| Volume. 23. No.1. Juli 2023

## PENGENAAN AGUNAN STUDI KASUS ANTARA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BASIS KOPERASI DENGAN UMKM
Dhea Tahta Alvina 1 , Uswatun Hasanah 2 , M. Elfan Kaukab 3
1,2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman
3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur`an dhea.alvina@mhs.unsoed.ac.id

## Abstract
Purpose:  The  purpose  of  this  study  is  to  identify  and  compare  between  Islamic cooperatives with one another in the imposition of collateral for micro, small and medium enterprises. And explore the experiences and perceptions of MSMEs with collateral for MSME financing.
Methodology: This study was conducted using a case study approach. Data obtained through interviews with randomly selected informants. Interviews were conducted with a semi-structural interview stage by targeting two, namely Islamic cooperatives from the supply side and from the MSME segment as the demand side.
Findings:  From  this  study  it  was  found  that  collateral  is  mandatory  in  most cooperatives that provide financing for MSMEs, although there is one cooperative that provides collateral-free financing, disbursement can be realized with a fairly strict process. Cooperatives also apply movable and non-movable collateral because later the  disbursement  will  be  valued  from  the  value  of  the  collateral  itself,  but  the disbursement is also relatively small. In addition, most MSME actors feel that the collateral specified as a financing requirement is quite reasonable because in this case the two parties are mutually beneficial, making it easier for MSME actors to obtain financing as their business capital.
limitations: This study only observed 4 syarah financial institutions and 7 MSME actors in an area. Therefore, the empirical findings are of course limited to only one area or one district.
Future  research  agenda:  Comparing  findings  from  one  region  to  another  because Islamic  cooperatives  are  different  between  regions  and  of  course  there  may  be differences in terms of regulations or standard operating procedures (SOP) between cooperatives.
Keiword : MSMEs, Islamic Financial Institutions, Collateral.

## Abtrak :
Tujuan  :  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan membandingan  antara  koperasi  syariah  satu  dengan  yang  lain  dalam pengenaan  agunan  bagi  para  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Dan mengeksplorasi pengalaman dan presepsi UMKM dengan adanya agunan untuk pembiayaan UMKM.
Dhea Tahta Penggunaan Agunan
Metodologi : Studi ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara acak. Wawancara  dialkukan  dengan  tahap  wawancara  semi  structural  dengan menyasar  pada  dua  yakni  koperasi  syariah  dari  sisi  penawaran  dan  dari segmen UMKM sebagai sisi permintaan.
Temuan : Dari penelitian ini di temukan bahwa agunan bersifat wajib di sebagian  besar  koperasi  yang  menyedikan  pembiayaan  untuk  UMKM walaupun  ada  salah  satu  koperasi  yang  menyediakan  pembiayaan  tanpa agunan namun hal tersebut bisa terealisasi pencairan dengan proses yang cukup  ketat.  Koperasi  juga  menerapkan  agunan  bergerak  maupun  non bergerak  karena  nantinya  pencairan  akan  di  nilai  dari  value  agunan  itu sendiri, namun pencairan juga relative masih sedikit. Selain itu Sebagian besar pelaku UMKM merasa bahwa agunan yang di tetapkan sebagai syarat pembiayaan itu cukup wajar di karenakan dalam hal tersebut antara dua belah  pihak  saling  menguntungkan  sehingga  mempermudah  bagi  pelaku UMKM untuk pendapatkan pembiayaan sebagai modal usaha mereka.
Implikasi/keterbatasan  :  Penelitian  ini  hanya  mengamati  4  lembaga keuangan syarah dan 7 pelaku UMKM di suatu daerah. Oleh karena itu temuan empiris tentunya terbatas hanya terpaku pada satu daerah saja atau satu kabupaten saja.
Agenda penelitian yang akan datang : Membandingkan temuan di daerah satu dengan daerah lain karena koperasi syariah antar daerah berbeda dan tentunya ada kemungkinan berbeda juga dari segi peraturan atau standar operasional prosedur (SOP) antar koperasi.
Kata kunci : UMKM, Lembaga Keuangan Syariah, Agunan

## Pendahuluan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha mandiri, usaha UMKM ini memberikan banyak nilai keuntungan dan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia. UMKM merupakan usaha yang dapat berkembang dengan pesat dan juga menjamur di seluruh sudut daerah yang ada di Indonesia. Adapun  Gerakan  yang  di  bangun  dalam  UMKM  ini  adalah  mulai  dari  jenis bantuan  keuangan,  membuka  luas  lapangan  pekerjaan,  membangun  gaji individu dan masih banyak lagi tentunya (Yustitia & Adriansah, 2022)
UMKM juga merupakan penggerak perekonomian di Indonesia, dimana hampir 99,9% pelaku usaha di Indonesia bergerak di bidanng UMKM. Bahkan 2-4  persen  adalah  penyumbang  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  per  tahunnya (Kaukab, 2017). Pada tahun 2013 Badan Pusat Statistik Mencatat jumlah sector UMKM  menunjukan  angka  56.534.592,  dan  mampu  menyerap  tenaga  kerja tertinggi  yakni  107.657.592  jiwa.  Dengan  kajian  data  tersebut  bisa  diketahhui bahwasannya UMKM menjadi sektor penting dalam penyerapan tenaga kerja
| Volume. 23. No.1. Juli 2023
dan  juga  perekonomian  masyarakat  menengah  ke  bawah,  dalam  hal  ini  juga sangat berperan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia (Ilmi, 2021).
Namun dengan jumlah sektor UMKM yang cukup banyak tidak lepas dari beberapa  kendala  misalnya,  sumber  daya  manusia  yang  tidak  memenuhi persyaratan  atau  kemampuan  teknis  yang  kurang  memadai,  minimnya  modal dan juga rendahnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan UMKM, sehingga  itu  akan  membuat  UMKM  tidak  mampu  mengikuti  perubahan  dan permintaan konsumen yang semakin mengikuti perkembangan zaman, dan daya saing semakin ketat juga global (Lestari, 2022). Mengingat kelemahan UMKM tersebut  terutama  jika  dilihat  dari  segi  permodalan,  karena  modal  merupakan kunci utama suatu perusahaan untuk berjalannya usaha jangka panjang. Dalam hal ini Lembaga keuangan terutama perbankan atau  koperasi sangat berperan penting  dalam  proses  keuangan.  Bank  atau  koperasi  merupakan  tempat penyimpanan uang yang harus mempunyai nilai kejujuran juga kepastian untuk pelangganya  sehingga  pelanggan  memiliki  kepercayaan  penuh  terhadap Lembaga  keuangan  bank  dalam  hal  penyimpanan  maupun  peminjaman  uang guna untuk kepentingan nasabahnya (Harefa., et all 2023).
Di  Indonesia  saat  ini  juga  sedang  tren  dan  berkembangnya  Lembaga keuangan  berbasis  syariah  mulai  dari  bank  syariah  maupun  koperasi  syariah. Bank  Syariah  merupakan  lembaga  perbankan  yang  memantau  kepatuhan terhadap  aturan  syariah  sebagai  bagian  dari  sistem  ekonomi.  Dan  berprinsip keadilan  dan  hanya  membiayai  usaha  yang  berbasis  syariah  atau  halal.  Bank syariah  harus  mematuhi  prinsip  syariah  dan  dewan  syariah  nasional  dalam operasinya  (Yuniati,  2019).  Dengan  semaraknya  perkembangan  sektor perbankan  syariah  maka  diharapkan  secara  optimal  dapat  membantu perkembangan UMKM terutama dalam masalah permodalan. Sebuah Lembaga keuangan  terutama  perbankan  syariah  ini  tentunya  tidak  lepas  dari  unsur pengenaan agunan atau jaminan ketika adanya pengajuan kredit oleh nasabah. Adanya agunan ini tentunya bertujuan untuk berantisipasi ketika terdapat kredit macet ataupun pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar angsuran kredit.
Dalam ilmu fiqh , jaminan secara umum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan berupa orang ( personal guarantee ) dan jaminan berupa benda. Jaminan berupa  orang  sering  disebut  dengan kafalah ,  sedangkan  jaminan  kebendaan disebut  dengan rahn (Nurbaedah  and  Machmud  2021).  Dalam  penentuan agunan, setiap Lembaga syariah mempunyai kriteria untuk menilai agunan yang di  ajukan  oleh  nasabah.  Namun  ada  juga  Lembaga  keuangan  syariah  atau perbankan syariah yang menerapkan pinjaman tanpa agunan. Untuk itu dalam
Dhea Tahta Penggunaan Agunan

## Manarul Quran: Jurnal Studi Islam
melakukan analisis dan menilai kelayakan agunan atau jaminan yang diberikan calon debitur diperlukan suatu acuan dan teknik untuk menilai apakah jaminan atau  agunan  tersebut  layak  dan  dapat  mengcover  jumlah  kredit  yang  akan diberikan.  Umumnya  jenis  jaminan  yang  biasa  diterima  Lembaga  keuangan seperti  perbankan  atau  koperasi  adalah  tanah  dan  bangunan,  tanah  kosong, kendaraan bermotor dan Deposito  (Kurniawan, 2020). Cara bank mengetahui nilai agunan debitur adalah dengan cara On The Spot Checking dan melakukan taksasi oleh pihak bank atau koperasi. Proses On The Spot Checking dilakukan oleh minimal  2 orang dari pihak debitur yaitu  bagian Legal dan Credit Investigation atau Credit  Support untuk  dokumentasi  dan  untuk  penilaian  agunan  (W  & Roestiono, 2019).
Dalam  penelitian  (Lubis,  2019)  menyebutkan  bahwasanya  agunan berpengaruh  positif  terhadap  pembiayaan  yang  di  berikan  oleh  Lembaga keuangan bank atau koperasi. Dan juga disebutkan sebelumnya dalam penelitian (Syahfitri  et  al.,  2022)  bahwa  ketika  kualitas  agunan  meningkat  maka  akan mempengaruhi pembiayaan. Dengan ini maka bisa dilihat bahwasanya kualitas agunan  sangat  berpengaruh  terhadap  pembiayaan  ekternal  suatu  perusahaan terutama UMKM. Masalah yang sering muncul dalam UMKM dimana mereka tidak  mempunyai  harta  yang  bernilai  tinggi  untuk  dijadikan  sebagai  agunan ketika pengajuan kredit sehingga kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank  atau  Lembaga  keuangan  sebagai  persyaratan  (Yuniati,  2019).  Adapun masalah lain yang bisa di sangkutkan dengan masalah ekonomi yakni menurut Badan  Pusat  Statistk  pada  tabel  tingkat  kemiskinan  pada  tahun  2022,  bahwa wonosobo  menempati  peringkat  kedua  kabupaten  dengan  persentase  cukup tinggi tingkat kemiskinan di jawa tengah setelah kabupaten kebumen. Persentase tingkat kemiskina kabupaten wonsobo yakni sebesar 16,17%. Menurut (Nasrun et al., 2021)  bahwa  tingkat kemiskinan  bisa di kurangi apabila pemberdayaan UMKM suatu daerah bisa dijalankan sehingga semakin berkembangnya Usaha mikro, kecil, dan menengah maka kemiskinan pun akan mengalamipenurunan dengan  begitu  UMKM  berperan  dalam  menurunkan  kemiskinan. Jika antara tingkat  kemiskinan  di  kabupaten  wonosobo  sangat  tinggi  maka  dapat  di upayakan  dengan  memberdayakan  UMKM  secara  maksimal.  Namun pemberdayaan  UMKM  di  kabupaten  wonosobo  sendiri  masih  terhalang beberapa  kendala  salah  satunya  di  sampaikan  juga  oleh  salah  satu  pemilik UMKM  pada  Selasa  7  Maret  2023  yang  bergerak  di  bidang  sektor  makanan bahwasanya mereka kesulitan memenuhi persyaratan jaminan ketika pengajuan kredit hutang kepada bank atau Lembaga keuangan  sebagian besar bank atau koperasi menginginkan agunan atau jaminan berupa tanah, bangunan, atau surat berharga  sedangkan  mereka  hanya  memiliki  rumah  pribadi  yang  dijadikan
| Volume. 23. No.1. Juli 2023
tempat  usahanya.  Bank  tidak  menerima  jaminan  seperti  mesin  ataupun kendaraan bermotor sehingga mempersulit mereka untuk mendapatkan modal untuk  berkembangnya  UMKM.  Dengan  adanya  masalah  ini  maka pemberdayaan  UMKM  di  kabupaten  wonosobo  sendiri  akan  terhalang  dan merupakan masalah untuk para pelaku UMKM.
Oleh  karena  itu,  terkait  dengan  permasalahan  tersebut  di  atas,  tujuan utama  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengidentifikasi  dan  membandingkan praktik  pembebanan  agunan  di  Lembaga  keuangan  syariah  seperti  koperasi syariah untuk keputusan dalam melayani nasabah UMKM dan mengeksplorasi pengalaman dan persepsi pengusaha UMKM terkait agunan dalam keputusan melakukan kredit untuk  pembiayaan UMKM. Jika persepsi mengenai agunan bisa berpengaruh positif maka untuk mendapatkan modal para pelaku UMKM pun  akan  lebih  mudah  sehingga  untuk  mengatasi  kemiskinan  di  kabupaten wonosobo bisa dilakukan dengan peberdayaan UMKM. Lebih lanjut, penelitian ini  mengkaji  isu  dan  permasalahan  yang  melibatkan  berbagai  jenis  Lembaga keuangan  syariah  di  Indonesia  terkait  implementasi  agunan  dan  menyajikan beberapa  saran  dan  rekomendasi  untuk  memperkuat  pencapaian  inklusi keuangan UMKM syariah dari aspek agunan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  Study  Kasus  yang  memungkinkan bisa  di  eksplorasi  lebih  dalam  terhadap  informan  individua,  beberapa  orang, organisasi,  dan  juga  kelompok  yang  di  wawancarai.  Penelitian  dilakukan  di Lembaga  keuangan  syariah  dan  pelaku  UMKM  di  Kabupaten  Wonosobo. Penelitian  dilakukan  untuk  menggali  informasi  mengenai  penawaran  inklusi keuangan dan permintaan inklusi keuangan, dari sisi penawaran di wakili oleh beberapa  karyawan  bank  atau  koperasi  syariah  yang  mengetahui  mengenai produk-produk didalamnya terutama dalam hal pembiayaan atau kredit nasabah. Kemudia dari sisi inklusi permintaa di wakili oleh orientasi pemilik UMKM dari beberapa  sektor  yang  berada  di  daerah  Kabupaten  Wonosobo.  Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk meningkatkan validitas data, dilakukan triangulasi dengan melibatkan sumber informasi  yang  luas.  Triangulasi  dalam  pengujian  kredibilitas  ini  diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu (berlian 2013). Pewawancara ( interview ) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000, dalam Saepudin 2011).
Adapun  gambaran  kerangka  berfikir  yang  dilakukan  oleh  penulis berdasarkan teori permintaan dan penawaran pada (lydia & Nobaiti, 2014) :
Gambar 1. Teknik Analisis Data
Pengenaan agunan untuk pembiayaan dari  Koperasi untuk UMKM
Dhea Tahta Penggunaan Agunan
Volume.23.No.1.Juli 2023
Informan  dalam  penelitian  ini  berjumlah  4  orang  pegawai  Lembaga Keuangan Syariah dan 7 orang pemilik atau pengelola UMKM berbagai sektor yang  bertempat  di  Kabupaten  Wonosobo.  Utama  dalam  penelitian  ini  adalah untuk mengidentifikasikan dan membandingakan praktik implementasi agunan di  Lembaga  Keuangan  Syariah  Koperasi  dan  menggali  secara  mendalam mengenai  pengalaman  dan  sudut  pandang  pelaku  UMKM  terkait  dengan pengenaan  agunan  untuk  mendapatkan  fasilitas  pembiayaan  untuk  usahanya yang  akan  mmepengaruhi  kepada  keputusan  pembiayaan  di  dalam  layanan Lembaga keuangan syariah. Untuk mengetahui secara valid dalam penelitian ini menggunakan memberchecking jawaban yang disampaikan oleh partisipan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Informasi Berdasarkan Jumlah Informan Lembaga Keuangan Syariah
Beberapa yang didapatkan dari informan bahwasannya praktik agunan di bank  syariah  melayani  UMKM  atau  pembiayaan  usaha  mengenal  praktik agunan. Bank syariah yang di survey sebagian besar menerapkan agunan ketika melakukan praktik pembiayaan. Namun ada beberapa yang tidak menggunakan agunan  itu  tergantung  kepada  akad  dan  juga  anggota  nantinya  akan
Penawaran pembiayaan Oleh Lembaga Keuangan
(Koperasi Syariah) Karakteristik agunan Permintaan Pembiayaan Oleh kreditur (UMKM) Kualitas agunan Penemuan unit makna pengenan agunan antara Koperasi Syariah dan UMKM
Deskripsi gabungan yang merupakan esensi dari sudut pandang Koperasi Syariah dan UMKM
| Volume. 23. No.1. Juli 2023
mempengaruhi  adanya  agunan  atau  tidak  untuk  UMKM.  Bank  syariah  juga menerima  agunan  bergerak  dan  tidak  bergerak.  Agunan  non  bergerak  berupa tanah,  bangunan,  SHM  dll.  Adapun  agunan  bergerak  berupa  kendaraan bermotor yang biasanya di gunakan untuk agunan yakni ada BPKP dll. Lebih menariknya Sebagian besar Lembaga keuangan syariah tidak memandang untuk agunan bergerak atau non bergerak yang di utamakan namun mereka akan lebih ke kualitas atau nilau value dari agunan, karena nantinya akan lebih di nilai dari harga agunan. Selain itu beberapa bank syariah lebih intens ketika melakukan survey agunan terhadap nasabah yang bersifat baru atau masih awal melakukan pembiayaan di bank syariah.
Dalam  penelitian  ini  di  lakukan  wawancara  dengan  beberapa  Lembaga keuangan syariah dan pemilik usaha UMKM yang ada di kabupaten wonosobo dengan mengangkat penlitian studi kasus dengan mengggunakan  informan yang dipilih secara acak. Penelitian di  mulai dari pengumpulan data dari Lembaga keuangan  dan  usaha  UMKM  dimana  masing-masing  usaha  yang  di  jadikan sebagai sampel penelitian. Berikut disajikan tabel yang memuat informasi :
Tabel 1
Lembaga Keuangan Syariah Peserta Lembaga Keuangan Segmen Nama  Informan (inisial) Posisi Responden Pengalaman (Tahun) 1 Koperasi Syariah (KSPPS) Tamziz PBS 1 Kepala Marketing Cabang 18 2 Koperasi Syariah (KSPPS)  BMT Marhamah PBS 2 Marketing 4 3 Koperasi Syariah (KSPPS) Anugerah PBS 3 Customer Service (Roling) 2 4 Bank  Syariah (Mikro Bank Jateng) PBS 4 Area Support 1
Sumber : Data Primer Diolah 2023
Dalam  proses  pembiayaan  tidak  lepas  dari  pemeriksaan  dimana  bagian back office akan memeriksa terlebih dahulu berkas-berkas untuk krediturnya dan tentunya memeriksa rekam jejak kredit untuk nasabah yang akan mengajukan
Dhea Tahta Penggunaan Agunan
kredit (W & Roestiono, 2019). Dalam hal ini Lembaga keuangan syariah yang di teliti Sebagian besar mengatakan bahwasannya terdapat survey untuk nasabah baru  dalam  ketentuan  pengajuan  pembiayaan  atau  kredit  untuk  usahanya. Survey yang dilakukan bukan hanya untuk nasabah yang menggunakan agunan non bergerak namun agunan bergerak seperti kendaraan bermotorpun tentu akan disurvei untuk meningkatkan  keamaan bagi pihak Lembaga keuangan syariah dan tentunya untuk bisa di nilai apakah agunan yang di gunakan masih termasuk layak  untuk  dijadikan  agunan.  Beberapa  informan  dari  Lembaga  keuangan syariah  ini  Sebagian  besar  mengatakan  bahwa  rasio  pencairan  pengajuan pembiayaan biasanya di bawah harga agunan yang di gunakan di kisaran 60%- 80%, Adapun agunan yang di gunakan nantinya akan di hitung terlebih dahulu untuk  penyusutan  sesuai  dengan  masa  pembiayaan  yang  diajukan  sehingga nantinya  juga  dari  pihak  bank  bisa  memperkirakan  pembiayaan  yang  bisa  di cairkan oleh nasabahnya.
Adapun  alasan  lain  mengenai  agunan  harus  di  survey  atau  dari  pihak Lembaga  keuangan  syariah  harus  tau  kondisinya,  dimana  untuk  menghindari apakah agunan yang di gunakan terawat dengan baik atau masih layak untuk di jadikan  agunan.  Dari  semua  Lembaga  keuangan  syariah  yang  diteliti mengatakan semua membutuhkan agunan sebagai jaminan jika terjadi masalah nantinya seperti gagal bayar, kredit macet, dan masih banyak lagi yang nantinya akan membrikan resiko tidak baik untuk pihak Lembaga keuangan syariah.
Mengenai  fasilitas  tanpa  agunan  untuk  segmen  UMKM,  semua mengatakan  bahwasannya  mengguankan  agunan  ketika  memberikan pembiayaan  untuk  usaha  terutama  untuk  UMKM.  Namun  dijelaskan  oleh informan  PBS  01  mengatakan  bahwa  ada  jenis  pembiayaan  yang  tidak menggunakan agunan yakni dengan akad Qord dimana akad ini merupakan jenis pembiayaan untuk  usaha namun di khususkan  bagia anggotanya yang berniat mempunyai  usaha  namun  tidak  mampu  sehingga  dari  Lembaga  keuangan syariah ini memberikan pembiayaan tanpa agunan dan tanpa biaya.  Sehingga nantinya  ketika  pengembalian  biaya  yang  di  berikan  oleh  Lembaga  keuangan syariah tersebut sesuai dengan pembiayaan awal yang di berikan atau tidak ada biaya lain-lain yang diberikan, namun untuk jenis pembiayaan dengan akad qord ini mempunyai nilai maksimum pembiayaan yang di berikan yakni 100jt dengan survey  yang  cukup  ketat  untuk  menghindari  kebohongan-kebohongan  dari anggota tersebut.
Sedangakan  untuk  PBS  04  mengatakan  bahwa  ada  pembiayaan  tanpa agunan yakni berupa KUR yang di biayai dari pemerintah, namun untuk KUR ini  biasanya  jumlah  pembiayaan  untuk  UMKM  atau  usaha  lainnya  bersifat terbatas  dan  tidak  semua  bisa  menerima  atau  sesuai  dengan  survey  yang
| Volume. 23. No.1. Juli 2023
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq p-ISSN: 1412-7075||e-ISSN: 2615-4811
memenuhi  syarat.  Untuk  KUR  ini  biasanya  nasabah  akan  menerima pembiayaan  namun  harus  melaporkan  pembelanjaan  yang  sudah  dilakukan menggunakan pembiayaan KUR ini. Dari pihak debitur akan lebih selektif saat melakukan pembiayaan KUR ini karena nantinya juga akan bertanggung jawab terhadap pemerintah baik dari pihak yang memberikan pembiyaan dan penerima pembiayaan.
Dari  pihak  BMT  Marhamah  atau  informanPBS  02  mengatakan  bahwa semua  jenis  pembiayaan  mewajibkan  menggunakan  agunan.  Awal  praktik  di Lembaga  keuangan  syariah  ini  menggunakan  akad  mudharabah  dan musyarakah namun untuk sekarang tidak digunakan lagi, dan untuk akad yang masih  digunakan  saat  ini  yakni  akad  ijarah  dan  rahn.  Informanjuga menyebutkan  Sebagian  besar  dari  anggota  menggunakan  akad  ijarah  dimana ijarah  lebih  mudah  mengeluarkan  pembiayaan  untuk  UMKM,  karena  jika menggunakan rahn lebih ketat di persyaratan juga lebih selektif untuk agunan. Adapun persyaratan berkas yang diwajibkan jika digunakan untuk UMKM yakni surat keterangan usaha yang di jalankan, dan untuk  agunan juga di syaratkan harus atas nama orang yang bersangkutan yang mempunyai usaha tersebut atau bisa  atas  nama  orang  tua  atau  saudar  kandung  yang  masih  bersangkutan. Adapun jumlah pencairan untuk agunan bergerak maksimal pencairan 60% dari harga jual agunan saat itu dan 80% jumlah pencairan dari agunan tidak bergerak. Sedangkan untuk informanPBS 03 menyatakan bahwa agunan bersifat wajib dan di  wajibkan  atas  nama  sendiri  untuk  agunan  yang  digunakan  tidak  di perbolehkan  atas  nama  orang  lain  untuk  agunan  yang  digunakan,  jika  ingin menggunakan agunan dengan atas nama orang lain atau saudara kandung maka pembiayaan nantinya juga harus atas nama dari yang mempunyai agunan atau atas nama dari agunan yang digunakan.

## Presepsi dan Pengalaman Pelaku UMKM Dalam Pembiayaan UMKM Terhadap Agunan
Beberapa  yang  didapatkan  dari  informan  bahwasanya  Sebagian  besar bependapat bahwa agunan itu  bersifat wajar.  Hal itu karena nantinya sebagai jaminan jika terjadi hal yang tidak di inginkan dari pihak pemberi pembiayaan seperti kredit macet, gagal bayar, dan lain sebagianya. Dalam penelitian ini di lakukan wawancara dengan beberapa Lembaga keuangan syariah dan pemilik usaha UMKM yang ada di kabupaten wonosobo dengan mengangkat penlitian studi kasus dengan mengggunakan informan yang dipilih secara acak. Penelitian di  mulai  dari  pengumpulan  data  dari  Lembaga  keuangan  dan  usaha  UMKM dimana masing-masing usaha yang di jadikan sebagai sampel penelitian. Berikut disajikan tabel informan dari UMKM yang memuat informasi :
Tabel 2 Informasi UMKM
Dhea Tahta Penggunaan Agunan
Peserta UMKM Ukuran  Lokasi Usaha Sektor Kode dan Posisi Informan Lama Usaha (Tahun) UM 01 Perkotaan Mikro  Kecil makanan Pemilik 6 UM 02 Perkotaan Mikro  Kecil makanan Pengelola 11 UM 03 Perkotaan Mikro  Kecil makanan Pemilik 2 UM 04 Perkotaan Mikro  Kecil makanan Pemilik 2 UM 05 Pedesaan Menengah industri makanan Pemilik 15 UM 06 Pedesaan Mikro Pertanian Pemlik 10 UM 07 Pedesaan Mikro Pertanian Pemilik 6

## Sumber : Data Primer Diolah 2023
Dari  7  UMKM  hanya  4  yang  menggunakan  pembiayaan  fasilitas  dari Lembaga keuangan syariah dan semuanya menyepakati bahwasannya agunan dalam  setiap  pembiayaan  wajar  jika  bersifat  wajib,  kerena  itu  salah  satu peryaratan yang nantinya akan mempengaruhi lancarnya kredit pada Lembaga keuangan. Untuk informan UMKM yakni (UM 01, UM 02, UM 05, dan UM 07) menyatakan bahwa agunan yang mereka gunakan biasanya bersifat agunan bergerak dimana dari agunan tersebut nantinya akan di survey terlebih dahulu apakah  agunan  yang  mereka  gunakan  value  nya  sesuai  pembiayaan  yang  di ajukan.  Sedangkan  untuk  informanUM  04  menyatakan  bahwa  lebih  tertarik pada pembiayaan KUR dimana di jelaskan KUR lebih mudah dan lebih ringan karena itu termasuk fasilitas yang di berikan oleh pemerintah melewati beberapa Lembaga  keuangan,  UM  04  juga  menjelaskan  bahwa  KUR  tidak  perlu menggunakan  agunan  sehingga  di  situ  tingkat  kemudahan  yang  di  nilai  lebih efektif,  namun  dijelaskan  juga  bahwa  KUR  lebih  ketat  dan  terbatas  untuk penerima pembiayaan, dimana nantinya aka nada proses seleksi yang lebih ketat kepada para calon penerima pembiayaan.
Lebih lanjut disampaikan oleh informan UM 03 bahwa pembiayaan yang di  keluarkan  oleh  Lembaga  keuangan  syariah  koperasi  lebih  mudah  dan persyaratan juga bisa menggunakan agunan bergerak yang tidak perlu di survey cukup dengam membawakan surat hak milik agunan yang digunakan sebagai
| Volume. 23. No.1. Juli 2023
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq p-ISSN: 1412-7075||e-ISSN: 2615-4811
agunan. Dijelaskan juga oleh informan UM 05 jika menggunakan agunan tidak bergerak  nantinya  akan  nada  survey  lokasi  yang  dimana  letak  agunan  akan mempengaruhi banyaknya pencairan, karena nilai agunan juga dilihat dari lokasi agunan  yang  digunakan,  dimana  value  agunan  dilihat  dari  letak  lokasi  yang strategis  ataupun  tidak.  Lebih  menariknya  dari  informanUM  06  menyatakan bahwa  tidak  pernah  menggunakan  pembiayaan  sedikitpun  selama  ini  dari Lembaga keuangan syariah.
Dari keseluruhan informan dimana 6 diantaranya yakni UM 01, UM 02, UM 03, UM 04, UM 05, dan UM 07 menyatakan bahwa nilai pembiayaan yang di berikan akan bernilai lebih rendah dari harga agunan yang di ajukan, selain itu ada beberapa yang mengatakan bahwa agunan yang mereka gunakan juga di beri value  yang  akan  dihitung  terlebih  dahulu  menyusutanya  sehingga  nantinya pembiayaan yang di berikan juga akan jauh dari pengajuan pembiayaan awal.
Selain itu informan UM 01, UM 03, dan UM 07 bahwa pembiayaan yang paling  mudah  yakni  pada  koperasi  dimana  untuk  persyaratan  dan  survey  nya tidak  terlalu  ketat  seperti  pada  Lembaga  keuangan  perbankan,  koperasi cenderung  akan  memberikan  kemudahan  kepada  anggotanya  yang  akan mengajukan pembiayaan terutama untuk usaha, salah satu dari informanini juga mengatakan  jika  sudah  menjadi  anggota  lama  maka  proses  pengajuan pembiayaan  juga  nantinya  jauh  lebih  mudah  daripada  anggota  baru  pada Lembaga keuangan koperasi.

## Presepsi  Pelaku  UMKM  Terhadap  Agunan  Untuk  Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan
Dari  yang  sudah  diteliti  tentunya  agunan  diperlukan  untuk  akses pembiayaan UMKM, dari ini maka perlu untuk memahami persepsi mengenai agunan  dari  sudut  pandang  UMKM  terhadap  persyaratan  agunan  yang  di wajibkan  oleh  beberapa  Lembaga  keungan  koperasi  yang  Sebagian  besar menggunakan agunan untuk pembiayaan. Beberapa hasil dari data wawancara, bahwa  Sebagian  besar  pelaku  UMKM  menganggapnya  bahwa  agunan  ini bersifat wajar dan rasional dimana ini bersifat saling memberikan  keuntungan antara penerima pembiyaan dan pemberi pembiyaan. Penerima akan menerima fasilitas  pembiayaan  dan  pemberi  akan  merasa  aman  jika  terdapat  kesulitan pembayaran maka pemberi pembiyaan masih mempunyai jaminan agunan yang diberikan oleh penerima pembiayaan.
Alasan  mereka  untuk  presepsi  ini  adalah  sebagai  pengaman  dan memberikan  rasa  tanggung  jawab  dan  komitmen  bagi  UMKM  untuk mengembalikan pembiayaan mereka terhadap Lembaga keuangan (UM 01, UM 02, UM 03, UM 04, UM 05, dan UM 07). Agunan juga bersifat wajib (UM 01, UM 02, UM 05, dan UM 07). Dan juga agunan ini tidak memberatkan karena
Dhea Tahta Penggunaan Agunan
pelaku UMKM sudah diberi fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan dengan akses persyaratan yang cukup mudah UM 03.
Lebih  menariknya  bahwa  agunan  yang  di  agunkan  kepada  Lembaga keuangan syariah cenderung lebih aman karena jika terjadi gagal bayar nantinya tidak  langsung  di  sita  atau  seluruhnya  menjadi  ha  katas  Lembaga  keuangan, namun  biasanya  jika  terjadi  gagal  bayar  atau  macet  maka  akan  diselesaikan secara kekeluargaan dan agunan nanti akan di diskusikan secara keluarga oleh Lembaga  keuangan  syariah  dan  juga  anggota  yang  nantinya  nilai  agunan digunakan  untuk  melunasi  hanya  sesuai  kekurangan  dari  pembiayaan  yang belum  dilunasi,  maka  sisa  dari  nilai  agunan  juga  akan  di  kembalikan  kepada anggota atau penerima pembiayaan (UM 05 dan UM 07).
Pengajuan  pembiayan  di  koperasi  syariah  juga  lebih  mudah  dan  cepat dimana persyaratan dan prosesnya tidak teralu rumit, sehingga banyak UMKM yang justru  pengajuan pembiyaan ke  koperasi syariah. Walaupun KUR tanpa agunan  tapi  bagi  pelaku  UMKM  bahwa  KUR  lebih  rumit  dan  lama  saat pengajuan  pembiyaan  tidak  semua  bisa  di  ACC  oleh  bank  untuk  jenis pembiayaan  KUR  ini  (UM  04).  Beberapa  koperasi  syariah  juga  menerapkan pembiayaan  tanpa  agunan  yang  dinamakan  akad qord ,  dimana  akad  ini  lebih megarahkan untuk anggota yang tidak mampu namun ingin mempunyai usaha. Untuk pengembalian pembiyaan juga sesuai dengan awal pembiyaan sehingga tidak ada biaya-biaya tambahan (UM 05).

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## Analisis  dan  Pembahasan  dari  Aspek  Praktik  Lembaga  Keuangan Syariah Koperasi Terhadap Agunan
Dari temuan dan hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa agunan bersifat  wajib  untuk  beberapa  Lembaga  keuangan  syariah  koperasi  bagi  yang akan mengajukan pembiayaan, dapat dilihat bahwa semua setuju atas agunan dan mewajibkan adanya agunan yang di gunakan dalam pembiayaan. Temuan ini  mnegkonfirmasi  atas  yang  di  sampaikan  pada  (IFC,  2016)  bahwa  agunan adalah wajib pagi penyedia pembiyaan  atau layanan pinjaman. Namun dalam temuan bahwa jenis agunan tidak menjadi prioritas dalam Lembaga keuangan syariah, dimana jenis agunan bergerak ataupun non  beregrak tidak adak yang menjadi prioritas utama, di jelaskan dalam temua bahwa agunan bisa bergerak atau non beregerak yang menjadi prioritas adalah kondisi agunan yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota sehingga ini bertentangan dengan temua  dari  (IFC,  2016)  dimana  lebih  mengutamakan  agunan  non  bergerak seperti SHM.
https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/mq p-ISSN: 1412-7075||e-ISSN: 2615-4811
Selain itu mekanisme pencairan diterapkan oleh Sebagian besar koperasi syariah yang diteliti dimana anggota hanya bisa menerima 60%-80% saja dari harga  agunan  yang  diajukan.  Mekanisme  ini  berkaitan  dengan  persyaratan regulasi setiap koperasi syariah atau kebijakan masing-masing Lembaga. Selain tu  penerapan  mekanisme  ini  akan  membantu  koperasi  syariah  mengalami kerugian  atas  penyusutan  aguanan  yang  bersifat  aguanan  bergerak,  dimana agunan bergerak setiap tahun nya akan mengalami penyusutan dan nilai value dari agunan akan berkurang.
Dalam (IFC, 2016) menyatakan hanya 1% dari segala Lembaga keuangan bank  atau  koperasi  yang  menyediakan  pembiayaan  tanpa  agunan,  ini  sesuai dengan temuan bahwa semua Lembaga keuangan syariah koperasi menerapkan agunan  dan  wajib.  Selanjutnya  ada  satu  koperasi  syariah  yang  menyedikan pembiyaan tanpa agunan dengan akad qord dimana akad ini akan memberikan pembiyaan  tanpa  agunan  nanmun  hanya  untuk  anggotanya  yang  mempunyai persyaratan  khusus,  syarat  khususnya  yakni  bagi  yang  ini  mempunyai  usaha namun di golongkan kedalam anggota yang tidak mampu namun akad ini juga terdapat  survey  yang  ketat  bagi  anggotanya  yang  akan  pengajuan  pembiyaan dengan akad tersebut.
Adapun Sebagian besar Lembaga keuangan syariah koperasi mewajibkan agunan yang digunakan harus atas nama pribadi dan tidak boleh di wakilkan, hal ini diterapkan dan akan mempermudah saat pengajuan pembiayaan. Dan semua Lembaga keuangan syariah koperasi yang diteliti tidak menerima agunan bersifat barang  mesin  pabrik,  hal  ini  untuk  menghindari  adanya  barang  hilang  atau barang  disalahgunakan  karena  tidak  memiliki  tanda  hak  milik  seperti  agunan non  bergerak seperti tanah  bangunan atau agunan bergerak seperti  kendaraan bermotor.
Analisis  Pembahasan  dari  Aspek  Pengalaman  dan  Presespsi  UMKM

## Mengenai Agunan
Berkaitan dengan pengalaman para pelaku UMKM bahwasanya mereka yang  mendapatkan  pembiayaan  dari  koperasi  syariah  Sebagian  besar mengagunkan benda bergerak berupa kendara bermotor sebagai syarat agunan untuk  mendapatkan  pembiayaan  dari  koperasi  syariah,  terutama  bagi  usaha mikro  kecil  yang  tidak  mempunyai  asset  berupa  barang  non  bergerak  seperti tanah  atau  bangunan.  Hal  ini  tidak  sebanding  denga  isi  dari  (KNEKS,  2020) dimana agunan untuk pembiayaan usaha sebenarnya tidak ada namun ditarik lagi  dari  kesimpulan  wawancara  dari  informankeuangan  syariah  bahwasanya Lembaga keuangan syariah menilai dari lingkungan dimana jika lingkungan dari survey  banyak  yang  mengalami  kredit  macet  maka  dari  Lembaga  keuangan syariah mewajibkan adanya agunan.
Dhea Tahta Penggunaan Agunan

## Manarul Quran: Jurnal Studi Islam
Selenajutnya mengenai presepsi dari UMKM mengenai agunan, Sebagian besar berpendapat positif karena agunan merupakan syarat yang nantinya persetujuan dua  belah  pihak  yang  saling  menguntungkan  antara  pemberi  pinjaman  dan penerima pinjaman. Alasan utama dimana peminjam menerima pinjaman dari pemberi pinjaman yang nantinya akan memprmudah penerima pinjaman dalam mengakses  atau  mendapatkan  modal  untuk  usahanya.  Hal  ini  dapat  dilihat bahwa  pelaku  UMKM  menyadari  akan  gunanya  agunan  sebagai  syarat  jika terdapat  hal  negatif  nantinya  dari  perilaku  usaha  dan  mengurangi  masalah asimetris bagi koperasi atau Lembaga keuangan syariah.

## KESIMPULAN
Temuan  dan  beberapa  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa semua  Lembaga  keuangan  syariah  koperasi  mewajibkan  adanya  agunan, walaupun dalam hal ini koperasi tidak mengutamakan jenis agunan dimana yang paling  penting  ketika  agunan  yang  digunakan  value  nya  sesuai  dengan pembiayaan yang ajukan. Sebagian besar koperasi syariah yang diteliti menerima agunan  berupa  agunan  bergerak  yakni  kendaraan  bermotor,  namun  semua koperasi syariah juga tidak menerima agunan berupa mesin pabrik dengan alasan ditakutkan agunan hilang atau disalahgunakan karena tidak memiliki surat tanda hak milik.
Mengenai  peserta  UMKM,  analisis  temuan  menyimpulkan  bahwa koperasi syariah masih mewajibkan adanya agunan jika pembiayaan akan lebih mudah diterima dan hanya fasilitas bersubsidi seperti KUR  yang pembiayaan tanpa aguan, namun KUR sendiri juga bersifat ketat dimana tidak semua usaha yang mengajukan KUR bisa di terima dan mendapatkan pembiayaan. Walupun agunan bersifat wajib namun Sebagian besar pelaku UMKM berpresepsi positif mengenai agunan karena agunan bagi mereka hal wajar yang nantinya juga akan menghasilkan dua belah pihak saling menguntungkan. Dimana pelaku UMKM juga berpendapat bahwa agunan ini bersifat bersifat komitmen dan menegakan kesadaran bagi pelaku UMKM untuk tetap bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah diberikan.
Oleh karena itu untuk mengacu pada permasalahan sebelumnya terdapat saran dan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan dan dan meningkatkan inklusi  keuangan  di  sektor  UMKM  guna  kemajuan  dan  kemudahan  pelaku UMKM  untuk  mengembangkan  usahanya.  Khususnya  Lembaga  keuangan syariah koperasi yang banyak muncul didaerah dan menjadi minat yang tinggi pelaku  UMKM  untuk  mendapatkan  pembiayaan,  maka  dibuatlah  kebijakan yang memudahkan UMKM mendapatkan pembiyaan tanpa agunan dilihat dari beberapa UMKM yang tidak memiliki asset lebih  untuk agunan non bergerak
| Volume. 23. No.1. Juli 2023
seperti  tanah  bangunan  dll.  Selajutnya  pemerintah  daerah  juga  bisa mengembangkan KUR syariah tidak hanya di bank syariah namun dikoperasi syariah  guna  para  pelaku  UMKM  lebih  mudah  mendapatkan  fasilitas pembiayaan tanpa menggunakan agunan.
Artikel ini hanya mempelajari 3 koperasi simpan pinjam syariah yang ada di daerah dengan menggunakan pendekatan studi kasus, oleh karena itu temuan empiris dan diskusi kasus hanya  terbatas pada informan koperasi syariah dan UMKM  yang  sesuai.  Oleh  karena  itu  dengan  keterbatasan  ini  maka merekomendasikan  untuk  melakukan  beberapa  lintas  daerah  karane  setiap daerah tentunya mempunyai koperasi syariah yang berbeda-beda.

## REFERENSI
Fajarius  Harefa,  Yosafat  Laia,  Jaminuddin  Marbur,  A.  H.  (2023). Tanggung Jawab Bank Terhadap Perlindungan Barang Agunan Kredit . Vol. 5 , No , 769.
IFC.  (2016).  Women-owned  SMEs  in  Indonesia:  A  Golden  Opportunity  for
Local Financial Institutions. International Finance Corporation (IFC) , March ,
69.
Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat  dan  Strategi  UMKM  Ditengah  Pandemi  Covid-19. Jurnal Manajemen Bisnis , 18 (1), 96 – 107. https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2790 ILO.  (2019).  Financing  Small  Businesses  in  Indonesia:  Challenges  and Opportunities.  In Innovation  Strategies  in  the  Food  Industry:  Tools  for
Implementation . www.ilo.org/publns
Irjayanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for
Indonesian  SMEs. Procedia  Economics  and  Finance , 4 (Icsmed),  3 – 12.
https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00315-2
KNEKS. (2020). Pembiayaan Syariah Untuk UMKM. Penerbit Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS) . Kurniawan, A. (2020). Analisis Penilaian Kelayakan Jaminan Dalam Pengambilan Keputusan Kredit UMKM Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia . 14 (2), 101 – 109. Lestari, S. (2022). Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) . 4 , 1349 – 1358.
Lubis,  I.  A.  K.  (2019). … -faktor  Yang  Mempengaruhi  Bank  Dalam  Memberikan Pembiayaan Mikro iB 75 Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pada
Bank BRI Syariah KC. Medan. S … . http://repository.uinsu.ac.id/10520/
lydia, G., & Nobaiti, H. (2014). Pengantar Ekonomi Mikro. Jurnal Pangan Dan Agroindustri , 2 (4), 89 – 100. M.  Elfan  Kaukab.  (2017). ‘Kompetensi  Lintas  Budaya  Dalam  Internasionalisasi
Dhea Tahta Penggunaan Agunan

## Manarul Quran: Jurnal Studi Islam
Umkm Di Indonesia Sebuah Agenda Penelitian’, Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 16(01) . 16 (01), 40 – 50. Marlina,  A.,  Hanifan,  M.  Z.,  &  Azmia,  N.  (2022). Analisis Kelayakan UMKM
Dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank “ X .” 10 (2), 35 – 41.
Nasrun, A. P., Nujum, S., & Sufri, M. (2021). Pengaruh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di
Kota Makassar. Tata Kelola , 8 (1). http://pasca-umi.ac.id/index.php/tata Nurbaedah,  &  Yudhy  Machmud.  (2021).  FUNGSI  AGUNAN  DALAM PERBANKAN  SYARIAH  DARI  PERSPEKTIF  HUKUM  POSITIF DAN  HUKUM  ISLAM  (The  Function  of  Collateral  in  Sharia  Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law. Qawãnïn Journal of Economic Syaria Law , 5 (1), 13 – 32. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.3010 Saepudin,  E.  (2011). Model  Pembelajaran  Demokrasi  Melalui  Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus Terhadap Organisasi Kemahasiswaan di
Universitas Pendidikan Indonesia Bandung) . 127. http://a-
research.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=5152
Saifurrahman,  A.,  &  Kassim,  S.  (2022).  Collateral  imposition  and  financial inclusion:  a  case  study  among  Islamic  banks  and  MSMEs  in  Indonesia.
Islamic Economic Studies , 30 (1), 42 – 63. https://doi.org/10.1108/ies-04-2022-
0023
Syahfitri, E., Saleh, M., Syariah, B., & Murabahah, P. (2022). Pengaruh Kualitas Agunan  terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Stabat . 1 (1).
W, C. A., & Roestiono, H. (2019). Pengaruh Verifikasi Data Nasabah Kredit UMKM dan Nilai yang Diberikan untuk Menghindari Kredit Bermasalah.
Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan , 7 (2), 232 – 240.
https://doi.org/10.37641/jimkes.v7i2.225
Yuniati, L. (2019). Strategi Pembiayaan Mitra Barokah Dalam Mengembangkan Usaha , Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Studi Kasus BPRS Buana
Mitra Perwira Purbalingga. IAIN Purwokerto .
Yustitia, E., & Adriansah, A. (2022). Pendampingan Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual pada UMKM di Desa Sawahkulon. Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 3 (1), 1 – 9.
https://doi.org/10.32764/abdimas_ekon.v3i1.2506