MEKANISME PENEGAKAN  HAK DAN PENCARIAN  KOMPENSASI PROGRAM ASURANSI BURUH MIGRAN

## Oleh: Linda Ikawati
Dosen  Program  Studi  Ilmu  Hukum Fakultas  Syariah  dan Hukum  UNSIQ Email:  linda_imoet_bgt87@yahoo.co.id

## Abstrak
Program Asuransi Pekerja Migran Indonesia adalah skema khusus yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 sebagai: Suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam  bentuk  santunan  berupa  uang  sebagai  akibat  risiko  yang  dialami  TKI sebelum, selama dan sesudah  bekerja di luar negeri.  Menurut UU No. 39  Tahun 2004  Tentang  Ketenagakerjaan,  semua  buruh  migran  diwajibkan  untuk berpartisipasi dalam program ini, sehingga dapat mengurangi resiko di kalangan para buruh migran saat bepergian ke luar negeri, mirip dengan asuransi kesehatan atau  program  jaminan  sosial.  Perlindungan  buruh  migran  melalui  asuransi dimulai  pada  tahun  1998  melalui  sebuah  yayasan  yang  dijalankan  oleh  agen tenaga kerja, dan skema yang ada saat ini didirikan pada tahun 2006. Perundang- undangan  asuransi  nasional  juga  menetapkan  kerangka  kerja  bagi  industri asuransi secara keseluruhan, yang kemungkinan mencakup asuransi buruh migran, dengan pengawasan dari Menteri Keuangan.  Hubungan antara Program Asuransi TKI  dan  kerangka  peraturan  asuransi  umum  semakin  banyak  memperoleh perhatian, dan dilaporkan menjadi dasar keputusan Mahkamah Agung pada bulan Juli 2013.
Kata kunc i: Asuransi, Tenaga Kerja, Peraturan, Migran, Luar Negeri .

## A. Pendahuluan
Migrasi  tenaga  kerja  global  telah meningkat  secara  eksponensial  selama  dua puluh  tahun  terakhir.  Saat  ini,  sekitar  90 juta  buruh  migran  telah  memberikan layanan  penting  dalam  pekerjaan  rumah tangga,  perawatan,  konstruksi,  pertanian, perikanan,  manufaktur  dan  bidang  jasa (Auwal,  2000:87).  Sebagian  para  buruh migran  ini  berangkat  melalui  jalur  resmi pemerintah, sebagian diantaranya berangkat tanpa melalui persyaratan imigrasi  dan  perijinan  kerja  (misalnya jalur  ilegal),  dan  beberapa  diantaranya berangkat  melalui  perubahan  status  karena
kondisi  pekerjaan  atau  visa  mereka  yang berubah.  Di  seluruh  dunia,  lembaga komersial  swasta,  perantara  swasta,  dan para  pelaku  usaha  di  negara  asal  dan negara  tujuan  melakukan  sebagian  besar perekrutan  dan  penempatan  para  buruh migran  yang  bergaji  rendah.
Di  Negara  Indonesia  selama  satu dekade terakhir, pemerintah telah berupaya  secara  aktif  untuk  mengatur perekrutan  dan  penempatan  pekerja  di luar  negeri  serta  telah  mengembangkan proses  dan  program  yang  memungkinkan para  buruh  migran  untuk  mengakses keadilan di Indonesia. Selama ini,
pemerintah  Indonesia  telah  memperluas tanggungjawab  perlindungan  bagi  buruh migran, termasuk yang disediakan melalui konsulat. Selanjutnya, upaya reformasi  hukum  di  dalam  negeri  sedang berlangsung dan pada tahun 2012 Indonesia melakukan langkah yang bersejarah  dengan  meratifikasi  Konvensi PBB  tentang  Buruh  Migran  (Konvensi Internasional  18 Desember  1990).
Meskipun  telah  ada  upaya  yang menjanjikan ini, tantangan yang signifikan  masih  tetap  ada.  Sebagian besar  buruh  migran  dan  masyarakat  sipil yang berpartisipasi dalam studi ini menyatakan  rasa  frustrasi,  kecewa,  dan umumnya  memiliki  pandangan  bahwa sebagian  besar  buruh  migran  tidak  dapat mengakses  keadilan  di  Indonesia.
Sangat  ironis  sekali  jika  kita  melihat yuridis  konstitusional  hak  para  pekerja untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang  layak telah  dijamin  dalam  Pasal  27  ayat  (2) UUD  1945,  yang  menyebutkan  bahwa Tiap-tiap  warga  negara  berhak  atas pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi kemanusiaan (Undang-Undang 1945, 2011:44), berkaitan dengan pengiriman tenaga ke luar negeri, Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  BAB  VI  Pasal 31  menyebutkan  bahwa Setiap  tenaga kerja  mempunyai  hak  dan  kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan,
atau  pindah  pekerjaan  dan  memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar  negeri (Undang-Undang  No.  13 Tahun  2003).
Memahami bahwa hukum tidak sebatas  perangkat  norma  atau  sejumlah kaidah,  tetapi  hukum  merupakan  fakta sosial yang empiris. Hukum selain dikonsepsikan sebagai law as what it is in the  books ,  hukum  juga  dikonsepsikan secara  empiris  sebagai law  as  what  is (functioning)  in society (Soetandyo
Wignjosoebroto,  2003:3).  Melihat  kasus yang dialami oleh buruh migran
Indonesia belum mendapatkan
perlindungan  dan  keadilan,  UU  No.  39 belum  berpihak  pada  migran  Indonesia. Akses  buruh  migran  terhadap  keadilan  di Negara asal menjumpai sejumlah hambatan sistemik yang menghalangi kebanyakan buruh migran untuk memperoleh ganti rugi penuh atas kerugian yang telah mereka alami sebelum,  selama  dan  setelah  bekerja  di luar  negeri,  terutama  persoalan  asuransi.
Program Asuransi memerlukan reformasi  struktural  dan  reformasi  praktis yang  signifikan agar dapat menjadi mekanisme  ganti  rugi  yang  bermakna bagi  pekerja  migran  bergaji  rendah sebagaimana  yang  dikehendaki.  Program ini  harus  dimulai  dengan  melakukan pengkajian  operasi  yang  ada  saat  ini secara  menyeluruh  berdasarkan  kualitas
data terhadap kondisi klaim yang dibayarkan  dan  yang  ditolak,  interpretasi klaim  dan  alasan  penolakan  klaim,  waktu pemprosesan  yang  relevan,  serta  seluruh aspek-aspek lainnya dari proses penentuan  klaim.
Atas  dasar  alasan  ini,  saat  sekarang ada  kebutuhan  yang  mendesak  untuk melakukan  pengkajian  atas  akses  buruh migran  terhadap  keadilan  di  negara  asal mereka serta untuk mengidentifikasi langkah-langkah  bagi  upaya  perbaikan seiring  dengan  upaya  untuk  memperkuat akses terhadap  keadilan  di negara  tujuan.

