Open Access at : http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1447

## KEPASTIAN HUKUM ITSBAT NIKAH DALAM HUKUM PERKAWINAN

## Farida Nurun Nazah
Husnia
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang E-mail : farida_bachri@yahoo.com

## Abstrak
Itsbat  Nikah  merupakan  salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  dalam perkawinan  karena menjamin kepastian  hukum  terhadap  status  perkawinan, status anak  dan harta  bersama. Status  perkawinan  dimaksud  adalah aspek legalitas formil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut aturan yuridis, perkawinan yang tidak dicatatkan dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah  ke  Pengadilan  Agama  selama  praktek  perkawinan  tersebut  tidak menyimpang  dari  ketentuan  Hukum  Islam. Kompilasi  Hukum  Islam  yang  lahir berdasarkan  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  menyatakan  bahwa  salah satu  syarat  dikabulkan  Itsbat  Nikah  adalah  adanya  perkawinan  yang  terjadi sebelum  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974.  Namun  faktanya, hasil  penelitian  menemukan  bahwa Pengadilan  Agama  lebih  banyak mengabulkan  Itsbat  Nikah  pasca  disahkan  Undang-Undang  Perkawinan  dari pada  sebelum  disahkan  Undang-Undang  Perkawinan. Penelitian  ini  hadir  untuk memberikan  pemahaman  kepada  msyarakat  supaya  tidak  menyalahgunakan perlindungan hukum berupa Itsbat Nikah.

## I. Pendahuluan
Istilah  lain  dari  kepastian  hukum  adalah principle  of  legal  security dan rechtszekerheid, merupakan  perangkat  hukum  suatu  negara  yang  mampu menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap  warga  negara.  Kepastian  hukum (rechtszekerheid) juga diartikan sebagai jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa
semuanya akan diperlakukan oleh negara/penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.
Itsbat Nikah sebagai  pengesahan  perkawinan  tidak  berarti  perkawinan  yang telah dilaksanakan suami dan istri tidak sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Itsbat Nikah adalah proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan istri di Pengadilan Agama, agar “perkawinan tida k  dicatat”  yang  telah  sah  menurut  hukum  agama  (islam),  tetapi  kemudian menjadi “perkawinan dicatat” secara hukum negara. 1
Adapun ketentuan yang terkandung dalam ayat (2), mengatur masalah norma hukum.  Untuk  kepentingan  ketertiban  sebuah  keluarga  yang  merupakan  unit terkecil  dari  suatu  negara,  pemerintah  menganggap  perlu  terlibat  dan  campur tangan  mewujudkan  rumah  tangga  yang  harmonis  dan  berkeadilan,  sehingga pemeran  keluarga  itu  yang  terdiri  dari  suami,  istri  dan  anak-anak  memiliki  hak yang dijamin oleh Undang-Undang serta kewajiban yang harus ditunaikan. Untuk mewujudkan  hal  tersebut,  maka  setiap  perkawinan  harus  dicatatkan  di  Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan semacam inilah yang dipandang oleh hukum sebagai perkawinan  yang  legal  dan  diakui.  Adapun  perkawinan  yang  mengabaikan ketentuan ayat diatas, maka perkawinan tersebut dipandang tidak legal dan tidak diakui.  Dan  lebih  spesifik  lagi,  bahwa  perkawinan  yang  tidak  memenuhi ketentuan ayat (2) tersebut dipandang sebagai perkawinan sirri. 2
Ada  beberapa  kelemahan  tidak  dipenuhinya  norma  hukum  dalam  suatu perkawinan. Pertama, apabila suatu saat terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga,  maka  pihak  yang  merasa  dirugikan  hak-haknya  tidak  dapat  memperoleh haknya  itu  melalui  kekuatan  Negara  yakni  lembaga  peradilan,  sehingga  bagi suami  istri  tersebut  berlaku  hukum  rimba,  dan  biasanya  yang  kuat  adalah  pihak laki-laki, sehingga yang menjadi korban adalah pihak istri. Kedua, bagi anak-anak akan memerlukan bukti  kelahiran berupa akta dan surat-surat keterangan  lainnya yang  diperlukan  akan  menemui  kesulitan  jika  kedua  orang  tuanya  tidak
1 Muhammad  Syaifuddin,  Sri  Turatmiyah  dan  Annalisa  Yahanan, Hukum  Perceraian, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 272
2 Anshary, Kedudukan  Anak  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Nasional, (Bandung : CV. Mandar Maju, 2014), hlm. 127-128
mempunyai bukti resmi tentang perkawinan mereka. Ketiga, tuntutan keperdataan lain, seperti tuntutan hak waris, tuntutan pemeliharaan anak dan sebagainya tidak akan  dapat  diselesaikan  melalui  lembaga  Pengadilan  jika  pasangan  suami  istri tidak  mempunyai  bukti  resmi  tentang  perkawinan  mereka.  Oleh  sebab  itu  nikah sirri harus dihindari. 3
Kehadiran qadhi liar  yang  mengawinkan  pasangan  suami  istri  secara  illegal merupakan  salah  satu  faktor  menjamurnya  praktik  kawin sirri di  Indonesia. Terdapat di banyak daerah di Indonesia adanya qadhi liar yang usahanya memang mengawinkan  orang  secara  liar,  tidak  memperhatikan  rukun-rukun  nikah  untuk sahnya  suatu  perkawinan  dan  juga  tidak  memperhatikan  hukum  Negara. Mengawinkan  orang  merupakan  bisnis,  karena  mata  pencahariannya  hanya  itu. Mereka  yang  mendapat  julukan qadhi liar  ini  pada  umumnya  orang  yang mendapat  predikat  ustadz,  kiai,  buya  atau  tuan  guru.  Perkawinan  semacam  ini disamping  tidak  sah  menurut  ajaran  agama  juga  dipandang  tidak  mempunyai kekuatan hukum (no legal force) oleh Negara. Di Indonesia, perkawinan semacam itu tidak dilindungi oleh hukum. 4
Adapun perkawinan  yang dilakukan secara sirri atau di bawah tangan (tidak dicatatkan) tetapi telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974  yang  dilaksanakan  setelah  tahun  1974  dimana  situasi  negara  atau  daerah tempat perkawinan dilaksanakan kondusif serta Kantor Pencatat Nikah berfungsi sebagaimana biasa, maka perkawinan semacam ini tidak dapat dimohonkan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) ke pengadilan, juga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pencatat Nikah untuk dicatatkan. Sebab tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2)  tersebut  bukan  karena  situasi  atau  kondisi  yang  memaksanya  sehingga perkawinannya  tidak  dapat  dicatatkan  ke  Kantor  Pencatat  Nikah,  melainkan karena lebih ditentukan oleh faktor ketidaktaatan kedua calon mempelai terhadap hukum  alias  tidak  patuh  hukum.  Dan  terhadap  orang  yang  tidak  patuh  hukum, maka  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  tersebut  layak  untuk  tidak  mendapat perlindungan  hukum  (no  legal  protect),  dan  hukum  memandangnya  sebagai
3 Ibid, hlm. 131-132
4 Ibid. hlm. 133-134
perbuatan  yang tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force), sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:
1. Perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah  yang  dibuat  oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam  hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan  Akta  Nikah,  dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Itsbat  nikah  yang  dapat  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas  mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
b. Hilangnya Akta Nikah;
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
d. Adanya  perkawinan  yang  terjadi  sebelum  berlakunya  UU Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang  tidak  mempunyai halangan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. 5
Perkawinan  yang  dapat  dimohonkan Itsbat Nikah  ke  Pengadilan  hanyalah perkawinan yang sah yang dilakukan sebelum tahun 1974, maka pengadilan harus menyatakan  tidak  berwenang mengitsbatkannya  karena  tidak  mempunyai  dasar hukum.  Dan  jika  pun  pengadilan  mengitsbatkannya,  maka  penetapan  pengadilan tersebut  harus  dinyatakan  batal  demi  hukum  (van  rechtswege). 6 Namun kenyataannya,  pasca  diberlakukan  Undang-Undang  Perkawinan-pun  masih banyak  masyarakat  yang  melakukan  upaya  hukum  berupa Itsbat Nikah  ke Pengadilan Agama dengan berbagai alasan hukum yang melatarbelakangi.
Maka  dari  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk  memberikan  pemahaman konkrit  terhadap  pelaksanaan Itsbat Nikah  pasca  disahkan  Undang-Undang Perkawinan.
5 Ibid, hlm. 138-139
6 Ibid. hlm. 140

## II. Pembahasan

## 1. Kebijakan Regulasi
Kewenangan  Pengadilan  Agama  di  bidang  perkawinan  diatur  dalam penjelasan  Pasal  49  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dirinci menjadi  22  (dua  puluh  dua)  jenis  perkara.  Dari  22  jenis  perkara  itu  ada  yang berupa gugatan (kontentius) ada pula yang berupa permohonan (voluntair). Salah satu  perkara  permohonan  (voluntair)  yang  menjadi  kewenangan  Pengadilan Agama  adalah Itsbat Nikah. Namun  kemudian  kewenangan  ini  berkembang  dan diperluas dengan digunakannya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 7 ayat (2) dan (3).
Ketentuan  dan  dasar  hukum  yang  menjadi  landasan  yuridis  bagi  Pengadilan Agama untuk melakukan Itsbat Nikah adalah penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 dan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan kedua ketentuan tersebut membatasi perkawinan yang dapat dimohonkan Itsbat ke Pengadilan  Agama  hanya  perkawinan  yang  dilangsungkan  sebelum  berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  4  disebut  sahnya  perkawinan  bila dilakukan  menurut  Hukum  Islam.  Pada  Pasal  5  ditegaskan  bahwa  setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Karena itu, dalam Pasal 6 dinyatakan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Dan  perkawinan  yang  dilakukan  di luar  pengawasan  pencatat  nikah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Di  dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 7 Dalam Pasal 7 ayat 2 dan seterusnya dimungkinkan  bagi  mereka  membuktikan  perkawinannya  dengan  Akta  Nikah dapat mengajukan “ Itsbat Nikah” nya ke Pengadilan Agama. 8
7 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 298
8 Abdurrahman, Kompilasi  Hukum  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Akademika Pressindo, 2010), hlm. 69
Namun karena Itsbat Nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan  permohonan Itsbat Nikah berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (3) huruf  e  Kompilasi  Hukum  Islam,  Apabila  perkawinan  yang  dimohonkan  untuk diitsbatkan  itu  tidak  ada  halangan  perkawinan  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka  Pengadilan Agama  akan  mengabulkan  permohonan Itsbat Nikah meskipun  perkawinan  itu dilaksanakan  pasca  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Padahal,  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tidak  termasuk  dalam hierarki Peraturan PerUndang-Undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2004  tentang  Pembentukan  Peraturan  PerUndang- Undangan.  Oleh  karena  itu,  penetapan Itsbat Nikah oleh  Pengadilan  Agama tersebut,  tidak  lebih  hanya  sebagai  kebijakan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum yang  mengatur  tentang Itsbat Nikah terhadap  perkawinan  yang  dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kebijakan  tersebut  diambil  karena  ternyata Itsbat Nikah oleh  Pengadilan Agama itu karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat Nikah sangat bermanfaat bagi umat  Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya  yang berupa  surat-surat  atau  dokumen  pribadi  yang  dibutuhkan  dari  instansi  yang berwenang  serta  memberikan  jaminan  perlindungan  kepastian  hukum  terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak yang  lahir  dari  perkawinan  itu,  dan  perlindungan  terhadap  akibat  hukum  yang akan muncul kemudian.
Status  perkawinan  dalam  hal  ini  diartikan  dengan  keadaan  dan  kedudukan perkawinan  yang  telah  dilangsungkan.  Dalam  aspek  ini  sebenarnya  Undang- Undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Dalam  penjelasan  Pasal  2  disebutkan  bahwa Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan  Undang-
Undang  Dasar  1945.  Yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  PerUndang-Undangan  yang  berlaku bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2  Ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan  dan  penjelasannya  ini,  dapat  diketahui bahwa  patokan  untuk  mengetahui  suatu  perkawinan  sah  adalah  hukum  masing- masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan PerUndang-Undangan yang  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal  2  ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  Peraturan  PerUndang-Undangan  yang  berlaku. Pencatatan  perkawinan  akan  menimbulkan  kemaslahatan  umum  karena  dengan pencatatan  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum  terkait  dengan  hak-hak suami/isteri,  kemaslahatan  anak  maupun  efek  lain  dari  perkawinan  itu  sendiri. Perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  pengawasan  atau  di  hadapan  Pegawai Pencatat  Nikah/Kantor  Urusan  Agama  akan  mendapatkan  Akta  Nikah  sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.
Sejauh  materi  Undang-Undang  Perkawinan  yang  diatur  dalam Kompilasi Hukum  Islam,  Pengaturannya  mengikuti  rumusan  yang  terdapat  dalam  Undang- Undang  dan  ditambahkan  pasal-pasal  lain  yang  tidak  terdapat  dalam  Undang- Undang sebagai pelengkap  terhadap  materi  Undang-Undang  Perkawinan.  Sejauh yang  mengatur  secara  langsung  materi  perkawinan  dalam  Undang-Undang Perkawinan tidak ada yang luput dari Kompilasi Hukum Islam. 9

## 2. Prosedur Itsbat Nikah
Perkara  pengesahan Itsbat Nikah  adalah  adanya  perkawinan  yang dilangsungkan berdasarkan  agama  atau  tidak  dicatat  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN) yang berwenang yang diajukan oleh suami istri atau salah satu dari suami atau  istri,  anak,  wali  nikah  dan  pihak  yang  berkepentingan  dengan  perkawinan
9 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia,  (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2011), hlm. 33
tersebut  yang  diajukan  kepada  pengadilan  tempat  tinggal  Pemohon  dengan menyebutkan alasan dan kepentingan yang jelas.
Apabila  suatu  kehidupan  suami  istri  berlangsung  tanpa  Akta  Nikah  karena adanya sesuatu  sebab,  Kompilasi  Hukum  Islam  membuka  kesempatan kepada mereka  untuk  mengajukan  permohonan Itsbat Nikah  (penetapan  nikah)  kepada Pengadilan  Agama  sehingga  yang  bersangkutan  mempunyai  kekuatan  hukum dalam ikatan perkawinannya. Permohonan Itsbat Nikah menurut Pasal 7 ayat (4) Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  yang  berhak  mengajukan permohonan Itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. 10
Adapun prosedur pengajuan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sama halnya dengan  prosedur-prosedur  pengajuan  perkara  perdata  yang  lain,  yaitu sebagaimana di jelaskan didalam buku Peradilan Agama Di Indonesia di paparkan secara jelas tentang tata cara berperkara di pengadilan Agama yaitu:
a. Datang dan Mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama
1) Mendatangi  Kantor Pengadilan  Agama  di  wilayah  tempat  tinggal Pemohon  untuk  menyatakan  bahwa  dirinya  ingin  mengajukan permohonan. Permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan,  atau  juga  dapat  dengan  menggunakan  kuasa  yang  telah  ditunjuk kepada  ketua  Pengadilan  Agama  dengan  membawa  surat  bukti  identitas diri (KTP).
2) Membuat  surat  permohonan Itsbat Nikah  dapat  dibuat  sendiri.  Apabila tidak  bisa  membuat  surat  permohonan,  dapat  meminta  bantuan  kepada Pos  Bakum  (Pos  Bantuan  Hukum)  yang  ada  pada  pengadilan  setempat secara  cuma-cuma. Surat  permohonan  tidak  ada  lawan  sudah  dibuat tertulis  oleh  pemohon  untuk  mendaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  daerah  hukum  kediaman  pemohon  (wilayah  tempat  tinggalnya) dilengkapi dengan syarat kelengkapan umum, 11 berupa surat permohonan (dalam  pengertian  asli),  supaya dibuat  sesuai  dengan  prinsipnya,  yaitu
10 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 29
11 Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama di Indonesia, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm.
tidak ada lawan, itulah yang pokok. Jadi bentuknya tidak jauh dari bentuk surat  gugatan,  tapi  tidak  ada  lawan.  Dengan  demikian  identitas  pihak hanyalah pihak pemohon saja. 12
3) Memfotokopi  formulir  permohonan Itsbat Nikah  sebanyak  5  rangkap, kemudian mengisinya dan menandatangani formulir  yang telah lengkap. Empat  rangkap  formulir  permohonan  diserahkan  kepada  petugas Pengadilan, satu fotokopi di simpan oleh Pemohon.
4) Melampirkan  surat-surat  yang  diperlukan,  antara  lain  surat  keterangan dari Kantor Urusan Agama bahwa pernikahannya tidak tercatat.
5) Pendaftaran perkara  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  melalui kepaniteraan di Meja I untuk ditetapkan biaya perkara (SKUM).
6) Pemohon  wajib  membayar  uang  muka  atau  biaya  ongkos  berperkara (pasal 121 ayat (4) HIR).
7) Pemohon membayar Panjar Biaya Perkara (PBP) yang sudah ditentukan oleh  Ketua  Pengadilan  di  pemegang  kas  Meja  I.  Bagi  yang  tidak mempunyai  kemampuan  untuk  membayar  uang  perkara,  Pengadilan Agama  menyediakan  jalan  keluar  dengan  adanya  prodeo  (cuma-cuma). Permohonan perkara prodeo ini ditulis dalam surat permohonan bersama- sama  (menjadi  satu)  dengan  permohonan Itsbat Nikah.  Selanjutnya berkas diberi nomor perkara permohonan tanda P.
8) Panitera pendaftaran perkara menyampaikan permohonan kepada bagian berperkara  sehingga  permohonan  secara  resmi  dapat  diterima  dan didaftarkan dalam buku register.
9) Setelah  didaftarkan,  permohonan  diteruskan  kepada  Ketua  Pengadilan Agama  dan  diberi  catatan  mengenai nomor,  tanggal  perkara  dan ditentukan hari sidangnya.
10) Pemohon menyerahkan  kelengkapan  berkas  perkara  dan  SKUM  yang telah dibayar di Meja II untuk pengadministrasian. 13
11) Berkas diserahkan ke meja III untuk dibukukan.
12 Roihan A. Rasyid, Loc. Cit., hlm. 67
13 Jaih Mubarok, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Pustaka Bani Quraish, 2004), hlm.
Oleh panitera, selanjutnya dilakukan tahapan sebagai berikut:
1) Berkas diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama.
2) Selanjutnya  dilakukan  Penetapan  Majelis  Hakim  (PMH)  oleh  Ketua Pengadilan  yang terdiri satu orang hakim sebagai ketua majelis dan dua orang  hakim  sebagai  hakim  anggota  serta  panitera sidang  untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.
3) Penunjukan  Panitera  Pengganti  oleh  Panitera  untuk  membantu  Majelis Hakim  supaya  menghadiri,  mencatat  jalannya  Sidang  Pengadilan, membuat Berita Acara Persidangan dan Penetapan.
4) Penetapan Hari Sidang (PHS) oleh Ketua Majelis.
5) Panitera  sidang  dibantu  juru  sita  akan  melakukan  pemanggilan  kepada pihak-pihak  yang  berperkara  (di  tempat  tinggalnya)  untuk  menghadiri sidang  sesuai  dengan  hari,  tanggal  sekurang  kurangnya  3  hari  sebelum sidang, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS.
6) Diberitahukan  pada  pemohon  dapat  mempersiapkan  saksi-saksi  dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.
7) Bukti bahwa para pihak  telah dipanggil secara patut berupa berita acara yang disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara.
Tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, dimulai sesudah diajukan suatu permohonan.  Kemudian  berdasar  permohonan  pihak-pihak  yang  berperkara dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan nomor urutnya. 14

## b. Menghadiri Persidangan
1) Datang  ke  Pengadilan  sesuai  dengan  tanggal  dan  waktu  yang  tertera dalam  surat  panggilan.  Upayakan  untuk  datang  tepat  waktu  dan  jangan terlambat.
14 M.  Yahya  Harahap, Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara Peradilan  Agama,  cet.  III,
(Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), hlm. 145
2) Hakim ketua atau anggota majelis Hakim (yang akan memeriksa perkara) memeriksa kelengkapan surat permohonan.
3) Panitera  memanggil  para  Pemohon  dengan  membawa  surat  panggilan sidang secarat patut.
4) Semua  proses  pemeriksaan  perkara  dicatat  dalam  Berita  Acara Persidangan (BAP).
5) Untuk  sidang  pertama,  bawa  serta  dokumen  seperti  Surat  Panggilan Persidangan,  fotokopi  formulir  permohonan  yang  telah  diisi.  Dalam sidang  pertama  ini  hakim  akan  menanyakan  identitas  para  Pihak misalnya  KTP  atau  kartu  identitas  lainnya  yang  asli.  Dalam  kondisi tertentu  hakim  kemungkinan  akan  melakukan  pemeriksaan  isi permohonan.
6) Untuk sidang  selanjutnya,  hakim  akan  memberitahukan  kepada Pemohon/Termohon  yang  hadir  dalam  sidang  kapan  tanggal  dan  waktu sidang  berikutnya.  Bagi  Pemohon/Termohon  yang  tidak  hadir  dalam sidang, untuk persidangan berikutnya akan dilakukan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan melalui surat.
7) Untuk  sidang  kedua  dan  seterusnya,  ada  kemungkinan  Pemohon  harus mempersiapkan  dokumen  dan  bukti  sesuai  dengan  permintaan  hakim. Dalam  kondisi  tertentu,  hakim  akan  meminta  Pemohon  menghadirkan saksi-saksi  yaitu  orang  yang  mengetahui  pernikahan  para  Pemohon diantaranya  wali  nikah  dan  saksi  nikah,  atau  orang-orang  terdekat  yang mengetahui pernikahan para Pemohon.
c. Putusan/Penetapan Pengadilan
1) Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan Itsbat Nikah.
2) Salinan putusan/penetapan Itsbat Nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
3) Salinan  putusan/penetapan Itsbat Nikah  dapat  diambil  sendiri  ke  kantor Pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan Surat Kuasa.
4) Setelah  mendapatkan  salinan  putusan/penetapan  tersebut,  bisa  meminta Kantor  Urusan  Agama  setempat  untuk  mencatatkan  pernikahan  dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

## 3. Syarat Sah Itsbat Nikah
Pengesahan telah diatur  di dalam Pasal 64  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  dan  Peraturan  Menteri  Agama  Tahun  1990.  Perkara  ini  termasuk  dalam perkara permohonan yang merupakan kekuasaan absolut (jenis perkara) Peradilan Agama  yang  merupakan  perkara  voluntair  yang  tidak  mengandung  sengketa  dan hanya  ada  pihak  pemohon  saja. 15 Permohonan Itsbat Nikah  atau  Pengesahan Nikah  ialah  permohonan  yang  diajukan  kepada  Pengadilan  Agama  agar  suami istri  yang  telah  melaksanakan  perkawinan  yang  disebutkan  dalam  permohonan dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama.
Itsbat Nikah  mengandung  makna  penetapan  perkawinan  melalui  pencatatan perkawinan  oleh  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  Peraturan  PerUndang- Undangan.  Pejabat  berwenang  yang  dimaksud  adalah  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN) yang berada di wilayah hukum calon mempelai yang akan melangsungkan Hukum Perkawinan. 16
Aturan Pengesahan nikah/Itsbat Nikah  dibuat  atas  dasar  adanya  sebuah peristiwa  perkawinan  yang  dilangsungkan  berdasarkan  aturan  yang  ditentukan oleh  Agama  akan  tetapi  tidak  memenuhi  persyaratan  yang  di  atur  oleh  Negara yaitu tidak dicatat oleh PPN yang berwenang.
Untuk  pengesahan  nikah diperlukan  persyaratan  diantaranya  wali  yang  sah, dua  orang  saksi  yang  menyaksikan  terjadinya  pernikahan  dan  sebutan “mahr” atau mas kawin. Tetapi bilamana tidak ada dua orang saksi itu, dapat dicukupkan dengan pernyataan dari wanita yang baligh disertai sumpah bahwa ia telah nikah sesuai  dengan  permohonan  suami.  Bila  tidak  ada  saksi-saksi  yang  benar-benar menyaksikan  terjadinya  pernikahan  pada  umumnya  “ikrar”  wanita  itu  dikuatkan
15 Taufik Hamami, Hukum Acara Perdata Agama, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), hlm. 81
16 Aden Rosadi, Peradilan Agama Di Indonesia Dinamika Pembentukan Hukum, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014), hlm. 194
dengan dua saksi “istifadloh” yakni saksi yang mengetahui bahwa mereka adala h suami istri. 17
Adapun syarat pengesahan Itsbat Nikah yakni diantaranya adalah:
a. Tidak  bertentangan  dengan  Peraturan  PerUndang-Undangan  yang  berlaku, khususnya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
b. Memenuhi  syarat  dan  rukun  nikah.  Rukun  dan  syarat  menentukan  suatu perbuatan  hukum,  terutama  yang  menyangkut  dengan  sah  atau  tidaknya perbuatan  tersebut  dari  segi  hukum.  Kedua  kata  tersebut  mengandung  arti yang  sama  dalam  hal  bahwa  keduanya  merupakan  sesuatu  yang  harus diadakan.  Dalam  suatu  acara  perkawinan  umpamanya  rukun  dan  syaratnya tidak  boleh  tertinggal,  dalam  arti  perkawinan  tidak  sah  bila  keduanya  tidak ada  atau  tidak  lengkap.  Keduanya  mengandung  arti  yang  berbeda  dari  segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian  atau  unsur  yang  mewujudkannya,  sedangkan  syarat  adalah  sesuatu yang  berada  di  luarnya  dan  tidak  merupakan  unsurnya.  Syarat  itu  ada  yang berkaitan  dengan  rukun  dalam  arti  syarat  yang  berlaku  untuk  setiap  unsur yang  menjadikan  rukun.  Ada  pula  syarat  itu  berdiri  sendiri  dalam  arti  tidak merupakan  kriteria  dari  unsur-unsur  rukun. 18 Untuk  melaksanakan perkawinan harus ada:  calon suami; calon istri;  wali nikah; dua orang saksi; serta ijab dan qabul.
c. Tidak melanggar larangan perkawinan. Dilarang melangsungkan perkawinan antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  disebabkan: karena  pertalian nasab; karena pertalian kerabat semenda; dan karena pertalian sesusuan.
d. Memenuhi persyaratan adminitrasi seperti kelengkapan identitas berupa Kartu Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK)  pada  saat  akan  di sahkannya perkawinan oleh Pengadilan Agama.
17 Zaini Ahmad Noeh, Peradilan Agama Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT. Intermasa, 1980), hlm. 195
18 Amir Syarifuddin, Loc. Cit., hlm. 59
Bagir  Manan,  mantan  Ketua  Mahkamah  Agung  RI,  menjelaskan  bahwa dalam memahami status hukum perkawinan antarorang Islam di Indonesia, harus terlebih  dahulu  diketahui  asas  legalitas (Legality,  beginsel) yang  mendasari keberlakuan  hukum  perkawinan  bagi  orang  Islam  di  Indonesia.  asas  legalitas berarti  setiap  perbuatan  (tindakan)  hukum  harus  atau  wajib  mempunyai  dasar hukum  tertentu  yang  telah ada  sebelum  perbuatan  hukum  itu  dilakukan.  suatu perbuatan  hukum  yang  sah  mengandung  makna  bahwa  hubungan  hukum  dan akibat  hukum  menjadi  sah  pula.  dalam  perbuatan  hukum  yang  sah  sehubungan dengan  dilakukannya  perkawinan  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dengan seorang perempuan menunjukkan bahwa pasangan suami istri tersebut adalah sah, demikian  pula  dengan  akibat  hukum  lainnya,  misalnya  terjadinya  hubungan kekeluargaan  yang  berakibat  timbulnya  larangan  perkawinan,  dan  juga  terhadap harta kekayaan, maupun anak yang dilahirkan akibat perkawinan tersebut. 19
Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori,  dengan  adanya Itsbat Nikah,  seakan-akan membuka  peluang  untuk  berkembangnya  praktik  nikah sirri,  karena  kalau  ingin mensahkan  perkawinannya  tinggal  ke  Pengadilan  Agama  mengajukan permohonan Itsbat Nikah, akhirnya status pernikahannya pun menjadi sah di mata negara.  Oleh  karena  itu,  harus  dipikirkan  bagi  hakim  apakah  dengan mengitsbatkan  nikah  tersebut  akan  membawa  lebih  banyak  kebaikan  atau  justru mendatangkan mudharat bagi semua pihak dalam keluarga tersebut. Hal ini tidak boleh  luput  dari  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  atau  menolak permohonan Itsbat Nikah  yang  diajukan  kepadanya.  Namun  demikian,  sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan  pasal  peraturan  perundangan  demi  kemaslahatan  dan  keadilan  bagi masyarakat.  Seperti  penafsiran  Pasal  6  ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menyatakan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. 20
19 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Loc. Cit,. hlm. 272
20 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit
Bagir manan menguraikan pendapatnya bahwa meskipun masalah pencatatan perkawinan telah tersosialisasikan cukup lama dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 maupun Pasal 5 dan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, tetapi sampai pada  saat  ini  masih  dirasakan  adanya  kendala  dalam  pelaksaannya.  Hal  ini mungkin  sebagian  masyarakat  muslim  ada  yang  berpegang  teguh  kepada perspektif Fiqh tradisional.  pemahaman mereka  perkawinan  sudah  sah  apabila ketentuan-ketentuan  yang  tersebut  dalam  kitab-kitab Fiqh sudah  terpenuhi,  tidak perlu ada pencatatan di KUA. 21

## 4. Batalnya Itsbat Nikah
Perkara Itsbat Nikah  yang  sejak  lama  ada  di  Pengadilan  Agama  adalah analogi  yang  salah kaprah,  khusus  mengenai  perkara Itsbat Nikah  tidak berdampak  sistemik  kepada  pasal-pasal  lainnya  dalam  Peraturan  PerUndang- Undangan  perkawinan.  Karena  Undang-Undang  Perkawinan  menyatakan  suatu perkawinan  sah  jika  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu,  hanya  saja  tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut  Peraturan Perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  ketentuan  itu,  tentu  logis  saja jika ada orang  yang sebelumnya telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan hukum  agamanya, kemudian  karena  belum  mencatatkan  perkawinannya, memohonkan Itsbat Nikah  untuk  mencatatkan  perkawinannya,  karena mencatatkan  perkawinan  bukan  syarat  sahnya  suatu  perkawinan. 22 Perkawinan yang  tidak  dicatat  oleh  pejabat  yang  berwenang  karena  suatu  alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka dapat ditetapkan oleh Pengadilan setempat (Itsbat Nikah). 23
Batalnya Itsbat Nikah sama halnya dengan batalnya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam di sebutkan bahwa perkawinan batal apabila perkawinan dilakukan  antara  dua  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah,  semenda  dan sesusuan.
21 Muhammad Syaifuddin, Op. Cit., hlm. 270-271
22 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 164
23 Aden Rosadi, Loc. Cit., hlm. 198
Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:
a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
b. Perempuan  yang  dikawini  ternyata  kemudian  diketahui  masih  menjadi  isteri pria lain yang mafqud;
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
Batalnya  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal 22 yakni perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.

## 5. Pendapat Ahli Hukum Terkait Larangan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Perkawinan
Sebagaimana  telah  diuraikan  bahwa  perkawinan  yang  sah  menurut  Pasal  2 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  adalah perkawinan  yang  dilakukan menurut  hukum  agama.  Perkawinan  yang  dilakukan menurut Hukum Agama adalah suatu “peristiwa hukum” yang tidak dapat dianulir oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan tentang “pencatatan perkawinan”. 24
Itsbat Nikah  sebagai  pengesahan  perkawinan  tidak  berarti  perkawinan  yang telah dilaksanakan suami dan istri tidak sah sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam. Itsbat Nikah adalah proses hukum yang harus ditempuh oleh pasangan suami dan istri di Pengadilan Agama, agar “perkawinan tidak  dicatat”  yang  telah  sah  menurut  hukum  agama  (islam),  tetapi  kemudian menjadi “perkawinan dicatat” secara hukum negara. 25
24 Neng Djubaidah, Loc. Cit 25 Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Loc. Cit
Perkara Itsbat Nikah (permohonan untuk disahkan suatu perkawinan) adalah perkara voluntair yang  diajukan  oleh  pihak  yang  berkepentingan  ke  Pengadilan, agar perkawinannya dapat dinyatakan sah secara hukum. Ketentuan tentang Itsbat Nikah dapat  dilihat  dalam  penjelasan  Pasal  49  ayat  (2)  angka  22  UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama disebutkan, “Yang dimaksud dengan bidang perkawinan  yang  diatur  dalam  UU Nomor 1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan antara lain adalah, pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. 26
Dari ketentuan pasal ini dapat ditarik garis hukum, bahwa hanya dua macam perkawinan  saja  yang  dapat  dimohonkan Itsbat Nikah  ke  Pengadilan, pertama, perkawinan  yang  dilakukan  secara  sah  yang  memenuhi  syarat  materiil  (norma agama) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan; kedua, adalah perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974. Bagi pasangan suami istri yang melaksanakan  perkawinan  yang  telah  memenuhi  syarat  materiil  sebelum  tahun 1974 tetapi tidak memiliki akta nikah, apakah karena musnah, hilang, atau karena sebab  lain  sehingga  tidak  memiliki  surat  nikah,  dapat  mengajukan  permohonan Itsbat Nikah  ke  Pengadilan  yang  daerah  hukumnya  mewilayahi  tempat  tinggal pemohon.  Dengan  demikian,  secara a  contrario menurut  pasal  tersebut, perkawinan  yang  dilaksanakan  secara sirri atau  di  bawah  tangan  setelah  tahun 1974, tidak dapat diajukan pengesahan nikah ke Pengadilan. 27
Adapun perkawinan  yang dilakukan secara sirri atau di bawah tangan (tidak dicatatkan) tetapi telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974  yang  dilaksanakan  setelah  tahun  1974  dimana  situasi  negara  atau  daerah tempat perkawinan dilaksanakan kondusif serta Kantor Pencatat Nikah berfungsi sebagaimana biasa, maka perkawinan semacam ini tidak dapat dimohonkan Itsbat Nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan, juga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pencatat Nikah untuk dicatatkan. Sebab tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 2 ayat (2)  tersebut  bukan  karena  situasi  atau  kondisi  yang  memaksanya  sehingga perkawinannya  tidak  dapat  dicatatkan  ke  Kantor  Pencatat  Nikah,  melainkan
26 Anshari, Loc. Cit
27 Anshari, Loc. Cit
karena lebih ditentukan oleh faktor ketidaktaatan kedua calon mempelai terhadap hukum  alias  tidak  patuh  hukum.  Dan  terhadap  orang  yang  tidak  patuh  hukum, maka  perbuatan  hukum  yang  dilakukannya  tersebut  layak  untuk  tidak  mendapat perlindungan  hukum (no  legal  protect), dan  hukum  memandangnya  sebagai perbuatan  yang tidak mempunyai kekuatan hukum (no legal force), sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Penca tat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.
Perkawinan  yang  dapat  dimohonkan Itsbat Nikah  ke  pengadilan  hanyalah perkawinan yang sah yang dilakukan sebelum tahun 1974, maka pengadilan harus menyatakan  tidak  berwenang  mengitsbatkannya  karena  tidak  mempunyai dasar hukum. Dan jika pun Pengadilan mengitsbatkannya, maka Penetapan Pengadilan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum (van rechtswege). 28
Dalam ayat  (2)  disebutkan:  “ Dalam hal  perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan dengan  akta nikah,  dapat  diajukan Itsbat nikahnya  ke  Pengadilan  Agama”.  Pada ayat  (3)  disebutkan: Itsbat nikah  yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama  terbatas mengenai  hal-hal yang  berkenaan  dengan;  (a)  Adanya  perkawinan  dalam  rangka penyelesaian perceraian;  (b)  Hilangnya  akta  nikah;  (c)  Adanya  keraguan  tentang sah  atau  tidaknya salah  satu  syarat  perkawinan;  (d)  Adanya  perkawinan  yang terjadi  sebelum  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  dan;  (e) Perkawinan  yang  dilakukan  oleh  mereka  yang tidak  mempunyai  halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  4  disebut  sahnya  perkawinan  bila dilakukan  menurut  Hukum  Islam.  Pada  Pasal  5  ditegaskan  bahwa  setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Karena itu, dalam Pasal 6 dinyatakan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di bawah  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Dan  perkawinan  yang  dilakukan  di luar  pengawasan  pencatat  nikah  tidak  mempunyai  kekuatan  hukum.  Di  dalam Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. 29 Dalam Pasal 7 ayat 2 dan seterusnya
28 Anshari, Loc. Cit
29 Mohammad Daud Ali, Loc. Cit
dimungkinkan  bagi  mereka  membuktikan  perkawinannya  dengan  Akta  Nikah dapat mengajukan “ Itsbat Nikah” nya ke Pengadilan Agama. 30
Status  perkawinan  dalam  hal  ini  diartikan  dengan  keadaan  dan  kedudukan perkawinan  yang telah dilangsungkan.  Dalam  aspek  ini  sebenarnya  Undang- Undang telah memberikan rumusan tentang perkawinan yang sah. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-masing agamanya  dan  kepercayaannya  itu.  Dalam  penjelasan  Pasal  2  disebutkan  bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 Ayat (1) ini, tidak ada Perkawinan diluar hukum rnasing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan  Undang- Undang  Dasar  1945.  Yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya dan  kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  PerUndang-Undangan  yang  berlaku bagi  golongan  agamanya  dan  kepercayaannya  itu sepanjang  tidak  bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 2  Ayat  1  Undang-Undang  Perkawinan  dan  penjelasannya  ini,  dapat  diketahui bahwa  patokan  untuk  mengetahui  suatu  perkawinan  sah  adalah  hukum  masing- masing agama dan kepercayaan para pihak serta ketentuan PerUndang-Undangan yang  berlaku  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain  dalam Undang-Undang  Perkawinan.  Pasal  2  Ayat  (2)  menyebutkan  bahwa  tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  Peraturan PerUndang-Undangan  yang  berlaku. Pencatatan  perkawinan  akan  menimbulkan  kemaslahatan  umum  karena  dengan pencatatan  ini  akan  memberikan  kepastian  hukum  terkait  dengan  hak-hak suami/isteri,  kemaslahatan  anak  maupun  efek  lain  dari  perkawinan  itu  sendiri. Perkawinan  yang  dilakukan  di  bawah  pengawasan  atau  di  hadapan  Pegawai Pencatat  Nikah/Kantor  Urusan  Agama  akan  mendapatkan  Akta  Nikah  sebagai bukti telah dilangsungkannya sebuah perkawinan.
Menurut  Abdul  Ghofur  Anshori,  dengan  adanya Itsbat Nikah,  seakan-akan membuka  peluang  untuk  berkembangnya  praktik  nikah sirri,  karena  kalau  ingin mensahkan  perkawinannya  tinggal  ke  Pengadilan  Agama  mengajukan permohonan Itsbat Nikah, akhirnya status pernikahannya pun menjadi sah di mata
30 Abdurrahman, Loc. Cit
negara.  Oleh  karena  itu,  harus  dipikirkan  bagi  hakim  apakah  dengan mengitsbatkan  nikah  tersebut  akan  membawa  lebih  banyak  kebaikan  atau  justru mendatangkan mudharat bagi semua pihak dalam keluarga tersebut. Hal ini tidak boleh  luput  dari  pertimbangan  hakim  dalam  mengabulkan  atau  menolak permohonan Itsbat Nikah  yang  diajukan  kepadanya.  Namun  demikian,  sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan  pasal  peraturan  perundangan  demi  kemaslahatan  dan  keadilan  bagi masyarakat.  Seperti  penafsiran  Pasal  6 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menyatakan  bahwa  setiap  perkawinan  harus  dilangsungkan  di  hadapan  dan  di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan  yang  dilangsungkan  di  luar  pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Lebih  lanjut,  Abdul  Ghofur  Anshori  menjelaskan  bahwa  tidak  mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan  yang  tidak  sah  atau  batal  demi  hukum.  Pemikiran  ini  didasari  pada pemahaman terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi  Hukum  Islam,  dengan  interpretasi  bahwa  yang  menjadi  patokan keabsahan  suatu  perkawinan  itu  adalah  dilaksanakan  berdasarkan  hukum  agama (Islam).  Tidak  ada  satu  pasal  pun  yang menyatakan  tidak  sah  atau  batal  demi hukum  terhadap  perkawinan  yang  di  langsungkan  di  luar  pengawasan  Pegawai Pencatat Nikah.

## 6. Ijtihad Majelis Hakim Terkait Penetapan Pengadilan yang Mengesahkan Itsbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Perkawinan
Berdasarkan  ketentuan  terkait  alasan-alasan  untuk  mengajukan Itsbat Nikah yakni diatur oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  tentang  kewajiban  pencatatan  perkawinan.  Setiap  perkawinan  itu harus  mempunyai  buku  nikah,  jika  tidak  mempunyai  buku  nikah  dapat  diajukan Itsbat Nikah  nya  ke  Pengadilan.  Dalam  Pasal  7  Kompilasi  Hukum  Islam dijelaskan  pada  huruf  (e)  bahwa Itsbat Nikah  dilakukan  karena  dalam  rangka perceraian,  hilang  atau  rusaknya  buku  nikah,  adanya  perkawinan  yang
dilangsungkan sebelum tahun 1974, kemudian disebutkan juga bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak melanggar Peraturan PerUndang-Undangan.
Jadi pada dasarnya jika terdapat perkawinan  yang dilakukan secara dibawah tangan  setelah  tahun  1974,  Majelis  Hakim  memeriksa  terlebih  dahulu  didalam sidang Itsbat Nikah,  apakah  perkawinannya  itu  telah  sesuai  dengan  rukun  dan syarat  sesuai  syariat  Islam  dan  hukum  positif  yang  berlaku  di  Indonesia.  Jika terdapat  peraturan  atau  pasal-pasal  yang  mendukung  untuk  diitsbatkannya perkawinan  tersebut,  maka  dapat  digunakan  sebagai  penguat dalam  suatu penetapan.  Majelis  Hakim  mengabulkan  permohonan  pengesahan Itsbat Nikah tersebut  karena  lebih  melihat  kepada  sisi  kemaslahatannya,  dan  juga  perlunya kepastian dan perlindungan hukum terhadap anak-anak para Pemohon. 31
Namun karena Itsbat Nikah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka hakim Pengadilan Agama melakukan “ijtihad” dengan menyimpangi tersebut, kemudian mengabulkan  permohonan Itsbat Nikah berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (3) huruf  e  Kompilasi  Hukum  Islam,  Apabila  perkawinan  yang  dimohonkan  untuk diitsbatkan  itu  tidak  ada  halangan  perkawinan  sebagaimana  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  maka  Pengadilan Agama  akan  mengabulkan  permohonan Itsbat Nikah meskipun  perkawinan  itu dilaksanakan  pasca  berlakunya  Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Oleh  karena  itu,  penetapan Itsbat Nikah oleh  Pengadilan  Agama tersebut,  tidak  lebih  hanya  sebagai  kebijakan  untuk  mengisi  kekosongan  hukum yang  mengatur  tentang Itsbat Nikah terhadap  perkawinan  yang  dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kebijakan  tersebut  diambil  karena  ternyata Itsbat Nikah oleh  Pengadilan Agama itu karena pertimbangan mashlahah bagi umat Islam. Itsbat Nikah sangat bermanfaat bagi umat  Islam untuk mengurus dan mendapatkan hak-haknya  yang berupa  surat-surat  atau  dokumen  pribadi  yang dibutuhkan dari  instansi  yang berwenang  serta  memberikan  jaminan  perlindungan  kepastian  hukum  terhadap masing-masing pasangan suami istri, termasuk perlindungan terhadap status anak
31 Hasil wawancara dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Ibu Musidah
yang  lahir  dari  perkawinan  itu,  dan  perlindungan  terhadap  akibat  hukum  yang akan muncul kemudian.

## III. Penutup
Peraturan  tentang  disahkannya  suatu  perkawinan  (Itsbat Nikah)  telah  jelas disebutkan dalam  Peraturan  PerUndang-Undangan  yang  berlaku,  yakni  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Tetapi  pada  kenyaataannya  terdapat  masyarakat  yang  tidak  taat  hukum karena masih  banyaknya  masyarakat  yang  melakukan  perkawinan  tidak  di  bawah pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah.  Selain  itu,  hal  lain  yang  juga  menjadi penyebabnya  adalah  ketidaktahuan  masyarakat  mengenai  hukum  dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang awam dan buta terhadap aturan hukum terkait perkawinan  yang  memiliki  dampak  yang  begitu  besar  terhadap  perkembangan hukum di Indonesia.
Masih  banyaknya  masyarakat  yang  menganggap  tidak  pentingnya  suatu pencatatan perkawinan, ini mengakibatkan semakin menjamurnya praktik nikah di bawah  tangan  dalam  hal  ini  disebut  sebagai  nikah sirri.  Dalam  hal  terkait Penetapan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Tigaraksa yakni mengenai perkara pengesahan perkawinan yang dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  ini  seolah-olah membuka kembali peluang kepada masyarakat untuk melakukan perkawinan tidak di bawah pengawasan Pegawai Pencacat Nikah.
Setelah melakukan beberapa tahap wawancara dengan  Ketua Majelis Hakim yang  mengabulkan  permohonan Itsbat Nikah  tersebut,  akhirnya peneliti mendapatkan suatu pemahaman terhadap Penetapan Itsbat Nikah  yang dilakukan pasca  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan. Dari sinilah teori keadilan digunakan sebagai suatu hal  yang penting agar hakim dapat  berlaku  adil  dalam  menegakkan  keadilan  tanpa  memandang  stratifikasi sosial  dengan  tetap  mempertimbangkan  sisi  kebaikan  dan  mudharatnya.  Dapat dilihat  dengan  jelas  bahwa  peran  Majelis  Hakim  sangat  penting  dalam menetapkan  suatu  perkara  dengan  melakukan  ijtihad  dan  lebih  mementingkan
kemaslahatannya,  tetapi  tetap  tidak  menyimpang  dan  keluar  dari  peraturan  yang berlaku yang dapat berpengaruh terhadap suatu Penetapan Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. Kompilasi  Hukum Islam  Di  Indonesia. (Jakarta:  Akademika Pressindo, 2010).
Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004). Ali, Zainuddin  Ali. Hukum  Perdata  Islam  Di  Indonesia. (Jakarta:  Sinar  Grafika,
2012).
Anshary. Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional. (Bandung: CV. Mandar Maju, 2014).
Bintania, Aris. Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
Hamami, Taufik. Hukum Acara Perdata Agama. (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004).
Harahap, M.  Yahya  Harahap. Kedudukan  Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama. Cet. III. (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997).
Mubarok, Jaih. Peradilan  Agama  di  Indonesia. (Jakarta:  Pustaka  Bani  Quraish, 2004).
Noeh, Zaini  Ahmad. Peradilan  Agama  Islam Di  Indonesia. (Jakarta:  PT. Intermasa, 1980).
Rosadi, Aden. Peradilan  Agama  Di  Indonesia  Dinamika  Pembentukan  Hukum. (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014).
Syarifuddin, Amir. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia. (Jakarta:  Kencana Prenada Media Group, 2011).
Syarifuddin,  Muhammad; Sri  Turatmiyah  dan  Annalisa  Yahanan. Hukum Perceraian. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
Zuhriah, Erfaniah Zuhriah. Peradilan Agama di Indonesia. (Malang: UIN Malang Press, 2008).