## Identifikasi Permasalahan dalam Pengembangan Jalan Tol di Provinsi Jawa Timur

## Problem Identification of Toll Road Development in East Java Province
Surya Hadi Kusuma 1,a ) , Belinda Ulfa Aulia 1,b ) & Nida Farikha 1,c )
1) Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, ITS, Surabaya.
Koresponden    : a) surya.uya39@gmail.com, b) b3ltown@gmail.com & c) nidafarikha@gmail.com

## ABSTRAK
Pengembangan  infrastruktur  jalan  tol  menjadi  salah  satu  pemicu  pesatnya pertumbuhan dan sebagai pengikat antar wilayah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.  Saat  ini,  berdasarkan  buku  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Provinsi Jawa  Timur  Tahun  2011-2031  diketahui  terdapat  14  (empat  belas)  rencana pengembangan  jalan  tol  di  Provinsi  Jawa  Timur  dengan  total  progres  adalah  sebesar kurang  lebih  81%  (delapan  puluh  satu  persen)  untuk  pembebasan  lahan  dan  kurang lebih  49%  (empat  puluh  sembilan  persen)  untuk  proses  konstruksi.  Adapun  penelitian ini  dilakukan  guna  mengidentifikasi  faktor  apa  saja  yang  menjadi  penyebab permasalahan  dalam  pengembangan  jalan  tol  tersebut.  Metode  yang  digunakan  adalah melalui  analisa  deskriptif  kualitatif  dengan  metode indepth  interview serta menggunakan  analisa  pohon  masalah  ( root  cause  analysis ).  Secara  garis  besar, berdasarkan  hasil  akhir  penelitian  ini  diketahui  bahwa  permasalahan  utama  dalam realisasi  pembangunan  jalan  tol  di  Provinsi  Jawa  Timur  adalah  adanya  kendala  dalam pembebasan lahan baik itu tanah wakaf maupun tanah kas desa, serta adanya perbedaan tahun perencanaan dengan dokumen sektoral level Nasional.
Kata Kunci : manajemen aset infrastruktur, jalan tol, faktor permasalahan

## PENDAHULUAN
Perkembangan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 38 Kabupaten/Kota sangatlah  pesat.  Pesatnya  perkembangan  pembangunan  tersebut  tidak  jarang  memberikan dampak  pada  menurunnya  kualitas  lingkungan,  dan  menyebabkan  terjadinya  restrukturisasi fungsi  kota  inti  sehingga  pemekaran  spasial  perkotaan  yang  mengakibatkan  terjadinya pergeseran  pola  penggunaan  lahan.  Perkembangan  spasial  memperlihatkan  semakin menipisnya polarisasi arah pemusatan kegiatan, perkembangan infrastruktur, dan pemanfaatan ruang  secara  umum.  Hal  tersebut  terjadi  seiring  dengan  terealisasinya  pembangunan infrastruktur yang seperti jalan tol.
Pengertian  infrastruktur  menurut American  Public  Works  Association (Stone,  1974 dalam Kodoatie,R.J., 2005) adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan  limbah,  transportasi  dan  pelayanan-pelayanan  similar  untuk  memfasilitasi tujuan-tujuan  sosial  dan  ekonomi.  Pengadaan  infrastruktur  membutuhkan  banyak  dana  dan secara  teknis,  infrastruktur  bukanlah  objek  yang  sederhana.  Namun,  pendanaan  selalu terbatas.  Infrastruktur  sengaja  dibangun  untuk  memenuhi  fungsi  tertentu  yang  benar-benar diperlukan. Oleh karena itu, infrastruktur harus dikelola dengan baik agar infrastruktur dapat selalu berfungsi, ekonomis, efektif, efisien dan berkelanjutan (Suprayitno & Soemitro 2018).
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, Sup. 2, Desember 2018
Seperti  yang diketahui,  Provinsi  Jawa Timur telah memiliki acuan dalam  pemanfaatan dan  pengembangan  wilayahnya  yang  tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Tahun 2011 – 2031,  yang mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruang.  RTRW  Provinsi  diharapkan  dapat  secara  aplikatif  berperan  sebagai  guide pelaksanaan  pembangunan,  yang  mampu  meningkatkan  produktivitas  semua  elemen pembangunan  wilayah,  sekaligus  mencegah  atau  mengurangi  tekanan  lingkungan  oleh berbagai upaya pemenuhan kebutuhan perikehidupan masyarakat. Dalam hal ini rencana tata ruang  harus  dapat  menjembatani  dan  menjadi  payung  yang  memadukan  langkah pembangunan  di  seluruh  Jawa  Timur  yang  terus  berkembang.  Namun  fakta  di  lapang menunjukkan masih banyak pelaksanaan pembangunan belum sinergis dengan tata ruang dan penempatan lokasinya belum seutuhnya searah dengan aturan yang ditetapkan.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk  menginventarisir permasalahan dalam pengembangan infrastruktur  khususnya  jalan  tol,  serta  menstrukturkan  akar  permasalahannya.  Dengan diketahuinya  struktur  permasalahan  pengembangan  infrastruktur  jalan  tol  di  Provinsi  Jawa Timur,  diharapkan  perumusan  strategi  penanganan  dapat  dilakukan  dengan  lebih  efektif  dan efisien.

## METODA PENELITIAN
Penilitian ini menggunakan pendekatan induktif dimana penelitian ini menekankan pada pengamatan  lalu  menarik  kesimpulan  dari  pengamatan  tersebut.  Metode  ini  sering  disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum (Suryabrata, 1993)  Pengumpulan  data  dilakukan  adalah  dengan  survei  sekunder  dan  wawancara  secara terstruktur.  Adapun  teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kualitatif serta analisis pohon masalah.

## Metode Pengambilan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  survei  sekunder  serta  melalui  wawancara  secara terstruktur  selama  kurang  lebih  2  bulan  (September-Oktober  2017).  Responden  dalam penelitian  ini  adalah  pemangku  kepentingan  terkait  dengan  pembangunan  infrastruktur  jalan tol  di  Provinsi  Jawa  Timur.  Keluraan  yang  didapatkan  dari  proses  survei  dan  wawancara adalah ketercapaian perogram serta masalah yang dihadapi dalam pengembangan jalan tol di Provinsi Jawa Timur.

## Metode Analisis Data
Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui indepth interview untuk mengetahui bagaimana ketercapaian program pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur (Basuki,  2006).  Kegiatan  ini  dimulai  dengan  melihat  ketercapaian  program  pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur melalui kroscek dengan studi literatur dan berbagai dokumen lain  serta indepth  interview dengan  beberapa  instansi  terkait  yaitu  Dinas  Pekerjaan  Umum Bina  Marga  dan  Pematusan  Provinsi  Jawa  Timur  serta  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Jawa Timur. Hal-hal yang ditanyakan dalam indepth interview ini adalah sejauh mana ketercapaian pembangunan jalan tol baik tahap pembangunan maupun pembebasan lahan yang berada pada ruas-ruas berikut:
1) Mantingan –Ngawi
2) Ngawi – Kertosono
3) Kertosono– Mojokerto
4) Mojokerto– Surabaya
5) Gempol – Pandaan
6) Pandaan – Malang
7) Gempol – Pasuruan
8) Pasuruan – Probolinggo
9) Probolinggo – Banyuwangi
10) Gresik – Tuban
11) Tuban – Demak
12) Surabaya  –  Suramadu  –  Tanjung Bulupandan 13) Waru  (Aloha)  –  Wonokromo  – Tanjung Perak 14) Bandara Juanda – Tanjung Perak
Kemudian  analisis  pohon  masalah  digunakan  untuk  mengetahui  permasalahan  yang terjadi  dalam  realisasi  program  tersebut  secara  terstruktur  melalui  hubungan  sebab  akibat (Scarvada  et  al,  2004).  Teknik  analisis  ini  dipilih  karena  dengan  menggunakan  teknik  ini maka  kita  dapat  mengetahui  apa  penyebab  utama  pemasalahan  pembangunan  jalan  tol  di Provinsi Jawa Timur. Sehingga pemerintah dapat memfokuskan pada penyebab strategis dan nantinya  akan  dapat  mengatasi  permasalahan  lain  yang  berkaitan.  Sehingga  diharapkan dengan metode analisis ini maka upaya identifikasi akan lebih mendalam dan tepat sasaran.
Data  yang  digunakan  untuk  analisis  pohon  masalah  ini  adalah  data  dari  hasil  sasaran pertama  berupa list ketercapaian  program  pembangunan  jalan  tol  yang  didapatkan  dari  hasil indepth interview.

## ANALISIS PENELITIAN
Program  percepatan  penyelesaian  pengembangan  jalan  tol  berdasarkan  Rencana  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur direncanakan pada 14 (empat belas) ruas jalan tol  yang  meliputi:  Tol  Mantingan-Ngawi,  Tol  Ngawi-Kertosono-  Tol  Kertosono-Mojokerto, Tol Mojokerto-Surabaya, Tol Gempol-Pandaan, Tol Pandaan-Malang, Tol Gempol-Pasuruan, Tol  Pasuruan-Probolinggo,  Tol  Probolinggo-Banyuwangi,  Tol  Gresik-Tuban,  Tol  Krian- Legundi-Bunder-Manyar,  Tol  Tuban-Demak,  Tol  Surabaya-Suramadu-Tanjung  Bulupandan, Tol Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak, dan Tol Bandara Juanda-Tanjung Perak.
Adapun secara garis besar menurut telaah studi literartur dan indepth interview , progress diketahui bahwa pencapaian pembangunan 14 ruas jalan tol tersebut belum mencapai 100%. Lebih jelasnya mengenai progres pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Progres Pembangunan Jalan Tol di Provinsi Jawa Timur
No Nama Ruas BUJT Panjang (km) Progres Tanah Konstruksi 1 Mantingan-Ngawi PT. Solo Ngawi Jaway,  PT.  Nawi Kertosono Jaya, Pemerintah-China 122,55 97,90% 57,23% 2 Ngawi-Kertosono 3 Kertosono-Mojokerto PT.  Marga  Harjaya Infrastruktur 40,50 99,89% 95,32% (target selesai 2018) 4 Mojokerto-Surabaya PT. Jasa Marga Surabaya Mojokerto 36,27 100% 92,55% (target selesai 2018) 5 Gempol-Pandaan PT. Jasa Marga Pandaan tol 13,61 100% 99,81% 6 Pandaan-Malang PT. Jasa Marga Pandaan-Malang 38,68 68,39% 12,72% (target selesai 2018) 7 Gempol-Pasuruan PT.  Trans  Marga jatim Pasuruan 34,15 76,47% 48,17% (target selesai 2018)
No Nama Ruas BUJT Panjang (km) Progres Tanah Konstruksi 8 Pasuruan-Probolinggo PT. Trans Jawa Paspro Jalan Tol 31,30 90,82% 27,03% (target selesai 2018) 9 Probolinggo-Banyuwangi - 171,80  Proses Prakualifikasi Lelang Investasi 10 Krian-Legundi-Bunder- Manyar PT.  Waskita  Bumi Wira 29,17 96,80% 8,24%
Sumber:  Buku  Progres  Jalan  Tol  di  Provinsi  Jawa  Timur  per  Status  21  Agustus  2017,  Dinas  Pekerjaan  Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, 2017
Berdasarkan  pengumpulan  data  sekunder  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum  Bina  Marga Provinsi  Jawa  Timur  dalam  buku  Progres  Jalan  Tol  di  Provinsi  Jawa  Timur  per  Status  21 Agustus  2017  diatas  dan  hasil indepth  interview yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan progres  percepatan  penyelesaian  pengembangan  jalan  tol  di  Provinsi  Jawa  Timur  dibagi dalam  3  (tiga)  kelompok  besar  yaitu  telah  dilaksanakan,  sedang  dilaksanakan,  dan  belum dilaksanakan dengan penjabaran sebagai berikut:
 Kategori Telah Dilaksanakan
Yang  termasuk  dalam  kategori  telah  terlaksana  adalah  jika  pelaksanaan  pembebasan lahan telah lebih dari 60%. Adapun pengembangan jalan tol yang masuk dalam kategori telah terlaksana meliputi:
- Ruas  Gempol-Pandaan  sepanjang  13,61  km  dengan  progres  pembebasan  tanah sebesar 100% dan progres konstruksi sebesar 99,1%. Seperti yang diketahui, Jalan Tol Gempol-Pandaan saat ini telah beroperasi dengan baik.
- Ruas  Mantingan-Ngawi  dan  Ruas  Ngawi-Kertosono  sepanjang  122  km  dengan progres pembebasan tanah sebesar 97,90% dan progres konstruksi sebesar 57,23%.
- Ruas Kertosono-Mojokerto sepanjang 40,50 km dengan progres pembebasan tanah sebesar 99,89% dan progres konstruksi sebesar 95,32%.
- Ruas  Surabaya-Mojokerto  sepanjang  36,27  km  dengan  progres  pembebasan  tanah sebesar 100% dan progres konstruksi sebesar 92,55%.
- Ruas  Pandaan-Malang  sepanjang  36,68  km  dengan  progres  pembebasan  tanah sebesar  68,39%  dan  progres  konstruksi  sebesar  12,72%.  Pembangunan  Tol Pandaan-Malang sendiri ditargetkan selesai pada Tahun 2018.
- Ruas  Gempol-Pasuruan  sepanjang  34,15  km  dengan  progres  pembebasan  tanah sebesar  76,47%  dan  progres  konstruksi  sebesar  48,17%.  Pembangunan  Tol Gempol-Pasuruan sendiri ditargetkan selesai pada Tahun 2018.
- Ruas Pasuruan-Probolinggo sepanjang 31,30 km dengan progres pembebasan tanah sebesar  90,82%  dan  progres  konstruksi  sebesar  27,03%.  Pembangunan  Tol Pasuruan-Probolinggo sendiri ditargetkan selesai pada Tahun 2018.
- Ruas  Krian-Legundi-Bunder-Manyar  sepanjang  29,17  km  dengan  progres pembebasan tanah sebesar 96,80% dan progres konstruksi sebesar 8,24%.
 Sedang Dilaksanakan
Yang  termasuk  dalam  kategori  sedang  dilaksanakan  adalah  apabila  penyusunan dokumen  perencanaan  detail  masih  dalam  proses  lelang  maupun  pelaksanaan pembebasan telah dilakukan namun masih kurang dari 60%. Ruas tol yang masuk dalam kategori ini adalah:
- Ruas  Probolinggo-Banyuwangi  yang  saat  ini  masih  dalam  proses  prakualifikasi lelang investasi.
 Belum Dilaksanakan
Yang  termasuk  dalam  kategori  belum  terlaksana  adalah  jika  belum  terdapat  dokumen perencanaan  detail  jalan  tol  dan  terjadi  perubahan  dinamika  pembangunan.  Adapun pengembangan jalan tol yang masuk dalam kategori belum terlaksana meliputi:
- Ruas  Bandara  Juanda-Tanjung  Perak  yang  saat  ini  belum  ada  dokumen perencanaan detail
- Ruas  Surabaya-Suramadu-Tanjung  Bulupandan  yang  saat  ini  belum  ada  dokumen perencanaan detail
- Ruas Gresik-Tuban yang saat ini belum ada dokumen perencanaan detail
- Ruas Tuban-Demak yang saat ini belum ada dokumen perencanaan detail
- Ruas  Waru-Wonokromo-Tanjung  Perak  yang  mana  saat  ini  terjadi  perubahan Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Surabaya  yang  tidak  mencantumkan trase jalan tol ini
Secara  garis  besar,  ketercapaian  program  pembangunan  jalan  tol  tersebut  dapat  dilihat pada Gambar 1 berikut ini:
Gambar 1. Ketercapaian dan Simpangan Program Pembangunan Jalan Tol Provinsi Jawa Timur
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, Sup. 2, Desember 2018
Setelah  diketahui  ketercapaian  dan  simpangan  masing-masing  program  diatas,  maka selanjutnya dirumuskan list penyebab permasalahan dalam pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur. Kendala-kendala tersebut dijabarkan sebagai berikut:
 Ruas  Probolinggo-Banyuwangi  diketahui  bahwa  hingga  saat  ini  masih  dalam  proses prakualifikasi lelang investasi.
 Ruas  Bandara  Juanda-Tanjung  Perak  yang  saat  ini  belum  ada  dokumen  perencanaan detail,  hal  tersebut  dikarenakan  program  pengembangan  jalan  tol  pada  ruas  ini  bukan menjadi  prioritas  pengembangan,  serta  karena  terdapat  perbedaan  tahun  perencanaan antara dokumen sektoral dan RTRW.
 Ruas  Surabaya-Suramadu-Tanjung  Bulupandan  yang  saat  ini  belum  ada  dokumen perencanaan detail, hal tersebut dikarenakan program pengembangan jalan tol pada ruas ini  bukan  menjadi  prioritas  pengembangan,  serta  karena  terdapat  perbedaan  tahun perencanaan antara dokumen sektoral dan RTRW.
 Ruas  Gresik-Tuban  yang  saat  ini  belum  ada  dokumen  perencanaan  detail.  Pada Kabupaten Lamongan, trase tol ini belum tercantum dalam RTRW, sedangkan trase tol ini sudah tercantum dalam RTRW Kabupaten Tuban. Namun hingga saat ini belum ada pembahasan di daerah mengenai perencanaan detail trase tol ini.
 Ruas Tuban-Demak  yang saat ini belum ada dokumen perencanaan detail, hal tersebut dikarenakan  program  pengembangan  jalan  tol  pada  ruas  ini  bukan  menjadi  prioritas pengembangan,  serta  karena  terdapat  perbedaan  tahun  perencanaan  antara  dokumen sektoral dan RTRW.
 Ruas Waru-Wonokromo-Tanjung Perak. Pemasalahan utama dalam pengembangan ruas ini  adalah  terjadi  perubahan  muatan  dalam  RTRW  Kota  Surabaya  yang  tidak mencantumkan  trase  jalan  tol  tersebut.  Hingga  saat  ini  belum  didapatkan  titik  terang terhadap penyelesaian permasalahan pada trase jalan tol ini.
 Ruas Pandaan-Malang.  Berdasarkan indepth interview diketahui  bahwa kendala utama pada  pengembangan  ruas  Tol  Pandaan-Malang  ini  adalah  pada  pengadaan  lahan. Diketahui  terdapat  59  (lima  puluh  sembilan)  bidang  tanah  di  Kabupaten  Pasuruan,  14 (empat  belas)  bidang  tanah  di  Kabupaten  Malang,  dan  7  (tujuh)  bidang  tanah  di  Kota Malang  yang perlu dikonsinyasikan, dan dalam hal ini akan dikoordinasikan oleh PPK dengan penyampaian surat permohonan konsinyasi ke Pengadilan Negeri. Selain itu di Kabupaten  Malang  terkendala  banyaknya  tanah  kas  desa  (TKD)  yang  sulit  untuk dibebaskan
 Ruas  Gempol-Pasuruan  dimana  proses  pembebasan  lahan  sudah  76,47%,  kemudian pembangunan  fisik  masih  mencapai  48%.  Kendala  utama  pada  pengembangan  Tol Gempol-Pasuruan  adalah  pada  pengadaan  tanah.  Permasalahan  pembebasan  tanah tersebut akan dijelaskan per masing-masing seksi:
- Pada  Seksi  I,  terdapat  2  (dua)  bidang  yang  belum  dapat  dikonstruksi  karena menunggu amaning PN Bangil.
- Pada Seksi II, jumlah bidang yang dikonsinyasi ada 28 (dua puluh delapan) bidang dan sedang dilakukan proses penggantian tanah pengganti milik Pemda (KTD) dan sedang mengajukan permohonan penggantian Nadzir (Wakaf).
- Pada  Seksi  III,  diketahui  bahwa  1  bidang  sertifikat  hilang,  12  (dua  belas)  bidang menunggu persetujuan tanah sisa, dan 11 (sebelas) bidang persiapan validasi. Selain itu  pada  Kabupaten  Pasuruan  sedang  dilakukan  proses  penggantian  tanah  milik pengganti milik Pemda (TKD).
 Ruas  Pasuruan-Probolinggo  dengan  kendala  utama  adalah  pengadaan  tanah.  Untuk tanah  wakaf,  proses  penggantiannya  sudah  disampaikan  ke  Departemen  Agama Kabupaten  untuk  diteruskan  kepada  Menteri  Agama  di  Jakarta.  Untuk  tanah  kas  desa (TKD) sedang dalam proses penyampaian ke Bupati untuk rekomendasi dan diteruskan
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, Sup.2, Desember 2018
kepada  Gubernur  untuk  pelepasannya.  Sementara  itu  terdapat  sisa  bidang  warga  yang belum terbayar dikarenakan adanya administrasi waris yang belum diselesaikan.
 Ruas  Krian-Legundi-Bunder-Manyar  sepanjang  29,17  km  dengan  progres  pembebasan tanah  sebesar  96,80%  dan  progres  konstruksi  sebesar  8,24%.  Kendala  utama  yang dihadapi adalah pengadaan tanah dimana terdapat aset desa seluas 116 m2 yang masih belum  ada  tanah  pengganti,  pihak  Desa  masih  mencari  tanah  pengganti,  selain  itu terdapat  tanah  warga  yang  belum  jelas  kepemilikannya  (tanpa  nama),  dan  perlu dikonsinyasi.
Gambar 2. Analisa Pohon Masalah dalam Pengembangan Jalan Tol di Provinsi Jawa Timur
Secara garis besar berdasarkan penjabaran dan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama dalam pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur yaitu:
1) Kendala  teknis yang  meliputi  permasalahan  pembebasan  tanah  wakaf,  permasalahan pembebasan  tanah  aset  desa,  permasalahan  pengurusan  administrasi  waris,  dan permasalahan kejelasan status kepemilikan lahan.
2) Kendala  perencanaan yang  meliputi  permasalahan  proses  lelang  dan  permasalahan belum adanya dokumen perencanaan teknis; dan
3) Kendala kelembagaan yang meliputi pPermasalahan egosentris kabupaten/kota.
Tahap  selanjutnya  adalah  merumuskan  rekomendasi  penyelesaian  permasalahan  dari program pengembangan jalan tol di Provinsi Jawa Timur sebagaimana penjabaran berikut:
1. Rekomendasi penyelesaian permasalahan pembebasan tanah wakaf Pada dasarnya, harta benda wakaf dilarang untuk dijadikan jaminan, dijual, ditukar, atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya kecuali apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak  bertentangan  dengan  syariah  (Sumber:  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf).
Solusi  yang  dapat  ditawarkan  adalah  pihak  pemerintah  dapat  mengganti  tanah  wakaf dengan  harta  benda  penukar  yang  memiliki  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  sekurang- kurangnya  sama  dengan  NJOP  harta  benda  wakaf,  atau  dapat  dengan  menukar  harta wakaf  dengan  harta  benda  penukar  yang  berada  di  wilayah  strategis  dan  mudah  untuk dikembangkan, hal ini sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2004 tentang Wakaf.
2. Rekomendasi penyelesaian permasalahan pembebasan tanah aset desa
Pemerintah  dapat  mengganti  rugi  tanah  aset  desa  sesuai  harga  yang  menguntungkan desa  dengan  mempertimbangkan  harga  pasar  dan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  (NJOP)  dan uang tersebut harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di  desa  setempat,  hal  ini  sesuai  dengan  Pasal  15  Permendagri  Nomor  4  Tahun  2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
Selain  itu  aset  desa  berupa  tanah  dapat  dimanfaatkan  dengan  skema  sewa,  kerjasama pemanfaatan,  dan  bangun  serah  guna  (Pasal  11  Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Pengelolaan  Aset  Desa).  Penjelasan  masing-masing  skema  pemanfaatan  aset desa tersebut adalah:
- Pemanfaatan  aset  desa  berupa  sewa  :  tidak  merubah  status  kepemilikan  aset  desa dengan jangka waktu sewa paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- Pemanfaatan  aset  desa  berupa  kerjasama  pemanfaatan  :  dilaksanakan  guna mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa dengan pihak lain paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian dan dapat diperpanjang.
- Pemanfaatan aset desa berupa bangun serah guna dilaksanakan apabila Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Rekomendasi  penyelesaian  permasalahan  pengurusan  administrasi  waris  yang  belum diselesaikan
Pemilik  lahan  (ahli  waris)  dapat  mengajukan  pengurusan  Fatwa  Waris  ke  Pengadilan Agama  setempat  dengan  menyelesaikan  persyaratan-persyaratan  yang  dibutuhkan, Fatwa  Waris  tersebut  merupakan  bukti  kelengkapan  untuk  proses  pengurusan  baik  itu jual beli atau peralihan hak atas tanah warisan. Adapun jangka waktu penyelesaian surat Fatwa  Waris  tersebut  harus  sudah  diputus  atau  diselesaikan  dalam  jangka  waktu  6 (enam)  bulan  (sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  1998 tentang Penyelesaian Perkara).
4. Rekomendasi penyelesaian permasalahan kejelasan status kepemilikan lahan Pengurusan masalah ganti rugi tanah dengan status kepemilikan lahan yang belum jelas dapat  dititipkan  di  pengadilan  (sistem  konsinyasi),  hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5. Rekomendasi penyelesaian permasalahan proses lelang
Seperti  yang  diketahui,  proses  lelang  pembangunan  ruas-ruas  jalan  tol  dilakukan  oleh Pemerintah  melalui  Kementrian  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPERA) c.q.  Badan  Pengatur  Jalan  Tol  (BPJT).  Proses  lelang  ruas-ruas  jalan  tol  dilakukan dengan  mengundang  investor-investor  yang  tertarik  untuk  berinvestasi  di  sektor  jalan tol. Investor-investor ini adalah BUJT yang bisa merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD),  swasta  murni  atau  BUJT  yang kepemilikan  sahamnya  gabungan  dari  ketiganya. Pada  kasus  proyek  Tol  Probolinggo- Banyuwangi, Pemerintah telah membuka lelang proyek tersebut sejak akhir April 2017 dengan harapan proses lelang tersebut akan selesai dalam waktu lima bulan (September 2017).  Proses  yang  terjadi  sekarang  adalah  proses  lelang  tersebut  masih  dalam  tahap prakualifikasi  lelang  investasi.  Rekomendasi  penyelesaian  masalah  ini  adalah  dengan bekerjasama antar Pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam percepatan proses lelang.
6. Rekomendasi penyelesaian permasalahan perbedaan tahun perencanaan antara dokumen sektoral dan RTRW
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, Sup.2, Desember 2018
Seperti  yang  diketahui,  pada  ruas  Tol  Gresik-Tuban,  rencana  trase  jalan  tol  ini  belum tertuang  dalam  RTRW  Kabupaten  Lamongan  (namun  telah  tertuang  dalam  RTRW Kabupaten  Tuban  dan  RTRW  Kabupaten  Gresik),  rekomendasi  penyelesaian  untuk masalah ini adalah dengan koordinasi kelembagaan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi,  dan  Pemerintah  Kabupaten  (Gresik,  Lamongan,  Tuban)  dalam  perwujudan trase  tol  ini.  Pada  trase  tol  lainnya,  diperlukan  suatu  pendekatan  kelembagaan  antar sektor  dalam  penyusunan  program  RTRW  agar  terjadi  kesinkronan  antara  dokumen sektoral level provinsi dan RTRW provinsi itu sendiri.
7. Rekomendasi penyelesaian permasalahan egosentris kabupaten/kota Permasalahan  ini  terjadi  pada  ruas  Tol  Waru-Wonokromo-Tanjung  Perak  Surabaya dimana terjadi perubahan RTRW Kota Surabaya yang tidak mencantumkan trase jalan tol  ini.  Pihak  Pemerintah  dan  Pemerintah  Kota  Surabaya  akan  berkoordinasi  dalam penyelesaian  permasalahan  ini.  Rekomendasi  dari  Kementerian  Pekerjaan  Umum adalah  dengan  mengajukan  opsi  trase  jalur  tol  melewati  pinggiran  Kota  Surabaya (rencana  terakhir  akan  melintasi  dari  Aloha  Waru,  menuju  Jalan  Ahmad  Yani  hingga Wonokromo kemudian belok kanan lewat Jagir Wonokromo hingga MERR lalu tembus ke  arah  Suramadu  dan  berakhir  di  Tanjung  Perak)  atau  dengan  menerapkan  sistem jaringan radian jalan tol daripada sistem tol dalam kota.

## KESIMPULAN
Hasil akhir yang didapatkan dalam penelitian ini adalah diketahui bahwa sampai saat ini pembangunan jalan tol di Provinsi Jawa Timur belum terlaksana hingga 100%. Hal ini terjadi akibat  adanya  perbedaan  tahun  perencanaan  program  antara  dokumen  sektor  level  Nasional dengan dokumen perencanaan berupa RTRW Provinsi Jawa Timur 2011-2031, selain itu pada beberapa  ruas  pembangunan  jalan  tol  masih  ditemui  kendala  terkait  pembebasan  lahan. Kendala terkait pembebasan lahan diantaranya  yaitu sulitnya mencari tanah pengganti untuk tanah  wakaf  dan  tanah  asset  desa,  pengurusan  administrasi  tanah  waris,  dan  belum  jelasnya status  kepemilikan  lahan.  Adapun  jika  dilihat  secara  persentase,  maka  diketahui  bahwa permasalahan pembangunan ruas jalan tol akibat  adanya kendala teknis adalah sebesar 50%, kendala perencanaan sebesar 40%, dan kendala kelembagaan sebesar 10%.

## DAFTAR PUSTAKA
Basuki, S. (2006). Metode Penelitian . Wedatama Widya Sastra. Jakarta. Kodoatie, R.J. (2005). Pengantar Manajemen Infrastruktur . Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Scavarda, A. J., Bouzdin-Chameeva, T., Goldstein, S., Hays, J., & Hill, A. (2004). A review of the causal mapping practice and research literature. In Second World Conference on POM and 15th Annual POM Conference .
Suprayitno,  H.  &  Soemitro,  H.  (2018).  “Preliminary  Reflexion  on  Basic  Principle  of Infrastructure  Asset  Management”. Jurnal  Manajemen  Aset  Infrastruktur  &  Fasilitas, Vol. 2, No. 1, Maret 2018, Hal. : 1–9.
Suryabrata, S. (1983). Metode Penelitian . CV Rajawali. Jakarta .
Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas – Vol. 2, Sup. 2, Desember 2018