## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/index DOI: https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

## Prinsip Kemandirian Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Dinamika Ketatanegaraan
Arfiani 1*
1 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Indonesia
*Corresponding Author: arfianiamhar@gmail.com Info Artikel Abstrak Diterima, 31/10/2023 Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan sistimatis sehingga diperlukan upaya yang luar biasa dalam memberantasnya. Oleh karenanya, KPK sejak awal memang didesain  dengan  kewenangan  luarbiasa  (superbody)  agar  mampu  mengungkap praktik licik-kotor yang dilakukan oleh para koruptor. Sejak pembentukan KPK sebagai lembaga anti rasuah, negara telah memberikan prinsip independensi agar tidak ada campur tangan pihak manapun. Pasca pengesahan Undang-Undang 19 Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  telah  memberikan  diskursus pandangan negatif dari masyarakat untuk menurunkan fungsi kelembagaan KPK. Maka  atas  dasar  tersebut  penelitian  ini  memfokuskan  analisis  terhadap  dua  hal utama.  Pertama,  Bagaimana  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dapat menjaga  prinsip  independensi  pasca  dikeluarkannya  Revisi  Undang-Undang KPK?  Kedua,  Apa  yang  menjadi  solusi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk tetap menjaga prinsip independensi terhadap Stabilitas Negara? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang  dipakai  dalam  penelitian  berasal  dari  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder dan studi kepustakaan dari berbagai literatur serta metode analisis data menggunakan  yuridis-kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  bahwa sebelum  revisi  undang-undang  KPK  tersebut  disahkan  penegakan  fungsi independensi  KPK  sudah  berjalan  dengan  baik  hal  tersebut  dapat  dibuktikan dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  012-016-019/PUU-IV/2006. Namun  ketika  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-XV/2017 yang membuat kekuasaan KPK diartikan sama dengan kekuasaan eksekutif seperti halnya  Kejaksaan  dan  Kepolisian.  Maka  atas  dasar  itu  yang  membuat  revisi Undang-Undang  KPK  disahkan,  didalam  Undang-Undang  aquo  memposisikan KPK  terhadap  kelembagaan  KPK.  Antara  lain  pembentukan  Dewan  Pengawas, penempatan KPK pada rumpun kekuasaan eksekutif, status kepegawaian. Dengan implikasi tersebut tentunya KPK harus tunduk terhadap rezim pemerintah saat ini.
Direvisi, 14/11/2023 Dipublikasi, 26/11/2023

## Kata Kunci:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Independensi; Pemerinatahan

## Abstract

## Keywords:
Corruption Eradication Commission; Independence; Governance Corruption is an extraordinary and systematic crime that requires extraordinary efforts  to  eradicate  it.  Therefore,  from  the  start,  the  Corruption  Eradication Committee  (KPK)  was  designed  with  extraordinary  authority  (superbody)  to be able to uncover dirty and cunning practices carried out by corruptors. Since the formation of the KPK as an anti-corruption institution, the state has provided the principle of independence so that there is no interference from any party. After the ratification of Law 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, there has been a discourse of negative views from the public to reduce the institutional function of the Corruption Eradication Commission. So, on this basis, this research focuses the  analysis  on  two  main  things.  First,  how  can  the  Corruption  Eradication Commission (KPK) maintain the principle of independence after the issuance of the revised KPK Law? Second, what is the Corruption Eradication Commission's solution to maintain the principle of independence regarding State Stability? To
answer  the  focus  of  the  study,  this  research  uses  normative  juridical  research methods,  the  data  used  in  the  research  comes  from  primary  legal  materials, secondary legal materials, and literature studies from various literature as well as data  analysis  methods  using  juridical-qualitative.  The  results  of  this  research conclude that before the revision of the KPK law was passed, enforcement of the KPK's independent function was already running well, this can be proven by the Constitutional Court Decision Number 012-016-019/PUU-IV/2006. However, in the  Constitutional  Court  Decision  Number  36/PUU-XV/2017,  the  power  of  the Corruption Eradication Committee is defined as the same as executive power, like the  Prosecutor's  Office  and  the  Police.  So,  on  that  basis,  the  revision  of  the Corruption Eradication Commission Law was passed, and the law positions the Corruption  Eradication  Commission  against  the  Corruption  Eradication Commission  institution.  These  include  the  formation  of  a  Supervisory  Board, placement  of  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  in  the  executive power  group,  and  employment  status.  With  these  implications,  of  course,  the Corruption Eradication Committee must submit to the current government regime.

## PENDAHULUAN
Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) yang  berakibat  kepada  kelansungan  hidup  masyarakat,  dibutuhkan extra  ordinary  law enforcement untuk menanggulanginya. Jika kita cermati pada kasus korupsi ditinjau dari sudut seperti  agama,  sosial,  budaya,  serta  hukum  merupakan  bentuk  perbuatan  tercela  yang  harus diberantas hingga ke akarnya, karena memberikan dampak penderitaan bagi banyak orang. 1 Menurut United  Nations  Convention  Against  Corruption (UNCAC)  yang  merupakan konvensi negara-negara  PBB Anti  Korupsi, kejahatan  korupsi  dapat  berupa pemberian suap ( bribery) ,  penggelapan  dana-dana  publik  ( emblezzment  of  public  funds ),  penyalahgunaan wewenang dan pengaruh ( trading in influence ), penyembunyian ( concealment ) dan pencucian ( laundering ) hasilhasil korupsi ( proceeds of corruption ), pencucian uang ( money laundering ) dan memperkaya diri sendiri secara tidak sah ( illicit enrichment ). 2 Jika ditarik sepanjang tahun 2022, kondisi korupsi di Indonesia memang semakin mengkhawatirkan. Korupsi terjadi hampir di seluruh sektor pemerintahan, baik lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti terakhir korupsi hakim agung semakin melengkapi korupsi di indonesia saat ini. Alhasil prinsip check and balances antar tiga cabang kekuasaan tersebut menjadi tidak berjalan.
Beberapa penyebab kegagalan pemberantasan Korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh banyak hal: 3
a. Belum ada dukungan politik menyelesaikan.
b. Menegakkan hukum  terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi  tidak efektif, tidak jelas dan bahkan disarankan ada korupsi selama proses persidangan ada mafia hukum yang “sedang bermain”.
c. Upaya pemberantasan korupsi belum terfokus banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak ada didukung oleh struktur birokrasi antarlembaga keadilan yang memuaskan.
d. Lembaga  antikorupsi  masih  dalam  pertimbangan  organisasi  juga  tidak  efisien  dan  tidak efektif  tidak memenuhi harapan masyarakat.
1 Aria  Zurnetti,  Nani  Mulyati  dan  Felia  Hermayenti.  2021.  Pencegahan  Tindak  Pidana  Korupsi  Melalui Pendekatan Hukum Pidana Adat Studi Hukum Adat Minangkabau. Rajawali Pers. Depok. hlm. 1
2 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). 2004. United Nation. New York. Chapter III.Article 15. hlm. 17
3 Achmad Badjuri. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia  (The  Role  of  Indonesian  Corruption  Exterminate  Commission  in  Indonesia). Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi . Vol. 18 No. 1. hlm. 86
e. Lembaga  peradilan  seringkali  terjerat  konflik  manfaat  dengan  lembaga  pemerintah  yang lain.  Korupsi  yang  terjadi  pada  pejabat  pemerintah  merupakan  hambatan  dalam  upaya pemberantasan korupsi secara cepat dan efektif.
Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri merupakan suatu lembaga negara yang memiliki fungsi  pemberantasan  dan  pencegahan  tindak  pidana  korupsi  di  Indonesia,  KPK  dibentuk berdasarkan amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengatur selambat-lambatnya dua tahun setelah undang-undang tindak pidana korupsi disahkan  maka  sudah  harus  terbentuk  suatu  lembaga  khusus  yang  diberikan  kewenangan memberantas tindak pidana korupsi.
Maka  dari  itu  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  sebagai  institusi  yang  telah diamanahkan  sebagai  lembaga  anti  rasuah,  mestinya  mempunyai  tonggak  kemandirian  kuat terhadap intervensi dari pihak manapun. Namun demikian, untuk menjaga adanya check and balances dari suatu penangan kasus dan memastikan agar proses hukum berjalan secara adil dan objektif serta menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh penegak hukum, maka partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan menjadi kunci penting.
Pasca perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  menjadi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) termasuk dalam rumpun cabang kekuasaan pemerintah ( Auxiliary  State  Organ ).  Revisi  memuat  perubahan  signifikan.  Salah  satunya  menempatkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif, menetapkan status kepegawaian KPK menjadi ASN dan juga melahirkan organ baru untuk mengawasi KPK dengan dibentuknya Dewan Pengawas KPK. 4
Terhadap  revisi  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  telah  memperkuat  posisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, pokok pengujian tersebut yaitu frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pokok putusannya berpandangan  bahwa  KPK  merupakan  lembaga  di  ranah  eksekutif.  MK  mendasarkan  pada pertimbangan bahwa KPK melaksanakan fungsi dalam domain eksekutif, yakni penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Latar belakang pembentukan KPK juga disebabkan oleh situasi lembaga  kepolisian  dan  kejaksaan  belum  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam memberantas  korupsi.  MK  melihat  konstruksi  tersebut  baik  kepolisian,  kejaksaan,  maupun KPK merupakan lembaga yang berada di ranah eksekutif dilihat dari segi tugas dan fungsi. 5 Maka  berdasarkan  uraian  penjelasan  diatas  menurut  hemat  penulis  hadirnya  Revisi Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  yang  berimplikasi  kepada  Putusan  MK Nomor 36/PUU-XV/2017  akan  berdampak  terhadap  stabilitas  independensi  KPK  sebagai  lembaga yang mandiri. Tentunya dengan dijadikan pegawai KPK menjadi ASN akan berakibat kepada pegawai  KPK  harus  patuh  dan  turut  kepada  kekuasaan  pemerintah  saat  ini.  Hal  ini  akan
4 Muhammad  Habibi.  2020.  Independensi  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Cepalo . Vol. 4, No. 1. hlm. 43
5 Zainal Arifin Mochtar. 2021. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Konstitusi . Vol. 18, No. 2. hlm. 324
menjadi sangat berbahaya jika seandainya kekuasaan KPK menjadi ranah politik bagi sebagian elit  golongan  yang  menginginkan  kekuasaan  serta  kekayaan  yang  dapat  merugikan  negara tanpa terdeteksi oleh lembaga anti rasuah ini.
Semestinya  pemberantasan  prilaku  korupsi  harus  ditunjang  dengan  prinsip-prinsip pemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  dan  pembangunan  berkelanjutan  ( sustainable development )  penerapan  prinsip  independensi  yang  diberikan  oleh  pemerintah  merupakah dukungan  nyata  bagi  suatu  rezim  pemerintahan  kepada  lembaga  KPK  untuk  dapat memaksimalkan tugas dan kewenangan seperti yang telah dijabarkan pada pokok poin diatas. 6 Berdasarkan latar belakang di atas, tulisan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut
1. Bagaimana  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dapat  menjaga  prinsip  independensi pasca dikeluarkannya Revisi Undang-Undang KPK?
2. Apa  yang  menjadi  solusi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  tetap  menjaga  prinsip independensi terhadap Stabilitas Negara?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  tentang  “Prinsip  Kemandirian  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Dalam Dinamika  Ketatanegaraan”  merupakan  jenis  penelitian  yang  bersifat  yuridis  normatif,  yaitu penelitian hukum berfokus pada peraturan hukum yang berlaku baik di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian doctrinal karena penulis berusaha menemukan pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang akan dibahas. 7 Dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang ada, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan hukum seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  dengan  cara  menghimpun  dan  mengidentifikasi  berbagai peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, dokumen hukum, catatan hukum, hasil karya  ilmiah  dan  literatur  yang  berasal  dari  ilmu  pengetahuan  hukum  dalam  bentuk  buku, artikel,  jurnal  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  penelitian  ini. 8 Sifat  penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Analisis yang diterapkan dalam penulisan ini  adalah  metode  kualitatif  dilakukan  melalui  menginterpretasikan  bahan  hukum  dan dijelaskan  secara  mendasar  pada  suatu  norma-norma  dan  teori  ilmu  hukum  yang  berlaku, sehingga pengambilan keputusan tidak menyimpang dari pembahasan. 9

## PEMBAHASAN

## Dinamika Komisi Pemberantasan  Korupsi  dalam menjaga prinsip independensi  Pasca Keluarnya Revisi Undang-Undang KPK
Didalam ajaran Trias Politica yang di kemukakan oleh Immanuel Kant, telah membagi tiga  maca  pemisahan  kekuasaan  secara  tegas  yang  meliputi  kepada  kekuasaan  eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan secara tegas dimaksudkan untuk menghilangkan timbulnya  tindakan  sewenang-wenang  dari  seorang  penguasa.  Sehingga  dengan  hadirnya
6 Andi  Hamzah.2012.  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional.  Rajawali Pers. Jakarta. hlm.230
7 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta, hlm. 83
8 Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47
9 Nommensen Sinamo. 2009. Metode Penelitian Hukum . PT. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta. hlm. 34
ajaran  ini  maka  akan  saling  melakukan  kontrol  dan  evaluasi  dari  masing-masing  kekuasaan pemerintahan tersebut. 10
Sepanjang  sejarah,  ragam  cabang  lembaga  negara  semakin  bertambah  seiring  dengan semakin  kompleksnya  permasalahan  ketatanegaraan.  Salah  satu  perkembangan  praktik ketatanegaraan adalah munculnya lembaga-lembaga negara yang independen. Lembaga negara yang  independen  berbeda  dengan  ketiga  cabang  kekuasaan  negara.  Pembentukan  lembaga negara yang independen salah satu penyebabnya adalah lembaga negara yang ada tidak dapat berfungsi secara maksimal.  Akibatnya, fungsi kekuasaan  eksekutif, legislatif, dan yudikatif terbagi menjadi kewenangan yang terpisah, bahkan independen. 11
Berbagai  pandangan  ahli  mengenai  teori  negara  independen.  Menurut  Mochtar  telah memberikan delapan karakteristik lembaga negara independen sebagai berikut: 12
a. Tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada;
b. Pemilihannya melalui seleksi;
c. Pemilihan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang mendasari;
d. Keanggotaan, pemilihan, dan pelaporan didekatkan kepada rakyat;
e. Kepemimpinan kolektif kolegial;
f. Bukan lembaga negara utama;
g. Dapat mengeluarkan aturan sendiri yang berlaku umum;
h. Dibentuk dengan legitimasi konstitusi atau undang-undang
Secara  khusus,  komisi  anti  korupsi  harus  dibentuk  sebagai  organisasi  publik  yang independen.  Independensi  merupakan  modal  dan  syarat  utama  keberhasilan  suatu  lembaga antikorupsi. Dengan mandat yang sangat sulit dan kemampuan menangani kasus-kasus yang melibatkan  aktor-aktor  terkemuka,  lembaga  antikorupsi  mendapatkan  manfaat  dari independensinya apapun cabang kekuasaannya, baik  eksekutif, legislatif, maupun yudikatif
Terkait  konsep  independensi  lembaga  negara,  Konvensi  Anti  Korupsi  PBB  telah memperkenalkan sejumlah konsep independensi lembaga antikorupsi di tingkat internasional. Beberapa  konsep  tersebut  mencakup,  pertama-tama,  perlunya  mandat  yang  jelas  untuk memberantas  korupsi  melalui  strategi  yang  digunakan,  seperti  pencegahan,  penindakan (penyidikan dan penuntutan), peningkatan kesadaran antikorupsi, dan pendidikan  melalui satu atau lebih lembaga publik yang terkoordinasi dengan jelas. Kedua, organisasi antikorupsi tidak beroperasi sendiri, artinya harus melibatkan lembaga publik lain yang kompeten, masyarakat sipil,  sektor  swasta,  dan  kerja  sama  internasional.  Ketiga,  keberadaannya  harus  ditegakkan berdasarkan ketentuan hukum negara. Keempat, pengangkatan pimpinan  atau staf organisasi harus  netral  (tidak  berafiliasi  dengan  partai  politik)  dan  berintegritas.  Kelima,  organisasi antikorupsi  harus  memiliki    kode  etik  organisasi.  Keenam,  pimpinan  dan  pegawai  lembaga antirasuah  harus  mendapat  kekebalan  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.  Ketujuh, lembaga antikorupsi harus diberikan  otonomi keuangan tanpa mengurangi standar akuntansi atau  persyaratan  audit  negara.  Kedelapan,  organisasi  antikorupsi  harus  akuntabel  secara internal  dan  eksternal,  yang  berarti  menetapkan  standar  operasional  prosedur  yang  jelas,
10 Andi Nova, Delfina Gusman dan Arfiani. 2015. Ilmu Negara. Andalas University Press. Padang. hlm. 78
11 Ulang  Mangun  Sosiawan.  2019.  Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam  Pencegahan  Dan Pemberantasan Korupsi ( The Role of Corruption Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication ). Jurnal Penelitian Hukum DE JURE . Vol. 19, No. 4. hlm.522
12 Jimly Asshiddiqie. 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 20
mematuhi  hukum,  dan  akuntabel  terhadap  mekanisme  yang  telah  ditetapkan  negara  untuk mencegah  penyalahgunaan  kekuasaan.  Kesembilan,  lembaga  antikorupsi  harus  melaporkan kegiatannya  secara  langsung  kepada  publik  atau  melalui  badan  legislatif  negara  bagian setidaknya setahun sekali. Kesepuluh, lembaga antikorupsi harus melibatkan masyarakat untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. 13
KPK pada pembentukannya selain memenuhi kriteria independensi lembaga antikorupsi berdasarkan  aturan  konvensi  diatas,  KPK  juga  harus  memenuhi  kriteria  sebagai  lembaga negara  independen,  antara  lain  pemberhentian  pejabatnya  hanya  dapat  dilakukan  menurut aturan  undang-undang.  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  KPK  menjamin independensi KPK bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Bahkan sifat independen KPK dijadikan sebagai konsideran. Lebih lanjut maksud dari pembuat Undang-Undang dapat dilihat pada bagian penjelasan umum sebagai berikut:
“Penegakan  hukum  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  secara konvensional  selama  ini terbukti  mengalami  berbagai  hambatan.  Untuk  itu  diperlukan metode  penegakan  hukum  secara  luar  biasa  melalui  pembentukan  suatu  badan  khusus yang  mempunyai  kewenangan  luas,  independen  serta  bebas  dari  kekuasaan  manapun dalam  upaya  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  yang  pelaksanaannya  dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”
Memberikan  kewenangan  independen  kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  tidak lepas dari jaksa dan polisi yang berafiliasi dengan pemerintah. Sementara itu Kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh para pemimpin dan pejabat politik. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka pembentuk Undang-Undang KPK membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organisasi  tidak  dipengaruhi  oleh  kekuatan  apa  pun. 14 Urgensi  kemandirian  Komisi Pemberantasan  Korupsi  sebagai  lembaga  antikorupsi  yang  bersih  sesuai  dengan  putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  012-016-019/PUU-IV/2006,  tujuan  independensi  KPK  adalah untuk  melepaskan  diri  dari  pengaruh  kekuasaan  apapun  dalam  menjalankan  fungsi  dan kewenangannya. 15
Setelah dikuatkan independensi KPK melalui Putusan Mahkamah Konstitusi. Pemerintah mulai mencoba melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam pokok penjabaran Undang-Undang aquo terdapat hal-hal urgensitas yang menyangkut persoalan independensi KPK seperti:
a. Posisi KPK dalam cabang kekuasaan eksekutif Pasal 1 angka 3 UU Nomor 19 Tahun 2019, bahwa: “Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  yang  selanjutnya  disebut  Komisi Pemberantasan  Korupsi  adalah  lembaga  negara  dalam  rumpun  kekuasaan  eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.”
13 Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2019. Komitmen Global Indonesia Pada United Nations Convention  Against  Corruption  dan  G20  Anti-Corruption  Working  Group (ACWG)  Tahun  2012-2018. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta. hlm.47- 48
14 Zainal Arifin Mochtar. Op.Cit . hlm.329
15 Ibid . hlm. 320

## b. Pembentukan Dewan Pengawas
Pembentukan dewan pengawas mempunyai tugas dan fungsi terdapat pada Pasal 37 B ayat (1):
1) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2) memberikan  izin  atau  tidak  memberikan  izin  penyadapan,  penggeledahan,  dan/atau penyitaan;
3) menyusun  dan  menetapkan  kode  etik  Pimpinan  dan  Pegawai  Komisi  Pemberantasan Korupsi;
4) menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya  dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
5) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
6) melakukan  evaluasi  kinerja  Pimpinan  dan  Pegawai  Komisi  Pemberantasan  Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.”

## c. Status kepegawaian KPK sebagai ASN
Perubahan  Undang-Undang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  menandai  titik  balik pengelolaan  sumber  daya  manusia  di  Indonesia  Komisi  Pemberantasan  Korupsi.  Status pegawai KPK menjadi ASN. pegawai KPK menjadi anggota badan khusus Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Sementara itu Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan pejabat KPK dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini berarti memberikan karyawan KPK telah sepenuhnya mematuhi peraturan  ASN. 16
Tentunya dengan keluarnya revisi Undang-Undang KPK terbaru, hadir karena Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 tentang Uji Materi Pasal 79 ayat (3) UU  Nomor  17  Tahun  2014  tentang  MPR,  DPR,  DPD  dan  DPRD  (MD3)  yang  menyatakan KPK merupakan bagian dari lembaga eksekutif karena menjalankan fungsi eksekutif. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan Kewenangan KPK berada pada kepolisian dan kejaksaan belum optimal dalam pemberantasan korupsi. Jadi KPK sebagai organisasi yang mempunyai fungsi  khusus    mendorong  pemberantasan  korupsi  sehingga  dapat  berfungsi  secara    efisien, efektif  dan  optimal.  Maka,  Dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasannya,  DPR  dapat menggunakan  haknya  untuk  mengusut  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  selain  penegakan hukumnya. 17
Tugas  dan  wewenang  yang  berkaitan  dengan  tugas  lembaga  peradilan  (penyidikan, penyidikan, dan penuntutan). Dalam menjalankan fungsi dan kekuasaannya terkait erat dengan fungsi peradilannya (penyidikan, penyidikan, penuntutan) oleh KPK terhadap campur tangan kekuatan apa pun. Alasan KPK disetarakan dalam rumpun eksekutif karena adanya kesamaan antara KPK dengan kepolisian dan kejaksaan menjalankan fungsi dan kekuasaannya di bidang eksekutif  juga.  Disamping  itu  dalam  kegiatan  pemberantasan  korupsi  di  Indonesia,  Komisi
16 Pasal  24  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
17 Oly  Viana  Agustine,  Erlina  Maria  Christin  Sinaga,  dan  Rizkisyabana  Yulistyaputri.  2019.  Politik  Hukum Penguatan  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Sistem  Ketatanegaraan. Jurnal  Konstitusi . Vol. 16, No.2. hlm.324
Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  berwenang  mengambil  alih  penyidikan,  penyidikan,  dan penuntutan yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan karena hal-hal sebagai berikut: 18 a. Laporan  masyarakat  mengenai  tindak  pidana  korupsi  tidak  ditindak  lanjuti  oleh  lembaga peradilan diluar KPK.
b. Penanganan  tindak  pidana  korupsi  berlarut-  larut  atau  tertunda  tanpa  alasan  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
c. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi sesungguhnya.
d. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
e. Ada hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena intervensi dari eksekutif, legislatif atau yudikatif.
f. Keadaan  lain  yang  menuntut  pertimbangan  Kepolisian  atau  Kejaksaan,  membuat penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan dengan baik dan dapat di pertanggung jawabkan.

## Solusi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  untuk  Tetap  Menjaga  Prinsip  Independensi Terhadap Stabilitas Negara
Berdasarkan  data  Transparency  International  (TI)  mengeluarkan  skor  Index  Persepsi Korupsi  atau Corruption  Perception  Index (IPK/CPI)  Indonesia  pada  Tahun  2022  skor IPK/CPI Indonesia adalah 34, dengan posisi (ranking) 110 dari 180 negara, Skor ini turun 4 poin dari tahun 2021 yang berada pada skor 38 atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995. Penurunan tertajam IPK terjadi pada indikator Political Risk Service (PRS) Internasional Country Risk Guide dari poin 48 pada 2021 menjadi 35 pada 2022. PRS terkait dengan korupsi dalam sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku usaha, serta pembayaran ekstra/suap  untuk  izin  ekspor-impor.  Dari  sumber  data  yang  dikumpulkan,  korupsi  politik masih marak ditemukan, seperti suap, gratifikasi, hingga konflik kepentingan antara politisi, pejabat publik, dan pelaku usaha masih lazim terjadi. 19
Atas dasar itu menurut Prof. Bagir Manan mengatakan tidak salah jika publik menilai Revisi  Undang-Undang  KPK  akan  melemahkan  KPK.  tindak  pidana  korupsi  dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa ( extraordinary crime ). Untuk mencegah tipikor diperlukan pula extraordinary  institution serta extraordinary  procedure .  Sebagai  negara  yang  menjunjung tinggi demokrasi upaya yang seharusnya dilakukan DPR adalah melakukan pengawasan yang bersifat check and balance terhadap kinerja KPK. DPR semestinya melekat untuk mengawasi KPK. Pengawasan ini lebih terarah pada pengawasan etik, guna mencegah adanya pelanggaran moral. Perubahan UU KPK sebenarnya tidak akan terjadi apabila DPR dapat memantau dengan baik  kinerja  KPK.  Pemantauan  tersebut  salah  satunya  melihat  harmonisasi  koordinasi  KPK dengan  institusi  penegak  hukum  lain  di  Indonesia. 20 Alasan  kuat  hadirnya  KPK  pada  tahun 2002  adalah  ketika  aparat  penegak  hukum  (APH)  seperti  Kejaksaan  dan  Kepolisian  kurang efisien terhadap pembongkaran praktik korupsi di indonesia sebagai kejahatan luar biasa ( extra
18 Ulang Mangun Sosiawan. Op.Cit . hlm. 530
19 Kompas. 2023.
Indeks
Persepsi
Korupsi
Indonesia
Merosot Tajam. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tajam .  Diakses 8 Oktober 2023, Pukul 17.19 WIB.
20 Universitas  Padjadjaran.  2016.  Prof.  Bagir  Manan,  “Tak  Salah  Bila  Publik  Menilai  Revisi  UU  KPK  Akan Melemahkan KPK”. https://www.unpad.ac.id/2016/03/prof-bagir-manan-tak-salah-bila-publik-menilai- revisi-uu-kpk-akan-melemahkan-kpk/ . Diakses 8 Oktober 2023, jam 17.30 WIB
ordinary crime ), maka dengan hal tersebutlah dibentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan investigasi dalam menyelamatkan kerugian negara.
Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah yang menerima pendapat Gunner Myrdal bahwa arah  penegakan  untuk  memberantas  praktik  rasuah  yang  dapat  dilakukan  negara-negara berkembang adalah dengan cara: 21
1. Menaikkan gaji pegawai rendah dan menengah;
2. Menaikkan moral pegawai tinggi;
3. Legalisasi pungutan liar menjadi pendapatan resmi atau legal
Peluang  dapat  diwujudkan  untuk  memperkuat  upaya  penindakan  terhadap  pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme, antara lain melalui pengembangan langkah-langkah penegakan hukum  yang  strategis  dan  memberantas  tindak  pidana  korupsi  dalam  skala  nasional  sesuai aspirasi rakyat sejak awal reformasi maka diperlukan: 22
1. Komitmen Politik Resmi
2. Komitmen Politik Rakyat Secara Konkret
3. Komitmen Lembaga Tinggi Negara secara konkret
Selain itu, kelemahan dari UU KPK, yaitu belum diaturnya mengenai hak imunitas bagi pimpinan  atau  tenaga  pendukung  dalam  pelaksanaan  tugas  mereka.  Sehingga  masih memungkinkan  terjadinya  berbagai  tindakan-tindakan  yang  dapat  menghambat  pelaksanaan tugas dan fungsi KPK secara kelembagaan. Pemberian Hak Imunitas kepada KPK merupakan kebutuhan  yang  sesuai  dengan  perkembangan  kondisi  dan  tuntutan  masyarakat  yang menginginkan  pemberantasan  korupsi  menjadi  agenda  prioritas  bangsa  ini. 23 Mengingat dampaknegatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi menghambat tercapainya tujuan kesejahteraan negara. Pemberian  imunitas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi mungkin berbeda  bentuknya  dengan  organisasi  lain.  Memang  Komisi  Pemberantasan  Korupsi merupakan  lembaga  penegak  hukum  yang  mempunyai  mandat  khusus  untuk  memberantas tindak  pidana  tertentu.  Kekebalan  dapat  diberikan  dalam  bentuk  penghentian  sementara persidangan kepada pimpinan atau pegawai KPK apabila terlibat dalam perkara pidana yang dilakukan  sebelum memangku jabatan Pimpinan KPK. 24
Penundaan  persidangan  dapat  dilanjutkan  setelah  masa  jabatan  ketua  berakhir  atau mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK. Oleh karena itu, hal ini tidak menimbulkan kesan bahwa  menjadi  Ketua  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  hanya  sekedar  menghindari  proses hukum.  Penangguhan  tersebut  juga  harus  memperhatikan  Pasal  78  ayat  (1)  KUHP  tentang hapusnya  kewenangan  menuntut  pidana  karena  daluwarsa.  Pimpinan  KPK  tetap  akan menghadapi  tuntutan  hukum  jika  Pimpinan  KPK  melakukan  tindak  pidana  khusus  seperti korupsi,  narkoba,  atau  terorisme  selama  masa  jabatannya.  Apalagi  jika  pimpinan  KPK kedapatan melakukan tindak pidana saat menjabat. Oleh karena itu, kekebalan yang diberikan
21 Arfiani, Syofirman Syofyan, Sucy Delyarahmi. 2023. Problematika Penegakan Hukum Delik Obstruction of Justice Dalam  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, UNES  Journal  Of  Swara  Justisia , Vol.6, No.4. hlm.518
22 Muhammad Fadli. 2015. Pentingnya Hak Imunitas Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. ( The Importance Of Immunity Rights To Corruption Eradication Commission ). Jurnal Legislasi Indonesia . Vol.12, No. 1. hlm. 20
23 Ibid.
24 Ibid.
kepada  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  bersifat  terbatas  dan  harus  selalu  memperhatikan peraturan perundang-undangan. 25
Pemberian  hak  imunitas  kepada  Pimpinan  KPK  tidak  dapat  dipandang  sebagai  suatu pemberian sebuah perlakuan khusus kepada lembaga tersebut dan tidak akan melanggar prinsip equality  before the law  atau prinsip  setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana yang terdapat didalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945. 26
Hak  Imunitas  ini  pada  hakekatnya  mempunyai  tujuan  yang  sama  dengan  kekebalan hukum yang diberikan  kepada anggota Ombudsman, MPR, DPR, DPD atau DPRD. Pemberian kekebalan  dimaksudkan  untuk  menjamin  terlaksananya  fungsi  dan  tugas  organisasi  dengan baik. 27 Kekebalan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat terbatas dan bersifat prosedural. Hanya menunda proses hukum yang melibatkan pimpinan KPK terhadap permasalahan yang berkaitan dengan dirinya sebelum menjadi pimpinan KPK dan melanjutkan proses hukum pada kasus tertentu untuk membatasi. Pemerintah dapat memberikan kekebalan dalam  bentuk  Perpu  untuk  mengatasi  keadaan  saat  ini  dimana  empat  pimpinan  KPK  telah dilaporkan ke polisi sehingga mengganggu penanganan perkara yang sedang ditangani  KPK atau  dengan  mengusulkan  cara  peninjauan  kembali  perkara  yang  sedang  ditangani  KPK. penanganan.  KPK.  Hukum  untuk  perbaikan  di  masa  depan,  Upaya  pemberian  hak  imunitas tersebut juga untuk menghindari fenomena perlawanan balik koruptor atau Corruptors Fight Back.
Pemberian hak imunitas ini diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan yang dihadapi Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  akibat  adanya  tindakan  yang  dapat  menghambat kelancaran  pelaksanaan  tugasnya.  Bangsa.  masa  depan.  Pemberian  kekebalan  ini  juga  bisa menjadi  solusi  untuk  mengatasi  situasi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  saat  ini  yang menghadapi risiko kekurangan kepemimpinan, dimana empat pimpinan KPK telah melaporkan banyak kasus berbeda, baik kasus sebelum menduduki jabatan pimpinan maupun kasus dugaan tindak pidana selama masa jabatan mereka. sebagai pemimpin.
Ketentuan  imunitas  dapat  memperbaiki  kelemahan  UU  KPK  dalam  menjaga independensi kelembagaan tersebut. Meskipun KPK masuk kepada lembaga legislatif seperti pihak  Kejaksaan  dan  Kepolisian,  namun  KPK  haruslah  mempunyai  hak  tertentu  yang  tidak dimiliki oleh lembaga lain. Karena tugas dan fungsi yang dijalankan oleh KPK adalah untuk menyelamatkan kerugian negara dari penguasa oligarki yang ada saat ini dan menyesuaikannya dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini. Sebab fungsi hukum adalah menyelesaikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar golongan pemerintahan.

## KESIMPULAN
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ) sehingga membutuhkan penanganan serta tindakan yang lebih. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir  setelah  pengesahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Tindak  Pidana
25 Ibid.
26 Moh.  Mahfud  MD.  2011.  Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  (Pasca  Amandemen  Konstitusi).  Rajawali  Pers. Jakarta. hlm. 197.
27 Iqbal  Felisiano,  Amira  Paripurna.  2023.  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dan  Celah  Praktik  Korupsi. Jurnal Integritas . Vol. 9, No. 1. hlm. 146
Korupsi  sebuah  lembaga  yang  diberikan  kewenangan  khusus  oleh  negara  untuk  melakukan penyelidikan,  penyidikan,  dan  penuntutan  terhadap  tindak  pidana  korupsi  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebagai lembaga yang berfokus terhadap penanganan tindak pidana korupsi maka negara harus  memberikan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  kebebasan  kepada  lembaga  tersebut. Prinsip independensi pada tubuh KPK difungsikan dengan maksud tidak adanya campur tangan intervensi dari sebagian kalangan untuk melemahkan fungsi KPK itu sendiri. Maka sejatinya dengan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  012-016-019/PUU-IV/2006  telah  menguatkan  fungsi kemandian KPK tersebut. Namun pasca pengesahan revisi Undang-Undang KPK terbaru justru menimbulkan  polemik  diantara  kalangan  masyarakat.  Sejumlah  perubahan  yang  ada  pada revisi  tersebut  seperti  posisi  KPK  dalam  cabang  kekuasaan  eksekutif,  pembentukan  dewan pengawas serta status kepegawaian KPK sebagai ASN. Menurut pandangan penulis tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan revisi tersebut secara eksplisit telah melemahkan fungsi KPK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan khusus. Independensi tidak dapat diartikan  bahwa  lembaga  tersebut  lepas  dari  pengawasan.  Dalam  sebuah  lembaga  negara independen,  mekanisme  pengawasan  internal  diperkuat  guna  meminimalkan  kebutuhan pengawasan  eksternal.  Hal  ini  dikarenakan  pengawasan  eksternal  yang  tidak  tepat  dapat menimbulkan intervensi yang akan mengurangi independensi lembaga negara tersebut.
Untuk  itu  penulis  mengharapkan  lembaga  KPK  harus  dijauhkan  dari  pengaruh  politis sebagian  golongan  oligarki,  membentuk  sinergitas  antara  KPK,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan sehingga masing-masing institusi dapat berdaya guna dan berhasil dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, serta para anggota KPK selayaknya harus diberikan hak imunitas dalam melaksanakan fungsi KPK tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi  Hamzah.  2012.  Pemberantasan  Korupsi  Melalui  Hukum  Pidana  Nasional  dan Internasional. Rajawali Pers. Jakarta
Andi  Nova,  Delfina  Gusman  dan  Arfiani.  2015.  Ilmu  Negara.  Andalas  University  Press.
Padang
Aria Zurnetti, Nani Mulyati dan Felia Hermayenti. 2021. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Melalui  Pendekatan  Hukum  Pidana  Adat  Studi  Hukum  Adat  Minangkabau.  Rajawali Pers. Depok.
Achmad Badjuri. 2011. Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia (The Role of Indonesian Corruption Exterminate Commission in Indonesia). Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol. 18 No. 1
Arfiani,  A.,  Syofyan,  S.,  &  Delyarahmi,  S.  (2023).  Problematika  Penegakan  Hukum  Delik Obstruction Of Justice Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UNES Journal of Swara Justisia, 6(4), 516–540. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.294 Bambang Sunggono, 2007, Metode Penelitian Hukum , Rajawali Press, Jakarta Iqbal  Felisiano,  Amira  Paripurna.  2023.  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dan  Celah  Praktik Korupsi. Jurnal Integritas. Vol. 9, No. 1
Jimly Asshiddiqie. 2010. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. 2019. Komitmen Global Indonesia Pada United  Nations  Convention  Against  Corruption  dan  G20  Anti-Corruption  Working Group (ACWG) Tahun 2012-2018. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Jakarta
Kompas. 2023. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/01/31/indeks-persepsi-korupsi-indonesia- merosot-tajam . Diakses 8 Oktober 2023, Pukul 17.19 WIB.
Moh.  Mahfud  MD.  2011.  Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  (Pasca  Amandemen  Konstitusi).
Rajawali Pers. Jakarta
Muhammad Fadli. 2015. Pentingnya Hak Imunitas Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. (The Importance  Of  Immunity  Rights  To  Corruption  Eradication  Commission).  Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.12, No. 1
Muhammad Habibi. 2020. Independensi Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Cepalo. Vol. 4, No. 1
Nommensen Sinamo. 2009. Metode Penelitian Hukum . PT. Bumi Intitama Sejahtera. Jakarta Oly  Viana  Agustine,  Erlina  Maria  Christin  Sinaga,  dan  Rizkisyabana  Yulistyaputri.  2019.
Politik  Hukum  Penguatan  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  dalam  Sistem Ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi. Vol. 16, No.2
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 Ulang  Mangun  Sosiawan.  2019.  Peran  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Dalam Pencegahan  Dan  Pemberantasan  Korupsi (The  Role  of  Corruption  Eradication Commission (KPK) in Corruption Prevention and Eradication) . Jurnal Penelitian Hukum DE JURE. Vol. 19, No. 4 Undang-Undang Dasar NRI 1945 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1971  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1971  Nomor  19.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2958
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana.  Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun  1981  Nomor  76.  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 3209.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1999  Nomor  140.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  2002  Nomor  134.    Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 4150
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-undang Nomor  30  Tahun  2002  Tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi. Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  197.  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409
Universitas Padjadjaran. 2016. Prof. Bagir Manan, “Tak Salah Bila Publik Menilai Revisi UU KPK  Akan  Melemahkan  KPK”. https://www.unpad.ac.id/2016/03/prof-bagir-manan- tak-salah-bila-publik-menilai-revisi-uu-kpk-akan-melemahkan-kpk/ . Diakses 8 Oktober 2023, jam 17.30 WIB
Zainuddin Ali, 2010, Metode Penelitian Hukum , Sinar Grafika, Jakarta Zainal  Arifin  Mochtar.  2021.  Independensi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  Pasca  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019. Jurnal Konstitusi. Vol. 18, No. 2