Kewirausahaan Pancasila : Suatu Tinjauan Kebijakan Ekonomi Pemerintah, Ekonomi Kerakyatan Yang Mandiri, dan Orientasi Pendidikan Kewirausahaan Pancasila

## Wahju Wibowo
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang Email: winganti@yahoo.co.id
Abstract: The low rate of economic growth have an impact on rising unemployment. One alternative solution to cultivate people's economy has proved resilient to the economic crisis through economic Pancasila. Economy can be developed through entrepreneurship Pancasila Pancasila as diapandang more  in  keeping  with  the  character  and  socio-cultural  values  of  the  community  that  developed  in Indonesia, because the current value of these values already exist in the community and contained in the  values  of  Pancasila.  Pancasila  so  Entrepreneurship  is  seen  as  more  relevant  and  closer  to  the people.  Pancasila  entrepreneurship  can  be  developed  through  entrepreneurial  economy  Pancasila education  at  all  levels  of  education,  both  formal  and  non  formal  education  through  community empowerment.  Pancasila  is  expected  entrepreneurship  and  government  policies  in  the  field  of integrated economy will be able to encourage people to want and more intensive economic activities that  can  foster  independent  democratic  economy.  Entrepreneurship  development  Pancasila  in  the form  of  an  independent  economic  populist,  in  accordance  with  the  character  of  the  society  to encourage the opening of new jobs and could create employment and reduce unemployment. In turn, will be able to move the economy and increasing the per capita income of the people.
Keywords: Entrepreneurship  Pancasila,  Government  Economic  Policies,  Economic  and Entrepreneurship Education Pancasila Democracy
Abstrak: Rendahnya  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  berdampak  pada  naiknya  pengangguran.  Salah satu  solusi  alternatifnya  dengan  menumbuh  kembangkan  ekonomi  kerakyatan  yang  sudah  terbukti tangguh  dalam  menghadapi  krisis  ekonomi  melalui  ekonomi  Pncasila.  Ekonomi  Pancasila  dapat dikembangkan melalui kewirausahaan pancasila karena diapandang lebih sesuai dengan karakter dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat Indonesia, karena saat ini nilai nilai tersebut sudah ada dalam masyarakat dan tertuang dalam nilai-nilai butir Pancasila. Sehingga Kewirausahaan Pancasila dipandang lebih relevan dan lebih dekat dengan masyarakat. Kewirausahaan Pancasila bisa dikembangkan  melalui  pendidikan  ekonomi  kewirausahaan  Pancasila  pada  semua  tingkatan pendidikan  baik  formal    maupun  non  formal  melalui  pemberdayaan  masyarakat.  Di  harapkan kewirausahaan  Pancasila  dan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  ekonomi  secara  terintegrasi  akan bisa  mendorong  masyarakat  untuk  mau  dan  lebih  intensif  melakukan  kegiatan  ekonomi  yang  bisa menumbuhkan ekonomi kerakyatan  yang mandiri. Berkembangnya Kewirausahaan Pancasila dalam bentuk ekonomi kerakyatan yang mandiri, sesuai dengan karakter lingkungan masyarakat mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan bisa menyerap tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran. Pada  gilirannya  akan  mampu  menggerakkan perekonomian  dan  meningkatkan  pendapatan  perkapita masyarakat.
Kata  Kunci: Kewirausahaan  Pancasila,  Kebijakan  Ekonomi  Pemerintah,  Ekonomi  Kerakyatan  dan  Pendidikan Kewirausahaan Pancasila
Kurun  waktu  tahun  2014  perekonomian Indonesia terus mengalami penurunan dan pada Tahun  2015  terus  mengalami  pelambatan.  Hal tersebut  bedampak  pada  beberapa  perusahaan mulai  melakukan  PHK  yang  berdampak  pada tingginya  tingkat  pengangguran.  melihat  dari hal  tersebut  artinya  bahwa  perekenomian
Indonesia  dibangun  oleh  usaha-usaha  besar yang  rentan  akan  krisis  karena  modal  yang digunakan adalah modal pinjaman dimana akan mudah  terpengaruh  oleh  berbagai  kebijakan atau sentiment pasar yang berdampak pada naik turunya  suku  bunga  bank  serta  kurs  rupiah terhadap  dollar  AS.  Dalam  selang  waktu  yang
Wibowo, Kewirausahaan Pancasila : Suatu Tinjauan Kebijakan ....
