## KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

## Fachrurroji Badruttamam, Juju Jumena dan Faqiuddin Abdul Kodir
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: vchruelfarox@gmail.com, jumena72@yahoo.com, dan faqih.ak@syekhnurjati.ac.id

## Abstract
The deed under  the hand that has  been legalized provides certainty for  the judge regarding the date and identity of the parties who agreed. The power of proof of the underhanded deed as  evidence  in  court  proceedings  that  are  connected  with  the  authority  of  the  notary  in legalization.    The  method  used  this  study  used  a  descriptive  qualitative  approach.  The technique of collecting data that is done the observation, interview, and documentation. From the  results,  First  that  the  legal  strength  of  the  deed  under  the  hand  is  not  the  same  as  an authentic deed, but the deed under the hand can be evidence in a civil case in court, and the power of the deed that has been legalized. in the number, date and certainty of the signatures of the parties. Second, then the strength of the underhanded deed will become a strong law if a Notary who legalizes it is brought to trial to be a witness of the validity of the deed under the hand that has been legalized.
Keywords : Underhanded Deed, Legalization, and Proof Power.

## Abstrak
Akta  dibawah  tangan  yang  telah  memperoleh  legalisasi  memberikan  kepastian  bagi  hakim mengenai  tanggal  dan  identitas  dari  para  pihak  yang  mengadakan  perjanjian  tersebut. Kekuatan  pembuktian  akta  dibawah  tangan  sebagai  alat  bukti  dalam  proses  persidangan  di pengadilan  yang  dihubungkan  dengan  wewenang  notaris  dalam  legalisasi.  Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian,  pertama  bahwa  kekuatan  hukum  akta  dibawah  tangan  kekuatannya  tidak  sama seperti  akta  otentik,  namun  akta  dibawah  tangan  bisa  menjadi  alat  bukti  dalam  perkara perdata di  pengadilan, dan kekuatan akta  dibawah tangan  yang telah disahkan  (Legalisasi) Notaris  Memiliki  kekuatan  dalam  Nomor,  tanggal,  dan  kepastian  tanda  tangan  dari  para pihak.  Kedua  maka  kekuatan  akta  dibawah  tangan  akan  menjadi  kuat  hukumnya  apabila seorang  Notaris  yang  melegalisasi  tersebut  dibawa  ke  persidangan  menjadi  saksi  atas kebenaran akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi nya.
Kata Kunci: Akta dibawah Tangan, Legalisasi, dan Kekuatan Pembuktian.

## LATAR BELAKANG
Alat-alat  bukti  adalah  salah  satu  unsur terpenting  dalam  pembuktian  perkara- perkara  perdata.  Eksistensi  dari  alat  bukti dalam pembuktian sangatlah penting karena dengan  alat  bukti  itulah  fakta-fakta  yang dikemukakan  para  pihak  nantinya  ketika akan diuji, diklarifikasi, dan di korespondensi  satu  sama  lain.  Sistem hukum  pembuktian  di  Indonesia  pada dasarnya  menganut closed  and restricted evidentiary system .
Akta  dibawah  tangan bisa dilakukan hanya  dengan  kedua  belah  pihak  yang  ada dalam  suatu  perjanjian  tersebut.  Sedangkan akta  otentik    adalah  akta  yang  (dibuat) dalam bentuk  yang ditentukan oleh undang- undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan pegawai-pegawai  umum  yang  berkuasa untuk  itu,  di  tempat  di  mana  akta  tersebut dibuatnya.
Akta  adalah  suatu  tulisan  yang memang  dengan  sengaja  dibuat  untuk dijadikan  bukti  tentang  suatu  peristiwa  dan ditandatangani pihak yang membuatnya.
Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata,  akta  dibagi  menjadi  2  (dua) macam,  yaitu  Akta  Resmi  ( Otentik )  dan Akta dibawah Tangan ( Onderhands ). 1 Akta yang dibuat Notaris merupakan suatu  akta  yang  memuat  relaas  atau menguraikan  secara  otentik  suatu  tindakan yang  dilakukan  atau  suatu  keadaan  yang dilihat  atau  disaksikan  oleh  pemuat  akta tersebut,  yaitu  akta  Notaris  sendiri.  Akta tersebut  dinamakan  akta  yang  dibuat  oleh Notaris sebagai pejabat umum.
Akta  dibawah  tangan  akan  disebut secara  sah  sebagai  bukti  ketika  sudah  ada Legalisasi  dari  Notaris  dan  apabila  Akta tersebut  adalah  akta  dibawah  tangan,  maka harus  di  Waarmeking  yaitu  hanya  kedua belah  pihaklah  yang  mengetahui  apa  isi dalam  perjanjian  tersebut,  atau  di  legalisasi yaitu  semua  isi  perjanjian  dan  tanggal perjanjian di ketahui oleh Notaris dan dibuat dihadapan Notaris.
1 Pasal 1867 KUHPerdata.
Untuk itu maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu pertama ,  bagaimanakah  praktek  legalisasi oleh Notaris pada kantor Notaris dan PPAT Sri  Anah.,  SH,  M.Kn  Kabupaten  Cirebon? Kedua ,  bagaimana  tanggung  jawab  Notaris atas  kebenaran  akta  dibawah  tangan  yang dilegalisasi  pada  kantor  Notaris  dan  PPAT Sri  Anah.,  SH,  M.Kn  Kabupaten  Cirebon? Dan ketiga , bagaimana Kekuatan pembuktian  terhadap  akta  dibawah  tangan yang telah dilegalisasi oleh notaris?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  kekuatan  hukum  akta dibawah  tangan  yang telah disahkan notaris sebagai  akta  otentik  dalam  pembuktian perkara  perdata  bukanlah  suatu  yang  baru. Meskipun  demikian,  nampaknya  belum ditemukan  penelitian  yang  secara  spesifik dikaji dari segi kekuatan hukumnya  Berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasikan terkait  permasalahan  yang  dikaji,  yaitu pertama, penelitian  yang  dilakukan  oleh Ayu  Riskiana  Dinaryanti. 2 Penelitian  ini memfokuskan kepada Kekuatan pembuktian akta  dibawah  tangan  sebagai  alat  bukti dalam  proses  persidangan  di  pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris  dalam  legalisasi.  Berdasarkan  Pasal 1874,  1874  (a),  dan  1880  KUHPerdata terhadap  bukti  surat  tersebut  harus  ada legalisasi dari pejabat yang berwenang.
Dan kedua, penelitian yang dilakukan  oleh  Bagus  Noor  Adi  Setiawan, 3 tentang “Kekuatan
Mengikatnya Pembuktian  Akta  Dibawah  Tangan  Dalam Pemeriksaan  Perkara  Perdata”.  Dalam penelitian  ini  muncul  permasalahan  pokok, yaitu adanya perjanjian utang piutang, yakni pihak  penggugat  dan  tergugat.  Tergugat
2 Ayu  Riskiana  Dinaryanti,  “Tinjauan Yuridis  Legalisasi  Akta  Di  Bawah  Tangan  Oleh Notaris”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion (2013).
3 Bagus  Noor  Adi  Setiawan,  “Kekuatan Mengikatnya  Pembuktian  Akta  di  Bawah  Tangan dalam  Pemeriksaan  Perkara  Perdata” ,  Skripsi
(Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).
yang  belum  membayar  hutangnya  kepada penggugat  merupakan  perbuatan  cidera janji/ingkar  janji  atau  wanprestasi,  dan menghukum  tergugat  untuk  membayar hutangnya  kepada  penggugat  sekaligus  dan tunai.  Dengan  demikian  pihak  tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah.
Dari  kedua  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  dan  komprehensif tentang  jual  beli  bawang  merah  dengan sistem  borongan  yang  secara  spesifik  dikaji dari  segi  kekuatan  hukumnya.  Dengan menggunakan  perbandingan  akta  otentik dan  akta  dibawah  tangan,  selain  nantinya akan  tergambar  karakteristik  perbedaan kekuatan  hukum  keduanya,  diharapkan penelitian  ini  juga  akan  mengungkapkan nuansa  pembaharuan  pemikiran  kekuatan hukum  akta  otentik  dan  akta  dibawah tangan.  Di  sinilah  letak  perbedaan  studi  ini dengan  studi-studi  yang  telah  dilakukan sebelumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  lapangan. 4 Penelitian  lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan  sehari-hari  atau  kehidupan  yang sebenarnya.  Ide  penting  dalam  penelitian lapangan ini adalah peneliti berangkat untuk mengadakan  pengamatan  terhadap  suatu fenomena  dalam  suatu  keadaan  alamiah. 5 Pada  penelitian  lapangan  ini  peneliti mengamati  fenomena  yang  terjadi  dalam praktik legalisasi  akta dibawah tangan  yang di sahkan Notaris sebagai akta otentik dalam pembuktian  perkara  perdata  pada  bulan Desember  2018  -  Januari  2019  dengan membuat catatan yang ekstensif.
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu peneliti bermaksud untuk memahami fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh
4 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 26.
5 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif, 27.
subjek penelitian seperti,  perilaku, persepsi, motivasi,  tindakan  dan  lainnya,  secara holistik  dan  dengan  suatu  konteks  khusus yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan berbagai metode alamiah pula. 6
Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif,  yaitu  melihat  kejadian  sesuai realita  sebagai  fenomena  sosial.  Pada praktiknya, hal ini dilakukan untuk mengetahui  kekuatan  hukum  akta  dibawah tangan  yang  telah  disahkan  notaris  sebagai akta  otentik  dalam  pembuktian  perkara perdata.
Sumber data  yang diperlukan adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer didapatkan  melalui  wawancara  dengan informan  diantaranya  Notaris/PPAT  Sri Anah,  SH.,  M.Kn  dan  Karyawannya. Adapun  data  sekunder  yang  digunakan  di sini  yaitu,  skripsi,  jurnal,  dan  website  yang berkaitan  dengan  kekuatan  hukum  akta dibawah tangan  yang telah disahkan notaris sebagai  akta  otentik  dalam  pembuktian perkara perdata.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Pertama, dilihat  dari  segi proses  pengumpulan  data,  observasi  dapat dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  observasi berperan  serta  dan  observasi  tidak  berperan serta. 7 Pada  teknik  pengumpulan  data dengan  observasi  ini  peneliti  menggunakan observasi non participant observation (observasi  tidak  berperan  serta),  dalam teknik  ini  peneliti  hanya  sebagai  pengamat independen  tanpa  ikut  terlibat  langsung dengan  aktivitas  orang-orang  yang  sedang diamati.  Peneliti  mengamati  bagaimana perilaku masyarakat dalam praktik legalisasi akta  dibawah  tangan,  kemudian  mencatat, menganalisis  dan  kemudian  dapat  membuat kesimpulan. Kedua,  w awancara  adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
6 Lexy  J.  Moleong, Metode  Penelitian Kualitatif, 27.
7 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 145.
penelitian  dengan  cara  tanya  jawab,  sambil bertatap  muka  antara  pewawancara  dengan responden  dengan  menggunakan  alat  yang dinamakan panduan wawancara. 8 Dalam hal ini peneliti mewawancarai Notaris/PPAT Sri Anah, SH., M.Kn.
Dan Ketiga, dokumentasi  adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang  berupa  catatan,  transkrip,  buku,  surat kabar,  majalah,  prasasti,  dan  sebagainya. 9 Maksud  dari  dokumentasi  ini  peneliti mencari  sumber-sumber  data  yang  lain selain  wawancara  dan  observasi  yang berkaitan  dengan  kajian  yang  dibahas. Seperti  misalnya  buku-buku  yang  relevan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter dan data yang relevan.
Penelitian  ini  menggunakan  teknis analisis data yang bersifat induktif berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Hipotesis yang dirumuskan berdasarkan  data  tersebut, selanjutnya dicarikan  data  lagi  secara  berulang-ulang sehingga  selanjutnya  dapat  disimpulkan apakah  hipotesis  tersebut  diterima  atau ditolak  berdasarkan  data  yang  terkumpul. Apabila  data  yang  dikumpulkan  ternyata diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

## KONSEP DASAR Definisi Akta
Pengertian  Akta  Dalam  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Jabatan Notaris  menyebutkan  bahwa  akta  notaris yang  selanjutnya  disebut  Akta  adalah  akta autentik  yang  dibuat  oleh  atau  di  hadapan Notaris  menurut  bentuk  dan  tata  cara  yang ditetapkan  dalam  Undang-Undang  ini.  Hal ini  tercantum  dalam  Pasal  1  angka  7 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris. Sedangkan pengertian  akta dibawah tangan  adalah  akta
8 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 163.
9 Sugiono, Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 163.
yang  di  buat  tetapi  bertentangan  dengan Pasal  38,  Pasal  39,  dan  Pasal  40  yang kemudian ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

## Jenis-jenis Akta
Macam Akta Notaris Berdasarkan
bentuknya  akta  Notaris  dibagi  menjadi  dua macam yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan, yang dijelaskan sebagai berikut:
1) Akta  Autentik    Akta  Autentik  yang dalam  bahasa  Inggris,    disebut  dengan authentic deed, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan authentieke  akte  van, 10 yang  mana  di Indonesia  diatur  dalam  Pasal  1868 KUHPerdata  menyebutkan  pengertian akta  autentik  adalah  “Suatu  akta  yang didalam  bentuk  yang  ditentukan  oleh undangundang  oleh  atau    dihadapan pejabat  umum  yang  berwenang  untuk itu  ditempat    akta  itu  dibuat”. Sedangkan  dalam  Pasal  1  angka  7 UUJN  menyebutkan  juga  pengertian akta  autentik  yaitu:  “akta  notaris  yang selanjutnya  disebut  akta  adalah    akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan  notaris  menurut  bentuk  dan tata  cara  yang  ditetapkan  dalam undang-undang ini”.
2) Akta  dibawah  Tangan  Berdasarkan Pasal  1874  KUHPerdata  menyebutkan bahwa:  “yang  dianggap  sebagai  tulisan dibawah  tangan  adalah  akta  yang ditandatangani  dibawah  tangan,  surat, daftar,  surat  urusan  rumah  tangga  dan tulisan-tulisan  yang  lain  yang  dibuat tanpa  perantaraan  seorang  pejabat umum”.

## Fungsi Akta
Akta  dapat  mempunyai  fungsi  formil ( formalitas  causa ),  yang  berarti  bahwa
10 Salim HS., Teknik Pembuatan  Akta Satu “ Konsep  Teoritis,  Kewenangan    Notaris  Bentuk  dan Minuta  Akta”, Cetakan    ke-1,  (Mataram:  PT.    Raja Grafindo Perasada,  2015), 17.
untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk  sahnya)  suatu  perbuatan  hukum haruslah dibuat suatu akta.
Disini  akta  merupakan  syarat  formil untuk  adanya  suatu  perbuatan  hukum. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang  harus  dituangkan  dalam  bentuk  akta sebagai  syarat  formil  ialah  Pasal  1610 KUHPerdata tentang perjanjian pemborongan,  pasal  1767  KUHPerdata tentang  perjanjian  utang  piutang  dengan bunga  dan  Pasal  1851  KUHPerdata  tentang perdamaian.

## Syarat-syarat Sahnya Akta Notaris
Akta  Notaris  secara  khusus  diatur  dalam ketentuan  Pasal 1  angka  7  UUJN, Sedangkan  pengaturan  akta  autentik  dalam pasal  1868  KUHPerdata,  pasal  ini  menjadi sumber keautentikan suatu akta notaris yang juga  adalah  dasar  legalitas  eksistensi  dari akta  notaris  yang  mana  mempunyai  syarat- syarat, yaitu:
1) Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
2) Akta  harus  dibuat  dalam  bentuk ditentukan oleh undang-undang.
3) Akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapan pejabat  umum  yang  berwenang  untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat. 11

## Definisi Legalisasi
Legalisasi  adalah  penandatanganan  suatu tulisan  dibawah  tangan  dengan  cap  (tapak) jempol/jari
( vingeratdruk ) yang
“ gewaarmerkt ”  oleh  seorang  Notaris  yang berwenang lainnya, dimana Notaris tersebut mengenal yang menerangkan tapak jempol/jari  atau  diperkenalkan  kepadanya dan  bahwa  isi  aktanya  secara  jelas diingatkan  ( voorgehouden )  dan  bahwa penerapan  tapak  jempol/jari  itu  dilakukan dihadapan  Notaris.  Pengesahan  Kecocokan
11 Putu  Mas  Maya  Ramantini,  “Tanggung Jawab  Notaris  dalam  Pembuatan  Minuta  Akta  yang Dibuat  Berdasarkan  Keterangan  Palsu  oleh    Para Pihak”, Tesis (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2014), 56.
foto  kopi  yaitu  merupakan  salah  satu kewenangan Notaris untuk mencocokan foto kopi  dari  asli  surat-surat  yang  diperlihatkan kepadanya dan Notaris melakukan pengesahan terhadap foto kopi tersebut yang sesuai dengan surat aslinya, dengan memberi  cap  jabatan  dan  tanda  tangan Notaris  pada  fotocopian  tersebut  atau  yang sebagian  orang  menyebutnya  “legalisir” biasanya  pengesahan  foto  copy  ini  dibuat oleh Notaris terhadap surat-surat untuk data pelengkap  untuk  keperluan  Notaris  dalam menjalankan jabatannya, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan surat-surat lainnya.

## Tata Cara Legalisasi
Untuk  keperluan  legalisasi  itu,  maka  para penanda  tangan  akta  itu  harus  datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian  notaris  memeriksa  tanda  kenal, yaitu  KTP  atau  tanda  pengenal  lainnya. Pengertian  kenal  itu  lain  dengan  pengertian sehari-hari,  yakni  notaris  harus  mengerti benar  sesuai  dengan  kartu  kenalnya,  bahwa orangnya  yang  datang  itu  memang  sama dengan  kartu  kenalnya,  dia  memang orangnya,  yang  bertempat  tinggal  di  alamat kartu  itu,  gambarnya  cocok.  Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan  akta  dibawah  tangan  itu  dan menjelaskan  isi  dan  maksud  surat  dibawah tangan itu.

## Perbadingan  antara  Legalisasi  dengan
Waarmerking ( Register ).
Waarmerking hanya  mempunyai  kepastian. tanggal  saja  dan  tidak  ada  kepastian  tanda tangan  sedangkan  pada  legalisasi  tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi, sedangkan
untuk
waarmerking ,  pada  saat  di waarmerking , surat  itu  sudah  ditandatangani  oleh  yang bersangkutan. Jadi yang memberikan waarmerking  tidak  mengetahui  dan  karena
itu  tidak  mengesahkan  tentang  tanda tangannya. 12

## Akibat Hukum Legalisasi
Dengan  demikian  setelah  dilegalisasi  akta dibawah  tangan,  maka  bagi  hakim  telah diperoleh  kepastian  mengenai  tanggal  dan identitas  dari  pihak  yang  mengadakan perjanjian  tersebut  serta  tanda  tangan  yang dibubuhkan  dibawah  surat  itu  benar  berasal dan  dibubuhkan  oleh  orang  yang  namanya tercantum  dalam  surat  itu  dan  orang  yang membubuhkan  tanda  tangannya  dibawah surat itu tidak lagi dapat mengatakan bahwa para  pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak mengetahui  apa  isi  surat  itu,  karena  isinya telah  dibacakan  dan  dijelaskan  terlebih dahulu  sebelum  para  pihak  membubuhkan tandatangannya  dihadapan    pejabat  umum tersebut.

## Konsepsi Notaris
Terbentuknya  Lembaga  Notaris  karena adanya  kebutuhan  masyarakat  baik  pada zaman  dahulu  maupun  zaman  sekarang. Secara kebahasaan Notaris berasal dari kata Notarius  untuk  tunggal  dan  Notarii  untuk jamak.  Notarius  merupakan  istilah  yang digunakan  oleh  masyarakat  Romawi  untuk menamai mereka yang melakukan pekerjaan menulis, namun fungsi Notarius pada zaman tersebutberbeda dengan  fungsi Notaris pada saat ini. 13

## Dasar Hukum Notaris
Dalam  menjalankan  profesinya,  Notaris memberikan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Jabatan  Notaris  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang Jabatan  Notaris  yang  diundangkan  sejak tanggal 6 Oktober.
12 Subekti, Pembuktian  dan  Daluwarsa (Jakarta : Intermasa, 1986), 34.
13 Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika (Yogyakarta: UII Press, 2009),  7-8.

## Kewenangan Notaris
Kewenangan  Notaris  menurut  Undang- Undang  ini  diatur  di  dalam  Pasal  15  ayat (1) 14 yang  menerangkan  bahwa  “Notaris berwenang  membuat  akta  otentik  mengenai semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan yang  diharuskan  oleh  yang  berkepentingan untuk  dinyatakan  dalam  akta  otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan akta,  menyimpan  akta,  memberikan  grosse, salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada pejabat lain atau orang lain  yang ditetapkan oleh undangundang”.

## Alat Bukti
Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan  kebenaran  hubungan  hukum yang  dinyatakan,  baik  oleh  penggugat maupun  oleh  tergugat  serta  menyakinkan hakim  di  muka  pengadilan.  Dalam  acara perdata  hakim  terkait  pada  alat-alat  bukti yang  sah,  yang  berarti  bahwa  hakim  hanya dapat  mengambil  keputusan  berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang- undang.

## Jenis-jenis Alat Bukti
Sehubungan  dengan  hukum  pembuktian, maka  untuk  keperluan  suatu  pembuktian, diperlukan  alat  bukti.  Alat-alat  bukti  dalam acara  perdata  yang  disebutkan  undang- undang (Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg, dan Pasal 1866 Bw) yaitu :
1. Alat bukti tulisan.
2. Alat butki saksi.
3. Alat bukti persangkahan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah Pada  uraian  diatas  berdasar  pada
Pasal 164 HIR/R.BG dan Pasal 1866 K.U.H. Perdata  alat  bukti  tertulis  merupakan  alat bukti  pertama,  utama  dan  yang  tertinggi
14 Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
dalam  sistem  pembuktian  diantara  bukti- bukti lain. 15

## Kekuatan Pembuktian Akta Otentik
Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya  atau  seperti  yang  lazim disebut  dalam  bahasa  latin  ” acta  publica probant  sese  ipsa ”.  Apabila  suatu  akta kelihatannya  sebagai  akta  otentik,  artinya menandakan  dirinya  dari  luar,  dari  kata- katanya  sebagai  yang  berasal  dari  seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.
Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian  lahiriah  ini,  yang  merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi  pembuktian  sebaliknya  maka ”akta partij ”  dan  ”akta  pejabat”  dalam  hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya  sebagai  akta  otentik,  berlaku sebagai  akta  otentik  terhadap  setiap  orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah.

## Akta Otentik sebagai Alat Bukti
Akta  otentik  merupakan  alat  pembuktian yang  sempurna  bagi  kedua  belah  pihak  dan ahli  warisnya  serta  sekalian  orang  yang mendapat  hak  darinya  tentang  apa  yang dimuat  dalam  akta  tersebut  ( vide Pasal  165 HIR,  Pasal  285  RBg,  dan  Pasal  1870 KUHPerdata).  Akta  otentik  merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta tersebut harus diakui oleh hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya  itu  tidak  ada  pihak  lain  yang dapat membuktikan sebaliknya.

## Akta Dibawah Tangan sebagai Alat Bukti
Akta dibawah tangan ini diatur dalam Pasal 1874  -  1984  KUHPerdata.  Terhadap  akta dibawah  tangan  apabila  ada  tanda  tangan
15 M  Natsir  Aswani, Hukum  Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 34.
yang disangkal, maka pihak yang mengajukan  akta  dibawah  tangan  itu  harus membuktikan  kebenaran  tanda  tangan  itu melalui  alat  bukti  lain.  Dengan  demikian selama tanda tangan tidak diakui maka akta dibawah  tangan  tersebut  tidak  banyak membawa manfaat bagi pihak yang mengajukannya di muka pengadilan.

## Tulisan Bukan Akta sebagai Alat Bukti
Dalam  hal  ini  hakim  leluasa  terhadap penilaian  surat  bukan  akta,  apakah  dapat dijadikan alat bukti  yang sempurna  ataupun tidak  mempunyai  kekuatan  pembuktian sama  sekali.  Penggunaan  surat  yang  bukan akta  pada  asas  dimajukan  oleh  pihak  lawan si  pembuat  surat  tersebut  dan  hal  itu  akan dapat  merupakan  keuntungan  bagi  lain-lain orang  sebagai  mana  dapat  disimpulkan  dari ketentuan  pasal  167  Herzien  Indonesia Reglement (HIR) yang berbunyi:
“Bagi  keuntungan  tiap-tiap  orang, maka  kepada  buku-bukunya  dapat diberikan  oleh  Pengadilan  Negeri pernilaian  sebagai  bukti  yang  sah, sedemikian  dirasanya  patut  dalam tiap-tiap hal yang istimewa”. 16

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Praktek  Legalisasi  oleh  Notaris  pada Kantor Notaris dan PPAT Sri Anah., SH, M.Kn Kabupaten Cirebon.
Dalam  menjalankan  jabatannya,  Notaris tunduk  pada  Undang-undang  No.  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-undang  No.  2 Tahun 2014. Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang  Jabatan  Notaris  (UUJN),  dalam jabatannya  notaris  berwenang  mengesahkan tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian tanggal  surat  dibawah  tangan,  dengan mendaftar  dalam  buku  khusus,  yang disediakan  oleh  notaris.  Ketentuan  ini, merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan,  yang  dibuat  sendiri  oleh  orang
16 Pasal  167  Herzien  Indonesia  Reglement (HIR).
perseorangan,  atau  oleh  para  pihak,  di  atas kertas  yang  bermaterai  cukup,  dengan  jalan pendaftaran  dalam  buku  khusus,  yang disediakan  oleh  notaris.  Selain  itu  notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan, membenarkan,  dan  memastikan  bahwa benar  pada  tanggal  sebagaimana  tertulis dalam buku legalisasi.
Di  dalam  pasal  15  ayat  (2)  huruf  a UUJN  yang  mengatur  tentang  legalisasi berbunyi  “Notaris  berwenang  mengesahkan tanda  tangan  dan  menetapkan  kepastian tanggal  surat  dibawah  tangan  dengan mendaftar dalam buku khusus”. 17
Notaris  dalam  memberi  legalisasi, membubuhkan  tanggal  dan  keterangan bagian  bawah  dari  surat  itu,  dengan mencantumkan keterangan yang berbunyi: Nomor.  ……/LEG/IX/2018  Saya  yang bertanda  tangan  dibawa  ini  …..,  Notaris di…. menerangkan bahwa isi surat ini telah saya  bacakan  dan  terangkan  kepada  …. yang  saya  notaris  kenal/diperkenalkan kepada saya notaris dan sesudah itu maka … membubuhkan  tanda  tangan  /  cap  jarinya diatas surat ini dihadapan saya, notaris.
Buku daftar legalisasi tersebut memuat  300  (tigaratus)  halaman,  semua halamannya diberi bernomor setiap halaman diparaf,  kecuali  halaman  pertama  dan terakhir  yang  harus  dengan  tandatangan notaris. 18
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, disini jelas bahwa akta-akta dibawah tangan yang  antara  tanggal  pembuatannya  dengan terjadi  peristiwa  hukumnya  yang  berbeda perlu dilegalisasi oleh notaris atas kesepakatan  para  pihak,  untuk  selanjutnya diberi tanggal dan para pihak menandatangani akta tersebut yang kemudian  ditandatangani  oleh  notaris, sehingga  para  pihak  memperoleh  jaminan atau  kepastian  dari  pejabat  ini  tentang
17 Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
18 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 02 Januari  2019.
tanggal, tandatangan, serta identitas diri dari yang  menandatangani.  Legalisasi  dimaksud harus dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak  yang  berkepentingan.  Mengenai  tata cara  legalisasi  yang  memenuhi  syarat menurut bunyi Pasal 1874 a KUHPerdata:
1) Penandatangan  akta  (para  pihak)  di kenal atau diperkenalkan kepada notaris.
2) Sebelum  akta  ditandatangani  oleh  para penghadap, notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya.
3) Kemudian  akta  tersebut  ditandatangani para penghadap di hadapan notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat
3  UUJN,  surat  dibawah  tangan  yang disahkan atau dilegalisasi oleh notaris wajib diberi  teraan  cap/stempel  serta  paraf  atau tanda tangan notaris.
Sebagian  masyarakat  berpendapat bahwa dengan dilegalisasinya surat dibawah tangan itu, surat itu memperoleh kedudukan sebagai  akta otentik.  Dengan kata lain surat itu  dianggap  seolah-olah  dibuat  oleh  atau dihadapan  notaris.  Surat  dibawah  tangan sekalipun  telah  mendapat  legalisasi  dari notaris  tetaplah  merupakan  surat  yang dibuat  dibawah  tangan 19 “Legalisasi  adalah pengesahan  surat  yang  dibuat  dibawah tangan.”
Adapun  di  kantor  Notaris  SRI ANAH,  SH.,  M.Kn,  Apabila  seseorang ingin  mendaftarkan  atau  pun  melagalisasi surat dibawah tangan maka harus memenuhi Syarat-syarat tertentu yaitu :
1. Harus  membawa  kedua  belah  pihak yang  ada  di  dalam  surat/akta  dibawah tangan tersebut.
2. Harus menyetujui ketetapan hari, tanggal,  waktu,  dan  nomor  akta  yang dibuatnya.
3. Tidak boleh dari salah satu pihak dalam tekanan. 20
19
Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 02 Januari  2019.
20 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di Tengah Tani Cirebon pada Tanggal 02 Januari  2019.
4. Mengikuti  semua  peraturan  perundang- undangan.
Ada  kalanya  yang  dibuat  dibawah tangan  itu,  para  pihak  kurang  puas  kalau tidak dicapkan di notaris. Notaris dalam hal ini dapat saja membubuhkan cap pada akta- akta dibawah tangan itu. Sebelum membubuhkan  cap  notaris,  maka  harus diberi  nomor  dan  tanggal  oleh  Notaris, nomor  mana  harus  dicatat  dalam  buku (daftar  akta),  kemudian  diberikan  kata-kata, dan ditandatangani oleh notaris.
Membubuhkan  cap  pada  akta  dibawah tangan semacam itu salah satunya Legalisasi atau Pengesahan.
Untuk keperluan legalisasi itu, maka para  penanda  tangan  akta  itu  harus  datang menghadap notaris, tidak boleh ditandatangani sebelumnya di rumah. Kemudian  notaris  memeriksa  tanda  kenal, yaitu  KTP  atau  tanda  pengenal  lainnya. Pengertian  kenal  itu  lain  dengan  pengertian sehari-hari,  yakni  notaris  harus  mengerti benar  sesuai  dengan  kartu  kenalnya,  bahwa orangnya  yang  datang  itu  memang  sama dengan  kartu  kenalnya,  dia  memang orangnya,  yang  bertempat  tinggal  di  alamat kartu  itu,  gambarnya  cocok.  Sesudah diperiksa cocok, kemudian notaris membacakan  akta  dibawah  tangan  itu  dan menjelaskan  isi  dan  maksud  surat  dibawah tangan itu.
Jadi  apabila  surat/akta  dibawah tangan  tersebut  setelah  dibacakan  oleh notaris  tidak  disetujui  oleh  salah  satu  pihak maka  akta  dibawah  tangan  itu  tidak  akan diberikan legalisasi nya oleh notaris, karena ditakutkan ada paksaan dari salah satu pihak dalam akta dibawah tangan tersebut.
Notaris  juga  harus  mengetahui  apa tujuan  dari  akta  dibawah  tangan  tersebut untuk  dilakukan  nya  legalisasi  atas  akta dibawah tangan, supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dikemudian harinya.
Di dalam UU Pasal
1320
menjelaskan,  Supaya  terjadi  persetujuan perjanjian  yang  sah,  perlu  dipenuhi  empat syarat, yaitu:
1. Kesepakatan  mereka  yang  mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu pokok persolaan tertentu.
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Maka  dari  itu  notaris  harus  melihat Undang-undang pasal 1320 sebelum memberikan legalisasinya, apabila seseorang  tidak  memenuhi  syarat  tersebut maka  notaris  dilarang  untuk  memberikan legalisasi nya atas akta dibawah tangan yang dibuat nya.
Tanggung Jawab Notaris atas Kebenaran Akta  Dibawah  Tangan  yang  Dilegalisasi pada  Kantor  Notaris  dan  PPAT  Sri Anah, SH., M.Kn. Kabupaten Cirebon.
Tugas  dan  pekerjaan  dari  seorang  notaris tidak  hanya  membuat  akta  otentik  tetapi juga melakukan pendaftaran dan mengesahkan akta-akta yang dibuat dibawah tangan (Legalisasi dan Waarmerking ),  memberikan  nasehat  hukum dan  penjelasan  undang-undang  kepada  para pihak  yang  membuatnya  dan  membuat  akta pendirian dan perubahan Perseroan Terbatas di  Departemen  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Legalisasi  merupakan  pengesahan akta  dibawah  tangan  yang  dibacakan  oleh notaris  dan  ditanda  tangani  oleh  penghadap dimuka  notaris  pada  waktu  itu  juga  untuk menjamin  kepastian  tanggal  dari  akta  yang bersangkutan. Dimana para penghadap yang mencantumkan tanda tangannya itu di kenal oleh  notaris  atau  diperkenalkan  kepada notaris. 21
Mengenai  legalisasi  di  dalam  Pasal 1874  KUHPerdata  menyatakan  “Sebagai tulisan-tulisan  dibawah  tangan  dianggap akta-akta  yang  ditandatangani  dibawah tangan, surat-surat, register-register, suratsurat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan  yang  dibuat  tanpa  perantaraan seorang pegawai umum.
Dengan
21 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di  Tengah  Tani  Cirebon  pada  Tanggal    04  Januari 2019.
penandatanganan  tulisan  dibawah  tangan dipersamakan  suatu  cap  jempol,  dibubuhi dengan  suatu  pernyataan  yang  bertanggal dari  seorang  notaris  atau  seorang  pegawai lain  yang  ditunjuk  oleh  undang-undang dimana  ternyata  bahwa  ia  mengenal  si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah  diperkenalkan  kepadanya,  bahwa isinya  akta  telah  dijelaskan  kepada  orang itu,  dan  bahwa  setelah  itu  cap  jempol tersebut  dibubuhkan  dihadapan  pegawai umum.  Pegawai  itu  harus  membukukan tulisan  tersebut    Dengan  undang-undang dapat  diadakan  aturan-aturan  lebih  lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.
Terhadap Surat dibawah tangan yang dilegalisasi  oleh  notaris,  maka  notaris bertanggung jawab atas 4 (empat) hal: 1. Identitas - Notaris berkewajiban meneliti identitas pihak-pihak yang akan menandatangani surat/akta dibawah tangan  (KTP,  Paspor,  SIM),  atau diperkenalkan oleh orang lain. - meneliti apakah cakap untuk melakukan perbuatan  hukum    -  meneliti  apakah pihak-pihak  yang  berwenang  yang menandatangani surat/akta.
2. Isi  Akta  Notaris  wajib  membacakan  isi akta kepada pihak-pihak dan menanyakan  apakah  benar  isi  akta  yang demikian yang dikehendaki pihak pihak. 3. Tandatangan
Mereka harus menandatangani di hadapan notaris.
4. Tanggal  Membubuhi  tanggal  pada  akta dibawah  tangan  tersebut  kemudian dibukukan  ke  buku  daftar  yang  telah disediakan untuk itu.” 22
Adapun tujuan dari legalisasi atas penandatanganan  akta  dibawah  tangan adalah:
1. Agar  terdapat  kepastian  atas  kebenaran tanda  tangan  yang  terdapat  dalam  akta, dan  juga  kepastian  atas  kebenaran
22 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di  Tengah  Tani  Cirebon  pada  Tanggal    04  Januari 2019.
bahwa  tanda  tangan  itu  adalah  benar sebagai tanda tangan Para Pihak.
2. Dengan  demikian,  para  pihak  pada dasarnya  tidak  leluasa  lagi  untuk menanda  tangan  yang  terdapat  pada akta. 23
Mengenai kewenangan untuk melegalisir dan
mewaarmerking,
Ordonantie  Staatblad 1916  nomor  46  jo nomor  43  menyatakan  Pasal  1  “Selain Notaris, Juga ditunjuk untuk melegalisir dan mewarmerking  akta  dibawah  tangan  adalah Bupati,  Ketua  Pengadilan  Negeri  dan Walikota”.  Dalam  pasal  2  ayat  (2)  “Akta dibawah  tangan  yang  tidak  dilegalisir  bila mau  dijadikan.  bukti  di  Pengadilan,  bisa  di waarmerking  oleh  notaris  dengan  dibubuhi perkataan  “ditandai”  dan  ditandatangani oleh  notaris  dan  menyebutkan  pula  hari, bulan, sewaktu di waarmerking Dalam Pasal 3 Staatblad 1916 nomor 46 disebutkan suatu pengaturan  tentang  register  yang  harus diadakan  untuk  mencatat  akta-akta  dibawah tangan  itu,  antara  lain  menentukan  bahwa pembukuan  dalam  register  itu  memuat, antara lain:
1. Nomor dan tanggal pembukuan.
2. Nama  orang  yang  membubuhi  tanda tangan atau cap jari pada akta.
3. Tanggal isi singkat pada akta. Secara  ilmiah  maksud  dan  tujuan
( streking )  tindakan  penandatanganan  suatu fakta  hukum  ( rechtfeit ),  yaitu  “suatu pernyataan  kemauan  pembuat  tanda  tangan (penandatanganan) bahwa ia dengan menandatangananinya dibawah suatu tulisan menghendaki  agar  tulisan  itu  dalam  hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri”. 24
Dalam  praktek  sering  ditemukan surat-surat  dibawah  tangan  yang  dikuatkan oleh pejabat yang tidak berwenang untuk itu misalnya  Lurah  dalam  perjanjian  jual  beli rumah  dan  tanah  misalnya,  masyarakat
23 M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata (Bandung: Sinar Grafik, 2005), 597.
24 Tan  Thong  Kie, Studi  Notariat  Praktek Notaris  Buku  II (Jakarta:  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve, 2000), 288.
sering  meminta  lurah  untuk  memberikan. penguatan  sebagai  yang  “mengetahui” terhadap  perjanjian  mereka  tersebut  yang dilakukan  dengan  akta  dibawah  tangan. Kata  “mengetahui”,  di  cap  dan  di tandanangani  oleh  RT,  RW,  Lurah  dan Camat  dianggap  oleh  sebagian  masyarakat sebagai legatisasi, “walaupun sejak Undang- Undang  Pokok  Agraria  Tahun  1960 ditentukan  bahwa  jual  beli  tanah  harus dilakukan dengan akta pejabat pembuat akta tanah”.
Legalisasi  yang  diperbuatnya  itu tidak  sesuai  dengan  yang  ditetapkan  oleh undang-undang,  bahkan  sering  juga  oleh pejabat  tertentu  dilegalisir  surat  dibawah tangan yang tanggal penandatangannya oleh yang  bersangkutan  jauh  sebelum  tanggal dilakukan  legalisasi,  hal  ini  jelas  tidak sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  dari legalisasi  karena  legalisasi  ditandatangani sesuai  hari  pembuatan  surat  tersebut, dihadapan notaris atau pengadilan. 25
Kewenangan notaris dalam
melegalisasi  suatu  akta  dibawah  tangan tangan  tentunya  diikuti  dengan  adanya pertanggunganjawaban atas
tindakan tersebut. Berkaitan dengan pertanggunganjawaban seorang notaris berdasarkan Pasal 65 UUJN yaitu “Meskipun  semua  akta  yang  dibuat  oleh Notaris,
Notaris
Pengganti,
Notaris Pengganti  Khusus,  dan  Pejabat  Sementara Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan kepada  pihak  penyimpan  Protokol  Notaris, hal ini berarti meskipun sudah berhenti atau pensiun  sebagai  Notaris,  masih  harus bertanggungjawabjawab  sampai  hembusan nafas terakhir”.
Seharusnya, hal yang logis yaitu jika seorang Notaris,  yang sudah tidak menjabat lagi  meskipun  yang  bersangkutan  masih hidup, tidak dapat diminta lagi pertanggungjawabannya dalam bentuk apapun,  dan  Notaris  penyimpan  protokol
25 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di  Tengah  Tani  Cirebon  pada  Tanggal    04  Januari 2019.
wajib  memperlihatkan  atau  memberikan fotokopi  dari  minuta  akta  yang  diketahui sesuai dengan aslinya oleh Notaris penyimpan  protokol  atau  oleh  Majelis Pengawas  Daerah  (MPD)  untuk  protokol Notaris  yang  telah  berumur  25  (dua  puluh lima)  tahun  atau  lebih  (Pasal  63  ayat  (5) UUNJ).
Berdasarkan  pengertian  seperti  itu, keberadaan  Pasal  65  UUJN  tersebut  tidak sesuai  dengan  makna  bahwa  akta  Notaris sebagai  akta  otentik  yang  mempunyai  nilai pembuktian yang sempurna.
Batas  pertanggungjawaban  Notaris, dapat  diminta  sepanjang  mereka  masih berwenang  dalam  melaksanakan  tugas jabatan  sebagai  Notaris,  atau  kesalahan- kesalahan yang dilakukan dalam menjalankan  tugas  jabatan  sebagai  Notaris dan  sanksi-sanksi  yang  dapat  dikenakan terhadap Notaris dapat dijatuhkan sepanjang Notaris masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris. Dengan kontruksi pertanggungjawaban seperti  di  atas,  tidak  akan  ada  lagi  Notaris, Notaris Pengganti, Pejabat Sementara Notaris  atau  Notaris  Pengganti  Khusus diminta  pertangungjawabannya  lagi  setelah yang  bersangkutan  berhenti  dari  tugas jabatannya sebagai Notaris.
Kontruksi pertanggungjawaban seperti  ini  sesuai  dengan  jiwa  Pasal  1870 Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, bahwa  “Suatu  akta  otentik  memberikan  di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau  orang-orang  yang  mendapat  hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.”
Penyimpanan  protokol  Notaris  oleh Notaris  pemegang  protokol  merupakan suatu  upaya  untuk  menjaga  umur  yuridis akta  Notaris  sebagai  alat  bukti  yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang  segala  hal  yang  termuat  dalam  akta tersebut.
Akta  Notaris  dalam  bentuk  salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan,  dan  dalam  bentuk  minuta juga  akan  ada  selamanya,  yaitu  yang
disimpan  oleh  Notaris  sendiri  atau  oleh Notaris  pemegang  protokol  atau  oleh
Majelis Pengawas Daerah. Meskipun
Notaris meninggal  dunia tetapi  akta  Notaris akan  tetap  ada  dan  mempunyai  umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.
Dikalangan masyarakat umum maupun  di  kalangan  para  pejabat,  terdapat pengertian  yang  salah  mengenai  arti  dari legalisasi ini. Sebagian masyarakat berpendapat  bahwa  dengan  dilegalisasinya surat  dibawah  tangan  itu,  surat  itu memperoleh kedudukan sebagai akta otentik,  dengan  dalam  perkataan  surat  itu dianggap  seolah-alah  dibuat  oleh  atau dihadapan  notaris,  padahal  pejabat  umum dimaksud  hanyalah  menjamin  mengenai tanggal  dan  tandatangan  dari  para  pihak yang  bersangkutan  atas  dasar  kesepakatan para pihak itu sendiri.
Dengan demikian pertanggungjawaban  Notaris  Notaris  atas kebenaran  akta  dibawah  tangan  yang dilegalisainya adalah kepastian tanda tangan artinya  pasti  bahwa  yang  tanda  tangan  itu memang  pihak  dalam  perjanjian,  bukan orang lain. Dikatakan demikian karena yang melegalisasi  surat  itu  disyaratkan  harus mengenal orang yang menandatangan tersebut dengan cara melihat tanda pengenalnya  seperti  Kartu  Tanda  Penduduk dan  lain-lain.  Jika  yang  melegalisasi  kenal benar  orangnya,  maka  barulah  mereka  itu membubuhkan  tandatangannya  dihadapan yang  melegalisasi  pada  saat,  hari  dan tanggal  itu juga. Selain itu  sepanjang masih mempunyai  wewenang  untuk  menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.
Sri  Anah,  SH.,  M.Kn  Mengatakan, Pertanggung  jawaban  notaris  atas  akta dibawah  tangan  yaitu  hanya  terbatas  atas tanggal, nomor dan tandatangan para pihak, adapun  isi  dari  akta  tersebut  tidak  menjadi tanggung  jawab  nya,  Karena  semua  isi  itu
dibuat dan diperuntukan kepada kedua belah pihak. 26
Adapaun  Notaris  tidak  memiliki tanggung jawab atas isi akta dibawah tangan tersebut, akan tetapi harus dibacakan kepada kedua  belah  pihak  agar  tidak  ada  salah paham  antara  pihak  satu  dan  pihak  lainnya, dan  memastikan  bahwasanya  akta  dibawah tangan  itu  benar  di  buat  oleh  kedua  belah pihak.
Akta  dibawah  tangan  memang  bisa menjadi  Alat  bukti  di  pengadilan,  namun harus mempunyai legalisasi dari notaris agar kebenaran  akta  dibawah  tangan  tersebut, dan  Notaris  yang  membubuhkan  tanda tangan para pihak bisa di panggil kepengadilan  atas  kebenaran  akta  yang sudah dilegalisasi.
Agar  akta  itu  menjadi  lebih  kuat hukumnya  maka  notaris  di  panggil  ke pengadilan  oleh  hakim  untuk  pertanggung jawaban  notaris  atas  kebenaran  akta tersebut,  maka  dari  itu  maka  pembuktian akta  dibawah  tangan  tersebut  akan  menjadi lebih kuat hukumnya.
Sri  Anah,  SH.,  M.Kn  Mengatakan bahwa apabila akta yang dibuat dihadapan/oleh  notaris  mermasalah  oleh para  pihak  sendiri,  maka  hal  tersebut menjadi  urusan  para  pihak  sendiri,  Notaris tidak  perlu  dilibatkan  dan  Notaris  pihak dalam akta. Notaris dapat dituntut bertanggung  jawab  secara  perdata  apabila para  pihak  melakaukan  mengingkaran sebagai berikut :
1. Hari, tanggal, bulan, tahun menghadap.
2. Waktu, pukul menghadap.
3. Tanda  tangan  yang  tercantum  dalam minuta.
4. Merasa tidak pernah menghadap.
5. Akta  tidak  ditandatangani  didepan Notaris.
6. Akta tidak dibacakan.
7. Alasan  lain  berdasarkan  formalitas lainnya.
26 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di  Tengah  Tani  Cirebon  pada  Tanggal    02  Januari 2019.
Kekuatan  Pembuktian  terhadap  Akta Dibawah  Tangan  yang  telah  Dilegalisasi oleh Notaris.
Menurut Pasal 1867 KUH Perdata menentukan  bahwa  pembuktian  dengan tulisan  dilakukan  dengan  tulisan-tulisan otentik,  maupun  dengan  tulisan-tulisan dibawah  tangan.  jadi  akta  sebagai  bukti terdiri  dari  akta  dibawah  tangan  dan  akta otentik. 27
Di  dalam  Staatblad  1867  No.  29 dimuat  suatu  peraturan  tentang  akta-kata dibawah tangan menyatakan sebagai berikut :
“Sebagai  surat  surat  dibawah  tangan dipandangnya akta-akta yang ditandatangani dibawah tangan surat-surat register, catatan- catatan mengenai rumah tangga dan lain lain tulisan,  yang  dibuat  tidak  dengan  memakai perantaraan seorang pegawai umum.”
Akta  dibawah  tangan  pada  dasarnya adalah  suatu  akta  yang  dibuat  oleh  para pihak  untuk  suatu  kepentingan  atau  tujuan tertentu  tanpa  mengikutsertakan  pejabat yang  berwenang.  Jadi  dalam  suatu  akta dibawah  tangan,  akta  tersebut  cukup  dibuat oleh  para  pihak  itu  sendiri  dan  kemudian ditandatangani  oleh  para  pihak  tersebut, misainya  kwitansi,  surat  perjanjian  utang- piutang,  ketidakikutsertaan  pejabat  yang berwenang inilah yang merupakan perbedaan  pokok  antara  akta  dibawah tangan dengan akta otentik.
Berkaitan  dengan  tugas  notaris sebagai  Pejabat  Pembuat  Akta  otentik  yang diangkat oleh pemerintah, tentunya mempunyai  peran  yang  sangat  penting dalam  melegalisasikan  suatu  perbuatan hukum  yang  dilakukan  oleh  seseorang atapun  korporasi.  Seseorang  notaris  dalam melakukan  pendaftaran  waarmmerking  dan mensahkan  legalisasi  surat-surat  atau  akta- akta yang dibuat dibawah tangan.
27 Sjaifur Rachman, Aspek
Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan Akta (Surabaya: Bandar Maju, 2011), 102.
Pasal  15  ayat  2  huruf  a  UUJN  yang mengatur tentang legalisasi berbunyi:
“Notaris  berwenang  mengesahkan  tanda tangan  dan  menetapkan  kepastian  tanggal surat  dibawah  tangan  dengan  mendaftar dalam buku khusus”.
Akta dibawah tangan baru mempunyai  kekuatan  pembuktian  formal, jika  tanda  tangan  dibawah  akta  itu  diakui/ tidak  disangkal  kebenarannya.  Dengan diakuinya  keaslian  tanda  tangan  pada  akta dibawah tangan, maka kekuatan pembuktian formal  dari  akta  dibawah  tangan  itu  sama dengan  kekuatan  pembuktian  formal  dari akta  otentik.  Suatu  akta  dibawah  tangan yang  diakui  oleh  orang  terhadap  siapa  akta itu  hendak  dipakai,  atau  dengan  cara menurut  undang-undang  dianggap  sebagai diakui,  memberikan  terhadap  orang-orang yang  mendapat  hak  daripada  mereka,  bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. 28
Pada ambtelijke akten , pejabat pembuat  aktalah  yang  menerangkan  apa yang  dikonstatia  oleh  pejabat  itu  dan menuliskannya  dalam  akta,  dan  oleh  sebab itu  apa  yang  diterangkan  oeh  pejabat  tadi telah  pasti  bagi  siapapun,  sepanjang mengenai tanggal pembuatan, tempat pembuatan  akta  dan  isi/  keterangan  dalam akta  itu.  Dalam partij  akten sebagai  akta otentik,  bagi  siapapun  telah  pasti  bahwa pihak-pihak  dan  pejabat  yang  bersangkutan menyatakan seperti apa yang tertulis di atas tanda tangan mereka. 29
Akta  dibawah  tangan  berisi  juga catatan  dari  suatu  perbuatan  hukum,  akan tetapi  bedanya  dengan  akta  otentik,  bahwa akta dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pegawai  umum,  melainkan  oleh  para  pihak sendiri. Kekuatan bukti yang pada umumnya  dimiliki  oleh  akta  otentik, tidaklah ada pada akta dibawah tangan.
28 Pasal 1875 KUH Perdata
29 Sudikno  Mertokusumo, Hukum  Acara Perdata di Indonesia , http://www.kaskus.co.id/thread/51d05ae51ed719d81
4000002/undang-undang-nomor-30-tahun-2004- tentang-jabatan-notaris/.  Diakses  pada  hari  selasa tanggal 8 Januari 2018.
Akta dibawah tangan hanya mempunyai  kekuatan  pembuktian  formal, yaitu  bila  tanda  tangan  pada  akta  itu  diakui (dan  ini  sebenarnya  sudah  merupakan  bukti pengakuan)  yang  berarti  pernyataan  yang tercantum  dalam  akta  itu  diakui  dan dibenarkan.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka isi  akta  yang  diakui,  adalah  sungguh- sungguh  pernyataan  pihak-pihak yang bersangkutan,  apa  yang  masih  dapat disangkal  ialah  bahwa  pernyataan  itu diberikan pada tanggal yang tertulis didalam akta  itu,  sebab  tanggal  tidak  termasuk  isi pernyataan pihak-pihak yang bersangkutan.
Berdasarkan  hal  tersebut  maka kekuatan akta dibawah tangan sebagai bukti terhadap pihak ketiga mengenai isi pernyataan  di  dalamnya  berbeda  sekali daripada  yang  mengenai  penanggalan  akta itu.  Akta  dibawah  tangan  yang  diakui merupakan  suatu  bukti  terhadap  siapapun juga,  atas  kebenaran  pernyataan  siapapun juga,  atas  kebenaran  pernyataan  dari  pihak- pihak  yang  membuatnya  di  dalam  akta  itu dalam  bentuk  yang  dapat  diraba  dan  dapat dilihat,  akan  tetapi  bahwa  pernyataan.  itu diberikan  Pada  tanggal  yang  tertulis  dalam akta  itu,  hanya  merupakan  suatu  kepastian untuk  pihak-pihak  yang  menandatangani akta tersebut dan ahli waris para pihak serta orang-orang yang menerima haknya. 30
Dalam  hal  melegalisasi  perbuatan hukum  dengan  akta  dibawah  tangan,  Pasal 1874 mejelaskan secara umum mengenai hal tersebut  Sebagai  tulisan-tulisan  dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani  dibawah  tangan,  surat-surat, register-register,  surat-surat  urusan  rumah tangga  dan  lain-lain  tulisan  yang  dibuat tanpa perantaraan seorang Pegawai umum. Dengan  penandatanganan  sepucuk  tulisan dibawah  tangan  dipersamakan  suatu  cap jempol,  dibubuhi  dengan  suatu  pernyataan yang  bertanggal  dari  seorang  notaris  atau seorang  pegawai  lain  yang  ditunjuk  oleh
30 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di  Tengah  Tani  Cirebon  pada  Tanggal    07  Januari 2019.
undang-undang  darimana  ternyata  bahwa  ia mengenal  si  pembubuh  cap  jempol,  atau bahwa  orang  ini  telah  diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan  kepada  orang  itu,  dan  bahwa setelah  itu  cap  jempol  tersebut  dibubuhkan dihadapan  pegawai  umum.  Pegawai  ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang  undang  dapat  diadakan  aturan- aturan  lebih  lanjut  tentang  pernyataan  dan pembukuan termaksud. 31
Seperti  pada  kasus  perkara  perdata Nomor:42/Pdt.G/2018.PN.PDG  antara  PT. Suriatama Lestari (Penggugat) melawan PT. Basko  Plaza  (Tergugat).  Yang  pada  saat pembuktian  tergugat  mengajukan  bukti  T.4 (Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 18/L/XII/2015 tanggal 28 Desember  2015,  yang  dilegalisasi  oleh  Sri Anah SH, M.Kn Notaris/PPAT di Kabupaten  Cirebon).  Bukti  tersebut  telah diakui kebenarannya oleh penggugat dihadapan Majelis Hakim. Dengan diakuinya  bukti  T4  oleh  penggugat,  maka kekuatan pembuktian terhadap akta dibawah tangan  yang  telah  dilegalisasi  oleh  notaris merupakan  alat  bukti  yang  sah  dan berkekuatan hukum. Dimana perkara perdata tersebut di putuskan oleh Pengadilan Negeri  Sumber  dan  dimenangkan  oleh  PT. Basko Plaza.
Sri  Anah,  SH.,  M.Kn  Mengatakan Kekuatan  pembuktian  legalisasi  antara  lain terletak pada pembubuhan tanda tangan atau cap  jempol  dari  orang  yang  datang  ke hadapan  notris  sehingga  tanda  tangan  akta dibawah  tangan  yang  dilegalisasi  itu  tidak dapat  disangkal  kecuali  notaris  dituduh memberikan keterangan palsu.
Disamakan dengan tandatangan pada surat  dibawah  tangan  ialah  sidik  jari  yang diperkuat dengan suatu keterangan bertanggal dan seorang notaris atau pegawai lain  yang  ditunjuk  dengan  undang-undang yang menyatakan, bahwa sidik jari yang ada pada  akta  itu  dilakukan  oleh  penghadap tersebut  dihadapan  notaris  atau  pegawai
31 Pasal 1874 KUHPerdata.
yang ditunjuk oleh undang-undang, kemudian  pegawai  tersebut  membukukan akta dimaksud. 32
Dalam  hal  yang  berkepentingan menginginkan,  dapat  pula  pada  surat-surat dibawah  tangan  diberikan  keterangan  yang bertanggal  oleh  seorang  notaris  atau pegawai lain  yang ditunjuk dengan undang- undang yang menyatakan bahwa orang yang menandatangani  surat  itu  dikenal  olehnya atau  diperkenalkan  kepadanya,  bahwa  isi akta  itu  diterangkan  dengan  jelas  kepada orang itu dan bahwa setelah itu akta tersebut ditandatangani  dihadapan  pegawai  tersebut Surat-surat dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa surat itu digunakannya atau  yang  dianggap  diakui  menurut  cara yang  sah  menjadi  bukti  yang  cukup  seperti suatu akta otentik terhadap yang menandatanganinya  dan  ahli  waris  mereka serta  yang  mendapatkan  haknya.  Dengan demikian hakim harus menganggap benar isi dari  akta  tersebut  sepanjang  tidak  dapat dibuktikan oleh lawan ketidak benarannya.
Kekuatan  akta  dibawah  tangan  yang sudah  di  legalisasi  oleh  notaris  mempunyai kekuatan  yang  sama  seperti  akta  otentik apabila  kedua  belah  pihak  mengakui  akan kebenaran  akta  dibawah  tangan  tersebut, namun  kekuatan  akta  dibawah  tangan  bisa tidak  diterima  oleh  hakim  walaupun  sudah dilegalisasi oleh notaris, dikarenakan kekuatan  hukum  akta  dibawah  tangan  tidak seperti  akta  otentik  yang  sudah  jelas kepastian  kekuatan  hukumnya.  Namun  akta dibawah  tangan  juga  bisa  di  terima  apabila seorang  notaris  yang  membuat  legalisasi tersebut  dihadirkan  dalam  persidangan, maka  kekuatan  akta  dibawah  tangan  yang telah dilegalisasi tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sempurna seperti akta Otentik.
Sri  Anah,  SH.,  M.Kn  Mengatakan bahwa suatu akta dibawah tangan tidak bisa dijadikan  sebagai  akta  otentik  karena  akta
32 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di  Tengah  Tani  Cirebon  pada  Tanggal    22  Januari 2019.
otentik  didalam  nya  berisi  undang-undang yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah, namun kekuatan nya lebih kuat akta otentik dan  tidak  ada  seorangpun  yang  bisa menggugatnya. 33
Sri  Anah,  SH.,  M.Kn  menjelaskan bahwa  akta  dibawah  tangan  yang  telah memperoleh legalisasi dari notaris membantu  hakim  dalam  hal  pembuktian karena dengan diakuinya tandatangan tersebut maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak karena akta dibawah tangan kebenarannya terletak pada tandatangan  para  pihak  maka  dengan diakuinya tandatangan, akta tersebut menjadi bukti yang sempurna. 34

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas,  dapat disimpulkan  3  (tiga)  macam  kesimpulan, yaitu pertama ,  Praktek  legalisasi  oleh Notaris bahwa legalisasi merupakan pengakuan  mengenai  tanggal  dibuatnya perjanjian,  sehingga  akta  dibawah  tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal,  identitas,  maupun  tandatangan  dari para  pihak.  Dalam  hal  ini  para  pihak  tidak bisa  lagi  mengatakan  bahwa  para  pihak tidak mengetahui apa isi surat itu, karena isi dari  Akta  dibawah  tangan  tersebut  telah dibacakan oleh Notaris sebelum dibubuhkannya  tandatangannya  dihadapan pejabat  umum  yang  bersangkutan  dan dihadapan saksi-saksi.
Kedua ,  Notaris  memiliki  tanggung jawab  atas  akta  dibawah  tangan  hanya sebatas tanggal pembuatan legalisasi, identitas  yang  tertera  didalam  isi  akta dibawah  tanagan,  dan  tanda  tangan  yang  di tandatangani  oleh  para  pihak.  Adapun  isi dari  akta  dibawah  tangan  tersebut  Notaris tidak memiliki tanggung jawab apapun.
33 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di  Tengah  Tani  Cirebon  pada  Tanggal    22  Januari 2019.
34 Wawancara dengan Sri Anah Notaris/PPAT di  Tengah  Tani  Cirebon  pada  Tanggal    02  Januari 2019.
Dan ketiga, Kekuatan  hukum  dalam pembuktian  di  pengadilan  dalam  hal  akta dibawah  tangan  yang  dilegalisasi  oleh notaris  adalah  tidak  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang  sempurna  karena  terletak pada  tandatangan  para  pihak  yang  jika diakui,  bukan  merupakan  bukti  sempurna seperti  akta  otentik.  Suatu  akta  dibawah tangan  hanyalah  memberi  pembuktian sempurna  demi  keuntungan  orang  kepada siapa  sipenandatanganan  hendak  memberi bukti  dan  Sebaiknya  setiap  perjanjian  di buat  di  hadapan  notaris  agar  memiliki keuatan pembuktian yang pasti dan akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andasasmita,  Komar., Akta  II  Notaris  dan Contoh-contoh  Akta,  Ikatan  Notaris Indonesia , 2007.
Anshori, Abdul Ghofur. Lembaga
Kenotariatan  Indonesia:  Perspektif Hukum  dan  Etika. Yogyakarta:  UII Press, 2009.
Dinaryanti, Ayu Riskiana. “Tinjauan
Yuridis  Legalisasi  Akta  dibawah Tangan  Oleh  Notaris”, Jurnal  Ilmu Hukum Legal Opinion (2013).
HS.,  Salim. Teknik  Pembuatan    Akta  Satu
“ Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris  Bentuk  dan    Minuta  Akta”, Cetakan    ke-1.  Mataram:  PT.    Raja Grafindo Perasada,  2015.
Kie,  Tan  Thong. Studi  Notariat  Praktek Notaris  Buku  II .  Jakarta:  Ichtiar  Baru
Van Hoeve, 2000.
M.  Natsir  Aswani, Hukum  Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia . Yogyakarta: Kanisius, 2013.
M.  Yahya  Harahap, Hukum  Acara  Perdata . Bandung: Sinar Grafik, 2005.
Mertokusumo,  Sudikno. Hukum  Acara Perdata di Indonesia ,
http://www.kaskus.co.id/thread/51d05 ae51ed719d814000002/undang- undang-nomor-30-tahun-2004- tentang-jabatan-notaris/.
Moleong,  Lexy  J. Metode  Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014. Rachman, Sjaifur. Aspek Pertanggungjawaban  Notaris  dalam Pembuatan  Akta .  Surabaya:  Bandar Maju, 2011.
Ramantini,  Putu  Mas  Maya.  “Tanggung Jawab  Notaris  dalam  Pembuatan Minuta Akta yang Dibuat Berdasarkan Keterangan  Palsu  oleh  Para  Pihak”,
Tesis. Denpasar:  Fakultas  Hukum
Universitas Udayana, 2014.
Setiawan,  Bagus  Noor  Adi.  “Kekuatan
Mengikatnya Pembuktian Akta dibawah  Tangan  dalam  Pemeriksaan Perkara  Perdata” ,  Skripsi .  Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014. Subekti. Pembuktian dan Daluwarsa .
Jakarta: Intermasa, 1986.
Sugiono. Metode  Penelitian  Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2012.
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Jabatan Notaris.