## Evaluasi Dampak Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Bagi Masyarakat di Kawasan Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
Salwa Nurfaiziya 1, * , , Sinta Ningrum 1, , Mas Dadang Enjat Munajat 2, dan Heru Nurasa 3,
1 Program Studi Kebijakan Publik, Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 40135, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
2 Program Studi Inovasi Regional, Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 40135, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
3 Program Studi Administrasi Publik, Program Doktoral,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, 40135, Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia
* Korespondensi: salwafaiziya@gmail.com

## INFO ARTIKEL

## ABSTRAK
Info Publikasi: Artikel Hasil Penelitian
Sitasi Cantuman: Nurfaiziya, S. N., Ningrum, S., Munajat, M. D. E., & Nurasa, H. (2023). Evaluating the Impact of Environmental Management Policies on Communities in the Leather Tannery Industrial Area of Garut Regency. Society, 11(1), 106-121.

## DOI: 10.33019/society.v11i1.478
Hak Cipta © 2023. Dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Society
Artikel dengan akses terbuka.
Industrialisasi  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Namun, pengelolaan  sisa  limbah  produksi  yang  tidak  memadai menimbulkan  dampak  buruk  bagi  lingkungan  dan  penduduk yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  industri.  Menanggapi  hal tersebut,  pemerintah  telah  menetapkan  langkah-langkah pengaturan  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup melalui  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021. Peraturan  ini  berupaya  menyeimbangkan  antara  kepentingan ekonomi  masyarakat  dan  kelestarian  lingkungan,  serta melindungi  hak-hak  warga  negara.  Tujuan  utama  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menilai  keadaan  kebijakan lingkungan  di  kawasan  industri  penyamakan  kulit Sukaregang, untuk meneliti implementasi praktik pengelolaan lingkungan,  dan  untuk  mengevaluasi  dampak  dari  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Menggunakan pendekatan studi  kasus  kualitatif,  pusat  penelitian  di  kawasan  industri penyamakan  kulit  Sukaregang,  pusat  industri  kulit  yang sangat  penting  dan  simbol  Kabupaten  Garut.  Pengumpulan data  melibatkan  wawancara  dengan  pemangku  kepentingan utama,  termasuk  Dinas  Lingkungan  Hidup,  industri penyamakan  kulit,  dan  masyarakat  yang  terkena  dampak. Penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa  meskipun  kebijakan berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021 sudah  ada,  namun  tidak  ada  peraturan  daerah  pelengkap.
Society, 11 (1), 112-128, 2023
P-ISSN: 2338-6932 | E-ISSN: 2597-4874 https://society.fisip.ubb.ac.id

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut

## Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa (CC BY-NC-SA)
Dikirim: 4 Januari, 2023;
Diterima: 3 Mei, 2023 ;
Dipublikasi: 30 Juni, 2023;
Pelaksanaan  pengelolaan  lingkungan  saat  ini  terus menimbulkan  eksternalitas  negatif  di  berbagai  sektor  seperti pertanian,  kesehatan,  dan  pencemaran  lingkungan.  Untuk mengatasi  kekurangan  dalam  mencapai  tujuan  dan  sasaran kebijakan,  menjadi  keharusan  untuk  menetapkan  peraturan daerah  yang  memfasilitasi  pembagian  biaya  dalam  proses pengolahan  limbah,  dengan  memanfaatkan  teknologi  Instalasi Pengolahan  Air  Limbah  (IPAL).  Langkah-langkah  tersebut sangat  penting  untuk  menjaga  kualitas  lingkungan  bagi penduduk kawasan industri.
Kata Kunci: Industri  Penyamakan  Kulit;  Industrialisasi; Kebijakan Lingkungan; Sisa Limbah Produksi

## 1. Pendahuluan
Kehidupan  manusia  sangat  terkait  dengan  lingkungan,  meliputi  aspek  alam  dan  sosial. Manusia memainkan peran positif dan negatif dalam lingkungan ini ( Adiwijaya & Pisi, 2020 ). Industrialisasi,  selain  bertujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan,  juga terkait  erat  dengan  peningkatan  sumber  daya  manusia  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam ( Maghfiro et  al., 2017 ).  Sektor  industri  merupakan  katalis  utama  pertumbuhan  ekonomi nasional, memastikan ketahanan ekonomi dengan memperkuat potensi ekonomi daerah ( Azis & Julia, 2022 ). Perkembangan industri, termasuk sektor penyamakan kulit, tersebar di seluruh Indonesia, dengan kehadiran yang menonjol di Sentra Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Garut—pusat penyamakan kulit terbesar di negara ini ( Dzikron et al., 2016 ). Beberapa keluarga telah membina industri ini dari generasi ke generasi, sejak tahun 1920-an dan berlanjut hingga sekarang ( Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat, 2015 ). Survei tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pengolahan Pasar Kabupaten Garut melaporkan terdapat 387 tempat penyamakan kulit yang mengonsumsi 18.762 ton bahan baku  dan  menghasilkan  total  output  sekitar  29.312.841.  Sentra  industri  kulit  Sukaregang dikenal  luas  dan  mendistribusikan  produknya  hampir  ke  seluruh  pelosok  Indonesia  dan diekspor ke Australia, Singapura, Malaysia, dan China ( Sukoco & Muhyi, 2015 ). Eksternalitas positif  industri  berkontribusi  terhadap  pendapatan  daerah  dengan  menyediakan  kesempatan kerja yang besar dan pendapatan devisa melalui ekspor.
Namun,  dalam  proses  operasional  industri  penyamakan  kulit—sektor  yang  tergolong berbahaya—dihasilkan berbagai jenis limbah, meliputi limbah cair, padat, dan gas ( Suparno et al., 2008 ).  Yang  menjadi  perhatian  khusus  adalah  bahan  pencemar,  termasuk  senyawa Chromium  (Cr),  yang  termasuk  dalam  kategori  limbah  Bahan  Berbahaya  dan  Beracun  (B3), sebagaimana  ditetapkan  dalam  Lampiran  IX  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021 ( Republik Indonesia, 2021 ). Ekspansi industri kulit dan lemahnya penegakan peraturan terkait limbah  telah  menyebabkan  eksternalitas  negatif  yang  diwujudkan  dalam  pencemaran lingkungan  ( Sugihartono et  al., 2015 )  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  22  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2020,  yang  mengubah  Pasal  1  (14)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009, pencemaran  lingkungan  hidup  diakibatkan  oleh  kegiatan  manusia  memasukkan  makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup ( Republik Indonesia, 2009 ,

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
2020 ).  Perubahan  ini  mengganggu  fungsionalitas  lingkungan  yang  dimaksudkan, menjadikannya kurang efektif  ( Palar, 2012 ).  Kegiatan manusia secara  signifikan berkontribusi terhadap  pencemaran  lingkungan  karena  mereka  memanfaatkan  sumber  daya  lingkungan untuk berbagai upaya produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup ( Suyasa, 2015 ).
Produksi limbah industri kulit sejalan dengan fenomena yang dapat diamati. Berjalan-jalan di  kawasan  Sukaregang  memperlihatkan  sungai-sungai  yang  tercemar  dan  bau  busuk  yang merusak  estetika.  Pencemaran  air,  khususnya  di  sekitar  Pusat  Industri  Penyamakan  Kulit Sukaregang—meliputi  Sungai  Ciwalen  dan  Sungai  Cigulampeng—telah  terjadi.  Uji laboratorium  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Garut  menunjukkan kualitas air sungai tidak memenuhi baku mutu yang tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 ( Republik Indonesia, 2021 ), seperti terlihat pada Tabel 1 .
Tabel 1. Hasil Uji Kualitas Air Sungai Cigulampeng Tahun 2019
Laporan Hasil Uji Laboratorium Kualitas Air Sungai Cigulampeng 2019 Hasil Pengujian BOD COD Cr6+ Parameter (mg/L) (mg/L) (mg/L) Periode Pemantauan (2019) Maret 72,3 187,5 0,151 April 57,1 160 <0,05 Mei 97 284 0,324 Juni 104 26,2 0,214 Baku Mutu Maksimum yang Diijinkan untuk Sungai Kelas II 3 25 0,6
Sumber: Hasil Uji Laboratorium, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut (2022)
Tabel 1 menampilkan hasil penilaian kualitas air yang dilakukan di Sungai Cigulampeng pada  tahun  2019.  Parameter  yang  dinilai  meliputi  Biochemical  Oxygen  Demand  (BOD), Chemical  Oxygen  Demand  (COD),  dan  Chromium  VI  (Cr6+).  Pengukuran  dinyatakan  dalam miligram per liter (mg/L), meliputi periode pemantauan Maret, April, Mei, dan Juni. Selain itu, tabel  tersebut  menyertakan  tolok  ukur  kualitas  atas  yang  diizinkan  untuk  sungai  yang diklasifikasikan sebagai Kelas II.
Menurunnya  kualitas  air  sungai  akibat  limbah  dan  sampah  berpotensi  membahayakan pasokan  air  bersih  dan  kesehatan  ekosistem  perairan,  sehingga  menyebabkan  penurunan kualitas  lingkungan.  Hal  ini  dapat  mengganggu  kehidupan  masyarakat,  terutama  di  sekitar DAS  ( Fatmawati et  al., 2016 ; Tian et  al., 2019 ).  Pencemaran  sungai  di  dekat  kawasan  industri kulit  telah  menimbulkan  keresahan  dan  berdampak  pada  penduduk  lokal  yang  tinggal  di kawasan  penyamakan  kulit  tersebut.  Demonstrasi  adalah  bukti  nyata  ketidakpuasan  warga yang  terjadi  hampir  setiap  tahun.  Pada  tahun  2018,  protes  dibarengi  dengan  pembuangan berton-ton  sampah  dan  pembuangan  air  limbah  ke  jalan-jalan.  Pada  tahun  2019,  warga melakukan  pemblokiran  jalan  menggunakan  bangku,  kayu,  dan  protes  lainnya  ( Fakta  & Realita,  2020 ).  Pada  tahun  2020,  rasa  frustrasi  warga  dilampiaskan  dengan  mengalihkan  air limbah dari sungai ke jalan-jalan dan melakukan protes pemblokiran jalan yang menghentikan sementara lalu lintas kendaraan ( Warta Satu, 2020 ). Isu lingkungan tampak meningkat dengan

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
intensifikasi  pertumbuhan  industri,  padahal  industrialisasi  tetap  menjadi  prioritas pembangunan.
Konsekuensi  buruk  yang  berasal  dari  penurunan  kualitas  lingkungan  akibat  pencemaran atau degradasi sumber daya alam bermanifestasi sebagai ancaman kesehatan, penurunan nilai estetika,  kerugian  ekonomi  (dalam  hal  biaya  ekonomi),  dan  gangguan  pada  sistem  alam ( Rahmadi,  2011 ).  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Garut  pada  tahun 2017,  terdapat  korelasi  yang  jelas  antara  sepuluh  penyakit  paling  umum  selama  tiga  tahun berturut-turut  (2015-2017)  –  termasuk  infeksi  saluran  pernapasan,  gangguan  kulit,  dermatitis, dan diare – dan pencemaran lingkungan.

## Gambar 1. 10 Besar Kasus Penyakit di Kabupaten Garut Tahun 2015-2017
Sumbber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut (2022)
Mengingat  tantangan  sosial  dan  lingkungan  yang  ada  di  Kawasan  Industri  Penyamakan Kulit Kabupaten Garut, penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi sejauh mana pencapaian kebijakan  dan  implikasinya,  khususnya  bagi  penduduk  di  wilayah  Sukaregang  yang  terkena dampak. Analisis dipusatkan pada rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana kebijakan lingkungan di kawasan Industri Penyamakan Kulit; (2) Bagaimana pengelolaan lingkungan di kawasan  Industri  Penyamakan  Kulit  Sukaregang;  serta  (3)  Bagaimana  evaluasi  dampak kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.  ( Republik  Indonesia,  2021 ).  Evaluasi dilakukan karena tidak semua inisiatif kebijakan publik mencapai hasil yang diinginkan, dan tujuan mungkin tetap tidak terpenuhi. Konsekuensinya, evaluasi kebijakan berusaha menggali faktor-faktor  yang  menyebabkan  kegagalan  kebijakan  atau  untuk  memastikan  apakah kebijakan publik yang dilaksanakan telah menghasilkan dampak yang diinginkan.
2 8 0 .2 4 4 1 2 7 .0 0 0 1 2 2 .2 9 7 2 6 7 .4 5 0 1 0 6 .3 1 0 1 1 5 .9 4 6 1 6 3 .2 2 3 7 1 .7 7 6 7 6 .6 6 3 1 5 3 .8 4 8 6 3 .6 1 4 5 9 .3 3 8 1 4 6 .2 1 2 5 9 .1 8 3 4 8 .7 6 6 1 3 6 .0 7 6 5 6 .7 0 6 5 6 .0 5 9 1 1 9 .8 5 5 5 6 .9 8 8 5 2 .0 0 6 1 1 7 .4 4 7 4 0 .7 1 1 1 1 4 .6 8 1 5 2 .9 3 0 4 7 .5 4 7 1 0 2 .5 7 0 4 4 .41 4 4 5 .3 8 6
44683 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Infuenza Infeksi Saluran Pernafasan Atas Akut tidak spesifik Hipertensi Primer (esensial) Gastroduodenitis tidak spesifik Tukak Lambung Myalgia
Gangguan lain pada kulit dan jaringan subkutan yang tidak terklasifikasikan.
Dermatitis lain, tidak spesifik (eksema)
Diare dan Gastroenteritis Gejala dan tanda umum lainnya
Dispepxia

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut

## 2. Studi Pustaka
Konsep  penelitian  yang  digali  dalam  penelitian  ini  terkait  erat  dengan  sosiologi lingkungan,  yang  menggali  hubungan  antara  aspek  lingkungan  dan  perilaku  manusia. Sosiologi lingkungan mengkaji penggunaan sumber daya alam yang digerakkan oleh manusia dan  penyebab  pencemaran  dan  kerusakan  lingkungan  akibat  berbagai  aktivitas  manusia ( Adiwijaya & Pisi, 2020 ). Bidang ini berputar di sekitar dua bidang utama: memahami interaksi manusia-alam  dan  mengungkap  asal-usul  masyarakat  dari  masalah  lingkungan,  konsekuensi sosialnya,  dan  strategi  yang  digunakan  untuk  mengatasinya  (Catton  &  Dunlap,  sebagaimana dikutip dalam Biju, 2014 ).
Dalam analisis penelitian studi ini, fokusnya terletak pada teori manajemen lingkungan dan evaluasi  dampak  kebijakan.  Hubungan  dengan  masyarakat  manusia  ini,  aspek  penting  dari sosiologi  lingkungan,  merupakan  pusat  keberhasilan  kebijakan  yang  diinginkan.  Evaluasi tentang  bagaimana  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  mempengaruhi  masyarakat, dikombinasikan  dengan  konsep-konsep  dari  sosiologi  lingkungan,  tetap  merupakan  bidang yang belum dieksplorasi. Kebaruan ini terutama diucapkan dalam industri penyamakan kulit, di mana penelitian semacam itu masih sedikit.
Per 27 Mei 2023, pencarian yang dilakukan di jurnal terindeks Scopus menggunakan kata kunci  (―kebijakan‖  DAN  ―manajemen‖  DAN  ―sosiologi  lingkungan‖)  DAN  (LIMIT-TO (DOCTYPE, ―ar‖)) hanya menghasilkan 19 artikel ( Buckingham & Jepson, 2015 ; Carolan, 2006 ; Cooke et al., 2021 ; Davis & Jones, 2014 ; Heemskerk et al., 2015 ; Kada, 2006 ; Mabon et al., 2020 ; MacKendrick & Davidson, 2007 ; Martins, 2013 ; Neilson & São Marcos, 2019 ; Nye & Hargreaves, 2010 ; Qin et al., 2018 ; Ragusa, 2021 ; Rudestam et al., 2018 ; Schürkmann, 2021 ; Spaargaren, 2003 ; Vail, 2007 , 2009 ; Westberg & Powell, 2015 ). Menariknya, tidak satu pun dari artikel ini secara khusus  menyelidiki  dampak  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  terhadap  masyarakat  atau mengkajinya  dari  perspektif  sosiologi  lingkungan.  Visualisasi  kepadatan  kata  kunci menggunakan  VOSviewer  ( Gambar  2 )  menunjukkan  bahwa  diskusi  yang  berkaitan  dengan evaluasi  kebijakan  dan  pengelolaan  lingkungan  masih  jarang,  menunjukkan  potensi  studi  ini untuk memberikan kontribusi kebaruan di lapangan.
Gambar 2. Density Visualization di Jurnal Terindeks Scopus Menggunakan VOSviewer

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut

## 2.1. Pengelolaan Lingkungan
Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1 ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  merupakan  upaya sistematis  dan  terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  Lingkungan  Hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan  kerusakan  Lingkungan  Hidup  yang  meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum ( Republik  Indonesia,  2021 ).  Pendekatan  multifaset  ini  meliputi  perencanaan,  pemanfaatan, pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum.  Dalam  pelaksanaan pengelolaan lingkungan di kawasan tertentu, prosesnya berkisar pada empat indikator POAC ( Asdak, 2018 ):
1) Perencanaan  ( Planning ):  Langkah  awal  ini  melibatkan  perencanaan  terpadu  yang menghasilkan  dokumen  kebijakan  dengan  tujuan  yang  jelas  untuk  mengatasi  masalah publik secara efektif.
2) Pengorganisasian  ( Organizing ):  Tahap  ini  melibatkan  pendelegasian  wewenang  dan pengawasan  kegiatan  untuk  memastikan  koordinasi  dan  komitmen  di  antara  para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan.
3) Pelaksanaan  ( Actuating ):  Fase  ini  memerlukan  penerapan  program  dan  kebijakan  yang selaras dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
4) Pengendalian ( Controlling ): Aspek ini mencakup kegiatan pemantauan untuk memastikan keselarasan  antara  perencanaan  awal  dan  kegiatan  selanjutnya.  Pemantauan  ini memberikan umpan balik penting untuk menginformasikan perencanaan masa depan.
Tahapan  ini  secara  kolektif  memandu  proses  pengelolaan  lingkungan,  memungkinkan pendekatan  terstruktur  dan  kohesif  untuk  melestarikan  lingkungan  sambil  mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh polusi dan kerusakan.

## 2.2. Evaluasi Dampak Kebijakan
Kebijakan publik mengacu pada urutan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok individu untuk  menanggapi  isu-isu  yang  menjadi  perhatian  atau  konfrontasi  publik  (James  Anderson, sebagaimana dikutip dalam Meutia, 2017 ). Dalam proses kebijakan publik, evaluasi kebijakan muncul sebagai komponen penting untuk memastikan realisasi program atau tujuan kebijakan ( Akbar & Mohi, 2018 ). Proses evaluasi ini memberikan deskripsi dan informasi yang berharga, memberikan  landasan  untuk  membuat  keputusan  alternatif  yang  terinformasi  (Sufflebeam sebagaimana  dikutip  dalam Arikunto,  2019 ).  Dalam  istilah  yang  lebih  sederhana,  evaluasi kebijakan  bertujuan  untuk  membedakan  hasil  yang  diinginkan  dari  suatu  kebijakan,  sarana untuk mencapainya, dan sejauh mana tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (baik dampak maupun hubungan kebijakan) telah tercapai. Metode yang digunakan untuk menilai dampak seringkali mencakup pendekatan kualitatif dan evaluatif, menilai keberhasilan atau kekurangan kebijakan ( Akbar & Mohi, 2018 ).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian ini berpusat pada penyelidikan dimensi sosial dan lingkungan terkait penilaian konsekuensi  kebijakan  pengelolaan  lingkungan  terhadap  penduduk  di  kawasan  Sukaregang. Dengan  demikian,  paling  cocok  untuk  mengadopsi  metode  kualitatif,  menggunakan pendekatan  studi  kasus  ( Creswell,  2018 ).  Pengumpulan  data  akan  melibatkan  pelaksanaan studi  lapangan  di  lokasi  Sukaregang  dan  wawancara purposive  sampling yang  melibatkan pemangku  kepentingan  utama,  termasuk  perwakilan  dari  Badan  Lingkungan  Hidup,  sektor

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
industri,  dan  masyarakat  setempat.  Pendekatan  ini  akan  memberikan  wawasan  dari  mereka yang terkena dampak kehadiran industri.
Untuk  memastikan  validitas  penelitian,  teknik  triangulasi  sumber  akan  diterapkan.  Ini melibatkan  keterlibatan  dalam  wawancara  dengan  informan  yang  memegang  tugas,  fungsi, dan  posisi  yang  beragam,  sehingga  meningkatkan  kekokohan  data.  Selanjutnya,  berbagai metode  akan  digunakan  untuk  memverifikasi  silang  informasi,  termasuk  observasi, wawancara, dan pemanfaatan data yang dikumpulkan ( Moleong, 2017 ). Puncak dari proses ini akan  melibatkan  penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi  mereka  dengan  menilai  koherensi  dan akurasi  data  yang  diperoleh.  Setelah  analisis  pengelolaan  lingkungan,  penelitian  akan dilanjutkan untuk mengidentifikasi temuan dan memberikan rekomendasi untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan pengelolaan lingkungan terhadap masyarakat di dalam Kawasan Industri Penyamakan Kulit Kabupaten Garut.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## 4.1. Kebijakan Industri Penyamakan Kulit Sukaregang
Sentra Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Garut merupakan pusat penyamakan kulit terbesar  di  Indonesia  ( Dzikron et  al., 2016 ).  Di  bawah  Keputusan  Bupati  Garut  tahun  2001, kawasan  industri  kulit  mencakup  sekitar  80  hektar  ( Rachmat et  al., 2009 ).  Pengerjaan  kulit merupakan produk khas Garut yang menjadi simbol daerah tersebut. Kehadiran industri kulit ini  memberikan  eksternalitas  yang  menguntungkan—sentra  penyamakan  kulit—mendukung mata  pencaharian  banyak  warga  Garut  dan  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap pendapatan  daerah.  Data  laporan  ―Kabupaten  Garut  Dalam  Angka  Tahun  2021‖  oleh  Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan menyumbang sekitar  8,17%  dari  PDRB  Kabupaten  Garut  atau  setara  dengan  Rp3367,92  miliar.  Hal  ini menempatkan  industri  pengolahan  di  urutan  ketiga  setelah  sektor  pertanian,  kehutanan, perikanan,  serta  perdagangan  besar  dan  eceran.  Industri  pengolahan  di  Kabupaten  Garut meliputi  berbagai  sektor,  antara  lain  industri  agro  dan  hasil  hutan,  tekstil  dan  kulit,  mineral logam, dan industri kimia ( Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut, 2022 ).
Sesuai  UUD  1945,  Pasal  33  ayat  3,  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya ( Republik Indonesia, 2002 ). Namun, Kawasan Industri Penyamakan Kulit Sukaregang bergulat dengan  masalah  lingkungan  yang  signifikan,  terutama  kualitas  air  sungai  yang  terganggu. Masalah  lingkungan  mencakup  bidang  teknologi,  industri,  ekologi,  dan  biologi,  termasuk pengendalian  pencemaran,  pencegahan,  dan  masalah  sosial  ( Adiwibowo,  2007 ).  Interaksi antara  lingkungan  dan  masyarakat  Sukaregang  berkontribusi  terhadap  masalah  lingkungan dan  berdampak  buruk  bagi  penduduk  setempat,  sehingga  diperlukan  upaya  bersama  untuk penyelesaiannya.  Sejalan  dengan  pembahasan  sosiologi  lingkungan,  menurut  Dunlop  dan Catton  sebagaimana  dikutip  dalam Adiwijaya  &  Pisi  (2020) ,  hal  ini  sesuai  dengan  tantangan yang  menuntut  solusi  untuk  mencegah  krisis  lingkungan.  Dalam  konteks  ini,  hubungan manusia-alam  di  kawasan  Sukaregang—yang  ditandai  dengan  penggunaan  air  sungai  untuk penyamakan  kulit  dan  pembuangan  limbah  ke  sungai—mengungkapkan  interaksi  yang bermasalah.  Artinya,  sungai  sebagai  sumber  daya  alam  hanya  diperlakukan  sebagai  sarana produksi atau konsumsi, mencerminkan kurangnya kesadaran lingkungan.
Interaksi manusia-alam di kawasan Sukaregang ini mengakibatkan degradasi lingkungan, termasuk  penurunan  kualitas  air,  udara,  dan  tanah,  sehingga  berdampak  pada  pertanian. Keterbatasan  sumber  daya  ini  juga  menimbulkan  masalah  sosial,  seperti  penurunan  kualitas kesehatan, penyakit kulit, dan infeksi pernapasan. Mengatasi tantangan ini terkait dengan titik

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
fokus  sosiologi  lingkungan  membutuhkan  upaya  khusus.  Akibatnya,  langkah-langkah  untuk memerangi pencemaran lingkungan dan memastikan keberlanjutan sangat penting untuk umur panjang  sumber  daya.  Untuk  itu,  Pemerintah  Indonesia  telah  memperkenalkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun  2021,  dengan  fokus  pada  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup,  yang  bertujuan  untuk  menyelaraskan  kepentingan  ekonomi  untuk kesejahteraan warga negara dan kelestarian lingkungan—hak yang melekat pada warga negara ( Republik  Indonesia,  2021 ).  Peraturan  tersebut  menetapkan  bahwa  pelaku  industri  yang bertanggung jawab atas produksi limbah harus mengelola limbah Bahan Berbahaya dan Tidak Berbahaya. Proses pengelolaan limbah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara  dan Persyaratan  Pengelolaan  Limbah  B3.  Kebijakan  tentang  Industri  Penyamakan  Kulit  juga mengacu  pada  ketentuan  yang  mengatur  bahwa  kualitas  air  limbah  harus  memenuhi  baku mutu  yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik Indonesia  Nomor  P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018,  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Baku  Mutu  Air  Limbah Bagi  Usaha  dan/atau  Kegiatan  Industri  Penyamakan  Kulit  ( Kementerian  Lingkungan  Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018 , 2021 ). Namun, Pemerintah Kabupaten Garut belum menetapkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur kebijakan pengelolaan lingkungan di kawasan Industri Penyamakan Kulit Sukaregang. Wawasan yang diperoleh dari wawancara dengan  Dinas  Lingkungan  Hidup  mengungkapkan  bahwa  pelaksanaan  tanggung  jawab pengaturan mereka di sektor lingkungan hidup sesuai dengan pedoman pemerintah pusat.

## 4.2. Pengelolaan Lingkungan
Pengelolaan  lingkungan  berupaya  menyelaraskan  kepentingan  ekonomi  dengan pembangunan  berkelanjutan  baik  bagi  lingkungan  maupun  kesejahteraan  warga  kawasan Industri  Penyamakan  Kulit  Sukaregang.  Eksekusi  kebijakan  melibatkan  aktor  dari  Dinas Lingkungan Hidup yang menyampaikan prinsipnya kepada mereka yang bertanggung jawab dalam  menghasilkan  limbah.  Analisis  penelitian  berfokus  pada  tiga  dari  empat  indikator, sebagai berikut:

## 4.2.1. Perencanaan
Perencanaan  adalah  aspek  penting  dari  pengelolaan  lingkungan,  yang  melibatkan peramalan  keadaan  yang  tidak  pasti  dan  merancang  tindakan  untuk  masa  depan.  Hal  ini bertujuan  untuk  merumuskan  kebijakan  publik  yang  mampu  menyelesaikan  masalah kemasyarakatan. Kebijakan publik, seperti yang didefinisikan oleh Dye (2017) , mengacu pada ―apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan,‖ mencakup pilihan pemerintah mengenai tindakan atau kelambanan. Untuk mengatasi pencemaran di Sukaregang, Pemda  Kabupaten  Garut  menghadapi  pilihan  antara  menutup  industri  atau  mengizinkan operasinya.  Industri  kulit  menghasilkan  limbah  yang  berpotensi  mencemari  lingkungan. Berada di  kawasan padat penduduk, kawasan industri ini dilintasi oleh  sungai Cigulampeng dan  Ciwalen  yang  merupakan  bagian  tak  terpisahkan  dari  kehidupan  sehari-hari  masyarakat Sukaregang.
Proses  penyamakan  sangat  bergantung  pada  bahan  kimia  dan  air  sehingga menghasilkan  limbah  yang  cukup  banyak  sarat  dengan  bahan  pencemar  kimia  yang  dapat mencemari lingkungan ( Suparno et al., 2008 ). Cr+6, chromium VI, atau hexavalent chromium, bahan  kimia  utama  yang  digunakan  dalam  penyamakan,  memberikan  daya  tahan  dan ketahanan terhadap faktor fisik, kimia, dan mikroba ( Suryaningtyas & Yuda, 2014 ). Mengingat

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
bahaya  dan  pencemaran  lingkungan  terkait  dengan  industri  penyamakan  kulit,  mereka  yang mengelola  bisnis  tersebut  harus  memiliki  dokumen  lingkungan  yang  menguraikan  rencana pengelolaan dan menilai dampak sosial dan lingkungan. Pemerintah telah menetapkan aturan dan standar pengelolaan limbah untuk kualitas air limbah, yang harus dipatuhi oleh industri. Pengolahan limbah yang efektif memerlukan pemanfaatan teknologi Instalasi Pengolahan Air Limbah  (IPAL),  yang  harus  dimiliki  industri  penghasil  limbah.  Sementara  pemerintah Kabupaten  Garut  menawarkan  tiga  IPAL  untuk  keperluan  industri,  fasilitas  ini  memerlukan perbaikan.  Pengoperasian  IPAL  melibatkan  biaya  yang  cukup  besar,  termasuk  listrik, pencampuran bahan kimia, dan bahan bakar, sehingga membebani industri. Namun demikian, tetap  penting  bagi  pelaku  industri  untuk  mengelola  sisa  produksi  limbah  guna  menjamin pembangunan  berkelanjutan  dan  menjunjung  tinggi  kemajuan  sosial,  sehingga  mendorong pemerataan  bagi  masyarakat  yang  berada  di  kawasan  Industri  Penyamakan  Kulit,  yang merupakan bagian integral dari pembangunan secara keseluruhan.

## 4.2.2. Pengorganisasian
Pengorganisasian  berarti  melaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  agenda  pengelolaan lingkungan yang menyeluruh, yang mencakup kerjasama antar berbagai kelompok atau pelaku kebijakan.  Indikator  ini  mengharuskan  penentuan  wewenang  dan  tanggung  jawab  masing- masing untuk memastikan pengejaran tujuan yang kohesif. Ini memerlukan keterlibatan pelaku kebijakan dan kelompok sasaran, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, Industri Penyamakan Kulit yang bertanggung jawab atas timbulan sampah, dan masyarakat lokal Sukaregang yang terkena dampak operasi ini.
Menerapkan  pengelolaan  lingkungan  didukung  oleh  komitmen  pejabat  dan  pelaksana, yang merupakan aspek penting dari proses tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan upaya  sistematis,  terpadu  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  serta  menangkal pencemaran  dan  kerusakan.  Peraturan  ini  mencakup  beberapa  dimensi:  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum  ( Republik Indonesia, 2021 ).
Menjabarkan  Pasal  29  (1)  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun 2021,  dampak  langsung  terhadap  masyarakat  dapat  bersifat  positif  dan  negatif.  Hasil  yang menguntungkan mencakup kesempatan kerja atau bisnis, sedangkan dampak buruk mencakup konflik  sosial  atau  masalah  kesehatan.  Pelibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan melibatkan  konsultasi  pada  saat  industri  merencanakan  dan  melakukan  operasi  yang berdampak  terhadap  lingkungan,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  28  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  ( Republik  Indonesia,  2021 ).  Wawancara  dengan penduduk  sekitar  industri  di  Sukaregang  mengungkapkan  bahwa  mereka  tidak  diundang untuk ikut serta dalam penyusunan kesepakatan lingkungan atau diizinkan untuk memberikan umpan  balik.  Meskipun  industri-industri  mapan  di  Sukaregang,  pendirian-pendirian  yang lebih baru tampaknya kurang tertarik untuk mengundang.
Pengamatan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Garut  menghasilkan  data  jumlah industri  penyamakan  kulit  yang  memiliki  izin  lingkungan.  Izin  tersebut  diamanatkan  oleh Pasal  4  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021,  yang  mengatur bahwa  usaha  dan  kegiatan  yang  berdampak  pada  lingkungan  harus  memiliki  Analisis Mengenai  Dampak  Lingkungan  (AMDAL),  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan  dan  Upaya Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (UKL-UPL),  dan/atau  Surat  Pernyataan  Kesanggupan Pengelolaan  dan  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  (SPPL)  ( Republik  Indonesia,  2021 ).

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
Kepatuhan  industri  terhadap  kewajiban  ini  terbatas,  dengan  hanya  delapan  dari  387  industri penyamakan  yang  memenuhi  persyaratannya.  Bagian  Pengendalian  dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup  di  lingkungan  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Garut  menyatakan bahwa industri kurang memiliki kesadaran dalam mengajukan dokumen perizinan tersebut.
Selain itu, temuan penelitian menggarisbawahi tidak adanya komitmen yang teguh dari aparat  pelaksana,  di  samping  industri  yang  menghindari  tanggung  jawab  untuk  membuat dokumen  izin  lingkungan.  Pasal  508  (1)  Bab  IX  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  22  Tahun  2021  mengatur  sanksi  bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar  kebijakan pengendalian  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Hanya  surat  peringatan  tertulis  yang dikeluarkan  untuk  industri  yang  melanggar  peraturan,  dengan  tindakan  hukuman  belum berkembang  melampaui  tahap  ini.  Penjatuhan  sanksi  atas  pelanggaran  membutuhkan komitmen  pemerintah  daerah,  karena  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Garut  tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan tindakan tersebut.
Pengelolaan lingkungan dalam konteks ini berfungsi untuk menggambarkan tanggung jawab  dan  memfasilitasi  koordinasi.  Kepentingan  dan  koordinasi  melampaui  sumber  daya manusia  (pemerintah,  industri,  dan  masyarakat)  untuk  mencakup  faktor  lingkungan  di Sukaregang, khususnya yang terkait dengan sungai setempat.

## 4.2.3. Pelaksanaan
Pelaksanaan (actuating) dalam  pengelolaan  lingkungan  berarti  implementasinya  untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana sesuai Pasal 494  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  yang  diwakilkan  oleh Bupati  Garut  sesuai  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  9  Tahun  2016  mengemban tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Bab X, antara lain pembinaan dan pengawasan pihak  industri.  Tantangan  dalam  menerapkan  kebijakan  perlindungan  dan  pengelolaan lingkungan berasal dari komitmen industri yang terbatas terhadap proses pengelolaan limbah ( Pemerintah  Kabupaten  Garut,  2016 ; Republik  Indonesia,  2021 ).  Pengelolaan  sampah  harus berkelanjutan dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat ( Amri & Mayarni, 2019 ). Gagal mengelola  limbah  produksi  secara  berkelanjutan,  khususnya  dalam  konteks  industri  kulit, dapat  menggerus  kualitas  lingkungan  ( Purnaweni,  2014 ).  Degradasi  Sungai  Cigulampeng  di kawasan industri kulit Sukaregang dan ketidakberfungsian sungai untuk memenuhi kebutuhan dasar  manusia  menyoroti  konsekuensi  merugikan  dari  operasi  industri  yang  tidak berkelanjutan.  Sungai  adalah  sumber  air  yang  vital,  menopang  kehidupan;  Namun,  utilitas sungai telah berkurang karena pencemaran limbah. Selain itu, limbah tersebut berdampak pada kualitas air sumur masyarakat, dengan warga yang melaporkan adanya bau. Oleh karena itu, air dari sungai memerlukan penyaringan sebelum digunakan, bahkan untuk mencuci.
Pencemaran  lingkungan  ini  menambah  kekhawatiran  di  kalangan  petani  lokal,  yang bergulat  dengan  dampak  luas  limbah  kulit  terhadap  mata  pencaharian  mereka ( Balipuspanews.com,  2019 ).  Meskipun  industri  kulit  Sukaregang  menopang  sektor  industri daerah,  hal  itu  menimbulkan  kerugian  ekonomi  bagi  petani,  menurunkan  hasil  panen  dan menyebabkan gagal panen. Mengintegrasikan limbah kulit ke dalam air irigasi, menyebabkan pencemaran air menggarisbawahi kesulitan petani ( Kabarpriangan.com, 2019 ). Limbah industri berkontribusi terhadap pencemaran air, mempengaruhi kesehatan penduduk dan merongrong kesejahteraan  masyarakat.  Wawancara  dengan  warga  Sukaregang  menyoroti  dampak kesehatan  yang  merugikan  dari  polusi  limbah,  termasuk  gangguan  kulit  dan  masalah pernapasan—khususnya menyusahkan bagi penderita asma.

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
Meskipun ada upaya untuk menerapkan pengelolaan lingkungan, hasil yang diharapkan belum  terwujud,  karena  eksternalitas  negatif  tetap  ada  di  masyarakat.  Sementara  kegiatan industri  berkontribusi  pada  kemakmuran  warga  dengan  memenuhi  kebutuhan  esensial, pelaksanaannya  harus  selaras  dengan  kondisi  alam.  Tantangan  lingkungan  melampaui kekhawatiran  belaka;  mereka  merupakan  bagian  integral  dari  kelangsungan  hidup  dan kesejahteraan.

## 4.3. Evaluasi Dampak Kebijakan
Evaluasi  kebijakan  menandakan  bahwa  penilaian  harus  berasal  langsung  dari  tindakan kebijakan  daripada  faktor  eksternal.  Inti  dari  evaluasi  dampak  terletak  pada  membedakan sejauh  mana  tujuan  kebijakan  telah  tercapai,  menyempurnakan  proses  manajemen, menyelaraskan masukan dengan rencana, dan mengungkap kelemahan implementasi.
Melihat  konteks  sosiologi  lingkungan  dan  temuan  dari  analisis  pengelolaan  lingkungan, ternyata tujuan kebijakan untuk masyarakat Kawasan Industri Penyamakan Kulit Sukaregang belum  tercapai.  Industri  ini  terus  menghasilkan  banyak  eksternalitas  negatif,  meliputi pencemaran  lingkungan  di  badan  air  yang  tidak  lagi  dapat  mendukung  mata  pencaharian secara optimal, polusi udara dari bau limbah yang stagnan, kerugian pertanian — seperti gagal panen karena irigasi yang terkontaminasi limbah kulit — dan komplikasi kesehatan.
Tujuan kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun  2021  berupaya  menyelaraskan  kepentingan  ekonomi  dengan  kesejahteraan  rakyat  dan kelestarian lingkungan, namun keselarasan tersebut masih sulit dipahami ( Republik Indonesia, 2021 ).  Kelestarian  lingkungan  dibuktikan  dengan  uji  laboratorium  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Garut  dan  kondisi  kasat  mata  di  Sukaregang  belum  terverifikasi.  Namun,  tujuan ekonomi  kebijakan  tersebut  telah  terealisasi,  terbukti  dengan  posisi  industri  sebagai penyumbang  PDRB  terbesar  ketiga  Kabupaten  Garut.  Industri  kulit  Sukaregang  telah membuka kesempatan kerja, mendukung kemajuan pembangunan di Garut. Namun demikian, kemajuan  tersebut  kurang  berkelanjutan,  sebagaimana  tertuang  dalam  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai  upaya  sengaja  dan  terencana  yang  memasukkan  dimensi  lingkungan,  sosial,  dan ekonomi  ke  dalam  strategi  yang  komprehensif,  menjaga  keutuhan  lingkungan  dan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang ( Republik Indonesia, 2020 ).
Komponen  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan  ( Republik  Indonesia,  2021 ).  Implementasi  yang  sukses  membutuhkan  sinergi, kerjasama, dan koordinasi antar pelaku dan kelompok sasaran kebijakan. Meskipun masukan komprehensif  yang  dituangkan  dalam  peraturan  kebijakan,  implementasi  yang  tepat  telah tersendat, penuh dengan distorsi di lapangan. Menganalisis dampak yang diproyeksikan dari perlindungan  lingkungan  dan  kebijakan  pengelolaan  menunjukkan  bahwa  mereka  mungkin tidak  secara  khusus  mengurangi  pencemaran  lingkungan.  Hal  ini  disebabkan  banyaknya industri  yang  tersebar,  kesadaran  individu,  tanggung  jawab  lingkungan,  dan  kepedulian terhadap kesejahteraan penduduk di kawasan industri. Faktor-faktor ini merupakan kelemahan dan hambatan yang signifikan  yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Sumber daya keuangan menimbulkan tantangan lain, menjadi hambatan utama untuk mengadopsi teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk pengolahan limbah.
Evaluasi  secara  inheren  berfungsi  sebagai  sarana  untuk  memfasilitasi  peningkatan  untuk tahap  selanjutnya.  Perbaikan  penting  memerlukan  penyempurnaan  proses  pengelolaan lingkungan, terutama pengolahan residu limbah untuk memenuhi standar kualitas air limbah.

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
Langkah ini sangat penting dalam pengamanan sungai-sungai di kawasan industri. Sementara Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021  secara  komprehensif menjabarkan  tanggung  jawab  penghasil  sampah  ( Republik  Indonesia,  2021 ),  Pemerintah Kabupaten  Garut  perlu  merumuskan  peraturan  tambahan  atau  peraturan  daerah.  Peraturan tersebut  dapat  mengatur  alokasi  biaya  untuk  teknologi  IPAL  yang  dioperasikan  pemerintah daerah. Biaya operasional yang tinggi terkait dengan pengolahan limbah melalui IPAL adalah alasan  utama  di  balik  keragu-raguan  industri  untuk  mengadopsi  teknologi  tersebut.  Untuk mengatasi  hal  ini,  industri  yang  tidak  memiliki  fasilitas  IPAL  dapat  memanfaatkan  fasilitas milik pemerintah daerah, dengan penerapan kebijakan pembagian biaya daerah membuktikan solusi yang saling menguntungkan. Upaya bersama untuk mengolah limbah dan berbagi biaya diharapkan  dapat  menjaga  kelestarian  lingkungan  dan  mendorong  industrialisasi  yang berkelanjutan. Tentu saja, keefektifan peraturan ini membutuhkan komitmen semua pemangku kepentingan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan dan realisasi hasil yang diharapkan.

## 5. Kesimpulan
Pemerintah  Kabupaten  Garut  telah  mengambil  langkah-langkah  untuk  mengatasi tantangan  sosiologi  lingkungan  di  kawasan  Sukaregang  dengan  melakukan  upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  22  Tahun  2021,  di  samping  peraturan  turunan  terkait  lainnya.  Namun, peraturan  lokal  khusus  yang  secara  langsung  menangani  pengelolaan  lingkungan  masih kurang  dalam  yurisdiksi.  Pengelolaan  lingkungan  di  lingkungan  Industri  Penyamakan  Kulit kawasan  Sukaregang  Garut  berlabuh  pada  indikator  perencanaan  yang  berakar  pada pengelolaan lingkungan. Pendekatan ini melampaui sekadar eksternalitas positif bagi ekonomi lokal;  itu  menempatkan  penekanan  signifikan  pada  menjaga  kelestarian  lingkungan.  Inisiatif untuk  mengurangi  pencemaran  lingkungan  digambarkan  melalui  peraturan  yang  mengatur pengelolaan limbah, baku mutu yang dipersyaratkan, dan penerapan teknologi IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) untuk pengolahan.
Indikator  terkait  dengan  pengorganisasian  menandakan  komitmen  dan  tanggung  jawab bersama  di  antara  para  pemangku  kepentingan,  mendorong  koordinasi.  Namun,  ketiadaan tindakan tegas dari pemerintah daerah dalam menanggapi pelanggaran kebijakan oleh entitas industri  masih  terlihat  jelas.  Selain  itu,  tahapan  implementasi,  penggerakan,  masih  diwarnai dengan  berbagai  penyimpangan  yang  mengakibatkan  eksternalitas  negatif  bagi  warga Kawasan Industri Penyamakan Kulit Sukaregang di Kabupaten Garut.
Meski  regulasi  kebijakan  sudah  ada,  konvergensi  harmonis  antara  kepentingan  ekonomi dan  kelestarian  lingkungan  masih  jauh  dari  realisasi  lanskap  industri  penyamakan  kulit Kabupaten Garut. Evaluasi tersebut menyarankan penyusunan ketentuan kebijakan mengenai mekanisme  pembagian  biaya  untuk  pengoperasian  IPAL  di  bawah  kepemilikan  pemerintah daerah sebagai bagian dari proses penyempurnaan yang sedang berlangsung. Pendekatan ini akan  memungkinkan  industri  yang  tidak  memiliki  teknologi  IPAL  untuk  memanfaatkan fasilitas pemerintah daerah sambil menyumbang pungutan yang ditetapkan.
Dengan  mengadopsi  strategi  tersebut,  penerapan  regulasi  di  sektor  industri  penyamakan kulit  dapat  semakin  mendekati  keseimbangan  aspirasi  ekonomi  dan  keharusan  kelestarian lingkungan.  Proposisi  untuk  menyempurnakan  hasil  kebijakan  ini  menggarisbawahi pentingnya  upaya  kolaboratif,  di  mana  pelaku  ekonomi  dan  pemerintah  daerah  saling menjunjung  tinggi  integritas  lingkungan  untuk  kesejahteraan  masyarakat  dan  ekosistem sekitarnya.

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut

## 6. Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset, dan  Teknologi  atas  dukungannya  melalui  Program  Penelitian  Kompetitif  Nasional,  dengan nomor  kontrak  023.17.1.60523/2022,  yang  telah  mendanai  kegiatan  penelitian  ini.  Selain  itu, penghargaan  yang  setinggi-tingginya  kami  sampaikan  kepada  Dinas  Lingkungan  Hidup Kabupaten  Garut  dan  semua  individu  dan  entitas  yang  telah  berkontribusi  dalam pengumpulan data dan mendukung penelitian ini dengan sepenuh hati.

## 7. Pernyataan Conflicts of Interest
Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka
Adiwibowo, S. (2007). Ekologi Manusia . Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Adiwijaya, S., & Pisi, B. A. (2020). Sosiologi Lingkungan . Academy.
Akbar,  M.  F.,  &  Mohi,  W.  K.  (2018). Studi  Evaluasi  Kebijakan  (Evaluasi  Beberapa  Kebijakan  di Indonesia) . Ideas Publishing.
Amri,  K.,  &  Mayarni.  (2019).  Kebijakan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  Berbasis  Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Riau. Prosiding Seminar Nasional Pelestarian Lingkungan , 1 , 570–580. Arikunto, S. (2019). Prosedur Penelitian Suatu Pendeketan Praktik . Rineka Cipta. Asdak, C. (2018). Hidrologi Dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta UGM Press, . Gadjah Mada University Press.
Azis,  F.  G.,  &  Julia,  A.  (2022).  Faktor  Penentu  Masih  Tingginya  Pencemaran  Air  di  Sentra Industri  Penyamakan  Kulit  di  Sukaregang  Kabupaten  Garut. Bandung  Conference  Series: Economics Studies , 2 (2), 455–460. https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.4512 Badan Perencanaan  Pembangunan Daerah Provinsi  Jawa Barat. (2015). Kajian ekonomi  Industri Penyamakan  Kulit  Sukaregang  Kabupaten  Garut .  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah Provinsi Jawa Barat.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Garut.  (2022). Statistik  Daerah  Kabupaten  Garut  2022 .  Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut.
Balipuspanews.com.  (2019). Bupati  Garut  Tutup  Mata,  Limbah  Kulit  Buat  Sawah  Gagal  Panen . https://www.balipuspanews.com/bupati-garut-tutup-mata-limbah-kulit-buat-sawah- gagal-panen.html
Biju, K. S. (2014). Environmental Sociology . University of Calicut.
Buckingham,  K.,  &  Jepson,  P.  (2015).  The Legitimacy  of  Bamboo  Certification:  Unpacking  the Controversy  and  the  Implications  for  a  ―Treelike‖  Grass. Society  and  Natural  Resources ,
28 (6), 575–592. https://doi.org/10.1080/08941920.2014.945057
Carolan,  M.  S.  (2006).  Conserving  nature,  but  to  what  end?  Conservation  policies  and  the unanticipated  ecologies  they  support. Organization  and  Environment , 19 (2),  153–170. https://doi.org/10.1177/1086026606288061
Cooke, S. J., Jeanson, A. L., Bishop, I., Bryan, B. A., Chen, C., Cvitanovic, C., Fen, Y., Forester, J.,
Fürst, C., Hu, J., La Rosa, D., Meurk, C., Nguyen, V. M., Paolisso, M., Qi, Y., Chun, F. K. S., Szetey,  K.,  Wang,  X.,  Wang,  Y.,  …  Young,  N.  (2021).  On  the  theory-practice  gap  in  the environmental realm: perspectives from and for diverse environmental professionals. Socio- Ecological Practice Research , 3 (3), 243–255. https://doi.org/10.1007/s42532-021-00089-0 Creswell, J. W. (2018). Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran (4th ed.). Pustaka

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
Pelajar.
Davis, K. L., & Jones, R. E. (2014). Modeling Environmental Concern for Urban Tree Protection Using Biophysical and Social Psychological Indicators. Society and Natural Resources , 27 (4),
372–388. https://doi.org/10.1080/08941920.2013.861555 Dye, T. R. (2017). Understanding Public Policy (15th ed.). Pearson Education Inc.
Dzikron,  M.,  Ceha,  R.,  &  Muhammad,  C.  R.  (2016).  Perbaikan  Kinerja  Operasional  Industri Penyamakan  Kulit  Dengan  Pendekatan  Supply  Chain  Dan  Lean  Manufacturing  (Kasus Industri
Kulit Sukaregang). Teknoin , 22 (8), 584–594.
https://doi.org/10.20885/teknoin.vol22.iss8.art4
Fakta & Realita. (2020). Limbah Industri Penyamakan Kulit Sukaregang Garut, Polemik Akut yang tak Berujung . https://faktadanrealita.com/limbah-industri-penyamakan-kulit-sukaregang- garut-polemik-akut-yang-tak-berujung/
Fatmawati, N. S., Hermana, J., & Slamet, A. (2016). Optimasi Kinerja Instalasi Pengolahan Air Limbah  Industri  Penyamakan  Kulit  Magetan. Jurnal  Teknik  ITS , 5 (2),  D79–D85. https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.16974
Heemskerk,  M.,  Duijves,  C.,  &  Pinas,  M.  (2015).  Interpersonal  and  Institutional  Distrust  as Disabling  Factors  in  Natural  Resources  Management:  Small-Scale  Gold  Miners  and  the Government  in  Suriname. Society  and  Natural  Resources , 28 (2),  133–148. https://doi.org/10.1080/08941920.2014.929769
Kabarpriangan.com.  (2019). Sawah  Tercemar  Limbah,  Petani  Tak  Mau  Bayar  Pajak . https://kabarpriangan.com/sawah-tercemar-limbah-petani-tak-mau-bayar-pajak/
Kada, Y. (2006). Three paradigms behind river governance in Japan: Modern technicism, nature conservationism and life environmentalism. International Journal of Japanese Sociology , 15 (1), 40–54. https://doi.org/10.1111/j.1475-6781.2006.00084.x Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun . Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Mabon, L., Kita, J., Onchi, H., Kawabe, M., Katano, T., Kohno, H., & Huang, Y. C. (2020). What natural  and  social  scientists  need  from  each  other  for  effective  marine  environmental assessment:  Insights  from  collaborative  research  on  the  Tomakomai  CCS  Demonstration Project. Marine Pollution Bulletin , 159 . https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2020.111520 MacKendrick, N. A., & Davidson, D. J. (2007). State-capital relations in voluntary environmental improvement. Current Sociology , 55 (5), 674–695. https://doi.org/10.1177/0011392107079923 Maghfiro,  I.,  Soeaidy,  M.  S.,  &  Rozikin,  M.  (2017).  Analisis  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir. Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 1 (3), 94– 102.
Martins, R. C. (2013). A construção social da economia política da água. Sociologia, Problemas e Praticas , 73 , 111–130. https://doi.org/10.7458/SPP2013732810 Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik . CV. Anugrah Utama Raharja. Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya.
Neilson, A. L., & São Marcos, R. (2019). Reframing marine resource management with relational

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
ontologies  and  hybrid  entanglements:  Fishing  for  empathy  between  Azorean  fishers  and scientists. Marine Policy , 105 , 30–37. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.04.004 Nye, M., & Hargreaves, T. (2010). Exploring the social dynamics of proenvironmental behavior change. Journal  of  Industrial  Ecology , 14 (1),  137–149. https://doi.org/10.1111/j.1530- 9290.2009.00193.x
Palar, H. (2012). Pencemaran dan Taksiologi Logam Berat . Rhineka Cipta. Pemerintah Kabupaten Garut. (2016). Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Linkungan Dinas Pemerintahan Kabupaten Garut . Pemerintah Kabupaten Garut.
Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Lingkungan , 12 (1), 53. https://doi.org/10.14710/jil.12.1.53-65 Qin, H., Bent, E., Brock, C., Dguidegue, Y., Achuff, E., Hatcher, M., & Ojewola, O. (2018). Fifteen Years  after  the  Bellingham  ISSRM:  An  Empirical  Evaluation  of  Frederick  Buttel’s Differentiating Criteria for Environmental and Resource Sociology. Rural Sociology , 83 (1), 6– 23. https://doi.org/10.1111/ruso.12154
Rachmat,  A.,  Mulyono,  A.,  Hadi,  I.,  Sumawijaya,  N.,  &  Marganingrum,  D.  (2009).  Penentuan Prediksi Zona Potensi Penyebaran Polutan di Wilayah Sukaregang dan Sekitarnya Melalui Pendekatan Model Air Tanah. Prosiding Geoteknologi LIPI , 323–328.
Ragusa,  A.  T.  (2021).  We  have  plenty  of  water,  don’t  we?  Social  norms,  practices,  and contentions in a drought-ridden country. Hydrology , 8 (4). https://doi.org/10.3390/hydrology8040161
Rahmadi, T. (2011). Hukum Lingkungan di Indonesia . PT Raja Grafindo Persada. Republik  Indonesia.  (2002). Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .
Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik  Indonesia.  (2009). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup . Sekretariat Negara Republik Indonesia. Republik  Indonesia.  (2020). Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang Cipta Kerja . Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup . Sekretariat Negara Republik Indonesia. http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/
Rudestam, K., Brown, A., & Langridge, R. (2018). Exploring ―Deep Roots‖: Politics of Place and Groundwater  Management  Practices  in  the  Pajaro  Valley,  California. Society  and  Natural Resources , 31 (3), 291–305. https://doi.org/10.1080/08941920.2017.1413693
Schürkmann, C. (2021). Facing a Toxic Object Nuclear Waste Management and its Challenges for Nature-Culture-Relationships.
Nature and Culture , 16 (1), 65–82. https://doi.org/10.3167/nc.2020.160105
Spaargaren,  G.  (2003).  Sustainable  consumption:  A  theoretical  and  environmental  policy perspective. Society and Natural Resources , 16 (8), 687–701.
https://doi.org/10.1080/08941920309192
Sugihartono, S., Sutyasmi, S., & Prayitno, P. (2015). Pemanfaatan trimming kulit pikel sebagai flokulan  melalui  hidrolisis  kolagen  menggunakan  basa  untuk  penjernihan  air. Majalah Kulit, Karet, Dan Plastik , 31 (1), 37. https://doi.org/10.20543/mkkp.v31i1.221 Sukoco, I., & Muhyi, H. A. (2015). Ecopreneurship Dalam Menumbuhkan Usaha Berwawasan Lingkungan  Pada  Sentra  Industri  Penyamakan  Kulit  Sukaregang  Kabupaten  Garut. Sosiohumaniora , 17 (2), 155. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v17i2.7304 Suparno, O., Covington, A. D., & Evans, C. S. (2008). Teknologi Baru Penyamakan Kulit Ramah

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
Lingkungan:  Penyamakan  Kombinasimenggunakan  Penyamak  Nabati,  Naftol  Dan Oksazolidin. Jurnal Teknologi Industri Pertanian , 18 (2), 79–84.
Suryaningtyas, & Yuda, N. W. (2014). Kemampuan Pektin Jeruk Manis (Citrus Sinensis) Sebagai Biosorben  Logam  Berat  Krom  (VI). E-Journal  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta , 123 (10),
2176–2181. http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/5398%0A Suyasa, W. B. (2015). Pencemaran Air dan Pengolahan Air Limbah . Udayana University Press. Tian, Y., Jiang, Y., Liu, Q., Dong, M., Xu, D., Liu, Y., & Xu, X. (2019). Using a water quality index to assess the water quality of the upper and middle streams of the Luanhe River, northern China.
Science of the Total Environment , 667 , 142–151. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.02.356
Vail, B. J. (2007). Illegal waste transport and the Czech Republic: An environmental sociological perspective. Sociologicky Casopis , 43 (6), 1195–1211.
https://doi.org/10.13060/00380288.2007.43.6.05
Vail,  B.  J.  (2009).  Municipal  waste  management  policy  in  Europe:  How  the  treadmill  of production undermines sustainability goals. International Journal of Sustainable Society , 1 (3), 224–239. https://doi.org/10.1504/IJSSOC.2009.027621 Warta  Satu.  (2020). Geram  Bau  Limbah  Kulit  Sukaregang,  Warga  Dua  RW  Blokade  Jalan . http://wartasatu.co/geram-bau-limbah-kulit-sukaregang-warga-dua-rw-blokade-jalan/
Westberg,  L.,  &  Powell,  S.  (2015).  Participate  for  Women’s  Sake?  A  Gender  Analysis  of  a Swedish  Collaborative  Environmental  Management  Project. Society  and  Natural  Resources ,
28 (11), 1233–1248. https://doi.org/10.1080/08941920.2015.1014594
__________________________

## Tentang Penulis
1. Salwa  Nurfaiziya, meraih  gelar  Sarjana  Terapan  bidang  Administrasi  Keuangan  Publik dari Universitas Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2020 dan gelar Magister dalam bidang Kebijakan  Publik  dari  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Padjadjaran, Indonesia, pada tahun 2023.
E-Mail: salwafaiziya@gmail.com
2. Sinta  Ningrum, memperoleh  gelar  Doktor  dari  Universitas  Padjadjaran,  Indonesia,  pada tahun  2009.  Penulis  adalah  dosen  dan  Kepala  Program  Studi  Kebijakan  Publik,  Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: sinta.ningrum@unpad.ac.id
3. Mas  Dadang  Enjat  Munajat, memperoleh  gelar  Doktor  dari  Institut  Teknologi  Bandung, Indonesia,  pada  tahun  2018.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Inovasi  Regional, Program  Pascasarjana,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik,  Universitas  Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: mdenjatm@unpad.ac.id

## Penyamakan Kulit Kabupaten Garut
4. Heru Nurasa, memperoleh gelar Doktor dari Universitas Padjdjaran, Indonesia, pada tahun 2010.  Penulis  adalah  dosen  pada  Program  Studi  Administrasi  Publik,  Program  Doktor, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Indonesia.
E-Mail: hnurasa@yahoo.com