ISSN Online : 2716-0777 Journal Homepage : https://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal

## Faktor Penghambat dan Solusi Peningkatan Efektivitas Kebijakan Pembangunan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi Kepulauan Riau
Ardi Putra 1, * ; Eki Darmawan 2 ; Sayed Fauzan Riyadi 3 1,2,3 Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Indonesia; ardi@umrah.ac.id ; ekidarmawan@umrah.ac.id; sayedfauzan@umrah.ac.id
* Correspondence : ekidarmawan@umrah.ac.id
Kata kunci Efektifitas, Industri, Jasa,
Kebijakan, Maritim
Keywords
Effectiveness, Industry, Services, Policy, Maritime

## ABSTRAK
Kepulauan  Riau  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  memiliki potensi  maritim  yang  besar.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  telah mengimplementasikan  berbagai  kebijakan  untuk  meningkatkan  pembangunan industri dan jasa maritim di wilayah ini. Namun, masih terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan  pembangunan  industri  dan jasa  maritim  di  Kepulauan  Riau.  Metode yang  digunakan  adalah  studi  literatur  dengan mengumpulkan  dan  menganalisis data  dari  berbagai  sumber  penelitian  terdahulu  dan  dokumen  kebijakan  yang berkaitan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor- faktor  penghambat  utama  meliputi  kurangnya  infrastruktur  dan  sumber  daya manusia  yang  berkualitas,  serta  kurangnya  koordinasi  antara  pemangku kepentingan.  Solusi  yang  diusulkan  meliputi  pengembangan  infrastruktur, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  sektor  swasta.  Dengan mengimplementasikan  solusi-solusi  ini,  diharapkan  efektivitas  kebijakan pembangunan  industri  dan  jasa  maritim  di  Kepulauan  Riau  dapat  meningkat, sehingga  potensi  maritim  yang  dimiliki  wilayah  ini  dapat  dimanfaatkan  secara optimal  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan masyarakat.

## ABSTRACT
Riau Islands is one of the provinces in Indonesia that has great maritime potential. Therefore,  the  Indonesian  government  has  implemented  various  policies  to increase  the  development  of  maritime  industries  and  services  in  this  region. However, there are still obstacles that affect the effectiveness of these policies.
This research aims to analyse the inhibiting factors and solutions to improve the effectiveness of maritime industry and services development policies in the Riau Islands. The  method  used  is  a  literature  study  by  collecting  and  analysing  data from various sources of previous research and policy documents related to this issue.  The  results  show  that  the  main  inhibiting  factors  include  the  lack  of infrastructure and qualified human resources, as well as the lack of coordination between  stakeholders.  Proposed  solutions  include  infrastructure  development, human resource training and development, and better coordination between the government, community and private sector. By implementing these solutions, it is hoped  that the effectiveness of  maritime  industry  and  services development policies in the Riau Islands can increase, so that the region's maritime potential can be optimally utilised to improve economic growth and community welfare..

## Pendahuluan
Industri  dan  jasa  maritim  merupakan  sektor  penting  dalam  perekonomian global yang mengelola dan memfasilitasi pergerakan barang dan orang melalui laut. Menurut  data  dari  International  Maritime  Organization  (IMO),  sekitar  80% perdagangan  dunia  diangkut  melalui  jalur  laut,  dan  sektor  maritim  memberikan kontribusi  signifikan  terhadap  perdagangan  internasional  dan  pertumbuhan ekonomi negara-negara yang memiliki akses ke laut (IMO, 2023). Industri dan jasa maritim  terdiri  dari  berbagai  kegiatan,  termasuk  transportasi  laut,  pelayaran, perkapalan, logistik, dan konstruksi kapal. Seiring dengan perkembangan teknologi, sektor  maritim  juga  semakin  bergerak  menuju  digitalisasi  dan  otomatisasi  dalam pengelolaan dan pengoperasian kapal, terminal, dan rantai pasokan maritim secara keseluruhan  (Han  &  goleman,  daniel;  boyatzis,  Richard;  Mckee,  2020).  Meskipun memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian global, industri dan jasa maritim  juga  memiliki  tantangan  dan  risiko  yang  signifikan,  termasuk ketergantungan  yang  tinggi  pada  faktor  eksternal  seperti  cuaca  dan  kondisi  laut, risiko  keamanan,  dan  risiko  lingkungan  seperti  polusi  laut  dan  perubahan  iklim. Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  upaya  terus-menerus  dalam  meningkatkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan sektor maritim secara keseluruhan.
Menurut  Bank  Dunia,  sektor  maritim  memiliki  potensi  besar  dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, terutama di negara-negara  berkembang  dan  pulau-pulau  kecil  yang  bergantung  pada perdagangan  laut  (World  Bank,  2021).  Namun,  sektor  ini  juga  memiliki  dampak lingkungan  dan  sosial  yang  signifikan,  termasuk  masalah  polusi  udara  dan  laut, risiko kecelakaan, dan pekerjaan yang berisiko tinggi. Oleh karena itu, Bank Dunia menekankan pentingnya memperkuat regulasi dan kerja sama internasional untuk meningkatkan  keselamatan,  keamanan,  dan  keberlanjutan  sektor  maritim  secara keseluruhan.
Selain itu, penelitian oleh yang dilakukan Zhang, dkk menyoroti pentingnya inovasi  dan  teknologi  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan  produktivitas  sektor maritim  (Zhang  et  al.,  2021).  Mereka  menemukan  bahwa  penggunaan  teknologi digital, seperti Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI), dapat membantu mengoptimalkan  penggunaan  kapal,  mengurangi  emisi  dan  biaya,  serta meningkatkan  keamanan  dan  kinerja  keseluruhan  sektor  maritim.  Namun, implementasi  teknologi  ini  juga  dapat  menghadirkan  tantangan  baru  dalam  hal keamanan  siber  dan  privasi  data,  serta  memerlukan  investasi  besar  dalam infrastruktur dan sumber daya manusia yang terampil. Oleh karena itu, Zhang dan koleganya  menekankan  pentingnya  memperkuat  kerja  sama  antara  pemerintah, industri,  dan  lembaga  penelitian  untuk  mempromosikan  inovasi  dan pengembangan teknologi yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam sektor maritim.
Menurut  data  dari  Kementerian  Perhubungan  Republik  Indonesia  (2020), industri dan jasa maritim di Indonesia terus mengalami perkembangan yang positif
dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Pada  tahun  2019,  total  kapasitas  angkutan  laut mencapai 148,6 juta DWT dan jumlah pelabuhan mencapai 574 pelabuhan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, sektor maritim juga memberikan kontribusi penting terhadap  perekonomian  Indonesia,  dengan  menyumbang  sekitar  13,4%  terhadap PDB nasional pada tahun 2019 (Direktur Jenderal Perhubungan Laut, 2020).
Namun,  sektor  maritim  di  Indonesia  juga  menghadapi  tantangan  yang signifikan,  termasuk  infrastruktur  yang  terbatas,  perizinan  yang  rumit,  serta kurangnya investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi. Untuk mengatasi tantangan  ini,  Pemerintah  Indonesia  telah  meluncurkan  berbagai  program  dan inisiatif untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan sektor maritim, seperti program peningkatan kapasitas angkutan laut dan pengembangan kawasan industri maritim.  Selain  itu,  Indonesia  juga  aktif  dalam  kerja  sama  internasional  untuk mempromosikan  pengembangan  sektor  maritim  yang  berkelanjutan  dan terintegrasi dalam skala regional dan global. Sebagai contoh, Indonesia adalah salah satu negara pendiri Indian Ocean Rim Association (IORA), sebuah organisasi yang bertujuan untuk memfasilitasi kerja sama dalam bidang ekonomi, keamanan, dan lingkungan di kawasan Samudera Hindia.
