DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 23 Maret 2024, Revised: 10 April 2024, Publish: 12 April 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pelaksanaan Perlindungan Hukum Atas Hak Informasi yang Jelas Terhadap Makanan Kiloan Tanpa Label oleh Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan Di Surabaya
Novita Nurcahyani 1 , Eko Wahyudi 2
1 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, novitanurcahyani017@gmail.com
2 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia, ekow.ih@upnjatim.ac.id
Corresponding Author: novitanurcahyani017@gmail.com
Abstract: Food  and  Drug  Administration  Regulation  No.  31/2018  on  Processed  Food Labeling emphasizes that every food product must include an information label. Information labels  are  realized  to  enforce  consumer  rights  that  place  the  consumer  in  a  fragile  state  of negotiation. The  purpose  of  this  study  is  to  understand  how  the  implementation  of  the provisions  of  the  inclusion  of  information  labels  in  kilo  food  products  by  Surabaya  MSME players and how the actions of the Food and Drug Supervisory Agency see this phenomenon. The method used in this research is the juridical-empirical method which is based on looking at the reality that takes place in society and the relevant legal provisions. The results of the study reveal a violation of the implementation of the provisions of information labels on food products, so that action is needed from the authorities to uphold consumer rights.
Keyword: Right to Information, Label, Kilo Food, Consumer Protection.
Abstrak: Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang Label  Pangan  Olahan  menegaskan  bahwa  setiap  produk  pangan  wajib  mencantumkan  label informasi. Label informasi diwujudkan untuk menegakan hak konsumen yang menempatkan pihak konsumen pada keadaan negosiasi yang rapuh. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana  pelaksanaan  ketentuan  pencantuman  label  informasi  dalam  produk  makanan kiloan oleh pelaku UMKM Surabaya serta bagaimana tindakan Badan Pengawasan Obat dan Makanan  melihat  fenomena  tersebut.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode yuridis-empiris yang didasarkan dengan memandang kenyataan yang berlangsung di masyarakat  dan  ketentuan  hukum  yang  relevan.  Hasil  penelitian  mengungkap  adanya pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  ketentuan  label  informasi  pada  produk  pangan,  sehingga diperlukan adanya tindakan dari pihak yang berwenang untuk menegakan hak konsumen.
Kata Kunci: Hak Informasi, Label, Makanan Kiloan, Perlindungan Konsumen .

## PENDAHULUAN
Kerangka  hukum  memainkan  posisi  sentral  terkait  memastikan  keamanan  serta keadilan  melangsungkan  kehidupan  sehari-hari  guna  perlindungan  hukum.Cakupan perlindungan  hukum  termasuk  dari  kegiatan  masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup seperti kegiatan perdagangan. Perlindungan hukum dalam perdagangan adalah keseimbangan hak  dan  kewajiban  pelaku  usaha  dengan  konsumen. Ikatan  konsumen  dan  pelaku  usaha merupakan  saling  membutuhkan  satu sama lain,  namun  karena  adanya  penempatan  pihak konsumen  pada  keadaan  negosiasi  yang  rapuh  menjadi  urgensi  perlindungan  (Barkatullah, 2019).  Sesuai  yang  ditegaskan  pada  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Perlindungan Konsumen,  memperoleh  informasi  yang  jelas  adalah  salah  satu  hak  mereka,  maka  dari  itu bagi  pengusaha  wajib  mencantumkan  keterangan  komprehensif  atas  produk.  Apalagi kebiasaan  ngemil  yang  telah  melekat  dalam  kehidupan  masyarakat,  yang  seiring perkembangan gaya hidup produk makanan mengalami  inovasi baru seperti makanan kiloan dimana  konsumen  bisa  memilih  untuk  membeli  dengan  variasi  kemasan  berupa  camilan kering  seperti  basreng,  keripik  kaca,  kerupuk  pedas,  dan  makaroni.  Tidak  adanya  label informasi  produk  makanan  dapat  menjadi  masalah  besar  karena  seandainya  memakan makanan  yang  tidak  boleh  dikonsumsi  bisa  menyangkut  keselamatan  konsumen  (Jayanti, 2022).
Informasi mengenai produk ini berupa label yang memiliki keterangan yang disertakan atau  ditempelkan  ke  kemasan  produk  berbentuk  kata-kata  tertulis,  gambar  atau  gabungan keduanya.  Peraturan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan  Nomor  31  Tahun  2018  Tentang Label  Pangan  Olahan  pada  Pasal  5  menegaskan  dalam  keterangan  produk  pangan  minimal mencantumkan  nama  produk,  komposisi,  neto,  tanggal  dan  kode  produksi,  informasi kedaluwarsa,  identitas  pihak  penjual,  logo  halal  untuk  mereka  yang  diwajibkan,  asal  usul bahan makanan tertentu, dan nomor izin edar.
Berdasarkan Laporan Tahunan BPOM 2022 di Surabaya sebanyak 155 dari 1.215 yang dilakukan  pengawasan  label  oleh  BPOM  tidak  memenuhi  ketentuan  label  pada  produk pangan. Jumlah  pengawasan  produk  pangan  tersebut  juga  masih  belum  dapat  mencakup keseluruhan produk yang beredar di masyarakat. Praktik di lapangan masih ditemukan pelaku usaha  yang  tidak  mematuhi  kewajiban  pencantuman  label  informasi  pada  produk  makanan. Apalagi  di  kota  besar  seperti  Surabaya  dengan  persentase  UMKM  mencapai  58,17% dibandingkan kota/kabupaten lain dan untuk total jumlah UMKM Surabaya mencapai sekitar 60 ribu.
Adanya  kesenjangan  antara  idealita  dan  realita  terkait  pencantuman  label  informasi pada  produk  makanan  kiloan,  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  (BPOM)  mempunyai tugas dalam bertindak mengawasi serta menindaklanjuti sesuai ketentuan. Hal ini agar produk yang  beredar  merupakan  produk  yang  layak  supaya  menciptakan  rasa  aman  bagi masyarakat. Dengan  merangkum  pembahasan  mendalam,  fokus  penelitian  mengulas perlindungan  konsumen  atas  hak  informasi  yang  jelas  pada  label  makanan  kiloan. Hal  ini menjelaskan  kondisi  nyata  dari  pelaksanaan  ketentuan  pencantuman  label  informasi  dalam produk makanan kiloan  oleh pelaku  UMKM di  Surabaya serta hambatan dan upaya  BPOM Surabaya dalam menanggapi fenomena tersebut.

## METODE
Penelitian  ini  menerapkan  metode  penelitian  hukum  yuridis-empiris. Jenis  penelitian yuridis-empiris  merupakan  penelitian  yang  didasarkan  dengan  memandang  kenyataan  yang berlangsung  di  masyarakat  dan  ketentuan  hukum  yang  relevan  (Arikunto,  2012). Penelitian ini ditujukan untuk menggali secara mendalam pencantuman label pada produk pangan yang dilihat dari pandangan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selain itu menyoroti kegiatan  BPOM  Surabaya  dalam  melaksanakan  tugasnya  sebagai  pengawas  obat  dan
makanan yang beredar di masyarakat, termasuk bagaimana kegiatan pengawasan berlangsung yang tidak selalu berjalan mulus.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaksanaan Ketentuan Pencantuman Label Informasi dalam Produk Makanan Kiloan oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Makanan Kiloan di Surabaya
Kegiatan  perdagangan  oleh  pelaku  UMKM  patutlah  memperhatikan  hak  konsumen yaitu  hak  atas  informasi  jelas  mengenai  produk  makanan. Hak  atas  informasi  yang  jelas diwujudkan  dalam  bentuk  label  yang  dimasukkan  atau  ditempelkan  dalam  kemasan  produk makanan. Ketentuan wajib menyediakan label informasi dalam produk pangan tidak semata- mata  boleh  dilakukan  secara  asal,  melainkan  harus  memenuhi  kriteria  label  yaitu  tertulis dengan bahasaIndonesia  dan  wajib  memuat  keterangan  secara  jelas,  mudah  dibaca,  dan proporsional  dengan  gambar,  warna  yang  digunakan  sebagai  latar  belakang  desain label. Adapun  patut  diketahui  bahwa  wajib  memuat  keterangan  yang  sebenarnya  dan  tidak menyesatkan mengenai produk makanan.
Pelaksanaan  ketentuan  pencantuman  label  informasi  pada  produk  makanan  ringan kiloan  di  daerah  Surabaya  menjadi  fokus  utama  dalam  penelitian  ini. Informasi  label dilakukan  dengan  mengamati  produk  makanan  kiloan  oleh  sampel  yang  berjumlah  100 pelaku UMKM dari keseluruhan populasi pelaku UMKM makanan kiloan di Surabaya. Dari 100  sampel  tersebut  dilakukan  dengan  penyebaran  20  sampel  di  setiap  wilayah  Surabaya meliputi  Surabaya  Pusat,  Surabaya  Timur,  Surabaya  Barat,  Surabaya  Utara,  dan  Surabaya Selatan.
Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat partisipasi responden didominasi oleh pelaku berjenis  produsen  yang  berjumlah  63  usaha  kemudian  distributor  berjumlah  37  usaha. Jenis usaha  tersebut  kemudian  dapat  dibedakan  dalam  golongan  mikro,  kecil  atau menengah. Usaha  dengan  golongan  mikro  dari  keseluruhan  yaitu  93  usaha  lalu  usaha  kecil berjumlah  7  usaha  sedangkan  dalam  usaha  menengah  berjumlah  0  usaha. Perhitungan pencantuman  label  produk  makanan  kiloan  dari  100  sampel  mendapatkan  13  persen memenuhi  ketentuan,  54  persen  tidak  memenuhi  ketentuan  (TMK),  dan  33  persen  tidak memiliki label sama sekali. Label yang tidak memenuhi ketentuan ini pada umumnya hanya mencantumkan nama merek,  logo,  sosial  media,  dan  nomor  yang  dapat  dihubungi. Adapun ketentuan  yang  kebanyakan  tidak  dicantumkan  yaitu  logo  halal,  komposisi,  neto,  identitas dan tanggal kadaluwarsa.
Hasil ini memberikan  gambaran  mengenai  praktik  pencantuman  label  pada  makanan kiloan  oleh  pelaku  UMKM  di  Surabaya  dalam  mengimplementasikan  aturan  khususnya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.  Hal  ini  memuat  pemahaman  mengenai  persepsi  pelaku  usaha  terhadap  label  dalam strategi  pemasaran  mereka.  Sebagaimana  keterangan  dapat  diterangkan  bahwa  keputusan pelaku UMKM dalam memasarkan produk makanan kiloannya dengan tidak mencantumkan label  dipengaruhi  oleh  sejumlah  faktor,  yang  mana  menjadi  pendorong  utama  masalah labelisasi perlu diperinci lebih lanjut. Keputusan ini melibatkan dinamika dimulai dari aspek peraturan, ekonomi, serta pertimbangan strategis oleh pelaku usaha.
Sebagaimana  hasil  wawancara  kepada  beberapa  pelaku  UMKM  di  wilyah  Surabaya mendapatkan adanya dua faktor yang memengaruhi antara lain:
1. Faktor  internal  yaitu  faktor  yang  bersumber  dari  diri  pelaku  usaha  dalam  mendasari keputusan  tidak  menyediakan  label  informasi  produk  makanan  kiloan.   Adapun  di antaranya yaitu:
a) Pengetahuan dan pemahaman
Adanya ketidakpahaman atau kurangnya pengetahuan menjadi hambatan utama labelisasi. Hasil wawancara kepada pelaku UMKM makanan kiloan di Surabaya tiga dari lima mengungkapkan  tidak  mengetahui  adanya  peraturan  yang  mengatur
mengenai  ketentuan  label  pada  kemasan  produk  makanan  kiloan.  Sementara  sisanya mengungkapkan bahwa mengetahui adanya peraturan label namun hanya terbatas. Keterangan  yang  disampaikan  oleh  pelaku  UMKM  bahwa  mereka  bukan berlatar belakang hukum menjadi faktor penyebab sehingga memungkinkan beberapa pelaku  UMKM  tidak  sepenuhnya  menyadari  konsekuensi  hukum. Pelaku  UMKM menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan aturan terkait praktik pemasaran mereka menjadikan permasalahan pemahaman.
b) Kurangnya kesadaran
Menurut  keterangan  pelaku  UMKM  bahwa  peraturan  pencantuman  label  pada kemasan produk makanan tidak relevan dengan usaha mikro kecil menengah. Mereka beranggapan peraturan lebih ditujukan kepada usaha besar karena persyaratan tersebut dapat memerlukan sumber daya dan keterlibatan administratif yang akan memberatkan  apabila  diterapkan  ke  bisnis  UMKM.  Menyoroti  bisnis UMKM  hanya  menargetkan  pada  pasar  lokal  yang  sudah  kenal  dengan  produk mereka  dan  tidak  terlalu  memperhatikan  label,  berbeda  dengan  usaha  besar  yang memprioritaskan  label  atau  branding.  Adapun  beberapa  pelaku  UMKM  tidak menyadari  bahwa  label  bukan  hanya  elemen  pemasaran,  tetapi  juga  merupakan tanggung  jawab  hukum  yang  harus  diemban  ketika  sudah  berkecimpung  di  dunia perdagangan. Kurangnya kesadaran di kalangan pelaku UMKM mengenai pentingnya pencantuman  label  pada  produk  makanan  menjadi  faktor  kritis  yang  mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap peraturan.
2. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri pelaku UMKM misalnya aspek di  lingkup  bisnis  tersebut  yang  mempengaruhi  keputusan  pelaku  UMKM  dalam mencantumkan label inormasi pada produk makanan kiloan. Adapun di antaranya yaitu:
a) Peraturan yang kompleks
Faktor signifikan yang menjadi penyebab ketidakpatuhan pelaku UMKM dalam pencantuman  label  informasi  dengan  benar  yaitu  peraturan  yang  kompleks.  Mereka yang  memiliki  label  tidak  memenuhi  ketentuan  mengungkapkan  sangat  sulit memahami  peraturan  label  karena  aturan  menyediakan  informasi  untuk  konsumen diatur  dalam  undang-undang  perlindungan  konsumen  sedangkan  aturan  informasi bentuk label untuk produk makanan diatur tersendiri dalam peraturan BPOM. Hal ini menjadi  kebingungan  di  kalangan  pelaku  UMKM,  apalagi  yang  sudah  tidak  muda lagi. Peraturan  yang  rumit  menjadikan  pelaku  UMKM  menghadapi  kesulitan  dalam menguraikan dan mengimplementasikan aturan label yang baik dan benar.
b) Biaya atau sumber daya
Pertimbangan kritis yang mempengaruhi keputusan pelaku UMKM menyediakan label  pada  produk  makanan  kiloan  yaitu  faktor  biaya  atau sumber  daya.  Pelaku  UMKM  menghadapi  perasaan  dilema  ketika  mencantumkan label  informasi  pada  kemasan  produk  makanan  mereka  karena  selain  harus memikirkan  bagaimana cara agar  bisa  tetap  berjualan  juga  harus  menghitung  besar biaya  yang  akan  mereka  keluarkan  ketika  membuat  label.  Lagipula  tidak  setiap  hari produk  makanannya  bisa  terjual  habis,  sehingga  menjadi  tantangan  tersendiri  untuk terus  mencantumkan  label  pada  produk  makanan  kiloannya. Keterbatasan  sumber daya  keuangan  memaksa  pelaku  UMKM  untuk  membuat  keputusan  dengan  pilihan yang sulit antara kepatuhan terhadap regulasi atau menjaga kelangsungan usaha.
c) Perizinan yang rumit
Kendala  nyata  yang  dihadapi  oleh  pelaku  UMKM  dalam  mencantumkan  label pada  produk  makanan  kiloan  terutama  terkait nomor izin  edar  yaitu  perizinan  yang rumit. Keberlanjutan  bisnis  UMKM  menjadi  genting  oleh  kerumitan  perizinan  yang melibatkan  banyak  langkah,  persyaratan,  dan  prosedur. Ini  bisa  menjadi  penghalang yang  signifikan  mengingat  sumber  daya  yang  terbatas  baik  administrasi  dan
transportasi. Mereka  merasa  terjebak  dalam  perizinan  yang  membingungkan,  yang dapat menghambat waktu mereka dalam melangsungkan operasional bisnis termasuk dari pengembangan produk dan pemasaran secara keseluruhan.
Demikian  dapat  disederhanakan  pelaksanaan  label  oleh  pelaku  usaha  terutama UMKM  di  Surabaya  sedikit  banyak  tidak  mencantumkan  label  pada  produk  makanan kiloan. Dimana  keputusan  ini  didasari  oleh  sejumlah  faktor  yaitu  melibatkan  kurangnya pengetahuan,  kurangnya  kesadaran,  biaya  yang  terkait,  kompleksitas  perizinan,  dan ketidakjelasan peraturan. Kesemuanya ini membentuk hambatan yang menantang bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum yakni mencantumkan label makanan yang sesuai.

## Hambatan  dan  Upaya  oleh  Badan  Pengawasan  Obat  dan  Makanan  Surabaya  dalam Pengawasan Makanan Kiloan Tanpa Label
Peraturan  Presiden  Nomor  80  Tahun  2017  Tentang  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  menjadi  dasar  hukum  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Badan  Pengawasan Obat  dan  Makanan. Wilayah  inspeksi  BPOM  Surabaya  meliputi  27  Kabupaten/Kota  di Provinsi  Jawa  Timur  yang  besar  kawasan  mencapai  28.920,64  km2  dan  total  populasi sebanyak  29,1  juta  dengan  besaran  sarana  produksi  dan  distribusi  obat  dan  makanan  yang dipantau  sebesar  37.848  sarana  (Pusat  Data  dan  Informasi  Obat  dan  Makanan, 2022). Kegiatan  pengawasan  oleh  BPOM  dilaksanakan  menggunakan  sistem  full  spectrum dimana  melakukan  inspeksi  secara  intens  dari  mulai  praktik  produksi  sampai  telah didistribusikan ke masyarakat. Pengawasan terhadap produk makanan dilaksanakan terhadap produk  yang  sudah  berizin  edar,  tidak  mencakup  produk  yang  tidak  berizin. Berbeda  ketika dilaksanakannya  kegiatan  sidak  lapangan  pengawasan  dilakukan  kepada  semua  produk makanan baik sudah berizin edar atau belum berizin edar.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Ibu  Rr.  Herni  Sri  Sundari,  S.H.,  M.H.  selaku PFM  Ahli  Muda  dan  Ibu  Diana  Widiastuti,  S.  Farm.,  Apt.  selaku  PFM  Ahli  Muda,  selama kegiatan  pengawasan  berlangsung  tidak  selalu  berjalan  mulus  tetapi  terkadang  dalam pengawasan  oleh  BPOM  Surabaya  mendapati  hambatan,  termasuk  kuantitas  sumber  daya manusia  yang  kurang  mencukupi. Sumber  daya  manusia  memainkan  peran  yang  sangat penting  dalam  melaksanakan  kegiatan  pengawasan. Memenuhi  sumber  daya  manusia  juga tidak  bisa  sembarangan  namun  harus  memperhatikan  kualitas  juga. Apalagi  wilayah pengawasan  BPOM  Surabaya  cukup  luas  yaitu  mencapai  330  km2  dengan  peredaran makanan  tersebar  di  seluruh  Surabaya,  belum  lagi  wilayah  Provinsi  Jawa  Timur  yang  juga sebagai  wilayah  pengawasan  oleh  BPOM  Surabaya. Tentu  saja,  BPOM  Surabaya  tidak  bisa secara  teratur  memantau  seluruh  produk  makanan  yang  terdistribusi  disebabkan  kuantitas personil  yang  bertugas  selaku  pengawas  bisa  dibilang  belum  sebanding. Hal  ini mencerminkan  ketidakseimbangan  yang  signifikan  antara  tugas  dan  ketersediaan personel.Mengatasi  keterbatasan  sumber  daya  manusia  diperlukan  peningkatan  jumlah petugas  untuk  melakukan  pengawasan. Selain  itu,  aspek  pelatihan  dan  pemahaman  yang cukup  oleh  petugas  BPOM  perlu  diperhatikan. Keahlian  khusus  dalam  menanggapi pelanggaran  terkait  label  pada  makanan  kiloan  adalah  kunci  untuk  mencapai  keberhasilan pengawasan.
BPOM  Surabaya  pun  masih  terkendala  dalam  aspek  sarana  dan  prasarana.Sarana merupakan  faktor  utama  ketika  melaksanakan  mobilisasi  inspeksi,  terutama  oleh  BPOM Surabaya yang diharuskan terjun ke lapangan langsung.Besarnya ruang lingkup pengawasan BPOM  Surabaya  tidak  seimbang  dengan  sarana  BPOM  Surabaya. Apalagi  semakin meningkatnya  jumlah  produk  di  pasaran  dan  sarana  produksi  serta  distribusi. Pemantauan khususnya di media online oleh BPOM Surabaya pun bisa dibilang masih kurang aktif. Tidak adanya satuan tugas yang didedikasikan untuk memantau beredarnya produk di media online atau marketplace  yang meningkatnya produk tanpa izin edar dan tidak memenuhi ketentuan label. Oleh  karena  itu,  investasi  dalam  pemeliharaan  dan  perluasan  fasilitas  dapat
meningkatkan  sarana  BPOM  Surabaya  untuk  dapat  menanggapi  pelanggaran  dengan  tepat dan cermat. Keterlibatan teknologi modern juga sangat relevan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan.
Selanjutnya  minimnya  kesadaran  masyarakat akan pentingnya  label  pada  makanan kiloan menjadi hambatan dalam pengawasan oleh BPOM Surabaya. Memang sudah menjadi tugas  BPOM  Surabaya  dalam  meningkatkan  kesadaran  masyarakat akan betapa  pentingnya label. Namun ada kalanya ketika kegiatan pengawasan berlangsung BPOM Surabaya bertemu beberapa  pelaku  usaha  yang  tidak  mau  mengerti  sehingga  terbentuk  hambatan  besar  bagi BPOM  Surabaya.BPOM  Surabaya  diupayakan  memberikan  kampanye  sosialisasi  dan edukasi yang menyeluruh, mudah diakses, dan disampaikan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik  pelaku  UMKM  untuk  mengubah  pemahaman  mereka  tentang  label  informasi melalui seminar, workshop, atau pelatihan  yang difasilitasi oleh BPOM. Perlu diakui bahwa perubahan  dalam  pola  konsumsi  masyarakat  dan  inovasi  produk  dapat  terus  memunculkan tantangan  baru. Oleh  karena  itu,  diperlukan  strategi  yang  dinamis  dengan  terus  berupaya memperbaiki dan memperkuat kapabilitas.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan ketentuan  labelisasi  terdapat  sedikit  banyak produk makanan kiloan  yang beredar tidak berlabel bahkan tidak memenuhi ketentuan. Meskipun sebagian pelaku UMKM telah berupaya memenuhi ketentuan, masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Tantangan  tersebut  melibatkan  faktor  keputusan  pelaku  UMKM. BPOM Surabaya  pun  dalam  melakukan  pengawasan  label  pada  produk  makanan  kiloan  UMKM  di Surabaya  mengalami  kendala  yang  menunjukkan  perlunya  upaya  konkrit. Upaya  yang menekankan  pentingnya  kolaborasi  pelaku  UMKM  dan  pemerintah  untuk  menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan label pada produk makanan kiloan.

## REFERENSI
Aini,  S.  Q.  (2019). Perilaku  Jajan  pada  Anak  Sekolah  Dasar. Litbang:  Media  Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK, 15(2).
Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek. Rineka Cipta. Badan POM. (2023, September 26). Retrieved Desember 2022, Laporan Tahunan 2022 Balai
Besar POM di Surabaya https://bbpomsurabaya.pom.go.id/laporan .
Barkhatullah, A. H. (2019). Hak-Hak Konsumen. Nusa Media.
Januar. (2023,  Desember  10). Retrieved  Maret  11,  2023,  Peningkatan  Sektor  UMKM
Surabaya Jadi Perhatian Rakerda IKA Lemhanas Jawa
Timur, https://jatim.tribunnews.com/2023/03/11/peningkatan-sektor-umkm-surabaya- jadi-perhatian-rakerda-ika-lemhanas-jawa-timur .
Nasution, A. (1995). Konsumen dan Hukum. Pustaka Sinar Harapan.
Pusat  Data  dan  Informasi  Obat  dan  Makanan. (2024,  Januari  8). Retrieved  April,  2018, Penjelasan  Badan  Pom  RI  Tentang  Peran  Aktif  Masyarakat  dalam  Pengawasan  Obat dan Makanan, Penjelasan Publik | Badan PengawasObat dan Makanan (pom.go.id).
Pusat  Data  dan  Informasi  Obat  dan  Makanan. (2024,  Januari  8). Retrieved,  2022,  Profil BPOM di Surabaya. https://surabaya.pom.go.id/profil .
Sidalabok, J. (2014). Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Titik  Jayanti.  (2023,  September  26).  Retrieved  2022,  Bahaya  Makanan  Kadaluarsa.  RS
Husada Utama Surabaya (husadautamahospital.com).