Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## SENGKETA HASIL PEMILIHAN PRESIDEN 2024 DI MAHKAMAH KONSITUSI: ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN MEDIA LOKAL JAWA TENGAH SUARA MERDEKA DAN SOLOPOS
Linda Trilestari 1 , Kevin Rohman Nurfaizi 2 , Dani Kurniawan 3 , Ahmad Muntaha 4 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Klaten,
4 STIKOM Yogyakarta Email: lindatari521@gmail.com

## Abstract
The  study  investigates  how  Solo  Post  and  Voice  Merdeka,  two  local  media  outlets,  interpret  and discredit the 2024 presidential election outcome. They used Robert N. Entman's framing concept. In Indonesia,  the  presidential  election  has  raised  a  lot  of  controversy,  especially  with  regard  to  the Constitutional  Court's  decision  on  the  election  results.  The  purpose  of  framing  analysis  is  to  study how the media frames publicly received communications and how it affects people's perceptions of justice  and  integrity  during  the  democratic  process.  The  results  showed  that  Merdeka's  voice remained  neutral,  and  Solo  Post  was  more  likely  to  broadcast  news  with  a  positive  or  supportive perspective on the 02. The study provides an excellent understanding of the role of the media in the political  and  legal  context  in  Indonesia  and  emphasizes  the  importance  of  framing  analysis  to understand how the media shapes public understanding of social reality.
Keywords: Framing, Robert N. Entman, Pilpres 2024, Dispute Outcome, Local Media

## Abstrak
Studi  ini  menyelidiki  cara  Solo Pos  dan  Suara  Merdeka,  dua  media  lokal, menginterpretasikan  dan membingaki sengketa hasil pemilihan presiden 2024. Mereka menggunakan konsep framing Robert N.  Entman.  Di  Indonesia,  pemilihan  presiden  menimbulkan  banyak  kontroversi,  terutama  terkait keputusan  Mahkamah  Konstitusi  tentang  hasil  pemilihan.  Tujuan  analisis  framing  adalah  untuk mempelajari  bagaimana  media  membingkai  pemberitaan  yang  diterima  publik  dan  bagaimana  hal itu memengaruhi persepsi orang tentang keadilan dan integritas selama proses demokrasi. Hasilnya menunjukkan bahwa Suara Merdeka tetap netral, dan Solo Pos lebih cenderung menyiarkan berita dengan  sudut  pandang  yang  positif  atau  mendukung  pada  kandidat  02.  Studi  ini  memberikan pemahaman yang sangat baik tentang peran media dalam konteks  politik  dan hukum di Indonesia serta  menekankan  betapa  pentingnya  melakukan  analisis  framing  untuk  memahami  bagaimana media membentuk pemahaman masyarakat tentang realitas sosial.
Kata Kunci : Framing, Robert N. Entman, Pilpres 2024, Sengketa Hasil, Media Lokal

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Perjalanan  bangsa  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  terbesar  ketiga  melibatkan peristiwa penting seperti pemilihan presiden (Pilpres).[1] Pilpres 2024 bukan hanya tentang memilih  pemimpin  selama  lima tahun  ke  depan,  tetapi  juga  mencerminkan  kondisi  politik, sosial, dan ekonomi Indonesia. Tingginya partisipasi masyarakat dalam Pilpres menunjukkan pentingnya peristiwa ini bagi masa depan bangsa. Namun, proses Pilpres sering kali diwarnai
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
masalah,  termasuk  sengketa  hasil  pilpres  yang  dapat  memengaruhi  stabilitas  politik  dan sosial.
Kontroversi  seputar  hasil  Pilpres  2024  mencuat  setelah  keputusan  Mahkamah Konstitusi  (MK)  yang  menolak  gugatan  Anies  Baswedan-Muhaimin  Iskandar  dan  Ganjar Pranowo-Mahfud  MD.  [2]  Keputusan  ini  menjadi  topik  hangat  di  media  massa,  terutama media  lokal  seperti  Solo  Pos  dan  Suara  Merdeka.  Media  massa  merupakan  sekumpulan perangkat  yang  digunakan  untuk  mengirimkan  informasi  dari  komunikator  kepada komunikan.  Oleh  karena  itu,  media  massa  harus  mempertimbangkan  elemen-elemen penting  yang  berperan  dalam  komunikasi  massa.[3]  Pembingkaian  media  dalam pemberitaan memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap proses demokrasi.
Framing adalah proses di mana media memilih aspek-aspek tertentu dari realitas dan menonjolkannya  dalam  pemberitaan,  membentuk  cara  pandang  audiens  terhadap  isu tersebut.  [4].  Salah  satu  framing  temuan  Robert  N.  Entman  yaitu  ada  framing  yang melibatkan  empat  elemen  utama:  mendefinisikan  masalah,  mendiagnosis  penyebab, membuat  penilaian  moral,  dan  menyarankan  solusi.[5]  Dalam  kasus  sengketa  hasil  Pilpres 2024,  framing  media  dapat  mempengaruhi  persepsi  publik  terhadap  validitas  hasil  pemilu dan integritas proses demokrasi.
Pelaksanaan  Pilpres  juga  memicu  banyaknya  berita  yang  disebarkan  oleh  berbagai media, termasuk media lokal seperti Solo Pos dan Suara Merdeka. Banyaknya pemberitaan ini  menciptakan  berbagai  bentuk  penyampaian  yang  dapat  mempengaruhi  cara  pandang pembaca.  Analisis  framing  menjadi  alat  penting  untuk  memahami  bagaimana  media membentuk narasi dan pemahaman publik tentang peristiwa tersebut.
Studi  ini  bertujuan  menganalisis  bagaimana  media  lokal  membingkai  pemberitaan mengenai  sengketa  hasil  Pilpres  2024  menggunakan  model  framing  Robert  N.  Entman. Dengan memahami teknik framing yang digunakan, kita dapat mengidentifikasi bias dalam pemberitaan  dan  memahami  dampaknya  terhadap  persepsi  publik.  Penelitian  ini diharapkan  memberikan  kontribusi  berharga  dalam  studi  media  dan  komunikasi  politik, serta membantu meningkatkan kualitas pemberitaan media di masa depan.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Adapun  penelitian  terdahulu serupa  seperti  penelitian  yang  berjudul  “ANALISIS FRAMING  PADA  PEMBERITAAN  KEBIJAKAN  GANJAR  PRANOWO  “JATENG  DI  RUMAH  SAJA” DI  MEDIA  ONLINE  KOMPAS.COM  DAN  SUARA  MERDEKA.COM”  yang  ditulis  oleh  gina kusuma  bhakti  mengenai  isu  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  upaya  pencegahan penyebaran virus Covid-19 di Jawa Tengah, sedangkan Suara Merdeka.com menonjolkan isu terkait pro dan kontra kebijakan “Jateng di Rumah Saja” yang diusulkan Ganjar Pranowo [6]. Penelitian  kedua  berjudul  “(Analisis  Framing  Terhadap  Pemberitaan  Nilai -Nilai  Budaya Dalam  Kasus  Pembongkaran  Pabrik  Es  Saripetojo  Di  Harian  Umum  Suara  Merdeka  Dan Harian  Joglosemar  Periode  16  Juni – 18  Juli  2011) ”  yang  ditulis  puji  hartono  mengenai pembongkaran  pabrik  Es  Saripetojo  memiliki  Kecenderungan  bahwa  bangunan  tersebut harus  dilindungi,  meski  pada  saat  itu  belum  ada  keputusan  pasti  dari  BP3  Jawa  Tengah terkait  status  bangunan[7].  Hal  tersebut  menjadikan  penelitian  ini  menjadi  menarik  untuk diteliti dikrenakan topik penelitian belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga penelitian ini bisa  menghasilkan  pembaruan  dari  penelitian  terdahulu  yang  bisa  bermanfaat  dan menambah  pengetahuan  tentang  analisis  pemberitaan  hasil  sengketa  pilpres  2024  pada media lokal solopos dan suara merdeka.

## RUMUSAN MASALAH
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah framing Solopos dan Suara Merdeka memberitakan Sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi?

## TUJUAN PENELITIAN
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  mengidentifikasi  komparasi bagaimana  media  lokal  solo  pos  dan  suara  merdeka  dalam  membingkai  pemberitaan sengketa hasil Pilpres 2024 dengan menggunakan model framing Robert N. Entman.

## DEFINSI KONSEP VARIABEL

## Kajian Teori
1. Pengertian Pemilu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Pemilihan  umum  (pemilu)  di  Indonesia  sendiri  pada  hakekatnya  merupakan  sarana pemenuhan  demokrasi  dari  suatu  negara,  yakni  perwujudan  dari  asas  kedaulatan  rakyat sebagaimana  rumusan  Pasal  1  ayat  (2)  Undang  Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia Tahun 1945.[8]
2. Sengketa Pemilu
Sengketa pemilu merupakan proses untuk menyelesaikan dan mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam pemilu. Pelanggaran ini dapat berupa pelanggaran administratif maupun pidana, dan dapat terjadi pada berbagai tahap pemilu, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga penghitungan suara.[9]
3. Solo Pos
Surat kabar Solopos diterbitkan setiap hari di Kota Surakarta, Jawa Tengah. Harian ini pertama kali diterbitkan pada September 1997. Penerbitnya adalah PT Aksara Solopos, yang juga  memiliki  saham  dalam  Percetakan  PT  Solo  Grafika  Utama,  Radio  Solopos  FM,  dan tabloid olahraga Arena. Tabloid olahraga Arena tidak diterbitkan lagi sejak bulan Mei/Juni. PT Jurnalindo Aksara Grafika, penerbitan harian Bisnis Indonesia, adalah pemilik 80% saham di  koran  terbesar  di  bekas  Karesidenan  Surakarta.  Menurut  Wikipedia,  selebihnya  dimiliki oleh karyawan PT Aksara Solopos[10].
4. Suara Merdeka
Hetami dan edisi pertamanya terbit pada 11 Februari 1950. Hetami dibantu oleh tiga wartawan:  HR.  Wahjoedi,  Soelaiman,  dan  Retno  Koestiyah.  Koran  ini  pertama  kali diterbitkan  di  Solo  dengan  tiras  5.000  eksemplar,  lalu  menyebar  ke  Kudus  dan  Semarang. Pada  awalnya,  Suara  Merdeka  bergantung  pada  De  Locomotief  untuk  percetakan.  Sejak 1956,  setelah  Hetami  mendapatkan  mesin  cetak  sendiri,  Suara  Merdeka  mulai  terbit  pagi hari. Kantor pertama mereka terletak di bekas kantor Het Noorden yang dibeli pemerintah Indonesia pada Maret 1963. Pada 11 Februari 1982, Suara Merdeka membuka kantor baru dan  percetakan  Mascom  Graphy  di  Semarang.  Pada  saat  itu,  kepemimpinan  diserahkan kepada  menantu  Hetami,  Budi  Santoso.  Sejak  2010,  Suara  Merdeka  dipimpin  oleh  Kukrit Suryo Wicaksono, anak sulung Budi Santoso[11].
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## 5. Framing Model Robert N. Entman
Framing  adalah  penunjukan  poin  penting  dalam  berita  untuk  membingkai  dan mempengaruhi  perspektif  publik  sesuai  dengan  kepentingan  media.  Karena  berita  terkait erat dengan budaya kelompok tertentu, informasi atau pesan teks akan dikonstruksi sesuai kepercayaan  khalayak  dan  menghasilkan  pandangan  tertentu.  Model  analisis  framing  oleh Robert N. Entman dalam buku Eriyanto "Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik" mencakup empat tahapan:
1. Define  problem:  Bagaimana  media  menggambarkan  suatu  peristiwa  dan  apa penyebab masalahnya.
2. Diagnose causes: Apa yang dianggap sebagai penyebab masalah.
3. Make moral judgement: Nilai moral yang digunakan untuk menjelaskan masalah.
4. Treatment  recommendation:  Penyelesaian  yang  ditawarkan  untuk  mengatasi masalah[12].

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif  untuk menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data berupa kata-kata dan tulisan. Metode ini lebih menonjolkan proses dan makna, dengan penulis sebagai instrumen kunci dan fokus pada observasi dalam suasana alamiah. Deskriptif tidak mencari hubungan, menguji hipotesis, atau membuat prediksi, tetapi lebih menekankan pada pengamatan[13].
Penelitian  ini  juga  mengombinasikan  teknik  analisis  framing  menurut  Robert  N. Entman,  yang  menunjukkan  poin-poin  penting  dalam  berita  untuk  membingkai  dan mempengaruhi  perspektif  publik.  Karena  berita  sangat  terkait  dengan  budaya  kelompok tertentu,  informasi  akan  dikonstruksi  sesuai  kepercayaan  khalayak.  Entman  mengkaji framing  berdasarkan  empat  cara:  Define  Problems,  Diagnose  Causes,  Make  Moral Judgment, dan Treatment Recommendation.
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  mengumpulkan  semua  pemberitaan seputar  sengketa  hasil  pilpres  di  Mahkamah  Konstitusi  selama  periode  8  April  hingga  22 April  2024.  Setelah  data  terkumpul,  tahap  selanjutnya  adalah  analisis  data  menggunakan Model  Analisis  Robert  N.  Entman.  Penelitian  ini  mengkaji  framing  pemberitaan  sengketa
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
hasil  Pilpres  oleh  media  lokal,  seperti  Solo  Pos  dan  Suara  Merdeka,  yang  menyampaikan berita dengan cara berbeda dan mempengaruhi cara pandang pembacanya.

## HASIL & PEMBAHASAN
Pada  media  Solo  Pos  ditemukan  pemberitaan  dalam  periode  8  April  hingga  22  April 2024,  membahas  berbagai  aspek  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilpres  2024,  menekankan pentingnya  integritas  dan  keadilan  untuk  menjaga  legitimasi  hasil  pemilu.  Amicus  curiae yang diajukan oleh Megawati kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sebagai langkah penting  untuk  mendapatkan  dukungan  moral.  Sikap  bijak  Prabowo  Subianto,  yang mengimbau  pendukungnya  untuk  tidak  melakukan  aksi  damai,  juga  menjadi  sorotan, menunjukkan  kepedulian  terhadap  stabilitas  bangsa.  Transparansi  hukum  dan  stabilitas pemerintahan  ditekankan  dengan  upaya  Prabowo  dan  Gibran  Rakabuming  Raka mengakomodasi partai politik non-koalisi dalam kabinet.
Analisis  Solo  Pos  menyoroti  pentingnya  proses  yang  adil  dan  transparan  dalam penyelesaian  sengketa  Pilpres  2024,  serta  peran  MK  dalam  menjaga  integritas  pemilu. Media  ini  menekankan  pentingnya  menghormati  proses  hukum  dan  keputusan  MK  untuk menjaga  stabilitas  dan  kemajuan  demokrasi  Indonesia.  Langkah-langkah  hukum  yang diambil  oleh  tim  Prabowo-Gibran  dan  peran  penting  MK  juga  ditekankan  sebagai  faktor utama dalam penyelesaian sengketa.
Partisipasi  amicus  curiae  oleh  MK  serta  pernyataan  tokoh  politik  seperti  Ganjar Pranowo  dan  Anies  Baswedan  menekankan  pentingnya  keadilan,  integritas,  dan kepercayaan publik dalam proses peradilan. MK menunjukkan komitmen terhadap prinsip- prinsip  demokrasi  dan  keadilan  dengan  menolak  eksepsi  yang  diajukan  oleh  KPU  dan  tim Prabowo-Gibran,  meskipun  ada  ketidakpercayaan  dari  beberapa  tokoh  dan  dissenting opinion  dari  Hakim  Arief  Hidayat  yang  menunjukkan  kekhawatiran  terhadap  potensi ketidakadilan.
Pemberitaan  Solo  Pos  juga  menekankan  nilai-nilai  moral  seperti  keadilan,  integritas, dan  transparansi  dalam  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilpres  2024.  Prabowo  Subianto digambarkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, menunjukkan komitmen terhadap persatuan nasional dan stabilitas politik. Transparansi dan keadilan dalam proses peradilan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
MK menjadi fokus utama, dengan penekanan pada pentingnya menjaga demokrasi dan hak- hak politik setiap warga negara.
Rekomendasi  Solo  Pos  mencakup  langkah-langkah  untuk  meningkatkan  transparansi dan  keadilan  dalam  proses  hukum  guna  menghindari  konflik  kepentingan  dan penyalahgunaan  kekuasaan.  Putusan  MK  diharapkan  mencerminkan  nilai-nilai  demokrasi dan  keadilan,  dengan  masyarakat  didorong  untuk  menghormati  dan  menerima  hasil keputusan MK guna menjaga stabilitas dan persatuan nasional. Perbaikan sistemik diusulkan untuk  meningkatkan  kepercayaan  publik  terhadap  institusi  hukum  seperti  MK,  termasuk reformasi dalam mekanisme pengawasan dan pelaksanaan pemilu.
Tabel . Framing media solopos mulai edisi 8 april hingga 22 april 2024

## ELEMEN
FRAMING

## MEDIA SOLOPOS
Define Problems (Pendefi nisian Masalah) 1. Penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024.
2. I ntegritas  dan  keadilan proses  penyelesaian  sengketa  hasil  Pilpres 2024.
3. S urat Amicus Curiae yang diajukan oleh Megawati kepada MK.
4. Sikap  bijak  dan  mengutamakan kepentingan  bangsa oleh  Prabowo Subianto.
5. Integritas  dan  transparansi proses  hukum  dalam  penyelesaian sengketa hasil Pilpres 2024.
6. Upaya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk menjaga stabilitas pemerintahan .
7. Menghormati  proses  hukum  dan  keputusan yang  diambil  oleh Mahkamah Konstitusi.
8. Pasangan  02  yang mengubah  syarat  umur pencalonan  untuk memungkinkan Gibran mencalonkan diri.
9. Skeptisisme terhadap potensi perubahan hasil Pilpres 2024
10. Peran amicus curiae
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
11. I ndependensi dan objektivitas MK memutuskan sengketa hasil Pilpres 2024.
12. Tuduhan pelanggaran ditangani dengan adil.
13. Tindakan cepat KPU dalam menindaklanjuti Putusan MK
14. Kritik  dan  ketidakpercayaan terhadap  Mahkamah  Konstitusi  dalam menangani sengketa hasil Pilpres 2024.
15. Adanya perbedaan  pendapat  di  antara  hakim MK  terkait  putusan sengketa hasil Pilpres 2024.
16. Reaksi  dari  kubu  Gibran-Prabowo  setelah penolakan  gugatan PHPU oleh MK.
17. Penyelesaian sengketa Pilpres 2024 dan penerimaan hasil putusan oleh pasangan capres-cawapres nomor urut 3.
18. M enghormati proses hukum dan keputusan Mahkamah Konstitusi 19. Koordinasi  dan  respons yang  tepat  dari  pasangan  calon  terpilih terhadap hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pilpres 2024.
20. Penghormatan terhadap proses  hukum dan keputusan  Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
21. Penghormatan  terhadap  proses  hukum  dan pendapat  berbeda  dari para hakim konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu.
22. Menghormati prinsip  MK dan integritas dalam  penyelenggaraan penyelesaian sengketa hasil pilpres 2024.
Diagnose Causes (Identifikasi Penyebanya) 1. Penyerahan kesimpulan oleh tim hukum Prabowo-Gibran ke MK
2. Pengajuan amicus curiae.
3. Ziarah ke  Makam  RA  Kartini  digunakan  sebagai  simbol  harapan  agar putusan MK .
4. Menjaga  kondusifitas dan  kesejukan  demokrasi  serta  mendukung proses hukum yang sedang berjalan di MK.
5. Dukungan  publik  dan  kepercayaan terhadap  proses  hukum  yang sedang berlangsung di MK.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
6. Penekanan pada hak prerogatif presiden
7. Kesiapan Bawaslu untuk melaksanakan putusan MK
8. Potensi konflik kepentingan dan masalah kredibilitas dalam keputusan MK.
9. Adi  Prayitno  mengemukakan  bahwa putusan  MK  tidak  mungkin mengubah hasil Pilpres 2024,
10. Partisipasi pihak amicus curiae
11. Menyoroti pernyataan Ganjar Pranowo, Muhaimin Iskandar, dan Anies Baswedan, berita ini menekankan pentingnya keadilan, integritas, dan kepercayaan publik dalam proses peradilan yang dijalankan oleh MK.
12. Keputusan  MK untuk  menolak  eksepsi  yang  diajukan  oleh  KPU  dan Prabowo-Gibran
13. Komitmen KPU dan MK
14. Din Syamsuddin dan organisasi Presidium Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) secara terbuka menyuarakan ketidakpercayaan mereka terhadap proses dan hasil keputusan MK .
15. Dissenting  opinion dari  Hakim  potensi  ketidakadilan  dalam  proses pemilihan.
16. Ketidakpastian langkah  selanjutnya  dan  menunggu  arahan  dari Prabowo Subianto.
17. Menghormati proses hukum dan keputusan MK
18. Penerimaan  keputusan  MK oleh  semua  pihak  terkait  dan  komitmen untuk memajukan masa depan bangsa Indonesia.
19. -
20. Penerimaan  keputusan  MK  oleh  semua  pihak  yang  terlibat dinamika peradilan.
21. Apresiasi  terhadap  dissenting  opinion sebagai  langkah  penting  dalam sejarah demokrasi Indonesia.
22. Kritik  terhadap  tindakan  partisan  pemerintahan  yang  dianggap mencederai keadilan pemilu .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## Make
Moral Judgement (Membuat Keputusan Moral) 1. Berita ini cenderung informatif dan netral
2. menunjukkan betapa krusialnya keadilan dalam proses pemilihan
3. Pentingnya menjaga demokrasi dan keadilan dalam proses hukum.
4. Berita  ini memperlihatkan  Prabowo sebagai pemimpin  yang bertanggung jawab
5. Proses penyelesaian sengketa pemilu berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku.
6. Berita  ini  memberikan  gambaran positif  tentang langkah-langkah  yang diambil oleh Prabowo-Gibran.
7. T anggung jawab dan komitmen lembaga pemilu
8. Mencerminkan  kritik  terhadap  MK  yang  dinilai  pragmatis  dan tidak berani mengambil keputusan yang mungkin tidak populer.
9. Kritik terhadap sistem peradilan pemilu
10. Upaya MK untuk menjalankan peran dan fungsi hukumnya
11. Keputusan yang adil dan tidak berpihak.
12. Kebutuhan  akan kepercayaan  publik terhadap  lembaga  peradilan  dan tanggung jawab kolektif.
13. R espons cepat dan koordinasi MK
14. Pandangan  bahwa ada  kekurangan  dalam  sistem  hukum  dan  proses pengambilan keputusan .
15. Pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses pemilu 16. Kepemimpinan dan koordinasi .
17. Menjaga integritas proses  pemilu  dan  menyoroti  tantangan-tantangan besar yang perlu segera diselesaikan oleh bangsa.
18. Nilai-nilai  demokrasi,  integritas  lembaga  hukum,  dan  tindakan  proaktif dalam menjaga stabilitas nasional.
19. Menjaga konsistensi dalam komunikasi publik
20. -
21. -
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
22. Pentingnya  prinsip-prinsip demokrasi,  keterbukaan,  dan  integritas lembaga  hukum  dalam  menjaga  stabilitas  dan  kepercayaan  publik terhadap sistem pemilu.

## Treatment
Recommendatio n (memberi perlakuan/
saran).
1. Rekomendasi perbaikan yang spesifik .
2. Mengimplikasikan  perlunya  transparansi  dan  keadilan  proses  hukum untuk  menghindari  potensi  konflik  kepentingan  dan  penyalahgunaan kekuasaan.
3. MK memberikan putusan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi .
4. –
5. Mendorong  masyarakat  untuk  menghormati  dan  menerima hasil keputusan MK.
6. Mencapai stabilitas dan persatuan nasional.
7. Menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak.
8. Penekanan pada sejarah diskualifikasi kandidat .
9. Ada keraguan tentang perubahan substansial dalam hasil Pilpres,
10. Keadilan hukum dan demokratif.
11. Menjaga demokrasi dan hak-hak politik setiap warga Negara.
12. Menjaga proses demokrasi yang sehat di Indonesia.
13. –
14. Perbaikan sistemik dan peningkatan transparansi
15. Perbaikan sistem pengawasan dan pelaksanaan pemungutan suara . 16. Perbaikan mencakup kebutuhan untuk menunggu arahan lebih lanjut. 17. Perbaikan mencakup penerimaan hasil dengan sportifitas.
18. Perbaikan mencakup penghormatan terhadap proses hukum ,
19. Perbaikan mencakup koordinasi yang lebih baik dan komunikasi yang transparan dalam menghadapi hasil pemilu yang kontroversial.
20. Perbaikan mencakup penghormatan terhadap proses hukum,
21. Perbaikan mencakup penghormatan terhadap dissenting opinion ,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## 22. –
Sedangkan  dalam  Pendefinisian  masalah  dalam  berita  Suara  Merdeka  menyoroti pentingnya  bukti  yang  kuat  dalam  proses  hukum  sengketa  Pilpres  2024.  Bukti  yang  tidak memadai  dapat  merusak  kredibilitas  klaim  dan  mempengaruhi  keputusan  Mahkamah Konstitusi (MK). Polri juga berperan dalam menjaga ketertiban selama sidang, memastikan proses  hukum  berjalan  aman  dan  tertib.  Presiden  terpilih  diharapkan  memberikan  arahan yang jelas untuk mencegah kerusuhan pasca putusan MK.
Menghormati  proses  hukum  dan  keputusan  MK  penting  untuk  menjaga  integritas demokrasi  dan  stabilitas  politik  Indonesia.  Ketidakpatuhan  terhadap  keputusan  MK  bisa menimbulkan  krisis  legitimasi  dan  merusak  kepercayaan  publik  terhadap  sistem  hukum. Oleh karena itu, semua pihak diharapkan berkomitmen untuk menghormati proses hukum dan mendidik publik tentang pentingnya supremasi hukum.
Berita Suara Merdeka Solo juga mengidentifikasi beberapa penyebab sengketa Pilpres 2024.  Keputusan  MK  yang  menolak  dalil  Paslon  01  disebabkan  oleh  kurangnya  bukti  yang memadai.  Selain  itu,  upaya  pencegahan  ancaman  oleh  Polri  menunjukkan  komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas selama sidang berlangsung.
Penekanan  pada  komunikasi  dan  kerjasama  politik  serta  penerimaan  keputusan  MK oleh Prabowo Subianto penting dalam menjaga stabilitas politik. Sikap sportif dan tanggung jawab yang ditunjukkan Prabowo membantu mengurangi ketegangan politik dan sosial serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan hukum di Indonesia.
Berita  Suara  Merdeka  Solo  juga  menekankan  pentingnya  prinsip  keadilan  dan transparansi dalam proses hukum serta peran vital Polri dalam menjaga ketertiban nasional. Menegakkan keadilan dan transparansi adalah fondasi dalam proses hukum. Tindakan Polri membantu  memastikan  proses  hukum  dan  demokrasi  tidak  terganggu.  Sikap  positif  dan konstruktif  yang  ditunjukkan  oleh  Gibran  dianggap  sebagai  contoh  kepemimpinan  yang bijak, membantu meredakan ketegangan, dan mendorong dialog konstruktif.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Tabel . Framing media suara merdeka

## ELEMEN
FRAMING

## MEDIA SUARA MERDEKA
Define Problem s (Pendefi nisian
Masalah
)
1. Bukti  yang  kuat  dan  valid dalam  proses  hukum  terkait  sengketa Pilpres 2024.
2.  Langkah keamanan oleh  Polri  menjaga ketertiban selama sidang putusan sengketa Pilpres 2024 di MK.
3.  K etidakpastian pasca putusan MK .
4.  Pentingnya menghormati proses hukum dan keputusan Mahkamah
Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pilpres 2024
Diagnose Causes
(Mencari/ident
ifikasi
penyebab- penyebanya).
1. Keputusan MK yang menolak dalil-dalil kubu Paslon 01 karena tidak didukung oleh bukti yang memadai.
2. Upaya pencegahan ancaman melalui pengerahan personel dan anjing pelacak.
3. Penekanan pada komunikasi dan kerjasama politik.
4. Penerimaan  keputusan  MK  oleh  Prabowo  Subianto dan komitmennya untuk mempersiapkan masa depan bangsa.
Make Moral Judgement (Membuat Keputusan
Moral)
1.    Pentingnya  prinsip keadilan  dan  transparansi dalam  proses  hukum dan memahami tindakan sebagai pelanggaran.
2.  Prinsip keamanan dan ketertiban .
3.  Sikap positif  dan  konstruktif dari  Gibran  dalam  menghadapi  situasi politik yang sedang berlangsung.
4.      Demokrasi,  integritas  lembaga  hukum,  dan  sikap  proaktif  dalam menghadapi tantangan nasional
Treatment
Recommendati
on (memberi
perlakuan/
saran).
1. Penyajian bukti yang lebih kuat dan konkret .
2. Penerapan  langkah-langkah  keamanan yang  komprehensif  dan kondusif.
3. -
4. Penghormatan terhadap proses hukum .
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
Analisis framing Robert N. Entman tentang pemberitaan sengketa hasil Pilpres 2024 di Solo  Pos  dan  Suara  Merdeka  mengungkapkan  beberapa  aspek  penting.  Tahapan penyelesaian  sengketa  harus  dilakukan  dengan  integritas  dan  keadilan  untuk  menjaga kepercayaan  publik.  Analisis  menyoroti  peran  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  dalam  menjaga integritas  pemilu,  menangani  semua  tuduhan  pelanggaran  secara  adil,  serta  pentingnya menghormati  proses  hukum  dan  keputusan  MK  demi  stabilitas  dan  kemajuan  demokrasi Indonesia seperti pada gambar tabek dibawah ini. .
Tabel . Perbedaan Framing media Solopos dan suara merdeka
Framing Robert N. Entman Solo Pos Suara Merdeka Define Problems (Pendefinisian Masalah) Penyelesaian  sengketa  hasil  Pilpres  2024 melibatkan  upaya  menjaga  integritas  dan keadilan melalui
peran Mahkamah Konstitusi  dan  Komisi  Pemilihan  Umum, dengan dukungan surat Amicus Curiae, sikap bijak  Prabowo  Subianto,  dan  koordinasi pasangan  calon  terpilih  untuk  stabilitas, meskipun  ada  kritik  dan  perbedaan
pendapat, menekankan pentingnya independensi lembaga hukum untuk memelihara  kepercayaan  publik  terhadap demokrasi Indonesia.
Proses  Keputusan  MK pada sengketa pilpres. Diagnose Causes (Mencari/identifikasi penyebab-
penyebanya).
Penyerahan kesimpulan tim hukum Prabowo-Gibran  ke  MK,  pengajuan  amicus curiae,  dan  dukungan  publik  menekankan pentingnya  keadilan  dan  integritas  dalam proses peradilan,
sementara kritik, dissenting  opinion,  dan  potensi  konflik
Keputusan Mahkamah Konstitusi
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024
kepentingan  menggarisbawahi  tantangan
dalam keputusan MK terkait Pilpres 2024. Make Moral Judgement (Membuat
Keputusan Moral)
Berita ini menekankan pentingnya keadilan, transparansi,  dan  integritas  dalam  proses pemilihan  serta  tanggung  jawab  lembaga pemilu dan kritik terhadap sistem peradilan, sambil  menggambarkan  langkah-langkah positif  dan  kepemimpinan  Prabowo-Gibran dalam  menjaga  demokrasi  dan  stabilitas nasional.
Prinsip  dalam  proses hukum Treatment Recommendation (memberi
perlakuan/ saran).
Rekomendasi perbaikan menekankan perlunya  transparansi,  keadilan,  dan  sistem pengawasan yang lebih baik untuk menghindari  konflik  kepentingan,  sambil mendorong  masyarakat  untuk  menerima hasil  keputusan  MK  dengan  sportif  dan menjaga demokrasi serta stabilitas nasional.
Penyajian  bukti dalam proses hukum

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan  dari  hasil  analisis  berita  sengketa  pemilu  antara  solo  pos  dan  suara merdeka  yang  dimuat  mulai  dari  tanggal  08  april  2024  sampai  22  april  2024  menunjukan solo  pos  memiliki  kecenderungan  framing  positif  atau  dukungan  terhadap  calon  presiden prabowo  dan  gibran  sementara  itu  suara  merdeka  memiliki  sikap  yang  netral  dalam pemilihan presiden tahun 2024. hal ini dapat ditunjukan dari hasil ringkasan analisis framing model  Robert  N.  Entman  yang  telah  dipaparkan  diatas.  Perbedaan  yang  paling  signifikan adalah jumlah pemebritaan yang diberitakan yaitu media solopos ditemukan ada 22 berita mengenai  sengketa  hasil  pilpres  2024  serta  sebagaian  besar  isi  pemberitaan  condong menyorot paslon 02 sedangkan media suara merdeka ditemukan hanya ada 4 pemberitaan menegenai  sengketa  hasil  pilpres  2024  dengan  isi  berita  yang  cenderung  netral  dalam pembingkaian beritanya.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621 Vol. 4 No. 2 Mei - Agustus 2024

## DAFTAR PUSTAKA
N.  F.  R.  Ika  Krismantari,  “Pemilu  2024  akan  jadi  pesta  demokrasi  terbesar  di  dunia:  5  hal yang perlu kamu ketahui,” Academic rigor, journalistic flair , 2023. [Online]. Available: https://theconversation.com/pemilu-2024-akan-jadi-pesta-demokrasi-terbesar-di- dunia-5-hal-yang-perlu-kamu-ketahui-211069
Shinta,  “Sah!  AMIN  dan  Ganjar - Mahfud  Gugat  Hasil  Pilpres  2024  ke  MK,” beritahukum , 2024.  [Online].  Available:  https://beritahukum.id/1691/berita/sah-amin-dan-ganjar- mahfud-gugat-hasil-pilpres-2024-ke-mk/
I.  P.  dkk  Hadi, Buku  ajar  Komunikasi  Massa .  2021.  [Online].  Available:  https://repo- dosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/17579/Buku  Ajar  Komunikasi  Bisnis (ABKA 3208- 2 SKS).pdf?sequence=1
john  L.  Capinera,  “ANALISIS  FRAMING  PEMBERITAAN  PERMENDIKBUD  TENTANG PENCEGAHAN  DAN  PENANGANAN  KEKERASAN  SEKSUAL  DI  LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DI MEDIA ONLINE,” Block Caving – A Viable Altern. , vol. 21, no.
1, pp.
1 – 9, 2021, [Online]. Available:
https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/ block-caving-a-viable-alternative/%0A???
G.  GOOD,  “BAB  I  PENDAHULUAN  A.,” Angew.  Chemie  Int.  Ed.  6(11),  951 – 952. ,  vol.  1,  no. April, pp. 1 – 29, 2015.
G.  K.  Bhakti,  “Analisis  Framing  Pada  Pemberitaan  Kebijakan  Ganjar  Pranowo"  Jateng  di Rumah Saja" di Media Online Kompas. com dan Suara Merdeka. com,” 2022.
M.  Cetak et  al. ,  “MEDIA  CETAK  DAN  KASUS  PEMBONGKARRAN  PABRIK  ES  SARIPETOJO (Analisis,” 2013.
D. Mulyadi, “Analisis Penerapan Bentuk - Bentuk Tindak Pidana Pemilu,” J. Ilm. Galuh Justisi , vol. 7, no. 1, p. 14, 2019, doi: 10.25157/jigj.v7i1.2144.
V. Nomor, J. Desember, and A. Fauzi, “EKSAMINASI PUTUSAN MK NO. 97/PUU -X I/2013 Akre (PENYELESAIAN  SENGKETA  PILKADA  LANGSUNG)  Taufiqurrohman,”  vol. 6,  no.  5,  pp. 396 – 405, 2021, doi: 10.30596/delegalata.v6i2.6473.
B.  Megawati,  “Strategi  Penerbitan  Dan  Model  Penyuntingan  Di  Solopos  Sebagai  Penopang Eksistensi Penulis Berita,” Angew. Chemie Int. Ed. , vol. 6, no. 11, pp. 951 – 952, 2018. Wikipedia, “Sejarah Suara Merdeka,” Wikipedia , 2024. [Online]. Available: https://id.wikipedia.org/wiki/Suara_Merdeka
A.  K.  Siregar  and  E.  F.  Qurniawati,  “Analisis  Framing  Pemberitaan  Buzzer  di  tempo.co,” J. New Media Commun. , vol. 1, no. 1, pp. 1 – 15, 2022, doi: 10.55985/jnmc.v1i1.1.
S. Hanyfah, G. R. Fernandes, and I. Budiarso, “Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi  Pengolahan  Data  Pelanggan  Pada  Car  Wash,” Semnas  Ristek  (Seminar  Nas. Ris. dan Inov. Teknol. , vol. 6, no. 1, pp. 339 – 344, 2022, doi: 10.30998/semnasristek.v6i1.5697.