## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VII No.2 Desember 2021 Page 174-193 jiap@uin-alauddin.ac.id

## MAKNA  BUDAYA TO  CIUNG  MACCAE  RI  LUWU  DALAM PENGELOLAAN  KEUANGAN DAERAH
Raden Ulandari Tamrin, Lince Bulutoding, Muhammad Sapril Sardi Juardi, Raodahtul Jannah
UIN Alauddin Makassar
Surel: radenulan.18@gmail.com , lince.bulutoding@uin-alauddin.ac.id , sapril.sardi@uin-alauddin.ac.id, raodahtul.jannah@uin-alauddin.ac.id,

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 7 Nomor 2 Halaman 174-193 Samata, Desember 2021
ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 2 Agustus 2021 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima: 11 Oktober 2021
Copyright:  Thamrin,  Raden  Ulandari.,  Lince  Bulutoding.,  Muhammad  Sapril  Sardi  Juardi.,  Raodahtul Jannah.,  Puspita  Hardianti  Anwar.  (2021).  Makna  Budaya To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu dalam  Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (174-193). doi 10.24252/jiap.v7i2.26849
Tujuan  dalam  penelitian  adalah  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pihak  pengelola  keuangan  daerah memaknai  budaya To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu  dan  untuk  mengetahui  penerapan  budaya  To  Ciung Maccae  Ri  Luwu  dalam  pengelolaan keuangan daerah Kabupaten  Luwu.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  ethnografi  yang  digunakan  untuk  meneliti  perilaku- perilaku  manusia  berkaitan  dengan  perkembangan  teknologi  komunikasi  dalam  setting  sosial dan budaya  tertentu  dan  memahami  sudut  pandang  manusia  terkait  pengelolaan  keuangan  daerah. Melakukan  penyandingan  kearifan  lokal  atau  unsur  budaya To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu  dalam pengelolaan  keuangan daerah.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah Kabupaten  Luwu  sudah  dapat  dikatakan  baik.  Hal  tersebut  karena  pihak  pengelola  keuangan daerah  telah  memaknai  dan  menerapkan  budaya To  Ciung Maccae Ri Luwu yakni Nilai adele, lempu, dan getteng dalam proses  pengelolaan  keuangan  daerah.  Untuk  selanjutnya  BPKD  Kabupaten  Luwu diharapkan  lebih  meningkatkan  pemahamannya  terhadap  budaya  di  kerajaan  luwu  dan menerapkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Bukan  hanya  sekedar  mengetahui  arti  dari  budaya tersebut tetapi lebih memaknai  secara mendalam makna yang terkandung didalam budaya tersebut. Kata  kunci:  Pengelolaan  Keuangan  Daerah, To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu,  adele (adil), lempu (jujur), getteng (teguh).
The purpose of this research is to find out to what extent the local financial managers interpret the To Ciung Maccae Ri Luwu culture and to find out the application of the To Ciung Maccae Ri Luwu culture  in  the  regional  financial  management  of  Luwu  Regency.  This  research  is  a  qualitative research  with  an  ethnographic  approach  that  is  used  to  examine  human  behavior  related  to  the development of communication technology in certain social and cultural settings and understand the human  point  of  view  related  to  regional  financial  management.  Pairing  local  wisdom  or  cultural elements of To Ciung Maccae Ri Luwu in regional financial management. The results of the study indicate that the regional financial management of Luwu Regency can be said to be good. This is because the regional financial management has interpreted and implemented the To Ciung Maccae Ri Luwu culture, namely the values of adele, lempu, and getteng in the process of regional financial management.  In  the  future,  the  Luwu  Regency  BPKD  is  expected  to  further  improve  its understanding of the culture in the Luwu kingdom and apply it in daily life. Not just knowing the meaning of the culture, but more deeply interpreting the meanings contained in the culture. Keywords: Regional Financial Management, To Ciung Maccae Ri Luwu, adele (fair), lempu (honest), getteng (tough).
PENDAHULUAN
Wilayah  negara  Republik  Indonesia  yang  sangat  luas  dibagi  dalam beberapa  daerah  provinsi  dan  provinsi-provinsi  tersebut  kemudian dibagi pula dalam  daerah yang lebih kecil yaitu  kabupaten  atau kota, kecamatan, desa  dan  kelurahan.  Masing-masing  daerah    tersebut  kemudian  dikelola oleh  pemerintah  sesuai  dengan  hak  otonominya.  Otonomi  daerah  di Indonesia  merupakakan  solusi  alternatif  untuk  mengatasi  berbagai permasalahan di bidang pemerintahan (Nurhasanah,  2017).
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  desa  (Yatminiwati,  2018).  Pengelolaan keuangan  daerah  yang  dilakukan  secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif atau  memenuhi  prinsip value  for  money  serta  partisipatif,  akuntabilitas dan  keadilan  akan  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  serta kemandirian  suatu  daerah.  Dengan  demikian  suatu  daerah  yang  kinerja keuangannya  dinyatakan  baik  berarti  daerah  tersebut  memiliki kemampuan  keuangan  untuk  membiayai  pelaksanaan  otonomi  daerah (Kaunang et al., 2016). Dalam hal ini  Pengelolah  keuangan  daerah  diberi wewenang  dalam  batas  yang  telah  ditetapkan  dalam  sistem  pengelolaan keuangan  daerah,  namun  mereka  memiliki  elemen  kebijaksanaan  dan kekuasaan  serta  tanggungjawab  tertentu  dalam  hal  sifat  dan  hakekat jasa dan pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya.
Setiap  daerah  sendiri  memiliki  adat  istiadat  dan  nilai  budaya tersendiri,  hal  ini  berdasarkan  karena  wilayah  Indonesia  terdiri  atas berbagai  suku,  ras,  bahasa,  etnis  dan  budaya  sehingga  menjadikan Indonesia  sebagai  bangsa  yang  multikultural.  Dalam  kehidupan masyarakat  yang  multietnis,  kemajemukan  tidak  saja  menyiratkan adanya  perbedaan-  perbedaan,  tetapi  juga  di  dalamnya  mengandung interaksi  timbal-balik  antar  pemerintah  dengan  masyarakatnya.  Pada kondisi  masyarakat  seperti  itu,  masalah  yang  biasanya  timbul  adalah sulitnya  mencapai  kesepakatan  dalam  meletakkan  landasan  sistem pemerintahan  yang  baik  dan  sesuai,  hal  ini  berkaitan  dengan  semakin derasnya  arus  perubahan  dan  kuatnya  dampak  globalisasi  yang  dapat berakibat negatif dalam  menjalankan kehidupan  bermasyarakat dan dalam lingkup pemerintahan  itu  sendiri (Nurhasanah,     2017).
Tampak  bahwa  lemahnya  sikap  dan  daya  kritis  masyarakat mengakibatkan  kurangnya  kemampuan  menyeleksi  nilai  dan  budaya  yang negatif  sehingga  terjadi  pengikisan  nilai  budaya  yang  positif.  Pentingnya kearifan  lokal  sebagai  dasar  pendidikan  karakter,  karena  memang  pada dasarnya merupakan kebenaran  yang  telah  mentradisi dalam  satu  daerah. Kearifan  lokal  secara  bersamaan  merupakan  perpaduan  antara  nilai-nilai suci  dengan  berbagai  nilai-nilai  kebaikan  yang  ada.  Sehingga  inilah  yang menyebabkan  begitu berartinya  kearifan  lokal  tersebut  (Ima, 2015).
