## ANALISIS  PENERAPAN  SISTEM    BAGI  HASIL  PADA PEMBIAYAAN  MUDHARABAH  DI  PT  BPRS  AL-FALAH BANYUASIN TAHUN 2021

## Beni, Meriyati, Choiriyah
Mahasiswa Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang Prodi Perbankan Syariah STEBIS IGM Palembang Email : beni@student.stebisigmac.id, meri@stebisigm.ac.id, choi@stebisigm.ac.id

## Abstract
Profit sharing is the distribution of business results that have been carried out by the parties who  entered  into  the  agreement,  namely  the  customer  and  the  sharia  bank.  In  this  case, there are two parties who enter into a business agreement, the results of the efforts carried out  by  both  parties  or  one of  the  parties  will  be  divided  according  to  the  portion  of  each party who entered into the contract agreement. The purpose of this research is to find out the application of the financing profit sharing system at PT. BPRS Al-Falah Banyuasin in 2021 and to find out what are the inhibiting factors for the implementation of the financing system at PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. This type of research is a descriptive qualitative research.  The  data  collection  techniques  used  include  observation,  interviews  and documentation. Based on the results of the study, it was concluded that the implementation of  the  Mudharabah  financing  profit  sharing  system  carried  out  by  PT.  BPRS  Al-Falah Banyuasin  is  using  the  Profit  sharing  method  because  it  is  in  accordance  with  the recommendation  of  the  MUI  DSN  Fatwa  that  the  Profit  Sharing  method  is  more appropriate  for  Mudharabah  financing.  As  for  the  obstacles  in  the  implementation  of Mudharabah  financing  at  PT.  BPRS  Al-Falah  Banyuasin  is  an  obstacle  when  completing files or administrative requirements Constraints when the business is running.
Keywords : Profit Sharing,Mudharabah, BPRS Al-Falah

## Abstrak
Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank syariah. Dalam hal ini terdapat dua  pihak  yang  melakukan  perjanjian  usaha  maka  hasil  atas  usaha  yang  dilakukan  oleh kedua  pihak  atau  salah  satu  pihak,  akan  dibagi  sesuai  dengan  porsi  masing  masing  pihak yang  melakukan  akad  perjanjian.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini    Untuk  mengetahui Penerapan sistem bagi hasil Pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021 dan Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi faktor penghambat  penerapan  sistem  pembiayaan  di PT.  BPRS  Al-Falah  Banyuasin.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif kulitatif.  Adapun  teknik  pegumpulan  data  yang  digunakan  antara  lain  yaitu  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diperoleh  kesimpulan  bahwa
Analisis Penerapan Sistem  Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021 Beni, Meriyati, Choiriyah
penerapan sistem bagi hasil pembiayaan Mudharabah yang dilakukan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode Profit sharing karena sesuai dengan anjuran Fatwa DSN  MUI  bahwa  metode Profit  Sharing lebih  tepat  digunakan  dalam  pembiayaan Mudharabah .  Adapun  yang  menjadi  kendala  dalam  penerapan  pembiayaan Mudharabah pada  PT.  BPRS  Al-Falah  Banyuasin  adalah  Kendala  Pada  saat  melengkapi  berkas  atau persyaratan administrasi Kendala pada saat usaha sedang berjalan.
Kata Kunci: Bagi Hasil, Mudharabah, BPRS Al-Falah

## Pendahuluan
Bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang  kegiatan  utamanya  menyimpan simpanan giro, tabungan dan deposit. Selanjutnya bank dikenal juga sebagai tempat untuk  meminjam  uang  bagi  masyarakat  yang  membutuhkannya  dan  juga  sebagai tempat  tukar  menukar,  uang,  memindahkan  uang  atau  menerima  segala  macam bentuk  pembayaran.  Bank  merupakan  Lembaga  Kuangan  yang  kegiatannya menghimpun  Dana  dari  Masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  kemudian menyalurkan  kembali  kepada  masyarakat  serta  memberi  jasa-jasa  Bank  lainnya. (Kasmir, 2014:24)
Perkembangan  sistem  keuangan  syariah  ditandai  dengan  didirikannya berbagai  lembaga  keuangan  syariah  dan  diterbitkannya  berbagai  instrumen keuangan berbasis syariah seperti Bank Umum Syariah, Untuk Usaha Syariah, serta Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS).  Lembaga  keuangan  syariah  hadir  di tengah-tengah  masyarakat  dengan  menggunakan  sistem  bagi  hasil  sebagai  upaya untuk  menghindari  sistem  bunga  karena  bunga  bank  adalah  riba  dan  Allah  SWT mengharamkan  segala  bentuk  transaksi  yang  mengandung  unsur Riba (Aravik, 2016).  Oleh  karena  itu,  Islam  memberikan  solusi  untuk  menghindari  adanya transaksi Riba dengan mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) bagi para  masyarakat  yang  membutuhkan  modal  usaha  dengan  menggunakan  sistem bagi  hasil.  Bagi  hasil  merupakan  sistem  pengolahan  dana  dalam  perekonomian islam  yakni  pembagian  hasil  usaha  antara  pemilik  modal  ( Shahibul  mal )  dan pengelola ( Mudharib ). (Vietzal and Arviyab, 2010:799)
Bagi  hasil  adalah  pembagian  atas  hasil  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  yaitu  pihak  nasabah  dan  pihak  bank syariah.  Dalam  hal  ini  terdapat  dua  pihak  yang  melakukan  perjanjian  usaha  maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai  dengan  porsi  masing  masing  pihak  yang  melakukan  akad  perjanjian. Pembagian  hasil  usaha  dalam  perbankan  syariah  ditetapkan  dengan  menggunakan nisbah. (Ismail, 2011:95)
Prinsip bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk akad Mudharabah dan akad Musyarakah. Meski secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad Mudharabah dan Musyarakah sangat  baik,  namun  yang  terjadi  pembiayaan  perbankan  syariah dengan  pola  tersebut  belum  menjadi  barometer  bank  syariah,  sehingga perbandingannya  cukup  kecil  jika  dibandingkan  dengan  pembiayaan  dengan pendapatan tetap. Sehingga pembiayaan dengan basis pendapatan tetap cenderung menjadi pilihan bagi nasabah bank syariah. (Meila, 2019:2)
PT.  BPRS  Al-falah  Banyuasin  sebagai  salah  satu  lembaga  keuangan  syariah yang menawarkan produk pembiayaan untuk modal usaha dengan prinsip bagi hasil yaitu  pembiayaan  akad Mudharabah dan Musyarakah .  Pembiayaan Mudharabah merupakan  salah  satu  produk  yang  ditawarkan  bank  untuk  membantu  masyarakat
yang  kekurangan  modal  untuk  usahanya  dengan  prinsip  bagi  hasil  antara  pemilik dana  ( Shahibul mal )  dengan  nasabah  ( Mudharib )  dengan  nisbah  yang  sudah ditentukan oleh pihak bank. Nisbah bagi  hasil  yang ditawarkan di  awal  oleh bank yaitu  dengan  perbandingan  60:40,  60  untuk  pemilik  dana  dan  40  untuk  pengelola dana.  Meskipun  sistem  dengan  prinsip  bagi  hasil  sangat  baik  namun  kepercayaan nasabah  untuk  menggunakan  produk  mudharabah  sangat  rendah,  dikarenakan minimnya  pemahaman  masyarakat  terhadap  sistem  bagi  hasil  pada  pembiayaan tersebut. (Meila, 2019)
Kebanyakan  pada  PT.  BPRS  bahwa  dominasi  nasabah  yaitu  nasabah pembiayaan  modal  usaha.  Namun  produk  yang  diminati  oleh  nasabah  yaitu pembiayaan Murabahah. Diketahui  juga  bahwa  pembiayaan Murabaha pada  PT. BPRS Al-Falah juga memang lebih dominan dari pada pembiayaan Mudharabah .
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas  maka  penulis  merumuskan permasalahan  yang  akan  di  teliti  yaitu:  Bagaimana  penerapan  sistem  bagi  hasil pembiayaan  di  PT.  BPRS  Al-Falah  Banyuasin  dan  Apa  yang  menjadi  faktor penghambat  penerapan  sistem  pembiayaan  di  PT.  BPRS  Al-Falah  Banyuasin sedangkan  tujuan  dari  peneltian  ini  adalah  Berdasarkan  rumusan  masalah  diatas, maka  tujuan  dari  penelitian  yang  ingin  penulis  capai  adalah  sebagai  berikut  yaitu Untuk mengetahui Penerapan sistem bagi hasil Pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin.  Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi  faktor  penghambat  penerapan sistem pembiayaan di PT. BPRS Al-Falah Banyuasin.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  Kualitatif.  Menurut  Sugiono penelitian  Kualitataif  adalah  penelitian  dimana  peneliti  ditetapkan  sebagai instrumen kunci. Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti  pada  kondisi  objek  yang  alamiah.  Penelitian  Kualitatif  bertujuan  untuk menggambarkan  dan  menjelaskan  secara  rinci  permasalahan  yang  akan  diteliti dengan  mempelajari  semaksimal  mungkin  mengenai  objek  penelitian,  individu kelompok ataupun mengnai suati kejadian. (Sugiono, 2009:10)
Adapun  teknik  pegumpulan  data  yang  digunakan  antara  lain  yaitu  sebagai berikut:
1. Observasi merupakan proses pengamatan secara langsung di lokasi penelitian, mengenai  penerapan  sistem  Bagi  hasil  pada  pembiayaan  di  PT  BPRS  Al- Falah.  Dimana  peneliti  langsung  turun  kelapangan  (Non  Partisipan)  untuk mengamati  masalah  yang  ingin  diteliti  oleh  peneliti  dan  untuk  mengetahui data  awal  mengenai  sistem  pembiayaan  serta  penerapan  Bagi  Hasil  yan diterapkan di PT BPRS Al-Falah Banyuasin. (Sugiono, 2015:204)
2. Wawancara  merupakan  proses  memperoleh  keterangan  untuk  tujuan penelitian  dengan  cara  tanya  jawab  sambil  bertatap  muka  antara Pewawancara  dengan  Narasumber  atau  orang  yang  di  wawancarai  dengan menggunakan  pedoman  wawancara.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  maka teknik  wawancara  yaitu  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  tanya  jawab untuk  memperoleh  data  berupa  keterangan  tentang  apa  yang  diteliti.  Dalam hal ini Narasumber yang akan diwawancarai adalah Customer Service di PT. BPRS  AL-FALAH  Banyuasin  yaitu  mengenai  penerapan  sistem  bagi  hasil pada pembiayaan mudharabah. (qudsiyah, 2012:60)
3. Dokumentasi  merupakan suatu  cara  yang digunakan untuk  memperoleh  data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen tulisan angka dan gambar yang  berupa  laporan  serta  keterangan  yang  dapat  mendukung  penelitian. (Sugiono,  2015:329). Dokumen  yang dimaksud  yaitu mengenai  profil BPRS
Al-Falah Banyuasin, Visi Misi Perusahaan, Tujuan dan lain sebagainya.

## Landasan Teori
1. Defenisi Bagi Hasil
Menurut  Terminology  Bagi  Hasil  dikenal  dengan  Profit  Sharing.  Dalam kamus  ekonomi  diartikan  Pembagian  Laba/Untung.  Profit  Sharing  merupakan distribusi  beberapa bagian laba pada para pegawai  dari suatu  perusahaan.  Bentuk- bentuk  distribusi  ini  dapat  berupa  pembagian  laba  akhir,  bonus  prestasi,  dll. Dengan  demikian,  Bagi  Hasil  merupakan  sistem  yang  melliputi  tata  cara pembagian hasil usaha antara shahibul mal dan mudharib.(Aisyah, 2015, p. 4)
Bagi  hasil  dalam  lembaga  keuangan  syariah  adalah  bagi  hasil  keuntungan maupun  kerugian.  Jadi,  jika  dalam  usaha  bersama  mengalami  resiko  maka  dalam konsep  bagi  hasil,  kedua  belah  pihak  akan  sama-sama  menanggung  resiko. Shahibul maal (nasabah) akan mengalami kerugian dalam modal, sedangkan pihak pengelola  dana  akan  kerugian  dalam  tenaga  yang  telah  dikeluarkannya.  Dengan permasalahan itu, maka kedua belah pihak dalam konsep bagi hasil adalah adanya partisipasi dalam menanggung resiko.
Memahami  penjelasan  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  bagi  hasil adalah  suatu  sistem  pengelolaan  dana  untuk  usaha  yang  terjadi  antara  bank  dan penyimpan  dana  maupun  antara  bank  dan  peminjam  dana,  kemudian  hasilnya dibagi  berdasarkan  porsi  bagi  hasil  yang  telah  disepakati  di  awal.  Pengembalian atau  pembagian  keuntungan  yang  diberikan  oleh  nasabah  kepada  lembaga keuangan atau diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Bagi hasil dalam hal  ini  yaitu  tidak  hanya  bagi  hasil  keuntungan  namun  apabila  mendapatkan kerugian  maka  akan  ditanggung  oleh  kedua  belah  pihak.  Serta  kerja  sama  para pihak    dengan  sitem  bagi  hasil  ini  harus  dijalankan  secara  transparan  dan  adil. Karena  untuk  mengetahui  tingkat  bagi  hasil  pada  periode  waktu  tertentu  itu  tidak dapat  dijalankan  kecuali  harus  ada  laporan  keuangan  atau  pengakuan  yang terpercaya.  Pada  tahap  perjanjian  kerjasama  ini  disetujui    oleh  para  pihak,  maka semua  aspek  yang  berkaitan  dengan  usaha  harus  disepakati  dalam  kontrak,  agar antar kedua pihak saling mengingatkan.

## 2. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
Secara luas pembiayaan berarti financing atau pembelanjaan, yaitu dana yang dikeluarkan  untuk  mendukung  investasi  yang  sudah  direncanakan,  baik  dilakukan sendiri  maupun  dijalankan  orang  lain.  Dalam  arti  sempit,  pembiayaan  dipakai untuk  mendefenisikan  pendanaan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pembiayaan, seperti  Bank  Syariah  kepada  Nasabah.  (Al-Arif,  2012)  Jadi  pembiayaan  adalah sebuah fasilitas berupa produk perbankan syariah yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak.
Mudharabah  berasal  dari  kata darb ,  berarti  memukul  atau  berjalan.Maksud dari kata memukul dan berjalan dalam hal ini adalah proses seseorang memukulkan
kakinya dalam melakukan usaha. (Antonio, 2011, p. 95)  Pembiayaan mudharabah adalah  akad  perjanjian  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk  melakukan kerjasama usaha (Aravik & Zamzam, 2021). Satu pihak akan menempatkan modal sebesar  100%  yang  disebut  dengan  shahibul  mal,  dan  pihak  lainnya  sebagai pengelola  usaha,  disebut  dengan  mudharib.  Bagi  hasil  dari  kerjasama  yang diusahakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerjasama. (Ismail, 2011)
Secara  teknis,  akad  mudharabah  adalah  akad  kerjasama  antara  dua  belah pihak,  yang  mana  pihak  pertama  ( shahibul mal )  menyediakan  seluruh  modalnya, sedangkan  pihak  lain  yang  menjadi  pengelola  ( mudharib )  (Aravik  &  Hamzani, 2021).  Keuntungan  usaha  secara  mudharabah  dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  mengalami  kerugian  akan ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  tersebut  bukan  merupakan kelalaian dari si pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau  kelalaian  si  pengelola,  maka  harus  bertanggung  jawab  atas  kelalaian  tersebut (Antonio, 2011)
Memahami  pengertian  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pembiayaan mudharabah  merupakan  transaksi  penanaman  modal  dari  pemilik  dana  kepada pengelola  dana  untuk  melakukan  kegiatan  usaha  tertentu  berdasarkan  prinsip syariah,  dengan  pembagian  hasil  usaha  antara  kedua  belah  pihak  berdasarkan nisbah  yang  telah  disepakati  sebelumnya  dan  apabila  terdapat  kerugian  maka kerugian itu harus ditanggung bersama selama kesalahan bukan berasal dari pihak pengeloa ( mudharib ).

## Hasil dan Pembahasan
1. Analisis Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada PT BPRS Al- Falah Banyuasin
Bagi  Hasil  adalah  pembagian  atas  hasil  usaha  yang  telah  dilakukan  oleh Pihak-pihak  yang  melakukan  perjanjian  yaitu  pihak  Nasabah  dan  Pihak  Bank Syariah. Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha maka hasil atas  usaha  yang  dilakukan  oleh  kedua  pihak  atau  salah  satu  pihak,  akan  dibagi sesuai  dengan  porsi  masing-masing  pihak  yang  melakukan  akad  perjanjian. Pembagian  hasil  usaha  dalam  perbankan  syariah  ditetapkan  dengan  mengunakan nisbah.(Ismail,  2011:95)  Nisbah  merupakan  persentase  tertentu  yang  disebutkan dalam  akad  kerja  sama  usaha,  besarnya  Nisbah  bagi  hasil  dihitung  sesuai  dengan Nisbah  yang  telah  disepakati  antara  Bank  dan  Nasabah.  (Ismail,  wawancara  9 Agustus 2021).
Mudharabah merupakan pembiayaan dengan prinsip  bagi  hasil. Pembiayaan Mudharabah adalah  akad  perjanjian  antara  dua  belah  pihak  atau  lebih  untuk melakukan  kerjasama  usaha.  Satu  pihak  akan  menempatkan  modal  sebesar  100% yang  disebut  dengan Shahibul Mal ,  dan  pihak  lainnya  sebagai  pengelola  usaha, disebut  dengan  mudharib.  Bagi  hasil  dari  kerjasama  yang  diusahakan  dihitung sesuai  dengan  nisbah  yang  disepakati  antara  pihak-pihak  yang  bekerjasama.  (Al- Arif, 2012:42)
Penerapan  sistem  bagi  hasil  pada  akad Mudharabah pada  BPRS  Al-Falah Banyuasin  adalah  sebagai Mudharib yang  menjalankan  suatu  aktivitas  atau  usaha dan mitranya adalah sebagai shahibul maal yang mempercayakan dananya kepada pihak Pihak BPRS untuk dikelola. Jumlah modal yang diserahkan mitranya kepada BPRS  selaku  pengelola  modal  harus  diserahkan  secara  tunai,  dapat  berupa  uang
Analisis Penerapan Sistem  Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021 Beni, Meriyati, Choiriyah
atau  barang  yang  dinyatakan  nilainya  dalam  satuan  uang.  Apabila  modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
Pada  penerapan  bagi  hasilnya  BPRS  Al-Falah  Banyuasin  menggunakan pendekatan Profit  Sharing adalah  perhitungan  bagi  hasil  berdasarkan  pada  Laba dari  Pengelola  Dana,  yaitu  pendapatan  usaha  dikurangi  dengan  biaya  usaha  untuk memperoleh  pendapatan  tersebut.  Pihak  BPRS  wajib  memberitahukan  kepada pemilik  dana  ( Shahibul  maal )  mengenai  Nisbah  dan  tata  cara  pemberitahuan keuntungan,  BPRS  selaku  pemilik  modal  menanggung  seluruh  kerugian,  kecuali akibat  kelalaian  dan  penyimpangan  pihak  nasabah,  seperti  penyelewangan, kecurangan,  dan  penyalahgunaan  dana.  Jika  kerugian  disebabkan  oleh  kelalaian pihak  BPRS  maka  kerugian  tersebut  ditanggung  Oleh  Pihak  BPRS  Al-Falah Banyuasin.
Dalam  pembagian  hasil  pembiayaan Mudharabah PT  BPRS  Al-Falah mempunyai  ketentuan-ketentuan  yang  sudah  dibuat  dari  BPRS  Al-Falah,  BPRS Wajib  memberitahukan  kepada  Pemilik  Dana  mengenai  Nisbah  dan  cara pemberitahuan keuntungan, Nisbah  yang diberikan BPRS Al-Falah adalah 60 : 40 Namun  apabila  Nasabah  tidak  sepakat  dengan  bagi  hasil  yang  ditawarkan  bank, maka  pihak  Nasabah  dan  Bank  bisa  mendiskusikan  kembali  Nisbah  yang diinginkan  oleh  kedua  belah  pihak  berdasarkan  kesepakatan.  Nisbah  yang  bisa disepakati  yaitu  dengan  prosentase  53:47  ataupun  44:56.  Untuk  usaha  yang dijalankan  Nasabah  PT.  BPRS  Al-Falah  tidak  berperan  serta  dalam  manajemen proyek  kecuali  dalam  pengawasan  pengunaan  dana  pembiayaan  dan  memberikan saran-saran untuk kemajuan usaha. (sugiyono, wawancara 9 Agustus 2021)  Untuk lebih jelasnya berikut contoh kasus skema pembiayaan mudharabah:
Tuan  A  Kontraktor,  mengajukan  permohonan  pembiyaan Mudharabah (Modal Usaha) guna membangun gedung sekolah senilai Rp. 100.000.000,- setelah dievaluasii  PT.  BPRS  Al-Falah  usaha  dan  Surat  Perintah  Kerjanya  layak  dan permohonannya  disetujui  dengan  bagi  hasil  50%:50%,  maka  PT.  BPRS  Al-Falah akan  memberikan  kebutuhannya  senilai  di  atas  kepada  Tuan  A  dengan  jangka waktu  1  bulan  dan  Tuan  A  berkewajiban  melaporkan  secara  tertulis  laporan keuangan  saat  jatuh  tempo  dan  bagi  hasil  dibayarkan  lunas  bersama  dengan modalnya.
Pada PT. BPRS Al-Falah untuk setiap keuntungan yang diperoleh oleh mitra usahanya  keuntungan  dihitung  berdasarkan  perolehan  tiap  bulannya.  Apabila keuntungan  yang  didapat  meningkat  maka  perhitungan  keuntungan  kembali dihitung  sesuai  dengan  nisbah  yang  disepakati  di  awal.  Misalkan  nisbah  yang disepakati di awal akad yaitu 60:40, keuntungan 5.000.000 maka dihitung 60% dari 5.000.000  (3.000.000)  untuk  bank  dan  40%  dari  5.000.000  (  2.000.000)  untuk nasabah.  Begitupun  apabila  keuntungan  bertambah  pada  tahun  berikutnya  maka dihitung  kembali  sesuai  dengan  keuntungan  yang  diperoleh.  Berikut  contoh angsuran bagi hasil yang dijalankan PT. BPRS Al-Falah:
Tabel 4.1
Angsuran Bagi Hasil Plafond pembiayaan : 20.000.000 Jangka waktu :10 bulan
Bu lan Proyeksi laba usaha perbulan Realisasi Pendapat an/ Laba Nisbah Bagi Hasil Angsuran Bank 60% Nasabah 40% pokok Bagi hasil Jumlah 1 1.500.000 1.500.000 900.000 600.000 2.000.000 900.000 2.900.000
2 1.500.000 1.500.000 900.000 600.000 2.000.000 900.000 2.900.000 3 1.500.000 1.000.000 600.000 400.000 2.000.000 600.000 2.600.000 4 1.500.000 500.000 300.000 200.000 2.000.000 300.000 2.300.000 5 1.500.000 2.000.000 1.200.000 800.000 2.000.000 1.200.000 3.200.000 6 1.500.000 1.500.000 900.000 600.000 2.000.000 900.000 2.900.000 7 1.500.000 1.000.000 600.000 400.000 2.000.000 600.000 2.600.000 8 1.500.000 1.500.000 900.000 600.000 2.000.000 900.000 2.900.000 9 1.500.000 1.500.000 900.000 600.000 2.000.000 900.000 2.900.000 10 1.500.000 1.500.000 900.000 600.000 2.000.000 900.000 2. 900.000 jml 15.000.000 13.500.000 8.100.000 5.400.000 20.000.000 8.100.000 28.100.000
(Sumber: dokumentasi PT BPRS Al-Falah)
Dari  tabel  tersebut  dapat  diketahui  bahwa  Bank  menetapkan  proyeksi keuntungan  sebesar  1.500.000  sesuai  dengan  kesepakatan  diawal,  namun  pada kenyataannya keuntungan yang diperoleh nasabah tidak selalu berjalan dengan apa yang diinginkan . Keuntungan yang diperoleh Nasabah juga mengalami penurunan dan kenaikan pada bulan-bulan berikutnya.
Dapat  diketahui  bahwa  walaupun  keuntungan  yang  diperoleh  Nasabah  tidak sesuai dengan proyeksi pada awal peranjian namun Bank tidak meminta bagi hasil sesuai  proyeksi  diawal  namun  bank  menghitung  kembali  keuntungan  yang diperoleh  Nasabah  sesuai  dengan  Nisbah  yang  sudah  disepakati  meskipun keuntungan  yang  diperoleh  melebihi  ataupun  kurang  dari  apa  yang  diproyeksikan diawal.
Seperti  yang terlihat pada tabel tersebut, pada bulan ketiga keuntungan  yang diperoleh  tidak  sesuai  proyeksi  diawal  yaitu  hanya  sebesar  1000.000  maka  Bank menghitung  bagi  hasil  sesuai  keuntungan  yang  diperoleh  dibulan  tersebut  bukan berdasarkan  pada  proyeksi  diawal.  Proyeksi  digunakan  hanya  sebagai  prakiraan Bank dalam memperoleh keuntungan. Dalam hal tersebut Nasabah harus membayar setiap  bulan  sebesar  jumlah  uang  yang  merupakan  hak  Bank  dari  persentase keuntungan yang diperoleh nasabah berdasarkan Nisbah untuk Bank. Adapun cara perhitungan nisbah tersebut, yaitu:
Pembiayaan oleh Bank = 20.000.000 Jangka waktu = 10 bulan Angsuran pokok = Pembiayaan : Jangka Waktu = 20.000.000 : 10 = 2.000.000 Angsuran Bagi Hasil = Realisasi Pendapatan x Nisbah Bank = 1.500.000 (bulan 1) x 60% = 900.000 Maka yang harus dibayarkan pada bulan ke-1 adalah : Aktual Return Bank = Nisbah Bank + Aktual Return Bisnis = 900.000 + 2.000.000
= 2.900.000
Analisis Penerapan Sistem  Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021 Beni, Meriyati, Choiriyah
Nisbah Nasabah = Realisasi Pendapatan x Nisbah Bank = 1.500.000 x 40%
= 600.000
Bank dan Nasabah memperoleh keuntungan bagi hasil sesuai dengan Nisbah yang disepakati yang menjadi hak Nasabah dan Bank tersebut sampai jatuh tempo yaitu  10  bulan.  Nasabah  membayar  keuntungan  untuk  Bank  ditambah  dengan pinjaman pokok. Pencatatan dilakukan oleh Bank setiap bulannya disaat Mudharib membayarkan sejumlah dana bagi hasil keuntungan pada Bank.
Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh Mudharib , maka pembiayaan Mudharabah seluruhnya dibebankan Mudharib , apabila kerugian tersebut akibat di luar batas kemampuan  mudharib  maka akan dipertimbangkan PT. BPRS Al-Falah Banyuasin.  (dokumentasi  PT  BPRS  Al-Falah)  Misalkan  Nasabah  pada  PT  BPRS Al-Falah  adalah  BMT.  Kemudian  BMT  tersebut  mengalami  kerugian  akibat kurangnya kehati-hatian BMT dalam memberikan pinjaman kepada anggota BMT maka  Bank  tidak  menanggung  kerugian  tersebut  karena  itu  merupakan  kesalahan BMT.  Sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam  buku  Muhammad  Syafi’i  Antonio bahwa  keuntungan  usaha  secara Mudharabah dibagi  menurut  kesepakatan  yang dituangkan  dalam  kontrak,  sedangkan  apabila  mengalami  kerugian  akan ditanggung  oleh  pemilik  modal  selama  kerugian  tersebut  bukan  merupakan kelalaian dari si pengelola. Apabila kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut. Pada  PT.  BPRS  Al-Falah  Banyuasin,  Nasabah  berkewajiban  melaporkan secara  tertulis  laporan  keuangan  setiap  bulannya  untuk  mengecek  pendapatan Nasabah  yang kemudian dari hasil pendapatan tersebut Bank menghitung kembali bagi hasil untuk kedua belah pihak sesuai dengan Nisbah yang ditentukan di awal perjanjian. Dalam bukunya Sri Nurhayati, Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia menerangkan  bahwa  keuntungan  yang  dibagikan  tidak  boleh  menggunakan  nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada  laporan  hasil  usaha  yang  secara  periodik  disusun  oleh  pengelola  dana  dan diserahkan pada pemilik dana.
PT.  BPRS  Al-Falah  Banyuasin  sudah  menerapkan  bagi  hasil  sesuai  dengan teori  dimana  dapat  dilihat  dari  Tabel  4.1  untuk  angsuran  di  atas  bahwasannya walaupun keuntungan ditentukan berdasarkan asumsi dari laba yang diperoleh dari usaha,  namun  perhitungan  bagi  hasil  yang  dilakukan  bank  wajib  menghitung kembali  keuntungan  sesuai  dengan  laba  bersih  yang  diperoleh  nasabah  tersebut pada  setiap  bulannya.  Apabila  keuntungan  Nasabah  setiap  bulan  naik  maka  bagi hasil yang diperoleh semakin besar. Begitu pula apabila keuntungan yang diperoleh nasabah  menurun  maka  bagi  hasil  yang  diperoleh  kedua  belah  pihak  akan  kecil.
Perhitungan keuntungan dihitung sesuai Nisbah yang disepakati di awal akad.
Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya bank sudah menerapkan bagi hasil sesuai  dengan  ketentuan  dimana  untuk  setiap  bagi  hasil  yang  diperoleh  tidak berdasarkan proyeksi pada awal akad, melainkan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak harus sesuai dengan nilai realisasi keuntungannya, yang mengacu pada laporan  bulanan  hasil  usaha  nasabah  sebagai  pengelola  dana  dan  diserahkan  pada pemilik dana yaitu PT BPRS Al-Falah Banyuasin.

## 2. Faktor  Penghambat  Penerapan  Sistem  Pembiayaan  di  PT.  BPRS  Al- Falah Banyuasin
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu  Staf PT. BPRS AL-
Falah  Banyuasin  yaitu  tentang  kendala  penerapan  pembiayaan Mudharabah pada PT.  BPRS  AL-Falah  Banyuasin.  Ada  beberapa  kendala  yang  sering  terjadi  pada saat  Nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan  ke  Bank  yaitu  ketidaklengkapan Berkas-berkas persyaratan pengajuan pembiayaan Mudharabah seperti:
1) Kendala  Pada  saat  melengkapi  berkas  atau  persyaratan  administrasi  antara lain:
a) Photocopy KTP suami/ istri
b) Pas poto suami/ istri masing-masing uk.3x4 cm 1 lembar
c) Photocopy KK
d) Photocopy jaminan disertai photocopy pembayaran PBB
e) Laporan keuangan usaha,
f) Surat nikah,
g) Photo copyrekening telepon/listrik/air (salah satu),
h) Photocopy rekening tabungan 3 bulan terakhir, dan
i) Surat Keterangan dari PT sebagai pengikat.
Karena  apabila  salah  satu  dari  persyaratan  Administrasi  tersebut  tidak  dapat di penuhi oleh Calon Nasabah maka pembiayaan tidak dapat di salurkan.
2) Kendala pada saat usaha sedang berjalan Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  kepada  salah  satu  staf  PT.  BPRS  AL-
Falah  Banyuasin  pada  saat  wawancara  pribadi,  penulis  memperoleh  informasi bahwa  selain  dari  kendala  pada  saat  pengajuan  pembiayaan  diatas  masih  ada beberapa yang merupakan kendala didalam pembiayaan Mudharabah ini termasuk beberapa kemungkinan resiko dalam Mudharabah , antara lain.
a. Penyalahgunaan  dana  yang  diperoleh  Nasabah  untuk  keperluan/  tujuan  lain yang  menyimpang  dari  kesepakatan  semula.  Karena  apabila  dana  yang disalurkan  oleh  Bank  kepada  Nasabah  tidak  dijalankan  sesuai  kesepakatan awal  maka  apabila  terjadi  kerugian  bukan  merupakan  tanggung  jawab  Bank melainkan Nasabah.
b. Nasabah  melakukan  kesalahan  yang  disengaja,  atau  yang  tidak  disengaja sehingga  mengakibatkan  kerugian.  Nasabah  yang  tidak  jujur  menyampaikan perkembangan bisnis/ usaha perusahaan. (wawancara pribadi 9 agustus 2021) Selain  daripada  kendala  di  atas  berdasarkan  hasil  penelitian  penulis, Narasumber  juga  menjelaskan  bahwa  untuk  tingkat  perolehan  keuntungan  dalam pembiayaan Mudharabah ini juga merupakan salah satu kendala dalam penyaluran pembiayaan Mudharabah .  Kenapa  dikatakan  merupakan  kendala  karena pembiayaan Mudharabah adalah  pembiayaan  berjangka,  dimana  proses  untuk memperoleh keuntungan dari pembiayaan ini harus menunggu tanggal jatuh tempo atau  sesuai  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan.  Sehingga  pihak  perbankan  harus menunggu  jangka  waktu  tersebut  untuk  memperoleh  keuntungan  atau  margin. Berbeda  dengan  pembiayaan Murabahah ,  karena  dalam  pembiayaan Murabahah bank  lebih  cepat  memperoleh Margin /  keuntungan  karena  pengembalian pembiayaan  dilakukan  dengan  cicilan  bulanan  sehingga  bank  lebih  cepat memperoleh Margin dan  mnyalurkan  kembali  dana  tersebut  sesuai  kebutuhan
Analisis Penerapan Sistem  Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun 2021 Beni, Meriyati, Choiriyah
Nasabah.  Dan  Narasumber  juga  menjelaskan  bahwa  penyaluran  pembiayaan  itu disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah. (wawancara 9 agustus 2021)

## Simpulan
Berdasarkan  paparan  diatas  diperoleh  kesimpulan  bahwa  Penerapan  Sistem Bagi  Hasil  Pembiayaan Mudharabah yang  dilakukan  PT.  BPRS  Al-Falah Banyuasin yaitu menggunakan metode Profit sharing karena sesuai dengan anjuran Fatwa  DSN  MUI  bahwa  metode Profit  Sharing lebih  tepat  digunakan  dalam pembiayaan Mudharabah .  Untuk  keuntungan  yang  dibagikan  Bank  tidak berdasarkan  proyeksi  diawal  perjanjian.  Keuntungan  yang  didapatkan  dihitung kembali  sesuai  realisasi  keuntungan  yang  didapatkan.  Jadi  penerapan  sistem  bagi hasil  yang  diterapkan  PT.  BPRS  Al-Falah  Banyuasin  sudah  sesuai  dengan  prinsip Islam.  Dimana  pembagian  keuntungan  tidak  boleh  berdasarkan  proyeksi  di  awal akad.
Adapun  yang  menjadi  Faktor  Penghambat  dalam  Penerapan  Sistem  Bagi Hasil pada Pembiayaan Mudharabah pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin adalah:
1. Kendala Pada saat melengkapi berkas atau persyaratan administrasi
2. Kendala pada saat usaha sedang berjalan meliputi:
a. Penyalahgunaan dana yang diperoleh nasabah untuk keperluan/ tujuan lain.
b. Nasabah  melakukan  kesalahan  yang  disengaja,  atau  yang  tidak  disengaja sehingga mengakibatkan kerugian.
c. Nasabah  yang  tidak  jujur  menyampaikan  perkembangan  bisnis/  usaha perusahaan

## Daftar Pustaka
Aisyah,  E.  ur.  (2015).  Penerapan  Sistem  Bagi  Hasil  Tabungan  Mudharabah  Pada BMT-MMU Pasuruan. In El dinar (Vol. 1, Issue 1). UIN Malik Malang.
Al-Arif, N. R. (2012). Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah . Bandung: Alfabeta.
Antonio, M. S. (2011). Bank Syariah dan Teori Ke Praktik . Gema Insani Pess.
Aravik,  H.  (2016). Ekonomi  Islam:  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi  serta  Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi . Empat Dua Intranspublishing.
Aravik,  H.,  &  Hamzani,  A.  I.  (2021). Etika  Perbankan  Syariah:  Teori  dan Implementasi . Deepublish.
Aravik, H., & Zamzam, F. (2021). Ayat-Ayat Ekonomi Syariah . Palembang: Rafah Press.
Ismail. (2011). Perbankan Syariah . Pernada Media Group.
Kasmir. (2014). Analisis Laporan Keuangan . PT Raja Grafindo Persada.
Meila, S. (2019). Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada Pt. Bprs Aman Syariah Lampung Timur .
Qudsiyah,  Nazilatul.  (2012). Dinamika  Resiliensi  Pada  Istri  Pertama .  Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Sugiono. (2009). Memahami Peneltian Kualitatif . Alfabeta.
Sugiono. (2015). Metode penelitian kombinasi (mix methods) . Alfabeta.
Vietzal,  R.,  &  Arviyab,  A.  (2010). Islamic  Banking:  Sebuah  Teori  Konsep  dan Aplikasi, . Bumi Aksara.