## ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLIGIS ATAS AHLI WARIS BEDA AGAMA
Ahmad  Furqan Darajat
Email: darajatfurqan@gmail.com Humam Balya Email: humambalya@gmail.com

## Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Mataram Nusa Tenggara Barat

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  rumusan  masalah  :  Bagaimana pertimbangan  Hukum  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No.  16  K/AG/2010.?; Bagaimana Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam ? Data penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka dan studi dokumen. Selanjutnya data tersebut  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  pola  fikir deduktif  yakni  menjelaskan  secara  umum  selanjutnya  penulis  menganalisis  tentang dasar-dasar hukum dan aturan-aturan tentang pembagian harta waris dalam kawin beda agama.
Majelis  hakim  Mahkamah  Agung  menggunakan  pendapat  seorang  ulama’  Yusuf  al- Qarad }awi  sebagai  dasar  dalam  memutus  perkara  ini,  dalam  pendapatnya  Yusul  al- Qarad{awi memperbolehkan seorang muslim mendapatkan harta waris dari non muslim, serta majelis hakim menimbang lamanya masa perkawinan antara pewaris dan tergugat selama 18 tahun.
Hasil  analisis  menyebutkan  bahwa  majelis  hakim  mahkamah  agung  menggunakan pendapat  Yusuf  al-Qarad}awi  yang  memperbolehkannya  seorang  muslim  mendapatkan waris dari non muslim, akan tetapi majlis hakim mahkamah agung sebaliknya, memberi waris  kepada  non  muslim  dan  itu  tidak  sesuai  dengan  syariat  Islam.  Jadi, sangatlahtidaktepatjikamajelis hakim mahkamah agung menggunakan pendapat tersebut sebagai dasar pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  diharapkan  agar  pemerintah  memberikan  aturan  yang  jelas tentang  hukum  kewarisan,  agar  di  lain  waktu  tidak  terjadi  salah  penafsiran dalam menetapkan  hukum,  dan  diharapkan  kepada  para  penegak  hukum  lebih  cermat  dan  lebih berhati-hati dalam menetapkan hukum, supaya tidak terjadi pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia.
Kata kunci : analisis yuridis, analisis sosiologis, ahli waris

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Manusia  merupakan  makhluk  ciptaan  Allah  SWT  yang  paling  sempurna  dan yang  paling  mulia.  Manusia  sebagai  makhluk  paling  sempurna  diberikan  akal  oleh Allah,  Tuhan  Yang  Maha  Kuasa  agar  digunakan  dengan  sebaik-baiknya.  Manusia juga  merupakan  makhluk  sosial  yang  selalu  ingin  berinteraksi  dengan  sesamanya sehingga terjadilah suatu kelompok masyarakat, suku, bangsa, dan negara. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan berbagai macam suku dan agama.
Pengadilan  Agama  merupakan  suatu  lembaga  peradilan  di  lingkungan Peradilan  Agama  yang  berlokasi  di  Kota  atau  Kabupaten.  Sebagai  Pengadilan Tingkat  Pertama,  Pengadilan  Agama  memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara-perkara  antara  orang-orang  yang beragama Islam di bidang perdata.
Pengadilan  Agama  dibentuk  melalui  Undang-Undang,  dengan  daerah  hukum meliputi  wilayah  Kota  atau  Kabupaten.  Susunan  Pengadilan  Agama  terdiri  dari Pimpinan  (Ketua  PA  dan  Wakil  Ketua  PA),  Hakim  Anggota,  Panitera,  Sekretaris, dan Juru Sita.
Roihan  A.  Rosyid  menjelaskan  bahwa  Pengadilan  Agama  adalah  Peradilan Negara  yang  sah,  yakni  peradilan  Islam  di  Indonesia,  yang  diberi  wewenang  oleh negara untuk mengatur perundang-undangan, yang menegakkan hukum Islam dalam batas-batas kekuasaannya pada jenis perkara perdata tertentu dari perdata Islam, bagi masyarakat di Indonesia. 1
Pengadilan Agama adalah salah satu dari Peradilan Negara Indonesia yang sah yang  bersifat  peradilan  khusus,  yang  berwenang  dalam  jenis  perkara  Perdata  Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia. Perkara warisan merupakan salah satu perkara  perdata  Islam  yang  menjadi  wewenang  Pengadilan  Agama  selain  masalah perkawinan, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, s{adaqah dan ekonomi syariah. Maka umat Islam yang menyelesaikan perkara kewarisan di Pengadilan Agama, di samping telah melaksanakan ibadah juga melaksanakan aturan Allah SWT, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang ditetapkan Negara. 2
1 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama , (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),
2 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Rajawali Pres, 2001), 4.
Untuk  melaksanakan  tugas  pokoknya  (menerima,  memeriksa,  dan  mengadili serta  menyelesaikan  perkara)  dan  fungsinya  (menegakkan  hukum  dan  keadilan), maka  Peradilan  Agama  dahulunya  menggunakan  acara  yang  terserak-serak  dalam berbagai  peraturan  perundang-undangan,  bahkan  juga  acara  dalam  hukum  tidak tertulis yang menjadi dasar para Hakim (hukum Islam yang belum dibukukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan). Namun, setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1989,  maka  hukum  acara  Peradilan  Agama  menjadi  konkrit. 3 Dimana  undang- undang  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  telah  2  kali  mengalami perubahan  yaitu  undang-undang  No.  3  Tahun  2006  berikut  penjelasannya,  dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009.
Dengan  adanya  amandemen  undang-undang  tersebut,  maka  ruang  lingkup tugas  dan  wewenang  Peradilan  Agama  diperluas  sehingga  berlandaskan  Pasal  49 huruf  (i)  UU  No.  3  Tahun  2006  Pengadilan  Agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara oarang- orang  yang  beragama  Islam,  diantaranya  dalam  bidang  ekonomi  syariah  yang meliputi :
1. Bank Syariah
2. Asuransi Syariah
3. Reasuransi Syariah
4. Reksadana Syariah
5. Obligasi Syariah dan surat berharga berjangka menengah Syariah
6. Sekuritas Syariah
7. Pembiayaan Syariah
8. Pegadaian Syariah
9. Dana pensiun lembaga keuangan Syariah
10. Bisnis Syariah
11. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  lembaga  keuangan  dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
12. Sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah  antara  sesama  lembaga  keuangan dan  lembaga  pembiayaan  syariah  sengketa  di  bidang  ekonomi  syariah antara  orang-orang  yang  beragama  Islam,  yang  mana  akad perjanjiannya  disebutkan  dengan  tegas  bahwa  kegiatan  usaha  yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
3 Roihan A. Rosyid, Hukum Acara Peradilan Agama... 21
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan  dari  latar  belakang  di  atas,  terdapat  beberapa  masalah  dalam penelitian  ini.  Adapun  masalah-masalah  tersebut  dapat  diidentifikasikan  sebagai berikut:
1. Penyelesaian perkara waris non muslim
2. Perundang-Undangan dalam hal waris di Indonesia
3. Dasar hukum hakim dalam perkara non muslim
Agar  pembahasan  lebih  terfokus,  maka  diperlukan  batasan  masalah  dalam penelitian. Penelitian penulis ini terbatas pada:
1. Pertimbangan Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16K/AG/2010.
2. Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung dengan Hukum Islam.
3. Waris non muslim
Waris non muslim adalah waris mewarisi yang mana orang-orang yang berperkara waris  bukan  orang  Islam  akan  tetapi  mereka  yang  berpegang  teguh  pada  kitab Taurat yaitu agama Nabi Musa As, atau mereka yang berpegang teguh pada kitab Injil agama Nabi Isa As. atau banyak pula yang menyebut sebagai agama samawi atau  agama  yang  diturunkan  langsung  dari  langit 10 ,  yang  mana  dalam  kasus  di sini non muslim tersebut beragama Katholik / Nasrani.
4. Pengadilan Agama Makassar
Pengadilan  Agama  adalah  suatu  lembaga  kekuasaan  negara  yang  bertugas  untuk menerima,  memeriksa,  mengadili,  memutus  dan  menyelesaikan  perkara-perkara tertentu  pada  tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang  beragama  Islam. 11 Yang mana, Pengadilan Agama Makassar dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan waris non muslim.
5. Mahkamah Agung
Putusan Mahkamah Agung No : 16K/AG/2010 adalah penatapan pembagian harta waris dalam perkawinan beda agama

## C. Metode Penelitian
Penelitian  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  (legal  research).  Metode penelitian  hukum  berpijak  pada hakikat ilmu  hukum  yang  objeknya  adalah  norma. Penelitian  hukum  adalah  meniliti  norma  hukum  sehingga  penelitian  hukum  ini  bersifat normatif atau disebut juga yuridis normatif. Esensi norma adalah memberi pedoman bagi orang untuk berperilaku agar tata hidup menjadi tertib. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan Penelitian ini, adalah sebagai berikut:

## 1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:
DePenelitian  pertimbangan  Hukum  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 16K/AG/2010.

## 2. Sumber data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kajian pustaka dalam mengumpulkan data,  oleh  karena  itu  data  yang  diperoleh  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  yang  di  maksud  oleh  penulis  adalah Putusan Mahkamah  Agung  No. 16K/AG/2010.
Data  sekunder  dalam  penilitian  ini  adalah  pustaka  yang  berisikan  informasi tentang  bahan  hukum  primer.  Bahan  hukum  sekunder  mencakup  segala  literatur, jurnal,  makalah yang berkaitan dengan hukum  Islam  dan hukum  perdata khususnya yang berhubungan dengan hukum wasiat w ā jibah dalam kewarisan, diantaranya:
1) KHI tentang waris (pasal 171)
2) Undang-undang no 3 tahun 2006 dan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
3) M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  Dan  Acara Peradilan  Agama Jurnal  Badilag.net‚  perlakuan  waris  islam non  muslim  ‛  oleh:  Lanka asmar,S.H.i, M.H.

## HUKUM KEWARISAN
A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam
Kata  waris  berasal  dari  bahasa  Arab  yaitu  warasa  -  yurisu  -  warisan  yang berarti  berpindahnya  harta  seseorang  kepada  seseorang  setelah  meninggal  dunia. Adapun  dalam  al-Quran  ditemukan  banyak  kata  warasa  yang  berarti  menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan al - miras  menurut  istilah  ulama’  ialah  berpindahnya  hak  kepemilikan  dari  orang  yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.
Penggunaan  kata  hukum  awalnya  mengandung  arti  seperangkat  aturan  yang mengikat  dan  menggunakan  kata  Islam  dibelakang  mengandung  arti  dasar  hukum yang  menjadi  rujukan,  dengan  demikian  dengan  segala  titik  lemahnya,  hukum kewarisan  Islam  dapat  diartikan  dengan  seperangkat  peraturan  tertulis  berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari  yang  telah  mati  kepada  yang  masih  hidup,  yang  diakui  dan  diyakini  berlaku
mengikat  untuk  semua  yang  beragama  Islam. 2 Dalam  kompilasi  hukum  Islam dijelaskan  pula  mengenai  pemindahan  hak  pemilikan  harta  peninggalan  (tirkah) pewaris,  dan  menentukan  siapa  saja  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan  masing- masing bagiannya.

## B. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam
Kewarisan  Islam  memiliki  sumber-sumber  hukum  yang  menjadi  dalil  atau dasar  sebagai  penguat  hukum  kewarisan  tersebut.  Diantara  sumber-sumber  hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut:
1. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur’an.
2. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
3. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma’ dan ijtihad para ulama’.
Garis  hukum  kewarisan  pada  ayat  diatas  (Q.S  al-Nisa  :  7)  adalah  sebagai berikut:
a. Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
b. Bagi aqrabun (keluarga  dekat)  laki-laki  ada  bagian  warisan  dari  harta peninggalan aqrabu>n (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
c. Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
d. Bagi  aqrabu >n (keluarga  dekat)  perempuan  ada  bagian  warisan  dari  harta peninggalan aqrabu>n (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
e. Ahli  waris  itu  ada  yang  menerima  warisan  sedikit,  dan  ada  pula  yang  banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah SWT.
Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat al-Nisa <’ ini masih bersifat Universal,  walaupun  ini  ayat  pertama  yang  menyebut-nyebut  adanya  harta peninggalan.  Harta  peninggalan  disebut  dalam  ayat  ini  dengan  sebutan ma>taraka . Sesuai  dengan  sistem  ilmu  hukum  pada  umumnya,  dimana ditemui  perincian nantinya  maka  perincian  yang  khusus  itulah  yang  mudah memperlakukannya  dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan. 4
Kemudian dalam ayat selanjutnya surat al-Nisa >ayat 8 : Artinya:
4 Ibid. Hal. 9
”dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” 5
Q.S. an- nisa’ ayat 11 :
Artinya:
“Allah  mensyariatkan  (mewajibkan)  kepadamu  tentang  (pembagian  warisan  untuk) anak-anakmu,  (yaitu)  bagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan  dua  orang  anak perempuan.-  Dan  jika  anak  itu  semua  perempuan  yang  berjumlah  lebih  dari  dua, maka  bagian  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Jika  dia  (anak perempuan)  itu  seorang  saja,  maka  dia  memperoleh  setengah  (harta  yang ditinggalkan).  Dan  untuk  kedua  ibu-bapak,  bagian  masing-  masing  seperenam  dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal ) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka  ibunya  mendapat  sepertiga.  Jika  dia  (yang  meninggal)  mempunyai  beberapa saudara , maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)  wasiat  yang  dibuatnya  atau  (dan  setelah  dibayar)  hutangnya.
(Tentang)  orang  tuamu  dan  anak-anakmu,  kamu  tidak  mengetahui  siapa  di  antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”
2. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam al-Hadist
Dasar  hukum  kewarisan  yang  kedua  yaitu  dasar  hukum  yang  terdapat  dalam hadits.  Dari  sekian  banyak  hadist  Nabi  Muhammad  SAW  yang  menjadi  landasan hukum  kewarisan  Islam,  penulis  hanya mencantumkan  beberapa  dari  hadist  Nabi, diantaranya  sebagai  berikut  Hadist  Nabi  yang  diriwayatkan  dari  Imron  bin  Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud:
Artinya:
“Dari  Umar  bin  Husain  bahwa  seorang  laki-laki  datang  kepada  Nabi  lalu  harta, meninggalkan anak dari anak bahwasanya berkata menjawab: untukmu seperenam”. Artinya:
“Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”
“Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya
5 Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an , al-Qur’an dan terjemahannya, Depag RI, 1986, 79.
TAFAQQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahawl as Syahsiyah
sendiri,  begitu  juga  walaupun  korban  itu  adalah  orang  tuanya  atau  anaknya  sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”. 6

## 3. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama
Ijtihad  adalah  menyelidiki  dalil-dalil  hukum  dari  sumbernya  yang resmi  yaitu Al-Qur’an  dan  hadist  kemudian  menarik  garis  hukum  dari  padanya  dalam  suatu masalah  tertentu,  misalnya  berijtihad  dari  Al-  Qur’an  kemudian  mengalirkan  garis- garis  hukum  kewarisan  Islam  dari  padanya. 7 Dalam  definisi  lainnya,  ijtihad  yaitu pemikiran para sahabat atau ulama’ yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan.  Yang  dimaksud  disini  ijtihad  dalam  menerapkan  hukum,  bukan  untuk mengubah  pemahaman  atau  ketentuan  yang  telah  ada.  Meskipun  al-Qur’an  dan Hadist  telah  memberi  ketentuan  terperinci  tentang  pembagian  harta  warisan,  tetapi dalam  beberapa  hal  masih  diperlukan  adanya  ijtihad,  yaitu  terhadap  hal-hal  yang tidak  ditentukan  dalam  kedua  sumber  hukum  tersebut.  Misalnya  mengenai  bagian warisan  bagi  orang  banci  atau  dalam  ilmu  faraidh  disebut khuntha >,  harta  warisan yang  tidak  habis  terbagi  kepada  siapa  sisanya  diberikan,  bagian  ibu  apabila  hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.

## C. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam
Sebagai  sumber  hukum  agama  yang  utamanya  bersumber  dari  wahyu  Allah SWT  yang  disampaikan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW,  hukum  kewarisan  Islam mengandung  berbagai  asas  yang  dalam  beberapa  hal  berlaku  pula  dalam  hukum kewarisan  yang  bersumber  dari  akal  manusia.  Disamping  itu,  hukum  kewarisan Islam  juga  mempunyai  corak  tersendiri  yang  membedakannya  dengan  hukum kewarisan  lain.  Berbagai  asas  hukum  ini  memperlihatkan  bentuk  karakteristik  dari hukum  kewarisan  Islam  itu.  Adapun  mengenai  prinsip-prinsip  kewarisan  Islam yaitu: 8
Prinsip  ijbari,  yaitu  bahwa  peralihan  harta  seseorang  yang  telah  meninggal dunia  kepada  yang  masih  hidup  berlaku  dengan  sendirinya.  Pewaris  harus
6 Al-imam  Abu  Abdillah  Muhammad  ibn  Ismail  al-Mugirah  ibn  Bardzibahal-Bukhari S  a  h  i  h  a  l  - Bukhari , Juz 4, (Beirut Lebanon: Dar al- Fikr, 1410/1990 M), 194,. Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, Subul as - Salam Sarh Bulugh - al - Maram Min Jami Adillat al - Ahkam, Juz 3, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960M), 98.
7 M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam , (Jakarta: Ind Hilco, 1984), 8.
8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana, 2008), 13.
memberikan  2/3  tirkahnya  kepada  ahli  waris,  sedangkan  1/3  lainnya  pewaris  dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendakinya yang disebut sebagai taqarrub.
Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua  belah  pihak  garis  kekerabatan,  atau  dengan  kata  lain  jenis  kelamin  bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat An  -  Nisa <’  ayat  7,  11,  12  dan  176  yang  tegas  mengatakan  bahwa  hak  kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis  keturunan  ibunya.  Atas  dasar  tersebut  maka  peralihan  harta  pewaris  yang dianggap  memenuhi  rasa  keadilan  adalah  memberikan  harta  pewaris  kepada keluarganya  yang  paling  dekat.  Keluarga  pewaris  yang  paling  dekat  hubungan kekerabatannya  dengan  pewaris,  tanpa  mengkesampingkan  suami  atau  istri  yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.
Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam  ketentuan  bahwa  setiap  insan  sebagai  pribadi  mempunyai  kemampuan  untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.
Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan  antara  yang  diperoleh  dengan  keperluan  dan  kegunaan.  Atas  dasar pengertian  tersebut,  terlihat  prinsip  keadilan  dalam  pembagian  harta  warisan  dalam hukum  Islam.  Secara  mendasar  dapat  dikatakan  bahwa  perbedaan  gender  tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

## WARIS BEDA AGAMA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

## NOMOR: 16K/AG/2010

## A. Selayang Pandang Mahkamah Agung Republik Indonesia
Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  adalah  lembaga  tinggi  negara  dalam sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  merupakan  pemegang  kekuasaan  kehakiman bersama-sama  dengan  Mahkamah  Konstitusi  dan  bebas  dari  pengaruh  cabang- cabang  kekuasaan  lainnya.  Mahkamah  Agung  membawahi  badan  peradilan  dalam lingkungan  Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama,  lingkungan  Peradilan Militer, dan lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pembentukan  Mahkamah  Agung  (MA)  pada  pokoknya  memang  diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Bangsa Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam  sistem  ketatanegaraan,  yaitu  antara  lain  dengan  adanya  system  prinsip “pemisah  kekuasaan”  sebagai  pengganti  sistem  supremasi  parlemen  yang  berlaku sebelumnya. 9
Kedudukan Mahkamah Agung merupakan lembaga tinggi negara sebagaimana yang  tercantum  dalam  Ketetapan  Majelis  Permusyarawatan  Rakyat  Republik Indonesia  Nomor  III/MPR/1978  dan  merupakan  lembaga  peradilan  tertinggi  dari semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah  dan  pengaruh-pengaruh  lainnya.  Sejak  Amandemen  Ke-3  UUD  1945 kedudukan  Mahkamah  Agung  tidak  lagi  menjadi  satu-satunya  puncak  kekuasaan kehakiman,  dengan  berdirinya  Mahkamah  Konstitusi  pada  tahun  2003  puncak kekuasaan  kehakiman  menjadi  2  (dua)  yaitu,  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah Konstitusi,  namun  tidak  seperti  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi  tidak membawahi suatu badan peradilan. 10
Mahkamah Agung telah didirikan sebelum Indonesia merdeka, sejarah panjang berdirinya  Mahkamah  Agung  RI  tidak  dapat  dilepaskan  dari  masa  penjajahan  di bumi Indonesia ini. Hal ini terbukti dengan adanya kurun-kurun waktu, dimana bumi Indonesia  sebagian  waktu  dijajah  oleh  Belanda  dan  sebagaian  lagi  oleh  pemerintah Inggris dan yang terakhir oleh pemerintah Jepang.
Saat ini kekuasaan kehakiman dan ketentuannya diatur dalam UU No. 48 tahun 2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  UU  No.  8  tahun  2004  tentang  Peradilan Umum, dan UU No. 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. UU No. 48 tahun 2009 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  merupakan  induk  dan  kerangka  umum  yang meletakkan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer,  dan  peradilan  tata  usaha  negara. Sedangkan  masing-masing  peradilan  masih  diatur  dalam  undang-undang  tersendiri. Dengan  UU  No.  48  tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman  ini.  Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. 11
9 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Per data Indonesia , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 9.
10 https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=5, diakses tanggal 30 September 2017.
11 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), 19.
Adapun  wewenang  dan  fungsi  Mahkamah  Agung  menurut  undang-undang dasar 1945 adalah sebagai berikut : 12
1. Mengadili  pada  tingkat  kasasi  terhadap  putusan  yang  diberikan  pada  tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Menguji  peraturan  perundang-undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang lainnya.
3. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang kepada MA. Sedangkan  fungsi  Mahkamah  Agung  menurut  UUD  1945  ada  5,  yaitu  : 13
Pertama  adalah  fungsi  peradilan,  sebagai  pengadilan  negara  tertinggi.  Mahkamah Agung  merupakan  pengadilan  kasasi  yang  bertugas  membina  keseragaman  dalam penerapan  hukum  melalui  putusan  kasasi  dan  peninjauan  kembali  (PK),  menjaga agar semua hukum  dan  undang-undang diseluruh wilayah NKRI diterapakan secara adil, tepat dan benar.
Disamping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa  dan  memutuskan  pada  tingkat  pertama  dan  tingkat  terakhir.  Erat kaitannya  dengan  fungsi  peradilan  ialah  hak  uji  materil,  yaitu  wewenang  menguji atau  menilai  secara  materil  peraturan  perundang  di  bawah  undang-undang  tentang hal  apakah  suatu  peraturan  ditinjau  dari  isinya  (materinya)  bertentangan  dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (pasal 31 undang-undang Mahkamah Agung Nomor  14  tahun  1985).  Akan  tetapi,  dengan  dibentuknya  Mahkamah  Konstitusi, sebaiknya  diadakan  pula  pemisahan  antara  fungsi  pemeriksaan  dan  pemutusan perkara  kasasi,  sengketa  kompetensi  pengadilan,  dan  permohonan  peninjauan kembali,  dengan  pemeriksaan  dan  pemutusan  perkara,  pengujian  peraturan perundang-undangan.
Dengan  demikian,  dalam  Jangka  panjang  secara  tegas  kita  dapat  memisahkan antara  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  court  of  law  dan  Mahkamah  Agung  sebagai court ofjustice.
Kedua  yaitu  fungsi  pengawasan,  Mahkamah  Agung  melakukan  pengawasan tertinggi  terhadap  jalannya  peradilan  yang  dilakukan  pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asaz peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam
12 http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Agung_Indonesia, diakses tanggal 01 Oktober 2017
13 Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi , Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 135-137.
memeriksa  dan  memutuskan  perkara  (pasal  4  dan  10  undang-undang  ketentuan pokok kekuasaan nomor 14 tahun 1970).
Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim, setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan  tentang  hal-hal  yang  bersangkutan  secara  teknis,  dan  pengawasan terhadap  penasehat  hukum  yang  bersangkutan  dengan  peradilan.  (pasal  32  dan  34 UU MA nomor 14 tahun 1985).
Ketiga  yaitu  fungsi  mengatur,  Mahkamah  Agung  dapat  mengatur  lebih  lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal  yang  belum  diatur  dalam  undang-undang,  maka  Mahkamah  Agung  sebagai pelengkap  untuk  mengisi  kekurangan  atau  kekosongan  hukum.  Mahkamah  Agung dapat  membuat  peraturan  acara  sendiri  bilamana  dianggap  perlu  untuk  mencukupi hukum acara yang sudah diatur UU.
Keempat yaitu fungsi nasihat, Mahkamah Agung berhak memberikan nasihat- nasihat atau pertimbangan hukum kepada lembaga tinggi negara yang lain (pasal 37 UU MA No:14 tahun 1985). Mahkamah Agung juga berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan (pasal 25 UU No:14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
Kelima  yaitu  fungsi  administratif,  semua  badan-badan  peradilan  yang  telah diatur pasal 10 ayat (1) UU No:14 tahun1970 secara organisatoris dan adminstrative, walaupun  menurut  pasal  11  (1)  UU  No:35  tahun  1999  sudah  dialihkan  dibawah kekuasaan MA. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja kepaniteraan pengadilan (UU No:35 tahun 1999).

## B. Selayang Pandang Putusan Mahkamah Agung Nomor: 16K/AG/2010
Pewaris  selaku  Termohon  beragama  Islam  yang  meninggal  pada  tanggal  22 Mei  2008.  Pewaris  meninggalkan  seorang  Istri  selaku  Pemohon  beragama  Kristen. Mereka  menikah  pada  tanggal  1  November  1990,  diBo.E,  Kabupaten  Poso, berdasarkan  Kutipan  Akta  Perkawinan  No.  57/K.PS/XI  /1990.  Dalam  perkawinan almarhum  Termohon  dengan  Pemohon,  tidak  dikarunia  seorang  anak.  Dikarenakan Pemohon beragama Kristen, maka menurut Hukum Islam ia tidak termasuk ke dalam ahli waris Termohon. Jadi para ahli waris almarhum (Termohon) yakni :
1. Halimah  Daeng  Baji,  agama  Islam,beralamat  di  Jalan  Hati  Murah  No.16 Kelurahan Mattoangin KecamatanMariso, Makassar.
2. Dra.  Hj.  Murnihati  binti  Renreng  M.Kes,  agama  Islam  beralamat  di  Kompleks PK Blok B1 No.3, kota Makassar.
3. Dra.  Hj.  Mulyahati  binti  Renreng  M.Kes,  agama  Islam  beralamat  di  Kompleks Minasa  Indah  Blok  C  No.  10.  Kelurahan  Batangka  Luku,  Kecamatan  Somba Opu Kabupaten Gowa.
4. Djelitahati  binti  Renreng,  agama  Islam,  beralamat  dijalan  Daeng  Tata  I  No.5, Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, kota Makassar.
5. Ir.  Muhammad  Arsal  bin  Renreng,  agama  Islam,  beralamat  dijalan  Hati  Murah No. 16, Kelurahan Matoangin, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
Tergugat/Pemohon,  agama  Kristen,  beralamat  di  jalan  Hati  Murah  No.11 Kelurahan  Mattoangin,  Kecamatan  Mariso,  Makassar.  Tidak  termasuk  dalam  ahli waris.
Pada  tanggal  1  November  1990,  almarhum  Termohon,  telah  melangsungkan perkawinan  dengan  perempuan  Pemohon,  di  Bo’E  Kabupaten  Poso,  berdasarkan kutipan akta perkawinan No. 57/K.PS/XI/1990. Bahwa dalam perkawinan almarhun Termohon,  tidak  dikarunia  anak.  Pada  tanggal  22  Mei  2008,  Termohon  meninggal dunia.
Almarhum  meninggalkan  5  (lima)  orang  ahli  waris  yang  telah  di  sebut  diatas dan juga almarhum meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Pemohon, baik harta tidak bergerak maupun harta berhak lain berupa:

## 1. Harta Tidak Bergerak
Satu  unit  bangunan  rumah  permanen  beserta  tanahnya,  seluas  +216  m2  yang terletak  dijalan  Hati  Murah,  No  11,  Kelurahan  Mattoangin  Kecamatan  mariso, Makassar. Dan dua unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas 100 m2 yang terletak di jl. Manruki, Komples BTN Tabariah G 11/13.
2. Harta Bergerak
Satu  unit  sepeda  motor  jenis/merk  Honda  supra  fit,  No.  Pol.  DD 5190  KS warna merah hitam. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)yang telah diterima oleh Evie Lany.
Pertimbangan  hukum  majelis  hakim  Mahkamah  Agung.  Menimbang,  bahwa terhadap alasan-alasan dalam memori kasasi yang diajukan pemohon kasasi/tergugat, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:
Bahwa  perkawinan  pewaris  dengan  Pemohon  Kasasi  sudah  cukup  lama  yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh
hak-haknya  selaku  isteri  untuk  mendapat  bagian  dari  harta  peninggalan  berupa wasiat  wajibah  serta  bagian  harta  bersama  sebagaimana  yurisprudensi  Mahkamah Agung  dan  sesuai  rasa  keadilan.  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  putusan Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  harus  dibatalkan  dan  Mahkamah  Agung  akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:
Bahwa  persoalan  kedudukan  ahli  waris  non  muslim  sudah  banyak  dikaji  oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qaradhawi, menafsirkan bahwa orang- orang  non  Islam  yang  hidup  berdampingandengan  damai  tidak  dapat  dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara  rukun  damai  meskipun  berbeda  keyakinan,  karena  itu  patut  dan  layak pemohon  Kasasi  memperoleh  bagian  dari  harta  peninggalan  pewaris  berupa  wasiat wajibah.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  menurut  pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan kasasi dari Pemohon  Kasasi  dan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430
H yang menguatkan putusan PA Makassar Nomor:732/Pdt.G/2008/PA.Mks,  tanggal  2  Maret  2009  M.  bertepatan  dengan tanggal5 Rabiul Awal 1430 H. serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;
Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.
Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun2009, Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-UndangNo. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- Undang  No.  3  Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  No.  50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
Dari  pertimbangan  hakim  di  atas  maka  hakim  Mahkamah  Agung mememutuskan  untuk  mengabulkan  permohonan  kasasi  dari  Pemohon  Kasasi tersebut  dan  membatalkan  putusan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar  Nomor: 59/Pdt  .G/2009  /PTA.Mks,  tanggal  15  Juli  2009  M.  bertepatan  dengan  tanggal  22 Rajab  1430  H.  Yang  menguatkan  putusan  Pengadilan  Agama  Makassar  Nomor: 732/Pdt.G/2008  /PA.Mks,  tanggal  2 Maret  2009  M.  bertepatan  dengan  tanggal  5 Rabiul Awal 1430 H. Selain itu juga menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat ½  bagian  dari  harta  bersama  tersebut  di  atas  dan  1/2  bagian  lainnya  adalah merupakan  harta  warisan  yang  menjadi  hak  atau  bagian  ahli  waris  almarhum
(Termohon),  dengan  rincian  bagian  masing-masing  sebagai  berikut  dengan  pokok masalah 60 bagian:
1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian
2. Evie Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian
3. Dra.  Hj.  Murnihati  binti  Renreng,  M.Kes.  (saudara  perempuan)  mendapat  7/60 bagian
4. Dra.  Hj.  Mulyahati  binti  Renreng,  M.Si  .  (saudara  perempuan)  mendapat  7/60 bagian;
5. Djelitahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian
6. I r. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian
7. Dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat.

## C. Dasar Pertimbangan Majelis Hakim
Majlis  hakim  mahkamah  agung  mempunyai  2  dua  pertimbangan  dalam memutus perkara ini, yaitu :
1. Proses perkawinan mereka sah
Karena proses perkawinan mereka sah, yang dilakukan secara pencatatan sipil pada  kantor  catatan  sipil,  yang  secara  ketentuan  perkawinannya  tunduk  pada ketentuan  hukum  perdata  (BW)  maupun  undang-undang  No.  1  tahun  1974.Bahwa judex  facti  Pengadilan  Agama  Makassar  dan  Pengadilan  Tinggi  Agama  Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabulkan gugatan  para  Penggugat/Termohon  Kasasi  sebagai  ahli  waris  dari  almarhum (Termohon)  dan  berhak  mewarisi  1/2  (separuh)  bagian  dari  harta-harta  yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama; Bahwa secara fakta hukum  putusnya  perkawinan  antara  Pemohon  Kasasi/Tergugat  dengan  almarhum bukan  karena  perceraian  melalui  pengadilan  melainkan  karena  kematian  dan mengenai  hal  tersebut  telah  diatur  dalam  ketentuan  hukum  baik  dalam  Undang- Undang  No.  1  Tahun  1974  dan  maupun  dalam  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam Pasal 38 Undang-Udnang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara  hukum  oleh  karena  putusnya  perkawinan  Pemohon  Kasasi/Tergugat dikarenakan  kematian,  maka  harta  perkawinan  (gono-gini)  tidak  dapat  dibagi  ½ (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.
2. Lamanya masa perkawinan
Perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun  Pemohon  Kasasi  non  muslim  layak  dan  adil  untuk  memperoleh  hak- haknya  selaku  isteri  untuk  mendapat  bagian  dari  harta  peninggalan  berupa  wasiat wajibah  serta  bagian  harta  bersama  sebagaimana  yurisprudensi  Mahkamah  Agung dan  sesuai  rasa  keadilan;  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  itu  putusan  Pengadilan Tinggi  Agama  Makassar  harus  dibatalkan  dan  Mahkamah  Agung  akan  mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non  muslim  sudah  banyak  dikaji  oleh  kalangan  ulama  diantaranya  ulama  Yusuf  Al Qarada}wi,  menafsirkan  bahwa  orang-orang  non  Islam  yang  hidup  berdampingan dengan  damai  tidak  dapat  dikategorikan  kafir  harbi,  demikian  halnya  Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah.

## ANALISIS SOSIOLOGIS  PUTUSAN WARIS BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(ANALISIS TERHADAP Putusan No. 16K/AG/2010)

## A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama
Kewarisan  beda  agama  merupakan  salah  satu  dari  persoalan  kontemporer dalam  pemikiran  hukum  Islam  kontemporer.  Di  satu  sisi,  Al-Qur’an  tidak menjelaskan  tentang  bagian  ahli  waris  untuk  non  muslim,  sedangkan  hadits  juga tidak  memberikan  penjelasan  sedikitpun  bagian  harta  bagi  ahli  waris  non  muslim, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.
Seiring dengan berkembangnya waktu, kasus-kasus yang terjadi dalam hukum kewarisan  beda  agama  ini  semakin  marak.  Salah  satu  faktor  penyebabnya  adalah ketidak-setujuan  ahli  waris  (non  muslim)  terhadap  pembagian  harta  yang  dinilai tidak  adil.  Atas  pertimbangan  kasus  inilah  maka  Mahkamah  Agung  terdorong mengeluarkan  putusan-putusan  baru  dalam  hukum  kewarisan  beda  agama.  Namun, putusan  Mahkamah  Agung  disini  dinilai  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  ada  dalam hukum Islam tentang kewarisan beda agama.
Untuk  selanjutnya,  dalam  putusan  Mahkamah  Agung  No:16K/AG/2010 penulis akan menguraikan tentang dasar dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung yang digunakan dalam memutus perkara No:16K/AG/2010 :
Pertama,  Bahwa  perkawinan  pewaris  dengan  Pemohon  Kasasi  sudah  cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris,  karena  itu  walaupun  Pemohon  Kasasi  non  muslim  layak  dan  adil  untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa  wasiat  wajibah  serta  bagian  harta  bersama  sebagaimana  yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan.
Kedua,  Bahwa  persoalan  kedudukan  ahli  waris  non  muslim  sudah  banyak dikaji  oleh  kalangan  ulama  diantaranya  ulama  Yusuf  Al  Qarad}awi,  menafsirkan bahwa  orang-orang  non  Islam  yang  hidup  berdampingan  dengan  damai  tidak  dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak  Pemohon  Kasasi  memperoleh  bagian  dari  harta  peninggalan  pewaris  berupa wasiat wajibah.

## B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Putusan Waris Beda Agama Islam Dalam Perspektif Hukum Islam
Di  dalam  hukum  kewarisan  Islam  tidak  mengenal  adanya  kewarisan  beda agama,  karena  sudah  jelas  hal  tersebut  merupakan  salah  satu  sebab  yang  dapat menghalangi  seseorang  untuk  mendapatkan  waris.  Berkaitan  dengan  keputusan mahkamah  agung  yang  memberikan  fatwa  bahwa  istri yang  non  muslim mendapatkan  waris  dari  suaminya  yang  muslim  adalah  tidak  sesuai  dengan  hukum kewarisan  Islam  apalagi  yang  digunakan  dasar  oleh  Mahkamah  Agung  dalam memberikan waris tersebut adalah wasiat wajibah.
Menurut  Mahkamah  Agung,  kedudukan  ahli  waris  non  muslim  sudah  banyak dikaji  oleh  kalangan  ulama  diantaranya  ulama  Yusuf  Al  Qarad}awi  yang menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak  dapat  dikategorikan  kafir  harbi  ,  demikian  halnya  Pemohon  Kasasi  bersama pewaris  semasa  hidup  bergaul  secara  rukun  damai  meskipun  berbeda  keyakinan, karena  itu  patut  dan  layak  Pemohon  Kasasi  memperoleh  bagian  dari  harta peninggalan  pewaris  berupa  wasiat  wajibah  .  Permasalahan  pemberian  wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan dikarenakan pembahasan mengenai ini tidak  begitu  lengkap  dibahas  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam,  yakni  hanya  dibahas dalam Pasal 209 yang mengatakan bahwa:
1. Harta  peninggalan  anak  angkat  dibagi  berdasarkan  Pasal  176  sampai  dengan Pasal  193  tersebut  di  atas,  sedangkan  terhadap  orang  tua  angkat  yang  tidak menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah  sebanyak-banyaknya  1/3  dari  harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap  anak  angkat  yang  tidak  menerima  wasiat  diberi  wasiat  wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam pasal di atas  tidak  disebutkan  dengan  jelas  siapa  saja  yang  berhak  mendapatkan  wasiat wajibah.  Tetapi  didalam  KHI  menyatakan  bahwa  yang  dapat  menjadi penghalang kewarisan adalah berlainan agama (pasal 171 huruf a).
Pada  putusan  No.  16  K/AG/2010  memutus  bahwa  janda  tersebut  berhak  atas harta  warisan  pewaris  sebagaimana  kedudukannya  sebagai  istri,  sehingga  janda tersebut  tetap dianggap sebagai  ahli waris yang sah meskipun berbeda agama. Al  – Qur’an  sebagai  pedoman  hidup  umat  Islam  tidak  secara  tegas  mengatur  adanya hukum  mewaris  antara  umat  Islam  dengan  umat  yang  berbeda  keyakinan  dengan agama Islam.

## PENUTUP

## A.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah  dipaparkan,  maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:
1. Dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung adalah KHI tentang  waris  (pasal  171)  yang  memperbolehkannya  seorang  muslim mendapatkan  hak  waris  dari  seorang  non  muslim.  Serta  lamanya  perkawinan antara  almarhum  dan  tergugat  (Pemohon)  selama  18  tahun  serta mempertimbangkan rasa keadilan.
2. Hakim  Mahkamah  Agung  mendasarkan  putusannya  kepada  pendapat  seorang ulama  yaitu  KHI  tentang  waris  (pasal  171)  serta  lamanya  masa  perkawinan antara  almarhum  dengan  tergugat  (Pemohon).  Tetapi  dalam  pendapat  syekh Yusuf  Qaradawi  memperbolehkan  seorang  muslim  mendapat  waris  dari  non muslim,  jadi  majelis  hakim  yang  menyandarkan  putusan  itu  kepada  pendapat syekh Yusuf Qaradlawi tidak tepat dan tidak sesuai dengan syariat Islam dengan landasan Wasiat Wajibah

## B. Saran
Adapun  saran  yang  dapat  penulis  berikan  sehubungan  dengan  penulisan Penelitian ini, yaitu:
1. Diharapkan  agar  pemerintah  memberikan  aturan  yang  jelas  tentang  kewarisan, agar di lain waktu tidak terjadi salah penafsiran dalam menerapkan hukum.
2. Diharapkan  kepada  para  penegak  hukum  lebih  cermat  dan  lebih  berhati-hati dalam  menetapkan  hukum,  supaya  tidak  terjadi  pelanggaran  hukum  yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Aziz, Dahlan. 2000. Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 6 . Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve.
Abdurrahman.  1992. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademi Pressindo.
al-Qard}awi.  2002. Fatwa-Fatwa  Kontemporer,  terj,  Hady}u  al  -  Isla>m  fata>wi> Mu’a>’sirah, Jilid ke-3 . Jakarta: Gema Insani press.
Syarifuddin,  Amir.  1990. Pembaharuan  Pemikiran  dalam  Hukum  Islam .  Padang: Angkasa Raya, ,.
Alam,  Andi  Syamsu  dan  M.  Fauzan.  2008. Hukum  Pengangkatan  Anak  Menurut Islam, Cet. 1 . Jakarta: Kencana.
Asyhari  Abta,  Djunaidi  Abd.  Syakur.  2005. Ilmu  Waris  Al-Faraidl ,  Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana.
Bambang  Sunggono.  2000. Penelitian  Hukum  Normatif ,  CV  Mandar  Maju, Bandung,.
Bukhârî, Al-Bukhârî , Dar al-Fikr, Juz II, Beirut,1992.
Direktorat  Pembinaan  Badan  Peradilan  Agama  Islam  Departemen  Agama  Republik Indonesia, Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam, Jakarta, 1982.
Fatchur Rahman, Ilmu Waris, Bulan Bintang, Jakarta, 1979.
Habiburrahman,  Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia,  Kencana, Jakarta, 2011.
M.  Yahya  Harahap,  Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama,  Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
Mahkamah  Agung  RI,  Buku  II  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan Administrasi Peradilan, Jakarta, 2014.
Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, 1998.
Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005. Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007.
Subekti, Kamus Hukum, Pradnya Pramita, Jakarta, 1978.
Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
Suparman Usman, Yusuf Somawinata, Fiqih Mawaris, Gaya Media Pratama, Jakarta,
2002.
Syekh  Mahmud  Syaltukh,  Fiqih  Tujuh  Madzhab  ,  terj.  Abdullah  Zaky  al-Kaf, Bandung : CV Pustaka Setia, 2000.
Yahya  Harahap,  Beberapa  Permasalahan  Hukum  Acara  pada  Peradilan  Agama,  Al- Hikmah,  Jakarta,  1994.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks.
Yahya  Harahap,  Informasi  Materi  KHI,  Mempositifkan  Abstraksi  Hukum  Islam, dalam Mimbar Hukum No. 5, Al-Hikmah, Jakarta, 1992.
Ahmad Saebani, Beni. 2009. Fiqh Mawaris. Bandung: CV Pustaka Setia.
Lubis, Sulaikin. 2005. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia .
Jakarta: Kencana.
Masturoh,  Imam,”  Problematika  Ahli  Waris  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam”
(Penelitian—IAIN Sunan Kalijaga, 2001).
Muhammad  Uwaidah,  Syaikh  Kamil.  2013. Fiqih  Wanita. Jakarta  :  Pustaka  al Kausar.
Nazir, Moh. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Pius  A  Partanto  dan  M.  Dahlan  Al-Barry.  1994. Kamus  Ilmiah  Populer. Surabaya: Arloka.
Roihan, A. Rosyid. 2007. Hukum Acara Peradilan Agama . Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
Sunggono,  Bambang.  2000. Penelitian  Hukum  Normatif. Bandung:  CV  Mandar Maju.
Syarifuddin, Amir. 2001. Hukum Kewarisan Islam . Jakarta: Rajawali Pres.