## ANALISIS STRATEGI QRIS OLEH KPWBI DKI JAKARTA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PEMBAYARAN NONTUNAI PADA UMKM JAKARTA
Dheandra Zeta Chandra 1* , Dedi Purwana 2 , Maulana Amirul Adha 3
1-3 Universitas Negeri Jakarta E-mail: 1) ztchra@gmail.com , 2) dpurwana@unj.ac.id , 3) maulanaamirul@unj.ac.id

## Abstract
Cashless  transactions  offer  the  advantages  of  simpler,  faster,  and  safer  transactions  compared  to non-cash transactions, and can increase economic activity in a country. To support digital payments, BI released QRIS as a national QR code standard. The utilization of QRIS as a payment channel has increased every year. This research focuses on the strategy of Bank Indonesia Jakarta Representative Office  in  developing  non-cash  payments  through  QRIS  for  MSMEs in  Jakarta, the impact  of  non- cash  payment  development  strategies  through  QRIS,  and  constraints  on  non-cash  payment development  strategies.  This  research  is  a  field  study  using  a  descriptive  qualitative  research approach.  The  results  of  this  study  show  that  there  are  several  strategies  including  conducting socialization,  including  MSMEs  in  BI  strategic  events,  connecting  with  Perumda  Pasar  Jaya traditional markets which were later designated as S.I.A.P QRIS markets, and receiving complaints about QRIS. As an impact of the strategy of developing cashless payments through QRIS, the findings of this study show how QRIS shortens the payment process and makes transactions more secure for both merchants and consumers. On the other hand, people's dependence on cash transactions and public understanding of payments through QRIS are the main challenges faced by Bank Indonesia Jakarta  Representative  Office  in  implementing  non-cash  payments  through  QRIS  for  MSMEs  in Jakarta.
Keywords: Bank Indonesia Strategy, MSMEs, QRIS

## Abstrak
Transaksi nontunai menawarkan keuntungan berupa transaksi yang lebih sederhana, cepat, dan aman dibandingkan transaksi nontunai, serta dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di suatu negara. Dalam rangka mendukung pembayaran digital, BI merilis QRIS sebagai standar kode QR nasional. Pemanfaatan QRIS sebagai kanal pembayaran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penelitian ini  difokuskan  pada  strategi  KPwBI  DKI  Jakarta  dalam  mengembangkan  pembayaran  nontunai melalui QRIS pada UMKM di Jakarta, dampak strategi pengembangan pembayaran nontunai melalui QRIS,  serta  kendala  strategi  pengembangan  pembayaran  nontunai.  Penelitian  ini  merupakan  studi lapangan  dengan  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa strategi antara lain melakukan sosialisasi, mengikutsertakan UMKM  dalam  event  strategis  BI,  terhubung  dengan  pasar  tradisional  Perumda  Pasar  Jaya  yang kemudian  ditetapkan  sebagai  pasar  S.I.A.P  QRIS,  dan  menerima  keluhan  tentang  QRIS.  Sebagai dampak  dari  strategi  pengembangan  pembayaran  nontunai  melalui  QRIS,  temuan  penelitian  ini menunjukkan  bagaimana  QRIS  mempersingkat  proses  pembayaran  dan  membuat  transaksi  lebih aman  baik  untuk  merchant  maupun  konsumen.  Di  sisi  lain,  ketergantungan  masyarakat  terhadap transaksi tunai dan pemahaman masyarakat terhadap pembayaran melalui QRIS menjadi tantangan utama  yang  dihadapi  KPwBI  DKI  Jakarta  dalam  mengimplementasikan  pembayaran  nontunai melalui QRIS untuk UMKM di Jakarta.
Kata Kunci: Strategi Bank Indonesia, UMKM, QRIS

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini, metode pembayaran tanpa uang tunai berbasis digital adalah jenis pembayaran yang  sangat  populer.  Selain  kemajuan  teknologi  yang  semakin  pesat,  kondisi  pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia beberapa tahun lalu juga turut andil dalam perubahan perilaku yang berujung pada digitalisasi. Khususnya pada awal masa Covid-19, ketika opsi pembayaran  digital  sedang  digalakkan  untuk  mengurangi  penyebaran  virus  melalui perputaran  uang  (pembayaran  tunai)  (Faizani  &  Indriyanti,  2021).  Hal  tersebut menyebabkan sektor ekonomi harus beradaptasi terhadap perkembangan teknologi.
Pembayaran nontunai menawarkan keuntungan berupa transaksi yang lebih sederhana, lebih  cepat,  dan  lebih  aman  dibandingkan  dengan  menggunakan  uang  tunai,  serta  dapat meningkatkan aktivitas perekonomian di suatu negara. Konsumen tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah besar karena mereka dapat membayar menggunakan scan QR di lokasi-lokasi  yang  disediakan  oleh  merchant.  Produsen  atau  toko  ritel  tidak  perlu menyediakan  uang  kertas  kecil  untuk  kembalian,  sehingga  lebih  nyaman  bagi  konsumen. Selain  itu,  Bank  Indonesia  dapat  menurunkan  biaya  produksi  uang  tunai  yang  tinggi  jika pembayaran  nontunai  terus  berkembang  di  masyarakat  (Hidayah  &  Mufidati,  2022). Setidaknya  Rp3,5  triliun  harus  dialokasikan  setiap  tahun  untuk  biaya  pencetakan  dan pendistribusian uang kartal di seluruh Indonesia (detikFinance, 2015).
Meski  begitu,  transaksi  nontunai  bukanlah  pengganti  sistem  pembayaran  notunai, melainkan keduanya saling melengkapi. Dalam rangka mendukung pembayaran digital, BI merilis QRIS sebagai standar kode QR nasional. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)  menjadi  terobosan  sistem  pembayaran  yang  dikembangkan  oleh  BI  sebagai regulator  bersama  Asosiasi  Sistem  Pembayaran  (ASPI).  Selain  memperluas  pembayaran nontunai di seluruh negeri secara lebih efisien, QRIS memungkinkan ekosistem digital (e- commerce,  fintech,  bank)  untuk  saling  terhubung  dengan  lebih  baik  (Puspitasari  & Salehudin, 2022).
Menurut Gubernur BI, pada Agustus 2022 telah ada sekitar 20 juta merchant QRIS yang beroperasi  di  seluruh  Indonesia.  Pelaku  UMKM  merupakan  90%  dari  jumlah  tersebut (Ahdiat,  2022b).  Selanjutnya,  BI  menyatakan  jumlah  merchant  QRIS  meningkat  menjadi 24,9  juta  pada  Februari  2023,  dengan  total  pengguna  QRIS  sebanyak  30,87  juta  (Bank Indonesia, 2023). Para pelaku UMKM mulai menggunakan sistem pembayaran elektronik untuk usaha mereka sebagai hasil dari tingginya pengguna cashless payment di Indonesia. Berdasarkan  laporan  BI,  pada  awal  pandemi  kuartal  I  2020  baru  ada  sekitar  672  ribu merchant  QRIS  di  Ibu  Kota.  Namun  setelahnya  jumlah  merchant  mengalami  kenaikan sekitar lima kali lipat jadi 3,69 juta merchant pada kuartal II 2022 (Ahdiat, 2022a).
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  sebelumnya  dan  fenomena  perkembangan pemanfaatan  QRIS  sebagai  kanal  pembayaran  di  UMKM  Indonesia,  peneliti  menyadari bahwa  kesadaran  masyarakat  dan  merchant  mengenai  transaksi  nontunai  melalui  QRIS masih  cukup  minim,  terutama  informasi  seputar  akuisisi  merchant  QRIS  di  setiap  daerah dilakukan oleh KPwBI yang berbeda. Pernyataan ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang  dilakukan  oleh  (Putri,  2023),  yang  menyatakan  bahwa  salah  satu  tantangan  yang dihadapi  BI  dalam  mengimplementasikan  strategi  QRIS  adalah  kurangnya  kesadaran masyarakat  dan  merchant  terhadap  transaksi  nontunai  melalui  QRIS.  Penelitian  ini  juga didukung  oleh  (Hidayah  &  Mufidati,  2022;  Meliyanti,  2021;  Nasrida  &  Nanda,  2023; Sekarsari et al., 2021).
Akan tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan temuan penelitian (Rifani, 2023), yang  menemukan  bahwa  pelaku  UMKM  di  Kota  Parepare  telah  mengenal  QRIS  sebagai sistem pembayaran digital dari BI. Sementara itu, menurut penelitian (Sihaloho et al., 2020),

## ANALISIS  STRATEGI  QRIS  OLEH  KPWBI  DKI  JAKARTA

## DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PEMBAYARAN NONTUNAI PADA UMKM JAKARTA
Dheandra Zeta Chandra, Dedi Purwana, Maulana Amirul Adha
sistem  pembayaran  nontunai  melalui  QRIS  membantu  UMKM  dalam  mencatat  transaksi pendapatan harian dan memastikan keamanan pendapatan, sehingga meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM dan ekonomi digital Indonesia.
Terlepas dari kemudahan penggunaan dan efisiensinya,  berdasarkan  hasil wawancara dan  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  ditemukan  bahwa  pada  UMKM  yang menggunakan  QRIS  di  Jakarta,  masih  terdapat  permasalahan  seperti  biaya  Merchant Discount Rate (MDR) per transaksi  yang  berhasil  yang  berpengaruh terhadap pendapatan para  pelaku  UMKM  dan  preferensi  pembeli  yang  tidak  selalu  menggunakan  pembayaran nontunai  melalui  QRIS.  Masalah  besaran  MDR  juga  konsisten  dengan  temuan  (Azhari, 2021; Rifani, 2023; Sihaloho et al., 2020).
Penelitian  ini  menemukan  bahwa  KPwBI  DKI  Jakarta  menghadapi  tantangan  dalam melaksanakan strategi QRIS tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat dan merchant terhadap transaksi nontunai dan keterikatan masyarakat yang kuat terhadap transaksi tunai, yang sejalan dengan penelitian (Putri, 2023). KPwBI DKI Jakarta melaporkan bahwa mereka menerima bantuan penuh dari  bank daerah dan PJSP untuk edukasi dan sosialisasi QRIS, yang bertentangan dengan temuan penelitian (Nasrida & Nanda, 2023). Menurut penelitian tersebut, terdapat lebih sedikit bantuan dari bank dan penyedia layanan pembayaran digital di Kota Palangka Raya.
Perbedaan  hasil  dari  penelitian-penelitian  tersebut  menunjukkan  adanya  kesenjangan penelitian  ( research  gap )  dalam  bidang  ini.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penelitian  lebih lanjut  mengenai  strategi,  kendala,  dan  dampak  dari  strategi  QRIS  dalam  upaya pengembangan  pembayaran  nontunai  pada  UMKM.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi peneliti  untuk  melakukan  penelitian  ini  agar  yang  membacanya  dapat  lebih  memahami strategi QRIS oleh KPwBI DKI Jakarta dalam upaya pengembangan pembayaran nontunai pada UMKM di Jakarta.

## 2. LANDASAN TEORI

## 2.1. Strategi
Beberapa penelitian telah menemukan bahwa organisasi dengan rencana yang jelas dan konsisten  mengungguli  organisasi  yang  tidak  memiliki  strategi  yang  dirumuskan  dengan jelas  (Sudiantini  &  Hadita,  2022).  Istilah  "strategi"  berasal  dari  kata  Yunani,  yaitu " strategos "  ( stratos :  Jenderal/militer  dan  ag:  pemimpin/memimpin),  yang  berarti generalship atau sesuatu yang dilakukan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana perang (Anwar, 2020; Latifah et al., 2022). Menurut Stephanie K. Marrus yang dikutip oleh Sukriston (1995), strategi didefinisikan  sebagai suatu proses penentuan rencana oleh para pemimpin  puncak  yang  berfokus  pada  tujuan  jangka  panjang  organisasi,  beserta  dengan penyusunan cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut (Sudiantini & Hadita, 2022).
Sebagaimana  dikutip  dari  Wheelen  &  Hunger  (2012),  biasanya  sebuah  bisnis mempertimbangkan tiga  jenis  strategi,  yaitu:  strategi korporat, strategi bisnis, dan strategi fungsional.  Strategi  korporat  menentukan  arah  perusahaan  secara  keseluruhan  dalam  hal sikap  umum  perusahaan  terhadap  pertumbuhan  dan  pengelolaan  berbagai  perusahaan  dan lini produknya. Strategi bisnis sering kali diterapkan di tingkat unit bisnis atau produk, dan berfokus pada peningkatan posisi kompetitif produk atau layanan perusahaan di industri atau segmen pasar tertentu yang dilayani oleh unit bisnis tersebut. Sedangkan, strategi fungsional
adalah  metode  yang  diikuti  oleh  area  fungsional  untuk  memenuhi  tujuan  dan  strategi perusahaan  dan  unit  bisnis  melalui  pemaksimalan  produktivitas  sumber  daya.  Strategi  ini terlibat dalam membangun dan membina keahlian tertentu untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan atau unit bisnis.

## 2.2. Bank Indonesia
Bank Indonesia berfungsi sebagai kustodian penerimaan dan pengeluaran Pemerintah, di mana transaksi Pemerintah diurus melalui rekening yang disimpan di BI. Sebagai lembaga independen, BI memiliki penuh kewenangan dalam menetapkan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Adanya larangan campur tangan dari pihak eksternal dalam tugas BI, serta komitmen untuk menolak campur tangan dari siapapun, menjadi prinsip yang dipegang teguh oleh BI (Zaini, 2018).
Misi  utama  BI  adalah  mencapai  dan  mempertahankan  stabilitas  nilai  Rupiah.  Untuk mencapai  tujuan  ini,  BI  memiliki  tiga  tugas  pokok,  yaitu:  menetapkan  dan  melaksanakan kebijakan  moneter,  mengatur  dan  memastikan  kelancaran  sistem  pembayaran,  serta mengawasi  bank  (yang  kemudian  dialihkan  ke  OJK).  Ketiga  tugas  ini  saling  terkait  dan saling  mendukung  dalam  mencapai  stabilitas  nilai  Rupiah,  seperti  yang  dijelaskan  oleh (Suarpika  Bimantoro  et  al.,  n.d.).  Kebijakan  moneter  yang  efektif  memerlukan  dukungan dari sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan dapat diandalkan, yang memerlukan sistem perbankan yang sehat. Oleh karena itu, kesehatan sistem perbankan sangat penting dalam  mendukung  kebijakan  moneter  yang  berhasil,  karena  banyak  kebijakan  moneter diimplementasikan melalui sistem perbankan.

## 2.3. Sistem Pembayaran
Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia,  sistem  pembayaran  merujuk  pada  seperangkat peraturan,  lembaga,  mekanisme,  infrastruktur,  sumber  dana,  dan  akses  yang  digunakan untuk melakukan pemindahan dana dalam memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi. Secara umum, sistem pembayaran dapat  dibagi  menjadi dua kategori:  tunai dan nontunai.  Perbedaan  utama  antara  kedua  sistem  ini  terletak  pada  jenis  instrumen  yang digunakan. Sistem pembayaran tunai melibatkan penggunaan uang kertas dan uang logam secara  fisik,  sementara  pada  sistem  pembayaran  nontunai,  digunakan  alat  pembayaran seperti kartu, cek, bilyet giro, nota debet, dan uang elektronik ( card based dan server based ). Penggunaan  pembayaran  nontunai  bukan  lagi  menjadi  pilihan,  karena  menawarkan berbagai  kemudahan  dalam  bertransaksi.  Alat  pembayaran  nontunai  memiliki  banyak keunggulan  dan  manfaat,  termasuk  membantu  masyarakat  beradaptasi  dengan perkembangan  zaman.  Beberapa  manfaat  utama  antara  lain:  memudahkan  masyarakat melakukan  berbagai  transaksi  sehingga  peredaran  uang  dalam  perekonomian  Indonesia menjadi  lebih  efisien dan cepat;  mengurangi risiko pemalsuan uang dan tingkat kejahatan seperti perampokan karena tidak ada uang tunai yang perlu dibawa; mempermudah transaksi tanpa  perlu  membawa  uang  fisik,  praktis  dalam  penyimpanan,  dan  aksesibilitas  transaksi yang mudah; serta mempercepat sirkulasi uang dan meningkatkan pendapatan negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sriekaningsih, 2020).

## 2.4. QRIS
QRIS merupakan metode pembayaran nontunai yang diluncurkan oleh BI dalam rangka menjawab  isu  digitalisasi  UMKM  untuk  pemulihan  ekonomi  di  Indonesia  pasca  pandemi berkepanjangan  (Sari  &  Adinugraha,  2021).  Dengan QR yang  ter-standar, merchant dan konsumen  tidak  perlu  memiliki/memelihara  bermacam-macam QR  code dari  berbagai

## ANALISIS  STRATEGI  QRIS  OLEH  KPWBI  DKI  JAKARTA

## DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PEMBAYARAN NONTUNAI PADA UMKM JAKARTA
Dheandra Zeta Chandra, Dedi Purwana, Maulana Amirul Adha
Penyelenggara  Jasa  Pembayaran  (PJP)  yang  berbeda  sehingga  memudahkan  transaksi  di kalangan  UMKM.  Sesuai  dengan  perkembangannya,  saat  ini  terdapat  dua  model penggunaan QR ,  yaitu Merchant  Presented  Mode (MPM)  dan Customer  Presented  Mode (CPM).
Tema UNGGUL (UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung) yang digunakan dalam implementasi QRIS memiliki konotasi sebagai berikut: UNIversal, yakni penggunaan QRIS bersifat  inklusif  untuk  seluruh  lapisan  masyarakat  dan  dapat  digunakan  untuk  transaksi pembayaran di dalam negeri dan luar negeri; GampanG, yakni masyarakat dapat bertransaksi dengan  mudah  dan  aman  menggunakan  gawai;  Untung,  yakni  pembeli  dan  penjual diuntungkan  dari  transaksi  pembayaran  QRIS  karena  transaksi  dilakukan  secara  efisien dengan satu QR code yang dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran di gawai; dan Langsung,  yakni  transaksi  dengan  QRIS  langsung  terjadi,  karena  prosesnya  cepat  dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.
Sebelum  menggunakan  QRIS,  uang  tunai  dan  kartu  debit/kredit  merupakan  metode transaksi  yang  paling  umum  digunakan  di  Indonesia.  Uang  tunai  sering  digunakan  untuk pembayaran  kecil  dan  transaksi  harian,  sedangkan  kartu  debit/kredit  digunakan  untuk pembayaran  yang  lebih  besar  dan  transaksi  yang  lebih  kompleks.  Setelah  menggunakan QRIS, metode transaksi menjadi lebih mudah dan cepat. QRIS memungkinkan pembayaran melalui smartphone dan  tanpa  perlu  membawa  uang  tunai  atau  kartu  debit/kredit. Pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan aman hanya dengan memindai QR code yang ditampilkan di mesin kasir atau aplikasi pembayaran.

## 2.5. UMKM
Definisi UMKM yang disampaikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yaitu “Sebuah  perusahaan  yang  digolongkan  sebagai  UMKM  adalah  perusahaan  kecil  yang dimiliki  dan  dikelola  oleh  seseorang  atau  dimiliki  oleh  sekelompok  kecil  orang  dengan jumlah  kekayaan  dan  pendapatan  tertentu”  (Sanjaya  &  Nuratama,  2021).  UMKM  adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok dan dinilai berdasarkan pendapatan dan jumlah karyawan di perusahaan tersebut (Nada et al., 2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan  UMKM  menurut  kuantitas  tenaga  kerja.  Usaha  kecil  merupakan  entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang, serta usaha besar yang memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang (Nuramalia Hasanah et al., n.d.)
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  UMKM,  terdapat beberapa kriteria untuk menggolongkan UMKM berdasarkan nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Kriteria UMKM tersebut tercantum pada tabel berikut:

## Tabel 1. Kriteria UMKM dan Usaha Besar Berdasarkan Aset dan Omset
Ukuran Usaha Kriteria Aset Omset Usaha Mikro Maksimal Rp50 juta Maksimal Rp300 juta Usaha Kecil >Rp50 juta – Rp500 juta >Rp300 juta – Rp2,5 miliar Usaha Menengah >Rp500 juta – Rp10 miliar >Rp2,5 miliar – Rp50 miliar Usaha Besar >Rp10 miliar >Rp50 miliar Sumber: Diolah oleh peneliti, 2023

## 3. METODE PENELITIAN
Untuk  lebih  memahami  fenomena  yang  dialami  subjek  penelitian,  Penelitian  ini menggunakan  studi  lapangan  ( field  research )  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif deskriptif. Metode kualitatif ini mengumpulkan data deskriptif dari pernyataan verbal atau tertulis subjek serta dari perilaku  yang dapat diamati. Data berupa kata-kata, gambar, dan tidak  berbentuk  statistik  yang  dikumpulkan  dengan  teknik  purposive  sampling,  yang digunakan  untuk  mengidentifikasi  informan  dalam  penelitian  ini.  Arikunto  (2003) menjelaskan  bahwa  teknik  purposive  sampling  digunakan  ketika  peneliti  memiliki pertimbangan  khusus  dalam  pengambilan  sampel  tertentu  (Sidiq  et  al.,  2019).  Metode penelitian  ini  memungkinkan  pengembangan  teori  lebih  lanjut  untuk  lebih  memahami fenomena yang dialami subjek penelitian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Strategi  KPWBI  DKI  Jakarta  Dalam  Mengembangkan  Pembayaran  Nontunai Melalui QRIS Pada UMKM di Jakarta
Koreksi KPwBI DKI Jakarta telah mengadopsi beberapa langkah untuk membudayakan transaksi digital. Pertama, kelompok UMKM diberikan edukasi oleh KPwBI DKI Jakarta. Edukasi ini penting karena pengalaman merupakan komponen krusial selain mindset untuk menarik para pelaku UMKM agar dapat bertransaksi secara digital. Selain edukasi, KPwBI DKI Jakarta juga melakukan akuisisi merchant QRIS, terutama pada usaha mikro, sehingga membantu  meningkatkan  penetrasi  QRIS  di  kalangan  UMKM.  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dan  PJP  wilayah  Jakarta  juga  turut  serta dalam  sosialisasi  ini,  memperkuat  upaya memperkenalkan QRIS kepada masyarakat.
Langkah-langkah ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meliyanti, 2021), yang  memeriksa  strategi  BI  KPw  Kalteng  dalam  pengembangan  pembayaran  nontunai melalui QRIS bagi UMKM di Kota Palangkaraya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang melibatkan unit kehumasan dalam pendaftaran merchant QRIS dan sosialisasi bertujuan untuk memperkenalkan QRIS kepada masyarakat luas.
Hasilnya,  KPwBI  DKI  Jakarta  berhasil  menghubungkan  UMKM  di  pasar  tradisional Perumda  Pasar  Jaya  dan  menetapkannya  sebagai  pasar  digital  S.I.A.P  QRIS.  Kolaborasi dengan  berbagai pihak  membantu KPwBI DKI Jakarta dalam  mengubah praktik transaksi tunai di pasar tradisional secara bertahap. Selain itu, kerja sama dengan lembaga lain menjadi strategi khusus untuk meningkatkan penggunaan QRIS.
Setelah proses kurasi, KPwBI DKI Jakarta mengikutsertakan kelompok UMKM terpilih dalam  event-event  strategis  BI,  dengan  syarat  salah  satunya  adalah  penggunaan  QRIS sebagai  kanal  pembayaran.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  dukungan  penuh  dari seluruh  pemangku  kepentingan  terkait  memberikan  sejumlah  keuntungan  yang  tidak dimiliki  oleh  KPwBI  di  lokasi  lain.  Sistem  digital  yang  lebih  baik,  dukungan  jaringan internet  yang  kuat,  dan  banyak  kantor  cabang  PJP  di  Jakarta  memungkinkan  akuisisi merchant QRIS dengan lebih efektif. Dukungan dari PJP yang kolaboratif juga merupakan aspek positif bagi KPwBI DKI Jakarta.
Selain  itu,  KPwBI  DKI  Jakarta  aktif  dalam  mendorong  PJP  untuk  mengakuisisi merchant  secara  besar-besaran  dan  memperluas  penggunaan  mobile  banking  untuk mendukung adopsi pengguna baru QRIS.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tingkatan strategi KPwBI DKI Jakarta adalah strategi  fungsional. Hal  ini dikarenakan  fokus strategi  ini adalah pada sistem  pembayaran  dan  membutuhkan  banyak  sumber  daya  manusia  untuk  mendorong

## ANALISIS  STRATEGI  QRIS  OLEH  KPWBI  DKI  JAKARTA

## DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PEMBAYARAN NONTUNAI PADA UMKM JAKARTA
Dheandra Zeta Chandra, Dedi Purwana, Maulana Amirul Adha
transaksi nontunai melalui QRIS. Kegiatan ini memiliki peran penting dalam membantu BI mengontrol  peredaran  uang  dan  mempermudah  operasional  saat  bertransaksi  dengan mengurangi penggunaan uang tunai.

## 4.2. Dampak  Strategi  KPWBI  DKI  Jakarta  Dalam  Mengembangkan  Pembayaran Nontunai Melalui QRIS Pada UMKM di Jakarta
Koreksi QRIS dibuat dengan tujuan memungkinkan penggunaan transaksi digital oleh masyarakat. Keunggulan QRIS dalam proses transaksi antara lain cepat dan kekinian, aman, tidak perlu  membawa uang kembalian dan  menyediakan uang kembalian, mencegah uang palsu, dan mencatat transaksi secara otomatis. Penelitian oleh Sihaloho, dkk. (2020), yang mengkaji  fokus  pengembangan  UMKM  dengan  QRIS,  mendukung  hal  tersebut.  Temuan penelitian mengungkapkan bahwa mayoritas narasumber mengklaim QRIS berdampak pada pertumbuhan UMKM.
Berdasarkan  temuan  wawancara  dan  observasi  yang  telah  dilakukan,  prosedur pembayaran  masyarakat  tampaknya  dimudahkan  dengan  tersedianya  QRIS.  Sebagai informan penelitian, pemilik UMKM Hijasmita (AS), Bims Cookies (NN), UliMus (UL), dan  All-co  (RN)  setuju  akan  hal  ini.  Bagi  UMKM,  khususnya  merchant  QRIS,  hal  ini mencegah penggunaan uang palsu, tidak perlu menawarkan kembalian yang terkadang sulit didapat,  dan  transaksi  dicatat  secara  otomatis  dan  tersedia  untuk  ditinjau  kapan  saja. Sebaliknya, mereka yang ingin berbelanja tidak perlu repot membawa uang tunai.
Berdasarkan pengamatan selama tiga hari, peneliti menemukan bahwa meskipun tidak semua  konsumen  melakukan  pembayaran  menggunakan  QRIS,  pembayaran  nontunai melalui  transfer  telah  muncul  sebagai  alternatif  pembayaran  masa  kini.  Di  UMKM Hijasmita,  peneliti  melihat  salah  satu  konsumen  yang  membayar  dengan  QRIS.  Saat menggunakan QRIS dalam bertransaksi, konsumen tampak mudah beradaptasi. Selain itu, konsumen tidak  mengalami  masalah  jaringan dan berhasil  menyelesaikan transaksi dalam sekali percobaan. Hal ini bertentangan dengan penelitian oleh (Azhari, 2021; Pratiwi et al., 2022; Rifani, 2023; Sihaloho et al., 2020) yang menyatakan bahwa UMKM dan konsumen masih  memiliki  akses  yang  sangat  terbatas  ke  jaringan  internet  dan  sering  mengalami kendala
Temuan  penelitian  secara  keseluruhan  menunjukkan  bahwa  pelaku  UMKM  memiliki kesan  yang  baik terhadap QRIS sehingga  membentuk niat  yang kuat untuk menggunakan QRIS dalam melakukan pembayaran digital.

## 4.3. Kendala yang Dihadapi Dalam Menjalankan Strategi KPWBI DKI Jakarta Dalam Mengembangkan Pembayaran Nontunai Melalui QRIS Pada UMKM di Jakarta
Berdasarkan  temuan  wawancara  yang  dilakukan,  peneliti  menyimpulkan  bahwa beberapa tantangan yang dihadapi oleh KPwBI DKI Jakarta dalam menerapkan pembayaran nontunai  melalui  QRIS  antara  lain  kurangnya  pengetahuan  masyarakat  dan  pelaku  usaha mengenai pembayaran nontunai dan kebiasaan menukarkan uang tunai di pasar tradisional. Ini pasti terjadi karena setiap orang memahami berbagai hal secara berbeda dan mengubah kebiasaan membutuhkan perubahan bertahap. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk menginformasikan dan  mendorong masyarakat  setempat untuk menggunakan QRIS dalam bertransaksi.
Tantangan  terbesar  dalam  menyelesaikan  transaksi  nontunai  adalah  gagal  transaksi. Jaringan  internet  yang  tidak  stabil  sering  menyebabkan  transaksi  gagal.  Jika  masalah  ini berulang,  dapat  mengakibatkan  kerugian  baik  bagi  pengguna  QRIS  maupun  merchant. Kedua belah pihak akan mengalami kerugian waktu, keuangan, dan kepercayaan. Prosedur scan QR harus diulang hingga tahap pembayaran selesai jika pengguna mencoba transaksi nontunai  melalui  QRIS  namun  tidak  berhasil.  Merchant  dan  pengguna  QRIS  harus mengajukan  keluhan  terhadap  PJP  dalam  waktu  yang  cukup  lama  jika  transaksi  tidak berhasil  tetapi  uang  pengguna  telah  terpotong.  Selain  kehilangan  pendapatan  yang  belum disetorkan ke rekening, merchant yang mengalami masalah yang sama berulang kali berisiko kehilangan kepercayaan pelanggannya. Akibatnya, pembiasaan transaks melalui QRIS pada UMKM gagal dan konsumen dapat berhenti menggunakan QRIS sebagai opsi pembayaran.
Selain permasalahan di atas, Merchant Discount Rate (MDR) menjadi tantangan utama yang  dihadapi  UMKM  sebagai  merchant  QRIS. Salah  satu  informan  dalam  penelitian  ini yang bernama NN  mengungkapkan  bersedia dikenakan potongan tapi tidak sebesar 0,7%. Perbedaan  harga  jual  dan  jumlah  uang  yang  masuk  ke  rekening  akibat  adanya  potongan MDR,  menurut  NN  dan  informan  lainnya,  memaksa  mereka  untuk  merinci  ulang  barang yang dijual. Dengan penerapan MDR, pendapatan merchant akan turun dan UMKM menjadi kurang tertarik untuk memproses transaksi melalui QRIS.
Baru-baru  ini,  banyak  pedagang  menyuarakan  ketidaksenangan  mereka  dengan kebijakan biaya  layanan QRIS sebesar 0,3% yang berlaku  mulai 1 Juli 2023  lalu. Bahkan sejumlah  pedagang  menaikkan  harga  jualnya  demi  mempertahankan  keuntungan. Mengingat pendapatan hariannya yang berkurang, pedagang mengaku tidak mau rugi (CNN Indonesia,  2023).  Dikhawatirkan  tetap  ada  dampaknya  bagi  nasabah  meskipun  BI  telah melarang  membebankan  biaya  tersebut  kepada  konsumen  (Ridwan,  2023).  Orang  pada akhirnya akan berhenti bertransaksi melalui QRIS jika penjual terus menaikkan harga jual demi mempertahankan pendapatannya.
KPwBI  DKI  Jakarta  meminta  merchant  di  Jakarta  untuk  mengerti  bahwa  potongan tersebut memang diperuntukkan sebagai biaya penyelenggaraan. Hal ini dipertegas pula oleh Fitria  Irmi  Triswati  selaku  Direktur  Departemen  Kebijakan  Sistem  Pembayaran  Bank Indonesia.  Dibandingkan  dengan  MDR  QRIS  lainnya  dan  biaya  sebelum  pandemi,  Fitria mengklaim  biaya MDR untuk usaha  mikro (UMI) sangat rendah,  yaitu 0,3% (Damayanti, 2023).  Dalam  hal  ini,  PJP  bertanggung  jawab  untuk  mengedukasi  merchant  maupun masyarakat  tentang  tujuan  biaya  ini.  Kepala  Departemen  Kebijakan  Sistem  Pembayaran Bank  Indonesia,  Dicky  Kartikoyono,  memastikan  BI  tidak  mengambil  sepeser  pun  dari potongan  QRIS,  melainkan  akan  digunakan  untuk  membayar  biaya  operasional  layanan pembayaran tersebut, seperti investasi teknologi dan peralatan (CNBC Indonesia, 2023)

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  disimpulkan  bahwa  KPwBI  DKI Jakarta  telah  berhasil  mengimplementasikan  beberapa  strategi  untuk  mendorong pembayaran  nontunai  melalui  QRIS  bagi  UMKM  di  Jakarta.  Strategi-strategi  tersebut meliputi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, tentang penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Selain itu, melalui kerjasama dengan Pemprov DKI  Jakarta  dan  PJP,  KPwBI  DKI  Jakarta  berhasil  menghubungkan  pasar  tradisional Perumda Pasar Jaya sebagai pasar digital S.I.A.P QRIS.
Dampak  dari  strategi  ini  terlihat  dalam  pempersingkatan  proses  pembayaran  dan peningkatan  keamanan  transaksi  bagi  merchant  dan  konsumen.  QRIS  telah  membuktikan

## ANALISIS  STRATEGI  QRIS  OLEH  KPWBI  DKI  JAKARTA

## DALAM UPAYA PENGEMBANGAN PEMBAYARAN NONTUNAI PADA UMKM JAKARTA
Dheandra Zeta Chandra, Dedi Purwana, Maulana Amirul Adha
keunggulannya dalam menyediakan transaksi cepat, efisien, dan aman. Transaksi digital ini juga mampu mencegah penggunaan uang palsu serta menyediakan catatan otomatis tentang transaksi, yang membantu kemudahan bagi kedua belah pihak.
Namun, meskipun berhasil mencapai sejumlah keberhasilan, KPwBI DKI Jakarta juga menghadapi  beberapa  tantangan.  Tantangan  utama  adalah  ketergantungan  masyarakat terhadap transaksi tunai dan pemahaman masyarakat tentang penggunaan QRIS sebagai alat pembayaran. Pengenalan dan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat masih diperlukan agar adopsi pembayaran nontunai melalui QRIS semakin meluas di kalangan UMKM di Jakarta. Dalam menghadapi tantangan ini, KPwBI DKI Jakarta perlu terus berupaya meningkatkan sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  serta  bekerja  sama  dengan  pemangku kepentingan  terkait.  Dengan  upaya  yang  berkelanjutan,  diharapkan  pembayaran  nontunai melalui  QRIS  dapat  semakin  diterima  dan  menjadi  solusi  yang  efektif  dalam  mendukung pertumbuhan dan efisiensi bisnis UMKM di Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, M. (2020). Manajemen Strategik: Daya saing dan globalisasi . Sasanti Institute.
Azhari,  A.  (2021). Implementasi  Sistem  Pembayaran  Quick  Response  Code  Indonesian Standart  (QRIS)  Pada  Sektor  UMKM  Di  Kota  Pematangsiantar .  Universitas  Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Faizani,  S.  N.,  &  Indriyanti,  A.  D.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Technology  Readiness terhadap  Perceived  Usefulness  dan  Perceived  Ease  of  Use  terhadap  Behavioral Intention dari Quick Response Indonesian Standard (QRIS) untuk Pembayaran Digital (Studi Kasus: Pengguna Aplikasi e-Wallet Go-Pay, DANA, OV. Journal of Emerging Information System and Business Intelligence (JEISBI) , 2 (2), 85–93.
Hidayah,  U.  R.,  &  Mufidati,  K.  (2022).  Strategi  Implementasi  Quick  Response  Code Indonesia  Standart  Oleh  Bank  Indonesia  KPW  Kediri  Dalam  Upaya  Pengembangan Pembayaran Non Tunai Pada UMKM Kota Kediri. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM, LAW, AND SOCIETY (INCOILS) 2021 , 1 (7).
Latifah, E., Masyhuri, M., Pahlevi, R. W., Mulyani, S., Hasanah, N., Fidiana, F., Zunaidi, A.,  Nurjanah,  N.,  Yulianti,  M.  L.,  &  Yunus,  A.  R.  (2022). Manajemen  Keuangan Syariah . Meliyanti,  M.  (2021). Strategi  bank  Indonesia  kpw  Kalteng  dalam  perkembangan pembayaran  nontunai  melalui  quick  response  code  Indonesia  standard  (QRIS)  pada UMKM di Kota Palangka Raya . IAIN Palangka Raya.
Nada,  D.  Q.,  Suryaningsum,  S.,  &  Negara,  H.  K.  S.  (2021).  Digitalization  of  the  quick response  Indonesian  standard  (QRIS)  payment  system  for  MSME  development. Journal of International Conference Proceedings (JICP) , 4 (3), 551–558.
Nasrida, M. F., & Nanda, M. (2023). Analisis Perkembangan Pembayaran Sistem Non Tunai Di Era 4.0 (QRIS) Di Kota Palangka Raya. Dharma Ekonomi , 30 (1), 7–15. Nuramalia  Hasanah,  S.  E.,  Ak,  M.,  Muhtar,  S.,  Indah  Muliasari,  S.  E.,  &  Ak,  M.  (n.d.). Mudah  Memahami  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) .  uwais  inspirasi indonesia.
Pratiwi,  P.  A.,  Mata,  R.,  &  Anwar,  P.  A.  (2022).  Study  on  the  Effectiveness  of  Bank Indonesia’s QRIS Payment System Policy Office of East Nusa Tenggara Province in
Supporting  MSME  Economic  Growth. International  Conference  on  Applied  Science and Technology on Social Science 2022 (ICAST-SS 2022) , 354–359. Puspitasari, A., & Salehudin, I. (2022). Quick Response Indonesian Standard (QRIS): Does Government  Support  Contribute  to  Cashless  Payment  System  Long-term  Adoption? Journal of Marketing Innovation (JMI) , 1 (2), 27–41. Putri,  N.  Z.  (2023). Strategi  Bank  Indonesia  Kantor  Perwakilan  Aceh  Dalam Membudayakan Transaksi Non Tunai Melalui QRIS Pada UMKM di Kota Banda Aceh . UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Rifani,  R.  A.  (2023).  Penerapan  Sistem  Pembayaran  QRIS  pada  Sektor  UMKM  di  Kota Parepare. Amsir Accounting & Finance Journal , 1 (1), 16–23. Sanjaya, P. K. A., & Nuratama, I. P. (2021). Tata Kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Mengengah . Unhi Press.
Sekarsari, K. A. D., Sulistyaningrum, C. D., & Subarno, A. (2021). Optimalisasi penerapan quick  response  code  indonesia  standard  (qris)  pada  merchant  di  wilayah  surakarta. JIKAP (Jurnal Informasi Dan Komunikasi Administrasi Perkantoran) , 5 (2), 42–57. Sidiq,  U.,  Choiri,  M.,  &  Mujahidin,  A.  (2019).  Metode  penelitian  kualitatif  di  bidang pendidikan. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1–228. Sihaloho, J. E., Ramadani, A., & Rahmayanti, S. (2020). Implementasi Sistem Pembayaran Quick  Response  Indonesia  Standard  Bagi  Perkembangan  UMKM  di  Medan. Jurnal Manajemen Bisnis , 17 (2), 287–297.
Sriekaningsih, A. (2020). QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0 . Penerbit Andi. Suarpika Bimantoro, S. H., SE, M. M., Budiastuti, E. R., & SH, M. M. (n.d.). Kelembagaan Bank Sentral .
Sudiantini, D., & Hadita, S. P. (2022). Manajemen Strategi. Purwokerto: CV. Pena Persada . Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2012). Strategic Management and Business Policy toward global sustainability 13th ed . Pearson Education, Inc., publishing as Prentice Hall. Zaini, Z. D. (2018). Functions of the Bank of Indonesia as Lender of Last Resort for Banks’ Safety. European Research Studies , 21 (3), 607–621.

## Copyrights
Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.
This  is  an  open-access  article  distributed  under  the  terms  and  conditions  of  the  Creative Commons Attribution license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).