## Kedudukan Hukum Dispensasi Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Cikarang
Novita Ariestiani 1 , Septiayu Restu Wulandari 2 1,2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa E-mail: nariestiani@gmail.com

## Article History:
Received: 04 Juni 2024
Revised: 15 Juni 2024 Accepted: 18 Juni 2024
Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batas minimal usia nikah dan bagaimana hakim membuat penetapan dispensasi perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif-empiris karena memudahkan penulis dalam mengkaji pada peraturan perundang-undangan dan internet serta data pada lapangan untuk membuktikan dan membandingkan sebuah dugaan dengan melakukan observasi untuk menemukan kebenaran atau fakta konkrit pada masyarakat yang berlokasi di Cikarang melalui penyebaran google form. Hasil analisa yang didapat melalui teori peraturan yang terkait lalu ditinjau dari aspek hukum serta hasil responden. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini terdapat faktor penyebab alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang didominasi oleh faktor pergaulan sosial yang terjadi pada remaja. Sedangkan, sisanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, internal, dan faktor pendidikan. Sementara untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan sudah sesuai prosedur dan menggunakan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatannya. Hal ini dikarenakan pihak Pengadilan Agama juga mempertimbangkan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Keywords: Dispensasi, Perkawinan, Usia.
PENDAHULUAN Perkawinan dalam bahasa indonesia berasal dari kata “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin. Secara etimologi, perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin, kata tersebut berasal dari kata jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang artinya dibawa, dipikul dan diboyong. Menurut bahasa nikah berarti “penggabungan” dan “pencampuran”. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan. Banyak perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan yang disebabkan keanekaragaman kebudayaan atau kultur terhadap agama nya. Menurut Undang-Undang Nomor
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya (Abdurrahman, 1978).
Menurut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum perkawinan di Indonesia. Pada undang-undang perkawinan yang merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip dasar hukum perkawinan dalam sistem nasional di Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut:
1. Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Pasal 2 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Hukum Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah harus diucapkan oleh wali dari pihak wanita dengan jelas berupa ijab dan terima oleh calon suami atau qabul dan dilaksanakan dihadap dua orang saksi yang memenuhi syarat. Dan menurut KUH Perdata, perkawinan adalah hubungan hukum antara subyek-subyek yang dimaksud adalah laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain.
Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara menurut para ahli Prof. Subekti, S.H.,, Perkawinan adalah ikatan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Dan Prof. DR.R. Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah hidup Bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
Disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dari itu untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11, yaitu sebagai berikut:
1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari orang tua nya
3. Perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19
(Sembilan belas) tahun
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin
5. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat melakukan perkawinan lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4
6. Apabila suami dan istri yang sudah cerai dan menikah lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya
7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang ditulis oleh penulis diatas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian penulis adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya angka permohonan dispensasi perkawinan yang disebabkan kedua calon mempelai oleh faktor belum cukup usia nya serta faktor ekonomi. Sedangkan di negara Indonesia sudah ditetapkan pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita minimal berusia 19 tahun.
2. Tidak jarang hakim di Pengadilan Agama menolak atas adanya permohonan dispensasi perkawinan, dikarenakan menjaga kehormatan keluarga, menjaga kehormatan pemohon.
Rumusan Masalah
Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi faktor penyebab sehingga banyak terjadinya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Cikarang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin?
Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian ini diharapkan untuk: a. Mengetahui batas minimal usia nikah
b. Mengetahui pertimabngan para ahli hukum di Pengadilan Agama Cikarang tentang permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur
c. Mengetahui bagaimana hakim membuat penetapan dispensasi perkawinan
2. Sedangkan manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Manfaat Teoritis Dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang dasar pertimbangan hakim dalam perkara izin dispensasi kawin dan sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya.
b. Manfaat Praktis Sebagai sumber pengetahuan untuk mengetahui lebih dalam permasalahan tentang dasar pertimbangan hakim dalam perkara izin dispensasi kawin.

## LANDASAN TEORI
Perkawinan
Secara etimologi, perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar kawin, kata tersebut berasal dari kata jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang artinya dibawa, dipikul dan diboyong. Menurut bahasa nikah berarti “penggabungan” dan “pencampuran”. Menurut Undang-
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1614
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya (Abdurrahman, 1978). Hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum islam yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal perkawinan, diuraikan bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan perkawinan itu sendiri, bagaimana cara menyelenggarakan akad perkawinan menurut hukum, dan bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang sudah di ikrarkan. Dasar hukum perkawinan tertera pada Pasal 2 ayat (1) bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
Dispensasi Dalam konteks hukum keluarga di negara Indonesia, dispensasi perkawinan merupakan izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau otoritas hukum lainnya kepada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan meskipun ada ketentuan-ketentuan yang seharusnya mencegah mereka. Setelah dispensasi diberikan, perkawinan yang dilangsungkan memiliki kedudukan hukum yang sama dengan perkawinan tanpa dispensasi, termasuk hak dan kewajiban bagi pasangan tersebut. Bagi perkawinan yang terjadi tanpa tercatat secara resmi di KUA, pasangan bisa mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk melegalkan perkawinan mereka dan mendapatkan buku nikah sebagai dokumen resmi yang diperlukan untuk mengakui perkawinan tersebut di mata hukum (Rismantika, 2022).
Apabila terjadinya perkawinan di bawah usia para pemohon harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan tegas untuk meyakinkan Majelis Hakim dalam persidangan memberikan izin dispensasi perkawinan untuk calon mempelai. Salah satu upaya nya yaitu mendapatkan izin permohonan dispensasi perkawinan dari Majelis Hakim untuk dilampirkan sebagai syarat pendukung melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk dicatatkan perkawinan tersebut guna memberikan perlindungan hukum. Kedudukan hukum terhadap dispensasi perkawinan sudah berkekuatan hukum tetap yang mana sudah dibuktikan dengan adanya penetapan dari Pengadilan Agama yang berisikan pengabulan permohonan dispensasi perkawinan dengan berbagai macam pertimbangan.
Kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan ada hambatan dalam pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Cikarang yaitu faktor kedudukan hukum para pihak dalam mengajukan perkara dispensasi perkawinan yang merupakan faktor penting yang harus dipenuhi karena apabila unsur ini tidak terpenuhi akan berakibat perkara dispensasi perkawinan yang diajukan tidak dapat dilanjutkan berdasarkan Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan faktor kurangnya alat bukti Majelis Hakim menilai para pemohon tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung dalil-dalilnya mengenai keadaan yang mendesak sehingga harus segera dilaksanakan perkawinan yang menyebabkan terhambatnya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang sehingga putusan dinyatakan ditolak.
Usia Menurut Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang didefinisikan sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Pada data Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) tahun 2023 daerah di Indonesia dengan posisi tinggi tingkat dispensasi kawin terletak di Jawa
Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dispensasi ini merupakan upaya bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita yang ingin menikah namun belum mencukupi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga orang tua bagi anak yang belum cukup usianya dapat mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama terdekat melalui proses persidangan agar mendapatkan izin dispensasi perkawinan.
Sementara dispensasi perkawinan dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan izin yang diberikan oleh pengadilan agama atau Lembaga terkait kepada pasangan yang ingin menikah meskipun terdapat beberapa hambatan atau syarat tertentu yang menghalangi mereka untuk melangsungkan perkawinan secara sah. Setelah diberikan dispensasi dari Pengadilan, pihak yang bersangkutan dapat mendatangi KUA kembali dan akan diurus oleh pihak KUA sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan. Terhadap perkawinan di bawah tangan maka secara otomatis tidak tercatat di KUA, sehingga bagi suami isteri yang ingin mendapatkan legislasi buku nikah harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Setelah dilakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama, para pihak tersebut dapat mengajukan kembali pada KUA untuk mendapatkan buku nikah (Dinada Junia Rismantika, 2022). Bahwa tujuan adanya dispensasi perkawinan adalah untuk memberikan kelonggaran hukum bagi yang tidak memenuhi syarat sah perkawinan secara hukum positif. Di dalam hukum positif undang-undang mengatur bagi laki-laki maupun perempuan harus memiliki kematangan baik secara fisik, jiwa dan raga apabila ingin melangsungkan perkawinan sehingga ketika menikah mereka dapat membina perkawinan dengan baik tanpa adanya perceraian. Tingginya angka perceraian di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan secara bertahap. Kasus ini tidak selesai pada yang bersangkutan, melainkan harus ada intervensi dari pihak-pihak eksternal semisal adanya kebijakan pemerintah terkait aturan yang mengatur UU Pernikahan (Wulandari, 2022).
Hukum positif tidak sama sekali bertentangan dengan hukum islam untuk perihal dispensasi perkawinan karena hukum positif tetap mengatur mengenai dispensasi perkawinan tanpa mengesampingkan hukum islam. Karena pada dasarnya hukum positif melengkapi apa yang belum diatur dalam hukum islam dan menyesuaikan dengan masyarakat yang ada di wilayah tersebut agar mencapai keinginan dan ketentuan yang sesuai dengan masyarakat dalam negara.
METODE PENELITIAN Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif empiris. Yuridis adalah menggunakan norma-norma hukum yang bersifat menjelaskan dengan cara meneliti dan pembahasan peraturan- peraturan hukum yang berlaku saat ini. Sedangkan untuk arti dari kata normatif sendiri adalah mengikuti norma atau kaidah yang berlaku, seperti seharusnya (sepantasnya). Dan untuk kata empiris adalah penelitian di lapangan dengan observasi dan wawancara untuk membandingkan peraturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Kedudukan Hukum Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Alasan memilih Penelitian normatif yang mengacu pada kepustakaan ( library research ) sehingga mudah bagi penulis mengkaji pada peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, dan internet. Yang menjadi objek penelitian normatif adalah norma hukum yang tersebar dalam peraturan hukum primer ( primary rules ) dan peraturan hukum sekunder ( secondary rules ). Kemudian untuk
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## 1616
alasan lain memilih penelitian empiris karena penulis membutuhkan data pada lapangan untuk membuktikan dan membandingkan sebuah dugaan dengan melakukan observasi untuk menemukan kebenarannya atau fakta konkrit pada masyarakat yang berlokasi di Cikarang dengan cara menyebar kuesioner melalui google form . Dari jawaban kuesioner tersebut dapat membantu penulis menarik kesimpulan berdasarkan bukti. Jadi yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif empiris adalah suatu metode penelitian penggabungan unsur hukum normatif kemudian didukung dengan adanya penambahan data hasil observasi dan wawancara dari lokasi penelitian penulis di Cikarang. Penambahan data tersebut didapatkan pada lokasi penelitian seperti di Pengadilan Agama Cikarang

## HASIL DAN PEMBAHASAN 1. A. Faktor Penyebab Banyak Terjadinya Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang
Ada beberapa faktor yang menyebabkan banyak terjadinya permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama, diantaranya ada:
1) Faktor Hukum
Pelaksanaan dispensasi perkawinan juga dapat dipengaruhi oleh faktor hukum. Faktor-faktor tersebut antara lain peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur perkawinan, kewenangan Lembaga agama atau pengadilan dalam memberikan dispensasi serta kriteria ataupun persyaratan yang harus dipenuhi agar dispensasi dapat diberikan.
a. Perkawinan di Bawah Usia
Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan kepada calon pengantin yang masih berusia di bawah batas usia dalam hukum perkawinan yang berlaku di suatu negara. Faktor hukum yang menyebabkan adanya dispensasi perkawinan adalah ketentuan perundang-undangan tentang batas usia perkawinan. Bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman akan persyaratan perkawinan di masyarakat, perubahan pola pikir masyarakat terhadap perkawinan dan hubungan interpersonal, serta kurangnya akses terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Seperti yang dialami oleh pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dengan surat permohonan yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 772/Pdt.P/2023/PA.Ckr tanggal 18 Oktober 2023. Alasan keduanya mengajukan permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Cikarang karena sudah berhubungan badan dan menjalin hubungan sejak tahun 2020 sampai pada saat itu serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang akan timbul di kemudian hari apabila keduanya tidak segera dinikahkan.
b. Kehamilan Di Luar Nikah
Di Indonesia terjadi sejumlah kasus di mana persentase permohonan dispensasi perkawinan cukup tinggi karena alasan kehamilan di luar nikah. Perkawinan yang terjadi karena adanya kehamilan di luar nikah disebabkan karena ketidaksesuaian usia antara
pria dan wanita yang ingin menikah, persetujuan orang tua yang sulit diperoleh oleh pasangan, kehamilan diluar perkawinan ini dapat dijadikan juga sebagai alasan untuk mendapatkan dispensasi perkawinan, dan yang terakhir karena ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif perkawinan secara sah menurut hukum agama maupun negara. Seperti yang dialami oleh pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 05 Oktober 2023 dengan surat permohonan yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 761/Pdt.P/2023/PA.Ckr. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi perkawinan pada Pengadilan Agama Cikarang, pasangan tersebut sudah mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi dan terjadi penolakan perkawinan karena keduanya belum memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor B-380/KUA.10.16.18/PW.01/VIII/2023 tertanggal 21 Agustus 2023. Dijelaskan pada pemeriksaan perkara bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak dapat menunda perkawinan karena pasangannya sudah terlanjur hamil dan apabila ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar.
2) Faktor Sosial
Perbedaan pada latar belakang budaya dan agama antara pasangan dapat menjadi faktor yang memicu permohonan dispensasi perkawinan. Persoalan dispensasi perkawinan menjadi topik yang memprihatinkan karena berbagai faktor sosial turut berkontribusi terhadap prevalensinya. a. Faktor Internal (Tekanan Keluarga) Salah satu faktor yang sering menjadi pertimbangan dalam memberikan dispensasi perkawinan adalah faktor internal berupa tekanan dari keluarga. Tekanan dari keluarga dapat membuat seseorang merasa terdesak untuk melangsungkan perkawinan dalam situasi tertentu, meskipun sebenarnya mereka belum siap. Tekanan ini dapat terjadi dari berbagai faktor, seperti harapan tradisional, status sosial, atau prtimbangan finansial.
b. Kondisi Ekonomi Kondisi perekonomian seseorang dapat berdampak signifikan terhadap keputusan dan tindakannya, termasuk permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama. Faktor-faktor yang dimaksud seperti stabilitas keuangan, pengangguran, kemiskinan, dan keterbatasan sumber daya dapat mempengaruhi individu untuk mencari dispensasi perkawinan.
c. Adat Istiadat Pada Masyarakat
Tekanan masyarakat terkait dengan diskriminasi gender dapat menjadi faktor penting dalam proses pengambilan keputusan mengenai dispensasi perkawinan oleh Pengadilan Agama. Diskriminasi gender dapat berpengaruh pada pemahaman dan penilaian sosial terhadap perkawinan. Peran yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
dibuat oleh konstruksi sosial dan budaya (setempat) yang diproduksi secara terus menerus. Bentuk ketidakadilan gender dapat berupa kekerasan terhadap anak dan perempuan, Stereotip, Norma Budaya dan Patriarki, dan Marginalisasi.
3) Faktor Individu Dalam hal perkawinan ada persyaratan dan peraturan hukum tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Persyaratan hukum ini ada perbedaan dari suatu negara ke negara lain atau bahkan di wilayah berbeda tetapi di negara yang sama. Secara umum terdapat beberapa faktor individu yang mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan.
a. Faktor Usia
Faktor usia adalah salah satu alasan utama yang mendasari pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Menurut undang- undang atau hukum yang berlaku di banyak negara, termasuk di Indonesia, ada batasan usia minimum untuk menikah. Umumnya, usia perkawinan minimum ini ditetapkan untuk menghindari perkawinan anak yang dapat memiliki konsekuensi negatif yang jauh mencakup kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan pada anak.
b. Kurangnya Kesiapan Emosional dan Mental
Kurangnya kesiapan emosional dan mental merupakan faktor penting yang dapat mempengaruhi pengajuan permohonan dispensasi perkawinan. Kematangan emosional dan kesehatan mental merupakan komponen penting dalam membina hubungan perkawinan yang stabil dan sehat. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesiapan emosional dan mental diantaranya adalah maturitas emosional, kesehatan mental terganggu, dan kurangnya kesiapan menghadapi tanggung jawab dengan bijak.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Cikarang Dalam Mengabulkan Proses Dispensasi Perkawinan Dalam mempertimbanghkan pemberian dispensasi perkawinan, Hakim Pengadilan Agama Cikarang memiliki beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Salah satu pertimbangan utama Hakim adalah persetujuan orang tua atau wali, khususnya dalam kasus individu di bawah usia yang hendak menikah. Hakim harus memastikan bahwa dispensasi diupayakan untuk alasan yang sah seperti kesejahteraan individu yang terlibat. Selain itu Hakim juga dengan cermat memeriksa persyaratan hukum dan bukti yang disajikan sebelum mengambil keputusan. Hakim mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang berperan dalam proses dispensasi dengan tujuan untuk memastikan bahwa dispensasi sejalan dengan kepentingan terbaik pihak-pihak yang terlibat dan sesuai dengan hukum dan adat istiadat terkait.
Berbagai bentuk motif dan Tindakan yang mempunyai dampak terhadap permohonan dispensasi yang meliputi perkawinan di bawah usia akibat disetujuinya permohonan dispensasi dan munculnya fenomena nikah siri akibat ditolaknya permohonan dispensasi. Dalam mengabulkan proses dispensasi perkawinan, Hakim Pengadilan Agama Cikarang akan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam mengabulkan proses
dispensasi perkawinan meliputi:
1) Kesepakatan Kedua Belah Pihak Yang Jelas Dan Tegas Hakim akan memastikan bahwa kedua pihak yang akan menikah memahami konsekuensi dari perkawinan mereka dan sudah memberikan persetujuan secara sukarela tanpa adanya paksaan. Dalam hal ini, Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang mendukung alasan dispensasi perkawinan juga perlu disertakan untuk memperkuat kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut termasuk pemahaman kedua belah pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam perkawinan yang harus ditetapkan dengan jelas dan tegas untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di masa yang akan datang.
2) Kepentingan Anak
Dispensasi dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam perceraian orang tua. Selain itu, hal ini juga dapat memastikan bahwa kebutuhan dan hak anak-anak tetap menjadi prioritas utama dalam proses hukum tersebut. Kepentingan anak menjadi faktor utama yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cikarang dalam mengabulkan proses dispensasi perkawinan. Hakim akan mempertimbangkan dampak dari tidak adanya dispensasi perkawinan terhadap kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak.
Jika dipandang bahwa mengabulkan dispensasi perkawinan akan lebih mendukung kepentingan dan kesejahteraan anak, maka Hakmi cenderung untuk memberikan persetujuan. Keputusan Hakim dalam hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, Hakim perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini secara cermat untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi anak-anak yang terlibat.
3) Upaya Mediasi Untuk Berkonsiliasi Perkawinan Rekonsiliasi perkawinan merupakan sebuah proses yang bertujuan untuk mengembalikan keharmonisan dan kesepahaman dalam sebuah perkawinan. Hal ini berkaitan dengan komunikasi yang jujur dan terbuka. Melalui rekonsiliasi perkawinan, pasangan dapat berupaya menyelesaikan konflik, membangun kembali kepercayaan, dan memperkuat ikatan hubungan mereka. Dalam upaya mediasi ini, Hakim biasanya akan menyarankan kedua pihak untuk melakukan pertemuan dengan mediator yang akan membantu mereka mencapai kesepakatan yang menguntungkan untuk kedua belah pihak. Mediator akan membantu mengidentifikasi masalah, membantu berkomunikasi secara efektif dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Alur dalam upaya mediasi terdiri dari Evaluasi kebutuhan mediasi, Penentuan mediator, Pelaksanaan sesi mediasi, Evaluasi hasil mediasi, dan Pengabulan proses dispensasi perkawinan.
4) Penelitian Terhadap Alasan Dispensasi Yang Diajukan Proses penelitian akan meliputi pemeriksaan dokumen, dan wawancara dengan pihak terkait. Dengan melakukan penelitian dan evaluasi yang menyeluruh terhadap alasan yang diajukan. Hakim dapat membuat keputusan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
1620
yang adil dan berdasarkan fakta untuk memutuskan apakah dispensasi perkawinan layak disetujui atau tidak. Menjalani proses penelitian yang cermat juga akan memastikan keabsahan dispensasi yang diajukan dan menghormati proses hukum yang berlaku. Keputusan mengenai pemberian dispensasi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap individu yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan.
5) Kepatuhan Terhadap Ketentuan Hukum Yang Berlaku Faktor kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku adalah salah satu pertimbangan utama. Hakim akan meninjau apakah alasan yang diajukan untuk memperoleh dispensasi sesuai dengan persyaratan hukum dan apakah proses yang dijalankan sudah memenuhi semua formalitas legal yang diperlukan, termasuk syarat-syarat agama yang dianut oleh para pihak. Hakim akan memeriksa aspek-aspek seperti usia calon mempelai, persetujuan dari wali, serta kesiapan dan kemampuan kedua pihak untuk menjalankan perkawinan.

## KESIMPULAN
Hasil analisa yang didapat melalui teori peraturan yang terkait lalu ditinjau dari aspek hukum serta hasil responden. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada skripsi ini terdapat faktor penyebab alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Cikarang didominasi oleh faktor pergaulan sosial yang terjadi pada remaja. Sedangkan, sisanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, internal, dan faktor pendidikan. Sementara untuk pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi perkawinan sudah sesuai prosedur dan menggunakan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatannya. Hal ini dikarenakan pihak Pengadilan Agama juga mempertimbangkan latar belakang pengajuan permohonan dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
DAFTAR REFERENSI Candra, Dr.M (2021).
Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum di Indonesia (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana. 2021.1458 Ramulyo, M.I (2020). Hukum Perkawinan Islam (Edisi Kedelapan). Jakarta: PT
Bumi Aksara
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Muhlis. (2018). Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Terhadap Pemberantasan Pungutan Liar di Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Studi Penelitian Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di Kota Batam) . (Skripsi). Sekolah Sarjana, Universitas Internasional Batam.