## FIKIH TRANSAKSI PEMBIAYAAN LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN SYARI’AH CABANG BONE
Septy Herviani Universitas Islam Makassar email: septyherviani@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pelaksanaan  pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan rahn  Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan naturalistik. Metode  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi,  dokumentasi,  dan penelitian kepustakaan. Kemudian teknik pengolahan data digunakan reduksi data dan Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pelaksanaan  transaksi  logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn telah sesuai dengan fiqh Islam. Rukun  dan  syarat  sahnya  akad  menurut  hukum  Islam,  transaksi  ini  telah memenuhi  rukun  dan  syarat  sahnya  akad,  yaitu  para  pihak  telah  mampu berbuat  hukum  dan  memiliki  kekuasaan  untuk  itu,  objek  akad  sudah  wujuh, jelas,  dan  dapat  diserahterimakan,  harga  jual  dan  pembayaran  telah  sesuai dengan  ijab  kabul  yaitu  faktor  adanya  perbedaan  pendapat  hukum  oleh sebagian  masyarakat,  karena  menurut  salah  seorang  informan  obyek  akad berupa emas batangan belum diserahterimakan oleh pegadaian syari’ah kepada nasabah, akan tetapi menjadi barang jaminan, sehingga transaksi ini termasuk transaksi  yang  dilarang  oleh  Nabi  Muhammad  SAW,  karena  mengandung unsur  gharar,  sedangkan  pendapat  salah  seorang  ulama  pondok  pesantren serta  DSN  MUI  Bone  mengatakan  bahwa  transaksi  ini  tidak  termasuk  dalam transaksi yag dilarang, karena obyek akad sudah menjadi milik nasabah ketika terjadi akad murabahah.
Kata Kunci: Transaksi, Pembiayaan, Logam Mulia

## PENDAHULUAN
Berkembangnya  perekonomian  masyarakat  yang  semakin  meningkat, maka  seseorang  dapat  mencari  uang  pinjaman  melalui  jasa  pembiayaan  baik melalui  Lembaga  Keuangan  Bank  maupun  Lembaga  Keuangan  Non  Bank. Salah satu diantaranya adalah Lembaga Pegadaian.
Logam  mulia  atau  emas  murni  memiliki  berbagai  aspek  yang menyentuh kebutuhan manusia di samping memiliki nilai estetis yang tinggi, yang  juga  merupakan  jenis  investasi  yang  nilainya  sangat  stabil,  likuid,  dan aman  secara  riil.  Untuk  memfasilitasi  kepemilikan  emas  batangan  kepada masyarakat,  Pegadaian  Syari’ah  menawarkan  produk  jual  beli  logam  mulia secara tunai maupun dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu  tertentu  dan  fleksibel.  Jual  beli  logam  mulia  yang  ditawarkan  oleh Pegadaian Syari’ah bernama Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi  Abadi) dengan  menggunakan  akad murabahah dan rahn .  Jenis  emas batangan yang disediakan oleh Pegadaian Syari’ah berupa logam mulia dengan kadar 99,99%  dengan berat 1 gr, 5 gr, 10 gr, 25 gr, 50 gr, 100 gr, 250 gr, hingga 1 kilogram.
Semakin  hari,  harga  emas  saat  ini  semakin  melambung.  Emas  sering diidentikkan sebagai barang berharga yang bernilai estesis yang tinggi, elegan, sehingga  orang  menyebutnya  sebagai  logam  mulia,  karena  dalam  keadaan murni atau dalam udara biasa, emas tidak dapat teroksidasi atau dengan kata lain anti karat.
Produk gadai syari’ah Mulia ini, dilaksanakan dengan akad murabahah, dimana  jual  beli  dilaksanakan  dengan  pembayaran  tangguh,  dan  emas  yang dibeli tidak langsung diterima oleh pembeli, melainkan ditahan oleh Pegadaian syari’ah sebagai penjual dengan akad rahn sampai pembayaran dibayar lunas oleh pembeli atau nasabah.
Sehingga  dalam  transaksi  MULIA  ini  menggunakan  dua  akad  yaitu akad murabahah dan  akad rahn .  Pegadaian  Syari’ah  mensyaratkan  adanya
jaminan  atau rahn berkaitan  dengan  pembiayaan  yang  dikeluarkannya. Sehingga  tampak  dalam  transaksi  ini  adanya  dua  akad  dalam  satu  transaksi dalam  istilah  fiqh  masuk  dalam  kategori Shofqataini  fi  syofkoh  wahidah . Rasulullah SAW melarang dua akad dalam satu transaksi sebagaimana tersebut dalam hadis yang berbunyi
َلاَق اَمُهْنَع الله  َي ِض َر د ْىُعْسَم  ْنِب ِاللهِدْبَع  ْنِب نَمْح َّرلاِدْبَع  ْنَع ׃ الله  ُل ْىُس َر  َيِهَن َمَّلَس َو ِهْيَلَع الله ىَّلَص ىِف  ِنْيَتَقْفَص  ْنَع .ِةَد ِحا َو ِتَقْفَص 1
Artinya:
Dari Aburrahman bin Abdullah bin Masud, berkata, “Rasulullah melarang dua akad dalam satu transaksi”
Adapun shofqataiani  fi  shafqah  wahidah akan  menyebabkan  two  in  one, dimana  satu  transaksi  diwadahi  dalam  dua  akad  sekaligus  sehingga menimbulkan ketidakpastian ( gharar ) dalam akad yang digunakan. 2
Dalam pelaksanaan jual beli logam mulia di Pegadaian Syari’ah ada tiga pihak  yang  terkait,  yaitu  pihak  penjual,  pembeli,  dan  pemasok.  Pegadaian Syari’ah  selaku  pihak  penjual  menawarkan  emas  batangan  kepada  nasabah selaku  pihak  pembeli,  dimana  harga  beli  margin  keuntungan  diberitahukan oleh  Pegadaian  Syari’ah  kepada  pembeli  (nasabah),  setelah  ada  kesepakatan, kemudian  pihak  penjual  melakukan  pemesanan  emas  logam  mulia  kepada pihak  pemasok  PT.  ANTAM  (Aneka  Tambang)  sesuai  permintaan  pihak pembeli.  Dalam  transaksi  MULIA  ini,  pihak  penjual  (Pegadaian  Syari’ah), memberikan  fasilitas  pembiayaan  kepada  pihak  pembeli  (nasabah)  dengan akad Murabahah . Pihak pembeli (nasabah) harus membayar uang muka sesuai dengan  kesepakatan,  biaya  administrasi,  biaya  distribusi  serta  denda  apabila
1 Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Ahmad bin Hambal, h. 398
2 Adiwarman  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqh dan  Keuangan, ( Jakarta:  Prenada  Media, 2003), h. 49
terjadi  keterlambatan  dalam  pembayaran  angsuran.  Selama  pembayaran angsuran  belum  lunas,  maka  pihak  pembeli  diwajibkan  menyerahkan  barang jaminan  sebagai  pelunasan  murabahah  berupa  emas  logam  mulia  yang  dibeli itu, jaminan emas logam mulia yang dibeli tidak diserahkan langsung kepada pihak  pembeli,  melainkan  ditahan,  tetap  berada  di  bawah  penguasaan  pihak pertama  sebagai  barang  jaminan  ( marhun) sampai  pembayaran  angsurannya lunas, sehingga pembeli tidak dapat menikmati emas yang dibelinya.
Pelaksanaan  transaksi  tersebut,  ada  permasalahan  yang  perlu  digaris bawahi,  yaitu  adanya  penjualan  emas  secara  kredit,  adanya  denda keterlambatan  pembayaran,  adanya  ketidakpastian  (gharar)  dalam  akad dimana  pihak  pembeli  (nasabah)  tidak  mengetahui  secara  pasti  akad  mana yang  berlaku,  akad murabahah atau  akad rahn ,  dan  juga  dalam  akad  rahn nasabah tidak dibebani biaya penitipan barang jaminan.
Murabahah biasanya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  konsumtif masyarakat.  Dapat  dikatakan  bahwa murabahah dapat  sangat  membantu seseorang  yang  sangat  membutuhkan  suatu  barang,  tetapi  tidak  memiliki cukup  dana,  maka  dengan  adanya murabahah ini,  orang  tersebut  dapat memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang  tunai  terlebih  dahulu. Murabahah merupakan  salah  satu  jenis  bentuk penyaluran  dana  dalam  bentuk  pembiayaan  dimana  dalam  pelaksanaannya murabahah memiliki  tingkat  resiko  yang  cukup  tinggi.  Setiap  ada  pembiayaan juga mengandung suatu resiko untuk timbul masalah hukum antara Pegadaian Syari’ah dan nasabah.

## TINJAUAN TEORITIS

## Sistem Hukum dan hakikat Ekonomi Syari’ah
Hukum  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  masyarakat  sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban bagi ke- damaian  dalam  hidup  sesama  warga  masyarakat.  Hukum  akan  tumbuh  dan ber-kembang  bila  masyarakat  menyadari  makna  kehidupan  hukum  dalam kehidup-annya.  Tentang  hukum  ekonomi,  Satjipto  Rahardjo  merunut  dari esensi  ekonomi  yang  bertujuan  untuk  menyediakan  kebutuhan  yang diperlukan  bagi  kelangsung-an  hidup  masyarakat  dan  anggota-anggotanya berdasarkan asas rasionalitas. Akan tetapi, dalam melakuan kegiatan ekonomi tersebut,  manusia  melakukan  interaksi  dengan  yang  lainnya,  agar  mencapai hasil  yang  maksimal.  Dengan  demikian  muncullah  suatu  kebutuhan  akan aturan,  tanpa  aturan  sulit  orang  bisa  bicara  penyelenggaraan  sistem  hukum ekonomi  syari’ah  mencakup  cara  dan  pelaksanaan  kegiataan  usaha  yang berdasarkan  prinsip  syari’ah.  Hal  itu  biasa  disebut  sistem  hukum  ekonomi Islam. 3

## Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah
Nilai  dan  prinsip  ekonomi  Islam  yang  dimunculkan  oleh  para  pakar yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  nilai-nilai  Islam  secara  keseluruhan,  maka dapat ditentukan empat nilai, yaitu, (1) nilai Ilahiyah, (2) nilai Khilafah, (3) nilai keseimbangan, (4) nilai keadilan. 4
3 Arfin Hamid, Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta, Elsas, Cet. 1, 2007, h.31
4 Arfin  Hamid,  Membumikan  Ekonomi  Syariah  di  Indonesia,  Jakarta,  Elsas,  Cet.  I, 2007,h. 264

## Konsep Akad
Istilah  “perjanjian”  dalam  hukum  Indonesia  disebut  “akad”  dalam  hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-‘aqd, yang berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan ( ar-rabt) . 5

## Akad Murabahah
Murabahah adalah istilah dalam fiqh Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan yang diinginkan. 6

## Akad Rahn
Gadai atau hak gadai adalah hak atas benda bergerak milik si berhutang yang diserahkan ke tangan si pemiutang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang  tersebut  tadi  (pasal  1150-1160  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Per- data).  Jaminan  dengan  benda  tak  bergerak  disebut  hepotek  (hak  benda terhadap  sesuatu  benda  tak  bergerak  yang  meemberi  hak  preferensi  kepada seseorang  yang  berpiutang/pemegang  kepotek  untuk  memungut  piutangnya dari hasil penjualan tersebut. 7
Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. 8

## Sistem Operasional Pegadaian Syari’ah
Jasa Pegadaian Syari’ah. 9
Pegadaian  Syari’ah  menawarkan  jasa  kepada  warga  masyarakat  dalam beberapa  bentuk  sebagai  berikut;  Pemberian  Pinjaman.  Pemberian  pinjaman
5 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syari’ah , Study  tentang  Teori  Akad  dalam  Fiqh Muamalat, Jakarta; Rajawali Pers, 2007; h. 68
6 Ascarya, Akad dan produk Bank Syari’ah , Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2008, h. 81
7 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta;Rajagrafindo, 2003, h.253
8 Rahmat  Syafe’i, Konsep  Gadai;  Ar-rahn  dalam  Fikih  Islam  antara  nilai  sosial  dan  nilai Komersial, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1995, h. 59
9 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syari’ah, Jakarta, Sinar Grafika, 2008,h.53
atau  pembiayaan  berdasarkan  hukum  gadai  syari’ah.    Penaksiran  Nilai  Harta Benda.  Penaksiran  nilai  harta  benda  yang  dilakukan  oleh  Pegadaian  Syari’ah merupakan  pelayanan  berupa  jasa  atas  nilai  suatu  harta  kepada  warga masyarakat.  Penitipan  barang  berupa  sewa  (ijarah).  Penitipan  barang  berupa sewa (ijarah) yang dilakukan oleh Pegadaian syari’ah berarti menerima titipan barang  dari  warga  masyarakat  berupa  surat-surat  berharga.  Gold  Counter. Gold  counter  adalah  jasa  penyediaan  fasilitas  berupa  tempat  penjualan  emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh Pegadaian Syari’ah. Produk Logam Mulia pada Pegadaian Syari’ah
Transaksi logam mulia yang digunakan oleh Pegadaian Syari’ah adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu akad murabahah dan akad rahn. Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembar blangko akad mulia, sehingga dengan demikian setiap nasabah (rahin) memahami apa yang  hendak  dilakukan.  Meskipun  secara  konsep  kedua  akad  dimaksud, sesungguhnya  memiliki  perbedaan.  Namun,  dalam  teknis  pelaksanaannya maka  nasabah  tidak  perlu  mengadakan  akad  dua  kali.  Sebab,  satu  lembar blangko  akad  yang  ditandatangani  oleh  nasabah  sudah  mencakup  dua  akad dimaksud.

## METODE PENELITIAN
`Jenis  penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dengan menggunakan  pendekatan  naturalistik.  Teknik  pengumpulan  data  melalui observasi, kuosioner, dan wawancara. Adapun jenis sumber data, penelitian ini yaitu data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber atau tempat dimana penelitian dilakukan. Metode Pengolahan dan Analisis Data digunakan yaitu  reduksi  data,  Penarikan  Kesimpulan  atau  Verifikasi.  Untuk  menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan trianggulasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Alasan-alasan nasabah memilih pembiayaan logam mulia
Nasabah  memilih  pembiayaan  logam  mulia  pada  Pegadaian  Syari’ah Cabang Bone menurut hasil penelitian yang penulis lakukan adalah didasarkan pada  alasan-alasan  tertentu.  Adapun  alasan  responden  mengajukan pembiayaan untuk dapat memiliki logam mulia ke Pegadaian Syari’ah Cabang Bone diperoleh data sebagai berikut:
Tabel 1. Alasan Pengajuan Pembiayaan
No. Alasan Responden Jumlah  Presentase 1.  Mudah Persyaratannya 9 28% 2.  Proses Cepat 9 28% 3.  Bebas Bunga 8 24% 4.  Keuntungan yang diberikan lebih kecil dibadingkan dengan Lembaga lain 4 20% Jumlah 30 100%
Sumber: Pegadaian Syari’ah Cabang Bone, 2015
Dari  tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  28%  responden  menjawab persyaratan yang mudah dan 28% menjawab proses yang cepat. Hal ini karena persyaratan  untuk  mendapatkan  pembiayaan  logam  mulia  sangat  mudah. Nasabah  hanya  menyerahkan  foto  copy  KTP,  mengisi  formulir  administrasi, menyerahkan uang muka, dan melaksanakan akad.
Selanjutnya, 24% responden menjawab dengan alasan bebas bunga. Dari data penelitian bahwa nasabah Pegadaian Syari’ah Cabang Bone yang memilih produk pembiayaan logam mulia mayoritas Muslim. Dan prinsip bebas bunga lebih baik daripada sistem konvensional karena adanya pembebanan bunga.
Selanjutnya, 20% responden menjawab dengan alasan keuntungan yang diberikan lebih kecil dibanding lembaga lain. Karena responden menilai bahwa keuntungan diberikan nasabah Pegadaian Syari’ah Cabang Bone lebih rendah
dibandingkan  lembaga  lain  yang  menerapkan  sistem  bunga.  Responden mengajukan  pembiayaan  logam  mulia  karena  proses  dan  persyaratannya mudh, serta keuntungan yang lebih kecil dibandingkan lembaga lain.

## Bentuk akad Murabahah
Akad  perjanjian  pada  pembiayaan  logam  mulia  terdiri  dari  dua  yaitu, akad murabahah dan akad rahn sebagaimana akad Nomor 0114180090591588/MULIA BARU/2014 yang isinya sebagai berikut : 10
Pihak  pertama  (Pegadaian  Syari’ah)  dengan  pihak  kedua  (nasabah/pembeli) sepakat dan setuju untuk mengadakan akad murabahah logam mulia, dengan syarat  dan  ketentuan  dalam  pasal-pasal  yang  ditentukan  dan  menjadi kesepakatan bersama antara pihak pertama dengan pihak kedua.
Hak dan kewajiban nasabah akad murabahah dan akad rahn pada Pegadaian Syari’ah  Cabang  Bone.  Terpenuhinya  berbagai  persyaratan  serta ditandatanganinya  Akad  Murabahah  dan  Akad  Rahn,  maka  nasabah mempunyai  hak  untuk  memperoleh  barang  berupa  emas  batangan  sesuai dengan apa yang telah disetujui bersama oleh para pihak.
Kewajiban nasabah dalam Akad Murabahah Menaati isi akad murabahah yang telah  disepakati  bersama;  Membayar  kembali  harga  barang  yang  telah ditentukan secara angsuran; Membayar margin keuntungan sesuai batas waktu dan  jumlah  yang  telah  ditentukan;  Membayar  uang  muka  atas  harga  barang pada saat menandatangani akad murabahah
Hak dan Kewajiban Pegadaian Syariah Cabang Bone
Berhak memperoleh keuntungan dari harga barang yang dijual; Berhak memperoleh jaminan; Berhak mengadakan pemeriksaan atau evaluasi, teguran, maupun  peringatan  kepada  nasabah  yang  menyimpang  dari  isi  akad murabahah, Secara sepihak dapat memutuskan akad, apabila saat mengajukan
10 Sumber data diambil dari blangko akad Mulia
permohonan  pembiayaan,  data  atau  dokumen-dokumen  serta  informasi mengenai  pribadi  nasabah  tidak  benar,  tidak  sesuai  dengan  keadaan sesungguhnya.
Kewajiban  Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Bone  sehubungan  dengan pelaksanaan  pemberian  pembiayaan  dapat  dikonstruksikan  sama  dengan  hak nasabah,  yaitu  Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Bone  diwajibkan  menyerahkan pembiayaan  yang  besarnya  sesuai  dengan  akad  yang  telah  disepakati  dan tertuang dalam akad murabahah. Tenggang waktu antara saat penandatangan akad murabahah dengan pemesanan emas batangan maksimal 15 hari.

## Bentuk Akad Rahn
Akad  murabahah  logam  mulia  disebutkan  bahwa  pegadaian  syari’ah (murtahin)  sebagai  pihak  pertama  telah  memberikan  fasilitas  pembiaya-an murabahah kepada pihak nasabah (rahin) sebagai pihak kedua dengan syarat- syarat  dan  ketentuan  yang  berlaku. 11 Dan  dengan  adanya  pembiayaan murabahah  tersebut,  dan  dengan  adanya  pembiayaan  murabahah  tersebut, rahin  sepakat  untuk  menyerahkan  barang  miliknya  berupa  emas  yang  dibeli sebagai jaminan pelunasan hutang murabahah.

## Aplikasi dan Mekanisme Pembiayaan Logam Mulia
Aplikasi  pembiayaan  logam  mulia  pihak-pihak  yang  terlibat  adalah: Pertama ,  Pegadaian  Syari’ah  selaku  pembeli  atau  yang  membiayai  pebelian barang. Kedua ,  nasabah  sebagai  pemesan  barang  yang  dalam  pembiayaan MULIA  barang  komoditinya  adalah  emas  logam  mulia,  dan Ketiga adalah supplier  atau  pihak  yang  diberi  kuasa  oleh  Pegadaian  untuk  menjual  barang (PT. Aneka Tambang)
Mekanisme  perjanjian  pembiayaan  logam  mulia  adalah  Pegadaian Syari’ah (pihak pertama) membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli (pihak kedua) kepada supplier (pihak ketiga).
11 Sumber data diambil dari blangko perjanjian mulia

## Akad murabahah dan akad rahn dalam transaksi logam mulia
Mengenai  syarat-syarat  sahnya  akad  murabahah  pada  transaksi pembiayaan logam mulia yang dilakukan oleh Pegadaian syari’ah Cabang Bone dapat dianalisis sebagai berikut; ditetapkan besarnya margin dengan jelas. Cara menentukan  margin  keuntungan  di  awal  akad:  Menentukan  perkiraan  biaya yang  akan  dikeluarkan  dalam  tahun  kerja;  Menentukan  besarnya  pendapatan yang harus diperoleh dan berapa keuntungan yang diperoleh; Melihat perilaku pasar banyaknya nasabah yang berminat; Menentukan jumlah dana yang harus dihimpun  dan  menentukan  alokasi  dana  untuk  murabahah  kemudian ditemukan  margin  keuntungan  yang  harus  diperoleh  dalam  satu  tahun. Oleh karena akad hanya satu kali, maka tahun-tahun berikutnya mengikuti besarnya margin  tahun  pertama.  Ditentukan  dengan  jelas  besarnya  uang  muka  adalah jumlah  yang  dibayar  oleh  nasabah  yang  menunjukkan  bahwa  nasabah sungguh-sunguh atas pesanannya. Dalam pelaksanaan akad murabahah logam mulia  pada  pegadaian  syari’ah  cabang  Bone,  pegadaian  syari’ah  membelikan barang  yang  dipesan  berupa  emas  batangan  dan  dibayar  sepenuhnya  oleh pegadaian syari’ah.
Berdasarkan  data  dan  pembahasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa akad  murabahah  dan  akad  rahn  dalam  transaksi  logam  pembiayaan  logam mulia  telah  memenuhi  syarat  keabsahannya,  yaitu  diketahui  secara  jelas besarnya  harga  pertama  yaitu  harga  dari  pemasok,  besarnya  margin  yang disepakati  kedua  belah  pihak,  walaupun  nasabah  membayar  secara  angsuran tetapi tidak dikenakan bunga serta persyaratan administratif yang mudah dan sederhana untuk mengetahui sifat ahliyah dari akid.
Hambatan  Transaksi  Pembiayaan  Logam  Mulia  dengan  akad  Murabahah dan akad Rahn

## Hambatan Perbedaan Pendapat Hukum
Sebagai produk baru dari pegadaian cabang syari’ah, pembiayaan mulia dengan  akad  murabahah  dan  akad  rahn  masih  menyisakan  beda  pendapat hukum  antara  lain;  Obyek  akad  berupa  emas  batangan  belum  diserah terimakan oleh Pegadaian Syari’ah kepada nasabah, akan tetapi menjadi barang gadai  (marhun),  sehingga  ada  yang  berpendapat  bahwa  pembiayaan  Mulia dengan akad murabahah dan akad rahn adalah termasuk “ shofqotaini fi shofqoh wahidah” (satu  transaksi  dengan  dua  akad)  yang  dilarang  oleh  Nabi Muhammad  SAW. 12 Akan  tetapi  menurut  seorang  ulama  di  Kabupaten  Bone KH. Djamaluddin, pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn tersebut adalah mubah dan tidak termasuk dalam kategori “ shofqotaini fi shofqoh  wahidah” (satu  transaksi  dengan  dua  akad)  yang  dilarang  oleh  Nabi Muhammad SAW
Data  yang  diperoleh  dari  penelitian,  menunjukkan  bahwa  Pegadaian Syari’ah  sebagai  pihak  penjual  akan  memesan  barang  yang  diinginkan  oleh nasabah  tersebut  kepada  PT.  Antam.  Pegadaian  Syari’ah  yang  membayar  ke PT. Antam. Selaku penjual, Pegadaian Syari’ah akan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada nasabah. Karena nasabah belum membayar lunas emas  yang  dibelinya,  maka  barang  tersebut  ditahan  oleh  Pegadaian  Syari’ah sebagai  jaminan  hutang  nasabah.  Setelah  nasabah  melunasinya,  Pegadaian Syari’ah  menyerahkannya  kepada  nasabah.  Namun  jika  ternyata  karena sesuatu  hal,  nasabah  tidak  dapat  melunasinya,  maka  emas  yang  dijadikan jaminan akan dijual untuk pelunasan hutangnya.
Dari  data  tersebut,  timbul  pendapat  hukum  seperti  sebagian  informan yang  penulis  wawancarai  bahwa  transaksi  pembiayaan  logam  mulia  dengan akad  murabahah  dan  akad  rahn  ini  termasuk  dalam  kategori  “ shofqotaini  fi shofqoh  wahidah” (satu  transaksi  dengan  dua  akad)  yang  dilarang  oleh  Nabi Muhammad SAW karena barang jaminan belum diserahterimakan dan belum dimiliki oleh nasabah.
12 Wawancara dengan Burhanuddin Khanna, Karyawan Swasta di Kota bone
Terhadap  permasalahan  tersebut,  baik  ulama  pondok  pesantren  Biru Bone,  maupun  Dewan  Syari’ah  Nasional  berpendapat  bahwa  akad  rahn tersebut  sah  karena  barang  jaminan  sudah  menjadi  milik  nasabah  ketika terjadinya  akad  murabahah  dan  tidak  termasuk  dalam  kategori  “ shofqotaini  fii shofqoh  wahidah” (satu  transaksi  dengan  dua  akad)  yang  dilarang  oleh  Nabi Muhammad SAW karena tidak mengandung gharar ataupun riba. 13
Barang jaminan berupa emas batangan yang dibeli secara angsuran oleh nasabah,  kepemilikan  telah  berpindah  kepada  nasabah  ketika  terjadinya  akad murabahah meskipun belum ada serah terima secara nyata, sehingga sah untuk menjadi  barang  jaminan.  Selanjutnya,  transaksi  pembiayaan  logam  mulia dengan  akad  murabahah  dan  akad  rahn,  tidak  termasuk  transaksi  yang dilarang,  karena  dalam  transaksi  pembiayaan  logam  mulia,  akad  murabahah sebagai akad/perjanjian pokok, sedangkan akad rahn sebagai akad/perjanjian assesoir.  Akan  tetapi  sudah  merupakan  sifat  dari  hukum  Islam  yang  di dalamnya  terdapat  perbedaan  pendapat,  karena  perbedaan  metode  ijtihad, maka  ini  bisa  menjadi  hambatan  hukum  dalam  memasarkan  produk pembiayaan logam mulia pada Pegadaian syari’ah.
Adanya biaya administrasi dan biaya ekspedisi di samping margin yang dikenakan oleh Pegadaian syari’ah yang memberatkan nasabah, demikian juga adanya  denda  keterlambatan  yang  memberatkan  nasabah,  karena  nasabah tidak  hanya  membayar  cicilan  hutang  murabahah,  akan  tetapi  juga  harus membayar  denda  yang  berlipat  setiap  melebihi  tanggal  yang  ditetapkan.  Hal ini  menurut  sebagian  nasabah,  tidak  adanya  bedanya  dengan  bunga  yang dikenakan oleh pegadaian konvensional. 14 Sementara itu dari pihak manajemen pegadaian  syari’ah  cabang  Bone  mengatakan  bahwa  biaya  administrasi  dan ekspedisi  merupakan ujrah yang  sah  menurut  hukum  dan  berdasarkan
13 Wawancara dengan Ketua Dewan Syari’ah Nasional MUI Bone, Latif Amin
14 Wawancara dengan salah nasabah
kesepakatan,  sedangkan  denda  keterlambatan  tidak  menjadi  milik  pegadaian melainkan  menjadi  dana  bantuan  sosial  karena  tujuannya  agar  nasabah  tidak lalai dalam membayar angsuran tepat pada waktunya. 15
Hambatan dari Nasabah dan Karyawan Pegadaian
Akad  yang  disepakati  oleh  nasabah  ( rahin) dan  Pegadaian  ( murtahin ) tidak  sepenuhnya  dipahami  oleh  mayoritas  nasabah.  Ketika rahin mendapat uang  pinjaman  dari  pegadaian  syari’ah  dalam  tempo  yang  cepat, rahin tidak meneliti  apa  maksud  akad  yang  disepakati  tersebut.  Jika  pemahaman  rahin dalam menghitung jatuh tempo terjadi selisih satu hari saja, maka akan sama dengan sepuluh hari.
Karena  blangko  akad  sudah  disediakan  oleh  pihak  pegadaian,  maka dalam membuat kesepakatan rahin lebih bersifat pasif tidak bisa menuangkan syarat-syarat perjanjian kecuali yang sudah tersebut dalam blangko akad.
Begitu  pula  karena  pembuatan  akta  dikerjakan  oleh  pihak  pegadaian, seharusnya pihak pegadaian berperan aktif memberikan keterangan yang jelas kepada  nasabah  atas  akad  yang  sedang  dibuat  agar  akad  tersebut  tidak  cacat hukum karena ada faktor yang tersembunyi atau tidak terang pengertiannya.
Pegadaian  syari’ah  memfasilitasi  masyarakat  untuk  memiliki  logam mulia  dengan  cara  angsuran  dengan  proses  yang  sangat  mudah,  cepat,  dan fleksibel.  Pelaku  akad  adalah  pihak  nasabah  dan  Pegadaian  Syari’ah  sering menghadapi  hambatan  dalam  melaksanakan  isi  akad  dikarenakan  nasabah sering tidak memahami sepenuhnya akad yang telah disepakatinya.
Blangko  akad  sudah  disediakan  oleh  pihak  Pegadaian  Syari’ah  dan syarat-syarat perjanjian sudah tertulis di dalamnya. Begitu pula dengan pihak karyawan  Pegadaian  Syari’ah  sering  tidak  proaktif  memberikan  keterangan yang  jelas  kepada  nasabah  atas  akad  yang  sedang  dibuat,  agar  akad  tersebut tidak  catat  hukum  karena  ada  faktor  yang  tersembunyi  atau  tidak  terang pengertiannya.
15 Wawancara dengan Misbah, S.E, Pimpinan Cabang Pegadaian Syari’ah Bone
Hambatan Sarana Pendukung
Obyek  transaksi  logam  mulia  yang  juga  dijadikan  jaminan  pelunasan pembiayaan  tetap  berada  di  bawah  kekuasaan  pihak  pertama (penjual/murtahin)  dan  dijadikan  sebagai  marhun  sampai  dengan  lunasnya seluruh  kewajiban  pihak  kedua  (pembeli/rahin),  dan  sisa  hutang  murabahah juga  merupakan  sisa  hutang  akad  rahn  (gadai),  dimana  pihak  pertama  tidak memungut ujrah. 16
Adapun  pihak  pertama  wajib  memelihara  dan  merawat  obyek murabahah  yang  dijadikan  marhun  tersebut  dengan  baik  dari  segala  resiko kerusakan  atau  kehilangan  sampai  dengan  hutang  murabahah  dilunasi  oleh pihak  kedua.  Sementara  itu,  pihak  Pegadaian  syari’ah  cabang  Bone,  belum memiliki  tempat  penyimpanan  barang  jaminan  yang  aman  dari  resiko kebakaran, kehilangan maupun curian.
Dalam  hal  obyek  murabahah  yang  dijadikan  jaminan  marhun  hilang atau  musnah  akibat  kelalaian  pihak  pertama,  maka  pihak  pertama  wajib mengganti dengan obyek murabahah yang hilang atau musnah.
Untuk transaksi pembiayaan logam mulia di Pegadaian Syari’ah Cabang Bone, jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah kepada Pegadaian Syari’ah sudah  ditentukan,  yaitu  emas  batangan  yang  dibeli  oleh  nasabah.  Emas batangan/logam  mulia  ditahan  oleh  pihak  Pegadaian  Syari’ah  dengan  akad rahn sampai nasabah membayar lunas seluruh pembiayaan.
Karena  barang  jaminan  adalah  harta  benda  yang  berharga,  maka membutuhkan tempat penyimpanan yang aman. Karena itu, pihak Pegadaian Syari’ah  Cabang  Bone  harus  didukung  sarana  berupa  tempat  penyimpanan yang aman dan sekaligus dibutuhkan biaya sewa tempat sebagaimana dimiliki oleh lembaga perbankan.
16 Sumber data dikutip dari akad Murabahah Logam Mulia Nomor 0114180090591588/ MULIA BARU/ 2014
Dalam  hal  tempat  penyimpanan,  Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Bone belum  memiliki  tempat  penyimpanan  yang  memenuhi  syarat  keamanan. Dalam  akad  murabahah  dan  rahn,  Pegadaian  Syari’ah  tidak  menarik  sewa tempat  (ijarah),  karenanya  keamanan  barang  jaminan  juga  bisa  menjadi pertimbangan  yang  menghambat  nasabah  dalam  menutup  akad  murabahah dan rahn dengan Pegadaian Syari’ah.
Hambatan dari Masyarakat
Nasabah pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah, begitu pula dengan pegadaian syari’ah. Pegadaian di mata masyarakat adalah tempat men- dapatkan  pembiayaan  (hutang)  berupa  uang  dengan  jaminan  harta  tidak bergerak.  Sedangkan  pembiayaan  Mulia  adalah  pembiayaan  untuk  memiliki emas  batang-an,  kemudian  emas  batangan  tersebut  menjadi  jaminan  atau digadaikan. Padahal yang dapat menjadi barang gadai (marhun), adalah setiap barang  harta  yang  dapat  dijual  beliakn  seperti  barang  perhiasan,  barang elektronik,  kendaraan,  dan  barang-barang  lain  yang  dianggap  bernilai  dan dibutuhkan.
Pembiayaan  Mulia  pada  pegadaian  syari’ah  kurang  disosialisasikan kepada  masyarakat.  masyarakat  kelas  bawah  juga  tidak  membutuhkan  emas batangan,  karena  yang  mereka  butuhkan  adalah  uang  untuk  memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Transaksi  pembiayaan  logam  mulia  pada  Pegadaian  Syari’ah  kurang disosialisasikan  kepada  masyarakat.  pegadaian  di  mata  masyarakat  adalah tempat  mendapatkan  uang  pinjaman  dengan  menjaminkan  harta  benda  yang bernilai,  sedangkan  pembiayaan  logam  mulia  adalah  pembiayaan  untuk memiliki emas batangan, kemudian emas tersebut yang menjadi jaminan.
Upaya  Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Bone  dalam  menerapkan  Nilai-nilai  dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dalam Transaksi Pembiayan Logam Mulia
Berdasarkan  data  penelitian,  upaya  Pegadaian  Syari’ah  Cabang  Bone dalam  menerapkan  nilai-nilai  dan  prinsip-prinsip  Ekonomi  Islam  yaitu
Persyaratan dan proses pembiayaan logam mulia mudah, jelas, dan sederhana. Obyek  transaksi  tidak  mengandung  materi  yang  haram.    Transaksi  ini menunjukkan nilai ilahiyah dalam ekonomi Islam. Pegadaian syari’ah Cabang Bone  melakukan  analisis  pembiayaan  secara  obyektif  yang  meliputi  karakter, kemampuan  nasabah,  kepercayaan,  serta  kondisi  nasabah.  Hal  ini menunjukkan  nilai  khilafah  dalam  ekonomi  Islam.  Pegadaian  syari’ah memberikan keputusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan pembiayaan, yang  didasarkan  pada  analisis  tertentu  sesuai  dengan  kejujuran  dan  keadilan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan penerapan nilai khilafah dan nilai keseimbangan dalam ekonomi Islam.   Dalam transaksi  logam  mulia,  tidak  mengandung  unsur  gharar.  Dalam pembiayaannya  juga  tidak  adanya  bunga.  Tetapi  dikenakan  biaya-biaya  yang ditetapkan di awal transaksi. Margin yang jelas, sehingga terhindar dari unsur riba. Hal ini menunjukkan penerapan nilai keadilan dalam ekonomi Islam.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik  sebagai kesimpulan  pada  penelitian  ini  sebagai  berikut:  Pelaksanaan  transaksi  logam mulia  dengan  akad  murabahah  dan  akad  rahn  di  pegadaian  syari’ah  cabang bone telah sesuai dengan fikih atau hukum Islam. Dengan melihat dari rukun dan  syarat  sahnya  akad  menurut  hukum  Islam,  transaksi  ini  telah  memenuhi rukun dan syarat sahnya akad, yaitu para pihak telah mampu berbuat hukum dan  memiliki  kekuasaan  untuk  itu,  objek  akad  sudah  wujuh,  jelas,  dan  dapat diserahterimakan,  harga  jual  dan  pembayaran  telah  sesuai  dengan  ijab  kabul. Hambatan pelaksanaan pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan akad  rahn  pada  pegadaian  syari’ah  cabang  Bone  adalah  faktor-faktor  sebagai berikut;Faktor  adanya  pendapat  hukum  sebagian  masyarakat,  tentang  obyek akad  yang  belum  diserahterimakan  menjadi  barang  jaminan,  menurut  hemat
penulis,  barang  jaminan  berupa  emas  batangan  yang  dibeli  secara  angsuran, kepemilikan  telah  berpindah  dari  pihak  pegadaian  kepada  nasabah  ketika terjadinya ijab kabul, meskipun belum diserahterimakan secara nyata, sehingga sah  untuk  dijadikan  barang  jaminan.  Faktor  pelaksana  akad  terutama  dari pihak karyawan pegadaian syari’ah, Faktor sarana;  Faktor masyarakat.
Upaya  yang  dilakukan  pegadaian  syari’ah  cabang  Bone  sehingga pelaksana-an pembiayaan logam mulia dengan akad murabahah dan akad rahn tersebut telah sesuai dengan penerapan nilai-nilai ekonomi Islam; Persyaratan dan  prosedur  pemberian  pinjaman  telah  ditentukan  oleh  pegadaian  syari’ah berdasarkan  kaidah-kaidah  hukum  Islam:  persyaratan  sederhana,  proses mudah,  akad  secara  tertulis,  pembiayaan/hutang  dengan  jaminan  barang sudah  dibeli,  tidak  dipungut  bunga,  keuntungan/margin,  isi  perjanjian ditentukan  oleh  kedua  belah  pihak  serta  pem-biayaan  tidak  mengandung gharar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin . Hukum Gadai Syari’ah, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.
Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syari’ah , Study tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalat, Jakarta; Rajawali Pers, 2007.
Ash-Shiddiqy,  T.M.  Hasbi,  1984. Pengantar  Fiqh  Muamalah, Jakarta:  Bulan Bintang.
Ascarya, Akad dan produk Bank Syari’ah , Jakarta; PT. Raja grafindo Persada, 2008,
h. 81
Azzam,  Abdul  Azis  Muhammad, Nidzam  al-muamalat  fi  al-fiqh  al-islami, Ed Indonesia, Fiqh  Muamalat  Sistem  Transaksi  dalam  Fiqh  Islam, Jakarta: Amzah, 2010
Chapra,  M.  Umer  .Te  Future  of  Economic:  An  Islamic  Perspektive , diterjemahkan oleh Ami n dkk, “Landscape Baru Perekonomian Masa depan”, Jakarta: SEBI, 2001.
Hamid, Arfin. Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia, Jakarta, Elsas, Cet. I, 2007.
Karim,  Adiwarman. Bank  Islam  Analisis  Fiqh  dan  Keuangan, Jakarta:  Prenada Media, 2003.
M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Jakarta;Rajagrafindo, 2003.
Mardani, Fiqh  Ekonomi  Syariah, Ed.  I,  Cet.  I:  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Group, 2012.
Muslimin, Bank  Syari’ah  di  Indonesia;  Eksistensi  dan  Regulasinya, Cet.  I:  Jakarta Selatan: LeKAS, 2009.
Rahman, Afzalur , 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Ridwan  Ahmad,  Hasan, BMT  dan  Bank  Islam  Instrumen  Lembaga  Keuangan Syari’ah, Cet, I; bandung: Pustaka bany Quraisy, 2004.
Suhendi, Hendi Fiqh Muamalah Membahas Ekonomi Islam; Jakarta, Rajawali Pers, 2002.
Syafe’i,  Rahmat. Konsep  Gadai;  Ar-rahn  dalam  Fikih  Islam  antara  nilai  sosial  dan nilai  Komersial, Jakarta:  Lembaga  Studi  Islam  dan  Kemasyarakatan, 1995.