## URGENSI PENETAPAN BESARAN DEPOSITO BERJANGKA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCA TAMBANG OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN ASING DI INDONESIA
Muhammad Bintang Pratama & Emmy Latifah
Universitas Sebelas Maret Surakarta bintangmuh8@student.uns.ac.id & emmy.latifah@yahoo.com
Abstract
The purpose of this paper is to express the urgency of determining the amount of time deposits  by  foreign  mining  companies  in Indonesia. The application of time deposits is  a  manifestation  of  enforcement  of environmental  protection  carried  out  by foreign  mining  companies  in  Indonesia. Disbursement  of  funds  placed  in  partner banks that have been determined before the issuance of a Mining Business License (IUP) is  based  on  the  projected  value  of  mining production profits as a form of environmental protection if real errors are made by foreign mining companies in relation to environmen- tal management. This research is normative through  library  studies  using  secondary data  sources,  namely  using  primary  legal materials,  secondary  legal  materials,  and tertiary  legal  materials.  Data  analysis  and data validation used source criticism related to  the  theme  of  time  deposits  guaranteed for reclamation and post-mining by foreign mining companies in Indonesia. The results of the study indicate that the old method of determining  time  deposits  based  solely  on the  projected  value  of  mining  production profits, is something that is not right. This is because the amount of time deposits placed is sometimes not proportional to the level of environmental damage caused as a result of mining production. A new method is needed
to  determine  time  deposits  that  should  be  based  on  the  level of  environmental  damage,  both  during  the  mining  production process until the end of the company’s responsibility for the former mining  production  area  as  a  form  of  environmental  protection and  management.  Therefore,  the  determination  of  the  amount  of reclamation  and  post-mining  time  deposits  based  on  the  level  of environmental damage caused by the production of foreign mining companies  in  Indonesia  is  deemed  necessary  as  a  real  effort  to improve  environmental  protection  and  management  in  the  mining sector in Indonesia.
Keywords : Time Deposits, Reclamation, Post-mining, Foreign Mining Companies.

## Abstrak
Tujuan  penulisan  ini  betujuan  untuk  mengungkapkan  urgensi penetapan  besaran  deposito  berjangka  oleh  perusahaan pertambangan  asing  di  Indonesia.  Penerapan  deposito  berjangka merupakan wujud penegakan perlindungan lingkungan hidup yang dilakukan  oleh  perusahaan  pertambangan  asing  di  Indonesia. Pencairan dana yang ditempatkan dalam perbankan mitra yang telah ditetapkan  sebelum  diberikannya  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP) yanh didasarkan pada nilai proyeksial keuntungan produksi tambang sebagai wujud perlindungan lingkungan apabila didapat kesalahan nyata yang dilakukan perusahaan tambang asing kaitannya dengan pengelolaan  lingkungan.  Penelitian  ini  bersifat  normatif  melalui studi  kepustakaan  dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan  bahan  hukum  tersier.Analisis  data  dan  validasi  data  yang digunakan  menggunakan  kritik  sumber  yang  berkaitan  dengan tema  deposito  berjangka  jaminan  reklamasi  dan  pascatambang oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  metode  lama  penetuan  deposito  berjangka hanya  didasarkan  pada  nilai  proyeksial  keuntungan  produksi
pertambangan,  merupakan  sesuatu  yang  kurang  tepat. Hal  tersebut  dikarenakan  besaran  deposito  berjangka yang  ditempatkan  kadang  tidak  sebanding  dengan tingkat  kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan  sebagai dampak produksi pertambangan. Dibutuhkan metode baru penetapan deposito berjangka yang seharusnya didasarkan pada  tingkat  kerusakan  lingkungan,  baik  selama  proses produksi  pertambangan  berlangsung  hingga  berakhirnya tanggungjawab  perusahaan  tersebut  terhadap  bekas area  produksi  tambang  sebagai  wujud  perlindungan  dan pengelolaan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, penetapan besaran deposito berjangka reklamasi dan pascatambang yang didasarkan pada tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh produksi perusahaan pertambangan asing di  Indonesia  dianggap  perlu  sebagai  upaya  nyata  dalam meningkatkan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan dalam sektor pertambangan di Indonesia.
Kata  Kunci :  Deposito  Berjangka,  Reklamasi  Tambang, Pascatambang, Perusahaan Tambang Asing.

## PENDAHULUAN
S ektor  pertambangan  merupakan  salah  satu penopang  pembangunan  perekonomian  bagi negara  Indonesia,  dikarenakan  perannya  dalam menyediakan potensi sumber daya energi yang sangat melimpah bagi pihak yang berkecimpung didalamnya. Potensi kekayaan sumber daya alam Indonesia yang sangat  melimpah  mendorong  pengelolaan  produksi sektor  pertambangan  yang  mulai  menarik  minat investor  asing  dalam  menjalankan  bisnis  usaha pertambangan di Indonesia.
Menurut  pemaparan  yang  disampaikan  oleh Faisal  Yusra  selaku  Presiden  Konfederasi  Serikat Pekerja  Migas  Indonesia  (KSPMI)  menilai  bahwa Indonesia  merupakan  surga  bagi  investor  pertam- bangan  asing  yang  melakukan  eksploitasi  sumber daya  alam  Indonesia.  Hal  ini  dibuktikan  dengan dominasi  penguasaan  cadangan  minyak  dan  gas (migas)  Indonesia  oleh  investor  asing.  Data  dari KSPMImenunjukkan bahwa dari total 225 blok migas
yang  dikelola  Kontraktor  Kontrak  Kerjasama  (KKKS) non-Pertamina,  120  blok  dioperasikan  perusahaan asing,  77  dioperasikan  oleh  perusahaan  patungan asing  dan  nasional,  dan  27  blok  sisa  dikuasai  oleh perusahaan nasional. 1
Perusahaan pertambangan asing yang beroperasi di Indonesia tidak bisa beroperasi begitu saja. Terdapat prosedur  yang  harus  dipenuhi  oleh  perusahaan pertambangan asing sebelum menjalankan izin usaha pertambangan (IUP) yang beroperasi di Indonesia yaitu deposito  berjangka.  Deposito  berjangka  digunakan sebagai  jaminan  reklamasi  berdasarkan  dokumen lingkungan. hidup. dan. dimuat. dalam. rencana. kerja. dan  anggaran  biaya  eksplorasi  yang  telah  dibuat perusahaan  pertambangan  asing  bersama  pejabat terkait yang berwenang memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 2
Penempatan  deposito  berjangka  sebagai  wujud jaminan  reklamasi  perusahaan  tambang  asing ditempatkan pada bank pemerintah yang telah ditunjuk. Tujuan  dasar  dari  adanya  pemberlakuan  deposito berjangka  sejatinya  untuk  memberikan  peringatan kepada  perusahaan  tambang  asing  agar  berhati- hati  dalam  melakukan  produksi  pertambangan,  hal tersebut dikarenakan uang jaminan  reklamasi dapat dicairkan  sewaktu-waktu  oleh  Pemerintah  Daerah (PEMDA) selaku pihak yang berwenang. 3 Dimana dana pencairan deposito berjangka akan digunakan untuk membiayai  kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan oleh kesalahan yang telah dibuktikan dilakukan oleh perusahaan pertambangan asing.
Urgensi yang menjadi dasar kuat penulis tertarik mengangkat  tema  kali  ini  karena  belum  adanya regulasi  aturan  yang  mengatur  secara  pasti  besaran nominal  yang  harus  ditanamkan  oleh  perusahaan tambang asing, dimana hal tersebut tercermin dalam
1 Diakses  pada  tanggal  3  April  2019  pada  pukul  20.36  WIB, dari data Konfederasi Serikat Pekerja Minyak dan Gas Indonesia (KSPMI) pada 20 Februari 2013 dari surelhttp://www.kspmi.or.id/ index.php?option=com_content&task=view&id=112&Itemid=72.
2 . Peraturan. Pemerintah. Nomor. 78. Tahun. 2010. Tentang. Reklamasi dan Pasca Tambang.
3 Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
M. Bintang P. & Emmy Latifah . Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka  ...
beberapa peraturan yang mengatur tentang deposito berjangka. 4 Beberapa  peraturan  yang  mengatur deposito  berjangka  hanya  sebatas  mewajibkan perusahaan  tambang  asing  menanamkan  deposito berjangka  sebagai  bentuk  jaminan  dan  reklamasi pasca tambang tanpa diketahui secara pasti proporsi besaran  yang  harus  dibayarkan  sesuai  tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penuliskan merumuskan masalah yang hendak diteliti.  Perumusan  masalah  dalam  suatu  penelitian penting  guna  memecahkan  masalah  pokokyang timbul sehingga jelas dan sistematis sehingga dapat menentukan  pemecahan  masalah  yang  tepat  serta dapat  mencapai  tujuan  yang  diinginkan.  Adapun permasalahan  yang  akan  diaji  oleh  penulis  dalam penelitian ini, yaitu:
1.  Mengapa penetapan besaran deposito berjangka reklamasi  dan  pasca  tambang  harus  dirubah standar penilaian besarannya modal yang harus ditempatkan dan diwajibkan kepada perusahaan pertambangan  asing  yang  beroperasi  di Indonesia?
Dengan  adanya  penulisan  karya  ilmiah  ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan arti penting  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan hidup yang seharusnya dilaksanakan oleh perusahaan pertambangan  asing,  yang  tercermin  didalam pelaksanaan  deposito  berjangka  jaminan  reklamasi dan  pascatambang.  Saran  yang  ditawarkan  penulis berkaitan  dengan  revisi  dan  penambahan  aturan yang berkaitan dengan penetapan besaran deposito berjangka  yang  seharusnya  ditetapkan  berdasarkan penilaian  pihak  yang  independen  terhadap  tingkat
4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan  Batubara,  Peraturan  Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineraldan  Batubara.,  dan  Peraturan Menteri  Energi  Dan  Sumber  Daya  Mineral  Republik  Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan baik sebelum, selama, dan setelah produksi pertambangan.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang penulis gunakan berupa jenis  penelitian  normatif  melalui  studi  kepustakaan ( library research ) melalui pengumpulan bahan hukum 5 . yang terkait dengan masalah yang penulis teliti yakni kewajiban penerapan deposito berjangka. Penelitian hukum  yang  penulis  bersifat  preskriptif,  dimana proses  untuk  menemukan  aturan  hukum,  prinsip- prinsip  hukum,  doktrin  hukum  yang  menghasilkan argumentasi  dan  teori 6 yang  berkaitan  dengan penerapan deposito berjangka.
Peter  Mahmud  Marzuki  berargumentasi  bahwa penelitian  hukum  tidak  mengenai  adanya  data. Pemecahan isu hukum untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya memerlukan sumber penelitian  atau  yang  disebut  sebagai  bahan  hukum. Sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. 7
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), bahan hukum. primer. terdiri. dari. perundang-undangan,. catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan,  dan  putusan  hakim 8 . yang. berkaitan  dengan  penerapan  deposito  berjangka. Bahan hukum sekunder berupa semua publiasi yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum  meliputi  buku-buku,  teks,  kamus-kamus hukum,.jurnal-jurnal.hukum,.dan.komentar-komentar. atas putusan pengadilan 9 berkaitan dengan penerapan deposito  berjangka.  Penulis  juga  menggunakan bahan-bahan  nonhukum  yang  perlu  dan  sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian, karena bahan  hukum  merupakan  pelengkap  dan  bukan
5 . Peter.Mahmud.Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm. 237.
6 . Op.Cit.hlm..35
7 . Op.Cit.hlm..181-183.
8 . Op.Cit..hlm..181.
9 Ibid
M. Bintang P. & Emmy Latifah . Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka  ...
yang.utama 10 berkaitan dengan penerapan deposito berjangka.

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1.   Tinjauan tentang Reklamasi
Reklamasi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan sepanjang  tahapan  usaha  pertambangan  dalam rangka  menata,  memulihkan,  dan  memperbaiki kualitas  lingkunvan  dan  ekosistem  agar  dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. 11 Reklamasi sebagai wujud nyata didalam pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka memajukan kesejahteraan umum seperti  yang  tertera  didalam  UUD  NRI  Tahun  1945. Undang-Undang. Nomor. 32. Tahun. 2009. Tentang. Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  selanjutnya disebut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung  didalam  pelaksanaan  perlindungan  dan pengelolaan di sektor lingkungan hidup sebagai upaya terapdu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan,  pemeliharaan,  pemulihan,  penga- wasan, dan pengendalian lingkungan hidup. 12
Menurut  Chapman  dalam  Asballah  menyatakan bahwa  pada  umumnya  reklamasi  sebagai  proses untuk membuat lahan agar cocok untuk pemanfaatan tertentu. 13 Menurut  Kamus  Hukum  karangan Sudarsono reklamasi merupakan 1. Suatu sanggahan ataubantahan yang disampaikan dengan nada keras; 2.  Usaha  memperluas  lahan  dengan  menggunakan daerah  yang  tidak  bermanfaat  menjadi  bermanfaat seperti  daerah  rawa-rawa  atau  sebagainya. 14 .
10 . Peter.Mahmud.Marzuki,. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenanda Media Group, 2014, hlm. 184. 11 Pasal  1  ayat  (1)  Peraturan  Peraturan  Menteri  Energi  dan Sumberdaya Mineral Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegaitan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 12 Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009 tentang.Pengelolaan.Lingkungan.Hidup.
13 Asballah  Raja, Hubungan  Reklamasi  Pantai  dengan Komponen Pengembangan Kawasan, Yogyakarta : Thesis Program Pasca  Sarjana  Universitas  Gadjah  Mada  Yogyakarta,  2003,  hlm. 17.
14 Sudarsono, Kamus Hukum Cetakan Kelima, Jakarta : Rineka Cipta, 2007, hlm. 401.
Berdasarkan Cambridge Advance Learner’s Dictionary diberikan keterangan tentnag reklamasi sebagaimana dikutip oleh F. Kalolo yakni percobaan untuk membuat tanah layak untuk bangunan atau usaha pengelolaan untuk memperoleh manfaat darinya. 15
Istilah lain yang berkaitan dnegan reklamasi yaitu rehabilitasi  lahan  dan  revegetasi.  Rehabilitasi  lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan kembali dan meningkatkan  kondisi  lahan  yang  rusak  agar  dapat berfungsi secara optimal baik sebagai unsur produksi ataupun  unsur  perlindungan  lingkungan.  Revegetasi merupakan  suatu  usaha  atau  kegiatan  penanaman kembali lahan bekas tambang. 16 Secara teknis usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari recountouring/ regrading/resloping lubang  bekas  galian  tambang serta  saluran  drainase  untuk  memperoleh  bentuk wilayah  dengan  kemiringan  stabil,  dengan  tujuan adanya. perencanaan. dalam. menggunakan. dan. memperbaiki  kondisi  lahan  agar  dapat  mencegah dampak.yang.dapat.muncul.di.kemudian.hari. 17

## 2.   Tinjauan tentang Perusahaan Tambang Asing
Penanaman  modal  asing  adalah  kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara  Republik  Indonesia  yang  dilakukan  oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam. modal. dalam. negeri. 18 Kaitannya  dengan sektor industry pertambangan yaitu perusahaan yang bergerak dan berfokus untuk mengoperasikan usaha produksinya  di  wilayah  Indonesia  dengan  pasokan modal yang berasal dari pihak/investor asing.
15 F.  Kalolo,  “Kebijakan  Reklamasi  Pantai  dan  Laut  Serta Implikasinya  pada  Status  Hukum  Tanah  dan  Hak  Masyarakat Pesisir”, Manado : Konferensi Nasional VI Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan Manado, 2006, hlm. 1096.
16 Moch. Choirul Huda, “Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai Terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup”, Artikel Hukum Positif Volume XVIII Nomor 2, 2013, hlm. 131.
17 Djati  Murtianto, Karekterisasi  dan  Perkembangan  Tanah Pada Lahan Reklamasi Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal, Bogor : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2011, hlm..27.
18 Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2007 tentang.Penanaman.Modal
M. Bintang P. & Emmy Latifah . Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka  ...
Proses  perizinan  dalam  rangka  mendapatkan IUP  yang  hendak  dilakukan  perusahaan  tambang asing  dapat  dijumpai  dalam  Peraturan  Menteri ESDM  Nomor  26  Tahun  2018  tentang  Pelaksanaan Kaidah  Pertambangan  Yang  Baik  dan  Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu: 19

## Pasal 56
(1)  IUP  Eksplorasi,  IUP  Operasi  Produksi,  IUP Operasi  Produksi  khusus  untuk  pengolahan dan/atau  pemurnian,  IUP  Operasi  Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan IUJP dalam rangka PMA diberikan oleh Menteri.
(2)  Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian,  IUP  Operasi  Produksi  khusus untuk  pengangkutan  dan  penjualan,  dan IUJP yang telah melakukan perubahan status dari PMDN menjadi PMA kepada Menteri.
(3)  Menteri  melakukan  penyesuaian  IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian,  IUP  Operasi  Produksi  khusus untuk  pengangkutan  dan  penjualan,  dan IUJP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) menjadi IUP PMA atau IUJP PMA.

## 3.   Tinjauan tentang Deposito Berjangka
Perusahaan  pertambangan  asing  yang  hendak melakukan  eksplorasi  dan  eksploitasi  di  Indonesia tidak  dapat  sertamerta  beroperasi,  hal  ini  karena adanya  prosedur  yang  harus  dipenuhi  sebelum menjalankan  izin  usaha  pertambangan  di  Indonesia salah  satunya  ialah  menetapkan  besaran  deposito berjangka.  Deposito  berjangka  digunakan  sebagai jaminan  reklamasi  yang  ditetapkan  sesuai  dengan rencana  reklamasi  yang  disusun  berdasarkan dokumen. lingkungan. hidup. dan. dimuat. dalam. rencana  kerja  dan  anggaran  biaya  eksplorasi  yang telah  dibuat  perusahaan  tambang  asing  dan  telah melewati prosedur pengajuan melalui pejabat terkait
19 Pasal 56 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang  Pelaksanaan  Kaidah  Pertambangan  Yang  Baik  dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
yang berwenang memberikan persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP). 20
Penempatan deposito berjangka menurut Adrian Sutedi sebagai wujud jaminan reklamasi perusahaan tambang  asing  ditempatkan  pada  bank  pemerintah. Tujuan  dasar  dari  adanya  pemberlakuan  deposito berjangka  sejatinya  untuk  memberikan  peringatan kepada perusahaan tambang asing agar berhati-hati dalam melakukan produksi pertambangan. 21
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor 11  Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pemberian Wilayah,  Perizinan,  dan  Pelaporan  Pada  Kegiatan Usaha  Pertambangan  Mineral  dan  Batubara  telah mencantumkan  besaran  deposito  berjangka  yang harus  ditempatkan  oleh  perusahaan  pertambangan, dengan rincian: 22

## Pasal 39
(3)  Jaminan  kesungguhan  Eksplorasi  sebagai- mana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah  atau  pemerintah  daerah  atas nama  Direktur  Jenderal  atau  gubernur  qq pemohon IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi dengan ketentuan:
a.   jaminan kesungguhan yang ditempatkan ditentukan  sebesar  Rp  5.000.000,00 (lima  juta  rupiah)  apabila  luas  WIUP atau WIUPK-nya kurang dari atau sama dengan 40 (empat puluh) hektare; atau
b.   jaminan kesungguhan yang ditempatkan dihitung  berdasarkan  luas  wilayah  per hektare  dikalikan  sebesar  Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila luas WIUP atau WIUPK-nya lebih dari 40 (empat puluh) hektare.
20 . . Peraturan. Pemerintah. Nomor. 78. Tahun. 2010. Tentang. Reklamasi dan Pasca Tambang.
21 Adrian Sutedi, 2012, Hukum Pertambangan Cetakan Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 7.
22 Pasal  39  ayat  (3)  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  11 Tahun  2018  tentang  Tata  Cara  Pemberian  Wilayah,  Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
M. Bintang P. & Emmy Latifah . Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka  ...

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Landasaan filosofis yang mendasari pelaksanaan deposito berjangka yang berisi modal yang ditempatkan oleh  perusahaan  pertambangan  asing  merupakan perwujudan penjabaran teknis implementasi Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945)  yang  menyatakan  bahwa  “lingkungan  hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara  Indonesia”. 23 Penerapan  deposito  berjangka menurut  Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  7  Tahun 2014  tentang  Tentang  Pelaksanaan  Reklamasi  dan Pasca  Tambang  Pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan Mineral  dan  Batubara  merupakan  kewajiban  yang harus diajukan oleh pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi  melalui  bentuk  jaminan  reklamasi  kepada menteri atau melalui direktur jenderal, gubernur, atau bupati/walikota  yang  sesuai  dengan  pejabat  yang memiliki.wewenang. 24
Landasan sosiologis yang mendasari pelaksanaan deposito  berjangka  pada  dasarnya  berangkat dari  kehendak  masyarakat  yang  menginginkan perlindungan. dan. pengelolaan. terhadap. lingkungan. hidup.  Penjabaran  secara  teknisterhadap  kehendak masyarakat tersebut di dalam sektor pertambangan, tercermin ke dalam penempatan deposito berjangka sebagai  bentuk  jaminan  reklamasi  berupa  rekening bersama  yang  ditempatkan  kedalam  suatu  bank pemerintah  Indonesia.  Ataupun  cadangan  akuntansi yang  ditempatkan  dalam  bursa  efek  Indonesia  yang telah memenuhi persyaratan ambang batas minimum besaran  penempatan  saham  serta  besaran  modal awal.yang.ditempatkan. 25
Penerapan deposito berjangka oleh perusahaan tambang asing dalam tahapan eksplorasi ditetapkan sesuai  dengan  rencana  reklamasi  yang  disusun 23 Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
24 Disesuaikan dengan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
25 Disesuaikan dengan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
berdasarkan dokumen lingkungan hidup dan dimuat dalam  rencana  kerja  dan  anggaran  biaya  eksplorasi dan  disetujui  oleh  Menteri,  gubernur,  atau  bupati/ walikota  sesuai  dengan  kewenangannya. 26 . Menurut. hemat  penulis  penempatan  deposito  berjangka merupakan. upaya. perwujudan. perlindungan. dan. pengelolaan. lingkungan. hidup. yang. dilakukan. oleh. perusahaan  pertambangan  asing.  Dalam  rangka mengantisipasi  dampak  yang  ditimbulkan  dari operasi  produksi  pertambangan  guna  meminimalisir kesalahan yang dapat dilakukan selama masa operasi produksi pertambangan.
Penerapan  deposito  berjangka  yang  berlaku  di Indonesia  selama  ini  baru  dapat  dicairkan  apabila ditemukan  kekeliruan  yang  dilakukan  secara  nyata oleh perusahaan pertambangan asing selama proses produksi  pertambangan  berlangsung.  Dimana penentuan  besaran  deposito  berjangka  ditentukan sebelum  penerbitan  izin  IUP  diberikan  oleh  pejabat terkait  yang  berwenang  untuk  memberikan  izin tersebut  kepada  perusahaan  pertambangan  asing yang  hendak  beroperasi  di  Indonesia.  Seharusnya penentuan  besaran  deposito  berjangka  tidak  hanya didasarkan  pada  besaran  nilai  potensial  keuntungan proyek dan dapat dicairkan beserta bunga yang ada didalam  bank  pemerintah  Indonesia  yang  telah ditunjuk 27 ,  akan  tetapi  seharusnya  lebih  kompleks yakni  juga  didasarkan  atas  skala  tingkat  kerusakan wilayah pertambangan.
Sudah  ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang membahas mengenai kewajiban perusahaan tambang asing dalam melakukan reklamasi dan pascatambang di wilayah Indonesia. yang relevan berkaitan dengan tema  yang  penulis  angkat  salah  satunya  dilakukan oleh  Hardiansyah  dan  Hudali  Mukti  didalam  jurnal yang  berjudul  “Mekanisme  Penetapan  Wilayah Pertambangan  Rakyat  Oleh  Walikota  Samarinda Ditinjau Dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013
26 Disesuaikan  dengan  Pasal  30Peraturan  Pemerintah  Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
27 Disesuaikan  dengan  Pasal  53  Peraturan  Menteri  ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pasca Tambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
M. Bintang P. & Emmy Latifah . Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka  ...
Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Dalam Wilayah Kota Samarinda” dalam Jurnal Yuriska Volume 9  Nomor  2  Tahun  2017  Fakultas  Hukum  Universitas Widyagama. Mahakam. Samarinda. menerangkan. bahwa pada dasarnya diperlukan penegakan hukum terhadap  kewajiban  perusahaan  tambang  dalam melakukan  revitaslisasi  lingkungan  di  wilayah  area tambang. 28
Menurut  pendapat  Hardiansyah  dan  Hudali Mukti mengungkapkan bahwa kewajiban perusahaan dalam  melakukan  revitalisasi  lingkungan  kerap dihadapkan  dengan  paradigma  bahwa  kedudukan reklamasi  dan  pascatambang  yang  harus  dipenuhi perusahaan  tambang  asing  bukan  suatu  kewajiban mutlak  perusahaan,  dikarenakan  perusahaan telah  menempatkan  uang  jaminan  reklamasi  dan pascatambang  dalam  bentuk  deposito  berjangka. Deposito  berjangka  dapat  dicairkan  melalui  pejabat terkait  yang  berwenang  melalui  bank  pemerintah Indonesia  yang  telah  ditunjuk  dan  disepakati sebelumnya,  dana  tersebut  dapat  dicairkan  apabila perusahaan  tambang  dapat  dibuktikan  secara  nyata lalai  dalam  menjalankan  kewajiban  reklamasi  dan pascatambang. 29
Penelitian  yang  relevan  berkaitan  dengan  tema yang penulis angkat dilakukan oleh Irsan Helmanda, dan  Laily  berjudul  “Kebijakan  Reklamasi  Pasca Tambang Sebagai Bentuk Pengendalian Lahan Bekas Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah  di  Sumatera  Selatan”  dalam  Jurnal  Sriwijaya Law Review Volume 21 Nomor 1 Tahun 2017 Fakultas Hukum  Universitas  Sriwijaya  menyatakan  bahwa industri  pertambangan  tidak  dapat  dipisahkan  dari dampak lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat produksi pertambangan. 30 28 Hardiansyah  dan  Hudali  Mukti,  “Mekanisme  Penetapan Wilayah  Pertambangan  Rakyat  Oleh  Walikota  Samarinda Ditinjau  Dari  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  Dalam  Wilayah  Kota Samarinda”, Jurnal Yuriska Volume 9 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Widyagama Mahakam Samarinda, 2017, hlm. 9.
29 Ibid 30 Irsan  Helmanda  dan  Laily,  “Kebijakan  Reklamasi  Pasca Tambang  Sebagai  Bentuk  Pengendalian  Lahan  Bekas  Tambang Batubara Ditinjau Dari Kewenangan Otonomi Daerah di Sumatera
Menurut  penelitian  mereka  menyatakan  bahwa banya  IUP  yang  dijalankan  perusahaan  tambang baik bersifat nasional atau asing belum memasukkan jaminan  reklamasi  dan  pasca  tambang  dalam pelaksanaan  eksekusi  tindakan  dalam  memangani kerusakan  lingkungan.  Mereka  menyatakan  bahwa secara garis besar dampak negatif produksi tambang yang dijalankan perusahaan umumnya menimbulkan kerusakan lingkungan akibat kurangnya tanggungjawab perusahaan tambang di daerah objek studi. 31
Penelitian  terdahulu  yang  relevan  berkaitan dengan  tema  yang  penulis  angkat  dilakukan  oleh Nurfaizah  dan  Rika  dengan  judul  “Pengaruh  Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar” dalam Jurnal Assets Volume 3 Nomor 1 Tahun 2014 Fakultas Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  UIN  Alauddin  Makassar yang secara umum membahas tentang pengaruh suku bunga  deposito  terhadap  jumlah  deposito  yang  ada di  Bank  Mandiri  Makassar.  Penelitian  menunjukkan apabila  bunga  yang  diberikan  oleh  pihak  perbankan semakin besar, maka peluang investor atau nasabah dalam menanamkan jumlah uang tentu akan semakin bertambah. 32
Menurut  hemat  penulis  berdasarkan  penelitian yang dilakukan oleh Nurfaizah dan Rika menyatakan bahwa bunga perbankan yang semakin meningkatkan peluang  investor  atau  nasabah  untuk  menambah jumlah. modal. yang. ditempatkan.. Sedangkan. realitas  yang  terjadi  di  dalam  dunia  pertambangan, besaran  bunga  yang  ditawarkan  dalam  bank pemerintah  Indonesia  yang  hendak  ditunjuk  tidak berpengaruh  terhadap  intensitasi  kecenderungan investor  pertambangan  asing  untuk  lebih  besar menempatkan  modal  di  dalam  deposito  berjangka. Hal  tersebut  merupakan  perwujudan  perlindungan dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  dampak dari operasi produksi pertambangan.
Selatan”, Jurnal Sriwijaya Law Review Volume 21 Nomor 1 Tahun 2017 Fakultas HUkum Universitas Sriwijaya, 2017, hlm. 6.
31 Ibid 32 Nurfaizah dan Rika Dwi Ayu Parmitasari, “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar”, Jurnal Assets Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2014, hlm. 3.
M. Bintang P. & Emmy Latifah . Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka  ...
Berdasarkan  beberapa  penelitian  terdahulu diatas  yang  berkaitan  dan  relevan  dengan  tema yang  hendak  penulis  angkat  dilatarbelakangi  atas belum adanya penetapan besaran nominal deposito berjangka  yang  harus  ditanamkan  oleh  perusahaan tambang asing sebagai bentuk komitmen dan jaminan dalam melakukan revitalisasi lingkungan baik itu pra ataupun pasca produksi pelaksanaan IUP yang hendak dijalankan.
Menurut  penulis  adanya  regulasi  aturan  yang mengatur  secara  pasti  besaran  nominal  yang  harus ditanamkan  oleh  perusahaan  tambang  asing, merupakan. wujud. cerminan. perlindungan. dan. pengelolaan  lingkungan  hidup  yang  dapat  didapati dalam  beberapa  peraturan  diantaranya  yang  baru hanya  mewajibkan  perusahaan  tambang  asing menanamkan  deposito  berjangka  sebagai  bentuk jaminan  dan  reklamasi  pasca  tambang  tanpa  dapat dinilai secara pasti proporsi besaran yang seharusnya dibayarkan sesuai tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.
Seharusnya  penentuan  prosedur  berjangka yang paling tepat diberlakukan yakni didasarkan atas skala tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebagai  dampak  operasi  produksi  pertambangan. Penilaian besaran deposito berjangka yang didasarkan pada skala tingkat kerusakan lingkungan yang dinilai oleh  konsultan/ahli  lingkungan  dari  pejabat  terkait yang berlaku sebagai pihak ketiga yang independen, menurut  hemat  penulis  merupakan  suatu  hal  yang sangat  diperlukan  didalam  penetapan  besaran deposito berjangka reklamasi dan pascatambang.
Hal  tersebut  menjadi  perwujudan  komitmen dalam. peningkatan. perlindungan. dan. pengelolaan. lingkungan  hidup  di  sekitar  area  produksi  tambang, yang  tercermin  kedalam  pelaksanaan  deposito berjangka  yang  seharusnya  didasarkan  tingkat kerusakan  lingkungan  yang  ditimbulkan.  Sehingga penetapan besaran deposito berjangka dapat bersifat dinamis sesuai dengan tingkat kerusakan lingkungan yang  ditimbulkan,  agar  membuat  perusahaan pertambangan  asing  agar  lebih  berhati-hati  dalam
melakukan  operasi  produksi  pertambangan  dan mencegah  terjadinya  kerusakan  lingkungan  segai dampak operasi produksi.
Oleh  sebab  itu,  penulis  memberikan  adanya saran yakni perubahan ataupun penciptaan peraturan perundang-undangan  terkait  penerapan  deposito berjangka, sehingga kedepannya penerapan deposito berjangka  dapat  optimal  dalam  memberikan perlindungan. dan. pengelolaan. terhadap. lingkungan. hidup..

## SIMPULAN DAN SARAN

## 1.   Simpulan
Penetapan besaran deposito berjangka reklamasi dan pasca tambang harus dirubah standar penilaiannya  besarannya  didasarkan  atas  skala kerusakan  lingkungan  sesuai  dengan  saran  yang penulis  sarankan  dan  diwajibkan  diterapkan  oleh perusahaan pertambangan asing di Indonesia sebagai wujud. peningkatan. komitmen. perlindungan. dan. pengelolaan lingkungan hidupsebagai dampak operasi produksi pertambangan.

## 2.   Saran
Penetapan  besaran  deposito  berjangka  yang disesuaikan  dengan  skala  kerusakan  lingkungan sesuai  dengan  penilaian  konsultan/ahli  lingkungan hidup  yang  independen  dan  telah  disepakati  oleh pihak terkait dalam rangka mengantisipasi kerusakan lingkungan  hidup  sebagai  dampak  operasi  produksi pertambangan.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Sudarsono, Kamus  Hukum  Cetakan  Kelima, Jakarta  : Rineka.Cipta,.2007.
Peter.Mahmud.Marzuki,. Penelitian Hukum, Jakarta :
Kencana Prenanda Media Group, 2014.
M. Bintang P. & Emmy Latifah . Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka  ...

## JURNAL
F. Kalolo, “Kebijakan Reklamasi Pantai dan Laut Serta Implikasinya  pada  Status  Hukum  Tanah  dan Hak Masyarakat Pesisir”, Manado : Konferensi Nasional  VI  Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir dan.Lautan.Manado,.2006.
Hardiansyah dan Hudali Mukti, “Mekanisme Peneta- pan  Wilayah  Pertambangan  Rakyat  Oleh Walikota  Samarinda  Ditinjau  Dari  Peraturan Daerah  Nomor  12  Tahun  2013  Tentang Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara  Dalam Wilayah  Kota  Samarinda”,  Jurnal  Yuriska Volume 9 Nomor 2 Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas  Widyagama  Mahakam  Samarinda,
2017.
Irsan  Helmanda  dan  Laily,  “Kebijakan  Reklamasi Pasca  Tambang  Sebagai  Bentuk  Pengendalian Lahan  Bekas  Tambang  Batubara  Ditinjau  Dari Kewenangan  Otonomi  Daerah  di  Sumatera Selatan”,  Jurnal  Sriwijaya  Law  Review  Volume 21  Nomor  1  Tahun  2017  Fakultas  HUkum Universitas Sriwijaya, 2017.
Moch. Choirul Huda, “Pengaturan Perizinan Reklamasi Pantai. Terhadap. Perlindungan. Lingkungan. Hidup”,  Artikel  Hukum  Positif  Volume  XVIII Nomor.2,.2013.
Nurfaizah  dan  Rika  Dwi  Ayu  Parmitasari,  “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito Terhadap Jumlah Dana Deposito Pada Bank Mandiri Cabang Utama Makassar”, Jurnal Assets Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2014.

## TESIS
Asballah  Raja, Hubungan  Reklamasi  Pantai  dengan
Komponen Pengembangan
Kawasan,
Yogyakarta  :  Tesis  Program  Pasca  Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2003.
Djati  Murtianto, Karekterisasi  dan  Perkembangan Tanah  Pada  Lahan  Reklamasi  Bekas  Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal, Bogor : Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, 2011.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Undang-Undang. Nomor. 32. Tahun. 2009. tentang.
Pengelolaan.Lingkungan.Hidup.
Peraturan.Pemerintah.Nomor.78.Tahun.2010.Tentang. Reklamasi dan Pasca Tambang.
Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan  Reklamasi  dan  Pasca  Tambang Pada  Kegiatan  Usaha  Pertambangan  Mineral dan Batubara
Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  11  Tahun  2018 tentang  Tata  Cara  Pemberian  Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Peraturan  Menteri  ESDM  Nomor  26  Tahun  2018 tentang  Pelaksanaan  Kaidah  Pertambangan Yang  Baik  dan  Pengawasan  Pertambangan Mineral dan Batubara.

## INTERNET
Diakses pada tanggal 3 April 2019 pada pukul 20.36 WIB,  dari  data  Konfederasi  Serikat  Pekerja Minyak  dan  Gas  Indonesia  (KSPMI)  pada  20 Februari  2013  dari  surel  http://www.kspmi. or.id/index.php?option=com_content&task=vi ew&id=112&Itemid=72.
M. Bintang P. & Emmy Latifah . Urgensi Penetapan Besaran Deposito Berjangka  ...