How to cite:
Dian Fitriani Lestari (2022) Jatuhnya Rezim Khmer Merah dan Kekuasaan Hun Sen di Kamboja Pasca Itu, (7) 12 , http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i11.11712 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia    p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 11, November 2022

## JATUHNYA  REZIM  KHMER  MERAH  DAN  KEKUASAAN  HUN  SEN  DI KAMBOJA PASCA ITU

## Dian Fitriani Lestari
Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia Email: dianfitrianil696@gmail.com

## Abstrak
Jatuhnya rezim Khmer Merah pada tahun 1979 dan pengambilalihan kekuasaan oleh Hun  Sen  di  Kamboja  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  pada  sejarah  dan politik  negara  tersebut.  Setelah  kekuasaan  Khmer  Merah  yang  kejam  dan  kebijakan mereka  yang  tidak  berpihak  pada  rakyat,  Kamboja  mengalami  transisi  menuju pemerintahan  yang  lebih  stabil  dan  demokratis  di  bawah  kepemimpinan  Hun  Sen. Meskipun terdapat kritik terhadap cara Hun Sen mempertahankan kekuasaannya dan perlakuan terhadap oposisi politik, Kamboja telah mengalami kemajuan dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Namun, ada juga isu-isu yang perlu diatasi seperti korupsi dan  hak  asasi  manusia  yang  masih  menjadi  masalah  di  Kamboja.  Sejak  Jatuhnya rezim  Khmer  Merah,  Kamboja  telah  mengalami  banyak  perubahan  dan  tantangan politik,  sosial,  dan  ekonomi.  Namun,  dengan  adanya  upaya  untuk  memperbaiki keadaan,  Kamboja  dapat  terus  berkembang  dan  meningkatkan  kesejahteraan rakyatnya di masa depan.
Kata kunci : rezim Khmer Merah, kekuasaan Hun Sen, transisi pemerintahan.

## Abstract
The  fall  of  the  Khmer  Rouge  regime  in  1979  and  Hun  Sen's  takeover  of  power  in Cambodia have had a significant  impact  on the  country's history and politics. After the  ruthless  rule  of  the  Khmer  Rouge  and  their  policies  of  not  favoring  the  people, Cambodia underwent a transition to a more stable and democratic government under the leadership of Hun Sen. Despite criticism of the way Hun Sen maintained his hold on  power  and  treatment  of  political  opposition,  Cambodia  has  made  progress  in economy and infrastructure. However, there are also issues that need to be addressed such as corruption and human rights that are still problems in Cambodia. Since the fall  of  the  Khmer  Rouge  regime,  Cambodia  has  experienced  many  political,  social, and  economic  changes  and  challenges.  However,  with  efforts  to  improve  the
situation, Cambodia can continue to develop and improve the welfare of its people in the future.
Keywords: Khmer Rouge regime, Hun Sen's rule, transition of government.

## Kamboja dan Khmer Merah
Kamboja  merupakan  salah  satu  negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  yang  sering mengalami ketidakstabilan politik, entah itu karena letak geografisnya  yang menyebabkan perebutan  wilayah  atau  hal  yang  lain.  Secara  internal  negara,  Kamboja  sejak  dahulu mengalami  konflik-konflik  yang  disebabkan  oleh  persaingan  kekuasaan  di  kalangan  elit yang  ada.  Hal  ini  berpengaruh  pada  instabilitas  dalam  negeri  (Hartarini  et  al.,  2022).  Di tahun  1970-an,  Kamboja  mengalami  konflik  dalam  negeri  yakni  perang  saudara  yang ditandai dengan adanya perebutan kekuasaan sehingga menimbulkan kudeta yang membuat kondisi  politik  dan  keamanan  negara  Kamboja  menjadi  tidak  stabil  (Tri  Legionosuko  & Siswo  Hadi,  2019).  Pengkudetaan  tersebut  bermula  dari  Lon  Nol  yang  menggulingkan Sihanouk yang pada saat itu sedang berada di luar Kamboja, dengan alasan keadaan negara yang berada dalam keadaan urgent karena semakin banyak infiltrasi militer Vietnam Utara masuk ke Kamboja (Utami, 2016). Namun hal tersebut dituntut oleh Sihanouk untuk bubar dibantu  oleh  Tiongkok,  sehingga  akhirnya  Sihanouk  membangun  aliansi  dengan  partai komunis.  Lon  Nol  yang  dari  awal  merupakan  seorang  anti-komunis  menimbulkan perlawanan  dari  Partai  Komunis  Kamboja  (Na’im  &  Siswanto,  2020).  Melalui  Front  uni National  Du  Kampuchea  (FUNK)  atau  Front  Persatuan  Nasional  Kamboja  dan Gouvernement  Royal  d’Union  National  du  Kampuchea  (GRUNK)  atau  Pemerintahan Kerajaan  Persatuan  Nasional  Kamboja  yang  dipimpin  oleh  Sihanouk  serta  Khmer  Merah berhasil  menarik  perhatian  serta  dukungan  untuk  menentang  pemerintahan  Lon  Nol  pada saat  itu  karena  merupakan  anti-komunis  dan  melibatkan  pihak western yakni  Amerika Serikat.
