## Sejarah Kesultanan Bilah pada Masa Kolonial Belanda, 1865-1942

## Sabda Firmansyah Rambe*, Laila Rohani & Abdul Karim Batubara
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

## PENDAHULUAN
Kesultanan  Bilah  merupakan  kesultanan  Melayu  Islam  yang  berdiri  di  wilayah  Negeri  Lama,  Kecamatan  Bilah  Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Kesultanan ini didirikan oleh Sutan Tahir Indra Alam pada sekitar tahun 1630 M. Pendiri kesultanan ini memiliki darah keturunan dari Kesultanan Pinang Awan yang berada di Kota Pinang (Sinar, 2006 ). Sultan Tahir Indra Alam kemudian membuka wilayah baru di Muara Kumbul sampai beliau wafat dan diberi gelar Marhum Mangkat di Kumbul . Wilayah inilah yang menjadi asal mula lahirnya Kesultanan Bilah.
Nama Kesultanan Bilah sendiri diambil dari kata bilah yang bermakna sebelah/sepotong pohon yang berasal dari pohon nibung yang dahulu banyak tumbuh di pinggiran sungai Bilah. Masyarakat setempat sering menyebut pohon ini dengan nama bilah nibung atau bilah rotan. Sebutan inilah yang kemudian menjadi asal-muasal nama dari Kesultanan Bilah dan Sungai Bilah yang ada di wilayah tersebut (Syarif, 2017 ). Sungai Bilah merupakan sungai terbesar di wilayah Labuhanbatu yang bermuara ke Selat Malaka. Sungai ini memiliki peran penting bagi Kesultanan Bilah karena menjadi jalur perdagangan dan penghubung dengan wilayah lainnya. Sungai ini juga merupakan sarana transportasi masyarakat dalam  melakukan  berbagai  kegiatan,  baik  masyarakat  setempat  yang  didominasi  suku  Melayu  maupun  masyarakat pendatang dari daerah lain di luar Kesultanan Bilah.
Pada awal berdirinya, sebagai kesultanan Islam, Kesultanan Bilah juga ikut andil dalam menyebarluaskan syiar Islam di wilayah kekuasaannya. Sultan Tahir Indra Alam sebagai sultan pada masa itu memerintahkan penyebaran Islam ke  wilayah-wilayah  di  sekitar  Kesultanan  Bilah,  seperti  Panai  dan  Kota  Pinang.  Penyebaran  Islam  juga  berpengaruh kepada sistem kepercayaan masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat di wilayah Labuhanbatu beragama Islam. Selain itu, Kesultanan Bilah yang dipimpin oleh seorang Sultan juga memasukkan unsur-unsur Islam pada sistem pemerintahan, hukum dan budaya yang berdampak bagi masyarakat. Hal tersebut menjadi identitas dari Kesultanan Bilah sebagai salah satu Kesultanan Islam di Pantai Timur Sumatera (Sinar, 2006 ).
Dalam perkembangannya, ketika Kesultanan Bilah diperintah oleh Sultan Musa Bidar Alamsyah III (1865-1904 M), kesultanan ini melakukan kerja sama dengan pihak Kolonial Belanda. Kesultanan Bilah melakukan kerjasama dengan
ABSTRACT

## ARTICLE HISTORY
This article discusses the history and development of the Bilah Sultanate which is currently located in Labuhanbatu Regency. This sultanate is one of  the  influential  sultanates  in  the  East  Sumatra  region,  especially Labuhanbatu. This sultanate became the conquered territory of the Siak Indrapura Sultanate which was supported by the Dutch. This article uses a  historical  research  method  with  four  steps,  namely:  heuristics, criticism, interpretation, and historiography. The author's data collection was done by directly visiting the locations of the former areas of the Bilah Sultanate, interviews with traditional leaders and descendants, as well as  written  data  from  archives,  books,  journals  and  so  on.  The  results showed that the Sultanate of Bilah had a period of prosperity as a result of its cooperation with the Dutch Colonial. Plantation investments made by  European  businessmen  in  the  Labuhanbatu  region  and  its surroundings  were  the  reason  this  sultanate  became  so  prosperous. However, because of its proximity, the Sultanate of Bilah also became a victim of the ferocity of the anti-feudalism (social revolution) movement in  1946  which  targeted  the  Malay  aristocrats  in  East  Sumatra.  The tragedy marked the end of the existence of the Blade Sultanate in the Labuhanbatu region.
Submitted Revised Accepted 01 April 2022 15 April 2022 29 April 2022 KEYWORDS
Sultanate of Bilah; Dutch Colonial; history; Labuhanbatu. CITATION (APA 6 th Edition)
Rambe, S.F., Rohani, L., & Batubara, A.K. (2022). Sejarah Kesultanan Bilah pada Masa Kolonial Belanda, 1865-1942. Warisan: Journal of History and Cultural Heritage , 3 (1), 25-32. *CORRESPONDANCE AUTHOR sabdafirmansyah11@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.34007/warisan.v3i1.1215
26 | Sabda Firmansyah Rambe, Laila Rohani & Abdul Karim Batubara
kolonial  Belanda  di  bidang  perekonomian,  pemerintahan,  dan  perluasan  wilayah  yang  membuat  Kesultanan  Bilah menjadi kesultanan kaya yang berdampak pada pola hidup mewah di kesultanan ini. Hal ini juga berdampak kepada dinamika kehidupan masyarakat di wilayah Labuhanbatu pada masa tersebut (Pelzer, 1985 ).
Pembukaan perkebunan karet dan kelapa sawit menandai keberadaan kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Bilah. Perkebunan tersebut bercampur dengan hasil bumi yang lebih dulu ditanam oleh masyarakat setempat seperti; kopra, rotan, jernang dan damar (Akbar, 2018 ). Perkembangan perkebunan tersebut membuat pertumbuhan ekonomi Kesultanan Bilah meningkat sehingga membuat kehidupan para Sultan menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya istana, masjid, dan bangunan lain di wilayah Kesultanan Bilah.
Pembagian  wilayah  yang  dilakukan  oleh  kolonial  Belanda  berpengaruh  kepada  pertumbuhan  ekonomi, infrastruktur, dan masyarakat yang tinggal di wilayah Kesultanan Bilah. Pertumbuhan yang dimaksud mengarah kepada perkembangan pasar (pekan) sebagai pusat ekonomi. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan layanan publik, serta persebaran demografi juga ikut berkembang karena pembagian wilayah tersebut. Hal ini juga berdampak kepada bentuk kerjasama dan perjanjian yang dilakukan antara Kesultanan Bilah dengan pemerintah Kolonial Belanda.
Bentuk kerjasama dan perjanjian yang dilakukan pada umumnya memanfaatkan wilayah untuk kepentingan ekonomi maupun perkembangan perkebunan (Suwirta, 2002 ). Misalnya dalam hal membuka perkebunan baru, pihak kolonial Belanda melakukan negosiasi dengan pihak Kesultanan Bilah, yang mana keuntungan hasil perkebunan yang ditanam  akan  diberikan  kepada  Sultan  sebagai  penguasa  daerah  tersebut.  Selain  itu,  pihak  Kolonial  Belanda  juga meminta masyarakat Melayu di Bilah untuk bekerja dengan upah yang ditentukan oleh pihak Kolonial Belanda (Ningsih, Melay, & Kamaruddin, 2016 ).
Selain pembukaan perkebunan, kehadiran Kolonial Belanda di wilayah Kesultanan Bilah juga dilatarbelakangi oleh  tujuan  perluasan  wilayah  di  sekitar  Sumatera  Timur  (Sumanti  &  Batubara, 2019 ).  Hal  tersebut  dilihat  dari pembagian  wilayah  kekuasaan  antara  pemerintah  Kolonial  Belanda  dan  Kesultanan  Bilah.  Pada  batas-batas  dan ketentuan  tertentu  ditetapkan  kontrak-kontrak  politik  yang  berdampak  kepada  lahirnya  dua  bentuk  pemerintahan, yaitu Landschap dan Gouvernement . Lebih lanjut, dalam melakukan pembagian wilayah, Kolonial Belanda membagi daerah Kesultanan Bilah menjadi dua bagian, yaitu Negeri Lama (swapraja) di bawah penguasaan Kesultanan Bilah, dan Rantauprapat (kotapraja) di bawah kekuasaan Kolonial Belanda. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan Rantauprapat sebagai wilayah perkebunan yang terbentuk melalui onderafdeeling (Kartodirdjo & Suryo, 1991 ). Hal ini diperkuat oleh narasumber yang penulis wawancarai, beliau mengatakan: “Belanda telah berhasil menyatukan wilayah kesultanan yang belum pernah memiliki kesatuan politik dan administratif. Di samping itu, Belanda juga telah menghubungkan antara wilayah  Sumatera  Timur  dengan  Jawa.  Dengan  cara  demikian  Sumatera  Timur  telah  memiliki  identitas  baru.” (wawancara dengan Muhammad Zen Nasution).
Kemudian, perkembangan kerjasama tersebut berlanjut terhadap kesultanan-kesultanan lain di sekitar wilayah Kesultanan Bilah. Kerjasama tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kesultanan Bilah, di mana Kesultanan Bilah mendapat hasil dari perkebunan kelapa sawit dan karet yang telah dibangun Belanda, dan masyarakat Melayu Bilah mendapat gaji atau upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga perkembangan yang terjadi terhadap Kesultanan Bilah sedikit meningkat dari sebelumnya. Akan tetapi dibalik keuntungan yang didapat oleh Kesultanan Bilah, kerugiannya adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan Kolonial Belanda terhadap Bilah sangat tidak wajar, karena
Gambar 1. Istana Kesultanan Bilah
(Sumber: sultansinindonesieblog.wordpress.com)
Sejarah Kesultanan Bilah pada Masa Kolonial Belanda, 1865-1942 | 27 peraturan yang dibuat sangat merugikan Kesultanan Bilah dan masyarakat. Sistem kerja paksa dan hukuman apabila pekerja (kuli) tidak menepati perjanjian kerja yang sudah disepakati sebelumnya (Nasution, 2016 ).
Kekuasaan Kesultanan Bilah berakhir pada tahun 1946 yang terjadi akibat pecahnya tragedi Revolusi Sosial yang menyasar hampir seluruh kesultanan Melayu yang ada di Sumatera Timur (Harahap & Ramadhani, 2019 ). Penguasa terakhir Kesultanan Bilah ialah Sultan Bidar Alamsyah yang juga wafat pada tahun yang sama. Namun kondisi Kesultanan Bilah saat ini sudah sangat berbeda karena hanya ada beberapa peninggalan sejarah yaitu seperti makam-makam dan masjid.  Sementara  istana  Kesultanan  Bilah  sudah  tidak  terlihat  lagi  sisa  peninggalannya  karena  tidak  ada  yang menempati pasca terjadinya tragedi tersebut. Kemudian keturunan dari Sultan Adil Bidar Alamsyah mencoba untuk menghidupkan kembali Kesultanan Bilah dengan diangkatnya Tengku Muhammad Risfansyah gelar Bidar Alamsyah X sebagai Pemangku Adat Kesultanan Bilah yang ditabalkan pada 14 Maret 2020.
Berangkat dari pemaparan di atas, artikel ini berfokus pada pembahasan tentang sejarah dan perkembangan Kesultanan Bilah pada masa Kolonial Belanda. Aspek-aspek yang dibahas berupa aspek politik, sosial, dan ekonomi, serta pengaruh kerja sama antara Kesultanan Bilah dengan pihak Kolonial Belanda. Periodisasi tahun penulis menetapkan tahun 1865 sebagai batas awal dan 1942 sebagai batas akhir. Tahun 1865 sebagai batas awal ditetapkan karena menjadi tahun dimulainya kerja sama dengan pihak Kolonial Belanda, dan tahun 1942 ditetapkan sebagai batas akhir karena menjadi tahun berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda di Labuhanbatu.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah menurut Daliman adalah seperangkat aturan sistematis yang didesain guna membantu secara tajam dan menyuguhkan temuan-temuan yang didapat secara tertulis. Metode  ini  digunakan  untuk  mendeskripsikan  peristiwa  atau  kejadian  pada  masa  lampau.  Langkah-langkah  dalam metode penelitian sejarah ada empat, yaitu: heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Daliman, 2018 ).
Dalam penelitian ini, data penulis dapatkan dari hasil observasi di bekas-bekas peninggalan Kesultanan Bilah di Kabupaten Labuhanbatu. Data utama penelitian ini ialah wawancara dengan Tokoh Adat Kesultanan Bilah, yaitu Raja Muhammad  Azwin.  Sementara  data  tambahan  penelitian  ini  ialah  wawancara  dengan  pemerhati  sejarah,  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Labuhan Batu, serta beberapa keturunan dari Kesultanan Bilah. Data yang sudah dikumpulkan, penulis pilah sesuai dengan topik yang sedang penulis bahas, dan mengaitkannya dengan keadaan sejarah Kesultanan Bilah pada masa Kolonial Belanda di Labuhanbatu. Setelah itu, barulah penulis masuk pada tahap akhir dalam metode sejarah yaitu penulisan (historiografi).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Berdirinya Kesultanan Bilah
Menurut Teromba  Kota  Pinang silsilah  Kesultanan  Bilah  bermula  dari  rombongan  yang  berangkat  melalui Tapanuli Selatan pada awal abad ke-16 M. Sedangkan menurut Teromba Bilah putra Raja Pagaruyung Sultan Alamsyah Syaifuddin yaitu Sultan Batara Guru Pinayungan atau Sultan Batara Guru Sinomba bersama adiknya Puteri Lenggani dan Batara Guru Payung pergi menuju Sumatera Timur. Namun dalam perjalanannya Batara Guru Sinomba dan Batara Guru Payung berbeda tujuan. Batara Payung pergi ke Tapanuli Selatan dan menikah dengan penduduk asli dan menjadi Raja
Gambar 2. Bangsal kuli di salah satu perkebunan di Rantauprapat
(Sumber: Pasaribu, 2014 ).
28 | Sabda Firmansyah Rambe, Laila Rohani & Abdul Karim Batubara
di sana dan dinobatkan menjadi marga Nasution. Sedangkan Batara Guru Pinayungan atau Batara Guru Sinomba oleh marga Tambak Dasopang diangkat menjadi Raja di Pinang Awan bersama adiknya Puteri Lenggani. Setelah meninggal Batara Guru Pinayungan atau Batara Guru Sinomba diberi Gelar Marhum Di Hutang Momok Bertahta. Keturunan dari Batara Guru Pinayungan bergelar Marhum Mangkat di Jambu (Sinar, 2006 ).
Kepergian mereka dari Pagaruyung (Minangkabau) menuju Sumatera Timur lambat laun menjadikan masing- masing dari mereka Raja di daerah Sumatera Timur karena menikah dengan penduduk asli maupun dijadikan raja karena kehebatannya. Sementara menurut Farizal, Batara Guru Pinayungan atau Batara Sinomba menikahi Puteri Lenggani yang tak lain adalah adik tirinya sendiri, dan mendapat keturunan bernama Sultan Musa (Marhum Mangkat di Jambu). Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa asal usul Kesultanan Bilah ini berasal dari keturunan Raja Pagaruyung bernama Sultan Alamsyah Syaifuddin, yang memiliki anak bernama Sultan Batara Guru Pinayungan, Puteri Lenggani dan Sultan Batara Guru Payung (Nasution, 2016 ). Namun penjelasan tersebut menurut penulis sendiri masih memerlukan data dan penelitian  yang  lebih  lanjut.  Pasalnya  penjelasan  tersebut  banyak  berasal  dari folklor yang  sering  disampaikan  oleh masyarakat setempat.
Sultan Tahir Indra Alam yang memerintah Kesultanan Bilah (1630-1650 M), merupakan anak dari keturunan Sultan  Pinang  Awan  yang  berada  di  Kota  Pinang  yaitu  Sutan  Musa  atau  dikenal  Marhum  Mangkat  di  Jambu  yang terbunuh sekitar tahun 1617 M. Salah satu anaknya bernama Raja Tahir gelar Indra Alam, melarikan diri dan jatuh ke daerah  Bandar  Kumbol,  Hulu  Sungai  Bilah.  Hal-hal  yang  terjadi  di  masa  kedatangannya  ke  daerah  itu  tidak  dapat diketahui dengan jelas. Belakangan sesuai dengan sejarah yang digunakan oleh Kesultanan Bilah, Raja Tahir Indera Alam menjadi  Raja  Kesultanan  Bilah  pertama,  tetapi  tidak  mempunyai  wilayah  yang  luas  seperti  raja-raja  yang  berkuasa. Wilayahnya hanya terbatas di daerah Kumbol, ini pun sebagian dipunyai Raja Kecil Bandar Kumbol.
Sultan Tahir adalah raja yang dirajakan oleh raja-raja kecil di daerah itu dan setiap tahunnya membayar upeti. Beliau wafat di Kumbul dan diberi gelar Marhum Mangkat di Kumbul. Wilayah inilah yang menjadi asal mula lahirnya Kesultanan  Bilah.  Pada  masa  Sultan  Tahir  Indera  Alam  menjadi  penguasa  Kesultanan  Bilah  pertama,  wilayah kekuasaannya  meliputi  daerah-daerah  yaitu:  Kerajaan  Rantauprapat,  Siringo-ringo,  Sihare-hare  (Sigambal),  Gunung Maria, Bandar Kumbol, Sibargot, Tanjung Medan (Hulu Sungai Bilah), Kualah Pinarik, termasuk juga daerah Kerajaan Merbau dan sekitarnya (wawancara dengan Raja Muhammad Azwin).
Setelah  wafatnya  Sultan  Tahir  Indera  Alam,  diangkatlah  anaknya  Sultan  Tahir  II  bergelar  Maharaja  Nulong. Namun sang pewaris ini masih belum cukup usia, sehingga pemangku adat sementara dipegang oleh Sutan Yunus. Hal ini tidak berlangsung lama, pasalnya tiga tahun kemudian, Sutan Yunus sebagai ayah asuh Maharaja Nulong meninggal dunia. Oleh sebab itu, di usia yang masih beranjak dewasa, Maharaja Nulong diangkat menjadi penguasa Kesultanan Bilah.
Maharaja Nulong (sulung) memiliki dua orang anak; pertama bernama Raja Murai, kedua bernama Raja Laut karena  lahir  di  laut  ketika  perjalanan  pulang  dari  Riau  ke  Bilah.  Ketika  anak-anaknya  sudah  mulai  tumbuh  dewasa Maharaja  Nulong  banyak  mengajari  anaknya  baik  itu  tentang  mengatur  pemerintahan,  serta  hubungan  dengan kesultanan-kesultanan lainnya. Setelah banyak membimbing anaknya Maharaja Nulong wafat sekitar tahun 1695 M dan dimakamkan di Bilah (Dahlan, 2014 ).
Setelah  itu  Kesultanan  Bilah  dipimpin  oleh  Raja  Laut  (1770-1728  M)  dan  wafat  pada  tahun  1728  dan dimakamkan di Teluk Belanti. Beliau memiliki dua orang anak, yaitu: Raja Hamuin (sulung) yang kelak akan menjadi raja ke-4 Kesultanan Bilah, dan adiknya Raja Iskandarsyah yang pergi ke Silindung Bulan (Panai). Kesultanan Bilah dibagi menjadi dua yang satu di Tanjung Pogas untuk sang kakak dan satunya di Sialang Taji untuk adiknya, dua daerah ini hanya dibatasi Sungai Bilah. Pada masa Raja Mulia Janji dan Raja Indar Muda memerintah Kesultanan Bilah ke-5 sekitar tahun 1786 M, datanglah panggilan Sultan Siak kepada mereka untuk menghadap dan membayar upeti tahunan agar diberi gelar dan kedudukannya diakui. Namun mereka berdua baik Raja tidak mau berangkat, maka dipanggillah Raja Muhammad yang merupakan saudara mereka yang pergi ke Riau dari Panai, untuk menghadap ke Kesultanan Bilah.
Selepas  wafatnya  Raja  Mulia,  Kesultanan  Bilah  dipimpin  oleh  Raja  Hitam  Patah  dan  pada  tahun  1835  M digantikan  oleh  anaknya  Raja  Musa.  Setelah  Raja  Musa  menjadi  Raja  Bilah  untuk  wilayah  Sungai  Abal,  beliau berkeinginan untuk menyatukan kembali Kesultanan Bilah dan ingin menguasai wilayah saudaranya yang lain. Beliau tidak  peduli  walaupun  bukan  merupakan  keturunan  Raja  Bilah  dan  wilayah  Sungai  Abal  adalah  pemberian  untuk kakeknya. Raja Musa sangat berambisi untuk merebut wilayah Bilah yang lain dan hanya satu raja yaitu dia sendiri. Akan tetapi ketika Raja Musa merebut secara paksa pasti akan terjadi perang dan beliau kalah karena menghadapi dua raja sekaligus. Dengan sistem kawin politik ini Kesultanan Bilah untuk wilayah Tanjung Pogas dapat jatuh perlahan ke tangan Raja Musa untuk pertama kali pernah juga membuat seperti itu kepada anak keturunan Raja Ocek (Pasaribu, 2014 ).
Sebelum wafatnya Sutan Musa, beliau meninggalkan amanat kepada Raja Sulaiman agar kelak sepeninggalnya, anaknya Raja Abbas yang masih muda supaya diangkat menjadi Raja Bilah dan dipangku oleh Raja Sulaiman menunggu Raja Abbas dewasa. Raja Sulaiman dalam kedudukannya telah merasa menjadi Raja, karena kekuasaan penuh berada di tangannya. Dengan niat yang buruk, secara tidak langsung dia ingin menguasai Kesultanan Bilah dengan menyuruh Raja Mindah  (saudara  Raja  Abbas  lain  ibu)  agar  mencuri  cap  kesultanan  dan  menjanjikan  kepadanya,  apabila  dia  telah menjadi Raja, akan diangkat Raja Mindah tersebut menjadi Raja Muda.
Ketika  Sutan  Abbas  dewasa,  beliau  menuntut  haknya  untuk  diangkat  sebagai  Raja,  namun  berkali-kali  tidak pernah diterima oleh Raja Sulaiman. Lalu Sutan Abbas diam-diam mengadukan persoalan tersebut kepada Controleur Belanda. Setelah melalui penyelidikan dan untuk menjaga wibawa Pemerintahan Belanda di daerah ini, pada tahun 1883 M atas nama Pemerintah Belanda, lalu menangkap Raja Sulaiman sebagai Raja Muda Kesultanan Bilah. Pemerintah Belanda menghukum selama 25 tahun dan dibuang ke Bengkalis, setelah hampir 20 tahun memegang kekuasaan di Kesultanan Bilah.
Raja Abbas meninggal sekitar tahun 1925 dimakamkan di Negeri Lama, namun Raja Kesultanan Bilah adalah Tengku Sutan Adil Bidar Alamsyah anak Raja Abbas yang beliau angkat pada tahun 1904. Pada masa pemerintahan Sultan Adil, Kesultanan Bilah makin bertambah buruk, karena banyak yang menuntut wilayah yang pernah dirampas agar  dikembalikan,  sehingga  banyak  yang  tidak  suka  terhadapnya  dan  ingin  meruntuhkan  kekuasaannya.  Terbukti setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, satu tahun kemudian atau pada tahun 1946 terjadi pemberontakan yang dikenal dengan sebutan Revolusi Sosial. Sultan Adil terbunuh dan pada masa itu juga berakhirnya Kesultanan Bilah bahkan Kesultanan atau Kerajaan lain di Sumatera Timur juga terkena dampaknya (Reid, 2012 ).

## Kesultanan Bilah pada Masa Kolonial Belanda
Kampung Labuhanbatu pada awalnya berada di wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Panai, tepatnya berada di  Labuhan  Bilik.  Residen  Sumatera  Timur  E.  Netscher  mencoba  untuk  mengunjungi  wilayah-wilayah  ini  untuk mengetahui kesediaan pihak kesultanan untuk tunduk di bawah Kolonial Belanda. Namun sebelum itu, pihak Kolonial Belanda mengutus Raja Burhanuddin pada 1862 M untuk mengumpulkan informasi mengenai kesultanan-kesultanan Melayu di Sumatera Timur dan kesedian para sultan untuk menerima masuknya Kolonial Belanda di wilayahnya (Sinar, 2006 ).
Setelah mengunjungi wilayah-wilayah tersebut, Raja Burhanuddin menghadap ke Residen Sumatera Timur yang berada di Bengkalis, Riau. Tujuan kedatangannya adalah untuk menyerahkan laporan kepada Residen Sumatera Timur. Setelah  mendapat  laporan  tersebut  barulah  Residen  E.  Netscher  mempersiapkan  keberangkatannya  ke  wilayah Sumatera  Timur  dengan  tujuan  memulihkan  kekuasaan  Kesultanan  Siak  di  wilayah  tersebut  (Hutagaol, 2016 ). Labuhanbatu menjadi wilayah pertama yang dikunjungi oleh Residen Netscher, wilayah ini berbatasan langsung dengan wilayah Kesultanan Siak yang menjadikan wilayah ini tidak luput dari perhatian Kolonial Belanda.
Kedatangan Residen Netscher ke Labuhanbatu bersama rombongan menggunakan kapal perang Belanda yang bersandar di wilayah Kesultanan Panai. Kedatangan ini dilakukan oleh Residen Netscher untuk bertemu dengan Sultan Bilah dab Sultan Panai di atas kapal tersebut. Sultan Mustafa dari Kesultanan Kota Pinang yang mengetahui kedatangan Belanda ke wilayah Panai, turut datang menemui Residen E. Netscher. Kesultanan Bilah diwakili oleh Sultan Tengku Musa gelar Bidar Alam dan Kesultanan Panai diwakili oleh Sultan Tengku Abdullah gelar Gagar Alam untuk memenuhi undangan dari Residen Sumatera Timur (Perret, 2010 ).
Gambar 3. Masjid dan makam peninggalan Sultan Abbas di Negeri Lama (Sumber: dokumentasi pribadi).

## 30 | Sabda Firmansyah Rambe, Laila Rohani & Abdul Karim Batubara
Kesultanan Panai yang mengalami kekalahan saat perang, meminta bantuan Kesultanan Bilah dan Asahan untuk membantunya merebut kembali wilayah Panai yang dikuasai Kesultanan Kota Pinang. Pada tahun 1848, Kesultanan Panai yang dibantu oleh Kesultanan Bilah dan kesultanan Asahan menyerang Sultan Mustafa yang telah memindahkan pusat kesultanannya ke wilayah Panai. Dalam penyerangan tersebut, Sultan Mustafa dan pasukannya memilih mundur karena kekuatan yang dimilikinya tidak sebanding dengan ketiga kesultanan tersebut. Kemenangan Kesultanan Panai belum dianggap cukup, karena beberapa wilayahnya masih ada dibawah kesultanan Kota Pinang (Pasaribu, 2014 ).
Pada tahun 1865, pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan dua surat keputusan untuk wilayah Labuhanbatu. Surat keputusan yang pertama tertanggal 27 Juni 1865, dalam isinya pemerintah Kolonial Belanda menerima wilayah yang diberikan Kesultanan Panai dan Kesultanan Kota Pinang kepada Raja Burhanuddin. Surat yang kedua tertanggal 3 Oktober 1865, menempatkan seorang controleur sebagai perwakilan pemerintah Kolonial Belanda di Labuhanbatu yang bertugas  untuk  melakukan  hubungan  dengan  Kesultanan  Bilah,  Panai  dan  Kota  Pinang  (Ismail, 2012 ).  Pemerintah Belanda membangun kantor administrasi sebagai pusat pemerintahnya di Labuhanbatu. Kampung Labuhanbatu yang merupakan  wilayah  pemberian  dari  Kesultanan  Panai  dan  Kesultanan  Kota  Pinang  dijadikan  Belanda  sebagai  pusat pemerintahannya.  Semua  kegiatan  pemerintah  Belanda  di  Labuhanbatu  dijalankan  dari  kantor  pusat  di  Kampung Labuhanbatu.
Setelah menguasai wilayah Labuhanbatu dan sekitarnya (Bilah, Panai, Kota Pinang, dan Kampung Raja), dan menetapkan  seorang controleur di  wilayah  ini,  keadaan  masyarakat  Kesultanan  Bilah  mulai  mengalami  perubahan. Terjadi  perubahan  besar,  terutama  di  bidang  pemerintahan  yang  selama  ini  dipegang  dan  dijalankan  oleh  pihak Kesultanan,  sedikit  demi  sedikit  mulai  dibatasi,  tidak  terkecuali  di  bidang  hukum  dan  ekonomi  (wawancara  dengan Muhammad Zen Nasution). Beliau menambahkan tidak hanya keburukan, namun kedatangan Belanda ke wilayah ini juga  membawa  kebaikan,  seperti:  perbaikan  sarana  transportasi  (darat  dan  air),  membangun  jalan  yang menghubungkan dengan daerah lainnya. Namun kemajuan ini juga ditandai dengan pemberlakukan peraturan oleh pemerintah Kolonial Belanda dengan sistem kerja paksa atau dikenal dengan Rodi dan ditambah pula dengan Belasting . Dikeluarkannya dua peraturan ini (Rodi dan Belasting ) pada tahun 1907 di wilayah Labuhanbatu, khususnya Kesultanan Bilah menyebabkan timbulnya keresahan di kalangan masyarakat. Karena mereka dipaksa untuk bekerja selama  24  jam  penuh  tanpa  diberi  imbalan  dari  hasil  kerjanya,  baik  itu  biaya  makan  dan  keperluan  lainnya  selama bekerja  (Sinaga, 2018 ).  Pekerjaan  yang  dilakukan  adalah  menebang  hutan  dengan  peralatan  seadanya,  ditambah serangan penyakit malaria dan binatang buas yang harus mereka hadapi pada masa itu. Jika di antara mereka ada yang mati, Pemerintah Kolonial Belanda tidak peduli akan hal tersebut. Di samping itu Kolonial Belanda juga membangun perkebunan di wilayah Kesultanan Bilah dan bekerja sama dengan para perusahaan asing dari Eropa (Wibowo, 2015 ). Bentuk kerjasama dan perjanjian yang dilakukan pada umumnya memanfaatkan wilayah untuk kepentingan ekonomi maupun  perkembangan  perkebunan.  Misalnya  dalam  hal  membuka  perkebunan  baru,  pihak  Kolonial  Belanda melakukan negosiasi dengan pihak Kesultanan Bila, hasil keuntungan perkebunan yang ditanam akan diberikan kepada Sultan sebagai pemilik daerah tersebut. Selain itu, pihak Kolonial Belanda juga mendatangkan para pekerja dari Jawa dan Cina (Akbar, 2018 ).
Gambar 4. Salah satu perkebunan karet di wilayah hulu Sungai Bilah sekitar tahun 1927 (Sumber: Pasaribu, 2014).
Kemudian, perkembangan kerjasama tersebut berlanjut terhadap kesultanan-kesultanan lain di sekitar wilayah Kesultanan Bilah. Kerjasama tersebut memberikan keuntungan tersendiri bagi Kesultanan Bilah, di mana Kesultanan Bilah mendapat hasil dari perkebunan kelapa sawit dan karet yang telah dibangun Belanda, dan masyarakat Melayu Bilah mendapat gaji atau upah atas pekerjaan yang mereka lakukan. Sehingga perkembangan yang terjadi terhadap Kesultanan Bilah sedikit meningkat dari sebelumnya. Akan tetapi dibalik keuntungan yang Bilah dapatkan, ada juga kerugian seperti peraturan-peraturan yang ditetapkan Belanda terhadap Bilah sangat tidak wajar, karena peraturan yang dibuat sangat merugikan Kesultanan Bilah dan masyarakat Melayu. Seperti sistem kerja paksa dan tidak diberi upah, apabila melawan dan berhenti bekerja maka masyarakat Bilah akan dihukum bahkan akan dibunuh oleh Kolonial Belanda (wawancara dengan Sofyan Lubis).
Setelah  Belanda  mulai  kehilangan  pengaruhnya  maka  pada  tahun  1942  Jepang  mulai  memasuki  wilayah Indonesia termasuk Labuhanbatu. Kedatangan Jepang awalnya dianggap sebagai penyelamat masyarakat Labuhanbatu dari pemerintah Kolonial Belanda, namun hal itu justru semakin memperburuk keadaan. Perlakuan terhadap sultan- sultan yang ada di Labuhanbatu juga tidak sebaik saat pemerintahan Kolonial Belanda. Puncaknya pada tahun 1945, saat Proklamasi kemerdekaan membuat banyak dari kerajaan-kerajaan kecil taklukan Kesultanan Bilah memilih untuk bergabung, karena trauma yang dialami akibat dari kekejaman dari penjajahan Jepang.
Kemudian satu tahun setelah Proklamasi kemerdekaan Indonesia atau pada tahun 1946, Kesultanan Bilah juga tidak memiliki kekuatan dan pengaruh lagi dalam masyarakat atau rakyatnya, karena saat itu perubahan besar-besaran terjadi  yaitu  Indonesia  ingin  merdeka  dari  penjajah.  Artinya  mengubah  sistem  pemerintahan  dari  Monarki  menjadi Republik.  Keadaan  ini  dikenal  dalam  sejarah  sebagai  tragedi  Revolusi  Sosial  yang  menyebabkan  banyak  Kesultanan Melayu di Sumatera Timur, termasuk Kesultanan Bilah mengalami kehancuran. Sultan terakhir Kesultanan Bilah ialah Sultan Adil Bidar Alamsyah yang juga wafat karena peristiwa tersebut. Namun saat ini Kesultanan Bilah sudah memiliki sultan kembali, tetapi statusnya sebagai pemangku adat Kesultanan Bilah. Beliau adalah Tuanku Muhammad Risfansyah Bidar Alam yang ditabalkan sebagai Sultan Bilah kesepuluh pada tahun 2020.

## SIMPULAN
Kesultanan Bilah menjadi salah satu kesultanan berpengaruh di wilayah Sumatera Timur, khususnya di Labuhanbatu. Kesultanan ini didirikan oleh Sultan Tahir Indra Alam pada pertengahan abad ke-17 M. Dalam perjalanannya, Kesultanan Bilah  banyak  terjadi  pertikaian  di  dalam  internal  kerajaan  yang  menyebabkan  terjadinya  konflik  di  antara  sesama mereka.  Kesultanan  Bilah  memiliki  hubungan  kerjasama  yang  baik  dengan  Kolonial  Belanda,  sehingga  membawa dampak perubahan bagi kesultanan ini. Namun karena hubungan baiknya tersebut, kesultanan ini menjadi korban dari keganasan gerakan anti-feodalisme (Revolusi Sosial) pada tahun 1946. Setelah itu, kebesaran nama kesultanan ini hilang dan yang tinggal saat ini hanya puing-puing sisa masa kejayaannya pada masa lalu.

## REFERENSI
Akbar, A. (2018). Perkebunan Tembakau dan Kapitalisasi Ekonomi Sumatera Timur 1863-1930. Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam , 6 (2). https://doi.org/10.24235/tamaddun.v6i2.3522 Dahlan, A. (2014). Sejarah Melayu . Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
Gambar 5. Sultan Tuanku Muhammad Risfansyah Bidar Alam (Sumber: sultansinindonesieblog.wordpress.com).
Daliman. (2018). Metode Penelitian Sejarah (Cetakan II). Yogyakarta: Penerbit Ombak. Harahap, H., & Ramadhani, D. (2019). Laskar Revolusioner Sumatera Timur: Dari Revolusi Sosial di Simalungun Sampai Kudeta Gubernur Sumatera . Yogyakarta: Deepublish. Hutagaol, N. M. (2016). Labuan Deli Kota Pelabuhan Tradisional. HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah , 1 (2). https://doi.org/10.33373/his.v1i2.518
Ismail, R. H. (2012). Sejarah Melayu: Cerakinan Sejarah, Budayah, dan Bahasa . Pulau Pinang: University Sains Malaysia Press. Kartodirdjo, S., & Suryo, D. (1991). Sejarah Perkebunan di Indonesia: Kajian Sosial-Ekonomi . Yogyakarta: Aditya Media. Nasution, F. (2016). Kejayaan Kerajaan-Kerajaan Sumatera Timur dan sekitarnya Tempo Doeloe . Medan: CV. Mitra. Ningsih, M., Melay, R., & Kamaruddin. (2016). Sejarah Kesultanan Bilah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 1630-1945. JOM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik , 4 (1). Pasaribu, E. S. (2014). Dari Kampung Labuhan Batu hingga Rantau Prapat: Perpindahan Pusat Administrasi Kolonial Belanda di Labuhan Batu Tahun 1865-1932 . Universitas Sumatera Utara. Pelzer, K. J. (1985). Toean Keboen dan Petani: Politik Kolonial dan Perjuangan Agraria 1863-1947 (J. Rumbo, Trans.). Jakarta: Sinar Harapan. Perret, D. (2010). Kolonialisme dan Etnisitas: Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut . Jakarta: KPG. Reid, A. (2012). Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional . Jakarta: Komunitas Bambu.
Sinaga, D. M. (2018). Aktivitas Perdagangan Deli Maatschappij di Sumatera Timur Tahun 1870-1930. Avatara , 6 (1). Sinar, T. L. (2006). Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur . Medan: Yayasan Kesultanan Serdang. Sumanti, S. T., & Batubara, T. (2019). Dinamika Sejarah Kesultanan Melayu di Sumatera Utara (Menelusuri Jejak Masjid Kesultanan Serdang) . Yogyakarta: Atap Buku. Suwirta, A. (2002). Buruh Perkebunan di Sumatera Timur: Sebuah Tinjauan Sejarah. Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah , 5 (3). Syarif, R. A. (2017). Selayang Pandang Sejarah Labuhan Batu . Rantauprapat: Kantor Arsip Perpustakaan dan Dokumentasi Kabupaten Labuhanbatu.
Wibowo, G. A. (2015). Kuli Cina di Perkebunan Tembakau Sumatera Timur Abad XVIII. Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya , 9 (1), 27–38. https://doi.org/10.17977/UM020V9I12015P27-38.

## Daftar Informan
1. Raja Muhammad Azwin
2. Muhammad Zen Nasution
3. Sofyan Lubis