Ada potensi besar untuk meningkatkan daya saing sektor maritim di Indonesia melalui  pengembangan  industri  maritim  dan  penerapan  teknologi  yang  lebih canggih.  Sektor  industri  maritim,  seperti  pembangunan  kapal,  perbaikan  dan pemeliharaan  kapal,  serta  produksi  peralatan  dan  komponen  maritim,  memiliki potensi  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  dan  menciptakan  lapangan  kerja  yang lebih banyak dalam sektor maritim. Selain itu, jika menyoroti pentingnya penerapan teknologi  canggih,  seperti  IoT  dan  big  data,  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitas  sektor  maritim  tentunya  dalam  penerapan  teknologi  ini  dapat membantu  mengoptimalkan  penggunaan  kapal,  meningkatkan  keamanan,  dan mengurangi biaya dan waktu operasi. Namun, tantangan dalam mengembangkan sektor  maritim  di  Indonesia  masih  cukup  besar,  terutama  dalam  hal  regulasi, perizinan,  dan  infrastruktur.  Sebagai  contoh,  masih  terdapat  kekurangan infrastruktur pelabuhan yang modern dan efisien, serta kebijakan yang masih belum mendukung penuh pengembangan industri maritim.
Kementerian  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  telah menekankan  pentingnya  kerja  sama  antara  pemerintah,  industri,  dan  lembaga akademik untuk memperkuat kapasitas dan daya saing sektor maritim di Indonesia (Rasman Manaf et al., 2015). Tentu yang menjadi sorotan adalah tentang pentingnya meningkatkan  investasi  dalam  sumber  daya  manusia  dan  teknologi,  serta memperbaiki  regulasi  dan  perizinan  untuk  menciptakan  lingkungan  bisnis  yang lebih kondusif bagi pengembangan sektor maritim.
Jika  melihat  pada  Provinsi Kepulauan  Riau,  menurut  data  dari Badan  Pusat Statistik  Provinsi  Kepulauan  Riau  (2020),  industri  dan  jasa  maritim  merupakan sektor  yang  sangat  penting  bagi  perekonomian  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Pada
tahun  2019,  sektor  ini  menyumbang  sekitar  46,78%  terhadap  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Selain  itu,  Provinsi  Kepulauan Riau  juga  memiliki  potensi  besar  dalam  pengembangan  industri  maritim  dan pariwisata  bahari.  Dalam  rangka  meningkatkan  pengembangan  sektor  maritim, Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah  meluncurkan  berbagai  program  dan kebijakan,  seperti  Program  Kepulauan  Riau  Bersih  dan  Program  Kepulauan  Riau Berdaya.  Namun,  sektor  maritim  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  juga  menghadapi tantangan  yang  signifikan,  seperti  kurangnya  infrastruktur  yang  memadai  dan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor maritim. Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  telah mengambil  berbagai  langkah,  seperti  meningkatkan  investasi  dalam infrastruktur pelabuhan  dan  transportasi  laut,  serta  meningkatkan  pelatihan  dan  pendidikan dalam bidang maritim.
Selanjutnya, Provinsi Kepulauan Riau juga aktif dalam kerja sama regional dan internasional  untuk  mempromosikan  pengembangan  sektor  maritim  yang berkelanjutan.  Sebagai  contoh,  pada  tahun  2019,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau  menjalin  kerja  sama  dengan  pemerintah  Singapura  dalam  pengembangan industri maritim dan pariwisata bahari di wilayah tersebut.
Provinsi  Kepulauan  Riau  (Kepri)  merupakan  salah  satu  daerah  strategis  di Indonesia  yang  memiliki  potensi  besar  dalam  sektor  industri  dan  jasa  maritim. Namun,  dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan  industri  dan  jasa  maritim, terdapat sejumlah faktor penghambat yang dapat menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, perlu adanya solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas kebijakan tersebut. Peningkatan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim menjadi  sebuah  kebutuhan  yang  penting  untuk  diambil.  Sejumlah  solusi  inovatif dan terukur perlu diidentifikasi dan diimplementasikan guna mengatasi kendala- kendala  tersebut.  Peningkatan  efektivitas  kebijakan  ini  tidak  hanya  akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ini, tetapi juga akan mendukung peran strategis Provinsi Kepulauan Riau dalam mengelola potensi maritimnya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat yang ada dan mengusulkan  solusi  konkret  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan pembangunan  industri  dan  jasa  maritim  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sektor industri dan jasa maritim di wilayah ini, serta memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  terkait  permasalahan  dan  solusi  yang dibutuhkan. Untuk melihat lebih jauh pengembangan Industri dan Jasa Maritim di Provinsi  Kepulauan  Riau,  akan  dibahas  lebih  jauh  pada  artikel  ini  dengan menggunakan  pendekatan  faktor  dalam  peningkatan  efektifitas  kebijakan pembangunan.

## Metode
Penelitian  mengenai  faktor  penghambat  dan  solusi  peningkatan  efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim di Kepulauan Riau ini peneliti menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan literature  review . Studi  kasus  dilakukan  dengan  memilih  Kepulauan  Riau  sebagai  lokasi  penelitian karena  daerah  ini  memiliki  potensi  maritim  yang  besar  dan  telah  melaksanakan kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim selama beberapa tahun terakhir. Data dikumpulkan dengan memetakan dokumen kebijakan yang ada dari berbagai pihak  atau  lembaga  terkait,  yang  memiliki  ke  terkaitan  dengan  pembangunan industri  dan  jasa  maritim  di  Kepulauan  Riau.  Selain  itu,  peneliti  juga  melakukan observasi langsung terhadap infrastruktur dan kegiatan yang berhubungan dengan industri  dan  jasa  maritim  di  Kepulauan  Riau.  Data  yang  terkumpul  kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

## Hasil dan Pembahasan
Efektivitas  kebijakan  pembangunan  menjadi  perhatian  penting  di  berbagai negara,  termasuk  di  Indonesia.  Efektivitas  kebijakan  pembangunan  adalah kemampuan  suatu  kebijakan  dalam  mencapai  tujuan  pembangunan  yang  telah ditetapkan  (Saputra  et  al.,  2022).  Efektivitas  kebijakan  pembangunan  menjadi penting  karena  pembangunan  yang  efektif  dapat  membawa  dampak  positif  bagi masyarakat,  seperti  peningkatan  kesejahteraan  dan  peningkatan  kualitas  hidup. Namun,  untuk  mencapai  efektivitas  kebijakan  pembangunan  tidaklah  mudah. Beberapa  faktor  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  kebijakan  pembangunan antara  lain  adalah  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  meliputi kapasitas  sumber  daya  manusia,  kelembagaan,  dan  pengelolaan  keuangan  yang baik.  Sedangkan  faktor  eksternal  meliputi  faktor  lingkungan,  sosial,  politik,  dan ekonomi yang berada di luar kendali pemerintah (Pathony et al., 2020).
Selain  itu,  efektivitas  kebijakan  pembangunan  juga  dapat  dipengaruhi  oleh partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  dan  pelaksanaan  kebijakan. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan meningkatkan pemahaman  masyarakat  tentang  kebijakan  yang  diambil  (Turisno  et  al.,  2018). Dalam  konteks  Indonesia,  pemerintah  telah  mengeluarkan  berbagai  kebijakan pembangunan untuk meningkatkan efektivitas pembangunan. Beberapa kebijakan tersebut  antara  lain  adalah  pelaksanaan  program  pembangunan  berkelanjutan, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Namun,  masih  terdapat  banyak  tantangan  dalam  meningkatkan  efektivitas kebijakan  pembangunan  di  Indonesia,  seperti  masalah  korupsi,  ketimpangan regional, dan pengelolaan sumber daya alam yang buruk (Agasi et al., 2020).
Efektivitas  kebijakan  pembangunan  industri  dan  jasa  maritim  juga  menjadi perhatian  serius  pemerintah  Indonesia.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  peran  strategis kedua  sektor  ini  dalam  mendukung  perekonomian  nasional.  Menurut  data  dari
Kementerian Perindustrian, industri maritim di Indonesia tumbuh 5,88% pada 2019 dan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB Indonesia.  Namun,  masih  terdapat  beberapa  kendala  dalam  efektivitas  kebijakan pembangunan  industri  dan  jasa  maritim  di  Indonesia.  Salah  satu  faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  kebijakan  pembangunan  adalah  koordinasi  antara pemerintah pusat dan daerah (Ma’rif et al., 2010) . Keberhasilan pembangunan yang tepat dan akurat dapat meningkatkan efektivitas kebijakan(Setianingsih, 2015).
Partisipasi  masyarakat  juga  menjadi  faktor  penting  dalam  meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan (Elvina & Zebua, 2019). Dalam konteks industri dan  jasa  maritim,  partisipasi  masyarakat  dapat  diwujudkan  dalam  bentuk pemberdayaan  nelayan  dan  pengembangan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  di sektor maritim (Subagiyo et al., 2017). Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam memastikan koordinasi yang baik antar lembaga dan memilih indikator yang tepat serta  memastikan  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  industri  dan  jasa maritim sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Hal ini sejalan dengan pandangan Nawawi (2012) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam  pemerintahan  merupakan  konsep  penting  dalam  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan yang baik (Nawawi, 2012).
Studi  yang  dilakukan  oleh  Rusfiana  (2022)  menunjukkan  bahwa  efektivitas kebijakan pembangunan industri maritim di Provinsi Kepulauan Riau masih perlu ditingkatkan (Rusfiana, 2022). Darmawan, et al., (2020) juga menjelaskan, kebijakan maritim yang baik harus mampu mengintegrasikan dimensi keamanan, pertahanan, ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya yang pada akhirnya menciptakan dampak positif  secara  berkelanjutan  bagi  masyarakat  dan  negara.  Kebijakan  maritim  juga harus  mampu  memperkuat  koordinasi  antar  sektor  dan  antar  lembaga,  serta mendorong  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  sektor  maritim (Darmawan & Harimas Ginting, 2020).
Melihat  literatur  yang  telah  dibahas  diatas  menunjukkan  faktor  yang mempengaruhi  efektivitas  adalah  kurangnya  koordinasi  antar  instansi  dan keterbatasan sumber daya manusia. Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara konsep  pembangunan  industri  maritim  yang  diusung  dengan  kondisi  nyata  di lapangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan terhadap importasi bahan  baku  (Ibrahim  &  Halkam,  2021).  Pentingnya  peningkatan  efektivitas kebijakan  pembangunan  jasa  maritim  di  Kepulauan  Riau  dapat  diminimalisir dengan menmperkuat faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan sumber daya  manusia,  rendahnya  kualitas  infrastruktur,  dan  kurangnya  keterlibatan masyarakat  dalam  pengembangan  sektor  jasa  maritim. Selain  itu,  ada  juga  faktor yang  mempengaruhi  seperti  masih  terdapatnya  permasalahan  terkait  dengan perizinan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor jasa maritim di Kepulauan Riau (Harefa, 2013).
Tidak dapat dipungkiri bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi yang besar dalam pengembangan industri dan jasa maritim. Potensi tersebut terlihat dari posisi  strategis  Kepulauan  Riau  sebagai  jalur  perdagangan  internasional,  serta kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti perikanan dan kelautan. Oleh karena  itu,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  perlu  terus  berupaya meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim dengan melakukan  koordinasi  yang  lebih  baik  antarinstansi  dan  pihak  terkait  serta mengoptimalkan sumber daya yang ada.
Dalam  konteks  ini,  partisipasi  masyarakat  juga  sangat  penting  dalam meningkatkan  efektivitas  kebijakan  pembangunan  industri  dan  jasa  maritim  di Kepulauan  Riau.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  membangun  kemitraan  antara pemerintah  dan  masyarakat  setempat,  serta  memberdayakan  masyarakat  untuk terlibat langsung dalam pengembangan industri dan jasa maritim di daerahnya. Jasa maritim  juga  menjadi  potensi  yang  baik  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  terdapat potensi  besar  dalam  pengembangan  sektor  jasa  maritim  di  Kepulauan  Riau, terutama dalam bidang transportasi laut, logistik, dan pariwisata. Oleh karena itu, Pemerintah  Provinsi  Kepulauan  Riau  perlu  meningkatkan  efektivitas  kebijakan pembangunan jasa maritim dengan memperbaiki infrastruktur dan memberdayakan sumber daya manusia yang ada, serta memperbaiki perizinan dan regulasi yang berkaitan dengan sektor jasa maritim.
