Muhammadiyah Law Review 7 (1) Januari 2023, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## Efektifitas Pemberian Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian
Dwi Putri Melati, Ria Delta, Raden Gunawan

## Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRAK
Perkembangan  seorang  anak,  baik  dari  sisi  fisik  maupun  non-fisik,  masih  sangat  jauh  dari  stabilitas.Kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri,maka penanganan kasus  kejahatan  dengan  pelaku  anak  perlu  mendapat  perhatian  khusus,  dimulai  dari  hukum  acara  pidana  yang berlaku terhadap anak.permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini tentang Implementasi Penegakan Hukum di Pengadilan  Terhadap  Tindak  Pidana  Pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak.Pendekatan  masalah  yang  digunakan adalah  pendekatan  yuridis  normatif  dan  pendekatan  yuridis  empiris.Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  pada hakikatnya merupakan reaksi dari kondisi sosial dan individunya termasuk ekspresi dan problem transisi pisikologis yang  dialaminya,  ataupun  lebih  sebagai  kesalahan  adapasi  anak  terhadap  situasi-situasi  sulit  atau  tidak menyenangkan  yang  dihadapinya,  karena  keterbatasan  sehingga memudahkan  pengaruh  buruk  dari  lingkungannya masuk  mempengaruhi  diri  anak  tersebut.  Maka  perlunya  diberikan  efek  jera  bagi  anak  yang  melakukan  tindak pidana.Pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah dengan dijatuhkan pidana terhada dirinya sesuai dengan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  berdasarkan  bukti-bukti  yang  ada  dipersidangan  dan  keyakinan  hakim terhadap perbuatan terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
Kata Kunci: Efektifitas,sanksi pidana,pencurian

## 1. PENDAHULUAN
Anak  sebagai  bagian  dari  generasi  muda  merupakan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  dan merupakan  sumber  daya  manusia  bagi  pembangunan  nasional  ke  depan,  sehingga  diperlukan langkah-langkah  strategis  untuk  melakukan  perlindungan  baik  dari  segi  hukum  maupun  segi pendidikan serta bidang-bidang lain yang terkait.Sebagai ‘kertas putih dan bersih’, seorang anak rentan  akan  pengaruh-pengaruh  negatif  yang  bukan  hanya  berasal  dari  ruang  lingkup lingkungannya saja, namun juga dari ruang lingkup di luar lingkungannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen masyarakat untuk menjaga perkembangan fisik dan psikisnya. 1
Tentang  normal  tidaknya  perilaku  kenakalan  atau  perilaku  menyimpang,  pernah  dijelaskan dalam pemikiran Emilie Drukheim 2 dalam bukunya “ Rules of Sociological Method ” bahwa
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com
Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License
1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana (Jakarta: Citra Adityabhakti, 2000).Hlm.12.
2 Darwin Prinst, Hukum Anak Di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).Hlm. 28.
perilaku  menyimpang  atau  jahat  kalau  dalam  batas-batas  tertentu  dianggap  melanggar  fakta sosial  yang  normal  dan  dalam  batas-batas  tertentu  kenakalan  adalah  normal  karena  tidak mungkin  menghapusnya  secara  tuntas,  dengan  demikian  perilaku  dikatakan  normal  sejauh perilaku  tersebut  tidak  menimbulkan  keresahan  dalam  masyarakat,  perilaku  tersebut  terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. 3
Perkembangan  seorang  anak,  baik  dari  sisi  fisik  maupun  non-fisik,  masih  sangat  jauh  dari stabilitas.  Kemampuan  intelegensi  seorang  anak  tidak  akan  mampu  menganalisa  dan  menelaah problem  sosial  dan  perkembangan  sosial  serta  perubahan  sosial  karena  pesatnya  globalisasi industri  komunikasi,  sehingga  faktor  eksternal,  sebagaimana  diungkapkan  oleh Soerjono Soekanto ,  menjadi  faktor  utama  dalam  memicu  sifat-sifat  negatif  yang  alamiah  ada  pada  diri manusia  dini.  Anak  adalah  bagian  dari  generasi  muda  sebagai  salah  satu  sumber  daya  manusia yang  merupakan  potensi  dan  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  di  masa  yang  akan  datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus,  memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka  menjamin pertumbuhan dan perkembangan  fisik, mental, dan sosial secara  seimbang 4 .Masa  kanak-kanak  merupakan  periode  penaburan  benih,  pendirian  tiang pancang,  pembuatan  pondasi,  yang  dapat  disebut  juga  sebagai  periode  pembentukan  watak, kepribadian  dan  karakter  diri  seorang  manusia,  agar  mereka  kelak  memiliki  kekuatan  dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan 5 .
Kasus-kasus  kejahatan  yang  melibatkan  anak  sebagai  pelaku  tindak  kejahatan  membawa fenomena  tersendiri.Mengingat  anak  adalah  individu  yang  masih  labil  emosi  sudah  menjadi subyek hukum, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus, dimulai dari hukum acara pidana yang berlaku terhadap anak.Hukum acara Pidana Anak mengatur  secara  khusus  kewajiban  dan  hak  yang  diperoleh  anak.Penanganan  terhadap  anak sebagai  pelaku  tindak  pidana  dari  tahun  ke  tahun  selalu  menuai  kritikan  baik  dari  akademisi, praktisi maupun masyarakat. Hal ini lebih banyak disebabkan kepada kultur yang dipelihara dari generasi ke generasi dalam pola pikir penegak hukum dalam  menangani pelaku tindak pidana 6 . Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara  Pidana  menyebutkan  bahwa  tersangka  adalah  seorang  karena  perbuatannya  atau keadaannya,  berdasarkan  bukti  permulaan  patut  diduga  sebagai  pelaku  tindak  pidana. 7 Bahwa
3 Darwin Prinst. Ibid , hlm 29
4 Darwin Prinst. Ibid , hlm 39
5 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: sinar grafik, 2000).hlm 41
6 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek, Dan Permasalahan (Bandung: Mandar Maju, 2005).Hlm.57.
7 Ria Delta and Andi Setiawan, ‘SECARA ILEGAL ( Studi Pada Unit Penegakan Hukum Dit Polairud Polda Lampung )’, 01.02 (2022), 117–25.
untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti yang cukup yaitu paling sedikit  2  (dua)  jenis  alat  bukti  sesuai  Pasal  183  KUHAP  yang  menegaskan  prinsip  batas minimum  pembuktian  (sekurang-kurangnya  ada  dua  alat  bukti)  dan  ditentukan  melalui  gelar pekara.  Alat  bukti  dimaksud  terdapat  pada  Pasal  184  ayat  (1)  KUHAP  disebutkan  bahwa  alat bukti  yang  sah  adalah:  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa. 8
Kebijakan  legislatif  dapat  pula  muncul  sebagai  salah  satu  faktor  kriminogen  dalam  hal terciptanya perilaku menyimpang dari anak berupa kenakalan anak ( juvenile delinquency ).Walaupun  memang  kebijakan  legislatif  bukanlah  faktor  yang  secara  langsung bersinggungan  dengan  maraknya  kenakalan  anak.  Namun  demikian,  istilah law  as  a  tools  of social  engineering pada  tujuan  dari  pembentukan  suatu  Undang-undang  tertentu,  juga  dapat menimbulkan efek samping negatif bagi masyarakat. Dimana Undang-undang sebagai instrumen dalam  melakukan  pembangunan  bagi  masyarakat  dapat  menimbulkan  rasa  ketidak  adilan, sehingga memunculkan perilaku menyimpang 9 .

## 1. METODE PENELITIAN
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.  Yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan  hukum  utama dengan  cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan  penelitian,  sedangkan  yuridis  empiris  adalah  penelitian yang  dilakukan  dengan  menganalisis  permasalahan  yang  dilakukan  dengan  cara  memadukan bahan-bahan  hukum  yang  merupakan  data  sekunder  dengan  data  primer  yang  diperoleh dilapangan 10 ,  yaitu tentang analisis yuridis putusan banding terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian  Pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris  dilakukan  guna  memperoleh  hasil penelitian yang benar dan objektif.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  dapat  dilakukan  secara  sadar  yaitu  difikirkan, direncanakan  atau  bahkan  diarahkan  pada  satu  maksud  tertentu  namun  dapat  juga  dilakukan
8 Dwi Putri Melati, S.H.,M.H. ‘Keadilan Progresif’, Jurnal Keadilan Progresif , 6.2 (2015), 163.
9 Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Remaja (Bandung: Armico, 2008).Hlm.72.
10 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: sinar grafika, 2013).Hlm 77
secara  setengah  sadar,  misalnya  dilakukan  oleh  dorongan-dorongan  dan  paksaan-paksaan  yang kuat atau obsesi-obsesi tertentu. Kejahatan yang dilakukan oleh anak bisa juga dilakukan secara tidak  sadar  sama  sekali  dimana  tidak  direncanakan  sebelumnya  misalnya  pemerasan  dilakukan karena terpaksa untuk bertahan hidup.
Karena  sifat  jahat  anak  bukanlah  sifat  bawaan  sejak  lahir  maka  kejahatan  yang  dilakukan  oleh anak dapat dicegah untuk menhindari anak-anak yang belum  melakukan kejahatan agar  mereka tidak  terpancing  atau  terjerumus  untuk  melakukan  kejahatan  yang  mungkin  belum  pernah dilakukannya.sehubungan  dengan  hal  tersebut  secara  teoritis  menurut  Enrico  Ferry  dengan pandangan  sosiologinya  menyebutkan  salah  satu  faktor  pendorong  timbulnya  kejahatan  yaitu individu yang meliputi keluarga, tempat tinggal, tingkat sosial dan fisikis 11 .
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  bahwa  faktor  yang  berasal  dari  individu  seperti keluarga,  tempat  tinggal,  tingkat  sosial,  serta  pisikis  adalah  faktor  paling  dominan  penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi anak,  sedangkan  keluarga  yang  kurang  baik  akan  berpengaruh  negatif.  Perkembangan kepribadian  anak  dimulai  sejak  kecil  sampai  seterusnya  dalam  keluarga,  sebagian  besar waktunya  adalah  didalam  keluarga  maka  sepantasnya  jika  terjadi  kenakalan  anak  atau  tindak pidana  yang  dilakukan  oleh  anak  sebagian  besar  juga  merupakan  pengaruh  dari  keluarag. Adapun  keluarga  yang  dapat  menjadi  sebab  timbulnya  kejahatan  oleh  anak  dapat  berupa keluarga  yang  tidak  normal  dan  keadaan.  Seperti  halnya  HK  pada  kasus  perkara  nomor 14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk adalah salah satu contoh pelaku kejahatan yang pernah empat kal melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
Anak seusia HK yang seharusnya masih mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari keluarga bersama  kedua  orang  tuanya  tapi  justru  terbebani  dengan  problem  keluarga  sehingga  menjadi kurang  perhatian  dan  tidak  adanya  tangungjawab  orang  tua  yang  harus  memberikan  hak-hak anak  seperti  yang  tertuang  didalamkonvensi  hak-hak  anak.  Kurangnya  perhatian  dan  nasehat- nasehat,  serta  kasih  sayang  orang  tua  dalam  keluarga  merupakan  faktor  pendukung  sehingga seorang  anak  dapat  melakukan  kejahatan,  selanjutnya  sedikit  banyak  anak  tersebut  mengalami gangguan  pisikis  yang  bisa  berupa  tekanan,  bahkan  peberontakan  dalam  jiwa  anak  tersebut, karena  anak  adalah  masa  yang  sangat  labil  dimana  usia  anak  mengalami  masa  transisi perkembangan  psikologisnya  dan  masih  dalam  tahap  pencairan  jati  diri  sedangkan  tempat
11 Hermansyah, Kriminologi Dan Kenakalan Remaja (Jakarta: Gahlia, 2011).Hlm 147.
tinggal,  tingkat  sosial  adalah  hal-hal  yang  secara  tidak  langsung  dapat  membentuk  karakter seseorang  anak  menjadi  baik  atau  buruk,  dari  hasil  penelitian  sebagian  besar  pelaku  kejahatan anak memiliki psikis yang terganggu dan bermasalah dengan keluarga.
Berdasarkan  peristiwa  yang  dialami  oleh  HK  tersebut  maka  penulis  dapat  menganalisis  bahwa keluarga  merupakan  lingkungan  sosial  yang  terdekat  untuk  membersihkan,  mendeasakan  dan didalamya anak mendapat pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membersihkan, mendewasakan dandidalamya anak mendapatkan pendidikan petamakalinya.  Keluarga  merupakan  kelompok  masyarakat  terkecil  akan  tetapi  merupakan lingkungan  yang  paling  kuat  dalam  membesarkan  seorang  anak.  Oleh  karena  itu  keluaraga memiliki peranan yang penting dalam perkembangan anak.
Sebagaimana diketahui bahwa fungsi keluarga adalah memberi pengayoman sehingga menjamin rasa  aman  maka  dalam  masa  perkembangan  anak  sungguh  sangat  membutuhkan  realisasi  dari fungsi tersebut. Karena dalam masa itu anak memerlukan pegangan yang memadai dan pedoman hidupnya dari keluarga. Masa perkembangan diwarnai dengan konflik-konflik intenal, pemikiran kritis, perasaan mudah tersinggung, cita-cita dan kemauan yang tinggitetapi sukar dikerjakan dan dicapai sehungga frustasi dan lain sebagainya. Jika melihat tindak kejahatan yang dilakukan oeh JS  tersebut  disebabkan  karena  keluarga  yang broken  home yaitu  orang  tua  yang  bercerai. Masalah keluarga yang broken home seperti yang dialami oleh HK tersebut bukan hanya menjadi masalah  baru  tetapi  merupakan  masalah  yang  utama  dari  akar-akar  kehidupan  anak.  Keluarga merupakan  dunia  keakraban  dan  diikat  oleh  tali  batin,  sehingga  menjadi  bagian  yang  vital  dari kehidupan.
Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada keluarga yang broken home akan tetapi  pada  masyarakat    moderen  akan  tetapi  gejala  adanya  brokenhome    keluarga  masih  utuh atau  tidak  bercerai  akan  tetapi  kedua  orang  tua  mereka  sangat  sibuk  dengan  kesibukan  dan urusan  masing-masing  segingga  orang  tua  tidak  mampu  memberikan  perhatian  terhadap pendidikan anak-anaknya. Fenomena tersebut tidak jarang orang tua tidak  memiliki watu untuk bertemu  dengan  anak-anaknya  karena  sibuk  dengan  pekerjaan  masing-masing,  keadaan  semaca ini jelas tidak mengutungkan bagi perkembangan anak dalam situai keluarga yang demikian anak mengalami frustasi, mengalami konflik-konflik pisikologis, sehingga keadaan semacam ini juga
dapat mudah mendorong anak menjadi berbuat kriminal 12 .
Berikut ini adalah data Kasus anak sebagai pelaku pencirian kendaraan bermotor yang diadili di Pengadilan Negeri Tajungkarang selama tahun 2018-2019 sebagai berikut:
No Usia Anak Jumlah Kasus 1 17 30 2 16 21 3 15 27 4 14 18 5 13 8 6 12 4 7 11 1 8 10 3 9 9 1 10 8 1 Jumlah 114
Sumber: Bagian Umum Pengadilan Negeri Tanjungkarang April 2020
Berdasarkan  tabel  tersebut  usia  tertinggi  anak  pelaku  pencurian  adalah  17  tahun  dan  yang terendah adalah 8 tahun. Berdasarkan dari jumlah 114 kasus tersebut 51 kasus yang terjadi akibat dari  keadaan  keluarga  yang  tidak  harmonis,  40  ksus  karena  faktor  ekonomi  dan  lingkungan tempat  tinggal  dan  23  kasus  karena  faktor  teman  dan  lingkungan  temat  tinggal.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  50%  dari  kasus  yang  ada  tersebut  penyebabnya  adalah  pengaruh  keluarga yang tidak  harmonis. Berdasarkan presentase tesebut dapat dikatakan  bahwa keluarga  memiliki pengaruh besar terhadap kriminilogis anak.
Berkaitan  dengan  hal  itu  maka  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  hakikatnya merupakan  reaksi  dari  kondisi  sosial  dan  individunya  termasuk  ekspresi  dan  problem  transisi pisikologis  yang  dialaminya,  ataupun  lebih  sebagai  kesalahan  adapasi  anak  terhadap  situasi- situasi  sulit  atau  tidak  menyenangkan  yag  dihadapinya,  karena  keterbatasan  sehingga memudahkan  pengaruh  buruk  dari  lingkungannya  masuk  mempengaruhi  diri  anak  tersebut. Beberapa  kasus  pencurian  kendaraan  bermotor  oleg  anak  selain  karena broken  home juga
12 Tolob Setiady, Pokok-Pokok Hukum Panintensier Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2010).Hlm 118
dikarenakan  masalah  perekonomian  keluarga  yang  sangat  minim  secara  tidak  langsung  hal  ini menanamkan  pola  pikir  bagaimana  cara  menyesuaikan  hidup  dalam  kondisi  perekonomian keluarga  yang  buruk  dengan  mudah  tanpa  memikirkan  resiko  yang  akan  ditangungnya  yaitu dengan  melakukan pencurian kendaraan bermotor demi  mendapatkan uang, hal  ini dikarenakan perekonomian dari kluarga yang lemah dan kurangnya rasa perhatian dan komunikasi yang baik dari orang tua.
Penulis dapat menganalisa bahwa keluarga  memiliki peran penting guna  melakukan pembinaan dan  pengawasan  yang  tepat.  Namun  jika  faktor  dari  keluarga  itu  sendiri  justru  salah  dalam melakukan pembinaan maka anak tersebut akan menjadi akan melakukan tidakan-tindalan yang akan mengarah pada tidakan kriminalitas atau kejahatan.
Masyarakat  dan  lingkungan  merupakan  faktor  utama  yang  sangat  berpengaruh  terhadap penegakan  hukum  di  Indonesia  karena  berkaitan  erat  dengan  kesadaran  masyarakat  mengenai hak  dan  kewajibannya  di  depan  hukum.  Kesadaran  hukum  masyarakat  adalah  merupakan keseluruhan  yang  mencakup  pengetahuan  tentang  hukum,  penghayatan  fungsi  hukum  dan ketaatan pada hukum. 13
Penerapan  Pidana  Materil  dalam  Perkara  Putusan  Nomor  14/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Tjk Berbicara  mengenai  penerapan  pidana,  tentunya  kita  tidak  akan  lepas  dari  teori pertanggungjawaban  pidana.  Terdapat  dua  pandangan  mengenai  hal  tersebut,  yaitu  pandangan monistis  dan  dualistis.Menurut  pandangan  monistis,  unsur-unsur  pertanggungjawaban  pidana mencakup  unsur  perbuatan  yaitu  terdapat  unsur  melawan  hukum  dari  perbuatan  tersebut  yang biasa  disebut  unsur  objektif  dan  unsurpembuat  yaitu  terdapat  kesalahan  pada  pembuat  tersebut yang biasa disebut sebagai unsure subjektif.
Dari  pandangan  monistis  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  telah  terjadi  delik,  maka pelakunya dapat dipidana, jadi pertanggungjawaban pidana menurut aliran monistis sama dengan syarat-syarat  penjatuhan  pidana.  Sementara  itu,  menurut  pandangan  dualistis  mengenai pertanggungjawaban  pidana,  dimana  pandangan  ini  memisahkan  antara  unsur  perbuatan  (unsur objektif) dengan unsur pembuat (unsur subjektif).Pandangan dualistis  menyatakan  bahwa unsur perbuatan  hanya  menyangkut  unsur  delik,  sementara  dalam  hal  pertanggungjawaban  pidana terdapat  unsur  pembuat.Seseorang  hanya  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  apabila
13 Januri Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi, ‘Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir’, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum , 1.02 (2022), 94–100 <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>.
terdapat  kesalahan  pada  pembuatnya  artinya  seseorang  bukan  dimintakan  pertanggungjawaban pidana atas sifat melawan hukum dari perbuatannya.
Pertanggungjawaban  pidana  hanya  melekat  pada  unsur  subjektif,  yaitu  unsur  pembuat  atau dengan  kata  lain,  meskipun  telah  terjadi  delik  akan  tetapi  pembuatnya  tidak  mempunyai kesalahan  maka  tidak  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban.  Sehubungan  dengan  adanya  dua pendapat  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  tersebut,  maka  penulis  sependapat  dengan penganut  aliran  dualistis  yang  memisahkan  antara  unsur  objektif  (delik/tindak  pidana)  dengan unsur  subjektif  (pertanggungjawaban).Hal  ini  juga  sejalan  dengan  Kitab  Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap  terdakwa  yang  tidak  dapat  dijatuhkan  pidana  jika  salah  satu  unsur  subjektif (pertanggungjawaban  pidana)  tidak  terpenuhi  maka  amar  putusan  tersebut  adalah  bebas ( vrijspraak ).
Untuk  memidanakan  seseorang  yang  dinyatakan  melakukan  kejahatan  haruslah  memenuhi syarat-syarat  atau  ketentuan  pemidanaan  sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang,  dalam  hal ini  hukum pidana.Penulis telah  menjelaskan  mengenai unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sehingga  apabila  salah  satu  unsur  tidak  terpenuhi,  maka  seseorang  tidak  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana.

## 3. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  penelitian    dan  pembahasan  yang  telah  di  uraikan  maka  dapat  dibuat kesimpulan sebagai berikut:
Kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak  pada  hakikatnya  merupakan  reaksi  dari  kondisi  sosial  dan individunya  termasuk  ekspresi  dan  problem  transisi  pisikologis  yang  dialaminya,  ataupun  lebih sebagai  kesalahan  adapasi  anak  terhadap  situasi-situasi  sulit  atau  tidak  menyenangkan  yang dihadapinya,  karena  keterbatasan  sehingga  memudahkan  pengaruh  buruk  dari  lingkungannya masuk  mempengaruhi  diri  anak  tersebut.  Maka  perlunya  diberikan  efek  jera  bagi  anak  yang melakukan  tindak  pidana.Pelaku  tindak  pidana  pencurian  dengan  pemberatan  adalah  dengan dijatuhkan  pidana  terhada  dirinya  sesuai  dengan  tuntutan  jaksa  penuntut  umum,  berdasarkan bukti-bukti  yang  ada  dipersidangan  dan  keyakinan  hakim  terhadap  perbuatan  terdakwa  sebagai pelaku dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## Daftar Pustaka
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Pidana (Jakarta: Citra Adityabhakti, 2000)
Darwin Prinst, Hukum Anak Di Indonesia (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
Delta,  Ria,  and  Andi  Setiawan,  ‘SECARA  ILEGAL  (  Studi  Pada  Unit  Penegakan  Hukum  Dit Polairud Polda Lampung )’, 01.02 (2022), 117–25
Dwi Putri Melati, S.H., M.H, ‘Keadilan Progresif’, Jurnal Keadilan Progresif , 6.2 (2015), 163
Hermansyah, Kriminologi Dan Kenakalan Remaja (Jakarta: Gahlia, 2011)
Januri,  Januri,  Dwi  Putri  Melati,  and  Muhadi  Muhadi,  ‘Upaya  Kepolisian  Dalam Penanggulangan  Kejahatan  Cyber  Terorganisir’, Audi  Et  AP :  Jurnal  Penelitian  Hukum , 1.02 (2022), 94–100 https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692
Lilik  Mulyadi, Pengadilan  Anak  Indonesia  Teori,  Praktek,  Dan  Permasalahan (Bandung: Mandar Maju, 2005)
Romli Atmasasmita, Problem Kenakalan Remaja (Bandung: Armico, 2008)
Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: sinar grafik, 2000)
Tolob Setiady, Pokok-Pokok Hukum Panintensier Indonesia (Bandung: Alfabeta, 2010)
Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: sinar grafika, 2013)