## STRATEGI  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PROVINSI  SUMATERA SELATAN
Muhammad Ridho 1 , Susiani 2 , Suwandi 3 , Hariyadi 4 , Yeni Frendiana 5
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muba. Email: gajipaspasan@gmail.com
2 Dinas Pendidikan Kab. OKI. Email: susian1971@gmail.com
3 Dit Lantas Polda Sumsel. Email: suwandieza@gmail.com
4 UPTB Samsat Wilayah Ogan Ilir Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
Email: hariyadiscorpio@gmail.com
5 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. Email: yenifrendiana@gmail.com

## ABSTRACT
The background of the research with the title "Strategy for Development of Government Apparatus Resources in the Regional Public Service Agency (BLUD) of South Sumatra Province", so far the South Sumatra Province BPSDMD in carrying out education and training for the State Civil Apparatus is only supported by APBD funds, so the volume of education and training is very large. limited. In the midst of the minimal budget allocation for the implementation of  education and  training  in 2016  and 2017  budget  efficiency.  so  that  some of  the  planned  activities  could  not  be carried out, even in 2018 there was absolutely no allocation of funds for the training of the State Civil Apparatus in South Sumatra Province. The implementation of PPK-BLUD is effective since it was stipulated by Governor Decree Number  201/KPTS/BPKAD/2017  dated  March  17,  2017  with  Full  BLUD  status.The  purpose  of  the  application  of the  PPK-BLUD  is  to  implement  the  Financial  Management  Pattern  of  the  Regional  Public  Service  Agency  (PPK- BLUD)  at  the  Regional  Human  Resources  Development  Agency  of  South  Sumatra  Province.  As  well  as  the Implementation  of  the  Financial  Management  Pattern  of  Regional  Public  Service  Agencies  (PPK-BLUD)  to increase  the  volume  of  performance  of  the  Regional  Human  Resources  Development  Agency  of  South  Sumatra Province. As well as making efforts or steps that need to be taken/recommended in an effort to improve and develop the  Implementation  of  the  Financial  Management  Pattern  of  Service  Agencies  Regional  General  Affairs  (PPK- BLUD). The result of this research is that the implementation of PPK BLUD has been running in accordance with the applicable rules. so that the existing systematics must be consistent and clear (to be implemented or executed), because  if  the  orders  given  change  frequently,  it  can  cause  confusion  for  the  implementers  in  the  field.  The implementation  of  PPK-BLUD  has  encouraged  the  improvement  of  service  performance  for  BPSDMD  of  South Sumatra Province, namely the implementation of Tk II, Level III and Level IV Leadership Training, Basic Training Education  and  Training,  Principal  Training  and  Education  and  Training  for  Principal  Strengthening.  2017Rp. 7,851,340,000 with the realization of 7,908,549,874 means that the target is achieved 100.73%. 2018 is the second year of the implementation of KDP-BLUD at the BPSDMD of South Sumatra Province, with a revenue target of Rp. 12,271,744,000 with a realization of Rp. 12,764,116.446,- While the revenue target for the 2019 implementation of the PPK-BLUD is Rp. 14,867,404,000 with a realization of Rp. 14,320,1442,500 as of December 27, 2019.. With the ease/flexibility of implementing PPK-BLUD not only pursuing remuneration, flexibility, avoiding laws and regulations in the procurement of goods/services, the application of PPK-BLUD is to improve the quality of public services,  financial  performance,  and  performance  benefits  for  the  community  in  a  sustainable  manner  that  is managed based on sound business practices.
Keywords: HR Development Strategy, Regional Public Service Agency (BLUD)

## ABSTRAK
Latar belakang penelitian  dengan  judul  “Strategi  Pengembangan Sumber Daya  Aparatur  Pemerintah  Di Badan Layanan  Umum  Daerah    (BLUD)    Provinsi    Sumatera  Selatan”,Selama  ini  BPSDMD  Provinsi  Sumsel  dalam
melaksanakan  pendidikan  dan  pelatihan  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  hanya  didukung  oleh  dana  APBD,  sehingga volume  penyelenggaraan    kediklatan    sangat  terbatas.  Ditengah  minimnya  alokasi  anggaran  untuk  penyelengaraan pendidikan  dan  pelatihan  pada  tahun  2016  dan  tahun  2017  efisiensi  anggaran.  sehingga  beberapa  kegiatan  yang sudah  direncanakan  tidak  dapat  dilaksanakan,    bahkan    tahun  2018  sama  sekali  tidak  ada  alokasi  dana    untuk pelatihan  Aparatur  Sipil  Negara    di  Provinsi  Sumatera  Selatan.  Penerapan  PPK-  BLUD  berlaku  sejak  ditetapkan dengan Keputusan Gubernur  Nomor 201/KPTS/BPKAD/ 2017  tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUD Penuh. Tujuan  dari  Penerapan  PPK-  BLUD  adalah  untuk  Penerapan  Pola  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum Daerah (PPK- BLUD) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.  Serta Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK- BLUD) peningkatan volume  kinerja Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan.serta  melakukan  upaya  atau langkah-langkah  yang  perlu  diambil/direkomendasikan  dalam  upaya  peningkatan  dan  pengembangan  Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).  Adapun hasil dari penelitian ini bahwa dalam penerapan PPK BLUD  sudah berjalan sesuai  dengan aturan yang berlaku . sehingga  sistimatika  yang telah ada  haruslah  konsisten  dan  jelas  (untuk  diterapkan  atau  dijalankan),  karena  jika  perintah  yang  diberikan  sering berubah-ubah,  maka  dapat  menimbulkan  kebingungan  bagi  pelaksana  dilapangan.  Penerapan  PPK-  BLUD  telah mendorong  peningkatan  kinerja  pelayanan    bagi  BPSDMD  Provinsi    Sumatera  Selatan  yaitu  dengan terselenggaranya  Diklat  Kepemimpinan  Tk  II,  Tingkat  III  dan  Tingkat  IV,  Diklat  Pelatihan    Dasar,  Diklat  Kepala Sekolah  dan  Diklat  Penguatan  kepala    Sekolah  .Sejak  dilaksanakannya  PPK-BLUD  realisasi    jasa  layanan  tahun 2017Rp. 7.851.340.000   dengan realisasi  7.908.549.874  artinya target tercapai  100,73 %.  Tahun 2018 merupakan tahun  kedua  penerapan  PPK-BLUD  pada  BPSDMD  Provinsi  Sumatera  Selatan,  dengan  target  pendapatan  sebesar Rp. 12.271.744.000  dengan  realisasi  Rp. 12.764.116.446,-  Sedangkan target pendapatan tahun   2019   penerapan PPK-BLUD adalah sebesar Rp. 14.867.404.000  dengan realisasi Rp. 14.320.1442.500 per 27 Desember 2019.. Dengan  kemudahan/fleksibilitas  penerapan  PPK-  BLUD    tidak  hanya  sekedar  mengejar  remunerasi,  fleksibilitas, menghindari peraturan perundang-undangan  dalam pengadaan barang/jasa,  penerapan  PPK-BLUD  adalah untuk meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  kinerja  keuangan,  dan  kinerja  manfaat  bagi  masyarakat  secara berkesinambungan   yang dikelola berdasarkan praktik  bisnis yang sehat.
Kata Kunci:  Strategi  Pengembangan SDM, Badan Layanan Umum Daerah  (BLUD)
PENDAHULUAN Latar Belakang Secara keseluruhan Proyeksi
pendapatan  BLUD  BPSDMD      Provinsi Sumatera  Selatan  berasal  dari  Layanan Kediklatan  dan  Layanan  non  kediklatan
Tahun 2017 s/d 2021 pengaruh
implementasinya    sangat  tinggi    hal  ini dapat  dilihat    dari  proyeksi  pendapatan BLUD  BPSDMD    2017-  2021    serta proyeksi  anggaran pendapatan  dan belanja BLUD  BPSDMD    2017  -  2021.    Dapat dilihat padatabel sebagai berikut:
T abel 1

## PROYEKSI  PENDAPATAN  BLUD
BPSDMD  2017 – 2021 No Tahun Proyeksi Pendapatan Persentase Peningkatan Proyeksi Diklat 1 2017 7.851.340.000,-
-
Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep 2 2018 8.182.082.000,- 4% Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep
3 2019 10.971.402.000,-
34% Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep 4 2020 11.709.635.000,- 7% Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep 5 2021 13.657.970.000,- 17% Pim II,III,IV,Laksar,Pengautaan Kepala Sekolah,Cakep Sumber : Sub Bag Perencanaan BPSDMD Prov.
Sumsel
Sebagaimana dimaklumi bahwa Pemimpin  di  Provinsi  Sumatera  Selatan telah  banyak  melakukan    yang  terbaik namun  bagaimanapun  kondisi  ekonomi pemerintah    daerah  saat  ini  sangat  sulit untuk mengerakkan secara serentak  visi dan misi  pemeritah  daerah.    Karena  itu  perlu pemikiran  dan  kajian  atas  kebijakan  yang ada  baik    perencanaan  maupun  menyangkut keuangan.
Adanya  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, bahwa salah satu agenda reformasi di bidang keuangan negara adalah perubahan terhadap
pola  penganggaran  tradisional  menjadi penganggaran  berbasis  kinerja.  Dengan penganggaran  berbasis  kinerja  ini,  arah penggunaan  dana  pemerintah  tidak  lagi berorientasi  pada  input  tetapi  pada  output, pendekatan  penganggaran  berbasis  kinerja sangat  diperlukan  bagi  pemerintah  maupun pemerintah daerah dimana organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan  kepada  publik  dengan  cara mewiraswastakan  pemerintah  ( enterprising the government ).
Kebijakan  Kebijakan    ditindak  lanjuti oleh Pemerintah dengan menerbitkan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perbendaharaan  Negara,  dimana dalam  Pasal  68  dan  Pasal  69  diatur  bahwa instansi  pemerintah  yang  tugas  pokok  dan fungsinya  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat, dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan  produktivitas,  efisiensi,  dan efektivitas,  yag  disebut  dengan  Badan Layanan  Umum.  Demikian  pula  halnya  di lingkungan  pemerintah  daerah,  dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat organisasi
perangkat daerah yang memberikan pelayanan  langsung  kepada  masyarakat berpotensi untuk melaksanakan Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum  Daerah  (  PPK-BLUD),  dimana  hal ini diatur dengan   Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor  61  Tahun  2007  tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan Badan  Layanan  Umum  Daerah,  yang menjadi  dasar  dalam  penerapan  Pola Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) saat ini.
Tugas  Pokok  dan  Fungsi  Badan Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi  Aparatur  Sipil  Negara.  Pendidikan  dan pelatihan  ini  terdiri  dari    pendidikan  dan
pelatihan  pelatihan  Laaksar  (  sebagai  syarat pengangkatan  sebagai    Pegawai  Negeri Sipil),  pendidikan  dan  pelatihan  dalam jabatan,  yang  meliputi  Diklat  Managerial (Diklat  Kepemimpinan  Tingkat  IV,  Tingkat III,  dan    Pelatihan  Kepemimpinan  Tingkat II)    serta    pendidikan  dan  pelatihan  teknis dan pendidikan fungsional. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dimaksud merupakan  salah  unsur  yang  sangat  penting dalam  manajemen  Pegawai  Negeri  Sipil dalam  upaya  peningkatan  kualitas  guna meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat.  Selama  ini  penyelenggaraan pendidikan  pelatihan,  hanya  mengandalkan dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah,  ataupun  bantuan  Pemerintah  dalam bentuk  dana  dekonsentrasi    sebagai  satu satunya sumber pendananan penyelenggaraan  kegiatannya.    Atas  dasar latar  belakang  tersebut,  maka  peneliti tertarik  untuk  meneliti  secara  mendalam dengan merumuskan sebuah judul  “Strategi Pengembangan    Sumber  Daya    Aparatur Pemerintah    Di  Badan  Layanan  Umum Daerah    (BLUD)    Provinsi    Sumatera Selatan “
Perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi  masalah  yang  disebutkan      di atas  maka  dalam  penulisan  ini  rumusan masalah yang diangkat adalah “Bagamaimanakah  Strategi  Pengembangan Sumber  Daya    Aparatur    Pemerintah    Di Badan  Layanan  Umum  Daerah    (PPK  - BLUD)  Provinsi  Sumatera Selatan “

## KERANGKA TEORI Konsep-konsep  Strategi
Menurut  Jatmiko  (2003:  4),  Strategi dipahami  sebagai  suatu  cara  organisasi untuk    mencapai  tujuannya,  sesuai  dengan peluang-peluang dan ancaman-ancaman lingkungan  eksternal  yang  dihadapi  serta sumber  daya  dan  kemampuan  internal
organisasi. Strategi  yang  dibuat  harus menyesuaikan  dengan  lingkungan  yang berubah  sehingga  strategi  menjadi  fleksibel untuk diterapkan dalam lingkungan.
Pengambilan  keputusan  dilakukan  oleh pengambil keputusan yang memiliki peranan yang penting dalam menentukan kebijakan.

## Strategi  SWOT
Analisis  SWOT adalah  suatu  metode perencanaan  strategis  untuk  mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan (strengths) ,
kelemahan
(weaknesses) , peluang
(opportunities) , dan ancaman (threats) , baik itu  tujuan  jangka  pendek  maupun  jangka panjang.

## Manajemen Sumber Daya Manusia
Penekanan lainnya sehubungan dengan  manajemen  sumber  daya  manusia, dikemukakan Notoatmodjo(1998: 108) sebagai berikut :
Manajemen  sumber  daya  manusia pada  hakekatnya  adalah  penerapan manajemen  tersebut  khusus  untuk sumber daya manusia, sehingga dapat didefinisikan  :  manajemen  sumber daya  manusia  adalah  seni  untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan,  mengawasi  kegiatan- kegiatan sumber daya manusia karyawan  dalam  rangka  mencapai tujuan organisasi.

## Pendidikan  dan  Pelatihan  Sumber  Daya Manusia
Pendidikan  dan  pelatihan  merupakan upaya  untuk  mengembangkan  sumber  daya manusia,  terutama  untuk  mengembangkan kemampuan  intelektual  dan  kepribadian manusia(Zamzam & Aravik, 2017).
Pendidikan dan pelatihan menurut
Notoatmodjo  (1998:25)  dibedakan  menjadi sebagai berikut :
Pendidikan  (formal)  didalam  suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan  kemampuan  ke  arah yang  diinginkan  oleh  organisasi  yang bersangkutan.  Sedangkan  pelatihan ( training )  merupakan  bagian  dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan  atau  keterampilan  khusus seseorang atau kelompok orang. Pengertian Badan Layanan Umum Daerah  dan  Pola  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Badan  Layanan Umum  Daerah adalah organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada  organisasi  perangkat  Daerah    di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  berupa  penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan  mencari  keuntungan,  dan dalam  melakukan  kegiatannya  didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## Kerangka Pemikiran
Pada penelitian ini penulis menggunakan  Teori  SWOT  ( Strengths- Weaknesses-
Opportunities-
Threats )menurut  Wheelen  dan  Hunger (2012: 16) merupakan sebuah langkah untuk dapat  mengidentifikasi  faktor  internal  dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian  tujuan  organisasi.  Lingkungan eksternal  berisi  variabel  peluang  dan ancaman  ( oppoturnities  and  threats )  yang berada  di  luar  organisasi  dan  bukan merupakan  hal  yang  dapat  dikontrol  oleh pimpinan  organisasi  dalam  jangka  waktu dekat.
Lingkungan  internal  organisasi  terdiri dari  variabel  kekuatan  dan  kelemahan ( strenghts  and  weaknesses )  yang  berada dalam  tubuh  organisasi  itu  sendiri  dan biasanya  tidak  dalam  kontrol  pimpinan organisasi  dalam  waktu  dekat.  Yang
termasuk dalam variabel ini adalah struktur, budaya, dan sumber daya organisasi.
Untuk  lebih  jelasnya  di  bawah  ini terdapat  gambar  kerangka  pikir  yang  dapat menjelaskan  keseluruhan  isi  penelitian  ini adalah:
Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran
Teori  dari  Fred R. David (2011: 179)

## METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Penelitian
Penelitian  yang  digunakan  adalah menggunakan  pendekatan  kualitatif  dilihat dari  fenomena  masalah  yang  ingin  dikaji dengan  melihat  tingkat  ekspalanasinya, sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Miles dan  Huberman  (1994)  mengemukakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali  atau  membangun  suatu  proposisi atau menjelaskan makna di balik realita Objek  dalam  penelitian  ini  adalah Strategi  Badan  Layanan  Umum  Daerah (Blud)  Terhadap  Pengembangan  Sumber Daya  Aparatur    Pemerintah      Di  Provinsi Sumatera Selatan.

## Sumber Data
Data  penelitian  ini  bersumber  dari pihak-pihak  terkait  yang  berperan  dalam memberikan  data  dan  informasi  dalam lingakup  penelitian dan  sarana yang digunakan  untuk  memperoleh  data  dan informasi  yang  berkaitan  dengan  masalah
yang  akan  diteliti.    Dalam  hal  ini  penulis menggunakan  dua  macam  data  menurut klasifikasi  berdasarkan  dari  jenis  dan sumbernya, yaitu:
1. Data Primer
Data  Primer  adalah  data  yang  diambil dari  sumber  pertama  di  lapangan  yang diperoleh  melalui  wawancara  terhadap informan  yang  ditemui  dilapangan  (Firdaus &  Zamzam,  2018).  Data  primer  diperoleh dari  observasi  langsung  ke  lokasi  penelitian seperti Kinerja Pegawai Pada Bagian Umum dan  Perlengkapan  ,  Bidang  Perencanaan, Sekretaris,  ka  BPSDMD    dan  Keuangan, Kabid Kabid penyelenggara Diklat
Kepemimpinan  ,Tehnis  dan  Fungsional  , Data  primer  di  peroleh  dari  informan melalui penelitian lapangan yang diharapkan informan  dapat  memberikan  data  dan informasi yang jelas dan akurat.
2. Data Sekunder Data  Sekunder,  yakni  data  yang diperoleh dari perpustakaan, laporan- laporan, arsip, dokumen-dokumen serta data dan  informasi  lain  yang  ada  hubungannya dengan  penelitian  ini.  Data  sekunder diperoleh dari hasil laporan tertulis (penelaahan  dokumen)  instansi  terkait, pengumpulan  literatur,  karya-karya  tulis serta  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan dengan permasalahan yang ada serta  sifatnya  mendukung  data  primer. Dalam  penelitian  ini  data  sekunder  yang diperoleh  berupa  surat  keputusan  dan dokumen  yang  berkaitan  dengan  Strategi Badan  Layanan  Umum  Daerah    (BLUD) Terhadap  Pengembangan  Sumber  Daya Aparatur  Pemerintah Di Provinsi  Sumatera Selatan,  serta  data  dan  informasi  yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

## Teknik Pengambilan Informan
Informan  adalah  orang  yang  berada pada  lingkup  penelitian,  artinya  orang  yang dapat  memberikan  informasi  tentang  situasi dan  kondisi  latar  penelitian.  Jadi  informan
SWOT KOMPETENSI SDM kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural KELEMAHAN KEKUATAN BLUD PELUANG ANCAMAN
harus  memiliki  banyak  pengalaman  tentang masalah  penelitian  dan  secara  sukarela menjadi  sumber  informasi  meskipun  tidak secara  formal,  mereka  dapat  memberikan pandangannya.  Adapun  informan    adalah sebagai berikut :
1.  Implementor : Kepala Badan BPSDMD Provinsi  Sumsel,  Bagian Perencanaan, Kepala  Keuangan  Kepada  BPSDMD Kabupaten/Kota

## 2.  Kelompok Sasaran: Kepada BPSDMD
Kabupaten/Kota

## Uji Validitas Data/Keakuratan Data
Sebuah penelitian studi kasus, menurut Winston  (1997),  adalah  sebuah  penelitian yang dilakukan dengan menggunakan strategi Triangulasi .  Strategi Triangulasi diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  proses penelitian  dari  studi  kasus  yang  dilakukan sudah  sesuai  atau  valid.  Validitas  proses penelitian  dari  studi  kasus  menjadi  penting untuk  menghindari  hasil  penelitian  yang diragukan reliabilitasnya  atau  subjektifitas  peneliti yang berlebihan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Tempat Penelitian Keadaan Pegawai Badan
Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan  per  31 Desember 2018 terdiri dari : a. PNS : 100 orang b. Tenaga Honorer :   3  orang

## Total : 103 orang
Dari  100PNS  dapat  diuraikan  sesuai masing-masing formasi sebagai berikut :
Tabel 4.1

## Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat
Pendidikan No Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%) 1 2 3 S3 S2 S1 8 44 31 8 % 44 % 31 % 4 5 D3 SMA 2 15 2 % 15 % Jumlah 100 100

## Tabel 4.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin No Jenis Kelamin Jumlah Prosentase 1 Laki-laki 59 59 % 2 Perempuan 41 41 % Jumlah 100 100
Badan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia  Daerah  Provinsi  Sumatera  Selatan dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  memiliki  berbagai  sarana  dan prasarana.  Adapun  sarana  prasarana  untuk menunjang kegiatan Kediklatan pada BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan seperti tabel berikut :
Tabel  4.3.
Sarana dan Prasarana BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan No Sarana dan Prasarana Gedung/Ruangan Kapasitas Keseluruhan Jumlah Fasilitas 1 Gedung Administrasi 1 unit (2 lantai) AC, Soundsys tem, Meubelai r - 2 Gedung Widyaiswara dan Perpustakaan 1  unit (2 lantai) AC, Soundsys tem, Meubelai r 3 a. Aula Putri Kembar Dadar
b.  Aula Hulu
Balang 1 Unit 1 Unit AC, Sound
System Lengkap SDA 200 Kursi
80 kursi 4 Ruang Belajar 7 kelas 7 Ruang AC 280 orang 5 Laboratorium bahasa dan Lab. Komputer 2 kelas AC, Sound Sistem,
Proyektor 80 orang
6 Asrama/Pengina pan 71 Kamar AC/kipas angin 211 orang a. Asrama Putri Rambut Selako 10 kamar 2 orang per kamar 20 orang
b. Asrama Mayang Sari 15 kamar 5 orang per kamar 75 orang c. Asrama Bagus 12 Kamar 3 orang per 36 orang
Kuning kamar
d. Asrama Batuapi 11 kamar 3 orang per kamar 33 orang e. Asrama Dapuntah yang 12 kamar 2 orang per kamar 24 orang f. Asrama Tuan Junjungan 11 kamar 6 kamar kapasitas @3 orang, 5 kamar @1 orang/ka mar 23 orang 7 Paviliun/Mess 1 Unit 6 Kamar
AC 12 orang 8 Ruang Makan 4 Unit Meja dan Kursi 280 Orang 9 Klinik / Balai Pengobatan 1 Unit Type 36 2 Orang T.Medis 2 Mobil Ambulan 2 Kamar Tidur 10 Masjid 1 Unit 1 Unit
300 Orang 11 Rumah Dinas 2 Unit 2 Unit Type 36 dan 54 12 Gedung Koperasi
1 Unit
Waserba/ Kantin 20 13 Ruang Perpustakaan 1 Unit 24 Meja dan Kursi 24 14 Lap.Tenis 1 Unit 2 band - 15 Lapangan Badminton 1 unit 1 Band - 16 Tennis Meja 2 Unit 2 Meja - 17 Kendaraan Dinas : Roda 2 Roda 4 7 Unit 9 Unit Minibus 6 Unit Ambulan 2 Unit Pick Up 1 Unit

## Hasil Uji Analisis SWOT
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel  SWOT  sebagai berikut:
INTERNAL EKSTERNAL S W Kekuatan(S) 1) Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2003  tentang Keuangan  Negara,  bahwa salah satu agenda reformasi di bidang
keuangan  negara  adalah perubahan  terhadap  pola penganggaran  tradisional menjadi penganggaran berbasis kinerja.
2) Penerapan  PPK-  BLUD berlaku  sejak  ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor 201/KPTS/BPKAD/  2017
tanggal  17  Maret  2017 dengan status BLUD Penuh.
3) Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  61  Tahun 2007  tentang  Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah, yang menjadi dasar dalam penerapan
Pola Pengelolaan Keuangan Kelemahan(W) 1) Provinsi Sumsel dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi
Aparatur Sipil Negara hanya didukung oleh APBD, sehingga prekuensi penyelenggaraan serta jumlah peserta pelatihan yang dapat dijangkau sangat terbatas 2) Alo kasi Anggaran yang minim merupakan masalah utama yang  dihadapi  di Provinsi  Sumatera
Selatan 3) APBD Provinsi
Sumsel terutama pada  tahun  2016
Badan  Layanan  Umum
Daerah  (PPK  -  BLUD) saat ini. 4) Tugas  Pokok  dan  Fungsi Badan Pengembangan Sumber  Daya  Manusia Daerah  Provinsi  Sumatera Selatan adalah menyelenggarakan pendidikan  dan  pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara 5) Pola Pengelolaan Keuangan  Badan  Layanan Umum  Daerah  (PPK  – BLUD)    pada  organisasi perangkat daerah atau unit kerja  perangkat  daerah yang  secara  operasional memberikan pelayanan langsung pada masyarakat. 6) Undang-Undang  Nomor  5
Tahun 2014 tentang  ASN, bahwa    seorang  ASN paling  tidak  mengikuti pendidikan  pelatihan  25 jam  pelajaran  dalam    satu tahun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen  PNS,  seorang PNS  paling  tidak  harus memiliki  3  kompetensi yakni,  kompetensi  Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural, dan  tahun  2017 yang mengalami beberapa kali efisiensi  sehingga beberapa  kegiatan yang sudah drencanakan  tidak dapat dilaksanakan, bahkan tahun
2018  sama  sekali tidak  ada  alokasi dana untuk pelatihan  Aparatur Sipil Negara. 4) Ko
ndisi  sarana    dan prasarana      masih belum maksimal 5) Pengelolaan BLUD    dan  pola pikir  penyenggara belum    berbasis bisnis 6) Pelayanan  publik penyelenggara masih  lemah O Peluang(O) 1) BLUD penerapan PPK-  BLUD BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatka n sumber pendanaan berupa  jasa layanan  dari hasil kerja sama dengan
pemerintah Kabupaten/ Kota di Sumatera`Se latan, instansi vertikal Kemenhum HAM, Kemenrisdik ti, Mahkamah Agung . 2) Merupakan satu  satunya di  Indonesia yang melaksanaka n PPK- BLUD dalam  upaya meningkatka n  pelayanan publik    di bidang pendidikan 3) BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah organisasi perangkat daerah  yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan Keputusan Gubernur
Nomor 201/KPTS/BPKAD/
2017  tanggal 17 Maret 2017 dengan status BLUDPenuh. Guna    Meni  ngkatkan potensi pemasukan  dana  untuk pengembangan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan. APBD Provinsi Sumsel mengalami beberapa kali efisiensi  sehingga beberapa  kegiatan yang sudah drencanakan  tidak dapat dilaksanakan, bahkan tahun
2018  sama  sekali tidak  ada  alokasi dana untuk
pelatihan Aparatur Sipil Negara oleh karena  itu    oleh karena itu penerapan PPK- BLUD  BPSDMD Provinsi Sumsel mendapatkan sumber pendanaan  berupa jasa layanan  yang Merupakan satu satunya di Indonesia    yang melaksanakan PPK-BLUD
berpotensi melaksanaka n Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK- BLUD), 4) Kebutuhan pegawai akan kualitas  dan kompetensi sebagai tuntutan  UU nomor 5 tahun   2014 Meni ngkatkan potensi pemasukan dana untuk pengembangan BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan T Ancaman(T) 1) Kinerja penyelengga rana pengelolaam BLUD sangat menentukan aspek  bisnis yang dapat bertahan atau tidak di masa depan. 2) Banyaknya Pesaing, ketersediaan sumber daya, jangka waktu minat konsumen, dan lain sebagainya yang belum terakomodir secara maksimal 3) Penempatak an Pimpinan yang berkomitme n terhadap BLUD 4) Target  PAD dari  BLUD yang  belum maksimal 5) BLUD belum di isi dengan SDM  yang proporsional dan profesional Tugas Pokok dan Fungsi
Badan Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  Daerah Provinsi Sumatera Selatanadalah menyelenggarakanpendi dikan dan pelatihan bagi Aparatur  Sipil  Negara yang dapat  berhasil bila didukung oleh pimpinan yang memiliki pola pikir bisnis. Pelayanan  publik penyelenggara masih lemah sehingga      target PAD belum tercapai.
Strategi
menerapkan
PPK-BLUD Kompetensi Manajerial Implementasi  kebijakan      PPK  BLUD pada BPSDMD Provinsi
Sumatera Selatanyang  mulai  dilaksanakan  tahun  2017 dapat  dikatakan  telah  berlangsung  secara efektif  sesuai  dengan  tujuan  ditetapkannya kebijakan PPK-BLUD  yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan yang ditandai dengan peningkatan jumlah dan jenis Diklat yang diselenggarakan  oleh  BPSDMD  Provinsi Sumatera Selatan. 2. Meningkatnya efisiensi dan kinerja anggaran    yang  ditandai  meningkatnya pendapatan    berupa  jasa  layanan  dan jumlah pada BPSDMD Provinsi
Sumatera Selatan.
3. Meningkatnya  kinerja  manfaat  bagi stakeholder yang  ditandai  meningkatnya pengguna  jasa  pelayanan  pendidikan pelatihan    yang  dilaksanakan  oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
Pengaruh    Strategi  menerapkan    PPK-

## BLUD
Setelah menerapkan PPK-BLUD
pengaruh  langsung  yang  dirasakan  oleh BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut : a. Meningkatnya volume kegiatan pelatihan  dan  meningkatnya    kinerja keuangan melalui penerimaan jasa pelayanan, dimana tahun 2017 dilaksanakan 12 kegiatan pelatihan dengan  jumlah  jasa  layanan  sebesar Rp7.851.340.000  (tujuh  miliar  delapan ratus lima puluh satu juta tiga ratus empat puluh  ribu  rupiahdan    pada  tahun  2018 direncanakan  sebanyak  23    kegiatan dengan rencana peneriman   jasa layanan sebesar Rp13.682.082.000,- b. Meningkatnya apresiasi lembaga/instansi yang bekerjasama
dalam  penyeleggaraan  pelatihan  dengan BPSDMD  Provinsi  Sumatera  Selatan, antara  lain    Diksar  CPNS  Kemenrisdikti sebanyak  4  angkatan  tahun  2017,  Diksar CPNS  MA    2  Angkatan  tahun  2018, Diksar CPNS Kemenkumham senayak 12 angkatan taun 2018.
c. Diberinya  kepercayaan  oleh  LAN RI  untuk  menyelenggarakan  Diklat  Pim Tingkat  II  secara  mandiri  dalam  tahun
2017  ,2018      dan  tahun    2019  masing masing 1 angkatan dalam 2 kelas. .
d. Meningkatnya pemberdayaan Widyaiswara BPSDMD provinsi Sumatera  Selatan    sebagai  pengampu mata pelatihan. e. BPSDMD  merupakan  BPSDMD yang  pertama  sekali  menerapkan  PPK BLUD,  sehingga  menjadi  rujukan  bagi BPSDMD Provinsi lainnya dalam penerapan PPK-BLUD.

## KESIMPULAN Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  di  atas Implementasi    Keputusan  Gubernur  Nomor 201/KPTS/BPKAD/2017  tentang  Penerapan PPK-BLUD    BPSDMD  Provinsi  Sumatera Selatan,  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Penerapan PPK- BLUD telah mendorong peningkatan kinerja pelayanan    bagi  BPSDMD  Provinsi Sumatera Selatan yaitu dengan terselenggaranya  Diklat  Kepemimpinan Tk  II,  Tingkat  III  dan  Tingkat  IV, Diklat  Pelatihan    Dasar,  Diklat  Kepala Sekolah  dan  Diklat  Penguatan  kepala Sekolah  dengan  realisasi    jasa  layanan tahun 2017 Rp. 7.851.340.000   dengan realisasi  7.908.549.874  artinya target tercapai    100,73  %. Tahun  2018 merupakan  tahun  kedua  penerapan PPK-BLUD  pada  BPSDMD  Provinsi Sumatera Selatan, dengan target pendapatan  sebesar  Rp.  12.271.744.000 dengan    realisasi    Rp.  12.764.116.446,- Sedangkan  target  pendapatan  tahun 2019      penerapan  PPK-BLUD  adalah sebesar  Rp.  14.867.404.000    dengan realisasi  Rp.  14.320.1442.500  per  27 Desember 2019..
2. Dengan meningkatnya kinerja keuangan dalam  arti    semakin  besar    penerimaan jasa  layanan  semakin  besar  efisiensi anggaran  APBD  dapat  dihemat  atau
dialihkan  unuk  membiayai  belanja modal  atau  belanja  lainnya,    bahkan tahun  2018  semua  kegiatan  pelatihan dilaksanakan dengan PPK BLUD.
3.
Meningkat
nya  Kinerja  Manfaat  bagi  lembaga  dan stakeholder, dalam arti peserta pelatihan sebagai  penguna  jasa  tidak  saja    dari Provinsi  Sumatera  Selatan    tetapi  juga diikuti  oleh  peserta  dari  luar    Provinsi
Sumatera Selatan, serta lembaga/kementerian yang bekerjasama  dalam  penyelenggaraan pelatihan  dengan  BPSDMD  Provinsi
Sumatera  Selatan,  secara  pararlel  pula sekaligus      pemberdayaan  Widyaiswara sebagai pengampu mata pelatihan.

## Rekomendasi
Penerapan  PPK-BLUD  tidak  hanya sekedar  mengejar  fleksibelitas    dalam pengelolaan keuangan semata, tetapi kewenangan penerapan PPK-BLUD diberikan    untuk  meningkatkan  kinerja pelayanan,  kinerja  manfaat,  dan  kinerja keuangan,    dengan      tidak  semata-mata berorientasi  untuk  mengejar  keuntungan ( profit  oriented ).  Oleh  sebab  itu  dalam upaya peningkatan kinerja BLUD BPSDMD
Provinsi Sumatera Selatan, direkomendasikan  3  hal  sebagai  berikut, yaitu : 1. Meningkatkan
pemahamam dan perubahan pola pikir ( maindset ) semangat kewirausahaan ( enterpreneurshif) terutama bagi pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah  BPSDMD  Provinsi  Sumatera Selatan.
2. Dalam  upaya  meningkatkan    kinerja Badan  Layanan  Umum  Daerah    perlu didukung  dengan  sarana  prasarana pendidikan  dan  pelatihan  yang  cukup memadai, hal ini sebagai upaya peningkatan  daya  saing  BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan.
3. Perlu peningkatan kapasitas dan profesionalisme  Widyaiswara    sebagai tenaga  pengajar  pendidik  dan  pelatih (Dikjartih)    secara  berkesinambungan sebagai    komponen  utama  dalam pelaksanaan pelatihan .
4. Perlunya    meningkatkan    sarana  dan parasaram  BLUD dalam melaksanakan Pola PPK –BLUD
5. Perlunya    meningkatkan  koordinasi dengan stakeholder  dalam meningatkan target PAD yang telah ditetapkan  setiap tahunnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gibson,James  L.John  M  Ivancevich  dan james    H.  Donnely  ,  1984  . Organisasi dan  Manajemen  :  Prilaku,  Struktur  dan Proses, terjemahan    Djoerban  Wahid,
Erlangga , Jakarta
Hoogrerwerf,  A.  1983. Ilmu  Pemerintahan , Alih  bahasa  L.L.  Tobing,  Erlangga, Jakarta
Santoso.  1988. Analisis  Kebijakan  Publik ,
P.T. Tiara Wancana, Yogyakarta
Sugiyono
2009, Metode Penelitian Kuantitatif  dan  Kualitatif    dan  R  &  D, Bandung Alfabert Tjokroamididjojo, Bintoro. 2001, Pengantar Pemikiran Teori dan Orentasi Pengukuran Sosial, P.T. Gunung Agung,
Jakarta.
Zamzam,  F.  &  F.  (2018). Aplikasi Metodologi Penelitian . Deepublish.
Zamzam,  F.,  &  Aravik,  H.  (2017). Manajemen  SDM  Berbasis  Syariah .
Bogor: CV. RWTC Success.

## Peraturan Perundang Undangan
Peraturan  Pemerintah  Nomor    53  Tahun
2005 tentang Badan Layanan Umum.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun 2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61 Tahun  2007  tentang  Pedoman  teknis pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan Umum Daerah.