## PERAN MEDIATOR DALAM MEMINIMALISIR CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KOTA MEDAN PADA TAHUN 2015-2016

## Nurhasanah

## Mahasiswi Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara
Abstrak: Di Pengadilan Agama Kota Medan, kasus cerai gugat kerap sekali terjadi bahkan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dibuktikan dari grafik kasus cerai gugat yang setiap tahunnya selalu meningkat, yaitu pada tahun 2015 jumlah kasus cerai gugat yang diputus dengan amar dikabulkan mencapai 604, sedangkan di tahun 2016 jumlahnya mencapai 754. Dengan adanya mediator, tentu dapat membantu serta mengurangi hal tersebut, mediator berupaya untuk mendamaikan para pihak tersebut bertujuan untuk menghentikan persengketaannya merupakan usaha mediator agar perceraian tidak terjadi. Kemudian, jika mediator berperan dan bekerja lebih ekstra dalam memediasi para pihak mungkin tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Medan dapat berkurang dengan sendirinya. Berangkat dari penjelasan-penjelasan di atas, terdapat perbedaan antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan. Dimana mediator itu sendiri harus berperan dalam kasus cerai gugat tersebut sehingga kasus cerai gugat yang jumlahnya banyak tersebut dapat berkurang atau tiada lagi. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti peran mediator dalam meminimalisir cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Medan .
Kata  Kunci: Peran  Mediator,  Meminimalisir  Cerai  Gugat,  Pengadilan  Agama

## Pendahuluan
Perkawinan merupakan ikatan yang sakral yang dianjurkan Allah SWT untuk dilaksanakan pada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu secara lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang mencari keridhoan Allah SWT. Pada dasarnya, perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami-istri.Namun, terkadang terdapat hal-hal yang menyebabkan pasangan suami isteri tersebut harus memilih untuk memutuskan ikatan perkawinannya.
Dalam keadaan tertentu, terdapat hal-hal yang menghendaki putus perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. 1 Putusnya perkawinan tersebut dibolehkan, dalam hal ini disebut perceraian. Namun, perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana Ibnu Umar ra. Menuturkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:
Artinya: “Perkara halal yang paling dibenci Allah ta’ala adalah perceraian.”(HR. Abu Dawud dan Hakim) Hakim menilai hadits ini shahih. 2

## ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 6 No. 1 Januri-Juni 2017
Perceraian merupakan berakhirnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri.Perceraian adakalanya datang dari pihak suami atau isteri. Perceraian yang datangnya dari pihak suami disebut dengan cerai talak. Sedangkan jika perceraian itu datangnya dari pihak isteri disebut dengan cerai gugat. Cerai talak merupakan perceraian yang terjadi atas kehendak suami dan kehendaknya tersebut dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang terjadi karena pengaduan oleh isteri ke Pengadilan Agama serta diputuskan dalam suatu putusan Pengadilan Agama tersebut.
Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pihak istri kepada Pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan suatu putusan Pengadilan. 3 Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. 4 Dengan demikian, istri boleh mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama jika terjadi permasalahan dalam rumah tangganya secara jelas. Sehingga istri tidak merasa dibebani dan tidak pula tersiksa batinnya. Kehidupan bermasyarakat merupakan suatu kumpulan orang yang didalamnya terdapat perilaku dan kepentingan orang yang berbeda, dalam keadaan seperti ini akan sering muncul perselisihan dan persengketaan bahkan konflik.
Pada sidang pemeriksaan perkara perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dalam sidang tersebut suami istri harusdatang pribadi kecuali ada alasan lain yang ditentukan undang-undang, kehadiran prinsipal dalam persidangan dalam acara mediasi tetap harus diartikan menghadap secara pribadi bukan diwakilkan, seperti disebutkan dalam pasal 82 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagai berikut:
a) Pada sidang pertama gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak.
b) Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat kediaman di luar negeri, dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
c) Apabila kedua pihak bertempat tinggal diluar negeri, maka penggugat pada  sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi.
d) Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada  setiap sidang pemeriksaan. Pengamatan pada kondisi riil yang terjadi pada pengadilan agama, berpegang pada pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang disebutkan bahwa: (1) Para pihak dan /atau kuasa hukumnya wajib menepuh mediasi dengan iktikad baik. (2) Salah satu pihak atau para pihak dan /atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:
a. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
b. Menghadiri pertemuan  mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut dua kali berturut-turut tanpa alasan sah;
c. Ketidakhadiran berulang-ulang yang menganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah;
d. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain; dan /atau
e. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.
Namun, jika mediator berperan dan bekerja lebih ekstra dalam memediasi para pihak mungkin tingkat perceraian di pengadilan Agama Kota Medan dapat berkurang dengan sendirinya. Berangkat dari penjelasan- penjelasan di atas, terdapat perbedaan antara teori dan fenomena yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti peran Hakim mediator dalam meminimalisir cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Medan yang memberikan penjelasan tentang upaya dan usaha hakim mediator dalam memediasi para pihak sehingga terlihat upaya tersebut dapat meminimalisir kasus cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Medan.

## Pembahasan
1. Langkah-Langkah  Yang  Dilakukan  Mediator  Dalam  Memediasi  Para  Pihak
Dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Medan, pada sidang pertama, majelis hakim akan melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam persidangan seperti, kelengkapan surat gugatan, surat kuasa, surat panggilan para pihak, dan sebagainya. 7 Selanjutnya hakim akan menjelaskan bahwa sesuai prosedur dimana sebelum dijalankannya proses cerai maka para pihak diwajibkan mengadakan mediasi. Kemudian hakim bertanya  apakah para pihak mempunyai mediator,  jika tidak maka hakim akan menentukan seorang mediator untuk memimpin mediasi para pihak. Majelis hakim selanjutnya menentukan hakim lain untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut, mediasi dilakukan di ruang khusus di Pengadilan Agama. Mediator menjelaskan kepada para pihak peran seorang mediator dalam mediasi tersebut. Mediator membacakan identitas dari para pihak seperti nama, alamat, pekerjaan, usia, dan sebagainya. Lalu mediator meminta para pihak untuk masing-masing menjelaskan apa permasalahan mereka sampai mereka datang ke Pengadilan Agama Medan
Setelah dari masing-masing para pihak memberikan keterangan tentang permasalahan mereka kemudian mediator memberikan nasehat kepada para pihak yang ingin bercerai untuk mengurungkan niatnya. Dan juga menjelaskan bahwa sesungguhnya perceraian itu sangatlah dibenci oleh Allah SWT. Umumnya mediasi dilakukan maksimal 2 kali. Dalam bila dalam mediasi tersebut tidak tercapai perdamaian, maka barulah proses perceraian dapat dilaksanakan.
Merujuk pada Pasal 17 Perma No. 1 Tahun 2016 tahap pra mediasi yaitu: 8
a) Pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, dan hakim mewajibkan para pihak agar lebih dulu menempuh mediasi.
b) Kehadiran para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan panggilan yang sah dan patut.
c) Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara.
d) Dalam hal para pihak lebih dari satu, mediasi tetap diselenggarakan setelah pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak hadir.
e) Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
f) Hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak.
Untuk perkara perceraian, apabila dalam usaha mendamaikan para pihak yang bersengketa berhasil, gugatan harus dicabut. Namun bila para pihak tidak mecapai kesepakatan dalam masa 40 hari sejak para pihak memilih mediator, maka mediator wajib menyampaikan dan menyatakan secara tertulis bahwa mediasi telah gagal, dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.
Dalam menjalankan proses mediasi, mediator diberikan kebebasan untuk menciptakan sejumlah peluang yang memungkinkan para pihak menemukan kesepakatan yang dapat diakhiri sengketa mereka. 9 Mediator harus sungguh-sungguh mendorong para pihak untuk memikirkan sejumlah kemungkinan yang dapat dibicarakan guna mengakhiri persengketaan. Jika dalam proses mediasi terjadi perundingan yang menegangkan, me- diator dapat menghentikan mediasi untuk beberapa saat, guna meredam suasana agar lebih kondusif. Bahkan Pasal 14 Perma memberikan kesempatan bagi mediator untuk melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Keputusan kaukus berada di tangan mediator, dan sebaiknya kaukus ini juga harus mendapat persetujuan dari para pihak.
Proses mediasi di Pengadilan Agama mampu diterapkan untuk mencapai target dan tujuan secara maksimal. Kalau selama ini upaya mendamaikan pihak-pihak dilakukan secara formalitas oleh hakim yang memeriksa perkara, tetapi sekarang majelis hakim wajib menundanya untuk memberi kesempatan kepada mediator mendamaikan pihak-pihak yang berperkara.  Untuk perkara perceraian
ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 6 No. 1 Januri-Juni 2017
mediasi ini sebenarnya hanya sekedar formalitas saja, namun mediasi di Pengadilan Agama harus tetap dilakukan, karena apabila tidak dilakukan mediasi terlebih dahulu maka akan batal demi hokum.
Di Pengadilan Agama Medan, mediasi biasanya dilakukan  memakan waktu 20-30 menit mediasi sudah selesai dilaksanakan. 10 Untuk waktu yang singkat dalam memediasi para pihak yang bersengketa ini sudah tentu upaya perdamaian yang dilakukan tidak akan mendatangkan hasil yang maksimal dan bermanfaat kepada kedua belah pihak yang bersengketa.
Sehubungan dengan hal ini, mediator harus terpanggil hati nuraninya secara optimal untuk mengusahakan perdamaian, tidak hanya terjebak pada usaha mencari fakta kualitas perselisihan itu sendiri sedangkan ia tidak mengetahui factor apa yang melatarbelakangi pertengkaran itu. Apalagi kalau para mediator dalam mengusahakan perdamaian itu dilakukan hanya sepintas saja, maka dibutuhkan kerja keras bagi mediator dalam mengajak para pihak berkomunikasi.
Tahap pertama yang harus dilakukan oleh Hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya adalah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. 11 Yaitu dengan jalan mediasi, yang mengharuskan Hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan mediasi kepada pihak yang bersengketa. Penawaran ini bukanlah suatu bentuk pilihan (choice) tetapi harus diikuti para pihak. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak yang berperkara terlebih dahulu menempuh mediasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa para pihak tidak dapat menolak kewajiban yang dibebankan pada Hakim untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum perkaranya dilanjutkan. Sebelum proses mediasi dilakukan, Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai prosedur dan biaya mediasi.
Hal ini penting agar para pihak dapat mengetahui mekanisme, prosedur dan biaya mediasi yang harus dikeluarkan dalam proses mediasi. Para pihak dapat memilih Mediator yang tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan, baik Mediator yang berasal dari Hakim maupun Mediator yang berasal dari bukan Hakim. Bila para pihak menunjuk Mediator yang berasal dari Hakim, maka para pihak tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan bila para pihak menunjuk Mediator yang berasal dari bukan Hakim, maka para pihak harus membayarkan jasa Mediator, yang jumlahnya tergantung pada kesepakatan.
Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi Hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa. Usaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara itu merupakan prioritas utama dan dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan. Jika tidak berhasil didamaikan oleh Hakim, maka barulah proses pemeriksaan perkara dilanjutkan. Mengupayakan damai merupakan tugas yang melekat pada seorang mediator. 12
Langkah-langkah Mediator di Pengadilan Agama Medan dalam memediasi para pihak mengacu kepada Perma No. 1 Tahun 2016, yaitu:
a) Mediator  memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
c) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
d) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
e) Mediator mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
f) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
g) Mengisi formulir jadwal mediasi.
h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
j) Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
k) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
Mediator melakukan upaya damai secara terus-menerus dalam setiap pertemuan dengan para pihak, ia ditunjuk oleh majelis hakim atau oleh para pihak yang meminta untuk memediasikan perkara mereka. Hakim harus bersedia menjadi mediator, bila ia diminta para pihak untuk menyelesaikan perkara mereka melalui jalur mediasi. Mediasi di Pengadilan Agama juga tidak bisa terlepas dari peran mediator dalam mengupayakan perdamaian, untuk peran yang dimaksud di dalam PERMA ini adalah mediator yang menjalankan tugasnya di Pengadilan, 13 mediator yang bertugas di Pengadilan dapat saja berasal dari hakim pengadilan atau mediator dari luar Pengadilan, namun harus memiliki sertifikat sebagai mediator. Mediator yang berasal dari hakim adalah para hakim yang memiliki keterampilan yang diperoleh dengan melalui sejumlah pelatihan dan training, sedangkan mediator non-hakim adalah mereka yang memiliki keterampilan mediasi dan juga telah memiliki sertifikat dari Mahkamah Agung. Dalam menampilkan perannya secara maksimal, sangat perlu mediator harus terlebih dahulu menjelaskan proses mediasi dan peranan mediator. 14 Meskipun salah satu atau kedua belah pihak telah mengetahui cara kerja mediasi dan peranan mediator, akan sangat bermafaaat apabila mediator menjelaskan semuanya di hadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. Penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil dari mediasi. Bila para pihak sudah memahami dengan sempurna mekanisme kerja mediasi, maka mediator akan lebih mudah menampilkan perannya secara lebih kuat dan sempurna.
Berikut ini Hasil wawancara dari 10 mediator di Pengadilan Agama Medan, mengenai Langkah- langkah yang dilakukan Mediator Pengadilan Agama Medan dalam memediasi para pihak, yaitu: 15
1) Mediator  memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
3) Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
4) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
5) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
6) Mengisi formulir jadwal mediasi.
7) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
8) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
9) Mediator menggali kepentingan para pihak dengan menjabarkan terlebih dahulu kronologis yang terjadi di antara mereka, dan menanyakan aspirasi/ keinginan dari keduanya, yakni bersedia di antara keduanya untuk berniat bersatu kembali.
10) Jika perdamaian belum juga ditemukan, mediator mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
11) Apabila diperlukan guna mengetahui permasalahan serta perasaan yang tersembunyi Mediator mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
12) Bekerja sama mencapai penyelesaian
13) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
Mediator memandu para pihak untuk merumuskan kesepakatan yang telah dirundingkan secara bersama- sama tersebut, yang menghasilkan akta perdamaian nantinya. Dalam melakukan upaya perdamaian di antara kedua belah pihak yang bersengketa yaitu, dengan cara memberikan penjelasan keharusan adanya perdamaian. Khususnya bagi mediator dapat melakukan tindakan untuk memaksimalkan hasil mediasi, di antaranya:
a) Mendalami dan menggali masalah atau persoalan yang dialami oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
b) Mencari cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah mereka agar tercapainya perdamaian di antara mereka.
c) Diperlukan melibatkan keluarga dekat para pihak agar membantu proses mediasi.
ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 6 No. 1 Januri-Juni 2017
d) Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. 16 Mediasi yang dilakukan mediator merupakan instrument efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di Pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga Pengadilan dalam menyelesaikan sengketa. 17
2. Kendala  Yang  Dialami  Mediator  Dalam  Memediasi  para  Pihak
Pada dasarnya, perkara cerai gugat ini tidak sulit untuk dilakukannya upaya damai, karena sebenarnya seorang istri akan luluh jika kesalahan dan persoalan dari pihak si suami bisa diperbaiki dan dirubah yang pada akhirnya sang istri akan mempertimbangkan arahan dan nasehat dari mediator untuk memikirkan kembali keutuhan rumah tangga mereka.
Berdasarkan hasil wawancara dari mediator serta melihat langsung beberapa perkara yang sedang didamaikan, usaha mediator dalam mendamaikan para pihak memang sudah cukup optimal, namun terdapat kendala yang dialami mediator dalam memediasi para pihak, di antaranya:
a) Kurang maksimalnya waktu yang disediakan
b) Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan
c) Dana
d) Pengacara
e) Tekad yang kuat dari para istri untuk bercerai
Dalam proses mediasi seringkali salah satu pihak sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke pengadilan Agama Medan biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan upaya perdamaian.Di antara factor yang melatarbelakangi istri bersikeras ingin bercerai yaitu:
a) Tidak Ada Tanggung Jawab
b) Gangguan Pihak Ketiga
c) Tidak Ada Keharmonisan
d) Kekejaman Jasmani
f) Kekejaman Mental
g) Krisis Akhlak
h) Poligami Tidak Sehat
i) Cemburu j) Ekonomi
k) Murtad
l) Cacat Biologis
m) Narkoba
n) Dihukum
3. Jumlah  Kasus  Yang  Berhasil  Didamaikan  Oleh  Mediator
Perkara yang berhasil didamaikan oleh mediator tentu membutuhkan proses yang luar biasa, dimana mediator bekerja lebih optimal dalam membangun komunikasi kepada para pihak sehingga para pihak dapat bersama-sama bersepakat untuk memilih jalur perdamaian atas persoalan dan sengketa yang dihadapi.Penggunaan mediasi sebagai salah satu cara dalam penyelesaian sengketa dengan damai ini dilatarbelakangi oleh banyak factor dengan adanya mediasi ini diharapkan dapat mengurangi menumpuknya perkara, dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan. 18
Sehingga dengan cara mediasi kepentingan dan keinginan para pihak dapat terkompromikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Dalam masalah perceraian tidak mungkin harus menggunakan system penyelesaian sengketa di luar pengadilan, para pihak tetap harus mengikuti
tahapan proses berperkara di persidangan pengadilan. Dalam perkara perceraian, mediasi ditemukan sebagai forum untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terjadinya ishlah di antara suami istri sehingga diharapkan diperoleh suatu perubahan sikap di antara mereka dan perceraian sebagai alternative penyelesaian masalah rumah tangga dapat diurungkan.
Walaupun demikian dalam sengketa perceraian, kewajiban mendamaikan para pihak bersifat imperative, dan majelis hakim harus memberi kesempatan para pihak untuk melakukan upaya damai di luar persidangan. Dalam hal perkara perceraian, maka apabila terjadi perdamaian tidak perlu dibuat akta perdamaian yang dikuatkan dengan putusan perdamaian, karena tidak mungkin dibuat suatu perjanjian yang melarang seseorang melakukan perbuatan tertentu, seperti melarang salah satu pihak meninggalkan tempat tinggal bersama, memerintahkan supaya tetap mencintai dan menyayangi, tetap setia, dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut apabila diperjanjikan dalam suatu akta perdamaian dan kemudian dilanggar oleh salah satu pihak, maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dieksekusi, selain itu akibat dari perbuatan itu dan tidak berbuatnya, tidak akan mengakibatkan terputusnya perkawinan, kecuali salah satu pihak mengajukan gugatan baru untuk perceraiannya. 19
Peranan Hakim dalam usaha penyelesaian perkara secara damai adalah sangat penting. Putusan perdamaian mempunyai arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi para pihak pencari keadilan. Sengketa selesai sama sekali, penyelesaiannya cepat dan biayanyapun ringan. Selain itu, permusuhan antara kedua belah pihak yang berperkara menjadi berkurang.Hal ini jauh lebih baik daripada apabila perkara sampai diputus dengan suatu putusan biasa, dimana misalnya pihak tergugat dikalahkan dan pelaksanaan putusan harus dilaksanakan secara paksa.
Apalagi dalam perkara perceraian karena perikatan suami istri (perkawinan) dalam Islam merupakan suatu perikatan yang sangat agung (aghladhu al Mawatsiq) dan harus selalu dijaga sepanjang masa. Sebab segala penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, i’radh, ataupun kekurangharmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi’at yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia.
Proses mediasi di Pengadilan Agama Medan berjalan dengan baik. Dalam teknisnya pemilihan me- diator di Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Di Pengadilan telah disediakan daftar sesuai dengan Perma lalu para pihak memilih Mediator selanjutnya mereka menyerhkan kepada Majelis Hakim, maka Majelis hakim akan menunjuk Hakim yang pada hari itu tidak bersidang.Mengingat terbatasnya jumlah Mediator di Pengadilan Agama Medan yang memiliki ketrampilan mediasi karena di Pengadilan Agama Medan sebagian besar belum bersertifikat Me- diator dan tidak adanya daftar Mediator non Hakim, disini semakin memberatkan pekerjaan Hakim karena pekerjaanya akan menjadi dobel. Yakni sebagai Majelis Hakim dan sebagai Mediator. Hal ini akan mempengaruhi kinerja Hakim sebagai Mediator yaitu Hakim Mediator tidak bisa secara total dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan proses mediasi. Makin banyak jumlah mediator di Pengadilan Agama Medan semakin baik karena para pihak akan memilik banyak pilihan mediator, sehingga akan ditemukan Mediator yang tepat, memiliki keahlian dan mampu membantu dalam penyelesaian sengketa mereka.
Mediasi ini mengatur bagaimana tata cara damai yang dibantu oleh pihak yang netral yakni seorang Mediator. 20 Mediator dapat mengembangkan dan menawarkan pilihan penyelesaian sengketa dan para pihak dapat pula mempertimbangkan tawaran Mediator sebagai suatu alternatif menuju kesepakatan dalam penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian yang ditawarkan Mediator diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat membawa para pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau ada pihak yang kalah (win-win solution).
Dan adanya perhatian khusus oleh UU No. 3 Tahun 2006 pada perkara sengketa keluarga (perceraian) itu mengikuti pada salah satu asas dari UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni dipersulitnya proses perceraian, sebab didalamnya mengandung prinsip-prinsip yang bertujuan untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan yaitu, membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan suatu prinsip dasar yang merupakan
ANALYTICA ISLAMICA: Vol. 6 No. 1 Januri-Juni 2017
tata aturan untuk selalu mempertahankan segala sesuatu yang dapat membuat ketidakberhasilan tujuan utama tersebut diantaranya yaitu segala penyebab yang bisa menimbulkan perselisihan dalam perkawinan seperti nusyuz, i’radh, ataupun kekurangharmonisan dalam pergaulan sehari-hari itu merupakan tabi’at yang tidak akan bisa dilenyapkan dalam kehidupan manusia.
Dalam pelaksanaannya setiap terjadi perceraian harus diajukandi depan sidang Peradilan Agama. Sehingga Pengadilan Agama akan berfungsi sebagai lembaga pengontrol dan penekan besarnya angka perceraian di Indonesia dengan cara memberikan solusi damai pada setiap kali diselenggarakan persidangan serta memberikan pencerahan dan membantu menguraikan kekusutan rumah tangga para pihak yang sedang dibelit masalah tersebut. Sehingga disamping sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Agama juga memfungsikan diri sebagai lembaga dakwah yang mampu menyatukan kembali bahtera keluarga yang hampir pecah dengan mengedepankan solusi perdamaian.
Prosedur mediasi ini sangat cocok untuk diterapkan dalam setiap perkara perdata yang masuk di Pengadilan Agama Medan karena prosedur mediasi mengatur hal-hal yang menyangkut tentang proses kearah perdamaian. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi untuk menunjukan nilai signifikan mediasi, maka itu sering dihubungkan dengan Pasal 130 HIR dan 154 RBg. Pasal ini merupakan bagian dari prosedur dari pemecahan sengketa perdata. Di dalam Pasal tersebut ada tuntutan (kewajiban) agar Hakim mengupayakan perdamaian. Tanpa ada upaya ini, maka keputusan apapun yang akan dicapai dianggap batal demi Hukum. Dengan penalaran begini maka mediasi menjadi mandatori atau wajib.
Sebenarnya para mediator di Pengadilan Agama Medan sudah beranggapan bahwa proses perdamaian yang selama ini berjalan, hampir sama dengan proses mediasi, yakni secara kekeluargaan dan bermusyawarah. Tetapi mediasi dalam Perma yang dibantu oleh pihak ketiga yaitu seoarang Mediator. Diharapkan dalam proses mendamaikan lebih optimal dan dapat mengurangi beban biaya. Dan ini bisa berjalan dengan baik apabila dijalankan secara profesional bukan sekedar formalitas saja.

## 4. Analisis  Tentang  Peran  Mediator  Di  Pengadilan  Agama  Medan
Mediator adalah pihak yang netral dan tidak memihak serta ahli di bidangnya, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa. 21 Mediator ditunjuk oleh para pihak, berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada kehendak dan kemauan para pihak. Walaupun demikian ada suatu pola umum yang dapat diikuti pada umumnya dijalankan oleh mediator dalam rangka penyelesaian sengketa para pihak. Sebagai suatu pihak di luar perkara, yang tidak memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk bertemu atau mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipersengketakan oleh para pihak.
Upaya mediator dalam mendamaikan suami isteri sangat penting dilakukan di Pengadilan Agama Kota Medan, demi mencegah terjadinya perceraian, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, pada pokoknya menekankan bahwa mediator dalam upaya melakukan perdamaian terhadap para pihak yang bersengketa, dalam sidang mediasi tidak sekedar formalitas, tetapi upaya perdamaian dilakukan secara sungguh-sungguh agar para pihak yang bersengketa dapat mengakhiri perkaranya dengan perdamaian, upaya mendamaikan bagi suami isteri yang ingin bercerai melalui mediasi, para mediator di Pengadilan Agama Kota Medan mempunyai cara-cara tersendiri.
Melihat tugas dan fungsi yang dilakukan mediator di Pengadilan Agama Medan sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, secara garis besar sudah sesuai dan tepat yang dilakukan mediator tersebut. 22 Kemudian, jumlah perkara yang ditangani oleh mediator telah menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Medan sangat berperan serta mempengaruhi berjalannya proses beracara di Pengadilan. Seiring perjalanan mediasi, mediator juga memiliki hambatan dalam memediasi para pihak, yaitu:
1). Waktu
Waktu yang dilakukan dalam proses mediasi sangatlah singkat, sehingga upaya untuk mendamaikan para pihak tidak optimal. Para mediator harus menyelesaikan perkara-perkara yang disidangkan tiap harinya, padahal mediator harus memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk mendamaikan para pihak melalui cara mediasi.
Kemudian, jangka waktu mediasi yang terlalu panjang, yaitu akan memperlambat penyelesaian perkara karena lamanya waktu untuk melakukan proses mediasi. 23 Jadi bagi perkara yang tidak berhasil dimediasikan semakin menambah waktu perkara tersebut berdiam di pengadilan.
2. Sudah terjadi konflik yang berkepanjangan
Konflik dalam perceraian diakibatkan adanya ketidaksamaan pendapat antara kedua belah pihak. 24
Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut, saat mediasi para pihak tidak dapat diredam lagi emosinya sehingga tidak dapat menerima lagi masukan dari mediator dan merasa benar sendiri.Bahkan tidak jarang pihak penggugat sudah tidak bisa memaafkan pihak penggugat sehingga sulit untuk rukun kembali.
3. Dana
Dana dalam perkara perceraian merupakan upah yang digunakan untuk jasa/usaha seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukan. 25 Dana yang diperoleh mediator sangatlah minim, dikarenakan upaya perdamaian tidak hanya sebatas di pengadilan saja, tetapi pihak mediator ektrak bekerja di luar pengadilan bilamana dibutuhkan para pihak. Sehingga efektifitas kerja mediator tidak memadai karena dana yang diberikan tidak sesuai dengan kerja yang dilakukan.
4. Pengacara/ Pihak Ketiga yang Lainnya
Salah satunya ialah peran advokat, Sikap dukungan ataupun penolakan baik secara eksplisit maupun implisit para advokat terhadap penggunaan mediasi wajib yang terintegrasi ke Pengadilan, hal ini menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi tersebut. 26 Mereka berusaha menggiring kliennya untuk tidak berhasil dalam proses mediasi, karena bila kasus yang ditanganinya dapat terselesaikan secara cepat, yaitu berhasil dimediasi maka mereka akan menerima honor lebih kecil. Begitu juga sebaliknya, jika perkara yang ditanganinya dapat dimenangkan, mereka akan memperoleh honor yang lebih besar, mereka beranggapan mengapa harus dimediasikan sementara ia yakin jika perkara yang ditanganinya akan keluar sebagai pemenang. Bagi mereka praktek mediasi bisa mengancam mata pencaharian mereka.
Keterlibatan pihak ketiga atau campur tangan pihak ketiga yang dapat menghambat upaya perdamaian. Seperti keterlibatan dua keluarga yang mengharapkan pasangan untuk tetap bercerai sebab mereka tidak ada kecocokan antara keduanya.Pengacara menjadi factor penghambat dikarenakan adanya factor ketiga dari para pihak yang tugasnya adalah membela masing-masing pihak atas persoalan yang sedang terjadi, hal ini tidak bisa membuka pikiran para pihak untuk berkompromi dengan mediator. Lebih bahayanya lagi jika pengacara tersebut memang sengaja mempertahankan niatnya untuk mengabulkan apa yang diminta oleh kliennya demi kelancaran sebuah profesi yaitu berhasil mempertahankan perkara dan memenangkan perkara serta memperoleh keuntungan yang cukup besar bilamana perkara berlanjut kepada sidang selanjutnya.
5. Tekad yang kuat dari para pihak untuk bercerai
Maksudnya, para pihak yang datang ke pengadilan Agama tersebut memang sudah bertekad kuat untuk bercerai sehingga nasihat-nasihat dari mediator sulit untuk diterima. Dalam proses mediasi seringkali salah satu pihak bahkan keduanya sangat kuat keinginannya untuk bercerai.
I’tikad baik dari para pihak juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan mediasi di pengadilan. 27
Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan yang didapat bila sengketa mereka diselesaikan melaui mediasi, akibatnya sedikit sekali munculnya i’tikad baik dari para pihak untuk saling mencari alternative guna menyelesaikan sengketa. Tanpa adanya i’tikad baik dari para pihak perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif, i’tikad baik para pihak merupakan modal penting atau kunci keberhasilan bagi upaya menjalankan proses mediasi.
Kedatangan mereka ke pengadilan Agama Medan biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan upaya perdamaian. Namun berkat kerja keras mediator, perdamaian bisa terjadi. Karena bagaimanapun usaha yang dilakukan mediator untuk mendamaikan para pihak, jika para pihak tetap kukuh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka upaya mediator tetap tidak akan bisa mencegah terjadinya perceraian. Meskipun demikian,
Nurhasanah: Peranan Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan jumlah perkara yang berhasil didamaikan mediator telah menunjukkan bahwa kerja keras seorang mediator di Pengadilan Agama Kota Medan dapat meminimalisir cerai gugat yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Medan. Seorang mediator telah sangat berperan dalam memediasi para pihak, karena tugas-tugas yang dilakukan mediator telah sesuai dan tepat dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.
(Endnotes)
1 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2010), h. 124.
2 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), h. 420.
3 Akmaluddin Syahputra, Hukum Perdata Indonesia Jilid 1 (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h.75. 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat 1.
5 Timpenulis, Buku Komentar Perma No.1 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Mahkamah Agung JICA, (Jakarta, 2008),h.26.
6 Zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan, (Jakarta: Yayasan Al Hikmah, tt),h.206.
7 Muhammad Saifullah, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia (Semarang:WMC, 2007) h.63. 8 Akhmad Arif Junaidi, Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia (Semarang: WMC, 2007). h.72. 9 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003),h. 82.
10 Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum syariah (Jakarta: Kencana, 2011), h. 49.
11 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 84.
12 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternative Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.
13 Nuraningsih, Mediasi alternative Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 58.
14 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 137. 15 Hasil Wawancara 10 Mediator di PA Medan.
16 Nuraningsih, Mediasi alternative Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 76.
17 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternative Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 150.
18 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2008), hl. 423.
19 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003),h. 80.
20 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternative Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 142.
21 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, h. 79.
22 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata di Indonesia (Jakarta, Kencana, 2015), 160.
23 Sophar Maru Hutagalung, Praktik Peradilan Perdata dan Alternative Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 150.
24 Rachmadi Usman, Praktik Peradilan Perdata (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), h. 64.
Nurhasanah: Peranan Mediator dalam Meminimalisir Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Medan
25 Akhmad Arif Junaidi, Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia (Semarang: WMC, 2007). h.53. 26 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata (Jakarta, Kencana, 2008), h. 151.Nuraningsih, Mediasi alternative Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011Perma NO. 1 Tahun 2008, Pasal 7 ayat 1 jo. Pasal 11 ayat1.Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007Saifullah, Muhammad, Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia, Semarang, WMC, 2007Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradyana Paramitha,2004Syahputra,Akmaluddin,Hukum Perdata Indonesia Jilid 1, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2011Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta, Kencana, 2010Tim penyusun Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, Kamus Ekonomi FLIPS, Jakarta, Flips Project: 1997Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat 1.Usman, Rachmadi, Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta, Sinar Grafika, 2012

## Daftar  Pustaka
A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pengadilan Agama , Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004 Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional , Jakarta, Kencana, 2009 Abubakar, Zainal Abidin, Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan Peradilan, Jakarta, Yayasan Al Hikmah
Abubakar, Zainal Abidin , Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lingkungan PeradilaN Cet 2, Jakarta, Yayasan Al Hikmah Asikin, Zainal , Hukum Acara Perdata di Indonesia , Jakarta, Prenadamedia Group, 2015
Harahap, Yahya , Hukum Perkawinan Nasional , Medan, CV. Zahir, cetakan I, 1975
Junaidi, Akhmad Arif, Mediasi Dalam Perundang-undangan di Indonesia, Semarang, WMC, 2007
Manan, Abdul, Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta, Kencana, 2008
Maru, Sopha, Praktik Peradilan Perdata dan Alternative Penyelesaian Sengketa , Jakarta, Sinar Grafika, 2012 Nuraningsih, Mediasi alternative Penyelesaian sengketa Perdata di Pengadilan , Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011 Perma NO. 1 Tahun 2008, Pasal 7 ayat 1 jo . Pasal 11 ayat1.
Prodjohamidjojo, Martiman, Hukum Perkawinan Indonesia , Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2007 Saifullah, Muhammad , Sejarah dan Perkembangan Mediasi di Indonesia, Semarang, WMC, 2007 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Jakarta, Pradyana Paramitha,2004
Syahputra,Akmaluddin, Hukum Perdata Indonesia Jilid 1 , Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2011
Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh, Jakarta, Kencana, 2010 Tim penyusun Kamus Hukum Ekonomi FLIPS, Kamus Ekonomi FLIPS, Jakarta, Flips Project: 1997 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 73 ayat 1.
Usman, Rachmadi , Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik , Jakarta, Sinar Grafika, 2012