## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 414-420 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.542 https://djournals.com/arbitrase

## Analisis Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen
Jamaluddin 1,* , Muhammad Iqbal 2 , Adri Patria 3 , Zakaria Yahya 1 , Taufik Jahidin 3
1 Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Almuslim, Bireuen Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Indonesia
2 Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Sosial, Universitas Almuslim, Bireuen Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Indonesia
3 Program Studi Administrasi Publik, Universitas Almuslim, Bireuen Jalan Almuslim, Matangglumpangdua, Paya Cut, Kec. Peusangan, Kabupaten Bireuen, Aceh, Indonesia Email: 1,* jamaluddin.akt@gmail.com, 2 muhammadiqbal170280@gmail.com, 3 adri.fisipol@gmail.com,
4 Zakariayahyamsm@gmail.com, 5 taufikjahidin69@gmail.com Email Penulis Korespondensi: jamaluddin.akt@gmail.com
Abstrak −Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggaran dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada BPKD Kabupaten Bireuen baik secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil  di BPKD Kabupaten Bireuen dengan sampel sebanyak 79 pegawai. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling  jenuh  atau  metode  sensus.  Metodologi  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kuantitatif.  Dari  hasil  penelitian  ini diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi penganggaran (X 1 ) dan transparansi (X 2 ) baik secara parsial dan simultan terhadap pengelolaan keuangan (Y) di BPKD Kabupaten Bireuen.
Kata Kunci: Partisipasi Anggaran; Transparansi; Pengelolaan Keuangan.
Abstract −This study aims to determine the effect of budget participation and transparency on financial management at the BPKD of Bireuen Regency, either partially or simultaneously. The population of this study were all civil servants at the Bireuen District BPKD with a sample of 79 employees. The sampling technique in this study used a saturated sampling technique or census method. The methodology in this study uses the quantitative method. From the results of this study it was found that there is an effect of budgetary participation (X1) on financial management (Y) in BPKD Bireuen Regency.
Keywords : Budget Participation; Transparency; Financial Management.

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi daerah sebagai wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai jawaban atas tuntutan masyarakat, pada hakekatnya merupakan penetapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan negara secara vertikal. Dalam konteks ini, kekuasaan terbagi antara pemerintah pusat di satu pihak dan pemerintah daerah di lain pihak, yang secara legal konstitusional tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kondisi ini membawa implikasi terhadap perubahan paradigma pembangunan yang dewasa ini  diwarnai  dengan  isyarat  globalisasi.  Konsekuensinya,  berbagai  kebijakan  publik  dalam  kegiatan  pemerintahan, pembangunan  dan  pelayanan  publik  menjadi  bagian  dari  dinamika  yang  harus  direspon  dalam  kerangka  proses demokratisasi, pemberdayaan masyarakat dan kemandirian lokal (Zainir, 2016).
Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program,  akuntabilitas  kebijakan,  dan  akuntabilitas  finansial  (keuangan).  Terkait  dengan  tugas  untuk  menengakkan akuntabilitas  finansial,  khususnya  di  daerah,  pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  untuk  mempublikasikan  laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (Nordiawan, 2007). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59, Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Pemerintah Pusat yang memberlakukan otonomi daerah merupakan langkah yang konkrit dalam mewujudkan desentralisasi  pemerintahan yang sesungguhnya. Maksud dari Pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
Keuangan dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat  untuk  masyarakat. Pengendalian terhadap penyelenggaraan keuangan daerah dapat dilakukan dari luar maupun dari dalam. Dari luar dilakukan oleh DPRD dan masyarakat, sedangkan pengawasan dari dalam dilakukan oleh inspektorat yang ada di daerah Menurut Halim (2007). Pengelolaan  keuangan  daerah  sama  seperti  halnya  dengan  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  baik  tingkat  provinsi maupun kabupaten/kota juga menyusun perencanaan dan pengelolaan anggaran yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ke  depan.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  21 Tahun  2011  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa semua bentuk penerimaan  dan  pengeluaran  keuangan  daerah  harus  dicatat  dan  dikelola  dalam  APBD.  Penerimaan  dan  pengeluaran keuangan  daerah  tersebut  adalah  dalam  rangka  pelaksanaan  tugas-tugas  desentralisasi.  Sedangkan  penerimaan  dan pengeluaran  keuangan  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  dekonsentrasi  atau  tugas  pembantuan  tidak  dicatat  dalam APBD.
Partisipasi penganggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi  tanggung jawab dengan tujuan organisasi  secara menyeluruh. Partisipasi  bawahan akan meningkatkan  kebersamaan,  menumbuhkan  rasa  memiliki,  inisiatif  untuk  menyumbangkan  ide  dan  keputusan  yang

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 414-420 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.542 https://djournals.com/arbitrase
dihasilkan dapat  diterima. Partisipasi  anggaran diharapkan dapat  meningkatkan kinerja keuangan, dimana ketika suatu tujuan dirancang dan secara partisipasi disetujui maka seluruh elemen akan menginternalisasi tujuan yang ditetapkan, dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk  mencapainya karena ikut terlibat  dalam penyusunan  anggaran (Sulistoni, 2003).
Transparansi pengelolaan keuangan merupakan salah satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah untuk mencegah  tindak  pidana  korupsi  serta  dalam  rangka  mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  ( Good Government ). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan  bahwa  transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan  yang  memungkinkan  masyarakat  untuk  mengetahui  dan mendapatkan  akses  informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan  daerah.  Dalam  Upaya  mewujudkan  transparansi pengelolaan  keuangan,  pemerintah  menetapkan  Undang-undang  No.  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi Publik yang mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.
Research gap dalam penelitian ini terlihat dari penelitian Hidayati (2015) menemukan bahwa pengaruh partisipasi anggaran  secara  parsial  terhadap  efektifitas  anggaran  tergolong  lemah  dengan  koefisien  korelasi  parsial.  Selanjutnya penelitian dari Debi (2015) dan Gerryan (2015) menemukan bahwa transaparansi berpengaruh signifikan positif terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2011) dan Suparno (2012)  yang  memberikan  bukti  empiris  bahwa  transparansi  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  pengelolaan keuangan daerah.
Berdasarkan  pengamatan  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti  di  BPKD  (Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah) Kabupaten  Bireuen  pada  umumnya  terdapat  kelemahan    dalam  penyusunan  Anggaran    yaitu  para  pegawai  yang ditugaskan untuk mempersiapkan dan menyusun anggaran belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang berlaku, serta masih ada pegawai yang menganggap remeh keterlibatannya dalam penyusunan Anggaran. Selain itu, kelemahan dalam penyusunan  Anggaran  terjadi  karena  pegawai  yang  berwewenang  dalam  penyusunan  Anggaran  tidak  semua    sesuai dengan kualifikasi.
Permasalahan Transparansi pada badan pengelolaan keuangan daerah  kabupaten bireuen ialah masih kurangnya informasi  di  setiap pengeluaran dan pendapatan belanja daerah belum sepenuhnya transparan baik  untuk  diakses oleh masyarakat  maupun  dalam  ruang  lingkup  BPKD  itu  sendiri.  Apabila  tidak  adanya  transparansi  dalam  pengelolaan keuangan tersebut maka dapat menhambat kebutuhan atas keterlibatan partisipasi anggaran dalam sektor publik.
Berdasarkan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  yang  diutuskan  ke  Kabupaten  Bireuen,  masih  menemukan beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Bireuen, walaupun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan  Bireuen,  menurut  Syarifuddin  Lubis,  SE,MSi.,Ak.,CA,  permasalahan  yang  ditemukan  dalam  pemeriksaan (BPK) berupa temuan pemeriksaan dan Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan kepatuhan terhadap perundang-undangan.
Adapun  temuan    Sistem  Pengendalian  Interen  (SPI)  antara  lain;(1)  pengelolaan  uang  di  bendahara  belum sepenuhnya tertib. (2) penagih utang pajak restoran belum optimal, dan (3) pengelolaan asset berupa peralatan dan mesin yang hilang yang dikuasai oleh pihak lain belum sepenuhnya memadai. Masalah kepatuhan yang melenceng dari anggaran pemerintah antara lain; (1) kelebihan pembayaran belanja pegawai pada PNS cuti bersama dan tugas belajar. (2) kelebihan pembayaran  pada  badan  penanggulangan  bencana  daerah.  Dalam  penyusunan  anggaran  setiap  tahunnya  tim  anggaran eksekutif (tim pemerintah kabupaten). Menerima input dari setiap SKPD selanjutnya usulan tersebut dirumuskan kembali oleh tim anggaran kabupaten (TAPA) untuk menyusun RAPBD.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Kerangka Dasar Penelitian
Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan oleh aparatur daerah, dimana untuk  meningkatkan kinerja pemerintah daerah salah satunya adalah dengan melakukan pengelolaan keuangan daerah secara  lebih  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif  serta  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Adanya  pengelolaan keuangan  daerah  dapat  meningkatkan  kinerja  suatu  instansi  pemerintah  dengan  melaksanakan  kegiatan  sesuai  dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong terwujudnya  kinerja  pemerintah  daerah  yang  lebih  berkualitas,  bebas  dari  praktik  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme (Rulyanti, 2017).
Sesuai  dengan  teori  yang  diapat  mengennai  partisipasi  anggaran,  maka  dapat  ditentukan  indikator  partisipasi anggaran (Brownell dalam Falikhatun, 2007), yaitu;
1. Keterlibatan
Keuangan  organisasi  dalam  anggaran  pendapatan  dan  belanja  juga  merupakan  pembiayaan  setiap  program  dan kegiatan organisasi.
2. Pengaruh
Partisipasi  anggaran adalah proses yang menggambarkan individu-individu   terlibat  dalam penyusunan anggaran dan  mempunyai  pengaruh  terhadap  target  anggaran  dan  perlunya  penghargan  atas  pencapaian  target  anggaran tersebut.
3. Komitmen

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 414-420 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.542 https://djournals.com/arbitrase
Karena  identifikasi  dan  ego-keterlibatan  dengan  tujuan  anggaran,  partisipasi  berkaitan  dengan  akuntabilitas  dan begitu mengarah pada peningkatan motivasi dan komitmen terhadap budget.
Selanjutnya menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut;
1. Penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab.
2. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
3. Kemudahan akses informasi.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

## Gambar 1. Kerangka Konseptual

## 2.2 Metode Analisis
Penelitian  ini  bersifat  kuantitatif   karena  pengukuran  variabel-variabel  penelitian  dalam  bentuk  angka  dan  melakukan analisis dalam bentuk  statistik. Pendekatan penelitian ini melalui beberapa tahapan yakni mengumpulkan data melalui penyebaran  kuesioner,  menganalisis  data,  dan  pengujian  hipotetis.  Tujuannya  untuk  mengetahui  keterkaitan  Pengaruh Partisipasi  Anggaran  dan  Transparansi  Terhadap  Pengelolaan  Keuangan  pada  kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
Menurut Sugiyono (2016) pengujian ini dilakukan setelah data dikumpulkan dengan menggunakan analisis regresi linear  berganda  yaitu  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  antara  variabel  independen terhadap  variabel  dependen.  Untuk  menganalisis  data  yang  diperoleh,  akan  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis regresi  linear  berganda  dengan  pendekatan  OLS  ( Ordinary  Least  Square )  atau  metode  kuadrat  terkecil  biasa.  Model persamaannya dapat dirumuskan sebagai berikut:
Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + e (1)
Keterangan; Y = Pengelolaan Keuangan
a = Konstanta b 1 , b 2 = Parameter (Koefisien regresi) X1 = Partisipasi Anggaran X2 = Transparansi e =  Error

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Penelitian

## 3.1.1 Uji Reliabilitas
Pada  program  SPSS  menggunakan  metode Cronbach  Alpha, dimana  suatu  kuesioner  dikatakan  reliable  jika  nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 (Sugiyono, 2016).
Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Conbrach’s Alpha Nilai Alpha Keterangan Partisipasi Anggaran (X 1 ) 0.672 0.60 Realibel Transparansi (X 2 ) 0.636 0.60 Realibel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) 0.713 0.60 Realibel
Berdasarkan  Tabel  1  diatas  uji  reliabilitas  dari  tanggapan  responden  terhadap  kuesioner  yang  telah  di  bagikan kepada seluruh responden pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen yaitu, untuk variabel Partisipasi  Anggaran  (X 1 )  sebesar  0,672  >  0,60,  variabel  Transparansi  (X 2 )  sebesar  0,636  >  0,60,  dan  untuk  variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) sebesar 0,713 > 0,60. Dengan demikian hasil dari uji reliabilitas untuk semua variabel dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 414-420 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.542 https://djournals.com/arbitrase
3.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas
Uji normalitas diuji dengan statistic non parameter yaitu uji kolmogorof smirnof (K-S) Z dan Asynp Sig (2-tailed), variabel dinyatakan terdistribusi secara normal jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 pada signifikan 95%. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Tabel 2. Hasil  Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Studentized Deleted Residual N 79 Normal Parameters a,b Mean -.0028254 Std. Deviation 1.01765787 Most Extreme Differences  Absolute .070 Positive .057 Negative -.070 Test Statistic .070 Asymp. Sig. (2-tailed) .200 c,d
a. Test distribution is Normal.
Hasil dari uji kolmogorov-smirnov test dapat dilihat pada tabel 2 diperoleh dari nilai test statistik sebesar 0,070 dengan probabilitas sebesar 0,200  yang lebih besar dengan 0,05 ini memberi arti bahwa residual terdistribusi normal. b. Hasil Uji Multikolinieritas
Untuk  mendekteksi  adanya  gejala  multikolinearitas  tergantung  dari  besarnya Variance  Inflanting  Facror (VIF)  dan Tolerance. Pedoman  suatu  model  regresi  yang  bebas  multikolinearitas  adalah  mempunyai  nilai Variance  Inflanting Factor (VIF) disekitar angka dan mempunyai angka toleransi mendekati 1.
Tabel 3. Uji Multikolinearitas
Coefficients a Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1  (Constant) Partisipasi Anggaran .947 1.056 Transparansi .947 1.056 a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah
Sesuai dengan ketentuan uji multikolinearitas, jika nilai tolerance  ≥ 0.10 dan nilai VIF ≤ 10 maka tidak terdapat multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat sebagai berikut;
1. Partisipasi  Anggaran (X 1 ), nilai tolerance sebesar 0,947 (lebih besar dari 0.10) dan nilai VIF sebesarr 1,056 (lebih kecil dari 10), artinya tidak terjadi multikolinearitas.
2. Transparansi (X 2 ), nilai tolerance sebesar 0,947 (lebih besar dari 0.10) dan nilai VIF sebesar 1,056 (lebih kecil dari 10), artinya tidak terjadi multikolinearitas.
Jadi  kesimpulannya  bahwa  kedua  variabel  dependen  yaitu  Partisipasi  Anggaran  dan  Transparansi  tidak  terjadi multikolinearitas. Jadi tidak terjadi masalah antar variabel independen dalam model regresi.

## c. Hasil Uji Heterokedastisitas
Salah cara untuk mendeteksi atau tidaknya heterokedastisitas adalah melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel tidak bebas  (ZPRED)  dengan  residualnya  (SRESID).  Dereksi  ada  atau  tidaknya  heterokedastisitas  dapat  dilakukan  dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah di prediksi dan sumbu X adalah residualnya (Y prediksi Y sesungguhnya). Jika ada pola tertentu, serta titik- titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 414-420 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.542 https://djournals.com/arbitrase
Berdasarkan  Gambar  2  di  atas,  telihat  bahwa  hasil  pungujian  heterokedastisitas  mengenai  Pengaruh  Partisipasi Anggaran Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen, tidak ada pola yang jelas, serta  titik-titik  yang  menyebar  di  atas  dan  dibawah  angka  0  pada  sumbu  Y,  maka  hasil  dari  penelitian  ini  dapat  di simpulkan tidak terjadi heterokedastisitas.
d. Hasil Uji Regresi
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui atau memperoleh gambaran mengenai pengaruh variabel independen yaitu Partisipasi Anggaran (X 1 )  dan Transparansi (X 2 ) pada variabel dependen yaitu Pengelolaan Keuangan (Y) hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel 4 berikut :
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1  (Constant) .905 .595 1.522  .132 Partisipasi Anggaran .225 .098 .220  2.299  .024 .947 1.056 Transparansi .576 .112 .493  5.149  .000 .947 1.056
a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah
Hasil  perhitungan  koefisien  regresi  berganda  diatas  memperlihatkan  nilai  koefisien    konstanta  adalah    0,905 koefisien variabel Partisipasi Anggaran (X 1 ) sebesar 0,225, variabel Transparansi (X 2 ) sebesar 0,576. Sehingga diperoleh persamaan Regresi :
Y = 0,905 + 0,225X 1 + 0,576X 2 + e
Berdasarkan  persamaan  regresi  tersebut  dapat  dianalisis  pengaruh  dari  variabel  Partisipasi  Anggaran  dan Transparansi  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yaitu  konstanta  sebesar  0,905.  Maka  setiap  terjadi  peningkatan Partisipasi Anggaran (X 1 ) sebesar 0,225. Dan Transparansi (X 2 ) sebesar 0,576 akan diikuti Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,905.
e. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Hasil  pengujian  koefisien  determinasi  dapat  dilihat  dari  nilai adjusted R  square pada  analisis  regresi  linear  berganda. Hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5sebagai berikut;
Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinan (R 2 )
Model Summary b
Model R R Square  Adjusted R Square  Std. Error of the Estimate  Durbin-Watson 1 .584 a .341 .324 .23031 1.804 a. Predictors: (Constant), Transparansi, Partisipasi Anggaran
b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian,  koefisien  determinan Adjusted  R  Square sebesar  0,324  (32,4%).  Maka  hasil perhitungan di  atas dapat  disimpulkan bahwa ada pengaruh variabel  X terhadap Y sebesar 32,4%. Sedangkan sisanya sebesar 67,6% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel independen dalam penelitian ini. f. Hasil Uji Hipotesis

## 1) Hasil uji simultan (Uji F)
Secara  simultan,  pengujian  hipotesis  dilakukan  dengan  uji F-test. Menurut  Sugiyono  (2016)  uji  statistik F pada dasarnya  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen  atau  bebas  yang  dimasukkan  dalam  model  mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Menurut Sugiyono (2016) uji F dilakukan dengan membandingkan signifikansi F hitung dengan F tabel dengan ketentuan; H 0 diterima dan Ha ditolak jika F hitung < F tabel untuk α = 0,05 H 0 ditolak dan Ha diterima jika F hitung > F tabel untuk α = 0,05
Tabel 6. Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA a Model Sum of Squares  df  Mean Square F Sig. 1  Regression 2.085  2 1.042  19.653  .000 b Residual 4.031  76 .053 Total 6.116  78 a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah b. Predictors: (Constant), Transparansi, Partisipasi Anggaran

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 414-420 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.542 https://djournals.com/arbitrase
Berdasarkan tabel 6 hasil uji F dengan nilai F hitung sebesar 19,653 dan nilai F tabel 3,12 dengan nilai signifikan 0.000 maka  dapat  disimpulkan  berdasarkan Tabel  4.16 hasil  uji  F  dengan  nilai  F hitung sebesar  19,653  dan  nilai  F tabel 3,12 dengan  nilai  signifikan  0.000,  maka  dapat  disimpulkan  H 0 ditolak  dan  H a diterima.  Hal  ini  menunjukkan  secara simultan  variabel  independen  yang  terdiri  dari  partisipasi  anggaran  dan  transparansi  berpengaruh  terhadap pengelolaan  keuangan  artinya  besar  kecilnya  semua  variabel  independen  tersebut  secara  simultan  mempengaruhi pengelolaan keuangan pada tahun mendatang.

## 2) Hasil Uji Parsial (Uji t)
Secara persial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Sugiyono (2016) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan  seberapa  jauh  pengarug  satu  variabel  penjelas/independen  secara  individual  dalam  menerangkan variabel dependen. Menurut Sugiyono (2016) uji t dilakukan dengan membandingkan signifikansi t hitung dengan t tabel dengan ketentuan: H 0 diterima dan Ha ditolak jika t hitung < t tabel untuk α = 0,05 H 0 ditolak dan Ha diterima jika t hitung > t tabel untuk α = 0,05
Tabel 7. Uji t (Uji Parsial)
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients  Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) .905 .595 1.522  .132 Partisipasi Anggaran .225 .098 .220  2.299  .024 Transparansi .576 .112 .493  5.149  .000 a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Daerah
Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat diketahui kedua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen;
1. Partisipasi anggaran (X 1 )
Berdasarkan Tabel 7 hasil perhitungan secara persial variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan daerah, yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 2,299 dan nilai t tabel sebesar 1,99167 yang artinya 2,299 > 1,99167 dengan nilai probalitas sebesar 0,024. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa H 0 di tolak dan H 1 diterima. 2. Transparansi (X 2 )
Berdasarkan  Tabel  7  hasil  perhitungan  secara  persial  variabel  transparansi  berpengaruh  terhadap  variabel pengelolaan keuangan daerah, yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 5,149 dan nilai t tabel 1,99167 yang artinya 5,149 > 1,99167 dengan nilai probalitas sebesar 0.000. Dari hasil analisis dapat di simpulkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal tersebut menandakan bahwa H o di tolak dan H 1 diterima.

## 3.2 Pembahasan
Bagian ini merupakan bagian sangat penting dalam suatu penelitian, dimana pada bagian ini akan dibahas hasil penelitian yang telah diperoleh melalui alat analisis SPSS V.22 for Windows . Pembahasan pada bagian ini akan menekankan pada pengujian hipotesis yang telah dibentuk dengan maksud untuk mendapat jawaban atas pernyataan hipotesisi penelitian ini.
1) Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Pengelolaan keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen
Berdasarkan hasil  pengujian  yang  telah  diuraikan  diatas  diperoleh  hasil  bahwa  variabel  Partisipasi  Anggaran  (X 1 ) berpengaruh  signifikan  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  (Y)  pada  Kantor  Badan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah Kabupaten Bireuen. Berdasarkan hasil penelitian, koefisien determinan Adjusted R Square sebesar 0,341 (34.1%) dan berpengaruh  positif.  Artinya  jika  semakin  tinggi  Partisipasi  Anggaran  dan  maka  semakin  tinggi  pula  Pengelolaan Keuangan  Daerah  Pada  Kantor  BPKD  Kabupaten  Bireuen.  Sedangkan  sisanya  sebesar  65,9%  dapat  dijelaskan  oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam variabel independen dalam penelitian ini.
Dari hasil pengujian Uji t diketahui untuk melihat pengaruh variabel Partisipasi Anggaran terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dilihat dari hasil perhitungan uji t yaitu diperoleh yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 2,299 dan nilai t tabel sebesar 1,99167 yang artinya 2,299 > 1,99167 dengan nilai probalitas sebesar 0,024. Dari hasil  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  besar  kecilnya  pengaruh  Partispasi  Anggaran  (X 1 )  secara  parsial  berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
Selain itu juga diperoleh persamaan regresi Y = 0,905 + 0,225X 1 + 0,576X 2 + e persamaan tersebut sesuai dengan persamaan linear berganda yaitu Y= a + b1X 1 + b2X 2 + e. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji t terdapat pengaruh Partisipasi  Anggaran  terhadap  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Bireuen.  Penelitian  ini  pendukung  dari penelitian Rifkayanti Amrullah (2009).
2) Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen
Berdasarkan hasil pengujian yang telah diuraikan diatas diperoleh hasil bahwa variabel Transparansi (X 1 )  berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan (Y) pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

## ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting
ISSN 2722-841X (Media Online) Vol 3, No 2, November 2022, Page 414-420 DOI: 10.47065/arbitrase.v3i2.542 https://djournals.com/arbitrase
Berdasarkan hasil penelitian, koefisien determinan Adjusted R Square sebesar 0.341 (34.1%) dan berpengaruh positif. Artinya  jika  semakin  tinggi  Partisipasi  Anggaran  dan  maka  semakin  tinggi  pula  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  Pada Kantor  BPKD  Kabupaten  Bireuen.  Sedangkan  sisanya  sebesar  65.9%  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak termasuk dalam variabel independen dalam penelitian ini.
Dari hasil pengujian Uji t diketahui untuk melihat pengaruh variabel Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dapat  dilihat dari  hasil perhitungan uji t  yaitu diperoleh  yang ditunjukkan dengan besarnya nilai  t hitung sebesar 5.149  dan  nilai  t tabel sebesar  1,99167  yang  artinya  5,1499  >  1,99167  dengan  nilai  probalitas  sebesar  0.000.  Dari  hasil analisis  dapat  disimpulkan  bahwa  besar  kecilnya  pengaruh  Transparansi  (X 1 )  secara  parsial  berpengaruh  signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah (Y).
Selain itu juga diperoleh persamaan regresi Y = 0,905 + 0,225X 1 + 0,576X 2 + e persamaan tersebut sesuai dengan persamaan linear berganda yaitu Y= a + b1X 1 + b2 X 2 + e. Sehingga dapat disimpulkan dari hasil uji t terdapat pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. Penelitian ini pendukung dari penelitian Rika Ardiyanti (2009).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen sebagai berikut Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen yang ditunjukkan dengan besar nilai t hitung sebesar 2,299 dan nilai t tabel 1,99167 yang artinya 2,299 > 1,99167 dengan nilai probabilitas sebesar 0,024. Transparansi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Pada BPKD Kabupaten Bireuen yang ditunjukkan dengan besarnya nilai t hitung sebesar 5,149 dan nilai t tabel 1,99167 yang artinya 5,149 > 1,99167 dengan nilai  probabilitas sebesar 0.000.  Partisipasi  anggaran dan Transparansi  berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pada BPKD kabupaten Bireuen dengan hasil uji F dengan nilai F hitung 19,653 dan nilai F tabel sebesar 3,12 dengan nilai signifikan 0.000.

## REFERENCES
Debi Putri Pertiwi (2015). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value
For Money Pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Skpd Provinsi Riau) . Vol. 2 No. 2
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=384660&val=6445& Diakses 20 November 2016.
Falikhatun,  (2007).  “ Pengaruh  Partisipasi  Penganggaran  terhadap  Budegtary  Slack  dengan  Variabel  Pemoderasi  Ketidakpastian Lingkungan  dan  Kohesivitas  Kelompok ”.  Jurnal  Akuntansi  dan  Keuangan.  Volume  6  Nomor  2.  Jurusan  Akuntansi  Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Gerryan, Putra. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Keuangan, Pengawasan Keuangan Daerah, Dan Transparansi Anggaran Terhadap
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Vol 4 (2f) .
http://iom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/issue/current. Diakses 20 November 2016. Halim, Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah ”,. Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat. Hidayati, Sri.  Basuki, Prayitno & Pancawati, Sri. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Pemahaman Penyusun Rencana Kerja Anggaran (Rka) Dan Asimetri Informasi Terhadap Efektifitas Anggaran SKPD Di Pemerintah Kota Mataram . Jurnal InFestasi Vol. 11, No.1, Juni 2015 Hal. 93 - 111 93. Krina  L.P.L.  2003. Indikator  dan  Alat  Ukur  Prinsip  Akuntabilitas,  Transparansi  dan  Partisipasi. Jakarta:  Badan  Perencanaan Pembangunan Nasional.
Nordiawan, Dedi dkk, 2007. Akuntansi Pemerintahan , Jakarta : Salemba Empat. Departemen Pendidikan Nasional, 2008. Rulyanti, 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa sebagai variable intervening. Jurnal Bisnis dan Manajemen . Vol 11 no 3. Siregar, Liper. 2011. Pengaruh Akuntabilitas Publik, dan Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan APBD Dengan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Sebagai  Variabel  Moderator  Pada  Pemerintah  Kota  Pematangasiantar .  Tesis  Mahasiswa Universitas Negeri Medan. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: PT Alfabet. Sulistoni, G., 2003. Fiqh korupsi: Amanah Vs Kekuasaan, Nusa Tenggara Barat : SOMASI. Suparno. 2012. Pengaruh Akuntabilitas Keuangan Daerah, Value For Money, Kejujuran, Transparansi, dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Keuangan . Tesis Mahasiswa Universitas Negeri Medan. Zainir, Jamaluddin. 2016. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada DPKAD Kota Lhokseumawe. Jurnal Akuntansi dan Pembangunan.