## PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERUSAKAN BANGUNAN SUCI
OLEH WARGA NEGARA ASING

## DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG
Oleh:
Made Subrata 1 , I Nyoman Surata 2 , Putu Sugi Ardana 3
(made.subrata@g.mail.com.)(nyoman.surata@unipoas.ac.id) (sugi.ardana@unipas.ac.id)
Abstrak: Aktivitas  orang  asing  di  Bali,  memungkinkan  terjadinya  benturan kepentingan  dengan  masyarakat  setempat,  bahkan  terbuka  kemungkinan  adanya perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana. Penelitian ini difokuskan untuk meneliti proses pelaksanaan, hal-hal khusus, dan kendala-kendala penyidikan tindak pidana  perusakan  bangunan  suci  oleh  warga  negara  asing  di  Kepolisian  Resor Buleleng.
Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif.
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  perusakan  bangunan  suci  oleh  warga  negara asing  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  berjalan  tidak  berbeda  dengan  pelaksanaan penyidikan  pada  umumnya,  hanya  terdapat  hal-hal  khusus  berkaitan  dengan pemberitahuan  kepada  konsulat/perwakilan  negara  asing  yang  ada  di  Indonesia, penggunaan  bahasa  yang  dimengerti  oleh  terduga/tersangka,  dan  hal  khusus  lain dalam  meastikan  bahwa  ojek  yang  dirusak  adalah  bangunan  suci.  Penyelesian dilakukan  dengan  bekerja  sama  dengan  kantor  imigrasi,  dengan  menggunakan  ahli bahasa, dan juga ahli agama/hukum adat.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Peruskaan Banguan Suci, Warga Negara Asing.
PENDAHULUAN
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
Berkembangnya pariwisata di Bali sebagai sektor unggulan telah mendatangkan berbagai  dampak  langsung  atau  tidak  langsung  positif  dan  negatif.    Dampak  positif berupa  meningkatnya  kesejahteraan  penduduk,  meningkatnya  pendapatan    devisa negara,  terbukanya  lapangan  pekerjaan,  dan  lain  sebagainya.  Dampak  negatif  yang tidak  terhindarkan  antara  lain  berupa  dampak  negatif  terhadap  lingkungan, meningkatkan  kriminalitas  yang  melibatkan  wisatawan  atau  tidak,  degradasi  moral, dan lain-lainnya.
Meskipun    berbagai  kalangan  meperkirakan  bahwa  destinasi  dan  daya  tarik wisata telah mendekati titik jenuh dan bahkan ada yang menganggap Bali sudah over exploited (digarap  secara  berlebihan)  sehingga  dikhawatirkan  akan  mulai ditinggalkan  oleh  para  wisatawan  dan  menjadi destination  of  yesterday (AA  Gede Yuniartha  Putra,  2018),  kenyataannya  sampai  sekarang  Bali  masih  menjadi  tujuan wisata terpopuler di Indonesia. Setelah sempat dihambat secara masih oleh Pandemi Covid-19,  ada  kecenderungan  pariwisata  Bali  dapat  pulih  kembali.  Dalam  pidato akhir Tahun 2022, Gubernur Bali menyatakan bahwa  wisatawan yang datang ke Bali sejak Januari sampai 28 Desember 2022 jumlah wisatawan domestik 3,9 juta orang atau 37,1 persen dari situasi normal sebelum Covid-19, dan wisatawan mancanegara mencapai  2,3  juta  orang  atau  36,5  persen  dari  situasi  normal  sebelum  pandemi (“Kunjungan  Turis  Asing  di  Bali  Capai  2,3  Juta  Sepanjang  2022”,  melalui: https://bisnis.tempo.co., diakses pada tanggal 8 Januari 2023).
Pembangunan  pariwisata  di  Bali  telah  secara  nyata  membawa  dapak-dampak sebagai berikut (I Nengah Wijaya dan I Nyoman Kanca, 2019: 1677):
1. Dampak terhadap penerimaan devisa. Pariwisata telah memberikan devisa yang cukup besar bagi negara dan daerah.
2. Dampak  terhadap  pendapatan  masyarakat.  Pariwisata  mampu  menghasilkan angka berganda atau multiplier effect yang tingi yang melebihi angka pengganda berbagai kegiatan ekonomi lainnya
3. Dampak  terhadap  kesempatan  kerja.    Pariwisata  menyerap  tenaga  kerja  yang jumlahnya tidak sedikit.
4. Dampak  terhadap  harga-harga  barang  pada  umumnya  mengalami  kenaikan kerena diikuti oleh pendapatan masyarakat, sehingga daya beli masyarakat ikut naik.
5. Dampak  terhadap  distribusi  manfaat  atau  keuntungan  yang    didistribusikan  ke berbagai sektor yaitu hotel dan restoran, dan lain-lainnya.
6. Dampak terhadap pemilikan dan kontrol, di mana modal yang besar kebanyakan dimiliki  pemilik  asing,  sehingga  terjadi  kebocoran  misalnya  pada  hotel  dan restoran.
7. Dampak  terhadap  pembangunan  pada  umumnya  sudah  berjalan  sesuai  dengan tata  ruang  provinsi,  dan  masing-masing  kabupaten  harus  menyesuaikan  tata ruangnya masing-masing terhadap tata ruang yang lebih tinggi.
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah. PHR merupakan sumber pendapat asli daerah yang sangat besar peranannya dalam pembangunan Bali.
9. Pembangunan  pariwisata  akan  menyebabkan  semakin  buruknya  pendapatan antar  kelompok,  memburuknya  ketimpangan  antar  daerah,  hilangnya  kontrol masyarakat  lokal  terhadap  sumber  daya  ekonomi,  munculnya neo  kolonialisme atau neo imprialisme .
10. Terjadinya kebocoran ekonomi atau economic leakage yaitu terjadi begitu besar, terutama  resor-resor  yang  sifatnya  tertutup  yang  didominasi  oleh  modal  asing.
Mengalirnya  manfaat  ekonomi  dari  negara  berkembang  ke  negara  maju  akan menyebabkan ketimpangan dalam pemerataan pendapatan.
Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Bali pada tahun 2022 berdasarkan pintu masuk tampak dari tabel berikut:
Pintu
Masuk Banyaknya Wistawan Manca Negara Tahun 2022 Jan  Feb Mar Aprl Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Benoa 3 17 3 20 58 80 62 32 47 92 373 Bandara 0 1293 14617 58315 115553  181 545  246 442  276 627  291 115 305 152 287 025 Jumlah 3 1310 14620 58335 115611  181 625  246 504  276 659  291 162 305 244 287 398
Sumber: Badan Pusat Statistik Propinsi Bali, melalui: https://bali.bps.go.id., diakses tanggal 8 Januari 2023.
Interaksi  antara  penduduk  Bali  dengan  orang  asing,  semakin  sering  terjadi dengan berkembangnya pariwisata, bahkan tidak sedikit yang kemudian mengikatkan diri dalam ikatan rumah tangga. Interaksi ini, dalam perspektif hukum, memerlukan dukungan  agar  hak  dan  kewajiban  semua  pihak  terlindungi  secara  berkeadilan,  dan tertib.  Keamanan  dan  ketentraman  masyarakat  sangat  penting  dan  berkaitan  dengan ketertiban  umum.    Jika  ketertiban  umum  tidak  dapat  diwujudkan  maka  masyarakat dikhawatirkan akan bubar, hilang lenyap. Hal ini berarti kebutuhan akan rasa aman dan  tentram  adalah  modalitas  dasar  masyarakat  dalam  menjalankan  dan  menjamin keberlangsungan kehidupannya (Yopik Gani, 2017: 59) .
Aktivitas  orang  asing  di  Bali,  memungkinkan  terjadinya  benturan  kepentingan dengan  masyarakat  setempat,  bahkan  terbuka  kemungkinan  adanya  perbuatan  yang dikategorikan  sebagai  tindak  pidana,  sebagaimana  yang  terjadi  pada  Bulan  Oktober Tahun  2019,  Lars  Cristensen,  seorang  Warga  Negara  Denmark,  dilaporkan  oleh  Ni Luh  Sukerasih,  mantan  istrinya,  telah  melakukan  perusakan Pelinggih (Bangunan Suci)  di  rumahnya  di  Banjar  Dinas  Kalibukbuk,  Desa  Kalibukbuk,  Kecamatan Buleleng.  Kabupaten  Buleleng.    Sehubungan  dengan  pelaporan  ini,  Lars  Cristensen ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
Ada  beberapa  hal  menarik  sehubungan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  Lars  Cristensen.  Pertama,  tersangka  adalah  Warga  Negara  Denmark.  Perlu diketahui  secara  pasti  apa  seluruh  hukum  pidana  materiil  maupun  formil  berlaku terhadap  yang  bersangkutan,  secara  lebih  khusus  perlu  ada  ketegasan  berkaitan dengan  pelaksanaan  penyidikan  tentang  pemberlakukan  seluruh  regulasi  terkait berlaku terhadap yang bersangkutan. Bagi penyidik perlu diketahui jika ada regulasi yang  khusus  berlaku  terhadap  warga  negara  asing.  Hal  ini  penting  sehubungan dengan  adanya  asas  praduga  tak  bersalah  ( presumption  of  innocence )  yang  berlaku umum secara internasional. Di Indonesia asas praduga tak bersalah adalah salah satu asas penting dalam proses peradilan pidana yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka    atau    terdakwa    selama  menjalani    proses    peradilan  pidana    sampai menjalani    hukuman  seperti    telah  dinyatakan  Pasal  8  ayat  (1)    Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut: “Setiap orang yang  disangka,  ditangkap,  ditahan,  dituntut,  atau  dihadapkan  di  depan  pengadilan wajib  dianggap  tidak  bersalah  sebelum  ada  putusan  pengadilan  yang  menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”  Asas ini berhubungan
dengan  penghargaan  terhadap  hak  asasi  manusia  (HAM).  Hak-hak  asasi  manusia menjadi  bagian  yang  sangat  penting  di  dalam  hukum  termasuk  dalam penyelenggaraan  peradilan  dalam  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia  (I  Nyoman Gede Remaja, 2018: 9).
Hal  kedua  yang  menyebabkan  penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh Lars  Cristensen  menarik  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  disangkakan,  yaitu perusakan pelinggih salah  satu  bangunan  yang  disucikan  di  Bali.  Lars,  menyatakan kepada  media  bahwa  berasal  dari  Denmark  dan  mayoritas  penduduknya  beragama Nasrani,  yang  memiliki  banyak  perbedaan  dengan  kultur  Hindu  (“Mandeg,  1,5 Tahun,  Bule  Denmark  Perusak  Pelinggih  Dijebloskan  Ke  Bui”,  melalui: https://radarbali.jawapos.com. ,  diakses  tanggal  8  Januari  2023).    Melalui pernyataannya  ini  Lars  ingin  menunjukan  bahwa  menurutnya  pelinggih,  sama  saja dengan bangunan lain. Tidak ada maksud untuk melecehkan kultur Bali. Keberadaan bangunan  suci  tentu  tidak  dapat  disamakan  dengan  bangunan-bangunan  pada umumnya,  ada  hal-hal  khusus  yang  perlu  diketahui,  yang  berbeda  dengan  tindak pidana perusakan pada umumnya, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  mengenai  kejahatan  pengrusakan  dan  penghancuran  benda ( verneiling  of  beschadiging  van  goerderen ),  Pasal  406  sampai  dengan  Pasal  412, mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang mengandung unsur merusak atau tingkah laku yang mengandung sifat demikian terhadap suatu harta benda.
Berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Lars  Cristensen  telah  ada putusan  pengadian  yang  telah    berkekuatan  hukum  tetap,  yaitu  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  62  PK/Pid/2022  Tanggal  7  September  2022,  yang  menolak  Upaya Hukum  Kasasi  yang  diajukan  oleh  terdakwa,  dan  menguatkan  Putusan  Pengadilan
Tinggi  Denpasar  Nomor:  53/PID/2021/PT.DPS.,  yang    mengubah  amar  Putusan Pengadilan  Negeri  Singaraja  tanggal  19  Juli  2021  Nomor  66/Pid.B/2021/PN.Sgr, sekedar  mengenai  lamanya  pidana  yang  dijatuhkan,  sehingga  berbunyi  sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LARS CRISTENSEN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penodaan Agama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa pecahan tempat sembahyang pelinggih Jero Gede dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat  peradilan  yang  ditingkat  banding  ditetapkan  sebesar  Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Konsep penelitian ini adalah penelitian terhadap peristiwa yang sudah terjadi. ( ex post  facto ).  Nama ex  post  facto sendiri  dalam  Bahasa  Latin  berarti  “dari  sesudah fakta”. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang  terjadi  (Andi  Ibrahim  ,  dkk.,  2018:  65).  Melalui  penelitian  ini,  peneliti  ingin menggali  hal-hal  yang  khusus  berkaitan  dengan  pelaksanaan  penyidikan  tindak pidana perusakan bangunan suci yang dilakukan oleh warga negara asing.
Sejalan  dengan  hal-hal  yang  telah  diuraikan,  peneliti  tertarik  untuik  meneliti masalah penyidikan tindak pidana peruskan bangunan suci oleh warga negara asing, dengan judul penelitian:  “Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Suci Oleh Warga Negara Asing Di Kepolisian Resor Buleleng”.
Dari uraian latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut untuk dikaji dalam penelitian ini:
1. Bagaimana  proses  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  perusakan  bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng?
2. Apa  hal-hal  khusus  dalam    proses  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng?
3. Apa  kendala-kendala  yang  ada  dan  penyelesaiannya  dalam  proses  pelaksanaan penyidikan  tindak  pidana  perusakan  bangunan  suci  oleh  warga  negara  asing  di Kepolisian Resor Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris,  mengingat  yang  diteliti adalah  pelaksanaan  norma  hukum.  Pelaksanaan  norma  hukum  yang  diteliti  adalah norma  hukum  berkaitan  dengan  proses  pelaksanaan  penyidikan,  khususnya penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga Negara asing.
Penelitian ini merupakan penelitian hokum empiris yang bersifat deskriptif, yang diarahkan untuk membuat deskripsi mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan  bangunan  suci  oleh  warga  negara  asing  di  Kepolisian  Resor  Buleleng. Sebagai  penelitian  hukum  empiris,  yang  dideskripsikan  tidak  hanya  norma-norma hukum  yang  relevan,  tetapi  juga  pelaksanaan  dari  norma  hukum  tersebut  dalam kenyataannya.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kepolisian  Resor  Buleleng,  khususnya  pada  Satuan Reserse  Kriminal.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  alasan-alasan tertentu  yang bersifat obyektif, antara lain:
a. Kesesuaian  dengan  materi  penelitian,  yaitu  berhubungan  dengan  penyidikan tindak pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing.
b. Masih  terdapat  kemungkinan  terulangnya  tindak  pidana  perusakan  bangunan suci  oleh  warga  negara  asing  terjadi  di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor Buleleng, mengingat banyaknya wisatawan asing yang memiliki kultur berbeda, yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng.
Alasan  lain  adalah  untuk  memudahkan  proses  pencarian  data.  Kemudahan tersebut  di  antaranya  karena  peneliti  berdomisili  di    Singaraja.  Kemudahan  ini berhubungan  dengan    keberhasilan  penelitian  karena  proses  konfirmasi  data  yang meragukan,  upaya  melengkapi  data  yang  kurang,  dan  hal-hal  lain  yang  perlu  dapat dilakukan secara lebih mudah.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  sumber  data kepustakaan dan sumber data lapangan. Dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data  sekunder  berupa  bahan-bahan  hukum,  terutama  bahan-bahan  hukum  yang berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum  positif)  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan,  dalam  hal antara lain:  KUH Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedi, dan sebagainya.
Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer yang relevan, yaitu tentang apa yang telah secara nyata terjadi.
Penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data:
a. Teknik  studi  dokumentasi/kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
b. Wawancara  bebas  terpimpin,  yang  merupakan  kombinasi  antara  wawancara bebas dan terpimpin, sebagaimana telah disebutkan wawancara ini menggunakan pedoman  tentang  garis-garis  besar  yang  akan  dipertanyakan  kepada  responden secara  tertulis  tetapi  dalam  proses  tanya  jawab  terjadi  pengembangan- pengembangan pertanyaan yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara  merupakan  cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh keterangan  secara  lisan  guna  mencapai  tujuan  tertentu  (Burhan  Ashofa,  2013: 95).  Teknik  wawancara  ada  yang  dilakukan  secara  bebas,  dengan  tidak menggunakan  panduan,  ada  yang  dilakukan  secara  terpimpin  dengan menggunakan  panduang  secara  ketat,  ada  yang  dilakukan  secara  bebas terpimpin.  Wawancara  merupakan  alat  pengumpul  data  untuk  memperoleh informasi  langsung    dari  sumbernya.  Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi arus  informasi  dalam  wawancara,  yaitu:  pewawancara  ( interviewer ),  responden ( interviewee ), pedoman wawancara, dan situasi wawancara (Hermawan Wasito, 2015: 69).
Analisis  data  bertujuan  untuk  menjawab  masalah  penelitian  dan  membuktikan asumsi  dasar  penelitian;  menyusun  dan  menginterpretasikan  data  yang  diperoleh; menyusun  data  dalam  cara  yang  bermakna  sehingga  dapat  dipahami,  lebih memudahkan  pembaca  dalam  memahami  hasil  penelitian;  menjelaskan  kesesuaian antara teori dan temuan peneliti; dan menjelaskan argumentasi hasil temuan (Nanang Martono, 2016: 10).
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah meneliti obyek  penelitian  dalam  situasinya  yang  alamiah.  Alur  pengolahan  data    sebagai berikut: data dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, direduksi, dipaparkan secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.          Pelaksanaan  Penyidikan  Tindak  Pidana  Perusakan  Bangunan  Suci  oleh Warga Negara Asing di Kepolisian Resor Buleleng
Penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  merupakan  salah  satu  fungsi  yang dilaksanakan  oleh  Kepolisan  setingkat  Resor.  Pasal  5  Peraturan  Kepolisian  Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyatakan:
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  4,  Polres menyelenggarakan fungsi:
a. pelayanan  kepolisian  kepada  masyarakat,  dalam  bentuk  penerimaan  dan penanganan  laporan/  pengaduan,  pemberian  bantuan  dan  pertolongan termasuk  pengamanan  kegiatan  masyarakat  dan  instansi  pemerintah,  dan pelayanan  surat  izin/keterangan,  serta  pelayanan  pengaduan  atas  tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini;
c. penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana,  fungsi  identifikasi  dan  fungsi laboratorium  forensik  lapangan  dalam  rangka  penegakan  hukum,  serta pembinaan, koordinasi, dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
d. pembinaan masyarakat, yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan  keamanan  swakarsa,  koordinasi  dan  pengawasan  kepolisian khusus  dan  satuan  pengamanan,  pemolisian  masyarakat,  serta  pembinaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
e. pelaksanaan  fungsi  Samapta  Kepolisian,  meliputi  kegiatan  pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
f. pelaksanaan  fungsi  lalu  lintas,  meliputi  kegiatan  pengaturan,  penjagaan, pengawalan  dan  patroli  lalu  lintas,  termasuk  penindakan  pelanggaran  dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor  dalam  rangka  penegakan  hukum  dan  pembinaan  keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
g. pelaksanaan fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi kegiatan patroli perairan,  penanganan  pertama  terhadap  tindak  pidana  perairan,  pencarian dan  penyelamatan  kecelakaan  di  wilayah  perairan,  pembinaan  masyarakat perairan  dalam  rangka  pencegahan  kejahatan,  dan  pemeliharaan  keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara; dan
h. pelaksanaan  fungsi-fungsi  lain,  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Satuan  Reserse  Kriminal  Polres  Buleleng  bertugas  melaksanakan  penyelidikan, penyidikan,  dan  pengawasan  penyidikan  tindak  pidana,  termasuk  fungsi  identifikasi dan  laboratorium  forensik  lapangan  serta  pembinaan,  koordinasi  dan  pengawasan penyidik pegawai negeri sipil.  Sejalan dengan penjelasan tersebut Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 menyatakan bahwa  dalam  melaksanakan  tugasnya  Satuan  Reserse  Kriminal  menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan  teknis  terhadap  administrasi  penyelidikan  dan  penyidikan,  serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
b. pelayanan  dan  perlindungan  khusus  kepada  remaja,  anak,  dan  wanita  baik sebagai  pelaku  maupun  korban  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
d. penganalisisan  kasus  beserta  penanganannya,  serta  mengkaji  efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;
e. pelaksanaan  pengawasan  penyidikan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh penyidik  pada  unit  Reserse  Kriminal  Polsek  dan  Satuan  Reserse  Kriminal Polres;
f. pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di  bidang  operasional  maupun  administrasi  penyidikan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  umum  dan  khusus,  antara  lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.
KUHAP  merupakan  regulasi  yang  menjadi  aturan  utama  pelaksanaan penyelidikan  maupun  penyidikan.  Di  lapangan,  bagi  penyidik  Polri,  regulasi  teknis yang menjadi acuan dalam penyidikan di antaranya Perkap No. 6 Tahun 2019. Dalam wawancara  Kaurmintu  Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor  Buleleng  menjelaskan  bahwa yang menjadi dasar/acuan oleh penyidik dalam penanganan tindak pidana, termasuk terhadap  warga  negera  asing,  adalah  tetap  berpedoman  dengan  sistem  perundang- undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).
Mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan  terkait,  Kaurmintu  Sat  Reskrim Kepolisian Resor Buleleng menjelaskan bahwa secara umum pelaksanaan penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng dilakukan sebagai berikut:
1. Penyelidik  berwenang  menerima  laporan/pengaduan  baik  secara  tertulis,  lisan maupun  menggunakan  media  elektronik  tentang  adanya  tindak  pidana.
Laporan/pengaduan  diterima  di  Sentra  Pelayanan  Kepolisian  Terpadu  (SPKT) Kepolisian  Resor  Buleleng.  Pada  SPKT  Kepolisian  Resor  Buleleng  telah ditempatkan  penyidik/penyidik  pembantu  yang  bertugas:  menjamin  kelancaran dan kecepatan pembuatan laporan polisi;  melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya  dibuatkan  laporan  polisi;  dan  memberikan  pelayanan  yang optimal  bagi  warga  masyarakat  yang  melaporkan  atau  mengadu  kepada  Polri. Apabila  berdasarkan  kajian  awal  dinilai  layak  maka  akan  dibuat  tanda penerimaan laporan dan  laporan polisi. Laporan polisi ada 2, yaitu model A dan Model  B.  Laporan  polisi  model  A  dibuat  oleh  anggota  Polri  yang  mengalami, mengetahui  atau  menemukan  langsung  peristiwa  yang  terjadi.    Laporan  polisi model B dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.
2. Setelah  dibuat  laporan  polisi,  penyidik/penyidik  pembantu  yang  bertugas  di SPKT  segera  melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelapor  dalam  bentuk  berita acara  wawancara  saksi  pelapor.  Kepala  SPKT  meneruskan  laporan  polisi  dan berita acara wawancara saksi pelapor kepada  Kapolres/Wakapolres.
3. Berdasarkan  laporan  dan/atau  pengaduan  dan    surat  perintah  penyelidikan dilakukan penyelidikan. Namun, dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan  tindak  pidana,  dibuat  laporan  informasi  dan  dapat  dilakukan penyelidikan  sebelum  adanya  laporan  yang  dilengkapi  surat  perintah.  Sebelum melakukan penyelidikan, penyelidik wajib membuat rencana penyelidikan yang diajukan  kepada  penyidik,  paling  sedikit  memuat:  surat  perintah  penyelidikan; jumlah dan identitas penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan;
objek,  sasaran  dan  target  hasil  penyelidikan;    kegiatan  dan  metode  yang  akan dilakukan  dalam  penyelidikan;  peralatan  dan  perlengkapan  yang  diperlukan dalam  pelaksanaan  kegiatan  penyelidikan;  waktu  yang  diperlukan  dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan; dan kebutuhan anggaran penyelidikan.
4. Setelah penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan  secara  tertulis  kepada  penyidik  yang  paling  sedikit  berisi:  tempat dan waktu, kegiatan penyelidikan,  hasil penyelidikan, hambatan, dan pendapat dan saran.
5. Berdasakan  laporan  hasil  penelidikan,  wajib  dilaksanakan  gelar  perkara  untuk memutuskan  tindakan  tersebut    merupakan  tindak  pidana  atau  bukan.  Jika merupakan tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan, jika bukan merupakan tindak  pidana,  dilakukan  penghentian  penyelidikan.  Jika  merupakan  perkara tindak pidana tetapi bukan kewenangan penyidik Polri, laporan dilimpahkan ke instansi yang berwenang.  Dalam hal atasan penyidik menerima keberatan dari pelapor  atas  penghentian  penyelidikan  dilakukan  gelar  perkara  untuk menentukan  kegiatan  penyelidikan  dapat  atau  tidaknya  ditingkatkan  ke  tahap penyidikan.
6. Sebelum  melakukan  penyidikan,  penyidik  wajib  membuat  rencana  penyidikan dan  diajukan  kepada  atasan  penyidik  secara  berjenjang  yang    paling  sedikit memuat:
a. jumlah dan identitas Penyidik;
b. objek, sasaran dan target penyidikan;
c. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
d. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
e. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
f. sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan penyidikan;
g. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
h. kelengkapan administrasi penyidikan.
7. Dalam  hal  penyidikan  tindak  pidana  ringan  dan  pelanggaran,  kegiatan penyidikan meliputi:
a. pemeriksaan;
b. memberitahukan kepada terdakwa secara tertulis tentang hari, tanggal, jam dan tempat sidang;
c. menyerahkan berkas ke pengadilan; dan
d. menghadapkan terdakwa berserta barang bukti ke sidang pengadilan .
Setiap  perkembangan  penanganan  perkara  pada  kegiatan  penyidikan  tindak pidana  harus  diterbitkan  surat  pemberitahuan  perkembangan  hasil  penyidikan (SP2HP)  yaitu  surat  pemberitahuan  terhadap  pelapor/pengadu  tentang  hasil perkembangan penyidikan.
8. Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) dan dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor  dalam  waktu  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  diterbitkan  surat perintah penyidikan.
9. Dalam  pelaksanaan  penyidikan,  penyidik  dapat  melakukan  upaya  paksa  seperti pemanggilan,  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan,  penyitaan,    dan pemeriksaan surat.
10. Setelah  selesai  dilaksanakan  penyidikan,  dibuat  resume  sebagai  ikhtisar  dan kesimpulan  hasil  penyidikan  tindak  pidana.  Apabila  resume  selesai  dibuat, dilaksanakan  penyusunan  isi  berkas  perkara  yang  meliputi  kelengkapan administrasi penyidikan.
11. Setelah  pemberkasan  dalam  proses  penyidikan  selesai  dilakukan  penyerahan berkas  perkara  ke  penuntut  umum.  Apabila  berkas  perkara  dikembalikan  oleh penuntut umum kepada penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke penuntut umum  setelah  dilakukan  pemenuhan  petunjuk  penuntut  umum  terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara.
Pasal  110  ayat  (3)  KUHAP  menyatakan  bahwa:  “dalam  hal  penuntut  umum berpendapat  bahwa  hasil  penyidikan  tersebut  ternyata  masih  kurang  lengkap, penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi”. KUHAP tidak membatasi berapa kali dan berapa lama arus bolak balik perkara antara penyidik dan penuntut umum, sehingga menciptakan ketidakpastian  batasan  waktu  proses  penyidikan. 9 Selain  tidak  memberikan kepastian  hukum,  tentunya  hal  ini  bertentangan  dengan  asas  peradilan  yang  cepat sederhana dan biaya ringan ( Yunan Hilmy, 2022: 11) .
12. Penyerahan  tersangka  dan  barang  bukti  dilakukan  setelah  berkas  perkara dinyatakan  lengkap  oleh  penuntut  umum.  Apabila  tersangka  tidak  ditahan  dan dikhawatirkan  melarikan  diri  atau  tidak  kooperatif,  untuk  kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka.
Dugaan  tindak  pidana  yang  dilakukan  orang  asing,  pada  dasarnya  berlaku ketentuan  penyidikan  secara  umum,  karena  terhadap  orang  asing  yang  berada  di Indonesia,  yang  bukan  merupakan  perwakilan  resmi  negaranya,  berlaku  hukum
pidana  Indonesia.  Sebagaimana  diketahui,  hukum  acara  pidana  yang  mengatur pelaksanaan penyidikan merupakan bagian dari hukum pidana.
Hal ini sesuai dengan asas territorialitas yang termuat dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan: ”Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang  yang  melakukan  suatu  tindak  pidana  di  wilayah  Indonesia”.    Rumusan  ini mengandung unsur-unsur sebagi berikut (Fitri Wahyuni, 2017: 30):
1. Undang-undang (ketentuan pidana) Indonesia berlaku di wilayah indonesia
2. Orang/pelaku berada di Indonesia.
3. Suatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia.
Persamaan  dari  tiga  unsur  diatas  adalah,  semuanya  di  wilayah  Indonesia,  sehingga jelas  bahwa  yang  diutamakan  adalah  wilayah  yang  berarti  mengutamakan  asas teritorial.
Perkap  No.  6  Tahun  2019  membuka  peluang  penyelesaian  suatu  tindak  pidana secara restoratif justice, termasuk tindak pidana perusakan bangunan yang dilakukan oleh  warga  negara  asing.  Pasal  12  mengatur  syarat  materiil  dan  syarat  formil diterapkannya keadilan restorastif. Syarat materiil yang harus dipenuhi:
1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial.
3. Adanya  pernyataan  dari  semua  pihak  yang  terlibat  untuk  tidak  keberatan,  dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum.
4. Prinsip pembatas, yang terdiri dari:
a. Pada pelaku:
1) Tingkat  kesalahan  pelaku  relatif  tidak  berat,  yakni  kesalahan  dalam bentuk kesengajaan.
2) Pelaku bukan residivis.
b. pada tindak pidana dalam proses:
1) Penyelidikan.
2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.
Syarat formil yang harus dipenuhi:
1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor).
2. Surat  pernyataan  perdamaian  (akte  dading)  dan  penyelesaian  perselisihan para  pihak  yang  berperkara  (pelapor,  dan/atau  keluarga  pelapor,  terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik.
3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif.
5. Pelaku  tidak  keberatan  dan  dilakukan  secara  sukarela  atas  tanggung  jawab dan ganti rugi.
Namun,  masih  dianggap  ada  beberapa  masalah  dalam  pelaksanaan  keadilan restroratif dalam tahap penyidikan. Secara substansi, peraturan memberikan peluang terhadap  penyelesaian  kasus  tindak  pidana  dengan  keadilan  restoratif  dalam  tahap penyelidikan dan penyidikan sebelum berlanjut ke tahap penuntutan. Namun terdapat beberapa permasalahan dalam pengaturan keadilan restoratif. Permasalahan pertama, pengaturan keadilan restoratif dalam tahap penyelidikan dan penyidikan sebagaimana diatur  pada  Perkap  No.  6  Tahun  2019  dan  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana,  belum  diatur
dalam  undang-undang,  sehingga  dasar  hukum  pelaksanaannya  belum  cukup  kuat. Penghentian  terhadap  perkara  yang  diselesaikan  melalui  keadilan  restoratif  belum memiliki  dasar  hukum  di  KUHAP,  sehingga  dasar  penerbitan  Surat  Perintah Pemberhentian  Penyidikan  (SP3)  terhadap  kasus  yang  diselesaikan  dengan mekanisme  keadilan  restoratif  belum  didukung  dasar  hukum  dalam  KUHAP.  Pasal 109  ayat  (2)  KUHAP  menyatakan  bahwa  penghentian  penyidikan  hanya  dapat dilakukan apa bila tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan  tindak  pidana  atau  penyidikan  dihentikan  demi  hukum. Permasalahan kedua, bahwa definisi dan syarat-syarat pelaksanaan keadilan restoratif yang diatur pada Perkapolri No. 6 Tahun 2019 dan Perpol No. 8 Tahun 2021 tersebut berbeda, sehingga berpotensi  tidak  terstandar  dalam  pelaksanaannya. Permasalahan  ketiga,  batasan- batasan penerapan keadilan restoratif tidak jelas ( Yunan Hilmy, 2022: 37).

## 2.  Hal-Hal Khusus dalam  Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Bangunan Suci oleh Warga Negara Asing di Kepolisian Resor Buleleng
Meskipun,  ketentuan  mengenai  pelaksanaan  penyidikan  sebagaimana  diatur dalam  KUHAP  dan  peraturan  lainnya,  berlaku  terhadap  warga  negara  asing  yang diduga  melakukan  tindak  pidana,  tetapi  ada  beberapa  hal  khusus  yang  harus diperhatikan. Kaurmintu Sat Reskrim Kepolisian Resor Buleleng menyatakan:
Proses  penyidikan  terhadap  warga  negara  asing  yang  melakukan  tindak  pidana maupun  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  tetap  mengacu  kepada  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  yaitu  KUHAP  dan  KUHP  maupun  Undang- undang  yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  yang  terjadi  serta  Penyidik  Sat Reskrim Polres Buleleng yang menangangi perkara terhadap warga negara asing wajib memberitahukan kepada duta besar maupun perwakilan duta besar maupun konsulat asing terkait dengan warga negara asing yang mengalami / korban tindak pidana maupun yang menjadi pelaku tindak pidana.
Dihubungkan dengan Perkap No. 6 Tahun 2019 hal-hal khusus berkaitan dengan penyidikan  terhadap  warga  negara  asing,  terutama  berkaitan  dengan  pelaksanaan upaya  paksa  yang  dpat  dilakukan  oleh  penyidik.  Telah  disebutkan  di  depan  bahwa Pasal 16 ayat (1) Perkap No. 6 Tahun 2019 menyatakan penyidik dapat melakukan upaya  paksa  berupa:  pemanggilan,  penangkapan,  penahanan,  penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Hal-hal khusus berkaitan dengan upaya paksa ini diatur sebagai berikut:
1. Pemanggilan terhadap tersangka warga negara asing yang berada di luar wilayah Indonesia dilakukan melalui perwakilan negaranya di Indonesia, dikoordinasikan dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.
2. Penangkapan  terhadap  warga  negara  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia harus  diberitahukan  ke  kedutaan  atau  konsulat  perwakilan  negara  yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri.  Tersangka  yang  diduga  berada  di  luar  wilayah  Indonesia,  Penyidik berkoordinasi  dengan  Bagkerma  Robinops  Bareskrim  Polri  untuk  verifikasi pengajuan proses penerbitan Red Notice yang dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan mengundang Divisi Hubungan Internasional Polri.
3. Tersangka dapat dikenakan tindakan pencegahan agar tidak melarikan diri keluar wilayah  negara  Indonesia.    Dalam  keadaan  sangat  perlu  dan  mendesak,  untuk kepentingan  penyidikan,  Penyidik  dalam  tahap  awal  dapat  mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi untuk mencegah berpergian ke luar negeri orang yang disangka melakukan tindak pidana dan ditindaklanjuti secara tertulis.
Hal khusus lain berkaitan dengan penyidikan terhadap warga negara asing yang diduga  melakukan  tindak  pidana  adalah  masalah  bahasa.  Sering  kali,  penyidik memerlukan bantuan dari ahli bahasa untuk berkomunikasi dengan tersangka. Untuk di  Wilayah  Hukum  Kepolisian  Resor  Buleleng  keberadaan  Universitas  Pendidikan Ganesha,  yang  memiliki  jurusan  bahasa  asing  sangat  membantu  pelaksanaan penyidikan terhadap warga negara asing.
Hal  khusus  lain  berkaitan  dengan  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana perusakan  bangunan  suci  oleh  warga  negara  asing  di  Kepolisian  Resor  Buleleng adalah  berkaitan  dengan  tindak  pidananya.  Perusakan  bangunan  dan  perusakan bangunan suci merupakan 2 hal yang berbeda.
Perusakan dan penghancuran benda dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 406 KUHP, yang menyatakan:
(1) Barang  siapa  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu benda yang  seluruhnya  atau  sebagian  adalah  milik  orang  lain,  diancam  dengan pidana  penjara  paling  lama  2  tahun  8  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp 4.500,00.
(2) Dijatuhkan  pidana  yang  sama  terhadap  orang  yang  dengan  sengaja  dan melawan  hukum  membunuh,  merusakkan,  membikin  tidak  dapat dipergunakan  atau  menghilangkan  hewan  yang  seluruhnya  atau  sebagian milik orang lain.
Perusakan  bangunan  suci,  dalam  prakteknya  dihubungkan  dengan  aspek penodaan/penistaan  agama,  yang  dihubungkan  dengan  Pasal  156a  KUHP,  yang menyatakan:
Dipidana  dengan  pidana  penjara  selama-lamanya  5  tahun,  barang  siapa  dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang  ada  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
b. dengan  maksud  agar  orang  tidak  menganut  agama  apa  pun  juga  yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Untuk  menentukan  apakah  yang  dirusak  merupakan  bangunan  suci  atau  tidak, penyidik  dapat  meminta  bantuan  dari  ahli  di  bidang  agama  dan  hukum  adat.  Hal demikian dilakukan oleh penyidik dalam perkara pidana dugaan perusakan bangunan suci  yang  dilakukan  oleh  Lars  Cristensen,  seorang  Warga  Negara  Denmark, dilaporkan  oleh  Ni  Luh  Sukerasih,  mantan  istrinya,  telah  melakukan  perusakan pelinggih (bangunan  suci)  di  rumahnya  di  Banjar  Dinas  Kalibukbuk,  Desa Kalibukbuk,  Kecamatan  Buleleng.  Kabupaten  Buleleng.    Sehubungan  dengan pelaporan ini, Lars Cristensen ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan (sebagaimana disebutkan di depan, untuk perkara ini telah ada Putusan Mahkamah Agung Nomor 62 PK/Pid/2022 Tanggal 7 September 2022).
Penyidik  pada  Sat  Reskrim  Kepolisian  Resor  Buleleng,  dalam  wawancara tanggal  23  Mei  2023,  berdasarkan  data  yang  tersimpan,  menjelaskan  bahwa  untuk membuktikan  apa  yang  dilakukan  oleh  Lars  Cristensen  merupakan  perusakan bangunan suci, penyidik meminta keterangan dari saksi ahli dan kemudian dihadirkan di  persidangan.  Saksi  ahli  tersebut  adalah  I  Putu  Wilasa,  Ketua Paruman  Walaka PHDI  Kabupaten  Buleleng  tahun  2016  sampai  dengan  bulan  Pebruari  2021.  Saksi ahli menerangkan dalam pemeriksaan penyidik, bahwa dalam  Agama  Hindu  termuat  pada Lontar  Iti  Prakerti dan Lontar  Sundari  Gama petunjuk teknis pembuatan dan pemusnahan  ( pralina ) tempat suci yaitu:
1. Proses  pendirian  tempat  sembahyang/ pelinggih  penunggun  karang adalah sebagai  berikut:    pertama-tama  dibuatkan  uapacara  berupa  sajen/ banten dari
awal masing-masing tahapan yaitu tahapan membuat lubang pondasi ( ngeroak ) yang  bermakna  merubah  setatus  tanah  dari  tanah  kotor  menjadi  tanah  suci Kedua, nyukat  karang yang  bermakna  mengukur  lokasi  tempat pelinggih penungun karang yang akan didirikan. Ketiga, nasarin yang bermakna membuat dasar tempat pelinggih yang akan dibangun. Keempat memakuh yang bermakna memasang  atau  membuat  pelinggih  penungun  karang.  Kelima, ngurip yang bermakna  menghidupan  tempat  pelinggih  penunggun  karang  tersebut  supaya bertaksu .  Keenam melapas yang  bermakna  membersihkan,  menyucikan  tempat pelinggih penunggun karang yang dibuat tersebut, ketujuh ngenteg linggih yang bermakna bermakna antara lain tegaknya pelinggih penunggun karang tersebut, manivestasi  Tuhan  yang  di  istanakan  di pelinggih  penunggun  karang tersebut. Kedelapan piodalan yang  bermakna  bahwa  setelah  tuhan  diistanakan  di pelinggih  penunggun  karang  tersebut  maka  umatnya  wajib  memberikan sesembahan.
2. Proses  penggantian  tempat  sembahyang/pelinggih penunggun  karang adalah sebagi  berikut.  Pertama  membuatkan daksina  lingih .  Kedua tuntun Ida  Hyang, yang  berstana  di pelinggih  penunggun  karang ke daksina  pelinggih .  Ketiga bekas pelinggih penunggun karang tersebut diberi  air suci pemeralina (pelebur) yang  dibuat  oleh  sulinggih.  Keempat  pelinggih  yang  bersangkutan  di  bongkar dengan etika yang berlaku. Kelima bekas pelinggih penunggun karang (sampel) yang  bisa  dibakar,  dibakar  kemudian  dihanyut  di  laut  serta  dibuatkan  upacara sesuai kemampuan. Keenam setelah pelinggih penunggun karang dibuatkan yang baru  kemudian daksina  pelinggih di  taruh  di  tempat  tersebut  dan  dibuatkan upacara.
Di persidangan I Putu Wilasa, sebagai saksi ahli, menerangkan hal yang sejalan, antara  lain  dinyatakan  dalam  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  62  PK/Pid/2022 Tanggal 7 September 2022:
a. Ahli  tidak  kenal  dengan  Terdakwa  dan  tidak  ada  hubungan  keluarga  dan tidak hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
b. Bahwa Ahli tahu ada kejadian Terdakwa merusak pelinggih, perkara ini di konsultasikan  di  PHDI  kabupaten  Buleleng  dari  Kepolisian,  Ahli  sebagai ketua di sana memberikan masukan di rapat;
c. Bahwa  apabila  orang  akan  membuat  tempat  suci  atau  pelinggih  ada aturannya dan apabila di renovasi atau tidak mempergunakan lagi ada istilah Upetti dan Prelina pada intinya itu harus ada ;
d. Bahwa  pelinggih  itu  disebut  Penunggu  Karang  fungsinya  sebagai  Tempat Dewa di pekarangan;
e. Bahwa  mendirikan  Penunggu  Karang  ada  proses  upacara,  secara  umum kalau membuat tempat suci pertama upcara ngeruak, kedua melukat karang (mungkur) ,  setelah  itu  ada  istilah Nasarin ,  setelah  itu  ada  istilah nyetel (Mangguh) setelah  itu  ada  istilah  Ngurip,  setelah  itu  ada  plaspas (membersihkan), setelah itu ada Ngenteg Linggih;
f. Bahwa  kalau  mengganti  Penunggu  Karang  ada  proses  upacaranya  hampir sama  juga  dengan  proses  mendirikan  Penunggu  Karang  Upacaranya  tetapi kalau merenopasi di tempakan di tuntun ke Daksina, baru Penunggu Karang yang  lama  menjadi  Penunggu  Karang  Biasa  bekas  Penunggu  Karang  ada upacaranya di bakar dan di hayut ke segara (Pantai);
g. Bahwa  dalam  kasus  Terdakwa  merobohkan  Penunggu  Karang  dengan tangan dan kaki, dalam hal ini termasuk melecehkan atau penghinaan;
h. Bahwa  kejadian  merobohkan  Penunggu  Karang  dengan  tangan  dan  kaki tidak ada upacara menyebabkan leteh dan membuat perasaan tidak enak;
i. Bahwa  upacara  di  perkarangan  supaya  tidak  leteh  dengan  upacara  Guru Piduka;
j. Bahwa proses upacara mendirikan Pelinggih atau Penunggu Karang di atur di Lontar Iti Prakerti dan Lontar Sundari Gama;
k. Bahwa  kejadian  Terdakwa  merobohkan  Penunggu  Karang  dengan  tangan dan  kaki  tanpa  ada  upacara  sebelumnya,  tidak  di  benarkan  dalam  Agama Hindu  karena  dalam  Agama  Hindu  ada  etika  (upacara)  mendirikan  atau merenovasi tempat yang disucikan;
l. Bahwa Jero Gede bisa di ganti asalkan proses upacara sesuai dengan aturan Agama Hindu yang ada tetapi kalau ada magic, perlu dicarikan orang yang mengetahui kekuatan-kekuatan itu benar apa tidak;
m. Bahwa apabila Jro Gede yang sudah tidak di pergunakan dan kotor dan ada magicnya  maka  magicnya  hilangkan  dulu  baru  pembersihan  pelinggih  itu sesuai aturan agaman Hindu;
n. Bahwa  terlepas  percaya  atau  tidak  terhadap  magic,  ada  proses menghilangkan  kalau  mengganti  dengan  yang  baru  sesuai  dengan  aturan agama Hindu.
Guna mendukung dalil bahwa perusakan bangunan suci, dapat dipidana, sebagai tindak  pidana  penodaan/penistaan  agama,  penyidik  telah  memeinta  keterangan  dari ahli  hukum  pidana.  Dalam  penyidikan    dugaan  tindak  pidana  penodaan/penistaan agama oleh  Lars Cristensen  saksi ahli yang diminta keterangan adalah  I Gusti Ketut Ariawan. Dalam penyidikan diberikan keterangan yang kemudian dikuatkan dengan kesaksian di depan persidangan. Dinyatakan bahwa unsur Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama menyatakan,  dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun  barang  siapa  dengan  sengaja  dimuka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau melakukan perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersedikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Menurut saksi ahli ada 2 (dua) pendapat mengenai Pasal 156a huruf a dan huruf b,  di satu sisi mengatakan bahwa huruf a dengan huruf b adalah satu kesatuan atau tidak berdiri sendiri, sedangkan di sisi lain mengatakan bahwa dalam rumusan Pasal 156a,  antara  huruf  a  dengan  huruf  b  adalah  terpisah,  atau  terdiri  dari  2  (dua)  jenis tindak pidana , yaitu :
a. Tindak pidana yang pertama,unsur-unsurnyasebagaiberikut: Unsur objektif:
1) “mengeluarkan perasaan” ;
2) “melakukan  perbuatan”  yang  bersifat  permusuhan;  penyalahgunaan; penodaan;
3) “suatu agama yang dianut diIndonesia”;
4) “dimuka umum” ;
Unsur subjektif : “dengan sengaja”.
b. Tindak pidana yang kedua,unsur-unsurnyasebagaiberikut: Unsur objektif :
1) “mengeluarkan perasaan” ;
2) “melakukan perbuatan” ;
3) “dimuka umum” ;
Unsur subjektif: “dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersedikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.
Menurut saksi ahli Pasal 156a, adalah penambahan ketentuan pasal dalam KUHP atas perintah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, harus dipahami sebagai pasal yang mengatur penghinaan agama ( blasphemy ), sehingga tidak ada keterkaitan antara Pasal 1, 2, 3 dan pasal 4. Harus dipahami bahwa frasa “penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama” yang diatur dalam Pasal 156a bagian (a) bukanlah “penafsiran  dan  kegiatan  keagamaan  yang  menyimpang”  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  1,  melainkan  penghinaan  atau  penyebaran  kebencian  yang  didasarkan atas agama atau ajaran agama tertentu. Oleh karena itu, frasa “penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia” perlu diganti dengan kata “penghinaan
terhadap  suatu  agama  di  Indonesia”.  Delik  “penghinaan”  merupakan  delik    materil yang  perumusan  dalam  KUHP  tidak  menemui  masalah.  Saksi  ahli  berpendapat  ada indikasi perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang dilakukan oleh terdakwa Lars  Christensen  sesuai  ketentuan  Pasal  156a  KUHP,  karena  apabila  dilihat  dari unsur-unsur  pasal,  perbuatan  terlapor  Lars  Christensen  dilakukan  dengan kesengajaan,  melakukan  perbuatan  yang  bersifat  permusuhan  atau  penodaan  suatu agama (pelinggih /tempat sembahyanag merupakan simbol Agama Hindu), perbuatan tersebut dilakukan pula di depan umum.
3.      Kendala-Kendala  dan  Penyelesaiannya  dalam  Pelaksanaan  Penyidikan Tindak  Pidana  Perusakan  Bangunan  Suci  oleh  Warga  Negara  Asing  di Kepolisian Resor Buleleng
Tujuan  pelaksanaan  penyidikan  terhadap  suatu  tindak  pidana  mengacu  pada tujuan hukum acara pidana. Tujuan hukum acara pidana adalah (Suyanto, 2018: 14):
1. Mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati  kebenaran materilnya.  Kebenaran  materiil  adalah  suatu  kebenaran  yang  selengkap- lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum acara pidana secara jujur dan tepat.
2. Mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.
3. Meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.
Tujuan  hukum  acara  pidana  adalah  mencari  dan  memperoleh  kebenaran, sementara  menurut  doktrin  (pendapat  para  ahli  hukum)  bahwa  tujuan  hukum  acara
pidana  adalah  mencari  dan  menemukan  kebenaran  materil,  memperoleh  putusan hakim,  dan  melaksanakan  putusan  hakim.  Mencari  dan  menemukan  kebenaran materil,  artinya  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya  dari  suatu  perkara  pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara jujur dan dan tepat, dengan tujuan untuk mencari  siapakah  pelaku  yang  dapat  didakwakan  suatu  pelanggaran  hukum,  dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti  bahwa  suatu  tindakan  pidana  telah  dilakukan  dan  apakah  orang  yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Suyanto, 2018: 14).
Sehubungan  dengan  tujuan  pentyidikan  tersebut,  dapat  muncul  kendala  jika dalam  pelaksanaannya  tidak  dapat  ditemukan  alat-alat  bukti  untuk  mendukung  apa yang  diduga  dilakukan  oleh  pelaku,  sehingga  dapat  ditetapkan  sebagai  tersangka. Dalam  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  perusakan  bangunan  suci  oleh  warga negara  asing,  maka  yang  harus  dapat  dibuktikan  setidaknya  ada  dua,  yaitu  orang asing tersebut memang dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, dan yang kedua  tindak  pidana  yang  dilakukan  bukan  hanya  peruskan  bangunan  biasa,  tetapi yang  dirusak  adalah  bangunan  suci.  Penting  untuk  dikuatkan  dukungan  pembuktian bahwa yang dirusak adalah bangunan suci, karena hanya dengan demikian perbuatan tersebut dapat ditautkan dengan tiondak pidana penodaan/penistaan agama.
Sehubungan  dengan  apa  yang  disebutkan  sebelumnya,  kendala  pelaksanaan penyidikan  tindak  pidana  perusakan  bangunan  suci  oleh  warga  negara  asing    dapat dibedakan menjadi 2:
1. Kendala sehubungan dengan pelaku yang merupakan waraga negara asing.
Kendala  yang  ada  sehubungan  dengan  pelaku  yang  merupakan  waraga negara asing berkaitan dengan kewajiban penyidik untuk menyampaikan kepada
pemberitahuan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia. Hal ini cukup menyulitkan karena di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng tidak terdapat tidak terdapat  kedutaan atau konsulat perwakilan negara asing, untuk itu pemberitahuan harus dilakukan ke Denpasar.
Kendala  kedua  berkaitan  dengan  bahasa.  Tidak  banyak  penyidik  yang memiliki keahlian dalam bidang bahasa, demikian juga pelaku/tersangka sering tidak dapat memahami Bahasa Indonesia secara baik. Sehubungan dengan hal ini harus menjadi perhatian apa yang dinyatakan  Pasal 51 huruf a KUHAP bahwa tersangka  berhak  untuk  diberitahukan  dengan  jelas  dalam  bahasa  yang dimengerti  olehnya  tentang  apa  yang  disangkakan  kepadanya  pada  waktu pemeriksaan  dimulai  dan  tersangka  berhak  untuk  diberitahukan  dengan  jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Pasal 53 ayat (1) KUHAP  bahwa  dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa.
2. Kendala  sehubungan  dengan  obyek  yang  menjadi  perusakan  adalah  bangunan suci.  Dalam  hal  masih  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai  apa  yang sebenarnya  dimaksud  dengan  benda  suci.  Bagimana  jika  dapal  pandangan pelaku,  tidak  beranggapan  bahwa  benda  yang  dirusak  bukan  benda  suci,  tetapi benda pada umumnya.
Ada  pendapat  yang  menyatakan  bahwa  benda-benda  suci  ialah  “benda- benda yang telah disucikan dengan suatu upacara menurut Agama Hindu, yang digunakan  sebagai  stana  ( pralingga )  Sang  Hyang  Widhi  Wasa  atau dipergunakan sebagai alat-alat di dalam upacara keagamaan (A.A Ngurah Yusa Darmadi, 2016: 19).. Secara singkat dapat dinyatakan  bahwa benda-benda suci
adalah benda yang bersih menurut pengertian keagamaan. Artinya setelah benda tersebut  diupacarai  barulah  benda  itu  dapat  dikatakan  sebagai  benda  suci  yang dipakai  sebagai  alat  untuk  menghubungkan  diri  dengan  Sang  Hyang  Widhi Wasa.  Benda-benda  suci  itu  menurut  besar  kecilnya  nilai  kesuciannya  dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu (A.A Ngurah Yusa Darmadi, 2016: 20):
a. Pralingga,  yang  dibuat  khusus  untuk  melambangkan  Sang  hyang  Widhi Wasa  yang  wujudnya  seperti  pewayangan  yang  disesuaikan  dengan manifestasinya.
b. Tapakan-tapakan  seperti  barong,  rangda  dan  lain-lain  yang  dibuat  dengan tujuan  supaya  dijiwai  istadewata  yang  mempunyai  kekuatan  gaib  supaya jangan mengganggu di alam semesta.
c. Alat-alat upacara yaitu semua alat-alat yang khusus dipakai dalam upacara keagamaan misalnya kain lelancingan, umbul-umbul dan lain-lain.
Jika pelaku perusakan bangunjan suci merupakan oarang Bali, yang tunduk pada  hukum  adat,  maka  yang  bersangkutan  dapat  dijatuhi  sanksi  adat  menurut Hukum  Adat  Bali.  Sebagaimana  diketahuia    reaksi  adat  atau  koreksi  adat terhadap delik-delik adat, dapat berupa (A.A Ngurah Yusa Darmadi, 2016:):
a. Penggantian kerugian inmateriil dalam berbagai rupa, seperti paksaan untuk menikahi gadis yang telah dicemarkan.
b. Bayaran  uang  adat  kepada  orang  yang  terkena,  yang  berupa  benda  yang sakti sebagai pengganti kerugian rokhani;
c. Selamatan  (kurban)  untuk  membersihkan  masyarakat  dari  segala  kotoran gaib.
d. Penutup malu, permintaan maaf.
e. Pelbagai rupa hukuman badan hingga hukuman mati;
f. Pengasingan dari masyarakat serta meletakkan orang di luar tata hukum.
