatkan  bagian  sesuai  kesepakatan. Ketiga,  keuntungan  dalam  pembiayaan  dapat  diketahui  dengan  jelas  oleh  kedua belah pihak. Keempat, transaksi dapat dibatalkan kapan saja.
Mudharabah merupakan  kerja  sama  antara  dua  pihak  untuk  menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal,
1 Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syari’ah:  Fiqh  Mu’amalah (Jakarta:  Prenadamedia  Group, 2012), h. 5.
2 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 42.
kemudian  pihak  lainnya  sebagai  pengelola  usaha.  Apabila  terjadi  kerugian  yang diluar  control  pengelola  maka  yang  menanggung  seluruh  kerugian  adalah  pihak pemilik  modal,  kecuali  kerugian  tersebut  terjadi  akibat  kelalaian  pihak  yang mengelola  usaha,  sementara  apabila  usaha  tersebut  mendapatkan  keuntungan, maka  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan  diantara  mereka. 3 Dengan  syarat bahwasanya keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan persentase dari jumlah modal  yang  diberikan sahibul  maal .  Perhitungan  bagi  hasil  harus  berdasarkan keuntungan yang didapat. 4 Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
Dalam  prakteknya,  pembiayaan  yang  dilakukan  antara  koperasi  dengan nasabah/mitra usaha ketika hendak menitipkan produk ke koperasi menggunakan akad bagi hasil. Dimana mitra usaha menitipkan sebuah produk ke koperasi untuk dijualkan  dan  bagi  hasil  ditetapkan  di  awal  untuk  koperasi  yaitu  20%  dari  harga penjualan  sedangkan  80%  untuk  pemilik  produk.  Salah  satuh  contohnya  adalah penitipan  kue  dengan  harga  jual  Rp  1000,-  dengan  bagian  masing-masing  yaitu pemilik  produk  Rp  800,-  dan  koperasi  Rp  200,-  Dalam  transaksi  ini  sudah menyalahi  dari  rukun  sistem  bagi  hasil  yaitu  modal  yang  di  yang  diberikan  oleh nasaba/investor  harus  berupa  uang  atau  alat  tukar  yang  jelas  nilainya  bukan berupa  barang  atau  produk  siap  jual  dan  juga  melanggar  syarat  bahwasanya keuntungan  tidak  boleh  dihitung  berdasarkan  persentase  dari  jumlah modal  yang diberikan sahibul  maal .  Perhitungan  bagi  hasil  harus  berdasarkan  keuntungan yang  didapat  dan  juga  kesalahan  dalam  penggunaan  akad  dimana  nasabah menitipkan  produk  tapi  akad  yang  digunakan  adalah  akad  bagi  hasil.    Dengan penerapan akad dan sistem penentuan keuntungan yang simpan siur pada produk pembiayaan  mitra  usaha  di  kopma  Sultan  Alauddin  menimbulkan  pandangan bahwa  sisa  hasil  usaha  (SHU)  yang  dihasilkan  oleh  koperasi  dari  kegiatan bisnisnya mengandung unsur gharar .
B. METODE PENELITIAN
Jenis  Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan hukum normatif empiris, kemudian sumber data yang  digunakan  ada  dua  yaitu  sumber  data  primer  yang  berasal  dari  hasil wawancara kepada responden, dan sumber data sekunder yang berasal dari buku, skripsi, jurnal dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan skripsi ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.
C. HASIL PEMBAHASAN
1. Proses  Penentuan  Akad  dan  Keuntungan  Pembiayaan  di  Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar
Koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin  memiliki  beberapa  produk  baik  dari proses  penghimpunan  dan  maupun  proses  pembiayaan.  Transaksi  pembiayaan yang paling sering digunakan dalam koperasi mahasiswa Sultan Alauddin adalah transaksi jual beli, titipan dan kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam
3 Imam  Mustofa, Fiqh  Muamalah  Kontemporer (Cet.  1;  Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 2016), h. 151.
4 Ibid., Imam Mustofa, Fiqh Muamalah Kontemporer , h. 157.
proses penentuan akad, pihak koperasi dalam hal ini manajer usaha atau staf usaha melakukan negosiasi kepada calon mitra atau anggota yang hendak menggunakan produk  pembiayaan  koperasi  untuk  menentukan  akad  apa  yang  akan  mereka gunakan.
Pada  praktiknya  transaski  produk  titipan,  mitra  atau  anggota  yang  hendak menitipkan produknya di unit usaha harus terlebih dahulu menemui manajer usaha untuk  menawarkan  produk  yang  akan  dititipkan.  Pada  proses  ini  akan  dianalisa terkait kelayakan produk, harga dasar, harga jual dan besar bagian masing-masing pihak  serta  akad  yang  akan  mereka  gunakan.  Setelah  sepakat  untuk  melakukan transaksi  maka  akan  dicatat  dalam  buku  catatan  kemitraan.  Dalam  produk pembiayaan dengan sistem titipan tersebut tidak menggunakan kontrak kerja sama secara tertulis melainkan melalui lisan dan disepakati secara bersama oleh kedua belah  pihak.  Hal  tersebut  dikarenakan  jumlah  transaksi  yang  dititipkan  terbilang kecil dan sifatnya jangka pendek.
Contoh kasus, Ibu Risma ingin menitipkan produknya di unit usaha  koperasi yaitu  di  Café  Coop  yang  merupakan  salah  satu  unit  usaha  yang  dikelola  oleh koperasi  dengan  nenyedikan  berbagai  macam  minuman  dan  makanan  ringan untuk  menemani  waktu  santai  bagi  mahasiswa  yang  telah  selesai  dalam  kelas perkuliahannya.  Ibu  Risma  terlebih  dahulu  menemui  manajer  usaha  terkait gambaran  produk  yang  akan  dititipkan  dan  biasanyan  akan  diminta  membawa contoh  produk  sebagia  tester  kelayakan  konsumsi.  Ketika  pihak  manajer  usaha setuju  bahwa  produknya  layak  untuk  dipasarkan  maka  akan  dibicarakan  terkait bagian-masing-masing  pihak  dan  biasanya  20%  untuk  kopma  dan  80%  untuk pihak mitra pemilik produk dari harga jual yang ditetapkan.
Sedangkan  untuk  produk  pembiayaan  kerjasama  usaha  sistem  bagi  hasil, calon  mitra  atau  anggota  yang  hendak  melakukan  kerja  sama  usaha  tidak  lagi menemui  manejer  usaha  melainkan  harus  menemui  langsung  kepala  Staf Permodalan dan Usaha koperasi. Pihak koperasi akan menanyakan terkait model bisnis yang akan dijalankan untuk menghindari adanya kesamaan jenis usaha yang dikelolah oleh koperasi, dan juga pada pertemuan tersebut akan membahas terkait isi dari perjanjian kontrak kerja sama usaha untuk menetukan aturan-aturan dalam wilayah  usaha  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin  dan  besaran  bagi  hasil masing-masing pihak. 5
Pada  perjanjian  akad  bagi  hasil  terdapat  7  (tujuh)  pasal  dan  ketentuan- ketentuannya  yang  harus  diketahui  oleh  calon  mitra  dan  disepakati  kedua  belah pihak. Pasal 1 memuat tentang maksud dan tujuan diadakannya kerjasama antara mitra  dengan  kopma  Sultan  Alauddin.  Pada  pasal  2  mendeskripsikan  terkait prinsip-prinsip  kerjasama  yang  diterapkan  pada  kopma  Sultan  Alauddin,  yaitu prinsip  saling  membantu,  saling  melengkapi  dan  saling  menguntungkan  kedua belah  pihak.  Pada  pasal  3  menjelaskan  ruang  lingkup  yang  menjadi  batasan wewenang  masing-masing  pihak.  Pada  pasal  4  menjelaskan  terkait  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  yang  harus  dipenuhi  dan  diaplikasikan.  Pasal  5 menetapkan  jangka  waktu  kerja  sama  yang  akan  dilakukan  dengan  memuat
5 Muh. Naufal Muzaffar (24 Tahun) Staf Informasi dan Komunikasi Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2020, Wawancara , Makassar, 30 Juli 2021.
tanggal,  bulan  dan  tahun.  Pada  pasal  6  menjelaskan  terkait  proses  berakhirnya perjanjian  kerja  sama.  Dan  yang  terakhir  pada  pasal  7  penutup  yang  memuat aturan-aturan tertentu bilaman terjadi sengketa atau wanprestasi yang tidak diatur dalam kontrak kerja sama.
