## JURNAL ILMIAH PEREKAM DAN INFORMASI KESEHATAN IMELDA
Vol.8 No.2, Agustus 2023, pp. 205-214 ISSN: 2597-7156 (Online), 2502-7786 (Print) http://jurnal.uimedan.ac.id/index.php/JIPIKI
 205

## Tinjauan Pelaksanaan Audit Koding Berkas Pengklaiman Pasien Peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2021
Mei Sryendang Sitorus 1 , Esraida Simanjuntak 2 , Yeyi Gusla 3 , Cicha Olviya 4
1,3 Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan, Indonesia
2 Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan, Indonesia
4 Mahasiswa Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan,
Indonesia Article Info ABSTRACT Article history: Received Mar 31, 2023 Revised Aug 24, 2023 Accepted Aug 29, 2023 The  coding  audit  is  a  review  to  ensure  that  the  results  of  the diagnosis  and  treatment  coding  produced  by  the  clinical  coder  are accurate,  consistent  and  timely  when  compared  to  the  information contained in the patient's medical record. The purpose of this study was to determine the implementation of the coding audit and to find out  the  efforts  made  to  minimize  the  non-compliance  of  claims  to the BPJS Health at Imelda Pekerja Indonesia Hospital in 2021. The type  of  research  used  was  qualitative  research  with  the  number  of informants as many  as  three  coders  who  took  Total  Sampling.  The research  instrument  used  was  an  interview  guide  with  qualitative descriptive  data  analysis  techniques.  Based  on  the  results  of  the study,  it  was  found  that  the  level  of  knowledge  of  coding  audit officers about coding audits is quite good but coding audits are still carried  out  post-claims  and  there  are  no  instruments  in implementing  coding  audits  while  the  person  in  charge  of  coding audits  at  Imelda  General  Hospital  is  the  Medical  Committee, Verifier Internal, Quality Control and Cost Control Teamand Koder. Suggestions  from  researchers  should  Imelda  Pekerja  Indonesia Hospital  socialize  the  coding  audit  SPO,  then  the  coding  audit  is carried  out  pre-claim  and  in  its  implementation  a  coding  audit instrument is made.
Keywords:
Coding Audit Claim File BPJS Kesehatan This is an open access article under the CC BY-SA license.
Corresponding Author:
Mei Sryendang Sitorus Program Studi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, Universitas Imelda Medan,
Jl.Bilal No.52 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur, Medan-Sumatera Utara. Email: meisitorus51@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018  menyatakan bahwa Jaminan  Kesehatan merupakan  jaminan  perlindungan  dalam  kesehatan  untuk  peserta  mendapatkan  manfaat pemeliharaan  kesehatan  untuk  memenuhi  kebutuhan  kesehatan  mereka  yang  wajib
206
diberikan  bagi  setiap  orang  yang  sudah  membayar  iuran  jaminan  kesehatan  atau  mereka yang  iuran  jaminan  kesehatannya  dibayarkan  oleh  Pemerintah  Pusat/Daerah.  Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  berfungsi  memberi  kepastian,  karena  dasarnya  jaminan kesehatan dibuat  untuk mengurangi akibat dari suatu keadaan/peristiwa yang tidak diduga sehingga  biaya  yang  ditanggung  dari  kejadian  tidak  pasti  itu  memiliki  jaminan  [1]. Sekarang  ini  JKN  (Jaminan  Kesehatan  Nasional)  sudah  menjadi trend kebutuhan  bagi seluruh  masyarakat  Indonesia  karena  dianggap  dapat  memproteksi  kesehatan  lebih  baik. Hal  ini  memaksa  rumah  sakit  untuk  bermitra  dengan  BPJS.  BPJS  adalah  penyelenggara kesehatan yang berbadan hukum yang merupakan bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional yang menyediakan proteksi kesehatan bagi setiap pesertanya [2].
Sejak tahun 2013 telah diatur pola pembayaran untuk Fasilitas Kesehatan  Rujukan Tingkat  Lanjutan  (FKRTL)  menggunakan  INA  CBG’s.  Hal  ini  sesuai  dengan  Perpres Nomor  82  tahun  2018  Pasal  71  Ayat  1  yang  berbunyi  BPJS  Kesehatan  melakukan pembayaran kepada FKRTL secara Indonesian Case Based Groups (INA CBG’s) (Perpres RI,  2018).  Sedangkan  untuk  standar  biaya  pelayanan  kesehatan  untuk  pelaksanaan program jaminan kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 64 Tahun 2016. Rincian biaya pemberian  pelayanan  kesehatan  yang  harus  diklaim  ditentukan  berdasarkan  hasil  koding yang terdapat pada rekam medis dan INA CBG’s [3].
Pengkodingan  adalah  sistem  klasifikasi  untuk  penyakit,  cedera,  kondisi  kesehatan dan prosedur yang dibuat sesuai kriteria yang telah disetujui bersama. Pengkodingan harus akurat  dan  konsisten  agar  menghasilkan  data  yang  berkualitas.  (Pepo  dan  Yulia,  2015) perekam  medis  harus  bisa  perhatikan  ketepatan  koding  diagnosis,  sebab  pengkodingan berperan penting dalam penagihan kembali biaya yang dikeluarkan pihak rumah sakit pada pasien dan menentukan besar kecil tarif yang akan timbul di INA CBG’s. Penelitian yang dikemukakan  Sukawan  &  Meilany  Tahun  2020  menyatakan  terdapat  pengaruh  ketepatan pengkodingan diagnosa dan tindakan medis pada INA CBG’S [4].
Menurut penelitian Dewi Indah Yuniati tahun 2012 yang dilakukan di Rumah Sakit X Kota Semarang  menyebutkan bahwa pendapatan rumah sakit akan berpotensi  menurun rata-rata  sebesar  4,2%  jika  hasil  pengkodingan  tidak  sesuai  dengan  nilai  klaim  yang semestinya  diterima  oleh  rumah  sakit  [5].  Trisnantoro  menyampaikan  bahwa  di  Amerika Serikat kerugian akibat fraud ditaksir sekitar lima sampai sepuluh persen. Jumlah tersebut sangat  besar  mengingat  bahwa  regulasi  pencegahan  dan  penindakan  fraud  di  Amerika Serikat relatif ketat, tapi tetap saja belum ampuh menangkal fraud. Jumlah kerugian akibat fraud  Indonesia  dikhawatirkan  lebih  tinggi  ketimbang  di  sana  karena  tingkat  korupsi  di Negara Indonesia cukup tinggi [6]. Hasil penelitian Achmad Saleh Abdullah menyebutkan bahwa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  potensi upcoding yaitu,  verifikasi  internal pada  rumah  sakit  serta  umpan  balik  pihak  BPJS  Kesehatan  tidak  berfungsi  dengan  baik dalam  mengawasi  tindakan kecurangan (fraud),  rendahnya keakuratan koding  disebabkan oleh  panjangnya  proses  pada  penginputan  klaim  karena  tidak  ada  implementasi  SIMRS dan  motivasi  pada  koder  [7].  Berdasarkan  pernyataan  di  atas  maka  perlu  diadakan  audit koding  untuk  mencegah  hal-hal  seperti  di  atas.  Audit  koding  merupakan  review  untuk memastikan bahwa hasil pengkodingan diagnosis dan tindakan atau prosedur oleh clinical coder akurat, konsisten dan tepat waktu jika dibandingkan dengan informasi yang terdapat dalam  rekam  medis  pasien.  Kegiatan  audit  dilaksanakan  dengan  melihat  empat  elemen kualitas koding yaitu validity, reliability, completenes s dan timeliness [8].
Beberapa  rumah  sakit  di  Indonesia  belum  pernah  melakukan  audit  koding,  salah satunya  RSUP  Fatmawati.  Hal  yang  menjadi  penyebab  utamanya  yaitu  karena  belum adanya instrumen yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan audit koding [9].
Berdasarkan  hasil  survei  awal  yang  dilakukan  peneliti  di  Rumah  Sakit  Umum Imelda  Pekerja  Indonesia  merupakan  salah  satu  rumah  sakit  yang  sudah  melaksanakan
207 audit  koding  sejak  tahun  2018.  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia melaksanakan  audit  koding post-claim BPJS.  Pada  tahun  2021  triwulan  I  ada  sebanyak 1.622  berkas  klaim  yang  diajukan  kepada  pihak  BPJS,  dari  keseluruhan  jumlah  berkas yang  diajukan  untuk  diklaim  kepada  pihak  BPJS,  ada  341  berkas  klaim  pending  dan  18 berkas yang diaudit oleh pihak Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengetahui  “Tinjauan Pelaksanaan Audit Koding Berkas Klaim BPJS Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Tahun 2021”.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif  adalah suatu  prosedur  penelitian  yang  dilaksanakan  secara  alamiah  sesuai  dengan  kondisi  yang terjadi  di  lapangan  tanpa  adanya  rekayasa  dan  jenis  data  yang  dikumpulkan  berupa  data deskriptif. Adapun yang menjadi subyek penelitian ini adalah koder yang melakukan audit koding  klaim  pasien  peserta  BPJS  sebanyak  empat orang  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda Pekerja Indonesia Medan. Teknik sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan jenis non probability  sampling . Non  probability  sampling yaitu  teknik  sampel  yang  tidak  semua subjek  populasi  mendapat  peluang  untuk  dipilih  menjadi  sampel.  Teknik  pengambilan sampel  yang  digunakan  adalah  sampling  jenuh  ( total  sampling) dimana  teknik  penentuan sampel  ini  digunakan  apabila  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  terbuka.  Wawancara  dengan  pertanyaan terbuka  dimana  pertanyaan  yang  diajukan  adalah  bentuk  pertanyaan  yang  memberi  ruang atau  kerangka  bagi  jawaban  responden  dengan  batas-batas  minimal  pada  cara  responden menjawab. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancara. Wawancara adalah  proses  dalam  memperoleh  informasi  untuk  kepentingan  penelitian  melalui  proses tanya  jawab  bertahap,  antara  peneliti  dengan  responden  dengan  menggunakan  alat  yang disebut interview guide (panduan wawancara) [10].
Dalam pengolahan data yang telah terkumpulkan, ada beberapa langkah pengolahan data yang terdiri dari:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang menajamkan, mengklasifikasikan, mengarahkan, membuang  data  yang  tidak  perlu,  dan mengorganisasikan  data  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  ditarik  suatu  kesimpulan  dan diverifikasi.
2. Penyajian Data (Data Display)
Penyajian  yang  dimaksud  Miles  dan  Huberman  yaitu  kumpulan  informasi  terstruktur yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan Simpulan dan Verifikasi
Langkah  ketiga  dari  analisis  data  kualitatif  adalah  penarikan  simpulan  dan  verifikasi [11].
Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan dan diolah menjadi hasil-hasil analisis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian Karakteristik Responden
Responden pada penelitian ini  yaitu tenaga koder yang melakukan audit koding di Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia.  Adapun  karakteristik  responden  tersebut dilihat dari kualifikasi pendidikan dan lama bekerja di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia dapat dilihat berikut ini:
208

## Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan
Terakhir dan Lama Bekerja Responden Jabatan Umur Jenis Kelamin Pendidikan Terakhir Lama Berkerja Responden 1 Koder 28 Tahun Perempuan D-III Rekam Medis 6 Tahun Responden 2 Koder 27 Tahun Laki-laki D-III Rekam Medis 4 Tahun Responden 3 Koder 21 Tahun Perempuan D-III Rekam Medis 6 Bulan Responden 4 Koder 22 Tahun Perempuan D-III Rekam Medis 6 Bulan
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  dari  3  orang  koder  yang merupakan  responden  pada  penelitian  ini  hanya  dua  orang  responden  yang  kualifikasi pendidikannya  sudah  sesuai  dan  sudah  memiliki  pengalaman  bekerja  selama  empat  dan enam tahun  sedangkan dua orang  lagi kualifikasi  pendidikannya  sudah sesuai tetapi  lama bekerja dibawah satu tahun.

## Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  Audit  Koding  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda Pekerja Indonesia
1. Pengertian audit klaim adalah terkait dengan pengajuan /tuntutan dari pihak ketiga untuk  mendapat  simpulan  sebagai  pertimbangan  pada stakeholders dan  pihak  lain yang terkait dalam pengambil keputusan klaim/tuntutan.
2. Tujuan  audit  klaim  yaitu  untuk  mengevaluasi  kembali  berkas  klaim  sesuai kesepakatan komite medis rumah sakit apakah bertahan atau tidak bertahan.
3. Prosedur audit klaim :
a. Komite  medik  dan  koder  meninjau  ulang  berkas  audit  untuk  memastikan kesesuaian kode diagnosa dengan ICD-10 dan ICD-9.
b. Komite  medik  memeriksa  kesesuaian  berkas  audit  klaim  dengan  keinginan rumah  sakit,  setuju  atau  tidak  setuju  dengan  keputusan  yang  sudah  dilakukan dengan bentuk laporan.

## Tingkat Pengetahuan Responden tentang Audit Koding
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  kepada  responden  tentang  pendapat  responden mengenai audit koding didapat penjelasan berikut :
“Audit  koding  itu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menilai  kelengkapan  kodifikasi  untuk mengeluarkan kode Diagnosis Related Group” (Responden 3).
“Audit  koding  menurut  saya  aktivitas  penilaian  kelayakan  kodifikasi  penyakit  dan tindakan  atau  prosedur  untuk  mendapatkan  kode  DRG’s.  Kodifikasi  penyakit menggunakan ICD-10 dan kodifikasi  tindakan menggunakan ICD-9 CM” (Responden 1 dan 4).
Berdasarkan  hasil  wawancara  tentang  fungsi  audit  koding  didapat  penjelasan berikut :
“ Fungsinya itu ya... pada proses pemeriksaan dokumentasi rekam medis dilakukan agar memastikan  jika  proses  dan  hasil  pengkodean  diagnosis  yang  dilakukan  koder  sudah benar dan akurat” (Responden 1).
“ Gunanya itu dilakukan sebagai cross cek apakah memang pengkodingan sudah sesuai atau belum” (Responden 2).
209
Hasil wawancara mengenai kebijakan atau regulasi mengenai audit koding  didapat penjelasan berikut :
“ Ya... ada SOP nya dek” (Responden 4).
“ Sudah ada prosedurnya itu, prosedur  audit” (Responden 2).
Hasil  wawancara  mengenai  sejak  kapan  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja Indonesia  melakukan  audit  koding  dan  mengapa  harus  menerapkan  audit  koding  didapat penjelasan berikut :
“ Sejak tahun 2018, perlu dilakukan audit koding untuk mengurangi angka pending klaim karena Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia termasuk  rumah sakit yang angka pending nya tinggi” (Responden 1).

## Instrumen Audit Koding
Hasil wawancara mengenai instrumen audit koding di Rumah sakit Imelda Pekerja Indonesia diperoleh informasi sebagai berikut :
“Kalau  instrumen  kita  gak  ada  dek,  jadi  kita  mengaudit  berdasarkan  rekap  yang dikirimkan oleh pihak BPJS saja” (Responden 2).

## Impelementasi Audit Koding
Hasil wawancara  mengenai pelaksanaan audit koding dilaksanakan pre-claim atau post-claim didapat penjelasan berikut :
“Kalau  disini  dek  kita  melakukan  audit  koding  post-claim,  jadi  setelah  diajukan  klaim kepada BPJS dan klaim dibayarkan nanti kan pihak BPJS menilai lagi layak atau tidak... kalau  dirasa  tidak  layak  maka  akan  dikirimkan  rekapnya  atau    biasa  disebut  berita acara. BA itu lah yang kita audit” (Responden 1).
Hasil  wawancara  mengenai  apakah  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja Indonesia  sama  antara  orang  yang  melakukan  audit  koding  dengan  yang  mengkoding didapat penjelasan berikut :
“Gak  sama  dek  karena  ada  bagian  tersendiri  petugas  yang  mengaudit  koding ” (Responden 3).
Hasil  wawancara  mengenai  siapa  penanggung  jawab  audit  koding  di  Sakit  Umum Imelda Pekerja Indonesia didapat penjelasan berikut:
“Penanggung  jawab  nya  itu  komite  medik,  verifikasi  internal  hm..  Tim  Kendali  Mutu dan Kendali Biaya sama koder ” (Responden 4).

## Tindak Lanjut
Hasil  wawancara  mengenai  tindak  lanjut  yang  dilakukan  Rumah  sakit  Imelda Pekerja Indonesia setelah dilakukan audit koding didapat penjelasan berikut :
“Biasanya  tim  audit  mempelajari  terlebih  dahulu  berita  acara  yang  dikeluarkan  BPJS, jika setuju dengan pihak BPJS maka kita akan mengembalikan selisih  biaya namun jika tidak  maka  kita  akan  menuliskan  alasan  dan  tidak  akan  mengembaikan  selisih biaya” (Responden 1).
“Kita mengadakan rapat untuk membahas ketidaksesuaian yang ada sebelum mengambil keputusan apakah akan mengembalikan selisih atau tidak” (Responden 2).

## 3.2 Pembahasan
Ketidaksesuaian  pengkodingan  dapat  berupa upcoding atau downcoding .  Hal  ini akan  berdampak  kepada  pendapatan  rumah  sakit.  Untuk  meminimalisir  ketidaksesuaian pengkodingan  maka  perlu  dilakukan  audit  koding.  Audit  koding  harus  dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dan sesuai dengan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa  pelaksanaan  audit  koding  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia dilaksanakan  berdasarkan  regulasi  yang  telah  ada,  yaitu  Surat  Keputusan  Direktur  No:
210
057/SK-DIR/RSU-IPI/MKI/III/2016/  tentang  Manajemen  Komunikasi  Informasi  dan Standar Prosedur Operasional Audit Klaim No. 005/SPO/RSU-IPI/III/2016.

## Standar  Prosedur  Operasional  (SPO)  Audit  Koding  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda Pekerja Indonesia
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  responden  diketahui  bahwa Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia  sudah  memiliki  regulasi  dalam melaksanakan  audit  koding  yaitu  Surat  Keputusan  Direktur  No:  057/SK-DIR/RSU- IPI/MKI/III/2016/  tentang  Manajemen  Komunikasi  Informasi  dan  Standar  Prosedur Operasional  Audit  Klaim  No.  005/SPO/RSU-IPI/III/2016,  namun  walaupun  sudah memiliki  SPO,  audit  koding  yang  dilakukan  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja Indonesia  belum  terlaksana  dengan  baik  dan  belum  sesuai  dengan  SPO  yang  sudah  ada. Hal  ini  dilihat  dari  ketidakpatuhan  petugas  dalam  melaksanakan  pekerjaannya. Berdasarkan  SPO,  yang  melakukan  audit  koding  adalah  komite  medik  dan  koder  namun saat implementasi yang berperan dalam audit koding hanya koder saja, komite medik tidak berperan  sama  sekali.  Hal  ini  disebabkan  belum  ada  komitmen  dan  tanggung  jawab  dari petugas.  Disamping  itu,  penyebab  lainnya  kemungkinan  karena  tidak  adanya pendelegasian  tugas  langsung  dari  atasan  dalam  hal  ini  Direktur  Rumah  Sakit.  Selain  itu berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan,  adapun  faktor  lain  yang  membuat  petugas audit  koding  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia  tidak  patuh  terhadap  SPO adalah  karena  SPO  Audit  Koding  belum  pernah  disosialisasikan  secara  resmi.  Hal  inilah yang  mempengaruhi  terhadap  kurangnya  pemahaman  petugas  tentang  bagaimana seharusnya  audit  koding  itu  dilakukan  dan  apa  dampaknya  apabila  audit  koding  itu  tidak dilakukan. Sesuai    dengan penelitian  yang dilakukan Sahira  tahun 2019  yang  menyatakan bahwa  faktor  lain  yang  mempengaruhi  ketidakpatuhan  tersebut  misalnya  pemahaman, kemudahan  dan  kesederhanaan  SPO,  sosialisasi  SPO  yang  kurang  atau  kebiasaan melakukan  yang sudah biasa dilakukan sekalipun itu kurang benar. Pemahaman mengenai SPO  berkaitan  erat  dengan  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  petugas.  Semakin  tinggi pengetahuan petugas tentang sebuah SPO maka semakin tinggi pemahaman mengenai SPO tersebut  sehingga  dapat  meningkatkan  kepatuhan.  Berdasarkan  hasil  temuan  di  atas tentunya  tindakan  korektif  yang  dapat  dilakukan  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja Indonesia adalah  mensosialisasikan SPO Audit Koding agar petugas audit paham  terlebih dahulu sehingga patuh terhadap SPO yang sudah dibuat tersebut [12].

## Tingkat Pengetahuan Responden tentang Audit Koding
Wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  responden  diketahui  bahwa  tingkat pengetahuan  responden  tentang  audit  koding  sudah  cukup  baik.  Responden  sepakat mengartikan  audit  koding  sebagai  suatu  kegiatan  penilaian  kelayakan  kodifikasi  untuk mengeluarkan  kode  DRG’s.  Kodifikasi  penyakit  menggunakan  ICD-10  dan  kodifikasi tindakan  menggunakan  ICD-9  CM.  Sebagaimana  menurut  Hatta  (2017)  Audit  koding adalah proses pemeriksaan dokumentasi rekam medis untuk memastikan suatu proses dan hasil  pengkodingan  diagnosis,  tindakan  yang  didapat  akurat  dan  tepat  waktu  yang  sesuai dnegan  aturan  kebijakan  dan  perundang-undangan  [13].  Responden  juga  mengetahui  apa fungsi  dilakukan  audit  koding,  audit  koding  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja Indonesia dilaksanakan  sejak tahun 2018 untuk  mengurangi angka pending klaim. Dalam melaksanakan audit koding Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia sudah memiliki SOP dan dilaksanakan berdasarkan SK NO : 057/SK-DIR/RSU-IPI/MKI/III/2016/ tentang Manajemen Komunikasi Informasi.

## Instrumen Audit Koding
Hasil wawancara  yang dilakukan peneliti pada responden diketahui  bahwa Rumah Sakit  Umum  Imelda  Indonesia  tidak  memiliki  instrumen  dalam  melaksanakan  audit koding. Jadi Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja  Indonesia  langsung  melaksanakan audit dalam berita acara yang dikirimkan oleh pihak BPJS. Sedangkan dalam penelitian Kholida Syiah  Nasution  dan  Hosizah  dalam  Perancangan  Instrumen  Audit  Pengkodean  Klinis  di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, disebutkan bahwa instrumen dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan audit pengkodean klinis. Dalam kata lain instrumen mempermudah petugas  untuk  melaksanakan  audit  koding.  Dalam  penelitian  ini  hanya  enam  elemen  saja yang  lolos  dalam  teknik  Delphi  putaran  dua.  Adapun  elemen-elemen  tersebut  ialah reliability,  completeness,  timeliness,  accuracy,  relevancy dan legibility. Sedangkan  untuk elemen definition tidak  dapat  digunakan  karena  lebih  dari  60%  ahli clinical  coder memberikan  skala  3  pada  elemen  tersebut. Reliability adalah  konsistensi  kode  diagnosa dan  tindakan  atau  prosedur  yang  didapat clinical  coder.  Completeness adalah  kode diagnosa yang lengkap  meliputi diagnosa primer, diagnosa sekunder (jika diperlukan) dan tindakan  (jika  ada). Timeliness ialah  penetapan  kode  diagnosis  yang  dilakukan  paling lambat  1x24  jam  sedangkan  pada  rawat  jalan  2x24  jam  yang  dihitung  sejak  pasien  telah selesai diberi pelayanan. Accuracy adalah kesesuaian penetapan diagnosa oleh dokter dan tindakan  atau  prosedur  yang  ditetapkan  oleh clinical  coder menurut  ICD-10  dan  ICD-9 CM. Relevancy ialah kode diagnosa, prosedur dan tindakan yang dihasilkan harus tepat dan dapat digunakan pada statistik pelaporan dan penggantian biaya. Legibility ialah Prosedur, diagnosa  dan  tindakan  yang  terdapat  dalam  resume  medis  dan  formulir  seperti  catatan perkembangan  pasien  terintergrasi,  patologi  anatomi  dan  laporan  operasi  harus  dapat dibaca  dan  dipahami.  Instrumen  audit  koding  harus  dipertimbangkan  untuk  dapat digunakan  pada  pelaksanaannya  di  fasilitas  kesehatan,  Namun  sebelum  dilakukan  perlu diuji coba terlebih dahulu [9].

## Impelementasi Audit Koding
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada  responden  diketahui bahwa  pelaksanaan  audit  koding  di  Rumah  Sakit  Umum  Imelda  Pekerja  Indonesia dilaksanakan post-claim .  Jadi  setelah  diajukan  klaim  kepada  pihak  BPJS  dan  klaim dibayarkan  nanti  pihak  BPJS  akan  menilai  lagi  layak  atau  tidaknya  kaim  yang  diajukan, kalau  tidak  layak  maka  akan  dikirimkan  berita  acara  oleh  pihak  BPJS  dan  berita  acara tersebut  lah  yang  akan  diaudit.  MenurutTeguh  Redy  Sanjaya  dalam  kuliah  pakar  Audit Koding  Klinis  Dalam  Menunjang  Efektifitas Reimbursement pelaksanaan  audit  koding yang  disarankan  adalah pre-claim karena  akan  mengurangi  angka  pending  klaim  dan dispute .  Jadi  sebelum  klaim  diajukan  kepada  verifikator  BPJS  berkas  klaim  berbasis  txt akan  diaudit  terlebih  dahulu  dengan  melihat  kesesuai  dengan  resume  medis, billing dan bukti  layanan  jika  ada  kesalahan  maka  kita  bisa  mempebaiki  tapi  jika  sudah  sesuai  bisa dikirim ke pihak verifikator BPJS. Jika audit dilakukan post-claim maka yang akan diaudit adalah  berkas  yang  sudah  pending  dari  BPJS  dan  tentunya  ini  tidak  efisien.  Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu responden audit koding yang dilakukan post-claim berbasis pengembalian selisih  biaya dari rumah sakit. Audit koding post-claim tidak bisa dikategorikan pada pending claim dan dispute . Hal ini karena audit koding yang dillakukan post klaim berarti terjadi ketidaksepakatan antara pihak yang mengajukan klaim (rumah  sakit)  dengan  pihak  BPJS  setelah  klaim  dibayarkan.  Berkas  klaim  yang  sudah dibayar  dinilai  ulang  oleh  verifikator  BPJS,  berkas  yang  tidak  layak  tersebutlah  yang dibuat  dalam  berita  acara  yang  kemudian  dikirimkan  kerumah  sakit  sebagai  bahan pertimbangan untuk pengembalian selisih biaya.
Penanggung  jawab audit koding di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia yaitu  Komite  Medik,  Verifikator  Internal,  Tim  Kenadali  Mutu  dan  Kendali  Biaya
212
(TKMKB) dan Koder. Namun dari hasil observasi peneliti selama di Rumah Sakit Umum Imelda  Pekerja  Indonesia  hal  yang  disebutkan  di  atas  belum  berjalan  sebagaimana mestinya.  Adapun  yang  melakukan  audit  koding  yaitu  koder.  Hal  ini  tidak  sesuai sebagaimana  yang  disampaikan  oleh  Teguh  Redy  Sanjaya  dalam  kuliah  pakar  “Audit Koding  Klinis  Dalam  Menunjang  Efektifitas Reimbursement ”  bahwa  yang  melakukan audit  koding  sebaiknya  berbeda  dengan  yang  melakukan  koding,  karena  audit  koding merupakan  suatu  kegiatan  menilai  suatu  berkas/dokumen  sehingga  perlu  beberapa  orang yang berbeda agar penilaian lebih objektif. Apabila audit koding harus dilakukan dilakukan oleh  koder,  maka  sebaiknya  koder  yang  dipilih  adalah  koder  yang  memahami  regulasi, sudah  berpengalaman  dan  memiliki  kompetensi  yang  tinggi.  Jika  dikaitkan  dengan kompetensi  seorang  perekam  medis  maka  perekam  medis  yang  boleh  menjadi  auditor adalah rekam medis ahli pertama dan minimal madya [14].

## Tindak Lanjut
Hasil wawancara yang dilakukan untuk tindak lanjut di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja  Indonesia  setelah  dilakukan  audit  koding  yaitu  auditor,  verifikator  internal  dan komite medik  akan membahas dan mempelajari berita acara yang dikeluarkan BPJS, jika setuju dengan pihak BPJS  maka kita akan  mengembalikan selisih  biaya  namun  jika tidak maka  kita  akan  menuliskan  alasan  dan  tidak  akan  mengembalikan  selisih  biaya,  dari pertama  kali  dilaksanakannya  audit  koding  hingga  sekarang  pihak  Rumah  Sakit  Umum Imelda  Pekerja  Indonesia  selalu  bisa  mengatasi  selisih  pengembalian  biaya  dan  alasan yang  diberikan  pihak  auditor  ke  BPJS  selalu  diterima  sehingga  rumah  sakit  tidak  perlu mengembalikan  selisih  biaya.  Biasanya  hasil  berita  acara  penyelesaian  audit  koding  ini nantinya  akan  menjadi  referensi  dan  bahan  pengingat  bagi  rumah  sakit  untuk  sistem pembiayaan pada kasus yang sama dikemudian hari. Sehingga pada kasus yang sama kode yang  dikeluarkan  akan  akurat  dengan  melihat  pertimbangan  dari  resume  medis,  catatan obat dan catatan penunjang.

## 4.   KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang diuraikan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan audit koding di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia tingkat pengetahuan petugas audit koding tentang audit koding  sudah cukup  baik  namun audit koding  masih  dilaksanakan post-claim dan  belum ada  instrumen  dalam  pelaksanaan  audit  koding.  Penanggung  jawab  audit  koding  di Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia  yaitu  Komite Medik, Verifikator Internal, Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) dan Koder.

## REFERENCES
[1] Perpres RI, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 . 2018, p. 74.
[2] BPJS  Kesehatan, Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  2011 .
Indonesia, 2011, p. 24. [Online]. Available: http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/
6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf
[3] Permenkes  RI, Peraturan  Menterl  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  64  Tahun 2016 . 2016, p. 1096.
[4] A.  Sukawan  and  L.  Meilany,  Pengaruh  Ketepatan  Pengkodean  Diagnosa  dan Tindakan  Medis  pada  Penyakit  Diabetes  Mellitus  Tipe  II  terhadap  Tarif  Ina-Cbgs Unit  Rawat  Inap  Di  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Makassar  Sulawesi Selatan,” Pengaruh  Ketepatan  Pengkodean  Diagnosa  dan  Tindakan  Medis  pada Penyakit  Diabetes  Mellit.  Tipe  II  terhadap  Tarif  Ina.  Unit  Rawat  Ina.  Di  Rumah
213
Sakit Umum Drh. Kota Makassar Sulawesi Selatan , pp. 112–120, 2020.
[5] D.  I.  Yuniati,  “Analisis  Hasil  Koding  yang  Dihasilkan  oleh  Coder  di  Rumah  Sakit Pemerintah X di Kota Semarang Tahun 2012,” Anal. Has. Koding  yang Dihasilkan oleh Coder di  Rumah Sakit Pemerintah X di  Kota Semarang Tahun 2012 , pp. 167– 174, 2012.
[6] Trisnantoro, Tindak  Kecurangan  (Fraud)  Merugikan  Program  JKN  (Negara) ,  no. November. BPJS Kesehatan, 2015.
[7] Achmad  Saleh  Abdullah,  Analisis  Faktor  Penyebab  Kejadian  Fraud  Yang Diakibatkan  Oleh  Upcoding  Biaya  Pelayanan  Kesehatan  Kepada  Bpjs  Kesehatan Cabang  Ambon, Anal.  Fakt.  Penyebab  Kejadian  Fraud  Yang  Diakibatkan  Oleh Upcoding Biaya Pelayanan Kesehat. Kpd. BPJS Kesehat. Cab. AMBON , 2018.
[8] G.  R.  Hatta, Pedoman  Manajemen  Informasi  Kesehatan  disarana  pelayanan Kesehatan . UI-PRESS, 2017.
[9] K.  S.  Nasution  and  Hosiziah,  “Perancangan  Instrumen  Audit  Pengkodean  Klinis  di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati,” Peranc.  Instrumen  Audit  Pengkodean  Klin. di Rumah Sakit Umum Pus. Fatmawati , vol. 8, p. 6, 2020.
[10]  Garaika and Darmanah, Metodologi Penelitian . Lampung: CV. HIRA TECH, 2019.
[11]  A.  Kusumastuti  and  A.  M.  Khoiron, Metode  Penelitian  Kualitatif .  Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
[12]  N.  A.  Sahira,  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepatuhan  Terhadap  Pelaksanaan  Sop Dalam  Pelaksanaan  Asuhan  Keperawatan,” Journal  of  Chemical  Information  and Modeling , vol. 03, no. 1. pp. 55–60, 2018.
[13]  Hatta.  R  Gemala, Pedoman  Manajemen  Informasi  Kesehatan  di  Sarana  Pelayanan Kesehatan , Edisi revi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2017.
[14]  Kemenpan  RI,  “Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2013  Tentang  Jabatan  Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya,” J. Chem. Inf. Model. , p. 92, 2013, [Online]. Available: https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/132797/permen-pan-rb-no-30- tahun-2013.
214

## BIOGRAPHIES OFAUTHORS
Mei Sryendang Sitorus, Gelar D-III diperoleh dari Program Studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan,  Universitas  Imelda  Medan  (UIM).  Gelar  Sarjana  diperoleh  dari  Universitas Sumatera  Utara,  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat.  Magister  Kesehatan  diperoleh  dari  Institut Kesehatan  Helvetia,  jurusan  Ilmu  Kesehatan  Masyarakat  pada  tahun  2021.  Saat  ini  aktif sebagai dosen di Universitas Imelda Medan.
Esraida  Simanjuntak, Gelar  D-III  diperoleh  dari  Akademi  Keperawatan  Pemkab  Tapanuli Utara, Jurusan Keperawatan pada tahun 2006, Gelar Sarjana diperoleh dari Universitas Sumatera Utara,  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  tahun  2009.  Magister  Kesehatan  diperoleh  dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat pada tahun 2017. Saat ini aktif sebagai dosen tetap di Prodi D-III Perekam dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan dan menjabat sebagai sekretaris Prodi.
Yeyi Gusla Nengsih, Gelar Sarjana diperoleh dari Universitas Putra Indonesia “YPTK” Padang Jurusan  Ilmu  Komputer  pada  Tahun  2017.  Magister  Ilmu  Komputer  diperoleh  dari  Universitas Putra  Indonesia  “YPTK”  Padang  pada  Tahun  2018.  Saat  ini  aktif  sebagai  Dosen  Pengajar  di Program  Studi  D-III  Perekam  dan  Informasi  Kesehatan  dan  D-IV  Manajemen  Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan.
Cicha  Olviya  Kesuma  Br  Manurung, Gelar  D-III  diperoleh  dari  Universitas  Imelda  Medan (UIM), Program  Studi  D3 Perekam dan  Informasi Kesehatan pada tahun 2022.