Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105

## Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ”

## Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonesia sitithaliahathina@gmail.com

## Abstrak
Penelitian “ ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  mengenai  dualisme  hukum  dalam pendirian  perseroan  terbatas.  Undang-Undang  Cipta  Kerja  mengizinkan  pendirian  perseroan terbatas  tanpa  menggunakan  akta  Notaris,  melainkan  hanya  dengan  surat  pernyataan  pendirian perseroan.  Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan  pendirian perseroan terbatas harus  didirikan oleh minimal 2  (dua)  orang  dengan  akta  Notaris  dalam  bahasa  Indonesia.  Sehingga  perbedaan  pengaturan  ini telah  menimbulkan  polemik  di  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan pemahaman  mengenai  pendirian  perseroan  terbatas  sebelum  dan  sesudah  berlakunya  Undang- Undang  Cipta  Kerja.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan  menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan  diundangkannya  Undang-Undang  Cipta  Kerja  sendiri  tidak  mengakibatkan  adanya dualisme  hukum  dalam  pendirian  perseroan  terbatas  karena  Undang-Undang  Cipta  Kerja  itu sendiri  merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  namun  dibuat menggunakan konsep omnibus law . ” Kata kunci: Dualisme Hukum; Perseroan Terbatas; Omnibus Law

## Abstract
This “ study aims to examine and analyze legal dualism in the establishment of a Limited Liability Company. The Job Creation Act permits the establishment of a Limited Liability Company without using a notary deed, but only with a statement letter on the establishment of the company. This is very different from the provisions contained in the Limited Liability Company Law which requires the  establishment  of  a  Limited  Liability  Company  to  be  established  by  a  minimum  of  2  (two) persons with a Notary deed in Indonesian. So that this difference in rules has caused a polemic in society.  This  research  is  expected  to  provide an understanding  of  the  establishment  of a  Limited Liability  Company  before  and  after  the  enactment  of  the  Job  Creation  Act.  This  research  is  a normative juridical research using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the enactment of the Job Creation Act itself does not result in legal dualism in  the  establishment  of  a  Limited  Liability  Company  because  the  Job  Creation  Act  itself  is  an amendment to the Limited Liability Company Law but was made using the omnibus law concept. ” Keywords: Legal Dualism; Limited Liability Company; Omnibus Law
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia “ secara  resmi  telah  mengesahkan  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) pada  tanggal  5  Oktober  2020. 1 Melalui  UU  Cipta  Kerja  ini  pemerintah  telah merevisi dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus yang berkaitan dengan lapangan  pekerjaan.  Pembentukan  hukum  dan  pembaruan  terhadap  bahan-bahan hukum,  harus  ditujukan  untuk  mewujudkan  keseimbangan  sosial  ( social equilibrium ), yakni kehidupan yang tertib, adil dan sejahtera. 2 Pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami. 3 ”
Lahirnya  UU  Cipta  Kerja  tersebut  banyak  menimbulkan  berbagai  polemik di dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan UU Cipta Kerja tersebut dibuat dengan menggunakan  konsep omnibus  law yang  mana  konsep  tersebut  mengharuskan masyarakat  membuka  undang-undang  pokoknya  dan  menyandingkan  dengan undang-undang perubahannya serta konsep omnibus law ini merupakan suatu hal yang  baru  bagi  negara  Indonesia  yang  menganut  sistem  hukum civil  law . 4 Omnibus  law apabila  mengacu  kepada  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan  yang terbaru Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan dan bisa menjadi peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 5
Salah “ satu  polemik  yang  timbul  di  dalam  masyarakat  adalah  mengenai Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  disebut  PT).  UU  Cipta  Kerja  tersebut  telah merubah dan menambah pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) dimana pada Pasal  109  (Pasal  153)  UU  Cipta  Kerja  telah  dirubah  dengan  disisipkan  10  pasal tambahan.  Melalui  Pasal  109  (Pasal  153)  UU  Cipta  Kerja  telah  melahirkan  PT jenis  baru  berupa  perseroan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil  atau dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Modal  Dasar Perseroan  serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan  Pembubaran  Perseroan yang  Memenuhi  Kriteria  untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil  (selanjutnya  disebut  PP
1 Bayu  Dewi  Anggono,  “Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-Undang:  Peluang Adopsi  Dan  Tantangannya  Dalam  Sistem  Perundang-Undangan  Indonesia,” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 21-22, hlm. 17, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.
2 Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147–59, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
3 Antoni  Putra,  “Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi,” Jurnal  Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1, hlm. 2-3, https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.
4 I  Gede  Agus  Kurniawan,  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-Undang  Cipta  Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme,” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): hlm. 282-298, hlm. 283, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941.
5 Kukuh Sudarmanto et al., “Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap  Pembentukan  Produk  Hukum  Daerah,” Jurnal  USM  Law  Review 4,  no.  23  (2021):  702–13, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
No. 8 Tahun 2021) disebut Perseroan Perorangan atau juga PT Perorangan. 6 ” PT “ Peorangan  yang  diatur  di  dalam  UU  Cipta  Kerja  ini  memiliki perbedaan  dengan  PT  yang  dikenal  di  dalam  UUPT.  Perbedaan  tersebut  terletak pada  jumlah  pendirinya.  Dimana  berdasarkan  ketentuan  Pasal  109  (Pasal  153A) UU Cipta Kerja PT Perorangan dapat  didirikan oleh 1 (satu) orang dengan surat pernyataan  pendirian  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia.  Sedangkan  jika ditinjau  dari  pengertian  perseroan  yang  terdapat  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT sangat  berbeda  dengan  yang  pengertian  Perseroan  sebagaimana  yang  terdapat  di dalam  Pasal  109  (Pasal  153A  ayat  (1))  UU  Cipta  Kerja.  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT mensyaratkan  bahwa  sebuah  perseroan  harus  didirikan  minimal  oleh  2  (dua) orang atau lebih dengan menggunakan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. 7 ”
Penelitian ini berkaitan juga dengan penelitian sebelumnya  yang dilakukan oleh  Hardiyono,    penelitian  tersebut  menganalisis  mengenai  keabsahan  serta akibat hukum  dari pendirian  perseroan usaha  mikro dan kecil,  yang mana dalam pendiriannya berdasarkan UU Cipta Kerja tidak dibuat dengan menggunakan akta Notaris  melainkan  dengan  surat  pernyataan  biasa.  Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan bahwa dalam UU Cipta Kerja pendirian perseroan usaha mikro dan kecil  dapat  didirikan  oleh  1  (satu)  orang  dan  pendiriannya  dibuat  hanya  dengan surat pernyataan pendirian dalam bahasa Indonesia. 8
Selanjutnya  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jusup  membahas  mengenai pengaturan “ pendirian dan perubahan PT yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.  Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PT  Perorangan  untuk  usaha  mikro  dan kecil  dapat  didirikan  oleh  1  (satu)  orang,  maka  pendiriannya  tidak  didasarkan pada  perjanjian  namun  berdasarkan  surat  pernyataan.  Kata  surat  disini  berarti tidak  dengan  akta  Notaris,  hanya  surat  dibawah  tangan  saja.  Berdasarkan  Pasal 153C UU Cipta Kerja, perubahan pernyataan pendirian PT Perorangan ditetapkan oleh  rapat  umum  pemegang  saham  dan  diberitahukan  secara  elektronik  kepada Menteri. 9 ”
Selanjutnya “ penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  yang  hasil  penelitiannya menunjukkan  bahwa  dengan  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  menyebabkan timbulnya  badan  hukum  baru,  yaitu  perseroan  perorangan  atau  disebut  juga  PT Perorangan  yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPT, yang mana penambahan pengaturan tersebut masih menimbulkan celah hukum yang mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan dibentuknya hukum itu sendiri. Selain itu, penelitian tersebut
6 Nindyo Pramono, “Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara,” Bphn , 2012, 8, hlm. 13, https://www.bphn.go.id/data/documents/pk-20121.pdf.
7 Sylvia Putri dan David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta  Kerja  Dan  Undang-Undang” UNNES  Law  Review 4,  no.  3  (2022):  317–31,  hlm.  320, https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.239.
8 Yahya Wasyafi Hardiyono, “Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro Dan Kecil Yang Didirikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Dinamika Jurnal Ilmu Hukum 27, no. 8 (2021): 1087–1101, http://riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/9466/7715.
9 Kenny  Jusup,  “Analisis  Yuridis  Pendirian  Dan  Perubahan  Perseroan  Terbatas  Yang  Memenuhi Kriteria  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta Kerja” Tesis, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2021.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
juga  menyatakan  bahwa  UU  Cipta  Kerja  ini  telah  dinyatakan  inkonstitusional melalui  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  91/PUU-XVIII/2020  dimana dalam  kurun  waktu  2  (dua)  tahun  tersebut  semua  tindakan  dan  kebijakan  yang berdampak  luas  harus  ditangguhkan  dan  mengakibatkan  adanya  kekosongan hukum serta ketidakpastian dalam pendirian perseroan perorangan. 10 ”
Melihat  dari  penelitian  terdahulu,  terdapat  beberapa  perbedaan  dengan penelitian ini, yang menjadi topik dalam penelitian terdahulu berfokus mengenai keabsahan  dan  akibat  hukum  dari  pendirian  usaha  mikro  dan  kecil  yang digolongkan  sebagai  perusahaan  namun  pendiriannya  tidak  menggunakan  akta Notaris.  Serta  melihat  aturan  yang  terdapat  dalam  UU  Cipta  Kerja  itu  sendiri masih terdapat celah hukum didalamnya. Sedangkan fokus penelitian ini berbeda dengan  penelitian  sebelumnya,  dimana  penelitian  ini  melihat  apakah  dengan diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  dapat  menyebabkan  adanya  dualisme  hukum antara UU Cipta Kerja dan UUPT dalam hal pendirian perseroan perorangan yang mana perseroan perorangan ini berbentuk badan hukum PT dan implikasi hukum dari  pendirian  perseroan  perorangan  tanpa  menggunakan  akta  Notaris.  Sehingga penelitian  ini  memiliki  inovasi  dan  pembaharuan  yang  melengkapi  kekurangan dari  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis mengenai dualisme hukum dalam pendirian perseroan terbatas.
2. METODE
Penelitian “ ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  atau  data  sekunder. 11 “ Sehingga  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan
pendekatan ” konseptual. “ Pendekatan  perundang-undangan  adalah  pendekatan penelitian  yang  didasari  atas  analisa  pemikiran  yang  dilandasi  dengan  aturan perundang-undangan, asas, dan norma ” hukum. “ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang dimensi pemikirannya berlandaskan pada logika dan konsep hukum ” yang tersistematis. 12
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta data primer yang diperoleh melalui  wawancara  dengan  narasumber. “ Bahan  hukum  primer  adalah  bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini ” yang terdiri dari UUPT, UU Cipta Kerja, UUJN, dan PP  No.  8  Tahun  2021.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan-bahan yang  erat  hubungannya  dengan  bahan  hukum  primer  dan  dapat  membantu
10 Sylvia Putri dan David Tan, “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang.”
11 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat , Cet. 16, (Jakarta: Rajawali Pers), 2014, hlm 13-14.
12 Saut  Parulian  Manurung,  Kevin  Chrismanto,  and  Nugroho  Wilopo,  “Mereduksi  Praktik Eigenrichting  Dan  Menyeimbangkan  Kedudukan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Eksekusi  Jaminan  Fidusia,”
Jurnal Ius Constituendum 6, (2021): 284–305, hlm. 289,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
menganalisis  dan  memahami  bahan  hukum  primer,  seperti  buku-buku  yang berkaitan  dengan  penelitian,  hasil  penelitian,  hasil  seminar,  hasil  karya  dari kalangan hukum dan literatur-literatur. 13
Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  melalui  kegiatan  penelitian kepustakaan  ( library  research) dan  penelitian  lapangan  ( field  research )  untuk memperoleh data primer. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang  dapat  dikelola,  mensintesiskannya,  mencari  dan  menemukan  pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat  diceritakan  kepada  orang  lain. 14 Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis, data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  disusun  dan  dianalisis  secara kualitatif,  kemudian  selanjutnya  data  tersebut  diuraikan  secara  deskriptif  guna memperoleh  gambaran  yang  dapat  dipahami  secara  jelas  dan  terarah  untuk menjawab permasalahan yang diteliti. ”
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perbandingan  Peraturan  Pendirian  Perseroan  Terbatas  dalam  UUPT dan UU Cipta Kerja
PT merupakan salah satu sarana penunjang dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. 15 Pengaturan  terkait  PT  pertama  sekali  diatur  dalam  Pasal  36  sampai dengan  Pasal  56  KUHD.  Hal  ini  membuktikan  bahwa “ PT  sudah  sejak  lama dikenal di Indonesia. Selanjutnya, diatur pula dalam ketentuan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1356 dan Pasal 1618 sampai dengan 1652 KUH Perdata. Kemudian sejak  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1995  tentang  Perseroan  Terbatas  berlaku mulai tanggal 7 Maret 1996, maka ketentuan Pasal 36 sampai dengan 56 KUHD tidak  berlaku  lagi. ” Kemudian  pada  tahun  2007  dilakukan  perubahan  terhadap undang-undang  PT  menjadi  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.  Pasal  1  UUPT  menyatakan  bahwa:  “Perseroan  Terbatas adalah  badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang- undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.
PT sebagai badan hukum merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan  kewajiban.  Artinya,  PT  dapat  melakukan  perbuatan  hukum  seperti  manusia dan memiliki kekayaan dan/atau hutang. Berdasarkan pengertian PT sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1 UUPT, maka unsur-unsur PT adalah badan hukum yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian,  dan
13 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995).
14 Soemitro.
15 Syahrullah  dan  Nasrullah,  “Sejarah  Perkembangan  Perseroan  Terbatas  Di  Indonesia,” Fundamental:
Jurnal
Ilmiah Hukum 9, no. 1 (2020): 68–76, hlm. 67,
https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
memiliki  modal  yang  terdiri  dalam  saham. 16 UUPT  menyebutkan  secara  tegas bahwasanya  PT  merupakan  sebuah  badan  hukum.  Sebagai  badan  hukum,  PT mempunyai  kriteria  tersendiri  yang  membedakan  dirinya  dengan  badan  hukum lainnya,  yaitu  adanya  harta  kekayaan  yang  terpisah,  mempunyai  tujuan  tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, dan memiliki organisasi yang teratur. 17 Sehingga berdasarkan  ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  UUPT  maka  ada  3  (tiga)  syarat utama  yang  harus  dipenuhi  oleh  pendiri,  yaitu  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih, didirikan dengan akta autentik, dan memiliki modal dasar perseroan. 18
Omnibus law apabila  mengacu  pada  Undang-Undang Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan dan terbaru   Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor   15   Tahun   2019 tentang  Perubahan    Atas    Undang-Undang    Nomor    12    Tahun    2011    Tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan merupakan  bagian  dari  undang- undang    dan    bisa  menjadi  peraturan  pemerintah  pengganti  undang-undang. 19 Seiring  dengan  dengan  perkembangan  zaman,  maka  beberapa  peraturan  di Indonesia juga ikut diperbaharui agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, salah satunya  adalah  UUPT.  Berdasarkan Pasal  109  (Pasal  1) UU  Cipta  Kerja  yang mengubah Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa: “Perseroan Terbatas adalah badan  hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan perjanjian,  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal  dasar  yang  seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro  dan  kecil  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil”.
Berdasarkan  rumusan  pengertian  tersebut  dapat  dilihat  terdapat  perbedaan rumusan pengertian mengenai PT, dimana UU Cipta Kerja memberikan perluasan kepada  jenis  usaha  yang  ada  di  Indonesia  dengan  dimasukkannya  ketentuan mengenai  PT  Perorangan.  Mengenai  hal  ini  lebih  lanjut  diatur  dalam  Pasal  109 (Pasal 7 ayat (7) huruf e) UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa ketentuan yang mewajibkan  perseroan  didirikan  oleh  2  (dua) “ orang  atau  lebih  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  ayat  (5),  serta  ayat  (6)  tidak  berlaku  bagi  persero  yang seluruh  sahamnya  dimiliki  oleh  negara;  badan  usaha  milik  daerah;  badan  usaha milik  desa;  perseroan  yang  mengelola  bursa  efek,  lembaga  kliring  dan penjaminan,  lembaga  penyimpanan  dan  penyelesaian,  dan  lembaga    lain  sesuai dengan  Undang-Undang  tentang  Pasar  Modal;  atau  perseroan  yang  memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil. ”
16 M.  Teguh  Pangestu  dan  Nurul  Aulia,  “Hukum  Perseroan  Terbatas  Dan  Perkembangannya  Di Indonesia,” Buisness Law Review 3 (2007): 21–39, hlm. 24-24,
17 Nicky  Yitro  Mario  Rambing,  “Syarat-Syarat  Sahnya  Pendirian  Perseroan  Terbatas  (PT)  Di Indonesia,” Lex Privatum 1, no. 2 (2013): 156072, hlm. 74.
18 Cuk  Prayitno,  “Tinjauan  Yuridis  Kepemilikan  Kekayaan  Negara  Yang  Dipisahkan  Dan Pertanggungjawaban  Pengurus  Badan  Usaha  Milik  Negara  Yang  Berbentuk  Perseroan” Tesis ,  Depok: Universtas Indonesia, 2010, hlm. 14.
19 Tomy Michael, “Bentuk Pemerintahan Perspektif Omnibus Law,” Jurnal Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 159–76, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
Tujuan  dimasukkannya  pendirian  PT  Perorangan  ini  adalah  untuk mendukung  kemudahan  berusaha. “ UUPT  mengatur  bahwa  sebuah  PT  harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Namun, dengan diundangkannya UU  Cipta  Kerja  telah  membuka  peluang  bagi  usaha  kecil  untuk  tetap  dapat mendirikan  perusahaan  dengan  bentuk  PT  walaupun  didirikan  oleh  satu  orang pendiri.  Adanya  aperluasan  yang  dimasukkan  dalam  UU  Cipta  Kerja  ini,  maka saat ini jenis PT dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu PT Persekutuan Modal dan  PT  Perorangan.  Yang  mana  hal  ini  dimuat  juga  dalam  Pasal  2  ayat (1) Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  21  Tahun  2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. ” PT “ Persekutuan Modal adalah badan badan hukum persekutuan modal yang didirikan  berdasarkan  perjanjian  dan  melakukan  kegiatan  usaha  dengan  modal dasar  yang  seluruhnya  terbagi  dalam  saham. Sedangkan PT  Perorangan adalah badan  hukum  perorangan  yang  memenuhi  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil sebagaimana diatur dalam  peraturan perundang-undangan mengenai  usaha mikro dan kecil. 20 Terdapat pengertian PT Perorangan di dalam UU Cipta Kerja dengan 2  (dua)  unsur  yang  berbeda  dari  pengertian  di  dalam  UUPT  yaitu, unsur perorangan  dan  kriteria  usaha  mikro  dan  kecil.  Unsur  perorangan  berarti pendiri  PT  Perorangan  hanya  ada  1  (satu)  orang  dan  adanya  pemisahan  antara kekayaan  pribadi  dengan  perusahaan.  PT  Perorangan  mempunyai  karakteristik berupa  tidak  adanya  ketentuan  mengenai  modal  dasar  minimal  yang  harus dipenuhi,  namun  dengan  cukup  mengisi  pernyataan  pendirian.  Pendirian  PT Perorangan  tidak  memerlukan  akta  Notaris,  cukup  1  (satu)  orang  pendiri  atau hanya  memiliki  1  (satu)  pemegang  saham,  dan  tidak  perlu  ada  Komisaris  di dalamnya.  Sedangkan  unsur  usaha  mikro  dan  kecil  berarti  memiliki  modal  di bawah  Rp.  1.000.000.000,-  (satu  miliar).  Ketentuan  mengenai  modal  dasar  ini dimuat  dalam  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021 tentang  Modal  Dasar  Perseroan  serta  Pendaftaran  Pendirian,  Perubahan,  dan Pembubaran  Perseroan  yang  Memenuhi  Kriteria  Untuk  Usaha  Mikro  dan  Kecil (selanjutnya disebut PP No. 8 Tahun 2021). ”
Syarat  pendirian  PT  Perorangan  juga  berbeda  dengan  pendirian  PT Persekutuan Modal,  diantaranya:  PT “ Perorangan  didirikan sesuai  dengan  kriteria usaha  mikro ” dan  kecil, “ dibuat  dengan  surat  pernyataan  pendirian, ” PT Perorangan  hanya  didirikan  oleh  1  (satu)  orang, “ PT “ Perorangan  didirikan  oleh WNI  dengan  mengisi  pernyataan  pendirian  dalam  bahasa  Indonesia,  serta  WNI
20 Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso dan Muljono Hafidh Prasetyo, “Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan  Serta  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemegang  Saham  Berdasarkan  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Notarius 14 (2021): 725–38, hlm. 730, https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43800.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat, yaitu harus berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan cakap”secara hukum. 21
Berdasarkan  jenis  PT    tersebut  maka,  dapat  dilihat  bahwa  UUPT  hanya membahas  mengenai  tata  cara,  kriteria,  syarat-syarat  untuk  mendirikan perusahaan yang berjenis PT Persekutuan Modal saja, sedangkan UU Cipta Kerja mencoba memberikan perluasan terhadap jenis PT dengan memasukkan ketentuan mengenai  PT  Perorangan  agar  adaaturan  yang  mengatur  mengenai  pendirian  PT Perorangan  tersebut.  Diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  tersebut  merubah ketentuan dalam UUPT terkait dengan pendaftaran dan persyaratan pendirian PT, khususnya  PT  Perorangan.  Hal  ini  dikarenakan  syarat  pendaftaran  PT Persekuatuan Modal dan PT Perorangan berbeda.
Berdasarkan  fakta-fakta  di  atas,  adapun  perbedaan  pendirian  PT  dalam UUPT dengan pendirian PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja antara lain yaitu: Pendiri PT, pendiri PT dalam UUPT adalah warna negara Indonesia, warga negara asing,  badan  hukum  Indonesia  dan  badan  hukum  asing.  Sedangkan  pendiri  PT Perorangan dalam UU Cipta Kerja hanya warga negara Indonesia. Jumlah Pendiri PT, Jumlah pendiri  PT dalam UUPT adalah 2 (dua) orang  atau lebih, sedangkan jumlah pendiri PT Peroangan dalam UU Cipta kerja boleh didirikan oleh 1 (satu) orang  saja  dengan  syarat  memenuhi  ketentuan  sebagai  usaha  mikro  dan  kecil. Pendirian  PT,  dalam  UUPT  pendirian  PT  dibuat  berdasarkan  perjanjian  dengan akta Notaris berbahasa Indonesia sedangkan pendirian PT Perorangan dalam UU Cipta  Kerja  tidak  memerlukan  akta  Notaris,  hanya  dengan  surat  pernyataan pendirian.  Modal,  dalam  UUPT  minimal  modal  pendirian  PT  adalah  Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah), sedangkan modal pendirian PT Perorangan dalam  UU  Cipta  kerja  tidak  ditentukan  di  dalam  undanh-undang  tersebut, melainkan ditentukan sendiri oleh pendiri perseroan. Status Badan Hukum, status badan  hukum  PT  dalam  UUPT  diperoleh  sejak  tanggal  diterbitkannya  Surat Keputusan  Menteri  Hukum  dan  HAM  tentang  pengesahan  badan  hukum, sedangkan status badan hukum PT Perorangan diperoleh sejak didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM dan mendapatkan bukti pendaftaran.
3.2 Dualisme Hukum dalam Pendirian Perseroan Terbatas
Dualisme  dalam  hukum  dapat  berarti  adanya  hukum  lain  yang  berlaku disamping suatu aturan yang sudah ditetapkan. Dualisme hukum biasanya terjadi karena  adanya  perbedaan  hukum  yang  berlaku  terhadap  satu  objek  tertentu sehingga sering kali akan menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaanya. “ Sistem hukum  dapat  diartikulasikan  sebagai  suatu  kesatuan  hukum  ( unified )  dari  unsur- unsur  hukum  yang  saling  berhubungan  (konsideran)  dan  bekerjasama  sebagai suatu  kesatuan  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Tujuan  dari  hukum  itu  sendiri
21 Shinta  Pangesti,  “Penguatan  Regulasi  Perseroan  Terbatas  Perorangan  Usaha  Mikro  Dan  Kecil Dalam  Mendukung  Pemulihan  Ekonomi  Masa  Pandemi  Covid-19,” Jurnal  Rechts  Vinding 10,  no.  April (2021): 117–31, hlm. 120-121, http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.650.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
adalah  untuk  menjamin  adanya  kepastian  dan  rasa  keadilan  hukum  dalam masyarakat. 22 ”
Indonesia  telah  memiliki  aturan  terkait  dengan  PT  yang  dimuat  dalam UUPT.  Semua  aturan  terkait  dengan  pendirian  badan  hukum  berbentuk  PT dibahas  di  dalam  undang-undang  tersebut.  Kemudian  pada  tahun  2020  publik dihebohkan  dengan  disahkannya  UU  Cipta  Kerja.  Kemunculan  UU  Cipta  Kerja dengan menggunakan konsep omnibus law merupakan cara cepat bagi pemerintah untuk  menaggulangi  masalah  regulasi  yang  banyak  dan  rumit  terkait  dengan pendirian  perusahaan  di  Indonesia.  Omnibus  law  sering  dipadankan  dengan kodifikasi. Padahal, omnibus law menggabungkan ketentuan dari banyak undang- undang  dengan  topik  hukum  yang  beragam  dan  seringkali  tidak  memiliki  kaitan satu  sama  lain  ( divers  or  unrelated ). 23 Lahirnya  UU  Cipta  Kerja  ini,  pemerintah menginginkan adanya ketertiban aturan sehingga kebingungan dalam masyarakat dapat  dihindari  sebagai  akibat  dari  tidak  adanya  aturan  yang  baku.  Adanya undang-undang  ini  diharapkan  dapat  meyempurnakan,  memperbaiki  atau  bahkan menciptakan konsepsi-konsepsi hukum perusahaan yang baru baru sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. 24 Apabila “ dikaji berdasarkan  teori  kepastian  hukum,  dengan  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  ini memberikan  kepastian  aturan  bagi  pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  untuk  dapat meningkatkan  status  usaha  mereka  menjadi  perusahaan  yang  berbadan  hukum. Tujuan  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  ini  adalah  untuk  menciptakan kemudahan  berusaha  dan  mengatasi  berbagai  hambatan  investasi  yang  terhalang dengan  regulasi.  Proses  ijin  usaha  yang  berbelit-belit  serta  regulasi  yang  saling tumpang  tindih  selalu  menjadi  kendala  bagi  pelaku  usaha  dalam  setiap  memulai usahanya.  Untuk  mendorong  investasi  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi diperlukan terobosan hukum melalui omnibus law UU Cipta Kerja. ”
Berdasarkan  teori  keberlakuan  hukum  secara  normatif  atau  formal sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  JJ.H.  Bruggink  yang  menyatakan  bahwa “Keberlakuan  normatif  atau  formal  adalah  keberlakuan  yang  didasarkan  pada eksistensi  dari  suatu  aturan  hukum  di  dalam  suatu  sistem  aturan  (hierarkhi peraturan  perundang-undangan)”.  Jika  dilihat  dari  teori  ini  makanya  dengan diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  ini  maka  secara  otomatis  undang-undang tersebut  telah  berlaku.  UU  Cipta  Kerja  bukanlah  merupakan lex  spesialis dari
22 Muhammad Shodiq, “Dualisme Hukum Di Indonesia: Kajian Tentang Peraturan Pencatatan Nikah Dalam  Perundang-Undangan,” Al-Ahwal:Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 7,  no.  2  (2016):  109,  hlm.  117, https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07201.
23 Christina  Aryani,  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Melalui Penerapan Omnibus Law,” Jurnal USM Law Review 4, no. 1 (2021): 27, https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
24 Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia,” Jurnal Ius Constituendum 2, no. 2 (2017): 170–82,  hlm. 175, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659.
e-ISSN : 2621-4105
UUPT  melainkan  hanya  perubahan  dari  beberapa  ketentuan  yang  terdapat  di dalam UUPT.
Sejalan  dengan  hal  itu,  Ahmad  Rifqi  Nurilmi  salah  satu  praktisi Notaris/PPAT  di  kota  Banda  Aceh  mengatakan  bahwa  dengan  diberlakukannya UU  Cipta  Kerja  itu  sendiri  tidak  mengakibatkan  adanya  dualisme  hukum perusahaan,  karena  UU  Cipta  Kerja  itu  sendiri  sifatnya  merubah  dan  menambah beberapa ketentuan  yang sebelumnya tidak pernah diatur dalam UUPT,  sehingga ketentuan terkait undang-undang baru menggantikan undang-undang lama berlaku disini. Konsep dualisme berarti adanya dua aturan yang mengatur satu objek yang sama  tetapi  saling  bertentangan,  sehingga  membingungkan  terkait  aturan  mana yang  harus  diterapkan.  Maka  berdasarkan  pengertian  dualisme  itu  sendiri,  tidak terjadi  pertentangan  baik  dalam  UUPT  maupun  UU  Cipta  Kerja  sehingga keberadaan  UU  Cipta  Kerja  ini  tidak  menyebabkan  dualisme  hukum  terkait dengan pendirian PT karena dengan diundangkannya UU Cipta Kerja maka secara otomatis  semua  aturan  yang  berkaitan  dengan  pendirian  PT  akan  merujuk  pada ketentuan hukum yang baru. 25
Berdasarkan  hal  tersebut  maka,  dapat  dikatakan  bahwa  tidak  terjadi dualisme  hukum  dengan  diundangkannya  UU  Cipta  Kerja  karena  tidak  ada pertentangan  antara  UUPT  dan  UU  Cipta  Kerja  melainkan  UU  Cipta  Kerja  itu sendiri hanya merubah dan menggantikan beberapa ketentuan hukum  yang lama, yaitu  UUPT.  UU  Cipta  Kerja  telah  memberikan  dan  menambah  beberapa  aturan salah satunya adalah perluasan definisi PT dari  yang sebelumnya harus didirikan oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih,  sekarang  dapat  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau lebih maupun perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Merujuk  pada  penelitian-penelitian  sebelumnya  yang  juga  membahas tentang  UU  Cipta  Kerja,  maka  penelitian  ini  menguatkan  beberapa  fakta  hukum yang  terdapat  dalam  penelitian  sebelumnya,  dengan  menambahkan  fakta  baru yaitu bahwa diundangkannya UU Cipta Kerja ini tidak mengakibatkan terjadinya dualisme  hukum  dalam  pendirian  PT.    Adapun  fakta  yang  dikuatkan  terkait dengan  penelitian  sebelumnya  adalah  bahwa  pendirian  PT  Perorangan  dapat didirikan oleh satu orang dan didirikan berdasarkan surat pernyataan pendirian di bawah tangan. Namun selain menguatkan, dalam penelitian ini terdapat fakta yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.
Perbedaan  fakta  ini  terdapat  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri (2021)  dimana  dalam  hasil  penelitiannya  menyebutkan  bahwa  keberadaan  UU Cipta  Kerja  mengakibatkan  tidak  terwujudnya  tujuan  dibentuknya  hukum  itu sendiri,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  ditemukan  fakta  bahwa  dengan diundangkannya UU Cipta Kerja memberikan kepastian hukum terkait aturan bagi pelaku  usaha  mikro  dan  kecil  untuk  dapat  meningkatkan  status  usaha  mereka menjadi  perusahaan  yang  berbadan  hukum.  Tujuan  diundangkannya  UU  Cipta
25 Ahmad Rifqi Nurilmi, Notaris Kota Banda Aceh, “Wawancara,” pada tanggal 22 Januari 2022.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
Kerja ini adalah untuk menciptakan kemudahan berusaha dan mengatasi berbagai hambatan investasi yang terhalang dengan regulasi.

## 4. PENUTUP
Kemunculan  UU  Cipta  Kerja  memberikan  kepastian  aturan  bagi  pelaku Usaha  Mikro  dan  Kecil  untuk  dapat  meningkatkan  status  usaha  mereka  menjadi perusahaan  yang  berbadan  hukum  dalam  bentuk  PT  Perorangan  yang  bertujuan untuk  menciptakan  kemudahan  berusaha  dan  mengatasi  berbagai  hambatan investasi  yang terhalang  dengan regulasi.  Berlakunya  UU Cipta Kerja itu  sendiri tidak mengakibatkan adanya dualisme hukum perusahaan, karena UU Cipta Kerja itu  sendiri  hanya  merubah  dan  menambahkan  beberapa  ketentuan  yang sebelumnya  tidak  diatur  di  dalam  UUPT,  sehingga  ketentuan  terkait  undang- undang  baru  menggantikan  undang-undang  lama  berlaku  disini.  Hendaknya pemerintah, dalam hal ini lembaga eksekutif dan legislatif dapat membuat aturan yang lebih jelas dan melakukan sosialisasi terkait dengan pendirian PT, khususnya PT  Perorangan  agar  tidak  multitafsir  mengenai  mekanisme  pendirian  PT  yang terdpat di dalam UU Cipta Kerja dan UUPT.

## DAFTAR PUSTAKA
Antoni  Putra.  “Penerapan  Omnibus  Law  Dalam  Upaya  Reformasi  Regulasi.” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 1 (2020): 1.
https://doi.org/10.54629/jli.v17i1.602.
Aryani,  Christina.  “Reformulasi  Sistem  Pembentukan  Peraturan  Perundang-
Undangan  Melalui  Penerapan  Omnibus  Law.” Jurnal  USM  Law  Review 4, no. 1 (2021): 27. https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194.
Bayu  Dewi  Anggono.  “Omnibus  Law  Sebagai  Teknik  Pembentukan  Undang-
Undang:  Peluang  Adopsi  Dan  Tantangannya  Dalam  Sistem  Perundang-
Undangan  Indonesia.” Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum Nasional 9, no. 1 (2020): 17. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.
Cuk Prayitno. “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dan  Pertanggungjawaban  Pengurus  Badan  Usaha  Milik  Negara  Yang Berbentuk Perseroan.” Depok Universtas Indonesia, 2010.
Hidayat,  Arif,  and  Zaenal  Arifin.  “Politik  Hukum  Legislasi  Sebagai  Socio- Equilibrium Di Indonesia.” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 147– 59. https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali. “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak  Kandung  Non  Muslim  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Yang  Berlaku Di  Indonesia.” Jurnal  Ius  Constituendum 2,  no.  2  (2017):  170–82. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v2i2.659.
Kenny  Jusup.  “Analisis  Yuridis  Pendirian  Dan  Perubahan  Perseroan  Terbatas Yang  Memenuhi  Kriteria  Usaha  Mikro  Dan  Kecil  Berdasarkan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.”  Universitas  Pelita Harapan, 2021.
Kurniawan,  I  Gede  Agus.  “Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Terhadap  Undang-
Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2022): 283.
Siti Thali’ah Atina, Eddy Purnama, Efendi Efendi
e-ISSN : 2621-4105
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4941.
M.  Teguh  Pangestu  dan  Nurul  Aulia.  “Hukum  Perseroan  Terbatas  Dan Perkembangannya Di Indonesia.” Buisness Law Review 3 (2007): 21–39. Manurung,  Saut  Parulian,  Kevin  Chrismanto,  and  Nugroho  Wilopo.  “Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.” Jurnal Ius Constituendum 6 (2021): 284– 305. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v6i2.3197.
Muhammad  Shodiq.  “Dualisme  Hukum  Di  Indonesia:  Kajian  Tentang  Peraturan
Pencatatan  Nikah  Dalam  Perundang-Undangan.” Al-Ahwal:  Jurnal  Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (2016): 109. https://doi.org/10.14421/ahwal.2014.07201. Nicky Yitro Mario Rambing. “Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Di Indonesia.” Lex Privatum 1, no. 2 (2013): 156072. Nindyo Pramono. “Perbandingan Perseroan Terbatas Di Beberapa Negara.” Bphn , 2012, 8.
Nurilmi, Ahmad Rifqi. “Wawancara,” n.d.
Pangesti,  Shinta.  “Penguatan  Regulasi  Perseroan  Terbatas  Perorangan  Usaha Mikro  Dan  Kecil  Dalam  Mendukung  Pemulihan  Ekonomi  Masa  Pandemi Covid-19.” Jurnal Rechts Vinding 10, no. April (2021): 117–31. Soekanto,  Soerjono,  and  Sri  Mamudji. Penelitian  Hukum  Normatif :  Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2015. Soemitro, Ronny Hanitijo. Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri . Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
Sudarmanto,  Kukuh, Budi  Suryanto,  Muhammad Junaidi, and Bambang  Sadono. “Implikasi  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja
Terhadap Pembentukan Produk Hukum Daerah.” Jurnal USM Law Review 4, no. 23 (2021): 702–13. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4191. Syahrullah  dan  Nasrullah.  “Sejarah  Perkembangan  Perseroan  Terbatas  Di Indonesia.” Fundamental:  Jurnal  Ilmiah  Hukum 9,  no.  1  (2020):  68–76. https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.14.
Sylvia Putri dan David Tan. “Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang  Cipta  Kerja  Dan  Undang-Undang.” Unnes  Law  Review 4, no. 3 (2022): 317–31.
Tomy  Michael.  “Bentuk  Pemerintahan  Perspektif  Omnibus  Law.” Jurnal  Ius Constituendum 5, no. 1 (2020): 159–76. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v5i1.1749. Yahya Wasyafi Hardiyono.  “Keabsahan Dan Akibat Hukum Pendirian Perseroan Mikro  Dan  Kecil  Yang  Didirikan  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.” Dinamika  Jurnal  Ilmu  Hukum 27,  no.  8 (2021): 1087–1101.
Yuliana  Duti  Harahap,  Budi  Santoso,  dan  Muljono  Hafidh  Prasetyo.  “Pendirian Perseroan  Terbatas  Perseorangan  Serta  Tanggung  Jawab  Hukum  Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja.” Notarius 14 (2021): 725– 38.