Volume  3  Issue  2,  September  2019:  pp.  252-267.  Copyright  ©  2019 HOLREV.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University,  Kendari,  Southeast  Sulawesi, Indonesia.  ISSN:  2548-1762  |  e-ISSN:  2548-1754.  Open  Access  at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu  Oleo  Law  Review  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution  4.0  International  License,  which  permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Kekuatan Berlakunya Hukum Pidana Nasional Terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Negara Lain

## The Power of National Criminal Penal Code Against Indonesian Citizens Who Conduct Criminal Acts in Other Countries

## La Ode Muhamad Sulihin
Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo E-mail: sulihinlaode@gmail.com; lmsulihin@uho.ac.id
Abstract: This  paper  examines  about  the  power  of  national  criminal  penal  code against Indonesian citizens who conduct criminal acts in other countries. This is done for the sake of the implementation of state responsibility to its citizens in providing legal protection for every citizen. In positive criminal law in Indonesia it adopts the territorial principle or the personal principle or the national principle is actively. In its application the territorial principle does not cause a legal problem, it is different when the personal principle or the national principle is actively applied strictly it will be contrary to the sovereignty of other countries where the crime is committed. Type of  research  used  in  this  research  was  normative  legal  research  or  library  legal research. The research approach used is statute approach and conceptual approach. The data used in this research is secondary data. How to collect data is done by means of  library  research.  The  data  analysis  method  used  in  this  study  is  a  qualitative descriptive method. Based on the results of the study showed that the strength of the enactment  of  national  criminal  law  against  citizens  who  commit  crimes  in  other countries  is  known  as  an  active  national  principle.  This  active  national  principle implies the provision of a country's criminal law legislation to its citizens wherever they  may  be.  However,  in  the  context  of  Indonesia,  the  enactment  of  this  active national principle is particularly relevant to criminal offenses-criminal acts called limitatively in the provisions of Article 5 of the Criminal Code. It is different when a citizen  who  commits  a  crime  in  another  country  but  its  existence  has  been  in Indonesia, so in this case the provisions of Indonesian criminal law can be applied to its citizens.
Keyword: National  Criminal  Penal  Code;  Indonesian  Citizens  Who  are  Criminals;

## Other Countries
Abstrak: Tulisan ini mengkaji tentang kekuatan berlakunya hukum pidana nasional Indonesia  terhadap  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana  di
negara lain. Hal ini dilakukan demi terlaksananya tanggung jawab negara terhadap warga  negaranya  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  setiap  warga negaranya.  Dalam  hukum  pidana  positif  di  Indonesia  mengadopsi  asas  teritorial maupun  asas  personal/prinsip  nasional  yang  aktif.  Dalam  penerapannya  asas teritorial  tidak  menimbulkan  suatu  problematik  hukum,  hal  yang  berbeda  ketika asas  personal  atau  prinsip  nasional  aktif  diterapkan  secara  ketat  maka  akan bertentangan dengan kedaulatan negara lain dimana tindak pidana itu dilakukan. Tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum normatif  atau  penelitian  hukum  kepustakaan.  Pendekatan  penelitian  yang digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  dan  pendekatan  konseptual.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Cara pengumpulan data dilakukan  dengan  cara  penelitian  kepustakaan.  Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan berlakunya hukum pidana nasional terhadap Warga Negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di negara lain dikenal  dengan  asas  nasional  aktif.  Asas  nasional  aktif  ini  memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana suatu negara terhadap warga  negaranya  di  mana  pun  dia  berada.  Namun  dalam  konteks  Indonesia pemberlakuan asas nasional aktif ini terkhusus kepada tindak pidana-tindak pidana yang  disebut  secara  limitatif  dalam  ketentuan  Pasal  5  KUHP.  Hal  yang  berbeda ketika  warga  negara  yang  melakukan  tindak  pidana  di  negara  lain  tetapi keberadaannya telah berada di Indonesia, maka dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap warga negaranya.
Kata  kunci: Hukum  Pidana  Nasional;  Warga  Negara  Indonesia  Pelaku  Tindak Pidana; Negara Lain

## PENDAHULUAN
Sejarah hukum pidana telah lama dikenal apa yang dikemukakan oleh Mayer yang disebut elementar  prinsip atau  oleh  Van  Hamel  disebut grondbeginsel ,  yang  kedua-duanya diterjemahkan  dengan  perkataan  “asas  dasar”,  yang  menentukan  bahwa  “pada  waktu mengadili  seseorang  yang  dituduh  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana,  hakim  tidak dibenarkan  memberlakukan  undang-undang  pidana  lain  kecuali  yang  berlaku  di negaranya sendiri. 1 Berlakukannya lex loci delicti (undang-undang yang berlaku di tempat tindak pidana itu telah dilakukan terhadap pelakunya), telah dikenal sejak abad ke-9. Sejak abad tersebut diberlakukannya undang-undang pidana suatu negara, baik terhadap warga negaranya sendiri maupun terhadap warga negara asing yang diketahui telah melakukan suatu tindak pidana di dalam wilayahnya. 2
1 Van Hamel sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm. 85-86.
2 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 85.
Kaitannya  dengan  batas-batas  berlakunya  perundang-undangan  hukum  pidana suatu negara ditinjau dari sudut negara, ada dua kemungkinan pendirian, yaitu: pertama, perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing (asas teritorial). Kedua, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga di luar wilayah  negara  (asas  personal/prinsip  nasional  yang  aktif). 3 Asas  pertama,  titik  berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara, siapa yang melakukannya tidak  menjadi  persoalan  sedangkan  pada  asas  kedua,  titik  berat  diletakkan  pada  orang yang melakukan perbuatan pidana, tempat terjadinya perbuatan pidana tidak penting. 4
Keberadaan  dua  asas  ini  dalam  hukum  pidana  positif  di  Indonesia  sama-sama diadopsi  dalam  KUHP.  Kaitannya  dengan  asas  teritorial  tidak  menimbulkan  suatu problematik  hukum,  hal  ini  dikarenakan  berlakunya  asas  ini  didasarkan  pada  asas kedaulatan negara suatu bangsa, yang meliputi seluruh wilayah negara yang bersangkutan tanpa harus bertentangan dengan kedaulatan negara lain. Hal yang berbeda ketika asas personal  atau  prinsip  nasional  aktif  diterapkan  secara  ketat  maka  akan  bertentangan dengan kedaulatan negara lain dimana tindak pidana itu dilakukan. Hal ini dikarenakan titik  tolak  diadakannya  asas  nasional  aktif  ini  adalah  kewarganegaraan  pelaku  tindak pidana tanpa harus melihat tempat dimana tindak pidana itu dilakukan. 5
Asas nasional aktif ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa undang-undang dari negara  berdaulat  senantiasa  mengikuti  warga  negaranya. 6 Adanya  konsep  kedaulatan negara  yang  mengajarkan  bahwa  setiap  negara  berdaulat  juga  dapat  mengharapkan kepada setiap warga negaranya untuk tunduk patuh pada undang-undang negaranya di mana pun ia berada, dalam hal ini sekalipun tindak pidana itu dilakukan di negara lain.
Kaitannya dengan warga negara yang melakukan tindak pidana di negara lain, salah satu contoh yang belum lama ini terjadi adalah kasus pembunuhan Kim Jong-Nam yang salah satu pelakunya adalah warga negara Indonesia. Pembunuhan yang melibatkan salah satu WNI tersebut terjadi di bandara Malaysia. Saat itu, ia akan terbang menuju Makau dengan  menaiki  pesawat  kelas  ekonomi  dari  Kuala  Lumpur  International  Airport  2 (KLIA2).  Berikut  adalah  rekap  dari  dugaan  pembunuhan  Kim  Jong-Nam  berdasarkan
3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 42.
4 Ibid., hlm. 42-43.
5 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I , Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 155.
6 Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidans , Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 88.
keterangan kepolisian Malaysia, dikutip melalui Channel News Asia, Minggu 19 Februari 2017.  Pada  tanggal  13  Februari  Kim  Jong-Nam  berjalan  menuju  ruang  keberangkatan pukul  08.00  waktu  setempat.  Tiba-tiba,  dua  orang  perempuan  memukulnya.  Keduanya disinyalir telah mengikuti Kim Jong-Nam. Salah satu wanita mengganggu Kim, sementara yang  lain  menyemprotkan  cairan  yang  tidak  diketahui  jenisnya  kepada  Kim.  Atau,  satu wanita  meraih  wajahnya  dari  belakang  dan  menempelkan  kain  yang  diyakini  telah direndam cairan kimia sebelumnya. Kim meminta bantuan kepada pusat bantuan bandara. Ia memberitahu resepsionis merasa pusing. Menurut China Press , kata-kata terakhir Kim adalah: "Sangat  menyakitkan,  sangat  menyakitkan,  saya  disemprot  dengan  cairan." Dia dibawa  ke  klinik  yang  berada  satu  lantai  di  bawah  ruang  kedatangan.  Saat  itu,  ia mengalami kejang ringan dan diambang pingsan. Sesaat ambulans datang dan ia dikirim ke rumah sakit terdekat yaitu Rumah Sakit Putrajaya. "Dia meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit," 7
Kaitannya dengan kasus tersebut kalau merujuk kepada asas teritorial maka yang memiliki  kewenangan  untuk  menerapkan  peraturan  perundang-undangnya  hukum pidananya adalah negara Malaysia. Hal ini dikarenakan tempat terjadinya tindak pidana terjadi di negara Malaysia. Namun kalau merujuk kepada asas personalitas maka negara Indonesia pun berhak menerapkan peraturan perundang-undangannya terhadap warga negaranya sendiri. Apalagi dalam hukum pidana internasional ada prinsip umum hukum internasional  dimana  setiap  negara  berkewajiban  melindungi  warga  negaranya  dari penerapan hukum negara asing apalagi warga negara yang bersangkutan telah berada di negaranya  sendiri. 8 Prinsip  hukum  internasional  ini  merupakan  perwujudan  dari  teori terbentuknya  negara  yang  bersumber  dari  teori  kontrak  sosial.  Teori  kontrak  sosial menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak  sosial  untuk  membentuk  negara.  Teori  ini,  sumber  kewenangan  adalah masyarakat itu sendiri negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi setiap warga negara.  Teori  kontrak  sosial  tersebut  dimaksudkan  bahwa  sudah  semestinya  negara Indonesia wajib melindungi warga negaranya.
Perlindungan hukum bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Begitu juga negara Indonesia yang wajib melindungi setiap
7 Anisa  Widiarini, Kronologi  Pembunuhan  Kim  Jong-nam ,  Viva.co.id,  https://www.viva.co.id/berita/ nasional/884847-kronologi-pembunuhan-kim-jong-nam, diakses pada tanggal 5 Juni 2018.
8 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional , Bandung: Utomo, 2004, hlm. 51.
warga negaranya di mana pun dia berada. Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub dalam Pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  alinea  ke  4 (empat). 9 Selanjutnya  perlindungan  tersebut  merupakan  salah  satu  hak  warga  negara yang diejawantahkan dalam Pasal 28D ayat ( 1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. 10 Dengan demikian dengan perlindungan hukum  negara  terhadap  warga  negara  di  satu  sisi  negara  telah  melaksanakan kewajibannya disisi lain hak dari warga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 dapat terpenuhi.
Berdasarkan beberapa uraian di atas, yang menjelaskan bahwa adanya tanggung jawab  negara  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap  warga  negaranya  yang  sala satunya adalah perlindungan hukum dari penerapan hukum negara  asing, khawatirnya dalam  sejarah  penegakan  hukum  pidana  apa  yang  terjadi  dalam  kasus  James T.  Riady terulang  kembali  terhadap  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana  di negara lain. Kasus tersebut memunculkan banyak problematik hukum dari sisi tanggung jawab  negara  terhadap  warga  negaranya  yaitu  bagaimana  seorang  Warga  Negara Indonesia yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana menurut hukum Amerika Serikat dapat begitu saja tunduk dan taat pada hukum Amerika Serikat tanpa ada bentuk perlindungan  hukum  dari  negara  terhadap  warga  negaranya  dari  penerapan  hukum negara  asing.  Menyerahkan warga  negara  sendiri  kepada  negara  lain  untuk  diadili  dan dihukum oleh negara lain dianggap sebagai tindakan yang tidak melindungi warga negara.
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  negara  memiliki  hubungan  yang  erat  warga negaranya.  Negara  merupakan  pelindung  yang  terbaik  bagi  warga  negaranya  dan memberikan jaminan akan adanya peradilan yang adil dan jujur. Maka apabila ada warga negara suatu negara yang setelah melakukan tindak pidana di negara lain dan kemudian kembali berlindung ke negaranya sendiri, maka warga negara tersebut hendaklah jangan diserahkan  kepada  negara  yang  mempunyai  wewenang  mengadili  atas  perkaranya. Tetapi,  dalam  rangka  pemberantasan  kejahatan  di  mana  pun  kejahatan  itu  terjadi  dan supaya kejahatan yang telah dilakukan itu tidak berlalu demikian saja tanpa pemidanaan
9 Alinea  ke-  4  UUD  1945  menyatakan  bahwa  tujuan  negara  ialah  untuk  melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
10 Lihat ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.
maka negara wajib dan harus sanggup mengadilinya. Untuk dapat melakukan ini negara tersebut  harus  dapat  mampu  memberlakukan  hukumnya  (pidana)  terhadap  kejahatan yang dilakukan warga negara lain. 11 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka patut dilakukan analisis kekuatan berlakunya hukum pidana nasional terhadap warga negara Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana  di  negara  lain  demi  terlaksananya  tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

## METODE PENELITIAN
Secara  khusus  berdasarkan  jenis,  sifat,  dan  tujuannya  suatu  penelitian  hukum  dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum empiris. 12 Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah penelitian hukum terutama meneliti data primer. 13 Tipe penelitian yang digunakan dalam  penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 14 Sementara itu, pendekatan konseptual (conseptual  approach) adalah  pendekatan  yang  beranjak  dari  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Tujuannya untuk menemukan  ide-ide  yang  melahirkan  pengertian-pengertian  hukum,  konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum. 15
Data  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder  merupakan  jenis  data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  dari  sumbernya, seperti  bahan  bacaan  yang  berupa  buku,  makalah  atau  hasil  penelitian,  dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan, data statistik dan lain sebagainya.
Cara pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Penelitian
11 M. Budiarto, Ekstradisi dalam Hukum Nasional , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 70.
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.
13.
13 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif : Suatu  Tinjauan  Singkat ,  Edisi  1,-12. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 13-14.
14 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005, hlm. 93.
15 Ibid . hlm. 95
kepustakaan yaitu untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengkaji bahan hukum, baik bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  maupun  bahan  hukum  tersier  yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti guna memperkuat analisis data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan objek  dan  permasalahan  yang  akan  diteliti  yang  kemudian  diambil  dan  disusun  secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Sebelum  mengulas  mengenai  kekuatan  berlakunya  hukum  pidana  nasional  terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di negara lain, terlebih dahulu akan diulas prinsip-prinsip atau asas-asas berlakunya perundang-undangan hukum pidana menurut tempat  terjadinya  perbuatan.  Kaitannya  dengan  hal  itu,  hampir  semua  negara  dalam perundang-undangan hukum pidananya menerapkan asas teritorial. Oleh Moeljatno asas teritorial ini diartikan bahwa perundang-undangan hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di negara tersebut, baik oleh warga negara  sendiri  maupun  warga  negara  asing. 16 Selain  asas  teritorial  ini,  dalam  rangka mengantisipasi berbagai kejahatan yang dilakukan di luar wilayah suatu negara, hukum pidana  mengenal  adanya  perluasan  yurisdiksi  teritorial.  Perluasan  teritorial  tersebut meliputi  perluasan  teknis,  perluasan  berdasarkan  kewarganegaraan,  perluasan berdasarkan proteksi, dan perluasan berdasarkan prinsip universal. 17
Selanjutnya  penulis  akan  menguraikan  secara  singkat  berbagai  perluasan yurisdiksi teritorial yang akan mempengaruhi kekuatan berlakunya peraturan perundang- undangan hukum pidana suatu negara, sebagai berikut: 18

## 1. Perluasan berdasarkan prinsip teknis
a. Wilayah  laut  Indonesia  sebelum  tahun  1957,  menurut  “ territorial  zee  en maritieme  kringen  ordinatie” (Stb  1939  No.  442)  adalah  3  mil  laut  yang dihitung  dari  batas  garis  pasang  surut  sesuai  dengan  hukum  kebiasaan internasional
16 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 42.
17 Eddy O.S Hiariej , Pengantar Hukum Pidana Internasional , Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 37.
18 Eddy O.S Hiariej , Hukum Pidana , Cetakan Keenam, Universitas Tangerang Selatan: Terbuka, 2017, hlm. 5.23.
b. Pada  saat  berjalannya  Kabinet  Karya  di  bawah  Perdana  Menteri  Juanda pada tanggal 13 Desember 1957, dikeluarkan pengumuman yang intinya “menyatakan bah wa batas teritorial Indonesia lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik yang terluar pada pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang.
c. Ketentuan  pasal  2  diperluas  oleh  pasal  3  termasuk  melakukan  tindak p idana dalam kendaraan air Indonesia dan pesawat udara Indonesia”.
2. Perluasan Teritorial Berdasarkan Prinsip Kewarganegaraan
a. Asas nasional aktif
Asas  nasional  aktif  bertumpu  pada  kewarganegaraan  pembuat  hukum pidana mengikuti kewarganegaraannya ke mana pun ia berada. Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP
b. Asas nasional pasif
Asas  nasional  pasif  adalah  asas  yang  menyatakan  berlakunya  undang- undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara bagi setiap orang, warga  negara  atau  orang  asing  yang  melanggar  kepentingan  hukum Indonesia,  atau  melakukan  perbuatan  pidana  yang  membahayakan kepentingan nasional di luar negeri.
3. Perluasan teritorial berdasarkan prinsip universal
a. Asas universal adalah asas yang menyatakan setiap orang yang melakukan perbuatan pidana dapat dituntut undang-undang hukum pidana Indonesia di luar wilayah negara untuk kepentingan hukum bagi seluruh dunia.
b. Melindungi  kepentingan  internasional  (kepentingan  universal)  karena rumusan pasal 4 ke-2 KUHP (mengenai kejahatan pemalsuan mata uang atau uang kertas) dan Pasal 4 ke-4 KUHP (mengenai pembajakan kapal laut dan pembajakan pesawat udara) tidak menyebutkan mata uang atau uang kertas negara yang dipalsukan atau kapal laut atau pesawat terbang negara yang dibajak.
Berdasarkan beberapa perluasan tersebut, kaitannya dengan kekuatan berlakunya hukum  pidana  suatu  negara  sebagaimana  diulas  sebelumnya  secara  garis  besar  ada  2 kemungkinan pendirian yaitu:
1. Perundang-undangan  hukum  pidana  suatu  negara  berlaku  bagi  semua perbuatan  pidana  yang  terjadi  di  dalam  wilayah  negara  baik  dilakukan  oleh warga negaranya maupun oleh warga negara asing (asas teritorial).
2. Perundang-undangan  hukum  pidana  berlaku  bagi  semua  perbuatan  pidana yang dilakukan oleh warga negara, di mana saja, juga di luar wilayah negara (asas personal/prinsip nasional yang aktif). 19
Dari dua asas kekuatan berlakunya hukum pidana suatu negara, asas pertamalah yang lazim dipakai oleh kebanyakan negara, termasuk Indonesia. Lain halnya dengan asas yang kedua (asa personal) tidak mungkin lagi digunakan sepenuhnya di dalam wilayah negara  lain  yang  kedudukannya  sama-sama  berdaulat.  Tetapi,  asas  personal  atau  asas nasional aktif ini dapat berlaku khusus terhadap tindak pidana tertentu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 KUHP, sebagai berikut:
(1) Aturan  pidana  dalam  perundang-undangan  Indonesia  berlaku  bagi  warga negara yang di luar Indonesia melakukan
Ke-1: salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal- pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
Ke-2:  salah  satu  perbuatan  yang  oleh  suatu  ketentuan  pidana  dalam perundang-undangan  Indonesia  dipandang  sebagai  kejahatan,  sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.
(2) Penuntutan perkara sebagai mana dimaksud dalam sub kedua dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  KUHP,  asas  nasional  aktif  tidak  berlaku  untuk semua tindak pidana tetapi khusus untuk tindak pidana-tindak tertentu saja sebagaimana disebutkan  dalam  ketentuan aquo. Adapun  golongan  tindak  pidana  yang  dapat diberlakukan asa nasional aktif adalah sebagai berikut: 20
1. Dari bab I dan Bab 2 Buku II KUHP yang meliputi kejahatan-kejahatan terhadap keamanan negara seperti pemberontakan, makelar, usaha membunuh kepala negara,  dan  terhadap  kedudukan  kepala  negara  ( misdrijven  tegen  de
19 Moeljatno, Op. cit. , hlm. 42.
20 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cetakan Enam, Bandung: Refika Aditama, 2014,  hlm. 54.
waardigheid van den president ), seperti menghina kepala negara, menyerang kepala negara secara fisik.
2. Pasal  160  dan  161  KUHP  yang  berupa  penghasutan  ( opruiing) untuk melakukan tindak pidana.
3. Pasal  240  KUHP  yang  berupa  tidak  memenuhi  kewajiban  dalam  bidang pertahanan negara.
4. Pasal 279 KUHP yang berupa tidak memenuhi kewajiban melebihi jumlah yang diperbolehkan.
5. Pasal 450 dan 451 yang berupa turut serta, tanpa izin Pemerintah Indonesia, dalam kapal dinas negara asing yang melakukan pengambilan kapal-kapal lain.
Ketentuan tersebut di atas mengisyaratkan bahwa aturan hukum pidana Indonesia pada  dasarnya  dapat  diberlakukan  terhadap  warga  negara  Indonesia  yang  melakukan tindak  pidana  sekalipun  tindak  pidana  itu  dilakukan  di  luar  wilayah  Indonesia,  tetapi dengan  syarat;  (1)  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia  itu  harus merupakan  tindak  pidana  menurut  hukum  Indonesia  dan  substansi  perbuatan  itu  juga cenderung mengarah kepada ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia; dan (2) perbuatan yang dilakukannya itu juga harus merupakan tindak pidana menurut hukum di negara di mana perbuatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia. 21
Pendapat Moeljatno terhadap ketentuan pasal 5 KUHP mengandung dua makna . Pertama ,  pemberlakuan  aturan  hukum  pidana  Indonesia  terhadap  warga  negara Indonesia  yang  melakukan  tindak  pidana  di  luar  Indonesia  hanyalah  berkaitan  dengan pasal-pasal  tertentu  saja,  yang  substansinya  melindungi  kepentingan  nasional.  Pasal  5 KUHP  sesungguhnya  memiliki  substansi  yang  sama  dengan  Pasal  4  KUHP,  hanya  saja kepentingan-kepentingan  yang  hendak  diperluas  sampai  pada  keamanan  negara  dan keagungan kepala negara, penghasutan terhadap kekuasaan negara dan sebagainya (Pasal 160-161),  membikin  dirinya  tidak  mampu  untuk  menjalani  wajib  tentara  (Pasal  279), merampok  untuk  kepentingan  suatu  negara  terhadap  kapal-kapal  dari  negara  musuh. Kedua,  diadakannya  Pasal  5  ke-2  KUHP  bertujuan  untuk  mencegah  agar  warga  negara Indonesia di luar Indonesia tidak melakukan tindak pidana. jika ketentuan tersebut tidak ada, maka warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia bisa menghindar dari penuntutan pidana di negara tersebut. Jika negara yang bersangkutan
meminta warga negara Indonesia tadi untuk diadili di negara tersebut, hal demikian tidak mungkin  karena  pada  prinsipnya  warga  negara  sendiri  tidak  dapat  diserahkan  kepada negara asing untuk diadili di negara tersebut. 22
Hal  yang  berbeda  dengan  kekuatan  berlakunya  hukum  pidana  suatu  negara terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di negara lain tetapi keberadaan warga negara tersebut sekarang berada  di negara asalnya. Terhadap hal tersebut maka muncul  suatu  problem  hukum  di  satu  sisi negara  tempat  dia  melakukan  tindak  pidana berhak untuk melakukan segala proses hukum berdasarkan prinsip teritorial namun disisi ada prinsip hukum pidana internasional, dimana setiap negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari penerapan hukum negara asing walaupun warga negara Indonesia tersebut  melakukan  tindak  pidana  di  negara  asing.  Selain  itu  dalam  hal  negara  tempat terjadinya tindak pidana ingin melakukan segala proses hukum terhadap seseorang yang telah berada negaranya sendiri maka jalur yang harus ditempuh adalah jalur ekstradisi.
Ekstradisi di sini menurut Remmelink sebagai penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat dimana orang tersebut berada kepada negara lain yang hendak mengadili orang yang diminta atau melaksanakan putusan pengadilan negara  dari  negara  yang  diminta. 23 Berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1979  tentang  Ekstradisi,  pengertian  ekstradisi  dirumuskan  sebagai  berikut, “Penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang m eminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan sesuatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena  berwenang  untuk  mengadili  dan  memidananya.”  P erumusan  tersebut  dimuat dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1. 24 Namun dalam hal penyerahan seorang tersangka atau terdakwa atau terpidana oleh negara tempat di mana orang tersebut berada kepada negara  lain  yang  hendak  mengadili,  ada  asas  yang  kemudian  berlaku  yaitu  asas  tidak menyerahkan warga negaranya sendiri. Artinya, jika tersangka, terdakwa atau terpidana yang diminta adalah warga negara dari negara yang diminta, maka negara yang diminta berhak untuk tidak menyerahkan warga negaranya kepada negara yang meminta. Hal ini
22 Moeljatno, Op. cit. , hlm. 42.
23 Remmelink sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional , Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 40.
24 M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hlm. 7.
berkaitan dengan apa yang disebut dengan martabat bangsa atau dalam hukum Prancis dikenal dengan istilah dignite nationale . 25
Pengaturan mengenai asas bahwa negara yang diminta mempunyai hak untuk tidak menyerahkan  warga  negaranya  sendiri  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi,  sebagai  berikut: 26 “Permintaan  ekstradisi terhadap  warga  negara  Republik  Indonesia  ditolak”  Dicantumkannya  pasal  7  ayat (1) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979  pada  dasarnya  memberikan  kekuasaan  kepada negara-negara  untuk  tidak  menyerahkan  warga  negaranya  sendiri  yang  dituduh melakukan kejahatan di dalam wilayah negara lain atau di luar wilayah suatu negara. Oleh karena  itu,  jika  orang  yang  diminta  ternyata  adalah  warga  negara  dari  negara  diminta, negara  tersebut  mempunyai  kekuasaan  untuk  menolak  permintaan  negara  peminta. Dicantumkannya  pasal  ini  di  dalam  perjanjian  dan  perundang-undangan  ekstradisi, disebabkan oleh karena kewarganegaraan seseorang sangat memegang peranan penting yaitu menyangkut status dari orang yang bersangkutan, dan dengan demikian hukum yang berlaku  atas  dirinya  terutama  yang  menyangkut  status  personalnya  tergantung  dari kewarganegaraan orang tersebut. Hal ini adalah logis dan masuk akal, sebab seperti yang dikatakan oleh J.G. Starke dimana kewarganegaraan itu tiada lain dari pada keanggotaan seseorang  pada  suatu  negara. 27 Walaupun  demikian  ada  kemungkinan  warga  negara sendiri  yang  melakukan  kejahatan  di  negara  lain  dapat  diadili  dengan  hukum  negara tempat dimana dia melakukan kejahatan (di negara peminta). Namun, hal tersebut dapat dilakukan  dengan  mengingat  pertimbangan-pertimbangan  demi  kepentingan  negara, hukum  dan  keadilan,  seperti  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi,  sebagai  berikut: 28 “penyimpangan  terhadap ketentuan  ayat  (1)  tersebut  di  atas  dapat  dilakukan  apabila  orang  yang  bersangkutan karena keadaan lebih baik diadili di tempat dilakukannya kejahat an”.
Selain  pertimbangan  di  atas,  menurut  penulis  kaitannya  dengan  perlindungan terhadap warga negara sendiri, maka yang dapat menjadi pertimbangan misalnya jika dia diserahkan  akan  dikhawatirkan  dia  akan  diadili  menurut  sistem  hukum  dan  peradilan yang sangat lain dan asing jika dibandingkan dengan sistem dan peradilan di negaranya
25 Eddy O.S Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional , Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 41-42.
26 Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
27 I Wayan Parthiana, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasiona l, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 62.
28 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.
sendiri dan dikhawatirkan peradilan yang dilakukan oleh negara peminta tidak berjalan secara  jujur,  bebas  dan  obyektif  sehingga  warga  negaranya  yang  diadili  itu  betul-betul tidak memperoleh keadilan yang sama seperti kalau dia diadili dan dihukum di negaranya sendiri.
Sebenarnya, kaitannya dengan tidak menyerahkan warga negara sendiri ( non ex tradition  of nationals ) itu bisa merupakan suatu larangan mutlak ( absolute prohibition ) artinya, negara diminta berdasarkan pertimbangan apa pun juga tidak boleh menyerahkan warga negaranya sendiri, ataukah hanya sebagai suatu kebijaksanaan ( discretion ) artinya, negara  yang  diminta  berdasarkan  alasan-alasan  dan  pertimbangan  tertentu  dapat mengambil  kebijaksanaan  untuk  menyerahkan  atau  menolak  menyerahkan  warga negaranya.  Apabila  ketentuan  yang  mengatur  tentang  penyerahan  warga  negara  itu berbunyi extradition shall not be granted if the person who is requested by the requesting state is the nationals of the requested state atau A contracting stete shall not surrender its own nationals, ketentuan yang rumusannya seperti ini tegas-tegas melarang secara mutlak negara yang diminta untuk menyerahkan warga negaranya sendiri. Jadi, bagaimanapun juga negara yang diminta harus menolak permintaan negara peminta apabila orang yang diminta  atau  pelaku  kejahatan  itu  adalah  warga  negaranya  sendiri.  Tetapi  jika ketentuannya berbunyi the contracting parties shall be under no obligation to surreder their own  nationals  atau  each  party  shall  have  the  right  to  refuse  extradition  of  its  nationals. Ketentuan  semacam  ini  memberikan  kebijaksanaan  ( discretion )  kepada  negara  yang diminta  untuk  mengambil  keputusan  apakah  akan  menyerahkan  atau  menolak  untuk menyerahkan  warga  negaranya.  Artinya  bahwa  pihak  yang  mempunyai  hak  untuk menyerahkan dapat memutuskan apakah akan menggunakan haknya ataukah tidak, atau dengan  kata  lain  negara  diminta  dapat  mengambil  kebijaksanaan  apakah  akan menyerahkan warga negaranya ataukah tidak. 29
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  dan  pertimbangan-pertimbangan  hukum  di atas, maka kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap warga negara yang melakukan tindak pidana di negara lain yang keberadaannya sekarang berada di  negara  Indonesia.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  adanya  hubungan  yang erat  antara negara  dengan  warganegaranya  dan  bahwa  negara  sendiri  merupakan  pelindung  yang terbaik bagi warganegaranya dan yang akan memberikan jaminan akan adanya peradilan
yang adil dan jujur. Maka apabila ada warga negara suatu negara yang setelah melakukan kejahatan di negara asing dan kemudian kembali berlindung ke negaranya sendiri, maka warga  negara  tersebut  hendaklah  jangan  diserahkan  kepada  negara  yang  mempunyai wewenang mengadili atas perkaranya. Tetapi, dalam rangka pemberantasan kejahatan di mana pun kejahatan itu terjadi dan supaya kejahatan yang telah dilakukan itu tidak berlalu demikian saja tanpa pemidanaan, apabila negara yang bersangkutan tidak menyerahkan warga negaranya sendiri, negara itu wajib dan harus sanggup mengadilinya. Untuk dapat melakukan ini negara tersebut harus dapat mampu memberlakukan hukumnya (pidana) terhadap kejahatan yang dilakukan warga negaranya di luar negeri. 30
Dalam  hal  negara  yang  diminta  menolak  untuk  menyerahkan  warga  negaranya, negara peminta dapat meminta kepada negara yang diminta itu supaya mengadili sendiri warga  negaranya  serta  negara  yang  diminta  berkewajiban  untuk  mengadili  dengan menyerahkan kepada badan peradilannya yang berwenang. Seperti dalam kasus Bob Liem, antara Indonesia dan Hong Kong dimana Bob Liem yang berkewarganegaraan Indonesia ketika berada di Hong Kong, telah membunuh istrinya dan seorang anak perempuannya sendiri,  kemudian  dia  bersembunyi  di  Indonesia.  Bob  Liem  ditangkap  oleh  polisi Indonesia, dan kemudian diajukan ke hadapan pengadilan Negeri Jakarta Raya. Sebelum diajukan ke pengadilan, pemerintah Hong Kong telah mengajukan permintaan penyerahan kepada Indonesia atas diri Bob Liem, karena kejahatan itu dilakukan di Hong Kong sebagai locus delicti . Akan tetapi Indonesia menolak permintaan penyerahan ke Hong Kong, bukan karena  antara  Indonesia  dan  Hong  Kong  belum  terikat  oleh  perjanjian  ekstradisi, melainkan karena Bob Liem berkewarganegaraan Indonesia. 31
Menyerahkan warga negara sendiri kepada negara lain dianggap sebagai tindakan yang tidak melindungi warga negara. Apalagi menyerahkan warga negara untuk diadili dan  dihukum  oleh  negara  lain,  lebih-lebih  jika  sistem  hukum  kaumnya  berbeda  yang akibatnya  sangat  merugikan  orang  yang  bersangkutan  baik  lahir  maupun  batin,  ibarat tumbuh-tumbuhan  atau  hewan  yang  dipindahkan  ke  daerah  yang  iklim  dan  tingkat kesuburannya  berbeda.  Setiap  orang  dianggap  lebih  cocok  dengan  sistem  hukum  yang berlaku di negaranya sendiri dari pada sistem hukum negara lain. Oleh karena itu akan lebih baik jika dia diadili di negaranya sendiri. Selain itu, kalau ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis, memang ada baiknya jika orang yang diminta atau pelaku kejahatan itu
30 M. Budiarto, Op. cit., hlm. 70.
diadili  serta  menjalani  hukuman  di  dalam  wilayah  negaranya  sendiri,  berada  dalam penjara  atau  lembaga  pemasyarakatan  dia  dapat  bergaul  dengan  para  narapidana sebangsa dan setanah airnya yang memiliki latar belakang kebudayaan dan falsafah hidup yang sama, dibandingkan jika dia diadili dan menjalani hukuman diwilayah negara lain. 32

## KESIMPULAN
Kekuatan  berlakunya  hukum  pidana  nasional  terhadap  Warga  Negara  Indonesia  yang melakukan tindak pidana di negara lain dikenal dengan asas nasional aktif. Asas nasional aktif ini memberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana suatu negara  terhadap  warga  negaranya  di  mana  pun  dia  berada.  Namun  dalam  konteks Indonesia pemberlakuan asas nasional aktif ini terkhusus kepada tindak pidana-tindak pidana  yang  disebut  secara  limitatif  dalam  ketentuan  Pasal  5  KUHP.  Hal  yang  berbeda ketika warga negara yang melakukan tindak pidana di negara lain tetapi keberadaannya telah berada di Indonesia, maka dalam hal ini ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap warga negaranya. Artinya bahwa asas nasional aktif tidak hanya terbatas terhadap ketentuan yang ada dalam Pasal 5 KUHP tetapi berlaku juga terhadap Warga Negara yang melakukan tindak pidana di negara lain yang keberadaannya telah kembali di negara asalnya.

## Daftar Pustaka

## Buku
Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidans; Cetakan Kedua , Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Atmasasmita, Romli, Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional , Bandung: Utomo, 2004.
Farid, A. Zainal Abidin, Hukum Pidana I , Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Hiariej , Eddy  O.S, Hukum  Pidana ,  Cetakan  Keenam,  Tangerang  Selatan:  Universitas Terbuka, 2017.
Hiariej , Eddy O.S, Pengantar Hukum Pidana Internasional , Jakarta: Erlangga, 2009.
Lamintang,  P.A.F., Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Jakarta  Timur:  Sinar  Grafika, 2014.
M. Budiarto, Ekstradisi Dalam Hukum Nasional , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
Parthiana, I. Wayan, Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasiona l, Bandung:
Alumni, 1983.
Prodjodikoro,  Wirjono, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia, Cetakan  Enam,  Bandung: Refika Aditama, 2014.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat , Edisi 1,-12. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
Waluyo,  Bambang, Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek ,  Cetakan  pertama,  Jakarta:  Sinar Grafika, 1991.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1979  tentang  Ekstradisi  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130)

## Situs Web
Widiarini, Anisa, Kronologi Pembunuhan Kim Jong-nam , Viva.co.id, https://www.viva.co.id/berita/nasional/884847-kronologi-pembunuhan-kim- jong-nam, diakses pada tanggal 5 Juni 2018.