## TANTANGAN ALKI UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA INDONESIA POROS MARITIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM

## Yuniarti Dwi Pratiwi 1
Abstrak:  Dalam  catatan  sejarah  terekam  bukti-bukti  bahwa  nenek  moyang  bangsa  Indonesia menguasai  lautan  Nusantara,  bahkan  mampu  mengarungi  samudra  luas  hingga  ke  pesisir Madagaskar  di  Afrika  bagian  selatan.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  nenek  moyang  bangsa Indonesia telah memiliki jiwa bahari dalam membangun hubungan dengan bangsa lain. Berangkat atas  dasar  inilah,  pemerintahan  lima  tahun  Presiden  Joko  Widodo-Jusuf  Kalla  mengusung  visi yang menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim” sebagai dasar investasi guna mengembalikan kejayaan masa lampau Indonesia di dunia maritim. Mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim bukan berarti tanpa hambatan. Hal ini mengingat sejak meratifikasi  United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan sejak berlakunya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), mau tidak mau menjadikan perairan Indonesia “terbuka” bagi kapal -kapal asing atau negara asing untuk  melaksanakan  hak  lintas  mereka  di  perairan  Indonesia.  Posisi  ini  juga  memberikan permasalahan  kompleks  baik  masalah  yang  berkaitan  dengan  ekonomi,  hukum,  keamanan,  dan pertahanan negara. Begitu banyaknya pekerjaan rumah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim, oleh karena itu dibutuhkannya instrumen hukum yang bersinergi.
Kata  Kunci:  UNCLOS  1982,  ALKI,  Poros  Maritim,  Hak  Lintas,  Perairan  Indonesia

## 1. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  memiliki  wilayah  perairan yang lebih luas daripada daratan. Oleh karena itu, peran wilayah laut menjadi sangat penting bagi  kehidupan  bangsa  dan  negara.  Bila  kita kembali  melihat  kepada  sejarah,  kerajaan Sriwijaya (Nusantara I) dan Kerajaan Majapahit  (Nusantara  II)  merupakan  contoh kejayaan  maritim  di  Nusantara.  Kejayaan Indonesia sebagai negara maritim dimasa lalu muncul  karena  paradigma  masyarakatnya yang mampu menciptakan visi maritim sebagai bagian utama dari kemajuan budaya, ekonomi, politik, sosial dan pertahanan. Mereka mempunyai ketajaman visi maritim yang tinggi terhadap  keunggulan  strategis  letak  geografis wilayah bahari Indonesia. Kemampuan tersebut dilakukan dengan segenap politicalwill pemimpin dan rakyatnya.
Bercermin  pada  masa  lalu,  Indonesia  pernah mencetak tinta  emas dengan kejayaan kerajaan  Sriwijaya,  Majapahit,  hingga  Demak, oleh  sebab  itu  Presiden  ketujuh  Republik Indonesia  Joko  Widodo  dipenghujung  pidato kepresidenannya  di  Gedung  DPR/MPR  pada hari  Senin,  20  Oktober  2014  menyampaikan
cita-citanya  mewujudkan  Indonesia  menjadi poros maritim dunia 1
Terkait  dengan  gagasan  poros  maritim  yang mengedepankan peran laut Indonesia, tak bisa dilepaskan  dari  hubungan  Indonesia  dengan dunia internasional. Ini merupakan konsekuensi  yuridis  karena  Indonesia  telah meratifikasi  United  Nations  Convention on  the Law  of  the  Sea(UNCLOS)  1982  sebagai hukum  positif  internasional,  yang  kemudian melahirkan Alur Laut Kepulauan Indonesia(ALKI).  ALKI  menjadi  representasi dari  luasnya  wilayah  perairan  yurisdiksi nasional  yang  berkaitan  erat  dengan  status Indonesia sebagai sebuah negara maritim.
ALKI  sendiri  merupakan  wilayah terbuka  yang membagi Indonesia dalam empat kompartemen  strategis.  Dari  segi  geografis, terletak pada posisi silang antara dua samudra yang  merupakan  jalur  penting  perdagangan dunia,  yaitu  Samudra  Hindia  dan  Samudra Pasifik.  Konsekuensi  logis  dari  sisi  geografis
1 Penulis: Yuniarti Dwi Pratiwi, S.H., Pemerhat i pertahanan, dapat dihubungi di yuniartiibbas@gmail.com
1 ParadigmaGeomaritimStrategiMewujudkan Indonesia SebagaiPorosMaritimDuniadalamPerspektifGeografi, BadanInformasiGeospasial, Hal. 18
ini  adalah  perairan  Indonesia  memiliki  nilai politik  dan  strategi  keamanan  yang  sangat penting  bagi  negara  lain.  Dari  segi  keamanan adanya  masalah  klasik  seperti  ancaman keamanan  laut  belum  dapat  terselesaikan hingga  kini.  Belum  lagi  tantangan  dari banyaknya  pelanggar  hukum  yang  pada akhirnya merugikan Indonesia.
Kenyataan  yang  dihadapi  inilah  kemudian menimbulkan  sebuah  tantangan  bagi  bangsa ini  dalam  menciptakan  visi  menjadi  poros maritim dunia. ALKI menjadi salah satu bagian yang  berpengaruh  dalam  memperjuangkan cita ‐ cita  ini.  Salah  satu  tantangan  ini  adalah sinergi  instrumen  hukum  positif  Indonesia terkait dengan perairan di wilayah Indonesia.

## 2. ISI PENELITIAN
2.1. Sejarah
Perkembangan

## Wilayah Kedaulatan NKRI
Perlu  kita  melihat  ke  belakang  sebentar tentang perkembangan wilayah laut Indonesia, bahwa  negara  Indonesia  merdeka  tanggal  18 Agustus 1945, sedangkan kalau kita memerhatikan tentang peraturan yang mengatur mengenai wilayah laut jauh sebelum negara  Indonesia  merdeka.  Peraturan  itu berkaitan dengan hak kepemilikan wilayah laut yakni  peraturan  yang  dikeluarkan  tentang klaim  wilayah  laut  tentang  jaraknya  yang diukur dari wilayah darat dari suatu negara.
Peraturan  wilayah  laut  Indonesia  pertama  kali ditentukan
dengan TerritorialeZeeenMarietiemeKringenOrdonanti e  (TZMKO)  peraturan  tentang  laut  teritorial yang  dibuat  pada  zaman  kolonial  Belanda tahun  1939.  Peraturan  ini  mengatur  bahwa klaim  terhadap  wilayah  laut  teritorial  negara Indonesia  yakni  3  mil.  Berdasarkan  konsepsi TZMKO  tahun  1939,  lebar  laut  wilayah perairan  Indonesia  hanya  meliputi  jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau  Indonesia.  Artinya,  antar  pulau  di Indonesia terdapat laut internasional/laut bebas/laut lepas yang memisahkan satu pulau dengan  pulau  lainnya.  Misalnya  antara  Pulau Jawa  dengan  Pulau  Kalimantan  dipisahkan dengan adanya laut bebas dan lain-lain. 2
Dengan  adanya  laut  bebas  antar  pulau-pulau di  Indonesia  tentunya  mengancam  persatuan dan kesatuan bangsa. Maka pasca kemerdekaan  Indonesia,  pada  tanggal  13
2 MemahamiHukumLaut Indonesia, NurYanto, Jakarta, Mitra Wacana Media, Hal. 13
Desember 1957 pemerintah Indonesia mengumumkan  Deklarasi  Djuanda.  Dalam Deklarasi Djuanda disebutkan bahwa:
“Bentuk  geografi Indonesia  sebagai  satu negara Kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau  mempunyai  sifat  corak  tersendiri.  Bagi keutuhan  teritorial  dan  untuk  melindungi kekayaan negara Indonesia semua kepulauan serta  laut  terletak diantaranya harus dianggap sebagai  kesatuan bulat. Penentuan  batas  laut territorial seperti termaktub dalam
TerritorialeZeenen Maritime
KringenOrdonnantie  1939  Pasal  1  ayat  (1) tidak  sesuai  lagi  dengan  pertimbangan – pertimbangan di atas karena membagi wilayah daratan Indonesia dalam bagian-bagian terpisah  dengan  territorialnya  sendiri-sendiri. Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  itu, maka  Pemerintah  menyatakan  bahwa  segala perairan  di  sekitar,  di  antara,  dan  yang menghubungkan  pulau-pulau  yang  termasuk negara  Indonesia  dengan  tidak  memandang daratan negara Indonesia dan dengan demikian  bagian  daripada  wilayah  pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan  mutlak  Indonesia.  Lalu-lintas  yang damai  diperairan  pedalaman  ini  bagi  kapal- kapal asing dijamin selamat dan sekedar tidak bertentangan  dengan/menganggu  kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan  batas  laut  territorial  yang  lebarnya 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan  titik-titik  ujung  terluar  pada pulau- pulau negara Indonesia.” 3
Selanjutnya  dalam  perkembangannya  dan dalam hubungan dengan masyarakat internasional, guna memperhatikan kepentingan  masyarakat  internasional  yaitu tetap  ada  untuk  lalu  lintas  laut  damai  bagi kendaraan asing di dalam perairan pedalaman Indonesia  terbuka  sekaligus  menegaskan bahwa  Pasal  1  ayat  (1)  angka  1  sampai dengan 4padaTerritorialeZeeenMarietiemeKringenOrd onantie(TZMKO)(Staatsblad 1939 No.442)
tidak berlaku lagi.Pemerintah Indonesia mengeluarkan  Undang-Undang  Nomor  4  Prp 1960  tentang  Perairan  Indonesia  tanggal  18 Februari 1960.
Dalam  hal  berlakunya  secara  internasional tentang  hak  klaim  terhadap  wilayah  laut territorial  baru  puncaknya  pada  tahun  1982
3 Konsep Negara KepulauanPerspektifHukumLautdanPenetapanGaris Batas Negara, IndienWinarwati, Setara Pres, Hal. 17
telah  disepakati  bahwa  lebar  laut  teritorial suatu negara 12 mil dengan adanya Konvensi Hukum  Laut/UNCLOS  1982.Dalam  konvensi hukum  laut  ini  negara  Indonesia  telah melakukan  ratifikasi  melalui  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  1985  tentang  Pengesahan UNCLOS 1982.
Dengan  adanya  klaim  terhadap  wilayah  laut sampai 12 mil laut territorial tersebut memberikan perluasan terhadap wilayah suatu negara  khususnya  negara  Indonesia,  dan negara-negara lain pada umumnya. 4

## 2.2. Kedaulatan  Negara  Indonesia  Pasca Meratifikasi UNCLOS 1982
Kedaulatan  atau  sovereignty  memiliki  arti kekuasaan  tertinggi  dalam  suatu  negara  yang di  dalam  negara  tersebut  tidak  dihinggapi adanya  kekuasaan  lain.  Pada  awalnya, kebulatan  dan  keutuhan  kedaulatan  tidak dapat  dibagi-bagi  dan  dipecah-pecah  serta tidak  dapat  ditempatkan  di  bawah  kekuasaan lain.  Akan  tetapi  arti  dan  makna  dari kedaulatan  kini  telah  mengalami  perubahan. Kedaulatan tidak lagi dipandang sebagai suatu yang  bulat  dan  utuh,  melainkan  dalam  batas- batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan. Pembatasan- pembatasan  ini  tidak  lain  adalah  hukum internasional.  Suatu  negara  yang  berdaulat harus  tetap  tunduk  pada  hukum  internasional serta  tidak  boleh  melanggar  atau  merugikan negara lainnya. 5
Dalam  konteks  kedaulatan  di  Indonesia, sebagai  konsekuensi  diratifikasinya  Konvensi Hukum  Laut  1982  (UNCLOS  1982)  Indonesia berkewajiban  untuk  menyediakan  Alur  Laut Kepulauan.  Kewajiban  ini  telah  diatur  dalam Pasal 47-53 Konvensi Hukum Laut 1982 Pasal 47 yang menyatakan bahwa negara kepulauan dapat  menarik  garis  pangkal  lurus  kepulauan (archipelagicbaselines).  Aturan  ini  kemudian ditransformasikan  kedalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1996 tentang  Perairan  Indonesia  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2002  tentang Hak  dan  Kewajiban  Kapal  dan  Peswat  Udara Asing  dalam  Melaksanakan  Hak  Lintas  Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan.
4 MemahamiHukumLaut Indonesia, NurYanto, Mitra Wacana Media, Hal. 15
5 Konsep Negara KepulauanPerspektifHukumLautdanPenetapan Batas Negara, IndienWinarwati, Setara Pres Hal. 35
Apabila  kapal  asing  yang  sedang  melakukan pelayaran  internasional  dalam  melaksanakan hak  lintas  melalui  ALKI  baik  kapal  niaga maupun  kapal  perang  dapat  melintas  tanpa harus  meminta  izin  terlebih  dulu  kepada pemerintah  Indonesia.  Termasuk  kapal  selam asing juga dapat melintas tanpa harus muncul dipermukaan  laut,  namun  hanya  dikhususkan pada  tiga  alur  laut  yang  telah  disepakati.  Jika melewati  alur  yang  telah  ditentukan  maka dianggap telah melakukan pelanggaran. Berikut  gambaran  peta  tiga  Alur  Laut Kepulauan  Indonesia  yang  telah  disetujui  dan disahkan  oleh  pemerintah  Indonesia  pada tahun 2002. 6
Secara  umum  Indonesia  memiliki  tiga  Alur Laut Kepulauan yaitu:
1. Alur Laut Kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur  Laut  Kepulauan,  untuk  pelayaran  dari Laut  Cina  Selatan  ke  Samudra  Hindia  atau sebaliknua,  melintasi  Laut  Natuna,  Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda, adalah Alur  Laut  Kepulauan  I  yang  garis  sumbunya merupakan  garis  yang  menghubungkan  titik- titik  penghubung  1-1  sampai  dengan  1-5 sebagaimana tercantum dalam Daftar Koordinat yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); 2. Alur Laut
Kepulauan yang dpat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi ke Samudra Hindia, atau sebaliknya, melintasi  Selat  Makasar,  Laut  Flores,  dan Selat  Lombok,  adalah  Alur  Laut  Kepulauan  II yang  garis  sumbunya  merupakan  garis  yang menghubungkan  titik-titik  penghubung  II-1 sampai  dengan  II-8  sebagaimana  tercantum dalam  daftar  koordinat  yang  dimaksud  dalam Pasal 12 ayat (2);
3. Alur Laut Kepulauan yang dapat dipergunakan untuk melaksanakan Hak Lintas Alur  Laut  Kepulauan  untuk  pelayaran  dari Samudra  Pasifik  ke  Samudra  Hindia  atau sebaliknya,  melintasi  Laut  Maluku,  Laut Seram,  Laut  Banda,  Selat  Omai,  dan  Laut Sawu,  adalah  Alur  Laut  Kepulauan  IIIA  yang garis  sumbunya  merupakan  garis  yang menghubungkan  titik-titik  penghubung  IIIA-1 sampai dengan IIIA-13, sebagaimana
6 Tantangan ALKI dalamMewujudkanCita-Cita Indonesia SebagaiPorosMaritim, IsmahRustam, UniversitasMataram, Indonesian Perspective, Vol 1 No. 1 (Januari ‐ Juni): 1 ‐ 21, Hal 18
tercantum dalam  daftar koordinat yang dimaksud Pasal 12 ayat (2). 7

## Gambar 1. Peta ALKI
Dengan  dibukanya  ALKI  I,  II,  dan  III  tentu membuka  pula  peluang  kehadiran  berbagai konsekuensi  keamanan di  perairan  Indonesia. Hal  ini  dikarenakan  ketiga  jalur  ALKI  tersebut jalur  strategis  dan  sangat  berarti  bagi  negara lain.  Jalur  itu  digunakan  oleh  banyak  negara untuk menopang kegiatan ekonomi mereka.
2.3. Kondisi Keamanan ALKI dalam Perspektif Hukum
Keberadaan  ALKI  sebagai  representatif  telah diratifikasinya  Konvensi  Hukum  Laut  1982 (UNCLOS 1982) memberikan dampak penting baik  secara  positif  maupun  negatif  bagi Indonesia  dalam  pergaulan  intemasional. Salah  satu  dampak  positif  yang  dapat  dipetik adalah  adanya  potensi  ekonomi  yang  sangat besar  dari  proses  lalu  lintas  perdagangan intemasional  yang  melalui  ketiga  ALKI. Sedangkan  salah  satu  dampak  negatif  yang sering  terjadi  adalah  hilangnya  sumber  daya kelautan sebagai akibat rendahnya kemampuan  memberikan  perlindungan  dan penjagaan  dari  pihak-pihak  asing.  Di  samping itu  beberapa  isu  yang  terjadi  diantaranya meliputi  isu  terorisme,  lalu  lintas  obat terlarang, perompakan dan pembajakan bersenjata  di  laut,  penyelundupan  senjata, penyelundupan  orang,  perdagangan  wanita dan  anak ‐ anak,  kejahatan  illegalfishingyang sering dilakukan oleh ribuan kapal asing.
Khusus masalah terakhir ini, Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan data potensi pendapatan  sektor  perikanan  laut  Indonesia jika tanpa illegalfishingmencapai Rp. 365 triliun per tahun. Namun akibat illegalfishing, menurut  perhitungan  Kementerian  Kelautan dan  Perikanan  pendapatan  tersebut  hanya
7 Pasal 11 PeraturanPemerintahNomor 37 Tahun 2002 tentangHakdanKewajibanKapaldanPeswatUdaraAsingdalamMel aksanakanHak Lintas LautKepulauanMelaluiAlurLautKepulauan
berkisar Rp 65 triliun per tahun (Bakosurtanal, 2015).  Sehingga  setiap  tahun  Indonesia mengalami  kerugian  hingga  ratusan  triliun rupiah. 8
Dalam upaya penegakan hukum dan keamanan  di  laut,  jika  ditinjau  dari  Peraturan Perundang-undangan,  kebijakan  kemaritiman tidak  diatur  secara  khusus  dalam  undang- undang,  tetapi  termaktub  dalam  berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain: 1. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1973 tentang Landasan Kontingen Indonesia,
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1973  Nomor  1,  Tambahan  Lembaga  Negara Nomor 2994);
2. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1983 tentang  Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia, (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1983  Nomor  44,  Tambahan  Lembaga  Negara Nomor 3260);
3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985 Pengesahan United Nations Convention on the Law  of  the  Sea  1982,  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1985  Nomor  76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319) 4. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1990  Nomor  49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3419); 5. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 tentang  Keimigrasian (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  52, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5216); 6. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1996  Nomor  73, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3647); 7. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor  10  Tahun  1995  tentang  Kepabeanan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2006  Nomor  93,  Tambahan  Lembaga  Negara Nomor 4661);
8. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran
Negara Republik  Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059); 9. Undang-Undang  Nomor  45  Tahun  2009 tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,
8 Tantangan ALKI dalamMewujudkanCita-Cita Indonesia SebagaiPorosMaritim, IsmahRustam, UniversitasMataram, Indonesian Perspective, Vol 1 No. 1 (Januari ‐ Juni): 1 ‐ 21, Hal 17
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor  154,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 10. Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2004  Nomor  127,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 11. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang-  Undang Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-  Pulau  Kecil, (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2014  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 5490); 12. Undang-Undang  Nomor17  Tahun  2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2008  Nomor  64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 9 Demikian pula institusi atau instansi pemerintah baik militer (TNI) maupun sipil non- militer  yang  memiliki  kaitan  dengan  peran, tugas,  dan  fungsi  dalam  penyelenggaraan keamanan  laut  di  wilayah  perairan  dan yurisdiksi  Indonesia.  Saat  ini  Indonesia mempunyai  13  (tiga  belas)  lembaga  penegak hukum  di  laut  yang  mempunyai  fungsi  yang sama  seperti    Polisi  Air(POLAIR),Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP),  dan  Kementerian  Kelautan  dan Perikanan(KKP).  Dalam  undang-undang  yang mengatur  penegakan  hukum  di  laut,  dalam satu  undang-undang  subyek  pelakunya  bisa lebih  dari  satu  instansi.  Keadaan  ini  bisa memunculkan perbedaan persepsi kewenangan  yang  cenderung  mengarah  pada ego instansional. 10
Perbedaan  tersebut  sangat  memungkinkan terjadinya  miskoordinasi  yang  berujung  pada tidak  efisien  dan  efektifnya  penyelesaian permasalahan penegakan hukum dan keamanan  di  laut.  Semua  ini  disebabkan karena  tidak  dalam  satu  sistem  yang terintegrasi,  serta  dalam  kesatuan  komando dan  kendali.  Sehingga  dapat  dimengerti  jika dalam pelaksananya sering terjadi overlappingkewenangan diantara instansi atau lembaga tersebut besar kemungkinan terjadi.
9 PenegakanHukum di LautdenganSistemSingle Agency Multitasks, EkaMartianaWulansari, RechtsVinding Online
10 SinergitasParadigma Lintas SektorDibidangKeamanandanKeselamatanLaut, Tri SulistyaningtyasSusanto, Gramedia, Hal.182
Berbagai  persoalan  di  atas  membuat  kita berpikir  dan  mencari  solusi  menyelesaikan persoalan  dalam  pelaksanaan  penegakan hukum,  keamanan,  dan  keselamatan  di  laut Indonesia. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan kebutuhan mendesak bangsa  ini  untuk  memiliki  coastguard  guna mewujudkan  visi  poros  maritim,  maka  sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun  2014  tentang  kelautan  dibentuklah Badan  Keamanan  Laut  Republik  Indonesia (BAKAMLA).  BAKAMLA  dibentuk  sebagai Single  Agency  Multi  Function,  diharapkan pengendalian  laut  dapat  dilakukan  secara efektif  dan  efisien  baik  secara  militer  maupun non-militer,  apalagi    perairan  Indonesia “terbuka”  untuk  negara -negara  lain,  yang dapat menimbulkan potensi ancaman dikarenakan  terdapat  Hal  Lintas  Damai sebagaimana  tertuang  dalam  UNCLOS  1982. Akan tetapi, meskipun demikian pada kenyataannya  masih  banyak  penegak  hukum di wilayah laut Indonesia tumpang tindih. Oleh karena itu perlu diperjelas peranan BAKAMLA sebagai  coastguard,  guna  tercapainya  visi negara Indonesia sebagai poros maritim dunia.

## 3. PENUTUP
Bangsa  Indonesia  harusnya  bersyukur  karena berada  di  posisi  strategis  sebagai  poros maritim  dunia  dan  anugerah  itu  seharusnya dimanfaatkan  dengan  sebaik-baiknya  untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Menjadikan  Indonesia  sebagai  poros  maritim dunia  bukanlah  hal  yang  mudah,  mengingat dengan  adanya  ALKI  sejak  meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 yang
menyebabkan Indonesia menjadi negara terbuka.  ALKI  ini  tidak  selalu  menimbulkan masalah dan kerugian negara, sebagai bangsa yang  cermat  kita harus pandai  memanfaatkan keadaannya untuk meraup keuntungan.
Namun  gagasan  poros  maritim  hendaknya juga didukung dengan mengerahkan insrtumen hukum yang
terintegrasi.
Keberadaan BAKAMLA sebagai Single Agency  Multi  Function  diharapkan  dapat mengintegrasi  segala  kewenangan,  kekuatan dan  kemampuan  yang  tercermin  dalam struktur  organisasi,  mekanisme,  prosedur  dan ketentuan-ketentuan  lain,  guna  mendukung kelancaran tugas penegakan hukum, keamanan  dan  keselamatan  di  laut,  karena koordinasi  dilakukan  pada  satu  tangan  (satu komando).

## DAFTAR PUSTAKA
Paradigma  Geomaritim  Strategi  Mewujudkan
Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia dalam Perspektif Geografi, Badan Informasi Geospasial
Rustam, Imah, Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai  Poros  Maritim,  Universitas Mataram, IndonesianPerspective, Vol 1
No. 1 (Januari ‐ Juni): 1 ‐ 21, Hal 18
Yanto,  Nur,  (2014)  Memahami  Hukum  Laut Indonesia,  Nur  Yanto,  Mitra  Wacana Media, Jakarta
Winarwati,  Indien,  (2015),  Konsep  Negara Kepulauan  Perspektif  Hukum  Laut  dan Penetapan Batas Negara, Setara Pres, Jakarta
Sulityaningtyas, Tri (2015), Sinergitas Paradigma  Lintas  Sektor  di  Bidang Keamanan  dan  Keselamatan  Laut,
Gramedia, Jakarta
Bakosurtanal  (2015)  Mewujudkan  Indonesia Sebagai  Poros  Maritim  Dunia  yang Maju  dan  Mandiri  [Online],  Badan Informasi  Geospasial.  Tersedia  dalam: <http://www.bakosurtanal.go.id/berita ‐ s urta/show/mewujudkanindonesia ‐ sebagai ‐ poros ‐ maritim ‐ dunia ‐ yang ‐ maj u ‐ dan ‐ mandiri  [Diakses  10  Agustus 2016)
MartianaWulansari, RechtsVinding Online,
Penegakan  Hukum  di  Laut  dengan
Sistem Single Agency Multi Tasks,
United  Nations  Convention  on  the  Law  of  the Sea 1982
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  1985 tentang Pengesahan UNCLOS 1982
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6
Tahun 1996
tentang
Perairan Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan  Pesawat  Udara  Asing  dalam Melaksanakan Hak Lintas Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan
yang ditetapkan