Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## KEBIJAKAN HUKUM PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN BANGSA: PEREMPUAN DAN POLITIK
Vani Wirawan 1 , Ita Rodiah 2 1,2 Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia Email: vani.wirawan@mail.ugm.ac.id

## ABSTRAK
Peran perempuan dalam pembanguan bangsa tertutama dalam partisipasi poitik dewasa ini sangat diperhitungkan dan sangat  mempengaruhi perkembangan proses  berlangsungnya pemerintahan di Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kebijakan  hukum  terhadap  perlindungan partisipasi  perempuan  dalam  ikut  serta  pelaksanaan  pembangunan  bangsa  sebagai  partisipasi politik.  Metode  penulisan  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menujukkan bahwa penguatan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional perlu keberlangsungan dari semua pihak.  Aktivis  perempuan  nampaknya  lebih  menitikberatkan  fokus  dan  konsistensi  untuk memperjuangkan  kuota  30  %  representasi  perempuan  dalam  politik  sebagai  agenda  perjuangan bersama.  Setidaknya,  dalam  satu  dekade  terakhir,  dapat  terlihat  perkembangan  yang  kuat  dalam berbagai  upaya  perjuangan  perempuan  baik  dari  politisi,  aktivis  LSM,  ormas,  akademisi,  jurnalis perempuan, bahkan para artis dan selebritas.
Keywords: kebijakan hukum, partisipasi, perempuan, pembangunan, bangsa

## ABSTRACT
The role of women in nation-building, especially in political participation, today is very calculated and greatly  influences  the  development  of  the  ongoing  process  of  government  in  Indonesia.  This  study aims  to  determine  legal  policies  on  the  protection  of  women's  participation  in  participating  in  the implementation  of  nation  building  as  political  participation.  The  research  writing  method  used  is normative  legal  research  with  a  conceptual  approach.  The  results  of  the  study  show  that  the strengthening  of  Presidential  Instruction  Number  9  of  2000  concerning  Gender  Mainstreaming  in National Development needs continuity from all parties. Women activists seem to be more focused and  consistent  in  fighting  for  a  quota  of  30%  women's  representation  in  politics  as  a  common struggle agenda. At least, in the last decade, we have seen strong developments in various women's struggle  efforts  from  politicians,  NGO  activists,  mass  organizations,  academics,  women  journalists, even artists and celebrities.
Keywords: legal policy, participation, women, development, nation

## PENDAHULUAN
Ketika  membicarakan  perempuan,  banyak  kajian  telah  menunjukkan  bahwa perempuan  dan  anak-anak  masih  termasuk  kelompok  rentan  yang  sering  menghadapi berbagai masalah seperti kemiskinan, bencana alam, konflik, kekerasan, dan sebagainya. Itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain di seluruh dunia (Qibtiyah et al., 2023). Zaman emansipasi sekarang, seringkali perempuan dianggap sebagai kelompok kelas kedua (subordinat), sehingga mereka tidak mendapatkan kesetaraan hak dengan laki-
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
laki.  Perempuan  sering dianggap hanya  mampu  dalam  melakukan  tugas-tugas  yang  terkait dengan pekerjaan rumah tangga (Aryanto, 2022).
Seiring  berjalannya  waktu,  perempuan  mulai  bangkit  dan  berhasil  membuktikan bahwa  keberadaan  perempuan  layak  untuk  dihargai.  Kemampuan  dan  kecerdasan perempuan  Indonesia,  tidak  bisa  dianggap  enteng  lagi  karena  telah  ikut  berperan  dalam pembangunan  berbagai  aspek  terutama  dalam  pembangunan  bangsa  (Afriani  &  Eddyono, 2022). Dalam bidang hukum tentunya perlindungan  sebagai suatu kebijakan hukum terkait peran  perempuan  dalam  proses  pembangunan  bangsa  harus  terdapat  kepastian  hukum, sehingga  peran  tersebut  dapat  terlindungi  dan  tidak  disalahgunakan.  Oleh  karena  itu, diperlukan  analisis  secara  mendalam  tentang  peran  perempuan  dalam  pembangunan bangsa  yakni:  bagaimana  kebijakan  hukum  terhadap  perlindungan  partisipasi  perempuan dalam ikut serta pelaksanaan pembangunan bangsa sebagai partisipasi politik.

## Kerangka Teori
Tentu  saja  penggunaan  teori  sebagai  "pisau"  yang  harus  digunakan  dalam  suatu penelitian  sosial  maupun  hukum  untuk  menganalisis  masalah  yang  dibahas.  Menurut Sudikno  Mertokusumo,  teori  adalah  pendapat  yang  dikemukakan  sebagai  penjelasan tentang  peristiwa  atau  kejadian.  Teori  hukum  dan  teori  sosial  dapat  menjadi  landasan umum  untuk  ilmu  pengetahuan,  serta  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  masalah hukum tertentu yang mendasar (Mertokusumo, 2012).
Teori  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Kebijakan  Hukum  sebagai grand  theory ,  sedangkan  Teori  Partisipasi  dari  Midgley  sebagai applied  theory .  Partisipasi membutuhkan  keterlibatan  orang-orang  secara  sukarela  dan  demokratis  dalam  hal: sumbangsih  terhadap  usaha  pembangunan;  penerimaan  manfaat  secara  merata; pengambilan  keputusan  yang  menyangkut  penentuan  tujuan,  perumusan  kebijakan,  serta penerapan  program  pembangunan  sosial  dan  ekonomi.  Partisipasi  masyarakat  tercapai apabila  program  yang  diinginkan  dan  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  secara  efektif terpelihara oleh masyarakat sendiri setelah semua dukungan eksternal berakhir (Muslimin & Daeli, 2012).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## METODE
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode penelitian hukum normatif (Rizkia  &  Fardiansyah,  2023).  Bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  non-hukum  adalah sumber  bahan  hukum  yang  digunakan.  Untuk  menjelaskan  kesimpulan,  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  deduktif,  yang  berarti  menganalisis  peristiwa  umum  dan kemudian  menghasilkan  kesimpulan  khusus  atau  generalisasi  yang  diuraikan  menjadi contoh  konkret  atau  fakta.  Metode  deduktif  berangkat  dari  sebuah  teori  yang  kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta (Asikin & Amiruddin, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Partisipasi  perempuan  di  dunia  politik  dapat  dikatakan  masih  jauh  dari  harapan. Pendidikan  politik  adalah  kegiatan  yang  bertujuan  untuk  membentuk  dan  memperkuat orientasi  politik  pada  individu  maupun  kelompok,  didesain  untuk  memastikan  bahwa masyarakat  memiliki  kesadaran  politik  yang  kuat,  pendidikan  politik  bertujuan  untuk mendorong  rasa  tanggung  jawab  warga  negara  dalam  kehidupan  bersama  di  dalam  suatu bangsa  dan  negara,  sambil  juga  memperhatikan  masalah  keadilan  dan  kesetaraan  gender (Azmi  et  al.,  2023).  Ini  penting  karena  masih  ada  kesenjangan  di  antara  peran  pria  dan perempuan dalam berbagai aspek, terutama dalam peran publik. Karena itu, meningkatkan peran  perempuan  dalam  pembangunan  berwawasan  gender  sebagai  bagian  integral  dari pembangunan  nasional  sangat  penting  untuk  mencapai  kesetaraan  dan  keadilan  gender dalam  berbagai  kegiatan,  terutama  dalam  bidang  politik,  guna  menciptakan kemitrasejajaran yang harmonis antara pria dan perempuan (Sudarta, 2003).
Partisipasi  perempuan  Indonesia  dalam  Parlemen  masih  sangat  kurang.  Menurut data  dari  World  Bank  Tahun  2019,  Indonesia  menempati  posisi  ketujuh  di  Asia  Tenggara dalam  hal  keterwakilan  perempuan  di  parlemen  (Permatasari,  2022).  Keterwakilan perempuan  yang  rendah  di  parlemen  memiliki  dampak  pada  kebijakan  kesetaraan  gender dan belum mampu menangani masalah utama yang dihadapi oleh perempuan. Pada saat ini, porsi  partisipasi  perempuan  Indonesia  masih  kurang  dari  30%.  Peningkatan  partisipasi perempuan  sangat  penting  untuk  menciptakan  pengambilan  keputusan  politik  yang  lebih inklusif dan substansial. Selain itu, memperkuat demokrasi yang selalu menghasilkan ide-ide tentang undang-undang yang pro perempuan dan anak di ranah publik (Hardjaloka, 2012).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Peran perempuan sangat penting dalam memberikan pemahaman dan menyatukan persepsi tentang keberadaan dan pentingnya pembangunan demokrasi yang sehat, adil dan realistis  (Humairatuzzahrah,  2018).  Maka,  penting  untuk  meningkatkan  pengembangan pendidikan  politik  perempuan,  baik  secara  organisasional  maupun  dalam  memperkuat fondasi  demokrasi  melalui  lembaga  legislatif,  eksekutif,  dan  yudikatif  yang  mendukung terhadap kepentingan perempuan. Keadaan seperti ini memerlukan perhatian khusus, oleh karena  itu  salah  satu  hal  yang  harus  ditangani  adalah  pendidikan  politik  bagi  perempuan, sehingga  dengan  meningkatnya  kesadaran  politik  di  kalangan  perempuan,  diharapkan bahwa mereka dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang sesuai dengan potensi yang mereka  miliki  dan  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Perlunya  mengubah  kebijakan afirmasi  khusus  dengan  pendekatan  Pengurus  Utamaan  Gender  (PUG)  di  berbagai  aspek kehidupan, terutama di semua tingkatan dan bidang, guna meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki (Dewi, 2016).
Menurut  Inpres  Nomor  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan Nasional, eksekutif hanya wajib melaksanakan PUG. Oleh karena itu, penting untuk  meningkatkan  jumlah  kebijakan  pelaksanaan  PUG  yang  akan  mengikat  semua  pihak terkait, seperti pemerintah, penyelenggara pemilu, dan partai politik sebagai bagian penting dari  demokrasi,  guna  mendukung  pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  perempuan  di ranah politik melalui peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan. Gerakan  perempuan  dan  para  aktivis  hak  perempuan  bekerja  keras  untuk  mendukung keberadaan  kuota  30% perempuan dalam paket peraturan perundangan  mengenai politik, dari awal hingga akhir (Dewi, 2016).
Pada  2019,  persentase  Anggota  DPR  RI  perempuan  mengalami  peningkatan dibanding  periode  sebelumnya,  meskipun  persentase  keterwakilan  perempuan  ini  masih belum  mencapai  kuota  minimal  30%.  Persentase  perwakilan  anggota  perempuan  pada tahun 2019 mencapai 20,87%, naik dari tahun 2004, 2009, dan 2014. Tidak tercapainya 30% keterwakilan  perempuan  dalam  presentasi  ini  tentu  disebabkan  oleh  berbagai  faktor  yang berbeda.  Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa  kegagalan  perempuan  dalam  menjadi anggota  legislatif  disebabkan  oleh  budaya  politik  dan  rekrutmen  partai  yang  belum mendukung kandidat perempuan untuk DPR RI, serta sistem pemilihan umum proporsional terbuka yang menghambat upaya perempuan untuk mendapatkan suara (Putri, 2024).
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Salah  satu  alasan  kurangnya  partisipasi  perempuan  dalam  politik  adalah  karena budaya  patriarki  yang  tidak  memberikan  kemudahan  akses  atau  tindakan  afirmatif  bagi perempuan,  seperti  penggunaan  kuota  (Tias  et al.,  2023).  GBHN,  serta berbagai perangkat politik  dan  hukum,  tidak  secara  jelas  menunjukkan  perlakuan  diskriminatif  terhadap perempuan,  tetapi  juga  tidak  memberikan  perlindungan  dan  dukungan  bagi  perempuan dalam berbagai bidang. Bab X dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah." Di sisi lain, Ayat  28  menjamin  "Kebebasan  untuk  berkumpul  dan  bergabung  dalam  perkumpulan,  dan kebebasan untuk menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tertulis." Namun, dalam masyarakat  yang  masih  patrilineal,  wanita  sering  menghadapi  hambatan  untuk  mencapai kesetaraan dengan pria di berbagai bidang (Putri, 2024).
Perwakilan  politik  perempuan  merupakan  bagian  penting  dalam  menerapkan demokratisasi  Indonesia  dalam  konteks  demokrasi  yang  memperhatikan  gender  (Zamhuri, 2024).    Tidak  seperti  para  politisi  pria  yang  lebih  tertarik  pada  "narasi  politik  besar", sebagaimana  dalam  Teori  Partisipasi  dari  Midgley,  partisipasi  membutuhkan  keterlibatan orang-orang  secara  sukarela  dan  demokratis  dalam  hal:  sumbangsih  terhadap  usaha pembangunan;  penerimaan  manfaat  secara  merata;  pengambilan  keputusan  yang menyangkut  penentuan  tujuan,  perumusan  kebijakan,  serta  penerapan  program pembangunan  sosial  dan  ekonomi,  oleh  itu  para  aktivis  perempuan  nampaknya  lebih menitikberatkan  fokus  dan  konsistensi  mereka  untuk  memperjuangkan  kuota  30  % representasi  perempuan  dalam  politik  sebagai  agenda  perjuangan  bersama.  Setidaknya, dalam  satu  dekade  terakhir,  kita  telah  melihat  perkembangan  yang  kuat  dalam  berbagai upaya  perjuangan  perempuan  baik  dari  politisi,  aktivis  LSM,  ormas,  akademisi,  jurnalis perempuan,  bahkan  para  artis  dan  selebritas  yang  semuanya  mengalokasikan  sebagian besar  energi  politik  mereka  untuk  memperjuangkan  representasi  politik  perempuan  yang lebih merata, adil, dan setara (Farid, 2019).
Tidak  berlebihan,  banyak  pengamat  dan  aktivis  mengatakan  bahwa  pembahasan tentang keterwakilan politik perempuan semakin berarti dan terdengar kuat seiring dengan berkembangnya era liberalisasi politik setelah reformasi politik tahun 1998 (Hurriyah et al., 2023). Karena pada masa Orde Baru, pembicaraan tentang representasi politik perempuan dalam upaya demokratisasi, seperti penerapan hak asasi manusia, hak sipil dan politik, serta
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
hak  ekonomi,  sosial,  dan  budaya  perempuan-hampir  tidak  pernah  diakui.  Pembahasan tentang  bagaimana  perempuan  diwakili  dalam  politik  dalam  konteks  demokratisasi  pada dasarnya  terkubur  dalam  cerita  besar  developmentalisme,  program  pembangunan  yang realistis  dan  represif  yang  berasal  dari  ideologi  pertumbuhan  ekonomi  dan  kontrol  ketat atas  stabilitas  politik,  yang  dikejar  dengan  keras  oleh  rezim  Soeharto  pada  saat  itu. Meskipun  demikian,  bila  kita  mengamati  dengan  cermat  catatan  sejarah  tentang  peran politik  wanita  di  negara  ini,  secara  kualitatif,  nilai,  dan  semangat  perjuangan  wanita Indonesia pada masa awal revolusi tampak lebih kuat dan autentik dari pada yang terdapat dalam  diskursus  politik  kontemporer  Indonesia.  Saat  ini,  seiring  berjalannya  waktu,  peran, posisi, dan kontribusi wanita dalam kehidupan sosial-politik semakin menurun (Dewi, 2016).
Pada  masa  Demokrasi  Terpimpin,  peran  sosial-politik  perempuan  menjadi  terbagi- bagi sebagai hasil dari politik yang cenderung konflik pada saat itu. Meskipun posisi politik perempuan  relatif  kuat,  tetapi  dalam  kenyataannya  mereka  masih  berada  dalam  posisi subordinat dan sering dimanfaatkan sebagai alat politik oleh negara (Ardiansa, 2015). Pada masa  Orde  Baru,  meskipun  pemerintahan  Soeharto  memiliki  keinginan  politik  untuk mendirikan kementerian khusus yang menangani isu-isu perempuan, tetapi orientasi politik korporatik  negara  yang  memperkuat  pola  politik  patron-kli en  dan  dominasi  “politik  lelaki” masih tetap menjadi bagian utama dari budaya politik rezim ini. Perempuan boleh terlibat dalam  peran  sosial-politik,  tetapi  hanya  dalam  batas-batas  yang  ditentukan  oleh  norma- norma, di bawah pengawasan ketat negara korporasi. Saat masuk ke era reformasi, Menteri Negara  Pemberdayaan  Perempuan  (masa  kepemimpinan  Khofifah  Indar  Parawansa),  terus bersungguh-sungguh dalam mengangkat isu kesetaraan gender sebagai hal utama. Namun, kerja  keras  para  menteri,  aktivis,  dan  berbagai  organisasi  perempuan  di  tanah  air  untuk mencapai kesetaraan gender terus terhambat oleh budaya patriarki dan praktik politik anti partisipasi.  Dalam  masyarakat  patriarkis,  salah  satu  alasan  utama  untuk  konstruksi  sosial- budaya perempuan adalah untuk melegitimasi kekuasaan (Mahardhika, 2020).
Legitimasi ini terlihat dari perilaku masyarakat yang semakin menjadikan seksualitas perempuan  sebagai  barang  dagangan;  sebagai  alat  untuk  memuaskan  hasrat  seksual  laki- laki  (Huriani,  2021).  Dalam  sistem  kekuasaan  yang  dipimpin  oleh  pria,  politik  tidak  hanya mencerminkan  kepentingan  kekuasaan  dan  uang,  tetapi  juga  keterlibatan  hubungan seksual.  Terungkapnya  skandal  mesum  antara  seorang  politisi  DPR  dan  seorang  artis
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
dangdut beberapa waktu yang lalu memperkuat dugaan bahwa "kekuasaan, uang, dan seks" seringkali  saling  terkait.  Kekuasaan  politik  tidak  hanya  membuat  para  pelakonnya  menjadi nafsu  (haus  kekuasaan  politik),  tetapi  juga  menggairahkan  (tidak  hanya  haus  uang  dan kekuasaan,  tetapi  juga  penuh  gairah).  Pesan  penting  dari  kasus  mesum  politisi  DPR  yang terbongkar  adalah  bahwa  kemerosotan  moral  politik  di  kalangan  elit  tidak  hanya  ditandai oleh  sepele-nya  politik,  tetapi  juga  oleh  perilaku  manusia  yang  semakin  menunjukkan  sisi dasarnya  sebagai homo  sexus .  Terlebih  lagi,  perilaku  mesum  anggota  DPR  semakin menguatkan  pendapat  bahwa  posisi  perempuan  di  negara  ini  masih  terjebak  dalam dominasi budaya politik patriarki (Dewi, 2016).

## KESIMPULAN
Kebijakan  hukum  terhadap  perlindungan  partisipasi  perempuan  dalam  ikut  serta pelaksanaan  pembangunan  bangsa  sebagai  partisipasi  politik  telah  ditemukan.  Aktivis perempuan nampaknya lebih menitikberatkan fokus dan konsistensi untuk memperjuangkan  kuota  30  %  representasi  perempuan  dalam  politik  sebagai  agenda perjuangan  bersama.  Setidaknya,  dalam  satu  dekade  terakhir,  kita  telah  melihat perkembangan  yang  kuat  dalam  berbagai  upaya  perjuangan  perempuan  baik  dari  politisi, aktivis  LSM,  ormas,  akademisi,  jurnalis  perempuan,  bahkan  para  artis  dan  selebritas  yang semuanya  mengalokasikan  sebagian  besar  energi  politik  yang  untuk  memperjuangkan representasi  politik  perempuan  yang  lebih  merata,  adil,  dan  setara.  Oleh  karena  itu, penguatan  Inpres  Nomor  9  tahun  2000  tentang  Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan Nasional perlu keberlangsungan dari semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
Afriani,  L.,  &  Eddyono,  S.  (2022). Partisipasi  Perempuan  dalam  Pembangunan  dan  Sektor Publik . Https://Fisipol.Ugm.Ac.Id/Partisipasi-Perempuan-Dalam-Pembangunan-Dan- Sektor-Publik/.
Ardiansa,  D.  (2015). Menghadirkan  Kepentingan  Perempuan  dalam  Representasi  Politik  di Indonesia . Https://Puskapol.Fisip.Ui.Ac.Id/Menghadirkan-Kepentingan-Perempuan- Dalam-Representasi-Politik-Di-Indonesia/.
Aryanto, R. D. (2022). Habis Gelap Terbitlah Terang! Membakar Semangat Persamaan dan Kebebasan,  Mahasiswa  UNDIP  Sosialisasikan  Pentingnya  Gender  Equality . Http://Kkn.Undip.Ac.Id/?P=279400#.
Asikin,  Z.,  &  Amiruddin.  (2016). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Raja  Grafindo
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024

## Persada.
Azmi,  L.,  Batubara,  S.  M.,  &  Hati,  C.  (2023).  Implementasi  Pendidikan  Politik  Bagi  Warga Negara  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Masyarakat  Demokratis. Jurnal  Media  Ilmu , 2 (2), 173 – 186. https://doi.org/10.31869/jmi.v2i2.4916
Dewi,  H.  (2016). Perempuan  Dan  Politik  Dalam  Perspektif  Kesetaraan  Gender . Https://Sumbarprov.Go.Id/Home/News/8277-Perempuan-Dan-Politik-Dalam- Perspektif-Kesetaraan-Gender.
Farid, I. (2019). Gerakan Politik Gender (Perspektif Sumber Daya Manausia dan Organisasi) (Cet. I). Lontar Mediatama.
Hardjaloka,  L.  (2012).  Potret  Keterwakilan  Perempuan  dalam  Wajah  Politik  Indonesia Perspektif. Jurnal Konstitusi , 9 (2), 404 – 430. https://doi.org/10.31078/jk928
Humairatuzzahrah,  N.  (2018).  Partisipasi  Politik  Perempuan  Dalam  Perkembangan Demokrasi. Adalah: Buletin Hukum Dan Keadilan , 2 (1d), 7 – 8. Huriani, Y. (2021). Pengetahuan Fundamental tentang Perempuan (Cet. I). Lekkas. Hurriyah,  Budhiati,  I.,  &  Suaib,  W.  (2023). Keterwakilan  Perempuan  dalam  Perpolitikan Indonesia . Https://Www.Ui.Ac.Id/Keterwakilan-Perempuan-Dalam-Perpolitikan- Indonesia/.
Mahardhika,  G.  R.  (2020). Belenggu  Budaya  Patriarki  terhadap  Kesetaraan  Gender  di Indonesia . Https://Www.Its.Ac.Id/News/2020/04/22/Belenggu-Budaya-Patriarki- Terhadap-Kesetaraan-Gender-Di-Indonesia/.
Mertokusumo, S. (2012). Teori Hukum . Cahaya Atma Pustaka.
Muslimin,  M.,  &  Daeli,  S.  (2012).  Kepemimpinan  Nasional,  Budaya  Politik,  dan  Partisipasi Publik. Jurnal Bina Praja , 4 (3), 161 – 168. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.161-168 Permatasari,  M.  (2022,  July  19).  Jalan  Panjang  Keterwakilan  Perempuan  dalam  Politik.
Https://Theyudhoyonoinstitute.Org/Jalan-Panjang-Keterwakilan-Perempuan-Dalam- Politik/ .
Putri,  N.  (2024). Tantangan  Perempuan  dalam  Arus  Politik  Perempuan  Indonesia . Https://Umj.Ac.Id/Opini/Tantangan-Perempuan-Dalam-Arus-Politik-Perempuan- Indonesia/.
Qibtiyah,  A.,  Ruzuar,  A.  H.,  Madanih,  D.,  Wulandari,  I.  E.,  &  Anshor,  M.  U.  (2023). Menghidupkan  Center  of  Peace  Berperspektif  Hak  Asasi  Manusia  dan  Pemberdayaan Semua Pihak di Indonesia (Cet. I). Komnas Perempuan.
Rizkia,  N.  D.,  &  Fardiansyah,  H.  (2023). Metode  Penelitian  Hukum  (Normatif  Dan  Empiris) . Widina Media Utama.
Sudarta, W. (2003). Peranan Wanita Dalam Pembangunan Berwawasan Gender. Jurnal Studi Jender SRIKANDI , 3 (1), 1 – 12.
Tias, R. N., Nisrina, A. D., Destriputra, N., Al Putra, F. A., & Prakoso, S. G. (2023). Tantangan Kebijakan  Affirmative  Action  Sebagai  Upaya  Penguatan  Keterwakilan  Perempuan  di Legislatif. Jurnal  Politica  Dinamika  Masalah  Politik  Dalam  Negeri  Dan  Hubungan Internasional , 14 (2), 169 – 189. https://doi.org/10.22212/jp.v14i2.4151
Zamhuri,  M.  (2024).  Penetapan  Kuota  30%  Keterwakilan  Perempuan  Di  Legislatif  Demi Terciptanya  Keadilan  Pancasila. Prosiding  Mewujudkan  Sistem  Hukum  Nasional Berbasis Pancasila , 1 (1), 16 – 32.