Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 8 Agustus 2021

## TINDAKAN PEMALSUAN SURAT KETERANGAN DOKTER
Hanna Wijaya 1 , Imam Haryanto 2
Fakultas Hukum Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 1,2 Email: aspartners.hannwijaya@yahoo.com 1 , imam.haryanto@upnvj.ac.id 2

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  hukum,  maka  perbuatan  masyarakat  Indonesia  harus sesuai dengan hukum  yang berlaku. Perkembangan  zaman saat ini disalahgunakan oleh  oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab.  Tindakan  pemalsuan  surat  keterangan dokter  saat  ini  tidak  hanya  dilakukan  secara  tatap  muka,  tetapi  juga  tidak  sedikit oknum yang menjual surat keterangan dokter di platform pembelanjaan online yang cukup  terkemuka  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  penelitian yang meninjau yuriditve normative yang dilakukan telaah secara sintesis kesimpulan deduktif  dari  pernyataan  yang  ada  di  dalam  sumber  data  seperti  bahan  pustaka meliputi jurnal, buku, dokumen, dan literature atau hukum sekunder seperti Undang- Undang, teori hukum, putusan pengadilan, pendapat ahli yang relevan dan berkaitan dengan  pembahasan  pada  jurnal  ini.  Penelitian  ini  merupakan  preskriptif  analitis yang sintesis data, pembahasan dan kesimpulan secara kualitatif
Kata Kunci: surat keterangan dokter; kepentingan publik; hukum yang berlaku;

## Abstract
Since  Indonesia  is  a  constitutional  monarchy,  the  Indonesian  people's  acts  must conform to the relevant legislation. At the moment, reckless individuals are abusing the growth of the times. Falsifying doctor's certificates is now not only performed in person, but also by a small number of individuals who market doctor's certificates on  a  fairly  respectable  online  shopping  site  in  Indonesia.  This  thesis  employs  a research  approach  that  examines  normative  juridical  studies  undertaken  by synthesizing deductive conclusions from comments in primary law sources such as library resources such as newspapers, books, papers, and literature, or secondary law sources such as statutes, legal philosophy, court rulings, and applicable expert opinion relevant to the journal's topic. This is an observational prescriptive analysis project that synthesizes evidence, analyzes it, and draws qualitative conclusions.
Keyword : human rights; public interest; law applicable;

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum  yang  diatur  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945 (UUD  1945),  oleh  karena  itu  segala  perbuatan  dan  peristiwa  yang  terjadi  di  Indonesia harus berpedoman pada asas hukum yang berlaku. Dunia sedang mengalami perubahan yang sangat pesat pada saat ini, termasuk di bidang kesehatan, dimana hukum yang ada terus berkembang mengikuti perkembangan saat ini. Hukum terus berkembang sebagai
tanggapan atas peristiwa terkini.  Ini,  bagaimanapun, tidak memperhitungkan kejahatan yang terjadi. Tingkat kejahatan yang ada saat ini tetap tinggi, meskipun undang-undang yang  ada  berkembang  sebagai  respons  terhadap  perkembangan  global.  Ada  beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kejahatan, seperti faktor lingkungan atau sosial, tetapi faktor ekonomi adalah yang paling signifikan ( Arliman , 2018).
Banyak  dampak  yang  ditimbulkan  sebagai  akibat  dari  zaman  yang  kita  jalani, dimana perkembangan yang terjadi sejalan dengan kemajuan dan perubahan pesat yang terjadi dalam kehidupan saat ini. Berbagai penemuan terkini di bidang teknologi budaya dan  lingkungan  sosial  menunjukkan  bahwa  perkembangan  saat  ini  telah  menghasilkan banyak  perubahan  dalam  kehidupan  kontemporer.  Secara  spesifik,  penemuan  dan kemajuan  di  bidang  teknologi  yang  terjadi  dalam  beberapa  tahun  terakhir  telah mengangkat  teknologi  menjadi  kebutuhan  kritis  bagi  kehidupan  manusia.  Dengan demikian,  kehidupan  manusia  menjadi  semakin  bertumpu  pada  teknologi  yang  ada, sampai-sampai  keberadaannya  tersebar  di  mana-mana  di  semua  bidang  kehidupan manusia. ( Koloay , 2016)
Menurut  Bab  1  Pasal  7  KODEKI,  semua  pernyataan  dan  pendapat  yang dikeluarkan  oleh  dokter  harus  dibuat  langsung  oleh  dokter  tersebut.  Oleh  karena  itu, setiap  dokter  yang  ingin  menerbitkan  surat  keterangan  dokter  harus  terlebih  dahulu memenuhi  persyaratan  dokter,  antara  lain  memiliki  izin  praktik,  sebelum  diberi kewenangan untuk menerbitkan surat keterangan dokter. Menurut KUHP, Pasal 263 ayat 1 menyatakan bahwa surat keterangan hanya boleh dikeluarkan oleh dokter, oleh karena itu  siapa  pun  yang  membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  itu  melakukan  tindak pidana.  Sesuai  dengan  KUHP  pasal  263  ayat  2,  pengguna  surat  keterangan  palsu  juga dapat  dituntut  berdasarkan  KUHP  pasal  263  ayat  1.  Jika  dokter  mengeluarkan  surat keterangan palsu, hal itu merupakan pelanggaran hukum menurut KUHP pasal 267 ayat 1, dan dokter akan didakwa dengan tindak pidana dan akan menghadapi sanksi mulai dari etika hingga pidana hingga perdata.( Afandi , 2017)
Saat ini ada contoh pemalsuan di Indonesia. Pemalsuan surat keterangan dokter merupakan  salah  satu  jenis  pemalsuan  yang  sering  terjadi.  Ini  adalah  perbuatan  yang merupakan  tindak  pidana  dan  merugikan  kepentingan  pribadi  atau  umum.  Pemalsuan menjadi lebih umum setiap hari. Penggunaan akta palsu ini merupakan tindak pidana, dan sayangnya  semakin  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat  umum.  Kemajuan  zaman  dan kemajuan  teknologi  di  era  milenial  mendukung  kemampuan  para  penjahat  untuk memalsukan ijazah dokter. Kemajuan teknologi dengan ditemukannya media sosial yang semakin  mudah  diakses  oleh  masyarakat  umum  sehingga  memungkinkan  individu- individu tersebut secara terbuka mempromosikannya, beberapa individu juga menjualnya melalui aplikasi toko online atau e-commerce yang memiliki nama yang cukup mapan di Indonesia.( Suharyo , 2020)
Pemalsuan  surat  keterangan  dokter  telah  dilaporkan  di  sejumlah  negara,  tidak hanya di Indonesia. Ada banyak contoh, termasuk di Kenya, London, dan Malaysia. Di Kenya, ada kasus pemalsuan surat keterangan terkait kasus demam kuning. Pemalsuan surat keterangan kematian telah dibuat di London Utara. Karena izin palsu untuk tidak
melapor sering digunakan di Malaysia, negara tersebut sekarang menggunakan kode QR untuk memverifikasi keaslian surat keterangan ini.

## Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  yang  ada  pada  penelitian  ini  adalah  penelitian  yuriditif normatif.  Kajian  hukum  normatif  dilakukan  melalui  analisis  dan  sintesis  kesimpulan deduktif yang diambil dari pernyataan yang ada dalam berbagai sumber literatur, antara lain dokumen, buku, jurnal, literatur, hukum, teori hukum, dan putusan peradilan, serta pendapat  ahli.  dianggap  relevan  dengan  masalah  yang  dibahas  dalam  jurnal  ini. Pendekatan hukum, konseptual, dan analitis semuanya digunakan dalam penulisan jurnal ini.  Ini  adalah  studi  analitik-preskriptif  di  mana  analisis  kualitatif  digunakan  untuk menganalisis sintesis data, pembahasan, dan kesimpulan ( Ibrahim , 2006).

## Hasil dan Pembahasan

## Pemalsuan Surat
Berdasarkan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  tidak  terdapat  suatu  definisi yang menjelaskan definisi dari surat keterangan. Maka dari itu, jika mencermati KUHP Pasal 263 ayat 1, yang menyatakan bahwa ( KUHP Buku Kesatu , 2021)
“Siapapun  yang  membuat  atau  memalsukan  suatu  surat,  sehingga  menyebabkan seseorang  memperoleh  suatu  hak,  perjanjian,  ataupun  pembebasan  utang,  yang seharusnya  tidak  dimilikinya,  lalu  dilakukan  penggunaan  atau  menyuruh  orang  lain mempergunakan surat tersebut dengan maksud membuat surat itu terlihat sebagai suatu surat  yang  benar  dan  asli  berdasarkan  hukum,  maka  selama  keberadaannya  sudah memiliki  kemungkinan  menyebabkan  suatu  kerugian  pada  suatu  pihak,  dapat  dituntut hukuman penjara dengan jangka waktu enam tahun”
Sehingga didapatkan suatu mengertian bahwa yang dimaksud sebagai suatu surat adalah sebagai berikut,( Libra & Arifalina , 2018)
a. Surat yang dapat menyebabkan suatu orang memiliki suatu hak atas hal tertentu,
b. Surat yang dapat menyebabkan seseorang atau sekelompok orang mendapatkan pembebasan akan hutang-hutangnya
c. Surat yang berisikan suatu perjanjian
d. Surat  yang  memiliki  kewenangan  sebagai  suatu  bukti  keterangan  akan  suatu perbuatan yang dilakukan olehnya
Pemalsuan surat dapat diartikan sebagai perbuatan yang disengaja yang dilakukan dengan  maksudmeniru,  atau  untuk  membuat  suatu  benda  yang  kehilangan  nilai kebenarannya. Surat palsu bisa berupa sebagian dari isi surat atau keseluruhan surat, dan dalam beberapa kasus digunakan untuk memalsukan tanda tangan pembuat surat. Surat tersebut dipalsukan dengan maksud untuk dipergunakkan oleh pelaku atau selain pelaku supaya seolah-olah isinya benar atau tidak.( Sugianto , 2019)
Ada perbedaan antara memalsukan surat dan memalsukan surat yang sudah ada, bahwa  memalsukan  surat  palsu  adalah  tindakan  yang  mengubah  isi  surat  dari  yang
seharusnya,  sedangkan  memalsukan  surat  yang  sudah  ada  adalah  tindakan  yang mengubah  isi  surat.  surat  dari  apa  yang  seharusnya.  Bahwa  pemalsuan  surat  berarti mengubah isi surat sedemikian rupa sehingga memiliki arti yang berbeda dengan isi surat aslinya.
Berdasarkan ketentuan hukum  pidana  yang  ada, terdapat  beberapa bentuk  yang dimasukkan  ke  dalam  kelompok  kejahatan  pemalsuan,  yaitu  adalah  :  ( KUHP  Buku Kesatu , 2021)
1. Sumpah yang palsu (Pasal 242 KUHP);
2. Memalsukan  uang  yang  menyebabkan  seseorang  memiliki  hak  untuk sejumlah uang yang bukan miliknya (Pasal 244 KUHP );
3. Pemalsuan materai (Pasal 253 KUHP); hingga
4. Pemalsuan surat (Pasal 263 sampai dengan Pasal 276)
Membuat  surat  palsu  atau  surat  pemalsuan,  baik  yang  ditulis  tangan  maupun dicetak  di  mesin  ketik,  untuk  memberikan  hak,  persetujuan,  atau  pembebasan  kepada seseorang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum. Menurut KUHP pasal 263, maksud  atau  keinginan  untuk  menggunakan  atau  mengarahkan  orang  lain  untuk menggunakan surat  yang isinya tidak benar, untuk menimbulkan munculnya surat asli, adalah tindak pidana.

## Tindakan Pidana dalam Penggunaan Suatu Surat Palsu
Berdasarkan KUHP pasal 263 ayat 2, merupakan suatu peraturan yang menuliskan mengenai penggunaan surat palsu, yaitu: ( KUHP Buku Kesatu , 2021)
1) Setiap  orang  yang  menciptakan  suatu  surat  keterangan  palsu  maupun melakukan  perbuatan  memalsukan  surat  yang  dapat  memberikan  hak, perjanjian (kewajiban), atau sesuatu yang dikecualikan dari hutang, atau yang dapat  digunakan  sebagai  informasi  untuk  suatu  perbuatan,  dengan  maksud menggunakan atau memerintahkan orang lain untuk menggunakan dokumen tersebut, diperlakukan seolah-olah surat itu asli dan belum dipalsukan, dan jika digunakan  mengakibatkan  kerugian,  dipidana  dengan  hukuman  penjara selama-lamanya enam tahun.
2) Siapapun yang sengaja dan tanpa paksaan memakai suatu surat yang sejatinya palsu atau suatu surat yang telah dipalsukan itu sehingga tampaknya surat itu asli  dan  tidak  dipalsukan,  kalau  hal  mempergunakan  dapat  mendatangkan sesuatu kerugian.
Bedasarkan  KUHP  pasal  263,  ada  2  jenis  kejahatan  yang  terdapat  dalam penggunaan  maupun  penyediaan  surat  palsu,  yang  setiap  bagian  dijelaskan  dan dirumuskan pada ayat 1 dan 2, di mana yang saat ini menjadi pokok bahasan penulis ialah pada KUHP pasal 263 ayat 2. Tindakan pidana dimaksudkan didalam Pasal 263 ayat 2 KUHP itu terdiri dari unsur – unsur : ( KUHP Buku Kesatu , 2021)
1. Siapapun pelakunya;
2. Yang melakukan sesuatu dengan sengaja;
3. Menggunakan surat  yang telah dipalsukan isinya, maupun suatu  surat  palsu yang sebenarnya tidak ada;
4. Sehingga penggunaannya dapat menyebabkan terjadinya sesuatu kerugian.
Menurut KUHP pasal 263 ayat 2, tidak ada keharusan menunggu sampai tujuan pelaku penggunaan surat palsu tercapai. Apabila pelaku menggunakan surat yang terbukti dipalsukan  atau  dibuat  palsu  dengan  maksud  untuk  menipu  orang  lain,  maka  orang tersebut dapat dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP. ( KUHP Buku Kesatu , 2021)
Penggunaan  surat  palsu  dengan  sengaja  merupakan  kejahatan  tersendiri,  selain pemalsuan  yang  dilakukan  terhadap  surat  tersebut.  Jika  seseorang  menggunakan  surat palsu  dalam  keadaan  sadar  dan  bebas,  orang  tersebut  dapat  dinyatakan  bersalah berdasarkan hukum; tidak perlu menunggu kerugian yang nyata akibat penggunaan surat palsu tersebut.
Pengunaan surat yang telah dipalsukan, ataupun surat palsu itu sendiri, harus dapat mendatangkan suatu kerugian. Tidak perlu menunggu hingga tampaknya sebuah kerugian yang betul-betul ada ataupun nyata, namun di saat adanya sebuah kemungkinan terjadinya suatu kerugian yang disebabkan oleh penggunaan surat palsu tersebut, maka hal tersebut sudah  cukup.  Pemahaman  kerugian  ini  tidak  hanya  berdasarkan  kerugian  yang  terjadi secara  materiil,  namun  juga  kerugian  yang  terjadi  di  lapangan,  yaitu  yang  melanggar normal kemasyarakatan, kesusilaan, maupun kehormatan seseorang.
Jadi, surat palsu termasuk surat yang diketik dengan tangan, mesin ketik, atau alat cetakan, serta surat yang merupakan salinan atau fotokopi dari surat aslinya. Dalam kasus surat palsu, dapat diartikan bahwa  yang dipalsukan bukan hanya substansi surat, tetapi juga  tanda  tangan  orang  yang  diminta  untuk  memberikan  hak  atau  kewenangan  surat tersebut.  Ini  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan  cap  tanda  tangan  atau  dengan memalsukan  tanda  tangan  dengan  menuliskannya  dengan  tangan.  Demikian  pula, dilarang melampirkan foto seseorang yang bukan pemilik sah surat. Akibatnya, beberapa komponen  surat  tidak  dapat  dihilangkan  dari  bentuknya,  misalnya  tambahan  huruf, padahal komponen tersebut tidak termasuk materi surat.

## Wewenang dalam Pemberian Surat Keterangan Sakit untuk Pasien
Menurut  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  dokter  adalah  "orang  yang  ahli  dalam pengobatan  penyakit".  Dengan  demikian  dokter  adalah  seseorang  yang  memiliki kapabilitas  dan kemauan untuk  merawat  dan merawat  pasien sesuai  dengan kebutuhan kompetensi dokter tersebut.( Kemendikbud , 2019)
Aturan yang mengatur surat keterangan sakit tidak eksplisit, namun terdapat suatu kalimat  dari  KODEKI  pasal  7  di  mana,  "dokter  dapat  memberikan  surat  keterangan maupun sebuah pendapat setelah diperiksa keakuratannya". Surat keterangan sakit harus dikaitkan dengan kemajuan dalam pemulihan penyakit. Menurut Kamus Oxford Leaner, diagnosis  adalah  proses  menentukan  penyakit  setelah  diselidiki  dan  penyebab  yang berbeda dipertimbangkan.( Julius , 2015)
Seorang  dokter  memiliki  semua  tanggung  jawab  dan  tugas  dalam  mendukung operasinya. Sebelum seorang dokter dapat  menerima hak istimewanya, dokter tersebut
harus  memenuhi  tugas-tugas  tertentu  untuk  memfasilitasi  operasinya.  Sebagian  besar adalah  bahwa  seorang  praktisi  harus  memiliki  izin  praktik,  yang  memberikan  otoritas kepada  dokter  untuk  memeriksa  dan  merawat  pasien  sesuai  dengan  keahlian  yang dipelajari.  Izin Praktik adalah bukti bahwa seorang dokter telah memenuhi persyaratan untuk praktik. ( President Republic of Indonesia , 2004)
Setiap  negara  memiliki  aturan  yang  mengatur  siapa  yang  dianggap  memenuhi syarat  untuk  melakukan  praktik  kedokteran,  termasuk  dokter  di  Indonesia  yang  harus mendaftar  terlebih  dahulu  untuk  mendapatkan  surat  tugas.  Surat  registrasi  tersebut dikabarkan dikeluarkan  oleh Konsil Kedokteran  Indonesia, berdasarkan perkembangan hukum  terkini  (KKI).  Konsep  registrasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  1  ayat  6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah pendaftaran sah dokter dan dokter gigi yang telah memperoleh surat keterangan kompetensi dan memiliki mandat tersebut agar diakui secara sah untuk menjalankan perbuatan profesinya.( Presiden Republik Indonesia , 2004)
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dokter untuk mendapatkan registrasi meliputi:
1. Mempunyai ijazah dokter
2. Mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah dokter
3. Memiliki  surat  keterangan  sehat  fisik  dan  mental  yang  dikeluarkan  oleh puskesmas atau rumah sakit
4. Memiliki surat keterangan kompetensi berupa kursus ATLS, PTC atau lain-lain
5. Membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi
Surat registrasi dokter ini berlaku selama lima tahun, dan harus diperbaharui ulang dengan memenuhi persyaratan yang sama.
Akibatnya, berdasarkan  Pasal  1 ayat  1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 yang  mengatur  tentang  praktik  kedokteran,  ditetapkan  bahwa  setiap  praktisi  yang memiliki  surat  registrasi  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kedokteran. Praktik rumah sakit digambarkan sebagai suatu hubungan antara dokter dan dokter gigi kepada pasien dalam upaya memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, dokter atau dokter gigi pemegang akta registrasi  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  praktik  kedokteran  sesuai  dengan kualifikasi  dan  keahliannya,  serta  kewenangan  untuk  melakukan,(Undang-  Undang Republik Indonesia, 2004)
1) Melakukan wawancara terhadap pasien
2) Melakukan pemeriksaan fisik dan mental kepada pasien
3) Menentukan pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan
4) Melakukan tindakan sesuai dengan kaidah kedokteran atau kedokteran gigi
5) Menentukan tatalaksana dan pengobatan pasien
6) Menerbitkan suatu resep obat dan alat penunjang kesehatan
7) Mengeluarkan suatu surat keterangan dokter atau dokter gigi
8) Menyimpan sejumlah obat dengan jenis yang diijinkan
9) Meracik,  hingga  menyerahkan  obat  kepada  pasien,  bagi  dokter  maupun dokter gigi yang berpraktik di daerah terpencil yang tidak memiliki apotek
Jika  seorang  dokter  telah  memiliki  label  registrasi,  dia  akan  mengajukan  ijin praktek  kedokteran,  yang  akan  diberikan  oleh  dinas  kesehatan  dimana  dokter  tersebut dapat berpraktik kedokteran. Izin praktik berlaku selama lima tahun dan dapat digunakan di tiga lokasi.
Berbasarkan  UU  No.  29  tahun  2004  pasal  50,  setiap  dokter  yang  telah mendapatkan ijin praktek mempunyai hak dan kewajiban, di mana dokter  dan dokter gigi dalam melaksanakan suatu praktik kedokteran memiliki hak untuk, (Presiden Republik Indonesia , 2004)
1. Mendapatkan  suatu  perlindungan  hukum  sepanjang  melakukan  tugas  sesuai dengan standar kompetensi profesi dan standar operasionalnya
2. Memberikan suatu pelayanan medis yang sesuai  dengan standar profesi dan standar prosedur operasional
3. Memperoleh  suatu  informasi  yang  lengkap  dan  jujur  dari  pasien,  keluarga pasien, maupun pendamping pasien
4. Menerima imbalan atas jasa yang telah dilakukannya
Standar  profesi  medis  atau  standar  kompetensi  dokter  merupakan  standar  mutu yang  menjamin  bahwa  setiap  dokter  harus  memberikan  pelayanan  yang  standar  dan sesuai dengan kompetensinya. Definisi dari standar profesi mendis, berdasarkan Leenen, merupakan suatu standar profesi dengan norma-norma yang timbul dari standar profesi medis  dan  menyesuaikan  dengan  norma-norma  yang  ada  di  masyarakat.  Namun berdasarkan UU No. 29 tahun 2004 pasal 50, menjelaskan bahwa standar profesi adalah suatu batasan kemampuan, yang di dalamnya termasuk keilmuan, standar pemeriksaan, hingga sikap dan perilaku yang mencerminkan profesionalitas sehingga seorang dokter dapat melakukan praktik.( Presiden Republik Indonesia , 2004)
Kewajiban  dokter  menurut  UU  No.29  Th  2004  tidak  menyebutkan  secara  jelas tentang pemberian surat-surat keterangan, tetapi hanya menyebutkan:( Presiden Republik Indonesia , 2004)
1) Memberikan pelayanan medis sesuai standar
2) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui mengenai pasien
3) Merujuk pasien ke dokter atau ke dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik
4) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu
5) Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan
Hal  ini  diimbangi  dengan  aturan  yang  terdapat  didalam  Kode  Etik  kedokteran Indonesia, kewajiban dokter meliputi:
1. Kewajiban umum (Pasal 1-9)
2. Kewajiban dokter dalam rangka pelayanan kepada pasien (10-13)
3. Kewajiban dokter dengan sesama sejawatnya (14-15)
4. Kewajiban dokter kepada dirinya sendiri (16-17)
Maka dari itu, berdasarkan kewajiban umum, terdapat kewajiban seorang dokter yang  tertulis  pada  pasal  7,  yaitu  surat  keterangan  yang  diberikan  oleh  dokter  hanya diberikan surat keterangan mengenai pasien yang telah dipastikan sendiri kebenarannya. Dam  yang  dimaksud  di  sini  meliputi  tentang  pemberian  bermacam-macam  surat keterangan, antara lain,
1. Cuti sakit
2. Penyakit menular
3. Kelahiran maupun kematian
4. Visum et Repertum
5. Cacat
6. Keterangan kesehatan dalam rangka memenuhi persyaratan dari asuransi jiwa, persyaratan kerja, untuk menikah
7. Lain-lain
Maka dari itu, hanya seorang dokter memiliki hak dan wewenang mengeluarkan surat  keterangan  sakit,  bukan  bidan  maupun  perawat.  Jika  perawat  atau  bidan mengeluarkan  surat  izin  istirahat,  maka  hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hukum  dan peraturan  yang  berlaku.  Sanksi  hukum  bagi  dokter  yang  terbukti  mengeluarkan  surat keterangan palsu.
1. Ditinjau dari Segi Kode Etik Kedokteran
Kode etik profesi medis atau medical ethics, menurut Tarmizi Taher MD dalam buku medical ethics menyebutkan bahwa medical ethics ialah:( Fika, Afandi, & Masdar, 2017; Julius, 2015; Putri, Herman, & Yulistini, 2015; Rozaliyani, Meilia, & Libritany, 2018; Setiabudy & Sundoro, 2019; Sukma, Afandi, & Tegar Indrayana , 2017)
a. Studi tentang nilai-nilai, moral, dana akhlak perilaku dokter
b. Sesuai dengan prinsip dan pokok prilaku profesi seorang dokter
c. Code  of  Behavior,  yaitu  tata  perilaku  kelompok  professional  para  pelaku dibidang medis (para dokter)
Dapat  dikatakan  bahwa  suatu  Kode  Etik  Medis  merupakan  dasar-dasar  akhlak, rambu-rambu dan prinsip-prinsip moral yang harus ditetapkan oleh seorang dokter, dalam hubungannya  dengan  teman  sejawat  dokter,  perawat,  dan  kepada  pasien. (Fika  et  al., 2017; Julius, 2015; Putri et al., 2015; Rozaliyani et al., 2018; Setiabudy & Sundoro, 2019; Sukma et al ., 2017)
Surat sakit yang dikeluarkan atau dibuat oleh seorang dokter harus melalui suatu prosedur  pemeriksaan  yang  lege  artis  dan  diberikan  kepada  pasien  yang  benar-benar membutuhkan istirahat untuk memulihkan kondisi kesehatannya. Apabila seorang dokter terbukti, dengan sengaja dan tanpa paksaan apapun, memberikan suatu surat keterangan sakit  kepada  pasien  tanpa  melalui  proses  yang  sejatinya  harus  dilakukan  dokter  sebut, dengan  maksud  menerima  suatu  imbalan  material,  maka  dokter  tersebut  dengan  jelas secara moral telah melanggar aturan pada Kode Etik Profesi Medis. ( Julius , 2015)
Menurut Betens, yang dimaksud sebagai Kode Etik Profesi adalah suatu normal yang  telah  ditetapkan  dan  diterima  oleh  kelompok  profesi,  yang  memberikan  atau menyerahkan  suatu  pedoman  kepada  anggotanya,  mengenai  bagaimana  seharusnya melakukan sesuatu sekaligus dalam rangka menjamin mutu moral profesi tersebut di mata masyarakat.  Apabila  seorang  anggota  di  dalam  kelompok  profesi  tersebut  melakukan suatu  penyimpangan  dari  kode  etiknya,  maka  kelompok  profesi  harus  menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kewenangannya sendiri. ( Fika et al ., 2017)
Pada  UU  No.  29  tahun  2004  memang  tidak  terdapat  suatu  penjelasan  rinci mengenai  penilaian  apabila  seorang  dokter  dianggap  tidak  jujur  dalam  membuat  surat sehat. Namun berdasarkan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) pada  BAB  VIII  pasal  55,  yang  bertugas  dalam  menegakkan  disiplin  bagi  dokter  dan dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran, kemudia menerima pengaduan. MKDKI  berkewajiban  memeriksa  dan  memutuskan  kasus  pelanggaran  disiplin  dokter, serta menyusun suatu pedoman dan tata cara dalam menangani suatu kasus pelanggaran disiplin bagi dokter. ( Undang- Undang Republik Indonesia , 2004)
MKDKI  harus  menerima  pengaduan  berupa  laporan  tertulis  dari  pihak  yang merasa dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam menjalankan praktiknya  dalam  rangka  menjalankan  tugasnya.  Surat  keluhan  harus  mencantumkan nama dan alamat pelapor, serta nama dan alamat dokter atau dokter gigi yang melakukan prosedur  pada  saat  itu.  MKDKI  kemudian  akan  meninjau  surat  tersebut  dan  membuat keputusan. Jika terjadi pelanggaran etika, MKDKI akan meneruskan pengaduan tersebut ke  organisasi  profesi  terkait,  yang  memiliki  kewenangan  untuk  menjatuhkan  sanksi disiplin,  yang  dapat  berupa  surat  peringatan  tertulis,  skrosing,  atau  pencabutan  izin praktik.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa  seorang  dokter  dituntut  untuk  melanjutkan pendidikan atau pelatihannya dalam pendidikan kedokteran selama sisa karirnya, sesuai dengan kemajuan kedokteran dan penanganan penyakit  yang berkembang. (Aprilianto, 2015; Julius, 2015; Kasuma, Bahar, & Tegnan , 2018)
Berdasarkan UU No. 29 tahun 2004 pasal  66 ayat  3 menyatakan bahwa, setiap orang  memiliki  hal  untuk  melaporkan  dan  membuat  suatu  pengaduan  dugaan  adanya tindak  pidana  ke  pihak  yang  berwenang  atau  menggugat  kerugian  kepengadulan perdata.( Undang- Undang Republik Indonesia , 2004)
2. Segi Hukum Pidana.
Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia, tindakan seorang dokter yang dengan sengaja dan sengaja memberikan surat keterangan sakit kepada pasiennya, tanpa melakukan  pemeriksaan  yang  seharusnya  dilakukan,  dan  pasien  tersebut  sebenarnya dalam  keadaan  sehat,  maka  tindakan  dokter  tersebut  adalah  pelanggaran  disiplin  dan merupakan tindak pidana. Tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan manusia yang masuk  dalam  ruang  lingkup  perumusan  delik,  bertentangan  dengan  hukum,  dan  dapat dicela.  Perbuatan  yang  dilakukan  dengan  maksud  dan  tujuan  melanggar  hukum merupakan  tindak  pidana,  dan  merupakan  perbuatan  manusia  yang  telah  memenuhi rumusan delik tertulis( Eddy , 2015; KUHP Buku Kesatu , 2021)
Dalam  rumusan  pasal  267  KUHP  menyebutkan:  ( Eddy ,  2015; KUHP  Buku Kesatu , 2021)
1) Seorang dokter yang dengan sengaja dan tanpa paksaan, memberikan suatu surat keterangan  palsu  tentang  ada  tidaknya  penyakit,  kelehaman,  atau  cacat,  akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
2) Jika keterangan yang diberikan, dilakukan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit gila atau menahannya di situ, maka hukuman pidana yang dijatuhkan meningkat menjadi delapan tahun enam bulan
3) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran
Berdasarkan  apa  yang  tertulis  dalam  pasal  tersebut,  maka  jika  seorang  dokter terbukti  dengan  sadar  dan  tanpa  paksaan  apapun  memberikan  suatu  keterangan  sakit kepada pasiennya dan ternyata pasien tidak dalam keadaan sakit. Di mana pasien tersebut mendapatkan  suatu  surat  keterangan  sakit  untuk  mengelabui  pihak  lain  dan  si  pasien menggunakan  surat  sakit  tersebut,  maka  baik  dokter  yang  telah  menuliskan  surat keterangan  sakit  dan  pasien  yang  menggunakan  surat  keterangan  sakit  tersebut  akan terjerat hukum berdasarkan KUHP pasal 267. ( Eddy , 2015; KUHP Buku Kesatu , 2021) Namun  jika  seorang  dokter  memberikan  surat  keterangan  palsu  dengan  cara dipaksa,  ataupun  di  bawah  suatu  tekanan,  misalkan  dilakukan  ancaman  menggunakan pistol atau senjata tajam yang bertujuan untuk mengancam jiwanya, dan paksaan tersebut menekan  batin  dokter  sehingga  sang  dokter  mengikuti  saja  keinginan  pasiennya. Walaupun dokter mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya tersebut diancam suatu hukuman,  maka  dalam  kasus  tersebut,  perbuatan  dokter  dalam  mengeluarkan  surat keterangan telah ada, namun tidak dijerat secara pidana karena adanya alasan-alasan yang menghapuskannya kesalahan dari terdakwa karena adanya paksaan kepada terdakwa, hal ini tertulis berdasarkan KUHP pasal 48. ( Eddy , 2015; KUHP Buku Kesatu , 2021)

## 3. Segi Hukum Perdata
Jika  seseorang  merasa  haknya  dilanggar  oleh  orang  lain,  maka  pada  dasarnya orang tersebut dapat melakukan suatu gugatan untuk mengembalikan haknya yang telah dilanggar, dengan mengajukan gugatan perdata tersebut ke Pengadilan Negeri.
Apabila  dokter  memberikan  surat  keterangan  sakit  kepada  pasiennya,  sengaja melewati bagian pemeriksaan dengan teliti sesuai standar yang telah ditentukan, dengan kondisi sebenarnya pasien dalam keadaan sehat dan tidak dalam keadaan sakit maka surat keterangan  tersebut  kemudian  digunakan  oleh  pasien  tersebut.  mendapatkan  hak  yang dapat  merugikan  pihak  lain.  Dengan  mengeluarkan  surat  sakit  oleh  dokter  tanpa mengikuti  prosedur  yang  ditentukan  dan  dengan  sengaja  mengesampingkan  keadaan sebenarnya, dokter tersebut sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Kedokteran, dengan ketentuan hukum pidana dikenakan tuntutan pidana sesuai Pasal 267, dan jika tindakan tersebut mengakibatkan pihak yang dirugikan, maka gugatan perdata
dapat  diajukan  atas  dasar  tindakan  melawan  hukum.  ( Fika  et  al.,  2017;  Julius,  2015; Rozaliyani et al., 2018; Setiabudy & Sundoro, 2019; Sukma et al ., 2017)
Berdasarkan  KUHP,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  1364,  yang  menyatakan  bahwa “setiap perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain, mewajibkan orang yang karena  perbuatan  salahnya  mengeluarkan  kerugian,  mengganti  kerugiannya”.  ( Eddy , 2015; KUHP Buku Kesatu , 2021)
Pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  berupa  perorangan  ataupun  suatu  badan perusahaan yang menjadi penggugat dalam mengajukan suatu gugatan kepada Pengadilan Negeri di lokasi sekitar tempat tinggal dokter sebagai tergugat I, dan karyawan ataupun pihak lain yang menggunakan surat keterangan palsu tersebut sebagai tergugat II, sebagai mana yang tertulis berdasarkan asas hukum Actor Squitur Forum Rei, ex pasal 118 HIR.
Hal ini juga berlaku bilamana seorang pasien merasa dirugikan dengan suatu surat keterangan sakit, yang dengan jelas menyebutkan suatu diagnosa atas penyakitnya yang menyebabkan orang tersebut dikeluarkan dari pekerjaannya. Maka pasien tersebut dapat menuntut  dokter  secara  perdata  karena  merasa  dirugikan  secara  materiil,  dengan penyebab  kelihangan  pekerjaannya  disebabkan  oleh  surat  keterangan  sakit  yang diterimanya.

## Tanggungjawab  Etika  maupun  Hukum  dari  Seorang  Dokter  yang  Memalsukan Surat Keterangan Dokter
Dalam praktik kedokteran, terkadang ada beberapa orang yang menuliskan surat keterangan  dokter,  yang  sejatinya  bukan  berprofesi  sebagai  dokter.  Orang  yang  bukan berprofesi  sebagai  dokter  tersebut  misalkan  adalah  perawat,  juru  rawat,  mantri,  yang bertugas  dalam  membantu  dokter  sehari-harinya.  Terkadang  terdapat  lokasi  praktik dokter ataupun rumah sakit yang menyediakan atau telah mempersiapkan blanko-blanko dalam  bentuk  tertentu  yang  pengisiannya  telah  diserahtugaskan  kepada  perawat. Pemalsuan  tersebut  merupakan  suatu  tindakan  pidana,  sehingga  pelanggarannya  harus sesegera mungkin ditindak, sehingga adanya perlindungan hukuk terhadap kepercayaan masyarakat umum kepada surat itu sendiri. Penyampaian secara verbal suatu surat palsu, ataupun  suatu  surat  yang  telah  dipalsukan  juga  merupakan  suatu  tindakan  pemalsuan yang dapat dijerat secara hukum. (Pasaribu, Daeli, Situmeang, & Batubara, 2020; Riana & Kusumah, 2019; Suharyo, 2020 )
Pemalsuan  dapat  dikenai  pidana  penjara  dengan  lama  penjara  8  tahun,  dengan beberapa ketentuan yaitu,( Santosa, 2016; Yusianadewi et al ., 2020)
a. Akta autentik
b. Tanda bukti yang dikeluarkan sebagai penganti surat-surat tersebut
c. Surat hutang atau surat keterangan hutang dari suatu negara atau bagian dari suatu lembaga
d. Surat kredit yang diedarkan
Hal  ini  terancam  dengan  pidana  yang  mengikat  siapapun  yang  dengan  sengaja memakai surat tersebut berdasarkan ayat yang pertama. Dalam suatu rumusan pemalsuan
surat yang tertulis pada ayat 1, maka terdapat dua jenis perbuatan yang dikatakan sebagai suatu tindakan melanggar hokum.
Sumber  utama  tindak  pidana  adalah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang bukunya terdiri dari 3 buku. Buku pertama merupakan buku yang mengatur tentang aturan umum. Buku kedua membahas tentang kejahatan, buku ketiga mengatur tentang kejahatan  yang dilakukan. Tindak pidana pemalsuan terdiri dari dua perbuatan yang berbeda, yaitu perbuatan membuat surat palsu dan perbuatan pemalsuan. Membuat surat  palsu  adalah  perbuatan  membuat  surat  yang  isinya  tidak  benar.  Perbuatan  atau perbuatan pemalsuan dapat dihukum jika pelaku memiliki keinginan untuk menggunakan surat dengan tujuan menerima hak yang bukan haknya, dengan membuat atau mengklaim bahwa surat tersebut asli atau nyata, dan memberdayakan pihak yang dirugikan.
Adanya unsur maksud / tujuan dalam penggunaan surat tersebut merupakan tindak pidana  melawan  hukum.  Tidak  ada  alasan  untuk  menunggu  sampai  penggunaannya menyebabkan  seseorang  mendapatkan  atau  merugikan  pihak  lain,  atau  sampai penggunaannya  merupakan  tindakan  curang  atau  curang  dari  orang  lain.  Namun demikian, apabila timbul ancaman atau bahaya umum pada saat pembuatan surat palsu ini,  terutama  melalui  pemalsuan  tulisan  atau  surat  itu  sendiri,  hal  tersebut  sudah merupakan tindak pidana yang dapat dituntut berdasarkan hukum pidana. (Pasaribu et al., 2020; Riana & Kusumah, 2019; Suharyo , 2020)
Dokter sendiri adalah pihak yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan, dan dalam  kedudukannya  dokter  dianggap  ahli  di  bidang  kedokteran,  mempunyai kewenangan  dan  izin  untuk  memberikan  pelayanan  kesehatan,  terutama  dalam pemeriksaan  dan  pengobatan.  Mengobati  penyakit  dilakukan  sesuai  dengan  hukum pelayanan. Kesehatan. Kode etik profesi merupakan asas moral dalam suatu profesi yang telah  diatur  secara  sistematis  yang  merupakan  kewajiban  yang  harus  dijalankan  oleh anggota  profesi  dalam  melaksanakan  kewajiban  dan  pelayanannya  kepada  pasien  atau masyarakat.  Kode  etik  profesi  disusun  oleh  organisasi  profesi  yang  bersangkutan.  . (Pasaribu et al., 2020; Riana & Kusumah, 2019; Suharyo , 2020)
Kewajiban dalam anggota profesi dokter adalah,(Aribowo, Nurhayati, & Dahlan, 2018; “KEWAJIBAN  DOKTER  DALAM  MEMBUAT  REKAM  MEDIS  MENURUT UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004,” 2019; Mayasari, 2017; Rimbawan, 2020; Suryadi, 2009)
a) Kewajiban yang ada terhadap khalayak umum
b) Kewajiban yang ada terhadap klien atau pasien
c) Kewajiban yang ada terhadap sesama dokter atau teman sejawat
d) Kewajiban  yang  ada  terhadap  diri  sendiri,  mencangkup  tanggungjawab  mejaga kesehatan dan mendapatkan hak sesuai dengan kompetensinya
Oleh  karena  itu,  pemalsuan  surat  keterangan  dokter  yang  sebelumnya  ditulis berdasarkan KUHP pasal 267 dan 268 menyatakan bahwa surat keterangan dokter adalah surat atau tulisan di atas kertas  yang dibuat oleh dokter yang menjelaskan kondisi atau kondisi pasien. kesehatan atau penyakit. , sehingga pasien berhak mendapatkan santunan untuk  mendukung  proses  penyembuhannya.  Apabila  subjek  dalam  surat  keterangan
dokter  harus  memenuhi  beberapa  hal  agar  surat  yang  ada  memiliki  kewenangan  yang benar dan sesuai dengan tujuan disusunnya. Yang dimaksud adalah seseorang yang telah definitif dinyatakan sebagai dokter. ( KUHP Buku Kesatu , 2021)
a. Adanya  pasien,  yaitu  seseorang  yang  dimaksud  sebagai  orang  yang kondisinya atau keadaan kesehatannya dinyatakan tidak baik oleh dokter
b. Harus terdapat surat  yang didalamnya terdapat penjelasan mengenai kondisi atau  keadaan  kesehatan  seorang  pasien,  yang  di  dalamnya  harus  ditanda tangani  oleh  pembuat  surat  yang  memiliki  hak  dan  kewenangan  dalam membuat  pernyataan  tersebut.  Dengan  contoh  tandatangan  tersebut  adalah tanda tangan langsung dokter, maupun stempel dokter
Di  Indonesia  saat  ini,  kasus  pemalsuan  dan  penggunaan  surat  keterangan  palsu palsu  marak  terjadi.  Tidak  hanya  penjualan  offline,  tetapi  juga  penjualan  online  di beberapa platform toko online di Indonesia. Surat keterangan dokter yang kita kenal ini sangat  sederhana  bentuknya,  dan  sangat  mudah  dibuat.  Seorang  dokter  atau  siapapun dapat dengan mudah mengisi surat tersebut sesuai dengan keinginannya, sesuai keinginan dan minatnya sendiri. ( Pasaribu et al., 2020; Riana & Kusumah, 2019; Suharyo , 2020) Seringkali ditemukan dalam beberapa kasus, yaitu adanya beberapa pihak lawan yang  tidak  hadir  dalam  persidangan  karena  sakit  dan  melampirkan  surat  keterangan dokter yang secara jelas menyatakan bahwa orang tersebut sakit. Kondisi sakit dari pihak lawan menyebabkan seseorang berhak untuk tidak menghadiri persidangannya, dan hal ini akan diizinkan oleh hakim untuk dijadwal ulang. Maka dari penjadwalan persidangan ini, pihak-pihak tertentu kerap disalahgunakan, misalnya dengan membawa barang yang menjadi objek gugatan dan melanggar hukum. Surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa seorang lawan dalam kasus tersebut sakit, namun pada hari itu juga ada beberapa orang yang merusak objek perkara tersebut.
Seseorang  yang  menggunakan  surat  "absen  waras"  ketika  diadili,  maka  orang tersebut  berhak untuk  tidak diadili karena orang tersebut  telah dinyatakan oleh dokter, bahwa orang tersebut sakit jiwa atau sudah gila, atau sakit jiwa , atau otak lumpuh. Dan kemudian  orang  itu  akan  dibebaskan  dari  semua  tuntutan  hukum.  Mengingat  surat keterangan dokter merupakan akta otentik, dan selama tidak ada yang dapat membatalkan surat tersebut, maka surat tersebut selalu dianggap benar dan otentik.
Apabila  terdapat  oknum  yang  dengan  sengaja  membuat  suatu  surat  keterangan palsu  yang  solah-olah  dibuat  oleh  seorang  dokter,  padahal  dirinya  sendiri  bukanlah seorang  dokter,  maka  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  yang  melawan  hukum berdasarkan pasal 267 ayat 2. Maka dari itu, seorang dokter memiliki hak yang terikat dengan  kewajiban  dalam  membuat  suatu  surat,  dengan  pertanggungjawaban  secara hukum  maupun  etika  yang  mengikuti  dalam  pembuatan  surat  itu  sendiri,  dan  jika sewaktu-waktu dipanggil untuk memastikan kebenaran dari surat itu sendiri di hadapan hukum, maka dokter tersebut harus siap dan dapat memastikan bahwa apa yang ditulis olehnya di dalam surat tersebut adalah benar dan sesuai dengan standar keilmuan yang dimiliki olehnya.

## Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Dokter di Luar Negeri
Kasus pemalsuan surat keterangan dokter di Kenya terjadi karena warga Kenya dapat melakukan perjalanan ke negara lain jika memiliki surat keterangan demam kuning. Hal ini mendorong individu untuk menjual surat demam kuning palsu untuk perjalanan internasional di Afrika Timur. Surat kterangan ini dijual di toko buku dan perusahaan tur. Hal  ini  menyebabkan  orang  bepergian  ke  luar  negeri  tanpa  vaksinasi  sesuai  dengan ketentuan. Surat keterangan ini merupakan persyaratan untuk mendapatkan visa di negara tempat penyakit itu menyebar. Bagi wisatawan yang akan berwisata ke daerah endemis vaksinasi  wajib  dilakukan  untuk  menghindari  resiko  penyebaran  penyakit.  Kenya merupakan  daerah  endemis,  dikhawatirkan  wisatawan  asal  Kenya  bisa  menularkan penyakit  tersebut.  Orang  yang  terkena  demam  kuning  menemukan  bahwa  surat keterangan  mereka  tidak  valid  dan  diperoleh  dari  sumber  yang  tidak  valid.Kasus Pemalsuan  Surat  Keterangan  Dokter  di  London  Utara  pada  abad  ke-19  terjadi  karena polisi  menemukan  asisten  medis  yang  membuat  surat  keterangan  penyebab  kematian palsu. Tidak terdapat bukti medis yang menyatakan kematian tersebut. Dari pelanggaran tersebut, oknum yang bertanggung jawab mendapatkan hukuman berupa denda atau satu bulan penjara.
Kasus pemalsuan surat keterangan dokter di Malaysia terjadi di kalangan pelajar maupun karyawan. Ini dilakukan untuk siswa dan karyawan jika mereka tidak bersekolah /  bekerja.  Di  Malaysia,  saat  ini  sistem  verifikasi  surat  keterangan  dokter  dengan menggunakan  kode  Quick  Response  (QR)  mulai  meningkatkan  keamanan  surat keterangan  dokter.  Cara  ini  dilakukan  di  berbagai  belahan  dunia.  Memindai  kode  QR untuk tujuan memeriksa kebenaran informasi dari surat keterangan dokter itu sendiri. Dan tidak butuh waktu lama untuk mengecek kebenaran surat keterangan sakit karena guru atau  majikan  tidak  perlu  mengkonfirmasinya  ke  klinik  atau  rumah  sakit  untuk memastikan surat keterangan dokter itu asli.

## Kesimpulan
Pemalsuan  dan  penggunaan  dokumen  palsu  sedang  marak  di  Indonesia  saat  ini. Tidak hanya penjualan offline, tapi juga penjualan online melalui berbagai platform e- commerce Indonesia. Pemalsuan surat adalah perbuatan sengaja yang dilakukan dengan maksud meniru atau mengarang suatu barang yang tidak nyata / palsu, atau memalsukan suatu  benda  yang  telah  kehilangan  keasliannya.  Surat  palsu  mungkin  sebagian  atau lengkap, dan dalam beberapa kasus digunakan untuk memalsukan tanda tangan pembuat surat. Membuat surat palsu atau surat pemalsuan, baik yang ditulis tangan atau diketik, untuk  memberikan  kebebasan,  izin,  atau  pembebasan  kepada  siapa  pun  merupakan pelanggaran perlindungan hukum.

## Bibliografi
Afandi,  Dedi.  (2017). Nilai-Nilai  Luhur  dalam  Profesi  Kedokteran:  Suatu  Studi Kualitatif. Jurnal Kesehatan Melayu . https://doi.org/10.26891/jkm.v1i1.22.25-28
Aprilianto, Sapta. (2015). PERAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN  INDONESIA (MKDKI) TERHADAP DUGAAN KELALAIAN MEDIS DOKTER . Yuridika .
Aribowo, Bonifasius Nadya, Nurhayati, B. Resti, & Dahlan, Sofyan. (2018). PERSEPSI PASIEN  TENTANG  ASPEK  HUKUM  PERIKATAN  UPAYA  (INSPANNING VERBINTENIS)  DALAM  TRANSAKSI  TERAPEUTIK  ANTARA  DOKTER
DENGAN PASIEN DI RSUD

## KOTA
SALATIGA . SOEPRA . https://doi.org/10.24167/shk.v3i1.696
Arliman,  Laurensius.  (2018). Peranan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Di  Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia . Soumatera Law Review , 1 (1), 112–132.
Cholil, Abdullah. (2017). ASPEK ETIK DAN HUKUM KEDOKTERAN. Jurnal Hukum & Pembangunan . https://doi.org/10.21143/jhp.vol14.no4.1045
Eddy, O. S. Hiariej. (2015). Pengantar Hukum Acara Pidana . In Buku Materi Pokok .
Fika,  Rana  Citra,  Afandi,  Dedi,  &  Masdar,  Huriatul.  (2017). PENERAPAN  NILAI KODE  ETIK  KEDOKTERAN INDONESIA  PADA  ERA  JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PELALAWAN . JOM FK .
Ibrahim,  Johnny.  (2006). Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  In Teori Metodologi Penelitian a.
Julius, Pelafu. (2015). Pelaksanaan Penegakan Kode Etik Kedokteran . Lex Crimen .
Kasuma,  Nila,  Bahar,  Armasastra,  &  Tegnan,  Hilaire.  (2018). Law  and  medical disciplinary sanctions: Enhancing medical practice and health quality in Indonesia . Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues .
Kemendikbud.  (2019). KBBI  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Kamus  Besar  Bahasa Indonesia .
KEWAJIBAN  DOKTER  DALAM  MEMBUAT  REKAM  MEDIS  MENURUT UNDANG-UNDANG NO 29 TAHUN 2004. (2019). LEX ET SOCIETATIS .
Koloay, Renny. (2016). Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi . Jurnal Hukum Unsrat .
KUHP Buku Kesatu. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .
Libra,  Robert,  &  Arifalina,  Wilda.  (2018). Penyalahgunaan  Surat  Keterangan  Tidak
Mampu  Sebagai  Syarat  Penerima  Bantuan  Hukum  di  Riau . Jurnal  Hukum Respublica . https://doi.org/10.31849/respublica.v16i2.1445
Mayasari,  Dian  Ety.  (2017). TINJAUAN  YURIDIS  TENTANG  INFORMED CONSENT  SEBAGAI  HAK  PASIEN  DAN  KEWAJIBAN  DOKTER . Varia Justicia . https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1883
Pasaribu,  Juli  Shara,  Daeli,  Chistofe,  Situmeang,  Koko  Valensio,  &  Batubara,  Sonya Airini. (2020). Pertanggung Jawaban Hukum oleh Seorang Dokter yang Melakukan Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  Keterangan  Dokter . Journal  of  Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) . https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.334
Presiden  Republik  Indonesia.  (2004). Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29 Tahun  2004  Tentang  Praktik  Kedoteran . Undang  Undang  Praktik  Kedokteran . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
President Republic of Indonesia. Law of Medical Practice. , National Regulation archieve § (2004).
Putri,  Rieke  Arya,  Herman,  Rahmatina  B.,  &  Yulistini,  Yulistini.  (2015). Gambaran Penerapan  Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia  pada  Dokter  Umum  di  Puskesmas  di Kota Padang . Jurnal Kesehatan Andalas . https://doi.org/10.25077/jka.v4i2.274
Riana, Freza, & Kusumah, Fitrah Satrya Fajar. (2019). Pengembangan Sistem Pembuatan Surat  Izin  Praktek  Dokter  Hewan  Jasa  Medik  Veteriner . KREA-TIF . https://doi.org/10.32832/kreatif.v7i1.2035
Rimbawan,  Andhika  Yuli.  (2020). TERAPEUTIK  DALAM  PELAYANAN  JASA KESEHATAN  PERSPEKTIF  PERLINDUNGAN  HUKUM . Legal  Standing : Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.24269/ls.v4i2.2951
Rozaliyani,  Anna,  Meilia,  Putri  Dianita  Ika,  &  Libritany,  Nurfanida.  (2018). Prinsip Penetapan  Sanksi  bagi  Pelanggaran  Etik  Kedokteran . Jurnal  Etika  Kedokteran Indonesia . https://doi.org/10.26880/jeki.v2i1.11
Santosa,  Wayan.  (2016). INTERPRETASI  KERUGIAN  DALAM  TINDAK  PIDANA PEMALSUAN SURAT . Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) . https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i01.p01
Setiabudy,  Rianto,  &  Sundoro,  Julitasari.  (2019). Konflik  Kepentingan  dalam  Profesi Dokter. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia . https://doi.org/10.26880/jeki.v3i1.28
Sugianto, Nanang. (2019). Problematik Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Telaah Kasus  atas  Laporan  Polisi  Nomor :  LP/263/X/2015/Polres  Kediri  Kota) . MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum . https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.671
Suharyo,  Suharyo.  (2020). Aspek  Hukum  Surat  Keterangan  Dokter  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  (Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Era  Covid-19) .
Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure .  https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.363- 378
Sukma, Olvhantiara, Afandi, Dedi, & Tegar Indrayana, M. (2017). Penerapan Nilai Kode Etik  Kedokteran  Indonesia  (Kodeki)  Pada  Era  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Di Kabupaten Indragiri Hilir . Jom Fk .
Suryadi,  Taufik.  (2009). Prinsip-Prinsip  Etika  dan  Hukum  Dalam  Profesi  Kedokteran . Pertemuan Nasional V JBHKI .
Susanto,  Eko  Adi,  &  Gunarto,  Gunarto.  (2018). Pertanggungjawaban  PidanaYang Memakai  Surat  Palsu  DitinjauDari  Pasal  263  Ayat  (  2)  KUHP . Jurnal  Daulat Hukum . https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2558
Tuahuns, Irsyad Zamhier. (2021). Dampak Covid 19 Serta Kedudukan Surat Keterangan Dokter  Sebagai  Pengecualian  Atas  Ketidakhadiran  Tersangka  Dalam  Persidangan Kasus Korupsi . Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum .
https://doi.org/10.34304/jf.v10i1.31
Undang- Undang Republik  Indonesia. (2004). Undang-Undang RI  No. 29 Tahun 2004 Tentang  Praktik  Kedokteran. Undang-Undang  RI  No.  29  Tahun  2004  Tentang Praktik Kedokteran .
Yusianadewi,  I.  G.  ..  Bela  Indah  Komala,  Budiartha,  I.  Nyoman  Putu,  &  Widiantara,
Made  Minggu.  (2020). Sanksi  Pidana  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat pada Data Polis Asuransi . Jurnal Analogi Hukum . https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2523.341-345