Tetapi  sebetulnya  terdapat  perbedaan  ide  diantara  Sihanouk  dan  FUNK  yang menegaskan  bahwa  “Sihanouk  yang  berpandangan  feodalis  dan  tradisional  tidak  disukai Partai  Komunis  Kamboja,  yang  anti-monarki.”  Sehingga  hal  tersebut  membuat  Partai Komunis  Kamboja  bergerak  sendiri  tanpa  melibatkan  Sihanouk  dalam  melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Lon Nol (Sinaga, 2013).
Setelah  lima  tahun  perlawanan  terhadap  pasukan  Lon  Nol,  pada  tanggal  17  April tahun 1975, Kamboja berhasil diduduki oleh Partai  Komunis Kamboja  (Dipoyudo, 1979). Diketahui bahwa pemerintahan yang dijalankan Lon Nol melakukan korupsi dan didukung oleh  pihak  barat  (Chandler,  1997).  Minimnya  legitimasi  yang  dimiliki  oleh  pemerintahan Kamboja,  yang  saat  itu  dipimpin  oleh  Lon  Nol,  membuat  posisi  pemerintah  menjadi semakin  lemah.  Hal  itu  diperburuk  dengan  kapabilitas  militer  Lon  Nol  yang  tidak  cukup sehingga pasukan Khmer Rouge dapat dengan mudah menguasai Kamboja dari segi militer
hingga  akhirnya  berhasil  masuk  ke  sektor  pemerintahan  pada  tahun  1975  (S.  Edwards, 2004).  Selanjutnya,  negara  Kamboja  menjadi  perhatian  internasional  karena  di  bawah pemerintahan Khmer Merah (Na’im & Siswanto, 2020). Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol  Pot  juga  mendeklarasikan  Kamboja  sebagai  negara  baru  dengan  nama  Democratic Kampuchea  atau  Kamboja  Demokratik  dan  ingin  membangun  segala  sesuatu  dari  bawah, dimulai dari pembentukan negara agraris tanpa-kelas (Hasram, 2020).
Identitas  Khmer  Merah  sendiri  dikenal  sebagai  para  pengikut  Communist  Party  of Kampuchea  (CPK)  setelah  mengkudeta  Lon  Nol,  yang  mana  persebaran  tersebut  tidak diikuti  oleh  semua  kalangan  masyarakat  di  Kamboja,  hingga  pada  akhirnya  hal  tersebut memberikan mimpi buruk bagi rakyat Kamboja. Khmer Merah berkuasa dari 17 April 1975 hingga  7  Januari  1979,  pemimpinnya  adalah  Pol  Pot  (Suhaimi  &  Hasibuan,  2019).  Peran Pol Pot di Khmer Merah sangat mendominasi sehingga menciptakan perubahan yang besar di berbagai aspek seperti di bidang ekonomi, sosial dan politik, juga budaya (Erasiah et al., 2022).  Namun,  perubahan  besar  tersebut  juga  menjadi  mimpi  buruk  bagi  masyarakat Kamboja terutama mereka  yang tidak sejalan dengan Pol  Pot (Taum,  2020). Dimulai  saat pemerintahan Khmer Merah menggunakan kekerasan dalam penyebarluasan kekuasaannya. Padahal, saat Khmer Merah pertama kali muncul, rakyat Kamboja menganggap hal tersebut merupakan  permulaan  yang  positif  hingga  pada  akhirnya  Khmer  Merah  memberlakukan sistem kerja paksa, pembunuhan, penyiksaan, penghilangan paksa serta kemiskinan. Tidak hanya  itu,  Khmer  Merah  juga  terbukti  oleh  pengadilan  internasional  karena  melakukan genosida terhadap warga etnis Vietnam dan warga Muslim Cham (Rosyid, 2018).
Kasus  kekerasan  dan  genosida  yang  dilakukan  oleh  Khmer  Merah  terhadap masyarakat  Kamboja  pada  tahun  1975-1979  merupakan  poin  yang  paling  sering diperhatikan dalam sejarah Kamboja, mengingat hal tersebut memakan banyak korban jiwa dan  hingga  saat  ini  dalam  mengimplementasikan  hukum  humaniter  internasionalnya  pun belum terealisasikan secara sempurna. Perubahan besar yang dibawa Pol Pot tersebut juga menjadi  hasil  dari  ideologi  yang  dijalankan  olehnya  yang  mana  menggunakan  dalih  ingin membentuk  negara  agraris  tanpa-kelas,  justru  mengarahkan  Khmer  Merah  dalam melakukan  tindak  kekerasan,  bahkan  pembunuhan  besar-besaran  terhadap  masyarakat Kamboja,  terutama  bagi  mereka  yang  dianggap  berkaitan  dengan Western ataupun pemerintahan  Lon  Nol;  tenaga  ahli,  seperti  dokter  dan  pengacara,  atau  mereka  yang dianggap  sebagai  orang  yang  berwawasan  meskipun  hanya  dilihat  dari  penampilan;  serta komunitas  etnis  Vietnam  dan  Muslim  Cham  juga  menjadi  sasaran  genosida  dari  Khmer Merah.  Sebagian  penduduk  lainnya  juga  dipaksa  untuk  terlibat  dalam  perbudakan  di wilayah  pinggiran  (Mysliwiec,  1988).  Tak  hanya  itu,  Khmer  Merah  menghapus  aspek kepemilikan  pribadi,  mata  uang,  agama,  dan  budaya  tradisional,  lalu  membentuk  negara demokratik  Kampuchea  (Kuijjer  et  al.,  2019).  Selain  itu,  Khmer  Merah  juga memberlakukan  kebijakan  revolusi  yang  radikal,  seperti  pembatasan  dalam  kebebasan berpendapat,  bekerja,  dan  beragama;  larangan  berdagang;  juga  larangan  untuk  menempuh
pendidikan  formal.  Setelah  kurun  waktu  3  tahun  kekuasaan,  kurang  lebih  sekitar  21% populasi atau 1,7 juta orang di Kamboja mengalami auto-genocide, baik karena kelaparan, penyakit, dan perbudakan yang dilakukan oleh Khmer Merah.

## Jatuhnya Khmer Merah
Seiring berjalannya waktu, karena kebijakan Khmer Merah yang semakin menyiksa, mereka  yang  menentang  kebijakan  Khmer  Merah  memilih  untuk  kabur,  tak  hanya  dari masyarakat  biasa,  melainkan  juga  pihak  pemerintahan  yang  merasa  sudah  tidak  sejalan dengan  Pol  Pot.  Meskipun  dalam  mempertahankan  kekuasaannya,  Pol  Pot  memberikan posisi  jabatan  kepada  orang-orang  yang  dianggap  sebagai  satu  kubu  dan  menyingkirkan mereka  yang  menentangnya.  Para  penentang  memilih  Vietnam  dan  Thailand  sebagai destinasi  utama  untuk  kabur.  Hingga  pada  tahun  1978,  Vietnam  melakukan  invasi  militer terhadap  Kamboja  yang  selanjutnya  berhasil  mengakhiri  pemerintahan  Khmer  Merah, didukung  oleh  beberapa  faktor  lainnya.  Invasi  dari  Vietnam  sendiri  menimbulkan  konflik antar  kedua  negara  dimana  pada  saat  itu  perekonomian  Kamboja  juga  lemah  akibat kebijakan  Khmer  Merah  yang  menghapus  aspek  kepemilikan  pribadi  dan  swasta  serta menghapus  mata  uang  dari  peredaran,  padahal  pendapatan  Kamboja  pada  saat  itu  hanya berasal  dari  perdagangan  ekspor  dan  impor.  Selain  itu,  terdapat  aspek  masyarakat  yang lemah yang disebabkan oleh kebijakan Khmer Merah yang keras, juga Pol Pot melakukan pembersihan  terhadap  mereka  yang  dianggap  berwawasan  sehingga  membuat  Kamboja kehilangan  tenaga  ahli  dan  profesional  sehingga  berpengaruh  pada  pembangunan  dan situasi masyarakat kala itu, sehingga menjadi tidak stabil kekuatannya. Invasi dari Vietnam sekaligus  beberapa  faktor  dari  dalam  negeri  sendiri  menyebabkan  jatuhnya  Rezim  Khmer Merah.  Apabila  ditelaah  lebih  dalam,  melemahnya  Kamboja  juga  disebabkan  karena pemerintahan Pol Pot itu sendiri.
Sepertiga masyarakat Kamboja menjadi korban dari kekejaman Khmer Merah yang berkuasa  dari  tahun  1975  hingga  1979,  runtuhnya  masa  pemerintahan  Pol  Pot  pun  tetap meninggalkan  bekas  dikarenakan  dalam  kekuasaannya  sama  saja  seperti  menghancurkan negara  itu  sendiri  dengan  membongkar  pemerintahan,  pendidikan,  agama,  kesehatan,  dan sistem  hukum.  Seperti  penjelasan  di  awal  bahwa  Khmer  Merah  merupakan  poin  penting dalam  sejarah  Kamboja.  Pengaruhnya  terhadap  pengambilan  keputusan  tentang  dunia politik  Kamboja  masih  bisa  dilihat  sampai  saat  ini.  Dan  tidak  menutup  fakta  bahwa pemerintahan  Pol  Pot  pada  saat  itu  memberikan  pengaruh  yang  besar  di  berbagai  aspek meskipun  setelahnya  berubah  menjadi  arah  yang  radikal.  Karena  tujuan  Khmer  Merah yakni  ingin  membentuk  negara  agraris  tanpa-kelas,  hal  itu  menjadi  sorotan  dan mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat  pedesaan  yang  berharap  bahwa  kepemimpinan Khmer  Rouge  dapat  membawa  revolusi  untuk  memperbaiki  kehidupan  masyarakat  (M. Edwards & Dudi, 2004).

## Hun Sen sebagai Orang Berpengaruh di Kamboja
Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, hadir sebagai orang  yang paling berpengaruh di era saat ini dan menjadi kekuatan politik utama, ia sudah lama berkuasa dam merupakan mantan  anggota  Khmer  Merah  yang  membelot  dan  membantu  pasukan  Vietnam  untuk menjatuhkan Khmer Merah di tahun 1979. Hun Sen merupakan penyusun dari Cambodian People’s Party (CPP) yang mana berhasil membuat Kamboja untuk terlahir kembali setelah berada  di  bawah  Rezim  Khmer  Merah  yang  mengerikan  (Quackenbush  et  al.,  2019). Sepanjang tahun 1990-an, ia memulai upaya untuk menyingkirkan lawan-lawan politiknya. Di  tahun  1997,  ia  berhasil  melakukan  kudeta  dan  menyingkirkan  Pangeran  Raniridh  dari Funcipec  beserta  lawan-lawan  politik  lainnya  (Nick,  2009).  Hun  Sen  sendiri  juga  terus menggunakan  konsep ‘stability’ dan ‘peace’ dalam  kampanyenya,  menunjukkan  kepada masyarakat  bahwa  ia  merupakan  pahlawan  dari  masyarakat  Kamboja  pada  masa pendudukan Khmer Merah (Wright, 2019). Karena ia selalu menyebutkan konsep tersebut dalam  kampanyenya,  secara  tidak  langsung  membuat  masyarakat  berpikir  bahwa mempertahankan Hun Sen dalam pemerintahan bukanlah hal yang buruk bahkan dianggap mampu menjaga agar Kamboja tidak lagi jatuh dalam rezim yang salah seperti pada masa Khmer  Merah.  Dapat  disimpulkan  pula  bahwa  Kamboja  berhasil  melakukan  rekonstruksi politik  pasca  pemerintahan  Khmer  Merah.  Hal  tersebut  juga  didukung  dengan  kebijakan Hun  Sen  yang  cenderung  otoriter,  walaupun  tidak  sekeras  Khmer  Merah,  yang menghambat  perkembangan  pihak  oposisi  di  Kamboja.  Meskipun  begitu,  masih  terdapat beberapa  kekhawatiran  bahwa  Kamboja  akan  kembali  kehilangan  kedaulatannya  terlebih lagi  Hun  Sen  memiliki    kebijakan  yang  cenderung  pro  terhadap  Tiongkok,  padahal Tiongkok  merupakan  pendukung  utama  dari  rezim  Khmer  Merah  (Dunst  et  al.,  2020). Dikhawatirkan,  kondisi  yang  sama  akan  terulang  jika  Tiongkok  memberikan  dukungan terhadap Hun Sen untuk memperkuat pengaruhnya dalam pemerintah.

## Pemerintahan Hun Sen dan CPP di Kamboja
Hun  Sen  dan  CPP  merupakan  kombinasi  yang  paling  berkuasa  di  Kamboja.  Sejak tahun  1998,  2003,  2008  dan  2013,  CPP  selalu  menduduki  posisi  teratas  pada  pemilihan umum.  Meskipun  begitu,  bukan  berarti  Hun  Sen  tidak  mendapatkan  kritikan,  apabila mengingat  kekuasaan  Hun  Sen  yang  otoriter  meskipun  tidak  sekeras  Khmer  Merah,  tentu saja hal tersebut karena berlawanan dengan keinginan masyarakat yang tidak bisa lepas dari demokrasi. Pertentangan antar kekuasaan Hun Sen dengan masyarakat terus terjadi. Partai CPP  yang  mendominasi  Senat  Kamboja  telah  meloloskan  UU  yang  berupaya  untuk mengatur pergerakan dari masyarakat. Namun, tentu saja hal tersebut tidak didukung oleh pihak  oposisi,  yakni  The  Cambodia  National  Rescue  Party  (CNRP).  UU  tersebut  juga mengundang  terjadinya  demonstrasi  karena  menganggap  menghambat  masyarakat  dan NGO dimana memiliki keterkaitan erat dengan masyarakat. Tercatat lebih dari 70 NGO di tahun 2016 menuntut tindakan Hun Sen. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak kalah dengan
masyarakat  yang  merasa  mempertahankan  Hun  Sen  merupakan  keputusan  yang  benar, melainkan  juga  memperlihatkan  bahwa  masyarakat  itu  sendirilah  yang  menjadi  tantangan besar bagi Hun Sen untuk mempertahankan kekuasaannya di Kamboja. Terdapat beberapa kasus  yang  memperlihatkan  keotoriteran  dari  kekuasaan  Hun  Sen  di  Kamboja  dimana perlakuan  Hun  Sen  ini  masih  dianggap  ‘anti-kritik’  bahkan  tidak  segan  untuk  membawa mereka yang berani mengkritik kekuasaannya ke meja hijau. Di tahun 2010, UU Kriminal direvisi  untuk  memperluas  makna  pencemaran  nama  baik  sebagai  salah  satu  tindakan kriminal  di  Kamboja  dan  memenjarakan  komentar  yang  dianggap  merusak  nama  baik pemerintahan (Howick et al., 2014). Karena itulah setiap masyarakat termasuk media massa di Kamboja harus berhati-hati dalam memberikan pernyataan terutama menyangkut tentang pemerintahan.

## Kasus Penting yang Berkaitan dengan Kekuasaan Hun Sen
Contohnya  adalah  pelecehan  yudisial  terhadap  Mam  Sonando,  pendiri  sekaligus pemilik  Beehive  Radio  yang  telah  ditangkap  tiga  kali  karena  melaporkan  informasi  yang dianggap  terlalu  kritis  terhadap  pemerintah.  Lalu  di  tahun  2012,  Hun  Sen  menyiarkan penangkapan Sonando di televisi nasional setelah Sonando melaporkan pengaduan ke  The International Criminal Court (ICC) yang menuduh pemerintah Kamboja menggusur ribuan orang  dari  tanah  mereka  secara  paksa.  Selanjutnya,  Sonandi  dikenai  hukuman  20  tahun penjara  atas  tuduhan  memimpin  plot  separatis.  Menjelang  pemilu  bulan  Juli  tahun  2013, Pemerintah  Kamboja  mengeluarkan  aturan  baru  untuk  lebih  membungkam  suara-suara kritis.  Namun larangan tersebut kemudian dicabut dan disusul dengan protes dan kritik dari masyarakat lokal maupun internasional.
