## Kewajiban Notaris Terhadap Titipan Sertipikat Yang Disita Dalam Tindak Pidana
Pencucian Uang
Oleh:
Caroline Kusyanti Winoto
Fakultas Hukum, Universitas Surabaya caroline.winoto@gmail.com
Volume 21 Nomor 1 April 2023: DOI: https://doi.org/10.53515/qodiri Article History Submission: 23-03-2023 Revised: 04-04-2023 Accepted:15-04-2023 Published:18-04-2023

## ABSTRACT
Notaries as public officials have an important role in preventing money laundering crimes. One of the Notary's obligations is to maintain the confidentiality and security of documents submitted or entrusted  to  him,  including  certificates  confiscated  in  the  crime  of  money  laundering.  In  this journal, the author discusses the notary's obligation to deposit certificates confiscated in suspected money  laundering  by  using  analytical  descriptive  writing  methods.  The  results  of  the  analysis show that the Notary has the obligation to report the alleged Crime of Money Laundering to the Financial  Transaction  Reports  and  Analysis  Center  (PPATK)  and  not  to  make  any  transactions with  the  certificate,  except  for  the  authorities.  Notary's  obligation  to  deposit  certificates confiscated in the Crime of Money Laundering is very important in preventing the occurrence of this  crime,  because  it  will  greatly  cause  polemic  against  the  Notary's  position  which  creates  a dilemma.
Keywords : Notary Obligations; Safekeeping of Certificates; Asset Confiscation; TPPU.

## ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat  umum memiliki peran penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.  Salah  satu  kewajiban  Notaris  adalah  menjaga  kerahasian  dan  keamanan  dokumen  yang diserahkan  atau  dititipkan  kepadanya,  termasuk  sertipikat  yang  disita  dalam  tindak  pidana pencucian uang. Dalam jurnal ini, penulis membahas kewajiban Notaris terhadap titipan sertipikat yang disita dalam dugaan tindak pidana pencucian  uang dengan menggunakan metode penulisan deskriptif  analisis.  Hasil  analisis  menunjukan  bahwa  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk melaporkan  tentang  adanya  dugaan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  kepada  Pusat  Pelaporan  dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta tidak melakukan transaksi apapun terhadap sertipikat tersebut, kecuali atas otoritas yang berwenang. Kewajiban Notaris terhadap titipan sertipikat yang disita  dalam  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  sangat  penting  dalam  mencegah  terjadinya  tindak pidana  tersebut,  karena  akan  sangat  menimbulkan  polemik  terhadap  jabatan  Notaris  yang menimbulkan dilema.
Kata Kunci: Kewajiban Notaris; Titipan Sertipikat; Penyitaan Aset; TPPU .

## A. PENDAHULUAN
Setiap aktivitas manusia sebagai warga negara wajib mengikuti kaidah dan pedoman yang berlaku  dalam  masyarakat  yang  mengatur  tindakan  dan  perilaku  berdasarkan  Undang-Undang guna memelihara, mendatangkan, menjaga kedamaian agar sejalan dengan Pancasila dan Undang- Undang  Dasar  1945.  Tujuan  utama  negara  menjamin  kehidupan  setiap  orang  merasa  aman  dan terbebas dari semua kejahatan. Alasan bertambahnya angka kejahatan dikarenakan beberapa segi yaitu  segi  politik,  ekonomi,  dan  kebudayaan.  Suatu  perbuatan  yang  dibentuk  menjadi  kejahatan berbahaya  bagi  kepentingan  hukum,  adanya  pantangan  untuk  melakukan  perbuatan  dan  dikenai sanksi  kepada  siapapun  yang  melanggar  dan  tidak  menaati  hukum,  Undang-Undang  sudah berupaya dalam melindungi hukum. Perkembangan tindak kriminal sangat meningkat, perubahan yang  mencolok  dalam  bentuk  ide  atau  teknologi  mempengaruhi  berbagai  pihak  menghalalkan berbagai  cara  dalam  memenuhi  keinginan  yang  akan  berimbas  pada  kerugian  seseorang  atau badan hukum seperti contohnya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang ( money laundering ).
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  TPPU)  merupakan  salah  satu kejahatan serius yang dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, serta menghambat pembangunan sosial yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Salah satu unsur dalam delik TPPU adalah unsur menyembunyikan atau menyamarkan sebagaimana termuat dalam Pasal 3 dan Pasal  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tetang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UU  TPPU).  Salah  satu  cara  yang  dilakukan  oleh pelaku pencucian uang adalah dengan membeli properti seperti tanah. Tanah merupakan salah satu aset  penting  bagi  masyarakat  Indonesia,  sehingga  tindak  pencucian  uang  yang  terkait  dengan kepemilikan tanah menjadi masalah yang sangat serius. Dalam kasus pencucian uang yang terkait dengan  kepemilikan  tanah,  seringkali  sertipikat  tanah  dititipkan  kepada  notaris  karena  adanya ikatan  jual  beli.  Namun,  ketika  aparat  penegak  hukum  menemukan  bukti  bahwa  uang  yang digunakan  untuk  membeli  tanah  tersebut  berasal  dari  tindak  pidana  pencucian  uang,  maka sertipikat  tanah  tersebut  akan  disita  sebagai  barang  bukti.  Dalam  kaitan  ini  seringkali  Notaris menjadi kambing hitam apabila kewajiban kepada penjual atas objek tanah tersebut masih belum dipenuhi seluruhnya, namun surat atau sertipikat kepemilikan tanah tersebut disita sebagai akibat dari  TPPU.  Hal  ini  juga  merugikan  bagi  penjual  apabila  dalam  proses  jual  beli  tersebut pembayaran atas objek tanah tersebut masih belum lunas.
Notaris  sendiri  merupakan  sebuah  Jabatan  Profesi  yang  hadir  atas  kebutuhan  masyarakat dalam  menjalin  hubungan  hukum  satu  sama  lain  dalam  hubungan  keperdataan  yang  memiliki kekuatan  hukum  mengikat  bagi  yang  menghadap.  Akta  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris
dipergunakan sebagai alat bukti bagi para penghadap mengenai suatu peristiwa hubungan hukum keperdataan yang ada dan/atau terjadi di antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dimana dan apabila Undang-Undang mengharuskan sedemikian  atau  dikehendaki  oleh  masyarakat,  membuat  alat  bukti  tertulis  yang  mempnyai kekuatan oetentik.
Notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  sangat  berpengaruh  atas hak  dan  kewajiban  para  pihak  yang  menghadap  kepadanya,  karena  adanya  akta  autentik  yang dibuat oleh Notaris sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan  kewajiban  dan  peristiwa  hukum  tertentu.  Hal  tersebut  dijelaskan  dalam  Pasal  1  ayat  1  dan Pasal  15  Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  bahwa  “Notaris berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang diharuskan oleh perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan  dalam  akta  autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  akta,  menyimpan  akta, semuanya itu sepanjang  pembuatan akta-akta itu  tidak juga ditugaskan  atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.”
Sebuah  peristiwa  perbuatan  hukum  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  tanah  telah  diatur sedemikian  rupa  ketentuannya,  maka  ada  hal-hal  yang  perlu  diperhatikan  berhubungan  dengan persyaratan  yang  menyangkut  tentang  objek  jual  belinya  maupun  tentang  subjek  jual  belinya sedangkan  proses  peralihan  hak  dan/atau  balik  nama  hak  atas  tanah  ke  badan  pertanahan dibutuhkan  prosedur-prosedur  agar  peralihan  hak  atas  tanah  tersebut  tidak  terjadi  masalah  atau sengketa,  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  banyak  terjadi  kelalaian  maupun  kesengajaan Notaris itu sendiri dengan maksud menguntungkan diri sendiri maka tidak menutup kemungkinan seorang  Notaris  akan  tersangkut  dalam  masalah  para  pihak  yang  berkenaan  dengan  akta  yang dibuat  oleh  Notaris.  Karena  itu  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya  haruslah berpedoman  pada  peraturan  perundang-undangan,  kode  etik,  dan  dalam  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  yang  menghadap  kepada  seorang  Notaris  harus  memperhatikan  kepentingan para pihak yang terkait dengan akta tersebut secara seimbang.
Suatu  akta  notariil  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  acapkali  dapat  menimbulkan  suatu permasalahan hukum, Notaris dapat ditarik sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta notariil yang dibuatnya.Dengan turut serta melakukan suatu dugaan tindak pidana, hal ini membuat kerancuan apakah notaris secara sengaja atau bersama-sama para penghadap  melakukan  suatu  dugaan  tindak  pidana.  Dalam  kaitan  ini  tidak  berarti  Notaris  bersih dari  hukum,  tidak  dapat  dihukum  atau  kebal  terhadap  hukum.  Notaris  bisa  saja  dihukum  pidana
apabila  dapat  dibuktikan  di  pengadilan  dengan  sengaja  untuk  menguntungkan  diri  sendiri  atau merugikan penghadap lain. Apabila ini terbukti Notaris tersebut wajib diminta pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi.
Berdasarkan  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN)  diatur  bahwa ketika  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  terbukti  melakukan  pelanggaran,  maka Notaris  dapat  di  kenai  atau  dijatuhisanksi  ,  berupa  sanksi  perdata,  administrasi,  dan  kode  etik jabatan Notaris, dan sanksi-sanksi tersebut  telah  diatur sedemikian  rupa,  baik sebelumnya dalam Peraturan  Jabatan  Notaris,  dan  sekarang  dalam  UUJN  dan  kode  etik  jabatan  Notaris,  dan  tidak mengatur adanyasanksi pidana terhadap Notaris. Dalam praktik ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan  hukum  atau  pelanggaran  yang  dilakukan  Notaris  sebenarnya  dapat  dijatuhi  sanksi administrasi  atau  perdata  atau  kode  etik  jabatan  Notaris,  tapi  kemudian  ditarik  atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan kewenangannya dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang berkaitan dengan aspek- aspek seperti:
1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul waktu penghadap hadir;
2. Pihak yang menghadap Notaris
3. Tanda tangan yang menghadap
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta
5. Salinan akta ada tanpa dibuat minuta akta dan
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap tapi minuta akta dikeluarkan.
Adapun  aspek  pidana  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  Notaris dalam  menjalankan  jabatannya  sebagaimana  di  atur  dalam  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana (selanjutnya  disebut  KUHP)  yaitu  Pasal  263  KUHP  dan  Pasal  264  KUHP  mengenai  pemalsuan dokumen atau surat, Pasal 372 KUHP dan Pasal 374 KUHP mengenai penggelapan, dan Pasal 242 KUHP mengenai memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, serta di atur dalam UU TPPU.
Dasar  hukum  Notaris  harus  memastikan  bahwa  hak-hak  penjual  dan  pembeli  dilindungi dan  tidak  dirugikan  diatur  dalam  UUJN.Pasal  16  ayat  (1)  huruf  d)  UUJN  tersebut  menyatakan secara  eksplisit  bahwa  tugas  dan  kewajiban  notaris  adalah  untuk  melindungi  kepentingan  kedua belah pihak dengan cara menghimpun kesepakatan kedua belah pihak yang jelas dan pasti. Dalam hal ini, Notaris harus memastikan bahwa kesepakatan antara penjual dan pembeli dijaga dan tidak merugikan  kedua  belah  pihak.Selain  itu,  Pasal  16  ayat  (1)  juga  menegaskan  bahwa  Notaris bertanggung  jawab  atas  akibat  hukum  dari  akta  autentik  yang  dibuatnya.  Jadi,  jika  Notaris  tidak
memastikan  bahwa  hak-hak  penjual  dan  pembeli  dilindungi  dan  tidak  dirugikan,  maka  Notaris dapat dipertanggungjawabkan atas akibat hukum  dari akta autentik yang dibuatnya. Konsekuensi hukum  bagi  Notaris  yang  melanggar  kewajiban  untuk  melindungi  hak-hak  penjual  dan  pembeli adalah  sanksi  administratif,  pidana  dan  perdata.  Sanksi  administratif  berupa  teguran,  peringatan, pencabutan izin, atau pembekuan izin. Sanksi pidana dapat berupa penjara atau denda. Sedangkan sanksi perdata adalah ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Penjatuhan sanksi  terhadap  Notaris  dapat  dilakukan  sepanjang  batasan-batasan  tersebut  dilanggar  artinya selain memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  jurnal  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  Yuridis  Normatif  adalah  jenis  pendekatan  masalah  yang  dilaksanakan berlandasan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa  hal  yang  bersifat  teoritis  yang  berkaitan  dengan  asas-asas  hukum,  doktrin  hukum, peraturan  dan  system  hukum  yang  berkaitan  dengan  problem  yang  sedang  dibahas  dengan menggunakan  data  sekunder  diantaranya  ialah  asas,  kaidah,  norma  dan  aturan  hukum  yang terdaoat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan Hukum Premier yang digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Jabatan  Notaris  dan  Kode  etik  Notaris,  Undang-Undang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang.  Sedangkan  bahan  hukum  sekunder  yang  digunakan  ialah  artikel,  buku, jurnal  serta  bahan  hukum  yang  berhubungan  dengan  Kewajiban  Notaris  dalam  menjaga  titipan Sertipikat  Bukti  Kepemilikan  Tanah  dan  mengenai  Penyitaan  aset  dari  hasil  Dugaan  Tindak Pidana  Pencucian  Uang  berdasarkan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyitaan dan Penjualan Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang.

## C. LANDASAN TEORI

## a. Tugas dan Kewajiban Notaris
Notaris dalam melaksanakan jabatannya memiliki tugas dan kewajiban yang telah diatur secara  sedemikian  rupa  dalam  Undagn-Undang  Jabatan  Notaris  (selanjutnya  disebut  UUJN). Dalam  UUJN  seorang  Notaris  harus  bertanggung  jawab  dalam  melaksanakan  tugas  dan
kewajiban sesuai jabatan yang telah diemban. Dalam UUJN Pasal 16 ayat (1) dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban 1 :
1. Bertindak  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan  pihak  yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat  akta  dalam  bentuk  Minuta  Akta  dan  menyimpannya  sebagai  bagian  dari  Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
4. Memberikan  pelayanan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini,  kecuali  ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala  keterangan  yang diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang menentukan lain;
6. Menjilid  Akta  yang  dibuatnya  dalam  1  (satu)  bulan  menjadi  buku  yang  memuat  tidak  lebih dari  50  (lima  puluh)  akta,  dan  jika  jumlah  akta  tidak  dapat  dimuat  dalam  satu  buku,  akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat  daftar  akta  yang  berkenaan  dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta setiap bulan;
9. Mengirimkan  daftar  akta  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  h  atau  daftar  nihil  yang berkenaan  dengan  wasiat  ke  Daftar  Pusat  Wasiat  Departemen  yang  tugas  dan  tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai  cap/stempel  yang  memuat  lambang  negara  Republik  Indonesia  dan  pada  ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan  akta  di  hadapan  penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2(dua)  orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
Tanggung  jawab  Notars  dalam  UUJN  secara  eksplisit  juga  disebutkan  dalam  Pasal  65 UUJN yang menyatakan bahwa 2 :
1 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1).
2 Ibid. Pasal 65.
“Notaris,  Notaris  pengganti,  Notaris  Pengganti  Khusus  dan  Pejabat  Sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatkan, meskipun Protokol Notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan  kepada  pihak  penyimpan  Protokol Notaris”.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  telah  diatur  mengenai  kewajiban  bagi  seorang  Notaris dalam  menjalankan  pekerjaannya  dalam  membuat  sebuah  akta  autentik  dan  batasan-batasannya. Seorang  Notaris  dalam  menjaga  marwah  dan  profesionalisme  sebagai  Pejabat  Negara  dalam melaksanakan  setiap  perbuatan  dan  tindakannya  agar  dapat  dipertanggungjawabkan  terhadap masyarakat, dalam UUJN mengatur bahwa Pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini  Menteri  membentuk  Majelis  Pengawas  yang  beranggotakan  9  (sembilan)  orang  yang  terdiri dari  :  Pemerintah  sebanyak  3  (tiga)  orang,  Organisasi  Notaris  sebanyak  3  (tiga)  orang,  dan Ahli/Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Hal ini diatur dalam Pasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)  UUJN.  Marwah  dan  tugas  dari  Majelis  Pengawas  meliputi  perilaku  Notaris  dan  pelaksanaan jabatan hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (5) UUJN 3 .
Majelis Pengawas dalam hal ini dibentuk atas :
1. Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Wilayah;
3. Majelis Pengawas Pusat.
Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 68 UUJN. Dalam melaksanakan jabatan dan perilaku Notaris dilakukan  oleh  Majelis  Pengawas  Daerah.  Kewenangan  Majelis  Pengawas  daerah  berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN antara lain 4 :
1. Menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Notaris atau pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan  terhadap Protokol Notaris secara berkala 1  (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan  tempat  penyimpanan  Protokol  Notaris  yang  pada  saat  terima  Protokol  Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
6. Menunjuk Notaris yang bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat (4);
3 Ibid. Pasal 67.
4 Ibid. Pasal 70.
7. Menerima  laporan  dari  masyarakat  mengenai  adanya  dugaan  pelanggaran  Kode  Etik  Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Secara  umum,  Notaris  berwenang  untuk  membuat  akta  autentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan,  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Pasal 15 UUJN. Secara khusus, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f UUJN, salah satu wewenang Notaris adalah membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

## b. Perjanjian Pengikatan Jual Beli
Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (selanjutnya  disebut  PPJB)  adalah  suatu  kesepakatan antara  dua  pihak  yang  terdiri  dari  penjual  dan  pembeli  untuk  menukar  suatu  barang  atau  jasa dengan  imbalan  uang  atau  sesuatu  yang  dianggap  setara  dengan  uang.  Dalam  peraturan perundang-undangan  sendiri  tidak  dijelaskan  secara  eksplisit  mengenai  PPJB,  Sedangkan pengertian  PPJB  menurut  Herlien  Budiono 5 ,  yaitu  perjanjian  bantuan  yang  berfungsi  sebagai perjanjian pendahuluan yang bentuknya bebas, sehingga PPJB ini dapat dikategorikan ke dalam perjanjian  pendahuluan  yang  dibuat  sebelum  dilaksanakannya  perjanjian  utama/pokok.  Proses jual  beli  menggunakan  struktur  PPJB  pada  umumnya  harus  diikuti  klausula  perbuatan penyerahan, dalam hal ini penyerahan secara fisik maupun yuridis ( juridische levering ), dimana dalam  penyerahan  secara  yuridis  ini  dilaksanakan  dengan  adanya  penandatanganan  dan pembuatan  Akta  Jual  Beli  (selanjutnya  disebut  AJB)  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah (selanjutnya disebut PPAT).  Oleh karena itu apabila dalam proses jual beli tersebut belum ada AJB,  maka  belum  bisa  dikatakan  telah  terjadi  penyerahan  secara  yuridis,  sehingga  meskipun telah terjadi PPJB, maka penyerahan fisik dan yuridis belum terjadi 6 .
PPJB sendiri bukanlah suatu kepemilikan, tetapi merupakan suatu kesepakatan antara dua belah  pihak  untuk  menukar  suatu  barang  atau  jasa  dengan  imbalan  uang  atau  sesuatu  yang dianggap setara dengan uang. Setelah pembayaran dilakukan, maka hak kepemilikan atas barang
5 Dewi Kurnia Putri, Amin Purnawan, Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas , (Jurnal Akta Vol. 4 No. 4, 2017), hlm. 632.
