PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 517

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFASTRUKTUR MELALUI PROGRAM SAMISADE TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT DI KECAMATAN CIAWI
Anisa Cikal Febrianti 1 , Abubakar Iskandar 2 , Rusliandy 3 1,2,3 Magsiter Administrasi Publik, Universitas Djuanda, Indonesia anisa.cikal.febrianti@unida.ac.id 1 ,  abu1958@yahoo.com 2 , rusliandy1980@gmail.com 3

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  yakni  untuk  menganalisis  implementasi  kebijakan  melalui  program SAMISADE  dan  untuk  mengetahui  respon  kepuasan  masyarakat  terhadap  pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi. Penelitian berikut sebagai penelitian kualitatif berjenis mixed methode  antara  kualitatif  dan  kuantitatif  dengan  analisis  teori  Merille  S.  Grindle  untuk  lebih menggali  data  yang  dibutuhkan  juga  digunakan  pengukuran  survey  IKM  (Indeks  Kepuasan Masyarakat).  Hasil  penelitian  menunjukkan  program  SAMISADE  tahun  2021  sudah terselesaikan  pembangunan  infrastruktur  sesuai  dengan  pengajuan  desa.  Pembangunan Infrastruktur  di  Kecamatan  Ciawi  sebanyak  13  desa  sudah  melaksanakan  pembangunan infrastruktur  jumlah  20  titik  lokasi  pembangunan.  Kondisi  kontur  tanah  di  Kecamatan  Ciawi yang  dominan  berupa  tebingan  maka  dana  pembangunan  SAMISADE  lebih  banyak  terserap untuk pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT), hal ini berfungsi dalam menstabilkan kondisi tanah.  Namun terdapat beberapa kendala  diantaranya dari sisi pengawasan SAMISADE tahun 2021  belum  adanya  pengawasan  sama  sekali  dalam  proses  berjalannya  pembangunan. Selanjutnya  peraturan  program  yang  berjalan  pada  tahun  2021,  dinilai  masih  belum  sama pemahaman  masyarakat  dengan  regulasi  yang  sudah  ada.  Dari  sisi  kepuasan  masyarakat terhadap  program  ini  dihitung  berdasarkan  pengukuran  (IKM)  diperoleh  hasil  skor  dengan angka Indeks sebesar 91,23 yang artinya dengan  mutu pelayanan  A (Sangat Baik).  Unsur nilai Rata-Rata(NRR)  tertinggi  merupakan  unsur  Produk  Spesifikasi  Jenis  Pelayanan,  (3,737).  NRR terendah merupakan penanganan pengaduan, saran dan Masukan (3,535). Penilaian masyarakat pada  umumnya  baik,  dilatarbelakangi  oleh  terpenuhinya  kebutuhan  masyarakat  akan pembangunan infrastruktur di desa-desa Kecamatan Ciawi.
Kata Kunci: SAMISADE, Implementasi, Kebijakan, Infrastruktur, Indeks Kepuasan

## ABSTRACT
The  purpose  of  research  to  analyze  the  implementation  from  policies  through  the  SAMISADE program  and  to  find  out  the  response  of  community  satisfaction  towards  infrastructure development  in  Ciawi  District.  This  is  qualitative  research  with  a  mixed  method  type  between qualitative  and  quantitative  with  Merille  S.  Grindle's  theoretical  analysis.  The  study  results show  that  the  2021  SAMISADE  program  has  completed  infrastructure  development  by  village proposals. Infrastructure Development in Ciawi District, as many as 13 villages have completed infrastructure  development  in  20  construction  locations.  The  condition  of  the  dominant  land contour in the Ciawi Subdistrict is in the form of cliffs, so more SAMISADE development funds
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023

## Page 518
were  absorbed  for  constructing  a  Land  Retaining Wall  (TPT);  this  function  is  to  stabilize  soil conditions.  However,  there  are  several  obstacles,  including  from  the  supervision  side  of SAMISADE  in  2021;  there  needs  to be  more  supervision  in  the  ongoing  development  process. Furthermore,  the  program  regulations  that  will  run  in  2021  it  is  considered  that  the  public needs to understand the same as the existing regulations. From the point of view of community satisfaction  with  this  program,  it  is  calculated  based  on  measurement  (IKM)  with  a  score obtained  with  an  index  number  of  91.23,  which  means  service  quality  A  (Very  Good).  The element  of  the  highest  average  value  (NRR)  is  the  element  of  Product  Specification  Type  of Service  (3.737).  The  lowest  NRR  is  handling  complaints,  suggestions,  and  feedback  (3.535). Community  ratings  are  generally  good,  motivated  by  the  fulfillment  of  community  needs  for infrastructure development in the villages of the Ciawi District.
Keywords: SAMISADE, Implementation, Infrastructure, Satisfaction Index

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  makin  berkembang,  melalui  pembangunan  yang memadai  tentu  akan  berdampak  jangka  panjang  dalam  membangun  masa  depan. Pembangunan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  stimulus  bergeraknya  beragam aktivitas  di  masyarakat  dan  tercipta  konektivitas  yang  kuat  antarwilayah.  Dalam pengerjaannya  manusia  sebagai  pelaksana  pembangunan  sekaligus  sebagai  objek sasaran  dari  proses  pembangunan  tersebut  (Digdowiseiso,  2020).  Sehingga  dapat diketahui  jika pembangunan sebagai aktivitas  merubah  lebih positif dengan cara usaha yang  sesuai  perencanaan  yang  berguna  bagi  masa  yang  akan  datang  (Wahab,  2015)  . Infrastruktur  sendiri  merupakan  suatu  elemen  kota  yang    mengacu  pada  sistem  secara fisik  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  manusia  seperti  transportasi  umum,  air, bangunan,  serta  fasilitas  publik  lain  (Setiawan,  2018).  Maka  dapat  disimpulkan  bahwa pembangunan  infrastruktur  menjadi  salah  satu  bagian    peradaban  manusia  masa  kini yang senantiasa dikembangkan untuk menunjang aktifitas kegiatan sehari-hari.
Dalam  suatu  masyarakat    diperlukan  suatu  pengelolaan  yang  terencana  dengan baik agar tujuan hidup dapat tercapai (Iskandar, 2007). Pada pembangunan infrastruktur desa Implementasi dari kebijakan yang ada berdasar pada bentuk program yang menjadi proyek  beberapa  kegiatan  pelaksanaan  (Nugroho,  2016).  Untuk  meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah, dan dalam rangka pemenuhan tuntutan yang makin  beragam.  Penyelesaian  dan  pengendalian  ini  bisa  dilaksanakan  dengan mengevaluasi kebijakan implementasi(Rusliandy, 2022). Kepuasan masyarakat terhadap program  yang  ada  berkaitan  dengan  hubungan  kepercayaan  masyarakat.  Harbani Pasolong  menjelaskan  makin  bagus  kepemerintahan  dan  layanan  berkualitas  dapat menyebabkan kepercayaan yang tinggi (high trust)”.
Kepercayaan  ini  dapat  bertambah  jika  masyarakat  dilayani  dengan  baik  dan diberikan  layanan  yang  memuaskan  (Harbani  Pasolong,  2010).  Dalam  tahapan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 519
kebijakan  publik,  implementasinya  kebijakan  publik  sebagai  tahap  penting  dan  harus dijalankan  untuk  mendapatkan  hasil  kebijakannya.  Tentunya  pada  tahap  implementasi diperoleh  variabel  terkait  dengan  kesuksesan  implementasi  tersebut  agar  dapat mempermudah  dalam  proses  revisi  tahapan  implementasinya  (Abdussamad  et  al., 2022).
Keberhasilan  dari  suatu  implementasi  kebijakan  dijelaskan  oleh  Merilee  S. Grindle  bahwa  mendapat  pengaruh  dari  isi  kebijakan  dan  lingkungan  implmentasinya (AG,  2011).    Pelayanan  publik  sebagai  dasar  pemerintah  menyelenggarakan pemerintahannya  dengan  baik  sebab  menjadi  faktor  utama  praktik  tata  pengelolaan  di Indonesia.  Konteks  pelayanan  ini  merupakan  pelayanan  umum  yang  menomorsatukan kepentingan umum, memudahkan pelayanan, dan memuaskan publik (Sari & Mardhiah, 2022).  Di  sisi  lain  mengemukakan  bahwa,  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik, setidaknya  instansi  pemerintahan  sebagai  pelaksana  pelayanan  harus  memiliki  4  item pembentuk  layanan  publik,  di  antaranya:  Pemberi  layanan,  penerima  layanan,  bentuk layanan  dan  feedback  balik  positif  yang  diberikan  oleh  objek  layanan  sebagai  bentuk respon dari kepuasan layanan yang telah diberikan (Tanjung & Fadhly, 2022).
Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  untuk  pembangunan  infrastruktur  yakni pada  Program  Program  SAMISADE  (Satu  Miliar  Satu  Desa)  sebagai  Bantuan Keuangan  Infrastruktur  Desa  agar  terdapat  pembangunan  desa  bisa  transparan.  Dari aspek  regulasi  program  ini  disusun  dalam  Perbup  Bogor  No.  100  Tahun  2021  tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa yang disahkan pada 1 November 2021. Fasilitasi Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa ini dimaksudkan sebagai stimulan bagi masyarakat  desa  untuk  lebih  mempercepat  pembangunan  infrastruktur  desa  agar  dapat mendorong dan mendukung terwujudnya kemandirian desa.
Program  SAMISADE  semestinya  dapat  berjalan  pada  tahun  2019  namun  karena berbagai pertimbangan yang diperlukan kajian dari segi hukum serta anggaran sehingga baru  bisa  berjalan  pada  tahun  2021  dengan  anggaran  Rp.  372  miliar  untuk  415  desa. Program  Pembangunan  melalui  SAMISADE  bukan  hanya  untuk  infrastruktur  jalan, antara  lain  untuk  irigasi,  TPT  (Tembok  Penahan  Tanah),  Saluran  Irigasi  serta  menara seluler.  Dalam  pengerjaannya  melibatkan  masyarakat  desa  sehingga  dapat  dirasakan warga  yang  ikut  membangun  secara  merata.  Cakupan  wilayah  dari  Kabupaten  Bogor yang mendapat bantuan program SAMISADE adalah desa-desa yang ada di Kecamatan Ciawi  yang  berjumlah  13  Desa.  Pada  tahun  2021  keseluruhan  jumlah  Desa  tersebut sudah mengajukan program SAMISADE dan sebagian sudah terealisasi pembangunannya.
Namun  ditemukan  terdapat    persoalan  di  Desa  yang  ada  di  Kecamatan  Ciawi yakni  robohnya  kontruksi  tembok  penahan  tanah  (TPT)  yang  dibangun  dari  program SAMISADE  tahun  2021  di  Desa  Bendungan.Kasus  serupa  juga  ditemukan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 520
pembangunan  TPT  roboh    di  Desa  Galuga  Cibungbulang.  Adanya  permasalahan pembangunan  infrastruktur  yang  dibiayai  dari  program  SAMISADE  dimungkinkan kurangnya  pengawasan  dari  sisi  perencanaan,  penggunaan  anggaran  hingga pendampingan teknis kontruksi. Disisi lain, ada indikasi pengerjaan SAMISADE tahun 2021 di Desa Bendungan dikerjakan pihak ketiga oleh TPK (Tim Pelaksana  Kegiatan) tanpa  melakukan  lelang  secara  resmi,  sehingga  kuantitas  anggaran  berkurang  yang berujung  terhadap  terjadinya  pengurangan  kualitas  pembangunan.  Sedangkan  dalam informasi  sumber  media  lain  ditemukan  bahwa  program  SAMISADE  pembangunan jalan di Desa Cibedug Kecamatan Ciawi tidak berjalan sesuai dengan yang dicanangkan karena dibangun di kawasan yang tidak ada pemukiman warga.
Pada  permasalahan  tersebut,  terlihat  bahwa  adanya  kesalahpahaman  dalam membangun  infrastruktur  dari  segi  penggunaan  lahan  untuk  pembangunan.  Program SAMISADE  dikhususkan  untuk  membangun  di  lahan  milik  desa,  dijelaskan  dalam Juknis  SAMISADE  bahwa  prioritas  jenis  kegiatan  yang  didanai  oleh  bantuan infrastruktur  desa  adalah  jalan  desa.  Maka  akan  menjadi  penyimpangan  jika  program pembangunan tersebut digunakan pada jalan perseorangan.
Untuk  itu  dalam  penelitian  ini  akan  menelaah  lebih  tentang  implementasi kebijakan  pembangunan  melalui  program  SAMISADE  di  Kecamatan  Ciawi.  Idealnya dengan  bantuan  dana  yang  besar  maka  pembangunan  bisa  sukses,  tetapi  perlu  dikaji lebih  dalam  apakah  program  ini  benar  sudah  dirasakan  oleh  masyarakat,  serta  tepat sasaran  sehingga  dengan  terbangunnya  infrastruktur  masyarakat  juga  mendapat penghasilan,  pemberdayaan  ekonomi  dan  menunjang  sektor riil  yang  diharapkan  lebih maju kedepannya.
Implementasi  kebijakan  dimulai  melalui  keputusan  dan  diwujudkan  dalam tindakan berupa program-program  yang dirumuskan dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Program SAMISADE perlu dilakukan analisis secara  mendalam  Untuk  mengetahui  sejauh  mana  implementasi  tersebut  dalam menganalisis  implementasi  Kebijakan  SAMISADE.  Sedangkan  untuk  Indikator  Survei Kepuasan  Masyarakat  Berdasarkan  PERMENPAN  No.  14  Tahun  2017  tentang pedoman  penyusunan  survei  kepuasan  masyarakat.  Berdasarkan  hal  tersebut, digambarkan kerangka pemikiran yaitu:

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 521
Dapat  disimpulkan  jika  penelitian  berikut  untuk  menganalisis  implementasi kebijakan  melalui  program  SAMISADE  dan  untuk  mengetahui  respon  kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Ciawi.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  berikut  yaitu kualitatif  agar  lebih menggali data untuk pengukuran survey IKM (Indeks  Kepuasan Masyarakat secara kuantitatif. Penelitian  ini  menggunakan  desain  deskriptif  mixed  antara  kualitatif  dengan  kuantitatif  (R.  & Maesaroh,  2014).  Dalam  penelitian  ini  pada  tahap  pertama  peneliti  mengumpulkan  dan menganalisis  implementasi  kebijakan  pada  program  SAMISADE  menggunakan  data  kualitatif. Selanjutnya  untuk  mengambarkan  fenomena  dan  hasil  temuan  dilapangan  selain  menggunakan wawancara  didukung  juga  dengan  membagikan  angket  IKM.  IKM  merupakan  perolehan  data informasi  dari  hasil  pengukuran  secara  kuantitatif  dan  kualitatif  terkait  kepuasaan  masyarakat yang diperoleh hasil dari pendapat masyarakat untuk memperoleh layanan dari pelayanan publik (Kependudukan et al., 2020).
Penentuan informan dengan teknik purposive sampling. Menurut  (Sugiyono, 2016) yaitu menentukan  sampel  yang  memiliki  tujuan  dan  dipertimbangkan.    Informan  kunci  pada penelitian  ini  yaitu  Camat  dan  Sekretaris  kecamatan  Ciawi  Kabupaten  Bogor,  dan  informan pendukung  yaitu  Kepala  Seksi  Ekonomi  dan  Pembangunan  (Kasi  Ekbang),  Unit  Pelaksana Teknis (UPT) PUPR yang  juga  merupakan tim  verifikasi Wilayah di 4 Kecamaan yaitu Ciawi, Megamendung,  Cisarua,  Caringin.  Kepala  Desa,  Badan  Pengawas  Desa  (BPD),  serta Kasi/Kabid dari DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa) yang menangani SAMISADE. Analisis  data  meliputi  mereduksi,  menyajikan,  menyimpulkan  penelitian  serta  triangulasi (Wahab, 2015).
Berdasarkan  pada  hasil  observasi  pembangunan  sudah  dilaksanakan  pada  tahun  2021, dari jumlah 13 Desa di Kecamatan Ciawi terdapat 4 desa yang  mendapat  bantuan dana sebesar Rp.1  Milyar  yaitu  Desa  Cibedug,  Desa  Jambuluwuk,  Desa  Bendungan  dan  Desa  Pandansari yang  berjumlah  9.748  populasi  kepala  keluarga.  Teknik  penentuan  sampel  menggunakan metode Cluster  Random  Sampling dikarenakan  populasi  yang  cukup  luas.  Pada  penyampelan jenis  ini,  populasi  dibagi  klaster.  Maka  dengan  populasi  masyarakat  Desa  Cibedug,  Desa Jambuluwuk,  Desa  Bendungan  dan  Desa  Pandansari  9.748  jumlah  kepala  keluarga  diperoleh sampel  sebanyak  99  orang.  Khusus  pengukuran  IKM  dilakukan  sesuai  Keputusan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Tahun  2017  Nomor  14  yaitu  diawali  dengan  mencari  nilai rata-rata (NRR) yakni:
N= Bobot Nilai Perunsur
Setelah diperoleh bobot NRR tertimbang dari tiap indikator, digunakan pada pengukuran indeks dengan rumus berikut:
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 522
Lembaga Penelitian dan Pengabdian para Masyarakat                    ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                                 ISSN: 2715-9671 (Online)
Hasil yang diperoleh dikonversi dinilai dasar 25, yakni:
Selanjutnya interpretasi hasil indeks dikonversikan yakni:
Tabel 1. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Sebagaimana  tercantum  dalam  pasal  1  ayat  18  disebutkan  bantuan  keuangan  untuk infrastruktur  desa  yaitu  bantuan  keuangan  langsung  dari  pemerintah  daerah  yang  dikhususkan untuk  membiayai  pembangunan  desa,  peningkatan  atau  rehabilitasi  infrastruktur  desa. Implementasi  Kebijakan  Pembangunan  Melalui  Pogram  SAMISADE.  Dimensi  Implementasi dalam  penelitian  ini  mengarah  kepada  teori    Merilee  S.  Grindle:  Isi  kebijakan  yakni  muatan kebijakan berisi substansi dalam kebijakan publik: Kepentingan-kepentingan yang berpengaruh.
Dari  segi  kepentingan  yang  berpengaruh  kecamatan  ciawi  selaku  tim  verifikasi penyelenggaraan  program  SAMISADE  ini  dalam  proses  pengajuannya  diawali  dengan musyawarah  pembangunan  desa  (Musrenbangdes)  pertemuan  ini  menentukan  titik pembangunan  sebelum  kemudian  dibuat  dalam  bentuk  proposal  pengajuan  dari  desa.  setelah tahap itu selanjutnya ajuan tersebut akan masuk ke SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dan  akan  ada  pengecekan  di  tingkat  kabupaten  sebelum  proses  penganggaran  di  Kabupaten sampai tahap pencairan. Dinas DPMD Kabupaten Bogor selaku dinas terkait pengelola regulasi program  SAMISADE  akan  mengarahkan  sejauh  mana  komitmen  desa  dalam  menyelesaikan pekerjaan  serta  mengarahkan  dalam  hal  pembangunan  konstruksi,  sehingga  diperlukan  tenaga ahli dalam hal ini UPT PUPR setempat yang mengarahkan spesifikasinya, serta titik-titik lokasi yang memang harus dikerjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal ini dibuktikan berdasarkan dari hasil penelitian  (Ramadhan & Paujiah, 2021) bahwa  dari  berbagai  perusahaan  besar  yang  ada.  Tapi  dalam  masalah  yang  dihadapi masyarakat  meliputi  infrastruktur  yang  buruk  dan  memperlambat  kegiatan  ekonomi. Penyelesaian  permasalahan  berikut  yakni  dengan  program  SAMISADE  dari pemerintah,  dengan  rencana  program  yang  dapat  mempermudah  lalu  lintas  di  daerah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 523
tersebut  dan  manfaat  lain  misalnya  menghubungkan  jalan  desa  dan  jalan  kabupaten. Dari  peristiwa  ini,  maka  harus  diawasi  dan  dibimbing  dengan  menerapkan  ekonomi pembangunan.
Jenis  manfaat  yang  diperoleh  dari  pengimplementasian  program  SAMISADE diantaranya  yaitu  membuka  akses  wilayah,  hal  ini  dalam  rangka  kemudahan aksesabilitas  masyarakat  terutama  tingkat  pedesaan  dalam  peningkatan  kualitas  jalan Desa. Dalam  bidang ekonomi  misalnya akses  masyarakat untuk ke sawah dan  menjual hasil  tani  ke  pasar  dipermudah.  Maka  dengan  akses  jalan  yang  baik  dapat  juga memangkas rute yang dilewati. Derajat perubahan  yang hendak dicapai. Pada program SAMISADE  di  Kecamatan  Ciawi  derajat  perubahan  yang  ingin  dicapai diantaranya:(1)Terbukanya  akses  wilayah;  (2)  Meningkatnya  IKM  (Indeks  Kepuasan Masyarakat)  terhadap  pemerintah  daerah;(3)Tanah  disekitar  lokasi  menjadi  lebih bernilai  karena  terbukanya  akses  jalan  terutama  pelebaran  jalan  dengan  betonisasi maupun  aspal;  (4)  Wilayah  terpencil  menjadi  jalan  utama  yang  bisa  dilalui;(5) Penguatan tebingan untuk area wilayah berbukit.

## Letak Pengambilan Keputusan
Pada  letak  pengambil  keputusan  kebijakan  program  SAMISADE  di  Kecamatan Ciawi  masing-miasng  informan  memiliki peran. Tim verifikasi  Kecamatan Ciawi  yang dipimpin  oleh  camat  memverifikasi  dari  mulai  penyampaian  proposal,  pencairan keuangan,  pelaksanaan  sampai  pelaporan  dan  pertanggungjawaban.  tim  verifikasi kecamatan  memiliki  peran  yang  cukup  besar.  Dalam  proses  perencanaan,  Camat  dan tim  verifikasi  kecamatan  akan  mencermati  usulan  dalam  melakukan  verifikasi  atas usulan  desa.  Kemudian  camat  menyampaikan  rekapitulasi  permohonan  pengajuan kepada Kepala DPMD Kabupaten Bogor.
Selanjutnya  Dinas  PMD  Kabupaten  Bogor  berperan  dalam  mengumpulkan  data hasil  verifikasi  serta  melaporkannya  kepada  Ketua  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daerah (TAPD). UPT DPUPR memiliki peran teknis yang strategis pada kegiatan SAMISADE yaitu  melakukan  verifikasi  administrasi,  Verifikasi  lapangan  dan  terakhir  verifikasi teknis. Untuk Verifikasi  Adminstrasi , pihak UPT Dinas PUPR juga  memeriksa semua berkas  dan  proposal  termasuk  RAB  (Rencana  Anggaran  Biaya)  yang.  Kemudian Verifikasi lapangan, petugas UPT mengecek ke lapangan titik yang diajukan sesuai atau tidak dalam proposal. Dan terakhir Verifikasi Teknis yang tujuannya memberikan saran teknis atas kegiatan proyek yang sedang berjalan. Dalam hal ini PUPR memiliki 2 kaki yakni  sebagai  tim  verifikasi  dan  kaki  lainnya  sebagai  pelayan  masyarakat  terkait masalah infrastruktur atau unit pelaksana teknis tempat berkonsultasi bagi masyarakat.

## Pelaksana Program
Pelaksana  kebijakan  program  SAMISADE  yaitu  desa  di  Kec.  Ciawi  dengan sistem swakelola masyarakat, namun dalam swakelola tetap diperlukan tenaga ahli atau
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 524
konsultan  yang  paham  tentang  konstruksi  dalam  pembangunan.  Dalam  Program SAMISADE pihak desa boleh merekrut pelaksana tugas atau tenaga teknis di luar Dinas PUPR,  sesuai  amanat  dalam  Peraturan  bupati  selain  itu  di  desa    sudah  dibentuk  TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).  Sumber daya  yang digunakan Untuk mengimplementasikan program SAMISADE diantaranya yaitu: (1) Sumber daya manusia (SDM) diantarannya yaitu  Tim  verifikasi  (Terdiri  dari  Kecamatan  dan  UPT  PUPR)  serta  TPK  (Tim Pelaksana Kegiatan) terdiri dari  2 unsur 1 perangkat  desa 1 lembaga permasyarakatan desa.  Selanjutnya  ada  perangkat  desa  yaitu  para  Kasi,  Para  Kadus  serta  unsur kemasyarakatan seperti LPM, RT, RW. TPK berjumlah  berjumlah 6 orang, jika dalam pelaksanaan  anggota  TPK  ini  tidak  ada  tenaga  ahli,  maka  Desa  dapat  merekrut  pihak ketiga sebagai tenaga ahli atau konsultan, (2) Sarana prasarana penunjang pembangunan seperti  hotmix,  beton  K250,  campuran-campuran  dolax,  air  pasir  seta  takaran  semen, pengaspalan.  (3)  Anggaran  yang  tertuang  sesuai  (RAB)  yang  disusun  oleh  desa,  serta sudah  diverifikasi  oleh  tim  verifikator  di  kecamatan.    Lingkungan  Kebijakan  atau respresentasi dari lingkungan berupa: Kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi aktornya.
Program  SAMISADE  diawali  dengan  sosialisasi  kepada  pemerintah  pusat maupun  kepada  TPK.  Para  pemangku  kepentingan  berkomitmen  mensukseskan program  ini.  Proposal  SAMISADE  disertakan  dengan  keabsahan  kepemilikan  tanah bahwa  yang  akan  dibangun  merupakan  jalan  desa  dengan  tujuan    mensejahterakan masyarakat.Strategi  yang  dijalankan  kecamatan  ciawi  yaitu  dengan  mengundang  rapat khusua terkait SAMISADE, dengan melibatkan tenaga ahli dari DPMD dan Inspektorat agar  dalam  pelaksanaanya  ada  pemahaman  bersama  dari  sisi  perencanaan,  persiapan tidak  ada  kendala  secara  administrasif  maupun  pelaksanaan  dilapangan  sehingga  hasil akhirnya bisa lebih optimal sesuai dengan perencanaan.

## Karakteristik Lembaga
Pada  karakteritstik  Institusi  dan  rezim  yang  berkuasa,  Institusi  yang  menangani program  SAMISADE  dari  mulai  Pemerintah  Kabupaten  Bogor  melalui  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  sampai  ke  kecamatan  ciawi  sepakat  bahwa pelaksanaan  program  harus  dilakukan  secara  profesional  sesuai  dengan  kebijakan  dan ketentuan  yang  sudah  ada  sesuai  dengan  visi  program  untuk  kesejahteraan  masyarakat desa.Tingkatan  patuh  serta  responnya  tim  pelaksana.  Pada  tingkat  patuh  serta  daya tanggap  implementasi  kebijakan  program  SAMISADE    dilihat  dari  sudut  pandang kecamatan,  tingkat  kecamatan  berupaya  mensosialisasikan  program  ke  Desa,  sebelum masyarakat  mengajukan  dan  menyatakan  titik  lokasi  pembangunan  SAMISADE,  di tingkat desa melakukan musyawarah dusun dengan seluruh kepala dusun selanjutnya di Desa  mengadakan  kembali  musyawarah  desa  sehingga  kemudian  ditetapkan  bahwa jalan tersebut akan ditetapkan untuk SAMISADE.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 525
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  Kepatuhan  dan  daya  tanggap  di  Desa berdasarkan  dari  informasi  yang  disampaikan  dari  Kecamatan.  Dari  sudut  pandang Dinas DPMD Kabupaten Bogor, tingkat kepatuhan dan daya tanggap masyarakat sudah baik  hanya  masih  ada  beberapa  data  Pengajuan  Desa  untuk  SAMISADE  yang ditemukan  kurang  lengkap,  sehingga  ada  pengembalian  berkas  yang  harus  diperbaiki. Tentu  ini  akan  memakan  waktu  kembali  dari  yang  seharusnya  pengajuan  bisa diselesaikan  dengan  cepat. Pada  perspektif  berikut,  program  SAMISADE  adalah  starategis. Karena  keadaan  dari  desa  di  Kab.  Bogor  belum  maksimal.  Keadaan  yang  ada  yaitu  dalam batasan  tertentu,  bahkan  sebagai  titik  lemah,  yang  disebabkan  narasi  miskin  dan  bodoh  untuk sebuah desa. Infrastruktur dan SDM didalamnya menyebabkan desa menjadi pemiliki kekayaan Kab. Bogor tidak bisa diolah dengan baik, hingga masyarakat memilih berpndah ke kota (Yasin, 2020).

## Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Ciawi
Pembangunan  merupakan  pertumbuhan,  pertumbuhan  sebagai  kemampuan sebuah  negara  untuk  berkembang  dengan  mencakup  semua  aspek  kehidupan. Pembangunan  merupakan  serangkaian  usaha  yang  sadar  dilaksanakan  dalam  keadaan yang  baik,  menjadi  dambaan  masyarakat,  dan  pertumbuhan  didalamnya  dapat  terjadi, dimana  tidak  muncul  sendiri  dan  kebetulan,  maka  hal  ini  membutuhkan  sebuah  usaha nyata  untuk  dilaksanakan.  Pembangunan  sebagai  sebuah  rencana  yang  disusun  dengan baik (Simbolon et al., 2021).
Kebijakan  merupakan  rangkaian  aktivitas  yang  diusulkan  individu,  kelompok, ataupun  pemerintah  dalam  sebuah  lingkungan  dengan  disertai  ancaman  dan  peluang, kebijakan yang menjadi usulan ini berfungsi memanfaatkan potensi dan menyelesaikan hambatan untuk dapat mendapatkan tujuannya (Nurdin & Rorimpandey, 2019). Hakikat pembangunan  merupakan  pembangunan  masyarakat  ataupun  bangsa  dengan menyeluruh,  untuk  mendapatkan  kesejahteraan.  Agar  dapat terjadi  pembangunan  yang baik, SDM didalamnya harus memiliki pendidikan dan moral yang baik.
Agar  pembangunan  lebih  efektif  maka  SDM  harus  mempelajari  sejarah  bangsa agar  dapat  belajar  dari  pengalaman  agar  tidak  melakukan  kesalahan  yang  sama.  Serta pembangunan  yang adil  yakni terdapat keadilan untuk  manusia dan  alam dengan tetap melestarikan  lingkungan.  Serta  keadaan  SDM  dan  SDA  yang  harus  lebih  baik  maka pembangunan ini akan lebih baik dan dapat berkelanjutan (Simbolon et al., 2021). Singh dan  Steinberg  (Sadikin  et  al.,  2021)  menjelaskan  jika  pembangunan  infrastruktur  yang dipadukan  dalam  skala  permukiman  kota.  Maka  dibutuhkan  studi  kebijakan  untuk pertimbangan kriteria dan indikator pembangunan yang baik berdasarkan dari kebijakan yang ada serta melaksanakan feedback untuk stakeholder agar menguji  hasil kebijakan dari proses metodologi yang dipakai.
Dalam  pembangunan  infrastuktur  Desa  bersinergi  dengan  pemerintah  dan masyarakat, di tingkat kecamatan terutama untuk tahap perencanaan awal pembangunan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 526
melalui  Musrenbangdes  (Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Desa).  Proses  rencana pembangunan  berasal  dari  usulan  tiap  desa.  Pembangunan  infrastruktur  di  Kecamatan Ciawi  dari  adanya  program  SAMISADE  menghasilkan  beberapa  pembangunan diantaranya  pembangunan  Tembok  Penahan  Tanah  (TPT),  Betonisasi  Jalan  Desa, Pembangunan  Drainase  dan  Saluran  Irigasi,  Pembangunan  Jalan  Desa  dan  Jembatan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari jumlah 13 Desa Kecamatan Ciawi semua Desa  sudah  melaksanakan  pembangunan  infrastruktur  sesuai  dengan  kebutuhan  desa dengan jumlah 20 titik lokasi pembangunan. Dengan kondisi kontur tanah di Kecamatan Ciawi  yang  banyak  berupa  tebingan  sehingga  perlu  penguatan  dalam  menstabilkan kondisi  tanahpada  tebingan  maka  dana  pembangunan  SAMISADE  lebih  banyak terserap untuk pembangunan (TPT).
Namun Salah satu wilayah Desa di Kecamatan Ciawi yang membangun TPT yaitu Desa  Bendungan.  Pembangunan  TPT  di  Desa  Bendungan  ditemukan  roboh  setelah belum lama selesai dari jangka waktu pembangunannya. Kasus gagal konstruksi secara teknis  di  wilayah  Kecamatan  Ciawi  ini  sempat  diperiksa  oleh  inspektorat  dan  dikaji, hasil  kajiannya  sudah  dikoordinasikan  dengan  Tim  Verifikasi  UPT  PUPR  dan menyarankan  untuk  penanganan  lanjutan  yakni  dengan  dipasang  selimut  atau  beton decking.  Sehingga  Kendala  atau  hambatan  yang  dihadapi  kecamatan  ciawi  salah satunya  yaitu  desa-desa  banyak  yang  bermasalah  pada  perencanaan  hal  ini  terkait dengan pengerjaan oleh pekerja yang kurang memahami tentang konstruksi bangunan.
Dari  segi  perencanaan  pada  pembangunan    belum  menggunakan  konsultan perencana  dan  masih  direncanakan  oleh  desa  sendiri  sehingga  ditemukan  kasus  gagal konstruksi.  Selain  itu  pada  SAMISADE  tahun  2021  kurangnya  koordinasi  antar  tim verifikasi  dan  masih  lemahnya  pengawasan.  Pengawasn  baru  berjalan  di  tahap  2  saat pembangunan sudah berjalan 60%. Hal ini dimungkinkan pada SAMISADE awal tahun 2021  yang  merupakan  program  baru,  namun  seiring  berjalannya  waktu  dan  adanya evaluasi  dengan  dikuatkan  dengan  peraturan  bupati  yang  baru,  sehingga  berjalannya program SAMISADE lebih baik.

## Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat pada Program SAMISADE
Untuk  penyelenggaraan  layanan  publik  yang  baik  dibutuhkan  untuk  mengetahui perkembangan kinerja  layanan publik dari  instansi terkait yang  menjadi penyelenggara melalui  kegiatan  menyusun  indeks  kepuasan  masyarakat  secara  periodik.  Indeks kepuasan  ini  menjadi  ukuran  dalam  penilaian  tingkat  kualitas  layanan  dari pemerintahan.  Dan  dari  data  indeks  yang  ada  bisa  menjadi  bahan  untuk  menilai  unsur layanan  yang  harus  diperbaiki  dan  dapat  mendorong  tiap  unin  pelayan  agar  dapat meningkatkan pelayanannya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021).
Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur melalui Program SAMISADE  yang  telah  dipaparkan  akan  bermuara  pada  masyarakat  yang  merasakan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 527
langsung  dampak  dari  kebijakan  tersebut.  Sebanyak  99  responden  memberikan tanggapan pada variabel kepuasan masyarakat adalah sebagaimana yang tergambar pada tabel.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  dari  unsur  tersebut  didapatkan  hasil  skor  sebesar 91,23 artinya mutu pelayanan A dikategorikan SANGAT BAIK.
Tabel 2. (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat Per-Unsur Pelayanan
Dari  tabel  2  tersebut  terlihat  unsur  dengan  Nilai  (NRR)  tertinggi  yaitu  Produk Spesifikasi  Jenis  Pelayanan,  (3,737).  Sedangkan  yang  terendah  yaitu  Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan (3,535). Sedangkan pada Nilai Rata-Rata seluruh unsur >3,649  yang  artinya  penilaian  masyarakat  pada  program  SAMISADE  di  Desa-Desa Kecamatan  Ciawi  pada  pelaksanaannya  dianggap    baik  dan  telah  puas  pada  unsur tersebut. Akan tetapi unsur dalam NRR posisi 3 terendah harus ditingkatkan.

## SIMPULAN
Implementasi kebijakan Pembangunan Melalui Program SAMISADE  pada tahun 2021  sebanyak  99%  sudah  terselesaikan  pembangunan  infrastruktur  sesuai  dengan pengajuan  yang  diajukan  oleh  desa.  Namun  dari  sisi  pengawasan  SAMISADE  tahun 2021  masih  kurang  bahkan  tidak  adanya  pengawasan  sama  sekali.  Dari  segi  peraturan program  yang  berjalan  pada  tahun  2021  dinilai  masih  belum  sama  pemahaman  antara masyarakat dengan regulasi  yang sudah ada. Pembangunan Infrastruktur di  Kecamatan Ciawi  dari  13  Desa  yang  mana  semua  Desa  sudah  melaksanakan  pembangunan infrastruktur  sesuai  dengan  kebutuhan  desa,  dengan  jumlah  20  titik  lokasi pembangunan.  Dengan  kondisi  kontur tanah  di  Kecamatan  Ciawi  yang  banyak  berupa tebingan  maka dana pembangunan SAMISADE  lebih  banyak terserap  pada pembuatan Tembok Penahan Tanah (TPT), untuk penstabilan keadaan tanah ditebing.
Pengawasan program SAMISADE di Kecamatan Ciawi sudah mulai diberlakukan di  tahun  2021  pada  saat  pencairan  tahap  kedua  serta  kendala  yang  terjadi  pada  saat proses  kegiatan  pembangunan  sudah  diselesaikan  sesuai  aturan  yang  ada.  Dari  hasil pengolahan  terhadap  99  kuesioner  didapatkan  dari  pengukuran  hasil  skor  Indeks
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 528
Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  pada  angka  Indeks  yakni  91,23  disimpulkan  jika kinerjanya  unit  pelayanan  pada  mutu  pelayanan  A  dikategorikan  SANGAT  BAIK, sebab  berada  di  nilai  interval  konversi  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  88,31  -  100,00. Unsur  dengan  Nilai  (NRR)  paling  tinggi  yakni  Produk  Spesifikasi  Jenis  Pelayanan, (rata-rata  3,737).  Dan  yang  paling  rendah  yaitu  Penanganan  Pengaduan,  saran  dan Masukan (rata-rata 3,535).
Implikasi  teoritis  pada  penelitian  ini  yaitu  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan, aspek  perencanaan  memegang  peranan  yang  sangat  penting  sehingga  implementasi kebijakan dapat diperhitungkan secara matang.selain itu agar kebijakan berjalan efektif, maka regulasi  yang ada perlu  lebih diperhatikan tanpa  banyak  merevisi peraturan agar persoalan  teknis  tidak  kerap  terjadi.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan kontribusi  yang  berimplikasi  pada  kebijakan  pembangunan  infrastruktur  pada  program SAMISADE  (a)  Sosialisasi  penyampaian  program  SAMISADE  seyogyanya diinformasikan secara berkala agar kesalahan yang ada lebih terminimalisir.
Hasil temuan di lapangan, ditemukan bahwa masyarakat masih terdapat kesalahan administrasi  dan  lain-lain  meski  sudah  ada  perbup  dan  juklak  juknis.(b)Tim  Verifikasi dari  Kecamatan  Ciawi danUPT PUPR agar  lebih  memaksimalkan kegiatan  monitoring dan  evaluasi  serta  koordinasi  antar  tim  verifikasi  dan  pendamping  desa  terhadap pelaksanaan  SAMISADE.  (c)  Desa  Penerima  Bantuan  Program  SAMISADE  agar dipastikan  memiliki tenaga ahli  atau konsultan perencana dan konsultan pengawas, hal ini untuk memastikan tidak terjadi kembali kesalahan konstruksi di kemudian hari yang menyebabkan kerugian material serta harus kembali dilakukan pengerjaan.
Saran  dari  hasil  penelitian  yaitu:  (1)  sebaiknya  desa  yang  mendapatkan  dana SAMISADE  melaksanakan  amanat  dalam  peraturan  bupati  yang  sudah  tertera  mulai dari  adanya  konsultan  perencana,  serta  konsultan  pengawas  agar  pengerjaan pembangunan proyek SAMISADE lebih dapat termonitoring dan evaluasi juga berkaca pada  kasus  sebelumnya  dimana  bangunan  yang  roboh  karena  kurangnya  tenaga  ahli dalam  memperhitungkan  kualitas  pembangunan  dengan  baik.  (2)  sebaiknya  koordinasi serta  komunikasi  antar  tim  verifikasi  dan  antar  tim  pelaksana  kegiatan  lebih ditingkatkan.  untuk  meningkatkan  kepuasan  masyarakat,  (3)  perlu  adanya  keterbukaan terhadap  masyarakat  tentang  dana-dana  apa  saya  yang  didapatkan  oleh  Desa  yang berguna  dalam  pembangunan  bagi  masyarakat,  (4)  saran  pengembangan  penelitian kedepan  agar  menggunakan  variabel  di  luar  kepuasan  masyarakat  serta  disarankan untuk  melakukan  perluasan  wilayan  penelitian  agar  penelitian  ini  tetap  bisa dilaksanakan  jangka  panjang  pada  program  pemerintah  sejenis  yang  menggunakan anggaran yang sangat besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdussamad,  J.,  Tui,  F.  P.,  Mohamad,  F.,  &  Dunggio,  S.  (2022).  Implementasi Kebijakan  Pengelolaan  Sampah  Melalui  Program  Bank  Sampah  Di  Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya  Manusia,  Administrasi  Dan  Pelayanan  Publik , 9 (4),  850–868. https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.504
AG, S. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep. teori dan aplikasi) . Pustaka Pelajar.
Digdowiseiso, K. (2020). Teori Pembangunan Daerah .
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo
Volume 10 Nomor 2, 2023
Page 529
Iskandar,  A.  (2007).  Analisis  Praktik  Manajemen  Sumberdaya  Keluarga  dan
Dampaknya  Terhadap  Kesejahteraan  Keluarga  di  Kabupaten  da  Kota  Bogor. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 1 (3), 81–98. https://doi.org/https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5924
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) .
Kependudukan, D., Sipil, D., & Situbondo, K. (2020). Masyarakat . Nugroho,  R.  (2016). Kebijakan  Publik:  Formulasi,  Implementasi  dan  Evaluasi .  Elex Media Komputindo.
Nurdin,  I.,  &  Rorimpandey,  M.  C.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Program Pembangunan  Infrastruktur  Pedesaan  (Ppip)  Di  Desa  Lopana  Satu  Kecamatan Amurang  Timur  Kabupaten  Minahasa  Selatan. TRANSFORMASI:  Jurnal Manajemen Pemerintahan , 1–13. https://doi.org/10.33701/jt.v11i1.630
R., N., & Maesaroh, N. (2014). Analisis Indeks  Kepuasan Masyarakat  (Ikm) Terhadap Kualitas  Pelayanan  Di  Puskesmas  Bandarharjo  Di  Kecamatan  Semarang  Utara. Journal of Public Policy and Management Review , 3 (2), 281–290.
Ramadhan,  D.  P.,  &  Paujiah,  E.  (2021).  Pemberdayaan  Desa  melalui  Peningkatan Infrastruktur  di  Kabupaten  Bogor. Proceedings  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung , November , 64–70.
Rusliandy,  R.  (2022).  Evaluasi  Implementasi  Kebijakan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil Daerah. Ideas:  Jurnal  Pendidikan,  Sosial,  Dan  Budaya , 8 (1),  127. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.629
Sadikin,  S.,  Hannan,  S.,  &  Sunani,  U.  (2021).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di  Kecamatan  Ulumanda. Journal  Peqguruang:  Conference  Series , 3 (2),  834. https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2215
Sari, F. J., & Mardhiah, N. (2022). Inovasi Pelayanan Publik Izin Mendirikan Bangunan Di  Kota  Bukittinggi. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9 (4), 754–765. https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.443 Simbolon,  D.  S.,  Sari,  J.,  Purba,  Y.  Y.,  Siregar,  N.  I.,  Salsabilla,  R.,  &  Manulang,  Y.
(2021).  Peranan  Pemerintah  Desa  Dalam  Pembangunan  Infrastruktur. Jurnal
Kewarganegaraan , 5 (2), 295–302. https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) . Alfabeta. Tanjung, F. M., & Fadhly, Z. (2022). Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat  Kabupaten  Aceh  Selatan. Publik:  Jurnal  Manajemen  Sumber  Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik , 9 (4), 727–740. https://doi.org/10.37606/publik.v9i4.448 Wahab, S. A. (2015). Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik . Bumi Aksara. Yasin,  A.  (2020). Samisade,  Membangun  di  Jantung  Kabupaten  Bogor .  Antara Megapolitan. https://megapolitan.antaranews.com/berita/124328/samisade- membangun-di-jantung-kabupaten-bogor