## DAKWATUNA
p-ISSN: 2443-0617 e-ISSN: 2686-1100

## Dakwah Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dalam Konsep Maslahah Mursalah
Rojabi Azharghany Universitas Nurul Jadid Probolinggo, Indonesia Email: azharghany@gmail.com

## Abstract
Da'wah regarding Islamic values needs to be done in the community. Including, preaching  about  the  Islamic  values  contained  in  the  views  that  are  being discussed  in  the  public  sphere,  including  about  Human  Rights  (HAM). Democratic  governance  requires  the  existence  of  good  governance,  human rights  and  democracy.  Obtaining  the  standards  of  democratic  governance  is needed  by  Indonesia to be internationally  accepted.  Nonetheless, Indonesia's record on human rights  leads to the understanding  that  this country has to pay  highly  attention    on  human  rights.  Five  basic  rights  in  maqashid  sharia (kulliyatul khoms) as important basic ideas to be elaborated into values that are included in the effort to realize good governance.
Keywords:  Da’wah, good  governance, human  rights, kulliyatul khoms

## Abstrak
Dakwah  mengenai  nilai-nilai  keislaman  perlu  dilakukan  di  masyarakat. Termasuk,  berdakwah  mengenai  nilai  keislaman  apa  yang  terkandung  dalam pandangan-pandangan  yang  sedang  diperbincangkan  di  ruang  publik,  antara lain  tentang  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Pemerintahan  yang  demokratis mensyaratkan  adanya  tata  pemerintahan  yang  baik  (good  governance),  hak asasi  manusia  dan  demokrasi.  Indonesia  butuh  mewujudkan  standar pemerintahan  yang  demokratis  supaya  diterima  kalangan    internasional. Namun, catatan Indonesia pada persoalan HAM mengarah pada pemahaman bahwa negara ini harus mencurahkan perhatian dengan keras pada persoalan HAM.  Lima  hak  dasar  dalam  moqosid  asyariah  (kulliyatul  khoms)  sebagai  ide dasar yang penting untuk dielaborasi menjadi nilai-nilai yang menyertai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.
Kata Kunci: Dakwah, good  governance, hak asasi manusia, kulliyatul khoms

## PENDAHULUAN
Dakwah adalah aktifitas menyeru atau mengajak manusia ke jalan ajaran Islam dengan cara yang bijaksana, menyebarkan nasehat, dan berdiskusi atau
berdebat  dengan  cara  yang  baik 1 .  Dakwah  umumnya  bertujuan  untuk melakukan perubahan wawasan atau pengetahuan dari sasaran dakwah sesuai dengan  ajaran  agama  Islam. 2 Dakwah  perlu  tetap  memberikan  atensi  pada aspek interaksi dan aspek kultural atau kondisi masyarakat setempat 3 .
Di  era  kekinian,  dakwah  bisa  dilakukan  melalui  berbagai  media  dan menyentuh beragam topik. Media maupun topik itu tentu saja, yang dianggap sedang menjadi sudut pandang dari kehidupan masyarakat 4 . Yang terpenting, aktifitas  dakwah  mesti  tetap  bersandar  pada  nilai-nilai  Al-Qur’an  dan  Sunnah Nabi  Muhammad 5 .  Salah  satu  topik  yang  banyak  diperbincangkan  dengan menghubungkan perspektif Islam, adalah tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, mengajak manusia berpikir dengan cara yang baik mengenai HAM,  sehingga  bisa  bersikap  yang  baik  pula  dalam  menghadapinya,  adalah sebuah keniscayaan.
Definisi  klasik  dan  menggejala  dalam  pemaknaan    HAM  yang  sering dipakai  dan dikutip adalah:
A human right by definition is a universal moral  right, something  which all men, everywhere,  at all times ought to have,  something  of which no one may  deprived  without  a  grave  affront    to    justice,    something    which  is owing  to every human  being simply because  he [she] is human (Cranston, 1973:36).
Dari  definisi    di  atas  dan  sejumlah  definisi    lain  yang  diberikan  dalam mencermati  HAM,  pemahaman    atas  HAM  selanlutnya  disebut  sebagai
1 Ropingi El Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah (Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktek) (Malang: Madani, 2016), 11.
2 Anggit Rizkianto, Manajemen Strategi Organisasi Dakwah (Studi pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Surabaya) (Tesis, UINSA Surabaya, 2018), 1.
3 Rio Febriannur Rachman. (2018). Dakwah Intraktif Kultural Emha Ainun Nadjib. Jurnal Spektrum Komunikasi, 6(2), 1-9.
4 Abdul Ghofur. (2019). Dakwah Islam Di Era Milenial. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 5(2), 136-149.
5 Faiqotul  Mala.  (2020).  Mengkaji  Tradisi  Nabi  Sebagai  Paradigma  Dakwah  Yang Ramah. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 6(01), 104-127.
berkarakter universal  (untuk  semua  orang, waktu dan  tempat), dimiliki oleh semua  manusia  (chan,    1995:58)    dan  harus  dilakukan  oleh  semua  manusia (Prajarto, 2003:  377). Dari sisi karakter  ini saja sejumlah  persoalan dan gugatan atas  HAM  kemudian  mengemuka.  Pertama    tentang  makna  dan  aplikasi universalitas  HAM.  Kedua,  benarkah    itu  dapat  dimiliki  dan  dilakukan    oleh semua    orang  jika  suatu  sistem  politik  tidak  memberi    ruang  gerak    yang memadai?
Sejumlah studi dan kajian yang dilakukan pemerhati hak asasi manusia mengantar    pada  sejumlah  penyebab  munculnya    gugatan  atas  ide  dan  nilai universal  HAM.  Bila  disebutkan,    gugatan  umum  terhadap  universalitas  HAM adalah  sebagai berikut:
(1) Nilai universal   HAM berakar dari pemikiran   filosofi dan   filosof Barat (western  bias)  dan  dari  keyakinan  kalau  semua  orang  berpikir  dalam corak yang seragam  (Renteln, 1990: 47-50).
(2) Beberapa  hak  yang    termuat  di  dalam  Human-  Rights  pada  dasamya tidak memenuhi persyaratan  untuk "aII times” (Chan, 1995: 29). Sebagai contoh,  hak  untuk  memilih  wakil  rakyat  dan  hak  untuk  menikah  yang te_ntunya  tidak mungkin  iiberlakukan  pada semua  umur. Atas dasar ini  maka  karakter  universal    dipandang    tidak  memenuhi    Persyaratan lagi.
(3) Beberapa hak yang  terefleksikan  dalam hak asasi manusia cenderung berakar pada  ideologi dan budaya liberal dengan mengabulkun  nilai- nilai  komunitarian yang kemungkinan dipunyai oleh suatu negara dan masyarakat  tertentu. Dengan kata lain, suatu negara atau masyarakat tertentu pada dasamya  memiliki aturan sendiri dalam melindungi dan mengakui hak anggotanya.
(4) sejumlah    negara  Asia  termasuk    Indonesia  memandang  universalitas HAM  sebagai  bentuk    agresivitas,    imperialisme  kultural,  hegemoni
global, dan pendiktean Barat atas negara berkembang. (Ghai, 1995;56; dan Caballero-Anthony,  1995: 40).
Meskipun  muncul    sejumlah  gugatan  sebagaimana    di  atas,  Freeman (1995:17)  memiliki    pandangan    bahwa  HAM  hanya  secara  kesejarahan  saja berasal  dari  Barat,  namun    tetap  berkarakter  universal  dan    internasional: "Iegally international, philosophically  universal  and historically Western" .
Terlepas    dari  kecurigaan-kecurigaan    dan  pemikiran    semacam  itu, hampir  semua negara,  termasuk  Indonesia, untuk tetap bersedia menerima universalitas HAM (Bhimo and wid adi, 1999: 775). Dalam Deklarasi Bangkok (29 Maret - 2 April 1993) sebelum  the world Conference  on Human  Right  di Wina antara 14 dan 25 Juni 1993, sebagai contoh,  tersirat penerimaan  HAM universal ini meskipun  Indonesia tetap berharap tetap ada perhatian  terhadap beda latar belakang  spesifik (sejarah dan budaya, misalnya).  Bila kenyataan  yang  terjadi pada tahun 1993 itu ditarik ditarik ke masa sekarang, tentu dapat dipertanyakan lebih  jauh  apakah    penerimaan    terhadap    ide  dan  nilai  universal  ini  muncul karena  penerimaan  yang  hakiki  atas  makna  universal    atau  sekadar  untuk memenuhi  persyaratan standar dalam hubungan  antarnegara.
Patut  dicatat  bahwa  sejumlah  negara,  Australia  sebagai  contoh, memberi  persyaratan  tentang    jaminan  HAM  yang  maksimal  untuk  menjalin hubungan bilateral  dan multilateral.  Selain itu ada pula kemungkinan  bahwa penerimaan  HAM universal dipengaruhi  oleh tuntutan democratic  goaernance.
Sejumlah  negara    juga  melangkah  jauh  dalam  mencapai  standar internasional    HAM,  yang  di  antaranya  dilakukan  dengan  mendirikan  Komisi Nasional  untuk  HAM.    Terlepas  dari  segala  motivasi  dan  latar  belakang pendiriannya,  Komisi  Nasional  HAM  di  sejumlah  negara  Asia  dan  Pasifik kebanyakan didirikan atas  saran Perserikatan  Bangsa-Bangsa (United Nations) dengan  bantuan dari negara-negara  yang dipandang cukup maju  implementasi HAM-nya. Hanya saja, sekali lagi dapat dipertanyakan dasar penentuan  suatu negara,  seperti  Australia, sebagai suatu negara yang memiliki  catatan  bagus
tentang  HAM  karena  dalam  kenyataannya  Pun  Australia  masih  menghadapi sejumlah  perrnasalahan HAM. Selain pendirian Komisi Nasional HAM, sejumlah negara kemudian menetapkan  Action Plan, yang  sekali lagi merupakan  hasil fotokopi dari program Action Plan yang dilakukan  negara-negara tertentu.
Namun persoalan  tidak berhenti pada penerimaan  universalitas serta uPaya-uPaya Pencapaian  standar  internasional  HAM. Untuk kasus Indonesia, definisi  Cranston    di  depan  barangkali  perlu  dilengkapi  dan  dipertajam. Beberapa  kejadian    pelanggaran  HAM  di  Indonesia  menunjukkan  perlunya pemahaman HAM  tidak sebatas  karena hak itu dipunyai oleh semua manusia, namun juga pelayanan  terhadap  hak itu perlu dilakukan  oleh semua manusia. Pada tingkatan  lain, apresiasi terhadap HAM di Indonesia  perlu pula dipertajam agar    tidak    sekadar  terfokus  pada  masalah-masalah    HAM  besar    seperti pembunuhan,  perusakan  massal  dan  genocide.    Nilai-nilai  HAM  seharusnya diterapkan secara  menyeluruh di segala  lapisan masyarakat sehingga  segala bentuk  diskriminasi    rasial,  seksual  dan  abilitas  benar-benar    mendapat perhatian  yang  memadai.  Di  sisi  yang  lain,  pandangan    awam  yang  terlalu menyederhanakan HAM perlu pula diluruskan.
Bila dikaji   lebih dalam,   rentetan  persoalan   HAM di Indonesia   tidak sekadar    bermuara  pada  terjadinya  pelanggaran  HAM  dan  upaya penyelesaiannya.  Alasannya adalah bila hanya  hal itu saja yang dijadikan alat ukur, maka persoalan HAM hanya akan diukur secara kuantitatif antara  kasus HAM  yang    terjadi  dan  jumlah    kasus  yang  diselesaikan.  Perbaikan    dan penguatan  civil  society,    penegakan    hukum,    re-Proporsi  kekuasaan    dan wewenang,    pendidikan    dan  sosialisasi    HAM  tidak  sertamerta  menjadikan Indonesia  tampil dengan persoalan HAM yang minimal (Department of Foreign Affairs  and  Trade,  1998:  iii;  dan  Bell,    1996:42).  Hal  itu  juga  tidak  kemudian memudahkan  Indonesia dalam berurusan  dengan  lembaga atau negara donor, apalagi mencaPai democratic governance. Dengan  kata  lain  persoalan HAM di Indonesia pada dasarnya  telah berhulu dan berhilir pada tata penyelenggaraan
pemerintahan  yang dilakukan. Pemerintah di setiap level, mulai di level pusat, provinsi hingga kabupaten/kota, memiliki tanggungjawab mengawal ekonomi rakyat 6 , pembangunan sosial melalui industri kreatif 7 , pendidikan 8 , dan hal-hal elementer lainnya. Meski demikian, tetap pula menaruh perhatian ekstra pada HAM.
Persoalan-persoalan  mendasar  HAM  di  Indonesian  di  antaranya  dapat dilihat dari hal-hal berikut  ini.

## 1. Landasan  Solid HAM
Harus diakui bahwa penegakan dan perlindungan  HAM di Indonesia masih    tetap  membutuhkan    landasan    yang  baku  dan  kuat.  Perubahan pemakaian  Konstitusi di Indonesia  sejak masa  kemerdekaan menunjukkan fluktuasi    jaminan  HAM  di  Indonesia.  Amandemen  terhadap  UUD  1945 barangkali bisa mengarah  pada perbaikan  jaminan HAM, namun  ahli hukum pada  umumnya  melihat    bahwa  UUD  1949  dan  UUDS  1950    lebih mengakomodasi  jaminan HAM. Dengan  kata lain, sejumlah konstitusi yang pernah  diterapkan  di  Indonesia  menunjukkan  adanya  sikap  maju-mundur terhadap  penegakan dan perlindungan  HAM. Dalam  hal ini Lubis  (1993) menengarai UUD 1945 hanya memuat beberapa Pasal  terkait dengan HAM, UUD 1949 cenderung mengadopsi  dan menerima universalitas HAM, UUDS 1950 memperluas  cakupan HAM,'dan penggunaan  kembali  UUD 1945  sejak Dekrit Presiden 5 juli 1959  sebagai  langkah mundur dalam penegakan HAM di Indonesia.
Dari kajian historis, kebanggaan  terhadap munculnya  pemikiran dan peneraPan HAM bisa dilacak dari hal-hai yang dilakukan  rakyat dan tokoh-
6 Rio Febriannur Rachman. (2019). Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam Program Pahlawan Ekonomi Surabaya. IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam, 8, 273-292.
7 Rio Febriannur Rachman. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. KOMUNITAS, 10(2), 157-176.
8 Rio Febriannur Rachman. (2020). Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Di Surabaya Dalam Perspektif Islam. Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah, 3(01), 125-143.
tokoh  nasional    dengan  pepe    (berjamur  di  depan  Keraton),  perjuangan Pangeran Diponegoro di yogyakarta dan Tjoet Nja’ Dien di Aceh (menentang kolonialisme),    korespondensi    Kartini  (persamaan  derajad  antara    laki-laki dan  perempuan  serta  hak  mendapat  pendidikan),    hingga  ke  masa  yang relatif  lebih    bersifat  kekinian    seperti  pendirian  Komisi  Nasional  HAM (Komnas    HAM),  ratifikasi  sejumlah  kovenan  yang  sebelumnya    tidak dilakukan, dan penerapan  proses hukum bagi pelanggar  (schwarz, 1999: 4; Cribb dan Bro wn, 1995: 1-12; dan Leirissa, 1985: 61-77).
Persoalan  perbaikan  dan  perlindungan  HAM  yang  lain  di  Indonesia muncul  dari  kontroversi  penerapan    uu  tentang  HAM,    gugatan  terhadap eksistensi  Komisi  Nasionat  HAM  serta  penerapan  hukum  bagi  pelanggar HAM  yang  banyak  dipertanyakan  masyarakat.  Sebagai  contoh,  eksistensi Komisi Nasional HAM mendapat kritikan karena dibentuk oleh Pemerintah yang  sedang  berkuasa  (dipandang  sebagai  Iips-service  untuk  kalangan internasional),  dikhawatirkan  hanya    sebagai  toothless-tiger    karena    tidak mampu  menjangkau    pelanggar-pelanggar  HAM  dari  kalangan  tertentu penerapan hukum, contoh lainnya, menimbulkan  sejumlah tanda tanya bagi kalangan  di  dalam  dan  di  luar  negeri.  Hasil  proses    peradilan  pelanggaran HAM di Timor-Timur mendapat tanggapan  bernada kecewa dari Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tidak  atau belum  tuntasnya  sejumlah  kasus HAM  (kasus Tanjung priok, Lampung,  DoM di Aceb konflik sosial-agama di Maluku,    terbunuhnya  wartawan  Bernas  Syafruddin  (Udin)  di  Yogyakarta, Peristiwa penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia  "sabtu Kelabu  27 luli",  tewasnya  aktivis  buruh  Marsinah,  penembakan  semanggi penghancuran massal Timor Timur, penembakan  di Papua, tewasnya Munir, dan  bahkan  kasus  kudeta    tahun  1965  yang  kembali  berusaha  diungkap) mengindikasikan  adanya  persoalan  soliditas  landasan  penegakan  HAM  di Indonesia.
Pada gilirannya, kurang memadainya  landasan  kuat untuk jaminan HAM memunculkan  kekhawatiran  tentang  ragam pelanggaran HAM yang secara potensial  akan  tetap muncul, meskipun tidak ada jaminan juga bahwa landasan yang solid untuk penegakan HAM akan meniadakan pelanggaran. Pernyataan  ini tentunya senada dengan pernyataan Amnesty Internasional (1994 dan 1998) yang menyatakan bahwa tidak ada satu negara  pun yang terbebas  dari persoalan  dan pelanggaran  HAM. Namun  demikian, klaim yang  sesungguhnya    lebih  tepat  disebut  sebagai    kritikan  Amnesty Internasional  ini  tentu  tidak  boleh  menciptakan    kondisi    pemakluman adanya  pelanggaran  HAM.  Kesadaran  kurang  memadainya    jaminan  HAM dalam  Konstitusi    Indonesia  perlu  ditindaklanjuti  dengan    perbaikan  demi perbaikan  atau amandemen  demi amandemen  jika tetap UUD 1945 yang dipakai sebagai dasar.

## 2. Kebijakan  Antar Rezim
Semangat untuk   "memanjakan" HAM  biasanya hanya berlangsung pada  tahun-tahun  awal pergantian atau dimulainya suatu rezim. Dua tahun pertama  suatu pemerintahan  baru di Indonesia biasanya memang memberi janji  politik  positif    terhadap  jaminan  dan  perlindungan  HAM.  Sebagian bahkan menyebut bahwa masa dua tahun  itu slbagai waktu bagi euphoria masyarakat    untuk  mendapatkan  jaminan  HAM-nya    sebigai  warganegara. Namun  demikian,  penyimpangan-penyimPangan    terhadap    pemberian perlindungan  HAM  cenderung    terjadi  setelah  itu  karena  berbagai  alasan. Dari  kacamata    negara,  pembatasan    HAM    tentu  disebutkannya    sebagai uPaya untuk menjamin  kesatuan  dan  persatuan  bangsa serta keamanan dan  ketertiban  masyarakat.  Dari  kacamata    yang  lain,  pembatasan    dan bahkan  pelanggaran HAM  tetap saja tercatat  sebagai  suatu aib bagi  rezim yang berkuasa dan melakukannya.
Pemusatan  kekuasaan  selain  alasan-alasan    di  atas,  layak  disebut sebagai    sumber    dari  persoalan-persoalan    HAM  yang  ada  di  Indonesia.
Dekrit Presiden 5 luli 1,959 dan Dekrit Anti-Subversi No. 11/1963, pelarangan dua partai politik dan pembungkaman Harian Rakjat  yang terjadi pada  jaman Soekarno  dapat  dipandang  sebagai    cermin  pelanggaran    HAM  karena kebutuhan untuk melakukan pemusatan kekuasaan.  Dalam beberapa kasus mungkin    tidak  terlihat    langsung  adanya  hubungan    antara  pemusatan kekuasaan    dan  tindakan  represif  pemerintah.  Meskipun  demikian    bila dicermati    lebih  dalam,    tindakan  represif    itu  tidak  dapat  dilepaskan  dari keinginan Pemerintah untuk “tidak terganggu"  (Samad, 1999: 773, Crouch, 1988: 346; Southwood dan Flan agary 1983: 742-146;Jenkins,  1984:6-12;dan Bhimo  dan Widadi, 1999: 767-170).
Pengingkaran  HAM yang  teriadi pada masa  kekuasaan  rezim orde Baru  juga menampakkan  kecenderungan yang serupa. Dalam kurun waktu 32    tahun,    sejumlah  kebebasut    6erserikit  dan  kebebasan  Pers  dicederai, diganggu dan bahkan  dimatikan. Selain  itu, interpretasi terhadap Pancasila (melalui dan dengan nama Demokrasi  Pancasila, Pers Pancasila dan Ekonomi Pancasila)  cenderung    ditentukan  oleh  kekuasaan    dan  besifat    terpusat (cribb  dan  Browru    1995:  145;  schwarz,1999:    24-39  dan  319;  dan  Aspinall, 1998: 131-132). Dalam periode orde Baru ini, Lubis  (1993: 756-289) mencatat adanya sembilan dilema hukum yang mengganggu  penghormatan  terhadap HAM di Indonesia. Kesembilan dilema itu dikategorikannya sebagai  politics of regulation, the democracy Pancasila,  the dual function of ABRI  (dwi  fungsi ABRI), the gradual cooptation,  "insiders or outsiders?", effective portiripation, partial participation  or pseudo participation,  the press Pancasila, from SIT to SIUPP  dan  censorship.  Dengan    klasifikasi    atau  kategorisasi    yang    lain mungkin dapat teridentifikasi  juga persoalan HAM  yang ada di Indonesia selama  jaman Orde Baru.
Tiga jenis pelanggaran mengemuka dan  layak catat selama periode pemerintahan Presiden  Soekarno dan  Soeharto  (Orde Baru). Ketiga jenis pelanggaran  itu adalah pembatasan  hak berserikat, pembungkaman Pers,
dan    terbuluhnya  pelajar  atau  mahasiswa.  Hal  terakhir    ini  pada  umumnya terjadi  pada    tahun-tahun    akhir  masa  pemerintahan  mereka,  walaupun kenyataan  itu tidak berarti  bahwa  Soekarno atau Soehartolah yang  secara langsung  memberi    instruksi    dan  bertanggung    jawab  untuk  hal  itu. Sedangkan    dua  pelanggaran  pertama  sekali  lagi  menegaskan  bahwa pemusatan  kekuasaan    merupakan    latar  belakang  terjadinnya    aksi-aksi represif itu.
Hal lain yang dipandang  ikut mempengaruhi kebijakan Soekarnodan soeharto  terkait  dengan  masalah  pelanggaran    HAM  adalah  keterlibatan ABRIITNI di kawasan  politik  (samad" 1999:113;  schwarz, 1999: 75-16; dan Croucb 1988: 24). wilayah sosial dan politik (bahkan ada yang menambahnya dengan'bisnis'  sehingga   tidak sekedar menjadi dwi   fungsi melainkan   tri fungsi)  dipandang  memperlebar  peluang  militer  untuk  masuk  ke  ranah pembuatan kebijakan-kebijakan, pelaksanaan  dan pengawasannya,  hingga justru  mendominasi  politik  di  Indonesia.  Sejalan  dengan  runtuhnya  rezim Orde Baru, patut dicatat semangat  reorientasi militer di Indonesia (TNI/Polri) yang  menetapkan  paradigma   baru "yang terbaik bagi   rakyat, itulah yang terbaik bagi TNI".
Namun demikian,  terlepas dari pro dan kontra serta segala kritik yang diberikan,  satu hal paling positif dalam usaha penegakan dan perlindungan HAM  yang  yang  terjadi  pada  masa  pemerintahan  soeharto  adalah terbentuknya Komisi Nasional HAM  (Human Rights  and Equal Opportunity Commission, 1997 :8-9). Lembaga ini dalam.kenyataannya menjadi  tempat aduan  pelanggaran    HAM  yang    tidak  sekadar  menampung,    namun    juga membantu    penyelesaiannya,  melakukan  penelitian    untuk  mencari kebenaran  serta  memberi  rekomendasi  kepada  pihak  tertentu  untuk melakukan    langkah-langkah    yang  dipandang    tepat  untuk  memPerbaiki jaminan HAM di Indonesia.
Kecenderungan situasi bisa jadi mulai dan telah berubah pada jaman pemerintahan    Habibie,  Gus  Dur,  Megawati  Sokarnoputri,  susilo  Bambang Yudoyono  dan  sekarang  Jokowi.    Namun    harus  dicatat  bahwa  Periode HAbibi,    Gus  Dur  dan  Megarvati  Soekamoputri  tidaklah    selama  periode pemerintahan    soekarno  dan  soeharto,  sedangkan    periode  pemerintahan Jokowi  masih berjalan dan perlu waktu untuk pembuktian  lebih lanjut. Tak dapat diabaikan dan layak dicatat,   kebijakan yang dikeluarkan   pada masi Pemerintahan Habibie, Gus Dur, megawati dan SBY secara  positif memberi angin segar dan kekuatan baru untuk peningkatan  dan pertindungan  HAM di  Indonesia.  Situasi  positif  ini  dalam  kenyataannya  tetap    belum  berhasil menuntaskan    berbagai    kasus  pelanggaran  HAM  dan  konflik  horizontal (sebagai bentuk pelanggaran HAM yang kadang  dilepaskan  dari perspektif HAM) yang masih saja  terjadi. Dengan kata  lain pekerjaaan rumah  dalam masalah HAM masih banyak yang harus diselesaikan.

## 3. Perubahan Aktor Pelanggar HAM
Pada  periode  tertentu,  beragam  pelanggaran  HAM  yang  terjadi, memperoleh  liputan dan dipublikasikan media massa, cenderung mendapat perhatian besar  dari masyarakat dan, sebagai  konsekuensinya kerap menuai kritik di tingkat lokal, nasional dan internasional,  biasanya dilakukan  oleh kalangan aparatur  negara dan militer.  Kasus yang terjadi di Nangroe Aceh Darusallam/NAD  (pemberlakuan  DOM  serta  konflik  bersenjata  antara TNI/Polri    dan  Gerakan  Aceh  Merdeka  atau  GAM  menurut    versi  GAM  dan Gerakan Separatis Aceh atau GSA dalam  versi TNI dan Polri), di Timor Timur (sejumlah    tragedi  dan  perlawanan  bersenjata;    kini  memperoleh kemerdekaannya setelah pelaksanaan  jajak pendapat) dan Papua  (gerakan separatis  Organisasi  Papua  Merdeka  atau  OPM  yang  menginginkan kemerdekaan)    dapat  dipakai  sebagai    contoh  pernyataan  tentang keterlibatan aparatur negara dan militer.
Tempo. Co melaporkan (kamis, 26 Desember 2013 ) jenis pelanggaran HAM  yang  menonjol  sepanjang  2013.  Pelanggaran  HAM  yang  paling mengusik  masih  didominasi  oleh  konflik  eksploitasi  sumber  daya  alam. Pelanggaran  atas  kebebasan  beragama  dan  berkeyakinan  menyusul  di tempat  kedua.  Terakhir,  aparat,  mulai  dari  kepolisian  sampai  TNI, menyalahgunakan wewenangnya.
Selain pembiaran aparat, kata Haris, Presiden selaku otoritas tertinggi tak pernah berupaya memperkuat komisi pengawas aparat negara, seperti polisi  dan  TNI.  Produk  hukum  yang  dibikin  hanya  untuk  menunjang kepentingan ekonomi-politik kelompok tertentu saja. "Yang dibilang sebagai kejahatan  ternyata  tak  ada  sanksinya.  Tak  heran  pelanggaran  HAM  akan terus berulang," kata Haris.
Meningkatnya pelanggaran HAM sepanjang 2013, kata Haris, karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pembiaran. SBY dianggap tak pernah menindak tegas atau minimal meminta institusi pelanggar HAM untuk  mengevaluasi  diri.  "Tak  ada  komitmen  menuntaskan  pelanggaran HAM. Cuma janji. Khas SBY."
KontraS  menilai,  selepas  pemerintahan  Abdurrahman  Wahid, Presiden tak pernah berupaya menyelesaikan persoalan yang menyerempet persoalan  politis  seperti  pelanggaran  HAM.  SBY,  kata  Haris,  yang  sudah memerintah sembilan tahun juga dianggap tak berkomitmen merampungkan kasus pelanggaran HAM. Indikasi makin menguat ketika SBY kian dekat dengan Prabowo Subianto, figur yang dianggap KontraS sebagai pelanggar HAM tapi tetap melenggang bebas.
Namun  demikian,  kecenderungan  menurunnya  pelanggaran  HAM yang dilakukan militer dan aparatur negara  tidak serta merta menurunkan jumlah  pelanggaran  HAM  di  Indonesia.    Berbagai    tindak  kekerasan    terus berlangsung  dan  ironisnya ada yang membuat pernyataan  kalau  terjadinya tindak kekerasan  itu dapat dimaklumi.
Perbedaan  pendapat  dan  perbedaan    keyakinan    dengan  mudah dapat disulut menjadi ajang adu massa, adu kekuatan  adu  fisik dan tuntutan peniadaan.  Artinya    jika  aparatur    negara  dan  militer  berusaha  bersikap dewasa  dalam  masalah  HAM,  sejumlah    individu  dan  kelompok    justru berubah    diri  dengan    "memanjakan"  kekerasan,    ketidaksantunannyadan ketidakdewasaan  berpikir    dan  sikapnya,  dengan  mengatasnamakan "keyakinan" .
Arti lebih jauh dari kenyataan baru  itu adalah munculnya  aktor-aktor pelanggar  HAM  lainnya   sehingga memperpanjang  deretan pelanggaran HAM di Indonesia. Angry mobs serta Group dan personal abusers memberi pelangi kategori  pelanggar HAM. Sebagai  contoh, massa yang menduduki kantor  sebuah    penerbitan  sehingga  pekerja  media    tidak  dapat  bekerja secara maksimal dan ProPorsional pada dasarnya  sama dengan  kesalahan aparatur negara pada masa lalu. Pelaku kejahatan  yang tertangkap,  dipukuli dan kemudian  dibakar hidup-hidup, sebagai contoh yang  lain, menunjukkan hak  asasi  untuk  kehidupan  begitu  mudah  dirampas  oleh  orang  di  luar aparatur  negara  dan  militer.  Hal  yang  terjadi  di  Indonesia    seperti    itu nampaknya  memberi    potret  betapa  mudahnya  hak  asasi    "dikebumikan" oleh  beragam  aktor.  Sekaligus  ini  menggarisbawahi    pernyataan    Bayefski (I997:74-75)yang    mensinyalir  adanya    perubahan  aktor  pelanggar  HAM meskipun  alasan  pelanggaran    sebenarnya  tidak  mengalami  perubahan Secara substansial (baca: terganggu atau terancam  kepentingannya).
4. Fokus Besar Dan Keterlambatan
Hal umum yang sebenarnya kurang  tepat diterapkan adalah bentuk pemahaman dan kesadaran  untuk menghormati nilai-nilai HAM di Indonesia yang    sering    terjebak  pada  persoalan  ukuran  atau  besaran.  Pelanggaran HAM diukur secara  kuantitatif atas dasar  besaran  jumlah korban tingkat kekejian dan cara pelanggaran  itu dilakukan serta aktor dan dalang dalam kasus pelanggarein  itu. artinya, kasus  pelanggaran HAM  akan  cenderung
disoroti  dan  ditangani    lebih  serius  bila  jumlah  korban,    jenis  tindak pelanggaran    dan  aktor  pelakunya  terkategori  berat  dan  memenuhi kelayakan    muat  di  media  massa.  Hal  ini  tentunya  juga  berkait  dengan orientasi  dan  tolok  ukur  media    dalam  memberitakankasus    pelanggaran Yang terjadi.
Hal  yang  seperti  digambarkan  di  atas  seakan  abai  pada  persoalan nyata dari nilai-nilai HAM yang teringkari.  Persoalan  dan pelanggaran kecil sekalipun    mestinya    tetap  dipahami    sebagai  sebuah    persoalan  hak  asasi manusia  di  Indonesia.  Selain  itu,  bentuk  pelanggaran  HAM-nya  harus dipandang    sebagai    suatu  kesalahan  yang    layak  dan  harus    dibenahi. Pengabaian  pada pelanggaran hal-hal kecil di sekitar masyarakat biasanya menjadi poison of condition dan tanpa disadari bisa meningkat sedikii demi sedikit.    Konsekuensinya,    ketika  pengabaian  menjadi    besar,  impunity berkecenderungan    terjadi.  Akibat  lainnya,    kesadaran    atas  terjadinya pelanggaraan    akan  datang    terlambat  dan  rentetan    akibat  ini  semakin panjang saat penanganannya  meniadi semakin berat, hingga ke titik "sudah terlalu terlambat”.
5. Topeng Penyelamatan  Demi Indonesia
Persoalan HAM dapat pula berasal dari "kultur"   pendewaan negeri yang disadari  atau tidak  telah  terjadi di lndonesia.  Kebanggaan  pencirian terhadap    kekhasan    Indonesia    seakan  membentengi    nilai-nilai  universal HAM untuk diterapkan. Memang harus diakui bahwa  tidak semua nilai bisa diterapkan  adalah sebuah  keniscayaan, namun berlindung di balik topeng yang bernama "for  the sake of Indonesia"  pun tidak selalu bisa dan boleh diterapkan.  Termasuk dalam hal ini adalah penolakan nilai-nilai HAM hanya karena  alasan  " demi Indonesia".
Masalah    "  demi  Indonesia"    memang  layak  mendapat    pembelaan  dan dukungan  tentunya    hanya  bila  secara    substansial  terkait  dengan  nilai keindonesiaan secara menyeluruh.  Namun hal ini menjadi  salah bila alasan
" demi  Indonesia"  sebenarnya  hanya menjadi  kedok dari aktivitas sebuah kelompok    atau  topeng    dari  kepentingan  tertentu  yang  bila  ditelusuri bermuira  pada  masalah    pemusatan    kekuasaan    dan  keengganan    untuk menerima  kritik  dari  pihak    lain.  Dengan  kata  lain  lagi,pencirian  Indonesia hanya dipakai untuk menyelamatkan diri bila terbukti melanggar atau  tidak memenuhi  standar  internasional    dalam  penegakan    nilai-nilai  hak  asasi manusia yang digariskan  Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sesungguhnya bila kelima persoalan  perlindungan  dan penegakun HAM di lndonesia di atas ditautkan,  akan dapat mengantar pada sejumlah persoalan mendasar  HAM yang kemungkinan  juga terjadi di negara-negara lain.  Di  antaranya  adalah  persoalan  universalism    versus  particularism    dan relativism,  permasalahan tentang  jaminan  konstitusi dan undang-undang, kepincangan  antara    tataran  aturan  dan  pelaksanaan  di  lapangan,  serta kesulitan-kesulitan  dalam  rangka  mengupayakan  keterlibatan  Indonesia dalam mencapai standar internasional  HAM. Namun di tengah keterengah- engahan  Indonesia membenahi  kondisi HAM yang demikian, hal ini menjadi semakin  sulit ketika  harus disertai pula dengan langkah lain yang  iak jtgu ringan  dalam  bentuk  perwujudan  good  Governance  dan  pelaksanaan demokrasi  guna  mencapai  democratic    goaernance.    Terasa  menyesakkan, meskipun  tak  salah,  ketika  upaya    ke  arah  itu  harus  dikaitkan  dengan persyaratanuntuk mend apatkan bantuan dan bukan dalam posisi seimbang untuk menunjukkan  political stances  Indonesia di percaturan  internasional.

## MENGGERAKKAN HAM, MENUAI MASYARAKAT MADANI
Bangsa  yang  beradab  selalu  hidup  dengan  menjunjung  kemanusiaan. Karena  alasan  kemanusiaan-lah  Tuhan  menciptakan  manusia.  Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama, yang membedakan adalah takwanya. Dari takwa  itulah  letak  sumber  kekuatan  akan  hadirnya  kekuatan  kemanusiaan universal. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya.
Banyak kejadian yang akhir-akhir ini mengarah pada menguatnya abrasi nilai  kemanusiaan  dan  disintegrasi  bangsa.  Kenyataan  ini  tidak  luput  dari peristiwa-peristiwa  chaos  seperti  intoleransi,  menuduh  sesat,  intimidasi, pembubaran kegiatan keagamaan dan pelanggaran hak dengan mengekploitasi lingkungan.
Kenyataan  diatas  selain  dapat  mengarah  kepada  disintegrasi,  juga menjadi  catatan  buruk  bagi  keseriusan  dalam  menangani  Hak  Asasi  Manusia (HAM) di Indonesia. Catatan tentang penegakan HAM di Indonesia mendapat perhatian  dari  World  Justice  Project  (WJP)  yang  memberikan  perbandingan indeks  negara  hukum  Indonesia  dengan  sejumlah  negara  di  kawasan  Asia Pasifik maupun negara lain di dunia.
Pada akhir tahun 2015, WJP memberikan catatan indikator HAM dalam indeks  negara  hukum  Indonesia  amat  memburuk.  Indeks  perlindungan  HAM Indonesia berada diperingkat ke-9 dari 15 negara di Asia Pasifik. Indonesia masih tertinggal dari Hongkong, Mongolia, Singapura, dan Thailand. Di tingkat global, Indonesia pada posisi ke 65 dari 99 negara tertinggal dari Guatemala, Sinegal dan Ukraina.
Masyarakat  harus  sadar  bahwa  masalah  penegakan  HAM  ini  adalah masalah  kita  bersama.  Karena  tujuan  HAM  adalah  untuk  mewujudkan perdamaian  dunia  dan  kesejahteraan  bersama.  Sehingga  mewujudkan  HAM bukan  hanya  berkepentingan  untuk  menjaga  kemapanan  nasionalisme berbangsa tapi juga untuk kepentingan perdamaian dunia.
Konsepsi  HAM  progresif  dan  universal  tercermin  dalam  pembukaan UUD  1945  Alenia  IV  menegaskan  bahwa  HAM  tidak  hanya  untuk  orang Indonesia tetapi untuk umat manusia: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”
Melihat  betapa  mulianya  tujuan  yang  dirumuskan  dalam  pembukaan UUD  1945  dalam  kaitan  perlindungan  hak  asasi  masyarakatnya,  maka  sangat
penting peran masyarakat dalam memahami sekaligus menjadikannya sebagai praktik sosial. Dalam kaitannya dengan ini, pesantren sebagai NU kecil dan NU sebagai pesantren besar adalah bagian dari elemen bangsa yang memiliki peran penting dalam penegakan HAM.
Jumlah  pesantren  dengan  kuantitas  hampir  mendekati  angka  30  ribu yang tersebar di 33 provinsi sangat memungkinkan menjadi motor penggerak bagi penegakan HAM di Indonesia. Apalagi terdapat budaya  patron klien bagi masyarakat  yang  berada  disekitar  pesantren  terhadap  institusi  pesantren maupun  kiai  yang  berada  di  pesantren.  Hal  ini  sangat  memudahkan  bagi berkembangnya  dan  diterimanya  sebuah  ide  maupun  gerakan.  Apalagi diperkirakan jumlah pesantren akan terus meningkat.
Nilai-nilai  yang  menjadi  pedoman  dan  diajarkan  di  pesantren  beserta dengan tradisinya yang selalu dibiasakan kepada masyarakat pesantren, terlahir sebagai  nilai  dan  tradisi  yang  bernafaskan  HAM  dan  kemanusiaan  universal. Kehidupan di dalam pesantren dengan model pendidikan full day, mengajarkan dan membiasakan berbagai macam nilai kepekaan pada kemanusian. Sebut saja misalkan nilai kemandirian, kesederhanaan dan kepedulian bersama.
Selain itu, salah  satu dari sekian banyak nilai di dalam  pesantren yang menjunjung  tinggi  prinsip  HAM  adalah  wujud  toleransi  (tasamuh). Pengembangan dari prinsip tasamuh kiranya bisa dikaitkan dengan konsep yang disampaikan  Kiai  Ahmad  Siddiq  tentang  persaudaraan.  Dalam  persaudaraan yang  dikembangkan  sebagai  doktrin  pesantren  terdapat  ukhuwah  islamiyah (persaudaraan  sesama  umat  Islam),  ukhuwah  wathoniyah  (persaudaraan sebangsa), dan ukhuwah basyariyah (persaudaraan sesama manusia).
Dengan  doktrin  dan  pengembangan  konsep  persaudaraan  (ukhuwah) ini.  Sangat  memungkinkan  bagi  santri  untuk  menggerakkan  sikap  dan perjuangan menjunjung tinggi toleransi, sebagai salah satu semangat yang ada dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Ditambahkan lagi dengan
prinsip  tawasuth  (moderat)  dan  ta’adul  (berkeadilan)  semakin  mengukuhkan bahwa pesantren sebenarnya adalah pembela prinsip HAM yang utama.
Saat  ini  perlu  ada  langkah  strategis  upaya  pesantren  bukan  hanya menggerakkan  praktik  sosial  yang  ramah  HAM,  lebih  dari  itu  menjadikan pesantren sebagai laboratorium tempat lahirnya ilmu sosial yang ramah HAM. Hal  ini  akan  semakin  meneguhkan  pesantren  sebagai  subkultur  sebagaimana yang  diungkapkan  oleh  Abdurrahman  Wahid  (Gus  Dur).  Meskipun  pesantren tidak terdiri dari masyarakat semua budaya dan agama namun pesantren dapat menanamkan dasar-dasar dari nilai-nilai yang diusung oleh DUHAM.
Jika ilmu sosial yang ada selalu berelasi dengan kekuasaan yang ujung- ujungnya  adalah  modal,  maka  pesantren  harus  bisa  melahirkan  ilmu  sosial ramah HAM yang lepas dari relasi-relasi kekuasaan. Sehingga dengan demikian pesantren  perlu  maelakukan  revitalisasi  subkultur  pesantren  sebagai  bentuk mengawal  kecenderungan  pesantren  yang  kehilangan  daya  kreatifnya  akibat dari  melupakan  tradisinya  sendiri  sebagai  subkultur.  Kencenderungan  itu berupa  menjiplak  program-program  pemerintahan  berdasarkan  pesanan penguasa.
Seharusnya  dengan  melakukan  revitalisasi  terhadap  subkulturnya, pesantren  secara  mandiri  dapat  mengambil  bagian  dalam  mengawal penegakkan  role  of  low  berupa:  rule  by  the  law  (supremasi  aturan  hukum), equality before the law  (kesamaan kedudukan didepan hukum), human rights protection  (perlindungan  hak  asasi).  Tentunya  bukan  sebagai  unsur  yang berada pada lingkaran penegak hukum tapi sebagai subkultur yang melahirkan ilmu  sosial  yang  mengarah  pada  penegakan  hukum.  Dengan  demikian  daya kritis dan kemandirian pesantren bisa terus mewarnai penegakan HAM.
Dalam  upaya  mendorong  kreatifitasnya,  pesantren  menjadikan  fiqh sosial sebagai manhaj dan menjadi world view berbagai macam persoalan HAM di masyarakat, dengan menggunakan pendekatan ijtihad, maqosid syariah, dan maslahah mursalah. Sehingga lahirlah teori-teori sosial yang ramah HAM.
Upaya-upaya diatas diharapkan ke depan dapat menguatkan peran dan kontribusi pesantren dalam menjaga ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan  ukhuwah  basyariyah  yang  dapat  mengokohkan  perdamaian  yang berkeadilan  bagi  sesama  umat  Islam,  sesama  bangsa  Indonesia  dan  sesama manusia diseluruh dunia.

## PENUTUP
Seperti    telah  disinggung    di  depan,    democratic    governance    sebagai remedi    untuk  negara-negara  yang  berada  pada  keadaan  kritis  memiliki beberapa    keterbatasan  yang  harus  bisa  dengan    tepat  disiasati.  Sejumlah keterbatasan  itu  adalah    ,  pertama,  bersama  munculnya  issues  dan  kondisi transisi yanq lain, konsep  democratic  governance  akan mendapat perlawanan karena  dirasakan    sebagai    tekanan  dan  bukan    karena  kebutuhan.    Artinya, secara psikis democratic  governance  harus  sengaja dibentuk  sebagai  suatu prasyarat    atau  usaha  memenuhi    standar    formal  dalam  Percaturan internasional    dan  bukan  karena    sebuah  keyakinan  murni  atas  nilai  dan manfaatnya.    Namun    demikian,  hal  ini  dirasa    lebih  baik  mengingat    tanpa adanya    "tekanan"  semacam    itu,  perwujudan  democratic  governance  akan dilakukan  sambil lalu atau cenderung diabaikan.
Kedua, perlawanan  terhadap democratic governance juga berpeluang terjadi bila ruang cakupannya  berubah atau mengalami pergeseran.  HAM yang sempat  menjadi  prioritas,    sebagai    contoh,  tergeser    oleh    issue    terorisme ketika terjadi sejumlah  tindakan  teror yang menimpa  Amerika Serikat   dan Australia.  Dengan  kata  lain,  pembenahan  masalah  HAM  untuk  menuju tercapainya  democratic  governance  harus  diberi    tambahan  beban,  atau sebaliknya  justru  dikesampingkan  dulu,  dengan    issues  lain  yang  lebih  dekat dengan kepentingan  negara donor pemberi  syarat democitic  governance.
Ketiga,    jika  HAM  dipandang  memiliki  karakter  universal  dan internasional,    good  goaernance  mungkin  belum  sampai    kepada  pandangan
sebagai  nilai yang universal. Artinya, democratic  governance yang ditumpukan pada tiga hal dalam persyaratan  hubungan  donor-resipien  tidak sepenuhnya akan bisa diikuti karena  usaha memenuhi Persyaratan  di ruang-ruang  lainnya tidak memiliki kecepatan  yang sama dalam perwujudannya.  lndonesia dalam hal  ini masih dan perlu terus mencari  eksistensi democratic  governance-nya karena  tiga ruang di dalamnya  pun masih memerlukan  pembenahan.  Hal lain yang  layak dicermati  dalam  terpenuhinya persyaratan  itu adalah  tarik menarik antara kondisi nyata (yang bisa dirasakan masyarakat) dan klaim keberhasilan (yang cenderung  dikedepankan  penguasa).
Keempat,  copy  program  dari  penerapan    good  governance    dari  satu negara  ke  negara  yang    lain  kemungkinan    justru  menghasilkan    pemujaan terhadap    program    itu,    tanpa  diikuti  pemahaman    untuk  menyerap  dan menerapkan  substansinya  di  setiap    tingkat  pemerintahan.  Sejumlah  variabel tentunya  harus  dicermati  agar  PeneraPan  Program  yang  “diimpor”  itu  dapat diterapkan secara  tepat tanPa mengingkarinya bila memang  pantas  dan harus diterapkan. Sosialisasi terhadap program  yang harus diterapkan, dan variabel- variabel    tempatan  mutlak  dilakukan  agar  democratic    governance    yang ditargetkan memperoleh penerimaan yang hakiki.
Kelima, koverasi media massa  tidak akan banyak membantu persebaran dan penerimaan good Governance, demokrasi, HAM dan hingga ke democratic governance  karena agenda media dan agenda publik  cenderung untuk tidak terlalu  memperhatikannya. Persoalan riil di dalarn masyarakat rnenyebabkan partisipasi  masyarakat    dan  partisipasi    media  untuk  membantu    tercapainya democratic    goaernance  menempati    posisi    kesekian,  setelah  sejumlah kebutuhan    mendasar  di  dalam  masyarakat    terpenuhi.  Arti  lebih  jauh  lagi, partisipasi  media  dalam  kaitannya    dengan    uPaya  mencaPai  democratic governances  tetap mengalami kesulitan dalam merubah audiens pasif  menjadi warganegara yang aktif.

## REFERENSI
Ali, Zainudin, Prof. Dr. M.A. (2006). Sosiologi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. Alston, Philip.  (1992).'The Commission  on Human Right.’ Dalam Philip Alston'
(ed.).  The United Nations and Human Rights. Oxford: Clarendon  Press, PP' 126-210.Amnesty lnternational.(1998). Amnesty lnternational Report
1998: Australia. Archived at: http://www.amnesty.org/ailib/aireport/ar98/asa12.htm
Amnesty  Intemational.  (1994). Power  and  Impunity: Human Rights  under the
New  order . Amnesty  International  USA. New York.
Andre Sudjatmoko (1999), Perlindungan HAM dalam hukum HAM dan Hukum Humaniter  Internasional,  Pusat  Studi  Hukum  Humaniter,  Fakultas Hukum Trisakti, Jakarta.
Aspinall, Ed. (1998).  'opposition  and Elite Conflict in the Fall of soeharto.' Dalam Geoffrey    Forrester  dan  R.J.  May  (eds')'  The  Fall  of  soeharto.Bathurst; Crawford House Publishing.  pp. 130-153.
Cranston, M. (1973).  What Are Human Rights?  New York: Basics Books.
Djarot, Eros & Haas, Robert. 1998. Hak-Hak Asasi Manusia dan Manusia (Human
rightsand The Media). Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
Ghofur, A. (2019). Dakwah Islam Di Era Milenial. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan
Komunikasi Islam, 5(2), 136-149.
Idjehar, Muhammad Budairi (2003), HAM versus Kapitalisme, Yogyakarta: INSIST Press.
Lubis, Todung M. (1993).  In Search of Human Right, Jakarta: GrameJia Pustaka Utama and SPES Foundation.
Mala,  F.  (2020).  Mengkaji  Tradisi  Nabi  Sebagai  Paradigma  Dakwah  Yang Ramah. Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam, 6(01), 104-127. Rachman, R. F. (2019). Optimalisasi Media Digital Berbasis Kemaslahatan Umat dalam  Program  Pahlawan  Ekonomi  Surabaya. IQTISHODUNA:  Jurnal Ekonomi Islam, 8, 273-292.
Rachman, R. F. (2019). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Media Digital di Surabaya dalam Perspektif Islam. KOMUNITAS, 10(2), 157-176.
Rachman,  R.  F.  (2020).  Kebijakan  Pendidikan  Anak  Berkebutuhan  Khusus  Di Surabaya  Dalam  Perspektif  Islam. Bidayatuna:  Jurnal  Pendidikan  Guru Mandrasah Ibtidaiyah, 3(01), 125-143.
Rachman,  R.F.  (2018).  Dakwah  Intraktif  Kultural  Emha  Ainun  Nadjib. Jurnal Spektrum Komunikasi, 6(2), 1-9.
Rizkianton,  Anggit  Rizkianto,  Manajemen  Strategi  Organisasi  Dakwah  (Studi pada Pimpinan Daerah ‘Aisyiyah Surabaya) (Tesis, UINSA Surabaya, 2018), 1.
Ropingi El Ishaq, Pengantar Ilmu Dakwah (Studi Komprehensif Dakwah dari Teori ke Praktek) (Malang: Madani, 2016), 11.
Tempo. Co (kamis, 26 Desember 2013 )
Ubaidillah,  Ahmad  dkk  (2000),  Demokrasi,  HAM,  dan  Masyarakat  Madani, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.