Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani

## KEWEWENANGAN PRESIDEN DALAM BIDANG KEHAKIMAN SETELAH
AMANDEMEN UUD 1945
Oleh : Masriyani 

## ABSTRAK
Sebelum  amandemen  UUD  1945 kewenangan Presiden selaku  kepala  Negara  dan  kepala  pemerintahan  Republik Indonesia  dalam  bidang  kehakiman  sangatlah  besar.  Karena Presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan UUD.
Ditinjau  dari  teori  pembagian  kekuasaan,  yang  dimaksud dengan kekuasaan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.Setelah  amandemen  UUD  1945 kewenangan Presiden  selaku  kepala Negara  dan  kepala  pemerintahan Republik  Indonesia    dalam  bidang  kehakiman  terbatas. Karena  Dalam  pemberian  Grasi  dan  Rehabilitasi  oleh Presiden  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPR  dan dalam memberikan Amnesti dan Abolisi dengan memperhatikan  pertimbangan  MA.Hal  ini  menimbulkan suatu kelemahan  karena  seharusnya  DPR  dan  MA  tidak hanya  memberikan  pertimbangan  tetapi  justru  suatu persetujuan terhadap keputusan tersebut oleh karena terhadap keputusan Presiden tersebut bersifat mengikat.
Kata Kunci: Kewenangan, Kehakiman, Keputusan

## A. Pendahuluan
Negara    Indonesia    adalah    Negara    Hukum,    selain itu  Negara  Indonesia  juga  adalah Negara  Kesatuan  yang berbentuk    Republik. 1 Hukum    dibedakan    antara    hukum
 Pengajar Fakultas Hukum Unbari.
1 UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) dan (3). 1
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
yang  tertulis  dan  hukum  yang  tidak  tertulis, hukum  juga telah  mengatur  segala  aspek  kehidupan  masyarakat,  akan tetapi  hukum  hanya mengatur  hal-hal  yang  bersifat  pokok (mendasar)  dalam  kehidupan  masyarakat  karena memiliki batas-batas  tertentu.
Ada    beberapa    aspek    kehidupan    masyarakat    yang tidak      tepat    diangkat    atau    diatur  oleh    hukum.    Aspek tersebut    bukan    berarti    dibiarkan    atau    tidak    diatur melainkan  menjadi cakupan  dari  norma-norma  lain   yang diakui    kebenarannya    oleh    masyarakat    yaitu    norma kebiasaan,  norma agama  dan norma kesusilaan.
Berdasarkan  kewenangan  yang  diterima  dari  rakyat melalui  Pemilu,  Presiden menyelenggarakan  pemerintahan, bersama    para    penbantunya    inilah    yang    disebut    dengan pemerintah    pusat.  Kekuasaan    eksekutif,    atau    sering disebut  dengan  kekuasaan  pemerintahan  Negara kesatuan Republik    Indonesiadi    jalankan    oleh    pemerintah  Republik Indonesia  yang  meliputi :
1. Presiden  selaku  kepala  Negara
2. Wakil  Presiden
3. Kabinet  (para menteri)
4. Jaksa Agung
5. Sekretaris  Negara
6. Gebernur  Bank  Indonesia
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
7. Dewan-Dewan  Nasional  dan  Lembaga-Lembaga  Non
Departemen.
Keseluruhan    Lembaga-Lembaga    tersebut    diatas, merupakan    aparatur    pemerintah    pusat.  Pemerintah    pusat adalah    perangkat    Negara    kesatuan    RI    yang    terdiri    dari atas    Presiden  selaku    Kepala    Negara    dan    Kepala Pemerintahan    dimana    dalam    menjalankan    tugasnya Presiden  dibantu  oleh  seorang  Wakil  Presiden  dan  Para Menteri.
Lembaga    Negara    Kepresidenan    merupakan    organ Negara    atau    alat-alat    perlengkapan  Negara,    yang mempunyai    hubungan    yang    erat,    dan    tidak  terpisahkan dengan    keberadaan  Negara,    keberadaan    organ    Negara tersebut    dimaksudkan    untuk    mengisi    dan    manjalankan Negara.
Landasan  Lembaga  Kepresidenan  diatur  pada BAB III  Tentang  Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  dalam  Pasal 4    sampai    dengan    16    UUD  1945 setelah  amandemen. Adapun    dasar    lembaga    Kepresidenan    antara    lain    yaitu Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2) UUD  1945  yang  Berbunyi :
1. Presiden    Republik    Indonesia    memegang    kekuasaan pemerintahan menurut  UUD
2. Dalam    melakukan    kewajibannya    presiden    di    bantu oleh  seorang  wakil  presiden.
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
Dalam  konteks  diatas  telah  banyak  ditemukan  di berbagai    Negara    yaitu    konsep    Trias  Politica    yang memisahkan    kekuasaan    Negara    dalam    tiga    bentuk kekuasaan  yaitu :
1. Kekuasaan    Legislative    (DPR)    yang    berfungsi membuat  UU,
2. Kekuasaan    Eksekutif    (PRESIDEN)    yang berfungsi  melaksanakan  UU,  dan
3. Kekuasaan    Yudikatif    (MA)    yang    berfungsi mangadili  pelanggaran  atas  UU.
Dalam    sistem    penyelenggaraan    Negara    dimana Lembaga  Kepresidenan  memuat beberapa  hal  yaitu  Dasar Hukum  Kepresidenan,  Kedudukan  Presiden,  Pengangkatan Presiden,  dan  Kekuasaan  Presiden.  Berdasarkan  Pasal  5 ayat  (1)  dan  (2)  UUD  1945  yaitu Berbunyi :
(1).    Presiden    berhak  mengajukan    rancangan  Undang- undang  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  (2).  Presiden menetapkan    peraturan    pemerintah    untuk    menjalankan undang-undang  sebagaimana  mestinya.
Berdasarkan    Pasal    diatas    maka    Presiden    ialah Kepala    kekuasaan    eksekutif    dalam    Negara.  Untuk menjalankan  undang-undang  Sesuai dengan  bunyi  Pasal  6 ayat  (1)  UUD  1945  yaitu  :  “Calon  Presiden  dan  wakil presiden    harus    seorang    warga    Negara    Indonesia  sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
kewarganegaraan    lain    karena    kehendaknya  sendiri,    tidak pernah mengkhianati
negara    serta    mampu    secara    rohani    dan    jasmani    untuk melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sebagai  presiden  dan wakil  presiden dan Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil presiden diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  6A  ayat  (1)  UUD  1945 yaitu  :  “Presiden  dan  wakil  presiden di  pilih  dalam  satu pasangan  secara  lansung  oleh  rakyat.  Dan  sesuai  dengan bunyi    Pasal    9  ayat    (1)    UUD    1945    yaitu    :    “Sebelum memangku    jabatannya,    presiden    dan    wakil    presiden bersumpah  menurut  agama  atau  berjanji  dengan  sungguh- sungguh  dihadapan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat  atau Dewan  Perwakilan  Rakyat.
Presiden    memiliki    beberapa    kekuasaan    yaitu    : Presiden    memegang    kekuasaan  pemerintahan    menurut UUD.    Sebagai    pemegang    kekuasaan    pemerintahan (eksekutif)  tertinggi,    presiden    menjalankan    kekuasaan antara  lain  yaitu  :  kekuasaan  dalam  bidang pemerintahan eksekutif,    kekuasaan    dalam    bidang    perundang-undagan, kekuasaan    dalam  bidang    kehakiman.  Sebagaimana ketentuan UUD 1945 Pasal 24 amandemen, yaitu :
1. Kekuasaan    kehakiman    merupakan    kekuasaan    yang merdeka,    untuk    menyelenggarakan    peradilan    guna meneggakkan  hukum  dan  keadilan
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
2. Kekuasaan    kehakiman    dilakukan    oleh    sebuah Mahkamah    Agung  ,    dan    Badan    Peradilan    yang berada    dibawahnya,    dalam    lingkungan    Peradilan Umum,    lingkungan    Peradilan    Agama,    lingkungan Peradilan  Militer,  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha Negara  dan  oleh  sebuah Mahkamah  Konstitusi
3. Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. 2
Kekuasaan    kehakiman    adalah    kekuasaan    yang merdeka,    artinya    terlepas    dari    pengaruh  kekuasaan pemerintah.    Kekuasaan    kehakiman yang    merdeka mengandung    pengertian    kekuasaan    yang  bebas    dari campur    tangan    pihak  kekuasaan    Negara  lainnya    dan kebebasan  dari  paksaan,  dengan  kebijakan  bahwa  segala sesuatu    urusan    mengenai    peradilan    baik    yang menyangkut    teknis    yudisial    maupun    urusan    organisasi, administrasi    dan    financial    berada    satu    atas    dibawah kekuasaan  Mahkamah  Agung.
Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang
merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung  adalah lembaga  tinggi  Negara  yang  menurut  Pasal  24  UUD  1945 melakukan  kekuasaan  kehakiman  bersama  lain-lain  badan
2 RI,  UUD 1945, Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 24, adalah UU  No. 48 Tahun 2009 Tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
kehakiman  menurut  UU  (ayat  1)  susunan  dan  kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU (ayat 2). 3
Baik  dalam  Doktrin  maupun  menurut  hukum, kekuasaan  kehakiman  dipegang  dan  dijalankan  oleh  badan peradilan  di  Indonesia,  badan  peradilan  yang  menjalankan kekuasaan  kehakiman  berdasarkan  hasil  amandemen  UUD 1945  adalah  Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi,  dan pengadilan-pengadilan  tingkat  lebih  rendah  yang  berada  di bawah Mahkamah Agung. 4
Kekuasaan    presiden    dalam    bidang    pemerintahan eksekutif    yaitu    :    Sebagai    pemegang  kekuasaan pemerintahan,  presiden  beserta  seluruh  unsur  Administrasi Negara  lainnya,    menyelenggarakan    pamarintahan    sehari- hari.  Sebagai    pemegang    kekuasaan    eksekutif, penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilaksanakan  presiden dapat  dibedakan  menjadi  dua yaitu  :  Pemerintahan  yang bersifat  umum  dan  Pemerintahan  yang  bersifat  khusus.
Pemerintahan yang bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan  Administrasi  Negara,  dimana  presiden adalah  pemimpin  penyelenggaraan  administrasi  Negara tertinggi,  sedangkan  Pemerintahan  yang  bersifat  khusus adalah  tugas  dan  wewenang  pemerintahan  yang  secara
3 Moh  Mahfud  MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
4 Bagir Manan,  Hubungan Ketatanegaraan MA dan MK dengan Komisi Yudisial, Varia Peradilan, Majalah Hukum , Tahun ke XXQ No. 244 Maret 2006.
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
konstitusional  ada  pada  presiden  pribadi  yang  memiliki sifat prerogative (di bidang pemerintahan).
Kekuasaan    presiden    dalam    bidang    perundang- undangan  meliputi  :
1. Pembentukan  Undang-Undang.
2. Pembentukan  PERPU
3. Pembentukan  Peraturan  Pemerintah
4. Pembentukan  Paraturan  Presiden
Presiden    sebagai    kepala    Negara    mempunyai kekuasaan    yang    sangat    besar    dalam    menjalankan pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia ,  dalam  bidang kehakiman    selain    Mahkamah    Agung    dan    Mahkamah Konstitusi    dimana    Presiden    juga    mempunyai    kekuasaan dalam  bidang  kehakiman  sebagaimana  disebutkan  dalam Pasal    14    UUD    1945    sebelum    Amandemen    Berbunyi    : “Presiden    memberi    Grasi,    Amnesti,    Abolisi,    dan Rehabilitasi”.
Kekuasaan presiden dalam bidang kehakiman  setelah Amandemen  Sesuai dengan bunyi Pasal 14 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Berbunyi  :
1. Presiden    memberi    Grasi    dan    Rehabilitasi  dengan
memperhatikan  pertimbangan  Mahkamah  Agung
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
2. Presiden    memberi    Amnesti  dan    Abolisi    dengan memperhatikan    pertimbangan    Dewan    Perwakilan
Rakyat. 5

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  di  paparkan sebelumnya maka tulisan ini merupakan karya ilmiah dengan rumusan permasalahannya adalah : “B agaimanakah kekuasaan    Presiden    dalam    bidang    kehakiman    setelah amandemen  UUD 1945 ” .

