## Perbedaan Persepsi Turki dan North Atlantic Treaty Organization terhadap Ancaman Terorisme:

## Permasalahan Kurdi

## Alvin Christopher Simbolon
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia e-mail: alvin_simbolon@yahoo.co.id

## Abstract
This paper aims to describe the attitudes and policies taken by Turkey in dealing with  the  People's  Protection Units  (YPG);  a  Kurdish  militia organization  in  Syria, which is seen as a terrorism threat to Turkey, but not to NATO. The lack of literature describing the dynamics of Turkey-NATO relations in terms of threat perception, especially those closely related to the YPG threat, is a gap that will be filled by the researcher  in  this  paper.  This  paper  argues  that  Turkey  has  taken  actions  and attitudes  that  tend  to  violate  the  boundaries  of  norms  and  values  in  the  NATO alliance. Turkey played its part unilaterally in facing the YPG. This research uses the analytical framework of Intra-Alliance Opposition by Oya Dursun Ozkanca, which consists of three processes in the alliance. It describes when state tools are used in the alliance and for what purposes. It is hoped that this article will contribute to the  development  of  the  empirical  and  scientific  literature  on  the  Intra-Alliance Opposition using a case study of Turkey's foreign policy.
Keywords: foreign policy, intra alliance opposition, perception, terrorism, threat

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  sikap  dan  kebijakan  yang  diambil Turki dalam menghadapi Unit Perlindungan Rakyat (YPG); sebuah organisasi milisi Kurdi  di  Suriah,  yang  dipandang  sebagai  ancaman  terorisme  bagi  Turki,  namun tidak  demikian  bagi  NATO.  Minimnya  literatur  yang  menggambarkan  dinamika hubungan Turki-NATO dari sisi persepsi ancaman, khususnya yang berkaitan erat dengan ancaman YPG, menjadi celah yang akan diisi oleh peneliti dalam tulisan ini. Tulisan  ini  memiliki  argumen  bahwa  Turki  telah  mengambil  tindakan  dan  sikap yang  cenderung  melanggar  batasan  norma  dan  nilai  dalam  aliansi  NATO.  Turki memainkan  perannya  secara  unilateral  dalam  menghadapi  YPG.  Penelitian  ini menggunakan  kerangka  kerja  analisis  Oposisi  dalam  Aliansi  dari  Oya  Dursun
Ozkanca  yang  memperlihatkan  tiga  proses  Oposisi  dalam  Aliansi  dan menggambarkan kapan alat-alat kenegaraan tertentu digunakan dalam aliansi dan untuk  tujuan  apa.  Artikel  ini  diharapkan  berkontribusi  pada  pengembangan empiris  dan  konseptual  literatur  ilmiah  tentang  Oposisi  dalam  Aliansi  dengan menggunakan studi kasus kebijakan luar negeri Turki.
Kata  kunci: ancaman,  kebijakan  luar  negeri,  oposisi  dalam  aliansi,  persepsi, terorisme

## Pendahuluan
Perang  Dingin  melahirkan  polarisasi  dalam  sistem  internasional  yang dipertunjukkan oleh pembentukan Aliansi Blok Timur (Pakta Warsawa) dan Blok Barat ( North Atlantic Treaty Organization - NATO). Namun pasca Perang Dingin tatanan sistem polaritas  tersebut  telah  berubah,  yang  ditandai  dengan  runtuhnya  Uni  Soviet  yang menjadi ancaman bersama dari NATO (Sudira, 2017: 160). Dengan ketiadaan ancaman yang sebelumnya menjadi suatu ancaman kolektif bagi aliansi Barat, persepsi terhadap ancaman mengalami ketidakselarasan di antara anggota aliansi. Perbedaan persepsi ini antara  lain  terlihat  antara  Turki  dengan  NATO.  Dinamika  hubungan  Turki,  yang merupakan anggota  NATO sejak tahun 1952, dengan aliansi selama tiga dekade terakhir ditandai  dengan  ketidakpastian  dan  kekhawatiran.  Pasca  Perang  Dingin,  Turki  mulai mempertanyakan relevansi NATO sebagai basis dari kebijakan luar negeri dan keamanan Turki.
Salah satu tantangan bagi hubungan Turki dengan NATO adalah permasalahan bangsa Kurdi. Secara domestik, integrasi etnis dan nasional telah menjadi penting bagi Turki pasca Perang Dingin. Sebaliknya, bangsa Kurdi telah lama memiliki keinginan untuk mendirikan  sebuah  negara-bangsa  ( nation-state )  bagi  etnis  mereka.  Suku  Kurdi merupakan bangsa terbesar keempat di Timur Tengah setelah bangsa Arab, Turki, dan Persia, dan terpusat di wilayah empat negara Timur Tengah antara lain Turki, Iran, Irak, dan Suriah (Anderson & Anderson, 2013: 260).
Upaya  Kurdi  untuk  mendirikan  negara-bangsa  mengancam  integritas  teritorial Turki.  Melalui  operasi  militer,  Turki  telah  mencoba  untuk  menghancurkan  pasukan bersenjata  Kurdi  di Suriah dan  Irak.  Dalam  memecahkan permasalahan nasional yang terkait dengan aktivitas  etnis  Kurdi di  dalam negeri, sikap  Turki  terhadap  Partai  Kerja Kurdi  (PKK)  sangatlah  keras.  Selama  empat  dekade  terakhir,  Turki  telah  melancarkan perang terhadap PKK, sebuah kelompok gerilyawan separatis-Marxist yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat dan Turki  (Gurcay, t.t.).
Konflik  ini  bisa  dikategorikan  sebagai insurgency (pemberontakan)  dilihat  dari durasi konflik yang telah berlangsung selama empat dekade dan hingga saat ini belum terselesaikan  (Fathurachmi,  2014:  3).  Karena  PKK  memiliki  ikatan  yang dalam dengan Unit  Perlindungan  Rakyat  (YPG)  yang  berbasis  di  Suriah,  maka  YPG  dan  perwakilan politiknya, Partai Persatuan Demokrat (PYD) pun menjadi target Turki (Gurcay, t.t.). Turki melihat  YPG  sebagai  organisasi  teroris  yang  merupakan  perpanjangan  dari  PKK  yang mana  telah  memperjuangkan  otonomi  bagi  bangsa  Kurdi  selama  berdekade  di  Turki (BBC  News,  2019).  Namun  demikian,  sejak  tahun  2014,  Amerika  Serikat  telah  secara terbuka memberikan bantuan kepada pasukan YPG dalam melawan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). YPG memainkan peran terdepan dalam kelompok payung dari Amerika Serikat yang disebut dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang juga memasukkan unsur-unsur  Arab  dan  non-Kurdi  lainnya  (Zanotti  &  Thomas,  2017).  Pada  Mei  2017, Amerika  Serikat  mengumumkan  keputusan  untuk  mempersenjatai  kelompok  YPG secara langsung untuk menghadapi ISIS, dengan mempertimbangkan langkah-langkah untuk membatasi prospek penggunaan senjata milik Amerika Serikat oleh YPG terhadap Turki.  Amerika  Serikat  disini  tidak  hanya  menyediakan  senjata  tetapi  juga  pelatihan militer kepada YPG, karena memandangnya sebagai pasukan yang paling efektif dalam menghadapi ISIS.
Di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, respons Turki terhadap fenomena ini terlihat ofensif. Turki telah melakukan tiga operasi militer di Suriah yang dikhususkan untuk menarget pasukan Kurdi: Operation Euphrates Shield (2016-2017), Operation Olive Branch (2018), dan Operation Peace Spring (2019). Turki pada mulanya melancarkan operasi militer di Suriah pada tahun 2016 dengan tujuan untuk melawan ISIS,  namun  pada  akhirnya  berubah  menjadi  perlawanan  terhadap  YPG  (Gurcay,  t.t.). Operation  Euphrates  Shield berlangsung  selama  7  bulan  yang  menghasilkan kemenangan Turki dalam mendapatkan kontrol di wilayah al-Bab (Hurriyet Daily News, 2017). Operasi pada tahun 2019 dirancang untuk mengusir SDF yang dipimpin oleh YPG dari wilayah Utara Suriah (Uras, 2019).
Operasi militer Turki tidak luput dari kritikan, terutama kritik yang dilontarkan oleh berbagai  negara  anggota NATO  atas operasi  tersebut.  Presiden  Prancis,  Francois Hollande,  memahami  kekhawatiran  Turki  dalam  melawan  ISIS,  namun  mengkritik tindakan Turki terhadap YPG (Hurriyet Daily News, 2016). Menteri Luar Negeri Belanda, Bert Koenders, meminta Turki dan Kurdi Suriah untuk bekerja sama melawan ISIS alih- alih  berkonflik  di  antara  mereka  sendiri  dan  meminta  kelompok  Kurdi  Suriah  untuk dilibatkan  dalam  pembicaraan  damai  (Ara  News,  2016).  Turki  semakin  lama  semakin terasingkan di dalam NATO, terutama akibat dukungan terbuka NATO terhadap YPG di Suriah utara dan keengganan NATO dalam mengusir YPG  (TRT World, 2020).
Dengan  dukungan  Amerika  Serikat  dan  NATO,  angkatan  bersenjata  Kurdi berkembang di Irak dan Suriah, membentuk rezim separatis de facto . Dengan demikian, terdapat perbedaan persepsi ancaman antara Turki dan NATO dan hal ini menimbulkan kerentanan  dalam  aliansi  terkait  konflik  kepentingan  individu  anggota  aliansi  dengan kebutuhan  kolektif  aliansi.  Tantangan  selanjutnya  bagi  hubungan  Turki-NATO  adalah untuk  merumuskan  persepsi  kolektif  di  antara  negara  anggota  NATO  (Wiratma  & Suharman, 2016: 15-16). Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan merumuskan sebuah  pertanyaan  yaitu  mengapa  Turki  bersikap  unilateral  dalam  kebijakannya terhadap kelompok YPG dan afiliasinya?
Berbagai kajian akademis telah dilakukan dalam membahas dinamika hubungan Turki-NATO,  namun  penulis  melihat  bahwasanya  kajian  tersebut  masih  terlalu  luas dalam  periodisasi  penelitiannya  dan  belum  secara  spesifik  menjelaskan  satu  kasus tertentu. Sejak berakhirnya  masa  Perang  Dingin, berbagai penelitian  dilakukan  dalam melihat  dinamika  hubungan  Turki-NATO  melalui  perspektif  Realisme  Struktural, Pragmatisme, Konstruktivis, Hierarki Kekuasaan, Konflik Transnasional, dan Liberalisme Institusional.
Kajian Realisme Struktural melihat bahwasanya dinamika hubungan Turki-NATO tidak  lepas  dari  berbagai  macam  variabel  selama  dua  dekade  terakhir  pasca  Perang Dingin, yaitu geografis dan regional; dinamika transatlantik; transformasi NATO (Guvenc & Ozel, 2012); balancing (penyeimbangan) serta co-optation (kooptasi) (Oguzlu, 2013a). Turki  diprediksi  akan  menjadi  hegemon  regional  dalam  sepuluh  tahun  ke  depan  dan menekankan  pada  hubungan  bilateral  Turki-Amerika  Serikat  sebagai  penentu  status Turki di Timur Tengah (Erickson, 2004). Bipolaritas antara Iran dan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah ditekankan dalam analisis ancaman strategis bagi Turki (Martin, 2013). Hubungan Turki-NATO juga dianalisis melalui sikap konvergensi dan divergensi Turki dalam aliansi (Oguzlu, 2013b).
Kajian  yang  menggunakan  sudut  pandang  pragmatisme  melihat  dinamika hubungan Turki-NATO melalui pendekatan berbasis kepentingan bersama dalam aliansi (Oguzlu,  2008).  Selain  itu  Turki  lebih  menekankan  pada  kepentingan  nasionalnya  di Timur  Tengah  (Oguzlu,  2012).  Kajian  yang  menggunakan sudut  pandang  Konstruktivis melihat interaksi dinamis antara NATO dan Turki dalam konteks operasi militer sebagai faktor penting dalam melegitimasi identitas yang mereka cita-citakan masing-masing di era pasca-Perang Dingin (Kinacioglu & Gurzen, 2013). Kajian yang melihat dari sisi hirarki kekuatan  mencoba  mengkonseptualisasikan  Turki  sebagai  kekuatan  regional  (Kardas, 2013)  (Parlal  Dal,  2016)  dan  kekuatan  menengah  dalam  sikap  dan  tindakannya  di kawasan (Onis & Kutlay, 2016).
Kajian  yang  menggunakan  pendekatan  konflik  transnasional  mencoba mendeskripsikan  perang  sipil  Suriah  sebagai  studi  kasus  bagi  Turki  dalam mempersepsikan  ancaman  terorisme  (Parlar  Dal,  2017).  Terakhir,  kajian  Liberalisme Institusional  (Sayari,  2013)  melihat  Dinamika  hubungan  Turki-NATO  dari  konteks interaksi  Turki  dengan  Barat  khususnya  Amerika  Serikat  dan  melihat  bahwa  faktor domestik  serta  struktural  memprediksi  hubungan  kedua  negara  ke  ranah  baru,  dan menekankan pada kepentingan kerjasama antara kedua negara dalam aliansi (Altunisik, 2013).
Argumen  yang  dibangun  oleh  kajian-kajian  akademik  terdahulu  mengenai dinamika  hubungan  Turki-NATO  dapat  disarikan  sebagai  berikut.  Dinamika  ini  tidak terlepas dari letak geografis Turki dalam kawasan Timur Tengah yang bersifat strategis bagi aliansi. Oleh sebab itu, Turki masih dianggap sebagai negara yang penting dalam kontribusinya terhadap keamanan aliansi. Di sisi lain, pandangan Turki terhadap NATO berubah yang mulanya berdasarkan satu identitas bersama — Barat — menuju identitas yang berdasarkan pada kepentingan nasional.
Meskipun  kita  dapat  menarik  pelajaran  penting  dari  berbagai  perspektif  yang digunakan,  tampaknya  kajian-kajian  terdahulu  belum  secara  spesifik  menjelaskan perbedaan  persepsi  antara  Turki-NATO  terhadap  ancaman  khususnya  ancaman terorisme,  secara  khusus  YPG  dengan  afiliasinya  di  Suriah  yang  ditandai  sebagai ancaman teroris bagi Turki namun tidak demikian bagi NATO. Untuk mengukur kekuatan hubungan strategis Turki di dalam NATO, maka NATO menjadi tempat yang bisa dilihat. Lagi pula, sekutu dalam NATO diasumsikan memiliki persepsi ancaman yang sama dan juga  cara  menangani  ancaman  tersebut  (Walt,  1987).  Tulisan  ini  akan  berfokus  pada sikap  dan  kebijakan  yang  diambil  Turki  terkait  permasalahan  Kurdi  dan  menganalisis implikasinya bagi hubungan Turki-NATO.
Penulis berargumen bahwasanya Turki telah mengambil tindakan dan sikap yang cenderung melanggar batasan nilai-nilai dalam aliansi NATO. Turki memainkan perannya secara  unilateral  dalam  menghadapi  YPG,  meskipun  secara  terus-menerus  telah meminta  bantuan  NATO  yang  dianggap  telah  mengabaikan  Turki.  Turki  merasa diabaikan oleh NATO dalam menghadapi ancaman teroris. Dengan demikian, Turki akan tetap  menjalankan  tindakan  yang  sesuai  dengan  kepentingannya  terlepas  dari kepentingan bersama aliansi secara keseluruhan.
Penulis melihat literatur yang membahas aliansi secara teoretis kurang mapan dalam mengidentifikasi berbagai tingkat oposisi/konflik dalam aliansi. Oleh karena itu, tulisan  ini  akan  mengintegrasikan  alat-alat  dan  strategi  yang  diidentifikasi  dalam literatur  Hubungan  Internasional  ke  dalam  literatur  tentang  aliansi  agar  memiliki
pemahaman yang lebih akurat mengenai tingkat-tingkat oposisi dalam aliansi. Dengan demikian  penulis  akan  mencoba  mengisi  celah  ini  dengan  meletakkan  dinamika hubungan Turki-NATO ke dalam sebuah kerangka Oposisi dalam Aliansi. Konsep Oposisi dalam Aliansi mmebahas mengenai konflik di antara anggota aliansi atau di antara satu anggota aliansi berhadapan dengan aliansi itu sendiri (Dursun-Ozkanca, 2019: 30).
Bagian  pertama  dari  tulisan  ini  akan  menggunakan  indikator Entangling Diplomacy (Diplomasi Menjerat) untuk melihat penggunaan aturan dan prosedur dari institusi (NATO) oleh Turki dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri negara anggota NATO  lainnya  (Dursun-Ozkanca,  2019:  33).  Bagian  kedua  akan  mengaplikasikan indikator Costly Signalling (Pensinyalan Merugikan). Sejauh mana Turki mengambil sikap yang  yang  bertentangan  dari  NATO  terkait  masalah  YPG?  Pertanyaan  ini  akan dieksplorasi lebih lanjut dalam bagian tersebut. Bagian ketiga akan menganalisis sikap boundary breaking Turki dan akan mengaplikasikan Compellent Threats (Ancaman yang Memaksa),  dan Blackmailing (Pemerasan).  Tulisan  akan  diakhiri  dengan  kesimpulan yang meringkas semua argumen yang telah dipaparkan dalam bagian pembahasan.

## Oposisi dalam Aliansi
Penulis  akan  menjawab  rumusan  masalah  dengan  meletakkan  dinamika hubungan Turki-NATO ke dalam sebuah kerangka Oposisi dalam Aliansi. Konsep Oposisi dalam  Aliansi  didefinisikan  sebagai  adanya  konflik  antara  anggota  aliansi  atau  antara satu  anggota  aliansi  dengan  aliansi  itu  sendiri  (Dursun-Ozkanca,  2019:  30).  Anggota aliansi  mungkin  memiliki preferensi  politik  yang berbeda  dan  terdapat  ketidakpastian mengenai persepsi tentang preferensi tersebut. Oposisi dalam Aliansi memiliki implikasi yang  signifikan  untuk  efektivitas  tanggapan  aliansi  terhadap  masalah-masalah mendesak yang dihadapi aliansi. Karena itu, penting untuk memahami motivasi di balik perilaku Oposisi dalam Aliansi.  Dalam Bagan 1 dapat dilihat tiga proses Oposisi dalam Aliansi beserta indikatornya.
Dalam  tulisan  ini  dibahas  tiga  proses  oposisi  Turki  dalam  NATO  dengan menggunakan  indikator-indikator  yang  memiliki  signifikansi  langsung  dengan  topik pembahasan.  Dengan  demikian,  tidak  semua  indikator  dalam  bagan  di  atas  akan digunakan dalam tulisan ini. Dalam menganalisis sikap oposisi Turki dalam NATO, penulis akan mengklasifikasikan tiga proses Oposisi dalam Aliansi ke dalam empat indikator yang terdiri dari Entangling Diplomacy, Costly Signaling, Compellent Threats , dan Blackmail . Selain  karena  alasan  simplifikasi,  tiga  proses  Oposisi  dalam  Aliansi  penulis  reduksi menjadi empat indikator agar lebih sesuai dan sejalan dengan sikap yang diambil Turki dalam relasinya dengan NATO.

## Bagan 1. Tiga Proses Oposisi dalam Aliansi
(Sumber: Dursun-Ozkanca, 2019: 31)
Process 1: Boundary testing
• Active diplomacy,
• Entangling diplomacy,
• Cheap-talk diplomacy
Process 2: Boundary challenging
• Costly signaling,
• Inter-institutional balancing
Process 3: Boundary breaking
• Territorial/asset denial, Alternative alliances, Blackmail,
Hostage diplomacy Strategic noncooperation Economic statecraft Issue-linkage bargaining Cooperative balancing, Compellent threats
Kerangka  Oposisi  dalam  Aliansi  menyajikan  kondisi  di  mana  negara menggunakan  alat  dan  strategi  yang  mereka  lakukan  ketika  terlibat  dalam  interaksi dalam  aliansi.  Dalam  proses  pertama  Oposisi  dalam  Aliansi,  menguji  batasan  adalah bagian dari upaya untuk mengetahui dan memahami apa batasannya ketika menavigasi hubungan dengan anggota aliansi lainnya. Tujuan dari proses awal menguji batasan ini adalah agar negara dapat memahami nilai dan ekspektasi apa saja yang pantas atau yang dapat diterima untuk berinteraksi dengan rekan-rekannya dalam aliansi.
Dalam proses kedua, menantang batasan memperlihatkan negara yang mencari kemerdekaan/kebebasan dari aliansi. Menantang batasan termasuk dalam bidang soft balancing (penyeimbangan  lembut).  Proses  terakhir  dari  Oposisi  dalam  Aliansi  yaitu melanggar  batasan,  biasanya  ditandai  oleh  meningkatnya  ketidakpuasan  dengan keanggotaan  dalam  aliansi  dan  meningkatnya  keinginan  untuk  transisi  menuju hard balancing (penyeimbangan  keras).  Dalam  melanggar  batasan,  negara  mencari kebebasan  dan  semakin  terlibat  dalam  perilaku  kebijakan  luar  negeri  yang  merusak integritas  aliansi.  Bentuk  ketiga  dari  Oposisi  dalam  Aliansi  ini  biasanya  menyaksikan ancaman penyeimbangan militer negara terhadap anggota aliansi atau aliansi itu sendiri.
Konsep  Oposisi  dalam  Aliansi  lebih  lanjut  menyatakan  bahwa  ketiga  kategori perilaku Oposisi dalam Aliansi yang diidentifikasi di sini tidak saling terpisah dari yang lain  dan  ada  kontinum  dan  konvergensi  di  antara  mereka.  Penting  untuk menggarisbawahi  bahwa  ‘menguji  batasan’  tidak  selalu  akan  mengarah  pada ‘menantang  batasan’,  dan  ‘menantang  batasan’  tidak  secara  otomatis  menyebabkan ‘melanggar  batasan’.  Suatu  waktu,  negara  dapat  kembali  ke  perilaku  Oposisi  dalam Aliansi  berintensitas  rendah, asalkan  tidak  ada  kerusakan  yang  tidak  dapat  diperbaiki untuk dinamika dalam aliansi.

## 1. Sikap Turki Dalam Menguji Batasan Norma NATO
Bagian pertama dari tulisan ini akan menggunakan indikator Diplomasi Menjerat untuk melihat penggunaan aturan dan prosedur dari institusi (NATO) oleh Turki dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri negara anggota NATO lainnya.

## Diplomasi Menjerat Turki Dalam NATO
Entangling  Diplomacy (Diplomasi  Menjerat)  merujuk pada penggunaan aturan dan prosedur dari institusi internasional dengan tujuan untuk memengaruhi kebijakan luar negeri negara anggota lainnya (Dursun-Ozkanca, 2019: 33). Sejak berlangsungnya perang  di  Suriah,  anggota  NATO  tidak  bisa  mendapatkan  konsensus  bersama  terkait masa depan Suriah. Dalam konflik di Suriah, negara anggota NATO bertindak masing- masing dan mengejar kepentingan mereka. Hal ini terlihat antara lain pada kebijakan
Turki  di  Suriah  yang  mendapatkan  pertentangan  dari  anggota  lainnya.  Bagi  Turki, keamanan  menjadi  kekhawatiran  utamanya,  terkhusus  dalam  menangani  organisasi teroris YPG/PYD. Sebaliknya, beberapa negara anggota NATO lainnya masih menanggap YPG/PYD  sebagai  sekutu  mereka  dalam  perlawanan  terhadap  ISIS/Daesh,  yang kemudian memperumit situasi.
Setelah  serangan  yang  dilakukan  oleh  pasukan  pemerintah  Suriah  terhadap pasukan  Turki  di  Idlib,  Suriah  yang  menewaskan  33  pasukan  Turki,  pemerintah  Turki telah  menyerukan  pertemuan  darurat  NATO  (BBC  News,  2020).  Di  bawah  pasal  4 Perjanjian  NATO,  ketika  suatu  anggota  aliansi  merasa  integritas  teritorial,  kebebasan politik atau keamanannya terancam, maka negara tersebut dapat mengajukan sebuah konsultasi dengan semua anggota aliansi (NATO, 2020). Meskipun demikian proses ini tidak bisa diartikan bahwa NATO akan mendukung serangan militer Turki di Suriah.
Sesudah pertemuan itu berlangsung, Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, mengungkapkan  solidaritas  dan  dukungan  penuhnya  kepada  Turki.  Selanjutnya, perhatian pun ditujukan pada anggota NATO dan apakah akan ada bantuan signifikan kepada  pasukan  Turki  di  Suriah.  Setelah  pertemuan  darurat  dilaksanakan,  Pasal  5 Perjanjian NATO, yang mencakup intervensi untuk melindungi negara-negara anggota NATO, telah diangkat kembali. Beberapa negara anggota menolak kasus yang diangkat Turki  dengan  alasan  bahwa serangan  terhadap  pasukan  Turki  tidak  terjadi  di  wilayah Turki,  dan  Pasal  5  hanya  berlaku  jika  anggota  aliansi  diserang  di  wilayahnya  (Guzel, 2020).
Dari  sini, bisa  dikatakan  bahwa  Turki  berusaha  untuk  mendapatkan  dukungan dari  anggota  NATO  dengan  menggunakan  prosedur  NATO  yaitu  dalam  pasal  5.  Pasal tersebut  berisikan  prinsip  pertahanan  kolektif  yakni  sebuah  serangan  terhadap  satu anggota  dianggap  sebagai  serangan  terhadap  seluruh  anggota  aliansi  (NATO,  2019). Namun penolakan dari NATO dalam memberikan bantuan kepada Turki telah menjadi penanda adanya ketidaksepakatan dalam aliansi terkait ancaman. Sesuai dengan proses pertama  dalam  boundary  testing  (menguji  batasan  aliansi),  Turki  telah  melakukan pengujian terhadap norma/nilai yang dipegang oleh NATO melalui entangling diplomacy dengan  tujuan  untuk  mengubah  sikap  NATO,  namun  tidak  didapatkan  hasil  yang memuaskan.

## 2. Sikap Turki Dalam Menantang Batasan Norma NATO
Bagian ini mengaplikasikan indikator Costly Signalling (Pensinyalan Merugikan) yang  dipakai  Turki  dalam  menantang  batasan  dalam  NATO.  Sejauh  mana  Turki mengambil sikap yang yang bertentangan dari NATO terkait masalah YPG? Pertanyaan ini akan dieksplorasi lebih lanjut dalam bagian selanjutnya.

## Pensinyalan Merugikan Turki di Suriah
Sejak  kemunculan  ISIS  pada  April  2013,  kelompok  teroris  tersebut  telah menetapkan wilayah yang ditentukan; namun, wilayah yang diklaimnya masih di bawah otoritas Irak dan Suriah. Dengan demikian, ISIS tidak memiliki pengakuan de jure atas wilayahnya.  Meskipun  demikian,  populasi  di  dalam  wilayah  yang  diklaim  ISIS memandang ISIS adalah pemerintah resmi mereka, dan mereka diklasifikasikan sebagai ‘warga negara’ ISIS (Tobing & Indradja ja, 2019: 107). Selain itu, terdapat kecenderungan dari  kelompok  teroris  kontemporer  untuk  mengambil  sebagian  wilayah  dan  bahkan menantang  kedaulatan suatu  negara.  Hal  ini dilihat  dari  ISIS  yang  telah  menunjukkan anomali,  di  mana  mereka  menundukkan  wilayah  dan  bertindak  seperti  pemerintah negara  alih-alih  menciptakan  ketakutan  dan  ketidakpastian  seperti  yang  biasanya dilakukan (Ramadhan, 2019: 122-123).
Perlawanan terhadap ISIS menjadi salah satu prioritas NATO. Namun sikap Turki dalam  perlawanan  tersebut dapat digambarkan  sebagai berlawanan arah.  Sementara NATO berusaha untuk memusnahkan ISIS, di sisi lain Turki memfokuskan usahanya pada penggulingan Presiden Suriah, Bashar Al Assad, antara lain dengan membiarkan wilayah kedaulatannya digunakan oleh pasukan ISIS. Sebuah laporan Kementerian Dalam Negeri Jerman yang bocor pada Agustus 2016 mengklaim bahwa “sebagai hasil dari kebijakan domestik dan luar negeri Turki yang telah ‘di -Islam- kan’ selangkah demi selangkah sejak 2011,  Turki  telah berkembang  menjadi  platform aksi  utama  bagi  kelompok-kelompok Islamis di wilayah Timur Tengah” (Moore, 2016).
Fokus  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  bagi  Turki  adalah  suku  Kurdi.  Pasukan militer Turki memasuki Suriah pada Agustus 2016, namun operasinya di Suriah bukan menargetkan ISIS, melainkan pasukan Kurdi (YPG) dari Pasukan Pertahanan Suriah (SDF). SDF merupakan pasukan yang diandalkan NATO dalam melawan ISIS di darat (Toksabay & McDowall, 2016). Bagi Turki, mencegah konsolidasi suku Kurdi di Suriah adalah sebuah prioritas, bukan melawan ISIS.
Dalam  sebuah  pidato  pada  awal  bulan  Oktober,  2016,  Erdogan  menyatakan, “Mulai sekarang  kita  tidak  akan  menunggu  masalah datang  mengetuk pintu  kita,  kita tidak akan menunggu sampai pisau mengenai tulang dan kulit kita, dan kita tidak akan menunggu organisasi teroris untuk datang dan menyerang kita” (Toksabay & McDowall, 2016).  Pidato  tersebut  datang  setelah  Turki  melancarkan  operasi  militer  ‘Euphrates Shield’ di Suriah. Berbeda dari NATO, ketika Erdogan mengacu pada organisasi teroris, yang ia maksud bukanlah ISIS, melainkan pasukan Kurdi. Dari sini kita bisa melihat bahwa Turki mengirimkan intensi niatnya untuk bertindak secara unilateral terlepas dari sikap anggota aliansi.
Sikap  Turki  yang ambivalen  dalam  melawan  ISIS  juga  terlihat  dari  keengganan Turki  untuk  memperketat  perbatasannya  dengan  Suriah.  Turki  telah  membiarkan perbatasannya terbuka sehingga pemberontak Suriah dapat lalu-lalng dengan bebas di wilayah antara Turki dan Suriah untuk mendapatkan bantuan logistik dalam menghadapi pasukan  pemerintah  Assad.  Namun,  kebijakan  perbatasan-terbuka  Turki  juga membolehkan pasukan ISIS dari seluruh dunia untuk masuk Suriah atau keluar Suriah.
Negara-anggota NATO bersikap kritis terhadap longgarnya pengawasan Turki di wilayah  perbatasannya    dengan  Suriah.  Antara  lain,  mantan  Menteri  Pertahanan Amerika  Serikat,  Ashton  Carter,  pernah  mengatakan  bahwa  satu  kontribusi  paling penting  yang  dapat  dilakukan  Turki  dalam  menghadapi  ISIS  adalah untuk  mengontrol perbatasan mereka sendiri (Idiz, 2016).
Pada fase awal perang sipil Suriah, Turki terlihat telah berkoordinasi secara aktif dengan pemberontak Islamis yang berafiliasi dengan organisasi teroris Jabhat al-Nusra untuk menyediakan bantuan persenjataan untuk melawan rezim Assad (Abramowitz & Eric,  2015:  14).  Jabhat  al-Nusra  pada  awalnya  merupakan  kelompok  teroris,  namun berubah  menjadi  kelompok  insurgensi  di  Suriah  dengan  tujuan  untuk  menjatuhkan rezim  Assad  (Kamrullah,  2017:  85-86).  Ini  merupakan  indikasi  atas  pensinyalan merugikan yang dilakukan Turki, karena dengan kebijakan perbatasan-terbukanya, Turki sekarang memiliki sleeper cells ISIS di dalam wilayah teritorialnya.
Turki tentu juga merasa khawatir perihal ancaman yang diajukan ISIS terhadap keamanan nasionalnya, namun, Turki terlihat lebih khawatir mengenai PKK dan akuisisi kekuasaan afiliasi PKK di wilayah utara Suriah. Erdogan mengatakan bahwa Turki “tidak akan pernah mengizinkan pendirian negara Kurdi di perbatasan selatan Turki di wilayah utara  Suriah”    (Almukhtar  &  Wallace,  2015).  Dengan  m emperpanjang  proses pengambilan  keputusan  untuk  memasuki  perang  melawan  ISIS,  Turki  berkeinginan untuk  meningkatkan  biaya  bagi  Amerika  Serikat  dan  sekutunya  yang  terlibat  dalam perang  melawan  ISIS,  dan  sebagai  akibatnya  meningkatkan  pengaruh  Turki vis-à-vis Amerika Serikat untuk meyakinkan Amerika Serikat agar memilih Turki, bukan Kurdi.
Dalam  menghadapi  keterlibatan  Rusia  dan  Iran  di  Suriah  dan  Irak,  Amerika Serikat  memutuskan  untuk  segera  mengambil  tindakan.  Situasi  ini  menempatkan Amerika Serikat dalam posisi untuk memilih mitra yang sesuai (Kurdi Suriah), daripada mitra ideal (Turki), sebuah negara dengan militer terbesar kedua di NATO, dalam perang melawan ISIS. Oleh karena itu, perhitungan Turki dalam bermain waktu dan melakukan pensinyalan  merugikan  untuk  meningkatkan  pengaruhnya vis-à-vis Amerika  Serikat tidak  membuahkan  hasil.  Sebaliknya,  ISIS  mulai  melakukan  lebih  banyak  serangan teroris di Turki (Dalay, 2017), (Erdogan, 2017).
ISIS telah menargetkan rakyat Turki dan fasilitas mereka melalui aksi pemboman dan mengganggu keamanan di daerah perbatasan. Kelompok bersenjata itu merupakan ancaman  nyata  bagi  stabilitas  serta  rakyat  Turki  dan  dianggap  sama  berbahayanya dengan  PKK  bagi  persatuan  negara  (Luerdi,  2019:  60).  Ini  menggarisbawahi  besarnya biaya manusia dari kebijakan ambivalen yang ditampilkan Turki dalam pertarungannya terhadap ISIS.

## 3. Sikap Turki Dalam Melanggar Batasan Norma NATO
Bagian ini akan menganalisis sikap Turki terhadap NATO dalam kategori terakhir oposisi  intra-aliansi  yaitu boundary  breaking ,  dan  akan  mengaplikasikan Compellent Threats (Ancaman  yang  Memaksa),  dan Blackmailing (Pemerasan)  sebagai  alat  yang digunakan Turki dalam NATO.

## Ancaman yang Memaksa
Compellent  Threats (Ancaman  yang  Memaksa)  berkisar  pada  konsep  koersi militer untuk mengubah status quo. Biasanya, tujuannya adalah untuk menakuti lawan agar melepaskan kepemilikan yang berharga atau mengubah perilakunya. Ancaman ini biasanya  digunakan  dalam  wilayah  yang  disengketakan,  pembayaran  reparasi,  atau pembalikan  kebijakan  yang  tidak  menguntungkan  (Sechser  &  Fuhrmann,  2013:  173- 195). Ancaman ini dikategorikan terbaik sebagai alat kenegaraan yang digunakan dalam melanggar  batasan.  Namun,  jika  ancaman  tidak  cukup  kredibel,  alat  ini  bisa  juga dikategorikan  dalam  menantang  batasan.  Dalam  tulisan  ini,  Ancaman  yang  Memaksa akan diaplikasikan dalam melanggar batasan akibat sikap koersif Turki terhadap Amerika Serikat.
Turki memandang YPG sebagai organisasi teroris dan sebagai perpanjangan dari kelompok  Kurdi  PKK  yang  telah  melaksanakan  pemberontakan  selama  tiga  dekade terhadap Turki untuk mendapatkan otonomi. Namun Amerika Serikat memandang YPG sebagai mitranya yang paling efektif di lapangan dalam melakukan perlawanan terhadap ISIS di Suriah. Perbedaan persepsi ini menjadi cerita utama dari hubungan antara kedua negara anggota NATO di Suriah.
Pada  1  Mei  2017,  Turki  melakukan  serangan  udara  terhadap  posisi  Kurdi  di Suriah,  yang  mengindikasikan  kepentingan  yang  saling  bertabrakan  antara  Amerika Serikat dan Turki. Serangan tersebut terjadi dekat dengan tempat di mana para pasukan khusus  Amerika  Serikat  ditempatkan.  Turki  mengeluarkan  sebuah  peringatan  kepada Amerika  Serikat  terkait  serangan  tersebut  setengah  jam  sebelum  dilaksanakan (McLeary,  2017),  memperlihatkan  bahwa  merupakan  sebuah  strategi  yang  berisiko untuk menyebarkan pasukan Amerika Serikat di samping pasukan Kurdi.
“Apabila pasukan Kurdi dan Amerika Serikat tetap bek erjasama, kita tidak akan mempertimbangkan fakta bahwa terdapat kendaraan lapis baja Amerika Serikat… Tiba - tiba, secara tidak sengaja, beberapa roket dapat mengenai mereka,” demikian dikatakan Ilnur Cevik, seorang penasihat politik Erdogan dalam sebuah interview radio (McLeary, 2017). Pernyataan dari datang sesaat setelah Amerika Serikat mengirimkan kendaraan lapis baja di perbatasan Turki dan Suriah, menciptakan buffer zone (daerah penyangga) antara pasukan Turki di Utara dan pasukan Kurdi di Selatan (Chulov & Hawramy, 2017).
Ancaman  terselubung  dari  Turki  ini  memperkuat  argumen  bahwa  Turki  telah berubah sikap terhadap aliansi NATO, menandakan bahwa Turki bersedia untuk terlibat dalam boundary breaking dengan NATO melalui penggunaan ancaman yang memaksa. Pada 20 Januari 2018, Turki melancarkan operasi militer yang dikenal dengan nama Olive Branch , di Suriah yang ditujukan untuk memukul mundur pasukan YPG dari kota Afrin, Suriah  (BBC  News,  2018).  Selanjutnya  kota  Manbij  menjadi  titik  temu  antara  kedua negara anggota  NATO  tersebut  (Munoz, 2018).  Pasukan  khusus Amerika Serikat  yang berbasiskan  di  Manbij  telah  menghindari  pasukan  Turki  yang  melakukan  serangan terhadap  pasukan  Kurdi  di  Afrin.  Namun  Presiden  Erdogan  memutuskan  untuk memperluas operasi Olive Branch ke arah timur Suriah yang dikuasai Amerika Serikat. Ini merupakan momen yang bahaya bagi Turki dan Amerika Serikat.
Ketegangan meningkat setelah Turki mengumumkan akan menarget kota Manbij apabila  YPG  tidak  mengundurkan  diri  dari  kota  tersebut. “Jika  YPG  tidak  mundur  dari Manbij, maka kami akan pergi ke Manbij, kami akan pergi ke timur Eufrat,” kata Wakil Perdana Menteri Turki Bekir Bozdag. Bozdag menambahkan, bahwa pasukan Amerika Serikat dapat menjadi sasaran oleh pasukan Turki yang pindah ke Manbij jika mereka terlihat  mengenakan  seragam  YPG.  “Jika  mereka  mendatangi  kita  dengan  seragam seperti  itu,  kita  akan  melihat  mereka  sebagai  teroris,”  (Munoz,  2018).  Pernyataan tersebut  datang  mengingat  pada  tahun  2016  beberapa  penasihat  operasi  khusus Amerika  yang  berbasis  di  Manbij  difoto  mengenakan  lencana  YPG  (Calamur,  2016). Presiden Trump kemudian menyetujui kesepakatan tentang Manbij yang memaksa YPG keluar  dari  kota  strategis  tersebut  dan  timur  dari  Sungai  Eufrat,  memenuhi  tuntutan Turki tanpa mendapatkan apa pun yang nyata sebagai imbalannya (Cook, 2018).
Anggota  aliansi  NATO  mengkritik  keras  operasi  militer  Turki  di  Suriah.  Salah satunya adalah Prancis di mana pada 13 Maret 2018, Menteri Luar Negeri Jean Yves Le Drian membuat pernyataan di parlemen bahwa operasi Turki terhadap YPG di wilayah Afrin  tidak  bisa  dibenarkan  (Reuters,  2018).  Ini  merupakan  pernyataan  terkuat  yang dilontarkan oleh Perancis terkait intervensi sekutu NATO di Suriah. Prancis, sama halnya dengan  Amerika  Serikat,  menyediakan  persenjataan  dan  pelatihan  kepada  milisi  YPG
dalam  perlawanannya  terhadap  ISIS  di  Suriah,  serta  juga  memiliki  beberapa  pasukan khusus yang berbasis di wilayah tersebut.
Saat ditanyakan terkait operasi militer Turki di Suriah, dalam sebuah konferensi pers  di Madrid,  Sekretaris  Jenderal  NATO,  Jens  Stoltenberg,  menyatakan,  “Turki merupakan  sekutu  NATO  yang  telah  paling  banyak  menderita  dari  serangan  teroris selama  bertahun-tahun  dan  Turki,  sama  seperti  negara  lain,  memiliki  hak  atas pertahanan  diri,  namun  pentin g  agar  dilakukan  dengan  cara  sebanding  dan  terukur” (Stoltenberg  &  Dolores,  2018).  NATO  sendiri  berperan  dalam  koalisi  global  untuk menghadapi  ISIS,  dengan  menyediakan  bantuan  pesawat  pengintai  AWACS    dan pelatihan di Irak, namun NATO tidak hadir di Suriah Utara. Di sini terlihat jelas perbedaan tujuan  di  antara  sesama  anggota  NATO;  tujuan  utama  NATO  di  Suriah  adalah  untuk membasmi  ISIS,  namun  Turki  menjalankan  kebijakan  yang  berbeda  dari  NATO,  dan memilih untuk menghadapi YPG secara unilateral.

## Pemerasan Turki Atas Rencana Pertahanan Baltik NATO
Pada  awal  Desember  2019,  Turki  melakukan  pemblokiran  terhadap  sebuah rencana pertahanan untuk Polandia dan negara-negara Baltik hingga NATO mengakui bahwa  YPG  merupakan  sebuah  ancaman  teroris  yang  perlu  diatasi  (Wintour,  2019). Rencana pertahanan bagi ini dikemukakan setelah Rusia mencaplok Krimea dari Ukraina pada tahun 2014 (Emmott & Irish, 2020). Mereka menginginkan pertahanan dari NATO disebabkan  oleh  letak  geografis  mereka  dengan  Rusia,  yang  mereka  takuti  akan melakukan hal yang sama terhadap mereka seperti halnya Krimea.
Turki  mengklaim  bahwa  ia  memiliki  hak  veto  penuh  atas  proposal  apa  pun  di dalam NATO. “NATO sendiri menjadi institusi di mana Turki memiliki hak veto penuh, secara politik dan militer,” demiki an pernyataan dari pemerintahan Turki. Selanjutnya Presiden Erdogan menyatakan, “Apabila NATO tidak mengakui organisasi teroris seperti yang kami pandang sebagai organisasi teroris, kami akan menentang langkah apa pun yang  akan  diambil  di  sana”  (Marcus,  20 19).  Meskipun  Turki  menyetujui  rencana tersebut — dikenal sebagai Eagle Defender — namun Turki telah menolak para pimpinan militer NATO untuk menjalankan rencana tersebut (Emmott & Irish, 2020).
Rencana  pertahanan  tersebut  tidak  memiliki  implikasi  langsung  terhadap strategi Turki di Suriah, namun hal itu menimbulkan masalah tentang keamanan bagi seluruh anggota NATO. Di bawah piagam NATO, sebuah serangan terhadap satu anggota adalah serangan terhadap semua, dan NATO memiliki strategi militer untuk pertahanan kolektif.  Dengan demikian  Turki  telah  menjadikan  rencana pertahanan  NATO sebagai daya  tawar  baginya,  di  mana  Turki  akan  menyetujui  rencana  pertahanan  tersebut dengan konsesi NATO mengakui YPG sebagai kelompok teroris.
Sikap Turki di sini telah mengancam kepentingan dari anggota NATO terkhusus Polandia  dan  negara-negara  Baltik  dalam  segi  pertahanan  mereka.  Perselisihan  ini menjadi tanda bahwa perbedaan masih tetap hadir antara Turki, Prancis dan Amerika Serikat atas operasi militer Operation Peace Spring yang dilancangkan oleh Turki pada awal  Oktober  2019  di  Suriah  Utara.  Turki  melakukan  ofensif  ke  Suriah  Utara  setelah Amerika  Serikat  menarik  kembali  seribu pasukannya  dari  wilayah  tersebut  pada awal Oktober  2019.  Turki  mengatakan  bahwa  serangan  yang  dilakukan  di  Suriah  Utara dirancang untuk membentuk sebuah safe zone yang ditujukan untuk melemahkan YPG (Al Jazeera, 2019).
Serangan ini dikecam oleh anggota NATO, antara lain Presiden Prancis, Macron. Macron  memperingatkan  tindakan  tersebut  akan  melemahkan  peran  YPG  dalam melawan  ISIS  dan  memperumit  upaya-upaya  untuk  mengamankan  sebuah  perjanjian perdamaian  di  seluruh  wilayah  Suriah.  Inggris  dan  Jerman  juga  mengkritik  tindakan Turki, meskipun melihat bahwa kritikan terhadap Turki akan menjadi bencana apabila Turki memutuskan untuk mengeluarkan diri dari NATO, dan mencari aliansi lain dengan Rusia (Wintour, 2019).
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Turki telah menggunakan tiga variabel Oposisi dalam Aliansi. Pertama Turki telah menguji nilai dan norma aliansi dengan  memicu  aturan/prosedur  dalam  NATO  tanpa  hasil  yang  memuaskan.  Kedua Turki  mencoba  menggunakan  jalur soft  balancing dengan  tujuan  mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dalam melawan YPG, namun Amerika Serikat memilih YPG sebagai mitranya dalam melawan ISIS. Ketiga, Turki telah bersedia untuk bertransisi menuju hard balancing  dalam  relasinya dengan sesama  aliansi.  Sikap  Amerika  Serikat dan  NATO  yang  mengabaikan  Turki  dalam  mendukung  prioritas  keamanannya  telah membuka kotak Pandora bagi relasi Turki dengan anggota NATO lainnya. Pada akhirnya Turki take matters into its own hands (menangani masalah dengan caranya sendiri).

## Simpulan
Tulisan  ini  berargumen  bahwa  perbedaan  posisi  antara  Turki  dengan  anggota NATO lainnya terkait peran pasukan  Kurdi Suriah dalam menghadapi ISIS membentuk motivasi bagi Turki untuk melepaskan diri dari NATO. Tulisan ini memperlihatkan bukti sikap  menantang  batasan  Turki  terhadap  NATO  mengingat  keengganannya  dalam bergabung dalam berperang menghadap ISIS, longgarnya pengendalian perbatasannya dengan Suriah, dan sikap melanggar batasan yang semakin meningkat melalui berbagai retorika  ancaman  militer  kepada  sekutu  NATO,  salah  satunya  Amerika  Serikat,  dan tindakan  pemerasan  terhadap  Polandia  dan  negara-negara  Baltik  yang  merupakan sekutunya dalam NATO.
Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  hubungan  Turki-Amerika  Serikat  di  Suriah, kebijakan  Turki  semakin  memperlihatkan  kecenderungan  melanggar  batasan  dengan Amerika  Serikat  dan  NATO  melalui  penggunaan  alat-alat  penyeimbangan  yang  lebih tradisional  seperti  ancaman  yang  memaksa,  dan  pemerasan.  Pengabaian  lebih  lanjut oleh  NATO  terhadap  kepentingan  keamanan  Turki  menjalankan  risiko  meningkatnya ketegangan hubungan Turki-NATO serta penyelarasan kebijakan luar negeri dan militer Turki dengan Rusia. Oleh sebab itu, sangat penting bagi Turki dan anggota NATO lainnya untuk  bekerja  sama  dan  memperkuat  kemitraan  transatlantik  demi  tujuan  strategis bersama.

## Daftar Pustaka
Abramowitz, M. dan Eric, E. (2015). Turkey: An Increasingly Undependable Ally . [online] Bipartisan  Policy  Center.  Dalam:  https://bipartisanpolicy.org/report/turkey-an- increasingly-undependable-ally/ [Diakses 29 Mei 2020].
Al Jazeera. (2019). Turkey begins ground offensive in northeastern Syria . [online]. Dalam: https://www.aljazeera.com/news/2019/10/turkey-begins-ground-offensive- northeastern-syria-191009212025006.html [Diakses 2 Juni 2020].
Almukhtar, S. dan Wallace, T. (2015). Why Turkey Is Fighting the Kurds Who Are Fighting
ISIS. The New York Times , [online]. Dalam:
https://www.nytimes.com/interactive/2015/08/12/world/middleeast/turkey- kurds-isis.html [Diakses 2 Juni 2020].
Altunisik, M. (2013). The Middle East in Turkey – USA Relations: Managing the Alliance.
Journal  of  Balkan  and  Near  Eastern  Studies, [online]  15(2),  157-173.  Dalam: https://doi.org/10.1080/19448953.2013.775036 [Diakses 3 Juni 2020].
Anderson, E. dan Anderson, L. (2013). An Atlas of Middle Eastern Affairs. Ed.2. London: Routledge.
Ara  News.  (2016). Netherlands  demanding  Turkey  to  work  with  the  Kurds  in  Syria . [online]. Dalam: http://aranews.net/files/2016/08/netherlands-demanding- turkey-work-kurds-syria/ [Diakses 4 Juni 2020].
BBC News. (2018). Syria war: Turkey suffers deadliest day in Afrin offensive . [online]. Dalam:  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42934041  [Diakses  4  Juni 2020].
BBC News. (2019). Turkey v Syria's Kurds: The short, medium and long story . [online].
Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49963649 [Diakses 4 Juni 2020].
BBC News. (2020). Syria war: Alarm after 33 Turkish soldiers killed in attack in Idlib .
[online]. Dalam: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51667717 [Diakses 4 Juni 2020].
Calamur, K. (2016). Reversing Course on U.S. Soldiers Wearing Kurdish Rebel Insignia.
The Atlantic , [online]. Dalam: https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/05/turkey-us-
ypg/484631/ [Diakses 7 Juni 2020].
Chulov, M. dan Hawramy, F. (2017). Ever-closer ties between US and Kurds stoke Turkish border tensions. The Guardian , [online]. Dalam:
https://www.theguardian.com/world/2017/may/01/tensions-rise-along-the- turkey-syria-border-pkk-ypg-erdogan [Diakses 7 Juni 2020].
Cook,  S.  (2018). Neither  Friend  nor  Foe:  The  Future  of  U.S.-Turkey  Relations. [online] Council  on  Foreign  Relations . Dalam:  https://www.cfr.org/report/future-u.s.- turkey [Diakses 8 Juni 2020].
Dalay, G. (2017). Turkey's Unpalatable Choices in Syria . [online] German Marshall Fund of  the  United  States.  Dalam:  https://www.gmfus.org/publications/turkeys- unpalatable-choices-syria [Diakses 9 Juni 2020].
Dursun-Ozkanca,  O.  (2019). Turkey – West  Relations:  The  Politics  of  Intra-alliance Opposition. Cambridge University Press.
Emmott,  R.  dan  Irish,  J.  (2020).  Turkey  still  blocking  defence  plan  for  Poland,  Baltics, NATO envoys say. Reuters , [online]. Dalam: https://www.reuters.com/article/us- nato-france-turkey-plans/turkey-still-blocking-defence-plan-for-poland-baltics- nato-envoys-say-idUSKBN23O1TN [Diakses 10 Juni 2020].
Erdogan, E. (2017). Presidential Referendum: A Pivotal Moment in Turkey's Prolonged Election  Cycle .  [online]  German  Marshall  Fund  of  the  United  States.  Dalam: https://www.gmfus.org/publications/presidential-referendum-pivotal-moment- turkeys-prolonged-election-cycle [Diakses 10 Juni 2020].
Erickson,  E.  (2004).  Turkey  as  regional  hegemon-2014:  strategic  implications  for  the
United States. Turkish Studies, [online] 5(3), 25-45. Dalam:
https://doi.org/10.1080/1468384042000270317 [Diakses 10 Juni 2020].
Fathurachmi,  E.  (2014).  Intractable  Conflict  in  Southern  Thailand. Insignia:  Journal  Of International Relations, [online] 1(1), 1-10. Dalam: https://doi.org/10.20884/1.ins.2014.1.01.414 [Diakses 10 Juni 2020]. Gurcay, E. (t.t.). [online] Middle East Policy Council. Dalam: https://mepc.org/commentary/us-ypg-relationship-us-foreign-policy-future- kurds-syria-and-turkey [Diakses 11 Juni 2020].
Guvenc, S. dan Ozel, S. (2012). NATO and Turkey in the post-Cold War world: between abandonment  and  entrapment. Southeast  European  and  Black  Sea  Studies , [online]  12(4),  533-553.  Dalam:  https://doi.org/10.1080/14683857.2012.741845 [Diakses 11 Juni 2020].
Guzel, E. (2020). Idlib and a watershed moment for NATO-Turkey relations. Daily Sabah ,
[online]. Dalam: https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/idlib-and-a- watershed-moment-for-nato-turkey-relations [Diakses 12 Juni 2020].
Hurriyet Daily News. (2016). France criticizes Turkish military operation in Syria . [online]. Dalam: https://www.hurriyetdailynews.com/france-criticizes-turkish-military- operation-in-syria-103393 [Diakses 12 Juni 2020].
Hurriyet Daily News. (2017). Turkey can start new operation if necessary as Euphrates Shield  ends:  PM .  [online].  Dalam:  https://www.hurriyetdailynews.com/turkey- can-start-new-operation-if-necessary-as-euphrates-shield-ends-pm--111401 [Diakses 13 Juni 2020].
Idiz, S. (2016). Turkish-US ties face fresh turbulence over Iraq, Syria. Al-monitor , [online].
Dalam: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/01/turkey-usa- relations-iraq-syrian-kurds-potential-flashpoints.html [Diakses 13 Juni 2020].
Kamrullah, M. (2017). Peran Jabhat Al-Nusra dalam Memberikan Tantangan terhadap Kebijakan Amerika Serikat Mendukung Kelompok Oposisi pada Konflik Bersenjata di  Suriah. Global:  Jurnal  Politik  Internasional, [online]  19(2),  77-97.  Dalam: https://doi.org/10.7454/global.v19i2.287 [Diakses 14 Juni 2020].
Kardas,  S.  (2013).  Turkey:  A  Regional  Power  Facing  a  Changing  International  System.
Turkish Studies, [online] 14(4), 637-660. Dalam:
https://doi.org/10.1080/14683849.2013.861111 [Diakses 14 Juni 2020].
Kinacioglu, M. dan Gurzel , A. (2013). Turkey’s Contribution to NATO’s Role in Post– Cold War  Security  Governance:  The  Use  of  Force  and  Security  Identity  Formation.
Global Governance, [online] 19(4), 589-610. Dalam:
https://doi.org/10.1163/19426720-01904007 [Diakses 14 Juni 2020].
Luerdi, L. (2019). Turkish Domestic Actors’ Role in Foreign Policy Making: Case of Turkey
– KRG’s Strategic Bilateral Partnership. Global: Jurnal Politik Internasional, [online] 21(1),  48-69.  Dalam:  https://doi.org/10.7454/global.v21i1.347  [Diakses  15  Juni 2020].
Marcus,  J.  (2019).  NATO  summit:  Divisions  exposed  ahead  of  meeting. BBC  News , [online]. Dalam: https://www.bbc.com/news/world-europe-50635593 [Diakses 15 Juni 2020].
Martin, L. (2013). Turkey and the USA in a Bipolarizing Middle East. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, [online] 15(2), 175-188. Dalam: https://doi.org/10.1080/19448953.2013.775037 [Diakses 16 Juni 2020].
McLeary, P. (2017). Turkey Threatens US Forces in Syria, as Putin Presses for Safe Zones . [online]  Foreign  Policy.  Dalam:  https://foreignpolicy.com/2017/05/03/turkey- threatens-u-s-forces-in-syria-as-putin-presses-for-safe-zones/  [Diakses  16  Juni 2020].
Moore,  J.  (2016).  Leaked  German  Report  Calls  Turkey  Platform  For  Hamas,  Muslim Brotherhood, Syrian Rebel Groups. Newsweek, [online]. Dalam: https://www.newsweek.com/leaked-german-report-calls-turkey-platform- hamas-muslim-brotherhood-syrian-490963 [Diakses 17 Juni 2020].
Munoz, C. (2018). U.S., Turkish forces on course for clash in Syrian town. The Washington Times , [online]. Dalam: https://www.washingtontimes.com/news/2018/feb/5/turkey-us-forces-course- clash-manbij-syria/ [Diakses 17 Juni 2020]. NATO, (2019). Collective defence - Article 5 . [online] Dalam: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm#  [Diakses  17  Juni 2020].
NATO,  (2020). The  consultation  process  and  Article  4 .  [online]  Dalam: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49187.htm#:~:text=The%20article% 20states%3A,of%20the%20North%20Atlantic%20Treaty. [Diakses 17 Juni 2020].
Oguzlu,  T.  (2008).  Middle  Easternization  of  Turkey’s  Foreign  Policy:  Does  Turkey Dissociate  from  the  West? Turkish  Studies, [online]  9(1),  3-20.  Dalam: https://doi.org/10.1080/14683840701813960 [Diakses 18 Juni 2020].
Oguzlu, T. (2012). Turkey's Eroding Commitment to NATO: From Identity to Interests.
The Washington Quarterly, [online] 35(3), 153-164. Dalam: https://doi.org/10.1080/0163660X.2012.706578 [Diakses 18 Juni 2020].
Oguzlu, T. (2013a). Making Sense of Turkey's Rising Power Status: What Does Turkey's Approach Within NATO Tell Us? Turkish Studies, [online] 14(4), 774-796. Dalam: https://doi.org/10.1080/14683849.2013.863420 [Diakses 18 Juni 2020].
Oguzlu, T. (2013b). Testing the Strength of the Turkish – American Strategic Relationship through NATO: Convergence or Divergence within the Alliance? Journal of Balkan and Near Eastern Studies, [online] 15(2), 207-222. Dalam: https://doi.org/10.1080/19448953.2013.775759 [Diakses 18 Juni 2020].
Onis,  Z.  dan  Kutlay,  M.  (2016).  The  dynamics  of  emerging  middle-power  influence  in regional and global governance: the paradoxical case of Turkey. Australian Journal of International Affairs, [online] 71(2), 164-183. Dalam:
https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1183586 [Diakses 19 Juni 2020].
Parlal  Dal,  E.  (2016).  Conceptualising  and  testing  the ‘ emerging  regional  power ’ of Turkey  in  the shifting  international  order. Third  World  Quarterly, [online]  37(8), 1425-1453. Dalam: https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1142367 [Diakses 19 Juni 2020].
Parlar Dal, E. (2017). Impact of the transnationalization of the Syrian civil war on Turkey: conflict  spillover  cases  of  ISIS  and  PYD-YPG/PKK. Cambridge  Review  of International Affairs, [online] 29(4), 1396-1420. Dalam: https://doi.org/10.1080/09557571.2016.1256948 [Diakses 19 Juni 2020].
Ramadhan,  G.  (2019).  The  Development  of  Concept  of  Territory  in  International Relations. Global:  Jurnal  Politik  Internasional, [online]  20(2),  120-135.  Dalam: https://doi.org/10.7454/global.v20i2.348 [Diakses 20 Juni 2020].
Reuters.  (2018). Under  pressure,  France  toughens  talk  on  Turkish  Syria  operation . [online]. Dalam: https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria- france/under-pressure-france-toughens-talk-on-turkish-syria-operation- idUSKCN1GP2EG [Diakses 20 Juni 2020].
Sayari, S. (2013). New Directions in Turkey – USA Relations. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, [online] 15(2), 129-142. Dalam: https://doi.org/10.1080/19448953.2013.775022 [Diakses 21 Juni 2020].
Sechser,  T.  dan  Fuhrmann,  M.  (2013).  Crisis  Bargaining  and  Nuclear  Blackmail.
International Organization, [online]
67(1), 173-195. Dalam:
https://doi.org/10.1017/S0020818312000392 [Diakses 21 Juni 2020].
Stoltenberg, J. dan Dolores, M. (2018). Joint press conference. [Online] NATO. Dalam: https://www.nato.int/cps/ic/natohq/opinions_151089.htm?selectedLocale=en [Diakses 22 Juni 2020].
Sudira,  I.  (2017).  Resolusi  Konflik  dalam  Perubahan  Dunia. Global:  Jurnal  Politik Internasional, [online] 19(2), 156-171. Dalam:
https://doi.org/10.7454/global.v19i2.301 [Diakses 22 Juni 2020].
Tobing, F. dan Indradjaja, E. (2019). Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) and Its Impact in Indonesia. Global:  Jurnal  Politik  Internasional, [online]  21(1),  101-125.  Dalam: https://doi.org/10.7454/global.v21i1.365 [Diakses 23 Juni 2020].
Toksabay, E. dan McDowall, A. (2016). Turkey bombs Syrian Kurdish militia allied to U.S.- backed  force. Reuters ,  [online].  Dalam:  https://www.reuters.com/article/us- mideast-crisis-syria-kurds/turkey-bombs-syrian-kurdish-militia-allied-to-u-s- backed-force-idUSKCN12K0ER [Diakses 24 Juni 2020].
TRT  World.  (2020). Why  do  a majority  of  Turks  have  an unfavourable  view  of  NATO? [online].  Dalam:  https://www.trtworld.com/turkey/why-do-a-majority-of-turks- have-an-unfavourable-view-of-nato-33733 [Diakses 25 Juni 2020].
Uras, U. (2019). Turkey’s Operation Peace Spring in northern Syria: One month on. Al Jazeera ,  [online].  Dalam:  https://www.aljazeera.com/news/2019/11/8/turkeys- operation-peace-spring-in-northern-syria-one-month-on [Diakses 26 Juni 2020]. Walt, S. (1987). The Origins of Alliances. Cornell University Press.
Wintour,  P.  (2019).  Turkey  denies  blackmailing  NATO  over  Baltics  defence  plan. The Guardian , [online]. Dalam: https://www.theguardian.com/world/2019/dec/02/turkey-denies-blackmailing- nato-over-baltics-defence-plan [Diakses 28 Juni 2020].
Wiratma,  H.  dan  Suharman,  Y.  (2016).  Terorisme  dan  Keamanan  Kolektif  ASEAN. Insignia:  Journal  Of  International  Relations, [online]  3(1),  11-19.  Dalam: https://doi.org/10.20884/1.ins.2016.3.01.464 [Diakses 29 Juni 2020].
Zanotti, J. dan Thomas, C. (2017). Turkey: Background and US Relations in Brief . [online] Congressional Research Service Report. Dalam: https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44000.pdf [Diakses 29 Juni 2020].