## PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Abuyazid  Bustomi Fakultas Hukum Unuiversitas Palembang Abuyazid.bustomi13.ab@gmail.com

## ABSTRACT
Land  acquisition  is  any  activity  to  obtain  land  by  providing  compensation  to  those  who release or surrender land, buildings, plants, and objects related to land. Land acquisition can be carried out by the private sector and the government. In the case of land acquisition by the private sector, the methods carried out are through buying and selling, exchanging, or other means agreed upon by the parties concerned, which can be carried out directly between interested parties (for example: between developers  with  the  right  holder)  with  compensation  for  the  amount  or  type  determined  in  the deliberation. Whereas in the case of land acquisition by the government or regional government for the  implementation  of  development  in  the  public  interest,  it  can  be  carried  out  by  releasing  or surrendering land rights, or also by revoking land rights through deliberation. Procurement of land for the implementation of development in the public interest is carried out through deliberation with the aim of obtaining an agreement on the implementation of development in the specified location, along with  the  form  and  amount  of  compensation.  The  deliberation  process  carried  out  by  the  land acquisition  committee  and  the  rights  holder  is  intended  to  ensure  that  the  rights  holders  receive adequate compensation for their land.

## Keywords: Land Procurement; Development; Public interest

## ABSTRAK
Pengadaan  tanah  adalah  setiap  kegiatan  untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara  memberikan ganti  rugi  kepada  yang  melepaskan  atau  menyerahkan  tanah,  bangunan,  tanaman,  dan  benda-benda yang  berkaitan  dengan  tanah.  Pengadaan  tanah  dapat  dilakukan  oleh  pihak  swasta  dan  pemerintah. Dalam  hal  pengadaan  tanah  oleh  pihak  swasta,  maka  cara-cara  yang  dilakukan  adalah  melalui  jual- beli,  tukar-menukar,  atau  cara lain  yang  disepakati  oleh  pihak-pihak  yang  bersangkutan,  yang  dapat dilakukan  secara  langsung  antara  pihak  yang  berkepentingan  (misalnya:  antara pengembang  dengan pemegang  hak)  dengan  pemberian  ganti  kerugian  yang  besar  atau  jenisnya  ditentukan  dalam musyawarah.  Sedangkan  dalam  hal  pengadaan  tanah  oleh  pemerintah  atau  pemerintah  daerah  untuk pelaksanaan  pembangunan  demi  kepentingan  umum  dapat  dilaksanakan  dengan  cara  pelepasan  atau penyerahan  hak  atas  tanah,  atau  juga  dengan  pencabutan  hak  atas  tanah  dilakukan  dengan musyawarah. Pengadaan tanah untuk pelaksanaan pembangunan demi kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah dengan tujuan memperoleh kesepakatan mengenai pelaksanaan pembangunan di lokasi yang ditentukan, beserta bentuk dan besar ganti kerugian. Proses musyawarah yang dilakukan oleh panitia pembebasan tanah dan pemegang hak ditujukan untuk memastikan bahwa pemegang hak memperoleh ganti kerugian yang layak terhadap tanahnya.
Kata Kunci : Pengadaan Tanah; Pembangunan; Kepentingan Umum

## I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang
Tanah merupakan salah satu faktor penting  bagi  keberlangsungan  kehidupan manusia.  Manusia  hidup  dan  melakukan berbagai  aktivitas  kesehariannya  di  atas tanah  serta  memperoleh  bahan  pangan dengan memanfaatkan tanah. Bahkan bagi Negara  Indonesia  tanah  merupakan  salah satu modal utama bagi kelancaran pembangunan. Tanah mempunyai manfaat
bagi  pemilik  atau  pemakainya,  sumber daya  tanah  mempunyai  harapan  di  masa depan untuk menghasilkan pendapatan dan kepuasan  serta  mempunyai  nilai  produksi dan jasa. Komponen penting kedua adalah kurangnya  supply,  maksudnya  di  satu pihak  tanah  berharga  sangat  tinggi  karena permintaannya,  tapi  di  lain  pihak  jumlah tanah  tidak  sesuai  dengan  penawarannya. Komponen ketiga adalah tanah mempunyai  nilai  ekonomi,  suatu  barang
(dalam  hal  ini  tanah)  harus  layak  untuk dimiliki dan ditransfer.
Tanah  merupakan  harta  kekayaan  yang bernilai  tinggi  karena  nilai  jualnya  yang akan  selalu  bertambah  akibat  kebutuhan terhadap  tanah  yang  semakin  tinggi sedangkan  jumlah  tanah  tidak  pernah bertambah.  Disadari  atau  tidak,  tanah sebagai  benda  yang  bersifat  permanen (tidak dapat bertambah) banyak menimbulkan  masalah  jika  dihubungkan dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat  dan  masalah  pembangunan. Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah  telah  berusaha  melalui  jalur yang  sah  yakni  pengadaan  tanah  maupun pencabutan  hak  atas  tanah.    Masalah pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan  umum sering terjadi gejolak di dalam masyarakat sebagai reaksi terhadap ekses-ekses pembebasan  tanah  yang  tidak  memenuhi keadilan dalam masyarakat.
Pembangunan yang dilakukan Pemerintah dewasa ini antara lain pemenuhan  kebutuhan  Pengadaan  Tanah Untuk  Kepentingan  Umum,  sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan diperlukan pendekatan yang mencerminkan pola pikir yang  proaktif  yang  dilandasi  sikap  kritis dan  obyektif,  guna  mewujudkan  cita-cita yang  luhur  bangsa  Indonesia,  maka diperlukan komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk memberikan dasar dan  arah  yang  adil  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam  berkelanjutan  dan ramah lingkungan dengan tidak menyengsarakan  rakyat,  sehingga  adanya keseimbangan antara kepentingan Pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
Pada  ketentuan  Undang-Undang Dasar  1945  telah  memberikan  landasan sebagaimana  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Bahwa  bumi  dan  air  serta  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  dikuasai oleh  negara  dan  dipergunakan  sebesar-
besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat.  Dari ketentuan  dasar  ini  dapat  diketahui  bahwa kemakmuran  masyarakatlah  yang  menjadi tujuan  utama  dalam  pemanfaatan  fungsi bumi,  air  dan  ruang  angkasa  serta kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya.
Sebagai  wujud  nyata  dari  Pasal  33 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  1945, maka  lahirlah  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar Pokok-Pokok  Agraria  yang  lebih  dikenal dengan  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Dalam  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-Undang Pokok  Agraria  ini  disebutkan  bahwa: “Bumi,  air  dan  ruang  angkasa  termasuk kekayaan  alam  di  dalamnya  pada  tingkat yang  tertinggi  dikuasai  oleh  Negara sebagai  organisasi  kekuasaan  seluruh rakyat”.  Konsep  bangsa  merupakan artikulasi  dari  mengangkat  kepentingan bangsa  Indonesia  di  atas  kepentingan perorangan atau golongan.
Melalui  hak  menguasai  dari  Negara  inilah maka  Negara  selaku  badan  penguasa  akan dapat  senantiasa  mengendalikan  atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air dan  ruang  angkasa  serta  kekayaan  alam yang  terkandung  di  dalamnya  sesuai dengan  peraturan  dan  kebijakan  yang  ada, yaitu  dalam  lingkup  penguasaan  secara yuridis  yang  beraspek  publik.  kedudukan hak bangsa atas tanah merupakan kedudukan  tertinggi  dan  merupakan  induk dari  ak-hak  yang  ada  dalam  hukum  tanah nasional  sebagaimana  yang  diatur  dalam pasal 1 UUPA.
Hubungan  hukum    antara  tanah dengan negara adalah hubungan menguasai,  hubungan  ini  nerlaku  keluar dan ke dalam wilayah Republik Indonesia. Hubungan  ke  Luar,  disebut  konsep hubungan  hukum  dalam  perlindungan hukum terhadap kedaulatan wilayah Republik  Indonesia.  Sedangkan  ke  dalam, disebut  konsep  hubungan  hukum  dalam perlindungan  hak-hak  individu  atas  tanah dan konsep hubungan hukum administratif (pemerintah mempunyai kewenangan
mengatur,  mengurus  dan  mengawasi  hak- hak  atas  tanah  milik  individu  bangsa Inonesia).
Untuk pembangunan fasilitas- fasilitas  umum  seperti  tersebut  di  atas, memerlukan  tanah  sebagai  wadahnya. Dalam  hal  persediaan  tanah  masih  luas, pembangunan  fasilitas  umum  tersebut tidak menemui masalah. Tetapi persoalannya tanah merupakan sumberdaya  alam  yang  sifatnya  terbatas, dan  tidak  pernah  bertambah  luasnya. Tanah  yang  tersedia  sudah  banyak  yang dilekati dengan hak (tanah hak), dan tanah negara sudah sangat terbatas persediaannya.  Pada  masa  sekarang  ini adalah sangat sulit melakukan Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum di  atas  tanah  Negara,  dan  sebagai  jalan keluar  yang  ditempuh  adalah  dengan mengambil  tanah-tanah  hak.  Kegiatan “mengambil”  tanah  (oleh  pemerintah dalam  rangka  pelaksanaan  pembangunan untuk  kepentingan  umum)  inilah  yang kemudian disebut dengan pengadaan tanah (Pasal  1  Peraturan  Presiden  Nomor  65 Tahun 2006).
Undang-Undang  Pokok  Agraria sendiri  memberikan  landasan  hukum  bagi pengambilan  tanah  hak,  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  18  yaitu  Untuk Kepentingan Umum, termasuk kepentingan  Bangsa  dan  Negara  serta kepentingan  bersama  dari  rakyat,  hak-hak atas  tanah  dapat  dicabut,  dengan  memberi ganti  rugi  yang  layak  menurut  cara  yang diatur  dengan  Undang-Undang.  Dengan keluarnya  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  65  Tahun  2006,  tentang perubahan  atas  Peraturan  Presiden  Nomor 36  Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum, membawa pengaturan  yang  jauh  berbeda  dengan yang  diatur  dalam  peraturan-peraturan perundangan  sebelumnya,  baik  tentang pengertian pengadaan tanah, tentang bentuk  ganti  rugi  dan  cara  penetapan besarnya ganti kerugian. Bentuk dan dasar
perhitungan ganti kerugian juga ditentukan secara  lebih  tegas  dan  lebih  adil  yaitu didasarkan  atas  nilai  nyata  dengan memperhatikan nilai jual obyek pajak yang terakhir  untuk  tanah  yang  bersangkutan. Lebih  lanjut  Peraturan  Presiden  ini menentukan  bahwa  untuk  Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Untuk
Kepentingan Umum yang dilakukan pemerintah atau pemerintah daerah dilakukan  dengan  cara  pelepasan  hak  atau penyerahan  hak  atas  tanah.  Pada  asasnya, apabila  pihak  lain  pemerintah  ataupun pengusaha memerlukan tanah untuk keperluan  apapun,  maka  cara  untuk memperoleh  tanah  yang  diperlukan  harus ditempuh  secara  musyawarah  dengan pemegang hak atas tanah hingga mencapapi kata sepakat antara kedua belah pihak.    Atau  dialkukan dengan cara jual beli,  tukar  menukar  atau  cara  lain  yang disepakati kedua belah pihak (Pasal 2 ayat (1), (2)).
Untuk melaksanakan Peraturan Presiden tersebut telah dikeluarkan
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2007, tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun  2006,  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum.  Bertitik  tolak  dari uraian  tersebut  diatas,  bersama  ini  penulis akan  menganalisa  dan  membahas  hal-hal mengenai  :  Bagaimana  Prinsip  Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum dan Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan dan dasar hukumnya.

## B. Rumusan Masalah
Bertolak  dari  uraian  dalam  latar belakang  tersebut  di  atas,  maka  terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam  skripsi  ini,  antara  lain  sebagai berikut :
1.  Bagaimana  Prinsip  Pengadaan  Tanah untuk    Pembangunan  dan  Kepentingan Umum ?
2.  Bagaimana  pelaksanaan  Pengadaan tanah  untuk  pembangunan  kepentingan umum dan dasar hukumnya ?
C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Ruang
lingkup penelitian dititikberatkan  pada  pengadaan  tanah untuk kepentingan hukum untuk kepentingan  pihak  swasta  atau  pemerintah untuk  kepentingan  umum  dan  masyarakat sekitar. Adapun tujuan penelitian ini antara lain :
Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Untuk  mengetahui  apa  yang  menjadi landasan  hukum  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum tersebut.

## D. Metodologi
Penelitian  yang  bertujuan  untuk dapat menjelaskan dan menganalisa, dengan  melakukan  pengkajian  terhadap pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan  pihak  swasta  atau  pemerintah dengan  menggunkan  bahan-bahan  hukum baik  bahan  Hukum  Primer  maupun  bahan Hukum  Sekunder.  Dalam  penelitian  ini bahan hukum yang dipergunakan mencakup:
1. Bahan Hukum Primer
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
Undang-Undang  Republik    Indonesai, Nomor  39    Tahun  1999    Tentang    Hak Asasi  Manusia.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 65 Tahun 2006, tentang perubahan atas  Peraturan  Presiden  Nomor  36  Tahun 2005  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun 2007, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. 2. Bahan Hukum Sekunder Kepustakaan atau buku-buku yang merupakan  hasil  karya  para  pakar  (tokoh)
dan  sarjana  yang  menguraikan  tentang Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan Swasta dan Pemerintah untuk kepentingan
Umum.
Makalah-makalah tentang pelaksanaan  pengadaan  tanah  oleh  pihak swasta atau pemerointah untuk kepentingan umum.

## II. PEMBAHASAN
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Keppres  No.55/1993  yang  dimaksud dengan  Pengadaan  Tanah  adalah  setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara  memberikan  ganti  kerugian  kepada yang berhak atas tanah tersebut.  Jadi dapat disimpulkan  bahwa  pengadaan  tanah dilakukan  dengan  cara  memberikan  ganti kerugian  kepada  yang  berhak  atas  tanah tersebut,  tidak  dengan  cara  lain  selain pemberian ganti kerugian.
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Perpres No.36/2005 yang dimaksud dengan Pengadaan  Tanah  adalah  setiap  kegiatan untuk  mendapatkan  tanah  dengan  cara memberikan  ganti  kerugian  kepada  yang melepaskan  atau  menyerahkan  tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah  atau  dengan pencabutan hak atas tanah. Dapat disimpulkan  bahwa  pengadaan  tanah menurut Perpres
No.36/2005dapat
dilakukan selain dengan memberikan ganti kerugian  juga  dimungkinkan  untuk  dapat dilakukan  dengan  cara  pelepasan  hak  dan pencabutan hak atas tanah.
Sedangkan  menurut  Pasal  1  angka  3 Perpres No.65/2006, yang dimaksud dengan  Pengadaan  Tanah  adalah  setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara  memberikan  ganti  kerugian  kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda  yang berkaitan  dengan  tanah.  Dengan  demikian dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah menurut Perpres No.65/2006 selain dengan memberikan ganti kerugian juga dimungkinkan  untuk  dapat  dilakukan dengan cara pelepasan hak.
Pengertian Pengadaan Tanah Menurut Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2012, pada pasal 1 angka 2  menyebutkan :
Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan  tanah  dengan  cara  memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak  yang  berkiatan.  Pengadaan  Tanah adalah perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai
kepentingan pembangunan, khususnya bagi  kepentingan  umum.  Pada  prinsipnya pengadaan  tanah  dilakukan  dengan  cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemenang hak atas tanah  yang  tanahnya  diperlukan  untuk kegiataan pembangunan A. Pengadaan Tanah untuk

## Kepentingan Umum
Dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum  menyangkut  persoalan esensial  dalam  upaya  penegakkan  hukum yang  berujung  pada  tercapainya  keadilan. Dalam konteks sosial sesungguhnya prosedur  atau  mekanisme  merupakan sebuah  kontrak  sosial  yang  merupakan kesepahaman  antara  regulator  dengan rakyat mengenai urut-urutan kegiatan yang harus  ditempuh  dalam  suatu  kegiatan. Dalam penyusuna prosedur menurut Nonet dan  Selznick  harus  bersifat  jelas  (tidak multitafsir), sederhana dan mudah dilaksanakan  (tidak  birokratik),  bertujuan jelas, mengedepankan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan regulator.
Secara  sederhana  dapat  diartikan bahwa  kepentingan  umum  dapat  saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan  orang  banyak  atau  tujuan yang  luas.  Namun  demikian  rumusan tersebut  terlalu  umum  dan  tidak  ada batasannya.Kepentingan umum adalah termasuk  kepentingan  bangsa  dan  negara serta  kepentingan  bersama  dari  rakyat, dengan  memperhatikan  segi-segi  sosial, politik,  psikologis  dan  hankamnas  atas dasar  asas-asas  Pembangunan  Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta Wawasan Nusantara. Jenis-
jenis  pembangunan  untuk  kepentingan umum adalah sebagai berikut:
Jalan umum, saluran pembuangan air;
Waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi; Rumah  Sakit  Umum  dan  Pusat-pusat Kesehatan Masyarakat;
Pelabuhan atau Bandara atau Terminal; Peribadatan; Pendidikan atau sekolahan; Pasar Umum atau Pasar INPRES; Fasilitas Pemakaman Umum;
Fasilitas  Keselamatan  Umum  seperti tanggul  penanggulangan  bahaya  banjir, lahar;
Pos dan Telekomunikasi; Sarana Olah Raga;
Stasiun  Penyiaran  Radio,  Televisi  beserta sarana pendukungnya;
Kantor Pemerintah;
Fasilitas  Angkatan  Bersenjata  Republik Indonesia.
Selanjutnya  pasal  tersebut  di  atas telah  mengalami  perubahan  yaitu  dengan diterbitkannya    Perpres  RI  No.  65  Tahun 2006.  Pasal  5  Perpres  RI  No.  65  Tahun 2006  menyebutkan  pembangunan  untuk kepentingan  umum  yang  dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  2, yang  selanjutnya  dimiliki  atau  akan dimiliki  oleh  pemerintah  atau  pemerintah daerah, meliputi :
1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, atau pun  di  ruang  bawah  tanah),  saluran  air minum/air  bersih,  saluran  pembuangan  air dan sanitasi;
2. Waduk,  bendungan,  bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya;
3. Pelabuhan,  bandar  udara,  stasiun kereta api, dan terminal;
4. Fasilitas keselamatan umum, seperti  tanggul  penanggulangan  bahaya banjir, lahar, dan lain bencana;
5. Tempat pembuangan sampah ;
6. Cagar alam dan budaya;
7. Pembangkit,  transmisi,  distribusi tenaga listrik
Prinsip dasar pengadaan tanah bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum Pemanfaatannya  haruslah  didasarkan  pada prinsip-prinsip yang tumbuh dan berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia, dan  kebijakan  pertanahan  didasarkan kepada upaya konsisten untuk menjalankan  amat  pasal  33  ayat  3  UUD 1945,  yaitu  bumi,  air,  ruang  angkasa  dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara untuk digunakan
sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat.
B.
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Swasta Pengadaan tanah untuk kepentingan  swasta  adalah  kepentingan yang
diperuntukkan memperoleh keuntungan  semata,  sehingga  peruntukan dan  kemanfaatannya  hanya  dinikmati  oleh pihak-pihak  tertentu  bukan  masyarakat luas.  Jadi  tidak  semua  orang  bisa memperoleh  manfaat  dari  pembangunan tersebut,  melainkan  hanya  orang-orang yang berkepentingan saja.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  menurut  Perpres  No.65/2006, bahwa khusus untuk pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan  dengan  cara  pelepasan  atau penyerahan  hak  atas  tanah,  sedangkan pengadaan  tanah  selain  untuk  kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau  Pemerintah  Daerah,  dalam  hal  ini dilakukan  oleh  pihak  swasta,  maka dilaksanakan  dengan  jual  beli,  tukar menukar,  atau  cara  lain  yang  disepakati secara  sukarela  oleh  pihak-pihak  yang bersangkutan.
C.  Prinsip  Pengadaan  Tanah  untuk
Pembangunan dan Kepentingan Umum Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
dalam perkembangannya  meliputi  salah  satu  dari dua jenis kepentingan pembangunan, yaitu pembangunan  untuk  kepentingan  rakyat dan  pembangunan  untuk  kepentingan
perusahaan (swasta). Banyaknya pengadaan  tanah  yang  dikemas  untuk kepentingan  umum,  pada  hakekatnya untuk kepentingan pemilik modal. Keadaan  yang  demikian  bertentangan dengan  filosofi  hukum,  yakni  aspek kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan  yang seharusnya  diberikan  kepada  rakyat  tanpa ada  pembedaan.  Oleh  karena  itu,  prinsip- prinsip  kepentingan  umum  dalam  Perpres No.  65  Tahun  2006  tentang  pengadaaan tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan perlu  dianalisa  berdasarkan  rasa  keadilan masyarakat  dan  penentuan  besarnya  ganti rugi.
Prinsip-prinsip  perolehan  tanah  untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum harus meliputi :
1.  Kepastian atas terselenggaranya proses pembangunan  untuk  kepentingan  umum bukan   untuk swasta atau bisnis;
2.    Keterbukaan  publik  dalam  proses pembangunan untuk kepentingan umum;
3.  Penghormatan hak atas tanah dan
4.    Keadilan  bagi  yang  menyerahkan  atau melepaskan hak atas tanah bagi kepentingan umum.
Proses  musyawarah  dalam  Perpres No.  36  tahun  2005  jo.  Perpres  No.  65 tahun  2006  tidak  memberikan  rasa keadilan  untuk  menentukan  besar  dan bentuk  ganti  rugi  kepada  pemegang  hak atas  tanah  yang  tanahnya  di  bebaskan untuk  kepentingan  umum.  Penerapan  asas musyawarah  untuk  menentukan  besar  dan bentuk  ganti  rugi  para  pihak  tidak  berada dalam posisi seimbang. Pemegang hak atas tanah  diposisikan  sebagai  pihak  yang lemah sedangkan pemerintah berada dalam posisi yang kuat. Hal itu, dapat dibuktikan dengan  kecilnya  kesempatan  pemegang hak atas tanah untuk menyatakan kehendaknya  dalam  menentukan  ganti rugi.
Dalam Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan  Presiden  No.  65  tahun  2006 menyatakan  bahwa  jika  tidak  tercapai kesepakatan  panitia  pengadaan  tanah berwenang  untuk  menetapkan  bentuk  dan
besarnya  ganti  rugi  yang  dititipkan  pada Pengadilan Negeri setempat. Secara normatif ketentuan tersebut hanya melindungi kepentingan pemerintah sedangkan kepentingan pemegang hak atas tanah  tidak  dilindungi.  Penetapan  ganti rugi  dalam  Perpres  No.  36  tahun  2005  jo. Perpres  No.  65  tahun  2006  dilakukan secara  musyawarah  yang  menggunakan NJOP. Ganti rugi dikonsinyasikan jika : 1. Tidak tercapai kesepakatan;
2. Terjadi sengketa kepemilikan.
Salah  satu  permasalahan  muncul sebagai akibat dari pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan adalah terhadap petani  yang  kehilangan  tanahnya  harus berubah  menjadi  non  petani:  buruh  tani, buruh  pabrik,  penarik  becak,  buruh bangunan  yang  sebelumnya  tidak  pernah terbayangkan.  Apakah  sengaja  atau  tidak mengabaikan  kalkulasi  kerugian  akibat pengadaan  tanah  terhadap  perubahan  tata guna  lahan  yang  semula  sawah  beririgasi teknis  yang  dulu  dibiayai  dengan  hutang luar  negeri  menjadi  peruntukan  lain, misalnya bendungan pengairan, prasarana/sarana jaringan transportasi darat. Berapa biaya yang harus dikeluarkan pemerintah  untuk  melakukan  perubahan peta
tata
ruang nasional/propinsi/kabupaten/kota  sebagai akibat dari pengadaan tanah atau sebaliknya.  Berapa  biaya  yang  harus dikeluarkan  oleh  pihak  yang  memerlukan tanah  untuk  pengamanan  infrastruktur yang  akan  atau  sedang  dibangun  oleh aparatur  keamanan  akibat  mendapatkan resistensi atau penolakan warga masyarakat  kerena  sebab  tertentu.  Bila dilakukan dengan pendekatan legal- positivistik akan sia-sia, karena
ketidakmampuan mengungkap akar persoalan, mengapa setiap aktifitas pengadaan tanah pada tataran implementatif  mengalami  resistensi  dari publik.
Persoalan  pengadaan  tanah  untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan  umum  hanyalah  berakar  pada
pengalokasian anggaran untuk pembayaran ganti kerugian kepada subyek eks pemegang  hak  atas  tanah  sebagaimana diatur  dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan No. 58/PMK.02/2008. Tidak pernah terfikirkan  bagaimana  implikasi  sosial- ekonomi-budaya  perubahan  hidup  eks pemegang hak atas tanah sesudah tanahnya diambil oleh pemerintah.
Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan bagi kepentingan  umum,    pemerintah  harus memperhatikan  ketentuan  yang  termuat dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia,  pasal  36  dan pasal 37  yang menyatakan:
1.  Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang  lain  demi  pengembangan  dirinya, keluarga,  bangsa,  dan  masyarakat  dengan cara yang tidak melanggar hukum,
2.    Tidak  seorangpun  boleh  dirampas miliknya  dengan  sewenang-wenang  dan cara melawan hukum,
3. Hak milik mempunyai fungsi sosial.
Pasal 37 menyatakan :
1. Pencabutan  hak  milik  atas  suatu benda  demi  kepentingan  umum,  hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun  untuk  sementara  waktu  maka  hal itu  dilakukan  dengan  mengganti  kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  kecuali  ditentukan lain.
Mengacu  pada  ketentuan  Pasal  36 dan  Pasal  37  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  maka  kaidah hukum yang mengatur mengenai Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan bagi  kepentingan  umum  berupa  undang- undang bukan Perpres sebagaimana selama ini  berlaku.  Mengingat  masalah  hak  atas
tanah  merupakan  sesuatu  yang  bersifat fundamental  serta  merupakan  bagian  dari Hak  Asasi  Manusia.  Hak  milik  atas  tanah merupakan  bagian  dari  hak  milik  pribadi sebagai  bagian  dari  hak  asasai  manusia yang  kodrati  karena    hak  milik  atas  tanah merupakan  refleksi  dari  ajaran  hak  asasi manusia  yng  kodrati.  Tidak  dibenarkan hak  atas  tanah  seseorang  termasuk didalamnya  hak  Ulayat  (hak  Adat)  atas tanah  diambil  oleh  pihak  lain  apalagi secara paksa dengan mengabaikan aspirasi si subyek hak atas tanah.
Terhadap  hak  atas  tanah  ulayat masyarakat  hukum  adat  dihormati  dan dilindungi,  selaras  dengan  perkembangan zaman  dan  tidak  bertentangan  dengan asas-asas  negara  hukum  yang  berintikan keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat,  dan pengingkaran terhadap hak ulayat merupakan pelanggaran hak asasi manusia. 1 Keberadaan  hak  milik  pribadi atas  tanah  sebagai  bagian  dari  hak  asasi manusia  yang  kodrati  dan  hak  milik bangsa  yang  lahir  dari  pergaulan  hidup bermasyarakat dan berbangsa. 2
B. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum Pelaksanaan  Pengadaan Tanah untuk  Pembangunan  kepentingan  umum mengacu  pada  ketentuan  dalam  Pasal  2 Perpres No.65/ 2006 menyatakan bahwa :
1. Pengadaan  tanah  bagi  pelaksanaan pembangunan  untuk  kepentingan umum oleh pemerintah atau Pemerintah  Daerah  dilaksanakan dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
2. Pengadaan tanah selain bagi
pelaksanaan  pembangunan  untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau  Pemerintah  Daerah  dilakukan dengan cara jual beli, tukar
1 .  Muhammad    Bakri, Hak  Menguasai Tanah    Oleh    Negara, Citra  Medja,  Yojakarta, 2007, Hlm.137-138.
2 .  Aslam  Noor.    Opcit, Konsep  Hak  Milik Atas Tanah. Hlm.313.
menukar,  atau  cara  lain  yang disepakati  secara  sukarela  oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Dalam  pelaksanaan  pembangunan untuk  kepentingan  umum  oleh  pemerintah harus  membentuk    Panitia  Pengadaan Tanah  sebagaimana  tercantum  dalam ketentuan  dalam  Pasal  6  ayat  (5) Perpres No.65/2006, mengenai panitia pengadaan tanah, dinyatakan bahwa :
1.    Pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum  di  wilayah  kabupaten/kota dilakukan  dengan  bantuan  panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.
2.    Panitia  pengadaan  tanah  propinsi daerah  Khusus Ibukota  Jakarta dibentuk oleh Gubernur.
3.    Pengadaan  tanah  yang  terletak  di dua  wilayah  kabupaten/kota  atau lebih,  dilakukan  dengan  bantuan panitia  pengadaan  tanah  propinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
4. Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah propinsi atau lebih, dilakukan  dengan  bantuan  panitia pengadaan tanah  yang dibentuk oleh Menteri  Dalam  Negeri  yang  terdiri atas unsur Pemerintah dan unsurPemerintah Daerah terkait.
5. Susunan keanggotaan panitia pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat  (3)  terdiri  atas  unsur  perangkat daerah  terkait  dan  unsur  Badan Pertanahan Nasional.”
Menurut  ketentuan  yang  tercantum dalam Pasal 7 Perpres No.65/2006, mennyatakan  “Panitia  pengadaan  tanah bertugas :
1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi  atas  tanah,  bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang ada  kaitannya  dengan  tanah  yang hak  atasnya  akan  dilepaskan  atau diserahkan.
2. Mengadakan  penelitian  mengenai status  hukum  tanah  yang  hak atasnya akan dilepaskan atau
diserahkan  dan  dokumen  yang mendukungnya
3. Menetapkan besarnya ganti
kerugian  atas  tanah  yang  hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan
4. Memberikan penjelasan atau penyuluhan  kepada  pemegang  hak atas  tanah  mengenai  rencana  dan tujuan pengadaan tanah tersebut
5. Mengadakan  musyawarah  dengan para  pemegang  hak  atas  tanah  dan Instansi Pemerintah yang memerlukan  tanah  dalam  rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian 6. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan  uang  ganti  kerugian kepada  para  pemegang  hak  atas tanah,  bangunan,  tanaman,  dan benda-benda  lain  yang  ada  di  atas tanah
7. Membuat  berita  acara  pelepasan atau penyerahan hak atas tanah
8. Mengadministrasikan
dan mendokumentasikan  semua  berkas pengadaan  tanah  dan  menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.”
Keberhasilan  atau  kekacauan  serta penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan  pengadaan  tanah  juga  sangat bergantung pada Panitia Pengadaan Tanah. Secara  garis  besar,  peran  dan  kedudukan Panitia  Pengadaan  Tanah  dalam  Peraturan Presiden  Nomor  36  Tahun  2005  jo. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 merujuk  pada  Keputusan  Presiden  Nomor 55  Tahun  1993.  Namun  ada  perbedaan dalam kesan independensi Panitia Pengadaan  Tanah  menurut  Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden.
Peraturan  Presiden  menyebutkan bahwa  musyawarah  dilakukan  secara langsung  antara  pemegang  hak  atas  tanah bersama  Panitia,  dan  instansi  pemerintah atau pemerintah daerah. Hal ini mengesankan  Panitia  Pengadaan  Tanah merupakan  partisipan  dalam  musyawarah. Sedangkan  dalam  Keputusan  Presiden
disebutkan  bahwa  musyawarah  dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah bersangkutan dan instansi pemerintah  yang  memerlukan  tanah.  Hal ini mengesankan Panitia Pengadaan Tanah lebih  independen.  Ke  depannya  Panitia Pengadaan  Tanah  harus  berperan  sebagai fasilitator yang independen.
Peraturan Presiden
tidak menjabarkan  lebih  lanjut  bentuk  ganti kerugian non-fisik. Kerugian  yang bersifat non-fisik  meliputi  hilangnya  pekerjaan, bidang  usaha,  sumber  penghasilan,  dan sumber  pendapatan  lain  yang  berdampak terhadap  penurunan  tingkat  kesejahteraan seseorang.  Ganti  rugi  non-fisik  bersifat komplementer  terhadap  ganti  rugi  yang bersifat  fisik.  Ganti rugi  yang bersifat  adil adalah apabila keadaan setelah pengambilalihan paling tidak setara dengan  keadaan  sebelumnya,  di  samping itu  ada  jaminan  terhadap  kelangsungan hidup  mereka  yang  tergusur.  Peraturan Presiden  yang  mengatur  pengadaan  tanah untuk  kepentingan  umum  yang  berlaku saat ini belum mengakomodir hal tersebut.
Menurut Pasal 13
Perpres No.65/2006, bentuk ganti kerugian yang  diberikan  kepada  pemilik  hak  atas tanah  yang  tanahnya  digunakan  untuk pembangunan  bagi  kepentingan  umum adalah :
1. Uang
2. Tanah pengganti;
3. Pemukiman kembali;
4. Gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
5. Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Dasar  Hukum Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan Umum Sebelum berlakunya
Keppres No.55/Tahun 1993 tentang
Pengadaan  Tanah  Untuk  Kepentingan
Umum,  maka  landasan  yuridis  yang digunakan  dalam  pengadaan  tanah  adalah Peraturan
Menteri Dalam
NegeriNo.15/1975. Sebelum
Keppres Nomor.  55  Tahun  1993  ditetapkan,  belum ada definisi yang jelas tentang kepentingan umum  yang  baku.  Secara  sederhana  dapat diartikan  bahwa  kepentingan  umum  dapat saja dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau tujuan yang  luas.  Namun  demikian  rumusan tersebut  terlalu  umum  dan  tidak  ada batasnya.
Pelaksanaan  pengadaan  tanah  dalam PMDN  Nomor.  15  Tahun  1975  dalam pengadaan tanah dikenal istilah pembebasan tanah, yang berarti melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat  diantara  pemegang  atau  penguasa atas  tanah  dengan  cara  memberikan  ganti rugi.  Sedangkan  didalam  pasal  1  butir  2 Keppres Nomor. 55 Tahun 1993 menyatakan  bahwa  :“pelepasan  atau penyerahan
hak adalah kegiatan melepaskan  hubungan  hukum antara pemegang  hak  atas  tanah  dengan  tanah yang  dikuasainya  dengan  memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah”.
Setelah  berlakunya  Keppres  Nomor.
55  Tahun  1993  istilah  tersebut  berubah menjadi  pelepasan  hak  atau  penyerahan hak  atas  tanah.  Oleh  karena  itu,  segi-segi hukum  materilnya  pelaksanaan  pelepasan hak  atau  pelepasan  hak  atas  tanah  pada dasarnya  sama  dengan  pembebasan  tanah yaitu  Hukum  Perdata.  Dengan  perkataan lain  bahwa  keabsahan  atau  ketidak absahan  pelepasan  atau  penyerahan  hak atas  tanah  sebagai  cara  pengadaan  tanah ditentukan  ada  tidaknya  kesepakatan diantara  kedua  belah  pihak  yang  berarti sah  tidaknya  perbuatan  hukum  yang bersangkutan,  berlaku  antara  lain  syarat sahnya  perjanjian  yang  diatur  dalam  pasal 1320 KUHPerdata.
Perbedaannya yaitu pembebasan tanah  pada  umumnya  berdasarkan  pada PMDN Nomor. 15 Tahun 1975, sedangkan pelepasan  atau  penyerahan  hak-hak  atas tanah  berdasarkan  Keppres  Nomor.  55 Tahun  1993.  Secara  hukum  kedudukuan Keppres  Nomor.  55  Tahun  1993  sama
dengan  PMDN  Nomor.  15  Tahun  1975, yaitu  sebagai  peraturan  dalam  pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan  umum  yang  didalamnya mengatur  mengenai  ketentuan-ketentuan mengenai  tata  cara  untuk  memperoleh tanah  dan  pejabat  yang  berwenang  dalam hal tersebut.
Keppres  Nomor.  55  Tahun  1993 merupakan  penyempurnaan  dari  peraturan sebelumnya  yaitu  PMDN  Nomor.  15 Tahun  1975  yang  memiliki  kekurangan atau  kelemahan  khususnya  hal-hal  yang mengenai pihak-pihak yang boleh melakukan pembebasan tanah, dasar perhitungan  ganti  rugi  yang  didasarkan pada harga dasar, tidak adanya penyelesaian akhir apabila terjadi sengketa dalam  pembebasan  tanah,  khususnya mengenai  tidak  tercapainya  kesepakatan tentang pemberian ganti rugi.
Oleh  sebab  itu  kedudukan  Keppres Nomor.  55  Tahun  1993  sama  dengan PMDN  Nomor.  15  Tahun  1975  sebagai dasar hukum  formal  dalam  pelepasan  atau penyerahan  hak  atas  tanah  yang  pada waktu  berlakunya  PMDN  No.  15/1975 disebut  pembebasan  tanah.  Namun  seiring berjalannya  waktu  Keppres  No.  55/1993. Kemudian  digantikan  dengan  Peraturan baru  dengan  tujuan  mencari  jalan  untuk meminimalisir potensi konflik yang mungkin  timbul  dalam  implementasi pengadaan tanah menurut Peraturan
Presiden  (Perpres)  Nomor  36  Tahun  2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan umum. Perbedaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.15/1975,  Keppres  Nomor.  55 Tahun 1993, dengan Perpres No. 36/2005 : a.  Dalam  PMDN  No.  15/1975  tidak dikenal  adanya  istilah  pengadaan  tanah melainkan  pembebasan  tanah.  Menurut pasal  1  ayat  (1)  PMDN  No.  15/1975 yang  dimaksud  pembebasan  tanah adalah  melepaskan  hubungan  hukum yang semula terdapat diantara pemegang  hak/penguasa  atas  tanahnya dengan  cara  memberikan  ganti  rugi.
PMDN  No.  15/1975  juga  mengatur pelaksanaan  atau  tata  cara  pembebasan tanah  untuk  kepentingan  pemerintah dan pembebasan tanah untuk kepentingan swasta. Untuk pembebasan tanah  bagi  kepentingan  pemerintah dibentuk  panitia  pembebasan  tanah sebagaimana  diatur  dalam  pasal  2 PMDN No. 15/1975  untuk kepentingan swasta  tidak  dibentuk  panitia  khusus pemerintah hanya mengawasi
pelaksanaan pembebasan tanah tersebut antara  para  pihak  yaitu  pihak  yang membutuhkan tanah dengan pihak yang mempunyai tanah.
b.  Dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) Keppres No.  55/1993  menyatakan  bahwa  cara pengadaan  tanah  ada  2  (dua)  macam, yaitu pertama pelepasan atau penyerahan  hak  atas  tanah,  dan  kedua jual  beli,  tukar  menukar  dan  cara  lain yang  disepakati  oleh  para  pihak  yang bersangkutan.  Kedua  cara  tersebut termasuk  kategori  pengadaan  tanah secara  sukarela.  Untuk  cara  yang pertama  dilakukan  untuk  pengadaan tanah  bagi  pelaksanaan  pembangunan yang  dilaksanakan  untuk  kepentingan umum  sebagaimana  yang  diatur  dalam Keppres  No.  55/1993,  sedangkan  cara kedua dilakukan untuk pengadaan tanah yang dilaksanakan selain bagi kepentingan umum.
Menurut  pasal  6  ayat  (1)  Keppres  No. 55/1993, menyatakan bahwa : “pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum dilakukan dengan bantuan
Panitia Pengadaan Tanah Yang dibentuk oleh Gubernur  Kepala Daerah
Tingkat I, sedangkan ayat (2)
menyatakan  bahwa  “panitia  pengadaan tanah”  dibentuk  disetiap  Kabupaten atau Kota”.
a. Dengan berlakunya Perpres No.
36/2005  ada  sedikit  perbedaan  dalam tata  cara  pengadaan  tanah  untuk kepentingan  umum,  meskipun  pada dasarnya  sama  dengan  Keppres  No. 55/1993.  Menurut  pasal  2  ayat  (1)
Perpres No. 36/2005 menyatakan bahwa :Pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingann  umum  oleh  pemerintah atau  pemerintah  daerah  dilaksanakan dengan  cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah, atau pencabutan hak atas tanah.  Sedangkan  ayat  (2)  menyatakan bahwa  :Pengadaan  tanah  selain  bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan  umum  oleh  pemerintah atau  pemerintah  daerah  dilakukan dengan  cara  jual  beli,  tukar  menukar, atau  cara  lain  yang  disepakati  secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian
dapat disimpulkan  bahwa  menurut  Perpres  No. 36/2005  bahwa  khusus  untuk  pengadaan tanah  bagi  kepentingan  umum  yang dilaksanakan  oleh  pemerintah  ataupun pemerintah  daerah  dilakukan  dengan  cara pelepasan  atau penyerahan hak atas tanah, atau pencabutan hak atas tanah. Sedangkan pengadaan  tanah  selain  untuk  kepentingan umum  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah ataupun  pemerintah  daerah,  dalam  hal  ini dilaksanakan  oleh  pihak  swasta  maka dilaksanakan  dengan  jual  beli,  tukar- menukar  atau  dengan  cara  lain  yang disepakati  secara  sukarela  dengan  pihak- pihak  yang  bersangkutan.  Hal  ini  berbeda dengan  ketentuan  yang  sebelumnya  yang tidak  membedakan  secara  tegas  mengenai tata  cara  pengadaan  tanah  baik  untuk kepentingan umum, maupun bukan kepentingan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun pihak swasta sehingga dalam  ketentuan  ini  mempeerjelas  aturan pelaksaan  dalam  pengadaan  tanah  untuk kepentingan umum maupun swasta.
Kekhawatiran masyarakat atas pelaksanaan  Perpres  Nomor  36  Tahun 2005 adalah akan
terjadinya pengambilalihan  tanah  masyarakat  atas nama kepentingan umum tetapi penggunaannya untuk kegitan yang berorientasi  pada  bisnis  dan  keuntungan pebisnis.  Padahal  tanah  rakyat  dibebaskan
dengan  pembayaran  ganti  yang  rendah,
sehingga mengecewakan masyarakat.
Praktik-praktik seperti ini banyak terjadi di masa-masa yang lalu, “meskipun telah ada Keppres  No  55  tahun  1993  yang membatasi bahwa pembangunan kepentingan  umum  yang  dimaksud  adalah kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki pemerintah serta tidak digunakan  untuk  mencari  keuntungan. Apalagi  Perpres  yang  baru  tidak  ada pembatasan seperti ini, sehingga dikhawatirkan  pembebasan  tanah  secara semena-mena  dapat  dilakukan  kendati untuk kegiatan pembangunan yang bersifat mencari  keuntungan”.  Atas  desakan  dari DPR dan masyarakat mengenai kontroversi  Perpres No.36 Tahun  2005 maka  presiden  pada  tanggal  5  Juni  2006 mengeluarkan  Peraturan  presiden  nomor 65 tahun 2006 Peraturan Presiden Perubahan atas Perpres No 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan  Umum  .beberapa  pasal  di rubah adalah penghapusan kata “pencabutan hak atas tanah” dalam Pasal 1 Angka  3,  Pasal  2,  dan  Pasal  3  karena meluruskan  kerancuan  antara  konsep penyerahan  atau  pelepasan  hak  atas  tanah dengan  pencabutan  hak  atas  tanah.  Serta perubahan ketentuan pasal 5 yang menjelaskan tentang kriteria kegiatan yang dapat  di  katakan  dari  kepentingan  umum sehingga  ketentuan  obyek  kepentingan umum menurut pasal 5 meliputi:
1.   Jalan umum dan jalan tol, Rel Kereta Api (di atas tanah, diruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi.
2.   Waduk, Bendungan, Bendungan irigasi dan bangunanpengairan lainnya;
3.   Pelabuhan, Bandar udara, Stasiun Kereta Api, dan Terminal;
4.   Fasilitas keselamatan umum,seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lainbencana;
5.  Tempat pembuangan sampah;
6.   Cagar alam dan cagar budaya;
7.   Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.
Perpres  Nomor  65  Tahun  2006  ini sebagai  suatu  peraturan  yang  relatif  baru, maka  perlu  sekali  dilakukan  penelitian, sejauh mana perpres tersebut dilaksanakan dalam praktek .proses pelaksanaan pengadaan  tanah  untuk  pembangunan  dan kepentingan  umum.  Sebagai  ketentuan pelaksana  Perpres  pengadaan  tanah  ini, maka  pada  tanggal  21  Mei  2007 diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan  Nasional  (Ka.  BPN)  No.  3 Tahun 2007, tentang Ketentuan
Pelaksanaan  Peraturan  Presiden  No.  36 Tahun  2005  tentang  Pengadaan  Tanah Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  sebagai  telah  diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia  No.  65  Tahun  2006  tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik  Indonesia  No.  36  Tahun  2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
III. PENUTUP
A..      Kesimpulan
1.  Pengadaan  tanah  untuk  pembangunan bagi  kepentingan  umum  bertujuan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan untuk kepentingan perusahaan (swasta). Banyaknya pengadaan  tanah  yang  dikemas  untuk kepentingan  umum,  pada  hakekatnya untuk  kepentingan  pemilik  modal. Keadaan  yang  demikian  bertentangan dengan  filosofi  hukum,  yakni  aspek kepastian,  keadilan  dan  kemanfaatan yang  seharusnya  diberikan  kepada rakyat  tanpa  ada  pembedaan.  Oleh karena itu, prinsip-prinsip kepentingan umum  dalam  Perpres  No.  65  Tahun 2006  tentang  pengadaaan  tanah  bagi pelaksanaan pembangunan perlu dianalisa  berdasarkan  rasa  keadilan masyarakat  dan  penentuan  besarnya ganti rugi.
2.  Pelakasanaan    pembangunan  untuk kepentingan  umum  dilakukan  dengan musyawarah  dengan  para  pemilik tanah,  dilakukan  dengan  pembebasan hak atas tanah, denganmemperhatikan dan  berpedoman  dalam  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15 Tahun 1975, dimana pemerintah harus membentuk  Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana tercantum dalam
ketentuan  Peraturan  Presiden  Nomor 36  Tahun  2005  mengenai  pelepasan atau  penyerahan  hak  atas  tanah,  yang kemudian  direvisi  oleh  Peraturan Presiden  Nomor  65  Tahun  2006, dengan  menjunjung  tinggi  hak-hak warga  sebagi  pemilik  hak  atas  tanah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang  Republik    Indonesai,
Nomor 39  Tahun 1999 Tentang  Hak Asasi    Manusia,  yang  inti  poikoknya menyatakan Hak atas tanah
merupakan  bagian  dari  hak  azazi
,manusia.
2.    SARAN Karena Pengadaan tanah untuk kepentingan umum
merupakan persoalan mengambil alih  tanah milik warga  masyarakat  dan  hal  tersebut sangat  berkaitan  erat  dengan  masalah Hak  Asasi  Manusia,  maka  seharusnya musyawarah dan mufakat harus diutamakan.    Karena  dalam  konteks sosial  pengadaan  tanah  merupakan kontrak  sosial  berupa  kesepahaman antara  regulator/pemerintah    dengan masyarakat pemilik tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Arie  Sukanti  Hutagalung  dan  Markus Gunawan, Kewewnangan Pemerintah di  Bidang  Pertanahan, Rajawali Pers,  Jakarta, 2008. Aslam  Noor,  SH.,CN, Konsep  Hak  Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia, Mandar Maju, Bandung,
2006.
Arie  S.  Hutagalung,  Prof.  SH.,MLI,
Tebaran Pemikiran
Seputar
Masalah  Hukum  Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, H.  Mohammad  Hatta,  SH.,  Mkn. Hukum Tanah  Nasional  Dalam  Perspektif Negara  Kesatuan, Media  Abadi,
2005,.
Muhammad  Bakri, Hak Menguasai Tanah  Oleh  Negara, Citra Medja, Yojakarta, 2007 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian  Hukum  Normatif ,    PT. Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta,
2001
R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata , PT. Pradnya Paramitha,
Jakarta 2006.
Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang  Republik    Indonesai,
Nomor  39    Tahun  1999 Tentang Hak  Asasi  Manusia.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia
Nomor  65  Tahun  2006, tentang perubahan atas Peraturan
Presiden  Nomor  36  Tahun  2005 tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi
Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor  3  Tahun  2007, tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.
Peraturan  Presiden  No.  71  Tahun  2012 tentang Pengadaan  Tanah  Bagi Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum.