## Menakar Peran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)

## Putri Dima Kusuma 

## Abstrak
Artikel  ini  mencoba  membahas  peran  sentral  lembaga  DKPP  dalam  proses penyelenggaraan  pemilu.  DKPP  merupakan  lembaga  yang  secara  konstitusional memiliki tugas dan fungsi dalam mengawal proses pemilu di Indonesia. Tidak hanya itu, DKPP juga merupakan lembaga yang memiliki otoritas dalam memberikan sanksi baik ringan,  sedang  maupun  berat  kepada  penyelenggara  pemilu  yang  terindikasi  tidak netral  ataupun  melanggar  kode  etik  kepemiluan.  Dengan  otoritas  yang  dimilikinya, DKPP  sudah  banyak  memberhentikan  anggota  KPUD  karena  terbukti  kode  etik kepemiluan.

## Kata kunci: DKPP, pemilu dan pelanggaran

## Abstract
This  article  tries  to  discuss  the  central  role  of  DKPP  institutions  in  the  process  of elections. DKPP is an institution which has constitutionally the duties and functions in safeguarding the electoral process in Indonesia. In addition, DKPP is an institution that has  the  authority  to  impose  sanctions  in  level  of  mild,  moderate  or  severe  to  election organizers who are indicated in doing infringement towards the ethical code of election. With  its  authority,  DKPP  has  stopped  many  members  of  the  Local  General  Election Commission (KPUD) as they have been proved in infringement towards ethical code of election.

## Keyword; DKPP, Election, Infringement
Korespondensi:
Kelompok Studi Pemerintahan Transformatif-Malang
Sistem pemilihan umum (pemilu) di Indonesia tergolong lebih rumit dibanding negara lain, sehingga memerlukan tiga institusi penyelenggara.
- Jimly Asshiddiqie (Ketua DKPP-RI)

## Pendahuluan
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Pemilu, dalam penyelenggaraan pemilihan  umum  terdapat  3  fungsi  yang  saling  berkaitan  yang  diinstitusionalisasikan dalam 3 kelembagaan, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum bukan lembaga penyelenggara pemilu, tetapi tugas dan kewenangannya  terkait  dengan  para  pejabat  penyelenggara  pemilu.  Putusan  DKPP menunjukkan berjalannya mekanisme koreksi antar ketiga institusi tersebut. Jadi DKPP disini adalah lembaga pengadilan kode etik, sehingga dapat dikatakan DKPP merupakan lembaga pengawas bagi KPU dan Bawaslu.
DKPP  (Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum)  merupakan perkembangan  lebih  lanjut  dari  lembaga  DK-KPU  (Dewan  Kehormatan  Komisi Pemilihan  Umum)  yang  sudah  ada  sebelumnya  yang  diatur  berdasarkan  UU  No.  22 Tahun  2007  tentang  Penyelenggara  Pemilu.  Sejak  UU  No.  22  Tahun  2007,  putusan Dewan  Kehormatan  dinyatakan  bersifat  final  dan  mengikat,  sehingga  oleh  karena  itu dapat  dikatakan  memiliki  karakter  dan  mekanisme  kerja  seperti  lembaga  peradilan. Dengan kata lain tugas dari Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu adalah mengadili penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik peyelenggaraan pemilu.
DKPP  sendiri  hadir  bukan  karena  dibentuk  oleh  pemerintah,  malainkan mewakili beberapa unsur. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa pada tahun 2009 sudah terdapat Dewan Kehormatan KPU yang dibentuk oleh KPU sendiri, namun dalam perjalannanya  yang  menjadi  masalah  adalah  dalam  praktek  DK-KPU  sulit  untuk menjalankan tugasnya karena yang berada di  dalam DK-KPU adalah anggota KPU itu sendiri. Untuk apa anggota KPU sendiri yang membentuk untuk mengadili anggotanya sendiri, maka dibentuklah Dewan Kehormatan di luar Struktur KPU.
Perbedaan dari Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu  (DKPP) dan  Dewan Kehormatan Komisi  Penyelenggara Pemilu  (DK-KPU) adalah dimana DKPP sekarang ini mempunyai wewenang untuk mengadili para penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik secara keseluruhan yaitu baik anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi,  Panwaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Pengawas  Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Akibat  dari  putusan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  yang  bersifat final  dan  meningkat  tersebut.  DKPP  pada  saat  ini  telah  dan  sedang  memproses pengaduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu sebanyak 67 perkara
dari  90  perkara  yang  masuk  dalam  kurun  waktu  kurang  dari  satu  tahun  setelah pembentukannya pada tanggal 12 Juni 2012 yang lalu.

## Teori kinerja dan keadilan restoratif sebagai penjelas
Dalam  menakar  kinerja  daripada  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu perlu  adanya  penggunaan  teori  dalam  sebuah  permasalahan  atau  fenomena  yang sangatpenting  agar  konteksmasalah  yang  diangkat  maupun  fenomena  yang  terjadi dapat dibuktikan secara teori dan sistimatis. Sebagai landasan untuk menakar kinerja DKPP  maka  digunakan  teori  kinerja.  Menurut  Ahmad  Ruky  dalam  bukunya  Sistem Manajemen  Kinerja  mengutip  pendapat  Bernardin  dan  Russel  yang  memberikan pengertian atau kinerja sebagai berikut:
“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function  or  activity  during  time  period.  Prestasi  atau  kinerja  adalah  catatan tentang  hasil-hasil  yang  diperoleh  dari  fungsi-fungsi  pekerjaan  tertentu  atau kegiatan selama kurun waktu tertentu.” (Ahmad, 2012:15)
Pengertian  kinerja  lainnya  yaitu  kinerja  adalah  tingkat  pencapaian  hasil  atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja perusahaan adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka  mewujudkan  tujuan  perusahaan.  Manajemen  kinerja  adalah    keseluruhan kegiatan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan  atau  organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.
Dalam  keterkaitannya  dengan  DKPP,  teori  kinerja  diatas  dapat  digunakan sebagai  tolak  ukur  keberhasilan  dari  kinerja  DKPP. Dalam  kurun  waktu  kurang  dari setahun dari awal pembentukannnya pada tanggal 12 Juni 2012 hingga sekarang ini. Sudah  bisa  dilihat  bagaimana  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  dapat menjalankan  fungsi-fungsinya  sesuai  dengan  aturan  yang  telah  ditentukan.  DKPP telah  banyak  menertibkan  penyelenggara  pemilu  yang  melanggar  kode  etik  dengan memberikan sanksi tegas kepada penyelenggara pemilu tersebut.
Selain  menggunakan  teori  kinerja,  untuk  menakar  kinerja  dari  DKPP  dapat juga  dilihat  melalaui  prespektif  keadilan  restoratif.  Masalah  penting  yang  sering kurang dipahami dengan baik  atau kurang mendapat  perhatian dalam perkembangan modern  mengenai  sistem  peradilan  adalah  perspektif  tentang  keadilan  restoratif ( restorative  justice ).  Pada  umumnya,  proses  peradilan  konvensional  selalu  dipahami dalam  konteks  paradigma  keadilan  retributif  ( retributive  justice ).  Yang  diutamakan dalam  proses  peradilan  adalah  sistem  sanksi  hukum  yang  bersifat  menghukum, membalas  dendam,  melampiaskan  sakit  hati,  atau  menyalurkan  kemarahan,  baik korban  dalam  arti  sempit  ataupun  korban  dalam  arti  luas,  yaitu  masyarakat  pada umumnya yang tidak puas, dan bahkan benci dan marah kepada penjahat yang telah melawan  hukum  dan  merugikan  masyarakat  Dalam  hukum  pidana,  tersedia  sistem sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana denda, dan sebagainya. Sedangkan dalam sistem peradilan etika diadakan sanksi teguran dan sanksi pemberhentian dari jabatan
publik.
Namun  dewasa  ini,  teori  pembalasan  ini  mendapatkan  perlawanan  yang semakin  kuat  dan  kritis  di  kalangan  para  ahli,  seiring  makin  berkembang-luasnya kesadaran baru mengenai standar-standar kemanusiaan global. Hukuman atau pidana mati semakin dipersoalkan dalam teori dan praktik, dan demikian pula sanksi penjara dipandang  makin  lama  makin  tidak  efektif  dalam  mengendalikan  kecenderungan perilaku  menyimpang  ( deviant  behaviors )  dalam  kehidupan  masyarakat  modern.  Di bidang pemberantasan korupsi, misalnya, semakin luas aspirasi mengenai pentingnya pengenaan  sanksi  perampasan  harta  kekayaan  dengan  menggunakan  sistem pembuktian terbalik. Seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, harus dirampas  seluruh  harta  kekayaan  yang  dimilikinya,  kecuali  ia  mampu  membuktikan bahwa  bagian-bagian  mana  dari  harta  kekayaan  yang  dimilikinya itu  yang  diperoleh dengan  cara  yang  memang  sah  menurut  hukum.  Sistem  sanksi  yang  demikian  ini dianggap  lebih  bersifat  memulihkan  kerugian  negara  daripada  sekedar  melampiskan balasan  sanksi  penjara  ataupun  pidana  mati  bagi  penjahat  yang  terbukti  melakukan tindak pidana korupsi tersebut.
Dengan  sistem  sanksi  perampasan  harta  tersebut,  kepentingan  kerugian kekayaan  negara  dapat  dipulihkan  sebagaimana  mestinya,  bukan  sekedar melampiskan kemarahan kepada korupsi dan kepada koruptor. Cara pandang keadilan restoratif  ini  merupakan  warisan  umat  manusia  dalam  sejarah  pra-modern  yang cenderung mulai direvitalisasi kembali untuk kepentingan masa kini. Oleh karena itu, jika  seseorang  terbukti  melanggar  hukum,  yang  penting  mendapat  perhatian  justru adalah  nasib  korban  yang  harus  dipulihkan.  Masalahnya  kemudian  jika  dikaitkan dengan  peradilan  pidana  dan  peradilan  etika  penyelenggara  pemilu  yang  tidak berkaitan  dengan  proses  pemilu  ataupun  dengan  hasil  pemilu,  melainkan  hanya dengan perilaku etik dari aparat penyelenggara pemilu.
Dengan  menggunakan  prespektif  keadilan  restoratif  ini,  DKPP  telah meunjukakan  kinerjanya  dimana  DKPP  tidak  mengandalkan  sanksi  hukum  sebagai akibat  dari  pelanggaran  namun  berupa  sanksi  dalam  sistem  peradilan  etika  yaitu sanksi teguran dan sanksi pemberhentian dari jabatan publik. Hal ini terbukti dengan sudah  banyaknya  pejabat  penyelenggara  pemilu  yang  mendapat  teguran  ringan maupun  teguran  keras  hingga  diberhentikannya  beberapa  pejabat  penyelenggara pemilu dari jabatannya.

## Sekilas Tentang DKPP
Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  DKPP  dibentuk  pada  tanggal  12 juni  2012  berdasarkan  ketentuan  dalam  undang-undang  tentang  pemilu.  DKPP merupakan lembaga lanjutan dari DK-KPU yang telah dibentuk pada tahun 2009 lalu yang dalam perjalannanya mengalami  kesulitan dalam menjalankan tugasnya karena yang berada di  dalam DK-KPU adalah anggota  KPU itu sendiri. Untuk apa anggota KPU  sendiri  membentuk  lembaga  untuk  mengadili  anggotanya  sendiri,  maka
dibentuklah Dewan Kehormatan di luar Struktur KPU.
Terdapat prinsip  penting yang dipraktikkan dalam  penyelenggaraan peradilan etik  oleh  Dewan  Kehormatan  KPU  dan  juga  oleh  Dewan  Keormatan  Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ada sekarang, misalnya, adalah prinsip-prinsip „ audi et alteram partem ‟,  prinsip  independensi,  imparsialitas,  dan  transparansi.  Dengan diberlakukannya  prinsip-prinsip  tersebut,  maka  semua  pihak  yang  terkait  dengan perkara  wajib  didengarkan  dalam  persidangan  yang  diselenggarakan  secara  terbuka, dimana  para  anggota  DKPP  bertindak  sebagai  hakim  yang  menengahi  pertentangan untuk mengatasi konflik  dan memberikan solusi  yang adil. Sebagai pengadilan, para anggota DKPP juga bersikap netral, pasif, dan tidak memanfaatkan kasus-kasus yang timbul untuk popularitas pribadi.
Sedangakan dari segi keanggotaan, Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu berjumlah tujuh  orang. Keanggotaan DKPP berasal  dari satu  orang unsur KPU, satu orang  unsur  Bawaslu,  dan  lima  orang  tokoh  unsur  masyarakat.  Dan  mereka  yang dipercayan untuk  menduduki jabatan di  DKPP adalah sebagai  berikut Prof Dr Jimly Asshiddiqie, SH sebagai ketua dan anggotanya Nur Hidayat Sardini, Prof Abdul Bari Azed, SH, MH, Dr. Valina Singka Subekti, MSi, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, MTh, Ida Budhiati, SH MH, dan Ir. Nelson Simanjuntak. Ketua DKPP dipilih dari dan oleh anggota  DKPP.  Masa  tugas  keanggotaan  DKPP  adalah  5  (lima)  tahun  dan  berakhir pada  saat  dilantiknya  anggota  DKPP  yang  baru.  Setiap  anggota  DKPP  dari  setiap unsur  dapat  diganti  antarwaktu  berdasarkan  kebutuhan  dan  pertimbangan  masing- masing unsur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembentukan DKPP ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

## Lingkup Tugas DKPP
Dalam  UU  Nomor  15  tahun  2011  telah  diatur  dalam  Bab  V  tentang  DKPP, yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang mempunyai tugas seperti yang diatur menurut pasal 111 ayat 3 tugas DKPP meliputi:
Pertama,  menerima  pengaduan  dan/atau  laporan  dugaan  adanya  pelanggaran kode  etik  penyelenggara  pemilu.  Kedua.  Melakukan  penyelidikan  dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran  kode  etik  oleh  penyelenggara  pemilu.  Ketiga,  menetapkan putusan.  Keempat,  menyampaikan  putusan  kepada  pihak-pihak  terkait  untuk ditindaklanjuti.
Sedangkan  untuk  menjalankan  tugas-tugasnya  pada  pasal  111  ayat  4  juga  diatur mengenai wewenang dari DKPP, yaitu:
Pertama,  memanggil  Penyelenggara  Pemilu  yang  diduga  melakukan pelanggaran  kode  etik  untuk  memberikan  penjelasan  dan  pembelaan.  Kedua, memanggil  pelapor,  sanksi,  dan/atau  pihak-pihak  lain  yang  terkait  untuk dimintai  keterangan,  termasuk  untuk  dimintai  dokumen  atau  bukti  lain. Ketiga,  Memberikan  sanksi  kepada  penyelenggara  Pemilu  yang  terbukti melanggar kode etik.
Secara  singkat  tugas  dari  DKPP  adalah  memeriksa  dan  memutuskan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, dan Bawaslu berserta  jajarannya  sampai  tingkat  bawah.  DKPP  memiliki  kewenangan memberhentikan  penyelenggara  pemilu.  Baik  itu  pemberhentian  secara  tetap, sementara  dan  teguran  tertulis.  Jadi  Tugas  dan  kewenangan  DKPP  (Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilihan  Umum)  berkaitan  dengan  orang  per  orang pejabat  penyelenggara  pemilihan  umum,  baik  KPU  maupun  Bawaslu.  Yang  dapat dituduh  melanggar  kode  etik  adalah  individu,  baik  secara  sendiri-sendiri  atau  pun secara  bersama-sama,  bukan  sebagai  satu  institusi,  melainkan  sebagai  orang  per orang.  Yang  dapat  dituduh  melanggar  kode  etik,  bukan  KPU  atau  Bawaslu  sebagai institusi, tetapi orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut.
Dalam  melaksanakan  tugasnya,  DKPP  berdasarkan  kepada  kode  etik  yang telah disusunya, tapi di  pasal  lain juga dikatakan KPU dan Bawaslu  bersama DKPP menyusun kode etik. Idealnya Bawaslu, KPU dan DKPP memproduk suatu kode etik bersama.  Sehingga  tidak  terjadi  satu  kewenangan  dari  pihak  DKPP.  Jadi  peraturan yang dibuat tidak semata-mata dari DKPP namun memang merupakan peraturan yang telah disepakati bersama.
Dalam hal ini dari ketiga institusi yang berhubungan tentang penyelenggaraan pemilu  mempunyai  tugas  yang  saling  berkaitan.  KPU  berfungsi  sebagai  badan penyelenggara  pemilu  yang  mengatur  tahapan  dan  jadwal  pelaksanaan  pemilu, sementara  Bawaslu  berwewenang  untuk  mengawasi  KPU  dalam  menjalankan tugasnya. Namun, kedua lembaga yang seharusnya dapat berkoordinasi dalam proses pemilu  itu  belum  berlaku  sesuai  dengan  harapan.  Selama  ini,  masih  ada  dugaan pelanggaran penyelenggaraan pemilu  oleh KPU hanya berhenti sebatas rekomendasi Bawaslu,  tanpa  ada  tindak  lanjut  agar  pelanggaran  tersebut  tidak  terulang.  Di  sini DKPP berfungsi untuk mengawasi kedua lembaga tersebut melalui persidangan yang menyangkut  kode  etik.  DKPP  hanya  sebatas  sebagai  penegak  kode  etik penyelenggaraan pemilu.

## Menegakkan Kredibilitas KPU, Bawaslu, dan jajarannya
Jika  dilihat  dari  sisi  fungsi  maka  fungsi  dari  DKPP  akan  berkaitan  dengan tugas  yang  dilakukan  oleh  DKPP  itu  sendiri.  Dimana  tugas  dari  DKPP  yang merupakan  pengawas  dari  penyelenggara  pemilu  baik  KPU  maupun  Bawaslu tersebut,  akan  menciptakan  sebuah  fungsi  DKPP  yaitu  penegakan  kredibilitas  KPU, Bawaslu  dan  jajarannya  seperti  halnya  yang  dikatakan  oleh  Nur  Hidayat  Sardini sebagai juru bicara DKPP dalam sebuah artikelnya:
“DKPP  ingin  menegakkan  kemandirian,  integritas,  dan  kredibelitas  KPU, Bawaslu,  dan  jajarannya.  Cara  yang  ditempuh  melalui  paling  kurang  dua langkah.  Pertama,  melakukan  penindakan  secara  benar  sesuai  ketentuan,  dan yang  kedua,  melakukan  kampanye-kampanye  pencegahan.  Bukankah
pencegahan        lebih        baik        daripada        penindakan?        Saya          sendiri memegang  tagline,  adanya  jangan  ditiadakan  dan  tak  adanya  jangan  diada- adakan. Pula "pencegahan tanpa mengesampingkan penindakan". (Sardini)
Dengan  kata  lain  fungsi  dari  DKPP  adalah  membuat  KPU  dan  Bawaslu menjadi  sebuah  lembaga  yang  lebih  baik  dengan  cara  para  petugas  penyelenggara pemilu  bekerja  dan  menaati  kode  etik  yang  telah  disepakati.  Untuk  mendorong keberdayaan  fungsi-fungsi  pembinaan  dan  audit  internal  di  tubuh  lembaga penyelenggara  Pemilu.  KPU  punya  inspektoral  jenderal  untuk  lebih  efektif.  Sistem dan  tata  kerja  juga    didorong,  tak  lain  demi  efektivitas  pencegahan  dan penindakannya  secara  internal.  Cerita-cerita  jual  beli  suara  ( vote  buying )  di  bawah, juga  disumbang  faktor  demotivasi  pada  para  petugas  kita.  Sehingga  ketika  DKPP dapat  menjalankan  fungsinya  secara  baik  diharapkan  akan  berdampak  pada  kinerja pejabat  penyelenggara  pemilu  untuk  lebih  bekerja  berdasarkan  kode  etik  yang  telah ada.
Dalam  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya,  DKPP  juga  mempunyai  batasan yaitu Hal-hal yang dapat diselesaikan sendiri oleh KPU dan Bawaslu atau pun hal-hal yang semestinya ditangani dan diselesaikan lebih dulu oleh KPU dan Bawaslu, tidak boleh secara langsung ditangani oleh DKPP dengan mengabaikan mekanisme internal KPU dan Bawaslu sendiri lebih dulu.

## Mekanisme Pengaduan DKPP
Pengaduan  tentang  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara Pemilu yang terjadi ditingkat atas maupun ditingkat terendah diajukan secara tertulis oleh  Penyelenggara  Pemilu,  peserta  Pemilu,  tim  kampanye,  masyarakat,  dan/atau pemilih  dilengkapi  dengan  identitas  pengadu  kepada  DKPP.  Berikut  adalah  alur mekanisme  pengaduan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu.  Untuk  lebih jelasnya lihat bagan di bawah ini.
Pengaduan  tentang  dugaan  adanya  pelanggaran  kode  etik  Penyelenggara Pemilu yang terjadi ditingkat atas maupun ditingkat terendah diajukan secara tertulis oleh  Penyelenggara  Pemilu,  peserta  Pemilu,  tim  kampanye,  masyarakat,  dan/atau pemilih  dilengkapi  dengan  identitas  pengadu  kepada  DKPP.  Dari  pengaduan  yang telah masuk tersebut kemudian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melakukan verifikasi dan penelitian administrasi terhadap pengaduan tersebut. Dari verifikasi dan penelitian  yang  dilakukan  oleh  DKPP  dan  terbukti  terjadi  pelanggaran  maka  DKPP menyampaikan  panggilan  pertama  kepada  Penyelenggara  Pemilu  5  (lima)  hari sebelum melaksanakan sidang DKPP.
pengaduan pelanggaran verifikasi dan penelitian administrasi panggilan pertama putusan sidang panggilan kedua
Bagan Mekanisme Pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Ketika  DKPP  menyampaikan  panggilan  kepada  Penyelenggara  Pemilu  dan yang  diadukan  tidak  memenuhi  panggilan  pertama  maka  DKPP  menyampaikan panggilan kedua 5 (lima) hari sebelum melaksanakan sidang DKPP. Namun pada saat DKPP  telah  2  (dua)  kali  melakukan  panggilan  dan  Penyelenggara  Pemilu  tidak memenuhi  panggilan  tanpa  alasan  yang  dapat  diterima,  DKPP  dapat  segera membahas  dan  menetapkan  putusan  tanpa  kehadiran  Penyelenggara  Pemilu  yang bersangkutan.  Dan  ketika  persidangan  Penyelenggara  Pemilu  yang  diadukan  harus datang sendiri dan tidak dapat menugasakan kepada orang lain.
Tentu setelah mereka diadukan oleh pihak yang mengadukan, lalu dihadirkan dalam  pemeriksaan  persidangan  dengan  mendengarkan  pihak  pengadu,  teradu, keterangan  saksi,  ahli,  dan/atau  pihak  terkait,  serta  dengan  memeriksa  bukti-bukti dengan minimal 2 alat bukti, dan dokumen-dokumen yang relevan. Di hadapan sidang DKPP,  pengadu  atau  Penyelenggara  Pemilu  yang  diadukan  diminta  mengemukakan alasan-alasan pengaduan atau pembelaan, sedangkan saksi-saksi dan/atau pihak-pihak lain  yang  terkait  dimintai  keterangan,  termasuk  untuk  dimintai  dokumen  atau  alat bukti lainnya. DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan verifikasi terhadap  pengaduan  tersebut,  mendengarkan  pembelaan  dan  keterangan  saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti.
Dan  pada  putusan  akhir  persidangan,  kembali  kepada  akibat  hukum  dari Putusan  DKPP  berupa  sanksi  atau  rehabilitasi  diambil  dalam  rapat  pleno  DKPP. Sanksi  tersebut  dapat  berupa  teguran  tertulis,  pemberhentian  sementara,  atau pemberhentian tetap. Dan seperti yang telah dibahas diatas akibat hukum dari sodang DKPP  bersifat  final  dan  mengikat.  Oleh  karenanya  KPU,  KPU  Provinsi,  KPU Kabupaten/Kota,  PPK,  PPS,  PPLN,  KPPS,  KPPSLN,  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi, Panwaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  PPL  dan  PPLN  wajib melaksanakan putusan DKPP.

## Akibat Hukum dari Keputusan DKPP
Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Pada Pasal 112  ayat  (10)  dan  ayat  (12)  dikatakan  bahwa  Putusan  DKPP  berupa  sanksi  atau Rehabilitasi  diambil  dalam  rapat  pleno  DKPP  bersifat  final  dan  mengikat.  Oleh karenanya  keputusan  dari  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP) mempunyai  akibat  hukum  yang  bersifat  final  dan  mengikat.  Final  artinya  tidak tersedia  lagi  upaya  hukum  lain  atau  upaya  hukum  yang  lebih  lanjut  sesudah berlakunya  putusan  DKPP  sejak  ditetapkan  dan  diucapkan  dalam  sidang  pleno terbuka DKPP terbuka untuk umum. Mengikat artinya putusan itu langsung mengikat dan bersifat memaksa sehingga semua lembaga penyelenggara kekuasaan negara dan termasuk  badan-badan  peradilan  terikat  dan  wajib  melaksanakan  putusan  DKPP  itu sebagaimana mestinya. Pelaksanaan atau eksekusi putusan DKPP itu wajib ditindak- lanjuti  sebagaimana  mestinya  oleh  KPU,  Bawaslu,  atau  pun  oleh  Pemerintah  dan lembaga-lembaga yang terkait.
Misalnya, putusan DKPP yang memberhentikan anggota KPU Provinsi wajib ditindaklanjuti oleh KPU Pusat dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian yang  bersangkutan  dari  kedudukannya  sebagai  anggota  KPU  Provinsi  yang bersangkutan.  Keputusan  KPU  Pusat  itu  hanya  bersifat  administratif,  karena pemberhentian  tersebut  berlaku  sejak  putusan  DKPP  dibacakan  dalam  sidang  pleno DKPP  yang  terbuka  untuk  umum.  Demikian  pula  apabila  yang  diberhentikan  oleh putusan DKPP itu adalah anggota KPU Pusat atau pun anggota Bawaslu Pusat, maka surat  pemberhentiannya  secara  administratif  harus  dituangkan  dalam  bentuk Keputusan Presiden yang pemberhentiannya itu berlaku sejak tanggal putusan DKPP dibacakan atau diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.
Dengan sifat hukum yang final dan mengikat, maka bagi yang terkena sanksi hukum dari DKPP tidak lagi bisa memperkaraakan keputusan dari DKPP ini keranah pengdailan tata usaha negara PTUN. Dengan kata lain, pejabat penyelenggara pemilu yang  terbukti  melanggar  kode  etik  penyelenggaraan  pemilu  dan  sudah  mendapatkan putusan  dari  DKPP  tidak  bisa  lagi  mengajukan  banding  karena  putusan  dari  DKPP sudah  bersifat  final  dan  mengikat,  sama  seperti  halnya  keputusan  Mahkamah Konstitusi (MK).
Sanksi tersebut belaku bagi seluruh penyelenggara pemilu baik anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN  serta  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  Panwaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri. Bahkan untuk  anggota  DKPP  yang  berasal  dari  anggota  KPU  atau  Bawaslu  yang  diadukan melanggar  kode  etik  Peyelenggara  Pemilu,  anggota  yang  berasal  dari  KPU  atau Bawaslu  juga  mendapatkan  sanksi  yaitu  berhenti  sementara  dari  jabatan  anggota DKPP.
Secara  normatif  dan  formal,  putusan  DKPP  tidak  berkaitan  dengan  proses
tahapan pemilihan umum. Sebabnya ialah, objek pelanggaran perkara di DKPP hanya berkaitan  dengan  isu  personal  aparat  penyelenggara  pemilihan  umum  bukan  kepada institusinya,  maka  dengan  sendirinya  putusan  DKPP  pun  tidak  mengandung  akibat hukum  terhadap proses  atau tahapan pemilihan umum. Objek perkara di  DKPP juga tidak tergantung kepada „ tempos delicti ‟ atau saat kapan suatu perbuatan melanggar kode etik.

## Capaian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
Dalam  Kurun  waktu  kurang  dari  setahun  sejak  dibentuknya  pada  12  Juni 2012.  DKPP  telah  dapat  menjalankan  tugasnya.  Catatan  hingga  Maret  2013  DKPP telah menerima 90 pengaduan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Namun pada saat ini Dewan Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  (DKPP) telah dan sedang memproses pengaduan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  penyelenggaraan  pemilu  sebanyak  67 perkara. Penanganan 67 perkara tersebut dengan rincian sebagai berikut: Sebanyak 5 perkara  sedang  dalam  kajian,  13  perkara  masih  dalam  perbaikan  oleh  para  pengadu atau  Belum  Memenuhi  Syarat  (BMS),  22  perkara  dinyatakan  dismissal,  16  perkara dalam persidangan, dan 8 perkara sudah diputus atau Putusan.
Sesuai ketentuan UU No 15 Tahun 2011, anggota Penyelenggara Pemilu bila dinyatakan  melanggar  kode  etik  dapat  dikenakan  sanksi  berupa  teguran  tertulis, pemberhentian  sementara,  dan  pemberhentian  tetap.  Dan  untuk  mempermudah mengetahui  di  dearah  mana  saja,  petugas  penyelenggara  pemilu  dinyatakan melanggar  kode  etik  dan  mendapatkan  sanksi  dari  DKPP  dapat  dilihat  dalam  tabel 3.1.

## Tabel 3.1: Daftar Penyelenggara pemilu yang mendapatkan sanksi DKPP
No. Nama Daerah Jumlah Sanksi 1. Bengkulu 3 Anggota KPU Kota Pemberhentian Tetap 2. Gorontalo 3 Anggota KPU Kota Sda 3. Dogiyai, Papua 5 Anggota KPU Sda 4. Kabupaten Puncak, Papua Ketua KPU Kabupaten Sda 5. Aceh Tengah - 2 Anggota KIP - 2 Anggota Panwaslu Sda 6. Aceh Tenggara - 3 Anggota KIP Sda
7. Tulangbawang - Ketua KPU - Anggota KPU - Sekertaris KPU Sda 8. DKI Jakarta - Ketua Panwaslu Sda 9. Kota Depok - Ketua KPU Sda 10. Sulawawesi Utara - Ketua KPU Sda 11. Cimahi, Jawa Barat - Ketua KPU Kota - 1 Anggota Panwaslu Peringatan Keras 12. Kabupaten Halmahera Utara - Ketua KPU - 4 Anggota KPU Sda 13. Pati - Ketua KPU - 1 Anggota KPU Sda 14. Timor  Tengah  Utara NTT - Ketua KPU
- Anggota KPU Sda 15. KPU DKI Jakarta - Ketua KPU Teguran Tertulis Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Dari  tabel  diatas  bisa  diketahui  bahwa  DKPP  selama  masa  kerjanya  yang kurang dari satu tahun telah menertibkan sebanyak 37 anggota penyelanggara pemilu baik  di  daerah  maupun  di  pusat  yang  terlibat  pelanggaran  kode  etik  penyelenggara pemilu.  Dan  oleh  DKPP  25  diantaraanya  telah  resmi  diberhentikan  dari  jabatannya, DKPP  memberhentikan  25  Anggota  penyelengara  Pemilu  tersebut  karena pelanggaran  independensi  dan  imparsialitas.  Sanksi  berupa  teguran  keras  juga diberikan  kepada  11  Penyelenggara  Pemilu  di  empat  daerah,  sebanyak  11  petugas penyelenggara  pemilu  tersebut  telah  diberi  peringatan  keras  untuk  tidak  mengulangi perbuatan  pelanggaran  kode  etik.  Dan  satu  orang  ketua  dari  KPU  DKI  Jakarta  telah mendapatkan  teguran  tertulis  dari  DKPP.  Total  sudah  ada  37  orang  petugas penyelenggra  pemilu  yang  sudah  terkena  sanksi  dari  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Selain  sanksi  tegas  seperti  yang  telah  dituliskan  diatas,  DKPP  bekerja  sama halnya pengadilan pada umunya, dimana ketika permasalahan yang dituduhkan tidak layak  untuk  dipersidangkan  maka  DKPP  memutuskan  untuk  menolak  dan merehabilitasi Nama Baik Anggota Penyelenggara Pemilu. Hal ini dibuktikan dengan telah direhabilitasinya beberapa anggota penyelenggara pemilu yakini Panwaslukada Sultra,  Ketua  KPU  Lampung  Barat,  Ketua  dan  anggota  KPU  Kota  Batu,  dan  Ketua KPU  Banggai  Kepulauan.  Selain  itu,  sesuai  peraturan  yang  telah  ada  dimana  DKPP melakukan  persidanga  terhadap  anggota  penyelenggara  pemilu  apabila  terjadi pelaporan  terhadap  teradu,  namun  ketika  si  pelapor  mencabut  aduanya  atau laporannya, dan memang terbukti tidak bersalah, maka DKPP melakukan Penetapan
Pencabutan  Dikarenakan  Pengadu  Mencabut  Aduan  atau  Laporannya  seperti  yang terjadi  di  daerah  yakni  dengan  Teradu  Ketua  KPU  Talaud.  Selain  itu,  DKPP  juga menolak sebanyak 22 Perkara yang tidak memenuhi syarat atau Dissmisal.
Tabel 3.2.Daftar Perkara yang Dissmisal Oleh DKPP
No. Nama Daerah Jabatan 1. Tangerang Ketua dan anggota KPU 2. Bandung Barat Ketua KPU 3. Maluku tengah Ketua KPU 4. Padang Sidempuan Ketua KPU 5. Kota Jayapura Ketua KPU 6. Kota Banda Aceh Ketua KIP 7. Mamberamo Tengah Ketua KPU 8. Kota Kupang Ketua dan Anggota KPU 9. Maluku Utara Ketua dan Anggota KPU 10. Pontianak Kota Ketua dan anggota PPK 11. Purwakarta Ketua dan anggota PPK 12. Morotai Selatan Ketua dan Anggota KPU 13. Kalimantan Selatan Ketua KPU 14. Wakatobi Ketua dan Anggota KPU 15. Jakarta Ketua dan anggota KPU Pusat untuk pemilu 2009 16. Brebes Ketua KPU 17. Pandeglang Ketua KPU 18. Puncak jaya Ketua dan anggota KPU dan PPK 19. Lumajang Ketua KPU 20. Halmahera Selatan Ketua KPU 21. Yapen Ketua KPU 22. Kabupaten Jaya Pura Ketua KPU
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Tabel  di  atas  menjelaskan  bahwa  terdapat  22  daerah  yang  perkaranya  tidak memenuhi  syarat  sehingga  tidak  dapat  diproses.  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara Pemilu  tidak  bertindak  sesuka  hati  dalam  mengadili  perkara,  DKPP  menunjukkan bahwa perkara yang diproses oleh DKPP memang hanya perkara penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. DKPP tidak asal dalam menanggapi pengaduan dan menetakannya sebagai sebuah kasus, namun DKPP bekerja sesuai aturan sebagai badan yang  menertibkan  penyelenggara  pemilu.  Karena  tidak  semua  kasus  yang  masuk  di DKPP  langsung  diadili  dan  mendapatkan  sanksi.  Tabel  diatas  juga  bisa  menjadi gambaran bahwa sebenarnya masih banyak daerah-daerah yang petugas penyelenggara pemilunya  berpotensi  melanggar  kode  etik.  Keseriusan  DKPP  dalam  menangani permasalahan penyelenggara pemilu juga ditunjukkan dengan masih ada 9 perkara yang masih dalam kajian Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

## Penegasan Istilah Kode Etik
Pada  saat  ini  yang  masih  sering  menjadi  perdebatan  adalah  tentang  keputusan DKPP  yang  tidak  sesuai  dengan  tugas  dan  kewenagan  seperti  yang  diamanatkan  UU No. 15 Tahun 2011. Karena masih banyak yang menganggap Sebagian keputusan yang dikeluarkan  Dewan  Kehormatan  Penyelengara  Pemilu  (DKPP)  benar,  tapi  sebagian lainnya,  mengandung  kelemahan.  DKPP  merupakan  sebuah  lembaga  yang  mengadili penyelenggara  pemilu  yang  melanggar  kode  etik.  Istilah  pelanggaran  kode  etik  yang bisa  dimaksudkan  tidak  terpenuhinya  hak  dari  partai  politik  maupun  calon  pasangan yang  mengikuti  pemilu  oleh  Penyelenggara  pemilu  sering  membuat  DKPP  keluar  dari ranah  kerjanya.  Hasil  eksaminasi  Koalisi  Amankan  Pemilu  2014,  merinci  keputusan janggal yang dibuat  DKPP. Antara lain memerintahkan Komisi Pemelihan Umum agar mengikutsertakan 18 parpol yang sebelumnya tidak lolos verifikasi administratif dalam tahapan verifikasi faktual. DKPP dalam hal ini melampaui tugasnya.
Kedua  DKPP  melampaui  kewenangannya,  karen  tidak  hanya  memutuskan  soal kode  etik  penyelenggara  pemilu,  tapi  juga  memutuskan  persoalan  yang  mengatur internal  Sekretariat  KPU.  Ini  semestinya  dieksekutori  Bawaslu,  bukan  DKPP.  Ketiga, DKPP  bertindak  seolah-olah  menjadi  sebuah  lembaga  peradilan  yang  berwenang memeriksa  dugaan  pelanggaran  yang  memiliki  akibat  hukum  bagi  hak  parpol  untuk mengikuti  pemilihan  umum.  Tindakan  DKPP  ini  dikhawatirkan  dapat  mengacukan sistem penyelesaian masalah hukum pemilu yang dibangun dalam UU No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD.
Karena  itu,  idealnya,  kasus-kasus  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  secara langsung  dapat  diajukan  dan  ditangani  oleh  DKPP  dibatasi  hanya  untuk  kasus-kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat provinsi atau tingkat pusat. Sedangkan untuk kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan pada tingkayt kabupaten/kota  lebih  dulu  harus  diklarifikasi  dan  ditangani  oleh  KPU  Pusat  atau Bawaslu Pusat. Jika pun laporan atau pengaduan terkait diajukan langsung oleh
masyarakat, oleh partai politik atau pun oleh penyelenggara pemilu tingkat lokal kepada DKPP, maka laporan atau pengaduan tersebut akan diperiksa dan diselesaikan lebih oleh KPU  atau  Bawaslu  melalui  anggota  anggota  KPU  atau  anggota  Bawaslu  yang  duduk sebagai anggota DKPP.

## Kesimpulan
Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  merupakan  perkembangan  lebih lanjut  dari  lembaga  DK-KPU  (Dewan  Kehormatan  Komisi  Pemilihan  Umum)  yang sudah  ada  sebelumnya  yang  diatur  berdasarkan  UU  No.  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggara  Pemilu.  Sejak  UU  No.  22  Tahun  2007,  putusan  Dewan  Kehormatan dinyatakan  bersifat  final  dan  mengikat,  sehingga  oleh  karena  itu  dapat  dikatakan memiliki  karakter  dan  mekanisme  kerja  seperti  lembaga  peradilan.  Tugas  dari  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  adalah  sebagai  lembaga  yang  memeriksa  dan memutuskan  pengaduan  dugaan  pelanggaran  kode  etik  yang  dilakukan  anggota  KPU, dan Bawaslu berserta jajarannya sampai tingkat bawah yang sudah diatur dalam UU No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
Fungsi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yaitu sebagai  pengawas dari kedua  lembaga  penyelenggara  pemilu  lainnya  yaitu  KPU  dan  Bawaslu.  Sehingga  dari fungsi  DKPP  tersebut  terciptalah  sebuah  penegakan  kredibilitas  KPU,  Bawaslu  dan jajarannya.  Jika  dilihat  dari  tabel  pencapaian  kerja  diatas,  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu  telan  mendapat  capaian  kerja  yang  optimal  dari  menjalankan tugas dan fungsinya melihat dari usia lembaga DKPP yang belum genap satu tahun. Dan dari  tabel  tersebut  juga  membuktikan  bahwa  memang  keberadaan  Dewan  Kehormatan Penyelenggara Pemilu diperlukan karena melihat banyaknya para penyelenggara pemilu yang masih tidak taat pada kode etik mereka.

## Daftar Pustaka
Ruky. , Ahmad. 2002. Sistem Manajemen Kinerja . Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
Simanjuntak, Payaman J.2005. Manajemen dan Evaluasi Kerja .Lembaga  Penerbit FEUI:Jakarta
Asshiddiqie, Jimly.2013.” Pengenalan Tentang DKPP Untuk Penegak Hukum ”. Jakarta
Undang-Undang:
• Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
• Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum
• Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
a. Peraturan KPU No.13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Peraturan  BAWASLU  No.  11Tahun  2012  tentang  Kode  Etik Penyelenggara Pemilu;
• Peraturan DKPP No. Tahun 2012 Tentang Pnedoman Beracara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

## Internet:
OlehNur  Hidayat  Sardinidalamartikelberjudul  “Menelusuri  Sepak  terjang  Dewan Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu”,  sumberhttp://www.nurhidayatsardini.com/berita- 688-menelusuri-sepak-terjang-dewan-kehormatan-penyelenggara-pemilu.html di unggahpadaTanggal30Maret 2013,pada Pukul 14.46 WIB.
Oleh Hendry dalam artikel berjudul “Teori Kinerja”, sumber
http://teorionline.wordpress.com/2010/01/25/teori-kinerja/  diunggah  pada  Tanggal  30 Maret 2013, pada Pukul 14.19