-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -

## 1702

## PRINSIP TIMBULNYA PERIKATAN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS SYARIAH
Wilopo Cahyo Figur Satrio, Sukirno, Adya Paramita Prabandari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email : Wiloposatrio@gmail.com

## Abstract
The  principle  or  principle  of  buying  and  selling  transactions  in  Islam  (Sharia)  is  freedom  of contract,  with this principle, every Muslim is free to make, arrange or even change the form of a contract  agreement  as  long  as  it does not  violate the provisions of religion and positive law. The development  of  Islamic  economics  in  Indonesia  through  both  financial  institutions  and  non-bank financial  institutions  is  expected  to  be  able  to  answer  problems  related  to  social  and  economic aspects  of  society.  The  writing  method  used  in  this  study  is  normative  juridical  by  collecting secondary data obtained from legislation, books, scientific journals, and electronic media. Islamic buying and selling transactions (sharia) have conditions and harmony in buying and selling, which includes  4  things,  namely:  there  must  be  a  akid  (people  who  make  a  contract),  ma'qud  alayhi (goods that are contracted) and shighat, which consists of consent ( offer) qabul (acceptance), and exchange value for substitute goods. It aims to find out whether the sale and purchase transaction is legitimate according to the view of Islamic law. So the prohibition on transactions based on Sharia law can be avoided.
Keywords: Principles, Freedom of Contract, Sharia

## Abstrak
Asas  atau  prinsip  transaksi  jual  beli  dalam  Islam (Syariah) ialah  kebebasan  berkontrak, dengan  prinsip  tersebut,  setiap  orang  muslim  bebas  membuat,  mengatur  atau  bahkan  merubah bentuk akad perjanjian selama tidak melanggar ketentuan agama dan hukum positif. Perkembangan ekonomi  syariah  di  Indonesia  baik  melalui  lembaga  keuangan  dan  lembaga  keuangan  non  bank diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengumpulkan data sekunder  yang  diperoleh  dari  Peraturan  perundang-undangan,  buku,  jurnal  ilmiah,  dan  media elektronik.  Transaksi  jual  beli  secara  Islam  (syariah)  memiliki  syarat  dan  rukun  dalam  jual  beli, yaitu meliputi 4 hal, yaitu: harus adanya akid (orang yang melakukan akad), ma’qud alaihi (barang yang diakadkan) dan shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan), dan nilai tukar pengganti  barang.  Hal  ini  bertujuan  untuk  megetahui  sah  atau  tidaknya  transaksi  jual  beli  terebut menurut  pandangan  hukum  Islam.  Sehingga  larangan  dalam  bertransaksi  berdasarkan  hukum Syariah dapat dihindari.
Kata Kunci: Prinsip, Kebebasan Berkontrak,  Syariah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Setiap  orang  dalam  kehidupan  sehari-hari  selalu  melakukan  perikatan.  Seperti membeli  suatu  barang,  sewa  menyewa,  jual  beli  barang  yang  semua  itu  termasuk  dalam kegiatan  perikatan.  Perikatan  di  Indonesia  diatur  dalam  Buku  III  KUH  Perdata.  Perikatan merupakan  salah  satu  hubungan  hukum  dalam  lapangan  harta  kekayaan  antara  dua  orang atau  lebih  yang  masing-masing  memiliki  hak  dan  kewajiban.  Hubungan  hukum  tersebut menimbulkan akibat hukum dari timbulnya perikatan.
Di dalam hukum perikatan setiap orang dapat mengadakan perikatan yang bersumber pada perjanjian, perjanjian apapun dan bagaimanapun, baik itu yang diatur dengan undang- undang  atau  tidak  inilah  yang  disebut  dengan  kebebasan  berkontrak,  dengan  syarat kebebasan  berkontrak  harus  halal  dan  tidak  melanggar  hukum,  sebagaimana  yang  telah diatur  dalm  undang-undang.  Dalam  perikatan  ada  perikatan  untuk  berbuat  sesuatu,  dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan  perbuatan  yang  sifatnya  positif,  halal,  tidak  melanggar  undang-undang  dan sesuai  dengan  perjanjian.  Sedangkan  perikatan  untuk  tidak  berbuat  sesuatu  yaitu  untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.
Perikatan  tidak  dapat  dipisahkan  dalam  dunia  usaha  baik  mikro  maupun  makro ekonomi. Pelaku usaha selalu mengatur hubungan hukum mereka dalam sebuah perjanjian. Sehingga timbul hak dan kewajiban antara mereka.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim telah menghimpun dan membentuk  perekonomian  nasional  berbasis  syariah.  Perekonomian  islam  telah berkembang pesat dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi islam non bank. Dalam perkembangannya adanya upaya untuk memperluas aturan formal hukum Islam ke dalam bidang muamalat. Usulan ini telah dikukuhkan dengan memperluas aturan yurisdiksinya.  Perluasan  yurisdiksi  tersebut  dapat  dilihat  pada  pasal  49  (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 2006) yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, yakni kegiatan atau usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah
Melihat  kian  luas  dan  beragamnya  pola  bisnis  berbasis  perekonomian  syariah,  maka aspek  perlindungan  hukum  dan  penerapan  asas  perjanjian  dalam  akad  atau  kontrak  di Lembaga  Keuangan  Syari’ah  menjadi  penting  diupayakan  implementasinya.  Pembiayaan berdasarkan  Prinsip  Syariah  merupakan  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Indonesia dan Bank yang mewajibkan  Bank  yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil  (Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, n.d.).
Dengan munculnya lembaga-lembaga  ekonomi  dan keuangan syari'ah seperti BMT, bank  syari'ah,  Hotel  Syari'ah,  reksadana  syari'ah,  e-commerce  syari’ah,  dan  sebagainya, maka akan memunculkan adanya perikatan-perikatan dalam wujud baru yang membutuhan perlindungan  dalam  bentuk  peraturan  hukum  yang  baku  dan  jelas  untuk  menjamin keamanan  manusia  ketika  melakukan  transaksi.  Dalam  hal  ini  hukum  Islam  sudah selayaknya mampu menjawab  tantangan perkembangan teknologi  dan perekonomian  yang ada.  Sehingga  hukum-hukum  Islam  dapat  diakui  keberadaannya  dan  tidak  hanya  dapat diberlakukan  untuk  umat  islam  saja  namun  juga  umat  manusia  pada  umumnya  (Rohmah, 2014).
Dalam  hal  implementasi,  para  pihak  harus  menjalankan  dengan  system  syariah. Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  islam  dalam  kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki  kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di bidang  Syariah  (Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah, 2008).  Pola  hubungan  antara  pihak  yang  terlibat  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah tersebut  ditentukan  dengan  hubungan  akad.  Hubungan  akad  yang  melandasi  segenap transaksi  inilah  yang  membedakannya  dengan  Lembaga  Keuangan  Konvensional,  karena akad  yang  diterapkan  di  perbankan  syari’ah  dan  lembaga  keuangan  syariah  non  bank lainnya,  memiliki  konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  karena  akad  yang  dilakukan berdasarkan hukum  Islam.  Dalam penerapan pola hubungan akad inilah  sudah seharusnya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak karena masing-masing menyadari akan pertanggungjawaban dari akad tersebut. (Antonio, 2001)
Dalam pelaksanaan kontrak di Lembaga Keuangan Syariah, sering terjadi perselisihan atau  persengketaan  yang  dipicu  oleh  kondisi  salah  satu  pihak  merasa  dirugikan.  Hal  ini dapat terjadi kemungkinan disebabkan oleh tidak diterapkannya asas-asas perjanjian dalam kontrak tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  diatas,  penelitian  ini  membatasi  diri  pada masalah terkait asas-asas perjanjian Syariah serta implementasinya dalam kehidupan sehari- hari yang dikaitkan dengan hukum positif. Berikutnya mengenai bagaimana prinsip-prinsip Syariah  dapat  dilaksanakan  secara  menyeluruh  (kaffah)    untuk  masyarakat  berkaitan  oleh perjanjian.  Tulisan  ini  diharapkan  mampu  menguraikan    pemahaman  prinsip-prinsip perjanjian Syariah yang dapat menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Penulis  menelaah  sumber  informasi  baik  dari  buku,  undang-undang  atau  penelitian terdahulu yang dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam mendapatkan jawaban atas  permasalahan-permasalahan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  penulis  akan  menguraikan beberapa penelitian yang sudah ada dan relevan dengan pembahasan jurnal tersebut, antara lain:
1. Jurnal Ilmiah yang ditulis oleh Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghani  yang  berjudul  “Akad  Jual  Beli  Dalam  Perspektif  Fikih  dan  Praktiknya  di Pasar  Modal  Indonesia”  yang  berfokus  pada  perspektif  fikih  terhadap  akad  jual beli  ( Bay  muzayadah,  Bay  wafa’  dan  Bay  istighlâl )  dan  implementasinya  dalam penerbitan  sukuk,  baik  sukuk  korporasi  maupun  sukuk  negara  (SBSN).  Dalam praktik,  penerbitan  sukuk  korporasi  di  Indonesia  hanya  menggunakan  dua  jenis akad,  yakni  akad  Ijârah-yang  menggunakan  12  struktur  akad-dan  akad Mudhârabah-yang  menggunakan  tujuh  struktur.  Meski  akadnya  sama,  tetapi ternyata  strukturnya  berbeda,  tergantung  pada  jenis  usaha  emiten,  tujuan penggunaan,  serta  pilihan  akad  pada  saat  penerbitan  (Rachmawati  &  Ghani, 2015).
2. Jurnal  Ilmiah  yang ditulis oleh Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi, Satria Hamdani,  Gusti  Khairina  Shofia  yang  berjudul  “Tinjauan  Fikih  Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food” yang berfokus  pada  jenis-jenis  akad  yang  terdapat  dalam  layanan  go-food  dalam aplikasi gojek, serta pandangan Islam terhadap akad-akad tersebut. Salah satunya ialah akad sewa menyewa, bahwa  akad sewa menyewa terjadi antara perusahaan go-jek  dengan  penyedia  layanan/pengemudi  ojek,  antara  perusahaan  go-jek dengan  penjual  yang  terdaftar  dalam  layanan  go-food,  dan  antara  perusahan  go- jek dengan pengguna layanan. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan go- food  dengan  penjual  makanan,  dan  antara  penyedia  layanan/pengemudi  ojek dengan  penjual  yang  terdaftar  dalam  layanan  go-food.  Sedangkan  akad  wakalah terjadi  antara  pengguna  layanan  go-food  dengan  penyedia  layanan  /  pengemudi ojek(Yunus, Rosyadi, & Shofia, 2018).
3. Jurnal  Ilmiah  yang  ditulis  oleh  Shobirin  yang  berjudul  “Jual  Beli  Dalam Pandangan  Islam”  yang  berfokus  pada  transaksi  bisnis  didasarkan  pada  norma- norma hukum Islam. Hal ini dipercaya dapat memberikan manfaat  yaitu jual beli dapat  bernilai  sosial,  dapat  menjaga  kebersihan  dan  halalnya  barang,  dapat menjadi  cara  untuk  memberantas  kemalasan,  pengangguran  dan  pemerasan,
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
berbisnis  dengan  jujur,  sabar,  ramah,  memberikan  pelayanan  yang  memuaskan sebagai  mana  diajarkan  dalam  Islam  akan  selalu  menjalin  persahabatan  kepada sesama manusia (Shobirin, 2015).

## B. Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  terutama  adalah  pendekatan yuridis  normatif.  Yuridis  normatif,  adalah  mengidentifikasi  dan  mengkonsepsikan  hukum sebagai  institusi  sosial  yang  riil  dan  fungsional  dalam  system  kehidupan  yang  mempola. Pendekatan  secara  yuridis  dalam  penelitian  ini,  adalah  pendekatan  dari  segi  peraturan perundang-undangan  dan  norma-norma  hukum  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada, Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal- hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan.
Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  pendekatan  yang  dilakukan  berdasarkan  bahan hukum  utama  dengan  cara  menelaah  teori,  konsep  dan  asas  hukum  serta  peraturan perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan  makalah  ini.  Pendekatan  ini  dikenal  pula dengan  studi  kepustakaan,  yakni  dengan  mempelajari  buku-buku,  peraturan  perundang- undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penulisan.

## C. Hasil Dan Pembahasan
Akad  atau  kontrak  berasal  dari  bahasa  Arab  yang  berarti  ikatan  atau  simpulan  baik ikatan  yang  nampak  (hissyy)  maupun  tidak  nampak  (ma’nawy).  Kamus  al-Mawrid, menterjemahkan  al-‘Aqd  sebagai contract  and  agreement atau  kontrak  dan  perjanjian. Sedangkan  akad  atau  kontrak  menurut  istilah  adalah  suatu  kesepakatan  atau  komitmen bersama  baik  lisan,  isyarat,  maupun  tulisan  antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakanya.
Dalam  hukum  Islam  istilah  kontrak  tidak  dibedakan  dengan  perjanjian,  Keduanya identik dan disebut akad. Sehingga dalam hal ini akad didefinisikan sebagai pertemuan ijab yang  dinyatakan  oleh  salah  satu  pihak  dengan  kabul  dari  pihak  lain  secara  sah  menurut syarak  yang  tampak  akibat  hukumnya  pada  obyeknya.  (Anwar,  2006)    Hukum  Perikatan Islam  pada  prinsipnya  juga  menganut  asas  kebebasan  berkontrak  yang  dituangkan dalam antaradhin sebagaimana  diatur  dalam  QS.  An-Nissa  ayat  29  dan  Hadits  Nabi Muhammad SAW, yaitu suatu perikatan atau perjanjian akan sah dan mengikat para pihak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
apabila ada kesepakatan (antaradhin) yang terwujud dalam dua pilar yaitu ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan).
Adapun  yang  dimaksud  dengan  istilah  hukum  kontrak  syari’ah  disini  adalah keseluruhan  dari  kaidah-kaidah  hukum  yang  mengatur  hubungan  hukum  di  bidang mu’amalah  khususnya  perilaku  dalam  menjalankan  hubungan  ekonomi  antara  dua  pihak atau  lebih  berdasarkan  kata  sepakat  untuk  menimbulkan  akibat  hukum  secara  tertulis berdasarkan  hukum  Islam.  Kaidah-kaidah  hukum  yang  berhubungan  langsung  dengan konsep hukum kontrak syari’ah di sini, adalah yang bersumber dari Al Qur’an dan Al Hadis maupun hasil interpretasi terhadap keduanya, serta kaidah-kaidah fiqih. Dalam hal ini dapat digunakan  juga  kaidah-kaidah  hukum  yang  terdapat  di  dalam  Qanun  yaitu  peraturan perundangundangan  yang  telah  diundangkan  oleh  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah dan yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Yuliani, 2008)
Perikatan disebut  juga dengan akad  yang merupakan janji  setia kepada Allah di  mana janji  itu  dibuat  oleh  manusia  dengan  sesama  manusia  dalam  pergaulan  seharihari  sebagai makhluk  sosial  (Anwar,  2007).  Seperti  halnya  dalam  kehidupan  sehari-hari  antar  sesama manusia  melakukan  jual  beli  barang,  dimana  seorang  pembeli  berhak  atas  barang  yang dibelinya dengan kesepakatan penjual, demikian penjual mendapat imbal balik berupa uang atau yang diperjanjikanya. Hal semacam ini saling menimbulkan hak dan kewajiban.
Akad  atau  transaksi  sendiri  merupakan  suatu  perikatan  antara  ijab  dan  qabul  dengan cara  yang  dibenarkan  oleh  syara'  yang  menetapkan  adanya  akibat-akibat  hukum  pada obyeknya.  (Pasaribu  &  Lubis,  2004)  Maksudnya  adalah  bahwa  akad  terjadi  pada  saat adanya  pernyataan  dari  pihak  pertama  mengenai  apa  yang  diinginkannya  dan  adanya pernyataan  pihak  kedua  mengenai  penerimaan  terhadap  apa  yang  diinginkan  oleh  pihak pertama.  Akad  bukanlah  perikatan  moril  saja.  Akan  tetapi  merupakan  suaru  perikatan hukum  yang  mengakibatkan  hukum  lain.  Maka  dari  itu  tujuan  akad  adalah  mewujudkan akibat  hukum  yang  pokok  dari  akad.  Misalnya,  tujuan  akad  sewa  menyewa  adalah memindahkan  milik  atas  manfaat  barang  yang  disewa  kepada  penyewa  dengan  imbalan. (Muftadin, 2018)
Menurut Irma Devita , perbedaan dalam akad syariah dianut prinsip yang tidak dianut oleh  hukum  perjanjian  pada  hukum  positif,  yaitu:  a)  tidak  berubah  (konstan),artinya, mengenai  nilai  objek  jual  belinya  (dalam  hal  perjanjian  jual  beli  atau  proporsi  bagi  hasil (nisbah)  dalam  perjanjian  kerja  sama  bagi  hasil).  Pada  konsep  dasarnya,  prinsip  syariah tidak  menganggap  uang  sebagai  komoditas.  Oleh  karena  itu,  tidak  dikenal  adanya
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
prinsip time value of money , b) transparan, artinya tidak ada tipu muslihat, semua hak dan kewajiban  masing-masing  pihak  diungkap  secara  tegas  dan  jelas  dalam  akad  perjanjian. Pengungkapan  hak  dan  kewajiban  ini  terutama  yang  berhubungan  dengan  risiko  yang mungkin akan dihadapi masing-masing pihak. (Sovia, 2018)
Berlakunya  hukum  perikatan  dalam  kehidupan  umat  Islam  diakui  dan  dihargai  oleh Undang-Undang  Dasar  1945  sebagai  konstitusi  negara  kita.  Penerapan  hukum  perikatan islam  merupakan  pelaksanaan  ibadah  dalam  arti  luas  bagi  pemeluk  agama  Islam sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam sesuai dengan bunyi Pasal 29 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) dan Sila Pertama dari Pancasila, yaitu ”Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Hukum  perikatan  sendiri  dimaksudkan  untuk  melindungi  antara  pihak  yang  telah bersepakat.  Bahwa  sebagai  insan  manusia  terkadang  memiliki  kecenderungan  untuk menang sendiri atau melampaui batas-batas orang lain. Dengan adanya perjanjian perikatan ini  diharapkan  semua  pihak  yang  telah  bersepakat  untuk  saling  menghormati  hak  dan kewajiban orang lain karena masing-masing pihak memiliki bukti perjanjian, baik itu secara tertulis ataupun lisan dengan disaksikan oleh pihak ketiga seperti yang dianjurkan.
Apabila  seseorang  mengikatkan  dirinya  dengan  orang  lain  dalam  sebuah  ikatan perikatan  atau  perjanjian,  maka  para  pihak  harus  bertanggungjawab  atas  apa  yang  telah dibuatnya,  baik  itu  bersifat  melakukan  sesuatu  ataupun  tidak  boleh  melakukan  sesuatu, karena para pihak sudah terikat perjanjian.
Asas merupakan dasar atau pondasi. Secara terminologi, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi  tumpuan berpikir  atau berpendapat.  Dapat  juga diistilahkan  yaitu dasar atau kebenaran  yang  menjadi  pokok  dasar  berpikir  dan  bertindak.  Asas  apabila  dihubungkan dengan  kata  hukum  adalah  kebenaran  yang  dipergunakan  sebagai  tumpuan  berpikir  dan alasan  pendapat  terutama  dalam  penegakan  dan  pelaksanaan  hukum.  (Ali,  2000)  Dari definisi tersebut apabila dikaitkan dengan perjanjian dalam hukum kontrak syariah adalah, kebenaran  yang  dipergunakan  sebagai  tumpuan  berpikir  dan  alasan  pendapat  tentang perjanjian terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum kontrak syari’ah.
Dalam hukum kontrak syari’ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan  pelaksanaannya.  Asas-asas  perjanjian  tersebut  diklasifikasikan  menjadi  asas-asas perjanjian  yang  tidak  berakibat  hukum  dan  sifatnya  umum  dan  asas-asas  perjanjian  yang berakibat  hukum  dan  sifatnya  khusus.  Adapun  asas-asas  perjanjian  yang  tidak  berakibat hukum dan sifatnya umum adalah:

## Asas Ilahiah atau asas Tauhid
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan luput dari ketentuan Allah SWT. Seperti yang disebutkan dalam QS.al-Hadid (57): 4 yang artinya ”Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah maha melihat apa  yang kamu kerjakan”. Kegiatan mu’amalah  termasuk  perbuatan  perjanjian,  tidak  pernah  akan  lepas  dari  nilai-nilai ketauhidan.  Dengan  demikian  manusia  memiliki  tanggung  jawab  akan  hal  itu. Tanggung  jawab  kepada  masyarakat,  tanggung  jawab  kepada  pihak  kedua,tanggung jawab  kepada  diri  sendiri,  dan  tanggung  jawab  kepada  Allah  SWT.  Akibat  dari penerapan  asas  ini,  manusia  tidak  akan  berbuat  sekehendak  hatinya  karena  segala perbuatannya akan mendapat balasan dari Allah SWT. (Aula, 2004)

## Asas Kebolehan
Terdapat  kaidah  fiqhiyah  yang  artinya,”Pada  asasnya  segala  sesuatu  itu  dibolehkan sampai terdapat dalil yang melarang”. Kaidah fiqih tersebut bersumber pada dua hadis berikut  ini:  Hadis  riwayat  al  Bazar  dan  at-Thabrani  yang  artinya:  “Apa-apa  yang dihalalkan Allah adalah  halal, dan apa-apa  yang  diharamkan Allah  adalah haram,  dan apa-apa  yang  didiamkan  adalah  dimaafkan.  Maka  terimalah  dari  Allah  pemaaf-Nya. Sungguh  Allah  itu  tidak  melupakan  sesuatupun”.  Hadis  riwayat  Daruquthni, dihasankan  oleh  an-Nawawi  yang  artinya:  Sesungguhnya  Allah  telah  mewajibkan beberapa  kewajiban,  maka  jangan  kamu  sia-siakan  dia  dan  Allah  telah  memberikan beberapa  batas,  maka  janganlah  kamu  langgar  dia,  dan  Allah  telah  mengharamkan sesuatu maka janganlah kamu pertengkarkan dia,dan Allah telah mendiamkan beberapa hal, maka janganlah kamu perbincangkan dia. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa segala  sesuatunya  adalah  boleh  atau  mubah  dilakukan.  Kebolehan  ini  dibatasi  sampai ada dasar hukum yang melarangnya.

## Asas Keadilan
Dalam  QS.  Al-Hadid  (57):  25  disebutkan  bahwa  Allah  berfirman  yang  artinya ”Sesungguhnya  Kami  telah  mengutus  rasul-rasul  Kami  dengan  membawa  bukti-bukti yang  nyata  dan  telah  Kami  turunkan  bersama  mereka  al-Kitab  dan  Neraca  (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”. Selain itu disebutkan pula dalam QS.Al A’raf  (7):  29  yang  artinya  “Tuhanku  menyuruh  supaya  berlaku  adil”.  Dalam  asas  ini para  pihak  yang  melakukan  kontrak  dituntut  untuk  berlaku  benar  dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.
Asas Persamaan atau Kesetaraan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Hubungan  mu’amalah  dilakukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia. Seringkali terjadi bahwa seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu  sesama  manusia  masing-masing  memiliki  kelebihan  dan  kekurangan.  Maka  antara manusia  yang  satu  dengan  yang  lain,  hendaknya  saling  melengkapi  atas  kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

## Asas Kejujuran dan Kebenaran
Dalam  QS.alAhzab  (33):  70  disebutkan  yang  artinya, ”Hai  orang  –orang  yang beriman,  bertaqwalah  kamu  kepada  Allah  dan  katakanlah  perkataan  yang  benar” . Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan  perjanjian  dan  bagi  masyarakat  dan  lingkungannya.  Sedangkan  perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.
Asas Tertulis
Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.Al-Baqarah (2); 282- 283  dapat  dipahami  bahwa  Allah  SWT  menganjurkan  kepada  manusia  agar  suatu perjanjian  dilakukan  secara  tertulis,  dihadiri  para  saksi  dan  diberikan  tanggung  jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.
Asas Itikad Baik
Asas  ini  dapat  disimpulkan  dari  Pasal  1338  ayat  (3)  KUH  Perdata  yang  berbunyi, ”Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”. Asas ini mengandung pengertian bahwa  para  pihak  dalam  suatu  perjanjian  harus  melaksanakan  substansi  kontrak  atau prestasi  berdasarkan  kepercayaan  atau  keyakinan  yang  teguh  serta  kemauan  baik  dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.
Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan
Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri  dalam  perjanjian  maupun  bagi  masyarakat  sekitar  meskipun  tidak  terdapat ketentuannya dalam al Qur’an dan Al Hadis.
Sedangkan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:
Asas Konsensualisme
Dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang artinya:
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
”Hai  orang-orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta  sesamamu dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku  dengan  suka sama suka di antara kamu”
Dari  ayat  di  atas  dapat  dipahami  bahwa  segala  transaksi  yang  dilakukan  harus  atas dasar  suka  sama  suka  atau  kerelaan  antara  masing-masing  pihak  tidak  diperbolehkan ada  tekanan,  paksaan,  penipuan,  dan  mis-statement.  Selain  itu,  jika  dilihat  pada  Pasal 1320 KUH Perdata ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.

## Asas Kebebasan Berkontrak
Islam  memberikan  kebebasan  kepada  para  pihak  untuk  melakukan  suatu  perikatan. Namun  kebebasan  ini  tidak  absolute.  Sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  syari’ah Islam,  maka  perikatan  tersebut  boleh  dilaksanakan.  Asas  ini  berarti  bahwa  kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya  dalam  batas-batas  kesusilaan  dan  ketertiban  umum,  sekalipun perjanjian  itu  bertentangan  dengan  pasal-pasal  hukum  perjanjian.  (Yusdani,  2002) Adapun menurut Az-Zarqa, kebebasan berkontrak meliputi:
1) Kebebasan  untuk  mengadakan  atau  tidak  mengadakan  perjanjian  tidak  terikat kepada  formalitas-formalitas,  tetapi  cukup  semata-mata  berdasarkan  kata sepakat.  Point  kedua  ini  sebenarnya  tidak  termasuk  kebebasan  berkontrak, tetapi merupakan asas konsensualisme (persesuaian kehendak).
2) Tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama. Artinya bahwa tidak terikat pada  perikatan  bernama  yang  sudah  ada.  Boleh  membuat  perikatan/perjanjian baru
3) Kebebasan untuk menentukan akibat perjanjian. (Kusuma, 2006)
Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak itu  dijelaskan  dalam  hukum  Islam.  sedangkan  batasan-batasan  asas  kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata membatasi kemutlakan asas ini. Antara lain:
a. Perjanjian  atau  kontrak  harus  dibuat  berdasarkan  konsensus  atau  sepakat  dari  para pihak yang membuat. Ini berarti bahwa kebebasan untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat dari masing-masing pihak.
b. Kebebasan  orang  untuk  mengadakan  perjanjian  dibatasi  oleh  kecakapannya  untuk membuat perjanjian.
c. Kebebasan  suatu  pihak  dalam  membuat  perjanjian  tidak  dapat  diwujudkan sekehendaknya, tetapi dibatasi oleh i’tikad baik.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
d. Bahwa  para  pihak,  tidak  bebas  untuk  membuat  perjanjian  yang  menyangkut  causa yang  dilarang  oleh  undangundang  atau  bertentangan  dengan  kesusilaan  atau bertentangan dengan kepentingan umum. (Muayyad, 2015)

## Asas Perjanjian itu Mengikat
Asas ini berasal dari hadis Nabi Muhammad saw yang artinya:  “Orang-orang muslim itu  terikat  kepada  perjanjian-perjanjian  (Klausul-klausul)  mereka,  kecuali  perjanjian (klausul)  yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan  yang haram”. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi  perjanjian  adalah  sebagai  peraturan  yang  wajib  dilakukan  oleh  para  pihak  yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

## Asas Keseimbangan Prestasi
Yang  dimaksudkan dengan asas ini adalah asas  yang menghendaki  kedua belah pihak memenuhi  dan  melaksanakan  perjanjian.  Secara  faktual  jarang  terjadi  keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menerapkan keseimbangan  dalam  memikul  risiko.  Asas  keseimbangan  dalam  memikul  risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, dimana dalam konsep riba itu hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. (Ardi, 2016)

## Asas Kepastian Hukum
Asas kepastian hukum ini disebut secara umum dalam kalimat terakhir QS. Bani Israil (17):  15  yang  artinya,  ”…dan  tidaklah  Kami  menjatuhkan  hukuman  kecuali  setelah Kami  mengutus  seorang  Rasul  untuk  menjelaskan  (aturan  dan  ancaman)  hukuman itu….”. Selanjutnya di dalam QS.al-Maidah (5): 95 dapat dipahami Allah mengampuni apa yang terjadi di masa lalu. Dari kedua ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa asas kepastian hukum adalah tidak ada suatu perbuatanpun dapat dihukum kecuali atas kekuatan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  berlaku  untuk perbuatan tersebut.

## Asas Kepribadian
Asas  kepribadian  merupakan  asas  yang  menentukan  bahwa  seseorang  yang  akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Hal ini dapat dipahami dari bunyi pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315  (Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,  2011)  berbunyi:  ”Pada  umumnya  seseorang  tidak
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
dapat  mengadakan  perikatan  atau  perjanjian  selain  untuk  dirinya  sendiri”.  Sedangkan Pasal  1340  KUH  Perdata  berbunyi  ”Perjanjian  hanya  berlaku  antara  para  pihak  yang membuatnya”.  Namun  ketentuan  ini  terdapat  pengecualian  sebagaimana  yang diintrodusir  dalam  Pasal  1317  KUH  Perdata  yang  berbunyi:  ”Dapat  pula  perjanjian diadakan untuk  kepentingan pihak ketiga, bila suatu  perjanjian  yang dibuat  untuk  diri sendiri  atau  suatu  pemberian  kepada  orang  lain  mengandung  suatu  syarat  semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan  pihak  ketiga  dengan  suatu  syarat  yang  ditentukan.  Sedangkan  di  dalam Pasal 1318 KUH Perdata tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tetapi juga untuk  kepentingan  ahli  warisnya  dan  untuk  orang-orang  yang  memperoleh  hak daripadanya. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian  tersebut  dilakukan  seseorang  untuk  orang  lain  yang  memberikan  kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.
Perjanjian pengikatan jual beli sebenarnya tidak ada perbedaan dengan perjanjian pada umunya. Hanya saja perjanjian pengikatan jual beli merupakan perjanjian yang lahir akibat adanya sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memberikan kebebasan  yang  seluas-luasnya  kepada  subyek  hukum  untuk  mengadakan  perjanjian  yang berisi  apa  saja  dan  berbentuk  apa  saja,  asalkan  tidak  melanggar  peraturan  perundang- undangan,  ketertiban  umum  dan  kesusilaan  (Putri  &  Purnawan,  2017).  Prinsip  tersebut memiliki persamaan dalam system jual beli secara Islam (Syariah) yang juga mengenal asas kebebasan berkontrak dengan pembatasan tersebut.
Perjanjian  Jual  beli    dikenal    istilah  fiqh  disebut  dengan  al-bai’  yang  berarti  menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal albai’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira (beli). Dasar hukum jual  beli  adalah  al-Qur’an  dan  alhadits,  sebagaimana  disebutkan  dalam  surat  Al-Baqarah ayat (275):
“Orang-orang  yang  makan  (mengambil)  riba  tidak  dapat  berdiri  melainkan  seperti berdirinya  orang  yang  kemasukan  syaitan  lantaran  (tekanan)  penyakit  gila  keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah  disebabkan  mereka  Berkata  (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang  larangan); dan urusannya  (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil  riba),  maka  orang  itu  adalah  penghuni-penghuni  neraka;  mereka  kekal  di dalamnya.”
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual  beli  kepada  hamba-hamban-Nya  dengan  baik  dan  melarang  praktek  jual  beli  yang mengandung riba.
Dalam  Hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim  yang  berbunyi,  Rasulullah  SAW bersabda: Dari Hurairah RA.
“ Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli Garar ” (H.R. Muslim).
Berdasarkan hadist diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut  Imam  Asy  Syatibi  hukum  jual  beli  bisa  menjadi  wajib  dan  bisa  haram  seperti ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang sehingga persedian dan harga melonjak naik. Apabila  terjadi  praktek  semacam  ini  maka  pemerintah  boleh  memaksa  para  pedagang menjual  barang  sesuai  dengan  harga  dipasaran  dan  para  pedagang  wajib  memenuhi ketentuan  pemerintah  didalam  menentukan  harga  dipasaran  serta  pedangan  juga  dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.
Sesuai  dengan  apa  yang  telah  dibahas  sebelumnya,  bahwa  perjanjian  atau  transaksi jual-beli  dalam  islam  pun  memiliki  syarat  dan  rukun.  Rukun  secara  bahasa  adalah  yang harus  dipenuhi  untuk  sahnya  suatu  pekerjaan.  Sedangkan  syarat  adalah  ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu:

## Akad (ijab qobul)
Suatu  akad  tidak  cukup  hanya  ada  secara  faktual,  akan  tetapi  keberadaannya  juga harus  sah  secara  syar’i,  agar  akad  tersebut  dapat  melahirkan  akibat-akibat  hukum yang  dikehendaki  oleh  para  pihak  yang  membuatnya.  Untuk  itu  suatu  akad  harus memenuhi  rukun dan syarat  yang ditentukan dalam  suatu  akad Syariah  (Suliyanto, 2009).  Mengucapkan  dalam  akad  merupakan  salah  satu  cara  lain  yang  dapat ditempuh  dalam  mengadakan  akad,  tetapi  ada  juga  dengan  cara  lain  yang  dapat menggambarkan  kehendak  untuk  berakad  para  ulama  menerangkan  beberapa  cara yang ditempuh dalam akad diantaranya:
Tulisan ,  misalnya,  ketika  dua  orang  yang  terjadi  transaksi  jual  beli  yang berjauhan maka ijab qabul dengan cara tulisan (kitbah).
Isyarat , bagi orang  yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
Lisan  al-hal apabila  seseorang  meninggalkan  barang-barang  dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggali barang-barang
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
itu  berdiam  diri  saja  hal  itu  dipandang  telah  ada  akad  ida’  (titipan)  antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan dalalah al hal.
Dengan  demikian  akad  ialah  ikatan  kata  antara  penjual  dan  pembeli.  Jual  beli belum  dikatakan  sah  sebelum  ijab  dan  qobul  dilakukan  sebab  ijab  qabul menunjukkan  kerelaan  (keridhaan).  Ijab  qabul  boleh  dilakukan  dengan  lisan  atau tulis.  Ijab  qabul  dalam  bentuk  perkataan  atau  dalam  bentuk  perbuatan  yaitu  saling memberi  (penyerahan  barang  dan  penerimaan  uang).  Pada  dasarnya  akad  dapat dilakukan  dengan  lisan  langsung  tetapi  bila  orang  bisu  maka  ijab  qobul  tersabut dapat  dilakukan  dengan  surat  menyurat  yang  pada  intinya  mengandung  ijab  qobul (Shobirin, 2015).

## Orang yang berakad (subjek)
Para pihak yang terdiri dari bai’(penjual) dan mustari (pembeli). Disebut juga aqid, yaitu  orang  yang  melakukan  akad  dalam  jual  beli,  dalam  jual  beli  tidak  mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:
a. Beragama Islam, syarat orang yang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyaratkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu.
b. Berakal, yang dimaksud dengan orang yang berakal disini adalah orang yang dapat  membedakan  atau  memilih  mana  yang  terbaik  baginya.  Maka  orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
c. Dengan  kehendaknya  sendiri,  yang  dimaksud  dengan  kehendaknya  sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
d. Baligh,  baligh  atau  telah  dewasa  dalam  hukum  Islam  batasan  menjadi seorang dewasa bagi  laki-laki adalah apabila sudah bermimpi  atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
e. Keduanya  tidak  mubazir,  yang  dimaksud  dengan  keduanya  tidak  mubazir yaitu  para  pihak  yang  mengikatkan  diri  dalam  perjanjian  jual  beli  tersebut bukanlah manusia yang boros (mubazir).
Ma’kud ‘alaih (objek) untuk menjadi sahnya jual beli harus ada ma’qud alaih yaitu barang  menjadi  objek  jual  beli  atau  yang  menjadi  sebab  terjadinya  perjanjian  jual beli. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Bersih barangnya, tidak najis
b. Dapat dimanfaatkan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086 -
1702
c. Milik orang yang melakukan aqad
d. Mengetahui,  maksudnya  adalah  barang  yang  diperjual  belikan  dapat diketahui  oleh  penjual  dan  pembeli  dengan  jelas,  baik  zatnya,  bentuknya, sifatnya dan harganya
e. Barang yang di aqadkan ada ditangan
f. Mampu menyerahkan
Dalam  kaitanya  dengan  objek  barang  yang  diperjualbelikan,  Islam  melarang  jual beli fasid dan batil berdasarkan  keputusan  jumhur  ulama  serta  tidak  diakuinya perpindahan  kepemilikan.  Bahwa  jual  beli  batil  adalah  akad  yang  salah  satu  rukun dan  syaratnya  tidak  terpenuhi  dengan  sempurna,  seperti  penjual  yang  bukan berkompeten,  barang  yang  tidak  bisa  diserahterimakan  dan  sebagainya.  Sedangkan jual beli yang fasid adalah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat  akad tersebut,  seperti jual beli majhul yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas (Siswadi, 2013).

## Terdapat nilai tukar pengganti barang
Nilai  tukar  pengganti  barang,  yaitu  sesuatu  yang  memenuhi  tiga  syarat;  bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang  dan bisa dijadikan alat tukar.
Empat  rukun  tersebut,  memuat  beberapa  syarat  yang  harus  di  penuhi  dalam  jual  beli (bisnis). Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Syarat untuk objek(bendanya) yaitu: (Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, 2018).
1) suci dan bisa disucikan
2) Bermanfaat menurut hukum islam
3) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu
4) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu
5) Dapat diserahkan
6) Milik sendiri
7) Tertentu
Objek  perjanjian  baik  dalam  KUH  Perdata  dan  Hukum  Islam  mewajibkan  setiap kontrak/perjanjian harus mengenai sesuatu hal sebagai objek hukum.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702
Dalam  KUH  Perdata  berbagai  literatur  disebutkan  bahwa  yang  menjadi  objek perjanjian  adalah  prestasi  (pokok  perjanjian)  yang  harus  dapat  ditentukan,  dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat ditentukan artinya, dalam mengadakan perjanjian,  isi  perjanjian  harus  dipastikan  dalam  arti  dapat  ditentukan  secara  cukup. Sedangkan dalam hukum  Islam sesuatu  yang dijadikan objek akad (Mahallul ‘Aqd) objek perikatan  telah  ada  ketika  akad  dilangsungkan,  dibenarkan  oleh  syariah,  objek  harus  jelas dikenali, serta objek harus dapat diserahterimakan (Novi Ratna Sari, 2017).

## D. Simpulan
Perikatan  merupakan  salah  satu  hubungan  hukum  dalam  lapangan  harta  kekayaan antara dua orang atau lebih yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Perikatan di Indonesia  diatur  pada  Buku  III  Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata.  Dalam  hukum perikatan  atau  kontrak  syariah  terdapat  14  macam  asas  yang  digunakan  sebagai pedoman/landasan  berpikir  dan  bertransaksi  didalam  penegakan  kontrak  syariah  tesebut. Asas-asas tersebut ialah: Asas ilahiah, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, asas kebolehan,  asas  perjanjian  itu  mengikat,  asas  keseimbangan  prestasi,  asas  keadilan,  asas persamaan,  asas  kejujuran,  asas  tertulis,  asas  kepastian  hukum,  asas  iktikad  baik,asas kepribadian, dan asas kemanfaatan atau kemaslahatan.
Salah  satu  asas  dalam  perjanjian  tersebut  yaitu  asas  kebebasan  berkontrak,  dimana kaum  muslimin  mempunyai  kebebasan  untuk  membentuk  akad-akad  baru  selama  tidak bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  dan  tujuan  hukum  Islam.  Dengan  demikian  fiqih mu’amalah  dapat  dikembangkan  secara  dinamis  dalam  rangka  menjawab  persoalan- persoalan baru ekonomi modern.
Transaksi jual beli syariah memiliki rukun jual beli meliputi 4 hal, yaitu: harus adanya akid  (orang  yang  melakukan  akad),  ma’qud  alaihi  (barang  yang  diakadkan)  dan  shighat, yang terdiri atas ijab (penawaran) qabul (penerimaan), dan nilai tukar pengganti barang.
Semakin pesatnya perkembangan transaksi berbasis syariah di Indonesia, baik lembaga keuangan  ataupun  lembaga  keuangan  non  bank  sudah  seharusnya  menerapkan  sistem syariah  secara  menyeluruh (kaffah) terkait  rukun  dan  syarat  perjanjian  atau  transaksi  jual beli syariah.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪
ISSN:2086
-
1702

## Daftar Pustaka
Ali, M. D. (2000). Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Cetakan 8). Jakarta: Grafindo Persada.
Antonio, M. S. (2001). Bank Syari’ah Dari Teori ke Praktik . Jakarta: Gema Insani Press.
Anwar, S. (2006). Kontrak dalam Islam, makalah disampaikan pada Pelatihan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama . Yogyakarta: Kerjasama Mahkamah Agung RI Dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.
Anwar, S. (2007). Hukum Perjanjian Syari’ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat . Jakarta: Raja Grafindo.
Ardi, M. (2016). Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam Dan Istisna. Jurnal Hukum Diktum , Volume 14 , 269.
Aula, M. S. (2004). Asuransi Syari’ah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional .
Jakarta: Gema Insani Press.
Kusuma, A. . (2006). Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Islam. Jurnal Hukum Islam , 6 Nomor 4 .
Muayyad, U. (2015). Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam. Jurnal ’Anil Islam , 8 No.1 , 18.
Muftadin, D. (2018). Dasar-dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah. Al Adl , 11 (11 No.1), 106.
Muhammad Yunus, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, G. K. S. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transakasi Online Pada Aplikasi Go-Food. Amwaluna , 2 (2 No.1), 150.
Novi Ratna Sari. (2017). Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. Repertorium , 4 (Volume IV No. 2), 83.
Pasaribu, C., & Lubis, S. K. (2004). Hukum Perjanjian Dalam Islam . Jakarta: Sinar Grafika.
Putri, D. K., & Purnawan, A. (2017). Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas. Jurnal Akta , Vol. 4 (vol.4 No.4), 632.
Rachmawati, E., & Ghani, A. M. (2015). Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia. Al ’Adalah , 12 .
Rohmah, U. (2014). Perikatan(Iltizam)Dalam Hukum Barat Dan Islam. Al Adl , 7 (7 No. 2), 154.
Shobirin. (2015). Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Bisnis , 3 (Vol. 3, No. 2), 247–248.
Siswadi. (2013). Jual Beli Dalam Perspektif Islam. Ummul Qura , 3 (Vol III, No. 2), 64.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Sovia, H. (2018). Konsep Akad Menurut Hukum Islam Dan Perjanjian Menurut KUH Perdata. Retrieved from https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5aefb539c669d/konsep- akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata/
Suliyanto. (2009). Aspek Hukum Akad Pembiayaan Renovasi Rumah di Perbankan Syariah(Studi kasus: Akad Pembiayaan Jual Beli/Ba’i Bitsaman Ajil Pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang Kawi di Malang) (Universitas Indonesia). Retrieved from http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-11/20270294-T38150-Suliyanto.pdf
Yuliani, R. T. (2008). Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah. Jurnal Ekonomi Islam La Riba , II (II No. 1), 96.
Yunus, M., Rosyadi, F., & Shofia, G. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 2 (Vol. 2 No. 1 January 2018).
Yusdani. (2002). Perjanjian (Aqad) Menurut Perspektif Hukum Islam. Millah , II. No. 2 .
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia . , (1945).
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . , (2011).
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah . , (2008).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia .
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama . , (2006).