## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3870/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pertanggungjawaban Hukum Perawat Dalam Tindakan Keperawatan Ditinjau Dari Konsep Sosiological Yurisprudence
1 Aris Prio Agus Santoso, 2 Ady Irawan AM, 3 Aknes Galih Sumirat, 4 Adinda Laras Sri Karno Putri
1,3 Prodi S1 Hukum Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta
2,4 Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta
Article Info Abstract Article history: Received 17 September 2022 Publish 14 November 2022 In carrying out the duties and responsibilities of nurses need to pay attention to patient safety. The legal responsibility of nurses in carrying out independent nurse practice must be in accordance with nursing service standards, professional standards, operational standards and in accordance with statutory provisions, because care services that are not in accordance with procedures can pose risks to patients. This study aims to find out what nursing actions can be carried out and accounted for  in  independent  nursing  practice,  the  legal  responsibility  of  nurses  in  nursing  actions  in independent  nursing  practice,  especially  those  without  medical  records  and  standard  operating procedures,  and  the  concept  of  sociological  jurisprudence  in  home-visit  health  services  in independent nursing practice. This study uses a qualitative method with a juridical approach. Data collection techniques in this study were carried out by collecting data from primary and secondary data. Based on the research that has been done, the results show that nursing actions that can be carried  out  and  accounted  for  in  independent  nursing  practice  include  actions  in  the  form  of observation, education, therapeutic and collaboration. The form of legal responsibility for nurses who do not have medical records and operational procedures is a form of absolute responsibility (strict liability), where the heaviest sanction is revocation of practice licenses if not implemented immediately. Based on the concept of sociological jurisprudence, the practice of home-visit health services  is  highly  recommended  because  someone  already  needs  help,  and  on  the  basis  of  the importance of Living Law that lives in society, nursing actions must be carried out. This situation is a form of tradition that is passed down from generation to generation, where people still believe that mantri can treat their illness, so that for the realization of effective positive law, the provision of assistance which is the obligation of every community must be carried out.
Keywords:
Legal  Liability,  Nurses,  Independent Practice, Sociological Jurisprudence
Info Artikel
ABSTRAK Article history: Received 17 September 2022 Publish 14 November 2022 Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  perawat  perlu  memperhatikan  keselamatan pasien. Tanggung jawab hukum perawat dalam melaksanakan praktik mandiri perawat harus sesuai dengan standar pelayanan keperawatan, standar profesi, standar operasional dan sesuai ketentuan peraturan  perundang-undangan,  sebab  pelayanan  perawatan  yang  tidak  sesuai  dengan  prosedur,
dapat menimbulkan risiko bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja tindakan keperawatan yang dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada praktik keperawatan mandiri, pertanggungjawaban  hukum  perawat  dalam  tindakan  keperawatan  pada  praktik  keperawatan mandiri khususnya yang tidak memiliki rekam medis dan standar prosedur operasional, dan konsep sosiological yurisprudence dalam pelayanan kesehatan secara homevisite pada praktik keperawatan mandiri.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dari data primer dan  sekunder.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan  diperoleh  hasil  bahwa  tindakan keperawatan yang dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada praktik keperawatan mandiri meliputi tindakan berupa observasi, edukasi, terapeutik dan kolaborasi. Bentuk pertanggungjawaban hukum perawat yang tidak memiliki rekam medis dan prosedur operasional merupakan merupakan bentuk tanggung jawab mutlak (strict liability), di mana sanksi terberatnya adalah pencabutan izin praktik  jika  tidak  segera  dilaksanakan.  Berdasarkan  konsep sosiological  yurisprudence praktik pelayanan kesehatan secara homevisite, sangatlah dianjurkan karena seseorang telah membutuhkan pertolongan, dan atas dasar pentingnya Living Law yang hidup dalam masyarakat, maka tindakan keperawatan haruslah dilakukan. Keadaanya yang demikian merupakan bentuk tradisi yang turun temurun, di mana masyarakat masih percaya bahwa mantri dapat mengobati penyakitnya, sehingga demi  terwujudnya  hukum  positif  yang  efektif  maka  suatu  pemberian  pertolongan  yang  menjadi kewajiban setiap masyarakat haruslah dilaksanakan.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ady Irawan AM Prodi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta

## 1. PENDAHULUAN
Perawat  adalah  seseorang  yang  telah  lulus  pendidikan  tinggi  keperawatan,  yang  diakui  oleh pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan.  Tenaga  keperawatan  yang melakukan tindakan keperawatan harus sesuai dengan kompetensi perawat yang sudah ditetapkan dan  didapatkan  selama  proses  pendidikan.  Tanggung  jawab  hukum  seorang  perawat  dalam
menjalankan praktik mandiri keperawatan harus sesuai dengan standar pelayanan perawat, standar profesi, standar operasional dan kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan.
Perawat  dalam  melaksanakan  pelayanan  kesehatan  berperan  sebagai  penyelenggara  praktik keperawatan,  pemberi  asuhan  keperawatan,  penyuluh  dan  konselor  bagi  klien,  pengelola pelayanan  keperawatan,  dan  peneliti  keperawatan.  pelayanan  keperawatan  yang  diberikan  oleh perawat  didasarkan  pada  pengetahuan  dan  kompetensi  di  bidang  ilmu  keperawatan  yang dikembangkan  sesuai  dengan  kebutuhan  klien,  perkembangan  ilmu  pengetahuan,  dan  tuntutan globalisasi. pelayanan kesehatan tersebut termasuk pelayanan keperawatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, akuntabel, bermutu, dan aman oleh perawat yang telah mendapatkan registrasi dan izin praktik.
Dewasa ini, perkembangan keperawatan dunia menjadi acuan bagi perawat untuk melakukan perubahan  mendasar  dalam  kegiatan  profesinya.  Pekerjaan  perawat  yang  semula  vokasional bergeser  menjadi  pekerjaan  profesional.  Perawat  yang  dulunya  berfungsi  sebagai  perpanjangan tangan  dokter,  menjadi  bagian  dari  upaya  mencapai  tujuan  pelayanan  klinis,  kini  mereka menginginkan  pelayanan  keperawatan  mandiri  sebagai  upaya  mencapai  tujuan  asuhan keperawatan. Setiap kegagalan tindakan medis menjadi tanggung jawab perawat itu sendiri, karena setiap tindakan perawat pada praktik keperawatan mandiri yang tidak berdasarkan atas perintah, merupakan tindakan independen yang bersifat personal liability.
Pasal 34 (1) Permenkes 26/2019 menyebutkan bahwa dalam melakukan Praktik Keperawatan, Perawat  wajib  melakukan  pencatatan.  Pasal  51  (1)  menjelaskan  bahwa  Perawat  yang menyelenggarakan Praktik Keperawatan secara mandiri di tempat praktik mandiri Perawat wajib melakukan  pencatatan  dan  pelaporan  sesuai  dengan  pelayanan  yang  diberikan.  Kemudian  pada Pasal  36  (1)  huruf  d  menyebutkan  bahwa  dalam  melaksanakan  Praktik  Keperawatan,  Perawat mempunyai  kewajiban  memberikan  Pelayanan  Keperawatan  sesuai  dengan  kode  etik,  standar Pelayanan Keperawatan, Standar Profesi, standar prosedur operasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Belakangan  ini,  beberapa  perawat  yang  melakukan  praktik  keperawatan mandiri tidak membuat pencatatan dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada pasien, selain itu juga tidak memiliki SPO (Standar Prosedur Operasional) pada praktik keperawatan mandirinya, padahal ini merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi dalam praktik keperawatan mandiri.
Seorang perawat yang diduga melakukan kelalaian pasti mengelak dengan mengatakan bahwa dia telah melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SPO, namun Penegak Hukum tidak akan percaya hanya dengan perkataan saja melainkan juga harus ditunjukkan bukti SPO yang akurat. Oleh  sebab  itu,  wajar  jika  Penegak  Hukum  tetap  mempertanyakan  keabsahan  tindakan  oleh perawat  tersebut  karena  kenyataanya  perawat  tersebut  tidak  memiliki  catatan  keperawatan  dan SPO dalam praktik keperawatan mandirinya.
Pasal  1367  KUH  Perdata  menyatakan:  “Seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab  atas kerugian  yang  disebabkan  atas  perbuatannya  sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian  yang disebabkan  perbuatan-perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya  atau  disebabkan orang-orang yang berada dibawah pengawasannya”. Kemudian dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata  menyatakan:  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahanya  untuk menggantikan kerugian tersebut”. Ketika kerugian yang diderita pasien akibat tindakan tersebut berakibat fatal, maka disinilah muncul permasalahan hukum, khususnya di bagian hukum perdata.
Dalam  melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  perawat  perlu  memperhatikan  keselamatan pasien. Keselamatan pasien merupakan hal mendasar yang perlu diperhatikan oleh perawat saat memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien.  Tanggung  jawab  keperawatan  merupakan kesediaan  perawat  untuk  menyiapkan  diri  dalam  menghadapi  resiko  terburuk  sekalipun, memberikan kompensasi atau informasi terhadap tindakan yang sudah dilaksanakan. Tanggung jawab hukum perawat dalam melaksanakan praktik mandiri perawat harus sesuai dengan standar pelayanan  keperawatan,  standar  profesi,  standar  operasional  dan  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan. Undang-Undang praktik keperawatan profesional pada dasarnya berfungsi untuk mengatur praktik keperawatan agar hak-hak masyarakat dalam memperoleh perawatan yang
baik dapat terpenuhi. Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan mutu perawat, meningkatkan mutu  pelayanan  keperawatan,  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada  perawat dan pasien serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga pasien mendapatkan suatu pelayanan perawatan yang aman. Pelayanan perawatan yang tidak sesuai dengan prosedur, dapat menimbulkan risiko bagi pasien.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Apa saja tindakan keperawatan yang dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan pada praktik keperawatan mandiri.
b. Bagaimana  pertanggungjawaban  hukum  perawat  dalam  tindakan  keperawatan  pada  praktik keperawatan  mandiri  khususnya  yang  tidak  memiliki  rekam  medis  dan  standar  prosedur operasional.
c. Bagaimana konsep sosiological  yurisprudence dalam pelayanan kesehatan secara homevisite pada praktik keperawatan mandiri.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 Pertanggungjawaban Hukum
Tanggung  jawab  dalam  kamus  Bahasa  Indonesia  memiliki  arti  yaitu  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya  (kalau  terjadi  apa-apa  boleh  dituntut,  dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).
Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menurut hukum tanggung jawab  adalah  suatu  akibat  atas  konsekuensi  kebebasan  seorang  tentang  perbuatannya  yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
Berikut  ini  adalah  teori  mengenai  tanggung  jawab  yang  yang  disampaikan  oleh  beberapa pakar antara lain:
1. WJS.  Poerwodarwinto,  mengatakan  bahwa  tanggung  jawab  sesuatu  yang  menjadi kewajiban  (keharusan)  untuk  dilaksanakan,  dibalas,  dan  sebagainya.  Manusia  yang bertanggungjawab adalah manusia yang dapat menyatakan diri sendiri bahwa tindakanya itu baik dalam arti menurut norma umum.
2. Burhanudin  mengatakan  bahwa  tanggungjawab  adalah  kesanggupan  untuk  menetapkan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban dan kesanggupan untuk memikul risiko dari sesuatu perbuatan yang dilakukan.
3. Britnes  mengatakan  bahwa  tanggung  jawab  berarti  tidak  boleh  mengelak,  bila  diminta penjelasan  tentang  perbuatanya.  Bertanggung  jawab  berarti  dapat  diminta  penjelasan tentang tingkah lakunya dan bukan saja bisa menjawab melainkan juga harus menjawab.
4. Widagdho mengatakan bahwa tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkah laku atau  perbuatannya  yang  disengaja  maupun  yang  tidak  disengaja.  Tanggung  jawab  juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab erat kaitannya  dengan  kewajiban.  Kewajiban  adalah  sesuatu  yang  dibebankan  terhadap seseorang. Kewajiban merupakan bandingan terhadap hak, dan dapat juga tidak mengacu terhadap  hak.  Maka  tanggung  jawab  dalam  hal  ini  adalah  tanggung  jawab  terhadap kewajbannya.
5. Shidarta mengatakan bahwa tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggungjawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.
6. Schiller dan Bryan mengatakan bahwa tanggung jawab adalah perilaku yang menentukan bagaimana bereaksi terhadap situsi setiap hari, yang memerlukan beberapa jenis keputusan yang bersifat moral.
7. Mudjiono mengatakan bahwa tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan  dengan janji, atau  tuntutan  terhadap  hak,  tugas,  kewajiban  sesuai    dengan  aturan,  nilai,  norma,  adat- istiadat yang dianut warga masyarakat.
8. Facthul Mu’in mengatakan bahwa tanggung jawab adalah suatu sikap siap untuk memilih suatu pilihan yang ingin dilakukan dalam hidup, dan siap menghadapai konsekuensi atas pilihan  yang  sudah  dilakukan.  Dengan  demikian,  segala  sesuatu  yang  telah  dilakuakan seharusnya  harus  dipertimbangkan  dahulu  secara  mendalam  dan  tidak  terburu-buru. Karena  orang  yang  tidak  bertanggung  jawab  adalah  orang  yang  memiliki  kontrol  diri rendah, tergesa-gesa dalam memilih suatu pilihan.
Tanggung jawab yaitu memiliki penguasaan diri, mampu melaksanakan tugas dengan baik secara individu maupun kelompok, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Ini seperti yang diungkapkan oleh Fatchul Mu’in dalam bukunya bahwa, seseorang yang bertanggung jawab adalah seserang yang memiliki akuntabilitas. Dimana seseorang yang bisa dimintai tanggung jawab dan bisa dipertanggung jawabkan.
Dalam  Islam,  tanggungjawab  dikenal  dengan  istilah Mas’uliyah.  Mas’uliyyah atau accountability ialah  prinsip  yang  menuntut  seorang  pekerja  supaya  senantiasa  berwaspada dan  bertanggungjawab  atas  apa  yang  dilakukan  atau  dibelanjakan  karena  mereka  akan diperiksa dan dipersoalkan bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan. Tanggungjawab meliputi beberapa aspek, yakni: tanggungjawab antara individu dengan individu (mas’uliyyah alafrad), tanggungjawab dengan masyarakat (mas’uliyyah al-mujtama’) serta tanggungjawab pemerintah (mas’uliyyah al-daulah) tanggungjawab ini berkaitan dengan baitul mal. Tanggungjawab  itu  bersifat  kodrati,  artinya  sudah  menjadi  bagian  kehidupan  manusia, bahwa  setiap  manusia  pasti  dibebani  dengan  tanggungjawab.  Apabila  ia  tidak  mau bertanggungjawab,  maka  ada  pihak  lain  yang  memaksakan  tanggungjawab  itu.  Dengan demikian tanggungjawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi pihak yang berbuat dan dari sisi  kepentingan pihak lain. Tanggungjawab  adalah  ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggungjawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum  atas suatu  perbuatan tertentu  atau bahwa dia memikul  tanggung  jawab  hukum,  subyek  berarti  bahwa  dia  bertanggung  jawab  atas  suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan. Menurut Hans Kelsen, sebuah konsep yang berhubungan  dengan  konsep  kewajiban  hukum  adalah  konsep  tanggung  jawab (pertanggungjawaban)  hukum.  Bahwa  seseorang  bertanggungjawab  secara  hukum  atas perbuatan  tertentu  atau  bahwa  dia  bertanggungjawab  atas  suatu  sanksi  bila  perbuatannya bertentangan.  Biasanya,  yakni  bila  sanksi  ditunjukan  kepada  pelaku  langsung,  seseorang bertanggungjawab  atas  perbuatannya  sendiri.  Dalam  kasus  ini  subjek  dari  tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum. Dalam teori hukum umum, menyatakan bahwa  setiap  orang,  termasuk  pemerintah,  harus  mempertangungjawabkan  setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab  hukum  berupa  tanggungjawab  pidana,  tanggungjawab  perdata,  dan tanggungjawab administrasi
Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:
1. Pertanggungjawaban  individu  yaitu  seorang  individu  bertanggung  jawab  terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban  berdasarkan  kesalahan  yang  berarti  bahwa  seorang  individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.
Dalam  kamus  hukum  ada  dua  istilah  yang  menunjuk  pada  pertanggungjawaban  yakni; liability  (the  state  of  being  liable) dan responsibility  (the  state  of  fact  being  responsible).
Menurut  hukum  tanggung  jawab  adalah  suatu  akibat  atas  konsekuensi  kebebasan  seorang tentang  perbuatannya  yang  berkaitan  dengan  etika  atau  moral  dalam  melakukan  suatu perbuatan.  Pertanggungjawaban  menurut  undang-undang  dalam  Ridwan  HR,  yaitu: kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum.
Menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  hukum  orang  lain  untuk  memberi pertanggungjawabannya.
Sugeng  Istanto  mengemukakan  pertanggungjawaban  berarti  kewajiban  memberikan jawaban  yang  merupakan  perhitungan  atas  semua  hal  yang  terjadi  dan  kewajiban  untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.
Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability based on fault) Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
2. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (presumtion of liability) Prinsip  ini  menyatakan,  tergugat  selalu  dianggap  bertanggung  jawab  sampai  ia  dapat membuktikan ia tidak bersalah. Jadi, beban pembuktian ada pada si tergugat.
3. Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (presumtion nonliability principle) Prinsip  ini  merupakan  kebalikan  dari  prinsip  praduga  untuk  selalu  bertanggung  jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.
4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (strict liability)
Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan tidak  sebagai  faktor  yang  menentukan.  Sebaliknya  tanggung  jawab  absolut  adalah tanggung  jawab  tanpa  kesalahan  dan  tidak  ada  pengecualiannya.  Asas  tanggung  jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (civil liability). Tanggung jawab  perdata  merupakan  suatu  instrumen  hukum  perdata  dalam  konteks  penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada kasus tersebut.
2.2 Perawat
Perawat (bahasa Inggris: nurse , berasal dari bahasa Latin: nutrix yang berarti merawat atau memelihara)  adalah  suatu  profesi  yang  difokuskan  pada  perawatan  individu,  keluarga,  dan komunitas  dalam  mencapai,  memelihara,  dan  menyembuhkan  kesehatan  yang  optimal  dan berfungsi.
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, menyebutkan bahwa: “perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam  maupun  di  luar  negeri  yang  diakui  oleh  Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan Perundang-undangan”.
Menurut PPNI, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
Menurut Achir  Yani  S.  Hamid, perawat  merupakan orang pertama dan secara konsisten selama  24  jam  sehari  menjalin  kontak  dengan  pasien,  perawat  sangat  berperan  dalam membantu memenuhi kebutuhan spiritual pasien.
Menurut  Kusnanto,  perawat  adalah  seseorang  (seorang  profesional)  yang  mempunyai kemampuan, tanggungjawab dan kewenangan melaksanakan pelayanan/ asuhan keperawatan pada berbagai jenjang pelayanan keperawatan.
Perawat  menurut International  Council  of  Nursing (ICN)  adalah  seseorang  yang  telah menyelesaikan program  pendidikan keperawatan, berwenang di  Negara yang bersangkutan untuk  memberikan  pelayanan  dan  bertanggungjawab  dalam  peningkatan  kesehatan, pencegahan penyakit, serta pelayanan terhadap pasien.

## 2.3 Tindakan Keperawatan
Menurut  Tim  Penyusun  Revisi  Jabatan  Fungsional  Tenaga  Keperawatan  Direktorat Keperawatan dan Keteknisian Medik Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kemenkes RI tahun 1997 yang dikutip dari Ach. Syaiful Anam, dkk, membagi tindakan keperawatan sebagai berikut:
1. Tindakan Keperawatan Dasar
a. Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 1
1) Menyiapkan dahak untuk pemeriksaan,
2) Menyiapkan hapusan tenggorok dan hidung,
3) Menyiapkan hapusan mata,
4) Meyiapkan hasil biopsi untuk pemeriksaan,
5) Menyiapkan cairan luka (pus) untuk pemeriksaan,
6) Membersihkan tempat tidur,
7) Membuat larutan sabun,
8) membuat larutan lysol,
9) Membuat larutan saflon,
10) Mencuci tangan dengan cara biasa,
11) Mencuci tangan dengan cara desinfeksi,
12) Mencuci tangan dengan cara steril,
13) Melakukan desinfeksi,
14) Melakukan sterilisasi,
15) Memelihara peralatan dari logam,
16) Memelihara peralatan dari gelas,
17) Memelihara peralatan dari karet,
18) Menimbang berat badan,
19) Menolong memberikan urinal,
20) Memberikan obat melalui kulit,
21) Meneteskan obat tetes hidung,
22) Memberikan obat via selaput lendir saluran pencernaan,
23) Pengambilan urine biasa,
24) Memasang manset.
b. Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 2
1) Memberikan obat tetes mata,
2) Memberikan obat mata,
3) Melakukan Irigasi mata,
4) Memberikan obat tetes telinga,
5) Memberikan obat tetes hidung,
6) Memberikan obat supositoria melalui anus,
7) Menyiapkan alat untuk mengumbah lambung,
8) Menyiapkan alat untuk mengumbah kandung kemih,
9) Menyiapkan cairan otak untuk pemeriksaan,
10) Menyiapkan cairan lambung,
11) Menyiapkan cairan rongga pleura,
12) Menyiapkan alat peraga penyuluhan kesehatan individu,
13) Menyiapkan alat peraga penyuluhan kesehatan keluarga,
14) Menyiapkan alat peraga penyuluhan kesehatan kelompok,
15) Menyiapkan alat peraga penyuluhan kes. Masyarakat,
16) Merapihkan tempat tidur,
17) Memindahkan pasien berjalan menuju kursi,
18) Mengatur posisi berbaring pasien (fowler),
19) Mengatur posisi berbaring pasien (sim),
20) Mengatur posisi berbaring pasien (trendelenburg),
21) Mengatur posisi berbaring pasien (dorsal recumbant),
22) Mengatur posisi berbaring pasien (genu postural),
23) Mengganti alat tenun kotor tanpa memindahkan pasien,
24) Mengukur suhu badan,
25) Menghitung pernafasan,
26) Mengukur tekanan darah,
27) Memandikan pasien di tempat tidur,
28) Menyisir rambut,
29) Mencuci rambut,
30) Memasang kap kutu,
31) Menyikat gigi,
32) Membersihkan mulut,
33) Memelihara gigi palsu,
34) Memelihara mulut pasien yang patah tulang rahang atau menjalani operasi rahang, 35) Memotong kuku,
36) Membantu memberikan makan dan minuman pada pasien,
37) Menghidangkan makanan dan minuman kepada pasien yang dapat makan sendiri,
38) Menghidangkan makanan dan minuman kepada pasien yang tidak dapat  makan sendiri,
39) Memelihara kebersihan vulva dan perineum,
40) Memberi gliserin dengan spuit,
41) Memberikan huknah rendah,
42) Memberikan huknah tinggi,
43) Memasang pembalut pada luka,
44) Mengganti balutan,
45) Mengangkat jahitan luka,
46) Memberikan kompres panas,
47) Memberikan kompres basah,
48) Memberikan kirbet es,
49) Memasang bantal angina,
50) Perawatan pasien yang akan meninggal,
51) Memberikan obat melalui mulut,
52) Pengumbahan dengan mempergunakan spuit,
53) Pengumbahan dengan cara tetesan,
54) Meneteskan obat pada mata,
55) Memberikan salf mata,
56) Meneteskan obat tetes telinga,
57) Pemberian obat melalui vagina,
58) Pemberian obat melalui anus,
59) Pemeriksaan kadar gula dalam urine,
60) Benedict Test,
61) Pemeriksaan dengan menggunakan pita test,
62) Pengambilan bahan UCT,
63) Pengumpulan urine selama 24 jam,
64) Penyediaan faeces untuk kultur,
65) Mengambil darah perifer,
66) Penyuluhan kesehatan pada individu,
67) Mengisi sensus harian,
68) Mengisi formulir permintaan barang,
69) Mengisi formulir permintaan makanan pasien baru,
70) Mengisi formulir permintaan obat-obatan rutin,
71) Mengisi formulir permintaan instrumen incidental,
72) Mengisi formulir perbaikan alat,
73) Mengisi formulir permintaan pemeriksaan laboratorium,
74) Mendampingi pasien konsul,
75) Menyuapi pasien,
76) Melatih pasien bernafas dalam dan batuk,
77) Melaksanakan program orientasi minimal pada pasien,
78) Observasi pasien yang sedang di manset,
79) Menolong pasien pindah dari satu ruang ke ruang lain.
c. Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 3
Adalah  tindakan  keperawatan  dasar  yang  memiliki  kesulitan  sedang,  tanpa mengandung  resiko  dan  perlu  pengalaman  kerja.  Beberapa  yang  termasuk  dalam Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 3 adalah sebagai berikut :
1) Memberikan obat melalui pernafasan instalasi zat asam (oksigen),
2) Memberikan suntikan intracutan,
3) Memberikan suntikan subcutan,
4) Memberikan suntikan intramuskuler,
5) Mengambil darah vena,
6) Penyuluhan kesehatan kepada keluarga.
d. Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 4 Merupakan tindakan keperawatan dasar yang memiliki kesulitan sedang, memerlukan pengalaman,  dapat  menimbulkan  gangguan  fisik  dan  psikis,  dan  memerlukan tambahan pengetahuan. Beberapa yang termasuk dalam Tindakan Keperawatan Dasar Kategori 4 adalah sebagai berikut:
1) Memberikan suntikan intravena,
2) Memberikan infus,
3) Memasang Tranfusi darah,
4) Menyiapkan alat DC Shock dalam keadaan siap pakai (ICU,ICCU),
5) Melakukan EKG.
2. Tindakan Keperawatan Kompleks
a. Tindakan Perawatan Kompleks Kategori 1
1) Pengambilan urine steril
2) Mengukur berat jenis urine,
3) Pemeriksaan jumlah protein dalam urine,
4) Pengujian pemekatan (Concentrate Test),
5) Pemeriksaan Creatinin Clearence (CCT)
6) Pengambilan darah arteri,
7) Auskultasi abdomen,
8) Pemeriksaan infiltrasi cairan subcutan,
9) Pemeriksaan fungsi peralatan suction,
10) Pemeiksaan kebebasan traksi,
11) Pemeriksaan oedema di sekitar luka operasi,
12) Pemeriksaan naso gastric tube pasien,
13) Pemeriksaan ketepatan tinggi alat bantu jalan,
14) Deteksi skin test positif,
15) Observasi keluhan gatal,
16) Mengeluarkan ASI secara manual,
17) Persiapan alat anastesi,
18) Menyiapkan alat temporary pacemaker ,
19) Melakukan auskultasi dada,
20) Dan lain-lain pemeriksaan kompleks.
b. Tindakan Keperawatan Kompleks Kategori 2
1) Memberi makan pada pasien bayi melalui NGT,
2) Menolong pasien bayi dengan epistaksis,
3) Menolong bayi dengan perdarahan tali pusat,
4) Irigasi telinga,
5) Perawatan pasien dengan tracheostomy,
6) Pemberian obat inhalasi,
7) Pemberian obat melalui saluran kemih,
8) Menolong memberikan minuman pada pasien khusus,
9) Vena sectie,
10) Mengumbah lambung,
11) Mengumbah kandung kemih,
12) Irigasi mata,
13) Jahit luka,
14) Tindakan observasi fisiologis dan patologis lainnya.
c. Tindakan Keperawatan Kompleks Kategori 3
1) Memasang NGT,
2) Memberikan makan pasien dg labioschisiz,
3) Penyuluhan kesehatan kelompok,
4) Mengobservasi perdarahan,
5) Mengobservasi dehidrasi,
6) Mengobservasi masuknya benda asing ke dalam tubuh,
7) Mengobservasi gangguan sirkulasi,
8) Mengobservasi presentase dari bagian tubuh yang terbakar,
9) Mengobservasi reaksi tranfusi darah,
10) Mengobservasi dehidrasi adekuat,
11) Mengobservasi obstruksi jalan nafas,
12) Mengobservasi sianosis,
13) Megobservasi diare,
14) Mengobservasi hilangnya kemampuan berbicara,
15) Membuat jadwal dinas.
d. Tindakan Keperawatan Kompleks Kategori 4
1) Penyuluhan kesehatan masyarakat,
2) Menyusun rencana tahunan.
2.4 Praktik Keperawatan Mandiri
Menurut Undang-Undang No.38 Tahun 2014 tentang Keperawatan yang disebut praktik keperawatan  adalah  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  perawat  dalam  bentuk  asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan itu sendiri merupakan rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkunganya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam  merawat  dirinya.  Menurut  PPNI,  Praktik  keperawatan  adalah  tindakan  pemberian asuhan  keperawatan  profesional  baik  secara  mandiri  maupun  kolaborasi  yang  disesuaikan dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab berdasarkan ilmu keperawatan.
Mandiri  adalah  keadaan  dapat  berdiri  sendiri,  tidak  bergantung  dengan  orang  lain,  dan mampu memberikan keputusan terhadap suatu masalah dalam usahanya secara personal. Praktik  keperawatan  mandiri  adalah  pelaksanaan  keperawatan  perorangan  di  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  menjadi  usaha  personal  untuk  memberikan  pelayanan  asuhan keperawatan secara professional. Praktik keperawatan mandiri diberikan dalam bentuk asuhan keperawatan  yang  bertujuan  utuk  memandirikan  klien  yang  membutuhkan  bantuan  karena ketidaktahuan, ketidakmampuan, dan ketidakmauan memenuhi kebutuhan dasar dan merawat dirinya.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  untuk mengetahui  keadaan  dan  fakta  hukum  pertanggungjawaban  hukum  perawat  dalam  tindakan keperawatan  pada  praktik  keperawatan  mandiri.  Tipe  desain  penelitian  yang  digunakan  adalah descriptive  design. Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara pengumpulan data dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik purposive sampling terhadap perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dan juga perundang-undangan atau statuta approach . Peneliti mengambil  wilayah  Kabupaten  Sukoharjo  sebagai  tempat  penelitian,  mengingat  di  wilayah tersebut banyak perawat melakukan praktik keperawatan mandiri. Responden yang diambil dalam penelitian  ini  sebanyak  15  responden  dengan  instrument  yang  digunakan  adalah  kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri di wilayah  Kabupaten  Sukoharjo  yang  belum  memiliki  rekam  medis  dan  standar  prosedur operasional  (SPO).  Selain  dari  responden,  data  dalam  penelitian  ini  nantinya  akan  diperkuat dengan  pernyataan  dari  beberapa  narasumber  yang  diperoleh  dari  wawancara  langsung,  di antaranya;  Ketua  DPD  PPNI  Kabupaten  Sukoharjo,  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Sukoharjo,  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sukoharjo,  dan  juga  beberapa  Kepala  Desa  tempat perawat tersebut melakukan praktik keperawatan mandiri. Hasil penelitian selanjutnya dianalisis secara kualitatif agar lebih mudah disajikan secara sistematis.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1.Hasil Penelitian
Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah perawat di Indonesia mencapai 511.191  orang  pada  2021.  Jumlah  itu  meningkat  16,65%  dari  tahun  sebelumnya  yang  sebesar 438.234 orang. Di Provinsi Jawa tengah jumlah perawat mencapai 50.606 orang, dan di Sukoharjo sendiri ada 2.035 perawat yang tersebar di 14 komisariat, 9 rumah sakit, satu klinik dan tiga di kawedanan. Perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri di Kabupaten Sukoharjo ada 15 orang yang tersebar di beberapa kecamatan.
Berdasarkan  kuesiner  yang  telah  dibagikan  kepada  perawat  yang  melakukan  praktik keperawatan mandiri diperoleh hasil sebagai berikut:
Diagram 1. Jenis Tindakan yang sering/biasa dilakukan pada Praktik Keperawatan Mandiri

## 4.2.Pembahasan

## Tindakan  Keperawatan  yang  dapat  Dilakukan  dan  Dipertanggungjawabkan  pada Praktik Keperawatan Mandiri
Berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang diterbitkan oleh DPP PPNI menyebutkan  tindakan  keperawatan  merupakan  komponen  dari  rangkain  perilaku  atau aktivitas yang dikerjakan oleh perawat untuk mengimplementasikan intervensi keperawatan. Tindakan  keperawatan  pada  praktik  mandiri  tersebut  jika  dihubungkan  dengan  Standar Intervensi Keperawatan Indonesia, meliputi:
a. Tindakan observasi
Sirkumsisi Akupresure dan akupuntur Rawat Luka Bekam TENS Hynosis
Tindakan  yang  ditujukan  untuk  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  status  kesehatan pasien. Tindakan pada ini umumnya seperti;
1) Obeservasi  fisiologis: respirasi,  sirkulasi,  nutrisi  dan cairan,  eliminasi,  aktivitas  dan istirahat, neurosensory, reproduksi dan seksualitas.
2) Observasi  psikologis;  nyeri  dan  kenyamanan,  integritas  ego,  pertumbuhan  dan perkembangan.
3) Observasi perilaku: kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran.
4) Observasi relasional: interaksi sosial.
5) Observasi lingkungan: keamanan dan proteksi.
b. Tindakan terapeutik
Tindakan  yang  secara  langsung  dapat  berefek  memulihkan  status  kesehatan  pasien  atau dapat  mencegah  perburukan  masalah  kesehatan  pasien.  Tindakan  pada  ini  umumnya seperti;
1) Terapi akupuntur dan akupresure,
2) Terapi bekam,
3) Terapi hipnosis,
4) Terapi bantuan hewan,
5) Terapi herbal dan aromaterapi,
6) Terapi TENS,
7) Terapi oksigen,
8) Resusitasi cairan,
9) Perawatan luka, skin graft, dan stoma,
10) Perawatan trakheostomi,
11) Perawatan kateter urine,
12) Perawatan sirkumsisi
13) Perawatan neurovaskuler,
14) Pertolongan pertama,
15) Manajemen pernafasan,
16) Manajemen kejang,
17) Manajemen mual dan muntah,
18) Manajemen nutrisi,
19) Manajemen nyeri,
20) Manjemen elektrolit,
21) Manajemen kegawatdaruratan dan syok,
22) Rujukan.
c. Tindakan edukasi
Tindakan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pasien merawat dirinya dengan membantu pasien memperoleh perilaku baru yang dapatmengatasi masalah. Tindakan pada ini umumnya seperti;
1) Edukasi prosedur tindakan keperawatan,
2) Edukasi kesehatan, dan pencegahan penyakit,
3) Edukasi latihan fisik,
4) Edukasi keselamatan lingkungan dan rumah,
5) Edukasi manajemen nyeri, demam, stress,
6) Edukasi perawatan diri, dan keluarga,
7) Edukasi teknik ambulasi,
8) Edukasi program pengobatan,
9) Edukasi proses penyakit
10) Edukasi keluarga.
d. Tindakan kolaborasi
Tindakan  yang  membutuhkan  Kerjasama  baik  dengan  perawat  lainya  maupun  dengan profesi kesehatan lainya. Tindakan pada ini umumnya seperti;
1) Pemberian obat oral,
2) Pemberian obat inhalasi,
3) Pemberian obat intramuskuler
4) Pemberian obat kulit
5) Pemberian obat nasal
6) Pemberian obat subkutan
7) Pemberian obat intravena,
8) Pemberian obat rectal,
9) Manajemen elektrolit,
10) Manajemen syok.
Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat  dalam  Tindakan  Keperawatan  pada  Praktik Keperawatan  Mandiri  Khususnya  yang  tidak  Memiliki  Rekam  Medis  dan  Standar Prosedur Operasional
Pertanggungjawaban  berasal  dari  kata  tanggung  jawab,  yang  berarti  keadaan  wajib menanggung  segala  sesuatunya  (jika  ada  sesuatu  hal,  boleh  dituntut,  dipersalahkan, diperkarakan  dan  sebagainya).  Konsep  pertanggungjawaban  hukum  berhubungan  dengan pertanggungjawaban  secara  hukum  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang.
Menurut  Hans  Kelsen  “ Sebuah  konsep  yang  berhubungan  dengan  konsep  kewajiban hukum  adalah  konsep  tanggung  jawab  (pertanggungjawaban)  hukum.  Bahwa  seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas  suatu  sanksi  bila  perbuatannya  bertentangan.  Biasanya,  yakni  bila  sanksi  ditunjukan kepada  pelaku  langsung,  seseorang  bertanggungjawab  atas  perbuatannya  sendiri.  Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum ”. Menurut Titik Triwulan dan Shinta Febrian pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan  kewajiban  hukum  orang  lain  untuk  memberi pertanggungjawabannya.
Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:
a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (Liability based on fault). Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata.
b. Prinsip  Praduga  untuk  Selalu  Bertanggung  Jawab (presumtion  of  liability). Prinsip  ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.
c. Prinsip  Praduga  untuk  Tidak  Selalu  Bertanggung  Jawab (presumtion  nonliability principle). Prinsip ini merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab.
d. Prinsip  Tanggung  Jawab  Mutlak (strict  liability). Prinsip  tanggung  jawab  mutlak  sering diidentikkan  dengan  prinsip  tanggung  jawab  absolut.  Ada  yang  mengatakan  tanggung jawab  mutlak  adalah  prinsip  yang  menetapkan  kesalahan  tidak  sebagai  faktor  yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.
Jika konsep di atas dikaitkan dengan pertanggungjawaban hukum perawat dalam tindakan keperawatan pada praktik keperawatan mandiri khususnya yang tidak memiliki rekam medis dan  standar  prosedur  operasional,  maka  dapat  dimaknai  bahwa  hal  ini  merupakan  bentuk tanggung  jawab  mutlak (strict  liability), yakni  perawat  selalu  bertanggung  jawab  tanpa melihat  ada  atau  tidaknya  kesalahan.  Dengan  kata  lain,  di  dalam  prinsip  tanggung  jawab mutlak  ini  memandang  kesalahan  perawat  yang  tidak  memiliki  rekam  medis  dan  standar prosedur  operasional  sebagai  suatu  yang  tidak  relevan  untuk  dipermasalahkan.  Sebab,  di dalam  konsep strict  liability perbuatan  yang  dilakukan  oleh  perawat  haruslah  membawa kerugian. Dengan perkataan lain, di dalam strict liability terdapat hubungan kausalitas antara
orang  yang  benar-benar  bertanggungjawab  dengan  kerugian.  Sedangkan  rekam  medis  dan standar  prosedur  operasional  itu  merupakan  administrasi  yang  harus  dilengkapi  dalam penyelenggaraan  praktik  keperawatan  mandiri,  sehingga  hal  ini  belum  dapat  dikategorikan mengakibatkan kerugian bagi pasien yang datang berkunjung. Dari sini dapat dimaknai bahwa pertanggungjawaban  hukum  perawat  adalah  pertanggungjawaban  administrasi,  yakni melengkapi  prasarana  yang  belum  ada,  di  mana  sanksi  terberatnya  adalah  pencabutan  izin praktik jika tidak segera dilaksanakan.
Bu Sih Utami selaku Sub Koordinator Sumber Daya Manusia Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo juga menyampaikan bahwa setiap Perawat yang melakukan praktik keperawatan mandiri harus memiliki SIPP di mana salah satu fungsi keberadaannya adalah memberikan perlindungan hukum kepada perawat agar dapat melaksanakan praktik keperawatan mandiri dengan aman. Penerapan keberadaan SIPP tersebut haruslah diimbangi dengan adanya rekam medis  dan  juga  standar  prosedur  operasional.  Jika  hal  ini  tidak  segera  dilengkapi  sebagai prasarana  praktik  keperawatan  mandiri,  maka  Dinas  Kesehatan  akan  mencabut  izin praktiknya.

## Konsep Sosiological Yurisprudence dalam Pelayanan Kesehatan Secara Homevisite pada Praktik Keperawatan Mandiri
Roscoe Pound adalah salah satu ahli hukum yang beraliran sociological jurisprudence yang lebih  mengarahkan  perhatiannya  pada  “kenyataan  hukum”  daripada  kedudukan  dan  fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar  hukum  dalam  pengertian law  in  books.  Sociological  Jurisprudence menunjukkan kompromi  yang  cermat  antara  hukum  tertulis  sebagai  kebutuhan  masyarakat  hukum  demi terciptanya  kepastian  hukum (positivism  law) dan living  law sebagai  wujud  penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat  dalam  pembentukan hukum  dan orientasi hukum. Sosiological  jurisprudence merupakan  cabang  pemikiran  yang  menggunakan  pendekatan hukum ke masyarakat. Pound menyebutkan bahwa hukum pada dasarnya berasal dari gejala- gejala atau nilai-nilai dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman, kemudian dikonkretisasi menjadi norma-norma hukum melalui tangan-tangan para ahli hukum sebagai hasil kerjanya ratio,  yang  seterusnya  di  legalisasi  atau  diberlakukan  sebagai  hukum  oleh  negara.  Yang penting  adalah  bahwa  cita-cita  keadilan  masyarakat  dengan  cita-cita  keadilan  yang  ingin dituju  oleh  penguasa  harus  selaras  dan  itu  termanifestasikan  dalam  hukum.  Konsep sociological jurisprudence mengajarkan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Sesuai  disini  berarti  bahwa  hukum  itu mencerminkan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Mazhab ini mengetengahkan tentang pentingnya Living Law yang hidup dalam masyarakat.
Jika konsep sociological jurisprudence ini dikaitkan dengan pelayanan kesehatan secara homevisite pada  praktik  keperawatan  mandiri  maka  hal  ini  merupakan  suatu  keharusan mengingat bahwa di Permenkes 26/2019 memperbolehkan Perawat Profesi untuk mendirikan praktik  keperawatan  mandiri.  Hanya  saja  yang  menjadi  perdebatan  adalah  tindakan homevisite yang  dilakukan,  sebab  Surat  Izin  Praktik  Perawat  hanya  berlaku  di  wilayah tersebut sedangkan faktanya sebagaimana yang disampaikan oleh Mardiyono (Ketua Dewan Pertimbangan PPNI Kabupaten Sukoharjo) saat wawancara bahwa perawat kebanyakan tidak melayani tindakan di praktik mandiri melainkan dari satu tempat ke tempat yang lain bahkan sampai di luar lokasi wilayahnya, dan bahkan juga ada perawat yang melakukan pelayanan homevisite tanpa adanya Surat Izin Praktik Perawat.
Jika kita menoleh kebelakang, di masa lalu mantri (yang sekarang disebut perawat) menjadi andalan orang sakit untuk bisa sembuh. Mantri merupakan petugas kesehatan yang biasanya terdapat di desa dan pelosok. Pada tahun 1847 terjadi wabah cacar di Banyumas, sehingga Pemerintah  colonial  mengirim  banyak  Dokter  yang  semua  orang  Belanda,  namun  jumlah Dokter  tidak  memadai  sehingga  mereka  melatih  orang-orang  pribumi  secara  kilat  untuk membentuk profesi baru di bidang kesehatan. Saat itulah profesi mantri kesehatan lahir.
Di  era  milenial  sekarang  istilah  mantri  sudah  tidak  lagi  disebutkan  melainkan  diganti perawat,  akan  tetapi  masyarakat  pelosok  desa  masih  tetap  saja  menganggap  keberadaan mantri  masih  ada,  mereka  menganggap  perawat  itu  adalah  mantri.  Mengacu  pada  tujuan mazhab sociological  jurisprudence bahwa  hukum  yang  baik  adalah  hukum  yang  sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Di mana salah satu hukum yang dipercayai oleh masyarakat  adalah  memberikan  pertolongan  kepada  orang  lain  yang  membutuhkan pertolongan. Hukum di masyarakat ini diperkuat dengan keberadaan Pasal 531 KUHP  yang menyebutkan bahwa “Barangsiapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut,  lalai  memberikan  atau  mengadakan  pertolongan  kepadanya  sedang  pertolongan  itu dapat  diberikannya  atau  diadakannya  dengan  tidak  menguatirkan,  bahwa  ia  sendiri  atau orang  lain  akan  kena  bahaya,  dihukum  kurungan  selama-lamanya  tiga  bulan  atau  denda sebanyak-banyaknya  Rp  4.500,-  Jika  orang  yang  perlu  ditolong  itu  mati”, Artinya  bahwa praktik pelayanan kesehatan Secara homevisite, sangatlah dianjurkan karena seseorang telah membutuhkan  pertolongan,  dan  atas  dasar  pentingnya Living  Law yang  hidup  dalam masyarakat,  maka  Tindakan  keperawatan  haruslah  dilakukan  guna  menyelamatkan  orang yang memintai pertolongan.
Eugen Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, atau dengan apa yang disebut oleh atropolog sebagai kebudayaan (culture  patterns). Pusat  perkembangan  dari  hukum  bukanlah  terletak  pada badan-badan  legislatif,  keputusan-keputusan  badan  yudikatif  atau  ilmu  hukum,  akan  tetapi justru  terletak  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Selama  ini  tata  tertib  dalam  masyarakat didasarkan pada peraturan-peraturan yang dipaksakan oleh negara.
Sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Eugen Ehrlich, peneliti merumuskan bahwa apa  yang  dilakukan  masyarakat  desa  (mempercayakan  pengobatan  dirinya  pada  perawat sehingga  perawat  tidak  bisa  menolak  karena  yang  bersangkutan  sedang  membutuhkan pertolongan)  merupakan  bentuk  tradisi  yang  turun  temurun,  di  mana  masyarakat  masih percaya  bahwa  mantri  dapat  mengobati  penyakitnya,  hal  ini  terjadi  mengingat  bahwa masyarakat  masih  percaya  adanya  mantri,  sehingga  demi  terwujudnya  hukum  positif  yang efektif  maka  suatu  pemberian  pertolongan  yang  menjadi  kewajiban  setiap  masyarakat haruslah dilaksanakan.
Menurut John Austin ada empat unsur penting untuk dinamakan sebagai sebuah hukum, yaitu:  perintah,  sanksi,  kewajiban  dan  kedaulatan.  Ketentuan-ketentuan  yang  tidak mengandung keempat unsur tersebut bukanlah merupakan hukum positif melainkan hanyalah sebagai moral positif.
Mengacu pada pemikiran John Austin, yang dikaitkan dengan pelayanan kesehatan yang dilakukan  oleh  perawat  secara homevisite pada  praktik  keperawatan  mandiri,  maka  hal tersebut sudahlah tepat sebab mengandung empat unsur yang menjadi dasar hukum positif. Pertama, apa yang dilakukan perawat tersebut merupakan perintah atribusi dari Pasal 9 UU No.  36/2009  tentang  Kesehatan  yang  mewajibkan  setiap  orang  untuk  ikut  mewujudkan, memoertahankan,  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya melalui  upaya  kesehatan  perorangan  maupun  upaya  kesehatan  masyarakat. Kedua, adanya sanksi  hukuman  yang  melarang  meninggalkan  orang  yang  membutuhkan  pertolongan sebagaimana dituangkan pada Pasal 531 KUHP. Ketiga, sebagaimana yang dituangkan dalam Kode Etik  Keperawatan  Indonesia,  salah satu  tanggungjawab utama perawat  yang menjadi kewajibanya adalah memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan. Keempat, apa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat/pasien  dalam  menunjuk  perawat  sebagai  orang  yang memberikan pertolongan bagi dirinya maupun keluarganya merupakan suatu hak ekslusif atas diri sendiri yang seorangpun tidak dapat melarangnya.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh hasil pembahasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti menyimpulkan:
a. Bahwa berdasarkan Standar Intervensi Keperawatan Indonesia yang diterbitkan oleh DPP PPNI menyebutkan  tindakan  keperawatan  yang  dapat  dilakukan  dan  dipertanggungjawabkan  pada praktik  keperawatan  mandiri  meliputi  tindakan  berupa  observasi,  edukasi,  terapeutik  dan kolaborasi, di mana semua tindakanya telah dibahas dalam pembahasan di atas.
b. Bahwa  pentuk  pertanggungjawaban  hukum  perawat  yang  tidak  memiliki  rekam  medis  dan prosedur  operasional  merupakan  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  mutlak (strict  liability), yakni  perawat  selalu bertanggung jawab tanpa melihat  ada atau tidaknya kesalahan. Dengan kata lain, di dalam prinsip tanggung jawab mutlak ini memandang kesalahan perawat yang tidak memiliki rekam medis dan standar prosedur operasional sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan. Sebab, di dalam konsep strict liability perbuatan yang dilakukan oleh perawat haruslah membawa kerugian. Dengan perkataan lain, di dalam strict liability terdapat hubungan kausalitas  antara  orang  yang  benar-benar  bertanggungjawab  dengan  kerugian.  Sedangkan rekam  medis  dan  standar  prosedur  operasional  itu  merupakan  administrasi  yang  harus dilengkapi dalam penyelenggaraan praktik keperawatan mandiri, sehingga hal ini belum dapat dikategorikan  mengakibatkan  kerugian  bagi  pasien  yang  datang  berkunjung.  Dari  sini  dapat dimaknai  bahwa  pertanggungjawaban  hukum  perawat  adalah  pertanggungjawaban administrasi, yakni melengkapi prasarana yang belum ada, di mana sanksi terberatnya adalah pencabutan izin praktik jika tidak segera dilaksanakan.
c. Bahwa praktik pelayanan kesehatan Secara homevisite, sangatlah dianjurkan karena seseorang telah  membutuhkan  pertolongan,  dan  atas  dasar  pentingnya Living  Law yang  hidup  dalam masyarakat, maka Tindakan keperawatan haruslah dilakukan guna menyelamatkan orang yang memintai  pertolongan.  Apa  yang  dilakukan  masyarakat  desa  (mempercayakan  pengobatan dirinya pada perawat sehingga perawat tidak bisa menolak karena yang bersangkutan sedang membutuhkan pertolongan) merupakan bentuk tradisi yang turun temurun, di mana masyarakat masih  percaya  bahwa  mantri  dapat  mengobati  penyakitnya,  hal  ini  terjadi  mengingat  bahwa masyarakat  masih  percaya  adanya  mantri,  sehingga  demi  terwujudnya  hukum  positif  yang efektif maka suatu pemberian pertolongan yang menjadi kewajiban setiap masyarakat haruslah dilaksanakan.  Pelayanan  sebagaimana  dimaksud  sudahlah  tepat  sebab  mengandung  empat unsur  yang  menjadi  dasar  hukum  positif. Pertama, apa  yang  dilakukan  perawat  tersebut merupakan perintah atribusi dari Pasal 9 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan yang mewajibkan setiap orang untuk  ikut mewujudkan, memoertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat  yang  setinggi-tingginya  melalui  upaya  kesehatan  perorangan  maupun  upaya kesehatan  masyarakat. Kedua, adanya  sanksi  hukuman  yang  melarang  meninggalkan  orang yang  membutuhkan  pertolongan  sebagaimana  dituangkan  pada  Pasal  531  KUHP. Ketiga, sebagaimana  yang  dituangkan  dalam  Kode  Etik  Keperawatan  Indonesia,  salah  satu tanggungjawab  utama  perawat  yang  menjadi  kewajibanya  adalah  memberikan  pertolongan kepada  mereka  yang  membutuhkan. Keempat, apa  yang  dilakukan  oleh  masyarakat/pasien dalam menunjuk perawat  sebagai  orang yang memberikan pertolongan bagi  dirinya maupun keluarganya  merupakan  suatu  hak  ekslusif  atas  diri  sendiri  yang  seorangpun  tidak  dapat melarangnya.

## SARAN
Selanjutnya,  sebagaimana  kesimpulan  yang  telah  peneliti  uraikan  tersebut  di  atas,  adapun saran dalam penelitian ini di antaranya:
1. Pemerintah Kabupaten perlu memberikan kebebasan dan batasan-batasan perawat yang dapat melakukan pelayanan keperawatan bagi masyarakat di desa-desa agar tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang maksimal. Salah satu caranya adalah membuat peraturan tentang satu desa satu perawat.
2. Dinas Kesehatan perlu menetapkan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh perawat dalam praktik keperawatan mandiri agar tidak terjadi perselihan kewenangan antara tenaga medis dan perawat.
3. DPD PPNI perlu mendorong dan mendampingi anggota perawat dalam membuat rekam medis, serta membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) khusus terhadap perawat yang melakukan
praktik  mandiri  dengan  mengacu  pada  Standar  Prosedur  Operasional  yang  dikeluarkan  oleh DPP PPNI.
4. Perawat  yang  menjalankan  praktik  keperawatan  mandiri  perlu  memiliki  rekam  medis  dan tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO) yang dapat ditunjukkan, karena hal ini dapat memberikan perlindungan hukum  secara preventif bagi  perawat  tersebut  dalam menjalankan asuhan keperawatan perorangan.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan banyak terimakasih terutama kepada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan,  Kementerian  Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  yang  telah memberikan  Hibah  Penelitian  Dosen  Pemula.  Semoga  di  kesempatan  berikutnya  penulis  dapat diberikan kepercayaan kembali untuk melanjutkan penelitian ini.
Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak kepada Universitas Duta Bangsa Surakarta yang telah membantu dan membimbing penulis untuk dapat mengakses dana Hibah Penelitian Dosen Pemula dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

## 6. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Abdulkadir Muhammad, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti. Abdul Ghafur Anshori, 2009, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Aris Prio Agus Santoso, 2020, Pengantar Ilmu Hukum , Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
----------,  2019, Tesis:  Kewenangan  Perawat  dalam  Pelayanan  Komplementer-Alternatif  pada Praktik Keperawatan Mandiri , Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
----------,  2021, Hukum  Keperawatan  (Sebuah  Paradigma  Kebebasan  yang  Berbasis  pada Keadilan) , Jakarta: Trans Info Media.
----------,  2021, Hukum  Kesehatan  (Suatu  Pengantar  Bagi  Program  Studi  Sarjana  Hukum), Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Darji  Darmodiharjo,  2000, Pokok-Pokok  filsafat  Hukum;  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat  Hukum Indonesia , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Daryanto, 2010, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap, Surabaya: Apollo.
DPP PPNI, 2017, Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri, Jakarta: DPP PPNI.
Gerardus Gegen, dan Aris Prio Agus Santoso, Etika Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media
Hasian  Leniwita,  dan  Yanti  Anggraini,  2019, Modul  Dokumentasi  Keperawatan, Jakarta: Universitas Kristen Indonesia.
Ridwan HR, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers. Sahya Anggara, 2018, Hukum Administrasi Negara , Bandung: Pustaka Setia. Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan , Jakarta: Rineka Cipta. Sukendar, dan Aris Prio Agus Santoso, 2019, Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindugan Hukum bagi Perawat dan Pasien), Yogyakarta: Nuha Medika. Titik  Triwulan,  dan  Shinta  Febran,  2010, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien ,  Jakarta:  Prestasi Pustaka.
Wijayono  Hadi  Sukrisno,  2019, Disertasi:  Rekonstruksi  Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat Sebagai Subjek Hukum Dalam Pelayanan Kesehatan Berbasis Nilai Keadilan , Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.

## JURNAL
Abdul Azizi, “ Tinjauan Kriminologi Mengenai Malpraktik Medik yang Dilakukan oleh Perawat ”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 2, 2014.
Ach. Syaiful Anam, dkk, “ Komunikasi Keperawatan Sebagai Budaya Keselamatan Pasien dalam Upaya  Pencegahan  Malpraktik  Perdata”, Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Pendidikan  (JISIP), Vol. 6, No. 3, 2022.
Adi  Nugroho,  dkk,  “ Hospitals  Responsibility  For  Delivering  Authority  Of  Doctors  To  Nurse ”, International Journal Of Law And Legal Ethics (IJLLE), Vol. 3, No. 1, 2022.
Baiq  Setiani,  “ Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat  Dalam  Hal  Pemenuhan  Kewajiban  Dan Kode  Etik  Dalam  Praktik  Keperawatan ”,  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Keperawatan  Indonesia, Vol. 8, No.4, 2018.
Esi Yuniza Fitrina, dkk, “ Implementasi Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 Di Puskesmas Padang Tikar,  Kecamatan  Batu  Ampar  Kabupaten  Kubu  Raya ”,  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 3, 2022.
Marsudi  Dedi  Putra, “Kontribusi  Aliran  Sociological  Jurisprudence  Terhadap  Pembangunan Sistem  Hukum  Indonesia” ,  LIKHITAPRAJNA:  Jurnal  Ilmiah  Fakultas  Keguruan  dan Ilmu Pendidikan Vol.16, No. 2, 2014.
Maryam,  “ Tanggung  Jawab  Hukum  Perawat  Terhadap  Kerugian  Pasien  Dikaitkan  dengan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen”, e-Jurnal Katalogis, Vol. 4, No. 10, 2016.
Vina Akfa Dyani, “ Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte ”, Lex Renaissance, Vol. 2, No. 1, 2017.

## PERATURAN
RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. RI, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.
Keputusan  Dewan  Pengurus  Pusat Persatuan  Perawat  Nasional  Indonesia  Nmor 112/DPP.PPNI/SK/K.S/IX/2021  tentang  Pedoman  Standar  Prosedur  Operasional  (SPO) Keperawatan