## Jurnal Restoratif Justice
Vol. 7 No. 1, Mei 2023 E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

## LEGALITAS HAK CIPTA ATAS KONTEN EKSPLOITASI  ANAK DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK
COPYRIGHT LEGALITY OF CHILD EXPLOITATION CONTENT IN TIKTOK SOCIAL MEDIA
Robby Lalaar 1 , Yosman Leonard Silubun 2 , Herry Hendri F.Mote 3 , Raymond Paradeys Fenetiruma 4 1 Universitas Hang Tuah Surabaya, Email: robbylalaar@gmail.com 2 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: yosman@unmus.ac.id 3 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: herryhendri@unmus.ac.id
4 Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rayfenet@unmus.ac.id

## Abstrak
Perkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka sendiri. TikTok sebagai salah satu aplikasi hiburan yang saat ini sangat populer di kalangan remaja Indonesia berusia 13 hingga 21 tahun. TikTok juga memberikan dampak positif bagi remaja yang mungkin belum banyak diketahui orang. Atas dasar keuntungan ekonomi maka pengguna Tiktok memproduksi video yang menggunakan anak-anak terlebih khusus anak- anak  disabilitas  sebagai  pemeran  dengan  tujuan  mendapat  apresiasi  dari  penonton  berupa komentar dan like pada video tersebut.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  legalitas  hak  cipta  atas  konten eksploitasi anak dalam media Tiktok. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian  hukum  normativ  atau  biasa  disebut  normative  law  research.  Penelitian  hukum normativ  merupakan  bentuk  penelitian  hukum  yang  menggunakan  studi  kasus  normativ berupa pencarian atas bentuk perilaku hukum seperti kajian undang-undang.
Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Legalitas hak cipta harus memenuhi beberapa kondisi yang telah diatur dalam  Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yakni otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas video eksploitasi anak yang diunggah  pada  aplikasi  Tiktok,  secara  mutatis  mutandis  bertentangan  dengan  Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang  perlindungan  anak.  Dalam  Undang-undang  tersebut  melarang  bentuk  eksploitasi kepada  anak  baik  berupa  eksploitasi  ekonomi,  sosial  dan  seksual,  atas  tindakan  tersebut, seseorang akan mendapat sanksi pidana. Dengan demikian maka video eksploitasi anak pada media  Tiktok  tidak  akan  mendapatkan  hak  cipta,  karena  tidak  memenuhi  kondisi  tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Kata Kunci: Legalitas, Hak Cipta, Video eksploitasi, Tiktok

## Abstract
The development of social media is very rapid because everyone wants to have their own media. TikTok as an entertainment application is currently very popular among Indonesian teenagers aged 13 to 21 years. TikTok also has a positive impact on teenagers that many  people may not know about. On the basis  of  economic  benefits,  Tiktok  users  produce  videos  that  use  children,  especially  children  with disabilities as actors with the aim of getting appreciation from the audience in the form of comments and likes on the video.
This study aims to find out how the legality of copyright for child exploitation content in Tiktok media is.  The  research  method  used  by  the  author  is  normative  legal  research  or  so-called  normative  law research. Normative legal research is a form of legal research that uses normative case studies in the form of searching for forms of legal behavior such as the study of laws.
The results of the research conducted by the author show that the legality of copyright must meet several conditions  that  have  been  regulated  in  Law  Number  28  of  2014  concerning  copyright,  namely automatically based on declarative principles, creations are realized in real form and do not conflict with laws  and  regulations.  For  child  exploitation  videos  uploaded  to  the  Tiktok  application,  it  is  mutatis mutandis  against  Law  Number  35  of  2014  concerning  amendments  to  Law  Number  23  of  2002 concerning child protection. The law prohibits exploitation of children in the form of economic, social and sexual exploitation. For this action, a person will receive criminal sanctions. Thus, videos of child exploitation on Tiktok media will not get copyright, because they do not meet the conditions and do not conflict with statutory regulations.
Keywords: Legality, Copyright, Video exploitation, Tiktok

## Pendahuluan
Menurut  hasil  Survei  Literasi  Digital  Nasional  2021, 1 penggunaan internet di seluruh dunia terus meningkat setiap tahunnya. Sinergi dengan hal tersebut adalah akses internet semakin mudah dan tersebar luas, serta biaya akses  internet  semakin  murah.  Salah  satu  konsekuensi  dari  peningkatan  ini adalah  peningkatan  penggunaan  media  sosial,  yang  semakin  populer  dan umum. Lahirnya aplikasi video sharing atau biasa disebut sebagai media sosial seperti youtube, instagram, Tiktok dan berbagai aplikasi lainnya merupakan salah satu indikator peningkatan dan perkembangan internet.
Perkembangan  media  sosial  sangat  pesat  karena  setiap  orang  ingin memiliki  media  mereka  sendiri.  Media  sosial  tidak  seperti  media konvensional, seperti televisi, radio, atau koran, yang membutuhkan banyak uang  dan  tenaga  kerja.  Dengan  menggunakan  jaringan  internet,  pengguna media  sosial  dapat  mengaksesnya  tanpa  biaya  besar,  tanpa  alat  mahal,  dan tanpa  bantuan  karyawan.  Sebagai  pengguna  media  sosial,  kita  memiliki
1 Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021. Status Literasi Digital Di Indonesia Tahun 2021. Jakarta : Kata Data Insinght Center. Hal 60
kebebasan untuk mengedit, menambahkan, dan mengubah tulisan, gambar, video, grafis, dan model konten lainnya secara bebas.
TikTok sebagai salah satu aplikasi hiburan yang saat ini sangat populer di  kalangan  remaja  Indonesia  berusia  13  hingga  21  tahun.  Mereka  dapat menggunakannya  untuk  memposting  video,  status,  dan  berbelanja.  TikTok juga memberikan dampak positif bagi remaja yang mungkin belum banyak diketahui  orang.  Tentu  saja,  ini  dicapai  melalui  penggunaan  TikTok  yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan penggunanya. Beberapa  dampak  positif  dari  Tiktok  adalah  melatih  menghasilkan  konten yang menarik dan unik, menambah relasi dan penghasilan, meningkatkan rasa percaya  diri  pengguna  untuk  menampilkan  kreasi,  dan  juga  untuk  sebagai sumber informasi berita terkini.
Salah satu dampak positif lainnya adalah sebagai media perlindungan hak  cipta.  Dengan  adanya  publikasi  konten  oleh  pengguna  Tiktok  secara otomatis  pengguna  tersebut  mendapatkan  hak  cipta  atas  konten  yang ditampilkan.  Hal  ini  selaras  dengan  ketentuan  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2914  tentang  hak  cipta  yang  menyatakan  hak  cipta  timbul  secara otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  ketika  ciptaan  diwujudkan. Simpulannya  adalaha  bahwa  ketika  suatu  konten  di  siarkan  secara  online melalui  media  Tiktok,  maka  hak  cipta  konten  tersebut  secara  otomatis diberikan kepada pengguna yang menyiarkannya. Tanpa memandang Term of service  Tiktok  terkait  pemberian  lisensi  atas  konten  yang  disiarkan, eksklusitivitas  hak  cipta  tetap  menjadi  milik  pengguna  yang  mempublikasi konten.
Dampak positif lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah adanya keuntungan  finansial  atas  konten-konten  yang  disiarkan  di  Tiktok menyebabkan  pengguna  berlomba-lomba  untuk  menciptakan  video  kreasi untuk  disiarkan  pada  aplikasi  Tiktok.  Fenomena  ini  menciptakan  suatu pelanggaran pidana baru, berkembangnya konten-konten yang mengeksploitasi anak-anak. Atas dasar keuntungan ekonomi maka pengguna Tiktok  memproduksi  video  yang  menggunakan  anak-anak  terlebih  khusus anak-anak disabilitas sebagai pemeran dengan tujuan mendapat apresiasi dari penonton  berupa  komentar  dan  like 2 pada  video  tersebut.  Dengan  semakin
2 Bentuk  apresiasi  menyukai  konten  dengan  cara  menekan  tombol  berbentuk  hati  pada aplikasi Tiktok. Pada beberapa media video sharing lainnya bentuk apresiasi tersebut berupa tombol jempol, seperti pada Youtube dan Facebook.
banyak komentar dan like pada konten maka akan meningkatkan cashflow yang dapat di monetize 3 oleh pengguna Tiktok.
Hal ini menjadi fenomena sosial yang banyak digaungkan oleh banyak aktivis  perlindungan  anak  karena  bertentangan  dengan  prinsip-prinsip perlindungan  anak  di  Indonesia.  Dalam  Undang-undang  Nomor  35  Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Anak) pada pasal 76I diterangkan bahwa  “setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau  seksual  terhadap  anak”.  Ketentuan  pada  UU  Anak  tidak  dapat secara absolut menghapus bentuk eksploitasi anak, secara khusus eksploitasi dalam dunia media sosial. Tuntutan ekonomi menjadi faktor utama baik orang tua  maupun  orang-orang  terdekat  dari  anak,  tetap  melakukan  eksploitasi dalam  media  Tiktok. 4 Akibat  dari  eksploitasi  anak  tersebut  menyebabkan ketakutan dan trauma yang mendalam bagi anak tersebut.

## Permasalahan
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  diatas  maka  penulis  merumuskan masalah  yaitu  bagaimana  legalitas  hak  cipta  atas  konten  eksploitasi  anak dalam media Tiktok ?

## Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normativ atau biasa disebut normative law research. Penelitian hukum normativ merupakan  bentuk  penelitian  hukum  yang  menggunakan  studi  kasus normativ  berupa  pencarian  atas  bentuk  perilaku  hukum  seperti  kajian undang-undang.

## Pembahasan
Eksploitasi  Anak  dan  Dampak  Yang  Ditimbulkan  Berdasarkan  Hukum Indonesia
3 Suatu istilah yang digunakan oleh konten kreator video sharing atas keuntungan ekonomi yang akan didapat dari hasil postingan pada aplikasi video sharing.
4 Iman Budi Laksono. 2022. Anggota DPR RI Sororti Bahaya Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial. Tersedia  secara  Online  pada:  https://www.antaranews.com/berita/3291939/anggota-dpr- soroti-bahaya-eksploitasi-anak-melalui-media-sosial. Diakses tanggal 21 Mei 2023 Pukul 10.00 WIT
Dalam  sistem  hukum  di  Indonesia,  anak  merupakan  bagian subjek  hukum    orang/rehct  persoon  yang  mendapatkan  perlindungan lebih dibandingkan rehct persoon dalam rentang usia diatasnya. Namaun dalam  penerapannya,  anak  seringkali  ditempatkan  pada  subjek  hukum recht  persoon  yang  paling  sering  diabaikan  atas  perlindungan  hukum. Sikap ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merupakan orang tua maupun orang terdekat dari anak berupa eksploitasi anak. Orang tua mapun  orang  terdekat  dari  anak  seharusnya  menjadi  garda  terdepan dalam melindungi anak dari tindakan eksploitasi yang dapat berdampak buruk bagi masa depan anak dan bangsa.
Dalam  kamus  besar  bahasa  indonesia,  eksploitasi  adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan, pengisapan, pemerasan (tenaga orang lain). Eksploitasi anak atau dalam bahasa belanda disebut  kinder  uitbuiting  merupakan  suatu  kondisi  pemanfaatan  anak  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa  dengan  tujuan  ekonomi  demi  kepentingan pribadi. 5 Ada  berbagai  dan  kondisi  serta  contoh  dari  eksploitasi  anak  yang sering  kita  jumpai  di  sekitar  kita.  Pertama,  memberikan  pekerjaan  rumah tangga untuk anak; Kedua, pada negara-negara konflik di benua afrika, anak- anak dipaksa untuk menjadi tentara dan turut serta dalam konflik bersenjata; Ketiga, anak-anak dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial dan mejadi pemeran dalam video ponografi; Keempat, anak-anak digunakan sebagai kurir narkoba  dan  Kelima,  anak-anak  dipaksa  untuk  bekerja  dalam  kondisi  yang berbahaya. 6
Berbagai contoh diatas dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan  telah  menjadi  problematika  sosial  dan  hukum  bagi  semua  bangsa  di dunia. 7 Namun contoh diatas bukanlah akhir, melainkan awal dari fenomena eksploitasi  yang  dialami  anak.  Eksploitasi  anak  pada  saat  sekarang  tidak terbatas hanya pada ruang-ruang sosial kemayarakatan saja melainkan telah bertransformasi  kedalam  dunia  digital.  Kehadiran  teknologi  digital  berupa media  sosial  saat  ini,  melahirkan  bentuk  eksploitasi  anak  yang  transparan.
5 BATOLA, N.  (2021). Eksploitasi  Anak Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Perlindungan  Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).Hal 2 6 Putra,  A.  (2020).  Restoratif  Justice  Sebagai Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Restorative Justice, 4(1), 1-10.
7 Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat&quot; Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 1-20.
Tanpa  disadari  saat  ini,  dalam  media  sosial,  anak-anak  digunakan  sebagai subjek konten terkhusus Tiktok. Saat ini dapat ditemukan dalam media Tiktok, video anak penyandang disabilitas ditampilkan dengan tujuan menarik rasa iba  dari  penonton  konten,  lebih  jauh  dapat  juga  ditemukan  berbagai  video prank 8 dengan anak sebagai subjek konten dan berbagai video lainnya. 9
Dalam UU Anak mengatur terkait pelarangan eksploitasi pada anak yakni berupa :
a) Eksploitasi  Ekonomi,  merupakan  kondisi  pendayagunaan  serta pemanfaatan  anak  dari  segi  fisik  dan  tenaga  untuk  bekerja  demi kepentingan  orang  dewasa.  Konsep  eksploitasi  ekonomi  biasanya terjadi kepada anak-anak yang dipaksa melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak mampu dilakukan pada usia mereka.
b) Eksploitasi  Sosial,  merupakan  bentuk  tindakan  yang  dapat menghambat  perkembangan  emosional  dan  sosial  anak.  Bentuk eksploitasi ini seringkali dijumpai pada anak-anak yang dituntut dan dipaksa oleh orang tua, keluarga bahkan guru   dan sekolah  untuk mendapatkan  hasil  pendidikan  yang  tinggi.  Kondisi  ini  dapat mengakibatkan  anak  rentan  untuk  mendapatkan  gangguan  stress dan kecemasan.
c) Eksploitasi Seksual, merupakan bentuk eksploitasi yang tidak hanya berdampak  pada  anak  tetapi  pada  masa  depan  negara.  Kondisi eksploitasi ini dapat terjadi oleh anak yang kondisi keluarga normal maupun  terhadap  anak-anak  yang  keadaan  keluarganya  kurang baik.  Eksploitasi  seksual  terhadap  anak  ini,  berdasarkan  beberapa penelitian  dapat  melahirkan  pelaku-pelaku  eksploitasi  baru  yang berasal dari anak-anak yang dulunya adalah korban.
Bentuk-bentuk eksploitasi diatas secara yuridis telah diatur dalam UU Anak. Pada  Pasal  15,  76I  dan  88  UU  Anak  menjelaskan  bahwa  anak  berhak mendapatkan  perlindungan  dari  kejahatan  seksual,  serta  melarang  setiap orang untuk memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi orang dewasa dan  juga  adanya  sanksi  pidana  kepada  pihak-pihak  yang  melakukan eksploitasi kepada anak. Lebih lanjut pada UU Anak menerangkan diperlukan
8 Suatu istilah dalam media sosial, dimana pembuat konten membuat lelucon dengan tujuan untuk mengolok-olok, memperdayai dan mengerjai orang lain.
9 Op.Cit. Iman Budi Laksono
peran  aktiv  dari  para  pihak  baik  dari  orang  terdekat  anak,  lingkungan  dan yang  paling  utama  adalah  pemerintah.  Peran  pemerintah  diarahkan  pada pengawasan  serta  konseling  terkait  pencegahan  tindak  pidana  eksploitasi anak. 10
Dampak  yang  ditimbulkan  dari  adanya  eksploitasi  terhadap  anak adalah 11 :
a) Pada eskploitasi seksual  dapat memicu berbagai dampak terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis.  Secara fisik adalah cedera fisik,  kehamilan,  infeksi  penyakit  menular  seksual  dan  lainnya. Sedangkan  secara  psikis  dapat  mengakibatkan  trauma  seumur hidup, stress, dan dapat melahirkan pelaku kekerasan seksual yang berasal dari anak korban eksploitasi seksual tersebut.
b) Pada eksploitasi sosial dapat memicu beberapa efek negatif, antara lain  anak  mengisolasi  diri  dari  orang-orang  terdekatnya,  dapat mengakibatkan  anak  kehilangan  minat  dan  hobi,  kehilangan kemampuan  bersosialisasi  dengan  pihak  lain  dan  membuat  anak menghindari tempat dan orang tertentu.
c) Pada  eksploitasi  ekonomi  dapat  menimbulkan  beragam  dampak buruk kepada anak, yakni anak secara emosional lebih cepat dewasa akibat dipaksa bekerja, mengakibatkan anak kehilangan minat atas pendidikan,  dan  anak  kehilangan  dunia  bermain  dan  masa  kecil diakibatkan harus bekerja.

## Prinsip Legalitas Hak Cipta Konten Tiktok
Dalam  KBBI,  pengertian  legalitas  adalah  perihal  (keadaan)  sah  atau keabsahan.  Dalam  hukum  juga  dikenal  adanya  asas  legalitas  yaitu  suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum ada hukum yang mengaturnya. Atau dapat juga diartikan sesuatu hal akan dianggap sah apabila telah sesuai dengan  kondisi-kondisi  yang  ada  dalam  hukum.  Sehingga  prinsip  legalitas hak  cipta  adalah  keabsahan  hak  cipta  berdasarkan  syarat-syarat  dalam undang-undang yang mengatur terkait hak cipta.
Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif dari pencipta yang timbul secara  otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif  ketika  suatu  ciptaan
10 Tajuddin,  M.,  &  Alputila,  M.  (2021).  Konsep  Pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Restorative Justice, 5(2), 114-127. 11 Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(2), 91-109.
diwujudkan  tanpa  mengurangi  pembatasan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. 12 Hak  cipta  mengandung  beberapa  unsur  yang  juga nerupakan  syarat  legalitas  yaitu,  secara  otomatis  berdarakan  prinsip deklaratif,  hak  eksklusif  dan  diwujudkan  dalam  bentuk  nyata,  serta  tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan defenisi hak cipta diatas dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  konsep  lahirnya  hak  cipta  didasari  pada prinsip deklartif. Artinya bahwa seorang pencipta mendapatkan hak cipta atas ciptaan ketika ciptaan tersebut dipublikasikan atau diumumkan. Mekanisme publikasi dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni performing atau menampilkan ciptaan didepan pihak lain, publish atau upload  di media konvensional (TV, Koran, Majalah, Radio ) maupun media online (Youtube, TikTok, Instagram dan lain-lain).
Berdasarkan  prinsip  deklaratif  tersebut,  maka  ciptaan  yang  telah dipublikasikan  atau  diumumkan  atasnya  secara  otomatis  mendapatkan  hak cipta. Selain mekanisme berdasarkan prinsip deklaratif diatas, pada Undang- undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UU HC) mengatur terkait pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen KI) baik mendatangi langsung maupun secara online. Implementasi dari prinsip deklaratif dalam media Tiktok adalah hak cipta akan timbul secara otomatis ketika pengguna  Tiktok mengupload konten/videonya kedalam aplikasi tersebut.
Selain prinsip deklaratif yang mengatur terkait terwujudnya hak cipta, dalam  UU  HC  menyebutkan  bahwa  hak  cipta  adalah  hak  eksklusif  dari pencipta.  Yang  dimaksud  sebagai  hak  eksklusif  pencipta  adalah  hak  yang diberikan  hanya  kepada  pencipta,  hak  tersebut  tidak  dapat  diwakili  atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Dalam UU HC, hak eksklusif terbagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. 13 Hak ekonomi adalah suatu hak yang dimilik oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang digunakan  oleh  pihak  lain.  Implementasi  hak  ekonomi  ini  dikenal  dengan istilah royalti. Lebih lanjut, hak moral merupakan hak pencipta yang bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain.  Dalam pengaturan UU  HC,  hak  moral  adalah  kondisi  pencipta  secara  mutlak  menggunakan ciptaannya,  baik  dari  segi  identifikasi  atau  pencantuman  nama  pencipta,
12 Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
13 Silubun, Y., & Alputila, M. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 66-77.
maupun  ketika  pencipta  mengubah,  menambahkan,  mengurangi ciptaannya. 14
Implementasi dari hak eksklusif dalam media Tiktok dapat ditemukan ketika  pengguna  mendapatkan  monetize  atas  konten  yang  diunggah  dalam aplikasi tersebut. serta pencantuman nama pemilik awal konten ketika konten tersebut  digunakan  kembali  oleh  pihak  lain,  dalam  dunia  online  dikenal dengan istilah cover.
Kondisi yang diwajibkan atas legalitas hak cipta adalah ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam UU HC pasal 41 menjelaskan bahwa hak  cipta  tidak  dapat  diberikan  kepada  kreasi  yang  belum  berwujud,  ide  , gagasan, sistem, metode dan  pemikiran.  Artinya  setiap kreasi oleh pencipta yang  masih  ada  dalam  pikiran  dan  belum  dituangkan  dalam  wujud  nyata secara jelas tidak akan mendapatkan hak cipta.
Kondisi terakhir terkait legalitas hak cipta adalah bahwa suatu ciptaan tanpa mengurangi pembatasan pada prinsipnya tidak boleh bertentangan atau melanggar  hukum.  Sehingga  setiap  kreasi  atau  ciptaan  yang  melanggar undang-undang,  seperti  video  ponografi,  video  merakit  senjata  dan  video eksploitasi anak, pencipta video-video tersebut tidak akan mendapatkan hak cipta.  Disebabkan  pada  contoh  diatas  jelas  bertentangan  dengan  undang- undang  pornografi,  undang-undang  teroris  dan  undang-undang perlindungan anak.

## Kesimpulan
Legalitas hak cipta harus memenuhi beberapa kondisi yang telah diatur dalam  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  hak  cipta,  yakni otomatis  berdasarkan  prinsip  deklaratif,  ciptaan  diwujudkan  dalam  bentuk nyata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas video  eksploitasi  anak  yang  diunggah  pada  aplikasi  Tiktok,  secara  mutatis mutandis  bertentangan  dengan  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang perlindungan  anak.  Dalam  Undang-undang  tersebut  melarang  bentuk eksploitasi kepada anak baik berupa eksploitasi ekonomi, sosial dan seksual, atas  tindakan  tersebut,  seseorang  akan  mendapat  sanksi  pidana.  Dengan
14 Silubun,  Y.  L.,  Kalalo,  J.  J.  J.,  &  Alputila,  M.  J.  (2021,  December).  The  Implications  of Protecting  Geographic  Indications  of  the  Cultural  Rights  of  the  Asmat  Indigenous  People. In International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021) (pp. 453-457). Atlantis Press.
demikian  maka  video  eksploitasi  anak  pada  media  Tiktok  tidak  akan mendapatkan hak cipta, karena tidak memenuhi kondisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
BATOLA,  N.  (2021).  Eksploitasi  Anak  Ditinjau  Dari  Undang-Undang Perlindungan  Anak  Nomor  35  Tahun  2014  (Doctoral  dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi,  2021.  Status  Literasi  Digital  Di Indonesia Tahun 2021. Jakarta : Kata Data Insinght Center.
Putra,  A.  (2020).  Restoratif  Justice  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. Jurnal Restorative Justice, 4(1), 1-10.
Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat&quot; Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 1-20.
Silubun, Y., & Alputila, M. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak  Moral  dalam  Cover  Music  Atas  Hasil  Karya  Pemuda Merauke. Jurnal Restorative Justice, 5(1), 66-77.
Silubun,  Y.  L.,  Kalalo,  J.  J.  J.,  &  Alputila,  M.  J.  (2021,  December).  The Implications of Protecting Geographic Indications of the Cultural Rights of the Asmat Indigenous People. In International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021) (pp. 453-457). Atlantis Press.
Tajuddin,  M.,  &  Alputila,  M.  (2021).  Konsep  Pembinaan  Anak  Didik Pemasyarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Restorative Justice, 5(2), 114-127 .
Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3(2), 91-109.

## Internet
Iman Budi Laksono. 2022. Anggota DPR RI Sororti Bahaya Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial. Tersedia secara Online pada: https://www.antaranews.com/berita/3291939/anggota- dpr-soroti-bahaya-eksploitasi-anak-melalui-media-sosial. Diakses tanggal 21 Mei 2023 Pukul 10.00 WIT