## AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENYAJIAN INFORMASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA MEDIA TIKTOK
Ailani Almira Hartono Putri 1 , Indrawati Yuhertiana 2
1,2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Email: almirahp@gmail.com

## ABSTRAK
Pajak  Bumi  dan  Bangunan  diharapkan  menjadi  sumber  pembiayaan  penyelenggaraan  pemerintahan,  dan pembangunan daerah untuk meningkatakan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dengan dasar tersebut berbagai cara  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  untuk  mencapai  target  pendapatan Pajak  Daerah  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  termasuk  dengan  dilakukannya  sosialisasi  serta  adanya transparaksi  serta  akuntabilitas  dari  pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  sudah  dilakukan  oleh masyarakat. TikTok dapat menjadi salah satu media untuk sosialisasi penyaluran informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, dikarenakan media sosial tersebut sedang naik daun. Atas dasar tersebut penelitian ini bertujuan untuk membahas sejauh mana transparansi serta akuntabilitas yang disajikan oleh Badan Pengelola Keungan dan  Pajak  Daerah  dengan  memanfaatkan  media  sosial  TikTok.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif netnografi. Subjek terpilih media sosial dengan teknik observasi, dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian direduksi, disajikan, diverifikasi, sehingga mendapat kesimpulan yang valid. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil  yaitu  upaya  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  sudah  baik akuntabilitasnya. Terbukti denga adanya video mengenai penyuluhan, cara pembayaran dan upaya penagihan yang sudah dilakukan. Transparansi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah dari akun official TikTok belum maksimal, tidak ada satu video memuat tentang target dan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan.

## Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, Pajak Bumi dan Bangunan, TikTok, pembayaran PBB

## ABSTRACT
Land  and  Building  Tax  is  expected  to  be  a  source  of  financing  for  government  administration  and  regional development to increase equal distribution of people's welfare. On this basis, various methods are carried out by the Regional Financial and Revenue Management  Agency to achieve the target of Regional Tax revenue from Land  and  Building  Tax,  including  by  conducting  outreach  and  providing  transparency  and  accountability  for Land  and  Building  Tax  payments  that  have  been  made  by  the  community.  TikTok  can  be  a  medium  for disseminating information regarding Land and Building Tax, because this social media is on the rise. On this basis,  this  research  aims  to  discuss  the  extent  of  transparency  and  accountability  provided  by  the  Regional Financial  and  Tax  Management  Agency  by  utilizing  TikTok  social  media . This  research  uses  qualitative netnographic methods. The subjects selected were social media using observation and documentation techniques. The data obtained is then reduced, presented, verified, so that valid conclusions are obtained. In this research, the results obtained are that the efforts made by the Regional Financial and Tax Management Agency have good accountability. This is proven by the existence of videos regarding counseling, payment methods and collection efforts that have been carried out. The transparency carried out by the Regional Finance and Tax Management Agency  from  the  official  TikTok  account  is  not  optimal,  there  is  not  a  single  video  containing  the  target  and realization of Land and Building Tax.
Keywords: accountability, transparency, Land and Building Tax, TikTok, PBB payments

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian
Kemajuan  era  teknologi  saat  ini  semakin  cepat  terus  melaju  ke arah  serba digital.  Era digital sudah membuat orang merambah style hidup terkini yang tidak dapat dilepaskan dari fitur yang serba elektronik. Tidak bisa dibantah perlengkapan elektronik semacam pc, laptop,
serta  hp  telah  tidak  dapat  dilepas  dari  keinginan  orang.  Tiap  orang  dikala  ini  telah  amat bersahabat dengan bermacam peranti teknologi.
Hampir  tiap  orang  saat  ini  mempunyai  handphone  (telepon  seluler)  yang  terhubung dengan  jaringan  internet. Smartphone (ponsel  pintar)  saat  ini  tidak  hanya  alat  komunikasi, tetapi  juga  merupakan  fasilitator  data,  wawasan  serta  sekaligus  alat  hiburan. Smartphone menjadikan citizen bisa menjelajah dunia hanya dengan sebuah ponsel berjaringan internet di tangannya. (Medhy, 2018)
Situasi  pandemi  Covid-  19  membuat  kita  tidak  memiliki  opsi,  pandemi  membuat  kita terpaksa  harus  menyesuaikan  diri  dengan  kemajuan  komunikasi  yang  serba online ”  ucap Sekretaris Jenderal Departemen komunikasi serta Informatika Mira Tayyiba dalam 1st Digital Economy Task Force Rapat G20 Italy (Yusuf, 2021)
Seiring  dengan  perkembangan  teknologi,  kehidupan  masyarakat  tidak  lepas  dari kebiasaan-kebiasaan memanfaatkan media ( media habit ). Media teknologi yang menghubungkan  seluruh  unsur-unsur  masyarakat  satu  dengan  lainnya telah  memengaruhi perilaku anggota masyarakat dengan produk-produk media yang dihasilkan. Salah satu budaya massa  yang  kini  digandrungi  oleh  lintas  generasi  adalah  aplikasi  TikTok.  Kehidupan masyarakat  saat  ini  yang  pada  umumnya  saling  berinteraksi di lini  masa,  sedikit  banyak dipengaruhi oleh budaya populer tersebut.  Dari anak kecil, remaja hingga orang dewasa telah bersentuhan dengan TikTok.
Jumlah pengguna di Indonesia. Menurut laporan firma riset Statista, jumlah pengguna TikTok di Indonesia tercatat sebanyak 113 juta per April 2023. Dengan jumlah pengguna 113 juta,  Indonesia  dinobatkan  sebagai  negara  dengan  pengguna  TikTok  terbesar  di  dunia  pada periode  tersebut.  Dilaporkan  dalam  laporan  bertajuk  "Countries  with  the  largest  TikTok audience as of April 2023" (Negara dengan penonton TikTok terbanyak per April 2023).
Oleh sebab itu,  tujuan penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  dan menganalisa  secara empiris peran social media tiktok dalam penerapan optimalisasi akuntabilitas dan transparansi penyajian informasi Pajak Bumi dan Bangunan pada media social Tiktok.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pajak Bumi dan Bangunan
Setiawan dalam (Rahman, 2017) Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. Yang membayar  pajak  bumi  dan  bangunan  adalah  orang  pribadi  atau  badan  yang  secara  nyata mempunyai  hak  atas  bumi  dan  memperoleh  manfaat  atas  bangunan.  Menurut  Diana  Sari (2013;119)  Pajak  bumi  dan  bangunan  merupakan  pajak  objektif,  artinya  besarnya  pajak
ditentukan sesuai dengan keadaan objeknya, yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Kondisi dan  keadaan  Wajib  Pajak  (baik  penanggung  maupun  pembayar  PBB)  tidak  berperan  dalam menentukan besarnya pajak yang terutang.

