Submission Review Process Revised Accepted Published 31-11-2019 31-11 s/d 26-12-2019 25-12-2019 30-12-2019 25-01-2020
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1  No. 1, Januari  2020 (1-13)
Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

## Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan

## Akta Dwi Putra
Program Studi Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang aktadwiputra@gmail.com

## Norhuda
Program Studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang opoanane78@gmail.com

## Ryllian Chandra
Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang ryllianchandra_uin@radenfatah.ac.id

## Abstract
The title of this research is "Tegal Binangun Community Social Movement Banyuasin Regency, South Sumatra Province". This movement is in order to maintain their administrative status from the demands of recognition of the Banyuasin District Government based on  Law  Number 23 of 1988 concerning Changes to the Regional Levels of the Palembang Second Level Region, Musi Banyuasin District Level II District and Ogan Komering Ilir Level II District. The purpose of this study was to determine the dynamics and patterns used by the community movement so that the demands and resistance of the Tegal Binangun community were realized by the Government of the Province of South Sumatra and Banyuasin District.
The  method  used  in  this  research  is  a  qualitative  research  method  with  a  case  study approach with stages, namely interviews, observation, and documentation. Meanwhile, the source of this research is primary data sources. Based on the results of the study it can be seen that, this movement  carried  out  resistance  against  the  Banyuasin  District  Government,  ranging  from peaceful  actions  to  delivering  letters  to the  DPRD  of  South  Sumatra  Province,  the  Governor  of South Sumatra, the President, the DPR-RI, the Minister of Youth and Sports, the Minister of Home Affairs, and Mayor of Palembang.
The researcher uses the theory from Sidney Tarrow that is in line with this conflict that a group of people or ordinary citizens who join and form an alliance with figures or groups that have a large influence in a country, groups or the like move together to make a fight against the holders of power or the political elite if what is considered to be a policy is not in accordance with what is desired.  Until  now,  when  the  Banyuasin  District  Government  put  pressure  on  the  community,
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
immediately the Tegal Binangun community took the fight. This conflict has not found a solution because it is still being resolved by the Government of South Sumatra Province. In this study it was found that the social movement of the Tegal Binangun community was formed to carry out resistance to  the  Banyuasin  District  Government's  unilateral  recognition  of  the  Tegal  Binangun area.

## Keywords: Movement, Social Movement, Tegal Binangun

## Abstrak
Judul  penelitian  ini  adalah  “Gerakan  Sosial  Masyarakat  Tegal  Binangun  Kabupaten  Banyuasin Provinsi  Sumatera  Selatan”.  Gerakan  ini  dalam  rangka  mempertahankan  status  administrasi mereka  dari  tuntutan  pengakuan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin  yang  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering  Ilir.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dinamika  dan  pola  yang digunakan  gerakan  masyarakat  agar  tuntutan  dan  perlawanan  masyarakat  Tegal  Binangun direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan studi kasus dengan tahap-tahapan, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.Sementara itu yang menjadi sumber dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer. Berdasarkan  dari  hasil  penelitian  dapat  diketahui  bahwa,  gerakan  ini  melalukan  perlawanan terhadap  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin,  mulai  dari  aksi  damai  hingga  menyampaikan  surat kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan, Presiden, DPR-RI, Mentri Pemuda dan Olahraga, Mentri Dalam Negeri, dan Walikota Palemban.
Peneliti menggunakan teori dari Sidney  Tarrow  yang sejalan terhadap konflik ini bahwa sekelompok  masyarakat  atau  warga  biasa  yang  bergabung  dan  membentuk  aliansi  dengan  para tokoh  atau  kelompok  yang  memiliki  pengaruh  besar  dalam  suatu  negara,  kelompok  atau semacamnya bersama-sama bergerak untuk melakukan suatu perlawanan terhadap para pemegang kekuasaan atau para elit politik jika apa yang menjadi sebuah kebijakan dirasa tidak sesuai dengan apa  yang  diinginkan.  Hingga  sampai  sekarang,  ketika  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin memberikan  tekanan  terhadap  masyarakat,  seketika  itu  pula  masyarakat  Tegal  Binangun melakukan perlawan. Konflik ini belum menemukan solusi karena masih dalam penyelesaian oleh Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan.Dalam  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  gerakan  sosial masyarakat  Tegal  Binangun  dibentukuntukmelakukan  perlawanan  terhadap  pengakuan  sepihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin atas kawasan Tegal Binangun.
Keywords : Gerakan, Gerakan Sosial, Tegal Binangun

## PENDAHULUAN
Permasalahan  yang disajikan dalam penelitian ini bagaimana  gerakan sosial  yang terjadi pada  masyarakat  Tegal  Binangun  dalam  memperjuangkan  wilayah  mereka  dari  tuntutan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Peneliti menarik untuk melakukan penelitian ini karena konflik  antara  masyarakat  Tegal  Biangun  dengan  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin mengenai tuntutan yang terjadi dari dulu hingga sekarang belum terselesaikan, akan tetapi di  balik  itu  semua  ada  persoalan  yang  cukup  pelik  terkait  kasus  ini.  Masyarakat  telah banyak melakukan aksi di lapangan secara terus menerus dan slogan-slogan sudah banyak dipasang disepanjang jalan Tegal Binangun.
Awal  dari  konflik  ini  adalah  ketika  daerah  Tegal  Binangun  ini  telah  ramai  dan maju.Ketika  daerah  ini  maju,maka  Kabupaten  Banyuasin  mulai  meliriknya  karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.  Dari sinilah awal  mula  munculnya  permasalahan tersebut. Sudah sejak tahun 2016 masyarakat Tegal Binangun telah melakukan aksi/demo kepada Pemerintahan Sumatera Selatan agar mereka mendapat pengakuan administrasi dari Kota  Palembang.  Masyarakat  merasa  resah  ketika  banyak  penekanan  dari  Pemerintah Kabupaten  Banyuasin,  mulai  dari  jalan  dan  fasilitas  umum  tidak  ada  satupun  yang diperbaiki ataupun dibuat sejak tahun 1988 yang menyatakan wilayah ini masuk wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Dari sinilah masyarakat Tegal Binangun bersikukuh menolak ajakan dari Kabupaten Banyuasin. Seorang Bapak bernama Zulkifli selaku penjual siomay di daerah Tegal Binangun mengatakan bahwa semenjak pergantian Gubernur Sumatera Selatan dari Alex Noerdin ke Herman Deru, jalan di Tegal Binangun sudah  mengalami  perbaikan  dan  fasilitas  publik  seperti  Puskesmas  telah  dibangun.  Dari pihak  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin  sendiri  telah  mendirikan  Puskesmas  bagi masyarakat sekitar. Namun, masyarakat setempat tidak mau menerima fasilitas ini, mereka beranggapan bila nanti fasilitas sudah lengkap wilayah Tegal Binangun akan dipertahankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Adapun tuntutan yang dilakukan masyarakat Tegal Binangun ketika menggelar aksi di Depan Kantor Lurah Jakabaring Selatan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, pada  hari  Rabu  15-11-2017.  Ada  lima  poin  tuntutan  oleh  warga  Tegal  Binangun  yakni sebagai  berikut 1 :  pertama,  warga  Tegal  Binangun  menolak  dengan  keras  berdirinya Kelurahan Jakabaring Selatan, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin.Sebab dari 28 RT  yang diklaim Banyuasin tidak ada satupun yang  mengantongi KTP Banyuasin. Oleh karena itu masyarakat Tegal Binangun enggan masuk ke wilayah Kabupaten Banyuasin. Kedua, Warga tidak akan  merubah KTP atau hal-hal  lainnya  menjadi warga  Banyuasin. Ketiga,  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan  harus  bertanggung  jawab  menyelesaikan
1 Dilansir dalam GlobalPlanet.news.co.id , tanggal 20 November 2018, Pukul 19:33 WIB
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
masalah ini, jangan sampai dibiarkan berlarut-larut sampai akhirnya nanti ditakutkan bisa memakan korban. Keempat, Pemerintah Kota Palembang diminta jangan tinggal diam, agar segera  ikut  menyelesaikan  usulan  perluasan  Kota  Palembang  sebagai  Ibu  Kota  Provinsi Sumatera  Selatan,  sesuai  surat  Gubernur  yang  memerintahkan  agar  dilakukan  perluasan Kota  Palembang  dan  yang  kelima  Banyuasin  diminta  jangan  memprovokasi  keadaan, masyarakat  meminta  untuk  menunda  semua  kegiatan  termasuk  peresmian  Kelurahan Jakabaring  Selatan.  Harus cooling  down sampai  selesai  pelaksanaan:  (1)  Asian  Games 2018,(2) Pilkada Serentak 2018, dan (3) Pemilu 2019.
Sejak  tahun  2015  gerakan  ini  telah  melakukan  aksi  sebanyak  4  kali,  warga melakukan aksi ini untuk menyampaikan aspirasi warga Tegal Binangun. Namun, hingga sekarang pihak terkait ataupun stakeholder belum memberikan kejelasan terkait kasus ini. Dari  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin  mempertahankan  daerah  Tegal  Binangun karena  sesuai  dengan  PP  23  tahun  1988  tentang  Perubahan  Batas  Wilayah  Kotamadya Daerah  Tingkat  II  Palembang,  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Musi  Banyuasin  dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir.
Tegal  Binangun  memiliki  masalah  yang  cukup  kompleks  soal  permasalahan pertanahan. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang rawan memunculkan konflik maupun sengketa.  Konflik  kewilayahan  di  Tegal  Binangun  menjadi  semakin  tajam  ketika masyarakat berdemonstrasi di depan kantor DPRD Sumatera Selatan dan kantor Gubernur Sumatera  Selatan.  Ketika  matahari  mulai  meredupkan  sinarnya,  mereka  pulang  dengan tangan  hampa.Pemerintah  belum  memberikan  kejelasan  tetang  kasus  ini  karena  ingin mensukseskan Asian Games terlebih dahulu. Faktanya setelah selesai perhelatan besar ini pemerintah belum ada niat untuk meneruskan kasus ini.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  kualitatif  dimana  penelitian  kualitatif sebagai metode ilmiah sering digunakan dan dilakasanakan oleh sekelompok peneliti dalam bidang ilmu  sosial,  termasuk  juga  ilmu  pendidikan.  Sejumlah  alasan  juga  dikemukakan  yang  intinya bahwa  penelitian  kualitatif  memperkaya  hasil  penelitian  kualitatif.  Penelitian  kualitatif dilaksanakan  untuk  membangun  pengetahuan  melalui  pemahaman  dan  penemuan.  Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian pemahaman yang berdasarkanpada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.
Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdam dan Taylor menjelaskan  bahwa  metodelogi  penelitian  kualitatifmerupakan  prosedur  penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
dapat  diamati. 2 Penulis  menggunakan  metode  ini  karena  penulis  ingin  menjelaskan  data  yang didapat  sebagai  dasar  dalam  membangun  argument, mengenal jelas  objek  dan  subjek  penelitian dengan  judul Gerakan  masyarakat  Tegal  Binangun. Dengan  menggunakan  metode  ini  melalui teknik yang telah dijelaskan diatas peneliti akan mampu menyajikan data secara valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gerakan sosial (social movement) adalah upaya pencapaian tujan tertentu melalui tindakan yang menetang  status  quo,  wewenang  dan  budaya  yang  sudah  mapan.  Orang-orang  yang  melakukan suatu gerakan membangun identitas kolektif, yakni membagi perasaan bersama tentang penyebab dan  membantu  usaha-usaha  mereka  dengan  mempertahankan  suatu  gerakan.  Beberapa  gerakan berjalan  dengan  singkat  dan  kemudian  berhenti,  bisa  gagal  atau  berhasil  mencapai  tujuannya. Beberapa gerakan yang lainnya, berjalan melalui waktu yang lama dan memiliki pendukung yang memberikan dukungan sepanjang kehidupannya. 3
Tegal membangun adalah cikal bakal nama Tegal Binangun salah satu nama jalan di Kota Palembang, tepatnya terlekat di Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju. Daerah ini belum banyak dihuni masyarakat sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengalami perkembangan dan faktor  wilayah  yang  jauh  dengan  pusat  Kota  Palembang.  Sejak  tahun  1920  mulai  banyak transmigran dari luar pulau Sumatera datang dan menempati daerah tersebut. Daerah ini banyak dihuni oleh warga transmigran yang berasal dari wilayah Kota Tegal Jawa Tengah, Jawa Timur, dan  Jawa  Barat.  Kebanyakan  masyarakat  transmigran  yang  mendiami  wilayah  ini  bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Sebagian masyarakat tersebut adalah buruh yang bekerja di PT.  Pertamina  Palembang  yang  lokasinya  berdekatan  dengan  jalan  Tegal  Binangun.  Kemudian lahan – lahan kosong yang berada didaerah ini dimanfaatkan sebagian petani dan masyarakat untuk peternakan ikan dan menanam umbi – umbian. 4
Kebanyakan  masyarakat  pendatang  yang  mendiami  wilayah  ini  bermata  pencaharian sebagai petani dan buruh.Sebagian masyarakat tersebut adalah buruh yang bekerja di PT. Pertamina Palembang yang lokasinya berdekatan dengan jalan Tegal Binangun. Kemudian buruh ini mencari lokasi untuk bertempat tinggal yang tidak jauh dari lokasi tempat mereka berkerja. Lokasi Tegal Binangun  ini  sebelumnya  rawa  belukar  dan  hutan  yang  tidak  ada  harga  jualnya.  Dari  sini  para pekerja mulai menggarap lahan–lahan kosong yang berada didaerah ini selanjutnya dimanfaatkan sebagian petani dan masyarakat lainnya untuk peternakan ikan dan menanam umbi–umbian. 5
Semua transmigran yang baru datang dan ingin tinggal di daerah Tegal Binangun ini wajib melakukan perizinan terlebih dahulu. Untuk melakukan perizinan dan pengaduan wajib melapor
2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi,(Bandung: Remaja Rosdakarya), 2018, hlm. 4
3 Oman Sukmana, Konsep Dan Teori Gerakan Sosial, (Malang:Intras Publishing, 2016), hlm.5
4 Wawancara dengan  Daryono (Ketua FMPDB)  pada tanggal  9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun
5 Wawancara  dengan    Daryono  (64  tahun)  sebagai  Ketua  FMPDB    pada  tanggal    9  Agustus  2019  di kediamannarasumber Jl. Tegal Binangun
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
kepada  Ketua  Blok  atau  sekarang  lebih  dikenal  sebagai  Ketua  RT.  Wilayah  Tegal  Binangun sebagian besar adalah hutan dan rawa, kemudian sejak adanya pendatang mereka mulai menimbun rawa tersebut dan mulai membangunnya menjadi tempat tinggal sehingga sampai sekarang menjadi pemukiman  yang  padat.  Para  transmigran  dari  Kota  Tegal  Jawa  Tengah  ini  tidak  hanya  datang seorang diri, tetapi juga mengajak keluarga dan sanak saudara mereka. Seiring berjalannya waktu wilayah  ini  mulai  mengalami  perkembangan,  mulai  dari  sektor  pembangunan,  pendidikan,  dan fasilitas umum. 6
Pada  tahun-tahun  terakhir  masa  penjajahan  Belanda  (1940-an)  pendatang  mulai  banyak berdatangan  ke  wilayah  ini.  Mereka  mulai  menimbun  rawa  belukar  dan  membuka  lahanuntuk mulai membangun menjadi tempat tinggal. Sehingga, sampai sekarang menjadi pemukiman padat penduduk.  Para  pendatang  dari  Jawa  Tengah  (Kota  Tegal)  ini  tidak  hanya  datang  seorang  diri, tetapi juga membawa keluarga dan sanak saudara mereka untuk ikut bekerja.Pada periode 1990-an wilayah  ini  mulai  mengalami  perkembangan,  mulai  dari  sektor  pembangunan,  pendidikan,  dan fasilitas umum. 7
Dengan  seiringnya  waktu  daerah  ini  mengalami  perkembangan  yang  pesat.  Dahulunya hutan dan rawa sekarang telah menjadi pemukiman padat pendudukan dan angkutan umum telah menjadi akses bagi masyarakat. Memasuki tahun 2010-an daerah ini mulai mengalami pembangun seperti pusat perbelanjaan hingga rekreasi keluarga. 8
Dibuatnya jalan utama untuk menuju ke daerah Tegal Binangun pada tahun 1998 membuat kawasan daerah ini sedikit demi sedikit mengalami kemajuan. Terlihat pesatnya pembangunan di daerah  Tegal  Binangun  diawali  pada  tahun  2000-an  dengan  mulai  banyaknya  pembangunan perumaha, rumah kantor, dan tempat usaha di daerah tersebut. Dengan seiringnya waktu daerah ini mengalami  perkembangan  yang  pesat.  Dahulunya  hutan  dan  rawa  sekarang  telah  menjadi pemukiman  padat  pendudukan  dan  angkutan  umum  telah  menjadi  akses  bagi  masyarakat. Memasuki  tahun  2010-an  daerah  ini  mulai  membangun  pusat  perbelanjaan  hingga  rekreasi keluarga. 9

## Asal Mula Terjadinya Konflik Sengketa
Perubahan sosial dan politik yang terjadi di Indonesia dengan begitu cepat, terutama setelah era reformasi, turut memperkuat polarisasi konflik sosial termasuk konflik antarkelompok.
6 Wawancara dengan   Daryono (Ketua FMPDB)  pada tanggal  9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun
7 Wawancara  dengan    Daryono  (64  tahun)  sebagai  Ketua  FMPDB    pada  tanggal    9  Agustus  2019  di  kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun
8 Wawancara  dengan    Daryono  (64  tahun)  sebagai  Ketua  FMPDB  pada  tanggal    9  Agustus  2019  di  kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun
9 Wawancara dengan  Daryono (Ketua FMPDB)  pada tanggal  9 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Perbedaan kepentingan, pandangan, dan nilai akan menimbulkan perbedaan persepsi yang kemungkinan besar akan menyebabkan munculnya reaksi berdasarkan persepsi tersebut. 10
Pada  kasus  konflik  sengketa  kali  ini  PP.  No.  23  Tahun  1988  tentang  Perubahan  Batas  Wilayah Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Palembang,  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Musi  Banyuasin  dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Awal mulanya sengketa ini bermula pada tahun 2000-an, ketika itu wilayah ini mengalami perkembang yang pesat dan berangsur–angsur menjadi wilayah maju. Pembangunan dari sektor pendidikan, fasilitas publik, dan pusat perbelanjaan hingga tempat  rekreasi  masyarakat  telah  berdiri.  Dari  sinilah  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin mengklaim bahwa wilayah itu adalah wilayah hukum mereka. Benar saja, secara hukum wilayah ini masuk ke dalam Pemerintahan Banyuasin. Akan tetapi, fakta di lapangan berkata lain. Sejak pemilu  pertama  tahun  1955  hingga  sekarang  tidak  pernah  ada  campur  tangan  dari  Pemerintah Kabupaten  Banyuasin  baik  itu  dalam  hal  fasilitas  publik  maupun  sistem  administrasi hukum.Masyarakat sejak awal sudah masuk wilayah administrasi Kota Palembang, lebih tepatnya di Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju. Mulai dari fasilitas publik, pendidikan, dan lain-lain semuanya adalah atas nama pemerintahan Kota Palembang. 11
Masyarakat yang tinggal di Tegal Binangun tidak terima dengan adanya pengklaiman dari Kabupaten  Banyuasin.  Karena  menurut  warga,  mereka  sejak  lama  sudah  menjadi  warga  Kota Palemang, daerahnya pun lebih dekat dengan Kota Palembang. Untuk proses administrasi hukum masyarakat Tegal Binangun ini sudah berada di dalam naungan pemerintahan Kota Palembang.
Klaim yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini telah berlangsung sejak awal reformasi, namun hanya sebatas desas desus saja dan tidak pernah ada titik terangnya. Baru sejak tahun 2014 Pemerintahan Kabupaten Banyuasin mulai melakukan tuntutan secara sepihak tanpa  adanya  sosialisasi  dengan  warga  Tegal  Binangun.  Pengakuan  yang  dilakukan  oleh Pemerintahan  Kabupaten  Banyuasin  didasari  dengan  alasan  PP.  No.  23  Tahun  1988  tentang Perubahan  Batas  Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat  II  Palembang.  Warga  yang  tidak  terima dengan adanya pengakuan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten Banyuasin ini berusaha memberikan perlawanan sehingga memunculkan gerakan sosial yang dibentuk oleh warga Tegal Binangun.
Aksi  perlawanan  masyarakat  Tegal  Binangun  merupakan  akibat  dari  konflik  tapal  batas yang sedang panas antara masyarakat Tegal Binangun dengan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Konflik yang terjadi sejak tahun 2000-an sampai sekarang telah memasuki episode tahapan konflik yang secara tegas memperlihatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Memang telah ditemukan  tahapan-tahapan  proses  dinamika  konflik  yang  terjadi  yakni;  prakonflik,  konflik, konfrontasi, dan pascakonfrontasi menuju advokasi dan kebijakan.
Gerakan sosial direpresentasikan oleh cita-cita yang dibawa bersama-sama untuk mencapai tujuan  bersama.  Oleh  karena  itu,  gerakan  sosial  memiliki  ciri  inklusif,  tidak  didominasi  dan
10 H. A. Rusdiana, Manajemen Konflik, (Bandung, Pustaka Setia, 2015),  hlm. 125 - 126
11 Wawancara  dengan    Daryono  (64  tahun)  sebagai  Ketua  FMPDB  pada  tanggal    9  Agustus  2019  di  kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
direpresentasikan oleh satu atau dua organisasi. Karena ciri yang inklusif dimana setiap pihak yang setuju  dengan  cita-cita  gerakan  dapat  terlibat  dalam  gerakan,  maka  sebuah  gerakan  sosial sesungguhnya merupakan pertukaran berbagai pihak yang bersedia bekerja untuk perubahan. 12
Dengan  sejalannya  waktu  pada  tahun  1988  dibuatlah  PP.  No.  23  tahun  1988  tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II  Musi  Banyuasin  dan  Kabupaten  Daerah  Tingkat  II  Ogan  Komering  Ilir.  Dari  sinilah  wilayah Tegal  Binangun  masuk  ke  daerah  Musi  Banyuasin.  Namun,  kondisi  wilayah  ini  masih  belum mengalami perkembangan, masih banyak hutan dan rawa disekitar Jl. Tegal Binangun ini. Karena itu, Pemerintah Musi Banyuasin tidak memandang wilayah ini dan juga akses menuju wilayah ini jauh dari wilayah  Kabupaten Musi  Banyuasin. Harus melewati Kota Palembang terlebih dahalu untuk menuju ke wilayah Tegal Binangun. 13 Oleh karena itu, secara geografis wilayah ini jauh dari pusat administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuasin.
Jl. Gubernur H.A Bastari dibangun pada tahun 2000 untuk mempermudah akses masyarakat Kota  Palembang  dan  Kabupaten  Ogan  Komering  Ilir  hilir  mudik.  Sejak  didirikannya  jalan  ini wilayah Tegal Binangun mulai mengalami perkembangan.Masuk tahun 2002 wilayah Kabupaten Musi  Banyuasin  dipecah  kembali  menjadi  dua  Kabupaten,  yaitu  Kabupaten  Banyuasin  dan Kabupaten Musi Banyuasin. Secara yuridis pembentukan Kabupaten Banyuasin disahkan dengan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2002  dan  menetapkan  Ir.  H.  Amiruddin Inoed  sebagai  perjabat  Bupati  Banyuasin.  Kemudian,  wilayah  Tegal  Binangun  secara  otomatis menjadi  urusan  administrasi  kebijakan  dari  Pemerintahan  Kabupaten  Banyuasin.  Dalam  faktor ekonomi kawasan ini sangatlah potensial. Masih banyak kawasan rawa gambut dan hutan untuk kedepannya bisa dimanfaatkan sebagai pemukiman penduduk ataupun sebagai fasilitas umum.
Dari  sisi  Pemerintah  Kabupaten  Banyuasin  sendiri  mengemukakan  hal  –  hal  sebagai berikut: 14
1. Bahwa batas wilayah Kabupaten Banyuasin dengan wilayah Kota Palembang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988;
2. Pada tanggal 8 Mei 2015 bertempat di Griya  Agung  Palembang telah dipertegas oleh Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan disepakati oleh Bupati Banyuasin beserta ketua DPRD  Kabupaten  Banyuasin  dan  Walikota  Palembang  berserta  Ketua  DPRD  Kota Palembang  bahwa  batas  antara  wilayah  Kabupaten  Banyuasin  dengan  wilayah  Kota Palembang tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor  23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir,
3. Berdasarkan poin dua di atas bahwa dalam rangka pembentukan Kecamatan Jakabaring oleh Pemerintah Kota Palembang dan pembentukan Kelurahan Jakabaring Selatan oleh
12 Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. Jurnal Studi Sosial dan Politik , 3 (1), 55-68. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4068
13 Wawancara dengan  Yuliana selaku masyarakat setempat  pada tanggal  10 Agustus 2019 di kediaman narasumber Jl. Tegal Binangun
14 Dokumen Pemerintahan Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Rambutan, Kelurahan Jakabaring Selatan, Agustus 2019.
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah disepakati dan dipertegas kembali melalui peta batas  antara  Kota  Palembang  dengan  Kabupaten  Banyuasin  yang  ditanda  tangani bersama  oleh  Walikota  Palembang  beserta  Ketua  DPRD  Kota  Palembang,  Bupati Banyuasin  beserta  Ketua  DPRD  Kabupaten  Banyuasin  dan  Bupati  Ogan  Ilir  beserta Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir.
Berdasarkan  poin  di  atas,  PP.  Nomor  23  tahun  1988  menjadi  fokus  alat  pertahanan Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk mempertahankan wilayah Tegal Binangun
Terjadinya  gerakan  sosial  merupakan  perbedaan  atau  pertentangan  antar  individu  atau kelompok sosial yang terjadi karena perbedaan kepentingan, serta adanya usaha memenuhi tujuan dengan  jalan  menentang  pihak  lawan  disertai  dengan  ancaman  atau  kekerasan  yang  sering  kali menimbulkan korban. Korban tersebut baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
Sebanyak 28 RT  yang ada di wilayah Tegal Binangun tidak terima dengan pengklaiman yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuasin  yang dianggap dilakukan secara sepihak tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dengan masyarakat Tegal Binangun. Di PP. No. 23 Tahun 1988  mengatur  adanya  9  (Sembilan)  desa  di  Kabupaten  Musi  Banyuasin  dan  1  (satu)  desa Kabupaten Ogan Komering Ilir masuk ke kotamadya Palembang, sedangkan Kelurahan Plaju Darat dalam pasal 5 point 6 PP 23 tahun 1988 menyebutkan bahwa “ Plaju Darat sebagai kelurahan yang berada  di  Kecamatan  Seberang  Ulu  II  Kotamadya  Palembang”.  Hal  ini  terbukti  sejak  Pemilu pertama  tahun  1955  sampai  Pilkada  2018  dan  tetap  memilih  untuk  Palembang,  juga  surat-surat tanah sejak tahun 1945 sudah dikeluarkan oleh Sirah Kampung Ladang Plaju (1945–1969), Camat Seberang  Ulu  II  (1970–2000)  dan  Camat  Plaju  (2000–sekarang)  termasuk  sertifikat  oleh  BPN, administrasi warga seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan serta surat-surat penting lain  tercatat  sebagai  administrasi  Palembang,  termasuk  pembangunan  dan  pembinaan  sekolah, rumah ibadah, puskesmas, posyandu, kantibmas semuanya Palembang. 15

## Bentuk Perlawan dan Perkembangan Gerakan Masyarakat Tegal  Binangun
Gerakan sosial mengekspresikan usaha-usaha kolektif masyrakat untuk menuntut kesetaraan dan keadilan sosial, dan mencerminkan perjuangan-perjuangan masyarakat untuk membela identitas- identitas  dan  warisan-warisan  kultural  mereka.  Gerakan  sosial  dan  aksi  kolektif  telah  menjadi sebuah  kekuatan  universal  dari  lembaga  dan  aksi  historis  dalam  masyarakat.  Oleh  karena  itu, gerakan  sosial  dan  aksi  sosial  tidak  hadir  begitu  saja  dalam  masyarakat,  tetapi  kemunculannya seiring dengan adanya suatu konflik dan pergulatan-pergulatan di seputar persoalan ketimpangan, dominasi, kebebasan dan keadilan sosial. 16
15 Dokumen Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu. Kantor LPMK Plaju Darat Palembang
16 Oman Sukmana, Konsep Dan Teori Gerakan Sosial. ( Malan:Intras Publishing, 2016),  hlm. 29
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dalam kelompok masyarakat  yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan elit, pemegang otoritas, dan pihak-pihak lawan lainnya. Ketika perlawanan ini didukung oleh jaringan sosial  yang  kuat,  dan  digaungkan  oleh  resonansi  kultural  dan  simbol-simbol  aksi,  maka  politik perlawanan  mengarah  ke  interaksi  yang  berkelanjutan  dengan  pihak-pihak  lawan,  dan  hasilnya adalah gerakan sosial.
Dalam  penelitian  ini  teori  ketegangan  menselaraskan  bahwa  gerakan  ini  memberikan simbol-simbol perlawanan dalam mengaspirasikan keinginan masyarakat Tegal Binangun. Sebagai simbol perlawanan ketika tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banyuasin mendirikan kantor Lurah Jakabaring  Selatan  sebagai  bentuk  keseriusan  terhadap  kasus  ini.  Reaksi  masyarakat  Tegal Binangun secara cepat memberikan tekanan terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Sebagai aksi  perlawanan  Kantor  Lurah  Jakabaring  Selatan  dibakar  atau  dirusak  oleh  masyarakat  Tegal Binangun. Masyarakat memberikan ultimatum terhadap Pemerintahan Kabupaten Banyuasin agar tidak  memberikan  tekanan    atau  kembali  lagi  ke  wilayah  Tegal  Binangun.  Sebagai  simbolnya masyarakat  Tegal  Binangun  menggunakan  spanduk  atau banner di  sepanjang  jalan  Tegal Binangun.
Pertengahan  tahun  2018  gerakan  ini  melakukan  aksi  berikutnya  terhadap  Pemerintah Provinsi  Sumatera  Selatan.  Gerakan  ini  menuntut  agar  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Selatan bertindak  cepat  terhadap  konflik  masyarakat  Tegal  Binangun  dengan  Pemerintah  Kabupaten Banyuasin.  Masyarakat  Tegal  Binangun  memberikan  durasi  waktu,  bila  tidak  gerakan  ini  akan menggagalkan  perhelatan  Asian  Games  2018.  Sebagai  simbol  perlawanan  masyarakat  Tegal Binangun, masyarakat melakukan aksi bakar ban 1 rumah 1 ban. Asap yang dikeluarkan oleh aksi ini cukup mengganggu terhadap perhelatan Asian Games 2018. Dari usaha-usaha tersebut di tahun 2015 telah dikeluarkan Surat Gubernur Sumatera Selatan untuk WaliKota Palembang melalui surat Gubernur Sumatera Selatan.

## KESIMPULAN
Gerakan sosial menjadi aktor politik utama ketika struktur negara sangat dominan terhadap warga negara dan sistem perwakilan politik tidak bekerjan untuk kepentingan warga negara tetapi bekerja untuk  kepentingan  individu  dan  kelompok  kecil  setelah  meraka  terbebas  dari  kolonialisme  dan imprealisme. Gerakan sosial dan negara tidak hanya bersifat satu arah namun sifat hubungannya bisa berupa timbal balik dimana negara memberikan jendela kesempatan politik bagi gerakan sosial memprestasikan kepentingan warga negra. Kesempatan politik yang disediakan negara terdiri dari empat aspek yaitu struktur kekuasaan negara, produk kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga- lembaga negara, sistem kelembagaan politik dan konfirgurasi kekuasaan. 17
Jika gerakan sosial ini dikaitkan atau dilihat dari teori  yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori dari Sidney Tarrow, dalam penelitian ini menyatakan bahwa tindakan perlawanan yang
17 Dr. Abdul Wahib S, Gerakan Sosial : Teori dan Praktik. (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 108-109
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau warga biasa yang bergabung dan membentuk aliansi dengan para tokoh atau kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam suatu negara, kelompok atau  semacamnya  bersama-sama  bergerak  untuk  melakukan  suatu  perlawanan  terhadap  para pemegang  kekuasan  atau  para  elit  politik  jika  apa  yang  menjadi  sebuah  kebijakan  dirasa  tidak sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan.  Gerakan  ini  dapat  dilihat  dan  dirasakan  masyarakat  sekitar yang membentuk suatu forum, forum ini menjadi wadah masyarakat untuk membentuk kekuatan bersama.  Forum  Masyarakat  Plaju  Darat  Bersatu  sebagai  alat  perlawanan  masyarakat  Tegal Binangun untuk melakukan aksi bersama.
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Sukmana, Oman. 2016. Konsep dan Teori Gerakan Sosial. Malang: Intrans Publishing
Wahib, Abdul S. 2013. Gerakan Sosial : Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Rusdiana, H.A. 2015. Manajemen Konflik. Bandung: Pustaka Setia Moleong,  Lexy  J.  2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Edisi  Revisi,  (Bandung:  Remaja Rosdakarya)
Sugiyono. 2016. “Metodelogi Penelitian Kualitatif R&D”. (Bandung: Alfabeta)

## Skripsi & Tesis
Al Wafiroh, Nur Baity, “Strategi Gerakan Sosial Politik Kota Untuk Manusia Dalam Mengembalikan Fungsi Trotoar Di Jalan Malioboro”, Skripsi (Yogyakarta:
Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada), 2017.
Izudin, Ahmad, “Gerakan Sosial Serikat Petani Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2015 (Strategi,  Pola,  dan  Tantangan)” , dalam Tesis (Yogyakarta:  Program  Studi Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Pekerjaan Sosial Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga), 2015.
Lauhil Mahfud, Muhammad, “Gerakan Sosial Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan di Jalur Pendakian  Gunung  Penggungan  Desa  Tamiajeng,  Kecamatan  Trawas,  Kabupaten Mojokerto”,  Dalam Skripsi (Surabaya:  Program  Studi  Sosiologi  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel), 2015.
Muslimin,  “Gerakan  Sosial  Masyarakat  Paotere  Di  Kota  Makassar”, Dalam Skripsi (Makasar: Program  StudiIlmu  Politik  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas Hasanuddin), 2016.

## Jurnal
Darmawan, E., & Septiana, A. (2019). Analisis Fungsi Partai Politik Pada Pilkada Musi Banyuasin 2017 (Studi Terhadap Partai Politik Pengusung Pasangan Dodi Reza Dan Beni Hernedi). Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (1), 28-41. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4066
Justisia, V. (2018). Peran Ilmu Politik Dalam Mendukung Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 2 (2), 149-161. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v2i2.4058 Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (1), 55-68.
https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4068
Rosid,  Fathor,  “Dinamika  Gerakan  Sosial  (Studi  Peran  Intelektual  dalam  Melakukan  Gerakan Sosial  Dengan  Masyarakat  Sipil  untuk  Mendapatkan  Pelayanan  Listrik  di  Desa
Akta Dwi Putra, Nurhuda, Ryllian Chandra, Gerakan Sosial Masyarakat Tegal Binangun Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan, Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Mulyorejo  Kecamatan  Silo  Kabupaten Jember)” , dalam Jurnal  Mahasiswa  Sosiologi,
Volume 3, No.1 2014.
Syarif Zain, Z., & Ari, A. (2019). The Efforts of Islamic Splinter Movements to Withstand from Heretical Issue in Indonesia: Study of  LDII, MTA and Jam’iyyatul Islamiyah. Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (2), 97-113. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i2.4331