## SECENTRALISATIE WET VAN NEDERLAND INDIES 1903
Teti Hestiliani Program Studi Magister Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta Tetihestiliani.2018@student.uny.ac.id

## ABSTRAK
Pada  akhir  abad  ke  19  terjadi  perubahan  terhadap  sistem  pemerintahan  di  Hindia Belanda, sebelumnya diterapkan sistem sentralis yang mana segala kegiatan diatur oleh pemerintahan  pusat  di  Batavia.  Kemudian  hal  ini  menjadi  semakin  kompleks  ketika berbagai urusan di daerah harus menjadi urusan pusat. Perubahan sistem pemerintahan di Hindia Belanda ini kemudian diperhatikan oleh berbagai tokoh di parlemen Belanda dan  pejabat  pemerintahan  di  Hindia  Belanda.  Perubahan  sistem  pemerintahan  ini  juga sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup di Hindia Belanda yang dianggap bukan lagi  sebagai  daerah  yang  menguntungkan  ( wingewest) .  maka  pada  tahun  1901  melalui pidatonya  Ratu  Wilhelmina  menyampaikan  harus  adanya  perubahan  terhadap  sistem pemerintahan  di  Hindia  Belanda.  Kemudian  pada  tahun  1903  dikeluarkanlah  Undang- undang desentralisasi sebagai dasar otonomi daerah di Hindia belanda.

## Kata kunci : Desentralisasi, Hindia belanda, Kota

## ABSTRACT
At the end of  the 19th century there was a change in  the system of  government  in the Dutch East Indies, before a central system was implemented in which all activities were  regulated  by  the  central  government  in  Batavia.  Then  this  becomes  increasingly complex when various affairs in the region must become central business. The change in  the  system  of  government  in  the  Indies  was  then  noticed  by  various  figures  in  the Dutch parliament and government officials in the Dutch East Indies. This change in the system of government was also an effort to improve the standard of living in the Indies which  was  considered  no  longer  a  wingewest  area.  then  in  1901  through  his  speech Ratu Wilhelmina conveyed that there must be a change in the system of government in the  Indies.  Then  in  1903  a  decentralization  law  was  issued  as  the  basis  for  regional autonomy in the Dutch EastIndies.

## Keywords: Decentralization, Dutch East Indies, City

## PENDAHULUAN
Pada    akhir  abad  ke-19  keadaan daerah–daerah di  Hindia Belanda mulai diperhatikan  oleh  pemerintah  Belanda. Hal ini dikarenakan timbulnya kesadaran  moral    setelah  terjadinya eksploitasi  terhadap  rakyat  pribumi
melalui culturstelsel (sistem  tanam paksa) pada masa pemerintahan Gubernur  Jendral  Johannes  van  den Bosch  pada  tahun  1830  di  Hindia Belanda.  Sistem  tanam  paksa  yang diterapkan  di  Hindia  Belanda  Tidak dapat dipungkiri memberikan
keuntungan  yang  sangat  besar  bagi negeri  Belanda  saat  itu,  menurut seorang Sosialis Demokrat Josef Emanuel Stokis bahwa
Belanda memperoleh  keuntungan  sebesar  823 juta  gulden  sejak  van  den  Bosch mengirimkan  keuntungan  pertama  pada tahun  1831.  Pada  periode  ini  Hindia Belanda hanya dianggap sebagai daerah eksploitasi  tanpa  dipenuhi  hak-hak  nya sebagai  daerah  koloni.    (Gouda, 2007:53).
