TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index
Volume 5 Nomor 2 Juli 2024 : TheJournalish Hal. 203-214

## MEWUJUDKAN KOTA INKLUSI: INKLUSIVITAS DAN AKSESIBILITAS RUANG PUBLIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA YOGYAKARTA

## Lalu Bintang Wahyu Putra
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Email Korespondensi: lalubintangwahyputra@gmail.com
Abstrak: Mewujudkan  kota  inklusi  menjadi  upaya  pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  memenuhi  hak penyandang disabilitas dengan cara melahirkan berbagai kebijakan dan peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan.  Upaya  tersebut  ditujukan  agar  hak-hak  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  ekonomi  dapat terpenuhi.  Akan  tetapi,  melahirkan  banyak  produk  kebijakan  tidak  berbanding  lurus  dengan  peningkatan pelayanan  yang  menjadi  hak  penyandang  disabilitas.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi kebijakan  kota  inklusi  di  Kota  Yogyakarta.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi,  wawancara  mendalam  dan  mempelajari dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inklusi masih belum memenuhi empat  indikator  yang  ada,  yakni  partisipasi  penuh,  penyediaan  layanan  hak,  aksesibilitas  dan  sikap  inklusif. Penerapan  kebijakan  belum  dirasakan  secara  luas  oleh  disabilitas.  Di  beberapa  fasilitas  publik  bahkan  belum memperhatikan kebutuhan disabilitas.
Kata kunci: Kota Inklusi, Disabilitas, Inklusivitas
Abstract: Creating an inclusive city is an effort by the Yogyakarta City government to fulfill the rights of people with disabilities by issuing various policies and regulations that regulate various aspects of life. These efforts are aimed at ensuring that basic rights  such as education, health and the economy can be fulfilled. However, producing  many  policy  products  is  not  directly  proportional  to  improving  the  services  that  people  with disabilities  are  entitled  to.  This  research  aims  to  determine  efforts  to  implement  inclusive  city  policies  in  the City  of  Yogyakarta.  This  research  uses  a  qualitative  method  with  a  descriptive  approach.  Data  collection techniques  were  carried  out  using  observation,  in-depth  interviews  and  studying  related  documents.  The research  results  show  that  the  implementation  of  inclusion  policies  still  does  not  meet  the  four  existing indicators,  namely  full  participation,  provision  of  rights  services,  accessibility  and  inclusive  attitudes.  The implementation of the policy has not been widely felt by people with disabilities. Some public facilities do not even pay attention to the needs of people with disabilities.
Keywords: Inclusive City, Disability, Inclusivity
Article History : Received; Revised; Accepted 15 Juli 2024

## PENDAHULUAN
Data Biro Pusat Statistik melaporkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada 2020 sebanyak 22,5  juta  jiwa  atau  setara  lima  persen  dari  keseluruhan  populasi  di  Indonesia.  Sedangkan,  PBB  mencatat terdapat  lebih  dari  1  miliar  penduduk  dunia  hidup  sebagai  penyandang  disabilitas  dan  82  persen  dari  mereka hidup  di  bawah  garis  kemiskinan  dan  tinggal  di  negara-negara  berkembang.  Kondisi  tersebut  mengakibatkan mereka rentan mengalami kekerasan dan diabaikan ketika terjadi krisis, termasuk dalam kondisi Covid-19.
Kondisi disabilitas dalam situasi krisis jauh lebih memprihatinkan. Dalam situasi normal mereka masih punya  tantangan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Penyandang  disabilitas  kerap  mengalami  kesulitan dalam  mengakses  pelayanan  publik  seperti  layanan  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  dan  termasuk berpartisipasi  di  lingkungan  masyarakat.  Penyandang  disabilitas  sangat  rentan  mengalami  kemiskinan  karena minimnya  akses  terhadap  pendidikan  dan  pekerjaan  yang  dapat  mengubah  kehidupan  mereka  menjadi  lebih layak. UNESCO menyebutkan ada 90 persen lebih anak-anak disabilitas di negara berkembang tidak mengakses sekolah dasar dan hanya satu persen perempuan  disabilitas yang bisa membaca.
Meski  begitu,  upaya  pemenuhan  hak,  perlindungan,  dan  dukungan  terhadap  kelompok  disabilitas  di Indonesia  sebenarnya  sudah  tergolong  lama.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  4 tahun 1977 tentang Penyandang Cacat. Namun, undang-undang ini dipandang lemah karena dinilai kurang baik secara  implementasi.  Selain  itu,  peraturan  tersebut  juga  terlalu  menstigmatisasi  subjek  hukumnya  dengan menggunakan kata “penyandang cacat”. Selain melalui undang-undang tersebut, gerakan hak asasi manusia dan tuntutan  persamaan  hak  sudah  lama  terjadi  di  Indonesia.  Terutama  dari  gerakan  organisasi  penyandang disabilitas  yang  menyuarakan  diadakannya  layanan  publik  di  berbagai  aspek  seperti  pendidikan,  ekonomi, politik, hingga keagamaan.
Pada periode 1993-2022, Indonesia termasuk salah satu negara yang dipuji dalam Evaluasi Dasawarsa Penyandang Disabilitas di Asia Pasifik. Pujian tersebut tentu bukan tanpa alasan, Indonesia dianggap memiliki kemajuan  dari  segi  produk  hukum  yang  memiliki  perhatian  dan  kepedulian  terhadap  penyandang  disabilitas (Price & Takamine). Sebab, pada kurun waktu tersebut Indonesia tidak hanya memiliki undang-undang tentang Penyandang  Cacat,  tapi  juga    Undang-Undang  Nomor  28  tahun  2002  tentang  Bangunan  dan  Gedung  dan beberapa peraturan Menteri yang sesuai dengan kebutuhan disabilitas.
Namun, banyaknya kebijakan dan peraturan yang lahir untuk mengakomodasi kepentingan penyandang disabilitas  tidak  berbanding  lurus  dengan  realita.  Dina  Afrianty,  Presiden  Australia  Indonesia  Disability Research  and  Advocacy  Network  (AIDRAN)  menyebutkan  Undang-Undang  tentang  Penyandang  Disabilitas yang  menjadi  payung  hukum  kelompok  disabilitas  masih  belum  optimal  dalam  penerapannya.  Pasalnya,  dari sekian banyak universitas di Indonesia, baru 11 kampus yang menyediakan unit layanan disabilitas. Tidak hanya di  lingkup  perguruan  tinggi,  di  bidang  lain  penyandang  disabilitas  sudah  lama  mengalami  diskriminasi  dan terpinggirkan.  Di  sektor  pendidikan,  siswa  disabilitas  ditolak  karena  alasan  sekolah  belum  memiliki  guru pendamping khusus. Pada akhirnya, siswa disabilitas hanya punya opsi belajar di sekolah luar biasa yang secara kurikulum  dan  kualitas  pembelajaran  di  bawah  sekolah  umum.  Fenomena  serupa  juga  terjadi  di  sektor  lain seperti kesehatan, pekerjaan, ekonomi, hukum, dan sebagainya.
Perlakuan  diskriminatif  membuat  penyandang  disabilitas  kurang  berdaya  dalam  mengakses  fasilitas dan  kesejahteraan  sehingga  kesulitan  dalam  mengembangkan  dan  memperjuangkan  nasib  dirinya.  Secara ekonomi,  mereka  lahir  dan  tumbuh  dari  keluarga  miskin.  Kondisi  disabilitas  dan  rendahnya  ekonomi  menjadi dua masalah klasik yang tidak bisa dipisahkan dari penyandang disabilitas. Kondisi disabilitas seharusnya bukan menjadi  hambatan  untuk  memperoleh  hak  layanan  dan  kesejahteraan.  Namun  faktanya,  hak  untuk  mengakses layanan  dasar  seperti  pendidikan,  kesehatan,  dan  pelayanan  publik  lainnya  mereka  masih  banyak  mengalami diskriminasi.
Situasi  yang  dihadapi  penyandang  disabilitas  merupakan  turunan  dari  fasilitas  dan  hak  yang  tidak mereka  dapatkan.  Hak  dan  fasilitas  yang  dimaksud  adalah  pendidikan,  kesehatan,  pekerjaan,  jaminan  sosial, informasi  dan  komunikasi,  mobilitas,  situasi  darurat,  olahraga,  budaya,  rekreasi,  hiburan,  dan  kesamaan  hak secara hukum dan politik. Ketidaktersediaan semua fasilitas dan hak tersebut berimplikasi pada sulitnya akses dan  pemenuhan  kebutuhan  oleh  penyandang  disabilitas.  Pendidikan  menjadi  sektor  yang  paling  banyak diskriminasi  oleh  disabilitas.  Minimnya  sarana  dan  prasarana  sekolah  inklusi  dan  ketimpangan  hak  membuat sekolah belum menjadi ruang yang mampu mengakomodir kebutuhan pendidikan kelompok disabilitas.
Lain pendidikan, lain juga dalam hal akses layanan dan perlindungan sosial. Tidak semua penyandang disabilitas  dapat  mengakses  jaminan  pelayanan  kesehatan  yang  seharusnya  menjadi  hak  mereka.  Kondisi  ini semakin  diperparah  dengan  belum  meratanya  jaminan  sosial  bagi  disabilitas.  Kebutuhan  hidup  yang  semakin meningkat  membuat  mereka  butuh  perlindungan  sosial  yang  sesuai  dengan  kondisi  disabilitasnya.  Sejauh  ini sudah  ada  beberapa  program  bantuan  yang  menyasar  penyandang  disabilitas.  Tapi  dalam  praktiknya  bantuan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa ada orang tua atau anggota keluarga yang merawat sehingga bantuan tersebut  tidak  mencukupi  pemenuhan  hidupnya.  Artinya,  dalam  memberikan  bantuan  dan  kesejahteraan  perlu
diberikan kepada keluarga yang mengurus disabilitas karena mereka mengorbankan waktu dan tenaga serta rela meninggalkan pekerjaannya untuk mengurusi disabilitas.
Permasalahan  yang  terjadi  pada  penyandang  disabilitas  sangatlah  kompleks.  Setiap  sektor  kehidupan yang  mereka  jalani  memerlukan  penanganan  berbeda.  Maka  dari  itu,  merumuskan  kebijakan  publik  bagi disabilitas  mencakup  semua  lini  kehidupan.  Untuk  mewujudkan  hal  tersebut  perlu  dilakukan  pembangunan kawasan inklusi atau kota inklusi agar penyandang disabilitas yang hidup di dalamnya memiliki kualitas hidup sejahtera. Konsep inklusi sosial sejauh ini dianggap sebagai pendekatan yang menciptakan lingkungan terbuka dengan  melibatkan  semua  unsur  masyarakat  di  dalamnya  (Probosiwi,  2017).  Sementara  itu,  Dyanaindar  & Priyono (2022) menyebutkan bahwa lingkungan yang inklusi adalah lingkungan sosial yang ramah, terbuka dan di dalamnya ada masyarakat yang terbuka dan menghargai satu sama lain, tidak terkecuali kelompok disabilitas.
Konsep  kota  inklusi  juga  sudah  didefinisikan  oleh  nexcity.org  sebagai  kota  yang  menempatkan manusia  sebagai  prioritas  utama  dan  menghargai  warga  di  dalamnya  secara  setara  tanpa  adanya  perlakuan diskriminatif. Warga miskin didengar pendapatnya, dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran dan mereka dapat mengakses layanan hak dasar kehidupan seperti tempat tinggal, air bersih, dan listrik.
Upaya untuk menemukan konsep kota inklusi juga sudah dilakukan World Bank dengan menjalankan proyek inclusive cities pada 2015. Proyek tersebut menyebutkan setidaknya ada tiga faktor penting yang harus dilakukan untuk menciptakan kota inklusif. Pertama, special inclusion (inklusi ruang fisik) yang mensyaratkan adanya  infrastruktur  pemenuhan  sehari-hari  berupa  tempat  tinggal  layak  huni,  air  bersih,  dan  sanitasi.  Kedua, social  inclusion  (inklusi  sosial)  yang  menyebutkan  bahwa  kota  yang  inklusif  wajib  memastikan  adanya kesetaraan  hak  dan  partisipasi  semua  orang  di  dalamnya,  termasuk  kelompok  yang  paling  termarjinalkan. Ketiga, economic inclusion (inklusi ekonomi) ialah kota yang menyediakan lapangan pekerjaan dan kesempatan yang sama kepada semua warga kota tanpa terkecuali (Inclusive Cities, 2015).
Sebagai sebuah kota, Yogyakarta sejak 2014 telah mencanangkan dirinya sebagai kota inklusi dengan dibentuknya Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemerintah kota menganggap penyandang  disabilitas  sebagai  kelompok  paling  rentan  dan  belum  cukup  diakomodasi  dalam  kebijakan dibanding kelompok rentan lainnya seperti perempuan, anak, lansia, dan warga miskin (Agus Salim, 2021).
Dibentuknya  Komite  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  dilakukan  untuk memudahkan  kerja  pemerintah  Kota  Yogyakarta  dalam  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas.  Populasi penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sebenarnya tergolong minim, yakni sekitar 3.981 jiwa, kurang satu persen dari jumlah penduduk Kota Yogyakarta sekitar 449.890 (BPS Yogyakarta, 2022). Akan tetapi, populasi penyandang disabilitas  di  Kota  Yogyakarta  terbilang  tinggi  dibanding  beberapa kota  inklusi  lain  di  Indonesia. Kota  Banjarmasin  yang  lebih  dulu  berkomitmen  menjadi  kota  inklusi  dibanding  Kota  Yogyakarta  memiliki populasi  penyandang  disabilitas  sebanyak  3.897  atau  0,56  persen  dari  total  populasi  yang  berjumlah  692,793 jiwa.  Sedangkan,  Kota  Surakarta  yang  merupakan  pelopor  kota  inklusi  memiliki  populasi  penyandang disabilitas sebanyak 1.377 dengan total populasi sebanyak 522,728 jiwa.
Tingginya  jumlah  penyandang  disabilitas  di  Kota  Yogyakarta  dibanding  kota  lain  di  Indonesia menunjukkan  perlu  adanya  upaya  serius  dalam  penyediaan  hak  bagi  warga  disabilitas.  Ditambah  lagi  jika melihat jenis-jenis disabilitas  dan belasan sub-jenis disabilitas lainnya, memerlukan perhatian dan penanganan yang  berbeda  dan  lebih  kompleks.  Untuk  menjangkau  dan  memenuhi  kebutuhan  disabilitas  secara  rinci  dan upaya  mewujudkan  kota  inklusi,  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  membentuk  Forum  Kecamatan  Inklusi  sebagai peran strategis untuk koordinasi di tingkat kecamatan atau kemantren.
Forum  Kecamatan  Inklusi  dibentuk  secara  bertahap  dan  direncanakan  semua  kecamatan  di  Kota Yogyakarta memiliki forum ini. Forum Kecamatan Inklusi berperan untuk berkoordinasi dan bersinergi berbagai upaya  pemerintah  menuju  kecamatan  inklusi.  Peran  forum  ini  sangat  signifikan,  mulai  dari  mengidentifikasi masalah  yang  dihadapi  penyandang  disabilitas  hingga  menemukan  solusi  pemecahannya.  Proses  deklarasi kecamatan inklusi dilakukan secara bertahap dengan menetapkan dua kecamatan inklusi dalam satu tahun. Pada tahun  2016,  kecamatan  inklusi  yang  ditetapkan  adalah  Kemantren  Tegalrejo,  Kemantren  Wirobrajan, Kemantren Kotagede, dan Kemantren Gondokusuman melalui Keputusan Walikota (Kepwal) Nomor 339 tahun 2016.  Setahun  berikutnya,  2017,  melalui  Kepwal  Nomor  207  tahun  2017  ditetapkan  Kemantren  Jetis  dan Kemantren  Kraton  sebagai  kecamatan  Inklusi.  Tahun  2018  giliran  Kemantren  Mantrijeron  dan  Kemantren Gedongtengen yang menjadi kecamatan inklusi.
Keseriusan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  untuk  mewujudkan  kota  inklusi  juga  dibuktikan  dengan disahkannya Peraturan Daerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Nomor 4 tahun 2019. Perda ini mengatur  tentang  aspek  perlindungan  bagi  penyandang  disabilitas.  Adapun  aspek  yang diatur  dalam  perda  ini meliputi  aspek  keadilan  dan  perlindungan  hukum,  pendidikan,  pekerjaan,  kewirausahaan  dan  koperasi, kesehatan  politik,  keagamaan,  keolahragaan,  pariwisata,  dan  seni  budaya.  Selain  itu  mencakup  juga  aspek kesejahteraan  sosial,  infrastruktur,  pelayanan  publik,  perlindungan  dan  bencana,  habilitas  dan  rehabilitasi, konsesi,  pendataan,  komunikasi  informasi,  serta  perlindungan  dari  diskriminasi,  penelantaran,  penyiksaan  dan eksploitasi (Perda Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, 2019).
Selain  itu,  upaya  lain  yang  dilakukan  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  ialah  dengan  mengeluarkan berbagai kebijakan dan program yang mengarah pada pemenuhan hak penyandang disabilitas. Di antaranya ada program sekolah inklusi yang menunjuk beberapa sekolah negeri untuk menerima siswa disabilitas.  Perbaikan infrastruktur  umum  berupa  guiding  block  dan  ramp  juga  disediakan  untuk  memudahkan  aksesibilitas penyandang disabilitas. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah juga menyediakan fasilitas antar jemput buku perpustakaan untuk memudahkan akses bacaan warga penyandang disabilitas.
Di  ranah  ekonomi  dan  ketenagakerjaan  pemerintah  kota  menyediakan  pelatihan  kerja  bagi  disabilitas dan  memberikan  apresiasi  kepada  perusahaan  yang  menerima  disabilitas  sebagai  pekerja.  Program  lain  yang juga  dilakukan  adalah  pembinaan  kelompok  sampah  berorientasi  disabilitas,  pengadaan  KB  gratis,  simulasi tanggap bencana, dan juga memberikan alat bantu disabilitas. Program yang rutin dilakukan setiap tahun adalah mendata dan memperbarui data khusus penduduk disabilitas di wilayah Kota Yogyakarta.
Dari sekian banyak kota yang mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi di Indonesia, Kota Yogyakarta terbilang  paling  serius  dari  kota-kota  lain  terbukti  dengan  banyaknya  kebijakan  dan  program  yang  dilakukan untuk mewujudkan kota inklusi. Namun, mewujudkan kota inklusi tidak dapat diukur hanya sekadar melahirkan kebijakan  atau  program,  melainkan  dengan  melihat  seberapa  besar  dampak  program  dan  kebijakan  tersebut terhadap penyandang disabilitas.
Kebermanfaatan  kebijakan  kota  inklusi  ini  menjadi  perhatian  peneliti  dalam  upaya  mengetahui seberapa  berpengaruh  kebijakan  pro  disabilitas  ini  terhadap  peningkatan  kualitas  hidup  mereka.  Berdasarkan observasi  awal  yang  peneliti  temui  belum  semua  penyandang  disabilitas  bisa  mendapatkan  hak-hak  dasar. Begitu  juga  dengan  infrastruktur  dan  aksesibilitas  ruang  publik  yang  belum  sepenuhnya  memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti mengetahui bagaimana penerapan kebijakan  inklusi  bagi  penyandang  disabilitas  di  Kota  Yogyakarta?  Selain  itu,  upaya  apa  saja  yang  dilakukan untuk  menerapkan  kebijakan  inklusi  ini  demi  mewujudkan  inklusivitas  dan  aksesibilitas,  serta  seperti  apa respons  penyandang  disabilitas  terhadap  kebijakan  inklusi  dalam  mewujudkan  inklusivitas  dan  aksesibilitas  di Kota Yogyakarta.

## Kerangka Teori

## Implementasi Kebijakan
Penerapan  berbagai  kebijakan  yang  lahir  guna  mewujudkan  kota  inklusi  penting  dilakukan  untuk memastikan kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh kelompok disabilitas.  Sebab, tanpa adanya dampak nyata  yang  dirasakan,  kebijakan  tersebut  hanyalah  barisan  kata  tanpa  makna.  Sebaik  apapun  kebijakan  jika implementasinya  tidak  baik,  maka  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  sulit  terwujud  (Widodo,  2010).  Dalam menerapkan  kebijakan  dan  berdampak  bagi  kelompok  sasaran,  George  Edward  III  mengemukakan  bahwa masalah  krusial  dari  suatu  kebijakan  adalah  lemahnya  upaya  implementasi.  Tanpa  adanya  implementasi  yang efektif dan tepat sasaran, keputusan dari kebijakan yang dibuat sulit untuk berhasil.
Cara efektif dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, Edward menyaratkan untuk memperhatikan empat unsur pokok, yaitu: komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan stuktur birokrasi. Pertama, dalam hal komunikasi  adanya  hubungan  atau  koordinasi  yang  baik  antarinstansi  penting  dilakukan.  Tanpa  adanya komunikasi yang baik keberhasilan suatu program atau kebijakan sulit tercapai. Kedua, sumberdaya yang siap dan mampu mengimplementasikan kebijakan juga menjadi hal penting. Kesiapan dan kemampuan sumberdaya yang dimiliki terlihat dari pengalamannya dalam mengelola dan menjalankan program. Selain itu, sumberdaya juga memiliki kemampuan berdasarkan keilmuan yang sesuai dengan bidangnya. Menurut Van Matter dan Van Horn  (dalam  Nugroho,  2014),  dalam  suatu  implementasi  kebijakan  perlu  adanya  sumberdaya  dalam  bentuk sumberdaya manusia, sumberdaya material, dan sumberdaya metode. Sumberdaya manusia menjadi yang paling penting dari ketiganya karena memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan.
Sementara,  Sikap  pelaksana  merupakan  adanya  kemauan  atau  keinginan  para  pemangku  atau  pelaku kebijakan  untuk  melaksanakan  kebijakan  dengan  sungguh-sungguh  sehingga  tujuan  kebijakan  dapat  terwujud. Dalam  mengimplementasikan  kebijakan,  sikap  dari  pelaksana  ini  dikategorikan  menjadi  tiga  hal,  yaitu  (a) respon  pelaksana/implementator  terhadap  kebijakan,  apakah  implementator  punya  kemauan  atau  tidak  dalam mengimplementasikan  kebijakan  publik,  (b)  pemahaman  pelaksana/impelementator  terhadap  kebijakan  yang telah ditetapkan, dan (c) intensitas pelaksana dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Adanya komitmen dari  pelaksana  dalam  menerapkan  kebijakan  dapat  menjadi  penggerak  yang memungkinkan  capaian kebijakan terwujud.
Unsur  keempat  yaitu  Struktur  Birokrasi  dapat  dilihat  sebagai  pola  hubungan  dan  koordinasi  antara pelaksana,  baik  instansi  maupun  individu.  Dalam  hal  pelaksanaan  kebijakan  inklusi  di  Kota  Yogyakarta,  tiap instansi  ataupun  organisasi  yang  terbentuk  sudah  memiliki  jalur  koordinasi  yang  baik.  Akan  tetapi,  jalur koordinasi  ini  belum  berjalan  maksimal  untuk  mencapai  tujuan  kebijakan.  Masih  terjadi  miskoordinasi  antara satu  intansi  dengan  instansi  lain,  sehingga  mengakibatkan  kebijakan  berjalan  di  tempat  dan  tidak  dirasakan langsung  oleh  disabilitas.  Miskoordinasi  paling  kerap  terjadi  antara  instansi  level  kecamatan  dengan  yang  di tingkat kota, begitu juga dengan koordinasi antardinas.

## Inklusivitas
Inklusi  atau  inklusivitas  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  pendekatan  untuk  mewujudkan  lingkungan sosial masyarakat yang terbuka untuk semua kalangan dari latar belakang berbeda, baik dari segi fisik, perilaku, agama, budaya, dan sebagainya. Konsep inklusi dapat menjadi petunjuk dalam mewujudkan masyarakat sosial yang  menerima  keberagaman.  Sebagai  sebuah  konsep  sosial,  inklusi  dapat  didasarkan  pada  rasa  memiliki, penerimaan,  pengakuan,  pelibatan  partisipasi  yang  setara  bagi  semua  kalangan  dari  aspek  ekonomi,  sosial, budaya, dan politik. Pada tataran inilah perbedaan diakui dan dihargai keberadaannya (Jones, Miller, Pickernell & Packham, 2011).
Lebih  lanjut,  konsep  inklusi  berkembang  menjadi  inklusi  sosial  yang  berupaya  mewujudkan keberagaman dan diterimanya berbagai kelompok masyarakat dalam sistem sosial. Dalam hal program maupun kebijakan  inklusi  sosial  melihat  pada  niatan  pemangku  kebijakan  untuk  memastikan  kelompok  dan  identitas berbeda  untuk  bisa  terlibat  di  segala  aspek  kehidupan,  termasuk  dalam  proses  perumusan  kebijakan  (Verna Myers). Sebab, terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat yang inklusif berarti menjamin adanya kesempatan yang setara bagi semua orang tanpa membedakan suku, ras, agama, dan bahkan perbedaan bentuk fisik.
Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep inklusivitas dan inklusi sosial ada baiknya melihat lebih dahulu  asal  kemunculannya.  Eksklusi  sosial  adalah  kondisi  yang  lebih  dulu  ada  sebelum  inklusi  sosial. Kemunculan eksklusi sosial diakibatkan oleh beberapa faktor seperti adanya perbedaan fisik, budaya, identitas, hingga sosial. Konsep eksklusi sosial muncul pertama kali di Perancis pada era 1970-an. Pada masa itu, eksklusi sosial  dipakai  untuk  menggambarkan  kondisi  yang  dialami  kelompok  masyarakat  marjinal  yang  tidak mempunyai  akses  pekerjaan, ekonomi,  dan  jaminan  kesejahteraan.  Di  masa  itu  banyak masyarakat  yang  tidak mendapatkan hak dasarnya sebagai warga negara karena kondisinya, seperti masyarakat difabel yang dikucilkan karena  kondisi  fisiknya  atau  para  pencari  suaka  politik  yang  tidak  dianggap  karena  bukan  warga  negara kelahiran  Perancis.  Kelompok  marjinal  tadi  tidak  memiliki  perwakilan  di  Lembaga  pemerintahan  yang  bisa mewakili kepentingan mereka (Pierson, 2010).
Pierson  juga  menjelaskan  bahwa  terdapat  lima  faktor  mendasar  yang  menyebabkan  seseorang mengalami eksklusi sosial: (1) kemiskinan; (2) pengangguran; (3) tidak punya relasi sosial; (4) kondisi tempat tinggal dan lingkungan sosial; (5) tidak mendapatkan layanan umum atau akses layanan dasar. Menurut Pierson kelima faktor tersebut mempengaruhi satu sama lain.
Senada  dengan  Pierson,  Sheppard  juga  melihat  ciri-ciri  masyarakat  yang  rentan  mengalami  eksklusi sosial, diantaranya: (1) masyarakat miskin, tidak punya pekerjaan, dan tidak beruntung; (2) tidak mendapat hak dasar sebagai warga negara; (3) masyarakat yang tercerabut dari akar atau relasi sosialnya. Child Poverty Action Group  menjelaskan  eksklusi  sosial  sebagai  penghalang,  baik  sebagian  atau  seluruh  akses  suatu  masyarakat terhadap  sistem  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang  punya  peran  penting  dalam  integrasi  seseorang  dalam masyarakat.
Dari definisi dan penjelasan diatas dapat disebutkan bahwa eksklusi sosial terjadi bukan karena mereka tinggal di Kawasan kumuh melainkan karena kondisi di luar kendali dan keinginan mereka. Mereka sebenarnya tidak ingin berada dalam situasi tersebut, tapi keadaan yang membawa mereka berada di titik itu. Hal ini perlu ditekankan karena tidak ada satu orang pun yang sebenarnya dengan sengaja mengekslusikan dirinya, melainkan orang tersebut dieksklusi (excluded).
Konsep inklusi sosial adalah kebalikan dari eksklusi sosial. Konsep inklusi menyediakan keterbukaan dalam tatanan masyarakat. Keterbukaan yang dimaksud tidak hanya berhenti pada tataran menerima perbedaan dan keragaman. Setidaknya ada empat nilai yang bisa dijadikan pedoman dalam upaya mewujudkan masyarakat yang  inklusi.  Pertama,  pluralisme  yang  menganggap  bahwa  keberagaman  dan  perbedaan    dalam  masyarakat anugerah yang tidak bisa dibantah oleh siapa pun. Sehingga menghargai dan menghormati pluralisme menjadi kunci utama menuju masyarakat terbuka. Kedua, kesetaraan sebuah nilai yang menganggap setiap orang punya hak dan posisi yang setara dalam masyarakat. Kesetaraan menuntut tidak boleh ada satu orang pun yang lebih tinggi  atau  rendah  kedudukannya  dalam  sosial  masyarakat.  Prinsipnya  setiap  orang,  apapun  latar  belakangnya harus diberikan kesempatan yang sama.
Ketiga,  martabat  menjadi  nilai  yang  tidak  kalah  penting  untuk  dijunjung  tinggi.  Setiap  orang  dalam masyarakat punya keinginan yang berbeda. Maka setiap orang wajib hukumnya menghargai martabat dan nilai yang  dianut  oleh  orang  lain.  Keempat,  partisipasi  aktif  seseorang  dalam  kegiatan  sosial  masyarakat  dapat menjadi  ruang  untuk  berkontribusi  dan  berpartisipasi.  Masyarakat  inklusi  lebih  mudah  terwujud  jika  semua anggota masyarakat dilibatkan dan diberikan akses yang sama dalam partisipasi sosial masyarakat.
Keempat  pedoman  atau  nilai  dalam  mewujudkan  kawasan  inklusif  tersebut  bisa  menjadi  alat  ukur dalam  menganalisis  pembangunan  inklusif  suatu  kawasan,  dalam  hal  ini  Kota  Yogyakarta.  Keempat  nilai tersebut  harus  berjalan  beriringan  dan  kontinyu.  Jika  keempat  nilai  tersebut  dijalankan  dengan  baik, mewujudkan kota inklusi bagi penyandang disabilitas bukanlah mimpi belaka.

## Aksesibilitas
Konsep  lain  yang  peneliti  gunakan  adalah  aksesibilitas.  Konsep  ini  penting  untuk  melihat  seberapa terjangkau  akses  publik  bagi  semua  orang  dalam  suatu  Kawasan.  Sederhananya,  konsep  ini  digunakan  untuk mengukur  kemudahan  mobilitas  dari  satu  lokasi  ke  lokasi  lain.  Aksesibilitas  terbagi  menjadi  dua,  yakni aksesibilitas fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik berkaitan dengan gedung, jalan, lingkungan dan infrastruktur bangunan lainnya. Sedangkan, aksesibilitas nonfisik yang berkaitan dengan lingkungan sosial seperti interaksi, etika, teknologi, informasi, dan sebagainya.
Aksesibilitas  fisik  adalah  lingkungan  atau  bangunan  dalam  bentuk  fisik  yang  disediakan  untuk disabilitas  agar  dapat  dilewati,  dimasuki,  dihampiri  secara  mandiri  tanpa  membutuhkan  bantuan.  Dalam  arti yang  lebih  luas  aksesibilitas  berarti  kemudahan  akses  dalam  berbagai  bentuk  seperti  bangunan,  transportasi, komunikasi, dan segala jenis fasilitas di luar ruangan termasuk tempat wisata dan rumah ibadah (Adinda, 2010).
Fasilitas  publik  seharusnya  diperuntukkan  kepada  publik  tanpa  terkecuali  agar  mudah  diakses. Membayangkan  menjadi  disabilitas  dapat  menimbulkan  depresi  ketika  menghadapi  kenyataan  bahwa  banyak infrastruktur yang didesain untuk kepentingan umum tapi justru tidak selalu mudah diakses disabilitas. Beberapa contoh  fasilitas  publik  yang  sering  menjadi  hambatan  adalah  trotoar,  permukaan  jalan  yang  tidak  rata,  pintu terlalu sempit, tidak ada lift di gedung bertingkat, tidak ada parkir khusus disabilitas, toilet yang terlalu sempit, dan masih banyak lagi.
Permasalahan  yang  disebutkan  tadi  menjadi  hambatan  bagi  disabilitas  dari  berbagai  jenis  dan  ragam. Adanya  kemudahan  akses  bangunan  dan  fasilitas  mudah  oleh  semua  orang  sebenarnya  merupakan  kesamaan hak dan keadilan sosial. Dalam Declaration on the Rights of Disabled Persons menyebutkan bahwa disabilitas berhak mendapatkan kemudahan untuk mandiri atau tidak bergantung pada orang lain. Mereka juga mempunyai hak  atas  pelayanan  kesehatan,  psikologis  dan  fungsional,  rehabilitasi  medis  dan  sosial,  pendidikan,  pelatihan, ketrampilan,  konsultasi,  pekerjaan,  dan  segala  macam  pelayanan  yang  dapat  membantu mereka  meningkatkan kemampuan  dan  keterampilan.  Sementara  itu,  dalam  Undang-Undang  Disabilitas  juga  mengatur  bahwa disabilitas  berhak  untuk  mendapatkan  aksesibilitas  untuk  memanfaatkan  fasilitas  publik  dan  berhak mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk  aksesibilitas bagi individu.
Dalam  upaya  penyediaan  ruang  yang  aksesibel  sedikitnya  ada  empat  dasar  yang  harus  diperhatikan, yaitu: Pertama, asas kemudahan, yang berarti bahwa setiap orang dapat dengan mudah mendatangi tempat atau bangunan umum. Kedua, asas kegunaan yang berarti semua orang harus dapat  mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Ketiga, asas keselamatan, artinya setiap bangunan dalam  suatu  lingkungan  bangunan  harus  memperhatikan  keselamatan  bagi  semua  orang  termasuk  disabilitas. Keempat,  asas  kemandirian,  menganggap  bahwa  setiap  orang  harus  bisa  masuk  dan  mempergunakan  semua tempat atau bangunan dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.
Selain  aksesibilitas  konsep  lain  yang  bisa  digunakan  untuk  memaksimalkan  akses  disabilitas  adalah prinsip  desain  universal.  Sejatinya,  aksesibilitas  sebenarnya  adalah  produk  turunan  dari  desain  universal  yang memungkinkan  semua  orang  melakukan  mobilitas  dengan  mudah.  Prinsip  Desain  Universal  dicetuskan  tahun 1997 oleh sekelompok profesi seperti arsitek, desainer produk, insinyur, dan peneliti desain lingkungan. Prinsip ini  dibuat  awalnya  menjadi  panduan  dalam  membuat  desain  lingkungan,  produk  dan  komunikasi.  Menurut pandangan  Center  for  Universal  Design  dari  North  Carolina  State  University  adalah  prinsip  desain  universal dapat  dipraktikkan  untuk  mengevaluasi  model  desain  yang  sudah  ada,  selain  itu  juga  menjadi  referensi  bagi desainer dan konsumen yang ingin membuat bangunan yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang.
Konsep aksesibilitas dan prinsip desain universal di atas dapat menjadi alat bagi peneliti untuk melihat kondisi  aksesibilitas  ruang  publik  di  Kota  Yogyakarta.  Peneliti  akan  melihat  aksesibilitas  baik  secara  fisik maupun  nonfisik.  Bagaimanapun  kedua  jenis  aksesibilitas  ini  saling  terkait  satu  sama  lain.  Kemudahan  akses fasilitas publik di suatu Kawasan bisa menjadi penanda bahwa kawasan tersebut adalah inklusif.

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Metode  ini  relevan  digunakan  untuk mengetahui fakta lapangan mengenai pembangunan kota inklusi di Kota Yogyakarta. Selain itu, metode ini juga bisa  digunakan  untuk  melihat  dinamika  proses  perwujudan  kota  inklusi  yang  menjadi  pertanyaan  penelitian. Metode  kualitatif  bisa  digunakan  unutk  mendapatkan  jawaban  penelitian  yang  lebih  mendalam  dan  rinci  serta menggali pemahaman lebih luas (George et al., 2012).
Lokasi  penelitian  ini  berlangsung  di  Kota  Yogyakarta  yang  sudah  memiliki  kebijakan  dan  program inklusi untuk memenuhi hak dasar penyandang disabilitas. Sebagai kota yang mendeklarasikan diri sebagai kota inklusi  sejak  2014,  saat  ini  14  kecamatan  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta  sudah  ditetapkan  sebagai  kecamatan inklusi  guna  mewujudkan  Kota  Yogyakarta  sebagai  kota  inklusi.  Setelah  sepuluh  tahun  sejak  dideklarasikan, peneliti ingin mengetahui apakah penyandang disabilitas yang ada di kota ini sudah terpenuhi hak-haknya dan didengarkan aspirasinya.
Dalam penggalian data peneliti melakukan observasi, wawancara dan studi pustaka untuk mendapatkan data  secara  holistik.  Observasi  dilakukan  dengan  mengamati  kondisi  inklusivitas  dan  aksesibilitas  di  Kota Yogyakarta.  Sedangkan  wawancara  dilakukan  kepada dinas  yang berkaitan  dengan kebijakan  inklusi  dan  juga kepada  penyandang  disabilitas,  baik  secara  personal  maupun  organisasi.  Dalam  wawancara  dengan  disabilitas Tuli peneliti didampingi oleh Juru Bahasa Isyarat (JBI) untuk memudahkan komunikasi dan proses wawancara. Data  pustaka  peneliti  proleh  melalui  dokumen  kebijakan,  peraturan  daerah,  berita  media,  jurnal,  buku  dan sebagainya.  Demi  menjamin  keabsahan  data  yang  didapat  peneliti  melakukan  verifikasi  dengan  metode triangulasi dengan membandingkan dua atau lebih data yang sama dengan sumber-sumber berbeda.
Setelah  proses  penggalian data  dilakukan,  peneliti  selanjutnya  melakukan  analisis  data.  Hasil  analisis ini yang peneliti tulis dalama pembahasan dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  upaya  mewujudkan  kota  inklusi  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  telah  mengesahkan  berbagai kebijakan  dan  menjalankan  program-program  yang  mengarah  pada  peningkatan  kualitas  hidup  penyandang disabilitas.  Hasil  temuan  peneliti  di  lapangan  menunjukkan  setidaknya  ada  4  (empat)  upaya  nyata  yang  telah dilakukan yaitu:

## 1. Implementasi dan Hambatan Sekolah Inklusi di Kota Yogyakarta
Pendidikan  menjadi  hak  dasar  semestinya  didapat  oleh  semua  warga  negara,  termasuk  penyandang disabilitas.  Hak  dasar  ini  sudah  dijamin  dalam  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Negara Indonesia  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan bangsa.  Meskipun  sejak  awal  kemerdekaan  hingga  saat  ini  sudah  banyak  kebijakan  dan  peraturan  yang menjamin pendidikan dapat diakses oleh semua orang, pada praktiknya masih banyak warga negara yang tidak bisa mendapatkan pendidikan dasar.
Penyandang  disabilitas  menjadi  kelompok  yang  sering  terabaikan  dalam  pendidikan.  Di  Kota Yogyakarta  dari  tahun  ke  tahun  kasus  anak  disabilitas  yang  ditolak  masuk  ke  sekolah  umum  selalu  terjadi. Alasan  penolakan  biasanya  karena  tidak  ada  guru  pendamping  khusus  (GPK)  yang  akan  membantu  siswa disabilitas  dalam  proses  belajar,  fasilitas  pembelajaran  bagi  anak  disabilitas  yang  tidak  memadai,  tidak  bisa melakukan asesmen kebutuhan siswa disabilitas, dan sebagainya.
Untuk memastikan siswa disabilitas mengakses pendidikan dasar Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas  Pendidikan  mendirikan  UPT  Layanan  Disabilitas  Bidang  Pendidikan  bertugas  memastikan  setiap  anak disabilitas dapat mengenyam pendidikan dengan layak. Sebagai unit pelaksana tugas, lembaga ini punya empat fungsi utama, yaitu (a) memberikan layanan pendukung dalam memperlancar pelaksanaan pendidikan inklusi di SPPI, (b) membantu layanan diklat peningkatan kompetensi Guru Kelas dan Guru Mapel dalam pendampingan ABK, (c) membantu layanan diklat vokasional bagi ABK, (d) membantu layanan asesmen bagi ABK.
Pendirian  ULD  Pendidikan  tersebut  dilakukan  dengan  beberapa  pertimbangan,  yaitu  terjadinya diskriminasi  dan  penolakan  yang  dialami  oleh  anak  disabilitas  dalam  proses  Penerimaan  Peserta  Didik  Baru (PPDB).  Di  samping  itu,  keberadaan  guru  yang  paham  tentang  siswa  disabilitas  masih  minim  dan  belum  siap mendidik  siswa  disabilitas.  Secara  infrastruktur,  sekolah  juga  belum  siap  memenuhi  berbagai  kebutuhan aksesibilitas fisik seperti bidang miring pengguna kursi roda, guiding block, toilet aksesibel dan sebagainya,
Kebutuhan  mengenai  layanan,  fasilitas,  dan  infrastruktur  yang  memadai  bagi  penyandang  disabilitas sebenarnya sudah tersedia di Sekolah Luar Biasa (SLB). SLB sudah lama menjadi solusi pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Akan tetapi, opsi menyekolahkan anak di SLB tidak selalu disambut baik oleh orang tua siswa. Mereka menginginkan anaknya belajar dan mendapatkan ilmu yang setara dengan anak pada umumnya. Untuk  mengakomodasi  kebutuhan  tersebut    dibuatlah  program  Sekolah  Inklusi,  yakni  sekolah  regular  atau sekolah  umum  yang  ditunjuk  untuk  menerima  anak  disabilitas  menjadi  peserta  didik  bersamaan  dengan  anak tanpa disabilitas dalam ruang kelas yang sama.
Menerima anak disabilitas di sekolah umum ternyata belum menjadi solusi yang tepat. Tantangan lain yang  muncul  adalah  sekolah  harus  bersedia  dan  bertekad  menyiapkan  berbagai  kebutuhan  untuk  membantu proses  belajar  siswa  disabilitas,  mulai  dari  aksesibilitas  dan  infrastruktur  bangunan  sekolah  yang  inklusif, memodifikasi  kurikulum  agar  bisa  diikuti  siswa  disabilitas  hingga  melatih  guru  agar  memiliki  perspektif disabilitas dan mengerti cara mengajar anak yang berkebutuhan khusus. Upaya tersebut ditempuh ULD bidang Pendidikan agar semua siswa disabilitas bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Maka dari itu, sekolah harus menyesuaikan kebutuhan setiap siswa agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan mudah.
“Tidak ada alasan bagi sekolah untuk menolak anak disabilitas. Jika yang menjadi alasan adalah tidak ada  guru  pendamping  khusus  (GPK),  kurangnya  saran  parasarana,  itu  urusan  nanti.  Yang  penting anaknya diterima dulu. Kalau soal kemampuan guru, nanti bisa dilatih. Kami yang bertanggung jawab melatih tenaga pendidik agar punya kompetensi mengajar siswa disabilitas. Sekolah inklusi itu bukan
sistem  pendidikan,  tapi  prinsip  pendidikan.  Karena  prinsip  maka  harus  dilaksanakan,  suka  maupun tidak,” (Wawancara dengan Aris Widodo, Kepala ULD Pendidikan Kota Yogyaakrta. 27/06/2023)
Mewujudkan sekolah yang ramah anak disabilitas tidak semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini disebutkan oleh Aris Widodo bahwa pelaksanaan sekolah inklusi bukanlah proses yang selesai dalam satu atau dua  tahun  kerja,  melainkan  proses  jangan  panjang  yang  membutuhkan  keterlibatan  banyak  pihak.  Tantangan terbesar  sekolah  inklusi  justru  datang  dari  dalam  sekolah.  Tidak  semua  guru  bisa  menerima  sekolah  inklusi. Masih  ada  guru  yang  tidak  mau  menerima  siswa  disabilitas  karena  merasa  sulit  untuk  diajarkan.  Ada  juga sekolah  yang  menolak  karena  tidak  bisa  menyediakan  fasilitas  dan  sarana  prasarana  untuk  siswa  disabilitas. Mengetahui situasi sepert itu, Aris Widodo menjelaskan bahwa kalau pendidikan inklusi baru bisa jalan setelah semua sistem dan sarananya siap, sampai kapanpun sekolah inklusi tidak akan pernah ada. Hal yang harus lebih dulu dilakukan adalah memulainya.
“Jangan sampai ada sekolah yang menolak dengan alasan tidak mampu. Terima dulu, nanti kami latih. Kami yang bertanggung jawab pada kompetensi tenaga pendidik. Anaknya baru kami asesmen setelah diterima  di  sekolah”  (Wawancara  dengan  Aris  Widodo,  Kepala  ULD  Pendidikan  Kota  Yogyakarta. 27/06/2023).
Tabel 1. Data Siswa Disabilitas di Kota Yogyakarta No Jenjang Pendidikan Jumlah Siswa 1. Taman Kanak-Kanak 8 2. Sekolah Dasar 206 3. Sekolah Menengah Pertama 72 Total 286

## Sumber: Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan
Meskipun  secara  pelaksanaan  pendidikan  inklusi  di  Kota  Yogyakarta  berlangsung  baik  dengan meningkatnya  jumlah  guru  pendamping  khusus  dan  sekolah  inklusi,  akan  tetapi  tidak  semua  siswa  disabilitas dapat diterima dengan baik di lingkungan sekolah. Siswa disabilitas kerap menjadi korban perisakan (bullying) yang  dilakukan  oleh  teman  dan  bahkan  guru.  Di  salah  satu  SMP  swasta  siswa  disabilitas  sampai  mengalami trauma  dan  tidak  berani  kembali  ke  kelas.  Dia  mendapat  perlakuan  tidak  menyenangkan  teman  sekelasnya karena kondisi fisiknya.
Penyediaan sekolah inklusif perlu dibarengi dengan sosialisasi tentang disabilitas, tidak hanya kepada guru-guru, tapi juga kepada siswa yang lain. Sebab, siswa merupakan mitra belajar anak disabilitas. Dukungan dan  keberterimaan  dari  teman  akan  membantu  menumbuhkan  rasa  percaya  diri  dan  memudahkannya  dalam proses  belajar.  Tanpa  adanya  keberterimaan  atau  sikap  inklusif  dari  siswa  non-disabilitas,  pendidikan  inklusif akan  berjalan  timpang.  Sebab,  lingkungan  yang  inklusif  merupakan  salah  satu  indikator  terwujudnya  kota inklusi selain partisipasi penuh disabilitas, ketersediaan layanan hak, dan aksesibilitas.

## 2. Implementasi dan Hambatan Penyediaan Lapangan Kerja bagi Disabilitas
Tersedianya  akses  lapangan  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  merupakan  salah  satu  hak  yang harus  disediakan  pemerintah.  Pasal  45  Undang-Undang  Disabilitas  mengamanatkan  bahwa  pemerintah  pusat dan  pemerintah  daerah  wajib  menjamin  proses  rekrutmen  hingga  pengembangan  karir  disabilitas  berlangsung secara  adil  dan  tanpa  diskriminasi.  Kebijakan  ini  diperkuat  dengan  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60 tahun  2020  tentang  Unit  Layanan  Disabilitas  (ULD)  Bidang  Ketenagakerjaan.  ULD  Ketenagakerjaan  menjadi kunci  utama  dalam  hal  memudahkan  akses  penyelenggaraan  ketenagakerjaan  di  tingkat daerah.  Unit  tugas  ini berperan  dalam  menginformasikan  kepada  pihak  pemerintah  maupun  swasta  dalam  hal  penyediaan  akses pekerjaan bagi disabilitas.
Akses  lapanangan  pekerjaan  menjadi  krusial  bagi  disabilitas  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  dan mencapai  kesejahteraan.  ULD  Ketenagakerjaan  diberi  tanggung  jawab  untuk  memastikan  hal  tersebut.  Perda Kota Yogyakarta tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas mengatur tentang pemberian akses pekerjaan bagi disabilitas. Perda ini mengamanahkan ULD Ketenagakerjaan untuk  memberikan  kesempatan  bekerja  kepada  disabilitas  sesuai  dengan  kondisi  dan  kemampuannya.  Agar disabilitas  diterima  kerja  dan  mampu  bersaing  diberikan  pelatihan  kerja  secara  bertahap,  mulai  dari  tingkat dasar, menengah, hingga mahir. Akan tetapi, jenis pelatihan kerja yang diberikan kepada disabilitas sejauh ini masih  menjahit  dan  memijat.  Perlu  ada  terobosan  tema  pelatihan  agar  lebih  sesuai  dengan  kebutuhan  industri dan dunia usaha.
Upaya lain yang dilakukan ULD Ketenagakerjaan ialah mensosialisasikan dan mendorong perusahaan untuk  mempekerjakan  disabilitas  di  perusahaannya.  Hal  ini  sesuai  dengan  aturan  kuota  formasi  pekerjaan minimal 2% diisi oleh pekerja disabilitas di instansi pemerintah daera atau Badan Usaha Milih Daerah (BUMD) dan kuota formasi 1% untuk perusahaan swasta. Meski formasi kuota jatah pekerja disabilitas sudah diatur dan disosialisasikan,  pada  praktiknya  hingga  saat  ini  belum  ada  satupun  instansi  pemerintah,  BUMD  ataupun perusahaan swasta yang mematuhi aturan kuota.
Tabel 2. Data Perusahaan BUMD Penerima Pekerja Disabilitas
No Nama Perusahaan Bidang Usaha Jumlah Total Pekerja/Pegawai (Permanen/Kontrak) Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas Jumlah Presentase 1 Bank Jogja Perbankan 220 Belum ada yang memenuhi kualifikasi - 2 PDAM Tirtatamarta Perusahaan Air Minum 185,32 2 1,081 3 Jogjatama Vishesha Bidang Niaga dan Exhibition 18 Belum ada yang memenuhi kualifikasi -

## Sumber : diolah oleh peneliti, 2024
Pada  tabel  di  atas  disebutkan  bahwa  alasan  Bank  Jogja  dan  Jogjatama  Vishesha  tidak  ada  pekerja disabilitas karena belum ada disabilitas yang memenuhi kualifikasi untuk menempati posisi tertentu. Dalam hal ini,  ULD  Ketenagakerjaan  sebagai  lembaga  yang  memberikan  pelatihan  dan  penghubung  antara  pekerja  dan pemberi  kerja,  bisa  melakukan  koordinasi  mengenai  kualifikasi  pekerja  disabilitas  yang  dibutuhkan  untuk kemudian memberikan pelatihan agar kuota formasi disabilitas dapat terpenuhi.
Tingkat  penerimaan  pekerja  disabilitas  di  perusahaan  swasta  jauh  lebih  tinggi  dibanding  perusahaan milik  daerah.  Tabel  berikut  menunjukkan  bahwa  perusahaan  swasta  yang  ada  di  Kota  Yogyakarta  lebih progresif dan terdepan dalam memberikan kesempatan kerja pada disabilitas.

## Tabel 3. Data Perusahaan Swasta Penerima Pekerja Disabilitas
No Nama Perusahaan Bidang Usaha Jumlah Total Pekerja/ Pagawai (permanen/kontrak) Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas Jumlah  Persentase 1. Manna  Kampus Retail 956 16 1,674 2 Yamie Panda Restoran 161 1 0,006 3 Yayasan PTK Duta Wacana Pendidikan 392 6 0,015 4 PT. Gardena Graha Cleaning servic e 171 1 0,005 5 RS Bethesda Lempuyangwangi Pelayanan kesehatan 226 2 0,884 6 PT. BRI Kantor wilayah Yogyakarta Perbankan 222 2 0,900 7 PT. Yogya Indah Sejahtera Sewa guna usaha 150 1 0,666 8 PT. Sari Husada Generasi Mahardika Industri pengolahan susu 252 1 0,396 9 LPK Ar-Rum Kursus dan pelatihan 8 1 12,5 10 PT. Mindo Small Business Solutions Jasa profesional TI 116 5 4,310

## Sumber : diolah oleh peneliti, 2024
Data di atas menunjukkan bahwa meskipun sudah ada aturan tentang penyediaan dan pemberian akses lapangan  kerja  bagi  disabilitas,  dalam  praktik  atau  implementasinya  masih  belum  maksimal.  Secara penyampaian informasi mengenai fasilitas ketenagakerjaan bagi disabilitas masih kurang tersalurkan. Disabilitas belum mengetahui secara luas mengenai hal ini. Terbukti dari minimnya disabilitas yang bekerja secara formal. Sementara  dari  segi  pemerintah  yang  menjadi  pelaksana  kebijakan  juga  belum  memiliki  strategi  khusus  agar disabilitas terserap di pasar kerja.

## 3. Implementasi dan Hambatan Komite Disabilitas
Lahirnya  Komite  Disabilitas  di  Kota  Yogyakarta  dilandasi  dengan  kesadaran  bahwa  pemenuhan  hak penyandang  disabilitas  membutuhkan  tindakan  khusus  agar  berjalan  maksimal  dan  tepat  sasaran.  Komite Disabilitas dibentuk melalui Peraturan Walikota Yogyakarta nomor 16 tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selaintu, Undang-Undang No. 16 tahun 2016 dan Perda DIY nomor  4  tahun  2019  juga  mengamanatkan pembentukan  komite  ini.  Secara  struktur  komite  disabilitas  bersifat independen  atau  non-struktural,  tetapi  secara  satuan  kerja  dan  penganggaran  masuk  ke  dalam  Dinal  Sosial, Ketenagakerjaan, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans).
Dalam  hal  memastikan  hak  dasar  disabilitas  terpenuhi,  komite  disabilitas  telah  melakukan  beberapa hal, di antaranya adalah memantau pelaksanaan kebijakan dan program yang menyasar disabilitas, memberikan pendampingan  dan  menerima  aduan  terkait  disabilitas,  mensosialisasikan  hak-hak  disabilitas,  memantau  dan mengawal  aspirasi  disabilitas  dalam  musrembang baik di  tingkat  kelurahan,  kecamatan  hingga  kota.  Hal  yang tidak kalah penting lainnya adalah memastikan adanya partisipasi aktif disabilitas  dalam setiap agenda seperti musrembang, pengambilan keputusan dan menjadi pengurus dari organisasi disabilitas.
Dalam praktiknya, komite disabilitas memiliki kesulitan dalam memantau dan mengetahui sejauh mana rekomendasi  Musrembang  terlaksanan  dan  seperti  apa  progresnya.  Hambatan  ini  disampaikan  oleh  Nurul Sa’adah Andriani, anggota Komite Disabilitas Kota Yogyakarta.
“Usulan Musrembang yang masuk ke  pemerintah itu kita malah kesulitan melacaknya. Usulan mana yang  sudah dijalankan  dan  yang  tidak  kita  tidak  tahu.  Pernah  kemarin  komite  ada  pertemuan  dengan Bappeda,  kita  tanya  anggota  yang  datang,  dia  juga  tidak  tahu  karena  ada  penggantian  staf  jadi  tidak mengikuti informasinya,” (Wawancara dengan Nurul Sa’adah Andriani. 06/2023).
Ketiadaan informasi tindak lanjut hasil rekomendasi Musrembang ini merupakan hambatan berarti bagi Komite  Disabilitas.  Sebab,  niat  awal  pembentukan  komite  ini  adalah  untuk  mengawal  dan  memastikan pemenuhan  hak  disabilitas.  Tidak  adanya  tindak  lanjut  hasil  Musrembang  menjadi  bukti  ketidaksungguhan pemerintah  dalam  memenuhi  hak  penyandang  disabilitas.  Dalam  praktiknya,  proses  mengumpulkan rekomendasi dan aspirasi tersebut melalui tahapan yang panjang serta waktu dan tenaga yang tidak sedikit.

## 4. Implementasi dan Hambatan Forum Kecamatan Inklusi
Forum  Kecamatan  Inklusi  (FKI)  berada  langsung  dalam  struktur  pemerintah  kecamatan.  FKI  punya peran penting dalam memberikan pemahaman dan perlindungan hak disabilitas di Kota Yogyakarta. Penetapan status kecamatan inklusi dilakukan bertahap sejak 2016 hingga 2024 melalui keputusan wali kota Yogyakarta. Saat ini total 14 kecamatan di Kota Yogyakarta sudah diresmikan dan menyandang status kecamatan inklusi.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, FKI memiliki tugas untuk menyampaikan hal apa saja yang menjadi hak disabilitas, sosialisasi tidak hanya diberikan kepada penyandang disabilitas saja, tetapi juga kepada pemerintah kalurahan, keluarga disabilitas dan masyarakat umum. Melalui FKI suara dan aspirasi penyandang disabilitas  ditampung  dan  disalurkan  kepada  Komite  Disabilitas  melalui  forum  Musrembang  Tematik  tingkat kota.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  terjun  ke  dua  kecamatan  inklusi  di  Kota  Yogyakarta,  yakni  Kecamatan Jetis  dan  Kecamatan  Wirobrajan.  Kedua  kecamatan  ini  memiliki  memiliki  sekitar  20  anggota  dan  terdiri  dari disabilitas, orang tua disabilitas dan orang tanpa disabilitas. Setiap forum punya kegiatan dan program masing- masing.  Selain  menyampaikan  aspirasi  melalui  Musrembang,  FKI  Wirobrajan  memanfaatkan  forum  reses dewan untuk mengutarakan kebutuhan kelompok disabilitas.
Hambatan  yang  kerap  dialami  oleh  kedua  FKI  tersebut  adalah  pengambilan  keputusan  tidak  selalu melibatkan  partisipasi  aktif  disabilitas.  Dalam  struktur  pengurusan  FKI  Jetis  misalnya,  posisi  strategis  tidak ditempati  oleh  penyandang  disabilitas,  termasuk  juga  ketika  mengirimkan  delegasi  ke  pertemuan-pertemuan yang membahas disabilitas. Kondisi Padahal, inklusivitas seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak program atau kebijakan yang lahir, tapi seberapa besar pelibatan dan partisipasi aktif penyandang disabilitas di dalamnya.

## KESIMPULAN
Secara  kebijakan  pemerintah  Kota  Yogyakarta  terbilang  baik  dalam  perumusan  dan  pembuatan kebijakan  untuk  pemenuhan  hak-hak  disabilitas.  Akan  tetapi,  secara  implementasi  kebijakan  belum  dirasakan sepenuhnya  oleh  disabilitas.  Disabilitas  masih  belum  merasakaan  manfaat  berarti  dari  berbagai  kebijakan  dan peraturan yang dihasilkan.
Dalam  hal  perencanaan  dan  pengambilan  keputusan  pemerintah  Kota  Yogyakarta  melibatkan partisipasi  disabilitas  di  dalamnya,  akan  tetapi  pelibatan  ini  belum  dilakukan  secara  penuh.  Seperti  dalam penyusunan kebijakan, yang diundang untuk terlibat hadir adalah perwakilan organisasi atau komunitas difabel yang  kebanyakan  orang  tanpa  disabilitas.  Dalam  Musrembang  justru  disabilitas  tidak  dilibatkan  secara  penuh, mulai dari Musrembang tingkat kalurahan hingga kota.
Meskipun  peserta  hadir  adalah  organisasi  atau  komunitas  perwakilan  disabilitas,  tapi  ketidakhadiran disabilitas secara langsung untuk menyampaikan isu dan kebutuhan mereka perlu menjadi evaluasi pemerintah. Terlebih tidak adanya tindak lanjut hasil Musrembang yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta. Musrembang terkesan jadi wadah tampung aspirasi saja tanpa adanya tindak lanjut yang berarti.
Dari  segi  ketersediaan  layanan  dan  fasilitas  masih  belum  maksimal.  ULD  Ketenagakerjaan  masih belum mampu mengurangi angka pengangguran pada disabilitas. Sosialisasi pemenuhan kuota pekerja 2% untuk BUMD  dan  1%  untuk  perusahaan  swasta  belum  terwujud.  Dampaknya  disabilitas  masih  banyak  yang menganggur dan hidupnya masih bergantung pada orang lain.
Di  sektor  kesehatan  dan  penyediaan  infrastruktur  juga  masih  belum  inklusif.  Penyediaan  obat  bagi disabilitas  mental  untuk  mengatasi  gangguan  ketika  relaps  tidak  tersedia  di  Puskesmas.  Obat  tersebut merupakan  fasilitas  kesehatan  dasar  secara  akses  mudah  dijangkau.  Disabilitas  Tuli  juga  kesulitan  mengakses layanan  kesehatan  karena  tidak  adanya  penejemah  bahasa  isyarat  di  Puskesmas.  Hal  ini  dikhawatirkan  bisa menyebabkan kesalahan diagnosa penyakit.
Dalam upaya penyediaan aksesibilitas, baik secara fisik maupun nonfisik masih terkendala banyak hal, terutama dalam hal penyediaan akses seperti bidang miring untuk pengguna kursi roda, guiding block di trotoar yang  beralih  fungsi  menjadi  lapak  dagangan,  halte  bus  Trans  Jogja  yang  memiliki  kemiringan  curam,  toilet publik  yang  sulit  diakses  kursi  roda,  dan  lainnya.  Fasilitas  lain  yang  mendesak  diadakan  menurut  disabilitas netra  ialah  penyediaan  lift  dengan  tombol  braille  atau  suara.  Sebab,  menurut  pengalaman  disabilitas  netra mereka  kerap  salah  lantai  karena  tidak  tahu  lift  berhenti  di  lantai  berapa.  Akan  lebih  memudahkan  jika  ada petunjuk menggunakan suara.
Dari  berbagai  temuan  lapangan  terhadap  kondisi  layanan  publik  bagi  disabilitas  di  atas  bisa  menjadi referensi  bagi  pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Referensi  untuk  melihat  bahwa  pemenuhan  hak  disabilitas  belum berjalan optimal di banyak sektor. Hal ini semakin memperkuat bahwa penyediaan kebijakan dan program saja tidak cukup. Perlu upaya lebih serius melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan agar benar-benar menjawab permasalah  penyandang  disabilitas.  Jika  tidak  mimpi  untuk  mewujudkan  Yogyakarta  sebagai  kota  inklusi hanyalah sebatas mimpi belaka.

## REFERENSI
Adinda, Titiana. 2010. Mencari Ruang Untuk Difabel. Jurnal Perempuan, 77-88.
Arinia Ika Indriyani. 2015. Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif  melalui  Kasus  Pemindahan  Difabel  dari  Sekolah  Reguler  ke  Sekolah  Luar  Biasa  di Yogyakarta. Jurnal INKLUSI.
Booth, Tony. “Viewing Inclusion from Adistance: Gaining Perspective from Comparative Study.” Support for Learning 14, no. 4 (1999): 164–68. https://doi.org/10.1111/1467-9604.00124.
Budihardjo, Eko & Sujarto, Djoko, 1999, Kota Berkelanjutan, Penerbit Alumni, Bandung
Center of Universal Design. (1997). Universal Design. NC University
Degener,  Theresia.  “A  New  Human  Rights  Model  of  Disability.”  In  The  United  Nations  Convention  on  the Rights  of  Persons  with  Disabilities:  A  Commentary.  Springer  International  Publishing,  2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-43790-3_2.
Donaghy, Maureen M. (2017) Community resistance and the inclusive city:
Devising strategies in São Paulo, Journal of Urban Affairs, 39:7, 986-1000.
Erna  Komang  Marsitadewi.  2022.  Analisis  Peran  Pemerintah  Dalam  Memberikan  Pemenuhan  Hak  Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas. JPAP.
Fuad Masduki, Bahrul. 2010. Mencari Ruang Untuk Difabel. Jurnal Perempuan, 17-29.
Goodley,  D.  (2011).  Disability  Studies:  An  Interdisciplinary  Introduction.  London:  SAGE  Publications.  Hadi Rudyatmo Mencanangkan ‘Solo Kota Inklusi’. (2013, September 29). Retrieved 13 January 2023, from http://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2013/09/29/252837/hadi-rudyatmo-mencanangkansolo- kota-inklusi
Hastuti, dkk. 2020. Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Penyandang Disabilitas. The Smeru Research Institute.
Haque  Ismail,  Arjun  Kumar,  and  Simi  Mehta.  2019.  Towards  Sustainable  and  Inclusive  Cities:  The  Case  of Kolkata.
https://www.researchgate.net/profile/Ismail- Haque/publication/331732618_Towards_Sustainable_and_Inclusive_Cities_The_Case_of_Kolkata/lin ks/5c8a201445851564fadccc9c/Towards-Sustainable-and-Inclusive-Cities-The-Case-of-Kolkata.pdf Hutchison, Tom. “The Classification of Disability.” Archieves of Disease in Childhood 73, no. 2 (1995): 91–99. https://doi.org/https://doi.org/10.1136/adc.73.2.91.
Kelemen, R. Daniel, and Lisa Vanhala. “The Shift to the Rights Model of Disability in the EU and Canada.” Regional and Federal Studies 20, no. 1 (2010): 1–18. https://doi.org/10.1080/13597560903174766.
Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional/Bappenas, Indeks Kota Berkelanjutan
Indonesia., 2011
Kiuppis, Florian. “Why (Not) Associate the Principle of Inclusion with Disability? Tracing Connections from the  Start  of  the  Salamanca  Process.”  International  Journal  of  Inclusive  Education  18,  no.  17  (2014): 746–61. https://doi.org/10.1080/13603116.2013.826289.
Maftuhin, A. (2017). Mendefinisikan Kota Inklusi. TATA LOKA, 93–103
Mehta, Shashi & Yadav, K.K. 2016. Planning for a Smart City with a Human Face in Development India. International Journal of Sustainable Land Use and
Urban Planning [USLUP]. 3(2):13-20
Mensah, J. (2019). Sustainable development: Meaning, history, principles, pillars, and implications for human action: Literature review. Cogent Social Sciences, 5(1), 1653531
Pierson,  J.  (2010).  Tackling  Social  Exclusion.  New  York,  NY:  Routledge.  Retrieved  from http://site.ebrary.com/id/10349708
Q. Tan, Tina. 2019. Principles of Inclusion, Diversity, Access, and Equity. The Journal of Infectious Diseases. https://academic.oup.com/jid/article/220/Supplement_2/S30/5552351
Rebernik Natasa, Marek Szajcyk, Alfonso Bahillo. Measuring Disability Inclusion Performance in Cities Using Disability Inclusion Evaluation Tool (DIETool). (2020). https://www.mdpi.com/2071-1050/12/4/1378
Susilawati,
D. (2016). Sebagian BesarPenyandang Disabilitas Kerja di
SektorInformal.https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/12/16/oi9rpj384-sebagian-besar- penyandang-disabilitas-kerja-di-sektor-informal
Thohari, Slamet. Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang. (2014). https://sosiologi.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/11/Pandangan-Disabilitas-dan- Aksesibilitas-Fasilitas-Publik-bagi-Penyandang-Disabilitas-di-Kota-Malang-Slamet- ThohariS.Fil_.MA_.pdf
Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.