## C. Pembahasan
Kekuasaan    adalah    kemampuan    seseorang    atau sekelompok    manusia    untuk  mempengaruhi    tingkah    laku seseorang  atau  kelompok  lain  sedemikian  rupa  sehingga tingkah    laku    itu    menjadi    sesuai    dengan    keinginan    dan tujuan    dari    orang    yang  mempunyai    kekuasaan itu. 6 Pengertian  kekuasaan  kehakiman yaitu, sebagai berikut: a.  Menurut    Undang    Undang    Dasar    Negara    Republik
Indonesia  tahun  1945  Pasal  24
1. Kekuasaan    kehakiman    dilakukan    oleh    sebuah Mahkamah  Agung  dan  lain-lain  badan  kehakiman menurut  undang-undang.
5 Perubahan Pertama UUD 1945 Pasal 14 ayat (1) dan (2).
6 Miriam  Budhiharjo, Dasar-Dasar  Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 2001
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
2. Susunan    dan    kekuasaan    badan-badan    kehakiman itu  diatur  dengan  undang-undang.
b.  Menurut      Amandemen    ketiga    Undang    Undang    Dasar Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  Pasal  24  :
1. Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang merdekan  untuk menyelenggarakan  peradilan   yang menegakkan  hukum  dan  keadilan.
2. Kekuasaan    kehakiman    dilakukan    oleh    sebuah
Mahkamah    Agung    dan    badan  peradilan    yang berada    di    bawahnya    dalam    lingkungan    peradilan umum,  lingkungan    peradilan    agama,    lingkungan peradilan    militer,    lingkungan    peradilan  tata    usaha negara,  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.
3. Badan-badan  lain  yang  fungsinya  berkaitan  dengan kekuasaan    kehakiman    di    atur    dalam    Undang- undang.
c. Menurut  Amandemen  keempat  Undang  Undang  Dasar Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  Pasal  24  :
Amandemen    Undang    Undang    Dasar    Negara
Republik  Indonesia  tahun  1945 telah  membawa  perubahan dalam    kehidupan    ketatanegaraan    dalam    pelaksanaan kekuasaan  kehakiman.
Dalam  UU  No.  48  Tahun  2009 tentang  Kekuasaan Kehakiman  pasal    1    menjelaskan    bahwa    kekuasaan kehakiman  adalah  kekuasaan  Negara  yang merdeka  untuk
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
menyelenggarakan    peradilan    guna    menegakkan    hukum dan  keadilan berdasarkan  Pancasila,  demi  terselenggaranya Negara  Hukum  Republik  Indonesia.
Kekuasaan    kehakiman    dan    peradilan    adalah kekuasaan    untuk      memeriksa    dan  mengadili    serta memberikan  putusan  atas  perkara-perkara  yang  diserahkan kepadanya  untuk    menegakkan    hukum    dan    keadilan berdasarkan   perundang-undangan.   Badan   yang memegang kekuasaan    kehakiman    dan    peradilan    ini    harus    dapat bekerja    dengan    baik  dalam    tugas-tugasnya  sehingga dihasilkan    putusan-putusan    yang    obyektif  dan    tidak memihak    dengan    senantiasa    menjunjung    tinggi    hukum dan    keadilan    karenanya    badan  ini    harus    bebas    dari pengaruh    kekuasaan    lain    atau    pengaruh    kekuasaan pemerintahan.
Sebagai    konsekuensi,    semua    badan    peradilan adalah    badan    yang    bersifat dan  diatur    secara ketatanegaraan    (staatsrechtelijk).    Selain    kedudukan    yang bersifat ketatanegaraan  ada  beberapa  sifat  lain  kekuasaan kehakiman. 7
Pertama,  kekuasaan  kehakiman  adalah  badan  yang merdeka,  lepas  dari  campur tangan  kekuasaan  lain.  Segala bentuk    campur    tangan    terhadap    kekuasaan    kehakiman dilarang.    Bahkan    ketentuan    dasar    dimasa    colonial    pun
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
menegaskan  mengenai  jaminan kemerdekaan  ini. 8 Dipihak lain,    tidak    ada    penegasan    serupa    bagi    lembaga    Negara atau alat  perlengkapan  Negara  yang  lain.  Bahkan  dalam hubungan    dengan    lembaga-lembaga  negara    yang    lain, untuk  lembaga  Negara diluar  kekuasaan  kehakiman  lebih ditonjolkan  hubungan    pengawasan    dari    pada    jaminan independensi.
Kedua,    hubungan    kekuasaan    kehakiman    dengan alat  perlengkapan  Negara  yang lain,  lebih  mencerminkan asas    pemisahan    kekuasaan,    dari    pada    pembagian kekuasaan  apalagi    hubungan    difusi.    Kalaupun    diciptakan hubungan,  maka  hubungan  itu  hanya bersifat ” checks  and balances ”,    atau    hubungan    prosedural    tertentu    dalam lingkup    yang  bersifat    ketatanegaraan    yang    tidak menyentuh    penyelenggaraan    kekuasaan    kehakiman. Dipihak    lain,    hubungan    antar    alat    perlengkapan    Negara yang    bukan    kekuasaan  kehakiman    lebih    mencerminkan hubungan  pembagian  kekuasaan  (bahkan  hubungan difusi) dari  pada  pemisahan  kekuasaan.
Alasan perlunya Presiden memperhatikan
pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian Grasi dan Rehabilitasi, yaitu :
1. Grasi  dan  Rehabilitasi  itu  adalah  proses  yudisial  dan biasanya  diberikan  kepada  orang  yang  sudah
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
mengalami  proses,  sedang  Amnesty  dan  Abolisi  ini lebih bersifat proses politik.
2. Grasi  dan  Rehabilitasi  itu  lebih  banyak  bersifat perorangan, sedangkan Amnesty dan Abolisi biasanya bersifat masal.
Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  peradilan tertinggi  adalah  lembaga  Negara  paling  tepat  memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu karena Grasi menyangkut  putusan  Hakim  sedangkan  Rehabilitasi  tidak selalu terkait dengan putusan hakim.
Sementara  itu,  DPR  memberikan  pertimbagan  dalam hal  pemberian  Amnesti  dan  Abiolisi  karena  didasarkan  pada pertimbangan politik.Bagir Manan kurang sependapat dengan rumusan  tersebut,  karena  pemberian  Amnesti  dan  Abolisi tidak  selalu  terkait  dengan  pidana  politik.Kalaupun diperlukan pertimbangan, cukup dari Mahkamah Agung.DPR adalah  badan  politik,  sedangkan  yang  diperlukan  adalah pertimbangan  hukum.Pertimbanagan  politik,  kemanusiaan, sosial,  dan  lain-lain,  merupakan  isi  dari  hak  prerogatif Presiden.Hal  yang  diperlukan  adalah  pertimbangan  hukum untuk memberi dasar yuridis pertimbangan Presiden.
Dalam  pemberian  Grasi  dan  Rehabilitasi  oleh Presiden  dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPR  dan
dalam memberikan Amnesti dan Abolisi dengan
memperhatikan  pertimbangan  MA.seharusnya  DPR  dan  MA
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani
tidak  hanya  memberikan  pertimbangan  tetapi  justru  suatu persetujuan  karena  terhadap  keputusan  Presiden  tersebut bersifat mengikat.

## D. Kesimpulan Dan Saran

## Kesimpulan
1. Sebelum  amandemen  UUD  1945  Kekuasaan  Presiden selaku  kepala  Negara  dan  kepala  pemerintahan  Republik Indonesia  dalam  bidang  kehakiman  sangatlah  besar.
Karena Presiden menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan  UUD.  Ditinjau  dari  teori  pembagian kekuasaan, yang dimaksud dengan kekuasaan
pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif.
2. Setelah  amandemen  UUD  1945  Kekuasaan  Presiden selaku kepala Negara dan kepala pemerintahan Republik
Indonesia    dalam  bidang  kehakiman  terbatas.  Karena Dalam  pemberian  Grasi  dan  Rehabilitasi  oleh  Presiden dengan  memperhatikan  pertimbangan  DPR  dan  dalam memberikan  Amnesti  dan  Abolisi  dengan  memperhatikan pertimbangan MA. Terdapat kelemahan karena seharusnya DPR  dan  MA  tidak  hanya  memberikan  pertimbangan tetapi  justru  suatu  persetujuan  karena  terhadap  keputusan Presiden tersebut bersifat mengikat.
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani

## Saran
1. Untuk  meningkatkan  reformasi  hukum  pada  umumnya dan    kekuasaan    Kehakiman  pada    khususnya    guna meningkatkan  supremasi  hukum  terdapat  beberapa  hal yang  perlu  dilakukan  dengan  memperbaiki  hukumnya dengan    mengubah    atau  merevisinya    dan    juga    yang tidak    kalah    penting    adalah    meningkatkan    SDM    nya dari unsur  legislatif,  eksekutif  dan  yudikatif,  dari  segi intelektual  dan  moral.
2. Memisahkan    kekuasaan    Mahkamah    Agung    dari kekuasaan    Negara    lainnya    agar diperoleh    kemandirian personal    (personal    judicial    indepence),    kemandirian substansial    (substantive    judicial    independence)    dan kemandirian    internal    dan  kemandirian    kelembagaan
(institusional  judicial  independence).
3. Pembagian    kekuasaan    dan    kewenangan    kehakiman yang    diimbangi check    andbalances sehingga    tidak
terjadi    pemusatan    kekuasaan. Perubahan    Konstitusi    di manapun    selalu    terkait    dengan    momen    penting.    Jadi apabila    dalam    kondisi    biasa    atau    normal,    akan    sulit terjadi  perubahan  suatu konstitusi  dalam  suatu Negara, demikian    halnya    yang    terjadi    di    Negara    Indonesia. Padahal    konstitusi    UUD    1945    baru    saja  dilakukan perubahan,    dan    sebagaimana  diuraikan    diatas,    masih ada  ganjalan,  terutama  pada kekuasaan  eksekutif.
Kewenangan Presiden Dalam Bidang Kehakiman .....– Masriyani

## E. Daftar Pustaka
Bagir    Manan, Lembaga    Kepresidenan    Cetakan Pertama.PSH    UII  dan    Gama    Media, Yogyakarta. 1999 Jimly    Asshiddiqie,    SH. Pengantar    Ilmu    Hukum    Tata Negara, Konstitusi Pers, Jakarta,  2006 Moh    Mahfud.    MD, SH. Dasar    Dan    Struktur Ketatanegaraan  Indonesia, Rineka    Cipta, Jakarta, 2000 Muhammad  Ridwan  Indra, Kedudukan  Lembaga-lembaga
Negara  dan    Hak    Menguji    Menurut    UUD    1945. Sinar  Grafika, Jakarta.  1987
Muhammad    Ridwan    Indra, Kedudukan    Presiden    Dalam UUD  1945.CV.Haji  Masagang, Jakarta.  1989
Muhammad    Kusnardi    dan    Bintan    R.    Saragih.Susunan Pembagian  Kekuasaan    Menurut    Sistem    UUD
1945.Gremedia , Jakarta.  1989 Ismail    Sunny, Pergeseran    Kekuasaan    Eksekutif,    Aksara Baru,  Jakarta,  1986. Moh.    Kusnardi    dan    Bintan    R    Saragih, Susunan Pembagian    Kekuasaan  Negara  Menurut    Sistem Undang    Undang    Dasar    1945,    PT.    Gramedia,
Yogyakarta,1978.
M  Solly  Lubis,  SH, Istitasi  Ilmu  Negara, Alumni,  Bandung, 1975 Ni’ Matul Huda, SH, MHum, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, 2005 Abu  Daud  Busroh,  SH  dan  H.  Abu  Bakar  Busro,  SH, Asas- Asas  Hukum  Tata  Negara, Balai  Aksara  Yudistira,
Jakarta, 1983 S Pamudji, Perbandingan pemerintahan, MPA Bumi Aksara, Jakarta, 1982