## NON MKJP DRUGS AND DEVICES CONTRACEPTIVE IN COUPLES OF CHILDBEARING AGE AS ACTIVE FAMILY PLANNING ACCEPTORS IN OESAO HEALTH CENTER
Rani Setyahadi Karno 1* , Masrida Sinaga 2 , Yuliana Radja Riwu 3 , R. Pasifikus Christa Wijaya 4
1 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, FKM Universitas Nusa Cendana
2 Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM Universitas Nusa Cendana
3 Bagian Epidemiologi dan Biostatistika, FKM Universitas Nusa Cendana
4 Program Studi Psikologi, FKM Universitas Nusa Cendana *Korespondensi: ranisetyahadi@gmail.com

## Abstract
The  pattern  of  use  of  non-MKJP  in  the  community  is  higher  than  MKJP  contraception,  both  at  the provincial and district/city levels in Indonesia. The use of non-MKJP contraception is prone to failure to prevent pregnancy and the rate of discontinuation. This study aims to examine the use of non-MKJP contraceptive devices and drugs on active family planning acceptors in the working area of the Oesao Health Center. This type of research is qualitative with a case study design. 10 participants were taken by  purposive  sampling  technique.  The  research  instrument  was  the  researcher  assisted  by  in-depth interview guidelines. The results of the interviews were analyzed using thematic study techniques. The results showed that there was a knowledge gap between MKJP and non-MKJP contraception, resulting in misinformation, and the use of non-MKJP contraception was only seen from a positive impact. Non- MKJP  contraception  facilities  are  fully  available  at  Pustu  and  Oesao  Health  Center  and  are  easily accessible. The remote location of the Oesao Health Center causes acceptors to choose to get non-MKJP contraception services at the Pustu. The cost of non-MKJP contraception is affordable. The decision that is in the hands of the wife makes them use non-MKJP contraception. The support of health workers has not had an impact because acceptors trust information from colleagues about family planning more. It is recommended that health workers actively provide counseling about family planning and involve role models so that mothers who are >35 years old and have >3 children want to use MKJP contraception. Keywords: Family Planning, Non MKJP Contraception .

## Abstrak
Pola  penggunaan  KB  non  MKJP  pada  masyarakat  lebih  tinggi  dibandingkan  KB  MKJP  baik  pada tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota di Indonesia. Penggunaan kontrasepsi non MKJP rentan gagal untuk mencegah kehamilan dan tingkat putus pakai. Penelitian bertujuan untuk mengkaji penggunaan alat dan obat kontrasepsi non MKJP pada akseptor KB aktif di wilayah kerja Puskesmas Oesao. Jenis penelitian  adalah  kualitatif  dengan  desain  studi  kasus.  Partisipan  berjumlah  10  orang  yang  diambil dengan  teknik  purposive  sampling.  Instrumen  penelitian  adalah  peneliti  dibantu  dengan  pedoman wawancara  mendalam.  Hasil  wawancara  dianalisis  dengan  teknik  kajian  tematik.  Hasil  penelitian menunjukkan  terdapat  ketimpangan  pengetahuan  antara  KB  MKJP  dan  non  MKJP,  sehingga mengakibatkan  misinformasi  dan  penggunaan  KB  non  MKJP  hanya  dipandang  dari  dampak  positif. Sarana prasarana KB non MKJP tersedia lengkap di Pustu dan Puskesmas Oesao dan mudah diakses. Lokasi Puskesmas Oesao yang jauh mengakibatkan akseptor memilih mendapatkan pelayanan KB non MKJP  di  Pustu.  Biaya  pelayanan  KB  non  MKJP  terjangkau.  Keputusan  yang  berada  di  tangan  istri membuat mereka menggunakan KB non MKJP. Dukungan tenaga kesehatan belum berdampak karena akseptor  lebih  mempercayai  informasi  dari  rekan  mengenai  KB.  Disarankan  tenaga  kesehatan  aktif memberikan penyuluhan tentang KB dan melibatkan role model sehingga ibu yang berusia >35 tahun dan memiliki anak >3 orang mau menggunakan KB MKJP. Kata kunci: Keluarga Berencana, Kontrasepsi Non MKJP.

## Pendahuluan
Keluarga Berencana (KB) adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak  reproduksi  untuk  mewujudkan  keluarga  yang  berkualitas.  Program  KB  dapat  terwujud melalui penggunaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) sebagai cara merencanakan kelahiran. 1 Metode  kontrasepsi  dibedakan  menjadi  dua  berdasarkan  lama  efektivitasnya  yaitu Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) dan non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (non MKJP). MKJP adalah kontrasepsi yang sekali pemakaiannya bertahan selama 3 tahun sampai seumur  hidup  seperti  IUD,  implan,  dan  sterilisasi  (MOW/MOP).  Non  MKJP  adalah  jenis kontrasepsi  selain  jangka  panjang  yang  memiliki  waktu  pemakaian  di  bawah  3  tahun  dan digunakan untuk menunda atau menjarangkan kehamilan seperti pil, suntik, dan kondom. 2
Berdasarkan  data  profil  kesehatan  Indonesia,  persentase  peserta  KB  aktif  dari  tahun 2018-2020  cenderung  fluktuatif.  Cakupan  peserta  KB  aktif  di  Indonesia  pada  tahun  2018 sebesar 63,27%. Persentase tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 62,50%, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 67,6%. Terdapat 3 provinsi di Indonesia  dengan  persentase  angka  pemakaian  kontrasepsi  terendah  yaitu  Nusa  Tenggara Timur (NTT), Papua Barat, dan Papua. 3
Puskesmas Oesao merupakan bagian wilayah kerja Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Berdasarkan data kepesertaan KB di Puskesmas Oesao, cakupan peserta KB aktif pada tahun 2021 sebesar 34,9%, yang terdiri dari kepesertaan non MKJP sebesar 42,4% dan kepesertaan MKJP sebesar 37,5%. 4 Hasil survei pra penelitian yang dilakukan pada akseptor KB di wilayah kerja Puskesmas Oesao menunjukkan bahwa dari 50 orang responden  terdapat 38 responden yang sedang menggunakan KB non MKJP (76%). Berdasarkan proporsi umur, dari 38 akseptor terdapat 27 akseptor yang telah berusia lebih dari 35 tahun tetapi masih menggunakan KB non MKJP  (52,9%).  Berdasarkan  jumlah  anak,  terdapat  15  responden  yang  telah  memiliki  anak lebih dari 3 orang tetapi masih menggunakan KB non MKJP (39,5%).
Penggunaan  kontrasepsi  non  MKJP  sangat  rentan  terhadap  kegagalan  dalam  hal pencegahan kehamilan dan drop  out yang cukup tinggi  mencapai  23-39%, sementara MKJP hanya sekitar 0,5-10%. 5 Kegagalan alat kontrasepsi akan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi yang secara tidak langsung menurunkan derajat kesehatan masyarakat suatu Negara. 6 Keputusan akseptor KB terhadap pemilihan alat kontrasepsi tidak terlepas dari faktor perilaku  yang  dimiliki  oleh  masing-masing  individu.  Hasil  penelitian  terdahulu  menemukan bahwa semakin baik pengetahuan akseptor KB, akan mendorong mereka untuk menggunakan alat  kontrasepsi  secara  berkelanjutan  dan  mengatur  kelahiran.  Berdasarkan  aspek  sarana- prasarana, penggunaan kontrasepsi non MKJP dipengaruhi oleh keterbatasan dokter ahli untuk melakukan  pelayanan  KB  MOW/MOP  serta  ketersediaan Obgyn  bed ,  IUD  KIT,  dan  ABPK yang  belum  merata  di  semua  kabupaten/kota.  Akseptor  yang  mendapatkan  dukungan  dari pasangan  sangat  membantu  dalam  memilih  jenis  alat  kontrasepsi  yang  digunakan  serta mengingatkan  untuk  menggunakan  alat  kontrasepsi  non  MKJP  sesuai  jadwal. 7 Tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  penggunaan  alat  dan  obat  kontrasepsi  non  MKJP  pada pasangan usia subur (PUS) akseptor KB aktif di wilayah kerja Puskesmas Oesao tahun 2022.

