## Tinjauan Pustaka:

## TELEVISI DAN MASYARAKAT DALAM ORDE MEDIA

## Fathimah Fildzah Izzati
Pusat Penelitian Politik - LIPI Fukdzah.izzati@gmail.com
Judul Buku :  Orde  Media:  Kajian  Televisi  dan  Media  di  Indonesia  Pasca-Orde Baru Editor :   Yovantra Arief & Wisnu Prasetyo Utomo Penerbit :   Insist Press, Yogyakarta Tahun Terbit   :   2015 Jumlah Hlm.   :  vii+295 halaman

## Pendahuluan
Hiruk pikuk pembicaraan seputar
Pemilihan Presiden (Pilpres) yang cukup fenomenal  pada  tahun  2014  lalu  mengingatkan kita  pada  peran  media  yang  begitu  signifikan dalam  mempengaruhi  serta  membentuk  persepsi dan  opini  masyarakat.  Peran  signifikan  tersebut, salah  satunya  dapat  dengan  mudah  ditemukan pada  waktu  itu  melalui  pemberitaan  dua  stasiun televisi  swasta  yang  secara  jelas  menunjukkan keberpihakan  mereka  terhadap  masing-masing pasangan  Calon  Presiden  -  Calon  Wakil  Presiden (Capres-Cawapres)— Metro TV kepada Jokowi-JK dan TV One kepada Prabowo-Hatta. Fenomena ini kemudian  memantik  banyak  perbincangan  di khalayak ramai. Hal itu dapat kita temui misalnya dalam  berbagai platform media  sosial,  seperti facebook atau twitter . Pada momen debat kandidat Capres-Cawapres  misalnya,  kita  melihat  beragam live  tweet hasil  pengamatan  tayangan  debat  di televisi  melalui twitter dengan  beragam hashtag yang mengikutinya.
Pertanyaan  mengenai  hubungan  antara media dan politik pun bermunculan. Kesalingterkaitan hubungan  antara  media  dan  politik,  serta bagaimana media membentuk perspektif dan opini
masyarakat  memang  penting  untuk  diteliti. Terlebih, hubungan yang kuat di antara media dan politik ditunjukkan secara vulgar di  televisi, yang mengisi  hampir  sebagian  besar  ruang  keluarga Indonesia.  Sebagai  pengantar,  buku Orde  Media: Kajian  Televisi  dan  Media  di  Indonesia  Pasca- Orde  Baru yang  berisi  kumpulan  artikel  yang pernah  dimuat  di website Remotivi (http://www. remotivi.or.id)  ini  menghadirkan  beragam  kajian dan  analisis  mengenai  hal  tersebut.  Mulai  dari jurnalisme  dalam  televisi,  kajian  di  balik tayangan-tayangan  televisi,  hingga  persoalan literasi  media  yang  hingga  kini  masih  menjadi problem yang cukup serius di kalangan masyarakat  Indonesia.  Dalam  tinjauan  atas  buku ini,  saya  membagi  tulisan  menjadi  tiga  bagian, yaitu Jurnalisme  Televisi:  dari  Serikat  hingga Independensi , Televisi dan Pelanggengan Konstruksi  Sosial  dalam  Masyarakat ,  dan Membaca Televisi dan Problem Literasi Media di Indonesia. Sebelumnya,  kajian  mengenai  media penyiaran  (termasuk  di  dalamnya  televisi)  dan hubungannya  dengan  politik  di  Indonesia  telah pula ditulis, misalnya oleh Puji Rianto, dkk dalam buku Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan  Hak  Publik,  Dominasi,  dan  Bahaya
Media  di  Tangan  Segelintir  Orang. 1 Dalam  buku tersebut, perspektif ekonomi politik yang digunakan untuk menganalisis jauh lebih kuat dan menonjol  dibandingkan  dengan  yang  ditunjukkan dalam buku yang ditinjau ini.

## Jurnalisme Televisi: dari Serikat hingga Independensi
Bagian awal buku setebal 295 halaman ini menitikberatkan  pembahasan  pada  kajian  seputar jurnalisme  televisi.  Dalam  buku  ini,  hubungan antara  posisi  jurnalis  sebagai  pekerja  media, kepemilikan  media  serta  independensi  jurnalis menjadi sorotan utama. Ada  dua  problem utama dalam  jurnalisme  televisi  yang  dibahas  pada bagian  ini. Pertama, sikap/keberpihakan  jurnalis, termasuk  di  dalamnya  profesionalisme  dan independensi  jurnalis. Kedua, persoalan  serikat pekerja  media  dan  opini  yang  dibentuk  media mengenai  serikat  pekerja/serikat  buruh  secara umum.
Sikap/keberpihakan jurnalis 2 televisi yang ditunjukkan  pada  saat  ini,  tidak  lepas  dari pengaruh  konteks  sejarah  yang  melatarinya. 3 Ini dapat  dilihat  dalam  artikel  Roy  Thaniago  yang berjudul  “Jurnalisme  Televisi  dan  Heroisme Simsalabim”.  Dalam  artikel  ini  terlihat  bahwa keberpihakan jurnalis televisi sedikit banyak telah ditunjukkan pada awal kemunculan televisi swasta di  Indonesia  pada  tahun  1990-an.  Pada  masa  itu, jurnalisme  televisi  swasta  menunjukkan  posisi mereka  yang  sedikit  banyak  mengkritik  Orde Baru,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  Rajawali
1 Lihat  Puji  Rianto,  dkk. Kepemilikan dan Intervensi Siaran:  Perampasan  Hak  Publik,  Dominasi,  dan  Bahaya Media  di  Tangan  Segelintir  Orang (Yogyakarta:  Yayasan TIFA dan PR2Media, 2014).
2 Sikap/keberpihakan jurnalis terkait dengan kode etik jurnalis  yang  penting  untuk  senantiasa  dijaga  mengingat  salah satu kewajiban utama jurnalisme ialah untuk menemukan atau mencari  kebenaran  serta  memelihara  akal  sehat.  (Lihat  Puji Rianto, dkk., Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang, (Yogyakarta:  Yayasan  TIFA  dan  PR2Media,  2014), hlm. 136.
3 Dalam hal ini, kerangka besar perjalanan jurnalisme di  Indonesia  termasuk  hubungannya  dengan  negara  dan situasi/kondisi  ekonomi  politik  dapat  dilihat  dalam  Daniel Dhakidae,  “The  State,  The  Rise  of  Capital  and  The  Fall  of Political  Journalism:  Political  Economy  of  Indonesian  News Industry”,  Disertasi  Doktoral,  Amerika  Serikat,  Cornell University, 1991, hlm. 1-549.
Citra Televisi (RCTI) 4 dan (SCTV) 5 (hlm. 20-23). Hal  itu  dapat  dilihat  pada  upaya  kedua  stasiun televisi tersebut dalam menyajikan pemberitaan di luar format straight news 6 sebagaimana diberlakukan  pada  masa  itu  (hlm.  23).  Bahkan, pengelola  RCTI  misalnya  juga  menyiapkan perusahaan lain (PT. Sindo) sebagai antisipasi jika RCTI  terkena  masalah  akibat  pemberitaan  (hlm. 23).  Hanya  saja,  keberpihakan  jurnalis  televisi pada  masa  itu  tidak  dapat  ditunjukkan  lebih  jauh karena analisis terhadap artikel-artikel berita yang ditulis  para  jurnalis  pada  waktu  itu  belum memadai (hlm. 23-26).
Kemudian,  persoalan  independensi  jurnalis saat  ini  dikupas  melalui  apa  yang  terjadi  pada masa Pilpres tahun 2014 lalu. Dalam artikel Indah Wulandari  “Panggil  Aku  Wartawan”,  terlihat bahwa  kepentingan  politik  pemilik  media  sangat mendominasi  kinerja  jurnalis  pada  pemilu  2014 yang  lalu.  Kasus  yang  menimpa  redaktur  RCTI, Raymond  Araian  Rondonuwu  menjadi  contoh
4 Dalam  sebuah  wawancara  dengan  Chrys  Kelana, Bambang Trihatmojo (anak dari  Soeharto) menyatakan bahwa konsep  “Seputar  Indonesia”,  salah  satu  program  berita  di RCTI, harus diubah. (Lihat Ishadi SK, Media dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto , (Jakarta: PT. Kompas  Media  Nusantara,  2014)  hlm.  155).    RCTI  sendiri merupakan  televisi  komersial  pertama  di  Indonesia  yang didirikan  pada  tanggal  24  Agustus  1989  (Lihat  Rianto,  Puji, dkk., Kepemilikan  dan  Intervensi  Siaran:  Perampasan  Hak Publik,  Dominasi,  dan  Bahaya  Media  di  Tangan  Segelintir Orang, (Yogyakarta:  Yayasan  TIFA  dan  PR2Media,  2014), hlm. 9).
5 Salah  satu  kasus  yang  terkenal  ialah  kasus  “cabut gigi” pada tanggal 17 Mei 1998. Pada saat itu, penyiar SCTV, Ira Koesno, meawancarai tokoh Golkar, Sarwono Kusumaatmadja, yang menyarankan agar Seharto mengundurkan diri, dengan mengganti istilah pengunduran diri tersebut  dengan  istilah  “Cabut  Gigi”.(Lihat Media  dan Kekuasaan: Televisi di Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto , Ishadi SK, (2014), Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 158-159).  SCTV  (Surya  Citra  Televisi)  berdiri  tidak  lama setelah RCTI berdiri yang kemudian diikuti dengan berdirinya beberapa  stasiun  televisi  swasta  lainnya  (Lihat  Rianto,  Puji, dkk., Kepemilikan  dan  Intervensi  Siaran:  Perampasan  Hak Publik,  Dominasi,  dan  Bahaya  Media  di  Tangan  Segelintir Orang,  (Yogyakarta:  Yayasan  TIFA  dan  PR2Media,  2014), hlm. 9 .
6 Pada  masa  itu,  Departemen  Penerangan  RI melarang  televisi  swasta  untuk  memproduksi  berita  yang termasuk  ke  dalam  kategori  berita  hangat  ( hard  news ).  Untuk menyiasatinya, stasiun televisi swasta seperti RCTI mengemas program  berita  yang  berisi  berita-berita  ringan  ( soft  news ). (Lihat Media  dan  Kekuasaan:  Televisi  di  Hari-Hari  Terakhir Presiden  Soeharto ,  Ishadi  SK,  (2014),  Jakarta:  PT.  Kompas Media Nusantara, hlm. 80-81).
yang  menunjukkan  bahwa  independensi  jurnalis ada  di  antara  kepentingan  politik  pemilik  media dan etika jurnalistik yang melekat pada profesionalisme  jurnalis  (hlm.  33-46).  Tantangan yang  besar  ini  tidak  saja  datang  dari  pemilik media  tetapi  juga  sesama  jurnalis  dengan  posisi yang  lebih  strategis  dan  dekat  kepentingannya dengan  pemilik  media  (hlm.  36-45).  Meski demikian, artikel ini tidak menjelaskan bagaimana seharusnya  jurnalis  menempatkan  keberpihakannya tanpa  mengabaikan  etika  profesionalnya  sebagai jurnalis.  Problem  independensi  jurnalis  memang selalu  berkait  erat  dengan  situasi  ekonomi  politik yang  melingkupinya,  tidak  terkecuali  persoalan kepemilikan  media  itu  sendiri.  Namun  demikian, saya  setuju  dengan  Gallagher  bahwa  visi jurnalisme  hanya  dapat  diraih  oleh  jurnalis  yang memiliki independensi. 7
Di sisi lain, serikat pekerja media muncul sebagai solusi demi menghadapi berbagai tantangan  dalam  dunia  jurnalistik.  Dalam  artikel “Serikat Pekerja, Kekerasan Simbolik, dan Propek Masa  Depan”,  Satrio  Arismunandar  menjelaskan bahwa  kebebasan  pers  akan  terjamin  jika  para jurnalisnya berserikat (hlm. 67). Namun demikian, berdasarkan data yang ada, perkembangan serikat pekerja  media  atau  serikat  jurnalis  di  Indonesia tidak  menunjukkan  hasil  yang  signifikan  (hlm. 68).  Selain  sangat  berpusat  di  Pulau  Jawa  (68% serikat  pekerja  media  berada  di  Pulau  Jawa), pertumbuhannya  pun  sangat  kecil,  yakni  hanya sekitar satu serikat pekerja media yang bertambah setiap  tahunnya  (hlm.  68).  Salah satu  faktor  yang menyebabkan  lambatnya  pertumbuhan  serikat pekerja media, sebagaimana diulas oleh Arismunandar, ialah karena para jurnalis kebanyakan masih merasa bahwa mereka bukanlah  bagian  dari  kelas  pekerja  sebagaimana buruh  pabrik,  pekerja  bangunan,  dan  sebagainya
7 Lihat Puji Rianto, dkk., Kepemilikan dan Intervensi Siaran:  Perampasan  Hak  Publik,  Dominasi,  dan  Bahaya Media  di  Tangan  Segelintir  Orang , (Yogyakarta:  Yayasan TIFA  dan  PR2Media,  2014),  hlm.  149.  Selain  itu,  Mengenai konsep independensi jurnalis, khusunya jurnalis media cetak di Indonesia dari masa ke masa, dapat dilihat di antaranya dalam Mochamad Ikhsan Rizal  Assalam.  “Independensi  Jurnalis  dan Konstruksi  Jurnalisme  Profesional  dalam  Konteks  Pers Industrial  di  Indonesia  Pasca-Orde  Baru:  Studi  Kasus Pemberitaan  Pemilu  2014  di Media  Indonesia dan Koran Sindo”, Skripsi  Sarjana,  Indonesia,  Universitas  Indonesia, 2016, hlm. 1-165.
(hlm.  69-70).  Sayangnya,  artikel  Arismunandar tidak membahas lebih jauh persoalan ini, mengapa kesadaran  jurnalis  sebagai  “kaum  profesional” 8 tersebut bisa timbul, serta proses kerja seperti apa yang menghasilkan kesadaran sedemikian.
Ironisnya, kesadaran jurnalis secara umum  sebagaimana  gambaran  Arismunandar tersebut  kerapkali  sejalan  dengan  pemberitaan yang  mereka  hasilkan  mengenai  kaum  buruh  dan serikat  buruh.  Setidaknya,  sejak  2012  yang  lalu, sebagaimana  ditulis  Azhar  Irfansyah  dalam “Rutinitas  Berita  dan  Sinisme  terhadap  Buruh”, berita-berita  dengan  nada  sinis  terhadap  kaum buruh  dan  gerakan  serikat  buruh  muncul  dan menjadi framing tersendiri di media (hlm. 61-65). Para jurnalis seperti berjamaah membuat pemberitaan  sinis  yang  memojokkan  posisi  kaum buruh.  Sinisisme  ini  di  antaranya  ditunjukkan dalam berbagai berita mengenai aksi buruh dalam menuntut  kenaikan  upah,  aksi  hari  buruh internasional, hingga aksi-aksi mogok kaum buruh (hlm.  62-63).  Dalam  artikelnya  ini,  Irfansyah menganalisis  bahwa  kesadaran  para  jurnalis/ wartawan  yang  lebih  menghayati  posisinya sebagai  bagian  di  luar  kelas  pekerja  menjadi faktor  pendukung  munculnya  sinisisme  tersebut (hlm. 64).

## Televisi  dan  Pelanggengan  Konstruksi  Sosial dalam Masyarakat
Pada  bagian  berikutnya,  buku  berisi  38 artikel  pendek  ini  menyoroti  problem  yang merupakan  bagian  dari  dampak  yang  memiliki keterhubungan yang erat dengan masalah sebelumnya.  Berbagai  artikel  yang  disajikan  para penulis pada bagian bertajuk “Teks” ini menyoroti berbagai  tayangan  televisi  Indonesia  yang melanggengkan,  membentuk,  dan  mereproduksi konstruksi  sosial  atas  berbagai  hal  dalam masyarakat.  Tayangan-tayangan  seperti Kick Andy, Jika Aku Menjadi, Indonesia Lawyers Club, Kakek-Kakek  Ngeres, hingga Inspirasi  Iman,
8 Mengenai konsep profesionalisme jurnalis, khususnya  media cetak di Indonesia dari  masa ke  masa, dapat dilihat  di  antaranya  dalam  Mochamad  Ikhsan  Rizal  Assalam. “Independensi  Jurnalis  dan  Konstruksi  Jurnalisme  Profesional dalam  Konteks  Pers  Industrial  di  Indonesia  Pasca-Orde  Baru: Studi Kasus Pemberitaan Pemilu 2014 di Media Indonesia dan Koran  Sindo”, Skripsi  Sarjana,  Indonesia,  Universitas Indonesia, 2016, hlm. 1-165.
menjadi sorotan dan dibahas dengan analisis kritis yang tajam.
Sebagaimana  diketahui,  saat  ini  kehidupan keseharian  masyarakat.  terutama  di  perkotaan, semakin disesaki dengan individualisme. Indikatornya dapat  kita  temukan  dengan  mudah,  seperti langkanya  forum-forum  diskusi  warga  yang membicarakan  persoalan-persoalan neighborhood di  lingkungan  tempat  tinggal  kita . Terlebih, kehidupan  sosial  pun  kemudian  dikanalkan  ke dalam  sebuah  kotak  bernama  televisi. 9 Semua urusan  dan  permasalahan  yang  berada  dalam domain  publik,  seperti  keadaan  politik  nasional seolah  mampu  diatasi  dengan  hanya  dibahas dalam berbagai diskusi interaktif di televisi.
Dengan  menonton  debat—yang  lebih sering  menjurus  pada  debat  kusir—para  tokoh masyarakat  di Indonesia  Lawyers  Club misalnya , para  penonton  merasa  sudah  menjadi  bagian  dan bisa terlibat dalam perdebatan politik terkini (hlm. 102-107).  Di  sisi  lain,  sebagaimana  dinyatakan Kunto  Adi  Wibowo  dalam  “ Indonesia  Lawyers Club :  Kolonisasi  Logika  Televisi  dalam  Logika Politik”, tayangan seperti Indonesia Lawyers Club juga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap  institusi-institusi  politik  yang  ditampilkan dalam debat-debat tersebut seperti halnya informasi  hiburan  ( infotainment ) atau  sinetron (hlm. 107).
Selain  kondisi  politik  nasional,  proses kerja  yang  bersifat  politik  juga  justru  malah digambarkan  dalam  berbagai  sinetron  sebagai sesuatu yang instan, anakronistis, dan sama sekali tidak  mengandung  dimensi  sosial,  sebagaimana dijelaskan  oleh  Roy  Thaniago  dan  Berto  Tukan dalam  “Takdir  di  Atas  Kerja” (hlm.  184-195).  Di sisi  lain,  persoalan  yang  lokus  utamanya  berada dalam  domain  personal  seperti  keimanan  dan religiusitas  diproblematisasi  melalui  frekuensi
9 Data dari Media Scene (2011) menyebutkan bahwa televisi  telah  menjangkau  sekitar  78  %  penduduk,  dimana penduduk  yang  memiliki  akses  terhadap  lembaga  penyiaran swasta  berjumlah  67  %  atau  sekitar  122  juta  penduduk.  Isi televisi swasta sendiri lebih banyak ditujukan untuk penduduk urban serta bersifat sangat seragam dan elitis.  Lihat Lihat Puji Rianto, dkk., Kepemilikan dan Intervensi Siaran: Perampasan Hak Publik, Dominasi, dan Bahaya Media di Tangan Segelintir Orang (Yogyakarta:  Yayasan  TIFA  dan  PR2Media,  2014), hlm. xiv.
milik  publik, 10 sebagaimana  disajikan  dalam tayangan Inspirasi  Iman (hlm.  131-135).  Lebih jauh,  dalam  artikel  berjudul  “Komoditas  Syariah di  Layar  Kaca”,  Yovantra  Arief  menggugat Inspirasi  Iman yang  banyak  menyajikan  sesat pikir terutama mengenai hubungan antara kapitalisme dan agama (hlm. 131-138).
Dorongan-dorongan  untuk  menyalurkan hasrat  berkolektif,  seperti  berempati  dan  berbuat baik  kepada  sesama  juga  disalurkan  melalui tontotan  yang  banyak  menyuguhkan  penderitaan sesama  dan  tentunya  menguras  air  mata,  seperti Kick  Andy dan Jika  Aku  Menjadi. Ambar  Arum dalam  artikelnya  yang  berjudul  “Ada  Untung  di Balik  Tangisan”,  menggambarkan  bahwa  tayangan Jika  Aku  Menjadi telah  membentuk  citra  orang miskin  sedemikian  rupa  hingga  perlu  dikasihani dan disesali keberadaannya dengan tangisan (hlm. 77).  Dengan  menonton  tayangan Jika  Aku Menjadi misalnya,  para  penonton  dibuat  seolah sudah memiliki empati dan jiwa sosial yang cukup memadai  untuk  kemudian  bersyukur  tidak mengalami hal sedemikian sebagaimana ditayangkan (hlm.  76-79).  Sementara  itu,  dengan  menonton Kick Andy, perjuangan hidup-mati seseorang dapat dijadikan  inspirasi  bagi  para  penontonnya  tanpa berusaha  menunjukkan  problem  sesungguhnya  di balik fenomena yang ditampilkan (hlm. 83-85).
Secara  makna,  kedua  tayangan  tersebut sebenarnya  menyajikan  hal  yang  tidak  jauh berbeda.  Kedua  tayangan  tersebut  menyajikan potret  kemiskinan,  ketidakadilan,  dan  ketimpangan sosial yang dialami masyarakat kebanyakan setiap harinya.  Hanya  saja,  kedua  tayangan  tersebut menghilangkan  dimensi  struktural  yang  menjadi penyebab  dari  kemiskinan  dan  ketidakadilan tersebut.  Kedua  tayangan  tersebut  hendak membentuk,  melanggengkan  serta  mereproduksi pemahaman  dalam  masyarakat  bahwa  persoalan- persoalan  seperti  kemiskinan,  ketidakadilan,  dan ketimpangan  sosial  tidak  dikondisikan  dan  tidak ada hubungannya dengan struktur ekonomi politik yang  lebih  besar,  sebagaimana  diuraikan  Windu
10 Dalam artikel Berto Tukan “Polusi Bisnis di Udara Indonesia” (hlm. 234-240) dijelaskan bahwa frekuensi dimiliki oleh  publik  seperti  halnya  air,  tanah  dan  udara  dan  dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bersama (lihat Yovantra Arief dan Wisnu Prasetyo Utomo (ed.). Orde Media: Kajian Televisi dan Media di Indonesia Pasca-Orde Baru (Yogyakarta: Insist Press, 2015), hlm. 235).
Jusuf  dalam  artikelnya  “Delusi Kick  Andy” (hlm. 84-85).  Lebih  jauh,  tayangan Kick  Andy dapat membuat para penikmatnya melupakan persoalan- persoalan  politik  yang  lebih  mendesak  daripada apa  yang  disodorkan  dalam Kick  Andy (hlm.  85). Pembentukan  citra  masyarakat  miskin  sebagai masyarakat  yang  perlu  dikasihani,  ditangisi,  dan diberi  derma  (hlm.  76-79),  alih-alih  diberdayakan dan  diinklusikan  dalam  proses  politik,  juga ditampilkan  secara  vulgar  dalam  kedua  tayangan tersebut.
Di  sisi  lain,  konstruksi  sosial  atas perempuan  yang  terus  bertahan  hingga  saat  ini sebagai  objek  seksual  laki-laki  juga  turut dilanggengkan  secara  vulgar  oleh  tayangan semacam Kakek-Kakek  Narsis . 11 Dalam  artikel berjudul  “KKN  atawa  Kakek-Kakek  Ngeres”, Veven SP Wardhana menguraikan bahwa stereotip  terhadap  perempuan  sebagai  makhluk pasif  yang  hanya  mengandalkan  kecantikan tanpa butuh  kecerdasan  direproduksi  secara  terus- menerus  melalui  berbagai  adegan  serta  dialog dalam  tayangan  tersebut  (hlm.  119).  Selain  itu, kebertubuhan  perempuan  pun  dilecehkan  melalui berbagai  tayangan  “komedi”  seperti Opera  Van Java (OVJ)  dan Extravaganza. Acep  Iwan  Saidi menaruh perhatian khusus terhadap hal ini melalui artikelnya  yang  berjudul  “Komedi  Televisi  dan Asosiasi  yang  Didangkalkan”.  Dalam  artikel tersebut,  Saidi mengemukakan bahwa tubuh  yang pada  umumnya  selalu  mengalami  pelecehan (penertawaan) ialah tubuh yang “memperempuan” serta  tubuh  yang  dianggap  jelek  (hlm.  125). Sementara  itu,  dalam  tayangan  lainnya,  seperti Extravaganza, sifat keperempuanan (feminin) dan tubuh perempuan bahkan dijadikan bahan lawakan (hlm. 126).
Munculnya beragam tayangan yang bermasalah  sebagaimana  paparan  di  atas,  tak dapat dipungkiri juga merupakan konsekuensi dari masih  lemahnya media  watch atau  pengawasan publik atas tayangan/isi media penyiaran, termasuk  televisi.  Selain  itu,  masih  lemahnya
11 Tayangan Kakek-Kakek  Narsis ini  pernah digugat  oleh  Remotivi  bersama  Komnas  Perempuan karena  dianggap  sebagai  tayangan  yang  melecehkan martabat perempuan (lihat Lihat Intan Poerwaningtias, dkk. Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia. Yogyakarta: PKMBP dan Yayasan TIFA, 2013), hlm. 61-62.
literasi  media  di  masyarakat  pun  memungkinkan tayangan-tayangan  semacam  itu  terus  direproduksi. Oleh  karena  itu,  penting  untuk  menyoroti persoalan  pengawasan  media  ( media  watch )  serta literasi  media  yang  saling  berkelindan,  sebagaimana akan dipaparkan pada bagian selanjutnya.

## Membaca Televisi dan Problem Literasi Media di Indonesia
Jika  berbagai  tayangan  televisi  dianalogikan sebagai sebuah “teks” maka, “konteks” atas “teks” tersebut  tentunya  penting  untuk  dijelaskan  lebih lanjut.  Sebagai  sebuah  “teks”,  televisi  dapat “dibaca”  dan  dikritisi,  sebagaimana  buku  atau teks-teks  lain  pada  umumnya  (hlm.  212). Problemnya,  tidak  semua  orang  bisa  “membaca” apalagi “mengkritisi” tayangan/isi televisi. Disitulah penting kemudian membicarakan literasi media 12 sebagai  konteks  dari  pembacaan  atas  hal tersebut.
Dalam  sejarahnya,  televisi  selalu  terkait erat  dengan  persoalan  kepemilikan  dan  relasi kuasa, sehingga persoalan “membaca televisi” pun menjadi  tidak  lagi  sederhana.  Orde  Baru,  harus diakui,  banyak  mempengaruhi  dunia pertelevisian Indonesia  saat  ini.  Melalui  artikelnya  yang berjudul “Masyarakat Pascakolonial dan Pengelolaan TV  ala  Orde  Baru”,  Holy  Rafika  membahas persoalan  tersebut.  Warisan  Orde  Baru  yang memperlakukan  televisi  sebagai  tontonan  semata terus tertinggal dan bertahan hingga saat ini (hlm. 210-212).  Para  pemirsa  atau  penonton  televisi dikonstruksikan sebagai pihak yang pasif penerima  tayangan  televisi  sebagaimana  adanya sehingga televisi benar-benar diperlakukan sebagai  media  tontonan  yang  tidak  bisa  dibaca apalagi  dikritisi  (hlm.  212).  Implikasinya,  para penonton  atau  masyarakat  luas  terus  dianggap sebagai  pihak  yang  irasional  sehingga  “layak” mengonsumsi  isi  tayangan  televisi  yang  terus
12 Menurut National  Association  for  Media  Literacy Education (NAMLE), literasi media adalah kemampuan untuk mengakses,  menganalisis,  mengevaluasi,  menciptakan  serta bertindak  dengan  menggunakan  semua  bentuk  komunikasi. Terkait  itu,  literasi  media  memberdayakan  masyarakat  untuk menjadi pemikir dan pencipta yang kritis, menjadi komunikator yang  efektif  dan  warga  negara  yang  aktif.  Lihat  situs  resmi NAMLE https://namle.net/publications/media-literacy- definitions/; internet; diakses pada tanggal 8 April 2016.
dibuat  sesuai  kehendak  pemiliknya  semata  (hlm. 212).
Selain  kontrol  penguasa,  Fandy  Hutari yang  melakukan  tinjauan  terhadap  buku  Garin Nugroho Kekuasaan dan Hiburan dalam artikelnya  berjudul  “Kala  Televisi  Dikuasai Rating  dan  Penguasa”,  menyebut rating sebagai hal  lain  yang  menjadi  penentu  dari  sebuah produksi tayangan televisi (hlm. 203--205). Rating seringkali  menjadi  panglima  dalam  pengambilan keputusan di mana pada saat yang bersamaan juga mengabaikan  kualitas  tontonan,  baik  dari  segi estetika,  sosial,  maupun  psikologis  (hlm.  204). Pada titik tertentu, rating bahkan dapat membentuk  wajah  atau  isi  dari  sebuah  tayangan televisi  itu  sendiri  (hlm.  204).  Hal  ini  tidaklah mengherankan,  mengingat  pada  mulanya,  televisi dibuat  memang  untuk  kepentingan  bisnis  atau akumulasi kapital (hlm. 214).
Kemudian,  dalam  artikel  yang  berjudul “Membaca  Gerak  Industri  Televisi”,  Wisnu Prasetya  Utomo  menyatakan  bahwa  semangat pendirian  televisi  sejak  awal  bukanlah  ditujukan untuk dijadikan sebagai institusi sosial sebagaimana  semangat  pendirian  awal  media cetak.  Namun,  lebih  kepada  semangat  untuk menjadikan  televisi  sebagai  institusi  bisnis  yang menarik  keuntungan  dalam  jumlah  yang  sangat besar (hlm. 214). Hal ini pun menjadi konteks dari kemunculan  televisi  sebagai  media  komersial  di mana  gerak  industri  televisi  sebagai  media komersial  ini,  sebagaimana  diungkap  Utomo, dapat dibaca melalui tiga hal, yakni komodifikasi, spasialisasi,  dan  strukturisasi  (hlm.  215).  Tidak cukup dengan tayangan-tayangan yang dibuat dan dipertahankan based  on  rating atau  tayangan- tayangan  seputar  Jakarta-sentris  (hlm.  253), televisi  pun  menyajikan  apa  yang  menjadi jantungnya, setiap saat, yakni iklan. 13 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Remotivi , kini
13 Iklan  komersial  bertujuan  tidak  saja  untuk meningkatkan  penjualan  secara  cepat,  tapi  juga  untuk menciptakan keinginan di benak  publik dalam jangka panjang mengenai  suatu  hal/suatu  produk.  (lihat  Torben  Vestergaard dan  Kim  Schroder. The  Language  of  Advertising (Oxford: Blackwell,  1989),  hlm.  1).  Dengan  kata  lain,  melalui  iklan, konsumsi  memgambil  sebuah  corak  budaya  yang  jelas  (Lihat Stuart  Ewen  “Advertising  as  Social  Production”,  dalam Armand  Mattelart  dan  Seth  Siegelaub  (eds.), Communication and  Class  Struggle:  1.  Capitalism,  Imperialism ,  (New  York: I.G. Editions, Inc., 1979), hlm. 238).
iklan  bahkan  tidak  hanya  hadir  sebagai  “jeda komersial”, tetapi juga muncul sebagai “susupan” dalam tayangan dengan beragam formatnya (hlm. 242).  Dengan  demikian,  sebagai  ruang  publik, televisi  juga  berubah  menjadi  “pasar”  tersendiri bagi dunia bisnis (hlm. 235).
Terkait paparan tersebut, pemantauan dan pengawasan  atas  isi  televisi  ( media  watch )  oleh publik  merupakan  hal  yang  sangat  penting, sebagaimana ditulis Utomo dalam artikelnya yang lain  “Mempertanyakan  Peran  Pemantau  Media”. Dalam  artikel  tersebut,  Utomo  menguraikan bahwa  keberadaan  Lembaga  Pemantau  Media (LPM),  baik  yang  bersifat  vertikal  maupun horizontal,  sebagai  manifestasi  dari  kegelisahan publik  terhadap  media  dan  segenap  perangkat jurnalistiknya  begitu  penting  untuk  meningkatkan mutu  dari  media  dan  jurnalisme  itu  sendiri  (hlm. 257).  Masing-masing  LPM  memiliki  fokus pemantauan  yang  berbeda  dengan  sasaran  literasi yang  juga  tidak  sama  (hlm.  258).  Namun, keberadaan  LPM  belum  memberi  pengaruh  atau dampak dalam skala yang luas, di mana dalam hal ini, Utomo mengidentifikasikan kurangnya pelibatan  publik  dalam  kerja  LPM  sebagai  salah satu  faktor  penyebabnya  (hlm.  260).  Pelibatan publik dalam kerja-kerja pengawasan dan pemantauan media tentu dapat ditingkatkan, salah satunya  dengan  meningkatkan  literasi  media. Sementara itu, di sisi lain, literasi media pun akan meningkat  dengan  adanya media  watch yang kuat. 14
Terkait  hal  ini,  Joned  Suryatmoko  dan Kurniawan  Adi  Saputro  memberikan  pandangan mereka  mengenai  persoalan  dalam  literasi  media dalam  artikel  mereka  “Literasi  Media  dan Pendidikan  Rakyat”.  Dengan  merujuk  Paulo Freire,  keduanya  menyimpulkan  bahwa  literasi media  merupakan  pendidikan  dengan  rakyat sebagai  subjek  politiknya  (hlm.  271)  di  mana tujuan  dari  literasi  media  tidak  lain  ialah  untuk membuat  rakyat  kembali  berdaulat  atas  dunianya sendiri (hlm. 275). Berkaitan dengan hal tersebut, saya  setuju  dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh Intan  Poerwaningtias,  dkk 15 bahwa  strategi
14 Lihat  Intan  Poerwaningtias,  dkk. Model-Model Gerakan Literasi Media dan Pemantauan Media di Indonesia. Yogyakarta: PKMBP dan Yayasan TIFA, 2013.
15 Ibid. , hlm. 63.
penggabungan  literasi  media  dan media  watch merupakan  strategi  yang  ideal  untuk  mendorong adanya  perubahan  dalam  industri  media  di Indonesia. Meskipun perubahan wajah jurnalisme, termasuk di televisi, akan terjadi secara signifikan jika  ada  perubahan  ekonomi  politik  dimana ekonomi  politik  kapitalistik  masih  menentukan wajah  umum  dari  pengelolaan  industri  media, termasuk televisi, hingga saat ini.

## Penutup
Buku berupa kumpulan artikel ini penting dibaca  siapa  saja  yang  tertarik  dengan  kajian media,  khususnya kajian  mengenai  media penyiaran  televisi.  Dengan  gaya  yang  mengalir tetapi  tetap  tajam  dan  kritis,  buku  ini  secara lengkap  menyajikan  problem-problem  utama dalam  orde  media  saat  ini.  Sayangnya,  artikel- artikel  yang  disajikan  dalam  buku  ini  merupakan artikel-artikel  pendek  yang  tidak  sepenuhnya dapat  menyajikan  analisis  yang  lebih  mendalam mengenai  permasalahan  yang  sedang  dikaji. Selain  itu,  buku  ini  pun  kurang  menunjukkan fokus  kajian,  apakah  mengenai  industri  televisi ataukah  literasi  media  yang  merupakan  dua  hal besar  yang  dapat  menjadi  fokus  kajian  tersendiri. Meski  demikian,  buku  ini  sangat  baik  untuk dijadikan  rujukan  awal  sekaligus  dapat  menjadi sarana  literasi  media  yang  mumpuni  bagi  publik, para  pemirsa,  penonton,  dan  penikmat  tayangan- tayangan televisi di Indonesia dimanapun berada.

## Daftar Pustaka

## Buku
Mattelart,  Armand  dan  Seth  Siegelaub  (eds.). (1979). Communication and Class Struggle:  1.  Capitalism, Imperialism .  New York: I.G. Editions, Inc.
Poerwaningtias,  Intan,  dkk.  (2013). Model-Model Gerakan  Literasi  Media  dan  Pemantauan Media  di  Indonesia. Yogyakarta:  PKMBP dan Yayasan TIFA.
Rianto,  Puji,  dkk.  (2014). Kepemilikan  dan Intervensi  Siaran:  Perampasan  Hak  Publik, Dominasi,  dan  Bahaya  Media  di  Tangan Segelintir  Orang. Yogyakarta:  Yayasan TIFA dan PR2Media.
SK,  Ishadi.  (2014). Media  dan  Kekuasaan: Televisi  di  Hari-Hari  Terakhir  Presiden Soeharto .  Jakarta:  PT.  Kompas  Media Nusantara.
Vestergaard,  Torben  dan  Kim  Schroder.  (1989). The  Language  of  Advertising .  Oxford:
Blackwell,

## Disertasi, Tesis, dan Skripsi
Dhakidae, Daniel. (1991). “The State, The Rise of Capital and  The Fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesian  News  Industry”,  Disertasi Doktoral, Amerika Serikat, Cornell University.
Mochamad  Ikhsan  Rizal  Assalam.  (2016). “Independensi  Jurnalis  dan  Konstruksi Jurnalisme Profesional dalam Konteks Pers Industrial  di  Indonesia  Pasca-Orde  Baru: Studi  Kasus  Pemberitaan  Pemilu  2014  di Media  Indonesia dan Koran  Sindo”, Skripsi  Sarjana,  Indonesia,  Universitas Indonesia.

## Situs Resmi
National  Association  for  Media  Literacy  Education (NAMLE),  https://namle.net/  publications/ media-literacy-definitions/.