tidak terlalu lama pemerintah telah mengeluarkan  dua  kebijakan  ekonomi  yang bertujuan  menggerakkan  dan  meningkatkan perekonomian  negara  yang  sedang  lesu.  Salah satu sasaran kebijaka yang dilakukan pemerintah  adalah  mendorong  pertumbuhan wirausaha  baru  juga  mendorong  usaha  yang ada  untuk  berkembang  lebih  pesat  lagi  dengan memberi pinjaman dengan bungan rendah pada kredit  usaha  rakyat  (KUR)  yang  diharapkan bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan sehingga  perekonomian  bisa  tumbuh  dan berkembang.  Namun  kebijakan  tersebut  tidak diimbangi dengan pendidikan ekonomi kerakyatan dalam hal ini pendidikan kewirausahaan sebelumnya, sehingga masyarakat  tahu  harus  bagaimana  mengelola dan  memanfaatkan,    kemudahan  kebijakan yang  diberikan  pemerintah,  sehingga  akan mengurangi pengangguran karena PHK.
Kebijakan  yang  ada  saat  ini  terkesan dipaksakan  dimana  masyarakat/pengangguran PHK  biasanya  tanpa  memiliki  keahlian tertentu,  dipaksa  melakukan  usaha  dengan disodori  kebijakan  bunga  murah  tanpa  melalui pendidikan  atau  pelatihan.  Kebijakan  tersebut bagus  bagi  masyarakat  /pengangguran  yang sudah  mempunyai  keahlian  karena  akan  bisa segera mengembangkan usahanya untuk berdiri dan  berkembang.  Namun  bagi  masyarakat/ pengangguran  karena  PHK  banyak  yang  tidak memiliki keahlian tertentu saat di PHK. Karena selama  ini  mereka  bekerja  di  pabrik  yang  sifat pekerjaannya monoton atau bidang tertentu saja tanpa  memiliki  keahlian  yang  lain.  Sehingga akan  menyulitkan  diri  ketika  tiba-tiba  harus beralih  profesi  pada  bidang  lain  yang memerlukan  kelincahan  dalam  melakukan berbagai  manuver  (kreatif  dan  inovatif)  dalam menjalankan usaha dan terkesan  sulit  berusaha serta  kurang  tangguh.  Bagi masyarakat pengangguran/PHK  yang  kurang  atau  tidak memiliki  keahlian  tertentu,    modal  usaha pinjaman  dalam  bentuk  (KUR)  yang  diperoleh tersebut tidak  bisa  atau  sulit  berkembang  yang pada  gilirannya  akan  menyebabkan  kredit macet  dalam  jumlah  besar  yang  tentunya  akan membebani pemerintah. Pertumbuhan ekonomi
yang  diharapkan  pemerintah  bisa  tumbuh dengan  pesat,  malah  akan  menjadi  beban dengan besarmya kredit macet tersebut.
Melihat  hal  tersebut  diatas,  guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sudah  saatnya  pemerintah  memberdayakan ekonomi  kerakyaktan  yang  terbukti  mampu bertahan dari terjangan krisis ekonomi. Melirik kebijakan yang dilakukan oleh negara tetangga Singapura, dimana tingkat pertumbuhan ekonominya  pada  tahun  2013  PDB  nya mencapai  4,1  %  dan  pada  tahun  2014  akan melambat  3,0  %  pada  tahun  ini  karena kemerosotan  ekonomi  global  yang  memukul perekonomian perdagangannya       dan mampu bertahan  dari  terpaan  krisis  ekonomi  tahun 1998,  karena  didukung  dengan  tumbuh berkembangnya usaha-usaha kecil yang dikembangkan  melalui  kewirausahaan  dan pendidikan  kewirausahaan  yang  dikenalkan sejak  dini  pada  warga  negara  Singapura.  Oleh sebab  itu  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  di  Indonesia  dipandang  perlu  adanya pendidikan kewirausahaan yang menyeluruh di semua  bidang  dan  tingkatan  pendidikan  guna menjamin  kontinuitas  atau  keberlanjutannya. Karena saat ini kewirausahaan hanya diberikan di  perguruan  tinggi    dan  SMK  itupun  tidak semua jurusan atau program Studi di perguruan tinggi  memasukkannya  dalam  kurikulumnya, dan  masih  dipandang  tidak  perlu  atau  belum perlu dimasukkan dalam kurikulum yang ada.
Uraian  diatas  memberikan  gambaran bahwa  sampai  dengan  saat  ini  pertumbuhan ekonomi  yang  didukung  ekonomi  kerakyatan melalui  kewirausahaan  di  Indonesia  masih sangat  rendah,    sehingga  belum  mampu menopang pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan  namun    sudah  mampu  bertahan dari terpaan beberapa kali krisis.
Melihat  hal  tersebut  dipandang  perlu dilakukan
reorientasi pendidikan kewirausahaan  mulai  tingkat  Pendidikan  Usia Dini  (  PAUD),  Sekolah  Dasar  (SD),  Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas  (SMA),  sampai    Perguruan  Tinggi  (PT). Reorientasi  pendidikan  kewirausahaan  yang dimaksudkan disini adalah kewirausahaan yang
berdasarkan  kearifan  lokal  dan  sesuai  dengan sosial,    budaya  dan  karakter  masyarakat Indonesia, dan tidak akan timbul usaha dimana yang  kuat  menekan  usaha  yang  lemah.  Oleh karena  itu  kewirausahaan  yang  ada  perlu dilakukan  integrasi  dengan  kondisi  sosial,
budaya  dan  karakter  masyarakat  Indonesia yang  tercermin  dalam  butir-butir  Pancasila yang  telah  dirumuskan  kembali  melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998.

## HASIL & PEMBAHASAN
Hasil

## TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI
Pertumbuhan ekonomi diperlukan agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Negara sangat  berkepentingan  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonominya karena pertumbuhan ekonomi  terkait  erat  dengan  kemajuan  di bidang kesehatan dan gizi yang akan meningkat pula,  sehingga  menyebabkan  usia  harapan hidup  manusia  akan  semakin  panjang  serta mampu  melakukan  investasi  yang  terkait dengan  perbaikan  lingkungan.  Pada  tahun 2010,  indeks  pembangunan  manusia  Indonesia menduduki  urutan  keenam  di  ASEAN;  hanya unggul  dari  Vietnam,  Laos,  Kamboja,  dan Myanmar  (Kompas,  19  oktober  2011)  dalam Kodrat, 2015:5)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dimasa lalu pernah menyentuh -13,13%, namun perekonomia  Indonesia  sejak  tahun  2000  terus mencatat  pertumbuhan  yang  positif  dengan rata-rata  pertumbuhan  sebesar  5%.  Hal  ini memunculkan  warga  kelas  menengah  baru sekitar  9  juta  warga  setiap  tahun.  Bank  Dunia menyebutkan    56,5%  dari  237  juta  populasi penduduk  di  Indonesia  termasuk  dalam kategori kelas mengah (kategori kelas menengah  versi  Bank  Dunia  adalah  mereka yang  membelanjakan  uangnya  US$  2  sampai US$  20  setiap  harinya).  Hal  tersebut  berarti bahwa sampai saat ini terdapat sekitar 134 juta warga  kelas  menengah  di  Indonesia  (Kompas, 19  Desember  2011)  dalam  Kodrat,  2015:6).
134  juta  warga  kelas  menengah  di Indonesia  merupakan  warga  di  usia  produktif dan  itu  sangat  riskan  akan  berbagai  perilaku negatif  kriminalitas  (Minum-minuman  keras,
mencuri,  merampok, rek-trekan, dll)  apabila di usia  produktif  mereka  menganggur  dan sebenarnya  mereka  merupakan  asset  bangsa dan juga keunggulan bangsa Indonesia.
David  Ricardo  menjelaskan  bahwa sekalipun  suatu  negara  yang  tidak  memiliki keunggulan  absolutpun  masih  bisa  dan  tetap memiliki manfaat dari perdagangan internasional. Keunggulan ini diperoleh dengan berkonsentrasi  pada  usaha  terkecil  untuk memproduksi  suatu  barang  sehingga  masing- masing  negara  akan  memperoleh  keunggulan kompararatif yang lebih besar.  Ricardo menjelaskan  bahwa  keunggulan  komparartif timbul  dari  perbedaan  produktivitas  tenaga kerja.  Perbedaan  ini  terdiri  dari  perbedaan faktor  produksi  (modal  dan  tenaga  kerja)  yang dimiliki  suatu  negara  (mungkin  saja  teknologi yang digunakan sama, tetapi metode produksinya  berbeda).  Artinya  ,  jika  suatu negara memiliki faktor produksi berlebih, maka biaya  produksinya  akan  semakin  rendah.  Oleh karena itu, perbedaan dalam faktor endowments dari  berbagai  negara  dapat  menjelaskan perbedaan  faktor  biaya  yang  mengakibatkan keunggulan komparartif yang berbeda (Kodrat, 2015:8).
Penjelasan diatas memberikan gambaran bahwa usaha kecil atau pelaku usaha kecil  dalam  ekonomi  kerakyatan  apabila berkembang  dengan  baik  akan    memberikan kontribusi  yang  besar  bagi  negara  dalam pertumbuhan ekonomi. Indonesia yang memiliki tenaga usia produktif sebesar 134 juta warga kelas menengah bisa menjadi keunggulan  absolut  apabila  134  juta  warga kelas  menengah tersebut  menjadi pelaku usaha kecil,  karena  usaha  barang  dan  jasa  dengan keunggulan  biaya  dan  tenaga  kerja  besar  dan murah, bisa menggerakkan
sektor
Wibowo, Kewirausahaan Pancasila : Suatu Tinjauan Kebijakan ....
perekonomian  yang  muara akhirnya  menopang pertumbuhan ekonomi negara.

## KEWIRAUSAHAAN
Kewirausahaan merupakan proses sikap mental  dan  jiwa  aktif,  kreatif,  inovatif,  serta jiwa  dan  kemampuan  untuk  mencari    sesuatu yang  baru,  berbeda,  bernilai  dan  berguna  bagi dirinya  dan  orang  lain  untuk  menjadi  kaya. Sedangkan  orang  yang  melakukan  disebut wirausaha atau wirausahawan, dalam mencapai  tujuan  yang  diinginkannya  seorang wirausahawan memiliki ciri dan watak (Meredith, 2000:5);
 Beriman dan taqwa pada Alla SWT
 Percaya diri
 Berorientasikan tugas dan hasil
 Sosial
 Berani mengambil risiko
 Mempunyai jiwa pemimpin
 Keorisinilan
 Berorientasi ke masa depan
Selain memiliki ciri-ciri tersebut diatas seorang wirausaha juga memiliki sifat sifat sebagai berikut:
 Yakin dan mandiri serta selalu optimis
 Berprestasi
 Suka bekerja keras dan berorientasi pada laba
 Semangat tinggi dan memiliki inisiatif.
 Menyukai  tantangan.
 Mudah bergaul dengan orang lain serta ramah
 Tidak mudah  marah dan suka terhadap saran dan kritik yang membangun.
 Memiliki inovasi dan kreativitas tinggi.
 Memiliki jaringan bisnis yang luas.
 Mempunyai visi pada masa depan. Secara  langsung  baik  internal  maupun eksternal keberadaan seorang wirausaha berperan dalam perekonomian nasional. Secara internal  peran  seorang  wirausaha  dalam mengurangi  tingkat  kebergantungan  hidupnya dalam  mencari  penghasilan  dan  bekerja terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri,  serta  meningkatkan  daya  beli  pelakunya. Seorang  wirausaha  secara  eksternal  juga
berperan,  dalam  menyediakan  lapangan  kerja bagi  para  pencari  kerja.  Terserapnya  tenaga kerja  oleh  kesempatan  kerja  yang  disediakan oleh  seorang  wirausaha,  tingkat  pengangguran secara  nasional  menjadi  berkurang.  Tumbuh dan  berkembangnya  kewirausahaan  dalam bentuk ekonomi kerakyatan yang bisa langsung bersentuhan  dengan  masyarakat  kecil,  meski usaha  kecil  tapi  banyak  dan  besar  secara nasional  dalam  suatu  negara  sudah  tentu  akan bisa  mengurangi  jumlah  pengangguran  yang besar.
Keberadaan kewirausahaan dalam usaha  ekonomi  kerakyatan  dan  terserapnya pengangguran  akan  berdampak  pada  naiknya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, secara  pelan  tapi  pasti  perekonomian  akan bergerak dan tumbuh. Berkembangnya kewirausahaan  meskipun  usaha-usaha  kecil dalam  ekonomi  kerakyatan  akan  mendorong tumbuhnya  perekonomian  secara  nasional. Tumbuhnya perekonomian nasional, dan berkurangnya pengangguran secara tidak langsung  tentunya  akan  menekan  tumbuhnya tingkat kriminalitas yang biasanya di picu oleh tingginya tingkat pengangguran
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas  peran wirausaha  dalam  perekonomian  negara  sangat besar:
 Menekan jumlah pengangguran
 Mampu dalam penciptaan lapangan kerja untuk diri sendiri dan orang lain
 Meningkatkan pendapatan masyarakat
 Menggerakkan perekonomian nasional
 Mengombinasikan faktor–faktor produksi (alam, tenaga kerja, modal dan keahlian)
 Meningkatkan produktivitas nasional
 Mencari peluang yang ada di dalam negeri untuk di olah sendiri

## EKONOMI KERAKYATAN
Ekonomi  kerakyatan  seperti  dalam pasal  33  UUD  1945,  adalah  sebuah  system perekonomian yang ditujukan untuk mewujudkan  kedaulatan  rakyat  dalam  bidang ekonomi meliputi:
 Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan
 Cabang-cabang  produksi  yang  penting bagi  negara  dan  yang  menguasai  hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan
 Bumi,  air,  dan  segala  kekayaan  yang terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat
Negara  mempunyai  peran  yang  sangat besar  dan  penting  dalam  ekonomi  kerakyatan dengan tujuan untuk menjamin agar kemakmuran  masyarakat  senantiasa  lebih diutamakan daripada
kemakmuran perseorangan  serta  produksi  tidak  dikuasai perorangan.  Saat  ini  99,9%  pelaku  ekonomi  di Indonesia adalah rakyat dan masuk dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah (pangsa pasar 20%),  dan  sisanya  0,1  %  pelaku  ekonomi lainnya  adalah  usaha  besar  dan  konglomerat (Pangsa pasar 80%) (Syamsuri, 2013).
Sistem  ekonomi  kerakyatan  saat  ini mengacu  pada  nilai-nilai  Pancasila  sebagai system  nilai  bangsa  Indonesia  yang  tujuannya adalah  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  Indonesia  dangan  salah  satu unsure  intrinsiknya  adalah  ekonomi  Pancasila (Mubyarto:  2002)  dalam  Hendrayani  (2012) dengan nilai-nilai dasar sebagai berikut:
 Ketuhanan, dimana “roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral”.
 Kemanusiaan,  yaitu:”  kemerataan  sosial, yaitu ada kehendak kuat warga masyarakat untuk  mewujudkan  kemerataan  sosial, tidak membiarkan terjadi dan berkembangngnya  ketimpangan  ekonomi dan kesenjangan sosial”.
 Kepentingan nasional (Nasionalisme
Ekonomi), di mana “nasionalisme ekonomi;  bahwa  dalam  era  globalisasi makin  jelas  adanya  urgensi  terwujudnya
perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri”.
 Kepentingan  rakyat  banyak  (demokrasi ekonomi):”demokrasi  ekonomi  berdasar kerakyatan dan kekeluargaan; koperasi dan usaha-usaha  kooperatif  menjiwai  perilaku ekonomi perorangan dan msyarakat.
 Keadilan sosial, yaitu:”keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan
desentralisasi  ekonomi  dan  otonomi  yang luas,  bebas,  dan  bertanggung  jawab, menuju  perwujudan  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.

## PANCASILA
Kata  Pancasila  berasal  daribahasa Sansekerta  dari  buku  “Sutasoma”  hasil  karya Mpu  Tantular  dari  masa  kerajaan  Majapahit, buku tersebut berisi tentang Panca = lima,  sila =  aturan  atau  tatanan    yang  berisi  nilai-nilai yang  berkembang  dari  budaya,  adat  istiadat, nilai-nilai  keagamaan  pada  saat  itu  dan  aturan atau  perilaku  yang  harus  dilakukan  seseorang. Artinya  nilai-nilai  Pancasila  telah  ada  dan berasal dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai religious  yang  berkembang  dari  bangsa Indonesia  sejak  dulu.  Pancasila  telah  melalui proses  yang  lama  sepanjang  sejarah  bangsa Indonesia.  Kemudian  nilai-nilai  pancasila digali  dan  diangkat  serta  dirumuskan  kembali secara  musyawarah  dan  mufakat  oleh  para pendiri  negara  sebagai  dasar  filsafat  serta ideologi  bangsa  dan  negara  Indonesia  yang pada  tanggal  18  Agustus  1945  disyahkan sebagai  landasan  dasar  negara  Republik Indonesia  dan  tercantum  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  1945.    Dilambangkan dengan  burung  Garuda  dengan  membawa perisai  berisi  lima  sila  serta  berbagai  makna yang terkandung didalamnya .
