Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328

## PERAN AUDIT INTERNAL DAN KOMITE AUDIT DALAM PENCAPAIAN TUJUAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG
Rusmida Hutabarat 1 , Shelly F Tobing 2
1,2 Dosen jurusan Akuntansi, Universitas Tridinanti, Sumatera Selatan Email : 1) Hutabarat.Rusmida@gmail.com, 2) Shelly_Farida_Tobing@univ.tridinanti.ac.ad

## INFORMASI ARTIKEL
Submitted:
18/05/2021
Revised: 25/05/2021 Accepted: 18/06/2021
Online-Published: 30/06/2022

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui    bagaimana  penerapan  Good Corporate Governance dan bagaimana peran Audit Internal dan Komite Audit dalam  pencapaian  tujuan  Good  Corporate  Governance  di  PT.  Pupuk Sriwidjaja  Palembang.  Penelitian  ini  termasuk  penelitian  komparatif  karena penelitian  ini  bertujuan  menganalisa  peran  audit  internal  dan  Komite  Audit dalam pencapaian tujuan  Good  Corporate  Governance  PT. Pupuk  Sriwidjaja Palembang.  Variabel  dan  indikator  yang  digunakan  adalah  audit  internal dengan  indikator  pokok-pokok  pelaksanaan  audit  internal  (Internal  Audit Charter)  yang  terdiri  dari  tugas  dan  tanggung  jawab  auditor  internal,  prinsip dasar  audit internal,  kegiatan  audit internal,  hubungan  dengan  komite  audit. Komite  audit  dengan  indikator  piagam  komite  audit  yang  terdiri  dari  tugas, tanggung  jawab  dan  wewenang  komite    audit,  kegiatan  komite  audit, hubungan  komite  audit  dengan  dewan  komisaris  dan  hubungan  komite  audit dengan auditor internal. Data  yang  digunakan  data  primer  dan  sekunder,  teknik  pengumpulan  data menggunakan  teknik  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik    analisis  yang digunakan  adalah  metode  analisis  kualitatif  dan  kuantitatif.  Hasil  analisis menunjukkan pelaksanaan Audit Internal dan peran Komite Audit yang terkait dengan Good Corporate Governance secara umum telah dilaksanakan dengan baik.  Komite  Audit  dan  Audit  Internal  mendukung  pencapaian  tujuan penerapan tata kelola perusahaan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## Kata Kunci: Audit Internal,  Komite Audit,  Good Corporate Governance

## ABSTRACK
This  study  aims  to  determine  how  the  implementation  of  Good  Corporate Governance and how the role of Internal Audit and the Audit Committee in the objectives  of  Good  Corporate  Governance  at  PT.  Fertilizer  Sriwidjaja Palembang.  This  research  is  a  comparative  research because this  study aims to analyze the role of internal audit and the Audit Committee in the objectives of  Good  Corporate  Governance  of  PT.  Fertilizer  Sriwidjaja  Palembang.  The variables  and  indicators  used  are  internal  audit  with  the  main  indicators  of internal audit implementation (Internal Audit Charter) consisting of the duties and  responsibilities  of the  internal  auditor,  basic  principles of internal  audit, internal  audit  activities,  and  relations  with  the  audit  committee.  The  audit committee  with  indicators  of  the  audit  committee  charter  consisting  of  the duties, responsibilities and authorities of the audit committee, the activities of the  audit  committee,  the  relationship  between  the  audit  committee  and  the board of commissioners and the relationship between the audit committee and internal auditors.
The  data  used  are  primary  and  secondary  data,  data  collection  techniques using interview  and documentation techniques.  The  analytical technique  used is  qualitative  and  quantitative  analysis  methods.  The  results  of  the  analysis show  that  the  Internal  Audit  and  the  role  of  the  Audit  Committee  related  to Good Corporate Governance in general have been carried out well. The Audit Committee  and  Internal  Audit  support  the  objectives  of  implementing corporate governance, and in accordance with applicable regulations.
Keywords: Internal Audit, Audit Committee, Good Corporate Governance
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328

## A. PENDAHULUAN
Salah  satu pilar  kegiatan ekonomi di Indonesia  yang  dikenal  adalah  Badan Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  BUMN merupakan  suatu  unit  usaha  yang sebagian  besar  atau  seluruh  modalnya berasal  dari  kekayaan  negara  yang dipisahkan  untuk  membuat  suatu  produk atau jasa sebesar-besarnya yang tidak lain digunakan  untuk  kemakmuran  rakyat. Menurut  Undang-Undang  Pemerintah Nomor  19  Tahun  2003  Pasal  1  tentang Badan  Usaha  Milik  Negara,  menyatakan bahwa : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya  dimiliki  oleh  negara  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
1. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya  disebut  Persero,  adalah BUMN  yang  berbentuk  perseroan terbatas  yang  modalnya  terbagi dalam  saham  yang  seluruh  atau paling  sedikit 51  %  (lima  puluh  satu
persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik  Indonesia  yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
2. BUMN memiliki peran dan
wewenang  yang  sangat  besar  dalam menggerakkan  perekonomian  suatu negara yang diharapkan akan mampu mendukung
terhadap upaya perwujudan kesejahteraan sosial, karena  semua  ekonomi,  potensi sumber  daya  alam,  dan  faktor-faktor produksi  yang  ada,  dikuasai  oleh negara
dan dialokasikan pengelolaannya  oleh  negara  kepada organisasi, badan usaha, dan individu untuk  kesejahteraan  rakyatnya.  Agar harapan  ini  dapat  diwujudkan,  maka upaya serius diperlukan dalam mengoptimalkan  keberadaan  BUMN sebagai pilar ekonomi di Indonesia.
3. Dewasa  ini,  perkembangan  dunia bisnis dan ekonomi sudah
berkembang  semakin  pesat  tidak terkecuali  pada  BUMN. Para  pelaku bisnispun  dihadapkan  pada  berbagai macam tantangan yang semakin beragam,  mulai  dari  semakin  maraknya praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (KKN)  serta  berbagai  kecurangan  yang dapat  membahayakan  harta  perusahaan, munculnya perusahaan-perusahaan pesaing dan juga perusahaan- perusahaan  yang  berasal  dari  luar negeri  (asing).  Berdasarkan  kondisi tersebut, perlu kiranya setiap perusahaan khususnya BUMN berusaha  meningkatkan  kesadaran untuk  menerapkan Good  Corporate Governance guna meminimalisir tantangan-tantangan bisnis tersebut.
Peraturan  Menteri  BUMN  No.  PER- 01/MBU/2011 Pasal 1 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik ( Good Corporate  Governance )  pada  Badan Usaha Milik Negara menyatakan bahwa : “Tata  Kelola  Perusahaan  yang  Baik ( Good  Corporate  Governance ),  yang selanjutnya  disebut  GCG  adalah  prinsip- prinsip  yang  mendasari  suatu  proses  dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang- undangan dan etika berusaha .”
Good  Corporate  Governance dapat menjadi salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan  dalam  jangka  panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis  global  terutama  bagi  perusahaan yang  telah  mampu  berkembang  serta untuk menjauhkan perusahaan dari tantangan-tantangan  yang  kerap  muncul pada saat ini. Good Corporate Governance itu sendiri merupakan sebuah  sistem  mengenai  bagaimana mengontrol dan mengarahkan perusahaan untuk  menciptakan  nilai  tambah (value added) dan untuk memperhatikan berbagai  pihak  yang  berkepentingan dengan  perusahaan  dan stakeholders seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis,
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
konsumen,  karyawan,  pemerintah,  serta masyarakat umum.
PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang atau biasa  dikenal  sebagai  PT.  Pusri  adalah perusahaan  yang  bergerak  di  bidang industri  pupuk  yang  memegang  peranan penting  dalam  mendukung  pembangunan nasional.  Dengan  berlandaskan  pada penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance PT.  Pusri menjalankan operasi  bisnisnya  dan  mengembangkan potensi  berdaya  saing  tinggi.  Lebih  dari itu,  GCG  menjadi  acuan  dalam  bertindak dan  mengambil  keputusan  di  dalam perusahaan, terutama dalam hal
pencegahan  dan  penanganan  beragam risiko terkait usaha PT. Pusri.
Dalam upaya penerapan Good Corporate Governance peran audit internal yang independen  sangatlah
penting. Auditor internal yang independen dapat berfungsi untuk mengawasi  jalannya  perusahaan  dengan memastikan  bahwa  perusahaan  tersebut telah  melakukan  praktik-praktik  dalam penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance di dalam perusahaan  yang  meliputi:  akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), keterbukaan (transparency), independensi (independency), serta kewajaran (fairness). Dalam  hal  ini,  PT.  Pusri mendelegasikan  tugas,  tanggung  jawab, dan wewenang pelaksanaan audit internal kepada auditor internal yang berada pada divisi SPI (Satuan Pengawasan Intern). Salah  satu  bentuk  dari  penerapan Good  Corporate  Governance adalah adanya  sebuah  sistem  pengawasan  yang efektif  dan  berimbang  ( check  and balance ) di perusahaan. Dewan Komisaris sebagai perwakilan dari
pemegang  saham  merupakan  salah  satu pihak yang melakukan fungsi pengawasan atas perusahaan demi tercapainya kepentingan pemegang saham.
Keterbatasan  sertifikasi  yang  dimiliki personil  SPI  dan  masih  kurangnya koordinasi  lebih  lanjut  antara  SPI  dan Komite  Audit  ini  merupakan  beberapa hal  yang  harus  diperhatikan  mengingat perannya  yang  sangat  penting  dalam penerapan Good Corporate Governance .
Dari uraian diatas dirumuskan masalah  dalam  penelitian  ini    sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan Good
Corporate Governance.
2. Bagaimana  Peran  Audit  Internal  dan Komite Audit  dalam pencapaian tujuan Good Corporate Governance.
Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian  ini  untuk  mengetahui  dan membuktikan  :
1. Penerapan Good Corporate Governance
2. Peran Audit Internal dan Komite Audit dalam pencapaian tujuan Good Corporate Governance.
Sebagai  landasan  dalam  mendukung penelitian  ini  akan  digunakan  beberapa teori sebagai berikut :
Teori Dasar Good Corporate Governance.
Menurut  Daniri  (2015:8),  pemikiran mengenai Good  Corporate  Governance didasari pada dua landasan teoritis, yaitu :
a. Teori  Pelayanan (Stewardship Theory).
Teori  stewardship  yang  diperkenalkan oleh  Donaldson  dan  Davis  telah menjadi  penyeimbang  teori  rasional organisasi tentang perilaku manajemen.  Teori  ini  menyatakan tidak  adanya  benturan  kepentingan antara  manajemen  dan  pemilik,  dan tujuan  tata  kelola  adalah  untuk menemukan  mekanisme  dan  struktur yang  dapat  memfasilitasi  koordinasi yang  paling  efektif  antara  keduanya. Stewardship  theory  dibangun  di  atas asumsi filosofis mengenai sifat
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
manusia yakni manusia pada hakekatnya  dapat  dipercaya,  mampu bertindak  dengan  penuh  tanggung jawab memiliki, integritas, dan kejujuran terhadap pihak  lain. Dengan kata  lain,  menurut  Daniri  (2015:9-10) stewardship theory memandang manajemen  dapat  dipercaya  untuk bertindak  dengan  sebaik-baiknya  bagi kepentingan  publik  pada  umumnya maupun shareholders pada khususnya.
b. Teori Keagenan (Agency Theory). Teori keagenan ( agency theory) merupakan  hubungan  yang  timbul karena  adanya  kontrak  yang  timbul antara  pemilik  perusahaan  ( principal ) yang mendelegasikan pengambilan keputusan tertentu kepada pihak
manajemen/pengelola ( agent ) yang menerima pendelegasian tugas tersebut. Dalam perkembangan selanjutnya, agency  theory mendapat  respon  lebih luas karena dipandang lebih
mencerminkan  kenyataan  yang  ada.
Berbagai pemikiran mengenai
corporate  governance berkembang dengan  bertumpu  pada agency  theory dimana pengelolaan dilakukan dengan penuh  kepatuhan  kepada  berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Prinsip Good Corporate Governance.
Setiap  perusahaan  harus  memastikan bahwa  prinsip  GCG  diterapkan  pada setiap  aspek  bisnis  dan  di  semua  jajaran perusahaan.
Menurut  Komite  Nasional  Kebijakan Governance (2016:5-7), prinsip atau asas Good Corporate Governance , yaitu:
a. Transparansi  ( Transparency ).  Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan  bisnis,  perusahaan  harus menyediakan  informasi  yang  material dan relevan dengan akses  yang mudah dan dipahami oleh pemangku kepentingan untuk
menjaga objektivitas. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk
mengungkapkan  tidak  hanya  masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan,  tetapi  juga  hal penting  untuk  pengambilan  keputusan oleh  pemegang  saham,  kreditur  dan pemangku  kepentingan lainnya.
b. Akuntabilitas
( Accountability ). Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara  transparan  dan  wajar.  Untuk  itu perusahaan  harus  dikelola secara benar,  terukur  dan  sesuai  dengan kepentingan  perusahaan  dengan  tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang  saham dan  pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan  prasyarat  yang  diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
c. Responsibilitas ( Responsibility ). Perusahaan  harus  mematuhi  peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap  masyarakat  dan  lingkungan sehingga dapat
terpelihara kesinambungan  usaha  dalam  jangka panjang  dan  mendapat  pengakuan sebagai good corporate citizen .
d. Independensi  ( Independency ).  Untuk melancarkan  pelaksanaan  asas  GCG, perusahaan  harus  dikelola  secara independen sehingga tiap organ perusahaan  tidak  saling  mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran  dan  Kesetaraan  ( Fairness ).
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang  saham  dan  pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.
Menurut  Pasal  3  Peraturan  Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011, prinsip- prinsip Good  Corporate  Governance meliputi:
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
a. Transparansi  ( Transparancy ),  yaitu keterbukaan  dalam  melaksanakan proses  pengambilan  keputusan  dan keterbukaan  dalam  mengungkapkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
b. Akuntabilitas  ( Accountability ),  yaitu kejelasan  fungsi,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban Organ  sehingga pengelolaan  perusahaan  terlaksana secara efektif;
c. Pertanggungjawaban ( Responsibility ),  yaitu  kesesuaian  di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dan  prinsip- prinsip korporasi yang sehat;
d. Kemandirian atau Independen ( Independency ), yaitu keadaan dimana  perusahaan  dikelola  secara profesional tanpa benturan kepentingan  dan  pengaruh/tekanan dari  pihak  manapun  yang  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan dan
prinsip-prinsip
korporasi yang sehat;
e. Kewajaran ( Fairness ), yaitu keadilan dan  kesetaraan  di  dalam  memenuhi hak-hak pemangku kepentingan
( stakeholders )
yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
Dari  berbagai  penjelasan  prinsip diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  prinsip GCG  yaitu  transparansi,  akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran  dan  kesetaraan  diperlukan untuk  mencapai  kesinambungan  usaha ( sustainability ) perusahaan dengan memperhatikan  pemangku  kepentingan ( stakeholders ).
• Tujuan  dan  Manfaat Good  Corporate Governance
Tujuan penerapan prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance menurut pasal  4  Peraturan  Menteri  BUMN  No. PER-01/MBU/2011 adalah :
a. Mengoptimalkan  nilai  BUMN  agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat,  baik  secara  nasional  maupun internasional sehingga mampu mempertahankan  keberadaannya  dan hidup  berkelanjutan  untuk  mencapai maksud dan tujuan BUMN;
b. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien dan efektif,  serta  memberdayakan  fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum  dalam  membuat  keputusan dan  menjalankan  tindakan  dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta
kesadaran  akan    adanya  tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian  lingkungan  di  sekitar BUMN;
d. Meningkatkan  kontribusi  BUMN dalam perekonomian nasional;
e. Meningkatkan  iklim  yang  kondusif bagi perkembangan investasi nasional;
Menurut Daniri (2015;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good  Corporate  Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan  dapat  memberikan  manfaat  antara lain :
a. Mengurangi agency cost ,  yaitu  suatu biaya  yang  harus  ditanggung  oleh pemegang saham akibat pendelegasian  wewenang  kepada pihak manajemen.
b. Mengurangi  biaya  modal  ( Cost  of Capital ).
c. Meningkatkan nilai saham
perusahaan  di  mata  publik  dalam jangka panjang. d. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
kebijakan yang ditempuh perusahaan.
Dari tujuan dan manfaat di atas maka dapat  disimpulkan  bahwa  perusahaan yang  menerapkan  GCG  akan  selalu melindungi kepentingan pemegang saham  dan  pihak-pihak  yang  terkait dalam pengelolaan perusahaan dan selalu melaksanakan kegiatan perusahaan secara efektif  dan  efisien  untuk  meningkatkan perekonomian  perusahaan  dan  pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik kepada perusahaan tersebut.

## Audit Internal
Menurut  Tugiman  (2016:11)  definisi audit internal :
“Audit  Internal  adalah  suatu  fungsi penilaian  independen  yang dibentuk oleh manajemen untuk memberikan pelayanan kepada organisasi dengan cara melakukan review atas kecukupan sistem pengendalian  intern  dalam  mengarahkan ketepatan,  keekonomisan,  efisiensi,  dan efektivitas  penggunaan  sumber  daya perusahaan.”
Menurut Konsorsium Organisasi Profesi  Auditor  Internal  dalam  Standar Profesi  Audit  Internal  (SPAI,  2014:5) definisi audit internal : “Audit internal adalah kegiatan assurance dan konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk  memberikan  nilai  tambah  dan meningkatkan
kegiatan
operasi organisasi.  Audit  internal  membantu organisasi  untuk  mencapai  tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi
dan meningkatkan
efektivitas
pengelolaan risiko, pengendalian dan proses governance .”
Menurut  Institute  of  Internal  Audit (IIA) dalam buku Amin Widjaja Tunggal (2011:1) definisi Audit internal :
“ Audit  internal  membantu  organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis  dan  disiplin.  Sebagai  aktivitas keyakinan serta konsultasi yang independen  dan  objektif,  yang  dirancang untuk  menambah  nilai  dan  memperbaiki operasi  organisasi.  Hal  ini  dilakukan untuk  mengevaluasi  serta  meningkatkan efektivitas  proses  manajemen  risiko, pengendalian dan pengelolaan perusahaan”.
Dari  definisi-definisi  di  atas  dapat dikatakan bahwa audit internal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk  menjamin  pencapaian  tujuan  dan sasaran suatu organisasi. Dimana, kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu  nilai  tambah (value  added) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktifitas  operasional  organisasi  tersebut. Audit  internal  juga  mencakup  kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen  sehubungan  dengan  masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis  yang  dilakukan  atas  berbagai aktifitas  operasional  secara  independen dan  objektif  dalam  bentuk  hasil  temuan dan  rekomendasi  atau  saran yang ditujukan untuk keperluan organisasi.

## Ruang Lingkup Audit Internal
Tugiman (2016:41)
mengemukakan  ruang  lingkup  audit internal  harus  mencakup  pengujian  dan evaluasi terhadap kecukupan serta efektivitas  sistem  pengendalian  intern organisasi  dan  kualitas  kinerja  dalam rangka  melaksanakan  tanggung  jawab yang dibebankan organisasi yang bersangkutan dengan tujuan untuk menjamin :
1. Keandalan dan keterpaduan informasi
Audit internal harus meninjau keandalan  (reabilitas  dan  integritas)
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
berbagai  informasi financial dan pelaksanaan  pekerjaan  atau  operasi, serta berbagai cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi  dan  melaporkan informasi.
2. Ketaatan terhadap kebijakan,
rencana,  prosedur,  undang-undang,
peraturan dan kontrak.
Audit internal harus meninjau
sistem  yang  telah  ditetapkan  untuk memastikan  kesesuaiannya  dengan berbagai  kebijaksanaan,  rencana,
prosedur, ketentuan perundang- undangan dan peraturan yang dimiliki, akibat yang penting terhadap  berbagai  pekerjaan  atau operasi  dan  laporan  serta  harus menentukan terhadap berbagai pekerjaan  atau  operasi  dan  laporan serta  harus  menentukan  apakah organisasi  telah  memenuhi  atau melaksanakan hal-hal tersebut.
3. Mengamankan kekayaan Audit internal harus meninjau berbagai alat atau cara yang digunakan  untuk  melindungi  harta dan bila dipandang perlu, memverifikasi keberadaan dari suatu harta atau aktiva.
4. Efisiensi dan keekonomisan penggunaan sumber daya. Pemeriksaan  internal  harus  menilai keekonomisan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada.
5. Pencapaian tujuan dan sasaran
operasi atau program. Pemeriksaan internal haruslah menilai  pekerjaan,  operasi,  atau program untuk  menilai apakah  hasil yang  dicapai  telah  sesuai  dengan tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan  dan  apakah  pekerjaan operasi,  atau  program  tersebut  telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
Konsorsium
Organisasi Profesi Auditor  Internal  dalam  Standar  Profesi Audit Internal (SPAI, 2014:20-22) menyatakan  ruang  lingkup  audit  internal sebagai berikut: 1. Pengelolaan Risiko Fungsi audit  internal harusmembantu organisasi dengan cara mengidentifikasi  dan  mengevaluasi risiko  signifikan  dan  memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan system pengendalian intern.
2. Pengendalian
Fungsi  audit  internal  harus  membantu organisasi dalam memelihara pengendalian intern yang  efektif dengan  cara  mengevaluasi kecukupan, efisiensi  dan  efektivitas  pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian  intern  organisasi  secara berkesinambungan .
1. Penilaian Fungsi  audit  internal  harus  menilai dan  memberikan  rekomendasi  yang sesuai  untuk  meningkatkan  proses governance dalam mencapai tujuan : a. Mengembangkan etika dan nilai- nilai yang memadai di dalam organisasi.
b. Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas. c.Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat di dalam organisasi.
d.  Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi diantara pimpinan,
dewan pengawas, auditor internal dan eksternal serta manajemen.
Piagam  Audit  Internal  ( Internal  Audit Charter )
Menurut  Moeller  (2019:78) Internal Audit  Charter adalah  sebuah  dokumen
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
formal,  yang  disetujui  oleh  Komite Audit, mendeskripsikan misi, independensi, objektivitas, ruang lingkup,  tanggung  jawab,  wewenang, akuntabilitas, independenasi dan objektivitas  dan  standar  fungsi  audit internal untuk perusahaan.
Peraturan  BAPEPAM-LK  No. KEP-496/BL/2018 dalam angka 5 menyatakan bahwa Piagam Audit Internal ( Internal Audit Charter )
ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan  Dewan  Komisaris.  Dalam angka  4  Peraturan  Bapepam-LK  No. KEP-496/BL/2018  menyatakan  bahwa isi  Piagam  Audit  Internal,  setidaknya meliputi :
a. Struktur  dan  kedudukan  Unit  Audit Internal
b. Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal
c. Wewenang Unit Audit Internal
d. Kode  etik  Unit  Audit  Internal  yang mengacu  pada  kode  etik  yang ditetapkan oleh asosiasi Audit Internal  yang  ada  di  Indonesia  atau kode  etik  Audit  Internal  yang  lazim berlaku secara internasional
e. Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit Audit Internal
f. Pertanggungjawaban Unit Audit Internal
g. Larangan  perangkapan  tugas  dan jabatan  auditor  dan  pelaksana  yang duduk  dalam  Unit  Audit  Internal dari pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan baik di Emiten atau  Perusahaan  Publik  maupun  anak perusahaannya.
Tugas  dan  Tanggung  Jawab  Audit Internal
Di Indonesia keberadaan Audit Internal  dalam  BUMN  diatur  dalam ketentuan perundang-undangan yang mendukung eksistensi Satuan Pengawasan  Intern  (SPI)  BUMN  antara lain; Undang-Undang No. 19 Tahun 2003
tentang BUMN yaitu Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawasan Intern (SPI) yang  dipimpin  seorang  kepala  yang bertanggung  jawab  kepada  Direktur Utama .
Menurut angka 8 Peraturan BAPEPAM-LK  No.  KEP-496/BL/2018 tentang  pembentukan  dan  pedoman penyusunan  piagam  unit  audit  internal, tugas  dan  tanggung  jawab  unit  audit internal meliputi :
a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan,
b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan  pengendalian  intern  dan sistem  manajemen  risiko  sesuai denga kebijakan perusahaan,
c. Melakukan pemeriksaan dan
penilaian atas efisiensi dan
efektivitas  di  bidang  keuangan, akuntansi,  operasional,  sumber  daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya,
d. Memberikan  saran  perbaikan  dan informasi  yang  objektif  tentang kegiatan  yang  diperiksa  pada  semua tingkatan manajemen,
e. Membuat  laporan  hasil  audit  dan menyampaikan laporan tersebut kepada  direktur  utama  dan  Dewan Komisaris,
f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan,
g. Bekerja sama dengan Komite Audit.
h. Menyusun program untuk mengevaluasi  mutu  kegiatan  audit internal yang dilakukannya,
i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## Komite Audit
Komite  Audit  sebagai  bagian  dari Dewan  Komisaris  memiliki  peran  dalam pencapaian tujuan penerapan GCG.
Menurut  FCGI  (2011:9)  kaitan  antara Komite  Audit  dan Good  Corporate
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Governance adalah  bahwa  Komite  Audit bertanggung jawab pada tata kelola perusahaan,  yaitu  memastikan,  bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-  undang  dan  peraturan  yang berlaku,  melaksanakan usahanya dengan beretika,  melaksanakan  pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
Definisi Komite Audit 1. Menurut Forum for Corporate
Governance  in  Indonesia  (FCGI, 2012:11) 2. “Komite Audit adalah komite beranggotakan  komisaris  independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari  dan  mempunyai  tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung  jawabnya  terutama  dengan masalah  yang  berhubungan  dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan  internal,  dan  sistem pelaporan keuangan.”

## 1. Struktur Komite Audit
Menurut FCGI (2012:16) Komite
Audit harus terdiri dari individu-individu yang  mandiri  dan  tidak  terlibat  dengan tugas  sehari-hari  dari  manajemen  yang mengelola perusahaan, dan yang memiliki
pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif.  Jumlah  anggota  Komite  Audit disesuaikan besar-kecilnya dengan organisasi  dan  tanggung  jawab.  Namun biasanya  tiga  sampai  lima  anggota merupakan jumlah yang cukup ideal.
Komite  Audit  terdiri  dari  ketua  dan anggota.  Ketua  Komite  Audit  adalah anggota
Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang  merupakan  Anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas
Independen atau Anggota
Dewan Komisaris/Dewan  Pengawas  yang  dapat
bertindak  independen,  sedangkan anggota Komite  Audit dapat  berasal dari anggota Dewan  Komisaris/Dewan  Pengawas  atau dari luar perusahaan.dari sekurang- kurangnya  seorang  anggota  Komisaris/ Dewan Pengawas sebagaimana ditetapkan dalam pasal 11 Peraturan Menteri BUMN Nomor  PER- 01/MBU/2011. Dalam pasal 15  ayat  (1)  dikatakan  bahwa  anggota Komite Audit harus memenuhi persyaratan:
a. Memiliki  intergritas  yang  baik  dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan;
b. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan;
c. Mampu berkomunikasi secara efektif;
d. Dapat  menyediakan  waktu  yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya, dan
e. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam  Piagam  Komite  Audit, jika diperlukan
2. Piagam Komite Audit ( Audit Committee Charter )
Menurut  FCGI  (2012:14)  Piagam komite  Audit  ( audit  committee  charter ) adalah  suatu  dokumen  yang  mengatur tentang  tugas,  tanggung  jawab  dan wewenang  serta  struktur  Komite  Audit yang  dituangkan  secara  tertulis  dan disahkan  oleh  Dewan  Komisaris  yang menjamin terciptanya dengan baik kondisi pengawasan suatu perusahaan.
Kerangka isi Piagam Komite Audit ( Audit  Committee  Charter ) menurut Amin  Widjaja  Tunggal  (2011:14) adalah tujuan umum charter; organisasi, rapat anggota Komite Audit (frekuensi rapat dan pesertanya, risalah
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
rapat,  dan  lainnya);  tugas,  tanggung jawab,  dan  wewenang  Komite  Audit; hubungan  dengan  Dewan  Komisaris, Manajemen,  Auditor  Internal,  dan Auditor  Eksternal;  tanggung  jawab pelaporan dan frekuensi pelaporan; dan evaluasi mandiri.
Berpedoman pada ketentuan the Institute of Internal Auditor, FCGI
(2015:15) menyebutkan Audit Committee Charter harus dinyatakan dengan jelas adalah yang menyangkut hal-hal sebagai berikut :
1. Audit,  yang  bekerja  secara  mandiri dan  bebas  dari  pengaruh  manajemen maupun pengaruh lainnya yang merupakan kelemahan perusahaan;
2. Komite  Audit  dan  auditor  internal harus memelihara
suatu Tanggungjawab  utama  untuk  laporan keuangan  dan  lainnya,  pengawasan intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan,
peraturan  dan  etika  bisnis  dalam perusahaan  tetap  berada  di  tangan manajemen eksekutif;
3. Pimpinan  puncak  badan  eksekutif, mempunyai tanggungjawab
menyeluruh  dalam  bidang-bidang tersebut  di  atas,  dan  Komite  Audit membantu  Dewan  Komisaris  dalam melaksanakan tugas
dan tanggungjawabnya.  Komite  Audit harus  mempunyai  akses  pada  sumb er informasi, termasuk dokumen dan personalia,  dan  mempunyai  fasilitas yang  memadai  untuk  melaksanakan seluruh tanggungjawabnya tersebut;
4. Diperlukan  adanya  penilaian  yang tidak  berpihak  dan  objektif  tentang manajemen perusahaan;
5. Pimpinan  puncak  badan  eksekutif dan Dewan Direksi harus mendukung Komite tingkat kemandirian profesional dalam menilai  pelaksanaan  tanggungjawab manajemennya.  Akan  tetapi,  ini
tidak  berarti,  bahwa  suatu  peran yang  harus  berlawanan  dengan manajemen,  karena  pada  dasarnya auditor  internal  dan  manajemen harus mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk peningkatan efisiensi; 6. Untuk memastikan kemandirian
fungsi  audit intern  dan yang memastikan  bahwa  temuan  audit telah  ditindaklanjuti  secara  wajar, Komite  Audit  harus  meningkatkan dan  memperbaiki  kerja  sama  yang saling menguntungkan dengan auditor  internal,  dan  manajemen eksekutif.

## 3. Tugas  dan  Tanggung  Jawab Komite Audit
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit dalam  suatu  perusahaan  dinyatakan dalam  Piagam  Komite  Audit    (Audit Committe Charter). Walaupun bervariasi, namun  setidaknya  tugas  dan  tanggung jawab  No.  PER-  12/MBU/2012,  Komite Audit bertugas untuk :
1. Membantu Dewan Komisaris/Dewan  Pengawas  untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian  intern  dan  efektivitas pelaksaan  tugas  eksternal  auditor dan internal auditor;
2. Menilai  pelaksanaan  kegiatan  serta hasil  audit  yang  dilaksanakan  oleh Satuan  Pengawasan  Intern  maupun auditor eksternal;
3. Memberikan rekomendasi  mengenai penyempurnaan
sistem
pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
4. Memastikan  telah  terdapat  prosedur evaluasi  yang  memuaskan  terhadap segala  informasi  yang  dikeluarkan Perusahaan;
5. Melakukan  identifikasi  hal-hal  yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris/Dewan  Pengawas  serta tugas-tugas
Dewan Komisaris/Dewan pengawas lainnya.
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Menurut  pasal  13  ayat  (1)  Peraturan Menteri Negara BUMN dapat meningkatkan  nilai  tambah  bagi  semua pihak yang berkepentingan ( stakeholders )  melalui  beberapa  tujuan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.

## B. METODE PENELITIAN

## Populasi, Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  mengenai  kegiatan audit  internal  dan  Komite  Audit  dalam pencapaian  tujuan Good Corporate
Governance PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang  sejak  tahun  berdiri  sampai dengan tahun 2021. Sampel yang
diambil dalam penelitian  ini  adalah  tentang  kegiatan audit  internal  dan  Komite  Audit  dalam pencapaian  tujuan Good Corporate Governance PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang periode tahun 2021.

## Definisi Operasional.
Tabel 2. Variabel dan Defisi Operasional.
Variabel Definisi Indikator Audit
Internal Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan disiplin.
Sebagai aktivitas keyakinan serta konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan pengelolaan perusahaan.
Pokok-pokok Pelaksanaan Audit Internal ( Internal Audit Charter ): - Tugas dan tanggung jawab Auditor Internal
- Prinsip dasar Audit Internal
- Kegiata n Audit Internal
- Hubungan
dengan
Komite Audit Komite Audit
Komite Audit adalah komite beranggotakan komisaris independen, dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari- hari dan mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan .” Piagam Komite Audit : - Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit
- Kegiatan Komite
Audit - Hubungan Komite Audit dengan Dewan Komisaris - Hubungan Komite Audit dengan Auditor Internal G o o d C o r p o r at e G o v er n a n c e Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak- hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Prinsip-prinsip
Good Corporate
Governance : 1. Transparansi 2. Akuntabilitas 3. Responsibilitas 4. Independensi 5. Fairness

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Penerapan Good  Corporate Governance di  PT  Pupuk  Sriwidjaja
Palembang. Dalam Panduan Tata Kelola Perusahaan ( Code of Corporate Governance) disebutkan  adanya  dua komponen  penting  dalam  pelaksanaan tata  kelola  perusahaan  yang  baik  yaitu terkait hard  structure dan soft  structure . Hard structure berkaitan dengan keberadaan organ-organ perusahaan, yaitu  RUPS,  Dewan  Komisaris,  Dewan Direksi, Komite Penunjang Dewan Komisaris  khususnya  Komite  Audit, Satuan Pengawasan Intern, dan Sekretaris Perusahaan.  Sedangkan soft  structure yang  dikembangkan  berupa  Kebijakan Manajemen , Prosedur  Operasional  Baku ,
Code of Conduct, dan Charter .
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
Sebagai  bukti  komitmen  PT  Pusri dalam  penerapan  GCG  adalah  dengan dikeluarkannya Code of Corporate Governance (CoCG)  sebagai  pedoman diterapkannya GCG. Dalam CoCG
dijelaskan  beberapa  hal  yang  berkaitan dengan penerapan GCG di PT Pusri. Hal- hal  tersebut  antara  lain  penyusunan strategi,  pengembangan  organisasi  dan budaya perusahaan, kesekretariatan korporasi, pengawasan pengendalian, manajemen  risiko,  hubungan  keluar  dan citra  perusahaan,  hukum,  pengembangan SDM,  keuangan  dan  akutansi,  teknologi informasi,  pengadaan,  CSR,  administrasi umum, dan pengelolaan aset.
Selain  itu  dalam  penilaian  terhadap penerapan  GCG  untuk  periode  tahun 2021  oleh  pihak  eksternal  ( Assessor Independence )  yaitu  Badan  Pemeriksa Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) Perwakilan  Sumatera  Selatan  dengan menggunakan  kriteria  penilaian  sesuai dengan ketetapan Sekretaris Kementerian BUMN  melalui  SK-16/S.  MBU/2012, PT.  Pusri  berhasil  mencapai  predikat baik dengan  skor  capaian  aktual  85,43 dari skor maksimal 100,00 atau 85,43%.. Berikut  ini  hasil  penilaian  untuk  tiap aspek dalam evaluasi GCG tahun 2021 :
Tabel  3.  Hasil  Penilaian  Peneratapan GCG  PT. PUSRI 2021.
No Aspek Good Corpo rate Gover nance Bobot Cap aian Per usah aan % Capaian I Hak dan
Tanggung jawab Pemegang
Saham / RUPS
9,00 7,26
80,71
II Kebijakan GCG 8,00 7,28 91,04 III  Penerapan GCG A. Dewan Komisaris 27,00 21,56 79,84 B. Komite Audit 6,00 5,14 85,72 C. Direksi 27,00 23,37 86,55 D. SPI 3,00 2,91 96,88 E. Sekretaris Perusahaan 3,00 2,49 83,00
Jumlah III 66,00 55,46 84,04 IV  Pengungkapan Informasi 7,00 6,59 94,08 V  Komitmen 10,00 8,83 88,33 Total 100,00 85,43 85,43
Sumber : Annual Report PT Pupuk Sriwidjaja
Palembang tahun 2021
Analisis  Peranan  Komite  Audit  dalam Pencapaian Tujuan

## Corporate Governance
Komite  Audit  PT  Pusri  merupakan salah  satu  komite  penunjang  Dewan Komisaris.  Jika  Audit  Internal  adalah jantung  Dewan  Direksi,  maka  Komite Audit merupakan jantung Dewan
Komisaris  mengingat  perannya  yang sangat vital. Dalam pelaksanaan tugasnya,  Komite  Audit  berhubungan dengan  banyak  pihak.  Komite  Audit berhubungan  dengan  Direksi  selaku pengelola  melalui  Satuan  Pengawasan Intern.  Komite  Audit  juga  berhubungan dengan auditor eksternal.
Komite  Audit  PT  Pusri  memiliki Audit Committee Charter sebagai pedoman  untuk  melaksanakan  tugas  dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Audit
Committee  Charter disusun  oleh  Komite Audit dengan persetujuan  Dewan.
Komisaris. Charter ini  dikaji  ulang setiap  satu  tahun  sekali  oleh  Komite Audit.  Jika  ada  perubahan  peraturan, Charter akan  dikaji  ulang  dan  berlaku sejak  perubahan  peraturan  tersebut  tiap tahun sebagai landasan pelaksanaan kegiatannya. Program kerja ini disampaikan  dalam  Laporan  Keuangan tahunan  yang  telah  diaudit  oleh  eksternal auditor.
Komite  Audit  turut  berperan  dalam pemenuhan prinsip-prinsip dan pencapaian  tujuan Good Corporate Governance .  Sebagai  salah  satu  komite penunjang  Dewan  Komisaris,  Komite Audit berperan membantu Dewan Komisaris  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan terhadap pengendalian
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
internal dan informasi keuangan perusahaan.  Lebih  lanjut  dalam  Piagam Komite  Audit  disebutkan  bahwa  Komite Audit  merupakan  salah  satu  ujung tombak dalam membantu Dewan
Komisaris  melalui  pelaksanaan  fungsi pengawasan,  pemberian  nasihat  serta memastikan telah dilaksanakannya prinsip-prinsip GCG dan Standar Etika.
Keberadaan  Komite  Audit  di  PT Pusri merupakan bentuk kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-undangan di  Indonesia  seperti  Peraturan  Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Peraturan  Menteri  Negara  BUMN  No. PER- 12/MBU/2012,
Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.I.5 dan pedoman penerapan  tata  kelola  perusahaan  yang dikeluarkan  KNKG  (2006).  Selain  itu, adanya  komite  audit  di  PT  Pusri  karena adanya kesadaran untuk  menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.
Komite  Audit  PT  Pusri  berjumlah tiga  orang  termasuk  ketua  dimana  satu diantaranya  merupakan  anggota  Dewan Komisaris.  Komite  Audit  dikepalai  oleh seorang Komisaris Independen. Keanggotaan  Komite  Audit  di  PT  Pusri telah memenuhi PER-01/MBU/2011
dimana  terdapat  dua  orang  ahli  yang bukan merupakan pegawai BUMN. Salah  satu  Komisaris  Independen bertindak  sebagai  Ketua  Komite  Audit. Sementara  dua  orang  anggota  Komite Audit  merupakan  dua  orang  ahli  yang harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut :
1.  Memiliki  integritas  yang  baik  dan pengetahuan  serta  pengalaman  kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan  dan  bidang- bidang  lainnya  yang  relevan  dan dianggap perlu.
2. Tidak memiliki kepentingan/ keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan  dampak  negatif  dan konflik kepentingan
terhadap perusahaan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang terdapat dalam Audit Committee Charter.
Anggota  Komite  Audit  diangkat  dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan  kepada  RUPS.  Mekanisme pengangkatan  Komite  Audit  di  PT  Pusri adalah calon anggota Komite Audit harus melalui fit  and  proper  test. Anggota Komite Audit yang terpilih telah memenuhi  persyaratan  kompetensi  dan persyaratan  independensi  yang tercantum dalam Audit Committee Charter . Persyaratan  yang  tertera  di charter secara  umum  telah  memenuhi  Peraturan Menteri BUMN Nomor PER- 12/MBU/2012  dan  Peraturan  Bapepam-
LK  Nomor  IX.I.5.  Sebelum  diangkat, nominasi-nominasi anggota Komite Audit  dibahas  dalam  rapat  Dewan Komisaris  untuk  kemudian  diputuskan oleh  Komite  Audit  dan  dilakukan pengangkatan  oleh  Dewan  Komisaris. Calon  anggota  Komite  Audit  yang terpilih  menjadi  anggota  Komite  Audit menandatangani kontrak kerja untuk satu tahun.  Jika  Dewan  Komisaris  merasa puas,  keanggotaan  Komite  Audit  dapat diperpanjang dengan kembali menandatangani kontrak kerja.
Masa  kerja  Komite  Audit  di  PT Pusri untuk 1 periode adalah  maksimal 2 tahun  dan  dapat  diangkat  kembali  untuk satu  kali  masa  kerja  berikutnya.  Jika kinerja  anggota  Komite  Audit  tersebut dinilai  baik,  maka  keanggotaannya  dapat diperpanjang  melalui rolling ke  Komite lain.  Anggota  Dewan  Komisaris  dapat memberhentikan  Komite  Audit  sewaktu- waktu  jika  yang  bersangkutan  tidak melaksanakan  tugas  sebagaimana  yang dinyatakan dalam surat keputusan pengangkatan.  Anggota  Komite  Audit yang  baru  diberikan  program  orientasi yang  menambah  pemahaman  mereka mengenai bisnis perusahaan.
Dana  untuk  pelatihan  anggota Komite telah dianggarkan oleh
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
manajemen.
Pelatihan
tersebut merupakan  pelatihan  yang  diadakan pihak  eksternal  karena  PT  Pusri  tidak menyediakan  pelatihan  tersendiri  untuk meningkatkan pengetahuan anggota Komite  Audit.  Contoh  pelatihan  yang pernah  diikuti  adalah  pelatihan  standar akuntansi yang diselenggarakan oleh IAI. Menurut  wawancara  dengan  salah  satu anggota Komite Audit, program pelatihan yang ada sudah cukup efektif.
Menurutnya,  topik  yang  penting untuk  pelatihan  komite  audit  adalah mengenai accounting and finance , internal  control,  risk  management, dan Good Corporate Governance. Jika dilihat dari tugas dan tanggung  jawabnya dalam Piagam Komite Audit, setidaknya terdapat  enam  garis  besar  tugas  dan tanggung  jawab  Komite  Audit  di  PT
Pusri,  yaitu  penelaahan  atas  informasi keuangan, evaluasi  fungsi  Audit Internal, evaluasi pengendalian internal, pemeriksaan kepatuhan terhadap undang- undang,  pelaksanaan  manajemen  risiko, dan penunjukan dan pengawasan pekerjaan auditor eksternal. Komite Audit bertugas  melakukan  penelaahan  atas informasi keuangan seperti laporan keuangan  yang  akan  dipublikasikan  dan informasi  keuangan  lainnya.  Penelaahan dilakukan  melaui review atas  hasil pemeriksaan auditor independen dan/atau Auditor  Internal  serta review proses penyiapan informasi keuangan yang akan dipublikasikan.  Komite  Audit  melakukan review kejelasan dan kelengkapan pengungkapan  yang  ada  pada  laporan keuangan dan laporan interim perusahaan.
Sementara  Penelaahan  Laporan Keuangan  perusahaan  minimal  sekali dalam tiga bulan, baik Laporan Keuangan  non  Audit  maupun  Laporan Keuangan  hasil  Audit  Kantor  Akuntan Publik  (KAP).  Penelaahan  dilakukan untuk mendorong agar informasi keuangan  yang  akan  dipublikasikan Perusahaan  akurat,  handal,  dan  dapat
dipercaya.  Terkait review atas  laporan keuangan yang diajukan manajemen, jika terdapat  ketidakpuasan  yang  dirasakan Komite  Audit,  hal  ini  dapat  disampaikan kepada  Dewan  Komisaris.  Dalam  hal ketidakpuasan  tidak  signifikan,  Komite Audit  dapat  menyatakan  ketidakpuasan tersebut  dalam  risalah  rapat  disertai rekomendasi perbaikan.
Jika
ketidakpuasan  bersifat  signifikan  kepada pelaporan keuangan,  maka  Komite  Audit dapat  membuat  nota  dinas  ke  Dewan Komisaris.  Kemudian  Dewan  Komisaris akan  menyampaikan  ke  Dewan  Direksi perihal  ketidakpuasan yang bersifat signifikan dan meminta tindakan penyelesaian. Setelah itu, Dewan Komisaris akan melakukan follow up atas keputusan  tindakan  penyelesaian  oleh Dewan Direksi.
Tugas  Komite  Audit  yang  kedua adalah  melakukan  evaluasi  atas  fungsi Audit  Internal.  Evaluasi  yang  dilakukan adalah  dengan  mereview Audit  Internal charter dan  pedoman  pelaksanaan  audit (POB  Audit  Internal).  Tujuan  dilakukan review  adalah  untuk  menilai  kesesuaian isi  dengan  praktik  yang  ada.  Komite Audit  juga  melakukan  evaluasi  atas kebijakan  dan  rencana  kerja  tahunan (Program  Kerja  Pemeriksaan  Tahunan) Audit  Internal.  Evaluasi  rencana  kerja tahunan  termasuk  pengevaluasian  audit yang mencakup penelaahan audit program dan kertas kerja audit di tiap unit bisnis.
Setiap  satu  bulan  sekali,  Komite Audit  dan  Audit  Internal  mengadakan pertemuan.  Pertemuan  ini  membahas progress audit  yang  dilakukan  Audit Internal, assessment pengendalian internal,  perkembangan  tindak  lanjut hasil  audit  dan quality  assurance .  Jika ada  temuan  yang  bersifat  signifikan, Audit  Internal  akan  menyampaikannya dalam  rapat  dengan  Komite  Audit. Setelah  selesai  melakukan  Audit,  Audit Internal  akan  mendokumentasikan  dalam Laporan  Hasil  Audit.  Dewan  Komisaris
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
melalui  Komite  Audit  akan  mendapat Laporan  untuk  selanjutnya  dilakukan pembahasan. Komite Audit dapat melakukan diskusi dengan anggota Direksi  terkait  masalah  yang  perlu mendapat  perhatian  dan  tindak  lanjut perbaikan.
Dalam  melakukan  pemantauan terhadap efektivitas pengendalian internal, Komite Audit harus
berkoordinasi dengan SPI untuk mengadakan  pertemuan  reguler  untuk membahas  temuan  Auditor  Internal  dan jika  diperlukan  Komite  Audit  dapat memperluas review -nya  untuk  menilai sifat,  lingkup,  besaran,  dan  dampak  dari kelemahan signifikan pengendalian intern serta pengaruhnya pada Laporan
Keuangan.  Komite  Audit  juga  dapat menggunakan laporan auditor independen untuk melakukan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal. Terkait
pelaksanaan fungsi nasihat, Komite Audit sebagai  bagian  dari  Dewan  Komisaris dapat  memberi  masukan  atas  Program Kerja  Pemeriksaan  Tahunan  (PKPT) yang disusun oleh Audit Internal.
Komite  Audit  juga  melakukan penelaahan  atas  pelaporan  risiko  dan pelaksaaan manajemen risiko. Assessment terhadap  ruang  lingkup  dan  efektivitas manajemen  risiko  merupakan  tanggung jawab Komite Manajemen Risiko. Namun, jika dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit mendapati adanya aktivitas perusahaan  yang  memiliki  risiko  tinggi tetapi  belum  ada  upaya  mitigasi  risiko dan/atau  pengendalian  internal  yang memadai,  Komite  Audit  melalui  Dewan
Komisaris dapat meminta Komite Manajemen Risiko menindaklanjuti Laporan  Komite  Audit  tersebut.  Untuk risiko  yang  berkaitan  dengan  pelaporan keuangan, Komite Audit
akan mengadakan  koordinasi  dengan  Komite
Manajemen  Risiko  mengenai  dampak yang  mungkin  muncul  dan  bagaimana cara memitigasi risiko tersebut.

## D. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  teori  dan hasil  analisa  tentang  peran  audit  internal dan  komite  audit  dalam  pencapaian tujuan Good Corporate Governance pada PT  Pupuk  Sriwidjaja  Palembang,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Penerapan Good Corporate Governance di PT Pusri Palembang,  dinilai  telah  sesuai dengan  peraturan-peraturan  yang ada,  ini  terlihat  dari  berbagai upaya  yang  dilakukan  PT  Pusri untuk mendukung penerapan Good Corporate Governance diantaranya  dengan  menyusun pedoman  GCG  PT  Pusri  yaitu Code  of  Corporate  Governance,
adanya charter ,
Prosedur Operasional  Baku,  dan  kebijakan perusahaan lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG .
2. Audit Internal PT Pusri memberikan peran pada pencapaian tujuan Good Corporate Governance . SPI menjalankan dengan baik fungsinya berdasarkan pada  prinsip-prinsip  GCG  sebagai tangan  kanan  Dewan  Direksi  dan mitra  kerja  Komite  Audit  dalam melakukan  pengawasan.  Semua tugas  dan  tanggung  jawab  yang dilakukan  menunjukkan  SPI telah memenuhi perannya sebagai watchdog, konsultan dan katalisator.
2. Saran
1. PT.  Pupuk  Sriwidjaja  Palembang diharapkan dapat mempertahankan penerapan Good
Corporate Governance yang sudah  berjalan  baik,  sehingga penerapan GCG pada tahun-tahun berikutnya  bisa  berjalan  dengan baik dan tercapainya tujuan Good Corporate Governance .
Jurnal Riset Akuntansi Tridinanti (Ratri), Vol. 3, No. 2, hal. 14 – 29, Januari– Juni 2022 p-ISSN 2715 -0208, e-ISSN 2827-9328
2. Penerapan Good Corporate
Governance tahun  2021  yang telah  berhasil  mencapai  skor  2,91 untuk  fungsi  audit  internal  dan 5,14  untuk  komite    audit  atau masuk  kategori  baik  diharapkan dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk fungsi  audit  internal  dan  komite audit  sebagai  organ  pendukung
Good Corporate Governance
dalam  melaksanakan  tugas  dan tanggung  jawabnya  lebih  baik lagi.

## E. DAFTAR RUJUKAN
Daniri Mas Ahmad, 2015, Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya di Indonesia , Ray Indonesia: Jakarta.
FCGI, 2012, Corporate Governance :
Tata Kelola Perusahaan Jilid I Edisi ke- 3 , FCGI: Jakarta.
Indrianto,  Nur  dan  Bambang  Supomo,
2021, Metode  Penelitian  Bisnis untuk Akuntansi  dan Manajemen
Edisi kesatu , BPFE: Yogyakarta.
Kementerian  BUMN,  2021, Peraturan Menteri  BUMN  Nomor  PER- 01/MBU/2021  tentang  Penerapan
Tata  Kelola  Perusahaan  yang Baik
( Good Corporate Governance )  pada Badan Usaha Milik Negara ,
Kementerian BUMN: Jakarta.
Kementerian  BUMN,  2021, Peraturan
Menteri  BUMN  Nomor  PER-
12/MBU/2021 tentang Komite
Audit Badan Usaha Milik Negara . Kementerian BUMN: Jakarta. Ketua BAPEPAM-LK, 2018.
Keputusan  Ketua  BAPEPAM-LK
Nomor : KEP- 496/BL/2018 tentang Pembentukan dan Pedoman    Penyusunan  Piagam
Unit  Audit  Internal ,  BAPEPAM- LK: Jakarta.
KNKG,  2016, Pedoman  Umum Good Corporate  Governance Indonesia , Komite Nasional Kebijakan Governance : Jakarta. Mulyadi,  2017, Sistem  Perencanaan dan  Pengendalian  Manajemen ,
Salemba Empat : Jakarta.
Pemerintah Indonesia, 2013, Undang- undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pemerintah Indonesia:
Jakarta.
Pemerintah Indonesia, 2017, Undang- undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas :
Jakarta
Suadi Arief, 2012, Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi pertama , BPFE
: Yogyakarta.
Sugiyono, 2021, Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Kelima , CV.
Alfabeta: Bandung.
Teori, dan Sistem Governance serta Aplikasinya pada Perusahaan
BUMN . Universitas Indonesia:
Jakarta.
Tugiman, Hiro, 2016, Standar Profesional  Audit  Internal Edisi Kelima . Penerbit
Kanisius:
Yogyakarta.