eISSN: 2721-5717; pISSN: 2747-2124

## ZONA LAUT

## JURNAL INOVASI SAINS DAN TEKNOLOGI KELAUTAN
Pengaruh Jarak Lintasan Terhadap Biaya Operasional Kapal Penyeberangan
* 1 Harlian Kustiwansa, 2 Syamsul Asri, 3 Misliah Idrus
1 Magister S2 Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin
23 Departemen Teknik Perkapalan Universitas Hasanuddin *kustiwansaharlian@gmail.com

## Abstrak
Penempatan  kapal  dalam  suatu  trayek  lintasan  umumnya  tidak  ada  yang  sama  baik  dari  segi  tonase  dan  kapasitas muatnya seperti yang terjadi di lintas penyeberangan Bira-Pamatata di Sulawesi Selatan. Jumlah armada yang melayani lintasan  Bira-Pamatata  sebanyak  tiga  kapal  dengan  kapasitas  muat  berbeda  beda  dan  tonase  masing  masing  sebesar KMP Balibo 540 GT; KMP Kormomolin 884 GT; dan KMP Bontoharu 1053 GT. Tentu hal ini akan berdampak pada ketidakseimbangan pendapatan antar penyedia jasa angkutan penyeberangan akibat perbedaan kapasitas muat dan biaya operasional  kapal.  Jarak  lintasan  dan  jumlah  frekuensi  juga  sangat  berpengaruh  terhadap  besaran  biaya  operasional kapal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jarak lintasan serta jumlah frekuensi kapal terhadap besaran biaya operasional untuk kapal yang berbeda ukuran. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ukuran kapal yang  efektif  dan  efisien  untuk  ditempatkan  pada  suatu  jarak  lintasan  dan  frekuensi  tertentu  dari  segi  biaya operasionalnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya operasional untuk variasi jarak akan meningkat secara linear. Setiap  pertambahan  1  mil  terjadi  kenaikan  biaya  operasional  (Rp/SUP)  sebesar  KMP  Balibo  Rp262.40;  KMP Kormomolin Rp213.13; dan KMP Bontoharu Rp.234.49. Biaya operasional (Rp/SUP) untuk variasi frekuensi cendrung mengalami  penurunan  secara exponensial  decay akibat  dari  biaya  tetap  yang  semakin  menurun.  Hasil  analisis menunjukkan biaya operasional (Rp/SUP) untuk variasi jarak dan frekuensi berurutan hingga yang paling rendah yakni KMP Balibo 540 GT; KMP Kormomolin 884 GT; dan KMP Bontoharu 1053 GT. Menandakan KMP Bontoharu lebih efisien  ditempatkan  pada  jarak  87  mil  kebawah.  Pada  jarak  87  mil  keatas  pada  frekuensi  operasi  tertentu,  terjadi perpotongan  garis  grafik  antara  KMP  Kormomolin  dan  KMP  Bontoharu  yang  mengakibatkan  biaya  operasional (Rp/SUP) KMP Kormomolin yang paling rendah. Menandakan KMP Kormomolin lebih efisien ditempatkan pada jarak 87  mil  keatas  akibat  dari  perbedaan  proporsi  biaya  BBM  mesin  induk  dan  biaya  pelumas  mesin  induk  yang  semakin besar dengan bertambahnya jarak dan frekuensi operasi.
Kata Kunci: Penempatan Kapal, Biaya Operasional, Variasi Jarak, Variasi Frekuensi.

## Abstract
Ship  placement  along  a  ferry  route  is  commonly  not  similar  according  to  tonnage  and  cargo  capacity,  such  as  what happened on the ferry route between Bira and Pamatata in South Sulawesi. The Bira-Pamatata ferry route is operated by three ferries, each with a different load capacity and tonnage of KMP Balibo 540 GT, KMP Kormomolin 884 GT, and KMP Bontoharu 1053 GT. Variations in load capacity and ship operating costs will undoubtedly affect the income disparities  between  ferry  operators.  The  length  of  the  distance  of  the  ferry  route  and  the  number  of  frequencies  also have an impact on how much a ship costs to operate. The purpose of this research is to establish how the length of the distance of the ferry route and ship frequency affected the operational cost for the ship of different sized. The benefit of this research is can be applied to estimate the optimum ship size regarding operational cost for a particular trajectory distance  and  frequency.  The  analysis's  results  establish  that  ship  operational  will  rise  linearly  as  the  length  of  the distance  of  the  ferry  route  increases.  There  is  a  rise  in  operational  cost  (Rp/SUP)  for  variations  in  distance  of Rp.262.40  for  KMP  Balibo,  Rp.213.13  for  KMP  Kormomolin,  and  Rp.234.49  for  KMP  Bontoharu  for  each  1-mile added. Operational cost (Rp/SUP) for variations in frequency tends to decrease exponentially as a result of decreasing fixed costs. The analysis's results establish the operational cost (Rp/SUP) for the three cheapest distance and frequency variations sequential by KMP Balibo 540 GT, KMP Kormomolin 884 GT, and KMP Bontoharu 1053 GT, indicates that KMP Bontoharu is more efficiently placed at a distance of 87 miles and below. At a distance of 87 miles and above at a
certain  operating  frequency,  there  are  intersection  graphic  lines  between  KMP  Kormomolin  and  KMP  Bontoharu which results in the lowest operational cost (Rp/SUP) of KMP Kormomolin. Indicates that KMP Kormomolin is more efficiently placed at a distance of 87 miles and above as a result of the difference in the proportion of fuel costs and lubricants costs of the main engine which is getting bigger with increasing distance and operating frequency.
Keyword: Ship Placement, Operational Cost, Distance Variation, Frequency Variation.