## Akuntabilitas
Menurut  Halim  (2014:83)  akuntabilitas  adalah  kewajiban  untuk  memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  Publik  yaitu mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber  daya  serta  pelaksanaan  kebijakan  yang dipercayakan  kepada  entitas  pelaporan  dalam  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara periodik.  Asas  akuntabilitas  merupakan  asas  yang  menentukan  bahwa  setiap  kegiatan penyelenggaraan negara dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi (Tiwinarni, 2017:18).

## Transparansi
Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua  orang  yang  terkait  di  dalamnya  terhadap  kepentingan  pendidikan  dapat  mengetahui proses  dan  hasil  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  sekolah  (Surya  Dharma,  2010). Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah.  Sekolah  harus  memberikan  informasi  yang  benar  adanya  dan  dapat  dipercaya  oleh publik.

## METODE PENELITIAN
Metode  netnografi  merupakan  pendekatan  baru  melalui  riset  etnografik  yang menghubungkan  arsip  dan  interaksi  secara online ,  yang  membutuhkan  pengamatan  dan observasi  dalam  bentuk  pengumpulan  data  secara  digital,  analisis  dan  representasi  riset (Kozinet, 2015;1). Laurensia (2017;44) mengutip Kozinet (2010;65) bahwa ada yang disebut dengan netnografi murni dan netnografi campuran, di mana netnografi murni dapat dilakukan apabila data yang didapatkan dilalui dengan komunikasi yang dimediasi oleh computer atau interaksi  lain  dengan  bantuan  teknologi  informasi  atau  komunikasi  seperti  wawancara, observasi, partisipasi, dan mengunduh data.
Dalam  buku Netnography:  Redefined, Kozinet  (2015;97)  menjelaskan  ada  12  tahap dalam melakukan studi netnografi:
1. Introspection (Intropeksi).  Peneliti  harus  memahami  peran,  topik  dan  motivasi  dalam melakukan penelitia
2. Investigation (Investigasi).  Peneliti  membuat  pertanyaan  berdasarkan  studi  yang dilakukan,  menentukan  topik  dan  subjek  penelitian  dan  pertanyaan  dijawab  secara logika.
3. Information (Informasi). Peneliti memastikan bahwa penelitian secara etis dapat diterima dalam kehidupan social dan bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.
4. Interview (Wawancara). Peneliti mencari individu-individu atau situs yang sesuai dengan penelitian.  Peneliti  wajib  untuk  memahami  tipe  interaksi  social  secara online dan memiliki pengalaman dalam melakukan investigasi atas situs yang ada.
5. Inspection (Pemeriksaan). Peneliti melakukan evaluasi dan memilih objek penelitian atau situs yang memungkinkan untuk melakukan interaksi dan investigasi.
6. Interaction (interaksi). Interaksi merupakan strategi perpanjangan dari penelitian. Pada tahap  ini,  peneliti  mempertimbangkan  dalam  melakukan  riset  interaksi  kepada narasumber. Hal ini  menyebabkan  narasumber dapat memiliki  keterbukaan, menerima secara etis dan dengan tulus menjawab pertanyaan.
7. Immersion (Pendalaman). Memahami secara mendalam data, topik, situs dan bagaimana netnografi  secara  alamiah  tumbuh  dan  berkembang  dalam  situs  tersebut.  Peneliti memerlukan perencanaan untuk melibatkan diri dalam situs tersebut,
8. Indexing (Pengindeksan).  Strategi  yang  memastikan  agar  data  yang  dikumpulkan berkaitan dan  memastikan sumber yang  didapat relevan. Tahap ini melibatkan praktik pengumpulan  data,  melakukan  penciptaan  data  dan  pembuatan  data.  Peneliti  harus memiliki tahapan dan struktur dalam melakukan observasi.