## B. Metode Penelitian
Temuan  penelitian  ini  didasarkan pada  penelitian  lapangan  di  Indonesia, serta  hasil  analisa  hukum,  peraturan, literatur  akademik  dan  sumber-sumber sekunder  lainnya  dalam  bahasa  Inggris maupun bahasa Indonesia. Penelitian lapangan berlangsung antara bulan September  dan  Oktober  2016.  Kegiatan dimulai dengan sebuah diskusi di Lembaga  Kita Institute  pada bulan
September  2016  tentang  jalur  utama  dan hambatan  yang  dihadapi  para  buruh migran  dalam  mengakses  keadilan.  Dua puluh  tiga  orang  telah  ikut  berpartisipasi, termasuk  para  ahli  hukum  dan  hak-hak perempuan  (LBH  UNSIQ),  organisasi mahasiswa  PMII  HMI  UNSIQ,  dan pengacara  swasta.
Diskusi  di  bulan  September  ini kemudian  dilanjutkan  dengan  wawancara mendalam  dan  diskusi  kelompok  terarah (FGD)  bersama  buruh  migran  perempuan yang  telah  kembali  serta  keluarganya, pakar  dan  pemangku  kepentingan  juga diwawancarai  tentang  struktur,  operasi dan  efektivitas  dari  mekanisme  khusus untuk  memperoleh keadilan. Mereka yang  terlibat  ini  mencakup  para  pejabat dinas pemerintah Wonosobo, buruh migran serta perwakilan organisasi masyarakat  sipil  dari  organisasi  advokasi di  tingkat  nasional  hingga  kelompok  kecil di tingkat lokal yang memberikan bantuan  penanganan  kasus  kepada  para pekerja.
FGD  digunakan  untuk  memperoleh pandangan  dari  para  buruh  migran  dan keluarga  mereka  tentang  upaya  mereka mencari  keadilan,  serta  persepsi  mereka terhadap sistem yang ada. Diskusi tersebut  memiliki  konteks  yang  sangat luas,  dan  data  yang  dikumpulkan  lebih bersifat  kualitatif  (pengalaman  pribadi, pendapat).
FGD  diadakan  pada  lima  lokasi  di Wonosobo
Jawa Tengah, yang
merupakan daerah pengirim buruh migran  dari  buruh  migran  yang  berangkat ke  luar  negeri  setiap  tahunnya.  Desa-desa dipilih berdasarkan Kecamatan yang dikenal  oleh  organisasi  setempat  sebagai basis  desa  yang  banyak  mengirim  buruh
migran  khususnya  ke  Hongkong.  Para peserta  FGD  (diskusi  kelompok  terarah) merupakan:
a. Mantan buruh migran yang mengalami  masalah  selama  proses migrasi  (atau  saat  mengajukan  aplikasi migrasi)  ke  Hongkong  untuk  bekerja, termasuk  sebelum,  selama  atau  setelah bekerja  di  luar  negeri  dan  yang  telah kembali  sejak tahun  2009; atau b. Anggota  keluarga  buruh  migran  yang memenuhi  kriteria  di  atas  atau  yang masih  di  luar  negeri  pada  saat diselenggarakan  FGD.
Organisasi  masyarakat  sipil  (OMS) setempat  di  Kabupaten  memainkan  peran sentral, termasuk dalam membantu mengidentifikasi  peserta  yang  sesuai  dan mengundang  mereka  untuk  terlibat  dalam FGD.  Banyak  mantan  buruh  migran  yang agak  enggan  untuk  bergabung  dengan kelompok  terarah  dan  berbagi  tentang detail  pengalaman  mereka  dengan  orang lain, organisasi masyarakat sipil ini berperan  dalam  meyakinkan  mereka  agar merasa  aman  dalam  lingkungan  ini.  Pada banyak  kasus,  OMS  telah  membantu buruh  migran  perempuan  dan  laki-laki ini,  dan  kemudian  para  buruh  migran tersebut  merekomendasikan  warga  lain untuk bergabung (metode snowball sampling ).  Dengan  rekomendasi  dari organisasi  ini,  diskusi  kelompok  terarah atau  FGD  juga  menyertakan  anggota
keluarga  buruh  migran;  dalam  banyak kasus,  para  anggota  keluargalah  yang telah  menggunakan  berbagai  mekanisme di  Indonesia  atas  nama  buruh  migran  di luar  negeri,  atau  yang  telah  memberikan bantuan  kepada  para  buruh  migran setelah  para buruh migran tersebut kembali  pulang.
Penelitian ini bersifat kualitatif sehingga  banyak  ulasan  yang  diberikan secara  rinci  dan  banyak  membahas tentang pengalaman, walaupun tidak berarti  mewakili  seluruh  buruh  migran atau  peserta  lainnya.  Penelitian  ini  juga mengambil pendekatan yang luas tentang akses terhadap keadilan, mengamati seluruh mekanisme dan pengguna sistem. Meskipun hal ini memberikan manfaat dalam mengidentifikasikan
masalah-masalah dan  hambatan  kunci,  penelitian  rinci lebih  lanjut  tentang  mekanisme  tertentu akan  sangat  bermanfaat.  Sementera  itu, karena  keterbatasan  waktu  dan  ruang, studi ini tidak dapat melakukan investigasi terhadap pengalaman kelompok-kelompok migran tertentu seperti  buruh  migran  perempuan  atau buruh  migran  ilegal  serta  dampak  jender dan status pengalaman maupun kemampuan buruh migran untuk melakukan akses terhadap keadilan. Sasaran  penelitian  tersebut  akan  menjadi studi  lanjut  yang  bermanfaat.

## C. Temuan  dan  Pembahasan
1. Program Asuransi Buruh Migran
Program  Asuransi  Pekerja  Migran Indonesia  adalah  skema  khusus  yang dibentuk  berdasarkan  UU  No.  39  Tahun 2004  sebagai:  Suatu  bentuk  perlindungan bagi  TKI  dalam  bentuk  santunan  berupa uang  sebagai  akibat  risiko  yang  dialami TKI sebelum,  selama  dan  sesudah  bekerja di  luar  negeri  (Perkemenakertrans  No.  7 Tahun  2010, Pasal  1).
Program Asuransi didirikan dan diawasi  oleh  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi, dan berfungsi sebagai strategi utama Kementerian untuk memberikan  ganti  rugi  dan  melindungi kesejahteraan finansial buruh migran Indonesia  (Erman  Suparno,    27  Maret 2008).  Skema  ini  memiliki  cakupan  yang luas,  dan  jika  berfungsi  secara  efektif dapat  memberikan  ganti  rugi  keuangan yang  cukup  berarti  atas  banyak  masalah yang  biasa  dialami  oleh  buruh  migran.
Menurut  UU  No.  39  Tahun  2004, semua  buruh  migran  diwajibkan  untuk berpartisipasi dalam program ini, sehingga  dapat  mengurangi  resiko  di kalangan para buruh migran saat bepergian  ke  luar  negeri,  mirip  dengan asuransi  kesehatan  atau  program  jaminan sosial. Perlindungan buruh migran melalui  asuransi  dimulai  pada  tahun  1998 melalui  sebuah  yayasan  yang  dijalankan
oleh  agen  tenaga  kerja,  dan  skema  yang ada  saat  ini  didirikan  pada  tahun  2006 (SK Menteri Tenaga Kerja. Kep- 92/Men/1998).
Meskipun pengacara, kelompok masyarakat  sipil  dan  para  buruh  migran meyakini  bahwa  buruh  migran  harus diasuransikan, mereka menunjukkan sikap  frustrasi  dan  sinis  terhadap  program khusus  ini.  Banyak  diantara  mereka  yang menggambarkan  bahwa  program  ini  pada dasarnya  hanya  pemerasan,  dimana  buruh migran diharuskan membayar uang kepada perusahaan asuransi untuk
memperoleh
persetujuan untuk
bepergian,  tetapi  tidak  menerima  manfaat nyata  sebagai  imbalan  karena  mereka jarang menerima pembayaran atas kerugian  yang  dialami.  Bank  Dunia  di Indonesia  juga  bersikap  kritis  terhadap skema  ini,  mereka  mengidentifikasikan adanya  masalah  baik  dalam  struktur maupun  pelaksanaannya  (Bank  Dunia. 2010:43).
Pada  saat  dipublikasikannya  studi ini, nasib Program Asuransi Buruh migran  masih  belum  jelas.  Pada  tanggal 16 Juli 2013, Mahkamah Agung dilaporkan  membatalkan  pemberlakuan peraturan  utama  skema  tersebut  karena tidak  konsisten  dengan  undang-undang lebih  tinggi,  yaitu  tentang  Perasuransian yang  lebih  luas  dan  perundang-undangan anti monopoli, namun keputusannya
masih  belum dipublikasikan (Herman Sina.  2013:12).
Selanjutnya,  pada  tanggal  15  Juli 2013,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)
Indonesia membekukan operasi konsorsium  perusahaan  asuransi  yang ditunjuk untuk menyediakan asuransi terhadap  TKI  dalam  program  tersebut. Perlu  dicatat  bahwa,  “beberapa  hal  yang perlu  diperbaiki  dari  skema  asuransi  TKI yang  ada  saat  ini”,  dan  mengumumkan bahwa  beberapa  anggota  konsorsium akan  diaudit  (Friska  Yolandha:  15  Juli 2013). Pada  tanggal 30  Juli 2013,  Menteri Tenaga  Kerja  menunjuk  tiga  konsorsium baru  yang  terdiri  dari  32  perusahaan asuransi,  yang  semuanya  belum  pernah berpartisipasi  dalam  skema  sebelumnya (Tempo:  1  Agustus  2013).  Namun, pembatalan regulasi 2010 oleh Mahkamah Agung menimbulkan pertanyaan  terhadap  validitas  penunjukan
dan keberlanjutan operasi program tersebut.
Meskipun  adanya  ketidakjelasan  ini, analisa  Program  Asuransi  berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun 2016  masih  dipandang  relevan  terhadap setiap  upaya  untuk  melakukan  reformasi program.  Pengkajian  struktur  dan  operasi program  menunjukkan  adanya  masalah sistemik  dengan  program  yang  berjalan  di luar jangkauan anggota konsorsium spesifik. Hal ini mencakup adanya
kesenjangan  yang  tidak  pantas  dalam polis  asuransi,  kegagalan  perekrut  untuk menginformasikan  dengan  baik  kepada para  buruh  migran  tentang  tanggungan asuransi  mereka  dan  prosedur  untuk mengajukan klaim serta perlunya kejelasan  prosedural,  transparansi  dan akuntabilitas  yang  lebih  tinggi  dalam proses pengajuan  klaim.
Dalam melakukan reformasi program  menggunakan,  istilah  “Proteksi” atau  “Konsorsium  Proteksi”  mengacu pada konsorsium asuransi spesifik sebelumnya.  Jika  pembahasan  mengacu pada  peran  dan  fungsi  umum  dari konsorsium yang ditunjuk untuk menyediakan  asuransi  terhadap  buruh migran, maka menggunakan istilah “konsorsium”,  hal  ini  mengacu  pada Peraturan  No.  7  Tahun  2010  yang menetapkan  bentuk  Program  Asuransi.
2. Kerangka  Kerja  Hukum  dan Lembaga  Hukum  Bagi Asuransi
a. Pemberian  Ijin  dan  Regulasi bagi Perusahaan Penyedia
Asuransi UU No. 39 Tahun 2004
mewajibkan  pembelian  asuransi  yang menyeluruh  sebelum  keberangkatan. UU tersebut
membebankan tanggungjawab kepada pelaksana penempatan TKI untuk mengikutsertakan  TKI  dalam  program asuransi  (Pasal  68  ayat  1),  meskipun
peraturan membolehkan pelaksana penempatan buruh migran untuk menarik  biaya  asuransi  dari  pekerja sebagai  komponen  biaya  penempatan (Permenakertrans  No.  14  Tahun  2010: Pasal  45).  Jenis  program  asuransi  yang harus  diikuti  oleh  TKI  diatur  oleh Peraturan  Mentri  (Pasal  68  ayat  2). Berbeda dengan sebagian besar
mekanisme  non-litigasi  yang  belum
diatur,  Menteri  Tenaga  Kerja  telah mengadopsi berbagai peraturan
menteri yang mengatur program asuransi  (lihat  Tabel  1,  dibawah  ini). Peraturan  telah  membentuk  skema perijianan  untuk  perusahaan  asuransi yang menyediakan asuransi bagi buruh  migran,  dan  telah  menetapkan pertanggungan asuransi dan persyaratan  klaim. Tabel: 1 Undang-Undang  dan  Peraturan  Asuransi  Buruh  Migran Undang-Undang  / Peraturan Isi UU No. 39 Tahun  2004 Terfokus  pada  perekrutan,  penempatan  dan perlindungan buruh migran Indonesia; menetapkan persyaratan asuransi serta tanggung  Kemenaker  dan  agen  tenaga kerja. Permenakertrans. 23 Tahun  2006 Peraturan  awal  yang  mengatur  asuransi bagi buruh migran; kemudian diubah
dengan adanya Peraturan berikutnya. Permenakertrans 7 Tahun  2010 Peraturan  tentang  sistem  asuransi  bagi buruh  migran  yang  ada  saat  ini.  Dilaporkan dibatalkan oleh keputusan Mahkamah Agung tanggal 16 Juli 2013 Permenakertrans 14 Tahun  2010 Peraturan  tentang  proses  perekrutan  dan pelatihan  bagi  buruh  migran  yang  ada  saat ini,  termasuk  kewajiban  untuk  mengikuti asuransi.  Permenakertrans 1 Tahun  2012 Perubahan  persyaratan  pembuktian  dalam Peraturan  No.  7  Tahun  2010  untuk  klaim asuransi. Berpotensi dibatalkan oleh keputusan  Mahkamah  Agung  tanggal  16 Juli  2013. Perundang-undangan asuransi
nasional  juga  menetapkan  kerangka kerja  bagi  industri  asuransi  secara keseluruhan, yang kemungkinan mencakup asuransi buruh migran,
dengan pengawasan dari Menteri Keuangan  (UU  No.  2  Tahun  1992). Hubungan  antara  Program  Asuransi TKI  dan  kerangka  peraturan  asuransi umum  semakin  banyak  memperoleh
perhatian,  dan  dilaporkan  menjadi dasar  keputusan  Mahkamah  Agung pada bulan  Juli  2013.

## b. Konsorsium  Asuransi
Asuransi  buruh  migran  disediakan oleh konsorsium asuransi tunggal yang  ditunjuk  oleh  Menteri  Tenaga Kerja.  Pada  tahun  2010,  Menteri Tenaga  Kerja  menunjuk  Konsorsium
Proteksi sebagai satu-satunya
penyedia  asuransi  bagi  buruh  migran untuk  selama  periode  empat  tahun (Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan
Transmigrasi No. 209, 2010). Konsorsium Proteksi terdiri dari kumpulan sepuluh perusahaan asuransi:  tiga  perusahaan  asuransi  jiwa dan  tujuh  perusahaan  asuransi  umum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Keputusan No. 61
P/HUM/2010).
Proteksi berkantor pusat di Jakarta,  namun  memiliki  cabang  di kota-kota  besar  di  seluruh  Indonesia. Berdasarkan  Peraturan  No.  7  Tahun 2010,  Proteksi  wajib  memberikan pelayanan  asuransi  bagi  buruh  migran, termasuk pendaftaran kepesertaan asuransi,  perpanjangan  kepesertaan, penyerahan  kartu  peserta  asuransi
(KPA) dan pembayaran klaim
(Permenakertrans  No.  7  Tahun  2010,
Pasal  14).  Antara  bulan  Oktober  2010
dan Februari 2012, BNP2TKI
melaporkan  bahwa  1.028.243  orang telah  membeli  polis  asuransi  dari Konsorsium  Proteksi  (Komisi IX, DPR RI, 2013).
Untuk  sejumlah  alasan,  termasuk tingkat pembayaran yang rendah, keberadaan Konsorsium ini telah menjadi kontroversi di Indonesia.
Pada  tahun  2012,  Komisi  IX  DPR membentuk panitia kerja untuk meninjau  Konsorsium  Proteksi,  dan menemukan  bahwa  Konsorsium  “telah gagal  menjalankan  tugasnya  sebagai penyelenggara asuransi dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap  TKI  yang  bekerja  di  luar negeri  atas  resiko  yang  timbul  sejak pra,  masa  dan  pasca  penempatan” (Arif  Minardi,  19 Juni  2012).
Melihat kenyataan tersebut komite panitia kerja merekomendasikan  agar  konsorsium dibubarkan dan diganti dengan konsorsium  “yang  lebih  berkompeten” dalam  waktu  tiga  bulan.  Kemenaker menolak rekomendasi ini, mengingatkan  bahwa  Proteksi  sudah dua  kali  diberikan  sanksi.  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah membekukan  operasi  Proteksi  pada bulan  Juli  2013  dan  digantikan  dengan tiga konsorsium baru (Christine
Novita  Nabebam. 2011:12).
c. Polis Asuransi  Standar Di bawah polis asuransi
Konsorsium  Proteksi  TKI  standar, pertanggungan  yang  sama  disediakan bagi  semua  buruh  migran,  terlepas apakah mereka bepergian untuk bekerja  atau  faktor  resiko  individu  (C. Siahaan, 2012:32).
Polis ini
didasarkan  pada  persyaratan  Peraturan No.  7  Tahun  2010  yang  menetapkan premi  yang  dapat  dikenakan  oleh konsorsium, resiko yang harus ditanggung, jumlah pertanggungan untuk resiko  yang  berbeda,  serta  durasi pertanggungan  ( The  Jakarta  Post , 2013:42). Pertanggungan asuransi dibagi  menjadi  tiga  periode,  masing- masing dengan premi terpisah: prakeberangkatan  (Rp  50.000),  selama penempatan (Rp  300.000)  serta  pasca- penempatan  dan  kembali  (Rp  50.000). Total  premi  untuk  ketiga  periode  bagi semua buruh migran adalah Rp
400.000  (sekitar  AS  $40).  Polis  ini memiliki  manfaat  kepraktisan  (polis
standar tunggal) dan luas pertanggungan
(menggabungkan kehidupan,  kesehatan,  pekerjaan  dan asuransi  umum).  Namun  polis  tersebut memiliki  beberapa  kekurangan  yang signifikan  yang  telah  menjadi  bahan kritik  dari  banyak  pihak.
Kritik  utama  adalah  bahwa  klaim yang  lebih  kompleks  tidak  akan
dibayarkan,  sebagian  karena  terlalu luasnya  cakupan  dan  tidak  jelasnya pertanggungan  di  bawah  polis.  Bank Dunia dan Korporasi Keuangan Internasional  di  Indonesia  melakukan analisa  terhadap  sejumlah  data  yang terbatas  dari  Konsorsium  sejak  tahun 2010.  Karena  kurangnya  data  publik yang  terpercaya,  tidak  jelas  apakah premi  yang  ada  saat  ini  merupakan mekanisme  ganti  rugi  yang  efektif untuk  pelanggaran  kontrak  lain  seperti upah  yang  tidak  dibayar,  perubahan jenis  pekerjaan  yang  bertentangan dengan  keinginan  buruh  migran,  atau pelanggaran kondisi tenaga kerja lainnya seperti jam kerja yang berlebihan  atau  kondisi  kerja  yang tidak  aman.
Masih  belum  jelas  juga  apakah klaim  tersebut  bersifat  efektif  untuk kecelakaan  dan  cedera  yang  dialami buruh  migran  saat  bekerja  di  luar negeri.  Yang  jelas  adalah  bahwa  klaim kerugian  yang  serius  seperti  kekerasan fisik  atau  kekerasan  seksual  tidak dibayar (World  Bank and   IFC  Review of  Migrant  Worker  Insurance,  2012:5). Biro  Perasuransian  Bapepam-LK  telah mengkritik  lingkup  pertanggungan  dan menyarankan  bahwa  kerugian  tersebut semestinya ditanggung oleh pemerintah,  dan  kerugian  tersebut  tidak sesuai  untuk  skema asuransi.
Akhirnya,  polis  asuransi  standar berisi  sejumlah  pengecualian  penting untuk  pertanggungan  seperti  kondisi awal  untuk  pertanggungan  kesehatan, perang,  dan  kerugian  akibat  pekerja migran  yang  terkena  tuntutan  pidana. Polis ini juga mengecualikan
pertanggungan  jika  di  negara  tujuan pekerja  melakukan  pekerjaan  yang berbeda  dari  apa  yang  tertuang  dalam Perjanjian Penempatan, tanpa
memperhitungkan bahwa praktek yang  sering  terjadi  ini  jarang  akibat dari  kesalahan  pekerja.  Selanjutnya, buruh migran tidak memperoleh
pertanggungan asuransi atas kehilangan  pekerjaan jika mereka
meninggalkan majikan mereka, terlepas  dari  alasan  apapun  yang diberikan  atas  kepergiannya.  Hal  ini akan menjadi
masalah yang problematis karena meninggalkan
pekerjaan  seringkali  sebagai satu- satunya  pilihan  yang  harus  buruh lakukan  untuk menghindarkan diri dari  situasi  pelecehan,  terutama  dalam konteks  pekerjaan  rumah  tangga.
Meskipun hal ini mungkin merupakan pengecualian standar untuk  kontrak  asuransi  kerja,  kontrak tersebut tidak mengakui keadaan tertentu  dari  buruh  migran  sehingga kemungkinan
memperoleh
pengecualian pertanggungan justru
pada  saat  para  buruh  migran  sangat membutuhkannya,
membiarkan
mereka tanpa kompensasi atas kerugian  yang  signifikan.  Meskipun begitu, peraturan memberikan
keleluasaan  kepada  pihak  asuransi,
“dalam  rangka  menjalankan  fungsi sosial”, untuk memberikan kompensasi  kepada  TKI/calon  TKI yang  tidak  tercakup  dalam  jenis  polis asuransi (Permenakertrans No. 1
Tahun 2012:Pasal  1  ayat  3).  Tidak  ada panduan  tentang  kapan  dan  bagaimana keleluasaan ini dilaksanakan; kelihatannya justru seluruhnya dilaksanakan  secara ad hoc dan  tidak transparan  dengan  dalih  “amal”  yang sebagian  besar  dari  jumlah  tersebut adalah  klaim  buruh  migran yang dimana  jika  tidak,  klaim  tersebut  akan ditolak.  Problem  struktural  ini  masih diperparah oleh masalah sistemik dalam  pelaksanaan  Program  Asuransi Buruh  Migran.
3. Pembelian Asuransi dan
Prosedur  Pengajuan  Klaim
Selain  adanya  kekurangan  struktural dari  Program  Asuransi  Buruh  Migran, mekanisme  ada  membuat  para  buruh migran mengalami kesulitan untuk mengajukan klaim dan mendapatkan kompensasi. Menggarisbawahi sulitnya akses  sistem  saat  ini  terutama  rumitnya
prosedur  untuk  pengajuan  klaim,  dan menyatakan  kekecewaan  yang  mendalam dengan  jumlah  klaim  yang  disetujui  dan jumlah  uang  yang  dibayarkan.
a. Memperoleh asuransi
Berdasarkan  UU  No.  39  Tahun
2004, kewajiban
untuk
mengikutsertakan  calon  buruh  migran dalam  program  asuransi  bersandar secara  eksklusif  pada  kantor  pusat PPTKIS  yang  menempatkan  pekerja (Pasal 68). Asuransi merupakan
prasyarat untuk mendapatkan KTKLN (Pasal 63), dan harus diperoleh sebelum buruh migran berangkat  ke  luar  negeri.  Penempatan buruh  migran  di  luar  negeri  tanpa perlindungan asuransi merupakan tindak  pidana  dengan  hukuman  yang berat (Pasal  103).
Berdasarkan  Permenakertrans  No. 7  Tahun  2010,  PPTKIS  diwajibkan untuk  membayar  premi  atas  nama buruh  migran.  Asuransi  untuk  pra penempatan  harus  dibayar  sebelum buruh migran menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS  tersebut,  dan  asuransi  untuk pertanggungan  selama  masa  kerja  dan pasca  kerja  harus  dibayar  sebagai bagian dari persiapan pra
keberangkatan. PPTKIS kemudian dapat memperoleh kembali biaya premi  dari  buruh  migran.
Setelah pembayaran premi, konsorsium  harus  menerbitkan  bukti pembayaran  kepada  PPTKIS,  dan salinan  polis  asuransi  atas  nama  calon buruh migran/buruh migran, serta Kartu  Peserta  Asuransi  (‘KPA’)  untuk kemudian  diberikan  kepada  pekerja. Perusahaan asuransi juga harus memberikan  salinan polis asuransi kepada  Direktur  Jenderal  Kemenaker, Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  Provinsi, Kepala  Dinas  Kabupaten/Kota,  dan Pimpinan  PPTKIS.
Kementerian  Tenaga  Kerja  dapat memberikan sanksi
administratif
kepada Konsorsium jika tidak membuat  serta  memberikan  KPA  dan polis  asuransi  kepada  buruh  migran, dan  salinan  dokumen  tersebut  ke kantor  dinas  pemerintah  yang  relevan lainnya.  Sanksi  termasuk  peringatan tertulis, penghentian sementara beberapa fungsi dan akhirnya penghapusan lisensi untuk
berpartisipasi dalam program ini.
Kementerian tidak harus mempublikasikan  rincian  sanksi  atau tindakan  perbaikan  yang  diambil  oleh Konsorsium  sebagai  respon.  Selain itu,  tidak  jelas  kondisi  bagaimana  yang dapat  memicu  sanksi,  dan  hukum  tidak menyediakan  mekanisme  yang  dapat dilalui pekerja migran untuk mengajukan keluhan kepada
Kementerian tentang belum
diterimanya  KPA atau  polis  mereka.
Dokumen  ini  mencakup  kuitansi biaya  medis  seperti  tagihan  biaya rumah  sakit,  perjanjian  kerja,  atau surat  dari  kedutaan  yang  mendukung dasar  dari  gugatan.  Bukti  kerugian yang  terjadi  di  luar  negeri  memerlukan dokumentasi  dari  luar  negeri,  yang jauh lebih mudah memperolehnya ketika  masih  berada  di  luar  negeri daripada  setelah  kembali  pulang.
b. Sengketa  Atas  Keputusan  Klaim
Jika  klaim  ditolak  atau  buruh migran  tidak  merasa  puas  dengan pembayaran,  buruh  migran  tersebut dapat mengajukan keluhan ke
Kemenakertrans  (di  tingkat  lokal  atau nasional) atau BNP2TKI, dan
meminta fasilitasi penyelesaian
pembayaran  klaim.  Peraturan  No.  7 Tahun  2010  tidak  mengatur  rincian tentang  proses  ini  (Bambang  Sarjito, 2012:45).
Polis  asuransi  standar  memiliki klausul  penyelesaian  konflik  tersendiri yang  tidak  konsisten  dengan  peraturan yang  ada.  Penyelesaian  ini  memberikan pilihan  kepada  tertanggung (buruh migran)  memilih  dari  (1)  penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  di  depan Majelis  Arbitrase;  atau  (2)  mengajukan klaim  di  pengadilan  negeri.  Tidak  satu
pun  dari  peserta  yang  diwawancarai dalam  penelitian  ini  yang  tahu  tentang kasus  yang  dibawa  ke  arbitrase,  atau diajukan  ke  pengadilan,  dan  mereka pesimis terhadap prospek keberhasilannya.
4. Persepsi Tingkat  Efektifitas
a. Kesadaran  Terhadap  Program
Meskipun  Program  Asuransi  TKI merupakan  program  yang  diwajibkan bagi  buruh  migran,  kesadaran  atas program  di  kalangan  peserta  diskusi kelompok terarah masih sangat rendah.  Hampir  tidak  ada  peserta  yang menyebutkan  pertanggungan  asuransi ketika  ditanya  tentang  dokumen  atau langkah-langkah  yang  mereka  ambil untuk mengupayakan ganti rugi. Ketika  ditanyakan  secara  langsung kepada  lima  peserta,  mereka  hanya mengatakan bahwa mereka tidak diasuransikan  dan  tidak menerima kartu  asuransi.
Meskipun sampel ini tidak representatif, dan para pekerja berangkat  ke  luar  negeri  pada  waktu yang berbeda, laporan ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan pemahaman umum tentang program  asuransi  di  kalangan  buruh migran. Seorang mantan broker asuransi  yang  diwawancarai  untuk penelitian  ini  menyalahkan  kurangnya
kesadaran buruh migran, mereka mengatakan bahwa buruh migran hanya akan mencampakkan polis asuransi  yang  mereka  terima  di  lantai, tidak  memahami  apa  kegunaannya.
Pada akhirnya perusahaannya menghentikan pemberian polis
asuransi untuk menghemat kertas (Wawancara  Agen  dan  mantan  broker asuransi,  Muryanti,  2016).
Ahli  kriminalogi  Apple  dan  Robert mengaitkan kurangnya kesadaran tersebut  dengan  itikad  buruk  transaksi. Itikad buruk berdampak pada rendahnya kesadaran, dapat disimpulkan rendahnya kesadaran buruh  migran  dengan  kegagalan  agen untuk  menginformasikan  para  buruh migran  tentang  isi  dan  pentingnya  polis asuransi  sehingga  buruh  migran  tidak berkeinginan  menyimpan salinannya. Kurangnya  informasi  berarti  buruh migran  seringkali  tidak  tahu  perlunya mengumpulkan dokumen bukti sebelum  kembali  ke  tanah  air,  atau untuk  mengajukan  klaim  dalam  jangka waktu  12  bulan  setelah  kembali  pulang (Apple, dan Robert, 1995:34).
1) Aksesibilitas
Buruh migran menghadapi
hambatan  besar  untuk  memproses klaim  asuransi,  meskipun  aksesibilitas pertanggungan asuransi itu sendiri diatur  oleh  PPTKIS.  Data  empiris
menegaskan  bahwa  jumlah  klaim  yang diajukan  sangat  rendah  dibandingkan dengan  jumlah  buruh  migran  yang kemungkinan memiliki klaim yang valid.  Panitia  kerja  DPR  menyebutkan bahwa menurut BNP2TKI, pada rentang  tahun  2010-2011,  sejumlah
113.910 pekerja yang kembali melaporkan  mengalami  masalah  saat diwawancarai  di  bandara,  tetapi  hanya 15.874  (atau  14  persen)  dari  para buruh  migran  yang  mengajukan  klaim asuransi.
Mengingat luasnya
permasalahan, kemungkinan akan banyak  buruh  migran  yang  kembali dengan  klaim  yang  sah  yang  sama sekali tidak melaporkan masalah mereka  (Komisi  IX DPR  RI 2013).
Sebagaimana  yang  disebutkan  di atas,  rintangan  terbesar  yang  dihadapi oleh  buruh  migran  adalah  kurangnya kesadaran  dan  pemahaman  tentang asuransi  dan  prosedur  atas  klaim  yang terkait.  Rintangan  utama  kedua  adalah faktor  geografi.  Proteksi  berbasis  di Jakarta,  dan  meskipun dilaporkan memiliki  perwakilan  di  seluruh  negeri, sejumlah  orang  yang  diwawancarai meragukan  bahwa  kantor-kantor  ini secara  efektif  dapat  menerima  dan memproses klaim. Selanjutnya, Konsorsium tidak memiliki
perwakilan  di  negara-negara  tujuan utama,  sehingga  buruh  migran  tidak
dapat  mengajukan  klaim  mereka  di luar  negeri  (Hamim,  A.  dan  R. Rosenberg,  2003:195-215).
Dikombinasikan dengan batas waktu  satu  tahun  untuk  pengajuan klaim,  hal  ini  tidak  termasuk  sejumlah besar pekerja yang mengakses manfaat asuransi yang semestinya berhak menerimanya. Proteksi memiliki  konter  di  bandara  bagi  para buruh migran untuk mengajukan klaim segera setelah kembali, meskipun  pengajuan  di  bandara  tidak diperlukan.  Hal  ini  dapat  sedikit memperbaiki  kondisi  buruh  migran sehingga  dapat  kembali  ke  tanah  air dalam waktu satu tahun sejak terjadinya  kerugian,  akan  tetapi  hal tersebut  sia-sia  saja  bagi  mereka  yang mengalami  kerugian  atau  kehilangan pada  bagian  awal  dari  periode  waktu mereka  di  luar  negeri.
Data  statistik  yang  dikutip  dari kelompok  kerja  DPR  mengungkapkan bahwa  bahkan  dengan  fasilitas  ini, hanya  14  persen  buruh  migran  yang mempunyai masalah mengajukan
klaim.  Pada  bulan  Juni  2012,  Asosiasi
Advokat Indonesia (AAI) dan BNP2TKI meluncurkan proyek bersama  selama  tiga  bulan  (Juni  hingga September  2012)  untuk  memberikan bantuan  hukum  kepada  buruh  migran yang  ingin  mengajukan  klaim  asuransi
di  bandara.  Ketua  AAI  melaporkan bahwa  pengacara  mendampingi  5.889 pekerja  selama  wawancara  dengan petugas yang menangani klaim asuransi  di  Terminal  4,  dan  sejumlah
2.750  orang  (47  persen)  memperoleh pembayaran gantirugi (Direktorat Perlindungan  WNI, 2013:4) Hal  ini  secara  signifikan  tidak lebih besar daripada proporsi keberhasilan  klaim  yang  dilaporkan secara  lebih  umum  oleh  Proteksi. Namun  demikian,  sepertinya  terdapat lebih  banyak  klaim  yang  diajukan daripada jika dilakukan dengan keberadaan  pengacara,  dan  karenanya pembayaran  ganti  ruginya  lebih  besar. Perlu  dilakukan  lebih  banyak  lagi penelitian  untuk  menentukan  dampak bantuan  hukum pada kemampuan buruh migran untuk mengakses kompensasi  melalui  program  asuransi. Selain  hambatan  dalam pengajuan klaim,  buruh  migran  dan  keluarga mereka  juga  menghadapi  hambatan karena  harus  melakukan  perjalanan  ke Jakarta untuk menegosiasikan penolakan  klaim.
2) Keadilan dan Transparansi Prosedur
Peserta  penelitian  sangat  kritis terhadap  prosedur  klaim asuransi. Hampir  semua  OMS  yang  menangani kasus,  yang  membantu  buruh  migran
untuk  menyerahkan  klaim  asuransi menjelaskan  bahwa  sebenarnya  proses tersebut  tidak  harus  rumit,  mereka mengamati  bahwa  jarang  sekali  buruh migran yang bisa memenuhi persyaratan  klaim.  Sebagai  contoh, banyak  buruh  migran  yang  tidak  bisa mengajukan  klaim karena mereka tidak  memiliki  KPA  asli  mereka, karena  mereka  tidak  pernah  menerima atau karena mereka harus meninggalkannya ketika mereka melarikan  diri  dari  rumah  majikan mereka.  Peraturan  yang  ada  tidak mensyaratkan  penggantian  KPA  yang hilang  (Data  Lembaga  Kita  Institute Wonosobo, 2016:  9).
Organisasi juga mengeluhkan
kurangnya  transparansi  dalam  proses klaim asuransi. Buruh migran seringkali  tidak  dapat  menetapkan status klaim  mereka,  atau  jangka  waktu kapan  akan  diputuskan,  sehingga  sulit bagi  mereka  untuk  membuat  keputusan finansial  dan  keputusan  penting  lainnya yang  terkait  dengan  masa  depan mereka. Pada penolakan klaim, terdapat  kekurangan  transparansi  dan proses  hukum,  tanpa  ada  alasan  yang diberikan  kepada buruh  migran.

## 5. Temuan  Penelitian
Menurut  Organisasi  Masyarakat  sipil (Lembaga  Kita  Institute  Wonosobo)  yang
menangani  kasus  dan  para  pengacara, karena perlunya pembuktian dan tantangan  lainnya,  hampir  semua  klaim yang  diajukan  ditolak  mentah  mentah  atau tidak  dibayarkan  secara  penuh.  Data  dari BNP2TKI  mengungkapkan  bahwa  pada tahun  2010  dan  2011  hampir  separuh  dari klaim  (masing-masing  sebesar  45  persen dan  48  persen)  ditolak.  Kelompok masyarakat  sipil  menerangkan  bahwa kadang-kadang  hal  ini  disebabkan  karena tidak  lengkapnya  dokumen,  tetapi  di  lain waktu  tuntutan  tersebut  ditolak  begitu saja.  Konsorsium  menjelaskan  bahwa klaim  biasanya  ditolak  karena  pekerja dipulangkan  akibat  kesehatan  fisik  atau mental  yang  buruk,  karena  pekerja  tidak memiliki  keterampilan  yang  dibutuhkan, atau  karena  buruh  migran  menginginkan dirinya  kembali  pulang,  tidak  satupun  hal tersebut  yang  tertanggung  oleh  polis asuransi. Karena peraturan tidak mensyaratkan  adanya  alasan  yang  harus diberikan  kepada  penggugat  ketika  klaim ditolak,  dan  karena  tidak  ada  data  yang tersedia  untuk  publik  tentang  jenis  klaim yang  dibuat,  sangat  sulit  untuk  menilai tingkat  akurasi  dari penjelasan  ini.
Data tentang jumlah yang dibayarkan,  termasuk  apakah  klaim  yang diterima  dibayar  penuh  atau  sebagian, juga  tersedia  dengan  kondisi  yang  sama. Namun,  persepsi  di  kalangan  OMS adalah bahwa penggugat jarang
memperoleh  pembayaran  klaim  dalam jumlah penuh karena mengalami kesulitan  dokumentasi.
Salah  seorang  buruh  migran  yang kembali, misalnya, telah mengajukan klaim  atas  upah  yang  belum  dibayar sebesar Rp 15 juta  ($ 1.560), tetapi  hanya menerima  Rp  3  juta  (US  $  312)  dari Konsorsium. Konsorsium menetapkan bahwa karena buruh migran tidak memiliki  bukti  upah  yang  belum  dibayar, maka  Konsorsium  hanya  memberikan kompensasi  untuk  klaim  terminasi  dini dengan  pembayaran  yang  lebih  kecil (Wawancara Masitoh buruh migran Tempuran  Duwur  Sapuran  Wonosobo).
Pembayaran  dalam  kasus  seperti  itu sering digambarkan sebagai
“pembayaran ex  gratia ”  atau  “kasus amal”, dimana perusahaan asuransi menyatakan  bahwa  klaim  penuh  adalah tidak  sah,  tetapi  akan  membayar  sejumlah uang  sebagai  bentuk  amal.
Perwakilan  buruh  migran  merasa frustrasi  dengan praktek  ini karena mereka yakin bahwa hal tersebut digunakan  untuk  menghentikan buruh migran  agar  tidak  menentang  penolakan seluruh  klaim  mereka.  Dalam  beberapa kasus,  penundaan  dalam  menilai  klaim asuransi  membuat  terhalangnya  keadilan. Memang,  peserta  melaporkan  pernah  ada kasus dimana pemerintah dilaporkan melangkah  masuk  untuk memberikan
bantuan  jika  klaim  asuransi  ditunda  atau ditolak.

## D. Simpulan
Program  Asuransi  TKI  merupakan skema  yang  secara  unik  dikelola  oleh sektor  swasta dimana  setiap buruh migran  harus  memperoleh  perlindungan asuransi  sebagai  syarat  untuk  melakukan migrasi  ke  luar  negeri.  Polis  asuransi standar  mencakup  tanggungan  kerugian yang  dialami  selama  proses  migrasi. Program ini mencatat tingkat pembayaran  yang  rendah  dan  menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Masyarakat  sipil  dan  profesional  dari kalangan hukum meragukan kemampuan program ini untuk memastikan kompensasi bagi buruh migran dan menganggap program tersebut  bersifat  memeras.  Bank  Dunia berpendapat bahwa peraturan yang terkait  dengan  program  tersebut  tidak efektif,  sementara  salah  satu  Komisi DPR RI menyarankan pembubaran konsorsium  asuransi.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia telah memerintahkan
konsorsium tersebut untuk berhenti menjual  asuransi  kepada  buruh  migran karena  adanya  penggelapan  dana  oleh pialang konsorsium. Selain itu, Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa  peraturan  pelaksanaan  sudah  tidak
berlaku  lagi.  Pada  bulan  Juli  2013,
Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan 3 konsorsium baru.
Kesadaran dan pemahaman tentang cakupan  pertanggungan  asuransi  bagi peserta  dari  buruh  migran  yang  kembali ke  tanah  air  sangat  rendah.  Sebagian
besar  tidak  tahu  jika  mereka  terlindungi oleh asuransi, sementara yang lain mempunyai  pemahaman  yang  terbatas tentang cara kerja skema asuransi mereka.
***

## DAFTAR  PUSTAKA
Apple,  J.  dan  Robert  Deyling.  1995. A Primer  on  the  Civil  Law  System , Washington,  D.C.:  Federal  Judicial Center.
Auwal,  M.  A.  2000. Ending  the Exploitation of Migrant Workers in the Gulf  (Menghapus  Eksploitasi  Buruh
Migran  di  Kawasan  Teluk) , Fletcher Forum  of  World  Affairs .  Jakarta:
Gramedia.
Bank  Dunia.  2010. Enhancing  Access  to
Finance  for  Indonesia  Overseas Migrant  Workers:  Evidence  from  a Survey of Three Provinces (Meningkatkan Akses Terhadap Keuangan Bagi Tenaga Kerja
Indonesia  di  Luar  Negeri:  Bukti  dari Survei di Tiga Provinsi) , Jakarta: Bank Dunia.
Direktorat  Perlindungan  WNI.  2011. TKI,
Antara  Aset  dan  Pencitraan  Negara , Tabloid  Diplomasi , 15  September  –  14
Oktober 2013.
Hamim,  A.  dan  R.  Rosenberg.  2003.
Review of Indonesian Legislation [Kajian  Tentang  Legislasi  Indonesia]. Dalam Trafficking  of  Women  and
Children  in  Indonesia  [Perdagangan Perempuan dan Anak-Anak di Indonesia], 195–215. Indonesia: International Catholic Migration
Commission  Indonesia.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  No.  209  Tahun  2010 tentang  Penunjukan  Satu  Konsorsium Asuransi Proteksi (209/MEN/IX/2010), 6 September
2010.
Komisi IX,  DPR  RI.  (2013)  Rekomendasi Panitia  Kerja  Konsorsium  Asuransi TKI, 17 April  2013. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, terbuka untuk penandatanganan ratifikasi 18 Desember  1990,  (mulai  diberlakukan
1  Juli  2003),  International  Labour Organization.  Migrant  Workers.
Lembaga  Kita  Institute  Wonosobo.  2016. Kajian Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang PPTKILN .
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
Himsatakiv.  Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi ,  Keputusan  No.  61 P/HUM/  2010.
Mahkamah  Konstitusi.  2011.  Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Sekretariat Jendral  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia.
Minardi,  Arif.  2012.  Anggota  Komisi  IX DPR,  dalam  forum  rapat  dengar pendapat  Komisi,  Jakarta,  19  Juni 2012, dikutip dari siaran pers BNP2TKI. BNP2TKI (2012).
Nabebam, Christine Novita. 2011. Asosiasi  Broker  Asuransi  Indonesia Memaklumi  Soal  Komisi  Broker Asuransi  TKI  Hingga  50%  Dari
Premi ,  Kontan News,  20  September
2011.
Perkemenakertrans  No.  7  Tahun  2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia. Permenakertrans  No.  14  Tahun  2010 Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia Di  Luar  Negeri. Permenakertrans  No.  1  Tahun  2012 Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/MEN/V/2010tentang Asuransi  Tenaga  Kerja Indonesia. SK Menteri Tenaga Kerja. Kep- 92/Men/1998 tentang Perlindungan
Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Luar
Negeri  Melalui  Asuransi.
Sarjito, Bambang. 2012. Pialang Asuransi  TKI  Untuk  Periode  2006– 2010 . Paper. Jakarta,  27 Juni  2012.
Siahaan,  C.  2012. Kemenkeu  Evaluasi Peran  Broker  di  Asuransi  TKI .  Inilah news,  10 September  2012.
Sina,  Herman.  2013. MA  Batalkan Permenakertrans  Tentang  Asuransi TKI . Jurnas,  1 Agustus.
Suparno,  Erman.    Menteri  Tenaga  Kerja dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia. 2008. Kebijakan dan Strategi Penempatan  Tenaga  Kerja  Indonesia di  Luar  Negeri,  27  Maret  2008 . Jakarta:  Sekretariat  Negara  Republik Indonesia.
The Jakarta Post. 2013. Misappropriation in workers’ insurance funds [Penyalahgunaan dana asuransi pekerja] .  The  Jakarta  Post,  16  Juli
2013.
Tempo.  2013. Ini  Daftar  Asuransi  TKI pada Konsorsium Baru . Tempo Bisnis,  1 Agustus.
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  No.  2  Tahun  1992 tentang Usaha Perasuransian , diratifikasi  pada  tanggal  11  Februari
1992, Bab 10: Pembinaan dan Pengawasan.
Wawancara  Muryanti  agen  dan  mantan broker asuransi.  2016.
Wawancara Muryanti Buruh Migran Indonesia  Tempuran  Duwur  Sapuran Wonosobo. 2016. Wignjosoebroto, Soetandyo, 2003. Hukum:  Paradigma,  Metode  dan Dinamika Masalahnya . Jakarta: ELSAM  dan HUMA. World  Bank  and    IFC  (International Finance Corporation) Review of
Migrant  Worker  Insurance,  Indonesia. 2012. Improving  IOMW’s  Protection Scheme: Review on [sic] Asuransi TKI [Memperbaiki Skema Proteksi TKILN: Kajian  terhadap  Asuransi  TKI]” ,
Paparan pada Seminar Nasional tentang Asuransi Tenaga Kerja
Indonesia,  Jakarta,  25 Juni  2012.
Yolandha,  Friska.  2013. OJK  Bekukan Konsorsium  Asuransi  TKI .  Republika Online . 15 Juli.