Jurnal Layanan Masyarakat ( Journal of Public Services ), Vol. 8 No. 2 Tahun 2024 , halaman 257 – 269

## ISSN 2580-8680, e-ISSN 2722-239X
Received  12  December  2023;  Received  in  revised form  3  March  2024;  Accepted  6  April  2024; Available online 15 June 2024.
10.20473/jlm.v8i1.2024.257-269
Copyright: © by the author(s) Open acces under CC BY-SA license Creative CommonsAttribution-ShareAlike 4.0 International License

## CO-PRODUCTION IN THE GOVERNANCE OF MARGOMULYO VILLAGE
BASED ON LOCAL WISDOM (A CASE STUDY OF THE SAMIN COMMUNITY)

## CO-PRODUCTION DALAM TATA KELOLA DESA MARGOMULYO YANG BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT SAMIN)
Sulikah Asmorowati* 1 , Jusuf Irianto 1 , Dian Yulie Reindrawati 1 , Gabby Julia Prasistya 1 , Feny Dwintania 1
*1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga
*e-mail: sulikah.asmorowati@fisip.unair.ac.id

## Abstract
The village government is expected to be able to have a significant influence on development in various fields. However, this interest often hinders village governance implementation due to  the  insufficient  institutional  capacity  of  the  village.  This  situation  can  have  far-reaching effects on socio-economic issues within the community. Therefore, institutional capacity and the development of c0-production for village governments and communities are key elements in  addressing  issues  in  the  village.  In  the  governance  management  process,  Margomulyo village officials still require development in various aspects, including governance knowledge and adopting information technology in bureaucracy. This community service activity provides training and mentoring to Margomulyo village government officials to enhance their capacity. The  method  employed  in  this  activity  involves  delivering  lectures,  providing  modules,  and offering follow-up mentoring. The outcomes of this community service include an improvement in  the  knowledge  of  village  officials  regarding  capacity  building  and  co-production,  as evidenced  by  post-test  scores,  as  well  as  the  enhancement  of  the  village  website  and  the prototype of the Saminku application.
Keywords:  Co-production;  Local  Wisdoml;  Samin  Community;  Capacity  Building; Digital Governance.

## Abstrak
Pemerintah desa diharapkan dapat mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Pembangunan  di  berbagai  bidang.  Kepentingan  tersebut  sering  menjadi  hambatan  dalam pelaksanaan  pemerintahan  desa  karena  desa  tidak  memiliki  kapasitas  kelembagaan  yang memadai. Keadaan tersebut dapat memberikan pengaruh yang meluas terhadap permasalahan dalam  bidang  sosial  ekonomi  di  Masyarakat  suatu  desa.  Oleh  karena  itu,  kapasitas kelembagaan  dan  pengembangan  co-production  bagi  pemerintah  desa  dan  masyarakat merupakan salah satu kunci untuk mengatasi permasalahan yang ada di desa. Dalam proses pengelolaan pemerintahan, perangkat desa Margomulyo masih membutuhkan banyak aspek pengembangan meliputi pengetahuan pemerintahan dan pengembangan teknologi informasi birokrasi. Kegiatan Pengmas ini memberikan pelatihan dan pendampingan kepada aparatur pemerintah  Desa  Margomulyo  untuk  meningkatkan  kapasitas  aparatur  pemerintah  desa. Metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  ini  adalah  dengan  memberikan  materi  melalui ceramah,  pemberian  modul,  serta  pendampingan  sebagai  follow-up  kegiatan.  Hasil  yang dicapai dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan aparatur
desa tentang capacity building dan co-production dibuktikan nilai post test, serta perbaikan website desa dan prototype aplikasi Saminku.
Kata  kunci:  Co-production;  Kearifan  Lokal;  Pengembangan  Kapasitas;  Masyarakat Samin; Digital Governance.

## PENDAHULUAN
Tata  kelola  mengacu  pada  proses  pembuatan  dan  penegakan  keputusan  dalam  suatu organisasi  atau  masyarakat.  Tata  kelola  meliputi  proses  pengambilan  keputusan, penetapan aturan, dan mekanisme penegakan hukum untuk memandu berfungsinya suatu organisasi  atau  masyarakat.  Tata  kelola  pemerintahan  harus  berorientasi  kepada perwujudan good  governance . Good  Governance menjadi  realitas  yang  hidup  dalam konteks pemerintahan, pembangunan, dan birokrasi pemerintahan yang berperan sebagai enabling dan empowering dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  (Kardos,  2012; Rakhmat, 2018).
Tata kelola pemerintahan Indonesia telah diatur  dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pemerintahan sesuai dengan otonomi daerahnya (Batubara, 2019). Selain itu, desa juga memiliki  otonomi  khusus  untuk  mengelola  wilayahnya.  Dewasa  ini,  perubahan  terjadi secara  cepat  dan  penuh  ketidakpastian.  Tata  kelola  di  sektor  pemerintahan  memiliki tantangan  dalam  menghadapi  perubahan  yang  terjadi  secara  cepat  (Bhargava,  2015; Marzuki, 2016; Setyadiharja et al., 2017). Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satu alat yang digunakan dalam  pemerintahan yaitu tata kelola digital ( digital governance ). Indonesia telah menetapkan tujuan untuk memiliki pemerintahan yang sepenuhnya digital pada tahun 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, yang menargetkan tata  kelola  inisiatif e-Government .  Aturan  tersebut  mencakup  pengembangan  portal nasional  terintegrasi,  pengelolaan  data,  keamanan  informasi,  dan  manajemen  risiko. Negara ini mengalami kemajuan dalam menghilangkan silo dan melakukan digitalisasi lembaga-lembaga pemerintah daerah, dan telah memperkuat layanan dan infrastruktur e- Government sejak  tahun  2020  (Saputro  &  Safriansyah,  2021).  Pusat  Data  Nasional diharapkan  menjadi  pilar  utama  upaya  pemerintah  digital  di  negara  ini,  membantu lembaga-lembaga mengatasi silo dan memenuhi tujuan e-pemerintah.
Desa merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki otonomi khusus Penyelenggaraan Otonomi Desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- undang ini memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola urusan dan sumber dayanya  sendiri,  termasuk  kewenangan  untuk  merencanakan,  melaksanakan,  dan mengelola program pembangunannya sendiri. Penyelenggaraan Otonomi Desa bertujuan untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  di  desa,  meningkatkan  kualitas  sumber daya  manusia  di  desa,  dan  meningkatkan  ketahanan  pangan  di  desa  (Oroh,  2014). Undang-undang  ini  juga  mengamanatkan  pembentukan  pemerintahan  desa  yang bertanggung jawab mengelola urusan dan sumber daya desa. Pemerintahan desa terdiri dari  kepala  desa,  sekretaris  desa,  dan  Dewan  desa.  Pemerintah  desa  diharapkan  dapat mampu  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Pembangunan  di  berbagai bidang.  Kepentingan  tersebut  acapkali  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan pemerintahan  desa  karena  suatu  desa  tidak  memiliki  kapasitas  kelembagaan  yang memadai.  Keadaan  tersebut  dapat  memberikan  pengaruh  yang  meluas  terhadap permasalahan dalam bidang sosial ekonomi di Masyarakat suatu desa. Oleh karena itu,
kekuatan atau kapasitas kelembagaan bagi pemerintah desa merupakan salah satu kunci yang menjadi pijakan pelaksanaan pemerintahan.
Samin merupakan sebutan untuk Masyarakat di Dusun Jepang Margomulyo, Bojonegoro yang  merupakan  keturunan  dari  Samin  Surosentiko.  Dalam  proses  pengelolaan pemerintahan,  perangkat  desa  Margomulyo  masih  membutuhkan  banyak  aspek pengembangan  meliputi  pengetahuan  pemerintahan  dan  pengembangan  teknologi informasi  birokrasi.  Permasalahan  tersebut  meliputi  kurangnya  pengetahuan  berbasis manajemen  birokrasi,  minimnya  pengetahuan  tentang  pengembangan  eksistensi  desa melalui platform  digital ,  kurangnya  pemberdayaan  dan  peningkatan  peluang pengembangan  ekonomi  kerakyatan,  serta  proyeksi  program  Pembangunan  desa  yang masih  belum  tersusun  secara  proyektif  dan  implementatif.  Permasalahan  kurangnya pengetahuan  berbasis  manajemen  birokrasi  disebabkan  oleh  kurangnya  pengetahuan perangkat desa mengenai tata kelola birokrasi yang sesungguhnya. Hal ini diungkapkan oleh  Kepala  Desa  Margomulyo,  bahwa  mayoritas  perangkat  desa  merupakan  lulusan SMA/SMK  sehingga  pengetahuan  akan  tata  kelola  Masyarakat  dirasa  masih  minim. Permasalahan kedua yaitu minimnya pengetahuan tentang pengembangan eksistensi desa melalui platform  digital .  Dalam  proses  pengelolaan  pemerintah,  perangkat  Desa Margomulyo  memiliki website yang  cenderung  tidak  pernah  diperbarui  dikarenakan minimnya  pengetahuan  tentang  manajemen  dan  operasional website .  Permasalahan selanjutnya  yaitu  kurangnya  pemberdayaan  dan  peningkatan  peluang  pengembangan ekonomi  kerakyatan  di  Desa  Margomulyo  seperti  sektor  UMKM,  warisan  budaya, maupun pengelolaan aset desanya. Permasalahan yang terakhir yaitu proyeksi program Pembangunan  desa  yang  masih  belum  tersusun  secara  proyektif  dan  implementatif, sehingga visi Pembangunan desa dalam jangka menengah maupun jangka panjang belum terkonsep dengan baik.
Co-Production perlu  diimplementasikan  untuk  menjawab  permasalahan  tata  kelola Pemerintahan  Desa  Samin. Co-Production merupakan  konsep  kunci  dalam pengembangan  layanan  publik  dan  memiliki  potensi  untuk  memberikan  kontribusi penting terhadap semua tantangan besar yang dihadapi dalam penyediaan layanan sosial (Chambers  et  al.,  2021;  Osborne  et  al.,  2016).  Konsep Co-Production mendapatkan perhatian dan semakin relevan karena memiliki potensi untuk mengatasi berbagai faktor yang  dapat  menghambat  efektivitas  penyediaan  layanan  publik.  Seperti  yang diungkapkan oleh Marshall et al. (2004, 232), ‘poin mendasarnya adalah bahwa tanpa partisipasi  aktif Masyarakat,  kapasitas pemerintah untuk  menyediakan barang dan jasa sangat  berkurang’. Co-production yang  efektif  didasarkan  pada  prinsip  aksesibilitas, keragaman, kesetaraan, timbal  balik, dan mutualisme (Farr, 2018;  Heaton et  al.,  2016; Pettican et al., 2023; Verschuere et al., 2012). Dalam Co-production , harus ada hubungan yang  benar-benar  setara  dan  timbal  balik  antara  pegawai/staf  dan  orang-orang  yang memiliki pengalaman di suatu bidang (Chohan, 2020). Co-production melibatkan orang- orang yang menggunakan layanan yang diajak berkonsultasi, diikutsertakan, dan bekerja sama  dari  awal  hingga  akhir  proyek  apapun  yang  mempengaruhi  mereka  (Farr,  2018; Loeffler & Bovaird, 2021; Van Eijk & Steen, 2015). Pendekatan ini berbasis nilai dan dibangun berdasarkan prinsip bahwa mereka yang terkena dampak suatu layanan adalah pihak  yang  paling  tepat  untuk  membantu  merancang  layanan  tersebut  (Fung,  2015; Ostrom  et  al.,  2015;  Turnhout  et  al.,  2020).  Ada  berbagai  titik  awal  untuk mengimplementasikan co-production .  Hal  ini  mencakup  pendekatan  “aset”  berbasis komunitas,  pendekatan  yang  diprakarsai  oleh  organisasi  publik,  dan  pendekatan  yang
Sulikah Asmorowati, et al : Co-Production in the Governance of Margomulyo Village Based on Local Wisdom (A Case Study of the Samin Community.
dipimpin  oleh  masyarakat  yang  menggunakan  layanan  (Marshall  et  al.,  2019). Serangkaian prinsip inti yang mencirikan apa yang disebut sebagai co-production yang “transformatif”  antara  lain,  1)  Menyadari  bahwa  setiap  orang  mempunyai  aset  dan kekuatan; 2) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dan timbal balik dimana semua  pihak  diakui  memiliki  keahlian  (tidak  terkecuali  mereka  yang  memiliki pengalaman hidup); Dan 3) Membentuk jaringan di berbagai komunitas kepentingan yang berupaya untuk mengkatalisis perubahan (Lewis et al., 2017)
Proses  Pengabdian  Masyarakat  ini,  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengakselerasi pelaksanaan dari Sustainable Development Goals (SDG’s) pada poin ke 10, 11, dan 16 yaitu Reduce  Inequalities;  Sustainable  Cities  and  Communities; dan Strong  Institution sebagai upaya eskalasi kapasitas kelembagaan Desa Margomulyo dan Masyarakat Desa Margomulyo  agar  dapat  bertahan  di  era  disrupsi post-pandemic .  Pelaksanaan  program pengabdian  Masyarakat  menggunakan  konsep endogenous  development dan smart village yang  merupakan  sebuah  proses  pengembangan  kapasitas  dimana  target  sasaran yang  dituju  adalah  Pemerintah  Desa  sebagai  pihak  yang  berperan  besar  untuk mewujudkan  tata  kelola  desa  yang  efisien,  efektif,  transparan,  dan  akuntabel.  Dengan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat,  diharapkan dapat  meningkatkan pengetahuan dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik ( good governance ) berdasarkan New Public Governance untuk mewujudkan ‘Desa Wisata Samin Smart’.

## METODE PENGABDIAN MASYARAKAT
Kegiatan pengmas  dilaksanakan di  Balai Desa Margomulyo, Kecamatan  Margomulyo, Kabupaten  Bojonegoro,  pada  tanggal  18  Desember  2023.  Untuk  mencapai  tujuan pengabdian masyarakat, metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

## Pemberian Materi Melalui Ceramah
Materi  pelatihan  atau  ceramah  ini  meliputi  penjelasan  mengenai  tujuan  dan  materi pengabdian,  implementasi  Co-production  dalam  tata  kelola  pemerintah  menuju good governance , capacity building , serta implementasi co-production dan capacity building apabila  dikaitkan  dengan  potensi  sumber  daya  manusia  dan  alam  Desa  Margomulyo. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 September 2023 di Balai Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro pukul 11.00-13.00 WIB. Sasaran dalam kegiatan  ini  adalah  Kepala  Desa  beserta  jajaran  pemerintah  desa,  kepala  dusun,  ketua PKK  beserta  anggota,  dan  perwakilan  sesepuh  dari  Masyarakat  Samin.  Materi disampaikan  secara  terstruktur  dan  disampaikan  dengan  kapasitas  aparatur  Pemerintah Desa  Margomulyo  yang  menjadi  objek  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  sehingga materi yang disampaikan lebih mudah diserap dan dipahami oleh kelompok sasaran atau mitra  dalam  kegiatan  pengabdian  masyarakat.  Untuk  mengukur  keberhasilan  program, dengan  memberikan pre-test dan post-test kepada  Aparatur  Desa  Margomulyo  untuk menilai pengetahuan dasar peserta sebelum dan sesudah pemberian materi.

## Pembuatan dan Pemberian Modul
Untuk  mendukung  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini,  maka  dibuatkan  modul co- production dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur desa yang selanjutnya modul tersebut  diberikan  kepada  setiap  peserta  yang  hadir  dalam  pengabdian  masyarakat  ini.
Modul ini bertujuan agar peserta lebih mudah memahami mengenai co-production dan pengembangan  kapasitas  sehingga  dapat  menerapkannya  dalam  tata  kelola  pemerintah Desa Margomulyo.

## Pendampingan Sebagai Follow-up Program
Untuk  mencapai  pelaksanaan  dua  metode  ini,  maka  dilakukan  perencanaan  kegiatan, yaitu:  1)  Koordinasi  dengan  tim  pelaksana  (dosen  dan  anggota)  serta  tim  pendukung kegiatan pengabdian masyarakat yang terdiri dari empat mahasiswa aktif Program Studi Administrasi Publik; 2) Koordinasi dengan mitra pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini adalah Kepala Desa Margomulyo untuk menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan  pengabdian  masyarakat;  3)  Mengurus  perizinan  ke  mitra  ,  yaitu  Kepala  Desa Margomulyo;  4)  Koordinasi  dengan  Kepala  Desa  Margomulyo  untuk  persiapan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat, misalnya memperbanyak modul yang akan diberikan beserta ATK dan persiapan konsumsi yang akan diberikan pada saat kegiatan ceramah materi selesai dilakukan.
Keberhasilan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini diukur dengan hasil nilai pre-test dan post test yang dikerjakan peserta untuk melihat pemahaman peserta terhadap materi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  level keberdayaan  pemerintah  Desa  Margomulyo  dengan  cara  sosialisasi  kepada  warga masyarakat  dan  pemerintah  desa  terkait  dengan  materi Co-production dan Capacity Building . Selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan program Desa Wisata Samin Smart yang berbasis pada Co-production , kegiatan ini dilaksanakan dengan sosialisasi prototipe aplikasi SAMINKU.

## Peserta
Kegiatan sosialisasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pemerintah desa Margomulyo mengundang 30 orang yang terdiri dari Kepala Desa beserta jajaran pemerintah desa, kepala dusun, ketua PKK beserta anggota, dan perwakilan sesepuh dari Masyarakat Samin.
Gambar 1. Peserta Sosialisasi Co-production .
Sulikah Asmorowati, et al : Co-Production in the Governance of Margomulyo Village Based on Local Wisdom (A Case Study of the Samin Community.
Peserta  yang  hadir  sangat  antusias  mengikuti  sosialisasi/ceramah  yang  diberikan  oleh Ketua Pengusul dan tim pengabdian masyarakat di Balai Desa Margomulyo. Antusiasme tersebut dapat dilihat dari undangan yang menyimak dengan seksama materi terkait Co- production dan Capacity Building yang disampaikan.

## Gambaran Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  sosialisasi  ini  memberikan  pelatihan  kepada  peserta  melalui  ceramah, memberikan pre-test dan post-test kepada peserta, serta pemberian modul Co-Production . pada  Tata  Kelola  Pemerintah  Desa  Margomulyo  Berbasis Local  Wisdom Masyarakat Samin.
Gambar 2. Pelaksanaan sosialisasi/ceramah .
Pemberian  ceramah  dilakukan  oleh  Ketua  Pengusul  pengabdian  masyarakat  (Sulikah Asmorowati, S.Sos., M.DevSt., Ph.D) yang membahas secara umum tujuan dan materi pengabdian. Materi kedua dibawakan oleh narasumber Dwi Retno Ayu yang membahas tentang  implementasi Co-production dalam  tata  kelola  pemerintah  menuju good governance .  Materi  ceramah  kemudian  dilanjutkan  oleh  narasumber  lain  yaitu  Gabby Julia  Prasistya  yang  membawakan  materi  berupa  Pengembangan  Kapasitas  (Capacity Building).  Terakhir  materi  disampaikan  oleh  Dr.  Violeta  Schubert  dari  Melbourne University  sebagai  mitra  pengabdian  masyarakat  yang  menyampaikan  tentang implementasi co-production dan capacity  building apabila  dikaitkan  dengan  potensi sumber  daya  manusia  dan  alam  desa  Margomulyo.  Kegiatan  ceramah  tersebut disampaikan  dengan  durasi  dua  jam  di  Balai  Desa  Margomulyo,  Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro pukul 11.00-13.00 WIB. Peserta yang hadir dalam kegiatan  sosialisasi  akan  diberikan  modul  tentang Co-Production pada  Tata  Kelola Pemerintah Desa Margomulyo Berbasis Local Wisdom Masyarakat Samin.
Pemberian  materi co-production pada  tata  kelola  pemerintah  dimulai  dengan  diskusi singkat oleh peserta terkait pemahaman mereka tentang co-production . Dari hasil diskusi singkat tersebut didapat bahwa masih banyak anggota pemerintah Desa Margomulyo dan Ibu-ibu PKK tidak memahami apa itu co-production . Selanjutnya, ceramah tentang co- production berlangsung  dengan  baik.  Narasumber  menyampaikan  pentingnya co- production dan  apa  saja  elemen  yang  ada  di  dalamnya.  Selain  itu  juga,  narasumber mengaitkan berbagai faktor dalam konsep co–production dalam tata kelola pemerintah dengan  mengilustrasikan  pada  contoh  nyata.  Akhir  sesi  ceramah  pertama  tentang co-
production ditanggapi meriah dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta dan  juga  diskusi  singkat  terkait  permasalahan  desa  yang  penyelesaiannya  dilakukan dengan menerapkan konsep co-production di dalamnya.
Materi kedua yang dibawakan oleh narasumber kedua tentang Pengembangan Kapasitas ( Capacity Building ) juga menarik perhatian peserta. Mekanisme pelaksanaan pemberian materi  tentang  pengembangan  kapasitas  tidak  jauh  beda  dari  materi  yang  pertama. Ceramah  dibuka  dengan  diskusi  kecil  untuk  melihat  pemahaman  peserta  tentang pengembangan kapasitas. Hasil yang di dapat dari diskusi tersebut, peserta dalam hal ini pemerintah desa dan jajarannya sudah mulai mengerti tentang pengembangan kapasitas dan  manfaat  yang  diperoleh  apabila  menerapkannya  dalam  pemerintahan.  Pemberian ceramah  dilanjut  dengan  penyampaian  elemen-elemen  pengembangan  kapasitas, core value , dan proses atau tahapan dari pengembangan kapasitas beserta contohnya. Ceramah dilanjut dengan tanya jawab dan diskusi antara peserta dan narasumber. Materi terakhir yang  dibawakan  oleh  narasumber  ketiga  (Dr.  Violeta  Schubert)  membahas  contoh langsung  penerapan co-production dan  pengembangan  kapasitas  pada  tata  kelola pemerintah. Materi disampaikan dengan bahasa inggris yang kemudian diterjemahkan ke Bahasa  Indonesia  agar  mudah  dipahami  peserta.  Meskipun  terkendala  dengan  bahasa, peserta juga sangat antusias untuk mengutarakan pertanyaan dan bercerita singkat tentang permasalahan yang dihadapi
Gambar 3. Tanya jawab dan diskusi dengan peserta .
Peserta  Pengabdian  Masyarakat  juga  diberikan pre-test dan post-test untuk  mengukur pengetahuan dasar peserta terkait dengan capacity building dan co-production . Hasil pre- test menunjukkan pengetahuan dasar peserta tentang capacity building dan co-production cukup baik, tetapi banyak peserta yang belum memahami tentang co-production . Setelah sosialisasi  dilakukan,  berdasarkan  tabel  1,  hasil post-test menunjukkan  bahwa pemahaman peserta tentang capacity building dan co-production meningkat.
Sulikah Asmorowati, et al : Co-Production in the Governance of Margomulyo Village Based on Local Wisdom (A Case Study of the Samin Community.
Tabel  1. Hasil  Pre-test  dan  Post-Test  Pengetahuan  Co-Production  dan  Capacity Building . No. Bahasan Pre-Test Post-Test 1 Konsep Kerjasama pemerintah dengan Masyarakat 16 30 2 Definisi co-production 5 28 3 Tujuan utama co-production 7 30 4 Bagaimana co-production dapat memperkuat keterlibatan komunitas dalam pengambilan Keputusan 10 29 5 Peran Masyarakat dalam pelaksanaan co-production 8 30 6 Bagaimana co-production dapat memperkuat keterlibatan Masyarakat dalam pengambilan Keputusan 11 30 7 Bagaimana co-production dapat membantu mengatasi masalah  ketidaksetaraan  dalam  akses  pelayanan publik 15 30 8 Bagaimana co-production dapat  meningkatkan akuntabilitas pemerintah 12 30 9 Mengapa co-production dapat membantu membangun  rasa  kepemilikan  Masyarakat  terhadap layanan publik 12 30 10 Peran co-production dalam tata kelola pemerintahan 8 30 11 Bagaimana co-production dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan Masyarakat dengan lebih baik 10 30 12 Definisi Capacity Building dalam konteks tata kelola pemerintahan 18 30 13 Mengapa Capacity Building penting dalam tata kelola pemerintahan 20 30 14 Tujuan utama dari program Capacity Building dalam tata kelola pemerintahan 19 29 15 Metode  yang  digunakan  dalam capacity  building untuk meningkatkan kemampuan individu 14 29 16 Kontribusi Capacity  Building pada  pemberdayaan Masyarakat dalam tata kelola pemerintahan 17 30
Berdasarkan  dari  hasil  ceramah  dan  diskusi  yang  dilakukan  dengan  pemerintah  desa Margomulyo,  Ibu-ibu  PKK,  dan  tokoh  adat  Masyarakat  Samin  menunjukkan  bahwa antusiasme  mereka  dalam  mendengarkan  ceramah  dan  diskusi  menunjukkan  adanya kemauan untuk memajukan kapasitas dan potensi yang dimiliki baik itu untuk individu sendiri  dan  kemajuan  untuk  desa.  Peserta  ceramah  banyak  menghubungkan  penerapan co-production dan capacity  building untuk  meningkatkan  kapasitas  dan  kemampuan perangkat desa dalam menjalankan pemerintahan, serta mengaitkannya untuk memajukan potensi  desa  Margomulyo  menjadi  desa  wisata.  Hasil  temuan  selama  melaksanakan kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  menunjukkan  bahwa  Desa  Margomulyo  memiliki berbagai macam potensi desa, mulai dari budaya dengan adanya Masyarakat Samin yang memiliki adat dan kesenian yang unik, serta adanya potensi wisata alam dan rekreasi yang
ada di Taman Kemiri Sunan. Pengembangan potensi tersebut masih belum optimal dan banyak kendala di dalamnya.
Berdasarkan  hasil  temuan  yang  ada,  pemerintah  dan  masyarakat  Desa  Margomulyo memiliki kendala dalam  mengembangkan potensi  desa menjadi  desa wisata. Keunikan dari Desa Margomulyo adalah dengan adanya ajaran Saminisme oleh Masyarakat Samin yang terletak di Dusun Jepang. Ajaran Saminisme tersebut diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini dan dikenal dengan Sedulur Sikep. Tidak hanya ajaran Sedulur Sikep  saja  yang  menjadi  keunikan  dari  Masyarakat  Samin,  hasil  budaya  dan  kesenian masyarakat ini menjadi ikon desa, seperti: udeng dan selendang motif Sewu Obor yang menjadi khas Masyarakat Samin; bangunan rumah Srotong; kopi dan hasil umbi-umbian. Tokoh  adat  Masyarakat  Samin  (Bambang)  terus  melakukan  upaya  untuk mengembangkan potensi masyarakat Samin dengan belajar menghasilkan kerajinan baru berupa  batik  Ecoprint.  Budaya  dan  kerajinan  pada  masyarakat  Samin  belum  mampu membantu  kehidupan  perekonomian  masyarakat  setempat,  permasalahan  muncul  dari minimnya  dukungan  dan  perhatian  pemerintah  daerah  untuk  mengembangkan    potensi desa, serta minimnya minat pemuda untuk melestarikan budaya dan memilih merantau keluar. Selain itu, produk khas Samin seperti udeng, selendang, batik, dan kopi sulit untuk dipasarkan  luar  karena  terkendala platform penjualan  dan  bingungnya  mencari  target pasar yang pas.
Gambar 4. Udeng Sewu Obor khas Samin .
Potensi lain yang dimiliki oleh Desa Margomulyo adalah adanya Taman Kemiri Sunan. Taman  Kemiri  Sunan  merupakan  perkebunan  Kemiri  Sunan  yang  di  dalamnya  oleh pemerintah desa sebelumnya diubah menjadi taman wisata dan rekreasi. Taman Kemiri Sunan  menjadi  berisi  berbagai  wahana  rekreasi  dan  bermain  untuk  masyarakat  yang berisikan  berbagai  permainan.  Selain  itu  juga  terdapat  kolam  renang  anak  dan  dewasa didalamnya. Pengoperasian Taman Kemiri Sunan berjalan dengan baik selama dua tahun dengan  menarik  tiket  masuk  pengunjung  anak-anak  dan  dewasa  yang  bermain. Pendapatan  tiket  tersebut  akan  masuk  ke  kas  desa  untuk  pemeliharaan  tempat  wisata. Namun, berdasarkan hasil temuan Taman Kemiri Sunan terbengkalai karena kurangnya manajemen  pemeliharaan  tempat  dan  minimnya  anggaran  yang  masuk  untuk  merawat tempat tersebut.
Gambar 5. Kondisi Taman Kemiri Sunan .
Melihat  hasil  analisis  situasi  dan  permasalahan  yang  ada,  kegiatan  pengabdian masyarakat ini berupaya untuk membantu mewujudkan Desa Margomulyo sebagai wisata yang Smart berbasis local  wisdom yang  dimilikinya,  yaitu  budaya  dan  kerajinan masyarakat Samin, serta wisata hiburan dan rekreasi yang ada di Taman Kemiri Sunan. Untuk  mewujudkan  hal  tersebut,  dalam  pelaksanaan  sosialisasi co-production dan pengembangan  kapasitas,  tim  pengabdian  masyarakat  mengenalkan  prototipe  aplikasi SAMINKU  yang  dapat  membantu  masyarakat  Desa  Margomulyo  untuk  menjadi  Desa Wisata Smart.
Aplikasi  Saminku  dapat  menjadi  solusi  bagi  Pemerintah  Desa  Margomulyo mengintegrasikan  pelayanan  publik  di  desa  tersebut,  serta  dapat  menjadi  sarana masyarakat untuk menjual produk dan hasil UMKM setempat. Selain itu, dengan adanya applikasi ini membantu mewujudkan Desa Margomulyo sebagai desa wisata, Masyarakat atau  pengunjung  dapat  mendapatkan  informasi  atau  melakukan  reservasi  wisata  ke Taman Kemiri Sunan atau mempelajari budaya Samin di Dusun Jepang.
Gambar 6. Prototipe aplikasi SAMINKU .
Penyampaian prototipe aplikasi SAMINKU disambut sangat baik oleh pemerintah desa setempat  dan tokoh  masyarakat  Samin. Prototipe aplikasi  ini berisikan gambaran yang dapat memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi terkait UMKM, berita yang
berkaitan  dengan  Desa  Margomulyo  dan  Masyarakat  Samin.  Dalam  prototipe  aplikasi tersebut  berisi  berbagai  fitur  yang  dapat  mempermudah  pengguna  jika  ingin  membeli produk UMKM, atau melakukan reservasi ke tempat wisata yang ada. Selain itu, adanya aplikasi mobile diharapkan  dapat  mempermudah  dan  meningkatkan  perekonomian masyarakat setempat.Hasil lain pelaksanaan pengabdian masyarakat ini ialah revitalisasi website Desa Margomulyo yang dapat diakses di https://margomulyo-bjn.desa.id/ .

## PENUTUP
Simpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah diselenggarakan ini termasuk berhasil karena sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat Desa Margomulyo. Sosialisasi dan ceramah mengenai co-production dan capacity  building menjadi  bahan  tambahan  pengembangan  pengetahuan  dan  kapasitas bagi pemerintah desa. Namun dalam pengembangan potensi desanya, Desa Margomulyo masih  kurang  dalam  mengembangkan  potensi  kearifan  lokal  berupa  adat,  budaya,  dan kesenian  Masyarakat  Samin  yang  menjadi  ciri  khas  desa  tersebut,  dan  kurang  dalam mengembangkan  potensi  wisata  rekreasinya  berupa  Taman  Kemiri  Sunan.  Kurangnya pengembangan  sektor  pariwisata  tersebut  didasarkan  pada  kurangnya  kapasitas kemampuan  sumber  daya  manusianya,  yakni  pemerintah  dan  masyarakat,  dalam melakukan branding ,  pengembangan,  dan  pemeliharaan  pada  objek  wisata  dan  objek budaya serta kearifan lokal.
Saran. Berdasarkan  hasil  kesimpulan  yang  didapat  dari  hasil  pengabdian masyarakat, terdapat beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas desa  kedepannya,  yaitu:  1)  Perlu  adanya  pelatihan  dan  pembinaan  lebih  lanjut  oleh pemerintah daerah atau dinas terkait program pengembangan kapasitas pemerintah desa atau  masyarakat  yang  lebih  mendalam,  detail,  dan  menyeluruh;  2)  Perlu  adanya  peran stakeholder atau pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan Smart Desa Wisata. Peran stakeholder lain dapat membantu memberikan dukungan finansial, pemberdayaan lokal,  membantu  melakukan  pemeliharaan  budaya  dan  lingkungan,  membantu mengembangkan  produk  dan  layanan,  meningkatkan  partisipasi  masyarakat,  dan membantu dalam manajemen pengelolaan risiko.

## DAFTAR PUSTAKA
Batubara,  A.  H.  (2006).  Konsep  Good  Governance  Dalam  Konsep  Otonomi  Daerah. Analisis Administrasi Dan Kebijakan , 3 , 1–6.
Bhargava, V. (2015) “Engaging Citizens and Civil Society to Promote Good Governance and  Development  Effectiveness,” ADB  Governance  Brief ,  23(23),  pp.  1–8. Available at: www.adb.org/ .
Chambers, J. M., Wyborn, C., Ryan, M. E., Reid, R. S., Riechers, M., Serban, A., Bennett, N. J., Cvitanovic, C., Fernández-Giménez, M. E., Galvin, K. A., Goldstein, B. E., Klenk, N. L., Tengö, M., Brennan, R., Cockburn, J. J., Hill, R., Munera, C., Nel, J.
L.,  Österblom,  H.,  …  Pickering,  T.  (2021).  Six  modes  of  co-production  for sustainability. Nature Sustainability , 4 (11), 983–996. https://doi.org/10.1038/s41893-021-00755-x
Sulikah Asmorowati, et al : Co-Production in the Governance of Margomulyo Village Based on Local Wisdom (A Case Study of the Samin Community.
Chohan, S. K. (2020). New Public Management and its Impact on the Voluntary Sector :
a case study of youth unemployment services in Coventry .
Farr, M. (2018). Power dynamics and collaborative mechanisms in co-production and co- design processes. Critical Social Policy , 38 (4), 623–644.
https://doi.org/10.1177/0261018317747444
Fung, A. (2015). Putting  the Public Back into Governance:  The Challenges of Citizen Participation  and  Its  Future. Public  Administration  Review , 75 (4),  513–522. https://doi.org/10.1111/puar.12361
Heaton, J., Day, J., & Britten, N. (2016). Collaborative research and the co-production of knowledge for practice: An illustrative case study. Implementation Science , 11 (1), 1–10. https://doi.org/10.1186/s13012-016-0383-9
Kardos,  M.  (2012).  The  Reflection  of  Good  Governance  in  Sustainable  Development Strategies. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 58 ,  1166–1173. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.1098
Lewis A, King T, Herbert L, Repper J. (2017). Co-production – Sharing Our Experiences Reflecting on Our Learning. ImROC. Available at https://imroc.org/resources/13- co-productionsharing-experiences-reflecting-learning/ . Accessed July 25, 2018
Loeffler, E., & Bovaird, T. (2021). User and Community Co-production of Public Value BT - The Palgrave Handbook of Co-Production of Public Services and Outcomes. In E. Loeffler & T. Bovaird (Eds.), The Palgrave Handbook of Co-Production of Public  Services  and  Outcomes (pp.  31–57).  Springer  International  Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-53705-0_2
Marshall C, Zambeaux A, Ainley E, McNally D, King J, Wolfenden L, Lee H. (2019) NHS  England  Always  Events®  program:  Developing  a  national  model  for  co- production.  Patient  Experience  Journal.  2019;  6(1):154-165.  doi:  10.35680/2372- 0247.1340.
Marzuki (2016) “Reformasi Birokrasi Dan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat,” Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja , 42(2), p. 11. doi: 10.33701/jipwp.v42i2.146.
Oroh,  G.  S.  (2014).  Peranan  Pemerintah  Desa  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  di Bidang  Pertanian  di  Desa  Tumaratas  Kecamatan  Langowan  Barat  Kabupaten Minahasa. Politico: Jurnal Ilmu Politik , 1 (5).
Osborne, S. P., Radnor, Z., & Strokosch, K. (2016). Co-Production and the Co-Creation of  Value  in  Public  Services:  A  suitable  case  for  treatment? Public  Management Review , 18 (5), 639–653. https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1111927
Ostrom, A. L., Parasuraman, A., Bowen, D. E., Patrício, L., & Voss, C. A. (2015). Service Research Priorities in  a Rapidly Changing  Context. Journal of  Service Research , 18 (2), 127–159. https://doi.org/10.1177/1094670515576315
Pettican,  A.,  Goodman,  B.,  Bryant,  W.,  Beresford,  P.,  Freeman,  P.,  Gladwell,  V.,
Kilbride, C., & Speed, E. (2023). Doing together: reflections on facilitating the co- production  of  participatory  action  research  with  marginalised  populations. Qualitative  Research  in  Sport,  Exercise  and  Health , 15 (2),  202–219. https://doi.org/10.1080/2159676X.2022.2146164
Rakhmat. 2018. Administrasi dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: Andi
Saputro, R. H. and Safriansyah (2021) “Tantangan Sistem Informasi Berbasis Pelayanan Publik di Era Revolusi Industri 4.0,” Sawala : Jurnal Administrasi Negara , 9(1), pp. 89–101. doi: 10.30656/sawala.v9i1.2943
Setyadiharja,  R.,  Kurniasih,  D.,  Nursnaeny,  P.  S.,  &  Nengsih,  N.  S.  (2017).  Good Governance vs Sound Governance: A Comparative Theoretical Analysis. Advances in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research  (ASSEHR) , 163 . https://doi.org/10.2991/icodag-17.2017.19
Turnhout,  E.,  Metze,  T.,  Wyborn,  C.,  Klenk,  N.,  &  Louder,  E.  (2020).  The  politics  of coproduction: participation, power, and transformation. Advancing the Science of Actionable Knowledge for Sustainability , 42 , 15–21.
https://doi.org/10.1016/j.cosust.2019.11.009
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa
Van  Eijk,  C.,  &  Steen,  T.  (2015).  Why  engage  in  co-production  of  public  services? Mixing  theory  and  empirical  evidence. International  Review  of  Administrative Sciences , 82 (1), 28–46. https://doi.org/10.1177/0020852314566007
Verschuere, B., Brandsen, T., & Pestoff, V. (2012). Co-production: The State of the Art in  Research  and  the  Future  Agenda. VOLUNTAS:  International  Journal  of Voluntary and Nonprofit Organizations , 23 (4), 1083–1101. https://doi.org/10.1007/s11266-012-9307-8