## IMPLEMENTASI WEBSITE PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM  KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
Oleh :
Rifa Fariza Adhyma Saputra * , Jarto Tarigan, dan Yorry Hardayani
Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu Indonesia *Email Koresponden: rifafariza28@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  dalam  penelitian  ini  yaitu  untuk  mendeskripsikan  implementasi website PPID  Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  indonesia  (DPR  RI)  dalam  keterbukaan  informasi.  Adapun  metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  deskriptif  yang  berupaya memberikan deskripsi secara komprehensif terhadap masalah  yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya  untuk  memperkuat  argumentasi  maka  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  dengan menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan bahwa  pelaksanaan website ppid.dpr.go.id  oleh  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi DPR  RI  dalam  mewujudkan  keterbukaan  informasi  publik  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik. Dalam  aspek  sosialisasi,  belum  berjalan  secara  optimal  hal  tersebut  dibuktikan  dengan  masih kurangnya  partisipasi  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang website ppid.dpr.go.id.  Dalam  aspek pelaksanaan,  informasi  yang  ada  dalam website sudah  memenuhi  aturan  keterbukaan  informasi publik.  Peneliti  menyimpulkan  bahwa  pelaksanaan website PPID  DPR  RI  dalam  upaya mewujudkan  keterbukaan  informasi  publik  sudah  berjalan  dengan  cukup  baik.  Adapun rekomendasi  peneliti  untuk website ppid.dpr.go.id  adalah  (1)  Melibatkan  influncer  dalam  proses sosialisasi website PPID  DPR  RI.  (2).  Mendesain website PPID  DPR  RI  lebih  menarik  dan user friendly. (3). Optimalisasi dan modifikasi program secara berkala.
Kata Kunci : Implementasi, Keterbukaan Informasi Publik, website PPID
A. PENDAHULUAN
Kemajuan  teknologi  informasi dan komunikasi semakin berkembang  disetiap  tahunya  hal tersebut  ditandai  dengan  semakin luasnya jaringan internet dan penetrasi  internet  yang  menjangkau berbagai negara. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh DataReportal  mencatat  ada  4,95 miliar pengguna internet pada januari 2022,  Jumlah  ini  meningkat  4%  dari 4,76 miliar orang pada januari 2021. Kemudahan  akses  tanpa  batas dimanapun dan kapanpun menjadikan  internet  sebagai  media yang  sangat  menarik  bagi  semua kalangan,  sehingga  tidak  salah  kalau masyarakat maupun perusahaan memanfaatkan internet sebagai media  komunikasi.    Perkembangan internet  yang  pesat  tersebut  pun berdampak  kepada  seluruh  aspek kehidupan  tak  terkecuali  dalam aspek pemerintahan, dimana pemerintah  dituntut  untuk  dapat memanfaatkan teknologi internet dalam  menyediakan  layanan  yang lebih  akuntabel  dan  responsif  atas kebutuhan publik guna mendesentralisasikan pengambilan keputusan yang kolektif. Pengunaan  teknologi  internet
dalam  aspek  pemerintahan  diyakini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat  dan  pemerintah  yang demokratis melalui penyediaan akses masyarakat terhadap informasi
publik  dan  berinteraksi  dengan pejabat pemerintah (Widaningrum & Utomo, 2009:4). Mayoritas negara di berbagai  belahan  dunia  yang  telah mempublikasikan  sejumlah  besar informasi  melalui  media  internet seperti:  poling online ,  blog,  survei online dan chat rooms
Hal tersebut merepresentasikan bahwa  semakin  banyak  negara  yang menyadari akan pentingnya tanggapan  masyarakat  via  internet. Hal  ini  semakin  perlu  mendapatkan perhatian mengingat jumlah pengguna  internet  di  Indonesia  terus meningkat disetiap tahunya,
Berdasarkan  riset  yang  dilakukan oleh  Asosiasi  Penyeleggara  Jasa Internet  Indonesia  dan  Pusat  Kajian Komunikasi  Universitas  Indonesia (PUSKAKOM UI) merilis  data pada tahun  2018  pengguna  internet  di Indonesia  baru  mencapai  130  juta pengguna,  sedangkan  pada  bulan januari tahun 2022 pengguna internet mencapai  204,7  juta  pengguna, peningkatan  terjadi  sebesar  54,25% Jika  dibandingkan  dalam  lima  tahun terakhir  dan  akan  terus  meningkat disetiap tahunya. Berikut grafik yang menunjukan peningkatan jumlah pengguna  internet  di Indonesia dalam  kurun  waktu    2018  hingga januari 2022.
Gambar 1.1 Jumlah Pengguna Internet di Indoensia Tahun (2018 -  2022)
Berdasarkan data yang diungkapkan diatas telah merepresentasikan bahwa penggunaan  internet  yang  semakin meningkat  disetiap  tahunya  harus dimanfaatkan  dan  diimbangi  dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai  aspek  kehidupan.    Karena masyarakat modern kini  menjadikan informasi  sebagai  kebutuhan  pokok yang  berasal  dari  berbagai  sumber media jaringan internet seperti melalui  email,  mencari  informasi melalui website dan  sebagainya (E.W,2012)  dalam  (Saleh  &thair, 2019).
Sesuai  dengan  amanah  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi  Publik.  "Publik  berhak mengetahui informasi, karena informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan  bagian  penting  bagi ketahanan nasional" (Indah & Haryanti,  2018;  Trisnami,  2018). Ada beberapa tujuan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. (Satrio,dkk.,2010:4-5). Keterbukaan  informasi  publik menjadi  salah  satu  pilar  penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan  yang  baik (Good governance), upaya menjamin prinsip keterbukaan informasi publik yang  optimal  diwujudkan  dengan diberlakukanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik  yang  mengamanahkan  bahwa semua lembaga yang termasuk dalam kategori Badan Publik dalam
menjalankan  tugas  dan  fungsinya dituntut untuk dapat menerapkan tata kelola  yang  baik,  untuk  mencapai tata  kelola  yang  baik  tersebut  tentu perlu  diterapkanya  prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi  masyarakat  dalam  setiap proses kebijakan publik salah satunya  adalah  melalui  keterbukaan informasi publik. Penyebaran infromasi  disampaikan  dengan  cara bahasa yang mudah dipahami meliputi:  informasi  yang  berkaitan dengan  badan  publik  seperti:  profil, kedudukan,  kepengurusan,  maksud dan  tujuan  didirikanya  badan  publik tersebut.
Selain  itu  juga  penyebaran informasi  harus  disampaikan  dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat.  Sudah  sejauhmanakah pengimplementasian keterbukaan
informasi  publik  pada  badan  publik, berikut  grafik  keterbukaan  informasi publik pada lembaga tinggi negara.
Gambar 1.2 Indeks Keterbukaan Informasi Lembaga Negara Berbasis Website
Sumber : Sekertariat Nasional Forum Indonesia 2022
Membuka akses informasi merupakan kewajiban bagi pemerintah dan badan publik, karena secara fundamental sebuah informasi adalah milik publik, bukan milik pemerintah atau badan publik. Akan tetapi pada kenyataanya berdasarkan  data  yang  dirilis  oleh Sekretariat Nasional Forum Indonesia  pada  tahun  2022  dari  47 lembaga  negara  hanya  5  lembaga negara yang memiliki skor diatas 50, hal tersebut merepresentasikan bahwa  52  lembaga  negara  masih rendah dalam memenuhi keterbukaan informasi publik. Dari  berbagai  lembaga  negara yang ada Dewan Perwakilan Rakyat menjadi  salah  satu  lembaga  tinggi negara yang memiliki tanggungjawab  yang  besar  dalam memenuhi  keterbukaan  informasi publik,  berbagai  tugas  dan  fungsi serta  tanggungjawab  yang  telah diamanahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,  sudah  seharunya  DPR menjadi  lembaga  yang  berperan aktif  dalam  mewujudkan Good Governance dan menjadi representasi  bagi  tata  kelola  proses pemerintahan  yang  ada,  akan  tetapi realita  yang  terjadi  saat  ini  kinerja Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR) ternyata sangat memprihatinkan berdasarkan hasil indeks keterbukaan  informasi  publik  pada tahun  2012  Dewan  Perwakilan Rakyat hanya bisa mencapai skor 45 dan tercatat sebagai kinerja terburuk selama reformasi (10 tahun).
Berdasarkan  data  dan  kondisi yang  terjadi  seperti  yang  telah diungkapkan diatas, Dewan Perwakilan  Rakyat  terus  melalukan perbaikan dan inovasi dalam
mewujudkan lembaga yang transparan, akuntebel dan memberikan  keterbukaan  informasi publik sesuai dengan amanah
Undang-Undang  Nomor  14  tahun 2008.  Upaya  ini  dapat  dilihat melalui kebijakan dirilisnya Website ppid.dpr.go.id pada tahun 2016 oleh Sekretariat  Jendral  DPR  RI  lalu sebagai salah satu platform
teknologi  yang  dimanfaatkan  dalam memberikan transparansi kinerja dan keterbukaan informasi publik, urgensi dari perilisan Website ppid.dpr.go.id tidak dapat dipisahkan dari semakin meningkatnya kebutuhan publik akan  informasi  dan  transparansi kinerja  DPR  RI  dalam  berbagai aspek kinerja baik Legislasi, Pengawasan  dan  Anggaran.  Dimana selama  ini  publik  menilai  berbagai kegiatan  kinerja  DPR  RI  yang  telah dilakukan  belum  sesuai  dengan harapan  yang  di  inginkan  akibat belum  maksimalnya  keterbukaan informasi publik yang diberikan,
Namun demikian berbagai kebutuhan  dan  persoalan yang terjadi  dinilai  masyarakat  belum optimal  terwujud  didalam website
ppid.dpr.go.id.
Ditelisik sejak perilisanya tahun 2016 hingga survei kepuasan dan kepercayaan
masyarakat  terhadap Website PPID DPR  RI  masih  rendah,  hal  tersebut pun  diperkuat  dengan  pernyataan yang diungkapkan oleh  kepala pusat teknologi informasi
(KAPUSTEKINFO)  SETJEN  DPR RI,  dalam  ringkasan  laporan  kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia  yang  menyatakan  bahwa portal ppid.dpr.go.id disinyalir belum  digunakan  secara  maksimal oleh Satuan kerja Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, sehingga  banyak  masyarakat  dan pihak  lain  yang  tidak  mengetahui informasi terkait kegiatan dan kinerja  DPR  RI.  Hal  ini  didukung juga dengan jumlah aspirasi/pengaduan masyarakat melalui portal Website ppid.dpr.go.id yang tidak mengalami peningkatan secara siginifikan sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut ini: Gambar 1.4 Jumlah Pengaduan Masyarakat Ke DPR RI
\
Sumber: Bagian Pengaduan Masyarakat,  Sekretariat  Jenderal  DPR RI Berdasarkan gambar 1.4 jumlah pengaduan masyarakat kepada  DPR  RI  masih  didominasi melalui  surat  yaitu  sebanyak  4810
sedangkan  pada  laman website baru mencapai  641  pengaduan  dan  pada posisi ketiga melalui SMS sebanyak 108, pada grafik tersebut merepresentasikan bahwa masyarakat lebih memilih menyapaikan  aspirasinya  melalui surat daripada website ppid.dpr.go.id,  faktor  data eror dan informasi yang belum bisa tersajikan
dengan baik dan cepat serta keterlambatan respon melalui website menjadi faktor utama rendahnya penggunaan website dalam partisipasi masyarakat menyampaikan aspirasinya. Mencermati fenomena persoalan  yang  terjadi,  muncul pertanyaan apakah website ppid.dpr.go.id  belum  efektif  dalam menyediakan informasi publik secara komprehensif yang berimplikasi  kepada  partisipasi  dan ketertarikan  masyarakat  khususnya masyarakat.      Untuk  menjawab  hal tersebut  diperlukan  suatu  penelitian mendalam yang menjelaskan mengenai implementasi website ppid.dpr.go.id  dalam  pemenuhan hak  keterbukaan  infromasi  publik pada  lembaga  Dewan  Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi pemilih pemula  di  desa  Padang  Lebar Kecamatan Pino Kabupaten Bengkulu Selatan./1Pendekatan penelitian  adalah  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kasus.  Informan penelitian  adalah  semua  pemilih pemula  di  desa  Padang  lebar  yakni sebanyak  20  orang.  Karakteristik informan adalah usia informan kisaran  17-  18  tahun.  Jenis  kelamin perempuan sebanyak 9 informan dan laki-laki  11  orang  informan.  Sumber data  primer  dan  sekunder.  Analisis data rangkuman dari hasil
wawancara  dan  diskusi  kelompok dengan  pemilih  pemula.  Validasi data adalah peneliti hanya menggunakan  data  yang  bersumber dari informan yang terlibat langsung.

## B.
METODE PENELITIAN Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian desktiptif. Pendekatan kualitatif  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  yang bertujuan untuk memahami fenomena  yang  dialami  oleh  subjek penelitian,  lebih  pas  dan  cocok digunakan  untuk  meneliti  hal-  hal yang  berkaitan  dengan  penelitian perilaku,  sikap,  motivasi,  persepsi dan tindakan subjek. Teknik Pengumpulan Data dengan  Observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Dengan  menggunakan informan 5 yaitu : Tenaga Ahli DPR
RI  Komisi  X,  Staf  Ahli  Administasi DPR  RI  Komisi  X,  Tenaga  ahli sekertariat jendral data dan teknologi informasi,  kemudian  2  lainnya  lagi adalah  masyarakat  dan  wartawan yang  secara  rutin  memantau  dan mengakses website ppid.dpr.go.id. Teknik  analisis data yang digunakan dalam  penelitian  ini/1adalah  model analisis interaktif, yaitu model analisis  yang  memerlukan  empat komponen  berupa  reduksi  data, pengumpulan  data,  sajian  data,  serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

## C.
HASIL  PENELITIAN  DAN

## PEMBAHASAN
Hasil penelitian implementasi
website ppid.dpr.go.id peneliti menggunakan 4 aspek  yang diadopsi dari  Teori  Riant  Nugroho  tentang fase  tahapan  dalam  implementasi kebijakan.  Aspek  penelitian  tersebut yaitu : Sosialisasi
Berdasarkan  fakta  yang  didapat dilapangan sosialisasi yang
dilakukan  oleh  PPID  DPR  RI  sudah memanfaatkan berbagai media sosialisasi seperti dengan menggunakan  sarana  seperti  brosur, seminar/pers, talk show dan berbagia media  lainya  untuk  memberikan informasi  mengenai Website PPID DPR RI.
Pelaksanaan sosialisasi yang pertama adalah seminar yang
menjadi  salah  satu  media  sosialisasi yang  digunakan  oleh  PPID  DPR  RI dalam memperkenalkan website ppid.dpr.go.id.  Seminar  dilakukan secara  bertahan  dan  berkala  yang dapat  dilihat  dan  diunduh  pada  akun youtube  DPR  RI  dengan keywords Seminar  PPID  DPR  RI,  lalu  akan muncul  beberapa  tampilan  video seminar  yang  dilakukan  oleh  PPID DPR  RI,  setelah  peneliti  mengikuti seminar  secara  langsung  yang  dapat diakses  pada  akun  youtube  PPID DPR  RI,  Kegiatan  seminar webiste PPID DPR RI memiliki dilaksanakan dengan  memakan  waktu  3  jam, dilaksanakan  pada  tanggal  30  april 2019 yang berlokasi Di Ruang Abdul Muiz  Gedung  Nusantara  I  DPR  RI DKI  Jakarta,  pada  kegiatan  seminar tersebut  diikuti  oleh  45  peserta  yang terdiri  dari  PPID  Pelaksana  masing masing  unit  kerja  SETJEN  DPR  RI media (wartawan) akademisi, beberapa elemen masyarakat. Dengan  mengangkat  tema  Semangat Setjen  dan  BK  DPR  RI  menjadi badan publik informatif,
menghadirkan narasumber ketua komisi  informasi  pusat  Republik Indonesia  dan  direktur  Indonesia parlementery center .
Seminar tersebut diharapkan dapat  menjadi  salah  satu  media edukasi  masyarakat  serta  anggota PPID dalam memberikan
keterbukaan  informasi  publik  yang dapat  diakses  dengan  mudah  dan informatif. Selain melakukan observasi  secara  langsung  peneliti melakukan  wawancara  kepada  salah satu  perwakilan  dari  PPID  DPR  RI, berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa seminar  menjadi  kegiatan  utama sosialisasi yang dilakukan oleh PPID
DPR  RI  karena  pada  seminar tersebut ada interaksi antara narasumber  dan  peserta  seminar, selain  penyampaian  materi  dan informasi  mengenai website PPID DPR RI dalam seminar tersebut juga menjadi salah satu bentuk bimbingan teknis  yang dilakukan sebagai  upaya pelatihan  dan  pengenalan  fitur-fitur dalam wesbite PPID DPR RI. Pelaksanaan sosialisasi berikutnya adalah dengan memanfaatkan  brosur,  leafeat,  stiker dan  lain-lain.  Salah  satu  bentuk brosur  yang  dapat  diakses  dengan mudah  pada  laman  media  sosial PPID  DPR  RI  adalah  "Cara  Mudah Mengakses Informasi Publik", pamflet  tersebut  cukup  menarik dengan  desain  yang  futuristik  dan perpaduan  antara  informasi  dan ilustrasi  gambar  menjadi  daya  tarik tersendiri untuk membaca dan memahami  informasi  yang  tersaji, selain desain yang menarik informasi yang ditampilkan pun sangat bermanfaat  dan  mudah  dipahami terdapat Logo DPR RI serta berbagai informasi  seperti:  Selayang  pandang PPID  DPR  RI,  Landasan  hukum PPID,  Informasi  yang  dapat  diakses pada PPID  DPR  RI    serta  terdapat beberapa  informasi  mengenai  sosial media dan alamat URL Webiste DPR
RI  yang  dapat  dijumpai  pada  bagian bawah pamflet.
Berdasarkan pelaksanaan sosialisasi website PPID  DPR  RI yang  telah  dilaksanakan  dengan berbagai media yang ada akan tetapi, sosialisasi  yang  dilakukan  dinilai belum berjalan secara optimal. PPID DPR  RI  hanya  terfokus  kepada sosialisasi  internal  yang  dilakukan kepada  staf  dan  anggota  DPR  RI sehingga website PPID  DPR  RI belum  bisa  di  sosialisasikan  kepada masyarakat luas, kurangnya kolaborasi  dan  kerjasama  dengan berbagai  influencer  yang  ada  dalam memperkenalkan dan menyebarluaskan website PPID DPR RI. Hal  tersebut  berimplikasi kepada kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat kepada
wesbite PPID DPR RI yang tergambar  pada  data  kunjungan  dan permohonan  informasi  publik  dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

## Profesional
Secara keseluruhan dari berbagai data  penelitian  yang  diperoleh  oleh peneliti, sosialisasi webiste ppid.dpr.go.id  yang  dilaksanakan oleh  kepala  bagian  humbungan masyarakat PPID DPR RI dilaksanakan dengan berbagai metode  akan  tetapi  secara  aspek professional sosialisasi masih difokuskan  kepada  internal  lembaga DPR  RI  hal  tersebut  dibuktikan  dan diperkuat dari berbagai jenis sosialisasi seperti seminar dan backhmariking  dimana  60  persen peserta  sosialisasi  adalah  anggota PPID  DPR  RI  dan  tenaga  ahli Sekretariat Jendral DPR RI.
Sedangkan  seharunya  PPID  DPR  RI melakukan  sosialisasi  yang  terfokus juga  kepada  masyarakat  secara umum.
Ramah,  Integritas,  Mudah  dan Amanah Proses pelaksanaan aspek sosialisasi website PPID  DPR  RI yang  dilakukan  cukup  ramah  dan mudah dipahami hal tersebut dikarenakan beberapa media sosialisasi  yang  digunakan  seperti pamflet  dan  kunjungan  perguruan tinggi cukup mudah dipahami dengan perpaduan antara gambar dan narasi  informasi,  dan informasi  yang disampaikan  pun  sesuai  dengan tujuan sosialisasi yaitu untuk memperkenalkan webiste PPID  DPR
RI.
Implementasi Pelaksanaan keterbukaan infromasi publik pada laman webiste ppid.dpr.go.id  secara  keseluruhan sudah dilaksankan secara optimal hal tersebut  dibuktikan  dengan  berbagai aspek  yang  terdapat  dalam website PPID  DPR  RI.  Organisasi  pelaksana PPID  DPR  RI  terdiri  dari  10  orang dengan  berbagai  latar  belakang  dan kompetensi  yang  sesuai,  dipimpin langsung  oleh  Kasubag  Pelayanan Informasi  Publik  dengan  6  orang pegawai dibidang analis permohonan dan 3 orang petugas layanan menjadikan website PPID  DPR  RI dapat  berjalan  secara  optimal  dalam menjawab berbagai permohonan informasi  yang  dilayangkan  oleh berbagai  pemohon  informasi,  serta memberikan  pelayanan  yang  sesuai dengan standar oprasional yang telah ditetapkan . Berdasarkan hasil penelitian
yang telah dilakukan terdapat beberapa informasi publik yang tidak tersedia dalam website PPID DPR RI antara  lain  sebagai  berikut  :  Pada fitur  informasi  wajib  disediakan  dan
diumumkan secara berkala informasi yang  tidak  tersedia  adalah  informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap  gedung  DPR  RI,  Informasi tentang peraturan, keputusan
dan/atau  kebijakan  yang  mengikat dan/atau  berdampak  bagi  publik  dan ringkasan  laporan  akses  informasi publik.  Sedangkan  pada  Informasi publik wajib disediakan dan diumumkan  setiap  saat,  informasi yang  tidak  tersedia  meliputi  :  Surat menyurat  pimpinan  atau  pejabat Setjen DPR RI, Syarat-syarat perizinan,  data  perbendaharaan  atau inventaris. Secara  keseluruhan    setidaknya terdapat 7 informasi yang tidak dapat diakses  oleh  publik  pada  laman website PPID DPR RI, sedangkan ke 7  informasi  tersebut  merupakan informasi wajib yang harus
disediakan  oleh  PPID  DPR  RI. Dalam  laman website ppid.dpr.go.id dan  sudah  diatur  dalam  peraturan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga pada aspek pelaksanaan ini website PPID  DPR  RI  belum  secara optimal  melakukan  penyediaan  dan penyimpanan informasi publik.

## Pengawasan
Berdasarkan  hasil  pengamatan yang  telah  dilakukan website PPID DPR RI sudah disosialisasikan dengan memanfaatkan berbagai media sosialisasi seperti:
Seminar/Pers,  brosur,  pamflet  dan media  lainya  hal  tersebut  diperkuat dengan  hasil  wawancara  yang  telah peneliti  lakukan  kepada  perwakilan sekretariat  jendral  DPR  RI  yang mengungkapkan  bahwa  berdasarkan hasil pengamatan dan analisis
terhadap  media  sosial  dan  laporan tahunan  yang  dirilis  oleh  PPID  DPR RI, sosialisasi webiste PPID DPR RI telah  dilakukan  melalui  berbagai media  dan  sosialisasi  dilakukan secara  internal  dan  external  baik didalam  lembaga  DPR  RI  dan  PPID DPR  RI  serta  kepada  masyarakat secara luas.
Secara  keseluruhan  PPID  DPR RI  sudah  menyajikan  informasi publik  yang  diamanahkan  dan  diatur dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  14  Tahun  2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Evaluasi Keterbukaan  informasi  publik pada webiste PPID  DPR  RI  sudah cukup informatif. Hal  ini dinilai dari beberapa  faktor  penilian  sebagai berikut: Sosialisasi kurang dilaksanakan  secara  optimal  kepada masyarakat  secara  luas,    Informasi yang  diberikan  dalam website PPID DPR  RI  masih  terlalu  monoton, Sering  terjadinya  gangguan  pada website ,  terdapat  beberapa  informasi yang  tidak  tersedia  dalam website
PPID DPR RI.
Hal tersebut didukung oleh hasil
penilaian yang dilakukan oleh Sekretariat  Jendral  PPID  DPR  RI pada  laporan  tahunan  2021  dimana berdasarkan beberapa penilaian indikator website PPID  DPR  RI masih pada kategori cukup Informatif. Harapan kedepanya sebagai  bahan  evaluasi  perbaikan website PPID  DPR  RI  sebagai berikut:Menyajikan  informasi  yang lebih menarik dan informatif.
D. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang  telah  peneliti  uraikan  maka, dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai berikut: Pengimplementasian
website Pejabat  Pengelolan  Informasi  dan Dokumentasi  (PPID)  DPR  RI  dalam mewujudkan  keterbukaan  informasi public  sudah  dilakukan  dengan cukup  baik  hal  tersebut  dapat dibuktikan  dengan  beberapa  hasil penelitian  dan  analisis  yang  telah dilakukan  pada  beberapa  aspek penelitian. Dari ke empat aspek yang ada  sosialisasi  menjadi  aspek  yang membutuhkan  perhatian  lebih,  hal tersebut  tidak  terlepas  dari  beberapa data dan proses sosialisasi keterbukaan informasi publik melalui webiste PPID  DPR  RI  yang  belum dilakukan  secara  menyeluruh  dan inovatif.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  yang telah  peneliti  jelaskan  diatas  maka berikut  saran  yang  peneliti  berikan kepada pihak-pihak yang terkait.
Aspek Sosialisasi 1) Mengadakan pelatihan guna peningkatan kapasitas baik untuk petugas  layanan  baru  maupun petugas layanan yang ada. 2) Mengikutsertakan seminar, workshop , pelatihan maupun kegiatan  studi  banding  ke  badan publik  yang  memiliki  peran langsung dalam peningkatan kinerja  keterbukaan  informasi publik Aspek Pelaksanaan 1) Melakukan  pembaruan  berbagai dokumen kelengkapan PPID yang  tidak  tersedia  dan  tidak
dapat  diakses  dalam website
PPID DPR RI.
2) Pemberian  layanan  harus  selalu up  to  date dan  mengakomodir kebutuhan penggunanya.
3) Sebaiknya pada aspek pelaksanaan website PPID  DPR RI  dapatv  melengkapi  berbagai informasi  yang  belum  dapat diakses dan tersedia serta integrasi website yang ada dengan  bebragai  komisi  DPR  RI agar aspirasi dan pengaduan yang dialamatkan  dapat  di  proses dengan  maksimal,  cepat  dan sesuai  dengan  cita-cita  dari website PPID  DPR  RI  yaitu PRIMA  (Profesional,  Ramah, Integritas, Mudah dan Amanah)
Aspek Pengawasan Menyelenggarakan  monitoring dan  evaluasi  internal  rutin  setiap tahunya, Monev internal dapat menjadi  media  untuk  memantau penyelenggaraan  layanan  informasi di PPID pelaksana. Adanya pemeringkatan  sebagai output dari monev internal dapat menjadi penerapan reward and punishment .
Aspek Evaluasi Melakukan pengembangan aplikasi mobile dan  situs  web layanan PPID. Sebagai ujung tombak pelayanan
informasi kepada masyarakat, media.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV.Alfabeta  hal  154  Prayudi. (2015).  DPR  RI  Menuju  Parlemen Modern .Pusat Pengkajian, Pengolahan  Data  dan  Informasi (P3DI)  Sekertariat  Jendral  DPR
RI: Gedung Nusantara 1 Lt.2 Ripley,Randall  B  dan  Grace  A.  Franklin.
1986. Policy  Implementation  and Bureaucracy, Chicago: The Dorsey Press. Wijaya,Emiliana  Sri  Pudjiarti..(2018).  Tata Kelola  Pemerintahan  yang  baik.  : Pustaka Magister hal 8 Winantuningtyastiti,.(2014). “Selayang Pandang  Mekanisme  Kerja  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”: Jakarta I.Iskandar., S.Maarif.,& A.Sukmawati. (2020). Kapabilitas Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekertariat Jendral DPR RI Menuju  Parlemen  Modern,  Vol.17 No.2, 231-243 Riris  Katharina.,  (2015) E-Government dan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan, Vol.VII, No.22 Sondil E.Nubatonis., Sugeng Rusmiwari., & Son  Suwasono.  (2014).  Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi  Pelayanan  Publik,  vol.  3, 2442-6962 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  14  Tahun  2018  Tentang Keterbukaan Informasi Publik Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Peraturan Sekertaris Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  Nomor  8  tahun  2021 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun  2020  Tentang Sekretariat Jendral DPR RI