## ANALISIS YURIDIS PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN

## DENGAN MEREK YANG SUDAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Putri Fauzia Salsabilla Universitas Langlangbuana, Putrifauziasalsabilla@gmail.com

## Inda Nurdahniar
Universitas Langlangbuana

## ABSTRAK
Merek merupakan hal penting dalam sebuah produk barang atau jasa sebagai identitas atau pembeda dengan  produk barang  atau jasa  lain  sehingga  tidak menimbulkan  kesan yang sama. Pemilik merek harus  mendaftarkan  mereknya  supaya  mendapatkan  hak  atas  merek  (hak  eksklusif).  Tidak  semua merek  dapat  didaftarkan  seperti  merek  yang  melanggar  pasal-pasal  dalam  undang-undang  merek seperti halnya persamaan pada pokoknya dan pada kenyataannya walaupun sudah ada aturan tentang pendaftaran merek  tetapi  Dirjen  HKI  sebagai  lembaga  yang  berwenang  masih  melakukan  kelalaian atas  pendaftaran  merek.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaturan  tentang  pendaftaran merek yang memiliki persamaan dan mengetahui juga menganalisis bagaimana peran dan tanggung jawab  Dirjen  HKI.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang  bersifat  doktrinal sebagaimana  yang  ada  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Aturan  merek  tentang  persamaan pada  pokoknya belum  dapat  diterapkan  dengan  baik oleh  Dirjen  HKI  walaupun  sudah  ada  undang- undangnya  dan  pengaturan  tentang  peran juga tanggung  jawab terhadap  Dirjen  HKI  masih  kurang karena tidak ada sanksi secara perdata ataupun pidana atas kelalaian pihak pemeriksa di Dirjen HKI. Seharusnya  pihak  Dirjen  HKI  bisa  lebih  tegal  dalam  menerapkan  pasal  tentang  pendaftaran  yang bisa  ditolak  atau  tidak  dapat  diterima  dan  agar  pihak  Dirjen  HKI  bisa  lebih  teliti  dan  memeriksa pendaftaran  juga  perlunya  ada  pengaturan  pengawasan  ketat  terhadap  tim  pemeriksa  juga  sanksi tegas apabila terjadi kesalahan.
Kata Kunci : Pendaftaran Merek, Persamaan Pada Pokoknya, Merek Terdaftar, Dirjen HKI

## PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG
Di dalam dunia perdagangan ini pada dasarnya saling bersaing satu sama lain dan untuk membedakan suatu barang ataupun jasa maka suatu barang dengan barang lainnya ini harus dibuat  sesuatu  yang  berbeda  sebagai  tanda  yang  bisa  berupa  kata,  angka,  simbol,  ataupun warna  untuk  memberiksan  sebuah  identitas  pembuatnya.  Ini  juga  dimaksudkan  dengan menghindari adanya sengketa tentan siapa yang membuatnya terlebih dahulu dan juga untuk menunjukan kepada konsumen atau masyarakat akan kualitasnya.
Identitas yang dimaksud diatas yaitu merek, dimana merek ini merupakan suatu tanda untuk  mengidentifikasi  darimana asal  barang dan jasa dari suatu  perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Hak atas merek ini merupakan hak khusus atau hak eksklusif yang diberikan kepasa pemilik merek dari negara dan bagi merek yang sudah terdaftar dalam Daftar  Umum
Merek  dan  dalam  jangka  waktu  yang  sudah  ditentukan  dengan  ketentuan  bisa menggunakan  sendiri  merek  tersebut,  bisa  memberikan  izin  kepada  orang  lain  untuk memakainya atau melarang seseorang untuk memakainya.
Pendaftaran  merek  ini  harus  dilakukan  di  kantor  Direktorat  Jenderal  Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang  didalamnya  menjelaskan  bahwa  pendaftaran  merek  merupakan  sebuah  kewajiban  dari pemilik merek agar mereknya itu bisa dilindungi oleh negara.
Merek  yang  bertentangan  dengan  kesusialaan  atau  ketertiban  umum,  lalu  memiliki tanda-tanda  yang  tidak  mempunyai  daya  pembeda,  tanda  atau  kata  yang  milik  umum,  dan juga  merupakan  sebuah  keterangan  atau  yang  berkaitan  dengan  barang  atau  jasa  yang  akan atau  telah  didaftarkan  ini  merupakan  ciri-ciri  merek  yang    tidak  dapat  diterima pendaftarannya. 1 Syarat  yang  tidak  bisa  dilewatkan  merek  harus  dipenuhi  oleh  setiap  orang atau  badan  hukum  sebagai  pemohon  pendaftar  merek  haruslah  mempunyai  daya  pembeda yang  cukup.  Dengan  maksud  tanda  yang  dipakai  ini  harus  sedemikian  rupa  sehingga  dapat cukup  kekuatan  untuk  membedakan  barang  hasil  produksi  yang  satu  dengan  brang  hasil poduksi orang lain.
Tujuan  lain  dari  pendaftaran  merek  ini  untuk  memberikan  perlindungan  pendaftaran merek  tersebut  yang  oleh  undang-undang  dianggap  sebagai  pemakai  atau  pendaftar  pertama terhadap  pemakaian  yang  tidak  sah  oleh  orang  lain. 2 Perlindungan  hukum  bagi  pemegang merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang bersifat khusus atau eksklusif bagi sang  pemegang  merek  supaya  pihak  lain  tidak  bisa  memakianya.  Hak  ini  bersifat  monopoli yang  artinya  itu  hanya  pemegang  merek  yang  dapat  menggunakannya  dan  pemegang  merek dapat  menggunakan  mereknya  dengan  catatan  tanpa  melanggar  aturan  yang  ada  dalam penggunaan  merek,  sekaligus  melarang  untuk  pihak  lain  menggunakan  mereknya  atau memberi izin. 3
Bukan  hanya  alasan  tidak  memiliki  daya  pembeda  saja  yang  menjadi  tolak  ukur  suatu pendaftaran  merk  dapat  ditolak,  tetapi  apabila  pendaftaran  ini  mengandung  persamaan  pada pokoknya  atau  keseluruhan  dengan  merek  pihak  lain  yang  sudah  terdaftar  terlebih  dahulu dengan barang atau jenis jasa yang sama, dengan merek yang sudah terkenal sebelumnya dan juga  dengan  indikasi  geografis  yang  sudah  dikenal  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menerangkan  mengenai  persamaan  pada  pokoknya  yang  merupakan  kemiripan  yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol diantara merek  yang satu dengan merek yang  lain,  yang  bisa  menimbulkan  kesan  adanya  persamaan  baik  dari  bentuk,  cara penempatan,  cara  penulisan,  atau  kombinasi  antar  unsur-unsur  atau juga  persamaan  dalam bunyi pengucapan yang terdapat dalam kedua merek tersebut.
Tidak  semua  merek  dapat  didaftarkan,  merek  tidak  bisa  didaftarkan  atas  dasar permohonan yang diajukan pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang beritikad tidak baik ini merupakan pemohon yang mendaftarkan merek barang dan/atau jasanya secara tidak layak  dan  tidak  jujur,  ada  niat  tersembunyi  contohnya  seperti  mendompleng  (passing  off),
1 Serian Wijatno, Pengantar Enterpreneurship, Penerbit Grassindo, Jakarta, 2014, hlm. 143.
2 Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Penerbit Medpress Digital Yogyakarta, 2013, hlm.36
3 Tommy Hendra Purwaka, Perlindungan Merek , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 14.
meniru atau menjiplak popularitas yang menimbulkan kompetisi bisnis yang tidak sehat dan bisa  menyesatkan  konsumen  terlebih  lagi  apabila  merek  yang  memiliki  kesamaan  tersebut berada  dalam  kelas  yang  sama  dan  sama-sama  terdaftar  mereknya  di  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM  Republik  Indonesia.  Walaupun pengaturan  dan  peraturan  perundang-undangan  mengenai  pendaftaran  merek  telah  ada  dan juga  diberlakukan  di  Indonesia  sebagaimana  mestinya,  akan  tetapi  sampai  saat  ini  masih banyak bermunculan masalah. Salah satu contoh masalah itu tentang pendaftaran merek yang memiliki  kesamaan  dengan  merek  yang  sudah  terdaftar  sebelumnya  atau  terkenal  juga  di dalam kelas yang sama.
Adapun  penulis  memberikan  gambaran  bahwa  Dirjen  HKI  (sekarang  Ditjen  KI  atau DJKI)  ini  banyak  ataupun  bahkan  sering  meloloskan  merek  yang  memiliki  persamaan, beberapa  contoh  kasus  persamaan  merek  yang  berhasil  lolos  pada  pendaftaran  merek  di Dirjen  HKI  walaupun  merek  tersebut  terlihat  memiliki  kesamaan  dengan  merek  yang  sudah terdaftar  bahkan  terkenal,  yaitu  kasus  antara  TIMBERLAND  dan  TIMBERLAKE. Timberland  merupakan  perusahaan  berbadan  hukum  negara  bagian  Amerika  Serikat  sejak tahun  1977  dan  terdaftar  tanggal  9  Juli  2004  dengan  No.  IDM000010344  yang  merupakan perpanjangan dari nomor pendaftaran sebelumnya No. 336470 tanggal 8 Juni 1995 dan sudah diperpanjang  dengan  Agenda  Nomor  R.2991/2014  tanggal  26  Februari  2014.  Sementara merek  asal  Indonesia,  Timberlake  yang  baru  saja  terdaftar  pada  tanggal  28  Agustus  2015 dengan nomor sertifikat pendaftaran  IDM000471725,  keduanya  melindungi  jenis  barang yang  sama  yaitu  dalam  kelas  25.  Keduanya  mempunyai  indikasi  persamaan  pada  pokoknya dengan adanya unsur dominan dari kata timber, yang dinilai oleh Timberland bahwa kata lake yang  dipakai  oleh  Timberlake  merupakan  kata tambahan  supaya  tidak  terlalu  mirip  dengan merek Timberland.
Selanjutnya  ada  pun  kasus  yang  sama  terjadi  antara  merek  terkenal  PUMA  dengan PUMADA, bahwa pendaftaran merek PUMADA juga diterima oleh Direktorat Merek dan Indikasi  Geografis  pada  DJKI  dan  dikeluarkan  sertifikat  pendaftaran  dengan  nomor IDM000636989  untuk  melindungi  kelas  barang  25  yang  sama  dengan  merek  PUMA. Kasus  yang lainnya terjadi  antara merek HUGO  BOSS  yang mengajukan pendaftarannya dalam  kelas  3,  18,    24  dan  25  pada  tanggal  24  Januari  1989  di  Indonesia  dan  telah melakukan perpanjangan pendaftaran atau sertifikfat nomor IDM000202212, IDM000202213, IDM000202214 dan IDM000202215 tertanggal perpanjangan pendaftaran tanggal  28  April  2009  dengan  merek  HUGO  milik  Anthony  Tan  sebagai  tergugat  yang sama-sama  melindungi  klasifikasi  dikelas  25  dan  merek  milik  Anthony  Tan  ini mengandung  kata  HUGO  dalam  mereknya  yaitu  HUGO  SELECT  LINE  dengan  nomor pendaftaran  IDM000263074  tangal  4  Agustus  2010,  HUGO  SELECT  LINE  +  lukisan dengan  nomor    pendaftaran  IDM000248527  pada  tanggal  24  Mei  2010,  dan  HUGO SELECTION dengan nomor pendaftaran IDM000156405 pada tanggal 3 Maret 2008.
Pada  beberapa  contoh  kasus  diatas,  menunjukan  bahwa  adanya  masalah,  dimana Dirjen HKI justru banyak meloloskan merek yang  sudah terlihat memiliki persamaan merek dengan  merek  yang  sudah  terdaftar  sebelumnya  bahkan  merek  terkenal.  Padahal  dalam Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  telah mengatur  adanya  kriteria  merek  yang  dapat  diterima  ataupun  ditolak.  Hal  ini  sangat disayangkan  mengingat  kejadian  ini  menimbulkan  kerugian  besar  baik  untuk  merek  yang digunakan  sama  dengan  merek  lainnya  dari  segi  reputasi  dan  juga  biaya-biaya  untuk berpekara di pengadilan yang tidak murah.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka didapatkan pokok  permasalahan  yang  patut  untuk  dikaji  berkaitan  dengan  merek  yang  diterima  oleh Dirjen  HKI  walaupun  memiliki  kesamaan  yang  akan  Penulis  teliti.  Adapun  pokok permasalahan yang akan dibahas dalam adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana  ketentuan  untuk  menentukan  persamaan  pada  pokoknya  dalam pendaftaran merek menurut Undang- Undang Nomor 20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana peran Dirjen HKI untuk mencegah terjadinya pendaftaran merek yang memiliki persamaan terhadap merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu?

## C. TINJAUAN TEORI

## 1. Sejarah Perkembangan Merek
Pada  zaman  kuno  salah  satunya  pada  periode  Minoan  ini  orang-orang  sudah memberikan sebua tanda untuk barang-barang yang memang miliknya, begitu juga pada hewan  dan  manusia  sekalipun.  Di  era  yang  sama  juga  bangsa  di  Mesir  ini  sudah menerapkannya  pada  sesuatu  yang  dinamakan  batu  bata  dan  dibuat  atas  perintah  raja. Pengaturan tentang merek atau undang-undang merek  ini sudah dimulai dari statute of parma  yang  sudah  mulai  menjadikan  merek  ini  sebagai  sebuah  tanda  pembeda  untuk produk seperti pedang, pisau atau barang lainnya yang sama-sama dari tembaga. 4
Penggunaan  merek  untuk  sebuah  dagang  yang  dikenal  pada  saat  ini  pertama  dikenal setelah tidak lama dari Revolusi Industri di pertengahan abad XVIII. Di masa itu sistem produksi  yang  dihasilkan  dari  abad  pertengahan  lebih  mengedapankan  keterampilan pada kerja tangan, lalu berubah secara radikal dengan alasan digunakannya mesin-mesin yang  memiliki  kapasitas  produksi  yang  lebih  tinggi.  Sebab  dari  itu  maka  hasil  dari produks  dalam  unit  besar  ini  terkumpul  dan  dibutuhkan  sistem  distribusi  baru  supaya penyaluranbarang-barang tersebut ke masyarakat.
Beriringan  dengan  adanya  perkembangan  industri,  disitu  juga  terjadi  perkembangan dalam penggunaan iklan guna  mempromosikan  suatu  produk,  sejalan  dengan perkembangan dan meningkatnya penggunaan iklan itu menyebabkan juga meningkatnya  pemakaian  merek  dalam  fungsi  yang  modern,  dimaksudkan  merek sebagai tanda dari suatu barang-barang yang sudah dihasilkan oleh produsen. 5
Dari  sejarah  perkembangannya  itu  diketahui  bahwa  hukum  merek  yang  berkembang pada  pertengahan  abad  XIX  merupakan  bagian  dari  hukum  yang  mengatur  persoalan persaingan  dalam sebuah  usaha  dan  juga  tentang  pemalsuan  barang.  Aturan  mendasar perlindungan merek yaitu bahwa tidak ada seorang pun yang berhak untuk menawarkan barang tersebut kepada masyarakat yang seolah- olah sebagai barang pengusaha lainnya
4 Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif , Airlangga University Pers, Surabaya, hlm. 159 dalam buku Rahmi Jened, Hukum Merek TradeMark Law , Kencana, Jakarta, 2015, hlm 1.
5 Sayap  Bening  Law  Office,  “Sejarah  Perkembangan  Merek”,  https://bantuanhukum-  sbm.com/artikel-sejarah- perkembangan-mereek, diakses tanggal 2 Februari 2022 pukul 20.13 WIB.
yaitu  dengan  cara  menggunakan  merek  yang  sudah  ada  atau  sama  yang  sudah  dikenal oleh masyarakat sebagai merek dari pengusaha lain.
Dengan  bertahap  perlindungan  ini  diberikan  dengan  maksud  sebagai  suatu  pengakuan bahwa  merek  yang  dipakai  tersebut  sudah  milik  orang  yang  memakainya  dan  sebagai tanda  pengenal  dari  barang-barang  lain  yang  tidak  memiliki  atau  tidak  menggunakan merek        tersebut.        Pengakuan    itu  didasarkan  atas  pengetahuan  masyarakat  bahwa semua merek dagang memiliki fungsi sebagai pembeda. Pengenalan itu juga mendorong masyarakat  untuk  membli  barang  yang  memakai  merek  tertentu  tersebut,  sehingga menjadikan sebagai objek hak milik dari pemilik merek yang bersangkutan. 6
Alasan  atas  lahirnya  undang-  undang  merek  ini  didasari  dengan  munculnya  arus globalisasi di beberapa aspek kehidupan manusia, khususnya pada bidang ekonomi dan perdagangan.  Perkembangan  yang  pesat  di  bidang  teknologi  informasi  dan  juga transportasi memacu tumbuhnya integrasi  pasca perekonomian dan perdagangan dalam skala  global.  Kala perdagangan  global  tersebut  hanya  dapat  dipertahankan  apabila  ada dukungan  oleh  adanya  iklim  persaingan  usaha  yang  sehat.  Perlindungan  hukum terhadap merek ini merupakan salah satu bentuk untuk memperkuat sistem perdagangan supaya  sehat.  Berdasarkan  adanya  pertimbangan  tersebut  dan  juga  sejalan  dengan perjanjian  internasional  yang  sudah  di  validasi  oleh  Indonesia  ini  diperlukan  adanya penyempurnaan  Undang-  Undang  Merek  yang  lama  yaitu  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997) dengan undang-undang merek yang baru. 7

## 2. Merek dan Dasar Hukum
Pengertian merek ini berada dalam   Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016  tentang  Mrek  dan  Indikasi  Geografs  yang  berisi  “tanda  yang  dapat  ditampilkan secara  grafis  berupa  gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2  (dua)  atau  lebih  unsur  tersebut  untuk  membedakan  barang  dan/atau  jasa  yang diproduksi oleh orang atau badan hukum  dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Merek ini meliputi 2 (dua) lingkup yaitu: 8

## 1. Merek Dagang
Merek  yang  digunakan  untuk  barang  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum,  untuk  membedakan dengan  barang-barang  sejenis  lainnya.  Merek  dagang  harus  dibedakan  dari  merek jasa,  karena  merek  dagang  hanya  untuk  barang-barang  yang  diperdagangkan sehingga  dapat  diketahui  perusahaan  mana  atau  siapa  yang  memproduksi  barang terserbut yang akan berbeda dengan merek perusahaan lain yang juga memproduksi barang-barang dengan jenis yang sama.
2. Merek Jasa
Merek  yang  digunakan  untuk  jasa  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum          untuk    membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
6 Rahmi Jened, op.cit , hlm.2
7 Iswi Hariyanti, Prosedur Mengenai HaKI yang Benar , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 87.
8 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Modul  Kekayaan  Intelektual   Bidang
Pada  abad  pertengahan  penggunaan  tanda  itu  dimaksudkan  untuk  mengidentifikasi sumber  dan  asal  mengalami  perkembangan,  dikarenakan  perkembangan  perdagangan dan  pengenalan  tanda.  Peraturan  mengharuskan  setiap  kelompok  serikat  untuk membubuhkan  tanda  tertentu  pada  semua  contoh  produk.  Tujuan  praktik  ini  adalah untuk  mengidentifikasi  sumber  serta  asal  barang  sehingga  memungkinkan  untuk mendeteksi  dan  meminta  pertanggung  jawaban  kepada  produsen  yang  membubuhkan tanda itu. Dapat dikatakan bahwa merek memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi pembeda, dimaksudkan  untuk  membedakan  produk  dengan  perusahaan lain.
b. Fungsi  jaminan  reputasi,  merek  dapat  menghubungkan  reputasi  produk  bermerek dengan produsennya.
c. Fungsi promosi yaitu merek sebagai suatu sarana untuk memperkenalkan suatu produkbaru dan mempertahankan reputasi produk lama yang menguasai pasar.
d. Fungsi  rangsangan  investasi  dan  pertumbuhan  industri,  merek  itu  dapat menunjang  pertumbuhan  industri  melalui  penanaman  modal  dalam  menghadapi mekanisme pasar bebas. 9
Selain fungsi-fungsi  tersebut  diatas, adapun fungsi  dan tujuan merek  yang bisa dilihat dari sisi berbeda. Bagi produsen itu merek mempunyai tujuan untuk:
a. Memberikan  jaminan  untuk  konsumen  bahwa  barang  yang  dibelinya  berasal langsung dari perusahaannya.
b. Menjamin mutu barangnya.
c. Memberi nama barang.
d. Memberi  perlindungan  kepada  pemilik  merek  yang  sah  dari  tindakan pendomplengan atau peniruan nyang dilakukan oleh pihak lain.
Seiring berkembangnya  zaman, saat ini merek mempunyai  fungsi  yang penting  yaitu menjadi  suatu  sarana  periklanan.  Merek  mempunyai  suatu  nilai  ekonomis  dan  nilai tersebut  harus dilindungi oleh hukum  sehingga para pihak tidak dapat  menggunakan atau memanfaatkan merek tersebut tanpa seizin pemiliknya.
3. Pendaftaran Merek
Dengan didaftarkannya sebuah merek itu berguna sebagai dasar untuk penolakan atas merek  yang mempunyai  persamaan pada pokoknya maupun  secara keseluruhan  yang sedang dimohonkan oleh orang lain atau suatu perusahaan untuk barang dan/atau jasa yang  sejenis  maupun  tidak  sejenis.  Serta  juga  dapat  berguna sebagai alat bukti  yang sah  untuk  merek  terdaftar  tersebut  jika  mungkin  di  kemudian  hari  ada  muncul  suatu sengketa. 10
Negara  Indonesia  ini  menganut  sistem  pendaftaran  merek  dengan  sistem  konstitutif, sistem  ini  mengedepankan  adanya  pendaftaran  untuk  merek  agar  merek-merek tersebut bisa mendapatkan perlindungan, sistem itu dikenal dengan sistem first to file yang maksudnya adalah orang  yang pertama kali mendaftarkan merek itu ialah  yang berhak atas hak merek tersebut.
9 Ni Ketut Supasti Dharmawan, Merek dan Indikasi Geografis , Jakarta, 2019, hlm. 5.
10 Venantia Sri Hadiarianti, Memahami Hak Kekayaan Intelektual , Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 54.
Sebelum  akan  mengajukan  permohonan  pendaftaran  merek  ini  sebaiknya  sang pemohon dan kuasanya mencari tahu terlebih dahulu pada database merek Dirjen HKI  untuk  melihat  apakah  merek  yang  akan  diajukan  pemohon  sudah  ada  yang memiliki  kesamaan  dan  sudah  terdaftar  atau  mungkin  sedang  dalam  proses pendaftaran.  Tahap  tersebut  sangat  penting  untuk  dilakukan,  supaya  pihak pemohon tidak terlanjur untuk mendaftarkan merek yang tidak memenuhi  syarat- syarat didalam ketentuan yang sudah ada. Jika sudah melakukan penelusuran dan mendapatkan  hasil  tidak  adanya  kesamaan  merek  pemohon  dengan  merek  yang lain, maka selanjutnya yaitu bisa melanjutkan pada tahap untuk mendaftarkan hak merek tersebut.
Ada 2 cara pendaftaran merek yaitu online melalui situs http://simpaki.dgip.go.id/  dan  secara  offline  atau  manual  dengan  melengkapo beberapa  persyaratan  seperti  formulir  pendaftaran,  fotokopi  KTP,  fotokopi  akte pendirian  badan  hukum  apabila  pemohon  atas  nama  badan  hukum,  fotokopy peraturan  pemilikan  bersama  (pemohon  lebih  dari  1  orang),  surat  kuasa  (jika pendaftaran diwakili), surat pernyataan kepemilikan merek, label merek, dan bukti pembayaran  permohonan  merek  dan  untuk  biaya  tersebut  sudah  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  45  Tahun  2016  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Jenis  dan  Taris  atas  Jenis  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia (KEMENKUMHAM).
Pendaftaran merek melalui beberapa tahap yakni:
a. Pemeriksaan  formalitas  merupakan  pemeriksaan  dokumen  yang  di  sudah  di upload dengan jangka waktu 30 hari.
b. Pengumuman  berlaku  selama  2  bulan  apabila  dinyatakan  persyaratan  sudah lengkap.
c. Pemeriksaan  substantif  ini  merupakan  pemeriksaan  berdasarkan  Pasal  20  dan Pasal 21 dan di tahap ini menentukan apakah merek dapat diterima atau ditolak, pemeriksaan ini akan berjalan selama 5 bulan.
d. Pengeluaran sertifikat apabila sudah resmi diterima.
4. Kriteria Merek Terkenal
Berdasarkan  tingkat kepopuleran ada 3 (tiga) tingkat yaitu: 11
a. Merek  biasa  ( normal  marks )  merupakan  merek  yang  tidak  memiliki  reputasi tinggi dan jangkauan pemasarannya begitu sempit.
b. Merek  terkenal  ( well-known  marks )  merupakan  merek  yang  memiliki  reputasi tinggi  karena  lambangnya  mempunyai  kekuatan  untuk  menarik  perhatian  dan menjadi model serta pilihan utama bagi semua masyarakat atau konsumen.
c. Merek termahsyur merupakan merek yang tingkat derajat nya tinggi atau famous mark dan pemasarannya hampir ke seluruh dunia, produksonya untuk kalangan tertentu saja dengan harga yang sangat mahal.
11 Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Hukum Atas Karya Intelektual , Penerbit Unika Atma Jaya, Jakarta, 2015, hlm. 56.
Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  dan  c  juga  Pasal  21  ayat  (3)  di  dalam  Undang-Undang Nomor  20Tahun  2016  didalamnya  sudah  ada  pengaturan  tentang  perlindungan merek  terkenal  di  Indonesia.  Jelas  di  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  huruf  b  bahwa permohonan  itu  harus  ditolak  oleh  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  apabila merek  tersebut  mempunyai  persamaan  pada  pokoknya  atau  keseluruhan  dengan merek  yang  sudah  terkenal  milik  pihak  lain  untuk  barang  dan/atau  sejenis.  Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf cpula berlaku terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang  memenuhi  persyaratan  tertentu  yang  akan  ditetapkan  lebih  lanjut  oleh Peraturan Pemerintah (PP). Merek untuk barang dan/atau jasa sejenis dapat dikatakan terkenal apabila:
a. Melihat pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
b. Reputasi  merek  terkenal  yang  diperoleh  karena  adanya  promosi  yang  besar- besaran juga terus- menerus.
c. Investasi  di  beberapa  negara  di  dunia  yang  dilakukan  oleh  pemiliknya  dan  juga disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Sebagaimana  yang tercantum dalam Pasal 21 ayat (1) dan juga Pasal 18 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek.
5. Unsur  Persamaan  Pada Pokoknya
Sebuah  merek  diklasifikasikan  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  itu  apabila merek tersebut menyerupai merek milik pihak lain atau dengan  menambahkan kata dan/atau  simbol-simbol  pada  merek  tersebut  agar  terlihat  tidak  mirip  secara keseluruhan  melainkan  hanya  memiliki  kesamaan  pada  penglihatan  sekilas  atau pada pokoknya.
Parameter  untuk  mengatakan  merek  yang  satu  mempunyai  persamaan  pada pokoknya  dengan  merek  yang  lain  adalah  adanya  unsur-unsur  yang  menonjol. Unsur yang menonjol dalam hal ini dapat dipahami maksudnya adalah unsur yang paling pokok dan yang paling utama dari merek.
Menurut Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya itu ialah kemiripan  yang  disebabkan  oleh  adanya  unsur  yang  dominan  antara  merek  yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan,  baik mengenai  bentuk,  cara  penempatan,  cara  penulisan  atau  kombinasi  antara  unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam merek tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. KETENTUAN PERSAMAAN DALAM PENDAFTARAN MEREK
Ada 2 (dua) macam sistem pendaftaran merek yaitu sistem konstitutif yang hak atas merek itu diperoleh dengan cara pendaftaran, pedaftaran ini juga mutlak atau  wajib untuk dilakukan  dan  apabila  tidak  didaftarkan  maka  merek  tersebut  tidak  akan  memperoleh perlindungan  hukum,  selanjutnya  ada  juga  sistem  deklaratif  yang  menyebutkan  bahwa merek  itu  tidak  diharuskan  untuk  melakukan  pendaftaran,  orang-orang  yang  dengan sungguh  menggunakan  merek  itu  tidak  dapat  dihentikan  pemakaiannya  sekalipun  orang lain itu kemudian telah melakukan pendaftaran merek dengan kata lain bahwa yang berhak pada suatu merek adalah orang yang pertama kali memakainya.
Indonesia  menganut  sistem  konstitutif  atau  yang  biasa  disebut  dengan first  to  file yang  artinya  pemilik  merek  yang  dianggap  secara  sah  memakai  merek  tersebut  adalah pemilik perseorangan atau badan hukum yang telah mendaftarkan mereknya kepada pihak berwenang yaitu Dirjen HKI sampai dengan dikeluarkannya sertifikat hak merek. Dengan cara mendaftarkan mereknya maka orang lain tidak dapat lagi menggunakannya atau tidak dapat mengajukan gugatan ia merupakan pendaftar pertama atau merek yang terkenal.
Sebagai sebuah ciri khas seharusnya suatu merek ini memiliki pembeda diantara merek- merek  yang  lainnya.  Jika  memang  terdapat  suatu  kesamaan  dari  merek  milik  orang  lain ataupun  merek  terkenal  yang  sudah  didaftarkan  terlebih  dahulu,  maka  untuk  itu  bagi  merek yang  belum  didaftarkan  atau  mendaftarkannya  setelah  merek  sebelumnya  diharuskan memiliki  daya  pembeda  diantaranya  berbeda  dalam  penamaan  mereknya,  logo  ataupun kombinasi  warnanya.  Apabila  terjadi  kesamaan  maka  harus  ditolak  pendaftarannya  oleh Dirjen  HKI  sesuai  dengan  aturan  Pasal  20  dan  Pasal  21  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Selanjutnya  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia  Nomor  67  Tahun  2016  tentang  Pendaftaran  Merek  dalam  Pasal  17  itu  penilaian untuk  persamaan pada pokoknya dilakukan dengan  cara memperhatikan  kemiripan  yang ada karena adanya unsur yang dominan antara kedua merek tersebut sehingga bisa menimbulkan  kesan  sebuah  persamaan  baik  itu  persamaan  dalam  segi  bentuk,  cara penempatan,  cara  penulisan  juga  kombinasi  antara  unsur  dan  juga  persamaan  bunyi  ucapan yang  ada  dalam  kedua  mereknya.  Unsur  persamaan  pada  pokoknya  ini  sering  kali  menjadi titik  munculnya  persengketaan  dalam  hal  kepemilikan  suatu  merek  dan  yang  sering  kali dipersoalkan yaitu adanya persamaan antar merek yang satu dengan yang lain.
Seperti  dalam  kasus  antara  TIMBERLAND  dan  TIMBERLAKE,  PUMA  dan PUMADA, serta HUGO BOSS dan HUGO lokal itu terlihat adanya sebuah persamaan yang dominan,  TIMBERLAND  dan  TIMBERLAKE  ini  sama-sama  menggunakan  kata-kata dominan  TIMBER  lalu  penggunaan  warna  yang  sama  yaitu  warna  hitam  dan  juga  logo bergambar pohon, serta dalam kasus PUMA dan PUMADA juga  adanya unsur dominan kata PUMA walaupun hakim menilai tidak ada persamaan tetapi jika dibiarkan pihak PUMADA ini  akan  mendapatkan  keuntungan  secara  tidak  langsung  dari  promosi  PUMA  karena PUMADA  ini  sudah  mendompleng  merek  PUMA  sebagai  merek  terkenal  dan  juga  pada kasus HUGO BOSS dengan HUGO lokal ini terdapat juga kata dominan yaitu kata HUGO.
Hakim  menilai  bahwa  sebenarnya  banyak  kata  yang  bisa  dipakai  untuk  merek  dan tidak pelu untuk meniru merek milik orang lain, jadikan merek orang lain sebagai inspirasi bukan bahan untuk ditiru karena itu akan merugikan juga kedua belah pihak nantinya jika terjadi sengketa.
Dengan melihat kasus-kasus yang sudah penulis bahas, didalam praktik menerapkan unsur  persamaan  pada  pokoknya  itu  belum  sepenuhnya  diterapkan  baik  oleh  Dirjen  HKI dalam  melakukan  pemeriksaan  terhadap  permohonan  pendaftaran  merek  yang  diajukan oleh  pemohon  merek  lain,  sehingga  menimbulkan  pelanggaran  dan  dengan  jelas bertentangan dengan indikator penilaian terhadap pendaftaran merek  yang terdapat  dalam Pasal  20  dan  Pasal  21.  Seharusnya  direktorat  merek  atau  Dirjen  HKI  ini  bisa  menolak pendaftaran  merek  tersebut  karena  merek  tersebut  mengandung  atau  menimbulkan  resiko persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  lain  ataupun  merek  yang  sudah  terkenal  milik pihak  lain  dan  jelas  mengandung  unsur  itikad  tidak  baik  juga,  karena  merek  yang  akan
didaftarkan  ini  bisa  membonceng  reputasi  merek  lain  yang  sudah  didaftarkan  terlebih dahulu atau merek terkenal.

## B. PERAN  DARI  DIRJEN  HKI  SEBAGAI  UPAYA  PENCEGAHAN  PERSAMAAN DALAM  PENDAFTARAN  MEREK  YANG  SUDAH  TERDAFTAR  TERLEBIH DAHULU
Dirjen  HKI  memiliki  tanggung  jawab  untuk  dapat  memeriksa  merek-merek  yang memiliki  unsur  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  yang  sudah  terlebih  dahulu melakukan pendaftaran dan tercatat dalam Daftar Umum Merek saat mengajukan permohonan pendaftaran merek. Direktorat Merek ini harus memiliki itikad baik dalam menempuh proses pemeriksaan  terhadap  pendaftaran  merek,  dalam  pemeriksaan  merek  yang  didaftarkan  harus teliti  memperhatikan  unsur  persamaan  pada  pokoknya  dan  melihat  itikad  baik  dari  sang pendaftar  merek  karena  hal  tersebut  merupakam  indikator  yang  sangat  penting  dalam melakukan sebuah pemeriksaan merek.
Dari  ketiga  kasus  diatas  memperlihatkan  bahwa  adanya  pihak  lain  yang  memiliki merek  dan  sudah  memenuhi  unsur  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  yang  terlebih dahulu  sudah  mendaftarkan  mereknya  dan  juga  merupakan  merek  terkenal,  bahkan  bagi merek  TIMBERLAND  yang  pada  tahun  2020-2021  ini  berseteru  dengan  TIMBERLAKE itu  bukan  kali  pertama  ia  menghadapi  persoalan  seperti  ini.  Sebelumnya  pihak TIMBERLAND  ini  sudah  pernah  bersengketa  dengan  merek  yang mirip  dengannya  yaitu TIMBERJEANS  pada  tahun  2008  dan  TIMBERJEANS  ini  dinyatakan  telah  memenuhi unsur persamaan pada pokoknya.
Sengketa  antara  merek  PUMA  sebagai  Penggugat  dan  PUMADA  sebagai  Tergugat juga telah menimbulkan sebuah kerugian untuk pihak PUMA yang telah lebih sukses juga terkenal  dikalangan masyarakat banyak, karena  hakim Pengadilan Negeri  maupun Hakim Mahkamah Agung menilai PUMADA memiliki daya pembeda. Padahal jika diteliti bahwa merek  PUMADA  itu  menggunakan  unsur  yang  dominan  dari  kata  PUMA  dan  “DA” merupakan  kata  tambahan  saja,  juga  dari  segi  logo  yang  dipakai  itu  sama-  sama  logo hewan  puma,  itu  bisa  dinilai  sebagai  tindakan  yang  bisa  menimbulkan  pemboncengan merek atas merek terkenal.
Sengketa  terakhir  terjadi  juga  antara  merek  HUGO  BOSS  dan  HUGO  lokal  milik Anthony  Tan,  dan  lagi-lagi  dalam  sengketa  ini  juga  merek  yang  menirukan  itu  telah menggunakan kata HUGO  yang  telah dipakai  lebih  dahulu  oleh orang  lain padahal  masih banyak terdapat kata  yang bisa dipakai untuk sebuah penamaan merek, juga bisa menjadi sebuah ciri khas tersendiri untuk pemiliknya tanpa  harus  membingungkan  masyarakat atau konsumen.
Tindakan  yang  dilakukan  Dirjen  HKI  yang  tidak  menolak  pendaftaran  merek  yang diajukan oleh pihak lain yang memenuhi syarat persamaan pada pokoknya dan pemboncengan reputasi dengan merek yang sudah terdaftar terlebih dahulu atau melanggar Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan sebuah  penyimpangan  atas  Undang-  Undang  Merek  dan  Dirjen  HKI  seharusnya  bisa diberikan sanksi atas  kelalaiannya  yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Dalam ketentuan di dalam  Undang-Undang Merek tidak ada satupun pasal yang dapat dipertanggung  jawabkan  kepada  Dirjen  HKI  untuk  dikenakan  terkait  dengan  kelalaian pendaftaran  merek  yang  memiliki  persamaan  pada  pokoknya  dengan  merek  yang  sudah terdaftar terlebih dahulu di dalam Daftar Umum Merek. Ini merupakan suatu kelemahan bagi
undang-undang merek, bilamana tidak diatur bentuk peran serta tanggung jawab Dirjen HKI dalam hal ini dapat menimbulkan kelalaian secara terus menerus bagi Tim Pemeriksa.
Jika  ditelaah  secara  logika  pun  bisa  saja  pihak  Dirjen  HKI  ataupun  tim  pemeriksa  ini dikenakan  tanggung  jawab  secara  hukum  yang  tidak  menutup  kemungkinan  bahwa  Dirjen HKI  ini  melakukan  delik  penyertaan  yang  ada  dalam  Pasal  55  KUHPidana  dan  korupsi sehingga dapat dikenakan undang- undang korupsi. Karena bisa saja terjadi itikad tidak baik dengan  melakukan  kerja  sama  bersama  Dirjen  HKI  untuk  bisa  diterimanya  permohonan pendaftaran  sampai  dengan  dikeluarkannya  sertifikat  merek  walaupun  merek  yang  baru melakukan pendaftaran ini ada kesamaan dengan merek lain.
Permohonan  pendaftaran  merek  secara offline ini  dianggap  lebih  menarik  dan mudah, karena jika di dalam pendaftaran online apabila pihak pendaftar memasukan kata- kata  yang di indikasikan memiliki persamaan dengan merek lain atau memiliki kesamaan dengan  nama-  nama  umum,  ideologi  negara,  dan  lain-lain  sebagaimana  dalam  Pasal  20 maka  dengan  secara  otomatis  akan  dilakukan  penolakan  langsung,  tetapi  jika  dilakukan secara offline pihak  pemohon  bisa  menjelaskan  alasan  apa  yang  menjadikan  mereknya mempunyai  perbedaan dengan  merek lain tetapi  dibalik  itu ada resiko  yang terjadi karena bisa saja terjadi penyuapan terhadap tim di Dirjen HKI agar bisa diterima pendaftarannya.
Jika  melihat  Pasal  21  seharusnya  Dirjen  HKI  bisa  melaksanakan  peranya  untuk menolak pendaftaran TIMBERLAKE, PUMADA juga HUGO lokal dengan alasan adanya persamaan  yang  dominan  dan  unsur  iktikad  tidak  baik  sehingga  bisa  meminimalisir kerugian  untuk  kedua  belah  pihak.  Disayangkan  walaupun  dalam  undang-undang  merek juga  peraturan  menteri  sudah  diberikan  ktiteria  yang  cukup  jelas  mengenai  pemeriksaan substantif  tetapi  Dirjen  HKI  atau  tim  pemeriksa  ini  yang  justru  bermasalah  dan  perlu dikenakan sanksi secara perdata ataupun pidana, juga harus sering diadakan evaluasi.

## KESIMPULAN
- Pengaturan kriteria persamaan pada pokoknya yang ada sudah diatur khusus pada Pasal 20 dan Pasal 21  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan jika permohonan pendaftaran merek itu akan terjadi penolakan oleh Dirjen HKI  apabila  merek  yang  di  daftarkan  tersebut  telah  melanggar  Pasal  20  dan  Pasal  21, terlebih  apabila  persamaan  pada  pokoknya  ini  terjadi  dengan  merek  yang  sudah  terkenal juga  sudah  terdaftar  terlebih  dahulu  dan  melindungi  barang  atau  jasa  yang  juga  sejenis. Penerapan  unsur  persamaan  pada  pokoknya  ini  juga  pada  praktiknya  di  lapangan  belum sepenuhnya  dijalani  dengan  baik  oleh  Dirjen  HKI  sehingga  memunculkan  sengketa persamaan merek dan mengakibatkan kerugian untuk pihak yang berhak atas mereknya.
- Dirjen HKI memiliki peran penting untuk suatu perusahaan atau  pemilik
merek
mendapatkan haknya sebagai pemilik yang sah dan dilindungi oleh undang-undang dengan cara melihat atau mengecek merek lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu lalu selanjutnya dicocokan  dengan  merek  yang  akan  melakukan  pendaftaran  sesuai  dengan  undang-undang merek dan dalam praktiknya Dirjen HKI atau tim pemeriksa belum bisa  menjalankan perannya dengan baik apalagi dalam tahap pemeriksaan substantif  yang akan menentukan apakah  ada  atau  tidaknya  persamaan  pada  pokoknya.  Dalam  undang-undang  merek  pun belum  diatur  secara  tegas  seberapa  pentingnya  peran  dan  tanggung  jawab  Dirjen  HKI dalam  memeriksa  sebuah  pendaftaran  merek  dan  juga  bagaimana  tanggung  jawab  yang seharusnya dilakukan oleh Dirjen HKI apabila terjadi sebuah sengketa atas kesalahan tim pemeriksa Dirjen HKI.

## SARAN
- Agar  Dirjen  HKI  bisa  menerapkan  pasal  yang  mengatur  ketentuan  tentang  persamaan pada  pokoknya  dengan  baik  dan  menolak  merek-  merek  yang  mempunyai  persamaan pada  pokoknya  juga  sekiranya  akan  menimbulkan  suatu  sengketa  dan  kerugian  bagi banyak pihak. Karena daftar merek tidak saja dilihat dari bentuk kata  yang sama, tetapi lebih  daripiada  itu  yaitu  penyebutan  yang  hampir  sama,  keberadaan  kelas  yang  sama, logo  yang  sama,  konfigurasi  warna  yang  serupa  dan  juga  termasuk  merek  terkenal  itu dilihat menjadi satu kesatuan.
- Diperlukannya  tim  atau  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kecermatan,  ketelitian, kehatian-  hatian  dan  juga  profesionalisme  khususnya  untuk  tim  pemeriksa  pada  bagian pemeriksaan substantif sebagai bagian tanggung jawab kinerja Dirjen HKI dan seleksi ketat untuk siapa yang bisa melaksanakan pemeriksaan tersebut supaya tidak ada kekeliruan  dalam  menjalankan  perannya  dan  tidak  terus menerus  menimbulkan  sengketa. Perihal  pertanggung  jawaban  Dirjen  HKI  dalam  kelalaiannya  juga  harus  lebih  dipertegas baik  secara  perdata  maupun  pidana  dan  perlunya  pengawasan  dari  pihak  terkait  dan evaluasi,  supaya  tim  pemeriksa  atau  Dirjen  HKI  bisa  lebih  berhati-hati  dan  tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Diperlukan juga pengedukasian untuk masyarakat tentang sadar pentingnya pendaftaran merek.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Anne Gunawati, Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Tehadap Persaingan Usaha Tidak Sehat , PT. Alumni, Bandung, 2015.
Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  Kementerian  Hukum  dan  HAM  RI, Modul  Kekayaan Intelektual Bidang Merek dan Indikasi Geografis , Jakarta, 2019.
Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek , Medpress Digital, Yogyakarta, 2013. Iswi Hariyanti, Prosedur Mengurus HaKI Yang Benar , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010. Ni Ketut Supasti Dharmawan, Wayan Wiryawan, Ngakan Ketut Dunia, Nyoman Darmadha, Nyoman Mudana,  A.A.  Sagung  Wiratni  Dharmasi,  Ida  Ayu Sukihana,  A.A.  Sri  Indrawati,  IB.  Putra Atmadja, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) , Deepublish, Yogyakarta, 2016.
Rahmi  Jened, Hukum  Merek  (Trademark  Law)  Dalam  Era  Globalisasi  dan  Integrasi  Ekonomi , Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
Serian Wijatno, Pengantar Enterpreneurship , Penerbit Grassindo, Jakarta, 2014. Tommy  Hendra Purwaka, Perlindungan Merek , Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2017. Venantia  Sri  Hadiarianti, Memahami  Hukum  Atas  Karya  Intelektual ,  Penerbit  Unika  Atma  Jaya, Jakarta, 2015.

## SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  Nomor  67  Tahun  2016  tentang Pendaftaran Merek.

## SUMBER LAIN:
Sayap  Bening  Law  Office, Sejarah  Perkembangan  Merek ,  https://bantuanhukum-  sbm.com/artikel- sejarah- perkembangan-meerek.