6 Made  Ara  Denara  Asia  Amsangsa  dan  I  Made  Dedy  Priyanto, Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  (PPJB) Dalam Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan , (Fakultas Hukum Universitas Udayana: Denpasar), hlm. 7-8.
atau jasa yang diperjualbelikan akan dialihkan kepada pembeli, sesuai dengan kesepakatan yang telah  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak.  PPJB  merupakan  jenis  perjanjian  obligator,  yaitu perjanjian  di  mana  pihak-pihak  sepakat  untuk  melakukan  penyerahaan  suatu  benda,  sehingga dengan  dibuatnya  PPJB  pada  dasarnya  belum  mengakibatkan  beralihnya  hak  milik  atas  suatu benda dari penjual ke pembeli. Pada tahapan ini baru merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan  perjanjian  penyerahan  ( levering ),  yaitu  ditandatanganinya  AJB  di  hadapan  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
Dalam prakteknya, jenis PPJB tersebut  ada 2 (dua) macam,  yaitu PPJB lunas dan PPJB tidak lunas. Perbedaan kedua PPJB tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut 7 :
1. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas
1) Terdapat klausula kuasa ;
2) Pembeli  harus  mendapatkan  kuasa  yang  bersifat  mutlak  untuk  menjamin  terlaksananya  hak pembeli dalam transaksi jual beli tersebut dan tidak akan berakhir sebab-sebab apapun ;
3) Perjanjian ini tidak akan batal karena meninggalnya salah satu  pihak, tetapi  hal  itu menurun dan berlaku terus bagi ahli warisnya ;
2. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas
1) Adanya  klausula  mengenai  kondisi  apabila  jual  beli  tersebut  sampai  batal  di  tengah  jalan (contoh : pembeli membatalkan jual beli dikarenakan suatu kondisi tertentu).
PPJB juga harus mengikuti syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut  KUHPer)  yang  menjelaskan, “supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat 8 :
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
3. Suatu pokok persoalan tertentu ;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
Empat  syarat  tersebut  haruslah  dipenuhi  dalam  suatu  PPJB,  agar  tercapai  sahnya  suatu perjanjian  atau  pengikatan.  Dalam  hukum  perdata,  kepemilikan  atas  barang  atau  jasa  dapat diperoleh  melalui  beberapa  cara,  seperti  dengan  pembelian,  pemberian,  pewarisan,  atau perolehan melalui hukum. Sebagai contoh, jika seseorang membeli suatu rumah dari pemiliknya, maka  hak  kepemilikan  atas  rumah  tersebut  akan  dialihkan  kepada  pembeli  setelah  pembayaran
7 Ibid., hlm. 8-9.
8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
dilakukan  dan  proses  administrasi  kepemilikan  selesai  dilakukan.  Dalam  hal  ini,  PPJB merupakan  suatu  mekanisme  untuk  memindahkan  hak  kepemilikan  atas  barang  atau  jasa  dari penjual  kepada  pembeli,  namun  bukan  suatu  kepemilikan  itu  sendiri.  Dengan  telah  dibuatnya PPJB  dalam  bentuk  akta  otentik,  maka  hal  tersebut  dapat  dijadikan  sebagai  bentuk  keseriusan antara para pihak untuk melakukan proses jual beli tanah dan/atau bangunan yang diperjanjikan dengan  adanya  syarat-syarat  tertentu  maupun  klausula  kuasa  dan  penyerahan  di  dalamnya. Apabila  PPJB  tersebut  telah  ditandatangani  oleh  semua  pihak  di  hadapan  pejabat  umum,  maka PPJB  tersebut  termasuk  ke  dalam  akta  autentik  yang  memiliki  kedudukan  sempurna,  kecuali dibuktikan sebaliknya 9 .

## c. Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (TPPU)  adalah  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh seseorang atau sekelompok orang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau aset yang diperoleh dari tindak pidana, agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah  atau  legal.  Secara  sederhana  TPPU  adalah  suatu  upaya  untuk  menyembunyikan  atau menyamarkan  uang/dana  yang  dihasilkan  dari  suatu  aksi  kejahatan  atau  hasil  tindak  pidana sebagaimana  tercantum  di  Undang-Uundang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (selanjutnya  disebut  UU  TPPU),  dalam  Pasal  2 dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal  usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah 10 .  TPPU seringkali dilakukan untuk menghindari pelacakan oleh pihak berwajib atau untuk menghindari pemantauan terhadap kegiatan keuangan yang mencurigakan. Secara moral TPPU merupakan suatu tindakan kejahatan yang sangat serius karena  dapat  memperkuat  kegiatan  kriminal  yang  sudah  ada  atau  membiayai  kegiatan  kriminal atau teroris yang baru.  Oleh karena itu, TPPU juga sering dikaitkan dengan kegiatan kejahatan tertentu,  seperti  perdagangan  narkoba,  korupsi,  dan  penipuan.  Beberapa  contoh  tindak  pidana pencucian uang yang sering terjadi adalah sebagai berikut:
1. Mendepositkan  uang  hasil  tindak  pidana  ke  rekening  bank  yang  sah  atau  melakukan transaksi keuangan lainnya yang menutupi jejak asal usul uang tersebut.
2. Memiliki atau menguasai aset atau properti yang berasal dari tindak pidana.
3. Menjual atau membeli barang atau jasa dengan menggunakan uang hasil tindak pidana.
9 Made Ara Denara Asia Amsangsa. Op.cit., hlm. 10.
10 Tim Riset PPATK, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Indonesia, 2018), Hlm 6.
TPPU didasarkan pada pemahaman bahwa tindakan tersebut merupakan suatu cara untuk menyembunyikan atau mencuci uang hasil kejahatan, sehingga uang tersebut tampak berasal dari kegiatan yang sah. Dalam  tindak pidana pencucian uang, uang hasil kejahatan disamarkan  atau diberi  kesan  sebagai  uang  hasil  dari  kegiatan  yang  legal  atau  bersumber  dari  sumber-sumber yang  sah,  sehingga  memudahkan  untuk  menggunakannya  tanpa  mengundang  kecurigaan  atau mendapat perhatian dari pihak berwenang. TPPU juga didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan yang menghasilkan uang yang dicuci adalah ancaman bagi integritas sistem keuangan dan dapat digunakan  untuk  mendanai  kegiatan  kriminal  dan  terorisme,  sehingga  memerlukan  upaya pencegahan dan penindakan yang tegas. 11 TPPU merupakan kejahatan serius yang dikenai sanksi pidana  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Sanksi  pidana  untuk  TPPU  di  Indonesia  dapat mencapai  hukuman  penjara  seumur  hidup  dan  denda  hingga  miliaran  rupiah.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  mencegah  dan  menghindari  TPPU  dengan  cara  mematuhi  aturan  hukum, memperhatikan sumber dan penggunaan uang atau aset, dan menghindari terlibat dalam kegiatan yang mencurigakan.
Mekanisme  dalam  tahapan  harta  kekayaan  yang  berasal  dari  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  merupakan  kajian  yang  perlu  diperhatikan  juga.  Mekanisme  pencucian  uang  secara sempurna  dilakukan  dalam  3  (tiga)  tahap.  Adapun  tahapan-tahapan  pencucian  uang  tersebut sebagai berikut 12 :
1. Penempatan (placement)
Upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap  pertama  dalam  proses  pemisahan  harta  kekayaan  hasil  kejahatan  dari  sumber kejahatannya.
2. Pemisahan/pelapisan (layering)
Upaya  memisahkan  hasil  tindak  pidana  dari  sumbernya  melalui  beberapa  tahap transaksi  keuangan  untuk  menyembunykan  atau  menyamarkan  asal-usul  dana.  Dalam kegiatan ini terdapat  proses  pemindahan dana dari beberapa rekening  atau lokasi tertentu ke tempat  lain  melalui  serangkaian  transaksi  yang  kompleks  dan  didesain  untuk  menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.
11 Fransisca Novita Elenora, Tindak Pidana Pencucian Uang , (FH Universitas MPU Tantular: Jakarta), hlm. 640-641.
12 Tim Riset PPATK.Op. Cit., hlm. 6-7.
3. Penggabungan (integration)
Upaya  menggunakan  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  yang  telah  ditempatkan (placement)  dan  atau  dilakukan  pelapisan  (layering)  yang  nampak  seolah-olah  sebagai  harta kekayaan  yang  sah,  untuk  kegiatan  bisnis  yang  halal  atau  membiayai  kembali  kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang  lengkap  karena  memasukkan  hasil  tindak  pidana  tersebut  kembali  ke  dalam  kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan  hasil  kejahatannya  tanpa  menimbulkan  kecurigaan  dari  penegak  hukum  untuk melakukan  pemeriksaan  dan  pengejaraan,  namun  dalam  praktiknya  pencucian  uang  tidak harus  terdiri  dari  ketiga  tahapan  tersebut.  Karena  bisa  saja  pelaku  tindak  pidana  tidak menempatkan  hasil  kejahatannya  ke  dalam  system  keuangan  formal  (placement)  dalam rangka  menghindari  pendeteksian  oleh  otoritas  terkait  sehingga  mereka  memilih  untuk langsung  menggunakan  uangnya  untuk  pembelian  aset  (integration)  yang  diatasnamakan orang lain.
Berdasarkan ketentuan UU TPPU menerangkan bahwa terdapat 2 jenis macam sebuah tindakan dikategorikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang merupakan sebuah perbuatan tindak pidana lanjutan ( follow up crime ). Artinya Tindak Pidana Pencucian  Uang  adalah  tindak  pidana  yang  merupakan  lanjutan  dari  tindak  pidana  asal ( predicate  crime ),  namun  tidak  menutup  kemungkinan  juga  bahwa  tindak  pidana  pencucian uang  merupakan  tindak  pidana  yang  berdiri  sendiri  ( as  a  seperate  crime ).  Hal  ini  perlu diperhatikan  apabila  tindak  pidana  pencucian  uang  tersebut  merupakan  tindak  pidana  yang berdiri  sendiri  ( as  a  seperate  crime )  jika  dakwaan  tindak  pidana  asal  dengan  tindak  pidana pencucian  uang  harus  dipandang  dua  kejahatan  meskipun  dari  kronologi  perbuatan  tidak mungkin  ada  kejahatan  pencucian  uang  tanpa  ada  kejahatan  asal.  Maka  dengan  demikian dakwaan harus disusun secara kumulatif.
Terdapat 2 jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  TPPU,  yaitu  perbuatan  aktif  dan  pasif 13 .  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  Aktif  terdapat  dalam  Pasal  3  dan  Pasal  4  UU  TPPU.  Suatu  Tindak  Pidana Pencucian  Aktif  artinya  ditemukan  adanya  perbuatan  aktif  untuk  menyembunyikan  harta kekayaan  hasil  tindak  pidana.  Sedangkan  suatu  Tindak  Pidana  Pencucian  Pasif  diatur  dalam
13 Ibid., hlm. 8-10.
Pasal 5 UU TPPU, dikategorikan sebagai perbuatan pasif karena tidak adanya perbuatan aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana.
Tindak  pidana  pencucian  uang  merupakan  kejahatan  yang  merugikan  Negara  secara struktural,  maka  perlu  untuk  mengembalikan  kerugian  Negara  yang  timbul  akibat  kejahatan TPPU.  Maka  Negara  perlu  melakukan  penyitaan  aset  untuk  mengembalikan  kerugian  yang ditimbulkan  dari  kejahatan  TPPU.  Penyitaan  aset  diatur  dalam  pasal  1  angka  16  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana  (Selanjutnya  disebut  KUHAP)  yang  menerangkan  : “penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di  bawah  penguasaannya  benda  bergerak  atau  tidak  bergerak,  berwujud  atau  tidak  berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.
Tujuan  melakukan  penyitaan  aset  adalah  untuk  menjaga  aset  hasil  tindak  pidana tersebut agar tidak dihilangkan atau dimusnakan atau dialihkan haknya oleh terdakwa kepada pihak lain. Dalam kejahatan TPPU Penyitaan aset ditujukan untuk maksud agar barang sitaan tersebut  jika  terdakwa  terbukti  bersalah  atau  barang  tersebut  terbukti  dai  hasil  dari  suatu kejahatan  dapat  disita  Negara  dan  dilakukan  pelelangan  dimana  hasil  lelang  barang  sitaan tersebut dimasukkan dalam kas Negara. Namun dalam hal penyitaan aset tidak bisa dilakukan secara sembarangan, hanya dapat dilakukan terhadap benda yang terkait dengan tindak pidana saja  yang  dapat  dilakukan  penyitaan,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  39  ayat  (1)  KUHAP 14 : “yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh  atau  sebagian  diduga  diperoleh  dari  tindak  pidana  atau  sebagai  hasil  dan  tindak pidana”.
Terkait  penyitaan  dalam  TPPU  sendiri  tidak  diatur  secara  khusus  dalam  UU  TPPU, namun  penyitaan  tersebut  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun 2013  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian  Permohonan  Penanganan  Harta  Kekayaan  Dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau  Tindak  Pidana  Lain  (selanjutnya  disebut  PERMA 1/2013). Dalam PERMA 1/2013 mencakup mengenai ruang lingkup, mekanisme permohonan penanganan  harta  kekayaan  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  dan  tindak  pidana  lain. Dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK) mengajukan permohonan sebagaimana dalam Pasal 2 PERMA 1/2013 lalu selanjutnya dalam
14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 39 ayat (1).
Pasal 3 PERMA 1/2013 menerangkan Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan 15 :
1. Berita  acara  penghentian  sementara  seluruh  atau  sebagian  transaksi  terkait  harta  kekayaan yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan PPATK;
2. Berkas perkara hasil penyidikan; dan
3. Berita acara pencarian tersangka.
Selanjutnya setelah dinyatakan berkas permohonan lengkap oleh ketua Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PERMA 1/2013, dalam Pasal 8 ayat (2) Ketua Pengadilan  Negeri  segera  memerintahkan  Panitera  untuk  mengumumkan  permohonan penanganan harta kekayaan pada papan pengumuan Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna memberikan  kesempatan  kepada  pihak  yang  merasa  berhak  atas  harta  kekayaan  untuk mengajukan  keberatan  selama  30  (tiga  puluh)  hari.  Selanjutnya  apabila  tidak  ada  keberatan sebagaimana yang telah diatru dalam Pasal 8 ayat (2), maka Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim  Tunggal  untuk  memeriksa,  mengadili,  dan  memutus  permohonan  penanganan  harta kekayaan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1),  lalu  Hakim  yang  ditunjuk  menetapkan  hari sidang  dan  memerintahkan  panitera  untuk  memanggil  Penyidik  agar  hadir  di  persidangan. Pemeriksaan  Permohonan  penanganaan  harta  kekayaan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  menerangkan berdasarkan permohonan penanganan harta kekayaan dan alat bukti dan/atau barang bukti yang diajukan  oleh  penyidik  selaku  pemohon  penanganan  harta  kekayaan,  hakim  memutus  harta kekayaan tersebut sebagai aset Negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

## PEMBAHASAN
a. Tantangan Hukum dan Kewajiban Notaris dalam Transaksi Yang Diduga Tindak Pidana Pencucian Uang
Seiring  dengan  perkembangan  hukum  dan  kebutuhan  masyarakat,  fungsi  dan  peran Notaris dalam masyarakat  pun semakin meluas dan berkembang. Kebutuhan masyarakat  dalam membuat  akta  autentik  memerlukan  eksistentsi  seorang  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang berwenang.  Berdasarkan  Pasal  1868  KUHPer,  akta  autentik  iala  suatu  akta  yang  dibuat  dalam bentuk  yang  ditentukan  oleh  Undang-Undang,  dibuat  oleh  atau  di  hadapan  pegawai-pegawai umum  yang  berkuasa  di  tempat  akta  tersebut  dibuat.  Meskipun  dalam  pasal  tersebut  tidak menjelaskan  siapa  yang  dimaksud  dengan  pegawai/pejabat  umum,  akan  tetapi  dalam  Pasal  1
15 Peraturan  Mahkamah  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain.
angka  1  UUJN  menyatakan  bahwa  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya yang diatur dalam UUJN.
Dalam  praktiknya,  masyarakat  seringkali  menghadap  kepada  Notaris  untuk  membuat PPJB.  PPJB  adalah  suatu  kesepakatan  antara  dua  pihak  yang  terdiri  dari  penjual  dan  pembeli untuk  menukar  suatu  barang  atau  jasa  dengan  imbalan  uang  atau  sesuatu  yang  dianggap  setara dengan  uang  yang  mana  dalam  perjanjian  PPJB  tersebut  secara  umum  meliputi  aspek  subyek, harga, pembayaran, penyerahan barang atau jasa, danhak kepemilikan. Selain itu sertipikat  hak atas tanah seringkali dititipkan atau dipegang oleh Notaris pada proses pembuatan PPJB tersebut yang  mana  merupakan  wujud  dari  penerapan  asas  kecermatan  Notaris  untuk  meneliti  terlebih dahulu  seluruh  bukti  yang  diperlihatkan  kepadanya.  Hal  ini  sejalan  dengan  kewajiban  Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam melakukan perbuatan hukum.
Dalam beberapa kasus yang terjadi, diketahui bahwa beberapa tranksaksi jual beli tanah seringkali  dijadikan  sarana  untuk  melakukan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Tindak  Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang  dengan  maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  uang  atau  aset  yang diperoleh dari tindak pidana, agar terlihat seperti berasal dari sumber yang sah atau legal, yang mana  hal  ini  menjadi  polemik  bagi  seorang  yang  menjabat  sebagai  Notaris  dalam  menghadapi tantangan hukum dan kewajiban Notaris dalam penanganan titipan Sertipikat Bukti Kepemilikan Tanah yang terlibat Tindak Pidana Pencucian Uang.
Seringkali pelaku TPPU melakukan aksinya menyamarkan hasil tindak pidananya dengan cara  melakukan  PPJB  atas  objek  tanah  berdasarkan  sertipikat  hak  kepemilikan  di  hadapan Notaris.  Sehingga  hal  tersebut  menjadi  dasar  bagi  pihak  yang  berwenang  untuk  melakukan penyitaan atas objek tersebut berdasarkan ketentuan. Dalam konteks ini, akan sangat merugikan bagi pihak penjual apabila dalam proses transaksi jual beli tanah tersebut dilakukan dengan cara PPJB  tidak  lunas.  Bagi  seorang  Notaris,  sangatlah  penting  untuk  mencegah  terjadinya  hal tersebut karena peran Notaris untuk menjaga kepentingan para pihak.
Pada  penanganan  sertipikat  tanah  yang  terlibat  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang, Notaris  memiliki  peran  penting  dalam  memastikan  bahwa  proses  penyelesaian  kasus  dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Notaris dalam penyelesaian kasus sertipikat tanah yang disita dalam kasus pencucian uang. Pertama, Notaris harus memastikan keaslian dokumen
yang  diperlukan  dalam  proses  transaksi  jual  beli  tanah.  Hal  ini  menjadi  penting  karena  pada kasus  tindak  pidana  pencucian  uang,  dokumen  yang  digunakan  untuk  transaksi  jual  beli  tanah seringkali palsu atau tidak sah. Oleh karena itu, Notaris haruslah cermat dalam memeriksa setiap dokumen  yang  diperlukan  dalam  transaksi  tersebut.  Kedua,  Notaris  juga  dihadapkan  pada perbedaan  interpretasi  terhadap  peraturan  perundang-undangan.  Terkadang,  Notaris  dan  pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli tanah memiliki pandangan yang berbeda mengenai tafsir  dan  implementasi  peraturan  perundang-undangan  terkait  sertipikat  tanah.  Hal  ini  dapat menyulitkan  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya.  Ketiga,  Notaris  juga  memiliki  kewajiban dalam  mengajukan  permohonan  untuk  mengembalikan  sertipikat  tanah  yang  telah  disita  oleh penyidik. Namun, dalam praktiknya, proses pengembalian sertipikat tanah dapat memakan waktu yang  cukup  lama  dan  memerlukan  upaya  yang  ekstra  dari  Notaris  untuk  memastikan  bahwa proses pengembalian tersebut dapat berjalan dengan lancar.
Oleh  karena  itu,  dalam  penganganan  kasus  sertipikat  tanah  yang  terlibat  dalam  tindak pidana pencucian uang, Notaris perlu meningkatkan pemahaman terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku  dan memastikan bahwa  semua dokumen yang diperlukan dalam proses transaksi  jual  beli  tanah  adalah  asli  dan  sah.  Selain  itu,  Notaris  juga  perlu  memperhatikan berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam penyelesaian kasus sertipikat tanah yang disita dalam  kasus  pencucian  uang  dan  berupaya  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut  dengan  cara yang tepat  dan efeketif. Sebagai  pejabat  yang bertanggung jawab untuk  memastikan keabsahan dan  legalitas  suatu  transaksi,  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  melaporkan  transaksi  yang diduga terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
Kewajiban  tersebut  dalam  hal  ini  diatur  dalam  UU  TPPU  dan  Peraturan  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pengawasan  dan  Pelaporan  Transaksi  Keuangan  yang  Diduga  Terkait  dengan  Tindak  Pidana Pencucian  Uang.  Sesuai  dengan  peraturan  tersebut,  Notaris  wajib  melakukan  identifikasi  dan verifikasi identitas pihak yang terlibat dalam transaksi, serta memeriksa tujuan dan sumber dana yang  digunakan  dalam  transaksi.  Jika  Notaris  memiliki  kecurigaan  bahwa  transaksi  tersebut terkait  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang,  notaris  wajib  melaporkannya  kepada  Kepala PPATK.
Laporan  yang  disampaikan  oleh  Notaris  kepada  PPATK  harus  berisi  informasi  yang cukup  dan  lengkap  mengenai  transaksi  yang  dicurigai,  termasuk  identitas  para  pihak  yang terlibat dalam transaksi dan informasi mengenai sumber dananya. Notaris juga harus menyimpan catatan atas transaksi yang dilakukan, termasuk dokumen-dokumen yang terkait dengan transaksi
tersebut.  Jika  Notaris  tidak  melaporkan  transaksi  yang  dicurigai  terkait  dengan  tindak  pidana pencucian  uang,  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi  administratif  atau  pidana  sesuai  dengan ketentuan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu,  Notaris  harus  memastikan  bahwa  mereka  memenuhi kewajiban  mereka  untuk  melaporkan  transaksi  yang  dicurigai  terkait  dengan  tindak  pidana pencucian uang.
Secara  khusus  bagi  seorang  Notaris  telah  diatur  tentang  pelaporan  atas  dugaan  tindak pidana  pencucian  uang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang. Dalam Pasal 8 ayat (1) 16 dijelaskan bahwa Notaris wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa mengenai :
1. Pembelian dan penjualan properti ;
2. Pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya ;
3. Pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito dan/atau rekening efek ;
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan ; dan/atau
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Maka  sudah  sepatutnya  seorang  Notaris  yang  merupakan  pejabat  umum  yang  diberi kewenangan  untuk  membuat  akta  otentik,  dalam  hal  ini  PPJB  untuk  memperhatikan  setiap dokumen  yang  diberikan  kepadanya  oleh  para  penghadap  dalam  transaksi  jual  beli.  Notaris memiliki peran dan kewajiban untuk melaporkan adanya transaksi yang mencurigakan antara para penghadap  dalam  transaksi  jual  beli.  Transaksi  jual  beli  tanah  kerap  dijadikan  penyamaran  asal- usul  harta  kekayaan  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang.  Selaras  dengan  itu,  Notaris  memiliki kewajiban  untuk  melaporkan  kepada  PPATK  jika  menemukan  adanya  transaksi  yang mencurigakan untuk melindungi hak dan kewajiban para pihak yang akan melaksanakan jual beli. Jika telah terjadi proses transaksi jual beli melalui PPJB maka Notaris memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kewajiban penjual atas transaksi jual beli.
b. Analisis  Hukum  terhadap  Penyitaan  Kasus  Tindak  Pidana  Pencucian  Atas  Sertipikat Kepemilikan Tanah Yang Dititipkan Kepada Notaris Dalam Proses PPJB Tidak Lunas
Sebagai seorang pejabat publik, Notaris bertanggung jawab secara hukum terhadap segala tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris. Hal ini juga termasuk
16 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 8 ayat (1).
pertanggungjawaban Notaris terhadap sertipikat yang dititipkan. Sebelum membuat akta autentik, Notaris harus melakukan verifikasi yang cukup untuk memastikan bahwa informasi dan dokumen yang  diberikan  oleh  pihak  yang  meminta  dibuatkan  akta  autentik  adalah  benar  dan  sah.  Notaris juga harus memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam  hal  sertipikat  yang  dititipkan  kepada  Notaris  berdasarkan  praktiknya  dapat  secara umum seringkali terjadi dalam 2 kondisi. Pertama, Notaris menerima titipan sertipikat kepemilikan tanah  sebagai  bagian  dari  hal-hal  yang  diatur  dalam  akta  yang  dibuatnya    dan  kedua,  Notaris menerima  titipan  sertipikat  kepemilikan  tanah  tersebut  sepenuhnya  hanya  dalam  kedudukannya sebagai penerima titipan. Pada dasarnya akibat dari keduanya adalah sama yaitu adanya perjanjian penitipan  antara  Notaris  dengan  pemilik  akta  tanah  tersebut.  Namun,  pada  dasarnya  dalam  salah satu kondisi diatas, Notaris sendiri tidak diperkenankan menerima titipan sertipikat sebagai bagian dari hal-hal yang diatur dalam akta berdasarkan Pasal 52 ayat (1) UUJN yang berbunyi 17 :
“ Notaris  tidak  diperkenankan  membuat  akta  untuk  diri  sendiri,  istri/suami,  atau orang  lain  yang  mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  Notaris.  Baik  karena perkawinan  maupun  gubungan  darah  dalam  garis  keturunan  lurus  ke  bawah dan/atau ke atas tanpa  pembatasan derajat, serta  dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa ”
Sehingga  dalam  titipan  sertipikat  kepemilikan  tanah,  Notaris  tidak  bertindak  dalam  jabatannya, namun  tetap  terikat  pada  tanggung  jawabnya  untuk  menjaga  kepentingan  hukum  para  pihak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN.
Titipan  sertipikat  kepemilikan  tanah  kepada  Notaris  sendiri  akan  berlaku  ketentuan mengenai  “penitipan”  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata(KUHPer)  Pasal  1706  yang  menjelaskan  “penerima  titipan  wajib  memelihara  barang titipan  itu  dengan  sebaik-baiknya  seperti  memelihara  barang-barang  kepunyaan  sendiri”. Selanjutnya dalam Pasal 1707 KUHPer menjelaskan ketentuan dalam Pasal 1706 wajib diterapkan secara lebih teliti 18 :
1. Jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu ;
2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu ;
3. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan ;
4. Jika  diperjanjikan  dengan  tegas,  bahwa  penerima  titipan  bertanggung  jawab  atau  semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.
17 Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 52 ayat (1).
18 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1707
Lebih  lanjut  dalam  Pasal  1708  KUHPer  menjelaskan 19 “Penerima  titipan  sekali-kali  tidak  harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai  mengembalikan  barang  titipan  itu”.  Dalam  hal  ini  berarti  apabila  pemberi  titipan  dapat membuktikan  hilangnya  atau  musnahnya  adalah  kesalahan  atau  kelalaian  Notaris,  maka  Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban.
Dari  pembahasan  diatas  dapat  disimpulkan  Notaris  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga sertipikat  kepemilikan  tanah  yang  dititipkan  dalam  proses  jual  beli  objek  tanah  sebagai  bentuk tanggung jawab notaris untuk melindungi kepentingan para pihak, baik penjual maupun pembeli. Proses jual beli sendiri didasarkan pada Pasal 1320 KUHPer yang mana para pihak menyatkan diri dalam  suatu  PPJB  untuk  saling  memberikan  barang  atau  jasa.  Dalam  konteks  jual  beli,  PPJB terjadi  ketika  penjual  dan  pembeli  menyetujui  untuk  menukar  suatau  barang  atau  jasa  dengan sejumlah  uang  yang  disepakati  yang  mana  Notaris  sebagai  pejabat  yang  berwenang  untuk membuatkan akta autentik atas PPJB tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 15 UUJN.
Dalam  konteks  proses  transaksi  melalui  PPJB  yang  dilakukan  untuk  mengelabui  atau menyamarkan tindak kejahatan oleh pembeli, maka akan sangat menyulitkan bagi seorang Notaris untuk  menentukan  sikapnya.  Tindakan  tersebut  dapat  disebut  sebagai  Tindak  Pidana  Pencucian Uang yang dapat merugikan bagi Penjual dalam proses transaksi tersebut apabila proses jual beli tersebut  menggunakan  akta  PPJB tidak  lunas.    Aset  yang  disita  oleh  penegak  hukum  didasarkan pada Pasal 39 ayat (1) KUHAP dan secara khusus untuk TPPU telah diatur dalam UU TPPU dan PERMA  1/2013.  Lebih  lanjut  dalam  PERMA  1/2013  menegaskan  berdasarkan  permohonan penanganan  harta  kekayaan  dan  alat  bukti  dan/atau  barang  bukti  yang  diajukan  oleh  penyidik selaku pemohon penanganan harta kekayaan, hakim memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset Negara  atau  dikembalikan  kepada  yang  berhak,  namun  dalam  praktiknya  aset  yang  disita seringkali dilelang untuk mengembalikan kerugian Negara.
Notaris  sebagai  pejabat  pembuat  akta  autentik  dalam  menjalankan  jabtannya  untuk melindungi  kepentingan  para  pihak  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1)  UUJN memiliki  kewajiban  untuk  mencegah  aset  yang  disita  dalam  proses  jual  PPJB  tidak  lunas.  Pada dasarnya  dalam  PPJB  tidak  lunas  bukanlah  bukti  kepemilikan  dari  suatu  aset,  sedangkan berdasarkan ketentuan UU TPPU dan PERMA 1./2013 secara eksplisit aset yang dapat dimintakan sita adalah aset yang didapatkan dari Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun kerapkali proses sita
seringkali  menyudutkan  seorang  Notaris  untuk  menyerahkan  aset  tersebut  yang  terkesan  seolah- olah memaksa, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN.
Selain  itu  apabila  seorang  Notaris  diketahui  melanggar  ketentuan  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  16  ayat  (1),  maka  Notaris  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentaian dengan tidak hormat. Dalam hal pertanggungjawabannya kepada pihak penjual dalam PPJB, pihak penjual  juga  dapat  mengajukan  tuntutan  secara  perdata  maupun  pidana,  karena  Notaris  tersebut telah lalai dalam mengemban kepercayaan sebagai pihak Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1707 KUHPer.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN
Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  diberi  kewenangan  untuk  membuatkan  akta  autentik dan  mencatatkan  suatu  peristiwa  hukum  tertentu,  dalam  hal  ini  transaksi  jual  beli  antara  Penjual dan Pembeli memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan keaslian dan kebenaran dokumen- dokumen  yang  diberikan  kepadanya  sesuai  prinsip  profesionalitas  dan  kehati-hatian.  PPJB  yang merupakan  produk  yang  dibuat  oleh  seorang  Notaris  merupakan  suatu  bentuk  itikad  baik  antara Penjual dan Pembeli dalam persitiwa hukum transaksi jual beli tanah. PPJB merupakan suatu akta autentik yang mencatatkan peristiwa hukum peralihan tanah dari Penjual kepada Pembeli. Notaris kerap menjadi pihak yang menjaga sertipikat kepemilikan tanah untuk menjamin itikad baik antara penjual  dan  pembeli  dalam  transaksi  jual  beli  tanah.  Notaris  dipercaya  untuk  menjaga  sertipikat untuk menjaga kepentingan para pihak yang menghadap kepadanya.
Namun dalam praktiknya, Notaris dihadapkan tantangan dalam membuat PPJB kerap kali dalam  transaksi  tersebut  dicurigai  sumber  dana  hasil  tindak  pidana  pencucian  uang.  Kerap  kali dalam transaksi jual beli tersebut diduga sumber pembiayaannya berasal dari hasil TPPU dengan tujuan  untuk  mengaburkan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang  diperoleh  dari kejahatan  tindak  pidana.  Disini  Notaris  ditantang  sebagai  pejabat  untuk  melakukan  pengecekan secara  sistematis  dan  konkret  darimana  sumber  dana  yang  dipergunakan  oleh  para  pihak  dalam peristiwa transaksi jual beli. Apabila Notaris menemukan adanya sumber dana yang mencurigakan maka  Notaris  wajib  untuk  melaporkan  sumber  dana  tersebut  kepada  PPATK.  Apabila  Notaris tidak melakukan kewajibannya maka  akan dikenakan sanksi berupa sanksi  adminsitrasi,  perdata, maupun pidana.
Notaris  dalam  melaksanakan  profesinya  sudah  sepatutnya  dilindungi  atau  minimal  diberi hak imunitas dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk mencatatkan  suatu  peristiwa  hukum  tertentu.  Maka  perlu  disusun  peraturan  tersendiri  yang  pada
pokoknya  dapat  melindungi  notaris  dari  kasus  yang  dihadapi  khususnya  dalam  kejahatan  serius seperti tindak pidana pencucian uang.

## DAFTAR PUSTAKA
Eleanora,  Fransiska  Novita.  2011.  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dalam  Jurnal  Hukum  Vol. XXVI, No. 2. Hlm. 640.
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang  Tahun  2017  oleh  Tim  Riset  PPATK.  2018.  Jakarta.  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis Transaksi Keuangan.
Marzuki, Peter Mahmud. 2008. “Pengantar Ilmu Hukum”. Kencana. Jakarta. Hlm. 158.
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Permohonan Harta Kekayaan Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Putri, Dewi Kurnia dan Punawan, Amin. 2017. “Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas”, Jurnal Akta Vol. 4 No. 4 Desember 2017. Hlm. 632.
Santer dan Sianturi. 1982. “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”. hlm. 166. Jakarta. Alumni AHM-PTHM.
Supriyadi.  2016.  Kedudukan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Perspektif Hukum Pertanahan, Jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 2.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tetang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana
Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris