## AKIBAT HUKUM DARI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TERHADAP PENGUASAAN DAN PEMILIKAN
TANAH PERTANIAN DI KECAMATAN BULELENG,

## KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Ni Luh Budhi Arsini 1 dan I Gede Surata 2
(budhiarsininiluh@yahoo.com dan gede.surata@unipas.ac.id)
Abstrak: Alih  fungsi  lahan  pertanian  merupakan  ancaman  terhadap  pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  merupakan salah  satu  produk  hukum  yang  ditujukan  untuk  menjaga  ketersediaan  lahan pertanian  agar  memenuhi  kebutuhan  pangan  masyarakat.  Namun  pada kenyataannya  lahan  pertanian  yang  dilindungi  oleh  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2009,  banyak  yang  dialih  fungsikan  menjadi  lahan  perumahan. Permasalahannya  adalah  apa  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  alih  fungsi  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  di  Kecamatan  Buleleng,  apa  akibat  hukum  yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Buleleng  dan  bagaimana  upaya  dari  petani  yang  ada  di  Kecamatan  Buleleng dalam mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penelitian ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskritif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  yang  di  peroleh  yaitu:  Faktor  penyebab terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan  di  Kecamatan Buleleng ialah  penambahan jumlah penduduk, nilai jual tanah yang tinggi, tidak stabilnya harga hasil pertanian, debit air yang kecil. Akibat hukum dari alih fungsi lahan  pertanian  ini  akan  dikenakan  sanksi,  baik  sanksi    pidana  maupun  sanksi denda,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan,  sedangkan  upaya dari petani untuk mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan cara mengadakan pertemuan antar petani dan saling menghimbau kepada antar  petani  agar  selalu  menjaga  lahan  pertaniannya,  membuat  irigasi  air  pada sawah  yang  tadah  hujan,  serta  membangun  kerjasama  dengan  dinas  terkait  agar tidak terjadi perluasan alih fungsi lahan pertanian.
Kata Kunci : Akibat Hukum, Alih Fungsi, Tanah Pertanian, Petani.

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  agraris  karena  penduduknya sebagian  besar  bermata  pencaharian  di  bidang  pertanian  baik  sebagai  petani
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas HUkum Universitas Panji Sakti.
pemilik  tanah,  petani  penggarap  tanah  maupun  sebagai  buruh  tani.  Dengan demikian setiap orang sebagai bagian dari bangsa Indonesia membutuhkan tanah karena  tidak  ada  aktivitas  atau  kegiatan  orang  yang  tidak  membutuhkan  tanah (Anshari Siregar. 2005:2).
Tanah  bagi  kehidupan  manusia  memiliki  arti  yang  sangat  penting,  karena sebagian  besar  dari  kehidupannya  tergantung  pada  tanah.  Tanah  adalah  karunia dari  Tuhan  Yang  Maha  Esa  kepada  umat  manusia  dimuka  bumi,  sejak  lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal dan sumber kehidupan. Dalam hal ini, tanah mempunyai dimensi ekonomi, social dan ekologis (Bernhard Limbong, 2012: 1).
Dari  segi  ekonomi  telah  terjadi  perkembangan  nilai  ekonomi  tanah  sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria.  Pada  saat  itu  tanah  hanya  dibutuhkan  untuk  semata-mata pertanian, perkebunan, yang oleh warga masyarakat petani dijadikan sumber mata pencahariannya  yang  utama.  Sejalan  dengan  perkembangan  kebutuhan  hidup masyarakat,  tanah  kemudian  mengalami  kemajuan  nilai  yang  saat  ini  sering dikenal  dengan  tanah  sebagai  komoditas  ekonomi,  yaitu  tanah  dijadikan  objek transaksi, baik yang dikehendaki menjadi tempat hunian, maupun menjadi lahan akomodasi  pariwisata  seperti  tempat  rekreasi,  villa,  hotel,  sebagai  fungsi  tanah dari social asset menjadi capital asset, di samping itu juga bisa digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas seperti swalayan dan yang lain, yang pada dasarnya menjadi  status  simbol  kemajuan  masyarakat.  Dalam  kondisi  seperti  itu,  secara ekonomis  tanah  telah  dijadikan  komoditas  ekonomi  yang  dinilai  bukan  hanya sebagai  tanah  pertanian  akan  tetapi  telah  berkembang  menjadi  tanah  kawasan perumahan,  tanah  kawasan  industri,  tanah  kawasan  penunjang  pariwisata,  dan tanah kawasan pariwisata.
Sejalan  dengan  jiwa  dari  UUPA,  terutama  dalam  Pasal  6  UUPA  yang menyatakan:  ”Semua  hak  atas  tanah  mempunyai  fungsi  sosial”,  tanah  memiliki fungsi sosial, hal ini berarti bahwa tanah yang merupakan permukaan bumi dapat dimiliki  oleh  orang  perorangan  akan  tetapi  dibawah  tanah  yang  disebut  dengan perut  bumi  tetap  dikuasai  oleh  Negara  secara  tidak  langsung,  karena  didalam
perut  bumi  itu  mengandung  kekayaan  alam  yang  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.
Keberadaan tanah dalam kehidupan mempunyai arti dan sekaligus memiliki fungsi  ganda,  yaitu  tanah  sebagai  social  asset  dan  capital  asset.  Sebagai  social asset  tanah  merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  social  atau  sarana    interaksi antara  manusia  satu  dengan  yang  lain,  sedangkan  capital  asset  tanahmerupakan modal dalam pembangunan dan telah tumbuh sebagai benda ekonomi yang sangat penting (Supriadi, 2010: 253).
Wilayah  Bali  utara  hampir  seluruhnya  ditetapkan  sebagai  asset  dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Dengan begitu, Buleleng adalah kabupaten yang terluas  wilayahnya  di  antara  kabupaten  lain  di  Bali.  Batas  pegunungan  yang membujur  timur-barat  sepanjang  pertengahan  Bali  termasuk  ke  dalam  wilayah Buleleng. Buleleng adalah wilayah yang lengkap memiliki gunung, daratan, dan laut  utara  Pulau  Bali.  Kendati  memiliki  wilayah  yang  terluas  di  Bali,  sebagian wilayah Buleleng adalah daerah kering terutama di daerah pegunungan Buleleng Barat dan Buleleng Timur.
Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang memiliki lahan pertanian  yang  cukup  luas.  Namun  dewasa  ini  lahan  pertanian  di  Kabupaten Buleleng, khususnya di Kecamatan Buleleng telah mengalami banyak perubahan (alih fungsi lahan) yang ditandai dengan semakin menyempitnya lahan pertanian dan semakin berkembang pesatnya pembangunan perumahan.
Alih  fungsi  lahan  pertanian  merupakan  ancaman  terhadap  pencapaian ketahanan  pangan  menuju  kedaulatan  pangan.  Alih  fungsi  lahan  mempunyai implikasi  yang  serius  terhadap  produksi  pangan,  lingkungan  fisik  serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya.  Alih fungsi lahan pertanian subur yang selama ini terjadi kurang diimbangi  dengan  upaya-upaya  secara  terpadu  dalam  pengembangan  lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial.
Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  merupakan  salah  satu  produk  hukum  yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan
pangan  masyarakat.  Namun  pada  kenyataannya  lahan  pertanian  yang  dilindungi oleh  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009,  banyak  yang  dialih  fungsikan menjadi  lahan  perumahan,  karena  itu  terdapat  kesenjangan  antara  das  solen dengan das sein.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan pokok dari penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut:
a. Apa  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Buleleng?
b. Apa akibat hukum yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Buleleng?
c. Bagaimana upaya dari petani yang ada di Kecamatan Buleleng dalam mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  hukum  empiris,  penelitian  ini berangkat  dari  adanya  kesenjangan  antara das  solen dan das  sein yaitu kesenjangan  antara  teori  dengan  dunia  realita,  yakni  pada  normanya  lahan pertanian  itu  dilindungi,  landasannya  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, namun pada  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  dipengaruhi  oleh  para  developer, sehingga alih fungsi lahan pertanian tersebut terjadi, maka dari itu peniliti tertarik untuk meneliti hal tersebut.
Penelitian ini  merupakan  penelitian yang bersifat deskriptif karena dalam penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan  secara  tepat  sifat-sifat  suatu invidu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok  tertentu  atau  untuk  menentukan penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menetukan  ada  tidaknya  hubungan  antara suatu gejala dengan gejala lainnya dimasyarakat (Bambang Sunggono, 2003: 85), dimana  dalam  penelitian  ini  difokuskan  untuk  menggambarkan    suatu  keadaan yakni  keadaan  yang  tidak  sesuai  dalam  praktek  yang  menyangkut  pelaksanaan pengalihfungsian  lahan  pertanian  di  Kecamatan  Buleleng  dengan  ketentuan peraturan perudang-undangan yang ada.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Wilayah  Kecamatan  Buleleng,  di  Kantor  Dinas Pertanian  Kabupaten  Buleleng,  dan  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng, pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dengan menggunakan  purposife  sampling  yang  artinya  memilih  sampel  berdasarkan penelitian  tertentu  karena  unsur-unsur  atau  unit-unit  yang  dipilih  dianggap mewakili populasi (I Gede Surata, 2016-36). Selain itu juga untuk memudahkan dalam proses pencarian data, karena dalam hal ini wilayah Kecamatan Buleleng merupakan  wilayah  yang  mengalami  banyak  perubahan  (alih  fungsi  lahan) pertanian.
Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data lapangan dan data kepustakaan. Dari sumber data lapangan diperoleh data primer yang relevan, yaitu  menghimpun  data  langsung  dari  lokasi  penelitian  antara  lain,  wawancara dengan  Kepala  Dinas  Pertanian  Pertanian  Kabupaten  Buleleng  dan/atau  staff  di bidangnya,  dan  Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dan/atau  staff dibidangnya, serta para petani yang ada di beberapa Desa/Kelurahan yang ada alih fungsi  lahan  pertanian  antara  lain,  Desa  Baktiseraga,  Desa  Jinangdalem,  Desa Petandakan, Desa Anturan, Kelurahan Penarukan, dan Kelurahan Banyuning.
Data  yang  bersumber  dari  kepustakaan  yaitu  data  yang  digali  untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi bahan-bahan hukum primer berupa peraturan  perundang-undangan,  bahan  hukum  sekunder  berupa  hasil-hasil penelitian  terdahulu,  Buku-buku/literatur  hukum,  dan  jurnal-jurnal  hukum,  dan bahan  hukum  tersier  berupa  kamus  umum,  dan  kamus  hukum  (Peter  Mahmud Marzuki, 2008: 141) .
Pengumpulan  Data  menggunakan  teknik  studi  dokumentasi/studi kepustakaan, yaitu  dengan cara dibaca, mengkaji dan mempelajari seperti buku- buku, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan permasalahan  yang  diteliti,  dan  teknik  wawancara  bebas  terstruktur,  yaitu  cara wawancara  yang  disertai  dengan  daftar  pertanyaan  yang  disusun  sebelumnya, serta  tidak  menutup  kemungkinan  juga  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan tambahan  secara  lisan  dengan  cara  bertatap  muka  langsung  dengan  informan maupun  responden  terkait  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng,  untuk  memperoleh
keterangan atau informasi sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat wawancara, agar mendapatkan data-data yang akurat (NI Nyoman Mariadi dan I Gede Surata, 2018:6).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif dan  disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  disini adalah  meneliti  obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  nyata  atau  alamiah  atau riil  ( natural  setting ).  “Analisis  kualitatif  diartikan  sebagai  penelitian  yang  tidak melakukan  perhitungan  jumlah  (Soejono  dan  H.  Abdurahman,  2003:  26)”.  Alur pengolahan  data  sebagai  berikut  :  data  dikumpulkan,  kemudian  disusun  secara sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara  sistematis,  dan  ditarik  simpulan  sebagai jawaban atas permasalahan (Soerjono Soekanto, 2010:250). Alur pengolahan data seperti  ini  merupakan  alur  pengolahan  data  yang  umum  dilakukan  dalam penelitian kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Faktor-faktor  yang  Menyebabkan  Terjadinya  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng
Kecamatan  Buleleng  yang  menjadi  wilayah  ibu  kota  Kabupaten  Buleleng merupakan  salah  satu  Kecamatan  yang  mengalami  alih  fungsi  lahan  yang berkembang  sangat  pesat  dengan  berdirinya  beberapa  fasilitas  yaitu  fasilitas pendidikan,  pusat  perbelanjaan,  industri,  maupun  perumahan.  Pembangunan perumahan-perumahan di Kecamatan Buleleng dalam perolehan tanahnya masih banyak  yang  berasal  dari  tanah  pertanian.    Alih  fungsi  lahan  tersebut  sebagian besar  untuk  kegiatan  pembangunan  perumahan  dan  sarana  publik.  Bahwa  lahan pertanian  yang  paling  rentan  terhadap  alih  fungsi  adalah  sawah,  Hal  tersebut disebabkan oleh (Winoto J, 2005:105):
a. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah  pada  umumnya  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  agroekosistem  lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih inggi.
b.    Daerah  persawahan  banyak  yang  lokasinya  berdekatan  dengan  daerah perkotaan.
c.    Akibat  pola  pembangunan  di  masa  sebelumnya.  Infrastruktur  wilayah persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering
d.    Pembangunan  prasarana  dan  sarana  pemukiman,  kawasan  industri,  dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar.
Bersadarkan  keterangan  seorang  petani  yang  ada  di  Desa  Anturan  faktor penyebab  terjadinya  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  non  pertanian  bahwa pada dasarnya seorang petani atau pemilik lahan pertanian mengalihkan lahannya karena  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  dan  karena  hasil  jual  bidang pertanian yang rendah menyebabkan petani mengalihkan lahan kepada pihak yang memiliki modal tinggi untuk menguasai lahan tersebut.
Menurut  keterangan  petani  Desa  Baktiseraga,  faktor  penyebab  terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian ialah:
a. Nilai Jual Tanah Tingi
Nilai    jual  Tanah  merupakan  faktor  yang  paling  berpengaruh  terhadap  alih fungsi lahan. Faktor tersebut membuat petani lebih memilih menjual lahannya dari pada dikelola sebagai tempat bercocok tanam.
b. Debit Air yang menurun
Debit air yang menurun sehingga lahan pertanian terutama dihilir yang sering tidak terdistribusi irigasi air subak.
c. Mahalnya Biaya Penyelenggaraan Pertanian.
Untuk  mengolah  sawah  atau  lahan  pertanian  dari  lapisan  tanah  agar mendapatkan  hasil  yang  optimal  tentu  saja  membutuhkan  modal  yang  tidak sedikit, belum lagi jika barang-barang pertanian tersebut mengalami kenaikan seperti  pada  saat  naik  harga  bahan  bakar  minyak,  maka  harganya  bisa melambung  menjadi  dua  kali  lipat.  Kenaikan  harga  pupuk,  benih  pertanian, biaya  irigasi,  hingga  sewa  tenaga  petani  membuat  para  pemilik  sawah mempertimbangkan  untuk  menjual  sawah  mereka  atau  mengalihfungsi  lahan menjadi bangunan atau tempat wirausaha.
Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Petani Kelurahan Banyuning, ternyata jawabannya sama yaitu:
a. Menjual  lahan  dengan  nilai  jual  yang  tinggi  lebih  menguntungkan dibandingkan menggarap lahan.
b. Tidak stabilnya harga hasil pertanian.
Selain  membutuhkan  modal  yang  lumayan,  para  petani  juga  harus  siap menerima  resiko  lain,  yakni  hasil  panen  yang  tidak  baik  atau  bahkan  gagal panen.  Dimana  harga  jual  produk  pertaniannya  menjadi  sangat  rendah  atau malah  tidak  laku  dipasaran.  Jika  hal  itu  terjadi  maka  petani  akan  menderita kerugian yang tidak sedikit pula. Tantangan lain ialah adanya penurunan harga pertaniannya karena factor-faktor tertentu.
c. Debit air yang kecil
Debit  air  yang  kecil  menyebabkan  petani  kesulitan  untuk  mengolah  lahan, biasanya  kami  juga  mengandalkan  air  hujan,  akan  tetapi  memang  tahun  ini hujan  tidak  tentu  dan  akhirnya  kami  memilih  untuk  menjualnya  dan  di alihfungsikan untuk permukiman penduduk.
Hasil  wawancara  di  atas  menunjukkan  bahwa  salah  satu  faktor    penyebab terjadinya  alih  fungsi  lahan  ialah  Debit  air  yang  mengecil.  Peneliti  tidak sependapat  dengan  hal  itu,  dikarenakan  adanya  rekayasa  atau  penyalahgunaan lahan  sekitar  aliran  sungai  oleh developer /pengembang  di  hulu  sungai  yang menyebabkan  penurunan  debit  air,  sehingga  lahan  sawah  masyarakat  kering, ketika  lahan  sawah  kering  dan  hasil  panen  tidak  maksimal,  hal  tersebut menyebabkan  masyarakat  tertarik  untuk  menjualnya  karena  dirasa  lebih menguntungkan  jika  menjualnya  kepada developer /pengembang  dibandingkan dikelola sebagai tempat bercocok tanam.
Sehubungan dengan faktor-faktor terjadinya alih fungsi lahan di atas, faktor- faktor  tersebut  merupakan  salah  satu  alasan  bagi  petani  untuk  melapas  lahan garapannya.  Dengan  pelepasan  lahan  garapan  tentu  saja  dapat  berhubungan  erat dengan  sistem  mata  pencaharian  dan  status  pekerjaan  antara  sebelum  melepas lahan  dan  sesudah  melepas  lahan  garapan,  yakni  berdasarkan  hasil  wawancara kepada petani diperoleh 2 (dua) hasil jawaban yakni:
1) Meninggalkan  pekerjaan  sebagai  petani  bagi  petani  yang  menjual  seluruh lahan garapannya, petani beranggapan bahwa pekerjaan selain bertani lebih
menjanjikan,  keuntungan  yang  lebih  cepat  dan  tinggi  dibandingkan keuntungan menggarap lahan.
2) Tetap  bekerja  sebagai  petani  bagi  petani  yang  tidak  menjual  seluruh lahannya, beliau beranggapan bahwa setelah menjual lahan untuk alih fungsi tetap bekerja sebagai seorang petani, baik petani penggarap maupun buruh tani. Karena lahan yang di alihfungsikan hanya sebagian maka beliau masih dapat bekerja sebagai petani.
Faktor-faktor terjadinya alih fungsi lahan pertanian merupakan alasan yang digunakan  oleh  petani  untuk  melepas  lahan  garapan,  dengan  melepas  lahan garapan  tentu  saja  dapat  merubah  sistem  mata  pencaharian/status  pekerjaan petani.  Dengan  perubahan  status  pekerjaan  yang  baru  tentu  saja  dapat mengakibatkan perubahan perolehan pendapatan rumah tangga petani. Dari hasil wawancara kepada petani/responden diperoleh 3 (tiga) jawaban yang berbeda :
1) Petani  Kelurahan  Banyuning  menerangkan  bahwa  pendapatannya  naik setelah  menjual  lahan  garapannya,  hal  itu  terjadi  karena  setelah  menjual lahan  garapan  tersebut  mereka  menggunakan  uang  hasil  penjualan  sebagai modal usaha.
2) Petani  Desa  Baktiseraga  menerangkan  bahwa  setelah  menjual  lahan garapan, pendapatan mereka mengalami penurunan hal tersebut dikarenakan setelah menjual lahan garapan uang yang meraka peroleh digunakan untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga saja.
3) Selain  mengalami  kenaikan  dan  penurunan,  seorang  petani  Kelurahan Penarukan menerangkan bahwa setelah menjual lahan garapan, pendapatan mereka  tetap  (tidak  naik  dan  tidak  turun),  hal  tersebut  terjadi  karena meskipun  pendapatan  yang  besar  akan  tetapi  kebutuhan  ekonomi  dan konsumsi juga besar.
Kepala  Bidang  Tanaman  Pangan  Kantor  Dinas  Pertanian  Kabupaten Buleleng, menerangkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian ialah:
1) Jumlah penduduk.
Penambahan  jumlah  penduduk  salah  satu  faktor  alih  fungsi  lahan  pertanian menjadi  lahan  untuk  dijadikan  perumahan  atau  tempat  tinggal.  Semakin banyak  jumlah  penduduk  maka  semakin  tinggi  juga  kebutuhan  tempat tinggal.
2) Harga  lahan  yang  semakin  meningkat  menyebabkan  petani  lain  yang disekitarnya juga tertarik untuk menjual lahannya. Pembeli terkadang bukan penduduk asli dari daerah tersebut sehingga akan lebih banyak ditemui lahan guntai.
3) Minat  generasi  muda  yang  kurang  tertarik  untuk  mengelola  lahan  pertanian meskipun orang tua memiliki lahan pertanian.
Anggapan  masyarakat,  khususnya  generasi  muda  mengenai  faktor  pertanian masih belum populer. Para pemuda khusunya di Kecamatan Buleleng sebagai ibu  kotanya  Buleleng,  misalnya  ketika  ditanya  mengenai  cita-cita  mereka, maka hampir bisa dipastikan akan menyebutkan berbagai profesi lain selain menjadi  petani.  Meski  tidak  sedikit  juga  masyarakat  yang  telah  menjadi petani sukses, namun profesi petani saat ini memang masih sering dianggap sebagai  profesi  yang  berada  pada  kelas  menengah  kebawah,  sehingga cenderung dihindari oleh generasi muda. Dan sebagai akibatnya, para orang tua  yang  mempunyai  sawah  atau  lahan  pertanian  akan  menjual  lahannya kepada orang lain. Sedangkan bagi mereka yang mewariskan kepada anaknya yang  tidak  berminat  mengelola  sawah,  maka  besar  kemungkinan  lahan tersebut akan mengalami alih fungsi.
4) Pergantian ke sektor yang dianggap lebih menjanjikan.
Seiring berkembangnya pengetahuan, teknologi serta bertambahnya wawasan para pemilik lahan pertanian, maka tidak sedikit dari para petani yang sengaja mengalihfungsikan  lahan  pertanian  ke  sektor  usaha  lain.  Dengan  harapan perekonomian  dapat  semakin  meningkat,  mereka  mulai  mendirikan  tempat- tempat  industri,  peternakan,  serta  tempat  usaha  lain  di  atas  lahan pertaniannya.
Hal lain juga dinyatakan oleh Kepala Sub Seksi Penata Gunaan Tanah dan Kawasan  Tertentu,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng,  yang  menerangkan
bahwa  Kebutuhan  lahan  untuk  kegiatan  non  pertanian  di  Kabupaten  Buleleng khususnya  di  Kecamatan  Buleleng,  semakin  meningkat  seiring  dengan peningkatan  jumlah  penduduk  dan  perkembangan  struktur  perekonomian, kemudian sejalan dengan pembangunan kawasan perumahan atau industri di suatu lokasi  alih  fungsi  lahan,  maka  aksesibilitas  di  lokasi  tersebut  menjadi  semakin kondusif  untuk  pengembangan  industri  dan  pemukiman  yang  akhirnya mendorong  meningkatnya  permintaan  lahan  oleh  investor  lain  atau  spekulan tanah,  sehingga  harga  lahan  di  sekitarnya  meningkat.  Selain  itu,  peningkatan harga lahan selanjutnya dapat merangsang petani lain di sekitarnya untuk menjual lahan. Bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan  hanya penduduk setempat tetapi juga dari penduduk diluar wilayah tanah tersebut, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan terlantar yang tidak produktif yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan.

## 2. Akibat  Hukum  yang  ditimbulkan  dari  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kecamatan Buleleng
Alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  sebenarnya  telah  menjadi  perhatian pemerintah. Pada tahun 2009, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068), berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut  di  atas,  pada  huruf  (a)  menyatakan  bahwa  lahan  pertanian  pangan merupakan  bagian  dari  bumi  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran  dan kesejahteraan  rakyat  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Pada  huruf  (b)  menyatakan  Indonesia sebagai negara agraris perlu menjamin penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan  sebagai  sumber  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  dan  kemandirian,  serta  dengan  menjaga keseimbangan,  kemajuan,  dan  kesatuan  ekonomi  nasional.  Pada  huruf  (c)
menyatakan  negara  menjamin  hak  atas  pangan  sebagai  hak  asasi  setiap  warga negara,  sehingga  negara  berkewajiban  menjamin  kemandirian,  ketahanan,  dan kedaulatan pangan. Pada huruf (d) menyatakan makin meningkatnya pertambahan penduduk  serta  perkembangan  ekonomi  dan  industri  mengakibatkan  terjadinya degradasi (penurunan), alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan, yang telah  mengancam  daya  dukung  wilayah  secara  nasional  dalam  menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; Maka dari itu Pembaruan agraria terkait  dengan  penataan  kembali  penguasaan,  pemilikan,  penggunaan,  dan pemanfaatannya  perlu  adanya  perlindungan  lahan  pertanian  pangan  secara berkelanjutan.
Hak-hak  atas  tanah  merupakan  hak  kebendaan,  yang  dapat  dialihkan  oleh pemiliknya kepada pihak lain. Pengalihan ini dapat dilakukan melalui pemberian, jual beli, hibah, dan lain sebagainya. Namun, berbeda dengan pengalihan hak-hak kebendaan yang lain, pengalihan hak atas tanah harus dilakukan dengan prosedur tertentu, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan (Made Ari Putra Sudana dan Ketut Wetan Sastrawan, 2017:2)
Alih  fungsi  penggunaan  tanah  dari  tanah  pertanian  menjadi  non  pertanian ini,  erat  kaitannya  dengan  ketentuan  pasal  1  Angka  32  Peraturan  Daerah  No  9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Buleleng 2013- 2033  yang  menyatakan  bahwa  :  “Izin  pemanfaatan  ruang  adalah  izin  yang dipersyaratkan  dalam  kegiatan  pemanfaatan  ruang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Pasal 44 ayat 1 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  menyatakan:  “Lahan  yang  sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang di alihfungsikan.”
Berkaitan  dengan  pelaksanaan  pasal  44  ayat  1  Undang-Undang  Nomor  41 tahun  2009  tersebut  diatas,  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  ketentuan  yang mengatur  tentang  alih  penggunaan  tanah  dari  tanah  pertanian  menjadi  non pertanian  di  Wilayah  Kecamatan  Buleleng  Khususnya,  tidak  bisa  terlaksana sebagaimana  mestinya,  dalam  arti  pelaksanaannya  tidak  seperti  yang  maksud,
karena  masyarakat  masih  sering  mengabaikan  peraturan  yang  ditetapkan  dan prosedur  yang  ada,  di  lapangan  terkadang  masyarakat  masih  menyepelehkan dikarenakan  tanah  yang  dirubah  itu  tanah  mereka  jadi  mengapa  harus  dengan prosedur  yang  berbelit-belit  untuk  merubah  penggunaan  tanah  nya.  Padahal menurut  keterangan  dari  Kepala  Sub  Seksi  Penata  Gunaan  Tanah  dan  Kawasan Tertentu,  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng,  dalam  wawancara  tanggal  04 Pebruari  2020,  menerangkan  bahwa  Akibat  hukum  yang  timbul  dari  alih  fungsi penggunaan  tanah  yang  masuk  dalam  kawasan  LP2B  (Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan) terhadap pemilik dan penguasa lahan tersebut, bisa dikenai sanksi administrasi,  sanksi  pidana  dan  denda    sesuai  dengan  UU  No  41  Tahun  2009 tentang Perlindungan LP2B yang menyatakan bahwa:
1. Pasal 72 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B
“Orang  perorangan  yang  melakukan  alih  fungsi  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan sebagaimana diimaksud dalam pasal 44 ayat 1 di pidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp, 1000.000.000,- ( satu miliar rupiah).”
2. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan LP2B “Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan    Pertanian        Pangan    Berkelanjutan  tidak    sesuai    dengan    ketentuan sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  44  ayat  (1),  dipidana  dengan  pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda    paling    sedikit    Rp.  1.000.000.000,00    (satu  miliar  rupiah)  dan  paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”
Sementara  sanksi-sanksi  tersebut  di  atas  belum  sepenuhya  diterapkan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
1.  Kabupaten  Buleleng  belum  memiliki  Produk  Hukum  Daerah,  berupa Peraturan  Daerah  ataupun  Peraturan  Bupati  yang  mengatur  tentang perencanaan,  penetapan  dan  perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B).  Keberadaan  Peraturan  Daerah/Peraturan  Bupati merupakan  komitmen  Pemerintah  Daerah  untuk  secara  serius  melakukan
perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Bagi
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng keberadaan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati memastikan bahwa hasil kerja Tim Penyiapan Data
Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (LP2B)  tidak  sia-sia,  dan  menjadi acuan  dalam  penataan  tanah  di  Kabupaten  Buleleng.  Sebagaimana  ternyata dalam  Pasal  25  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa:
“Penetapan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  pada  wilayah  kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah”
2.  Kabupaten Buleleng belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), padahal sebagaimana ternyata dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  “Penetapan Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  merupakan  bagian  dari  penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan”.  Dimana  Penetapan  lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  20  Ayat (1)bmenjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
3.  Belum  ada  kejelasan  tentang  siapa  nanti  yang  akan  memberikan  sanksi tersebut.
Kepala  Kepala  Sub  Seksi  Penata  Gunaan  Tanah  dan  Kawasan  Tertentu.
Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng,    juga    menerangkan  bahwa  andai  kata lahan tersebut memang masuk ke dalam LP2B, dan sudah disarankan agar tidak di alihfungsikan, namun pemilik memaksa membangun, Pemerintah tidak melarang karena itu hak keperdataan seseorang, akan tetapi untuk ijin membangun rumah (IMB),  Pemerintah  tidak  bisa  menerbitkan  ijin  tersebut,  karena  itu  adalah  salah satu  sanksi  administrasi  untuk  pemilik  atau  penguasa  hak  atas  tanah  yang melanggar dan/atau yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Bidang  Tanaman  Pangan Kantor  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buleleng,    menerangkan  bahwa  perubahan peruntukan  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada,  akan  merubah  segala
pemetaan  yang  telah  ada  mengakibatkan  dampak  yang  sangat  buruk  terhadap kondisi lahan di Kecamatan Buleleng, diantara:
1. Menurunnya produksi pangan nasional.
Akibat lahan pertanian yang semakin sempit, maka hasil produksi juga akan terganggu.  Dalam  skala  besar,  stabilitas  pangan  nasional  juga  akan  sulit tercapai.  Mengingat  jumlah  penduduk  yang  semakin  meningkat  tiap tahunnya,  sehingga  kebutuhan  pangan  juga  bertambah,  namun  lahan pertanian justru semakin berkurang.
2. Mengancam keseimbangan ekosistem.
Dengan berbagai keanekaragaman populasi di dalamnya, sawah atau lahan- lahan pertanian lainnya merupakan ekosistem alami bagi beberapa binatang. Sehingga  jika  lahan  tersebut  mengalami  perubahan  fungsi,  binatang- binatang  tersebut  akan  kehilangan  tempat  tinggal  dan  bisa  mengganggu  ke permukiman  warga.  Selain  itu,  adanya  lahan  pertanian  juga  membuat  air hujan  termanfaatkan  dengan  baik,  sehingga  mengurangi  resiko  penyebab banjir saat musim penghujan.
3. Buruh tani kehilangan pekerjaan.
Buruh  tani  adalah  orang-orang  yang  tidak  mempunyai  lahan  pertanian melainkan  menawarkan  tenaga  mereka  untuk  mengolah  lahan  orang  lain yang butuh tenaga. Sehingga jika lahan pertanian beralih fungsi dan menjadi semakin  sedikit,  maka  buruh-buruh  tani  tersebut  terancam  akan  kehilangan mata pencaharian mereka.
4. Harga pangan semakin mahal.
Ketika  produksi  hasil  pertanian  semakin  menurun  tentu  saja  bahan-bahan pangan  di  pasaran  akan  semakin  sulit  dijumpai.  Hal  ini  tentu  saja  akan dimanfaatkan  sebaik  mungkin  bagi  para  produsen  maupun  pedangan  untuk memperoleh keuntungan besar. Maka tidak heran jika kemudian harga-harga pangan tersebut menjadi mahal.
3. Upaya  dari  Petani  yang  Ada  di  Kecamatan  Buleleng  Dalam Mengantisipasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Lahan  pertanian  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa dipisahkan  dengan  petani.  Ironisnya  banyak  petani  tersiksa  karena  lahan pertaniannya  dipergunakan  dan/atau  di  alihfungsikan  untuk  kepentingan pembangunan,  antara  lain  pembangunan  perumahan,  pembangunan  industri,  dan pembangunan  yang  menyangkut  kepentingan  umum  lainnya  ((I  Gede  Surata, 2016-91).
Alih  fungsi  lahan  adalah  perubahan  fungsi  sebagian  atau  seluruh  kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi  dampak  negatif  (masalah)  terhadap  lingkungan  dan  potensi  lahan. Kebutuhan lahan non pertanian selalu meningkat seiring dengan jumlah penduduk dan sektor perekonomian yang meningkat.  Sehingga alih fungsi lahan pertanian sulit  dihindari  dan  hingga  titik  tertentu  dapat  mempengaruhi  ketahanan  pangan nasional  (Winoto  J,  2005:37).  Alih  fungsi  lahan  pertanian  dapat  mengakibatkan terjadinya  perubahan  fungsi  lahan,  akibat  dari  adanya  pengadaan  tanah  untuk pembangunan, juga akan berdampak pada pertumbuhan permukiman dan industri yang semakin meningkat.
Kecamatan Buleleng merupakan salah satu Kecamatan yang memiliki luas lahan  pertanian  yang  cukup  luas,  namun  dewasa  ini  hasil  panen  beberapa  tahun terakhir  mengalami  penurunan,  dikarenakan  luas  lahan  pertanian  semakin berkurang karena di alihfungsikan. Lemahnya Regulasi Pengendalian alih fungsi lahan,  yakni  ketidaktegasan  peraturan  pemerintah  maupun  pejabat  mengenai pengendalian fungsi lahan. Ketidaktegasan tersebut diantaranya meliputi kekuatan hukum, ketegasan, penegak hukum dan sanksi pelanggaran.
Ada juga petani yang mengeluh dengan adanya alih fungsi lahan pertanian ini,  namun  dalam  mengatasi  percepatan  alih  fungsi  lahan  pertanian,  petani  Desa Petandakan  yang  sekaligus  menjabat  sebagai  kelian  subak    Ketut  Kastawan, menerangkan  beberapa  upaya  dalam  mengantisipasi  alih  fungsi  lahan  pertanian tersebut, diantaranya:
1. Seminggu sekali mengadakan pertemuan antar petani dan selalu menghimbau kepada  petani  agar  selalu  menjaga  lahan  pertaniannya,  dan  tidak  terpengaruh oleh developer yang sering menawarkan harga tinggi.
2. Membuat irigasi air pada sawah yang tadah hujan
3. Memberikan sanksi administrasi kepada petani yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya  atau  yang  menjual  lahan  pertaniannya  kepada  developer,  dalam bentuk tidak dikeluarkannya surat persetujuan dari subak untuk menjual lahan tersebut.
4. Memberikan  sanksi  denda  berupa  uang  sebesar  Rp.  1.000.000,-  (Satu  juta rupiah)  dalam  hal  ini  masih  bentuk pararem. Meskipun  dendanya    tergolong kecil,  namun  bagi  petani,  denda  tersebut  membuat  petani  jera  akan mengalihfungsikan lahan pertaniannya.
Petani Kelurahan Penarukan  Ketut Agus Sumada  juga menerangkan bahwa para petani mempunyai kelompok yang dikenal sebagai sistem organisasi ( subak ), yang  bekerja  sama  dengan  pihak  Kelurahan  untuk  mengusulkan  bagaimana caranya  dari  pihak  dinas  terkait  supaya  membatasi  perluasan  alih  fungsi  lahan tersebut,  tujuannya agar lahan pertanian kami bertahan, kami juga selalu bekerja kelompok  dengan  para  petani  yang  lain  di  kelurahan  penarukan  untuk  membagi air,  agar  kebutuhan  air  di  lahan  pertanian  ini  tercukupi,  sehingga  hasil  panen tercukupi  dan  kami  selaku  petani  tidak  akan  terpengaruh  dengan pengembang/developer  yang  mencoba  menawarkan  harga  tanah  yang  tinggi, karena  selain  kami  bisa  menikmati  hasil  panen  kami  sendiri,  kami  juga mendapatkan  keuntungan  yang  sangat  besar  setiap  kali  panen,  dibandingkan dengan menjualnya dengan pengembang/develope r.
Kelian subak di Desa Jinengdalem  Gede Suparta dan Kelian Subak di Desa Anturan  Ketut Merta menerangkan hal yang sama bahwa upaya yang dilakukan untuk  mengantisipasi  alih  fungsi  lahan  yang  terjadi  kini  ialah  dengan  selalu mengondisikan  atau  sering  mengadakan paum agar  petani-petani  di  Desa Jinengdalem  saling  mengingatkan  agar  tidak  terpengaruh  dengan  pengembang untuk membeli lahannya, karena di Desa Jinengdalem debit air tidak terlalu besar, maka  dari  itu  petani  berusaha  saling  berbagi  air,  agar  bisa  menghasilkan  panen
yang baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan petani mengusahakan hasil panen untuk memperoleh pendapatan dengan cara menjual hasil panen ke orang lain.  Petani  juga  menerangkan  bawasannya  petani  di  Desa  Jinengdalem  sangat setuju atas kebijakan dari pemerintah, bahwa para petani mengajukan lahan-lahan yang  masih  produktif  untuk  ditetapkan  sebagi  lahan  pertanian  pangan berkelanjutan,  karena  di  Desa  Jinengdalem  pertaniannya  akan  berlanjut  secara terus  menerus,  dan  petani  juga  akan  tetap  mempertahankan  lahannya  agar  bisa mencukupi  pangan  untuk  kedepannya.  Disamping  itu  adanya  kontribusi  dari Dinas  Pertanian  yang  menyalurkan  pupuk  yang  baik  untuk  petani,  dan  masing- masing petani mendapatkan pupuk dengan porsi/plot yang sama, agar kebutuhan bercocok tanah bisa berjalan dengan baik.

## PENUTUP
1. Faktor penyebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kecamatan Buleleng ialah penambahan jumlah penduduk, nilai jual tanah yang tinggi, tidak stabilnya harga hasil pertanian, debit air yang kecil, minat generasi  muda  yang  kurang  tertarik  untuk  mengelola  lahan  pertanian,  dan adanya  kebijakan  permerintah,  dimana  Kecamatan  Buleleng  memiliki presentase  terbesar  dibandingkan  dengan  kecamatan  yang  lainnya,  karena memang  sebagai  ibukota  kabupaten  kebutuhan  fasilitas  lain,  seperti pemukiman,  tempat  berusaha  bagi  warga  kota  akan  sangat  membutuhkan lahan, untuk itu salah satunya jalan ialah lahan pertanian.
2. Akibat hukum dari alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap penguasaan  dan  pemilikan  tanah  pertanian  di  Kecamatan  Buleleng,  dimana setiap  orang  yang  melanggar  dan  melakukan  alih  fungsi  lahan  pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana diimaksud dalam pasal 44 Ayat (1), akan dikenakan  sanksi  pidana  perjara  dan  sanksi  denda  sebagaimana  ternyata dalam Pasal 72-73 Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Sementara  sanksi  tersebut  di  atas  belum  sepenuhya  diterapkan  dikarenakan Kabupaten  Buleleng  belum  memiliki  Produk  Hukum  Daerah,  berupa
Peraturan  Daerah  ataupun  Peraturan  Bupati  yang  mengatur  tentang perencanaan,  penetapan  dan  perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  (LP2B),  serta  Kabupaten  Buleleng  belum  memiliki  Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
3. Upaya dari petani yang ada di Kecamatan Buleleng dalam mengantisipasi alih fungsi lahan pertanian ialah dengan cara mengadakan pertemuan antar petani dan  saling  menghimbau  kepada  antar  petani  agar  selalu  menjaga  lahan pertaniannya,  dan  tidak  terpengaruh  oleh  developer  yang  sering  menawarkan harga  tinggi,  membuat  irigasi  air  pada  sawah  yang  tadah  hujan  agar  disaat musim  kemarau  tidak  mengalami  kekeringan,  sehingga  hasil  panen  tercukupi dan kami selaku petani tidak akan terpengaruh dengan pengembang/developer yang  mencoba  menawarkan  harga  tanah  yang  tinggi,  memberikan  sanksi administrasi  kepada  petani  yang  mengalihfungsikan  lahan  pertaniannya  atau yang  menjual  lahan  pertaniannya  kepada  developer,  serta  membangun kerjasama  dengan  dinas  terkait  agar  tidak  terjadi  perluasan  alih  fungsi  lahan pertanian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anshari Siregar. 2005. Mempertahankan Hak Atas Tanah . Medan: Multi Grafik. Sunggono. Bambang. 2003. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
Bernhard Limbong. 2012. Konflik Pertanahan . Jakarta: Margaretha Pustaka. Peter  Mahmud  Marzuki.  2008. Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media.
Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta : UI press. Soejono  dan  Abdurahman  H.  2003. Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Supriyadi.  2010. Aspek  Hukum  Tanah  Aset  Daerah .  Jakarta:  PT.  Prestasi Pustakaraya.
Surata,  I  Gede.  2016. Landreform:  Reformasi  Hukum  Agraria  Bagi  Petani Indonesia . Malang: Media Nusa Ceartive Ari  Putra  Sudana,  Made  dan  Ketut  Wetan  Sastrawan.  “Proses  Pembatalan Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Dan  Perlindungan  Hukumnya Berdasarkan  Putusan  Pengadilan  Di  Pengadilan  Negeri  Singaraja”. Kertha Widya Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 2 Desember 2017.
Mariadi,  Ni  Ny.  dan  I  Gede  Surata.  “Pelaksanaan  Pembagian  Tanah  Oleh Pemerintah  Kabupaten  Buleleng  Kepada  Masyarakat  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961tentang Pembagian Tanah
Dan  Pemberian  Ganti  Kerugian  Di  Kecamatan  Dan  Kabupaten Buleleng”. Kertha Widya Jurnal Hukum. Vol. 6 No. 2 Desember 2018.