Indonesia, 7 (6).
E-ISSN:
2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022
ANALISIS PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM KASUS  HUTANG  PIUTANG  (STUDI  PUTUSAN  NOMOR:  10/PTS/MJ.PWN. PROV.DKI JAKARTA/IX/2021)

## Sylviana, Rasji
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia Email: Sylviana.sylvi95@gmail.com, rasji@fh.untar.ac.id

## Abstrak
Setiap  orang  ingin  memenuhi  semua  kebutuhan  hidupnya,  namun  tidak  semua kebutuhannya  mudah  dipenuhi  dengan  mudah.  Berbagai  cara  dilakukannya,  yang salah satunya adalah dengan cara berhutang pada orang lain. Dua orang melakukan hutang  piutang  yang  diikat  dengan  perjanjian  pengikatan  jual  beli  (PPJB) formalitas  yang  dibuat  oleh  notaris  dengan  jaminan  sertifikat  hak  atas  tanah. Kemudian  sertifikat  hak  atas  tanah  tersebut  telah  dibalik  nama  kepemilikannya, sehingga menjadi hak milik atas tanah beralih dari orang berhutang ke orang yang berpiutang.  Hal  ini  merugikan  pihak  yang  berhutang.  Melalui  putusan nomor10/Pts/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021 Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta menyatakan notaris telah melanggar Undang-undang Jabatan Notaris. Permasalahannya adalah apakah dengan adanya Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris, PPJB formalitas dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Permasalahan ini  telah  diteliti  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Hasil penelitian  menemukan  bahwa  notaris  yang  membuat  PPJB  formalitas  telah melanggar tugasnya sebagai notaris. Notaris telah salah membuat PPJB formalitas, karena  itu  PPJB  formalitas  memiliki  cacat  hukum,  sehingga  tidak  memiliki kebenaran  hukum.  Pihak  yang  berhutang  dapat  mengajukan  gugatan  pembatalan PPJB  formalitas  kepengadilan  dan  pengadilan  berwenang  membatalkan  PPJB formalitas.
Kata Kunci: Hutang Piutang, PPJB Formalitas, Pembatalan.

## Abstract
Everyone wants to fulfill all their needs in life, but not all of their needs are easily met.  Various  ways to  do  it,  one  of  which  is  by  way  of  debt to  others.  Two  people pay debts that are bound by a formality sale and purchase agreement (PPJB) made by  a  notary  with  guaranteed  land  rights  certificates.  Then  the  certificate  of  land rights has been reversed by the name of the ownership, so that the ownership rights to the land are transferred from the debtor to the debtor. This is detrimental to the debtor.  Through  decision  number  10/Pts/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021  the DKI  Jakarta  Provincial  Notary  Supervisory  Council  stated  that  the  notary  had violated  the  law  on  the  position  of  a  notary.  The  problem  is  whether  with  the decision  of the  Notary  Supervisory  Council,  the  formal  PPJB  can  be  canceled  by the  Court.  This  problem  has  been  investigated  using  normative  legal  research
methods. The results of the study found that the notary who made PPJB a formality had  violated  his  duties  as  a  notary.  The  notary  has  made  the  wrong  PPJB formality, therefore the PPJB formality has a legal defect, so it does not have legal validity. The debtor can file a lawsuit for the cancellation of the formality PPJB to the court and the court has the authority to cancel the formality PPJB.
Keywords: Accounts Payable, PPJB Formality, Cancellation.

## Pendahuluan
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, yang mana seseorang atau lebih orang mengikatkan  dirinya  kepada  seseorang  atau  lebih  orang  lainnya.  Dalam  arti  sempit perjanjian  juga  diartikel  sebagai  suatu  kesepakatan  atau  persetujuan  antara  dua  pihak atau  lebih  yang  saling  mengikatkan  diri  secara  baik  untuk  melaksanakan  hal  tertentu yang  bersifat  barang  atau  kebendaan  tertentu  dibidang  harta-benda  kekayaan (Muhammad,  2010) .  Secara  luas,  perjanjian  adalah  setiap  pengikatan  diri  orang seseorang  atau  lebih  mengenai  objek  perjanjian  tertentu  untuk  dilaksanakan  sesuai dengan  kesepakatannya.  Salah  satu  asas  yang  dianut  dalam  perjanjian  adalah  asas kebebasan  berkontrak.  Asas  kebebasan  berkontrak  adalah  kebebasan  berkontrak (membuat perjanjian) oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, untuk dapat menyusun  dan/atau  menyetujui  klausula-klausula  atau  ketentuan-ketentuan  dari perjanjian tersebut, tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Asas kebebasan berkontrak dapat  ditemukan  dalam  Pasal  1338  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  yang  menyatakan  bahwa  semua  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.
Setiap perjanjian wajib memenuhi syarat sahnya perjanjian, baik syarat subyektif maupun  syarat  obyektif.  Syarat  subyektif  adalah  syarat  yang  berkaitan  dengan  para pihak  yang  mengadakan  perjanjian,  sedangkan  syarat  obyektif adalah  syarat mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yiatu “sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu,  dan  adanya  suatu  sebab  yang  halal  (Miru,  2007). Syarat  pertama  dan  kedua  adalah  syarat  subyektif  perjanjian,  sedangkan  syarat  ketiga dan keempat adalah syarat objektif perjanjian.
Salah satu bentuk kebebasan perjanjian adalah perjanjian utang-piutang. Seorang yang  berinisial  B  dan  LRK  mengadakan  perjajian  utang  piutang  mengenai  sejumlah uang.  Namun  perjanjian  tersebut  tidak  dituangkan  kedalam  akta  perjanjian  hutang piutang,  namun  dikemas  dalam  bentuk  akta  Perjanjian  Pengikatan  Jual  beli  (PPJB).  B adalah  orang  yang  berpiutang  (memberihutang)  kepada  LRK,  sedangkan  LRK  adalah orang  yang  berhutang  kepada  B.  PPJB  dibuat  oleh  Notaris/PPAT  dengan  inisial  YM atas  kehendak  B.  PPJB  yang  dibuat  oleh  notaris  ini  menjadi  permasalahan  hukum sehingga  terjadi  sengketa  hukum  antara  B  dan  LRK.  Kasus  ini  telah  diputus  oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris bahwa sampai diajukan ke pengadilan.
Kasus  ini  dimulai  pada  bulan  Agustus  tahun  2017,  saat  LRK  meminjam  uang kepada  B  ( founder ).  Perjanjian  meminta  uang  tersebut  tidak  dituangkan  ke  dalam
perjanjian hutang piutang, namun dibuat dalam bentuk PPJB dengan menggunakan jasa notaris  YM.  PPJB  ini  dibuat  atas  arahan  B  dan  notaris  menindaklanjutinya.  Pada  saat PPJB  akan  ditandatangani,  LRK  dan  suaminya  mempertanyakan  kepada  B,  mengapa harus  menandatangani  akta-akta  seperti  ini,  karena  hanya  meminjam  uang  dan  bukan jual  beli?”  Namun  dijawab  oleh  B  bahwa  ini  hanya  formalitas  saja  (Penggugat).  Pada saat  itu  LRK  dan  suaminya  dalam  kondisi  sangat  membutuhkan  uang  dan  tidak  ada pilihan  lain  dalam  waktu  mendesak maka  dengan  serta  merta  LRK  dan  suami  percaya begitu  saja  terhadap  omongan  B.  Karena  itu  akhirnya  LRK  dan  suaminya menandatangani  akta  yang  telah  dibuat  oleh  notaris  YM  dengan  jaminan  2  sertifikat besar.
Pada bulan Maret tahun 2020 LRK mendapat telepon dari pihak Notaris YM dan dimintai  foto  copy  Kartu  Keluarga  dan  Kartu  Tanda  Penduduk  suami-istri  untuk  urus balik  nama  sertifikat.  LRK  kaget  dan  langsung  memblokir  sertifikatnya  sendiri  ke Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN).  Namun  BPN  mengatakan  bahwa cukup  1  sertfikat saja  yang  diblokir  tidak  usah  2  sertifikat  karena  masih  berada  dalam  1  lahan  dan pemblokiran itu tidak bisa dibuka oleh orang lain selain oleh LRK (Penggugat).
Pada  tanggal  21  Oktober  2020  LRK  menerima  surat  pemberitahuan  dari  surat somasi  yang  di  buat  oleh  B  yang  isinya  menyatakan  bahwa  berdasarkan  akta  yang dibuat  oleh  Notaris  YM  sertifikat-sertipikat  tanah  yang  LRK  jaminkan  sudah  dibalik nama  menjadi  atas  nama  B.  Untuk  memastikan  hal  tersebut  LRK  meminta  bantuan notaris  lain  untuk  melakukan  pengecekan  ke  kantor  BPN  dan  alangkah  terkejutnya LRK, bahwa dari hasil pengecekan pada tanggal 22 Oktober 2020 kedua sertipikat LRK sudah  beralih  ke  atas  nama  B.  LRK  sangat  kecewa  dan  menyangka  atas  batas  waktu pemblokiran sertifikatnya oleh BPN hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan oleh  BPN  dan  secara  otomatis  terbuka  blokirnya  setelah  lewat  waktu  30  (tiga  puluh) hari.  Moment  itulah  yang  dimanfatkan  oleh  B  yang  bekerjasama  notaris  YM  untuk mengalihkan sertipikat LRK ke atas nama B.
Ketika  mengetahui  sertifikatnya  sudah  balik  nama  ke  B,  LRK  langsung mendaftarkan  kasus  ini  dengan  mengajukan  gugatan  pembatalan  PPJB  formalitas ke  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Selatan  (Penggugat).  Tujuannya  adalah  untuk mendapatkan  haknya  kembali  seperti  semula.  Pada  Selain  itu,  LRK  juga  melaporkan Notaris  YM  ke  Majelis  Pengawas  Daerah  Notaris  (MPDN)  Kota  Administrasi  Jakarta Selatan, karena telah membuat akte PPJB formalitas dan membuat surat kuasa menjual formalitas,  yang  diduga  telah  melakukan  pelanggaran  UU  Jabatan  Notaris (Adjie, 2004) .  MPDN  meneruskan  laporan  LRK  kepada  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (MPWN DKI Jakarta).
Setelah mendapatkan pengajuan, MPWN DKI Jakarta menyelenggarakan sidang untuk  memeriksa  dan  mengambil  keputusan  atas  laporan  masyarakat  terhadap  dugaan pelanggaran  Undang-undang  Jabatan  Notaris  yang  dilakukan  oleh  Notaris  YM. Dalampertimbangannya  MPWN  DKI  Jakarta  menyatakan  pengaduan  yang  diajukan oleh  pelapor  sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Tata  Cara  Pemeriksaan  Majelis  Pengawas  Terhadap
Notaris.  Selanjutnya  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  Provinsi  DKI  Jakarta memutuskan  bahwa  Notaris  YM  terbukti  telah  melanggar  melanggar  Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  a  dalam  melaksanakan  tugasnya  dan memberikan sanksi teguran tertulis kepada Notaris tersebut”.
Berdasarkan fakta hukum di atas, permasalahnnya adalah apakah dengan adanya putusan  MPWN  DKI  Jakarta  yang  menyatakan  notaris  YM  telah  melanggar  Undang- undang  Jabatan  Notaris  dan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  pengadilan  dapat membatalkan  PPJB  formalitas  yang  dibuat  oleh  Notaris  YM?  Permasalahan ini  sangat menarik  untuk  dianalisis,  dengan  tujuan  agar  dapat  diketahui  kepastian  hukumnya tentang  kewenangan  pengadilan  dapat  membatalkan  PPJB  formalitas  atau  tidak  dapat membatalkan  PPJB  formalitas.  Hasil  penelitian  ini  sangat  bermanfaat  bagi pengembangan  ilmu  hukum,  khususnya  ilmu  hokum  yang  berkaitan  dengan  perjanjian utang piutang dan PPJB.

## Metode Penelitian
Permasalahan di atas diteliti dengan menggunakan penelitian hokum normative dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan terhadap data sekunder yang terdapat  di  bahan  hukum  primer  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undangan  dan putusan  pengadilan,  bahan  hukum  sekunder  dalam  bentuk  pendapat  ahli  hukum  yang disajikan  di  dalam  buku,  jurnal,  dan  artikel,  serta  bahan  hukum  tersier  berupa  kamus hukum  dan  kamus  Bahasa  Indoensia.  Data  hasil  penelitian  dipelajari  dan  dianalisis dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  pendekatan  penelitian  untuk menemukan kesesuaian kualifikasi data sekunder dengan permasalahan penelitian. Hasil kesesuaian ini menjadi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

## Hasil Dan Pembahasan
Pasal  1338  KUHPerdata  menyatakan  suatu  perjanjian  harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik.  Perjanjian  tersebut  adalah  sah  apabila  memenuhi  syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu para pihak sepakat untuk mengikatkan  dirinya,  cakap  membuat  suatu  perikatan,  suatu  hal  tertentu,  dan  suatu sebab  yang  halal.  Perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  dan  dilakukan  dengan  itikad  baik maka  perjanjian  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  hukum  seperti  undang-undang bagi  pada  pihak  yang membuatnya  (pacta  sunt  servanda) (Bujang  Ali,  Mella  Eimelina Farma Rahaju, 2020) .
Sebaliknya  suatu  perjanjian  tidak  dapat  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara hukum  karena  suatu  hal  tertentu.  Pasal  1321  KUHPerdata  menyebutkan  “tiada  suatu persetujuan  pun  mempunyai  kekuatan  jika  diberikan  karena  kekhilafan  atau  diperoleh dengan  paksaan  atau  penipuan.  Suatu  kekhilafan,  paksaan,  atau  penipuan  dapat menyebabkan  suatu  perjanjian  tidak  mempunyai  kekuatan  berlaku  mengingat. Perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal tersebut memiliki cacat kehendak, karena tidak didasarkan  pada  kehendak  bebas  para  pihak.  Suatu  perjanjian  yang  cacat  kehendak
mengakibatkan  perjanjian  itu  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  sempurna  dan  dapat dimintakan pembatalannya (Budiono, 2009a) .
Pada  perjanjian  yang  mengandung  cacat  kehendak,  kehendak  yang  diberikan dalam  perjanjian  bukan  didasarkan  atas  kehendak  (sepakat)  murni  para  pihak. Kesepakatan  pada  perjanjian  cacat  kehendak  merupakan  kesepakatan  dalam  tertekan, tipuan, atau di bawah pengaruh orang lain yang menyalah gunakan keadaan yang ada. Menurut Herlien Budiono, suatu perjanjian didasarkan pada penipuan apabila seseorang yang  mengadakan  perjanjian  dengan  kehendak  dan  pengetahuan  ( willensenwetens ) sengaja  ( opzet )  menyesatkan  orang  lain,  menyembunyikan  fakta  tertentu,  memberikan informasi secara keliru, atau melakukan tipu daya lainnya (Budiono, 2009b) .
Pada  kasus  hutang  piutang  di  atas,  pihak  berhutang  tidak  memahami  dengan baik  kehendak  pihak  yang  berpiutang  untuk  membuatkan  PPJB  di  notaris.  Pihak  yang berhutang  hanya  ingin  meminjam  (berhutang)  uang  dengan  jaminan  sertifikat  tanah, bukan  ingin  menjual  tanah  miliknya.  Namun  pihak  berpiutang  memanfaatkan pertemanannya  dengan  pihak  yang  berhutang,  serta  menggunakan  kesempatan  ketidak pahaman  pihak  yang  berhutang,  yang  kemudian  meminta  notaris  membuatkan  akta PPJB.  Sebenarnya  pihak  berhutang  tidak  mau  menandatangani  PPJB,  namun  karena pihak  berpiutang  menyatakan  bahwa  PPJB  yang  dibuat  oleh  notaris  hanya  bersifat formalitas, maka pihak berhutang terpaksa menandatangani PPJB.
Notaris  terlibat  dalam  proses  pembuatan  akta  PPJB  ini  yang  kemudian  notaris pun menjadi pihak yang dilaporkan oleh pihak berhutang ke majelis pengawas notaris. Hal ini tentu menjadi pertanyaan, mengapa notaris menjadi pihak yang dipermasalahkan dalam  kasus  ini?  Apakah  notaris  telah  salah  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya? Tentu  pertanyaan-pertanyaan  ini  menarik  untuk  diungkap  dengan  melihat  peraturan yang  mengatur  jabatan  notaris,  karena  notaris  terikat  pada  hukum  dan  peraturan perundang-undangan, terutama hukum material yang mengatur hak dan kewajiban atau lingkup perilaku yang secara keseluruhan mengikat kepada publik (Rasji, 2022) .
Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  jo.  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini  atau  berdasarkan  Undang- undang  lainnya.  Pengertian  menggariskan  secara  jelas  dan Tegas  tugas  notaris  sebagai pembuat akta autentik, yaitu akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang dalam  hal  ini  adalah  notaris.  Legalitas  wewenang  notaris  menjadikan  sasaran masyarakat  untuk  membuatkan  akta  autentiknya  atas  setiap  peristiwa  hukum  yang dikehendakinya.  Dengan  akta  autentik,  maka  peristiwa  hukum  yang  tercatat  di dalamnya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  kuat,  ketika  terjadi  sengketa  hukum yang  menyangkut  objek  yang  ditetapkan  di  dalamnya.  Atas  dasar  itu,  notaris  juga berwenang  membuat  PPJB  untuk  peristiwa  jual  beli  yang  dimohonkan  oleh  pihak penjual dan pihak pembeli.
Dalam  menjalankan  tugasnya  atau  kewajibannya,  notaris  membutuhkan kemampuan  dan  pengetahuan  kenotariatan  yang  diperoleh  melalui  pendidikan  khusus. Tugas  notaris  tidak  semudah  yang  dikatakan  oleh  orang  awam,  karena  notaris  juga mempunyai  resiko  dalam  menjalankan  tugasnya.  Apalagi  notaris  kurang  berhati-hati dan  menimbulkan  keserakahan  yaitu  mengikuti  kemauan  klien  yang  nantinya  akan menimbulkan  masalah  dikemudian  hari,  notaris  akan  terkena  dampaknya  dan  bahkan bisa  beresiko  pada  jabatannya.  Kewenangannya  membuat  akta  autentik  memerlukan kemampuan  untuk  memahami  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang tentukan  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Kehendak  pihak  yang  berkepentingan, yang  perlu  dinyatakan  dalam  akta  autentik  harus  memperhatikan  ketentuan  hukum tersebut untuk menjamin kepastian hukum atas peristiwa yang akan ditetapkan di dalam akta autenik itu, baik mengenai tanggal permbuatan, menyimpan akta, pemberian grosse akte, maupun salinan dan kutipan akta.
Secara jelas,  kewenangan  lain  notaris  diatur  di  dalam  Pasal  15 ayat  (2)  UUJN. Wewenang  itu  meliputi ” pengesahan  tandatangan,  penetapan  kepastian  tanggal  surat, pendaftarannya di  dalam buku khusus, pembukuan atas surat-surat di bawah tangan ke dalam  buku  khusus,  pembuatan  kopi  surat  di  bawah  tangan  asli  dalam  bentuk  salinan yang  di  dalamnya  memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan  digambarkan  dalam  surat yang  bersangkutan,  pengesahan  kecocokan  fotokopi  dengan  surat  aslinya,  pemberian penyuluhan  hukum  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta,  pembuatan  akta  autentik yang terkait dengan pertanahan; atau pembuatan akta risalah lelang. Jika notaris tersebut tidak  jujur,  tidak  hati-hati  dalam  pembuatan  akta  maupun  dalam  hal  perbuatan  hukum yang lainnya notaris bertanggungjawab atas kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya.  Kewajiban  dan  kewenangan  tersebut  secara  sah  dan  terikat  mulai  berlaku sejak  notaris  mengucapkan  sumpah  jabatannya  sebagai  notaris.  Sumpah  yang  telah diucapkan  tersebutlah  yang  seharusnya  mengontrol  segala  tindakan  notaris  dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatan dan wewenangnya sebagai notaris  sering  ditarik  para  pihak  sebagai  orang  yang  turut  serta  melakukan  atau membantu  melakukan  suatu  tindakan  yang  membuat  keterangan  palsu  di  dalam  akta (Adjie, 2011) .
Tanggung jawab Notaris secara perdata adalah tanggung jawab kebenaran dalam materiil akta. Jika sudah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain  maka  bisa  disebut  juga  notaris  telah  melakukan  perbuatan  melawan  hukum. Perbuatan  melawan  hukum  disini  diartikan  luas,  yaitu  suatu  perbuatan  tidak  saja melanggar undang-undang, tetapi juga melanggar kepatutan, kesusilaan, atau hak orang lain  dan menimbulkan  kerugian.  Apabila  notaris  benar  telah  melanggar  kewajiban  dan kewenangannya  maka  notaris  dapat  dikenakan  sanksi  yang  berupa  peringatan  tertulis, pemberhentian  sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  atau  pemberhentian  dengan tidak hormat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN. ”
Dalam  penjatuhan  sanksi  atas  pelanggaran  UUJN  dilakukan  oleh  Majelis Pengawas Wilayah Notaris yang selanjutnya disebut (MPWN) sebagaimana yang diatur dalam  Pasal  73  ayat  (1)  huruf  e  UUJN  bahwa,  Majelis  Pengawas  Wilayah  berwenang
untuk  memberikan  sanksi  berupa  teguran  lisan  atau  tertulis.  Dan  sebagaimana  yang diatur  dalam  Pasal  73  ayat  (1)  huruf  f  UUJN,  MPW  berwenang  juga  mengusulkan pemberian  sanksi  terhadap  notaris  kepada  Majelis  Pengawas  Pusat  berupa pemberhentian  sementara  selama  3  (tiga)  bulan  sampai  dengan  6  (enam)  bulan  atau pemberhentian tidak hormat.
Berdasarkan  wewenangnya,  notaris  berwenang  dalam  membuat  akta  autentik. Pengertian  akta  otentik  menurut  Pasal  1868  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata (KUHPer) yang berbunyi “suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang  ditentukan  undang-undang  oleh  atau  di  hadapan  pejabat  umum  yang  berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat”. Walaupun yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah notaris, tetapi notaris tidak kebal hukum. ”
Pada  fakta  di  lapangannya  ada  akta  autentik  yang  dibuat  oleh  seorang  notaris, sehingga  menimbulkan  kerugian  pada  hak  orang  lain.  Akhirnya  orang  yang  dirugikan menggugat  notaris  tersebut  ke  Majelis  Pengawas  Wilayah  Notaris  karena  diduga  telah melanggar  Undang-undang  Jabatan  Notaris  dan  juga  menggugat  ke  Peradilan  Umum untuk membatalkan akta yang telah dibuatnya tersebut.
PPJB  formalitas  di  atas  mengandung  unsur  kesepakatan  dalam  tekanan  atau dalam  penipuan.  Karena  itu  PPJB  di  atas  memiliki  cacat  kehendak  pada  pihak  yaitu pihak  berhutang  dipaksa,  dan  ditipu  kehendaknya.  Selain  itu  telah  terjadi penyalahgunaan  keadaan  ( misbruik  van  omstandigheden )  atau  kelemahan  kedudukan ( misbruik  van  positive/abuse  of  power )  pihak  berhutang  yang  sangat  membutuhkan uang,  sehingga  pihak  berpiutang  meminta  pihak  berhutang  menandatangani  PPJB. Perbuatan  pihak  berpiutang  tersebut  merupakan  perbuatan  melawan  hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan pihak berhutang.
Pihak  berhutang  telah  dirugikan  oleh  akta  PPJB  formalitas.  Suatu  akta  dapat diajukan  pembatalannya  ke  pengadilan apabila  dapat  dibuktikan adanya  penipuan  atau apabila pada saat menandatangani akta PPJB si berhutang adanya penipuan (Tan, 2007) . Dalam  kasus  di  atas,  pada  awalnya  pihak  berhutang  tidak  mengetahui  maksud  pihak berpiutang menipunya karena pihak berpiutang menyatakan PPJB yang dibuatnya hanya formalitas. Perbuatan menipu baru diketahui ketika pihak berpiutang mengalihkan nama kepemilikan  hak  atas  tanah  dari  pihak  berhutang  ke  pihak  berpiutang  di  Badan Pertanahan Nasional. Pada saat itu, niat pihak berhutang hanya meminjam uang dengan jaminan  sertifikat  hak  atas  tanah  telah  ditipu  oleh  pihak  berpiutang  dengan  PPJB sebagai pengikatan jual beli tanah pada sertifikat hak atas tanah itu.
Fakta  Putusan  MPWN  DKI  Jakarta  yang  menyatakan  Notaris  YM  melanggar Undang-undang  Jabatan  Notaris  dan  di  beri  sanksi  hukum  atas  kesalahannya menunjukkan  bukti  bahwa  akta  PPJB  formalitas  yang  dibuat  oleh  Notaris  YM  adalah salah  secara  hukum.  MPWN  DKI  Jakarta  menyatakan  notaris  tersebut  terlibat bekerjasama dengan orang yang berpiutang, yang seharusnya perjanjian utang piutang, namun  oleh  notaris  dibuat  PPJB  dan  kuasa  menjual.  Perbuatan  notaris  ini  juga dinyatakan  telah  melanggar  Undang-undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris  jo  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-
undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 16 ayat (1) huruf adengan sanksi teguran tertulis.
Jika  dikaji  dari  Yurisprudensi  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  tanggal  11 September 2002 No. Reg. 3641/KPdt/2001akta PPJB formalitas di atas dapat dibatalkan oleh pengadilan. Menurut yurisprudensi tersebut, hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan  para  pihak  berada  pada  keadaan  seimbang  atau  tidak  dalam  membuat perjanjian, serta hakim dapat melihat apakah terdapat nilai-nilai keadilan hukum dalam perjanjian yang dibuat oleh pada pihak. PPJB formalitas tidak memperlihatkan adanya keseimbangan  pihak  berhutang  dan  berpiutang  dalam  kesepakatan  kehendak  ketika membuat  PPJB  serta  tidak  ada  nilai-nilai  keadilan  hukum  dalam  PPJB  formalitas. Karena  itu,  hakim  pengadilan  berwenang  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus pembatalan  akta  PPJB  yang  dibuat  oleh  pihak  berhutang  dengan  pihak  berpiutang  di atas.  Ini  merupakan  wujud  upaya  pemulihan  hak  berhutang  atas  hak  atas  tanahnya sebagaimana dijamin oleh Pasal 1452 KUHPerdata.
Pengadilan  hadir  sebagai  lembaga  negara  untuk  proses  penyelesaian  perkara perdata  sesuai  dengan  hukumnya.  Hukum,  termasuk  hokum  perdata,  hadir  dengan tujuan  untuk  mewujudkan  keadilan  hukum.  Keadilan  disini  sebagai  suatu  kebenaran yang dibuktikan melalui proses peradilan (Soenartho, 2022) , sehingga kebenaran hukum memiliki  kekuatan  berlaku  mengikat.  Pengadilan  sebagai  benteng  keadilan,  menjadi tempat  rakyat  atau  masyarakat  pencari  keadilan,  ketika  upaya  lain  tidak  dapat memberikan  rasa  keadilan.  Karena  itu  pengadilan  dapat  menjadi  tempat  dan  sarana pihak berhutang untuk mencari keadilan atas PPJB yang dianggap merugikannya.
Kewenangan pengadilan di atas adalah sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Pengadilan  yang  dimaksud adalah Peradilan Umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian hutang piutang adalah salah satu  bentuk  perbuatan  hukum  perdata.  Perjanjian  pengikatan  jual  beli  (PPJB)  adalah salah  satu  bentuk  perjanjian  yang  didasarkan  pada  KUHPerdata,  sehingga  kerugian pihak  berhutang  akibat  PPJB  formalitas  merupakan  ranah  Pengadilan  Umum  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutusnya  demi  keadilan  berdasarkan  hukum.  Setiap orang  atau  masyarakat  adalah  sasaran  hukum,  undang-undang,  atau  peraturan perundang-undangan (Rasji, 2022) , sehingga di dalamnya terdapat hak setiap orang atau masyarakat  yang  perlu  dilindungi  secara  hukum.  Karena  itu  penyelesaian  oleh Pengadilan Umum ini merupakan pemulihan hak perdata setiap orang (Tata Wijayanta, 2011) , sehingga, termasuk pihak yang berhutang di atas yang telah dirugikan oleh PPJB formalitas.

## Kesimpulan
Kasus  di  atas  adalah  kasus  hutang  piutang,  namun  telah  disalahgunakan  oleh pihak  berhutang  dengan  membuat  PPJB.  PPJB  dibuat  oleh  notaris  YM  atas  kehendak dari  pihak  berpiutang.  Melalui  akta  PPJB  peristiwa  hutang  piutang  dialihkan  menjadi
peristiwa jual beli atas tanah. Status PPJB formalitas merupakan suatu penyalahhgunaan keadaan  dan  tipu  daya  untuk  mendapatkan  hak  atas  tanah  milik  pihak  berhutang. Perbuatan ini telah merugikan pihak berhutang, karena telah kehilangan hak atas tanah miliknya. Notaris yang membuat akta PPJB dinyatakan oleh MPWN DKI Jakarta telah melakukan Tindakan berpihak kepada pihak berpiutang, dinyatakan melanggar undang- undang  jabatan  notaris.  Sebagai  peristiwa  hukum  perdata,  KUHPerdata  dan  Undang- Undang  Kekuasaan  Kehakiman  memberikan  hak  kepada  pihak  berhutang  untuk memulihkan haknya melalui gugatan pembatasan akta PPJB Pengadilan Umum. Karena itu,  Pengadilan  Umum  berwenang  menerima,  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara pembatasan akta PPJB formalitas demi keadilan hukum.

## BIBLIOGRAFI
Adjie,  Habib.  (2004). Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No  30 . Tahun. Google Scholar
Adjie,  Habib.  (2011). Merajut Pemikiran  dalam  Dunia  Notaris  &  PPAT .  Citra  Aditya Bakti. Google Scholar
Budiono, Herlien. (2009a). Ajaran Umum Hukum Perjanjian. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Google Scholar
Budiono,  Herlien.  (2009b). Ajaran  Umum  Hukum  Perjanjian  dan  Penerapannya  di Bidang Kenotariatan . Citra Aditya Bakti. Google Scholar
Bujang  Ali,  Mella  Eimelina  Farma  Rahaju,  Rasji.  (2020).  “Mediation  as  a  Final Settlement  in  Bankruptcy  Disputes.” Journal  Environmental  Treatment Techniques , 8 (4), 1457.
Miru,  Ahmadi.  (2007).  Hukum  Kontrak  dan  Perancangan  Kontrak. Jakarta:  Raja Grafindo Persada .
Muhammad, Abdulkadir. (2010). Hukum Perdata Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Rasji. (2022). “Problems in Various Implications of Laws and Regulations.” Journal of Positive School Psychology , 6 (4), 7890.
Soenartho, Grace Angelia. (2022). Tinjauan Terhadap Keabsahan Kedudukan Pancasila sebagai Landasan Teori dari Nilai Moral dalam Ilmu Filsafat Hukum. Journal Of Social Research , 1 (6), 603–608. Google Scholar
Tan,  Thong  Kie.  (2007). Studi  notariat,  beberapa  mata  pelajaran:  dan,  Serba-serbi praktek notaris . Ichtiar Baru van Hoeve. Google Scholar Tata Wijayanta, HeryFirmansyah. (2011). PerbedaanPendapatDalamPutusanPengadilan . Yogyakarta: MediaPressindo.
Copyright holder: Sylviana, Rasji (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: