## ANALISIS  AKT]NTABILITAS DAN  TRANSPARANSI  LAP ORAN KEUANGAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DI KOTA BAI{DI]NG
OIeh: EIis Mediawati (Dosen Program Studi Akuntansi (Jniversitas  Pendidikan  Indonesia)
Sri Maryati

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pengaruh  pandangan masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi laporan  keuangan lembaga amil zakat (tdZ) terhadal reliasasi penerimaan zakat. Realisasi penerimaan  zakat oleh LAZ yang jauh lebih kecil dibandingkan  dengan  potensi  zakat  yang ada  disebabkan oleh muzaki lebih memilih untuk membayarkan zakatnya  kepada mustahik  dibandingkan dengan  membayarkannya melalui LAZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang memberikan  penjelasan mengenai fenomena realisasi  penerimaan iakat yang berlbeda jauh dengan jumlah potensi  zakat yang  ada. Peneliti mengolah data yanglada dari berbagai  sudut  pandang baik dari sudut  pandang muzaki *uupu,, dari sudui paidang  amil zakat itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan t'ahwa akuntabilitas dan  transparansi  laporan  keuangan tidak menjadi pertimbangan  utama  bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat.
Kata Kunci: Akuntabi  litas, Transpara  nsi, LAZ, zakat,  Laporan  Keuangan
Latar Belakang LAZ bertugas menyalurkan  dana  zakat d,ari wajib zakat (muzaki) kepada delapan asnaf (rnustahik)  yang berhak  mendapatkannya.  Potensi  zakat di Indonesia sangat besar, berikut  daftar potensi  zakat Indonesia  berdasarkan  penelitian  yang dilakukan sebllum,-,ya: Tabel I
Potensi Zakat  Indo nesia Tahun Sumber Jumlah Potensi  Zakat  Indonesia dalam Triliun Rupiah 200'7 PIRAC 9,09 2007 Syafii  Antonio 17 2008 Kompas 4,8 2008 lvan Syaftian (UI) 4,925
Sumber:  Josephus Primus, http: //,.,as ion al.  ko,.,t  pas. coh (data diolah)
Sedangkan potensi  zakat kota  Bandung  sendiri jika di tinjau dari aspek ekonomis potensinya  sangat besar. Dengan jumlah penduduk  sebanyak 3,2 jutajiwa (terrnasuk golongan  masyarakat miskin),  9lo/o atau sekitar 3 juta orang beragama islam. Apabila sebanyak  3AYo atau sekitar 1 juta orang  menunaikan  zakat Lisa dirata-ratakan besaran zakat Rp. 100.000,00 per tahun  per jiwa, maka jumlah dana yang terkumpul dalarn satu tahun adalah  sebanyak  100 milyar.  Nominal yang  cukup tinggi untuk potensi  sebuah  kota.
_ Besarnya potensi zakat di Indonesia  sayangnya belum terserap  dengan baik oleh lembaga amil zakat yang ada. Terjadi perbetlaan yung  rungut  mencolok *tu.u potensi zakat dan realisasi penerimaannya oleh lembaga. Penyebablerjadinya perbedaan  antara potensi dan realisasi ini antara lain adalah n-rasyarakat leblh  mernilih rnernberikan zakatnya  secara  iangsung  kepada mustahik. Setagian  besar masyarakat merniliki
pandangan bahwa jika mernberikan  zakat  langsung kepada mustahik akan  mendatangkan ketenangan dibandingkan dengan menitipkannya pada lembaga. Berikut  daftar realisasi penerimaan  zakat Indonesia  dari  tahun ke tahun.
Tabel 2 Tabel  Realisasi Penerimaan Zakat Tahun Realisasi 2007 450 miliar 2008 920 miliar 2009 1.2 triliun 201 0 1.5 triliun 20tl (hinesa September) 1.3 triliun
Sumber : http : I I zakat.or. id (data dio lah)
Berdasarkan hasil penelitian  yang dilakuan oleh Siti Muniroh (2008) Rendahnya tingkat realisasi penerimaan zakat tampaknya berawal dari kurangnya tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  organisasi  pengelola  zakat yang ada. Masyarakat menghendaki  adanya Organisasi  Pengelola Zakatyang akuntabel  dan  transparan.  Adapun definisi Akuntabilitas dan Transparansi  menurut KK, SAP, 2005 (dalam Annisaningrum) sebagai berikut,  akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan  pengelolaan  sumber daya serta  pelaksanaan kebijakan  yang  dipercayakan  kepada entitas  pelaporan  dalam  mencapai tujuan yang telah  ditetapkan secara periodik. Transparansi  adalah memberikan  informasi keuangan yang  terbuka dan jujur kepada  masyarakat  berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat rnemiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjarvaban pemerintah  dalam pengelolaan  sumber  daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada  peraturan perundang-  undangan.
Berdasarkan  survei  nasional  yang  dilakukan UIN Jakarla dan dipublikasikan dalam tlemtrslctine.blogdetik.coz  oleh lne Dwiyanti,  (2001)  ditemukan  hasil survei yang melibatkan ribuan  responden sebagai  berikut:
Tabel 3
Tabel Hasil Survei  Nasional
Dalarn peraturan UU No. 3811999 memang tidak disebutkan adanya  kervajiban bagi Lembaga  ataupun  badan Arnil Zakat  urrtuk melakukan audit secara independen alliasil banyak Lembaga Amll Zakat,v'ang tidak  melakukan audit pada laporan  keuangan, Itanya lembaga amil zakat tertentu  yarrg  melakukan audit independen. Hal ini dapat memicrt ketidakpercayaan  masyarakat terhadap  lembaga amll zakat yang ada dan hal ini juga Inempengaruhi  penerimaan  zakat  dari  inasyarakat  kepada  lembaga amil zakat.
Pcrsentasi  Hasil Keinginan  Responden 970% Responden LAZ bekeria secara akuntabel  dan  transparan 90o% Responden Adanya akses bagi publik untuk melakukan pengawasan terhadap
dana  yans dikelola 92o% Responden Adanya  pemuatan laporan keuangan di medta lnassa 880% Resporrden Adanya  catatan  data  mengenai donator 75%  Responden Enggan menyalurkan zakat pada LAZ yang tidak dikenal baik akuntabilitasnya 63% Responden Adanya  kepastian bahwa dana zakat  disalurkan  kepada yang berhak
Majelis Ulama Indonesia GvflJI) juga menyatakan bahwa  transparansi yang dilakukan oleh lembaga amil zakat masih kurang. Alasannya tidak semua lembaga amil zakat melakukan audit laporan  keuangan oleh akuntan publik dan dipublikasikan hasilnya kepada masyarakat,  hanya  lembaga-lembaga amil zakat tingkat nasional  yang  melakukan audit dan dipublikasikan.  Begitu  pula halnya dengan Ketua Umum  Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Didin Hafiduddin,  (2002) mengatakan, transparansi bisa dilakukan melalui  audit independen oleh akuntan publik. Hasilnya kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Hingga  tahun  2009 terdapat sekitar  100 lembaga  pengelola  zakat  di Indonesia.  Sayangnya, baru 19 lembaga yang melakukan audit independen dan melaporkannya  kepada publik secara rutin.
Selama ini baik Baznas, badan amil zakat daerah maupun  lembaga amil zakat, baik yang tersertifikasi  maupun yang tidak, memiliki aturan  masing-masing dalam kegiatan operasionalnya, sehingga terjadi ketidaksinambungan antar  lembaga, ada yang melakukan audit, ada yang  tidak, bahkan lembaga pengumpul  zakat dengan skala kecil, enggan melakukan  pencatatan.
Inti dari permasalahan  zakat selama ini dapat dikelompokkan  menjadi  tiga bagian, yakni  muzaki,  pengelola, dan pengawas  (masyarakat itu sendiri). Selama ketiga faktor tersebut  berjalan sendiri-sendiri, optimalisasi  potensi  zakat tidak akan tercapai.

## Rumusan  Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah  pandangan  masyarakat tentang akuntabilitas dan transparansi
Lembaga Amil Zakat? 2. Apakah pandangan  masyarakat  tersebut  berpengaruh terhadap  penerimaan  zakat oleh
Lembaga  Amil Zakat?

## Kerangka Pemikiran
Organisasi  pengelola zakat merupakan organisasi publik sehingga  akuntabilitas dan  transparansi laporan keuangannya  merupakan hal yang  penting untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.  Akuntabilitas  dan transparansi merupakan  dua dari sepuluh prinsip  good governance, prinsip-prinsip tersebut antara lain: (1) Participatiort (partisipasi); (2) Rule o.f law (kerangka  hukum); (3) Transparency  (transparansi);  (4) Equality (kesetaraan); (5) Responsiveness  (daya tangkap); (6) Strategic  vision ( wawasan ke depan); (7) Accountability (akuntabilitas);  (8) Efficierucv and effectiveness (efektif dan efisien);  (9) Professionalism  (profesionalisme);  (10) Consensus orientatior (berorientasi pada  konsesus.
Di antara ke-sepuluh prinsip tersebut  terdapat prinsip  yang berkaitan erat  antara satu dengan lainnya dan  ada pula prinsip yang merupakan prakondisi agar prinsip yang lain  dapat berjalan. Pada kenyataannya, sulit untuk menerapkan  semua prinsip tersebut sekaligus.  Oleh  karena itu perlu dilakukan  pemrioritasan  dalam pelaksanaan prinsip- prinsip atau karakteristik good  governance  tersebut agar good  gavernance  dapat terwujud pada  berbagai  bidang  pembangunan.
Dari beberapa prinsip yang  dikemukaan  berbagai intuisi terlihat  bahwa prinsip yang melandasi  good governance sangat bervariasi dari satu institusi  ke institusi lainnya. Beberapa hal mempengaruhi  apa -yarry diadopsi  setiap institusi. Misalnya suatu depa(emen hanya rnemilih  tiga dari sepuluh prinsip tersebut. Diantara  berbagai  berbagai prinsip yang  adopsi paling tidak ada  sejumlah  prinsip  yang  disepakati oleh institusi- institusi tersebut  sebagai karakteristik  good governance,yang diantaranya  adalah prinsip akuntabilitas  dan transparansi. Walaupun  prinsip ini adalah dua prinsip  yang berbeda,
Jurnal Akuntansi  Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 4, No. 2
pada pelaksanaannya akuntabilitas dan transparansi  adalah prinsip yang  berkaitan.  Kedua prinsip tersebut tidak dapat berjalan sendiri-sendiri karena  terdapat  hubungan yang  sangat erat dan  saling  mempengaruhi.
Akuntabilitas sebetulnya timbul sebagai  konsekuensi logis atas adanya hubungan antara agent (manajemen)  dan principal  (pemilik) (agent-principal relationship). Principal dalam hal ini memberikan kewenangan penuh pada agent untuk melakukan aktivitas  operasional  organisasi. Sebagai konsekuensi atas wewenang ini, maka  agent harus  mempertanggung-jawabkan  aktivitasnya  terhadap principal.  Gray,  owen, dan Maunders (dalam Iwan  Triyuwono, 2000) mendefinisikan akuntabilitas sebagai principal melepaskan kontrol atas sumberdaya kepada agent, memberikan instruksi atau  ekspektasi tentang penggunaan  sumberdaya. Kemudian  agent bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas dan pemberian pertanggungjawaban atas aktivitas  tersebut. Gray et.al (1988,1991), Patton (1992) (dalam Harahap,2008) mengungkapkan  bahwa accountability bukan  hanya  dapat mempertanggungjawabkan  secara finansial, secara formal  tetapi lebih luas dari  itu harus mampu  meningkatkan  tanggung jawab kepada masyarakat,  pemerintah, dan kepatuhan pada  peraturan. Bukan  hanya itu tetapi perusahaan harus bertanggung jawab pada kepentingan  karyawan, lingkungan, sistem yang mendukung kebenaran, kebaikan, etika, penegakan hukum, menciptakan lingkungan kasih sayang, ketaatan  pada peraturan, loyalitas pada keadilan,  dan sebagainya.
Agent-principal  relationship dalam penelitian ini (yaitu: dalam konteks lembaga keuangan syariah) lebih luas dibanding dengan  pengertian di atas. Keluasan itu terletak pada pengertian principal. Dalam pengertian  yang umum seperti di atas, principal adalah para pemegang  saham  (stockholders). Ini berarti  bahwa manajemen (OPZ) harus bertanggung-jawab  atas penggunaan sumberdaya  zakat sehingga organisasi pengelola zakat mempunyai  kewajiban untuk melaksanakan  sernua  transaksi bisnisnya sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Pemyataan di atas juga didukung oleh  Undang-undang No. 38 tahun 1999 Bab VI tentang Pengawasan, khususnya  pasal lB ayat (4) dan pasal Z0 yang mengatakan  bahwa diperlukannya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas  Lembaga pengelola zakat, dan dalam  pengawasan  tersebut  akuntan publik dan masyarakat dapat  berperan aktif. Penelitian  tentang penyelenggaraan akuntansi untuk lembaga amil zakat telah dilakukan  sebelumnya yang telah  dilakukan oleh Nidya (2009)  menyebutkan bahwa lembaga amil zakat di Bandung telah rnenerapkau pengukuran laporan keuangan berdasarkan PSAK Nomor 45 dengan  baik. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan  pertanggungjawaban  atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan  hukurn/pimpinan suatu organisasi  kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau perlanggungjawaban. Sehingga  masyarakat dapat rnenilai apakah  suatu organisasi publik  dapat dikatakan akuntabel atau tidak. Masyarakat juga mengharapkan adanya transparansi dalam penyelenggaraan suatu entitas publik. Adanya audit independen  lnerupakan salah satu bentuk dari usalia LAZ dalam menyelenggarakan kegiatan  usaha yang  akuntable  dan transparan.
Dengan  adanya laporan  keuangan yang  akuntabel  dan transparan difiarapkan dapat meningkatkan kepercayaan  masyarakat  kepada LAZ sehingga  penyerapan  potensi zakat masayarakat,  karena  masyarakat lebih mernilih untuk menyalurkan zakatnya melalui LAZ yang  dapat  rnendistribusikan  zakat tersebut tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan  pengukuhan LAZ Bab III yang menyebutkan bahwa setiap LAZ yang ingin dikukuhkan  harus memiliki daftar muzaki  dan rnustahiq,  sehingga ,r",r-,p"i*uduh lembaga pengelola  dalarn mendistribusikan zakat  yang akan disarurkan.
Jurnal Akuntansi  Riset. Prodi Akuntansi  UPI, Vo[. 4. No. 2
Dalam sebuah penelitian  mengenai persepsi  masyarakat terhadap  Badan Amil Zakat yang dilakukan  oleh  Siti Muniroh (2008),  disebutkan bahwa  terdapat  perbedaan pendapat di antara muzaki mengenai  persepsi  terhadap Badan Amil Zakat yaitu ada yang setuju  membayar  zakat melalui  Badan Amil Zakat karena membayar  zakat melalui Badan Amil Zakat itu tidak terasa mengeluarkan  zakat  karena tinggal memotong  gaji dan kita ikut menyukseskan  gerakan  pengentasan kemiskinan.  bagi  yang  tidak  setuju membayar zakat melalui Badan Amil Zakat hal ini di karenakan kurang percaya dengan Badan Amil Zakat karena belum tentu disalurkan sesuai  dengan kriteria yang ditentukan, kalau menyalurkan zakat  secara langsung itu lebih  cepat dan mudah,  lebih yakin disalurkan secara langsung karena  penyalurannya  akan  tepat sasaran. Adanya rasa  kurang  percaya dari masyarakat ini perlu segera diatasi oleh lembaga  pengelola zakat demi meningkatkan penyerapan potensi zakat. Lembaga pengelola perlu mengetahui  keinginan  dan  tuntutan  masyarakat  agar mampu  menjalankan amanah yang diberikan muzaki.
Teori asimetri informasi  (information  asymetry) berbicara mengenai ketidakpercayaan masyarakat terhadap organisasi  sektor publik lebih disebabkan oleh kesenjangan infonnasi antara pihak manajemen yang memiliki akses langsung  terhadap informasi dengan pihak konstituen  atau  masyarakat yang  berada di luar  manajemen.  Pada tataran ini, konsep  mengenai  akuntabilitas  dan aksesibilitas  menempati kriteria yang sangat penting terkait dengan  pertanggungjawaban organisasi dalam menyajikan, melaporkan dan mengungkap  segala aktifitas kegiatan serta sejauh mana laporan keuangan memuat semua informasi  yang  relevan yang  dibutuhkan  oleh para p"nggunu dan seberapa  mudah informasi tersebut  diakses  oleh  masyarakat. Adanya regulasi mengenai pengelolaan keuangan Organisasi  Pengelola  Zakat, sepertiyang termaktub  dalam undang-undangZakatNo.3S  Tahun 1999BaIVIII pasal2l Ayat I yang dikuatkan oleh KMA Depag RI No. 581 Tahun 1999 mengenai  pelaksanaan teknis atas  ketersediaan audit  laporan keuangan  lembaga, juga aturan yang dikeluarkan oleh PSAK (Penyusunan  Standar  Akuntansi  Keuangan) No.109, seharusnya  dengan adanya aturan-aturan  tesebut,  pengelolaan zakatyang dilakukan  oleh organisasi pengetla zakat, baik  Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) diharapkan bisa lebih  baik, sehingga  kepercayaan  masyarakat muzaki kepada organisasi p"ng.lolu zakat dapat meningkat.  Ternyata regulasi belum bisa meyakinkan publik bahwa peneelolaan  keuangan LAZ sudah dilakukan dengan  semestinya.

## Metode  Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah  masyarakat kota  Bandung yang dipilih secara acak, baik yang pemah membayar  zakat melalui LAZ atatpun yang belum pernah membayar  zakat melalui LAZ. Masyarakat dimintai pendapat mengenai  persepsi masing- masing tentang akuntabilitas dan  transparansi LAZ dan pengaruh dari persepsi  tersebut terhadap  pembayaran zakat  melalu i L AZ. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah  penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan  penjelasan rnengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang, serta untuk menggambarkan ,""uru sistematis, faktual  dan akurat mengenai fakta-fakta  atau sifat-sifat din hubungan antara fenomena yang diteliti. Tema penelitian mengangkat masalah pelaksanaan akuntabilitas dan  transparansi laporan keuangan pada  Lembaga amil zakat lang ada di Bandung dan beberapa  organisasi pengelola  zakat lainnya.
Desain penelitian yang digunakan adalah Research Reflexivigt yaitu menjelaskan aspek ontologi, epistimologi dan asumsi tipe manusia yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini menjelaskan aspek ontologi yaitu api yang
Jumal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 4, No. 2
dimaksud dengan  akuntabilitas dan transparansi  laporan  keuangan,  kemudian aspek epistimologi yaitu bagaimana  laporan  keuangan yang diterbitkan  oleh LAZ dapat menjawab  semua pertanyaan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh stakeholder.
Jenis data yang dikumpulkan  peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer  diperoleh langsung melalui wawancara mendalam (in depth interview) terhadap para inform an yang berupa kata-kata  maupun  tindakan, sedangkan data sekunder berasal  dari  dokumen-dokumen  perusahaan  yang  dapat dipublikasikan.
Didalam  penelitian  ini, peneliti merupakan instrument  kunci yang sesuai  dengan karakteristik  penelitian kualitatif. Untuk itu penulis  secara individu akan turun ke tengah- tengah  masyarakat  guna  memperoleh  data dari informan.  Pemilihan  informan dilakukan secara purposive,  yaitu atas dasar  apa yang kita ketahui tentang variasi-variasi yang  ada (Sanapialr,  1990). Adapun yang menjadi  informan adalah lembaga amil zakat, baik yang sudah  professional maupun  yang belum professional,  dan  masyarakat kota Bandung  yang dipilih secara acak.
Penentuan informan di atas  didasarkan  pada pendapat  Spradley dalam Sanapiah (1990) yang menyatakan bahwa informan adalah mereka yang terlibat  langsung dalam aktivitas yang menjadi objek perhatian.  Selanjutnya kegiatan  pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan  dengan mengikuti pola yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman  (1992)  dalam  sugiyono (2009),  yakni melalui:  Wawancara, Observasi, Studi kepustakaan.
Tujuan analisis data adalah mengendalikan data agar sistematis dan sesuai dengan  perumusan  masalah.  Pada  penelitian ini, penulis menggunakan  analisis data secara induktif yaitu proses analisis  yang  diawali  dengan observasi  data, pembahasan. dukungan pembuktian, dan diakhiri dengan  kesimpulan.
Hasil Penelitian dan Pembahasan Masyarakat yang merasa  puas  dengan kinerja LAZ, akan mernberikan  tanggapan positif saat diminta pendapat mengenai kinerja LAZ saat ini, sedangkan masyarakat yang merasa belurn puas  dengan kinerja LAZ yang  ada akan menrberikan keh"rhan  mengettai kekurangan tersebut. Pasalnya saat ini tidak sernua  lapisan  masyarakat  kenal akrab dengan LAZ, sehingga tidak mudah  melakukan penilaian berdasarkan pemahatnan masyarakat. Narnun ketidakakraban antara masyarakat dengan LAZ itu dapat memberikan  jawaban  yang objektif  dari segi  informan.  Sebelum  masyarakat menilai bagaimana akuntabilitas  dan transparansi LAZ, terlebih  dahulu dipaparkan bagaimana pemahaman  masyarakat  mengenai  akuntabilitas dan transparansi.  Setelah dilakukan penelitian, dapat disimpulkan bahwa  masyarakat memiliki pandangan yaltg sama  tentang akuntabilitas dan transparansi, akuntabilitas merupakan sebual-r pertanggungiawaban  dari lembaga  atas laporan  keuangan yan telah disusun,  tennasuk juga di dalamnya ketepatan waktu penyarnpaian  laporan  keuangan,  dan  keandalan dari laporan keuangan itu sendiri. Sedangkan  transparansi  adalah keterbukaan dari  laporan keuangan tersebut, bagaimana sebuah perusahaan mernpublikasikan  laporan keuangan yang  telah disusun sehingga dapat digunakan oleh semua  pengguna  laporan  keuangan.
Dari berbagai  pemaparan  hasil  wawancara  sebagian informan mengatakan  bahwa akuntabilitas  dan transparansi LAZ berpengaruh terhadap penerimaan zakat,  sedangkan sebagian informan  yang lain mengatakan bahr,va hal tersebut tidak berpengaruh  terhadap penerimaan zakat oleh LAZ. Meskipun demikian, sebagian besar informan sepakat  bahrva pengaruh  pandangan masl,arakat tidak  begitu besar  berdatnpak  pada  realisasi  penerimaan z,akat olebLAZ.
.[umal Akuntansi  Risct. Pro,ii  Akirntansi LJPI. \'ol. 4. ]'jo. 2
Pandangan masyarakat terhadap akuntabilitas  dan  transparansi LAZ terbentuk berdasarkan hasil interaksi  antara masyarakat dan LAZ. Pandangan masyarakat lahir, yakni dari interaksi yang terjadi antara masyarakat (baik muzakki  maupun mustahik) dengan LAZ yang ada disekitar  mereka.  Hubungan timbal balik yang terjadi antara masyarakat dan LAZ akan menghasilkan  sebuah  pengalaman, dari pengalaman  tersebut seseorang dapat memberikan  penilaian tentang obyek yang berinteraksi dengannya, dalam hal ini LAZ dapat menilai bagaimana potensi ZIS masyarakat dan bagaimana caranya agar membuat masyarakat tertarik untuk  membayarkan zakatnya melalui LAZ, sedangkan masyarakat  dapat memberikan  penilaian  berdasarkan  pengalaman yang  pernah dialami dalam  kegiatannya  berinteraksi  dengan LAZ baik sebagai  muzakki maupun sebagai mustahik.
Berdasarkan fakta dan data yang  telah  disebutkan  dalam latar belakang  terbentuk hipotesa sementara yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu pandangan  masyarakat  dan pengaruh dari pandangan itu sendiri yang jika digambarkan  dengan  dengan  bagan  akan muncul  ilustrasi sebagai berikut:
Masyarakal Gambar I
Hipotesis  Arval
llustrasi di atas merupakan hipotesa awal yang menggambarkan bahwa pandangan masyarakat  tentang  akuntabilitas  dan transparansi  laporan keuangan LAZ merupakan  salah  satu faktor yang mempengaruhi minat masyarakat dalam menyalurkan zakatnya nrelalui LAZ. Hipotesa ini muncul berdasarkan fakta-fakta  yang telah disebutkan pada Latar  Belakang,  dimana terjadi ketirnpangan yang cukup besar  antara potens i den gan real isas i penerirnaan  zakat oleh L AZ. Narnun setelah dilakukan wawancara  dengan  beberapa informan, penulis telah menemukan  sebuah titik temu, bahwa  pandangan masyarakat  tersebut tidak berpengaruh terhadap penerimaan zakat oleh LAZ. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan  masyarakat dalam menyalurkan LAZ nya, entah itu melalui LAZ atau disalurkan langsung ke rnustahik. faktor-faktor tersebut menjadi alasan bagi rnasyarakat kemana akan menyalurkan  zakatnya.  Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan
masyarakat  dalam  mernbayarkan  zakatnya  antara  lain digambarkan  sebagai berikut:
Public Trust Lembaga  pengelola zakat (BAZ) YalTidak
Gambar 2 Faktor-faktor keputusan  pembayaran  zakat
Gambar di atas  menggambarkan arus zakatyang  berawal dari  potensi zakat  oleh masyarakat yang kemudian  dipengaruhi  oleh faktor-faktor  yang telah disebutkan. Faktor pertama yakni pengetahuan  masyarakat tentang LAZ. Pengetahuan  masyarakat  tentang LAZ dipengaruhi oleh transparansi LAZ itu sendiri, saat masyarakat  mengetahui  seperti apa LAZ, kinerjanya bagaimana, prograln kerjanya apa saja, masyarakat akan mempertinrbangakan  apakah ia akan membayarkan  zakatnya melalui LAZ atau tidak.
Faktor  kedua adalah budaya masyarakat  setempat masyarakat dalam kehiduparr sosialnya melakukan interaksi satu sama lain yang  kemudian  membentuk pola kehidupan, kebiasaan masyarakat setempat  menyalurkan zakat melalui apa, akan menular ke masyarakat sekitar, karena melalui interaksi tersebut,  mereka  menerima  dan  memberikan informasi tentang  penyaluran  zakat warga sekitar,  dan akhirnya meniru pola  yang ada.
Faktor ketiga yaitu adanya kesibukan  muzakki yang  membuatnya mengarnbil keputusan  membayar  zakat kemana, misalnya seperli  salah  satu infonnan  Ibu Lina, beliau memiliki kesibukan yang membuat beliau  tidak sempat menemukan mustahik, akhirnya zakatyangdibayarkan  ditransfer langsung melalui rekening  salah satu LAZ yang bekerja sama dengan  perusahaannya.
Faktor  terakhir  yang mempengaruhi  keputusan  masyarakat dalam membayarkan zakatnya adalah kondisi masyarakat sekitar. Jika kita rnelihat  ada tetangga yang pengahasilannya masih  kurang  dalam r-nemenuhi  kebutuhan hidupnya,  sudah pasti kita akan  memberikan  zakat  tersebut  ke orang  terdekat, lial ini sesuai  dengan Al-Qur'an Surat Al-lsra' ayat26, yang artinya: "dan berikanlah haknya  kepada  kerabat dekat,juga kepada orang miskin dan  orang  yang  dalarn perjalanan; dan janganlah  kamu mengahambur- hamburkan (hartamu) secara boros"
Orang  terdekat yang dimaksud  adaiah  keluarga dan orang-orang yang ada disekitar kita. Bagi masyarakat yang tinggal didaerah yang tingkat perekonomiannya bersifat homogen, biasanya muzakki rnemilih membayar zakanya melalui LAZ, sedangkan yang  bersifat heterogen tingkat perekonomiannya,  biasanya trasyarakat akan
Faktor-faktor:
. Pengetahuan tentangLAZ . Budaya lingkungan sekitar . Kesibukan muzakki . Keadaan masyarakat setempat . Promosi  yang dilakukan LAZ Keputusa n membayar zakat
melihat keadaan tetangga disekitar  rumah,  barulah memutuskan  akan membayarkan zakatnya kemana.
Indikator keberhasilan  transparansi  antara lain: (1) Meningkatnya  keyakinan dan kepercayaan publik kepada LAZ, bahwa LAZ merupakan  lembaga yang  bersih dan amanah; (2) Meningkatnya  partisiasi publik dalam penyelenggaraan kegiatan LAZ; (3) Bertambahnya  wawasan dan  pengetahuan publik tentang  pengelolaan  zakat oleh LAZ; (a) Pengelolaan zakatyang sesuai  dengan UU yang  berlaku. Berikut ini tabel  yang menunjukkan tentang persepsi  masyarakat dengan indikator akuntabilitas  yang ada:
Tahel 4
Sedangkan indikator  transparansi berdasarkan hasil  penelitian yang dilakukan disajikan dalarn tabel berikut  ini:
TanggaDan informan mensenai Transnaransi LAZ d
anggapan inlbrman mengenai Akuntabilitas  LAZ dalam mengelola  Dana La.ka-t No Item Idikator Penilaian l. Indikator kinerja LAZ dalam menyalurkan Dana zakat dirasa ootimal Sebagian besar masyarakat menilai
bahwa penyaluran zakat oleh LAZ cukuo ootimal.
I Indikator laporan  keuangan yang telah dipublikasikan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan para pengguna  laooran keuansan Masyarakat yang pernah melihat laporan
keuangan LAZ yang dipublikasikan melalui buletin puas dengan  informasi
vans diberikan dalam  laporan tersebut.
3.
Indikator dilakukan audit independen
terhadap laporan keuangan yang telah disusun Sebagian besar LAZ profesional seperli Mizan Amanah, RZI, dan lainnya telah
melakukan audit independen. 4. Indikator penempatan karyawan yang sesuai dengan kemampuan serta latar
belakans pendidikan vane dimiliki Penempatan karyawan masih belum
disesuaikan dengan latar belakang pendidikan, SDM nya masih terbatas Indikator penerapan pedoman standar laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 Tidak semua LAZ menerapkan  PSAK
109, karena masih dalam masa
penyesuaian
Tabel 5 n rnlorman  mengenal  'l ransDaransr LAZ dalam menselola l)ana  Lakal No ltem Idikator Penilaian 1. Indikator LAZ cukup terbuka dalam memberikan  informasi mengenai  pengelolaan zakat
Hal ini bergantung  pada  kebijakan LAZ, namun sebagian besar
masyarakat  mengatakan mereka cukup  terbuka 1 Indikator  masyarakat mengetahui penyaluran distribusi zakat  yang dilakukan oleh  OPZ Masyarakat yang membayarkan zakatnya melalui LAZ mengetahui kemana dana dialirkan.
3.
Indikator LAZ terbuka mengenai laporan keuangannya  kepada  masyarakat
puas
LAZ Tidak semua masyarakat dengan keterbukaan mengenai  laporan keuangan
4.
Indikator laporan  keuangan yang diberikan
mernberikan pengaruh kepercayaan masyarakat Sebagian masyarakat lnerasa bahwa  laporan keuangan yang diberikan merupakan bukti dari transparansi  laporan keuangan
Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi  UPI, Vol. 4, No. 2
Tanggapan masyarakat  mengenai transaparansi laporan keuangan LAZ rnr berdasarkan  atas pengetahuan masyarakat tentangLAZ. Semakin  transparan sebuah LAZ, semakin  banyak  pengetahuan masyarakat tentangnya  dan  semakin  banyak pula informasi yang dapat digali dari masyarakat mengenai pendapat mereka  tentang LAZ. Sebagian besar  masyarakat  memberikan  tanggapan positif mengenai  kebijakan-kebijakan yang dilakukan olehLAZ.

## Simpulan
Berdasarkan hasil  penelitian mengenai "Akuntabilitas dan  Transparansi  Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di kota Bandung",  maka  peneliti  menarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Masyarakat menilai bahwa  lembaga zakat profesional sudah  menerapkan prinsip akuntabilitas. Pendayagunaan zakat  produktif  dan laporan keuangan yang disusun mudah dipahami oleh masyarakat menunjukkan  bahwa kualitas  informasi dalam laporan  tersebut memberikan manfaat bagi pengguna  laporan  keuangan dalam mengambil keputusan, akan  tetapi transparansinya dinilai kurang, karena berdasarkan hasil observasi yang  dilakukan oleh peneliti tidak semua LAZ menghendaki  adanya  kemudahan  akses informasi kepada  masyarakat  secara  umum, dibeberapa LAZ laporan keuangan yang telah disusun hanya  dapat  diakses oleh donatur.
2. Sebagian  besar masyarakat yang tidak membayarkan  zakat melalui LAZ mengatakan bahrva  alasan  mereka tidak membayarkan  zakat melalui LAZ bukanlah karena ketidakpercayaan  mereka terhadap akuntabilitas  dan  transparansi LAZ, melainkan adanya faktor-faktor  lain yang lebih mempengaruhi,  seperti faktor  lingkungan sekitar tempat tinggal dan promosi yang dilakukan oleh LAZ. Hal ini membuktikan bahwa akuntabilitas  dan transparansi laporan keuangan LAZ tidak menjadi pertimbangan utarna bagi rnasyarkat  dalam menyalurkan zakat.

## Daftar Pustaka
Al-Qur'an. Terjemahan  Departemen Agama R.l Annisaningrum. (2010) Akuntabilitas dan Transparansi dalam  Laporan Keuangan. IOnline]. Tersedia: http://annisaningrurn.bloespot.com/2010/07lakuntabilitas- dan-transparansi-dalam.html  [5 Agustus 201 I ] Departemen Agama Republik  Indonesia.  (1999). Keputusan  Menteri  Agama Republik Indonesia Nomor 581  Tahun  1999  tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun  1999 tentang  Pengelolaan  Zakat.  Jakarta:  Depag  RI. Dewan Standar Akuntansi Keuangan. (2012) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 "Akuntansi Zakat  dan Infak/ Sedekah" Faisal, Sanapiah. (1990). Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dqn Aplikasi. Malang: Yayasan Asih Asah  Asuh Didin, Haflrifuddin,.  (2002). Zakat  dalam  Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani. Sofoan Syafri, Harahap(2008). Analisis Kritis atas Laporan  Keuctngan.  Jakarta: Raja
Grafindo Persada lne Dwiyanti. (2007) Akurutabilitas  Lembaga Amil Zakat Sebuah Studi Deskriptif Causalitatif. [Online]. Tersedia:
http://demustaine.blogdetik.com/2007/08i24/akuntabilitas-lembaga-amil-zakat/ [5 Agustus  201 1 1
Jurlal Akuntansi Riser. Prodi Akuntansi  UPI,  Vol. 4, N-o.  2
Iwan, Triyuwono, 2000, Konsistensi Praktik Sistem Pengendalian Intern dan Akuntabilitas  pada Lazis,  Jurnal  Riset Akuntansi Indonesia, Vol 3, No.2 Josephus Primus. (2008). Potensi Zakat Rp 9  Triliun [Online]. Tersedia: http://nasional.kompas.com/read/2008/06/04/14202696/potensi.zakat.rp9.miliar [! Agustus  2011] Nidya Pusparini.  (2010). Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Berdasarkan PSAK Nomor 45 terhadap Akuntabilitas  dan  Transporansi  Laporan Keuangan (Survei pada Lembaga Amil Zakqt di Kota Bandung). Skripsi. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia. Siti Muniroh. (2008). Akuntabilitas Persepsi Masyarakot terhadap  Badan Amil  Zakat (Studi  Kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus). Tesis. Semarang: IAIN Walisongo. Sugiyono.  (2009).  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.  Bandung: Alfabeta. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999  tentang  Pengelolaan Zakat.
. (2008). Zakat & Empowering-Jurnal  Penelitian dan Gagasan, Volume I, Nomor 4. CID. [Online]. Tersedia: http://zakat.or.id/category/jurnal-ziswaf/ [13 Mei 20111