Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Dan Pemalsuan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Sebagai Syarat Daftar Pekerjaan Di PT. GGP Humas Jaya
Gracemark Chrissaulita Panjaitan gracemarkchrissaulita97@gmail.com
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Lukmanul Hakim lukmanul.hakim@ubl.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Ansori ansori@ubl.ac.id
Fakulas Hukum Universitas Bandar Lampung, Indonesia.
Naskah Diterima : 28 Agustus 2023 Naskah Revisi : 5 Oktober 2023 Naskah Diterbitkan
: 30 November 2023

## Abstract
The  criminal  act  of  counterfeiting  is  a  form  of  crime  that  is  quite  widely committed by the community with or without a tool, because in today's modern era,  technological  advances  are  increasingly  rapid  which  can  support  criminals so that it is easier to commit a crime of forgery or fraud. A person is said to have committed a criminal act, if his act is proven to be a criminal act as stipulated in the  applicable  criminal  laws  and  regulations.  However,  someone  who  has  been proven to have committed a criminal act cannot always be sentenced to a crime. This is because in criminal liability, it is not only seen from the actions, but also seen from the element of guilt. Criminal liability is a legal mechanism in which every  person  who  commits  a  crime  or  violates  the  law,  as  defined  in  the  law, must  be  held  accountable  for  his  actions  according  to  his  mistakes.  The  term criminal law has a plural meaning. In criminal law the concept of responsibility is a central concept known as the teaching of error. Certificate of Police Records (SKCK) is a letter or record evidence from the Police Agency through Security Intelligence  units  (Intelkam)  regarding  a  person's  track  record  or  history  in  the criminal field which explains whether or not a person has committed a crime.
Keywords: Criminal Liability, SKCK, Counterfeiting

## Abstrak
Tindak pidana pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan  oleh  masyarakat  dengan  atau  tanpa  suatu  alat,  dikarenakan  di  era modern saat ini, kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku  kejahatan  sehingga  lebih  mudah  melakukan  suatu  tindak  pidana pemalsuan atau penipuan. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
dalam  peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  berlaku.  Akan  tetapi seseorang  yang  telah  terbukti  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  tidak  selalu dapat  dijatuhi  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pertanggungjawaban  pidana, tidak  hanya  dilihat  dari  perbuatannya  saja,  melainkan  dilihat  juga  dari  unsur kesalahannya.  Pertanggungjawaban  pidana  adalah  suatu  mekanisme  hukum dimana  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  atau  melawan  hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam hukum pidana konsep pertanggung jawaban itu merupakan  konsep  sentral  yang  dikenal  dengan  ajaran  kesalahan.  Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan surat atau alat bukti catatan dari  Instansi  Kepolisian  Melalui  unit-unit  Intelijen  Keamanan  (Intelkam) mengenai  rekam  jejak  atau  riwayat  seseorang  di  bidang  kriminal  yang menerangkan pernah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, SKCK, Pemalsuan

## I. PENDAHULUAN
Seiring  berjalannya  masa,  globalisasi  juga  memiliki  peran  dalam tumbuhnya tindak kejahatan pidana dalam kehidupan bermasyarakat. Pada decade  ini  pelanggaran  dan  tindak  kejahatan  yang  terjadi  dimasyarakat semakin  meningkat  dan  tidak  bisa  dipungkiri  keberadaannya.  Tindak kejahatan  yang  marak  yaitu  salah  satunya  dipengaruhi  faktor  ekonomi. Tindak  kejahatan  sendiri  merupakan  tingkah  laku  individu  maupun kelompok  yang  merugikan  orang  lain.  Menurut  asalnya  tidak  ada  campur tangan  penguasa  terhadap  tindak  kejahatan  melainkan  semata-mata dipandang sebagai persoalan individu atau keluarga. 1
