## Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Volume 5 Nomor 1, Oktober 2020
ISSN Print: 2528-6137ISSN Online: 2721-0391
Penerbit:
Program Studi Hukum, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum indexed by Google Scholar and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pembaharuan Hukum Praktik Kedokteran Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan Berkeadilan
Krismono Irwanto 1 , Richard Kennedy 2
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang E-mail: krismono60@gmail.com
Abstract: Globalization and the advancement of Science impact on changes in the value and behavior of society, including in the field of health. The medical service system underwent change and development of the  Times.  The  value  device  and  the  norm  contained  inthe  law  No.  29  year  2004  about  the  practice  of medicine is not able to accommodate the development of the Times. In addition, the lawNo. 29 year 2004 about medical practice of deemed has not given the arrangement of health services are justice for medical personnel,  patients,  and  healthcare  facilities  providers.  Therefore,  the  legal  renewal  of  medical  practice needs to be done, to provide a set of fairness norms for medical personnel, patients, and healthcare facility providers, as well as the norm able to accommodate the development of the Times  with the presence of telemedicine.  This  article  attempts  to  kerasilk  reconstruct  the  legal  renewal  of  medical  practice  with  a qualitative  and  normative  approach.  As  a  result,  this  article  recommends  the  legal  renewal  of  medical practice should be conducted based on the values of Pancasila as the lofty ideals of the nation of Indonesia. There are three points as pillars that must be considered in the renewal of the law of Medical practice, namely: the basic foundation that is the basis for health care, the form of Equitable Health service, and the accountability of the parties in a clear and Equitable healthcare service.
Keywords: Health law; Justice Health Services; Legal reform; Medical practice.
Abstrak: Globalisasi  dan  kemajuan  ilmu  pengetahuan  berdampak  pada  perubahan  nilai  dan  perilaku masyarakat,  termasuk  dalam  bidang  kesehatan.  Sistem  pelayanan  medis  mengalami  perubahan  dan perkembangan  zaman.  Perangkat  nilai  dan  norma  yang  termuat  pada  Undang-Undang  No.  29  Tahun 2004  tentang  Praktik  Kedokteran  dirasa  sudah  tidak  mampu  mengakomodasi  perkembangan  zaman. Selain itu, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dirasa belum memberikan pengaturan  pelayanan  kesehatan  yang  berkeadilan  bagi  tenaga  medis,  pasien,  dan  penyedia  fasilitas kesehatan.  Karena  itu,  pembaharuan  hukum  praktik  kedokteran  perlu  dilakukan,  untuk  menyediakan seperangkat  norma  yang  berkeadilan  bagi  tenaga  medis,  pasien,  dan  penyedia  fasilitas  kesehatan, sekaligus  norma  tersebut  mampu  mengakomodasi  perkembangan  jaman  dengan  hadirnya  telemedicine. Artikel  ini  mencoba  merekonstruksi  pembaharuan  hukum  praktik  kedokteran  dengan  pendekatan kualitatif dan normatif. Hasilnya, artikel ini merekomendasikan pembaharuan hukum praktik kedokteran harus dilakukan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai cita luhur Bangsa Indonesia. Ada 3 hal pokok sebagai  pilar  yang  harus  diperhatikan  dalam  pembaharuan  hukum  praktik  kedokteran,  yakni:  landasan dasar yang menjadi asas dalam pelayanan kesehatan, bentuk pelayanan kesehatan yang berkeadilan, dan pertanggungjawaban para pihak dalam pelayanan kesehatan yang jelas dan berkeadilan.
Kata  Kunci: Hukum  Kesehatan;  Keadilan;  Pelayanan  Kesehatan;  Pembaharuan  Hukum;  Praktik Kedokteran.

## A. Pendahuluan
Kemajuan  ilmu  kedokteran  telah  membawa  masyarakat  pada  era  pelayanan kesehatan  baru  yang  lebih  berkeadilan.  Semua  lapisan  masyarakat  mendapatkan  hak yang sama untuk dapat mengakses layanan kesehatan dan kedokteran. Masyarakat juga dipermudah  dengan  teknologi-teknologi  pengobatan  baru.  Namun  konsekuensi  dari kemajuan  tersebut  membawa  dampak  yang  juga  besar  dan  rumit  di  dalam mengimplementasikan  hak-hak  masyarakat  secara  adil  dalam  konsep  pelayanan kesehatan  secara  umum  maupun  pelayanan  kedokteran  secara  khusus.  Penyakit- penyakit baru dan pandangan-pandangan baru tentang filosofi global yang muncul juga membawa  perubahan  paradigma  layanan  sehingga  konsep  keadilan  yang  menjadi  ruh dalam  pelayanan  kesehatan  juga  harus  disesuaikan  dengan  zamannya.  Kemajuan informasi  pun  ikut  memiliki  andil  yang  besar  dalam  perkembangan  pelayanan kesehatan.  Metode  pengobatan  jarak  jauh  yang  dulunya  menjadi  suatu  keniscayaan sekarang telah dapat diwujudkan. 1
Dasawarsa  terakhir  menunjukan  bahwa  banyak  hal  telah  dilakukan  untuk  bisa memberikan  layanan  kesehatan  yang  terbaik,  namun  itu  belum  cukup. Banyak  konflik baru  yang  juga  muncul  dengan  adanya  pandangan  baru  di  bidang  ekonomi,  sosial, budaya yang mempengaruhi ranah kesehatan dan kedokteran. Bidang yang tadinya tidak tersentuh  oleh  nilai-nilai  baru  selain  kemanusiaan,  belas  kasih  dan  pengabdian  harus ikut berubah bersama waktu. Oleh karena itu norma-norma yang ada dan diyakini dalam ilmu  kesehatan  dan  kedokteran  mulai  berubah.  Nafas  pelayanan  kesehatan  juga  mulai berubah  ke  arah  orientasi-orientasi  baru.  Masalahnya  kemudian  apakah  orientasi- orientasi  baru  ini  harus  menghilangkan  nilai-nilai  lama  atau  justru  memperkaya  nilai- nilai  lama  sehingga  upaya  memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  berkeadilan  bisa diimplementasikan dengan baik.
Undang-undang  praktik  kedokteran  yang  sudah  ada  selama  ini  mencoba menjawab  tantangan-tantangan  bidang  kesehatan  dan  kedokteran,  namun  masih terbentur dengan banyak aspek keadilan yang masih saja dipertahankan hingga saat ini. Apalagi  ketika  aspek  filosofis  dan  orientasi  layanannya  masih  saling  berbenturan dengan kepentingan masyarakat baik karena sengketa medis maupun pandangan global mengenai bagaimana seharusnya hukum mengatur kepentingan para pihaknya.
Hukum  Praktek  Kedokteran  diharapkan  mampu  menjembatani  suatu  peluang konflik yang bisa terjadi antara pelaku profesi  dengan pengguna layanan,  meskipun di dalam kenyataan masih banyak pasal yang terkesan kurang memberikan rasa keadilan, tambal  sulam  dan  tumpang  tindih  disana-sini. 2 Tanpa  mengurangi  rasa  hormat  pada pembuat  undang-undang  maka  hukum  praktek  kedokteran  semestinya  tidak  hanya bicara  mengenai  teknis  praktek  kedokterannya  saja,  namun  lebih  dari  itu  seharusnya mampu  memberi  ruang  pada  pelaku  profesi  untuk  menyamakan  persepsi  dalam mengorientasikan landasan dasar layanan, bentuk layanan dan tanggung jawab layanan. Hukum yang ada selama ini terkesan bersifat teknis saja dan kurang mensosialisasikan landasan  dasar  pelayanan  yaitu  upaya  kesehatan  berkeadilan.  Bentuk  layanan  yang mengupayakan  nilai-nilai  etika  baru  dan  hak  asasi  manusia  serta  tanggung  jawab layanan yang dapat berupa penghargaan atau sanksi.
1 Susannah  McLean  dkk,  2013, “The  Impact  of  Telehealthcare  on  the  Quality  and  Safety  of  Care:  A Systematic Overview” , Journal PLoS One, Vol. 8, No. 8, Hal 12-38.
2 Hargianti  Dini  Iswandari,  2006, Aspek  Hukum  Penyelenggaraan  Praktik  Kedokteran:  Suatu  Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 29/2004 Tentang Praktik Kedokteran , Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, Vol. 9, No. 2, Hal 52.
Meskipun nampak sepele dan sederhana landasan dasar layanan akan membentuk arah  orientasi  pelayanan  kedokteran,  rumah  sakit  dan  kesehatan  pada  umumnya. Apabila hal ini tidak diatur maka penyelenggaraan layanan akan dipersepsikan dengan cara dan orientasi yang berbeda. Sebagai contoh mengenai program jaminan kesehatan dengan  BPJS.  Ada  banyak  keluhan  pasien  mengenai  pelayanan  yang  diskriminatif terhadap  pengguna  BPJS  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  tertentu.  Bahkan  keluhan pasien  langsung  berkaitan  dengan  pelaku  profesi  terutama  dokter  yang  memberikan perlakuan berbeda terhadap pengguna jaminan dengan pasien umum. Hal ini merupakan kenyataan  yang  tidak  bisa  dipungkiri  dan  merupakan  tindakan  yang  logis  karena undang-undang  tidak  mengatur  landasan  dasar  layanan  dimana  setiap  dokter  dan fasilitas  kesehatan  harus  memberikan  layanan  yang  sama  pada  pasien  baik  pengguna jaminan  sosial  maupun  pasien  umum.  Orientasi  materialistik  bisa  menjadi  bagian  dari persepsi  para  pelaku  profesi  ketika  landasan  dasarnya  tidak  tertuang  secara  lugas  dan jelas  di  dalam  undang-undang.  Oleh  karena  itu  isu  kapitalisasi  di  bidang  kesehatan meluas  sehingga  masyarakat  memiliki  jargon  baru  bahwa  “Orang  miskin  dilarang sakit”. Hal ini tentu saja melukai rasa keadilan semua orang. Padahal terkadang rumah sakit dan dokter juga terbentur pada masalah-masalah internal yang cukup pelik seperti tingginya  biaya  operasional  rumah  sakit,  tingginya  biaya  pendidikan  medis,  tingginya biaya  teknologi  terbaru  rumah  sakit,  sulitnya  mengklaim  jaminan  kesehatan  dan  lain sebagainya  sehingga  pihak-pihak  tersebut  lebih  memprioritaskan  pasien  umum  yang membayar  tunai  dibandingkan  dengan  pengguna  jaminan.  Oleh  karena  itu  perlu dilakukan rekonstruksi atau pembaharuan hukum praktik kedokteran yang baru dimana aspek landasan dasarnya diperjelas, diperkuat dan dapat diimplementasikan.
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang  dilakukan  oleh  Bagus  Tri  Adikarya,  dalam  artikel  ilmiahnya  yang  berjudul Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Melalui  Reformasi  Standar  Pelayanan  Kedokteran Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum, 3 namun penelitian yang dilakukan oleh saudara Bagus,  hanya  fokus  pada  permasalahan  hukum  standar  pelayanan  kedokteran,  yang kemudian  dalam  kesimpulanya  penulis  mengajukan  pentignya  pembaharuan  hukum terhadap standar pelayanan kedokteran. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini  akan  lebih  fokus  untuk  mengkaji  pembaharuan  hukum  kedokteran  dari  aspek landasan dasarnya.

## B. Permasalahan
1. Bagaimanakah Regulasi Praktek Kedokteran dan Implementasinya?
2. Bagaimanakah  Rekonstruksi  Regulasi  Praktek  Kedokteran  di  dalam  Pelayanan Kesehatan yang Berkeadilan?

## C. Metode Pendekatan
Permasalahan  di  atas  akan  dikaji  dengan  menggunakan  metode  yuridis  empiris yaitu  suatu  metode  penelitian  untuk  meneliti  suatu  gejala  yang  timbul  dimasyarakat 4 , dengan  melalui  pendekatan  preskriptif  analitis.  Penelitian  ini  mengunakan  data  primer dan  data  sekunder  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  lapangan  dan  data  yang  bersumber
3 Bagus  Tri  Adikarya, Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Melalui  Reformasi  Standar  Pelayanan Kedokteran Berdasarkan Prinsip Kepastian Hukum , Skripsi, Universitas Brawijaya, malang, 2015, Hal 1
4 Munir  Fuady  , Metode  Riset  hukum,  Pendekatan  Teori  dan  Konsep ,  Rajawali  Pers,  Depok,  2018,  Hal. 130
dariperundang-undang  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  berhubungan  dengan  hukum praktek kedokteran, Sekaligus menggunakan metodologi deskriptif analitissebagai cara analisa  untuk  menjelaskan  gambaran  tentang  rekonstruksi  hukum  praktek  kedokteran dalam  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  berkeadilan.  Melalui  pendekatan  normatif, diharapkan  dapat  menguraikan  berbagai  data  diolah  dan  dianalisis  guna  rekonstruksi hukum  praktek  kedokteran  dalam  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  berkeadilan  di rumah  sakit,  sehingga  pandangan  yang  semula  bersifat  teknis,  dikonstruksi  kembali dengan  prinsip,  landasan,  nilai  standar,  aturan,  tanggung  jawab,  sehingga  dokter  yang memberikan upaya pelayanan kesehatan mampu memberikan layanan yang berkualitas, bermutu,  berkeadilan  dan  memiliki  nilai-nilai  dasar  idealisme  yang  sesuai  dengan ideologi dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.
D. Pembahasan
1. Regulasi Praktek Kedokterandan Implementasinya
Undang-undang  praktik  kedokteran  yang  ada  selama  ini  banyak  membahas  hal- hal  yang  bersifat  teknis  di  dalam  ketentuannya.  Namun  tidak  melihat  aspek  filosofis yang membentuk landasan dasar regulasi suatu ketentuan undang-undang yang baik dan benar.  Akibatnya  ketika  suatu  sengketa  medis  yang  berkaitan  dengan  hal-hal  dasar, undang-undang ini tidak mampu memberikan solusi terbaiknya. Padahal suatu undang- undang yang baik tidak lepas dari hal-hal yang bersifat mendasar. Hal ini dapat dilihat pada pasal 2 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran berkaitan dengan asas dan tujuan yang isinya adalah sebagai berikut:
Praktek kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah,  manfaat,  keadilan,  kemanusiaan,  keseimbangan  serta  perlindungan  dan keselamatan  pasien. 5 Asas  dan  tujuan  ini  semestinya  cukup  sebagai  bentuk  landasan dasar  dalam  praktek  kedokteran  dalam  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  berkeadilan. Apabila  di  dalam  penjelasan  undang-undang  ini  tidak  sekedar  hanya  berisi  definisi- definisi praktis namun juga memuat nilai-nilai filosofi dari layanan praktek kedokteran. Selain  itu  di  dalam  penjelasan  juga  tidak  dijabarkan  mengenai  bagaimana  Pancasila sebagai  grundnorm  melandasi  praktik  kedokteran.  Apa  kaitan  asas  ideologi  negara dengan  praktek  kedokteran.  Hal  ini  penting  untuk  mendapatkan  penjelasan  karena grundnorm  tersebut  akan  memberikan  landasan  filosofis  dari  layanan  kesehatan  yang akan  diberikan  utamanya  yang  berkaitan  dengan  aspek  keadilan  dan  kemanusiaan.  Di dalam penjelasan pasal 2 mengenai keadilan hanya dijabarkan sebagai berikut:
Point  c.  Keadilan  adalah  bahwa  penyelenggaraan  praktek  kedokteran  harus mampu memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada setiap orang dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat serta pelayanan yang bermutu. Point d. Kemanusiaan adalah  bahwa  dalam  penyelenggaraan  praktik  kedokteran  memberikan  perlakuan  yang sama dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama status sosial dan ras. Penjelasan mengenai hubungan antara nilai keadilan dan kemanusiaan dengan asas Pancasila tidak dikaitkan.  Padahal  keduanya  merupakan  elemen  dari  sila  ke  2  dan  ke  5  dari  Pancasila yaitu  kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  serta  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Asas  ini  memberikan  orientasi  dasar  dari  pelayanan  kesehatan.  Hal  ini  pun bisa dikaitkan dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 44 tahun 2009  tentang  rumah  sakit.Namun  tidak  satupun  yang  mengaitkannya  dengan  landasan dasar  hukumnya.  Di  dalam  Undang-undang  rumah  sakit  yang  sedikit  memberikan gambaran  implementasi  grundnorm  sila  kelima  yang  mengaitkan  tujuan  rumah  sakit
5 Bambang  Supriyatno  , Buku  Saku  Praktik  Dokter  dan  Dokter  Gigi  di  Indonesia ,  Konsil  Kedokteran Indonesia, Jakarta, 2018, Hal 3-4.
adalah  memiliki  fungsi  sosial.  Hal  ini  memberikan  landasan  dasar  layanan  yang  harus menjadi  hukum  baku  dan  nafas  dari  pemberian  layanan  jika  mengaitkannya  dengan grundnorm. Melanggar pasal 2 artinya juga melanggar ideologi negara. Namun karena isi asas dan tujuan berdiri sendiri maka seolah penempatan Pancasila di dalam undang- undang  adalah  formalitas  saja.  PadahalPancasila  adalah  norma  dasar  yang  menjadi landasan dasar layanan. Oleh karena itu elemen dasar dari sila ke 5 yang berisi orientasi mengenai  sosialisme  dengan  mudah  bisa  dialih  persepsikan  ke  dalam  bentuk  orientasi yang  lain.  Penjelasan  undang-undang  yang  mengaitkan  grundnorm  dengan  nilai  yang lain  dalam  ketentuan  hukum  akan  memiliki  akibat  hukum  dan  cara  mempersepsikan yang  berbeda.  Hal  ini  penting  untuk  dipahami  mengingat  Hans  Kelsen  menuliskan dalam teorinya bahwa tata aturan yang baru menerima atau mengadopsi, norma dari tata aturan lama atau grundnorm yang ada sehingga menjadi valid. Staats fundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staats fundamental norm adalah sebagai  syarat  bagi  berlakunya suatu konstitusi. Staats  fundamental  norm ada  terlebih  dahulu  dari  konstitusi  suatu  negara. 6 Namun  bukan  sekedar  sebagai formalitas  saja,  seharusnya  menjadi  kekuatan  hukum  yang  mengikat  dan  memiliki legalitas.
Pemberian  landasan  dasar  layanan  dan  orientasi  layanan  berasaskan  Pancasila yang memiliki fungsi sosial ini penting untuk dituangkan, dijabarkan dan dijelaskan di dalam  undang-undang,  sehingga  segala  bentuk  layanan  yang  timbul  tidak  bisa dipersepsikan dengan cara yang berbeda ataupun menggunakan orientasi yang berbeda. Landasan  dasar  layanan  juga  harus  mengatur  mengenai  siapa  dan  bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan? Warga negara  Indonesia atau pihak asing  yang berinvestasi. Oleh karena itu perlu mengatur ruang lingkup berlakunya undang-undang. Bagi  semua pemberi  jasa layanan kedokteran yang ada di  Indonesia atau hanya warga negara,  karena  hal  ini  akan  berdampak  pada  kemungkinan  terjadinya  sengketa  medik yang  memiliki  lingkup  hukum  yang  berbeda  bahkan  sistem  hukum  yang  berbeda. Karena  didalam  kenyataan  setelah  era  pasar  bebas,  layanan  kesehatan  menjadi  salah satu  bidang  investasi  yang  menguntungkan,  dan  apabila  bentuk  pelayanan  kesehatan merupakan badan hukum penanaman modal asing, bagaimanakah para dokternya akan bekerja. Hal  ini tidak diatur didalam  undang-undang praktik kedokteran yang  ada saat ini. Dengan begitu para dokter asing bisa saja merampas wilayah kerja para dokter yang ada  di  negara  ini  apabila  pengaturan  dan  lingkup  berlakunya  undang-undang  ini  tidak diatur.
Selain landasan dasar layanan perlu juga mengatur bentuk dasar layanan. Didalam undang-undang  praktik  kedokteran  saat  ini  tidak  diatur  mengenai  bentuk  dasar pelayanan kesehatan misalnya kapan seseorang harus berobat pada fasilitas tingkat satu, siapa  saja  yang  terlibat  dalam  pengelolaan  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  dokter praktek atau dokter keluarga, Puskesmas dan klinik. Hal ini perlu diatur karena banyak sekali  keluhan  berkaitan  dengan  penggunaan  jaminan  kesehatan  yang  mensyaratkan fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama.  Perlu  juga  diatur  mengenai  bentuk  layanan  medis terdiri dari apa saja. Hal ini berkaitan dengan teknis pelayanan praktik kedokteran dari pemeriksaan  dasar,  standar  pelayanan,  perizinan,  persetujuan  sampai  dengan  tindakan medis. Selama ini hanya pengaturan umum saja yang dibahas di dalam undang-undang seperti  standar  layanan,  hak  dan  kewajiban  dokter,  hak  dan  kewajiban  pasien,  konsil
6 Jimly Asshiddiqie, Ideologi Pancasila, dan Konstitusi , Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2011, Hal 10
kedokteran, persetujuan tindakan medik, rekam medik, surat ijin praktek dsbnya namun hal-hal  yang  rentan  dengan  sengketa  medik  seperti  tindakan  medik,malpraktek  medik, risiko  medik dan bahkan sengketa medik sendiri tidak pernah diatur di  dalam undang- undang. Padahal jelas sekali hal-hal tersebut penting diatur.
a. Tindakan medis
Undang-undang  tidak  pernah  memberikan  definisi  yang  jelas  mengenai  apa  dan bagaimana  tindakan  medis  tersebut.  Bahkan  di  dalam  undang-undang  praktek kedokteran hanya disebutkan sebagai tindakan kedokteran. Ada persepsi yang mungkin bisa  berbeda  antara  tindakan  medis  dan  tindakan  kedokteran.  Padahal  tindakan kedokteran ataupun tindakan medis bermacam-macam jenisnya. Dari yang hampir tanpa risiko  sampai  dengan  yang  berisiko  tinggi.  Secara  terminologi  perlu  diberikan penjelasan  khusus  mengenai  tindakan  medis  ini  sebagai  pemenuhan  bentuk  undang- undang yang baik. Apalagi jika hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik. Seringkali orang mengalami kesalahan persepsi untuk membedakan akibat dari tindakan medik ini. Karena  reaksi  seseorang  terhadap  tindakan  medik  bisa  berbeda-beda,  mana  kemudian masuk  kategori  malpraktek  atau  resiko  medik  harus  ada  pengaturan  khusus.  Jangan sampai  ada  kesalahan  yang  akhirnya  membuat  hakim  salah  dalam  menentukan hukumnya.
b. Risiko Medis
Faktor risiko ini seringkali menjadi momok terbesar dari para dokter. Disamping karena  risiko  medik  ini  tidak  bisa  diprediksikan  ataupun  diperhitungkan  sebelumnya, risiko  medik  seringkali  menjadi  materi  utama  tuntutan  pasien  atau  keluarganya.  Oleh karena  itu  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  tidak  hanya  pasien  namun  juga dokter,  perlu  diformulasikan  secara  jelas  hal-hal  seperti  apakah  yang  masuk  kategori risiko  medik    dan  mana  yang  bukan.  Mengapa  hal  seperti  ini  harus  dituangkan  secara jelas  di  dalam  undang-undang?  Pertama  supaya  tidak  terjadi  tuntutan  yang  tidak  perlu sehingga tidak membuang waktu, uang dan tenaga. Kedua untuk melindungi dokter dari ancaman  tuntutan  untuk  suatu  masalah  yang  sebenarnya  sudah  diketahui  bersama  dan telah  coba  diantisipasi  bersama.  Ketiga;  mencegah  tuntutan  balik  kepada  pasien  jika ternyata tuduhan malpraktik tidak terbukti. Pengaturan ini akan membuat semua orang mendapatkan  perlindungan  hukum  yang  memadai.  Namun  sayang  undang-undang praktek kedokteran tidak mengatur hal-hal tersebut diatas.
c. Malpraktik Medis
Suatu kegagalan tindakan yang terjadi karena kelalaian. Banyak dokter keberatan ketika  terjadi  suatu  kegagalan  tindakan  medik,  dirinya  dituntut  secara  pidana  karena ketiadaan  hukum  yang  mengatur  mengenai  malpraktik  medik.  Padahal  bidang  yang dituntutkan  sebenarnya  bukanlah  ranah  yang  bersifat  kriminal  kecuali  jika  dilakukan dengan  unsur  kesengajaan.  Kedokteran  adalah  ranah  khusus  atau  dalam  hukum  sering disebut lex specialis. Oleh karena itu para dokter seharusnya diadili dengan hukum yang memang khusus  mengatur mengenai  kedokteran, bukan hukum  kriminal  biasa. Hal  ini yang  kemudian  menyebabkan  rasa  keadilan  pelaku  profesi  ini  terkoyak  dan  merasa terjadi  kriminalisasi,  padahal  bidang  yang  diatur  merupakan  bidang  khusus,  dengan metode yang juga khusus, dengan cara pembuktian yang juga khusus.
d. Sengketa medis
Sengketa  yang  terjadi  di  ranah  pelayanan  kesehatan  yang  melibatkan  dokter, rumah sakit dan pasien. Banyak sekali yang harus dibenahi dalam konteks penyelesaian sengketamedik.Terutama berkaitan dengan hubungan antara dokter-rumah sakit-pasien. Biasanya fokus utama dari sengketa medis adalah kegagalan tindakan medis oleh karena
itu  seringkali  terjadi  lempar  tanggung  jawab  antara  dokter  dan  rumah  sakit  berkaitan dengan  siapa  yang  harus  bertanggung  jawab.  Undang-undang  yang  mengatur  praktik kedokteran  saat  ini  tidak  pernah  membahas  apapun  berkaitan  dengan  sengketa  medik selain  berkaitan  dengan  MKDKI.  Itupun  disebutkannya  bukan  sengketa  medik  namun pelanggaran disiplin kedokteran. Padahal karena ranahnya yang khusus dan masyarakat membutuhkan  suatu  bentuk  penyelesaian  sengketa  medik  yang  baik,  berkaitan  dengan materi,  proses  penyelesaian  sengketanya,  tata  cara  penyelesaian  sengketa  atau prosedurnya sampai dengan putusannya sebelum dibawa ke pengadilan. Namun sayang, undang-undang praktek kedokteran juga tidak mengatur dan memfasilitasi hal tersebut.
Tanggung  jawab  layanan,  adalah  hal  yang  paling  sering  disebutkan  hampir  di semua  produk  undang-undang  kesehatan.  Namun  tidak  satupun  menjelaskan  bentuk pertanggungjawabannya itu seperti apa. Apakah dalam bentuk ganti rugi, denda, sanksi administratif atau hukuman badan. Oleh karena itu undang-undang praktek kedokteran memberikan lebih banyak peluang para pemberi keadilan melakukan kesalahan. Seperti misalnya ketiadaan izin berupa surat registrasi mendapat pemidanaan yang cukup berat meskipun  semua  berawal  dari  kegagalan  tindakan  medis.  Namun  jika  yang dipermasalahkan  hanyalah  ketiadaan  surat  tanda  registrasi  kemudian  seorang  dokter harus dihukum, bukankah hal tersebut akan sangat melukai rasa keadilan semua pihak. Perizinan  adalah  ranah  administrasi  oleh  karena  itu  bentuk  sanksinya  pun  seharusnya lebih pada sanksi administratif, namun karena undang-undang demikian keras mengatur mengenai  perizinan  ini  maka  unsur  pemidanaan  dengan  menahan  dan  memenjarakan sungguh terjadi seperti ilustrasi kasus sebagai berikut: kasus ketiadaan surat izin praktik dokter  adalah  kasus  di  Madiun  yang  telah  menjadi  perhatian  publik  dan  kalangan dokter.  Dr.  BS,  Sp.B.,  M.Surg.  pada  tanggal  25  Oktober  2007  atau  setidak-tidaknya pada waktu  di  tahun 2007 bertempat di  kamar operasi  bedah Rumah Sakit Tingkat  IV D.K.T.  Kota  Madiun  dengan  sengaja  melakukan  praktik  kedokteran  tanpa  memiliki Surat  Izin  Praktik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  36  Undang-Undang  Nomor  29 Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedokteran.  Meskipun  tidak  mempunyai  izin  praktik dokter di Rumah Sakit tersebut namun dokter tetap berpraktik di Rumah Sakit sebagai dokter  tamu.Pada  tanggal  21  Oktober  2007  di  tempat  prakteknya  di  Jalan  Mayjen Sungkono Kota Madiun, dokter kedatangan pasien yang bernama JTH, pasien tersebut diduga  menderita  penyakit  tumor  pada  usus,  kemudian  dokter  menganjurkan  pasien untuk  operasi  di  Rumah  Sakit  Tingkat  IV  D.K.T.  Pada  tanggal  25  Oktober  2007  di kamar  operasi  bedah  Rumah  Sakit  Tingkat  IV  D.K.T.  dokter  sendiri  (tidak  tergabung dalam  tim  dokter  ahli)  dan  hanya  dibantu  4  (empat)  orang  perawat  telah  melakukan operasi mengangkat atau membuang tumor, dan melakukan penyambungan usus secara langsung  terhadap  pasien.  Perbuatan  sebagaimana  diatur  dan  diancam  dalam  Pasal 76Undang-Undang    Nomor29  Tahun  2004  tentang  Praktik  Kedokteran.Karena kondisinya  belum  membaik,  akhirnya  JTH  dirujuk  ke  Rumah  Sakit  M.K.  Surabaya untuk  dilakukan operasi  oleh tim  dokter ahli yang terdiri dari Dokter Spesialis Bedah, Dokter Anestesi/Bius,  dan Dokter Jantung,  dibantu paramedis, sesuai  standar prosedur operasional.  Pada  tanggal  2  November  2007  dilakukan  operasi  yang  pertama  oleh  tim dokter ahli tersebut  di  atas, dengan melakukan evakuasi  cairan feses dan cairan warna kuning  seperti  nanah  sebanyak  sekitar  1  liter  yang  mengkontaminasi  dan  menginfeksi rongga perut, diikuti pencucian rongga perut dengan larutan garam fisiologis. Kemudian pada  tanggal  4  November  2007  dilakukan  operasi  yang  kedua,  untuk  mengatasi kebocoran sambungan usus besar sebagai akibat operasi yang dilakukan oleh dokter di Rumah  Sakit  Tingkat  IV  D.K.T.  Kota  Madiun  dan  tim  ahli  tersebut  juga  menemukan
benang  jahitan  warna  hitam  yang  tertinggal  pada  usus  besar  yang  bocor.  Pada  tanggal 20  Juli  2008  JTH  meninggal  dunia.  Keluarga  pasien  kemudian  menggugat  Dr.  BS, Sp.B.,
M.Surg ke pengadilan.PutusanPengadilan Negeri Kota
MadiunNo.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn.  tanggal  06  Oktober  2011  yang  amarnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa dr. BS, Sp.B., M.Surg terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dr. BS, Sp.B., M.Surg dari segala   tuntutan hukum;
3. Memulihkanhak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.
Pengadilan  Negeri  Kota  Madiun  memberikan  putusan  lepas,  kemudian  penuntut umum  mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung,  dimana  Putusan  KasasiMahkamah Agung RI No.1110 K/Pid.Sus/2012 tanggal 30 Oktober 2013menyatakan: 7
1. Mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi  :  Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Madiun Tersebut
2. Membatalkan putusan
Pengadilan Negeri Kota Madiun No.79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn tanggal 06 Oktober 2011Mengadili Sendiri :
1) Menyatakan Terdakwa dr. BS, Sp.B., M.Surg, terbukti bersalah melakukan tindak  pidana  “Dengan  Sengaja  Melakukan  Praktek  Kedokteran  Tanpa Memiliki  Surat  Izin  Praktik  dan  Tidak  Memenuhi  Kewajibannya Memberikan Pelayanan Medis Sesuai Dengan Standar Profesi Dan Standar Prosedur Operasional”;
2) Menghukum  Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara  selama  1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3) Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
Hal  semacam  ini  seharusnya  tidak  terjadi  jika  hukum  mengatur  tanggung  jawab sesuai  dengan  konteks  kesalahannya.  Sementara  untuk  dokter-dokter  yang  memiliki prestasi  baik,  tidak  banyak  yang  mendapatkan  apresiasi  ataupun  penghargaan. Tanggung jawab menjadi unsur yang sangat penting di dalam menentukan baik tidaknya suatu undang-undang.
Roscoe Pound berpendapat bahwa tanggung jawab terdapat 3 jenis:Pertanggungjawaban atas kerugian dengan sengaja; Kerugian karena kealpaan dan tidak  disengaja;  Kerugian  yang  dilakukan  dengan  tidak  sengaja  dan  bukan  karena kelalaian.Sedangkan  sumber  tanggung  jawab  tersebut  ada  beberapa  sumber  yaitu: Perjanjian yang membebankan kepada parah pihak untuk bertanggung jawabmelaksanakan  isi  perjanjian,  bila  tidak  maka  terjadi  wan  prestasi.  Perbuatan melawan  hukum  baik  yang  disengaja  (dolus)  maupun  tidak  (culpa),  perbuatan  orang lain  yang  berada  di  bawah  tanggung  jawabnya.  Kejadian  lain  yang  bukan  merupakan perbuatan  tetapi  menimbulkan  akibat  yang  harus  dipertanggung  jawabkan.  Dengan demikian  seharusnya  dapat  diformulasikan  secara  tepat  bagaimana  seharusnya  bentuk pertanggungjawaban tersebut. Jadi dalam hal ini unsur utama yang harus diatur di dalam undang-undang  praktek  kedokteran  yang  baru  adalah:Landasan  dasar  layanan;  Bentuk layanan;  Tanggung  jawab  layanan.  Selain  itu  perlu  juga  dibenahi  berkaitan  dengan kepastian perijinan, standar pendidikan, investasi pelayanan kesehatan oleh asing.
7 Alvin  Senjaya, Analisis  Yuridis  Surat  ijin  Praktek  Dokter  dalam  Praktek  Kedokteran  dihubungkan dengan Undang-undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Tesis, Universitas Pasundan, Bandung, 2014, Hal 32
Hal-hal  yang  juga  harus  diantisipasi  adalah  perubahan-perubahan  baru  berkaitan dengan  teknologi  baru  kedokteran  yang  berhubungan  dengan  sel  punca,  penelitian biomedis di rumah sakit, bank sperma dan plasenta yang akhir-akhir ini menjadi trend di  beberapa  negara  tetangga.  Bahwa  benar  semua  itu  telah  diatur  di  dalam  undang- undang kesehatan namun tidak secara rinci. Penggunaan stemcell atau sel punca untuk pengobatan  diizinkan  oleh  undang-undang,  pelaksananya  adalah  para  dokter  oleh karena  itu  sudah  seharusnya  dampak  hukum  dan  kesehatannya  harus  diantisipasi melalui undang-undang.
Begitu pula dengan penelitian biomedis yang bisa memberikan harapan baru bagi para pengguna jasa layanan kesehatan. Namun pengaturannya secara teknis pelaksanaan oleh  para  dokter  perlu  dituangkan  secara  jelas  dan  detail  supaya  kasus  seperti  yang terjadi  pada  dokter  Ttidak  terjadi  lagi.  Percobaan  yang  dilakukan  dokter  T  pada beberapa  pasiennya  untuk  mencegah  maupun  mengobati  stroke  seakan  mendapatkan apresiasi yang baik dari banyak orang. Namun ketika IDI tiba-tiba menjatuhkan sanksi pada  dokter  T,  masyarakat  menjadi  heboh  karena  kurangnya  informasi  yang  benar berkaitan dengan hal tersebut.
Kasus  ini  sebenarnya  merupakan  suatu  pelanggaran  etik  dan  disiplin  kedokteran karena memiliki risiko yang tinggi. Namun karena ketidak jelasan prosedur dan hukum yang berlaku,  apa yang  dilakukan oleh  IDI seakan adalah sebuah kesalahan. Di dalam undang-undang  kesehatan  memang  sudah  diatur  berkaitan  dengan  penelitian  dan percobaan  ilmiah  dibidang  kedokteran  atau  biomedis  namun  hanya  dalam  hal penggunaan bedah mayat klinis (pasal 120 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan). Penelitian  biomedis  dengan  menggunakan  manusia  hidup  sebagai  kelinci  percobaan belum  diatur  secara  rinci.  Namun  mengacu  dari  deklarasi  internasional  mengenai penelitian biomedis, undang-undang praktik kedokteran yang baru bisa mengadopsinya. Dengan  demikian  percobaan-percobaan  medis  harus  memiliki  landasan  hukum  dan alasan  ilmiah  yang  tepat.  Begitu  juga  dengan  risikonya,  penelitian  biomedis  dengan risiko  tinggi  pada  dasarnya  dilarang  kecuali  memberikan  hasil  yang  lebih  banyak daripada risikonya. Jika hal tersebut tidak bisa dipenuhi maka tindakan itu dilarang.
Selain penelitian biomedis yang harus mendapatkan perhatian adalah telemedicine dan  telenursing . 8 Indonesia  yang  merupakan  negara  kepulauan  tentu  saja  sangat kesulitan  dalam  mendistribusikan  sumber  daya  kesehatan.  Oleh  karena  itu  teknologi telemedicine  dan  telenursing  ini  bisa  dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi informasi terkini dengan peralatan yang ada. Namun sampai hari ini belum ada payung hukum  yang  mengatur  bidang  ini  sehingga  rentan  dengan  akibat  hukum,  mengingat risiko telemedicine dan telenursing sangatlah tinggi. Namun di negara-negara maju hal ini  telah  berhasil  dilakukan  sehingga  seorang  ibu  bisa  melahirkan  sendiri  bayinya  di rumah,  dibantu  suaminya  melalui  video  call.  Inilah  yang  dimaksud  dengan telemedicine.  Dokter  memberikan  instruksi  pada  keluarga  pasien  dalam  membantu persalinan  pasien.  Namun  sekali  lagi  hal  ini  masih  merupakan  hal  baru  yang  cukup beresiko, hanya saja layak untuk mendapatkan kesempatan di negara yang luas dengan jumlah dokter yang terbatas. 9
8 Agus  Sudaryanto  &  Okti  Sri  Purwanti,  2008, Telehealth  dalam  Pelayanan  Keperawatan ,  Konvrensi Seminar Nasional Informatika, Vol. 2 Mei 2008, Hal 7-10.
9 Rizka  Fadhila  &  Tuti  Afriani,  2020, Penerapan  Telenursing  dalam  Pelayanan  Kesehatan:  Literature Review , Jurnal Keperawatan Abdurrab, Vol 3, No. 2, Hal 77-84.
2. Rekonstruksi  Regulasi  Praktek  Kedokteran  dalam  Pelayanan  Kesehatan yang Berkeadilan.
a. Hukum  Praktik  Kedokteran  dalam  Upaya  Pelayanan  Kesehatan Berkeadilan
Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. 10 Indonesia  bukanlah  penganut liberalism,  tetapi  secara  ideologis  menganut  prismatika  antara  individualisme  dan kolektivisme  dengan  titik  berat  pada  kesejahteraan  umum  dan  sosial.  Itulah  sebabnya dalam  pembangunan  sosial  dan  ekonomi  Indonesia  menganut  ekonomi  kerakyatan, kebersamaan, gotong royong dan toleransi sebagaimana ditegaskan prinsipnya di dalam Pasal  33  dan  34  UUD  1945.  Keadilan  sosial  adalah  keadilan  yang  diciptakan  melalui penciptaan  struktur-struktur  yang  adil  oleh  negara  sehingga  kesenjangan  antara  yang kuat  dan yang lemah mengecil secara terus menerus. 11 Oleh karena itu penting sekali menciptakan  landasan  dasar  pelayanan  kesehatan  yang  menganut  aspek  sosialisme. Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa landasan dasar disusun pada penguatan asas dan tujuan terbentuknya undang-undang praktek kedokteran. Apabila landasan dasarnya saja  bias,  sudah  pasti  dapat  dikatakan  bahwa  keseluruhan  layanan  yang  akan diimplementasikan  menjadi  kabur  atau  mispersepsi.  Pancasila  sebagai  asas  harus dihubungkan  dengan  jelas  dengan  nilai-nilai  yang  membangun  tujuan  hukum  praktek kedokteran,  sehingga  terbentuk  suatu  kesadaran  bahwa  melanggar  salah  satu  tujuan undang-undang  praktik  kedokteran  juga  merupakan  pelanggaran  ideologi  Negara. Dengan demikian Pancasila akan menjadi nafas dasar pelayanan kesehatan berkeadilan.
Gustav Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yang saling  bertentangan  satu  dengan  yang  lainnya  yakni  kepastian  hukum,  keadilan  dan kemanfaatan  bagi  masyarakat. 12 Apabila  dalam  pembuatan  hukum  lebih mengutamakan  kepastian  hukum  yang  tercermin  dalam  pasal-pasalnya  yang  bersifat rigid,  maka  nilai  keadilan  yang  menjadi  dambaan  masyarakat  dalam  melaksanakan hukum  akan  bergeser  bahkan  sulit  untuk  dilacak  jejak  keberadaannya.  Bersamaan dengan  hilangnya  nilai  keadilan  karena  lebih  mengutamakan  kepastian  hukum sebagaimana  tertulis  dalam  undang-undang  maka  akan  hilang  pula  rasa  kemanfaatan hukum  bagi  masyarakat. 13 Oleh  karena  itu  pembaharuan  hukum  praktek  kedokteran haruslah  diarahkan  pada  keadilan  untuk  semua.  Bukan  hanya  bagi  para  pelaku  profesi namun juga bagi pasien.Oleh karena itu menghubungkan asas dan tujuan menjadi suatu keharusan  karena  kepastian  hukum  untuk  mewujudkan  keadilan  tidak  hanya  dalam batas-batas  formal  saja  namun  harus  mengikat  dan  dapat  diimplementasikan  dengan baik. Bahwa harus diberi pengertiansecara mendasar bahwa perlakuan non diskriminatif tidak hanya dalam lingkup ras, suku dan agama saja. Namun juga dalam hal pemberian layanan  dan  penanganan  penyakit,  terutama  para  penderita  penyakit  terminal  yang berbahaya, menular dan belum ada obatnya.
Hukum  sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  keadilan  dapat  saja  tidak  adil  jika bertentangan  dengan  kesejahteraan  manusia,  sebagaimana  dikatakan  oleh  Thomas Aquinas.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  beberapa  hal,  yaitu  :  Pertama,  Penguasa
10 Maryanto,  2011, Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai  Pancasila ,  Jurnal Hukum, Vol. 25, No. 1, Hal 427-428.
11 Ibid
12 Satjipto Rahardjo , Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, Hal 19.
13 Mario Julyano &Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum , Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, Hal 15-20.
memaksakan  hukum  yang  tidak  membawa  kesejahteraan  umum,  tetapi  semata-mata keinginan  penguasa.  Kedua,  karena  pembuat  hukum  melampaui  kewenangan  yang dimilikinya.  Ketiga,  karena  hukum  dipaksakan  kepada  masyarakat  secara  tidak  sama, meskipun  alasannya  demi  kesejahteraan  umum. 14 Oleh  karena  itu,  dalam  upaya menciptakan hukum yang berkeadilan hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat. Toleransi, nilai kemanusiaan, persamaan hak dan kedudukan harus dituangkan di dalam membentuk hubungan antara pihak-pihak yang terkait dalam hukum  praktek  kedokteran  yaitu  dokter-petugas  medis  lainnya-rumah  sakit-pasien. Tidak  ada  yang  mendapatkan  hak  yang  lebih  istimewa  dari  yang  lain  sehingga semuanya  sama  dihadapan  hukum.  Apabila  kemudian  karena  kekhususan  bidang keilmuan  salah  satu  pihak  mendapatkan  lebih  banyak  keuntungan  maka,  kewajiban hukum  untuk  menyeimbangkannya.  Contohnya  pada  kasus-kasus  kedokteran  boleh diberlakukan  pembuktian  terbalik.  Saat  ini  pembuktian  terbalik  masih  hanya  berupa doktrin hukum saja. Namun dimasa yang akan datang pembuktian terbalik dapat diatur sebagai salah satu proceeding yang dapat dilakukan dan diatur di dalam undang-undang. Dengan  demikian  kedudukan  pasien  dan  dokter  menjadi  sama  dihadapan  hukum. Sebaliknya  rumah  sakit  yang  biasanya  mendapat  beberapa  kemudahan  dalam  kasus malpraktek,  karena  doktrin  vicarious  liability  harus  mengambil  lebih  banyak  porsi tanggung  jawab  akibat  kesalahan  dokter  yang  menjadi  bawahannya,  dengan  demikian dokter  tidak  menanggung  sendirian  kasusnya.  Semuanya  masih  dalam  bentuk  doktrin namun dapat dituangkan dengan baik dalam bentuk undang-undang yang mengikat.
Selanjutnya  dalam  pembangunan  hukum  hendaknya  dilihat  secara  utuh  melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal  normatif  semata,  melainkan  unsur  kulturnya  perlu  mendapat  perhatian  lebih disamping  struktur  dan  substansinya. 15 Pembangunan  hukum  untuk  masa  mendatang, bukan  semata-mata  kepatuhan  hukum  semata,  tetapi  bagaimana  hendaknya  hukum benar-benar  dapat  mewujudkan  keadilan.  Tidaklah  berlebihan  ungkapan  W.  Holmes bahwa The life the law has  not  been logic, but  it has been experienced .Oleh sebab itu masalah  nilai  dan  asas  sebagai  landasan  bagi  pembentukan  suatu  peraturan  perlu mendapat  perhatian  yang  utama,  karena  asas  mengandung  nilai  moral  dan  etis masyarakat memegang peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan  hukum  yang  hakiki,  yaitu  memberikan  kebahagiaan  terbesar  bagi  sebanyak mungkin orang. 16 Dengan demikian landasan dasar pelayanan kesehatan dapat dibentuk dengan  jelas.  Tidak  ada  lagi  persepsi  yang  berbeda  karena  semua  memahami  konteks nilai dasarnya yaitu asas Pancasila yang memiliki unsur kemanusiaan dan keadilan.

## b. Pembaharuan  Hukum  Praktik  Kedokteran  dalam  Upaya  Pelayanan Kesehatan Berkeadilan
Seperti  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  banyak  sekali  hal-hal  yang  harus dibaharui dalam undang-undang praktek kedokteran maka dalam sub bab ini dicoba di rekonstruksikan kembali pasal-pasal yang memiliki banyak kelemahan dan diganti yang
14 Maryanto, Op.Cit, Hal 432.
15 Satjipto Rahardjo, 2006, Metode Holistik, Suatu Revolusi Epistemologis, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 2, No. 2, Hal 1.
16 Esmi  Warassih  dalam  Maryanto,2011, Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Indonesia  Berdasarkan  Nilai- Nilai Pancasila, Jurnal Hukum , Vol XXV, No. 1, April, Hal 420-438
lebih  baik  dan  baru,  yang  diharapkan  lebih  mampu  memberikan  solusi  di  masa  yang akan datang.
Pasal  2  UU  No.29  tahun  2004  tentang  Praktik  kedokteran  yang  berisi  Praktek kedokteran  dilaksanakan  berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan  pada  nilai  ilmiah, manfaat,  keadilan,  kemanusiaan,  keseimbangan  serta  perlindungan  dan  keselamatan pasien.  Kelemahannya  didalam  penjelasan  tidak  dikaitkan  antara  asas  dan  tujuan. Rekonstruksi asas Pancasila menjadi landasan dasar tujuan layanan praktek kedokteran dihubungkan  dengan  nilai  kemanusiaan  dan  keadilan  sesuai  dengan  sila  ke-2  dan  sila ke-5,  pelanggaran  pada  tujuan  ini  merupakan  pelanggaran  pada  prinsip  dan  ideologi Negara. Hal ini sekaligus menjadi landasan dasar layanan.
Begitupun  dengan  ruang  lingkup  undang-undang  ini  harus  mulai  memproteksi kepentingan  nasional  dari  investasi  asing  di  bidang  kesehatan.  Setiap  penyelenggara pelayanan  kesehatan  dan  praktek  kedokteran  di  Indonesia  wajib  tunduk  dan menghormati hukum di Indonesia. Ini penting dituangkan karena dalam landasan dasar pelayanan  ketahanan  ideologi  sangat  diperlukan,  dan  hal  itu  hanya  bisa  diperoleh melalui hukum yang mengikat.
Untuk perlindungan hukum dapat memformulasikan kembali Pasal 50 Dokter atau dokter  gigi  dalam  melaksanakan  praktik  kedokteran  mempunyai  hak  :  Memperoleh perlindungan  hukum  sepanjang  melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  profesi  dan standar  prosedur  operasional;  Memberikan  pelayanan  medis  menurut  standar  profesi dan standar prosedur operasional. Kelemahannya terletak pada. Pasal 50 huruf a, tidak sinkron dengan Pasal 45 UU No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 45 Undang Undang Rumah Sakit diatur bahwa:
(1)  Rumah  Sakit  tidak  bertanggung  jawab  secara  hukum  apabila  pasien  dan/atau keluarganya  menolak  atau  menghentikan  pengobatan  yang  dapat  berakibat kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif.
(2)  Rumah  Sakit  tidak  dapat  dituntut  dalam  melaksanakan  tugas  dalam  rangka menyelamatkan nyawa manusia
Rekonstruksinya: Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai  hak:  memperoleh  perlindungan  hukum  tidak  dapat  dituntut  sepanjang melaksanakan  tugas  sesuai  dengan  standar  profesi  dan  standar  prosedur  operasional; Rumah sakit ikut bertanggung jawab pada setiap tindakan dokter yang bekerja dibawah pengawasannya  dan  terdaftar  sebagai  petugas  medis  di  rumah  sakit  tersebutSelain  itu juga harus diatur hal-hal yang berkaitan dengan bentuk layanan, dari pemeriksaan dasar, jenis,  tingkat  fasilitas  kesehatan,  perizinan,  persetujuan,  malpraktik  medis,  sengketa medis dan tindakan medis.
Undang-undang  setidaknya  harus  memuat  definisi  dan  syarat  tindakan  medis seperti  berikut  ini:  Tindakan  medis  adalah  tindakan  profesional  oleh  dokter  terhadap pasien  dengan  tujuan  memelihara,  meningkatkan,  memulihkan  kesehatan,  atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.Syarat dilakukan tindakan medis: Pertama mempunyai  indikasi  medik,  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  konkret;  kedua dilakukan  menurut  aturan-aturan  yang  berlaku  dalam  ilmu  kedokteran;  ketiga  sudah mendapat persetujuan dari pasien; keempat dilakukan oleh dokter yang berkompeten di bidangnya.
DefinisiRisiko Medik: Suatu hasil yang tidak diharapkan terjadi di dalam praktik kedokteran, sebenarnya dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, yaitu : Pertama hasil  dari  suatu  perjalanan  penyakit  atau  komplikasi  penyakit  yang  tidak  ada hubungannya  dengan  tindakan  medik  yang  dilakukan  dokter;  Kedua  hasil  dari  suatu
resiko  yang  tak  dapat  dihindari,  yaitu:  Resiko  yang  tak  dapat  diketahui  sebelumnya (unforeseeable), resiko seperti ini memungkinkan di dalam ilmu kedokteran oleh karena sifat  ilmu  yang  empiris  dan  sifat  tubuh  manusia  yang  sangat  bervariasi  serta  rentan terhadap  pengaruh  eksternal.  Sebagai  contoh  adalah  syok  anafilaktik;  Resiko  yang meskipun  telah  diketahui  sebelumnya  (foreseeable)  tetapi  dianggap  dapat  diterima (acceptable),  dan  telah  diinformasikan  kepada  pasien  dan  telah  disetujui  oleh  pasien untuk dilakukan, yaitu: Resiko yang derajat probabilitas dan keparahannya cukup kecil, dapat  diantisipasi,  diperhitungkan,  atau  dapat  dikendalikan,  misalnya  efek  samping obat,  pendarahan,  dan  infeksi  pada  pembedahan,  dan  lain-lain.;  Resiko  yang  derajat probabilitas  dan  keparahannya  besar  pada  keadaan  tertentu,  yaitu  apabila  tindakan medik yang beresiko tersebut harus dilakukan karena merupakan satu-satunya cara yang harus ditempuh (the only way) terutama dalam keadaan gawat darurat.
Definisi Sengketa Medis: sengketa yang terjadi antara pasien atau keluarga pasien dengan  tenaga  kesehatan  atau  antara  pasien  dengan  rumah  sakit  /  fasilitas  kesehatan. Biasanya  yang  dipersengketakan  adalah  hasil  atau  hasil  akhir  pelayanan  kesehatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan prosesnya. 17
Penyelesaian  sengketa  yang  dianggap  ideal  bagi  para  pihak  adalah  penyelesaian yang  melibatkan  para  pihak  secara  langsung  sehingga  memungkinkan  dialog  terbuka, dengan demikian keputusan bersama kemungkinan besar dapat tercapai. Disamping itu karena pertemuan para pihak bersifat tertutup maka akan memberikan perasaan nyaman, aman  kepada  para  pihak  yang  terlibat  sehingga  kekhawatiran  terbukanya  rahasia  dan nama  baik  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  dokter  maupun  sarana  pelayanan  kesehatan dapat  dihindari. 18 Dengan  demikian  mediasi  medis  atau  arbitrase  medic  bias  menjadi alternatif pilihan sebelum kasusnya dibawa ke pengadilan. Hal ini diharapkan bisa lebih banyak memberikan keadilan bagi semua.
Definisi  Malpraktik  Medik;  kelalaian  seorang  dokter  untuk  mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien  atau  orang  yang  terluka  menurut  ukuran  di  lingkungan  yang  sama.  Yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati melakukannya dengan wajar, atau sebaliknya melakukan  apa  yang  seseorang  dengan  sikap  hati-hati  tidakakan  melakukannya  dalam situasi  tersebut.  Kelalaian  diartikan  pula  dengan  melakukan  tindakan  kedokteran dibawah standar pelayanan medik.
Dokter dikatakan melakukan malpraktek jika: Pertama; Dokter kurang menguasai Iptek  kedokteran  yang  sudah  berlaku  umum  di  kalangan  profesi  kedokteran.  Kedua; Memberikan  pelayanan  kedokteran  dibawah  standar  profesi  (tidak  lege  artis).  Ketiga; Melakukan  kelalaian  yang  berat  atau  memberikan  pelayanan  dengan  tidak  hati-hati. Keempat; Melakukan tindakan medik yang bertentangan dengan hukum. 19
Selain  hal-hal  yang  diatur  di  atas,  undang-undang  juga  harus  memuat  doktrin- doktrin  baru  yang  dirasakan  lebih  memberikan  keadilan  bagi  semua  seperti  doktrin pembuktian terbalik, vicarious liability dan pertanggungjawaban mutlak.
17 Handar Subandhi Bachtiar, (2017), Risiko Medis , UNHAS, Makassar. http://handarsubhandi.blogspot.com/2017/04/resiko-medik.html [Accessed May 29, 2020].
18 Ibid
19 Ray Pratama Siadari, SH, MH, (2014), Pengertian dan Unsur-Unsur Malpraktik , https://raypratama.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan-unsur-unsur-malpraktik.html  [Accessed  June  9, 2020].
Begitupun dengan aspek tanggung jawab yang selama ini hanya menjadi pemanis undang-undang  saja.  Tanggung  jawab  harus  ditegaskan  dalam  bentuk  sanksi  baik pidana,  perdata,  administrasi.  Misalnya  yang  berkaitan  dengan  perizinan  dan manajemen  pelayanan  kedokteran,  bentuk  tanggung  jawabnya  bisa  berupa  tanggung jawab administratif, dari bentuk yang ringan sampai berat. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan  pelanggaran  perjanjian  atau  persetujuan  dapat  diberikan  tanggung  jawab  yang bersifat  keperdataan,  baik  dengan  penyelesaian  mediasi  maupun  litigasi.  Begitu  pula dengan  pelanggaran  yang  mengandung  unsur  kesengajaan,  mencari  keuntungan  dan kelalaian yang berakibat fatal dapat dengang tangging jawab berupa rehabilitasi medic atau  tuntutan  pidana.  Jadi  sanksi  pidana  harus  selalu  menjadi  pilihan  terakhir  setelah semua  upaya  penyelesaian  sengketa  medis  diluar  pengadilan  dilakukan.  Hal  ini dianggap  lebih  memberikan  rasa  keadilan  bagi  semua.  Dimana  dokter  tetap mendapatkan  perlindungan  hukum  dan  haknya  untuk  tidak  dituntut  selain  karena memang ada unsur kesalahan. Sementara pasien mendapatkan keuntungan dengan tetap terjaganya  rahasia  medisnya  dan  keduanya  mempunyai  peluang  untuk  dapat menyelesaikan permasalahannya dengan damai.
Untuk  pengaturan  yang  sifatnya  baru  seperti  penelitian  biomedis  maka  undang- undang  praktek  kedokteran  dapat  mengacu  pada  deklarasi  Helsinki  yang  mengatur tentang  penelitian  biomedis.  Pada  intinya  penelitian  ini  boleh  dilakukan  dengan menggunakan  manusia  sebagai  objek  penelitian  jika  memenuhi  syarat-syarat  tertentu. Seperti  telah  mendapat  persetujuan,  risikonya  sebanding  atau  lebih  kecil  dari  manfaat yang dihasilkan. Memberikan peluang dan harapan hidup yang lebih baik.
Untuk  telemedicine,  telenursing,  memang  diperlukan  kajian  yang  cukup mendalam, mengingat aspek teknologi dan peralatan yang dimiliki harus terstandarisasi. Dokter  juga  harus  sangat  berhati-hati  dalam  memberikan  instruksi  pada  mereka  yang awam ilmu kedokteran namun ingin melakukan sendiri proses treatment hanya dengan mengandalkan  teknologi  informasi  yang  ada.  Risiko  dan  peluang  pun  membutuhkan kajian,  namun  memang  jika  dapat  diimplementasikan  dengan  baik  akan  memberikan harapan  besar  bagi  Negara-negara  yang  memiliki  wilayah  luas  namun  minim  sumber daya kesehatan.

## E. Penutup
Untuk saat ini undang-undang praktek kedokteran sudah tampak usang dan kuno karena tidak lagi menjawab tantangan zaman. Apalagi dengan maraknya teknologi dan pandangan-pandangan  baru.  Oleh  karena  itu  suatu  pembaharuan  hukum  sebaiknya dilakukan dengan mempertimbangkan aspek norma apa saja yang harus dipertahankan, dan  mengembangkan  nilai-nilai  baru  yang  dikembangkan  sesuai  dengan  falsafah  dan budaya  masyarakatnya.  Pancasila  yang  menjadi  landasan  dasar  layanan  harus memberikan warna yang jelas pada tujuan layanan praktik kedokteran, sehingga semua provider  pelayanan  kesehatan  tidak  mempersepsikan  secara  berbeda  landasan  dasar layanan tersebut. Karena dalam landasan dasar tersebut telah terkandung nilai keadilan dan  kemanusiaan  yang  sedianya  dapat  memberikan  atmosfer  yang  baik  dalam pelayanan kedokteran. Pilar utama dari pembaharuan hukum tersebut terletak pada 3 hal yaitu
1. Landasan dasar layanan yang menyatukan antara asas dan tujuan
2. Bentuk Layanan yang berkeadilan
3. Tanggung jawab layanan yang jelas dan adil
Apabila  ketiga  pilar  ini  dapat  disusun  dengan  komprehensif  maka  aspek pemenuhan undang-undang yang baik dapat terpenuhi baik dari sisi terminologis hingga daya  guna  dan  manfaatnya.  Pembaharuan  hukum  juga  harus  mampu  menjawab tantangan  zaman  yang  terus  berkembang  terutama  dalam  hal  perkembangan  ilmu kedokteran seperti penggunaan stemcell, penelitian biomedis dan telemedicine.Pembaharuan  undang-undang  juga  harus  dapat  menjadi  pertahanan  untuk menahan  arus  globalisasi  berupa  ideologi  baru  dan  investasi  asing  di  bidang  layanan kesehatan.  Oleh  karena  itu  pengaturan  ruang  lingkup  pemberlakuan  undang-undang harus diatur dengan jelas. Bahwa siapapun yang menyelenggarakan praktek kedokteran di  Indonesia  harus  tunduk  pada  hukum  Indonesia.  Dengan  demikian  tujuan  hukum memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dapat dicapai.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Bambang  Supriyatno,  2018,  Buku  Saku  Praktik  Dokter  dan  Dokter  Gigi  di  Indonesia, Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
Jimly  Asshiddiqie,  2011,  Ideologi  Pancasila,  dan  Konstitusi,  Jakarta,  Mahkamah Konstitusi.
Munir  Fuady,  2018  ,  Metode  Riset  hukum,  Pendekatan  Teori  dan  Konsep,  Depok, Rajawali Pers
Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

## Jurnal
Agus  Sudaryanto  &  Okti  Sri  Purwanti,  2008,  “Telehealth  dalam  Pelayanan Keperawatan”, Konferensi Seminar Nasional Informatika, Vol. 2 (Mei 2008), 7- 10.
Hargianti Dini Iswandari, 2006, “Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktik Kedokteran: Suatu  Tinjauan  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  29/2004  Tentang  Praktik Kedokteran”, dalam Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 9(2), 52
Esmi  Warassih  dalam  Maryanto,  2011,  Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Hukum, XXV(1), 420-438
Maryanto,  2011,  “Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Indonesia  Berdasarkan  Nilai-Nilai Pancasila”, dalam Jurnal Hukum, 25(1), 427-428.
Mario  Julyano  &  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  2019,  “Pemahaman  Terhadap  Asas Kepastian  Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme  Hukum”,  dalam Jurnal Crepido, 1(1), 15-20.
Rizka  Fadhila  &  Tuti  Afriani,  2020,  “Penerapan  Telenursing  dalam  Pelayanan Kesehatan: Literature Review”, dalam Jurnal Keperawatan Abdurrab, 3(2), 77-84.
Susannah McLean dkk, 2013, “The Impact of Telehealthcare on the Quality and Safety of Care: A Systematic Overview”, dalam Journal PLoS One, 8(8),
Satjipto  Rahardjo,  2006,  “Metode  Holistik,  Suatu  Revolusi  Epistemologis”,  dalam Jurnal Hukum Progresif, Vol. 2, No. 2, hal 1.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit UU No.29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

## Website
Alvin  Senjaya,  (2017),  Analisis  Yuridis  Surat  ijin  Praktek  Dokter  dalam  Praktek Kedokteran  dihubungkan  dengan  Undang-undang  No.  29  Tahun  2004  tentang Praktik  Kedokteran,  Tesis,  Universitas  Pasundan,  Bandung. Available  online from : http://repository.unpas.ac.id/28326/[Accessed June 10, 2020].
Handar Subandhi Bachtiar, 2018, Risiko Medis, UNHAS, Makassar. Available online from : http://handarsubhandi.blogspot.com/2017/04/resiko-medik.html  [Accessed May 29, 2020].
Ray  Pratama  Siadari,  SH,  MH,  2014,Pengertian  dan  Unsur-Unsur  Malpraktik, Available  online  from https://raypratama.blogspot.com/2014/11/pengertian-dan- unsur-unsur-malpraktik.html [Accessed June 9, 2020].