9. Interpretation (Menafsirkan).  Saat  data  telah  terkumpul,  analisis  interpretasi  harus dilakukan secara mendalam dan berkelanjutan. Tahap interpretasi menggunakan metode humanistic, fenomenologi, eksistensialisme, hermeneutika serta berbagai jenis teori yang diaplikasikan. Peneliti harus merencanakan perencanaan interpretative dan analisis.
10. Iteration (Perulangan).  Dalam  riset  kualitatif,  peneliti  melakukan  interpretasi berkelanjulan  dan  mencari  wawasan,  melakukan  pola,  peraturan,  mencari  titik  jenuh pertanyaan riset. Peneliti kembali pada lapangan dan pengumpulan data. Peneliti kembali untuk  mencari  kontribusi,  jawaban,  representasi,  ide,  pertanyaan  dan  bertemu  pada narasumber.
11. Instatiation (Perwujudan). Peneliti mengambil bentuk yang dapat direpresentasikan pada akhir projek di dalam pikiran. Bentuk representasi tersebut harus dapat berkembang dan berevolusi.  Bentuk  representasi  dapat  dalam  bentuk  symbol,  digital,  humanistic  dan sebagainya.
12. Integration (Integrasi). Peneliti menggabungkan jawaban riset dengan pertanyaan riset. Pada  akhir  penelitian,  peneliti  memikirkan  dampak  dari  penelitian,  tujuan,  perubahan social, ranah media social dan apa yang ingin dicapai dalam penelitian ini.
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  berfokus  pada  media  social  Tiktok  sebagai  subjek penelitian. Peneliti akan meneliti intensitas serta kelengkapan informasi yang diberikan oleh para  pemilik  akun  Tiktok  mengenai  akuntabilitas  dan  transparansi  daring  pelayanan  Pajak Bumi dan Bangunan. Sumber data yang diperoleh peneliti dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini, serta dari internet seperti artikel  berita,  jurnal,  serta  media  social  Tiktok,  peneliti  telah  mengumpulkan  data  sekunder berupa  jurnal  sebagai  referensi  sebanyak  lima  puluh  jurnal  yang  terlampir  pada  lembar lampiran, dan buku mengenai good governance, pelayanan publik, akun Tiktok yang memiliki informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan sebagai referensi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mengambil data pada aplikasi TikTok, yaitu dengan mengamati dan mengklasifikasi akun TikTok yang memberikan informasi terkait Pajak Bumi dan Bangunan. Munculnya berbagai platform aplikasi penyedia pembuatan video dengan hal-hal yang menarik, memberikan tanda bahwa era digital semakin merajai pengguna smartphone ,  dilihat  dari  banyaknya konten video yang  tersebar diberbagai media  social dan Negara,  salah  satunya  di  Indonesia.  Kecepatan  internet  yang  semakin  maju  menjadikan perkembangan media social dalam menyebarkan informasi semakin cepat.
Aplikasi TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video music Tiongkok yang diluncurkan  pada  September  2016.  Aplikasi  tersebut  memperbolehkan  penggunanya  untuk membuat video music dengan durasi singkat. Sepanjang kuartal pertama (Q1) 2018, TikTok mengukuhkan diri sebagai aplikasi yang paling banyak diunduh yakni sebanyak 45,8 juta kali. Jumlah  tersebut  berhasil  mengalahkan  beberapa  aplikasi  populer  lainnya  seperti,  YouTube, Whatsapp,  Facebook  Messenger  dan  Instagram.  Pengguna  aplikasi  TikTok  di  Indonesia mayoritas anak usia sekolah dan mileneial atau yang kita kenal dengan sebutan Generasi Z.

## Indeks Penentuan Transparansi dan Akuntabilitas
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menentukan  indeks  untuk  mengukur  transparansi  dan akuntabilitas penyajian informasi  mengenai Pajak Bumi dan Bangunan dengan  media sosial tiktok. Adapun indeks yang termaksud adalah sebagai berikut,
1. Jika  akun  TikTok  tersebut  merupakan  akun  resmi  Badan  Pendapatan  Daerah  yang mengelola Pajak Bumi dan Bangunan,
2. Jika terdapat link data informasi keuangan Badan Pendapatan Daerah  menganai  Pajak Bumi dan Bangunan,
3. Jika terdapat informasi pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan,
4. Jika terdapat informasi mengenai pengenaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan,
5. Jika terdapat data history video mengenai perkembangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,
6. Jika terdapat komunikasi dua arah terkait Pajak Bumi dan Bangunan,
7. Jika unggahan video mengenai informasi Pajak Bumi dan Bangunan di tahun 2022 dan 2023,
8. Jika terdapat tata cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,
9. Jika  terdapat  informasi  contact  person  seperti  telepon/whatsapp/email  untuk mendapatkan data informasi mengenai cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah yang bersangkutan.
Indeks tersebut ditentukan oleh peneliti berdasarkan kebutuhan penelitian, berdasarkan indeks yang telah ditentukan peneliti diambil dua puluh dua akun yang terdiri dari dua belas akun  resmi  dari  Badan  Pengelola  Keuangan  dan  Pajak  Daerah  beberapa  kota  maupun kabupaten di Indonesia. Penentuan akun yang dipilih oleh peneliti adalah berdasarkan dari akun tersebut  merupakan  akun  resmi  dan  untuk  akun  yang  tidak  resmi  (akun  yang  dibuat  oleh citizen ) dipilih dari seberapa banyak viewers dan informasi yang disajikan sesuai dengan indeks yang ditentukan oleh peneliti.
Tabel 1. Optimalisasi Akuntabilitas Dan Transparansi Penyajian Informasi Pajak
Bumi dan Bangunan Dengan Media TikTok No Nama Akun 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Total 1 Bapenda Kota Semarang 1  0  0  0  1  1  1  1  1 6 2 Tukangpajeg (BAPENDA Purwakarta) 1  0  0  0  1  0  1  1  0 4 3 BPKPD Pemkab Bantul 1  0  0  0  1  1  1  1  1 6 4 Bapenda Kota Makassar 1  1  0  0  1  1  1  1  1 7 5 BPKPD Soppeng Bid. Pendapatan 1  0  0  0  1  0  1  1  0 4 6 BPKPD Kebumen 1  0  0  0  0  0  1  1  0 3 7 Bapenda Cianjur 1  0  0  0  0  0  1  1  1 4 8 Bapenda Kota Bogor 1  0  0  0  0  0  1  1  1 4
9 Bapenda Kota Manado 1  0  0  0  0  0  1  0  0 2 10  Bapenda Jawa Tengah 1  0  0  0  0  0  0  0  0 1 11  Bapenda Kab. Malang 1  0  0  0  0  0  1  1  0 3 12  Bapenda Kab. Sinjai 1  0  0  0  0  0  1  1  0 3 13  Sunardi Hadi (Pegawai Kelurahan) 0  0  0  0  0  1  1  1  0 3 14  Agus 0  0  0  0  0  0  1  0  0 1 15  Margo Khusiono 0  0  0  1  0  0  1  0  0 2 16  Surjopartners Official 0  0  0  1  0  0  1  0  0 2 17  Youtubebudiwijayaguru (Guru) 0  0  0  0  0  0  1  1  0 2 18  Bunda Ima (Edukator) 0  1  0  0  0  0  1  1  1 4 19  Sumeksco (Portal Berita Sumsel) 0  0  1  0  1  0  1  0  0 3 20  HasomanRHS (Komunitas Simalungun) 0  0  0  0  0  0  1  1  0 2 21  Kabarbone 0  0  1  0  1  0  1  0  0 3 22  Dwi Chandra Budiman 0  0  1  0  0  0  1  0  0 2

## Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  kewajiban  bagi  pemegang  kekuasaan  dan  aparatnya  guna memberikan  pertanggungjawaban,  menyajikan,  melaporkan  serta  mengungkapkan  segala macam bentuk kegiatan yang menjadi tanggung jawab pihak pemberi kekuasaan, merupakan pertanggungjawaban  atas  pengelolaan  sumber  daya  dalam  pelaksanaan  kebijakan  yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pemanfaatan  media  social  TikTok  guna  menyampaikan  keakuntabilitasan  mengenai Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dapat  peneliti  termukan  dari  penyampaian  bagaimana  cara pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang  dilakukan  oleh  pegawai  Badan  Pendapatan Daerah  dari  sebelas  daerah  yang  peneliti  gunakan  sebagai  sumber  informasi.  Di  sisi  lain terdapat  unggahan  video  mengenai  penghapusan  denda  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  atau pemutihan,  serta  video  dokumentasi  pelayanan  dan  penagihan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan. Pencapaian  target  dari  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  masih  sangat  minim,  dikarenakan  semua akun TikTok official dari Badan Pendapatan Daerah tidak ada yang memuat mengenai berapa pencapaian  pendapatan  daerah  yang  didapatkan  melalui  Pajak  Bumi  dan  Bangunan.  Justru peneliti  mendapatkan  video  mengenai  pencapaian  serta  peningkatan  pendapatan  daerah  dari Pajak Bumi dan Bangunan yang diunggah dari TikTok milik media berita.