ISSN: 2442-3017 (PRINT)

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Nilai  budaya  merupakan  sesuatu  yang  abstrak  yang  dijadikan pedoman  serta  prinsip-  prinsip  umum  dalam  bertindak  dan  bertingkah laku.  Oleh  sebab  itu,  nilai  dapat  dilihat  sebagai  tujuan  kehidupan manusia  itu  sendiri, maka dapat dikatakan  bahwa  setiap  individu  dalam melaksanakan  aktifitas  sosialnya  selalu  berdasarkan  serta  berpedoman kepada nilai-nilai  atau sistem nilai yang ada dan  hidup  dalam  masyarakat itu  sendiri.  Artinya  nilai-nilai  itu sangat  banyak  mempengaruhi  tindakan dan  perilaku  manusia,  baik  secara  individual,  kelompok  atau  masyarakat secara  keseluruhan  tentang  baik  buruk,  benar      salah,      patut      atau tidak  patut.  Suatu  nilai  apabila  sudah  membudaya  di  dalam  diri seseorang,  maka  nilai  itu  akan  dijadikan  sebagai  pedoman  atau  petunjuk di  dalam  bertingkah  laku.  Nilai  budaya  sendiri  lebih  mengacu  pada  apa atau  sesuatu  oleh  manusia  dan  masyarakat  dipandang  sebagai  sesuatu yang  paling berharga (Koentjaraningrat,  1987:85).  Dengan  kata  lain,  nilai budaya  itu  berasal  dari  pandangan  hidup  masyarakat.  Nilai  budaya adalah  unsur-unsur  gagasan  atau  ide,  adat  istiadat  dan  perilaku  yang menajdi  pedoman  hidup  masyarakat  setempat.  Nilai  budaya  yang senantiasa  dijaga  oleh  masyarakat  dalam  bertingkah,  baik  terhadap  diri sendiri maupun sesama masyarakat.
Kabupaten  Luwu  merupakan  daerah  yang  terletak  diujung  utara Sulawesi  Selatan.  Selain  terkenal  dengan  hasil  alamnya  yang  melimpah juga  memiliki torehan sejarah yang  menarik.  Kitab I  Lagaligo merupakan teks  sastra  peninggalan  Kerajaan  Luwu  dan  masih  terpelihara keasliannya  yang  menjadi  bukti  bahwa  Kerajaan  Luwu  memiliki  tradisi intelektual.  Selain  kitab I  Lagaligo,  beberapa  peninggalan  lainnya mempertegas  kebesaran  Luwu,  seperti  bangunan  kerajaan,  batu  nisan dan  masjid.  Dalam  hal  ini  juga  terdapat  beberapa  nilai  local  dari Kerajaan  Luwu  ( Sawerigading)  masih  dipegang  oleh  sebagian  pemangku adat.  Seperti  nilai To  Ciung Maccae  Ri  Luwu dimana nilai yang di ajarkan yaitu adele’  (adil),  lempu’  (jujur)  dan  getteng,  Namun  seiring perkembangan  zaman  dan  arus  globalisasi  yang  semakin  meningkat, budaya  asing  yang  menghegemoni  mengakibatkan  lunturnya  nilai  budaya tersebut.  Proses  ini  berlangsung  tanpa  disadari  sehingga  dampak  yang dapat  ditimbulkan  adalah  semakin  melemahnya  nilai budaya masyarakat Luwu.
Karya  sastra I  Lagaligo  yang  menjadi  bukti  intelektualitas masyarakat  Luwu  dahulu  yang  telah berada di Belanda. Sehingga  untuk mempelajarinya  harus  menempuh jarak  yang cukup jauh  ke  Belanda.  Hal Ini  seharusnya  menjadi  tamparan  yang  keras  bagi  masyarakat  Luwu. Orang  asing  saja  ingin  mempelajari  budaya  Kerajaan  Luwu,  sementara masyarakat  asli  justru  melupakan  dan  meninggalkannya  (Rahman, 2013). Kehilangan  identitas  budaya  Luwu  yang  mendera  generasi  mudanya selain  karena  arus  globalisasi  yang  begitu  kuat  juga  karena  tak  adanya
“ counter”  dilakukan  terhadap  budaya  asing  tersebut.  Bukankah penjajahan  baru akan terjadi jika yang dijajah  rapuh     secara     internal. Bila generasi  muda  Luwu  memahami  secara  mendalam  ajaran To  Ciung Maccae  Ri  Luwu,  budaya  asing  tak  akan  dengan  mudah  merasuki  setiap generasi  muda  Luwu.  Hal  tersebut  ditandai  dengan  lunturnya  nilai-nilai yang  seharusnya  menjadi  landasan  dalam  bersikap  dan  bertingkah  laku dalam  kehidupan,  kini  hanya  sebatas  pengetahuan  awam,  bahkan ironisnya  nilai-nilai  budaya dapat terlupakan.
Maka dari  itu,  menemukan  kembali  identitas  budaya  Luwu  menjadi suatu  yang  “wajib”  dilakukan  bukan  hanya  generasi  muda,  namun semua  elemen  masyarakat  Luwu  termasuk  pemerintahan.  Berdasarkan keadaan  tersebut  permasalahan  ini  menjadi  menarik,  maka  penulis bermaksud  untuk  meneliti  dan  memahami  dalam  permasalahan  ini  dan dituangkan  kedalam  bentuk  skripsi  dengan  judul  “Makna  Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu).

## TINJAUAN PUSTAKA

## 1. Teori Interaksi Simbolik
Teori interaksi simbolik bermula dari interaksionisme  simbolik  yang digagas  oleh  sebuah  perspektif  sosiologi  yang  dikembangkan  pada kisaran  pertengahan  abad  20  dan  berlanjut  menjadi  beberapa  pendekatan teoritis  yaitu  aliran  Chicago  yang  diprakarsai  oleh  Helbert  Blumer, aliran  lowa  yang  diprakarsai  oleh  Manford  Kuhn,  dan  aliran  Indiana yang  diprakarsai  oleh  Sheldon  Stryker.  Herbert  Mead    menjelaskan bahwa manusia termotivasi untuk  bertindak berdasarkan  pemaknaan  yang mereka berikan  kepada  orang  lain, benda,  dan kejadian.
Pemaknaan  diciptakan  melalui bahasa yang digunakan  oleh manusia ketika  berkomunikasi  dengan  pihak  lain  yakni  dalam  konteks komunikasi  antar  pribadi  atau  komunikasi  interpersonal  atau self-talk atau  dalam  ranah  pemikiran  pribadi  mereka.  Bahasa  sebagai  alat komunikasi memungkinkan  manusia  untuk  mengeangkan sense of      self dan  untuk  untuk  mengetahui  sejauh  mana  pihak  pengelola  keuangan daerah memaknai  dan  menerapkan budaya To Ciung Maccae Ri Luwu.
Interaksi  simbolik  ada  karena  ide-ide  dasar  dalam  membentuk makna  yang  berasal  dari  pikiran  manusia  ( Mind)  mengenai  diri  (self), dan  hubungannya  di  tengah  interaksi  sosial,  dan  bertujuan  akhir  untuk memediasi, serta  menginterpretasi  makna  di  tengah  masyarakat  ( society) dimana  individu  tersebut  menetap.  Pikiran  ( Mind)  adalah  kemampuan untuk  menggunakan  simbol  yang  mempunyai  makna  sosial  yang  sama, dimana  tiap  individu  harus  mengembangkan  pikiran  mereka  melalui interaksi  dengan  individu  lain.  Diri  ( self)  adalah  kemampuan  untuk merefleksikan  diri  tiap    individu  dari  penilaian  sudut  pandang  atau pendapat  orang  lain.  Laksmi  (2017:125)  mengatakan  dalam  interaksi
manusia  dengan  menggunakan  simbol,  manusia  menginterpretasi  situasi dengan  pikiran ( mind).
Jadi,  Teori  ini  memberikan  pandangan  yang  menonjolkan  mengenai perilaku  komunikasi  antarmanusia dalam  konteks  yang  sangat  luas  dan bervariasi.  Teori  ini  dikembangkan  dengan  baik,  mulai  dari  peranan  diri dan  kemudian  berkembang  pada  penelitian  mengenai  diri  dalam masyarakat (Ahmadi, 2008:313).    Teori  ini  mempertimbangkan  bagaimana norma  masyarakat  dan  budaya  menjadi  perilaku  individu.  Interaksi antar  individu  dapat  mengembangkan  konsep  diri  seseorang.  Sedangkan konsep  diri  memberikan  motif  yang  penting  untuk  perilaku  seseorang. Teori  ini  juga  mengasumsikan  bahwa  budaya  dan  proses  sosial mempengaruhi  manusia  dan  kelompok  dan  karenanya  struktur  sosial ditentukan  melalui  jenis-  jenis interaksi sosial.
2. Budaya To Ciung Maccae ri Luwu
Awal  Berdirinya  Kedatuan  Luwu  Berdasarkan  kitab Lagaligo, Kedatuan  Luwu  diperkirakan  muncul  sekitar  abad  X  Masehi  (pendapat lain  mengatakan  abad  VI  Masehi).  Masa  pemerintahan La  Toge’  Langi’ ( Batara  Guru)  yang  dianggap  manusia  pertama  dalam  kepercayaan masyarakat Luwu (Bugis Kuno) (Nurhasanah, 2017). Dengan diturunkannya Batara  Guru,  peradaban  masyarakatnya  khusunya  di Sulawesi  Selatan  mulai  berkembang  dan  menjadi stereotype  bagi kehidupan  masyarakat  selanjutnya.  Selain  itu,  beberapa  pendapat termasuk  ilmuan  asing  Belanda  B.F  Matthes  tahun  1880  juga  sepakat mengatakan  bahwa  Luwu  ( ware’)  merupakan  pusat  peradaban  Bugis  dan termasuk merupakan  sumber  bahasa  bugis.  Kedatuan  Luwu  yang  berdiri berabad-abad  lalu,  sejak  periode  awal  munculnya  telah  berperan  penting dalam membangun tatanan masyarakat di berbagai wilayah.
Wilayah-wilayah  tersebut  utamanya  di  Sulawesi  Selatan  bahkan kerap  menghubungkan  keturunan  (raja-rajanya)  atau  keberadaan kerajaannya  dengan  penguasa-penguasa  di  Luwu  seperti Batara  Guru, Batara  Lattu’,  Sawerigading  atau  La  Galigo  bahkan  hingga  Patotoe. Gorontalo  disebelah  utara,  Selayar  disebelah  selatan,  Buton  disebelah timur  dan  Mandar  disebelah  barat  serta  seluruh  Sulawesi  bahkan  juga berkaitan  dengan  beberapa  daerah  semenanjung  Melayu  merupakan bagian  terkecil  dari  persebaran  pengaruh  Luwu    dimasa  lampau.  Dari kronik-kronik  yang  tersebar  diberbagai  daerah  ini,  kedudukan  Luwu sebagai  sebuah  wilayah  yang  sangat  penting  dan  berpengaruh  bagi pertumbuhan kerajaan yang bersangkutan sangat nampak.
Sejarah  dan  kebudayaan  Luwu  memang  tidak  lepas  dari  karya terbesar  yaitu Sure‘  Galigo.  Selain  itu,  sumber  tertulis  lainnya  tentang Luwu  juga  berasal  dari  kitab Nagarakertagama  karya  Empu  Prapanca (1365  M)  dari  Kerajaan  Majapahit.  Jika  silsilah  keturunan  mereka ditelusuri,  maka  akan  bermuara  di  Luwu.  Silsilah  mereka  akan  sampai pada Batara  Guru,  Batara  Lattu’,  Sawerigading  atau  La  Galigo  bahkan
hingga Patotoe.  Keterangan  tersebut  diatas  menunjukkan  bahwa  Luwu merupakan  sumber  tumbuh  dan  berkembangnya  kerajaan-  kerajaan  yang ada di jazirah  Sulawesi sekaligus memperlihatkan pengaruh  politiknya yang cukup luas.
Dalam sejarah digambarkan  bahwa  sebelum Batara  Guru  diturunkan di  bumi,  situasi  masyarakat  Bugis  Kuno  hidup  dalam  ketidakteraturan, mereka  saling  menyerang  tanpa  aturan  yang  jelas,  situasi  tidak  aman, yang  kuat  memangsa  yang  lemah  ( sianre  bale).  Akibat  dari ketidakteraturan  ini  maka  masyarakat  sangat  merindukan  kedamaian. Saat  masyarakat  mengalami  hal  tersebut, Batara  Guru  hadir  membawa ajaran  kebenaran  yang  di  sampaikan  kepada To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu yang  menyangkut  nilai-nilai  seperti Adele’  (adil),  Lempu’  (jujur)  dan Getteng (teguh).
Ajaran  tersebut  sangat  didukung  oleh  situasi  sehingga  membuat ajaran  dan  segala  kebijakan  pada  pemerintahan Batara  Guru  sangat efektif  di  masyarakat  (Rahman,  2013).  Sosok Batara  Guru  digambarkan oleh  masyarakat  amat  dihormati  karena  disamping  sebagai  titisan manusia  dewa,  juga  amat  bijak  dalam  memerintah  dan  mempunyai tenaga  kuat  dan pemberani  dalam  melindungi  penduduk dan hal ini yang diturunkan  atau  diwariskan  secara  turun-temurun  kepada  pemimpin masyarakat  Bugis  termasuk  kepada To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu  yang dituangkan dalam  simbol pedang,  emas, payung, kerajaan dan perisai. Paseng  merupakan  sebagian  nasehat  yang  diucapkan  To  Ciung Maccae  Ri  Luwu  (penasehat  Datu  Luwu,  yang  memiliki  pengetahuan luas, utamanya dalam hal  pemerintahan), sekitar abad ke 15,  kepada La Manussa  To  Akkaranggeng,  calon  Datu  Soppeng  Sonrongpole  sebelum menduduki  tahta  kerajaan  di  Soppeng,  La  Manussa  diperintahkan  oleh ayahnya  untuk  berguru  pada To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu  mengenai  ilmu dalam  kepemimpinan (pemerintahan).
Dalam  sejarah  disebutkan  bahwa  sebelum  La  Manussa  To Akkaranggeng  (La  Baso)  dinobatkan  menjadi  Datu  Soppeng,  ia  meminta waktu untuk  pergi belajar konsep  ketatanegaraan  kepada To  Ciung Maccae  ri  Luwu  pada  Abad  XVI.  Yang dimaksud dengan To Ciung Maccae ri  Luwu  yaitu  La  Menggu  To  Mennang.  Pada  masa  pemerintahannya, beliau  di  bantu  oleh  La  Menggu  To  mennang  yang  memangku  jabatan sebagai  Makkadangnge Tana      ri  Ware‘ (Opu Patunru). La Menggu  To mennang  inilah  yang  mengajukan  usul  kepada Pajung  atau  Datu  agar dilakukan  perubahan  pada  struktur Pakkatenni Ade’.
Perubahan  tersebut  dimaksudkan  untuk  menambah  kesempurnaan Pabbate’-bate’  (aparat).  Dalam  organisasi  pemerintahan  Kerajaan  Luwu sejak Pajung  atau  Datu  Luwu  sampai  Pajung  atau  Datu  terakhir  (Andi Jemma)  mengalami  beberapa  kali  perubahan  yang  substansial. Perubahan  ini  terjadi  pertama  kali  periode  We  Tenri  Rawe, Pajung atau Datu XVI.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pada  masa  datu  Tenri  Rawe  (1581-1611)  dikenal  seorang negarawan  dan  cendekiawan  yang  banyak  memberikan  perhatian terhadap  kondisi  kedatuan.  Dia  beranama To      Ciung.      To      Ciung banyak  memberikan  ide-ide  atau  buah  fikiran  atau  pesan-pesan  kepada kedatuan  (pemerintahan)  yang  bertujuan  untuk  memelihara  kelagsungan kerajaan  sehingga kedatuan  terhindar  dari kehancuran (Syukur,  2014:2).
Berdasarkan  buah  fikiran  dan  pesan-pesan To  Ciung  maka  lahirlah hukum dasar  pemerintahan  kedatuan  Luwu  yang  berpihak  kepada  rakyat. Menurut To  Ciung  agar  kerajaan  dapat  bertahan  dan  hidup  terus  maka kedatuan  harus  pandai  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan-perubahan yang  telah  menjadi  kenyataan.  Ide-ide  dan  pemikiran To  Ciung  sangat membantu  pemerintahan  pada Zaman  Datu  Tenri  Rawe,  karena  itulah To ciung mendapat gelar “To Accana Luwu” (Cendekiawan  Luwu).
La  Menggu  To  Mennang  telah  melakukan  penyempurnaan Pabbate- bate’  (aparat),  oleh  sebab  itu  La  Menggu  To  Mennang  diberi  gelar penghormatan  oleh  Pajung  (Datu)  Luwu  sebagai To  Maccae  ri  Luwu. Penghargaan  ini  di  berikan  sebagai  penghormatan  atas  keahlian  yang dimilki  dalam  ketatanegaraan.  Kemapuan  La  Menggu  To  Mennang sebagai  seorang  ahli  ketatanegaraan  ini  memang  telah    memberikan warna  lain  bagi  Kerajaan  Luwu.  Jasanya  dalam  membangun  konsep ketatanegaraan  di  Kerajaan  Luwu  dipandang  sangat  bermanfaat,  bukan hanya  di  Kerajaan  Luwu,  tetapi  juga  kerajaan-kerajaan  lain,  utamanya yang ada di Sulawesi Selatan. Hal  ini  terlihat  ketika  seseorang  bangsawan bernama  La  Baso  To  Akkarangeng  menangguhkan  pengangkatannya sebagai  Datu  di  daerah  Soppeng  sebelum  datang  di  Luwu  untuk  belajar kepada To  Maccae  ri  Luwu.  Setelah  kembali  dari  Luwu  menemui  To Maccae  ri  Luwu  barulah  beliau  bersedia  dinobatkan  sebagai    Datu Soppeng Sonrongpole, hal ini termuat dalam Lontara‘ (Nurhasanah, 2017). Apa  yang  diungkapkan To  Ciung tersebut, merupakan unsur  penting yang  harus  dipegang  oleh  seorang  pemimpin  (raja)  dalam  menjalankan tugas dan fungsinya.  Bahkan secara keseluruhan, To Ciung  melihat  bahwa kebaikan  sebuah  negeri  juga  harus  didukung  oleh  seluruh  alat  negara dalam  lingkup  pemerintahan.  Sebab  selain  seorang  pemimpin  (raja), para  alat  negara  (aparat  pemerintahan)  juga  memiliki  peran  penting dalam membangun  sebuah negara menjadi lebih baik.  Apa  yang  diucapkan oleh To  Ciung  Maccae  ri  Luwu  kepada  La  Manussa  To  Akkaranggeng, seperti  yang  termaktub  di  awal  tulisan  ini,  dalam  realitas  sosial  politik masyarakat Sulawesi Selatan  telah  memberikan  sedikit  gambaran  betapa dialektika  dalam  pemerintahan  kerajaan-  kerajaan  di  Sulawesi  Selatan pada  masa  lalu.  Nilai-nilai  yang  menjadi  landasan  dan  panutan  sebagai bentuk  warisan  nilai  dari  sejarah  Kerajaan  Luwu  ( To  Ciung  Maccae  ri Luwu).  Adapun  nilai-nilai  yang  di  maksud  adalah  Adele’  (adil),  Lempu’ (jujur)  dan Getteng  (Teguh).

## 3. Pengelolaan  Keuangan  Daerah
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  proses  kegiatan yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  daerah  (Halim,  2006).  Pengelolaan Keuangan  Daerah  dilaksanakan  oleh  pemegang  kekuasaan  pengelola keuangan  daerah.  Kepala  Daerah  selaku  kepala  pemerintah  daerah adalah  pemegang kekuasaan  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  mewakili pemerintah  daerah  dalam kepemilikan  kekayaan daerah yang dipisahkan.
Pengelolaan  keuangan  daerah  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  Nomor  113  Tahun  2014  adalah  keseluruhan kegiatan  yang  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan  penatausahaan, pelaporan,  dan  pertanggungjawaban  keuangan  desa.  pengelolaan keuangan  desa  merupakan  hal  yang  sangat  penting  yang  harus dilaksanakan,  dimana  untuk  meningkatkan  kinerja  pemerintah  daerah salah  satunya  adalah  dengan melakukan pengelolaan  keuangan  desa secara  lebih  transparan,  akuntabel,  dan  partisipatif  serta  sesuai  dengan peraturan yang berlaku (Rulyanti, 2017:326).
Pengelolaan  keuangan  daerah  yang  baik  akan  berpengaruh terhadap  kemajuan  suatu  daerah  (Robert,  2017:135).  Dengan  demikian maka  suatu  daerah  yang  kinerja  keuangannya  dinyatakan  baik  berarti daerah  tersebut  memiliki  kemampuan  keuangan  untuk  membiayai pelaksanaan daeranya (Sari,  2016:3).
4. Budaya  To  Ciung  Maccae  ri  Luwu  Dalam  Pengelolaan  Keuangan Daerah
Setiap  deerah  memiliki  adat  istiadat  dan  nilai  budaya  tersendiri, Nilai  budaya  merupakan  sesuatu  yang  abstrak  yang  dijadikan  pedoman serta  prinsipdan  bertindak  dan  bertingkah  laku.  Keterikatan  orang  atau kelompok  terhadap  nilai  budaya  relatif  sangat  kuat  dan  bahkan  bersifat emosional.  Oleh  sebab  itu,  nilai  budaya  dapat  dilihat  sebagai  tujuan kehidupan  manusia  itu  sendiri.  Bertitik  tolak  dari  pendapat  tersebut, maka  dapat  dikatakan  bahwa  setiap  individu  dalam  melaksanakan aktifitas  sosialnya  selalu  berdasarkan  serta  berpedoman  kepada  nilai- nilai atau sistem nilai  yang  ada  dan  hidup  dalam  masyarakat itu sendiri. Nilai  yang  di  maksud  adalah  nilai To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu  yang ajarannya  antara lain yaitu adele’ (adil), lempu’ (jujur) dan getteng (teguh). Penyelenggaraan  pemerintahan  (Pengelolaan  Keuangan  Daerah) penerapan  nilai To  Ciung Maccae  Ri  Luwu  harus  mampu  ditunjukan  oleh para  pejabat  berdasarkan  nilai-nilai  dasar  yang  dianut  oleh  daerah. Pandangan  tersebut  bahwa  dalam  pemerintahan  masih  merupakan  isu yang  sangat  vital,  mengingat  munculnya  berbagai  permasalahan  dalam tata kelola pemerintahan cenderung  diakibatkan  dari  kebobrokan  dan rendahnya penerapan nilai-nilai  seperti adele’ (adil), lempu’ (jujur),  getteng (teguh).
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Meleong  (1996:106) mendefinisikan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  penelitian ilmiah,  yang  bertujuan  untuk  memahami  suatu  fenomena  dalam  konteks sosial  secara  alamiah  dengan  mengedepankan  proses  interaksi komunikasi  yang  mendalam  antara  peneliti  dengan  fenomena  yang diteliti.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  kualitatif  diperlukan  informan, antara  informan dan  peneliti  memiliki  hubungan yang sangat erat,  karena tanpa  informan  penulis  tak  akan  banyak  mendapatkan  informasi  yang mengalir  masuk  khususnya  dalam  mendapatkan  data  yang  akurat  dan terpercaya.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  menggunakan  jenis penelitian  kualitatif  yang  menekankan  pada  pemahaman  mengenai masalah-masalah  dalam  ke  hidupan  sosial  berdasarkan  kondisi  realitas. Adapun  lokasi  penelitian  ini  adalah  di  badan  pengelolaan  keuangan daerah  Kabupaten Luwu. Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif dengan  menggunakan  pendekatan  etnografi.  Etnografi  digunakan  untuk meneliti  perilaku-  perilaku  manusia  berkaitan  dengan  perkembangan teknologi  komunikasi  dalam   setting  sosial dan  budaya  tertentu.  Metode penelitian  etnografi  dianggap  mampu  menggali  informasi  secara mendalam dengan  sumber-sumber  yang  luas.
Dengan  teknik  “ observatory  participant”,  etnografi  menjadi  sebuah metode  penelitian  yang  unik  karena  mengharuskan  partisipasi  peneliti secara  langsung  dalam  sebuah  masyarakat    atau    komunitas  sosial tertentu.  Istilah  Etnografi  sebenarnya  merupakan  istilah  antropologi. Etnografi  yang  kemudian  diartikan  sebagai  deskripsi  tenatang  bangsa- bangsa  berasal  dari  kata ethnos  dan  graphein.  Ethnos  berarti  bangsa atau  suku  bangsa,  sedangkan graphein  adalah  tulisan atau uraian. Roger (1989)  mendefinisikannya  sebagai  pembuatan  dokumentasi  dan  analisis budaya  tertentu  dengan  mengadakan  penelitian  lapangan.  Artinya,  dalam mendeskripsikan  suatu  kebudayaan  seoarang etnografer  (peneliti etnografi)  juga  menganalisis.  Jadi,  bisa  disimpulkan  bahwa  etnografi adalah  pelukisan  yang  sistematis  dan  analisis  suatu  kebudayaan kelompok,  masyarakat  atau  suku  bangsa  yang  dihimpun  dari  lapangan dalam  kurun  waktu yang sama.
Secara  garis  besar  prosedur  penelitian  yang  akan  dilakukan  pada penelitian  ini  sesuai  dengan  prosedur  penelitian  yang  mengadopsi pendekatan etnografis yaitu sebagai berikut:
1. Memilih situs penelitian
Hal  terpenting  pertama  yang  harus  dilakukan  oleh  seorang ethnografer adalah menentukan lingkup studi.

## 2. Menetapkan Informan
Informan    yang    baik    adalah  informan  yang  terlibat  langsung  serta mengetahui  secara  baik  tentang  hal  yang  akan   dikaji.   Informan yang dipilih  dalam  penelitian  ini  adalah  orang-orang  yang  dianggap  dapat bercerita  secara  mudah,  serta  paham  terhadap  informasi  yang dibutuhkan.
3. Melakukan Wawancara terhadap Informan
Ada  beberapa  etika  yang  harus  dipatuhi  pewawancara,  antara  lain mempertimbangkan kepentingan informan terlebih dahulu,
menyampaikan tujuan  penelitian,  melindungi  privasi  informan,  dan jangan mengeksploitasi  informan.
4. Membuat Catatan Etnografis Sebuah catatan  etnografis  meliputi  catatan  lapangan,  alat  perekam gambar, artefak  dan benda  lain  yang  mendokumentasikan  suasana budaya yang  dipelajari.
5. Mengajukan Pertanyaan Deskriptif Pertanyaan  Deskriptif  merupakan  pertanyaan  yang  membutuhkan jawaban penjelas.
6. Melakukan Analisis Wawancara Etnografis Analisis wawancara etnografis yaitu menggarisbawahi semua istilah asli informan  yang  telah  diperoleh  untuk  mempertinggi  peranannya  dalam mengetahui  tentang  objek  budaya  yang  ditelti.  Analisis  ini  dikaitkan dengan symbol dan makna yang disampaikan informan.
7. Membuat analisis Domain Peneliti membuat istilah pencakup dari apa yang dinyatakan informan.
Istilah tersebut seharusnya memiliki hubungan semantic yang jelas
8. Mengajukan Pertanyaan Struktural Pertanyaan structural merupakan pertanyaan yang disesuaikan dengan informan.  Pertanyaan  structural  bertujuan  mengetahui  bagaimana informan mengorganisir pengetahuan mereka
9. Melakukan Analisis Taksonomi
Analisis taksonomi memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat  berguna  untuk  menggambarkan  fenomena  atau  masalah  yang menjadi  sasaran  penelitian.  Analisis  taksonomi  dilakukan  untuk membuat  kategori  dari  symbol-simbol  budaya  yang  ada  pada kebudayaan yang diteliti.
10. Menulis Etnografi
Peneliti  kemudian  memberikan  penjelasan  secara  naratif  mengenai esensi  dari  temuannya  yang  diteliti  dan  mendapatkan  makna pengalaman informan.
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  analisis  domain,  maka  nilai  to  ciung  maccae  ri luwu  meliputi   nilai adele (adil), lempu (jujur), getteng  (keteguhan).
1. Adele (Adil) Sebuah Warisan Yang Harus Tetap Dijaga
Dalam  pengelolaan  keuangan daerah  di  tuntut  adanya  sebuah  aspek perilaku  yang  tercermin  dalam  setiap  individu  yang  berbeda,  dalam  hal ini  juga  dijelaskan  dalam  budaya  yang  saat  ini  etnografer  akan  jelaskan. Budaya  yang  diajarkan to  ciung  maccae  ri  luwu  dalam  kerajaan  Luwu seperti Adele [keadilan].  Adele  [adil]  berasal  dari  bahasa  arab  adil  yang berarti  di  tengah.  Adil  berarti    menempatkan  sesuatu  di  tengah-tengah, tidak  berat  sebelah  atau  dengan  kata  lain  menempatkn  sesuatu  pada tempatnya.  Keadilan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Keadilan  meletakkan  pada  sebuah prinsip  dalam  tujuan  suatu  negara.  Menjadi  sebuah  tugas  pnyelenggara negara  untuk  menciptakan  sebuah  keadilan.  Tujuan  bernegara  adalah terpenuhinya  keadilah  bagi  seluruh  rakyat  indonesia,  hal  tersebut sangat jelas  tertuang  dalam  sila  ke-5  Pancasila.  Pesan  yang  terkandung  dalam Pancasila  tersebut      hendaknya      menjadi pedoman  dan  semangat  bagi para  penyelenggara  pemerintah  bahwa  tugas  utama  sebuah  penyelenggara adalah menciptakan keadilan.
Konsep  keadilan  yang  diaktualisasikan  di  dalam  konsep  raja-raja Luwu  sejak  dahulu  yang  bersandar  pada  filosofi  yang  di  kemukakan  oleh I  Sahe Makkunrai yaitu:
“ Aro adele agaukeng de’na  mappile  pile  na  pappada  ngasangi tauwede.  Siwennimi  adele  mapparenta  datu-e  padami patappulo wennisempajangnge”.  (Rahman, 2013)
[Adil  itu  adalah  perilaku  yang  tidak    memilih-milih  atau membeda-bedakan  dan  menyamaratakan  semua  orang. Pemerintah  yang  berbuat  adil  dalam  semalam  sama  halnya empat  puluh  malam mendirikan sembahyang] Dari  konsep  tersebut adele  [adil]  yang  di  pahami  penulis berdasarkan  filosofi  Kerajaan  Luwu, adele  [adil]  dapat  diartikan  sebagai sebuah  tindakan  atau  perilaku  yang  tidak  berat  sebelah,  menempatkan sesuatu pada tempatnya.  Seperti  yang  di ungkapkan  informan  pada  saat etnografer  tiba  di  kantor  Badan Pengelolaan Keuangan Daerah  (BPKD) Kabupaten  Luwu,  etnografer  memasuki  ruangan  BPKD  tidak  lupa mengetuk  pintu  dan  mengucapkan    salam  “ assalamualaikum”  salah seorang  di  antara  tiga  orang  pegawai  perempuan  mengucapkan  salam “ walaikumsalam  masuk  ki  dek”  lalu  etnografer  di  persilahkan  untuk masuk  dan  pegawai  tersebut  mengatakan  kepada  etnografer  “bapak kabid  belum  datang  dek,  duduk  meki  dulu”  sambil tersenyum  mengarah
etnografer  dan  memegang  beberapa  lembar  kertas  ditangannya. Etnografer  duduk  sambil menunggu bapak kepala  bidang  akuntansi  tiba di  tempat.  Pada  saat  etnografer  menunggu  bapak  kabid  akuntansi  tiba, etnografer  melihat  sekeliling  ruangan  BPKD  Kabupaten  Luwu,  ada  dua orang  pegawai  yang  sedang  melaksanakan  shalat  sunnah  duha, setelah itu  datanglah  seorang  pegawai  menghampiri  etnografer,    dari  hasil percakapan  etnografer dengan  informan mengungkapkan bahwa:
“adil  itu  tidak  di  beda-  bedakan  orang  [adil  itu  tidak membeda-bedakan siapapun].”
Dalam  percakapan  yang  berlangsung  secara  terus  terang  informan mengungkapkan  bahwa    informan  tidak  begitu  paham  makna    yang terkandung,  hanya saja  informan  mengungkapkan  berdasarkan  arti  kata dari  adil  itu  sendiri.  Hal  tersebut  terlihat  ketika  etnografer  menanyakan tentang keberadaan To Ciung Maccae  Ri  Luwu,  informan  mengatakan bahwa informan  hanya   sekedar   tau   tetapi   tidak  memahami maknanya. Hal  serupa juga di  ungkapkan  informan  pada  saat  melakukan  percakapan dengan  etnografer.  Pada    saat    etnografer    bergegas  untuk  melaksanakan shalat  duhur  bersama    salah    satu    staf,    dalam  perjalanan  menuju mushollah kantor,  etnografer mencoba  membuka  percakapan  dengan  staf tersebut  untuk  mencari  informasi  dan  menelusuri  sejauh  mana pemahaman pihak  pengelola keuangan  daerah  tentang  budaya to  ciung maccae  ri luwu, informan mengungkapkan:
“yah  kalau  adil  itu  tidak  memilih-milih, dikasi  sama rata semua orang”.
Lebih  lanjut  juga  di  ungkapkan  oleh  informan  dari  percakapan dengan  etnografer yang  mengungkapkan  pemahamanya  tentang  nilai adele  [adil]  yang  informan  ketahui  hanya  karena  infoman  sering mendengar  dari  percakapan  orang  tuannya  tentang  budaya  kerajaan luwu,      tetapi      informan  tidak  begitu  paham  dengan  nilai adele  [adil] tersebut, informan  mengungkapakan  pemahamannya  mengenai  nilai adele [adil]    hanya    berdasarkan  pemahaman  informan  berdasarkan  arti  kata adil  secara  harfiah, informan  mengungkapkan  bahwa  “ adil  itu  seimbang, menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya”.  Dari  percakapan  yang berlangsung  antara  etnografer  dengan  beberapa  informan,  etnografer menyimpulkan  bahwa  terdapat  beberapa  informan  yang  tidak  dapat memaknai  konsep adele  [adil]  berdasarkan  makna  yang  terkandung  di dalamnya,  bertitik  tolak  dari  informan  yang  tidak  dapat  memaknai konsep adele  [adil] terdapat pula informan yang  memahami atau dengan kata  lain  cukup  paham  dengan  konsep  tersebut.  Hal  tersebut  di  tandai ethnografer  ketika  melakukan  percakapan  dengan  informan  yang mengungkapkan bahwa:
“nilai  lokal adele  itu  adalah  nilai    yang    sangat    penting  untuk dipahami  oleh  setiap  penyelenggara  pemerintahan  secara  luas,
bukan  hanya  sekedar  tau  arti dari kata adil itu sendiri,  apalagi kita  berada  pada  suatu  daerah  yang  tentunya  mengajarkan tentang  nila-nilai  kebaikan  yang  merupakan  nilai  luhur  yang menjadi  warisan  nenek  moyang  ta  di  daerah  luwu  ini,  jadi  kita sebagai  generasi  penerus  wajib  terus  menjaga  dan  tetap bersandar  pada  nilai  budaya  yang  ada  di  daerah  kita  ini  dan menerapkannya  dalam  kehidupan  kita  sehari-hari,  bukan  hanya sekedar tau arti dari kata adil”.
Dari  hasil  percakapan  dapat  dilihat  bahwa  informan  sebelumnya telah  memahami  akan  adanya  nilai adele  (adil)  di  Kerajaan  Luwu,  hal tersebut  di  lihat  dari    penjelasannya  mengenai  nilai adele  (adil)  yang merupakan  sebuah  warisan  dari  nenek  moyang  yang  harus  dijaga  dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Penjelasan tersebut mengungkapkan  bahwa  nilai adele  (adil)  merupakan  hal  yang  sangat penting  untuk  dipahami  terutama  dalam  bidang  pemerintahan. Pemahaman  konsep adele  (adil)  cukup  di  pahami  oleh  informan karena  dalam  percakapan  yang  berlangsung  dengan  informan,  informan mengatakan  bahwa  informan  sedang  mengkaji  lebih  dalam  tentang budaya-budaya  di  kerajaan  yang  ada  di  tanah  Luwu,  dalam  hal  ini informan  sedang  menyusun  tesis  dengan  tema  budaya  yang  sama dengan penelitian  yang  sedang  ethnografer  teliti.
Lebih  lanjut  juga  di  jelaskan  oleh  informan  lain,  saat  etnografer melihat  informan  sedang  duduk  di  dalam  ruangannya  dan  memegang teleponnya, terlihat tidak banyak  pekerjaan  jadi  ethnografer menghampiri  informan  tersebut  lalu  menyempatkan  untuk  bercerita kepada  informan  untuk  menggali  informasi  yang  etnografer  butuhkan. Dalam percakapan tersebut informan  mengungkapkan bahwa:
“ adele  itu  pemberian  hak  berdasarkan  kinerja  yang  telah dilakukan  dan  pembagian  tugas  sesuai  dengan  kemampuan dan latar belakang pendidikan pegawai.”
Keadilan  adalah  suatu  bentuk  tindakan  seseorang  yang  tidak membeda  bedakan,  semuanya  harus  disamaratakan  dan  memberikan  hak berdasarkan  kinerja  yang  telah  dilakukan.  Berdasarkan  percakapan  dari beberapa  informan  tersebut  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  nilai adele [adil]  sudah  di  pahami  sebagian  besar  pihak  pengelola  keuangan  di kantor  BPKD  Kabupaten  Luwu  walaupun  demikian,  masih  terdapat beberapa  informan  yang  hanya  mengetahui  konsep adele  (adil)  secara harfiah atau arti kata  saja bukan secara makna yang  terkandung  di  dalam nilai adele (adil) tersebut.
2. Lempu  (Jujur)  Merupakan  Suatu  Tindakan  Yang  Berasal  Dari Dalam Hati Nurani
Lempu  [jujur]  diartikan  berkata  ataupun  memberikan  sebuah informasi  yang  sesuai  dengan  apa  yang  benar-benar  terjadi  atau
kenyataan yang benar-benar  ada.  Sikap  jujur  adalah  sebuah  sikap  yang berupaya mencocokkan  ataupun  menyesuakan  antara  informasi  dengan keadaan  atau  fenomena.  Sikap  jujur  merupakan  apa  yang  keluar  dari dalam hati nurani seseorang dan bukan merupakan  hasil  pemikiran  yang keluar  dari  diri seseorang.
Adapun  yng  dimaksud  dengan lempu  [jujur]  dalam  konteks budaya yang  berasal  dari  Kerajaan  Luwu,  sesuai  dengan  konsep  yang dikemukakan  oleh To  Maccae  ri  Luwu,  dari  percakapan  dengan  La Manasse  To Akkarangeng (La Baso), yaitu:
“ Aga Lamperi Sunge’,Nene?”,‘Naia  Lamperi   Sunge’,   Lempue. Eppa  Gau’na  Tomalempue.  Seunai,  Risalaie  Na’dampeng. Maduanna, Riparennuangie Tennapajekkoi. Bettuanna Risanresie  Tennapabell.Eang.  Matellunna  Temmangoainngi Taniae  Anunna.  Maeppana,  Tesesse’deceng  Rekko  Alena Podecengngi”.  (Rahman, 2013).
[Adapun  yang   memperpanjang  umur ialah  kejujuran.  Empat jenisnya orang jujur.  Pertama,  orang  yang  bersalah  padanya tapi  ia  maafkan.  Kedua,  dipercayai  dan  tidak  mencurangi. Artinya  ia  dijadikan  saudara    dan  tidak  mengkhianati. Ketiga,  tidak  serakah  terhadap  apa  yang  bukan  miliknya. Keempat,  tidak  mencari  kebaikan  jika  hanya  ia  yang  akan menikmatinya.]
Hal  tersebut  juga  di  ungkapkan  oleh  beberapa  informan  dari  hasil percakapan  yang berlangsung dengan etnografer,
“Kalau lempu [jujur] itu,  tunggu dulu ku[saya] ingat- ingat ii, kalau tidak  salah ka jujur kayaknya[sepertinya] kalau ndk[tidak] salah”. Lebih  lanjut  dijelaskan  dari  percakapan  etnografer  dengan informan,
“sebenarnya  nilai lempu  [jujur]  itu  baru  saya  dengar  waktu kamu  bilang  sama  saya,  tentang  nilai lempu  dalam  budaya luwu  itu  saya  belum  cukup  paham,  saya  hanya  tau  arti  dari jujur      itu      mengungkapkan  suatu  hal  sesuai  dengan  yang benar-benar terjadi”.
Berdasarkan  percakapan  dengan  beberapa  informan,  sama  halnya dengan konsep adele yang  telah  di  bahas  sebelumnya,  beberapa  informan ketika  etnografer  menanyakan  tentang  nilai lempu,  beberapa  informan ada  yang  hanya  pernah  mendengarnya  saja  dan  ada  juga  informan  yang sudah  memahami  tentang  nilai lempu  secara  makna  yang  terkandung didalamnya  seperti  yang  diungkapkan  oleh  informan  mengungkapkan bahwa:
“orang  tua  saya  pernah menyampaikan sebuah  pesan  kepada saya,  dia  mengatakan mallempuko  nak,  aja’na  mu  maccikko-
cikko  [jujur  lah  anakku,  jangan  mengambil  yang  bukan hakmu].
[Yang  di  maksud  dengan  jujur  itu  berdasarkan  pesan  dari orang  tua  saya  bahwa  jujur  itu  tidak  mengambil  sesuatu yang  bukan  hak  kita,  selalu  berkata  yang  benar  atau dengan  kata  lain tidak berbohong]
Berdasarkan  percakapan  dengan  beberapa  informan  dapat  di simpulkan  bahwa  nilai lempu  [jujur]  sudah  di  pahami  oleh  pihak penyelenggara  di  badan  pengelolaan  keuangan  daerah  Kabupaten Luwu, baik  pemahaman  secara  harfiah  atau  arti  kata  maupun pemahaman secara makna yang terkandung  dalam nilai lempu [jujur].
3. Getteng (Teguh) Wujud Suatu  Pendirian
Selanjutnya,  pemahaman  nilai getteng  [keteguhan],  adapun  yang  di maksud  dengan getting  [teguh]  dalam  konteks  nilai  budaya  yang  berasal dari  kerajaan  luwu  sesuai  yang  diajarkan to  ciung  maccae  ri  luwu  yaitu tidak  mengingkari  janji,  tidak  melangkahi  persetujuan,  tidak  mengurangi barang  jadi,  dan  ketika  mengadili  tidak  berhenti  sebelum rampung.
Getteng  atau  keteguhan  merupakan  suatu  hal  yang  tidak  berubah hati,  tetap  memegang  teguh  apa  yang  sudah  menjadi  pendiriannya.  Yang di  maksud  teguh  pendiriannya  jika  memiliki  sebuah  pendapat  tidak mengubah  pendapat  tersebut.  Teguh  dalam  pendirian  merupakan  suatu hal  yang  sangat  dibutukan  ditengah-tengah  masyarakat,  hanya  saja dalam  era  seperti  sekarang  ini  orang  yang  memiliki  sifat  demikian  itu sangat kurang bahkan hampir  tidak ada lagi.
Adapun  yang  dimaksud  dengan getteng  [teguh]  dalam  konteks nilai budaya yang berasal  dari     Kerajaan     Luwu,     sesuai dengan  konsep yang  dikemukakan  oleh to ciung maccae ri luwu dari  percakapannya dengan la manasse to akkarangeng (la baso) yaitu:
“ aga   pasawe   tau,   nene, pa’biuja olokolo?”
“ iana  ritu  gettenge.  Eppa  gau’  na  gettenge.  Seuani,  tessalaie janci  enrennge  tessoaosi  ulu  ada.  Maduanna,  tellukkae  anu pura  enrennge  teppinrae  assitureseng.  Matellunna,  narekko ma’bicarai,  purapi napajaiwi”. (Rezki, 2013).
[itulah  keteguhan  hati,  empat  jenisnya  keteguhan  hati. Pertama, tidak mengingkari janji dan tidak melangkahi
persetujuan.  Kedua,  tidak  mengurangi  barang  jadi  serta tidak  mengubah  kesepakatan. Ketiga, jika ia  mengadili  nanti telah putus baru ia berhenti].
Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  nilai getteng  (keteguhan)  sangat di butuhkan oleh setiap  manusia, walaupun pada  kenyataan sekarang ini masih  banyak  yang  belum  memiliki  sifat  tersebut.  Hal  ini  juga  di ungkapkan  dalam percakapan  yang  berlangsung  dengan  informan  yang
mengungkapkan bahwa:
“teguh  sama  saja  dengan ketegasan, teguh dalam  pendirian, apapun  tugas  yang  diberikan  dilaksanakan  dengan  baik berdasarkan  tanggungjawab  yang  sudah  diberikan  dan konsisten pada aturan  yang diberikan seperti  contohnya dating tepat  waktu dikantor dan  melaksanakan pekerjaan  berdasarkan tugas yang  diberikan.”
Lebih lanjut diungkapkan oleh informan mengungkapkan pemahamannya  mengenai  nilai getteng [teguh], informan  mengungkapkan bahwa  “ getteng  itu  di  artikan  konsisten  dan  punya  satu  pendirian  yang kuat”.  Berdasarkan  percakapan  tersebut  menyimpulkan  bahwa getteng [keteguhan]  adalah  sikap  atau  perilaku  seseorang  yang  tetap  setia terhadap  pendiriannya  dan  konsisten  terhadap  tanggung  jawab  yang  di berikan  kepadanya.  Dari  percakapan  tersebut  diatas,  ethnografer menganggap  bahwa  informan  cukup  paham  dengan  nilai getteng  [teguh] ini,  dalam  artian  informan  mampu  memaknai  secara  sesungguhnya berdasarkan  makna  yang  terkandung  di  dalamnya  dan  berdasarkan konsep yang diajarkan dalam kerajaan Luwu.
Oleh  karena  itu  nilai lempu  (teguh)  selain  sebagai  bentuk  warisan dari  Kerajaan  Luwu,  jug  sangat  relevan  dengan  ajaran  agama  yang mengajarkan  suatu  nilai  kebaikan,  sehingga  dapat  dijadikan  sebuah landasan  bertindak  dan  bertingkah  laku  terutama  dalam  mengelola keuangan  daerah  serta  masih  bersandar  pada  nilai-nilai  budaya  yang diwariskan  oleh  nenek  moyang  atau  leluhur  dari  kerajaan  Luwu.  Seperti yang  dijelaskan  dalam  Al-Qur’an  surah  Al-  Imran  ayat  147  “ tidak  ada do’a  mereka  selain  ucapan,  ya  tuhan  kami  ampunilah  dosa-dosa  kami dan  tindakan-tindakan  kami  yang  berlebih-lebihan  dalam  urusan  kami dan  tetapkanlah  pendirian  kami dan  tolonglah  kami  terhadap kaum yang kafir”. (QS.Al-Imran  ayat  147).  Ayat  tersebut  menjelaskan tentang  sebuah pendirian  yang  harus  ditetapkan, seperti dalam halnya kinerja pemerintah dalam  mengelolah  keuangan  daerah  harus  tetap  konsisten  dan  patuh terhadap  peraturan yang ada.
4. Penerapan Budaya To Ciung Maccae Ri Luwu
Penerapan sendiri  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  atau tingkah  laku  yang  mempraktekkan  sebuah  teori  yang  telah  diketahui untuk  mencapai  suatu  tujuan  tertentu  dan  untuk    mencapai  suatu kepentingan  yang  diinginkan  oleh  suatu  kelompok  atau  organisasi yang telah  di  rencanakan  sebelumnya.  Dari  hasil  penelitian  etnografer  suatu pemahaman  pihak pengelolah keuangan  daerah  terhadap  budaya  yang  di ajarkan  oleh to  ciung  maccae  ri  luwu  dalam  hal  ini  nilai  adele  [adil], lempu  [jujur]  dan  getteng  [keteguhan]  dan  bagaimana  penerapannya dalam    mengelola  keuangan,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  beberapa informan    dari    hasil    percakapan  yang    terjadi    selama    etnografer berada  dalam  lingkup  pengelolaan  keuangan  daerah  atau    dengan    kata
lain    selama  etnografer  membaur  didalam  pengelolaan  keuangan  daerah, informan mengungkapkan bahwa:
“seperti dalam pencatatan  laporan  keuangan  harus memasukkan  angka-angka  yang  sebenarnya,  bukan  hasil rekayasa  agar  telihat baik  itu  laporan  yang  dibuat.”
Penjelasan  informan tersebut  diatas,  menjelaskan tentang bagaimana  konsep  keadilan  itu  diterapkan  dalam  mengelolah  keuangan seperti  dalam  pencatatan  laporan  keuangan  yang  sesuai.  Hal  tersebut juga diungkapkan oleh Informan lain  yang  mengungkapkan “pemberian gaji  pegawai  harus  sesuai  dengan  kinerjanya  dan  sesuai  dengan tupoksinya”.  Hal  tersebut  menjelaskan  dan  cukup  membuktikan  jika konsep adele  [keadilan]  yang  diajarkan  oleh  to  ciung  maccae  ri  luwu sudah diterapkan  dalam pengelolaan keuangan  daerah  Kabupaten Luwu.
Selanjutnya,  nilai lempu  [kejujuran]  di  sini  sebanarnya  dari  hasil penelitian  yang  didapatkan  oleh  etnografer,  etnografer  belum  melihat penerapan  nilai lempu  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Karena sebenarnya kejujuran berasal dari  tiap  individu  masing-masing. Kejujuran  tersebut  pasti  dilakukan  tanpa  terlihat  dan  apabila  individu tersebut    melakukan    tindakan  atau  perilaku  tidak  jujur,  individu tersebut  pasti  akan  berusaha  menyembunyikan  perilaku  atau tindakannya  tersebut.  Meskipun  tidak  terlihat  penerapan  nilai lempu, diungkapkan  oleh  informan bahwa:
“nilai  budaya  dari  kerjaan  luwu itu sudah sepantasnya untuk Diterapkan oleh  penyelenggaraan  pemerintah seperti kami ini, seperti  dalam  hal  perencanaan  keuangan,  kami  harus  berfikir terlebih  dahulu    sebelum    bertindak  jangan  sampai  dalam proses  penyelenggaraan  terdapat    masalah.  Dalam  konsep keadilan,  kejujuran  maupun  konsistensi
Alhamdulilah secara  tidak  sadar  kami  telah  menerapknnya  dalam pekerjaan kami.”
Selanjutnya,  penerapan  nilai getteng  [konsisten]  juga  diungkapkan oleh  informan  lain bahwa:
“Iya  dek  alhamdulillah  sudah  di  terapkan  dek.  “sudah  tiga tahun  berturut-turut  ini  alhamdulillah hasil audit dari  badan pemeriksa  keuangan  sudah  memberikan  opini  Wajar  Tanpa Pengecualian (WTP) pada  kantor kami.”
Lebih  jelas  diungkapkan  oleh  informan  dalam  percakapan  yang terjadi selama ethnografer  berada  di  badan  pengelolaan  keuangan  daerah kabupaten Luwu,  informan  mengungkapkan bahwa:
“Dalam  Badan  pengelola  keuangan  daerah  ini  sudah  ada bagian atau divisi yang  terkhusus berkaitan  dengan akuntansi dan  pelaporan  seperti  saya  yang  memegang  bagian  itu. Adapun  penyusunan  LKPD  sudah  kami  susun  sesuai  dengan standar  yang  telah  ditetapkan  yang  nantinya  laporan
keuangan  itu  akan  diperiksa  oleh  BPK  untuk  menentukan kesesuaian laporan keuangan yang  sudah kami buat.”
Penjelasan tersebut  mengungkapkan  bahwa  pihak  pengelolah keuangan  daerah  kabupaten  Luwu  sudah  secara  konsisten  menerapkan standar  akuntansi  yang  berlaku,  juga  terlihat  dari  hasil  audit  yang memberikan  predikat    Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  selama  tiga tahun  berturut-turut.  Hal  tersebut  menjelaskan  bahwa  kabupaten  Luwu sendiri  sudah  mendapat  predikat  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian (WTP)  dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  RI  Perwakilan  Sulsel dalam  hal  pengelolaan  keuangan  daerah  tahun  anggaran  2015  hingga 2017.  Opini  tersebut  diberikan  karena  aparat  pemerintahan  dalam mengelola  dan  menyajikan  keuangan  sudah  sesuai  dengan  SAP  (Standar Akuntansi  Pemerintah).  Hal  tersebut  juga  karena  aparat  pemerintah menjungjung  tinggi    nilai    budaya to  ciung  maccae  ri  luwu  dalam melakukan  pekerjaannya.  Nilai Adele,  lempu,  getteng  diterapkan  dalam proses  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  sehingga  apa  yang  teralisasi sudah  sesuai  dengan apa yang direncanakan.
Hal  lain  juga  menjelaskan  tentang  konsiten  para  pegawai  yang datang tepat waktu di kantor  badan pengeolaa keuanga daerah  kabupaten Luwu.  Maka  dari  hal  tersebut,  ethnografer  menyimpulkan  bahwa  para pihak  pengelola  keuangan  daerah  kabupaten  Luwu  sudah  konsisten dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  tersebut  juga  dibuktikan dengan  kinerja  dan  perilaku  pihak  pengelola  keuangan  daerah  sebagai pihak  yang  menaati  aturan  yang  ada  pada  kantor  Badan  Pengelolaan Keuangan  Daerah  (BPKD) Kabupaten Luwu.

## PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  etnografer, dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah Kabupaten  Luwu  sudah  memaknai  secara  tidak  langsung  konsep  budaya To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu.  Hal  tersebut  karena  pihak  pengelola keuangan  pada  Badan  Pengelola  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Luwu memiliki  kesadaran  yang  begitu besar  terhadap  kebudayaan  Luwu, mereka  sadar  bahwa  sebagai  masyarakat  Luwu  wajib  hukumnya mengetahui  dan  memahami  secara  mendalam  budaya dari kerajan  Luwu. Kesadaran  pihak  pengelola  tersebut  berdasarkan  hasil  penelitian  yakni budaya To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu  membuktikan  bahwa  pihak  pengelola keuangan  daerah  Kabupaten  Luwu  sudah  memahami  dan  menerapkan budaya To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu  dalam  hal  ini  nilai  adele,  lempu, getting  dalam  proses  pengelolaan  keuangan  daerah.  Selain  itu  pihak pengelola  keuangan  dalam  melaksanakan  tugasnya  selalu    mentaati peraturan yang ada,  melaksanakan tugas dan  tanggung  jawab  secara  baik, saling  menghormati,  santun,  ramah  dan  memiliki  rasa  tanggung  jawab
ISSN: 2442-3017 (PRINT) ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
serta  kesadaran  dalam  melaksanakan  program kegiatan. 2. Saran
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  maka terdapat  beberapa  saran  atas  keterbatasan  yang  ada,  demi  perbaikan yang akan datang, yaitu sebagai berikut:
a. Pihak  pengelola  BPKD  Kabupaten  Luwu  diharapakan  lebih meningkatkan  pemahamannya  terhadap  budaya  di  kerajaan  Luwu dan  menerapkannya  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Bukan  hanya sekedar  mengetahui  arti  dari  budaya  tersebut  tetapi  lebih memahami  secara  mendalam  makna  yang  terkandung  didalam budaya tersebut.
b. Budaya To  Ciung  Maccae  Ri  Luwu  dalam  perilaku  pihak  pengelola keuangan  daerah  Kabupaten  Luwu,  diharapkan  peneliti  selanjutnya melakukan  analisa  budaya  secara  mendalam  terhadap  pengelolaan keuangan daerah  sehingga  penerapan budaya bisa dikaji lebih luas
DAFTAR PUSTAKA Ahmad,  S  Rustan  Dan  Hafied  Cangara.  2011.  Perilaku  Komunikasi Orang  Bugis Dari  Perspektif  Islam. Jurnal  Komunikasi  KAREBA. 1(1): 91-105.
Ahmadi,  D.  2008.  Interaksi  Simbolik:  Suatu  Pengantar. Mediator.  9(2):
301-316.
Ima,  Andi  Kesuma.  2015.  Legacy  Tanah  Luwu. Dinas  Kebudayaan  Dan Pariwisata  Provinsi  Sulawesi  Selatan  (Luwu:  Pemda  Luwu  Timur), Nm. 251.
Kamayanti, A. 2016. Metodologi Penelitian  Kualitatif  Akuntansi.  Cetakan Ke-2. Jakarta:  Yayasan  Rumah  Peneleh.
Koentjaraningrat.  1987.  Sejara Teori  Antropologi.  Jakarta: UI Press.
Mallonjo,  Sioja  Daeng.  2008.  Kedatuan  Luwu  (Catatan  Tentang Sawerigading,  System  Pemerintahan  Dan  Masuknya  Islam.  Palopo. Pustaka Sawerigading.
Meleong,  Lexy  J.  1996.  Metode  Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Moch,  Yayath  Pangerang.  2011. Pemerhati Kebudayaan.
Rulyanti, Dina , Raden Andi Sulars  dan  Yosefa  Sayekti.  2017.  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kinerja  Pemerintah  Desa  Melalui  Pengelolaan Keuangan  Desa  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen.    11(3):  323 – 335.
Sari,  G.  N,  Paulu  Kindangen  dan  Tri  Oldy  Rotinsulu.  2016.  Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Perkotaan  Di Sulawesi  Utara Tahun 2004-2014. Jurnal  Ekonomi  Dan  Keuangan.  1-
17.
Siregar,  N.S.S.  2011.  Kajian  Tentang  Interaksionisme  Simbolik  . Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma. 4(4): 100-110.
Yatminiwati.  2018.  Analisis  Perencanaan
Dan  Pelaksanaan  Pengelolaan
Keuangan Desa. Jurnal  Ilmiah     Ilmu     Akuntansi, Keuangan  Dan Pajak.E-  ISSN. 2598-6074. P. ISSN. 2598-2885. 2(1): 48-55.