## UNES Journal of Swara Justisia
e-ISSN: 2579-4914 | p-ISSN: 2579-4701 Volume 8, Issue 2, Juli 2024 https://swarajustisia.unespadang.ac.id

## Kajian Yuridis Asset Recycling BUMN: Studi Kasus Asset Recycling PT Hutama Karya (Persero)
Witon Adha Gantara 1* , Sadino 2 , Anas Lutfi 3
1,2,3 Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta Selatan, Indonesia
* Corresponding Author: witonadha@gmail.com Info Artikel Abstrak Direvisi, 15/06/2024 Cita-cita  pemerintah  dalam  hal  pengembangan  Infrastruktur  di  Indonesia mengalami  tantangan  besar.  Pengembangan  infrastruktur  memiliki  visi  utama yaitu pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Data The Global Competitiveness Report tahun 2019 menyatakan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh dari  negara-negara  lain  di  dunia.  Pemerintah  Indonesia  melakukan  trobosan untuk  percepatan  perkembangan  infrastruktur  didaerah  Sumatera  melalui Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dalam hal ini PT Hutama Karya (Persero) (PTHK) melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pengusahaan  jalan  tol  24  Ruas  Jalan  Tol  JTTS  tsersebut  yang  dinilai  layak ekonomi namun secara keseluruhan tidak layak finansial. Dalam ruas jalan tol yang  sudah  terbangun  dan  teroperasikan  PTHK  menghadapi  resiko negative cashflow akibat rendahnya volume Lalulintas Harian (LHR). Hal ini mendorong aksi  korporasi  berupa  Asset  Recycling  atas  ruas  terbangun  dan  yang  sudah beroperasi  untuk  melanjutkan  konstruksi  ruas-ruas  selanjutnya.  Bagaimana ketetapan  hukum  PTHK  sebagai  badan  usaha  yang  melakukan  pengusahaan jalan  tol  yang  layak  ekonomi  namun  tidak  layak  finansial?  serta  bagaimana hukum Indonesia mengatur Asset Recycling BUMN?
Diterima, 09/07/2024
Dipublikasi, 15/07/2024
Kata Kunci:
JTTS, Asset Recycling

## Abstract
Keywords: JTTS, Asset Recycling The  government's  aspirations  in  terms  of  infrastructure  development  in Indonesia are experiencing major challenges. Infrastructure development has a main vision, namely national development which aims to realize sustainable and inclusive economic growth. The 2019 Global Competitiveness Report data states that Indonesia's infrastructure competitiveness is still far behind other countries in the world. The Indonesian government is making breakthroughs to accelerate infrastructure  development  in  the  Sumatra  region  through  the  construction  of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). In this case, PT Hutama Karya (Persero) (PTHK),  through  Presidential  Regulation  Number  117  of  2015  concerning Amendments  to  Presidential  Regulation  Number  100  of  2014  concerning  the Acceleration  of  Toll  Road  Development  in  Sumatra,  was  appointed  by  the Government to carry out toll road operations for 24 JTTS Toll Road Sections. This is considered economically feasible but overall not financially feasible. On toll  road  sections  that  have  been  built  and  operated,  PTHK  faces  the  risk  of negative  cash  flow  due  to  low  daily  traffic  volume  (LHR).  This  encourages corporate action in the form of Asset Recycling for built and operational sections to  continue  construction  of  future  sections.  What  are  the  legal  provisions  for PTHK  as  a  business  entity  that  carries  out  toll  road  operations  that  are economically  viable  but  not  financially  viable?  And  how  does  Indonesian  law regulate BUMN Asset Recycling?

## PENDAHULUAN
Pembangunan  infrastruktur  sangat  diperlukan  dalam  proses  pertumbuhan  ekonomi karena  dapat mendorong  terjadinya  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  menciptakan  lapangan kerja  baru,  menurunkan  tingkat  kemiskinan,  dan  meningkatkan  pendapatan  perkapita. Infrastruktur  berperan  sangat  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah. Pembangunan  infrastruktur  yang  baik  akan  menjamin  efisiensi,  memperlancar  pergerakan barang  dan  jasa,  dan  meningkatkan  nilai  tambah  perekonomian.  Ketersediaan  infrastruktur merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah. 1
Pembangunan  nasional  bertujuan  mewujudkan  pertumbuhan  ekonomi  yang berkelanjutan dan inklusif. Pertumbuhan ini merupakan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang, terdistribusi di berbagai wilayah, dan dapat mengurangi ketidaksetaraan pendapatan. Pembangunan yang berkelanjutan menjadi syarat perlu bagi keberhasilan suatu negara, namun demikian belum cukup apabila tidak diikuti dengan  pembangunan  yang  inklusif.  Pembangunan  yang  inklusif  dimaknai  sebagai pertumbuhan  yang  tidak  hanya  menciptakan  peluang  ekonomi  baru,  tetapi  juga  menjamin aksesibilitas  yang  sama  terhadap  peluang  yang  tercipta  untuk  semua  segmen  masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin. 2
Dikutip dari www.djkn.kemenkeu.go.id, data The Global Competitiveness Report tahun 2019 menyatakan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia masih tertinggal jauh dari negara- negara  lain  di  dunia.  Skor  infrastruktur  Indonesia  pada  tahun  2019  sebesar  67,7.  Indonesia bercokol di urutan ke 72 dari 142 negara. Bahkan di negara-negara ASEAN sendiri, Indonesia yang tergabung dalam kelompok 20 negara ekonomi terbesar di dunia (G20) hanya menempati urutan ke 5 di bawah Singapura (1), Malaysia (35), Brunei Darussalam (58), dan Thailand (71). Ironisnya, peringkat infrastruktur Indonesia tahun 2019 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat 71 dari 142 negara dengan skor sebesar 66,8.
Direktorat  Jenderal  Pengelolaan  Pembiayaan  dan  Risiko  (DJPPR),  Kementerian Keuangan memproyeksikan kebutuhan pendanaan infrastruktur selama 5 tahun (2019-2024) sebesar Rp6.455 triliun. Dengan mengacu pada alokasi anggaran infrastruktur terbesar pada APBN tahun 2019 sebesar Rp419,2 triliun, total dana infrastruktur yang dapat dialokasikan pada APBN selama 5 tahun ke depan hanya sebesar Rp2.096 triliun atau 32,47% dari dan yang dibutuhkan. 3 Dengan  demikian,  kebutuhan  pendanaan  infrastruktur  untuk  memenuhi kesenjangan ( gap ) tersebut tidak bisa sepenuhnya dibebankan pada APBN. Kemampuan APBN untuk mendanai seluruh proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan masih terbatas.
Didorong  oleh  kesenjangan  pendanaan  infrastruktur,  pemerintah  kemudian  membuat kebijakan skema pendanaan infrastruktur baru melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 tahun 2020 tentang Pembiayaan Infrastruktur melalui Hak Pengelolaan Terbatas (HPT). Skema HPT yang dikenal pula sebagai Limited Consession Scheme (LCS) ini merupakan skema AR (asset  recycling).  Asset  recycling  merupakan  innovative  financing  yang  memungkinkan
1 Prasetyo,  Firdaus.  2009.  Pengaruh  Infrastruktur  pada  Pertumbuhan  Ekonomi Wilayah  di  Indonesia.  Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2(2), 222-236
2 ibid.
3 Dikutip  dari  laman https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a4e61a3fe9/dana-infrastruktur-dalam-5- tahun-rp-6455-triliun-sulit-andalkan-apbn. Diakses pada tanggal 28 Desember 2020.
pembiayaan infrastruktur tanpa melalui hutang pinjaman (loan). Dalam peraturan dimaksud, aset yang dapat didaur ulang terbatas pada BMN atau aset BUMN yang berupa infrastruktur strategis yang telah menghasilkan arus kas, seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. 4 Asset Recycling telah muncul sebagai salah satu opsi bagi pemerintah untuk memfasilitasi partisipasi swasta  dalam  pengembangan  infrastruktur. Asset  Recycling menawarkan  kesempatan  untuk menyediakan infrastruktur yang baru dibutuhkan tanpa menambah hutang publik, semuanya tetap  mempertahankan  atau  berpotensi  meningkatkan  pemberian  layanan  infrastruktur  yang ada.
Pembangunan jalan  tol  merupakan  salah satu  alternatif  yang  diambil  oleh  pemerintah dalam upaya peningkatan daya saing infratruktur dan ekonomi masyarakat. Perah aktif Badan Usaha  dalam  penyediaan  infrastruktur  jalan  tol  oleh  pemerintah  tentu  sangat  diharapkan walaupun untuk lokasi yang kurang layak finansial sekalipun.
Dalam  rangka  percepatan  pengembangan  Kawasan  di  Sumatera  melalui  Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014  tentang  Percepatan  Pembangunan  Jalan Tol  di  Sumatera,  PT  Hutama  Karya  (Persero) (“PTHK”)  menjadi  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang  diberikan  penugasan  oleh  pemerintah untuk pengusahaan 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera (“JTTS”). Pengusahaan JTTS saat ini telah  mencapai  13  ruas  pada  tahap  pertama  yang  terdiri  dari  5  (lima)  ruas  operasi  dan  8 (delapan) ruas konstruksi dengan biaya investasi Rp136 Triliun.
Dikutip dari www.bisnis.tempo.co (Juli, 2020), Direktur Keuangan PT Hutama Karya Ibu Hilda Savitri mengakui bahwa JTTS tidak layak secara finansial namun sangat berpengaruh positif  terhadap  perkembangan  ekonomi  di  daerah  Sumatera. 5 Hal  ini  dikarenakan  masih rendahnya traffic atau volume Lalulintas Harian (“LHR”) yang ada di JTTS dibawah minimum traffic yang secara komersial yaitu semua dibawah 15 ribu bahkan sampai dibawah 10 ribu per hari  yang  tentu  saja  menjadi  perhatian  yang  cukup  serius  dimana  adanya  resiko negative cashflow operasi. Hal ini lah yang mendorong PT HK untuk melakukan aksi korporasi berupa Asset Recycling dimana dana yang dihasilkan dari aksi korporasi ini akan digunakan untuk restrukturisasi utang dan pendanaan ruas-ruas baru yang akan dibangun serta sebagai  upaya perbaikan kinerja keuangan Perusahaan.
Pada semester I tahun 2023, PTHK telah melakukan transaksi Asset Recycling atas 2 (dua)  ruas  yang  sudah  beroperasi  yaitu Ruas  Medan-Binjai  dan  Ruas  Bakauheni Terbanggi Besar  kepada  Indonesia  Investment  Authority  (“INA”)  dengan  nilai  transaksi  20  Triliun Rupiah. Merujuk kepada hal tersebut maka diharapkan kinerja keuangan PTHK akan menjadi lebih baik setelah selama 3 (tiga) berturut-turut yaitu 2020, 2021 dan 2022 membukukan rugi akibat pembukuan beban bunga dan amortisasi.
Sesuai  dengan  pemaparan  pada  bagian  pendahuluan  diatas,  maka  dapat  dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana ketetapan hukum mengenai posisi PTHK sebagai badan pengusahaan jalan tol yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomi?
4 Khairah Mukhlisah Hertanto. 2022. Strategi Daur Ulang Aset Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung.
2
5 https://bisnis.tempo.co/read/1364103/hutama-karya-tol-trans-sumatera-tak-layak-secara-finansial , diakses tanggal 29 September 2023.

## 2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap pelaksanaan Asset Recycling BUMN?
Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, maka penelitian ini  dilaksanakan dengan tujuan untuk:
1. Mengetahui ketetapan hukum mengenai posisi PTHK sebagai badan pengusahaan jalan tol yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomi
2. Mengetahui  ketentuan  pertauran  perundang-undangan  Indonesia  terhadap  pelaksanaan Asset Recycling BUMN

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  metode  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif  deskriptif. 6 dengan melakukan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma - norma, doktrin - doktrin dan pasal -  pasal  di  dalam  undang-undang  terpenting  yang  relevan  dengan  permasalahan.  Membuat sistematika  dari  data-data  tersebut  sehingga  akan  menghasilkan  klasifikasi  tertentu  sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan  dikemukakan  dalam  bentuk  uraian  secara  sistematis  pula,  selanjutnya  semua  data diseleksi,  diolah  kemudian  dinyatakan  secara  deskriptif  sehingga  dapat  memberikan  solusi terhadap permasalahan yang dimaksud. Sedangkan teknis analisa yang digunakan, pendekatan yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau kaidah-kaidah atau norma- norma hukum positif. 7

## HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Kelayakan Jalan Tol
Merujuk kepada Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2015 Tentang Jalan Tol Pasal 13 Ayat (3), dalam hal penetapan suatu rencana Pembangunan Jalan Tol oleh Menteri didasarkan pada hasil prastudi kelayakan yang meliputi antara lain: Analisa sosial ekonomi, proyeksi lalu lintas  dan  pemilihan  koridor  jalan  tol  dan Analisa  biaya  konstruksi  serta  analisa  kelayakan ekonomi. Analisa ekonomi umumnya menggunakan analisa Benefit Cost Ratio (BCR) dimana rasio  tersebut  mengukur  tingkat  kebermanfaatan  Pembangunan  jalan  tol  tersebut  untuk masyarakat  sebagai  pengguna  jalan  sehubungan  dengan  potensi  tingkat  penghematan  biaya operasional dan penghematan waktu jika ada jalan tol. Sedangkan suatu ruas tol dinyatakan memenuhi tingkat kelayakan finansial apabila pengembalian inevstasi kepada investor dapat dikatakan  menguntungkan  yang  pada  umumnya  dihitung  berdasarkan  tingkat  Net  Present Value (NPV), Payback Periode, dan Internal Rate of Return (IRR).

## Penugasan PT Hutama Karya (Persero) Dalam Pengusahaan Jalan Tol
PTHK mendapat mandat pemerintah untuk melakukan pengusahaan 24 ruas jalan tol di Sumatera  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  117  Tahun  2015  perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2014. Ruang lingkup penugasan dimaksud pada pasal 2 ayat 3 meliputi  pendanaan,  perencanaan  teknis,  pelaksanaan  konstruksi,  pengoperasian  dan pemeliharaan. Dalam hal pengusahaan jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 perubahan atas Peraturan Pemerintah  Nomor  15  Tahun  2005  dilakukan  oleh  Pemerintah.  Oleh  karena  itu  penugasan
6 Soerjono, Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, hlm. 10.
7 Jhony, Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Banyumedia Publishing, hlm. 295.
pemerintah  terhadap  PT.  Hutama  Karya  (Persero)  merupakan  suatu  bentuk  pelimpahan wewenang pemerintah kepada instansi lain yang dalam pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan  hukum  dan  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  untuk  menghindari  keluarnya kewenangan dan legitimasi pengelola pemerintahan.

## Teori
Dalam hal bentuk penugasan PT Hutama Karya (Persero) oleh Pemerintah ada beberapa kajian teori terkait sebagai berikut:

## a. Teori Pelimpahan Wewenang
Menurut  KBBI,  wewenang  merujuk  pada  hak  dan  kekuasaan  untuk  melakukan tindakan  seperti  membuat  keputusan,  memberikan  perintah,  dan  menyerahkan  tanggung jawab kepada orang atau badan lain. Dalam konteks peraturan hukum di Indonesia, istilah "kewenangan" atau "wewenang" sering muncul baik dalam domain hukum publik maupun hukum  privat.  Secara  umum  istilah  wewenang  dalam  konsep  hukum  sering  disetarakan dengan istilah bevoegdheid yang dalam Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia berarti “wewenang atau kekuasan”, 8 atau istilah authority yang dalam Black’s Law Dictionary berarti: “ right to exercise powers; to implement and enforce laws ”. 9 Oleh karena itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, wewenang formal yang dimiliki seseorang ( formal  authority )  akan  secara  otomatis  mempunyai  kekuasaan  untuk  melakukan  suatu tindakan  tertentu  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mengatur  tentang pemberian wewenang itu. 10 Menurut penafsiran yang disajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa "wewenang" merupakan hak yang dimiliki seseorang untuk mengarahkan orang lain melakukan tindakan tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan .
Sedangkan menurut UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 angka 5, kewenangan adalah hak yang dimiliki oleh Penguasa dan/atau pejabat pemerintah atau badan administrasi publik lainnya untuk mengambil keputusan dan /atau menjalankan tindakan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Pada  Pasal  1  Angka  6  Kewenangan Pemerintah  selanjutnya  didefinisikan  badan  dan/atau  pejabat  pemerintah  atau  badan penyelenggara  negara  lainnya  yang  bergerak  di  bidang  hukum  publik.  Sehingga  secara yuridis wewenang pemerintah dapat diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam proses penyelenggaraan  pemerintahan  yang  lingkupnya  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang pelaksanaanya dapat menimbulkan akibat-akibat hukum. 11

## b. Kewenangan Pemerintah
Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 1 angka  8  UU  No.  51  Tahun  2009  tentang  Perubahan  Kedua  atas  UU  No.  5  Tahun  1986 tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara).  Secara teoritik  kewenangan  yang  bersumber  dari
8 Algra, N.E., et al., Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Binacipta, Bandung, 1983
9 Henry Campbell Black , Black’s Law Dictionary, Ohio Publishing Co, Cincinnati, 1990 10 Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, PT Binacipta, Jakarta, t.t.
11 Agus Riyanto & Iwan Erar Joesoef. Penugasan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengusahaan Jalan Tol: Studi Penuhasan PT Hutama Karya (Persero) Dalam Pengusahaan Jalan Tol di Sumatera. Hal. 6
peraturan perundangundangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. 12
Dalam  atribusi  terjadi  pemberian  wewenang  pemerintah  yang  baru  oleh  suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini diciptakan suatu wewenang baru.
Pengertian Atribusi, Delegasi dan Mandat menurut Pasal 1 UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut :
a) Atribusi adalah pemberian Kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD Tahun 1945 atau Undang-Undang.
b) Delegasi  adalah  pelimpahan  Kewenangan  dari  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung  jawab  dan  tanggung  jawab  gugat  beralih  sepenuhnya  kepada  penerima delegasi.
c) Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih  tinggi  kepada  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  yang  lebih  rendah  dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.

## c. Badan  Usaha  Milik  Negara  Sebagai  Bentuk  Kehadiran  Pemerintah  Dalam  Bidang Ekonomi
Menurut  pasal  1  angka  1  UU  Nomor  19  Tahun  2003  tentang  Badan  Usaha  Milik Negara pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 17 Tahun 2003  tentang  Keuangan  Negara yang  dimaksud  Perusahaan  Negara  adalah  badan  usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. BUMN merupakan betuk kehadiran pemerintah dalam bidang ekonomi.
Adapun keterlibatan negara didalam bidang ekonomi menurut Friedmann diwujudkan dalam 3 bentuk perusahaan negara sebagai berikut: 13
1. Department Government Enterprise, yaitu Perusahaan Negera yang merupakan bagian integral  dari  suatu  departemen/kementerian/Lembaga  yang  tugasnya  membangun fasilitas umum, sehingga mempunyai hubungan hukum publik antara pemerintah dengan masyarakat yang dilayani. Dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bawahan dari departemen,  mempunyai  dan  memperoleh  fasilitas  negara.  Model  ini  dikenal  sebagai Perusahaan Jawatan (Perjan).
2. Statutory Public Corporations , adalah Perusahaan Negara yang tugasnya hampir sama dengan department  government  enterprise yaitu  membangun  fasilitas  umum  atau melayani  kepentingan  umum,  namun  dalam  hal  manejemen  lebih  otonom  karena berstatus  badan  hukum  dan  diatur  dalam  undang-undang;  mempunyai  nama  dan kekayaan  sendiri,  bebas  bergerak  seperti  perusahaan  swasta;  dapat  di  tuntut  dan menuntut, hubungan hukumnya diatur menurut hukum privat; modal seluruhnya dimiliki negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, dapat mempunyai dan memperoleh dana dan kredit dalam dan luar negeri (obligasi); secara finansial harus dapat berdiri sendiri,
12 Indroharto,  “Asas–asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik”,  dimuat  dalam  Paulus  Effendi  Lotulung  (Ed.), Himpunan Makalah Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
13 Soeriaatmadja,  Arifin, Laporan  Akhir  Kompendium  Bidang  Hukum  Keuangan  Negara  (Sumber-Sumber Keuangan Negara) , Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham – RI, Jakarta, 2010. Hal 25 - 26
kecuali  ada  politik  pemerintah  mengenai  tarif  dan  harga  dan  diatur  melalui  subsidi pemerintah, dipimpin oleh seorang direksi dan pegawainya adalah pegawai perusahaan negara.  Yang  diatur  dalam  ketentuan  tersendiri  diluar  ketentuan  yang  berlaku  bagi pegawai  negeri,  organisasi, tugas,  wewenang,  tanggung  jawab  dan  tata  cara tanggung jawab,  pengawasan  diatur  secara  khusus  sesuai  dengan  undang-undang.  Model  ini  di kenal publik dengan public corporation atau Perusahaan Umum (Perum).
3. Commercial Companies , adalah Perusahaan Negara yang memiliki ciri: makna usahanya untuk  menumpuk  keuntungan,  status  hukum  adalah  badan  hukum  perdata  yang berbentuk perseroan terbatas, hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata, modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, tidak memiliki fasilitas negara, di pimpin oleh seorang direksi dan status pegawai adalah pegawai perusahaan biasa. Peranan pemerintah adalah sebagai pemegang saham. Model ini juga disebut Perusahaan Perseroan (state companies).

## Asset Recycling PT Hutama Karya (Persero) Asset Recycling (AR)
Asset  Recycling  didefinisikan  sebagai  monetisasi  asset  publik  yang  ada  melalui penjualan  atau  sewa  guna  sektor  swasta,  dengan  semua  dana  yang  diterima  diinvestasikan kembali dalam infrastruktur baru. 14 AR dapat diartikan juga sebagai strategi kebijakan di mana pemerintah atau entitas publik menjual atau mengalihkan aset yang dimilikinya, seperti jalan tol, bandara, atau infrastruktur lainnya, dan menggunakan dana yang dihasilkan dari penjualan tersebut  untuk  membiayai  proyek-proyek  infrastruktur  baru  atau  untuk  memperbarui infrastruktur  yang  sudah  ada.  Tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan  investasi  dalam pembangunan  dan  pemeliharaan  infrastruktur  tanpa  harus  mengandalkan  sepenuhnya  pada pendanaan pemerintah atau kenaikan pajak. AR muncul pada saat pemerintah sebuah negara diminta harus mencari sumber pendanaan alternatif untuk investasi infrastruktur sehubungan dengan  kendala  fiskal  dan  tingginya  biaya  investasi  awal  pada  setiap  aktivitas  investasi. Konsep AR terdiri dari dua komponen utama: 15
1. Monetisasi aset yang ada melalui penjualan atau sewa ke sektor swasta
2. Investasi kembali pada infrastruktur baru menggunakan dana yang diterima dari monetisasi asset
Hal  tersebut  sejalan  dengan  tahapan  AR  yang  dikemukakan  oleh  Chalmers,  yaitu pertama, monetisasi aset infrastruktur yang ada melalui penjualan atau sewa guna ( leasing ) kepada sektor swasta. Kedua, berinvestasi pada infrastruktur baru menggunakan proceeds yang diterima  dari  monetisasi  asset. 16 AR  infrastruktur  merupakan  sarana  untuk  meningkatkan investasi di bidang infrastruktur, baik yang ada dan direncanakan. Ide dasarnya menyerukan sewa jangka panjang dari fasilitas yang sudah tua kepada mitra swasta yang memenuhi syarat dan "mendaur ulang" hasil sewa menjadi infrastruktur baru (tetapi saat ini tidak didanai). 17
14 Chalmers, Liu, & Viet. (2018). Infrastructure Asset Recycling: Insights for governments and investors . 33. Asia Pacific Risk Center, Marsh&McLennan Companies.
15 https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/infrastructure-asset-recycling-insights governments-and-investors , diakses tanggal 21 Oktober 2023
16 Chalmers.  (2021). Does  asset  recycling  actually work?  |  Greenbiz .  https://www.greenbiz.com/article/does- asset-recycling-actually-work
17 Poole, Jr, R. W. (November 2018). Asset Recycling to Rebuild America’s Infrastructure . Reason Foundation. https://reason.org/wp-content/uploads/asset-recycling-rebuild-america-infrastructure.pdf
Tidak ada model pasti untuk AR infrastruktur publik. Secara umum, hal ini melibatkan investasi  swasta  pada  aset-aset  BUMN  yang  ada.  Hal  ini  mungkin  melibatkan,  misalnya, pendanaan pemerintah terhadap aset-aset baru atau pembangunan kembali aset-aset yang ada atau pembayaran utang yang ada dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pemberian konsesi,  penjualan  atau  penyewaan,  atau  pembiayaan  terstruktur  atas  aset-aset  infrastruktur yang  ada.  Misalnya,  dalam  transaksi AR  yang  menggunakan  model  konsesi,  pihak  swasta membayar pembayaran di muka kepada pemerintah untuk mengamankan hak pengoperasian aset  infrastruktur.  Selama  masa  konsesi,  kepemilikan aset  umumnya  tetap  berada di  tangan pemerintah.
Aset yang paling layak untuk didaur ulang adalah aset brownfield yang memiliki aliran pendapatan  tetap,  seperti  aset  jalan  tol,  bandara,  dan  utilitas  dan  yang  risiko  desain, pengembangan, dan konstruksinya telah dihilangkan secara substansial. Pembayaran dimuka yang dilakukan berdasarkan transaksi AR digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur baru atau membangun kembali aset yang ada atau membayar utang yang ada. Kisaran model yang telah diamati dalam transaksi AR antara lain sebagai berikut:
1. Model Konsesi
2. Model Sewa
3. Model Usaha Patungan (JVC).
4. Pembiayaan Terstruktur
5. Model penjualan langsung/divestasi Sebagian
AR  menawarkan  peluang  untuk  mendanai  infrastruktur  yang  dibutuhkan  tanpa pemerintah harus menambah utang sektor publik. Selain itu, hal ini memungkinkan partisipasi sektor  swasta  dalam  pengoperasian  aset yang  dapat menghasilkan  efisiensi  operasional  dan meningkatkan penyediaan layanan infrastruktur yang ada.
Rangkaian Pedoman AR ini telah dikembangkan untuk mendukung pemerintah dalam memilih, mempersiapkan, dan melaksanakan transaksi AR, dengan fokus pada model konsesi dan  sewa  jangka  panjang  saja.  Pedoman ini  telah  dirancang  untuk  memberikan  pendekatan sistematis dan konsisten untuk memfasilitasi transaksi AR berdasarkan model ini.
Manfaat AR dikutip dari kpbu.kemenkeu.go.id adalah sebagai berikut:
1. Pendanaan Proyek yang Berkelanjutan
Pemerintah  dapat  menggunakan  pendapatan  dari  penjualan  atau  pengelolaan  aset  yang sudah ada untuk membiayai pembangunan infrastruktur baru.
2. Efisiensi Penggunaan Aset
AR memungkinkan pemanfaatan lebih optimal dari aset infrastruktur yang sudah ada. Aset yang sebelumnya mungkin hanya memberikan pendapatan terbatas, dapat dikelola secara lebih efisien oleh pihak swasta atau badan usaha, meningkatkan nilai, dan pendapatan dari aset tersebut.
3. Peningkatan Layanan Publik
Dengan  dana  yang  diperoleh  dari asset  recycling ,  pemerintah  dapat  meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan publik, termasuk perawatan dan pemeliharaan infrastruktur yang  sudah  ada  serta  pengembangan  infrastruktur  baru  untuk  memenuhi  tuntutan pertumbuhan masyarakat.
4. Stimulus Ekonomi
Pengembangan  infrastruktur  baru  akan  menciptakan  lapangan  kerja  dan meningkatkan permintaan akan bahan konstruksi dan layanan terkait infrastruktur, yang pada gilirannya akan memberikan stimulus bagi perekonomian.
5. Penyediaan Kualitas Infrastruktur
Dengan lebih banyak infrastruktur yang berkualitas tinggi, akan meningkatkan mobilitas dan kemudahan akses bagi masyarakat, berdampak positif pada perekonomian dan kualitas hidup.
Namun  ada  beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan  terkait  dengan  evaluasi  pemerintah dalam optimalisasi AR setidaknya meliputi: 18
1. Pemerintah  perlu  melakukan  identifikasi  aset  yang  paling  layak  untuk  dilakukan asset recycling seperti aset brownfield dengan mempertimbangkan bahwa aset tersebut memiliki kepastian aliran pendapatan.
2. Selanjutnya,  Pemerintah  harus  memastikan  bahwa  setiap  investasi  infrastruktur dikembangkan dengan struktur yang jelas terkait ketersediaan infrastruktur saat ini dengan kebutuhan infrastruktur di masa depan.
3. Prioritasi  infrastruktur  dibutuhkan  dalam  rangka  identifikasi  aset  potensial  untuk dilakukan asset recycling. Pemerintah perlu identifikasi bahwa pemerintah memiliki jumlah aset yang sesuai dan berpotensi untuk dimonetisasi.
4. Alokasi risiko dengan membagi risiko pada pihak yang paling tepat untuk mengelola risiko atas asset recycling. Pemerintah perlu identifikasi dengan cermat risiko yang relevan ketika mengambil alih aset publik mengingat jaminan atas risiko pada aset publik dan aset swasta berbeda.
AR sering  kali  dapat  mengarah  pada  efisiensi  operasional  dan  peningkatan  kualitas penyediaan layanan infrastruktur yang ada. Lebih jauh, dalam konteks estafet financing , asset recycling memungkinkan transfer tanggung jawab dan risiko ke pihak swasta yang lebih efisien dalam  pengelolaan  dan  pembiayaan  aset.  Ini  mengarah  pada  pendekatan  yang  lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan infrastruktur publik.

## Asset Recycling di Berbagai Negara
Australia -  Asset  recycling  dimulai  oleh  Australia  pada  program  Asset  Recycling Initiative  (ARI)  pada  tahun  2014.  Program  ini  mencakup  serangkaian  insentif  fiskal  yang dirancang  untuk  mendorong  pemerintah  negara  bagian  dan  wilayah  untuk  menjual  aset infrastruktur yang dimilikinya dan menggunakan dana hasil penjualan tersebut untuk mendanai proyek-proyek  infrastruktur  baru.  Program ARI  senilai A$3,3  miliar  memberikan  dorongan kepada pemerintah negara bagian di seluruh Australia untuk menjual atau menyewakan aset publik yang kurang dimanfaatkan kepada perusahaan swasta untuk menginvestasikan kembali hasil sewa atau penjualan tersebut ke perusahaan swasta untuk investasi proyek infrastruktur baru. 19 Setiap  aset  yang  dijual  atau  disewakan  oleh  negara  bagian  dan  teritori  Australia menerima tambahan 15 persen dari nilai transaksi awal dalam dolar federal (lihat Gambar 1).
18 https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1206-1661/
19 Varn, J. and Kline, S. (2017). How could “asset recycling” work in the United States? Bipartisan Policy Center .

## Gambar 1. Overview ARI di Australia
India -Pemerintah  India  meluncurkan  jalur  monetisasi  aset,  melalui  program  National Monetization Pipeline (NMP Volume 1 dan 2) India, melalui konsultasi dengan kementerian infrastruktur, berdasarkan mandat untuk 'Monetisasi Aset' di bawah Anggaran Persatuan 2021- 22. Monetisasi aset, bertujuan untuk memanfaatkan investasi sektor swasta dalam infrastruktur baru. Di India, kerangka monetisasi aset inti memiliki tiga hal penting:
1. Monetisasi hak bukan kepemilikan, aset diserahkan kembali kepada pemerintah pada akhir masa konsesi.
2. Aset Brownfield yang tidak berisiko, dengan aliran pendapatan yang stabil, adalah kandidat utama monetisasi.
3. Kemitraan  terstruktur,  berdasarkan  kerangka  kontrak  yang  ditentukan  dengan  KPI  dan standar  kinerja  yang  ketat,  didorong  untuk  meningkatkan  efisiensi  operasional  aset infrastruktur yang akan dimonetisasi.

## Implementasi Asset Recycling di PT Hutama Karya (Persero)
Dalam hal penugasan Pemerintah kepada PT HK untuk melakukan pengusahaan 24 ruas Jalan Tol Trans Sumatera, PT HK mengalami defisit keuangan akibat investasi pembangunan tol yang dalam kondisi yang secara finansial belum memenuhi standar layak. Oleh sebab itu AR  menjadi  salah  satu  solusi  agar  mendukung  upaya  Pemerintah  dalam  hal  pembangunan infrastruktur di pulau Sumatera.
Merujuk pada pasal 5 angka 1.d Peraturan Menteri BUMN No. Per-03/MBU/03/2021 tentang  Tata  Cara  Pengahapusanbukuan  dan  Pemindahtanganan Aktiva  Tetap  Badan  Usaha Milik  Negara,  AR  dapat  dilakukan  dalam  hal  bagian  dari  program  restrukturisasi  dan penyehatan BUMN. Pada pasal 5 angka 2 disebutkan bahwa penjualan aktiva tetap dilakukan sepanjang  hal  tersebut  memberikan  dampak  yang  lebih  baik  bagi  BUMN. Asisten  Deputi Bidang  Jasa  Infrastruktur  Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  Ibu  Hendrika Nora  Osloi  Sinaga  (antaranews.com,  14  Juni  2022)  mengatakan  bahwa  Kementerian mendukung  kluster  infrastruktur  melakukan  Asset  Recycling  untuk  memperbaiki  kinerja keuangan juga untuk mengurangi hutang di BUMN sehingga menyehatkan kinerja keuangan BUMN infrastruktur.
Penerapan AR  di  PT  HK  pada  garis  besar  dilakukan  dalam  dua  tahap  yaitu  pertama, pembentukan anak perusahaan khusus pengelolaan ruas atau Special Purpose Vehicle (SPV) dan kedua, divestasi dengan penjelasan sebagai berikut:

## 1. Pembentukan  Anak  Perusahaan  Khusus  Pengelolaan  Ruas  atau  Special  Purpose Vehicle (SPV)
Pasal  2  ayat  (4)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  127/PMK.010/2016  tentang Pengampunan  Pajak  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2016  tentang Pengampunan  Pajak  Bagi  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Harta  Tidak  Langsung  Melalui Special Purpose Vehicle mendefinisikan SPV sebagai perusahaan yang didirikan semata- mata  untuk  menjalankan  fungsi  khusus  tertentu  untuk  kepentingan  pendirinya,  seperti pembelian dan/atau pembiayaan investasi dan tidak melakukan kegiatan usaha aktif. Dalam pasal  4  Peraturan  Presiden  Nomor  117  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera dalam pelaksanaan penugasan JTTS PTHK diperkenankan untuk melakukan pembentukan anak perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas.
Dalam  Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  (OECD) Benchmark  Definition  of  Foreign  Direct  Investment  Fourth  Edition  menetapkan  kriteria dalam hal identifikasi SPV sebagai berikut: 20
a) Berbentuk badan hukum, yang terdaftar secara resmi dengan otoritas nasional dan tunduk pada  kewajiban  perpajakan  dan  hukum  ekonomi  lainnya  di  tempat  kedudukan  badan hukum tersebut;
b) Dikendalikan oleh perusahaan induk yang berkedudukan di luar yurisdiksi badan hukum tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung;
c) Tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit karyawan, kegiatan usaha, dan kehadiran fisik;
d) Hampir semua aset perusahaan merupakan investasi di atau dari negara lain;
e) Bisnis  inti  Perusahaan  terdiri  dari  pembiayan  kelompok  atau  kegiatan  holding, menyalurkan dana dari non residen ke non residen lainnya.
Pada  umumnya  bentuk  SPV  adalah  badan  hukum  perusahaan  (corporation)  atau Perseroan Terbatas  ("PT")  dalam  konteks  hukum  Indonesia,  yang  didirikan  untuk  tujuan khusus dan dapat digunakan untuk melindungi perusahaan atau individu pendirinya (atau dalam hal tertentu krediturnya), dengan membatasi tanggung jawabnya sebatas modal yang dipisahkan. 21
Dalam konteks AR PTHK melakukan pemisahan segmen operasi JTTS menjadi dua bagian yaitu PT Bakauheni-Terbanggi Besar Toll dan PT Medan Binjai Toll. Pemisahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan faktor pembangunan dan operasional JTTS tahap 1 dimana  terindikasi  adanya  potensi  kondisi  keuangan  yang  tidak  sustainable  dari  sisi korporasi. Setelah pemisahan tersebut dilakukan, AR PTHK dilakukan dengan mekanisme divestasi saham 2 entitas tersebut.

## 2. Asset Recycling Melalui Divestasi
Divestasi dapat diartikan sebagai pengurangan beberapa jenis aset baik dalam bentuk finansial atau barang, dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan
20 OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment Edisi Keempat, Paris: OECD Publications, 2008;
21 Pramudya A. Oktavinanda, Special Purpose Vehicle dalam Tinjauan Hukum dan Ekonomi (Special Purpose Vehicle in Law and Economics Perspective), 2013, hal. 103
sebagai upaya pemilik perusahaan untuk menjual aset atau sebuah divisi kerjanya kepada pihak  lain  yang  mampu  memberikan  harga  penawaran  paling  tinggi. 22 Dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  No.  183/PMK.05/2008  tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara  Divestasi Terhadap Investasi Pemerintah, divestasi diartikan sebagai  penjualan Surat berharga dan/ atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain Pada pasal 5  angka  2  Peraturan  Menteri  BUMN  No.  Per-03/MBU/03/2021  tentang  Tata  Cara Pengahapusbukuan  dan  Pemindahtanganan  Aktiva  Tetap  Badan  Usaha  Milik  Negara disampaikan  bahwa  pemindahtanganan  aktiva  tetap  BUMN  melalui  penjualan  dapat dilakukan sepanjang memberikan dampak yang lebih baik bagi BUMN. Sebuah perusahaan melakukan divestasi dengan tujuan sebagai berikut: 23
a) Mengurangi beban dan menambah pendapatan. Beban aset yang dimaksud seperti pajak, biaya perawatan, dan lainnya.
b) Fokus pada bisnis yang lebih memberi keuntungan.
c) Menghasilkan keuntungan besar di saat yang tepat,  seperti menjual kembali instrumen investasi saat harga naik.
d) Mengurangi  potensi  rugi  yang  lebih  besar  karena  aset  yang  dijual  tidak  lagi menguntungkan.
Divestasi merupakan langkah besar yang dikaitkan dengan kinerja sebuah Perusahaan.
Dalam hal divestasi asset BUMN, dapat dikatakan sebagai suatu bentuk optimalisasi asset negara  sehubungan  dengan  pelibatan  sektor  swasta  dalam  upaya  Pembangunan  nasional. Perusahaan untuk membenahi masalah dengan mengurangi aset (divestasi) guna mencapai profitabilitas yang positif. 24
Sama halnya dengan Perusahaan swasta, tujuan didirikannya BUMN yang tertuang dalam Pasal 2 huruf b UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah untuk mengejar keuntungan atau profit oriented. Merujuk pada kondisi tersebut tentu saja BUMN akan menjumpai berbagai dinamika dalam dunia bisnis dan sangat mungkin aksi korporasi untuk dilakukan seperti divestasi saham.
Sebelumnya  AR  BUMN  dengan  melakukan  divestasi  saham  dilakukan  oleh  PT Jasamarga  Jalanlayang  Cikampek  (JJC)  yang  merupakan  anak  perusahaan  dari  PT  Jasa Marga  (Persero)  Tbk  (JSMR)  yang  melakukan  pengelolaan  ruas  Jalan  Tol  Jakarta  – Cikampek  Elevated  atau  yang  sering  disebut  Tol  Layang  Mohamed  Bin  Zayed  (MBZ) dengan nilai divestasi 4,38 Triliun atau setara 40% dari total saham kepada PT Margautama Nusantara  (MUN)  yang  merupakan  anak  usaha  Grup  Salim.  Transaksi  divestasi  saham tersebut merubah struktur porsi ekuitas dari kepemilikan saham JJC menjadi 40% JSMR, 40% MUN dan 20% PT Ranggi Sugironperkasa.
Direktur Utama JSMR Bapak Subakti Syukur menyampaikan bahwa strategi divestasi ini sangat penting sebagai upaya penyeimbangan antara pertumbuhan kesinambungan bisnis Perusahaan yang merupakan bagian dari program AR untuk peningkatan portofolio bisnis
22 Asikin,  Zainal  (2013-04-20). "Divestasi  Saham  Dalam  Perspektif  Keadilan  (PT.  NNT  di  Nusa  Tenggara Barat". Jurnal  IUS  Kajian  Hukum  dan  Keadilan .  Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum,  Fakultas  Hukum Univesitas Mataram.
23 Anwar,  Muhammad  Choirul  (2021-10-13).  Anwar,  Muhammad  Choirul,  ed. "Divestasi  adalah  Kebalikan Investasi, Ini Pengertian dan Dampaknya". Kompas.com . Diakses tanggal 2023-12-28.
24 Denis, D. K., & Rodgers, K. J. (2007). Duration, outcome, and post-reorganization performance. Journal of Financial and Quantitative Analysis , 42 (1), 101–118.
terkait beberapa ruas tol yang masih harus dibangun. 25 Menurut Subakti, divestasi tersebut dilakukan  untuk  memperkuat  cash  flow  dalam  pembangunan  tol  di  ruas-ruas  yang  lain. Beberapa diantaranya adalah Yogyakarta - Solo, Yogyakarta - Bawen, Probowangi, akses Patimban, dan Gedebage - Tasikmalaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Penugasan  PTHK  dalam  pembangunan  JTTS  merupakan  suatu  bentuk  komitmen pemerintah  dalam  hal  pengembangan  infrastruktur  yang  menyeluruh  di  wilayah  Indonesia. Resiko keuangan menjadi salah satu fokus persoalan yang dihadapi terutama pada penugasan untuk pembangunan infrastruktur yang layak ekonomi namun tidak layak finansial. Melalui gambaran sebelumnya AR telah menjadi salah satu creative financing yang solutif sehubungan dengan tantangan finansial yang dihadapi oleh BUMN. Tentu saja peran pemerintah dalam hal kepastian  hukum  dan  kebijakan-kebijakan  yang  mengarah  kepada  dukungan  untuk mensukseskan  penugasan  tersebut  sangat  diharapkan  tanpa  mengesampingkan  system  tata kelola yang baik.

## Saran
Dalam  implementasinya Asset  Recycling  memang  menjadi  solusi  cepat  atas  kendala keuangan  terutama  bagi  Perusahaan  BUMN  yang  mendapat  mandat  penugasan.  Maka keputusan  untuk  dilakukan  Asset  Recycling  seharusnya  dilakukan  assessment  kelayakan investasi dengan pertimbangan target kinerja operasional yang dihasilkan oleh asset yang akan dibangun atau dirintis dari hasil Asset Recycling ini bersifat lebih positif.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Riyanto & Iwan Erar Joesoef. Penugasan Badan Usaha Milik Negara Dalam Pengusahaan Jalan Tol: Studi Penuhasan PT Hutama Karya (Persero) Dalam Pengusahaan Jalan Tol di Sumatera.
Algra,  N.E.,  et  al.,  1983. Kamus  Istilah  Hukum  Fockema  Andreae  Belanda  Indonesia, Binacipta, Bandung,
Asikin,  Zainal,  2020. "Divestasi  Saham  Dalam  Perspektif  Keadilan  (PT.  NNT  di  Nusa Tenggara Barat". Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan . Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Univesitas Mataram.
Chalmers. 2021. Does asset recycling actually work? | Greenbiz . https://www.greenbiz.com/article/does-asset-recycling-actually-work Chalmers,  Liu,  & Viet.  2018. Infrastructure Asset  Recycling:  Insights  for  governments  and investors . 33. Asia Pacific Risk Center, Marsh&McLennan Companies. Denis, D. K., & Rodgers, K. J., 2007. Duration, outcome, and post-reorganization performance. Journal of Financial and Quantitative Analysis .
Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, Ohio Publishing Co, Cincinnati Indroharto, 1994, “Asas–asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, dimuat dalam Paulus Effendi Lotulung  (Ed.),  Himpunan  Makalah  Asas–asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik, Cet. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.
25 https://www.idnfinancials.com/archive/id/45502/asset-recycling-jsmr-divest-mbz-toll-idr diakses  tanggal  15 Desember 2023
Jhony,  Ibrahim.  2008.  Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Banyumedia Publishing
Khairah Mukhlisah Hertanto. 2022. Strategi Daur Ulang Aset Barang Milik Negara Berupa Bangunan Gedung.
Mochtar Kusumaatmadja. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional,
PT Binacipta, Jakarta,
OECD  Benchmark  Definition  of  Foreign  Direct  Investment  Edisi  Keempat,  Paris:  OECD Publications, 2008;
Poole, Jr, R. W. 2018. Asset Recycling to Rebuild America’s Infrastructure . Reason Foundation. https://reason.org/wp-content/uploads/asset-recycling-rebuild-america- infrastructure.pdf
Pramudya  A.  Oktavinanda,  2013.  Special  Purpose  Vehicle  dalam  Tinjauan  Hukum  dan Ekonomi (Special Purpose Vehicle in Law and Economics Perspective)
Prasetyo,  Firdaus.  2009.  Pengaruh  Infrastruktur  pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Wilayah  di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 2(2)
Soerjono, Soekanto. 2006. Pengantar Penelitian Hukum, UI Press Soeriaatmadja,  Arifin, Laporan  Akhir  Kompendium  Bidang  Hukum  Keuangan  Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara) , Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham – RI, Jakarta, 2010
Varn,  J.  and  Kline,  S.  (2017).  How  could  “asset  recycling”  work  in  the  United  States? Bipartisan Policy Center .
https://www.idnfinancials.com/archive/id/45502/asset-recycling-jsmr-divest-mbz-toll-idr diakses tanggal 15 Desember 2023
Dikutip
dari laman https://katadata.co.id/yuliawati/finansial/5e9a4e61a3fe9/dana- infrastruktur-dalam-5-tahun-rp-6455-triliun-sulit-andalkan-apbn.  Diakses  pada  tanggal 28 Desember 2020.
https://bisnis.tempo.co/read/1364103/hutama-karya-tol-trans-sumatera-tak-layak-secara- finansial , diakses tanggal 29 September 2023.
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/infrastructure-asset-recycling- insights governments-and-investors , diakses tanggal 21 Oktober 2023 https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1206-1661/
Anwar,  Muhammad  Choirul,  2013.  Anwar,  Muhammad  Choirul,  ed. "Divestasi  adalah Kebalikan Investasi, Ini Pengertian dan Dampaknya". Kompas.com . Diakses tanggal 28 Desember 2023.