Pada bidang pemerintahan
Hindia  Belanda  diatur  dibawah  negeri Belanda langsung dan berbagai
kebijakan yang berlaku bergantung pada kondisi  politik  negara  Belanda  saat  itu. Anggapan sebelumnya dengan semboyan Verloren Rampsoed Geboren (hilangnya  Indonesia  berarti  lahirnya mala petaka) menganggap bahwa Hindia
Belanda hanya sebagai komoditas menguntungkan bagi Belanda  dan  tidak  memperhatikan kehidupan  rakyat  pribumi.  Munculnya ketakutan  lepasnya  wilayah  Hindia Belanda  ini  menimbulkan  anggapan bahwa harus diterapkan sistem pemerintahan baru bagi Hindia Belanda, maka sistem pemerintahan yang dianggap  paling  tepat  yaitu  sistem pemerintahan  sentralis  atau  sistem
pemerintahan  terpusat.  Segala  sesuatu berasal  dan  diatur  dari  pusat,  serta diselenggarakan  oleh  pemerintah  pusat dan  tidak  terbuka  nya  kemungkinan untuk  dilaksanakan  otonomi  daerah pada pertengahan abad ke 19.
Sistem  pemerintahan  di  Hindia Belanda  diatur  berdasarkan  undang- undang  dari  negeri  Belanda.  undang- undang  ini  diberi  nama    Reglemen Pemerintah Tentang Kebijaksanaan Pemerintah  Hindia  Belanda  ( Reglement Op  het  Beleid  der  Regering  Van Nederlands Indie atau disingkat Regeringsreglement atau lebih di singkat  lagi  R.R. ) pada  tanggal  1  Mei 1855,  berdasarkan  pasal  71  R.R pemerintah  di  Hindia  Belanda  di jalankan  secara  sentralis.  Dengan  kata lain pemerintahan hanya dijalankan satu arah  segala  sesuatu  diatur  oleh  pusat dan  diselenggarakan  oleh  pemerintah pusat.  Meskipun  suatu  permasalahan lokal  yang  bersifat  sederhana  dan  tidak berarti masih menjadi urusan pusat. Hal ini  membuat  banyak  daerah-daerah  di Hindia Belanda tidak mendapat perhatian  yang  baik  dari  pemerintah pusat di Batavia ( Surianingrat, 1981:11).
Keadaan  daerah-daerah  Hindia Belanda yang memprihatinkan
menimbulkan  beberapa  simpati  dari tokoh-tokoh  di  Belanda.  Tokoh    ini mulai  menyuarakan    hak  hidup  layak bagi  rakyat  pribumi  di  Hindia  Belanda. Pada  tahun  1858  seorang  penulis anonim  dengan  inisial  N.A.  menulis sebuah  artikel  pendek  berjudul  “ Varia ” dalam Tijdschrift  voor  Nederlandsch-
Indie 20, No. 1 Tahun 1858 yang berisi kritikan mengenai kondisi Batavia yang tidak  nyaman.    Sebelumnya  orang- orang  Belanda  dan  Eropa  yang  datang ke  Hindia  Belanda  merasa  nyaman untuk  datang  dan  tinggal.  Mereka menyebut  Hindia  Belanda  sebagai Hindia  yang  cantik,  yang  nyaman sebagai  tempat  tinggal  atau mooi  indie.
Mooi  indie adalah  sebuah  gambaran yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda yang damai, tenang dan harmonis.
Kemudian  orang-orang  Eropa dan  Belanda  yang  datang  ke  Hindia Belanda mulai merasa bahwa
sebenarnya Hindia Belanda tidak seteratur  dan  sebersih  tempat  asal mereka. Mereka beranggapan bahwa hal ini  diakibatkan  karena  tidak  adanya sebuah lembaga otonom yang mengelola daerah-daerah tersebut.
Daerah-daerah ini tidak diberi kewenangan
untuk mengelola
daerahnya  sendiri.  Semua  diatur  oleh Gubernur Jendral yang berkedudukan di Batavia,  sehingga  kekuasaan  seorang Gubernur  Jendral  sangat  luas  di  Hindia Belanda. Kewenangan untuk memberikan  otonomi  pada  daerah- daerah  di  tingkat  lokal  tidak  dapat dibendung lagi.
Berdasarkan  latar  belakang  di atas,  dapat  dilihat  bahwa  kondisi daerah-daerah  di  Hindia  Belanda  pada akhir abad ke 19 sangat memprihatinkan.  Banyak  daerah-daerah yang tidak mendapatkan perhatian yang layak  dari  pemerintah  Belanda  yang dalam  hal  ini  melalui  pemerintah  pusat di Batavia. Hal ini dikarenakan semakin kompleksnya urusan pemerintah sehingga  banyak  daerah  di  Hindia Belanda  tidak  mendapatkan  perhatian yang  cukup.  Oleh  karena  itu  artikel  ini juga  berusaha  menjawab  permasalah berikut  :  (1)  apa  yang  melatarbelakangi diberlakukannya Undang-Undang Desentralisasi  di  Hindia  Belanda  ?  (2) bagaimana implementasi
Undang- Undang Desentralisasi di Hindia
Belanda  ?  (3)  bagaimana  dampak diberlakukannya
Undang-Undang
Desentralisasi  terhadap  kondisi  kota- kota di Hindia Belanda ?

## METODE PENELITIAN
Studi  ini  menggunakan  sejumlah  arsip kolonial yang merupakan sumber primer  dan  berbagai  sumber  lainnya sebagai  sumber  sekunder.  Sumber- sumber  yang  digunakan  merupakan sumber  yang  relevan  dan  mengandung fakta  sejarah.  Adapun  yang  merupakan sumber primer diantaranya : Decentralisatie-wet ( Staatblad 1903 No 329), Decentralisatie Besluit ( Staatblad 1905  No.  137),  Local  raden-ordonnatie (  Staatblad  1905  No.  181). Selain  itu juga  terdapat  sumber-sumber  buku. Sumber-sumber yang digunakan diperoleh  dari  beberapa  tempat,  yaitu dari Arsip  Nasional  Republik  Indonesia (ANRI)  dan  Perpustakaan  Nasional
Republik Indonesia (PNRI) dan berbagai perpustakaan
lainnya diberbagai  perpustakaan  di  Indonesia. Data-data  yang  diperoleh  kemudian dianalisis  melalui  Metode  Sejarah kemudian dihistoriografikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Hindia Belanda Akhir abad 19
Keadaan  Hindia  Belanda  pada akhir  abad  19  mulai  ramai  didatangi oleh  orang-orang  Eropa.  Jumlah  orang- orang  Eropa  yang  datang  ke  Hindia Belanda terus bertambah banyak
termasuk dari negeri Belanda sendiri hal ini  dikarenakan  dibukanya  Terusan
Suez pada tahun 1869 yang memudahkan  dan  menyingkat  waktu perjalanan  dari  Eropa  ke  Hindia Belanda tanpa harus mengelilingi Tanjung  Harapan.  Hubungan  antara Hindia  Belanda  dan  Belanda  semakin meningkat  setelah  adanya  perhubungan melalui  telegraf  pada  tahun  1856  dan pos tahun 1862( Notosusanto dan Basri. 1980:  188).  Perjalanan  menuju  Hindia Belanda  juga  menjadi  lebih  mudah setelah berkembangnya kapal-kapal pesiar  pada  tahun  1890,  kapal-kapal pesiar  ini  milik  K.P.M (koninklijk Paketvaart  Maatchappij  – Perusahaan Pelayaran  Kerajaan  Belanda).  Lebih mudahnya perjalanan ke Hindia Belanda dibandingkan periode sebelumnya membuat orang-orang Eropa  dan  Belanda  yang  datang  ke Hindia  Belanda  semakin  bertambah. Hal  ini  membuat  jumlah  penduduk semakin  bertambah  pula.  Penambahan jumlah  penduduk  ini  tidak  hanya  di Batavia  tetapi  juga  di  kota-kota  utama di Hindia Belanda (Rahman, 2016:115).
Pertumbuhan populasi penduduk yang signifikan di Hindia Belanda pada akhir  abad  ke  19  ini  dikarenakan banyaknya  orang-orang  Belanda  dan
Eropa  yang  datang  untuk  bekerja  di perkebunan  yang  banyak  dibuka  akibat dari pelaksanaan sistem ekonomi liberal pada  tahun  1870  yang  diterapkan  di Hinida Belanda.  Berbagai  urusan yang bersifat lokal menjadi semakin
kompleks sehingga
menyulitkan pemerintah pusat.
Proses Perumusan Decentralisatie Wet
Persoalan perubahan bentuk pemerintahan  di  Hindia  Belanda  juga disuarakan  di  parlemen  Belanda.  Pada tahun 1880, L.W.C Keuchenius kembali memunculkan  perdebatan  mengenai perlunya  dilakukan  perubahan  pada daerah-daerah  jajahan,  perubahan  ini berhubungan pada struktur ketatanegaraan  di  Hindia  Belanda  agar tidak  lagi  bergantung  pada  Gubernur Jendral. Usulan mengenai desentralisasi bagi  daerah-daerah  di  tanah  jajahan  ini juga  disuarakan  oleh  para  anggota parlemen  lain  seperti  W.K  Baron  van Dadem  pada  tahun  1881,  J.Th  Cramer dan    S.  Van  Houten  pada  tahun  1887. Kemudian  pada  periode  selanjutnya upaya  menyuarakan  desentralisasi  di daerah  jajahan  meningkat  pada  babak baru karena tokoh-tokoh yang mendukung  desentralisasi  menduduki posisi  strategis  pada  pemerintahan Belanda.  Tetapi  usaha-usaha  untuk
mewujudkan  desentralisasi  belum  bisa teralisasi  meskipun    keuchenius,  van Dadem, J.Th. Cramer menduduki posisi sebagai  menteri  koloni.    Di  Hindia Belanda perubahan struktur pemerintahan  juga  disuarakan  oleh  van Der  Wijck  yang  saat  itu  menjabat sebagai  Gubernur  Jendral.  Rancangan undang-undang  yang  telah  dirancang oleh  J.Th.  Cramer  kembali  digunakan oleh  menteri  koloni  selanjutnya  pada tahun 1901 (wignjosoebroto, 2014: 112- 114).
Perubahan  sistem  pemerintahan di  Hindia  Belanda  menjadi  daerah otonomi  juga  berasal  dari  Hindia Belanda itu sendiri dikarenakan semakin  kompleksnya  urusan  yang bersifat lokal dan  sederhana yang tidak dapat  ditangani  lagi  oleh  pemerintah pusat di Batavia. Maka, sangat diperlukan  perubahan  pada  struktur pemerintahan  saat  itu.  meningkatnya kegiatan  yang  bersifat  lokal  pada  akhir abad ke 19 dikarenkan adanya perubahan  sistem  perekonomian  di Hindia  Belanda  yang    sebelumnya diatur  oleh  pemerintah  kemudian  pada masa sistem liberal diberikan kesempatan pihak swasta untuk menanamkan  modal  di  Hindia  Belanda mengakibatkan banyak perusahaan
swasta  yang  dibuka.  Akibatnya  juga dibuka  kantor-kantor  dagang  dan  bank- bank  yang  didirikan  di  beberapa  kota besar di Hindia Belanda pada akhir abad ke  19.  Semakin  kompleksnya  urusan yang bersifat lokal mendesak diadakannya  desentralisasi  bagi  daerah- daerah  di  Hindia  Belanda  agar  lebih mempermudah  urusan  dalam  berbagai bidang (Handinoto, 2010:210).
Kemudian  menanggapi  segala hal yang mendesak diadakannya desentralisasi  dari  Belanda  dan  dari Hindia  Belanda  di  buatlah  sebuah rancangan
undang-undang
desentralisasi.  Sebelumnya  rancangan undang-undang desentralisasi yang diajukan oleh menteri koloni selalu saja menimbulkan  perdebatan  di  negeri Belanda.  Kemudian  pada  tahun  1901 Ratu Wilhelmina merencanakan pelaksanaan  politik  Etis  di  negeri jajahan.  Konsep  dari  politik  Etis  ini yaitu  etika  Kristen  dan  kewajiban Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda.  Kemudian    Hindia  Belanda bukan  lagi  sebagai  daerah wingewest (daerah  yang  menguntungkan),  tetapi menjadi daerah yang perlu dikembangkan  sehingga  dapat  dipenuhi keperluannya  dan  ditingkatkan  taraf hidupnya. Beberapa bagian dari
pemerintahan diperbaiki untuk menunjang  pelaksanaan  politik  Etis.
Salah  satu  bagian  perbaikan  organisasi pemerintahan tersebut adalah
diberlakukannya
undang-undang desentralisasi  untuk  memberikan  dasar hukum  desentralisasi  bagi  penguasa  di tingkat lokal (Tanpa Nama, 2010: 212). Selanjutnya dua perubahan administratif diperkenalkan. Pertama, pada  tahun
1901 pemerintah Hindia-Belanda
mengizinkan politik etis sebagai undang-undang  baru  di  koloni  yang memungkinkan perencanaan, administrasi  dan  keruangan  kota-kota koloni  secara lokal. Kedua , dibukanya kemungkinan  daerah-daerah  di  Hindia Belanda diberi otoritas sebagai Gemeente .
Pada  tahun  1903  atas  usul A.W.F Idenburg seorang menteri koloni pada Parlemen Belanda berhasil
mengajukan undang-undang
desentralisasi bagi daerah Hindia Belanda. Undang-undang yang diajukan oleh  Indenburg  ini  tidak  jauh  berbeda dengan  undang-undang  yang  diajukan sebelumnya,  tetapi  tidak  mengalami perdebatan di Belanda dan usulannya di terima.  Untuk    diadakannya  perubahan terhadap  pasal  68 Regeringsreglement 1854  (  Undang-Undang  Dasar  bagi
daerah jajahan Belanda) dengan penambahan  pasal  68a,  68b,  dan  68c, yang  memberikan  kesempatan  untuk
membentuk daerah-daerah otonom.
Ketiga pasal tersebut meliputi(terjemahan) : Pasal 1 Didalam reglement
tentang pokok-pokok kebijaksanaan Pemerintah
Hindia Belanda yang ditetapkan dengan Undang-undang  tanggal  2  September
1854 (staatsblad No. 129), setelah pasal
68 disisipkan tiga pasal
Pasal 68a Jika keadaan memungkinkan,untuk wilayah atau
bagian-bagian dari wilayah akan
diberikan  uang  dari  daerah  yang bersangkutan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah itu.
Penunjukan  wilayah  atau  bagian  dari wilayah,  dimana  ketentuan  diatas  akan diterapkan,  sejumlah  uang  dipisahkan dan kebutuhan  yang bersangkutan tidak akan dibiayai  lagi  dari keuangan umum Hindia
Belanda, diselenggarakan dengan ordonansi Pasal 68b Penggusuran  dan  pertanggung jawaban  dari  keuangan  sendiri  dari wilayah  atau  bagian  wilayah  diatur dengan peraturan umum
dan pengawasan  atas  tanggung  jawab  dari bendaharawan  tidak  diatur  dengan  cara lain.  Pengurusan  pengeluaran  tersebut sedapat  mungkin  diserahkan  kepada dewan  yang  akan  dibentuk  dengan ordonasi  untuk  tiap  wilayah,  dimana ditetapkan ketentuan dari ayat satu pasal 68a.
Atas  beban  satu  wilayah  atau bagian dari wilayah tidak dapat diadakan pinjaman uang atau
dijaminkan kecuali dengan syarat penguatan  dari  keputusan  tersebut dengan ordonansi
Pasal 68c Dewan-dewan  yang  dimaksud  dalam ayat  dua  dari  pasal  68b,  berwenang untuk  memperjuangkan  kepentingan daerah,  untuk  mana  dibentuk,  kepada Gubernur Jendral.
Pasal-pasal tersebut diatas ditambahkan untuk memberikan kejelasan  bahwa  dengan  dibentuknya daerah-daerah yang mengelola keuangan  secara  mandiri  terpisah  dari pemerintah  pusat  di  Batavia.  Untuk mengelola  keuangan  di  tingkat  lokal maka  diperlukan  untuk  membentuk dewan lokal sehingga mampu mengelola  keuangan  secara  mandiri pula.  Usulan  tersebut  disusul  dengan terbitnya Wethoudende  Decentralisatie van  het  Bestuur  in  Nederlandsch-Indie pada  tanggal  23  Juli  1903 , atau  lebih dikenal  dengan  nama Decentralisatie
Wet 1903 . Undang-undang ini kemudian dipublikasikan melalui Nederlandsche  Staatblad tahun  1903 No. 219 dan melalui Indische Staatsblad No.329). Undang-undang tersebut merupakan undang-undang otonomi  pemerintah  pertama  yang dikeluarkan di Hindia Belanda.
Implementasi  Decentralisatie  Wet  di Hindia Belanda
Dalam rangka pelaksanaan
Decentralisatie  Wet  1903 pemerintah
Belanda  mengeluarkan Decentralisatie Besluit 1905 dan Local Raden
Ordonnantie, dalam Decentralisatie Besluit mengemukakan  tentang  pokok- pokok pembentukan, susunan, kedudukan,  dan  wewenang  dewan ( Raad )  dalam  pengelolaan  keuangan yang  dipisahkan  dari  pemerintah  pusat. Sedangkan Local  Raden  Ordonnantie merupakan  aturan  pelaksanaan  yang menentukan struktur, status, kewenangan dewan (Raad) , yaitu Gewestelijke  Raad,  Plaatselijk  Raad, dan Gemeenteraad.
Dengan  dasar  undang-undang dan aturan tersebut maka daerah-daerah di Hindia Belanda yang telah memenuhi syarat  diubah  statusnya  menjadi  kota otonom  yang  memiliki  pemerintahan sendiri yang terpisah dengan pemerintahan pusat tetapi tetap bertanggung  jawab  kepada  pemerintah pusat (Gubernur Jendral). Pada hakekatnya Gemeente dan  Kabupaten adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  tingkatannya  sama,  pendapatan daerah  serta  hak  dan  kewajiban  yang sama.  Hanya  saja Gemeente harus dipimpin oleh seorang walikota ( burgermeester )  oleh  orang  Belanda
bukan  pribumi.  Anggota  dewan  kota ( Gemeente  raad) terdiri  dari  orang Belanda  asli,  Pribumi  dan  orang  asing lainnya  yang  jumlahnya  telah  diatur oleh  pemerintah  Belanda.  Undang- undang Desentralisasi menciptakan dewan-dewan lokal, baik Dewan
Keresidenan  maupun  Dewan  Kota sebagai lembaga hukum yang
mempunyai wewenang membuat peraturan.  Desentralisasi  ini  mencakup tiga hal, yaitu :
1) Pendelegasian kekuasaan dari pemerintah  pusat  di  Belanda  ke Hindia-Belanda, kemudian dari pemerintahan  ini  ke  departemen, pejabat  lokal,  dan  dari  pejabat Belanda ke pejabat pribumi,
2) Menciptakan lembaga-lembaga otonom  yang  mengatur  urusan sendiri, dan
3) Memisahkan  keuangan  negara  dan keuangan pribadi (Utomo,
2012:244).
Dengan  dibentuknya Gemeente yang memiliki otoritas untuk mengelola kota,  lembaga  kemudian  memperoleh hak yang melekat pada wewenang yang dimiliki.  salah  satu  hak  yang  diberikan kepada Gemeente adalah  hak  untuk mengumpulkan  pajak  dari  warga  kota yang  bersangkutan. Gemeente juga
diberi  hak  untuk  mengumpulkan  dana dari  usaha-usaha  yang  dialihkan  oleh pemerintah pusat, penjualan dan penyewaan  rumah,  tanah  dan  lain-lain (Basundoro, 2012:93).

## KESIMPULAN
Keadaan daerah-daerah di Hindia Belanda secara administratif diatur oleh pemerintah  Belanda  melalui  Gubernur Jendral  di  Batavia.  Pada  pertangahan abad  ke  19  Hindia  Belanda  dijalankan dengan pemerintahan sentralis.
Kemudian  sistem  tersebut  tidak  lagi mampu  menampung  segala  aktivitas  di daerah yang semakin kompleks.
Perdebatan
mengenai bentuk pemerintahan  di  Hindia  Belanda  ini terus  menjadi  perdebatan  di  parlemen Belanda.  Kekuasaan  Gubernur  Jendral yang  sangat  luas  perlu  dibatasi  dengan adanya  sebuah  undang-undang  yang mengatur sistem pemerintahan di daerah.  Kemudian  pada  tahun  1901 dalam  pidato  nya  Ratu  Wilhelmina menyampaikan peraturan baru
mengenai administrasi di daerah Hindia Belanda,  maka  pada  tahun  1903 dikeluarkan Undang-Undang Desentralisasi pertama di Hindia
Belanda.
DAFTAR KOTA-KOTA YANG DITETAPKAN MENJADI GEMEENTE NAMA LUAS KOTA GEMEENTE Batavia 155,4 1905 Meester cornelis (Jatinegara) 28,7 1905 Bogor 21,69 1905 Cirebon 10,4 1906 Bandung 28,6 1906 Semarang 99,4 1906 Tegal 11,6 1906 Pekalongan 12,2 1906 Magelang 18,12 1906 Surabaya 82,8 1906 Blitar 6,4 1906 Kediri 21 1906 Padang 11,5 1906 Palembang 21,75 1906 Makassar 15,1 1906 Medan 15,8 1909 sukabumi 10,6 1914 Malang 18,8 1914 Salatiga - 1917 Binjai 3 1917 Tebing Tinggi 3,8 1917 Tanjung Balai 1,1 1917 Pematang Siantar 8,5 1917 Mojokerto 5,3 1918 Pasuruan 13,75 1918 Probolinggo 12,6 1918 Madiun 9,7 1918 Bukit tinggi 5,2 1918 Sawah Lunto 5,9 1918 Banjarmasin - 1919 Manado - 1919 Ambon - 1921

## REFERENSI

## Arsip
Decentralisatie-wet ( Staatblad 1903 No
329)
Decentralisatie Besluit ( Staatblad 1905 No. 137)
Local  raden-ordonnatie  (  Staatblad
1905 No. 181)

## Buku
Basundoro, Purnawan. Pengantar Sejarah Kota. Yogyakarta:
Penerbit Ombak,
Djenen,  Dkk.  1972. Sumatera  Selatan Dipandang  Dari  Sudut  Geografi
Sejarah Dan Kebudayaan. Proyek Inventarisasi  Dan  Dokumentasi Kebudayaan  Nasional  Direktorat Jendral Kebudayaan.
Gouda,  Frances.  2007. Dutch  Culture Overseas  Praktik  kolonial  di Hindia Belanda, 1900-1942.
Jakarta  :  PT  Serambi  Ilmu Semesta.
Handinoto,  2010. Arsitektur  Dan  Kota-
Kota  Di  Jawa  Pada  Masa Kolonial.
Yogyakarta: Graha
Ilmu.
Notosusanto, Nugroho dan Basri, Yusmar.  1980. Sejarah  Nasional Indonesia. Jakarta:  Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan.
Rahman, Fadly. 2016. Rijsttafel Budaya
Kuliner Di Indonesia Masa Kolonial  1870-1942.  Jakarta:  PT
Gramedia Pusstaka Utama.
Surianingrat,  Bayu.  1981. Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak
Hindia  Belanda  dan  Jepang. Jakarta. Dewaruri Press.
Tanpa  Nama,  2010. Indonesia  dalam Arus  Sejarah  Masa  Pergerakan Kebangsaan. Jakarta:  PT.  Ichtiar Baru van Hoeve.
Tim.  1998. Otonomi  Daerah  di  Hindia Belanda 1903-1940 . Jakarta. Arsip Nasional Republik Indonesia Wallace, Alfred Russel. 2009. Kepulauan  Nusantara  : Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam . Depok:
Komunitas Bambu Wignjosoebroto, Soetandyo. 2004. Desentralisasi dalam Tata Pemerinthan  Kolonial  Hindia- Belanda  Kebijakan  dan  Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasan Kolonial  di  Indonesia  (1900- 1940). Malang: Bayumedia Publishing. Wignjosoebroto, Soetandyo. 2014. Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional. Jakarta: HUMA