## Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Sistem Moneter: Sebuah Kajian Konseptual
Wahyu Nugroho, Syamsuri, Syamsuddin Arif, Dzul Fadli Program Pascasarjana Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Darussalam Gontor
Email: wahyunuge@unida.gontor.ac.id, syamsuri@unida.gontor.ac.id, tagesauge@gmail.com, fadli.freccs@gmail.com

## Abstract
In the history of Islamic civilization, a state guarantees the resource availability through the role it's government, so it can maintain the welfare of it's people. The government is free to determine the state’s income policy, which must be fair and not violate sharia. Among the state income policies in Islam are zakat and jizya. Zakat is imposed on Muslims, while jizya is on non-Muslims. History records  that  both  can  influence  the  monetary  economy  in  Muslim  countries. Principally, these two are not the same. So, the reson for this research is to find the concept of both is monetary controllers. This research uses qualitative method of historical approach, by using past data to understand the events that took place at the moment.
The concept of zakat is worship for Muslims to get closer to God and purify the wealth. Meanwhile, jizya is required from non-Muslims as a form of obedience to the government which guarantees their lives in an Islamic state. Moreover both can affect state's monetary. Because when a Muslim pays zakat, it will increase wealth distribution (aggregate demand), as a result, the recipient becomes prosperous, with the assumption that they will invest. This investment will shift the demand for money (aggregate supply) so that the number of goods and services also grow. Meanwhile, jizya is distributed to government operations including security, so that security can also increase public confidence in carrying out real economic activities. Therefore, if zakat and jizya are managed properly, they will keep inflation down. Moreover, it can even eliminate the economic crisis and improve people’s welfare.
Keywords: zakah, jizya, monetary controllers
Available at : https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI http://dx.doi.org/10.21111/iej.v5i2.3809

## Abstrak
Dalam sejarah peradaban Islam, sebuah negara menjamin ketersediaan sumber daya melalui peran pemerintah, sehingga mensejahterakan rakyat. Pemerintah bebas dalam menentukan kebijakan sumber pendapatan negaranya, dengan syarat harus adil dan tidak melanggar syaria’t. Di antara kebijakan pendapatan negara dalam Islam adalah zakat dan jizyah. Kewajiban zakat dikenakan terhadap muslim, sedangkan jizyah kepada non-muslim. Sejarah mencatat bahwa keduanya dapat mempengaruhi ekonomi moneter di negara muslim. Namun, secara prinsip keduanya tidaklah sama. Tujuan dari penelitian ini berupaya untuk menemukan konsep dari zakat dan jizyah sebagai pengendali moneter. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan metode pendekatan historis, yaitu pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu untuk memahami kejadian yang berlangsung saat itu.
Hasil dari penelitian ini bahwa, konsep zakat merupakan ibadah bagi umat muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah dan pembersih harta. Sedangkan, jizyah diwajibkan bagi non-muslim sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah yang menjamin ia hidup di negara Islam. Selain dari itu, dampak dari keduanya ialah dapat mempengaruhi moneter di suatu negara. Karena ketika seorang membayar zakat oleh muslimin, disaat itulah akan menaikkan penyaluran uang (agregat demand), akibatnya si penerima menjadi sejahtera, maka asumsinya mereka akan berinvestasi. Dengan investasi inilah yang akan menggeser permintaan uang (agregat suplay), begitu pula barang dan jasa pun meningkat. Sedangkan, jizyah disalurkan pada operasional pemerintah termasuk keamanan, sehingga dengan terjaminnya keamanan pun dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi riil. Dengan demikian, apabila zakat dan jizyah dikelola dengan tepat, maka akan menekan inflasi menjadi terus menurun. Lebih dari itu, bahkan dapat menghilangkan krisis ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: zakat, jizyah, pengendali moneter
Pendahuluan.
I slam telah memberikan prinsip dasar dalam bertindak agar dapat mencapai bahagia, yaitu dengan menyadari setiap individu harus sadar akan kemahakuasaan Allah SWT yang mutlak, sehingga seluruh manusia bertanggungjawab akan setiap perbuatan yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai individu sekaligus sebagai makluk ciptaan Allah SWT semata. 1 Selanjutnya adalah peran pemerintah sebagai sebuah sistem yang dibuat untuk menjaga agama dan menerapkan syariat Islam, serta mengajak
1   Syed Nawab Haider Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam , terj. M. Saiful Anam, M. Ufuqul Mubin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 35
umat Islam agar menjalani kehidupan yang bahagia dunia akhirat. 2 Sebagai bentuk upaya pemerintah agar kesejahteraan masyarakat terwujud ialah dengan meningkatkan pertumbuhan dalam bidang ekonomi masyarakat. Karena pertumbuhan ekonomi merupakan puncak herarki tertinggi dalam ekonomi Islam. Maka, diperlukanlah kebijakan agar ekonomi tumbuh seperti pendistribusian yang adil baik dalam bentuk pendapatan maupun kekayaan, dan menurunkan tingkat kemiskinan. Sehingga, sampai kapan pun kebutuhan orang yang membutuhkan dan orang yang tertindas harus mendapatkan klaim pertama dari hasi-hasil negara. 3 Maksud dari kebijakan tersebut adalah kebijakan dalam pendapatan negara dan erat kaitannya dengan uang sebagai media transaksi. Apabila siklus perputaran uang sempurna, maka likuiditas ekonomi negara pun terjaga. 4
Menurut Umer Chapra, zakat merupakan pendapatan utama negara, namun bila dalam upaya meningkatkan pembangunan dan sosio-ekonomi diperlukan sejumlah instrumen selain zakat guna mencapai tujuan, maka ditetapkanlah sumber pendapatan lain, salah satunya adalah jizyah. 5 Konsep jizyah secara umum ialah pajak yang berasal dari masyarakat non muslim yang menetap di negara Islam sebagai iuran atas perlindungan harta, kebebasan beragama, serta jaminan keamanan sosial. 6 Oleh karena itu, keduanya saling menopang dalam upaya mensejahterakan rakyat, baik muslim maupun non-muslim.
Zakat dan jizyah merupakan bagian dari ekonomi Islam. Yang mana dalam tujuan ekonomi Islam bukanlah untuk keberhasilan materi yang diperoleh saja, melainkan lebih dari itu, yaitu: meyakini Allah SWT pemilik keuasaan tertinggi (mutlak), kepemilikan dan apa yang didapatkan hanyalah dengan izin Allah, manusia dilarang menimbun harta dan harus didistribusikan, semua manusia memiliki hak dalam perekonomian. 7 Dengan demikian, Islam mengajarkan selain keuntungan wajar juga harus memikirkan
2   Jauhar Ridloni Marzuq, Inilah Islam (Jakarta: Alex Media Komputindo, 2015), hlm. 196
3   Naqvi, Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, terj. M. Saiful Anam, M. Ufuqul Mubin… , hlm. 133-135 4   Nurul Huda dkk, Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 67 5   M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer , terj. Nur Hadi Ihsan, Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 318 6   Muhammad Sadam, Ekonomi Islam (Jakarta: Taramedia, 2002), hlm. 62 7   Adiwarman A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: IIIT, 2001),
hlm. 28
orang yang tidak mampu dengan memberdayakan mereka agar mandiri dan dapat memberi, dan begitu seterusnya.
Untuk mengetahui konsep zakat dan jizyah yang dikatakan dalam sejarah dapat mempengaruhi kestabilan moneter dalam suatu negara akan peneliti kaji lebih dalam melalui sejarah peradaban Islam. Khususnya pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin, karena pada saat itu Islam memasuki zaman kejayaan, baik dalam bidang politik, budaya, dan perekonomian. 8 Dengan demikian, perlu kiranya pembahasan lebih lanjut terkait penelitian peran zakat dan jizyah secara makro. Maka dari pada itu, penelitian ini akan fokus membahas bagaimana konsep zakat dan jizyah sebagai instrument pengendali kebijakan moneter terhadap suatu negara.

## Metodologi.
Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan dalam memperoleh data, yang menggunakan sumber data dari buku- buku referensi yang memuat informasi spesifik, serta lazim sebagai rujukan, seperti: buku sejarah pemikiran ekonomi Islam, kamus, ensiklopedi, artikel dari jurnal atau majalah berkala, 9 serta sumber informasi lainnya yang relevan dengan pembahasan, sehingga dapat melengkapi data sampai pada kesimpulan.
Metode yang digunakan dalam penelitian, menggunakan metode penelitian historis, yaitu cara pemecahan masalah yang menggunakan dokumen atau peninggalan masa lalu untuk memahami peristiwa atau suatu keadaan yang berlangsung pada saat itu. Kemudian, metode ini menitik beratkan pada data masa lalu seperti barang-barang dokumen, arsip, dan tempat. Adapun, tujuannya ialah membuat reka ulang masa lalu dengan objektif dan sistematis dengan cara mengumpulkan data yang relevan, verifikasi, interpretasi, mensintesa dan menuliskan hingga menjadi kisah sejarah. 10
8   M. Abdul Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam , terj. M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhaki Prima Yasa, 1995), hlm. 249-253 9   Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan , cetakan Ke-2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesai, 2008), hlm. 10 10   Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995), hlm. 36

## Definisi Zakat dalam Fiqih Muamalah.
Menurut Ibn Manzhur, zakat berarti حلاصلا (kebaikan) dan bermakna رهاطلا (penyucian harta). 11 Sedangkan menurut al-Thabari, Ia dinamakan zakat ialah untuk penyucian bagi sisa harta yang dimiliki seseorang. 12 Maka, cara penyucian harta bagi umat Islam adalah dengan cara menunaikan zakat.
