## Strategi Adaptasi Penerapan Program MBKM yang Kolaboratif dan Partisipatif
Stefani Natalia Sabatini 1 , Patricia Pahlevi Novianri 2 , Sita Yuliastuti Amijaya 3 stefanisabatini@staff.ukdw.ac.id 1 , patriciapahlevi@staff.ukdw.ac.id 2
Prodi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana 1,2
The Adaptation Strategy to Implement Participative and Collaborative Learning in The New Curriculum Framework of Freedom to Learn and Independent Campus

## ABSTRACT
Freedom to Learn and Independent Campus (Merdeka Belajar- Kampus Merdeka or MBKM) was established by Indonesian Ministry of Education and Culture (Kemendikbud) in 2020 , creating  challenges  for  Higher  Education  Institutions  (HEIs).  HEIs  needs  adaptation strategies  to  set  up  and  implement  the  program. This  article  aims  to discuss  the  adaptation strategies to be consider by HEIs in order to implement participative and collaborative learning for the new curriculum framework, especially in design-based study program for architecture major. Data collection method was done by survey, distributed questionnaires, interviewing the curriculum  executant,  and literature  study. Data  analysis  was  carried  out  using  quantitative distributive method for questionnaires and qualitative textual analysis for interview data. As the result, there are five adaptation strategies found. They are (1) identifying similar program that already  been  conducted,  (2)  giving  students  freedom  to  choose  by  providing  variation  of program,  (3)  constructing  a  set  of  devices  to  perform  the  new  curriculum,  (4)  integrating program funding with funder, and (5) starting simple activitties.
Keywords : Strategy, Adaptation, Freedom to Learn-Independent Campus, MBKM

## Article Info
Received date: 28 Desember 2021 Revised date: 12 September 2022 Accepted date: 28 September 2022

## PENDAHULUAN
Program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  yang  diusung  oleh  Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan diluncurkan pada awal tahun 2020 (Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud, 2020) telah memaksa prodi perguruan tinggi, atau yang sering juga disebut sebagai Higher Education Institutions (HEIs), untuk menilik kembali kurikulum dan menyelaraskannya dengan  MBKM.  Penyelarasan  ini  termasuk  menyesuaikan  pilihan  Bentuk  Kegiatan  Pembelajaran (BKP) MBKM ini dan juga teknis pelaksanaannya. Dengan adanya kelas studio perancangan sebagai inti  atau backbone pada  kurikulum  prodi  berbasis  desain,  termasuk  prodi  arsitektur,  penyesuaian program  MBKM  dengan  kurikulum  menjadi  tantangan  tersendiri  yang  memerlukan  strategi  dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
Meskipun saat ini telah banyak prodi yang menerapkan MBKM, hanya ditemukan dua artikel terpublikasi  yang  berkaitan  dengan  MBKM  di  prodi  arsitektur.  Keduanya  berisi  dukungan  akan pelaksanaan berbagai BKP MBKM di prodi Arsitektur dan BKP MBKM yang dipilih diterapkan pada prodi  arsitektur  di  perguruan  tinggi  masing-masing  di  Yogyakarta  (Febriarto,  2020  dan  Rusmana, 2020)), namun tidak membahas penyesuaian yang dilakukan untuk mengaplikasikan MBKM. Tulisan ini  akan  membahas  mengenai  strategi  adaptasi  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam  menghadapi tantangan  pelaksanaan  BKP  MBKM  yang  kolaboratif  dan  partisipatif,  terutama  pada  prodi  berbasis desain seperti prodi arsitektur. Artikel ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi prodi  arsitektur,  atau  prodi  lain  berbasis  desain  di  perguruan  tinggi  lain  yang  juga  tengah mengembangkan BKP MBKM di kampusnya.

## KAJIAN PUSTAKA
Penerapan  MBKM  memang  merupakan  tantangan  bagi  perguruan  tinggi,  namun  sebetulnya sudah selaras dengan kegelisahan prodi perguruan tinggi, termasuk prodi arsitektur, berkaitan dengan
pembelajaran yang harus lebih kolaboratif. Sebagai contoh, saat ini scripting dan coding adalah bahasa ketiga dalam berarsitektur, sementara pengetahuan tersebut sebetulnya lebih banyak dipelajari di bidang informatika  yakni  bidang  di  luar  arsitektur  (Winata,  2020:10).  MBKM  juga  diperkirakan  mampu meningkatkan  kreativitas  dan  kemandirian  mahasiswa  untuk  selalu  berinovasi  demi  mencari pengetahuan  baru  (Febriarto,  2020:108),  yang  menunjukan  partisipasi  mahasiswa  dalam pembelajarannya di perguruan tinggi. Kolaborasi dan partisipasi ini adalah salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,  yakni  IKU  7  (Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi,  2021:34).  Bersama  dengan  IKU  2: “pengalaman di luar kampus”, IKU 7 menjadi indikator yang mendasari arahan pelaksanaan MBKM untuk diterapkan pada prodi-prodi di perguruan tinggi termasuk prodi arsitektur.
Ketika prodi akan menerapkan MBKM, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan empat tahapan implementasi MBKM. Tahapan tersebut adalah (a) mengidentifikasi kegiatan akademik yang sudah berjalan dan merancang kegiatan baru yang mungkin dilaksanakan; (b) mengakses buku panduan  implementasi  MBKM  untuk  mendapatkan  panduan  pengembangan  kurikulum;  (c) mengembangkan kurikulum prodi berikut dengan dokumen kerja sama dengan mitra perguruan tinggi; serta  (d)  menyusun  implementasi  MBKM  (Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2020:16). Melengkapi  itu,  persiapan  implementasi  MBKM  ini  dapat  dijelaskan  dalam  tiga  poin  besar  yang membawahi  tujuh  poin  lain  (Purwanti,  2021:387).  Tujuh  poin  persiapan  ini  berisi  meningkatkan kualitas internal institusi dengan 1) mempersiapkan softskill dan hardskill mahasiswa yang nantinya yang  akan  dilibatkan  dalam  program  MBKM;  2)  membuat  penyesuaian  kurikulum;  kemudian, menetapkan  posisi  institusi  dengan  3)  publikasi  yang  melibatkan  media  sosial;  4)  menetapkan  kerja sama  dengan  mitra  yang  saling  sepakat;  5)  meningkatkan  rangking  institusi;  serta  menetapkan mekanisme yang memudahkan mahasiswa beralih ke dunia kerja yakni 6) career self – management ; dan  7) career  building  –  skill (Purwanti,  2021:387) . Pada  poin  persiapan softskill dan hardskill mahasiswa, salah satu hal penting di dalamnya adalah termasuk kemampuan berpikir kritis dalam proses menganalisis,  mengevaluasi,  dan  mengreasi  (Anugraheni,  2019:282).  Berpikir  kritis  juga  salah  satu keterampilan yang harus dimiliki pelajar abad ke-21 ( Assessment and Teaching of 21st Century Skills dalam Lathif dkk., 2022:279, Partnership for 21st Century Skills, 2015 dalam Hunaepi dkk., 2020:269). Dari data di atas, terlihat bahwa penyesuaian kurikulum prodi merupakan tahap penting dalam persiapan penerapan MBKM pada prodi perguruan tinggi.
Secara lebih  spesifik,  pada  penyusunan  kurikulum  prodi dengan  kebijakan MBKM,  terdapat lima strategi penyesuaian. Langkah tersebut yakni: (a) menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model  implementasi  kampus  merdeka;  (b)  memfasilitasi  mahasiswa  yang  akan  mengambil pembelajaran  lintas  program  studi  dalam  perguruan  tinggi;  (c)  menawarkan  mata  kuliah  yang  bisa diambil  oleh  mahasiswa  luar  program  studi  dan  luar  perguruan  tinggi  beserta  persyaratannya;  (d) melakukan  ekuivalensi  mata  kuliah  dengan  kegiatan  pembelajaran  luar  program  studi  dan  luar perguruan tinggi; dan (e) penyiapan alternatif mata kuliah daring bagi mata kuliah yang belum terpenuhi dari  kegiatan  pembelajaran  luar  program  studi  dan  luar  perguruan  tinggi  (Baharuddin,  2021:198). Strategi penyesuaian kurikulum ini juga dapat ditahapkan dalam empat aktivitas yakni (1) menemukan SKS  yang  setara  bagi  delapan  BKP  MBKM;  (2)  menemukan  mata  kuliah  substitusi  yang mengakomodasi delapan BKP MBKM; (3) memformulasikan kembali jumlah SKS pada mata kuliah inti  ( core  subject )  prodi;  (4)  mendesain  sistem  konversi  mata  kuliah  antar  prodi  di  dalam  dan  luar perguruan tinggi (Purwanti, 2021: 338).
Ketika mendesain penyesuaian kurikulum, penyesuaian perlu dilakukan spesifik untuk masing- masing BKP MBKM yang akan diterapkan. Pada prakteknya, dari delapan BKP MBKM, tidak semua dapat  secara  mudah  diaplikasikan  pada  prodi  yang  memiliki  sifat  kekhasan  yang  berbeda.  Prodi arsitektur  misalnya,  menunjukkan  kecenderungan  untuk  memilih  BKP  MBKM  berupa  magang  dan penelitian (Febriarto, 2020:108 dan Rusmana, 2020:119) serta BKP MBKM Membangun Desa melalui pengabdian (Rusmana, 2020:119).

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini bersifat deskriptif. Subjek tulisan ini adalah Prodi Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta pada tahun 2021. Metode pengumpulan data yang  digunakan  adalah  survei.  Survei  diperoleh  dari  (1)  penyebaran  kuesioner  Survei  Implementasi

## Strategi Adaptasi Penerapan Program MBKM yang Kolaboratif dan Partisipatif
(Stefani N. Sabatini, Patricia P. Novianri, Sita Y. Amijaya)
MBKM  2021  di  Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS)  2021  oleh  Kemendikbud  yang  diisi  oleh  167 mahasiswa  aktif  di  prodi  subjek  dari  berbagai  angkatan;  (2)  wawancara  daring  dengan  enam  orang anggota dekanat fakultas dari prodi subjek; serta (3) wawancara daring dengan dua dosen pengajar dan satu sampel mahasiswa peserta mata kuliah yang dibuka untuk prodi di luar prodi subjek dalam satu institusi perguruan tinggi. Kuesioner Survei Implementasi MBKM 2021 di Perguruan Tinggi Swasta (PTS)  2021  merupakan  survei  yang  didesain  oleh  Kemendikbud  sehingga  instrumennya,  baik pertanyaan maupun pilihan jawaban, tidak dapat diubah. Survei pada pustaka juga dilakukan dengan membaca  laporan  dan  notulensi  kegiatan  hibah  MBKM  berjudul  Rancangan  Kurikulum  Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program Studi Arsitektur Berbasis Integrasi Hard skill dan Soft skill yang Inovatif Program Studi Arsitektur, Universitas Kristen Duta Wacana yang dilaporkan pada Desember 2020.
Metode analisis data yang dipilih adalah analisis data kuantitatif distributif untuk data kuesioner dan analisis data teks kualitatif untuk hasil wawancara. Instrumen pada kuesioner Survei Implementasi MBKM  2021  di  Perguruan  Tinggi  Swasta  (PTS)  2021  yang  digunakan  dalam  tulisan  ini  adalah berkaitan dengan (a) preferensi minat BKP MBKM di prodi subjek, (b) preferensi minat BKP MBKM di prodi subjek, serta (c) faktor kekhawatiran mahasiswa dalam mengikuti MBKM. Pada pertanyaan preferensi minat BKP MBKM dan faktor kekhawatiran dalam mengikuti MBKM, responden diizinkan memilih lebih dari satu jawaban sehingga total data pada pertanyaan tersebut dapat melebihi jumlah responden. Wawancara dengan dekanat selaku pemangku fakultas dari prodi subjek, pada Desember 2021,  membahas  beberapa  instrumen,  antara  lain,  (1)  tingkat  dan  kesiapan  dalam  melaksanakan MBKM, (2) preferensi BKP MBKM yang paling prospektif untuk diterapkan pada fakultas atau prodi subjek, (3) pelaksanaan MBKM di fakultas subjek, (4) kendala yang dialami dalam penerapan MBKM, (5) dampak pelaksanaan MBKM di fakultas subjek, (6) saran berkaitan dengan penerapan MBKM, dan (7) bentuk dukungan yang diharapkan dalam penerapan MBKM. Wawancara dengan dosen pengajar dan satu sampel mahasiswa peserta mata kuliah yang dibuka untuk prodi di luar prodi subjek membahas tentang evaluasi pelaksanaan mata kuliah tersebut dan saran pengembangan di masa depan.
Seluruh data kemudian disusun dalam kerangka strategi adaptasi penerapan MBKM, terutama yang bersifat partisipatif dan kolaboratif, dengan studi kasus prodi subjek.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berdasarkan  data  yang  diperoleh,  terdapat  lima  strategi  yang  dapat  digunakan  untuk melengkapi strategi pelaksanaan MBKM yang sudah dibahas oleh penelitian sebelumnya. Dua dari lima strategi ini memperkuat temuan pustaka yakni (1) identifikasi BKP Serupa yang sudah berjalan dan (2) penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM. Tiga strategi lain yang ditambahkan berdasarkan temuan data  adalah  (3)  menyediakan  variasi  Pilihan  BKP  untuk  merdeka  memilih,  (4)  integrasi  pendanaan dengan  pihak  pemilik  modal atau  hibah,  serta (5)  memulai  dari  yang  sederhana.  Sisi  kolaborasi  dan partisipasi akan dibahas pada setiap strategi.

## Strategi 1: Identifikasi BKP Serupa yang Sudah Berjalan
Strategi  pertama  yang  dapat  dilakukan  adalah  mengidentifikasi  BKP  serupa  yang  sudah berjalan.  Strategi  ini  sejalan  dengan  saran  tahapan  pertama  yang  disarankan  Kemendikbud  (2020) dalam  tahapan  implementasi  MBKM.  Sebagai  contoh  pada  prodi  subjek,  melalui  kurikulum  lama sebelum  MBKM,  prodi  telah  memiliki  mata  kuliah  wajib  berupa  Magang  dan  Kerja  Praktek,  mata kuliah  wajib  berupa  Kuliah  Kerja  Nyata  (KKN),  mata  kuliah  pilihan  yang  diampu  dua  prodi,  Joint Studio Perancangan Arsitektur bersama kampus lain, serta membantu masyarakat dalam kondisi darurat bencana. Mata kuliah magang dan kerja praktek di biro arsitektur atau proyek konstruksi selaras dengan BKP  MBKM  Magang.  Prodi  subjek  juga  telah  menginisiasi  beberapa  KKN  Tematik  di  berbagai provinsi, seperti Sumba Tengah dan Buton, yang selaras dengan BKP MBKM Membangun Desa/ KKN Tematik. Mata kuliah pilihan yang diampu dua prodi dan Joint Studio Perancangan Arsitektur dengan prodi  serupa  di  perguruan  tinggi  lain  membuka  jejaring  dengan  mitra  untuk  dapat  membuka  BKP MBKM  Pertukaran  Pelajar.  Pada  saat  terjadi  gempa  di  Yogyakarta  tahun  2006  dan  letusan  Gunung Merapi 2010, prodi subjek juga turut andil mendukung pemulihan masyarakat sesuai bidangannya yakni dalam perancangan dan pembangunan toilet umum dan relokasi hunian, di mana program ini sejalan dengan BKP MBKM Proyek Kemanusiaan.
Pada  semua  kegiatan  yang  tercantum  di  atas,  sisi  partisipasi  dan  kolaborasi  telah  terbukti tercapai.  Kegiatan  berlangsung  tidak  hanya  antara  mahasiswa  dan  Dosen  Pembimbing  Lapangan (DPL),  namun  juga  dengan  mitra  sehingga  kegiatan  bersifat  kolaboratif.  Kegiatan  juga  membuat mahasiswa secara aktif mengerjakan kegiatan dengan diskusi dan kerja sama dengan mitra sehingga berjalan  partisipatif.  Kedua  aspek  ini  bersinergi  dengan  pemikiran  teoritis  dan  diturunkan  kepada langkah kerja praktis yang kontekstual karena realisme memerlukan pikiran yang praktis (Pidarta, M., 2007 dalam Rodiyah, 2021: 431).
Sudah  adanya  BKP  serupa  dengan  MBKM  ini  merupakan  potensi.  Berdasarkan  hasil wawancara pada pemangku fakultas subjek, memilih perencanaan BKP MBKM berdasarkan BKP yang sudah dilakukan merupakan modal dasar yang baik karena beberapa alasan. (1) Bahkan sebelum muncul MBKM, BKP tersebut telah terbukti bersifat partisipatif dan kolaboratif. (2) Prodi telah berpengalaman melaksanakan BKP tersebut. (3) Prodi telah memiliki jejaring mitra untuk menjalankan BKP dengan model  serupa.  (4)  Secara  capaian,  BKP  yang  sudah  dilaksanakan  tersebut  sudah  memiliki  Capaian Pembelajaran  Lulusan  (CPL)  yang  sudah  selaras  dengan  kekhasan  prodi  dan  konversinya  tidak mengurangi kualitas profil lulusan. Sebagai aplikasi, pada prodi subjek, perencanaan MBKM diarahkan kepada  BKP  yang  dengan  bentuk  yang  sudah  familiar  dengan  prodi  subjek  yaitu  Magang,  KKN Tematik, dan Pertukaran Pelajar. Proyek Kemanusiaan MBKM tidak direncanakan karena, berdasarkan pengalaman,  bersifat  insidental,  tergantung  pada  kondisi  darurat  yang  membutuhkan  dukungan. Penerapan BKP Magang dan KKN Tematik yang mengarah pada pengabdian masyarakat selaras juga dengan analisis potensi prodi serupa di salah satu kampus di kota yang sama (Rusmana, 2020:119).

## Strategi 2: Menyediakan Variasi Pilihan BKP untuk Merdeka Memilih
Berdasarkan kuesioner, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1, dari delapan BKP MBKM, mahasiswa pada prodi subjek memiliki minat terutama pada BKP Magang dan KKN Tematik, disusul oleh Pertukaran Pelajar dan Riset. Yang menarik, meskipun jumlahnya tidak signifikan, tapi BKP lain pun;  Penelitian/  Riset,  Studi/  Proyek  Independen,  Proyek  Kemanusiaan,  dan  Kegiatan  Wirausahan; tetap memiliki peminat. Hal ini menunjukkan bahwa, bahkan dalam satu prodi dengan kekhasan khusus, mahasiswanya dapat memiliki beragam minat, termasuk dalam memilih BKP MBKM.

## Gambar 1. Grafik preferensi minat BKP MBKM di prodi subjek
Pengembangan pemilihan BKP dapat diarahkan mengikuti minat dari mahasiswa dan diperkuat dengan  preseden  pelaksanaan  pada  prodi.  Sebagai  contoh,  berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pemangku  fakultas  subjek,  pada  prodi  subjek,  mahasiswa  sering  menjadi  asisten  penelitian  dosen. Namun  begitu,  penghargaan  hanya  diberikan  dalam  bentuk  honor  asisten.  Selain  itu,  di  luar  dari rangkaian perkuliahan, belum ada mahasiswa yang mengajukan penelitian secara mandiri. Hal-hal ini menunjukkan  bahwa  terdapat  kesempatan  proses  kaderisasi  peneliti  mahasiswa  dimulai  dengan penggalian potensi melalui proses menjadi asisten penelitian dosen yang saat ini sudah berjalan. Melihat dari minat BKP Penelitian pada hasil survei, prodi subjek dapat mempertimbangkan perencanaan skema BKP tersebut dan petunjuk teknis pelaksanaannya untuk nantinya ditawarkan kepada mahasiswa yang memiliki minat dan kapasitas di bidang penelitian.

## Gambar 2. Grafik preferensi minat BKP MBKM di prodi subjek
Ketertarikan mahasiswa terhadap program MBKM berdasarkan hasil kuesioner adalah cukup tinggi.  Meski  tidak  ada  yang  menjawab  “tidak  tertarik”,  namun  hampir  40%  (lihat  Gambar  2)  dari responden memilki ketertarikan yang sedang terhadap program MBKM ditandai dengan pilihan “biasa saja”. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi merdeka, mahasiswa memiliki kebebasan, tak hanya untuk memilih jenis BKP MBKM untuk belajar di luar kampus, namun juga bebas memilih untuk tetap belajar sesuai dengan kurikulum reguler tanpa program MBKM. Kebebasan mahasiswa untuk memilih ini adalah bentuk partisipasi mahasiswa terhadap langkah studinya di perguruan tinggi. Tanggung jawab prodi  adalah  membuka  pilihan  tersebut  dan  menawarkannya  kepada  mahasiswa  sembari  terus meningkatkan skema kurikulum yang mendukung ketercapaian kualitas lulusan.

## Strategi 3: Penyusunan Perangkat Pelaksanaan MBKM
Strategi adaptasi selanjutnya adalah penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM. Penyusunan ini dilakukan dengan melakukan penyesuaian kurikulum prodi untuk MBKM serta menyusun petunjuk teknis  untuk  menjalankan  MBKM.  Penyesuaian  kurikulum  prodi  dilakukan  dengan  melakukan perencanaan, proses pembelajaran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran. Perencanaan yang dimaksud adalah  penetapan  profil  lulusan,  rumusan  CPL  yang  diharapkan,  kemudian  singkronisasi  dengan program MBKM. Perencanaan spesifik selanjutnya adalah dengan menentukan hal-hal detil dari BKP MBKM  yakni  hal-hal  berkaitan  dengan  proses  pembelajaran,  penilaian,  dan  evaluasi  (Baharuddin, 2021:204).
Prodi  subjek  telah  menerima  hibah  penyusunan  kurikulum  MBKM  pada  tahun  2020  dan melakukan  proses  penyesuaian  kurikulum  untuk  dapat  selaras  dan  mengakomodasi  mahasiswa  yang ingin mencoba perkuliahan dengan jalur program MBKM. Kurikulum sebelumnya pada prodi subjek, yakni Kurikulum KKNI 2016, sebetulnya telah mampu merespon perkembangan kebutuhan lulusan, serta  kebutuhan  mahasiswa  dalam  mendapatkan  sumber  pengetahuan  di  luar  lingkungan  kampus dengan  bobot  Satuan  kredit  semester  (SKS)  yang  sudah  disepakati.  Pada  kurikulum  tersebut, pembelajaran yang dilaksanakan di luar kampus dilaksanakan melalui skema Praktek Profesi (3 SKS), Magang (7 SKS dengan konversi pada mata kuliah dengan 3 SKS, yaitu Praktek Profesi dan 4 SKS pada mata kuliah Studio Tematik) serta kesempatan untuk memilih lokasi pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata  Tematik  yang  dilaksanakan  di  berbagai  lokasi  di  Indonesia.  Melalui  hibah  yang  diterima, pembaruan  kurikulum  prodi  subjek  dilakukan  untuk  merespon  MBKM  sehingga  dilahirkanlah Kurikulum  2021.  Selain  itu,  kurikulum  dibentuk  dengan  melibatkan  kolaborasi  pihak  eksternal (Sopiansyah  dkk.,  2022:39),  yakni  melibatkan  pula  pengguna  lulusan  untuk  memberikan  masukan terkait  profil  lulusan  yang  digunakan  untuk  menilik  ulang  CPL  prodi.  Bentuk  penyesuaian  yang dilakukan  antara  lain  menentukan  BKP  yang  akan  dilaksanakan,  menentukan  semester  berapa  BKP tersebut  akan  dibuka  pada  bagan  alir  kurikulum,  serta  menyelaraskan  seluruh  mata  kuliah  yang seharusnya  diambil  mahasiswa  di  semester  tersebut  sehingga  relatif  setara  apabila  dikonversikan dengan SKS dari BKP MBKM yang ditawarkan. Diagram bagan alir kurikulum disusun secara grafis sehingga  singkronisasi  antara  kurikulum  dengan  program  perkuliahan  reguler  dan  program  MBKM dapat lebih mudah dipahami.
Untuk mempermudah melaksanakan program, dibuat pula petunjuk teknis. Petunjuk teknis ini salah satunya berisi persyaratan peserta MBKM, seperti minimum SKS yang telah ditempuh; minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK); serta kesiapan mahasiswa. Hal ini diperlukan untuk memastikan agar BKP MBKM dapat memenuhi konversi CPL dengan baik.
Pada praktek perencanaan yang lebih aplikatif, DPL pelaksana BKP MBKM akan mengecek seluruh  CPL  dari  mata  kuliah  kurikulum  dengan  program  perkuliahan  reguler  yang  akan  dikonversi dengan  kepada  BKP  MBKM  tersebut.  CPL  tersebut  diaplikasikan  pada  Rencana  Pembelajaran Semester (RPS) dari BKP MBKM sehingga konversi yang nantinya akan dilakukan dapat lebih mudah
divalidasi. Tentu pada praktiknya di lapangan, pelaksanaan BKP MBKM tidak selalu ideal sehingga tidak semua CPL bisa dicapai setara dengan perkuliahan reguler. Olehnya, institusi, dalam hal ini prodi, dapat menentukan persentase toleransi ketercapaian CPL yang terkonversi sehingga fleksibilitas BKP MBKM yang tidak selalu dapat dikontrol tetap dapat diakomodasi dalam tingkatan yang wajar.

## Strategi 4: Integrasi Pendanaan dengan Pihak Pemilik Modal atau Hibah
Berdasarkan  hasil  survei,  seperti  yang  tampak  pada  Gambar  3,  ditemukan  bahwa  faktor kekhawatiran  mahasiswa  dalam  mengikuti  MBKM  di  luar  kampus  adalah,  yang  pertama  biaya, kemudian  kurangnya  informasi,  disusul  dengan  kurangnya  dukungan  dari  kampus,  dan  persetujuan orang tua. Jawaban “lainnya” meliputi keterbatasan waktu, kultur kampus yang berbeda sehingga bisa terjadi gap sosial antar mahasiswa, kurang adanya dukungan dari mitra termasuk tempat magang, dan risiko  untuk  menjadi  tidak  fokus  dalam  program  studi  yang  sebenarnya.  Lebih  dari  70%  responden menekankan bahwa biaya merupakan kekhawatiran terbesar untuk mereka mengikuti MBKM di luar kampus. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pemangku kepentingan fakultas subjek yang menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  beberapa  BKP  memerlukan  pengeluaran  yang  tidak  sedikit.  Pada fakultas  subjek  misalnya,  pengeluaran  ini  digunakan  untuk  berkoordinasi  dengan  mitra,  operasional DPL, dan operasional mahasiswa di luar kampus. Untuk beberapa model BKP, misalnya KKN Tematik, masih ada sejumlah pengeluaran yang tidak dapat dipenuhi dengan pembayaran 20 SKS dari mahasiswa kepada  universitas,  termasuk  tambahan  dukungan  dari  institusi.  Akibatnya,  perlu  ada  biaya  yang dibebankan kembali kepada mahasiswa yang tingkat ekonominya berbeda-beda.

## Gambar 3. Grafik faktor kekhawatiran mahasiswa dalam mengikuti MBKM
Berkaca  pada  pengalaman  di  fakultas  prodi  subjek,  masalah  pendanaan  pelaksanaan  BKP serupa  dapat  teratasi  melalui  integrasi  dengan  pihak  pemilik  modal  atau  hibah.  Strategi  seperti  ini disebut  strategi  integrasi  (David  2004:231  dalam  Arifin,  2017:119).  Sebagai  contoh,  prodi  rekanan prodi subjek dalam satu fakultas mendapatkan hibah Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) sehingga  operasional  kegiatan  MBKM  termasuk  hingga  mengadakan  pameran  hasil  MBKM  dapat didukung dengan dana hibah. Sebagai contoh kasus lain di prodi subjek, sebuah program KKN Tematik direncanakan dapat direalisasikan karena mendapat persetujuan sokongan dana cukup besar dari salah satu  kabupaten  di  Indonesia  Timur  yang  menjadi  lokasinya.  Melihat  hal  tersebut,  pelaksanaan  BKP MBKM akan lebih visibel apabila diintegrasikan dengan pemilik modal atau pemberi hibah sehingga program  tidak  hanya  menjadi  kesempatan  bagi  mahasiswa  dengan  tingkat  ekonomi  yang  cenderung menengah ke atas saja.
Saran  lain  yang  diperoleh  dari  wawancara  pihak  pemangku  fakultas  subjek  ditujukan  pada pihak pemerintah yang mendorong pelaksanaan MBKM, pada kasus ini, Kemendikbud. Saran tersebut adalah  agar  pemerintah  dapat  membantu  proses  adaptasi  MBKM  ini  dengan  menyediakan  skema pendanaan yang menghubungkan pemilik modal, misal CSR perusahaan, dengan perguruan tinggi yang akan melaksanaan MBKM. Bentuk kolaborasi seperti ini dapat menjadi solusi dari masalah pendanaan ini.

## Strategi 5: Memulai dari yang Sederhana
MBKM sejatinya merupakan salah satu cara untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi nomor 2 dan 7 yakni “mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus” dan “kelas yang partisipatif dan kolaboratif”. Untuk mencapai signifikansi pencapaian IKU 2 dan  7,  disampaikan  bahwa  penerapan  BKP  MBKM  harus  dalam  bingkai  20  SKS  sesuai  ketentuan program MBKM yang dilaksanakan dalam satu semester. Oleh karenanya, BKP MBKM yang belum diterapkan  dengan  konversi  20  SKS dianggap  belum  secara  signifikan  mencapai  IKU  2  dan  IKU  7. Meskpun demikian, apabila masih kesulitan mengelola BKP MBKM dengan 20 SKS, penerapan BKP
MBKM dengan SKS lebih kecil masih dapat menjadi jembatan bagi prodi untuk belajar mengelola dan mempersiapkan BKP MBKM setara 20 SKS.
Di  prodi  subjek,  pelaksanaan  MBKM  Pertukaran  Pelajar  dimulai  dengan  membuka  Mata Kuliah  Pilihan  (MKP)  yang  dikelola  oleh  prodi  subjek  dan  dibuka  bagi  prodi  lain  di  dalam  satu perguruan tinggi. Berdasarkan wawancara dengan dosen pengelola MKP, diperoleh informasi bahwa terdapat dua mahasiswa prodi lain yang mengikuti perkuliahan ini dengan mayoritas (sekitar 30 orang) mahasiswa  berasal  dari  prodi  subjek.  Secara  dinamika  kelas,  keberadaan  dua  orang  mahasiswa  dari prodi  lain  ini  tidak  mengubah  dinamika  diskusi  di  kelas  yang  biasanya  homogen  dikarenakan perbandingan jumlah mahasiswanya yang masih terlalu kecil. Meski begitu, ada beberapa pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan ini.
1. Perencanaan  dan  pelaksanaan  pertukaran  pelajar  pada  praktiknya  tetap  tidak  sama  dengan pembelajaran  ketika  kelas  bersifat  reguler  dan  homogen.  Pertukaran  pelajar  sejatinya  memang berarti mahasiswa luar menyesuaikan diri dengan proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di prodi atau  perguruan  tinggi  lain.  Meskipun  demikian,  pada  prakteknya,  pengajar  tidak  mungkin  tidak memikirkan  kebutuhan  dari  mahasiswa  tersebut.  Penyesuaian  persiapan,  pelaksanaan,  hingga pemilihan  tugas  oleh  pengajar  perlu  dilakukan  agar  mata  kuliah  dapat  sesuai  dengan  konteks pembelajaran dari mahasiswa pendatang tersebut. Artinya, tambahan usaha yang diperlukan untuk melakukan penyesuaian proses pembelajaran adalah mutlak.
2. Pelaksanaan administrasi pertukaran pelajar memerlukan petunjuk pengaturan sistem registrasi yang disepakati bersama dan mudah dipahami oleh berbagai pihak di level institusi perguruan tinggi.
3. Pelaksanaan pertukaran pelajar idealnya menguntungkan kedua pihak.  Dalam kasus ini, kehadiran prodi lain yang harapannya dapat memberikan warna, perspektif, bahkan pengetahuan baru dalam memandang  topik  yang  dibahas  dalam  MKP  tidak  terpenuhi  secara  signifikan  karena  jumlah mahasiswa  luar  yang  sedikit.  Sebagai  pembelajaran,  ketika  menyusun  BKP  serupa,  prodi  perlu mempertimbangkan bentuk kerja sama yang dapat menguntungkan kedua pihak. Bentuk kerja sama yang  mungkin  digunakan  adalah  dengan  memastikan  pertukaran  bersifat  “saling”,  artinya  tidak hanya  mahasiswa  luar  prodi  yang  masuk  ( inbound )  dan  belajar  dari  prodi  subjek  melainkan mahasiswa dalam prodi yang juga keluar ( outbound ) dan belajar dari luar prodi subjek.
Pada semester yang sama dengan pelaksanaan MKP di atas, perguruan tinggi dari prodi subjek memperoleh  hibah  Program  Pengembangan  Pemberdayaan  Desa  (P3D)  di  mana  sekitar  dua  puluh mahasiswa, enam di antaranya adalah dari prodi subjek, mengerjakan program serupa KKN Tematik / Membangun  Desa.  Program  P3D  bersama  warga  lokasi  mitra  ini  dikerjakan  mahasiswa  sembari melakukan  perkuliahan  reguler.  Luaran  program  mayoritas  dihasilkan  dalam  bentuk  konstruksi  dan pameran  yang  dibiayai  hibah  P3D.  Pada  perjalanannya,  kegiatan  P3D  ini  kemudian  diajukan  untuk dikonversikan  menjadi  KKN  bagi  mahasiswa  pelaksana  dengan  bobot  3  SKS  dan  tambahan penghargaan yang akan dicantumkan pada SKPI. Beberapa hal yang dapat dipelajari dari pelaksanaan P3D ini adalah sebagai berikut.
1. Kegiatan positif di luar kampus dapat disetarakan dengan SKS KBM perguruan tinggi. Penyetaraan ini  adalah  bentuk  penghargaan  bagi  mahasiswa  atas  pembelajaran  di  luar  kampus  yang  telah dilakukannya  sekaligus  sarana  pengefektifan  waktu  studi  (Menteri  Nadiem  dalam  Astungkoro  & Huda, 2021). Semangat belajar di luar kampus dan efektifitas waktu pembelajaran ini adalah bagian dari semangat yang diusung dalam program MBKM. Sebagai kontrolnya, DPL dapat menganalisa ketercapaian CPL untuk mengonfirmasi pengajuan konversi SKS dengan mata kuliah tertentu.
2. Sejalan  dengan  Strategi  4  yang  sudah  disampaikan  sebelumnya,  kesempatan  hibah  merupakan kesempatan  untuk  mendukung  kegiatan  yang  biasanya  memerlukan  pembiayaan  dalam  jumlah besar. Di masa yang akan datang, hibah seperti ini dapat direncanakan untuk disingkronkan dengan BKP  MBKM.  Dalam  rangka  singkronisasi  tersebut,  maka  capaian  kegiatan  perlu  diatur  agar konversi setara 20 SKS dapat tersetarakan dengan baik.
Sebagai konklusi, pada Strategi 5, pelaksanaan BKP MBKM yang belum  mencapai 20 SKS memang tidak memenuhi signifikansi pencapaian IKU 2 dan 7. Meski begitu, proses pelaksanaan ini dapat  memberikan  pengalaman,  pembelajaran,  bahkan  kesempatan  untuk  membekali  persiapan pelaksanaan  BKP  MBKM  selanjutnya  dengan  skala  yang  lebih  besar.  Oleh  karenanya,  prodi  yang belum melaksanakan MBKM sama sekali dapat memulai dari program serupa yang lebih sederhana.

## Pembahasan Strategi Adaptasi
Kelima  strategi  yang  sudah  disampaikan  sebelumnya  berdasarkan  pengalaman  pada  prodi subjek sejalan dengan temuan dari studi lain terkait MBKM yang sudah diterbitkan. Seperti telah tertera pada  kajian  pustaka,  strategi  1,  yakni  “identifikasi  BKP  serupa  yang  sudah  berjalan”,  merupakan tahapan  pertama  dari  empat  tahapan  implementasi  MBKM  yang  disarankan  oleh  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  2020:16).  Strategi  ini  telah menjadi aspek kekuatan pada analisis SWOT pelaksanaan MBKM di perguruan tinggi lain (Yoesdiarti dkk., 2022:78) bahkan juga telah diterapkan pada prodi yang serupa prodi subjek (Febriarto, 2020:108 dan  Rusmana,  2020:116).  Hal  ini  menjadi  efektif  karena  pelaksanaan  program  MBKM  tidak  perlu menginisiasi dari awal dan hanya perlu menyesuaikan dengan kegiatan yang sebelumnya sudah ada.
Strategi 2, yaitu “menyediakan variasi pilihan BKP untuk merdeka memilih” berfokus pada peningkatan  jumlah  variasi  BKP.  Peningkatan  jumlah  variasi  seperti  ini  disebut  sebagai  strategi diversifikasi  (David  2004:231  dalam  Arifin,  2017:119).  Strategi  seperti  ini  dapat  meningkatkan probabilitas  jumlah  mahasiswa  yang  mengambil  program  MBKM.  Untuk  itu,  prodi  perlu mempertimbangkan menawarkan variasi BKP MBKM sehingga, paling tidak, mahasiswa yang tertarik melaksanakan program MBKM, memiliki kesempatan untuk memilih BKP yang dirasa paling sesuai dengan  minatnya.  Hal  ini  sejalan  dengan  semangat  Menteri  Pendidikan,  Nadiem,  di  mana  konsep “Merdeka Belajar” berarti memberikan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai (Astutik dkk., 2022: 46).
Strategi 3, yaitu “penyusunan perangkat pelaksanaan MBKM” sejalan dengan tahapan kedua dan ketiga dari empat tahapan implementasi MBKM yang disarankan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Tahapan strategi ini sangat berkaitan dengan pembuatan kurikulum serta dokumen kerja sama mitra perguruan tinggi (Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020:16). Kurikulum menjadi penting dalam strategi pelaksanaan MBKM (Fatimah dkk., 2022:197, Sopiansyah dkk., 2022:40) dan penguatannya  dapat  diupayakan  melalui  lokakarya  yang  menghasilkan  pula  implementasi  teknis (Yoesdiarti dkk., 2022:79). Strategi ini memerlukan usaha dan pemikiran mendalam karena, dalam studi lain  ditemukan  bahwa,  menurut  pelaksana  program,  penyesuaian  kurikulum  merupakan  hambatan terbesar dalam pelaksanaan MBKM (Mulyana dkk., 2022:1562 dan Fuadi dkk., 2021 dalam Mulyana dkk.,  2022:1562).  Meskipun  begitu,  strategi  penyesuaian  kurikulum  yang  adaptif  dan  fleksibel  ini merupakan  kunci  keberhasilan  implementasi  kebijakan  MBKM  di  perguruan  tinggi  (Lathif  dkk., 2022:279) dan dapat meringankan serta mempercepat penyelesaian studi mahasiswa (Siswanto dkk., 2021:1067). Penyesuaian kurikulum hingga teknis aplikasi program MBKM ini, pada tahap berikutnya, memerlukan pula strategi sosialisasi (Yoesdiarti dkk., 2022:79, Lathif dkk., 2022:277) untuk merespon salah satu faktor utama kekhawatiran mahasiswa dalam mengikuti MBKM, seperti dapat dilihat pada Gambar 3, berupa kurangnya informasi tentang program tersebut (Mulyana dkk., 2022:1556).
Strategi 4, yaitu “integrasi pendanaan dengan pihak pemilik modal atau hibah” menjadi penting karena  mahasiswa  cenderung  memilih  program  pembelajaran  yang  dapat  memberikan  keringanan pembiayaan  (Rochana  dkk.,  2021:17).  Berdasarkan  studi  pada  prodi  subjek,  seperti  terlihat  pada Gambar  3,  pembiayaan  menjadi  faktor  kekhawatiran  utama  bagi  mahasiswa  yang  akan  mengikuti program  MBKM  dan  hal  ini  pun  didukung  oleh  studi  di  institusi  lain  (Panjaitan  dkk.,  2022:360). Pengelola  program  dapat  mengupayakan  keikutsertaan  dalam  hibah  program  serta  mengarahkan mahasiswa  mengikuti  program  MBKM  nasional  untuk  memudahkan  pendanaan  (Yoesdiarti  dkk., 2022:79).
Tidak  seperti  keempat  strategi  sebelumnya,  strategi  5,  yaitu  “memulai  dari  yang  sederhana” merupakan strategi yang belum ditemukan pada acuan studi pustaka. Hal ini dimungkinkan karena opini lain yang memilih untuk langsung menerapkan program sesuai standar. Meski begitu, strategi ini dapat diterapkan  pada  penyelenggara  program  dengan  kapasitas  institusi  kecil  yang  berencana  melangkah kepada penerapan program MBKM.

## Partisipasi dan Kolaborasi
Partisipasi  dalam  strategi  program  MBKM  dicapai  dengan  memberikan  kesempatan  kepada mahasiswa  menjadi  bagian  dari  program  di  luar  kurikulum  kampus  yang  mereka  yakini  dapat memberikan manfaat dalam proses studi mereka, dan sejalan dengan itu, memberikan kesempatan juga untuk mahasiswa memilih program perkuliahan dengan kurikulum reguler.  Terkait upaya kolaborasi dalam program MBKM, hal ini dicapai dengan mendukung strategi 3. Untuk mendukung strategi 3,

## Strategi Adaptasi Penerapan Program MBKM yang Kolaboratif dan Partisipatif
(Stefani N. Sabatini, Patricia P. Novianri, Sita Y. Amijaya)
yakni  mendapatkan  dokumen  kerja  sama  dengan  mitra,  pada  tahap  awal,  pengelola  program  dapat memperbarui kerja sama dengan mitra pada program terdahulu ataupun membuka program baru dengan mitra yang sudah dimiliki (Yoesdiarti dkk., 2022:79). Pengembangan selanjutnya, strategi pendekatan dapat diarahkan pada mitra perguruan tinggi lain maupun industri (Rahmawati dkk., 2022:10724) serta pihak  lain.  Selain  pendekatan,  sosialisasi  dan  penyamaan  tingkat  pemahaman  dengan  mitra  yang meningkatkan partisipasi mitra perlu dilakukan sebagai antisipasi hambatan kolaborasi dalam program (Naing dkk., 2022:95). Dengan keterlibatan tersebut, kolaborasi antara pihak pengelola program, dalam hal  ini  prodi  perguruan  tinggi,  dengan  pengguna  lulusan,  industri,  pemerintah,  dan  kelompok masyarakat, dapat tercapai.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  studi,  lima  strategi  adaptasi  yang  dapat  dilakukan  untuk menghadapi tantangan pelaksanaan BKP MBKM yang kolaboratif dan partisipatif, yang dapat diterapkan pula pada prodi berbasis desain, adalah (1) identifikasi BKP Serupa yang sudah berjalan, (2) menyediakan variasi Pilihan  BKP  untuk  merdeka  memilih,  (3)  penyusunan  perangkat  pelaksanaan  MBKM  (4)  integrasi pendanaan dengan pihak pemilik modal atau hibah, serta (5) memulai dari yang sederhana. Kolaborasi diperoleh dengan menyelaraskan kurikulum perkuliahan dengan kebutuhan mitra di lapangan, termasuk di dalamnya profesional di bidang industri dan kelompok-kelompok masyarakat, serta mengusahakan pendanaan program MBKM melalui penyingkronan dengan program swasta dan pemerintah. Partisipasi melalui keterlibatan mahasiswa menjadi dalam program di luar kurikulum kampus. Sejalan dengan itu, kemerdekaan juga diberikan untuk mahasiswa dapat memilih program perkuliahan dengan kurikulum reguler.
Saran  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  adalah  agar  pihak  pemerintah  yang  mendorong pelaksanaan  MBKM,  pada  kasus  ini,  Kemendikbud,  dapat  menyediakan  skema  pendanaan  yang menghubungkan pemilik modal untuk memudahkan pendanaan program atau memberikan skema lain yang  mendukung  kendala  ini.  Saran  untuk  studi  berikutnya  adalah  membahas  strategi  penerapan MBKM untuk BKP yang jarang dapat terlaksana terutama pada prodi berbasis desain.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terima  kasih  disampaikan  kepada  Lembaga  Pengembangan  Akademik  dan  Inovasi Pembelajaran (LPAIP) UKDW dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam skema Bantuan Pendanaan Program Penelitian Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Hasil Penelitian Perguruan Tinggi Swasta Tahun 2021.

## DAFTAR PUSTAKA
Anugraheni,  I.  (2019).  Analisis  Kemampuan  Berpikir  Kritis  Mahasiswa  dalam  Menyelesaikan Permasalahan  Bilangan  Bulat  Berbasis  Media  Realistik. Scholaria:  Jurnal  Pendidikan  Dan Kebudayaan , 9 (3), 276–283. https://doi.org/10.24246/j.js.2019.v9.i3.p276-283
Arifin, M. (2017). Strategi Manajemen Perubahan dalam Meningkatkan Disiplin di Perguruan Tinggi. Jurnal EduTech , 3 (1), 117–132.
Astungkoro,  R.,  &  Huda,  M.  A.  (2021). Nadiem  Targetkan  150  Ribu  Mahasiswa  Belajar  di  Luar Kampus .  Artikel  Daring  Republika.  https://www.republika.co.id/berita/r1n8o9487/nadiem- targetkan-150-ribu-mahasiswa-belajar-di-luar-kampus
Astutik,  D.,  Yuhastina,  Ghufronudin,  &  Parahita,  B.  N.  (2022).  Guru  dan  Proses  Pendidikan  dalam Pembelajaran  Daring  di  Masa  Pandemi  Covid-19. Scholaria:  Jurnal  Pendidikan  Dan Kebudayaan , 12 (1), 46–54. https://doi.org/10.24246/j.js.2022.v12.i1.p46-54
Baharuddin,  M.  R.  (2021).  Adaptasi  Kurikulum  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (Fokus:  Model MBKM  Program  Studi). Jurnal  Studi  Guru  Dan  Pembelajaran , 4 (1),  195–205. https://doi.org/10.30605/jsgp.4.1.2021.591
Direktorat  Jendral  Pendidikan  Tinggi.  (2021). Buku  Panduan  Indikator  Kinerja  Utama  Perguruan Tinggi Negeri
(2nd ed., Vol. 2). http://dikti.kemdikbud.go.id/wp- content/uploads/2021/06/Buku-Panduan-IKU-2021-28062021.pdf
Fatimah,  D.,  Isfiaty,  T.,  Dharmawan,  C.,  Derwentyana,  R.,  &  Maharlika,  F.  (2022).  Penguatan Kurikulum  Merdeka  Belajar Kampus Merdeka  di  Program  Studi  Desain  Interior-Universitas Komputer Indonesia. Jurnal Pendidikan , 10 (2), 189–198.
Febriarto, P. (2020). Penyesuaian Pembelajaran Menuju Kampus Merdeka (MBKM) dalam Merespon Pandemi  Pembelajaran  Merdeka  Pendidikan  Arsitektur. Prosiding  SMART:  Seminar  on Architecture
Research and
Technology #5 Volume 1 , 103–109.
https://smartfad.ukdw.ac.id/index.php/smart/article/view/149
Hunaepi, Firdaus, L., Samsuri, T., Susantini, E., & Raharjo. (2020). Efektifitas Perangat Pembelajaran Inkuiri  Terintegrasi  Kearifan  Lokal  terhadap  Keterampilan  Berpikir  Kritis  Mahasiswa. Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 10 (3), 269–281.
Kementrian  Pendidikan  dan  Kebudayaan.  (2020). Strategi  Implementasi  BKP  Merdeka  Belajar-
Kampus Merdeka dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi . https://webinar.darmajaya.ac.id/go/wp-content/uploads/2020/11/Strategi-BKP-MBKM- dalam-KPT.pdf
Lathif,  N.,  Garnasih,  Y.,  Milonno,  Y.  K.,  Siswajanthy,  F.,  Handoyo,  S.,  &  Wijaya,  M.  M.  (2022). Implementasi  Program  Kebijakan  MBKM untuk  Menciptakan Karakter  Mahasiswa  Fakultas Hukum  yang  Profesional. Jurnal  PALAR  (Pakuan  Law  Review) , 8 (1),  277–293. https://doi.org/10.33751/palar
Mulyana,  M.,  Wahyudin,  Y.,  Lesmana,  D.,  Muarif,  M.,  Mumpuni,  F.  S.,  &  Farastuti,  E.  R.  (2022). Evaluasi  Dampak  Program  Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka  (MBKM)  pada Bidang  Studi Akuakultur.
Edukatif: Jurnal Ilmu Kependidikan , 4 (1), 1551–1564. https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2182
Naing, N., Hadi, A. K., & Asdar. (2022). Model Kolaborasi Pembelajaran Riset Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Berbasis Smart Settlement Untuk Mitigasi Bencana Banjir pada Program MBKM Jalur Proyek Kemanusiaan. LOSARI : Jurnal Arsitektur, Kota Dan Permukiman , 7 (1), 83–97. http://jurnal.ft.umi.ac.id/index.php/losari/article/view/070102202208
Panjaitan, M., Rini, A. D., Agusalim, L., Abdullah, Z., Purwandaya, B., & Pasaribu, B. (2022). Persepsi Mahasiswa  Program  Studi  Ekonomi  Pembangunan  Universitas  Trilogi  terhadap  Program Belajar  Merdeka  Kampus  Merdeka  (MBKM). Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan Perbankan Syariah , 7 (2), 351–361. https://doi.org/10.36908/isbank
Purwanti,  E.  (2021).  Preparing  the  Implementation  of  Merdeka  Belajar-Kampus  Merdeka  Policy  in Higher Education Institutions. Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation  2020–Social,  Humanity,  and  Education  (ICoSIHESS  2020).  Advances  in  Social Science, Education and Humanities Research, Volume 518. , 384–391.
Rahmawati,  R.,  Pujilestari,  S.,  &  Hamidatun,  H.  (2022).  Strategi  Pengembangan  SDMDalam Mendukung  Kebijakan  MBKMDi  Fakultas  Teknologi  Pangan  Dan  Kesehatan. Jurnal  Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP) , 6 (3), 2656–6753. http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/viewFile/2770/2752
Rochana, Darajatun, R. M., & Ramdhany, M. A. (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Kampus Merdeka  terhadap  Minat  dan  Keterlibatan  Mahasiswa. Journal  of  Business  Management Education , 6 (3), 11–21. https://ejournal.upi.edu/index.php/JBME/article/view/40165
Rodiyah, R. (2021). Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Era Digital dalam Menciptakan  Karakter  Mahasiswa  Hukum  yang  Berkarakter  dan  Profesional. Prosiding Seminar        Nasional        Hukum        Universitas        Negeri        Semarang , 7 (2),  425–434. https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i2.737
Rusmana, Y. A. (2020). Merdeka Belajar pada Perubahan Bentuk STARS YKPN Yogyakarta di Era Pandemi Covid-19. Prosiding SMART: Seminar on Architecture Research and Technology #5 Volume 1 , 111–120. https://smartfad.ukdw.ac.id/index.php/smart/article/view/150
Siswanto, D., Setiawidayat, S., Istiadi, & Rofii, F. (2021). Strategi Implementasi MBKM di Program Studi Teknik Elektro Universitas Widyagama Malang. The 4th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021) , 1061–1068.
Sopiansyah,  D.,  Masruroh,  S.,  Zaqiah,  Q.  Y.,  &  Erihadiana,  M.  (2022).  Konsep  dan  Implementasi Kurikulum  MBKM  (Merdeka  Belajar  Kampus  Merdeka). Reslaj:  Religion  Education  Social Laa Roiba Journal , 4 (1), 34–41.
Winata, S. (2020). Praktik Arsitek dalam Pencarian Keseimbangan Baru. Prosiding SMART: Seminar on Architecture
Research and Technology #5 Volume 1 , 3–12.
https://smartfad.ukdw.ac.id/index.php/smart/article/view/142
Yoesdiarti,  A.,  Amril,  L.  O.,  Kardaya,  D.,  Handarini,  R.,  &  Yektyastuti,  R.  (2022).  Strategi Pengembangan Program Pembelajaran MBKM Dalam Rangka Peningkatan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Jurnal Sosial Humaniora , 13 (1), 71–81.