…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)

## KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA PROBOLINGGO

## Oleh
Alifia Maulidin 1) , Siti Marwiyah 2) , Avita Khoirunnafiyah 3) 1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Panca Marga Probolinggo
Email: 1 alifiamauld@gmail.com , 2 marwiyah@upm.ac.id , 3 avitakhoirunnafiyah@gmail.com

## Abstrak
Kondisi  pasar  tradisional  di  Kota  probolinggo  dinilai  tidak  nyaman  untuk  pedagang  dan  konsumen. Banyak  bagian  fisik  bangunan  yang  mengalami  kerusakan,  kekurangan  sampah  selokan  yang  sudah ditutup,  penerangan  kurang  dan  banyaknya  pedagang  yang  berjualan  di  balai  karena  mereka  tidak mendapatkan warung. Kendaraan yang parkir di sekitar pasar juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas kendaraan  milik  pedagang  dan  pembeli  yang  keluar  atau  masuk  pasar.  Kondisi  pasar  seperti  yang digambarkan  di  atas,  khususnya  di  pasar  Baru  Kota  Probolinggo  perlu  mendapat  perhatian  lebih  dari berbagai  pihak  terutama  pemangku  kepentingan  pasar  dan  khususnya  dari  pemerintah  daerah  seperti Pengelola.  Padahal  pemerintah  daerah  telah  berupaya  memberdayakan  Pasar  Baru  sebagai  pasar  yang berdaya  saing  pasar  tradisional,  hasilnya  belum  mampu  menyelesaikan  masalah  yang  sebenarnya. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  sesuai  dengan kesesuaiannya karakteristik sosial pedagang dan pengunjung pasar tradisional. Penelitian ini menemukan bahwa  masyarakat  lokal  Pemerintah  Kota  Probolinggo  tetap  perlu  meningkatkan  perhatiannya  dalam pembenahan  pasar  Baru  pengelolaan.  Perhatian  tersebut  harus  mempertimbangkan  [1]  Urgensi peningkatan kebersihan lingkungan pasar, [2] urgensi penataan ulang parkir untuk mengatasi kemacetan, [3]  urgensi  revitalisasi  fisik  bangunan  agar  wujud  fisik  bangunan  sebagai  pasar  modern,  [4]  urgensi revitalisasi arsitektur tata letak pasar yang komprehensif.
Kata kunci: Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, Manajemen, Pasar Tradisional

## PENDAHULUAN
Pengelolaan  pasar  di  Kota  Probolinggo belum  ada  suatu  sistem  pengelolaan  pasar tradisional  yang  baik  sehingga  berdampak  pada ketidakberdayaan  para  pelaku  usaha  dipasar tradisional akibat dari semakin kuatnya pengembangan  pasar  modern.  Pengembangan pasar  modern  di  Kota  Probolinggo  sangat berpengaruh  terhadap  pasar  tradisonal.  Hal  ini karena  pasar  modern  menyediakan  fasilitas  yang nyaman,  area  yang  bersih  dan  penataan  zonasi yang  baik  sehingga  pembeli  sangat  mudah menemukan  berbagai  kebutuhannya.  Kondisi tersebut  sangat  bertolak  belakang  dengan  pasar tradisional  yang  justru  sebaliknya.  Kondisi  pasar tradisional  yang  ada  di  Kota  Probolinggo dianggap  tidak  nyaman  untuk  pedagang  dan  para konsumen.  Fisik  bangunan  pasar  kurang,  sudah rusak,  kurangnya  tempat  sampah,  saluran  limbah yang  telah  tertutup,  kurangnya  pencahayaan  dan
banyaknya  pedagang  yang  berjualan  di  lorong karena  tidak  mendapatkan  bedak.  Keberadaan pedagang  tersebut  mengganggu  kelancaran  akses distribusi dan lalu lintas pengunjung atau pembeli. Hal  ini  tentu  mengurangi  daya  tarik  pengunjung untuk  berbelanja  di  pasar  tradisional.  Parkiran sekitar pasar juga telah mengakibatkan kemacetan kendaraan yang melintas maupun kendaraan milik pedagang  dan  pebelanja  yang  menuju  atau meninggalkan  pasar.    Kondisi  pasar  di  atas, khususnya  pasar  Baru  kota  Probolinggo  perlu mendapatkan  perhatian  lebih  dari  berbagai  pihak khususnya  stakeholder  pasar  dan  pemerintah daerah  sebagai  pengelola.  Meskipun  pemerintah daerah telah melakukan upaya untuk memberdayakan  pasar  Baru  sebagai pasar tradisional  yang  kompetitif,  namun  hasilnya belum  mampu  mengatasi  permasalahan  yang  ada secara nyata. Berdasarkan fenomena sebagaimana diuraikan  dalam  latar  belakang  maka  rumusan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
masalah  penelitian  ini  adalah  “  Bagaimana kebijakan  Pemerintah  Daerah  dalam  Pengelolaan Pasar Tradisional yang ada di Kota Probolinggo.”

## LANDASAN TEORI
1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pasar Tradisional
Menurut  Jimly  Asshiddiqie  (dalam Marcel  Seran.  2014)  bahwa  dalam  konsep negara  hukum  kesejahteraan,  negara  dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang
dihadapi oleh rakyat banyak. Untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat pemerintah bertindak sebagai regulator. Untuk itu  Pemerintah  Kota  Probolinggo  telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo  Nomor  9  Tahun  2011  Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. 2. Kebijakan Pemerintah Dalam menjaga Eksistensi Pasar Tradisional Upaya pemerintah dalam menjaga eksistensi  pasar  tradisional  sebenarnya  sudah mulai nampak dengan adanya wacana-wacana tentang  penertiban  pasar-pasar  tradisional agar  bisa  tertata  rapi  sehingga  nyaman  untuk masyarakat,  namun  wacana  tersebut  belum bisa berjalan maksimal, karena pada kenyataannya  pasar-pasar  tradisional  yang ada  sekarang  keadaanya  justru  masih  banyak yang  tidak  terurus,  sehingga  kesan  pasar tradisonal  yang  kumuh,  bau,  tidak  terawat masih  terngiang  dalam  benak  masyarakat sehingga  masyarakat  lebih  memilih  pergi  ke pasar-pasar  modern  yang  terkesan  bersih, nyaman, wangi dan segar karena menggunakan AC di dalamnya.
Upaya  pemerintah  dalam  menjaga eksistensi  pasar  tradisional  juga  terlihat dengan  adanya  peraturan-peraturan  yang dikeluarkan oleh pemerintah. Semangat pemerintah  untuk  perlindungan  terhadap eksistensi  pasar  tradisional  telah  dibuktikan dengan  lahirnya  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  (Perpres  RI)  Nomor  112  Tahun 2007  tentang  Penataan  dan  Pembinaan  Pasar
Tradisional,  Pusat  Perbelanjaan  dan  Toko Modern serta penjabaran teknisnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Republik  Indonesia  (Permendag  RI)  Nomor:
53/M-DAG/PER/12/  2008  tentang  Pedoman Penataan  Dan  Pembinaan  Pasar  Tradisional, Pusat  Perbelanjaan Dan  Toko Modern. Kedua peraturan tersebut
merupakan pengejawantahan  dari  semangat  Undang Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha Tidak Sehat.
3. Kebijakan  Publik  dalam  Pengelolaan  Pasar Tradisional Sistem kebijakan, sebagaimana dikemukakan oleh Dunn (dalam
Wahyono,2015),  sedikitnya  terdiri  atas  tiga komponen, yaitu komponen pertama: kebijakan  publik  ( public  policies ),  komponen kedua: stakeholders kebijakan ( policy stakeholders ), dan komponen ketiga: lingkungan kebijakan ( policyenvironment ).
Elemen kebijakan publik Gambar 1.1 Komponen Kebijakan Publik
Kebijakan publik (public policies) yang merupakan  isi  kebijakan  itu  sendiri (policy content) terdiri  dari  sejumlah  daftar  pilihan keputusan  tentang  urusan  publik  (termasuk keputusan  untuk  tidak  melakukan  apa-apa)  yang dibuat  oleh  lembaga  dan  pejabat  pemerintah.  Isi sebuah  kebijakan  merespon  berbagai  masalah publik  (publik  issues)  yang  mencakup  berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan semacamnya. Tingkat ketepatan keputusan  sebuah  kebijakan  tergantung  pada ketepatan  dalam  merumuskan  masalah  publik yang  ingin  dipecahkan.  Tujuan  kebijakan  publik menurut  Rahmat  Hidayat  (2015)  adalah  Setiap kebijakan  yang  dikeluarkan  atau  ditetapkan  oleh pemerintah pasti memiliki tujuan.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
Tujuan pembuatan kebijakan publik pada dasarnya adalah untuk :
➢ Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
➢ Melindungi hak-hak masyarakat
➢ Mewujudkan  ketentraman  dan  kedamaian dalam masyarakat
➢ Mewujudkan kesejahteraan masyarakat
4. New  Public  Management  dalam  Pengelolaan Pasar Tradisional
New  Public  management  (NPM)  adalah suatu  sistem  manajemen  desentral  dengan perangkat-perangkat  manajemen  baru  seperti controlling, benchmarking dan lean management. NPM dipahami sebagai
privatisasi  sejauh  mungkin  atas  aktivitas pemerintah.  NPM  secara  umum  dipandang sebagai  suatu  pendekatan  dalam  administrasi publik  yang  menerapkan  pengetahuan  dan pengalaman  yang  diperoleh  dalam  dunia manajemen  bisnis  dan  disiplin  yang  lain untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas kinerja  pelayanan  publik  pada  birokrasi modern.
Prinsip New Public Management (by Hood, 1991)
a) Lebih  berfokus  pada  manajemen,  bukan kebijakan.
b) Adanya  standar  yang  jelas  dan  dilakukannya pengukuran terhadap kinerja yang dicapainya.
c) Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), bukan pada prosedur.
d) Pergeseran  kearah  adanya  tingkat  persaingan yang  lebih  besar  didalam  sektor  pelayanan publik.
e) Penekanan  pada  pengembangan  pola-pola manajemen  sebagaimana  yang  dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja pelayanan publik.
f) Adanya  pergeseran  ke  arah  pemecahan  ke dalam  berbagai  unit  organisasi  yang  lebih kecil dalam sektor pelayanan publik.
Penekanan  yang  lebih  besar  pada  disiplin  dan parsimony dalam penggunaan sumber daya.
5. Pemerintah Daerah Sebagai Pemangku Kebijakan Keberadaan pemerintahan pada hakekatnya dimaksudkan untuk melayani dan melindungi
kepentingan masyarakat,
sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan  atau alasan  satu-satunya  bagi  eksistensi  negara adalah  pelayanan  umum.  Menurut  Lonsdale (Endang  Wirjatmi  TL,  1996:9  “Pelayanan umum  adalah  sesuatu  yang  disediakan  baik oleh  organisasi  pemerintah  atau  swasta, karena  umumnya  masyarakat  tidak  dapat memenuhi  kebutuhan  yang  dilakukan  untuk seluruh masyarakat guna kesejahteraan sosial”
Profesionalisme birokrasi yang dituntut oleh good governance  tidak  terbentuk  dengan  sendirinya. Haruslah  ada  upaya  sadar  untuk  mewujudkannya yang seringkali menempuh proses yang panjang. Beberapa strategi dapat disebutkan disini (Tjokrowinoto, 2001:18) :
1. Role  Modelling.  Sebagaimana    disebutkan, standar  perilaku  dan  pola  perilaku  birokrat terbentuk  antara  lain  melalui  keteladanan. Oleh  karena  itu  sikap  elite  akan  amat menentukan  sosok  profesionalisme  birokrasi.
2. Rekruitmen,  kondisi  kerja  dan  pelatihan. Proses rekruitmen yang obyektif, kondisi kerja yang  konduksif,  dan  pelatihan  menggunakan methodik  dan  dedaktik  yang  tepat  merupakan wacana  pembentukan  profesionalisme  yang efektif.
3. Pendekatan  proses  belajar.  Learning  process approach  sebagaimana  dikemukakan  David Korten  merupakan  wacana  yang  efektif  bagi pembentukan  profesionalisme  ini.  Pendekatan ini  memberi  margin  toleransi  yang  besar  bagi birokrasi  untuk  berbuat  kesalahan  (embracing error) dalam proses pembentukan dan penyempurnaan profesionalisme karena kesalahan akan menjadi input untuk perbaikan diri.  Melalui  kesalahan  tadi,  birokrat  akan belajar  efektif  (learning  to  be  effective),  dan dari  sana  akan  melangkah  menuju  belajar efisien  (learning  to  beefficient),  dan  pada akhirnya  belajar  berkembang  (learning  to  be expand).
4. Pembentukan profesionalisme bagi
pengembangan  sumber  daya  birokrasi  harus dilakukan secara bersama-sama dengan penguatan Organisasi (organizational
strengthening)  yang  memfokuskan  diri  pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
sistem manajemen untuk meningkatkan kinerja  pada  struktur  mikro  dan  reformasi kelembagaan (institutional reform) yang memfokuskan  diri  pada  struktur  makro kelembagaan. 5. Last but no least, pembentukan profesionalisme  memerlukan  kontrol  sosial dari  masyarakat  sipil.  Meskipun  nampaknya merupakan kontradiksi, di satu sisi
profesionalisme birokrasi menuntut kemampuan  empowering  masyarakat  sipil melalui  pembentukan  enabling  social  setting, namun  disisi  lain,  masyarakat  sipil  perlu melakukan  kontrol  sosial  terhadap  birokrasi. Hal ini menuntut mutual learning proses antara birokrat dan masyarakat sipil.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini  menggunakan  pendekatan  fenomenologi. Penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan fenomenologi merupakan penelitian yang mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah individu  terhadap  berbagai  pengalaman  hidup yang  terkait  dengan  fenomena  tersebut.  Creswell (2014) menyatakan bahwa studi fenomenologis mendeskripsikan pemaknaan umum dari sejumlah indivdu  terhadap  berbagai  pengalaman  hidup
mereka  terkait  dengan  konsep  atau  fenomena. Jenis  penelitian  ini  sesuai  dengan  fenomena  yang berkembang  di  masyarakat  bahwasannya  pasar tradisional khususnya pasar Baru kota Probolinggo semakin tidak nyaman bagi pedagang dan  pengunjung  atau  pembeli  serta  masyarakat pengguna jalan protokol sekitar pasar Baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Probolinggo
Kebijakan  Pemerintah  Kota  Probolinggo dalam  Penyediaan  Sarana  Prasarana  Pasar  Baru Probolinggo  Dari  hasil  berdasarkan  berbagai  data sekunder,  wawancara  dan  pengamatan  lokasi diketahui  bahwa  pemerintah  Probolinggo  sebagai pembuat  kebijakan  yang  berwenang  mengelola pasar  sebagai  sebuah  lembaga  perekonomian publik  yang  mana  pasar  Baru  pasar  tradisional, yang dalam Undang Undang Nomor 7 tahun 2014 Perdagangan  disebut  dengan  Rakyat,  pemerintah kota  Probolinggo  melalui  Unit  Pelaksana  Teknis Pasar  Baru  telah  menyediakan  beberapa  sarana. Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Probolinggo dalam Pembentukan Kelembagaan bagi  Pedagang Pasar  Baru  Kota  Probolinggo.  UPT  Pasar  Baru telah memfasilitasi terbentuknya beberapa organisasi informal di dalam pasar yang antar lain :
a) Paguyuban Pedagang pasar Baru
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
Kota  Probolinggo  Terbentuknya  organisasi yang  beranggotakan  para  pedagang  pasar Baru yang kemudian disebut dengan paguyuban pedagang pasar Baru ini didasarkan  pada  SK  Kepala  UPT  Pasar  Baru Kota Probolinggo Nomor: 188/35a/KEP/425.110.1/2016 Tentang
Susunan  Kepengurusan  paguyuban  pedagang pasar Baru di kota Probolinggo Tahun 2016 b) Bank Sampah Pasar Baru
Pembentukan  bank  sampah  di  pasar  Baru merupakan  salah  satu  hasil  musyawarah  dari pengurus  paguyuban  pedagang  pasar  Baru dan  menjadi  salah  satu  kegiatan  nyata  dari paguyuban  untuk  menyiasati  terpeliharanya kebersihan pasar. Fasilitasi terbentuknya bank sampah  ini  merupakan  salah  satu  langkah strategis  pemerintah  Kota  Probolinggo  untuk mewujudkan  kebersihan  pasar  Baru.  Dengan adanya  bank  sampah  ini  harapan  pemerintah kota  probolinggo  para  pedagang  pasar  Baru semakin  termotivasi  kepeduliannya  dalam menjaga kebersihan lingkungan pasar.
c) Radio Land Pasar Baru
Radio Land adalah sebuah sistem penyiaran  informasi  dan  hiburan  melaluisuatu studio sederhana layaknya sebuah stasiun radio. Radio  Land  ini  sangat  efektif  sebagai  sarana menyampaikan program-program
yang diadakan oleh paguyuban pedagang, pemerintah maupun program-program kegiatan lainnya sehingga dapat mempercepat sampainya  informasi  kepada  seluruh  pedagang dan  khalayak  pasar.  Beberapa  pedagang  juga menyatakan bahwa keberadaan radioland pasar Baru dapat dijadikan sebagai sarana curhat dan memperoleh  informasi  cepat  dari  paguyuban ataupun dari pemerintah.
2.  Upaya-upaya  yang  telah  dilakukan  oleh Pemerintah Daerah Kota Probolinggo
Public  Policy  dalam  Pengelolaan  Pasar Baru Kota Probolinggo. Dalam upaya memberdayakan  pasar  Baru  kota  Probolinggo, pemerintah  melakukan  beberapa  kebijakan yang antara lain penyediaan faslitas atau utility, revitalisasi fisik dan non fisik serta pembentukan  wadah-wadah  komunikasi  yang berbentuk organisasi informal. Upaya
pembentukan  organisasi  organisasi  informal seperti  paguyuban  pedagang  pasar  Baru, pembentukan  bank  sampah  oleh  paguyuban pedagang  pasar  serta  pendirian  Radio  Land Suara  Pasar  yang  juga  merupakan  produk kegiatan  paguyuban  pedagang  pasar  Baru tersebut merupakan salah satu wujud implementasi  kebijakan  publik  yang  dilakukan oleh  pemerintah  daerah  kota  Probolinggo. Langkah-langkah tersebut sesuai dengan adanya  tiga  komponen  kebijakan  publik  yang diungkapkan  oleh  Dunn  (dalam  Wahyono, 2015),  yaitu  isi  kebijakan  (policy  content), stakeholders  kebijakan  (policy  stakeholders), dan lingkungan kebijakan
(policy environment).
Alur  Pembuatan  kebijakan  Pengelolaan  Pasar Baru Kota Probolinggo
New  Public  Management  dalam  Pengelolaan Pasar  Baru  Kota  Probolinggo  Penerapan  lima prinsip  NPM  dalam  konteks  pengelolaan  pasar Baru  kota  Probolinggo  oleh  pemerintah  kota Probolinggo :
a) Korelasi  dibentuknya  Paguyuban  Pedagang Pasar Pasar Baru dengan prinsip Pemerintahan yang Berorientasi Pelanggan pada New Public Management. Terwujudnya kepuasan pelayanan  akan  dapat  tercapai  jika  aspirasi masyarakat berupa usulan keinginan, kebutuhan dan pendapatnya tentang pengelolaan  pasar  Baru  oleh  UPT  Pasar  yang disalurkan melalui wadah paguyuban pedagang  pasar  Baru  dapat  dipenuhi  dan diwujudkan oleh pemerintah kota Probolinggo sehingga tercapai kesejahtaraan para pedagang dan pelanggan pasar yang ada.
b) Korelasi  dibentuknya  lembaga  Bank  Sampah di  Pasar  Baru  Kota  Probolinggo  dengan  ke-5 Prinsip  New  Public  Management;  Terkait dengan  pembentukan  bank  sampah  oleh
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
paguyuban  pedagang  pasar,  pemerintah  kota Probolinggo  telah  memposisikan  diri  sebagai Pemerintahan  yang  Berorientasi  Pelanggan, yang merupakan salah satu prinsip pelaksanaan  dari  New  Public  Management, dimana  manfaat  dari  pengelolaan  sampah dapat  dinikmati  hasilnya oleh pemilik sampah itu  sendiri  yaitu  para  pedagang  pasar  sebagai penghasil  sampah  sekaligus  pihak  yang menikmati  dampak  positif  dari  bersihnya lingkungan  pasar  karena  termotivasi  adanya keuntungan  ekstra  dari  pengelolaan  sampah melalui  bank  sampah  yang  telah  menjadi jembatan bagi para pedagang dalam memanfaatkan sampah yang ada.
c) Korelasi dibentuknya Radio Land Suara Pasar Baru  dengan  ke-5  Prinsip  New  Public Management  Sebagai  upaya  menyediakan media  penyebaran  informasi  baik  informasi yang  berasal  dari  pemerintah  daerah  maupun informasi  yang  bersifat  internal  komunitas pedagang pasar Baru, maka dibentuklah Radio Land  Suara  Pasar  Baru  yang  dilahirkan  dari hasil musyawarah pengurus paguyuban pedagang pasar Baru kota Probolinggo. Secara umum  keberadaan  Radio  Land  khusus  untuk para pedagang dan pengunjung pasar tradisional  ini  sangat  baik.  Bahkan  di  salah satu pasar tradisional telah dijadwalkan adanya siaran khusus pencerahan rohani yang dilaksanakan secara bekerjasama dengan salah satu  organisasi  masyarakat  yang  dengan sukarela  memberikan  bantuan  yang  dikemas dalam  bentuk  suatu  acara  radio  dengan  judul Berdagang  sambil  Ngaji  yang  berisi  Ceramah Agama  Islam  dan  tanya  jawab  permasalahan perdagangan yang dialami oleh para pedagang pasar  ditinjau  dari  sudut  pandang  Agama Islam.
3. Solusi Kebijakan  Kemitraan Pengelolaan Pasar Tradisional di Kota Probolinggo
a. Renovasi Fisik Bangunan
Terkait  dengan  kurang  sinkronnya  antara fakta  hasil  tatakelola  kondisi  pasar  dengan pendapatan  retribusi  maka  beberapa  pihak merasa  perlu  adanya  langkah  konkrit  yang lebih  paripurna  dalam  pemberdayaan  pasar
tradisional  khususnya  pasar  Baru  yaitu dengan  melakukan  renovasi  fisik  pasar. Renovasi  fisik  pasar  Baru  yang  dikehendaki oleh  berbagai  pihak  adalah  dalam  wujud mengubah  tata  ruang  pasar,  baik  tata  ruang penempatan los  atau lapak pedagang maupun tata  ruang  parkir  yang  terpadu,  misalnya berada  di  lantai  dasar,  sehingga  kemacetan lalulintas  di  jalan  protokol  bisa  teratasi  dan lalulintas bongkar muat barang lebih nyaman. Jika perlu justru dibangun eskalator dari lantai dasar ke lantai berikutnya sehingga meringankan  para  pedagang  mengangkut barang  ke  atas.  Pada  dasarnya  banyak  pihak menginginkan  tata  ruang  lingkungan  pasar Baru  yang  lebih  terintegrasi  dan  membuat semua  pihak  lebih  nyaman  baik  dalam berdagang  maupun  berbelanja.  Ketersediaan tempat  penampungan  sampah  sementara  ini tentu  terkait  erat  dengan  desain  fasilitas bangunan fisik pasar yang belum mengantisipasi  volume sampah yang ternyata sangat  banyak.  Maka  dari  itu  sudah  sangat mendesak  untuk  segera  dilakukan  renovasi fisik bangunan dengan mendesain ulang pasar Baru  yang  bisa  mengakomodir  volume sampah, jumlah pedagang dan penataan lokasi parkir yang integratif dan representatif. b. Penataan dan Penertiban Perparkiran Penggunaan  badan  jalan  sebagai  tempat parkir,  baik  oleh  kendaraan  roda  enam,  roda empat, roda tiga, becak dan roda dua (sepeda motor  dan  sepeda)  memang  tidak  bisa dielakkan  karena  jumlah  kendaraan  yang sangat banyak akibat dari banyaknya pedagang  dan  pengunjung  pasar  yang memarkir  kendaraannya  baik  saat  bongkar muat barang dagangan maupun. para  pengunjung  yang  sedang  berbelanja  di pasar  Baru.  Selainitu  juga  disebabkan  karena lahan  khusus  parkir  tidak  disediakan  oleh pemerintah  daerah.    Dengan  pertimbangan kondisi  demikian  maka  sudah  saatnya dilakukan  renovasi  fisik  pasar  yang  didesain dapat  mengakomodasi  perparkiran  sehingga permasalahan  kesemrawutan  lalu  lintas  dan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ISSN 2798-3641 (Online)
perparkiran dapat teratasi secara komprehensif.
c. Penertiban Pedagang di Luar Pasar
Dari  data  primer  diperoleh  83  pedagang yang  masih  menempati  tepi  jalan  akses  dan pinggir pasar. Mereka sebagian besar berada di sepanjang  trotoar  sisi  Barat  dan  Utara  pasar Baru.  Sebagiannya  menempati  tepi  kiri  dan kanan  pintu  masuk  dan  lorong  dalam  pasar. Pedagang  yang  berada  di  sisi  barat  dan  sisi utara  pasar  Baru  sudah  barang  tentu  berada  di depan  toko.  pedagang  yang  di  depan  toko  ini tentu mengganggu lalu lintas pengunjung pasar atau  pembeli  yang  akan  memasuki  pasar  dan merugikan  toko  yang  ada  di  sisi  barat  dan  sisi utara  tersebut  karena  pembeli  cenderung menghindari kerumunan pedagang tak berlapak ini.  Dengan  demikian  pemilik  toko  merasa dirugikan  oleh  keberadaan  pedagang  tersebut. Selain merugikan toko tersebut, pedagang yang tidak  memiliki  tempat  permanen  ini  juga merugikan para pedagang di  dalam pasar yang resmi  memiliki  lapak  dan  telah  membayar retribusi  sewa  lapak  di  dalam  pasar  secara rutin.  Karena  jenis  dagangan  yang  dijajakan sama  dengan  dagangan  yang  dijual  oleh pedagang  yang  ada  di  dalam  pasar.  Adanya luberan  pedagang  pasar  yang  berjualan  di  luar pasar  ini  sudah  sering  disampaikan  oleh  para pedagang  anggota  paguyuban  pedagang  pasar Baru,  namun  kenyataannya  hingga  sekarang masih belum terselesaikan.
Hal ini tentunya menjadi kesenjangan yang tak berujung, karena dalam pertemuan sering di bahas  namun  kenyataannya  tidak  ada  solusi realistis  yang  sesuai  dengan  harapan  pedagang yang  telah  disampaikan  pada  setiap  kali pertemuan dan solusinya belum dapat dirasakan  oleh  para  anggota  paguyuban pedagang  pasar  karena  masih  tetap  banyak pedagang di luar pasar.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo masih perlu membuat kebijakan alternatif sebagai solusi dalam pengelolaan  Pasar  Baru  di  Kota  Probolinggo. Upaya  yang  telah  dilakukan  Pemerintah  Daerah
Kota  Probolinggo  dalam  pengelolaan  Pasar  Baru sebenarnya  sudah  dilaksanakan  baik  tentang pembangunan fisik pasar maupun non fisik pasar, akan tetapi beberapa permasalahan dalam pengelolaan pasar baru masih belum terselesaikan dengan  baik  karena  masih  adanya  kondisi  pasar yang  masih  kumuh  atau  becek  saat  musim  hujan, parkir dan jalan sekitar pasar masih semrawut dan banyaknya  pedagang  yang  berada  di  luar  pasar untuk  menjual  dagangannya.  Pemerintah  Daerah Kota  Probolinggo  perlu  mewujudkan  harapan masyarakat,  pedagang  dan  warga  pasar  demi mensejahterakan  mereka  dengan  melibatkan pengelolaan  pasar  tradisional  tersebut  dengan pihak  swasta  yaitu  paguyuban  pedagang  pasar. Perubahan pengelolaan pasar tradisional ini sangat mendesak  yang  diawali  dengan  revitalisasi  baik bangunan  fisik  dan  non  fisik  serta  arsitektur  tata letak  pasar  sehingga  tampang  fisik  gedung layaknya  pasar  modern  agar  pengunjung  atau konsumen  betah  untuk  berada  di  pasar  baru. Pelibatan paguyuban pedagang pasar dimaksudkan untuk segera mengatasi permasalahan yang belum teratasi sehingga segera menjadikan  pasar  tradisional  menjadi  pilihan utama bagi masyarakat dalam berbelanja sehingga diharapkan  dapat  bersaing  secara  sehat  dengan pasar  modern.  Solusi  ini  sesuai  dengan  model NPM  dengan  melibatkan  pihak  swasta  dalam pengelolaan  pasar  tradisional  sebagai  wujud pemerintahan yang menjalankan prinsip wirausaha.  Sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam tujuan  penelitian  ini  bahwa  salah  satu  tujuan dilaksanakannya  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan  solusi  pengelolaan  pasar  tradisional kepada  Pemerintah  Daerah  Kota  Probolinggo, maka  peneliti  memberikan  saran  hendaknya pemerintah  Kota  Probolinggo  segera  melakukan revitalisasi bangunan secara menyeluruh. Revitalisasi  fisik  dilakukan  sedemikian  rupa sehingga  dapat  menjadikan  performan  pasar tradisional pasar Baru memiliki profil sebagaimana  pasar    swalayan  modern.  Dalam penataan  ulang  bangunan  fisik  Pemerintah  Kota Probolinggo  hendaknya  memberikan  ruang  parkir yang  cukup  sebagaimana  dikehendaki  oleh masyarakat  sehingga  memberikan  efek  nyaman kepada  para  pengunjung.  Setelah  dilakukan
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Journal of Innovation Research and Knowledge
renovasi fisik pasar seyogyanya pengelolaan pasar dilakukan oleh paguyuban pedagang pasar. Dalam pengelolaan  tersebut  paguyuban  pedagang  pasar melakukan  pengelolaan  retribusi  sewa  los, tetribusi  perparkiran,  perawatan  bangunan  pasar, lingkungan, dan penertiban.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Afiff, Faisal. 2015. Kebijakan Bisnis. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
[2] Adi,  Bawana.  2009.  Perencanaan  Pelayanan Perizinan Investasi Dalam Rangka Meningkatkan  Kualitas  Pelayanan  Perizinan. Malang: Universitas Brawijaya. [3] Badan Pusat Statistik. 2015. Kota Probolinggo  Dalam  Angka  2015.  Kota
Probolinggo: BPS.
[4] BAPPEDA. 2012. Program Revitalisasi Pasar Baru  kota  Probolinggo.  Pemerintah  Kota Probolinggo.
[5] Kotler  dan  Lee,  2007. Pemasaran  di  Sektor Publik . PT. Indeks. Jakarta.
[6] Mulyono,  Agus.  2015. Mengenal  Kebijakan Publik . Pusdiklat Kemenkeu. Jakarta.
[7] Sugiyono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif , Alfabeta, Bandung.
[8] Bungin, M Burhan. 2014. Penelitian Kualitatif  :  Komunikasi,  Ekonomi,  Kebijakan Publik  dan  Ilmu  Sosial  Lainnya .  Jakarta  : Prenada Media Group.
[9] Kosasih,  2014.  Pasar  Tradisional:  Ruang Publik  yang  Makin  Terpinggirkan. Jurnal Ilmiah , UPI Bandung.
[10] Mairizon  dan  Kiswanto,  2013.  Implementasi Fungsi-Fungsi  Manajemen  Publik, Jurnal Kebijakan Publik , Volume 4, Nomor 2.
[11] Winarno,  Budi,  2014. Kebijakan  Publik (Teori,  Proses  dan  Studi  Kasus), Center  of Academic Publishing Service, Yogyakarta.
[12] Kasim,  Azhar.-.Public  Policy.  Universitas Indonesia. Jakarta.
.