Dalam  proses  penentun  keuntunangan  atau  bagian  masing-masing  pihak ditentunkan  setelah  akad  yang  ingin  digunakan  disepakati.  Pembiayaan  sistem kerja  sama  usaha  bagi  hasil  terdapat  beberpa  kategori  pilhan  bagian  masong- masing  pihak.  Antara  pihak  mtra  dan  koprasi  dapat  memilih  persentase  bagian masing-masing dengan berpatokan pada volume usaha dan besar margin dari tiap transaksi.  Adapun  beberpa  kategori  pilihan  pembagian  masing-masing  pihak diantaranya untuk koperasi 20% dan untuk bagian mitra 80% dari total kuntungan yang  didapat  selama  sebulan  dan  juga  bisa  dengan  30:70  dan  40:60  tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan kontrak kerja sama usaha. 6
Mitra  usaha  diwajibkan  membuat  buku  laporan  keuangan  dan  disetor  tiap bulannya  sesuia  dengan  periode  tanggal yang  ditentukan  pada  kontra  kerja  sama dengan  tujuan    untuk  pelaporan.  Dalam  laporan  perkembangan  usaha  tersebut tidak  hanya  bertujuan  untuk  membagikan  hak  masing-masing  pihak  melainkan juga untuk mengevaluasi perkembangan usaha. 7 Hambatan-hambatan yang dihapi oleh  mitra  usaha  dibahas  bersama  dengan  tim  bisnis  koperasi  agar  dapat menemukan solusi yang tepat sehingga usaha nantinya bisa terus berkembang.
Selain  membantu  dalam  hal  evaluasi  usaha,  pihak  koperasi  juga  dalam kontrak  memeiliki  kewajiban  untuk  membantu  mitranya  dalam  memesarkan produk  atau  jasa  yang  dikelola  oleh  mitra.  Pemasaran  atau  promosi  yang disediakan  oleh  koperasi  berupa  brosur  usaha  koperasi,  promosi  di  sosial  media koperasi,  dan  sosialisasi  ke  target  pasar.  Karean  usaha  yang  dikelola  dibawah naungan  universitas  tentu  kebijakan  universitas  juga  memiliki  pengaruh  terkait perkembangan  unit  usaha  koperasi.  Pihak  koperasi  juga  wajib  memberikan dampingan  hukum  kepada  mitranya  bilamana  terjadi  sengketa  dengan  pihak kampus.  Layanan-layanan  tersebut  disediakan  oleh  koperasi  mahasiswa  Sultan Alauddin untuk menjamin calon mitra merasa aman ketika melakukan kemitraan atau  kerja  sama  dengan  pihak  koperasi.  Sehingga  penentuan  pemabagian keuntungan  masing-masing  pihak  juga  dipegaruhi  oleh  layanan-layanan  yang diberikan oleh pihak koperasi.
Karena prinsip kerja sama dari pihak koperasi adalah transparansi dan saling menguntungkan  kedua  belah  pihak.  Sehingga  perlu  adanya  standarisasi  laporan keuangan  dan  prosedur  lainnya.  Hal  tersebut  disediakan  oleh  koperasi  dalam bentuk  arsip Sistem Operasional dan Prosedur (SOP) Koperasi. Pihak mitra dapat mengkases  dan  mempelajari  prosedur  tersebut  untuk  diterapkan  agar  kerja  sama yang dijalankan dapat berlaku jangka panjang.
Penulis  dapat  simpulkan  bahwa  proses  penentuan  akad  yang  diterapkan  di koperasi  mahasiwa  Sultan  Alauddin  baik  dari  akad  titipan  maupun  akad  kerja sama usaha dengan sistem bagi hasil berpatokan pada kesepakatan bersama bukan
6 Andi  Siti  Aisah  (22  Tahun)  Bendahara  Umum  Koperasi  Mahasiswa  Sultan  Alauddin Tahun Buku 2021, Wawancara , Makassar, 30 Juli 2021 . 7 Al Fajar, Resa. Sinilele Ashar. ”Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, Alauddin Law Development (ALDEV) ”, Vol. 2 no. 1, (2020), h. 13.
pada tujuan akad tersebut. Dari segi prosedur lengkap dan terstuktur karena telah dituangkan  dalam  bentuk  SOP  yang  menjadi  patokan  dalam  operasional  usaha. Pembagian  wewenang  masing-masing  pihak  juga  jelas  yang  tertuang  dalam kontrak  kerja  sama  dan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pihak  koperasi  kepada calon  mitra  maupun  mitranya  sangat  baik  karena  masing-masing  pengurus koperasi sudah paham akan tugas dan batas wewenangnya.

## 2. Proses  Pembiayaan  Sistem  Bagi  Hasil  di  Koperasi  Mahasiswa  Sultan Alauddin Makassar
Dalam  Produk  pembiayaan  pada  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin terdapat beberapa jenis salah satunya adalah keja sama usaha dengan sistem bagi hasil.  Jangka  waktu  pembiayaan  tersebut  minimal  tiga  bulan,  syarat  dan ketentuannya diatur dalam kontrak kerja sama. Dalam pembiayaan tersebut, mitra tidak  dikenakan  biaya  adminstrasi  karena  semua  berkas  disediakan  oleh  pihak koperasi. 8 Persentase  pembagian  masing-masing  pihak  dalam  berjanjian  kerja sama  sistem  bagi  hasil  terdapat  tiga  kategori,  yaitu  untuk  koperasi  20:80  untuk mitra,  30:70,  atau  40:60  dari  hasil  keuntungan  yang  diperoleh  mitra.  Proses penentuan  kategori  pembagian  masing-masing  pihak  berdasarkan  besarnya volume usaha yang dikelola mitra  dan persentase keuntungannya.
Adapun proses pembiayaan sistem bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin adalah sebagai berikut:
1. Pengajuan Permohonan
Dalam  proses  pengajuan  permohonan,  nasabah  bertindak  sebagai  mitra koperasi  yang  nantinya  akan  melakukan  kerja  sama  usaha.  Mitra  datang  ke koperasi  dengan  menemui  kepala  staf  permodalan  dan  usaha  koperasi mahasiswa  Sultan  Alauddin  untuk  mengajukan  permohonan  kerja  sama secara  lisan.  Kemudian  pihak  koperasi  menanyakan terkait  jenis  usaha  yang akan  dijalankan,  besar  volume  usaha,  tujuan  dan  jangka  waktu  kerja  sama. Adapun  informasi  pokok  yang  harus  diketahui  oleh  pihak  koperasi  saat pengajuan permohonan adalah:
a. Jenis  usaha,  jenis  usaha  yang  diajukan  oleh  mitra  tidak  boleh  sama dengan usaha yang sudah dikelolah oleh koperasi. Hal ini diatur dalam PP nomor 07 tentang Hak Usaha Koperasi.
b. Volume  usaha,  volume  usaha  disesuaikan  dengan  kondisi  target  pasar koperasi  dan  nantinya  menjadi  dasar  penentuan  kategori  persentase bagian masing-masing pihak.
c. Domisili  mitra,  data  terkait  mitra  sangaat  penting  diketahui  sebagai arsip bilamana terjadi hal yang tidak diinginkan.
d. Jangka  waktu,  hal  ini  akan  dikasi  pertimbangan  oleh  pihak  koperasi terkait masa operasional usaha koperasi mulai dari jam kerja, hari kerja dan  bulan-bulan  tertentu  yang  mengharuskan  unit  usah  tutup  karena
8 Marwini,  “ Aplikasi  Pembiayaan  Murabahah  Produk  KPRS  di  Perbankan  Syariah ”,  al- Ihkam (Jurnal Hukum & Pranata Sosial), Vol. 8 No.1 (2013), hal. 18.
kampus  juga  diliburkan.  Dengan  pertimbangan  tersebut  nantinya menjadi dasar untuk menetukan kesepakatan jangka waktu kerja sama.
2. Pengisian Formulir Data Usaha
Pada  formulir  data  usaha  mitra  memuat  nama  usaha,  penanggung  jawa usaha atau owner, tempat tanggal lahir, alamat domisili dan nomor handphone yang  dapat  dihubungi  serta  kartu  identitas  seperti  KTP  dan  Kartu  Keluarga. Untuk mahasiswa atau anggota koperasi itu sendir yang ingin bermitra dengan koperasi dapat mrlmpirkan kartu identitas berupa KTM.
