## Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa

## Kukuh Nur Priambudi
kukuh.nur.priambudi-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
One of the important institutions in the village is the BPD which is a representative institution at the village level. The element of representation in BPD is women's representation and regional representation. The active involvement of women in organizations in the village such as LKD, PKK, cooperatives, etc. shows that women play a central role in village development. Therefore, women have an urgency to get proportional representation in the Village Representative Body. The Academic Text of the Village Bill states that women's representation in the BPD must contain a 30% quota of representation. However, at the time of promulgation there was no regulation regarding the quota for women's representation in Law Number 6 Year 2014 regarding Villages, but the regulation of women's representation was actually regulated in Domestic Regulation Number 110 Year 2016 regarding the Village Consultative Body but no 30% quota for women was mentioned, but rather the representation of women in BPD is represented by one woman representative. Keywords: Village; Women's Representation; Village Consultative
Body.

## Abstrak
Salah satu lembaga penting di desa adalah BPD yang merupakan lembaga perwakilan di tingkat desa. Unsur keterwakilan dalam BPD adalah keterwakilan perempuan dan keterwakilan wilayah.
Keterlibatan aktif perempuan pada organisasi-organisasi di Desa seperti LKD, PKK, koperasi, dan sebagainya menunjukkan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam pembangunan di Desa.
Oleh karena itu, perempuan memiliki urgensi untuk mendapatkan perwakilan secara proporsional dalam Badan Perwakilan Desa.
Naskah Akademik RUU Desa menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan dalam BPD harus memuat 30% kuota keterwakilan. Namun pada saat diundangkan tidak terdapat pengaturan mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun pengaturan keterwakilan perempuan justru diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa akan tetapi tidak disebutkan 30% kuota perempuan, melainkan keterwakilan perempuan dalam BPD diwakili oleh satu orang wakil perempuan. Kata Kunci: Desa; Keterwakilan Perempuan; Badan Permusyawaratan Desa.

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 4, Juli 2022
Jurist-Diction. 2022; 1365-1380
How to cite: Kukuh Nur Priambudi, ‘Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Permusyawaratan Desa’ (2022) Vol. 5 No. 4 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 7 Juli 2022; Diterima 29 Juli 2022; Diterbitkan 31 Juli 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i4.37315
p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 Kukuh Nur Priambudi

## 1366 Kukuh Nur: Penguatan Keterwakilan Perempuan...

## Pendahuluan
Desa di Indonesia telah ada dan berkembang sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan. Desa di Indonesia bahkan telah ada sejak Masa Kerajaan di Nusantara. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang hingga saat ini terus berkembang. Terus berkembangnya desa juga disertai dengan politik hukum pengaturan tentang Desa yang dibentuk oleh pemerintah sebagai upaya kemajuan sistem pemerintahan di Desa dalam membangun desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Politik hukum dimaknai sebagai landasan atau dasar yang dijadikan acuan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. 1
Pengaturan tentang Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5497) yang selanjutnya disebut UU Desa. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa dikatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Diberlakukannya UU Desa menyebabkan adanya kebijakan otonomi desa yang memberikan kewenangan pada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya secara mandiri. Selain itu kemampuan desa otonom juga menjadi syarat untuk dapat membiayai pembangunan di desanya. Pemerintah desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain seperti yang diatur dalam undang-undang. 2
Dalam desa terdapat kewenangan desa yang dikelola dalam tata pemerintahan Desa yang memiliki 4 (empat) komponen yaitu musyawarah Desa, pemerintah
1 Retno Saraswati, ‘ Arah Politik Hukum Pengaturan Desa ke Depan (Ius Constituendum) ’,
(2014) 43 Jurnal Masalah Masalah Hukum . [314].
2 ibid.
Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat Desa. Kewenangan ini pada hakekatnya merupakan perwujudan kuasa rakyat yang ditopang oleh adanya kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. 3
Salah satu lembaga penting yang ada di desa ialah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga perwakilan di tataran pemerintahan desa yang mempunyai beberapa fungsi. Menurut Pasal 1 angka 4 UU Desa, BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Dalam Pasal 55 UU Desa dijelaskan mengenai fungsi dari BPD ialah untuk: a) membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c) melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
Anggota dalam BPD berisikan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah. Masa keanggotaan BPD dijelaskan dalam Pasal 56 UU Desa yaitu selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil yang paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. a yang dipilih secara demokratis. Disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) UU Desa bahwa keanggotaan BPD harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Diatur juga dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu tentang keanggotaan perempuan dalam Pasal 8 yaitu:
(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
3 Yusran Isnaini, Memahami Desa (Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya) (Pradipta Pustaka Media 2019).[17].

## 1368 Kukuh Nur: Penguatan Keterwakilan Perempuan...
Urgensi pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan berawal dari hak asasi perempuan dalam politik. Disebutkan juga dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Indonesia juga telah mengesahkan Undang-Undang  Nomor  68  Tahun  1958  tentang  Ratifikasi  Konvensi  Hak Politik Perempuan yang didalamnya mengatur mengenai perwujudan kesamaan kedudukan ( non-diskriminasi ). Perwujudan kesamaan kedudukan ini menyangkut mengenai jaminan persamaan hak memilih dan dipilih, jaminan perumusan kebijakan, kesempatan menempati jabatan birokrasi, dan jaminan partisipasi dalam organisasi politik. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women ) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Hal ini menunjukkan komitmen dari Pemerintah Indonesia untuk menegakkan kedilan tanpa adanya diskriminasi.
Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan di desa begitu penting di semua lembaga perwakilan termasuk pada tingkat pemerintahan desa serta apakah pengaturan mengenai keterwakilan perempuan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa telah menjamin persamaan kedudukan perempuan dalam Badan Permusyawatan Desa. Oleh karena itu dalam penulisan jurnal ini akan membahas mengenai urgensi keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan di desa dan pengaturan keterwakilan perempuan dalam pencalonan Badan Permusyawaratan Desa.

## Urgensi Keterwakilan Perempuan Dalam Badan Perwakilan di Desa
Dalam sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi, merupakan suatu keharusan untuk memiliki lembaga perwakilan rakyat. Adanya lembaga perwakilan rakyat ini, menjadikan warga negara memiliki ruang untuk terlibat dan ikut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan politik melalui wakil yang telah dipilih dalam lembaga perwakilan tersebut. Dalam hubungan wakil dan yang
terwakili terdapat 2 (dua) teori klasik yang merupakan hasil pemikiran dari J.J. Rouseau yaitu teori mandat dan teori kebebasan. 4
Teori mandat memandang bahwa wakil rakyat yang ada dalam lembaga perwakilan merupakan mandat dari rakyat atau yang disebut juga mandataris. Wakil rakyat dalam melakukan menjalankan tugasnya harus berpandangan dan bersikap serta bertindak sesuai dengan mandat yang diterima. Pandangan pribadi dari wakil tidak boleh digunakan dalam melaksanakan tugas perwakilannya. 5
Sedangkan teori kebebasan memandang bahwa wakil memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan pandangannya dalam menjalankan tugasnya dan menghadapai masalah tanpa terikat dengan yang terwakili karena telah memperoleh kepercayaan sebagai wakil. 6 Dalam hal ini seseorang yang dipilih oleh rakyat merupakan orang-orang yang dipercaya dan sadar bahwa sebagai wakil dari rakyat yang telah memilihnya, wakil rakyat dapat bertindak untuk dan atas nama rakyat yang diwakili.
Keterwakilan dalam lembaga perwakilan juga erat kaitannya dengan partisipasi politik, Herbert McClosky berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan suatu kegiatan sukarela dari rakyat untuk ikut bagian dalam proses pemilihan pemimpin, secara langsung maupun tidak langsung, serta dalam pembuatan kebijakan umum. 7 Partisipasi politik secara tidak langsung (keterwakilan) yang dalam hal ini diimplementasikan melalui badan perwakilan juga harus sesuai dengan konsep representasi. Terdapat 2 (dua) pengertian tentang representasi yang harus dimuat dalam keterwakilan perempuan yaitu representation in presence dan representation in ideas . 8
Pengertian pertama tentang representation in presence dimaknai secara formal yaitu apabila seorang wakil telah ada kehadirannya dalam lembaga perwakilan. Representation in presence dipandang dari kehadiran secara fisik ketika
4 Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Liberty 2004).[2].
5 Munif Rachmanto, ‘ Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terha- dap Jalannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Lamongan ’ (2016) 4 Jurnal Independent.[4].
6 ibid. [5].
7 Abraham Nurcahyo, ‘ Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen ’, (2016)  6 Agastya.[28]
8 Jamaludin Ghafur, ‘Representation in Presence dan Representation in Ideas’, (FH UII, 2014) <https://fh.uii.ac.id/blog/tag/representation-in-presence-dan-representation-in-ideas/>, diakses pada tanggal 12 November 2019.