Pelaku  tindak  pidana  bermacam-macam  jenisnya  mulai  dari  lingkungan sosial  sehari-hari  hingga  penegakan  hukum.  Salah  satu  kejahatan  yang sudah  tidak  asing  lagi  yang  terjadi  di  masyarakat  adalah  kejahatan pemalsuan.  Tindak  pidana  pemalsuan  itu  diatur  dalam  KUHP  Pasal  263 sampai  dengan  Pasal  267.  Tindak  pidana  pemalsuan  biasanya  pemalsuan surat, uang logam dan identitas. Surat itu sendiri merupakan lembar kertas di atasnya tertulis sebuah kata, kata atau kalimat termasuk huruf atau angka
1 Lintje  Anna  Marpaung.  2015 .  Politik  Ilmu  Negara .  Aura  Publishing.  Bandar  Lampung.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
yang dapat disusun dan dibuat melalui sarana teknik apapun yang memiliki arti 3 Mengenai surat palsu, perlindungan dari Negara sangatlah diperlukan dikarenakan  surat  tersebut  berbentuk  tulisan  dan  siapa  saja  dapat mempercayainya. 2
Wirjono  Projodikoro  mengatakan  bahwa  tindak  pidana  pemalsuan  ini terletak        pada    Pasal    263    Ayat    (1)    KUHP    dinamakan    kualifikasi “pemalsuan    surat” (valschheid    in    geschrift) dengan    kualifikasi    pada macam  surat  :  Kesatu,  surat  yang  dapat  menerbitkan  suatu  hak  atau suatu  perikatan  atau  suatu  pembebasan  dari  utang  dan  Kedua,  surat yang  ditujukan  untuk  membuktikan  kejadian. Tindak  pidana  pemalsuan merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang  cukup  banyak  dilakukan  oleh masyarakat  dengan  atau  tanpa  suatu  alat,  dikarenakan  di  era  modern saat    ini,    kemajuan    teknologi    yang    semakin    pesat    yang    dapat menunjang  pelaku  kejahatan  sehingga  lebih  mudah  melakukan  suatu tindak    pidana    pemalsuan    atau    penipuan.  Surat  Keterangan  Catatan Kepolisian  (SKCK)  adalah    surat    atau    alat    bukti    catatan    dari    Instansi Kepolisian    melalui    Unit    Intelejen    Keamanan    (Intelkam)    mengenai rekam    jejak    atau    riwayat    seseorang    dalam    bidang    criminal    yang menerangkan    pernah    atau    tidaknya    seseorang    terlibat    dalam    suatu tindak    pidana,    SKCK  berlaku    selama    6    (enam)    bulan    dan  dapat diperpanjang  masa  berlakunya.
Berdasarkan    perkembangan    masyarakat    saat    ini,    cukup    banyak permasalahan    yang    ditimbulkan    baik    masalah    yang    menimbulkan kerugian  individu,    masyarakat    maupun    negara. 3 Masalah    yang    cukup banyak    terjadi    di  lingkungan    masyarakat    adalah    kejahatan  pemalsuan. Pemalsuan    merupakan    salah  satu    bentuk    perbuatan    yang    dianggap sebagai  kejahatan  bertentangan  dengan kepentingan  umum.  Sebab  dan akibat  perbuatan    itu    menjadi    perhatian    dari  berbagai    pihak    dengan
2 Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta.
3 Soeroso.  2011. Pengantar  Ilmu  Hukum .  PT.  Sinar  Grafika,  Jakarta.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
mengadakan penelitian  menurut  metode  ilmiah  agar diperoleh  kepastian hukum    dalam    menetapkan    porsi    dan    klasifikasi  kejahatan  tersebut. Keberadaan  surat  palsu dibuat  seseorang  mengatasnamakan (seolah-olah) surat  itu  dibuat  orang tertentu,  bukan  menggunakan  nama sebenarnya pembuat    surat    itu    sendiri,    surat  semacam    ini    juga    merupakan    surat palsu.
Pemalsuan  ini  disebut  dengan  Pemalsuan Materiil  ( Materiele  Valscbied ).
Palsunya  surat    bukan    terletak    pada    isi    surat    tetapi  nama    orang (termasuk  tanda  tangan), Pembuat  surat  seolah-olah  dibuat  oleh orang yang    nama    sebenarnya    di    dalam  surat. 4 Penegakan    hukum    sebagai bagian  dari proses  pengenaan  sanksi  pidana  penjara dan  denda  kepada pelaku.    Hal    tersebut  bisa    menjamin    kepastian    hukum,  ketertiban    dan perlindungan    hukum    pada  era    modernisasi    dan    globalisasi    bisa diimplementasikan    bila    berbaagai    dimensi  kehidupan    hukum    selalu menjaga keselarasan,  keseimbangan  dan  keserasian antara  moralitas  sipil didasarkan    pada    nilai    ktual    di    dalam    masyarakat    beradab.  Proses kegiatan    meliputi    berbagai    pihak  termasuk  masyarakat    dalam    rangka pencapaian    tujuan    adalah    merupakan  keharusan    untuk    melihat penegakan    hukum  pidana    sebagai    sistem    peradilan    pidana.  Unsur kesalahan    tindak    pidana  membuat    surat    palsu    atau    memasulkan  surat adalah    merupakan    kesenjangan  sebagai    maksud   ( opzet    als    oorgmerk ) atau  kesengajaan    dalam    arti    sempit.    Maksud  pembuat    membuat    surat palsu    atau  memalsukan    surat    tersebut    ditunjukkan  untuk    digunakan sendiri    atau    digunakan  oleh    orang    lain.    Sementara    perbuatan menggunakan    surat    itu    tidak    perlu    sudah  diwujudkan.    Sebab    unsur maksud  dibentuk sebelum  melakukan  perbuatan  ( in  casu membuat  surat palsu    dan    memalsu).    Sikap  batin    ini    harus    dibuktikan    bukan penggunaannya    harus    dibuktikan.  Berbagai  bentuk  reaksi  sosial  dapat dilakukan  untuk  menanggulangi  tindak  pidana  pemalsuan surat  antara  lain
4 Adami  Chazawi. 2014. Tindak Pidana Pemalsuan . Raja Grafindo, Persada, Jakarta.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
hukum  pidana  (penal)  yang  merupakan  bagian  dari  tujuan  pidana.  Tujuan atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakekatnya  meupakan  bagian intergral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya mencapai kesejahteraan masyarakat ( social welfare ).
Dengan demikian tujuan akhir atau tujuan utama dari tujuan pidana adalah memberikan  perlindungan  kepada  masyarakat  untuk  kesejahteraan masyarakat. Seperti pada kasus pembuatan  dan  pemalsuan  SKCK sebagai syarat  daftar  pekerjaan  di  PT.  GGP  Humas  Jaya  Berdasarkan Putusan Nomor:  58/Pid.B/2022/PN.Gns. Bahwa Terdakwa berinisial BL bertindak sendiri  atau  secara  bersama-sama  dengan  inisial  A  (DPO) pada  hari  Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira Jam 14.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan  Februari  tahun  2022  beralamat  di  Kampung  Onoharjo  RT/RW 005/002  Kecamatan  Terbanggi  Besar  Kabupaten  Lampung  Tengah,  atau setidak-tidaknya  pada  tempat  lain  yang  masih  termasuk  dalam  Daerah Hukum  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih  yang  berhak  dan  berwenang mengadili,    membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh melakukan  dan  yang  turut  serta  melakukan  perbuatan,  perbuatan  tersebut dilakukan oleh Terdakwa.
Berdasarkan  latar  belakang  penelitian  dan  penjelasan  peristiwa hukum di    atas,    penulis    tertarik    melakukan    penelitian    melalui    skripsi    ini. Masalah    yang    diangkat    dalam    penelitian    ini    adalah “Pertanggungjawaban  Pelaku    Tindak    Pidana    Pembuatan    Dan Pemalsuan    Surat    Keterangan    Catatan    Kepolisian  (SKCK)  Sebagai Syarat  Daftar  Pekerjaan  Di  PT.  GGP  Humas  Jaya.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  ini  menggunakan  pendeketan  yuridis  normatif  dan empiris.  Sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder.  Pengumpulan  data  melalui  penelitian  kepustakaan  ( Library Research )  dan  penelitian  lapangan  ( Field  Research ).  Pengolahan  data dilakukan  dengan  menyeleksi  dan  memeriksa  data  yang  diperoleh  melalui kelengkapannya,  serta  mengklasifikasi  atau  mengelompokkan  data  secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pertanggungjawaban  Pelaku    Tindak    Pidana    Pembuatan    Dan Pemalsuan    Surat    SKCK  Sebagai    Syarat    Daftar    Pekerjaan    Di PT.  GGP  Humas  Jaya.
Tindak  pidana  pemalsuan  merupakan  suatu  bentuk  kejahatan  yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat, dikarenakan  di  era  modern  saat  ini,  kemajuan  teknologi  yang  semakin pesat  yang  dapat  menunjang  pelaku  kejahatan  sehingga  lebih  mudah melakukan  suatu  tindak  pidana  pemalsuan  atau  penipuan.  Seseorang disebut  telah  melakukan  perbuatan  pidana,  apabila  perbuatannya terbukti  sebagai  perbuatan  pidana  seperti  yang  telah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  pidana  yang  berlaku.  Akan  tetapi seseorang  yang  telah  terbukti  melakukan  suatu  perbuatan  pidana  tidak selalu  dapat  dijatuhi  pidana.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pertanggung jawaban  pidana,  tidak  hanya  dilihat  dari  perbuatannya  saja,  melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya. 5
Menurut  Senna  Indiarto  sebagai  Penyidik  Polres  Lampung  Tengah pertanggungjawaban pidana yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana pembuatan  dan  pemalsuan  surat SKCK sebagai  syarat  daftar pekerjaan  di PT.  GGP  Humas  Jaya menurut Senna Indiarto sebagai
Penyidik Polres Lampung Tengah Tersangka ditangkap sejak tanggal 13
5 Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
Februari  2022  sampai  dengan  tanggal  4  Maret  2022  Tersangka bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan A (DPO) pada hari Sabtu  tanggal  12  Februari  2022  sekira  Jam  14.00  Wib  atau  pada  suatu waktu  di  bulan  Februari  tahun  2022  beralamat  di  Kampung  Onoharjo Rt/Rw  005/002  Kec.Terbanggi  Besar  Kab.  Lampung  Tengah  membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar dan tidak dipalsu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh  Tersangka.  Setelah  proses  penyidikan  pelaku  menjadi  tersangka dengan melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP  tersangka  ditahan  oleh  Penyidik  dengan  perpanjangan  oleh penuntut  umum  sejak  tanggal  5  Maret  2022  sampai  dengan  tanggal  13 April 2022.
Berdasarkan penjelasan diatas salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah  unsur  melawan  hukum.  Suatu  perbuatan  pidana  sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman  (sanksi)  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang melanggar  larangan  tersebut.  Larangan  ditujukan  kepada  perbuatan (suatu  keadaan  atau  kejadian  yang  ditimbulkan  oleh  perbuatan  orang). Sedangkan  ancaman  pidana  ditujukan  kepada  orang  yang  melakukan perbuatan itu. KUHP Indonesia menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang  dapat  dipidana  kecuali  perbuatan  itu  merupakan  tindak  pidana menurut  hukum  Indonesia.  Perbuatan  tersangka  merupakan  tindak pidana yang sesuai dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1)  Ke-1  KUHP  yang  isinya  “membuat  surat  palsu  atau  memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang,  atau  yang  diperuntukkan  sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
dengan  maksud  untuk  memakai  atau  menyuruh  orang  lain  memakai surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak  dipalsu,  mereka  yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Maka tersangka ditahan dan diproses untuk dilimpahkan ke kejaksaan untuk ditindaklanjuti.
Menurut  Reza  Andika  sebagai  Jaksa  di  Kejaksaan  Lampung  Tengah, jika  tindak  pidana  telah  selesai  disidik  oleh  penyidik  maka  hasil penyidikan  diserahkan  kepada  penuntut  umum.  Tahap  penyidikan dianggap  selesai  jika  berkas  perkara  yang  diserahkan  tersebut  diterima dan dinyatakan lengkap (P21). Tahapan selanjutnya adalah penuntutan. Tahapan  ini  menjadi  tanggung  jawab  penuntut  umum  atau  jaksa.  Surat dakwaan  dibuat  jaksa  penuntut  umum  segera  setelah  menerima  hasil penyidikan  yang  telah  dinyatakan  lengkap  dan  memenuhi  syarat  untuk dilakukan penuntutan.
Dengan  tuntutan  terdakwa  pidana  penjara  selama  1  tahun  dikurangi selama  dalam  masa  tahanan  sementara  dengan  perintah  terdakwa  tetap ditahan.  Menurut  Reza  Andika  sebagai  Jaksa  di  Kejaksaan  Lampung Tengah  selama  proses  persidangan  telah  menghadirkan  Saksi-Saksi selama  persidangan  yang  menjadi  kuat  dalam  dugaan  tindak  pidana tersebut.  Jaksa  Penuntut  Umum  menahan  terdakwa  dengan  sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022.
Menurut Anugrah R. Sembayang, sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Gunung  Sugih  tindakan  penuntut  umum  untuk  melimpahkan  perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa  dan  diputus  oleh  hakim  di  sidang  pengadilan.  Pelimpahan perkara  ini  disertai  dengan  surat  dakwaan.  Tahap  pemeriksaan  perkara di  pengadilan  negeri  dilakukan  setelah  penyerahan  perkara  oleh penuntut umum. Pemeriksaan perkara oleh hakim di sidang Pengadilan Negeri  Gunung  Sugih  didasarkan  pada  dakwaan  dari  jaksa  penuntut umum  Kejaksaan  Negeri  Lampung  Tengah.  Pada  tahap  ini,  jaksa
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
penuntut  umum  akan  memberikan  bukti-bukti  yang  didapat  dari  hasil penyidikan  kepolisian.  Terdakwa  juga  diberi  hak  untuk  membela  diri. Usai  tahap  pemeriksaan,  hakim  akan  memberikan  putusan  atau  vonis atas perkara tersebut.
Berikut  masa  tahanan  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Hakim  Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Penahanan Rutan sejak tanggal 24 Maret 2022  sampai  dengan  tanggal  22  April  2022.  Kemudian  perpanjangan oleh  Ketua  Pengadilan  Negeri  Gunung  Sugih  sejak  tanggal  23  April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan  Hakim  memutus  perkara  sebagai  berikut  :  Memperhatikan, Pasal  263  ayat  (1)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Jo  Pasal  55 ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang Nomor  8  tahun  1981  KUHAP  serta  peraturan-peraturan  lain  yang berkaitan dengan perkara  ini.
Menurut  Anugrah  R.  Sembayang,  sebagai  Hakim  di  Pengadilan  Negri Gunung  Sugih  dalam  pertanggungjawaban  pidana  terdapat  asas,  yaitu tidak  dipidana  apabila  tidak  terdapat  kesalahan.  Dapat  diartikan  jika seseorang  dapat  dijatuhi  pidana,  maka  seseorang  tersebut  tidak  hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan terdapat unsur kesalahan dalam  perbuatannya  serta  seseorang  tersebut  telah  memenuhi  unsur kemampuan  dalam  bertanggungjawab.  Bahwa  seseorang  dapat  dijatuhi pidana,  apabila  memenuhi  syarat-syarat  dalam  pertanggung  jawaban pidana.
Berdasarkan  uraian  diatas,  yang  disebut  sebagai  perbuatan  pidana, apabila  perbuatannya  telah  terbukti  sebagai  perbuatan  pidana  sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam  Pasal  1  ayat  (1)  KUHP,  yaitu:  Pasal  1  ayat  (1)  Tiada  suatu perbuatan  yang  dapat  dipidana  kecuali  atas  ketentuan  perundang- undangan  yang  telah  ada,  sebelum  perbuatan  dilakukan.  Dari  pasal
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
tersebut  dapat  diartikan  bahwa  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  apabila telah  ada  peraturan  yang  mengatur  sebelumnya  tentang  dapat  atau tidaknya  suatu  perbuatan  dijatuhi  pidana.  Apabila  seseorang  telah melakukan  perbuatan  pidana,  maka  ia  hanya  dapat  diadili  berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan.  Sehingga  perundang-undangan  yang  mengatur  pidana  tidak berlaku surut atau mundur.
Dipidananya  seseorang  tidaklah  cukup  apabila  orang  itu  telah melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  atau  bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik  dalam  undang-undang  dan  tidak  dibenarkan,  namun  hal  tersebut belum  memenuhi  syarat  penjatuhan  pidana.  Untuk  pemidanaan  masih perlu  adanya  syarat  untuk  penjatuhan  pidana,  yaitu  orang  yang melakukan  perbuatan  itu  mempunyai  kesalahan  atau  bersalah. 6 Orang tersebut  harus  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  atau  jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan  kepada  orang  tersebut.  Seseorang  akan  diadili sebagai pelaku utama apabila dia melakukan pelanggaran, memerintahkan dilakukannya suatu tindak pidana, atau ikut serta dalam suatu  tindak  pidana  atau  jika  dia  sengaja  mendorong  dilakukannya pelanggaran melalui paksaan, memfasilitasi (yaitu, menyediakan materi, informasi, atau peluang), atau dengan menawarkan secara tidak sah atau menjanjikan  sesuatu  sebagai  imbalan  atas  dilakukannya  pelanggaran. Dalam kasus seperti itu, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban  atas  perbuatan-perbuatan  yang  ia  sengaja  lakukan didorong, dan terdapat konsekuensi dari tindakan tersebut.
6 I.S Susanto.2011. Kriminologi, cet. Ke 1 . Genta Publising, Yogyakarta.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
B.   Pertimbangan  Hakim  Menjatuhkan  Sanksi  Terhadap  Pelaku Tindak    Pidana    Pembuatan    Dan    Pemalsuan    Surat    SKCK Sebagai  Syarat  Daftar  Pekerjaan  di  PT.  GGP  Humas  Jaya.
Menurut  Senna  Indiarto  sebagai  Penyidik  Polres  Lampung  Tengah beliau  menjelaskan  penyelenggaraan  peradilan  pidana  merupakan mekanisme bekerjanya aparat penegak hukum pidana mulai dari proses penyelidikan  dan  penyidikan,  penangkapan,  penahanan,  penuntutan sampai  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  atau  dengan  kata  lain bekerjanya Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara pidana.
Menurut  Reza  Andika  sebagai  Jaksa  di  Kejaksaan  Lampung  Tengah pertimbangan  hakim  sebenarnya  tidak  kalah  pentingnya  dibandingkan dengan  bagian  amar  putusan  hakim  dan  justru  bagian  pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, bahkan putusan yang  tidak  memuat  pertimbangan  yang  cukup  dapat  menjadi  alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.
Menurut  Anugrah  R.  Sembayang,  sebagai  Hakim  di  Pengadilan  Negri Gunung  Sugih  proses  penjatuhan  putusan  yang  dilakukan  hakim merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan,  pengalaman,  dan  kebijaksanaan.  Proses  penjatuhan  putusan tersebut,  seorang  hakim  harus  meyakini  apakah  seorang  terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari perbuatan yang dilakukan oleh  pelaku  pidana. 7 Setelah  menerima  dan  memeriksa  suatu  perkara, selanjutnya  hakim  akan  menjatuhkan  keputusan,  yang  dinamakan dengan  putusan  hakim,  pernyataan  hakim  yang  merupakan  sebagai pernyataan pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi
7 Ali,  M.  2017. Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif;  Alternatif  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana.
Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 2.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. 8
Putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang  diperiksa  dan  diadili  oleh  Hakim  tersebut.  Oleh  karena  itu, Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  harus  memperhatikan segala  aspek di  dalamnya,  mulai  dari  perlunya  kehati-hatian,  dihindari  sedikit mungkin  ketidakcermatan,  baik  yang  bersifat  formal  maupun  yang bersifat materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Jika  hal-hal  negatif  dapat  dihindari,  tentu  saja  diharapkan  dalam  diri hakim lahir, tumbuh, dan berkembang adanya sikap atau sifat kepuasan jika  kemudian  putusannya  itu  dapat  menjadi  tolak  ukur  untuk  perkara yang  sama,  atau  dapat  menjadi  bahan  referensi  bagi  kalangan  teoritis maupun  praktisi  hukum  serta  kepuasan  nurani  sendiri  jika  putusannya dikuatkan dan tidak dibatalkan yang lebih tinggi.
Hakim  sebelum  memutuskan  suatu  perkara  memperhatikan  dakwaan Jaksa  Penuntut  Umum,  keterangan  para  saksi  yang  hadir  dalam persidangan,  keterangan  terdakwa,  barang  bukti,  syarat  subjektif  dan objektif  seseorang  dapat  di  pidana.  Pertanggungjawaban  pidana  harus memperhatikan  bahwa  hukum  pidana  harus  digunakan  untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki. Pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  hal  ini  dilakukan  oleh  hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara  yang  diajukan,  di  mana  dalam  perkara  pidana,  hal  itu  tidak terlepas  dari  sistem  pembuktian  negatif,  yang  pada  prinsipnya menetukan  bahwa  suatu  hak  atau  peristiwa  atau  kesalahan  dianggap
8 Ismu Gunadi dan kawan-kawan. 2011. Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana . Prestasi Pustaka,
Jakarta.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
telah  terbukti,  di  samping  adanya  alat-alat  bukti  menurut  undang- undang  juga  ditentukan  keyakinan  hakim  yang  dilandasi  dengan integritas moral yang baik. 9
Hakim  yang  bebas  dan  tidak  memihak  telah  menjadi  ketentuan universal.  Ia  menjadi  ciri  Negara  hukum.  Sistem  yang  dianut  di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim  itu  harus  aktif  bertanya  dan  member  kesempatan  kepada  pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi,  begitu  pula  kepada  penuntut  umum.  Semua  itu  dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya. Proses atau tahapan penjatuhan  putusan  oleh  hakim,  dalam  perkara  pidana,  menurut Moeljatno  dalam  bukunya  Ahmad  Rifai  mengatakan  bahwa  dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu : 10
1. Tahap  Menganalisis  Perbuatan  Pidana  Pada  saat  hakim menganalisis,  apakah  terdakwa  melakukan  perbuatan  pidana  atau tidak,  yang  dipandang  primer  adalah  segi  masyarakat,  yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.
2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana jika seorang terdakwa dinyatakan  terbukti  melakukan  perbuatan  pidana  melanggar  suatu pasal  tertentu,  hakim  menganalisis  apakah  terdakwa  dapat dinyatakan  bertanggung  jawab  atas  perbuatan  pidana  yang dilakukannya.
3. Tahap  Penentuan  Pemidanaan  Hakim  akan  menjatuhkan  pidana bila  unsur-unsur  telah  terpenuhi  dengan  melihat  pasal  Undang- Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana,
Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.
Menurut  Anugrah  R.  Sembayang,  sebagai  Hakim  di  Pengadilan  Negri
Gunung  Sugih  mengatakan  bahwa  dalam  pemeriksaan  dan  mengadili suatu  perkara,  Hakim  terikat  dengan  Hukum  Acara,  yang  mengatur sejak memeriksa dan memutus. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas  tindakan-tindakan  tersebut,  apabila  tindakan  tersebut  melawan
9 Barda Nawawi Arief. 2002. Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
10 Ahmad  Rifai.  2010. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum  Progresif .  Sinar Grafika. Jakarta
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512
hukum  serta  tidak  ada  alasan  pembenar  atau  peniadaan  sifat  melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.
Hakim menyatakan Pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam sanksi pidana, Hakim harus mempunyai pertimbangan Yuridis yang terdiri dari dakwaan  penuntut  umum,  keterangan  saksi,  barang  bukti,  dan  Pasal- Pasal  perbuatan  hukum  pidana  dan  pertimbangan  Non  yuridis  yang terdiri  dari  latar  belakang  perbuatan  terdakwa,  ditambah  Hakim haruslah  meyakini  apakah  terdakwa  melakukan  perbuatan  pidana  atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
Berdasarkan penjelasan diatas pengambilan keputusan sangat diperlukan  dalam  putusan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama  proses  persidangan  dalam  hal  bukti-bukti,  keterangan  saksi, pembelaan,  serta  tuntutan  Jaksa  Penuntut  Umum  maupun  muatan psikologis.  Sehingga  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa  dapat didasari  oleh  tanggung  jawab,  keadilan,  kebijaksanaan,  dan profesionalisme.
Berdasarkan  uraian  diatas  dapat  diketahui  bahwa  dasar  pertimbangan hakim telah sesuai terdakwa divonis berdasarkan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjatuhkan pidana oleh karena itu  kepada  Terdakwa  dengan  pidana  penjara  8  bulan.  Hakim mempertimbangkan  bahwa  pidana  yang  dijatuhkan  kepada  terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan.  Hal  ini  bermakna  bahwa  filosofi  pemidanaan  adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setalah terpidana keluar dari  lembaga  permasyarakatan,  akan  dapat  memperbaiki  dirinya  dan tidak melakukan kejahatan lagi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512

## IV. PENUTUP
Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:
Pertanggungjawaban  pelaku    tindak    pidana    pembuatan    dan    pemalsuan surat  SKCK sebagai  syarat  daftar  pekerjaan  di  PT.  GGP  Humas  Jaya dalam  putusan  Nomor  :  58/Pid.B/2022/PN.Gns perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan  karena  melakukan  tindak  pidana  pemalsuan  surat SKCK.  Perbuatan  terdakwa  merupakan  tindak  pidana  yang  sesuai  dengan Pasal  263  Ayat  (1)  KUHP  Jo  Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-1  KUHP  yang  isinya “membuat  surat  palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat  menimbulkan sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  utang,  atau  yang  diperuntukkan sebagai  bukti  daripada  sesuatu  hal  dengan  maksud  untuk  memakai  atau menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan tidak  dipalsu,  mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan  dan yang  turut  serta  melakukan  perbuatan”,  maka  dari  itu  terdakwa  dihukum pidana penjara selama 8 bulan dikurangi selama masa tahanan.
Pertimbangan hakim  menjatuhkan  sanksi  terhadap  pelaku    tindak    pidana pembuatan  dan  pemalsuan  surat  SKCK sebagai  syarat  daftar  pekerjaan di  PT.  GGP  Humas  Jaya  dalam putusan Nomor: 58/Pid.B/2022/PN.Gns. Hakim  menyatakan  Pendapatnya  tentang  apa  yang  telah  dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dalam sanksi pidana, Hakim harus mempunyai  pertimbangan  Yuridis  yang  terdiri  dari  dakwaan  penuntut umum,  keterangan  saksi,  barang  bukti,  dan  Pasal-Pasal  perbuatan  hukum pidana  dan  pertimbangan  Non  yuridis  yang  terdiri  dari  latar  belakang perbuatan  terdakwa,  ditambah  Hakim  haruslah  meyakini  apakah  terdakwa melakukan  perbuatan  pidana  atau  tidak  sebagaimana  yang  termuat  dalam unsur-unsur  tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  majelis  hakim mengadili  terdakwa  dengan  memperhatikan,  Pasal  263  ayat  (1)  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana  Jo  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  dan  menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum ISSN: 2502-1788 Vol. 08 No. 02 November 2023. DOI: https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2114 http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . Hal: 497 – 512

## DAFTAR PUSTAKA
Adami    Chazawi.  2014. Tindak  Pidana  Pemalsuan .  Raja  Grafindo,  Persada, Jakarta. Ahmad  Rifai.  2010. Penemuan  Hukum  oleh  Hakim  dalam  Perspektif  Hukum Progresif . Sinar Grafika. Jakarta
Barda  Nawawi  Arief.  2002. Kebijakan  Hukum  Pidana. PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Ismu Gunadi dan kawan-kawan. 2011. Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana . Prestasi Pustaka, Jakarta.
I.S Susanto.2011. Kriminologi, cet. Ke 1 . Genta Publising, Yogyakarta.
Lintje    Anna    Marpaung.    2015 .    Politik    Ilmu    Negara .    Aura    Publishing. Bandar  Lampung.
Mahrus Ali. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika, Jakarta. Moeljatno. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana . Rineka Cipta, Jakarta. Soeroso.  2011. Pengantar  Ilmu  Hukum .  PT.  Sinar  Grafika,  Jakarta. Ali,  M.  2017. Sistem  Peradilan  Pidana  Progresif;  Alternatif  dalam  Penegakan Hukum Pidana. Jurnal hukum Ius Quia Iustum, Vol.14, No. 2.