## 1. PENDAHULAN
Penempatan  kapal  di  Indonesia  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  104  Tahun  2017 tentang  Penyelenggaraan  Angkutan  Penyeberangan.  Dalam  aturan  tersebut,  penempatan  kapal  pada  setiap lintas  penyeberangan  harus  sesuai  dengan  spesifikasi  teknis  lintas  dan  fasilitas  pelabuhan  yang  digunakan untuk melayani  angkutan  penyeberangan  [1].  Selain  itu,  penempatan  kapal juga perlu  memperhatikan  pola operasi  ditiap  lintasan.  Pola  operasi  adalah  penetapan  jumlah  kapal  dan  jumlah  frekuensi  yang  diperlukan pada tiap lintasan sesuai dengan jenis kapal dan jarak lintasan [2].
Angkutan penyeberangan memiliki tarif yang terdiri dari tarif ekonomi dan tarif nonekonomi. Tarif angkutan penyeberangan untuk tarif ekonomi ditetapkan oleh Menteri untuk lintas penyeberangan antar provisini dan antar  negara,  Gubernur  untuk  lintas  penyeberangan  antar  kabupaten/kota  dalam  provinsi,  dan Bupati/Walikota  untuk  lintas  penyeberangan  dalam  kabupaten/kota.  Tarif  angkutan  penyeberangan  untuk tarif  nonekonomi  ditetapkan  oleh  Badan  Usaha  Angkutan  Penyeberangan  berdasarkan  tingkat  pelayanan yang diberikan [3].
Tarif  angkutan  penyeberangan  sangat  dipengaruhi  biaya  operasional.  Perhitungan  biaya  operasional  kapal akan berpengaruh dalam penentuan tarif moderat antara pengusaha pelayaran dengan kemampuan pengguna jasa  [4].  Besaran  tarif  yang  diinginkan  didasarkan  pada  biaya  pokok  pelayanan  atau  sebesar  biaya  operasi yang dikeluarkan per satuan unit produksi (SUP) yang dihasilkan. Besarnya biaya pokok operasi total pada dasarnya  adalah  seluruh  sumber  daya  yang  harus  dikeluarkan  oleh  pihak  pengelola  untuk  menyediakan transportasi  umum  selama  rentang  waktu  tertentu.  Biaya  ini  sering  disebut  dengan  istilah  biaya  pokok transportasi [5].
Mekanisme  penetapan  dan  formulasi  perhitungan  tarif  angkutan  penyeberangan  di  Indonesia  diatur  dalam Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  PM  66  Tahun  2019.  Sebelum  aturan  tersebut  diberlakukan, mekanisme  penetapan  dan  formulasi  perhitungan  tarif  angkutan  penyeberangan  diatur  melalui  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 yang dalam mekanisme perhitungan biaya pokok dihitung untuk masing-masing kelompok jarak dan tonase [6], lalu direvisi pada tahun 2012 untuk besaran satuan unit produksi (SUP) tiap golongan kendaraan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2012 [7].
Salah satu perubahan dalam mekanisme penetapan dan formulasi perhitungan tarif angkutan penyeberangan tahun  2003  ke  tahun  2019  adalah  peningkatan  peran  Asosiasi  Perusahaan  Angkutan  Penyeberangan  dan dihilangkannya kelompok jarak dan tonase dalam perhitungan biaya pokok [8]. Namun pada kenyataannya, penempatan  armada  kapal dalam  suatu trayek lintasan  penyeberangan  umumnya  tidak  ada  yang sama  baik dari  segi  tonase  dan  kapasitas  muatnya.  Tentunya  hal  ini  akan  berdampak  pada  ketidakseimbangan  pada pendapatan  penyedia  jasa  angkutan  penyeberangan  seperti  yang  terjadi  di  lintas  penyeberangan  Bira- Pamatata  di  Sulawesi  Selatan.  Pada  saat  ini  jumlah  armada  yang  melayani  lintas  Bira-Pamatata  terdapat  3 kapal yang memiliki kapasitas muat dan tonase yang berbeda beda dengan tonase masing masing yaitu KMP Balibo  540  GT,  KMP  Karmomolin  884  GT,  dan  KMP  Bontoharu  1053  GT.  Dengan  kapasitas  muat  dan tonase yang berbeda beda, maka biaya operasional ketiga kapal tersebut tentunya juga akan berbeda. Selain spesifikasi teknik kapal, jarak lintasan dan jumlah frekuensi juga sangat berpengaruh terhadap besaran biaya operasional kapal.
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  jarak  lintasan  serta frekuensi  operasi  terhadap  besaran biaya  operasional  untuk  kapal  yang  berbeda  ukuran.  Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui ukuran kapal yang efisien untuk ditempatkan pada suatu jarak lintasan dan frekuensi tertentu dari segi biaya operasionalnya. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan pertimbangan dalam penempatan kapal di suatu lintas penyeberangan.

## 2. METODE

## 2.1. Objek Penelitian
Kapal feri yang menjadi objek dalam penelitian ini yakni KMP Balibo 540 GT, KMP Kormomolin 884 GT, dan  KMP  Bontoharu  1053  GT.  Kapal  tersebut  Kapal  kapal  tersebut  digunakan  sebagai  sumber  data  harga kapal, ukuran utama, kapasitas muat, biaya operasional, dan data spesifikasi teknis lainnya. Data tiap kapal tersebut diperoleh dari PT. ASDP Indonesia Ferry Cabang Selayar selaku operator kapal.
Tabel 1. Spesifikasi Teknis Kapal Feri
No  Komponen KMP Balibo KMP Kormomolin KMP Bontoharu Satuan 1 Tonase Kapal 540 884 1053 GT 2 Ukuran Utama A. Panjang (Loa) 45.35 46.6 54 Meter B. Panjang (Lbp) 38.50 40.6 47.45 Meter C. Lebar (B) 12.00 12 14 Meter D. Tinggi (H) 3.00 3.1 3.5 Meter E. Sarat (T) 2.00 2.15 2.5 Meter 3 Kecepatan Operasional 8 9 9 Knot 4 Motor Induk A. Daya Mesin 650 670 1000 HP B. Jumlah Mesin 2 2 2 Unit 5 Motor Bantu A. Daya Mesin 102 130 122 HP B. Jumlah Mesin 2 2 2 Unit

## 2.2. Penentuan Kapasitas Muat
Dari segi aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan  penyeberangan,  tata  letak  kendaraan  perlu  diatur  karena  hal  ini  sangat  berpengaruh  dalam menentukan kapasitas muat kapal. Standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan, salah satunya yang diatur adalah jarak antar kendaraan seperti jarak antar salah satu sisi kendaraan sekurang kurangnya 60 cm, jarak  antara  muka  dan  belakang  masing-masing  kendaraan  adalah  30  cm,  dan  jarak  kendaraan  yang  sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal adalah 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar  gading  -gading  [9].  Kapasitas  muat  ditentukan  dengan  mengatur  tata  letak  kendaraan  sesuai  dengan jarak  antar  kendaraan  tersebut  pada  masing-masing  geladak  kendaraan  tiap  kapal.  Total  kapasitas  muat kendaraan  tiap  kapal  selanjutnya  dikonversi  kedalam  satuan  unit  produksi  (SUP)  yang  besarannya didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 66 Tahun 2019 dengan rincian yakni  Golongan  I  sebesar  2.23  SUP;  Golongan  II  sebesar 4.02  SUP ;  Golongan  III  sebesar 8.67  SUP ; Golongan  IV  A  sebesar 32.09  SUP ;  Golongan  IV  B  sebesar 33.26  SUP; Golongan  V  A  sebesar 60.48  SUP; Golongan V B sebesar 61.55 SUP; Golongan VI A sebesar 100.51 SUP; Golongan VI B sebesar 103.19 SUP; Golongan VII sebesar 135.21 SUP; Golongan VIII sebesar 188.75 SUP; Golongan IX sebesar 272.74 SUP [3]. Penetuan kapasitas p enumpang dihitung sebesar 1 SUP.

## 2.3. Perhitungan Biaya Operasional
Biaya operasional untuk setiap kapal dihitung berdasarkan unit harga satuan yang diperoleh dari PT. ASDP Indonesia  Ferry  Cabang  Selayar.  Mengenai  komponen  biaya  dan  mekanisme  perhitungannya  didasarkan pada  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  No.  PM  66  Tahun  2019.  Berdasarkan  peraturan tersebut,  biaya  operasional  terdiri  dari  Biaya  Langsung  dan  Biaya  Tidak  Langsung  [3].  Biaya  Langsung terdiri dari Biaya Tetap dan Biaya Tidak Tetap. Biaya Langsung Biaya Tetap terdiri dari:
1. Biaya Penyusutan Kapal/Tahun dengan rumus:
Harga Kapal  −  Nilai Residu

## Masa Penyusutan
(1)
dimana harga tiap kapal yakni KMP Balibo Rp4,162,793,880; KMP Kormomolin Rp4,378,787,633; KMP Bontoharu Rp7,067,546,117.

## 2. Biaya Bunga Modal dengan rumus:
N + 1 2 × (65% × Harga Kapal) × Tingkat Bunga/Tahun N
(2)
dimana tingkat bunga sebesar 15%

## 3. Biaya Asuransi Kapal dengan rumus:
Premi Asuransi Kapal Tahun = 1,5% x Harga Kapal (3)

## 4. Biaya Anak Buah Kapal terdiri dari:
Gaji Upah = Gaji Rata Rata Orang Bulan x Jumlah ABK x 12 Bulan (4) Uang Makan = Uang Makan Orang Hari x Jumlah Hari x Jumlah ABK x 12 Bulan (5) Premi layar = Premi Layar Orang Hari x Jumlah Hari x Jumlah ABK x 12 Bulan (6) Kesehatan = Tunjangan Kesehatan Orang Bulan x Jumlah ABK x 12 bulan (7) Pakaian Dinas = 2 Stel Orang Tahun (8) BPJS Ketenagakerjaan =  5% x Gaji ABK (9) Tunjangan Hari Raya = 1 Bulan Gaji (10)
dimana jumlah ABK tiap kapal yakni KMP Balibo 19 orang; KMP Kormomolin 19 orang; KMP Bontoharu 23 orang. dimana gaji rata-rata/orang/bulan tiap kapal yakni KMP Balibo Rp4,382,018; KMP Kormomolin Rp4,110,347;  KMP  Bontoharu  Rp4,273,625.  dimana  uang  makan/orang/hari  sebesar  Rp75,000.  dimana premi  layar/orang/hari  tiap  kapal  yakni  KMP  Balibo  Rp16,667;  KMP  Kormomolin  Rp15,450;  KMP Bontoharu  Rp16,263.  dimana  tunjangan  kesehatan/orang/bulan  tiap  kapal  yakni  KMP  Balibo  Rp223,868; KMP Kormomolin Rp198,758; KMP Bontoharu Rp217,376. dimana harga pakaian dinas sebesar Rp450,000.
Biaya Langsung Biaya Tidak Tetap terdiri dari:
1. Biaya Bahan Bakar Minyak dengan rumus:
Mesin Induk = Jumlah Mesin x Daya Mesin Unit x Pemakaian BBM PK Jam x Jumlah Jam Layar Trip x Jumlah Trip Hari x Hari Operasi Tahun x Harga BBM Liter (11) Mesin Bantu = Jumlah Mesin x Daya Mesin Unit x Pemakaian BBM PK Jam x Jumlah Jam Kerja Mesin Hari x Hari Operasi Tahun x Harga BBM Liter (12)
dimana harga BBM/liter = Rp6,800. dimana ratio pemakaian BBM 0.1 liter/PK/jam. dimana hari siap operasi 330 hari.

## 2. Biaya Pelumas dengan rumus:
Mesin Induk = Jumlah Mesin x Daya Mesin Unit x Pemakaian Pelumas PK Jam x Jumlah Jam Layar Trip x Jumlah Trip Hari x Hari Operasi Tahun x Harga Pelumas Liter (13) Mesin Bantu = Jumlah Mesin x Daya Mesin Unit x Pemakaian Pelumas PK Jam x Jumlah Jam Kerja Hari x Hari Operasi Tahun x Harga Pelumas Liter (14)
dimana harga pelumas/liter = Rp33,550. dimana ratio pemakaian pelumas 0.0033 liter/PK/jam.

## 3. Biaya Gemuk dengan rumus:
Biaya Gemuk = Jumlah Pemakaian Gemuk Bulan x Jumlah Operasi Kapal Bulan x Harga Gemuk Kg (15)
dimana  harga  gemuk/kg  =  Rp65,000.  dimana  ratio  pemakaian  gemuk  tiap  kapal  yakni  KMP  Balibo  50 kg/bulan; KMP Kormomolin 50 kg/bulan; KMP Bontoharu 60 kg/bulan.

## 4. Biaya Air Tawar terdiri dari:
Crew Kapal  = Jumlah Crew Kapal x Jumlah Pemakaian Air Orang Hari x Hari Operasi Kapal Tahun x Harga Air Tawar Liter (16) Penumpang =  Kapasitas Angkut Penumpang x Jumlah Pemakaian Air Penumpang Mil Trip x Jumlah Trip Hari x Hari Operasi Kapal Tahun x Harga Air Tawar Liter (17) Cuci Kapal =  GT Kapal x Jumlah Pemakaian Air GT Hari x Hari Operasi Kapal Tahun x Harga Air Tawar Liter (18)
dimana  pemakaian  air  tawar/orang/hari  sebesar  200  liter.  dimana  jumlah  pemakaian  air tawar/penumpang/mil/trip sebesar  0,5 liter. dimana jumlah pemakaian air tawar untuk cuci kapal sebesar 5 liter/GT/hari. dimana harga air tawar/liter = Rp30

## 5. Biaya Repairs Maintenance & Supplies (RMS)
Biaya  RMS  terdiri  dari  Biaya  Pemeliharaan  Harian  Kapal,  Biaya  Pemeliharaan  Peralatan  Keselamatan Kapal, Biaya Peralatan Dan Perlengkapan Kapal Dan Biaya Mobilisasi Docking /Pemeliharaan Kapal.
Biaya Tidak Langsung terdiri dari Biaya Tetap dan Biaya Tidak Tetap. Biaya Tidak Langsung Biaya Tetap terdiri dari:

## 1. Biaya Pegawai Darat Cabang terdiri dari:
Gaji Upah = Gaji Rata − Rata Orang Bulan x Jumlah Pegawai x 12 Bulan (19) Makan & Transort = Uang Makan + Transport Orang Hari x Jumlah Hari x Jumlah Pegawai x 12 Bulan (20) Kesehatan = Tunjangan Kesehatan Orang Bulan x Jumlah Pegawai x 12 Bulan (21) Pakaian Dinas = 2 Stel Orang Tahun (22) BPJS Ketenagakerjaan = 5% x Gaji Pegawai (23) Tunjangan Hari Raya = 1 Bulan Gaji (24)
dimana jumlah pegawai darat 7 orang. dimana gaji rata-rata/orang/bulan sebesar Rp5,127,856. dimana uang makan  +  transport/orang/hari  sebesar  Rp75,000.  dimana  tunjangan  kesehatan/orang/bulan  sebesar Rp249,373. dimana harga pakaian dinas sebesar Rp450,000