Bukti  keotoriteran  dari  Pemerintah  Kamboja  ialah  banyaknya  wartawan  individu yang sering mendapatkan ancaman terutama ketika mereka melaporkan isu-isu politik yang sensitif. Reporter surat kabar lokal Virakchun Khmer Daily, Hang Serei Oudum, ditemukan dalam  keadaan  tidak  bernyawa  pada  September  2012.  Diduga  ia  melaporkan  keterlibatan pemerintahan dan militer dalam pembalakan liar. Tidak hanya itu, jurnalis Kamboja, Suon Chan,  dipukuli  secara  brutal  oleh  sekelompok  orang  menggunakan  tongkat  dan  batu  pada tanggal 31 Januari tahun 2014. Selain menyerang orang-orang media, Pemerintah Kamboja juga  menyerang  pengacara  hingga  meneror  dan  mengintimidasi  para  aktivis.  Pemerintah tidak  mempedulikan  tuntutan  mereka  dan  mengancam  aktivis-aktivis  yang  kritis.  Ketua umum Free Trade Union and Workers pada Januari 2004 terbunuh, Chea Vichea. Ancaman terhadap para aktivis tidak berhenti sampai disitu.
Kem  Sokha,  Yeng  Virak  dan  Pa  Ngueng  Teang,  yang  mana  ketiganya  merupakan seorang  aktivis  HAM  yang  kritis  terhadap  pemerintah,  ditahan  atas  dalih  karena  mereka hadir  di  acara  Hari  HAM  Internasional  membawa  bendera.  Bendera  tersebut  bertuliskan kritik dan protes dari rakyat pedesaan terhadap pemerintah Hun Sen. Kasus lainnya adalah penahanan Moeung Sunn sebagai pemimpin NGO yang bergerak dalam bidang konservasi
Angkor  Wat  pada  tahun  2009,  ia  dijatuhi  dihukum  hanya  karena  mengeluarkan  opini  di publik tentang kekhawatiran akan pemasangan aliran listrik di Angkor Wat. Karena hal itu ia  dianggap  telah  mempermalukan  Pemerintahan  Kamboja  di  kalangan  nasional  dan internasional.
Peristiwa-peristiwa  di  atas  telah  menjelaskan  bagaimana  Hun  Sen  dan  CPP menjalankan kekuasaannya di Kamboja yang apabila dirangkum ia tidak mentoleransi sikap kritis dari siapapun terhadap pemerintah. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lainnya yang memperlihatkan sikap represif Hun Sen terhadap masyarakat yang kritis terhadapnya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  Kamboja  berhasil melakukan rekonstruksi politik pasca pemerintahan Khmer Merah, ditandai dengan situasi negara yang lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya. Namun pihak pemerintah tetap harus  mengedepankan  kesejahteraan  dari  masyarakat  misalnya  dengan  memberikan kebebasan dalam berpendapat. Menanggapi kritik dari masyarakat pun bukan semata-mata hanya untuk menjelekkan kinerja pemerintahan, melainkan guna memperbaiki kekurangan dari kebijakan pemerintah itu pun sendiri. Karena di waktu yang bersamaan, pemerintahan Kamboja  saat  ini  telah  memiliki  legitimasi  yang  cukup  dari  masyarakat  Kamboja  untuk dapat  bertahan  menguasai  negara  tersebut.  Isu  mengenai  keterlibatan  Khmer  Merah terhadap  pemerintahan  yang  sekarang  sudah  tidak  lagi  berlaku  karena  keduanya  memiliki sesuatu  yang  berbeda  meskipun  memang  masih  menjadi  kekhawatiran  sendiri  dari masyarakat Kamboja. Masih banyak agenda  yang harus dilakukan pemerintahan Kamboja misalnya  permasalahan  krusial  yang  perlu  diselesaikan  oleh  Kamboja,  tidak  harus memikirkan permasalahan peninggalan masa lalu di era Khmer Merah.

## BIBLIOGRAFI
Chandler,  D.  (1997).  FromCambodge’toKampuchea’:  State  and  Revolution  in  Cambodia 1863-1979. Thesis Eleven , 50 (1), 35–49.
Dipoyudo,  K.  (1979).  Konflik  Kamboja-Vietnam  dan  Akar-Akarnya. Analisis  CSIS , 8 , 645–668.
Dunst,  C.  J.,  Hamby,  D.  W.,  Howse,  R.  B.,  Wilkie,  H.,  &  Annas,  K.  (2020).  Research synthesis  of  meta-Analyses  of  preservice  teacher  preparation  practices  in  higher education. Higher Education Studies , 10 (1), 29–47.
Edwards,  M.,  &  Dudi,  A.  (2004).  Role  of  chlorine  and  chloramine  in  corrosion  of lead‐bearing plumbing materials. Journal‐American Water Works Association , 96 (10), 69–81.
Edwards,  S.  (2004).  Financial  openness,  sudden  stops,  and  current-account  reversals. American Economic Review , 94 (2), 59–64.
Erasiah, E., Pratama, F. S., & Hazari, V. (2022). Komunitas Muslim di Kawasan Komunis. Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam , 12 (2), 149–167.
Hartarini,  Y.  M.,  Nafiah,  Z.,  &  Sopi,  S.  (2022).  Kajian  Tentang  Ekonomi  Kreatif  di Kabupaten Kendal. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi , 2 (1), 77–89.
Hasram,  K.  (2020). Birokratisasi  Islam  di  Indocina  Meninjau  Ulang  Hubungan  Negara dan Minoritas Muslim . Nusa Litera Inspirasi.
Howick, J., Cals, J. W. L., Jones, C., Price, C. P., Plüddemann, A., Heneghan, C., Berger, M. Y., Buntinx, F., Hickner, J., & Pace, W. (2014). Current and future use of point-of- care  tests  in  primary  care:  an  international  survey  in  Australia,  Belgium,  The Netherlands, the UK and the USA. BMJ Open , 4 (8), e005611.
Kuijjer,  M.  L.,  Tung,  M.  G.,  Yuan,  G.,  Quackenbush,  J.,  &  Glass,  K.  (2019).  Estimating sample-specific regulatory networks. Iscience , 14 , 226–240.
Mysliwiec,  E.  (1988). Punishing  the  poor:  The  international  isolation  of  Kampuchea . Oxfam GB.
Na’im,  Z.,  &  Siswanto,  S.  (2020).  Signifikansi  Umat  Islam  Indonesia  Dalam  Konteks Perdamaian Dunia. Belajea: Jurnal Pendidikan Islam , 5 (2), 263–276.
Nick,  B.  (2009). The  handbook  of  sustainable  refurbishment:  non-domestic  buildings . Routledge.
Quackenbush,  K.  C.,  Quackenbush,  D.  A.,  Epe,  P.  K.  C.,  &  Epe,  P.  I.  T.  C.  (2019). Stylistics  analysis  of  sonnet  18  by  William  Shakespeare. International  Journal  of Applied Research , 5 (5), 233–237.
Rosyid, M. (2018). Model pendidikan peredam pemikiran dan gerakan radikal belajar dari kudus. QUALITY , 5 (1), 104–136.
Sinaga,  L. C. (2013). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip  Demokrasi  dan Ham  Di ASEAN:  Studi Kasus  Kamboja,  Laos,  Myanmar,  dan  Vietnam. Jurnal  Penelitian  Politik|  Volume , 10 (1), 127–142.
Suhaimi,  A.,  &  Hasibuan,  P.  (2019). Geliat  Neo-Komunisme  di  Indonesia  Penompang Gelap Gerbong Reformasi .
Taum,  Y.  Y.  (2020). Peran  Kebudayaan  Dalam  Strategi  Pembangunan  Bangsa:  Merajut Ingatan, Merawat Harapan . Sanata Dharma University Press.
Tri  Legionosuko,  L.,  &  Siswo  Hadi,  S.  (2019).  Buku:  Strategi  Pertahanan  Bawah  Laut Indonesia. Universitas Pertahanan , 1 , 393.
Utami, A. S. (2016). Peranan United States–Cambodia cultural  property  agreement dalam mengatasi  trafficking  in  cultural  property  di  Kamboja. Peranan  United  States– Cambodia  Cultural  Property  Agreement  Dalam  Mengatasi  Trafficking  in  Cultural Property Di Kamboja .
Wright, E. O. (2019). How to be an anticapitalist in the twenty-first century . Verso Books.
Copyright holder: Dian Fitriani Lestari (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: