## MANAJEMEN HUMAS PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT
Fairuz Hayatus Syafari 1

## ABSTRACT
This  discourse  aims  to  describe  that  crisis  of  public  trust  on government  can  be  improved  by  government  public  relations management  with  consistency  of  all  government  officials  to communicate  or  portray  themselves  as  public  servants  and above  the  public  interest,  and  can  ultimately  achieve prosperous  society development. Public relations management has  not  been  optimal,  there  has  been  no  organized  effort  from each agency to communicate government policies which are the main  tasks  and  functions  that  must  be  carried  out.  This happens because of several aspects such as; (1) the low position of  public  relations  in  an  agency  and  public  relations  are  not treated  as  an  important  part  for  the  agency  (echelonization which  is  not  directly  under  the  leadership  of  the  agency);  (2) the absence of a strategic design and implementation of public relations programs to help leaders make decisions; (3) the lack of  human  resources  capable  of  implementing  government public  relations  programs;  (4)  the  behavior  of  government officials  is  incompatible  with  the  program  /  policy  set  by  the government itself.
Key word: humas, komunikasi, public relation

## A. Pendahuluan
Banyaknya  terungkap  kasus  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme  (KKN)  saat  ini  seperti  kasus  SKK  Migas, Hambalang, Mahkamah Konstitusi, gurita kekuasaan Gubernur
1 Profesi Humas Provinsi Sumatera Barat
AL-Munir 2 Vol V No.9 April 2014
Banten  Ratu  Atut  Chosiyah,  dan  bahkan  menurut  Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, hingga saat ini sudah 297 (dua ratus  sembilan  puluh  tujuh)  kepala  daerah  terdiri  gubernur, bupati  dan  wali  kota  masuk  penjara  karena  melakukan pelanggaran hukum, di antaranya terkait kasus korupsi. Selain itu, sekitar 2.000 (dua ribu) anggota DPRD dan PNS di seluruh Tanah Air juga masuk penjara (Suara Pembaruan, 5/07/2013). Hal  ini  membuat  kepercayaan  masyarakat/publik  terhadap pemerintah semakin berkurang.
Kemudian  kebijakan  penghematan  energi  dengan mengurangi  subsidi  Bahan  Bakar  Minyak  (BBM)  sehingga mengakibatkan  kenaikan  harga  BBM,  yang  mana  sebagai kompensasinya  dikeluarkan  kebijakan  Bantuan  Langsung Tunai  (BLT),  juga  tidak  berjalan  optimal  karena  tidak didistribusikan  kepada  pihak  masyarakat  sasaran  yang seharusnya.  Anggaran  subsidi  BBM  juga  dialihkan  ke  sektor pendidikan  dan  kesehatan  dan  bidang-bidang  yang mendukung  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  seperti peningkatan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN berupa pengratisan  biaya  belajar  di  Sekolah  Dasar  (SD)  dan  Sekolah Menengah  Pertama  (SMP)  negeri  dan  program  Jaminan Kesehatan  Masyarakat  Miskin  (Jamkeskin)  serta  Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Terakhir,  adanya  kebijakan  mobil  murah  yang  dikenal dengan Low  Cost  Green  Car  (LCGC) direalisasikan  dengan Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  41  Tahun 2013.  Sebelumnya  kebijakan  konversi  minyak  tanah  ke  gas (LPG) yang tersendat pelaksanaannya karena banyaknya terjadi kecelakaan dalam penggunaan tabung gas serta ketidaksiapan pemerintah  menyalurkan  Paket  LPG  tersebut  kepada masyarakat miskin dan usaha mikro/rumah tangga. Kebijakan ini  mengundang  pro  dan  kontra  dengan  argumen  masing-
30 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
masing  yang  seakan  “membela”  rakyat  kecil.  Pemerintah didukung  koalisinya  dan  Jusuf  Kalla  membela  kebijakan  ini. Jokowi  di  pihak  lain  menentangnya  dan  melihat  kebijakan  ini sebagai kebijakan yang salah (Kompas, 22/09/2013).
Rentetan  peristiwa  tersebut  membuat  penulis  menduga bahwa  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  hampir tidak  ada  lagi,  dan  salah  satu  penyebabnya  adalah  terjadinya suatu kesalahan pada manajemen humas pemerintah sehingga menurunnya  citra  pemerintah  untuk  mengatasi  permasalahan yang  sedang  dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia.  Atas  dasar  itu, penulis tertarik melakukan riset tentang bagaimana manajemen humas  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Susilo Bambang  Yudhoyono  agar  dapat  meningkatkan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah,  kemudian  menimbulkan itikad  kuat  semua  pihak  untuk  dapat  mencapai  tujuan pembangunan  yaitu  masyarakat  adil  dan  makmur.  Penelitian ini  bertujuan  untuk  menganalisa  manajemen  kehumasan pemerintah  dalam  membangun  kepercayaan  masyarakat terhadap pemerintah.

## B. Konsep Humas Pemerintah
Hubungan  masyarakat  (humas)  atau Public  Relations merupakan  fungsi  manajemen  yang  membangun  dan mempertahankan  hubungan  baik  dan  bermanfaat,  antara organisasi  dengan  publik,  yang  mempengaruhi  kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut (Cutlip, Center dan Broom, 2009).
Dalam  pengertian  teoritis,  humas  merupakan  salah  satu bidang  ilmu  komunikasi  praktis,  yaitu  penerapan  ilmu komunikasi  pada  suatu  organisasi/lembaga  di  dalam melaksanakan  fungsi  manajemen.  Secara  stuktural,  humas merupakan  bagian  integral  dari  suatu  kelembagaan  atau
perusahaan.  Humas  adalah  penyelenggara  komunikasi  timbal balik antara suatu lembaga dengan publik yang mempengaruhi sukses  tidaknya,  atau  maju  mundurnya,  atau  hidup  matinya suatu lembaga. Kegiatan komunikasi dalam humas mempunyai ciri-ciri tertentu, disebabkan karena fungsi, sifat organisasi dari lembaga  di  mana  humas  berada  dan  berlangsung,  sifat-sifat manusia  yang  terlibat,  terutama public yang  menjadi  sasaran, faktor-faktor  eksternal  yang  mempengaruhi  dan  sebagainya yang  bersifat  khas.  Ciri  hakiki  dari  komunikasi  dalam  humas adalah  komunikasi  yang  bersifat  timbal  balik  ( two - way  traffic ). Komunikasi  yang  bersifat  timbal  balik  ini  sangat  penting  dan mutlak  harus  ada  dalam  kegiatan  humas,  dan  terciptanya feedback merupakan prinsip pokok dalam humas .
Komunikasi dalam humas ini ditujukan untuk menciptakan saling  pengertian  ( public  understanding )  dan  dukungan  ( public support )  bagi  tercapainya  tujuan,  kebijakan  dan  tindakan  dari lembaga tersebut. Semuanya ditujukan untuk mengembangkan pengertian dan  kemauan baik ( goodwill ) publiknya atau untuk menciptakan kerjasama berdasarkan hubungan yang harmonis dengan publik. Ini menunjukkan bahwa Humas bukanlah alat manajemen  yang  dapat  ditiadakan  atau  dipindahkan,  karena fungsi  ini  melekat  menyatu  dengan  manajemen.  Pada dasarnya,  setiap  lembaga/perusahaan  yang  menganut  falsafat dasar shareholder  oriented akan  menganggap  kehadiran  fungsi humas dalam manajemen sebagai hal yang mutlak. Karena itu humas  secara  mendasar  menjadi  tanggungjawab  dari top manajemen.  Pada  organisasi  besar,  umumnya  terdapat  bagian humas (biro, urusan, seksi, departemen, divisi, atau istilah lain sesuai  dengan  struktur  organisasi  yang  bersangkutan),  karena kegiatan  berkomunikasi  dengan  publik  tidak  mungkin  lagi hanya  dilaksanakan  oleh  pimpinan  organisasi  sendiri  seperti yang dilakukan oleh organisasi kecil (Effendy, 1998:18-19).
32 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Untuk  implementasi  humas,  menurut  Emery  (1988:382) adalah  humas  sebagai  upaya  terencana  dan  terorganisasi  dari sebuah  perusahaan  atau  lembaga  untuk  menciptakan hubungan-hubungan yang saling bermanfaat dengan berbagai publiknya.  Selanjutnya  Arens  (1999:15),  bahwa  intisari  humas “sebagai”  fungsi  manajemen  terfokus  pada  sebuah  hubungan komunikasi dimana individu dan organisasi saling berinteraksi untuk  sebuah  tujuan  tertentu.  Interaksi  yang  dimaksud, menurut  Wilson  (1995:285)  adalah  untuk  memperoleh kerjasama  diantara  masyarakat,  bertanggung  jawab  melayani publik  dan  menggunakan  penelitian  serta  etika  komunikasi sebagai  pedomannya.  Untuk  mengelola  hubungan  atau komunikasi,  Scott  M.  Cutlip  dan  Allen  H.  Center  (1982:15) mengharapkan  agar  secara  kontinyu,  ke  dalam  mengadakan perbaikan,  sedang  keluar  menciptakan  kepercayaan  dan  citra lembaga.
Komunikasi  humas  bukan  merupakan  aktifitas  bagi kesalahan  manajemen  dalam  berhubungan  dengan  publik. Humas yang efektif bukanlah merupakan suatu aktifitas secara darurat  untuk  mengintrepretasikan  suatu  lembaga  kepada publiknya  dan  untuk  memperoleh  suatu  kepercayaan  dan penghormatan begitu saja. Suatu reputasi yang baik tidak dapat diperoleh satu malam. (Moore, 1988:14).
Secara konsepsional, humas dapat mendorong peningkatan kinerja  pelayanan  seperti  dinyatakan  Sharif  dkk.  (1981:348), bahwa  kinerja  pelayanan  meliputi quality,  quantity,  inisiatif, adaptability,  dan  communications, selanjutnya  Steers  (1983:157) menyatakan  kinerja  ditentukan  oleh;  (1)  penyusunan  tujuan strategis; (2) pencarian dan  pemanfaatan SDM; (3) lingkungan dan  prestasi;  (4)  proses  komunikasi;  (5)  kepemimpinan  dan pengambilan  keputusan;  (6)  adaptasi  dan  motivasi.  Jika digambarkan seperti bagan sebagai berikut :
AL-Munir 2 Vol V No.9 April 2014

## Gambar 1
Model Performanc e/Kinerja Menurut Sharif dkk. (1981:348)
Gambar 2 Model Performance Menurut Richard M. Steers (1983:157)
Berdasarkan  dua  pendapat  tersebut  ini  kinerja  termasuk pelayanan  informasi  yang  ditentukan  faktor  proses komunikasi. Sedangkan bentuk komunikasi antara lain aktifitas periklanan, jurnalistik, dan kehumasan.

## C. Proses Manajemen dalam Humas
Guna  mencapai  tujuan  dan  tugasnya  secara  efektif  maka humas harus  dikelola  dengan  baik  melalui  sebuah  proses  dan tahapan manajemen yang sistematik. Menurut Scott M Cutlip,
Performance Penyusunan tujuan strategis Pencarian dan pemanfaatan SDM Lingkungan dan prestasi Proses komunikasi Kepemimpinan dan pengambilan keputusan Adaptasi dan motivasi Performance Quality Quantity Inisiatif Adaptability
Communications
34 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Allen H. Center dan Glen M. Broom (2000:340) dalam bukunya Effective Public Relations , setidaknya terdapat empat tahap yang perlu  dilalui  dalam  sebuah  pengelolaan  humas  yaitu;  (a) penjelasan  berbagai  permasalahan  humas (Defining  Public Relations  Problem) atau  disebut  juga  dengan Fact-Finding ;  (b) perencanaan  dan  pembuatan  program (Planning  and Programing) ;  (c)  pelaksanaan  dan  mengkomunikasikan (Action and  Communicating) ;  (d)  evaluasi  program (Evaluating  The Program).
Empat  tahap  proses  manajemen  dalam  humas  ini  dapat digambar pada bagan berikut:
Gambar 3
Empat Tahap Dalam Proses Manajemen Humas
Sumber: Cutlip (2000:341)

## D. Fungsi dan Peranan Humas Pemerintah
Pertama,  humas  sebagai  pemasok  bagi  Pengambilan Keputusan.  Semua  kegiatan-kegiatan  humas  pada  akhirnya harus berlangsung dalam rangka tujuan yang telah ditetapkan. Untuk tercapainya tujuan tersebut, humas pemerintah menurut Djanaid  (1993:24)  “pada  hakekatnya  berfungsi  sebagai  alat untuk  memelihara  kelangsungan  hidup,  pengaruh  dan kewibawaan dari suatu lembaga/organisasi”. Oleh karena itu,
AL-Munir 2 Vol V No.9 April 2014
humas pada dasarnya menjelaskan pada masyarakat umumnya atau  mereka  yang  langsung  berhubungan  dengan  sesuatu kegiatan-kegiatan  tertentu,  apa  yang  sedang  dilakukan  oleh lembaga  yang  bersangkutan  dan  betapa  perlunya  serta bermanfaatnya kegiatan-kegiatan tersebut.
Selain  itu,  humas  juga  berfungsi  korektif,  yaitu  untuk membetulkan hal-hal yang tidak baik, untuk menjawab celaan- celaan  atau  kritik-kritik  dari  masyarakat  dan  untuk menghilangkan/meniadakan  pendapat-pendapat,  desas-desus serta  laporan-laporan  yang  tidak  benar  atau  mungkin merugikan.  Termasuk  menghindarkan  unsur-unsur  dan tindakan-tindakan  yang  dapat  menimbulkan  prasangka  atau mendorong untuk
mengasosiasikan sesuatu dengan pengalaman-pengalaman rakyat yang pahit/tidak disukai pada masa lampau. Humas pemerintah mencakup hubungan untuk menyiarkan  penerangan/informasi  kepada  masyarakat  pada umumnya dan kepada khalayak sasaran pada khususnya.
Kedua,  humas  sebagai  Akses  Publik  terhadap  Organisasi Pemerintah . Pada  intinya,  proses  komunikasi  dalam  kerangka humas  adalah  komunikasi  dua  arah  yang  saling menguntungkan semua pihak. Dalam rangka hubungan antara pemerintah  dengan  masyarakat,  maka  komunikasi  dua  arah tersebut  harus  dilakukan.  Humas  merupakan  alat  penerangan bagi  pemerintah,  juga  sebagai  akses  bagi  publik  (masyarakat) untuk mengutarakan aspirasinya.
Sedangkan Moore (2000:131) berpendapat bahwa tugas dan fungsi  humas  pemerintah  berlandaskan  pada  dua  hal,  yaitu pertama,  Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  untuk memberikan  penjelasan  kepada  masyarakat,  tentang  kegiatan apa yang akan dan telah dilakukan, kedua, ada kebutuhan bagi para  pejabat  pemerintah  untuk  menerima  masukan  persoalan baru  dan  tekanan  sosial  untuk  memperoleh  peran  serta
36 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
masyarakat  dalam  pelaksanaan  pembangunan.  Selanjutnya Soleh  (2008:8)  menyatakan  bahwa  fungsi  dan  peran  Humas Pemerintah  dalam  pembangunan  mensosialisasikan  kebijakan pembangunan,  terdapat  beberapa  model  PR  sebagai  berikut; Humas  sebagai “Generator Pembangunan“,  Humas  sebagai “ Tools Of Promotion “ pembangunan, Humas sebagai “Penyerap dan  Penyampai  Aspirasi  Masyarakat“,  Humas  sebagai  ” Push and  Pull Partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan,  Humas sebagai “Sistem Penyeimbang Pembangunan Fisik dan Nirfisi“, Humas sebagai “ Pengaman Kebijakan Pemerintah“
Hal  tersebut  searah  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh Lattimore,  dkk  (2010:360),  bahwa  setiap  warga  perlu memperoleh  informasi  penuh  tentang  segala  isu  dan  masalah yang  terkait  dengan  mereka  serta  atas  segala  tindakan  yang dilakukan  Pemerintah.  Diasumsikan  Pemerintah  akan memelihara  saluran  komunikasi  terbuka  dengan  publik  dan memberikan  informasi  yang  cukup,  untuk  memungkinkan warga  negara  membuat  keputusan  yang  cerdas  terkait kebijakan dan aktifitas mereka.
Humas  di  lembaga  swasta  memiliki  struktur  organisasi yang  lebih  ketat,  sehingga  peranannya  sangat  spesifik.  Se- dangkan humas pemerintah di samping bertugas menyelenggarakan  dan  mengkoordinasikan  lalu  lintas  arus informasi  ke  dalam  dan  ke  luar,  ia  juga  berfungsi  sebagai  pe- nyaring atau filter dari komunikasi timbal-balik dengan tujuan untuk menciptakan dan membina stabilitas sosial. Tetapi secara umum,  menurut  Steinberg  (1958:20)  dalam The  Mass Communication, menyatakan  bahwa  baik  humas  pemerintah maupun  humas  badan  swasta  mempunyai  tujuan  yang  sama yaitu untuk menciptakan iklim pendapat umum yang mengun- tungkan.  Pendapat  umum (Public  Opinion) dianggap  sebagai
kunci  untuk  keberhasilan,  karena  itu  pendapat  umum  yang positif harus diupayakan.

## E. Kepercayaan  Masyarakat/  Publik  dan  Tata  Kelola Pemerintahan yang Baik.
Tata kelola yang baik (good governance) adalah suatu sistem manajemen  pemerintah  yang  dapat  merespon  aspirasi masyarakat  sekaligus  meningkatkan  kepercayaan  kepada pemerintah  melalui  pelayanan  yang  dibutuhkan  masyarakat, karena  keberadaan  pemerintah  dasarnya  dibentuk  atas pemberian  mandat  atau  kepercayaan  publik  untuk melaksanakan  penyelenggaraan  urusan  bernegara  dan berbangsa.
Tata  Kelola  Pemerintahan (good  governance) yang  baik meliputi  sepuluh  prinsip , yaitu  kesetaraan,  pengawasan, penegakan  hukum,  daya  tanggap,  efektivitas  dan  efisiensi, partisipasi,  profesionalisme,  akuntabilitas,  wawasan  ke  depan, dan  transparansi.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  sangat diperlukan  untuk  mencapai  kemajuan  suatu  bangsa. United Nations  Development  Programme  (UNDP) sebagaimana  dikutip Lembaga Administrasi Negara (2000:7).
Kepercayaan  sangat  penting  artinya  bagi  tata  kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu  hubungan interpersonal  dan  konsep  organisasi  yang    kompleks  (Bok, 1997,  Kramer  dan  Tylor,  1995).  Kepercayaan  terjadi  ketika pihak yang memiliki persepsi   tertentu yang menguntungkan satu  sama  lain  yang      memungkinkan  hubungan  untuk mencapai  hasil  yang  diharapkan.  Seseorang  mempercayai, kelompok  atau  lembaga  akan  terbebas  dari  kekhawatiran  dan kebutuhan untuk memonitor perilaku pihak lain, sebagian atau seluruhnya.
38 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Kepercayaan  adalah  cara  yang  efisien  untuk  menurunkan biaya  transaksi  dalam  hubungan  sosial,  ekonomi  dan  politik (Fukuyama,  1995).    Kepercayaan  adalah  fondasi  dari  semua hubungan  manusia  dan  interaksi  institusional,  dan kepercayaan  memainkan  peran  setiap  kali  kebijakan  baru diumumkan  (Ocampo,  2006).  Kepercayaan  ( trust ),  baik  dalam bentuk  sosial  maupun  politik,  adalah sineqna  non (syarat mutlak) pemerintahan yang baik.
Tata  pemerintahan  yang  baik  dan  kepercayaan,  saling membutuhkan  satu  sama  lain,  karena  kepercayaan menumbuhkan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Tiga  mekanisme penyebab  utama  yang  beroperasi  antara  kepercayaan  dan  tata kelola  pemerintahan  yang  baik  yaitu;  (1)  Mekanisme  kausal sosial    kemasyarakatan,  (2)  Mekanisme  kausal  ekonomi efisiensi,  dan  (3)  Mekanisme  kausal  politik  legitimasi pemerintahan demokratis melahirkan kepercayaan, kepercayaan  merupakan  prasyarat  bagi  tata  kelola pemerintahan  yang  demokratis,  dan  pentingnya  hubungan sosial  kemasyarakatan  antara    kepercayaan  dan  pemerintahan yang baik melibatkan utamanya membangun dan  memelihara semangat masyarakat sipil.
Dalam masyarakat di mana orang tidak percaya satu sama lain  dan  memilih  untuk  tidak  terlibat  dalam    kegiatan  yang berarti dalam jaringan asosiasi sosial. Ada kemungkinan besar masyarakat  memiliki  legitimasi  politik  yang  rendah  yang diberikan  kepada  pemerintah  dan  wakil-wakilnya.  Sebuah masyarakat  sipil  yang  kuat    menjadi  penengah  yang  efektif antara rakyat dan pemerintah. Karena itu, ia merupakan arena penting dari representasi dan agregasi kepentingan. Hubungan sosial  kemasyarakatan  yang  baik  dapat  melahirkan kepercayaan sosial.
AL-Munir 2 Vol V No.9 April 2014
Berkenan dengan kepercayaan warga negara satu sama lain sebagai  anggota  komunitas  sosial,  bahwa  keterlibatan masyarakat  dalam  suatu  komunitas  dan  kepercayaan interpersonal  diantara  anggotanya  berkontribusi  pada meningkatnya  kepercayaan  masyarakat  secara  keseluruhan dalam  suatu  masyarakat  tertentu.  Hubungan  tatap  muka bersama  anggota  masyarakat  dalam  asosiasi  masyarakat  tidak hanya memungkinkan orang untuk saling mengenal satu sama lain  yang  lebih  baik  dalam  hal  pribadi,  tetapi  juga memungkinkan mereka untuk memperluas perasaan dan sikap positif  yang  berasal  dari  pengalaman  warga  terhadap  orang lain  dalam  masyarakat  dan  pemerintahan.  Meningkatkan kepercayaan  sosial  melalui    penerapan  kebijakan  politik  dan ekonomi  yang  sehat  juga  penting  untuk  pemerintahan  yang baik dan efektif.
Partisipasi  menyeluruh  tersebut  dibangun  di  atas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan untuk  berkumpul  dan  mengungkapkan  pendapat  serta kapasitas  berpartisipasi  secara  konstruktif,  hanya  dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan  bertanggung  jawab  dalam  pengelolaan  pemerintahan, pada  sisi  lain  dengan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah  dalam  pembuatan  kebijakan  yang  kredibel. Kredibilitas adalah perbuatan sesuai perkataan (Blinder, 2000). Dalam hal ini kredibilitas langsung, berkaitan dengan gagasan kepercayaan  politik  karena  sebagai  instansi  pemerintah memproduksi  kebijakan  yang  berulang  kali,  dan  kurangnya kredibilitas menimbulkan ketidakpercayaan dan kemungkinan untuk waktu yang lama, oleh karena itu setiap organisasi  dan kebijakan  juga  merupakan  tindakan  potensial  dapat membangun kepercayaan (Porte, 1996). Kemudian, penegakan
40 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
hukum,  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  politik  dan perumusan-perumusan  kebijakan  publik  memerlukan  sistem dan  aturan-aturan  hukum.  Tanpa  diimbangi  oleh  sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis.
Peningkatan  kepercayaan  masyarakat  dapat  ditingkatkan jika  adanya  aturan hukum  yang  kuat  dan  memiliki  kepastian, kepercayaan  dapat  terbangun  apabila  ada  penegakan  hukum yang konsisten dan non diskriminatif, sebaliknya kepercayaan kepada  pemerintah  pudar  jika  hukum  tidak  dapat  ditegakkan dan  hukum  bersifat  diskriminatif.  Problem  pemberantasan korupsi dan penegakan hukum masih menjadi isu utama di era demokratisasi  dan  reformasi  yang  paling  banyak  menjadi sorotan publik.

## F. Manajemen  Humas  untuk  Meningkatkan  Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  (Permen  PANRB)  nomor  30 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah,  dicantumkan  bagaimana tata  kelola  kehumasan  pemerintah,  mengenai  program  yang jelas  dan  terinci  terkait  dengan  aktifitas  humas,  agar  semakin mampu  melaksanakan  fungsi  dan  tugas-tugasnya,  berbagai pihak  termasuk  di  bidang  pemerintahan  telah  menyadari pentingnya  pembenahan  secara  menyeluruh.  Baik  aspek kelembagaan, kepegawaian (SDM), tatalaksana dan akuntabilitas, sehingga tujuan dapat diwujudkan.
Berdasarkan  data-data,  yang  telah  diuraikan  diperoleh temuan  bahwa  kondisi  humas  pemerintah  belum  sepenuhnya maksimal,  sebagai  suatu  usaha  yang  sengaja  dilakukan, direncanakan  dan  secara  kuntinyu  untuk  menciptakan  saling
AL-Munir 2 Vol V No.9 April 2014
pengertian  dengan  publiknya  serta  dapat  memenuhi kepentingan  baik  untuk  institusi  maupun  masyarakat  terkait dan  fungsi  tugas  dan  wewenangnya  belum  optimal.  Juga humas belum dapat memberikan pengarahan kepada Pimpinan Institusi  secara  memadai.  bahwa  sebagian  besar  unit  Humas Pemerintah  belum  memiliki  “citra”  yang  positif,  karena sebagian  besar  masyarakat  masih  menganggap  kinerja  humas kurang baik (Bakohumas, 2007).
Ketika  citra  buruk,  setiap  tindakan  yang  dilakukan  tidak akan  mengundang  simpati,  sebaliknya  dapat  mengundang antipati.  Dalam  situasi  terpuruk,  pembelaan  diri  tidak  ada gunanya, yang bisa dilakukan adalah evaluasi
internal/perbaikan internal setelah itu baru menyusun strategi untuk  perbaikan  citra.  Untuk  itu  perlu  disadari  bahwa pentingnya  membangun  Citra  Organisasi  adalah  apabila Organisasi mempunyai citra baik di mata masyarakat biasanya produk  dan  jasanya  relatif  lebih  bisa  diterima  dan  dampak positif  terhadap  karyawannya  akan  memiliki  rasa  bangga, sehingga  memicu  motivasi  mereka  untuk  bekerja  lebih produktif.
Sehubungan dengan itu, siapa pun dia, apa pun jabatannya, dan apa pun posisinya di masyarakat, juga setiap instansi harus memiliki  citra.  Dan,  setiap  instansi  mampu  membangun  citra, sesuai  dengan  yang  diinginkannya.  Yang  menjadi  masalah adalah,  tidak  setiap  instansi  memahami  bagaimana membangun  citranya  itu.  Sehingga,  tanpa  sadar  tidak  sedikit orang yang justru membangun citra negatif atas instansinya.
Humas  dapat  diaplikasikan  dalam  fungsi  manajemen melalui  konsep  kegiatan  administrasi (operating  concept  of administration) dan  fungsi  staf  khusus  dalam  pelayanan administrasi (specialized  staff  function  serving  administrator). Sedangkan  dalam  fungsi  komunikasi,  pihak Humas
42 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
melaksanakan  kegiatan  komunikasi  antara  lembaga  yang diwakilinya dan dengan pihak publik sebagai sasarannya.
Kegiatan manajemen humas mencakup fungsi-fungsi pokok manajemen secara
umum meliputi
perencanaan, pengorganisasian,  kepemimpinan,  penyusunan  kepegawaian, pengkomunikasian,  pengawasan  dan  evaluasi.  Hal  tersebut menurut  Rosady  Ruslan  (2003:31)  bersumber  dari  definisi manajemen  Humas (Public  Relations  Manajemen) menurut  Mc Elreath, (Managing Systematic and Ethical Humas , 1993, Madison, Wisconsin : Brown & Mark) adalah manajemen Humas berarti penelitan, perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian suatu kegiatan  komunikasi  yang  disponsori  oleh  organisasi,  mulai dari  pertemuan  kelompok  kecil  hingga  berkaitan  dengan konferensi pers internasional via satelit, dari pembuatan brosur hingga  kampanye  nasional  melalui  multimedia,  dari menyelenggarakan  acara open  house hingga  kampanye  politik, dari  pengumuman  pelayanan  publik hingga  menangani  kasus manajemen krisis.
Pekerjaan humas pemerintah di era kebebasan pers seperti saat ini memang tidak mudah. Humas dituntut untuk mampu merespon  cepat  setiap  perubahan  yang  terjadi,  baik  secara internal maupun eksternal, terkait reputasi instansi pemerintah. Sedangkan  saat  ini  sedang  terjadi  hegemoni  media  massa dimana  perkebangan  teknologi  media online yang  sangat signifikan  dapat  membuat  semua  orang  menjadi  pewarta informasi dimana saja dan kapan saja. Misalnya dengan adanya Facebook dan Twitter, siapa  saja  dapat  langsung  menyebarkan informasi melalui media sosial tersebut dan bahkan lebih cepat diketahui daripada informasi di media cetak.
Masyarakat/publik  diidentifikasi  dan  diklasifikasikan sebagai berikut:
1. publik  internal  primer,  yang  meliputi  pimpinan  dan karyawan instansi yang bersangkutan;
2. publik internal sekunder, yang meliputi keluarga pimpinan dan keluarga karyawan instansi yang bersangkutan;
3. publik internal marginal, yang meliputi pensiunan, pegawai tidak tetap, alih daya (outsourcing);
4. publik  eksternal  primer,  yang  merupakan  lembaga pemerintah,  yaitu  sesama  instansi  pemerintah  pusat  dan daerah;
5. publik eksternal sekunder, yaitu mitra instansi pemerintah pusat  dan  daerah;  media  massa  (media  cetak,  elektronik, dan on-line ); lembaga lainnya.
6. publik eksternal marginal, yaitu komunitas yang berada di luar  instansi,  tetapi  mempunyai  pengaruh  menekan  yang perlu diperhatikan:
a. komunitas,  yaitu  masyarakat  yang  terkena  dampak kebijakan pemerintah;
b. lembaga swadaya masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga  sosial  budaya,  serta  lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.
7. publik  pendukung (proponent) ,  yang  meliputi  publik  yan g menerima atau sejalan dengan kebijakan pemerintah;
8. publik  penentang (opponent) ,  yang  meliputi  publik  yan g menolak atau tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah;
9. publik  mengambang (uncommited) ,  meliputi  publik  yang tidak  memiliki  sikap  yang  jelas  (mudah  berubah  dan terpengaruh) terhadap kebijakan pemerintah;
10. publik  minoritas  vokal (vocal  minority) ,  yang  meliputi publik  yang  jumlahnya  kecil,  tetapi  lantang  dalam menyuarakan pendapatnya;
11. publik mayoritas pasif ( silent majority ), yang meliputi publik yang  jumlahnya  besar,  tetapi  tidak  menyatakan pendapatnya secara terbuka.
44 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Tata  kelola  kehumasan  merupakan  proses  yang berkelanjutan. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data dan  fakta,  yang  dilanjutkan  dengan  perencanaan  dan pengambilan putusan untuk menghasilkan program kehumasan selama periode tertentu. Selanjutnya, dilaksanakan kegiatan kehumasan yang telah direncanakan dan dikomunikasikan secara terpadu. Selama pelaksanaan kegiatan, dilakukan  pemantauan  dan  evaluasi  secara  berkala  serta modifikasi untuk perbaikan berkelanjutan.
Organisasi  publik  dewasa  ini  menghadapi  dua  tantangan besar,  yaitu  meningkatnya  proses  transmisi  dan  pertukaran informasi  antarunit  dalam  organisasi (internal  pull) dan meningkatnya  tekanan  dari  lingkungan  eksternal  yang menuntut  tingkat  partisipasi  dan  transparansi  lebih  besar dalam  pengelolaan  pelayanan  public  ( external  push ).  Berbagai krisis  pasca  1998  yang  melanda  Indonesia  melahirkan kesadaran  dan  kebutuhan  akan  adanya  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good  governance) yang  menjamin transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Negara (Permen PANRB 30/2011).
Adapun  tugas  humas  pemerintah  sesuai  dengan  Permen PANRB nomor 30 Tahun 2011 adalah;
1. melaksanakan  komunikasi  timbal  balik  antara  instansi pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling  pengertian  dalam  mencapai  tujuan,  demi memperoleh manfaat bersama;
2. meningkatkan  kelancaran  arus  informasi  dan  aksesibilitas publik;
3. meningkatkan koordinasi  dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan pemerintah;
4. Membangun citra dan reputasi positif.
AL-Munir 2 Vol V No.9 April 2014
Pengaplikasian  empat  tahap  manajemen  yang  perlu dilakukan  dalam  sebuah  pengelolaan  humas  yaitu:  (a) penjelasan  berbagai  permasalahan  humas (Defining  Public Relations  Problem) atau  disebut  juga  dengan Fact-Finding ;  (b) perencanaan  dan  pembuatan  program (Planning  and Programing) ;  (c)  pelaksanaan  dan  mengkomunikasikan (Action and  Communicating) ;  (d)  evaluasi  program (Evaluating  The Program).
Langkah  pertama  yaitu  penjelasan  berbagai  permasalahan humas (Defining Public Relations Problem/Fact finding) ditemukan bahwa  pelaksanaan  tugas  di  lembaga  pemerintah  masih menghadapi tantangan-tantangan, perubahan dan penyesuaian yang  perlu  dicarikan  jalan  keluarnya.  Secara  konseptional empat  tantangan  perlu  memperoleh  perhatian  dan  penjelasan lebih lanjut agar pelaksanaan tugas dan fungsi humas berjalan sesuai  prinsip-prinsip  manajemen,  menurut  Joseph  F.  Awad dalam  Indrawadi  Tamin  (1999:20),  yaitu  :  (1) “Misperception ” terhadap  Humas;  (2)  Prinsip  Dasar  Humas;  (3)  Etika  Dalam Humas; (4) Metode dan Kegiatan Humas.
Terhadap empat hal ini  selanjutnya oleh Indrawadi Tamin dijelaskan sebagai berikut; Misperception terhadap Humas yaitu bermacam-macam  persepsi  tidak  sesuai  terhadap  humas,  oleh pengambil keputusan, antara lain ;
1. Fungtional  Myopia ;  Tidak  mampu  melihat  fungsi  Humas yang  sebenarnya  dalam  proses  manajemen,  persepsi  ini dimanifestasikan  dari  sikap  para  pengambil  keputusan yang  antara  lain;  (1) “any  body  can  do  it ”.  Jadi  buat  apa menggaji  orang  khusus  untuk  mengerjakan  ini;  (2) Andaikata  dilakukan  juga  kegiatan  Humas,  maka dilakukan dengan tidak serius ( guess and gosh approach ); (3) Meletakkan Humas pada posisi rendah ( so far down ) dalam
46 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
organisasi;  (4)  Menganggap  Humas  tidak  lain  hanya sebagai unit “publicity”.
2. The Fauset Pilosophy ; Berpaling pada Humas kalau lagi saat diperlukan saja ( We’ll turn on the PR when we need it”).
3. The Hysteron Proteron Approach; Menganggap bahwa Humas tidak perlu melakukan research (Who need research?).
4. Local  anesthesia ;  Yaitu  sering  menganggap  bahwa  suatu persoalan  yang  timbul  dalam  organisasi  atau  yang berhubungan dengan organisasi hanyalah persoalan intern kita, dan hanya akan berdampak lebih luas.
5. Good  News  Neuresthenia; Sikap  yang  bersandar  pada  “ We believe  in  full  and  complete  public  information  as  long  as  it positive and upbeat ”.
6. The one shot communication tic; Menganggap berkomunikasi cukup  sekali  atau  seadanya (What  do  you  mean  we  don’t communicate,  we  put  release  on  that) .  Padahal  kita  tahu,
“repeating” atau  pengulangan  sangat  diperlukan  dalam komunikasi.
7. The shadow delusion; Sikap yang bersandar pada “low profile philosophy”.
Mengenai Etika, bahwa kehumasan harus menerapkan dan memiliki  kode  etik,  karena  suatu  “profesi”  akan  dapat  lebih jelas dan mulus, excisenya, jika telah mempunyai rambu-rambu yang  disepakati  bersama.  Terkait  dengan  etika  ini,  antara  lain “menjunjung  standar  moral  atau  akhlak”,  baik  yang  merujuk pada  kode  etik  atau  kode  kehormatan,  juga  menggalang semangat  tim  melalui  organisasi  yang  kuat,  mandiri  dan berwibawa untuk menjaga kehormatan dan etika profesi secara jujur dan adil (Hamidjoyo, 2003: 63).
Di  samping  itu,  para  praktisi  humas  harus    menyadari tanggungjawabnya  terhadap  masyarakat.  Bahwa  persoalan etika  dalam  humas  terdiri  dari  tanggung  jawab  sosial,
hubungan dengan client atau atasan, hubungan dengan media dan hubungan dengan sesama praktisi Humas.
Bakohumas  (2007)  menyatakan  bahwa  unit-unit  humas pemerintah  masih  menghadapi  masalah  dalam  rangka melaksanakan  tugas  sesuai  fungsinya,  antara  lain;  (1)  Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang masih terbatas; (2)  Lemahnya  manajemen  kearsipan  di  tataran  pemerintahan; (3) Kelangkaan data dan informasi,  yang lengkap, akurat, dan komprehensif  di  institusi-institusi  Pemerintah;  (4)  Tingkat kemampuan dan kebiasaan membaca ( reading habit ) masyarakat yang masih rendah; (5) dan tingkat daya beli masyarakat yang masih  rendah,  apalagi  di  masa  krisis  sekarang  ini,  sehingga kalau  harus  mengeluarkan  biaya  untuk  mengakses  informasi masih merasa berat.
Birokrasi mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat sebagai pihak yang memberikan  mandat  kepada  pemerintah  mempunyai  hak untuk  memperoleh  pelayanan  dari  Pemerintah.  (Ndraha, 2003:76-78),  menyatakan  bahwa  pemerintahan  memiliki  dua fungsi  yaitu  fungsi  primer  atau  fungsi  pelayanan  dan  fungsi sekunder  atau  fungsi  pemberdayaan.  Fungsi  primer  yaitu fungsi  pemerintahan  sebagai provider jasa-jasa  publik  yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa Hankam, layanan sipil dan layanan  birokrasi.  Fungsi  sekunder  yaitu  sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang  mereka  tidak  mampu  penuhi  karena  masih  lemah  dan tidak berdaya, termasuk penyediaan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan.
Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Rasyid  (1972:11), menyatakan  bahwa  tujuan  utama  dibentuknya  Pemerintahan adalah  untuk  menjaga  suatu  sistem  ketertiban  di  dalam  mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah
48 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
tidaklah  diadakan  untuk  melayani  dirinya  sendiri  tetapi melayani
masyarakat, menciptakan
kondisi yang memungkinkan  setiap  anggota  masyarakat  mengembangkan kemampuan  dan  kreativitasnya  dalam  mencapai  tujuan bersama. Jadi tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada  masyarakat  atau  publik  yang  tidak  saja  memberikan kepuasan  tetapi  juga  dipahami,  diterima  serta  dipercaya maupun  memberikan  harapan  bahwa  hari  ini  lebih  baik  dari kemarin dan hari esok lebih cerah dari hari ini.
Pelayanan umum (publik) adalah segala bentuk pelayanan umum  yang  dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintah  pusat  dan daerah,  di  lingkungan  BUMN/D  dalam  bentuk  barang  dan jasa,  baik  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat maupun  dalam  rangka  pelaksanaan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Dalam  hal  ini,  Humas  beraktivitas memberikan  pelayanan  informasi  sehingga  diharapkan  dapat dimanfaatkan  sebagai  Badan  Publik,  ditunjuk  sebagai  instansi pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  memberikan  pelayanan informasi  kepada  masyarakat,  secara  cepat,  tepat,  akurat, senang  hati,  dan  demi  kepentingan  umum.  (Permen  PANRB Nomor 30 Tahun 2011).
Tahap  manajemen  berikutnya  yaitu  perencanaan  dan pembuatan  program (Planning  and  Programing) dalam pengelolaan  humas  pemerintah.  Dalam  tahap  ini,  setelah diketahui permasalahan yang dihadapi oleh humas pemerintah bahwa menurunnya kepercayaan masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi sejumlah 22 persen dan disebabkan oleh  penyelewengan  kekuasaan  sejumlah  71  persen,  maka pemerintah  harus  menyusun  perencanaan  dan  program  kerja humas untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  diharapkan  akan mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  dengan  birokrasi
pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta mampu menjadi  pelayan  masyarakat.  Reformasi  birokrasi  menuntut transparansi dan akuntabilitas informasi.
Dalam  konteks  kehumasan,  profesionalisme  hubungan masyarakat  (humas)  sebagai  ujung  tombak  pengelolaan informasi  dibangun  melalui  peningkatan  kapasitas  dan kompetensi  sumber  daya  manusia  (SDM),  penguatan  struktur dan infrastruktur, sistem dan prosedur, komunikasi organisasi, audit  komunikasi,  serta  manajemen  komunikasi  krisis,  dalam upaya  menciptakan  tata  kelola  kehumasan  yang  baik,  sebagai bagian  dari  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  (Permen PANRB  30/2011).  Upaya  tersebut    harus  dilaksanakan  dalam rangka  menciptakan  komunikasi  dua  arah  antara  pemerintah dan  masyarakat  agar  tercapai  tujuan  pembangunan.  Adapun perkembangan  pola  komunikasi  Humas  secara  evolutif menurut  Grunig  and  Hunt  dalam  Philip  J.  Kitchen  (1997:9) dikenal  empat  jenis  model  Humas,  sejak  awal  munculnya Humas  sampai  sekarang.  Pelaksanaan  model  tersebut  oleh Santosa Senjaya (2009) dijabarkan dalam tabel berikut ini;
Tabel 1. Empat Model Humas Model Tipe Komunikasi Karakteristik Press Agentry/Pu blicity Satu Arah Menggunakan persuasi dan manipulasi  untuk  mempengaruhi publik agar berperilaku seperti yang diinginkan organisasi. Public Information Satu Arah Menggunakan  teknik  komunikasi kasi  satu  arah  seperti press  release untuk mendistribusikan berita organisasi kepada masyarakat, disebut juga journalist residence.
50 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Two way asymmetrica l Dua Arah Menggunakan persuasi dan manipulasi  untuk  mempengaruhi publik agar berperilaku seperti yang diinginkan organisasi. Tidak melakukan survei terhadap apa yang dirasakan  publik  dan  jika  ada feedback yang  tak  diinginkan  akan berusaha merubahnya. Two way symmetrical Dua Arah Menggunakan  komunikasi  dua  arah dengan  publik  untuk  bernegosiasi, menyelesaikan konflik, dan mempromosikan  saling  pengertian dan  menghargai  antara  organisasi dan publiknya.
Dari  keempat  model  tersebut,  tiga  model  pertama merefleksikan sebuah praktik humas yang berusaha mencapai tujuan  organisasi  melalui  persuasi.  Model  keempat  berfokus pada  usaha    menyeimbangkan  kepentingan  pribadi  dengan kepentingan publik atau kelompok lainnya.
Dalam  sebuah  organisasi,  khususnya  di  lingkup pemerintahan, humas memegang peranan yang sangat penting dan  strategis.  Selain  itu,  sebagai  sebuah  kegiatan  komunikasi, humas  juga  berfungsi  sebagai  jembatan  untuk  membangun suasana  yang  kondusif  dalam  kerangka  „ win-win  solutions ‟, antar  berbagai stakeholders organisasi,  baik  internal  maupun eksternal  dalam  rangka  membangun  citra  dari  instutusi pemerintah  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu  praktik  humas  yang paling ideal di dunia pemerintahan adalah berdasarkan model simetris dua arah (two way symmetrical) .
Bagi  pengelolaan  manajemen  humas  pemerintahan Indonesia, diperlukan komunikasi yang lebih interaktif dengan mempergunakan model komunikasi dua arah timbal balik yang simetris . Tujuan  model  ini  adalah  untuk  menciptakan
komunikasi  dua  arah  dengan  pengaruh  yang  seimbang.  Pada era  keterbukaan  ini,  untuk  memenuhi  keingintahuan  publik, pelayanan informasi harus dilakukan secara berkualitas, dalam arti memperoleh pengertian, penerimaan dan kepercayaan dari publik.  Paradigma  humas  harus  berubah,  memposisikan dirinya  sebagai  pelaksana  komunikasi  multi  arah,  dan  secara profesional melaksanakan tugasnya.
Tahap  ketiga  yaitu  pelaksanaan  dan  mengkomunikasikan (Action and Communicating) rencana humas yang telah disusun dan ditetapkan. Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Infromasi  Publik  yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi
Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Umum  Tata  Kelola  Kehumasan  Di  Lingkungan  Instansi Pemerintah.
Menghadapi era keterbukaan dan hegemoni media saat ini, pola,  mekanisme  dan  kinerja  humas  pemerintah  dalam pelaksanaan  tugas  sehari-hari  perlu  melakukan  penyesuaian- penyesuaian  selaras  dengan  tuntutan  kebutuhan  itu  sendiri. Peristiwa yang terjadi langsung dapat diketahui melalui media online dan media sosial yang kadang membuat program humas yang  telah  disusun  menjadi  percuma  untuk  dilaksanakan. Tugas  humas  pemerintah  bukan  sekedar  pemberi  layanan informasi tetapi juga untuk mengelola citra pemerintah di mata masyarakat.
Fungsi  paling  dasar  humas  pemerintah  adalah  membantu menjabarkan  dan  mencapai  tujuan  program  pemerintahan, meningkatkan  sikap  responsif  pemerintah,  serta  memberi publik  informasi  yang  cukup  untuk  dapat  melakukan pengaturan  diri  sendiri  (Lattimore,  2010).  Berarti  humas pemerintahan  bertugas  menjalankan  kegiatan  kebijakan  dan
52 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
pelayanan  publik  dengan  memberikan  berbagai  informasi tentang  kebijakan  pemerintahan  yang  mengikat  masyarakat. Selanjutnya  memberikan  pelayanan  publik  yang  terbaik, dengan  birokrasi  yang  tidak  berbelit-belit  untuk  memberikan kepuasan  kepada  masyarakat  sehingga  dunia  pemerintahan memperoleh citra positif dari masyarakat.
Pelayanan informasi kehumasan dalam rangka pemenuhan keingin  tahuan  masyarakat,  mempunyai  arti  strategis  dan penting  bagi  masyarakat.  Lebih  lanjut  hasilnya  diharapkan mampu  berkontribusi  mencegah  KKN  sehingga  bermanfaat dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  nusa  dan bangsa.  Seperti  yang  disinyalir  Santosa  (2007)  bahwa ketertutupan  dalam  mengelola  sumber  daya  publik mengakibatkan  meluasnya  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme. Indeks  persepsi  korupsi  ( corruptions  perception  index) dari Transparency International memperlihatkan Indonesia tergolong negara yang tingkat korupsinya (masih) sangat tinggi. Bahkan indeks  persepsi  korupsi  Indonesia  pada  2007  turun  0,1 dibanding 2006 (2,4 turun menjadi 2,3). Dari 180 negara yang di survei,  Indonesia  berada  diperingkat  ke-143  bersama  Rusia, Togo, dan Gambia. Sisi lain, temuan Bank Dunia dan UN Office on Drugs and Crime dalam laporan Stolen Asset Recovery (STAR) Initiative (2007) menegaskan bahwa pencurian asset (asset theft) oleh  para  mantan  penguasa  negara-negara  Filipina,  Nigeria, dan  Peru  disebabkan  oleh  tidak  adanya  transparansi (lack  of transparency) dan  rendahnya  akuntabilitas  publik (low  public accountability ) di negara mereka.
Penyelenggaraan pelayanan informasi publik sebagai salah satu  pelayanan  publik  sehingga  dapat  mencegah  KKN  harus dilakukan secara prima dan dengan memanfaatkan unit humas yang  ada  di  setiap  instansi/lembaga.  Kecuali  5  faktor  yang berpengaruh terutama ”semangat praktisi” untuk menerapkan
AL-Munir 2 Vol V No.9 April 2014
etika  atau  menyenangi  dan  bangga  atas  pekerjaannya  dan ”Apresiasi Top Managemen” yang mengarah kepada sifat dan sikap ”kenegarawanan”, netral, dan sikap yang mampu melihat fungsi  yang  sebenarnya  terhadap  humas  dalam  proses manajemen menentukan tinggi rendahnya pelayanan publik di berbagai tingkatan, baik di pusat maupun daerah.
Tahap manajemen humas keempat yaitu evaluasi  program (Evaluating  The  Program). Kegiatan  ini  harus  dilakukan  untuk menilai  sejauhmana  keefektifan  kegiatan  humas  pemerintah yang  sudah  dilakukan,  sejauhmana  tujuan  dicapai,  apakah kekurangannya dan bagaimana menutupi kekurangannya.
Evaluasi  sejauh  mana output- nya  dapat  memberikan kontribusi  bagi  kelancaran  dan  keharmonisan  alur  informasi bagi  kepentingan  masyarakat,  nusa  dan  bangsa,  tanpa bertentangan  dengan  UU  KIP.  Berdasarkan  pengamatan peneliti, output dari  kegiatan  kehumasan  pemerintah  masih belum  dapat  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap pemerintah.
Kegiatan  manajemen  humas  pemerintah  masih  belum dikelola  secara  profesional  terkait  adanya  kendala  SDM  yang kurang  mampu  menggunakan  aplikasi  dan  perangkat multimedia  yang  dimiliki,  tidak  adanya  rancangan  program humas yang signifikan yang mampu memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan tidak sesuainya kebijakan pemerintah  dengan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  aparat pemerintah dalam pelaksanaannya.
Pemerintah  berperan  strategis  untuk  mewujudkan pemerintahan  yang  demokratis,  yang  dekat  dengan  rakyat. Kepemerintahan  yang  baik (good  governance) menurut  Joko Widodo  (2001:2)  menuntut  keterlibatan  seluruh  elemen  yang ada  dalam  masyarakat,  hal  ini  akan  terjadi  manakala pemerintah  dekat  dengan  masyarakat  yang  diperintahnya.
54 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Pemerintah  yang  dekat  dengan  yang  diperintah/rakyat  akan dapat  mengenali  dengan  baik  kebutuhan,  permasalahan, keinginan,  dan  kepentingan  serta  aspirasi  rakyat  secara  baik dan  benar,  karenanya  kebijakan  yang  dibuat  akan  dapat mencerminkan  apa  yang  menjadi  kepentingan  dan  aspirasi rakyat yang dilayaninya.

## G. Penutup
Saat ini manajemen humas pemerintah tidak berjalan sesuai dengan  tata  kelola  kehumasan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  dalam  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur  Negara  Dan  Reformasi  Birokrasi  (Permen  PANRB) Republik  Indonesia  Nomor  30  Tahun  2011  Tentang  Pedoman Umum  Tata  Kelola  Kehumasan  Di  Lingkungan  Instansi Pemerintah.  Manajemen  kehumasan  yang  dilakukan  belum optimal,  belum  adanya  upaya  terorganisir  dari  tiap  instansi untuk  mengkomunikasikan  kebijakan  pemerintah  yang menjadi tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakannya. Hal  ini  terjadi  karena  beberapa  aspek  seperti;  (1)  masih rendahnya  posisi  humas  di  suatu  instansi  dan  humas  tidak diperlakukan  sebagai  suatu  bagian  yang  penting  bagi  instansi (eselonisasi yang tidak langsung di bawah pimpinan instansi); (2)  tidak  adanya  rancangan  dan  pelaksanaan  program  humas yang  bersifat  strategis  untuk  dapat  membantu  pimpinan mengambil keputusan; (3) masih kurangnya SDM yang mampu melaksanakan program humas pemerintah; (4) tidak sesuainya perilaku  aparat  pemerintah  dengan  program/kebijakan  yang telah ditetapkan oleh pemerintah itu sendiri.
Dari karakteristik yang diberikan oleh UNDP, tampak jelas bahwa untuk mewujudkan good governance , fungsi komunikasi yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  lembaga  humas  atau  humas pemerintah  menempati  posisi  yang  sangat  strategis  untuk
menciptakan  transparansi,  keterbukaan  dan  informasi  yang akhirnya  akan  melahirkan  keterlibatan  aktif,  partisipasi  dan dukungan  masyarakat.  Tanpa  dukungan  masyarakat  apapun bentuk  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  tidak  akan memiliki makna apa-apa.
Untuk  itu  humas,  tidak  saja  memberikan  kepuasan,  tetapi memperoleh  pengertian,  penerimaan  dan  kepercayaan  atau humas  harus  memiliki  citra  yang  positif.  Terkait  dengan parameter  ini,  sesuai  uraian  terdahulu  bahwa  karena  faktor- faktor  kelembagaan,  ketatalaksanaan,  SDM  dan  penguasaan substansi informasi, efektifitas pelayanan informasi pemerintah belum dapat terlaksana secara optimal. Hal tersebut tercermin pada  hasil-hasil  penelitian  sejak  1979  hingga  kini  pada  tahun 2010 ini. Disamping itu seperti telah disebutkan bahwa humas pemerintah  masih  tertutup,  pola  komunikasi  masih  satu  arah, dan  humas  hanya  bertugas  sebagai  penyelenggara  pertemuan pimpinan, anti kritik dan sensor berita.

## Daftar Kepustakaan
Baran, Stanley J., 2005. Introduction to Mass Communication  Medi a  Literacy And Culture ,3th  Edition, Penerbit McGraw Hill.
Cutlip,  Scott.  M.,  Center  Allen  H.  &  Broom.  Glen.  M.,  2000. Effective  Public  Relations .  (8th  ed.)  New  Jersey,  Prentice Hall, Upper Saddle River.
Cutlip, Center and Broom, 2006. Effective  Public  Relations , Jakarta: Prenada Media
56 Manajemen Humas Pemerintah ...
Jurnal Ilmiah Dakwah dan Komunikasi
Creswell, John. W., 1998. Qualitative  Inquiry and Research  Design
Choosing Among Five Traditions, London, SAGE Public Relations
Coffman,  J., 2002.  Public  Communication  Campaign evaluation: An  Environmental   scan  of  challenges, criticisms,  practice, and opportunities. Cambridge, MA:
Harvard Family Research Project.
Effendy, Onong Uchyana, 2000. Dinamika Komunikasi, Bandung: PT Citra
Aditya Bakti Indarto, Marroli J., 2012. Manajemen Komunikasi Pemerintah  Dalam  Kebijakan  Transparansi  Informasi, Jakarta: Universitas Indonesia.
Kriyantono,  Rachmat,  2006. Teknik  Praktis  Riset  Komunikasi. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
Lattimore,  Dan.  2010, Humas,  Profesi  dan  Praktik ,  Salemba Humanika.
Lembaga  Administrasi  Negara  RI.,  2000. Pedoman  Penyusunan Pelaporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah , Jakarta, LAN-BPKP. Moore,  Frazier,  2004. Humas:  Membangun  Citra  dengan Komunikasi , Remaja Rosdakarya, Bandung.
Moore.H.Frazier, penerjemah Lilawati Trimo,  1998. Hubungan Masyarakat,  Prinsip,  Kasus  dan  Masalah, Remaja  Rosda
Karya.
Ndraha,  Talidziduhu,  2005.  Kybernology (HAM  Pemerintahan Baru), Jakarta, PT. Rineka Cipta.
Nugroho, Riant, 2012. Public Policy; Dinamika Kebijakan, Analisa Kebijakan  dan  Manajemen  Kebijakan :  Jakarta,  Elex  Media Komputindo.
Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur,  Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun  2011  Tentang  Pedoman  Umum  Tata  Kelola Kehumasan Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
AL-Munir 2 Vol V No.9 April 2014
Rahmadi,  F.,  1994. Humas:  Dalam  Teori  dan  Praktek,  Aplikasi Dalam  Badan  Usaha  Swasta  dan  Lembaga  Pemerintah.
(Cet.3.). Gramedia Pustaka Utama Rosady  Ruslan,  2003, Manajemen  Humas  &  Media  Komunikasi:
Konsepsi dan Aplikasi . Jakarta PT. RajaGrafindo Utama. Steinberg, Charles. S., 1958. The Mass Communicators , Harpers & Bros, New York.
Saleh,  Akh.  Muwafik,  2008.  Manajemen  Humas  Pemerintah Dalam  Mendukung  Pelaksanaan  Program  Otonomi Daerah,  Jurnal  Ilmiah  Administrasi  Publik  dan Pembangunan,  Vol.2,  No.5,  Juli-Desember  2008. Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang. Sunarto,  2002. Public Relations untuk Pelayanan Publics Fakultas Ilmu  Komunikasi  Universitas  Prof.  Dr.  Moestopo (beragama) Jakarta.
Steers,  Richard  M,  Lyman W.,  Porter,  and  Gregory  A.  Bigley,
1996. Motivation and Leadership at Works, Mac Graw-
Hill Companies, Inc. New York
Sharif, dkk, 1981. Personil Manajemen dalam Pemerintahan.
Wilson,  Stan  Le  Roy,  1995 Mass  Media/Mass  Culture  An Introduction 3th Edition, Penerbit McGraw Hill. Widodo,  Joko,  2001. Good  Governance:  Telaah  dariDimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan  Otonomi  Daerah .  PPS  Untang,  Surabaya,  Insan Cendekia.