## Indonesia Journal of Criminal Law
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 3, No. 2, Desember 2021, pp 201-210 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i2.431
Peran Penyidik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet E-Commerce
Isnaeni Komalasari 1
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun
2 Koresponden Penulis, Email: nanisyarieef@gmail.com
Artikel info Artikel history: Received; 05-10-2021 Revised: 28-10-21 Accepted: 28-11-2021 Published: 29-11-2021
Keywords: Investigator; Fraud; E-Commerce
Kata Kunci: Penyidik; Penipuan; E- Commerce
Abstract. The  Research  objective  to  analyze  the  role  of  investigators  in disclosing perpetrators of fraudulent cases of online e-commerce buying and selling transactions that occurred in Ternate City, as well as the factors that hinder  investigators  in  disclosing  perpetrators  of  fraud  cases  of  online buying  and  selling  transactions.  The  results  showed  that  the  role  of investigators  in  disclosing  cases  of  fraudulent  online  buying  and  selling transactions that occurred in the city of Ternate was referring to the rules set  out  in  the  Criminal  Procedure  Code,  namely  investigation  and investigation.  The  factors  that  become  obstacles  in  disclosing  the perpetrators of fraud cases that occurred in the city of Ternate are internal factors and external factors. Therefore, the investigation is focused on cyber crime investigators from the North Maluku Police Ditkrimsus because it has the authority that has been regulated by law.
Abstrak. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  peran  penyidik dalam pengungkapan pelaku kasus penipuan transaksi jual beli online e- commerce  yang  terjadi  di  Kota  Ternate,  serta  faktor-faktor  yang menjadi  penghambatnya  penyidik  dalam  melakukan  pengungkapan pelaku  kasus  penipuan  transaksi  jual  beli  online.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  peran  penyidik  dalam  melakukan  pengungkapan kasus penipuan transaksi jual beli online yang terjadi kota ternate yaitu merujuk  pada  aturan  yang  telah  diatur  dalam  KUHAP  yakni penyelidikan  dan  penyidikan.  Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi penghambat dalam pengungkapan pelaku kasus penipuan yang terjadi di  kota  ternate  yaitu  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Oleh  karena itu, penyidikan difokuskan pada penyidik cyber crime Ditkrimsus Polda Maluku  Utara  karena  memiliki  kewenangan  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang.
Coresponden author:
* Email: nanisyarieef@gmail.com A rtikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY BY

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  Negara  yang  berdasar  atas  hukum  ( Rechtstaat ),  sebagaimana tertuang    dalam  pasal  1  ayat  (3)  Amandemen  ketiga  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  (UUD)  tahun  1945  yang  menegaskan  bahwa  Negara  Indonesia adalah Negara Hukum. Sumber hukum bagi peraturan pelaksana lainnya sesuai dengan pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan.  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia dalam  Pasal  1  tentang  negara  indonesia  adalah  negara  kesatuan  yang  berbentuk republik, kedaulatan berada ditangan rakyat dan negara indonesia adalah negara hukum (Simamora, 2014) .
Undang-Undang  Dasar  1945  adalah  suatu  hukum  dasar  tertulis  atau  konstitusi  negara yang  menjadi  dasar  dan  sumber  dari  peraturan-peraturan  lain  atau  perundang- undangan  lain  yang  berlaku  di  wilayah  negara  kesatuan  Republik  Indonesia.  Undang- Undang Dasar 1945 merupakan sebuah naskah yang meliputi pembukaan, yang terdiri dari 4 alinea ; batang tubuh, yang terdiri atas 16 Bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan dan  2  ayat  Aturan  Tambahan  dan  penjelasan,  yang  terdiri  dari  penjelasan  umum  dan penjelasan pasal demi pasal, ditetapkan oleh PPKI pada Agustus 1945, dan diundangkan dalam berita RI tahun II nomor 7 tanggal 15 februari 1946 (Triputra, 2016) .
Pada  pasal  30  ayat  (4)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  menyatakan bahwa  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  sebagai  alat  negara  yang  menjaga keamanan  dan  ketertiban  masyarakat  bertugas  melindungi,  mengayomi,  melayani masyarakat serta menegakan hukum. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penegakan hukum,  selain  lembaga  penegakan  hukum  yang  lain  seperti  jaksa  dan  hakim,  sangat dituntut memberikan yang terbaik kepada masyarakat.
Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah institusi yang tidak pernah lepas dari pengawasan publik. Hal ini disebabkan tugas polri sebagai pelindung, pengayom  dan  pelayan  masyarakat  mengharuskan  organisasi  ini  mampu  untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  ada  di  dalam  masyarakat.  Kepolisian  Negara Republik Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI tahun 1945).
Terbentuknya  lembaga  Kepolisian  adalah  untuk  menciptakan  kondisi  aman,  tentram dan  tertib  dalam  masyarakat,  tugas-tugas  dibidang  preventif  dilaksanakan  dengan konsep  dan  pola  pembinaan  dalam  wujud  pemberian  pengayom,  perlindungan,  dan tentram.  Namun  tugas-tugas  di  bidang  represif  adalah  mengadakan  penyidikan  atas kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran menurut ketentuan Undang-Undang. Tugas  represif  ini  sebagai  tugas  Kepolisian  dalam  bidang  peradilan  dan  penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian.
Secara konsep peran tersebut sesungguhnya menjadi harapan terutama dalam mencari keadilan  penegakan  hukum  benar-benar  merasa  terlindung  dan  terayomi kepentingannya serta mendapat pelayan secara baik dari Kepolisian sebagai salah satu alat negara dalam penegakan hukum. agar komitmen tersebut dapat dilaksanakan dan terukur  secara  jelas,  maka  berbagai  kebijakan  yang  harus  dilakukan  dalam  rangka pembinaan internal Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam berbagai aspek salah satu  tujuan  yaitu  penegakan  hukum  yang  adil  dan  profesional  sesuai  dengan kewenangan  yang  diberikan  baik  secara  kelembagaan  maupun  konsep (Rumadan, 2017) .
Lembaga Kepolisian menjadi garda terdepan yang memiliki tugas dan wewenang dalam pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum,  pelindung, pengayom  dan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Petugas-petugas  Kepolisian  dibebani dengan  tanggung  jawab  khusus  untuk  memelihara  ketertiban  masyarakat  dan menangani  tindakan-tindakan  kejahatan (Raharjo  &  Angkasa,  2011) .  Dalam  hal  ini kejahatan  tindak  pidana  penipuan  transaksi  jual  beli  online  melalui  media  internet. Internet  telah  menciptakan  suatu  ruang  dan  mekanisme  baru  yang  membuat  proses transaksi menjadi semakin mudah dan cepat, yang dikenal sebagai E-Commerce. Sebagai dampak  dari  kecepatan  dan  kemudaham  akses  informasi  dan  komunikasi  yang melahirkan  E-Commerce  tersebut  muncul  pula  suatu  model  transaksi  jual  beli  yang merupakan  bagian  dari  E-Commerce  yang  disebut  dengan  transaksi  jual  beli  online (Sadino  &  Dewi,  2021) .  Dengan  adanya  model  transaksi  jual  beli  online,  masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan transaksi, sebab para pihak yang terlibat dalam jual  beli  online  tersebut  tidak  perlu  berada  dalam  suatu  ruang  yang  sama  untuk melakukan pemasaran, tawar-menawar, hingga kesepakatan dan pembayaran.
Membahas  berbagai  aspek  dari  penipuan  transaksi  jual  beli  online  melalui  media internet,  aspek  lainnya  yaitu  peran  aparat  penegak  hukum  dalam  kaitannya  dengan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online. Aparat penegak hukum disini POLRI (Polisi  Negara  Republik  Indonesia)  sebagai  penyelidik  dan  penyidik  dalam menyelesaikan  perkara-perkara  dalam  hukum  pidana  ,  yang  diatur  dalam  KUHP  dan KUHAP  serta  Undang-Undang  No.2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia (Fadhila, 2021) .
Tindak  pidana  penipuan  yang  diatur  dalam  pasal  378  KUHP.  dalam  pandangan  KUHP yang  dapat  menjadi  subjek  tindak  pidana  adalah  seorang  sebagai  oknum.  Ini  mudah terlihat  pada  perumusan-perumusan  dari  tindak  pidana  dalam  KUHP.  Tindak  pidana penipuan  secara  umum  (bedrog)  adalah  tindak-tindak  pidana  yang  di  atur  dalam  bab XXV  KUHP  yang  terentang  antara  Pasal  378  KUHP  sampai  dengan  Pasal  395  KUHP. Tindak  pidana  yang  di  atur  dalam  bab  XXV  KUHP  tersebut,  mempunyai  banyak  sekali bentuk,  diantaranya  :  penipuan  pokok,  penipuan  ringan,  penipuan  dalam  jual  beli, penipuan  menyingkirkan  batas  halaman,  dan  lain-lain (Mulyadi,  2017) .  Dari  setiap bentuk-bentuk  penipuan  tersebut,  mempunyai  unsur-unsur  yang  berbeda-beda. Sementara  itu  penipuan  diatur  dalam  pasal  378  KUHP  yaitu  dengan  maksud  untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan  memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.
Mengenai delik penipuan transaksi jual beli online ini juga dapat dijerat dengan Pasal 28 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  sebagaimana  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Setyowati, Putra & Saputro, 2019) . Pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE ialah mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi  elektronik.  Umumnya  kejahatan  penipuan  transaksi  jual  beli  online  melalui media  internet  berdasarkan  ketentuan  hukum  terdapat  kekuatan  hukum  yang  dapat mengikat ketika seseorang melakukan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online (Puspitasari, 2018) .
Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan Pasal 378 KUHP, kedua tindak pidana  tersebut  memiliki  kesamaan  yaitu  dapat  mengakibatkan  kerugian  bagi  orang
lain.  Suatu  tindak  pidana  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE.  Penegak  hukum  dapat  mnenggunakan  kedua  pasal  tersebut (Rahmad, 2019) .  Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah tindak pidana  khusus,  berhubung  Undang-Undang  ini  tidak  semata-mata  memuat  hukum pidana,  melainkan  memuat  tentang  pengaturan  mengenai  pengelolaan  informasi  dan transaksi  elektronik  ditingkat  nasional,  dengan  tujuan  pembangunan  teknologi informasi  dapat  dilakukan  secara  optimal,  merata,  dan  menyebar  keseluruhan  lapisan masyarakat.  UU  ITE  mengantisipasi  sedemikian  rupa  atas  pengaruh  buruk  dan pemanfaatan kemajuan teknologi ITE (Sumadi, 2016) .
Kenyataannya  era  globalisasi  sekarang  ini,  banyak  sekali  perkembangan  tindak kejahatan terutama tindak pidana penipuan. Dalam hal ini penipuan transaksi jual beli online melalui media internet. Perbuatan penipuan pembelanjaan online itu selalu ada bahkan  cenderung  meningkat  dan  berkembang  didalam  masyarakat  seiring  kemajuan zaman.  Padahal  perbuatan  penipuan  tersebut  dipandang  dari  sudut  manapun  sangat tercela,  karena  dapat  menimbulkan  rasa  saling  tidak  percaya  dan  akibatnya  merusak tata kehidupan (Ramadhan, Ariyanti & Ariyani, 2020).
Di  zaman  sekarang  ini  banyak  orang  yang  berbisnis,  berdagang  via  online  melalui facebook,  instagram,  dan  lain-lain.  Tindak  pidana  penipuan  pembelanjaan  online biasanya ada dua bentuk. Pertama, setelah pembeli transfer uang kepenipu, barang tidak akan  dikirim.  Kedua,  barang  yang  dikirim  tidak  seperti  yang  dijanjikan,  baik  palsu ataupun memang barang tidak sesuai nilai yang ditawarkan. Banyaknya kasus penipuan online  shop  juga  karena  modusnya  lebih  mudah  dilakukan.  Hal  ini  yang  membuat maraknya penipuan online shop di media sosial karena konsekuensi resiko bagi penipu yang lebih kecil ketimbang saat penipu harus bertemu langsung dengan calon korban.
Penipuan  yang  dilakukan  oleh  penjual  jual  beli  online,  seperti  menggunakan  identitas palsu  maka  penjual  tersebut  dapat  dipidana  berdasarkan  pasal  378  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan akan tetapi dapat juga dijerat dengan Pasal  28  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila dilakukan secara online (Samudra, 2019) .
Jual  beli  online  merupakan  sebuah  kegiatan  bisnis  perdagangan  melalui  internet  atau istilah  lainnya  adalah  Electronic  Commerce  (E-Commerce).  Menurut  Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  di  dalam  pasal  1  angka  2  menjelaskan mengenai Transaksi Elektronik adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media internet lainnya (Anjani & Santoso, 2018).
Perbuatan  yang  menyerang  kepentingan  hukum,  orang  pribadi,  masyarakat  atau kepentingan  hukum  negara  dengan  memanfaatkan  kemajuan  teknologi  ITE  adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi ITE. Dari informasi penyidik cyber crime Dit  Krimsus  Polda  Maluku  Utara,  diketahui  bahwa  pihak  penyidik  telah  menangani kasus  ini  dan  berupaya  untuk  mengungkap  pelakunya.  Namun,  ada  kendala  dimana pihak penyidik cyber crime Dit Krimsus Polda Maluku Utara mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan ini.
Dari  hasil  pra  survey  di  penyidik  cyber  crime  Dit  Krimsus  Polda  Maluku  Utara, membuktikan  bahwa  pola  fikir  masyarakat  dari  tahun  ke  tahun  semakin  menguasai teknologi  dan  menjadikan  teknologi  tersebut  sebagai  alat  penunjang  untuk  saran transaksi  melalui  media  maya.  Mudahnya  fasilitas  internet  juga  memicu  sifat  orang- orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  untuk  melakukan  tindak  kejahatan  dikalangan masyarakat.
Banyaknya  laporan  dari  masyarakat  yang  telah  dirugikan  oleh  pihak  tindak  pidana penipuan belanja online melalui media internet membuat Kepolisian Dit Krimsus Polda Maluku  Utara  berkewajiban  untuk  menuntaskan  masalah  -masalah  yang  terjadi dikalangan  masyarakat  sehingga  kasus-kasus  penipuan  belanja  online  melalui  media internet ini dapat diminimalisir. Tindak pidana penipuan belanja online melalui media internet  yang  terjadi  di  Kota  Ternate  saat  ini  semakin  meningkat,  terjadinya  tindakan penipuan  belanja  online  telah  mengindikasikan  semakin  tingginya  angka  kriminalitas yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat Kota Ternate saat ini.
Sesuai  dengan  perkembangan  dari  data  kasus  penipuan  jual  beli  online  melalui  media internet ditahun 2020 tercatat ada 14 kasus dan 2 kasus di tahun 2021 yang ditangani oleh  Dit  Krimsus  Polda  Maluku  Utara,  dari  16  kasus  belum  ada  pelaku  yang  dapat  di ungkap  oleh  penyidik  cyber  crime  akan  tetapi  hanya  1  kasus  yang  naik  dalam  tahap penyidikan. Masih belum tuntasnya pengungkapan terhadap pelaku penipuan transaksi jual  beli  online  khususnya  di  Kota  Ternate  hal  ini  didasarkan  atas  indikasi  lemahnya pihak penyidik dalam pengungkapan terhadap pelaku kasus penipuan transaksi jual beli online melalui media internet. Karena adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik  Dit  Krimsus  Polda  Maluku  Utara  yaitu  pihak  penyidik  belum  memiliki kemampuan untuk menelusuri akun-akun palsu, data yang dimiliki oleh pelaku adalah palsu  atau  menggunakan  data  orang  lain,  belum  ada  MOU  (Memorandum  Of Understanding)  dengan  pihak  bank  terkait  kemudahan  mendapatkan  data  pelaku penipuan transaksi jual beli online.
Berdasarkan  fenomena  diatas,  bahwa  penyidik  cyber  crime  Dit  Krimsus  Polda  Maluku Utara  masih  belum  tuntas  dalam  pengungkapan  terhadap  pelaku  kejahatan  tindak pidana penipuan transaksi jual beli melalui media internet, bahwa pihak Kepolisian Dit Krimsus Polda Maluku Utara telah menangani kasus kejahatan penipuan jual beli online dan telah berupaya untuk mengungkap pelakunya. Namun, ada kendala pihak penyidik cyber  crime  Dit  Krimsus  Polda  Maluku  Utara  dalam  mengungkap  maupun mengembangkan  kasus  ini.  Sehingga  masih  belum  tuntasnya  pengungkapan  terhadap pelaku kejahatan tindak pidana penipuan transaksi jual beli online.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  dan  meneliti  lebih lanjut  bagaimana  perkembangan  tindak  pidana  penipuan  transaksi  jual  beli  online melalui internet serta bagaimanakah peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan belanja online melalui media internet yang terjadi di Kota Ternate, untuk itu penulis  mengangkat  permasalah  ini  dengan  juduk  Peran  Penyidik  Dalam  Mengungkap Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Media Internet.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan analitis, yaitu penelitian mengkaji dan menganalisa bekerjanya hukum dalam masyarakat. Atau penelitian  yang  dilkakukan  dengan  berfokus  pada  prilaku  (behavior)  yang  dianut  dan
berkembang dalam masyarakat. Artinya Penulis mengkaji dan menganalisa bagaimana peran  penyidik  dalam  mengungkap  tindak  pidana  penipuan  transaksi  jual  beli  online melalui  media  internet  dan  faktor-faktor  apa  yang  menjadi  kendala  penyidik  dalam pengungkapan  terhdapa  pelaku  kejahatan  penipuan  transaksi  jual  beli  online.  Oleh karena  itu  sifat  penelitian  yang  penulis  gunakan  adalah  penelitian  deskriptif,  yakni menggambarkan  dan  menganalisa  permasalahan  yang  penulis  kaji.  Lokasi  di  dalam penelitian ini, akan dilakukan di Kota Ternate, pada wilayah Dit Krimsus Polda Maluku Utara.  Pemilihan  lokasi  ini  didasarkan  pada  pertimbangan  Kota  Ternate  sebagai  Kota sentral  Provinsi  Maluku  Utara,  yang  memiliki  lembaga  penegakan  hukum  yang memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang di perlukan.

## PEMBAHASAN
A. Peran penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana penipuan transaksi jual-beli online E-commerce di Kota Ternate
Tindak  pidana  penipuan  online  memang  marak  terjadi  di  Kota  Ternate  sesuai  dengan perkembangan dari data kasus penipuan jual beli online melalui media internet ditahun 2020 tercatat ada 14 kasus dan 2 kasus di tahun 2021 yang ditangani oleh Dit Krimsus Polda Maluku Utara, dari 16 kasus belum ada pelaku yang dapat di ungkap oleh penyidik cyber crime akan tetapi hanya 1 kasus yang naik dalam tahap penyidikan.masih belum tuntasnya pengungkapan terhadap pelaku penipuan transaksi jual beli online khususnya di  Kota  Ternate.  Maka  penyidik  cyber  crime  Dit  Krimsus  Polda  Maluku  Utara  sebagai pihak penegak hukum diharapkan mampu menyelesaikan kasus tindak pidana penipuan transkasi  jual-beli  online  melalui  media  internet E-commerce ,  karena  perbuatannya melawan  hukum  atau  bertentangan  dengan  hukum  karena  dengan  sengaja  dan  tanpa hak  menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  378  KUHP tentang  penipuan  akan  tetapi  dapat  juga  dijerat  dengan  Pasal  28  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016.
Menurut La Tita, SH. MH bahwa:
“ Dalam  pelaksanaan  penyelidikan  dan  penyidikan  kasus  penipuan  transaksi  jual  beli online  melalui  media  internet  mulai  dilakukan  ketika  kita  mendapatkan  laporan  atau pengaduan  dari  masyarakat  dugaan  terjadinya  tindak  pidana,  begitu  mendapatkan informasi barulah kita pihak penyidik mengumpulkan bukti awal berupa data elektronik dan/hasil  cetaknya.  Setelah  itu  kita  melakukan  penyelidikan  online  yaitu  dengan  cara melakukan  tracking  untuk  memprofiling  alat  apa  yang  digunakan  oleh  pelaku  dan  juga melacak keberadaan pelaku hingga mencari tau pemilik akun tersebut.
Berbicara  menyangkut  peran  Kepolisian  sebagai  penyidik  dalam  setiap  melaksanakan tugasnya  harus  selalu  bertindak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku. Membahas berbagai aspek dari penipuan online melalui media internet, aspek lainnya  yaitu  peranan  aparat  penegak  hukum  dalam  kaitannya  dengan  tindak  pidana penipuan  transaksi  jual  beli  online  yang  diatur  dalam  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE.  Aparat penegak hukum disini Polri (Polisi Negara Republik Indonesia) sebagai penyelidik dan penyidik  diharapkan  mampu  bertindak  secara  cepat,  tepat  dan  efesien  dalam menyelesaikan  dan  mengungkap  pelaku  dari  kejahatan  penipuan  transaksi  jual  beli online.  Sebagaimana  Robert  Linton  menggambarkan  bahwa  sebuah  peran  ialah
mengkaji  dan  menganalisis  tentang  institusi-institusi  di  dalam  masyarakat  dalam memecahkan,  menyelesaikan  dan  mengakhiri  masalah-masalah  yang  muncul  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Berdasarkan  pemaknaan  dengan institusi yaitu lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  ini  penting  dibicarakan dalam kaitannya dengan masalah tugas dan wewenang penyidikan tindak pidana.
Kepolisian  merupakan  subsistem  dalam  sistem  peradilan  pidana  yang  cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  kepolisian  merupakan  subsistem  yang  secara langsung  berhubungan  dengan  pelaku  tindak  pidana  dan  masyarakat,  sehingga  tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya. Dalam  rangka  sistem  peradilan  pidana  tugas  polisi  terutama  sebagai  petugas  penyidik tercantum  dalam  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana.  Sebagai petugas  penyidik,  polisi  betugas  untuk  menanggulanggi  pelanggaran  ketentuan peraturan pidana, baik yang tercantum didalam maupun diluar ketentuan KUHP. Inilah antara lain tugas polisi sebagai alat negara penegak hukum.
Dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak  hukum  melalui  sebuah  mekanisme  yang  meiputi  kegiaan  bertahap  yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan dan pelaksanaan putusan  hakim  yang  dilakukan  oleh  lembaga  pemasyarakatan.  Menurut  Mardjono Reksodiputro menjelaskan tujuan dan sistem peradilan pidana, yakni:
Tujuan sistem peradilan pidana ialah mencegah masyarakat menjadi objek atau korban kejahatan,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  yang  terjadi  sehingga  masyarakat  puas bahwa  keadilan  telah  ditegakan  dan  yang  bersalah  dipidana  sehingga  masyarakat merasa puas bahwa keadilan telah ditegakan dan memberikan efek jera kepada mereka yang  pernah  melakukan  kejahatan  agar  tidak  mengulangi  lagi  kejahatannya.  Peradilan pidana  dapat  diartikan  sebagai  sistem  pengendalian  kejahatan  yang  terdiri  dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Dari lembaga  Peradilan  tersebutlah  dituntut  harus  bekerja  secara  bersama-sama,  terpadu didalam  usaha  untuk  menanggulangi  kejahatan  yang  terjadi  dalam  satu  ruang  lingkup sistem  yang  dinamakan  sistem  peradilan  pidana  atau  dalam  bahasa  inggris  disebut sebagao Criminal Justice System .
B.  Faktor-faktor  yang  menghambat  penyidik  dalam  mengungkap  tindak  pidana penipuan transaksi jual beli online E-commerce
1.  Faktor Internal
a.  SDM Aparat Polisi
Sebagaimana  disebutkan  bahwa  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pada  aparat  penegak hukum  khususnya cyber  crime Ditkrimsus  Polda  Maluku  Utara  harus  memiliki kemampuan dalam bidang ITE. Dengan adanya tindak pidana transaksi jual beli online ini  penulis  telah  melakukan  penelusuran  sejumlah  dokumen  dan  data  yang  dianggap memiliki  peran  yang  sangat  penting  pada  Sumber  Daya  Manusia  atau  penyidik  cyber crime  Ditkrimsus  Polda  Maluku  Utara.  Kaitannya  dengan  penanganan  tindak  pidana transaksi  jual  beli  online  yang  sangat  minimnya  penyidik  yang  memiliki  kemampuan dan  pengalaman  dibidang  ITE  atau  kejahatan  cyber  crime,  mengingat  kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang.
Kendala berikutnya yang menghambat profesional kepolisian adalah keterbatasan alat- alat khusus cyber crime yang dimiliki Ditkrimsus Polda Maluku Utara untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. Padahal dalam melaksanakan output dari kepolisian, yaitu polisi harus memiliki alat pendukung agar mempermudah penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus penipuan online mengingat kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.
Menurut  Wahyudi  mengemukakan  bahwa  “pengembangan  sumber  daya  manusia ( development  ofpersonnel )  adalah  bertujuan  untk  meningkatkan  dan  mengembangkan kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  telah  dimiliki,  sehingga  tidak  akan  tertinggal oleh  perkembangan  organisasi  serta  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi”.  Pengembangan sumber  daya  manusia  dalam  suatu  organisasi  adalah  upaya  peningkatan  kemampuan pegawai  yang  dalam  penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan  dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

## b.  Sarana dan Prasarana
Menurut  La  Tita,  SH.  MH  selaku  PANIT  II  Dit  Krimsus  Polda  Maluku  Utara,  beberapa kendalan  yang  dihadapi  penyidik  dalam  Polri  dalam  proses  penyidikan  perkara penipuan transaksi jual beli online, adalah:
1. Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan transaksi jual beli online dikarenakan pelaku  biasanya  akan  menggunakan  identitas  palsu  atau  juga  meminjam  identitas orang lain. Mulai dari nomor telepon yang registrasi identitasnya dipalsukan, nomor rekening  yang  bisa  saja  menggunakan  nomor  rekening  orang  lain  dan  sarana prasarana  lain  yang  digunakan  pelaku  untuk  memuluskan  kejahatannya.  Hal terpenting  dalam  kejahatan  penipuan  transaksi  jual  beli  online  ini  pelaku  dan korban tidak saling bertemu langsung.
2. Keterbatasan  alat-alat  khusus  cyber  crime  yang  dimiliki  oleh  Ditkrimsus  Polda Maluku  Utara  untuk  menunjang  sarana  prasarana  penyidik  dalam  mengungkap tindak  pidana  penipuan  transaksi  jual  beli  online.  “Penyidik  tidak  bisa memberitahukan  alat-alat  yang  dimaksud,  karena  bersifat  rahasia  dan  tidak  boleh diketahui oleh masyarakat umum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan”. Keterbatasan  alat-alat  modern  di  cyber  crime  Ditkrimsus  Polda  Maluku  Utara menyebabkan  waktu  cukup  lama  dalam  mengungkap  tindak  kejahatan  penipuan online dan alat-alat yang dibutuhkan juga memerlukan biaya yang besar.
3. Penyidik  belum  memiliki  kemampuan  menulusuri  akun-akun  palsu.  Hal  ini dikarenakan keterbatasan penyidik cyber crime di Ditkrimsus Polda Maluku Utara dalam bidang ITE atau kejahatan cyber crime. kendalanya sama saja yaitu penyidik sulit mendeteksi keberadaan pelaku karena identitas pelaku yang palsu atau pelaku menggunakan  identitas  orang  lain  dan  pelaku  enggan  untuk  melakukan  transaksi secara bertatap muka.

## 2.  Faktor Eksternal
Adapun  beberapa  kendala  yang  dihadapi  penyidik  dalam  proses  penyidikan  perkara pidana adalah:
1. Sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi Bank Dalam prosedur pihak penyidik cyber crime crime harus mendapatkan ijin  dahulu melalui  prosedur  perijinan,  yaitu  dari  Polda  Malut  (Polisi  Daerah  Maluku  Utara),
Polda  Malut  Ke  Mabes  Polri  (Markas  Besar  Polisi  Republik  Indonesia),  kemudian dilanjutkan  ke  Gubernur  Bank  Indonesia  (BI)  agar  mendapat  ijin  untuk  membuka rekening  pelaku  kejahatan  dan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  sekitar  2 minggu untuk meminta ijin dari BI.  Mengingat lembaga bank adalah badan usaha yang  menghimpun  dana  dari  masyarakat  tentunya  suatu  aturan  berupa  rahasia bank berdasarkan Pasal 1 ayat 28 UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian  hambatan  yang  dialami  oleh  pihak  kepolisian  tidak  berhenti  sampai ditahap  itu  saja.  Walaupun  penyidik  berhasil  mendapatkan  identitas  dari  pemilik rekening (pelaku). Polisi mendapat kendala lain berupa identitas pemilik rekening yang palsu.
2. Kurangnya  maksimal  koordinasi  pihak  penyidik  cyber  crime  dengan  operator selular ataupun Internet Service Provider Hal  ini  menjadi  kendala  berikutnya  bagi  pihak  penyidik  cyber  crime  Ditkrimsus Polda Maluku Utara melakukan pelacakan terhadap nomor telepon atau IP address (internet  protocol  address) yang  digunakan  pelaku  melalui Hand  Phone atau komputer.  Kurang  maksimalnya  kerja  sama  antara  penyidik  dengan  Operator Selular  atau  dengan internet  service  provider menjadi  kendala  penyidik  dalam mengungkap tindak pidana transaksi jual beli online.
3. Kurangnya kerjasama antara penyidik cyber crime dan masyarakat Ada beberapa faktor masyarakat enggan untuk melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya:
a. Karena masyarakat tidak percaya dengan kinerja aparat penegak hukumnya.
b. Kekhawatiran  masyarakat  jika  berurusan  dengan  aparat  penegak  hukum masyarakat  akan  semakin  merugi.  Masyarakat  khawatir  dipungut  biaya  oleh aparat penegak hukum.
Masyarakat khawatir keselamatan jiwanya terancam jika melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  hasil  dan  pembahsan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  peran penyidik dalam pengungkapan pelaku kejahatan penipuan transaksi jual beli online e - commerce yaitu  merujuk  pada  aturan  yang  telah  diatur  dalam  KUHAP  yakni penyelidikan  dan  penyidikan.  Adapun  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  dalam pengungkapan  kasus  penipuan  yang  terjadi  di  Kota  Ternate  yaitu  faktor  internal  dan faktor  eksternal.  Dengan  dasar  kesimpulan  tersebut,  penyidikan  perkara  kasus penipuan  transaksi  jual  beli  online  harus  difokuskan  pada  penyidik  cyber  crime Ditkrimsus  Polda  Maluku  Utara  karena  memiliki  kewenangan  yang  telah  diatur  dalam Undang-Undang.

## DAFTAR BACAAN
Anjani,  M.  R.,  &  Santoso,  B.  (2018).  Urgensi  Rekonstruksi  Hukum  E-Commerce  Di Indonesia. Law Reform , 14 (1), 89-103.
Fadhila,  A.  P.  (2021).  Tinjauan  Kriminologi  Dalam  Tindakan  Penipuan  Ecommerce Berdasar  Peraturan  perundang-undangan  Pada  Masa  Pandemi  Covid19  di Indonesia. Jurnal Suara Hukum , 3 (2), 274-299.
Mulyadi,  D.  (2017).  Unsur-Unsur  Penipuan  Dalam  Pasal  378  KUHP  Dikaitkan  Dengan Jual Beli Tanah. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 5 (2), 206-223.
Puspitasari,  I.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Tindak  Pidana  Penipuan Online  Dalam  Hukum  Positif  Di  Indonesia. Humani  (Hukum  dan  Masyarakat Madani) , 8 (1), 1-14.
Ramadhan,  M.,  Ariyanti,  D.  O.,  &  Ariyani,  N.  (2020).  Pencurian  e-money  pada  e- commerce  dalam  Tindak  Pidana  Cybercrime  sebagai  Tindak  Pidana Ekonomi. Reformasi Hukum , 24 (2), 169-188.
Rahmad,  N.  (2019).  Kajian  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Penipuan  Secara Online. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 3 (2), 103-117.
Raharjo,  A.,  &  Angkasa,  A.  (2011).  Profesionalisme  Polisi  dalam  Penegakan Hukum. Jurnal Dinamika Hukum , 11 (3), 389-401.
Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 6 (1), 69-87.
Sadino,  S.,  &  Dewi,  L.  K.  (2021).  Internet  Crime  Dalam  Perdagangan  Elektronik. Jurnal Magister Ilmu Hukum , 1 (2), 9-17.
Samudra,  A.  H.  (2019).  Modus  Operandi  dan  Problematika  Penanggulangan  Tindak Pidana  Penipuan  Daring. Mimbar  Hukum:  Jurnal  Berkala  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada , 31 (1), 59-74.
Setyowati,  D.,  Putra,  C.  P.,  &  Saputro,  R.  D.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Pada  Tindak Pidana E-Commerce. Perspektif Hukum , 18 (2), 215-247.
Simamora,  J.  (2014).  Tafsir  Makna  Negara  Hukum  dalam  Perspektif  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Dinamika Hukum , 14 (3), 547- 561.
Sumadi,  H.  (2016).  Kendala  dalam  Menanggulangi  Tindak  Pidana  Penipuan  Transaksi Elektronik di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 33 (2), 175-203.
Triputra, Y. A. (2016). Harmonisasi Peraturan daerah Terhadap Peraturan Perundang- undangan  Dalam  Bingkai  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Lex Librum , 3 (1), 417-428.