ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015

## POS-ISLAMISME “ILMU” EKONOMI ISLAM DI ERA URBAN DAN MULTIKULTURALISME

## Addi Rahman
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
e-mail: addiarrahman@gmail.com Diterima: 16 November 2015 Direvisi : 21 November 2015 Diterbitkan: 15 Desember 2015

## Abstract
Islamic economics was born from the spirit of  Islamization of  science. It was a response to the problems and realities of  Muslims who face malaise in the middle of  the feud ideologies of  capitalism and socialism. However, after the Islamisation process took place, there were some fundamental problems: the hegemony of  the market, popularism of  Islamic economics as a result of  the crisis of epistemology. This is the new face of  Islamic economics stub of  post-Islamism. The economic problems, particularly in Indonesia, should be viewed as a complex things, then analyze and tie the formulation of  solution must alsobe done by the complex or plural approach. For this purpose, it would be required a pilot of  a systematic framework of  Islamic economics epistemology in the world view of  Islam. At this point, indonesialize the Islamic economics is part of  efforts to establish an economic framework in accordance with the spirit and rich culture of  indigenous people of  Indonesia. Moreover, in the context of  the postmodernist paradigm of  economic development, local wisdom should be involved in economic development which is an effort to actualize the sustainable economic development
Keywords : Post Islamic Economics, Market Hegemony, Epistemological Crises

## Abstrak
Sebagai disiplin ilmu, ekonomi Islam lahir dari semangat islamisasi ilmu pengetahuan. Ia merupakan respon terhadap persoalan dan realitas umat muslim yang mengalami malaise di tengah perseteruan ideologi kapitalisme dan sosialisme. Namun, setelah proses islamisasi itu berlangsung, terdapat persoalan mendasar: yaitu hegemoni pasar, popularisme ekonomi Islam sebagai dampak dari krisis epistemologi. Inilah yang menjadi wajah baru rintisan ilmu ekonomi islam pos-islamisme. Berangkat dari permasalahan ekonomi, khususnya di Indonesia, semestinya dilihat secara kompleks, maka mengurai dan merajut formulasi solusinya harus pula dengan pendekatan yang kompleks atau plural. Untuk tujuan ini, maka diperlukan sebuah rintisan kerangka epistemologi ekonomi Islam yang tersistem dalam world view Islam Pada titik ini, mengindonesiakan ekonomi Islam merupakan bagian dari upaya membentuk kerangka ekonomi yang sesuai dengan nafas budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sangat kaya. Terlebih, dalam konteks paradigma pembangunan ekonomi pascamodernis, semestinya melibatkan kearifan lokal dalam pembangunan ekonomi yang merupakan upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ( sustainable development)
Kata Kunci : Pos Islamisme Islam, Hegemoni Pasar, Krisis Epistemologi

## Latar Belakang
Indonesia Lahan subur perkembangan ekonomi Islam, demikian sebuah judul artikel re- publika online. Hal ini didukung dengan potensi yang dimiliki Indonesia. Beberapa potensi terse- but dapat disebutkan: keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kelompok Negara seperti G20 dan APEC; Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia; Indonesia juga telah memiliki pengalaman mengadopsi sistem ekonomi sosia- lis dan kapitalis dan hal ini disebut-sebut sebagai asset untuk membangun sistem perekonomi- an Indonesia yang berdasarkan pada agama dan kepribadian budaya. Lebih dari itu, M. Makhlani menambahkan bangunan konstitusi Negara dan ideologi Pancasila sudah sejalan dengan ekonomi Islam. 1 Ini dapat dilihat dengan perkembangan 1 M. Makhlani, ‘Indonesia Lahan Subur Perkem-
peraturan perundang-undangan mengenai kegiat- an ekonomi Islam.
Hanya saja, Makhlani mengakui bahwa hingga saat ini ada tiga subsistem ekonomi Islam yang berkembang: ekonomi moneter bebas riba, ekonomi keuangan publik, dan perdagangan/ko- moditas. Saya melihat jenis kedualah yang marak berkembang dengan ditandai menjamur nya perkembangan bank syari’ah, asuransi syari’ah, pegadaian syari’ah, serta bentuk-bentuk  lembaga keuangan syariah lainya. Namun, akselerasi per- kembangan perbankan syari’ah di Indonesia, menurut Muhammad Kamal Zubair cukup besar secara kuantitatif, tapi lemah secara kualitatif. 2 bangan Ekonomi Islam’, <http://www.republika.co.id> [diakses pada tanggal  21 Oktober 2012]
2 Muhammad Kamal Zubair, ‘Akselerasi Per- tumbuhan Bank Syariah di Indonesia’, Millah Jurnal Studi Agama , Vol. VIII, No., 1, Agustus 2008, h. 1-14
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Bahkan dari sisi kuantitatif, market share perbank- an syari’ah belum mampu menembus angka 5%. Semua ini, tentunya masih belum bisa menjawab pertanyaan apakah ekonomi ramah agama (baca: ekonomi Islam) bisa bertahan menghadapi gem- puran dari ekonomi sekular yang berbasis pasar bebas. Ini masih butuh pembuktian. 3 Terkait hal itu, Yusdani sangat mengkha- watirkan semangat Islamization of  Knowledge yang pada mulanya merupakan jihad akademik, kini justeru menjadi pelayan pasar. Gerakan Islamisasi ekonomi seolah diarahkan oleh kepentingan poli- tik-ekonomi tertentu. Ekonomi Islam, dengan de- mikian terkesan tidak lagi membawa misi rahmatan lil ‘alamin, melainkan sebagai “ekonomi sektarian”. 4 Pertanyaan setelah mengalami euforia  islamisasi, bagaimanakah perwujudan ekonomi islam itu, terasa begitu kompleks, sekaligus memberikan jus- tifikasi kekhawatiran bahwa agenda islamisasi tidak mendapat tempat yang semestinya, kecuali sekedar menghiasi kesembrautan permukaan.
Kajian dan ekonomi Islam, tanpa menis- bikan upaya yang berbeda, saat ini terkapling pada wilayah keuangan dan perbankan syari’ah. Persepsi dan imaji masyarakat mengikuti kehen- dak pasar, bahwa ekonomi Islam adalah bank syari’ah dan zakat adalah kewajiban ritual. Proyek Islamisasi yang menjadi bibit islamisme dalam tra- disi keilmuan dipertanyakan. Dalam perspektif Bayat (2007), Islamisme dipahami sebagai bahasa guna  mengungkapkan rasa percaya diri sendiri, untuk memobilisasi kelompok kelas menengah yang berambisi, yang merasa dipinggirkan oleh proses- proses dominan ekonomi, politik, dan bu- daya dalam masyarakat mereka, dan bagi mere- ka kegagalan modernitas kapitalisme dan utopia sosialisme membuka peluang wacana moralitas (agama) sebagai pengganti kendaraan berpolitik. Oleh sebab itu, narasi-narasi islamisasi merupakan proyek sekaligus agenda politik intelektual untuk menjawab realitas umat muslim yang mengalami malaise of  ummah. 5
3 Yudi Latif, Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia, (Yogyakarta : Jalasutra, 2007), h. 35.
4 Yusdani, “Islamisasi Model al-Faruqi dan Pene rapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik), La Riba Jurnal Ekonomi Islam , Vol. I, No. 1, Juli 2007, h. 84
5 Ismail Raji al-Faruqi, Islamization of  Knowledge: General Prinsiple and Work Plan (Virginia : IIIT, 1989), h. 30. Lihat juga: Sa’idu Sulaiman, Islamization of  Knowledge: Back- ground, Models, and the Way of  Forward (Nigeria : IIIT, 2000), h. 32. Penjelasan tambahan dapat dibaca dalam: Addiarrahman,
Bagaimanakah hasil proyek islamisasi terse- but? Apakah ia mampu berevolusi menjadi sistem ide yang menjawab tuntutan idealisme atau sebalik- nya hanya memenuhi keinginan pasar? Apakah seluruh lapisan masyarakat; rural maupun urban , mampu mewujudkan semangat menjadikan arena ekonomi (ilmu ekonomi) menjadi islami? Persoalan- persoalan ini sangat kompleks. Penulis lebih  memilih pembongkaran ide islamisasi ilmu ekonomi sebagai pendekatan analisis, dari pada melihatnya sebagai real itas an sich, yang seringkali justeru terlalu mekanis. Kajian  ini  bukanlah  menyorot  aktifitas  ekonomi Islam dalam arena kehidupan masyarakat urban yang berusaha menikmati kemodernan di balik upaya mengukuhkan identitas keislamannya. 6 Sebaliknya, dimaksudkan untuk menyorot ‘ide’ islamisasi ilmu ekonomi dalam pentas epistemologi. Maksudnya, lembaga keuangan dan perbankan syari’ah, dan maraknya jasa dan barang berlabel syari’ah merupa- kan buah dari ide islamisasi tersebut.
Neo-Liberalisme dan Imaji Popular Ekonomi [Islam]
Neoliberalisme dapat dipahami sebagai “ a theory of  political economic practices that proposes that human well-being can best be advanced by liberating in- dividual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets, and free trade. 7 Peran negara adalah sebagai pihak yang menciptakan dan menjamin kerangka institusional yang men- dukung dan sesuai dengan agenda neoliberalisme. Misalnya, jaminan atas stabilitas nilai mata uang, sehingga untuk tujuan tersebut harus didukung oleh kekuatan militer, pertahanan, kebijakan, dan hukum. Intervensi negara harus ditekan pada batas yang sangat minimum, karena menurut teori neoliberal, negara tidak mungkin bisa mendapat- kan informasi yang cukup dari pelaku pasar untuk menentukan harga, dan kekuatan kepentingan suatu kelompok akan menciptakan distorsi dan intervensi negara yang bias (terlebih dalam nega- ra demokrasi) hanya untuk keuntungan mereka. 8 Awalil Rizky dan Nasyith Majidi menjelas- kan bahwa “neo-liberalisme merupakan konsep paling mutakhir dari kapitalisme, dalam arti yang Membedah Paradigma Ekonomi Islam (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 33-46,  A. Khudori Sholeh, Wacana Baru Filsafat Islam ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012), h. 239-295.
6 Ariel Heryanto, Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layar Indonesia (Jakarta : KPG, 2015), h. 43.
7 David Harvey, A Brief  History of  Neoliberalism ( New York : Oxford University Press, 2005), h. 2.
8 David Harvey, A Brief  History… h. 3
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
mendominasi perwujudannya saat ini. Sebagai suatu aliran pemikiran, neoliberalisme memiliki akar pada gagasan kapitalisme awal.” 9 Oleh sebab itu, sebagai sebuah agenda, terutama yang ber- kaitan dengan mekanisme dan sistem ekonomi, neoliberalisme baru dominan sekitar dua decade terakhir. Mengapa? Bentuk kapitalisme awal, terutama  di  Indonesia,  adalah  kolonialisasi  fisik dan psikis. Institusi yang menjalankan fungsi ini pada era penjajahan dulu adalah VOC. Adapun sekarang, WTO, World Bank, IMF, dan beberapa lembaga internasional lainnya merupakan per- wujudan dari “VOC” tersebut. Itulah sebabnya, neoliberalisme juga diselaraskan dengan neo-im- perealisme. Bentuknya adalah korporatokrasi. Berjingkraknya korupsi (terlebih dalam bentuk state capture corruption ) adalah agenda neo-imperal- isme, tegas Amien Rais. 10 Lebih dari itu, tujuan utama neoliberalisme, kata Treanor adalah terbentuknya tempat di mana setiap tindakan atau aktifitas manusia merupakan pasar transaksi yang dibentuk oleh semangat kom- petisi, sehingga mempengaruhi seluruh bentuk transaksi. Dengan demikian, agenda neoliberal- isme ingin menjadikan masyarakat tanpa mengenal batas territorial, yang pada pentas tersebut seluruh aktifitas  dilihat  sebagai  pasar  terbuka.  Ritual  ke- agamaan, budaya, politik, hukum, pendidikan, merupakan tempat di mana manusia berbagai bentuk transaksi dibentuk, dan menjadi sarana aku- mulasi kapital. Persis dalam arena yang tidak me- ngenal batas itu, sistem ekonomi Islam bertarung. Dalam pertarungan itu, ukuran kalah-menang ter- lalu menyederhanakan dan cenderung reduksionis. Ketidakberdayaan dalam pentas ide, lebih tepat dikatakan sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni.
Terhegemoninya ekonomi Islam oleh nalar pasar, setidaknya dapat dilihat dari tiga aspek berikut ini: 11 Pertama , terkait dengan paradigma. Hingga saat ini, paradigma pengembangan ekonomi Islam,
9 Awalil  Rizky  &  Nasyith  Majidi, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia (Jakarta : E. Publishing, 2008), h. 22. Baca juga: Erhard Eppler, Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal terj. (Jakarta : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2009), h. 76.
10 Mohammad Amien Rais, Agenda-Mendesak
Bangsa Selamatkan Indonesia! (Yogyakarta : PPSK, 2008), h. 43. 11 Addiarrahman, “Studi Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia; Par- adigma dan Model untuk Pengembangan Ekonomi Umat,” Dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies Ke- XI, Bangka Belitung 12 September 2011
(baca: bank syariah) didominasi oleh nalar structur- al-formal. Hal ini menimbulkan adanya degrada- si orientasi al-fiqh  al-muamalah : dari orientasi nilai ( value oriented ) ke orientasi mekanis ( mechanism orient- ed ). Akad-akad muamalah dianggap sah dan halal bila terpenuhi mekanisme rukun dan syarat namun kehilangan nilai yang harus ditanamkan. Misalnya, akad mudharabah yang pada dasarnya memiliki spirit pemerataan kesempatan kerja dan modal, justeru tidak begitu berkembang dari pada muraba- hah. Tercatat hampir 60 % kegiatan bank syariah menggunakan produk murabahah. Geliat ekonomi Islam yang diwakili oleh lembaga keungan islam seperti bank syariah, BMT, dan lain sebagainya, dengan demikian belum sanggup membumi; jika tidak mengatakan tidak bisa sama sekali.
Kedua, adanya persoalan memori kolektif dan psikologi kolonial yang membuat paradigma pengembangan ekonomi Islam terpasung oleh narasi besar kapitalisme. Efeknya, kita lebih  senang mengatakan; late is better then nothing or not at all; terlambat lebih baik dari pada tidak sama sekali . 12 Lebih dari itu, persoalan ini menimbulkan citra bahwa keberadaan ekonomi Islam tidak sepenuh hati ingin lepas dari mentalitas kapitalisme. Ketiga, persoalan mayoritas nir-mentalitas; begitu kecil- nya animo masyarakat terhadap institusi keuangan islam. Secara kuantitatif, market share perbankan syariah hingga saat ini masih berada pada kisaran angka 5 %. Tentu kita bertanya-tanya; apakah hal ini sebagai indikasi lemahnya kesadaran beragama masyarakat, atau memang bank syariah tidak cukup menarik dengan sekedar mengkampanyekan ha- ramnya bunga bank di satu sisi, halal dan berkah- nya sistem bagi hasil yang ada di bank syariah di sisi yang lain? Keberadaan bank syariah seolah men- jadi citra dari masyarakat muslim Indonesia yang secara kuantitas mendominasi, namun nir-kualitas. Meminjam istilah Yasraf Amir Piliang, kondisi tersebut disebabkan karena ‘ degradasi ima- jinasi ’: terjadinya pergeseran dari imajinasi profetik pada zaman nabi, atau imajinasi kosmologis pada zaman kekhalifahan, ke imajinasi popular pada zaman kini. 13 Bank syari’ah terseret arus konven- 12 Menurut Akh. Minhaji, ada persoalan mental- itas umat muslim Indonesia yang selalu merasa sebagai the second class terhadap orang Arab. Padahal, berbagai inova- si dan pemikiran bukanlah monopoli orang Arab, dan jus- tru lahir di luar Arab. Akh. Minhaji, ‘Perubahan Pemikiran Islam Mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis,’ Jurnal Sinergi, Vol. 3, No. 1, 2003, h. 31. 13 Yasraf  Amir Piliang, Bayang-bayang Tuhan, Agama dan Imajinasi (Jakarta : Mizan Publika, 2011), h. xx.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
sional; simbol-simbol populer yang dianggap trend atau style zaman. Lebih cenderung memperlihat- kan semangat Islam yang menjadi basis pengem- bangan bank syariah bersifat permukaan ( surface ) dari pada substantive atau fundamental. Walhasil, citra Islam atau syari’ah yang melekat pada bank syariah (ekonomi Islam) menjadi rusak. Gembar-gembor dan kritik tajam terhadap ekonomi konvensional, memasung semangat Islam yang rahmatan lil ‘alamin ke dalam labirin sectarian . Bank syariah dengan de- mikian menjadi simbol islam populer. Terhadap kondisi itu, ada pihak yang menggu- nakan kacamata taken for granted dengan dalih “biar- kan semuanya berjalan mencari bentuk nya  sendiri (mirip dengan teori natural selection- nya Charles Darwin dalam magnum opus: The Origin of  Species .” Sikap ini “sah-sah” saja sebagai pertimbangan prag- matis agar pengembangan  kegiatan ekonomi Islam tidak mandeg hanya karena menunggu hasil kerja akademis. Namun dirasakan sangat “menggang- gu” karena berimbas pada sikap praktisi ekonomi syari’ah yang cenderung memperlihatkan “pergeser- an negative” seperti ilustrasi berikut:
Theodicy Fiqh Minded ‘Akad-isme Simbolisasi Popularis me
Gambar 1 . Gerak Popular Praktik Ekonomi Islam Adalah benar bahwa dalam Islam,  khususnya berbicara mengenai ilmu, maka terdapat konsep integral dengan tauhid sebagai fondasi keseluruhan integralitas tersebut. Tauhid, sebagaimana dikata- kan Mulyadhi Kartanegara, adalah prinsip utama yang menyatukan dan menentukan semua prinsip lainnya dan sebagai sumber utama yang menentu- kan semua fenomena peradaban Islam dan yang memberinya identitas. 14 Akan tetapi, lain hal bila yang terjadi justeru cara pikir theodicy yang ber- ujung pada ultimate answer bukankah Allah menge- tahui apa yang baik bagi kita, demikitan dikatakan oleh Taufik Abdullah. 15 Dengan kata lain, terjadi 14 Mulyadhi Kartanegara, Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik (Jakarta : Mizan, 2003), h. 31.
15 Lebih lengkapnya, Taufik Abdullah menegas - kan bahwa “ada dua hal yang saya kira masih agak sukar menyelesaikannya jika begitu saja menggunakan pendekat- an ini (Islamization Of  Science) untuk mempelajari agama se- bagai subject-matter penelitian akademis, yaitu theodicy dan sekularisasi. Masalah pertama akan membawa kita pada ulti- mate answer, bukankah Allah lebih mengetahui apa yang baik bagi kita?, sedangkan yang kedua, akan mudah memaksa kita menggunakan kategori hukum yang lima, yang bermu- la dari wajib dan barakhir pada haram. Lihat: Taufik Abdul -
pendangkalan makna tauhid dengan menyerahkan segala sesuatu ke dalam urusan ilahiyah. Persoalan theodicy tersebut, pada tahap se- lanjutnya menjadikan fiqh sebagai ukuran halal- haram atas persoalan ekonomi. 16 Kekeliruan se- perti ini sangat mengkhawatirkan karena bukan saja mengacaukan konsep ‘syari’ah’, juga menja- dikan posisi fiqh lebih ‘utama’ dari pada syari’ah sendiri, sehingga melahirkan sikap “ fiqh minded ”. Kemudian, setelah syari’ah direduksi sebagai fiqh, secara praksis saat ini berkembang pemahaman bahwa “walaupun belum bisa dikatakan sesuai dengan syari’ah, namun setidaknya akad-akad yang digunakan telah islami dan tidak meng- gunakan akad ribawi lagi”. Pemahaman seper- ti ini saya sebut sebagai fenomena ‘akadisme ’; format-format transaksi kontraktual yang ada dalam fiqh mu’amalah dianggap sebagai justifikasi ‘ke-syari’ahan’ transaksi bisnis. Sekali lagi, dampak dari paham seperti ini selain kacau secara episte- mology juga berpengaruh pada praktik perbank- an syari’ah seolah hanya menjadikan akad-akad tersebut sebagai symbol keislaman dalam kegiatan business dan financial . Artinya, atribut ‘Islam’ pada bank, asuransi, gadai dan lain sebagainya dicirikan dengan penggunaan akad-akad fiqh. Pada akhir- nya, meskipun terus meningkat secara kuantitas, praktik ekonomi Islam tampak sulit berkembang secara kualitas. Sebaliknya, mulai memperlihatkan kecenderungan sebagai trend kegiatan ekonomi atau sebagai sesuatu yang popular .
Hasil penelitian Bagus Aryo mengungkap bagaimana gerak pengembangan Baitul Maal wa Tamwil (BMT) terseret arus neolebiralisme. 17 Pada satu sisi, dengan mengusung semangat keagama- an, terdapat BMT yang sangat membumi de- ngan berbagai program pemberdayaan ekonomi umat. Akan tetapi, ada juga pihak yang melihat lah, Agama sebagai Kekuatan Sosial: suatu Ekskursi di Wilayah Metodologi Penelitian, dalam  Taufik  Abdullah  dan  M.  Rusli Karim, Ed. Metodologi Penelitian Agama; Suatu Pengantar Cet. Ke-4, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2004), h. 39.
16 Pada dasarnya fiqh, dalam hal ini fiqh mu’amalah sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Hanya saja, ke- tika fiqh menjadi ukuran halal-haram an sich , maka terjadi penyempitan makna fiqh yang mendorong semangat inter- pretative mengikuti perkembangan zaman. Di sisi lain, fiqh mu’amalah bukanlah sekedar persoalan aturan hukum ke- hidupan sosial. Lebih dari itu merupakan semangat morali- tas atau etis-religius dalam menata kehidupan sosial. Itulah sebabnya saya berkesimpulan bahwa tanpa akhlak kegiatan bisnis kehilangan spirit atau ruh meraih falah , dan tanpa fiqh pelaku bisnis kehilangan arah.
17 Bagus Aryo, Tenggelam dalam Arus Neoliberlisme (Yogyakarta : Kepik, 2012), h. 12.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
BMT sebagai peluang bisnis, sehingga program yang dijalankan semata-mata hanya berorientasi keuntungan. Pada titik ini, tidak salah bila BMT bermetamorfosis menjadi ‘Bank Makan Teman’. Persoalannya, apakah salah jika berbagai instru- men ekonomi Islam dilihat sebagai peluang bisnis, an sich ? Tidak. Akan tetapi, titik persoalannya bu- kanlah pada cara pandang terhadap BMT atau Bank Syari’ah sebagai peluang binis atau bukan, melainkan bagaimana komitmen etis-religius 18 diimplementasikan untuk mewujudkan kesejah- teraan bersama.
Pos Islamisme dan Krisis Epistemologi Ekonomi Islam
Ziauddin Sardar mengajukan kritik tajam terhadap tradisi mereduksi syari’ah sebagai fiqh yang dalam bahasa Sardar disebut “bencana metafisik”. Menurutnya, ada tiga bentuk bencana metafisik yang dialami umat muslim, yaitu: naik- nya syari’at pada level sacral (ilahi), yang diikuti dengan menghilangnya peran aktif  ( agency ) kaum mukmin, dan penyamaan Islam dengan Negara. 19 Bagi Sardar, tidak ada yang sakral mengenai syari’at. Satu-satunya yang bisa secara disebut sakral dalam Islam adalah al-Qur’an. Syari’at dikontruksi oleh manusia sebagai upaya me- mahami kehendak Tuhan sesuai dengan kontek kehidupan manusia. Mereduksi syari’at sebagai fiqh dan atau hukum Islam merupakan “peng- hinaan” terhadap hasil pemikiran Imam Mazhab. Karena menurut Sardar para imam mazhab tidak menginginkan hasil ijtihad mereka bersifat abadi. Mereka berijtihad secara merdeka guna menjawab permasalahan yang dihadapi, sekalipun acap kali bertentangan dengan keinginan penguasa. Kritik yang diutarakan Sardar bukan tanpa argument yang kuat. Dia dengan cermat melihat bagaimana adanya pihak yang bertendensi mema- hami syari’at sebagai fiqh atau hukum Islam de- ngan menganggap fiqh sebagai sesuatu yang final sebagai hasil pemikiran ulama terdahulu. Tidak
18 Komitmen etis-religius dapat dipahami se- bagai  menghidupkan  dimensi  moral  dalam  aktifitas ekonomi. Dalam pengertian yang lebih dalam, dipahami se- bagai semangat keberpihakan atas perwujudan keseimbang- an kesejahteraan dan keadilan. Adapun secara ekonomi politik merupakan komitmen keberpihakan kepada kelom- pok dhu’afa dan mustadh’afin atau wong cilik, dan melawan ka- pitalisme jahat yang merusak sendi-sendi kehidupan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.
19 Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan Syari’at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah terj. (Jakarta : Serambi, 2005), h. 31-32.
perlu lagi upaya “memikir ulang” atau rethink- ing. Semua aspek kehidupan sudah dijawab oleh ulama terdahulu. Bentuk lainnya adalah pihak yang menggunakan cara pandang barat dalam memahami syari’at yang diawali kecurigaan yang berlebihan terhadap syari’at Islam yang dimaknai sebagai hukum Islam. “Sementara syari’at harus diselamatkan dari beban kesarjanaan  tradisional yang telah memfosil, ia juga harus  dilindungi dari serangan apologi modern,” tegas Sardar. Argumen Sardar ini, memperkuat asumsi bahwa dengan direduksinya syari’ah sebagai fiqh, pada tahap ujungnya membentuk dunia popular. Fiqh- Minded merupakan bentuk penyempitan makna syari’ah, bukti adanya krisis epistemologis dalam pemikiran Islam. Di lain pihak, pola pemikiran demikian merupakan bentuk “positivisme” dalam studi Islam – Studi Ekonomi Islam – yang belakang an marak berkembang. Bukankah, baik dalam tradisi keilmuan sekular maupun Islam, positivisme dianggap telah membuka lebar per- masalahan kemanusian, bukan? Harus diakui, kajian ekonomi islam ter- kait dengan hal ini boleh terbilang sedikit bila dibandingkan dengan kajian yang mengikuti trend permintaan pasar. Dalam pengantar tulisannya, Muhammad Aslam Haneef  dan Hafas Furqani terkait hal ini menulis:
Islamic economic is still in the process of  development. Its body of  know- ledge and subject matter has not yet achieved a state of  consensus among Islamic economists. While there has been a manifold increase in Islamic literature, the discourse of  an Islamic economic philosophy seems to be very limited and rather elementary compared to the very advanced writ- ings on practical issues such as Islamic banking  and  finance.  The  reason  for this state of  affairs could either be that such a philosophy does not exist, or that muslim are totally oblivious to it. 20 Sayyed Vali Reza Nasr mengelompokkan tiga corak kajian ekonomi Islam yang selama ini berkembang: pertama, kajian ekonomi Islam di- tampilkan sebagai ide sosial-politis yang berto- lak belakang dengan kapitalisme dan sosialisme;
20 Mohammed Aslam Haneef  dan Hafas Fur- qani, ‘Usul al-Iqtisad: The Missing Dimensions in Contem- porary Islamic Economics and Finance,’ dalam Nurazura Sanusi (ed.), Readings in Islamic Economics and Finance ( Sintok: UUM Publications, 2007), h. 1-16.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
kedua, terkait dengan aspek praktis proyek Islamisasi Ilmu Pengetahuan ( Islamization of Knowledge ) yang focus utamanya adalah keuangan dan perbankan; ketiga, kajian ekonomi Islam se- bagai pendekatan filosofis baru ( new philosophical approach ) dalam ilmu ekonomi. Sebagaimana di- kutip oleh Haneef, corak kajian ekonomi Islam satu dan dua cukup berkembang pesat, tapi tidak pada wilayah filosofis. Akibatnya, signifikansi dan masa depan ekonomi Islam menjadi  sempit ( nar- rowed ) dan kabur ( blurred ); menjadi ancaman bagi ekonomi Islam apakah bisa menjadi mazhab ilmu ekonomi ( school of  economic thought ); kosongnya ka- jian filsafat ilmu ekonomi Islam, termasuk aspek metodologinya, berdampak pada penggunaan kreteria barat dalam menganalisis persoalan-per- soalan ekonomi. 21 Sardar, terkait hal ini, ikut memberikan kritik. Menurutnya, “kebanyakan karya modern tentang ekonomi Islam masih deskriptif (bahkan reduktif – pen.) dan umumnya masih terperang- kap dalam kepentingan  epistemologi dan  kerangka ekonomi Barat.” Secara khusus ia mengkritik karya M. Nejatullah Siddiqie, Muslim Economic Thinking: a Survey of  Contemporary Literature. Di dalam  bukunya ini, Siddiqie dalam pandangan Sardar sama  sekali tidak mencantumkan sepenggal kalimat pun yang mengaitkan ilmu ekonomi dengan teori poli- tik, sains dan teknologi, dan lingkungan hidup. 22 Belakangan perhatian terhadap isu-isu tersebut marak didiskusikan. Sebutlah misalnya karya Asad Zaman yang secara sistematis telah menganalisa persoalan-persoalan tersebut yang pembahasannya tentu masih sangat terbatas. 23 Mengingat bahwa aspek teknologi merupa- kan tulang punggung ilmu ekonomi modern, in- formasi sebagai komoditas utama, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak utamanya, sungguh sangat mencengangkan bahwa para pengusung ekonomi Islam tidak menyuarakan masalah ini. Perkembangan ekonomi Islam yang tidak padu dan perhatian berlebihan terhadap epistemology Barat telah mereduksinya menjadi disiplin ilmu yang terpinggirkan. Mungkin ini kritik yang tidak adil. Tapi kenyataannya, kemajuan signifikan ilmu ekonomi Islam hanya bisa dicapai jika ia  menjadi
21 Mohammed Aslam Haneef dan Hafas Furqani, “ Usul al-Iqtisad: The Missing Dimensions in Contemporary ….h. 16 . 22 Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan… hal.,
62.
23 Baca: Asad Zaman, ‘Islamic Economic: A Survey of  the Literature’, Islamic Studies , No.2 Vol 1, 2009, h. 525-566.
bidang kajian yang benar-benar interdisipliner dalam kerangka peradaban. 24
Sepintas Sardar seolah sangat menakuti barat. Jika dipahami lebih dalam, justeru di sini letak ketajaman kritik Sardar. Sebagai seorang dosen postcolonial studies, Sardar paham betul bagaimana memposisikan Barat dalam meng- hadapi tantangan modernitas. Baginya, “hege- moni (barat) tidak selalu ditimpakan. Kadang ia diundang. Situasi internal dalam Islam adalah sebuah undangan terbuka.” Mengembangkan ilmu ekonomi Islam, dengan demikian haruslah dimulai dengan membenahi krisis internal dalam tradisi keilmuan Islam. Termasuk dalam hal ini krisis epistemologi, budaya malas ijtihad, dan atau demam filsafat barat dalam memahami syari’at. Krisis dalam ekonomi Islam, menurut Asad Zaman disebabkan oleh “ …most Mulim economists have accepted too many of  the ideas of  western economists uncritically. ” Penggunaan kerangka metodologi, asumsi-asumsi keliru sering kali bertentangan de- ngan pandangan Islam ( Islamic Worldview ). Adapun usaha mendialogkan pertentangan itu justeru di- abaikan, bahkan cenderung menerimanya sebagai sesuatu yang ‘lebih mumpuni’ dari pada memba- ngun ulang kerangka keilmuan ekonomi Islam dengan worldview Islam. Asad dalam hal ini tidak sendiri. Ia juga mengutip pernyataan beberapa tokoh mainstream ekonomi Islam. Umar Chapra, misalnya, menulis: “ Islamic economic has been unable to come to grips with… the problems faced by muslim countries. ” M.N. Siddiqie juga menyadari hal ini dengan mengatakan bahwa ekonomi Islam be- lumlah menyediakan jalan alternative terhadap masalah-masalah yang ditimbulkan oleh capitalism dan socialism. Monzer Kahf  sangat menyangkat tidak tersedianya kerangka ekonomi-politik dalam ekonomi Islam. 25 Timur Kuran 26 melontarkan kritik yang lebih tajam terhadap ekonomi Islam. Bagi Kuran, adanya ekonomi Islam tidaklah disebabkan  karena tidak adanya keseimbangan, keadilan, dan kese- taraan ekonomi. Ekonomi Islam justeru di picu oleh tujuan politik tertentu. Ia mencontohkan bagaimana Sayyid Abu A’la al-Maududi, seorang yang penuh ideologi mempertahankan peradab an
24 Ziauddin Sardar, Kembali ke Masa Depan… hal., 62. 25 Asad Zaman, ‘Crisis in Islamic Economics; Diagnosis and Prescription’, Presented in 8 th International Is- lamic Economics Conference, 11 Januari 2010, h. 2 . 26 Timur Kuran adalah Profesor Ilmu Ekonomi di University of  Southern California. Di bidang ekonomi Islam, Ia dikelompokkan dalam mazhab kritik.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Islam dari ancaman budaya dan politik asing (barat). Di antaranya dengan menulis ide “Islamic Economics”. Oleh sebab itu, tegas Kuran, it did not have to scientific standards of  coherence, precision, or realism. 27 Lebih dari itu, Ia juga mengkritisi tiga pilar dalam ekonomi Islam – norm, zakah, free of interest – mengandung banyak kerancuan, ambigu, kontradiktif  dan tidak realistik. 28 Semua itu dapat diidentifikasi  dalam  pengembangan  apa  yang disebut sebagai teori ekonomi Islam. Terdapat persoalan filosofis pada saat pengembangan teori itu seolah-olah hanya menegasikan istilah bunga ( interest ), dan menggantikannya dengan terma profit and loss sharing dan zakah. Ada juga yang ber- usaha  mengkonstruksi  filsafat maqashid dengan logika utilitarinisme. 29 Hasilnya, terdapat penye- derhanaan yang berlebihan yang mendorong teori-teori yang dikembangkan tersebut hanya menyentuh persoalan di level permukaan ( surface ), tapi tidak menjawab problem filosofis yang men - ciderai teori konvensional yang dijadikan rujukan. Kesimpulan
Pos islamisme atau pos islamisasi ilmu ekonomi tentu harus disakapi secara kritis dan sangat mendasak para penggiat ekonomi Islam untuk melakukan dekontruksi dan rekontruksi nalar ekonomi Islam. Mulai dari aspek ontolo- gis, epistemologis, maupun aksiologis. Ekonomi Islam, pada dasarnya memiliki karakter yang kuat dan prinsip yang jelas. Namun, bila diterapkan de- ngan meminjam perangkat operasional ekonomi konvensional yang secara teoritis telah gagal membangun perekonomian yang berkeadilan, maka ruh ekonomi Islam terpasung dalam ge- lombang pasar bebas.
Pos Islamisme ilmu ekonomi Islam  ditandai dengan mendominasinya nalar positivisme yang menggiring ide-ide subtantif  ekonomi Islam, pas- rah terhadap tuntutan pasar. Bentuknya adalah
27 Timur Kuran, ‘Islamic Economics and Islam- ic Subeconomy’, Journal of  Economic Perspectives , Vol. 9., No. 4, Fall 1995, h. 156. Bandingkan dengan Ondřej Šrámek yang melihat adanya kepentingan ideology dalam ekonomi Islam. Setelah melakukan hasil kajian empiris (bank Islam), Šrámek berkesimpulan Islamic Banking does not deliver what it promises. Lebih lanjut baca: Ondřej Šrámek, ‘Islamic Economic: New Economic Paradigm, or Political Agenda’, New Perspective on Political Economy, Vol. 5. No. 2. 2009., h. 137-167 . 28 Timur Kuran, “The Economic System in Contem- porary Islamic Thought; Interpretation and Assassment , Interna- tional Journal of  Middle East , Vol. 8., No. 2, h. 135-164. 29 Hal ini dapat dilihat dalam buku-buku teks ekonomi Islam yang banyak beredar di Indonesia, seperti karya Adiwarman Karim, P3EI, dan lain sebagainya.
ortodoksi  metodologi  saintifik  yang  teruji,  ter - ukur, dan teramati sehingga fenomena ekonomi dilihat sebagai gerak mekanistik, atau yang lebih sering mengemukaka adalah dalam format fiqh minded yang menganggap fiqh sebagai ukuran keislaman yang berujung pendangkalan  terhadap makna ‘syari’ah’. Sebaliknya, jika permasalahan ekonomi, khususnya di Indonesia, dilihat sebagai permasalahan yang kompleks, maka mengurai dan merajut formulasi solusinya harus pula de- ngan pendekatan yang kompleks atau plural. Untuk tujuan ini, maka perlu diupayakan kerang- ka epistemologi ekonomi Islam yang tersistem dalam world view Islam. Dalam konteks global, upaya pengem- bangan ekonomi Islam harus mampu keluar dari zona eurosentrisme terlebih amerikan-sentrisme di  mana  teori-teori  ekonomi  atau  pun  aktifitas ekonomi, didominasi dan dihegemoni oleh nalar eropa atau amerika. Untuk itu, perlu kerangka ekonomi berkarakter keindonesiaan. Pada titik ini, mengindonesiakan ekonomi Islam merupa- kan bagian dari upaya membentuk kerangka ekonomi yang sesuai dengan nafas budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia yang sangat kaya. Terlebih, dalam konteks paradigma pemba- ngunan pascamo dernis, melibatkan kearifan lokal dalam pembangunan ekonomi merupakan upaya mewujudkan pembangunan ekonomi yang berke- lanjutan ( sustainable development ), sebagaimana dite- gaskan oleh M. Dawam Rahardjo. 30

## Daftar Pustaka Buku Teks
Abdullah,  Taufik, Agama sebagai Kekuatan Sosial: suatu Ekskursi di Wilayah Metodologi Penelitian, dalam  Taufik  Abdullah  dan M. Rusli Karim, Ed. Metodologi Penelitian Agama; Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2004) Addiarrahman, Membedah Paradigma Ekonomi Islam (Yogyakarta : Ombak, 2003) Al-Faruqi, Ismail Raji, Islamization of  Knowledge: General Prinsiple and Work Plan, ( Virginia : IIIT, 1989)
Aryo, Bagus, Tenggelam dalam Arus Neoliberlisme, (Yogyakarta : Kepik, 2012) Erhard Eppler, Melindungi Negara dari Ancaman Neoliberal, terj. (Jakarta : Friedrich-
30 M. Dawam Rahardjo, Pembangunan Pascamodernis; Esai-esai Ekonomi Politik (Jakarta: Insist Press, 2013), h. 20.
ISLAM REALITAS: Journal of Islamic & Social Studies                              Vol. 1, No.2, Juli-Desember 2015
Ebert-Stiftung, 2009) Haneef, Mohammed Aslam, dan Hafas Furqani, “Usul al-Iqtisad: The Missing Dimensions in Contemporary Islamic Economics and Finance.” dalam Nurazura Sanusi (ed.), Readings in Islamic Economics and Finance. (Sintok: UUM Publications, 2007) Harvey, David, A Brief  History of  Neoliberalism, (New York : Oxford University Press, 2005) Heryanto, Ariel, Identitas dan Kenikmatan Politik Budaya Layar Indonesia, (Jakarta : KPG, 2015) Kartanegara, Mulyadhi, Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik (Jakarta : Mizan,
2003)
Latif, Yudi, Dialektika Islam: Tafsir Sosiologis atas Sekularisasi dan Islamisasi di Indonesia,
(Yogyakarta : Jalasutra, 2007) Piliang, Yasraf  Amir, Bayang-bayang Tuhan, Agama dan Imajinasi, (Jakarta : Mizan Publika,
2011) Rahardjo, M. Dawam, Pembangunan Pascamodernis; Esai-esai Ekonomi Politik (Jakarta : Insist Press, 2013)
Rais, Mohammad Amien, Agenda-Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!, (Yogyakarta : PPSK, 2008) Rizky,  Awalil,  &  Nasyith  Majidi, Neoliberalisme Mencengkram Indonesia (Jakarta : E. Publishing, 2008)
Sardar, Ziauddin, Kembali ke Masa Depan Syari’at sebagai Metodologi Pemecahan Masalah, terj.
(Jakarta: Serambi, 2005)
Sholeh, A. Khudori, Wacana Baru Filsafat Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012)

## Jurnal, Makalah dan Sumber Internet
Addiarrahman, ‘Studi Pengembangan Ekonomi Islam Berbasis Kearifan Lokal di Indonesia; Paradigma dan Model untuk Pengembangan Ekonomi Umat’, Dipresentasikan dalam Annual Conference on Islamic Studies Ke-XI, Bangka Belitung
: 2011.
Kuran, Timur, ‘Islamic Economics and Islamic Subeconomy’, Journal of  Economic Perspectives, Vol. 9., No. 4,  Fall 1995
----------, “ The Economic System in Contemporary Islamic Thought; Interpretation and
Assassment, International Journal of Middle East, Vol. 8., No. 2 , 2013. Makhlani, M., “Indonesia Lahan Subur Perkembangan Ekonomi Islam”, www. republika.co.id/, diakses pada tanggal 21 Oktober 2012
Minhaji, Akh., ‘Perubahan Pemikiran Islam Mengenai Etika Islam dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis’, Jurnal Sinergi, Vol.
3, No. 1, 2003
Šrámek,  Ondřej,  “Islamic  Economic:  New Economic Paradigm, or Political Agenda,” New Perspective on Political Economy, Vol. 5. No. 2. 2009
Sulaiman, Sa’idu, ‘Islamization of  Knowledge: Background, Models, and the Way of Forward’, (Nigeria : IIIT, 2000)
Yusdani, ‘Islamisasi Model al-Faruqi dan Penerapannya dalam Ilmu Ekonomi Islam di Indonesia (Suatu Kritik Epistemik)’, La Riba Jurnal Ekonomi Islam , Vol. I, No. 1, Juli 2007 Zaman, Asad, ‘Crisis in Islamic Economics;
Diagnosis and Prescription’, Presented in 8 th International Islamic Economics Conference, 11 Januari 2010
-----------, ‘Islamic Economic: A Survey of  the Literature’, Islamic Studies, No.2. Vol.1,
2009 Zubair, Muhammad Kamal, ‘Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia’, Millah Jurnal Studi Agama, Vol. VIII, No., 1, Agustus 2008