## Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam
Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung
Yovinus dr_yovinus@yahoo.co.id

## Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Perkembangan  teknologi komunikasi dan  informasi dewasa  ini perlu  untuk dimanfaatkan  oleh para  pelaksana  kebijakan untuk mendukung  kinerja pemerintahan dan menyerap aspirasi publik secara  luas melalui media komunikasi sosial yang efektif. Pada prinsipnya, kebijakan keterbukaan informasi  publik  bertujuan  untuk  melibatkan  publik  sebagai  sasaran dari kebijakan – kebijakan pembangunan untuk ikut serta merumuskan, mengkritisi dan akhirnya mendukung  kebijakan-kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sosialisasi yang dilakukan oleh  unsur pemerintah terkait dengan rancangan – rancangan kebijakan dapat menjadikan media  sosial sebagai sarana  uji publik yang efektif  tanpa  harus melakukan interkasi fisik antara  pemerintah dan masyarakat. Demikianlah mengapa  peran media sosial ini  dianggap penting dalam mendukung  implementasi kebijakan pemerintah terkait dengan keterbukaan informasi publik. Penelitian  ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif-deskriptif,  dan akhirnya  diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pemerintah maupun pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperkaya pengetahuan tentang peran media sosial dalam mendukung  implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik.
Kata  Kunci:  Komunikasi  Publik,  Media  sosial,  Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik.

## Abstract
The development of communication and information technology today needs to be  utilized by  policy implementers to support governmental performance  and absorb public aspirations widely through effective social communication media. In principle, public  information openness policy  aims to involve the public as the target of development policy to come  formulate, criticize, and ultimately support the policy. In this context, the socialization undertaken by the government elements associated with  the policy draft can  make social media an effective means of public testing without having to engage in physical
interaction between governmental and society. That is why  the  role  of social media is important and supports the  implementation of government policies related to public  information openness. This research  is conducted  through a qualitative-descriptive   approach and ultimately is expected to be a contribution for  the government and interested parties to enrich knowledge about the role of social media in supporting the  policy on public information openness.
Key Words: Public  Communication, social Media, Policy Implementation, Public Openness Information

## Latar Belakang
Peran media  sosial sebagai sarana  komunikasi massa dalam kemajuan teknologi informasi dan internet nirkabel dewasa  ini sangat penting bagi interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Seiring dengan tersedianya perangkat – perangkat komunikasi praktis seperti wifi, gatget, Handphone yang berbasis layanan internet serta  menjamurnya  situs-situs media  sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Path dan lain sebagainya  menyebabkan setiap postingan  informasi  baik  dari  setiap  individu,  lembaga-lembaga pers, pemerintah dll dapat diakses dengan cepat dan mudah.  Hal ini menyebabkan setiap  peristiwa yang  terjadi  di  suatu wilayah dapat  diketahui secara  luas dan menjadi bahan diskusi yang penting  dan menarik terutama terkait dengan persoalan pelayanan publik, kondisi pembangunan, persoalan sosial dan politik dan kebijakan – kebijakan pemerintah. Lembaga-lembaga  pemerintah, bahkan kepala-kepala daerah tertentu seperti halnya Walikota Bandung  saat ini telah memiliki situs maupun akun milik pemerintahan maupun milik pribadi kepala daerah.
Undang-Undang  No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang resmi diundangkan sejak 30 April 2008  dan mulai berlaku 2  Tahun setelahnya. Inti dari pemberlakuan Undang-Undang yang terdiri dari   64   pasal ini adalah mewajibkan kepada setiap badan publik untuk mendapatkan informasi publik,
kecuali beberapa informasi yang  memang menjadi rahasia negara sesuai dengan  peraturan perundang – undangan.  Tujuan dari  pemberlakuan  undang- undang ini adalah :
1.   Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan    publik,    program kebijakan    publik,    dan    proses pengambilan  keputusan publik, serta alasan pengambilan  suatu keputusan publik;
2.  Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3.   Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4.   Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5.   Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6.   Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk  menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung No. 1352 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota bandung  memuat prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik yakni;
1.   Mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus  dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;
2.   Transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan  informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
3.   Akuntabel, yaitu setiap  kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Kebijakan pemerintah Kota Bandung  dalam keterbukaan informasi publik menjadi landasan bagi masyarakat dalam akses  informasi publik yang dianggap penting, dan berpengaruh  terhadap hajat hidup masyarakat luas. Selain itu setiap warga masyarakat memiliki hak untuk mengakses  berbagai informasi yang  bermanfaat  bagi setiap anggota masyarakat  bagi kepentingan pengembangan  diri  baik pribadi  maupun  lingkungan  sosialnya. Berdasarkan kebijakan tentang kebijakan keterbukaan informasi publik tersebut, pemerintah selaku  lembaga  pelayan publik diharapkan menjadi mitra  strategis masyarakat yang memiliki sifat terbuka, dinamis, dan komunikatif.
Seiring dengan berbagai tuntutan demokratisasi di semua bidang, kebijakan    pemerintah    terkait    dengan keterbukaan    informasi    publik akan memicu partisipasi yang  lebih luas dari berbagai unsur masyarakat bagi kemajuan daerah dan dukungan terhadap berbagai kebijakan pembangunan. Berbagai pelanggaran yang kerapkali dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat terhadap berbagai kebijakan peraturan daerah disinyalir disebabkan oleh  minimnya  sosialisasi terhadap masyarakat serta akses  informasi yang terbatas. Fenomena  ini menjadi salah satu potensi permasalahan di kemudian hari, dimana  berbagai pelanggaran terhadap pemanfaatan  berbagai ruang publik diakui akibat ketidaktahuan warga bahwa tindakan yang  dilakukannya telah melanggar hukum atau peraturan daerah yang  telah ditetapkan. Dengan demikian,  keterbukaan informasi publik dapat menjadi sarana  diskusi antara pemerintah dengan kalangan masyarakat untuk menemukan solusi  dari pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.
Setiap anggota masyarakat berhak  untuk mendapatkan  informasi,  dan karenanya perlu dilakukan inovasi dan pengembangan dalam infrastruktur dan SDM dalam pengelolaan informasi agar mudah diakses publik. Tidak semua warga masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang cara mengakses informasi publik, selain itu ada    banyak juga anggota masyarakat yang cenderung apatis terhadap berbagai perkembangan  daerah  termasuk kebijakan pemerintah. Minimnya sosialisasi tentang cara mengakses informasi publik dan fitur-fitur  praktisnya perlu menjadi perhatian. Meski telah memiliki berbagai situs resmi milik pemerintah, kadangkala  ditemukan berbagai kelemahan dalam pengelolaannya dimana tidak semua informasi penting  terutama terkait dengan kebijakan pemerintah dimuat secara  lengkap sehingga menimbulkan pertanyaan publik.
Media  televisi, radio dan koran/majalah sebagai bagian  dari media publik perlu dimaksimalkan perannya karena selama ini aksesnya yang terbatas pada  kalangan – kalangan tertentu saja,  oleh karena  itu perkembangan sosial media yang  didukung oleh perkembangan teknologi telepon seluler dengan perangkat-perangkat pendukung media sosial menjadi solusi dari keterbatasan tersebut. Adanya situs-situs resmi para  pejabat publik, termasuk akun media sosial milik walikota Bandung dapat dimanfaatkan dengan baik oleh anggota masyarakat untuk menyampaikan  masukan-masukan  terkait dengan  berbagai persoalan  pembangunan,  kebijakan  dan  pelayanan  publik. Ini merupakan fenomena yang sangat baik, dimana semua kalangan dapat berkomunikasi langsung tanpa batas dan sekat-sekat protokoler kepada figur utama pengambil kebijakan.
Berdasarkan beberapa dasar pemikiran tersebut, beberapa masalah yang ingin dicari pemecahannya dalam penelitian ini adalah:
“ sejauh mana  peran media sosial berbasis internet dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa dewasa ini peran media sosial sudah sangat  luas dan muatan-muatan didalamnya sangat mudah diakses oleh publik. Oleh
karena  itu, dalam implementasi kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, media sosial perlu untuk dimanfaatkan keberadaannya agar setiap informasi yang penting untuk diketahui publik  dapat tersosialisasikan secara efektif dan cepat. ” .
Penelitian  terkait keterbukaan  informasi publik  ini difokuskan  pada wilayah administratif Kota Bandung dengan didasari  oleh pemikiran bahwa, sebagai salah satu kota besar yang ada di Indonesia, partisipasi warga terhadap akses informasi publik cukup tinggi. Selain itu walikota Bandung dikenal aktif melakukan  interaksi  langsung dengan warganya melalui akun media sosial yang  dimilikinya. Melalui media sosial tersebut, wali kota Bandung  selaku unsur penting  dalam pengambilan kebijakan di Kota Bandung  merespon keingintahuan warga  terhadap berbagai persoalan di Kota  Bandung. Dengan demikian, peran media sosial cukup penting dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung ini.

## Masalah Penelitian
Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan pada bagian latar belakang tersebut,  peneliti  merumuskan  masalah-masalah  penelitian  ini dalam  bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana peran media sosial dalam rangka mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung?
2.   Apa faktor-faktor dalam media sosial yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung?
3. Bagaimana hubungan antara media sosial dan kebijakan keterbukaan
informasi publik di Kota Bandung?

## Maksud Penelitian
Penelitian  ini dimaksudkan  untuk  memperoleh gambaran/deskripsi tentang berbagai fenomena yang terjadi sehubungan dengan meluasnya akses
informasi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, karena  didukung oleh hadirnya berbagai situs media sosial sebagai salah satu sarana komunikasi publik antara masyarakat dan pejabat publik, terutama Walikota Bandung.

## Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian masalah dalam penelitian tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut;
1. Untuk mengetahui sejauh mana  media  sosial berperan dalam rangka mendukung  implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.
2.   Merumuskan dan mendeskripsikan berbagai uraian terkait faktor-faktor yang  berpengaruh dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.
3.   Untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara keberadaan media sosial dan fungsinya sebagai sarana komunikasi publik di Kota Bandung.

## Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
Undang – Undang  No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu produk hukum Indonesia yang resmi diundangkan sejak 30 April 2008  dan mulai berlaku 2  Tahun setelahnya. Inti dari pemberlakuan Undang-Undang yang   terdiri dari   64   pasal ini adalah mewajibkan kepada  setiap badan publik untuk mendapatkan  informasi publik, kecuali beberapa informasi yang  memang menjadi rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Tujuan dari pemberlakuan  undang- undang ini adalah :
1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses  pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau
7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan
Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung  No. 1352 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan  Kota Bandung  memuat  prinsip-prinsip  dalam memberikan pelayanan informasi publik yakni;
1. Mudah, cepat, cermat, dan akurat yaitu setiap kegiatan dalam pemberian    pelayanan informasi publik harus    dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan,  dan mudah diakses;
2. Transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
3. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;
4. Proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara  hak dan kewajiban.

## Gambaran Umum Kota Bandung
Kota Bandung secara administratif berbatasan dengan daerah kabupaten/kota lainnya yaitu :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat (KBB).
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi.
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung
Berdasarkan posisi tersebut, maka Kota Bandung  berada pada lokasi yang cukup  strategis, dilihat  dari  segi komunikasi dan  potensi  perekonomian. Hal tersebut disebabkan Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan utama di Pulau Jawa, yaitu :
1. Barat-Timur, pada posisi ini Kota Bandung menjadi poros tengah yang
menghubungkan antara Ibukota Provinsi Banten dan Jawa Tengah.
2.   Utara-Selatan, selain menjadi penghubung utama Ibukota Negara dengan wilayah Selatan, juga menjadi lokasi titik temu antara daerah penghasil perkebunan, peternakan dan perikanan.
Kota Bandung  terdiri dari 30 Kecamatan dan 151 Kelurahan, mempunyai Luas wilayah  16.729,65 Ha. Luas  tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang  merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
Kota Bandung secara topografis terletak pada ketinggian 791 Meter di atas permukaan laut (dpl), titik tertinggi berada di daerah Utara dengan ketinggian 1.050 Meter dpl, dan titik terendah berada  di sebelah Selatan dengan ketinggian 675 Meter dpl. Di wilayah Kota Bandung bagian Selatan
4 1.37 6 1.77 0 1 2.09 5 7 7 1.44 3.18 0.47 4 2 1.79
sampai jalur lintasan kereta api, permukaan tanah relatif datar, sedangkan di wilayah kota bagian Utara konturnya berbukit-bukit.
Jumlah penduduk Kota Bandung per Desember 2016 adalah sebanyak 2.417.287 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk (LPP) sebesar 1,81%, dengan rincian kondisi penduduk dapat diuraikan pada tabel berikut ini.
Tabel Jumlah dan Komposisi Penduduk.
No. Uraian 2015 2016 Kenaikan/ Penuruna n % 1. Jumlah Penduduk 2.374.750 2.417.287 1,81 2. Komposisi Penduduk , menurut : a. Jenis Kelamin - Pria 1.210.550 1.233.039 1,86 - Wanita 1.163.648 1.184.248 1,77 b. Struktur Usia Pria Wanita Jumlah Pria Wanita Jumla h - 0-4 55,830 50,413 106,243 56,357 51,357 107,71 - >4-9 98,441 89,875 188,316 99,619 92,087 191,70 - >9-14 98,407 91,522 189,929 99,684 92,546 192,23 - >14-17 94,166 86,122 180,288 96,251 87,464 183,71 1.20 5 1.87 - >17-19 34,785 33,872 68,657 35,897 34,550 70,447 2.54 - >19-24 96,186 91,620 187,806 97,254 94,567 191,82 - >24-29 127,02 - >29-34 134,78 - >34-39 123,84 115,84 7 242,872 121,94 9 256,736 107,47 5 231,322 128,63 2 136,40 2 124,66 9 117,77 6 128,76 1 107,75 1 246,40 8 265,16 3 232,42 0 - >39-44 92,840 87,577 180,417 93,677 87,947 181,62 - >44-49 77,796 72,574 150,370 78,887 78,476 157,36 0.66 3 4.44 - >49-54 62,315 57,128 119,443 63,644 57,978 121,62 - >54-59 45,987 41,722 87,709 46,584 43,294 89,878 2.41 - >59-64 29,212 28,675 57,887 31,866 29,345 61,211 5.43 - >64-69 25,751 24,655 50,406 26,347 24,567 50,914 1.00 - >69 40,010 32,339 72,349 40,525 32,526 73,051 0.96
c. Angkatan Kerja 1.124.411 1.141.940 1,56 - Jumlah Tenaga Kerja - Jumlah
Pengangguran
d. Pendidikan (penduduk usia >10 th & ijazah 952.752 984.025 3,28 171.659 157.915 -8,01 tertinggi) 1.992.236 2.013.604 1,07 - Tidak/belum pernah sekolah 10.380 10.624 2,35 - Tidak/belum tamat SD 175.587 177.451 1,06 - SD/MI 528.685 531.571 0,55 - SLTP/MTs/Seder ajat 396.588 399.527 0,74 - SLTA/Sederajat 525.855 528.672 0,54 - SMK/Sederajat 110.339 112.584 2,03 - D1/D2 32.594 35.054 7,55 - D3 70.434 72.644 3,14 - D4/S1 136.059 139.602 2,60 - S2/S3 5.715 5.875 2,80
Sumber : BPS Kota Bandung, (diolah).
Peran Media Sosial Dalam Rangka Mendukung Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung.
Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika    informasi memberikan sesuatu yang  bermanfaat pada yang  membutuhkan informasi tersebut, seperti menyelesaikan  masalah atau memecahkan persoalan, memberikan ide-ide  baru  untuk sebuah program baru,  kebutuhan pada pengetahuan, atau melakukan pengawasan pada sesuatu yang  sedang  berjalan. Kemampuan penyelenggara  pemerintahan menyiapkan sediaan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai, akan memudahkan masyarakat memberikan konstribusi atau partisipasi secara positif.
Seperti yang diutarakan oleh Lurah Mekarwangi :
“ Masyarakat Kota bandung khususnya  Kelurahan Mekarwangi dapat memantau  langsung kinerja kami,  bahkan  masyarakat bisa melaporkan langsung kepada kami kaitannya  dengan  permasalahan yang  ada dilapangan  jadi laopran  masyarakat melalui WA atau Media Sosial bisa langsung ditindak lanjuti hari itu juga. ”
Kemudian Staf Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung mengatakan bahwa:
“ Sejauh ini masyarakat menyambut baik dengan adanya kebijakan mengenai keterbukaan informasi publik karena berbagai kalangan yang ada di masyarakat dengan adanya informasi keterbukaan publik mempunyai akses yang sama akan informasi yang mereka butuhkan. ”
Menurut Chris Brogan (2010:11) dalam bukunya yang  berjudul Social Media 101 Tactic and Tips to Develop Your Business Online. Sosial  Media adalah satu set baru komunikasi dan alat kolaborasi yang  memungkinkan banyak jenis interaksi yang sebelumnya tidak tersedia untuk orang biasa. Dari teori tersebut bisa dianalisa bahwa keberadaan media sosial di era sekarang ini menjadi sangat membantu Pemerintah Kota Bandung  begitu juga masyarakat, karena masyarakat diberi kemudahan dalam berinteraksi langsung dengan pemerintah baik dalam mengadukan sebuah permasalahan, bertanya  maupun dalam mendapatkan informasi langsung dari pemerintah.
Keadaan seperti ini di zaman kemajuan teknologi yang  begitu pesat mengharuskan Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung harus bersinergi dengan masyarkat agar keberadaannya mampu memberikan dampak yang positif untuk kemajuan Kota Bandung dengan Icon-nya Smart City dalam keterbukaan informasi publik.
Hal  ini diperkuat  oleh pernyataan Sekretaris Kecamatan Bojongloa Kidul bahwa : “ Yang kami lihat dimasyarakat  mereka merasa lebih senang,  lebih  mudah  dan  merasa lebih  terbuka kaitannya  dengan keterbukaan informasi publik  di Kota Bandung ini dan masyarkat dipermudah dalam menyampaikan saran dan informasi. ”
Jika mengacu pada hasil wawancara dengan informan Sekmat Bojongloa Kidul artinya bahwa masyarakat di era kemajuan teknologi dengan
pemanfaatan  Media Sosial  merasa sangat  senang karena warga masyarakat diberi kemudahan dalam mengakses dan menerima informasi yang cepat, tepat dan akurat. Informasi publik  dimaknai  tentang  kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap masyarakat yang harus diketahui dan dipahami secara akurat oleh masyarakat.
Selain itu juga dapat diartikan informasi yang  bersifat mendesak atas konteks tertentu sebagai bentuk penjelasan atas isu yang yang  berkembang dimasyarakat. Informasi publik adalah informasi yang  dihasilkan, dikelola, dimiliki, dihimpun atau  dikuasai oleh suatu badan publik sehubungan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang  dijalankannya dan melekat pada badan publik tersebut, serta mempunyai dampak baik langsung  maupun tidak langsung bagi kehidupan masyarakat.
Dalam pemanfaatan media sosial sendiri yang diutarakan oleh Lurah Kelurahan Mekarwangi :
“ Awal tahun 2014 pemanfaatan Media Sosial oleh kalangan pegawai masih sangat gagap tekonologi, dan sekarang semua pegawai hampir terbiasa menggunakan Media Sosial karena kami selalu meng-aplod kegiatan yang kami  lakukan  sehingga masyarakat  tahu  apa yang kami lakukan.  Karena media  sosial  menjadi ajang kominikasi dengan  warga  dalam pemanfaatannyapun media sosial sangat efektif jadi mempermudah kerja pegawai jadi kami tidak  harus lagi menunggu surat dengan adanya WhatsApp atau WA  ini sangat membantu karena informasi bisa lebih cepat diterima. ”
Kemudian lebih lanjut Staff dari Dinas Sosial Kota Bandung mengutarakan:
“ Pada tahun 2013 Bapak Ridwan Kamil terpilih sebagai Walikota Bandung terjadi perubahan  pesat budaya kerja dimana dulu belum memanfaatkan media sosial sebagai sarana kerja dan sekarang  dituntut untuk memanfaatkan media sosial bahkan dengan  medai sosial ini lebih memudahkan  dalam  berkoordinasi dengan  dinas terkait dalam  penangan kasus-kasus terkait sehingga lebih memudahkan. ”
Dari kedua  statement di atas dapat disimpulkan bahwa peran media sosial sangat sekali mendukung dalam meningkatkan budaya kerja maupun
implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung, kita lihat bahwa di era media sosial belum terlalu pesat di tambah masa transisi dari kepemimpinan Walikota Bandung yang sebelumnnya sangat terlihat sekali perbedaannya. Di era kepemimpinan Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung yang memberi instruksi langsung kepada para pegawainya untuk berperan aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana kerja dan komunukasi langsung dengan warganya. Dimana warga masyarakat Kota Bandung sekarang  lebih  dimudahkan  dalam  menyampaikan  saran, aduan,keluhan dan mendapatkan informasi langsung yang akurat dari Pemerintah Kota Bandung. Hal ini ditegaskan  oleh Sekmat Kecamatan Bojongloa Kidul yaitu : “ Sesuai dengan Icon Kota Bandung Smart City jadi keberadaan media sosial bagi kami sangat membantu dalam menunjang pekerjaan. ”
Di era  Reformasi ini dengan perkembangan teknologi yang cepat pemerintah  mempunyai kewajiban  untuk menyampaikan  informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui khususnya informasi tentang  kebijakan pemerintah yang menyangkut kehidupat hajat orang  banyak. Informasi mengenai kebijakan pemerintah merupakan hal yang sangat penting  dalam bidang  politik, ekonomi dan sosial. Informasi tersebut menjadi semakin penting, karena dalam menentukan kebijakan publik tersebut harus  dapat menyerap aspirasi masyarakat. Karena  itu kebijakan publik perlu dikomunikasikan kepada  masyarakat guna  mendapat umpan balik dari masyarakat melalui kegiatan penyebaran.
Sejak terpilihnya Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung seperti yang diutarakan oleh Lurah Kelurahan Mekarwangi :
“ Baru kali ini Walikota pegiat media sosial sebagai kontol sosial dan kami melihat media sosial ini memiliki memiliki banyak sisi positif sehingga kami merasa diawasi langsung oleh masyarkat jadi ada interaksi langsung oleh atasan Pak Walikota untuk semua aparat melek IT atau teknologi .”
Kemudian perintah Walikota akan melek teknologi ini diperkuat statemen Sekmat Bojongloa Kidul yaitu :
“ Secara umum  Pak Walikota Ridwan Kamil memerintahkan kepada semua pegawai agar menggunakan media sosial ini
untuk  meyampaikan informasi atau menyerap informasi dari  publik. Suatu keniscayaan lompatan-lompatan  besar  teknologi semakin  terjadi dengan  Icon  Kota Bandung Smart City sudah barang tentu teknologi didalamnya dan sudah barang tentu informasi-informasi, pelayanan-pelayanan  publik berbasis teknologi dan diwajibkan setiap kecamatan harus mempunyai akun media sosial. ”
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik telah memasuki era keterbukaan informasi sehingga   implentasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui media    sosial seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Media sosial sendiri sangat efektif untuk mendukung Peraturan Daerah Keterbukaan Publik  Kota Bandung, bagus sekali karena kecepatan dan keefektifannya   tidak terbelit-belit ada edukasi terlebih dahulu yaitu pemahaman kaitannya di saring  dulu sebelum  dishare, tegas informan dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung. Hal senada disampaikan oleh informan yang berasal dari Dinas Sosial Kota Bandung yaitu: Pertama untuk memotong    jalur    birokrasi yang    panjang, kalau    hierarki yang    ada kan prosesnya lama masyarakat harus ke Kelurahan, kemudia ke Kecamatan lalu ke Dinas terkait baru sampai ke Walikota. Dengan adanya media sosial  bisa langsung menyampaikan bahkan bisa langsung teratasi.
Dalam kehidupan sehari-hari seseorang  tidak bisa menyampaikan pendapat secara terbuka karena satu dan lain hal, maka jika tidak menggunakan media  sosial. Media  sosial mempersilahkan penggunanya untuk menulis apa saja yang diinginkan dan bebas mengomentari apapun yang  ditulis atau disajikan  orang  lain. Ini berarti  komunikasi terjalin  dua arah komunikasi ini kemudian menciptakan komunitas dengan cepat karena ada ketertarikan yang sama akan suatu hal.
Media sosial mengajak siapa saja yang  tertarik untuk berkomunikasi dengan  memberi  kontribusi dan feedback secara terbuka,  memberi  komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Keluh kesah yang  disampaikan publik dalam media sosial seharusnya dapat dijadikan oleh pemerintah  sebagai tolak  ukur  keberhasilan dalam pengambilan  kebijakan. Keluh kesah ini adalah persepsi publik. Persepsi publik yang  tersebar dalam media sosial kemudian akan menimbulkan opini publik. Seandainyapun pemerintah menganggap itu sebagai kritik, ada baiknya dianggap sebagai kritik yang membangun. Opini publik yang  berkembang dalam media sosial merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah.

## Faktor-Faktor Dalam Media Sosial Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung
Implementasi kebijakan sesungguhnya  bukan sekedar berhubungan dengan penerjemahan pernyataan kebijakan (policy  statement) kedalam aksi kebijakan (policy  action).  Dalam Aktifitas implementasi terdapat berbagai faktor-faktor yang akan mempengaruhi  terlaksananya kegiatan atau  kebijakan tersebut. Secara  umum faktor-faktor yang  mempengaruhi implementasi telah banyak  dikemukakan  oleh  para ahli kebijakan. Model  implementasi kebijakan menurut pandangan Edward III  (1980)  dipengaruhi empat variabel, yakni; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan kemudian struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.
1. Komunikasi. Implemetasi kebijakan publik agar  dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar  implementor mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas.      Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus    diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group)  sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan  dan  sasaran  suatu  kebijakan  tidak  jelas,  tidak memberikan pemahaman atau bahkan tujuan dan sasaran kebijakan
tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran yang bersangkutan.
2. Sumberdaya. Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang  oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun  sudah dikomunikasikan  secara  jelas dan konsisten,  tetapi apabila  implementor  kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif  dan efisien.
3. Disposisi. Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdik dan sifat demokratis. Implementor  baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
4. Struktur birokrasi. Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya.
Informan dari unsur Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung mengatakan beberapa hal yang  merupakan pengaruh dari Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung yaitu : Dana, Sumber Daya Manusia, Kemauan politis kaitannya dengan elektronik government.
Ketiga hal tersebut besar pengaruhnya terhadap implementasi kebijakan apabila  keberadaan Media Sosial tidak dibarengi dengan hal tersebut maka sudah barang tentu keberadaanya di angggap menjadi hal yang biasa saja yang tidak  membawa dampak  perubahan,  terkadang  ketika pemanfaatan Media Sosial ini ada tidak dibarengi dengan dana yang cukup akan menjadi hal yang sia-sia juga kita tahu bahwa keberadaan media sosial diera kemajuan teknologi
ini harus dibarengi dengan jaringan-jaringan Wifi yang  memadai sehingga nantinya  media  sosial ini bisa dijadikan alat warga  masyarakat untuk berkomunikasi, menerima  informasi bahkan memberikan saran dan masukan untuk pemerintah. Sehingga wajib bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang cukup. Tidak hanya itu saja, keberadaan media sosial juga harus dibarengi pula oleh kemampuan Sumber Daya Manusia yang  kompeten sehingga dalam pemanfatannyapun para pegawai bisa mengoperasikan dengan baik. Kebijakan Pemerintah diera media sosial ini adalah untuk memotong jarak hierarki agar apa yang Pemerintah Kota Bandung  informasikan kepada masyarakat bisa diterima dengan baik dan utuh.
Hal yang lain diutarakan oleh Lurah Kelurahan Mekarwangi yaitu :
“ Pemerintah Kota Bandung tidak merasa terganggu dengan keberadaan akun-akun media  sosial yang  berkomentar baik yang  positif  maupun yang negatif karena itu  merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik. Sosialisasi Pak Walikota Ridwan Kamil ditekankan pada semua aspek sehingga tidak dibatasi. ”
Kemudian  lebih  lanjut  diutarakan  oleh Sekmat Kecamatan Bojongloa Kidul yaitu:
“ Sesuai dengan tupoksi kita tidak  merasa terganggu malah itu suatu kemudahan bagi kita dan kritik  masukan kepada kami, kritikan  itu merupakan suatu masukan yang sangat berarti untuk terus meningkatkan kinerja dan  malah kita  senang  akan  masukan-masukan atau kritikan dari masy arakat.”
Lebih lanjut Staff dari Dinas Sosial Kota Bandung mengatakan :
“ Selama  ini  Dinas  Sosial  merasa  terbantu  dengan  adanya  laporan- laporan  masyarakat melalui media sosial kalaupun  ada komentar- komentar   warga yang negatif   malah   menjadi   bahan   intropeksi tersendiri untuk  Dinas Sosial untuk  meningkatkan kinerja pelayanan. ” Dari ketiga pernyataan di atas terungkap bahwa  keberadaan media sosial menjadi penting dalam interaksi sosial dengan adanya komentar yang beragam dengan akun-akun yang dimiliki warga masyarakat baik itu akun yang asli maupun yang palsu tidak mengganggu akan jalannya roda Pemerintahan di Kota Bandung. Dalam beberapa hal justru pemerintah merasa sangat terbantu dengan keberagaman komentar baik
yang sifatnya posistif maupun negatif karena itu semua menjadi bahan masukan dan evaluasi tersendiri oleh  pemerintah agar  nantinya dalam membuat sebuah kebijakan pemerintah Kota Bandung  mampu menghasilkan kebijakan yang  mampu  mengatasi sebuah  permasalahan itu semua  didapat dari masukan dan komentar  warga  masyarakat melalui media  sosial. Dengan demikian  keberadaan media  sosial ini sangat mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.
Keberadaan media sosial telah banyak membawa pengaruh terhadap cara seseorang berkomunikasi hal ini bukan saja  terjadi pada  level individu namun juga  pada level lembaga  pemerintah. Di beberapa Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Bandung  telah memiliki akun di beberapa media sosial seperti Facebook, Twitter dan Youtube. Mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh   pemerintah seperti penggunaan internet yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan kebutuhan  penduduk, bisnis dan kegiatan  lainnya. Melalui internet layanan publik Pemerintah Kota Bandung sedianya bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Publik membentuk  dan menentukan jenis layanan apa yang akan diakses dan digunakan. Kondisi ini seakan mendapat dukungan dari fitur  teknologi dan informasi media baru dengan fitur layanan interaktif melalui situs media sosial seperti Facebook atau Twitter alhasil internet dan media  sosial menjadi kekuatan baru yang patut diperhitungkan dan telah mengubah dunia layanan publik secara  signifikan (Hidayat, 2011: 34).
Media  sosial keberadaannya dianggap sangat membantu dalam implementasi kebijakan informasi keterbukaan publik namun
keberadaanya harus di topang  pula oleh Sumber Daya Manusia dan Sarana  prasarana yang memadai sehingga nantinya  tidak menghambat dalam  implementasi kebijakan  keterbukaan  informasi publik.  Hal ini ditegaskan oleh Sekmat Kecamatan Bojongloa    Kidul yaitu:
Hambatannya digambarkan dengan hambatan teknis dan non teknis, ada pegawai yang sudah tua yang belum melek teknologi dan keberadaan wifi sendiri yang masih terbatas.
Effendi (2000) dan Darwin (1999) bahwa ada kebijakan yang  mudah diimplementasikan, tetapi ada pula yang sulit diimplementasikan, oleh Darwin
(1999) ditegaskan "karena itu, salah satu hal yang  penting  dalam studi implementasi adalah  bagaimana  mengenali tingkat kesulitan  suatu kebijakan untuk diimplementasikan, dan bagaimana agar kebijakan tersebut dapat lebih terimplementasi". Pertanyaan yang  sama ditegaskan pula oleh Edward II (1980:2) yakni "what  are the preconditions for successful policy implementation?". Prakondisi-prakondisi yang  dimaksud dapat berupa hambatan/kesulitan ataupun    pendorong agar
kebijakan dapat diimplementasikan.
Lebih lanjut, Darwin (1999) menyatakan bahwa ada 5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu :
 Sifat kepentingan yang dipengaruhi
Dalam proses  implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau  masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu diuntungkan (gainer), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru  merugikan kelompok lain (looser) (Agus Dwiyanto, 2000). Implikasinya, masalah yang  muncul kemudian berasal dari       orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan complain, bahkan benturan fisik bisa  saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian pula sebaliknya.

##  Kejelasan manfaat
Dalam konteks pemerintahan yang amanah, berarti pemerintah haruslah menyelesaikan persoalan-persoalan walaupun  tidak bisa dikatakan seluruh persoalan, karena  keterbatasan diri pemerintah sendiri, untuk kemudian memberdayakan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang  muncul dalam masyarakat, dimana upaya  intervensi pemerintah haruslah bermanfaat bagi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau
tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu yang  tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementas, sebaliknya bila tidak bermanfaat maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

##  Perubahan perilaku yang dibutuhkan
Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau  masyarakat melakukan sesuatu dengan  pola implementasi  kebijakan  terdahulu. Ketika satu kebijakan baru  diimplementasikan,  terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat  dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan  resistensi  dari  kelompok  sasaran. Masalahnya,  lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau  banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku  kelompok sasaran atau masyarakat. Oleh Darwin (1999) menyatakan bahwa : Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak  bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun.

##  Aparat pelaksana
Aparat pelaksana atau implementor   merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan.  Komitmen untuk  berperilaku  sesuai  tujuan  kebijakan penting  dimiliki oleh aparat pelaksana. Oleh Darwin (1999) mengatakan bahwa dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang  jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat
mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang   berlawanan dengan  tujuan publik  tersebut. Selain  itu,  masyarakat perlu  diberdayakan agar  lebih kritis dalam menyikapi perilaku aparat yang menyimpang, pilihan proram merupakan upaya  mengimplementasikan kebijakan in-built mekanisme yang  menjamin  transparasi dan pengawasan, hal ini penting untuk  mengarahkan perilaku aparat. Selain  itu,  kualitas aparat dalam melaksanakan proses impementasi pun menjadi kendala yang  sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan   keterampilan khusus. Dengan demikian   memberikan indikasi bahwa aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit  tidaknya implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.

##  Dukungan sumber daya
Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta    prasarana    lainnya. Kesulitan    untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang  disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam  implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.
Korelasi Media Sosial dan Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Bandung
Di era globalisasi saat ini kita dapat melihat bagaimana sektor teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran yang  begitu besar di setiap negara. Kehadiran teknologi telah membuat hilangnya sekat penghalang untuk berkomunikasi dan  mencari  informasi. Setiap  instansi pemerintahan  kini telah memiliki website resmi dalam upaya keterbukaan informasi kepada publik.
Informasi-informasi yang  disampaikan dalam website resmi akan selalu diupdate oleh setiap instansi yang bersangkutan. Hal ini mempermudahkan masyarakat dalam pencarian informasi publik yang  dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor instansi tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk wujud dari electronic  government (e-government). Kehadiran e-government mampu memberikan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Pemerintah dengan penyampaian informasi di blog resmi juga menyediakan ruang pengaduan atas keluhan  publik. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mereka  di ruang yang  telah disediakan. Pengaduan dari masyarakat  dapat membuat pemerintah berpikir  dalam pengambilan  kebijakan yang  lebih baik atas keluhan yang disampaikan. Namun, instansi pemerintahan biasanya akan lebih menanggapi pengaduan dari masyarakat apabila pengaduan tersebut telah sampai di media cetak seperti koran melalui „ surat pembaca ‟ .
Kesusahan dan  kemudahan  masyarakat  dalam  mendapat  informasi terbagi kedalam dua zaman yaitu zaman  dimana  belum ada  media  sosial dan zaman    dimana    sudah ada    media sosial. Hal ini diutarakan oleh Lurah Kelurahan Mekarwangi yaitu:
“ Biasa kami dibantu oleh tokoh  masyarakat formal RT, RW melalui forum pertemuan  di Kelurahan atau namanya  rapat koordinasi RT,RW,  Karang Taruna dan melalui non formal yaitu tokoh agama, tokoh pemuda dengan pertemuan tersebut kami dapat menyampaikan sosialisasi program kerja itu dulu dan sekarang masih dijalank an.”
Lebih lanjut Sekmat Bojongloa Kidul mengatakan bahwa :
“ Jadi masyarakat dengan   adanya   media sosial dimudahkan   dalam menerima  informasi dari pemerintah, kalau dulu masyarakat dalam menerima informasi kita masih manual dengan  membuat surat kemudian disampaikan kepada RT,RW lalu disampaikan kepada masyarakat melalui mesjid-mesjid  atau  ditempel  di  papan-papan  informasi yang  ada  disetiap RT dan RW .”
Perkembangan dan terobosan dalam dunia komunikasi yang  terus berkembang  ini telah menciptakan pengaruh yang sangat besar bagi perkembangan sosial dan peradaban manusia. Keberadaan situs-situs jejaring
sosial menimbulkan pengaruh yang  berbeda-beda terhadap penggunanya. Ada efek positif, ada  pula efek negatifnya. Tinggal bagaimana  pengguna  jejaring sosial memanfaatkan dan mengelola kebutuhannya terhadap jejaring sosial ini. Sisi positifnya yaitu Informasi yang up to date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa  menikmati informasi tersebut. Ini sangatlah bermanfaat bagi kita sebagai manusia yang hidup di era digital seperti sekarang ini. Cakrawala dunia serasa berada  dalam sentuhan jari kita. Menurut Iriantara  (2016 : 3). Karena kemudahan menyebarluaskan  pesan, maka  pesan-pesan di media sosial, sekalipun tidak mengandung  kebenaran dan cepat menyebar. Sharing  menjadi lebih mudah dan praktis dibanding menyaring pesan terlebih dahulu. Orang tidak sempat berpikir atau menelaah isi pesan yang disebarkannya.
Media sebagai  pilar kekuatan keempat (the fourth  of  power) dalam suatu negara, tetapi juga sebagai lokomotif perubahan yang penting. Fenomena ini kian mendapatkan legitimasi, terutama pasca revolusi teknologi komunikasi dan informasi (information and communication technology – ICT). Dalam kurun waktu yang    terbilang cepat, media massa telah mengubah pola kehidupan masyarakat secara signifikan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat semakin memberikan angin segar kepada media untuk menyebarluaskan informasi dengan mengikuti sudut pandangnya.
Kemajuan akses informasi web melalui media sosial adalah  proses saluran informasi yang diselipkan di tengah eksistensi publik di dunia  maya. Kemajuan dalam ICT disini  juga menciptakan ruang publik  seluas-luasnya dalam menjalin kedekatan media  dengan publiknya. Fanatisme masyarakat terhadap media  sosial dan perangkat digital komunikasi seperti gadget yang mampu menjadikan pola hidup yang dinvidual dimanfaatkan oleh media massa untuk “ membrainwash ” publik dengan frame informasi yang dibentuk.
Kepercayaan akan informasi di media sosial saat ini lebih diyakini oleh para pengguna media sosial termasuk dalam hal kepentingan komersil. Proses
komunikasi seperti sudah  tidak mengenal adanya noise  karena  kemudahan akses informasi tidak lagi kembali pada perangkat lama yang  non efisiensi. Perkembangan gadget yang  semakin merebak dan semakin efisien seperti perangkat mobile membuat media memutar kembali otak untuk mentrasformasikan  trend penyaluran  pesan  dengan  menggunakan ICT  sebagai medianya. Artinya bahwa di era  kemajuan teknoligi yang  berkembang  sangat pesat masyarakat dimudahkan  dalam mendapatkan  informasi yang akurat dari Pemerintah.

## Kesimpulan
Sebagai sarana  komunikasi publik, media  sosial berperan dalam optimalisasi pengawasan  publik  terutama terkait dengan kebijakan dan implementasi  pembangunan  dimana setiap anggota  masyarakat berhak untuk mengetahui dan berpartisipasi dalam mengkritisi berbagai kebijakan publik dan implementasi pembangunan yang  dianggap tidak relevan atau merugikan kepentingan masyarakat luas.
Secara  umum, seluruh informan dan masyarakat merasakan bahwa kebijakan pemerintah Kota Bandung  dalam pemanfaatan media sosial untuk sarana komunikasi publik sangat efektif    dan memiliki pengaruh positif terhadap pelayanan publik, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh  masyarakat dapat tersosialisasikan  dengan cepat. Selain  itu,  masyarakat luas melalui media-media sosial yang dikelola oleh Pemerintah Kota Bandung memiliki kontribusi positif  dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam keterbukaan informasi publik di Kota Bandung.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar- Dasar Kebijakan Publik. Bandung : CV. Alfabeta Alfatih, Andy. 2010. Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat,
Bandung: UNPAD Press.
Arista, Dessy.  2015. Transparansi Informasi Situs Web pemerintah  daerah  di Sulawesi Selatan  Sebagai Implementasi Keterbukaan  Informasi  Publik.
Unhas.

## Badri, Muhammad, 2011. Komunikasi Pemasaran UMKM di Era Media Sosial
Corporate, and Marketing Communication. Jakarta : Pusat Studi Komunikasi Bisnis PPC UMB.
Brogan, Chris. 2010. Social Media 101: Tactics and Tips to Develop Your
Business Online. John Wiley & Sons.
Keban, Jeremias T.  2008. Enam  Dimensi Strategis Administrasi Publik:
Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
Nasution. 1996. Metodologi Penelitian  Naturalistik Kualitatif, Bandung  :
Penerbit Tarsito.
Putrie, Intantya Purwoko. 2015. Strategi Komunikasi Hubungan Masyarakat dan  Keterbukaan Informasi Publik (Studi  Deskriptif  Kualitatif  Kegiatan Humas PT PLN Persero dalam Implementasi Undang – Undang No. 14
Tahun 2008. Digilib.uin-suka.ac.id

## Rahadian,   Adinda Permatasari, 2011, Analisis Implementasi Kebijakan
Tentang Keterbukaan Informasi Publik  Studi Kasus Pada Kementrian Pertanian, Stiami.ac.id: Vol V No. 1 Maret 2013
Satiaman, Agus, 2013. Implementasi Kebijakan   Keterbukaan   Informasi
Publik ” (Analisis Kritis  Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintahan Kota Bandung  Kepada Warga Kota. Jurnal Kajian Komunikasi, Vol 1 No 2 Desember 2013.

## SUMBER PERATURAN/PERUNDANG-UNDANGAN
Peraturan Walikota Bandung No. 1352 Tahun 2014 pasal 6 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi  dan  Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandung
Undang – Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah