## Menelisik Problematika Desa Mandiri Budaya
(Studi di Kundha Kabudayaan Kaistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta)
Andriana Wulandari 1 , Supardal 2 1,2 Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta E-mail: ndari.pdiperjuangan@gmail.com 1 , gusdal66@gmail.com 2
Article History: Received: 18 Juli 2024 Revised: 28 Juli 2024
Accepted: 31 Juli 2024
Abstract: This study aims to explore the dilemma of Governability in the implementation of the Cultural Independent Village policy at the village/sub-district level. These dilemmas include coordination between local governments and local stakeholders, as well as obstacles related to the allocation and use of Mandiri Budaya Village funds. This study uses a qualitative descriptive method consisting of observation, documentation, and interviews as an approach to collect data. Observations were made to observe the practice of implementing the Cultural Independent Village policy in the field, while documentation was used to analyze documents related to the policy. In addition, interviews were conducted with various related parties, including local governments, local stakeholders, and the community, to gain a comprehensive understanding of the existing problems. The results of the study show that the implementation of the Cultural Independent Village policy is faced with various obstacles and dilemmas. Although there has been progress in several aspects, such as priorities on the four points in the Cultural Independent Village, there is still a gap between the policy concept and field practice. The lack of awareness of local culture among the community, the lack of coordination between stakeholders, and problems related to the allocation and use of funds are the main challenges that need to be overcome.
Keywords: Cultural Independent Village; Governance; Local Cultural Awareness; Local Government Coordination.

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan pemerintahan DIY dengan prinsip otonomi istimewanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, juga dilandasi adanya desentralisasi fiskal melalui pemberian kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memanfaatkan keuangan daerah dari sumber-sumber pendapatan dan pembiayaan. Namun, terdapat perbedaan sumber-sumber pendapatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, dengan diberikannya tambahan berupa dana keistimewaan dalam pelaksanaan otonomi istimewa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dana keistimewaan dalam pelaksanaan atas penyelenggaraan keistimewaan yang diberikan
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan DIY, pada dasarnya ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) . Oleh karena itu, untuk keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kepentingan umum (public interest) tersebut, dibutuhkan manajemen publik (public management) yang baik untuk dijalankan oleh lembaga atau pejabat- pejabat resmi secara tersistem dan terarah. Dana keistimewaan itu sendiri digunakan untuk pendanaan lima kewenangan urusan keistimewaan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah, yang meliputi: (a) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (b) Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (c) Kebudayaan; (d) Pertanahan; dan (e) Tata ruang. Pengalokasian bagi anggaran dana keistimewaan tesebut sudah diatur dalam perundangan yang sah, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga dalam melaksanakan anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik (Muhammad Haidar Ali, 2020).
Berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan sebagaimana ditetapkan pada pasal 7 ayat (2) bahwa salah satu kewenangan keistimewaan adalah mengurus kebudayaan (urusan kebudayaan). Dalam pasal 31 ayat (1) ditegaskan bahwa: “kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, berdasarkan peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan Pasal 5 antara lain: mengatur mengenai obyek kebudayaan yang terdiri dari: a) Nilai-nilai budaya; b) Pengetahuan dan teknologi; c). Bahasa; d) Adat istiadat; e) Tradisi luhur; f) Benda; dan g) Seni. Adapun objek kebudayaan tersebut bersumber dari Kasultanan, Kadipaten dan masyarakat. Kemudian dalam konteks kebudayaan, dana istimewa digunakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa/kalurahan berdasarkan kriteria: desa budaya, desa prima, desa wisata dan desa preneur, yang sasarannya adalah kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemetaan kriteria desa/kalurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang mengandung pengertian, sebagai berikut: Pertama, Desa/Kalurahan Budaya adalah desa/kalurahan yang mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya yang dimilikinya yang tampak pada adat dan tradisi, kesenian, permainan tradisional, bahasa, sastra, aksara, kerajinan, kuliner, pengobatan tradisional, penataan ruang, dan warisan budaya. Kedua, Desa/Kalurahan Wisata adalah kelompok masyarakat yang berusaha di bidang pariwisata yang mencakup atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah kalurahan dengan prinsip pariwisata berbasis masyarakat.
Ketiga, Desa Prima adalah desa/kalurahan yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan melalui peningkatan produktivitas ekonomi dengan memanfaatkan semua potensi yang ada dan melibatkan segenap peran lintas sektor terkait untuk mewujudkan keluarga sejahtera. Keempat , Desa Preneur adalah desa yang memiliki kemampuan untuk menumbuhkan unit-unit usaha skala desa, yang diusahakan oleh warga desa itu sendiri melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, dan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.
Sebuah poadcast yang menjadi narasumber adalah Pati Paniradya Kaistimewaan, mengatakan, ada tiga ketugasan utama dalam Paniradya, di antaranya penyiapan bahan
Keistimewaan, perencanan dan pengendalian keistimewaan, serta mengkoordinasikan urusan administrasi Keistimewaan. Dari segi program, Paniradya meluncurkan Desa Mandiri Budaya yang merupakan salah satu dari 11 program strategis Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.
Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas, dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam ke-bhinneka-tunggal-ika-an, (Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya). Kemudian, dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Desa/kalurahan yang mendapat predikat Mandiri Budaya diberikan berdasarkan kriteria penilaian yang disusun oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: a. Kebudayaan; b. Pariwisata; c. Koperasi dan usaha kecil menengah; dan d. Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk.
Hadirnya kebijakan strategis Gubernur Daerah Istimewa tentang Desa Mandiri Budaya tidak serta merta menggembirakan bagi masyarakat desa. Fakta di lapangan berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa konsep desa mandiri budaya menghadirkan sederet masalah, di antaranya: pertama, bagi desa yang belum mendapat predikat desa mandiri budaya tidak dapat mengakses dana keistimewaan yang berjumlah 1 M. Kedua , demi mendapatkan predikat Desa Mandiri budaya, maka pemerintah desa menghalalkan segala cara demi mencapai persyaratan administrasi yang ujung-ujungnya tidak terlaksana dengan baik (kegiatan bersifat semu). Ketiga, pengawasan dari pemerintah supra desa (pembuat kebijakan Desa Mandiri Budaya) atas predikat yang disematkan kepada desa menjadi beban baru bagi pemerintah desa dalam membuat laporan (rigit) . Keempat , hal-hal yang berkaitan dalam pembiayaan kebutuhan urgen, tidak dapat dianggarkan karena terhalangi oleh status desa (Hasil wawancara dengan Lurah Karangawen, Lurah Ngestiharjo, Lurah Sabdodadi dan Lurah Argosari).
Setiap desa tentu memiliki potensi yang berbeda. Tidak semua desa memiliki potensi terpadu yang mengakomodir semua persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Jika merujuk pada ungkapan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada saat membuka acara Peresmian Balai Budaya Kalurahan Girikerto dan Kalurahan Sendangagung serta penyerahan Pengadaan Sarana Prasarana Kebudayaan Tahun 2021 di Kalurahan Girikerto, Kapanewon Turi, Kabupaten Sleman, menyampaikan bahwa upaya pelestarian, mencakup perlindungan, pengembangan dan pemanfataan akan kekayaan dan keberagaman budaya dilingkup desa/kalurahan, dimaksudkan untuk mengukuhkan jati diri ke Jogjakartaan sebagai bagian integral dari budaya nasional (DIY, 2021). Ungkapan tersebut tidak hanya terfokus pada keutamaan konteks budaya yang diterjemahkan dalam cara pandang seni (atraksi pertunjukan). Tetapi, nilai- nilai keistimewaan perlu diterjemahkan dalam sikap dan tindakan masyarakat. misalnya: merajut persatuan, merawat perdamaian dan menjemput kemajuan.
Desa Mandiri Budaya adalah desa otonom yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri melalui pendayagunaan dan pemanfaatan segenap sumberdaya internal desa dan eksternal (supra- desa) untuk mengaktualisasikan, mengembangkan, dan mengkonservasi kekayaan potensi budaya (benda dan/atau tak benda) yang dimilikinya melalui pelibatan partisipasi aktif warga dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perdais nomor 3 tahun 2017,
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
menyebutkan bahwa pembinaan kebudayaan dengan ciri inklusivitas, dimana masyarakat menjadi subyek dalam pengembangan budaya.
Berdasarkan konsep Desa Mandiri Budaya yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dan penegasan Gubernur DIY tentang Desa Mandiri Budaya sebagai aktualisasi keistimewaan DIY, penulis melihat tidak sesuai antara konsep dengan tindakan yang terjadi di lapangan. Dengan demikian perlu adanya peninjauan kembali terhadap konsep yang telah ada sehingga Desa Mandiri Budaya sebagai instrumen dalam mengakses dana keistimewaan benar-benar hadir sesuai dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan yang salah satunya mewujudkan kesejahteraan dan ketentaraman masyarakat yang diwujudkan melalui kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan juga pengembangan kemampuan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivis merupakan pandangan antara liberalis dan realis sehingga mampu menemukan hal-hal baru yang menjadi dasar dari problematika desa mandiri budaya. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memotret fakta lapangan secara utuh dengan mengamati berbagai persoalan dan keluhan terhadap konsep Desa Mandiri Budaya. Kemudian, hasilnya akan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini, observasi adalah peneliti turun kelapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. dalam pengamatan ini, peneliti merekem/mencatat baik secara terstruktur maupun semistruktur (misalnya mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) serta aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Kemudian, proses wawancara dilakukan dengan face to face interview (Wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan dan mewawancarai dengan telepon. Dalam proses wawancara memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari pertisipan. Selanjutnya, dokumentasi. dokumen pada penelitian ini bisa berbentuk tulisan seperti SK Gubernur dan peraturan Gubernur. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data; Display data, setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya dalam analisis data ini adalah display data atau penyajian data. Miles and Huberman (Sugiono, 2012:95) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatf adalah dengan teks yang bersifat naratif; dan verifikasi data, langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penetapan 4 Kriteria Desa Mandiri Budaya Penetapan 4 kriteria Desa Mandiri Budaya sebagai bagian dari upaya meningkatkan pembangunan lokal di tingkat desa atau kalurahan. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020
tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya menjadi titik tolak utama. Peraturan ini menggarisbawahi pentingnya Desa/Kalurahan Mandiri Budaya sebagai entitas yang mahardika, berdaulat dan berintegritas dalam menghidupi nilai-nilai kearifan lokal. Tujuannya adalah mewujudkan kemandirian desa dalam aspek ekonomi dan budaya, serta memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerangka teori yang menjadi landasan penelitian menyoroti pentingnya koordinasi antar instansi, partisipasi masyarakat dan diferensiasi pendekatan dalam pembangunan desa. Hal ini sejalan dengan konsep Desa Mandiri Budaya yang menekankan pengembangan berbasis potensi lokal, partisipasi aktif masyarakat dan integrasi kebijakan yang holistik.
Pertama-tama, konsep Desa/Kalurahan Budaya mencerminkan pentingnya pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya lokal sebagai bagian integral dari upaya membangun Desa Mandiri Budaya. Hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan yang menekankan pengaktualisasian nilai-nilai budaya dalam pembangunan desa. Kedua, konsep Desa/Kalurahan Wisata menyoroti potensi pariwisata sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan lokal. Dengan mendorong pengembangan atraksi wisata, akomodasi dan fasilitas pendukung di dalam wilayah desa, konsep ini menggambarkan upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. Konsep Desa Prima menyoroti pentingnya partisipasi perempuan dalam pembangunan desa. Dengan melibatkan perempuan secara aktif dalam berbagai aspek kehidupan ekonomi dan sosial, konsep ini mencerminkan prinsip inklusi dan kesetaraan gender sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Terakhir , konsep Desa Preneur menekankan pentingnya pengembangan kewirausahaan lokal sebagai sarana untuk meningkatkan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendorong pendirian unit-unit usaha skala desa dan penguatan keterampilan berwirausaha, konsep ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengurangi tingkat kemiskinan di tingkat desa. Secara keseluruhan, konsep-konsep tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan lokal yang diusung oleh kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, yang menekankan pengembangan berbasis potensi lokal, partisipasi aktif masyarakat dan integrasi kebijakan yang holistik untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
“Untuk membangun Desa Mandiri Budaya adalah menumbuhkembangkan kesadaran, etos, semangat gotong royong serta kecintaan dengan budaya lingkungan dan kearifan lokal nya, mengangkat nilai nilai, Budi pekerti luhur secara Holistic dengan konsisten, komitment, kosekwen, konsentrasi, kolaborasi, konvergensi sehingga menjadi bentuk karakter budaya luhur dan jati diri untuk mengembangkan karya nyata dalam kegiatan dan progam yang wujud untuk kesejahteraan masyarakat untuk Hamemayu Hayuning Bawono, secara Ekologis dan Eskatologi terkait dengan Seni adat, tradisi, falsafah, bahasa sastra, rupa, kriya, krawitan, Tirta, satwa, rimba, usaha, dedhaharan, ngulas ngedi salira, ngulas ngedi busana, dedolan anak, tata bangunan, angkutan darat angkutan laut, Kanuragan dan Gegaman secara green ekonomi dan blue ekonomi”(wawancara dengan Sekretaris Paniradya DIY, 28 Oktober 2023).
Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa mencerminkan pemahaman yang dalam tentang pentingnya membangun Desa Mandiri Budaya dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan kearifan budaya, menekankan kesadaran akan pentingnya etos gotong royong serta konsistensi dalam menjaga komitmen terhadap pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan konsep latar belakang yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan serta pengangkatan nilai-nilai budaya lokal. Pendekatan yang holistik juga ditekankan, yang mencakup
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan, demi mencapai kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, hubungan harmonis antara manusia dan alam juga ditekankan sebagai bagian integral dari pembangunan Desa Mandiri Budaya. Secara keseluruhan, informan mengatakan bahwa sesuai dengan konsep-konsep yang diusung oleh kebijakan Desa Mandiri Budaya dan kerangka teori yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang upaya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis budaya. Dalam konteks kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, berdasarkan jawaban informan menunjukkan konsistensi dengan tujuan dan prinsip yang terkandung dalam kebijakan tersebut, misalnya informan menyoroti pentingnya membangun kesadaran akan kearifan lokal dan kecintaan terhadap budaya lingkungan, yang sejalan dengan tujuan kebijakan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam pembangunan desa. Selain itu, informan menekankan pentingnya gotong royong dan komitmen yang konsisten dalam menjaga nilai-nilai budaya, yang sejalan dengan pendekatan partisipatif yang ditekankan dalam kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dalam membangun dan memelihara kearifan lokal menjadi kunci dalam mencapai visi Desa Mandiri Budaya. Selanjutnya, dalam konteks pembangunan ekonomi desa, informan juga menyoroti pentingnya pengembangan usaha berbasis budaya, yang sejalan dengan konsep Desa Preneur dalam kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara aspirasi dan pemahaman informan dengan arah kebijakan pembangunan desa yang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, jawaban informan memberikan gambaran yang konkret tentang bagaimana konsep-konsep dalam kebijakan Desa Mandiri Budaya diimplementasikan dalam konteks kehidupan masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan relevansi dan aplikabilitas kebijakan tersebut dalam memandu pembangunan desa yang berkelanjutan dan berbasis budaya.
“ Membangun kesadaran stakeholder dan warga masyarakat terkait penting nya Budaya menjadi Jati Diri Kita bersama, sehingga memunculkan semangat untuk nguri uri, melestarikan, meluhurkan, merawat, menjaga dan mengembangkan nilai nilai kearifan local sampai menjadi desa mandiri budaya” (wawancara dengan Kamituwa Argosari, 1 November 2023).
Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa pentingnya membangun kesadaran dan semangat kolektif dalam menjaga dan mengembangkan kearifan lokal sesuai dengan cita-cita kebijakan Desa Mandiri Budaya. Dalam konteks kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, berdasarkan jawaban informan dapat dianalisis sebagai respons terhadap dorongan untuk membangun desa yang mandiri secara budaya. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pengembangan dan pelestarian kekayaan budaya sebagai bagian integral dari upaya menuju kemandirian desa. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara pemikiran masyarakat dengan tujuan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat budaya lokal sebagai fondasi pembangunan desa. Selanjutnya, pentingnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti yang diungkapkan oleh informan, juga sejalan dengan prinsip partisipatif yang ditekankan dalam kebijakan tersebut. Keterlibatan aktif semua pihak dalam upaya menjaga dan mengembangkan budaya lokal menjadi modal utama untuk mencapai tujuan Desa Mandiri Budaya.
Analisis terhadap hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kearifan lokal dan budaya sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah dalam membangun desa yang mandiri secara budaya. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan melalui penguatan budaya lokal telah diterima dan dipahami oleh masyarakat setempat. Dalam kerangka
teori yang telah dijelaskan, terdapat upaya untuk membangun desa yang berkelanjutan melalui penguatan budaya lokal. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Kurangnya sinkronisasi antara program- program pemerintah dengan realitas lokal dapat menghambat efektivitas dan keberlanjutan pembangunan desa. Dengan demikian, analisis terhadap hasil wawancara ini menyoroti pentingnya peran partisipatif masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan desa. Sinkronisasi antara program-program pemerintah dan kebutuhan riil masyarakat menjadi krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan Desa Mandiri Budaya seharusnya memperhatikan proses partisipatif dan inklusif dalam perencanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh stakeholder , termasuk masyarakat desa itu sendiri. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan partisipatif yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Dengan demikian, analisis tersebut menyoroti perlunya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan desa. Sinkronisasi antara program- program pemerintah dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat menjadi krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Jadi, berdasarkan hasil wawancara dapat dapat disimpulkan dari beberapa poin: Pertama, pentingnya kesadaran akan nilai-nilai budaya lokal dan kearifan lokal sebagai dasar dalam membangun Desa Mandiri Budaya, sesuai dengan kerangka teori yang menekankan pengembangan potensi budaya sebagai aspek utama pembangunan desa. Kedua, tantangan dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya termasuk kurangnya sinkronisasi antara program pemerintah dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, menyoroti perlunya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Ketiga, pentingnya pemahaman yang mendalam terkait dengan prinsip-prinsip pembangunan Desa Mandiri Budaya, seperti konsistensi, komitmen, kolaborasi, dan konvergensi, dalam upaya membangun karakter budaya yang kuat dan memperkuat ekonomi lokal. Keempat, adanya kebutuhan akan dokumen master plan yang menggambarkan potensi desa/kalurahan dan program pembangunan dengan jelas, untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan yang tepat sasaran dan terukur. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya membutuhkan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan terkoordinasi antara pemerintah daerah, stakeholder lokal, dan masyarakat untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. B. Governability dalam Kebijakan Desa Mandiri Budaya Konsep ini berangkat dari latar belakang yang mencermati kompleksitas implementasi kebijakan di tingkat lokal, terutama dalam konteks Dinamic Governance dan konsep Desa Mandiri Budaya yang di dalamnya terkandung beberapa poin penting yang akan berkaitan langsung dengan prioritas setiap desa berdasarkan potensinya masing-masing di bidang desa mandiri budaya. Konteks tersebut merujuk pada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam kerangka teori Dinamic Governance , konsep implementasi kebijakan dipandang sebagai proses yang dinamis, memerlukan penyesuaian terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran sebagai bagian integral dari pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, konsep Desa Mandiri Budaya menyoroti peran penting masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya dan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan merangkul kedua kerangka teori ini, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana kebijakan dapat
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
diimplementasikan secara efektif di tingkat lokal, mengintegrasikan perspektif Dinamic Governance dan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat seperti Desa Mandiri Budaya. Analisis data dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan, baik dari segi kapabilitas manusia maupun struktur kelembagaan di tingkat desa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses implementasi kebijakan, tetapi juga memberikan masukan yang berharga bagi pengembangan kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan inklusif di tingkat lokal.
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya adalah desa/kalurahan mahardika, berdaulat, berintegritas dan inovatif dalam menghidupi dan mengaktualisasikan nilai-nilai kaistimewan melalui pendayagunaan segenap kekayaan sumber daya dan kebudayaan yang dimilikinya dengan melibatkan partisipasi aktif warga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan kelestarian semesta ciptaan, kesejahteraan, dan ketenteraman warga dalam kebhinekatunggalikaan. Tujuan pembangunan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya: Mewujudkan kemandirian desa dalam menyejahterakan masyarakat desa melalui pengembangan budaya, wisata, partisipasi secara inklusif terhadap perempuan, pengembangan wirausaha desa, dan ketahanan pangan; Memperkuat potensi desa sebagai benteng pelestarian budaya dalam menghadapi arus global; Memperkuat sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan melalui ketahanan pangan, kewirausahaan, dan wisata; Memperkuat sistem informasi desa sebagai ruang sosialisasi, promosi, dan pemasaran desa; Memperkuat kapasitas pengelola desa dan organisasi-organisasi di tingkat desa dari sisi intelektual maupun keterampilan dalam pengelolaan desa; Memperkuat tata nilai dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan keamanan dan ketentraman.
Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya menjadi tonggak penting dalam pembangunan lokal di tingkat desa atau kalurahan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya, menghadapi tantangan globalisasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Dengan menggarisbawahi pengembangan budaya, pariwisata, partisipasi masyarakat, wirausaha desa, dan ketahanan pangan sebagai fokus utama, kebijakan ini berusaha mendorong desa untuk menjadi pusat pelestarian budaya yang tangguh. Sementara itu, penguatan infrastruktur dan sistem kelembagaan desa diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Selain itu, kebijakan ini memberikan pentingnya pengembangan kapasitas pengelola desa dan organisasi lokal untuk memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, desa/kalurahan diharapkan dapat mengelola sumber daya dan potensi lokal mereka dengan lebih baik, menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera bagi semua warganya.
“Pokok DMB membangun berbasis potensi desa dengan pendekatan bottom up, meskipun tetap ada arahan kebijakan daerah. Ini kan juga faktor penentu pada potensi SDM local. Oleh karena itu, sumberdaya manusia menjadi pokok dan penentuk, kondisi SDM gak bleh kesampingkan. Mereka nantinya yang disebut disebut local leader. Kemajuan komunitas itu sangat tergantung pada SDM. Kami maksudkan bukan jabatan melainkan sekumpulan orang yang menjadi motor penggerak potensi desa. Faktor lain adalah faktor potensi budaya. Karena DMB maka domain utama ya budaya, dalam arti luas. Karena ini juga behubungan dengan hibah keuangan, maka faktor lain adalah tatakelola. Ini terkait dengan akuntabilitas. Dais yang masuk harus digunakan dengan prinsip ekonomi, efisiensi,
efektivitas, dan wajib akuntabilitas” (Wawancara dengan Ahmad Ma’ruf selaku Dosen FEB UMY, 6 November 2023).
Berdasarkan hasil wawancara tentang mencerminkan konsep-konsep yang terkandung dalam kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Pertama , informan menyoroti pendekatan bottom-up dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya (DMB), yang sesuai dengan pendekatan hybrid theory yang menggabungkan aspek top-down dan bottom-up . Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut mempertimbangkan partisipasi aktif dari masyarakat desa, sehingga memungkinkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat secara langsung diakomodasi dalam perumusannya. Informan menekankan pentingnya sumber daya manusia (SDM) lokal dalam membangun dan menggerakkan potensi desa. Hal ini sejalan dengan konsep kapabilitas dalam Dinamic Governance, dimana keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung pada kemampuan dan komitmen para pelaksana kebijakan, yang dalam konteks ini disebut sebagai "local leader". Dengan demikian, pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kemampuan dan keinginan para pemimpin lokal. Selain itu, informan juga menyoroti pentingnya potensi budaya dalam konteks kebijakan DMB. Sesuai dengan fokus kebijakan untuk memperkuat identitas budaya desa dan menjadikannya sebagai sumber keunggulan kompetitif. Dalam kerangka teori, hal ini mencerminkan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan konservasi budaya sebagai bagian integral dari strategi pembangunan desa yang berkelanjutan. Terakhir, informan menekankan pentingnya tatakelola dalam implementasi kebijakan, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Konsep akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan dana hibah mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dimanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Ini menggambarkan aspek tatakelola yang merupakan bagian penting dari Dinamic Governance , di mana sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel merupakan prasyarat untuk keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Secara mendalam, informan menyoroti sejumlah tantangan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020. Pertama, kurangnya pemahaman dan kesadaran dari aparatur pemerintah kalurahan tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya mencapai tingkat partisipasi yang diharapkan. Kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, tetapi jika pemerintah setempat tidak sensitif terhadap kebutuhan masyarakat, maka tujuan tersebut sulit tercapai. Kedua, penekanan pada syarat administratif tanpa memperhatikan manfaat nyata bagi masyarakat mencerminkan masalah dalam tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana. Kebijakan tersebut bermaksud menguatkan desa dalam segala aspek, termasuk keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, jika kegiatan hanya difokuskan pada pemenuhan administrasi tanpa mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, maka hal itu bisa menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Ketiga, kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai pihak menegaskan perlunya pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam implementasi kebijakan. Ini berkaitan dengan melibatkan aparatur pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian, penanganan masalah yang dihadapi oleh kalurahan dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.
Kesimpulannya, implementasi kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya seperti yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020, menghadapi sejumlah tantangan yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
perlu ditangani secara serius. Kurangnya pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah kalurahan tentang kebutuhan masyarakat, penekanan pada syarat administratif tanpa memperhatikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta kompleksitas masalah yang melibatkan berbagai pihak, semuanya merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan ini. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk aparatur pemerintah, organisasi masyarakat, dan warga, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Selain itu, perlu ditingkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta peningkatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan pendekatan yang tepat dan keterlibatan yang luas dari berbagai pihak, implementasi kebijakan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya memiliki potensi untuk menciptakan desa-desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya, menghadapi tantangan globalisasi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Dalam konteks kebijakan Desa Mandiri Budaya, penting untuk memahami bagaimana setiap desa/kalurahan berperan dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Ini termasuk evaluasi terhadap potensi budaya, keberlanjutan ekonomi, partisipasi masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di masing-masing desa/kalurahan. Setiap desa/kalurahan harus menyesuaikan implementasi kebijakan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini termasuk memastikan bahwa kebijakan lokal sesuai dengan kerangka hukum yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan prinsip- prinsip pembangunan desa yang ada. Hal ini penting untuk merancang kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, serta memastikan bahwa sumber daya dan dukungan yang tepat dialokasikan ke setiap wilayah. Dengan memperhatikan letak administratif setiap desa/kalurahan, kita dapat mengidentifikasi perbedaan dalam akses terhadap sumber daya dan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan program-program pembangunan. Hal ini membantu untuk memahami konteks lokal di mana kebijakan tersebut diimplementasikan dan mengidentifikasi tantangan serta peluang yang perlu diperhatikan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa/kalurahan yang berkelanjutan.
Implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya di Yogyakarta menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya keselarasan antara kebijakan tersebut dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang menekankan pembangunan berskala lokal. Hal ini mengindikasikan perlunya penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku dan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah ketidakjelasan arah kebijakan strategis pembangunan desa/kalurahan, yang seharusnya tercermin dalam dokumen Master Plan Kalurahan. Kekurangan pedoman arah ini dapat menyebabkan tumpang tindih antara kebijakan, seperti yang disoroti oleh informan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pedoman yang jelas dan komprehensif untuk memandu pembangunan desa secara terukur dan sesuai dengan amanat UU Desa.
C. Hambatan dan Kendala implementasi Kebijakan Desa Mandiri Budaya Hambatan dan kendala implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya menjadi aspek yang esensial untuk dipelajari dan dianalisis dalam konteks pembangunan desa. Sebagai bagian dari penelitian, pemahaman yang mendalam terhadap tantangan-tantangan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor yang menghambat kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Salah
satu hambatan yang dapat diidentifikasi adalah ketidakselarasan antara kebijakan Desa Mandiri Budaya dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Meskipun kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan desa secara ekonomi dan budaya, keselarasan dengan kerangka hukum yang lebih luas menjadi krusial untuk memastikan keberlangsungan program dan kegiatan desa. Kurangnya pedoman arah yang jelas, seperti dokumen Master Plan Kalurahan, juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perencanaan pembangunan desa yang presisi dan tepat sasaran. Tanpa panduan yang jelas, desa mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi potensi-potensi lokal yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan. Selain itu, tumpang tindih antara kebijakan yang ada juga dapat menghambat implementasi Desa Mandiri Budaya. Konflik kebijakan dan kurangnya koordinasi antar program pembangunan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya dan pencapaian hasil yang kurang optimal.
Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan maupun SDM, menjadi kendala lain yang mungkin dihadapi dalam implementasi kebijakan ini. Tanpa dukungan finansial dan tenaga kerja yang memadai, desa mungkin kesulitan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang direncanakan. Terakhir, kurangnya partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan juga dapat menjadi hambatan yang signifikan. Keterlibatan masyarakat lokal merupakan kunci kesuksesan dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari warga desa, implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya mungkin tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Ketika menghubungkan hambatan dan kendala implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya dengan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020, beberapa aspek yang relevan muncul. Pertama , peraturan tersebut menetapkan tujuan-tujuan pembangunan Desa Mandiri Budaya, termasuk pengembangan budaya, wisata, kewirausahaan desa, dan ketahanan pangan. Namun, dalam implementasinya, kendala mungkin timbul jika tidak ada koordinasi yang cukup antara berbagai sektor terkait di tingkat daerah dan desa, seperti yang diungkapkan oleh informan terkait tumpang tindih kebijakan.
Kedua , peraturan ini menekankan pentingnya partisipasi aktif warga dalam pembangunan desa. Kendala yang mungkin muncul di sini adalah kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan, seperti yang disoroti oleh informan. Selain itu, kebijakan peraturan tersebut menekankan pengembangan sistem kelembagaan desa untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kendala- kendala tersebut menjadi lebih penting karena UU tersebut memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk pembangunan desa. Keselarasan antara kebijakan di tingkat provinsi seperti Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam UU tersebut menjadi krusial untuk memastikan keberlangsungan program dan kegiatan desa. Dengan memahami hambatan-hambatan ini dan mengintegrasikan rekomendasi dari informan, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi tantangan dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya, termasuk memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan panduan arah yang jelas untuk pembangunan desa.
Oleh sebab itu, adapun keluhan yang dialami oleh kalurahan pada saat ini dalam mewujudkan desa menjadi Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ialah ketidahtahuan aparatur pemerintah kalurahan di dalam menangkap aktivitas-aktivitas kegiatan yang sejatinya dibutuhkan oleh masyarakat kalurahan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah kalurahan sering kali
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
hanya berorientasi pada terselesaikannya syarat administratif saja tanpa mempertimbangkan asas keberlanjutan dan kemanfaatan terhadap hajat hidup masyarakatnya. Permasalahan tersebut cukuplah kompleks dan mendasar yang melibatkan berbagai faktor dan pihak (aparatur kalurahan, organisasi masyarakat, dan warga masyarakat).
Permasalahan tersebut tejadi dikarenakan kalurahan tidak mempunyai sebuah pedoman arah kebijakan strategis pembangunan desa/kalurahan yang dalam ini berwujud dokumen Master Plan Kalurahan. Dimana di dalam dokumen master plan tersebut harapannya dapat terpetakan potensi-potensi desa/kalurahan yang kemudian dapat diimplementasikan ke dalam perencanaan pembangunan desa/kalurahan yang presisi, tepat sasaran dan terukur untuk kesejahteraan masyarakat desa/kalurahan itu sendiri. Selain itu, terdapat keluhan permasalahan yang dirasakan oleh desa/kalurahan, yaitu adanya silang-sengkarut dan ego sektoral dalam program pembangunan desa/kalurahan di DIY. SKPD pengampu kebijakan pada pemerintahan desa/kalurahan sering menganggap atau memiliki rasa superioritas terhadap kegiatan yang diampu. Sehingga hal ini akan mengakibatkan anggapan bahwa program tiap-tiap SKPD memiliki prioritasnya sendiri. Hal ini akan berimplikasi pada carut marutnya kegiatan di level pemerintah kalurahan yang tidak tersinkronisasi dan terharmonisasi dengan baik dalam mencapai tujuan yang diharapkan.
Efektifitas penerapan 4 kriteria, sebagai instrumen agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Secara teoritis, penerapan 4 kriteria sebagai instrument agar penggunaan anggaran dapat tepat sasaran merupakan opsi terbaik dalam mengukur terciptanya Desa/Kalurahan Mandiri Budaya yang baik. Penerapan kriteria Desa Budaya, Desa Wisata, Desa Prima, dan Desa Prima yang masing-masing berbobot 50%, 30%, 10%, dan 10% telah dikaji di dalam kajian Pembentukan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya secara terukur dan komprehensif yang juga telah sinkron terhadap amanat dan cita-cita UU Desa. Akan tetapi, secara empirik penerapan 4 kriteria tersebut belum teraplikasikan secara optimal. Melalui evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Tim Penilai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, ditemukan bahwasanya kegiatan Desa/Mandiri Budaya belum terlaksana secara detail dan berkelanjutan, baik dari segi ketepatan sasaran maupun dari segi road map kegiatan yang dilaksanakan. Ke 4 kriteria program Desa/Kalurahan Mandiri Budaya pada dasarnya telah dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, hanya saja kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas formalitas saja yang tidak memikirkan sustainability jangka panjangnya. Sehingga Tim Penilai Desa/Kalurahan Mandiri Budaya mengalami kesulitan di dalam mengukur ketercapaian indikator kegiatan DMB yang memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Kalurahan diharapkan mempunyai road map yang jelas terhadap arah pembangunan kalurahan, yang kemudian diharmonisasikan dengan frame work dari SKPD Pengampu di DIY. Sehingga akan tercipta perencanaan dan pengendalian yang holistik terhadap arah pengembangan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya.
Informan menyebutkan tentang silang-sengkarut dan ego sektoral di dalam program pembangunan desa. Hal ini menggambarkan adanya kurangnya koordinasi dan sinergi antar berbagai instansi terkait di tingkat daerah. Sesuai dengan teori, koordinasi antar berbagai pihak sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, kurangnya koordinasi dapat menghambat efektivitas kebijakan dan menyebabkan tumpang tindih dalam program-program pembangunan. Kemudian, adanya rasa superioritas dari SKPD pengampu kebijakan juga menunjukkan kurangnya kesadaran akan pentingnya kolaborasi dan partisipasi antar sektor. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam alokasi sumber daya dan prioritas pembangunan, yang kemudian berdampak pada ketidakharmonisan dalam pencapaian tujuan pembangunan desa.
Secara keseluruhan, analisis tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pembangunan desa di DIY masih dihadapkan pada tantangan koordinasi dan kolaborasi antar- sektor yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah konkret seperti memperkuat mekanisme koordinasi antar instansi terkait, meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama lintas-sektor, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan desa. Dengan demikian, DIY dapat lebih berhasil dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, termasuk dalam konteks implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya.
Dalam konteks kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, analisis atas hambatan yang dihadapi oleh desa/kalurahan dalam DIY dalam implementasi kebijakan tersebut menjadi semakin relevan. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi dan budaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif. Namun, jika terdapat hambatan dalam implementasi di lapangan seperti yang disampaikan oleh informan, maka keselarasan antara visi kebijakan dan realitas pelaksanaannya menjadi terganggu.
Dengan demikian, untuk memastikan kesuksesan implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme koordinasi lintas-sektoral yang lebih efektif dan inklusif, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya kolaborasi antar berbagai pihak terkait dalam mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan. Selain itu, pemangku kepentingan juga perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan, sehingga kebijakan tersebut dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi desa secara lokal. Tantangan yang diungkapkan oleh informan memberikan gambaran yang kaya akan dinamika dan kompleksitas dalam upaya mewujudkan Desa Mandiri Budaya. Pertama-tama, informan menyoroti ketidakpahaman yang dialami oleh pemerintah kalurahan terkait dengan aktivitas yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Hal ini mencerminkan gap dalam pemahaman antara pemerintah lokal dengan kebutuhan riil masyarakat, yang dapat mengakibatkan ketidakcocokan antara program-program pembangunan yang dijalankan dan kebutuhan sebenarnya dari warga masyarakat.
Pemerintah kalurahan cenderung berorientasi pada pemenuhan syarat administratif semata, tanpa memperhatikan aspek keberlanjutan dan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya, permasalahan ini diintensifkan oleh kekurangan komunikasi dan koordinasi yang efektif antara pemerintah kalurahan, organisasi masyarakat, dan warga. Tanpa adanya saluran komunikasi yang baik, sulit bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memahami dengan baik kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta memastikan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan harapan dan kebutuhan riil warga. Keterlibatan aktif dari berbagai pihak di tingkat lokal menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap program atau kegiatan pembangunan dapat benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.
Ketiga , masalah tersebut mencerminkan kompleksitas yang mendasari proses pembangunan di tingkat lokal. Proses pembangunan desa tidak hanya melibatkan pemerintah lokal, tetapi juga melibatkan organisasi masyarakat dan partisipasi aktif warga dalam setiap tahapan. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembangunan desa tidak bisa dilakukan secara terpisah atau secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait. Dalam konteks kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya, tantangan yang diungkapkan oleh informan menyoroti pentingnya implementasi kebijakan yang holistik dan berbasis pada
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
partisipasi aktif masyarakat. Kebijakan tersebut menekankan pentingnya pengembangan desa/kalurahan berdasarkan pada potensi lokal dan melibatkan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh kalurahan dalam mewujudkan konsep Desa Mandiri Budaya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya efektif, dan masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut.
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang penting dalam pembangunan desa di Indonesia. Undang-undang tersebut menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif warga dalam proses pembangunan desa, serta memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan dan program yang mendukung pembangunan desa. Namun, seperti yang diungkapkan oleh informan, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ada dan implementasinya di lapangan, yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, organisasi masyarakat, dan warga dalam upaya mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif.
Dalam mengatasi tantangan ini, penting untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak terkait, serta membangun kapasitas pemerintah kalurahan dan organisasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa, serta memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan demikian, implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.
Tantangan utama yang diungkapkan adalah kesulitan dalam mengintegrasikan dan mengkoneksikan program-program pembangunan yang ada, sehingga terjadi kebingungan dan hambatan dalam menciptakan sinergi antara berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini mencerminkan kurangnya koordinasi dan kolaborasi antara SKPD pemerintah daerah dengan pemerintah kalurahan, serta kesulitan dalam memperoleh dukungan yang konsisten dan terintegrasi dari pemerintah daerah untuk mendukung program-program pembangunan di tingkat kalurahan. Selain itu, informan juga menyoroti perbedaan kondisi dan potensi antara satu kalurahan dengan kalurahan lainnya, yang menyebabkan kesulitan dalam mengarahkan atau menilai apakah sebuah kalurahan layak mendapatkan predikat Desa Mandiri Budaya atau tidak. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih diferensiasi dan kontekstual dalam implementasi kebijakan tersebut, yang memperhatikan karakteristik dan potensi unik dari masing-masing kalurahan.
Dalam konteks kerangka teori dan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, jawaban informan ini mencerminkan tantangan dalam mewujudkan Desa Mandiri Budaya yang berkelanjutan dan inklusif. Keterbatasan koordinasi antara pemerintah daerah dan kalurahan, serta kesulitan dalam mengintegrasikan program-program pembangunan, merupakan hambatan utama yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berbasis pada potensi lokal dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah kalurahan serta melibatkan aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan. Selain itu, perlu adanya pendekatan yang diferensiasi dan kontekstual dalam penilaian dan pemberian dukungan kepada kalurahan, yang memperhatikan karakteristik dan potensi unik dari masing-masing wilayah. Dengan cara ini, implementasi kebijakan Desa Mandiri
Budaya dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara yang tergabung dalam penelitian ini, maka Bab ini hadir untuk menjawab tujuan dari penelitian ini yang terdiri dari cara memahami dilema Governability dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya di tataran desa/kalurahan serta hambatan dan kendala dalam implementasi kebijakan Desa Mandiri Budaya sebagai berikut:
Pertama, dalam melihat dan memahami konsep Governability yang masih menjadi dilema bagi pemerintah dan tentu saja bagi implementasi kebijakannya serta tanggapan atau umpan balik dari masyarakat di mana pada prakteknya beberapa hal menunjukkan berbagai sisi kemajuan seperti prioritas pada empat poin yang terkandung dalam desa budaya, yang mana semua desa budaya yang diteliti tidak serta merta mendapatkan atau mengimplementasikan keempat poin tersebut melainkan sesui dengan potensi budaya yang ada di desa tersebut. Tetapi pada saat yang sama, ada banyak jebakan paradoks yang membuat setiap niat baik tidak menghadirkan solusi dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, misalnya, aturan-aturan yang berbarengan dengan kebijakan desa mandiri budaya menjadi kebijakan yang tidak berimbang dengan UU Desa Nomor 4 tahun 2014 tetang Desa yang mengutamakan kemandirian desa dalam mengeksplorasi kebudayaannya.
Kedua, minimnya peningkatkan kesadaran budaya lokal di kalangan masyarakat oleh pemerintah daerah dengan melaksanakan program-program penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan edukasi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Sehingga, kemampuan masyarakat untuk memahami kebijakan dari pemerintah daerah tentang desa mandiri budaya justru dipahami hanya sebagai hal-hal administratif yang kemudian hanya dikelola oleh birokrasi dan tidak melibatkan masyarakat.
Ketiga, kurang tepatnya penyusunan dokumen Master Plan yang komprehensif dan terukur. Yang perlu dikedepankan misalnya perencanaan yang matang dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga hal ini menjadi tidak terukur dalam kaitannya dengan keberlanjutan implementasi kebijakan desa mandiri budaya. Pada kenyataannya, secara adminitratif, dokumen ini akan menjadi panduan penting dalam mengarahkan pembangunan desa/kalurahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
Keempat, minimnya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, stakeholder lokal, dan masyarakat yang merupakan poin paling penting dalam proses melaksanakan kebijakan desa mandiri budaya. Hal ini mencakup penentuan prioritas program dan alokasi sumber daya secara efektif yang mana semua elemen dapat mengambil bagian sesuai tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak adanya kecurigaan sosial yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan desa mandiri budaya tersbut.
Kelima, kendala-kendala yang dialami adalah belum terealisasinya dana desa mandiri budaya yang berjumlah satu miliar karena kurangnya sosialisasi disertai dengan nomenklatur yang jelas penggunaan dana tersebut sebagai dana pembangunan desa mandiri budaya. Hal ini menyebabkan kesan penyimpangan penggunaan uang yang melahirkan kecurigaan masyarakat. Selain itu, belum seragamnya nomenklatur untuk setiap desa yang mendapatkan keistimewaan atau pengkhususan dalam membangun desa mandiri budaya sehingga kebijakan tentang desa mandiri budaya di beberapa desa belum secara bersamaan berjalan secara serentak.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)

## DAFTAR REFERENSI
Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Alfabeta. Bandung Chanel YouTobe Sutoro Eko Yunanto: Desa Mandiri Budaya Creswell, J. (2016). Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Edisi Keempat (Cetakan Keempat). Pustaka pelaja: Yogyakarta DIY, B. H. P. (2021). Kalurahan Mandiri Budaya, Aktualisasi Keistimewaan DIY. Humas Pemda DIY. https://jogjaprov.go.id/berita/kalurahan-mandiri-budaya- aktualisasi-keistimewaan- diy Eko, S. (2005). Pembaharuan Otonomi Daerah. Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”. APMD Press . Yogyakarta Li, T. M. (2007). The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan dan pembangunan di Indonesia. Linda Duana, Okta Sari (2015) Implementasi Kebijakan Pendidikan Lingkungan Hidup Di Sma Negeri 1 Prembun. S1 Thesis, Uny. Https://Eprints.Uny.Ac.Id/28079/, Di Akses 9 Maret 2023
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
Sahya Anggara, M. S. (2014). Kebijakan Publik (Pertama). CV Pustaka Setia. Subarsono, Ag. (2013). Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
Wahab, S. A. (2017). Analisis Kebijakan.Bumi Aksara. Jakarta