## PENGARUH PERKEMBANGAN WARALABA  USAHA MINIMARKET TERHADAP PERKEMBANGAN PASAR TRADISIONAL
Oleh Sri Retno Widyorini Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Peningkatan  pembangunan  di  bidang  ekonomi  berdampak  positif  pada perkembangan  di  bidang  perdagangan,  salah  satunya  adalah  menjamurnya  usaha  mini market  khususnya  di  wilayah  perkotaan  dan  bahkan  kini  sudah  merambah  ke  wilayah pinggiran perkotaan. Derasnya arus globalisasi memicu pergeseran gaya hidup sebagian besar  masyarakat  khususnya  generasi  muda  untuk  tidak  lagi  memilih  pasar  tradisional sebagai  tempat belanja,  mereka lebih memilih  belanja di minimarket  seperti  Indomart, alfamart  dll  yang  membelikan  fasilitas  dan  metode  pelayanan  yang  lebih  menarik dibandingkan pasar tradisional. Model manajemen yang dipakai oleh usaha mini market adalah  waralaba  atau Franchise, hal  dapat  dilihat  mulai  dari  tempat  usaha  yang mempunyai ciri baik wama dan design yang sama sampai dengan penataan barang dan bahkan  seragam  dari  karyawan  yang  melayani  pembeli.  Berkembangnya  usaha  mini market  dengan  model  waralaba  ini  sangat  berpengaruh  signifikan  terhadap  kurang perkembangan  pasar  tradisional  jika  tidak  ada  pengaturan  dari  pemerintah  sebagai pengambil  kebijakan,  terutama  untuk  ijin  pendiriannya.  Pembatasan  jumlah  dengan radius  yang  jelas  akan  dapat  melindungi  keberlangsungan  dari  pasar  tradisional,  di samping  juga  perlunya  pembinaan  terhadap  pengembangan  pasar  tradisional  sehingga antara pasar modern seperti  mini  market  dan pasar tradisional  akan dapat berjalan dan berkembang secara seimbang.
Kata Kunci : Waralaba, Pasar Tradisional

## ABSTRACT
Increased  economic  development  has  a  positive  effect  on  the  developments  in trade, such as the proliferation of mini-market businesses, particularly in urban areas. It has  even  penetrated  into  suburban  areas.  The  rapid  flow  of  globalization  triggers  a Ifestyle  shtft  of  most  people,  especially  younger  generation,  to  no  longer  choose traditional markets as the place to shop. They prefer shopping at mini markets, such as Indomaret, Alfamart, etc, that provide more attractive facilities and sendee method than traditional markets. The management model used by mini market businesses is franchise. It  can  be  seen  in  the  businesses  starting  from  the  characteristics  of  he  same  color  and design  to  he  arrangement  of  the  items  and  even  he  un  forms  of  he  employees  serving customers. The development of mini market business wih a franchise model has a very significant effect on he development of traditional markets if here is no regulation of he government as the policy maker, particularly to permit the establishment. The restrictions on the number with apparent radius will be able to protect the sustainability of traditional markets, as well as he need to provide guidance to the development of traditional markets so hat modem markets like mini markets and traditional markets will be able to run and
develop in a balanced manner.
Keywords : Franchising, Traditional Market.

## A. Pendahuluan
Berkembangnya  perekonomian sebagai akibat dari peningkatan pembangunan  khususnya  di  bidang ekowomi berdampak pada sektor perdagangan.  Salah  satu  wujud  nyata yang terjadi di masyarakat khususnya di perkotaan  adalah  menjamurnya  usaha mini  market.  Bahkan  saat  ini  usaha tersebut  tidak  lagi  tersentral  di  wilayah perkotaan  namun  sudah  merambah  di lingkungan pedesaan Kondisi seperti ini terjadi bukan hanya karena dampak dari peningkatan  pembangunan  di  sektor perdagangan  namun  juga  dipicu  karena pergeseran  gaya  hidup  masyarakat sebagai akibat dari globalisasi Masyarakat  terutama  generasi  muda tidak  lagi  senang  untuk  berbelanja kebutuhannya di warung-warung tradisional yang notabene kurang lengkap akan tetapi sudah tertarik untuk berbelanja kebutuhannya di pasar modern,  salah  satunya  adalah  di  mini market. Mini Market  yang kita kenal di lingkungan  kita  diantaranya  adalah Indomart,  Alfamart  dan  mungkin  juga masih  ada  nama  yang  lain.  Perbedaan yang mendasar dari mini market dengan
pasar  atau  warung  tradisional  adalah terletak pada pelayanan yang diberikan, waktu berbelanja, harga, kebersihan dan juga  fasilitas  lain  yang  disediakan  . Terlepas  dari  semua  itu  berbelanja  di mini  market  memberikan  rasa  nyaman karena  dilengkapi  dengan  fasilitas  AC, sehingga membuat ruang belanja tersebut tidak panas. Penataan barang di pasar  modem  seperti  mini  market  juga menjadi  faktor  yang  menyebabkan pembeli  lebih  mudah  untuk  mencari barang  yang  dibutuhkan  karena  sudah ditempatkan  sesuai  dengan  jenis  dan kemanfaatannya masing-masing. Belum lagi pada perkembangannya mini market juga menyediakan fasilitas yang dibutuhkan  masyarakat  seperti  tempat pembayaran  listrik,  PAM  dll,  sehingga dengan sekali jalan beberapa kebutuhan sudah  bisa  didapatkan  di  tempat  yang sama.
Berkembangnya  mini  market yang bukan hanya dari sisi jumlah gerai yang  semakin  banyak  tetapi  juga darimana gerialnya termasuk di dalamnya  adalah  metode  pelayanan, penataan, kelengkapan jenis barang dan jenis  layanan  yang  lain  membuat  mini
market  lebih  berkembang  dibandingkan
pasar tradisional
yang kecenderungannya  monoton  baik  dari sisi  barang  yang  dipasarkan  maupun penentuan  harga  yang  terkadang  tidak sama  antara  lapak  satu  dengan  lapak yang lain, juga karena metode pelayanan penjual  yang  masih  tradisional  di samping  juga  tempat  yang  kurang nyaman  baik  dari  kebersihan,  penataan sesuai  jenis  barang  maupun  faktor keamanan di lingkungan pasar tradisional yang kurang terjamin dengan baik.
Indomart  dan  Alfamart  adalah salah  satu  jenis  mini  market  yang memakai  sistem  waralaba.  Hal  ini  bisa kita  lihat  mulai  dari  model  tempat usahanya, cat gerainya, model penataannya  bahkan  jenis  barang  yang dijualpun antara gerai satu dengan yang lain juga hampir sama.
Dengan semakin maraknya jumlah  mini  market  yang  ada  di masyarakat, berefek terhadap
perkembangan pasar tradisional.
Sementara  pasar  tradisional  adalah merupakan  tempat  bertemunya  para pedagang  sehingga  akan  berpengaruh terhadap kehidupan perekonomian masyarakat.  Karena  di  pasar  tradisional tidak hanya menjadi tempat bertemunya
para pedagang dengan kapasitas menengah  ke  atas  namun  juga  menjadi tempat usaha masyarakat kelas menengah ke bawah. Di pasar tradisional  para  pembeli  dan  penjual bertemu  untuk  mengadakan  transaksi dari  skala  kecil  sebagai  kebutuhan harian  maupun  transaksi  dengan  skala besar.  Di  pasar  tradisional  tidak  hanya menjadi  tempat  penjualan  maupun pembelian  tetapi  juga  memberikan manfaat  bagi  pemberi  jasa  pelayanan seperti  panggul,  gendong,  parkir  dll, sehingga  di  pasar  tradisional  inilah sebenarnya  terjadi  multi  kepentingan yang bisa terlayani.
Berangkat  dari  kondisi  seperti itulah,  maka  seharusnya  pemberian  ijin terhadap  pendirian  gerai  baru  harus dipertimbangkan  oleh  pemerintah  cq instansi terkait  sebagai pemangku kepentingan  sehingga  keberlangsungan pasar  maupun  warung  tradisional  tetap terjaga.

## B. Metode Pendekatan
Metode pendekatan dalam penulisan  ini  adalah  yuridis  nornatif, yaitu  cara  yang  digunakan  untuk memecahkan masalah di dalam penelitian ini dengan melakukan analisis terhadp  data  sekunder  terlebih  dahulu
untuk  kemudian  dilanjutkan  dengan menganalisis terhadap data primer yang digunakan sebagai data pendukung. 1
Pendekatan  Yuridis  Normatif mengutamakan  data  sekunder  yang meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder  dan  bahan  hukum tersier.  Data  primer  diperoleh  pada obyek penelitian dengan cara melakukan wawancara  di  samping  juga  melakukan observasi  yaitu  dengan  melakukan pengamatan  perkembangan  usaha  mini market  dengan  metode  waralaba  dan kemudian  juga  melakukan  pengamatan perkembangan usaha di pasar tradisional,  untuk  kemudian mengambil kesimpulan  apakah  ada  pengaruh  yang kemudian menyebabkan adanya korelasi secara  positif  dan  negatif  tentang keberadaan  usaha  mini  market  dengan metode waralaba ini terhadap perkembangan usaha di pasar tradisional Wawancara  untuk  memperoleh  data primer  yang  akan  digunakan  sebagai data pendukung untuk menjawab perumusan  masalah  yang  diajukan  ini dilakukan  kepada  pelaku  usaha  baik pelaku  usaha  mini  market  dengan
1 Soerjono  Sukanto  dan  Sri  Mamuji,  2006, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat, Cetakan  ke delapan,  PT Raja Grafmdo Persada,hlm.12
metode  waralaba  dan  pelaku  usaha  di pasar  tradisional  sebagai  informan,  dan juga  melakukan  wawancara  dengan narasumber yaitu pejabat yang berkompeten terhadap kegiatan ekonomi yang  berkaitan  dengan  usaha  mini market dan usaha di pasar tradisional.

## C. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah perkembangan waralaba  ( Franchise )  usaha  mini market  terhadap  perkembangan pasar tradisional ?
2. Bagaimanakah regulasi yang
seharusnya  dilakukan  agar  terjadi keseimbangan
antara
perkembangan  waralaba  dengan perkembangan pasar tradisional ?

## D.  Pembahasan
1. Pengertian dan Pengaturan
Waralaba (Franchise )
Pengaturan tentang bisnis Franchise  berkembang  dalam  praktek terutama  pada  negara-negara  yang menganut sistem common low. Kontrak-kontrak  bisnis franchise yang memuat  berbagai  klausula  mengacu pada  prinsip-prinsip  hukum  perjanjian, seperti  azas  paitij  otonomi,  kebebasan berkontrak,  keadilan  dan  prinsip  itikad baik.
Berbagai  aturan  pokok  yang mengatur  franchise  atau  waralaba  di Amerika diantaranya adalah :
1. The  national  conference  on commissioners  of  uniform  state lam di Amerika pada tahun 1987;
2. The  uniform  franchise  offering circulair  Guidelines  pada  tahun 1975;
3. Federal  Trade  Comission  (FTC) pada tahun 1979.
Sementara  itu  di Indonesia pengaturan tentang franchise atau waralaba dijumpai dalam:
1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16  Tahun  1997  tanggal  18  Juni 1997 tentang waralaba;
2. Keputusan Menteri Perindustrian dan  Perdaggngan  RI  Nomor 259/MPP/K.ep/7/1997 tanggal 30  Juli  1997  tentang  ketentuan dan  pelaksanaan  pendaftaran Usaha waralaba.
Pasal  1  ayat  (1)  PP  Nomer  42 Tahun  2007  tentang  Waralaba menjelaskan  bahwa  :  “Waralaba adalah  hak  khusus  yang  dimiliki oleh  orang  perseorangan  atau badan  usaha  terhadap  sistem bisnis  dengan  ciri  khas  usaha dalam rangka memasarkan barang
dan  atau  jasa  yang  telah  terbukti berhasil  dan  dapat  dimanfaatkan dan  atau  digunakan  oleh  pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.
Pasal  I  ayat  (2)  dari  PP  tersebut mengatakan  bahwa,  pemberi  Waralaba adalah  orang  perseorangan  atau  badan usaha  yang  memberikan  hak  untuk memanfaatkan  dan  atau  menggunakan Waralaba  yang  dimilikinya  kepada penerima  Waralaba,  sementara  itu  pada ayat  3  dikatakan  bahwa  penerima Waralaba  adalah  orang  perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan Waralaba yang
dimilikinya kepada Penerima Waralaba. Waralaba  dapat  diselenggarakan  di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 4 Ayat (1).  Dari  PP  Nomer  42  tersebut mengatur  bahwa  pemberian  waralaba dari  pemilik  kepada  penerima  harus dilakukan  dalam  perjanjian  tertulis dengan memperhtikan hukum Indonesia. Dan  pada  ayat  2  mengatur  apabila perjanjian  tersebut  ditulis  dalam  bahasa asing  maka  harus  diterjemahkan  dalam bahasa Indonesia.
Dari pengertian yang diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomer  42  Tahun 2007  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan
bahwa , Waralaba atau Frachise adalah hak khusus  yang dimiliki oleh sesorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan  ciri  khas  tertentu  yang  bisa diberikan  kepada  orang  lain  atau  badan usaha lain dengan perjanjian. Perjanjian tersebut  harus  dilakukan  secara  terulis dengan memperhatikan ketentuan hukum  yang  ada  di  Indonesia,  dan apabila perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan dalam  bahasa  Indonesia.  Kalau  kita perhatikan  dari  ketentuan  pasal  yang mengatur  tentang  perjanjian  Waralaba tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa sebenarnya perjanjian Waralaba ini tidak boleh  keluar  dari  ketentuan  yang mengatur tentang perdagangan di Indonesia. Dengan perkataan lain ketentuan ini memberikan perlindungan terhadap perekonomian tradisional, karena  dalam  kenyataannya  geliat perekonomian  yang  terjadi  di  pasar, tradisionallah  yang  bisa  menjangkau seluruh  lapisan  masyarakat  mulai  dari skala  perdagangan  dalam  omset  besar sampai omset kecil yang dilakukan oleh pedagang  dan  pembeli  baik  dari  strata masyarakat  menengah  keaatas  maupun menengah kebawah.
Franchise  atau  yang  di  Indonesia dikenal  dengan  Waralaba  tidak  dikenal
dalam  kepustakaan  hukum  Indonesia, karena lembaga Franchise tidak terdapat dalam  budaya  atau  tradisi  bisnis masyarakat Indonesia. Masuknya Franchise  kedalam  tatanan  budaya masyarakat  Indonesia  adalah  dikarena sebagai  pengaruh  globalisasi  di  semua bidang.  Apa  yang  terjadi  di  belahan bumi  utara  akan  segera  terjadi  pula  di belahan bumi selatan. Kemajuan teknologi dan transportasi karena kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan  jarak  tempat  diantara belahan bumi ini akan menjadi semakin dekat  seolah  tidak  ada  lagi  pembatas. Oleh karenanya sesuatu yang dulu tidak dikenal  di  suatu  tempat  ,sekarang  ini akan  mudah  untuk  diperoleh  dengan mudah,  begitu  juga  dengan  masuknya beberapa  produk  asing  dengan  sisten Franchise  ke  dalam  tatanan  budaya mayarakat Indonesia. Menurut Dominique  Voillement  yang  dikutip oleh  Felix  O.  Soebagjo  dalam  bukunya Ok.  Saidin  dikatakan  bahwa;  Franchise diartikan  sebagai  suatu  cara  melakukan kerjasama  di  bidang  bisnis  antara  dua atau  lebih  perusahaan,  satu  pihak bertindak  sebagai  Franchisor  dan  pihak yang  lain  sebagai  franchise 2 Sementara
2 Dominique voilment,dikutip oleh Felix O Soebagio, diterjemahkan oleh OK. Saidin,2013,
itu  Rooseno  Harjowidigdo  memberikan batasan  tentang  Franchise  yakni  suatu sistem  usaha  yang  sudah  khas  atau memiliki  ciri  pengenal  bisnis  di  bidang perdagangan  atau  jasa,  berupa  jenis produk  dan  bentuk  yang  diusahakan  , identitas  perusahaan  (logo,  desain, merek bahkan termasuk pakaian karyawan perusahaan ), rencana pemasaran dan
bantuan operasional. 3 Rumusan  yang  diberikan oleh  Rooseno  Harjowidigdo  lebih mengarah kepada penempatan Franchise atau waralaba ini dalam kerangka sistem hukum  benda,  memberi  penekanan kepada  aspek  kebendaannya.  Benda yang  dimaksudkan  di  sini  adalah  usaha yang  sudah  khas  yang  memiliki  ciri pengenal  bisnis  di  bidang  perdagangan. Benda  yang  dimaksud  di  sini  adalah benda  yang  bersifat  immateriil  yaitu berupa  hak  atas  kekayaan  intelektual Perwujudaannya dapat dilihat pada logo, desain, merek (tapi bukan hak mereknya ), pakaian dan penampilan karyawannya dan  lain  sebagainya.  OK  Saidin  dalam bukunya  yang  berjudul  Aspek  Hukum Hak  Kekayaan  Intelektual  mengatakan ada 4 (empat) unsur hak kebendaan yang terdapat  pada konteks nvkara franchise,
Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Raja Grafindo, Jakarta,hlm.514
3 Ibid,hlm.514
yaitu :
1. Hak  untuk  berusaha  dalam bisnis  tertentu,  biasanya  hak itu  dilindungi  berdasarkan rahasia dagang;
2. Adanya hak berupa penggunaan  tanda  pengenal usaha  sekaligus  menjadi  ciri pengenal, berupa merek dagang atau merek  jasa;
3. Hak  tersebut  dapat  dialihkan kepada  pihak  lain  dengan lisensi yaitu penggunaan rencana dan bantuan managemen di samping obyek hak  kebendaan  immateriil lainnya  yang  dirahasiakan, yang  wujudnya  dapat  berupa produk  makanan,  minuman atau produki lainnya;
4. Adanya  hak  bagi  franchisor untuk  mendapatkan  prestasi diam perjanjian lisensi tersebut misalnya berupa royalty. 4
2. Aspek Hukum Waralaba
Diatas  sudah  diuraikan  bahwa waralaba  adalah  hak  khusus  yang dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis
4 Ibid,hlm.515.6y
dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh  pihak  lain  berdasarkan  waralaba. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan  bahwa  secara  hukum waralaba  bisa  diberikan  dari  pemilik kepada  penerimaa  untuk  memanfaatkan hak  terhadap  sistem  bisnis  tersebut dengan  perjanjian  waralaba.  Waralaba sebagai  hak  khusus  terhadap  sistem bisnis  harus  harus  memenuhi  kriteria sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 3 PP Nomor 42 Tahun 2007, yaitu :
1. Memiliki ciri khas usaha;
2. Terbukti  sudah  memberikan
keuntungan;
3. Memiliki standar atas
pelayanan  dari  barang  dan
atau  jasa  yang  ditawarkan yang dibuat secara tertulis; 4. Mudah diajarkan dan dipublikasikan;
5. Adanya dukungan yang
berkesinambung, dan
6. Hak  Kekayaan  Intelektual yang telah terdaftar.
Perjanjian waralaba dibuat secara tertulis  dengan  memperhatikan  hukum Indonesia.  Perjanjian  waralaba  memuat klausula  (Pasal  5  PP  Nomor  42  Tahun
2007), sebagai berikut:
1. Nama dan alamat para pihak;
2. Jenis Hak
Kekayaan
Intelektual;
3. Kegiatan Usaha;
4. Hak  dan  kewajiban  para pihak;
5. Bantuan,  fasilitas,  bimbingan operasional,  pelatihan  dan pemasaran  yang  diberikan pemberi waralaba kepada penerima waralaba;
6. Wilayah usaha;
7. Jangka waktu perjanjian;
8. Tata cara pembayaran imbalan;
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan  dan  hak  ahli waris;
10. Penyelesaian sengketa;dan
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran  dan  pemutusan perjanjian.
Dari ketentuan Pasal 5 PP tersebut jelas  tersirat  dan  tersurat  bahwa  segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberian  hak  khusus  terhadap  sistem bisnis  tersebut  harus  dituangkan  secara tertulis,  dan  apabila  perjanjian  tersebut ditulis  dalam  bahasa  asing  maka  harus diterjemahkan kedalam bahasa
Indonesia.
Pasal  6  dari  Peraturan  tersebut juga  mengatur  bahwa  dalam  perjanjian waralaba dapat memuat klausula tentang pemberian  hak  bagi  penerima  waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain, namun  disyaratkan  bahwa  penerima waralaba yang  diberi  hak  untuk menunjuk  penerima  waralaba  lain  , harus  memiliki  dan  melaksanakan sendiri  1  (satu)  tempat  usaha  waralaba. Statement  ini  memberi  pengertian bahwa  seorang  penerima  waralaba  bisa memberikan  hak  yang  dimilikinya terhadap  sistem  bisnis  tersebut  kepada pihak lain dengan syarat harus memiliki dan  melaksanakan  sendiri  minimal  1 (satu) tempat usaha waralaba.
Pemberi  waralaba  mempunyai kewajiban
untuk memberikan
prospektus  penawaran  waralaba  kepada calon  penerima  waralaba  pada  saat melakukan penawaran, dimana prospektus  tersebut  harus  memuat minimal mengenai:
1 Data identitas pemberi waralaba;
2 Legalitas usaha pemberi waralaba;
3 Sejarah kegiatan ushanya;
4 Struktur  organisasi  pemberi waralaba;
5 Laporan  keuangan  2  (dua) tahun terakhir;
6 Jumlah tempat usaha;
7 Daftar  penerima  waralaba;
serta
8 Hak  dan  pewajiban  pemberi dan penerima waralaba.
Di  samping  harus  memberikan prospektus  penawaran  kepada  calon penerima  ketika  melakukan  penawaran, pemberi  waralaba  juga  wajib  untuk memberikan  pembinaan  dalam  bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen,  pemasaran,  penelitian  ,dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.
Sebelum  propektus  penawaran waralaba  ditawarkan  kepada  calon penerima, calon pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospectus penawam teisebut kepada menteri dengan melampirkan  dokumen  yang  berisi fotocopy prospectus penawaran waralaba  dan  fotocopy  legalitas  usaha. Demikian juga setelah terjadi perjanjian antara pemberi waralaba dengan penerima  waralaba,  pemberi  waralaba juga wajib untuk mendaftarkan perjanjian tersebut. Pendaftaran
perjanjian  waralaba  tersebut  harus dilampiri  fotocopy  legalitas  usaha,
fotocopy  perjanjian  waralaba,  fotocopy prospektus  penawaran  waralaba  dan fotocopy  Kartu  Pemilik  atau  Pengurus perusahaan.  Pendaftaran  tersebut  bisa dilakukan sendiri oleh pemberi waralaba ataupun  bisa  diwakili  oleh  pihak  lain yang diberi kuasa oleh pemberi waralaba. Menteri yang dimaksud di sini adalah  menteri  yang  menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana yang dimaksud  dalam  Pasal  1  Ayat  4  dari Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun 2007 tentang Waralaba.
Menteri  akan  menerbitkan  Surat Tanda  Pendaftaran  Waralaba  setelah semua  persyaratan  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal  12 Ayat  (1) huruf a. dan  b  yaitu  fotocopy  prospektus penawaran waralaba dan legalitas usaha. Surat  Tanda  Pendaftaran  Waralaba (STPW) ini berlaku untuk jangka waktu 5  (Lima  )  tahun  dan  apabila  perjanjian waralaba  belum  berakhir  STPW  dapat diperpanjang  untuk  jangka  waktu  5 (lima)  tahun  lagi.  Proses  permohonan dan  penerbitan  STPW  tidak  dikenakan biaya.
Pembinaan  waralaba  dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan  waralaba  dilakukan  oleh
menteri dengan cara melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
Bagi  pemberi  maupun  penerima waralaba  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  yang  tersurat  di  dalam Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 11 PP Nomor 42  Tahun  2007  yaitu  ketentuan  tentang kewajiban  pemberi  waralaba  untuk melakukan  pembinaan  yang  berkaitan dengan  managemen  operesional  dll, pendaftaran pendaftaran waralaba maupun pendaftaran perjanjian waralaba dengan  segala  ketentuannya,  dapat dikenakan  sanksi  adminstratif.  Sanksi yang dimaksud dapat berupa peringatan tertulis,  denda  dan  atau  pencabutan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba). Peringatan tini dapat diberikan  paling  banyak  3  (tiga)  kali dalam  tenggang  waktu  2  (dua)  minggu terhitung sejak surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
Sanksi
adminstratif  ini  bisa  dikenakan  oleh Menteri,  Gubernur,  Bupati/  Walikota sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.  Adapun  sanksi  yang berupa denda dikenkan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan prospectus ataupun juga bisa dikenakan kepada  penerima  waralaba  yang  tidak melakukan pendaftaran perjanjian waralaba  setelah  diterbitkannya  surat
peringatan tertulis ke 3 (tiga). Besarnya denda  yang  dikenakan  adalah  Rp. 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  . Sementara itu sanksi pencabutan STPW dikenakan  kepada  pemberi  waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada  penerima  waralaba  setelah diterbitkannya  surat  peringatan  tertulis ke 3 (tiga ).
Dalam  konteks  hukum  franchise ada  beberapa  jenis  hak  yang  berbentuk atas benda immateriil . Pemilik franchise ( 'franchisor ) berkuasa penuh atas hak-hak sebagai berikut :
1. Hak  untuk  berusaha  dalam bisnis tertentu;
2. Hak untuk menggunakan identitas perusahaan;
3. Hak  untuk  menguasai  atau memonopoli keahlian
(ketrampilan  )  operasional, manajemen pemasaran dll;
4. Hak untuk menemukan lokasi wilayah usaha;
5. Hak untuk menentukan jumlah perusahaan.
Hak-hak tersebut diatas memiliki ciri-ciri  hak  mutlak (absolut ),  tidak dapat diganggu gugat dan memiliki sifat droit de suite. Di dalam hak-hak tersebut
juga terdapat rahasia manajemen rahasia dagang,  rahasia  pengelolaan  dalam pengelolaan  produk  dan  /jasa  dll. Sehingga dalam konteks hukum franchise tidak hanya terdapat hak cipta, hak  paten,  hak  merek,  hak  desain industri  tetapi  juga  terdapat  hak immateriil  lainnya  seperti  hak  atas keahlian atau ketrampilan.
Di  dalam  pratiknya  dikenal  2 (dua) bentuk franchise, yaitu :
1. Franchise distribusi
2. Franchise format.
Franchise distribusi adalah franchise yang dalam aktifitasnya hanya bersangkut  paut  dengan  pendistribusian barang atau jasa dan tidak memproduksi barang  atau  jasa  tersebut,  sedangkan franchise  format  adalah  franchise  yang dalam aktifitasnya memproduksi sekaligus  mendistribusikan  barang  atau jasa  dengan  syarat  harus  mengikuti format  yang  ditentukan  oleh  pemilik (franchisor ). Jadi pada franchise distribusi
, franchise hanya mendistribusikan  saja  barang  yang diproduksi oleh perusahaan lain , seperti misalnya  merk  sepatu  Bata,  perusahaan tersebut hanya berperan sebagai distributor sementara produksinya dilakukan  oleh  perusahaan  yang  lain.
Akan  tetapi  pada franchise format berbeda, karena perusahaan yang bersangkutan  memproduksi  sekaligus memasarkan  produk  tersebut,  seperti contohnya  Mic  Donald,  Pizza  Hut, Kentucky  Fried  Chiken  dsb,  namun formula  dari  produk  tersebut  diperoleh dengan  sistem franchise, sehingga dengan  demikian  franchise  atau  di Indonesia  dikenal  dengan  waralaba adalah sebuah perikatan dimatia obyeknya  Hak  Kekayaan  intelektual (Intellectual  Property  Rights j.  Karena sistem  bisnis  franchise  adalah  sebuah perikatan  maka  prinsip-prinsip  hukum perjanjian  dan  hukum  benda  akan menjadi  rujukan  dalam  transaksi  bisnis waralaba tersebut. Walaupun di Indonesia sudah
diberlakukan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  dimana latar  belakang  diterbitkannya  UU  ini adalah karena belum terciptanya peluang usaha yang membuat masyarakat menjadi lebih mampu dan berpartisipasi dalam  pembangunan  di  berbagai  sektor ekonom.  Salah  satu  dari  penyebabnya adalah  karena  kebijakan  Di  samping juga karena perkembangan usaha swasta saat  itu  dalam  kenyataannya  sebagian besar  merupakan  perwujudan  dari
kondisi  persaingan  usaha  yang  tidak sehat dimana penyelenggaraan ekonomi nasional  kurang  mengacu  pada  amanat Pasal 33 UUD 1945 serta menunjukkan corak  yang  sangat  monopolistik.  UU tersebut diterbitkan untuk menata kembah  kegiatan  usaha  di  Indonesia, sehingga dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang  secara  sehat  dan  benar, tercipta  iklim  persaingan  usaha  yang sehat,  serta  terhindarnya  pemusatan ekonomi pada perseorangan atau kelompok tertentu seperti praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat  yang  merugikan  masyarakat  dan bertentangan  dengan  cita-cita  keadilan social
Dan dalam rangka pengimplementasian dari UU ini, dibentuklah
Komisi Pengawas
Persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai lembaga  independen  yang  terlepas  dari pengaruh  pemerintah  dan  pihak  lain  . Komisi ini memiliki kewenangan melakukan pengawasan persaingan usaha dan berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif,  sementara  sanksi  pidana menjadi  kewenangan  dari  lembaga peradilan.
Dari  uraian  tersebut  di  atas jelaslah bahwa menjamumya usaha mini market  dengan  sistem  waralaba  juga
harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam UU Nomoir 5 Tahun
1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak sehat.  Pasal  3  Huruf  b  dari  UU  No.  5 Tahun 1999 mengatur bahwa tujuan dari pembentukan undang-undang ini adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui  pengaturan  persaingan  usaha yang  sehat  sehingga  menjamin  adanya kepastian  kesempatan  berusaha  yang sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil Sementara  pada  Pasal  17  ayat  (1)  dari UU Nomor 5 tahun 1999 ini mengatakan bahwa: ’’Pelaku usaha dilarang melakukan  penguasaan  atau  produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya praktek  monopoli  dan  atau  persaingan usaha tidak sehat”.
Dari  apa  yang  dituangkan  dalam pasal-pasal  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pengaturan  dari pelaksanaan  usaha  dari  para  pelaku usaha  harus  berdasarkan  pada  tujuan dari perekonomian yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi
masyarakat  secara  adil  sesuai  dengan tujuan dari kemerdekaan Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahim 1945.

## 3. Perkembangan waralaba terhadap perkembangan pasar tradisional.
Pasal  1  ayat  (1)PP  Nomer  42
Tahun 2007 tentang Waralaba menjelaskan bahwa :
“Waralaba  adalah  hak  khusus yang  dimiliki  oleh  orang  perseorangan atau Badan usaha terhadap sistem bisnis dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka memasarkan  barang  dan  atau  jasa  yang telah  terbukti  berhasil  dan  dapat dhnanfaatkan  dan  atau  digunakan  oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba”.
Pemberi  Waralaba  adalah  orang perseorangan  atau  badan  usaha  yang memberikan  hak  untuk  memanfaatkan dan  atau  menggunakan  Waralaba  yang dimilikinya kepada penerima Waralaba, sebagaimana yang tersurat pada Pasal 1 ayat  2  dari  PP  No.  42  Tahun  2007 tersebut di atas. Sementara itu pada ayat 3  dikatakan  bahwa  penerima  Waralaba adalah  orang  perseorangan  atau  badan usaha  yang  memberikan  hak  untuk memanfaatkan  dan  atau  menggunakan Waralaba  yang  dimilikinya  kepada Penerima  Waralaba.  Waralaba  dapat diselenggarakan  di  seluruh  wilayah Indonesia.  Pasal  4  Ayat  (1).  Dari  PP
Nomer  42  tersebut  mengatur  bahwa pemberian waralaba dari pemilik kepada penerima harus dilakukan dalam perjanjian tertulis dengan memperhtikan hukum  Indonesia.  Dan  pada  ayat  2 mengtur  apabila  perjanjian  tersebut ditulis  dalam  bahasa  asing  maka  harus diterjmahkan dalam bahasa Indonesia.
Dari pengertian yang diatur dalam Peraturan  Pemerintah  Nomer  42  Tahun 2007  tersebut  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa,  Waralaba  atau Fmchise adalah hak khusus  yang dimiliki oleh sesorang atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan  ciri  khas  tertentu  yang  bisa diberikan  kepada  orang  lain  atau  badan usaha  lain  dengan  perjanjian..  Dengan perkataan lain ketentuan ini memberikan perlindungan  terhadap  perekonomian tradisional,  karena  dalam  kenyataannya geliat  perekonomian  yang  terjadi  di pasar tradisionallah yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai  dari  skala  perdagangan  dalam omset  besar  sampai  omset  kecil  yang dilakukan  oleh  pedagang  dan  pembeli baik  dari  strata  masyarakat  menengah keaatas maupun menengah kebawah.
Derasnya  arus  globalisasi  karena kemajuan jaman membawa perkembangan  tidak  hanya  di  bidang teknologi  tetapi  juga  perkembangan
serta  pergeseran  yang  multi  dimensi, salah satu diantaranya adalah perkembangan  di  bidang  perekonomian dan  pergeseran  gaya  hidup  masyarakat yang ingin menyesuaikan dan mengikuti perkembangan  jaman.  Masyarakat  saat ini  lebih  cenderung  dan  tertarik  untuk berbelanja  di  super  market  atau  mini market  seperti  Indomart  dan  Alfamart yang saat ini sangat mudah kita temukan di  sekitar  tempat  tinggal  kita,  daripada harus  belanja  ke  pasar  tradisional  yang kadang berjejal, becek dan kemungkinan terjadinya  pencopetan  dan  bahkan harganya  juga  tidak  lebih  rendah dibandingkan  harga  yang  ada  di Indomart  misalnya.  Di  samping  itu belanja  di  gerai  Indomart  atau  yang sejenis  secaia  rasional  lebih  nyaman karena  dilengkapi  fasilitas  AC  dan  lain -lain,  dan  saat  ini  gerai-gerai  semacam itu  juga  tidak  hanya  memberikan pelayanan atau menyediakan kebutuhan pokok  sehari-hari  akan  tetapi  juga melayani kebutuhan sekunder  yang lain seperti  pembayaran  listrik,  PDAM, BPJS  dan  bahkan  juga  menyediakan ticket  Kereta  Api,  ticket  Bus,  kartu  Tol dll.  Dengan  sekah  jalan  di  tempat  yang sama  kita  dapat  memperoleh  pelayanan beberapa  jenis  kebutuhan  yang  kita perlukan. Indomart dan Alfamart adalah
salah satu jenis mini market yang saat ini mempunyai  gerai  yang  tersebar  di seluruh wilayah tanah air baik di wilayah perkotaan  bahkan  sudah  meluas  sampai ke wilayah pinggiran perkotaan. Namun ada beberapa wilayah tertentu yang tidak memperbolehkan gerai-gerai mini market  untuk  membuka  usahanya  di wilayah  perkotaan.  Salah  satu  contoh wilayah  yang  tidak  memberikan  ijin untuk  pembukaan  gerai  mini  market dengan sistem waralaba seperti Indomart dan  Alfamart  adalah  di  wilayah  Kota Solo  dan  Kabupaten  Kudus.  Kebijakan ini diambil oleh pemangku kepentingan di  wilayah  tersebut  tentunya  dengan tujuan untuk melindungi pasar tradisional  supaya  bisa  berkembang lebih  baik.  Persaingan  usaha  diantara dua  model  sistem  bisnis  antara  gerai modem dengan sistem waralaba dengan model  bisnis  di  pasar  tradisional memang  sangat  berbeda.  Jika  hal  ini tidak  mendapat  pengaturan  yang  tepat maka akan terjadi persaingan usaha yang tidak sehat.
Diatas  sudah  diuraikan  bahwa waralaba  adalah  hak  khusus  yang dimiliki  oleh  orang  perseorangan  atau badan  usaha  terhadap  sistem  bisnis dengan  ciri  khas  usaha  dalam  rangka memasarkan barang atau jasa yang telah
terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan oleh  pihak  lain  berdasarkan  waralaba. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan  bahwa  secara  hukum waralaba  bisa  diberikan  dari  pemilik kepada  penerimaa  untuk  memanfaatkan hak  terhadap  sistem  bisnis  tersebut dengan  perjanjian  waralaba.  Perjanjian waralaba  dibuat  secara  tertulis  dengan memperhatikan hukum Indonesia. Pasal 6 dari Peraturan tersebut juga mengatur bahwa  dalam  perjanjian  waralaba  dapat memuat klausula tentang pembelian hak bagi penerima waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lain, namun disyaratkan  bahwa  penerima  waralaba yang  diberi  hak  untuk  menunjuk penerima waralaba lain , harus memiliki dan  melaksanakan  sendiri  1  (satu) tempat  usaha  waralaba.  Statement  ini memberi  pengertian  bahwa  seorang penerima waralaba bisa memberikan hak yang dimilikinya terhadap sistem bisnis tersebut kepada pihak lain dengan syarat harus  memiliki  dan  melaksanakan sendiri  minimal  1  (satu)  tempat  usaha waralaba.
Pembinan  waralaba  dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sementara pengawasan terhadap pelaksanaan  waralaba  dilakukan  oleh menteri dengan cara melakukan
koordinasi dengan instansi terkait.
Bagi  pemberi  maupun  penerima waralaba  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana  yang  tersurat  di  dalam Pasal 8, Pasal 10 dan pasal 11 PP Nomor 42 Tahun 2007 ) yaitu ketentuan tentang kewajiban  pemberi  waralaba  untuk melakukan  pembinaan  yang  berkaitan dengan  managemen  operasional  dll, pendaftaran pendaftaran waralaba maupun pendaftaran perjanjian waralaba dengan  segala  ketentuannya,  dapat dikenakan  sanksi  adminstratif.  Sanksi yang dimaksud dapat berupa peringatan tertulis,  denda  dan  atau  pencabutan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba). Peringatan ini dapat
diberikan  paling  banyak  3  (tiga)  kali dalam  tenggang  waktu  2  (dua)  minggu terhitung sejak surat peringatan sebelumnya diterbitkan. Sanksi adminstratif  ini  bisa  dikenakan  oleh
Menteri,  Gubernur,  Bupati/  Walikota sesuai dengan
kewenangannya masing-masing.  Adapun  sanksi  yang berupa denda dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan prospectus ataupun juga bisa dikenakan kepada  penerima  waralaba  yang  tidak melakukan pendaftaran perjanjian waralaba  setelah  diterbitkannya  surat peringatan tertulis ke 3 (tiga). Besarnya
denda  yang  dikenakan  adalah  Rp. 100.000.000,-  (seratus  juta  rupiah)  . Sementara itu sanksi pencabutan STPW dikenakan  kepada  pemberi  waralaba yang tidak melakukan pembinaan kepada  penerima  waralaba  setelah diterbitkannya  surat  peringatan  tertulis ke 3 (tiga ).
Dari  uraian  penjelasan  tentang pengaruh  waralaba  usaha  mini  market terhadap  perkembangan  usaha  pasar tradisional,  kalau  dilihat  dari  segmen pasar yang ingin dijangkau memang ada perbedaan,  walaupun  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  segmen  pasar menengah ke ataspun juga tertarik untuk belanja  di  pasar  tradisional  dengan alasan karena di pasar tradisional segala kebutuhan primer seperti bahan makanan  dll  tersedia  lebih  lengkap,  di samping  juga  dipengaruhi  oleh  kultur budaya masyarakat pada umumnya.Namun  demikian  tidak  bisa diingkari  bahwa  menjamurnya  usaha waralaba  minimarket  seperti  Indomart dan  Alfamart  misalnya  juga  sangat berpengaruh  secara  signifikan  terhadap perilaku  belanja  masyarakat.  Hal  ini disebabkan  karena  terjadi  pergeseran gaya  hidup  modem  yang  banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi  dll  sebagai  akibat  dari
globalisasi Masyarakat
terutama generasi  muda  lebih  suka  dan  tertarik untuk  belanja  kebutuhannya  di  mini market  dari  pada  di  pasar  tradisional karena berbagai fasilitas dan kemudahan yang  disediakan,  mulai  dari  tempat penjualan  yang  menarik,  penataan, pelayanaan  dll  yang  semua  itu  tentu mempunyai  nilai  plus  dibandingkan dengan  pelayanan  yang  ada  di  pasar tradisional.
3. Regulasi yang seharusnya dilakukan sehingga terjadi keseimbangan  antara  perkembangan waralaba dengan perkembangan usaha pasar tradisional.
Masuknya beberapa produk asing dengan  sistem Franchise ke  dalam tatanan  budaya  masyarakat  Indonesia dipengaruhi  oleh  perubahan  fenomena masyarakat  dalam  tata  pergaulan  dunia yang  disebabkan  oleh  derasnya  arus globalisasi,  yang  seolah  menyatukan dunia dan isinya ini dengan tanpa batas.
Dalam  konteks  hukum  franchise ada  beberapa  jenis  hak  yang  berbentuk atas benda immateriil Pemilik franchise (franchisor) berkuasa penuh atas hak-hak sebagai berikut ;
1. Hak  untuk  berusaha  dalam bisnis tertentu;
2. Hak untuk menggunakan
identitas perusahaan;
3. Hak  untuk  menguasai  atau memonopoli keahlian (ketrampilan) operasional,
manajemen pemasaran dll;
4. Hak untuk menemukan lokasi wilayah usaha;
5. Hak untuk menentukan jumlah perusahaan.
Hak-hak  tersebut  diatas  memiliki cirri-ciri  hak  mutlak  ( absolut ),  tidak dapat diganggu gugat dan memiliki sifat droit de suite. Di dalam hak-hak tersebut juga  terdapat  rahasia  manajemen  , rahasia  dagang,  rahasia  pengelolaan dalam pengelolaan produk dan /jasa dll. Sehingga dalam konteks hukum franchise tidak hanya terdapat hak cipta, hak  paten,  hak  merek,  hak  desain industri  tetapi  juga  terdapat  hak immateriil  lainnya  seperti  hak  atas keahlian atau ketrampilan.
Di  dalam  pratiknya  dikenal  2 (dua) bentuk franchise, yaitu :
1. Franchise distribusi
2. Franchise format.
Franchise distribusi adalah franchise yang dalam aktifitasnya hanya bersangkut  paut  dengan  pendistribuian barang atau jasa dan tidak memproduksi barang  atau  jasa  tersebut,  sedangkan
franchise  format  adalah  franchise  yang dalam aktifitasnya memproduksi sekaligus  mendistribusikan  barang  atau jasa  dengan  syarat  harus  mengikuti format  yang  ditentukan  oleh  pemilik (franchisor ). Jadi pada franchise
distribusi , franchise hanya
mendistribusikan  saja  barang  yang diproduksi oleh perusahaan lain , seperti misalnya  merk  sepatu  Bata,  perusahaan tersebut hanya berperan sebagai distributor sementara produksinya dilakukan  oleh  perusahaan  yang  lain. Akan  tetapi  pada franchise format berbeda, karena perusahaan yang bersangkutan  memproduksi  sekaligus memasarkan  produk  tersebut,  seperti contohnya  Mic  Donald,  Pizza  Hut, Kentucky  Fried  Chiken  dsb,  namun formula  dari  produk  tersebut  diperoleh dengan  sistem franchise ,  sehingga dengan  demikian  franchise  atau  di Indonesia  dikenal  dengan  waralaba adalah sebuah perikatan dimana obyeknya  Hak  Kekayaan  intelektual (Intellectual  Property  Rights ).  Karena sistem  bisnis  franchise  adalah  sebuah perikatan  maka  prinsip-prisip  hukum perjanjian  dan  hukum  benda  akan menjadi  rujukan  dalam  transaksi  bisnis waralaba tersebut.
Di  dalam  uraian  di  atas  telah
banyak  disinggung  bahwa  maraknya bisnis  waralaba  usaha  mini  market banyak  dipengaruhi  oleh  pergeseran gaya  hidup  masyarakat  modem  sebagai akibat  dari  globalisasi  di  hampir  semua lini.  Globalisasi  ini  juga  menyebabkan mudahnya  akses  masyarakat  untuk memenuhi  kebutuhannya  baik  primer maupun  sekunder.  Waralaba  adalah saJah  satu  sistem  bisnis  yang  menjadi altematif  untuk  mengikuti  gaya  hidup masyarakat  modern  saat  ini,  karena sistem  ini  memberi  peluang  kepada pelaku  bisnis  untuk  mengembangkan usahanya dengan metode modern mulai dan  jenis  barang  yang  dijual,  penataan produk  di  dalam  gerainya,  sistem penjualannya  sampai  pada  manajemen pengelolaan  bisnisnya.  Dengan  metode yang  komprehensif  dan  professional maka kemungkinan keberhasilan sistem ini  akan  lebih  besar  jika  dibandingkan dengan  metode  tradisional  Namun demikian  sampai  saat  ini  metode  bisnis tradisional  yang  dikembangkan  di pasar-pasar  tradisional  dan  warung- warung  tradisional  masih  menjadi altematif yang menjadi pilihan masyarakat  dengan  segmen  menengah ke  bawah,  karena  berbelanja  di  pasar tradisional  ada  seni  tersendiri  yang menarik,  sebagai  salah  satu  tradisi
warisan  budaya  nenek  moyang  kita bangsa  Indonesia.  Secara  filosofi  pasar adalah tempat bertemunya banyak orang dengan segala perbedaan mulai dari dari latar belakang ekonomi dan sosial  yang berbeda,  bahasa  yang  berbeda,  budaya yang berbeda dll yang datang pada satu tempat  yang  sama  untuk  mendapatkan kebutuhan  hidupnya.  Disana  di  pasar itulah  mereka  berinteraksi  sehingga terjadilah  komunikasi  untuk  saling mengisi,  saling  berbagi  pengetahuan misalnya, dalam konteks yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya,  terutama  adalah  kebutuhan primer seperti kebutuhan akan sembilan bahan pokok dll Meningat  bahwa pasar tradisional sampai saat ini masih sangat menjangkau untuk pemenuhan kebutuhan  primer  masyarakat,  dan  juga menjadi  tempat  perputaran  uang  karena adanya  kegiatan  perdagangan  baik dalam  skala  besar  maupun  skala menengah  dan  kecil,  maka  tentunya diperlukan  kebijakan  dari  pemerintah sebagai penguasa publik untuk mengatur lebih  lanjut  kedalam  regulasi  yang  bisa menjangkau kepentingan berbagai pihak.  Di  satu  sisi  kita  tidak  bisa  lepas dari  modernisasi  karena  derasnya  arus globalisasi  yang  menuntut  kita  untuk bisa mengikuti sehingga tidak
ketinggalan  jaman  dengan  negara  yang lain apalagi saat ini dengan adanya MEA (Masyarakat Ekonomi  Asia) yang memungkinkan  adanya  pasar  bebas sehingga  masuknya  produk  dari  luar negeri  akan  tidak  bisa  terbendung  lagi, maka  diperlukan  adanya  regulasi  yang melindungi kepentingan produk domestik  dengan  cara  pengelolaan manajemen  yang  professional  dalam segala aspeknya sehingga terjadi keseimbangan  antara  berkembangnya usaha  mini  market  dengan  sistem waralaba  dengan  berkembangnya  pasar tradisional  yang  menjadi  ciri  khas budaya bangsa Indonesia.
Di  Indonesia  sudah  diberlakukan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat.  Latar belakang  diterbitkannya  UU  ini  adalah karena belum terciptanya peluang usaha yang  membuat  masyarakat  menjadi lebih  rnampu  dan  berpartisipasi  dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi  Salah  satu  dari  penyebabnya adalah karena kebijakan pemerintah saat itu  yang  kurang  tepat  sehingga  pasar menjadi  terdistorsi  Di  samping  juga Karen  perkembangan  usaha  swasta  saat itu  dalam  kenyataannya  sebagian  besar merupakan  perwujudan  dari  kondisi
persaingan  usaha  yang  tidak  sehat.
penyelenggaraan ekonomi nasional kurang  mengacu  pada  amanat  Pasal  33 UUD  1945  serta  menunjukkan  corak yang  sangat  monopolistik.  UU  tersebut diterbitkan untuk menata kembali kegiatan  usaha  di  Indonesia,  sehingga dunia  usaha  dapat  tumbauh  serta berkembang  secara  sehat  dan  benar, tercipta  iklim  persaingan  usaha  yang sehat,  serta  terhindarnya  pemusatan ekonomi pada perseorangan atau kelompok tertentu seperti praktek monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak sehat  yang  merugikan  masyarakat  dan bertentangan  dengan  cita-cita  keadilan
sosial Dan dalam
rangka pengimplementasian dari UU ini, dibentuklah Komisi Pengawas
persaingan  Usaha  (KPPU)  sebagai lembaga  independen  yang  terlepas  dari pengaruh  pemerintah  dan  pihak  lain  . Komisi ini memiliki kewenangan melakukan pengawasan persaingan
usaha dan berwenang untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat administratif,  sementara  sanksi  pidana menjadi  kewenangan  dari  lembaga peradilan.
Dari  uraian  tersebut  di  atas jelaslah bahwa menjamurnya usaha mini
market  dengan  sistem  waralaba  juga harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang di atur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak sehat.  Pasal  3  Huruf  b  dari  UU  No.  5 Tahun 1999 mengatur bahwa tujuan dari pembentukkan undang-undang ini adalah  mewujudkan  iklim  usaha  yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha  yang  sehat  sehingga  menjamin adanya  kepastian  kesempatan  berusaha yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar, pelaku  usaha  menengah  dan  pelaku usaha  keciLSementara  pada  pasal  17 ayat (1) dari UU Nomor 5 tahun 1999 ini mengatakan  bahwa  :  ’’Pelaku  usaha dilarang  melakukan  penguasaan  atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau  jasa  yang  dapat  mengakibatkan terjadinya  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat”.
Dari  apa  yang  dituangkan  dalam pasal-pasal  tersebut  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  pengaturan  dari pelaksanaan  usaha  dari  para  pelaku usaha  harus  berdasarkan  pada  tujuan dari perekonomian yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat  secara  adil  sesuai  dengan tujuan dari kemerdekaan Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan

## Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

## E. Penutup
1. Kesimpulan.
1) Berkembangnya usaha mini market  dengan  sistem  waralaba di  wilayah  perkotaan  bahkan sampai  ke  pinggiran  sangat berpengaruh  secara  signifikan terhadap  perkembangan  pasar' tradisional  Hal  ini  dipengaruhi oleh sistem bisnis waralaba yang bisa menjangkau kebutuhan masyarakat  karena  pergeseran gaya  hidup  karena  pengaruh derasnya arus globalisasi
2) Berkembangnya usaha mini market  dengan  sistem  waralaba memerlukan  pengaturan  yang lebih  rinci  terutama  berkaitan dengan ijin dll, hal ini
dimaksudkan agar pasar tradisional  dan  usaha  waning tradisional tidak terdesak,
sehingga  terjadi  keseimbangan
dalam  perkembangannya  dan pemerataan  perekonomian  di
semua segmen masyarakat secara adil.
2. Saran
1) Pemerintah  harus  konsisten dalam penerapan peraturan yang mengatur Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  Usaha  Tidak  sehat, tanpa  tebang  pilih,  sehingga tercapai tujuan dari
dibentuknya  Undang-Undang tersebut.
2) Para  pelaku  usaha  tradisional harus banyak belajar mengenai manajemen bisnis modem sehingga tidak kehilangan
pangsa pasamya.
3) Instansi  yang  terkait  dengan pelaksanaan perekonomian harus memberikan pelatihan dll yang berkaitan dengan perkembangan usahanya kepada  pelaku  usaha  di  pasar dan waning tradisional sehingga tidak ketinggalan arus karena  tuntutan  perkembangan dan kemajuan jaman.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adrian  Sutedi,  2006, Tanggung Jawab  Produk  Dalam
Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.
Neni Sri lsmaniyati, 2013, Hukum Bisnis  Telaah  tentang Pelaku  dan  Kegiatan Elconomi, Graha  Umu,
Yogyakarta.
OK. Saidin, 2013, Aspek Hukum
Kekayaan Intelektual ,
Raja  Grafmdo  Perkasa, Jakarta.
Sri  Redjeki  Hartono,  2007,
Hukum
Ekonomi
Indonesia ,  Bayu  Media Publishing, Malang. Soerjono Sukanto dan Sri Mamuji, 2006, Penelitian
Hukum  Normatif  Suatu Tinjauan
Singkat,
Cetakan  ke  delapan,  PT Raja Grafmdo Persada,

## Peraturan Perandang-Undangan.
Perataran Peirerintah Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang warlaba.
Kepmenperindag  RI  No.  259/
MPP/ Kep/ 7/1977 tentang
Ketentaan dan Pelaksanaan Pendaftaran Usaha waralaba.