Perbuatan  Memberikan  Ganja  Kepada  Orang  Lain  Sebagai  Alternatif  Pengobatan Ditinjau  Dari  Sifat  Melawan  Hukum  Dalam  Hukum  Pidana  (Studi  Kasus  Fidelis  Arie Sudewarto)
Maria I. Tarigan a , Nathalina Naibaho b a Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: mariatarigan25@gmail.com
b Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia, Email: nathalina.naibaho@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 30-04-2020
Revised     : 03-05-2020 Accepted : 03-05-2020 Published  : 31-05-2020

## Keywords:
Cannabis
Medical Marijuana Materieele Wederrechtelijk Grounds of Justification Noodtoestand The use of marijuana in medication has been criminalized in Indonesia since 1997. Twenty years after, Fidelis Arie Sudewarto violated the rule by  administering  marijuana  as  an  alternative  means  of  medication  for his spouse, Yeni Riawati. Various public opinions emerged, indicating a shift  of  paradigm  on  the  use  of  marijuana  for  medication,  and  this affects the fulfillment of "unlawful nature" which is expressly stated as one of the elements in the formulation of offense as stipulated in Article 116 paragraph (2) Law Number 35 of 2009, especially in assessing the material  unlawfulness  nature (materieele  wederrechtelijkheid) of  the act.  This  study  discusses  the  case  of  Fidelis  from  the  perspective  of criminal  law,  namely  how  the  fulfillment  of  the  element  of  unlawful nature  and  whether  there  is  a  basis  which  then  abolish  the  unlawful nature in the acts committed by Fidelis Arie Sudewarto. Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 30-04-2020
Direvisi      : 03-05-2020 Disetujui : 03-05-2020 Diterbitkan : 31-05-2020
Kata Kunci:
Ganja, Ganja medis Materieele Wederrechtelijk, Dasar pembenar Noodtoestand Penggunaan  ganja  untuk  pengobatan  telah  dikriminalisasi  di  Indonesia sejak  tahun  1997.  Dua  puluh  tahun  kemudian,  Fidelis  Arie  Sudewarto melanggar  aturan  tersebut  dengan  memberikan  ganja  sebagai  alternatif pengobatan untuk istrinya, Yeni Riawati. Beragamnya reaksi publik atas kasus  tersebut  menunjukkan  adanya  perubahan  paradigma  masyarakat akan penggunaan ganja untuk pengobatan, dan hal ini berpengaruh pada pemenuhan  ―sifat  melawan  hukum‖  yang  secara  tegas  dicantumkan sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam  menilai  sifat  melawan  hukum  materiil.  Penelitian  ini  membahas kasus  Fidelis  dari  perspektif  hukum  pidana,  yakni  bagaimana pemenuhan  unsur  sifat  melawan  hukum  dan  apakah  ada  dasar  yang kemudian  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  dalam  perbuatan  yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto.
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id

## PENDAHULUAN
Tindak  pidana  dan  pertanggungjawaban  pidana  merupakan  beberapa  istilah  dan konsep  dasar  dalam  hukum  pidana.  Keduanya  saling  berkaitan,  namun  memiliki  perbedaan. Tindak pidana hanya menunjuk pada suatu perbuatan yang dilarang. 1 Apakah kemudian orang yang melakukan perbuatan tersebut kemudian harus dipidana, tergantung pada apakah dalam melakukan  perbuatan  tersebut  terdapat  kesalahan  atau  tidak.  Ketika  seseorang  yang melakukan perbuatan dikatakan mempunyai kesalahan, barulah orang tersebut dapat dipidana, yang dibicarakan dalam konsep pertanggungjawaban pidana. 2
Dalam hukum pidana, perbuatan-perbuatan  yang menjadi perhatian, yang kemudian diatur  dan  diancam  dengan  pemidanaan,  adalah  perbuatan-perbuatan  yang  melawan  hukum saja.  Hanya  saja,  yang  menjadi  persoalan  adalah  bagaimana  mengukur  suatu  perbuatan sehingga dapat dikatakan  sebagai melawan hukum. Mengenai hal ini terdapat dua pendapat: pertama,  suatu  perbuatan  dikatakan  melawan  hukum  apabila  perbuatan  tersebut  telah  diatur dalam  undang-undang,  sehingga  sandarannya  adalah  hukum  yang  tertulis 3 ;  kedua,  suatu perbuatan yang dikatakan melawan hukum bukan hanya perbuatan yang memenuhi rumusan tindak  pidana  dalam  undang-undang,  karena  hukum  bukanlah  undang-undang  saja;  ada  pula hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat 4 . Suatu perbuatan tetap dapat dikatakan melawan hukum sekalipun belum diatur dalam undang-undang. Sandarannya ialah asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum. Pendapat  pertama  dikenal  sebagai  pandangan  formil,  sedangkan  pendapat  kedua  ialah pandangan yang materiil 5 .
Pada  perkembangannya,  terdapat  peraturan  perundang-undangan  yang  dibentuk karena memang tidak ada ketentuan dalam KUHP yang mengatur tentang perbuatan tersebut. Salah  satunya  adalah  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976  tentang  Narkotika 6 yang  terus mengalami  perkembangan  hingga  terbentuk  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang berlaku  hingga  saat  ini.  Dalam  Penjelasan  Umum  undang-undang a  quo dijelaskan  bahwa Narkotika sebenarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk
1 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cet. 3 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 5.
2 Ibid .
3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 69.
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, cet. 7 (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),30.
5 Teguh Prasetyo, Op.Cit., 70.
6 Aturan mengenai Narkotika awalnya diatur dalam Verdoovende Middelen Ordonnantie (Stbl. 1927 No. 278 Jo No. 536), bukan dalam KUHP.
pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya  generasi muda. Oleh karena itu, perlu dibentuk peraturan perundang- undangan (beserta perubahan-perubahannya) untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  Narkotika  yang  sangat  merugikan  dan  membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara 7 .
Pelaksanaan undang-undang ini, pada praktiknya, beberapa kali menimbulkan tanda tanya pada masyarakat. Salah satu hal yang menjadi perdebatan dalam pelaksanaan Undang- Undang Narkotika adalah dilarangnya penggunaan ganja untuk alasan kesehatan. Perdebatan ini  semakin  ramai  di  kalangan  masyarakat  dengan  adanya  kasus  Fidelis  Arie  Sudewarto. Sebagaimana  diberitakan,  Fidelis  diputus  bersalah  melakukan  perbuatan  sebagaimana  diatur dan diancam pidana dalam Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni: “... tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain.”
Publik  mulai  bereaksi  saat  media  memberitakan  penangkapan  terhadap  Fidelis  atas perbuatannya. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa tidak seharusnya Fidelis diproses secara hukum karena sarat akan nilai kemanusiaan. Yohan Misero, Analis Kebijakan Narkotika LBH Masyarakat,  berpendapat  bahwa  ganja  memang  memiliki  manfaat  kesehatan  sehingga  apa yang dilakukan Fidelis bukanlah suatu kesalahan. Pendapat berbeda disampaikan oleh Badan Narkotika  Nasional  (BNN).  Komisaris  Besar  Sulistriandriatmoko  selaku  Kepala  Bagian Humas BNN berpendapat bahwa Fidelis telah jelas bersalah memberikan narkotika golongan I  dalam  bentuk  tanaman  narkotika  jenis  daun  ganja  kering  kepada  orang  lain  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  116  ayat  (1)  Undang-Undang  Narkotika,  sehingga  memang  sudah selayaknya Fidelis diberikan sanksi pidana atas perbuatannya.
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) turut pula mengemukakan pendapatnya dalam  bentuk  Pendapat  Hukum (Legal  Opinion) yang  ditujukan  kepada  Ketua  Pengadilan Negeri Sanggau, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag..  ICJR  menyatakan  bahwa  meskipun  ketentuan  Pasal  8  Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang penggunaan Narkotika Golongan I  untuk  kepentingan  layanan  kesehatan  dan  pada  saat  yang  sama  tidak  melarang
7 Indonesia, Undang-Undang  Narkotika, UU  No.  35  Tahun  2009,  LN  No.  143  Tahun  2009,  TLN  No.  5062, Penjelasan Umum, dengan perubahan kata seperlunya.
pemanfaatannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pada kenyataannya penelitian tentang ganja—yang  termasuk  dalam  Narkotika  Golongan  I—dalam  rangka  pengembangan  ilmu pengetahuan tidak juga terjadi di Indonesia. Hal ini setidaknya bisa dikonfirmasi dari berbagai situs  resmi  pemerintah  yang  tidak  memuat  penelitian  tentang  Narkotika  Golongan  I, khususnya  tanaman  ganja. 8 Akan  tetapi,  penelitian  terkait  dengan  ganja  untuk  ilmu pengetahuan,  termasuk  penggunaan  untuk  layanan  kesehatan,  telah  dimulai  di  beberapa negara. 9
ICJR  juga  membahas  alasan  pembenar  dalam  hukum  pidana,  yang  mana  alasan pembenar ini menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, meskipun perbuatan ini telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Salah satu alasan pembenar dalam KUHP ialah daya paksa karena adanya keadaan darurat, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP.  ICJR  berpendapat  bahwa  apa  yang  dilakukan  Fidelis  dapat  masuk  dalam kualifikasi alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. 10
Melihat  keadaan  di  atas,  dalam  tulisan  ini  mencoba  untuk  memberikan  penjelasan lebih  lanjut  mengenai  sifat  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana  narkotika,  terutama  dalam hal  ini  penggunaan  ganja,  agar  tidak  terjadi  kesimpangsiuran  dan  ketidakjelasan  akan penerapan hukum pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis maupun terhadap kasus- kasus  serupa  yang  berpotensi  terjadi  di masa  mendatang.  Dengan  demikian,  tulisan  ini  akan fokus  pada  dua  pertanyaan  utama  yaitu:  (1)  Apakah  perbuatan  memberikan  ganja  sebagai alternatif pengobatan sebagaimana dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto mengandung unsur sifat melawan hukum baik secara formil maupun secara materiil? dan (2) Bagaimana majelis hakim  Pengadilan  Negeri  Sanggau  menilai  pemenuhan  unsur  sifat  melawan  hukum  pada perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto?
Penelitian ini merupakan penelitian normatif menggunakan studi kepustakaan, yang mana  dalam  penelitian  ini  dilakukan  identifikasi  dan  kajian  terhadap  sumber  hukum  tertulis yang ada, di antaranya peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP)  dan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Dalam
8 Terkait hal ini, penulis melakukan pula kajian literatur terhadap Naskah Akademis Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2009  tentang  Narkotika  Golongan  I.  Dalam  Naskah  Akademis  undang-undang a  quo, Penulis  tidak menemukan adanya penelitian tentang Narkotika  Golongan I  maupun tentang  latar belakang kategorisasi ganja sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang penggunaannya untuk kepentingan layanan kesehatan.
9 Institut for Criminal Justice Reform, Pendapat Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) atas Kasus Fidelis: PN Sanggau Mestinya Melepaskan Fidelis dari Seluruh Tuntutan Hukum, 3.
10 Ibid.
tulisan ini juga menggunakan pendapat-pendapat para ahli sehubungan dengan sifat melawan hukum,  baik  formil  dan  materiil  maupun  alasan-alasan  yang  menghapuskan  sifat  melawan hukum  tersebut,  dan  putusan-putusan  pengadilan  dalam  kasus  tindak  pidana  narkotika  yang mempertimbangkan  pemenuhan  unsur  sifat  melawan  hukum  dalam  menjatuhkan  putusan. Dalam  melakukan  analisis  terhadap  kasus  yang  diteliti,  dilakukan  wawancara  terhadap beberapa  narasumber  dengan  perspektif  dan  dari  bidang  yang  berbeda-beda  sebagai representasi  dari  masyarakat,  yang  mana  diharapkan  dapat  memberikan  gambaran  pada penulis  akan  pandangan  masyarakat  Indonesia  terhadap  penggunaan  ganja,  terutama  untuk pengobatan.
Dalam  tulisan  ini  menggunakan  data  sekunder,  yakni  data  yang  diperoleh  dari kepustakaan  dan  hasil  wawancara  dengan  narasumber.  Data  kepustakaan  tersebut  yakni peraturan-perundang-undangan  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana, Verrdovende Middelen  Ordonantie, Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1976  tentang  Narkotika,  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  1997  tentang  Narkotika,  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.
Selain  itu,  dalam  tulisan  ini  juga  melakukan  perbandingan  regulasi  di  Indonesia dengan  regulasi  di  beberapa  negara,  yaitu  Amerika  Serikat,  Belanda,  dan  Singapura. Pemilihan  Amerika  Serikat  karena  dalam  peraturannya,  Amerika  Serikat  juga  melakukan penggolongan  Narkotika,  dengan  ganja  sebagai  Narkotika  Golongan  I,  sama  seperti Indonesia—lalu  membandingkannya  dengan  salah  satu  negara  bagian  di  Amerika  Serikat, yakni  California  yang  telah  melakukan  legalisasi  ganja  untuk  keperluan  pengobatan  dan rekreasional;  Belanda,  karena  sistem  hukum  pidana  di  Indonesia  masih  banyak  mengikuti hukum pidana Belanda; Singapura, karena Singapura termasuk salah satu negara yang paling keras  melarang  penggunaan  ganja  apapun  alasannya.  Dalam  tulisan  ini  juga  sedikit menyinggung  tentang  penggunaan  ganja  di  Illinois,  yang  mana  telah  dilegalkan  untuk kegunaan  medis,  dan  secara  terang-terangan  diperbolehkan  untuk  merawat  pasien  yang menderita penyakit Syringomyelia.
Penulisan  dalam  tulisan  ini  menggunakan  bahan  kepustakaan  lain  berupa  buku, jurnal,  artikel,  maupun  putusan  pengadilan,  dan  peraturan  perundang-undangan,  khususnya putusan Pengadilan Negeri Sanggau No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag yang menjadi pembahasan utama  dalam  penelitian  ini.  Putusan  ini  untuk  dianalisis  karena  kasus  yang  diputus  dalam
putusan  ini  menarik  perhatian  masyarakat  dan  menimbulkan  pro  dan  kontra  terkait pemidanaan  yang  diberikan  terhadap  tindakan  yang  dilakukan,  yang  mana  sangat  relevan dengan  penerapan  sifat  melawan  hukum  dalam  hukum  pidana  di  Indonesia,  khususnya  sifat melawan hukum secara materiil pada tindak pidana narkotika.
Untuk  membantu  mendapatkan  gambaran  yang  cukup  akan  perspektif  masyarakat tentang  ganja,  juga  dilakukan  wawancara  kepada  Lingkar  Ganja  Nusantara  sebagai representasi  masyarakat  yang  mendukung  legalisasi  ganja—medis  maupun  rekreasional, Yayasan Sativa Nusantara yang telah mengajukan proposal penelitian penggunaan ganja dan disetujui oleh pemerintah, Badan Narkotika Nasional untuk mendapatkan perspektif penyidik, sekaligus  mewakili  masyarakat  yang  masih  tidak  menyetujui  penggunaan  ganja,  Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta perspektif hakim dalam menilai pemenuhan sifat  melawan  hukum  dalam  kasus  Narkotika,  mengingat  Pengadilan  Jakarta  Pusat  dapat dijangkau  secara  jarak  dan  paling  banyak  menangani  kasus  Narkotika  dibandingkan  dengan pengadilan lainnya di wilayah Jabodetabek, dan Prof. Agus Purwadianto untuk mendapatkan perspektif  akademisi  dalam  menilai  penggunaan  ganja  untuk  keperluan  medis.  Dalam melakukan  penelitian  juga  telah  berusaha  menghubungi  Fidelis  Arie  Sudewarto  dan Kementerian  Kesehatan  untuk  diwawancarai  pula,  namun  tidak  dicapai  kesesuaian  waktu untuk  melakukan  wawancara  dengan  Kementerian  Kesehatan,  sedangkan  Fidelis  Arie Sudewarto tidak memberikan tanggapan.
Jenis bahan hukum digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan  hukum  sekunder.  Adapun  bahan  hukum  primer  yang  penulis  gunakan  ialah  berupa peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  ialah berupa  buku-buku  yang  membahas  hukum  pidana,  tindak  pidana  narkotika,  serta  sifat melawan hukum dalam hukum pidana, juga menggunakan jurnal, skripsi, tesis, dan disertasi yang membahas sifat melawan hukum dalam hukum pidana, terutama sifat melawan hukum materiil.

## SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM HUKUM PIDANA
Pengertian  ―sifat  melawan  hukum‖  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  kelompok  pendapat dengan berorientasi pada pengertian ―hukum‖ dalam frasa, ―melawan hukum,‖ sebagaimana dinyatakan oleh van Hamel 11 :
―Positif:  melawan  hukum  berarti  bertentangan  dengan  hukum  (objektif,  seperti ajaran  Simons  dalam  bukunya  halaman  191),  atau  merusak  hak  orang  lain (subjektif,  seperti  Noyon);  Negatif,  melawan  hukum  berarti  tidak  berdasarkan hukum (objektif) atau tanpa kewenangan (subjektif, seperti Mahkamah Agung)‖
Dalam pembahasan sifat melawan hukum, yang selalu menjadi pertanyaan mendasar ialah apakah unsur melawan hukum merupakan unsur mutlak suatu tindak pidana atau tidak. Hal  ini  terutama  mengingat  tidak  semua  rumusan  delik  yang  terdapat  di  dalam  KUHP menyatakan unsur wederrechtelijk secara tegas oleh pembentuk undang-undang.
Setidaknya  terdapat  tiga  pandangan  terkait  dengan  elemen  melawan  hukum: pandangan  formil,  pandangan  materiil,  dan  pandangan  tengah.  Menurut pandangan  formil , elemen  melawan  hukum  bukanlah  unsur  mutlak  tindak  pidana.  Melawan  hukum  baru dikatakan  sebagai  unsur  tindak  pidana  apabila  ―melawan  hukum‖  secara  tegas  dicantumkan dalam  rumusan  delik.  Berbeda  dengan  pandangan  formil, pandangan  materiil menyatakan bahwa  melawan  hukum  adalah  unsur  mutlak  dari  setiap  tindak  pidana.  Selain  itu,  ada  pula pandangan tengah yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum itu menjadi unsur mutlak peristiwa pidana hanya apabila undang-undang secara tegas menyebutnya sebagai unsur suatu delik;  ketika  undang-undang  tidak  menyebutnya  dengan  tegas,  maka  unsur  melawan  hukum ini hanya suatu tanda adanya suatu peristiwa pidana. 12
Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan, di  mana  sifat  tercela  tersebut  dapat  bersumber  pada  undang-undang  (melawan  hukum formil/ formeele  wederrechtelijk) dan  dapat  bersumber  pada  masyarakat  (melawan  hukum materiil/ materieele  wederrechtelijk). Karena  bersumber  pada  masyarakat,  yang  sering  juga disebut dengan bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, sifat tercela tersebut tidak tertulis. Seringkali sifat tercela suatu perbuatan itu terletak pada kedua-keduanya, dalam arti perbuatan yang tercela menurut masyarakat, tercela pula menurut undang-undang, walaupun kadangkala  ada  perbuatan  yang  tidak  tercela  menurut  masyarakat  tetapi  tercela  menurut
11 Dikutip  dan  diterjemahkan  oleh  Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana, cet.  2  (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 190.
12 Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, 261.
undang-undang.  Sebaliknya,  ada  perbuatan  yang  tercela  menurut  masyarakat,  tetapi  tidak menurut undang-undang. 13
Dalam  hukum  pidana,  dikenal  juga  dasar  peniadaan  hukuman  yang  berdasarkan doktrin  dibagi  menjadi  dua  golongan,  yakni  alasan  pembenar  dan  alasan  pemaaf. 14 Terkait dengan  alasan  penghapus  pidana,  yang  akan  dibahas  hanyalah  dasar  pembenar,  yakni  dasar yang  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  suatu  perbuatan  sebagai  alasan  peniadaan pemidanaan.  Pun  dasar  pembenar  yang  akan  dibahas  terbatas  pada Noodtoestand sebagai dasar pembenar di dalam KUHP, dan Negatief Materieele Wederrechtelijkheid sebagai dasar pembenar  di  luar  KUHP,  mengingat  kedua  alasan  inilah  yang  paling  relevan  untuk  dibahas dengan kasus yang akan dikaji dalam tulisan ini.
Dalam KUHP tidak ada aturan yang secara tegas mengatur tentang keadaan darurat (noodtoestand). Meski  demikian,  keadaan  darurat  sebagai  dasar  penghapus  pidana  secara tersirat  diatur  dalam  Pasal  48  KUHP,  sebagai  berikut 15 :  ―Barangsiapa  melakukan  perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.‖
Secara umum, gambaran akan adanya suatu daya paksa ialah dengan adanya paksaan secara  fisik,  paksaan  secara  psikis,  dan  keadaan  yang  memaksa—atau  disebut  juga  sebagai noodtoestand. Suatu noodtoestand dapat  terjadi apabila  pada  suatu  saat  yang  sama  telah terdapat pertentangan antara dua macam kepentingan hukum yang berbeda, satu kepentingan hukum dengan satu kewajiban hukum, maupun dua macam kewajiban hukum yang berbeda. 16 Selanjutnya van  Bemmelen menyampaikan bahwa apabila dikehendaki bagi suatu perbuatan yang dilakukan dalam keadaan noodtoestand agar tidak dikenakan pidana, haruslah dipenuhi dua syarat, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas 17 .
Mengenai alasan pembenar yang lain, yakni negatief materieele wederrechtelijkheid, perlu  diketahui  bahwa  dalam  perkembangan  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil,  dapat dipelajari  bahwa  sifat  melawan  hukum  materiil  ini  masih  dibagi  lagi  menjadi  sifat  melawan hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  positif (positief  materieele  wederrechtelijk) dan  sifat
13 Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, 86
14 Eva  Achjani  Zulfa, Gugurnya  Hak  Menuntut:  Dasar  Penghapus,  Peringan,  dan  Pemberat  Pidana .  (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 48
15 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana , (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) , 23
16 Pandangan  ini  dianut  oleh  sebagian  besar  penulis  buku  hukum  pidana  sebagaimana  dikutip  oleh    P.  A.  F. Lamintang, Eddy O. S. Hiariej, dan Eva A. Zulfa. Hiariej ( Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , hlm. 224) mencatat adanya  pandangan  yang  berbeda,  yakni  sebagaimana  disampaikan  oleh  Pompe,  bahwa  dalam  keadaan  darurat hanya  ada  dua  kemungkinan,  yaitu  pertentangan  antara  kepentingan  dan  kewajiban  serta  pertentangan  antara kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain.
17 Van Bemmelen, Hukum Pidana 1, 181-182.
melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif (negatief materieele wederrechtelijk) . Sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  negatif  berarti  meskipun  perbuatan melawan  unsur  delik  tetapi  tidak  bertentangan  dengan  rasa  keadilan  masyarakat,  maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Sedangkan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang  positif  mengandung  arti  bahwa  meskipun  perbuatan  tersebut  tidak  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan,  namun  jika  perbuatan  terebut  dianggap  tercela  karena  tidak sesuai  dengan  rasa  keadilan  atau  norma-norma  kehidupan  sosial  dalam  masyarakat,  maka perbuatan tersebut dapat dipidana. 18
Pada  praktiknya,  penerapan negatief  materieele  wederrechtelijkheid dilakukan  oleh hakim  dengan  mempertimbangkan  konsekuensi  baik  dan  buruk  suatu  perbuatan  yang didakwakan  sebagai  suatu  tindak  pidana.  Walaupun  suatu  perbuatan  telah  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  namun  perbuatan  tersebut  dinyatakan tidak  memiliki  sifat  melawan  hukum  secara  materiil  apabila  manfaat  dari  tindakan  tersebut lebih besar dari risiko atau konsekuensi buruknya.

## ANOTASI PUTUSAN NO. 111/PID.SUS/2017/PN.SAG
Melawan  hukum‖  merupakan  unsur  yang  secara  dicantumkan  secara  tegas  dalam Pasal  116  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang  kemudian  menjadi  dasar dijatuhkannya  pemidanaan  kepada  Fidelis.  Dengan  dicantumkannya  ―melawan  hukum‖ sebagai  salah  satu  unsur  dalam  ketentuan a  quo ,  maka  haruslah  kemudian  unsur  ―melawan hukum‖  itu  dibuktikan  agar  suatu  perbuatan  dapat  dipidana.  Ditinjau  dari  pandangan manapun—formil,  materiil,  dan  tengah,  kesimpulan  yang  ditarik  adalah  sama,  yakni  bahwa sifat  melawan  hukum  perbuatan  memberikan  ganja  kepada  orang  lain  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  116  ayat  (2)  undang-undang a  quo harus  dibuktikan  pemenuhannya  oleh  Jaksa Penuntut Umum.
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Sanggau  mendefinisikan  ―melawan  hukum‖ secara  formil  dan  secara  materiil.  Secara  formil,  ―melawan  hukum‖  diartikan  sebagai  suatu perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan,  sedangkan  secara materiil,  suatu  perbuatan  dikatakan  ―melawan  hukum‖  apabila  dirasa  bertentangan  dengan kepatutan.  Akan  tetapi,  dalam  menilai  pemenuhan  unsur  ―melawan  hukum‖  pada  perkara Fidelis, Majelis Hakim sepenuhnya menggunakan pendekatan formil.
18 Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 238.
Dalam menilai perbuatan Fidelis, apakah bersifat melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim  merujuk  pada  Pasal  8  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  yang  pada pokoknya  menyatakan  bahwa  Narkotika  Golongan  I  dilarang  digunakan  untuk  kepentingan pelayanan  kesehatan.  Tidak  hanya  itu,  dalam  menentukan  pengecualian  terhadap  larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) ketentuan a quo , Majelis Hakim kembali merujuk pada  ketentuan  perundang-undangan,  yakni  pada  Pasal  8  ayat  (2)  yang  memperbolehkan penggunaan Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dan untuk reagensia diagnostik serta untuk  reagensia  laboratorium  setelah  mendapatkan  persetujuan  Menteri  atas  rekomendasi Kepala  BPOM.  Setelah  melihat  fakta  di  persidangan,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa Fidelis telah nyata melanggar apa yang  telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) undang-undang a quo serta  tidak  memenuhi  syarat  pengecualian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  8  ayat  (2) undang-undang a  quo .  Dengan  uraian  yang  demikian,  Majelis  Hakim  kemudian  menilai bahwa perbuatan Fidelis telah bersifat melawan hukum, bahwa unsur melawan hukum dalam ketentuan a  quo telah  terpenuhi,  dan  dengan  demikian  Fidelis  dapat  dijatuhi  pidana  atas perbuatannya.

## PENERAPAN  SIFAT  MELAWAN  HUKUM  DALAM  PERKARA  NARKOTIKA: BERBAGAI PENDAPAT
Pada  praktiknya,  penilaian  sifat  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana  Narkotika memang  hampir  selalu  dilakukan  dengan  pendekatan  formil,  yakni  terbatas  pada  undang- undang saja. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H. 19 , berpendapat  bahwa  sifat  melawan  hukum  secara  materiil  hampir  tidak  pernah dipertimbangkan  dalam  menilai  pemenuhan  unsur  melawan  hukum  dalam  tindak  pidana Narkotika  dikarenakan  tidak  relevan  dan  sulit  untuk  menentukan  batasan  atau  standarnya. Dalam  menilai  kasus  Fidelis  yang  memancing  beragam  reaksi  di  masyarakat  pun,  adanya bagian masyarakat yang memandang bahwa perbuatan Fidelis bukanlah suatu perbuatan yang salah akan menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Akan tetapi, pertimbangan ini hanya terbatas pada alasan atau hal-hal yang meringankan terdakwa, bukan
19 Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H.,  wawancara  di  Ruang Hakim Pengadilan Negeri  Jakarta Pusat, tanggal 25 Juni 2018, pukul 13:59 WIB. Dalam melakukan wawancara, di ruangan yang sama juga hadir 2 (dua) orang hakim lain, yakni Sunarso, S.H., M.H., dan Duta Baskara S.H., M.H., yang pada pokoknya berpandangan sama dengan Bapak Djoenaidie.
sebagai negatief  materieele  wederrechtelijk yang  kemudian  menghapuskan  sifat  melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis.
Pasal  5  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  mengatur  bahwa  Hakim wajib  menggali,  mengikuti,  dan  memahami  nilai-nilai  keadilan  dalam  masyarakat.  Dalam pelaksanaannya,  nilai-nilai  keadilan  ini  digunakan  oleh  Hakim  untuk  mempertimbangkan berat  ringannya  putusan  yang  akan  diberikan  pada  seorang  terdakwa  yang  telah  terbukti melanggar  undang-undang,  namun  hanya  terbatas  pada  itu.  Djoenaidie  mengakui  bahwa perbuatan  Fidelis  dilakukan  dengan  tujuan  yang  baik,  yaitu  untuk  menyembuhkan  istrinya. Akan  tetapi,  hal  ini  tidak  serta  merta  mengesampingkan  kenyataan  bahwa  apa  yang  Fidelis lakukan  adalah  suatu  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  undang-undang—dan  dengan sendirinya merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum.
Dalam  penelitian  ini,  Lingkar  Ganja  Nusantara,  Yayasan  Sativa  Nusantara,  dan Badan Narkotika Nasional memberikan pendapatnya terkait kasus  Fidelis ini. Kabag  Humas Badan Narkotika Nasional, dr. Sulistiandriatmoko, S.H., M.SI. 20 , berpandangan bahwa tidak ada  alasan  yang  cukup  kuat  untuk  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  dalam  perbuatan Fidelis.  Sulistiandriatmoko  menilai  bahwa  tidak  ada  korelasi  antara  ganja  dengan  penyakit yang diderita oleh Yeni Riawati. Tidak ada hasil penelitian ilmiah yang mendukung apa yang dilakukan Fidelis—bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah benar untuk mengobati istrinya. Efek  dari  ganja  yang  diberikan  kepada  Yeni  Riawati  hanyalah  efek  halusinogen,  yang memberikan  rasa  nyaman,  gembira,  mengurangi  rasa  sakit,  namun  tidak  menyembuhkan penyakit  utama  yang  diderita  oleh  Yeni.  Sulistiandriatmoko  berpendapat  pula  bahwa  hasil penelitian  yang  dimuat  dalam  jurnal  internasional  tidak  bisa  sembarangan  dijadikan  dasar untuk  menjadi  dasar  dibentuknya  suatu  regulasi—termasuk  soal  melegalisasi  ganja.  Perlu dilakukan  penelitian  oleh  lembaga  yang  difasilitasi  atau  bergerak  di  bawah  pemerintah  agar hasil penelitiannya valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dhira  Narayana 21 dari  Lingkar  Ganja  Nusantara,  di  sisi  lain,  memandang  kasus Fidelis  sebagai  sebagai  momentum  untuk  meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  khasiat ganja untuk kepentingan pengobatan. Secara pribadi, Narayana bersyukur akan adanya kasus seperti  Fidelis  ini,  yang  mana  berperan  besar  dalam  mengubah  paradigma  banyak  orang
20 Kombes.  Pol.  dr.  Sulistiandriatmoko,  S.H.,  M.SI.,(Kabag  Humas  Badan  Narkotika  Nasional),    wawancara bertempat di Kantor Badan Narkotika Nasional, Jakarta, tanggal 28 Juni 2018, pukul 10.00 WIB.
21 Dhira Narayana,( Lingkar Ganja Nusantara),  wawancara bertempat di Rumah Hijau, Ciputat, tanggal 7 Juni 2018, pukul 19.28 WIB.
tentang  ganja.  Narayana  menjelaskan  bahwa  penggunaan  ganja  sebagai  pengobatan  sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama dan bahkan terus berlangsung sampai sekarang. Beberapa  kali  Narayana  menyaksikan  bagaimana  seseorang  yang  tidak  bisa  bergerak,  hanya bisa  berbaring,  akhirnya  dapat  berjalan  dan  mulai  beraktivitas  kembali  setelah  diberikan ekstrak  ganja.  Narayana  beserta  tim  peneliti  dari  Lingkar  Ganja  Nusantara  telah  banyak melakukan kajian literatur terkait penggunaan ganja untuk pengobatan, dan Narayana sendiri berpendapat  bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  Fidelis  tidak  salah,  apalagi  melihat  kenyataan bahwa kondisi Yeni Riawati mengalami perkembangan yang positif setelah diberikan ganja.
Hal  yang  hampir  senada  dikemukakan  oleh  Inang  Winarso 22 ,  Direktur  Eksekutif Yayasan  Sativa  Nusantara.  Winarso  menyatakan  bahwa  sudah  banyak  penelitian  yang membuktikan khasiat ganja secara medis, walau tidak banyak penelitian yang secara spesifik membahas  khasiat  ganja  untuk  penyakit Syringomyelia .  Sedikit  berbeda  dengan  apa  yang disampaikan  oleh  Narayana,  Winarso  menilai  bahwa  di  satu  sisi,  Fidelis  dapat  dikatakan melakukan  suatu  kesalahan,  yakni  kesalahan  prosedur  dalam  melakukan  pengobatan  dengan ganja.  Dalam  ganja  terkandung  dua  zat  utama  dengan  fungsi  yang  berbeda,  yakni  THC  dan CBD; THC merupakan zat psikoaktif utama yang menimbulkan efek euforia pada seseorang yang  mengkonsumsi  rokok  ganja,  sedangkan  CBD  merupakan  zat  yang  memiliki  banyak manfaat  medis.  Kesalahan  prosedur  yang  dilakukan  Fidelis  ialah  proses  pengolahan  ganja yang  ia  lakukan  dengan  cara  sangat  sederhana,  sehingga  tidak  dapat  memisahkan  THC dengan CBD dalam ganja. Hal ini dibuktikan pula pada hasil pemeriksaan urin Yeni Riawati yang menunjukkan positif mengandung THC.
Lebih  lanjut  tentang  penelitian  tentang  ganja  dan  kegunaannya  di  bidang  medis, Winarso menyatakan bahwa Yayasan Sativa Nusantara pernah mengajukan permohonan izin penelitian  khasiat  ganja  dengan  judul,  ―Optimasi  Kandidat  Obat (Lead) Diabetes Menggunakan Ekstrak Daun, Akar, Bunga, dan Biji Cannabis.‖ pada Kementerian Kesehatan di  tahun  2015.  Proposal  ini  disetujui  oleh  Kementerian  Kesehatan  yang  kemudian mengeluarkan  Surat  No.  LB.02.01/III.2/885/2015  tentang  Izin  Penelitian  Menggunakan Cannabis  tertanggal  30  Januari  2015.  Izin  ini  diberikan  dengan  beberapa  ketentuan,  salah satunya  ialah  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan  Kesehatan  Kementerian  Kesehatan (Balitbangkes Kemenkes) wajib dilibatkan pada setiap tahap penelitian.
22 Inang Winarso (Direktur Eksekutif Yayasan Sativa Nusantara), wawancara.
Tidak  lama  setelah  surat  izin  dikeluarkan,  terjadi  perubahan  kabinet.  Prof.  dr. Tjandra  Yoga  Aditama  selaku  Kepala  Balitbangkes  Kemenkes  pun  digantikan  oleh  dr. Siswanto, MPH, DTM. Winarso menuturkan bahwa setelahnya Balitbangkes Kemenkes tidak kunjung  membentuk  tim  penelitian.  Alasan  yang  disampaikan  pada  saat  itu  ialah  tidak diperolehnya  izin  dari  BNN.  Hal  ini,  menurut  Winarso,  merupakan  konflik  antara  dua lembaga yang tidak dapat diintervensi oleh Yayasan Sativa Nusantara. Saat ditanya mengenai hal ini, Sulistiandriatmoko 23 menyampaikan bahwa mengingat penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Sativa Nusantara ini kepentingannya adalah untuk kesehatan, maka hal ini memang merupakan  ranah  kewenangan  dari  Kementerian  Kesehatan  dan  tidak  ada  sangkut  pautnya dengan  BNN;  menjadi  berbeda  ketika  kepentingannya  adalah  untuk  peredaran—BNN bertanggung  jawab  dan  memiliki  kewenangan  untuk  menghentikan  peredaran  narkotika, sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang.  Sulistiandriatmoko  juga  mengaku  belum  pernah melihat  surat  dari  Kementerian  Kesehatan  yang  meminta  pandangan  dari  BNN  terkait penelitian ini.
Prof.  Dr.  dr.  Agus  Purwadianto,  DFM.,  S.H.,  M.Si.Sp.F(K) 24 juga  memberikan pendapatnya  tentang  kasus  ini,  berangkat  dari  perspektif  pembuktian.  Purwadianto  menilai bahwa  ketiadaan  otopsi,  bahkan  ketiadaan  keterangan  dokter  yang  merawat  dan  bisa menjelaskan  kondisi  Yeni  Riawati—apakah  benar  menderita Syringomyelia ,  apakah  benar terdapat  perkembangan  setelah  diberikan  ganja,  apakah  benar  meninggalnya  Yeni  Riawati disebabkan oleh berhentinya pemberian ganja—menunjukkan banyaknya cacat hukum dalam proses  pemeriksaan  Fidelis,  sehingga  kebenaran  materilnya  diragukan.  Ada  keraguan  dari Purwadianto bahwa sebenarnya kondisi Yeni hanya “dicocok-cocokkan” dan diklaim sebagai Syringomyelia ,  padahal  bukan  itu.  Purwadianto  menyayangkan  tidak  adanya  keterangan dokter atau rekam medis yang dijadikan alat bukti di persidangan.
Dalam  memandang  ganja  untuk  medis  sendiri,  Purwadianto  menjelaskan  bahwa untuk dapat digunakan sebagai obat, terdapat syarat materil yang harus dipenuhi, yakni bahwa zat  tersebut  harus  mujarab,  mudah  dan  mudah  diperoleh,  serta  bermutu.  Selain  itu,  dalam menggunakan  suatu  zat  sebagai  obat  juga  harus  dilakukan  penelitian  terlebih  dahulu,  lalu diregistrasi sebelum akhirnya bisa digunakan. Tidak bisa langsung digunakan begitu saja.
23 Kombes. Pol. dr. Sulistiandriatmoko, S.H., M.SI, (Kabag Humas Badan Narkotika Nasional),  wawancara.
24 Prof. Dr. dr. Agus Purwadianto, DFM., S.H., M.Si.Sp.F(K), wawancara bertempat di rumah Beliau, tanggal 01 Juli 2018, pukul 14.30 WIB.

## IMPLEMENTASI AJARAN SIFAT MELAWAN HUKUM PADA KASUS FIDELIS
Dengan  berbagai  perspektif  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat  dinilai  bahwa sejatinya Fidelis memiliki dasar ilmiah yang cukup kuat untuk melakukan pengobatan dengan menggunakan ganja pada istrinya yang menderita Syringomyelia . Terkait dengan penggunaan ganja  untuk  merawat  pasien  dengan  penyakit Syringomyelia sendiri,  Illinois  melegalkan perawatan  dengan  menggunakan  ganja  pada  pasien  yang  menderita Syringomyelia. 25
Sekalipun  benar,  ganja  tidak  memiliki  pengaruh  langsung  dalam  mengobati  penyakit Syringomyelia itu  sendiri,  namun  CBD  pada  ganja  tetap  berpengaruh  meningkatkan  kualitas hidup  pasien Syringomyelia ,  termasuk  di  antaranya  meningkatkan  nafsu  makan  dan mengurangi  rasa  sakit  yang  diderita. 26 Hanya  saja,  Fidelis  tidak  memiliki  kapasitas  dan kemampuan  yang  cukup  dalam  mengolah  ganja  tersebut  untuk  merawat  istrinya  sehingga kandungan  zat  THC  pada  ganja  yang  tidak  memiliki  manfaat  medis  juga  turut  dikonsumsi oleh Yeni Riawati, dan dengan demikian Fidelis tidak memiliki hak untuk memberikan ganja sebagai alternatif pengobatan kepada istrinya.
Pendekatan  sifat  melawan  hukum  materiil  dalam  fungsinya  yang  negatif,  terutama dengan mendefinisikan sifat melawan hukum materiil sebagai bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan  dalam  masyarakat,  sulit  untuk  diterapkan  dalam  kasus  narkotika,  termasuk  di dalamnya  penggunaan  ganja  oleh  Fidelis.  Belum  semua  kalangan  masyarakat  menyetujui digunakannya  ganja  untuk  pengobatan.  Malah  masih  banyak  bagian  dari  masyarakat  yang memandang  ganja  sebagai  narkotika,  sebagai  zat  yang  tidak  memiliki  khasiat  medis,  yang penggunaannya  melanggar  hukum  dan  bahkan  haram  dari  sisi  agama. 27 Dengan  pendapat masyarakat  yang  masih  terpecah  akan  penggunaan  ganja,  tidak  dapatlah  ditentukan kedudukan penggunaan ganja medis di mata masyarakat dan berdasarkan norma kepatutan di masyarakat,  dan  menjadi  sulit  untuk  menggunakan  pendekatan  sifat  melawan  hukum  secara materiil untuk menilai pemenuhan sifat melawan hukum dalam perbuatan memberikan ganja untuk pengobatan.
25 Illinois  General  Assembly, Illinois  Compassionate  Use  of  Medical  Cannabis  Pilot  Program  Act . http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3503&ChapterID=35
26 Midwest Compassion
Center, Treating Syringomyelia with Cannabis. https://www.midwestcompassion.org/2015/05/16/treating-syringomyelia-with-cannabis/
27 Yayasan Epilepsi Indonesia  merupakan salah satu pihak  yang secara terang-terangan  berpendapat demikian, bahwa menggunakan ganja apapun alasannya adalah haram dalam agama. Selengkapnya dapat dibaca dalam, ―4 Alasan  Yayasan  Epilepsi  Indonesia  Prihatin  dengan  LGN,‖  sebagaimana  dimuat  di  http://www.lgn.or.id/4- alasan-yayasan-epilepsi-indonesia-prihatin-dengan-lgn/
Apabila  ditinjau  dari  konsekuensi  baik  dan  buruknya  suatu  perbuatan  untuk kemudian  menghapus  sifat  melawan  hukum  secara  materiil,  dapat  disimpulkan  bahwa  CBD pada  ganja  memang  memiliki  potensi  manfaat  medis,  termasuk  untuk  merawat  pasien Syringomyelia . Kendati demikian, hal ini tidak serta merta membenarkan setiap orang untuk memberikan  ganja  kepada  orang  lain,  terutama  apabila  orang  tersebut  tidak  memiliki kapasitas  dan  kemampuan  untuk  mengolah  ganja  dengan  baik.  Pemberian  suatu  zat  untuk pengobatan selalu mengandung risiko, terlebih lagi apabila orang yang memberikan zat yang dimaksud  tidak  memiliki  kemampuan  yang  cukup  dalam  mengolah  zat  tersebut,  sehingga malah  memperbesar  risiko  yang  dapat  membahayakan  pasien.  Dalam  kasus  Fidelis,  risiko yang  terkandung  lebih  besar  daripada  potensi  manfaatnya—walaupun  hal  ini  perlu  diteliti lebih jauh mengingat pembuktian yang cukup sumir dalam kasus ini.
Terkait  dengan  alasan  pembenar,  Penasihat  Hukum  Fidelis  dalam  pembelaannya mendalilkan bahwa Fidelis melakukan perbuatan menanam ganja maupun memberikan ganja kepada  orang  lain  karena  berada  di  bawah  pengaruh  daya  paksa (overmacht) sehingga seharusnya  Fidelis  diputus  bebas.  Terhadap  dalil  ini,  Majelis  Hakim  menyatakan  tidak sependapat  dan  mengesampingkan  pembelaan  Penasihat  Hukum.  Majelis  Hakim  juga berpendapat  bahwa  tidak  ditemukan  hal-hal  yang  dapat  menghapuskan  pertanggungjawaban pidana sehingga Fidelis tetap harus dijatuhi pemidanaan.
Dalam tulisan ini disinggung pula pendapat hukum dari Institute for Criminal Justice Reform yang  juga  menyatakan  bahwa  seharusnya  Fidelis  diputus  bebas.  Berbeda  dengan Penasihat  Hukum  Fidelis,  ICJR  menyebutkan noodtoestand sebagai  alasan  pembenar  yang menghapuskan  sifat  melawan  hukum  pada  perbuatan  Fidelis. Noodtoestand merupakan perluasan dari overmacht . Dalam hal noodtoestand , seseorang melakukan suatu tindak pidana karena  terdorong  oleh  suatu  paksaan  dari  luar.  Secara  umum,  gambaran  akan  adanya  suatu daya  paksa  ialah  dengan  adanya  paksaan  secara  fisik,  paksaan  secara  psikis,  dan  suatu keadaan  yang  memaksa.  Keadaan  yang  memaksa  inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai noodtoestand.
Kondisi noodtoestand dapat terjadi apabila pada suatu saat yang sama telah terdapat pertentangan  antara  dua  macam  kewajiban  hukum,  dua  macam  kepentingan  hukum,  atau sebuah  kepentingan  hukum  dengan  sebuah  kewajiban  hukum.  Dalam  kasus  Fidelis,  terdapat pertentangan antara suatu kepentingan hukum, yakni nyawa istrinya, dengan suatu kewajiban hukum,  yakni  kewajiban  untuk  menaati  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang
Narkotika.  Keputusan  Fidelis  untuk  kemudian  mengorbankan  kewajiban  hukumnya  dengan menggunakan  ganja  sebagai  alternatif  pengobatan  bagi  istrinya  diambil  dalam  suatu  situasi yang  memaksa,  yakni  suatu  paksaan  psikis  dari  luar  yang  sedemikian  kuatnya,  sehingga  ia melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan.
Djoenaidie 28 menyatakan  bahwa  dalam  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  dapat dinyatakan noodtoestand atau  tidak,  perlu  diperhatikan  apakah  memang  tidak  ada  cara  lain yang dapat dilakukan. Dalam kasus Fidelis, haruslah dinilai apakah memang ganja merupakan satu-satunya jalan terakhir yang dapat digunakan oleh Fidelis untuk menyelamatkan istrinya.
Menarik  untuk  dikaji  kembali  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  mengakui  adanya  dasar apapun  untuk  menghapus  pertanggungjawaban  pidana  bagi  Fidelis—baik  dasar  pembenar maupun  dasar  pemaaf,  namun  saat  mempertimbangkan  asas  keadilan  hukum  dan  kepastian hukum  dalam  memutus  kasus  Fidelis,  Majelis  Hakim  mengakui  bahwa  Fidelis  telah melakukan  segala  upaya  yang  ia  bisa,  medis  maupun  non-medis,  untuk  mengobati  istrinya, sebagai berikut:
―Terdakwa  sebelumnya  sudah  berusaha  sekuat  tenaga  untuk  mencarikan pengobatan  yang  terbaik  bagi  istrinya  tersebut    baik  secara  medis  maupun  non medis,  namun  usahanya  tersebut  tidak  berhasil,  sehingga  akhirnya  Terdakwa menggunakan  Narkotika  jenis  Ganja  yang  dilarang  digunakan  di  Indonesia  untuk pelayanan  kesehatan.  Terdakwa  menyadari  hal  tersebut  sebenarnya  tidak  boleh dilakukan, namun hal tersebut tetap dilakukan untuk mengobati istrinya.‖
Menurut  penulis,  pertimbangan  ini  sejatinya  sudah  menegaskan  bahwa  Fidelis melakukan  tindak  pidana  memberikan  ganja  kepada  istrinya  untuk  pengobatan  sebagai langkah  terakhir.  Terlebih  jika  mempertimbangkan  fakta  hukum  yang  ditemui  dalam persidangan,  bahwa  Fidelis  sebenarnya  hendak  membawa  Yeni  Riawati  untuk  berobat  ke Jawa  namun  Dokter  mengatakan  kondisi  Yeni  tidak  kuat  menjalani  perjalanan  jauh.  Dokter juga  menyatakan  bahwa  kondisi  Yeni  sudah  tidak  memungkinkan  untuk  dioperasi  karena terlalu  berisiko,  sementara  dari  rumah  sakit  sendiri  sudah  tidak  ada  lagi  penanganan  medis. Pertimbangan  ini  penulis  nilai  telah  memenuhi  pula  asas  subsidiaritas  yang  harus  dipenuhi oleh  suatu  keadaan noodtoestand ,  yakni  tidak  ada  kemungkinan  atau  cara  lain  yang  dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan yang diperjuangkan oleh Fidelis, yakni keselamatan nyawa istrinya.
28 Mochammad Djoenaidie, S.H., M.H., wawancara.
Terkait  dengan  asas  proporsionalitas,  penulis  berpendapat  pula  bahwa  kepentingan diri  sendiri  maupun  keluarga  terdekat,  terlebih  dalam  hal  ini  kepentingan  yang  dimaksud adalah  untuk  menyelamatkan  nyawa  atau  setidaknya  memperlambat  kematian  dan mengurangi  penderitaan,  merupakan  kepentingan  yang  cukup  penting  untuk  kemudian dilindungi,  bahkan  walaupun  dengan  demikian  Fidelis  mengorbankan  kewajiban  hukum untuk tidak menggunakan Narkotika Golongan I.
Dengan  mempertimbangkan  fakta-fakta  yang  telah  diuraikan  di  atas,  disimpulkan bahwa  perbuatan  Fidelis  yang  memberikan  ganja  kepada  istrinya  merupakan  suatu  tindak pidana  yang  dilakukan  dalam  keadaan  terpaksa (noodtoestand) ,  dan  karenanya  dapat dipertimbangkan  oleh  Hakim  untuk  menjadi  dasar  pembenar  yang  menghapuskan  sifat melawan hukum dalam perbuatan Fidelis.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pemaparan di atas, sampai pada simpulan bahwa perbuatan memberikan ganja  sebagai  alternatif  pengobatan  sebagaimana  dilakukan  Fidelis  mengandung  sifat melawan hukum secara formil, karena jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  dan  Pasal  8  ayat  (1)  undang- undang a quo yang secara tegas melarang penggunaan Narkotika Golongan I, termasuk ganja, untuk  pengobatan.  Sedangkan  secara  materiil,  setelah  mendengarkan  pendapat  dari  berbagai narasumber,  dapat  disimpulkan  bahwa  perbuatan  memberikan  ganja  kepada  orang  lain sebagaimana  dilakukan  oleh  Fidelis  juga  melanggar  hukum  secara  materiil,  yakni bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.
Secara  kasuistis,  sifat  melawan  hukum  pada  perbuatan  Fidelis  dihapuskan  dengan adanya  keadaan  yang  akhirnya  memaksa  Fidelis  untuk  melakukan  pelanggaran  hukum tersebut.  Keadaan  ini  disebut  juga  sebagai noodtoestand atau  keadaan  memaksa  sebagai perluasan  dari overmacht (daya  paksa)  sebagai  alasan  pembenar  dalam  hukum  pidana. Keadaan Fidelis memenuhi dua asas utama yang menjadi syarat dari noodtoestand, yakni asas proporsionalitas, dilihat dari kepentingan yang diperjuangkan Fidelis yakni kepentingan untuk menyelamatkan  nyawa  istrinya,  dan  memenuhi  asas  subsidiaritas,  dilihat  dari  fakta  bahwa Fidelis telah melakukan berbagai cara—medis maupun non medis—dan menggunakan ganja merupakan cara terakhir yang ia lakukan untuk menyelamatkan nyawa istrinya.
Dalam  memutus  kasus  Narkotika,  termasuk  di  dalamnya  penggunaan  ganja  untuk kepentingan medis sebagaimana dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto, Majelis Hakim hanya menggunakan  ajaran  sifat  melawan  hukum  dalam  arti  formil,  yakni  bagaimana  perbuatan tersebut  bertentangan  dengan  undang-undang.  Hal  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili kasus Fidelis, namun juga dilakukan oleh Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Jarang  sekali  hakim  menggunakan  ajaran sifat  melawan  hukum  dalam  arti  materiil,  terlebih negatif  materieele  wederrechtelijk untuk menjatuhkan  putusan  bebas  pada  seorang  Terdakwa.  Pertimbangan  nilai  keadilan atau  nilai- nilai  yang  ada  di  masyarakat  hanya  dilakukan  untuk  memutus  berat  ringannya  suatu hukuman,  namun  tidak  pernah  sampai  menghapuskan  sifat  melawan  hukum  dan  memberi putusan bebas.
Kementerian  Kesehatan  dan  Yayasan  Sativa  Nusantara  hendaknya  melanjutkan penelitian  tentang  ganja  sebagai  bakal  obat  untuk  diabetes  agar  dapat  diterima  sebagai alternatif  pengobatan  dan  ke  depannya  dapat  mengubah.  Kasus  Fidelis  dapat  menjadi momentum  untuk  kembali  mengingatkan  masyarakat  dan  pemerintah  manfaat  yang  dimiliki oleh  ganja,  apalagi  dengan  melihat  banyaknya  negara  yang  sudah  melegalisasi  ganja  medis maupun  yang  melakukan  penelitian  terhadap  senyawa cannabidiol (CBD);  Pemerintah  juga diharapkan  dapat  menyusun  regulasi  yang  sesuai  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan khususnya dalam bidang medis, termasuk juga pengaturan supervisi yang ketat dan konsisten terhadap implementasi regulasi ganja guna kepentingan medis;
Selain  pemerintah,  Hakim  juga  hendaknya  lebih  konsisten  dan  aktif  dalam mempertimbangkan  dan  menilai  apakah  suatu  perbuatan  benar  melawan  hukum  apa  tidak, termasuk  dalam  menilai  ada  atau  tidaknya  dasar  penghapus  pidana  pada  suatu  perkara. Mengenai ketiadaan ahli yang dapat membuktikan manfaat ganja medis, sebenarnya Majelis Hakim juga dapat berinisiatif memanggil saksi dan ahli yang kompeten, kemudian melakukan pemeriksaan kepada saksi dan ahli tersebut agar dapat diperoleh keyakinan  yang didasarkan pada  pembuktian  yang  kuat  dalam  memutus  perkara  serupa  sehingga  dapat  memberikan keadilan bagi para pencari keadilan seperti Fidelis.

## DAFTAR PUSTAKA
Chazawi, Adami. Pelajaran Hukum Pidana I . Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
Devinsky, Orrin. J. Helen Cross, Linda Laux, et. al., ―Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures  in  the  Dravet  Syndrome,‖ The  New  England  Journal  of  Medicine, 2017; 376:2011-2020.
Goldstein  Law  Group,  ―Proposition  215,  California  Compassionate  Use  Act  of  1996,‖ http://www.goldsteinlawgroup.com/documents/CaliforniaCompassionateUseAct.pdf Government of the Netherlands, ―Toleration Policy regarding Soft Drugs and Coffee Shops.‖
https://www.government.nl/topics/drugs/toleration-policy-regarding-softdrugs-and- coffee-shops
Government of the Netherlands, ―Toleration Policy regarding Soft Drugs and Coffee Shops.‖ https://www.government.nl/topics/drugs/toleration-policy-regarding-softdrugs-and- coffee-shops
Het
Rechtenstudentje, ―HR 15-10-1923, NJ 1923, 1329 (Opticien)‖
https://www.hetrechtenstudentje.nl/jurisprudentie/hr-15-10-1923-nj-1923-1329- opticien/
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. cet. 2. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
2015.
Illinois  General  Assembly, Illinois  Compassionate  Use  of  Medical  Cannabis  Pilot  Program Act. http://www.ilga.gov/legislation/ilcs/ilcs3.asp?ActID=3503&ChapterID=35
Indonesia. Undang-Undang Narkotika. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009. LN No. 143 Tahun 2009, TLN No. 5062.
Institute for Criminal Justice Reform, ―Pendapat Hukum Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)  atas  Kasus  Fidelis:  PN  Sanggau  Mestinya  Melepaskan  Fidelis  dari  Seluruh
Tuntutan Hukum,‖
Jakarta,
2017.
http://icjr.or.id/data/wp- content/uploads/2017/08/Mini-Amicus_Pendapat-Hukum-ICJR-atas-Kasus-Fidelis.pdf Institute  of  Medicine. Marijuana  and  Health:  Report  of  a  Study  by  a  Committee  of  the Division of Health Science Policy . Washington, D.C.: National Academy Press, 1982. Lamintang,  P.  A.  F. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia. cet.  1.  Bandung:  Sinar  Baru, 1984.
L.  Weiss,  M.  Zeira,  S.  Reich, et.  al., ―Cannabidiol  Lowers  Incidence  of  Diabetes  in  Non- Obese Diabetic Mice,‖ Autoimmunity, March 2006; 39(2): 143–151.
McPartland,  John  M.  ―The  Endocannabinoid  System:  An  Osteopathic  Perspective,‖ The Journal of the American Osteopathic Association, Vol 108(10). October 2008.
Midwest Compassion Center, ― Treating Syringomyelia with Cannabis,” Illinois, 2015.
https://www.midwestcompassion.org/2015/05/16/treating-syringomyelia-with-cannabis/ Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. cet. 7. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
________, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
Narayana, Dhira, Irwan  M. Syarif, dan Ronald C. Marentek. Hikayat Pohon Ganja . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
O’Brien,  Kevin  dan  Peter  A.  Clark.  ―Case  Study:  Mother  and  Son:  The  Case  of  Medical Marijuana,‖ The Hastings Centre Report. Vol. 32. No. 5 (Sept. – Oct. 2002).
Pengadilan Negeri Sanggau, Putusan No. 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag
Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana, cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
Raspati,  Lucky.  ―Konsep  Ketidakmampuan  Bertanggungjawab  dan  Penerapannya  dalam Peradilan Pidana Indonesia.‖ Jurnal DPR RI: Kajian, Vol 18 No. 1 (Maret 2013).
Remmelink, Jan. Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana  Belanda  dan  Padanannya  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. cet. 3.  Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Utrecht, E. Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I , [s.l.: s.n., s.a] van  Bemmelen,  J.  M.. Hukum  Pidana  1:  Hukum  Pidana  Material  Bagian  Umum  [Ons Strafrecht  I:  Het  Materiele  Strafrecht  Algemeen  Deel], diterjemahkan  oleh  Hasnan . Bandung: Binacipta, 1987.
Zulfa,  Eva  Achjani. Gugurnya  Hak  Menuntut:  Dasar  Penghapus,  Peringan,  dan  Pemberat Pidana . Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.