## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGGUNA BPJS DI PUSKESMAS MASALEMBU KABUPATEN SUMENEP
*Kudwah Zamzami 1) , Hayat 2)
1), 2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Islam Malang,
Indonesia
*Email Korespondensi : zamzamikudwah@gmail.com
Diterima Redaksi: 05-09-2023 | Selesai Revisi: 19-09-2023 | Diterbitkan Online: 21-09-2023

## Abstrak
Badan  pelaksana  Jaminan  Sosial  adalah  sebuah  badan  hukum  untuk  melaksanakan  program jaminan sosial. Namun demikian, pada aspek program BPJS khususnya di kepulauan masalembu masih  membutuhkan  perhatian  khusus.  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan implementasi kebijakan pelayanan bagi pengguna badan penyelenggara jaminan sosial di kantor puskesmas  masalembu  kabupaten  sumenep.  Penelitian  ini  menggunakan  model  implementasi menurut  Reny  Nugraheni  guna  mendeskripsikan  tentang  implementasi  program  BPJS.  Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan deskriptif kualitatif.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan  bahwa  implementasi  kebijakan  dapat  di  tinjau  dari    lima  faktor.  Diantaranya; (1).Tersedia;  pelayanan,  tempat  UGD,  USG,  Serta  lab  sudah  tersedia.  (2).  Dapat    diterima; program  BPJS  sepenuhnya  dapat  di  terima  oleh  masyarakat  masalembu.  (3).  Mudah  dicapai; lokasi yang tersedia sepenuhnya dapat ter akses oleh masyarakat sehingga pengaturan distribusi sarana kesehatan menajadi hal yang pokok. (4). Dapat dijangkau; adanya program BPJS tentunya dapat menjakau dan membantu finansial masyarakat. (5). Bermutu; bahwa kebermutuan program BPJS  sudah  maksimal  dan  sesuai  dengan  standar  yang  telah  di  tetapkan.  Kemudian  dari  segi hambatan,  Sedikitnya  ada  tiga  :  pertama,  dari  segi  sumber  daya  manusia.  Kedua,  internet  dan infrastruktur. Ketiga, birokrasi. dan terakhir tentang kurang meratanya informasi tentang adanya program BPJS.
Kata Kunci : Implementasi Kebijakan; Pelayanan Kesehatan; BPJS

## Abstract
The  Social  Security  implementing  agency  is  a  legal  entity  to  implement  the  social  security program.  However,  aspects  of  the  BPJS  program,  especially  in  the  Maalembu  Islands,    still require special attention. This research aims to describe the implementation of service policies for users of social security administering bodies at the Masalembu health center office, Sumenep
district. This research uses the implementation model according to Reny Nugraheni to describe the  implementation  of  the  BPJS  program.  The  research  method  in  this  study  uses  descriptive qualitative. The results of this research show that policy implementation can be viewed from five factors. Among them: (1).Available; Services, emergency room, ultrasound and lab are available. (2). Acceptable; The BPJS program is fully acceptable to the people of Masalembu. (3). Easy to achieve;  The  available  locations  are  fully  accessible  to  the  community  so  that  regulating  the distribution of health facilities becomes a basic thing. (4). Reachable; The existence of the BPJS program can certainly reach out and help the community financially. (5). Quality; that the quality of the BPJS program is maximum and in accordance with the standards that have been set. Then in terms of obstacles, there are at least three first, in terms of human resources. Second, internet and  infrastructure.  Third,  bureaucracy.  and  finally  about  the  lack  of  even  distribution  of information about the existence of the BPJS program.

## Keywords : Policy Implementation; Health Services; BPJS

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  bagi  setiap  warga  negara  yang  dijaga  oleh  undang- undang, Kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karnanya di lindungi oleh negara. Masing-masing negara menganggap bahwa kesehatan yaitu modal terbesar guna  memperoleh  kesejahteraan.  Maka  dari  itu,  pada  dasarnya  untuk  memperbaiki layanan kesehatan ialah suatu aset sumber daya manusia guna memperoleh masyarakat yang  sejahtera.  Di  indonesia  sebagai  negara  yang  berkembang,  untuk  memajukan kesejahteraan  masyarakat  bahwa  dibutuhkanya  adanya  intruksi  pemerintah  melalui pelayanan publik guna memadati kebutuhan dasar rakyatnya yaitu kesehatan, pendidikan dan sebagainya (Ardinata, 2020).
Kesehatan  adalah  keperluan  dasar  manusia  guna  bertahan  hidup  dengan  pantas serta  produktif,  maka  dari  itu  dibutuhkan  eksekutor  pelayanan  kesehatan  yang  terarah biaya serta kualitasnya. baik yang terpasang dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 mengenai kesehatan yang telah ditegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses ataupun faktor produksi di bidang kesehatan dan mendapatkan pelayanan  kesehatan  yang  bermutu,  aman  serta  terjangkau.  Sedangkan  kesehatan  ialah sangat penting dari sebagian hak asasi manusia (HAM), Karena setiap orang mempunyai taraf  kehidupan  yang  layak  bagi  kesehatan  serta  ketentraman  dirinya  sendiri  dan keluarganya  yang  telah  disebutkan  dalam  Deklarasi  Hak  Asasi  Manusia  Perserikatan Bangsa-Bangsa  (PBB)  pada  tanggal  10  november  1948.  Maka  dari  itu,  searah  dengan
norma HAM, negara memiliki kewajiban guna melindungi, menghargai serta memadati hak-hak  asasi  kesehatan  tersebut.  Semua  lapisan  masyarakat  Indonesia  memiliki  hak hidup  bahagia  lahir  batin,  mencapai  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  baik,  memiliki tempat  tinggal  dan  berhak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  (Pasal  28H  UUD  1945), (Hasrillah, 2021).
Pemerintah bertanggung jawab mempersiapkan pelayanan kesehatan sebagai salah satu  hak  berpedoman  kepada  masyarakat  sebagai  halnya  telah  dicantumkan  dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) dan ayat (3): yaitu “masing-masing orang pantas  hidup  dengan  sejahtera  lahir  maupun  batin,  serta  bertempat  tinggal,  dan memperoleh lingkungan hidup yang sehat serta baik dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”  kemudian  “setiap  orang  layak  atas  Jaminan  Sosial  yang  membolehkan peningkatan dirinya secara utuh selaku manusia yang berguna” (Hasrillah, 2021).
Salah  satu  usaha  pemerintah  dalam  melaksanakan  kesehatan  terhadap masyarakat adalah yaitu berdirinya lembaga pemerintah selaku unit pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat, yakni Pusat Kesehatan Masyarakat atau bisa dikatakan Puskesmas. Peraturan  menteri  kesehatan  republik  Indonesia  nomor  75  tahun  2014  mengenai  Pusat Kesehatan  Masyarakat  (Puskesmas)  merupakan  sarana  pelayanan  kesehatan  yang melaksanakan  upaya  kesehatan  masyarakat  serta  upaya  kesehatan  perindividu  tingkat pertama,  dan  lebih  mengedepankan  upaya  preventif  serta  promotif,  guna  memperoleh derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya (Ramadhan et al., 2021).
Peraturan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  mengenai  Kesehatan menegaskan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  dalam  mendapatkan  bantuan  kesehatan yang bermutu, aman dan terjangkau, setiap orang juga memiliki hak dalam mendapatkan suatu akses atas sumber daya di bagian kesehatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa kesehatan adalah suatu asensi dan merupakan bantuan kesehatan yang pantas bagi masyarakat.
Kaidah  dalam  Undang-Undang  Nomor  36  tahun  2014  mengenai  pelayanan kesehatan  mengatakan  bahwa  kesehatan  selaku  hak  asasi  manusia  yang  wajib dilaksanakan  dalam  wujud  bantuan  beragam  pelayanan  kesehatan  terhadap  semua masyarakat  melalui  pengaturan  pembentukan  kesehatan  yang  mengglobal  oleh
pemerintah, pemerintah daerah, serta terjangkau oleh masyarakat dan masyarakat secara terarah. Maka rakyat Indonesia layak mendapatkan suatu perlindungan dari negara kepada kesehatannya  termasuk  masyarakat  tidak  mampu  serta  miskin.  Selaku  jalan  keluarnya maka  pemerintah  menciptakan  suatu  peraturan  yang  strategis  guna  menggratiskan pelayanan  kepada  masyarakat  miskin.  agenda  pemerintah  dalam  menggratiskan  suatu anggaran  pelayanan  kesehatan  yang  sudah  bergerak  sejak  tahun  2005  yang  dinamakan Program  Jaminan  Penegakan  Kesehatan  Masyarakat  (PJPKM)  yang  kerap  disebut  juga dengan Askeskin. dan berganti nama pada tahun 2008 menjadi Jamkesmas (DPRI, 2014).
Adanya penelitian terdahulu yang menjadi rujukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hasrillah, Yaqub Cikusin, dan Hayat (2021) yang berjudul “Implementasi Pelayanan Kesehatan  Masyarakat  Melalui  Program  BPJS  Kesehatan”.  Metode  analisis  data  yang digunakan  yaitu  metode  penelitian  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa Puskesmas Kedungkandang telah mengupayakan memberi pelayanan yang terbaik dalam pengimplementasian BPJS dengan tujuan memberikan kenyamanan terhadap pasien BPJS yang berobat. Kartu KJS atau BPJS diberikan kepada pelayanan masyarakat yang kurang mampu,  Puskesmas  Kedungkandang  memanfaatkan  fasilitas  pelayanan  medis,  fasilitas pelayanan  penunjang,  serta  fasilitas  UGD,  rawat  jalan,  rawat  inap.  Akan  tetapi  jika implementasi program BPJS Kesehatan dilingkungan puskesmas Kedungkandang ingin tercapai maka pihak puskesmas harus terus berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap masalah-masalah  yang  berkaitan  dengan  BPJS  kesehatan,  yaitu  melalui:  a).  sosialisasi kepada  pasien  mengenai  prosedur  dan  mekanisme  BPJS  harus  terus  di  tingkatkan,  b). harus  ada  penambahan  Sumber  Daya  Manusia  baik  medis  maupun  non  medis  yang memiliki  kopetensi  yang  baik  dibidangnya,  c).  perlu  perubahan  mindset  dalam memberikan pelayanan terutama dalam attitude petugas baik medis maupun non medis, d). perlu kejelasan tugas, fungsi dan tatakerja unit organisasi pelayanan sehingga setiap karyawan mengetahui secara pasti tugas dan tanggungjawabnya.
Badan  pelaksana  Jaminan  Sosial  atau  juga  sering  disebut  dengan  BPJS Kesehatan  adalah  badan  hukum  publik  yang  berperan  untuk  melaksanakan  agenda jaminan  kesehatan  untuk  semua  rakyat  Indonesia  termasuk  warga  asing  yang  bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia (UU RI No. 24 Th. 2011, Pasal 1, Ayat 4). Dimana
anggota BPJS terbentuk dari Peserta Bantuan Iuran (PBI) yang terbentuk dari golongan non PBI, orang tidak mampu dan fakir miskin, kemudian peserta dari peralihan AKSES (Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 2011)
Hadirnya  BPJS  ialah  guna  melaksanakan  sebuah  amanah  UUD  1945  dimana pemerintah yaitu wajib membantu semua warga negara Indonesia dalam aspek kesehatan baik masyarakat secara umum, ataupun warga negara yang tidak mampu. Dimana adanya BPJS di Indonesia adalah salah satu agenda pemerintah guna melayani masyarakat dalam hal  ini  yaitu  problem  mengenai  kesehatan,  yang  kita  ketahui  BPJS  adalah  salah  satu keputusan yang berhukum publik wajib untuk melaksanakan program jaminan bagi semua masyarakat yang tidak mampu (Hasan, 2019).  Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan  adalah  Badan  Hukum  Publik  yang  diperintahkan  secara  eksklusif  oleh pemerintah  guna  melaksanakan  jaminan  pemeliharaan  kesehatan  untuk  semua  rakyat Indonesia,  pertama  yaitu  untuk  Pegawai  Sipil,  Penerima  Pensiun  PNS  dan  TNI/Polri, perintis  kemerdekaan  serta  keluarganya,  veteran  dan  usaha  lainnya  serta  rakyat  biasa (Faizah & Panjawa, 2020).
Menurut Kosnan kepuasan mempunyai hubungan erat dengan kualitas pelayanan, kualitas pelayanan itu sendiri yaitu totalitas dari bentuk karakteristik barang ataupun jasa yang menyatakan ktangguhannya untuk membahagiakan pelanggan, baik itu terlihat atau yang tidak terlihat (Mutiara, Izza Afkarina, Titis Eka Gusti, 2022). Sedangkan menurut Assaf,  Mutu  dalam  layanan  kesehatan  di  puskesmas  merupakan  semacam  konsep manajemen berpusat konsumen yang patisipasif serta inovatif antara lain mempengaruhi setiap individu dalam institusi. Arahnya yaitu implementasi prosedur perbaikan yang akan berakibat  positif  outcom  layanan  kesehatan  (M.  Khalid  Fredy  Saputra,  S.Kep.,  Ns., M.Kep, 2023).
Menurut  Kemenses,  puskesmas  adalah  sarana  pelayanan  kesehatan  yang melaksanakan  upaya  kesehatan  masyarakat  serta  upaya  kesehatan  perindividu  tingkat pertama,  guna  memperoleh  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya ditempat  kerjanya.  Sedangkan  menurut  Depkes,  puskesmas  adalah  unit  implementasi teknis dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab kepada pembentukan
kesehatan  di  tempat  kerjanya.  Untuk  terselenggaranya  berbagai  usaha  kesehatan perorangan dan masyarakat Puskesmas harus ditunjang oleh manajemen Puskesmas yang baik (Betri Anita, SKM., M.KM, 2019).
Pada perwujutan yang di gagas oleh kemenses. selaras dengan hal  itu, terhadap bidang  kesehatan  terutama  di  Puskesmas  Masalembu  merupakan  salah  satu  kepulauan yang  benar-benar  mempedulikan  keselamatan  masyarakatnya  lebih-lebih  dalam  aspek kesehatan  dan  pelayanan  masyarakat.  Dengan  adanya  suatu  kebijakan  pemerintah mengenai  pengembangan  taraf  kesehatan  melalui  program  BPJS  Kesehatan,  pihak Puskesmas  sangat  menanggapi  positif  dengan  mendukung  program  tersebut.  Sejumlah Rumah Sakit dan Puskesmas pemerintah sudah menerapkan pelayanan BPJS Kesehatan tersebut.  namun  dalam  implementasi  program  BPJS  tersebut  muncul  masalah  terkait bagaimana dengan implementasi pelayanannya. Sementara Implementasi program BPJS dalam  kaitannya,  membutuhkan  kelengkapan  elemen-elemen  yang  menjadi  faktor pendukung,  seperti  kelengkapan  fasilitas  dan  internet  yang  memadai.  Sehingga  Dari deskripsi latar belakang diatas, perlu kiranya di teliti lebih lanjut terkait dengan rumusan sebagai berikut, Bagaimana Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan bagi pengguna BPJS  di  Puskesmas  Masalembu?  Faktor  Apa  Saja  Yang  Menjadi  Penghambat  Dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan BPJS?

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  berupa  observasi  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  dan cenderung menggunakan analisis. Metode yang digunakan ialah deskriptif kualitatif yang memiliki  tujuan  untuk  informasi  yang  lebih  dalam  mengenai  implementasi  kebijakan pelayanan  bagi  BPJS  dikepulauan  masalembu.  Dimana  prosedur  dan  makna  lebih difokuskan  dalam  jenis  observasi  tersebut  dengan  dasar  teori  yang  digunakan  sebagai petunjuk  supaya  pusat  penelitian  sepadan  dengan  data  yang  ada  dilapangan.  Penelitian deskriptif  merupakan  penelitian  dengan  cara  untuk  mengilustrasikan  suatu  hasil penelitian,  jenis  penelitian  deskriptif  mempunyai  tujuan  untuk  memberikan  gambaran, penjelasan,  dan  juga  konfirmasi  mengenai  fakta  yang  sedang  diteliti  (Dr.  Muhammad Ramdhan, S.Pd., 2021).
Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Wawancara  dilakukan  dengan  narasumber  yaitu  1).  Pihak  puskesmas  (Ibu  Hikmatul sebagai koordinator pelaksana Program BPJS) di puskesmas masalembu, 2). Kemudian bapak  Hasyim  dan  ibu  Ana  Ghofayatul  yang  merupakan  anggota  pengguna  BPJS (masyarakat). Teknis analisis data yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, aktivitas dalam  analisis  data  meliputi:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan verifikasi/penarikan  kesimpulan.  (Retno  Anisa  Larasati,  MM  SE,  2021)  Penelitian  ini dilakukan di kantor puskesmas masalembu yang merupakan tempat penerapan program BPJS. Penelitian ini berfokus kepada implementasi kebijakan pelayanan kesehatan bagi pengguna  BPJS  di  puskesmas  masalembu  dapat  dilihat  dari:  Implementasi  kebijakan pelayanan BPJS kesehatan di puskesmas masalembu, yang menggunakan teori dari Reny Nugraheni 2022. Dan kemudian hasil dari penelitian disajikan dalam bentuk narasi. (Reny Nugraheni, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengguna  BPJS di Puskesmas Masalembu.
Pelaksanaan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  atau  sering  di  sebut  dengan BPJS di Puskesmas Masalembu di mulai dari 1 Januari 2014, setelah diterbitkannya SK Menteri  Kesehatan  dan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  (PMK)  Nomor  28  Tahun  2014 mengenai  Pedoman  Implementasi  Program  Jaminan  Kesehatan  dan  PMK  Nomor  59 Tahun 2014 berkenaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Pengaturan Program Jaminan  Kesehatan.  Per1  Januari  2014  diterbitkannya  suatu  keputusan  tersebut  maka semua  pasien  Puskesmas  Masalembu  pengguna  BPJS  sudah  impulsif  terkonsolidasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau juga sering disebut BPJS.
Table 1. Pasien BPJS 2023 Puskesmas Masalembu
Bulan Masyarakat yang terdaftar BPJS Juli 2023 16.317 Juni 2023 16.223
Mei 2023 16.138 April 2023 16.018 Meret 2023 15.881 Februari 2023 15.982 Jumlah 96.559

## Sumber : Puskesmas Masalembu
Puskesmas  Masalembu  adalah  salah  satu  puskesmas  yang  ada  di  Kepulauan Masalembu  yang  menggunakan  penerapan  pelayanan  BPJS  Kesehatan.  Dimana Puskesmas  Masalembu  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  suatu  pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang miskin.

## Gambar 1. Gambar Kantor Puskesmas Masalembu
Puskesmas  Masalembu  telah  mengupayakan  atau  memberikan  pelayanan  yang baik  dalam  mengimplementasikan  BPJS  bertujuan  agar  memberikan  keamanan  kepada pasien BPJS yang berobat. Berikut tanggapan dari Ibu Hollilah sebagai kepala puskesmas mengenai keputusan BPJS Masalembu. Pendapat saya tentang Program Pelayanan BPJS yaitu  melindungi  serta  menjamin  masyarakat  pada  saat  mereka  sakit,  BPJS  juga sebetulnya  melancarkan  dan  menunjang  masyarakat  kecil  untuk  berobat  dan alhamdulillah  kami  mendapatkan  respon  positif  dari  masyarakat  serta  kita  juga menjalankan  hal  tersebut  dengan  baik.  Pelayanan  yang  ada  pada  Penerapan  Kebijakan Pelayanan  Kesehatan  Bagi  Pengguna  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  di  Kantor Puskesmas  Masalembu  Kabupaten  Sumenep  dapat  dilihat  dari  teori  Reny  Nugraheni (2022)  yakni  Tersedia,  Dapat  di  terima,  Mudah  di  capai,  Mudah  di  jangkau,  Bermutu antara lain:

## 1. Tersedia
Ketersedian  merupakan  kebutuhan  pokok  dalam  hal  medis  atau  kesehatan. Ketersedian  harus  mempunyai  sifat  berkesinambungan  dan  ter  integrasi  dalam  hal pelayanan  masyarakat.  Kebutuhan  masyarakat  yang  semakin  komplek  dalam  hal kesehatan,  menujukkan  betapa  diperlukannya  ketersedian  berbagai  elemen  kebutuhan yang terdapat di puskesmas, guna dapat membantu kesejahteraan kesehatan masyarakat setempat.
Pihak Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada saat pelayanan  BPJS,  antara  lain:  Dalam  pelayanan  di  Puskesmas  Masalembu  yaitu  ada beberapa tahapan yang dilakukan dari Rekam Medis terlebih dahulu, setelah itu baru ke administrasi  poli  (salah  satu  jenis  layanan  kedokteran  berupa  pemeriksaan  kesehatan, pengobatan dan penyuluhan). Dari poli disesuaikan dengan keluhan pasien. Misalnya, ada pasien yang perlu di masukkan keruang UGD, maka pihak rumah sakit harus memerikasa terlebih  dahulu  kemudian  setelah  itu  baru  di  infus  .  sedangkan  pelayanan  di  BP  perlu diperiksa  terlebih  dahulu,  semisal  membutuhkan  penanganan  khusus,  maka  di  berikan surat rujukan ke bagian lab yang tersedia.
Lebih  lanjut  lagi,  terkait  dengan  fasilitas  sarana  prasarana  yang  tersedia  di puskesmas Kecamatan Masalembu cukup standar, sebagaimana yang di tegaskan oleh  ibu hikmatul,  bahwa  untuk  ruangan  UGD  dan  USG  (poli  kandungan)  sudah  tersedia, kemudian  juga  dengan  ruangan  Lab  khusus  pasien  yang  membutuhkan  penanganan khusus.  Dalam  hal  alatannya  ibu  hikmatul  mengatakan,  Jika  berbicara  peralatan  yang tersedia, di  puskesmas  masalembu khususnya  masih kurang lengkap sebagaimana  alat- alat  stadar  yang  masih  perlu  di  lengkapi,  tentunya  alat-alat  ini  perlu  di  lengkapi. Sebagaiamana pihak BPJS selalu mengontrol kelengkapan fasilitas untuk peralatan setiap tahunnya.
Akses  ketersedian  pelayanan  kesehatan  di  masyarakat    sangatlah  penting, mengingat  kesehatan  merupakan  kebutuhan  primer  dari  masyarakat.  Keberlangsungan kehidupan  masyarakat  tidak  terlepas  dari  ketersedian  pelayanan  kesehatan  yang  baik. Sebagaimana  yang  ada  di  kec.masalembu,  pelayanan  kesehatan  sangat  dibutuhkan, mengingat masalambu secara geografis sangat jauh dari kontrol pemerintahan pusat.
Upaya pemerintah pusat dalam bidang pelayanan kesehatan dapat di ketahui dari program BPJS. jika ditelusuri lebih jauh terkait program BPJS muncul pada tahun 2014. Sudah  jelas  kiranya  pemerintah  pusat  dalam  bidang  pelayanan  kesehatan  sangat  di prioritaskan. Dari faktor ketersedian pihak puskesmas memberikan pelayanan kesehatan kepada  masyarakat  yakni  berupa  tempat  UGD,  tempat  USG  dan  Lab.  Dari  ketersedian tempat,  pelayanan  di  puskesmas  masalembu  sudah  memenuhi  kelayakan  untuk  di terapkan proram BPJS.
Ada  beberapa  tahapan  atau  prosedur    dalam  implementasi  sistem  penerimaan pasien yang menggunakan BPJS. Pertama pasien mendaftarkan diri terlebih dahulu dari rekam medis ke pihak administrasi, setelah itu keruangan poli. setelah di cek pada ruangan poli  itu  di  sesuaikan  dengan  keluhan  pada  pasien.  Jika  memerlukan  penanganan  yang intensif,  pihak  poli  akan  memberikan  surat  rujukan  jika  pasien  tersebut  membutuhkan semisal pengecekan lab, dan lain-lain
Kemudian  dari  segi  peralatan  yang  tersedia,  dimana  perlatan  di  puskesmas masalembu masih kurang lengkap sebagaimana alat-alat yang masih standar dan masih perlu di lengkapi lagi. Dimana pihak BPJS juga selalu mengontrol kelengkapan fasilitas untuk  peralatan  setiap  tahunnya  untuk  memastikan  ketersediaan  peralatan  dipuskesmas masalembu.  Sehingga  dari  teori  yang  di  gagas  oleh  reny  nugraheni  membuktikan ketersediaan sarana prasarana untuk peralatan yang dibutuhkan oleh medis di puskesmas masalembu sudah masuk ketegori standar, namun demikian standarisasi untuk peralatan yang lain masih perlu di lengkapi. Oleh karenanya proses audit dari pusat terkait program BPJS sangat menentukan ketersediaan peralatan yang di perlukan.
2. Dapat diterima
Secara  kultur,  indonesia  memiliki  beragam  budaya,  sosial  politik  dan  ekonomi yang  stadar  internasional.  Khusus  dalam  kaitannya  tentang  kesehatan,  masyarakat tentunya  menjadi  kebutahan  primer.  Sehingga  kehadiran  program  BPJS  sangat  di butuhkan oleh masyarakat. Secara sosial dan budaya masyarakat sangat menerima dengan hadirnya program pemerintahan, sebab tidak bertentangan dengan apapun juga. Baik adat istiadat,  kebudayaan,  keyakinan  serta  kepercayaan  masyarakat.  Pihak  Puskesmas sebelumya memberikan sosialisasi terkait program BPJS di Kec.Masalembu, antara lain:
Untuk  pemberitahuan  terkait  program  BPJS,  kami  khususnya  pihak  rumah  sakit melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat kecamatan masalembu. Proses tersebut tentunya kami melakukan kerjasama dengan pihak pemerintahan dan kepolsek setempat.Tahapan yang selanjutnya, pihak puskesmas juga tidak lupa men sosialisasikan kepada para tokoh masyarakat, khususnya kiayi dan budayawan setempat terkait dengan adanya program BPJS Kesehatan. Sebagaimana tujuan pokok adanya program BPJS yang harus di sosialisasikan terkait pandangan secara agama, sosial dan budaya. Dengan tujuan tidak  bertentangan  dengan  akidah  dan  kondisi  sosial  di  kecamatan  masalembu.  Lebih lanjut, terkait data partisiapan baik kyai, masyarakat yang berada di kec masalembu dapat di lihat dari keterangan di bawah ini.
Kemudian  cara  masyarakat  untuk  mengakses  informasi  terkait  program  BPJS, yaitu melalui sosialisasi yang di adakan oleh pihak puskesmas, tidak hanya itu puskesmas juga  membuat  banner  terkait  BPJS  guna  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat terkait  adanya  program  BPJS.  Tidak  berhenti  disitu  saja  pihak  rumah  sakit  juga mendatangi setiap rumah masyarakat untuk memberikan informasi terkait dengan adanya program BPJS Kesehatan.
Secara  kultur,  indonesia  memiliki  beragam  budaya,  sosial  politik,  dan  ekonomi khususnya  tentang  kesehatan.  dalam  aspek  kesehatan,  menjadi  kebutuhan  primer  dari masyarakat  khususnya  di  kec.masalembu.  puskesmas  maselembu  dalam  pelayanan kesehatan  memberikan  sosialisasi  terkait  dengan  adanya  program  BPJS.  Dalam penyampaian sosialisasi  kegiatan yang dilakuakan oleh pihak puskesmas, ada beberapa tahapan  yang  di  lakukan.  Pertama  berkoordinasi  dengan  pemerintahan  setempat,  jadi sosialisasi tentang BPJS tersebut di sampaikan kepada masyarakat. Kedua, penyampain tersebut  di  lakukan  melalui  tokoh-tokoh  masyarakat,  seperti  kiayi,  budayawan.  Dalam penyampain  ini,  respon  terhadap  program  BPJS  dapat  diterima  oleh  berbagai  elemen, sebab tidak bertentangan dengan agama, sosial dan budaya.
Tidak  berhenti  disini  saja,  pihak  puskesmas  dalam  penyampain  program  BPJS juga di lakukan dengan mencetak banner yang di sisipkan di setiap tempat umum, serta upaya  masif  yang  dilakukan  oleh  pihak  puskesmas  juga  dilaksanakan  secara  rumah  ke rumah masyarakat.  Kajian tentang dapat  di  terimanya tidaknya terkait dengan program
BPJS  di  kec.  Masalembu  tidak  terdapat  penolakan  dari  masyarakat  baik  secara  agama, sosial  dan  budaya,  sebab  Program  BPJS  ini  sangat  membantu  pengobatan  masyarakat masalembu. Sehingga teori yang di digagas oleh Reny membuktikan, jika program BPJS yang di upayakan oleh pemerintah terbukti maksimal keberadaannya.

## 3. Mudah Dicapai (acceptable)
Terkait dengan kesehatan, yang syogyanya menjadi kebutuhan dasar masyarakat sudah  barang  tentu  menjadi  kewajiban  pemerintah  pusat.  Dalam  hal  ini,  jika  di  tinjau dengan sudut tempat maka dari itu, agar bisa melaksanakan pelayanan kesehatan dengan benar,  penataan  penyaluran  alat  kesehatan  merupakan  hal  yang  pokok.  Ketertinggalan pembangun  yang  kurang  merata  menjadi  titik  fokus  yang  harus  di  benahi  oleh pemerintahan,  sehingga  mudah  di  capai  oleh  masyarakat  pelosok  khususnya  daerah kecamatan masalembu. Di mana dalam sudut lokasi puskesmas sangat mudah dijangkau oleh  masyarakat  masalembu.  Dan  peralatanan  yang  tersedia  di  puskesmas  masalembu masih menggunakan alat seadanya dimana peralatan tersebut masih perlu dilengkapi lagi. Kemudian untuk mengakses BPJS menggunakan sistem online. Terkait dengan keluhan masyarakat  mengenai  koneksi  internet  di  saat  proses  pendaftaran  BPJS  masih  menjadi suatu  hambatan  di  puskesmas  masalembu.  Karenanya  pasien  pasti  cukup  memakan banyak waktu untuk menunggu proses pendaftaran tersebut sampai selesai.
Terkait  dari  kesehatan  yang  seharusnya  menjadi  kebutuhan  dasar  masyarakat sudah tentu menjadi kewajiban pemerintah dalam hal ini, dimana jika ditinjau dari sudut tempat  maka  agar  bisa  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  yang  baik  penyusunan pembagian alat-alat menjadi hal yang pokok. Ketertinggalan pembangunan yang kurang merata menjadi titik focus yang harus dibenahi, sehingga mudah dicapai oleh masyarakat pelosok khususnya daerah Kec.Masalembu.
Dalam  ketercapaian  dari  sudut  lokasi  disini  puskesmas  dapat  dijangkau  oleh masyarakat mesalembu, kemudian untuk sarana itu sendiri pihak puskesmas menyediakan alat-alat  seadanya  saja.  Kemudian  masyarakat  juga  sangat  menerima  akan  hadirnya program BPJS di masalembu itu sendiri karena sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat masalembu untuk berobat.

## 4. Mudah Dijangkau (affordable)
Kesehatan merupakan kebutuhan primer yang tentunya harus dan wajib terjangkau bagi masyarakat. Barangkat dari keterjangkauan kesehatan terutama dari aspek finansial, agar bisa melaksanakan perihal yang sejenis ini wajib di usahakan pengeluaran pelayanan kesehatan  yang  sepadan  sesuai  kesanggupan  finansial  masyarakat.  Kehadiran  program BPJS  tentunya  menjadi  harapan  besar  bagi  masyarakat,  sehubungan  dengan  itu kredibilatas dan kemudahan untuk di jangkau merupakan hal yang prioritas, sebagaimana tujuan dari program BPJS tersebut. Sehubungan dengan biaya atau finansial disini dimana pihak puskesmas sudah menyesuaikan dengan kemampuan masyarakat agar masyarakat mudah dalam memperoleh pelayanan medis dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk yang  mendaftar  BPJS  per  tahun  2023  ini  ada  sebanyak  96.559.  Dimana  sebagian  dari masyarakat  atau  peserta  BPJS  sudah  cukup  terbantu  dalam  segi  finansial  karena  tidak perlu  mengeluarkan  biaya  dan  dari  beberapa  masyarakat  telah  menggunakan  BPJS tersebut.
Kesehatan adalah kebutuhan primer dan tentunya harus dan wajib terjangkau bagi masyarakat. Berangkat dari keterjangkauan kesehatan terutama dari aspek finansial agar bisa  melaksanakan  perihal  yang  sejenis  ini  wajib  di  usahakan  pengeluaran  pelayanan kesehatan  yang  sepadan  dengan  kesanggupan  finansial  masyarakat.  Dimana  kehadiran program BPJS tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat, sehubungan dengan itu kredibilitas dan kemudahan untuk dijangkau merupakan hal yang prioritas, sebagaimana tujuan dari program BPJS tersebut.
Dalam  keterjangkauan  disini  dari  sudut  biaya  pihak  Puskesmas  menyesuaikan  dengan kemampuan  masyarakat.  Dimana  dari  sebagian  masyarakat  tidak  keberatan  akan  hal tersebut dan juga ada masyarakat yang sudah tidak lagi menggunakan kartu BPJS tersebut karena memang kurang mampu dari faktor biaya.

## 5. Bermutu (quality)
Pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  tidak  kalah  pentingnya  dari  semua  aspek yang  sudah  dari  awalmula  di  jalaskan,  sebab  dalam  konsep  pelayanan  yang  bermutu merupakan tingkat esensi kesempurnaan dari pelayanan kesehatan, karna menjadi koreksi atas  pelayanan  yang  memuaskan  bagi  para  konsumen,  dari  segi  aturan  pengelolaannya
setara  dengan  tata  cara  dan  ukuran  yang  sudah  di  tentukan.  Yang  di  maksud  dengan standar kode etik yakni sesuai dengan koridir yang stadart nasional.
Pelayanan yang diselenggarakan oleh pihak Puskesmas kepada pasien yaitu agar memaksimalkan  para  konsumen  pelayanan,  dimana  dari  segi  puskesmas  sudah memberikan  pelayanan  semaksimal  mungkin  kepada  pasien  khususnya  juga  kepada peserta BPJS. Akan tetapi dari sebagian peserta menjelaskan bagaimana pelayanan BPJS di puskesmas masalembu, yang dimana dari segi pelayanan beliau mengatakan  baik akan tetapi masih terdapat kendala-kendala di saat proses pendaftaran BPJS.
Dari  penjelasan  di  atas  dimana  masyarakat  sudah  puas  akan  jasa  yang  sudah dibagikan  oleh  pihak  puskesmas,  akan  tetapi  masih  terdapat  sedikit  keluhan  mengenai keterhambatan disaat pendaftaran BPJS tersebut. Pelayanan yang berkualitas tidak kalah pentingngnya  dari  semua  aspek  yang  sudah  dari  awal  mula  dijelaskan,  sebab  dalam konsep pelayanan yang bermutu merupakan tingkat esensi kesempurnaan dari pelayanan kesehatan karena menjadi koreksi atas pelayanan yang memuaskan bagi para konsumen jasa  serta  aturan  pelaksanaannya  harus  sama  dengan  prosedur  dan  ukuran  yang  sudah ditentukan. Disini bantuan yang diselenggarakan oleh pihak puskesmas pada pasien yaitu agar  memuaskan  para  pemakai  jasa  layanan.  Dimana  pihak  puskesmas  sudah menyerahkan bantuan dengan maksimal kepada pasien khususnya juga kepada anggota BPJS.

## Faktor Penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pelayanan BPJS
Hambatan  merupakan  pengaruh  yang  berpotensi  mengurangi  efektifitas  dari penerapan  ataupun  implimentasi  pada  sebuah  kinerja  baik  yang  dilakuakan  oleh pemerintah ataupun masyarakat. Dalam hal ini, di gunakan teori tentang hambatan yang di gagas oleh ali rokhman. Sebagaimana yang terdapat pada tiga pokok pembahasan.
a. Peopleware
Peopleware (SDM)  yaitu  kekuatan  para  pelaksana  rencana  baik  atasan  maupun karyawan dalam memakai internet yang benar-benar terbatas. Sudah terbukti dari masih keterbatannya  birokrasi  dalam  pembangunan  e-government  kepada  pihak  luar. Pengoperasian  e-government  juga  tidak  bergerak  dengan  baik  diketahui  dengan  cara hubungan  yang  tidak  ada  ektivitas  yang  berarti.  Terkait  dengan  hambatan  Sumberdaya
Manusia  yang  sudah  dijelaskan  oleh  Ibu  Hikmatul  disini  mengenai  keterbelakangan pendidikan  terbatas  sehingga  pemahaman  masyarakat  tentang  BPJS  kurang  atau  tidak sepenuhnya  paham.  Ditegaskan  kembali  bahwa  dari  pihak  puskesmas  juga  sudah mengupayakan  seoptimal  mungkin  terkait  dengan  fasilitas  program  BPJS,  Akan  tetapi masyarakat  masalembu masih  acuh tak acuh terhadap penjelasan yang sudah diberikan oleh pihak puskesmas. Kemudian terkait dengan faktor finansial, Disini masyarakat masih beranggapan bahwa BPJS terlalu mahal dan tidak dapat dijangkau.
Pemerintahan  dalam  pengupayaan  kebijakan,  dalam  hal  ini  bergantung  pada masyarakat.  Sehingga  dinamika  dalam  keterjalinan  sumberdaya  manusia  sangat menunjang  dalam  penerapan  yang  di  lakukan  oleh  pemerintah,  sebagaimana  terkait dengan program  BPJS yang telah di  terapkan oleh pemerintahan daerah.  Khususnya di kepulauan masalembu.
Dalam persepektif  sumberdaya manusia, dikepulauan masalembu hambatan yang terjadi tentang program BPJS yakni adanya keterbelakangan terkait pendidikan sehingga pemahaman  tentang  BPJS  tidak  sepenuhnya  paham.  Oleh  karena  itu  masyarakat masalembu  ketika  diberikan  fasilitas  seperti  sosialisasi  sering  acuh  tak  acuh  terhadap penjelasan dari kami. Padahal pihak puskesmas sudah mengupayakan seoptimal mungkin terkait  dengan  program  BPJS.  Keterbelakangan  terkait  dengan  pendidikan  menjadi pondasi  akan  kemajuan  dari  kesejahteraan  masyarakat,  pemerintah  dalam  hal  ini, sekalipun sudah berupaya semaksimal mungkin dalam proses sosialisasi tentang program BPJS. Tapi sumberdaya yang tidak memadai menjadi hambatan dalam hal ini, sehingga menjadi fokus yang tidak terpisahkan antara pendidikan dengan penyampaian sosialisasi program BPJS.
b. Hardware
Hardware adalah berhubungan dengan teknologi dan prasarana. keterbatasannya software dan hardware dan kurangnya kantor pemerintah yang tersambung pada jaringan baik lokal (LAN) ataupun global (Internet) menimbulkan perubahan e-government tidak dapat berjalan lancar. Dalam melakukan sebuah kegiatan tidak pernah terlepas dari adanya faktor penghambat. Hal ini dijelaskan langsung oleh ibu Hikmatul Matsanie, Adm.Keb. Hambatan yang terjadi dalam proses pendaftaran program BPJS ini yaitu dari segi internet
dimana dimasalembu itu sendiri memang kepulauan terpencil yang masih minim internet atau  susah  sinyal.  Dari  permasalahan  tersebut  menjadi  penghambat  bagi  masyarakat masalembu untuk melakukan pendaftaran BPJS.
Kemudia  selaku  pihak  puskesmas  juga  sering  mengalami  ketidak  singkronan Nomor  BPJS  dengan  Nomor  KK  tidak  singkron,  sehingga  hal  tersebut  menjadi penghambat  proses  pendaftaran  BPJS.  Yang  dimaksud  dengan  perangkat  keras  yaitu berkenaan dengan teknologi dan prasarana. Dimana terbatasnya software dan hardware dan  masih  kurangnya  lembaga  pemerintah  yang  berkolerasi  pada  jaringan  baik  lokal ataupun global mengakibatkan perkembangan e-government tidak bisa berjalan dengan baik.  Begitupun  tentang  BPJS  yang  di  terapkan  di  kepulauan  masalembu.  Penerapan program  BPJS  di  kepulaun  masalembu  sudah  di  lakukan  oleh  pemerintah  setempat, sebagaimana  yang  di  jalankan  oleh  pihak  puskesmas.  Tentunya  untuk  penerapan  yang dilakukan oleh pihak puskesmas ada beberapa hambatan yang terjadi. Dari segi hambatan yang sering terjadi dalam  proses pendaftaran Program  BPJS ini yaitu dari segi  internet dimana  dimasalembu  itu  sendiri  memang  kepualaun  terpencil  yang  masih  minim  akan internet  atau  susah  jaringan.  Dari  permasalahan  tersebut  menjadi  penghambat  bagi masyarakat  masalembu  khususnya  untuk  melakukan  pendaftaran  BPJS.  Keterbatasan internet  yang  terjadi  di  kepulauan  masalembu,  menjadi  hambatan  dalam  penerapan program  BPJS.  Bahwa  program  BPJS  sangat  bergantung  pada  system  online,  baik  itu terkait dengan proses pendaftaran ataupun pengajuan pelayanan BPJS.

## c. Organoware
Kendala birokrasi,  Dalam  mengoperasionalkan e-government seringkali instansi pemerintah menemui kendala dalam aspek organisasi. Keterangan yang di jelaskan oleh bapak As’ari selaku peserta BPJS, bahwa dalam proses penyelanggaraan program PBJS hambatan  yang  terjadi  yakni  Terlalu  banyak  pendaftaran  yang  harus  dipenuhi  dalam proses  pendaftaran  BPJS  tersebut,  sehingga  masyarakat  malas  untuk  mendaftar. Kemalasan tersebut tidak terlepas dari penjelasan yang memakan waktu banyak, dan bias dalam penyampaiannya.
Selanjutnya  terkait  dengan  penyampaian  yang  di  sampaikan  tentang  prosedur pendaftaran pihak puskesmas terlalu berbelit-belit sehingga masyarakat kurang mengerti
dan  tidak  sepenuhnya  paham  terhadap  program  BPJS  itu  sendiri.  Kemudian  dalam penyampaian  sosialisasi  pihak  puskesmas  masih  kurang  merata  sehingga  masyarakat kurang  dalam  mendapatkan  informasi  tentang  BPJS.  Penyampain  yang  kurang  merata mengakibatkan ketidak tersampaikannya informasi BPJS di masyarakat masalembu.
Kendala tersebut yang terjadi dalam proses pendaftaran BPJS yaitu terlalu banyak syarat yang harus dipenuhi sehingga masyarakat malas untuk mendaftar. Kemudian pihak puskesmas  juga  terlalu  berbelit-belit  dalam  prosedur  pendaftaran  BPJS.  Dan  kurang meratanya informasi yang di sebar oleh pihak puskesmas dalam penyampaian sosialisasi sehingga masyarakat hanya mendengar BPJS dari tetangga. Penyampaian yang dilakukan oleh pihak puskesmas dalam proses sosialisasi tentang BPJS tidak kalah penting, sebab pemahaman masyarakat  selain keterbelakanagan  pendidikan, penyampaian yang terlalu berbelit-belit akan di anggap terlalu banyak syarat, sehingga penyampaian yang simpel dan  jelas  menggiring  masyarakat  akan  pemahan  yang  kolektif.  Selain  itu  juga, penyampaian  informasi  yang  kurang  merata  menjadi  hambatan  dari  skala  penerapan program BPJS.

## KESIMPULAN
Masyarakat  masalembu  merupakan  masyarakat  yang  jauh  dari  keterjangkaun pemerintahan pusat, sebagaiamana letak domestik kepulauan masalembu yang sangat jauh dari  perkotaan.  Ditinjau  dari  teori  imlplementasi  oleh  reny  nugraheni,  implementasi program  BPJS  yang  di  laksanakan  di  kepulauan  masalembu  cukup  baik  meskipun  ada beberapa hal yang harus di optimalkan dan patut di maksimalkan. Dengan adanya program BPJS memberikan dampak yang sangat baik oleh karna itu masyarakat sangat menerima akan adanya program BPJS, pada khususnya dalam hal ini masyarakat masalembu yakni sangat terbantu dari segi finansial dan juga segi administrasinya. Namun patut di evaluasi terkait dengan beberapa hambatan yang masih menjadi kendala dalam penerapan program BPJS, salah satunya dari segi fasilitas internet, sumber daya manusia, birokrasi.

## REFERENSI
Ardinata,  M.  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  terhadap  Jaminan  Kesehatan  dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jurnal HAM , 11 (2), 319. https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332
Betri Anita, SKM., M.KM,  dkk. (2019). Puskesmas Dan Jaminan Kesehatan Nasional .
Grub Penertiban CV BUDI UTAMA.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 9 Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 1 (2011).
DPRI. (2014). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. In Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (pp. 1–78).
Dr. Muhammad Ramdhan, S.Pd., M. . (2021). Metode Penelitian . Cipta Media Nusantara.
Faizah, S. N., & Panjawa, J. L. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Peserta  Bpjs  Kesehatan  Kc  Magelang. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan , 9 (3),  145– 153. https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.128
Hasan,  N.  (2019).  Implementasi  Pelayanan  Kesehatan  Kepada  Penerima  Bpjs  (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Jurnal Ilmu Sosial Dan IlmuPolitik , 8 (4), 352–358. Hasrillah, Y. C. &  H. (2021). Implementasi Pelayanan Kesehatan  Masyarakat  Melalui Program BPJS Kesehatan . 1 (12), 2869–2882.
M. Khalid Fredy Saputra, S.Kep., Ns., M.Kep,  dkk. (2023). Keperawatan Keluarga . CV. Pradina Pustaka Grup.
Mutiara,  Izza  Afkarina,  Titis  Eka  Gusti,  E.  Y.  (2022).  Hubungan  Kualitas  Pelayanan Rawat Inap Dengan Minat Pemanfaatan Ulang Pelayanan Di Puskesmas Kabupaten Pasuruan. Jurnal Informasi Kesehatan Indonesia , 8 (1), 40–49.
Ramadhan,  F.,  Muhafidin,  D.,  &  Miradhia,  D.  (2021).  Kualitas  Pelayanan  Kesehatan Puskesmas  Ibun  Kabupaten  Bandung. JANE  -  Jurnal  Administrasi  Negara , 12 (2), 58. https://doi.org/10.24198/jane.v12i2.28684
Reny Nugraheni. (2022). Manejemen Pelayanan Kesehatan . Insan Cendikia Mandiri. Retno  Anisa  Larasati,  MM  SE,  H.  F.  N.  (2021). Pendidikan  Percakapan .  Media  Sains Indonesia.