Pengertian zakat memiliki prinsip baku, yaitu merupakan bagian dari harta dengan syarat tertentu yang Allah wajibkan kepada muslimin untuk diserahkan kepada penerima zakat ( mustahiq ). Kemudian, arti zakat dalam al-Quran disebut infak (at-Taubah: 34), karena hakikat dari zakat ialah menyerahkan harta sebagai kebajikan atas perintah Allah SWT. Selain itu, disebut juga sebagai sedekah (at-Taubah ayat 60 dan 103), yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oleh karena itu, zakat merupakan hak ketetapan dari Allah SWT yang harus diberikan kepada penerimanya. 13
Hadist lain mengatakan, dalam riwayat Bukhari dan Muslim disampaikan dari Ibn Abbas r.a. bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus Mu’adz ke Negeri Yaman: “sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.” 14 Hadist ini juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan membentuk pengelola zakat, mulai dari pengumpulan zakat hingga pada penyalurannya.
Berkaitan dengan harta yang dikenakan zakat, jenis harta wajib zakat menurut Ibnul Qayyim dikelompokkan menjadi 4, yaitu: (1) tanaman dan buah-buahan, (2) hewan ternak unta, sapi, dan kambing, (3) emas dan perak, (4) berbagai jenis harta perdagangan. Sedangkan barang temuan ( rikaz ) bersifat insidentil. Sedangkan menurut Abu Ubaid, dibagi menjadi dua bagian, yaitu harta zahir dan harta batin. Pertama, harta zahir yang merupakan harta tampak dan tidak mungkin dapat disembunnyikan, seperti tanaman dan buah-buahan. Kedua, harta batin, yaitu harta yang mungkin saja dapat disembunyikan, seperti emas dan perak. 15

## Mengenai pendistribusian zakat harus diberikan kepada orang
11   Ibnu Manzhur, Lisan al-’Arab, juz 21 (Kairo: Dar al-Ma’arif), hlm. 1849 12   Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir Al-Thabari, Jami’ al-Bayan ‘an Ta’wil Ayi al- Qur’an, juz 1 (Kairo: Dar Hijr, 2001), hlm. 612
13 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 7-9 14   Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul  Maram , terj. Irfan Maulana Hakim (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), hlm. 236 15 Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern ..., hlm. 2-3
yang berhak menerima zakat ( mustahiq ), hal ini tertuang dalam surah at-Taubah ayat 60 menyebutkan 8 golongan yang berhak menerima zakat, yaitu: 1) orang fakir, yaitu orang memiliki harta namun belum mencukupi kebutuhan hidup, 2) orang miskin, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak ada pemasukan, 3) pengurus zakat, 4) mualaf diberi zakat bila dipandang perlu sebagai penguat diri dalam beriman, 5) memerdekakan budak, 6) orang yang tidak mampu melunasi hutang, 7) untuk berjuang di jalan Allah, 8) musafir yang kehabisan bekal. 16

## Definisi Jizyah dalam Fiqih Muamalah.
Pengertian jizyah ada yang mengartikan bahwa jizyah merupakan pajak khusus atas setiap individu non-muslim yang hidup di negara muslim. Jizyah dikatakan pula sebagai pengganti zakat bagi non-muslim, karena zakat hanya berlaku untuk umat Islam. 17 Namun, guna mengetahui lebih dalam, perlu peneliti uraikan pengertian jizyah menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa al-jizyah ُةَيْزِجلا diartikan sebagai pajak tanah, sesuatu  pajak  yang  diambil  dari  kafir dzimmiy . 18 Adapun jizyah berasal dari akar kata ٌءاَزِجَو  –  ىًزِجَو  –  ٌىْزِج yang artinya memberi balasan. 19 Dan kata jizyah ini terdapat dalam Al-Quran surah at- Taubah ayat 29, yang artinya: “…sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk...” Kemudian, terdapat hadist yang menceritakan bahwa jizyah diperuntukkan bagi kaum non-muslim (Majusi), yang artinya: “...Sesungguhnya Nabi  Shalallahu‘alai  Wasallama  (telah)  mengambil  jizyah  dari  orang- orang Majusi penduduk negeri Hajar.” (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi). 20 Imam Al-Mawardi menjelaskan tentang jizyah, bahwa selain membayar jizyah mereka non-muslim harus memenuhi syarat-syarat perjanjian, yaitu: tidak boleh menyebut-nyebut al-Qur’an dengan maksud menghina dan mengubahnya, tidak
16   Taqyuddin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam , terj. Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 2002), hlm. 257 17   Nurul Huda dkk, Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.
54 18   Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhith , edisi ke-8 (Beirut: Al-Resalah Publisher, 2005), hlm. 1270. 19   Syauqiy Dhoif, Al-Mu’jam Al-Wasith , edisi ke-4 (Mesir: Maktabah Al-Syuruq Ad-Dauliyah, 2004), hlm. 122. 20   Syekh Manshur Ali Nashif, Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah SAW , terj.
Bahrun Abu Bakar, dkk (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996), hlm. 1182.
boleh menyebut-nyebut nama Rasulullah dengan tujuan untuk mendustakan dan melecehkannya, tidak boleh menyebut agama Islam dengan nada menghina dan merendahkannya, tidak boleh menuduh zina terhadap wanita muslimah atau mengakui telah menikahinya, tidak boleh mengganggu umat muslim karena agama yang dianutnya, mereka tidak boleh membantu pasukan musuh dan melindungi mereka. 21
Secara pelaksanaannya, jizyah disebut sebagai pajak yang dibebankan kepada non-muslim yang tinggal di negara Islam, yang sekaligus merupakan sebagai jaminan bagi mereka untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, kemudahan dalam bertransaksi dengan muslim, kesejahteraan, dan jaminan keamanan atas harta mereka. 22 Dengan demikian, umat Islam tidak akan dikenakan jizyah , karena muslimin diwajibkan untuk mempertaruhkan jiwanya dalam mempertahankan negara. Apabila dibandingkan dengan jizyah , muslimin juga membayar seperti pajak ( zakat, infaq, shadaqah ), sebenarnya hal ini jauh lebih mahal dari jizyah, dan juga diwajibkan zakat sebesar 2,5% dari semua tabungan tahunan. 23
Ketentuan jizyah adalah tergantung pemerintah saat itu, seperti pada masa Rasulullah SAW pernah menerapkan jizyah dalam bentuk barang ketika melakukan perjanjian dengan Bani Najran, jizyah dibayarkan dalam bentuk 2000 potong pakaian, dengan cara penyerahannya 1000 potong dibayar pada bulan Rajab, kemudian sisanya pada bulan Safar, serta saat pembayarannya ditambahkan dengan satu ons perak. 24 Penjelasan lain terdapat dalam tafsir Imam Syafi’I, yang artinya, “Rasulullah SAW adalah penjelas atas apa yang dimaksud Allah SWT. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menarik jizyah dari orang-orang kaya sebanyak satu dinar pada setiap tahun, atau dapat juga berupa kain (barang) senilai satu dinar. 25
Kebijakan pemerintah tidak sebatas ketentuan barang jizyah, namun dalam kriteria orang yang dikenakan jizyah pun dapat ditentukan. Dalam kriteria yang dikenakan jizyah , terdapat
21  Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014), hlm. 255. 22   Sulaeman Jajuli, Ekonomi  Islam  Umar  bin  Khattab (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 111. 23   Maulana Muhammad Ali, Khulafaur Rasyidin: Kisah Empat Khalifah Rasulullah SAW (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013), hlm. 60-61. 24   Jajuli, Ekonomi Islam Umar bin Khattab ..., hlm. 612 25   Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, Tafsir  Imam  Syafi’i (Jakarta: Almahira, 2008), hlm. 612.
golongan yang dibebaskan karena disesuaikan dengan kondisi mereka, seperti orang-orang yang tidak mampu berperang, yaitu kaum perempuan, anak-anak, lanjut usia, cacat, lumpuh, tuna netra, fakir yang tak mampu berusaha, rahib, dan masih banyak lagi. 26 Mereka semua ini tidak akan dipaksa untuk membayar, namun sebaliknya bahkan mereka akan diberi bagian dari baitul maal . 27
Berkenaan dengan hak yang menunaikan jizyah, mereka dibebaskan dari wajib militer dan membela Islam, karena hal ini kewajiban warga negara yang beragama Islam. Adapun sebagian fuqaha berpendapat bahwa, apabila negara Islam tidak dapat memberikan hal perlindungan kepada mereka, maka jizyah mereka dikembalikan lagi. Apabila dari mereka non-muslim ada yang mempunyai tanggungan membayar jizyah kemudian meninggal dunia, maka kewajiban tersebut gugur dan tidak jatuh pada ahli waris. 28 Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan adanya jizyah adalah sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian bagi mereka dari wajib militer. Selanjutnya, jizyah merupakan alternatif dari kewajiban yang dijalani muslimin, yaitu kewajiban jihad (wajib militer) dan zakat. Jizyah lebih dekat dengan perihal jihad, karena apabila mereka non- muslim lebih mengikuti wajib militer untuk jihad, maka gugurlah kewajibannya untuk jizyah. Maka, hikmah jizyah ialah merupakan wujud partisipasi warga negara dalam pembiayaan kepentingan nasional, yang hasilnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. 29 Selain itu juga sebagai hak yang diberikan Allah SWT kepada  kaum  muslimin  dari  orang-orang  kafir,  karena  adanya ketundukannya kepada pemerintah Islam yang wajib diambil setelah melewati satu tahun (Muharram-Dzulhijjah). Sehingga, jizyah hukumnya adalah wajib selama seumur hidup, namun apabila mereka memeluk Islam, maka gugurlah jizyah atas mereka. 30
Sejarah Pengelolaan Zakat.
26   Ali Abdul Halim Mahmud, Karakteristik Umat Terbaik Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah (Jakarta: Gema Insani, 1996), hlm. 585
27 Ifham  Sholihin, Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 143. 28   Mahmud, Karakteristik Umat Terbaik Telaah Manhaj, Akidah, dan Harakah ..., hlm.
143. 29   Yusuf Qardhawi, Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an dan Sunnah , terj. Irfan Maulana Hakim, dkk. (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 776 30   Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah ..., hlm. 371
Sejarah mencatat bahwa zakat sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Lebih tepatnya, perintah menunaikan zakat turun ketika bersamaan dengan perintah shalat, hal ini dibuktikan dalam al-Quran sebanyak 82 ayat menyebutkan perintah zakat bersamaan dengan mendirikan shalat. Ayat-ayat tersebut merupakan ayat Makkiyah yang sifatnya penjelasan normatif dan belum menyatakan kewajiban berzakat. Setelah hijrah ke Madinah, kemudian turun wahyu tentang perintah diwajibkannya zakat disertai dengan penjelasan kelompok yang berhak menerima zakat. 31 Pengelolaan zakat pada masa Rasullah SAW membuktikan bahwa zakat dapat mempengaruhi perekonomian secara mikro dan makro. Seperti yang diungkap dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan zakat kepada Umar, namun Umar menolak dan berkata: “berikanlah sedekah ini kepada yang lebih membutuhkan dariku.” Kemudian Rasulullah menjawab: “ambillah, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain. Sesungguhnya harta yang datang kepadamu sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu.” 32 Hadist ini menerangkan bahwa zakat dapat disalurkan secara produktif kepada fakir dan miskin sebagai modal usahanya dan pendampingan usaha agar taraf hidupnya sejahtera, setidaknya dapat merubah penerima zakat ( mustahiq ) untuk menjadi muzakki .
Pada masa Rasulullah SAW, barang-barang yang dikenakan zakat adalah meliputi: a) barang terbuat dari emas dan perak, b) binatang ternak seperti; unta, sapi, domba, dan kambing, c) barang dagangan, d) hasil pertanian, e) harta benda yang ditinggalkan musuh, dan f) barang temuan. 33 Kemudian, Rasulullah SAW memberikan contoh dalam mengelola manajemen zakat dengan membentuk struktur petugas ( amil ) zakat, yang terdiri dari: petugas pencatat jumlah para muzakki , petugas yang menghitung atau menaksir jumlah zakat, petugas yang mengambil zakat, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan petugas yang
31   M. Nur Rianto Al Arif, Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 287 32   Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu’ Wal Marjan , terj. Salim Bahreisy (Surabaya: Bina Ilmu, 1995), hlm. 293
33   Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 489
menyalurkan zakat. 34
Setelah zakat itu dipungut, maka dikumpulkan di baitul maal , yaitu lembaga bendahara negara yang dibentuk Rasulullah SAW sebagai tempat pengumpulan harta milik negara yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang masuk kedalam 8 kelompok penerima zakat. 35

## Sejarah Pengelolaan Jizyah.
Pada awalnya, konsep seperti jizyah sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam, yang berbentuk upeti kepada negara yang menang dalam peperangan, seperti Romawi, Persia, dan Yunani. Setelah kedatangan Islam bentuk upeti tetap dipertahankan, namun Islam melakukan perubahan. 36 Pada zaman Rasulullah, jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non- muslim, khususnya kepada kafir  dzimmy, yang diartikan secara bahasa dzimmiy berarti: janji, jaminan, atau keamanan. Dzimmah artinya janji, seperti dalam surat at-Taubah ayat ke-10, yang artinya: ”Mereka tidak memelihara (hubungan) kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian...” 37
Ketetapan jizyah baru diwajibkan pada tahun ke-8 setelah hijrah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. 38 Maka, perlu dipahami bahwa jizyah baru disyariatkan setelah perang Tabuk, yaitu di tahun ke-9 setelah hijrah. Ketika itu Nabi SAW memberlakukannya terhadap orang-orang Nasrani Najran serta orang-orang Yahudi Yaman, dan tidak dikenakan terhadap orang- orang Yahudi Madinah, karena Yahudi Madinah telah berdamai dengan Rasulullah SAW saat sebelum disyariatkannya jizyah atas mereka. 39
Pada masa Rasulullah SAW memimpin, di setiap peristiwa perjanjian  dengan  orang-orang  kafir,  baik  pada  kaum  Yahudi, Kristen, dan juga Majusi, jizyah hanya dibebankan kepada pemimpin
34   Mustafa Edwin Nasution, dkk, Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 214 35   (P3EI), Ekonomi Islam ...., hlm. 490 36   Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah-Kontekstual Doktrin Politik Islam , cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 324. 37 Ibid. , hlm. 271 38   Sayyid Quthb, Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an di Bawah Naungan al-Qur’an, terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm.
65. 39   Ibrahim Al-Quraibi, Tarikh Khulafa, terj. Faris Khairul Anam (Jakarta: Qisthi Press, 2009), hlm. 8.
dari mereka saja. Tujuannya sebagai salah satu syarat perdamaian bagi mereka sekaligus jaminan akan keselamatan mereka di dalam negara Muslim. Namun, pada masa Khalifah Umar bahwa ketentuan pembayaran jizyah diubah atas dasar ijtihad, yang mana kemudian jizyah diberlakukan kepada perorangan yang memenuhi syarat dan kriteria mampu membayar jizyah. 40 Karena kemurahan Islam, bahkan jizyah tidak mesti berupa uang tunai, melainkan dapat berupa jasa atau barang berharga lainnya. 41
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad dengan non-muslim pun terus berlanjut pada masa berikutnya. Saat masa Khalifah Abu Bakar melakukan perjanjian dengan orang- orang Kristen di Najran dalam perjanjiannya dengan Nabi belum ada perubahan nama dan ketentuan. Akan tetapi, di masa Khalifah Umar bin Khattab mereka diasingkan dari Yaman ke Kufa, karena mereka berupaya menghianati Negara dan gemar melakukan riba. Dalam rangka upaya melepaskan tanggung jawab kepada mereka oleh Nabi, Khalifah Umar memberikan pembebasan jizyah selama dua tahun, kemudian memberikan kepada mereka beberapa tanah di Irak untuk diproduktifkan. 42
Setelah jizyah dipungut dan dikumpulkan di baitul maal yang merupakan sebagai tempat kas negara. Kemudian jizyah disalurkan berdasarkan kebijakan pemerintah saat itu, pernah sebagai pengeluaran biaya rutin pemerintah, operasional administrasi, kebutuhan militer, dan lain sebagainya yang pada umumnya digunakan untuk kesejahteraan umum. 43

## Analisis Zakat dan Jizyah Sebagai Pengendali Moneter.
Secara sekilas, konsep jizyah dan zakat terdapat kesamaan, yaitu sebagai pengeluran yang diwajibkan berupa materi bagi setiap orang, namun pada prinsipnya berbeda, karena zakat diwajibkan kepada umat muslim dan disalurkan kepada 8 kelompok yang ditentukan dalam Al-Qur’an. Yang perlu diingat adalah zakat bukanlah pajak yang dapat berganti-ganti mengikuti pemerintahan, melainkan tetap sepanjang zaman, serta zakat merupakan sumber pendapatan negara bersifat khusus, karena tidak dicampurkan
40   Maulana Muhammad Ali, Islamologi , cetakan ke-8 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013), hlm. 581-582. 41   (P3EI), Ekonomi Islam ..., hlm. 488 42   Ziauddin Ahmed, “Jizyah In Early Islam,” Islamic Studies , vol. 14, no. 4 (1975), hlm. 293–305.
43   (P3EI), Ekonomi Islam ..., hlm. 509
dengan pendapatan lainnya. 44
Sedangkan jizyah, ia merupakan kewajiban kepada non- muslim untuk mengeluarkan sejumlah materi yang telah ditentukan pemerintah saat itu, dalam artian ketentuan ini menyesuaikan kebijakan pemerintah. Adapun di antara tujuannya agar mereka dapat terjamin hidup di wilayah muslim tersebut. Selanjutnya, penjelasan hubungan antara zakat dan jizyah telah dirangkum sebagai berikut:
Sumber: P3EI, Ekonomi Islam, dengan penyesuaian.
Dapat dilihat berdasarkan rangkuman dalam tabel di atas, bahwa peran zakat dan jizyah adalah sebagai pengendali keuangan di dalam negara yang dikenal dengan kebijakan moneter. Karena keduanya termasuk dalam pendapatan negara yang disalurkan untuk mensejahterakan masyarakat di bidang ekonomi seperti, kesempatan peluang kerja, keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan, serta stabilitas nilai uang. 45
44 Ugi  Suharto,  “Zakat  Sebagai  Lembaga  Keuangan  Publik  Khusus:  Refleksi Kitab al Amwal Karya Abu Ubaid (W 838 M)”, Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan ,  vol.  II  (2009),  http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Zakat-Sebagai-Lembaga- Keuangan-Publik-Khusus.pdf.
45   Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam ..., hlm. 214
Perlu diingat lagi bahwa dalam literasi tentang zakat menjelaskan bahwa zakat merupakan instrument yang tepat dalam menunjang kestabilan perekonomian negara. Karena, zakat menyebabkan kepemilikan harta simpanan akan cenderung menurun, yang berimbas pada meningkatnya investasi, berarti disinilah peran zakat untuk kemakmuran besar bagi suatu negara. 46 Begitu pula penjelasan dalam Al-Quran tentang jizyah, bahwa jizyah merupakan penyerahan harta dari kelompok atau individu non- muslim kepada otoritas daerah kekuasaan Islam untuk kemudian digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. 47
Secara makro, apabila masyarakat sadar akan dasar dari ekonomi Islam, maka pemilik dana akan berkontribusi pada kegiatan yang memberikan keuntungan terbesar ( actual return ), sehingga semakin tingginya permintaan uang untuk investasi di sektor rill akan mengakibatkan tingkat keuntungan harapan yang akan diberikan menjadi relatif menurun. Karena besarnya tingkat actual return tidak  berfluktuatif  seperti  suku  bunga,  sehingga permintaan uang akan stabil. Begitu pula dampak investasi pada sektor rill ini akan menjamin adanya tambahan produktivitas dan terciptanya sumber lapangan kerja. 48
Begitu pula pengaruhnya terhadap kebijakan moneter. Asumsinya adalah jika secara jangka pendek, saat seseorang membayar zakat disaat itulah akan menaikkan penyaluran uang ( agregat demand ) kepada mustahiq . Kemudian, akibat zakat ini membuat mustahiq sejahtera, maka asumsinya mereka akan melakukan investasi. Dengan investasi inilah yang akan menggeser permintaan uang ( agregat suplay ), sehingga jumlah barang dan jasa juga meningkat. Dengan demikian, karena adanya pengelolaan zakat yang tepat, maka akan mempengaruhi moneter Islam yaitu menekan  inflasi  akan  terus  menurun.  Lebih  dari  itu,  dampaknya akan menghilangkan krisis ekonomi dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 49 Sedangkan jizyah, disalurkan pada operasional pemerintah termasuk keamanan, sehingga dengan terjaminnya keamanan pun dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi riil, produksi,
46   Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer,terj. Nur Hadi Ihsan, Rifqi Amar ..., hlm. 297 47   (P3EI), Ekonomi Islam ...., hlm. 514 48   Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 195-196 49   Huda dkk, Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah ..., hlm. 116-
distribusi, dan konsumsi. 50
Dengan demikian, setelah terkumpulnya zakat, selanjutnya disalurkan kepada sektor riil, peredaran uang pun akan meningkat, begitu pula jizyah yang disalurkan pada operasional pemerintah. Sehingga, pemerintah tidak perlu mencetak uang dengan anggapan bahwa uang yang beredar itu adalah tetap. Karena dengan tingginya volume transaksi perdagangan akan mengakibatkan tingkat perputaran uang menjadi cepat dan harga-harga pun semakin stabil bahkan dapat menurun.
Berdasarkan uraian zakat dan jizyah pada masa peradaban Islam di atas, yang perlu dipahami ialah keduanya merupakan hal yang berbeda dalam perlakuannya, namun keduanya sama berdampak positif terhadap kebijakan moneter di suatu negara, yaitu terwujudnya kemashlahatan, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik, serta lainnya sehingga dapat dicapai. 51 Dengan demikian, hikmah inilah yang perlu dipahami bahwa dalam setiap kebijakan pemerintahan Islam merupakan untuk kemaslahan seluruh rakyat.
Apabila keduanya diberlakukan dengan baik dan bertanggung jawab, maka likuiditas perekonomian akan stabil, karena zakat dan jizyah berperan dalam pengendalian harta dan uang agar tidak ditimbun, sehingga peredaran uang pun berputar sempurna. Bahkan lebih dari itu, para penerima manfaat dari kedua instrumen tersebut akan mengalami peningkatan kemampuan memenuhi kebutuhan, bahkan dalam perilaku produksi, konsumsi, dan distribusi yang kesemuanya juga harus dengan batasan.

## Kesimpulan.
Zakat adalah sebuah kewajiban bagi umat muslim sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu zakat juga berperan sebagai pendapatan negara. Ketika zakat terkumpul, maka zakat disalurkan kepada kelompok yang sudah ditentukan dalam al- Quran, yaitu 8 asnaf seperti yang tertulis dalam al-Qur’an surah at- Taubah ayat 60.
Pendapatan negara selain zakat adalah jizyah, yang bukanlah murni dari ajaran Islam, namun ia diadopsi dari kebiasaan orang Romawi, Persia, dan Yunani sebagai upeti kalah perang. Namun, pada masa Rasulullah SAW memimpin, kebijakan tersebut diubah
50   (P3EI), Ekonomi Islam ..., hlm. 509 51   Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.
menjadi iuran yang diberlakukan kepada non-muslim di wilayah muslim sebagai jaminan keadaan mereka untuk dapat tetap bisa menjalani kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi di negara muslim.
Baik zakat maupun jizyah merupakan pendapatan negara yang berperan mensejahterakan masyarakat. Karena ketika kedua instrumen itu di kumpulkan di baitul maal , penggunaannya sudah jelas. Seperti zakat disalurkan untuk 8 kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan membantu modal usaha yang kurang mampu. Kemudian, dana jizyah disalurkan kepada keperluan pemerintahan. Dengan demikian apabila zakat dapat dirasa langsung oleh masyarakat, maka jizyah dirasakan masyarakat namun tidak secara langsung, karena jizyah disalurkan berupa jaminan keamanan non- muslim untuk bersosial, budaya, dan ekonomi.
Proses pengendalian moneter terjadi ketika penyaluran uang dari terkumpulnya materi di baitul maal kepada sektor riil, peredaran uang pun akan meningkat. Sehingga, pemerintah tidak perlu mencetak uang dengan anggapan bahwa uang yang beredar itu adalah tetap. Karena dengan tingginya volume transaksi perdagangan akan mengakibatkan tingkat perputaran uang menjadi cepat dan harga-harga pun semakin stabil bahkan dapat menurun.
Daftar Pustaka.
(P3EI), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. Ekonomi Islam . Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Abadi, Fairuz. Al-Qamus Al-Muhith . Ke-8. Beirut: Al-Resalah Publisher, 2005.
Abdul Baqi, Muhammad Fuad. Al-Lu’lu’ Wal Marjan , terj. Salim Bahreisy. Surabaya: Bina Ilmu, 1995.
Ahmed, Ziauddin. “Jizyah In Early Islam.” Islamic Studies 14, no. 4 (1975): 293–305. Al-Asqalani, Ibnu Hajar. Bulughul  Maram , terj. Irfan Maulana Hakim. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
Al-Farran, Syaikh Ahmad Musthafa. Tafsir  Imam  Syafi’i . Jakarta: Almahira, 2008.
Al-Mawardi, Imam. Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam . Jakarta: Qisthi Press, 2014.
Al-Quraibi, Ibrahim. Tarikh Khulafa . Jakarta: Qisthi Press, 2009. Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad ibn Jarir. Jami’  Al-Bayan  ‘an Ta’Wil Ayi Al-Qur’an , Juz 1. Kairo: Dar Hijr, 2001.
Ali, Maulana Muhammad. Islamologi . Ke-8. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013.
———. Khulafaur Rasyidin: Kisah Empat Khalifah Rasulullah SAW . Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2013.
An-Nabhani, Taqyuddin. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam , terj. Moh. Maghfur Wachid. Surabaya:
Risalah Gusti, 2002. Al Arif, M. Nur Rianto. Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik . Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Chapra, M. Umer. Islam Dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer , terj. Nur Hadi Ihsan, Rifqi Amar. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
Dhoif, Syauqiy. Al-Mu’jam Al-Wasith . Ke-4. Mesir: Maktabah Al- Syuruq Ad-Dauliyah, 2004.
Gusfahmi. Pajak Menurut Syariah .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2007.
Hafidhuddin,  Didin. Zakat Dalam Perekonomian Modern . Jakarta: Gema Insani, 2002.
Huda dkk, Nurul. Ekonomi Pembangunan Islam . Jakarta: Kencana, 2015.
———. Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis Dan Sejarah . Jakarta: Kencana, 2012.
Jajuli, Sulaeman. Ekonomi  Islam  Umar  Bin  Khattab . Yogyakarta: Deepublish, 2016.
Karim, Adiwarman A. Ekonomi Makro Islam . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
———. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: IIIT, 2001.
Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995.
Mahmud, Ali Abdul Halim. Karakteristik Umat Terbaik Telaah Manhaj, Akidah, Dan Harakah . Jakarta: Gema Insani, 1996. Mannan, M. Abdul. Teori Dan Praktik Ekonomi Islam . Yogyakarta: Dana Bhaki Prima Yasa, 1995.
Manzhur, Ibnu. Lisan Al-’Arab , Juz 21. Kairo: Dar al-Ma’arif, n.d. Marzuq, Jauhar Ridloni. Inilah Islam. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2015.
Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah . Ke-2. Jakarta: Kencana, 2014. Naqvi, Syed Nawab Haider. Menggagas Ilmu Ekonomi Islam , terj. M. Saiful Anam, M. Ufuqul Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Nashif, Syekh Manshur Ali. Mahkota Pokok-Pokok Hadits Rasulullah
SAW . Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1996. Nasution, Mustafa Edwin. Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam . Jakarta: Kencana, 2006. Qardhawi, Yusuf. Fiqih Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlangkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur’an Dan Sunnah , terj. Irfan Maulana Hakim, Dkk. Bandung: Mizan, 2010. Quthb, Sayyid. Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an Di Bawah Naungan Al-Qur’an , terj. As'ad Yasin Abdul Aziz Salim Basyarahil, Muchotob Hamzah, Jakarta: Gema Insani, 2003.
Sadam, Muhammad. Ekonomi Islam . Jakarta: Taramedia, 2002.
Sholihin,  Ifham. Buku  Pintar  Ekonomi  Syariah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Suharto, Ugi. “Zakat Sebagai Lembaga Keuangan Publik Khusus: Refleksi  Kitab Al Amwal  Karya Abu  Ubaid  (W  838  M).” Zakat & Empowering: Jurnal Pemikiran dan Gagasan II  (2009).  http://imz.or.id/new/uploads/2011/10/Zakat- Sebagai-Lembaga-Keuangan-Publik-Khusus.pdf. Zed, Mestika. Metode Penelitian Kepustakaan . Ke-2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesai, 2008.