3. Penilaian Kelayakan Usaha
Data  usaha  dari  hasil  wawancara  akan  diolah  oleh  pengurus  khususnya bagian tim bisnis koperasi untuk penentuan diterima atau tidakanya pengajuan kerja sama. Apabila memenuhi kategori dan tidak bertentengan dengan syarat yang telah ditetapkan oleh koperasi maka pengajuan kerja sama dapat diterima dan dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.
4. Negosiasi
Pada  tahap  negosiasi  akan  menetukan  batasan  wewenang  dan  persentase bagian  masing-masing  pihak  yang  nantinya  akan  dituangkan  dalam  kontrak kerja sama dari poin-poin yang disepakati. Tahan negosisi ini perlu dilakukan sebelum  penandatangan  kontrak  sehingga  tidak  terjadi  kesalahpahaman  yang dapat  menghabat  waktu  kerja  sama.  Dengan  disepakatinya  poin-poin  penting yang  akan  diatungkan  dalam  kontrak  maka  aan  memperlancar  proses penandatanganan.
5. Penandatanganan Kontrak
Penandatangan  kontrak  dilakukan  sehari  setelah  tahap  negosiasi.  Dengan ditandatanganinya  kontak  oleh  kedua  belah  pihak  maka  kerja  sama  tersebut dinyatakan  sah  dengan  masing-masing  pihak  memegang  satu  berkas  kontrak yang  telah  ditandatangani  di  atas  materai.  Jangka  waktu  juga  mulai  berlaku pada  hari  penandatanganan  kontrak.  Dengan  begitu  pihak  mitra  sudah  bisa menjalankan  usahanya  dan  memperoleh  haknya.  Hak  mitra  seperti  pinjaman modal, tempat usaha dan perlengkapan lainnya yang disediakan oleh koperasi untuk mendukung operasional usaha.
6. Pelaporan Usaha
Pelaporan usaha juga merupakan proses yang penting dalam  sistem kerja sama  bagi  hasil  dan  haltersebut  dilakukan  tiap  bulan  dengan  melampirkan hasil  pembukuan  keuangan  selama  sebulan  untuk  mengetahui  besar keuntungan  yang  diperoleh.  Keuntungan  yang  diperoleh  diabagi  berdasarkan persentase yang telah disepakati saat akad kontrak kerja sama. Apabila terjadi kerugian  disebabkan  karena  bencana  alam  atau  haltak  terduga  lainnya  maka akan  ditanggung  oleh  pihak  koperasi.  Namun  apabila  kerugian  yang  terjadi
disebabkanoleh  kelalaian  mitra  usaha  atau  pengelola  maka  kerugian  tersebut akan ditanggung oleh mitra atau pengelola usaha. 9
Proses  pembiayaan  yang  diterapkan  oleh  koperasi  mahasiswa  Sultan Alauddin terbilang cukup efisien dan lengkap. Karena memang pada dasarnya koperasi  itu  hampir  sejajar  dengan  PT  sebab  koperasi  mempunyai  badan hukum  dan  terdaftar  dalam  berita  nasional  sebagai  koperasi  resmi  yang berbadan  hukum.  Jadi  memang  sudah  menjadi  kewajiban  pengurus  koperasi untuk mengelola koperasinya sesuai dengan standarisasi dan professional.
3. Analisis  Hukum  Islam  Terhadap  Produk  Pembiayaan  Di  Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Makassar
Dalam  sebuah  transaksi,  akad  memiliki  posisi  yang  sangat  penting  karena akad  memabatasi  antara  kedua  belah  pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  yang diadakan.  Akad  merupakan  keterkaitan  antara ijab dan qabul yaitu  pemindahan kepemilikan  dalam  lingkup  yang  disyariatkan  dan  berpengaruh  pada  objek transaksi.  Dalam  melakukan  transaksi,  rukun-rukun  dalam  berakad  harus terpenuhi  mulai  dari  pihak  yang  bertransaksi,  objek  transaksi,  tujuaan  transaksi dan sighat.
Pelaku  akad  harusnya  orang  yang  mampu  melakukan  akad  untuk  dirinya sendiri, objek akad harus ada saat terjadi transaksi dan sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserah terimakan saat akad dan merupakan sesuatu yang jelas asalnya. Pembiayaan  bagi  hasil  jika  ditinjau  dari  penentuan  akadnya  haruslah  sesuai dengan tujuan diadakannya transaksi. Dalam praktiknya pada koperasi mahsiswa Sultan  Alauddin  akad  bagi  hasil  selain  digunakan  pada  kerja  sama  usaha  juga pada  penitipan  produk.  Sedangkan  dalam  penitipan  produk  tujuan  transaksinya adalah membantu dalam hal pemasaran produk. Oleh karena itu proses penentuan akad  pada  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin  belum  sesuai  dengan  hukum Islam  karena  pada  prosesnya  lebih  mengutamakan  pada  kesepakatan  bersama buka pada tujuan transaksi diadakan. Hal inilah yang menyebabkan ketidakjelasan penentuan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad.
Ditinjau  dari  rukun  transaksi,  pihak  yang  melakukan  akad  adalah  pihak koperasi  sebagai  pihak  pertama  dan  mitra  sebagai  pihak  kedua  yang  betindak sebagai  pengelola.  Dalam  praktiknya,  kedua  belah  pihak  telah  memenuhi  syarat untuk  melakukan  akad.  Pihak  koperasi  dan  mitra  keduanya  orang  yang  berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan benar serta sudah masuk usia baligh .
Oleh karena itu kedua pihak dalam melakukan transaksi sudah dibenarkan sesuai syarat.  Sedangkan  ditinjau  dari  objek  transaksinya,  terdapat  dua  ketegori  yaitu berupa  modal  tunai  dan  juga  berupa  produk.  Dalam tranksaksi  kerja  sama  usaha bagi  hasil  diutamakan  modal  yang  diberikan  berupa  alat  tukar  atau  mata  uang yang jelas nilainya. Namun dalam praktiknya, koperasi mahsiswa Sultan Alauddin juga  menerapkan  penyerahan  modal  dalam  bentuk  barang/produk.  hal  tersebut juga dibenarkan dalam syariat bilamana nilai dari barang tersebut jelas angkanya sesuai  dengan  nilai  mata  uang.  Tapi  hal  seperti  itu  sebaiknya  dihindari  karena
9 Aan Hendriawan (23 Tahun) Kepala Staf Permodalan dan Usaha Koperasi  Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2020, Wawancara , Makassar, 06 Agustus 2021.
harga  suatu  barang  bisa  saja  berubah  dengan  cepat  dan  sudah  tidak  sesuai  jika dinilai dengan mata uang.
Ditinjau dari proses sgihah , menurut ulama Syafi’iyah bahwa transasksi tidak sah kecuali dilakukan ijab dan kabul yang berupa ucapan atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan, seperti tulisan, utusan orang atau dengan isyarat yang dapat dimengerti  oleh  kedua  belah  pihak. 10 Dalam  praktiknya,  Ijab  qabul  yang dilakukan  pada  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin  dengan  mitranya  yaitu membuat perjanjian tertulis dalam bentuk kontrak kerja sama yang ditandatangani dengan  materai  oleh  kedua  belah  pihak  apabila  telah  sepakat  untuk  melakukan kerja  sama.  Sehingga  proses sgihah yang  dilakukan  oleh  koperasi  mahasiswa Sultan alauddin dianggap sah meskipun menggunakan media tulisan.
Dari data tersebut dapat pnulis simpulkan bahwa proses penentuan akad pada koperasi mahasisswa Sultan Alauddin masih belum sesuai dengan Hukum Islam, karena  meskipun  syarat aqid dan sgihat terpenuhi  tetapi  proses  penentuan akadnya  tidak  melihat  kepada  tujuan  transaksi  dilakukan  melainkan  pada kesepakatan  bersama.  Sehingga  hal  tersebut  bisa  menimbulkan  unsur gharar (ketidak  jelasan)  yang  berpengaruh kepada  kedua  belah  pihak  baik  dari  segi kewajiban maupun haknya.
Menurut  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  03/DSN-MUI/IV2000  Tentang  Deposito, ketentuan umum deposito berdasarkan mudharabah:
1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.
2. Dalam  kapasitasnya  sebagai  mudharib,  bank  dapat  melakukan  berbagai macam  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syari’ah  dan mengembangkannya,  termasuk  di  dalamnya  mudharabah  dengan  pihak lain.
3. Modal  harus  dinyatakan  dengan  jumlahnya,  dalam  bentuk  tunai  dan bukan piutang.
4. Pembagian  keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank  sebagai  mudharib  menutup  biaya  operasional  tabungan  dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah  tanpa persetujuan yang bersangkutan. 11
Dalam  praktiknya,  pembiayaan  di  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin memiliki  tahap-tahap  yang  telah  dirancang  sedemikian  rupa  dan  tertuang  dalam SOP  koperasi.  Koperasi  bertindak  sebagai  pemilik  modal  dan  mitra  sebagai nasaba untuk mengelola suatu usaha. Adapun tahap awal pembiayaan kerja sama bagi hasil yaitu dengan pengajuan permohonan kerja sama yang apabila disetujui maka akan dilakukan penandatanganan kontak. Jika dikaitkan dengan Fatwa DSN MUI  Nomor  03/DSN-MUI/IV2000  Tentang  Deposito  maka  hal  tersebut  telah sesuai karena terdapat pihak pemilik modal dan juga pengelola dana. Usaha yang
10 Muh. Sholihuddin, “ Murabahah Antara Teori dan Praktek ”, Vol. 3 No.01. AIN Sunan Ampel, (2013), hal. 21.
11 Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,  Nomor:  03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito.
dijalankan juga sudah disurvei sebelumnya oleh pihak koperasi untuk memastikan kelayakan dan tidak melanggar syariat Hukum Islam.
Namun  dari  sisi modal  koperasi  juga menerapkan  permodalan  dalam  bentuk barang yaitu sejumlah produk akan dipinjamkan kepada mitra sebagai modal awal dan  hal  ini  belum  sesuai  dengan  ketentuan  pada  Fatwa  DSN  MUI  Nomor 03/DSN-MUI/IV2000  Tentang  Deposito,  dimana  modal  yang  diberikan  harus dinyatakan  jumlahnya  dan  berbentuk  tunai  dan  bukan  piutang.  Dalam  hukum Islam  juga  tidak  diperbolehkan  dalam  satu  transaksi  terdapat  dua  akad.  Praktik transaksi  yang  diterapkan  dalam  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin  terdapat dua  akad  dalam  satu  transaksi  yaitu  pihak  koperasi  menjual  produk  kepada anggota  dengan  status  pinjaman  yang  nantinya  hasil  penjualan  tersebut  akan dijadikan modal tunai untuk menjalankan usaha mitra yang sebenarnya.
Dari  segi  pembagian  keuntungan,  dalam  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  03/DSN- MUI/IV2000  Tentang  Deposito  bagian  keempat  diatur  bahwa  pembagian keuntungan  harus  dinyatakan  dalam  bentuk  nisbah  dan  dituangkan  dalam  akad pembukaan  rekening.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  praktik  kerja  sama  bagi  hasil yang  diterapkan  di  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin.  Dimana  pembagian keuntungan  tercantum  dalam  isi  kontrak  kerja  sama  yaitu  terdapat  tiga  kategori 20:80,  30:70  atau  40:60.  Namun  pada  sistem  permodalan  dalam  bentuk  produk terdapat  ketidaksesuaian  dengan  aturan  yang  ada.  Dimana  keuntungan  untuk koperasi  ditentukan  di  awal  sebesar  10%  dari  harga jual  produk  dan  penerimaan selanjutnya  barulah  disesuaikan  dengan  apa  yang  tercantum  di  kontrak.  Hal  ini tentunya  merugikan  pihak  mitra  karena  bagian  koperasi  ditentukan  di  awal  dan pihak mitra belum jelas berapa bagiannya. Selain melanggar aturan yang ada juga terjadi wanprestasi dari kontrak yang telah disepakati.
