## KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Liza Tunggali Wiske Rotinsulu Zetly Tamod

## ABSTRACT
This  study  aims  to:  (1)  Identify  and  analyze  the  impacts  of  Rola's  Policy  and  Plans  /  Programs  of  the mining  area  in  Bolaang  Mongondow  District  on  the  environment  (3)  Recommend  measures  to  minimize  impacts which will occur as a result of the implementation of the Policy and Plans / Programs in the mining area in Bolaang Mongondow  Regency. This research was conducted in Bolaang Mongondow Regency of North Sulawesi Province from March to June 2015. The method of collecting data used in semi-detailed method, based on more accurate data and  information,  can  be  quantitative.  Primary  data  were  collected  through  interviews  with  stakeholders.  And secondary  data  in  the  form  of  supporting  data  collected  from  various  government  agencies  and  institutions  or personnel  related  to  the  research.  The  results  showed  that  for  mining  activities  in  Bolaang  Mongondow  Regency both for Exploration and Exploitation activities had negative impact of 47%. Starting from the occurrence of land conversion  (conversion)  is  increasingly  increasing  time  which  certainly  can  bring  problems  in  the  future.  The implication is that the transfer of uncontrolled agricultural land can threaten the capacity of food supply and even in the long term can cause social harm.
Keywords:    environmental  assessment,  spatial  plan  strategy,  mining  area  area,  Bolaang  Mongondow  Regency, North Sulawesi Province

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk:  (1)  Mengidentifikasi  isu-isu  strategis  bidang  pertambangan  di  Kabupaten Bolaang  Mongondow  (2)  Mengidentifikasi  dan  Menganalisis  dampak  Kebijakan  dan  Rencana/Program  RTRW kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow terhadap lingkungan (3) Merekomendasikan upaya-upaya  meminimalkan  dampak  yang  akan  terjadi  akibat  dari  pelaksanaan  Kebijakan  dan  Rencana/Program pada  kawasan  peruntukan  pertambangan  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara dari bulan Maret sampai Juni 2015. Metode pengumpulan data  yang  digunakan  menggunakan  metode  semi  detil  yaitu  penilaian  berdasarkan  data  dan  informasi  yang  lebih akurat, dapat bersifat kuantitatif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan para stakeholders . Dan data sekunder  berupa  data  penunjang  dikumpulkan  dari  berbagai  instansi  pemerintah  dan  lembaga  atau  personel  yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow baik untuk kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi menimbulkan dampak negatif sebesar 47%. Mulai dari terjadinya alih fungsi  (konversi) lahan kian waktu kian meningkat yang tentunya dapat mendatangkan permasalahan dikemudian  hari.  Implikasinya,  alih  fungsi  lahan  pertanian  yang  tidak  terkendali  dapat  mengancam  kapasitas penyediaan pangan dan bahkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan kerugian sosial.
Kata  kunci:    kajian  lingkungan  hidup,  strategi  rencana  tata  ruang,  wilayah  kawasan  peruntukan  pertambangan,
Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Saat  ini  masalah  lingkungan  sangat  sering dibicarakan.  Isu-isu  lingkungan  hidup  yang  semakin menguat dewasa ini, termasuk pada aras global, secara substantif  merupakan  suatu  wacana  korektif  terhadap paradigma  pembangunan  (developmentalism).  Krisis lingkungan  hidup  yang  semakin  luas  di  Indonesia dewasa ini, antara lain karena perencanaan
pembangunan  yang  bias  pertumbuhan  ekonomi ketimbang  ekologi.  Lingkungan  hidup  di  Indonesia saat ini masih menunjukkan terjadi penurunan kondisi, seperti  terjadinya  pencemaran,  kerusakan  lingkungan, penurunan ketersediaan dibandingkan kebutuhan sumber  daya  alam,  maupun  bencana  lingkungan.  Hal ini merupakan indikasi bahwa aspek lingkungan hidup belum  sepenuhnya  diperhatikan  dalam  perencanaan pembangunan.  Selama  ini,  proses  pembangunan  yang terformulasikan  dalam  kebijakan,  rencana  dan/atau
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang..............(Liza Tunggali, Wiske Rotinsulu, Zetly Tamod)
program dipandang kurang mempertimbangkan prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  secara optimal.  Upaya-upaya  pengelolaan  lingkungan  pada tataran  kegiatan  atau  proyek  melalui  berbagai instrumen seperti antara lain  Amdal, dipandang belum menyelesaikan  berbagai  persoalan  lingkungan  hidup secara optimal, mengingat berbagai persoalan lingkungan  hidup  berada  pada  tataran  kebijakan, rencana dan/atau program. Memperhatikan hal tersebut,  penggunaan  sumber  daya  alam  harus  selaras, serasi,  dan  seimbang  dengan  fungsi  lingkungan  hidup. Sebagai  konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program  pembangunan  harus  memperhatikan  aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kajian Lingkungan Hidup  Strategis  (KLHS)  merupakan  upaya  untuk mencari  terobosan  dan  memastikan  bahwa  pada  tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program prinsip-prinsip  pembangunan  berkelanjutan  sudah dipertimbangkan.    Makna  strategis  mengandung  arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan  yang  berakibat  signifikan  terhadap  hasil akhir  yang  akan  diraih.  Dalam  konteks  KLHS perbuatan  dimaksud  adalah  suatu  proses  kajian  yang dapat  menjamin  dipertimbangkannya  hal-hal  yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses  pengambilan  keptusan  pada  kebijakan,  rencana dan/atau  program  sejak  dini.  Pendekatan  strategis dalam  kebijakan,  rencana  dan/atau  program  bukanlah sekedar untuk memperkirakan apa yang akan terjadi di masa  depan,  melainkan  juga  untuk  merencanakan  dan mengendalikan  langkah-langkah  yang  diperlukan sehingga  menjamin  keutuhan  lingkungan  hidup  serta keselamatan,  kemampuan,  kesejahteraan,  dan  mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  disebutkan  bahwa  Pemerintah  dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup  Strategis  (KLHS)  untuk  memastikan  bahwa prinsip  pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi dasar  dan  terintegrasi  dalam  pembangunan  suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.  Sesuai  dengan  Perda  RTRW  Kabupaten Bolaang Mongondow nomor 2 tahun 2014, yang terdiri atas 13 bab dan 71 pasal ini didalamnya termaktub ada delapan (8) kawasan peruntukkan.  Salah satu kawasan peruntukkan  tersebut  adalah  kawasan  peruntukkan pertambangan. Kawasan  peruntukan  pertambangan  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  adalah  meliputi wilayah  yang  memiliki  potensi  sumber  daya  bahan tambang  yang  berwujud  padat,  cair,  atau  gas berdasarkan  peta/data  geologi  dan  merupakan  tempat dilakukannya  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan pertambangan  yang  meliputi  penelitian,  penyelidikan umum,  eksplorasi,  operasi  produksi/eksploitasi  dan
pasca  tambang,  baik  di  wilayah  daratan  maupun perairan,  serta  tidak  dibatasi  oleh  penggunaan  lahan baik  kawasan  budidaya  maupun  kawasan  lindung. Berdasarkan  kajian  diatas,  untuk  mengatasi  persoalan lingkungan  hidup  yang  nantinya  akan  terjadi  akibat Kebijakan,  Rencana,  dan/atau  program  RTRW Kabupaten  Bolaang  Mongondow  kususnya  Kawasan Peruntukkan Pertambangan, maka dirasa perlu dilakukan  penelitian  mengenai  Kajian  Lingkungan Hidup  Strategis  Kawasan  Peruntukkan  Pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow.

## Perumusan Masalah
Dalam  melakukan  Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis  berkenaan  dengan  Kebijakan,  Rencana  dan Program Kawasan peruntukkan Pertambangan menjadi penting  dikaji  dalam  keterkaitannya  dengan  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu wilayah  kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang mempunyai  sumber  daya  bahan  galian  dan  mineral yang  beraneka  ragam  dan  menjanjikan.  Sumber  daya bahan galian tersebut, terdiri dari: minyak bumi, panas bumi,  tembaga,  emas,  bijih  besi,  pasir  besi,  mangan, belerang,  kaolin,  toseki,  bentonit,  tras,  batu  gamping, silika  dan  pasir  kuarsa.  Pertambangan  di  Bolaang Mongondow  ada  yang  dikelola  oleh  perusahaan  dan rakyat  yang  dikenal  dengan  pertambangan  rakyat. Namun  demikian  pertambangan  rakyat  ini  apabila dilihat  dengan  kacamata  lingkungan,  walaupun  skala pertambangannya tidak begitu luas namun keberadaannya  terpencar  di  berbagai  tempat.  Kondisi ini  dapat  menimbulkan  berbagai  masalah  lingkungan terutama  apabila  penambangan  khususnya  emas  para penambang  emas  menggunakan  Hg  (mercury)  sebagai media  dalam  pengolahan  emas.  Isu-isu  tersebut  akan dijadikan  dasar  untuk  memformulasikan  arah  Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. juga  diharapkan  dengan  adanya  kajian  ini,  didapatkan rumusan  pilihan  mitigasi  dampak  dan/atau  alternatif Kebijakan,  Rencana  dan/atu  Program.  Berdasarkan uraian  permasalahan  diatas.  Maka  dapat  dirumuskan permasalahan yang akan dikaji adalah:
1. Apakah
Isu-isu penting/strategis bidang Pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow?
2. Dampak  apakah  yang  akan  terjadi  akibat  dari pelaksanaan  Kebijakan  dan  Rencana/Program RTRW Kawasan peruntukkan Pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow?
3. Bagaimana  upaya-upaya  untuk  meminimalkan dampak  yang  akan  terjadi  akibat  dari pelaksanaan Kebijakan, Rencana/Program pada kawasan peruntukkan pertambangan di Kabupaten Bolaang Mongondow?

## Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Mengidentifikasi isu-isu strategis bidang pertambangan di Kabupaten Bolaang
Mongondow.
2. Mengidentifikasi  dan  Menganalisis  dampak Kebijakan dan Rencana/Program RTRW kawasan peruntukan  pertambangan  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow terhadap lingkungan.
3. Merekomendasikan  upaya-upaya  meminimalkan dampak yang akan terjadi akibat dari pelaksanaan Kebijakan  dan  Rencana/Program  pada  kawasan peruntukan  pertambangan  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow

## Manfaat Penelitian
Diharapkan  dari  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan 2 (dua) manfaat, antara lain: 1.  Manfaat Secara Umum
1) Mencegah  kesalahan  investasi  sumberdaya alam dengan mengingatkan kepada pemerintah akan adanya peluang
pembangunan  tidak  berkelanjutan  pada  tahap pengambilan keputusan.
2) Melindungi  aset  sumberdaya  alam  dan lingkungan hidup guna menjamin berlangsungnya pembangunan berkelanjutan.
3) Dijadikan  sebagai  instrumen  proaktif  dan sarana pendukung dalam pengambilan keputusan.
2   Manfaat Secara Akademis
1) Diharapkan  hasil  penelitian  ini  dapat digunakan  sebagai    bahan  referensi  untuk kegiatan penelitian selanjutnya
2) Dapat  memperluas  cakrawala  pengetahuan dibidang  lingkungan  sehingga  membantu pengembangan  ilmu  pengetahuan  secara utuh di kemudian hari.

## METODOLOGI PENELITIAN

## Tempat dan Waktu
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara, sejak bulan  Maret  sampai  dengan  Juni  2015.  Gambaran tentang  lokasi  penelitian  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongodow merupakan  salah  satu  dari  15  daerah  otonom  yang ada  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  yang  telah mengalami 2 kali pemekaran wilayah yaitu pada tahun 2007  pemekaran  Kota  Kotamobagu  dan  Kabupaten Bolaang  Mongondow  Utara  serta  tahun  2008 pemekaran  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
Kabupaten  Bolaang  Mongodow  saat  ini  memiliki  luas wilayah  ±  3.506,24  Km 2 dan  secara  geografis  terletak pada posisi 123 0 - 124 0 BT dan 0 0 30’ - 1 0 0’  LU dan berbatasan  dengan  wilayah  lain  di  Provinsi  Sulawesi Utara sebagai berikut :
1. Sebelah Utara : Laut Sulawesi, 2. Sebelah Timur : Kota Kotamobagu, Kabupaten  Minahasa  Selatan  dan  Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 4. Sebelah Barat : Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.
Saat  ini  Kabupaten  Bolaang  Mongondow memiliki  12  wilayah  kecamatan  yang  terdiri  atas  2 kelurahan dan 150 desa. Tabel berikut memperlihatkan luas  wilayah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  yang dirinci  menurut  Kecamatan  dan  jumlah  desa.  Adapun jenis  tambang  yang  diusahakan  adalah  berupa  batu, sirtu  dan  pasir;  Batu  Andesit;  Batu  Gamping;    Serpih; Emas,  Perak,  Mangaan,  Pasir  besi,  dan  energi  panas bumi. Dengan demikian ada 8 jenis/kelompok tambang utama yang diusahakan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow.  untuk  jenis  Batu,  Sirtu  dan  Pasir diusahakan  di  hampir  semua  Kecamatan  yang  ada. Sedangkan  Batu  andesit  tersebar  di  dua  kecamatan (Bolaang Timur dan Poigar), begitu juga batu gamping tersebar  di  Kecamatan  Bolaang  Timur  dan  Kecamatan Lolak.  Kelompok emas perak dan energi tersebar di 5 kecamatan  (Bolaang,  Dumoga  Timur,  Lolak,  Lolayan dan  Passi  Barat),  Sedangkan  kelompok  tembaga  emas perak  ada  di  Kecamatan  Lolak.  Mangaan  besi  dan Emas  tersebar  di  di  Kecamatan  Dumoga  Timur  dan Poigar, Pasir besi di Kecamatan Bolaang Timur, Lolak dan  Poigar  dan  serpih  di  Kecamatan  Lolak.  Dengan demikian  Kecamatan  Lolayan  adalah  kecamatan  yang mempunyai  wilayah  pertambangan  yang  terbesar. Begitu  juga  dengan  kecamatan  Poigar  dan  Kecamatan Dumoga  Timur  layak  dijadikan  sebagai  kawasan pertambangan. Peta persebaran wilayah pertambangan.

## Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data
Data yang akan dikumpulkan berupa :
a. Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan para informan mulai dari  pejabat  pemerintah  Kabupaten  Bolaang Mongondow,  akademisi,  pemerhati  Pertambangan dan tokoh masyarakat untuk mendapatkan informasi  tentang  isu-isu  penting  yang  sedang berkembang di Kabupaten Bolaang Mongondow.
b. Data  sekunder  yaitu  data  penunjang  berupa dokumen peraturan, arsip, laporan-laporan, maupun data lain yang dikumpulkan dari berbagai instansi  pemerintah  dan  lembaga  atau  personal yang terkait dengan penelitian.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang..............(Liza Tunggali, Wiske Rotinsulu, Zetly Tamod)

## Analisis Data
Analisis  yang  akan  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  metode semi  detil  yaitu  penilaian  berdasar  data  dan informasi  yang  lebih  akurat,  dapat  bersifat kuantitatif.  Metode  semi  detil  ini  direkomendasikan berdasarkan  Surat  Edaran Bersama  (SEB)  Menteri Dalam  Negeri  dan  Menteri  Negara  Lingkungan  Hidup Republik  Indonesia  dengan  nomor:  660/5113/SJ  dan nomor: 04/MENLH/12/2010.
Langkah-langkah penyelenggaraan KLHS dengan metode Semi detil sebagai berikut:
1. Mengkaji  pengaruh  atau  dampak  Kebijakan, rencana  dan/atau  program  terhadap  kondisi lingkungan  hidup  suatu  wilayah  dengan merumuskan  tujuan  KLHS,  mnegidentifikasi isu pembangunan berkelanjutan, mengidentifikasi  KRP  yang  tertuang  dalam Ranperda  RTRW  yang  berpotensi  menimbulkan dampak. Untuk hasil identifikasi akan dimasukkan kedalam  kolom  matriks  dan  hasil  kegiatan dimasukkan dalam baris matriks.
2. Merumuskan  alternatif  kebijakan  rencana dan/atau program pertambangan.
3. Mendeskripsikan rumusan alternatif kebijakan, rencana, dan/atau program.
4. Merekomendasikan alternatif kebijakan, rencana  dan/atau  program  terbaik  yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam  penelitian  ini  juga  akan  menggunakan analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  bertujuan  untuk membuat  pendeskripsian  secara  sistematis,  faktual, akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat  daerah penelitian  sesuai  dengan  permasalahan.  Menurut Newman  (1997)  penelitian  deskriptif  bertujuan memberikan  gambaran  yang  terperinci  tentang  situasi sosial,  hubungan  sosial  atau  seting  sosial.  Ada beberapa  analisis  deskriptif  yang  bersifat  normatif, yakni analisis yang dijabarkan dan dijelaskan mengenai suatu keadaan dalam objek studi. Segala informasi dan fakta yang diperoleh dalam bentuk data dikembangkan lebih  lanjut  menjadi  pernyataan-pernyataan  secara sistematis.  Untuk  mempermudah  analisis  ini  data-data yang  diperoleh  melalui  observasi  lapangan,  kuesioner dan wawancara diuraikan dalam bentuk gambar, grafik, tabel dan diagram. Analisis yang dilakukan secara terus menerus  sejak  awal  penelitian  dan  selama  penelitian berlangsung.  Data-data  yang  dimaksud  terdiri  dari deskripsi-deskripsi  yang  rinci  mengenai  situasi, peristiwa,  orang,  interaksi  dan  perilaku,  pernyataan- pernyataan  seseorang  tentang  pengalaman,  sikap, keyakinan  dan  pikirannya,  serta  petikan-petikan  isi dokumen sebagaimana ditulis dalam transkrip wawancara atau catatan lapangan.
Analisis  dapat  dilaksanakan  secara  simultan dan  praktis  bersamaan.  Adapun  tahapan  analisis  data dalam penelitian terdiri atas:
1. Reduksi data ( Data reduction )
Tahap  melakukan  reduksi  data  adalah  dengan melihat  intensitas  isu-isu  strategis  yang  sering mendapat  sorotan  dari  informan  pada  saat pelaksanaan  Forum  Group  Discussion  (FGD) dilaksanakan.  Artinya  semakin  banyak  suatu  isu strategis  diangkat  sebagai  topik  pembicaraan maka diasumsikan sebagai isu utama.
2. Pengorganisasian data ( Data organization ) Tahap ini dilakukan proses pengorganisasian data ke  dalam  kelompok-kelompok  tertentu,  sehingga memudahkan untuk membaca dan memahaminya. Dalam  tahap  tersebut,  data-data  yang  hampir sama, dihimpun dalam satu tema.
3. Interpretasi atau penafsiran ( Interpretation ) Pada  tahap  ini  data-data  diinterpretasikan  secara mendalam  dan  tajam  dengan  berbagai  sumber, termasuk temuan lapangan dan hasil pengamatan.
Tabel  1.   Informasi yang akan dibutuhkan untuk Penelitian
Informasi yang ingin diperoleh Teknik pengambilan data Sumber data 1. RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow 2. Deskripsi Kabupaten Bolaang Mongondow 3. Kebijakan, Rencana dan
Program Bidang
Pertambangan 4. Peta-Peta RTRW yang berkaitan Diskusi dan pengambilan data sekunder Bappeda 5. SLHD Kab. Bolaang Mongondow 6. Dokumen Pemantauan RKL/RPL Diskusi dan pengambilan data sekunder BLH 7. Isu - isu Strategis Pertambangan dan isu lingkungan di Kabupaten Bolmong Interview  dan diskusi BLH, Bappeda, Distamben, Pemerhati Lingkungan, Akademisi dan tokoh masyarakat 8. Pemahaman implementasi KLHS Kebijakan dan Program Bidang Pertambangan BLH, Bappeda,
Distamben

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow
Kabupaten  Bolaang  Mongondow  merupakan salah  satu  daerah  otonomi  dalam  wilayah  Provinsi Sulawesi  Utara  yang  terbentuk  berdasarkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  1959 tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah  Tingkat  II  di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  Nomor  74,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Nomor  1822).  Di  tahun    2005 Kabupaten  Bolaang  Mongondow  terbagi  dalam beberapa wilayah kecamatan dengan ibukota Kabupaten  terletak  di  Kecamatan  Kotamobagu  yang juga  merupakan  pusat  pemerintahan,  pelayanan kesehatan  dan  pendidikan.  Proses  penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan  kemasyarakatan  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow  yang berlangsung selama ini, selain telah menghasilkan  kemajuan  yang  cukup  signifikan. Semangat  otonomi  daerah  juga  telah  menciptakan perubahan  besar  dalam  tatanan  kepemerintahan  serta telah memberikan nuansa baru dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan. Semangat untuk memperoleh kesetaraan pemerintahan, ekonomi, sosial dan  politik  telah  membawa  Kabupaten  Bolaang Mongondow  mekar  menjadi  4  Kabupaten  dan  1  Kota yang menyebabkan berpindahnya ibukota pemerintahan  dari  Kecamatan  kotamobagu  ke  Ibukota yang  baru  yaitu  di  kecamatan  Lolak,  ditandai  dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun  2007  tentang  Pembentukan  Kota  Kotamobagu, Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun 2007  tentang  Pembentukan  Kabupaten  Bolaang Mongondow Utara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Undang- undang  Nomor  30  Tahun  2008  tentang  Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kabupaten  Bolaang  Mongondow  terdiri  dari  15 Kecamatan, dengan
luas
masing-masing Kabupaten/kota.
1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan Penduduk  Kabupaten  Bolaang  Mongondow
pada  tahun  2015  sebanyak  233.189.  Meningkat 3.585 dari tahun 2014 dan 18.890 daru tahun 2010.
Selama periode 2010-2015, rata-rata pertumbuhan penduduk  tiap  tahun  sebesar  1,505  persen.
Sedangkan pertumbuhan penduduk tiap tahun pada periode  2014-2015  sebesar  1,348  persen.  Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow  di  tahun  2014  mencapai  64,00 jiwa/km 2 .  Passi  Barat  masih  menjadi  Kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi, yaitu mencapai 165,95  jiwa/km 2 ,  sedangkan  tingkat  kepadatan terendah  adalah  Kecamatan  Sang  Tombolang, yaitu  hanya  13,19  jiwa/km 2 .    Rasio  jenis  kelamin Kabupaten Bolaang Mongondow pada tahun 2014 masih  diatas  100,  yaitu  mencapai  108,35,  yang berarti  jumlah  laki-laki  masih  lebih  banyak  dari jumlah penduduk perempuan. Tidak ada Kecamatan  dengan  rasio  jenis  kelamin  dibawah 100.  Jumlah  angkatan  kerja  Kabupaten  Bolaang Mongondow tahun 2014 sebesar 95.251 jiwa, naik 175  jiwa.  Sekitar  175  jiwa.  Sekitar  75,90  persen adalah  laki-laki.  Tingkat  partisipasi  Angkatan kerja  (TPAK)  Kabupaten  Bolaang  Mongondow tahun  2014  mencapai  58,28  persen.  TPAK  laki- laki lebih tinggi daripada TPAK perempuan.
Tingkat pengangguran mengalami penurunan  yang  cukup  signifikan.  Tahun  2013, tingkat  pengangguran  mencapai  6,23  persen,  di tahun  2014  turun  hanya  3,43  persen.  Tingkat pengangguran  laki-laki  lebih  rendah  daripada perempuan  di  tahun  2014  mencapai  3,72  persen, sedangkan  untuk  laki-laki  hanya  3,34  persen. Sebagian  besar  laki-laki  (sekitar  53,91  persen) bekerja di sector primer, sedangkan sebagian besar perempuan  bekerja  di  sector  tersier  (sekitar  66,12 persen).
Keterangan:
1. Pertanian,  perkebunan,  kehutanan,  perburuan dan perikanan
2. Industri  (Pertambangan,  industry,  konstruksi, listrik, gas dan air)
3. Jasa  (Perdagangan,  rumah  makan,  dan  jasa akomodasi, lembaga keuangan, real estate,usaha  persewaan,  dan  jasa  perusahaan, jasa kemasyarakatan, social dan perorangan.)
2. Kesehatan
Untuk indikator pelayanan kesehatan
terlihat rasio penduduk dengan pelayanan kesehatan  masih  sangat  tinggi  baik  untuk  tenaga dokter  maupun  prasarana  kesehatan.  Faktor pemekaran  mengakibatkan  terjadinya    kenaikan rasio tersebut dalam  beberapa tahun terakhir.
Rasio pelayanan kesehatan persatuan penduduk  pada  tahun-tahun  sebelumnya  masih mengalami  peningkatan.  Nanti  pada  tahun  2009 baru mengalami penurunan. Ini diakibatkan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat namun pembangunan  pelayanan  kesehatan  cenderung kurang mengalami
kemajuan,
terutama ketersediaan  dokter  yang  lebih  banyak  berada  di Kota Kotamobagu pasca pemekaran.
3. Pendidikan
Angka  Partisipasi  sekolah  (APS)  adalah  angka perbandingan antara banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang  pendidikan  tertentu  yang  sekolah  dengan banyaknya  penduduk  usia  sekolah  pad  jenjang  yang sama dinyatakan dalam persen.
Angka  Partisipasi  Kasar  (APK)  adalah  angka perbandingan  antara  banyaknya  murid  dari  jenjang pendidikan  tertentu  dengan  banyaknya  penduduk  usia sekolah  pada  jenjang  yang  sama  dinyatakan  dalam persen.  Misalnya,  APK  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  dan  Sekolah  Menengah Atas  (SMA).  Angka  Partisipasi  Murni  (APM)  adalah angka  perbandingan  antara  banyaknya  penduduk  usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu yang sekolah pada  jenjang  pendidikan  tersebut  dengan  banyaknya penduduk  usia  sekolah  pada  jenjang  yang  sama dinyatakan  dalam  persen.  Rasio  Murid-Guru  adalah angka  perbandingan  antara  banyaknya  murid  dengan banyaknya guru.

## 4. Agama
Komposisi  mayoritas  penduduk  menurut agama  yang  dianut  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow  adalah  agama  Islam  sebanyak 118.458    jiwa,  diikuti  Kristen  68.684  jiwa, Katolik  1.205  jiwa,  Agama  Hindu  8.909  jiwa dan Budha masing-masing  2 jiwa.
5. Sektor Perekonomian
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bolaang  Mongondow  dari  tahun  2006-2010 termasuk  sangat  rendah.  Kehilangan  sumber- sumber  produksi  dan  ifrastruktur  perdagangan akibat  pemekaran  menjadikan  pertumbuhan ekonomi  begitu  rendah.    Di  tahun  2011  setelah melepaskan
daerah-daerah
ekonomi potensialnya,  pertumbuhan  ekonomi  mulai mengalami peningkatan sebesar 6.06%. Perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan  Pertumbuhan  Ekonomi  dari  tahun 2010 sampai tahun 2013 menunjukkan kenaikan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten  Bolaang  Mongondow  tahun  2013, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan PDRB atas dasar  harga  konstan,  mengalami  percepatan pertumbuhan  yaitu  sebesar  6,84  persen  dari tahun sebelumnya sebesar 6,49 persen.
Kontribusi terbesar dalam PDRB Kabupaten  Bolaang  Mongondow  pada  tahun Tahun 2013 terdiri dari pertanian, pertambangan dan  penggalian.  Ketiga  sektor  ini    memiliki kontribusi terbesar bagi pencapaian nilai PDRB di daerah ini dengan  kontribusi sebesar 51,93% (ADHB) dan 48,59% (ADHK). Sektor sekunder yang  terdiri  dari  sektor  industri  pengolahan, sektor  listrik,  gas  dan  air  bersih  dan  sektor bangunan hanya memberikan kontribusi sebesar 15,77%  (ADHB)  dan  15,72%  (ADHK).  Sektor tersier  yang  mencakup  sektor  perdagangan, hotel  dan  restoran,  angkutan  dan  komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta jasa-jasa memberikan kontribusi sebesar 32,30% (ADHB) dan 32,20% (ADHK).
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten
Bolaang  Mongondow  selama  tahun  2011 sampai  dengan  tahun  2013  terus  mengalami pertumbuhan  positif.  Sementara  pertumbuhan sektoral,  terjadi  kebalikan,  untuk  sektor  primer mengalami  penurunan  sebesar  1,59%  dari 53,53% tahun 2012 menjadi 51,93%  pada tahun 2013,  sektor  sekunder  juga  terjadi  kebalikan dari  sektor  primer  dengan  pertumbuhan  0,32% dari  sebelumnya  sebesar  15,45%  menjadi 15,77%  di  tahun  2013,  dan  untuk  sektor  tersier terus  mengalami  pertumbuhan  positif  dari 31,02%  menjadi  32,30%  dengan  kenaikan sebesar 1,28% untuk tahun 2013.
6. Topografi Kondisi topografis dan morfologis Kabupaten  Bolmong  tercermin  dari  bentuk lahannya  yang  ada  serta  kemiringan  lerengnya. Bentuklahan  diindikasikan  dengan  kondisi morfologi dimana kabupaten Bolmomg terdapat
17  satuan  morfologi  yang  terdiri  satuan morfologi  batua  dan  pulau  karang,  beting pantai  dan  cekungan  antar  beting  pantai, bukit  karst  di  atas  satuan  marmer  dan  batu gamping,  Dasar  lembah  kecil  diantara bukit,  Dataran  Lava  basalt  berbukit  kecil, Dataran lumpur antar pasang surut, Dataran volkanik basa berombak sampai bergelombang, Gunung berapi setrato muda berasal  dari  vulkanik  basa  (V32),  Jalur meander  sungai  sungai  besar  dengan tanggul  tanggul  lebar(A23),  Kipas  aluvial vulkanik  yang  melereng  sangat  landai (A27),  Kipas  aluvial  vulkanik yang melereng  sedang  (A27),  Punggung  bukit sedimen  asimetris  takterorientasi  (H46), Punggung  bukit  sedimen  asimetrisyang tertoreh  melebar  (M56),  Punggung  bukit yang  panjang  dan  sangat  curam  di  atas batuan  metamorfsi,  Punggung  bukit  yang sangat  curam  di  atas  vulkanik  basa  (V52), Punggung gunung metamorphik terorientasi yang  terjal  (M56),  Punggung  gunung  yang tak teratur diatas batuan vulkanik.
Morfologi  tersebut  hasil  dari  proses geomorfologi  yang  ada,  dimana  proses geomorfologi  yang  dominan  adalah  proses exogen berupa proses fluvial yang menghasilkan  dataran,  kipas  aluvialdan lembah  lembah,  serta  bukit-bukit  tertoreh. Proses yang berpengaruh kuat adalah proses tektonik  dan  volkanik  yang  menghasilkan lembah  antar  bukit  pegunungan,  patahan dan lipatan serta gunung api strato. Adapun morfologi  yang  mempunyai  luas  terbesar adalah  Punggung  gunung  yang  tak  teratur diatas  batuan  vulkanik  seluas  209.000  Ha, Kipas  alluvial  volkanik  seluas  36.596  Ha terluas kedua dan urutan ke tiga paling luas adalah  adalah  Punggung  bukit  sedimen asimetrisyang  tertoreh  melebar  (M56) dengan  luas  23.700  Ha.  Untuk  detailnya dapat  dilihat  pada  Tabel.  Sedangkan Persebaran secara spatial kondisi morfologi Kabupaten Bolmong dapat dilihat pada Peta Morfologi Wilayah.
Kemiringan  lereng  di  Kabupaten
Bolaang  Mongondow  diperinci  dalam  5 kelas  lereng  Datar  (0-8  %),  Landai  (8-15 %), Agak Curam (15-25 %), Curam (25-40
%)  dan  Sangat  Curam  (>40  %).  Hasil  dari
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang..............(Liza Tunggali, Wiske Rotinsulu, Zetly Tamod)
analisis peta lereng didapat bahwa sebagian curam  hingga  sangan  curam  sedangkan sisanya  adalah  datar,  landai  hingga  agak curam. Tabel dan grafik berikut memperlihatkan  Kelas  Kemiringan  Lereng di Kabupaten Bolaang Mongondow.
Kebijakan,  Rencana  dan  Program  Kawasan Peruntukkan Pertambangan di Kabupaten
Bolaang Mongondow
1. Kebijakan Penataan Ruang
Penataan ruang Kabupaten Bolaang Mongondow  bertujuan  untuk  mewujudkan ruang  wilayah  Bolaang  Mongondow  yang aman,  nyaman,  produktif  dan  berkelanjutan sebagai  lumbung  pangan  nasional  yang  lestari dan daerah tujuan ekowisata.
Sebagai  cara  dalam  mewujudkan  hal tersebut dalam penataan ruang wilayah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  2012  –  2032, maka  tujuan  penataan  ruang  dijabarkan  melalui Kebijakan dan Strategi Penataan
Ruang
Wilayah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow sebagai  berikut.  Kebijakan  penataan  ruang Kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri atas:
a) Peningkatan  sumber  daya  manusia  untuk mengelola sumber daya alam dan mengembangkan  kegiatan  ekowisata  dalam menunjang pembangunan wilayah;
b) Pengembangan  kawasan  permukiman  yang berwawasan  lingkungan  dan  pengembangan kawasan  permukiman  pada  masing-masing pusat pertumbuhan yang dilengkapi prasarana-sarana penunjang;
c) Pelestarian  kawasan  lindung  dan  peningkatan konservasi  kawasan  lindung  dalam  menjaga dan  melestarikan  sumberdaya  air  untuk keseimbangan ekologi wilayah serta pengendalian  kegiatan  Budidaya  yang  dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan tidak melampaui daya dukung lingkungan;
2. Rencana Penataan Ruang
Rencana struktur ruang Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri atas : 1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow 2) Rencana  Pola  Ruang  Wilayah  Kabupaten Bolaang Mongondow meliputi:
a) Kawasan Lindung, dan
b) Kawasan Budidaya
Rencana  Pola  Ruang  wilayah  Kabupaten Bolaang  Mongondow.  Kawasan  budidaya  di Kabupaten Bolaang Mongondow, terdiri atas:
1) kawasan peruntukan hutan produksi; 2) kawasan peruntukan pertanian; 3) kawasan peruntukan perikanan; 4) kawasan peruntukan pertambangan; 5) kawasan peruntukan industri; 6) kawasan peruntukan pariwisata; 7) kawasan peruntukan permukiman; dan 8) kawasan peruntukan lainnya Kawasan peruntukan pertambangan di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  adalah  meliputi adalah  wilayah  yang  memiliki  potensi  sumber  daya bahan  tambang  yang  berwujud  padat,  cair,  atau  gas berdasarkan  peta/data  geologi  dan  merupakan  tempat dilakukannya  sebagian  atau  seluruh  tahapan  kegiatan pertambangan  yang  meliputi  penelitian,  penyelidikan umum,  eksplorasi,  operasi  produksi/eksploitasi  dan pasca  tambang,  baik  di  wilayah  daratan  maupun perairan,  serta  tidak  dibatasi  oleh  penggunaan  lahan baik  kawasan  budidaya  maupun  kawasan  lindung. Kawasan  pertambangan  yang  telah  ditetapkan,  terdiri atas:
a. Kawasan pertambangan mineral yang meliputi:
1) Mineral  logam  di  beberapa  Kecamatan  di Kabupaten Bolaang Mongondow;
2) Mineral non logam di beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
3) Mineral  batuan  di  beberapa  Kecamatan  di Kabupaten Bolaang Mongondow.
b. Kawasan  pertambangan  panas  bumi  tersebar  di beberapa Kecamatan
c. Kawasan  sumber  daya  energi  baru  terbarukan tersebar di beberapa Kecamatan.

## Isu-isu Dampak Penting/Strategis di Kabupaten Bolaang Mongondow
KLHS menurut UU no. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan  partisipatif  untuk  memastikan  bahwa  prinsip pembangunan  berkelanjutan  telah  menjadi  dasar  dan terintegrasi  dalam  pembangunan  suatu  wilayah dan/atau  kebijakan,  rencana,  dan/atau  program  (KRP). Dengan  menempatkan  evaluasi  dampak  lingkungan dan  prinsip  keberlanjutan  secara  strategis  di  tahap kebijakan,  rencana,  atau  program,  maka  prinsip keberlanjutan  dan  evaluasi  dampak  lingkungan diintegrasikan  secara  penuh  dalam  pengambilan keputusan.  Konteks ini dapat dikatakan bahwa KLHS tidak  hanya  merupakan  kajian  dampak  lingkungan
yang  bersifat  formal  dan  mengikuti  tata  prosedur tertentu,  tetapi  lebih  dari  itu  juga  merupakan  suatu kerangka  kerja  ( framework )  untuk  pengambilan keputusan yang lebih baik.
Isu-isu  dampak  penting/strategis  di  Kabupaten Bolaang Mongondow diperoleh melalui Diskusi Forum dan  wawancara  dengan  pejabat  dan  tokoh-tokoh masyarakat  di  kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Hasil penjaringan  Isu  prioritas  Pembangunan  Berkelanjutan di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  adalah  14  (empat belas) isu yaitu:
1. Alih fungsi lahan pertanian/sawah
2. Pencemaran Lingkungan (deterjen, merkuri, bahan buangan tambang lainnya
3. Pembangunan BTS yg tidak terkendali
4. Kesadaran Lingkungan Masyarakat dan Penegakkan Hukum
5. Kerusakan pesisir (terumbu karang, abrasi alamiah dan penambangan pasir besi,)
6. Banjir (S. Kaya, Lolak)
7. Penanganan Limbah Padat (TPA)
8. Peladangan Berpindah
9. Penambangan (Galian C, Emas)
10. Penetapan Kawasan Industri
11. Pengembangan Kelapa Sawit
12. Keanekaragamanhayati
13. Perambahan Hutan (HP, HL, CA gn. Ambang) oleh pertambangan liar dan peladangan berpindah 14. Sosial Budaya dan Kesehatan
Hasil pelingkupan isu prioritas
pembangunan  berkelanjutan  di  Kabupaten Bolaang  Mongondow  diperoleh  6  isu  prioritas pembangunan  berkelanjutan  adalah  sebagai berikut:
1. Alih fungsi lahan
2. Pencemaran Lingkungan
3. Kerusakan pesisir
4. Banjir
5. Keanekaragamanhayati
6. Sosial Budaya dan Kesehatan
1. Alih fungsi lahan Dalam  Status  Lingkungan  Hidup  Daerah (SLHD)  Bolaang  Mongondow  Tahun  2015 menjelaskan  bahwa  Lahan  sawah  di  Kabupaten Bolaang  Mongondow  seluas  43.006  Ha  dimana
Kecamatan  Dumoga  bersatu  merupakan  daerah  dengan luas lahan sawah terbesar (20.393 Ha dari 9 Kecamatan lainnya  yang  diikuti  oleh  Kecamatan  Lolayan  sebesar 6.128  Ha).  Pertambahan  penduduk  dan  pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya alih fungsi  lahan.  Lahan  yang  semula  berfungsi  sebagai media  bercocok  tanam  (pertanian),  berangsur-angsur berubah  menjadi  multifungsi  pemanfaatan.  Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian ke pemanfaatan  bagi  non  pertanian  yang  dikenal  dengan istilah  alih  fungsi  (konversi)  lahan  kian  waktu  kian meningkat yang tentunya dapat mendatangkan permasalahan dikemudian hari. Implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas  penyediaan  pangan  dan  bahkan  dalam  jangka panjang  dapat  menimbulkan  kerugian  sosial.  Lahan kritis adalah lahan yang telah mengalami kemerosotannya  atau  lahan  yang  dalam  proses kemunduran  kesuburan  baik  secara  fisik  maupun  kimia dan  biologi.  Berdasarkan  tingkat  kerusakannya  lahan kritis  dapat  dikelompokkan  menjadi  lahan  kritis potensial,  lahan  semi/hampir  kritis  dan  lahan  kritis. Terjadinya  lahan  kritis  disebabkan  antara  lain  oleh penebangan hutan yang tidak terkendali dan yang diikuti perladang  berpindah  yang  berakibat  lahan  terbuka sehingga nutian hujan akan langsung menerpa tanah dan butiran  tanah  akan  hancur  dan  terlepas.  Aliran permukaan  akan  menghanyutkan  butiran  tanah  yang terlepas,  sekaligus  membawa  humus  dan  unsur  hara. Hanyutnya  butiran  tanah,  humus  dan  unsur  hara  akan menurunkan kesuburan tanah. Pengelolaan lahan dengan tanaman  yang  sama  terus  menerus  tanpa  adanya  usaha yang mengembalikan unsur hara yang terbawa dari hasil panen  akan  mengakibatkan  pengurasan  hara  tertentu yang akan menganggu keseimbangan hara dalam tanah, hal  ini  akan  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan tanaman.
Berdasarkan hasil analisis dari rencana pengelolaan  DAS  terpadu  satuan  wilayah  pengelolaan DAS  Dumoga  tahun    2009,  kerentanan  tanah  longsor terdapat  seluas  81.000  ha  atau  40%  dari  luas  wilayah DAS,  tergolong  rentan  dengan  kategori  tinggi  hingga sangat  tinggi.  Areal  ini  tersebar  sebagian  besar  di  sub Ongkak  Mongondow  terutama  di  Kecamatan  Lolayan, Modayag,  Bolaang  dan  daerah  hulu  DAS  Toraut. Kondisi  ini  mengindikasikan  bahwa  alih  fungsi penggunaan  lahan  perlu  secara  ketat  diawasi  untuk mencegah  korban  jiwa  akibat  longsor  terutama menetapkan  kawasan  lindung  berkaitan  perluasan pemukiman  dan  infrastruktur  jalan  dan  lainnya.  Pada tahun  1980-an,  masyarakat  Desa  Doloduo  mulai memasuki  dan  merambah  kawasan  Tumokang  (bekas pemukiman  transmigrasi)  yang  telah  ditetapkan  sebagai kawasan Suaka Margasatwa (SM) Dumoga, perambahan tersbut  terus  menerus  meluas  hingga  kawasan  Sindak, Tabang  Mororok,  Binoanga,  Patue,  Bolungkuga, Baturapa,  dan  Tumpa.  Untuk  menanggulangi  dan mencegah  agar  perambahan  kawasan  tidak  meluas, maka  pada  tahun  1982/1983  digelar  operasi  Wibawa  I, dan  behasil  mengeluarkan  para  perambah  kawasan, operasi  tersebut  dilanjutkan  dengan  Operasi  Wibawa  II pada  tahun  1983/1984.  Bersamaan  dengan  gangguan kawasan berupa pertambangan emas tanpa ijin di Toraut
pada  tahun  1987,  para  perambah  yang  sudah dikeluarkan  dari  kawasan  melakukan  perambahan kembali di lokasi yang pernah mereka rambah, sehingga pada tahun 1994 kondisi kawasan TNBNW sama halnya seperti  kondisi  sebelum  diadakannya  Operasi  Wibawa. ( boganinaniwartabone.dephut.go.id/index.php )
Akhir  tahun  80-an  merupakan  awal  dari perubahan  fungsi  DAS  Ongkag  Mongondow,  terutama sejak ditemukannya emas diperbukitan Tanoyan hingga pegunungan  Bobungayon.  Saai  itu,  seiring  dengan kebutuhan  bukan  primer  dikalangan  masyarakat,  maka ditingkatkanlah  eksploitasi  sumber  daya  yang  ada dengan  alasan  unutk  kepentingan  umum,  pembabatan hutan untuk membangun gedung sekolah, Avocet yang mulai  merambah  pegunungan  Bakan  dan  Tanoyan, membedah  perut  bumi  dengan  cara  peledakan.  Banjir bandang  pada  tahun  2006  dan  tahun  2011  (awal  Juli) yang  melanda  desa-desa  di  Kecamatan  Lolayan, terbukti  telah  membawa  material  batu,  pasir,  kerikil dan  gelondongan  kayu,  hal  ini  menjadi  signal  bahwa kondisi  DAS  Ongkag  Mongondow  sudah  kritis. ( boganinani  wartabone.  dephut.go.id/.../Selamatkan- DAS-Ongkag-Dumoga-dan-Mongondow).
2. Pencemaran Lingkungan Sungai  sebagai  sumber  air  sangat  penting fungsinya dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebagai  sarana  penunjang  utama  dalam  meningkatkan pembangunan  nasional.  Sebagai  sarana  transportasi yang  relatif  aman  untuk  menghubungkan  wilayah  satu dengan  yang  lainnya.  Sungai  harus  selalu  berada  pada kondisi dengan cara dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya serta  dikendalikan  daya  rusaknya  terhadap  lingkungan. Kabupaten  Bolaang  Mongondow  melalui  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  menetapkan  kawasan  sempadan  sungai yang  meliputi  sungai-sungai  besar  antara  lain  adalah Sungai  Poigar,  Ongkag  Dumoga,  Ongkag  Mongondow dan Sungai Sangkub. Kawasan Dumoga Raya termasuk dalam DAS Dumoga yang mengalir dari arah barat daya ke  arah  utara.  Hilir  dari  sungai  ini  adalah  perbukitan yang  ada  disekitarnya.  Secara  umum  pola  sungai  yang mengalir  di  wilayah  ini  adalah  pola  dendritik  karena pengaruh  punggungan  pegunungan/perbukitan  yang mengelilingi-nya.  Sungai  Dumoga  ini  salah  satu  sungai besar  yang  melintasi  Kabupaten  Bolaang  Mongondow, (SLHD 2015).
Berdasarkan  hasil  analisa  laboratorium  untuk  6 sungai  yang  ada  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow, yaitu  Sungai  Toraut  berada  di  Kecamatan  Dumoga Barat,  Sungai  Totabuan,  Sungai  Tombolango  berada  di Kecamatan  Lolak  ,  Sungai  Wineru  bagian  Hulu  dan Sungai  Wineru  bagian  Hilir  serta  Sungai  Nonapan berada  di  Kecamatan  Poigar  menunjukan  beberapa paramater yang sudah di atas baku mutu (SLHD 2015). Kegiatan  pertambangan  emas  di  Kabupaten Bolaang  Mongondow  telah  berlangsung  sejak  lama. Penambangannya  dilakukan  secara  sederhana  baik teknologi maupun alat-alat yang digunakan, kegiatan ini dikerjakan  oleh  masyarakat  setempat.  Salah  satu  lokasi kegiatan  pertambangan  emas  yang  cukup  berhasil terdapat  di  Desa  Tanoyan  secara  administrative termasuk  wilayah  Kecamatan  Lolayan.  (Sofyan,  2005) Limbah  yang  dihasilkan  pada  pertambangan  biji  emas
biasanya  mengandung  bahan  kimia  beracun  (toksik). Polii  dan  Sonya,  2002  menjelaskan  bahwa  Limbah bahan kimia beracun berasal dari logam-logam berat dan Sianida. Pada proses pertambangan, merkuri dan sianida digunakan  untuk  mengikat  emas.  (Ginting,  1999 dalam Polii  &  Sonya,  2002)  menyatakan  bahwa  selain  unsur- unsur  logam  berat  berbahaya,  unsur  utama  yang  harus diperhatikan  dan  sangat  berbahaya  yang  selalu dikandung  oleh  limbah  pertambangan  emas  adalah Merkuri  dan  Sianida.  Ini  dapat  ditunjukkan  oleh  sifat dan  kimia  bahan  tersebut  baik  dari  jumlah  maupun kualitasnya.  Lebih  lanjut  Polii  dan  Sonya  menguraikan bahwa:
a. Merkuri (Hg)
Merkuri  mempunyai  nama  Hydragyrum yang berarti perak air. Di alam dalam jumlah besar lebih banyak ditemukan dalam mineral.
Diantaranya  yang  dihasilkan  dari  bijih  sinabar (HgS).  Bijih  sinabar  mengandung  unsur  merkuri antara  0,1%-4%.  Merkuri  diproduksi  dengan membakar  merkuri  sulfide  (HgS)  di  udara. Pemakaian merkuri yang semakin luas,
mengakibatkan makin mudah organisme mengalami keracunan.
b. Sianida (CN) Sianida  adalah  senyawa  sianida  (CN)  yang dikenal sebagai racun yangmudah terbakar. Sianida mempunyai  berat  molekul  27,06,  nilai  terhirup dapat menyebabkan pingsan dan bahkan kematian. Sianida  terbentuk  dari  reaksi  antara  nitrogen  (N) dan  karbon  (C)  pada  temperatur  tinggi.  Sianida berada  berada  di  dalam  air  selain  berasal  dari lingkungan, juga berasal dari buangan pertambangan  yang  menggunakan  sianida  dalam proses produksinya. Kosentrasi sianida di dalam air tergantung dari kosentrasi sianida. bahan berbahaya dan  beracun  dalam  kosentrasi  tertentu  bila termakan manusia dapat membahayakan kesehatan bahkan mengancam kehidupan.
Keterangan:
1) Baku mutu PP No. 82 Tahun 2001 Kelas II adalah tentang pengelolaan kualitas air yang peruntukannya dapat digunakan untuk
sarana/prasarana  rekreasi  air,  pembudidayaan  ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman  dan  atau  peruntukan  lain  yang mempersyaratkan mutu air yang sama
2) Lokasi 1 = Sungai Tanoyan kiri Lokasi 2 = Sungai Tanoyan kanan Lokasi 3 = Bendungan Kinali Lokasi 4 = Sungai Ongkag (Kopandakan) 3) *) = Melebihi baku mutu lingkungan
4) tt    =  Tidak  terdeteksi  (limit  detection  alat  (LD)
0,001)
3. Kerusakan pesisir Dalam  Undang-undang  Nomor  27  Tahun  2007
Tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau Kecil  menjelaskan,  wilayah  pesisir  adalah  daerah peralihan  antara  ekosistem  darat  dan  laut  yang dipengaruhi  oleh  perubahan  didarat  dan  laut.  Sumber daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  adalah  sumber  daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa  lingkungan;  sumber  daya  nonhayati  meliputi ikan,  terumbu  karang,  padang  lamun,  mangrove  dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut,  mineral  dasar  laut;  sumber  daya  buatan  meliputi infrastruktur  laut  yang  terkait  dengan  kelautan  dan perikanan,  dan  jasa-jasa  lingkungan  berupa  keindahan alam  permukaan  dasar  laut  tempat  instalasi  bawah  ait yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir.
Terumbu karang adalah sekumpulan ekosistem di bawah  laut  penghasil  kapur  (CaCO 3 )  khususnya  jenis- jenis  karang  batu  dan  alga  berkapur,  bersama-sama dengan  biota  yang  hidup  di  dasar  lainnya  seperti  jenis- jenis  moluska,  krustasea,  ekhinodermata,  polikaeta, porifera  dan  tunikata  serta  biota-biota  lain  yang  hidup bebas  di  perairan  sekitarnya,  termasuk  jenis-jenis plankton  dan  jenis-jenis  nekton.  Luas  wilayah  terumbu karang  air  sebesar  5,08  %  dari  luas  wilayah  Kabupaten Bolaang  Mongondow.  Manfaat  terumbu  karang  secara tidak  langsung  antara  lain  dari  segi  fisik,  terumbu karang berfungsi sebagai pelindung/penahan pantai dari erosi/abrasi.  Struktur  karang  yang  keras  dapat  menahan gelombang,  ombak  laut  maupun  arus  sehingga mengurangi  abrasi  pantai  dan  mencegah  rusaknya ekosistem  pantai  lain  seperti  padang  lamun  dan mangrove,  disamping  itu    juga  terumbu  karang berfungsi  sebagai  sumber  keanekaragaman  hayati. Padang  lamun  adalah  ekosistem  pesisir  yang  ditumbuhi oleh  lamun  sebagai  vegetasi  yang  dominan.  Lamun (seagrass) adalah  kelompok  tumbuhan  berbiji  tertutup (Angiospermae) dan berkeping tunggal (monokotil) yang mampu hidup secara permanen di bawah permukaan air laut.  Komunitas  lamun  berada  di  antara  batas  terendah daerah  pasang  surut  sampai  kedalaman  tertentu  dimana cahaya matahari masih dapat mencapai dasar laut.
Perairan  pesisir  merupakan  lingkungan  yang memperoleh sinar matahari cukup yang dapat menembus  sampai  ke  dasar  perairan.  Di  perairan  ini juga  kaya  akan  nutrien  karena  mendapat  pasokan  dari dua  tempat,  yaitu  darat  dan  lautan  sehingga  merupakan ekosistem yang tinggi produktifitas organiknya. Mangrove (bakau) adalah  vegetasi  hutan  yang  tumbuh diantara  garis  pasang  surut  atau  hutan  yang  tumbuh  di atas  rawa-rawa  berair  payau  yang  terletak  garis  pantai dan  dipengaruhi  oleh  pasang  surut  air,  laut  tepatnya  di daerah  pantai  dan  sekitar  muara  sungai.  Fungsi  dan manfaat  dari  mangrove  secara  fisik  antara  lain  sebagai penahan  abrasi,  penahan  intrusi  (peresapan)  air  laut  ke daratan,  penahanbadai  dan  angin  yang  bermuatan garam, menurunkan kandungan karbondioksida (C0 2 ) di udara  serta  penambat  bahan-bahan  pencemar  (racun) diperairan pantai (SLHD Bolmong, 2015).
4. Banjir Bencana  alam  adalah  suatu  peristiwa  alam  yang mengakibatkan  dampak  besar  bagi  populasi  manusia.
Peristiwa  alam  ini  dapat  berupa  banjir,  gempa  bumi, tanah  longsor  dan  letusan  gunung  berapi.  Peristiwa bencana alam di Kabupaten Bolaang Mongondow  yaitu adanya  banjir  dan  tanah  longsor  mengakibatkan kerugian  sekitar    Rp. 2.064.334.134  (Dua Milyar  Enam Puluh  Empat  Juta  Tiga  Ratus  Tiga  Puluh  Empat  Ribu Seratus Tiga Puluh Empat Rupiah). Peristiwa ini terjadi di  11  Kecamatan  dari  15  Kecamatan  yang  ada  di Kabupaten  Bolaang  Mongondow.  Kerugian  terbesar diperkirakan  terjadi  di  Kecamatan  Lolayan,  dimana Kecamatan  Lolayan  dalam  Perda  RTRW  Kabupaten Bolaang  Mongondow  merupakan  daerah  rawan  tanah longsor  dengan  luas  kurang  lebih  0,02  Ha.  (SLHD Bolaang Mongondow Tahun 2015).
Sementara  dalam  buku  Rencana  Pengelolaan DAS  Terpadu  Satuan  Wilayah  Pengelolaan  DAS Dumoga  tahun  2009  menyatakan  hasil  analisis kerentanan banjir genangan terdapat luas 40.000 ha atau 19%  tegolong  rentan  dengan  kategori  tinggi  hingga eksrim.  Wilayah  rawan  banjir  tersebut  sebagian  besar berada  didataran  Dumoga  muara  sungai  di  Kecamatan Inobonto.
5. Keanekaragaman Hayati
Deforestasi  dan  degradasi  hutan  menjadi  kebun atau ladang akan menyebabkan penurunan keanekaragaman  hayati  satwa  liar.  Habitat  alami  satwa akan hancur dan menyebabkan migrasi satwa liar ke luar habitatnya. Salah satu contoh kegiatan pertambangan di Kabupaten  Bolaang  Mongondow  melalui  RKL-RPL Triwulan  I  (Januari  –  Maret  2015)  dikatakan  bahwa  di lokasi  kegiatan  terdapat  monyet  berdasarkan  hasil wawancara  dengan  pegawai  perusahaan.  Monyet merupakan  salah  satu  satwa  endemik  khas  Provinsi Sulawesi  Utara.  Kegiatan  pertambangan,  perknbunan dan  perladanan  akan  menyebabkan  terfragmentasinya bentang  alam  hutan  yang  ada.  Terfragmentasinya  hutan akan  menyebabkan  hutan  menjadi  sangat  sempit  untuk didiami  satwa  dan  mengakibatkan  semakin  sedikitnya makanan yang tersedia bagi satwa liar. Sumber makanan yang  sedikit  menyebabkan  rendahnya  kepadatan populasi  herbivora  yang  kemudian  pula  menentukan keberadaan  karnivora  besar,  (SLHD  Bolmong  2015). Dalam  buku  rencana  pengelolaan  DAS  terpadu  satuan wilayah pengelolaan DAS Dumoga tahun 2009, kondisi keanekaragaman  hayati  kawasan  konservasi  TNBNW mengalami  perubahan  drastis  pada  beberapa  tahun terakhir  akibat  kegiatan  yang  merusak  habitat  asli sehingga fungsi sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman  hayati,  hutan  wisata  dan  penelitian sudah  hilang.  Aktivitas  wisata  alam  yang  menjadi andalan kawasan taman nasional pada sekitar awal tahun 1980 secara perlahan merosot tajam akibat kondisi yang tidak  aman,  karena  sering  terjadi  perkelahian  antar kelompok  penambang,  serta  kerusakan  hutan  yang menjadi  cir  utama.  Penyebab  utama  adalah  adanya perlandangan  liar,  perambahan  hutan  dan  PETI  yang tidak  terkendali,  walaupun  pemerintah  telah  melakukan berbagai  upaya  persasive  maupun  tindakan  militer. Ancaman  terhadap  keanekaragaman  hayati  khususnya satwa  liar  sangat  tinggi  berkaitan  dengan  adanya perburuan satwa liar yang intensif berbagai jenis satwa. Permintaan  komoditi  tersebut  cukup  besar  yang  pada akhirnya  para  pemburu  melakukan  aktivitasnya  hingga
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang..............(Liza Tunggali, Wiske Rotinsulu, Zetly Tamod)
jauh  kedalam  kawasan  hutan  Taman  Nasional  sehingga hampir  keseluruhan  satwa  yang  dapat  dikonsumsi seperti  rusa,  kera,  burung  maleo,  berbagai  jenis  tikus dan babi rusa terancam keberadaannya.
6. Sosial Budaya dan Kesehatan Sumber air minum di Indonesia secara umum dibagi dua, yaitu :
Air tanah/sumur Air  yang  berasal  dari  dalam  tanah,  yang diambil dengan cara pengeboran kemudian disedot menggunakan  pompa  air.  Air  ini  mempunyai kondisi  dan  kontaminan  yang  bervariatif  seperti kandungan  mangan,  besi, nitrat dan  nitrit  sehingga sulit  sekali  dikontrol.  Selain  itu  pula  air  tersebut banyak  terkontaminasi  oleh  bakteri e-coli yang berasal dari kotoran hewan dan manusia.
Air PAM Air  yang  diolah  Perusahaan  Air  Minum (PAM) yang bersumber dari air sungai ataupun air
tanah.  Air  ini  diolah  dengan  maksud  agar  bakteri berbahaya  terbunuh  dan  biasanya  untuk  dapat membunuh bakteri digunakan larutan kimia klorin . Akan tetapi klorin adalah senyawa kimia yang juga berbahaya  jika  dikonsumsi  oleh  manusia  karena hasil  turunannya  yaitu  THM s (Trihalomethane) dapat menyebabkan penyakit kanker dan ginjal. Di Kabupaten  Bolaang  Mongondow,  penggunaan  air minum menggunakan ledeng terbesar yaitu terdapat di  Kecamatan  Dumoga  Utara  sebanyak  1.848 Keluarga. Penggunaan sumur gali terlindung paling banyak  di  Kecamatan  Dumoga  Utara  sebanyak 3.261 keluarga. Untuk mata air terlindung berada di Kecamatan  Lolayan.  Kecamatan  Lolak  paling banyak  menggunakan  sumur  gali  dan  pompa sebanyak  7920.
Keterangan:
(√)  =  Dampak  Negatif  Hasil  analisis  dampak  negatif  program  pengembangan  kawasan  peruntukkan pertambangan  di  Kabupaten  Bolaang    Mongondow  yang    berpotensi  menimbulkan  dampak  negative  sebesar  47% (17/36 x 100% = 47%).

## Rekomendasi
Kawasan  tambang  merupakan  kawasan  strategis yang dimungkinkan menurut Undang-Undang untuk digunakan, dikembangkan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan  umat.  Namun  hal  itu  harus  dilakukan  secara berhati-hati  agar  tidak  menimbulkan  dampak  serius dikemudian  hari.  Untuk  itu  langkah  awal  yang  penting dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow adalah  segera  melakukan  pemetaan  kawasan  tambang menurut  kategori  kawasan  tidak  layak  tambang,  kawasan belum layak tambang, kawasan layak tambang bersyarat dan terakhir kawasan layak tambang. Hal ini begitu urgensi untuk dilakukan  dengan  beberapa  dasar  pemikiran  bahwa  kegiatan pemantauan dan pengendalian di empat (4) kawasan tambang tersebut  lebih  mudah  dilakukan.  Tidak  hanya  pemantauan dan  pengendalian  itu  berpusat  pada  fisik  lokasi  semata namun  juga  menyangkut  kehidupan  masyarakat  di  daerah lingkar tambang.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  dan  pembahasan  mengenai  Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Peruntukkan
Pertambangan  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Isu-isu strategis pembangungan berkelanjutan
Peruntukan  pertambangan  di  Kabupaten  Bolaang Mongondow  yaitu:  Alih  fungsi  lahan,  Pencemaran Lingkungan , Kerusakan pesisir , Banjir ,
Keanekaragaman hayati, Sosial Budaya dan Kesehatan
2. Dampak-dampak Negatif dari Kegiatan Pertambangan: a. Dampak  Negatif  yang  ditimbulkan  akibat  dari pelaksanaan  kebijakan  adalah  Alih  fungsi  lahan, lahan  menjadi  kritis,  pencemaran  lingkungan, kerusakan  pesisir,  erosi,  banjir,  tanah  longsor, berkurangnya populasi herbivora dan meningkatnya  potensi  konflik  social,  ekonomi  dan budaya.
b. Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  akibat dari pelaksanaan rencana adalah: berkurangnya  makanan  untuk  satwa  liar sehingga mengurangi keberadaan
karnivora,  tercemarnya  air  sungai  yang ada  Bolaang  Mongondow,  alih  fungsi (konversi) lahan.
c. Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  akibat pelaksanaan program ialah:
1. Eksplorasi  Logam  di  poigar.  Berdampak negatif  pada  alih  fungsi  lahan,  social budaya kesehatan, pencemaran lingkungan dan kerusakan pesisir.
2. Ekploitasi  (Operasi  Produksi)  tambang blok  poigar.  Berdampak  negatif  pada kerusakan  pesisir,  dan social, budaya  dan kesehatan.
3. Ekplorasi Tambang Blok Utama Bolaang. Berdampak  negatif  pada  pencemaran lingkungan  dan  social,  budaya  dan kesehatan
4. Eksplorasi  Emas  di  Dumoga  Timur  dan Lolayan.  Berdampak  negatif  pada  Sosial, Kesehatan  dan  Budaya,  Pencemaran Lingkungan,  Banjir  dan  keanekaragaman hayati.
5. Eksploitasi Tambang Block Utama Lolayan.  Berdampak  negative  pada  Alih Fungsi  lahan,  social  kesehatan  dan budaya, pencemaran udara dan banjir.
3. Rekomendasi    yang  dapat  berikan  untuk meminimalkan  dampak  yang  akan  terjadi adalah sebagai beikut:
a. Pemanfaatan  teknologi  pertambangan dan  pengolahan  hasil  pertambangan
yang  ramah  lingkungan  (dilaksanakan dengan pengawasan)
b. Sosialisasi tentang kelesrtarian lingkungan dan penegakan hokum c. Memanfaatkan  teknologi  yang  dapat meminimalisir jika terjadinya pencemaran lingkungan dan ijin penambangan yang harus sesuai dengan Izin Lingkungan dan dokumen
AMDAL.
d. Program  penanaman  mangrove  dan konservasi biota perairan.
e. Melakukan revegetasi
f. Harus  ada  pengawasan  titik-titik  pal batas hutan
g. Pembuatan  MoU  perlindungan  dan pengawasan TNBNW
h. Membangun  fasilitas  kesehatan  dan
melakukan monitoring lingkungan hidup.

## Saran
1. Perlu  dilakukan  seleksi  ketat  pada  setiap penerbitan  rekomendasi  Bupati.  Proses  ini akan  mampu  mengendalikan  bertambahnya isu-isu baru yang berpotensi merusak lingkungan secara tidak bertanggung jawab.
2. Bahwa untuk meminimalkan dampak negatife dikawasan tambang maka seyogyanya Pemerintah  Kabupaten  Bolaang  Mongondow terlebih  dahulu  melakukan  kajian  awal  di beberapa titik lokasi tambang. Kajian dimaksud akan menggambarkan rona lingkungan yang menjelaskan tingkat penerimaan masyarakat terhadap suatu investasi,  kehidupan  flora  dan  fauna  dan sebagainya.
3. Bahwa upaya lain mengurangi dampak serius dikawasan  tambang  adalah  dengan  sungguh- sungguh  dan  konsisten  melakukan  upaya mitigasi  seperti  pemanfaatan  teknologi  tepat guna  yang  ramah  lingkungan.  Hal  lainnya dengan  mendorong  proses  reklamasi  lahan pasca tambang.

## DAFTAR PUSTAKA
2004. ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN.  Kegiatan  Pengolahan Emas  dari  Tailing  Tromol  dengan Proses Sianidasi Di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow.
2009.  Rencana  Pengelolaan DAS Terpadu Satuan Wilayah Pengelolaan  DAS  Dumoga  Tahun 2009. Manado.
Adhiwibowo, S. 2010. Kilas Balik Perkembangan KLHS  di  Indonesia. e-mail:  renling@ menlh.go.id .  Di  unduh  pada  tanggal  13 Januari 2015.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang..............(Liza Tunggali, Wiske Rotinsulu, Zetly Tamod)
Aprillins,  2009.  Menjaga  Lingkungan  Demi Hidup Manusia. http//aprillins.com/2009/95/menjaga- lingkungan-demi-hidup-manusia. Di Unduh pada tanggal 13 Januari 2015.
Bobby  J.  Polii  &  D.  N.  Sonya.  2002.  Pendugaan Kandungan  Merkuri  dan  Sianida  di Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)  Buyat Minahasa.  https://  ejournal.  unsrat.ac.id/ index.php/  EKOTON/  article/.../206 . Diunduh  pada  tanggal  29  Desember 2016.

## Canadian  Environmental  Assessment  Agency
(CEAA). 2004. Strategic Environmental Assessment;  the  Cabinet  Directive  on the Environmental Assessment of Policy,
Plan and Program Proposal: Guidelines for Implementing the Cabinet Directive, Canadian  Environmental  Assessment Agency, Ottawa.

## Challenges and Future Directions. Report no. 53.
The  Hague:  Ministry  of  Housing, Physical Planning and Environment.
Department of Environmental Affairsand Tourism
(DEAT)  and  CSIR  2000. Strategic Environmental  Assessment  in  South Africa: Guideline Document. Department  of  Environmental  Affairs and Tourism, Pretoria. Djayadiningrat,  S.T  2000.  Industrialisasi  dan Lingkungan Hidup, Mencari Keseimbangan dalam teknologi industri. Surakarta. MU Press.
Edward,  S.  and  Bell.  2007. Scottish  Marine Renewables  Stratetgic  Enviromental Assessment (SEA).

## Kabupaten  Bolaang  Mongondow  Dalam  Angka
2016.
Kajian  Lingkungan  Hidup  Startegis  Sebagai Instrumen  Pembangunan  Berkelanjutan, 2010.  Universitas  Gajah  Mada.  Asisten Deputi  Kajian  Kebijakan  Wilayah  dan Sektor, Kementrian Lingkungan Hidup.
Koesrijanti, A. L Wijayanti. S Adhiwibowo dan T Nurlambang.  2007.  Buku  Pegangan
Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis. Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementrian  Negara  Lingkungan  Hidup Republik Indonesia.
Koesrijanti,  A.  L  Wijayanti.  S  Adhiwibowo.  T Nurlambang dan C Asdak. 2008. Kajian
Lingkungan  Hidup  Strategis;  terobosan
Dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.
Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementrian  Negara  Lingkungan  Hidup Republik Indonesia. Marsen  A,  M.  Lutfi  dan  R  Damayanti.  2011. Rancangana Pengolahan Limbah Pertambangan  Emas  dengan  Enceng Gondok ( Eichhornia crassipes ) di Bolaang  Mongondow.  https://  www.
researchgate.net/.../267380270 Newman,  W  and  Lawrence.  1997. Social Research Methods Quantitative Approach .    University  of   Winconsin at
White Water, Boston.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor 46  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan  Kajian  Lingkungan Hidup Strategis.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor
55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan, Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan batubara.
Poerwadarminta,  2007.  Kamus  Umum  Bahasa
Indonesia.  Pusat  Bahasa  Departemen
Pendidikan  Nasional.  Balai  Pustaka. Jakarta.
Prabowo,  P.  2009.  Pengantar  Ilmu  Kajian.
http:/pastipanji. wordpress.com/2009/09/13 pengantar- ilmu-kajian/, diunduh tanggal 22 Januari 2015.