## PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KEHUTANAN DI BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI
Oleh : I Wayan Budiarta, S.H., M.H.

## Abstract
The probe is the beginning stage of the examination by the official designated by law as a violation of the law. Therefore, in the investigation phase can already be set setatusnya as suspects when their initial evidence sufficient or at least two items of evidence legal proof. Implementation of an investigation of law enforcement efforts in tackling forest crime. Law enforcement against forest crime by a civil servant investigators (PPNS) forest in Meru National Park Betiri going well and always based on the existing rules. Law enforcement is not only against the perpetrators of the messengers but also the actor intellectual where the  success  of  uncovering  some  cases  such  as  illegal  logging  in  the  region  of  Meru National  Park  Betiri  being  dragged  to  court  against  both  the  perpetrators,  fences  and participate or to have committed the crime of forestry.
Keywords : Law Enforcement, Crime Actors, Investigators Forestry,Meru Betiri National Park.

## 1. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Di  Negara-negara berkembang,
kerusakan hutan tampak makin mencemaskan, dengan  pesatnya  daya pengelolaan  hutan  yang  tidak  diikuti dengan  norma-norma  yang  telah ditetapkan  secara  yuridis. 1 Negara
Indonesia merupakan  negara  yang  subur akan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya.  Hutan  Indonesia  terancam kekayaan  alamnya  baik  itu  dari  alam ataupun  dari  tangan  manusia  itu  sendiri, untuk  itu  pemerintah melakukan pengelolaan  sumber  daya  hutan  sebagai ekosistem  secara  adil,  demokratis, efisien,  dan  professional  guna  menjamin keberlanjutan  fungsi  dan  manfaatnya untuk kesejahteraan bagi masyarakat.
Persoalan  yang  paling  mencolok tindak pidana kehutanan adalah maraknya  praktek  pembalakan  liar  atau illegal  logging dan  perdagangan  satwa liar.  Pembalakan  liar  ( illegal  logging ) dan  perdagangan  satwa liar  nyatanya hingga saat  ini  masih  hampir  terjadi  di seluruh  dunia,  namun  yang  paling  parah justru  banyak  dikawasan  Asia  pasifik. Ancaman  ini akan  menimbulkan  suatu tindak  pidana  kehutanan  yang  berakibat menimbulkan  kerusakan  alam,  sehingga
1 Zain  Alam  Setia,  2000, Hukum  Lingkungan Konservasi , Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 14
menimbulkan  dampak  ekologis  yang berakhir  pada  timbulnya  bencana  alam dan  rusaknya  ekosistem,  sehingga  akan menimbulkan  dampak  yang  sangat  luar biasa  terhadap  kelangsungan  hidup manusia  dan  mahluk  hidup. Dengan demikian,  diperlukan  langkah  langkah pengamanan  oleh  Kepolisian  RI,  Polisi Kehutanan, Penyidik  PPNS  Kehutanan dan  masyarakat  serta  seluruh komponen bangsa  Inodenesia  memiliki  tanggung jawab bersama dalam  menjaga  dan memelihara  keamanan  hutan  demi terjaminnya kelestarian hutan untuk kesejahteraan masyarakat.
Taman  Nasional  Meru  Betiri adalah  salah  satu  Taman  Nasional  yang ada  di  Indonesia  yang  telah  ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan  mempunyai  tugas  pokok melaksanakan  pengelolaan  kawasan dalam  ragka  konservasi  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan  peraturan  yang  berlaku. 2 Kawasan  Taman  Nasional  Meru  Betiri masih terus mendapat ancaman,
gangguan  dari  pihak-pihak  yang  tidak bertanggung  jawab,  disamping  berasal dari  alam  itu  sendiri  juga  berasal  dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan  kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati  dalam  kawasan
2 Surat  Keputusan  Menteri  Kehutanan,  Nomor 277/Kpts-V/1997, tanggal 23 Mei 1997
Taman  Nasional Meru  Betiri.  Ancaman lain  yang  tida  kalah  penting  adalah berasal  dari  aktivitas  masyarakat disekitar  kawasan  hutan. Tingkat ketergantungan  masyarakat  terhadap hutan  masih  cukup  tinggi  sehingga kegiatan di  dalam  kawasan  hutan  dapat menjadi  ancaman  cukup  besar.  Kegiatan tersebut  antara  lain  adalah  pencurian kayu  baik  untuk  keperluan  komersial maupun keperluan pribadi/ sendiri.
Ancaman  tersebut  merupakan akses negatif dari  interaksi  masyarakat dengan  kawasan  Taman  Nasional  Meru Betiri yang berupa pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya  yang tersedia untuk alasan ekonomi, yaitu  memenuhi  kehidupan hidupnya.  Kecenderungan  itu  semakin meningkat  seiring  meningkatnya jumlah penduduk, semakin mudahnya aksesibilitas, kondisi perekonomian yang tidak  menentu,  meningkatnya  kebutuhan akan  sumberdaya  alam  untuk  berbagai kepentingan.
Dengan  masih  tingginya tekanan dan gangguan (tindak pidana kehutanan) terhadap kawasan Taman Nasional Meru Betiri  perlu  dilakukan  upaya  mengatasi dan  menanggulangi  tekanan  dan gangguan  serta  timbulnya  efek  jera terhadap pelaku tindak pidana kehutanan, sehingga mengurangi meluasnya kerusakan  kawasan  Taman  Nasional
Meru  Betiri.  Salah  satu  kegiatan  untuk menaggulangi atau mengantispasi gangguan  kawasan  Taman  Nasional Meru  Betiri  adalah  kegiatan represif disamping  kegiatan preventif. Kegiatan represif dilakukan  oleh  Penyidik  PPNS
Kehutanan  dalam  rangka  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana kehutanan  di  Taman  Nasional  Meru Betiri.  .  Dengan  demikian,  maka  dirasa perlu  diadakan  penelitian  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana kehutanan  di  Taman  Nasional  Meru Betiri. 3

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapatdiidentifikasi masalah  adalah sebagai  berikut  : (1) Bagaimana  penegakan  hukum  terhadap pelaku  tindak  pidana  kehutanan  oleh penyidik  PPNS  Kehutanan  di  Balai Taman  Nasional  Meru  Betiri. (2) Apa saja menjadi hambatan dalam penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana kehutanan  yang  dihadapi  oleh  penyidik PPNS Kehutanan.
Tujuan dalam  penelitian  ini adalah pertama ,  untuk  mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kehutanan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan di Balai
3 Kementerian  Kehutanan,  2011, Peraturan Jabatan  Fungsional  Polisi  Kehutanan ,
Jakarta, hlm. 86-87
Taman  Nasional  Meru  Beteri. Kedua, untuk  mengetahui  hambatan-hambatan yang  dihadapi  dalam  penegakan  hukum terhadap  pelaku  pelaku  tindak  pidana kehutanan oleh penyidik PPNS
Kehutanan  di  Balai  Taman  Nasional Meru Betiri .
Dalam
penelitian ini, pengumpulan  data  dilakukan  dengan teknik  kepustakaan  ( library  research ), yaitu  dengan  meneliti  sumber  bacaan seperti  buku-buku  hokum  dan  peraturan perundang-undangan serta juga dilakukan dengan  menggali  data  sekunder  yang diperoleh dari dokumen resmi, arsip-arsip yang  terdapat  di  Taman  Nasional  Meru Betiri  dan juga  wawancara  yang dilakukan  kepada  responden  yaitu, Urusan Perlindungan Hutan dan Penyidik PPNS  Kehutanan serta  Polisi  Hutan  di Balai Taman Nasional Meru Betiri.

## 2. PEMBAHASAN

## A. Penegakan  Hukum  Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kehutanan
Oleh Penyidik PPNS Kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Betiri
Penegakan hukum  adalah  proses yang dilakukannya upaya untuk tegaknya atau  berfungsinya  norma-norma hukum secara  nyata  sebagai  pedoman  prilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat
dan bernegara. 4 Penegakan hukum dapat pula  diartikan  sebagai  penegakan  dalam arti  luas  dan  dalam  arti  sempit.  Dalam arti  luas,  proses  penegakan hukum  itu melibatkan  semua  subyek hukum  dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan  aturan normatif atau melaukan  sesuatu  atau  tidak  melakukan sesuatu  dengan  mendasarkan  diri  pada norma  aturan hukum  yang  berlaku, berarti  dia  menegakan  aturan hukum. Dalam  arti  sempit,  dari  segi  subyeknya, penegakan hukum  itu  hanya  diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa  suatu  aturan  huum  berjalan sebagaimana mestinya.
Penegakan hukum  dapat  pula ditinjau  dari  sudut  obyeknya,  yaitu  dari segi  hukumnya.  Dalam  hal  ini, pengertiannya  mencakup  makna  yang luas  dan  sempit.  Dalam  arti  luas, penegakan hukum  itu  mencakup  pula nilai-nilai  keadilan  yang  terkandung  di dalamnya  bunyi  aturan  formal  maupun nilai-nilai  keadilan  yang  hidup  dalam masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum  itu hanya  menyangut penegakan  peraturan  yang  formal  dan tertulis  saja. Karena  itu,  penterjemahan perkataan  “ Law  Enforcement” kedalam bahasa  Indonesia  dalam  menggunakan
4 http://www.jimly.com/makalah/namafile/  Pene- gakan Hukum.
perkataan  penegakan hukum  dalam  arti luas  dan  dapat  pula  digunakan  istilah penegakan hukum dalam arti sempit.
Dari  hal  tersebut  di  atas  dapat diketahui  bahwa  yang  dimaksud  denan penegakan hukum  adalah  merupakan upaya  yang  dilakuan  untuk  menjadikan hukum  baik  dalam  arti  formil  maupun yang  sempit  maupun  dalam  arti  materiil yang  luas,  sebagai  pedoman  prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh subyek hukum  yang  bersangkutan maupun  oleh  aparatur  penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh  undang-undang  untuk menjamin berfungsinya  norma-norma hukum  yang berlaku  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara.
Aparatur penegak hukum mencakup  pengertian  mengenai  instansi penegak  hukum  dan  aparat  penegak hukum.  Dalam  arti  sempit,  penegak hukum  yang  terlibat  dalam  proses tegaknya  hukum  itu,  dimulai  dari  saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas  sipir  pemasyarakatan.  Setiap aparat  dan  aparatur  terkait  mencakup pula  pihak-pihak  yang  bersangkutan dengan tugas atau perannya  yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan,  penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,  penjatuhan putusan  serta  upaya  pemasyarakatan kembali terpidana.
Penyidik  adalah  pejabat  Polsi Negara  RI  atau  pejabat Pegawai  Negeri Sipil  Tertentu  yang  diberi  kewenangan khusus  oleh  undang-undang  untuk melakukan  penyidikan sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  KUHAP dan dipertegas lagi dalam Pasal 6 ayat (1) UHAP yang menentukan bahwa penyidik adalah ;
1. Pejabat Polisi Negara RI
2. Pejabat  Pegawai  Negeri  Sipil (PPNS) tertentu  yang  diberi wewenang  khusus oleh  undang- undang.
Untuk  penyidikan  tindak  pidana kehutanan  menurut ketentuan  Pasal  77 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan  menentukan  bahwa  selain penjabat penyidk  Kepolisian  RI,  pejabat PPNS  tertentu  yang  lingkup  tugas  dan tanggung  jawabnya  meliputi  pengurusan hutan  diberi  wewenang  khusus  sebagai penyidik  sebagaimana  dalam  KUHAP. PPNS Kehutanan adalah Pejabat Pegawai Negeri  Sipil  Tertentu  dalam  lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang oleh  undang-undang  diberi  wewenang khusus  penyidikan  dibidang  kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya . Kewenanganya diatur dalam  UU  No.  5  Tahun  1990  tentang Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Hayati dan Ekosistemnya dan UU No. 41 Tahun
1999  tentang  Kehutanan  juga  diatur dalam PP No. 45 Tahun 2004.
KUHAP tidak memberikan wewenang  secara  rinci kepada  penyidik PPNS  tertentu sebagaimana  penyidik Kepolisian  RI.yang  diatur  secara  rinci dalam  Pasal  7  ayat  (1)  KUHAP. Sedangkan  Pasal  7  ayat  (2)  hanya menentukan  bahwa  penyidik  PPNS tertentu  mempunyai  kewenangan  sesuai dengan  undang-ndang  yang  menjadi dasar hukumnya masing-masing.
Kewenangan  PPNS  Kehutanan dalam  melaksanan  penyidikan  tindak pidana kehutanan disebutkan dalam Pasal 77 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999, yaitu bahwa  Penyidik  PPNS  Kehutanan berwenang untuk :
1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran  laporan  atau  keterangan yang  berkenaan  dengan  tindak pidana  yang  menyangut  hutan, kawasan, dan hasil hutan;
2. Melakukan  pemeriksaan  terhadap orang  yang  diduga  melakukan tindak  pidana  yang  menyangkut hutan, kawasan dan hasil hutan;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang  yang  berada  dalam kawasan hutan  atau  wilayah hukumnya;
4. Melakuan penggledahan dan penyitaan  barang  bukti  tindak pidana  yang  menyangkut  hutan,
kawasan  hutan,  dan  hasil  hutan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Meminta  keterangan  dan  barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan  dengan  tindak  pidana yang  menyangkut  hutan,  kawasan hutan, dan hasil hutan.;
6. Menangkap  dan  menahan  dalam koordinasi dan pengawasan penyidik  Kepolisian  RI  sesuai dengan KUHAP;
7. Membuat  dan  menandatangani berita acara;
8. Menghentikan  penyidikan  apabila terdapat  tidak  cukup  bukti  tentang adanya  tindak  pidana  yang menyangkut hutan , kawasan hutan, dan hasil hutan.
Sedangkan  Kewenangan  penyidik PPNS  Kehutanan  dalam  melakukan penyidikan  tindak  pidana  Konservasi Sumber  Daya  Alam  Hayati  dan Ekosistemnya diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1990, yaitu :
1. Melakukan  pemeriksaan  atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan  tindak  pidana  di  bidang konservasi  sumber  daya  alam hayati dan ekosistemnya;
2. Melakukan  pemeriksaan  terhadap orang  yang  diduga  melakukan tindak pidana di bidang
konservasi  sumber  daya  alam hayati dan ekosistemnya;
3. Memeriksa tanda pengenal seseorang  yang  berada  dalam kawasan suaka  alam  dan  awasan pelestarian alam;
4. Melakukan  penggledahan  dan penyitaan  barang  bukti  tindak pidana  yang  menyangkut  di bidang  konservasi  sumber  daya alam hayati dan ekosistemnya;
5. Meminta  keterangan  dan  barang bukti  dari  orang  atau  badan hukum sehubungan dengan tindak pidana  di  bidang  konservasi sumber  daya  alam  hayati  dan ekosistemnya;
6. Membuat  dan  menandatangani berita acara;
7. Menghentikan penyidikan apabila terdapat tidak cukup bukti tentang adanya  tindak  pidana  di  bidang konservasi  sumber  daya  alam hayati dan ekosistemnya;
Penyidikan
tindak pidana kehutanan dapat dilakukan oleh Penyidik PPNS Kehutanan selain Penyidik POLRI
,    hal  ini  diatur  kewenangannya  dalam
UU No. 41 Tahun 19999 dan UU No. 5 Tahun  1990.  Apabila  penyidik  PPNS telah  selesai  mlakukan  penyidikn,  maka penyerahan  berkas  perkara  kepada Penuntut  Umum  harus melalui  Penyidik
POLRI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 107 (ayat  3) KUHAP  dan  Paal  77  ayat (3)  U  No.  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan  . Dalam  upaya  penegakan hukum  terhadap  pelaku  tindak pidana kehutanan oleh penyidik PPNS Kehutanan  Taman  Nasional  Meru  Betiri dilakukan  dengan    cara preventif dan represif.
Kegiatan preventif merupakan pelaksanaan  penegakan hukum  tindak pidana kehutanan yang dilakukan dengan melakukan patroli  rutin,  penjagaan  dan penyuluhan.  Patroli  rutin  dimasudkan guna  memantau  kawasan  hutan  dari pelanggaran mungkin terjadi  terhadap kawasan  hutan  terkait  tindak  pidana kehutanan. Dala  patroli rutin  biasanya dilaksanakan  oleh  Polisi  kehutanan  yan berjumlah minimal 2 orang. Tugas dalam patroli rutin adalah mencatat semua yang dijumpai pada waktu melakuan perondaan  yang  sudah direcanakan  dari satu titik lokasi menuju  titik lokasi yang lain. Hal tesebut dilakukan guna register data  tentunya  tejadinya    tindak  pidana kehutanan,    akan  tetapi  jika  pada pelaksanaan  patroli  rutin  dan  atau penjagaan  menjumpai  adanya  tindak pidana  kehutanan, maka  akan  dilakukan tindakan represif ,  yaitu  penangkapan terhadap  pelaku  tindak  pidana  keutanan. Dalam  hal  tertangkap  tangan,  pelaku dapat  langsung  diproses  sesuai hukum
yang  berlaku dan  dilakukan  proses penyidikan oleh penyidik PPNS Kehutanan  yang    ada  di  Balai  Taman Nasional Meru Betiri.
Dengan melakukan operasi represif; dimana atas dasar laporan kejadian yang dibuat  oleh  Polisi  Kehutanan  terkait terjadinya  tindak  pidana  dalam  hal  ini illegal  logging yang  terjadi di  kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri, maka Kepala  Balai  Taman  Nasional  Meru Betiri  membuat  surat  perintah  tugas kepada penyidik PPNS Kehutanan untuk melakukan  penyelidikan  terhadap  kasus ditemukannya tunggak pohon suren. Atas dasar surat perintah tugas tersebut, maka penyidik  PPNS  Kehutanan  meminta bantuan  Kepolisian  sektor  Puger  untuk melakukan  penyelidikan  terkait  tindak pidana  pencurian  kayu  untuk  pembuatan jukung.  Dari  hasil  koordinasi  terkait meminta  bantuan  penyelidikan  terhadap kasus  tersebut,  didapat  petunjuk  atau informasi  dari  kepala  Kepolisian  Sektor Puger  tentang  adanya  jukung  dari  kayu Suren  dengan  panjang  12  m,  tinggi  80 Cm  kondisi  masih  baru  dan  belum  ada katirnya  yang  disembunyikan di  tepi sungai Bedadung Desa Lojejer Kecamatan  Wuluhan,  dimana  pemilik jukung tersebut dari Suwardoyo.
Pelaksanaan  penyidikan  terhadap kasus illegal logging dalam hal ini kasus jual  beli  kayu  illegal  yang  berasal  dari
hutan  dan  sudah  berwujud  jukung  tanpa dilengkapi  dengan  surat  yang  sah ditangani oleh Penyidik PPNS Kehutanan Balai  Taman  Nasional  Meru  Beteri, karena sesuai  dengan  tugas  pokok  dan fungsi Penyidik PPNS Kehutanan adalah melakukan  pemeriksaan  terhadap  yang diduga  melakukan  tindak  pidana  yang menyangkut  hutan,  kawasan  hutan,  dan hasil hutan. Dalam kasus ini perbuatannya  tidak  tertangkap  tangan melakukan  tindak  pidana  kehutanan tetapi  berdasarkan  informasi  masyarakat dan  laporan  kejadian  tentang  telah terjadinya  tindak  pidana  kehutanan dikawasan Taman Nasional Meru Betiri, yang  berarti  di  sini  ada pengaduan. Dengan  demikian  Penyidik  PPNS Kehutanan  mempunyai  kewenangan untuk  melakukan  penyidikan  terkait dengan terjadinya tindak pidana kehutanan,  yaitu  menerima, memberi, atau menjual, menerima tukar, menerima titipan,  menyimpan  atau  memiliki  hasil hutan  yang  diketahui  atau  patut  diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau  dipungut  secara  tidak  sah.  Lebih lanjut  Penyidik  PPNS  Kehutanan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan cara meminta bantuan penahanan kepada  Kepolisian  Resort  Jember  yang dilengkapi  dengan  Surat  permohonan bantuan  penahanan  dari  Penyidik  PPNS Kehutanan, surat perintah penahanan dari
Kepala  Satuan  Reserse  dan  Kriminal selaku  penyidik  yang  dilengkapi  dengan Berita Penahanan.
Proses  penyidikan  diawali  dengan melakukan  pemeriksaan  tersangka  yang tujuannya  untuk  mengetahui  atau mencari  kebenaran  atas  peristiwa  yang dituduhkannya, yaitu menerima, memberi, atau menjual,  menerima tukar, menerima  titipan,  menyimpan  atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut  diduga  berasal  dari  kawasan  hutan yang  diambil  atau  dipungut  secara  tidak sah.  Dalam  kasus  ini  penyidik  PPNS Kehutanan berupaya memperoleh keterangan dan pengakuan dari tersangka terkait tindak pidana yang disangkakannya.
Dari  hasil  pemeriksaan  tersangka didapat  pengakuan  bahwa  telah  terjadi jual  beli  kau  illegal  yang  berbentuk jukung  panjang  12  m  lebar  55  cm  dan tinggi 80 cm tanpa dilengkapi surat yang sah, sehingga sangkaan terhadap perkara ini  telah  memenuhi  alat  bukti  terhjadap unsure-unsur  tindak  pidana.  Dari  hasil pemeriksaan  juga  terungkpa  bahwa tersangka  merupakan  residivis  dalam kasus  yang  sama  dan  juga  merupakan aktor intelektual dalam kasus ini.
Pemenuhan  alat  bukti  terhadap unsur menerima, memberi, atau menjual, menerima  tukar,  menerima  titipan, menyimpan atau  memiliki  hasil  hutan
yang diketahui atau patut diduga berasal dari  kawasan  hutan  yang  diambil  atau dipungut  secara  tidak  sah,  didasarkan atas  :  Keterangan  saksi I :  saksi Baharudin, umur 39 tahun sebagai Polisi Kehutanan  bersama  dengan  3  orang Polisi Kehutanan  lainnya. Keterangan saksi  II  :  saksi  adi  Setyanto,  umur  36 tahun, pekerjaan sebagai Polisi Kehutanan bersama-sama dengan 2 orang Polisi  Kehutanan  lainnya  dan  4  orang petugas Kepolisian Sektor Wuluhan telah melakukan  pengamanan. Keterangan saksi III;  saksi  Husen  bin  Manis  yang juga  tersangka.  Barang  bukti  setengah jadi  jenis  kayu  suren  ukuran  panjang  12 cm,  lebar  55  cm,  tinggi  80  cm. Keterangan Ahli, saksi ahli Pitra Panderi. Keterangan tersangka; tersangka Suwardoyo  umur  52  tahun  pekerjaan nelayaan  alamat  desa  Puger  Wetan, kecamatan Puger, kabupaten Jember .
Lebih lanjut tahapan yang dilakukan atau proses selanjutnya adalah tahap  pelimpahan  perkara  ke  Kejaksaan/ Penuntut  Umum.  Sebelum  dilimpahkan, apabila  penyidik  telah  menganggap penyidikan  telah  selesai,  maka  penyidik melakukan  pemberkasan  dari  hasil penyidikan  dalam  bentuk  berita  acara pemeriksaan  dan  dijadikan  satu  yang berupa  buku  yang  namanya  Berkas Perkara.
Penyidik PPNS
menyerahkan berkas  perkara  kepada  Penuntut  Umum tidak  dapat  langsung kepada  Penuntut Umum,  dimana  harus  melalui  Penyidik POLRI. (Pasal 107 ayat (3) KUHAP).
Balai Taman Nasional Meru Beteri merupakan  unit  pelaksanaan  tennis  yang mengelola  Taman  Nasional  Meru  Beteri yang  mempunyai  kawasan  konservasi seluas  58.000  Hayang  terbentang  dari Bandealit  Kabupaten  Jember  sampai dengan Suamade Kabupaten Banyuwangi yang  harus  dikelola  berdasarkan  prinsip perlindungan  dan  keamanan  kawasan untuk kelestarian supaya terjaga. Adapun tindak  pidana  yang  terjadi  di  Kawasan Hutan  Taman  Nasional Meru  Betiri adalah  pencurian  kayu  untuk  dijadikan jukung,  dan  kayu  olahan,  perburuan satwaliar, perambahan  kawasan  hutan dan  pencurian  hasil  hutan  non  kayu. Sehingga  secara  umum  Balai  Taman Nasional  Meru  Beteri  mempunyai kawasan  kewenangan  dalam  penegakan hukum  atas  kawasan  yang  dalam  hal  ini adalah  Polisi  Kehutanan  dan  Penyidik PPNS,  adapun  jumlah  polisi  Kehutanan Taman Nasional Meru Betiri sebanyak 32 orang,  seperti tampak  pada  table  1 berikut ini :
Tempat/Lokasi Jumlah Polhut Keterangan Kantor Balai TNMB Jember 3 1 Orang PPNS Seksi PTN Wilayah I Sarongan 5 Seksi PTN Wilayah Ambulu 16 Seksi PTN Wilayah III Kalibaru 8 Jumlah 32
Tabel 1 Rekapitulasi Polisi Kehutanan di Balai  Taman  Nasional  Meru  Beteri Tahun 2012.
Sedangkan Jjumlah penyidik PPNS Kehutanan  yang  ada  di  Balai  Taman Nasional  Meru  Beteri  sebanyak  4  orang dan  yang  memiliki  izin penyidikan  serta masih  aktif  ada  2  orang,  seperti  tampak pada table 2, berikut ini :
No. Tempat/ Lokasi Jumlah PPNS Kete-rangan 1 Kantor Balai TNMB 3 2 orang yang aktif 2 Seksi PTN Wilayah I Sarongan 1 Tidak aktif 3 Seksi PTN Wilayah II Ambulu - - 4 Seksi PTN Wilayah III Kalibaru - - Jumlah 4
Tabel  Rekapitulasi  Penyidik  PPNS  di Balai Taman Nasional Meru Betiri Tahun 2012.
Tenaga pengamanan tersebut di atas di  dukung  oleh  masyarakat  mitra  Polisi Kehutanan dan tenaga pengamanan hutan
lainnya. Secara umum, perlindungan dan pengamanan  hutan  di  Taman  Nasional Meru  Betiri  berjalan  dengan  baik,  ada sedikit  kekurangan,  yaitu  dalam  hal penyelesaian  kasus  tindak  pidana kehutanan  yang  seharusnya  penyidik PPNS  diberi kewenangan  yang  lebih banyak  untuk  melakukan  penyidikan tindak  pidana  kehutanan  karena  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya  serta amanat  UU  No.  5  Tahun  1990  dan  UU No.  41  Tahun  1999.  Dengan  jumlah kasus  yang  cukup  banyak  dan  hanya mempunyai 2 orang Penyidik PPNS aktif tentu  menimbulkan  kesulitan  tersendiri berdasarkan hasil penelitian didapat data sebagaimana  terdapat  pada  table  3 sebagai berikut :
No . Tahun Jumlah Tindak Pidana Kehutana n (kasus) Penangana n kasus Penyidik PPNS Kehutanan Penang anan Kasus Penyidi k POLRI 1 2008 20 3 17 2 2009 26 1 25 3 2010 12 3 9 4 2011 17 - 17 5 2012 10 - 10
Tabel.  3  Rekapitulasi  penanganan penyelesaian  kasus  tindak  pidana kehutanan di Balai Taman Nasional Meru Beteri tahun 2008 s/d tahun 2012.
Fakta  kasus  yang  terjadi  di  Balai Taman  Nasional  Meru  Betiri,  dimana telah  terjadi  tindak  pidana  kehutanan  di kawasan  hutan  Tamana  Nasional  Meru Beteri pada tanggal 9 maret 2010 terkait pencurian  kayu  dan  penebangan  pohon untuk  dibuat  jukung  di  kawasan  hutan tanpa  memiliki  ha  atau  izin  dari  pejabat yang  berwenang. Lokasi  tinda  pidana kehutanan  tersebut  di  Blok  Meru  dalam wilayah  kerja  resort  Bandealit,  seksi pengelolaan  Taman  Nasional  Wilayah  II Ambulu dan adapun pohon yang ditebang adalah jenis suren yang memang tumbuh baik dan banyak dikawasan taman hutan Taman Nasional Meru Betiri kemudian di tempat  kejadian  perkara  ditemukan tunggak  dan  bekas-bekas  gergajian  serta serpihan  kayu  bekas  aktifita penebangan dan  pengolahan  kayu  untuk  dibuat jukung.
Telah  ditemukan  sebuah  jukung baru yang belum ada kitir dan baru dicat di  tepi  Sungai  Bedadung  Desa  Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember pada  tanggal  14  April  2010  yang dilanjutkan penangkapan terhadap Husen bin  Manis,  umur  40  tahun  alamat  dusun krajan,  desa  Puger  Wetan,  Kecamatan Puger, Kabupatren Jember karena diduga sebagai  pemilik  jukung  dan  dilanjutkan penagkapan  terhadap  Suwardoyo,  umur 52  tahun,  alamat  dusun  krajan,  desa Puger  Wetan,  Kecamatan  Puger,
Kabupaten
Jember. Penangkapan Suwarodyo  didasari  oleh  pengakuan Husen  bin  Manis  yang  telah  tertangkap lebih dahulu yang diduga sebagai pemilik jukung,  berdasarkan  pengakuan  Husen, bahwa  jukung  tersebut  dibeli  dari Suwardoyo dengan harga Rp. 13.000.000,-.  Dalam  kasus  ini  ada pembeli  dan penjual  kayu  ilegal  yang sudah berbentuk jukung tanpa dilengkapi surat  yang  sah,  dimana  kedua  tersangka dijerat Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78  ayat  (5)  UU  No.  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.

## B. Hambatan-hambatan yang
dihadapi  oleh  penyidik  PPNS Kehutanan  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana  Kehutanan  Oleh Penyidik  PPNS  Kehutanan  di Balai Taman Nasional Meru Betiri
Ada  beberapa fator yang mempengaruhi  atau  hambatan-hambatan yang  dihadapi  oleh  penyidik  PPNS Kehutanan dalam  proses  penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan guna  penegakan  hukum  yang  terjadi  di Taman Nasional Meru Beteri, antara lain:
1. Faktor Alokasi Anggaran
Dalam  hal  penyidikan  yang dilakuan oleh Penyidik PPNS Kehutanan, di dalam DIPA sudah dianggarkan untuk menunjang pelaksanaan kinerja Penyidik PPNS  dalam  melakukan  penyidikan penyelesaian  kasus.  Dari  data  hasil
penelitian,  bahwa  di  Balai  Taman Nasional  Meru  Betiri  dalam  satu  tahun mempunyai  tanggung  jawab  untu menyelesaikan kasus maksimal 10 kasus. Apabila  dalam  satu  tahun  melebihi  dari target, maka Balai Taman Nasional akan mengalami kesulitan dalam hal penganggaran  karena  anggaran  untuk penyelesaian  kasus  sudah  dibatasi  atau pagunya 10 kasus.
2. Faktor  Target  Kasus  Yang  Bisa Ditangani  oleh  Penyidik  PPNS

## Kehutanan
Alokasi  anggaran  akan  terkait dengan  target  berapa  banyak  kasusyang akan ditangani  oleh  Penyidik  PPNS Kehutanan.  Dan  dalam  hal  perencanaan berapa  target  kasus  tindak  pidana kehutanan  yang  akan  dicapai  atau ditangani dalam tahun yang berjalan akan sangat  berpengaruh  kepada  alokasi anggaran, sedangkan perencanaan tersebut  biasanya  didasarkan  pada capaian  penyelesaian  kasus  tahun sebelumnya.  Apabila  dari  target  capaian tersebut  tidak  dipenuhi,  maka  akan menjadi  masalah  bagi  Balai  Taman Nasional  Meru  Betiri,  karena  anggaran tidak  terserap  habis  dan  harus dikembalikan. Untuk itu sangat diperlukan  perencanaan  yang  matang untuk pengusulan alokasi anggaran  yang diperlukan dalam proses justice.
3. Faktor  Jumlah  Pejabat  Penyidik

## PPNS Kehutanan
Berdasarkan jumlah/kuantitas sumber  daya  manusia sebagai  pejabat penyidik  PPNS Kehutanan  dengan jumlah  kasus  yang  ditanganinya  tidak seimbang, sehingga penanganan penyidikan  tidak  bisa  seluruhnya diselesaikan  atau  ditangani  sendiri  oleh penyidik  PPNS  Kehutanan,  karena penyelesaian  kasus  tindak  pidana kehutanan tersebut tidak akan optimal.
4. Faktor  Penerapan  Pasal  Dalam Undang-Undang  Kehutanan  atas Sangkaan Tindak Pidana Kehutanan.
Dalam  proses  penegakan hukum terhadap  pelau  tindak  pidana  kehutanan oleh  penyidik PPNS  Kehutanan  adalah dalam hal penyidikan kasus tersebut guna membuat terang kasus yang terjadi, maka pengungkapan kasus dan penerapan pasal dalam  UU kehutanan  yang  disangkakan terhadap pelaku tindak pidana kehutanan merupakan hal pokok dan sangat penting karena  penerapan  pasal  tersebut akan mempengaruhi putusan dalam persidangan. Penerapan  pasal sering kali bisa kurang  tepat  terhadap  apa  yang terjadi  dalam  tindak  pidana  kehutanan yang  terjadi  karena  penerapan  pasal  ini berhubungan  dengan  perstiwa  yang terjadi dan alat bukti yang ada.

## 3. KESIMPULAN
Penegakan hukum  yang  dilakukan oleh  Penyidik  PPNS  Kehutanan  di Taman  Nasional  Meru  Betiri  terhadap pelaku  tindak  pidana  kehutanan    sudah berjalan  dengan  baik,  yaitu  dengan berhasilnya  mengungkap  beberapa  kasus seperi  pencurian  kayu  di  wilaya  Taman Nasional  Meru  Betiri,  dimana  menindak atau mengajukan ke meja hijau terhadap baik  itu  pelaku,  penadah  dan  turut  serta atau menyuruh melakukan tindak pidana kehutanan. Sedangkan  dalam  melakuan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana  kehutanan  melalui  proses penyidikan  guna  pengungkapan  kasus, Penyidik  PPNS  Kehutanan  kerap mendapat  hambatan-hambatan  baik  dari internal  sebagai  seorang  Penyidik  PPNS Kehutanan  terkait jumlah  pejabat Penyidik  PPNS  Kehutanan yang  sangat kurang dan  dari  hambatan  eksternal, yaitu terkait alokasi anggaran, kurangnya koordinasi antar instansi penegak hukum, serta target penyelesaian kasus.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku Teks
Adami Chazawi, 2009, Pelajaran Hukum Pidana , Jakarta, Rajawali Pers.
Kementerian Kehutanan, 2011,

## Peraturan Jabatan Fungsional Polisi
Kehutanan , Jakarta
Buku  Himpunan  Juklak  Dan  Juknis,
1991, Tentang  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil ,  Kepolisian  Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Meoljatno,  2009, Istilah  Perbuatan Pidana , Jakarta, Raneka Cipta.
Teguh  Prasetyo,  2011, Hukum  Pidana ,
Jakarta, Raja Grafindo.
Zain,  Alam  Setia,  2000, Hukum
Lingkungan Konservasi Hutan ,
Jakarta, Rineka Cipta.

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  RI  Nomor  8  Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana, diundangkan  tanggal  31  Desember 1981,  Lembaran  Negara  RI  Tahun 1981 Nomor 76.
Undang-Undang  RI  Nomor  5  Tahun 1990  tentang  Konservasi  Sumber
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,  diundangkan  tanggal
30  September 1990, Lembaran
Negara Indonesia Tahun 1990 Nomor
167.
Undang-Undang  RI  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan,  Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 49. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang  RI  Nomor  1  Tahun  2004 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1998  tentang  Koordinasi  Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  :
P.03/Menhut-II/2007,  tanggal  1
Pebruari 2007.

## Biodata Singkat Penulis
I  Wayan  Budiarta,  S.H.,  M.H. adalah Dosen  tetap  pada Fakultas  Hukum Universitas  Moch.  Sroedji  Jember. Menyelesaikan  pendidikan  sarjana  pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember.