## REALISASI GOOD GOVERNANCE PADA AKUNTANBILITAS ALOKASI DANA DESA (STUDI KASUS : DESA GEJAGAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK
Fridania Zahrotin Nisa 1 ,  Dyah Pravitasari 2
1 Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulunggagung fridaniazahrotin@gmail.com dyahpravitasari@iain-tulungagung.ac.id
Abstrack- In a village financial system that is shifted to the allocation of village funds to regional agencies to increase the APBN through regional original income. The case study carried out was at the Village Office location in Gejagan Village, Loceret District, Nganjuk Regency by monitoring the application system for processing and financial arrangements in allocating village funds to various activities in implementing existing activities  in  the  village.  Meanwhile,  this  village  uses  the  application  of  a  good governance  system  or  in  the  Latin  term  meaning  good  government  by  linking  an accountability  of  village  funds  into  activities  that  have  been  designed  since  the planning  system  was  created  for  a  program  to  be  carried  out.  Although  in  its implementation  the  village  government  is  required  to  have  an  aspect  of  good governance, where one of the main characteristics or elements of good governance is  accountability.  Accountability  itself  is  a  form  of  responsibility  for  carrying  out  the organization's mission in achieving the goals that have been set through the medium of  accountability  which  is  carried  out  periodically.  The  allocation  of  village  funds  is basically financial assistance from the Regency Government, Provincial Government, and  Central,  City  Government  to  the  Village  Government  sourced  from  the  APBN, Provincial  APBD,  Regency/Municipal  APBD  which  is  channeled through  the  village treasury in the context of implementing Village Governments that have events. specific in each village.
Key Words : Good Governance Accountability Alocation Of Village Funds

## 1.  PENDAHULUAN
Sistem good  governance ini  diartikan  sebagai  konsep  pemerintah  yang  bersih, baik dan berwibawa. Istilah good governance berasal dari dua kata yang diambil dari Bahasa Inggris, yaitu good dan governance.
Good  memiliki  arti  nilai  yang  menunjang  tinggi  keinginan  rakyat,  kemandirian, aspek  fungsional,  serta  pemerintah  yang  efektif  dan  efisien.  Sementara governance(tata pemerintah) memiliki arti seluruh mekanisme, proses, dan lembaga- lembaga  dimana  warga  dan  kelompok  masyarakat  mengutarakan  kepentingan mereka,  menggunakan  hak  hukum,  memenuhi  kewajiban  serta  menjembatani perbedaan-perbedaan  diantara  mereka.  Konsep Good  Governance bukanlah merupakan isu baru dalam bidang akuntansi sektor publik, akan tetapi belum banyak penelitian yang membahas topik good governance dalam pengelolaan keuangan desa
sebagai  instansi  pemerintah  terendah  di  Indonesia.  Penelitian  sebelumnya  banyak dilakukan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan Alokasi Dana Desa. (Asni, 2013; Putra  dkk.,  2013;  Thomas  ,  2013;  Azwardi  dan  Sukanto,  2014;  John,  2015),  serta kajian  konsep  akuntabilitas  sebagai  salah  satu  komponen good  givernance. Pentingnya akuntabilitas ditekankan pada non governance organization, transactional corporation, dan non  government  organization. Pentingnya  implementasi akuntabilitas  juga  diteliti  pada  kegiatan  penyaluran  dana  bergulir  untuk memberdayakan  kaum  miskin  di  Zambia,  dan  akuntabilitas  dalam  pengelolaan pengeluaran publik di negara berkembang. Bedasarkan fenomena tersebut, penelitian tentang implementasi good governance dalam pengelolaan Dana Desa penting dan menarik untuk dilakukan secara lebih mendalam. 1 Hubungan  antara good  governance ini  jika  disandingkan  dengan  alokasi  dana yang  beroperasiannya  di  desa  dapat  dihubungkan  dengan  reaksi  dan  peran masyarakat  sekitar.  Dengan  perwujudan good  governance ,  akuntanbilitas  alokasi dana desa bisa diketahui akan disalurkan kemana untuk mencapai suatu pemerintah yang baik dengan mensejahterakan masyarakat desa umumnya. Perwujudan tersebut tidak  hanya  dilandasi  dengan  gemeng-gemeng  tindakan  yang  sukarelawan  dari orang-orang umum, namun dari pihak pemerintah pusat juga di butuhkan. 2
Good  Governance pada  dasarnya  adalah  suatu  konsep  pencapaian  yang mengacu  kepada  proses  pencapaian  keputusan  dan  pelaksaannya  yang  dapat dipetanggungjawabkan secara bersama. sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah,  warga  negara,  dan  sektor  swasta  bagi  penyelanggaraan  pemerintah dalam suatu negara. Tata kelola pemerintah yang baik adalah bentuk mengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada kepentingan rakyat. Dari sudut pandang administrasi,  konsep  tata  (kelola)  pemerintah  yang  baik  atau good  governance berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan fungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum.
Akuntabilitas  adalah  bentuk  kewajiban  pertanggungjawaban  seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan  misi  dan  tujuan  organisasi  dalam  bentuk  pelaporan  yang  telah ditetapkan secara periodik.
Menurut  UNDP (United  Nations  Development  Program ),  akuntabilitas  adalah evaluasi  terhadap  proses  pelaksanaan  kegiatan/kinerja  organisasi  untuk  dapat dipertanggungjawabkan  serta  sebagai  umpan  balik  bagi  pimpinan  organisasi  untuk dapat  lebih  meningkatkan  kinerja  organisasi  pada  masa  yang  akan  datang. Akuntabilitas  merupakan  perwujudan  kewajiban  untuk  mempertanggungjawabkan keberhasilan  atau  kegagalan  atas  pelaksanaan  misi  organisasi  dalam  mencapai tujuan-tujuan  dan  sasaran –sasaran  yang  telah  ditetapkan,  melalui  suatu  media pertanggungjawaban secara periodik. 3
Alokasi  Dana  Desa  adalah  dana  yang  didapatkan  dari  APBD  (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten yang nantinya dialokasikan untuk tujuan kesamarataan  kemampuan  keuangan  antar  setiap  desa.  Agar  nantinya   dapat mendanai  keperluan  desa  baik  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan maupun  pelaksanaan  pembangunan  dengan  pelayanan  masyarakat.  Dalam  upaya peningkatan  peran  Pemenrintah  Desa  untuk  memebrikan  pelayanan  dasar  dan pemberdayaan  masyarakat  maka  Pemerintah  Desa  perlu  didukung  dana  dalam melaksanakan  tugas-tugasnya  baik  dibidang  Pemerintah  maupun  bidang pembangunan. ADD adalah perolehan bagian keuangan desa dari  kabupaten yang penyalurannya melalui iuran Desa. ADD adalah bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat  dan  Daerah  yang  diterima  oleh  Kabupaten.  Kebijakan  pemerintah memprogramkan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dalam  rangka  memenuhi kebutuhan  Desa  yang  sebelumnya  tida  memperoleh  kejelasan  anggaran    untuk mengelola  pembangunan,  Pemerintah  dan  sosial  kemasyarakatan  Desa  secara otonom.

## 2.  METODE  PENELITIAN

## 2.1  Desain Penelitian
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  peneliti  adalah  kualitatif.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  menghasilkan  penemuan-penemuan  yang tidak  dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantitaif. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi,  pergerakan  sosial,  hubungan  antar  kerabat  dan  antar  masyarakat. Beberapa dapat diukur melalui data sensus, tetapi analisisnya tetap analisis kualitatif (Ghony  dan  Almanshur,  2012:25).  Penelitian  ini  dilaksanakan  bagian  Pengelolaan Desa dan Pembendaharaan Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Ngajuk. Untuk tempat melakukan penelitian dilaksanakan di Kantor Desa, Rumah Kediaman, Proyek Desa.
2.2  Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data
Data  dari  penelitian  kualitatif  didapatkan  dari  informan  yang  dikatakan  oleh manusia  yang  menjadi  subjek  penelitian,  hasil  observasi  dan  fakta-fakta  dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian. Infromasi dari subjek penelitian dapat diperoleh secara  verbal  melalui  suatu  wawancara  atau  dalam  bentuk  tulisan  melalui  analisis dokumen. Hasil observasi diperoleh dari pengamatan peneliti pada subjek penelitian. Sumber  data  utama  dalam  penelitian  adalah  informan  kunci,  seperti  kepala  desa, sekretaris  desa,  bendahara  desa,  dan  warga-warga  yang  ikut  andil  dan  berperan penting  dalam  pelaksanaan  alokasi  dana  desa.  Alasan  ditetapkannya  kepala  desa dan  lainnya  sebagai  informan  kunci  karena  yang  bersangkutan  memiliki  otoritas kepemimpinan  tertinggi  dalam  satuan  pendidikan.  Disamping  itu,  kepala  desa dianggap sebagai seseorang yang paling mengerti dan bertanggung jawab terhadap berlangsungnya suatu tujuan pengalokasian Dana Desa.
Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data sesuai tata cara penelitian sehingga diperoleh data yang dibutukan. Menurut Sugiyono (2012 : 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian,
karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara,  dan dokumentasi.
1.  Observasi
Menurut  Sugiyono  (2012  :  166),  observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data untuk  mengamati perilaku  manusia,  proses  kerja,  dan gejala-gejala alam dan responden.  Dalam  penelitian  ini  melakukan  pengalaman  langsung  untuk menemukan fakta-fakta di lapangan. Instrument yang digunakan peneliti adalah observasi  nonpastisipan  terstruktur.  Sifat  instrumen  yang  tidak  baku memudahkan  peneliti  untuk  menggali  dan    menganalisis  suatu  keadaan  dan peristiwa  mengenai  bagaimana  tahap-tahap  pengalokasian  Dana  Desa  untuk tujuan  masyarakat  dalam  pemberdayaan  dan  kesejahteraan  bersama. bagaimana suatu pengaplikasian Alokasi Dana Desa jika disalurkan ke Desa.
2.  Wawancara
Wawancara dalam penelitian terjadi dimana peneliti sedang berbincang-bincang dengan  narasumber  dengan  tujuan  menggali  informasi  melalui  via  online maupun  tatap  muka  dengan  pertanyaan-pertanyaan  dan  pernyataan  dan menggunakan teknik tertentu. “ wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.  Percakapan  dua  orang,  pewawancara  sebagai  orang  yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban/gambaran objek kepada pewawancara, (Moleong, 2007 : 186). Dalam penelitian ini subjek wawancara  adalah  Kepala  Desa  Gejagan,  Sekretaris  Desa  Gejagan, Bendahara  Desa  Gejagan  serta  Babat  Desa  Gejagan  dan  Sesepuh-sesepuh desa.
3.  Dokumentasi
Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyedikan dokumen- dokumen  dengan  menggunakan bukti yang  akurat  dari  pencatatan  sumber- sumber informasi khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan  sebagainya.  Dalam  artian  umum  dokumentasi  merupakan  sebuah pencarian, penyelidikan, pengumpulan, pengawetan, penguasaan, pemakaian dan  penyediaan  dokumen.  Dokumentasi  ini  digunakan  untuk  mendapatkan keterangan  dan  penerangan  pengetahuan  dan  bukti. Dalam  hal  ini  termasuk kegunaan dari arsip perpustakaan dan kepustakaan. Dokumentasi ini dilakukan dengan  tujuan  memperoleh  infromasi  yang  lebih  jelas  dan  terpercaya  untuk dijadikan  bahan  penelitian  yang  bisa  diakui.  Dokumentasi  dilakukan  dimana penelitu  melakukan  wawancara  dan  observasi  sebagai  bukti  data  real  dan actual.
2.3  Teknik Analisis Data
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari  hasil  wawancara  dan  studi  kasus.  Data  yang  telah  diperoleh  akan  dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Bentuk deskriptif yang diambil berupa  model  interaktif  dari  Miles  dan  Huberman.  Analisis  dilakukan  pada  saat pengumpulan  data  berlangsung,  dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  periode tertentu. Setelah melakukan wawancara, penulis menganalisis jawaban narasumber yang telah diwawancarai. Bila jawaban narasumber yang telah diwawancarai belum
memuaskan  maka  penulis  akan  kembali  mewawancarai  narasumber  hingga mendapatkan  data  yang  kredibel.  Aktivitas  dalam  analisis  data  yaitu  reduksi  data, penyajian data, dan kesimpulan/verivikasi. (Umrati&Wijaya, 2020:87).
Gambar 2.1. Siklus perputaran analisis data
Sumber : Umrati & Wijaya, 2020:87

## Tahap-Tahap Penelitian
1. Tahap Perencanaan
Pada  tahap  perencanaan  ini,  penelitian  kualitatif  memiliki  masalah yang dapat dipahami lebih baik jika dieksplorasi dari segi konsepsi atau fenomena. Untuk penelitian kualitatif ini lebih condong kepada hal-hal berikut :
a)  Satu  atau  dua  pertanyaan  utama,  dan  tidak  lebih  dari  lima pertanyaan lebih spesifik
b)   Hubungkan  pertanyaan  utama  dengan  strategi  yang digunakan c) Gunakankata‘mengapa’atau‘bagaimana’ d)   Fokus kepada satu fenomena/konsep e)  Kata  eksploratif  yang  menjelaskan  apa  yang  kira-kira  akan dilakukan f)  Pertanyaan penelitian ini dapat berubah g)  Pertanyaan  terbuka  yang  tidak  merujuk  ke  literatur  atau  teori tertentu
h)  Menyebut partisipan dan lokasi jika perlu dan  lebih  mencondongkan  lagi  suatu  penelitian  kualitatif  kepada manfaat penelitian dan tujuan penelitian
2.  Tahap Pelaksanaan
Tahap pelaksanaan ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian yang diterapkan oleh peneliti dalam mengeksplor suatu data, baik data itu berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Pengumpulan Data Reduksi Data
Sajian Data
Verifikasi / Penarikan Kesimpulan

## 3.  Tahap Penulisan Laporan
Tahap  penulisan  laporan  dilakukan  dengan  mensurvei  dari  seluruh kalangan,  baik  itu  dari  kalangan  pembaca,  masyarakat,  bahkan mahasiswa pun juga bisa. Karena sumber data dan data laporan harus konkrit dan dikatakan non plagiarism. 4

## 4.  HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  metode deskriptif  yang  menjelaskan  tentang  realisasi good  governance pada  akuntabilitas alokasi  dana  desa  studi  kasus  dilakukan  di  desa  gejagan  kecamatan  loceret kabupaten ngajuk. Sebelum menjelaskan tentang pengalokasian dana desa yang ada di desa gejagan kecamatan loceret kabupaten nganjuk, kita juga perlu tau seperti apa pengalokasian  dana  desa  yang  dilakukan  di  desa  tersebut,  sistem  apa  yang digunakan.  Alokasi  Dana  Desa  memiliki  makna  yang  sangat  luas  dalam  dunia perpolitikan di wilayah daerah. Alokasi dana desa ini bisa diartikan sebagai salah satu alur atau siklus perputaran keuangan desa akan di alokasikan atau digunakan oleh pihak  yang  bersangkutan  untuk  kebutuhan  dan  kemasalahatan  bersama  demi mencapai desa yang makmur dan berjaya. Dalam  proses pengalokasian dana desa ini,  pihak  yang  bersangkutan  ialah  pejabat-pejabat  desa  atau  lebih  dikenal  istilah perangkat desa.
Perangkat  desa  yang  terdapat  pada  Desa  Gejagan  Kecamatan  Loceret Kabupaten Nganjuk ini meliputi :
Tabel 4.1. Struktur Perangkat Desa Nama Jabatan Dedy Nawan MK KEPALA DESA Darto Indrawanto SEKRETARIS DESA Bambang Basuki KEPALA DUSUN Suparman KAUR UMUM Nur Waton KASI PEMERINTAHAN Paidi KAUR PERENCANAAN M.Muhson KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN Damin KAUR KEUANGAN Siti Ulil Ma’rifah STAFF Panca Indri Astuti N.C. STAFF M.Rochim STAFF KEBERSIHAN
Adapun yang sudah diketahui, bahwa pengalokasian dana desa yang di tangani langsung  oleh  bagian  ketua  urusan  keuangan  dan  ketua  seksi  pemerintahan  yang akan mengatur jalannya suatu dana desa disaat telah digunakan untuk kepentingan kegiatan desa seperti pembangunan, perluasan wilayah desa, penataan sarana dan prasarana dan pengembangan sumber daya manusia untuk memajukan masyarakat
desa dalam kancah ibukota sebagai perwujudan bahwa desa juga bisa maju dengan bantuan  pemerintah  yang  baik/ good  governance. Peran  pemerintah  hanya  akan menjadi  tameng  jika  terus  dibiarkan,  tidak  akan  menjadi  hal  yang  utama  pada masyarakat desa. Karena pemerintahn kurangnya andil dalam suatu kegiatan besar desa  untuk  meminta  dana  sumbangan  bantuan  sehingga  menurunkan    tingkat kepercayaan  masyarakat.  Secara  besarnya  akuntabilitas  pengelolaan  ADD berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat  yang bekerja di dalamnya untuk melapor dan mempertanggungjawabkan program-program kerja  yang  dilaksanakan,  mulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  pada  tahap pengimplementasian  dan  evaluasinya  dengan  harapan  agar  tidak  terjadi penyalahgunaan dana bantuan ini serta tujuan untuk mewujudkan prinsip pengelolaan ADD yang akuntabel dengan good governance dapat tercapai.
Tabel 4.2. Pendapatan Desa Kode Bank Pendapatan Desa Nominal 4 1 Pendapatan Asli Desa Rp81.000.000 4 1 2.01 Pengelolaan Tanah Desa Rp81.000.000 4 2 Pendapatan Transfer Rp1.251.318.400 4 2 1.01 Dana Desa (DDS) Rp901.518.000 4 2 2 Bagi Hasil Pajak dan Retrubusi Daerah Kab/Kota (PBH) Rp36.645.400 4 2 3 Alokasi Dana Desa (ADD) Rp313.155.000 Jumlah Pendapatan Rp1.332.318.400 PEMBIAYAAN Rp7.453.364
Sumber : ADD Desa Gejagan, 2022
Pada  tabel  tersebut  terdapat  dana  yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah dan pendapatan transfer. Pada pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang berakumulasi  dari  Pos  Penerimaan  Pajak  dimana  dana  tersebut  berasal  dari perusahaan  milik  daerah,  maupun  Pos  Penerimaan  Investasi  serta  Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan ini perlu nya diupayakan dicari setiap pemerintahan. Pada pendapatan asli daerah milik desa dipergunakan untuk mengelola tanah desa. Kecamatan  loceret  ini  memiliki  luas  tanah  (Ha)  sebesar  6.869,50  luasnya  dan presentase pemukiman warga terdapat 5,61. Sebagian kecil tanah milik kecamatan loceret ini di mukim oleh warga desa gejagan untuk mengelolan tanah sebagai lahan
pertanian  dan  pendapatan  dari  perumahan  yang  bernama  Gejagan  Village  yang dihuni oleh warga yang migrasi dari luar ke dalam.
Kebanyakan mereka yang menempati ialah salah satu keluarga dari warga asli desa  gejaagan.  Lalu  ada  pendapatan  transfer,  pendapatan  transfer  ini  merupakan pendapatan yang berasal dari entittas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain. Pendapatan transfer ini terdiri dari dana desa. Pengelolaan dana yang  digunakan  untuk  event  desa  akan  diambil  dari  dana  desa.  Dana  ini  dapat menunjang  APBDesa  karena  merupakan  tranferan  dari  APBN  yang  disalurkan  ke APBD.  Selanjutnya  ada  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retrubusi  Daerah  Kab/Kota  dan Penerimaan Bagi Hasil. untuk pembaiyaan dana retribusi daerah ini digunakan untuk pungutan atas pemakaian kekayaan daerah berupa pemkaian tanah dan bangunan, ruangan atau aula desa untuk pesta dan acara pertemuan,  pelayanan masyarakat seperti  mendirikan  posyandu,  pelayanan  pendidikan  dengan  membangun  sekolah dan  bantuan  siswa  miskin.    Untuk  alokasi  dana  desa  pada  tabel  diatas  akan dialokasikan ke perbelanjaan desa berupa anggaran belanja kegiatan desa mulai dari penyelenggaraan pemerintah desa sampai dengan bidang penaggulangan bencana. Berikut  uraian  data  dan  anggaran  belanja  selama  1  tahun  terakhir.  Pada  tabel  di bawah  menguraikan mengenai pengalokasian dana desa melalui good governance dengan merealisasikan perangkat desa sebagai pemerintah desa yang sudah andil serta  mendapat  kepercayaan  masyarakat.  Dengan  penerapan good  governance dalam  setiap  kegiatan  ataupun  event  desa  dengan  mengikutsertakan  peran pemerintah  desa  akan  mudah  untuk  merealisasikan  dana  desa  (DDS)  untuk dialokasikan  dengan  baik  dengan bantuan  dari  pemerintah desa.  Pemerintah desa yang  diambil  untuk  mengatur  jalannya dana pengalokasian  anggaran  belanja  desa ialah  Kepala  Urusan  Desa.  Kepala  Urusan  disini  dibagi  menjadi  3,  yakni  Kepala Urusan  Umum  yang  ditangai  langsung  oleh  Bapak  Suparman,  memegang  bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa guna mengatur jalannya pelayanan masyarakat yang  berupa  penyediaan  sarana  prasarana,  kependudukan  dan  teknik  sipil  serta pengaturan anggaran belanja desa bagian siltap, tunjangan dan bantuan operasional. Dana ini bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Penerimaan  Bagi  Hasil  Pajak  Retribusi  (PBH),  serta  Dana  Desa  (DDS).  Kepala Urusan  Keuangan  yang  ditangani  langsung  oleh  Bapak  Damin,  memegang  bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang berupa pelaksanaan pendidikan, pelayanan kesehatan  masyarakat,  pembukaan  ladang  pekerjaan  umum  dan  penataan  ruang, kawasan  pemukiman  berupa  perumahan  dan  pengolahan  tanah,  pemberdayaan kehutanan dan reboisasi lingkungan hidup. Dana yang diperoleh berasal dari Dana Desa (DDS) dan Sentra Layanan Prioritas (SLP).

## Tabel 4.2 . APBDesa
Kode Ref. Belanja Desa Jumlah Anggaran Sumber dana Pelaksana Kegiatan
1 BELANJA 2 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
Rp467.687.400 1 1 Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa Rp399.575.400 ADD,PAD, PBH,DDS Suparman 1 2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa Rp7.500.000 DDS Suparman 1 3 Administrasi Kependudukan, Pancatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Rp25.347.000 DDS Suparman 1 4 Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Rp31.440.000 ADD,PAD, PBH,DDS Suparman 1 5 Sub Bidang Pertahanan Rp12.825.000 PBH Suparman 2 BIDANG PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN DESA Rp332.584.364 2 1 Sub Bidang Pendidikan Rp66.100.000 DDS Damin 2 2 Sub Bidang Kesehatan Rp170.096.000 DDS Damin 2 3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp63.800.000 DDS,SLP Damin 2 4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman Rp20.735.000 DDS Damin 2 5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Rp 1. 853.364 SLP Damin 3 BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT Rp94.170.000 3 1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Rp20.730.000 DDS Paidi 3 2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Rp35.640.000 DDS Paidi 3 3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Rp13.700.000 DDS Paidi 3 4 Sub Bidang Kelembagaan  Masyarakat Rp24.100.000 DDS Paidi 4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Rp349.585.000 4 2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Rp27.000.000 DDS Paidi 4 3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Rp4.505.000 DDS Paidi 4 4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Rp13.080.000 DDS Paidi 4 5 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Rp5.000.000 DDS Paidi
4 7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Rp300.000.000 DDS Paidi 5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN
MENDESAK DESA Rp96.745.000 5 1 Sub Bidang Penganggulangan Bencana Rp22.745.000 DDS Paidi 5 3 Sub Bidang Keadaan Mendesak Rp74.000.000 DDS Paidi JUMLAH BELANJA
Rp1.339.771.764
SURPLUS/DEFISIT -Rp7.453.364
Sumber : ADD Desa Gejagan, 2022
Kepala  Urusan  Perencanaan  yang  ditangani  langsung  oleh  Bapak  Paidi, memegang  3  bidang  dan  memiliki  kesamaan  tujuan  untuk  melayani  dan memeberdayakan  masyarakat  dengan  berupa  melakukan  pembinaan  ketertiban, kebudayaan, dan kelembagaan serta memberdayakan para rakyat kecil untuk terus melakukan  peningkatan  kapasitas  melalui  pembinaan  desa  berupa  sosialisasi, sharing engenering, dan sebagainya.  Dana anggaran yang diperoleh hanya berasal dari  Dana  Desa  (DDS),  itu  kenapa  Dana  Desa  memiliki  anggaran  paling  banyak daripada pendapatan dan anggaran yang lain, karena  Dana Desa banyak melakukan pengeluaran dalam berbagai bidang acara dan kegiatan desa. Memang dana desa di prioritaskan  untuk  pembiayaan  pelaksanaan  program  kegiatan  desa  berskala  local desa  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  da  pemberdayaan masyarakat desa.
5. KESIMPULAN
Dari pembahasan dan hasil penelitian terdahulu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa akuntabilitas alokasi dana desa bisa terealisasikan dengan good governance. Semua sudah terbukti dan terlihat dengan jelas melalui perwujudan pemerintah desa melaksanakan  program  kerja  kegiatan  desa  selama  setahun  terakhir  ini  dapat dinyatakan bahwa pemerintah desa dapat merealisasikan dengan akuntabel alokasi desa  dengan  sebaik-sebaiknya.  Dan  alokasi  dana  desa  banyak  digunakan  pada bidang  penyelenggaraa  pemerintah  desa  meskipun  alokasi  dana  desa  tidak  terlalu banyak  karena  memang  alokasi  dana  desa  digunakan  hanya  untuk  pembangunan desa  yang  belum  tuntas  dan  masih  ada  jangka  waktu  jatuh  tempo  untuk menyelesaikan. Alokasi dana desa digunakan sebaiknya pada bidang pembangunan sarana  prasarana  seperti  perbaikan  jalan  raya,  pembangunan  jembatan  desa Gejagan Nyawiji yang telah di sahkan pada hari Ahad tanggal 08 Desember 2019 oleh Bupati Nganjuk H. Novi Rahman Hidhayat, S.Sos., M.M..  Pembangunan jembatan Gejagan  Nyawiji  ini  menggunakan  alokasi  dana  desa  dan  sampai  sekarang  masih kokoh  seperti  pertama  di  bangun.  Alokasi  dana  lainnya  akan  digunakan  untuk mensukseskan program pemrintah desa yang lainnya, seperti pembangunan sekolah, posyandu dan sara prasarana desa lainnya yang masih perlunya pembenahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Hening, Meitri. (2014). Tahap-Tahap Penelitian. Jakarta: Direktori FPIPS. Raco, J.R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia Wayan  Rustiarini,  Ni.  (2016).  Good  Governance  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa . Lampung. Simposium Nasional Akuntansi XIX . 1-16
Hajar Adiputra, Muhlis.  (2016). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana  Desa  di  Desa  Boto  Lempengan,  Kecamatan  Sinjai  Barat,  Kabupaten Sinjai . Sinjai. Jurnal Ilmiah Admi nistrasita’ ISSN 2301-7058. (7) 01. 43-54
Nasihatun  Nafidah,  Lina  dan  Suryaningtyas,  Mawar.  (2015). Akuntabilitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Pembangunan dan  Pemberdayaan  Masyarakat. Jombang. Jurnal  Bisnis  dan  Manajemen Islam. (3) 1. 214-237
Febri  Arifiyanto,  Dwi  dan  Kurrohman,  Taufik.  (2014).  Akuntabilitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. (2) 3. 473-485
Hadi Susilo, Joko. (2016). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Untuk Mewujudkan Good  Governance (  Studi  Kasus  pada  Desa  Banggle  Kecamatan  Sukorame Kabupaten  Lamongan), Skripsi (tidak  dipublikasikan).  Jurusan  Akuntansi Ekonomi  Fakulatas  Ekonomi  Universitas  Islam  Negeri  (UIN)  Maulana  Malik Ibrahim, Malang.
Subroto,  Agus.  (2009).  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa  (  Studi  Kasus Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  Di  Desa-Desa  Dalam  Wilayah  Kecamatan Tlogomulyo  Kabupaten  Temanggung  Tahun  2008. Tesis (  tidak  untuk dipublikasikan).  Program  Studi  Magister  Sains  Akuntansi  Program  Pasca Sarjana Universitas Dipnegoro. Semarang.
Pandhu  Wibowo,  Rino.  (2018).  Pengaruh  Penerapan Good  Governance Dan Pengendalian  Internal  Terhadap  Kinerja  Pengelolaan  Keuangan  Desa  Studi Kasus  pada  Pemerintahan  Desa  Banjararum. Skripsi (tidak  untuk dipublikasikan). Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
Eka, Sutoro. (2014). Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)
Direktorat Penelitian dan Pengembanga. (2015) . Laporan Kajian Sistem: Pengelolaan Keuangan Desa Alokasi Dana Desa dan Dana Desa . Jakarta: JakartaPress PERMENDAGRI 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa