## Pengaruh Kompetensi, Komunikasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Kelompok Kerja Pada Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

## Heru Pratama
Mahasiswa Pasca Sarjana di Insitut Pemerintahan Dalam Negeri
Abstract: The purpose of this research is to measure and analyze the variables that become  the  main  attention,  which  in  this  case,  the  influence  of  competence, communication, and compensation of the working group (pokja) performance on East Borneo Government Services Procurement Unit (ULP).  Based on the research we  can  conclude  that  (1)  Competence  variable  (X 1 ),  proven  that  it  is  statistically have significant influences to the performance  variable (Y) of Working  Group, (2) Communication  variable  (X 2 ),  proven  that  it  is  statistically  have  significant influences  to  the  performance  variable  (Y)  of  Working  Group,  (3)  Compensation variable (X 3 ) statistically have significant influences to the performance variable (Y) of  Working  Group,  (4)  Simultaneously,  competence  variable  (X 1 )  and communication variable (X 2 ) have significant influences to the performance (Y) of Working  Group,  (5)  Simultaneously,  competence  variable  (X 1 )  and  compensation variable (X 3 ) have significant influences to the performance (Y) of Working Group, (6)    Simultaneously,  communication  variable  (X 2 )  and  compensation  variable  (X 3 ) altogether  have  significant  influences  to  the  performance  (Y)  of  Working  Group, (7) In Anova table, we can see the significant value is 0,001 for the whole variable, therefore  we  can  conclude  that  competence(X 1 ),  communication  (X 2 ),  and compensation (X 3 ) altogether have significant influence to the performance (Y) of Working Group in East Borneo Provincial Government ULP.
Keywords:  “Influence,  Competence,  Communication,  Compensation,  ULP  East Borneo Provincial Government”
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengukur  dan  menganalisis  variabel- variabel  yang  menjadi  pusat  perhatian,  yang  dalam  hal  ini  mengenai  pengaruh kompetensi,  komunikasi,  kompensasi  terhadap  kinerja  kelompok  kerja  (pokja) pada  Unit  Pelayanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur. Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  :  (1)  Variabel  kompetensi  (X 1 ) terbukti  bahwa    secara  statistik  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  kinerja (Y)  Kelompok  kerja  (pokja),  (2)  Variabel  komunikasi  (X 2 )  terbukti  bahwa  secara statistik  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  kinerja  (Y)  Kelompok  kerja (pokja),  (3)  Variabel  komunikasi  (X 3 )  secara  statistik  berpengaruh  signifikan terhadap variabel kinerja (Y) Kelompok kerja (pokja), (4) Secara simultan variabel kompetensi (X 1 ), dan komunikasi (X 2 ) berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) kelompok  kerja  (pokja),  (5)  Secara  simultan  variabel  kompetensi  (X 1 ),  dan kompensasi (X 3 ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) kelompok kerja (pokja), (6) Secara simultan bahwa  variabel komunikasi (X 2 ), dan kompensasi (X 3 ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) kelompok kerja (pokja), (7) Pada tabel ANOVA terlihat nilai signifikansi 0,001 untuk seluruh  variabel,  dengan  demikian  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  secara bersama-sama kompetensi (X 1 ), komunikasi (X 2 ) dan kompensasi (X 3 ) berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kinerja  (Y)  Kelompok  kerja  (pokja)  pada  ULP  Pemprov Kaltim.
Kata  Kunci  :  “Pengaruh,  Kompetensi,  Komunikasi,  Kompensasi,  Kinerja,  Unit Layanan Pengadaan Provinsi Kalimantan Timur ”
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan  aktivitas  yang  sangat penting  dalam  mewujudkan  pembangunan.  Dilihat  dari  berbagai  perspektif,
kemajuan  Indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aktivitas  pengadaan  barang  dan jasa. Di sisi lain, pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa dinilai sebagai masalah krusial, seperti ditemukannya kasus-kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan  jasa.  Data  yang  dilansir  oleh  berbagai  media  dan  institusi  pemberantasan korupsi  menunjukkan  bahwa  sekitar  20-30  persen  dana  APBN  yang  dialokasikan untuk  pengadaan  barang  dan  jasa  di  instansi  pemerintah  tidak  dapat dipertanggungjawabkan, baik dari aspek administratif maupun aspek substansinya. Demikian  juga  berdasarkan  hasil  pemeriksaan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) masih banyak terjadi pengadaan barang dan jasa yang menyimpang dari ketentuan, baik yang bersifat administratif maupun pidana (KKN). Bahkan data yang dihimpun Indonesia  Procurement  Watch  (IPW),  diketahui  selama  ini  70  persen  korupsi bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa baik yang ada di pusat maupun di daerah (www.opentender.net, diakses pada tanggal 5 Juli 2015).
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir daftar provinsi terkorup  di  Indonesia  yang  menempatkan  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebagai provinsi  terkorup  ke  12.  Fitra  lebih  lanjut  menyatakan  bahwa  banyaknya  kerugian negara  yang  ditemukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menunjukkan bahwa  manajemen  pengelolaan  keuangan  pemerintah  provinsi  cenderung  korup. Fakta  empiris  dilapangan  terkait  dengan  masalah  penyimpangan  pengelolaan keuangan Negara, yang menjadi perhatian media di Kalimantan Timur selama tahun 2014,  menunjukkan  21  kasus  yang  telah  memasuki  proses  hukum,  yaitu  10  kasus pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah,  3  kasus  perjalanan  dinas,  3  kasus pemberian  bantuan  sosial,  dan  5  kasus  penggunaan  langsung  keuangan  daerah. Sedangkan dilihat dari jenis belanjanya, terjadi pada belanja modal, belanja barang, belanja bantuan sosial, dan belanja dengan uang persediaan (Sulianto, 2014:77-78).
Tingginya  kuantitas  dan  kualitas  penyimpangan  dalam  proses  pengadaan barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan  isu  yang  sangat  menarik  untuk  dicermati. Banyaknya pejabat-pejabat publik yang saat ini sedang melakukan proses peradilan korupsi  mampu  menyimpan  memori  yang  tidak  mudak  untuk  dilupakan,  terutama bagi  pejabat-pejabat  publik  lainya.  Kekhawatiran  pejabat  pengadaan  barang  dan jasa  pemerintah  tersebut  ditengarai  sebagai  penyebab  lambatnya  penyerapan APBN  dan  APBD  pemerintah.  Bahkan  ada  beberapa  kalangan  yang  menganggap proses  pengadaan  memakan  waktu  cukup  lama,  yakni  mulai  dari  pengumuman pemilihan  penyedia  barang  dan  jasa,  tahap  prakualifikasi,  pasca  kualifikasi,  sampai dengan pengumuman pemilihan penyedia barang dan jasa.
Mengenai  pembentukan  Unit  layanan  Pengadaan  (ULP)  dan  Layanan Pengadaan  Secara  Elektronik    (LPSE),  Provinsi  Kalimantan  Timur  merupakan provinsi  yang  paling  responsif  menyikapi  pembentukan  tersebut.  Namun Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  mengakui  pengadaan  barang  dan  jasa  di lingkup  pemerintah  daerah  belum  berjalan  optimal.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari banyak  paket  pekerjaan  yang  belum  dilelang,  total  pekerjaan  tahun  ini  702  paket. Hingga  akhir  April,  masih  154  paket  yang  belum  terlelang.  Dinas  Pekerjaan  Umum (PU) Kaltim menjadi donatur terbanyak. Dari 310 paket yang ditangani, terdapat 54 paket  yang  belum  dilelang.  Di  ikuti  Dinas  Perhubungan  dengan  “utang”  13  paket,
Dinas  Pemuda  dan  Olahraga  6  Paket,  dan  Dinas  Pendidikan  Kaltim  4  paket (www.kaltimpost.co.id, diakses pada tanggal 6 Juli 2015).
Berdasarkan uraian–uraian tersebut dan fenomena yang terjadi menunjukkan kinerja  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  masih  terjadi permasalahan  ditandai  dengan  belum  optimalnya  proses  pengadaan  barang  dan jasa sehingga penyerapan anggaran belanja daerah tidak sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan.

## Konsep Kompetensi
Brian  E.  Becher  et  al.  dalam  Sudarmanto  (2009:47)  mengatakan  bahwa “Kompetensi  sebagai  acuan  pengetahuan,  keahlian  dan  kemampuan  atau karakteristik  pribadi  individu  yang  mempengaruhi  secara  langsung  kinerja pekerjaan”.  Kinerja  dipengaruhi  secara  langsung  oleh  kompetensi.  Kolaborasi  dari pengetahuan,  keahlian,  kemampuan  dan  karakteristik  secara  langsung  akan berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam organisasi.
Dulewicz  (1989)  dalam  Sudarmanto  (2009:68)  membagi  kompetensi  dalam dimensi atau gugus sebagai berikut:
a. Kemampuan  intelektual,  meliputi:  perspektif  strategis,  analisis  dan  penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian.
b. Kemampuan interpersonal, meliputi: mengelola staf, sikap persuasif dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan.
c. Kemampuan adaptabilitas, meliputi: adaptasi.
d. Kemampuan  orientasi  hasil,  meliputi:  sikap  energik  dan  inisiatif,  motivasi berprestasi, dan kepekaan bisnis.
Beberapa  pandangan  tersebut  di  atas  menunjukkan  adanya  dimensi  atau unsur-unsur  kompetensi.  Terkait  dengan  hal  tersebut,  indikator  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  indikator-indikator  kompetensi  yang  dikemukakan  oleh Dulewicz  (1989)  dalam  Sudarmanto  (2009:12)  yaitu  kemampuan  intelektual, kemampuan  interpersonal,  kemampuan  adaptabilitas,  kemampuan  orientasi  hasil dari  individu.  Indikator-indikator  tersebut  cenderung  sesuai  dengan  kompetensi anggota  kelompok  kerja  (pokja)  dalam  menjalankan  tugas  pokok  dan  fungsinya karena  lebih  dominan  pada  tataran  aspek  karakteristik  individu  dan  tindakan  yang akandilakukan dan pengaruhnya terhadap kinerja.

## Konsep Komunikasi
Menurut  Forsdale  dalam  Muhammad  (2007:2)  komunikasi  adalah  pemberian signal  menurut  aturan  tertentu  sehingga  suatu  sistem  dapat,  didirikan,  dipelihara dan  diubah.  Menurutnya  komunikasi  juga  merupakan  suatu  proses,  signal  yang dimaksud  adalah  verbal  dan  non  verbal.  Menurut  Muhammad  (2007:102) jaringan/saluran  komunikasi  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu:  komunikasi formal dan komunikasi informal. Berkenaan dengan saluran komunikasi formal yang merupakan  ciri  dari  organisasi  formal,  Pace  dan  Faules  (2013:183)  menjelaskan bahwa  saluran  komunikasi  formal  terdiri  dari:  komukasi  ke  bawah,  komunikasi  ke atas, komunikasi horizontal, dan komunikasi lintas saluran. Yang dimaksud dengan komunikasi ke bawah adalah informasi mengalir dari jabatan berotoritas lebih tinggi
kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Komunikasi ke atas adalah informasi mengalir  dari  tingkat  yang  lebih  rendah  (bawahan)  ketingkat  yang  lebih  tinggi. Komunikasi horizontal adalah penyampaian informasi di antara rekan-rekan sejawat dalam  unit  kerja  yang  sama,  di  mana  unit  kerja  meliputi  individu-individu  yang ditempatkan  pada  tingkat  otoritas  yang  sama  dalam  organisasi  dan  mempunyai atasan  yang  sama.  Komunikasi  lintas  saluran  adalah  salah  satu  bentuk  komunikasi organisasi  dimana  informasi  diberikan  melewati  batas-batas fungsional  atau  batas- batas  unit  kerja,  dan  diantara  orang-orang  yang  satu  sama  lainnya  tidak  saling menjadi bawahan atau atasan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas,  pengukuran  komunikasi  dalam  penelitian  ini adalah  pengukuran  komunikasi  yang  berdasarkan  kriteria  pokok  sebagaimana dikemukakan  oleh  Pace  dan  Faules  yakni  komunikasi  formal  yang  terdiri  dari  4 (empat)  variabel  komunikasi  ke  bawah, komunikasi  ke  atas, komunikasi  horizontal dan komunikasi lintas saluran.

## Konsep Kompensasi
Menurut Hariandja (2007:244) kompensasi adalah keseluruhan balas jasa yang diterima  pegawai  sebagai  akibat  dari  pelaksanaan  pekerjaan  di  organisasi  dalam bentuk  uang  atau  lainnya  yang  dapat  berupa  gaji,  upah,  bonus,  insentif,  dan tunjangan  lainnya  seperti  tunjangan  kesehatan,  tunjangan  hari  raya,  uang  makan, uang  cuti,  dan  lain-lain.  Terdapat  beberapa  indikator  yang  dapat  digunakan  untuk mengukur  kompensasi.  Menurut  Simamora  (2004:445),  indikator  untuk  mengukur kompensasi  terdiri  dari:  upah  dan  gaji,  insentif,  tunjangan,  dan  fasilitas.  Upah  dan Gaji  biasanya  berhubungan  dengan  tarif  gaji  per  jam.  Insentif  adalah  tambahan kompensasi di luar upah dan gaji. Tunjangan dapat berupa asuransi kesehatan dan jiwa,  liburan,  program  pension  dan  lain-lain.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan fasilitas  adalah  kenikmatan/fasilitas  seperti  mobil  instasi,  keanggotan  klub,  tempat parkir khusus dll.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  indikator  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  indikator-indikator  kompensasi  yang  dikemukakan  oleh  Simamora (2004:445) yaitu: gaji, insentif, tunjangan dan fasilitas. Karena keempat kompensasi tersebut diidentifikasi dapat diterapkan oleh suatu organisasi.

## Konsep Kinerja
Mangkunegara  (2012:9)  menjelaskan  kinerja  karyawan  adalah  hasil  kerja secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dicapai  oleh  seorang  karyawan  dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tanggung  jawab  dari  setiap  karyawan  serta  kualitas  dan  kuantitas  hasil  kerja  juga menjadi indikator dalam kinerja. Kinerja seseorang dapat dilihat pada aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah diselesaikannya.
Pengukuran  kinerja  yang  dilakukan  dengan  baik  dapat  digunakan  untuk mengatasi  kendala  organisasi  yang  menghalangi  potensi  orang-orang  yang  berada di  dalam  organisasi  tersebut.  Lebih  dari  itu,  bukan  hanya  kinerja  birokrasi pemerintah  yang  perlu  diukur  dengan  sejumlah  indikator  kunci,  tetapi  pemimpin juga  perlu  diukur  kinerjanya  terhadap  organisasi.  Tahapan  pengukuran  kinerja
sangat  penting  dan  sekaligus  krusial  dalam  upaya  mencapai  tujuan.  Bernardin  dan Russell  dalam  Ali  (2012:228)  mengemukakan  ada  6  (enam)  kriteria  dasar  untuk mengukur kinerja, yaitu:
1. Kualitas
2. Kuantitas
3. Ketepatan Waktu
4. Efektivitas biaya
5. Kebutuhan Pengawasan
6. Dampak hubungan antar pribadi
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  serta  kesesuaian  antara  teori  dengan pengukuran  kinerja  kelompok  kerja  (Pokja)  maka  yang  merupakan  dimensi  atau unsur-unsur dari pengukuran kinerja dalam penelitian ini berdasarkan kriteria pokok yang  dikemukakan  Bernardin  dan  Russel  dalam  Ali  (2012:228)  antara  lain  kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan pengawasan, dan dampak hubungan pribadi.

## Desain Penelitian
Penelitian  ini  menurut  tujuannya  menggunakan  penelitian  eksplanatif. Sedangkan  tipe  eksplanasi  yang  digunakan  adalah  penelitian  kausal.  Pendekatan dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  mix  method  atau  campuran. Pengolahan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  menjadi  lebih  kompleks  sebab  dapat dilakukan  dengan  tahapan  survei  untuk  mengeneralisir  hasil  penelitian  yang kemudian  dilakukan  wawancara  terbuka  guna  memperoleh  pandangan  dari partisipan.  Strategi  penelitian  metode  campuran  yang  digunakan  adalah  strategi eksplanatoris sekuensial tipe a (Kuan -> Kual), yakni pengumpulan dan analisis data kuantitatif  pada  tahap  pertama  yang  diikuti  oleh  pengumpulan  dan  analisis  data kualitatif  pada  tahap  kedua  yang  dibangun  berdasarkan  hasil  awal  kuantitatif (Silalahi,  2012:316).  Dengan  demikian  metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah eksplanatif kausal dengan pendekatan kuantitatif kualitatif.

## Variabel Penelitian
Penelitian  ini  dibatasi  oleh  3  (tiga)  variabel  bebas  dan  satu  variabel  terikat. Variabel  bebasnya  adalah  kompetensi,  komunikasi,  dan  kompensasi    sedangkan variabel  terikatnya  yaitu kinerja Kelompok Kerja (Pokja). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel

## Operasional Variabel dan Indikatornya
Variabel Subvariabel Indikator 1 2 3 Kompetensi 1. Kemampuan intelektual 1. Perspektif strategis
2. Analisis dan penilaian
3. Perencanaan 4.
Pengorganisasian
(X 1 )
Dulewicz  (1989)  dalam Sudarmanto (2009:68)
2. Kemampuan Interpersonal 1.
Mengelola Staf 2. Sikap persuasif dan asertif 3. Pengambilan keputusan 4. Kepekaan interpersonal 5. Komunikasi lisan 3. Kemampuan Adaptibilitas 1. Adaptasi 4. Kemampuan orientasi hasil  1. Sikap energik dan inisiatif 2. Motivasi berprestasi 3. Kepekaan bisnis Komunikasi (X 2 ) Pace dan Faules (2006:183) 1. Komunikasi ke bawah 1. Perspektif strategis 2. Analisis dan penilaian 3. Perencanaan 4. Pengorganisasian 1. Komunikasi ke atas 1. Kemampuan menyampaikan laporan
2. Kemampuan menyampaikan pendapat
3. Kemampuan menyampaikan keluhan 2. Komunikasi horizontal 2. Kemampuan melakukan koordinasi 3. Kemampuan dalam mengajak bekerjasama 4. Kemampuan dalam berbagi informasi 3. Komunikasi lintas saluran Perbedaan  divisi  dan  jabatan  tidak  menjadi penghalang dalam memperoleh informasi Kompensasi
(X 3 ) Simamora (2005:445) 1. Gaji
1. Tingkat kelayakan
2. Tingkat  kesesuaian  berdasarkan  pangkat  dan golongan 2. Insentif 1. Tingkat ketepatan perhitungan 2. Tingkat besaran uang makan 3. Tunjangan 1. Tingkat kelayakan 2. Tingkat  kesesuaian  berdasarkan  pangkat  dan golongan 4. Fasilitas 1. Tingkat kelayakan fasilitas 2. Tingkat kelengkapan fasilitas Kinerja (Y) Bernardin dan Russel (1993:383) dalamAli (2012:222) 1. Kualitas 1. Bekerja sesuai dengan SOP yang ditentukan 2. Bekerja dengan cepat, tepat dan cermat 3. Bekerja  untuk  memberikan  kepuasan  pelayanan kepada  penyedia  barang/jasa  maupun  pihak  lain yang berkaitan 4. Kuantitas 1. Jumlah  pekerjaan  yang  diselesaikan  sesuai  target capaian tahunan 2. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas 5. Ketepatan waktu 1. Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya 2. Memaksimalkan waktu yang tersedia 3. Rasio  penyelesaian  pekerjaan  dibanding  dengan orang lain 4. Efektifitasbiaya 1. Pemanfaatan SDM yang tersedia 2. Efektifitas  penggunaan  anggaran  sesuai  dengan program yang dilakukan 3. Meminimalisir pemborosan penggunaan sumber daya 5. Kebutuhan pengawasan 1. Kemampuan melaksanakan fungsi pekerjaan 2. Profesional 3. Mandiri 6. Dampak hubungan pribadi  1. Penghargaan kepada rekan kerja dan atasan
2. Niat baik pada rekan kerja dan atasan 3. Kerja sama
4. Komunikasi
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2015.

## Unit Analisis, Populasi, Sampel dan Responden
Unit  analisis  dari  penelitian  adalah  seluruh  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit Layanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  yang  sekaligus sebagai  responden  penelitian.Sumber  data  berasal  dari  informasi  Unit  Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok kerja (pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 270 orang sesuai  dengan  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Timur  No  :  027/K.830/2014 tentang  Penetapan  Nama  Kelompok  Kerja  pada  Unit  Layanan  Pengadaan  Provinsi Kalimantan Timur.
Penelitian  ini  menggunakan  teknik probability  sampling yaitu simple  random sampling , dimana pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa  memperhatikan  strata  yang  ada  dalam  populasi  itu.(Sugiyono,  2009:212)
Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan  Rumus  Slovin.  Rumus  Slovin  digunakan  untuk  menentukan  ukuran sampel  dari  populasi  yang  telah  diketahui  jumlahnya  yaitu  sebanyak  270  orang. Untuk tingkat presisi yang ditetapkan dalam penetapan sampel adalah 10%. Alasan peneliti menggunakan tingkat presisi 10% karena jumlah populasi kurang dari 1000. Berdasarkan  Rumus  Slovin,  maka  besarnya  penarikan  jumlah  sampel  penelitian adalah sebanyak 73 orang. Adapun sumber datanya berupa person, place and paper . Sumber  data  berupa  orang  yaitu  responden  dalam  penelitian  ini  adalah  kelompok kerja (pokja) pada Unit Layanan Pengadaan  (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berjumlah 73 orang. Sumber data berupa huruf, angka, dan sebagainya yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  berupa  data    konkret  dari  dokumen- dokumen  peraturan  perundang-undangan,  dokumen-dokumen  pengadaan  barang dan  jasa  dan  buku  yang  berisi  tentang  kompetensi,  komunikasi,  kompensasi  dan kinerja  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

## Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian
Teknik  pengumpulan  data  yakni  menggunakan  teknik  kuesioner,  teknik dokumentasi  dan  teknik  teknik  wawancara.  Teknik  kuesioner  yang  digunakan merupakan  teknik  kuesioner  tertutup  dimana  pertanyaan-pertanyaan  yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pilihan ganda. Kuesioner tertutup ini merupakan breakdown dari operasional variabel. Adapun jenis wawancara yang digunakan  adalah  wawancara  semi-struktur  dengan  formulasi  wawancara mendalam  melalui  panduan  daftar  topik  guna  menggali  secara  rinci  yang  menjadi masalah  penelitian.  Instrumen  penelitian  yang  digunakan  adalah  alat  bantu kuesioner. Dalam satu kuisioner terdapat satu set pertanyaan yang telah ditentukan sesuai dengan indikator variabel kemudian responden mencatat jawabannya sesuai dengan  pendapat  keadaan  nyata  yang  dialaminya.  Skala  yang  digunakan  adalah skala likert dalam bentuk kuantitatif yaitu menggunakan skor untuk setiap jawaban alternative.Alternatif  jawaban  yang  digunakan sebanyak  5  (lima).  Untuk  rinciannya dapat di lihat dalam tabel berikut:
Tabel

## Penilaian/Skoring Jawaban Kuesioner
No. Pilihan Jawaban Skoring Keterangan 1 Sangat Setuju/Selalu 5 Sangat Positif 2 Setuju/Sering 4 Positif 3 Ragu-ragu/Kadang-kadang 3 Netral 4 Tidak setuju/Hampir tidak pernah 2 Negatif 5 Sangat tidak setuju/Tidak pernah 1 Sangat Negatif
Sumber: Sugiyono (2009:94)
Uji Validitas dan Uji Realibilitas Instrumen
Pengukuran uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu  :  validitas  konstruksi  ( construct  validity )  dan  validitas  isi  ( content  validity ). Pengujian  validitas  menggunakan  teknik corrected  item-total  correlation ,  yaitu dengan  cara  mengkorelasi  skor  tiap  item  dengan  skor  totalnya  dengan  alat  bantu SPSS  Version  20.0  for  Windows.  Kriteria  valid  atau  tidak  valid  adalah  bila  kolerasi r hitung kurang  dari    nilai    r tabel dengan  tingkat  signifikan  α=  5  %  berarti  butir pernyataan  tidak  valid.  Dengan  demikian  bila  korelasi  r hitung lebih  besar  dari    nilai r tabel dengan tingkat signifikan α= 5 % berarti butir pernyataan dinyatakan valid.
Pengujian  reliabilitas  dalam  penelitian  ini  dengan internalconsistency yaitu dengan  cara  menganalisis  data  dari  satu  kali  hasil  pengetesan.  Uji  reliabilitas kuisioner penelitian ini digunakan teknik Alpha Cronbach karena skor butir antara 1 sampai dengan 5. Koefisien Cronbach’s Alpha menunjukkan tingkat reliability daftar pertanyaan.  Menurut  Nugrohokonstruk  variabel  dikatakan  reliabel  pada  penelitian jika  memiliki  nilai  Cronbach’s  >  0,60.  Penghitungan  koefisien  Cronbach’s  pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan SPSS 20 for Windows. (Nugroho, 2005:72)

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis kuantitatif-kualitatif  bertahap.  Tahap  pertama,  dilakukan  pengumpulan  data  dan analisis  data  dengan  kuantitatif  selanjutnya  tahap  kedua  dilakukan  pengumpulan data  dan  analisis  data  secara  kualitatif,  untuk  memperkuat  hasil  penelitian kuantitatif  yang  dilakukan  di  tahap  pertama.  Untuk  analisis  data  kuantitatif menggunakan  uji  asumsi  klasik,  dan  uji  hipotesis  model  analisis  Regresi  Linier Berganda  ( Multiple  Linear  Regression ).  Selanjutnya  penulis  mengumpulkan  data dengan cara mewawancarai informan, lalu menganalisis hasil wawancara tersebut. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk teks naratif. Kemudian menginterpretasikan hasil analisis keduanya untuk dapat ditarik kesimpulan.
Uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas,  heteroskedastisitas  dan  autokorelasi.  Uji  normalitas  juga digunakan dalam penelitian ini untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Secara statistik,  pengujian  normalitas  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan One  Sample Kolmogorov Smirnov Tes t.
Uji  multikolinearitas  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  suatu  model regresi  terjadi  korelasi  atau  tidak  antar  variabel  independen.  Suatu  model mengandung  masalah  multikolinearitas  apabila  model  tersebut  memiliki  R 2 tinggi(misalnya  di  atas  0,8),  tetapi  tingkat  signifikan  variabel  independen berdasarkan uji t statistik sangat sedikit (Gurujati, 2003:359-360). Pada penelitian ini, multikolinearitas dilihat dari nilai tollerance dan Variance Inflation Factor (VIF) tiap- tiap variabel independen. Jika tollerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10, tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi yang baik tidak mengandung multikolinearitas.
Pada  penelitian  ini  pengujian  heteroskedastisitas  menggunakan  teknis  uji koefisien korelasi Spearman’ rho, yaitu mengorelasikan variable independen dengan residualnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi  antara  variable  independen  dengan  residualnya  didapat  signifikansi  lebih
dari  0,05  maka  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terjadi  problem  heterokedastisitas (Priyatno, 2014:108).
Uji  korelasi  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya  penyimpangan asumsi  klasik  autokorelasi  yaitu  korelasi  yang  terjadi  antara  residual  pada  satu pengamatan  dengan  pengamatan  lain  pada  model  regresi.  Prasyarat  yang  harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW)(Gozali, 2006:96).

## Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  menggunakan  model  analisis  regresi  linier  berganda  ( multiple linear  regression ),  meliputi  uji Adjusted  R-Square (Adj.  R 2 ),  uji  F,  dan  uji  t,  dimana dalam  penelitian  ini  digunakan  tingkat  signifikansi  sebesar  0,05  atau  tingkat keyakinan  sebesar  95%.  Analisis  persamaan  regresi  linier  berganda  pada  penelitian ini menggunakan rumusan :
Y= a + b 1 X 1 , Jika Kompetensi (X 1 ) mempengaruhiKinerja(Y). Y= a + b 2 X 2 , Jika Komunikasi (X 2 ) mempengaruhi Kinerja (Y). Y= a + b 3 X 3 , Jika Kompensasi (X 3 ) mempengaruhi Kinerja (Y). Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 , Jika Kompetensi (X 1 ) dan Komunikasi (X 2 ) mempengaruhi Kinerja (Y). Y= a + b 1 X 1 + b 3 X 3 , Jika Kompetensi (X 1 ) dan Kompensasi (X 3 ) mempengaruhi Kinerja (Y). Y=  a  +  b 2 X 2 +  b 3 X 3 ,  Jika  Komunikasi  (X 2 )  dan  Kompensasi  (X 3 )    mempengaruhi Kinerja (Y). Y= a + b 1 X 1 + b 2 X 2 + b 3 X 3 , Jika Kompetensi (X 1 ), Komunikasi (X 2 )dan Kompensasi (X 3 ) bersama-sama mempengaruhi Kinerja (Y).
Perhitungan analisis regresi menggunakan alat bantu komputer dengan SPSS Version  20.0  for  Windows.    Uji Adjusted  R 2 digunakan  untuk  mengetahui  besarnya variasi  dari  variabel  dependen  yang  dapat  dijelaskan  oleh  variasi  variabel independen,  dan  sisanya  tidak  dapat  dijelaskan  merupakan  bagian  variasi  dari variabel  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  penelitian  ini.  Nilai Adjusted  R 2 yang  kecil atau  nilai  yang  mendekati  angka  nol  berarti  kemampuan  variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas atau lemah.
Uji  t  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  secara individual  terhadap  variabel  dependen.  Membandingkan  nilai  t hitung dan  t tabel merupakan  salah  satu  cara  untuk  menentukan  penerimaan  atau  penolakan terhadap  H 0 .  Menurut  Siregar,  “H 0 diterima  jika:  -t tabel (α  /2)≤  t  hitung≤  t tabel ( α  /2 ). Sebaliknya  jika  tidak  memenuhi  kriteria  tersebut  maka  terjadi  penolakan  terhadap H 0 ” (Siregar, 2014:208).
Selain itu, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh maka digunakan tingkat signifikansi 0,05. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita dapat mengambil keputusan ditolak dan diterima”. Secara konsep sebagai berikut:
1. Probabilitas (Sig.)  <  5% maka H 0 ditolak.
2. Probabilitas (Sig.)  >  5% maka H 0 diterima.
a. Apabila  nilai  signifikan t lebih  kecil  dari  0,05  maka  H 0 ditolak  (variabel independen  secara  individual  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen).
b. Apabila  nilai  signifikan t lebih  besar  dari  0,05  maka  H 0 diterima  (variabel independen  secara  individual  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen).
Uji  statistik  F  menunjukkan  apakah  semua  variabel  independen  yang dimasukkan  dalam  model  penelitian  mempunyai  pengaruh  secara  bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila hasil menunjukkan pengaruh signifikan berarti model yang diuji merupakan model yang baik untuk dipakai dalam memprediksikan variabel dependen yang dipengaruhi variabel independen melalui persamaan regresi linear  berganda.  Kriteria  yang  digunakan  untuk  menentukan  ada  atau  tidaknya pengaruh  yang  signifikan  antara  variabel-variabel  independen  terhadap  variabel dependen  yaitu,  apabila  nilai  signifikan  lebih  kecil  atau  sama  dengan  0,05  maka model yang diuji adalah fit, namun apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka model  yang  diuji  adalah  tidak  fit.  Dalam  output  versi  SPSS,  nilai  statistik  F  dapat dilihat pada tabel ANOVA.

## Pembahasan
Berdasarkan  persamaan  regresi  linier  berganda  diketahui  bahwa  setiap perubahan  variabel  kompetensi  (X 1 ),  komunikasi  (X 2 )  dan  kompensasi  (X 3 )  akan berpengaruh  terhadap  kinerja  (Y)  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit  Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Dari  hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  secara  umum  kerangka  teoritis  yang dipakai  sebagai  dasar  dalam  perumusan  hipotesis  telah  dipotong  dengan  data empiris,    menyatakan  bahwa  secara  parsial  maupun  simultan  variabel-variabel kompetensi (X 1 ), komunikasi (X 2 ) dan kompensasi (X 3 ) memberikan pengaruh positif dan  signifikan  terhadap  terhadap  kinerja  (Y)  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Berikut  akan  diuraikan  secara  berurutan  dari  masing-masing  variabel  yang diteliti baik secara sendiri-sendiri (parsial) maupun secara simultan.
1. Pengaruh  Secara  Parsial    variabel  kompetensi  (X1),  komunikasi  (X2), Kompensasi (X3) terhadap kinerja (Y) Kelompok Kerja (pokja).
a. Kompetensi (X1) Terhadap kinerja (Y) kelompok kerja (pokja) Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistik  dengan  regresi  ganda, diperoleh nilai  t hitung  =  3,518  t tabel =  1,6672  pada  taraf  nyata  5  persen.  Ini  berarti  variabel kompetensi secara statistik  berpengaruh signifikan terhadap kinerja kelompok kerja  (pokja)  pegawai  pada  Unit  Pelayanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah Provinsi  Kalimantan  Timur.  Koefisien  ini  menunjukkan  pengaruh  yang disumbangkan  oleh  variabel  kompetensi  terhadap  kinerja  kelompok  kerja (pokja).  Karena  dengan  meningkatnya    variabel    kompetensi    yang  ada  pada Unit  Pelayanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  akan mampu  mendorong  atau  meningkatkan  kinerja  kelompok  kerja  (pokja)    pada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
b. Komunikasi (X 2 ) Terhadap Kinerja (Y) Kelompok Kerja (pokja)
Secara  statistik  menunjukkan  bahwa  variabel  komunikasi  berpengaruh signifikan  terhadap    kinerja  Kelompok  kerja  (pokja)  .  Hal  ini  terlihat  dari    nilai t hitung =  2,503  >  t  tabel  =  1,6672  pada  taraf  nyata  5  persen.  Ini  berarti  variabel komunikasi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  Kelompok  kerja (pokja) pada Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.  Artinya  semakin  tinggi  nilai  variabel  komunikasi  akan  memberikan pengaruh terhadap kinerja kelompok kerja (pokja).
c. Kompensasi (X 3 ) Terhadap Kinerja (Y) Kelompok kerja (pokja)
Berdasarkan  hasil  perhitungan  statistik  dengan  regresi  ganda,  diperoleh  nilai t hitung =  2,506  >  t tabel =  1,6672  pada  taraf  nyata  5  persen.  Ini  berarti  bahwa kompensasi mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kinerja Kelompok kerja  (pokja)  pada  Unit  Pelayanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur.Koefisien  ini  menunjukkan  pengaruh  yang  disumbangkan oleh  variabel  kompensasi  terhadap  kinerja  Kelompok  kerja  (pokja)  pegawai. Karena  dengan  meningkatnya  variabel  kompensasi  akan  mampu  mendorong atau  meningkatkan  kinerja  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit  Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pengaruh Variabel Kompetensi (X 1 ) dan Komunikasi (X 2 ) Terhadap Kinerja (Y) kelompok kerja (pokja)
Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan dapat diketahui  bahwa variabel kompetensi  (X 1 ),  dan  komunikasi  (X 2 )  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  (Y) kelompok kerja (pokja), karena  signifikan f sebesar 0,000 < α 0,05.
3. Pengaruh Variabel Kompetensi (X 1 ) dan Kompensasi (X 3 ) Terhadap Kinerja (Y) kelompok kerja (pokja)
Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan dapat diketahui bahwa variabel kompetensi (X 1 ), dan kompensasi (X 3 ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap  kinerja  (Y)  kelompok  kerja  (pokja)  karena    signifikan  f  sebesar  0,001  <  α 0,05.
4. Pengaruh Variabel Komunikasi (X 2 ) dan Kompensasi (X 3 ) Terhadap Kinerja (Y) kelompok kerja (pokja)
Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan dapat diketahui  bahwa variabel komunikasi (X 2 ), dan kompensasi (X 3 ) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) kelompok kerja (pokja), karena  signifikan f sebesar 0,003 < α 0,05.
5. Pengaruh  Secara  Simultan  Variabel  Kompetensi  (X 1 ),  Komunikasi  (X 2 ), Kompensasi (X 3 ) Terhadap Kinerja (Y) kelompok kerja (pokja)
Berdasarkan  hasil  analisis  secara  keseluruhan  dapat  diketahui    bahwa kompetensi,  komunikasi  dan  kompensasi  secara  keseluruhan  atau  bersama-sama berpengaruh  terhadap  kinerja  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit  Pelayanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai F hitung sebesar 6,311 pada taraf signifikan (α) 5 % dengan df 1 = 3 dan df 2 = 69. Sedangkan nilai F tabel adalah 3,1296, maka F hitung lebih besar dari F tabel atau  pada tabel ANOVA terlihat nilai signifikansi 0,001 untuk seluruh variabel, dengan demikian dapat  diambil  kesimpulan    bahwa  secara  bersama-sama  kompetensi,  komunikasi dan kompensasi berpengaruh  terhadap kinerja kelompok kerja (pokja).
Hal ini menunjukkan terjadinya kesesuaian data lapangan dengan pandangan Mangkuprawira  dan  Hubeis  (2007:155)  yang  menyebutkan  bahwa  kinerja  pegawai dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik pegawai. Faktor-faktor intrinsik yang mempengaruhi  kinerja  pegawai  terdiri  dari  pendidikan/pengetahuan,  pengalaman, keterampilan,  emosi,  spiritual,  motivasi,  kesehatan,  dan  usia.  Jackson  dan  Schuler dalam  Marwansyah  (2012:87)  berpendapat  bahwa  Kompetensi  merupakan pengetahuan, keterampilan, karakteristik, kepribadian dan sikap yang memungkinkan  karyawan  untuk  menjalankan  tugas-tugas  dan  peran-peran  dalam pekerjaannya  sesuai  dengan  akidah.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  yang dimaksud  dari  faktor-faktor  intrinsik  yang  mempengaruhi  kinerja  pegawai  salah satunya  adalah  kompetensi.  Sedangkan  faktor  ekstrinsik  yang  mempengaruhi kinerja  pegawai  terdiri  dari  lingkungan  fisik  dan  lingkungan  non  fisik, kepemimpinan,  komunikasi,  kompensasi,  kontrol  berupa  penyeliaan,  fasilitas, pelatihan, beban kerja, prosedur kerja, sistem hukuman dan sebagainya.
6. Rencana  tindak  lanjut  untuk  meningkatkan  kinerja  kelompok  kerja  (pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Awal tahun selalu dimulai dengan melakukan revisi anggaran. Begitulah yang terjadi selama ini. Awal tahun yang seharusnya dimulai dengan eksekusi/pelaksanaan  anggaran  tetapi  justru  menjadi  awal  terjadinya  revisi anggaran.  Revisi  terjadi  karena  perencanaan  yang  belum  matang  sehingga  perlu penyesuaian saat di lapangan. Pada awal tahun, satuan kerja sudah diminta rencana kebutuhan  anggaran  tahun  berikutnya.  Satuan  kerja  harus  sudah  membayangkan rencana  kegiatan  tahun  yang  akan  datang  pada  awal  tahun  ini.  Pola  penyusunan rencana  kerja  seperti  ini  bisa  jadi  salah  satu  penyebab  sering  terjadinya  revisi anggaran.  Tahun  anggaran  ini  saja  belum  jelas  implementasinya,  sudah  diminta rencana  tahun  anggaran  berikutnya.  Akibatnya  tidak  sedikit  satuan  kerja  menyalin rencana  tahun  anggaran  tahun  ini  untuk  tahun  anggaran  yang  akan  datang. Akibatnya perencanaan yang matang berdasarkan kebutuhan dan program menjadi tidak jelas dan terukur.
Tidak  terkecuali  untuk  anggaran  yang  terkait  dengan  pengadaan  barang/jasa Perencanaan pengadaan seharusnya sudah dimulai dari identifkasi, penyusunan dan penetapan  anggaran,  penetapan  kebijakan  umum  tentang  pemaketan  pekerjaan, penetapan  kebijakan  tentang  tata  cara  pengadaan,  penyusunan  kerangka  acuan kerja,  penyusunan  jadwal  kegiatan  pengadaan  dan  terakhir  pengumuman  umum rencana pengadaan.
ULP  merupakan  unit  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  untuk  suatu institusi dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.Perpres tidak mengatakan apakah  ULP  ini  harus  di  eselon  I,  eselon  II,  dan  sebagainya.  Asalkan  selama  dalam proses  kesehariannya  membantu  pengadaan  barang/jasa.  Selain  itu  di  Perpres menyebutkan  ada  dua  bentuk  ,  yaitu  berdiri  sendiri  atau  melekat  pada  unit organisasi  yang  sudah  ada.  Untuk  saat  ini  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP) Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur  masih  melekat  pada  Biro  Pembangunan Daerah  Sekretariat  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  berdasarkan  Peraturan Gubernur  Kaltim  No.  37  Tahun  2013  tentang  Unit  Layanan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Padahal nantinya
tugas  ULP  itu  tidak  hanya  unit  layanan  pengadaan  seperti  terjadi  sekarang,  tetapi akan diposisikan sebagai unit layanan pengadaan yang benar-benar mengelola dan membantu proses pengadaan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa. Apabila ini dilaksanakan dan ULP masih bersifat ad hoc , ULP ini akan keteteran melaksanakan proses atau fungsi yang baru. ULP harus benar-benar  bekerja  sendiri,  bekerja  mandiri,  dan  memiliki  unit supporting sendiri, anggaran sendiri, maka tidak bisa melekat seperti saat ini.
Regulasi  di  Indonesia  sangat  tertinggal  dari  Timor  Leste.  Timor  Leste  sudah punya Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa. Sedangkan kita baru punya Perpres didalamnya  tidak  ada  unsur-unsur  pengaturan  pidananya.  Semua  kesalahan  di pengadaan  barang/jasa  ujungnya  adalah  undang-undang  tindak  pidana  korupsi (tipikor).  Padahal,  kalau  kita  mau  bicara  permasalahan  pengadaan  barang/jasa harusnya  konsisten.  Bukan  sekedar  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Tapi  juga termasuk pengadaan barang/jasa di BUMN, BUMD termasuk pengadaan barang/jasa di pihak swasta. Itu jika mau konsisten.
Berkenaan  dengan  sumber  daya  manusia,  begitu  banyak  pelatihan  namun masih  tetap  saja  ada  yang  kurang.  Lalu  dari  sisi  penegak  hukum,  aparat  penegak hukum  ini  selain  dari  sisi  kemampuan  pengadaannya  bermasalah,  juga  sangat mudah  mengkriminalisasikan  orang-orang  pengadaan.  Mereka  juga  melakukan tebang  pilih  dalam  penegakan  hukum.Kasus-kasus  pengadaan  tertentu  saja  yang dijadikan  permasalahan.  Kurangnya  pelatihan  kepada  para  penegak  hukum sehingga  banyak  diantara  mereka  yang  belajar  pengadaan  sambil  memeriksa. Seharusnya  ada  pertemuan-pertemuan  rutin,  pelatihan  rutin  bagi  aparat  penegak hukum untuk memberikan pemahaman tentang ekosistem pengadaan. Pemahaman tentang  tugas  dan  tanggung  jawab  Pengguna  Anggaran  (PA),  yang paling  penting mereka  harus  memahami mens  rea (niat  jahat).  Apakah  tindakan  yang  dilakukan PA/KPA/PPK/Pokja itu murni kesalahan administrasi atau ada niat jahat. Seharusnya kalau  hanya  kesalahan  administrasi  cukup  diterapkan  dengan  Undang-Undang Aparatur Sipil Negara saja. Hukuman administrasi adalah administrasi bukan pidana. Kalau ada kerugian negara harus dikembalikan. Indikasi ada mens rea misalnya ada suap. Ini yang harus disampaikan kepada penegak hukum.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  pembahasan  terkait  dengan  pengaruh kompetensi, komunikasi dan kompensasi terhadap kinerja kelompok kerja pada unit layanan  pengadaan  Pemerintah  Provinsi  Kalimanatan  Timur  maka  dapat disimpulkan  berikut:  (1)  secara  parsial  diketahui  variabel  kompetensi,  komunikasi dan  kompensasi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  kelompok  kerja (pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, (2)  secara  simultan  variabel  kompetensi  dan  komunikasi  berpengaruh  secara signifikan  terhadap  kinerja  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit  Layanan  Pengadaan (ULP)  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  (3)  secara  simultan  variabel kompetensi  dan  kompensasi  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah  Provinsi Kalimantan  Timur,  (4)  secara  simultan  variabel  komunikasi  dan  kompensasi
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit Layanan  Pengadaan  (ULP)  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Timur,  (5)  secara simultan  dapat  diketahui    bahwa  kompetensi,  komunikasi  dan  kompensasi berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  kinerja  kelompok  kerja  (pokja)  pada  Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Adapun  rencana  tindak  lanjut  untuk  meningkatkan  kinerja  kelompok  kerja (pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan timur yaitu:  (1)  Pola  perencanaan  harus  dirubah  berdasarkan  kebutuhan  dan  program kerja yang jelas dan terukur, (2) Unit Layanan Pengadaan (ULP) harus benar-benar bekerja  sendiri,  bekerja  mandiri,  dan  memiliki  unit supporting  sendiri ,  anggaran sendiri,  maka  tidak  bisa  melekat  seperti  saat  ini  sehingga  secara  totalitas  dapat mengelola  dan  membantu  proses  pengadaan  mulai  dari  perencanaan  hingga penyelesaian  seluruh  kegiatan  pengadaan  barang/jasa,  (3)  Regulasi  di  Indonesia masih  sangat  tertinggal,  baru  memiliki  Perpres  yang  didalamnya  tidak  ada  unsur- unsur  pengaturan  pidana.  Sehingga  semua  kesalahan  di  pengadaan  barang/jasa ujungnya  adalah  undang-undang  tindak  pidana  korupsi,  untuk  itu  pemerintah segera  membuat  undang-undang  yang  memuat  mengenai  peraturan  tersebut,  (4) Proses  rekrutmen  perlu  dilakukan  lebih  optimal  dengan  melibatkan  atau  masukan dari  anggota  pokja  ULP  yang  lama  dengan  demikian  diharapkan  pembangunan chemistery bisa dijalin secara lebih efektif, (5) meningkatkan hubungan antara Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Provinsi Kalimantan timur dengan penyedia diharapkan lebih konstruktif, demikian juga hubungan dengan KPA/PPTK/PPK lebih harmonis.

## Saran
1. Perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim yaitu dengan  memperhatikan  berbagai  kebijakan  dan  tindakan  yang  berkaitan dengan  kompetensi,  komunikasi,  kompensasi  dan  kinerja  anggota  kelompok kerja (pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP);
2. Kompetensi anggota kelompok kerja (pokja) dinilai masih kurang. Ada anggota pokja  yang  memiliki  pemahaman  yang  berbeda  mengenai  proses  lelang  yang seharusnya.  Hal  ini  dapat  terjadi  akibat  pergantian  sistem  yang  dilakukan beberapa  tahun  terakhir  ini,  dan  juga  disebabkan  oleh  kemampuan  serta keahlian  pejabat  pengadaan  yang  notabene  berasal  dari  SKPD  yang  berbeda- beda pula. Oleh karena itu, perlu upaya peningkatan keahlian dan pengetahuan anggota pokja melalui pelatihan atau upgrade;
3. Kegiatan  pelatihan  dan  pengarahan  tidak  hanya  diberikan  pada  anggota kelompok  kerja  (pokja)  tetapi  seluruh  pihak  yang  berkaitan  dengan  proses pengadaan seperti KPA/PPTK/PPK. Sehingga selain menambah kompetensi bagi masing-masing individu, juga dapat saling bertukar informasi untuk menambah erat  jalinan  komunikasi.  Bahkan  sosialisasi  dan  pelatihan  juga  perlu  diberikan kepada  pihak  penyedia  barang/jasa  mengenai  teknis  pengadaan,  sehingga terjadi  kesamaan  pahaman  antara  panitia  pengadaan  dengan  penyedia barang/jasa;
4. Sebaiknya  Pemerintah  Provinsi  Kaltim  juga  memperhatikan  pemberian kompensasi  untuk  anggota  kelompok  kerja  (pokja).Pemberian  kompensasi yang  layak  dan  adil  cenderung  dapat  meningkatkan  semangat  pegawai  dalam melakukan  pekerjaan  sehingga  dapat  meningkatkan  kinerjanya.  Setidaknya besaran  honorarium  tidak  dibedakan  antara  paket  pekerjaan  konstruksi maupun  jasa  lainnya,  karena  resiko  atas  prosedur  yang  dilakukan  oleh  pokja sama  saja.  Selain  itu  perlu  secara  berkesinambungan  memberikan  penjelasan atau pemahaman kepada para anggota kelompok kerja (pokja) terhadap sistem kompensasi yang berlaku;
5. Pemerintah  Provinsi  Kaltim  mesti  membuat  perencanaan  yang  matang berdasarkan  kebutuhan  dan  program  yang  jelas  dan  terukur.  Karena  Rencana Umum  Pengadaan  (RUP)  merupakan  faktor  penting  dalam  pengadaan  barang dan  jasa.  Pemuktahiran  sistem  lelang e-procurement juga  harus  dilakukan terutama  pada  tahap  pemasukan  dokumen  penawaran,  evaluasi  dokumen penawaran  dan  tahap  klarifikasi  karena  tahap-tahap  tersebut  sangat menentukan hasil pengadaan barang dan jasa;
6. Unit  Layanan  Pengadaan  (ULP)  mesti  berdiri  sendiri  tidak  melekat  pada  satu SKPD.  Sehingga  fokus  dalam  mengelola  dan  membantu  proses  pengadaan mulai  dari  perencanaan  hingga  penyelesaian  seluruh  kegiatan  pengadaan barang/jasa;
7. Pemerintah  Provinsi  Kaltim  sebaiknya  juga  memberikan  jaminan  perlindungan hukum  yang  profesional  bagi  pejabat  dan  panitia  kegiatan  pengadaan  barang dan jasa;
8. Jumlah  personil  pokja  untuk  nilai  pengadaan  s/d  500  juta  maksimal  3  orang, diatas  500  juta  bisa  ditambah  5  orang  atau  lebih  asalkan  tetap  jumlah  ganjil, karena tingkat kerumitan evaluasi dokumen penawaran yang berbeda. Semakin besar nilai paket yang dilelang semakin besar pula kerumitan mengevaluasinya.

## Daftar Pustaka
Anonim,  Peraturan  Presiden  No.  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa
Pemerintah.
______,Peraturan  Gubernur  Kalimantan  Timur  No.  37  Tahun  2013  tentang  Unit Layanan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  di  Lingkungan  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
______,  Surat  Keputusan  Gubernur  Kalimantan  Timur  No.  027/K.830/2014  tentang Penetepan  Nama  Kelompok  Kerja  Pada  Unit  Layanan  Pengadaan  Provinsi Kalimantan Timur.
Al-Rasyid,  Harun.  1994. Teknik  Penarikan  Sampel  dan  Penyusunan  Skala .  Bandung: Universitas Padjadjaran Press.
Ali,  Eko  Maulana.  2012. Kepemimpinan  Transformasional  dalam  Birokrasi Pemerintahan . Jakrta: PT. Multicerdas Publishing. Dessler,  Gary.  2010. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Alih  bahasa:  Eli  Tanya. Penyunting Bahasa: Budi Supriyanto. Jakarta: Indeks.
Gurajati, Damodar N. 2003. Basic Econometrics (Fourth Edition) , New York: McGraw- Hill Companies Inc.
Ghozali. Imam. 2006 . Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS . Edisi Revisi.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro
Hariandja, Marihot Tua Effendi. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia : Pengadaan, Pengembangan,  Pengkompensasian,  dan  Peningkatan  Produktivitas  Pegawai . Jakarta : Grasindo.
Hasibuan,  Malayu.  2003. Manajemen  Dasar,  Pengertian  dan  Masalah .  Jakarta:  PT. Toko Gunung Agung.
Kusdyah,  Ike  Rachmawati  2008. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Yogyakarta: Andi.
Malayu, S.P Hasibuan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia , Cetakan Kesembilan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2004. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Mangkuprawira,  A.V  dan  Hubeis,  2007. Manajemen  Mutu  Sumber  Daya  Manusia . Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
Marwansyah. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia . Bandung: AlfaBeta. Muhammad, Arni. 2007. Komunikasi Organisasi . Jakarta: Bumi Aksara. Nugroho, Agung. 2005. Strategi Jitu memilih Metode Statistic Penelitian dengan SPSS . Yogyakarta: Andi.
Priyatno, Duwi. 2014. SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis . Yogyakarta: C.V.Andi Offset. Robbins, Stephen P. 2003. Perilaku Organisasi . Jakarta: PT. Indeks Simanjuntak,  Payaman  J.  2011. Manajemen  &  Evaluasi  Kinerja .  Edisi  Ketiga.  Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Siregar,  Syofian.  2014. Statistik  Parametrik  Untuk  Penelitian  Kuantitatif .  Jakarta: Bumi Aksara.
Spencer,  Lyle  M.  and  Signe  M.  Spencer.  1993. Competence  at  Work  (Models  for Superior Performance) . USA: John Wiley & Sons, Inc. Sudarmanto.  2009. Kinerja  dan  Pengembangan  Kompetensi  SDM:  Teori,  Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sulastri, Lilis. 2010. Sumber Daya Manusia Strategik . Bandung: La Goods. Sulianto, Sri Haryoso. 2014. Dimensi Strategis Pengelolaan Keuangan Daerah . Jakarta: Meta Adi Citra Kreasi.
Wayne,  Pace  R  dan  Faules,  Don  F.  2006. Komunikasi  Organisasi  (Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan) . Bandung: PT Remaja Rosdakarya
Website www.opentender.net/content/70-persen-kasus-korupsi-di-indonesia-dari-barang- dan-jasa.html, diakses pada tanggal 5 Juli 2015. www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi+view&start=2101&id=1667, diakses pada tanggal 5 Juli 2015.
www.kaltimpost.co.id/berita/detail/224809-ini-dinas-yang-paling-lambat-lelang- paket-proyek/html, diakses pada tanggal 6 Juli 2015.