EVOLUSI TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS INTERNET DAN KEBIJAKAN PERBANKAN DALAM BINGKAI PRIVACY
Oleh : Dr. Endah Nawangsasi Sukarton, S.H., M.H. *)

## Abstrak
Evolusi pada era globalisasi didefinisikan sebagai perubahan (pertumbuhan, perkembangan) secara berangsur-angsur  dan  perlahan-lahan  yang  membawa  dampak  positif  bagi  kehidupan.  Teknologi merupakan  keseluruhan  sarana  yang  juga  sebagai  fasilitator  utama  dalam  rangka  menyediakan segala  yang  dibutuhkan  bagi  keseharian  hidup  manusia  ( gadjeting  life  style ).  Informasi  berbasis teknologi  seperti  komputer,  elektronik,  dan  telekomunikasi,  adalah  bertugas  mengolah  dan  men- distribusikan  informasi  dalam  bentuk  digital.  Sejalan  dengan  kemajuan  zaman,  bank  dalam  mem- berikan  pelayanan  kepada  masyarakat  telah  memanfaatkan  kemajuan  di  bidang  teknologi.  Masya- rakat dalam berinteraksi dengan finansial -nya tidak lagi dalam bentuk konvensional, namun dengan berbasis  digital.  Baik  berupa  EDC  ( electronic  data  capture ),  maupun  melalui  ATM  ( automatic teller  machine ).  Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  menjadi  kewajiban  merahasiakan  nasabah  pe- nyimpan  dan  simpanannya.  Di  Indonesia  payung  hukum  mengenai  rahasia  bank  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  dengan  peraturan  perundang-undangan  sebagai  berikut:  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  (PERPU)  Nomor  23  Tahun  1960  Tentang  Rahasia  Bank,  Undang-Un- dang  Nomor  14  Tahun  1967  tentang  Pokok-Pokok  Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Adapun pengecualian terhadap ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Ta- hun  1998,  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  2/19/PBI/2000  Tentang  Persyaratan  dan  Tata  Cara Pemberian  Perintah  atau  Izin  Tertulis  Membuka  Rahasia  Bank.  Dengan  demikian  kebijakan  per- bankan dalam bingkai privacy harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum yang telah disebutkan di atas.

## Kata kunci : Teknologi informasi, kebijakan perbankan

## Abstract
Evolution in the era of globalization is defined as the change (growth, development) gradually and slowly  that  bring  a  positive  impact  to  the  lives.  Technology  is  a  means  as  well  as  the  overall primary  facilitator  in  order  to  provide  everything  needed  for  the  daily  life  of  human  beings (gadjeting  life  style).  Based  information  technology  such  as  computers,  electronics,  and telecommunications, is in charge of processing and distributing information in digital form. In line with  the  progress  of  time,  the  bank  in  providing  services  to  the  community  take  advantage  of advances  in  technology.  In  interacting  with  the  financial  community  was  no  longer  in  a conventional  form,  but  with  a  digital  based.  Either  EDC  (electronic  data  capture),  or  through  an ATM  (automatic  teller  machine).  In  connection  with  this,  the  duty  of  secrecy  and  savings depositors.  Indonesia's  legal  framework  regarding  bank  secrecy  has  been  established  by  the government  with  the  laws  and  regulations  as  follows:  Government  Regulation  in  Lieu  of  Law (PERPU)  No.  23  of  1960  About  Secret  Bank,  Law  No.  14  of  1967  on  Principles  of  Banking,  Law OF No. 7 of  1992 concerning Banking as amended by Act  No. 10 of  1998. The exception to  bank secrecy provisions stipulated in Law No. 7 of 1992 concerning Banking as amended by Act No. 10
*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
of  1998,  Bank  Indonesia  Regulation  No.  2/19  /  PBI  /  2000  on  the  Terms  and  Procedures  for Granting  Permit  Written  Command  or  Open  Secret  Bank.  Thus  the  banking  policy  within  the framework of privacy should be based and must not conflict with the legal basis mentioned above.

## Keywords: information technology, banking policy

## I. PENDAHULUAN
Evolusi  pada  era  globalisasi  didefinisikan sebagai  perubahan  (pertumbuhan,  perkemba- ngan)  secara  berangsur-angsur  dan  perlahan-la- han  yang  membawa  dampak  positif  bagi  kehi- dupan.  Teknologi  merupakan  keseluruhan  sara- na  yang  juga  sebagai  fasilitator  utama  dalam rangka  menyediakan  segala  yang  dibutuhkan bagi  keseharian  hidup  manusia  ( gadjeting  life style ). Informasi berbasis teknologi seperti kom- puter,  elektronik,  dan  telekomunikasi,  adalah bertugas  mengolah  dan  mendistribusikan  infor- masi dalam bentuk digital.
Evolusi  adalah  perubahan  (pertumbuhan, perkembangan)  secara  berangsur-angsur  dan perlahan-lahan (sedikit demi sedikit). 1
Evolusioner  adalah  berangsur-angsur;  se- dikit  demi  sedikit: perubahan  yang  terjadi  se- cara itu ternyata lebih baik dari pada yang ter- jadi secara revolusioner. 2
Teknologi  adalah  keseluruhan  sarana  un- tuk  menyediakan  barang-barang  yang  diperlu- kan  bagi  kelangsungan  dan  kenyamanan  hidup manusia. 3
Informasi  adalah  penggunaan  teknologi seperti  komputer,  elektronik,  dan  telekomuni- kasi,  untuk  mengolah  dan  mendistribusikan  in- formasi dalam bentuk digital. 4
Kekuatan  sistem  komputer  semakin  hari, diakui  semakin  menjadi  ancaman  bagi  hak  pri- vasi.  Sebagai  contoh,  pada  sebuah  sistem  ko- mersial online  yang ternama diperingatkan oleh anggota  Kongres  bahwa  praktek  penjualan  da- lam  sistem  online  akan  menimbulkan  ancaman baru bagi ranah privasi.
Menjamurnya smartphone tentunya diiku- ti dengan menjamurnya pelanggaran privasi di
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia  Pusat  Bahasa ,  Edisi  Keempat,  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, Desember 2014), hlm. 385.
2 Ibid.
3 Ibid., hlm. 1422
4 Ibid.
dunia  maya.  Perangkat  lunak  bisa  menjadi  in- frastruktur hacker beraksi di dunia maya. Inilah yang  dinamakan code . Code menjadi  batas-ba- tas  konstitusional  di  dunia  maya  menurut  Law- rence Lessig.
―  In  real  space,  we  recognize  how  laws regulate—through  constitutions,  statutes, and  other  legal  codes.  In  cyberspace  we must  understand  how  a  different  ―code‖ regulates—  how  the  software  and  hard- ware (i.e., the ―code‖ of cyberspace) that make  cyberspace  what  it  is  also  regulate cyberspace  as  it  is.  As  William  Mitchell puts it, this code is cyberspace’s ―law. ‖6―Lex Informatica,‖ as Joel  Reidenberg first put it, for better, ―code is law.‖ 5
Di ruang nyata, kita mengenali bagaimana hukum mengatur melalui konstitusi, undang-un- dang,  danaturan  hukum  lainnya.  " Code "  ber- fungsi  sebagai  regulasi.  Serta  perangkat  lunak dan  perangkat  keras  adalah  merupakan  bagian dari" Code "  itu  sendiri  dalam  dunia  maya  yang juga  mengatur  dunia  maya.  Seperti  William Mitchell  katakan, Code adalah  "hukum."  Dunia maya  sebagai  " Lex  Informatica ,"  menurut  Joel Reidenberg  yang  pertama  mengatakan,  atau  le- bih baik menyebut"kode adalah hukum."
Keterbukaan informasi publik akan bersa- maan dengan berkurangnya ruang privasi. Sega- la  aspek  kehidupan  berbasis  elektronik  mengu- rangi ruang gerak manusia yang hidup di jaman modern  yang  serba  menggunakan  teknologi elektronik.  Namun  Undang-undang  Keterbuka- an Informasi Publik pada Pasal 17 huruf i angka 3,  telah  menganut  konsep  privasi  dan  berpihak pada nasabah.
―Setiap Badan Publik wajib membuka ak- ses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk  mendapatkan  Informasi  Publik,  ke- cuali:
5 LawrencaLessig,‖ Code 2000‖kindle edition.

## Jurnal Lex Publica
Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Pu- blik  dapat  mengungkap  rahasia  pribadi, yaitu:
kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;‖
Privasi  telah  menjadi global  concern di dunia  internasional.  Privasi  di  Negara  maju menjadi arti penting bagi sebuah kebebasan, de- mokrasi dan keamanan. 6
Privasi merupakan konsep yang jauh lebih luas dari sekadar kerahasiaan, yang meliputi ju- ga hak untuk bebas dari gangguan, hak untuk te- tap  mandiri  dan  hak  untuk  mengontrol  pereda- ran  dari  informasi  tentang  seseorang. 7 Kerahasi- aan  hanyalah  salah  satu  alat  untuk  melindungi informasi  pribadi,  yang  biasanya  dalam  bentuk pengamanan  informasi  tersebut  dari  penyingka- pan yang tidak sah kepada pihak ketiga.

## II. PERMASALAHAN
1. Bagaimana tingkat keamanan atas data pribadi nasabah pada internet banking?.
2. Bagaimana regulasi mengatur keamanan privasi pada ruang cyber?

## III. PEMBAHASAN
Secara  umum  tingkat  keamanan  atas data pribadi nasabah pada internet banking belum se- utuhnya  terlindungi.  Baik  pada  sistem  ATM maupun  EDC.  Keduanya  memiliki  fungsi  yang sama.  Banyak  tangan  terlihat  di  ruang cyber yang  mampu  meng- capture data  nasabah  yakni berupa pin maupun password .  Pencurian  data ini  sangat  mudah  dilakukan  dan  digunakan  un- tuk  menarik  dana.  Pada  fase  pembelanjaan e- commerce pencuri data  nasabah juga dapat  me- lakukannya  melalui  kartu  kredit.  Dengan  demi- kian  pengetatan  atas  perlindungan  data  nasabah perlu mendapatkan perhatian oleh  hukum. Data
bah.
Menurut Allan Westin ada tiga aspek dari privasi,  yaitu  privasi  mengenai  pribadi  seseo- rang  ( Privacy  of  a  Person's  Persona ),  privasi atas  data  tentang  seseorang  ( Privacy  of  Data About  a  Person ),  dan  privasi  atas  komunikasi seseorang ( Privacy of  a  Person's Communicati- ons ). 8
Menurut Dictionary  of  Computer  and  In- ternet Term , pengertian internet adalah ―a coo- perative  message-forwarding  system  linking computer  networks  all  over  the  world.‖ 9 Selan- jutnya  pengguna  internet  dapat  menikmati  ber- bagai  fasilitas  sebagaimana  dikatakan  oleh  ka- mus tersebut ―Users of the Internet can view in- formation  on  the  World  Wide  Web,  exchange electronic mail, participate in electronic discus- sion  forums  (newsgroups),  send  files  from  any computer  to  any  other  via  FTP,  or  HTTP,  and even use each other’s computers directly if they have appropriate passwords.‖ 10
Pengertian lain tentang internet dapat dite- mukan dalam Online Dictionary of Library and Information  Science  yang  menyatakan  ―The high-speed fiber-optic networks that uses TCP /IP protocols to interconnect computer networks around  the  world,  enabling  users  to  communi- cate via e-mail, transfer data and program files via  FTP,  find  information  on  the  World  Wide Web, and access remote computer systems such as  online  catalogs  and  electronic  databases easily  and  effortlessly,  using  an  innovatie  tech- nique called packet switching‖. 11
Sejarah  internet  dimulai  di  Amerika  Seri- kat pada awal tahun 1960an. 12 Pada saat itu ada- lah  masa  perang  dingin,  ketika  dunia  terbelah menjadi  dua  kutub.  Amerika  Serikat  dan  Uni Soviet  saling  berkompetisi  untuk  memperluas pengaruhnya  ke  seluruh  dunia,  keduanya  saling mengawasi  dan  mencurigai.  Pada  4  Oktober 1957 Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pribadi berupa pin, password adalah bagian  dari hak  privasi  nasabah  yang  tidak  boleh  diketahui pihak lain karena ini menyangkut finansial yang dirahasiakan oleh bank, dan bank tidak diijinkan oleh  undang-undang  membocorkan  data  nasa-
6 Daniel  J.  Solve  dan  Paul,  “ Privacy,  Information,  and Technology‖,Third Edition , New York, 2011, hlm.2
7 Westin Alan F, Privacy and Freedom , Atheneum, 1967, hlm. 13.
8 Westin Alan F., Privacy and Freedom, Ibid 9 Douglas  A.  Downing, Dictionary  of  Computer  and  In- ternet  Term,  Tenth  Edition ,  Barron‟s  Business  Guides, 2009, hlm. 256.
10 Ibid.
11 Joan  M.  Reitz, ODLIS:  Online  Dictionary  of  Library and Information Science , 2002, hlm. 348.
12 Raphael  Cohen-Almagor, Internet  History , Internatio- nal  Journal  of  Technoethics,  2  (2),  45-64,  April-June 2011, hlm. 48.
ruang  angkasa  yang  pertama,  Sputnik.  Sputnik berhasil membuat Amerika Serikat beraksi. 13
Sebagai  reaksi  atas  peluncuran  Sputnik maka  Departemen  Pertahanan  Amerika  Serikat ( The  US  Departement  of  Defense )  membentuk the  Advanced  Research  Projects  Agency (ARPA) yang dirancang untuk mengembangkan penelitian guna menjamin bahwa Amerika Seri- kat berkompeten untuk melampaui laju perkem- bangan  teknologi  yang  dimiliki  oleh  Uni  So- viet. 14 ARPA  memiliki  misi  untuk  menghasil- kan ide-ide penelitian yang inovatif serta meng- hasilkan teknologi kualitas tinggi. 15
Internet  berawal  dari  jaringan  komputer ( computer network ) yang dikembangkan oleh U.S. Defense Advanced Research Project Agen- cy (ARPA,  yang  sekarang  dikenal  sebagai DARPA)  untuk  menghubungkan  lokasi  militer kepada  lembaga  penelitian.  ARPANET  mem- perkenalkan  TCP/IP  ( Transmission  Control Protocol/Internet  Protocol )  dan  secara  cepat berkembang menjadi internet seperti yang seka- rang kita kenal. 16
Menurut  Luppicini,  pada  saat  ini  internet memainkan  peranan  yang  sangat  penting  dalam teknologi  dan  masyarakat  dunia. 17 Internet  telah menjadi  bagian  integral  kehidupan  manusia  se- hari-hari. 18 Internet  menjadi  sumber  informasi, hiburan, sarana komunikasi dan sarana kegiatan bisnis  yang  kita  kenal  dengan  istilah electronic comerce atau e-commerce .

## A. KEBIJAKAN  PERBANKAN  DALAM BINGKAI PRIVACY
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana te- lah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998,  perbankan  adalah  segala  sesuatu yang  menyangkut  tentang  bank,  mencakup  ke- lembagaan,  kegiatan  usaha,  serta  cara  dan  pro- ses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7
lah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998,  bank  adalah  badan  usaha  yang menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam  ben- tuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  ma- syarakat  dalam  bentuk  kredit  dan  atau  bentuk- bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  ta- raf hidup rakyat banyak.
Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, rahasia bank adalah segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  keterangan  nasabah penyimpan dan simpanannya.
Kepatuhan  ( Compliance )  Bank  merupa- kan  ketaatan  Bank  terhadap  ketentuan  atau  Pe- raturan  Bank  Indonesia  ataupun  Peraturan  Per- undang-undangan  yang  berlaku  di  bidang  per- bankan. 19
Fungsi  kepatuhan  merupakan  serangkaian tindakan  atau  langkah-langkah  yang  bersifat preventif  ( ex-ante )  untuk  memastikan  bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesu- ai  dengan  ketentuan  Bank  Indonesia  dan  pera- turan perundang-undangan yang berlaku. 20

## B. BANK BEKERJA ATAS DASAR KE- PERCAYAAN MASYARAKAT
Sebagaimana  diketahui  bahwa  tugas  bank adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dan menyalurkan  dana  kepada  masyarakat.  Dalam menghimpun  dana  bentuknya  sudah  jelas  yaitu berupa simpanan. Bank memberikan fasilitas ja- sa  simpanan  kepada  masyarakat.  Sebagai  pene- rima  dana  simpanan  masyarakat  maka  konse- kuensinya  bank  wajib  menjaga  keamanan  dana tersebut dan bank harus siap sedia menyerahkan kapan  saja  apabila  dana  simpanan  ditarik  oleh masyarakat. 21
Di lain pihak masyarakat sebagai nasabah merasa percaya pada bank bahwa dana masyara- kat yang disimpan di bank merasa aman. Uang Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana  te-
19 Ikatan Bankir Indonesia (IBI) & Forum Komunikasi Di- reksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP), Menguasai Fungsi 13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Douglas A. Downing, Dictionary of Computer and In- ternet Term, op.cit, hlm. 27.
17 Ibid.
18 Ibid.
Kepatuhan  Bank:  Modul  Sertifikasi  Compliance  &  Anti Money  Laundering  Officer ,  Edisi  Pertama,  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 3.
20 Ibid. , hlm. 23.
21 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit: Sua- tu  Tinjauan  di  Bidang  Yuridis ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2009), hlm. 64.
yang disimpan tidak akan disalahgunakan, tidak hilang dan terhindar dari kejahatan. Masyarakat juga  menghendaki  tidak  menemui  kesulitan  da- lam menarik uangnya. 22
Sejalan dengan kemajuan zaman, bank da- lam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat telah  memanfaatkan  kemajuan  di  bidang  tekno- logi.  Masyarakat  dalam  menarik  dana  simpa- nannya  dapat  menggunakan  mesin  ATM  yang tersedia  di  mana-mana.  Selain  itu  juga  dapat melakukan  transaksi  suatu  pembayaran  melalui ATM maupun dengan SMS banking. 23
Dengan  gambaran  itulah  pada  prinsipnya bank bekerja atas dasar kepercayaan yang dibe- rikan oleh masyarakat. 24
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  di  sam- ping bank harus dapat mengelola dana simpanan masyarakat dengan baik, bank juga wajib mera- hasiakan nasabah penyimpan dan simpanannya. Nasabah tentu tidak ingin apa yang telah dilaku- kan  dengan  bank  diketahui  orang  lainyang  in- formasinya  diperoleh  dari  bank.  Di  lain  pihak, bank  tidak  diperkenankan  memberi  informasi kepada  pihak  lain. 25 Di  Indonesia  dasar  hukum tentang  rahasia  bank  telah  ditetapkan  oleh  pe- merintah dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Un- dang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank.
Berdasarkan Pasal 2:
Bank  tidak  boleh  memberikan  keterangan- keterangan  tentang  keadaan  keuangan  lang- ganannya  yang  tercatat  padanya  dan  hal-hal lain  yang  harus  dirahasiakan  oleh  bank  me- nurut kelaziman dalam dunia perbankan.
Penjelasan Pasal 2: Langganan  bank  dimaksudkan  orang-orang yang  mempercayakan  uangnya  pada  bank, umpamanya  mempunyai  rekening  pada bank, ataupun mengirim uang dengan peran- tara  bank,  menerima  cek,  bunga  dari  bank, dan  lain  sebagainya,  pendeknya  semua orang yang menerima, membayar atau me-
22 Ibid.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid. , hlm. 65.
nitipkan  uangnya  pada  bank  sebagai  akibat dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

## 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
Berdasarkan Pasal 36:
Bank  tidak  boleh  memberikan  keterangan- keterangan  tentang  keadaan  keuangan  nasa- bahnya  yang  tercatat  padanya  dan  hal-hal lain  yang  harus  dirahasiakan  oleh  bank  me- nurut kelaziman dalam dunia perbankan, ke- cuali  dalam  hal-hal  yang  ditentukan  dalam undang-undang ini.
Penjelasan  Pasal  36  di  atas  tidak  memberi- kan  penjelasan  apa  yang  dimaksud  dengan nasabah  bank,  namun  Menteri  Keuangan melalui  suratnya  Nomor  25/MK/IV/7/1969 tanggal  24  Juli  1969  memberikan  penjela- san, bahwa yang dimaksud dengan:
(1) Keadaan  keuangan  yang  tercatat  pada- nya  ialah  keadaan  mengenai  keuangan yang  tercatat  pada  bank  yang  meliputi segala  simpanan  yang  tercantum  dalam semua pos-pos pasiva dan pos-pos aktiva yang merupakan pemberian kredit dalam berbagai  macam  bentuk  kepada  yang bersangkutan.
(2) Hal-hal  lain  yang  harus  dirahasiakan oleh bank menurut  kelaziman dalam  du- nia  perbankan  ialah  segala  keterangan tentang orang dan badan hukum yang di- ketahui  oleh  bank  karena  kegiatan  dan usahanya  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Ta- hun 1967 yaitu antara lain:
a. Pemberian pelayanan dan jasa dalam lau  lintas  uang,  baik  dalam  maupun luar negeri.
b. Mendiskontokan  dan  jual  beli  surat- surat berharga.
c. Pemberian kredit.
3. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992
Tentang  Perbankan  sebagaimana  telah
Diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998.
Berdasarkan Pasal 1 angka 28: rahasia bank adalah segala sesuatu yang ber- hubungan dengan keterangan nasabah  pe-
nyimpan  dan  simpanannya. Berdasarkan Pasal 40 ayat (1): Bank  wajib  merahasiakan  keterangan  me- ngenai  Nasabah  Penyimpan  dan  simpanan- nya,  kecuali  dalam  hal  sebagaimana  dimak- sud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pa- sal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
Penjelasan Pasal 40 ayat (1): Apabila  nasabah  bank  adalah  Nasabah  Pe- nyimpan  yang  sekaligus  juga  sebagai  Nasa- bah Debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan  tentang  nasabah  dalam  kedudu- kannya sebagai Nasabah Penyimpan.
Keterangan  mengenai  nasabah  selain  seba- gai  Nasabah  Penyimpan,bukan  merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga  penunjang  pasar  modal,  misalnya bank  selaku  kustodian  dan  atau  Wali  Ama- nat, tunduk pada ketentuan perundang-unda- ngan di bidang pasar modal.
Berdasarkan Pasal 1 angka 17: Nasabah  Penyimpan  adalah  nasabah  yang menempatkan  dananya  di  bank  dalam  ben- tuk  simpanan  berdasarkan  perjanjian  bank dengan nasabah yang bersangkutan.
Berdasarkan Pasal 1 angka 18: Nasabah Debitur adalah nasabah yang mem- peroleh fasilitas kredit atau pembiayaan ber- dasarkan  Prinsip  Syariah  atau  yang  dipersa- makan  dengan  itu  berdasarkan  perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
 Pihak-Pihak yang Wajib Menjaga Ra- hasia Bank Berdasarkan Pasal 1 angka 22: Pihak Terafiliasi adalah:
a. anggota  Dewan  Komisaris,  penga- was,  Direksi  atau  kuasanya,  pejabat, atau karyawan bank;
b. anggota pengurus, pengawas, penge- lola atau kuasanya, pejabat, atau kar- yawan  bank,  khusus  bagi  bank  yang berbentuk hukum koperasi sesuai de- ngan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku;
c. pihak  yang  memberikan  jasanya  ke- pada bank,  antara lain akuntan   pub-
lik,  penilai,  konsultan  hukum  dan konsultan lainnya;
d. pihak  yang  menurut  penilaian  Bank Indonesia  turut  serta  mempengaruhi pengelolaan  bank,  antara  lain  peme- gang saham dan keluarganya, keluar- ga  Komisaris,  keluarga  pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;
 Sanksi  terhadap  Pelanggar  Rahasia Bank
Pasal 47 (1) Barang  siapa  tanpa  membawa  perin- tah  tertulis  atau  izin  dari  Pimpinan Bank  Indonesia sebagaimana dimak- sud  dalam  Pasal  41,  Pasal  41A,  dan Pasal  42,  dengan  sengaja  memaksa bank  atau  Pihak  Terafiliasi  untuk memberikan  keterangan  sebagaima- na  dimaksud  dalam  Pasal  40,  dian- cam  dengan  pidana  penjara  seku- rang-kurangnya  2  (dua)  tahun  dan paling  lama  4  (empat)  tahun  serta denda  sekurang-kurangnya  Rp  10. 000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupi- ah)  dan  paling  banyak  Rp200.000. 000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
(2) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, pegawai  bank  atau  Pihak  Terafiliasi lainnya  yang  dengan  sengaja  mem- berikan  keterangan  yang  wajib  dira- hasiakan  menurut  Pasal  40,  diancam dengan  pidana  penjara  sekurang-ku- rangnya 2 (dua) tahun dan paling la- ma  4  (empat)  tahun  serta  denda  se- kurang-kurangnya  Rp  4.000.000. 000,00  (empat  miliar  rupiah)  dan paling  banyak  Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
Pasal 47 A Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, atau  pegawai  bank  yang  dengan  sengaja tidak  memberikan  keterangan  yang  wa- jib  dipenuhi  sebagaimana  dimaksud  da- lam  Pasal  42A  dan  Pasal  44A,  diancam dengan pidana penjara sekurang-kurang- nya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tu- juh) tahun serta denda sekurang-kurang- nya Rp4.000.000.000,00(empat  miliar
rupiah)  dan  paling  banyak  Rp15.000. 000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Pasal 48 (1) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi atau  pegawai  bank  yang  dengan  se- ngaja  tidak  memberikan  keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana di- maksud dalam Pasal 30  ayat  (1) dan ayat  (2)  dan  Pasal  34  ayat  (1)  dan ayat  (2),  diancam  dengan  pidana penjara  sekurang-kurangnya  2  (dua) tahun  dan  paling  lama  10  (sepuluh) tahun  serta  denda  sekurang-kurang- nya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)  dan  paling  banyak  Rp  100. 000.000.000,00  (seratus  miliar  rupi- ah).
(2) Anggota  Dewan  Komisaris,  Direksi, atau  pegawai  bank  yang  lalai  mem- berikan  keterangan  yang  wajib  dipe- nuhi  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  30  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  dan
Pasal  34  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  dian- cam  dengan  pidana  kurungan  seku- rang-kurangnya  1  (satu)  tahun  dan paling  lama  2  (dua)  tahun  dan  atau denda  sekurang-kurangnya  Rp1.000. 000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan paling  banyak  Rp  2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Klasifikasi  tindak  pidana  dalam Pasal  47  dan  Pasal  48  ayat  (1)  adalah “kejahatan”,  sedangkan  tindak  pidana dalam Pasal 48 ayat (2) adalah “pelang- garan”. Selain sanksi pidana penjara dan denda  yang  dikenakan  pada  pelaku  pe- langgar,  juga  dikenakan  sanksi  adminis- trasi  sebagaimana  ditentukan  dalam  Pa- sal 52, bahwa:
(1) Dengan  tidak  mengurangi  ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal  47,  Pasal  47A,  Pasal  48,  Pasal 49,  dan  Pasal  50A,  Bank  Indonesia dapat menetapkan sanksi administra- tif kepada bank yang tidak memenu- hi  kewajibannya  sebagaimana  diten- tukan dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia  dapat
mencabut  izin  usaha  bank  yang  ber- sangkutan.
(2) Sanksi administratif sebagaimana di- maksud  dalam  ayat  (1),  antara  lain adalah:
a. denda uang;
b. teguran tertulis;
c. penurunan tingkat kesehatan bank;
d. larangan  untuk  turut  serta  dalam kegiatan kliring;
e. pembekuan  kegiatan  usaha  ter- tentu,  baik  untuk  kantor  cabang tertentu  maupun  untuk  bank  se- cara keseluruhan;
f. pemberhentian  pengurus  bank dan  selanjutnya  menunjuk  dan mengangkat pengganti sementara sampai  Rapat  Umum  Pemegang Saham  atau  Rapat  Anggota  Ko- perasi mengangkat pengganti yang  tetap  dengan  persetujuan Bank Indonesia;
g. pencantuman  anggota  pengurus, pegawai  bank,  pemegang  saham dalam  daftar  orang  tercela  di  bi- dang Perbankan.
(3) Pelaksanaan  lebih  lanjut  mengenai sanksi  administratif  ditetapkan  oleh Bank Indonesia.
C. Pengecualian  terhadap  Ketentuan  Raha- sia Bank
1. Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998.
(1) Untuk kepentingan perpajakan
Berdasarkan Pasal 41:
(1) Untuk  kepentingan  perpajakan,  Pim- pinan Bank  Indonesia atas perminta- an  Menteri  Keuangan  berwenang mengeluarkan  perintah  tertulis  kepa- da  bank  agar  memberikan  ketera- ngan dan memperlihatkan bukti-buk- ti  tertulis  serta  surat-surat  mengenai keadaan  keuangan  Nasabah  Penyim- pan tertentu kepada pejabat pajak.
(2) Perintah tertulis sebagaimana dimak-
sud dalam ayat (1), harus menyebut- kan  nama  pejabat  pajak  dan  nama nasabah  wajib  pajak  yang  dikehen- daki keterangannya.
(2) Untuk  kepentingan  penyelesaian  piu- tang bank.
Berdasarkan Pasal 41A:
(1) Untuk  penyelesaian  piutang  bank yang  sudah  diserahkan  kepada  Ba- dan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Ne- gara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara, Pimpinan  Bank  Indonesia  memberi- kan  izin  kepada  pejabat  Badan  Uru- san  Piutang  dan  Lelang  Negara/Pa- nitia  Urusan  Piutang  Negara  untuk memperoleh  keterangan  dari  bank mengenai  simpanan  Nasabah  Debi- tur.
(2) Izin  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan  tertulis  dari  Kepala  Ba- dan  Urusan  Piutang  dan  Lelang  Ne- gara/Ketua  Panitia  Urusan  Piutang Negara.
(3) Permintaan  sebagaimana  dimaksud dalam  ayat  (2)  harus  menyebutkan nama  dan  jabatan  pejabat  Badan  U- rusan Piutang dan Lelang Negara/Pa- nitia  Urusan  Piutang  Negara,  nama
Nasabah Debitur  yang bersangkutan, dan  alasan  diperlukannya  ketera- ngan.
(3) Untuk  kepentingan  peradilan  dalam perkara pidana Berdasarkan Pasal 42:
(1) Untuk  kepentingan  peradilan  dalam perkara  pidana,  Pimpinan  Bank  In- donesia dapat memberikan izin kepa- da  polisi,  jaksa,  atau  hakim  untuk memperoleh  keterangan  dari  bank mengenai  simpanan  tersangka  atau terdakwa pada bank.
(2) Izin  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan  tertulis  dari  Kepala  Ke- polisian  Republik  Indonesia,  Jaksa Agung,  atau  Ketua  Mahkamah  A- gung.
(3) Permintaan  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) harus  menyebutkan
nama  dan  jabatan  polisi,  jaksa,  atau hakim,  nama  tersangka  atau  terdak- wa, alasan diperlukannya keterangan dan  hubungan  perkara  pidana  yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.
(4) Dalam  perkara  perdata  antara  bank dengan nasabah Berdasarkan Pasal 43:
Dalam  perkara  perdata  antara  bank  de- ngan nasabahnya, direksi bank yang ber- sangkutan  dapat  menginformasikan  ke- pada  Pengadilan  tentang  keadaan  keua- ngan  nasabah  yang  bersangkutan  dan memberikan  keterangan  lain  yang  rele- van dengan perkara tersebut.
(5) Dalam  rangka  tukar-menukar  infor- masi antarbank
Berdasarkan Pasal 44:
(1) Dalam  rangka  tukar  menukar  infor- masi  antar  bank,  direksi  bank  dapat memberitahukan  keadaan  keuangan nasabahnya kepada bank lain.
(2) Ketentuan  mengenai  tukar  menukar informasi sebagaimana dimaksud da- lam  ayat  (1)  diatur  lebih  lanjut  oleh Bank Indonesia.
Berdasarkan Pasal 44A:
(1) Atas  permintaan,  persetujuan  atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat  secara  tertulis,  bank  wajib memberikan  keterangan  mengenai simpanan  Nasabah  Penyimpan  pada bank  yang  bersangkutan  kepada  pi- hak  yang  ditunjuk  oleh  Nasabah  Pe- nyimpan tersebut.
(2) Dalam hal Nasabah Penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari  Nasabah  Penyimpan  yang  ber- sangkutan  berhak  memperoleh  kete- rangan  mengenai  simpanan  Nasabah Penyimpan tersebut.
(6) Dalam rangka pembinaan dan pe- ngawasan oleh Bank Indonesia Berdasarkan Pasal 30:
(1) Bank  wajib  menyampaikan  kepada
Bank  Indonesia,  segala  keterangan, dan  penjelasan  mengenai  usahanya menurut tata cara yang  ditetapkan
oleh Bank Indonesia.
(2) Bank  atas  permintaan  Bank  Indone- sia,  wajib  memberikan  kesempatan bagi  pemeriksaan  buku-buku  dan berkas-berkas yang ada padanya, ser- ta  wajib  memberikan  bantuan  yang diperlukan  dalam  rangka  mempero- leh  kebenaran  dari  segala  ketera- ngan,  dokumen  dan  penjelasan  yang dilaporkan  oleh  bank  yang  bersang- kutan.
(3) Keterangan tentang bank yang diper- oleh  berdasarkan  ketentuan  sebagai- mana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersi- fat rahasia.
Berdasarkan Pasal 31: Bank  Indonesia  melakukan  pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala mau- pun setiap waktu apabila diperlukan.
Berdasarkan Pasal 31A: Bank  Indonesia  dapat  menugaskan  A- kuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia  melaksanakan  pemeriksaan terhadap  bank  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 31.
2. Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor:  2/  19/ PBI/ 2000 Tentang  Persyaratan dan Tata Cara  Pemberian  Perintah  atau  Izin  Ter- tulis Membuka Rahasia Bank Berdasarkan Pasal 1 angka 6:
Rahasia  Bank  adalah  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  keterangan  mengenai Nasabah  Penyimpan  dan  Simpanan  Nasa- bah.
Berdasarkan Pasal 2:
(1) Bank wajib merahasiakan segala sesuatu yang  berhubungan  dengan  keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Sim- panan Nasabah.
(2) Keterangan  mengenai  Nasabah  selain Nasabah  Penyimpan  bukan  merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh Bank.
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafili- asi.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:
a. kepentingan perpajakan;
b. penyelesaian  piutang  Bank  yang  su- dah  diserahkan  kepada  Badan  Uru- san  Piutang  dan  Lelang  Negara/Pa- nitia Urusan Piutang Negara;
c. kepentingan  peradilan  dalam  perkara pidana;
d. kepentingan  peradilan  dalam  perkara perdata  antara  Bank  dengan  Nasa- bahnya;
e. tukar menukar informasi antar Bank;
f. permintaan,  persetujuan  atau  kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis;
g. permintaan  ahli  waris  yang  sah  dari Nasabah  Penyimpan  yang  telah  me- ninggal dunia.
Berdasarkan Pasal 3:
(1) Pelaksanaan  ketentuan  sebagaimana  di- maksud  dalam  Pasal  2  ayat  (4)  huruf  a, huruf  b,  dan  huruf  c,  wajib  terlebih  da- hulu  memperoleh  perintah  atau  izin  ter- tulis  untuk  membuka  Rahasia  Bank  dari Pimpinan Bank Indonesia.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d, huruf e, huruf f, dan  huruf  g,  tidak  memerlukan  perintah atau  izin  tertulis  untuk  membuka  Raha- sia Bank dari Pimpinan Bank Indonesia.
Dengan  demikian  kebijakan  perbankan yang  dapat  berupa  peraturan  perundang-unda- ngan  dalam  bingkai privacy harus  berdasarkan dan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  dasar  hu- kum yang telah dijabarkan dan dijelaskan terse- but.

## IV. KESIMPULAN dan SARAN
1. Secara  teoritis,  perbankan  Indonesia  te- lah  tepat  mengakomodir  teori  rahasia bank sebagai awal dari perlindungan atas data pribadi  nasabah. Namun  pada pasal pengecualian  membuat  ruang  kebocoran atas data pribadi nasabah. Maka tentunya UU  Perbankan  dibutuhkan  revisi  atau perbaikan  guna  lebih  berpihak  pada  na- sabah.

## Jurnal Lex Publica
2. Secara  praktis,  Undang-undang  perban- kan  Indonesia  belum  berpihak  pada  na- sabah.  Perbankan  hanya  berpihak  pada keuntungan  bank  dengan  kurang  mem- perdulikan  hak  privasi  nasabah.  Hal  ini terbukti  dari  kejahatan  perbankan  yang semakin marak.
3. Dalam hal internet banking dimana tran- sakasi perbankan terjadi di ruang cyber ,
penulis  menilai  masih  perlu  penyempur- naan  hukum  perbankan  di  ruang cyber dalam rangka memberi perlindungan ba- gi  data  nasabah  mengingat  kejahatan perbankan  semakin  bervariasi  dan  dapat menghilangkan  dana  nasabah  tanpa  se- pengetahuan nasabah.

## DAFTAR PUSTAKA
Allan Westin, Privacy and Freedom , Atheneum, 1967 Abdulkadir Muhammad, ―Hukum Perusahaan Indonesia‖, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999 -------------, “ Hukum dan Penelitian Hukum‖, PT. Citra Adytia Bakti, Bandung, 2004
Abdul Halim BarkatullahTeguh Prasetyo, “ Bisnis E-Commerce Studi dalam system Keamanan dan Hukum di Indonesia‖ , Pusataka Pelajar, 2005
Ade Arthesa & Edia Handiman, “ Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank‖ , PT. Indeks Kelom- pok Gramedia, Jakarta, 2006
Ahmad Ramli, “ Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia ” PT Refika Aditama, Ban- dung, 2006.
A. Downing, Douglas. Dictionary of Computer and Internet Term , Tenth Edition. Barron's Business Guides, 2009.
Almagor-Raphael Cohen. Internet History . International Journal of Technoethics, 2(2),45-64, April- June 2011.
Brown, Valerie J. Atkinson. Legal Research Via Internet .Canada: Thomson Delmar Learning,2001. Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa , Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Desember 2014.
Elias, Stephen dan Susan Levinkind. Legal Research How to Find & Understand the Law, Fourteenth Edition, Nolo, 2007.
Herskowitz, Suzan D., & James E. Duggan. Legal Research Made Easy , 4th edition. Sphinx Pub- lishing, 2002.
Hutchinson, Terry. Researching and Writing in Law . Lawbook Co, 2002.
Ikatan Bankir Indonesia (IBI) dan Forum Komunikasi Direksi Kepatuhan Perbankan (FKDKP), Me- nguasai Fungsi Kepatuhan Bank: Modul Sertifikasi Compliance & Anti Money Laundering Officer , Edisi Pertama, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015. Reitz, Joan M. ODLIS: Online Dictionary of Library and Information Science . 2002.
Supramono, Gatot. Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis . Jakarta: Ri- neka Cipta, 2009.
Susanti, Dyah Ochtorina dan Aan Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research), Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Un- dang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor: 2/ 19/ PBI/ 2000 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 23 Tahun 1960 Tentang Rahasia Bank.
Surat Menteri Keuangan Nomor 25/MK/IV/7/1969 tanggal 24 Juli 1969.