Volume 9, Nomor 2, Juli 2024, 241-249

## PENINGKATAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN ATAS PENYESUAIAN PENGATURAN PAJAK PENGHASILAN UMKM N0 55 TAHUN 2022:

## PENDEKATAN SOSIALISASI DAN PENYULUHAN PADA UMKM BINAAN BUMDES MEDAL RAHAYU SUMEDANG
Diana Frederica 1 , Eva Herianti 2 , Mutiah 3 , Susilawati 4 , Tutty Nuryati 5 , Sapridin 6 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Kristen Krida Wacana 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercubuana 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila 5 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkaraya Jakarta Raya
6 STIE Jayakarta Email: eva.herianti@umj.ac.id 2
Abstract. This research focuses on MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) that still lack an understanding of the importance of paying taxes and the comprehension of the tax regulations under PP No. 55 of 2022. The aim of the community service conducted by the Taxation Team of Accounting Lecturers from the Faculty of Economics and Business, who are part of the Forum of Accounting Lecturers in Higher Education in the DKI Jakarta region, is to carry out socialisation and education to improve the tax understanding  of MSME actors partnered with Bumdes Medal Rahayu in Ambit Situraja Village, Sumedang, regarding the adjustment of MSME income tax regulations. In 2022, this Community Service activity, in the form of socialisation and education, was attended by 31 MSME actors fostered by Bumdes Medal Rahayu in Ambit Situraja Village, Sumedang. The socialisation and education were conducted by several speakers from the ABDIMAS taxation team. The community service method included lectures, discussions, practice, and Q&A sessions. The lecturers acted as speakers while the MSMEs were participants. Before explaining the tax material, participants were asked to complete a pre-test questionnaire. The results showed that out of the 31 MSME actors present, none understood how to report taxes, only 1 person knew how to calculate taxes and the tax rates for MSMEs, and 9 MSME actors had a Taxpayer Identification Number (NPWP). After the material presentation and Q&A session, participants were asked to fill out a post-test questionnaire. Based on the results of the activity, there was a significant improvement in participants' understanding of tax reporting, tax rates, and changes in tax regulations. Keywords: Improvement of Taxation Knowledge, Adjustment of MSME Income Tax Arrangements
Abstrak. Berfokus kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah) yang masih kurang memahami pentingnya UMKM membayar pajak dan pemahaman aturan perpajakan PP no 55 tahun 2022 yang masih kurang baik, maka tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan tim perpajakan Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tergabung dalam Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi wilayah DKI Jakarta, yaitu melakukan sosialisasi dan penyuluhan Peningkatan pemahaman perpajakan pelaku UMKM Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang,atas penyesuaian pengaturan pajak penghasilan UMKM. Tahun 2022, Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berupa sosialisasi dan penyuluhan, yang dihadiri oleh 31 pelaku UMKM binaan Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang. Sosialisasi dan Penyuluhan dilakukan oleh beberapa narasumber dari tim perpajakan ABDIMAS. Metode pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk ceramah, diskusi, Latihan dan tanya jawab.Dosen selaku narasumber sedangkan UMKM sebagai peserta,sebelum menjelaskan materi perpajakan peserta diminta menjawab kuisioner pre-test dengan hasil 31 orang pelaku UMKM yang hadir sebanyak 31 orang belum paham cara melaporkan pajak, 1 orang yang paham cara menghitung pajak dan mengetahui tarif pajak UMKM dan 9 pelaku UMKM yang memiliki NPWP. Setelah materi dan tanya jawab perserta diminta Kembali untuk mengisi kuisioner post-test berdasarkan hasil kegiatan Nampak perubahan signifikan pemahaman peserta mengenai pelaporan, tarif pajak dan perubahan aturan perpajakan. Kata Kunci: Peningkatan Pengetahuan Perpajakan, Penyesuaian Pajak Penghasilan UMKM

## PENDAHULUAN
Kurangnya pemahaman UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No 23 (2018), yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 (2022) tentang penyesuaian pengaturan di Bidang PPh. Peraturan terbaru pemerintah mengenai batas peredaran bruto UMKM orang pribadi yang tidak dikenakan pajak penghasilan.
Sebagaimana diumumkan oleh Direktorat jenderal pajak (DJP) Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) orang pribadi yang telah menggunakan ketentuan tarif tersebut sejak tahun 2018  (Arrijal Rachman.cnbc.com, 2023). Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan Masyarakat dalam menunaikan kewajibannya membayar pajak terhutang, dan perubahan aturan pajak penghasilan  (Tobing et al., 2022).
Adanya perubahan aturan mengenai pajak penghasilan atas UMKM  berdasarkan Pajak UMKM yang merupakan PPh pasal 4 ayat 2 dimana penerapannya diatur lebih luas melalui PP 23/2018 peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengusaha yang peredaran bruto tertentu (UMKM) dengan omzet Rp. 4.8 milyar pertahun dikenakan tarif 0,5%. Peraturan ini berlaku sejak 1 juli 2018 dan diperuntukkan untuk pelaku UMKM yang meliputi orang pribadi dan badan (pajakku.com, 2023). Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil merupakan orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria,(1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha, (2) Memiliki peredaran usaha setahun sampai Rp. 2.500.000.000 ( Dua Milyar Lima Ratus Juta) berdasarkan  (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022, 2022). Peraturan Pemerintah No 23  (2018) menjelaskan bahwa jangka waktu pengenaan tarif pph final 0,5% adalah 7 Tahun untuk wajib pajak orang pribadi, dan untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, Persekutuan komanditer (CV), Firma, Badan Usaha milik desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau Perseroan perorangan yang didirikan satu orang jangka
waktu adalah 4 tahun. Dengan mengurangi kewajiban pajak UMKM diharapkan dapat mendorong aktivitas ekonomi Masyarakat secara khusunya UMKM. UMKM mendominasi sektor usaha diIndonesia sebanyak 62,92 juta unit usaha (pajakku.com, 2023). Tahun 2024, tarif UMKM tak lagi 0,5% di antaranya adalah UMKM orang pribadi dengan omzet tidak melampaui Rp4,8 miliar setahun yang memanfaatkan tarif PPh final sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun  2022 sejak tahun pajak 2018 (Arrijal Rachman.cnbc.com, 2023).
Pajak UMKM merupakan salah satu pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha UMKM, untuk kegiatan operasional negara atau pembangunan negara, berdasarkan kewajiban pengusaha UMKM dalam membayar pajak atas penghasilan, yang sudah di atur oleh pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku, maka dari itu kiranya ada penerimaan dan pemberian antara pemerintah dengan pelaku bisnis  UMKM. Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dalam waktu tertentu.
Fenomena rendahnya kesadaran pengusaha UMKM untuk membayar pajak terhutangnya menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah dan UMKM di Indonesia (pajakku.com, 2023). Pelaku UMKM sering mengabaikan peraturan pembayaran pajak, hanya 2,5% atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM dari 60 juta UMKM yang melaporkan pajaknya, dan tidak semua pelaku UMKM paham cara menghitung dan melaporkan kewajiban pajak mereka. Ditambah lagi dengan minimnya sosialisasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang menjadikan penerimaan pajak sektor UMKM rendah, padahal potensi UMKM terhadap penerimaan negara sangat tinggi  (republika.co.id, 2022). Orang Pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil merupakan orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria,(1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta) tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha, (2) Memiliki peredaran usaha setahun sampai Rp. 2.500.000.000 ( Dua Milyar Lima
Ratus Juta) (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022, 2022).
Dengan adanya perubahan peraturan menjadikan pelaku UMKM kurang memahami aturan perpajakan yang baru, sehingga belum mampu mempengaruhi niat UMKM Medal Rahayu khususnya untuk membayar pajak. Keterbatasan sosialisasi langsung oleh institusi terkait ke pelaku UMKM menjadikan motivasi dan pentingnya Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan untuk memberikan solusi terkait pemahaman peraturan perpajakan terbaru bagi pelaku UMKM Sumedang maka dari itu tim kami yang terdiri dari Tim Perpajakan Forum Dosen Akuntansi Ikatan Akuntan Kompartemen Akuntan Pendidik Wilayah DKI Jakarta, melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan dengan tema “Peningkatan Pengetahuan Perpajakan Atas Penyesuaian Pengaturan Pajak UMKM: Pendekatan Sosialisasi dan Penyuluhan
Pada UMKM Binaan BUMDESA Modal Rahayu Sumedang”. Luaran dari kegiatan ini adalah peningkatan wawasan dan kompetensi pelaku UMKM Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang mengenai bagaimana cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Dengan meningkatnya wawasan dan kompetensi di bidang perpajakan khususnya perpajakan bagi pelaku UMKM, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan dan penerimaan Negara.

## METODE PELAKSANAAN
Adapun metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku UMKM desa ambit sumedang dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, mengedukasi, pemahaman mengenai perhitungan pajak atas penghasilan usaha UMKM dengan metode sebagai berikut yaitu.
Sebelum  melaksanakan kegiatan tim abdimas melakukan (1) observasi kelapangan dan bertemu dan  meminta ijin kepada pejabat setempat untuk melakukan pengabdian kepada Masyarakat, (2) ceramah, diskusi, Latihan  dan tanya jawab mengenai perhitungan pajak Orang Pribadi yang dikhususkan untuk pelaku UMKM. Mitra kegiatan PkM  (2) Wawancara bersama direktur Bumdes Ambit. Kondisi pelaku UMKM mitra binaan Bumdes Ambit belum memahami peraturan pajak untuk UMKM. Belum mengetahui berapa tarif pajak UMKM, cara membayar, dan cara melaporkan pajaknya. Dihadiri oleh 31 peserta pelaku UMKM Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang dan 20 para undangan, yang terselenggara pada tanggal 9 Desember 2023 bertempat di Desa Ambit Situraja Sumedang. kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku UMKM di Sumedang. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat. Kabupaten ini berbatasan sebelah utara Kabupaten Majalengka,
timur Kabupaten Bandung, Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Sebelah Selatan berbatasan Kabupaten Ciamis dan sebelah barat berbatasan Kabupaten Subang. Kabupaten Sumedang memiliki 6.800 UMKM. Jenis-jenis UMKM meliputi bidang kuliner berjumlah 914 UMKM, bidang fasion berjumlah 315, bidang teknologi internet 959, bidang handycraft berjumlah 1.163, bidang jasa 351 dan perdagangan 3.098. UMKM Sumedang umumnya menghadapi keterbatasan permodal  (Fidela, Pratama, & Nursyamsiah, 2020).  Materi terkait perpajakan disampaikan oleh 6 (enam) narasumber yaitu dosen Akuntansi yang berasal dari enam perguruan tinggi (Universitas Kristen Krida Wacana, STIE Jayakarta,  Universitas Pancasila, Universitas Bhayangkara Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta, dan Universitas Mercu Buana).
HASIL DAN PEMBAHASAN Dalam kegiatan pada Masyarakat ini tim kegiatan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada Masyarakat yang dihadiri oleh 31 pelaku UMKM Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang. Penyuluhan dan pendampingan dilakukan oleh beberapa narasumber yang terdiri dari Dosen Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tergabung dalam Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi wilayah DKI Jakarta, Pentingnya menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sebagai salah satu kecintaan dan kontribusi Masyarakat kepada negara, masih rendahnya minat UMKM untuk membayar pajak disebabkan pemahaman dan edukasi yang  masih kurang terhadap kewajiban perpajakan UMKM. Dari Permasalahan yang dialami UMKM didesa ambit situraja sumedang yang merupakan Binaan dari BUMDESA Medal Rahayu adalah, salah satunya adalah tidak memahami bagaimana memenuhi kewajiban
perpajakan, seperti berapa tarif pajak UMKM, bagaimana cara menghitung pajak terutang, bagaimana membayar pajak, dan bagaimana cara melaporkan pajaknya. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Pemahaman yang kurang mengenai pajak menimbulkan kurangnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Tusino et al., 2023; Novelia, Effendi, & Syahputri, 2021). Dari latar belakang kondisi inilah, maka kami melakukan kegiatan PkM pada UMKM binaan Bumdes Ambit Sumedang, dengan pendekan sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pengetahuan perpajakan atas penyesuaian pengaturan pajak penghasilan umkm no 55 tahun 2022, dengan materi sebagai berikut, (1) Pemaparan materi mengenai pajak penghasilan, (2) Pemaparan materi mengenai perhitungan Pajak UMKM, (3) Pemaparkan materi mengenai Pengaturan pajak penghasilan UMKM No 55 Tahun 2022, (4) Diskusi dan tanya jawab dengan peserta
Gambar 1. Perkenalan Narasumber
a. Pemaparan materi mengenai pajak penghasilan Pajak  sebagai  kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang (UU KUP Nomor 16 Direktorat Jenderal Pajak, 2009). Pajak juga dapat diartikan sebagai iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang  (Mardiasmo, 2021). Terdapat berbagai jenis pajak yang dikenakan dalam negara
Indonesia, salah satunya dalah pajak penghasilan atas kegiatan usaha.
Pajak penghasilan bukan hanya berlaku bagi perusahaan besar dan para karyawan saja, tetapi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga mempunyai kewajiban perpajakan. Baik itu kewajiban membayar atau menyetorkan pajaknya juga kewajiban melaporkan pajaknya, untuk itu para pelaku
UMKM juga perlu memahami seluk beluk pajak yang menjadi kewajibannya.
Meskipun kewajiban perpajakan untuk UMK relatif sederhana, namun tidak sedikit par apelaku usaha ini yang belum  paham ketentuan perpajakan yang melakat pada aktivitas usaha mereka. Yang perlu dipahami lebih dalam oleh para pelaku usaha adalah adanya perubahan
ketentuan pajak UMKM dari yang sebelumnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ke aturan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 sebagi tindak lanjut atas ditetapkannya  Undang-Undang Nomor 7 (2021) tentang harmonisasi peraturan perpajakan ( UU HPP) yang berlaku di Indinesia.
Gambar 2 Memaparkan materi tentang Pajak Penghasilan
b. Pemaparan materi mengenai perhitungan Pajak UMKM Dengan adanya peraturan pemerintah nomor 55 tahun  2022 sebagai respon atas ditetapkannya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan khususnya yang mengatur pajak UMKM maka penerapan perhitungan pajak untuk UMKM juga mengalami perubahan yang semakin menguntungkan para pelaku UMKM. Dengan ketentuan baru ini kewajiban pajak pelaku UMKM menjadi memperoleh fasilitas pembebasan pengenaan pajak atas omset yang diperolehnya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) dari total seluruh omset yang diperolehnya. Pada aturan sebelumnya Peraturan Pemerintah No 23 (2018)  besaran pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha UMKM adalah
sebesar 0.5% dari omset yang diperoleh dalam setiap bulannya. Kewajiban pembayaran pajaknya pun dilakukan pada setiap masa pajak (setiap bulan) dari operasi usaha. Namun dengan adanya aturan baru Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 (2022) makan cara perhitungan pajak UMKM mengalami perubahan yang signifikan dengan adanya fasilitas pembebasan pengenaan pajak atas omset sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) dari omset pertama kali beroperasi. Adapun untuk tarif pajaknya tetap sebesar 0.5%, jadi yang membedakan adalah pada lapisan omset UMKM yang dikenakan pajak.
Sebagai contoh perhitungan pajak UMKM untuk kedua ketentuan tersebut adalah sebagai berikut: Masa (Bulan) Pajak Besarnya Omset Perbedaan Penerapan Besarnya Pajak Keterangan PP No.23/2018 PP No.55/2022 Januari 200.000.000 1.000.000 Dibebaskan Omset sebesar 500jt pertama, dibebaskan pajaknya. Februari 200.000.000 1.000.000 Dibebaskan Maret 200.000.000 1.000.000 500.000 April 200.000.000 1.000.000 1.000.000 Mei 200.000.000 1.000.000 1.000.000
Juni 200.000.000 1.000.000 1.000.000 Juli 200.000.000 1.000.000 1.000.000 Agustus 200.000.000 1.000.000 1.000.000 September 200.000.000 1.000.000 1.000.000 Oktober 200.000.000 1.000.000 1.000.000 November 200.000.000 1.000.000 1.000.000 Desember 200.000.000 1.000.000 1.000.000 Total 2.400.000.000 12.000.000 9.500.000 Dari simulasi perhitungan diatas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya perubahan ketentuang perhitungan pajak UMKM pada tahun 2022 maka besarnya pajak yang dibayarkan oleh UMKM menjadilebih hemat sebesar 2.500.000 (12.000.000 jika menggunakan ketentuan lama dikurangi 9.500.000 dengan menggunakan ketentuan baru).
Adanya fasilitas pembebasan omset yang dikenakan pajak untuk usaha UMKM diharapkan dapat meringankan para pelaku usaha serta dapat mendorong kemajuan usaha di sektor mikro kecil dan menengah sebagai upaya pemulihan ekonomi paska adanya guncangan sebagai akibat dari pandemi Covid-19 yang turut melanda Indonesia.
Gambar 3 Memaparkan Materi tentang Perhitungan Pajak Penghasilan
Gambar 4 Pemaparkan materi mengenai Pengaturan pajak penghasilan UMKM No 55 Tahun 2022
Gambar 5. Diskusi dan tanya jawab dengan peserta
Solusi permasalahan Dari pemaparan materi dan diskusi yang dilakukan  dengan peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diperoleh suatu fenomena bahwa banyak diantara para pelaku usaha UMKM yang belum memahami akan kewajiban perpajakannya. Para pelaku usaha sektor ini juga banyak yang berlatar belakang tingkat pendidikan yang  masih  rendah, sehingga kecenderungan untuk mempelajari suatu peraturan secara mandiri cukup  sulit, ditambah dengan  mengoperasikan gadget ataupun alat komunikasi lainnya  yang masih sangat terbatas. Hal ini yang menjadi
tantangan oleh pihak-pihak terkait untuk mendistrubusikan informasi terkait ketentuan perpajakan.Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dapat memberikan Solusi dengan pendekatan sosialisasi dan penyuluhan kepada pelaku UMKM Medal Rahayu desa Ambit situraja sumedang, mengenai kewajiban UMKM dalam membayar pajak, serta aturan yang melekat didalamnya seperti Peraturan Pemerintah No 23 (2018), yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 (2022)  tentang penyesuaian pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan UMKM.
Keunikan  dan Potensi yang dimiliki pelaku usaha UMKM dan pentingnya informasi ketentuan  mengenai kewajiban perpajakan UMKM, maka dukungan pemerintah dan instansi yang terkait sangat dibutuhkan. Target yang ingin dicapai dalam pengabdian kepada Masyarakat ini adalah memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada Pelaku UMKM Desa Ambit situraja sumedang mengenai kewajiban perpajakan dan edukasi  pajak, Indikator  pengetahuan dan pemahaman diukur dengan pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, pengetahuan perpajakan tentang batas waktu pelaporan, pengetahuan tentang NPWP, pengetahuan tentang manfaat dan fungsi pajak, pengetahuan tentang system perpajakan tarif pajak, mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh (Sari.,2017).

## SIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilakukan  oleh tim abdimas mensosialisasikan dan memberikan penyuluhan mengenai kewajiban dan peraturan perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada pelaku UMKM binaan BUMDES Medal Rahayu Desa Ambit sumedang, diawal pertemuan sebelum dilakukan penyuluhan dan sosialisasi pelaku UMKM masih terbatas pemahamannya mengenai perhitungan perpajakan dan pemahaman mengenai aturan pajak penghasilan UMKM  (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun  2022), Setelah dilakukan penyuluhan dan sosialisasi dapat dikatakan Masyarakat pelaku UMKM berada pada Tingkat memahami.  Diharapkan kedepannya pemerintah maupun insan akademik perlu
didorong untuk lebih masif  dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan kepada para pelaku usaha UMKM ini, termasuk melakukan
pendampingan  kepada mereka dalam memenuhi kewajiban perpajaknnya.
Gambar 7. Penutupan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
UCAPAN TERIMAKASIH Kami mengucapkan terimakasih kepada Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang tergabung dalam Forum Dosen Akuntansi Perguruan Tinggi wilayah DKI Jakarta yang telah memfasilitasi kegiatan ini, dan juga kepada mitra PKM kami Pelaku UMKM Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang, khususnya Direktur BUMDESA Medal Rahayu Desa Ambit, semoga kegiatan ini dapat membawa banyak manfaat untuk kemajuan usaha UMKM dan dapat memotivasi UMKM jaya dan unggul.

## DAFTAR PUSTAKA
cnbc.com. (2023). Aturan Lengkap Pajak UMKM 0,5%: Syarat & Masa Berlaku! Retrieved March 3, 2024, from https://www.cnbcindonesia.com/news/202 31127174826-4-492431/aturan-lengkap- pajak-umkm-05-syarat-masa-berlaku Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan Program Pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM) , 2 (3), 493–498.
Mardiasmo, M. B. A. (2021). Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru . Yogyakarta: Penerbit Andi.
Novelia, E., Effendi, I., & Syahputri, Y. (2021). Analisis Penggunaan Aplikasi Linkaja dengan Technology Acceptance Model pada Grapari Telkom Group Medan
Sumatera Utara. Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis (JIMBI) , 2 (2), 117–128.
pajakku.com. (2023). Mengenal Tarif PPh Final untuk UMKM. Retrieved March 3, 2024, from https://www.pajakku.com/read/5d493b9f6f d6cc1a05c6cf5c/Mengenal-Tarif-PPh- Final-untuk-UMKM Peraturan Pemerintah No 23. Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. , Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 § (2018). Indonesia: LN.2018/NO.89, TLN NO.6214, LL

## SETKAB : 10 HLM.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022. (2022). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan.
Republik Indonesia , (160030). Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/233488/ pp-no-55-tahun-2022 republika.co.id. (2022). DJP: Minim Sosialisasi, Penerimaan Pajak Sektor UMKM Rendah. Retrieved March 3, 2024, from https://ekonomi.republika.co.id/berita/rlsev l383/djp-minim-sosialisasi-penerimaan- pajak-sektor-umkm-rendah Sari,V.A.P (2017). Pengaruh TAx Amnesty, Pengetahuan Perpajakan , dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib
Pajak.Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi,6(2):744-760 Tobing, E., Junaedi, Irbath, N., Wagiran, Ginting, M., Putri, A. A., … Aryo, R. (2022). Buku Panduan Kampus Mengajar. Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951– 952. , 1–47.
Tusino, T., Rinawati, A., Wijaya, A., Yuliaputri, A., Aji, E. S., Rahmawati, L., … Anjelina, R. D. (2023). Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pelatihan Pembuatan Buket Snack bagi Ibu-Ibu PKK. Surya Abdimas , 7 (3), 422–427.
Undang-Undang Nomor 7. (2021). Undang- Undang No. 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Republik Indonesia , 12 (November), 1–68.
Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/ perpu-no-2-tahun- 2022%0Awww.djpk.depkeu.go.id UU KUP Nomor 16 Direktorat Jenderal Pajak, 2022. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Kementerian Sekretariat Negara , 1–11. Retrieved from https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/pe raturan/af545737-c8e9-4976-90e6- deb277e5b9d9