Dari data tersebut dapat penulis simpulkan bahwa praktik pembiayaan sistem kerja  sama  bagi  hasil  yang  diterapkan  di  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin dengan  sistem  modal  tunainya  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Tapi  sistem modal  dalam  bentuk  produk  belum  sesuai  dengan  hukum  Islam  karena  terdapat dua  akad  dalam  satu  transaksi,  pembagian  keuntungan  menjadi ghrar karena pembagian  pertama  ditentukan  di  awal  dan  selanjutnya  melanggar  kontrak  yang telah disepakati terkait bagian masing-masing pihak.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh  dari  berbagai  referensi,  maka kesimpulan yang diperoleh adalah:
1. Proses  pembiayaan  kerja  sama  usaha  sistem  bagi  hasil  di  koperasi mahasiswa  Sultan  Alauddin  sudah  sesuai  dengan  hukum  Islam.  Karena dalam  prosesnya  rukun  transaksi  sesuai  hukum  Islam  terpenuhi  dan  juga kontrak kerja samanya dinarasikan dalam bentuk tulisan  yang dituangkan dalam kontrak. Hal tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 03/DSN-MUI/IV2000 Tentang Deposito.
2. Dalam hal penentuan akad produk pembiayan kerjasama usaha bagi hasil pada  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin  berdasarkan  hukum  Islam belum  sesuai,  kerena  proses  penentuan  akad  berdasarkan  kesepakatan bersama  sedangkan  menurut  hukum  Islam  proses  penentuan  akad  yang
akan  digunakan  harus  sesuai  dengan  tujuan  transaksi.  Dari  segi  proses penentuan  keuntungan  pembiayaan  kerja  sama  usaha  sistem  bagi  hasil pada  koperasi  mahasiswa  Sultan  Alauddin  jika  ditinjau  dari  Fatwa  DSN MUI  Nomor  03/DSN-MUI/IV2000  Tentang  Deposito,  sudah  sesuai. Karena  persentase  bagian  masing-masing  pihak  ditentukan  di  awal  saat akad  dan  dituangkan  dalam  kontrak  kerja  sama.  Namun  pada  sistem permodalan  yang  ke  dua  yaitu  modal  diberikan  dalam  bentuk  produk, tidak  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  MUI  Nomor  03/DSN-MUI/IV2000 Tentang  Deposito.  Dimana  modal  harus  berbentuk  tunai  dan  dinyatakan jumlahnya.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Daud  Ali,  Mohammad. Hukum  Islam;  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
Kementerian  Agama  RI. Al  Qur’an  dan  Terjemahnya .  Cet.  I;  Bandung:  Syamil Qur’an 2012.
Mardani. Fiqh  Ekonomi  Syari’ah:  Fiqh  Mu’amalah. Jakarta:  Prenadamedia Group, 2012.
Mustofa  Imam. Fiqh  Muamalah  Kontemporer .  Cet.  1;  Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2016.

## Jurnal
Al  Fajar,  Resa.  Sinilele  Ashar.  “Urgensi  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi” , Jurnal: Alauddin Law Development (ALDEV), Vol. 2 No. 1, (2020).
Marwini, “Aplikasi Pembiayaan Murabahah Produk KPRS di Perbankan Syariah”, al-Ihkam (Jurnal Hukum & Pranata Sosial),  Vol.8 No.1 (2013).
Sholihuddin.  Muh, Jurnal :  Murabahah  Antara  Teori  dan  Praktek,  Vol.03  No.01. AIN Sunan Ampel: Juni. 2013.

## Peraturan
Fatwa  DSN  MUI  no.04  tentang  murabahah,  pengertian  ini  tertulis  pada  poin  b, menimbang.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia,  Nomor:  03/DSN- MUI/IV/2000 tentang Deposito. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES).

## Wawancara
Wawancara  dengan  Ibu  Andi  Siti  Aisah  sebagai  Bendahara  Umum  Koperasi Mahasiswa Sultan Alauddin Tahun Buku 2021 pada Jumat, 30 Juli  2021
Wawancara  dengan  Bapak  Muh.  Naufal  Muzaffar  sebagai  Staf  Informasi  dan Komunikasi  Koperasi  Mahasiswa  Sultan  Alauddin  Tahun  Buku  2020  pada Jumat, 30 Juli 2021.
Wawancara dengan Bapak Aan Hendriawan sebagai Kepala Staf Permodalan dan Usaha  Koperasi  Mahasiswa  Sultan  Alauddin  Tahun  Buku  2020  pada jumat,06 Agustus 2021.