## 1370 Kukuh Nur: Penguatan Keterwakilan Perempuan...
wakil rakyat terpilih sudah duduk dalam lembaga perwakilan. Berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan, maka apabila dilihat dari pengertian dari representation in presence keterwakilan perempuan sudah dapat dikatakan terwakili apabila dalam lembaga perwakilan telah terdapat kehadiran seorang wakil perempuan.
Sedangkan pengertian kedua representation in ideas dimaknai secara substansial yaitu keterwakilan baru dapat dikatakan tersalur apabila kepentingan nilai, aspirasi dan pendapat rakyat yang diwakili benar-benar telah diperjuangkan dan dapat menjadi bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga perwakilan. 9
Tentunya konsep keterwakilan perempuan jika dilihat dari pengertian representation in ideas dapat dilihat juga dari kebijakan yang dibuat oleh lembaga perwakilan apakah telah memuat persoalan-persoalan tentang perempuan. 10
Keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan tidak terlepas dengan Hak Asasi Perempuan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia. Di tingkat internasional, pengakuan hak perempuan sebagai hak asasi manusia berawal pada Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang muncul pada tahun 1947 serta disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948. 11 DUHAM  merupakan  awal  kodifikasi  mengenai  standar  pengakuan  hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat hak perempuan.
Setelah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia, pada 18 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui sebuah rancangan mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women ).
Konvensi ini, yang selanjutnya disebut CEDAW dinyatakan berlaku pada tahun 1981 setelah disetujui oleh 20 negara anggota PBB. CEDAW pada prinsipnya menggunakan prinsip non diskriminasi dan prinsip persamaan substantif.
9 ibid.
10 ibid.
11 Nuraida Jamil, ‘ Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW ’ (2014) 6 Muwazah.[168].
CEDAW mengakomodir beberapa hak bagi perempuan termasuk dalam kehidupan politik dan kemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 7 CEDAW diantaranya adalah hak untuk memilih dan dipilih; hak untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan; hak memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan fungsi pemerintahan di segala tingkat; hak berpartisipasi dalam organisasi dan perkumpulan non pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.
Berbagai hak asasi perempuan tersebut mengikat seluruh negara yang telah meratifikasinya,  termasuk  Indonesia  yang  telah  meratifikasi  melalui  Undang Undang  Nomor  7 Tahun  1984  tentang  Ratifikasi  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan ( Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Againts Women ) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277). Konsekuensi dari adanya ratifkasi ini mewajibkan negara untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan. Secara rinci kewajiban negara dalam menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan diamanahkan dalam Pasal 2 CEDAW yang diantaranya yaitu kewajiban negara untk mewujudkan prinsip kesetaraan dalam konstitusi dan Undang-Undang; kewajiban negara untuk melarang diskriminasi melalui legislasi; kewajiban negara untuk menetapkan perlindungan hukum bagi perempuan; kewajiban negara untuk menghentikan diskriminasi.
Selain itu dijelaskan dalam Pasal 4 CEDAW bahwa negara berkewajiban untuk memperlihatkan langkah-langkah khusus sementara untuk mempercepat pencapaian kesetaraan secara de facto. Tindakan ini tidak akan dilanjutkan apabila tujuaan kesetaraan tersebut telah tercapai. Oleh karena itu maka untuk mencapai kesetaraan tersebut diterapkanlah sistem affirmative  action (tindakan  afirmatif).
Affirmative action adalah kebijakan yang bertujuan agar suatu kelompok/golongan dapat memperoleh peluang yang sama dengan kelompok/golongan lain pada bidang yang sama. 12
12 Hukum Online, ‘Affirmative Action’ (Hukum Online, 2014), < https://www.hukumonline. com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action >, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.

## 1372 Kukuh Nur: Penguatan Keterwakilan Perempuan...
Pengaturan affirmative  action pada Badan Permusyawaratan Desa secara rinci diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yaitu:
(1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.
(2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
(3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga desa yang memiliki hak pilih.
Pentingnya peran perempuan di desa juga bersamaan dengan UU Desa yang membuka ruang bagi partisipasi warga dalam pembangunan desa. Hal ini juga seiring dengan adanya kebijakan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat. 13 Dengan ini diharapkan warga desa mampu memanfaatkan peluang untuk dapat berpartisipasi dalam memajukan desanya. Terutama dalam hal ini adalah partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Perempuan perlu melibatkan diri dalam proses pembangunan desa agar perempuan bukan sekedar menjadi sasaran pembahasan dan objek pembangunan semata.
Perempuan di desa dapat berpartisipasi dalam membentuk pemerintahan desa yang  profesional,  efisien,  dan  efektif,  terbuka  serta  bertanggungjawab.  Partisipasi aktif perempuan ini juga memiliki peran dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. 14 Setidaknya terdapat 3 (tiga) bidang pembangunan dimana perempuan di desa dapat memberikan peran penting yaitu pada bidang politik, bidang sosial kemasyarakatan, serta bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Pada bidang yang pertama yaitu bidang politik, perempuan di desa memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menjadi kepala desa maupun kepala/anggota Badan Permusyawaratan
13 Cakra Wikara Indonesia, ‘Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa: Cerita dari Desa Sidomulyo’, (Cakra Wikara Indonesia, 2017) <https://cakrawikara.id/publikasi/artikel/peran-per- empuan-dalam-pembangunan-desa-cerita-dari-desa-sidomulyo/>, diakses pada 23 Desember 2019.
14 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kepemimpinan Perempuan Di Desa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017).[115].
Desa (BPD). Kepala desa menjadi bagian yang sentral dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat melakukan berbagai aktifitas maupun program kerja untuk membantu warga desa dalam peningkatan pembangunan. 15 Selain kepala desa, jabatan kepala/anggota BPD juga dapat menjadi peluang bagi perempuan untuk terlibat aktif di dalamnya.
Pada bidang yang kedua yaitu bidang sosial kemasyarakatan, perempuan dapat terlibat aktif dalam jabatan-jabatan sosial kemasyarakatan yang ada di desa. Sebagai contoh dari jabatan sosial kemasyarakatan di desa adalah menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Dalam kepengurusan pada LKD, beberapat jabatan yang dapat dipilih diantaranya adalah masuk dalam kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), serta Karang Taruna. 16
Selanjutnya pada bidang ketiga yaitu bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, perempuan di desa dapat terlibat aktif dalam kepengurusan atau menjadi tokoh masyarakat mulai dari unsur masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat desa. Dijelaskan dalam Pasal 54 UU Desa bahwa yang dimaksud dengan unsur masyarakat diantaranya adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.
Dari penjelasan diatas dapat diketahui banyak peran perempuan yang dapat dilakukan dalam pembangunan desa dalam pemerintahan yang ada di desa maupun sebagai unsur dari masyarakat. Kelembagaan desa yang terdiri dari pemerintahan desa dan unsur masyarakat tidak dapat dipisahkan. Mengingat juga Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra dari pemerintah desa dalam pembangunan desa. Peran dan fungsi kelembagaan yang ada di desa juga mencerminkan pembagian kekuasaan yaitu Kepala Desa (eksekutif), BPD (legislatif) serta ditambah juga dari unsur masyarakat yang merupakan dari
15 ibid. [132].
16 ibid. [136].

## 1374 Kukuh Nur: Penguatan Keterwakilan Perempuan...
Lembaga Kemasyarakatan Desa maupun kelompok-kelompok masyarakat sebagai civil society . 17 Oleh karenanya urgensi dari keterwakilan perempuan dalam BPD selain dari komitmen untuk persamaan kedudukan perempuan dalam politik namun juga untuk menunjang hubungan kemitraan antara BPD dan LKD agar BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat memuat kepentingan perempuan, hal ini sejalan mengingat mayoritas perempuan desa bergerak pada beberapa LKD seperti PKK dan Karang Taruna.

## Pengaturan Keterwakilan Perempuan Dalam Pencalonan Badan Permusyawaratan Desa
BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai salah satu dari penyelenggara desa. Adanya BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bukti dari keterlibatan masyarakat sebagai wujud dari lembaga perwakilan pada pemerintahan desa. Fungsi dari adanya BPD untuk menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa, disamping hal itu BPD juga memiliki peran dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat serta dalam pelaksanaan pemerintahan desa BPD juga mengawasi kinerja dari Kepala Desa.
Ketentuan untuk memperhatikan anggota perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 58 ayat (1) yang menyebutkan bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa. Serta lebih rinci diatur dalam Pasal Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yang dimana keterwakilan perempuan diwakili oleh 1 (satu) orang wakil perempuan.
Ketentuan mengenai adanya anggota perempuan dalam keanggotaan BPD juga dilatar belakangi upaya untuk mewujudkan persamaan hak perempuan
dalam politik. 18 Disebutkan juga dalam naskah akademik Rancangan Undang- Undang Desa bahwa BPD mencerminkan perwakilan unsur-unsur atau kelompok- kelompok  dalam  masyarakat  desa  dan  secara  spesifik  dikatakan  jelas  termasuk kuota 30% untuk kaum perempuan. 19 Namun setelah diundangkannya UU Desa tidak tercantum mengenai kuota tersebut, melainkan diatur dalam Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 dimana pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan adalah 1 (satu) orang perempuan yang hal ini tentu belum mencapai angka 30%.
BPD sebagai wujud representasi dari masyarakat dalam pemilihan anggotanya dilakukan secara demokratis. Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
Untuk menjadi anggota BPD maka sebelumnya harus memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu:
a.  bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.  memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.  berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
d.  berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.  bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
f.  bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan g.  wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.
Jumlah anggota pada BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit
5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan desa. Secara lebih rinci pengaturan mengenai mekanisme pemilihan anggota BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Pemilihan anggota
18 Alimah Fauzan, ‘Menjadi Anggota BPD Perempuan di Tengah Budaya Patriarki’, (Sekolah Desa, 2018) <https://sekolahdesa.or.id/menjadi-bpd-perempuan-di-tengah-budaya-patriarki/> diak- ses pada tanggal 12 November 2019.
19 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Desa.[89].

## 1376 Kukuh Nur: Penguatan Keterwakilan Perempuan...
BPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tersebut dapat dilakukan secara pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Disebutkan dalam Pasal 6 bahwa terdapat 2 (dua) pengisian anggota BPD yaitu pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah dan pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan.
Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 menjelaskan bahwa penjaringan bakal calon anggota BPD dilakukan secara langsung dijaring dan disaring oleh panitia pemilihan BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. Namun disini juga belum diatur secara jelas penjaringan bakal calon yang dilakukan oleh panitia pemilihan BPD dijaring darimana saja karena mengingat di desa tidak terdapat partai politik sebagai sarana pendidikan politik.
Organisasi perempuan di desa juga belum secara jelas diatur dalam undang- undang, namun partisipasi perempuan di desa mayoritas berada di LKD seperti PKK. 20 Disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226) bahwa PKK adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya Keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
Selain dari LKD PKK di desa, potensi dalam melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD juga dapat diperoleh dari LKD Karang Taruna. Karang taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan wadah dan sarana pengembangan bagi generasi muda di wilayah desa/kelurahan yang bergerak dalam bidang usaha kesejahteraan sosial. 21 Dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (3)
20 Yokebet Mirantino, ‘Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara’, Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang, (2017).[41].
21 Hukum Online, ‘Dasar Hukum Karang Taruna’ (Hukum Online, 2014) <https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ef26d6b1e2e/dasar-hukum-karang-taruna/>,diakses pada tanggal 2 Desember 2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa Karang Taruna menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
Adanya LKD di desa yang diantaranya adalah PKK dan Karang Taruna tersebut memiliki peluang besar untuk dapat menjaring calon anggota BPD perempuan yang mampu mewakili secara nilai ( representation in ideas ). Mengingat juga tidak adanya lembaga di desa seperti partai politik untuk melakukan pendidikan kader sehingga perlu untuk melibatkan LKD. Oleh karenanya harus ada pengaturan secara jelas penjaringan bakal calon anggota BPD dijaring dari mana saja. Serta mengenai affirmative action seharusnya juga diatur dengan tegas tentang kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD sehingga penentuan kuota perempuan dalam keanggotaan BPD juga menyesuaikan dengan jumlah anggota BPD dari desa tersebut. Apabila pada desa tersebut menentukan jumlah anggota BPD 9 (sembilan) orang maka keterwakilan perempuan sebanyak 3 (tiga) orang, sedangkan apabila pada desa tersebut memnentukan jumlah anggota BPD 5 (lima) orang maka keterwakilan perempuan setidaknya sebanyak 2 (dua) orang sehingga tidak diatur dengan angka bulat 1 (satu) orang sebagaimana yang saat ini diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

## Kesimpulan
Keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa merupakan upaya persamaan kedudukan perempuan dalam politik dan pemerintahan. Konsep keterwakilan perempuan dalam badan perwakilan harus mengakomodasi 2 (dua) konsep representasi, yaitu keterwakilan secara kehadiran ( representation in presence ) dan keterwakilan secara nilai ( representation in ideas ). Keterlibatan aktif perempuan pada organisasi-organisasi di Desa seperti LKD, PKK, koperasi, kelompok tani, dan sebagainya menunjukkan bahwa perempuan memegang peran sentral dalam pembangunan di Desa. Oleh karena itu, perempuan memiliki urgensi untuk mendapatkan perwakilan secara proporsional dalam Badan Permusyawaratan Desa.

## 1378 Kukuh Nur: Penguatan Keterwakilan Perempuan...
Komitmen untuk mencapai kuota 30% keterwakilan perempuan dalam BPD tercantum dalam Naskah Akademik RUU Desa, namun pada saat UU Desa diundangkan sama sekali tidak diatur mengenai kuota keterwakilan perempuan dalam BPD. Ketentuan mengenai keterwakilan anggota perempuan dalam BPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 bahwa keterwakilan perempuan dalam BPD adalah 1 (satu) dengan pemilihnya adalah perempuan yang memiliki hak pilih. Namun hal ini belum memenuhi kuota keterwakilan perempuan dalam keanggotaan BPD karena keanggotaan dalam BPD minimal 5 (lima) orang dan maksimal 9 (sembilan) orang sehingga justru tidak menyentuh angka 30%.

## Daftar Bacaan Buku
Dahlan Thaib, DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Liberty 2004).
Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kepemimpinan Perempuan Di Desa (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2017).
Yusran Isnaini, Memahami Desa (Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya) (Pradipta Pustaka Media 2019).

## Jurnal
Abraham Nurcahyo, ‘ Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen ’ (2016) 6 Agastya.
Munif Rachmanto, ‘ Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Terhadap Jalannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Lamongan ’ (2016) 4 Jurnal Independent.
Nuraida Jamil, ‘ Hak Asasi Perempuan Dalam Konstitusi Dan Konvensi CEDAW ’,
(2014) 6 Muwazah.
Retno Saraswati, ‘ Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum) ’(2014) 43 Jurnal Masalah Masalah Hukum.

## Laman
Alimah Fauzan, ‘Menjadi Anggota BPD Perempuan di Tengah Budaya Patriarki’, (Sekolah Desa, 2018) <https://sekolahdesa.or.id/menjadi-bpd-perempuan-di- tengah-budaya-patriarki/> diakses pada tanggal 12 November 2019.
Cakra Wikara Indonesia, ‘Peran Perempuan dalam Pembangunan Desa: Cerita dari Desa Sidomulyo’, (Cakra Wikara Indonesia, 2017) <https://cakrawikara.id/ publikasi/artikel/peran-perempuan-dalam-pembangunan-desa-cerita-dari- desa-sidomulyo/>, diakses pada 23 Desember 2019.
Hukum  Online,  ‘Affirmative  Action’  (Hukum  Online,  2014),  < https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6904/affirmative-action >, diakses pada tanggal 22 Oktober 2019.
Hukum Online, ‘Dasar Hukum Karang Taruna’ (Hukum Online, 2014) <https:// www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52ef26d6b1e2e/dasar-hukum- karang-taruna/>, diakses pada tanggal 2 Desember 2019.
Jamaludin Ghafur, ‘Representation in Presence dan Representation in Ideas’, (FH UII, 2014) <https://fh.uii.ac.id/blog/tag/representation-in-presence-dan- representation-in-ideas/>, diakses pada tanggal 12 November 2019.

## Skripsi
Yokebet Mirantino, ‘Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara’, Skripsi Program Sarjana Universitas Negeri Semarang (2017).

## Kukuh Nur: Penguatan Keterwakilan Perempuan...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--