## Transparansi
Transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  guna memebrikan  informasi  kepada  pihak  yang  membutuhkan  informasi.  Banyak  video  yang diunggah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, namun hanya video yang peneliti pilih lah yang memberikan  informasi  penting  serta  banyak  Wajib  Pajak  atau  citizen  TikTok  yang  melihat video  tersebut.  Video  tersebut  berisi  tentang  pelayanan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yang
dilakukan,  tata  cara  pembayaran  yang  bisa  dilakukan  di  berbagai  daerah.  Terdapat  video mengenai bagaimana cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya ditagihkan kepada Wajib Pajak, hingga tata cara mendapatkan e-SPT Pajak Bumi dan Bangunan.
Transparansi mengenai pencapaian target dari Pajak Bumi dan Bangunan salah satunya dari video dengan website berikut, yang diakses pada 29 Juni 2023 https://www.tiktok.com/@dwichandrabudiman/video/7227025940046515482?q=pencapaian %20target%20pajak%20bumi%20dan%20bangunant=1692712428142 ,  dalam  video  yang tersaji  yakni  dijelaskan  bahwa  realisasi  capaian  penerimaan  pajak  daerah  dari  sektor  Pajak Bumi dan Bangunan pada Triwulan pertama di tahun 2023 mengalami lonjakan mencapai Rp. 378  miliar,  namun  di  dalam  video  tersebut  tidak  dijelaskan  mengenai  penyebab  adanya peningkatan realisasi dari capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berasal dari mana.
Video berikutnya bersumber dari beritajateng_tv dengan video https://www.tiktok.com/@beritajateng_tv/video/7256611696033271046?q=pencapaian%20ta rget%20pajak%20bumi%20dan%20bangunant=1692712428142 , yang diakses pada tanggal 30 Juli 2023 menjelaskan bahwa Bapenda Kota Semarang menaikkan besaran Pajak Bumi dan Bangunan sekitar dua puluh persen, hal tersebut disebabkan oleh adanya perkembangan suatu wilayah dan adanya perubahan dengan Objek Pajak. Hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Bapenda Kota Semarang dalam video, namun tidak disebutkan hasil dari capaian realisasi yang didapatkan setelah adanya kenaikan besaran tarif Pajak Bumi dan Bangunan.

## Informasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
Peneliti menggunakan kata kunci “pembayaran pajak bumi dan bangunan” pada search engine TikTok dan peneliti menemukan ada lebih dari empat ratus video unggahan mengenai bagaimana  tata  cara  pembayara,  perhitungan  Nilai  Jual  Objek  Pajak,  perhitungan  tata  cara perolehan Pajak Bumi dan Bangunan, penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan dalam periode tertentu, tata cara mendapatkan e-SPT Pajak Bumi dan Bangunan serta unggahan video dari tenaga pengajar atau pendidik mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

## Penerimaan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan pada Unggahan Video TikTok
Peneliti menemukan satu video yang paling relevan dengan penerimaan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan pada unggahan video TikTok yakni milik akun @dwichandrabudiman di mana  video  miliknya  adalah  video  satu-satunya  yang  memuat  tentang  pencapaian  realisasi pemasukan pajak daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, informasi tersebut tidak disampaikan oleh akun TikTok resmi dari dua belas akun resmi TikTok milik Badan Pendapatan Daerah yang sudah diteliti.

## Penyajian  Informasi  Keuangan  terkait  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Media  Sosial TikTok
Penyajian  informasi  keuangan  terkait  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  dari  media  sosial TikTok belum memenuhi indicator yang ditentukan oleh peneliti, di mana untuk mengetahui mengenai informasi keuangan terkait Pajak Bumi dan Bangunan, peneliti harus mencari akun TikTok resmi dari Badan Pendapatan Daerah yang mencantumkan website resmi instansi nya. Jika  dari  video  TikTok  yang  telah  diteliti  mayoritas  hanya  menampilkan  tata  cara  hingga himbauan  agar  Wajib  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  segera  melakukan  kewajibannya  dalam pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

## Implikasi Penelitian
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  media  sosial  TikTok  memberikan informasi yang dapat menambah wawasan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan maupun citizen TikTok. Video yang diunggah oleh banyak akun banyak memberikan manfaat. Manfaat yang dimaksudkan ialah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dapat mengetahui perkembangan tata cara pembayaran  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Wajib  Pajak  dapat  mengetahui  bagaimana  cara penentuan hitungan jumlah tagihan Objek Pajak yang dimilikinya. Terdapat satu video yang menjelaskan  mengenai  tercapainya  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah  dari  sector  Pajak Bumi dan Bangunan yang justru dijabarkan oleh akun yang bukan merupakan akun resmi dari Badan Pendapatan Daerah.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Sesuai data yang diperoleh peneliti, Akuntabilitas yang dapat diperoleh dari media sosial TikTok  mengenai  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  yakni  penyuluhan  kepada  Wajib  Pajak Bumi dan Bangunan atau citizen mengenai bagaimana cara pembayaran tagihan Pajak Bumi  dan  Bangunan  itu  dapat  dilakukan,  hingga  dokumentasi  saat  pegawai  Badan Pendapatan  Daerah  melakukan  penyuluhan,  penagihan  serta  mobling(mobil  keliling) guna  meningkatkan  capaian  penerimaan  pajak  daerah  dari  sektor  Pajak  Bumi  dan Bangunan.
2. Transparansi yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah terkait capaian penerimaan pajak daerah PBB dalam unggahannya melalui video TikTok belum maksimal, tidak ada satu pun  video  mengenai  tingkat  pencapaian  serta  realisasi  penerimaan  pajak  daerah  yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan berapa persen, pemasukan
secara  nominal  berapa  persen,  dua  poin  tersebut  tidak  ditemukan  dalam  akun official resmi Badan Pendapatan Daerah.
3. Tidak banyak adanya komunikasi dua arah antara admin TikTok dengan respon citizen yang menonton video yang disajikan, sehingga informasi yang tersampaikan tidak dapat diterima  secara  maksimal  oleh  Wajib  Pajak  atau  citizen.  Tidak  semua  akun  memiliki contact person untuk melayani Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

## Saran
TikTok dapat digunakan sebagai media perkembangan indormasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan untuk semakin banyak Badan Pendapatan Daerah yang menggunakan aplikasi TikTok untuk menyampaikan informasi utamanya tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tiktok juga dapat memberikan informasi mengenai capaian atas penerimaan pajak daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Dikarenakan Wajib Pajak berhak untuk mengetahui apakah capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan daerahnya semakin baik atau sebaliknya.
BPD dapat melakukan komunikasi dua arah bagi seluruh pengguna media sosial TikTok yang mengunggah video edukasi Pajak Bumi dan Bangunan, agar memudahkan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dalam memaksimalkan informasi yang ingin didapatkan. Selain itu, BPD diharapkan selalu memberikan informasi mengenai contact person/contact center yang dapat dihubungi guna menambah fasilitas layanan kepada Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam, A.  (2013).  Hubungan Jumlah  Wisatawan, Jumlah Hotel  Terhadap  Penerimaan  Pajak Hotel. Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi Manado , 1 (3), 664–672.
Adelina, R. (2011). Analisis Effektifitas dan Kntribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik, 1–20.
Agus,  D.  (2006).  Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia.  Yogyakarta.  Gadjah  Mada University Press.
Agus,  D.  (2008).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.    Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
Almira,  A.  (2019). Implementasi  Sistem  Pelayanan  Online  Pembayaran  Pajak  Bumi  dan Bangunan Kota Surabaya (Studi Pada Kantor Badan Pengelola Keuangan Dan Pajak Daerah) Skripsi .
Akbar, M. (2015). Penerapan Prinsip Prinsip New Public Management Dan Governance Dalam Reformasi Administrasi. Mohammad Akbar, 5 (2), 1–17.
Alamsyah,  A.  (2016).  Perkembangan  Paradigma  Administrasi  Publik  (New  Public Administration,  New  Public  Management  dan  New  Public  Service). Jurnal  Politik Profetik , 04 (2), 1–28.
Amelda, D. A. (2022). Kebijakan Insentif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  Pada  Masa  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019  (Covid-19). Jurist-
Diction , 5 (2), 465–484.
Anggraini,  D.  K.,  Irawan,  B.,  Kerja,  B.,    Belakang,  L.  (2018).  Pengaruh  Penerapan  E- Government Terhadap, 6 , 7316–7328.
Arditia, R. (2013). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerahkota surabaya. Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Surabaya , (1979), 1– 26.
Arianto,  B.  (2021).  Media  Sosial  dan  Whistleblowing. Berkala  Akuntansi  Dan  Keuangan Indonesia , 6 (1), 61.
Azizah, D. F.,  Kurniawan, B. C. (2011). Analisis efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan. Jurnal Perpajakan Vol. 3 Universitas Brawijaya Malang
Azmi, N. A., Fathani, A. T., Sadayi, D. P., Fitriani, I.,  Adiyaksa, M. R. (2021). Social Media Network Analysis (SNA): Identifikasi Komunikasi dan Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial Twitter. Jurnal Media Informatika Budidarma , 5 (4), 1422.
Bo’do, S.,  Kunci, K. (n.d.). Memperkenalkan Metode Penelitian Netnografi Untuk Dosen Dan  Mahasiswa  Komunikasi Introducing  Netnographic  Research  Methods  For Communication Lecturers And Students 1) .
Brenda  Tirie,  Jullie  J.  Sondakh,  S.  K.  W.  (2016).  Analisis  Efektivitas  dan  Kontribusi Penerimaan PBB-P2 Sebagai Sumber PAD di Kota: Tomohon, Manado, dan Bitung. Jurnal EMBA .
Cindy Jotopurnomo dan Yenni Mangoting. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Tax  Accounting Review .
Denny Nazaria Rifani. (2021). Pelayanan Publik Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Sawala : Jurnal Administrasi Negara , 9 (2), 115–124.
Desipradani, G., Rusmawati, Z.,  Surabaya, U. M. (2017). Balance Vol. XIV No. 2 | Juli 2017 Penyajian Laporan Keuangan Pemkot Surabaya Dalam Penerapan PP No. 71 Tahun 2010, XIV (2).
Dharma,  A.  A.  S.,    Kasim,  A.  (2021).  Infodemi  Covid-19  dalam  Perspektif  Open Government:  Sebuah  Tinjauan  Literatur. JIIP:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Pemerintahan , 6 (1), 105–125.
Dotulong, G. A. ., Saerang, D. P. .,  Poputra, A. T. (2014). Analisis potensi penerimaan dan efektivitas  pajak  restoran di  Kabupaten  Minahasa  Utara. Jurnal  Perpajakan , 14 (2), 92–107.
Dyan,  F.,    Venusita,  L.  (2013).  Analisis  Pengaruh  Sikap,  Norma  Subyektif,  dan  Kontrol Keperilakuan  terhadap  Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Restoran  di  Surabaya. Akrual , 5 (1), 59–74.
Eken  Patmasari,  Trimurti,  S.  (2016).  Pengaruh  Pelayanan,  Sanksi,  Sistem  Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. In Seminar Nasional IENACO .
Faizin, M. R.,  Ruhana, I. (2016). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK) .
Faktor, A., Gopay, A. E., Dengan, D. A. N. D., Utaut, M., Masyarakat, P.,  Barat, J. (2022). Analisis faktor adopsi . 11 (1).
Farid, M. M.,  Ari, M. (2021). Volume : 6 Nomor : 1 Maret 2021 . 6 , 95–106.
Gani,  M.  F.  A.,  Wowor,  H.  F.,    Kambey,  F.  D.  (2016).  Sistem  Informasi  Manajemen Pemantauan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Tidore Berbasis Web. E- journal Teknik Informatika .
Gede.  (2016).  Pengaruh  Sikap,  Kesadaran  Wajib  Pajak  Dan  Pengetahuan  Perpajakan  pada kepatuhan  membayar  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan. E-jurnal  Akuntansi  Universitas Udayana .
Hama,  A.  (2021).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Peraturan  Pajak,  dan Penyuluhan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak  Transaksi E - Commerce di  Surabaya  ( The  Effect  of  Taxpayer  Awareness,  Knowledge  of  Tax Regulations,  and  Tax  Education  on  Tax  Payment  C.  Islamic  Science,  Culture,  and Social Studies , 1 (2).
Handiwidjojo, W., Sutedjo, B., Oetomo, D., Edukatif, S., Sistem, P., Universitas, I.,  Duta, K.  (2009).  Integrasi  Basis  Data  Syarat  Mutlak  Pembangunan  Sistem  Informasi  E- Government. Seminar Nasional Informatika 2009 (semnasIF 2009) UPN “Veteran” Yogyakarta, 23 Mei 2009 , 2009 (semnasIF), 222–227.
Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gava Media.
Hardjaloka,  L.  (2014).  Studi  Penerapan    E-Government  Di  Indonesia  Dan  Negara  Lainnya Sebagai  Solusi  Pemberantasan  Korupsi  Di  Sektor  Publik. Jurnal  Rechts  Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional .
Hartana, M. (2015). Efektivitas Penerapan E-Government dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi  di  Lingkungan  Pemerintahan  Daerah. Jurnal  Perhimpunan  Mahasiswa Hukum Indonesia , 1 (2).
Herdani,    kinanti  putri,    Ratnasari,  I.  (2021).  Pengaruh  Budaya  Dan  Kelompokreferensi Terhadap  Keputusan  Penggunaan  Aplikasi  Tiktok  Di  Kabupaten  Karawang. Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 5 (3), 1–14.
Junaidi.  (2011).  Dukungan  e-Government  Dalam  Upaya  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan Publik  di  Era  Otonomi  Daerah :  Kasus  Best  Practices  Dari  Sejumlah  Daerah  di Indonesia. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah .
Karimah,  H.,    Baehaqi,  A.  (2022).  Akuntabilitas  dan  Transparansi  Manajemen  Keuangan Masjid  Agung  Al  Barkah  Kota  Bekasi. JIAI  (Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Indonesia) , 7 (1), 1–13.
Karisma,  A.,  Tuwanakotta,  Y.,    Fitria,  A.  (2020). Evaluasi  Sismiop  Sebagai  Tata  Kelola Penerimaan Pajak Bumi .
Kayori, F.  Y. (2014).  Perlakuan Akuntansi dalam  Pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan  ( PBB ): Studi Fenomenologi Pada Lahan Berkepemilikan Ganda, 2 (2), 250–255.
Khoiriyah, N.,  Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Terhadap Kineja pegawai. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi , 10 (4), 1–17.
Klasik, M., Npm, D. a N.,  Good, K. E. (2007). Pergeseran paradigma administrasi publik: dari perilaku model klasik dan npm ke Good Governance. Universitas Stuttgart , 7 (23), 1–23.
Kumorotomo, W. (2012). Kegagalan Penerapan E-Government Dan Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet.
Kurniawan,  R.  C.  (2017).  Inovasi  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pemerintah  Daerah. FIAT JUSTISIA .
Lamia,  A.  (2015).  Analisis  Efektifitas  Dan  Kontribusi  Pemungutan  the  Analysis  of Efectiveness and Contribution Receipts Tax Restaurant , Advertising Tax and Street Lighting  Levy  District. Analisis  Efektifitas  dan  Kontribusi  Pemungutan  Pajak Restoran,  Pajak  Rekleme,  Dan  Pajak  Penerangan  Jalan  Pada  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara , 15 (05), 788–799.
Mosal, M. . (2013).  Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. Emba , 1 (4), 9.
Mulyadi, S. F., Kurniansyah, D.,  Santoso, M. P. T. (2021). Implementasi Penerapan Aplikasi Sambara  Dalam  Administrasi  Wajib  Pajak  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19  Di Kabupaten Karawang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa , 6 (2), 184–193. Nawawi, J. (2012). Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan .
Oktafiyanto,  I.  (2015).  Pengaruh  Pemahaman  Wajib  Pajak,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Dan Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Bumi  Dan  Bangunan. Jurnal Akuntansi , 3 (1), 41–52.
Osborne, S. P., Radnor, Z.,  Nasi, G. (2013). A New Theory for Public Service Management? Toward  a  (Public)  Service-Dominant  Approach. American  Review  of  Public Administration .
Putri, Y. A. (2021). Peran Influencer dan E-WoM terhadap Keputusan Menggunakan Aplikasi Tiktok  pada  Mahasiswa  Ekonomi  Universitas  Tridinanti  Palembang. Jurnal  Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi) , 5 (2), 14.
Prajatama, K. S., Larasati, E.,  Lituhayu, D. (2022). Manajemen Pelayanan Publik Berbasis Teknologi  Melalui  E-PBB  di  Kecamatan  Gunungpati  Kota  Semarang. Journal  of Public Policy and Management , 11 (1), 1–17.
Rahma Eka Suryani. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pemerintah, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Rw 4 Simo Mulyo Baru Kota Surabaya). Jurnal Mitra Manajemen , 6 (1), 39–52.
Rahmawati,  F.  (2022). Penerapan  Akuntabilitas  dan  Tranparansi  Daring  pada  Penjual  E  - Commerce dan Media Sosial Menggunakan Metode Netnografi . 3 .
Santoso, G.,  Soeherman, B. (2021). Leanovation Sebagai Revolusi Akuntansi Manajemen Pada Sistem Crowdfunding. Jurnal Akuntansi Multiparadigma , 12 (2), 329–350.
Sarasati,  A.,    Dewi,  R.  (2022).  Pengelolaan  Akun  Media  Sosial  Instagram  @pupukujang Sebagai Media  Komunikasi PT Pupuk  Kujang Cikampek (Persero). ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 01 (04), 785–803.
Sari, K. D. A.,  Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan  Clean  and  Good  Governance  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Akuntansi dan Manajemen (JEAM) .
Sasana, H. (2005). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  (PBB)  (Studi  Kasus  Kabupaten Banyumas). Dinamika Pembangunan , 2 , 19–29.
Setiawan,  H.,    Usman,  J.  (2022).  Penerapan  Media  Sosial  dalam  Pengaduan  Dugaan Maladministrasi pada Ombudsman RI Perwakilan. 3 (April).
Silalahi, M., Napitupulu, D.,  Patria, G. (2015). Kajian Konsep Dan Kondisi e-Government di Indonesia. JUPITER .
Sitokdana, M. N. N. (2015). Evaluasi Implementasi eGovernment Pada Situs Web Pemerintah Kota  Surabaya,  Medan,  Banjarmasin,  Makassar  dan  Jayapura. Jurnal  Buana Informatika , 6 (4), 289–300.
Sosiawan,  E.  A.  (2008).  Tantangan  dan  Hambatan  Dalam  Implementasi  E-Government  di Indonesia. SemnasIF , 2008 (semnasIF), 99–108.
Sosiawan,  E.  A.  (2017).  Evaluasi  Implementasi  E-Government  Pada  Situs  Web  Pemerintah Daerah  Di  Indonesia:  Prespektif  Content  Dan  Manajemen. Seminar  Nasional Informatika , 2 (November 2007), 88–98.
Suciningsih, K., Bagia, I. W.,  Cipta, W. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Serta Dampaknya Pada kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Accounting .
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Alfabeta
Suryadi  Bakry,  U.  (n.d.).  Pemanfaatan  Metode  Etnografi  dan  Netnografi  Dalam  Penelitian Hubungan Internasional.
Vanli Tuwo. (2016). Pengaruh Sikap dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di kelurahan Tara-tara kota Tomohon. Jurnal EMBA .
Widiastuti, R., Laksito, H., Akuntansi, J., Ekonomika, F.,  Bisnis, D. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten). Diponegoro Journal of Accounting , 3 (2), 1–15.
Widodo, N. (2016). Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2 (4), 227–235.
Syafri, Wirman.  (2012) . Studi tentang Administrasi Publik. Jatinangor : Erlangga. Yuhertiana,  I.  (2008). Reformasi  Akuntansi  Sektor  Publik:  Mewujudkan  Pelayanan  Publik Yang Lebih Baik Melalui Pelaporan Keuangan Pemerintahan Yang Akuntabel . 1–17. Yuhertiana,  I.  (2009).  Panduan  Penelitian  Kualitatif  Bagi  Pemula.  Surabaya.  Eureka  Smart Publishing.
Yunita,  N.  P.,    Aprianto,  R.  D.  (2018).  Kondisi  Terkini  Perkembangan  Pelaksanaan  E- Government Di Indonesia : Analisis Website, 2018 (Sentika), 23–24.
http://eprints.uny.ac.id/7987/3/BAB%202-09409134033.pdf https://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-pelayanan-publik-menurut-para- ahli.html
https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/5836/Bab%202.pdf?se quence=9
http://eprints.uny.ac.id/7987/3/BAB%202-09409134033.pdf http://repository.uin-suska.ac.id/4852/3/BAB%20II%282%29.pdf http://digilib.unila.ac.id/13963/16/BAB%20II.pdf http://repository.ut.ac.id/7083/1/UTFMIPA2017-14-vita.pdf