E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## PENEGAKAN  HUKUM  TERHADAP  DOKTER  PELAKU  PEMERASAN TERHADAP CALON APARATUR SIPIL NEGARA

## Malim Perwira Harahap
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia Email: malimperwira39@gmail.com

## Abstrak
Tujuan penelitian untuk Mengetahui Tentang Penegakan Hukum, Aturan Kode Etik dan Aturan Hukum, dan Hambatan dan Solusi Penegakan Hukum Terhadap Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  studi  kepustakaan.  Penelitian hukum secara normatif didasarkan pada hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-Undangan maupun karya tulis seperti buku-buku,  jurnal,  skripsi,  tesis  ataupun  artikel  lainnya.  Metode  pendekatan  yang digunakan  melalui  pendekatan  yuridis  normatif  dan  yuridis  empiris.  Penegakan Hukum  Terhadap  Dokter  Yang  Melakukan  Pemerasan  Terhadap  Calon  Aparatur Sipil Negara terdapat pada pasal 368 KUHP dan pelanggaran etik yaitu Menerbitkan surat keterangan palsu (melanggar pasal 3 dan pasal 7 KODEKI sekaligus melanggar pasal 267 KUHP). Pidana dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Hal ini terkait dengan Pelanggaran Etik yaitu dapat diberikan sanksi administrasi terhadap dokter terhukum atau pelanggar etik dan sekaligus Pelanggaran Hukum Pidana yaitu paling  lama  9  tahun  penjara.  Adapun  hambatan  yang  dijumpai  terdapat  empat hambatan dan solusinya terdapat tiga solusi.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemerasan, Dokter

## Abstract
The aim of this research is to find out about law enforcement, the code of ethics and the rule of law, and the barriers and solutions to law enforcement against doctors who are extorting criminals against prospective state civil servants. This research is a  normative  legal  research  using  literature  study.  Legal  research  is  normatively based on existing laws, both in the form of the Criminal Code (KUHP), the Criminal Procedure Code (KUHAP), Legislation and written works such as books, journals, theses, thesis or other articles. The approach method used is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. Law Enforcement Against Doctors Who Extort Candidates for State Civil Apparatus is contained in article 368 of the Criminal  Code  and  ethical  violations,  namely  issuing  false  certificates  (violating article 3 and article 7 of KODEKI as well as violating article 267 of the Criminal Code).  Law  Enforcement  Against  Doctors  Who  Extort  Candidates  for  State  Civil Apparatus  begins  with  the  process  of  investigating  the  crime  of  extortion.  The punishment can be in the form of a principal sentence and an additional penalty. This
is  related  to  ethical  violations,  namely  administrative  sanctions  can  be  given  to convicted doctors or ethics violators and at the same time a violation of criminal law is a maximum of 9 years in prison. As for the obstacles encountered, there are four obstacles and the solution there are three solutions.
Keyword: Law Enforcement, Extortion Crime, Doctor

## Pendahuluan
Penegakan  hukum  yaitu  kegiatan  menyelaraskan  hubungan  nilai-nilai  (hukum) yang  ideal  dan  merealisasikan  dalam  sikap  perilaku  serta  berbagai  aktivitas  untuk menciptakan  sosial engineering ,  memelihara  dan  mempertahankan  (sebagai social control ) kedamaian dalam pergaulan hidup (Mahadi, 2014). Penegakan hukum di dalam negara  yang  menganut Civil  Law  System seringkali  berhadapan  dengan  hukum  yang tertulis,  sehingga  hukum  sering  tidak  dapat  mengikuti  kebutuhan  dan  perkembangan masyarakat (Subiharta, 2015).
Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman,  pasangan  nilai  kepentingan  umum  dengan  nilai  kepentingan  pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovastisme, dan seterusnya. Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan,  sedangkan  nilai  ketentraman  titik  tolaknya  adalah  kebebasan  (Subiharta, 2015).
Adapun  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  Tentang Rumah Sakit pada pasal 1 (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pasal 1 (4) Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit. Pada  pasal  2  dijelaskan  Rumah  Sakit  diselenggarakan  berasaskan  Pancasila  dan didasarkan  kepada  nilai  kemanusiaan,  etika  dan  profesionalitas,  manfaat,  keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.
Peran aparatur sipil negara yang merupakan penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan  dan  kemasyarakatan  sangat  menentukan  guna  mencapai  tujuan  suatu negara, oleh karena itu untuk melaksanakan tugas tersebut dituntut adanya Aparatur sipil negara  yang  memenuhi  rasa  tanggungjawab,  disiplin  dan  dedikasi  yang  tinggi,  serta mampu  melakukan  kerjasama  dalam  melaksanakan  tugas  baik  pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Pentingnya peranan aparatur sipil negarasebagai penyelenggara  urusan  pemerintah,  sehingga  menimbulkan  berbagai  permasalahan dibidang kepegawaian.
Konteks permasalahan kepegawaian, khususnya yang berkaitan dengan aparatur sipil negara berkaitan dengan pelaksanaan tugas (kinerja), perlindungan hukum, korupsi, kolusi  dan  nepotisme  yang  terjadi  dewasa  ini  menarik  perhatian  berbagai  kalangan masyarakat,  terutama  Pemerintah  Republik  Indonesia  untuk  melakukan  pengaturan hukum tentang segala hal yang berkaitan dengan kepegawaian. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  dengan  membentuk  peraturan  perundang-undangan berkaitan dengan ketenagakerjaan, selain itu pula, pemerintah menciptakan badan-badan atau dinas- dinas daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan.
Adapun  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  5  Tahun  2014  Tentang Aparatur Sipil Negara menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global sehingga perlu diganti. Pada UU RI No 5 Tahun 2014 pasal 1 (1) yaitu Aparatur Sipil  Negara  yang  selanjutnya  disingkat  ASN  merupakan  profesi  bagi  pegawai  negeri sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan  perjanjian  kerja  yang  bekerja  pada  instansi pemerintah. Kemudian pasal 1 (2) yaitu Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut  Pegawai  ASN  adalah  pegawai  negeri  sipil  dan  pegawai  pemerintah  dengan perjanjian  kerja  yang  diangkat  oleh  pejabat  pembina  kepegawaian  dan  diserahi  tugas dalam  suatu  jabatan  pemerintahan  atau  diserahi  tugas  negara  lainnya  dan  digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 yaitu Pegawai ASN terdiri dari PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).
Keberadaan  aparatur  sipil  negara  dilingkungan  suatu  lembaga  atau  instansi pemerintah  dimaksudkan  untuk  membantu  kelancaran  tugas  lembaga  atau  instansi pemerintah  yang  bersangkutan  dalam  penyelenggaraan  administrasi  pemerintahan. demikian  pula  halnya  dengan  aparatur  sipil  negara  yang  terdapat  dilingkungan pemerintah daerah. Peranan aparatur sipil negara sampai saat ini belum diimbangi dengan adanya peraturan hukum yang mengatur secara tegas untuk memperoleh perlindungan hukum,  kondisi  demikian  akan  menimbulkan  dampak  atau  pengaruh  terhadap menurunnya tingkat kinerja aparatur sipil negara.
Pengadaan aparatur sipil negara daerah sebagai unsur penyelenggara administrasi pemerintahan  daerah  membutuhkan  calon  pegawai  yang  sesuai  dengan  fungsi  dan tugasnya.  Praktik  penerimaan  Calon  Aparatur  sipil  negara  Daerah  (CASND)  di lingkungan  pemerintah  daerah,  pada  kenyataannya  dirasakan  masih  terdapat  berbagai penyimpangan  contohnya,  praktik  Korupsi  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN),  penyuapan, pemalsuan  identitas  (perjokian),  pemerasan  dan  berbagai  penyimpangan  lain  yang mewarnai  proses.  Penerimaan  Calon  Aparatur  sipil  negara  Daerah  (CASND)  secara bersih diharapkan dapat menghasilkan pegawai yang berkualitas sebagai penyelenggara tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Timbulnya berbagai permasalahan berkaitan dengan kondisi Aparatur sipil negara (ASN) pada lingkungan pemerintah daerah mulai dari rekrutmen Calon Aparatut Sipil Negara  (CASND),  besarnya  jumlah  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  tingkat pertumbuhannya dari tahun ketahun semakin tinggi, rendahnya kualitas Aparatur Sipil Negara  (ASN),  penempatan  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  yang  tidak  sesuai  dengan kompetensi yang dimiliki, kesalahan penempatan, serta ketidak jelasan jalur karir yang dapat ditempuh (Putra, 2017).
Pemerasan sudah tidak asing lagi ditelinga kita. Pemerasan yaitu suatu tindakan yang dapat menguntungkan seseorang atau pihak (pemeras) yang merugikan bagi pihak lainnya (yang diperas). Pemerasan adalah bahasa hukum yang rumusan pidananya ada dalam hukum positif. Bila dilihat kata ‘pemerasan’ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata  dasar  ‘peras’  yang  bisa  bermakna  leksikal  ‘meminta  uang  dan  jenis  lain  dengan ancaman (Alweni, 2019).
Peran  pemerintah  atau  dengan  kata  lainnya  birokrasi  memiliki  peranan kedudukan,  dan  fungsi  yang  sangat  signifikan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan, yang tidak dapat digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnya. Birokrasi ini tidak hanya  menyangkut  kepada  birokrasi  tetapi  akan  sangat  terkait  dengan  organisasi  dan manajemen  pengelolaan  pemerintahan,  pembangunan  dan  publik.  Suatu  pemerintahan akan  berjalan  dengan  baik  apabila  dikontrol  oleh  kekuatan-kekuatan  politik  atau organisasi massa. Namun, jika kekuatan-kekuatan politik dan organisasi massa tersebut kurang  mampu  menjalankan  fungsi-fungsi  artikulasi  dan  agresiasi  kepentingan masyarakat, apalagi bila tidak ditunjang dengan adanya proses pengambilan keputusan dan  pengontrolan  pelaksanaan  keputusan  yang  baik,  maka  hal  ini  bias  mengakibatkan kekuasaan  birokrasi  menjadi  besar.  Bila  kekuasaan  birokrasi  lebih  besar,  akan memungkinkan  aparat  birokrasi  dapat  dengan  leluasa  mengendalikan  lingkungan  luar birokrasi,  sehingga  dapat  mengokohkan  kedudukannya  dalam  tatanan  organisasi pemerintahan  Negara.  Penyalahgunaan  kekuasaan  tersebut  dapat  mengakibatkan pemerinta  gagal  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat,  dan  gagal merealisasikan  program-program  yang  telah  diputuskan.  Maka  aparat  birokrasi mengakibatkan menyusutnya rasa tanggung jawab (Ramadhani, 2017).
Berbicara  mengenai  penyebab  terjadinya  pemerasan  dan  korupsi,  asal  mula kejadiannya hampir sama namun yang berbeda hanya jumlah besar kecilnya hasil yang diperoleh serta kesempatan dan peluang yang ada. Hampir semua pejabat atau pegawai yang  bekerja  pada  birokrasi  mempunyai  kesempatan  yang  sama  untuk  melakukan pemerasan atau korupsi namun yang membedakan adalah peluang diposisi mana yang bersangkutan  bekerja  sehingga  berpengaruh  terhadap  besar  kecilnya  yang  didapatkan. Hal ini jika posisi seorang pegawai meduduki suatu jabatan maka penghasilan peluang pemerasan semakin besar bahkan mengarah kepada korupsi karena sudah membawahi beberapa orang personil. Dengan kata lain makin tinggi jabatan seseorang pegawai maka indikasi peluang korupsi semakin besar. Pegawai yang berada dilevel bawah biasanya peluang indikasi pemerasan yang ada namun jumlahnya berbeda-beda tergantung diposisi mana yang bersangkutan berada dan di bidang apa pekerjaannya.

## Metode Penelitian Jenis penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. Penelitian hukum secara normatif didasarkan pada hukum yang telah ada baik  dalam  bentuk  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-Undangan maupun karya tulis seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel lainnya yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan obyek penelitian ini. Penelitian normatif dengan riset tentang penegakan hukum terhadap Dokter Pelaku Pemerasan terhadap Calon Aparatur sipil negara (ASN) yang telah diatur didalam pasal 368 KUHP. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan dalam menjatuhkan vonis hukuman pidana penjara terhadap tindak pidana Pemerasan.

## Metode pendekatan
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah  melalui  dua pendekatan yaitu:
1) Pendekatan yuridis normatif
Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk untuk  mencari  kebenaran  dengan  melihat  asas-asas  dalam  ketentuan  baik  dalam perundang-undangan  yaitu  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang bersangkutan  dengan  isu  hukum  yang  ditulis  oleh  penulis.  Kemudian  mencari kebenaran  berdasarkan  ketentuan  teori-teori,  konsep-konsep  serta  praturan  yang berkaitan  dengan  permasalahan.  Pendekatan  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh gambaran  dan  pemahaman  yang  jelas  dan  benar  terhadap  permasalahan  yang  akan dibahas.
a) Pendekatan yuridis empiris Pendekatan  yuridis  empiris  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara mengadakan  penelitian  lapangan  dengan  melihat  kenyataan  yang  ada  misalnya dalam prilaku hukum, kepatuhan hukum dan lainnya yang terdapat di lingkungan masyarakat serta penegakan hukum.

## Analisis Data
Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam  proses  analisis  data  ini,  rangkaian  data  yang  telah  tersusun  secara  analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat.  Kemudian  dari  hasil  analisis  data  tersebut  ditarik  suatu  kesimpulan  dan saran.

## Hasil dan Pembahasan
Hambatan  Dan  Solusi  Kepolisian  Dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Dokter Pelaku Pemerasan Terhadap Calon Aparatur Sipil Negara

## A. Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Pemerasan Oleh Dokter
Adapun faktor penyebab timbulnya pemerasan oleh dokter yaitu (Warman, 2014):
1. Penyimpangan Perilaku Hukum
Timbulnya  korban  dalam  pelayanan  medik  terjadi  didalam  individu  disebabkan oleh  adanya  unsur  hukum  yang  berubah,  kesungguhan  dan  kemampuan  para  penegak hukum yang melakukan fungsinya tidak berjalan dengan baik, kepatuhan hukum yang menyangkut kaidah-kaidah maupun kewajiban serta prilaku tertentu sangatlah lemah. 2. Disintegrasi Dari Peraturan Hukum
Adapun  disintegrasi  dari  peraturan  hukum  dalam  bidang  Kesehatan  menyangkut perlindungan hukum bagi korban pelayanan medik yang terjadi akibat beberapa hal yaitu:
a. Keabsahan suatu hukum itu cendrung goyah dipengaruhi oleh keadilan, kepastian hukum, dan kegunaan
b. Efektifitas hukum yang lemah disebabkan oleh kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum serta masyarakat yang tidak tahu akan hokum
c. Bobot hukum yang merosot yang kaitannya dengan penyimpangan oleh penegakan hukum dalam menerapkan hukum di masyarakat.
3. Faktor Ekonomi.
Bentuk faktor ekonomi merupakan salah satu timbulnya korban dalam pelayanan medik,  hal  ini  disebabkan  biaya  yang  terlalu  mahal.  Hal  ini  Faktor-faktor  yang berpengaruh  terhadap  sebab-sebab  pemerasan  meliputi  dua  aspek  yaitu  (Wahyuning, 2016):
a. Aspek individu pelaku yaitu:
1) Sifat tamak manusia Sifat tamak manusia dikarenakan rasa ingin menambah kekayaan, rasa haus akan gaya  hidup  yang  tinggi.  Sehingga  menghalalkan  segala  cara  untuk  mendapatkan uang dengan cara melebihi tarif sehingga terjadilah pemerasan.
2) Moral yang kurang kuat Kurangnya  moral  dalam  hal  ini  yaitu  kurangnya  nilai-nilai  yang  senantiasa dijadikan  pegangan  maupun  pedoman  bagi  seseorang  terkait  bagaimana  cara memperlakukan  orang  lain  atau  hal-hal  lain  secara  baik  untuk  bertindak sebagaimana mestinya.
3) Penghasilan yang kurang mencukupi Hal ini dikarenakan penghasilan yang kurang mencukupi memaksakan seseorang untuk  mendapatkan  penghasilan  dengan  cara  apapun  termasuk  salah  satunya melakukan pemerasan.
4) Kebutuhan hidup yang mendesak; Setiap  hari  kehidupan  berjalan  tanpa  prediksi  apa  yang  akan  terjadi  dan  yang dibutuhkan.  Kebutuhan  hidup  yang  mendesak  ini  selalu  menjadi  prioritas  agar kebutuhan ini segera terpenuhi dengan cara apapun.
5) Gaya hidup yang konsumtif
Gaya  hidup  ini  yaitu  kegiatan  membeli  atau  menggunakan  barang  tanpa mempertimbangkan secara rasional atau bukan atas dasar kebutuhan. Memiliki rasa
gengsi yang cukup tinggi agar selalu terlihat mampu dimata orang lain. Memiliki perasaan tidak boleh ketinggalan trend ketika melihat barang terbaru baru keluar.
6) Malas atau tidak mau bekerja Manusia yang malas atau tidak mau bekerja pasti memanfaatkan cara pintas untuk mendapatkan uang banyak dengan waktu yang singkat, sehingga menunjang untuk melakukan pemerasan.
7) Ajaran agama yang kurang diterapkan
Agama  sangat  memegang  peran  penting  dalam  kejujuran  dan  kebaikan. Kurang pendidikan agama cenderung menyukai hal-hal kesenangan duniawi dan tidak  tertarik  kepada  akhirat.  Sehingga  pelaku  pemerasan  tidak  memperdulikan dosa akbiat perlakuannya.
b. Aspek organisasi yaitu:
1) Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan Posisi  pemimpin  dalam  suatu  lembaga  formal  maupun  informal  mempunyai pengaruh  penting  bagi  bawahannya.  Bila  pemimpin  tidak  bisa  memberi keteladanan yang  baik  di  hadapan  bawahannya,  maka  bawahannya  juga  akan mengikuti sikap pemimpinannya.
2) Tidak adanya kultur organisasi yang benar Kultur organisasi berpengaruh pada anggotanya. Jika tidak dikelola dengan baik, maka  sebuah  kultur  organisasi  dapat  memicu  situasi  yang  tidak  kondusif  dan perbuatan negatif di lingkungan kehidupan organisasi. Salah satu perbuatan negatif tersebut di antaranya korupsi.
3) Tidak  adanya  sistem  akuntabilitas  dan  transparansi  yang  benar  di  instansi pemerintah
Sistem akuntabilitas yang tidak memadai, visi-misi serta tujuan dan sasaran yang berlu ditetapkan dengan jelas, serta kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber  daya  yang  dimiliki  berisiko  memicu  situasi  organisasi  kondusif  untuk praktif korupsi.
4) Kelemahan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian  manajemen  merupakan  salah  satu  syarat  bagi  tindak  pelanggaran korupsi  dalam  sebuah  organisasi.  Semakin  longgar  atau  lemah  pengendalian manajemen di sebuah organisasi, maka semakin terbuka peluang perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawainya.
Adapun  hal-hal  yang  melekat  dalam  tindakan  pemerasan  yang  dilakukan  oleh dokter maupun instansi rumah sakit yaitu:
1) Setiap pemerasan bersumber pada kekuatan, kekuasaan, atau kewenangan. Pelaku- pelaku  pemerasan  adalah  orang-orang  atau  kelompok  oknum  yang  memperoleh kekuasaan  atau  wewenang  dari  instansi  atau  rumah  sakit  dan  memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi. Pemerasan mengandung arti bahwa yang hendak diubah atau diselewengkan adalah keputusan-keputusan pribadi yang menyangkut urusan- urusan instansi atau rumah sakit.
2) Pemerasan  melibatkan  fungsi  ganda  yang  kontradiktif  dari  pejabat-pejabat  yang melakukannya.
3) Orang-orang atau oknum yang melakukan tindakan Pemerasan tersebut biasanya berusaha  untuk  merahasiakan  perbuatannya.  Bisa  saja  Pemerasan  berlangsung terbuka  dan  massif,  karena  sudah  terbiasa  dan  diterima  oleh  masyarakat.  Akan tetapi pada hakekatnya semua pelakunya tidak mau berterus-terang. Jadi, meskipun sudah menjadi kebiasan, mereka tidak bersedia untuk diliput media massa. Hal ini disebabkan karena setiap tindakan Pemerasan pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
4) Pemerasan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  kepentingan  pribadi,  kelompok,  atau instansi tertentu. Oleh karena itu, pemerasan akan senantiasa bertentangan dengan kepentingan instansi, kepentingan negara, atau kepentigan umum.
5) Pemerasan dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Ini berbeda dengan  mal-administrasi  atau  salah  urus  ( mis-management ),  yang  meskipun merugikan tapi cenderung dilakukan secara tidak sengaja, teledor atau lalai.
Adapun  Faktor  terjadinya  pemerasan  adanya  ketidakpastian  pelayanan  sebagai akibat  adanya  prosedur  pelayanan  yang  panjang  dan  melelahkan  sehingga  masyarakat menyerah  ketika  berhadapan  dengan  pelayanan  publik  yang  melakukan  pemerasan (Warman,  2014).  Terdapat  beberapa  Faktor-  Faktor  Lainnya  Pada  pemerasan  yaitu (Ramadhani, 2017):
1) Penyalahgunaan wewenang
Adapun jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pemerasan.
2) Faktor mental Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
3) Faktor penghasilan Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan  tugas/jabatan  yang  diemban  membuat  seseorang  terdorong  untuk melakukan pemerasan.
4) Faktor kultural dan Budaya Organisasi (Malik, 2017). Budaya  yang  terbentuk  di  suatu  lembaga  yang  berjalan  terus  menerus  terhadap pemerasan dan penyuapan dapat menyebabkan pemerasan sebagai hal biasa. Hal ini juga dikaitkan oleh karena pemerasan dianggap hal yang wajar dalam suatu instansi maka hal akan terus dilakukan tanpa adanya rasa bersalah.
5) Terbatasnya sumber daya manusia.
6) Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.
Pada umumnya, pemerasan dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas  rendah.  Hal  ini  tujuannya  untuk  menambah  penghasilan  akibat  gaji  resmi  para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Jika birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi  untuk  menambah  penghasilannya,  maka  birokrasi  tingkat  rendah  melalui pemerasan.  Adanya  kesempatan,  lemahnya  pengawasan  dan  rendahnya  etika  birokrat
menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pemerasan (Warman, 2014). Adapun  beberapa  faktor  pendukung  yang  menyebabkan  pemerasan  ini  tumbuh  subur, diantaranya yaitu:
a) Faktor Individu Pelaku. Faktor individu pelaku disini adalah Aparatur pemerintah yang tidak lagi memiliki karakter  integritas  yang  tinggi  akan  tanggung  jawab  sebagai  Pelayan  bagi masyarakat.
b) Faktor Organisasi. Kurang  adanya  sikap  keteladanan  dari  pimpinan;  tidak  adanya  kultur  organisasi yang  benar;  sistim  akuntabilitas  yang  benar  di  instansi  pemerintah  yang  kurang memadai; kelemahan sistim pengendalian manajemen.
c) Faktor Kesempatan. Faktor  kesempatan  ini  erat  kaitannya  dengan  anggota  masyarakat  yang  sedang membutuhkan  dokumen  kelengkapan  administrasi  ketika  diminta  dapat menyanggupi permintaan tersebut.
d) Faktor Pengawasan. Pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh lembaga-lembaga atau instansi mengenai  pembiayaan  dalam  pengurusan  dokumen  berbeda-beda.  Bahkan  ketika sudah  ada  tulisan  atau  informasi  “GRATIS”  sekalipun  tetap  saja  ada  Oknum petugas dan masyarakat yang bermain pemerasan.
e) Faktor Hukuman atau Sanksi. Walaupun  sudah  ada  aturan  sanksi  yang  ditentukan  tetapi  prakteknya  dapat diselesaikan dengan jalan damai atau pengembalian uang pemerasan dan berjanji tidak akan melakukan lagi.
f) Partisipasi Masyarakat rendah dalam memerangi praktik. Selama ini pemerasan tumbuh dengan wajar-wajar saja karena pemakluman dari masyarakat.  Permintaan  dana  dari  pihak  aparat  tidak  dipermasalahkan  oleh Masyarakat dan sudah dianggap wajar.

## Hambatan Atas Penegakan Hukum Kejahatan Pemerasan
Kebijakan  penanggulangan  kejahatan  atau  yang  biasa  disebut  dengan  istilah ‘politik  kriminal'  dapat  meliputi  ruang  lingkup  yang  cukup  luas.  Menurut  G.  Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:
a) penerapan hukum pidana ( criminal law application )
b) pencegahan tanpa pidana ( prevention without punishment )
c) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media ( influencing views of society on crime and punishment/mass media ).
Dengan  demikian  upaya  penanggulangan  kejahatan  secara  garis  besar  dapat dibagi  dua,  yaitu  lewat  jalur  'penal'  (hukum  pidana)  dan  lewat  jalur  'non  penal' (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian GP. Hoefnagels tersebut diatas upaya- upaya  yang  disebut  dalam  (b)  dan  (c)  dapat  dimasukkan  dalam  kelompok  upaya  non penal. Secara kasar dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan
jalur  non  penal  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat  preventif  sebelum  kejahatan  terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.
Penanggulangan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua  peradaban  manusia  itu  sendiri.  Ada  pula  yang  menyebutnya  sebagai older philosophy of crime control . Berikut merupakan alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana yaitu (Nawawi, 2010):
1) Perlunya  tindaknya  hukum  pidana  tidak  terletak  pada  persoalan  dan  tujuan  yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai tujuan itu boleh menggunakan paksaan. Persoalannya bukan terletak pada hasil yang akan dicapai, tetapi dalam pertimbangan antara nilai dari hasil itu dan nilai dari batas- batas kebebasan pribadi masing-masing;
2) Ada usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti sama sekali bagi  si  terhukum  dan  disamping  itu  harus  tetap  ada  suatu  reaksi  terhadap pelanggaran-pelanggaran  norma  yang  telah  dilakukannya  itu  dan  tidak  dapat dibiarkan begitu saja;
3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan pada si penjahat, tetapi  juga  untuk  mempengaruhi  orang  yang  tidak  jahat  yaitu  warga  masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.
Penanggulangan  dan  pencegahan  kejahatan  melalui  pendekatan  teori  criminal policy dapat dilakukan dengan sarana “Penal” dan “Non Penal”, keduanya harus berjalan secara  seimbang. Criminal  policy diartikan  sebagai  suatu  usaha  yang  rasional  dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan yang  mengharuskan  terlebih  dahulu  penyidik  dapat  membuktikan  adanya  unsur kesalahan, pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk pemenuhan unsur kesalahan bagi pelaku terhadap perbuatan yang telah ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum tentunya harus berlandasakan pada rumusan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam peraturan  perundang-undangan.  Dalam  usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan mempunyai  dua  cara  yaitu  preventif  (mencegah  sebelum  terjadinya  kejahatan)  dan tindakan  represif  (usaha  sesudah  terjadinya  kejahatan).  Adapun  berikut  ini  masing- masing usaha tersebut yaitu:
1) Tindakan Preventif
Tindakan  preventif  adalah  tindakan  yang  dilakukan  untuk  mencegah  atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya  untuk  melakukan  tindakan  preventif  adalah  mencegah  kejahatan  lebih  baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya,  tapi  usaha  ini  lebih  mudah  dan  akan  mendapat  hasil  yang  memuaskan  atau mencapai tujuan. Selanjutnya Bonger berpendapat cara menanggulangi kejahatan yang terpenting adalah:
a) Preventif  kejahatan  dalam  arti  luas,  meliputi  reformasi  dan  prevensi  dalam  arti sempit;
b) Prevensi kejahatan dalam arti sempit meliputi:
• Moralistik yaitu menyebarluaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar dapat terhindar dari nafsu berbuat jahat.
• Abalionistik  yaitu  berusaha  mencegah  tumbuhnya  keinginan  kejahatan  dan meniadakan  faktor-faktor  yang  terkenal  sebagai  penyebab  timbulnya kejahatan,  Misalnya  memperbaiki  ekonmi  (pengangguran,  kelaparan, mempertinggi peradapan, dan lain-lain);
c) Berusaha  melakukan  pengawasan  dan  pengontrolan  terhadap  kejahatan  dengan berusaha menciptakan;
• Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik,
• Sistem peradilan yang objektif
• Hukum (perundang-undangan) yang baik.
d) Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patrol yang teratur;
e) Pervensi  kenakalan  anak-anak  sebagai  sarana  pokok  dalam  usahah  prevensi kejahatan pada umumnya.
2) Tindakan Represif
Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum sesudah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan  khusus,  yaitu  suatu  usaha  untuk  menekankan  jumlah  kejahatan  dengan memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan  denganjalan  memperbaiki  si  pelaku  yang  berbuat  kejahatan.  Jadi  lembaga permasyarakatan  bukan  hanya  tempat  untuk  mendidik  narapidana  untuk  tidak  lagi menjadi jahat atau melakukan kejahatan yang pernah dilakukan.
Adapun  menurut  Walter  C.  Reckless,  beberapa  syarat  yang  perlu  diperhatikan oleh  pemerintah  agar  menanggulangi  kejahatan  dapat  lebih  berhasil,  syarat-syarat tersebut yaitu (Muliadi, 2010):
a) istem dan organisasi kepolisian yang baik
b) Pelaksanaan peradilan yang efektif
c) Hukum yang berwibawa
d) Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang terkordinir
e) Partisipasi masyarakat dalam usaha penggolongan kejahatan.
Penyidikan  merupakan  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut cara  yang  diatur  dalam  Undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti yang  dengan  bukti  itu  membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna menemukan  tersangkanya.  Proses  penyidikan  sangat  erat  kaitannya  dengan  proses pembuktian. Korelasi pembuktian adalah hubungan antara perkara dugaan tindak pidana dengan  bukti-bukti  yang  dapat  ditemukan  oleh  penyidik,  baik  penyidik  Polri  maupun penyidik  PPNS.  Hal  ini  sangat  membantu  untuk  mencari  titik  terang  antara  perbuatan pidana dengan bukti yang terkait dengan perbuatan pidana.
Pentingnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan tidak menutup kemungkinan menjadi faktor yang mendukung guna berjalannya suatu proses penyidikan  dengan  baik.  Sarana  dan  prasarana  yang  memadai  diharuskan  menjadi
motivasi  penyidik  untuk  menunjang  kinerja  profesinya.  Banyaknya  kendala  atau hambatan  lain  yang  timbul  tentunya  sangat  mempengaruhi  kinerja  penyidik  dalam menyelesaikan perkara tindak pidana khusunya tindak pidana pemerasa.
Adapun macam-macam hambatan yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi pemerasan dilapangan sebagai berikut:
1) Partisipasi dari masyarakat dalam melaporkan adanya Pemerasan.
Dalam  hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  sikap  acuh  tak  acuh  dari  masyarakat mengenai tindak pidana pemerasan, masyarakat yang tidak mengetahui mengenai satgas saber  pungutan  liar,  kurang  jelasnya  dalam  cara  pelaporan  masyarakat  kepada  satgas saber  pungutan  liar.  Pemerasan  ini  telah  menjadi  budaya  yang  sudah  biasa  di  dalam kehidupan  masyarakat  yang  merupakan  respon  dari  masyarakat  yang  menginginkan birokrasi yang tidak berbelit-belit, cepat dan keamanan yang terjamin. Selain sikap acuh tak acuh tersebut banyak juga masyarakat yang tidak mengetahui mengenai satgas saber pungli, menurut penulis kurang keikutsertaan masyarakat ini disebabkan kurang jelasnya dalam cara pelaporan masyarakat kepada satgas saber pungli karena terdapat perbedaan- perbedaan dalam cara melapor.

## 2) Pembuktian di lapangan yang sangat sulit.
Pembuktian mengenai tindak pidana pemerasan identik dengan Operasi Tangkap Tangan  (OTT),  dapat  dilakukannya  operasi  tangkap  tangan  apabila  seseorang  yang melakukan  pemerasan  dibuktikan  ketika  tindak  pidana  itu  dilakukan  atau  segara  atau beberapa  saat  tindak  pidana  itu  dilakukan.  Maka  berdasarkan  dari  wawancara  yang dilakukan oleh peneliti bentuk hambatan yang dihadapi oleh pihak polres tapanuli selatan yaitu:
a. Barang bukti sulit di dapatkan
Pembuktian mengenai tindak pidana pemerasan membutuhkan data-data yang sangat sulit  dan  komprehenshif,  kecuali  apabila  pemerasan  tersebut  dilakukan  secara operasi  tangkap  tangan  (OTT)  maka  akan  lebih  mudah  juga  apabila  pemerasan tersebut dibuktikan ketika tindak pidana itu dilakukan atau segara maupun beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Barang bukti dapat berupa uang dan kwitansi yang dibuat dengan nominal lebih.
b. Pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut.
Keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik  mengalami  kesulitan  untuk  menyelesaikan  berkas  perkara  sesuai  target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan.
c. Kesulitan mendapatkan informasi dari saksi. Keterangan saksi merupakan hal terpenting dalam melakukan peroses pembuktian benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Sejauh ini penyidik sulit mendapatkan keterangan saksi di karenakan kurang bersediaanya saksi-saksi untuk memberikan keterangan terhadap tindak pidana pemerasan. Alasan lain karena saksi takut ataupun tidak mau
d. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses penyidikan. Kendala  berikutnya  adalah  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pemerasan di polresta tapanuli selatan seperti  tempat  penyidikan  yang  sempit,  perlengkapan  alat-alat  kantor  yang  tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan seadanya sendiri. Penggunaan  ruang  penyidikan  yang  kurang  maksimal  dan  terbatasnya  dana  atau biaya untuk menyelidiki suatu tindak pidana juga menjadi salah satu hambatan dari kurangnya sarana dan prasarana di kantor Polisi.
Solusi Penanggulangan Kejahatan Pemerasan Terhadap Aparatur Sipil Negara.
Upaya  pemberantasan  pemerasan  dapat  dilakukan  melalui  beberapa  kegiatan seperti:
1) Meningkatkan pelayanan publik, hal ini dapat berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas  jalur  birokrasi,  memberlakukan  sistem  antri  ( queueing  system ), memasang  tarif  yang  berlaku  terkait  dengan  pembayaran  pelayanan,  serta transparan.
2) Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan dan Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
3) Kontrol  dari  atasan  langsung  yang  lebih  sering  sehingga  dapat  berjalannya pelayanan  birokrasi  yang  transpran  dan  bersih  dari  kejahatan  tindak  pidana pemerasan.
Penegakan, pengawasan, dan perumusan etik praktik kedokteran dilakukan oleh MKEK  sebagai  badan  otonom  IDI  yang  dibagi  menjadi  tingkat  pusat,  wilayah,  dan cabang. Majelis ini memiliki hak untuk menyampaikan pertimbangan pelaksanaan etika kedokteran dan mengusulkan secara lisan atau tertulis, diminta atau tidak diminta kepada pengurus IDI mengenai setiap permasalahan etika kedokteran di wilayah jurisdiksinya masing-masing.  Penetapan  kategori  berat  ringannya  kesalahan  didasarkan  atas  kriteria akibat yang ditimbulkan terhadap keselamatan pasien, kehormatan profesi, kepentingan umum,  serta  itikad  baik  teradu  dalam  turut  menyelesaikan  kasus,  motivasi  yang mendasari  timbulnya  kasus,  serta  situasi  lingkungan  yang  mempengaruhi  timbulnya kasus.
Pemberian  sanksi  terhadap  dokter  terhukum  atau  pelanggar  etik  dapat  berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang ( re-schooling ), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), baik secara sementara atau pun permanen. Pada umumnya sanksi etik tersebut bersifat pembinaan, kecuali  pemecatan  keanggotaan  yang  bersifat  permanen  atau  pencabutan  keanggotaan seumur hidup. Mekanisme pemberian sanksi oleh Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK)  diawali  dari  masuknya  pengaduan  yang  sah,  dilanjutkan  dengan  proses penelaahan  kasus  yang  diadukan.  Pada  akhir  penelaahan,  Ketua  Majelis  Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK) menetapkan kelayakan kasus untuk disidangkan oleh majelis pemeriksa  yang  akan  melakukan  sidang  kemahkamahan  hingga  tercapai  keputusan
Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK). Bila terbukti terdapat bukti pelanggaran etik,  maka  majelis  akan  menetapkan  sanksi  sesuai  dengan  berat  ringannya  kesalahan dokter teradu. Pelaksanaan sangsi dilakukan oleh Divisi Pembinaan Etika Profesi Majelis Kehormatan  Etika  Kedokteran  (MKEK)  untuk  dan  atas  nama  pengurus  Ikatan  Dokter Indonesia (IDI) setingkat.
Majelis  Kehormatan  Etik  Kedokteran  (MKEK)  ialah  salah  satu  badan  otonom Ikatan Dokter Indonesa (IDI) yang dibentuk secara khusus di tingkat Pusat, Wilayah dan Cabang untuk menjalankan tugas kemahkamahan profesi, pembinaan etika profesi dan atau tugas kelembagaan dan ad hoc lainnya dalam tingkatannya masing-masing.
Pada era globalisasi saat ini dengan berbagai macam teknologi yang sangat pesat banyak sekali terciptanya alat-alat untuk membantu masyarakat menyelesaikan persoalan dengan mudah. Salah satu teknologi untuk membantu masayarakat dalam menemukan lokasi adalah GPS ( Global Positioning System ). GPS adalah sistem untuk menentukan posisi dan navigasi secara global dengan menggunakan satelit. GPS dapat memberikan informasi tentang posisi, kecepatan, dan waktu secara cepat, akurat, murah, dimana saja bumi ini pada setiap saat tanpa tergantung cuaca. Teknologi GPS saat ini sudah ada di dalam  fitur  yang  terdapat  pada  gadget  smartphone  android.  Teknologi  GPS  biasa digunakan  untuk  menentukan  lokasi  dengan  akurat.  Dengan  adanya  kekurangan  pada sistem yang dibuat oleh pemerintah dan dengan adanya teknologi GPS yang terdapat pada teknologi  android,  maka  ini  berguna  untuk  membuat  sistem  pelaporan  pemerasan berbasiskan  android  dengan  menggunakan  teknologi  GPS  untuk  menentukan  lokasi kegiatan pemerasan. Manfaat yang diperoleh adanya sistem ini adalah masyarakat atau pengguna  sistem  dapat  dengan  mudah  melaporkan  kegiatan  pemerasan  dengan keakuratan lokasi kegiatan pemerasan.
Pada aplikasi ini terdapat kelebihan yaitu masyarakat nantinya dapat memberikan bukti  kegiaran  pemerasan  berupa  audio,  gambar  ataupun  video.  Sistem  dari  Aplikasi Pengaduan Masyarakat (ALPUKAT) ini akan tergambar alur prosesnya melalui usecase diagram. Use Case adalah teknik untuk merekam persyaratan fungsional sebuah sistem. Use Case mendeskripsikan interaksi tipikal antara para pengguna sistem dengan sistem itu sendiri, dengan memberi sebuah narasi tentang bagaimana sistem tersebut digunakan. Use Case Diagram menampilkan aktor mana yang menggunakan Use Case mana, Use Case mana yang memasukkan use case lain dan hubungan antara aktor dan Use Case . Perpres juga menegaskan, masyarakat dapat berperan serta dalam   pemberantasan pungutan   liar atau pemerasan, baik secara   langsung   maupun   tidak   langsung   melalui media      elektronik      atau      non      elektronik,  dalam      bentuk      pemberian      informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau   bentuk   lain   sesuai   ketentuan   peraturan perundang- undangan. Bila masyarakat aktif akan banyak laporan terkait pemerasan pada Aparatur sipil  Negara  oleh  dokter  di  rumah  sakit.  Partisipasi  publik  dipercaya  menentukan keberhasilan pemberantasan pemerasan.  Menghapuskan pemerasan dari Indonesia bisa memberikan   kepercayaan   bagi   investor, dan masyarakat   jadi percaya hukum dapat ditegakkan. Adapun solusi untuk menanggulangi hambatan yang dihadapi pihak polres tapanuli selatan yaitu:
1) Sarana dan Prasarana yang Menunjang Adapun  tujuan  adanya  sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  untuk  membantu dalam  mengambil  bukti  berbentuk  dokumentasi.  Hal  ini  dapat  berupa  dokumen gambar  maupun  video,  dapat  dipergunakan  seperti  CCTV  di  ruangan  pelayanan dokter ataupun kasir.
2) Tindakan Dalam Perlindungan Masyarakat Tindakan dalam perlindungan masyarakat dapat berupa menyembunyikan identitas masyarakat yang memberi tahu. Hal ini bertujuan agar masyarakat mau terbuka dan melaporkan apabila diminta tarif yang berlebih oleh dokter pelaku pemerasan.
3) Memberikan Sanksi Kepada Pelaku Pemerasan. Adapun tujuan memberikan sanksi kepada pelaku pemerasan bertujuan untuk efek jera  kepada  pelaku.  Sehingga  dapat  dijadikan  sebagai  contoh  kepada  oknum selanjutnya  yang  ingin  melakukan  pemerasan.  Masyarakat  juga  dapat  melihat dengan tegas bahwa perbuatan pemerasan itu tidak baik dan ada sanksinya.
Teori keadilan yang digunakan yang menurut Johon Rawls ialah prinsip keadilan yang paling mendasar adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi- posisi  mereka  yang  wajar.  Adapun  keterkaitan  teori  keadilan  dalam  dokter  pelaku pemerasan  terhadap  calon  aparatur  sipil  negara  (ASN)  yaitu  hak  calon  ASN  untuk mendapatkan  surat  hasil  kesehatan  yang  seharusnya  sesuai  tarif  dan  diperiksa  dengan sebenar-benarnya  oleh  dokter  tersebut  tidak  tercapai.  Sehingga  tidak  terdapatnya keadilan, calon ASN yang sakit dapat memperoleh surat sehat dengan mudah meskipun dalam keadaan sedang tidak sehat. Maka perlunya keadilan terutama pada masyarakat yang memiliki ekonomi lemah yang padahal sehat mendapatkan surat sehat tanpa perlu dikenakan  tarif  lebih.  Keadilan  dalam  kasus  ini  berupa  sanksi  pidana  kepada  pelaku tindak pidana yang diperoleh dari hasil wawancara kurungan berdasarkan pasal 368 di ancam  paling  lama  9  tahun  penjara.  Sanksi  lain  oleh  karena  dokter  menerbitkan  surat sehat  demi  mendapatkan  imbalan  materi  semata  dengan  memberikan  keterangan  yang tidak sebanarnya maka dapat diberikan sanksi administrasi terhadap dokter terhukum atau pelanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan lisan, peringatan tertulis, pembinaan perilaku, pendidikan ulang ( re-schooling ), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

## Kesimpulan
1. Penegakan  Hukum  Terhadap  Dokter  Yang  Melakukan  Pemerasan  Terhadap  Calon Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  diawali  proses  penyidikan  tindak  pidana  pemerasan. Proses  Penyidikan  yang  dimaksud  bertujuan  untuk  mengungkap  dugaan  peristiwa tindak pidana yang terjadi atau peristiwa kejahatan yang diduga oleh seseorang dokter. Pidana dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam kasus tindak pidana pemerasan  terdapat  pada  pasal  368  KUHP.  surat  keterangan  sehat  adalah  suatu penjelasan  tentang  keadaan  badan  seseorang  yang  terbebas  dari  penyakit  apapun secara  keseluruhan.  Keterangan  itu  diperoleh  melalui  atau  dengan  cara  mendatangi rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun tempat praktek umum yang berlisensi. Hal itu
juga sejalan dengan kewajiban seorang dokter dalam menjalankan profesinya. Dalam hal  ini,  dokter  tidak  menjalankan  profesinya  dengan  seharusnya  untuk  membuat keterangan sehat.
2. Aturan kode etik pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “Menerima imbalan selain dari pada yang layak, sesuai dengan jasanya, kecuali dengan keikhlasan dan pengetahuan dan atau  kehendak  pasien”.  Kemudian,  pasal  7  yang  berbunyi  “Seorang  dokter  hanya memberi  surat  keterangan  dan  pendapat  yang  telah  diperiksa  sendiri  kebenaranya” serta pasal 267 KUHP yang berbunyi “seseorang dokter yang dengan sengaja memberi Surat  Keterangan  Palsu  tentang  ada  atau  tidaknya  penyakit,  kelemahan  atau  cacat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Maka dalam hal ini dokter meminta  imbalan  lebih,  dokter  menaikkan  tarif  Tes  Kesehatan  dan  mengeluarkan langsung surat kesehatan tersebut. Hal ini terkait dengan Pelanggaran Etik Sekaligus Pelanggaran  Hukum  Pidana  yaitu  Menerbitkan  surat  keterangan  palsu  (melanggar pasal  3  dan  pasal  7  KODEKI  sekaligus  melanggar  pasal  267  KUHP).  Satuan  tim Polresta  Tapanuli  Selatan  menetapkan  tersangka  terhadap  dokter  yang  disangkakan melakukan tindak pidana pemerasan yang dikenakan pasal 368 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan  hukum,  memaksa  orang  lain  dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.
3. Hambatan yang dihadapi oleh pihak polres tapanuli selatan yaitu pertama, pembuktian mengenai  tindak  pidana  pemerasan  membutuhkan  data-data  yang  sangat  sulit  dan komprehenshif, kecuali apabila pemerasan tersebut dilakukan secara operasi tangkap tangan  (OTT)  maka  akan  lebih  mudah  juga  apabila  pemerasan  tersebut  dibuktikan ketika  tindak  pidana  itu  dilakukan  atau  segara  atau  beberapa  saat  tindak  pidana  itu dilakukan.  Kedua,  keterbatasan  waktu  yang  diberikan  untuk  mengungkap  tindak pidana  tersebut,  pihak  penyidik  mengalami  kesulitan  untuk  menyelesaikan  berkas perkara sesuai target yang ditentukan. Belum lagi banyaknya laporan atau pengaduan tindak pidana yang belum terselesaikan menjadi hambatan dalam keterbatasan waktu yang diberikan. Ketiga, keterangan saksi merupakan hal terpenting dalam melakukan peroses pembuktian benar atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana kejahatan tersebut. Sejauh ini penyidik sulit mendapatkan keterangan saksi di karenakan kurang bersediaanya  saksi-saksi  untuk  memberikan  keterangan  terhadap  tindak  pidana pemerasan. Alasan lain karena saksi takut ataupun tidak mau. Keempat, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pemerasan  di  polresta  tapanuli  selatan  seperti  tempat  penyidikan  yang  sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi. Adapun solusi  dalam  pembarantasan  tindak  pidana  pemerasan  dapat  berupa  yang  pertama sarana  dan  prasarana  yang  menunjang  untuk  membantu  dalam  mengambil  bukti berbentuk  dokumentasi.  Keuda,  tindakan  dalam  perlindungan  masyarakat  dapat
berupa  menyembunyikan  identitas  masyarakat  yang  memberi  tahu.  Ketiga, memberikan sanksi kepada pelaku pemerasan bertujuan untuk efek jera kepada pelaku. sanksi  pidana  kepada  pelaku  tindak  pidana  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara kurungan berdasarkan pasal 368 di ancam paling lama 9 tahun penjara. Sanksi lain oleh karena dokter menerbitkan surat sehat demi mendapatkan imbalan materi semata dengan memberikan keterangan yang tidak sebanarnya maka dapat diberikan sanksi administrasi terhadap dokter terhukum atau pelanggar etik dapat berupa penasihatan, peringatan  lisan,  peringatan  tertulis,  pembinaan  perilaku,  pendidikan  ulang  ( re- schooling ), hingga pemecatan keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

## BIBLIOGRAFI
Alweni, M. K. (2019). Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP. Lex Crime , 47.
Mahadi,  U.  E.-A.  (2014).  Penegakan  Hukum  Indonesia. Jurnal  Pemikiran  Keislaman Dan Tafsir Hadis , 3 (1) .
Malik, R. A. (2017). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pungutan Liar oleh Organisasi Masyarakat terhadap Supir Angkutan Barang. Prosiding Ilmu Hukum , 811.
Muliadi, S. (2010). Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Fiat Justitia. Jurnal Ilmu Hukum , 6 No 1 , 9.
Nawawi, B. A. (2010). Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Alumi, Bandung , 153.
Putra, R. H. (2017). Analisis Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Pungutan Liar Pada Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Daerah (CASND) . 4.
Ramadhani,  W.  (2017).  Penegakan  Hukum  Dalam  Menanggulangi  Pungutan  Liar Terhadap Pelayanan Publik. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 12 (2) , 271.
Subiharta. (2015). Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Kendari .
Wahyuning, N. (2016). Satgas Saber Pungli Dalam Penanggulangan Pungutan Liar Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Hukum , 110.
Warman,  E.  (2014).  Penegakan  Hukum  Pidana  Dalam  Perspektif  Kriminologi.
Yogyakarta: Genta Publishing , 102.
Copyright holder: Malim Perwira Harahap (2022)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: