## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak

## Memiliki Keahlian dan Kewenangan Melakukan Praktik Kefarmasian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Nining 1* , Fadillah Sabri 2 , Siska Elvandari 3
1 ,2,3 Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia
* Corresponding Author : nining@pom.go.id Info Artikel Abstrak Diterima, 12/08/2023 Obat  merupakan  sediaan  farmasi  yang  harus  dikelola  oleh  tenaga  kesehatan memiliki  keahlian  dan  kewenangan  dalam  melakukan  praktik  kefarmasian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang  Pekerjaan  Kefarmasian,  sarana  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan artinya sarana tersebut  tidak memiliki tenaga kefarmasian dalam melaksanakan  dan  menerapkan  standar  profesi  yang  dibuktikan  dengan memiliki surat izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada praktiknya masih ditemukan tindak pidana melaksanakan praktik  kefarmasian  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan,  sehingga perbuatan  tersebut  telah  diminta  pertanggungjawaban  pidananya  dan  telah mendapat  putusan  pengadilan  dengan  putusan  pidana  yang  ringan  yaitu Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg dan Putusan Nomor
280/Pid.Sus/2022/PN  Pmn.  Rumusan  Masalah  dalam  penelitian  ini  adalah:  1) Bagaimanakah  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus  Putusan  Nomor  543/Pid.sus/2022/PN  Pdg  dan  kasus  Putusan  Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN  Pmn?  2)  Bagaimanakah  dasar  pertimbangan  hakim terhadap pelaku tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian pada kasus Putusan Nomor
543/Pid.sus/2022/PN  Pdg  dan  Kasus  Putusan  Nomor  280/Pid.Sus/2022/PN Pmn?  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis  normatif,
Penerapan  sanksi  pidana  telah  memenuhi  unsur-unsur  pidana  pada  Pasal  198
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan dijatuhi pidana denda  yang  ringa  yaitu  sebesar  Rp.  4.000.000  (empat  juta  rupiah)  dan  Rp. 5.000.000  (lima  juta  rupiah).  Pidana  denda  harus  dapat  dirasakan  sebagai penderitaan  bagi  pelaku  tindak  pidana  sehingga  menimbulkan  efek  jera  dan tidak mengulangi kembali perbuatan pidana serta masyarakat lain tidak berbuat perbuatan  serupa.  Dasar  pertimbangan  hakim  berasal  dari  yuridis  dan  non yuridis.
Direvisi, 28/09/2023
Dipublikasi, 05/10/2023

## Kata Kunci:
Sanksi Pidana, Tindak Pidana, Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan, Praktik
Kefarmasian

## Abstract
Keywords:
Criminal Sanctions; Criminal Acts, Lack of
Expertise and Authority, Pharmaceutical Practice Drugs  are  pharmaceutical  preparations  that  must  be  managed  by  health workers who have the expertise and authority to practice pharmacy. Based on Government  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number  51  of  2009 concerning  Pharmaceutical  Work,  facilities  that  do  not  have  expertise  and authority  mean  that  these  facilities  do  not  have  pharmaceutical  staff  to  carry out  and  apply  professional  standards  as  evidenced  by  having  a  license  to practice  in  accordance  with  applicable  laws  and  regulations.  However,  in practice it is still found that the crime of carrying out pharmaceutical practices does  not  have  the  expertise  and  authority,  so  that  the  act  has  been  held criminally responsible and has received a court decision with a light criminal
verdict,  namely  Decision  Number  543/Pid.sus/2022/PN  Pdg  and  Decision Number  280  /Pid.Sus/2022/PN  Pmn.  The  formulation  of  the  problem  in  this study  is:  1)  How  is  the  application of  criminal  sanctions  against  perpetrators of  criminal  acts  who  do  not  have  the  expertise  and  authority  to  practice pharmacy  in  the  case  of  Decision  Number  543/Pid.sus/2022/PN  Pdg  and  the case of Decision Number 280/Pid.Sus/ 2022/PN Pmn? 2) What is the basis for the  judge's  consideration  of  the  perpetrators  of  criminal  acts  not  having  the expertise  and authority  to  practice  pharmacy  in  the  case of  Decision  Number 543/Pid.sus/2022/PN  Pdg  and  Case  Decision  Number  280/Pid.Sus/2022/PN Pmn? This study uses the normative juridical research method. The application of criminal sanctions has fulfilled the criminal elements in Article 198 of Law Number  36  of  2009  concerning  Health  and  is  subject  to  a  light  fine  of  Rp. 4,000,000 (four million rupiah) and Rp. 5,000,000 (five million rupiah). Fines must be felt as suffering for the perpetrators of criminal acts so as to create a deterrent  effect  and  not  repeat  criminal  acts  and  other  people  not  to  commit similar acts. The basis for the judge's consideration comes from juridical and non-juridical.

## PENDAHULUAN
Salah  satu  penyelenggaraan  upaya  kesehatan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  48 Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dilaksanakan  melalui  kegiatan pelayanan  pengamanan,  sediaan  farmasi  dan  alat  kesehatan.    Sediaan  farmasi  yang  berupa obat dan bahan obat harus memenuhi syarat farmakope Indonesia atau standar lainnya. Obat adalah  bahan  atau  paduan  bahan,  termasuk  produk  biologi  yang  digunakan  untuk mempengaruhi  atau  menyelediki  sistem  fisiologi  atau  keadaan  patologi  dalam  rangka penetapan  diagnosis,  pencegahan,  penyembuhan,  pemulihan,  peningkatan  kesehatan,  dan kontrasepsi untuk manusia. Dikalangan masyarakat obat dikenal merupakan salah satu unsur penting dalam pelayanan kesehatan. 1 Namun disisi lain obat juga dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalahgunakan. Oleh  karena  itu  berbeda  dengan  komoditas  perdagangan  lain,  peredaran  obat  diatur sedemikian rupa agar terjamin keamanan, mutu dan ketepatan penggunaannya.
Obat  memiliki  beberapa  golongan  menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 dan diperbarui dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000.  Penggolongan  obat  ini  dimaksudkan  untuk  meningkatkan keamanan  dan  ketepatan  penggunaan  serta  keamanan  distribusi.  Klasifikasi  obat  ini  terdiri dari  obat  bebas,  obat  bebas  terbatas,  obat  wajib  farmasi,  obat  keras,  psikotropika  dan narkotika. Obat  Bebas adalah  obat  yang  dijual  bebas  di  pasaran  dan  dapat  diperoleh  tanpa menggunakan resep dokter. Tempat penjualan di Apotek dan Toko Obat Berizin. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang dapat dibeli secara bebas tanpa menggunakan resep dokter, namun mempunyai peringatan khusus saat menggunakannya, tempat penjualan di Apotek dan Toko Obat Berizin 2 .
Cara  memperoleh  obat  dapat  dilakukan  di  sarana  pelayanan  kefarmasian  yang  terdiri dari apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, balai pengobatan, toko obat atau tempat  praktik  bersama.  Apotek,  instalasi  farmasi  rumah  sakit,  puskesmas,  klinik  memiliki
1 Republik  Indonesia, “Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan” ,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
2 Dinas  Kesehatan  Kota  Yogyakarta,  2020,  Penandaan  Kemasan  Obat  Berdasarkan  Golongan. https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan-golongan- obat/.Diakses tanggal 28 Februari 2023
apoteker sebagai penanggung jawab sedangkan toko obat memiliki tenaga teknis kefarmasian sebagai  penanggung  jawabnya.  Semua  golongan  obat  dapat  disediakan  oleh  apotek,  untuk obat  keras,  narkotika  dan  psikotropika  menggunakan  resep  dokter.  Untuk  toko  obat  hanya bisa menyediakan  obat bebas dan obat bebas terbatas.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51  Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, sarana yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan artinya sarana tersebut tidak  memiliki  tenaga  kefarmasian  dalam  melaksanakan  dan  menerapkan  standar profesi  dibuktikan  dengan  memiliki  surat  izin  praktik  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku. 3 Tempat  penyimpanan  sediaan  farmasi,  baik  di  sarana  produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian dapat beroperasional setelah memperoleh izin dari Kementrian Kesehatan RI atau dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota/Kab setempat.
Penggunaan istilah praktik kefarmasian, hal ini berdasarkan pada Pasal 108 UU No.36 tahun  2009  tentang  Kesehatan,  namun  pada  PP  Nomor  51  tahun  2009  tentang  Pekerjaan Kefarmasian  menggunakan  istilah  pekerjaan  kefarmasian,  maka  sesuai asas  Lex  Superior Derogat  Legi  Inferior menyatakan  bahwa  peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.  Dengan  demikian,  peraturan  yang  lebih tinggi  akan  mengenyampingkan peraturan  yang  lebih  rendah,  sehingga  istilah  praktik kefarmasian yang digunakan.
Pada  praktiknya,  di  Indonesia  masih  banyak  ditemukan  pelanggaran  terkait  peredaran obat.  Pelanggaran  dilakukan  oleh  toko  obat,  gerai  informal,  serta  oleh  tenaga  kesehatan seperti  perawat  dan  dokter. 4 Contoh  pelanggaran  tersebut  seperti  obat  dijual  di  sarana  tidak berizin  melakukan  praktik  kefarmasian  dan  sarana  toko  obat  berizin  yang  menyimpan  dan menjual  obat  keras  kepada  konsumen.  Pelanggaran  penjualan  obat  di  sarana  yang  tidak memiliki  keahlian  dan  kewenangan  melakukan  praktik  kefarmasian  dapat  mengakibatkan penyalahgunaan obat dan penggunaan obat yang tidak rasional. Hal ini memberikan dampak terhadap penurunan kualitas terapi obat, peningkatan morbiditas dan mortalitas, pemborosan sumber  daya,  penurunan  ketersediaan  obat,  peningkatan  biaya,  peningkatan  risiko  efek samping, dan munculnya resistensi obat anti mikroba. 5
Bagi  pelaku  usaha  yang  menjual  obat  di  sarana  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan melakukan  praktik kefarmasian, ini bertujuan untuk  efisiensi biaya operasional yaitu tidak perlunya mengurus perizinan untuk apotek atau toko obat. Hal ini menguntungkan bagi  pelaku  usaha  yaitu  tidak  perlu  memperkerjakan  seorang  apoteker,  tenaga  teknis kefarmasian  dan  tidak  perlu  memenuhi  persyaratan  untuk  izin  mendirikan  apotek  di antaranya  Surat  Tanda  Registrasi  Apoteker  (STRA),  Surat  Izin  Praktik  Apoteker  (SIPA), denah  bangunan,  daftar  sarana  dan  prasarana,  dan  berita  acara  pemeriksaan. 6 Hal  ini
3 Fauqi  Elfarabi,  Fuji  Handayani,  dkk,  2021,  “Penyimpangan  Distribusi  Obat  Keras  Pada  Sarana  Tidak Memiliki  Keahlian  dan  Kewenangan  Melakukan  Praktik  Kefarmasian”.  Vol.  2.  Pp  1-13,  Direktorat  Cetah Tangkal Badan POM RI, Jakarta
4 Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., MArthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. 2017. The Republic of Indonesia Health System Review (Vol. 7, Issue 1).
5 Chaturvedi, V. P., Mathur, A. G., & Anand, A. C, 2012. Rational drug use - As common as common sense? Medical Journal Armed Forces India , 68 (3), 206–208. https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2012.04.002
6 Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, “Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 Tentang  Pelayanan Perizinan Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  Sektor  Kesehatan’ Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2018 Nomor 887
disebabkan  bahwa  obat  keras  hanya  dapat  disimpan,  dikelola  dan  diedarkan  di  sarana memiliki  izin  sebagai  apotek.  Selain  hal  tersebut  diatas,  untuk  dapat  mengoperasionalkan apotek harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana serta standar prosedur operasional, yang mana hal ini tidak semudah jika hanya menjual obat keras secara bebas tanpa ada izin sarana.
Terjadinya  peredaran  obat  di  sarana  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan melakukan  praktik  kefarmasian  juga  disebabkan  oleh  karena  adanya  penyimpangan  pada proses  penyaluran/distribusi  yang  tidak  sesuai  dengan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawas Obat  dan Makanan Nomor 9 tahun 2019 tentang  Pedoman Cara Distribusi  Obat  yang Baik. Seperti sarana apotek berizin melakukan pesanan obat dalam jumlah besar kepada Pedagang Besar  Farmasi,  pemesanan  dalam  jumlah  besar  akan  mendapatkan  diskon  khusus  sehingga menjadi  ketertarikan  bagi  pihak  apotek.  Kemudian  pihak  apotek  akan  menjualkan  kembali obat tersebut kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian  dan  pihak  ini  akan  menjualkan  obat  tersebut  kepada  konsumen.  Faktor  lainnya yaitu adanya sales freelance dari distributor farmasi yang menawarkan kepada pemilik toko kelontong,  warung  atau  sarana  tidak  berizin  lainnya  untuk  menjual  obat.  Hal  ini  dilakukan tentunya dipengaruhi oleh motif ekonomi yaitu mendapatkan keuntungan cukup besar.
Pasal  198  Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  bahwa  Setiap orang yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kefarmasian sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108  dipidana  dengan  pidana  denda  paling  banyak Rp100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah).  Pasal  108  yaitu  Praktik  kefarmasian  yang  meliputi pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi,  pengamanan,  pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat  serta pengembangan obat,  bahan obat  dan obat  tradisional  harus dilakukan oleh tenaga kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Tenaga  kesehatan  yang  memiliki  keahlian  untuk  melakukan  praktik kefarmasian yaitu tenaga kefarmasian. 7 Berdasarkan Pasal 11 ayat 6 Undang-undang No. 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa Tenaga Kefarmasian terdiri dari Apoteker dan Tenaga  Teknis  Kefarmasian  (sarjana  farmasi,  ahli  madya  farmasi,  dan  analis  farmasi). Berdasarkan penjelasan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan  Kefarmasian  bahwa  keahlian  dan  kewenangan  Tenaga  Kefarmasian  dibuktikan dengan memiliki surat izin praktik dan terhadap tenaga kesehatan diluar tenaga kefarmasian juga  dapat  diberikan  kewenangan  melakukan  pekerjaan  kefarmasian  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dapat  diansumsikan  bahwa tenaga kesehatan yang tidak ahli melakukan praktik kefarmasian namun memiliki wewenang maka  tenaga  kesehatan  tersebut  dapat  melakukan  praktik  kefarmasian  yang  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang pada tahun 2022 telah melakukan penyidikan untuk  diminta pertanggungjawaban pidananya terhadap kasus pelanggaran Pasal 198 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang terjadi di Kota Padang dan Kab. Padang Pariaman dan telah mendapat putusan pengadilan. Putusan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg
7 Republik Indonesia, ” Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.
yaitu  Pidana  Denda  sebesar  Rp.4.000.000,-  (empat  juta  rupiah); barang  bukti  berupa  :  1296 (Seribu  Dua  Ratus  Sembilan  Puluh  Enam)  kotak  Komix  OBH  obat  bebas  terbatas;  87 (Delapan Puluh Tujuh) kotak Komix Rasa Jahe Obat Bebas Terbatas; 359 (Tiga Ratus Lima Puluh  Sembilan)  kotak  Komix  Rasa  Jeruk  Nipis  Obat  Bebas  Terbatas;  572  (Lima  Ratus Tujuh Puluh Dua) kotak Komix Rasa Peppermint Obat bebas terbatas, dengan tuntutan jaksa pidana  denda  sebesar  Rp.  5.000.000  (Lima  Juta  Rupiah).  Untuk  Putusan  Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN  Pmn  yaitu  pidana  denda  sebesar  Rp5.000.000,00  (lima  juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan  pidana  kurungan selama  1  (satu)  bulan,  barang  bukti  ratusan  obat  golongan  keras,  dengan  tuntutan  jaksa pidana denda sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).
Pasal  198  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menyatakan bahwa  perbuatan  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  melakukan  praktik  kefarmasian diancam  dengan  pidana  denda  paling  banyak  Rp.  100.000.000  (seratus  juta  rupiah). Ketentuan  pidana  yang  diatur  dalam  ketentuan  ini  adalah  untuk  mencegah  penyalahgunaan atau penggunaan sediaan farmasi untuk kegiatan yang tidak dibenarkan oleh peraturan yang berlaku dan dapat merugikan masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, meskipun kejahatan ini diancam dengan hukuman yang berat, penerapan pidananya terhadap kejahatan  tersebut  belum  berjalan  sebagaimana  mestinya.  Putusan  kasus  pertama  diadili pidana  denda  sebesar  Rp.  4.000.000  (empat  juta  rupiah)  dan  putusan  kasus  kedua  diadili dengan  pidana  denda  sebesar  Rp.  5.000.000  (lima  juta  rupiah),  sanksi  pidana  ringan  yang diberikan  kepada  pelaku  tindak  pidana  ini  tentu  akan  menyebabkan  hilangnya  rasa  takut untuk  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan melakukan  praktik  kefarmasian,  padahal  akibat  atas  perbuatannya  sangat  masif  dan menciderai  rasa  kemanusiaan  sebab  produk  obat  dikonsumsi  untuk  mengobati  dan menyembuhkan  penyakit.  Namun,  obat  yang  dikonsumsi  dengan  dosis  dan  cara  yang  tidak sesuai dapat menyebabkan efek samping yang berbahaya. Maka, disinilah letak definisi obat itu sebagai racun. Cara mendapatkan obat yang tidak tepat, cara penggunaan yang tidak atau kurang tepat, cara penyimpanan obat di rumah oleh masyarakat yang tidak sesuai merupakan perilaku  yang  keliru  dan  membuat  pengobatan  menjadi  tidak  rasional  bahkan  bisa menyebabkan kematian.
Dipilihnya  dua  perkara  untuk  dibahas  pada  tesis  ini  yaitu  perkara  pertama  putusan pengadilan  Nomor  543/pid.sus/2022/PN  Pdg,  perkara  ini  terjadi  di  kota  Padang  dilakukan oleh pemilik sebuah Perusahaan Terbatas dengan barang bukti berupa Obat Golongan Bebas Terbatas  bernilai  ekonomi  berkisar  Rp.  150.000.000,-  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah), perkara  ini  mendapat  putusan  pidana  denda  sebesar  Rp.  4.000.000  (empat  juta  rupiah)  dan perkara  kedua  putusan  Nomor  280/pid.sus/2022/PN  Pmn  terjadi  di  Kab.  Padang  Pariaman dilakukan    oleh  seorang  pemilik  Toko  dengan  barang  bukti  Obat  Golongan  Keras  bernilai ekonomi  berkisar  Rp.  15.000.000  (lima  belas  juta  rupiah),  perkara  ini  mendapat  putusan pidana  denda  sebesar  Rp.  5.000.000  (lima  juta  rupiah).  Kedua  perkara  ini  sama-sama mendapatkan putusan pidana denda yang ringan sehingga hal ini tidak memberikan efek jera kepada  pelakunya  dan  tidak  memiliki  efek  penangkalan  untuk  mencegah  penjahat-penjahat yang berpotensi untuk melakukan tindak pidana tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  disampaikan  bahwa  walaupun  sudah  tersedia aturan  hukum.  Namun,  dalam  kenyataannya  hal  tersebut  masih  dilakukan/dilanggar
masyarakat. Untuk mengkaji lebih dalam tentang tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan  melakukan  praktik  kefarmasian  maka  penelitian  ini  mencoba  menganalisis Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tidak  Memiliki  Keahlian  dan Kewenangan  Melakukan  Praktik  Kefarmasian  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36 tahun  2009  tentang  Kesehatan  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  543/Pid.sus/2022/PN  Pdg  dan Kasus Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn).

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  yaitu  pendekatan  yang dilakukan  adalah  berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan  mengkaji  teori,  konsep,  asas hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan ini disebut  juga  dengan  pendekatan  kepustakaan,  yaitu  dengan  mempelajari  buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
Penelitian  hukum  yang  diambil  dari  data  sekunder  dengan  mengolah  data  dari  bahan hukum  primer  (Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  UU  Nomor  1  tahun  2023  tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan,  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang- Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Putusan Pengadilan Nomor 543/Pid.sus/2022/PN Pdg,  Putusan  Pengadilan  Nomor  280/Pid.sus/2022/PN  Pmn  dan  Peraturan  perundang- undangan lainnya yang terkait), kemudian bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tidak  Memiliki  Keahlian Dan  Kewenangan  Untuk  Melakukan  Praktik  Kefarmasian  Pada  Perkara  Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Padang dan Perkara Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022PN Pmn.
1. Kasus pertama Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PnPdg:
a) Bahwa  Terdakwa  bertindak  selaku  komisaris  pada  PT.  Pola  Teguh  Nusantara,  namun semua  kegiatan  perusahaan  berada  di  bawah  kendali  Terdakwa.  PT.  Pola  Teguh Nusantara tidak memiliki izin sebagai perusahaan distributor farmasi.
b) Bahwa  Terdakwa  bukan  merupakan  Apoketer  dan  dalam  melakukan  praktik kefarmasian,  dilakukan  tanpa  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  yaitu  dengan  cara pada  tanggal  30  November  2021  Terdakwa  dengan  menggunakan  PT.  Pola  Teguh Nusantara  melakukan  pembelian  /  pemesanan  obat-obatan  kepada  PT.  Fajar  Mas Gemilang  di  Bekasi  melalui  saksi  YOE  VERDY  NASUTION  Pgl  VERDY  berupa: Komix OBH PE 1 x 50 box sebanyak 26 karton, Komix Rasa Jahe G-Formula 1 x 50 box  sebanyak  2  karton,  Komix  Rasa  Jeruk  Nipis  G-Formula  1  x  50  box  sebanyak  8 karton,  Komix  Rasa  Peppermint  G-Formula  1  x  50  box  sebanyak  12  karton  sesuai dengan  Surat  Pesanan  Barang  No:  038/PTN/XI/21  tanggal  30  November  2021  dan Faktur Kredit (Pembelian) dari PT. Fajar Mas Gemilang tanggal 2 Desember 2021.
c) Bahwa obat-obat yang Terdakwa beli tersebut termasuk kriteria obat bebas terbatas non Dekstrometorfan  dan  obat  bebas  terbatas  yang  mengandung  Dekstrometorfan.
Perusahaan  farmasi  yang  dapat  memesan/membeli  obat-obat  tersebut  adalah perusahaan  yang  telah  memiliki  izin  Pedagang  Besar  Farmasi  dan  mempunyai Sertifikat  CDOB  (Cara  Distribusi  Obat  yang  Baik)  serta  dalam  pemesanan  obat-obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga Apoteker yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sedangkan semua syarat-syarat tersebut tidak dimiliki oleh PT. Pola Teguh Nusantara, namun  Terdakwa  selaku  pemilik  dan  penanggungjawab  dalam  perusahaan  tersebut tetap melakukan pemesanan / pembelian obat-obatan tersebut.
d) Bahwa  tujuan  Terdakwa  membeli  obat-obat  tersebut  adalah  untuk  didistribusikan  dan dijual kembali.
Kasus  tersebut  telah  memenuhi  unsur  pidana  pada  Pasal  198  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:
a. Unsur setiap orang
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu terdakwa DIDI TIDORE
b. Unsur  dengan  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik kefarmasian
Unsur  ini  telah  terpenuhi  oleh  terdakwa  karena  tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan  dalam  melakukan  praktik  kefarmasian.  Keahlian  dan  kewenangan  tenaga kefarmasian  tersebut  dibuktikan  dengan  memiliki  surat  izin  praktik  yang  diterbitkan oleh  Kementerian  Kesehatan  RI.  Dalam  perkara  ini  terdakwa  tidak  memiliki  izin melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) yaitu praktik  kefarmasian  yang  meliputi  pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan farmasi,  pengamanan,  pengadaan,  penyimpanan  dan  pendistribusian  obat,  pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat  tradisional  harus  dilakukan oleh tenaga  kesehatan yang mempunyai  keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Kasus kedua Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PNPmn:
a) Bahwa  terdakwa  Erniati  panggilan  Eni  binti  Safril  bukan  merupakan  Apoketer  dan dalam  melakukan  praktik  kefarmasian,  dilakukan  tanpa  memiliki  keahlian  dan kewenangan  yaitu  dengan  cara  Terdakwa  membeli  obat  keras/  Daftar  G  kepada  sales yang datang ke toko Zikra dan juga membeli di Apotik Ananda, lalu Terdakwa simpan di  dalam  toko  obat  Zikra.  Kemudian  Terdakwa  menjual  obat-obat  keras/  Daftar  G kepada pelanggan yang datang dengan menyebutkan nama obat dan membawa contoh obat ke toko Zikra;
b) Bahwa  dalam  pembelian  dan  penjualan  obat  keras/  Daftar  G  harus  dilakukan  oleh tenaga Apoteker yang bekerja pada toko obat tersebut. Sedangkan pada toko obat Zikra tidak  terdapat  tenaga  Apoteker,  sehingga  Terdakwa  langsung  melakukan  praktik kefarmasian  tanpa  Apoteker.  Terdakwa  juga  tidak  memiliki  izin  untuk  pendirian  toko obat maupun apotik dari pihak yang berwenang.
c) Bahwa perbuatan terdakwa Erniati panggilan Eni binti Safril membeli, menyimpan dan menjual obat keras/Daftar G telah berlangsung selama 5 (lima) tahun.
d) Perbuatan terdakwa Erniati panggilan Eni binti Safril sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Kasus  tersebut  telah  memenuhi  unsur  pidana  pada  Pasal  198  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu:
a. Unsur setiap orang
Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yaitu Erniati.
b. Unsur  dengan  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik kefarmasian
Unsur  ini  telah  terpenuhi  oleh  terdakwa  karena  tidak  memiliki  keahlian  dan kewenangan  dalam  melakukan  praktik  kefarmasian.  Keahlian  dan  kewenangan  tenaga kefarmasian  tersebut  dibuktikan  dengan  memiliki  surat  izin  praktik  yang  diterbitkan oleh  Kementerian  Kesehatan  RI.  Pada  perkara  ini  terdakwa  melakukan  penyimpanan dan pengedaran obat golongan Keras yang dilarang di toko obat, karena obat golongan Keras hanya dapat disimpan dan diedarkan di sarana yang memiliki izin seperti apotik, instalasi  farmasi  rumah  sakit  dan  klinik  berdasarkan  resep  dokter  dan  memiliki apoteker,  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108  ayat  (1)  yaitu  praktik  kefarmasian yang  meliputi  pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi,  pengamanan, pengadaan,  penyimpanan  dan  pendistribusian  obat,  pelayanan  obat  atas  resep  dokter, pelayanan  informasi  obat  serta  pengembangan  obat,  bahan  obat  dan  obat  tradisional harus  dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  yang  mempunyai  keahlian  dan  kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Pada  Pasal  198  UU  Nomor  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan  sanksinya  yaitu  pidana denda  paling  banyak  Rp.100.000.000  (seratus  juta  rupiah),  maka  Hakim  diberi  kebebasan bergerak antara minimum dan maksimum dari jumlah ancaman pidana tersebut dengan tetap memperhatikan  keadilan,  kemanfaatan  dan  kepastian.  Pada  kedua  perkara  tersebut,  putusan hakim  menjatuhkan  pidana  denda  yang  ringan  yaitu  sebesar  Rp.  4.000.000  (empat  juta rupiah)  dan  Rp.  5.000.000  (lima  juta  rupiah),  sedangkan  terdakwa  pada  kedua  perkara tersebut  memiliki  kesanggupan  untuk  membeli  obat  dengan  nilai  ekonomi  lebih  tinggi  jika dibandingkan  pidana  denda  yang  dikenakan  kepada  terdakwa.  Pidana  denda  merupakan pidana berupa kewajiban seorang untuk menebus kesalahannya dengan pembayaran sejumlah uang  tertentu,  maka  dengan  jumlah  denda  yang  ringan  untuk  dibayar  oleh  terdakwa  akan berakibat  bahwa  terdakwa  dapat  mengulangi  perbuatan  yang  sama  dan  bisa  menimbulkan potensi-potensi  kejahatan  obat  di  masyarakat.  Pidana  denda  harus  dapat  dirasakan  sebagai penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan karena secara materi yang bersangkutan merasa kekurangan, jika mungkin menyita harta benda untuk  menutupi  denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan).
Tindakan  terdakwa  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  dalam  melakukan praktik kefarmasian dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat, penggunaan obat yang tidak rasional,  pemberian  obat  yang  tidak  teratur,  informasi  pemberian  obat  yang  salah  dapat berakibat serius dan membahayakan bagi pasien. Hal ini juga memberikan dampak terhadap penurunan  kualitas  terapi  obat,  peningkatan  morbiditas  dan  mortalitas,  penurunan
ketersediaan  obat,  peningkatan  resiko  efek  samping  dan  munculnya  resistensi  obat  anti mikroba.
Dasar  Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutus  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Tidak Memiliki  Keahlian  dan  Kewenangan  Untuk  Melakukan  Praktik  Kefarmasian  Pada Putusan Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan Perkara Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn
Pada  Putusan  Pengadilan  Nomor  543/Pid.sus/2022/PN  Pdg  pertimbangan  hakim sebagai berikut :
1. Unsur Setiap Orang;
a) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Berdasarkan  keterangan  Terdakwa  maupun  keterangan  para  saksi,  bahwa  Terdakwa yang  dihadapkan  ke  persidangan  merupakan  orang  yang  mempunyai  identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat error in persona;
b) Menimbang,  bahwa  yang  diajukan  sebagai  Terdakwa  daIam  perkara  ini  adalah Terdakwa Didi Tidore telah dihadapkan ini sebagai Terdakwa dengan identitas lengkap maka berdasarkan hal tersebut unsur setiap orang telah terpenuhi
2. Unsur  "Dengan  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik kefarmasian  Sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  108  ayat  (1)  yaitu  praktik  kefarmasian yang  meliputi  pembuatan  termasuk  pengendalian  mutu  sediaan  farmasi,  pengamanan, pengadaan,  penyimpanan  dan  pendistribusian  obat,  pelayanan  obat  atas  resep  dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
a) Menimbang,  bahwa  unsur  ini  bersifat  altenatif,  artinya  apabila  salah  satu  poin  dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi
b) Bahwa  Terdakwa  bertindak  selaku  komisaris  pada  PT.  Pola  Teguh  Nusantara,  namun semua kegiatan perusahaan berada di bawah kendali Terdakwa.
c) Bahwa perusahaan tersebut tidak memiliki Izin Pedagang Besar Farmasi dan Sertifikat CDOB. Sekitar bulan September-Desember 2021,
d) Bahwa PT. Pola Teguh Nusantara memperkerjakan seorang apoteker di PT. Pola Teguh Nusantara dan kemudian mengundurkan diri pada bulan Desember 2021.
e) Bahwa  PT.  Pola  Teguh  Nusantara  telah  melakukan  praktik  kefarmasian  berupa pemesanan/pembelian  obat  bebas  terbatas  ke  distributor  PT.  Bintang  Toedjoe, kemudian  melakukan  penyimpanan  di  gudang  untuk  mendistribusikan  obat-obatan tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
f) Pada  tanggal  30  November  2021  Terdakwa  selaku  penanggungjawab  PT.  Pola  Teguh Nusantara  melakukan  pembelian  /  pemesanan  obat-obatan  kepada  PT.  Fajar  Mas Gemilang  di  Bekasi  melalui  saksi  YOE  VERDY  NASUTION  Pgl  VERDY  berupa  : Komix OBH PE 1 x 50 box sebanyak 26 karton, Komix Rasa Jahe G-Formula 1 x 50 box  sebanyak  2  karton,  Komix  Rasa  Jeruk  Nipis  G-Formula  1  x  50  box  sebanyak  8 karton,  Komix  Rasa  Peppermint  G-Formula  1  x  50  box  sebanyak  12  karton  sesuai
dengan  Surat  Pesanan  Barang  No:  038/PTN/XI/21  tanggal  30  November  2021  dan Faktur Kredit (Pembelian) dari PT. Fajar Mas Gemilang tanggal 2 Desember 2021.
g) Bahwa obat-obat yang Terdakwa beli tersebut termasuk kriteria obat bebas terbatas non Dekstrometorfan dan obat bebas terbatas yang mengandung Dekstrometorfan.
h) Perusahaan  farmasi  yang  dapat  memesan/membeli  obat-obat  tersebut  adalah perusahaan  yang  telah  memiliki  izin  Pedagang  Besar  Farmasi  dan  mempunyai Sertifikat  CDOB  (Cara  Distribusi  Obat  yang  Baik)  serta  dalam  pemesanan  obat-obat tersebut harus dilakukan oleh tenaga Apoteker yang bekerja pada perusahaan tersebut. Sedangkan semua syarat-syarat tersebut tidak dimiliki oleh PT. Pola Teguh Nusantara, namun  Terdakwa  selaku  pemilik  dan  penanggungjawab  dalam  perusahaan  tersebut tetap melakukan pemesanan/pembelian obat-obatan tersebut.
i) Bahwa  terhadap  pesanan  obat  Nomor:  038/PTN/XI/21  tersebut  tanpa  sepengetahuan seorang apoteker penanggung jawab. Bahwa Margin  yang didapatkan nantinya adalah 3,1% dari seluruh penjualan produk PT. Bintang Toedjoe termasuk produk Obat Bebas terbatas  (pekerjaan  kefarmasian)  berupa  KOMIX  Adult  (Komix  OBH,  KOMIX  Rasa Jahe, KOMIX rasa Peppermint, KOMIX Rasa Jeruk Nipis.
j) Bahwa Terdakwa tidak  begitu paham  tentang pemesanan obat  bebas terbatas tersebut. Terdakwa  memesan  obat-obatan  tersebut  atas  saran  dari  saksi  YOE  VERDY NASUTION (Marketing Supervisor PT. Bintang Toedjoe wilayah Sumbar). Terdakwa memesan obat-obatan tersebut untuk memenuhi target penjualan karena PT. Pola Teguh Nusantara merupakan subdistributor PT. Bintang Toedjoe.
k) Bahwa  semua  pemesanan  obat-obat  tersebut  atas  perintah  Terdakwa,  artinya  siapapun tidak dapat  memesan obat-obatan KOMIX ADULT tersebut  tanpa adanya persetujuan dari Terdakwa.
l) Bahwa  Terdakwa  mengakui  telah  memesan  obat-obat  bebas  terbatas  tersebut  tanpa diketahui  oleh  seorang  Apoteker  dan  tanpa  disertai  dengan  Izin  Pedagang  Besar Farmasi serta Sertifikat CDOB.
m) Bahwa  Izin  Pedagang  Besar  Farmasi  serta  Sertifikat  CDOB  untuk  perusahaan  milik Terdakwa itu sedang diproses atau sedang diupayakan penerbitannya.
n) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan  Terdakwa  sedemikian  rupa  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan dengan  kriteria  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan penyimpanan sediaan farmasi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan  Terdakwa  sedemikian  rupa  dapat  dikatakan  telah  melakukan  perbuatan  dengan kriteria  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  penyimpanan  sediaan farmasi dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  keseluruhan  unsur  dapat  dibuktikan  maka  Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  terbukti  bersalah  maka  kepadanya  harus dijatuhi  pidana  yang  sesuai  dengan  tingkat  kesalahannya  tersebut  serta  memenuhi  rasa keadilan,  dan  oleh  karena  dalam  Pasal  tersebut  memuat  Sanksi  Denda  maka  terhadap
terdakwa haruslah dijatuhi Pidana Denda yang besarnya akanditentukan dalam amar Putusan ini.
Menimbang,  bahwa  agar  Terdakwa  dapat  dihukum,  selain  telah  terbukti  melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya tersebut.
Menimbang,  bahwa  selama  pemeriksaan  di  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak menemukan  pada  diri  Terdakwa  pada  saat  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  hal-hal  yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana ( strafuitsluitingsgrondens ),
Baik  berupa alasan pembenar dari tindakan  ( rechtsvardigingsgronden ) maupun alasan pemaaf  dari  kesalahan  ( schuldsuitsluitingsgronden ),  sehingga  Terdakwa  menurut  hukum adalah cakap dan harus mempertanggung jawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya ( toerekenbaarheid  van  het  feit ),  maka  menurut  Majelis  Hakim  terhadap  Terdakwa  dapat dijatuhkan pidana;
Menimbang,  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  terhadap  Terdakwa  tidak  dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabatTerdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkanTerdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri Terdakwa.
Menimbang,  bahwa  dipersidangan  juga  telah  diajukan  barang  bukti  yang  telah  disita secara sah, yaitu:
1. 1296 (seribu dua ratus Sembilan puluh enam) kotak Komix OBH obat bebas terbatas.
2. 87 (delapan puluh tujuh) kotak Komix Rasa Jahe Obat Bebas Terbatas;
3. 359 (tiga ratus lima puluh Sembilan) kotak Komix Rasa Jeruk Nipis Obat Bebas Terbatas;
4. 572 (lima ratus tujuh puluh dua) kotak Komix Rasa Peppermint Obat bebas terbatas.
Barang bukti tersebut sebelumnya telah disimpan atau dikuasai oleh Terdakwa dengan cara  yang  dilarang  oleh  Undang-undang  dan  dikhawatirkan  dapat  disalahgunakan  kembali oleh  Terdakwa  dan  barang-barang  Bukti  tersebut  masih  memiliki  nilai  ekonomis  maka statusnya haruslah dirampas untuk Negara.
Menimbang,  bahwa  untuk  dapat  menjatuhkan  putusan  yang  tepat  dan  seadil-adilnya, maka sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :
Keadaan-keadaan yang memberatkan :
a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal tertib praktik kefarmasian;
Keadaan-keadaan yang meringankan :
a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
b. Terdakwa  berlaku  sopan  dipersidangan  sehingga  memperlancar  bjalannya persidangan;
c. Terdakwa belum pernah dihukum
Mengingat, ketentuan dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang- Undang No. 36 Tahun  2009  Tentang  Kesehatan  dan  Pasal  197  ayat  1  KUHAP  serta  Peraturan  Perundang- Undangan lain yang bersangkutan;
Mengadili:  Menyatakan  Terdakwa  Didi  Tidore  Pgl  Didi  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  "tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan untuk  melakukan  praktik  kefarmasian".  Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  kepada Terdakwa  tersebut  dengan  Pidana  Denda  sebesar  Rp.4.000.000,-  (empat  juta  rupiah);
Menetapkan barang bukti berupa: 1296 (seribu dua ratus Sembilan puluh enam) kotak Komix OBH  obat  bebas  terbatas;  87  (delapan  puluh  tujuh)  kotak  Komix  Rasa  Jahe  Obat  Bebas Terbatas;  359  (tiga  ratus  lima  puluh  Sembilan)  kotak  Komix  Rasa  Jeruk  Nipis  Obat  Bebas Terbatas;  572  (lima  ratus  tujuh  puluh  dua)  kotak  Komix  Rasa  Peppermint  Obat  bebas terbatas;
Pada  kasus  kedua  putusan  Nomor  280/Pid  Sus/2022/PN  Pmn  Menimbang  bahwa selanjutnya Majelis  Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut  di  atas,  Terdakwa  dapat  dinyatakan  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan kepadanya; Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan  tunggal sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  198  juncto  Pasal  108  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  yang  unsur-unsurnya  adalah  sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :
a. Unsur setiap orang
1) Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  ”setiap  orang”  adalah  menunjuk  pada seseorang  sebagai  subyek  hukum,  yaitu  sebagai  pendukung  hak  dan  kewajiban  yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya
2) Menimbang,  bahwa  terdakwa  Erniati  panggilan  Eni  bin  Safril,  adalah  orang  yang diajukan  sebagai  subyek  hukum  dalam  perkara  ini  dengan  identitas  lengkap sebagaimana  termuat  dalam  Surat  Dakwaan  Penuntut  Umum,  setelah  ditanyakan  oleh Ketua  Majelis  Hakim  kepadanya,  Terdakwa  telah  membenarkannya,  sehingga  tidak terdapat  kekeliruan  tentang  orang  (error  in  persona)  yang  diajukan  oleh  Penuntut Umum tersebut
3) Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut  di  atas,  Majelis menilai dan berpendapat bahwa unsur “setiap orang “telah terpenuhi
4) Menimbang,  bahwa  meskipun  unsur  “setiap  orang“  telah  terpenuhi,  akan  tetapi persoalan  dapat  atau  tidak  dapatnya  Terdakwa  dipersalahkan,  hal  tersebut  tidaklah dapat  dilepaskan  dari  perbuatan  pidananya,  sebagaimana  tersebut  pada  pembuktian unsur-unsur berikutnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini;
b. Unsur  yang  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melaksanakan  praktik kefarmasian  yang  meliputi  pembuatan  termasuk  pengawasan  mutu  sediaan  farmasi, pengamanan,  pengadaan,  penyimpanan  dan  peredaran  obat,  pelayanan  resep  obat, pelayanan informasi  obat  dan pengembangan obat,  bahan obat  dan obat  tradisional  harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan:
1) Menimbang,  bahwa  perbuatan  didalam  unsur  kedua  merupakan  perbuatan  yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi dan terbukti, sedangkan kemudian untuk dapat membuktikan unsur ini dalam halkaitannya dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh  pula  karena  merupakan  satu  rangkaian  delik  yang  saling  berkaitan  satu denganyang  lainnya  sehingga  haruslah  dipandang  sebagai  satu  kesatuan  secara keseluruhan :
2) Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  yang  dimaksud  dengan  “Sediaan  Farmasi”  adalah  obat,  bahan  obat,  obat
tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau paduan bahan,  termasuk  produk  biologi  yang  digunakan  untuk  mempengaruhi  atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.
3) Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,  yang  dimaksud  dengan  “Tenaga  kesehatan”  adalah  setiap  orang  yang mengabdikan  diri  dalam  bidang  kesehatan  serta  memiliki  pengetahuan  dan/  atau keterampilan  melalui  pendidikan  di  bidang  kesehatan  yang  untukjenis  tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
4) Menimbang,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  obat  keras  adalah  obat  yang  berbahaya sehingga  pemakaiannya  harus  dibawah  pengawasan  Dokter  dan  obat  hanya  dapat diperoleh dari apotek, puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain  seperti balai pengobatan  dan  klinik  dengan  menggunakan  resep  Dokter,  obat  keras  ini  memiliki efeek yang keras sehingga jika digunakan sembarangan dapat memperparah penyakit hingga menyebabkan kematian.
5) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut  diatas Majelis Hakim  berpendapat  bahwa  perbuatan  Terdakwa  telah  masuk  pada  perbuatan “mendistribusikan” obat keras yang merupakan “Sediaan Farmasi” yaitu obat, bahan obat,  obat  tradisional,  dan  kosmetika,  maka  dengan  demikian  Majelis  Hakim berpendapat  unsur  dalam  pasal  ini  telah  terpenuhi  dan  terbukti  ada  pada  perbuatan terdakwa.
6) Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  serta  memperhatikan  tujuan dari  pemidanaan  yang  bukan  merupakan  upaya  pembalasan  melainkan  merupakan pembinaan  bagi  Terdakwa  yang  telah  melakukan  perbuatan  pidana  sehingga  dapat memperbaiki  kesalahannya  dikemudian  hari,  maka  hukuman  sebagaimana  tercantum dalam  amar  putusan  ini  menurut  pendapat  Majelis  Hakim  patut  dan  adil  untuk dijatuhkan;
7) Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 198 juncto Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  telah  terpenuhi,  maka Terdakwa  haruslah  dinyatakan  telahterbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
8) Menimbang,  bahwa  dalam  persidangan,  Majelis  Hakim  tidak  menemukan  hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan  atau  alasan  pemaaf,  maka  Terdakwa  harus  mempertanggung  jawabkan perbuatannya.
9) Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  mampu  bertanggung  jawab,  maka  harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
10) Menimbang,  bahwa  terhadap  barang  bukti  yang  diajukan  di  persidangan  untuk selanjutnya dipertimbangkan.
11) Menimbang,  bahwa  barang  bukti  berupa:  satu  tas  adalah  alat  yang  digunakan  untuk melakukan  tindak  pidana  dan  dikhawatirkan  juga  akan  digunakan  kembali  untuk
mengulangi  tindak  pidana,  maka  perlu  ditetapkan  barang  bukti  tersebut  disita  untuk dimusnahkan.
12) Menimbang,  bahwa  dalam  menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  perlu  terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Terdakwa
13) Hal-hal  yang  memberatkan:  Bahwa  akibat  perbuatan  Terdakwa  mengakibatkan bahaya bagi orang yang meminum obat keras tanpa resep dokter
14) keadaan  yang  meringankan:  Bahwa  Terdakwa  mengakui  terus  terang  perbuatannya dan  berlaku  sopan  di  persidangan.  Bahwa  Terdakwa  berjanji  tidak  akan  mengulangi perbuatannya lagi
15) Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  dijatuhi  pidana  maka  haruslah  dibebani pula  untuk  membayar  biaya  perkara;  Memperhatikan,  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  49  tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  1986  tentang  Peradilan  Umum,  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Pasal  198  juncto  Pasal  108  ayat  (1) Undang-Undang Repuplik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan.
Mengadili:
1) Menyatakan terdakwa Erniati panggilan Eni bin Safril tersebut diatas, terbukti secara sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  mendistribusikan  obat  tanpa  resep dokter sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2) Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  denda  sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan.
3) Menetapkan barang bukti berupa Dirampas untuk dimusnahkan
4) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).
Menurut  Sudarto  putusan  hakim  merupakan  puncak  dari  perkara  pidana,  sehingga hakim  harus  mempertimbangkan  aspek-aspek  lainnya  selain  dari  aspek  yuridis,  sehingga putusan  hakim  tersebut  lengkap  mencerminkan  nilai-nilai  sosiologis,  filosofis,  dan  yuridis sebagai berikut :
1) Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan  yuridis  maksudnya  adalah  hakim  mendasarkan  putusannya  pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan  pidana  tersebut  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi  dan  terdakwalah  yang  bersalah  melakukannya  (Pasal  183  KUHAP).  Alat  bukti yang  sah  dimaksud  adalah:  (a)  Keterangan  Saksi;  (b)  Keterangan  Ahli  ;  (c)  Surat;  (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak  perlu  dibuktikan  (Pasal  184).  Selain  itu  dipertimbangkan  pula  bahwa  perbuatan terdakwa  melawan  hukum  formil  dan  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  yang dilakukan.
Sehingga  dalam  memutus  tindak  pidana  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan melakukan  praktik  kefarmasian  yaitu  berdasarkan  pasal  198  UU  Nomor  36  tahun  2009 tentang  Kesehatan.  Hakim  harus  memeriksa  dengan  teliti  dan  cermat  berdasarkan  apa yang terungkap di persidangan yakni berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
2) Pertimbangan filosofis
Pertimbangan  filosofis  maksudnya  hakim  mempertimbangkan  bahwa  pidana  yang dijatuhkan  kepada  terdakwa  merupakan  upaya  untuk  memperbaiki  perilaku  terdakwa melalui  proses  pemidanaan.  Hal  ini  bermakna  bahwa  filosofi  pemidanaan  adalah pembinaan  terhadap  pelaku  kejahatan  sehingga  setalah  terpidana  keluar  dari  lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.
3) Pertimbangan sosiologis
Pertimbangan  sosiologis  maksudnya  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  didasarkan pada  latar  belakang  sosial  terdakwa  dan  memperhatikan  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat. 8
Dalam  perkara  pertama  Putusan  Nomor  543/Pid.Sus/2022/PN  Pdg  dapat  dilihat  dari uraian  pertimbangan  hakim  diatas  bahwa  hakim  mempertimbangkan  dua  keadaan  yaitu keadaan  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang  meringankan.  Keadaan  yang  meringankan terdakwa yaitu terdakwa mengakui  dan menyesali  perbuatannya, terdakwa berlaku sopan di persidangan  dan  terdakwa  belum  pernah  dihukum  sedangkan  keadaan  yang  memberatkan terdakwa  yaitu  perbuatan  terdakwa  yang  tidak  mendukung  program  pemerintah  dalam  hal tertib  praktik  kefarmasian.  Dalam  perspektif justitia  court ,  keadaan  seperti  bersikap  sopan, jujur,  dan  lain-lain  di  hadapan  sidang,  menjadi  pertimbangan  yang  dapat  mempengaruhi Hakim  untuk  menentukan  pemberatan  atau  peringanan  hukuman  yang  memang  menjadi otoritas  kebijakan  bebas  Hakim.  Pertimbangan  pemberian  keringanan  karena  telah  berlaku sopan  di  persidangan  juga  merupakan  kewenangan  dari  Majelis  Hakim.  Oleh  karenanya memang benar bersikap sopan di persidangan dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian keringanan  pidana  oleh  Majelis  Hakim,  tetapi  perlu  diingat  bahwa  hal  tersebut  tidak membebaskan  terdakwa  sepenuhnya  dari  hukuman  pidana.  Namun  sebenarnya  untuk keringanan  karena  sikap  sopan  di  persidangan  itu  tidak  bisa  dipertimbangkan  sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap orang. Dari dua keadaan yang dipertimbangkan oleh hakim tentu saja ini  belum  memenuhi  rasa  keadilan  atau  adanya  ketimpangan  dari  sanksi  pidana  yang dijatuhkan  oleh  hakim  kepada  terdakwa  yaitu  sanksi  pidana  denda  sebesar  Rp.  4.000.000 (empat  juta  rupiah)  yang  hal  tersebut  tidak  memberikan  efek  jera  kepada  terdakwa  karena telah  melakukan  praktik  kefarmasian  tanpa  keahlian  dan  kewenangan,  padahal  perbuatan terdakwa  tersebut  berakibat  membahayakan  kesehatan  masyarakat  dan  perbuatan  pidana tersebut  tidak  mendukung  program  pemerintah  yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu  hakim  anggota  yang memutuskan  untuk  perkara  Nomor  543/Pid.Sus/2022/PN  Pdg,  hanya  ada  satu  faktor  yang memberatkan  dan  ada  tiga  faktor  yang  meringankan  pada  kasus  ini,  hal  ini  muncul berdasarkan  pada  fakta  yang  terungkap  di  persidangan  sesuai  dengan  unsur-unsur  pidana
8 Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni, hlm. 67
yang telah terbukti.  Selain  itu, pada Pasal  198 UU No. 36 tahun 2009 tidak mencantumkan minimal pidana denda yang harus dikenakan kepada pelaku tindak pidana hanya ada pidana denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga dengan adanya faktor  keringanan  tersebut  hakim  memutuskan  pidana  denda  sebesar  Rp.  4.000.000  (empat juta  rupiah).  Namun,  menurut  analisis  penulis,  hakim  dengan  segala  kewenangan  yang dimiliki  dapat  memutus  pidana  denda  lebih  berat,  sehingga  dapat  menimbulkan  efek  jera kepada  terdakwa  untuk  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  dan  dapat  menjadi  efek pencegahan  di  dalam  masyarakat  untuk  melakukan  perbuatan  pidana  tersebut,    mengingat motif melakukan perbuatan pidana ini adalah motif ekonomi besar dengan keuntungan yang lumayan.
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  memperhatikan  segala  aspek  didalamnya yaitu,  surat  dakwaan,  fakta-fakta  hakim  dalam  persidangan,  keadaan  masyarakat  dalam persidangan.  Dengan  alasan-alasan  atau  pertimbangan  sebagaimana  Putusan  pengadilan merupakan  tanggung  jawab  hakim  dalam  melaksanakan  tugasnya,  untuk  memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara. 9
Pertimbangan  hakim  akan  berdampak  baik  atau  buruknya  terhadap  suatu  perkara, sebagaimana  dalam  perkara  putusan  Nomor  543/Pid.Sus/2022/PN  Pdg  dan  putusan  Nomor 280/Pid  Sus/2022/PN  Pmn  dalam  mengedarkan  obat  tanpa  keahlian  dan  kewenangan  untuk praktik  kefarmasian  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan,  yang  mana  di  dalam  perkara  ini  dampak  yang  diterima  oleh  masyarakat  sangat berbahaya  karena  itu  menyangkut  kesehatan  masyarakat,  setelah  adanya  putusan  hakim tersebut  diharapkan  dapat  memberikan  efek  jera  untuk  para  terdakwa  dan  efek  pencegahan untuk  masyarakat  dalam  mengedarkan  atau  mendistribusikan  obat  tanpa  keahlian  dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian.
Penjatuhan  pidana  atau  pemidanaan  merupakan  realisasi  peraturan  pidana  dalam undang-undang  yang  merupakan  sesuatu  yang  abstrak.  Dalam  menjatuhkan  putusan  pidana, hakim  harus  benar-benar  memahami  apakah  putusan  yang  dijatuhkan  tersebut  sudah mencapai sasaran bagi tujuan pemidanaan. Sistem pemidanaan menurut hukum positif, hakim mempunyai  kebebasan  dalam  menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan kepada terdakwa antara minimum umum sampai dengan maksimum khusus, walaupun hakim bebas  untuk  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana  yang  akan  dijatuhkan  dan  tidak secara  sewenang-wenang  menuruti  perasaan  subjektifnya.  Maksud  pembentukan  undang- undang  memakai  sistem  ini  adalah  untuk  memberikan  kebebasan  bagi  hakim  dalam menentukan  berat  ringannya  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang bertujuan untuk mencapai keadilan.
Dalam  pertimbangan  hakim  pada  perkara  kedua  putusan  nomor  280/Pid.Sus/2022/PN Pmn  diatas  yang  telah  diuraikan,  terdapat  pertimbangan  yang  meringankan  terdakwa  yaitu terdakwa  mengakui  dan  berlaku  sopan  di  persidangan  dan  berjanji  tidak  mengulangi  lagi. Bahwa  sikap  sopan  di  persidangan  itu  tidak  bisa  dipertimbangkan  sebagai  keadaan  yang meringankan pidana bagi Terdakwa karena sikap sopan di persidangan adalah kewajiban bagi setiap  orang.  Pada  pertimbangan  hakim  yang  memberatkan  terdakwa  bahwa  perbuatan terdakwa mengakibatkan bahaya bagi orang yang mengonsumsi obat keras tanpa resep dokter
9 Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 80
dan dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian, akan tetapi dilihat dari pertimbangan hakim yang memberatkan terdakwa tentu hal  ini  masih  belum  memenuhi  rasa  keadilan  karena  terdakwa  diberi  sanksi  pidana  denda yang ringan yaitu denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jika dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu pidana denda sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah),  tentu  saja  pidana  denda  pada  putusan  tersebut  tidak  sesuai  dengan  perbuatan  yang mengakibatkan bahaya bagi kesehatan orang yang mengonsumsi obat keras tersebut.
Putusan  Pengadilan  Nomor  280/Pid.Sus/2022/PN  Pmn  dan  Putusan  Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg merupakan perkara yang ditangani oleh  Penyidik Pegawai Negeri Sipil BBPOM di Padang. Struktur hukum untuk penegakan hukum bidang obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Polri.  Kerja  sama  yang  baik  antara  kedua  penegak  hukum  ini  akan  memudahkan  dalam proses  penanganan  tindak  pidana  baik  pada  tahap  penyidikan  maupun  dalam  proses pemberkasan sampai dinyatakan lengkap (P21) oleh Jaksa Penuntut Umum. Substansi hukum meliputi  perangkat  perundang-undangan  yang  digunakan  dalam  penegakan  hukum.  Apabila ditinjau dari substansi hukum yang digunakan Badan POM maka lebih banyak menggunakan Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

## KESIMPULAN
Penerapan  sanksi  pidana  pada  perkara  pertama  Putusan  Pengadilan  Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dan perkara kedua Putusan Pengadilan Nomor 280/Pid.Sus/2022/PNPmn telah memenuhi unsur-unsur pidana yang termuat dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu unsur setiap orang dan unsur dengan  tidak  memiliki  keahlian  dan  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kefarmasian. Penerapan sanksi pidana pada putusan pengadilan perkara pertama Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN Pdg dijatuhkan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum  sebesar  Rp.  5.000.000  (lima  juta  rupiah),  nilai ekonomi  barang  bukti  Rp.  150.000.000  (seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dan  Putusan pengadilan perkara kedua Nomor 280/Pid.Sus/2022/PN Pmn dijatuhkan pidana denda sebesar Rp.  5.000.000  (lima  juta  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar diganti  dengan  pidana  kurungan  selama  satu  bulan  dengan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum sebesar  Rp.  32.000.000  (tiga  puluh  dua  juta  rupiah),  barang  bukti  berupa  obat  dengan  nilai ekonomi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Putusan hakim menjatuhkan pidana denda yang  ringan  yaitu  sebesar  Rp.  4.000.000  (empat  juta  rupiah)  dan  Rp.  5.000.000  (lima  juta rupiah),  sedangkan  terdakwa  pada  kedua  perkara  tersebut  memiliki  kesanggupan  untuk membeli  obat  dengan  nilai  ekonomi  lebih  tinggi  jika  dibandingkan  pidana  denda  yang dikenakan  kepada  terdakwa.  Pidana  denda  merupakan  pidana  berupa  kewajiban  seorang untuk  menebus  kesalahannya  dengan  pembayaran  sejumlah  uang  tertentu,  maka  dengan jumlah denda yang ringan untuk dibayar oleh terdakwa akan berakibat bahwa terdakwa dapat mengulangi  perbuatan  yang  sama  dan  bisa  menimbulkan  potensi-potensi  kejahatan  obat  di masyarakat.  Selain  itu,  akibat  perbuatan  yang  dilakukan  terdakwa,  yaitu  tidak  memiliki keahlian  dan  kewenangan  dalam  melakukan  praktik  kefarmasian  dapat  mengakibatkan penyalahgunaan  obat,  penggunaan  obat  yang  tidak  rasional,  pemberian  obat  yang  tidak teratur,  informasi  pemberian  obat  yang  salah  sehingga  dapat  berakibat  serius  dan
membahayakan bagi masyarakat serta juga memberikan dampak terhadap penurunan kualitas terapi obat, peningkatan morbiditas dan mortalitas penurunan ketersediaan obat, peningkatan resiko  efek  samping  dan  munculnya  resistensi  obat  anti  mikroba  selain  itu  dampak  atas perbuatannya sangat masif dan menciderai rasa kemanusiaan.
Dasar  pertimbangan  hakim  untuk  perkara  pertama  Putusan  pengadilan  Nomor 543/Pid.Sus/2022/PN  Pdg  dan  perkara  kedua  Nomor  280/Pid.Sus/2022/PN  Pmn  yaitu  dasar pertimbangan  yuridis  dan  non  yuridis,  telah  sesuai  dengan  segala  aturan  yang  berlaku. Namun, penulis menganalisa tentang pertimbangan hakim terhadap faktor memberatkan dan meringankan, hanya ada satu faktor yang memberatkan dan ada tiga faktor yang meringankan pada  kedua  kasus  ini,  hal  tersebut  muncul  berdasarkan  pada  fakta  yang  terungkap  di persidangan sesuai dengan unsur-unsur pidana yang telah terbukti. Selain itu, pada Pasal 198 UU  No.  36  tahun  2009  tidak  mencantumkan  minimal  pidana  denda  yang  harus  dikenakan kepada pelaku tindak pidana hanya ada pidana denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), sehingga dengan adanya faktor keringanan tersebut hakim memutuskan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Namun,  menurut  analisis  penulis,  hakim  dengan  segala  kewenangan  yang  dimiliki  dapat memutus pidana denda lebih berat,  sehingga dapat  menimbulkan efek jera kepada terdakwa untuk  tidak  mengulangi  lagi  perbuatannya  dan  dapat  menjadi  efek  pencegahan  di  dalam masyarakat  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  pidana  tersebut,  mengingat  motif  melakukan perbuatan pidana ini adalah motif ekonomi besar dengan keuntungan yang lumayan. Putusan ini menurut penulis belum memenuhi nilai-nilai keadilan karena keadaaan yang memberatkan yaitu tidak mendukung program  pemerintah dalam  hal  tertib praktik kefarmasian, tentu saja hal  ini  bertentangan  dengan  fungsi  Pemerintah  meliputi  instansi  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  RI  untuk  menjamin  Obat  dan  Makanan  sampai  ke  tangan  masyarakat  dengan memenuhi  persyaratan  keamanan,  khasiat/  manfaat,  dan  mutu  produk  yang  ditetapkan  dan pelaku kejahatan terhadap sediaan farmasi tidak takut untuk melakukan perbuatannya, akibat atas perbuatannya sangat masif dan menciderai rasa kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bambang Waluyo, 2008, Pidana dan Pemidanaan , Jakarta : Sinar Grafika Sudarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung: Alumni
Chaturvedi, V. P., Mathur, A. G., & Anand, A. C, 2012. Rational drug use - As common as common  sense? Medical  Journal  Armed  Forces  India , 68 (3),  206–208. https://doi.org/10.1016/j.mjafi.2012.04.002
Fauqi  Elfarabi,  Fuji  Handayani,  dkk,  2021,  “Penyimpangan  Distribusi  Obat  Keras  Pada Sarana  Tidak  Memiliki  Keahlian  dan  Kewenangan  Melakukan  Praktik  Kefarmasian”. Vol. 2. Pp 1-13, Direktorat Cetah Tangkal Badan POM RI, Jakarta
Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., MArthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. 2017. The Republic of Indonesia Health System Review (Vol. 7, Issue 1).
Republik  Indonesia, “Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan” , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144
Republik  Indonesia,  ” Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga Kesehatan” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia, “Permenkes  Nomor  26  Tahun  2018  Tentang Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi  Secara  Elektronik  Sektor  Kesehatan’ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887 Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, 2020, Penandaan Kemasan Obat Berdasarkan Golongan.
https://kesehatan.jogjakota.go.id/berita/id/205/penandaan-kemasan-obat-berdasarkan- golongan-obat/.Diakses tanggal 28 Februari 2023