Pentingnya  pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam  meningkatkan efektivitas  kebijakan  pembangunan  jasa  maritim  di  Kepulauan  Riau  dapat dilakukan  dengan  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan  pelatihan  tenaga  kerja yang  berkaitan  dengan  sektor  jasa  maritim,  serta  memfasilitasi  kolaborasi  antara pemerintah,  industri,  dan  perguruan  tinggi  untuk  menghasilkan  sumber  daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pembangunan industri dan jasa maritim  di  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Faktor  yang  mempengaruhi  efektivitas kebijakan  pembangunan  industri  maritim  di  Kepulauan  Riau  antara  lain keterbatasan  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  rendahnya  kualitas infrastruktur, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor industri dan jasa maritim. Selain itu, masih terdapat permasalahan terkait dengan perizinan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung pengembangan sektor industri  dan  jasa  maritim  di  Kepulauan  Riau.  Dalam  konteks  pembangunan  jasa maritim,  juga  menemukan  faktor-faktor  penghambat  seperti  keterbatasan sumber daya  manusia  (Mukhlis  &  Setyadiharja,  2017),  rendahnya  kualitas  infrastruktur (Darmawan & Nurmandi, 2015), dan kurangnya dukungan regulasi dan perizinan (Rahayu  &  Junior,  2021).  Selain  itu,  permasalahan  logistik  dan  transportasi  yang belum optimal juga menjadi faktor penghambat dalam pengembangan sektor jasa maritim di Kepulauan Riau (Suwarno et al., 2021).
Dari hasil telaah literature yang telah dilakukan dapat dijabarkan bahawa ada beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam  pengembangan  industri  dan  jasa maritim  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  diataranya:  1).  Infrastruktur  yang  Belum Optimal.  Faktor  penghambat  pertama  yang  perlu  diatasi  adalah  kondisi infrastruktur yang belum optimal di Provinsi Kepulauan Riau. Infrastruktur yang tidak  memadai,  seperti  jaringan  transportasi  dan  pelabuhan  yang  kurang  efisien, dapat  menghambat  arus  logistik  dan  distribusi  barang.  Oleh  karena  itu,  perlu adanya  investasi  dan  perbaikan  infrastruktur  yang  memadai  guna  mendukung kegiatan  industri  dan  jasa  maritim  di  wilayah  ini.  2).  Peraturan  yang  Kompleks. Peraturan yang kompleks dan seringkali tumpang tindih dapat menjadi hambatan serius  dalam  implementasi  kebijakan  pembangunan  industri  dan  jasa  maritim. Diperlukan  reformasi  peraturan  dan  kebijakan  yang  lebih  terintegrasi,  serta penyederhanaan  prosedur  perizinan.  Langkah-langkah  ini  akan  membuka  jalan bagi  pelaku  industri  untuk  lebih  mudah  beroperasi,  mendorong  investasi,  dan meningkatkan daya saing Provinsi Kepulauan Riau dalam skala nasional maupun internasional. 3). Kurangnya Investasi Kurangnya investasi menjadi kendala serius dalam mengembangkan sektor industri dan jasa maritim. Untuk mengatasi hal ini, perlu  dilakukan  promosi  investasi  yang  lebih  intensif,  baik  dalam  maupun  luar negeri.  Pemerintah  provinsi  dapat  menggandeng  sektor  swasta  dan  pihak  asing untuk  meningkatkan  akses  modal  dan  teknologi  yang  diperlukan  untuk pertumbuhan sektor ini. 4). Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya kelautan yang melimpah, tetapi pengelolaannya masih menghadapi tantangan. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam pengembangan teknologi dan kebijakan yang berkelanjutan untuk menjaga ekosistem laut yang sehat dan produktif. Pengelolaan sumber daya kelautan yang baik akan mendukung kelangsungan industri perikanan dan pariwisata, dua sektor yang  sangat  bergantung  pada  keberlanjutan  ekosistem  laut.  5).  Peran  Pemerintah dan Keterlibatan Masyarakat
Peran pemerintah dalam memfasilitasi dan mendorong partisipasi masyarakat lokal  sangat  penting.  Melalui  perencanaan  yang  inklusif  dan  program  pelibatan masyarakat,  dapat  tercipta  sinergi  antara  pemerintah,  pelaku  industri,  dan masyarakat.  Keterlibatan  aktif  masyarakat  akan  meningkatkan  penerimaan terhadap kebijakan pembangunan industri dan jasa maritim, sekaligus memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan  faktor-faktor  penghambat  yang  telah  diidentifikasi,  beberapa  solusi yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  kebijakan  pembangunan industri dan jasa maritim di Provinsi Kepulauan Riau antara lain:
1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan industri dan jasa  maritim  melalui  pelatihan  dan  pengembangan  kompetensi  yang  sesuai dengan kebutuhan sektor tersebut.
2) Meningkatkan  kualitas  infrastruktur,  terutama  di  bidang  transportasi  dan logistik, untuk memudahkan distribusi barang dan jasa.
3) Meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  sektor  industri dan jasa maritim dengan melibatkan mereka dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.
4) Memperbaiki regulasi dan perizinan yang terkait dengan sektor industri dan jasa  maritim  agar  dapat  mendukung  pengembangan  sektor  tersebut  dengan lebih efektif.
5) Mendorong  kolaborasi  antara  pemerintah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat dalam  pengembangan  sektor  industri  dan  jasa  maritim  untuk  menciptakan sinergi dan mempercepat pertumbuhan sektor tersebut.
Dengan  menerapkan  solusi-solusi  tersebut,  diharapkan  efektivitas  kebijakan pembangunan  industri  dan  jasa  maritim  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapat ditingkatkan dengan melakukan kajian-kajian terlebih dahulu sebagai evidance based policy (Samudra  et  al.,  2023)  sebelum  pemerintah  membuat  atau  memutuskan kebijakan  terkait  industri  dan  jasa  maritim,  sehingga  sektor  tersebut  dapat memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar  dalam  pembangunan  ekonomi  dan kesejahteraan masyarakat.

## Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa industri dan jasa  maritim  merupakan  sektor  yang  strategis  dalam  pembangunan  ekonomi Indonesia. Namun, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan sektor tersebut  di  Provinsi  Kepulauan  Riau,  perlu  memperhatikan  beberapa  faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai,  serta  regulasi  dan  perizinan  yang  masih  kompleks.  Untuk  mengatasi faktor  penghambat  tersebut,  dapat  dilakukan  solusi-solusi  seperti  meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas infrastruktur, meningkatkan partisipasi  masyarakat,  memperbaiki  regulasi  dan  perizinan,  serta  mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut, diharapkan efektivitas kebijakan pembangunan industri dan jasa  maritim  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  dapat  ditingkatkan,  sehingga  sektor tersebut  dapat  memberikan  kontribusi  yang  lebih  besar  dalam  pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga dapat berdampak positif pada peningkatan  perekonomian  dan  peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  Provinsi Kepulauan Riau.

## Referensi
Agasi, A. P., Sitorus, A. A. N. S., Prasalengga, A., Inayati, A., Indriyani, A. F., Dewi,
C. P., Sari, E. Y. J. M., Kirana, M. C., Fauzia, S. N., & Rumah, P. P. (2020). Strategi Pemberantasan  Korupsi:  Buku  Pendidikan  Antikorupsi .  Penerbit  Pustaka  Rumah
C1nta.
Darmawan,  E.,  &  Harimas  Ginting,  A.  (2020).  Tata  Kelola  Kebijakan  Maritim  di Indonesia  dalam  Perspektif  Sound  Governance. TRANSFORMASI:  Jurnal Manajemen Pemerintahan , 12 (1), 36 – 50. https://doi.org/10.33701/jt.v12i1.822
Darmawan,  E.,  &  Nurmandi,  A.  (2015).  Agenda  Setting  dalam  Perencanaan Pembangunan Perbatasan di Kepri Tahun 2015. Journal of Governance and Public Policy , 2 (3).
Direktur Jenderal Perhubungan Laut. (2020). Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.936/DJPL/2020 (Issue 8).
https://hubla.dephub.go.id/storage/portal/documents/post/12938/rencana_strat egis_direktorat_jenderal_perhubungan_laut.pdf
Elvina,  E.,  &  Zebua,  M.  (2019).  Peningkatan  Kesejahteraan  Masyarakat  Melalui Partisipasi  dan  Implementasi  Kebijakan  dengan  Efektifitas  Pembangunan Program Dana Desa sebagai Variabel Intervening. JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan , 3 (1), 1 – 9.
Han,  E.  S.,  &  goleman,  daniel;  boyatzis,  Richard;  Mckee,  A.  (2020).  Review  of Maritime Transport 2020. In Journal of Chemical Information and Modeling (Vol. 53, Issue 9). https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2020_en.pdf Harefa, M. (2013). Struktur Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Potensial Kota Batam dan Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik , 4 (2), 175 – 193.
Ibrahim,  H.  R.,  &  Halkam,  H.  (2021).  Perdagangan  Internasional  &  Strategi Pengendalian Impor. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS) . IMO.  (2023). Tema  2023:  50  Tahun  MARPOL — Komitmen  kami  terus  berlanjut . Organisasi  Maritim  Internasional.  https://indonesia.un.org/id/246887-hari- maritim-dunia-28-september
Ma’rif,  S.,  Nugroho,  P.,  &  Wijayanti,  L.  (2010).  Evaluasi  efektivitas  pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kota Semarang. Riptek ,
4 (11), 53 – 62.
Mukhlis,  S.,  &  Setyadiharja,  R.  (2017).  Community  Development  Dengan Internalisasi  Nilai  Budaya  Maritim  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau  Untuk Memperkuat  Provinsi  Berbasis  Kemaritiman. JIP  (Jurnal  Ilmu  Pemerintahan) : Kajian
Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah , 2 (1), 37 – 51. https://doi.org/10.24905/jip.2.1.2017.37-51
Nawawi, J. (2012). Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance.
Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan , 1 (3), 19 – 29.
Pathony, T., Yuhana, K., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Blanakan). The World of Business Administration Journal .
Rahayu,  S.,  &  Junior,  J.  J.  (2021).  Optimalisasi  Kebijakan  Dalam  Pengelolaan Kawasan Perbatasan Studi Kasus Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal
Ilmu Administrasi Negara (JUAN) , 9 (2), 64 – 78.
Rasman  Manaf,  Yanuar,  Y.,  Hutahean,  A.  A.,  Ibnusina,  F.  irman,  Caniago,  A., Sa’badini, S. A., Alisafir, S., Mangkurat, R. S. B., Utari, R. D., & Rumingkang, N. S.  (2015).  Menata  Ruang  Laut  Indonesia.  In Deputi  Sumber  Daya  maritim Kemenkomarves RI (Vol. 3).
Rusfiana,  Y.  (2022).  Upaya  Peningkatan  Kapasitas  Pemerintah  Daerah  dalam Pemberdayaan  Potensi  Maritim  (Suatu  Studi  di  Kabupaten  Bintan  Provinsi Kepulauan Riau). Jurnal Langsat , 9 (1).
Samudra, A. A., Suradika, A., & Kadarisman, M. (2023). Implementasi Kebijakan Publik & evidence-Base Policy . Samudra Biru.
Saputra, M. Y., Karmeli, E., & Fitriani, N. (2022). Evaluasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Sumbawa. Samalewa:  Jurnal  Riset  &  Kajian Manajemen , 2 (2), 166 – 174. https://doi.org/10.58406/samalewa.v2i2.1017
Setianingsih,  B.  (2015). Efektivitas  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Simrenda)(Studi  Pada  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Kota  Malang) . Brawijaya University.
Subagiyo, A., Wijayanti, W. P., & Zakiyah, D. M. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil . Universitas Brawijaya Press.
Suwarno, P., Sumantri, S. H., & Bahar, F. (2021). Rekonstruksi Keamanan Maritim Indonesia  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Ketahanan  Wilayah  (Studi  Di Kabupaten Natuna Periode Tahun 2019-2020). Jurnal Ketahanan Nasional , 27 (1),
65 – 89.
Turisno,  B.  E.,  Suharto,  R.,  &  Priyono,  E.  A.  (2018).  Peran  serta  masyarakat  dan kewenangan pemerintah dalam konservasi mangrove sebagai upaya mencegah rob dan banjir serta sebagai tempat wisata. Masalah-Masalah Hukum , 47 (4), 479 – 497.
World Bank. (2021). Charting a Course for Decarbonizing Maritime Transport . The World Bank. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/04/15/charting-a- course-for-decarbonizing-maritime-transport
Zhang,  X.,  Wang,  C.,  Jiang,  L.,  An,  L.,  &  Yang,  R.  (2021).  Collision-avoidance navigation systems for Maritime Autonomous Surface Ships: A state of the art survey.
Ocean Engineering , 235 (January), 109380.
https://doi.org/10.1016/j.oceaneng.2021.109380