Sehubungan  dengan  kendala-kendala  yang  ada,  penyidik  dapat  menyelesaikan dengan berbagai cara. Kaurmintu Sat Reskrim Polres Buleleng menyatakan:
Terkait  dengan  regulasi  masih  ditemukan  hambatan  tentang  koordinasi  dengan pihak  terkait  dalam  hal  ini  Kedubes  maupun  Konsulat  Negara  Asing  dimana tidak  seluruhnya  ada  di  wilayah  Provinsi  Bali,  sehingga  terjadi  kendala kecepatan  dalam  memberikan  informasi  terhadap  warga  negara  asing  yang terlibat  dengan  Tindak  pidana.  Namun  demikian  kendala  yang  dialami  bisa diselsaikan  dengan  melaksanakan  koordinasi  dengan  Pihak  Imigrasi  sehingga seluruh informasi tentang warga negara asing dapat diselesaikan.
Terkait dengan sumber daya manusia dalam hal ini bahasa, apabila warga negara asing  tidak  fasis  dalam  berbahasa  Indonesia,  maka  penyidik  meminta  bantuan Ahli  Bahasa  dari  Universitas  Pendidikan  Ganesha  singaraja  maupun  ahli bahasa/penterjamah yang memiliki kompetensi / sertifikat Bahasa.
Penjelasan  dari  Kaurmintu  Sat  Reskrim  Polres  Buleleng  emnunjukan  bahwa sehubungan dengan kendala-kendala yang ada, dicari penyelesaian sebagai berikut:
1. Kendala  pemberitahuan  kepada  Kedubes  maupun  Konsulat  Negara  Asing diselesaikan  dengan  menjalin  kerja  sama  dengan  Kantor  Imigrasi  yang  ada  di wilayah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
2. Kendala  bahasa  diselesaikan  dengan  bekerja  sama  dengan  perguruan  tinggi, dalam hal ini Fakultas Sastra dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Kendala  pembuktian  bahwa  benda  yang  dirusak  merupakan  benda  suci diselesaikan dengan meminta keterangan dari ahli di bidang agama dan adat.

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Proses  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana  perusakan  bangunan  suci  oleh warga  negara  asing  di  Kepolisian  Resor  Buleleng  berjalan  sesuai  dengan pelaksanaan  penyidikan  terhadap  dugaan  adanya  tindak  pidana  pada umumnya,  sesuai  dengan  peraturan  perundangh-undangan  yang  berlaku, hanya dalam hal tertentu ada hal-hal khusus.
2. Hal-hal  khusus  dalam    proses  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana perusakan  bangunan  suci  oleh  warga  negara  asing  di  Kepolisian  Resor Buleleng adalah:
a. Berkaitan dengan pelaksanaan upaya paksa dalam penyidikan:
1) Pemanggilan terhadap tersangka warga negara asing yang berada di luar  wilayah  Indonesia  dilakukan  melalui  perwakilan  negaranya  di Indonesia,  dikoordinasikan  dengan  Divisi  Hubungan  Internasional
Polri.
2) Penangkapan  terhadap  warga  negara  asing  yang  berada  di  wilayah Indonesia harus diberitahukan ke kedutaan atau konsulat perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri. Tersangka yang diduga berada di luar wilayah  Indonesia,  Penyidik  berkoordinasi  dengan  Bagkerma Robinops  Bareskrim  Polri  untuk  verifikasi  pengajuan  proses penerbitan Red Notice yang dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan mengundang Divisi Hubungan Internasional Polri.
3) Tersangka  dapat  dikenakan  tindakan  pencegahan  agar  tidak melarikan  diri  keluar  wilayah  negara  Indonesia.    Dalam  keadaan sangat perlu dan mendesak, untuk kepentingan penyidikan, Penyidik
dalam  tahap  awal  dapat  mengajukan  permintaan  secara  langsung kepada  pejabat  imigrasi  untuk  mencegah  berpergian  ke  luar  negeri orang  yang  disangka  melakukan  tindak  pidana  dan  ditindaklanjuti secara tertulis.
b. Berkaitan  dengan  bahasa.  Terduga/tersangka  harus  disidik  dengan menggunakan bahasa yang dipahaminya.
c. Berkaitan dengan benda yang menjadi obyek perusakan adalah benda suci.
3. Kendala-kendala  yang  ada  dalam  proses  pelaksanaan  penyidikan  tindak  pidana perusakan bangunan suci oleh warga negara asing di Kepolisian Resor Buleleng adalah :
a. Kendala sehubungan dengan pelaku yang merupakan waraga negara asing, berupa  tidak  adanya  kedutaan  atau  konsulat  perwakilan  negara  yang bersangkutan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng.
b. Kendala  kedua  berkaitan  dengan  bahasa.  Tidak  banyak  penyidik  yang memiliki  keahlian  dalam  bidang  bahasa,  demikian  juga  pelaku/tersangka sering tidak dapat memahami Bahasa Indonesia secara baik.
c. Kendala  sehubungan  dengan  obyek  yang  menjadi  perusakan  adalah bangunan suci. Dalam hal masih terdapat perbedaan pendapat mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan benda suci.
Penyelesaian yang dilakukan oleh penyidik terhadap kendala-kendala ini adalah:
a. Kendala  pemberitahuan  kepada  Kedubes  maupun  Konsulat  Negara  Asing diselesaikan dengan menjalin kerja sama dengan Kantor Imigrasi yang ada di wilayah Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.
b. Kendala bahasa diselesaikan dengan bekerja sama dengan perguruan tinggi, dalam hal ini Fakultas Sastra dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha.
c. Kendala  pembuktian  bahwa  benda  yang  dirusak  merupakan  benda  suci diselesaikan dengan meminta keterangan dari ahli di bidang agama dan adat.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Ibrahim , dkk. 2018. Metodologi Penelitian .  Makasar: Guna Darma Ilmu.
AA  Gede  Yuniartha  Putra.  2018.  “Bali  Hari  Ini:  Permasalahan  Kepariwisataan  dan Solusinya”. Bali Membangun Bali Jurnal Bappeda Litbang . Vol. 1, No. 1, April 2018.
A.A Ngurah Yusa Darmadi. 2016. Penerapan Sanksi Terhadap Elanggar Delik Adat Khususnya  Pelaku  Pencurian  Benda-Benda  Suci .  Laporan  Hasil  Penelitian. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Burhan Ashofa. 2013 . Metode Penelitian Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta.
Fitri  Wahyuni.  2017. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Di  Indonesia .    Tanggerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama.
Hermawan  Wasito.  2015. Pengantar  Metodologi  Penelitian .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
I  Nengah  Wijaya  dan  I  Nyoman  Kanca.  2019.  “Pembangunan  Pariwisata  Global  di Bali”. Media Bina Ilmiah. Vol.13 No.10 Mei 2019.
I  Nyoman  Gede  Remaja.  “Penerapan  Asas  Praduga  Tak  Bersalah  Bagian  dari Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  Yang  Harus  Dijamin  oleh  Negara”.  Jurnal Hukum Kertha Widya. Vol. 6 Nomor 1 Agustus 2018.
Nanang  Martono.  2016. Metode  Penelitian  Sosial:  Konsep-Konsep  Kunci .    Jakarta: Rajawali Pers.
Suyanto. 2018. Hukum Acara Pidana. Sidoarjo: Sifatama Jawara.
Yopik  Gani.  2017.  “ Deepening  Community  Policing dalam  Penanggulangan Radikalisme  dan  Terorisme”. Jurnal  Ilmu  Kepolisian .  Edisi  089.  Agustus  - Oktober 2017.
Yunan Hilmy. 2022. Analisis dan Evaluasi Hukum Acara Pidana: Penyelidikan dan Penyidikan (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) . Jakarta: Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI .