## Ekonomi  Biru  sebagai  Upaya  Pembangunan  Berkelanjutan  dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia
Dessy Maeyangsari 1
1 Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa Timur, Email: dessy.maeyangsari.ih@upnjatim.ac.id .

## Articcle Information
Article History: Received : 27-03-2023 Revised : 24-04-2023 Accepted : 28-05-2023 Published : 30-05-2023
Keyword:
Blue Economy; Human Rights; Sustainable Development;

## Abstract
Blue Economy is a concept of the use of marine resources for the economic growth,  the  improvement  of  livelihood,  along  with  the  preservation  of marine ecosystems. This article discusses the potential of the blue economy for  sustainable  development  efforts  that  have  been  the  focus  of  many countries since the  1972  Stockholm Environmental  Conference. Basically, the use of marine resources has been regulated in the United Nations on the Law  of  the  Sea  1982  and  other  international legal instruments.  However, special  management  systems  and  regulations  are  needed  at  international and national levels to implement the components of Blue Economy activities that prioritize sustainable development and the preservation of the marine environment.  In  addition,  another  potential  of  the  Blue  Economy  is  its relation  to  the  fulfilment  of  Human  Rights  in  Indonesia,  which  will  be reviewed  normatively  through  national  legislation  and  international  law study.

## Abstrak
Ekonomi  Biru  adalah  konsep  pemanfaatan  sumber  daya  laut  untuk pertumbuhan  ekonomi,  peningkatan  penghidupan  dan  mata  pencaharian yang  seiring  dengan  pelestarian  ekosistem  laut.  Artikel  ini  membahas potensi  Ekonomi  Biru  terhadap  upaya  pembangunan  berkelanjutan  yang telah  menjadi  fokus  negara-negara  sejak  konferensi terkait lingkungan  di
Stockholm pada tahun 1972. Pada dasarnya, pemanfaatan sumber daya laut telah diatur dalam United Nations on the Law of the Sea 1982 dan instrumen hukum  internasional  lainnya.  Akan  tetapi  dibutuhkan  sistem  manajemen dan  peraturan  khusus  dalam  taraf  internasional  dan  nasional  untuk mengimplementasikan komponen aktivitas ekonomi biru yang mengedepankan  pembangunan  berkelanjutan  dan  kelestarian  lingkungan laut.  Selain  itu,  potensi  lain  dari  ekonomi  biru  adalah  kaitannya  dengan pemenuhan  Hak  Asasi  Manusia  di  Indonesia  yang  akan  dikaji  secara normatif  melalui  peraturan  perundang-undangan  dan  kajian  hukum internasional.

## PENDAHULUAN
Dilihat  dari  segi  historis,  manusia  telah  memiliki  keterikatan  dengan  laut  sejak ratusan  ribu  tahun  lalu.  Khususnya  setelah  teknologi  perikanan  dan  navigasi semakin berkembang; menjadikan lingkungan laut sebagai target untuk melakukan migrasi dan kolonisasi 1 . Namun tidak terhenti pada pemanfaatan tersebut, sumber daya pada laut tidak hanya terbatas pada sektor transportasi-perikanan, melainkan merambah  mineral  dari  dasar  laut  dan  teknologi  lain  yang  melewati  batas-batas antarnegara.  Hal  ini  menjadikan  laut  sebagai  salah  satu  ekosistem  yang  sangat berperan besar dalam kehidupan manusia secara luas.
Pada  lingkup  hukum  internasional,  hubungan  antara  laut  dengan  negara- negara telah diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS  1982).  Berasal  dari  beberapa  kebiasaan  negara-negara  berdaulat  serta kesepakatan negara-negara peserta Konvensi, UNCLOS 1982 memberikan prinsip- prinsip tentang kewajiban dan hak  negara-negara terkait dengan  lautan, termasuk di  dalamnya  adalah  pemanfaatan  sumber  daya  laut.  Sementara  itu  pada  lingkup ekonomi, dikenal istilah Blue Economy atau ekonomi biru, suatu konsep luas yang dapat dikaji dari berbagai aspek studi.
Meskipun belum terbentuk definisi resmi untuk ekonomi biru, Bank Dunia menafsirkan konsep tersebut sebagai pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan penghidupan dan mata pencaharian yang seiring dengan pelestarian ekosistem laut. Sementara Komisi Uni Eropa memaknai ekonomi  biru  sebagai  semua  kegiatan  ekonomi  terkait  dengan  laut  dan  pantai, mencakup berbagai sektor yang telah terbentuk maupun sedang berkembang yang saling terkait satu sama lain.
Terlepas dari kekosongan penafsiran universal, ekonomi biru adalah istilah yang mencangkup konsep luas terkait pemanfaatan laut dengan beberapa komponen yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aktivitas, di antaranya: pemanfaatan sumber  daya  hayati,  ekstraksi  sumber  daya  non-hayati,  komersialisasi  dan
1 Ono, Rintaro. "Human History of Maritime Exploitation and Adaptation Process to Coastal and Marine Environments – A View from the Case of Wallacea and the Pacific" In Applied Studies of  Coastal  and  Marine  Environments,  edited  by  Maged  Marghany.  London:  IntechOpen,  2016. 10.5772/62013
perdagangan,  serta  respon  terhadap  tantangan  kelestarian  laut. 2 Keempat komponen tersebut menjadikan ekonomi biru menjadi suatu konsep universal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan teknologi dan ekonomi berkelanjutan.
Pada  sisi  lain,  masyarakat  internasional  melihat  pertumbuhan  laut  ini sebagai salah satu tujuan global yang penting ke depannya. Sebagaimana yang telah tertuang  dalam Sustainable  Development  Goals (SDGs),  dari  17  Tujuan Pembangunan  Berkelanjutan  dan  169  tujuan  yang  ditetapkan  oleh  Perserikatan Bangsa-Bangsa  untuk  dicapai  pada  tahun  2030,  tujuan  ke-14  secara  khusus difokuskan  pada  kesehatan  lautan  dan  sumber  daya  hayati  yang  ditemukan  di dalamnya.
Artikel ini membahas sisi lain dari ekonomi biru yang tertuju pada komponen SGDs  lainnya.  Ketika  laut,  samudera,  dan  wilayah  pesisir  merupakan  bagian integral  dan  penting  dari  lingkungan,  maka  keberadaannya  juga  sangat  penting untuk stabilitas pangan global dan kesehatan manusia. Akibatnya, sumber daya laut sangat  penting  bagi  masyarakat  dan  perekonomian.  Berdasarkan  pada  pokok pembahasan tersebut, dapat disimpulkan keterkaitan erat antara aktivitas manusia di laut dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM). Terlebih di Indonesia yang merupakan negara kepulaun terbesar di dunia, potensi ini  menjadi suatu hal  yang  perlu untuk dikaji  lebih dalam. Pada kajian  ini adalah dari segi hukum nasional dan internasional.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer  yang  digunakan  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  instrumen hukum internasional, di antaranya adalah UNCLOS 1982, UNCBD, dan konvensi- Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang  digunakan  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  instrumen  hukum
2 The World Bank. The Potential of the Blue Economy: Increasing Long-term Benefits of the Sustainable  Use  of  Marine  Resources  for  Small  Island  Developing  States  and  Coastal  Least Developed Countries , World Bank Publications, Washington: 2017, https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26843/115545.pdf?sequence=1&is Allowed=y .
internasional,  di  antaranya  adalah  UNCLOS  1982,  UNCBD,  dan  konvensi- konvensi  Hak  Asasi  Manusia  yang  telah  diratifikasi  oleh  Pemerintah  Indonesia. Pada kajian ini dibatasi pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga dasar hukum  mengacu  pada  Kovenan  Internasional  tentang  Hak-Hak  Ekonomi,  Sosial dan  Budaya  ( International  Covenant  on  Economic,  Social  and  Cultural  Rights , selanjutnya  disingkat  ICESCR).  Sebagai  bahan  hukum  sekunder  berupa  studi kepustakaan  serta  laporan  pemerintah  maupun  organisasi  non-pemerintah  yang terkait dengan ekonomi biru dan ekonomi kelautan secara umum.

## PEMBAHASAN

## A. Ekonomi Biru dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia
Berdasar pada  fakta bahwa dua pertiga permukaan  bumi  berupa  lautan dan sekitar 97% kandungan air di bumi terkandung di dalamnya, 3 maka lautan adalah suatu wilayah dan ekosistem dengan sumber daya alam yang masif dan krusial bagi dunia.  Berbeda  dengan  wilayah  daratan,  teritorial  suatu  negara  di  laut  tidak memiliki  batas  yang  jelas,  sehingga  dibutuhkan  instrumen  hukum  internasional khusus yang mengatur tentang pemanfaatan dan kewenangan di laut.
Melalui  UNCLOS  1982,  negara-negara  anggota  PBB  secara  khusus mengadopsi instrumen internasional yang mengkodifikasikan peraturan-peraturan dari  kebiasaan  internasional  terkait  batas  wilayah  laut,  bentuk  zonasi  kelautan, pemanfaatan  sumber  daya  alam,  eksploitasi  dan  navigasi  laut  ke  dalam  suatu konvensi  internasional.  UNCLOS  1982  menetapkan  kerangka  hukum  yang mengatur  agar  semua  kegiatan  di  lautan  dilakukan  dengan  mengindahkan kewajiban  negara-negara  untuk  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  laut, sebagaimana  yang  telah  ditentukan  pada  Bab  XII.  Pasal  193  mengakui  hak berdaulat  negara  pantai  untuk  mengeksploitasi  kekayaan  alam  sesuai  dengan kebijakan  lingkungan  negara  tersebut  serta  kewajiban  setiap  negara  untuk melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  laut.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep
3 NOAA. “How much water is in the ocean?” . National Ocean Service website, https://oceanservice.noaa.gov/facts/oceanwater.html, accessed on 15 April 2022.
ekonomi  biru  yang  menekankan  pada  konservasi  dan  pengelolaan  berkelanjutan, berdasarkan premis bahwa ekosistem laut yang sehat lebih produktif dan menjadi dasar penting bagi ekonomi berbasis laut yang berkelanjutan.
Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985. Konvensi ini memiliki arti yang penting bagi karena melalui konvensi tersebut  Indonesia  berhasil  mendapatkan  pengakuan  resmi  masyarakat internasional sebagai suatu negara kepulauan. Pengakuan resmi ini merupakan hal penting yang menjadi dasar perwujudan kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial dan budaya.
Selain UNCLOS 1982, Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi terkait perlindungan lingkungan hidup secara umum pada tahun 1994, di antaranya adalah Nations  Convention  on  Biological  Diversity (UNCBD)  1992,  diratifikasi  melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa  mengenai  Keanekaragaman  Hayati,  dan United  Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)  yang diratifikasi  melalui Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Konvensi  Kerangka Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai  Perubahan  Iklim.  Kedua  instrumen hukum  internasional  tersebut  lahir  sebagai  komitmen  negara-negara  PBB  untuk mengatasi  kerusakan  hayati  dan  perubahan  iklim.  Sementara  itu,    terdapat  pula Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) 1995 yang telah diadopsi oleh Indonesia.  Berbeda dengan perjanjian internasional berbentuk konvensi, instrumen ini  berupa  kode  etik  yang  mengatur    standar  perilaku  penangkapan  ikan  yang bertanggung jawab. Melalui beberapa langkah tersebut, dari meratifikasi konvensi hingga  pengadopsian  CCRF,  Indonesia  dan  negara-negara  peserta  mengakui pentingnya perlindungan terhadap lingkungan pada setiap aktivitas, termasuk  yang berhubungan dengan wilayah lautan dan pesisir.
Dari sisi hukum nasional, Indonesia telah mengatur sistem pemanfaatan laut dalam peraturan perundang-undangan yang jelas. Undang-Undang yang mengatur sumber ikan di Indonesia dapat ditemukan pada Undang tentang Perikanan dan Undang- Undang tentang Kelautan. Sementara itu terdapat juga peraturan tentang hal-hal lain terkait konservasi maritim, seperti Peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan
terkait Kawasan Konservasi Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 4 Pada dasarnya  Indonesia  telah  berkomitmen  melalui  instrumen  hukumnya  melakukan pembangunan  pemanfaatan  laut  sesuai  dengan  pembangunan  berkelanjutan  yang berwawasan lingkungan, meskipun demikian dibutuhkan pula sistem pengawasan yang tepat dan efisien.

## B. Skema Ekonomi Biru sebagai Sarana Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Manusia
Esensi  utama  dari  ekonomi  biru  ada  pada  pembangunan  berkelanjutan  dan kelestarian ekosistem laut, namun tidak membuat terlepas peranannya sebagai salah satu sarana pemenuhan HAM yang sangat potensial. Pada sub-bab ini, pembahasan merujuk pada kapasitas ekonomi biru dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya.  Mengacu  pada  dokumen  hukum  internasional  tentang  HAM,  Indonesia telah  meratifikasi  ICESCR  dan  ICCPR  pada  tahun  2005.  Keduanya  adalah perjanjian  internasional  terkait  hak  manusia  yang  mendasar.  Melalui  komponen aktivitas-aktivitas  dalam  ekonomi  biru,  Indonesia  memiliki  peluang  besar  untuk memenuhi hak-hak tersebut.
Sesuai  dengan  karakter  primer  hak  ekonomi-sosial  dan  budaya,  negara memiliki kewajiban positif untuk memenuhi ( to  provide) hak-hak tersebut. Salah satu yang berkaitan erat dengan pemanfaatan sumber daya hayati di laut adalah hak atas  pangan  ( rights  to  food )  dan  kesejahteraan  hidup  secara  umum.  Pasal  11 ICESCR menunjukkan komitmen negara-negara peserta untuk mengakui hak setiap orang  atas  standar  hidup  yang  layak  bagi  dirinya  dan  keluarganya,  termasuk  di antaranya hak atas sandang, pangan dan tempat tinggal yang layak, serta perbaikan kondisi  hidup  secara  berkelanjutan.  Negara  memiliki  kewajiban  positif  untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi menjamin realisasi hak-hak tersebut.
Meskipun  konsep  awal  dari  pemenuhan  hak  ekonomi-sosial  adalah  standar terendah pemenuhan hak tersebut. Jika dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan pangan,  maka  pemenuhan  oleh  pemerintah  terbatas  pada  ketersediaan  makanan,
4 Lebih lanjut lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
tanpa  perlu  memerhatikan  kualitas. Akan  tetapi  pada  perkembangannya,  negara- negara tidak dapat lagi hanya menyediakan batas minimum dari suatu hak; nutrisi dan gizi yang cukup menjadi standar tambahan untuk pemenuhan sebagai perbaikan kondisi hidup yang terus berkelanjutan.
Pada  tingkat  global,  agenda  SDGs  memasukkan  hak  atas  pangan  sebagai tujuan  kedua,  yakni  “mengentaskan  kelaparan,  mencapai  ketahanan  pangan  dan perbaikan  gizi  serta  mempromosikan  pertanian  yang  berkelanjutan”.  Meskipun, pada  kenyataannya  agenda  ini  mengalami  persoalan  pelik  selama  dua  tahun terakhir. Pada tahun 2020, hampir satu dari tiga orang di dunia (2,37 miliar) terkena dampak  dari  kerawanan  pangan.  Data  ini  menunjukkan  peningkatan  hampir  320 juta dari tahun 2019. 5 Pada tahun berikutnya keadaan pangan global masih belum mengalami perbaikan,  laporan tahunan  yang dipublikasikan  oleh Global  Network Against Food Crises (GNAFC) 6 mengungkapkan bahwa sekitar 193 juta orang di 53  negara  atau  wilayah  mengalami  kerawanan  pangan  akut.  Jumlah  tersebut menunjukkan  peningkatan  sebesar  hampir  40  juta  orang  dibandingkan  dengan jumlah yang sudah tercatat pada tahun 2020. Bebeapa penyebab krisis pangan ini antara lain dikarenakan konflik  yang terjadi pada beberapa  negara, permasalahan lingkungan, perubahan iklim dan krisis yang diakibatkan oleh Pandemi COVID-19.
Pandemi juga menjadi penyebab utama disrupsi perdagangan dunia, termasuk sektor  kelautan.  Penurunan  yang  cukup  signifikan  terlihat  dari  total  nilai  ekspor produk perikanan global tahun 2020 yang mencapai USD152 miliar atau turun 7% dibanding  2019.  Namun,  di  saat  seluruh  eksportir  utama  produk  perikanan mengalami  penurunan  nilai  ekspor,  ekspor  produk  perikanan  Indonesia  justru mengalami peningkatan dan Indonesia naik dua peringkat menjadi berada di posisi delapan  sebagai  eksportir  utama  produk  perikanan  dunia  tahun  2020. 7 Berdasar
5 United Nations Statistics Division. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture, diakses pada https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-02/
6 GNFAC, 2022 Global Report on Food Crisis: Join Analysis fo Better Decisions, http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_ FINAl_REPORT.pdf
7 Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, “ Peringkat Indonesia sebagai Eksportir Produk Perikanan Dunia Meningkat di Masa Pandemi”,
https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai-eksportir-produk- perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi diakses pada 15 Desember 2022.
pada  data  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  daya  saing  dan resiliensi  ekonomi  dari  sektor  perikanan  di  Indonesia.  Hal  ini  juga  menunjukkan potensi besar dari sektor perikanan sebagai tumpuan ketahanan pangan nasional ke depannya.
Sementara  itu,  pada  hak  yang  berkaitan  dengan  anak  dan  pangan, permasalahan stunting dan wasting masih menjadi salah satu fokus pemenuhan hak di negara-negara berkembang, begitu pula dengan Indonesia. Stunting dan wasting merupakan  gangguan  tumbuh  kembang  anak,  salah  satunya  dikarenakan kekurangan  asupan  gizi.  Sehingga  dibutuhkan  kebijakan  dari  pemerintah  untuk memenuhi hak dasar anak, tidak hanya terkait dengan akses pada makanan, tetapi lebih jauh pada nutrisi dan kualitas dari pangan anak. Permasalahan ini menjadikan prevalensi stunting pada anak di bawah lima tahun/balita sebagai Prioritas Nasional 3 sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
Pemerintah  Indonesia,  melalui  Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, meyakini  bahwa  konsumsi  ikan  dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk  memenuhi kebutuhan gizi sehingga dapat membantu dalam pencegahan stunting . Pemerintah telah berupaya memenuhi kewajiban memberikan hak atas pangan yang berkualitas melalui Gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) yang memotivasi masyarakat  untuk  mengonsumsi  ikan  secara  teratur. 8 Pada  program  tersebut, konsumsi sumber daya dari laut tidak lagi hanya menjadi suatu sumber pengentasan kelaparan,  melainkan  juga  pada  tahap  pemenuhan  nutrisi  pada  anak.  Meskipun demikian  masih  dibutuhkan  program  konkret  terkait  pengentasan stunting dan wasting , dan terus akan menjadi tugas demi hak-hak dari generasi baru.
Hak kedua yang menjadi pembahasan adalah hak kesehatan, serta kaitannya dengan  lingkungan.  Hak  atas  kesehatan  secara  umum  diatur  dalam  pasal  12 ICESCR.
Article 12
8 PPN Sungailat, GEMARIKAN (Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan) : Upaya Peningkatan Gizi Sejak Dini , 2018, https://kkp.go.id/djpt/ppnsungailiat/artikel/6676-gemarikan-gemar- memasyarakatkan-makan-ikan-upaya-peningkatan-gizi-sejak-dini.
1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone  to  the  enjoyment  of  the  highest  attainable  standard  of physical and mental health.
2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to  achieve  the  full  realization  of  this  right  shall  include  those necessary for:
(a) The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;
(b) The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;
(c)  The  prevention,  treatment  and  control  of  epidemic,  endemic, occupational and other diseases;
(d)  The  creation  of  conditions  which  would  assure  to  all  medical service and medical attention in the event of sickness.
Bedasarkan  pada  pasal  tersebut,  ICESCR  tidak  mengadopsi  definisi kesehatan yang tertuang dalam Konstitusi World Health Organization (WHO) yang mengonseptualisasikan  kesehatan  sebagai  “keadaan  sejahtera  fisik,  mental  dan sosial  yang  utuh,  bukan  hanya  ketiadaan  penyakit  atau  kelemahan”.  ICESCR menggunakan frase berbeda berupa “standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai”. Maka hak ini tidak terbatas pada akses terhadap layanan medis saja, melainkan memiliki subtansi yang lebih luas.
Komentar umum dari Pasal 12 ICESCR lebih lanjut mengakui bahwa hak atas kesehatan  mencakup  berbagai  faktor  sosial-ekonomi  yang  berpengaruh  pada kesehatan  manusia.  Faktor-faktor  penentu  tersebut  mendasari  kesehatan masyarakat  seperti  akses  pangan  dan  gizi  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  akses terhadap air  yang aman dan dapat diminum serta sanitasi  yang  memadai, kondisi kerja yang aman dan sehat, serta lingkungan yang sehat. Hak atas kesehatan juga menekankan  pada  peningkatan  kebersihan  lingkungan  dan  industri  sebagai  salah satu cara pemenuhan hak tersebut. 9
Maka  dapat  disimpulkan  bahwa  beberapa  hak  ekonomi,  sosial  dan  budaya pada dasarnya dapat saling berkesinambungan satu sama lain. Begitu juga dengan
9 General comment no. 14 (2000), The right to the highest attainable standard of health (article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), Adopted at the Twenty- ninth Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 20 January 2003 (Contained in Document E/C.12/2002/11)
konsep  perlindungan  terhadap  lingkungan  dan  hukum  HAM  saling  memberikan pengaruh, spektrum utama hubungan tersebut terletak pada unsur “sinergi”. Seperti yang telah disebutkan pada Prinsip 1 Deklarasi Stockholm 1972, bahwa  manusia memiliki  hak  atas  kebebasan,  kesetaraan  dan  kondisi  hidup  yang  layak,  di  suatu lingkungan yang memungkinkan untuk kehidupan yang bermartabat dan sejahtera, dalam hal ini termasuk lingkungan yang terlindungi dan lestari.
Melalui  prinsip  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  kondisi  lingkungan  yang terlindungi diperlukan untuk menjaga kesehatan manusia dan standar hidup layak, keduanya adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Salah satu contohnya adalah hak atas air dan sanitasi. Meskipun tidak secara langsung ditetapkan sebagai hak dalam ICESCR, namun air dan sanitasi telah diakui sebagai bagian fundamental untuk  mempertahankan  hidup  dan  menjaga  kesehatan  manusia.  Pada perkembangannya,  Komite  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  mengadopsi Komentar Umum No. 15 tentang hak atas air. Pandangan ini terus menjadi perhatian masyarakat  global,  sehingga  air  bersih  dan  sanitasi  yang  layak  kemudia  menjadi tujuan  SDG  keenam.  Meskipun  saat  ini  proporsi  populasi  global  yang menggunakan  layanan  air  minum  yang  dikelola  dengan  aman  meningkat  dari  70 persen pada tahun 2015 menjadi 74 persen pada tahun 2020,  masih terdapat 2 miliar orang tidak memiliki layanan tersebut. 10
Di  Indonesia  pengaturan  sumber  daya  air  diatur  melalui  Undang-Undang Nomor I7 Tahun 2019 yang kemudian diubah melalui Undang-Undang dan Perpu tentang Cipta Kerja. Pada pasal 28 dijelaskan bahwa pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan secara berkelanjutan, berarti bahwa pemanfaatan dan  manajemen pendayagunaan air di Indonesia  harus  mementingkan kelestarian lingkungan. Meskipun  tidak  menjadi  bagian  dari  peraturan,  manajemen pengelolaan air ini seharusnya tidak terbatas pada air tawar yang dikonsumsi oleh manusia,  melainkan  lebih  luas.  Manajemen  tersebut  harus  berkaitan  erat  dengan kondisi perairan pesisir dan laut sebagai bagian dari siklus air secara keseluruhan.
10 United Nations, SDGs Report Goal 6, https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Goal-06/ , accessed 20 April 2023.
Sebagai  pembahasan  berikutnya,  penulis  mengangkat  kajian  dari  sudut pandang ekonomi sebagai sarana untuk memberikan standar hidup yang layak bagi masyarakat.  Saat  ini  laut  masih  memberikan  kontribusi  terbesar  pada  sistem transportasi  dan  perekonomian  dunia,  lebih  dari  80%  perdagangan  di  dunia menggunakan rute laut dan menggunakan tranportasi kapal. Sehingga  jika terjadi gangguan  di  pelabuhan  dan  jalur  pelayaran,  kebutuhan  pokok,  seperti  makanan, energi, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya tidak sampai kepada yang membutuhkan 11 dan  memberikan  dampak  pada  pemenuhan  standar  hidup masyarakat.
Selain dari sektor ekonomi, Indonesia juga memiliki potensi yang luas untuk kelestarian  lingkungan  dalam  skala  global  melalui  pemanfaatan  wilayah  laut. Sebagai  salah  satu  upaya  penyelamatan  lingkungan,  yang  tidak  terbatas  pada ekosistem  laut,  melainkan  bentuk  ekosistem  secara  luas,  laut  juga  mendapatkan peranan  yang  sangata  penting.  Salah  satunya  melalui blue  carbon ,  yakni  istilah yang  digunakan  untuk  cadangan  emisi  karbon  yang  diserap,  disimpan  dan dilepaskan  oleh  ekosistem  pesisir  dan  laut. Potensi  karbon  biru  di  Indonesia sangatlah besar yakni  mencapai 3.4 Giga Ton (GT) atau sekitar 17% dari karbon biru dunia. 12 Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove,  hutan  bakau,  padang  lamun  dan  lahan  gambut  di  kawasan  pesisir. 13 Indonesia  memiliki  potensi  besar  untuk  mengembangkan  karbon  biru  karena memiliki kawasan mangrove terluas di dunia, yakni 19% dari total hutan mangrove dunia 14 . Melihat potensi yang begitu besar, Pemerintah telah memasukkan karbon biru  sebagai  salah  satu  studi  sektoral  dan  Kementerian  Koordinator  Bidang
11 UNCTAD, Review of Maritime Transport 2021, https://unctad.org/publication/review-maritime- transport- 2021#:~:text=Maritime%20transport%20is%20the%20backbone,higher%20for%20most%20devel oping%20countries , diakses pada 20 Desember 2022.
12 KKP
| Kementerian Kelautan
dan Perikanan, Blue Carbon , https://kkp.go.id/djprl/p4k/artikel/44262-blue-carbon, accessed 10 Maret 2023
13 ibid.
14 FAO, Global Overview, https://www.fao.org/3/a1427e/a1427e04.pdf
Kemaritiman  dan  Investasi  juga  memiliki  komitmen  yang  sangat  ambisius  untuk merestorasi mangrove seluas 637.000 Ha dalam waktu empat tahun. 15
Tidak hanya terbatas pada blue carbon , pemanfaatan energi terbarukan juga merupakan  peluang  yang  dimiliki  oleh  negara  kepulauan  dan  maritim  seperti Indonesia.  Saat  ini,  perkembangan  energi  terbarukan  menjadi  fokus  global  demi mengurangi  emisi  karbon.  Negara-negara  Asia  Tenggara  telah  menjadi  pusat produksi photovoltaic (PV) pada panel surya dan produsen biofuel. Lalu Cina yang dikenal  sebagai  produsen  dan  pemasang  panel  surya  terbesar  dan  negara-negara Eropa yang menyumbang sekitar 40 persen dari produksi manufaktur tenaga angin dunia  yang  menghasilkan  listrik  bersih,  dan  terkadang  lebih  murah  daripada teknologi  berbasis  bahan  bakar  fosil  yang  ada. 16 Pertumbuhan  industri  energi terbarukan  ini  terus  maju  hingga  merambah  instalasi  lepas  pantai.  Berbagai teknologi  baru  dibuat  dengan  memanfaatkan  kekuatan  laut  untuk  menghasilkan listrik ramah lingkungan, mulai dari pemanfaatan angin dan energi matahari melalui instalasi  panel  surya  dan  turbin  lepas  pantai,  hingga  teknologi  energi  laut  dari gelombang  pasang  surut,  instalasi  terapung  dan  penggunaan  alga  untuk menghasilkan biofuel . 17 ILO  memperkirakan  pekerjaan  pada  industri  energi terbarukan mencapai 12,7 juta pada tahun 2021 melonjak 700.000 dalam satu tahun, terlepas dari efek COVID-19 dan krisis energi yang terus meningkat. Laporan pada tahun 2022 mengidentifikasikan hal yang sama, di mana sektor energi dari matahari memiliki pertumbuhan tercepat dari industri terbarukan lainnya, pada tahun 2021 sektor ini menyediakan 4,3 juta pekerjaan. 18
Sebagai  kesimpulan,  industri  energi  terbarukan  tentu  dapat  membuka  lapangan pekerjaan yang luas di Indonesia, terutama pada instalasi yang menggunakan laut
15 Organisation  for  Economic  Co-operation  and  Development  , Sustainable  Ocean  Diagnostics Indonesia, 2021, https://www.oecd.org/development/environment-development/sustainable-ocean- country-diagnostics-indonesia.pdf diakses pada 20 Desember 2022.
16 ILO, 2022, Renewable Energy Jobs Hit 12,7 Million Globally , https://www.ilo.org/global/about- the-ilo/newsroom/news/WCMS_856515/lang--en/index.htm , diakses pada 24 April 2022.
17 European  Commission  Brussels,  19.11.2020  Com  (2020)  741  Final  Communication  from  The Commission  to  The  European  Parliament,  The  Council,  The  European  Economic  and  Social Committee and The Committee of The Regions an EU Strategy to Harness the Potential of Offshore Renewable Energy for A Climate Neutral Future
18 Opcit.
sebagai sumber energi atau  instalasi  yang dibangun di  lepas pantai  sebagai salah satu  aktivitas  dalam  ekonomi  biru.  Karenanya  dibutuhkan  peraturan  perundang- undangan yang sesuai untuk mengatur industri ini. Kebijakan yang ramah investor perlu diperhatikan, tetapi dengan tetap berpegang pada keamanan ekosistem di laut.

## C. Tantangan dan Risiko dari aktivitas-aktivitas pada Ekonomi Biru
Meskipun  pada  dasarnya,  ketika  dilakukan  dengan  tepat,  aktivitas pemanfaatan  laut  berkontribusi  terhadap  pemenuhan  HAM,  pengentasan kemiskinan,  dan  ketahanan  pangan;  dampak  negatif  terhadap  HAM  bisa  terjadi pada pengimplementasian perekonomian  biru  yang buruk. Secara global terdapat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sektor ekonomi kelautan dan perikanan, seperti  pelanggaran  hak-hak  buruh  yang  melibatkan  pekerja  migran  di  kapal penangkap  ikan,  hingga  dampak  lingkungan  terhadap  masyarakat  asli  akibat industri perikanan. 19
Sama  halnya  dengan  aktivitas  ekonomi  lain,  industri  berskala  besar cenderung  akan  memberikan  dampak  pada  lingkungan  sekitarnya,  begitu  pula dengan aktivitas dengan menggunakan sumber daya laut. Ekosistem laut memiliki masalah yang sama dengan bentuk ekosistem lainnya, yakni isu lingkungan. Tidak hanya  dikarenakan  kegiatan-kegiatan  perekonomian  di  laut,  melainkan  kegiatan manusia  di  darat  dan  udara  secara  signifikan  berdampak  pada  kualitas  dan kelestarian laut. Beberapa di antara isu tersebut termasuk pemanasan global  yang merupakan salah satu faktor pengaruh dari naiknya permukaan air laut, penggunaan plastik  yang  mempengaruhi  ekosistem  laut  (fenomena  yang  disebut  juga  dengan plastic  soup )  serta  isu  lingkungan  lainnya.  Pengaruh  buruk  tersebut  sering  kali mengancam  hak-hak  kelompok  rentan,  seperti  perempuan,  anak-anak  dan masyarakat asli atau masyarakat adat. 20
19 The  Danish  Institute  for  Human  Rights,  The  Human  Rights  Impacts  of  The  Fisheries  And Aquaculture Sectors In Africa, 2019, https://www.humanrights.dk/sites/humanrights.dk/files/media/migrated/human_rights_impacts_of _the_fisheries_and_aquaculture_sectors_eng.pdf
20 Ibid.
World  Bank mencatat  bahwa  terdapat  beberapa  dampak  aktivitas  manusia terhadap lingkungan laut, di antaranya adalah sebagai berikut: 21
1. Eksploitasi  sumber  daya  laut  yang  tidak  sesuai  dengan  prinsip pembangunan  berkelanjutan,  contohnya  seperti  penangkapan  ikan yang  tidak  berkelanjutan.  Hal  ini  dapat  diakibatkan  oleh perkembangan teknologi  yang tidak digunakan secara semestinya, serta  manajemen  akses  yang tidak dikelola dengan baik, sehingga stok  ikan  dan  permintaan  pasar  tidak  terpantau  oleh  pihak berwenang.
2. Perubahan  fisik  dan  perusakan  habitat  laut  dan  pesisir  yang disebabkan oleh pembangunan pesisir, deforestasi, dan pertambangan.
3. Pencemaran  terhadap  lingkungan  laut  yang  secara  terang  telah didefinisikan  dalam  UNCLOS  1982.  Pada  konvensi  tersebut, pencemaran  laut  diartikan  sebagai  dimasukkannya  oleh  manusia, secara  langsung  atau  tidak  langsung,  zat  atau  substansi  ke  dalam lingkungan  laut,  termasuk  muara,  yang  mengakibatkan  atau mungkin  mengakibatkan  efek  merusak  seperti  kerusakan  sumber daya  hayati  dan  kehidupan  laut,  dampak  berbahaya  terhadap kesehatan manusia, gangguan terhadap laut, termasuk penangkapan ikan  dan  penggunaan  laut  lainnya  yang  sah,  penurunan  kualitas penggunaan air laut dan pengurangan fasilitas.
4. Dampak  perubahan  iklim,  misalnya  dalam  bentuk  kenaikan permukaan laut dan perubahan cuaca yang lebih intens dan sering. Dampak  perubahan  iklim  jangka  panjang  terhadap  ekonomi  biru pada  sistem  laut  belum  sepenuhnya  dipahami,  tetapi  jelas  bahwa perubahan  suhu  laut,  keasaman,  dan  arus  laut  utama,  antara  lain,
telah  mengancam  kehidupan  laut,  habitat,  dan  masyarakat  yang bergantung padanya.
5. Perdagangan  yang  tidak  adil.  Perjanjian  perikanan  juga  dapat berdampak  negatif  terhadap  realisasi  hak  penangkapan  ikan komunitas.  Pada  prinsipnya,  perjanjian  perikanan  antarnegara, banyak di antaranya disepakati antara Uni Eropa dan negara-negara Afrika,  memiliki  tujuan  pada  pengembangan  sektor  perikanan, termasuk dengan menghasilkan pendapatan, pekerjaan,
menciptakan  atau  meningkatkan  infrastruktur,  mempromosikan manajemen sumber daya manusia yang efisien dan pengembangan kapasitas  di  sektor  tersebut.  Namun,  kurangnya  regulasi  dan penegakan  perjanjian  perikanan  yang  buruk  dapat  mengakibatkan Negara  Pantai  kehilangan  kendali  atas  pengelolaan  berkelanjutan dan  pengembangan  perikanan  mereka  dan  sektor  perikanan budidaya,  dengan  dampak  negatif  terhadap  mata  pencaharian
21 The World Bank, the Potential , 2017, hal.10.
masyarakat  skala  kecil,  serta  penegakan  standar  HAM internasional. 22
Berdasarkan kajian oleh World  Bank di atas,  maka potensi dan risiko  yang dihadapi  ketika  laut  dimanfaatkan  tidak  terbatas  pada  wilayah  laut  suatu  negara tertentu  saja,  melainkan  memiliki  keterkaitan  dengan  wilayah  ataupun  kebijakan dari negara lain. Dapat disimpulkan, sebagaimana luasnya sektor yang dicakup oleh Ekonomi biru, faktor lain di luar konsep ekonomi, termasuk di dalamnya hubungan internasional,  kondisi  politik  internal  dan  perkembangan  ilmu  teknologi  juga memengaruhi  kondisi  realitas  dari  aktivitas-aktivitas  yang  terdapat  pada  konsep tersebut.
Meskipun  telah  ada  UNCLOS  1982  sebagai  hukum  internasional  yang mengatur  tentang  laut,  disertai  dengan  adanya  globalisasi  dan  hubungan perdagangan internasional yang semakin bebas membuat batas antar negara-negara di dunia menjadi semakin kabur. Akan tetapi tidak dipungkiri bahwa batas wilayah yang berkaitan dengan  laut masih  menjadi  isu  yang terus ada.  Sengketa wilayah laut kemudian menjadi faktor lain penentu kebijakan  ekonomi biru negara-negara terkait.  Salah  satu  contoh  adalah  sengketa  Laut  Cina  Selatan  antara  Tiongkok dengan negara-negara ASEAN.
Merupakan  sebuah  sengketa  berkelanjutan,  sengketa  Laut  Cina  Selatan tentunya  berkaitan  erat  dengan  potensi  kekayaan  kawasan  laut  tersebut  yang memiliki  cadangan  besar  Sumber  Daya  Alam  (SDA),  terutama  mineral,  minyak bumi dan gas alam. Keberadaan laut ini juga dikenal secara historis sebagai “ the 3 rd golden way in the world ”, yaitu sebagai laut yang menghubungkan dua samudera dan  terdiri  atas  dua  jalur  laut  internasional  yang  strategis.  Meskipun  sengketa wilayah adalah hal yang lumrah terjadi pada hukum internasional, tetapi kerjasama antar negara pada satu kawasan, baik untuk pemanfaatan ataupun perlindungan atas wilayah  yang  disengketakan,  adalah  tujuan  utama  dari  adanya  perjanjian  dan hukum  internasional.  UNCLOS  1982  telah  menetapkan  pada  pasal  61  ayat  (2) bahwa  negara  pantai  dan  organisasi  internasional,  baik  sub-regional,  regional
22 Op cit.
maupun global, harus bekerja sama untuk tujuan konservasi dan pengelolaan yang tepat sehingga pemeliharaan sumber kekayaan hayati di Zona Ekonomi Eksklusif tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan. Seharusnya ketentuan ini juga berlaku untuk negara-negara dalam sengketa Laut Cina Selatan.
Berkaca pada tantangan dan risiko di atas maka  Rencana Tata Ruang Laut dapat berfungsi sebagai alat penting yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola modal laut secara efektif dan memastikan penggunaan sumber daya laut yang  berkelanjutan.  Meskipun  mengkoordinasikan  kepentingan  yang  saling bertentangan  dari  eksploitasi  dan  penggunaan  sumber  daya  di  laut  adalah  tugas yang  kompleks,  saat  ini  Rencana  Tata  Ruang  Laut  semakin  diakui  sebagai  alat utama  bagi  pemerintah  untuk  mengatur  sumber  daya  mereka  secara  efektif  dan menengahi kepentingan yang bertentangan dengan standar pemanfaatan laut yang berkelanjutan.
Rencana  Tata  Ruang  Laut  menetapkan  aturan  zonasi  yang  jelas  dan  dapat digunakan untuk menetapkan Kawasan Konservasi Laut (KKL) untuk mendukung dan melestarikan keanekaragaman hayati laut serta menetapkan aturan penggunaan sumber  daya  laut  secara  tegas.  KKL  dapat  menjadi  alat  tidak  hanya  untuk konservasi  keanekaragaman  hayati  dan  pengelolaan  stok  perikanan,  tetapi  juga untuk  mengintegrasikan  secara  harmonis  populasi  manusia  ke  dalam  lingkungan alam  setempat.  Perencanaan  ini  memberikan  peluang  dan  alat  untuk  mendorong keberlanjutan ekonomi laut di setiap wilayah laut dan pesisir di Indonesia. Dengan demikian,  dapat  tercipta  harmoni  antara  lingkungan  laut  dengan  manusia,  serta pemanfaatan laut antar manusia.
Pada  tingkat  nasional,  perencanaan  ini  dapat  meminimalkan  munculnya konflik  antar  lembaga  yang  terkait  dengan  pengelolaan  wilayah  pesisir  laut  dan pulau-pulau  kecil  disebabkan  oleh  tumpang  tindihnya  peraturan  perundang- undangan. Hal ini dikarenakan kepentingan masing-masing lembaga berlandaskan pada  dasar  hukum  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah,  berupa  Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), maupun Peraturan Daerah  (Perda).  Persoalan  pengelolaan  ini  semakin  krusial  seiring  dengan disahkannya Undang-undang Pemerintah Daerah yang memberikan mandat untuk
mengelola  sumber  daya  wilayah  pesisir  laut  dan  pulau-pulau  kecil  kepada Pemerintah  Provinsi,  sehingga  menimbulkan  konflik  horizontal  antar  lembaga pemerintah dalam pengelolaan wilayah laut. 23
Sementara  pada  sisi  regional,  Uni  Eropa  merupakan  salah  satu  organisasi internasional yang memandang pentingnya pembentukan Rencana Tata Ruang Laut oleh seluruh negara-negara pesertanya. Melalui  arahan dari Komisi Eropa, dibuat EU  Maritim  Spatial  Plans  Directive 24 ,    yakni  suatu  kerangka  hukum  yang memberikan  dasar  bagi  pengembangan  terkait  penetapan  rencana  tata  ruang maritim di perairan laut oleh negara anggota di bawah yurisdiksi negara-negara Uni Eropa.  Adopsi  dan  implementasi  dari Directive tersebut  membuat  Uni  Eropa menjadi suatu organisasi regional yang maju dalam mengembangkan rencanan tata ruang laut di kawasannya. Melalui kebijakan ini, negara anggota Uni Eropa harus mempertimbangkan pendekatan holistik yang melibatkan pemangku kepentingan, kerja sama lintas batas, dan penerapan pendekatan berbasis ekosistem. Selain itu, negara-negara  Uni  Eropa  juga  diwajibkan  untuk  dapat  mempromosikan koeksistensi kegiatan dan meninjau rencana setiap 10 tahun. 25 Tujuan utama dari pengembangan  rencana  tata  ruang  laut  ini  adalah  untuk  mendorong  sinergi  dan mengurangi konflik antara negara-negara anggota. Melalui transparansi, peratuan dan tujuan yang jelas, diharapkan rencana ini dapat mendorong investasi maritim dan juga meningkatkan kerja sama perbatasan.
Meskipun  ada  beberapa  kewajiban  hukum  dibentuk  oleh  MSP directive ,  negara- negara anggota bebas merancang dan menentukan format dan isi rencana tata ruang maritim  mereka.  Kesertaan  Uni  Eropa  terbatas  pada  proyek  untuk  menyebarkan pengetahuan  di  antara  negara-negara  anggota  tentang  cara  merancang  dan mengembangkan  MSP. 26 Tujuannya  adalah  untuk  bertukar  pengalaman  dan
23 Luky Adrianto, M.Sc.,Ph.D (2105). Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
24 "Directive”  adalah  tindakan  legislatif  yang  menetapkan  tujuan  yang  harus  dicapai  oleh  semua negara Uni Eropa. Namun, penyusunan peraturan  dan hukum dalam taraf nasional demi tercapainya tujuan tersebut sepenuhnya diserahkan pada masing-masing negara.
25 European Commission (2022). The EU Blue Economy Report. 2022. Publications Office of the European Union. Luxembourg.
26 Ibid.
pengetahuan, serta untuk mendorong konsistensi di antara berbagai Rencana Tata Ruang Laut dalam satu cekungan Samudra. Kerjasama yang terintegrasi seperti ini dibutuhkan  oleh  kawasan-kawasan  seperti  ASEAN  yang  memiliki  batas  wilayah laut  yang  luas  di  antara  negara  pesertanya.  Sehingga  dapat  dibentuk  persamaan pandangan terkait pemanfaatan wilayah laut terpadu dan berkelanjutan.

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Ekonomi  biru  memiliki  potensi  yang  luas  sebagai  sarana  untuk mengembangkan  sistem  perekonomian  kelautan  dengan  tetap  memerhatikan kelestarian lingkungan. Melalui pemanfaatan sumber daya laut, pemerintah dapat memenuhi kewajiban positif terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya; di antaranya adalah pemenuhan hak atas pangan, hak atas kesehatan dan kehidupan yang layak. Adapun pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan paling minimum, melainkan pemenuhan hak dengan kualitas sebaik  mungkin.  Dengan  demikian,  agar  tercapai  keseimbangan  antara  ekonomi biru  dengan  hak  asasi  manusia  dan  perlindungan  lingkungan,  maka  dibutuhkan sistem hukum dan kebijakan nasional yang sesuai dan terintegrasi.

## SARAN
Untuk  menghadapi  kendala  ekonomi  sosial  dalam  pelaksanaan  ekonomi biru dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang sesuai. Setiap bentuk kegiatan eksploitasi  membutuhkan  peraturan  yang  selaras  satu  dengan  yang  lain,  sesuai dengan  hierarki  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia.  Dengan  demikian konflik horizontal antar pemangku-pemangku kepentingan ataupun konflik vertikal antara  pemangku  kepentingan  dengan  masyarakat  dapat  dihindari.  Dalam  hal  ini seyogyanya  konsistensi  kebijakan  dan  peraturan  pemerintah  perlu  diperhatikan, agar  terwujud  suatu  sistem  perekonomian  biru  yang  berkelanjutan  serta  sesuai dengan  prinsip  hukum  dan  perlindungan  HAM.  Sementara  itu  pada  kancah regional,  negara-negara  di  Asia  Tenggara  dapat  berkaca  pada  kebijakan  dari  Uni Eropa sebagai suatu organisasi internasional. Sebuah rencana tata ruang maritim di
perairan laut regional sangat penting untuk mencapai kerja sama antar negara yang terintegrasi, demi tercapainya tujuan dari ekonomi biru secara luas dan beriringan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku:
Bantekas,  Ilias  and  Lutz  Oette, International  Human  Rights  Law  and  Practice,
Cambridge, Cambridge University Press. Cambridge, 2018.
Dupuy Pierre-Marie and Vin ̃uales Jorge E. International Environmental Law . 2nd ed., Cambridge University Press. Cambridge, 2018.
Hasan,  Yulia  A. Hukum  Laut:  Konservasi  Sumber  Daya  Ikan  di  Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, 2020.
Jurnal dan Report:
European Commission (2022). The EU Blue Economy Report. 2022 . Publications Office of the European Union. Luxembourg.
Luky  Adrianto  (2105).  Laporan  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Tentang Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Pusat  Perencanaan Pembangunan  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
Mathew A. Vanderklift, Raymundo Marcos-Martinez, James R.A. Butler, Michael Coleman,  Anissa  Lawrence,  Heidi  Prislan,  Andrew  D.L.  Steven,  Sebastian Thomas, Constraints  and  Opportunities  for  Market-Based  Finance  for  the Restoration  and  Protection  of  Blue  Carbon  Ecosystems ,  Marine  Policy, Volume 107, 2019, 103429, ISSN 0308-597X,
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.001 .
OECD, Sustainable  Ocean  Economy  Country  Diagnostics  of  Cabo  Verde ,  2022, https://www.oecd.org/dac/sustainable-ocean-country-diagnostics-cabo- verde.pdf
Ono, Rintaro . "Human History of Maritime Exploitation and Adaptation Process to Coastal and Marine Environments – A View from the Case of Wallacea and
the Pacific" In Applied Studies of Coastal and Marine Environments , edited by Maged Marghany. London: IntechOpen, 2016. 10.5772/62013
The  World  Bank .  The  Potential  of  the  Blue  Economy:  Increasing  Long-term Benefits  of  the  Sustainable  Use  of  Marine  Resources  for  Small  Island Developing States and Coastal Least Developed Countries, (Washington:World Bank Publications, 2017),
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26843/115545 .pdf?sequence=1&isAllowed=y .

## Internet:
FAO, Global Overview, diakses dari https://www.fao.org/3/a1427e/a1427e04.pdf , Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan, Peringkat  Indonesia  Sebagai  Eksportir Produk  Perikanan  Dunia  Meningkat  di  Masa  Pandemi,  2020 ,  diakses  dari https://kkp.go.id/djpdspkp/artikel/33334-peringkat-indonesia-sebagai- eksportir-produk-perikanan-dunia-meningkat-di-masa-pandemi .
United Nations, SDGs Report Goal 6, https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/Goal- 06/ , accessed 20 April 2023.
PPN  Sungailat, GEMARIKAN  (Gemar  Memasyarakatkan  Makan  Ikan)  :  Upaya Peningkatan Gizi Sejak Dini , 2018, diakses dari
https://kkp.go.id/djpt/ppnsungailiat/artikel/6676-gemarikan-gemar- memasyarakatkan-makan-ikan-upaya-peningkatan-gizi-sejak-dini .

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (LN. 1985/ No.76, TLN. No. 3319).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati, (LN. 1994/ No. 41, TLN NO. 3556, LL SETNEG).
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1994  tentang  Pengesahan  Konvensi  Kerangka Kerja  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  Mengenai  Perubahan  Iklim, ( LN.  1994/
No. 42, TLN NO. 3557, LL SETNEG).

## Peraturan  Hukum Internasional:
General Comment No. 14 (2000), The Right to the Highest Attainable Standard of Health  (Article  12  of  the  International  Covenant  on  Economic,  Social  and Cultural Rights)
United Nations. 1982 United Nations on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).
European  Parliament  and  the  Council,  Directive  2014/89/EU  of  the  European
Parliament and of the Council of 23 July 2014 establishing a framework for maritime spatial planning.