## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2,  No. 1, Juni 2020, pp 1-14 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.299

## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank
Alifin Nurahmana Wanda
1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: alif_bemper2@yahoo.co.id

## Artikel info
Artikel history: Received; 18-09-2019 Revised:10-01-2020 Accepted: 31-01-2020 Published: 02-02-2020

## Keywords:
Criminal
Liability;
Banking; Bank Secrets.

## Kata Kunci:
Pertanggungjawaban Pidana; Perbankan;
Rahasia Bank
Abstract . This  research aims  to  analyze  the  responsibility  of  banking  crime related to Bank secrecy. Research Issues; First, What is the Criminal Liability in Bank Secrecy Crime? Research methods using? Second, How is the Bank's Secret  in  the  Legislative  Perspective?  The  research  method  uses.  The  results showed: first, parties that could be held liable for criminal acts in the event of a crime related to bank secrecy, including the board of commissioners, directors, bank  employees,  affiliated  parties  or  others  who  intentionally  committed criminal acts related to bank secrecy, second criminal liability for acts criminal charges relating to bank business can be imposed on members of the board of commissioners,  directors,  or  bank  employees  who  intentionally  committed  a crime.
Abstrak. Peneitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban tindak  pidana  perbankan  terkait  dengan  kerahasiaan  Bank.  Permasalahan penelitian;  Pertama,  Bagaimanakah  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam Tindak  Pidana  Rahasia  Bank?  Metode  penelitian  menggunakan?  Kedua, Bagaimanakah  Rahasia  Bank  Dalam  Perspektif  Perundang-Undangan? Metode  penelitian  menggunakan. Hasil  penelitian  menunjukkan:  pertama , Pihak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  jika  terjadi  tindak pidana  terkait  rahasia  bank, antara lain  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana  terkait  rahasia  bank,  Kedua  pertanggungjawaban  pidana  atas terjadinya  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank  dapat dijatuhkan  kepada  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
Coresponden author: * Email: alif_bemper2@yahoo.co.id A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY

## PENDAHULUAN
Kehidupan  perekonomian  manusia  pada  saat  ini  erat  kaitannya  dengan  dunia perbankan. Perbankan berfungsi sebagai penopang untuk membantu kebutuhan hidup manusia dengan cara menjalankan usaha bank (Widoyono, 2006). Undang-Undang No. 10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  mendefinisikan  bank  sebagai  badan  hukum  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Santoso, 2011) (Qamar & Djanggih, 2017).
Perbankan  mempunyai  fungsi  utama  sebagai  intermediasi (Siringoringo,  2012) ,  yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sektor-sektor  riil  untuk  menggerakkan  pembangunan  dan  stabilitas  perekonomian sebuah  Negara.  Dalam  hal  ini,  bank  menghimpun  dana  dari  masyarakat  berdasarkan asas  kepercayaan  masyarakat.  Apabila  masyarakat  percaya  pada  bank,  maka masyarakat akan merasa aman untuk menyimpan uang atau dananya di bank (Yustianti &  Roesli,  2018). Dengan  demikian,  bank  menanggung  risiko  reputasi  ( reputation  risk) yang  besar.  Bank  harus  selalu  menjaga  tingkat  kepercayaan  dari  nasabah  atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di bank, dan bank dapat menyalurkan dana tersebut untuk menggerakkan perekonomian bangsa (Santoso, 2011) .
Pada dunia perbankan, nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Kedudukan  nasabah  dalam  hubungannya  dengan  pelayanan  jasa  perbankan  berada pada  dua  posisi  yang  dapat  bergantian  sesuai  dengan  sisi  mana  mereka  berada (Wijayanto, 2015). Dilihat dari sisi pengerahan dana, nasabah yang menyimpan dananya pada bank baik sebagai penabung deposan, maupun pembeli surat berharga, maka pada saat itu nasabah berkedudukan sebagai kreditor bank. Sedangkan pada sisi penyaluran dana, nasabah peminjam berkedudukan sebagai debitur dan bank sebagai kreditor. Dari semua kedudukan tersebut, pada dasarnya nasabah merupakan konsumen dari pelaku usaha yang menyediakan jasa di sektor usaha perbankan (Santoso, 2011) .
Pengertian rahasia bank sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (28) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Pasal 40 ayat (1) Undang- Undang  Perbankan  mewajibkan  bank  untuk  menjaga  rahasia  bank  yang  menyatakan bahwa  bank  wajib  merahasiakan  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan (Republik Indonesia, 2004) .
Dari  rumusan  Pasal  40  Undang-Undang  No.  10 Tahun 1998  tentang  Perbankan  secara eksplisit  disebutkan  bahwa  lingkup  rahasia  bank  adalah  menyangkut  bukan  saja simpanan nasabah tetapi juga identitas nasabah penyimpan yang memiliki simpanan itu. Bahkan  dalam  rumusan  Pasal  40  tersebut,  nasabah  penyimpan  disebut  lebih  dahulu daripada  simpanannya.  Nampaknya  dalam  pikiran  pembuat  Undang-Undang,  justru identitas nasabah penyimpan lebih penting daripada simpanannya (Republik Indonesia, 1998) .
Pada  umumnya  sanksi  tindak  pidana  perbankan  dari  sisi  penerapan  khususnya penjatuhan  pidana  denda  yang  ancamannya  sangat  besar,  dikhawatirkan  akan mengalami  kesulitan  dalam  hal  pelaksanaan  pidana  atau  eksekusi (Kian,  2015) .
Pertanggungjawaban Tindak Pidana … ( Wanda ) | 4
Penjatuhan  pidana  denda  tersebut  merupakan  kumulatif  artinya  dijatuhkan  dengan pidana penjara/ kurungan, sedangkan jumlah denda, hakim terikat pada undang-undang yang  telah  menentukan  jumlah  minimum  dan  maksimum (Laden,  2003) .  Jenis  tindak pidana  di  dunia  perbankan  adalah  yang  berkaitan  dengan: (Jonker,  2009) Perizinan (tindak pidana bank gelap), Rahasia bank, Usaha bank dan Pengawasan dan Pembinaan bank.
Hanya  perbuatan  yang  disebut  tegas  oleh  peraturan  perundang-undangan  sebagai kejahatan atau pelanggaran, dapat dikenai hukuman (pidana) (Krismen, 2014) . Apabila terlebih dahulu tidak diadakan peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman yang  dapat  dijatuhi  atas  penjahat  atau  pelanggar,  maka  perbuatan  yang  bersangkutan bukan perbuatan yang dikenai hukuman (Utrecht, 1989) .
Tindak  pidana  rahasia  bank  menurut  Undang-Undang  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan  Pasal  51  ialah  kejahatan.  Sanksi  tindak  pidana  rahasia  bank  ditentukan dalam Pasal 47 ayat (2) yaitu pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama  empat  tahun  dan  denda  sekurang-kurangnya  Rp.  4.000.000.000,-  (empat  miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  8.000.000.000,-  (delapan  miliar  rupiah) (Republik Indonesia, 1998) . Ancaman tindak pidana rahasia bank ini cukup berat, sehingga bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjaga rahasia bank. Sedangkan pada sisi  lain  dalam  berbagai  proses  hukum  pihak  aparat  hukum  kepolisian  maupun kejaksaan sering kali tidak memahami sepenuhnya ketentuan mengenai rahasia bank ini (Lestari,  2019) .  Hal  ini  menjadi  dilema  sehingga  setiap  komponen  bank  harus  dapat memberikan  penjelasan  kepada  aparat  hukum  apabila  dimintai  rahasia  bank  akan mendapat sanksi baik yang meminta maupun yang memberi rahasia bank.
Berdasarkan hasil penelusuran penulis, tiopik kajian ini pernah dilakukan sebelumnya, yaitu  Penelitian  soleh (Talumewo  (2013) dengan  topik  "Pertanggungjawaban  Bank terhadap Nasabah yang Menjadi Korban Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya  oleh  ( Jailani,  2019). Dengan  topik  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah Terkait Dengan Rahasia Bank. Penelitian lainnya oleh (Mubarok, Santoso, & Njatrijani, 2017) dengan  topik  Pertanggungjawaban  Agen  Branchless  Banking  terhadap  Nasabah Branchless  Banking  (Hubungan  Hukum  Antara  Agen-Prinsipal  dan  Konsumen). Dari ketiga hasil penelitian tersebut, penulis menegaskan bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang yang penulis lakukan.
Dari  alasan  dan  fakta  yang  dikemukakan,  penelitian  memfokuskan  permasalahan, Pertama,  Bagaimanakah  Tindak  Pidana  Perbankan  Terkait  Kerahasiaan  Bank?  Kedua, Bagaimanakah  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam  Tindak  Pidana  Rahasia  Bank? Metode penelitian menggunakan? Ketiga, Bagaimanakah Rahasia Bank Dalam Perspektif Perundang-Undangan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  didesain  sebagai  suatu  penelitian  hukum  normatif  yang  meneliti  bahan bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai kewenangan pertanggungjawaban  tindak  pidana  perbankan  terkait  dengan  kerahasiaan  bank. Penelitian  hukum  normatif  ini  juga  akan  dipadukan  dan  diperkaya  dengan  metode penelitian  yang  telah  mulai  lazim  digunakan  dalam  berbagai  penelitian.  Dalam
5 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.2, No. 1, Juni 2020
penelitian  hukum  normatif  dikenal  beberapa  metode  pendekatan (Marzuki,  2008). Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach).

## TINJAUAN PUSTAKA

## A.   Rahasia Bank
Dalam  perekonomian  suatu  Negara  terdapat  sistem  keuangan,  salah  satunya  adalah industri  perbankan  yang  berfungsi  sebagai  penunjang  perekonomian  Negara  serta penduduk  dari  Negara  tersebut.  Fungsi  industri  perbankan  sebagai  penunjang perekonomian  dapat  berbentuk  penghimpunan  dan  penyaluran  dana,  dan  dapat  pula dalam  bentuk  memperlancar  pembayaran  transaksi  perdagangan  domestik  maupun internasional (Sitompul, 2002) .
Hal yang harus dijaga agar industri perbankan tetap eksis adalah menciptakan landasan utama  hubungan  antara  bank  dan  masyarakat  berdasarkan  pada  prinsip  kepercayaan fiduciary  relationship .  Prinsip  tersebut  diperlukan  dalam  hubungan  timbal  balik.  Pada saat bank memberikan kredit atau yang dipersamakan dengan kredit, maka bank harus percaya  bahwa  dananya  akan  kembali  dan  menguntungkan.  Demikian  juga  pada  saat masyarakat  menyimpan  dananya  atau  meminta  layanan  jasa-  jasa  perbankan  harus percaya bahwa dana yang disimpan pada bank tidak hilang atau pemanfaatan jasa-jasa perbankan  oleh  masyarakat  dapat  terlaksana  dengan  baik  dan  menguntungkan (Widiyono, 2007 .
Satu hal yang menarik bagi siapapun berhubungan dengan bank adalah terjaminnya jati diri  nasabah.  Hal  ini  dapat  dimaklumi,  sebab  bisnis  perbankan  adalah  bisnis kepercayaan.  Dengan  kata  lain  nasabah  berhubungan  dengan  bank,  sebab  nasabah percaya bank akan tetap memegang teguh norma-norma dalam dunia usaha perbankan. Satu di antara norma yang dimaksud adalah rahasia bank.
Sebagai  suatu  badan  usaha  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  untuk  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat,  sudah  sewajarnya  bank  memberikan  jaminan perlindungan  kepada  nasabah  yang  berkenaan  dengan  “keadaan  keuangan  nasabah” yang  lazimnya  dinamak an  “Kerahasiaan  Bank”.  Asas  kerahasiaan  (konfidensialitas) dalam  soal-soal  keuangan  perbankan  sudah  dikenal  sejak  lama.  Pada  zaman pertengahan, ketentuan semacam ini telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Kerajaan Jerman misalnya, saat itu asas kerahasiaan telah diatur dalam KUHPerdata.
Menjelang pertengahan abad ke-19, boleh dikata semua pemerintah di Eropa Barat telah mensahkan asas kerahasiaan bank perbankan dan sejak itu undang-undang serupa telah diberlakukan  di  setiap  Negara  yang  menghendaki  sistem  perbankan  yang  tertib. Pengaturan  tentang  rahasia  bank  dalam  Undang-Undang  Perbankan  dijabarkan  dalam Pasal  1  angka  (28)  yang  menyatakan  bahwa  rahasia  bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Dari pengertian  ini  dapat  dilihat  bahwa  secara  normatif  dalam  Undang-Undang  Perbankan tidak  hanya  diatur  tentang  subjek  atau  identitas  nasabah  penyimpan  yang  dilindungi, akan tetapi segala yang terkait dengan simpanan nasabah.
Hanya  saja  dalam  Undang-Undang  Perbankan  tidak  dijabarkan  lebih  lanjut,  apa  yang dimaksud  dengan  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  keterangan  mengenai nasabah  penyimpan  dan  simpanannya.  Dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-  Undang Perbankan hanya disebutkan, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah
Pertanggungjawaban Tindak Pidana … ( Wanda ) | 6
penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A Undang-Undang Perbankan.
Adanya ketentuan mengenai rahasia bank menimbulkan kesan bagi masyarakat, bahwa bank sengaja untuk menyembunyikan keadaan keuangan yang tidak sehat dari nasabah debitur,  baik  orang  perseorangan  maupun  perusahaan  yang  sedang  menjadi  sorotan masyarakat.  Selama  ini  timbul  kesan  bahwa  dunia  perbankan  bersembunyi  di  balik ketentuan  rahasia  bank  untuk  melindungi  kepentingan  nasabahnya  yang  belum  tentu benar. Akan tetapi, apabila bank sungguh-sungguh melindungi kepentingan nasabahnya yang  jujur  dan  bersih,  maka  hal  itu  merupakan  suatu  keharusan  dan  kepatutan (Hermansyah, 2013) .
Ketentuan  mengenai  rahasia  bank  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi nasabah penyimpan dan simpanannya maupun bagi kepentingan dari bank itu sendiri, sebab apabila nasabah penyimpan ini tidak mempercayai bank di mana ia menyimpan simpanannya  tentu  ia  tidak  akan  mau  menjadi  nasabahnya (Wahyudin,  2019) .  Oleh karena  itu,  sebagai  suatu  lembaga  keuangan  yang  berfungsi  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan,  sudah  sepatutnya  bank  menerapkan  ketentuan rahasia  bank  tersebut  secara  konsisten  dan  bertanggungjawab  sesuai  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  untuk  melindungi  kepentingan  nasabahnya (Hermansyah, 2013) .
Penafsiran  dan  batasan  tentang  rahasia  bank  penting  bagi  semua  pihak,  baik  bagi nasabah  maupun  bagi  pihak  perbankan  sendiri (Sulistiriyanto,  2011) .  Hal  ini  perlu, pertama, untuk tidak menurunkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga keuangan; kedua,  untuk  memudahkan  institusi  yang  berwenang  seperti  Pusat  Pelaporan  Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaksanakan deteksi dini terhadap lalu lintas perbankan (giral). Di lain pihak, bagi para penegak hukum akan membantu agar dapat lebih jelas menerapkan  ketentuan  dalam  Pasal  40  sampai  Pasal  45  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Effendy, 2005) .
Menurut  Penjelasan  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undan g  Perbankan  bahwa:  “Apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitor, bank  wajib  tetap  merahasiakan  keterangan  tentang  nasabah  dalam  kedudukannya sebagai nasabah penyimpan”. Artinya, jika nasabah itu hanya berstatus sebagai nasabah debitor,  keterangan  tentang  nasabah  debitor  dan  utangnya  tidak  wajib  dirahasiakan oleh  bank/  pihak  terafiliasi.  Dengan  demikian,  lingkup  rahasia  bank  hanya  meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Keterangan tersebut wajib dirahasiakan  oleh  bank/pihak  terafiliasi.  Keterangan  lain  daripada  itu  bukan  rahasia bank.
Pasal 1 butir (17) UU Perbankan menentukan bahwa: “Nasabah Penyimpan adalah yang menempatkan  dananya  di  bank  dalam  bentuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian  bank dengan  nasabah  yang  bersangkutan”.  Sedangkan  menurut  Pasal  1  butir  (5)  Undang - Undang Perbankan bahwa: “Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada  bank  berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana  dalam  bentuk  giro,  deposito, sertifikat depos ito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.
Dalam  hal  definisi  “keterangan  tentang  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya”, “keterangan” meliputi semua data dan informasi mengenai diri dan keuangan nasabah penyimpan  yang  diketahui  oleh  dan  tercatat  pada  bank  serta  wajib  dirahasiakannya. Kerahasiaan  ini  untuk  kepentingan  bank  sendiri  yang  memerlukan  kepercayaan
masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan dananya disimpan di bank atau memanfaatkan jasa bank apabila ada jaminan terhadap nasabah  bahwa  bank  akan  merahasiakan  keterangan  tentang  nasabah  penyimpan  dan simpanannya, tentu saja sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang.
Ruang lingkup rahasia bank dipersempit atau dibatasi, yakni menyangkut:
a.  Keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya  Ini  tidak  termasuk keterangan mengenai nasabah debitor dan pinjamannya;
b.  Kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut, kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang;
c.  Situasi tertentu dimana informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanan boleh saja dibeberkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanan yang tidak termasuk dalam kualifikasi rahasia bank.
Mengenai sifat rahasia bank, ada dua teori yang dapat dikemukakan, yaitu:
1.  Teori Mutlak ( absolutely theory )
Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak, tidak boleh diungkapkan kepada siapa pun  dengan  alasan  apa  pun.  Semua  keterangan  mengenai  nasabah  dan  keuangannya yang  tercatat  di  bank  wajib  dirahasiakan  tanpa  pengecualian  dan  pembatasan. Kerahasiaan  mengenai  nasabah  dan  keuangannya  tidak  boleh  dibuka/  diungkapkan. Apabila  terjadi  pelanggaran  terhadap  kerahasiaan  tersebut,  bank  yang  bersangkutan harus bertanggungjawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.
Keberatan  terhadap  teori  mutlak  adalah  terlalu  individualistis,  artinya  hanya mementingkan  hak  individu  (perseorangan).  Di  samping  itu,  teori  mutlak  juga bertentangan dengan kepentingan umum, artinya kepentingan Negara atau masyarakat dikesampingkan  oleh  kepentingan  individu  yang  merugikan  Negara  atau  masyarakat banyak. Teori mutlak ini terutama dianut di Negara Swiss sejak tahun 1934. Sifat mutlak rahasia  bank  tidak  dapat  diterobos  dengan  alasan  apa  pun.  Dengan  demikian  para koruptor atau pedagang narkoba kelas kakap di dunia merasa aman menyimpan uang hasil kejahatannya pada bank-bank di Swiss.
Karena  begitu  ketatnya  rahasia  bank  dilaksanakan  di  Swiss,  beberapa  Negara  tidak dapat menjangkau uang hasil kejahatan warga negaranya yang merugikan Negara atau masyarakat  banyak,  yang  disimpan  di  bank-bank  Swiss.  Oleh  karena  itu,  teori  mutlak yang  dianut  oleh  Negara  Swiss  mendapat  reaksi  keras  dari  beberapa  Negara  yang kepentingannya dirugikan. Sebagai contoh, kasus gugatan pemerintah Amerika Serikat melalui Stock  Exchange  Commission (SEC)  kepada  sejumlah  bank  di  Swiss  karena menampung  dana hasil insider trading yang  disimpan  di  beberapa  bank  di  Swiss,  agar bank-bank yang bersangkutan membuka rahasia keuangan nasabahnya.
Ternyata rahasia bank yang bersifat mutlak itu  dapat dikompromikan. Sifat mutlak ini mulai ditinggalkan oleh bank-bank di Swiss sejak Tahun 1991 dengan menghapus nama samaran  dan  kode  rekening  nasabah,  dan  harus  diganti  dengan  nama  aslinya  melalui pendaftaran  ulang.  Jika  para  nasabah  yang  bersangkutan  tidak  mendaftar  ulang,  maka para nasabah harus menutup rekeningnya. Negara Swiss bersedia menerima kompromi untuk  meninggalkan  teori  mutlak  yang  dianutnya  karena  kepentingan  Negara  dan
Pertanggungjawaban Tindak Pidana … ( Wanda ) | 8
rakyat  Swiss  sendiri  perlu  dilindungi  dari  pemboikotan/  embargo  beberapa  Negara besar dan kuat di dunia.

## b.  Teori Relatif ( relative theory )
Menurut teori ini, rahasia bank bersifat relatif (terbatas). Semua keterangan mengenai nasabah  dan  keuangannya  yang  tercatat  di  bank  wajib  di  rahasiakan.  Namun,  jika  ada alasan  yang  dapat  dibenarkan  oleh  undang-undang,  rahasia  bank  mengenai  keuangan nasabah  yang  bersangkutan  boleh  dibuka/  diungkapkan  kepada  pejabat  yang berwenang, misalnya, pejabat perpajakan atau pejabat penyidik tindak pidana (korupsi, narkoba, dan pencucian uang).
Keberatan  terhadap  teori  relatif  adalah  rahasia  bank  masih  dapat  dijadikan perlindungan  bagi  pemilik  dana  yang  tidak  halal,  yang  tidak  terjangkau  oleh  aparat penegak  hukum  karena  tidak  terkena  penyidikan,  dengan  demikian  dananya  tetap aman. Akan tetapi, teori relatif sudah sesuai dengan rasa keadilan, artinya kepentingan Negara atau kepentingan masyarakat banyak tidak dikesampingkan begitu saja.
Apabila ada alasan dan sesuai dengan prosedur hukum, rahasia keuangan nasabah boleh dibuka/  diungkapkan.  Dengan  demikian,  teori  relatif  melindungi  semua  pihak,  baik individu,  masyarakat,  maupun  Negara.  Teori  relatif  dianut  oleh  negara-negara  pada umumnya,  seperti  Amerika  Serikat,  Belanda,  Malaysia,  Singapura,  dan  Indonesia.  Di Indonesia, rahasia bank diatur dalam Undang-Undang Perbankan yang menganut teori relatif.
Menurut  ketentuan  Pasal  2  Peraturan  Bank  Indonesia  No.  2/19/PBI/2000  tentang Persyaratan  dan  Tata  Cara  Pemberian  Perintah/  Izin  Tertulis  Membuka  Rahasia  Bank, kewajiban  bank  untuk  merahasiakan  segala  keterangan  mengenai  penyimpanan  dan simpanan nasabah, tidak berlaku untuk hal-hal: (Bank Indonesia, 2000)
a.  Kepentingan perpajakan;
b.  Penyelesaian piutang bank melalui BUPLN/ PUPN; c.  Kepentingan dalam perkara pidana;
d.  Kepentingan dalam perkara perdata;
e.  Tukar-menukar informasi antarbank;
f.  Kepentingan pihak lain yang ditunjuk nasabah; g.  Keterangan atas persetujuan nasabah penyimpan; dan h.  Kepentingan penyelesaian kewarisan.
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran  dengan  Perusahaan  Asuransi  ( bancassurance ),  bank  yang  melakukan bancassurance harus mematuhi ketentuan terkait yang berlaku di bidang perbankan dan perasuransian,  antara  lain  ketentuan  Bank  Indonesia  yang  terkait  dengan  manajemen risiko, rahasia bank, transparansi informasi produk, dan ketentuan otoritas pengawasan perasuransian terutama yang terkait dengan bancassurance (Bank Indonsia, 2010) .
Dalam  melakukan bancassurance, bank  dilarang  menanggung  atau  turut  menanggung risiko  yang  timbul  dari  produk  asuransi  yang  ditawarkan.  Segala  risiko  dari  produk asuransi  menjadi  tanggungan  perusahaan  asuransi  mitra  bank.  Bank  yang  melakukan bancassurance hanya dibolehkan memasarkan produk asuransi yang dinyatakan dalam
perjanjian  kerjasama  antara  bank  dengan  perusahaan  asuransi  mitra  bank  dan  telah memperoleh  persetujuan  dari  Menteri  Keuangan  untuk  dipasarkan  melalui bancassurance (Bank Indonsia, 2010) .
Dalam  menggunakan  data  nasabah,  bank  harus  memenuhi  ketentuan  sebagai  berikut: (Bank Indonsia, 2010) .
a.  Pasal 40 dan Pasal 44A Undang-Undang Perbankan juncto Peraturan Bank Indonesia yang  mengatur  mengenai  persyaratan  dan  tata  cara  pemberian  perintah  atau  izin tertulis membuka rahasia bank;
b.  Peraturan  Bank  Indonesia  yang  mengatur  mengenai  transparansi  produk  bank  dan penggunaan data pribadi nasabah;
c.  Dalam bancassurance, bank  hanya  dapat  memberikan  data  pribadi  nasabah  kepada perusahaan asuransi mitra bank sepanjang telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah;
d.  Dalam  melakukan bancassurance ,  bank  dan  perusahaan  asuransi  mitra  bank  wajib menerapkan customer  due  diligence atau know  your  customer  principle sesuai ketentuan yang berlaku.
Bank bertanggungjawab hanya sampai dengan penawaran produk asuransi, sedangkan proses underwriting , penerbitan polis, perubahan polis, klaim, dan perbuatan lain yang terkait  dengan  produk  asuransi  tetap  harus  dilaksanakan  dan  merupakan tanggungjawab dari perusahaan asuransi mitra bank (Bank Indonsia, 2010) .
Pelanggaran  atas  penerapan  manajemen  risiko  surat  edaran  ini  dikenakan  sanksi administratif, dan pelanggaran atas kewajiban pelaporan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank yang berisi tentang sanksi kewajiban membayar atau denda.

## PEMBAHASAN

## A.  Tindak Pidana Perbankan Terkait Kerahasiaan Bank
Kejahatan  rahasia  bank  adalah  perbuatan  memberikan  keterangan  mengenai  nasabah penyimpan dan simpanannya secara melawan hukum atau tanpa persetujuan nasabah penyimpan  yang  bersangkutan (Sjamsuddin, 2015). Tindak pidana  rahasia  bank  dapat terjadi karena paksaan pihak ketiga atau karena kesengajaan anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya (Bank Indonsia, 2010) .
Perihal paksaan pihak ketiga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, yaitu: (Republik Indonesia, 1998) “Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal  42,  dengan  sengaja  memaksa  bank  atau  pihak  terafiliasi  untuk  memberikan keterangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara sekurang-kurangnya  dua  tahun  dan  paling  lama  empat  tahun  serta  denda  sekurang- kurangnya Rp. 10 Milia r dan paling banyak Rp. 200 Miliar” .
Ancaman  hukuman  tersebut  mulai  dari  yang  paling  rendah  sampai  pada  yang  paling tinggi.  Jadi,  apabila  terbukti  bahwa  pihak  ketiga  itu  secara  melawan  hukum  telah melakukan  pemaksaan  agar  bank  atau  pihak  terafiliasi  memberikan  keterangan mengenai  nasabah  penyimpan  dan  simpanannya,  dia  tidak  akan  luput  dari  hukuman,
Pertanggungjawaban Tindak Pidana … ( Wanda ) | 10
setidak-tidaknya hukuman pidana dan denda minimum yang lama dan jumlahnya sudah ditetapkan oleh undang-undang.
Kesengajaan pihak bank yang dilakukan oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Undang- Undang Perbankan bahwa: (Republik  Indonesia,  1998) “Anggota  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank, atau  pihak  terafiliasi  lainnya  yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  yang  wajib dirahasiakan  menurut  Pasal  40,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4 Miliar dan paling  banyak  Rp.  8  Miliar” .  Dalam  penjelasan  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa: (Republik  Indonesia,  1998) “Yang  dimaksud  pegawai  bank  adalah  semua  pejabat  dan karyawan bank” .
Dalam pasal tersebut juga disebut pihak terafiliasi, Pasal 1 butir (22) Undang- Undang Perbankan menentukan bahwa pihak terafiliasi adalah: (Republik Indonesia, 1998)
a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank.
b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus  bagi  bank  yang  berbentuk  hukum  koperasi  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. Pihak  yang  memberikan  jasanya  kepada  bank,  antara  lain  akuntan  publik,  penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank,  antara  lain  pemegang  saham  dan  keluarganya,  keluarga  komisaris,  keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.
Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-Undang  Perbankan,  diancam  dengan  pidana  penjara  sekurang-kurangnya  dua tahun  dan  paling  lama  tujuh  tahun serta  denda sekurang-  kurangnya  Rp.  4  Miliar  dan paling banyak Rp. 15 Miliar (Republik Indonesia, 1998) .
Pada Tahun 2011, pernah terjadi suatu kasus yang berkedok penipuan informasi perihal anak  yang  tertangkap  sedang  menggunakan  narkoba,  pelaku  mengaku  sebagai  pihak dari aparat kepolisian yang telah menangkap anak dari korban tersebut dan menyuruh sang korban agar mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya. Pada saat itu sang korban mengaku  kepada  pelaku  bahwasannya  ia  tidak  memiliki  dana,  akan  tetapi  ternyata pelaku  mengetahui  berapa  simpanan  yang  dimiliki  oleh  korban  dalam  tabungannya pada  suatu  bank  dan  tetap  menyuruh  agar  mentransfer  jika  ingin  anaknya  tidak diproses secara hukum. Akhirnya sang korban langsung mentransfer seluruh simpanan yang ada di rekeningnya ke rekening pelaku. Setelah beberapa jam kemudian ternyata sang  anak  pulang  karena  sudah selesai  dari  perkuliahannya  dan  tidak  terjadi  apa-apa. Sang  korban  tidak  melaporkan  kasus  ini  ke  pihak  kepolisian  karena  tidak  mau berurusan  dengan  prosedur  hukum  yang  diketahuinya  sulit.  Jika  dilihat  dalam  kasus tersebut di atas, maka kuat dugaan bahwa dalam kejahatan tersebut ada campur tangan dari  pihak  pegawai  bank,  karena  pelaku  mengetahui  jelas  berapa  simpanan  yang dimiliki oleh korban di dalam bank tersebut.
Sesuai  dengan  Undang-Undang  Perbankan,  pelanggaran  terhadap  ketentuan  rahasia bank  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  kejahatan.  Sanksi  pidana  atas  pelanggaran
rahasia  bank  ini  bervariasi.  Ada  ciri  khas  dari  sanksi  pidana  terhadap  pelanggaran rahasia bank, yaitu:
a.  Terdapat ancaman hukuman minimal dan maksimal;
b.  Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;
c.  Tidak  ada  korelasi  antara  berat  ringannya  ancaman  hukuman  penjara  dengan hukuman denda.
Ancaman  hukuman  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  rahasia  bank  berdasarkan Pasal  47  dan  47A  Undang-Undang  Perbankan  dapat  dibedakan  atas  tiga  jenis,  yakni sebagai berikut :
a.  Pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal empat tahun serta denda minimal Rp.  10  Miliar  dan  maksimal  Rp.  200  Miliar.  Hukuman  pidana  jenis  ini  diancam terhadap :
1.  Barang siapa;
2.  Tanpa  membawa  perintah  tertulis  atau  izin  dari  Pimpinan  Bank  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, dan 42;
3.  Dengan sengaja;
4.  Memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
b.  Pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal empat tahun serta denda minimal Rp. 4 Miliar dan maksimal Rp. 8 Miliar. Hukuman pidana jenis ini diancam terhadap :
1.  Anggota :
a.  Dewan komisaris.
b.  Direksi;
c.  Pegawai bank, adalah semua pejabat dan karyawan bank; atau c.  Pihak terafiliasi lainnya;
1.  Dengan sengaja;
2.  Memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40.
3.  Pidana  penjara  minimal  dua  tahun  dan  maksimal  tujuh  tahun  serta  denda minimal  Rp.  4  Miliar  dan  maksimal  Rp.  15  Miliar.  Hukuman  pidana  jenis  ini diancam terhadap :
1.  Anggota :
a. Dewan komisaris;
b. Direksi; atau
d.  Pegawai bank;
1.  Dengan sengaja;
2.  Tidak  memberikan  keterangan  yang  wajib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 42A dan 44A.
Perusahaan  asuransi  yang  menghubungi  nasabah  bank  dan  menawarkan  produk asuransi yang tidak diketahui darimana yang bersangkutan mendapat data seperti nama dan  nomor  telepon  termasuk  pelanggaran  rahasia  bank,  kecuali  terdapat  keterangan atas  persetujuan  nasabah  penyimpan,  karena  dalam bancassurance bank  hanya  dapat memberikan  data  pribadi  nasabah  kepada  perusahaan  asuransi  mitra  bank  sepanjang telah mendapat persetujuan tertulis dari nasabah (Bank Indonesia, 2010) .
Pertanggungjawaban Tindak Pidana … ( Wanda ) | 12
Apabila nasabah hanya berstatus sebagai nasabah debitor, keterangan tentang nasabah debitor  dan utangnya  tidak  wajib  dirahasiakan  oleh  bank  atau pihak  terafiliasi,  hal  ini berfungsi  untuk  tukar  menukar  informasi  antar  bank  guna  mencegah  kerugian  bagi pihak bank apabila nasabah ternyata memiliki masalah pada bank lain.
Lingkup  rahasia  bank  meliputi  keterangan  mengenai  nasabah  penyimpan  dan simpanannya,  sehingga  apabila  bank  memberikan  informasi  identitas  meskipun  tanpa memberikan  informasi  simpanan  juga  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  rahasia bank,  kecuali  dengan  adanya  keterangan  atau  persetujuan  tertulis  dari  nasabah penyimpan untuk memberikan keterangan mengenai penyimpan dan simpanannya.

## B.   Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank
Bank  di  dalam  menjalankan  fungsinya  wajib  menjalankan  beberapa  prinsip,  yakni prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian dan prinsip menjaga rahasia bank (Yohana, et.al, 2014). Penggunaan  agen  sejatinya  sudah  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  diatas, namun berkaitan dengan prinsip rahasia bank, agen bukanlah termasuk orang ataupun pihak  yang  mempunyai  kewajiban  untuk  menjaga  rahasia  bank. (Mubarok,  Santoso,  & Njatrijani, 2017).
Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perbankan terdiri dari beberapa unsur yakni sebagai berikut: Siapa  saja;  a.Yang  sengaja  memaksa  bank  atau  pihak  terafiliasi;  b.Untuk membocorkan rahasia bank; c. Tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia.  Subjek  hukum  Pasal  47  ayat  (1)  adalah  setiap  orang  yang  mampu bertanggungjawab  menurut  undang- undang,  dan  yang  dimaksud  dengan  unsur  “yang sengaja  memaksa”  identik  dengan  unsur  “dengan  sengaja”.  Menurut  Smidt  dan Simon, Wetboek van Strafrecht yang menjadi induk KUHP menganut paham bahwa delik yang dikualifikasikan  sebagai  kejahatan  selalu  diperlukan  adanya  kesengajaan,  kecuali  jika ditentukan nyata lain (kealpaan).
Pasal 47 ayat (1) mengatur larangan terutama terhadap pihak luar (eksternal) bank atau pihak  terafiliasi,  tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  terhadap  pihak  internal  bank  itu sendiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Perbankan. Untuk Pasal 47 ayat (2), subjek hukumnya adalah internal bank. Pengertian unsur “dengan sengaja” dalam  unsur  ini  adalah  delik dolus yang  tunduk  kepada  tafsir  sengaja  atau opzet . Menurut  van  Hattum,  sengaja  ( opzet )  secara  ilmu  bahasa  berarti oog  merk (maksud), dalam  arti  tujuan  dan  kehendak  menurut  istilah  undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens . Memorie van Toelichting menjelaskan bahwa willens en wetens artinya mengetahui dan menghendaki.
Ada  dua  teori  yang  menjelaskan  mengenai  mengetahui  dan  menghendaki  yaitu  teori kehendak  ( wilstheorie ),  yang  dikemukakan  oleh  von  Hippel  yang  kemudian  diikuti Simons,  dan  teori  pengetahuan  ( voorstellingstheorie )  yang  dikemukakan  oleh  Frank yang  kemudian  diikuti  oleh  von  Hamel.  Menurut  teori  kehendak,  kesengajaan  adalah kehendak  yang  diarahkan  pada  terwujudnya  perbuatan,  seperti  dirumuskan  dalam undang-undang,  sedangkan  menurut  teori pengetahuan,  kesengajaan  adalah  kehendak untuk  berbuat  dengan  mengetahui  unsur-unsur  yang  diperlukan  menurut  rumusan undang-undang.
Berdasarkan  keterangan  tersebut  di  atas  jelas  siapa  saja  subyek  yang  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan  komisaris,  direksi,  pegawai  bank,  pihak  terafiliasi  atau  lainnya  yang  dengan
sengaja  melakukan  tindak  pidana  terkait  rahasia  bank,  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) serta Pasal 47A Undang-Undang Perbankan. Terhadap kasus tindak  pidana  rahasia  bank,  pengurus  bertindak  di  dalam  kewenangannya  akan  tetapi menyalahi  aturan  yang  ada  atau  diluar  batas  kewenangannya.  Dalam  tindak  pidana rahasia bank, korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena dalam hal ini bank merupakan korban dari perbuatan pengurus ataupun pegawai.

## SIMPULAN
Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya  yang  dengan  sengaja  melakukan  tindak  pidana  terkait  rahasia  bank, sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  47  ayat  1  dan  2  serta  Pasal  47A  Undang-Undang Perbankan.  Berarti  terhadap  tindak  pidana  rahasia  bank  berlaku  bentuk pertanggungjawaban  pidana  yang  sama  dengan  tindak  pidana  perizinan  bank  yakni pengurus  yang  berbuat  pengurus  yang  bertanggungjawab,  meskipun  korporasi  terkait dengan  tindak  pidana  ini,  maka  pengurus  yang bersangkutan  yang  bertanggungjawab. Pasal 49 Undang-Undang Perbankan, pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank  dapat  dijatuhkan  kepada  anggota  dewan komisaris,  direksi,  atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja  melakukan  suatu  tindak pidana  tersebut.  Bentuk  pertanggungjawaban  yang  berlaku  pada  tindak  pidana  usaha bank  adalah  sama  dengan  konsep  pertanggungjawaban  pada  kedua  tindak  pidana sebelumnya  yakni  pengurus  berbuat  pengurus  yang  bertanggungjawab,  serta  bank berbuat melakukan tindak pidana maka pengurus yang bertanggungjawab.

## SARAN
Perlunya dilakukan perubahan Undang-Undang Perbankan dan Bank Indonesia terkait peran  Bank  Indonesia  dalam  dunia  perbankan,  karena  fungsi,  tugas,  dan  wewenang Bank  Indonesia  terhadap  Lembaga  Jasa  Keuangan  telah  beralih  kepada  OJK  sejak munculnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta untuk mempertegas pengaturan  mengenai  asas ultimum  remedium dalam  Undang-Undang  Perbankan. Perlunya  diterapkan  doktrin vicarious  responsibility dalam  tindak  pidana  perbankan agar  atasan/  pengurus/  orang  yang  memberi  perintah/  orang  yang  bertindak  sebagai pemimpin  tidak  dapat  melarikan  diri  dari  tuntutan  hukum  terhadap  dirinya  atas kesalahan yang telah diperbuatnya.

## DAFTAR BACAAN

## Buku / Jurnal
Effendy,  M.  (2018). Tipologi  kejahatan  perbankan  dari  perspektif  hukum  pidana . Referensi.
Hermansyah,  H.  P.  N.  I.  (2005).  Ditinjau  Menurut  Undang-undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  Sebagaimana  Telah  Diubah  dengan  Undang-undang  No.  10 Tahun  1998,  dan  Undang-undang  No.  23  Tahun  1999  jo  Undang-undang  No.  3 Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia. Cetakan  Kedua,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group .
Pertanggungjawaban Tindak Pidana … ( Wanda ) | 14
Jailani,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Terkait  Dengan  Rahasia Bank. Dinamika Hukum , 25 (2).
Kian,  A.  M.  L.  (2015).  Tindak  Pidana  Credit/Debit  Card  Fraud  dan  Penerapan  Sanksi Pidananya dalam Hukum Pidana Indonesia. Hasanuddin Law Review , 1 (1), 47-60.
Krismen,  Y.  (2014).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kejahatan Ekonomi. Jurnal Ilmu Hukum , 5 (1), 61-70.
Lestari, T. A. (2019). KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM PENGECUALIAN KERAHASIAAN BANK. SUPREMASI HUKUM , 15 (1), 63-71 Marpaung,  L.  (2003). Pemberantasan  dan  pencegahan  tindak  pidana  terhadap perbankan . Djambatan.
Marzuki, P.M. 2008. Penelitian Hukum, Cet. 4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Mubarok, R., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2017). Pertanggungjawaban Agen Branchless Banking  terhadap  Nasabah  Branchless  Banking  (Hubungan  Hukum  Antara  Agen- Prinsipal dan Konsumen). Diponegoro Law Journal , 6 (2), 1-12.
Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode  Penelitian  Hukum  (Legal  Research  Methods) .  CV.  Social  Politic Genius (SIGn).
Qamar,  N.,  &  Djanggih,  H.  (2017).  Peranan  Bahasa  Hukum  dalam  Perumusan  Norma Perundang-undangan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum , 11 (3), 337-347.
Santoso,  L.  (2011). Hak  dan  Kewajiban  Hukum  Nasabah  Bank (Yogyakarta:  Pustaka Yustisia.
Sihombing, J. (2009). Tanggung jawab yuridis bankir atas kredit macet nasabah . Alumni. Siringoringo,  R.  (2012).  Karakteristik  dan  fungsi  intermediasi  perbankan  di Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan , 15 (1), 61-83.
Sitompul,  Z.,  &  Bank,  P.  D.  N.  (2002).  Suatu  Gagasan  Tentang  Pendirian  Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta . Sjamsuddin,  R.  M.  (2015).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Dalam  Bentuk  Rahasia Bank. LEX PRIVATUM , 3 (4).
Sulistiriyanto, H. (2011). Penafsiran dan Prosedur Sita atas Harta Kekayaan Wajib Pajak Menurut Peraturan Perbankan di Indonesia. Perspektif , 16 (1), 31-41.
Talumewo,  Franklin.  "Pertanggungjawaban  Bank  terhadap  Nasabah  yang  Menjadi Korban  Kejahatan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (Ite)." Lex  Crimen 2.1 (2013).
Utrecht,  E.  (1989).  Pengantar  dalam  Hukum  Indonesia,  disadur  dan  direvisi  oleh Moh. Saleh Djindang, Cetakan Kesebelas, Jakarta: Sinar Harapan .
Wahyudi,  M.  H.  (2019).  Tinjauan  Hukum  Tentang  Kerahasiaan  Bank  Terkait  Data Nasabah  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  di  Indonesia. An-Nawazil:  Jurnal  Hukum dan Syariah Kontemporer , 1 (1), 68-86.
Widiyono, T. (2006). Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia: simpanan, jasa, dan kredit . Ghalia Indonesia.
Wijayanto,  K.  (2015).  Pengaruh  kualitas  pelayanan  terhadap  kepuasan  dan  loyalitas nasabah bank. Jurnal Manajemen Dayasaing , 17 (1), 38-45.
Yohana,  Y.,  Syahrin,  A.,  Hamdan,  M.,  &  Siregar, M.  (2014).  Pertanggungjawaban  Pidana dalam Kejahatan Perbankan. USU Law Journal , 2 (3), 221-237
Yustianti,  S.,  &  Roesli,  M.  (2018).  Bank  Indonesia  Policy  in  the  National  Banking  Crisis Resolution. YURISDIKSI: Jurnal Wacana Hukum Dan Sains , 11 (2), 77-90.

## Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan  Bank  Indonesia  No.  2/19/PBI/2000  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian Perintah/ Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP Tanggal 23 Desember 2010 tentang Penerapan  Manajemen  Risiko  pada  Bank  yang  Melakukan  Aktivitas  Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi ( bancassurance ).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Perbankan.