TheJournalish: Social and Government http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Vol. 4 No. 3 (2023): Social and Government DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v4i3.580 Hal. 329-340
Implementasi Kebijakan Permendes PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira
Ahmad Hapid TA 1 , Tino Suprihatino 2 , Sanen 3
123 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Permendes  PDTT Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid- 19  Di  Desa  Sukamarga  Kecamatan  Sajira).  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitain  ini  adalah  penelitian deskriftif kualitatif yaitu untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Peneliti mengunakan wawancara mendalam, dokumentasi dan pengamatan dalam pengumpulan data. Informan penelitain di tentukan dengan cara Purposive Sampling, yaitu peneliti menentukan sendiri siapa saja yang menjadi informan penelitian. Instrument penelitian di dasarkan pada Implementasi  Kebijakan  terhadap  Implementasi  Kebijakan  Permendes  PDTT  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Teknik pengolahan dan analisis data menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian pada Implementasi  Kebijakan  Permendes  PDTT  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) pada prinsipnya sudah berjalan  dengan  baik,  walaupun  implementasi  tersebut  terkesan  dipaksakan  dan  dadakan,  tetapi  jika  melihat kebermanfaatan  dari  kebijakan  tersebut  sangat  lah  diharapkan  oleh  masyarakat  luas  terutama  pada  bantuan- bantuan  yang  diterima,  apalagi  dengan  adanya  bantuan  langsung  tunai  yang  diterima  oleh  masyarakat  akibat terdampak wabah virus corona-19,  selain itu mempertimbangkan pendataan yang akurat perlu adanya agar tidak terjadi double data yang akan menerima bantuan dikemudian hari.

## Kata kunci: Implementasi Kebijakan
Abstract: This study aims to find out how the Implementation of PDTT Amendment Policy Number 14 of 2020 concerning Priority Use of Village Funds in 2020 (Case Study of Covid-19 Handling in Sukamarga Village, Sajira District). The method used in this research is qualitative descriptive research, namely to understand the phenomena experienced by research subjects holistically in a descriptive way in the form of words and language. Researchers use in-depth interviews, documentation and observations in data collection. Research informants are determined by Purposive Sampling, where researchers determine for themselves who are research informants. The research instrument is based on Policy Implementation on the Implementation of PDTT Amendment Policy Number 14 of 2020 concerning Priorities for the Use of Village Funds in 2020 (Case Study of Covid-19 Handling in Sukamarga Village, Sajira District). Data processing and analysis techniques use qualitative data analysis techniques. The results of research on the Implementation of PDTT Amendment Policy Number 14 of 2020 concerning the Priority of Village Fund Use in 2020 (Case Study of Covid-19 Handling in Sukamarga Village, Sajira District) have gone well in principle, although the implementation seems forced and impromptu, but if you see the benefits of the policy, it is very much expected by the wider community, especially in the assistance received,  Especially with the  direct  cash  assistance  received  by  the  community  due  to  the  impact  of  the  corona-19  virus  outbreak,  in addition,  considering  accurate  data  collection  is  necessary  so  that  there  is  no  double  data  that  will  receive assistance in the future.

## Keywords: Policy Implementation
Received; 10-06-2023; Revised; 02-08-2023; Accepted; 08-09-2023

## PENDAHULUAN
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa  disahkan  pada  tanggal  15 Januari    2014 setelah      sebelumnya      melalui  pembahasan  selama  kurang  lebih  7  tahun  oleh  anggota  legislatif. Kelahiran  UU  tentang  Desa  ini  menggantikan  peraturan  tentang  desa  yang  tertuang  d a l a m   U U N o . 32 T a h u n    2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 43 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan perundangan tersebut merupakan political will  dari  pemerintah  yang  diharapkan  akan  membawa  perubahan-perubahan  penting  yang  ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus  urusan  pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Kesimpulannya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang   memiliki   batas   wilayah   yang   berwenang   untuk mengatur   dan   mengurus kepentingan masyarakat setempat beserta urusan pemerintahan berdasarkan prakarsa,  asal-usul  dan  adat  istiadat  masyarakat  setempat  serta  hak  tradisional  yang  diakui  dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.
Dalam  sistem  pemerintahan  yang  ada  saat  ini,  desa  mempunyai  peran  yang  strategis  dalam membantu  pemerintah  daerah  dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan,  termasuk  pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.
Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial  dan  budaya  termasuk  dalam  pengaturan  keuangan.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa diharapkan  dapat  mendorong  peningkatan  kapasitas  dan  kemandirian  melalui  partisipasi  masyarakat dalam  memanfaatkan  sumber  daya  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat.  Pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk sistem pemerintahan yang mengatur rencana pengembangan jangka panjang, kebijakan dan peraturan desa serta sumber pembiayaan pembangunan. Perlu adanya pengaturan secara tegas dan konsisten tentang anggaran biaya pembangunan desa baik di tingkat nasional hingga daerah. Kewenangan  daerah  untuk  mengatur  proporsi  anggaran  pembangunan  desa  sangat  penting  sebagai wujud keberpihakan kepada masyarakat desa. Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1).
Pendapatan dana desa tersebut kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan undang-undang terkait. Alokasi dana desa atau selanjutnya disingkaat ADD adalah dana berasal dari APBD Kabupaten yang  bersumber  dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  yang  diterima  oleh Kabupaten untuk pmberdayaan masyarakat desa. Perlu diketahui bahwa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  Optimalisasi  adalah  berasal  dari  kata  dasar  optimal  yang  berarti  terbaik,  tertinggi,  paling menguntungkan,  menjadikan  paling  baik,  menjadikan  paling  tinggi,  pengoptimalan  proses,  cara, perbuatan  mengoptimalkan  (menjadikan  paling  baik,  paling  tinggi,  dan  sebagainya)  sehingga optimalisasi  adalah  suatu  tindakan,  proses,  atau  metodologi  untuk  membuat sesuatu (sebagai sebuah desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih/sepenuhnya sempurna, fungsional, atau lebih efektif.
Perlunya peran serta dari semua stakeholder dalam mempertanggungjawabkan keuangan Dana Desa  terlebih  dalam  masa  pandemi  ini,  sumber  daya  manusia  harus  bisa  memaksimalkan  perannya dalam  hal  ini  kebijakan  anggaran  Dana  Desa,  karena  penulis  masih  melihat  beberapa  permasalahan seperti  pertama  belum  maksimalnya  jumlah  Alokasi  Anggaran  Dana  Desa  terutama  pada  Penerima Bantuan  Sosial  Masyarakat  yang  ada  di  Desa,  kita  tahu  bersama  bahwa  salah  satu  prioritas  alokasi anggaran Dana Desa pada saat pandemic ini adalah terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterma disetiap keluarga yang dianggap miskin atau tidak mampu atau terkena dampak dari Pandemi ini, tetapi pada kenyataan yang terjadi jumlah alokasi anggaran dana desa belum maksimal, artinya ada beberapa kepala keluarga yang tidak menerima dari dampak kebijakan anggaran dana desa dimasa pandemic.
Kedua,  Pendataan  cenderung  dipaksakan  tekesan  formalitas  akhirnya  berdampak  pada  belum tepatnya  sasaran  penerima  bantuan  sosial  masyarakat  dalam  hal  ini  Bantuan  Langsung  Tunai,  pada indikator  permasalahan  yang  ditemukan  sementara  dilapangan  seperti  yang  disampaikan  pada
keterangan  diatas  membuktikan  bahwa  perlunya  data  yang  akurat  dalam  mensukseskan  dan memaksimalkan program yang ada di desa, tak terkecuali dengan program Bantuan Langsung  Tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat karena adanya dampak pandemic covid-19 ini, memang pada hakikatnya Pemerintah membuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Desa No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa salah satunya untuk membantu dan sebagai bentuk solusi kepada masyarakat dalam menghadapi kondisi dan situasi pada saat covid-19 melanda khususny di Indonesia, tetapi pada kenyataannya yang terjadi justru ada beberapa permasalahan seperti kurang tepatnya  sasaran  bagi  penerima  bantuan  sosial  masyarakat  yang  ada  di  Desa  tersebut  salah  satunya dengan  pendataan  yang  terkesan  formalitas  dan  cenderung  hanya  menjadi  bagian  dari  program pemerintah saja.
Ketiga Penentuan Skala Prioritas yang sering berubah-ubah dalam Mengalokasikan Anggaran di Masa Pandemi berdampak pada Penyusunan APBDes, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa dalam penyusunan APBDes itu idealnya di sahkan pada saat akhir tahun anggaran setiap tahunnya dan itu  berlaku  untuk  tahun  anggaran  berikutnya,  tetapi  pada  kenyataan  dilapangan  banyak  sekali perubahan-perubahan Alokasi Anggaran di tahun berjalan yang mengakibatkan rubahnya APBDes dan itu cukup membuat dan menyita waktu juga untuk para perangkat desa dan lembaga mitra lainnya dalam menyusun APBDes, karena saya yakin tidak hanya urusan APBDes saja yang di garap oleh perangkat desa  melainkan  urusan  lain  juga  harus  seimbang  apalagi  berhubungan  dengan  dengan  pelayanan masyarakat.

## Teori Implementasi Kebijakan
Kebijakan memiliki macam-macam definisi, dengan demikian perlu dipahami terlebih dahulu batasan  yang  jelas  tentang  kebijakan.  Secara  etimologis,  kata  kebijakan  pemerintah  berasal  dari Bahasa inggris yang terdiri dari 2 kata yaitu: “policy dan public”. Mengenai istilah policy, sampai saat ini belum ada kesepakatan dari para ahli, karena sebagian dari para ahli menerjemahkan policy sebagai kebijakan dan sebagian  lagi sebagai kebijaksanaan.
Gaffar  (1991:7)  dipihak  lain  George  dalam  Agustino  (2008:6)  menyatakan  bahwa tidak  ada definisi yang tunggal dari kebijakan publik sebagaimana yang dimaksud adalah “what government say and do, or not to do”. Bahkan Easton dalam Agustino (2008:6) mengemukakan bahwa “policy is the authoritative allocation of falue for the whole society” (pengalokasian nilai-nilai secara paksa/syah pada seluruh anggota masyarakat).
Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahw kebijakan publik  meliputi segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah.Disamping itu, kebijakan publik adalah  juga  kebijakan-kebijakan  yang  dikembangkan/dibuat  oleh  badan-badan  dan  pejabat-pejabat pemerintah.
M  Irfan  Islamy  (1997:20)  menguraikan  beberapa  element  penting  dalam  kebijakan  publik, yaitu:
a. Bahwa  kebijakan  publik  itu  dalam  bentuk  perdanya  berupa  penetapan  tindakan-tindakan pemerintah.
b. Bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentu nyata
c. Bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu itu mempunyai dan dilandasi maksud dan  tujuan tertentu
d. Bahwa  kebijakan  publik  itu  harus  senantiasa  ditujukan  bagi  kepentingan  seluruh  anggota masyarakat.
Kebijakan  publik  dapat  dilihat  dari  tiga  lingkungan  kebijakan,  yaitu  perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian (evaluasi) kebijakan.Pada tahap penilaian (evaluasi) apakah suatu kebijakan telah berlaku secara efektif atau belum, ada unsur- unsur yang berperan didalamnya. Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan atau implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Unsur-unsur yang mana harus diperhatikan agar hukum (dalam  hal  ini  peraturan  perundang-undangan)  dapat  digunakan  secara  efektif  sebagai  suatu instrument  (kebijakan  publik)  dan  batas-batas  kemungkinan  penggunaan  yang  demikian  itu  adalah suatu langkah yang penting baik itu secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi- studi  kebijaksanaan  dalam  peraturan  perundang-undangan  menyangkut  permasalahan  hukum  dan
prilaku social. (Bambang Sunggono, 1994:154- 155).
Daniel A. Mazamanian dan Paul A. Sabatier (Agustino, 2006)  menjelaskan makna implementasi dengan  mengatakan  bahwa  Pelaksanaan  keputusan  kebijaksanaan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk undang- undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif yang  penting  atau  keputusan  badan  peradilan.  Lazimnya,  keputusan  tersebut  mengidentifikasikan masalah  yang  ingin  diatasi,  menyebutkan  secara  tegas  tujuan  atau  sasaran  yang  ingin  dicapai,  dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.
Kemudian  Van  Meter  dan  Van  Horn  (Agustino,  2006)  mengemukakan  juga  mengenai implementasikan kebijakan seperti Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh  individu-individu/  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam sebuah keputusan.
Selain  itu,  implementasi  kebijakan  dapat  juga  dikatakan  sebagai  suatu  peroses  mengubah gagasan atau program menjadi tindakan, dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan tersebut.
Selain  itu  Ndraha  (2003)  dalam  Tachjan  (2006)  berpendapat  bahwa  Konsep  implementasi kebijakan lebih luas dibandingkan dengan konsep pelaksanaan. Dalam konsep implementasi kebijakan terkantung  pengaturan dan  pengelolaan  lebih  lanjut  kebijakan  (manajemen  kebijakan)  termasuk didalamnya  adalah  standard  tujuannya,  sedangkan  yang  dimaksud  pelaksanaan  kebijakan  adalah pelaksanaan  operasional.
Sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni; pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down  dapat  disebut  sebagai  pendekatanyang  mendominasi  awal  perkembangan  studi  implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehimgga  memerlukan pendekatan  bottom  up,  namun  pada  dasarnya  mereka  bertitik  tolak  pada asumsi-asumsi  yang  sama  dengan  mengembangkan  kerangka  analisis  tentang  studi  implementasi. Implementasi  melibatkan  usaha  dari  policy  makers  untuk  mempengaruhi  apa  yang  oleh Lipsky disebut  “street  level  bureaucrats”  untuk  memberikan  pelayanan  atau  mengatur  prilaku  kelompok sasaran (target group). Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor (Agustino, 2006).

## Pendekatan Teori yang digunakan
Sementara itu, pendekatan yang diterutamakan oleh Edward III (1980:21) dalam Wicaksana, at.all (2020:104) terdapat empat variable yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.
1) Komunikasi
Komunikasi  dalam  variabel  ini  memegang  peranan  penting  karena  berbicara bagaimana  informasi  disampaikan  dengan  tepat  serta  jelas,  Variable  pertama  yang mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  suatu  kebijakan  menurut  Edward  III  adalah Komunikasi.  Komunikasi  sangat  menentukan  keberhasilan  suatu  pencapaian  tujuan  dari implementasi  kebijakan  publik.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  masyarakat  agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahiu apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan ssasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi  implementasi.  Apabila  tujuan  sasaran  suatu kebijakan  tidak  jelas  atau  bahkan tidak  diketahui  sama  sekali  oleh  kelompeok  sasaran, maka  kemungkinan  akan  terjadi resistensi dari kelompok sasaran.
Komunikasi  amatlah  penting  perannya  karena  suatu  program  hanya  dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi kejelasan dari informasi tersebut.
Agar implementasi menjadi efektif, actor dalam implementasi kebijakan harus tau apa yang akan mereka lakukan. Kepada siapa perintah itu ditujukan dan tentunya harus jelas, akurat, dan konsisten. Apabila pembuat kebijakan yang akan menerapkan kebijakan tidak ditentukan dengan jelas, maka tingkat implementasi kebijakan tidak akan efektif, terdapat tiga indikator yang digunakan guna mengukur variabel komunikasi diantaranya adalah :
a) Transmisi, yakni penyaluran komunikasi dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks ini dapat dikemukakan bahwa penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.
b) Kejelasan, dalam arti bahwa komunikasi yang diterima oleh para  pelaksana  kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan
c) Konsistensi, Artinya, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan
2) Sumberdaya
Variable  kedua  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementsi  suatu  kebijakan adalah  sumberdaya.  Sumberdaya  merupakan  salah  satu  hal  yang  sangat  penting  dalam mengimplementasikan  sebuah  kebijakan.  Walaupun  isi  kebijakan  sudah  dikomunikasikan secara  jelas  dan  konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa  sumberdaya  manusia,  yakni  kompetensi  implementor  dan  sumberdaya  finansial. Sumberdaya  adalah  faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif.Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
Sumberdaya  meliputi  empat  komponen  yaitu:  staf  yang  cukup,  informasi  yang dibutuhkan  guna  pengambilan  keputusan,  kewenangan  yang  cukup  guna  melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. Mempertegas penyampaikan pada variabel yang kedua ini maka terdapat empat indikator yang digunakan guna mengukur sumber daya, diantaranya adalah :
a. Staf,  Yakni  para  pegawai  street  level  bureaucrats.  Kegagalan  dalam  implementasi kebijakan seringkali terjadi disebabkan oleh pegawai yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompenten di bidangnya.
b. Informasi, dalam konteks pelaksana kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yakni informasi  yang  berhubungan  dengan  cara  melaksanakan  kebijakan  dan  informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan atau regulasi pemerintah yang telah  ditetapkan.
c. Wewenang,  yakni  otoritas  atau  legitimasi  bagi  para  pelaksana  dalam  melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.
d. Fasilitas, yakni sarana dan prasarana pendukung  implementasi kebijkan.
3) Disposisi / Sikap dari pelaksanaan kebijakan
Disposisi  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  ketiga  setelah  sumber  daya  yang mempengeruhi  implementasi  kebijakan  publik,  di  variabel  ini  kita  melihat  siapa  dan bagaimana  sikap  implementor  dalam  melakukan  pekerjaanya  dilihat  dari  cara  yang digunakan, biasanya pada variable ini tingkat keberhasilan implementasi sebuah kebijakan adalah  disposisi.
Disposisi  adalah  watak  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokrasi. Apabila implementor memiliki posisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.  Ketika  implementor  memiliki  sikap  atau  perspektif  yang  berbeda  dengan pembuatan kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Sikap  dan  komitmen  dari  para  pelaksana  terhadap  program  khususnya  dari  para pelaksana yang menjadi implementor dari program, dalam hal ini adalah aparatur negara.
Implementor  kebijakan  tidak  hanya  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan memiliki  kapabilitas  untuk  melaksanakannya,  tetapi  mereka  juga  harus  mempunyai keinginan dan kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terdapat tiga indikator dalam variabel ini diantaranya adalah :
a. Efek  disposisi,  pemilihan  dan  pengangkatan  personil  haruslah  orang  yang  memiliki dedikasi yang tinggi.
b. Pengaturan  birokrasi,  bagaimana  penunjukkan  staf  sesuai  dengan  kemampuan,  serta bagaimana system pelayanan publik yang optimal.
c. Insentif, faktor pendorong sebagai langkah untuk memenuhi kepentingan pribadi guna mampu melaksanakan perintah dengan baik.
4) Struktur Birokrasi
Variable keempat yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publikadalah  struktur  birokrasi.  Walaupun  sumber-sumber  untuk  melaksanakan  suatu kebijakan yang tersedia, untuk para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijkan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur  birokrasi.  Birokrasi  sebagai  pelaksana  sebuah  kebijakan  yang  telah  diputuskan secara  politik  dengan  jalan  melakukan  koordinasi  dengan  baik,  karena  ketika  struktur birokrasi  tidak  kondusif  pada  kebijakan  yang  tersedia,  maka  hal  ini  akan  menyebabkan sumber-sumber  daya  menjadi  tidak  efektif  dan  menghambat  jalannya  kebijakan.  Struktur birokrasi merupakan standard prosedur operasional yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan program. Implementasi kebijakan publik merupakan salahsatu tahapan penting dari  keseluruhan  proses  kebijakan.  Keputusan  kebijakan  yang  merupakan  sebuah harapan  ideal  diwujudkan  dalam  kenyataan  melalui  implementasi.  Terhadap  kesenjangan yang  ditemukan  dalam  implementasi  yaitu  keadaan  dimana  dalam  proses  kebijakan  akan terbuka kemungkinan terjadi perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan yang senyatanya tercapai.
Dari uraian diatas, bahwa untuk mengukur keberhasilan dari faktor  komunikasi disini adalah  bhwa  penyampaian  informasi  yang  harus  jelas  ketika  akan  mensosialisasikan kebijakan tersebut agar dapat terimplementasi dengan baik. Harus ada kejelasan sehingga tidak  ada  lagi  pertanyaan  bagi  masyarakat  yang  akan  menjadi  dampak  dari terimplementasinya  kebijakan  tersebut.  Dan  konsistensi,  ini  yang  menjadi  sangat  krusial dimana pihak pemerintah harus konsisten dengan apa yang menjadi kebijakannya.
Sekalipun  sumber  daya  dirasa  telah  cukup  untuk  mengimplementasikan  kebijakan, serta implementor tahu apa yang harus dilakukan, hal tersebut dirasa kurang optimal apabila terjadi fragmentasi dalam organisasi permasalahan yang sering timbul dalam permasalahan fragmentasi. Selain itu fragmentasi akan menciptakan pemborosan sumber daya, selain itu fragmentasi  akan  menciptakan  kebingunan,  menyebabkan  kebijakan  tidak  sesuai  dengan tujuan,  dan  mengakibatkan  fungsi  fungsi  penting  terabaikan.  Sehingga  terjadi miskomunikasi dalam sebuah organisasi.
Pada  variabel  keempat ini,  terdapat  dua  indikator  yang  digunakan untuk  mengukur struktur birokrasi diantaranya :
1) Membuat Standar Operating Procedures (SOP) yang flesibel sehingga pegawai mampu melaksanakannya.
2) Pragmentasi,  yaitu  upaya  penyebaran  tanggung  jawab  kegiatan  atau  aktifitas pegawai di beberapa unit kerja.
Konsep  diatas,  memiliki  pengertian  bahwa  dalam melaksanakan  kebijakan  tersebut harus  mampu  melaksanakan  standar  operasional  prosedur  dan  melakukan  penyebaran tanggung jawab kegiatan pegawai dibeberapa unit kerja agar mampu mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan secara optimal.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu:  cara  ilmiah,  data,  tujuan,  dan  kegunaan.  (Sugiyono,  2017:2).  Untuk  mengetahui  tentang Implementasi Kebijakan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Dan faktor pendukung  dan  penghambat  tentang  Implementasi  Kebijakan  Permendes  Nomor  14  Tahun  2020 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020  (Studi  Kasus  Penanganan  Covid-19  Di  Desa Sukamarga  Kecamatan  Sajira)  yang  sesuai  dengan  rumusan  masalah  dan  tujuan  penelitian,  maka dalam penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif.
Untuk itu instrumen penelitian menempati kedudukan penting dalam sebuah penelitian, hal ini
tidak lain karena keberhasilan sebuah penelitian dipengaruhi pula oleh instrumen yang dipergunakan. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena  itu  peneliti  sebagai  instrumen  juga  harus  divalidasi  seberapa  jauh  penelitian  kualitatif  siap melakukan  penelitian  yang  selanjutnya  terjun  ke  lapangan.  Validasi  terhadap  peneliti  sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap  bidang  yang  diteliti,  kesiapan  peneliti  untuk  memasuki  objek  penelitian,  baik  secara akademik, maupun logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif “the  researcher  is  the  key  instrumen”. Jadi  peneliti  adalah  merupakan  instrumen  kunci dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017:222-223).
Informan  penelitian  merupakan  sumber  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini.  Penelitian informan dilakukan purposive sampling. purposive sampling adalah teknik penentuan sempel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber  datanya  adalah  orang  yang  ahli  makanan,  atau  penelitian  tentang  kondisi  politik  di  suatu daerah,  maka  sampel  sumber  datanya  adalah  orang  yang  ahli  politik.  Sampel  ini  cocok  digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi (Sugiyono, 2017-85).  Informan  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  berasal  dari  unsur  pemerintah  yang berkecimpung langsung dengan urusan tentang Implementasi Kebijakan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang  Prioritas  Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020  (Studi  Kasus  Penanganan  Covid-19  Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Dengan menggunakan purposive sampling, maka informan yang menjadi sumber data penelitian berasal dari orang-orang yang mengetahui dan paham terkait dengan tentang  Implementasi  Kebijakan  Permendes  Nomor  14  Tahun  2020  tentang  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira). Adapun keterangan informan pada penelitian ini sebagaimana tabel 3.3 dibawah ini:
Tabel 1. Informan Penelitian No Informan Jumlah Keterangan 1. Kepala Desa Sukamarga 1 Informan Kunci (IK) 2. Ketua BPD 1 Informan Utama (IU1) 3. Sekretaris Desa 1 Informan Utama (IU2) 4. Kasi Ekbangsos 1 Informan Utama (IU 3) 5. Pendamping Desa 1 Informasi Tambahan (IT 1) 6. Tokoh Masyarakat 3 Informasi Tambahan (IT 2)

## Sumber : Peneliti, 2020
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. (Ahmad, 2015:174). Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber  dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  data  yang  bermacam-macam  (Triangulasi),  dan dilakukan  secara  terus-menerus  sampai  datanya  jenuh  (Sugiyono,  2017:243).  Untuk  menghasilkan suatu  karya  ilmiah  yang  dapat  teruji  secara  ilmiah  dan  objektif,  maka  dibutuhkan  saran  untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai tentang  Implementasi  Kebijakan  Permendes Nomor 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira).
Dengan demikian kebenaran karya ilmiah tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai  tindak  lanjut  dalam  memperoleh  data  sebagaimana  yang  diharapkan  serta  mempunyai keterkaitan dengan masalah yang penulis teliti, maka peneliti pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu :
1. Penulis Pustaka ( Library Research )
Dalam peneliti ini penulis memperoleh data melalui membaca berbagai buku, majalah, Koran, jurnal ilmiah, dan literature lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan materi pembahasan 2. Penelitian Lapangan ( Field Research )
Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :
a. Teknik  Observasi,  Observasi  adalah  dasar  semua  ilmu  pengetahuan,  para  ilmuan  hanya dapat  bekerja  berdasarkan  data,  yaitu  fakta  mengenai  kenyataan  yang  diperoleh  melalui observasi
b. Teknik  Wawancara,  merupakan  proses  untuk  memperoleh  keterangan  untuk  mencapai tujuan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Pada  penelitian  ini  wawancara  dilakukan  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara (petunjuk  umum  wawancara)  dan  percakapan  tersebut  di  rekam  dengan  menggunakan handphone. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara adalah :
1. Buku Catatan : Untuk mencatat percakapan dengan sumber data
2. Alat  Perekam  :  Untuk  merekam  suara  percakapan  karena  jika  hanya  menggunakan buku catatan, peneliti sulit untuk mendapatkan informasi yang diberikan oleh informan.
c. Teknik  Dokumentasi.  Dokumen  merupakan  catatan  peristiwa  yang  sudah  berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.
Penelitian  yang  berjudul  tentang  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) ini dilakukan di wilayah Kecamatan Sajira Desa Sukamarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

## HASIL PENELITIAN
Sebagaimana kita tahu besama bahwa untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan pada  rumusan  masalah  diatas  bahwa  Bagaimana  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Menteri  Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020  (Studi  Kasus  Penanganan  Covid-19  Di  Desa  Sukamarga Kecamatan  Sajira)?  Untuk  menjawab  rumusan  tersebut  penulis  mencoba  menjelaskan  beberapa pendapat  informan  diatas,  bahwa  bisa  disimpulkan  terutama  dalam  hal  Dimensi  seperti  yang disampaikan diatas, mulai dari Kepala Desa Sukamarga, Ketua BPD, para Perangkat Desa dan beberapa unsur baik unsur masyarkat atau yang berhububungan dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021. Akhirnya peneliti melihat ke tiga dimensi yang telah disampaikan menurut menurut Edward III (1980:21) dalam Wicaksana, att.all (2020:104), terhadap Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) bisa dilihat penjelasan di bawah ini :
a. Komunikasi ,  disini  penulis  melihat  bahwa  Pada  menurut  Edward  III  (1980:21)  dalam Wicaksana,  att.all  (2020:104)  variabel  komunikasi  terutama  pada  Implementasi  Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid- 19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) sudah baik, itu terlihat pada penyaluran komunikasi mengenai  kebijakan  peraturan  menteri  desa  dalam  hal  ini  Nomor  14  Tahun  2020  tentang Prioritas  Penggunaan  di  tahun  2020  tentunya  berjenjang,  mulai  dari  tingkat  Kabupaten dilakukan sosialisasi kemudian sosialisasi di tingkat kecamatan baru kami selaku pelaksana dari  kebijakan  ini  menjadi  ujung  komunikasi  yang  kemudian  kami  lakukan  sesuai  arahan sebagaimana regulasi itu berlaku, memang kami akui bahwa penyaluran komunikasi ini agar sedikit buru-buru dan cepat sehingga ada beberapa yang kami belum fahami secara rinci, tetapi pada  saat  ini  karena  lagi  wabah  pandemic  kami  juga  memaklumi,  sebagai  solusi  dalam mengatasi kekurang tahuan dalam memahami kerangka pemikiran dalam Permendesa tersebut kami melakukan koordinasi disetiap moment atau setiap saat sebagai wujud dalam dari pada tugas kami selaku abdi Negara dalam hal ini Pemerintahan Desa.
b. Sumber  Daya ,  bagitupun  variabel  yang  kedua  ini,  Pada  prinsipnya  penulis  menyimpulkan bahwa  variabel  sumber  daya  dari  implementasi  kebijakan  yaitu  Implementasi  Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid- 19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira), sudah sesuai dengan regulasi yang ada terutama pada  struktur  pemerintahan  yaitu  bagian  ekonomi  pembangunan  dan  sosial  salah  satunya dalam  mengejawantahkan  peraturan  ini  karena  ada  prioritas  anggaran  dana  desa peruntukkannya bantuan sosial dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka bagian tersebut yang bertanggungjawab dalam suksesi kegiatan ini.
c. Disposisi , dalam variabel ketiga adalah Disposisi, adapun interpretasinya adalah sudah sesuai karena pemilihan pengangkatan personil dalam mengimplementasikan kebijakan sudah baik, pasalnya kegiatan tersebut kan langsung di bawah tugas pokok dan fungsi kasi ekonomi dan pembangunan  sosial,  maka  langsung  otomatis  menjadi  liding  sektor  dari  kegiatan  tersebut, walaupun  kami  melihat  terkait  teknis  dilapangan  terutama  pada  pendataan  masyarakat  atau keluarga  yang  akan  mendapatkan  bantuan  tersebut  melibatkan  pihak  RT  atau  pihak  yang relevan untuk kelancaran tersebut.
d. Struktur  Birokrasi ,  dalam  variabel  yang  keempat  ini  yaitu  Struktur  birokrasi,  penulis menginterpretasikan  mengacu  pada  hasil  jawaban  informan  yaitu  pada  prinsipnya  struktur birokrasi di Desa Sukamarga terutama pada pembuatan SOP memang belum ada, tetapi pada posisi pekerjaan biasa dilakukan karena para prangkat desa biasa selalu koordinasi ke tingkat atasnya baik di tingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan selaku Pembina pemerintahan desa

## PEMBAHASAN
Pembahasan ini yaitu mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun  2020  (Studi  Kasus  Penanganan  Covid-19  Di  Desa  Sukamarga  Kecamatan  Sajira),  pada kesempatan  ini  penulis  menggunakan  teori  implementasi  kebijakan  menurut  Edward  III  (1980:21) dalam  Wicaksana,  att.all  (2020:104)  menjelaskan  dimana  ada  4  (empat)  variabel  Kebijakan  dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19  Di  Desa  Sukamarga  Kecamatan  Sajira)  seperti  Komunikasi,  Sumber  Daya,  Disposisi  dan Struktur Birokrasi.
Pada  pembahasan  ini  penulis  akan  memaparkan  terkait  Implementasi  Kebijakan  Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira), berdasarkan hasil oberservasi dan wawancara dilapangan sebagaimana identifikasi masalah sebelumnya yaitu sebagai berikut :
1. Belum  maksimalnya  jumlah  Data  Alokasi  Anggaran  Dana  Desa  terutama  pada  Penerima Bantuan  Sosial  Masyarakat  yang  ada  di  Desa,  maksudnya  adalah  kita  tahu  bersama  bahwa salah satu prioritas alokasi anggaran Dana Desa pada saat pandemic ini adalah terkait Bantuan Langsung  Tunai  (BLT)  yang  diterma  disetiap  keluarga  yang  dianggap  miskin  atau  tidak mampu  atau  terkena  dampak  dari  Pandemi  ini,  tetapi  pada  kenyataan  yang  terjadi  jumlah alokasi anggaran dana desa belum maksimal, artinya ada beberapa kepala keluarga yang tidak menerima dari dampak kebijakan anggaran dana desa dimasa pandemic.
2. Pendataan cenderung dipaksakan tekesan formalitas akhirnya berdampak pada belum tepatnya sasaran penerima bantuan sosial masyarakat dalam hal ini Bantuan Langsung Tunai, ini artinya permasalahan  yang  ditemukan  sementara  dilapangan  seperti  yang  disampaikan  pada keterangan diatas membuktikan bahwa perlunya data yang akurat dalam mensukseskan dan memaksimalkan program yang ada di desa, tak terkecuali dengan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat penerima manfaat karena adanya dampak pandemic covid- 19  ini,  memang  pada  hakikatnya  Pemerintah  membuat  kebijakan  dengan  mengeluarkan Peraturan Menteri Desa No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa salah satunya  untuk  membantu  dan  sebagai  bentuk  solusi  kepada  masyarakat  dalam  menghadapi
kondisi  dan  situasi  pada  saat  covid-19  melanda  khususny  di  Indonesia,  tetapi  pada kenyataannya yang terjadi justru ada beberapa permasalahan seperti kurang tepatnya sasaran bagi  penerima  bantuan  sosial  masyarakat  yang  ada  di  Desa  tersebut  salah  satunya  dengan pendataan  yang  terkesan  formalitas  dan  cenderung  hanya  menjadi  bagian  dari  program pemerintah saja
3. Penentuan  Skala  Prioritas  yang  sering  berubah-ubah  dalam  Mengalokasikan  Anggaran  di Masa Pandemi berdampak pada Penyusunan APBDes, karena pada prinsipnya bahwa dalam penyusunan APBDes itu idealnya di sahkan pada saat akhir tahun anggaran setiap tahunnya dan  itu  berlaku  untuk tahun  anggaran  berikutnya, tetapi  pada  kenyataan  dilapangan  banyak sekali  perubahan-perubahan  Alokasi  Anggaran  di  tahun  berjalan  yang  mengakibatkan rubahnya APBDes dan itu cukup membuat dan menyita waktu juga untuk para perangkat desa dan lembaga mitra lainnya dalam menyusun APBDes, karena saya yakin tidak hanya urusan APBDes saja yang di garap oleh perangkat desa melainkan urusan lain juga harus seimbang apalagi berhubungan dengan dengan pelayanan masyarakat.

## KESIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah di atas yang telah dilakukan penelitian mengenai  Implementasi Kebijakan  Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di  Desa  Sukamarga  Kecamatan  Sajira),  maka  kesimpulan  yang  dapat  diambil yakni  sebagai berikut berdasarkan penjelasan indikator diatas, terutama pada pelaksanaan Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus Penanganan Covid-19 Di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira) telah disimpulkan berdasarkan informasi yang telah didapatkan baik dari Informan Kunci,  Informan  Utama  serta  Informan  Tambahan  atau  Kepala  Desa  Sukamarga,  Ketua  BPD,  para Perangkat  Desa  dan  beberapa  unsur  baik  unsur  masyarkat  atau  yang  berhubungan  dengan  Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 khsusunya di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, walaupun implementasi tersebut terkesan dipaksakan dan dadakan,  tetapi  jika  melihat  kebermanfaatan  dari  kebijakan  tersebut  sangat  lah  diharapkan  oleh masyarakat  luas  terutama  pada  bantuan-bantuan  yang  diterima,  apalagi  dengan  adanya  bantuan langsung  tunai  yang  diterima  oleh  masyarakat  akibat  terdampak  wabah  virus  corona-19,  selain  itu mempertimbangkan  pendataan  yang  akurat  perlu  adanya  agar  tidak  terjadi  double  data  yang  akan menerima bantuan dikemudian hari.
Berdasarkan  simpulan  diatas  terutama  mengenai  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Menteri Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi  Nomor  14  Tahun  2020  Tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020  (Studi  Kasus  Penanganan  Covid-19  Di  Desa  Sukamarga Kecamatan Sajira), peneliti memberikan masukan atau saran sebagai berikut :
1. Pemerintah Desa Sukamarga Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, sebagai eksekutor langsung dari  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana, tentunya harus faham betul mengenai apa maksud  dibuat  kebijakan  tersebut  terutama  pada  tataran  pengejawantahan  dalam  kegiatan dilapangan  terutama  orang-orang  yang  yang  mendapatkan  bantuan  langsung  tunai  yang didanai  oleh  APBDes,  Pemerintah  Desa  harus  bisa  berlaku  adil  dan  berdasarkan  azas pemerataan dalam menentukan masyarakat yang akan mendapatkan bantuan tersebut terutama pada masyarakat yang terdampak wabah virus corona-19.
2. Kepada Masyarakat harus bisa memahami kondisi dan situasi yang terjadi sekarang ini, saya yakin  kondisi  ini  tidak  diinginkan  oleh  semua  kalanganyar,  masyarakat  harus  bisa  menjadi mitra  sinergi  bagi  pemerintahan  desa  dalam  hal  ini  membantu  mengawasi  jalannya pemerintahan terutama di Desa Sukamarga Kecamatan Sajira.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad, Jamaluddin. 2015. Metode Penelitian Administrasi Publik. Yogyakarta :Gava Media Afan, Gaffar. 2009. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Agustino, Leo. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.
Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Yogyakarta : Rineka Cipta. Bambang Sunggono, 1994, Hukum dan Kebijaksanaan Publik, Jakarta: PT Karya Unipress. Caiden, Gerald E., (1982). Public Administrative. Second Edition. California : Palides Publisher ; Dewi, Irra Chrisyanti. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta: PT. Pustakaraya Dimock & Koenig. 1960. Public Administration. Dalam Syafiie, Inu Kencana Dye, Thomas R. 2002. Social Capital and Economi Performance, Tenth Edition. New Jersey: Prentice Hall.
Edward III, George C. Implementing Public Policy. Washington : Congressional Quartelly Press. Friedrich, Carl J, Man and His Government, McGraw-Hill, New York, 1963
Grindle, Merilee S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World, Princnton University Press, New Jersey.
---------------------------- (1991), Administrative Reform Comes of Age., Berlin : Walter de Gruyter Handayaningrat,  Soewarno.  1994.  Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan  Manajemen. Jakarta:  Haji Masagung.
Inu Kencana Syafiie, Ilmu Administrasi Publik, Jakarta: Rineka Cipta, 200 Islamy, M. Irfan. 2000. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta. Sinar Grafika Kahya,  Eyo  dan  Nandang  Saefudin  Nenzu.  1996.  Pengantar  ilmu  Administrasi  Negara.  Bandung:
Lemlit Unpas
Katz, D & Kahn, R.L. 1978. The Social Psychology of Organization. New York: Wiley. Lloyd-Jones, et al. (2010).Heart disease and stroke statistics update: a report from the American Heart Association
Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Ndraha, Taliziduhu. 1997. Budaya Pemerintahan dan Dampknaya Terhadap Pelayanan Masyaraka t. Jakarta: Jurnal Ilmu Pemerintahan Edisi Ketiga Nugroho D, Riant. 2011. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi.Jakarta:Gramedia Rein, Martin, dkk (1978) A Theoritical Perspective. New York. The Ronald Press Co Pfiffner, J. (1960). Public administration. (Fourt edition). New York. The Ronald Press Co Siagian. Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia, Bumi Aksara. Jakarta. Soekarno, K., (1986) “Dasar-dasar Manajemen”, Penerbit Miswar, Jakarta Sugiyono. 2003. Metodologi Penelitian Administrasi. Cv. Alfabeda. Bandung ___________, 2002 Metodologi Penelitian. Mandar Maju. Bandung Tachjan. Implementasi Kebijakan Publik, Aipi Puslit KP2W Lemlit UNPAD, Bandung, 2006 Terry,  George  R.  dalam  Afifudin.  2013.  Dasar-dasar  Manajemen,  (Terje:  G.A  Ticoalu),  CV.
Alfabeta,Bandung
The Liang Gie. 2009. AdministrasiPerkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. The Policy Implementation Process : “A Conceptual framework,
Administrati, 1975
White, Leonard D. Introduction To The Study Of Public Administration. Fourth Edition. The Mc Millan Co. New York.1958
Wibowo .(1994) . Perilaku Dalam Organisasi . Edisi 1-2 . Jakarta : Rajawali Pers. Wicaksana, at all. 2020. New Normal Perspektif Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Kontemporer.
Untirtra Press. Serang
Undang-undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 14 Tahun 2020 tentang Prioritas Anggaran Dana Desa Tahun 2021
Desa  Sukamarga  (2020)  Rencana  Program  Jangka  Menengah  Desa  (RPJMDes)  Tahun  2014–2019.
Desa Sukamarga
Desa  Sukamarga    (2020)  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa  (APBDes)  Tahun  2020.  Desa Sukamarga