## 2. Biaya Pengelolaan & Manajemen
Biaya per Kapal = 7% dari pendapatan kapal periode sebelumnya (25)
dimana  pendapatan  tiap  kapal  periode  sebelumnya  yakni KMP  Balibo  Rp728,113,057;  KMP  Kormomolin Rp826,006,647; KMP Bontoharu Rp1,130,841,092.
Biaya Tidak Langsung Biaya Tidak Tetap terdiri dari: Biaya  kantor  cabang,  kantor  perwakilan,  dan  rumah  dinas,  biaya  pemeliharaan,  biaya  alat  tulis  kantor  dan barang  percetakan,  biaya  telepon,  telegram,  pos,  listrik,  dan  air  tawar,  biaya  administrasi  tiket,  inventaris kantor, serta biaya pengawasan dan perjalanan dinas.
Biaya  operasional  tiap  kapal  dihitung  untuk setiap komponen  biaya  berdasarkan  persamaan  dan  unit  harga satuan diatas, dilakukan analisis untuk variasi jarak sebesar 5 ; 10 ; 15 ; 18 ; 20 ; 30 ; 40 ; … ; 150 mil untuk melihat hubungan antara jarak lintasan dan biaya operasional  tiap kapal. Dalam variasi jarak yang menjadi variable bebas adalah jarak lintasan dan variable terikat adalah frekuensi.
Selain variasi jarak, juga dilakukan analisis untuk variasi frekuensi sebesar 100 ; 200 ; 300 ; … ; 1000 dari frekuensi yang dapat dicapai tiap tiap kapal atas variasi jarak tersebut. Dalam variasi frekuensi yang menjadi variable bebas adalah frekuensi dan variable terikat adalah jarak lintasan. Frekuensi yang dapat dicapai tiap kapal  adalah  fungsi  dari  jumlah  hari  operasi  dan  waktu  operasi  kapal.  Waktu  operasi  terdiri  atas  waktu bongkar muat, waktu olah gerak kapal di pelabuhan, serta lama belayar [2].
Setelah  mendapatkan  biaya  operasional  untuk  masing  masing  variasi  jarak  dan  variasi  frekuensi,  maka ditentukan besaran Rp/SUP untuk tiap kapal.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Konversi Kapasitas Muat
Kapasitas  muat penumpang  tiap  kapal  ditentukan berdasarkan  data  dari  PT.  ASDP  Indonesia  Ferry cabang Selayar,  yakni  KMP  Balibo  250  orang;  KMP  Kormomolin  356  orang;  dan  KMP  Bontoharu  400  orang. Mengenai kapasitas muat kendaraan, ditentukan  berdasarkan jumlah kendaraan golongan  IV  yang  dapat di muat pada geladak kendaraan masing masing kapal dengan aturan jarak antar kendaaran disesuaikan dengan PM 62 Tahun 2019, maka kapasitas muat kendaraan masing masing kapal yakni KMP Balibo 18 kendaraan; KMP Kormomolin 18 kendaraan; dan KMP Bontoharu 27 kendaaran. Berdasarkan kapasitas muat tersebut, dikonversi ke dalam satuan unit produksi (SUP) untuk maksimal kapasitas muat penumpang dan kendaaran golongan  IV  yakni  KMP  Balibo  sebesar  827.62  SUP;  KMP  Kormomolin  933.62  sebesar  SUP;  dan  KMP Bontoharu  1266.43  sebesar  SUP.  Namun  berdasarkan  aturan  dalam  perhitungan  biaya  operasional  PM  66 Tahun 2019 dihitung pada tingkat muatan sebesar 60%.

## 3.2. Biaya Operasial Variasi Jarak dan Variasi Frekuensi
Hari  operasi  kapal  berdasarkan  PM  66  Tahun  2019  ditentukan  selama  330  hari.  Waktu  operasi  kapal ditetukan  berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan  di  Pelabuhan  Penyeberangan  Bira  dan  Pelabuhan Pamatata  Bira.  Dari  hasil  observasi  didapatkan  total  waktu  bongkar-muat  di  pelabuhan  asal  dan  tujuan selama 2 jam, total waktu olah gerak kapal di pelabuhan asal dan tujuan selama 30 menit, sedangkan untuk lama kapal berlayar didadasarkan pada variasi jarak dan kecepatan tiap kapal. Berdasarkan hari operasi dan waktu  operasi  tersebut,  ditentukan  frekuensi  yang  dapat  dicapai  tiap  kapal  atas  variasi  jarak  dengan  grafik hubungan pada gambar 1.

## Gambar 1. Frekuensi Kapal berdasarkan Variasi Jarak
Berdasarkan  gambar  1,  frekuensi  yang  dapat  dicapai  tiap  kapal  cendrung  semakin  menurun  dengan bertambahnya  jarak.  Hal  ini  diakibatkan  oleh  lama  waktu  operasi  yang  bertambah  seiring  meningkatnya jarak  dan  juga  dipengaruhi  oleh  spesifikasi  teknik  tiap  kapal.  Berdasarkan  frekuensi  yang  dapat  dicapai tersebut, lalu ditentukan variasi frekuensi yang dapat dicapai tiap kapal atas variasi jarak untuk menentukan pengaruh frekuensi terhadap biaya operasional. Biaya operasional lalu ditentukan berdasarkan  variasi jarak dan  variasi  frekuensi  diatas,  dari  hasil  analisis  diperoleh  grafik  biaya  operasional  (Rp/Tahun)  untuk  setiap kapal pada gambar 2.
(a) (b)
(c)
Gambar 2. Biaya Operasional (a) KMP Balibo (b) KMP Kormomolin (c) KMP Bontoharu
Berdasarkan  biaya  operasional  (Rp/Tahun)  pada  gambar  2,  ditentukan  biaya  operasional  (Rp/SUP)  untuk variasi jarak. Dari hasil analisis diperoleh grafik biaya operasional (Rp/SUP) untuk variasi jarak setiap kapal gambar 3.
(b)

## (c)
Gambar 3. Biaya Operasional Variasi Jarak (a) KMP Balibo (b) KMP Kormomolin (c) KMP Bontoharu
Berdasarkan  gambar  3,  dapat  dilihat  bahwa  biaya  operasional  kapal  (Rp/SUP)  cendrung  akan  meningkat seiring  bertambahnya  jarak  untuk  setiap  frekuensi.  Namun,  biaya  operasional  (Rp/SUP)    akan  semakin menurun  dengan  semakin  tingginya  frekuensi  kapal.  Berikut  adalah  rumus  pendekatan  untuk  menentukan biaya operasional (Rp/SUP)  untuk setiap variasi jarak.
Tabel 2. Rumus Pendekatan Biaya Operasional (Rp/SUP) untuk Variasi Jarak.
Frekuensi  KMP Balibo KMP Kormomolin KMP Bontoharu 100 y = 262.4x + 95903  y = 213.13x + 76954  y = 234.51x + 71780 200 y = 262.4x + 55370  y = 213.13x + 44837  y = 234.51x + 41729 300 y = 262.4x + 41860  y = 213.13x + 34132  y = 234.51x + 31712 400 y = 262.4x + 35104  y = 213.13x + 28779  y = 234.51x + 26703 500 y = 262.4x + 31051  y = 213.13x + 25567  y = 234.51x + 23698 600 y = 262.4x + 28349  y = 213.13x + 23426  y = 234.51x + 21695 700 y = 262.4x + 26419  y = 213.13x + 21897  y = 234.51x + 20264 800 y = 262.4x + 24971  y = 213.13x + 20750  y = 234.51x + 19190 900 y = 262.4x + 23845  y = 213.13x + 19857  y = 234.51x + 18356 1000
y = 262.4x + 22945  y = 213.13x + 19144  y = 234.51x + 17688
Mengenai  biaya  operasional  (Rp/SUP)  untuk  variasi  frekuensi,  dari  hasil  analisis  diperoleh  grafik operasional (Rp/SUP) setiap kapal pada gambar 4.
(a) (b)

## (c)
Gambar 4. Biaya Operasional Variasi Frekuensi (a) KMP Balibo (b) KMP Kormomolin (c) KMP Bontoharu
Berdasarkan gambar 4, dapat dilihat bahwa biaya operasional kapal (Rp/SUP) akan semakin menurun seiring bertambahnya  variasi frekuensi di tiap jarak lintasan. Namun sebaliknya, biaya operasional (Rp/SUP) akan semakin mahal dan frekuensi yang mampu dicapai semakin berkurang untuk tiap kapal seiring bertambahnya jarak  akibat  dari  waktu  operasi  yang  semakin  lama.  Hal  disebabkan  karena  komponen  biaya  operasional yakni  biaya  tetap  tiap  kapal  akan  terus  menurun  dengan  semakin  jauhnya  jarak  lintasan.  Berikut  adalah rumus pendekatan untuk menentukan biaya operasional (Rp/SUP)  untuk setiap variasi frekuensi.
Tabel 3. Rumus Pendekatan Biaya Operasional (Rp/SUP) untuk Variasi Frekuensi
Jarak (mil) KMP Balibo KMP Kormomolin  KMP Bontoharu 5 y = 1E+06x -0.592 y = 1E+06x -0.576 y = 939420x -0.576 10 y = 1E+06x -0.575 y = 937083x -0.559 y = 869901x -0.557 15 y = 1E+06x -0.558 y = 882003x -0.543 y = 811036x -0.538 18 y = 1E+06x -0.549 y = 852377x -0.534 y = 779926x -0.528 20 y = 1E+06x -0.543 y = 833886x -0.528 y = 760705x -0.521 30 y = 1E+06x -0.515 y = 754163x -0.501 y = 679572x -0.49 40 y = 913727x -0.489 y = 691167x -0.476
y = 617486x -0.463 50 y = 917971x -0.482 y = 696652x -0.47
y = 618157x -0.454 60 y = 936728x -0.478 y = 712758x -0.466
y = 629048x -0.449 70 y = 970923x -0.478 y = 740340x -0.467
y = 650484x -0.447 80 y = 1E+06x -0.481 y = 781599x -0.47
y = 684080x -0.449 90 y = 1E+06x -0.489 y = 840715x -0.478
y = 733234x -0.456 100 y = 1E+06x -0.473 y = 800664x -0.463
y = 697477x -0.44 110 y = 1E+06x -0.487 y = 883818x -0.477
y = 767523x -0.452 120 y = 1E+06x -0.473 y = 847227x -0.463
y = 735417x -0.438 130 y = 1E+06x -0.46 y = 814797x -0.45
y = 707274x -0.424 140 y = 1E+06x -0.447 y = 785923x -0.438
y = 682475x -0.411 150 y = 1E+06x -0.47 y = 898340x -0.46 y = 777487x -0.433
Grafik  hubungan  variasi  jarak  dan  variasi  frekuensi  setiap  kapal  pada  gambar  3  dan  4,  disatukan  dan dibandingkan  ketiganya  untuk  setiap  jarak  dan  frekuensi  yang  sama.  Berdasarkan  hasil  analisis,  berikut adalah salah satu grafik perbadingan biaya operasional ketiga kapal dengan frekuensi 100 untuk tiap variasi jarak, serta salah satu grafik perbadingan untuk biaya operasional ketiga kapal untuk variasi frekuensi pada jarak 40 mil.
Gambar 5. Biaya Operasional Kapal 100 Frekuensi Berdasarkan Variasi Jarak Gambar 6. Biaya Operasional Kapal Jarak 40 Mil Berdasarkan Variasi Frekuensi
Berdasarkan  grafik  hubungan  variasi  jarak  dan  frekuensi  pada  gambar  5  dan  6,  dapat  dilihat  bahwa  kapal dengan biaya operasional (Rp/SUP) hingga yang paling rendah berurutan yakni KMP Balibo 540 GT; KMP Kormomolin  884  GT;  dan  KMP  Bontoharu  1053  GT.  Hal  ini  berlaku  sampai  pada  jarak  87  mil.  Biaya operasional (Rp/SUP) yang paling rendah menandakan KMP Bontoharu lebih efisien ditempatkan pada jarak 87 mil kebawah.  Pada saat jarak melebihi 87 mil pada frekuensi  operasi tertentu, terjadi perpotongan garis antara  KMP  Kormomolin  dan  KMP  Bontoharu  yang  mengakibatkan  biaya  operasional  (Rp/SUP)  untuk KMP  Kormomolin  lebih  rendah  daripada  KMP  Bontoharu  yang  menandakan  KMP  Kormomolin  lebih efisien ditempatkan pada jarak 87 mil keatas. Perpotongan garis ini terjadi pada variasi jarak 90 mil frekuensi 500; variasi jarak 100 mil frekuensi 400 dan 500; variasi jarak 110 mil frekuensi 400; variasi jarak 120 mil frekuensi 300 dan 400; variasi jarak 130 mil frekuensi 300 dan 400; variasi jarak 140 mil frekuensi 300 dan 400;  dan  variasi  jarak  150  mil  frekuensi  200  dan  300.  Berikut  adalah  salah  satu  grafik  perbadingan  biaya operasional ketiga kapal dengan frekuensi 400 untuk variasi jarak, serta salah satu grafik perbadingan biaya operasional ketiga kapal dengan jarak 100 mil untuk variasi frekuensi.
Gambar 7. Biaya Operasional Kapal 400 Frekuensi
Berdasarkan Variasi Jarak Gambar 8. Biaya Operasional Kapal Jarak 100 Mil Berdasarkan Variasi Frekuensi
Berdasarkan  grafik  hubungan  variasi  jarak  dan  variasi  frekuensi  pada  gambar  7  dan  8,  perpotongan  garis hanya  terjadi  pada  jarak  yang  jauh  pada  frekuensi  tertentu.  Hal  ini  disebabkan  karena  perbedaan  proporsi biaya  yang  besar  khususnya  pada  biaya  BBM  dan  biaya  pelumas  mesin  induk.  Berikut  adalah  grafik perbandingan  biaya  BBM  dan  biaya  pelumas  mesin  induk  untuk  tiap  kapal  pada  salah  satu  variasi  jarak dengan 1000 frekuensi.
Gambar 9. Proporsi Biaya BBM Mesin Induk pada 1000 Frekuensi Berdasarkan Variasi Jarak
Gambar 10. Proporsi Biaya Pelumas Mesin Induk pada 1000 Frekuensi Berdasarkan Variasi Jarak
Berdasarkan grafik perbandingan biaya BBM dan biaya pelumas mesin induk pada gambar 9 dan 10, dapat dilihat bahwa semakin jauh jarak lintasan, perbedaan proporsi  biaya BBM dan biaya pelumas mesin induk semakin  besar.  Hal  ini  juga  berlaku  untuk  variasi  frekeuensi  karena  memiliki  kecendrungan  yang  sama dimana semakin tinggi frekuensi kapal, perbedaan proporsi biaya BBM dan biaya pelumas mesin induk juga semakin  besar.  Perbedaan  proporsi  biaya  inilah  yang  menjadi  penyebab  pada  jarak  87  mil  kebawah,  biaya operasional (Rp/SUP) yang paling rendah adalah KMP Bontoharu dan pada jarak 87 mil keatas yang paling rendah  adalah  KMP  Kormomolin. Biaya  operasional  (Rp/SUP)  akan  berpengaruh  pada  besaran  tarif angkutan  penyeberangan.  Semakin  rendah  biaya  operasional  (Rp/SUP),  maka  besaran  tarif  angkutan penyeberangan akan semakin murah.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  semakin  jauh  jarak  lintasan, maka  biaya  operasional  kapal  akan  meningkat  secara  linear.  Berdasarkan  persamaan  biaya  operasional (Rp/SUP)  untuk  variasi  jarak  didapatkan  bahwa  setiap  pertambahan  jarak  1  mil,  terjadi  kenaikan  biaya operasional  (Rp/SUP)  untuk  masing  masing  kapal  sebesar  KMP  Balibo  Rp262.40;  KMP  Kormomolin Rp213.13; dan KMP Bontoharu Rp.234.49.
Jarak lintasan juga berpengaruh pada waktu operasi kapal yang mengakibatkan frekuensi yang dapat dicapai kapal  akan  semakin  menurun  seiring  bertambahnya  jarak.  Hasil  analisis  menunjukkan  biaya  operasional (Rp/SUP)  untuk  variasi  frekuensi  memiliki  kecendrungan  penurunan  secara exponensial  decay akibat  dari biaya tetap yang semakin menurun.
Biaya operasional (Rp/SUP)  untuk variasi jarak dan variasi frekuensi  berurutan hingga yang paling rendah yakni KMP Balibo 540 GT; KMP Kormomolin 884 GT; dan KMP Bontoharu 1053 GT. Biaya operasional (Rp/SUP)  yang  paling  rendah  menandakan  KMP  Bontoharu  lebih  efisien  ditempatkan  pada  jarak  87  mil kebawah. Pada jarak melebihi 87 mil pada frekuensi operasi tertentu, terjadi perpotongan garis antara KMP Kormomolin  dan  KMP  Bontoharu  yang  mengakibatkan  biaya  operasional  (Rp/SUP)  untuk  KMP Kormomolin menjadi yang paling rendah. Hal ini menandakan KMP Kormomolin lebih efisien ditempatkan pada  jarak  87  mil  keatas  yang  diakibatkan  oleh  perbedaan  proporsi  biaya  BBM  dan  biaya  pelumas  mesin induk yang semakin besar dengan bertambahnya jarak dan frekuensi operasi.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Biro  Hukum  dan  KSLN  Departemen  Perhubungan  Republik  Indonesia.  2017.  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM.  104  Tahun  2017  tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Penyeberangan.
[2] Asri,  Syamsul.  Kelayakan  Operasi  Kapal-Kapal  Feri  Baru  Produksi  dalam  Negeri.  Thesis  tidak diterbitkan. Program Pascasarjana Unhas. Makassar. 2007.
[3] Biro  Hukum  dan  KSLN  Departemen  Perhubungan  Republik  Indonesia.  2019.  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM.  66    Tahun  2019  tentang  Mekanisme  Penetapan  dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.
[4] Syamsul, Arnika., Misliah, M., Chairunnisa, A. S., Djalante, A. H., & Djafar, W. Kajian Tarif Angkutan Penyeberangan  Lintas  Bira-Sikeli-Tondasi  Berdasarkan  Biaya  Operasional  Kendaraan  (BOK)  Dan Ability To Pay (ATP). Sensistek: Riset Sains Dan Teknologi Kelautan, 98-104. 2021.
[5] Karles,  H.,  &  Santoso,  D.  Analisis  Komponen  Biaya  Dan  Tarif  Angkutan  Penyeberangan  Dengan Simulasi  Model  Dinamis  Pada  Angkutan  Lintasan  Sibolga–teluk  Dalam  PT.  ASDP  Indonesia  Ferry (Persero). MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen, 3(2), 154399. 2013.
[6] Biro  Hukum  dan  KSLN  Departemen  Perhubungan  Republik  Indonesia.  2003.  Keputusan  Menteri Perhubungan  Nomor  KM  58  Tahun  2003  tentang  Mekanisme  Penetapan  dan  Formulasi  Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.
[7] Biro  Hukum  dan  KSLN  Departemen  Perhubungan  Republik  Indonesia.  2012.  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM.  18  Tahun  2012  tentang  Perubahan  atas  Keputusan Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.  58  Tahun  2003  Tentang  Mekanisme  Penetapan  dan  Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan.
[8] Asri,  Syamsul.  (2020).  Era  Pandemi  dan  Pasca  Penyebaran  Corona,  Penarifan  Angkutan Penyeberangan, Diskursus Peran
Operator [Halaman
Web]. Diakses dari:
https://makassar.tribunnews.com/2020/06/05/era-pandemi-dan-pasca-penyebaran-corona-penarifan- angkutan-penyeberangan-diskursus-peran-operator
[9] Biro  Hukum  dan  KSLN  Departemen  Perhubungan  Republik  Indonesia.  2019.  Peraturan  Menteri Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM.  62  Tahun  2019  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal Angkutan Penyeberangan.