## Metode
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan desain studi kasus untuk mengkaji secara mendalam alasan mendasar penggunaan KB non MKJP pada akseptor KB aktif. Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Oesao, Kabupaten Kupang dari bulan  Maret-Agustus  tahun  2022.  Definisi  konsep  penelitian  ini  adalah  alasan  penggunaan kontrasepsi non MKJP yang merupakan hal atau dasar bukti keputusan akseptor KB aktif dalam
memilih untuk menggunakan jenis kontrasepsi non MKJP sebagai upaya perencanaan keluarga. Partisipan berjumlah 10 orang, yang terdiri dari 8 orang akseptor KB Aktif dan 2 orang bidan. Partisipan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria partisipan yaitu merupakan akseptor KB non MKJP yang berdomisili di wilayah kerja Puskesmas Oesao yang berusia >35 tahun, memiliki anak >3 orang, tidak berencana menambah anak, serta bersedia menjadi  partisipan  penelitian.  Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik  wawancara mendalam. Instrumen pengumpulan data adalah peneliti sebagai instrumen utama, yang dibantu dengan  panduan  wawancara.  Data  hasil  penelitian  dianalisis  dengan  menggunakan  analisis kajian tematik Braun dan Clarke, yang meliputi tahap membaca transkrip secara berulang untuk memahami  data  dan  menyusun  kode,  kemudian  mencari  dan  meninjau  tema  potensial. Serangkaian  tema  yang  ditemukan  akan  didefinisikan  menjadi  tema  dan  sub  tema  yang menjawab  pertanyaan  penelitian.  Keabsahan  data  penelitian  diperoleh  menggunakan  teknik triangulasi sumber dengan bidan dan member check . Penelitian ini telah mendapat kelayakan etik dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana dengan nomor Ethical Approval: 20222120-KEPK.

## Hasil
Deskripsi  singkat  mengenai  karakteristik  partisipan  berdasarkan  umur,  pendidikan terakhir, jumlah anak, pekerjaan, dan status partisipan dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel  1.  Karakteristik  Partisipan  Berdasarkan  Umur,  Pendidikan  Terakhir,  Jumlah  Anak, Pekerjaan, dan Status Partisipan di Wilayah Kerja Puskesmas Oesao Tahun 2022
Inisial Umur (Tahun) Pendidikan Terakhir Jumlah Anak Pekerjaan Status Partisipan DA 42 SMP 5 Pedagang sayur Akseptor KB non MKJP aktif YF 45 SD 4 Ibu rumah tangga  Akseptor KB non MKJP aktif IN 46 SMA 7 Ibu rumah tangga  Akseptor KB non MKJP aktif NH 36 SMA 4 Ibu rumah tangga  Akseptor KB non MKJP aktif NN 43 S1 4 Guru Akseptor KB non MKJP aktif MB 40 SMP 4 Ibu rumah tangga  Akseptor KB non MKJP aktif AA 37 SMA 4 Ibu rumah tangga  Akseptor KB non MKJP aktif ND 45 SMP 4 Ibu rumah tangga  Akseptor KB non MKJP aktif AL 25 D3 - Bidan Bidan TL 23 D3 - Bidan Bidan
Tabel 1 menunjukkan bahwa rentang usia akseptor adalah 36-46 tahun dan bidan adalah 23-25  tahun.  Rata-rata  pendidikan  terakhir  yang  dimiliki  oleh  akseptor  adalah  pendidikan menengah baik SMP atau SMA. Rata-rata jumlah anak yang dimiliki akseptor adalah 4 orang. Akseptor KB kebanyakan bekerja sebagai ibu rumah tangga.
Penelitian  ini  menemukan  10  tema  utama  melalui  analisis  tematik,  yang  dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Ketimpangan pengetahuan tentang KB
Semua  partisipan  ditemukan  mengetahui  jenis  KB  non  MKJP  seperti  pil  dan  suntik, sedangkan  jenis  KB  MKJP  yang  paling  banyak  diketahui  hanya  implan  dan  IUD.  Hal  ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (peserta KB aktif) sebagai berikut:
“Suntik 3 bulan, yang suntik 1 bulan itu kan lancar haid. Yang pil ju begitu. Pil tu untuk suburkan kandungan kalau mau cepat ada baby. Yang susuk  ju begitu.” (IN)
“Mama tau tu yang suntik, terus yang semacam obat tu, abis susuk, dengan spiral.” (MB)
Sebagian akseptor telah  memiliki pengetahuan mengenai  jenis KB yang lebih efektif untuk  membatasi  kehamilan.  Empat  dari  delapan  partisipan  berpendapat  bahwa,  jenis  KB MKJP baik digunakan karena memiliki jangka waktu pemakaian yang lebih panjang. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (peserta KB aktif) sebagai berikut:
“Itu hari ibu bidan dong bilang pake susuk atau kalo sonde pake spiral tu cocok untuk suami istri yang memang sonde mau tambah anak le karna bisa cegah kehamilan untuk jangka panjang. B tau yang susuk tu bisa tahan sampe 3 tahun.” (ND)
“Dong bilang spiral tu bagus untuk ketong yang su lama pake KB karna tahan lama begitu. Bisa sampe 5 tahun. Kalo pake suntik begitu ke misalnya terlambat suntik lebih dari  1  minggu  nah itu  bisa  hamil.  Kalo  minum  obat KB  apalagi.  Itu  lebih  gampang hamil. Bilang itu langgar 1 hari sonde minum baru melakukan hubungan suami istri itu langsung hamil.” (MB)

## 2. Misinformasi tentang KB MKJP
Misinformasi  yang  utama  adalah  penggunaan  KB  MKJP  yang  dianggap  dapat “bergeser/terlepas”, “mengganggu pekerjaan”, “menyulitkan aktivitas sehari-hari” dan “operasi angkat  kandungan”.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  partisipan  (peserta  KB  aktif) sebagai berikut:
“Kalau  mama  mau  suntik  saja.  Kalau  spiral  katanya  takut  kalau  hilang  begitu  kan carinya setengah mati. Itu spiral. Kalau susuk kan memang beta punya rencana juga tapi kan abis susuk langsung ini beta kan orangnya kerja to takut terpengaruh karna kalau jarum takeluar atau apa jadi itu juga takut itu.” (NN)
“Nah  yang  steril  ju  mama  takut.  Kan  steril  ni  operasi  angkat  itu  kandungan  nanti ketong sonde subur.” (DA)
Temuan  ini  sejalan  dengan  pernyataan  dari  bidan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil wawancara partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Untuk KB implan dong beranggapan kalau yang dipasang ni jarum. Sebenarnya itu barang  tu  elastis  jadi  ketong  mau  beraktivitas,  mau  angkat  tangan  bagaimana  juga bisa.  Tapi  disini  ni  beranggapan  bahwa  kalo  yang  ketong  pasang  tu  dia  semacam jarum. Itu yang pertama. Yang kedua, dong di sini beranggapan kalau implan itu kalau dipasang berarti kita tidak bisa kerja keras. Apalagi dong disini kebanyakan tarik air. Tidak  bisa  tarik  air  makanya  itu  alasan.  KB  IUD  di  sini  memang  ada  cuma  sedikit karna kebanyakan juga mama-mama dong bilang kurang nyaman kalo berhubungan badan dan dong juga takut pas pelepasan KB itu cari benangnya setengah mati.” (AL)

## 3. Bias konfirmasi penggunaan KB
Partisipan cenderung memandang KB non MKJP dari sisi  positif yang mereka alami setelah menggunakan KB tersebut. Seluruh partisipan merasa penggunaan KB non MKJP tidak mengganggu  siklus  haid,  menambah  nafsu  makan,  tidak  membutuhkan  kedisiplinan  minum obat, cepat mengembalikan kesuburan, sakit akibat injeksi tidak berkepanjangan, bukan “benda asing”,  praktis,  serta  tidak  mengganggu  aktivitas,  sedangkan  penggunaan  KB  MKJP  hanya
dipandang  dari  dampak  negatif  yang  ditimbulkan  oleh  jenis  KB tersebut.  Hal  ini  dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Perut semakin besar dan gemuk. Ha itu lebih ke keuntungan. Baru suntik ni sakit son sampe 1 menit abis sudah kalau pake implan baru kerja berat ni b sonde bayangkan le kermana dia pung sakit.” (NN)
“Beta su coba yang implan punya ibu, tapi beta banyak keluhan disitu ibu. beta pernah pasang 3 tahun. Beta punya anak yang nomor ke 3 tu tapi payudara kiri tu tatikam terus ibu. begitu makanya saya berenti.” (AA)
Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan bidan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Awalnya dong su pake KB jangka panjang. Tapi karna sonde cocok na dong ganti ke KB pil atau suntik. Dong rasa cocok dan nyaman dimana na dong akan pake itu terus.” (AL)
Partisipan tidak menggunakan KB MKJP akibat efek samping yang pernah dideritanya ketika menggunakan KB tersebut,  padahal  jenis KB non MKJP juga memiliki  efek samping yang dirasakan partisipan seperti tidak enak badan, nyeri pinggang, terganggunya siklus haid dan sakit kepala. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Pokoknya andia kalo yang KB suntik tu mama pung kepala sakit. Nah kalo yang pil tu sonde itu biasa-biasa sa. Hanya waktu ke mau haid tu na badan dong sakit, pinggang dong sakit, begitu-begitu.” (DA)

## 4. Merasa akan memasuki masa menopause
Dua  dari  delapan  partisipan  berpendapat  bahwa  beberapa  tahun  lagi  mereka  sudah memasuki masa menopause, sehingga memilih untuk tetap menggunakan KB non MKJP. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Baru-baru kan mau ganti susuk to. Ko b bilang ko lagi 4 tahun ko lagi berapa tahun ko masa pubertas habis sudah. Mama kan cocok jadi darah itu son ada. Kering. Jadi b bilang biar sa. Ko lagi berapa tahun su habis ketong pu masa puber jadi pelan-pelan.” (IN)
Pernyataan  ini  relevan  dengan  pernyataan  yang  dikemukakan  oleh  bidan.  Hal  ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Dong  kalo  su  35  tahun  ke  atas  dong  ju  sonde  mau  lagi  pake  KB  jangka  panjang. Karena dong tau tu sedikit lagi dong su menopause. Su sonde haid lagi. Jadi dong mau pake yang 3 bulan. Karena 3 bulan tu abis 3 bulan misalkan dong pake sampe 3 bulan ini bulan selesai, jang sampe bulan berikutnya dong su sonde dapat le, berarti dong su sonde mau le. Dong mau barenti.” (AL)

## 5. Ketersediaan sarana prasarana KB non MKJP lengkap
Tema ini mengulas mengenai ketersediaan stok alat dan obat kontrasepsi dan fasilitas penunjang  pemasangan  KB  di  fasilitas  layanan  kesehatan.  Tujuh  dari  delapan  partisipan menyatakan  stok  alokon  non  MKJP  selalu  tersedia  di  Puskesmas  Pembantu  (Pustu)  dan
Puskesmas  Oesao.  Stok  alokon  MKJP  lebih  terbatas,  karena  distribusi  stok  jenis  KB disesuaikan dengan jumlah akseptor di wilayah kerja Puskesmas Oesao. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Son pernah habis. Kalau b ke ketong jalan itu pasti dong su siap obat. Kalau di Pustu itu dong selalu ada.” (IN)

## “Iya selalu ada. Kalau di puskesmas tu selalu tersedia.” (MB)
Hal ini diperjelas oleh pernyataan dari bidan mengenai alokon non MKJP yang lebih mudah  didapatkan  langsung  dari  Puskesmas,  sedangkan  permintaan  alokon  MKJP  harus dilakukan  secara  langsung  ke  BKKBN.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Kita ni selama ini untuk alat dan obat kontrasepsi itu kita mintanya dari BKKBN. Jadi tergantung.  Kalau  untuk  Depo  kita  mintanya  dari  puskesmas.  Jadi  kalau  belum  pas tanggal untuk tutup buku untuk kita laporan permintaan obat di sana, berarti kita belom bisa dapat. Itu kalo su abis di Pustu. Tapi kalo ini kita KB suntik dan deponya itu ketong ambil di puskesmas, sedangkan kalau implan, beta kalau mau pasang, beta su dapat akseptor baru beta hubungi orang BKKBN untuk kasi beta dia punya implan. IUD juga seperti itu.” (AL)
Puskesmas  Oesao  hanya  memiliki  fasilitas  penunjang  untuk  jenis  pelayanan  KB  pil, suntik,  implan  dan  IUD.  Fasilitas  pemasangan  KB  MKJP  seperti  implan  sudah  tersedia  di seluruh  Pustu,  sedangkan  fasilitas  pemasangan  IUD  hanya  tersedia  pada  gedung  utama Puskesmas  Oesao  karena  belum  tersedianya  tenaga  ahli  pemasangan  IUD  pada  Pustu. Puskesmas Oesao tidak memiliki fasilitas penunjang KB MOW/MOP, sehingga calon akseptor akan  dirujuk  ke  Rumah  Sakit  terdekat.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Saat ini di Puskesmas Oesao ni untuk KB itu ketong hanya melayani pil, suntik, implan dengan IUD. Tapi kalau di Pustu ketong hanya layani pil, suntik dengan implan. Kalau untuk sterilisasi ni sayang itu langsung di rumah sakit.” (AL)

## 6. KB non MKJP lebih dekat diakses
Rata-rata  jarak  yang  harus  ditempuh  partisipan  dari  rumah  ke  Pustu  berkisar  1-3  km yang dicapai dalam 10-45 menit tergantung jenis transportasi. Jarak ke Puskesmas Oesao lebih jauh yaitu berkisar 5-7 km dengan waktu tempuh 20-40 menit menggunakan sepeda motor. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Dari rumah sini turun ke bendungan itu su 1 kilo kalau ke Pustu mangkali sekitar 3 kilo lebih su ibu. Kalau ke puskesmas itu lebih jauh le. 7 kilo begitu.” (AA)
“Anak  antar  biasa  cepat  sa.  Paling  sonde  sampai  15  menit  su  sampai.  Kalau  pi puskesmas  kira-kira  setengah  jam  lebih  begitu.  Puskesmas  lumayan  jauh  sekitar setengah jam lebih baru jalan dong batu lepas begini ibu.” (AA)
Temuan ini dipertegas dengan pernyataan dari bidan bahwa masyarakat lebih banyak mengakses Pustu untuk berobat dan melakukan pemasangan KB. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Kalau mama-mama dong mau pasang IUD itu harus ke Puskesmas Oesao. Sedangkan dong kebanyakan kalau mau berobat atau pasang KB turun ke Pustu.” (TL)

## 7. Biaya alat dan obat KB non MKJP terjangkau
Ketersediaan  biaya  kontrasepsi  ditinjau  dari  aspek  ketersediaan  dana  untuk  dapat memanfaatkan  pelayanan  kontrasepsi.  Seluruh  partisipan  mengatakan  bahwa  mereka  tidak memiliki  kendala  biaya  untuk  mengakses  pelayanan  KB  non  MKJP  di  Puskesmas  Oesao, karena sudah memiliki BPJS. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Sonde bayar. B ada BPJS. Dulu pas belum urus BPJS tu yang bayar Rp. 15.000 tiap kali pi suntik tapi sekarang su ada jadi gratis.” (MB)
Hasil  wawancara  ini  sejalan  dengan  pernyataan  yang  diberikan  oleh  bidan.  Hal  ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Kalau untuk pemasangan implan punya tu dia punya biaya 50. Kalau untuk pil dan suntik itu 15 ribu. Tapi gratis kalau ada kartu BPJS.” (TL)

## 8. Partisipasi suami dalam program KB terbatas
Partisipasi  suami  dapat  dilakukan  langsung  dengan  ber-KB  maupun  tidak  langsung dengan memberikan dukungan kepada istri. Sebagian besar partisipan menganggap bahwa KB merupakan  tugas  seorang  istri  yang  mengurus  rumah  tangga,  sedangkan  suami  bertugas mencari  nafkah  sehingga  wajar  jika  tidak  mengikuti  KB.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Bapa  tua  son  pernah  ikut.  Baru  bapa  tua  ju  jarang  di  rumah  to.  Dia  kan  kerja pertukangan  to jadi  biasa keluar. Jadi  son  biasa di rumah  jadi beta  yang  mengurus rumah na b yang ikut KB.” (ND)
Hal  ini  sesuai  dengan  pernyataan  bidan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Kalo  dari  yang  beta  tau  itu  dong  masih  anggap  kalau  KB  ni  urusan  perempuan sebagai istri. Suami tu tugasnya kerja cari uang. Untuk KB laki-laki ju seperti kondom tu susah ketong tau. Mungkin ketong sonde tau a kak a otomatis diam-diam ada ju yang pi beli kondom ko dong pake. Ko ini barang ni sekarang orang su tau a. kondom di apotik ko di alfamart Oesao sini ada ju jadi tinggal beli ko pake.” (AL)
Seluruh  suami  partisipan  menyerahkan  keputusan  sepenuhnya  di  tangan  istri  untuk menentukan jenis alokon yang akan digunakan. Partisipasi mereka dalam mengantarkan istri ke tempat  pelayanan  KB  juga  terbatas.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Sonde. Mama yang tentukan. Ketong pung laki dong sonde tau. Dong tau sa ketong iko KB ma son tau KB apa. Dong tau kerja cari uang sa untuk urusan KB begini ni anggap  sa  jadi  tanggung  jawabnya  ma.  Karna  kan  mama  yang  beranak  bukan  laki dong.” (DA)
“Sonde. Bapa ju sibuk kerja jadi sonde urusan dengan KB. Kalo untuk jadwal itu b su ingat jadi kalo pas tanggal na tinggal b ojek ke puskesmas sa.” (NN)

## 9. Penyuluhan tenaga kesehatan tentang KB
Penyuluhan tentang KB oleh tenaga kesehatan rutin dilakukan 1-2 kali dalam 1 bulan pada saat posyandu balita dan dilakukan secara personal setiap kali kunjungan ulang akseptor KB. Seluruh partisipan telah mendapatkan informasi mengenai KB MKJP maupun non MKJP, tetapi masih ragu untuk menggunakan KB MKJP karena merasa cocok menggunakan KB non MKJP,  ketidakcocokan  pemakaian  KB  sebelumnya,  akan  memasuki  masa  menopause, komitmen  untuk  menggunakan  KB  non  MKJP,  dan  takut  memakai  KB  MKJP.  Hal  ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Iya kalo penyuluhan KB begitu b pernah ikut 1 kali yang pas pi timbang bayi tu. Tapi lebih  sering  kalo  ketong  datang  suntik  begitu  itu  dong  selalu  kasi  informasi  tentang KB.” (YF)
“Pernah. Dong itu hari pernah tawar ko b pake susuk su. Cuma itu su b takut jadi b sonde mau. B bilang di ibu bidan dong tausah biar b tetap suntik sa ko sedikit le su sonde pubertas.”(IN)
Pernyataan  tersebut  sejalan  dengan  pernyataan  bidan.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil wawancara partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Ketong sering kasih tau apalagi jarak anak yang hanya satu satu tahun begitu atau anak su lebih dari 3 begitu tu ketong su anjurkan dong tu ke pake KB jangka panjang misal ke implan begitu. Abis itu apalagi. Kalo untuk IUD ketong sonde ini sih. Tapi kadang-kadang hanya itu. Dong pu alasan tu hanya takut kalo untuk implan tu dong takutnya copot. Dong bilang nanti dong pasang abis kerja tu dong takutnya langsung lari keluar.” (TL)

## 10. Pengaruh dan pengalaman rekan menggunakan KB MKJP
Dukungan  sosial  terhadap  akseptor  KB  dapat  diberikan  oleh  orang-orang  terdekat seperti  teman,  saudara  maupun  tetangga  yang  berupa  dukungan  informatif  seperti  nasihat, petunjuk,  saran,  informasi  maupun  umpan  balik.  Tiga  dari  delapan  partisipan  mendapatkan saran  dari  tetangga  mereka  untuk  mengikuti  KB.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara partisipan (akseptor KB aktif) sebagai berikut:
“Ya ada juga. Ada saran dimana mereka juga punya saran bilang ikut KB juga mereka tidak pernah mengalami kondisi yang bagaimana juga. Artinya biasa-biasa saja.” (NN)
“Pas ketong melahirkan, dong bilang co masuk KB de bapa bilang bukan dong punya anak ko datang bantu kasi makan. Tapi lama-lama bapa bilang ketong cukup karna su 7 jadi sudah ketong barenti sampe ketong tua.” (IN)
Semua partisipan juga menerima informasi mengenai pengalaman rekan mereka dalam menggunakan  berbagai  jenis  KB.  Kebanyakan  informasi  cenderung  mengarah  ke  hal  yang negatif  tentang  KB  MKJP,  sehingga  membuat  partisipan  menjadi  takut  untuk  menggunakan KB  MKJP.  Hal  ini  dibuktikan  dari  hasil  wawancara  partisipan  (akseptor  KB  aktif)  sebagai berikut:
“Pernah. Tapi kebanyakan liat sendiri ju. Kan orang yang kalo sonde cocok pake KB tu kadang ada yang kurus sekali. Terus ada ju yang katanya tidak baik untuk kesehatan ju kalo pake yang spiral. Katanya spiral tu nanti kalau mau lepas, cari dia pu benang
setengah mati. Kalo steril ju itu katanya bahaya. Bisa hamil apa le yang di luar rahim tu.” (NH)
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan yang diberikan oleh bidan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara partisipan (bidan) sebagai berikut:
“Kalo dong dengar cerita dari mulut ke mulut, dong su takut. Mama-mama dong kalo pasang KB jangka panjang ke implan dong alasan koru na, tanam ini na. Dong takut sa. Nanti bilang dong sakit na atau dong takut it barang takeluar. Padahal ketong su jelaskan kasi dong kalo itu sonde akan takeluar, intinya setelah 1 minggu setelah ketong pasang tu mama dong jangan terlalu kerja berat. Istirahat dan minum obat. Ma sama sa dong lebih tau na.” (AL)

## Pembahasan
Pengetahuan  merupakan  hasil  dari  tahu  yang  terjadi  setelah  orang  melakukan pengindraan  terhadap  suatu  objek  tertentu. 8 Ketimpangan  pengetahuan  akseptor mengakibatkan  pengetahuan  mereka  mengenai  jenis  KB  MKJP  yang  terbatas,  sehingga referensi  pilihan  untuk  menggunakan  KB  MKJP  yang  sesuai  dengan  daya  minat  juga  lebih terbatas. Pengetahuan akseptor yang baik mengenai jenis-jenis KB non MKJP, mengakibatkan akseptor menetapkan pilihan mereka untuk menggunakan salah satu dari KB non MKJP yang tersedia. Terdapat alat dan obat kontrasepsi yang dianggap terbaik di setiap rentang usia dari berbagai  jenis  kontrasepsi  yang  tersedia.  Pengetahuan  yang  terbatas  mengenai  KB mengakibatkan akseptor belum menggunakan alat kontrasepsi secara rasional, karena meskipun memiliki niat untuk membatasi kehamilan, akseptor masih menggunakan jenis KB non MKJP yang tidak efektif untuk tujuan tersebut.
Ketimpangan  pengetahuan  tentang  KB  mengakibatkan  akseptor  mudah  menerima informasi yang tidak benar. Misinformasi adalah sebuah informasi yang salah, namun  orang yang menyebarkannya percaya bahwa informasi itu benar. 9 Opini yang beredar di masyarakat merupakan  informasi  yang  keliru  karena  implan  sebenarnya  merupakan  kontrasepsi  yang mengandung  hormon  progesteron  sintetik  yang  dibungkus  dalam  kapsul  silikon,  sehingga bersifat elastis dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. 10 Terlepasnya alat KB implan dan IUD merupakan kasus yang sangat jarang terjadi jika posisi pemasangan alat kontrasepsi tepat. KB sterilisasi bukan metode pengangkatan rahim, melainkan merupakan metode kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan pengikatan atau pemotongan saluran vas deferens pada pria atau saluran tuba falopii pada wanita. 11 Pemahaman keliru yang disebarkan dari mulut ke mulut mengakibatkan terbentuknya suatu opini menetap dan tidak benar. Penggunaan KB MKJP yang diyakini  menimbulkan  efek  samping  berat,  menimbulkan  ketakutan  akseptor  KB.  Akseptor yang  merasa  takut  mengakibatkan  kemauan  untuk  menggunakan  KB  MKJP  juga  rendah. 12 Anggapan buruk tentang KB MKJP membuat akseptor memilih untuk menggunakan KB non MKJP yang diyakini lebih aman digunakan.
Misinformasi  juga  menyebabkan  terjadinya  bias  konfirmasi.  Bias  konfirmasi  adalah perilaku yang cenderung mendukung opini sendiri mengabaikan informasi yang benar dan tidak suka  mendengarkan  pendapat  orang  lain  yang  bertentangan  dengannya.  Akseptor  KB cenderung mempercayai  informasi  yang sejalan  dengan opini mereka  mengenai  penggunaan KB  MKJP  yang  dianggap  dapat  menimbulkan  efek  samping  yang  berat.  Ketika  dihadapkan dengan  bukti  yang  bertentangan  mengenai  dampak  positif  penggunaan  KB  MKJP  dari  segi kesehatan, maka mereka akan secara aktif mengabaikan atau menolaknya meskipun KB MKJP merupakan  kontrasepsi  yang  rasional  digunakan  untuk  ibu  yang  berusia  >35  tahun.  Hal  ini mengakibatkan  akseptor  cenderung  memandang  KB  MKJP  dari  dampak  negatif  atau  efek
samping yang ditimbulkan oleh jenis KB tersebut, di sisi lain penggunaan KB non MKJP hanya dipandang dari dampak positif yang mereka alami setelah menggunakan KB tersebut. KB non MKJP juga memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh akseptor seperti tidak enak badan, nyeri pada pinggang, siklus haid yang terganggu dan sakit kepala. Akseptor menafikan dampak negatif tersebut dan menganggap efek samping yang ditimbulkan KB non MKJP merupakan hal biasa. Bias konfirmasi berujung pada keputusan terhadap pemilihan dan penggunaan KB yang  tidak  objektif  serta  rasional  sesuai  dengan  umur  dan  kondisi  kesehatan  akseptor. Penggunaan  KB  non  MKJP  yang  diyakini  banyak  memiliki  dampak  positif  membuat masyarakat lebih memilih menggunakan KB non MKJP dibanding KB MKJP.
Penelitian ini juga menemukan bahwa akseptor memilih untuk tetap menggunakan KB non  MKJP  karena  beberapa  tahun  lagi  mereka  sudah  memasuki  masa  menopause,  sehingga mereka memandang bahwa mengganti metode KB merupakan hal yang tidak efektif dan belum tentu cocok jika digunakan. Menopause adalah haid terakhir atau saat terjadinya haid terakhir. Diagnosa menopause dibuat setelah terdapat keadaan tidak haid sekurang-kurangnya 1 tahun. 13 Akseptor lebih mementingkan aspek kecocokan ketika menggunakan alat kontrasepsi, terlepas dari  kontrasepsi  yang  tepat  digunakan  pada  rentang  usia  tertentu.  Penggunaan  suatu  alat kontrasepsi akan berkelanjutan sampai masa menopause, apabila tubuh akseptor cocok dengan jenis  kontrasepsi  yang  digunakan.  Penggunaan  KB  non  MKJP  yang  sederhana  dan  tidak memerlukan  bantuan  tenaga  ahli  dalam  proses  penghentiannya  membuat  akseptor  lebih memilih untuk menggunakan KB non MKJP dibanding KB MKJP.
Keberhasilan  pelayanan  KB  ditentukan  oleh  beberapa  unsur,  salah  satunya  adalah sarana prasarana yang memenuhi standar baku pelayanan. Ketersediaan stok  KB non MKJP selalu  tersedia  ketika  akseptor  mengunjungi  fasilitas  pelayanan  kesehatan  (Pustu  dan Puskesmas Oesao), sedangkan stok KB MKJP lebih terbatas, karena disesuaikan dengan jumlah akseptor di wilayah kerja Puskesmas Oesao. Ketersediaan alokon non MKJP yang cukup dan mudah  diakses,  memberikan  kesempatan  kepada  akseptor  untuk  menggunakan  kontrasepsi sesuai  dengan  fisik  dan  kesehatannya,  sehingga  membuat  pemakai  layanan  tersebut  merasa puas. 14 Hal  Ini  didukung  fasilitas  penunjang  pelayanan  semua  jenis  KB  non  MKJP  sudah lengkap  baik  di  Pustu  maupun  Puskesmas  Oesao  memudahkan  akses  akseptor  untuk mendapatkan  pelayanan  KB.  Ketersediaan  sarana  prasarana  KB  non  MKJP  pada  tempat pelayanan kesehatan yang lengkap dan mudah didapatkan jika dibandingkan dengan KB MKJP, mengakibatkan akseptor cenderung untuk memilih dan menggunakan KB non MKJP.
Lokasi Puskesmas Oesao yang jauh mengakibatkan hampir seluruh akseptor memilih mendapatkan pelayanan KB di Pustu terdekat. Berkaitan dengan penggunaan KB MKJP yang memerlukan  tindakan  medis  dalam  pemasangannya,  sehingga  dibutuhkan  tenaga  kesehatan yang terampil. 15 Tenaga ahli pemasangan KB MKJP yang tidak tersedia pada pustu di wilayah Puskesmas Oesao dan distribusi tenaga ahli yang masih terbatas pada puskesmas dan rumah sakit,  mengakibatkan  masyarakat  yang  mendapat  pelayanan  KB  di  Pustu,  lebih  banyak menggunakan  KB  non  MKJP  yang  lebih  praktis  dan  tidak  memerlukan  bantuan  tenaga  ahli dalam pelayanannya. Akses pelayanan KB non MKJP yang mudah menjadikan akseptor dapat menggunakan kontrasepsi non MKJP secara konsisten dan berkelanjutan.
Aspek lain yang turut  memengaruhi akses pelayanan kontrasepsi  adalah ketersediaan biaya. Penelitian menemukan bahwa, akseptor tidak memiliki kendala biaya untuk mengakses pelayanan  kontrasepsi  di  Puskesmas  Oesao.  Ketersediaan  biaya  akseptor  termuat  dalam Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Pelayanan  KB  MKJP  maupun  KB  non  MKJP  di Puskesmas Oesao telah ditanggung oleh BPJS, sehingga pengguna pelayanan KB yang telah memiliki JKN tidak perlu lagi membayar ke fasilitas kesehatan. Sebagian besar akseptor KB di Puskesmas  Oesao  telah  memiliki  JKN  terutama  JKN  PBI  yang  disubsidi  oleh  pemerintah,
namun penggunaan KB masih didominasi oleh KB non MKJP. Keringanan dalam mendapatkan alokon  membuat  akseptor  tidak  terlalu  mempertimbangkan  masalah  biaya  pemakaian. 16 Penggunaan  KB  non  MKJP  yang  tidak  memerlukan  biaya,  lebih  meringankan  akseptor  KB sehingga memotivasi mereka untuk konsisten menggunakan KB non MKJP.
Motivasi akseptor untuk menggunakan KB non MKJP dapat didorong oleh dukungan dari orang di sekitar seperti suami, tenaga kesehatan maupun rekan. Rendahnya dukungan pria dalam KB dipengaruhi oleh ketimpangan gender yaitu masalah KB adalah tugas dan tanggung jawab seorang istri yang mengurus rumah tangga, sedangkan suami bertugas mencari nafkah. Partisipasi suami masih dianggap belum atau tidak perlu dilakukan, sehingga keputusan yang berkaitan dengan KB diserahkan ke perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian di wilayah kerja  Puskesmas  Tanasitolo  yang  menunjukkan  bahwa,  kebiasaan  masyarakat  masih menganggap bahwa KB dan kesehatan reproduksi merupakan urusan perempuan yang hamil dan melahirkan, di sisi lain perempuan menerima perilaku sosial tersebut sebagai hal wajar. 17 Keputusan  pemilihan  alat  kontrasepsi  yang  berada  di  tangan  istri  mengakibatkan  istri  lebih memilih jenis alat kontrasepsi non MKJP yang diyakini cocok dan sesuai dengan minat mereka, sehingga pemakaian alat kontrasepsi non MKJP lebih konsisten.
Tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam memberikan dukungan informasi tentang  metode  KB  kepada  pasangan  usia  subur  serta  mendukung  peningkatan  penggunaan kontrasepsi yang rasional. Informasi mengenai KB MKJP membantu masyarakat memperoleh gambaran tentang KB MKJP, lalu menghasilkan keputusan yang tepat atas pilihannya, namun keputusan dalam pemilihan KB MKJP berada di tangan PUS. 18 Penolakan masyarakat terhadap saran dan dukungan informasi dari tenaga kesehatan juga didasari karena perilaku masyarakat yang cenderung mencari informasi tambahan tentang KB yang belum diketahui kebenarannya dari teman atau tetangga serta langsung mempercayai informasi tersebut tanpa verifikasi lanjut, sehingga  penjelasan  tenaga  kesehatan  mengenai  jenis  kontrasepsi  yang  sesuai  dengan  umur akseptor  KB  tidak  sesuai  dengan  yang  diinginkan. 19 Paham  sosial  yang  buruk  tentang  KB MKJP  mengakibatkan  informasi  yang  diberikan  melalui  penyuluhan  dan  pengarahan  oleh tenaga  kesehatan  belum  berdampak  untuk  memengaruhi  keputusan  masyarakat  agar  mau menggunakan  KB  MKJP,  sehingga  masyarakat  lebih  memilih  untuk  menggunakan  KB  non MKJP.
Bentuk  dukungan  lain  yang  didapatkan  akseptor  KB  dapat  berasal  dari  lingkungan sosial. Dukungan sosial terdiri atas informasi atau nasihat verbal atau non verbal, bantuan nyata atau tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial atau didapat karena kehadiran mereka dan mempunyai  manfaat  emosional  atau  efek perilaku bagi  pihak penerima. 20 Paparan informasi dari  rekan  mengenai  pengalaman  pribadi  mereka  dalam  menggunakan  kontrasepsi  dapat membentuk  stereotip.  Stereotip  berupa  sikap  diskriminatif  masyarakat  sekitar  mengenai  KB MKJP yang diyakini tidak baik, membuat calon akseptor lebih memilih untuk menggunakan KB non MKJP. Kuatnya pengaruh lingkungan sosial mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengikuti apa yang dilakukan oleh rekan mereka. Konseling perlu dilakukan untuk mengatasi informasi keliru mengenai KB MKJP yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga akseptor dapat memahami penggunaan KB beserta efek samping yang ditimbulkan setiap jenis KB, serta dapat memilih metode KB yang rasional sesuai keadaan kesehatan akseptor.
Keterbatasan penelitian ini adalah suami dari akseptor KB non MKJP di wilayah kerja Puskesmas  Oesao  tidak  dijadikan  sebagai  partisipan,  sehingga  tidak  dapat  menggali  aspek dukungan  suami  terhadap  penggunaan  KB  non  MKJP  lebih  mendalam.  Penelitian  ini memerlukan riset lanjutan mengenai hubungan pengetahuan, sikap, dan kepercayaan terhadap mitos terhadap rendahnya penggunaan kontrasepsi MKJP.

## Kesimpulan
Penggunaan KB non MKJP pada akseptor KB aktif dapat dilatarbelakangi oleh berbagai hal  baik  itu  terkait  pengetahuan  dan  sikap,  akses  ke  fasilitas  kesehatan,  maupun  dukungan lingkungan  sekitar.  Ketimpangan  pengetahuan  tentang  KB  membuat  akseptor  mudah mempercayai informasi keliru dan cenderung memandang dampak penggunaan KB dari satu sisi.  Sarana  prasarana  KB  non  MKJP  tersedia  lengkap  di  layanan  kesehatan  sehingga  lebih mudah diakses. Lokasi Puskesmas Oesao yang jauh mengakibatkan hampir seluruh akseptor memilih untuk mendapatkan pelayanan KB di Pustu terdekat. Seluruh akseptor tidak memiliki kendala biaya, karena pelayanan KB di tanggung oleh BPJS. Dukungan suami dalam ber-KB terbatas dan semua keputusan berada di tangan istri. Dukungan informasi yang diberikan tenaga kesehatan  belum  berdampak  karena  akseptor  cenderung  mempercayai  informasi  dari  rekan mereka dalam menggunakan berbagai jenis KB. Tenaga kesehatan perlu berperan aktif dalam memberikan penyuluhan tentang KB serta melibatkan tokoh masyarakat  yang dapat menjadi role  model bagi  akseptor  KB,  sehingga  diharapkan  ibu  yang  sudah  berusia  >35  tahun  dan memiliki anak >3 orang mau menggunakan KB MKJP.

## Daftar Pustaka
1.   Syamsul, Bakri B, Limonu Stevany H. Penggunaan Alat KB pada Wanita Kawin di Perdesaan dan Perkotaan (Studi Hasil SDKI 2017 Provinsi Gorontalo). J Kependud Indones [Internet]. 2020;15(1):71–84. Available from:
https://ejurnal.kependudukan.lipi.go.id/index.php/jki/article/view/461
2.   BKKBN. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran [Internet]. BKKBN, 24 Jakarta, Indonesia; 2017. Available from: https://jdihn.go.id/files/241/PERKA 24 2017 KB PPPK.pdf
3.   Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia 2020 [Internet]. Hardhana B, Sibuea F, Widiantini W, editors. Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2021. 480 p. Available from:
https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan- indonesia/Profil-Kesehatan-Indonesia-Tahun-2020.pdf
4.   Puskesmas Oesao. Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Kecamatan, dan Puskesmas Kecamatan Kupang Timur Tahun 2021. Oesao; 2021.
5.   Triyanto L, Indriani D. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Wanita Menikah Usia Subur di Provinsi Jawa Timur. Indones J Public Heal [Internet]. 2018;13(2):244–55. Available from: https://e- journal.unair.ac.id/IJPH/article/view/8174/pdf
6.   Simanjuntak SIR. Determinan Faktor Kejadian Drop Out Kontrasepsi Pil di Kelurahan Pekan Tanjung Morawa Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 [Internet]. Universitas Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara; 2016. Available from: https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/20062
7.   Simorangkir KV. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Kontrasepsi Hormonal pada Pasangan Usia Subur (PUS) Akseptor KB Aktif di Puskesmas Sikumana Tahun 2015. Universitas Nusa Cendana; 2015.
8.   Notoatmodjo S. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. 3rd ed. Notoadmodjo S, editor. Jakarta: Rineka Cipta; 2018. 321 p.
9.   Silalahi RR, Sevilla V. Rekontruksi Makna Hoaks di Tengah Arus Informasi Digital. Glob Komunika J Ilmu Sos dan Polit [Internet]. 2020;1(1):8–17. Available from: https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/GlobalKomunika/article/view/1722
10.  Priyanti S, Syalfina AD. Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana. 1st ed. Boangmanalu I, editor. Surakarta: Kekata Group; 2017.
11.  Jitowiyono S, Rouf MA. Keluarga berencana (KB) dalam Perspektif Bidan. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Baru; 2019. 210 p.
12.  Setiasih S, Widjanarko B, Istiarti T. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) pada Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kendal Tahun 2013. J Promosi Kesehat Indones [Internet]. 2016;11(2):32–46. Available from:
https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jpki/article/view/19002
13.  Prawirohardjo S. Ilmu Kebidanan. 4th ed. Saifuddin AB, Rachimhadhi T, Wiknjosastro GH, editors. Jakarta: Bina Pusaka Sarwono Prawirohardjo; 2016. 981 p.
14.  Saputra A, Novianti L. Hubungan Ketersediaan Alat Kontrasepsi terhadap Penggunaan Alat Kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur. J Kesehat J Ilm Multi Sci [Internet]. 2020;10(2):89–96. Available from: https://jurnal.stik-
sitikhadijah.ac.id/index.php/multiscience/article/view/290
15.  Alfiah ID. Faktor Faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Wilayah Kerja Puskesmas Kecamatan Kalideres Tahun 2015 [Internet]. UIN Syarif Hidayatullah. UIN Syarif Hidayatullah; 2015. Available from: https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/28900/1/ISMI DZALVA ALFIAH-FKIK.pdf
16.  Laurensia L, Mustikawati IS. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Heal Publica J Kesehat Masy [Internet]. 2020;1(1):34–43. Available from:
https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/HealthPublica/article/view/3271
17.  Anitasari B, Sarmin. Faktor yang Berhubungan dengan Partisipasi Pria dalam Program Keluarga Berencana di Wilayah Kerja Puskesmas Tanasitolo. J Ilmu Kedokt dan Kesehat Indones [Internet]. 2021;1(3):73–83. Available from: https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jikki/article/view/177
18.  Rahmi AA, Hadi EN. Determinan Pemilihan Implan pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Medan Petisah. Perilaku dan Promosi Kesehat Indones J Heal Promot Behav [Internet]. 2020;2(2):52–8. Available from:
https://journal.fkm.ui.ac.id/ppk/article/view/4144
19.  Ratnawati C. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kurangnya Penggunaan Alat Kontrasepsi Intra Uterine Device di Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa. UIN Alauddin Makassar; 2019.
20.  Suyati. Pengaruh Dukungan Suami terhadap Ketepatan Kunjungan Ulang Akseptor KB Suntik. Str J Ilm Kesehat [Internet]. 2013;2(2):62–8. Available from: https://sjik.org/index.php/sjik/article/view/56/60