Zulkenedi, Aldri  Frinaldi,  Lince  Magriasti  (2023)  Desentralisasi Administratif  untuk  Mewujudkan Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, (8) 6, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v8i6.12595 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 6, Juni 2023

## DESENTRALISASI ADMINISTRATIF  UNTUK  MEWUJUDKAN  PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

## Zulkenedi, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti
Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang Email: zsyakusa2018@gmail.com, aldri@fis.unp.ac.id, lincemagriasti@yahoo.com

## Abstrak
Desentralisasi  merupakan  elemen  penting  dalam  meningkatkan  kemampuan pemerintah  daerah  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  lebih  efektif  dan responsif kepada publik. Karena pelayanan publik merupakan salah satu  variabel yang  menjadi  ukuran  keberhasilan  pelaksanaan  otonomi  daerah.  Secara  umum, desentralisasi dibedakan atas tiga bentuk yaitu: desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasi  dan  Desentralisasi  Fiskal. Good  Governance adalah  bagian  dari pembahasan tentang administrasi publik. Administrasi publik saat ini bergeser dari model admonistrasi publik tradisional dan New Public Management (NPM) menuju ke model Citizen Centered Governance atau bisa disebut sebagai the New Public Service. Penelitian  ini  dibuat  dengan  menggunakan  metode  penelitian  literatur review yang mana memberikan output terhadap data yang ada, serta penjabaran dari suatu  penemuan  sehingga  dapat  dijadikan  suatu  contoh  untuk  kajian  penelitian dalam menyusun atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti.  Bersamaan  dengan  semakin  besarnya  fungsi  desentralisasi  tersebut kewenangan  pengelolaan  keuangan  pun  makin  besar.  Disinilah  kemudian pemerinta daerah memiliki  kewenangan untuk  dapat  mengumpulkan Pnedapatan Asli daerah (PAD).
Kata Kunci: Desentralisasi Administratif, Public Service, Good Governance.

## Abstract
Decentralization  is  an  important  element  in  improving  the  ability  of  local governments to provide more effective and responsive public services to the public. Because  public  services  are  one  of  the  variables  that  measure  the  success  of regional  autonomy  implementation.  In  general,  decentralization  is  divided  into three  forms,  namely:  Political  decentralization,  Administrative  Decentralization and Fiscal Decentralization. Good Governance is part of the discussion of public administration.  Public  administration  is  currently  shifting  from  the  traditional public administration model and New Public Management  (NPM) to the Citizen
Centered Governance model or can be referred to as the New Public Service. This research is made using the literature review research method which provides output to existing data, as well as the elaboration of a finding so that it can be used as an example  for  research  studies  in  compiling  or  making  a  clear  discussion  of  the content  of  the  problem  to  be  studied.  Along  with  the  greater  function  of decentralization, the authority of financial management is also getting bigger. This is  where  the  regional  government  then  has  the  authority  to  be  able  to  collect regional Original Revenue (PAD).
Keywords: Administrative Decentralization, Public Service, Good Governance.

## Pendahuluan
Menurut badan otonom PBB, UNDP, desentralisasi merujuk pada restrukturisasi atau reorganisasi wewenang sehingga ada sebuah sistem tanggung jawab bersama antara institusi pemerintah pada tingkat pusat dan daerah menurut prinsip subsidiaritas, sehingga bisa meningkatkan keseluruhan kualitas dan keefektifan sistem pemerintahan dan juga meningkatkan  wewenang  dan  kapasitas  daerah  (Noor,  2012).  Sedangkan  menurut Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  desentralisasi  adalah  penyerahan  urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat  kepada daerah otonom berdasarkan  asas otonomi (Wijayanti, 2016).
Secara  umum,  desentralisasi  dibedakan  atas  tiga  bentuk  yaitu:  desentralisasi Politik,  Desentralisasi Administrasi  dan  Desentralisasi  Fiskal  (Sabilla  &  Kirana  Jaya, 2014).  Desentralisasi  Administrasi  dimaknai  sebagai  atribusi  otoritas  pengambilan keputusan untuk tingkat pemerintahan yang lebih rendah sehubungan dengan kebijakan publik  dan  pemberian  layanan  publik  (Kurniawan,  2010).  Umumnya  terminologi desentralisasi  administrasi  dikenal  dengan  istilah  seperti  Dekonsentrasi,  Delegasi  dan Devolusi (Pradana, 2019).
Menurut  Litvack  (1993)  bahwa  fungsi  utama  dari  Desentralisasi Administrasi adalah  untuk  meningkatkan  kapasitas local  government dalam  memberikan  pelayanan publik  yang  berkualitas  dalam  rangka  mendukung  pembangunan  ekonomi  dan meningkatkan  kesejahteraan local  people .  Desentralisasi  administratif  dalam  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tercermin  pada  adanya  pembagian  urusan  antara pemerintah pusat dan daerah yang pada akhirnya menyebabkan munculnya urusan wajib dan urusan pilihan dari suatu pemerintahan daerah (Joniarta et al., 2019).
Dalam hal ini Kepmen No. 20 Tahun 2021 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian  kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atau barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik (Susetiyo & Iftitah, 2021). Oleh karena itu, adanya desentralisasi menjadi konsekuensi dari  otonomi  daerah,  menjadikan  pemerintah  daerah  memiliki  kewenangan  yang sedemikian besar (Ismail, 2020). Namun demikian, pemerintah daerah juga dihadapkan dengan persoalan tuntutan dari masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan (Fitriani,
2018).  Tuntutan  masyarakat  ini  terhadap  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah,  tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas, melainkan pula aspek kualitas (Fanggidae & Nyong, 2016).  Aspek  kualitas  pelayanan  sebagai  bentuk  isu  sentral  yang  kini  terkemuka  di berbagai daerah (Sari & Radjikan, 2015). Kualitas pelayanan berhubungan erat dengan pelayanan  yang  sistematis  dan  komprehensif,  yang  lebih  dikenal  dengan  konsep pelayanan prima (Nurlia, 2019).
Good  Governance adalah  bagian  dari  pembahasan  tentang  administrasi  public (Zuliah & Pulungan, 2020). Administrasi publik saat ini bergeser dari model admonistrasi publik  tradisional  dan New  Public  Management (NPM)  menuju  ke  model Citizen Centered Governance atau bisa disebut sebagai the New Public Service (Widnyani, 2017) . Sejalan  dengan  itu,  model the  New  Public  Service mendasar  kepada  teori  demokratis dimana kepentingan publik merupakan hasil dialog di antara para pemangku kepentingan, pemerintah  yang  melayani  masyarakat,  serta  pencapaian  sasaran  kebijakan  melalui pembangunan kondisi antara publik, non-profit dan lembaga swasta. Dengan demikian, pada dasarnya New Public Service inilah yang dinamakan dengan good governance .
Permasalahan utama yang diteliti dan dibahasa dalam artikel ini adalah bagaimana dengan  Desentralisasi  terhadap  implementasi  pelayanan  publik  agar  terwujudnya  tata kelola  pemerintah  yang  baik  bagi  masyarakat,  sehingga  aktor-aktor  yang  meliputi Sumberdaya Manusia (SDM), Fasilitas dan struktur birokrasi pelaksana.

## Metode Penelitian
Penelitian ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian literatur review yang mana memberikan  output  terhadap  data  yang  ada,  serta  penjabaran  dari  suatu  penemuan sehingga  dapat  dijadikan  suatu  contoh  untuk  kajian  penelitian  dalam  menyusun  atau membuat pembahasan yang jelas dari isi masalah yang akan diteliti. Penulis mencari data atau bahan literatur dari jurnal atau artikel dan juga referensi dari buku sehingga dapat dijadikan suatu landasan yang kuat dalam isi atau pembahasan (Andriani, 2022).

## Hasil dan Pembahasan
Keberhasilan  pemerintah  daerah  dinilai  dan  didukung  oleh  masyarakat  serta pelaku  bisnis  atau stakeholder dari  kualitas  pelayanannya.  Menurut  Parasuraman, Zeithaml dan Berry (1988;14) kualitas pelayanan ( service quality ) ditentukan oleh lima faktor, yaitu:
1. Penampilan  ( tangibles )  yaitu  kualitas  ppelayanan  berupa  sarana  fisik  kantor, komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi dan sebagainya.
2. Kehandalan  ( reliabilityi )  yaitu  kemampuan  dan  keandalan  dalam  menyediakan pelayanan yang terpercaya.
3. Daya  tanggap  ( responsiveness )  yaitu  kesanggupan  untuk  membantu  dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat serta tanggap terhadap keinginan konsumen.
4. Jaminan  ( assurance )  yaitu  kemampuan,  keramahan  dan  sopan  santun  dalam meyakinkan konsumen.
5. Kepedulian  ( emphaty )  yaitu  sikap  tegas  tetapi  ramah  dalam  memberikan pelayanan kepada konsumen (Keban, 2008) (Lino, 2016).
Relevan dengan desentralisasi/otonomi daerah maka pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus diorentasikan kepada pelayanan publik yang prima. Menurut Tjiptono (1998) service excellence atau pelayanan prima adalah suatu sikap atau cara karyawan dalam melayani pelanggan/masyarakat secara memuaskan. Adapun yang menjadi konsep pelayanan publik yang strategis yaitu:
1. Persepsi pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Standar pelayanan minimum (SPM) yang aspiratif, akomodatif dan transparan.
3. Mekanisme kontrol secara normatif dari masyarakat terhadap performa pelayanan yang diberikan dapat menjadi umpan balik ( feedback ) bagi peningkatan pelayanan di masa depan.
4. Kepemimpinan ( leadership ) dalam setiap institusi pelayanan publik di daerah.
5. Reformasi perilaku birokrasi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dan interaksi pelaksanaan pelayanan publik.
6. Penerapan konsep seamless government (struktur pemerintahan yang ringkas) dan strategic human resources management.
7. Community  involvement dalam  memberikan  informasi,  mengoreksi  dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan publik.
Pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah  sebagai  penyelenggara  di  bidang pelayanan  publik  hingga  saat  ini  berjalan  dengan  baik  di  sebagian  besar  daerah  di Indonesia. Hal ini salah satunya dikarenakan dalam pelaksanaannya pemerintah daerah berpegang  dengan  apa  saja  yang  telah  diatur  dalam  UU  No.  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan Publik.
Pelayanan  publik  melalui  mekanisme  desentralisasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah daerah menurut asas-asas maupun ketentuan yang tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2009 dapat dipahami sebagai berikut:
1. Apabila dalam menjalankan pelayanan publik, apartur pemerintah berpegangan dengan  asas-asas  maupun  ketentuan  dalam  UU  pelayanan  publik,  maka  yang terjadi adalah pelayanan publik yang efektif, efesien dan akuntabel.
2. Apabila  pelaksanaan  pelayanan  publik  tidak  sesuai  dengan  asas-asas  dan ketentuan  dalam  UU  pelayanan  publik,  maka  akan  terjadi  peluang-peluang penyimpangan  penyalahgunaan  wewenang  dan  tindakan  sewenang-wenanng yang  dapat  merugikan  masyarakat  banyak  dan  berdampak  kepada  kualitas pelayanan publik.
3. Ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam  UU  pelayanan  publik,  meskipun  telah dilaksanakan dengan asas-asas dan tujuan yang baik, ternyata masih memberikan peluang  negatif  bagi  aparatur  penyelenggara  pelayanan  publik.  Misalnya: kewenangan diskresi yang dilakukan aparatur pemerintah merupakan hal positif demi  pelaksanaan  pelayanan  publik  yang  efektif,  efesien  dan  akuntabel,  akan tetapi  juga  dapat  memberikan  peluang  bagi  aparatur  pemerintah  daerah  untuk dapat melakukan penyimpangan terhadap kewenangan itu
Good  governance  seolah  terlah  menjadi  penguasa  terhadap  berbagai  penyelesaian yang  di  hadapi  di  Indonesia.  Pada  tingkat  nasional,  banyak  sekali  suara  terutama  dari kalangan  lembaga  swadaya  mmasyarakat  yang  meneriakkan  prinsip-prinsip  seperti transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi  dan  fairness  yang  tidak  lain  adalah  prinsip pelaksanaan good governance.
Undang-Undang  Nomor  32  dan  33  Tahun  2004  telah  mengantarkan  Indonesia memasuki proses pemerintahan desentralisasi setelah lebih dari 30 tahun berada di bawah rezim  orde  baru  yang  serba  sentralistis.  Implementasi  kedua  Undang-Undang  tersebut menjadi momentum perpindahan pengawasan, sumber daya fiskal, otonomi politik dan tanggung jawab pelayanan publik dari pemerintah pusat keppada pemerintah daerah.
Semangat desentralisasi yang utama adalah pemutusan rantai birokrasi pengambilan keputusan agar terjadi peningkatan kualitas pada pelayanan publik. Sementara itu di lain pihak, secara administrasi, telah terjadi aliran dana dari pemerintah pusat ke Pemerintah daerah dalam jumlah yang besar untuk menjadikan otonomi daerah berjalan. Bersamaan dengan  semakin  besarnya  fungsi  desentralisasi  tersebut  kewenangan  pengelolaan keuangan pun makin besar. Disinilah kemudian pemerinta daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengumpulkan Pnedapatan Asli daerah (PAD). Adanya pajak dan sejumlah retribusi  daerah  yang  dapat  dikeleksi  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  penyumbang terhadap jumlah PAD ini (anita wahyuni, 2018).
Desentralisasi  bukan sekedar memindahkan sistem  politik dan ekonomi yang lama dari pusat ke daerah, tetapi pemindahan tersebut harus disertai oleh perubahan kultural menuju arah yang lebih demokratis dan beradab. Melalui desentralisasi diharapkan akan meningkatkan  peluang  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  proses  pengambilan kebijakan  yang  terkait  dengan  masalah  sosial,  politik,  ekonomi.  Hal  ini  sangatlah dimungkinkan  karena  lokus  pengambilan  keputusan  menjadi  lebih  dekat  dengan masyarakat.
Melalui  proses  ini  maka  desentralisasi  diharapkan  akan  mampu  meningkatkan penegakan  hukum,  meningkatkan  efesiensi  dan  efektivitas  pemerintah  dan  sekaligus meningkatkan daya tanggap, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Beberapa pengalaman  empirik  memang  telah  membuktikan  bahwa  desentralisasi  tidak  selalu berbanding  lurus  dengan  terwujudnya  good  governance.  Keberhasilan  beberapa pemerintah daerah dalam membangun kinerja pelayanan publiknya hingga saat ini masih bisa dihiyung dengan jari. Namun demikian, pilihan untuk kembali ke arah sentralisasi tentunya bukanlah pilihan yang bijaksana dan hanya akan bersifat kontraproduktif belaka.
Maka dari itu, diperlukannya komitmen yang kuat, proses pembelajaran yang terus menerus  serta  kesabaran  kolektif  dari  segenap  pemangku  kepentingan  baik  di  pusat maupun di daerah.

## Kesimpulan
Perspektif new public service dan good governance dianggap paling tepat untuk kondisi sekarang dalam mengatasi masalah-masalah pelayanan publik di Indonesia. Hal itu didukung oleh situasi politik yang lebih demokratis dan keterbukaan pemerintah. maka
dalam  rangka  menumbuhkan  semangat  pemerintah  daerah  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan  kinerja  mamajemen  pemerintahan  daerah,  guna  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  maka  sebagian  pemerintah  daerah  telah  mengambil  langkah-langkah positif didalam menetapkan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan prinsip-prinsip good  governance .  Paradigma good  governance menjadi  relevan  dan menjiwai  kebijakan  pelayanan  publik  di  era  otonomi  daerah  yang  diarahkan  untuk meningkatkan kinerja manajemen pemerintahan, yakni mengubah sikap mental, perilaku aparat penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian dan komitmen pimpinan daerah  dan  aparatnya  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  pelayanan  publik  yang berkualitas.

## BIBLIOGRAFI
Andriani, W. (2022). Penggunaan Metode Sistematik Literatur Review dalam Penelitian
Ilmu Sosiologi. Jurnal PTK Dan Pendidikan , 7 (2).
https://doi.org/https://dx.doi.org/10.18592/ptk.v7i2.5632
anita  wahyuni.  (2018). Desentralisasi  sebagai  Wujud  Implementasi  Good  Governance https://www.kompasiana.com/anitawahyuni/5c093091bde5752717405463/desentra lisasi-sebagai-wujud-implementasi-good-governance . Kompasiana.com
Fanggidae, F., & Nyong, F. (2016). Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan Pemerintah Kota Kupang. Jurnal Inovasi Kebijakan , 1 (1), 18–30.
Fitriani, D. R. (2018). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik dalam Era  Otonomi  Daerah. WEDANA:  Jurnal  Kajian  Pemerintahan,  Politik  Dan Birokrasi , 3 (1), 324–330.
Ismail, G. (2020). Implementasi Otonomi Daerah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Jurnal Lemhannas RI , 8 (3), 190–205.
Joniarta, I. W., Sucitawathi P, I. G. A. A. D., Soares, I., & Suderana, W. (2019). Studi Implementasi  Kebijakan  Desentralisasi  Administratif  Di  Municipio  Dili  Timor- Leste. Politika: Jurnal Ilmu Politik , 10 (1), 40.
https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.40-56
Keban, Y. T. (2008). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu, Edisi Kedua. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Penerbit Gaya Media .
Kurniawan, A. (2010). Kebijakan dan Isu Kesehatan dalam Konteks Otonomi Daerah.
Kanun Jurnal Ilmu Hukum , 12 (2), 430–474.
Lino,  M.  M.  (2016).  Desentralisasi  Dan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia. Administrasi Publik , 16 (1).
Litvack, J. I., & Bodart, C. (1993). User fees plus quality equals improved access to health care: results of a field experiment in Cameroon. Social Science & Medicine , 37 (3),
369–383.
Noor, M. (2012). Memahami Desentralisasi Indonesia (UNDP) .
Nurlia,  N.  (2019).  Pengaruh  Struktur  Organisasi  terhadap  Pengukuran  Kualitas Pelayanan. Meraja Journal , 2 (2), 51–66.
Pradana,  I.  P.  Y.  B.  (2019).  Mengukur  Kinerja  Desentralisasi  Administrasi  Di  Kota Kupang. Natapraja , 7 (2), 203–216. https://doi.org/10.21831/jnp.v7i2.26725
Sabilla,  K.,  &  Kirana  Jaya,  W.  (2014).  Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita Regional Di Indonesia. In Jurnal Ekonomi dan
Studi Pembangunan (Vol. 15, Issue 1).
Sari, N., & Radjikan, R. (2015). Hubungan Antara Kualitas Aparatur Dengan Kualitas Pelayanan. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik , 1 (01).
Susetiyo,  W.,  &  Iftitah,  A.  (2021).  Peranan  dan  Tanggungjawab  Pemerintah  dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. Jurnal Supremasi , 92–106. https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648
Tjiptono, T. W. (1998). The current status of Kartini research reactor .
Widnyani, I. A. P. S. (2017). Pergeseran Paradigma Administrasi Publik dalam Pelayanan Publik. SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik) , 8 (2), 93–102.
Wijayanti,  S.  N.  (2016).  Hubungan  antara  pusat  dan  daerah  dalam  negara  kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186–199.
Zuliah,  A.,  &  Pulungan,  M.  A.  (2020).  Pelayanan  Publik  dalam  Kajian  Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia. Law Jurnal , 1 (1), 32–42.

## Copyright holder:
Zulkenedi, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: