## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PENUSUKAN DALAM PERADILAN PIDANA
Nur Rima Cessio Magistri 1* , Nyoman Serikat Putra Jaya 2
1 Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro cessiorima@gmail.com

## ABSTRACT
The Indonesian Criminal Code and Laws so far have not specifically and clearly regulated the sanctions or fines applied to the perpetrators of stabbing crimes. This is what requires the renewal of criminal law in terms of specific arrangements regarding the stabbing criminal act. This article aims to find out, study and explain how the Legal Protection of Criminal Victims, especially the Penalties Crime in Criminal Justice. The results of the study stated that the stabbing could be categorized as premeditated murder as stipulated in Article 340 of the Criminal Code which stated that it was threatened because of a murder with a plan (moord), as well as regulated in Article 6 of Law Number 5 of 2018 concerning Eradication of Terrorism Criminal Acts which stated the Threat of Violence which caused a Violence fear or terror.
Keywords: Legal Protection; Stabbing Crimes; Criminal Justice.

## ABSTRAK
KUHPidana  dan  Undang-undang  hingga  saat  ini    belum  ada  yang  mengatur  secara  khusus  dan  jelas mengenai sanksi atau pun denda yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penusukan.Hal ini lah yang memerlukan  pembaharuan  hukum  pidana  dalam  hal  pengaturan  secara  khusus  mengenai  tindak  pidana penusukan.Artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui,  mengkaji  dan menjelaskan  bagaimanakah Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana. Hasil penilitiian menyatakan  bahwa Penusukan  dapat  dikategorikan dalam pembunuhan  berencana  sebagaimana  diatur dalam Pasal 340 KUHPidana yang menyatakan diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), serta diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan Ancaman Kekerasan yang menimbulkan rasa takut atau teror..
Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Penusukan; Peradilan Pidana
* Corresponding Author

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum. Sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  1  Ayat  (3) Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  (yang  selanjutnya  disebut  UUD  1945) (Maksum,  2015). UUD  1945  merupakan  hierarki tertinggi  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia. Karena Indonesia adalah sebuah negara hukum maka  setiap perbuatan masyarakat di negara Indonesia  harus  berdasarkan  pada  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
Masyarakat  harus  mendapatkan  perlindungan hukum,  karena  masyarakat  merupakan  manusia yang  merupakan  mahluk  sosial  yang mempunyai hubungan  antara  satu  dengan  yang  lain (Wahidin, 2000). Dalam  menjalani  kehidupan, manusia  tidak bisa terlepas  dari hukum,  karena  dari  awal  lahir hingga pada saat kematian pun selalu membutuhkan hukum.  Manusia  saling  berhubungan antara satu dengan  yang  yang  lain,  sehingga  seringkali menimbulkan  konflik  antara  satu  dengan  yang lainnya  sehingga  harus  ada  perlindungan (Hidayat, 2016). Perlindungan berfungsi  untuk mengayomi seseorang  terhadap  orang  yang  lebih  lemah. Perlindungan  hukum  dapat  diartikan  segala  upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya  sebagai  seorang  warga  negara  tidak dilanggar,  dan  dikenakan  sanksi  bagi  seseorang yang  melanggar  peraturan  tersebut  sesuai  dengan peraturan  yang  berlaku,  dan  akan  mendapatkan konsekuensi terutama pada hukum pidana.
Hukum  Pidana  yaitu  suatu  ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang  dilarang  untuk  dilakukan dengan ancaman sanksi  terhadap  pelanggaran  larangan  tersebut. Banyak  ahli  berpendapat  bahwa  Hukum  Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal  ini  disebabkan  karena  hukum  pidana  tidak menempatkan  norma  tersendiri,  akan  tetapi memperkuat  norma-norma  di  bidang  hukum  lain dengan  menetapkan  ancaman  sanksi  atas pelanggaran  norma-norma  di  bidang  hukum  lain. Asas hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1  ayat  1  Kitab  Undang-undang Hukum  Pidana (KUHPidana)  yang  menyatakan  bahwa  hukum pidana  bersumber  pada  peraturan  tertulis  (undang- undang)  disebut  juga  sebagai  asas  legalitas.  Asas legalitas  bertujuan  untuk  memberikan  sifat perlindungan  pada  undang-undang  pidana  yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang  tanpa  batas  dari  pemerintah.  Tujuan  hukum pidana  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  orang perseorangan  atau  hak  asasi  manusia  dan masyarakat.  Tujuan  hukum  pidana  di  Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia.
Tindak  Pidana  diatur  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Pidana  (yang  selanjutnya  disebut KUHPidana) disebut dengan istilah Strafbaarfeit atau biasa  disebut  delik.  Istilah  Strafbaarfeit  adalah peristiwa  yang  dapat  dipidana  atau  perbuatan  yang

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict artinya  yaitu  suatu  perbuatan  yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.
Penusukan  termasuk  kedalam  salah  satu tindak pidana karena merupakan perilaku seseorang yang  melanggar  hukum  yang  berlaku  dalam  suatu negara. Penusukan merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan  nyawa  seseorang  dengan  cara melanggar  hukum,  maupun yang  tidak  melawan hukum. Dalam  peraturan  perundang-undangan belum  ada  peraturan  khusus  yang  mengatur mengenai penusukan. Penusukan dapat dikategorikan  kedalam  pembunuhan  berencana sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  340  KUHPidana yang menyatakan bahwa “Barang siapa sengaja dan dengan  rencana  lebih  dahulu  merampas  nyawa orang  lain,  diancam  karena  pembunuhan  dengan rencana  (moord),  dengan  pidana  mati  atau  pidana penjara  seumur  hidup  atau  selama  waktu  tertentu, paling  lama  dua  puluh  tahun. Selain  diatur  didalam KUHPidana  penusukan  juga  diatur  dalam  Pasal  6 Undang-Undang  Nomor  5  tahun  2018  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme  yang menyatakan  bahwa “Setiap  Orang  yang  dengan sengaja  menggunakan  Kekerasan  atau  Ancaman Kekerasan  yang  menimbulkan  suasana  teror  atau rasa  takut  terhadap  orang  secara  meluas, menimbulkan  korban  yang  bersifat  massal  dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan  harta  benda  orang  lain,  atau  mengakibatkan kerusakan  atau  kehancuran  terhadap  Objek  Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik
atau  fasilitas  internasional  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati” (Folman, 2018).
Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan  suatu  usaha  untuk  mewujudkan  ide-ide dan  konsep-konsep  menjadi  kenyataan.  Secara konsepsional, pengertian penegakan hukum terletak pada kegiatan hubungan nilai-nilai yang ada di dalam kaidah-kaidah  dan  sikap  akhir  untuk  menciptakan, memelihara  dan  mempertahankan  kedamaian. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan  ide-ide  tentang  kedilan  dalam  hukum pidana  dalam  kepastian  hukum  dan  kemanfaatan sosial  menjadi  kenyataan  hukum  dalam  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi  kenyataan hukum  dalam  setiap  hubungan  hukum (Ediwarman, 2012)
KUHPidana  dan  Undang-undang  hingga  saat ini    belum  ada  yang  mengatur  secara  khusus  dan jelas  mengenai  sanksi atau pun denda  yang diterapkan kepada pelaku tindak pidana penusukan. Hal  ini  lah  yang  memerlukan  pembaharuan  hukum pidana  dalam  hal  pengaturan  secara  khusus mengenai  tindak  pidana  penusukan. Rumusan masalah yang dikaji dalam  penelitian ini adalah mengenai bagaimana  unsur-unsur  tindak  pidana penusukan dalam peradilan pidana dan bagaimana perlindungan  hukum  korban  tindak  pidana penusukan dalam peradilan pidana.
Terkait  dengan  penelitian  ini,  sebelumnya telah  ada  yang  melakukan  penelitian  yang  pada

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
85
pokoknya  berfokus  pada  tindak  pidana  penipuan bisnis  online (Amalia, Siswanto,  &  WN, 2017). Penelitian  yang  kedua  berfokus  pada  tindak  pidana kekerasan  terhdap  anak  yang  dilakukan  oleh  anak (Wijaya, 2017). Penelitian yang ketiga berfokus pada penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  yang terkait  dengan  ujaran  kebencian (Chandra,  2017). Penelitian  selanjutnya  yang  dibuat  dalam  bentuk jurnal internasional yaitu Correlation between theory of  criminal  liability  and  criminal  punishment  toward corporation in indonesia criminal justice”, didalamnya membahas tentang korelasi tentang pertanggungjawaban  pidana  terhadap  tindak  pidana korporasi (Sudira,  2014).  Penelitian  berikutnya berfokus  pada Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis Transaksi Elektronik (Rohmanto, 2019).
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  terdapat perbedaan  yang  menunjukan  kebaruan  dalam penelitian ini  yaitu  penulis  membahas  mengenai tindak  pidana  penusukan  yang  belum  diatur  secara khusus  dalam  peraturan  perundang-undangan. Tujuan  dari  penulisan  ini  yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan menjelaskan bagaimanakah
Perlindungan  Hukum  Korban  Tindak  Pidana khususnya  Tindak  Pidana  Penusukan  dalam Peradilan Pidana.Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan  di  atas  maka  judul  yang  diangkat adalah  sebagai  berikut:  TINJAUAN  YURIDIS TERHADAP  PERLINDUNGAN  HUKUM  KORBAN TINDAK PIDANA PENUSUKAN DALAM PERADILAN PIDANA.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  Tindak  Pidana  Penusukan ini  menggunakan  metode  pendekatan yang  berupa pendekatan  konseptual  (Conceptual  Approach)  dan Pendekatan  Perundang-undangan. Pendekatan konseptual  yaitu  dilakukan  dengan  menjabarkan konsep dari Tindak Pidana Penusukan sendiri berupa pengertian,  doktrin,  dan  asas  hukum.  Pendekatan Undang-Undang yaitu  dengan  menelaah  semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan Hukum Pidana. Jenis Data yang digunakan di dalam penelitian  hukum  adalah data  sekunder yang diperoleh  dari  bahan  hukum  primer dan bahan hukum  sekunder. Teknik  yang  digunakan  untuk memperoleh sumber hukum primer dalam penelitian ini  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan,  mencari, menginventarisasi,  mengkaji  dan  melakukan penelusuran  studi  kepustakaan  yang  berhubungan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  legalitas. Metode  analisis  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Indonesia  merupakan  negara  hukum, sehingga masyarakat  harus  taat  dengan  peraturan dan norma-norma yang berlaku. Hukum merupakan aturan  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia  dalam kehidupan  agar  tertib (Manarisip,  2012) Pembangunan  nasional  Indonesia  bertujuan mewujudkan manusia Indonesia yang adil, makmur,

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
86
sejahtera  dan  damai  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pancasila adalah  sumber  dari segala  sumber hukum, Pancasila sebagai dasar untuK dan ideologi dan  waktu  yang  sama  secara  filosofis bangsa Indonesia, keadilan maka sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digunakan  untuk  membangun  kembali lembaga-lembaga keadilan  dalam  sistem  peradilan pidana Indonesia,  khususnya  di  sub-sistem Polisi dengan  implementasi  referensi Pasal  16  (1)  huruf ayat  I  dan  18 ayat  (1)  Undang-Undang - Undang Nomor 2  tahun 2002  polisi Indonesia  untuk penghentian  kasus  pidana Jangan  selalu menggunakan  sistem  peradilan yaitu  sistem kompensasi lebih suka hukuman pidana, tetapi juga mereka  berlaku keadilan  restoratif  sebagai  aspek hasil  dan  hasil  pemulihan asset kejahatan (Sudarsono, 2015).
Secara  yuridis  tindak  pidana  adalah  segala tingkah  laku  manusia  yang  bertentangan  dengan hukum,  dapat  dipidana,  yang  diatur  dalam  hukum pidana.  Tindak  pidana  penusukan  dapat  dikenakan salah  satu  dari  pasal-pasal  dalam  KUHP  tentang menghilangkan nyawa seseorang, yang dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang disengaja dan tidak disengaja.  Seperti  Pasal  338  KUHP  dengan ancaman  pidana  lima  belas  tahun,  bila  pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara disengaja,  dimana  perbuatan  pelaku  menyebabkan hilangnya  nyawa  seseorang,  yang  dapat  dibagi menjadi dua kelompok yaitu yang disengaja dan tidak disengaja.  Seperti  Pasal  338  KUHP  dengan
ancaman  pidana  lima  belas  tahun,  bila  pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan dengan cara disengaja,  dimana  perbuatan  pelaku  menyebabkan hilangnya  nyawa  seseorang  dilakukan  dengan segera  yaitu  waktu  antara  niat  dan  perbuatan sehingga  memberikan  kesempatan  untuk  berpikir tentang cara pelaksanaan penusukan, maka berlaku Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun penjara  karena  tindak  pidana  penusukan  yang direncanakan  lebih  dahulu.  Direncanakan  lebih dahulu (voorbedachte rade) menunjukan suatu ruang waktu  yang  tidak  demikian  sempit  dan  tidak  pula demikian lama. Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah  Hindia-Belanda  yang  tentunya  telah tertinggal  oleh kemajuan  yang  terjadi  dalam kehidupan masyarakat (Yosuki, & Tawang, 2018).

## 1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana
Simons mengatakan  bahwa strafbaar feit ialah kelakuan  yang  diancam  pidana,  yang  bersifat melawan  hukum  yang  berhubungan  dengan kesalahan  dan  dilakukan  oleh  orang  yang  mampu bertanggung  jawab.  Van  Hamel menyatakan istilah strafbaar  feit itu  sebagai  kelakuan  manusia  yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan (Krismen, 2013)
Tindak  pidana  pembunuhan  diatur  dalam KUHPidana termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 pasal,  yakni  Pasal  338  sampai  dengan  Pasal  350.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Secara  terminologis  pembunuhan  adalah  perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan menurut  KUHPidana  istilah  pembunuhan  adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku  III.  Pembagian  tindak  pidana  menjadi “kejahatan”  dan  “pelanggaran“  itu  bukan  hanya merupakan  dasar  bagi  pembagian  KUHP  kita menjadi Buku  ke  II  dan  Buku  ke  III  melainkan  juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
Menurut  cara  merumuskannya,  dibedakan dalam  tindak  pidana  formil  (formeel  Delicten)  dan tindak  pidana  materil  (Materiil  Delicten).  Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa  larangan  yang  dirumuskan  itu  adalah melakukan  perbuatan  tertentu.  Misalnya  Pasal  362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti  larangannya  adalah  pada  menimbulkan akibat yang  dilarang,  karena  itu  siapa  yang  menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
Menurut  bentuk  kesalahan,  tindak  pidana dibedakan  menjadi  tindak  pidana  sengaja  (dolus delicten)  dan  tindak  pidana  tidak  sengaja  (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang  diatur  di  dalam  KUHP  antara  lain  sebagai berikut:  Pasal  338  KUHP  (pembunuhan)  yaitu dengan  sengaja  menyebabkan  hilangnya  nyawa orang  lain,  Pasal  354  KUHP  yang  dengan  sengaja
melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga  dapat  dipidana  jika  ada  kesalahan,  misalnya Pasal  359  KUHP  yang  menyebabkan  matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
Menurut  macam  perbuatannya,  tindak  pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil  adalah  perbuatan  untuk  mewujudkannya diisyaratkan  dengan  adanya  gerakan  tubuh  orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan  Penipuan  (Pasal  378  KUHP).  Tindak  Pidana pasif  dibedakan  menjadi  tindak  pidana  murni  dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang  dirumuskan  secara  formil  atau  tindak  pidana yang  pada  dasarnya  unsur  perbuatannya  berupa perbuatan  pasif,  misalnya  diatur  dalam  Pasal 224,304  dan  552  KUHP.Tindak  Pidana tidak  murni adalah  tindak  pidana  yang  pada  dasarnya  berupa tindak  pidana  positif,  tetapi  dapat  dilakukan  secara tidak  aktif  atau  tindak  pidana  yang  mengandung unsur  terlarang  tetapi  dilakukan  dengan  tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak  menyusui  bayinya  sehingga  anak  tersebut meninggal.
Dengan  kata  lain  berdasarkan  pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik  pembunuhan  termasuk  dalam  delik  materiil (materieel delict), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan  secara  materiil,  yakni  delik  yang  baru dapat  dianggap  telah  selesai  dilakukan  oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif  atau constitutief-gevolg)  yang  tidak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
88
dikehendaki  oleh  Undang-Undang. Menurut  Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya wujud  perbuatan,  adanya  suatu  kematian,  dan adanya  hubungan  sebab  akibat  (causal  verband) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan (Batas, 2016). Ketiga  syarat  tersebut  merupakan satu kesatuan  yang  bulat,  meskipun  dapat  dibedakan akan  tetapi  apabila  salah  satu  syarat  di  atas  tidak terpenuhi  maka  delik  pembunuhan  dianggap  tidak terjadi.  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  delik pembunuhan  dapat  terjadi  apabila  adanya  wujud perbuatan  serta adanya  kematian  (orang  lain)  dan keduanya  ada  hubungan  sebab  akibat  antara perbuatan  dan  akibat  yang  ditimbulkan  yakni kematian.  Bahwa  akibat  dari  kematian  haruslah disebabkan  dari  perbuatan  itu  apabila  tidak  ada causal  verband antara  keduanya  yakni  suatu perbuatan  dengan  akibat  yang  ditimbulkan  yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.
Setiap  tindak  pidana  yang  terdapat  di  dalam KUHPidana  dapat  dijabarkan  kedalam  unsur-unsur. Unsur sebagai syarat untuk dapat dipidananya suatu perbuatan dari pelaku dan yang muncul dari bagian umum kitab undang-undang dan asas hukum umum. Untuk menjabarkan  suatu  rumusan  delik  ke  dalam unsur-unsurnya,  maka yang  harus  diperhatikan terlebih  dahulu  adalah  suatu  tindakan manusia, dimana  tindakan  seseorang  tersebut  telah melakukan sesuatu  tindakan  yang  dilarang  oleh undang-undang. Unsur-unsur  setiap  tindak  pidana
dibagi  menjadi  dua  macam  unsur,  yaitu Unsur Subyektif dan Unsur Obyektif.
Dalam  KUHPidana  tidak  ada  ketentuan tentang  arti  kemampuan bertanggungjawab.  Yang berhubungan  dengan  kemampuan bertanggung jawab  adalah  Pasal  44  KUHPidana (Punuh,  2015). Sedangkan  yang dirumuskan  dalam  Pasal  44 KUHPidana  yang  hanya  mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab  karena  jiwa  yang  cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, dan tidak  mampu bertanggungjawab  atas  perbuatannya karena jiwa yang masih muda. Jadi, jika pelaku tidak mampu  bertanggungjawab,  pelaku akan  dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.
Alasan  penghapus  pidana  dapat  dibedakan menjadi dua  bagian  antara  lain,  alasan  pembenar dan  alasan  pemaaf. Alasan  pembenar  berkaitan dengan  perbuatan  dan  alasan  pemaaf berkaitan dengan  sikap  batin  seseorang. Salah  satu  yang termasuk  dalam  alasan  pembenar  adalah daya paksa  dan  pembelaan  terpaksa.  Dalam  Pasal  48 KUHP, dinyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan  tindak pidana  karena  pengaruh  daya paksa,  tidak  dipidana.  Daya  paksa merupakan perbuatan  yang  dilakukan  orang,  dimana fungsi batinnya  tidak  dapat  bekerja  secara  normal karena  adanya tekanan-tekanan dari  luar,  orang  itu dapatdimaafkan kesalahannya. Pembelaan  terpaksa, terdiri  dari  dua  kata  yaitu  pembelaan dan  terpaksa. Pembelaan  yang  dimaksud  memilki  arti  bahwa harus ada  hal-hal  yang  memaksa  terlebih  dahulu sebelum terdakwa melakukan perbuatannya.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Sedangkan,  terpaksa  diartikan  tidak  ada jalan  lain bagi  yang  terkena  untuk  pada  saat-saat  itu melakukan serangan.
2. Perlindungan  Hukum  Korban  Tindak  Pidana Penusukan dalam Peradilan Pidana
Perlindungan  adalah  suatu  perbuatan  untuk melindungi, memberikan  pertolongan.  Sedangkan hukum  menurut  J.C.T.  Simorangkir  dan  Woerjono Sastropranoto  adalah  peraturan-peraturan  yang bersifat  memaksa  yang  menentukan  tingka  laku =]manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib (Simorangkir, & Sastropratnoto,  2010). Perlindungan  hukum sebagai  suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu konsep  di  mana  hukum  dapat  memberikan  suatu keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan kedamaianDalam  negara  hukum,  perlindungan hukum  mencerminkan  kewajiban  dan  tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati,  melindungi,  menegakkan  dan memajukan  hak-hak  asasi  manusia  berdasarkan Undang-Undang dan peraturan hukum.
Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  2014  tentang  Lembaga  Perlindungan  Saksi dan  Korban  menyatakan  pengertian  korban  adalah seseorang  yang  mengalami  penderitaan  pisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  2014 (yang  selanjutnya ditulis UU  PSK) menjelaskan  mengenai  hak  yang diberikan  kepada  saksi  dan  korban  yang  meliputi: memperoleh  perlindungan  atas  keamanan  pribadi,
Keluarga,  dan  harta  bendanya,  serta  bebas  dari Ancaman  yang  berkenaan  dengan  kesaksian  yang akan,  sedang,  atau  telah  diberikannya;  ikut  serta dalam  proses  memilih  dan  menentukan  bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan  tanpa  tekanan;  mendapat  penerjemah; bebas  dari  pertanyaan  yang  menjerat;  mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; mendapat informasi  mengenai  putusan  pengadilan;mendapat informasi  dalam  hal  terpidana  dibebaskan; dirahasiakan  identitasnya;  mendapat  identitas  baru; mendapat  tempat  kediaman  sementara;  mendapat tempat  kediaman  baru; memperoleh  penggantian biaya  transportasi  sesuai  dengan  kebutuhan; mendapat  nasihat  hukum; memperoleh  bantuan biaya  hidup  sementara  sampai  batas  waktu Perlindungan  berakhir;  dan/atau  mendapat pendampingan.
Wujud  implementasi  perlindungan  korban tindak  pidana  penusukan sebagai  pihak  yang dirugikan,  korbanpun berhak  untuk  memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta  bendanya,  serta  bebas  dari  Ancaman  yang berkenaan  dengan  kesaksian  yang  akan,  sedang, atau  telah  diberikannya. Maka  sudah  sewajarnya apabila  nanti  korban  penusukan  mendapatkan perlindungan sesuai yang di maksud pasal 5 ayat (1) huruf  a  Undang-undang  Perlindungan  Saksi  dan Korban (yang selanjutnya disebut LPSK).
Berdasarkan  Pasal  6  Undang-Undang  No.31 Tahun    2014  atau  UU  PSK  menyatakan  bahwa korban hak asasi manusia yang berat, korban tindak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
90
pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, korban  penyiksaan korban  tindak  pidana  kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat selain yang dimaksud Pasal 5 juga berhak mendapatkan bantuan berupa medis  dan  bantuan  rehabilitasi  serta psikologis, namun dalam bantuan tersebut diberikan berdasarkan keputusan Lembaga Pellindungan Saksi dan  Korban. Penulis  berharap  diadakannya Pembaharuan  terhadap  peraturan  tersebut  agar, ketika ada korban yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)  UU  PSK, Lembaga  Perlindungn  Saksi  dan Korbann  sesuai  namanya  lebih  memaksimalkan dalam memberikan  perlindungan  terhadap  para korban, sebab korban yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) merupakan korban tindak pidana yang berat yang  semestinya  apabila  LPSK sebagai  lembaga yang bertanggung jawab terhadap saksi dan korban mengetahui  adanya  korban  yang dimaksud  Pasal  6 ayat (1), tanpa menunggu Laporan dari korban.
Dalam Pasal  7A  (1) Undang-undang  No  31 Tahun  2014  menyatakan Korban  kejahatan  berhak mendapat  restitusi  seperti; kompensasi  atas hilangnya penghasiilan mereka; mengganti kerugian yang disebabkan  oleh  penderitaan  secara  langsung yang merupakan hasil dari kejahatan; dan atau biaya pengantiann perawatan medis dan atau psikologis;
Restitusi  tersebut  dapat  diberikan  kepada semua  korban  termasuk  korban  penganiayaan  dan pemukulan  dimana  hal  ini  diatur  berdasarkan Keputusan  Lembaga  Perllindungan  Saksi  dan Korban.
Jika  korban  meninggal  dunia  diatur  dalam Pasal 7A Ayat (6) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014  tentang  Perlindungan Saksi  dan  Korban menyatakan  bahwa  LPSK memberikan  teknan kepada pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada ahli  waris  korban,  jika  mereka  yang bertanggungjawab  tidak  mampu  maka  sebagai gantinya LPSK selaku perwakilan dari Negara secara otomatis  harus  memberikan  secara  langsung  tanpa menunggu  pelaku  ditetapkan  tersangka  oleh Penyidik.
Dalam  proses  penegakan  hukum  pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait di dalamnya, yaitu  pihak  pelaku  tindak  pidana  (offenders)  dan pihak  korban  kejahatan  (victims).  Oleh  karena  itu, maka  kedua  pihak  tersebut  harus  mendapat perhatian  yang  seimbang.  Dengan  demikian,  dalam proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang  merasa  dirugikan  baik  dipandang  dari  sudut penegakan  hukum  pidana  maupun  dalam  usaha penanggulangan  kejahatan  yang  terjadi  dalam masyarakat.
Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak  terungkapnya  jumlah  kriminalitas  seperti korban yang memang  tidak  tahu  bahwa  dirinya menjadi korban, misalnya kehilangan harta milik yang sama  sekali  tidak  dirasakan,  karena  harta  milik tersebut  banyak  sekali  jumlahnya; korban  tidak mengetahui bahwa secara yuridis ia dapat menuntut kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  kecurangan  pihak lain, misalnya ada kecurangan dalam jual beli barang konsumsi di toko yang tidak sesuai dengan keadaan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
91
yang  sebenarnya.  Dalam  hal  ini  korban  tidak  tahu atau  tidak  tahu  harus  berbuat  apa; korban  telah bersusah  payah  berhubungan  dengan  aparat penegak hukum, karena dirasakan kerugiannya tidak terlalu besar dan dapat diabaikan saja, atau merasa bahwa tidak ada gunanya melaporkan; korban justru khawatir  akan  menderita  keadaan  yang  lebih memalukan  jika  apa  yang  dialaminya  dilaporkan pada penegak hukum, misalnya dalam hal kejahatan perkosaan dan kejahatan seksual lainnya sedangkan korban takut akan terjadinya pembalasan dari pelaku jika korban melaporkan  kejadian yang  menimpa dirinya  dan  pihaknya merasa  tidak  ada  kepastian untuk mendapatkan perlindungan.
Perlindungan  korban  sudah  diatur  dalam Undang-undang  dasar  Republik  Indonesia  Tahun 1945 mengatur hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai 28J, yang menyatakan mengenai hak setiap orang  untuk  mendapat atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan  yang  sama  di  hadapan  hukum. Perlindungan  terhadap  korban  kejahatan seperti korban  tindak  pidana  penusukan  jika  diteliti perlindungan  korban  sudah  diatur  dalam  Undang- undang  dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengatur hak asasi manusia pada Pasal 28A sampai 28J,  yang  menyatakan  mengenai  hak  setiap  orang untuk  mendapat atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.Pada saat mengamati Perlindungan hokum terhadap  korban kejahatan  penusukan dapat  berupa perlindungan
abstrak atau perlindungan tidak langsung, karena jika korban  tidak  membuat  permintaaan untuk  meminta perlindungan kepada  LPSK, tidak  akan mendapatkan perlindungan, dan bahkan permohonan tersebut harus di pelajari dan diperiksa secara  rinci  saat permohonan  yang  diajukan  dalam keadaan mendesak, tekanan dari luar maupun dalam dan  kerugian  yang  besar,  maka  baru  LPSK memberikan  perlindungan  kepada  korban, namun Korban  sebagai  pihak  yang  dirugikan  dalam kejahatan  tetapi  tidak  menerima perhatian  secara menyeluruh. Perlindungan korban kejahatan penting keberadaan  penderitaan  korban  ini  penting  karena keberadaan  peneritaan  korban  kejahata,  namun berakhir  dengan    putusan  pengadilan  dan berakhirnya hukuman. Untuk memperoleh perlindungan, Permohonan yang dibuat oleh korban atau  keluarga  dan  atau  kuasa  hukum (advokat)n korban, mendapatkan restitusi serta kompensasi jika korban  tidak menjadi  aktif  mengajukan  permintaan memohon perlindungan korban tidak dapat menerima haknnya yang berupa restitusi dan kompensasi.
Selain  itu  kerugian  yang  dialami  para  korban juga dapat  berupa  mental  dan  psikis  yang  saat  ini belum  diatur  dalam  UU  LPSK,  maka  dalam  hal  ini Penulis  berpendapat  dibutuhkannya  kompensasi kepada  korban yang  dalam  bentuk biaya  hidup karena  biaya  hidup  yang  diberikan  ketika peroses perkara  persidangan  berlangsung,  hal  ini  akan memperbaiki  mental  dan  psikis  korban, dimana negara maupun pelaku telah memperhatikan korban, serta jika  dibutuhkan korban memperoleh ajaran

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
92
yang  bersifat  keagamaan  seperti memberikan pembelajaran  yang  merupakan  motifasi  bagi  para korban  dan  keluargannya. Oleh  karena  itu korban juga merasa  tenang  dalam  hatinya,  maka  dari  itu didalam lembaga  perlindungan  saksi  dan  korban dibutuhkannya seseorang yang mampu memberikan kompensasi  tersebut kepada  korban,  karena sifart dari motivasi belajar hal itu akan mendorong korban untuk lebih tenang kejiwaanya setelah kejadian yang menimpa korban.
Penulis  berharap  Lembaga  Perlindungan Saksi  dan  Korban diharapkan  untuk  aktif  dalam menangani  perlindungan  korban,  tanpa  menunggu permohonan  yang  diajukan  oleh  korban  atau keluarga  atau  hukum  nasihatnya  korban,  jika Lembaga tidak mengetahui adanya tindak pidana itu dilakukan, maka informasi permintaan dari polisi atau bekerja  sama  dalam  kaitannya  dengan  kejahatan yang terjadi, polisi untuk lembaga perlindungan saksi korban  dan  kejahatan  terkait,  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang Indonesia  polisi  Pasal  nasional  4  dari  tujuan kepolisian  nasional  Indonesia  untuk  melakukan keamanan  internal  termasuk  menjaga  ketertiban umum dan keamanan, ketertiban dan aturan hukum, pelaksanaan  perlindungan  ,  tempat  tinggal  dan pelayanan  terhadap  perdamaian  komunitas  dan masyarakat  terbinanya  untuk  membela  hak  asasi manusia.
Pemidanaan yang  merupakan tindakan seorang  penjahat. Pidana  dijatuhkan  agar  pelaku tidak melakukan  tindak  pidana dan  orang  lain  takut
melakukan  kejahatan  serupa.  Pemidanaan  bukan dimaksudkan  sebagai  upaya  balas  dendam melainkan  sebagai  upaya  pembinaan  agi  seorang pelaku kejahatan sekaligus upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan yang serupa.
Sehubungan dengan istilah sistem, dalam ilmu hukum  pidana  sering  dibicarakan  adanya  sistem pidana  dan  pemidanaan Dalam  Pasal  183  KUHAP menunjukan  bahwa  hukum  acara  pidana  positif Indonesia  menganut  sistem  pembuktian  negatif (negative bewijstheorie) (negative bewijstheorie) atau yang  disebut  juga  dengan  pembuktian  Undang- Undang secara negatif (negative wettelijke) (negative wettelijke). Alasannya karena  dalam penerapan KUHPidana  lebih  menggunakan  cara  dan  alat-alat bukti  yang  berada  dalam  Undang-Undang  serta dengan keyakinan hakim.
Peradilan  pidana  seharusnya berdasarkan kualitas  dan  kuantitas  dengan  penderitaan  dan kerugian  yang  diderita  korban.  Dalam  Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum mengatur secara rinci mengenai ganti kerugian yang diberikan korban tindak  pidana  penusukan,  Sebagaimana diuraikan  beberapa  bentuk perlindungan  terhadap korban  agar  perlindungan  kepada  korban  terwujud dan bisa dirasakan oleh koban yakni putusan hakim yang  memuat  mengenai  ganti  rugi,  Restitusi  dan Kompensasi.
Dalam KUHAP istilah  ganti  rugi  diatur dalam Pasal  99  ayat  (1)  dan  (2) dengan  penekanan  pada pengantian biaya  yang  telah  dikeluarkan oleh  pihak yang  dirugikan  atau  korban. ini  berarti  bahwa

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
93
kehilangan  yang  dimaksud  adalah  kerusakan material. Sementara  itu,  kerusakan  material  tidak termasuk  dalam  percakapan  hukum  acara  pidana. penggantian  kerugian korban berupa memenuhi kerusakan material dan semua biaya yang telah di keluarkan,  dan emossional dari korban.  Sedangkan dari  segi kepentingan  pelaku, berubah  kewajiban mereka  dilihat  sebagai  bentuk  dari  hukuman  yang dikenakan  dan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang konkret,  sedangkan  restitusi  lebih berfokus  pada tanggung  jawab  penulis  konsekuensi  yang disebabkan  oleh  kejahatan  sehingga  tujuan  utama adalah  untuk  mengatgasi  semua  kerugian  yang diderita  korban,  selain  kompensasi,  restitusi, kompensasai.  Komensasi  adalah  bentuk  dari  ganti rugi  yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia.
Dari  tiga  komponen  diatas  merupakan perlindungan  yang  perlu  diterapkan  kepada  korban, sebab  selama  ini  putusan  hakim  tidak  memuatkan ganti  kerugian,  restitusi  dan  kompensasi,  sehingga dengan adanya tiga komponen tersebut perlindungan korban  dapat  terwujud.  Perlindungan  hukum  dalam KUHAP  dan  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi Dan  Korban  belum  dapat  dikatakan  efektif  untuk kepentingan  dan  penderitaan  yang  dialami  korban kejahatan,  oleh  karena  itu  KUHAP  dan  Undang- Undang  Perlindungan  Saksi  Dan  Korban  mengatur tentang ganti rugi hanya terpaku pada kerugian yang bersifat materiil itupun sulit diterapkan kepada korban baik  melalui  lembaga  perlindungan  korban  ataupun melalui  putusan  Hakim.  Sebab  didalam  undang-
undang  LPSK  terpaku  dengan  adanya  peraturan tentang perlindungan diberikan terhadap korban jika korban membuat permohonan yang diajukan kepada LPSK,  apabila  korban  tidak  membuat  permohonan yang  diajukan  kepada  LPSK.  Maka  ia  tidak mendapatkan  perlindungan  yang  berupa  restitusi maupun kompensasi.
Dari  3  komponen  diatas  ialah  proteksi  yang butuh  diterapkan  kepada  korban,  karena sepanjang ini  vonis  hakim  tidak  memuatkan  ubah  kerugian, restitusi  serta  kompensasi,  sehingga  dengan terdapatnya  3  komponen  tersebut  proteksi  korban bisa  terwujud.  Proteksi  hukum  dalam  KUHAP  serta Undang- Undang Proteksi Saksi Serta Korban belum bisa  dikatakan  efisien  buat  kepentingan  serta penderitaan  yang  dirasakan  korban  kejahatan,  oleh sebab  itu  KUHAP  serta  Undang- Undang  Proteksi Saksi Serta Korban mengendalikan tentang ubah rugi cuma terpaku pada kerugian yang bertabiat materiil itupun  susah  diterapkan  kepada  korban  baik  lewat lembaga proteksi korban maupun lewat vonis Hakim. Karena  didalam  undang- undang  LPSK  terpaku dengan  terdapatnya  peraturan  tentang  proteksi diberikan  terhadap  korban  bila  korban  membuat permohonan  yang  diajukan  kepada  LPSK,  apabila korban  tidak  membuat  permohonan  yang  diajukan kepada LPSK. Hingga dia tidak memperoleh proteksi yang berbentuk restitusi ataupun kompensasi.
Proteksi  hukum  wajib  cocok  dengan pandangan  hidup  pancasila.  Indonesia  ialah  negeri hukum  sepatutnya  membagikan proteksi  hukum terhadap  masyarakat  masyarakatnya  yang  cocok

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
94
dengan  pancasila  spesialnya  terhadap  korban kejahatan.  Sebab  korban  merupakan  seorang  yang sangat  dirugikan  dalam  kejahatan  tersebut,  Oleh sebab itu proteksi hukum bersumber pada pancasila berarti pengakuan serta proteksi hendak harkat serta martabat  korban  atas  dasar  nilai  keTuhanan, kemanusiaan,  persatuan  ataupun  permusyawaratan dan keadilan sosial.
Dalam  sistem  hukum  pidana  para  penegak hukum  dituntut  mengedapankan  kejujuran  serta ketulusan  dalam  melaksanakan  sistem  hukum, mereka  wajib  memiliki  empati  serta  kepedulian terhadap  penderitaan  korban  tindak  pidana. Kepentingan  terhadap  korban(  kesejahteraan  serta kebahagiaan)  wajib  jadi  titik  orientasi  serta  tujuan akhir dalam penyelenggaraan sistem hukum.
Dalam  contoh  kasus  Penusukan  yang  terjadi kepada  Wiranto, Penusukan  termasuk  kedalam pembunuhan  berencana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  340  KUHPidana  yang  menyatakan  bahwa barang  siapa  sengaja  dan  dengan  rencana  lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan  dengan  rencana  (moord  ) (moord), dengan  pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur hidup  atau  selama  waktu  tertentu,  paling  lama  dua puluh tahun .
Selain  melanggar  KUHPidana  pelaku  telah melanggar Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  yang  menyatakan  bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap
Objek  Vital  yang  Strategis,  lingkungan  hidup  atau Fasilitas  Publik  atau fasilitas  internasional dapat dikenakan sanksi.
Undang-undang  yang  mengatur  tentang pemberian kompensasi restitusi dan bantuan hukum kepada  korban  kejahatan  diatur  dalam  Peraturan pemerintah  No.44  Tahun  2008  Tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi  dan  bantuan  hukum  kepada saksi dan korban dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) menyatakan  bahwa korban  pelanggaran  hak  asasi manusia  yang  berat  berhak  memperoleh Kompensasi. Korban Penusukan berhak mendapatkan  kompensasi  sebagaimana  disebutkan dalam Peraturan pemerintah No.44 Tahun 2008.
Proteksi  korban  pada  KUHAP  penegakan hukum  kelemahan  mendasar  merupakan  tidak terpenuhinya  hak  korban  kejahatan  dalam  proses penangan masalah pidana ataupun akibat yang wajib ditanggung  oleh  korban  kejahatan  sebab  proteksi hukum terhadap korban kejahatan tidak memperoleh peraturan  yang  secara  spesial  mengendalikan menimpa  tindak  pidana  penusukan.  Perihal  ini  bisa dilihat  dalam  KUHAP  sedikit  Pasal- Pasal  yang mangulas  tentang  korban,  pembahasannya  juga tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan  cuma  bagaikan  masyarakat  negeri  biasa yang  memiliki  hak  yang  sama  dengan  masyarakat negeri  yang  yang  lain.  Sebutan  yang  digunakan dalam  kedudukan  dan  peran  korban.  Semacam dalam  Pasal  160  ayat  1b  kitab  undang- undang hukum kegiatan pidana disebutkan kalau“ yang awal didengar keterangannya merupakan korban yang jadi

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
95
saksi”. Dengan demikian posisi korban tindak pidana dalam  KUHAP  hannyalah  bagaikan  saksi  dari sesuatu  masalah  pidana  yang  sekedar  buat meyakinkan kesalahan terdakwa ataupun tersangka. Proteksi  hukum  wajib  cocok  dengan  pandangan hidup  pancasila.  Indonesia  ialah  negeri  hukum sepatutnya  membagikan  proteksi  hukum  terhadap masyarakat  masyarakatnya  yang  cocok  dengan pancasila  spesialnya  terhadap  korban  kejahatan. Sebab  korban  merupakan  seorang  yang  sangat dirugikan  dalam  kejahatan  tersebut,  Oleh  sebab  itu proteksi  hukum  bersumber  pada  pancasila  berarti pengakuan  serta  proteksi  hendak  harkat  serta martabat  korban  atas  dasar  nilai  keTuhanan, Kemanusiaan,  persatuan  ataupun  permusyawaratan dan keadilan sosial.
Dalam  sistem  hukum  pidana  para  penegak hukum  dituntut  mengedapankan  kejujuran  serta ketulusan  dalam  melaksanakan  sistem  hukum, mereka  wajib  memiliki  empati  serta  kepedulian terhadap  penderitaan  korban  tindak  pidana. Kepentingan  terhadap  korban(  kesejahteraan  serta kebahagiaan)  wajib  jadi  titik  orientasi  serta  tujuan akhir dalam penyelenggaraan sistem hukum.
Kedudukan korban dan perlindungannya tidak diatur khusus sebagaimana dikemukakan pada bab- bab  terdahulu,  korban  dalam  KUHAP  hanya  diatur dalam  beberapa  Pasal  saja.  Pasal  98  ayat  (1) KUHAP  menyatakan  bahwa  Jika  suatu  perbuatan yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam  suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim
ketua  sidang  atas  permintaan  orang  itu  dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti  kerugian  kepada  perkara  pidana  itu (Wibowo, 2016).
Pasal 99 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa Apabila  pihak  yang  dirugikan  minta  penggabungan perkara  gugatannya  pada  perkara  pidana sebagaimana  dimaksud  Pasal  98,  maka  pengadilan negeri  menimbang  tentang  kewenangannya  untuk mengadili  gugatannya  tersebut,  tentang  kebenaran dasar gugatan dan tentang hukum penggantian biaya yang  dirugikan  tersebut.  Ayat  (2)  kecuali  dalam  hal pengadilan  negeri  menyatakan  tidak  berwenang mengadili  gugatan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1) atau  gugatan  tidak  dapat  diterima,  putusan  hakim hanya  memuat  tentang  penetapan  hukuman pengantian biaya  yang  telah  dikeluarkan oleh  pihak yang dirugikan. Ayat (3) berbunyi, putusan mengenai ganti  kerugian  dengan  sendirinya  mendapat kekuatan  tetap  apabila  putusan  pidananya  juga mendapat kekuatan hukum tetap.
Pasal 100 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa apabila  terjadi  penggabungan  perkara  perdata  dan perkara  pidana  maka  pengabungan  itu  dengan sendirinya  berlangsung  dalam  pemeriksaan  tinggat banding.  Ayat  (2)  menyatakan  apabila  terhadap suatu  perkara  pidana  tidak  diajukan  permintaan banding,  maka  permintaan  banding  mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.
Pasal 98- 100 KUHAP ialah Pasal- Pasal yang berkaitan dengan hak korban dalam menuntut ubah kerugian.  Mekanisme  yang  ditempuh  merupakan

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
96
mencampurkan  masalah  gugatan  ubah  kerugian pada masalah pidana. Penggabungan masalah ubah kerugian  ialah  syarat  yang  terdapat dalam  KUHAP( Yulia,  2013).  Tetapi  syarat  Pasal- Pasal  tersebut susah diterapkan apalagi tidak terdapat korban yang menuntut  syarat  ubah  kerugian  dalam  KUHAP, karena  dalam  prosedurnya  di  anggap  sangat  rumit sekali.  Sebab  buat  mengajukan  gugatan  ubah  rugi dikira  dalam  ranah  masalah  perdata  yang mengunakan  biayanya  diucap  bayaran  masalah perdata  supaya  masalah  tersebut  bisa  di  jalankan cocok syarat majelis hukum. Supaya masalah pidana tentang  ganti- rugi  ataupun  konpensasi  tidak  susah buat  diterapkan  terpaut dengan  proteksi  korban kejahatan,  telah  sepantasnya  penuntut  universal kedepanya sanggup mencampurkan antara tuntutan serta  gugatan  terpaut  dengan ubah  rugi  yang  wajib diberikan  korban  kejahatan.  Menimpa  gugatan pidana  yang  diajukan  Jaksa  penuntut  universal dalam positanya termuat kerugian- kerugian ataupun penderitaan  yang  dirasakan  oleh  korban  tindak pidana  kejahatan  berikutnya  petitumnya  muat perhohonan  ganti- rugi,  kompensasi  yang dimohonkan  kepada  majelis  hakim  supaya membagikan  vonis  ataupun  mengabulkan  gugatan dan  tuntunya  jaksa  penuntut  universal.  Perihal tersebut  berarti  sekali  menimpa  proteksi  terhadap korban  kejahatan.  Perihal  demikian  bisa  dicoba apabila  korban  belum  memperoleh  ubah  rugi  dari pelakon.  Karena  hukum  buat  manusia  spesialnya orang yang dirugikan( korban) tindak pidana. Apabila syarat gugatan digabungkan dengan tuntutan, hingga
disana  keberadaan  korban  kejahatan  diperjuangkan oleh  negeri  yang  diwakili  jaksa  penuntut  universal dalam  peradilan  Proteksi  korban  ialah  salah  satu subsistem dari sistem hukum pidana. Makna sistem dalam bermacam teori yang berpandangan itu tidak senantiasa  jelas  serta  tidak  pula  seragam.  Dalam sistem  hukum  pidana  para  penegak  hukum  dituntut mengedapankan  kejujuran  serta  ketulusan  dalam melaksanakan sistem hukum, mereka wajib memiliki empati serta kepedulian terhadap penderitaan korban tindak  pidana.  Kepentingan  terhadap  korban( kesejahteraan  serta  kebahagiaan)  wajib  jadi  titik orientasi  serta  tujuan  akhir  dalam  penyelenggaraan sistem hukum.
Undang-undang  Nomor  31 tahun  2014  tentang Perlindungan  Saksi  dan  Korban  pada  Pasal  28 menyatakan  bahwa perlindungan disebutkan dalam ayat (1) huruf a sampai huruf d menyatakan bahwa Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan atau Korban diberikan  dengan  syarat mengenai sifat  pentingnya keterangan Saksi dan atau Korban; tingkat Ancaman yang  membahayakan; hasil  analisis  tim  medis  atau psikolog terhadap Saksi dan atau Korban; dan rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan.
Oleh karena itu kedudukan dan peran korban akan sangat tergantung pada peradilan pidana yang dianut  dan  dijalankan  negara.  Jika  suatu  perbuatan dirumuskan sebagai perbuatan pidana, maka segala upaya  yang  perlu  dilakukan  terhadap  perbuatan  itu menjadi  hak  monopoli  aparat  penegak  hukum. Korban cukup memberikan laporan atau pengaduan, tindakan  selanjutnya  diserahkan  kepada  aparat

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
penegak  hukum  (polisi) . Laporan  atau  pengaduan berguna  bagi  kepolisian  untuk  melakukan  tindakan penyelidikan.  Dengan  demikian  dalam  tingkat penyelidikan  kedudukan  dan  peran  korban  sebatas sebagai pelapor dan pembuat aduan. Apabila dalam penyelidikan tersebut kepolisian mendapat kepastian akan  tindak  pidana  yang  terjadi,  maka  langkah selanjutnya  adalah  melakuakan  penyidikan. Peradilan  pidana  selama  ini  lebih  mengutamakan perlindungan  kepentingan  pelaku  tindak  pidana. Padahal  peran  penegak  hukum  dalam  peradilan pidana  sebagai  institusi  yang  berwenang menjatuhkan  sanksi  pidana,  hanya  terbatas  pada pemberian  perlindungan  kepada  tersangka  atau terdakwa  dan  menganggap  bahwa  kepentingan dalam  memberikan  perlindungan  kepada  korban tindak  pidana  diwakili  oleh  jaksa  penuntut  umum. Lebih  baiknya  jaksa  penuntut  umum  memiliki peraturan yang baku memuat tentang kerugian atau penderitaan  korban  kejahatan  yang  harus  di kembalikan  oleh  pelaku  tindak  pidana,  sebab penuntut umum institusi yang mewakili korban tindak pidana kejahatan.
Pengungkapan  suatu  kasus  kejahatan  oleh korban  selamanya  tidak  berjalan  mulus,  banyak korban  yang  enggan  dan  merasa  takut  untuk melaporkan  kejadian  yang  mereka  alami,  berbagai ancaman dan  teror  yang  menakutkan  atas keselamatan dirinya dan keluarganya menjadi alasan penghambat  peranan  korban  tindak  pidana  dalam sistem  peradilan  pidana.Oleh  sebab  itu  peran  ganti rugi  terhadap  korban  sangat  perlu  diterapkan,  agar
dirinya  tidak  takut  dan  dengan  sukarela  untuk melaporkan perkara yang ia alami kepada penyidik. Apabila ganti-rugi tidak didapatkan dan peran korban tidak dianggap, maka dapat dikatakan nasib korban memang  tragis.  Ia  sudah  mengalami  penderitaan, kerugian atau kehilangan sebagai akibat dari tindak pidana  sama  sekali  tidak  mendapat  hak  sedikitpun untuk  memilih  reaksi  macam  apa  dan  bagaimana cara pelaksanaannya yang layak diberikan terhadap pelaku  atau  paling  tidak  apa  yang  harus  diperbuat atau dibebankan kepada pelaku untuk meringankan penderitaannya  sebagai  korban.  Bahkan  seringkali posisi  dan  keadaannya  dieksploitasi  oleh  birokrasi peradilan  demi  untuk  memperlancar  tugas-tugas normatif  yang  mereka  emban.  Kedudukan  tidak menguntungkan  yang  dialami  korban  dalam  sistem peradilan  pidana sekarang  ini  tidak  terlepas  dari konsekuensi  pemisahan  yang  tajam  antara  bidang hukum  pidana  dengan  hukum  perdata.  Perselisihan yang terjadi dalam bidang hukum perdata dianggap urusan  privat  mereka  yang  berselisih,  sehingga penyelesaiannya di serahkan sepenuhnya oleh para pihak. Dengan hal tersebut untuk memberikan peran kepada  korban,  ia  diberi  wewenang  untuk  meminta ganti rugi yang nantinya diwakili oleh jaksa penuntut umum.
Proteksi  tidak  terlepas  dari  proteksi  terhadap korban, proteksi sangatlah berarti spesialnya kepada korban. Sebeb korban merupakan pihak yang sangat dirugikan  dalam  kejahatan  pidana,  hingga  hukum wajib sanggup melindungi terhadap kepentingan dan hak- hak  korban.  Proteksi  hak- hak  korban  tindak

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
98
pidana  kejahatan  penusukan  belum  terdapat pasal tentu  yang  mengendalikan  menimpa  hak- hak korban. Dalam KUHAP mengendalikan syarat terpaut dengan  proteksi  hukum  semacam  restitusi, kompensasi  yang  jelas  terhadap  korban  kejahatan, dan  didalam  Undang- Undang  Lembaga  Proteksi Saksi  serta  Korban  muat  syarat  peratuaran  pasal yang jelas, tegas menimpa proteksi hukum restitusi, kompensasi terhadap korban tindak pidana semacam lembaga  proteksi  saksi  serta  korban  membagikan proteksi  yang  berbentuk  restitusi  ataupun  proteksi kompensasi dan lembaga dorongan hukum semenjak terdapatnya  korban.  Bila  proteksi  terhadap  korban, dikala  pelakon  diresmikan  bagaikan  terdakwa, tersangka,  proteksi  tersebut  belum  dapat  dialami jikalau mengacu pada undangundang LPSK, karena dalam  proses  korban  buat  memperoleh  proteksi menunggu  vonis  majelis  hukum  yang  telah menetapkan  tersangka  bagaikan  terpidana  yang telah berkekuatan hukum.
Dalam  sistem  peradilan  pidana  diharapkan bisa melaksanakan guna hukum pidana baik hukum kegiatan  pidana(  hukum  resmi)  ataupun  hukum pidana  materiilnya. Dengan  berjalannya  sistem peradilan  pidana  sepatutnya  ditegakan  keadilan, kepastian  hukum, hak asasi  manusia  dalam  rangka proteksi  hukum  semacam  restitusi  kompensasi terhadap  korban.  Bagi  Sudikno  Mertokusumo  serta A.  Pitlo,  menafsirkan  undang- undang  tidak boleh menyimpang dari  sistem  perundang - undangan (Tutik, 2012).
Dengan  demikian  sistem  peradilan  pidana pasti memiliki bagian- bagian yang bisa diucap pula bagaikan  sub- sistem,  yang  bekerja  secara  sinergis buat  menggapai  tujuan  penegakan  hukum  pidana. Sub- sistem dari peradilan pidana tersebut terdiri dari kepolisian,  kejaksaan,  majelis  hukum(  kehakiman), serta  lembaga  koreksi,  baik  yang  bertabiat institusional ataupun non- institusional.
Di  Indonesia  tindak  pidana  terjalin  ataupun dilaporkan ataupun diadukan aksi kepada penyelidik serta  penyidik.  Penyelidikan  dicoba  polisi  buat mencari  serta  menciptakan  sesuatu  pristiwa  yang diprediksi bagaikan tindak pidana guna memastikan bisa  tidaknya  dicoba  penyidikan.  Apabila  dalam penyelidikan  tersebut  didapat  kepastian  kalau kejadian  yang  terjalin  ialah  tindak  pidana,  hingga polisi  hendak  melaksanakan  penyidikan.  Perihal tersebut supaya bisa mencari ataupun mengumpulkan  fakta  guna  membuat  cerah  tentang tindak  pidana  yang  terjalin  serta  menciptakan tersangkanya.  Aksi  tingkatan  penyelidikan  serta penyidikan  tersebut  ialah  rangkaian  tidakan  yang dicoba oleh kepolisian.
Oleh sebab itu peran serta kedudukan korban hendak  sangat  bergantung  pada  peradilan  pidana yang  dianut  serta  dijalankan  negeri.  Bila  sesuatu perbuatan  diformulasikan  bagaikan  perbuatan pidana,  hingga  seluruh  upaya  yang  butuh  dicoba terhadap  perbuatan  itu  jadi  hak  dominasi  aparat penegak  hukum.  Korban  lumayan  membagikan laporan  ataupun  pengaduan,  aksi  berikutnya diserahkan  kepada  aparat  penegak  hukum(  polisi).

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Laporan  ataupun  pengaduan  bermanfaat  untuk kepolisian  buat  melaksanakan  aksi  penyelidikan. Dengan  demikian  dalam  tingkatan  penyelidikan peran  serta  kedudukan  korban  sebatas  bagaikan pelapor  serta  pembuat  aduan.  Apabila  dalam penyelidikan  tersebut  kepolisian  menemukan kepastian hendak tindak pidana yang terjalin, hingga langkah  berikutnya  merupakan  melakuakan penyidikan.  Peradilan  pidana  sepanjang  ini  lebih mengutamakan proteksi kepentingan pelakon tindak pidana.  Sementara  itu  kedudukan  penegak  hukum dalam  peradilan  pidana  bagaikan  institusi  yang berwenang  menjatuhkan  sanksi  pidana,  cuma terbatas  pada  pemberian  proteksi  kepada  terdakwa ataupun  tersangka  serta  menyangka  kalau kepentingan  dalam  membagikan  proteksi  kepada korban  tindak  pidana  diwakili  oleh jaksa  penuntut universal.  Lebih  baiknya  jaksa  penuntut  universal mempunyai  peraturan  yang  baku  muat  tentang kerugian ataupun penderitaan korban kejahatan yang wajib  di  kembalikan  oleh  pelakon  tindak  pidana, karena  penuntut  universal  institusi  yang  mewakili korban tindak pidana kejahatan.
Pengungkapan sesuatu permasalahan kejahatan  oleh  korban  selamanya  tidak  berjalan lembut,  banyak  korban  yang  enggan  serta  merasa khawatir  buat  memberi  tahu  peristiwa  yang  mereka natural,  bermacam  ancaman  serta  teror  yang menakutkan  atas  keselamatan  dirinya  serta keluarganya  jadi  alibi  penghambat  peranan  korban tindak  pidana  dalam  sistem  peradilan  pidana.  Oleh karena  itu  kedudukan  ubah  rugi  terhadap  korban
sangat  butuh  diterapkan,  supaya  dirinya  tidak khawatir  serta  dengan  sukarela  buat  memberi  tahu masalah  yang  dia  natural  kepada  penyidik.  Apabila ganti- rugi tidak didapatkan serta kedudukan korban tidak  dikira,  hingga  bisa  dikatakan  nasib  korban memanglah  tragis.  Dia  telah  hadapi  penderitaan, kerugian  ataupun  kehabisan  bagaikan  akibat  dari tindak  pidana  sama  sekali  tidak  menemukan  hak sedikitpun  buat  memilah  respon berbagai apa  serta gimana metode penerapannya yang layak diberikan terhadap  pelakon  ataupun  sangat  tidak  apa  yang wajib diperbuat ataupun dibebankan kepada pelakon buat meringankan penderitaannya bagaikan korban. Apalagi  acapkali  posisi  serta  keadaannya dieksploitasi  oleh  birokrasi  peradilan  demi  buat memperlancar  tugas - tugas normatif  yang  mereka emban. Peran tidak menguntungkan yang dirasakan korban  dalam  sistem  peradilan  pidana  saat  ini  ini tidak  terlepas  dari  konsekuensi  pembelahan  yang tajam  antara  bidang  hukum  pidana  dengan  hukum perdata.  Perselisihan  yang  terjalin  dalam  bidang hukum  perdata  dikira  urusan  privat  mereka  yang berselisih,  sehingga  penyelesaiannya di  serahkan seluruhnya oleh para pihak. Dengan perihal tersebut buat  membagikan  kedudukan  kepada  korban,  dia diberi  wewenang  buat  memohon  ubah  rugi  yang nantinya diwakili oleh jaksa penuntut universal.

## D. SIMPULAN
Peraturan tindak pidana penusukan belum diatur secara khusus namum KUHPidana yang menyatakan bahwa Penusukan  dapat  dikategorikan dalam

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
100
pembunuhan  berencana  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  340  KUHPidana  yang  menyatakan  diancam karena pembunuhan dengan rencana (moord), serta diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana Terorisme  yang  menyatakan  Ancaman  Kekerasan yang  menimbulkan  rasa  takut  atau Seharusnya tindak  pidana  penusukan diatur  secara  khusus mengenai  peraturan  perundang-undangannya  dan korban tindak pidana penusukan harus mendapatkan perlindungan  hukum serta  Pelaku  tindak  pidana diberikan sanksi yang memberikan efek jera kepada pelaku tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Simorangkir, J.C.T.,  & Sastropratnoto, Woerjono.
(2010). Hukum  Indonesia. Jakarta:  Gunung Agung.
Yulia.  (2013). Viktimologi  Perlindungan  Hukum terhadap  Korban  Kejahatan.  Yogyakarta:
Graha ilmu.

## SKRIPSI
Wijaya, Feiby  V. (2017). Tinjauan  Yuridis  terhadap
Tindak  Pidana  Kekerasan  Terhadap  Anak yang  dilakukan  oleh  anak. Universitas

## Hassanudin

## JURNAL
Wibowo, A. (2016). Sumbangan Pemikiran Hak Asasi Manusia  Terhadap  Pembaharuan  Kitab
Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP). Jurnal Media Hukum. Vol 23 (No.2), pp. 128-136.
Sudarsono. C. (2015).  Pelaksanaan  Mediasi  Penal dalam Penyelesaian Tindak Pidana
Penganiayaan. Unnes  Law  Journal, Vol.4,
(No.1), pp.20-34.
Chandra.  (2017).  Correlation  between  theory  of criminal  liability  and  criminal  punishment toward  corporation  in  indonesia  criminal justice. Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.17, (No. 1), pp.105-111.
Ediwarman. (2012).  Paradoks  Penegakan  Hukum Pidana  dalam  Perspektif  Kriminologi  di Indonesia. Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol.8,
(No.1), pp. 38-51.
Hidayat, E. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia. Jurnal Raden
Intan Lampung, Vol.8, (No.2), pp. 80-87.
Batas, Ewis M. (2016). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana  Menurut  Pasal  340 KUHPidana.
Lex Crimen, Vol. V, (No.2), pp.118-125.
Folman,  P. (2018). Penanggulangan  Tindak  Pidana Terorisme. Binamulia  Hukum, Vol.  7,  pp.141- 156
Manarisip, M. (2012 ). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. Lex Crimen, Vol.I, (No.4), pp. 24-40.
Maksum,  M. (2015). Penerapan  Hukum  Jaminan Fidusia  dalam  kontrak  Pembiayaan  Syari”ah.
Jurnal Cita Hukum, Vol.3, (No.1), pp.1-10.

## Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia
Rohmanto.  (2019). Penegakan Hukum  terhadap Tindak  Pidana  Penipuan  Berbasis  Transaksi Elektronik. Jurnal  Penelitian  Hukum, Vol.19,
(No.1), pp.31-51.
Wahidin,  S.(2000). Perlindungan  Hukum  terhadap
Masyarakat  akibat  Pemberitaan  Pers. Jurnal
Ilmu Hukum, Vol.7, (No.13), pp.130-137.
Punuh, Stedy R. (2015).
Kemampuan Bertanggungjawab dalam Pasal 44
KUHPidana. Lex  Crimen, Vol.  IV, (No.3),
pp.83-89.
Sudira,  I  Ketut.  (2014).  The  Construction  of  Penal
Mediation  Model  in  Handling  Family  Negclect
Cases  in  the  Future. International  Journal  of
Education  and  Research, Vol.2, (No.8),  pp.
429-438.
Tutik, Titik T. (2012). Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum ditinjau dari Sudut Filsafat Ilmu dan Teori Ilmu
Hukum. Mimbar  Hukum, Vol.24, (No.3),
pp.444-458.
Krismen,  Y.(2014).  Pertanggungjawaban  Pidana
Korporasi  dalam  Kejahatan  Ekonomi. Jurnal
Ilmu Hukum. Vol.4, (No.1), pp. 133-160.
Yosuki,  Aska.,  &  Tawang,  Dian  Adriawan  Daeng.
(2018). Kebijakan Formulasi Terkait Konsepsi rechterlijk  pardon  (permaafan  hakim)  dalam pembaharuan  hukum  pidana  di  Indonesia.
Jurnal Hukum Adigama, Vol.1, (No.1), pp.1-25.
Amalia,  Rizki.,  Siswanto,  Heni.,  &  WN,  Damanhuri.
(2017). Analisis  Yuridis  Penegakan  Hukum Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan
Bisnis  Online. POENALE  ;  Jurnal  Bagian Hukum Pidana, Vol.5, (No.3), pp.1-11.