Saat  ini  dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  Pancasila  sebagai  dasar  negara sangat  diperlukan,  karena  disadari  atau  tidak apabila  suatu  bangsa  tanpa  memiliki  suatu dasar negara yang kuat sulit suatu bangsa untuk dapat  bertahan  dalam  menghadapi  berbagai
tantangan  dan  ancaman.  Gerakan  reformasi tahun  1998  telah  berupaya  mengembalikan peran  dan  fungsi  Pancasila  sebagai  dasar negara  Republik  Indonesia  melalui  Ketetapan Sidang  Istimewa  MPR  No.  XVIII/MPR/1998. Setelah  melalui  kajian  secara  ilmiah  dan
Wibowo, Kewirausahaan Pancasila : Suatu Tinjauan Kebijakan ....
objektif tentang peran pancasila dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  yang dirumuskan  kembali  dengan  nilai–nilai  yang terkandung  dalam  45  butir  Pancasila  sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia dalam mengamalkannya yang tercermin dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  sebagai berikut:

## Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia  Indonesia  percaya  dan  takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan  agama  dan  kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati  dan  bekerjasama  antara pemeluk agama dengan penganut
kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina  kerukunan  hidup  di  antara sesama umat beragama dan
kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa.
5. Agama  dan  kepercayaan  terhadap Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  masalah yang  menyangkut  hubungan  pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati  kebebasan  menjalankan ibadah  sesuai  dengan  agama  dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak  memaksakan  suatu  agama  dan kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa kepada orang lain.
Sila  kedua:  Kemanusiaan  yang  adil  dan beradab
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan  hak,  dan  kewajiban  asasi setiap manusia, tanpa membeda-
bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,  jenis  kelamin,  kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan  sikap  saling  tenggang rasa dan tepa selira.
5. Mengembangkan  sikap  tidak  semena- mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan
keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai  bagian  dari  seluruh  umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat
menghormati  dan  bekerjasama  dengan bangsa lain.

## Sila ketiga: Persatuan Indonesia
1. Mampu menempatkan persatuan,
kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan  bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup  dan  rela  berkorban  untuk kepentingan  negara  dan  bangsa  apabila diperlukan.
3. Mengembangkan  rasa  cinta  kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara  ketertiban  dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan  persatuan  Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan  pergaulan  demi  persatuan dan kesatuan bangsa.
Sila  keempat:  Kerakyatan  yang  dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaran / perwakilan
1. Sebagai  warga  negara  dan  warga masyarakat,  setiap  manusia  Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak  boleh  memaksakan  kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama.
4. Musyawarah  untuk  mencapai  mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati  dan  menjunjung  tinggi setiap  keputusan  yang  dicapai  sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan  iktikad  baik  dan  rasa  tanggung jawab  menerima  dan  melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di  dalam  musyawarah  diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah  dilakukan  dengan  akal sehat  dan  sesuai  dengan  hati  nurani yang luhur.
9. Keputusan  yang  diambil  harus  dapat dipertanggungjawabkan  secara  moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat manusia,  nilai-nilai  kebenaran  dan keadilan  mengutamakan  persatuan  dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil  yang  dipercayai  untuk melaksanakan pemusyawaratan.
Sila  kelima:  Keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia
1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang  mencerminkan  sikap  dan  suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan  sikap  adil  terhadap sesama.
3. Menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka  memberi  pertolongan  kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak  menggunakan  hak  milik  untuk usaha-usaha  yang  bersifat  pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak  menggunakan  hak  milik  untuk hal-hal  yang  bersifat  pemborosan  dan gaya hidup mewah.
8. Tidak  menggunakan  hak  milik  untuk bertentangan  dengan  atau  merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang  bermanfaat  bagi  kemajuan  dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial
Nilai-nilai  dalam  Pancasila  tersebut  di  atas sebagai  kajian    ilmiah  yang  dilakukan  dan diarahkan  pada  pengembangan  kewirausahaan yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  dalam  Pancasila tersebut.  Sehingga  pada  generasi  mendatang akan tumbuh seorang wirausaha yang berkarakter  dan  berjiwa  Pancasila  dalam melakukan usahanya. Berkembangnya kewirausahaan  pancasila  akan  mendorong wirausaha-wirausaha  baru  yang  sehat  dan bermartabat  untuk  tumbuh  sesuai  dengan budaya  dan  adat  istiadat  yang  berkembang  di Indonesia  sebagai  ekonomi  kerakyatan  yang berciri  khas  Indonesia.  Bukan  wirausaha  yang mengarah pada tumbuhnya usaha yang semaunya sendiri atau liberalisasi atau apapaun juga. Kewirausahaan Pancasila yang ditumbuhkan oleh wirausaha-wirausaha
Pancasila  yang  tumbuh  dalam    ekonomi kerakyatan  yang  berciri  khas  Indonesia, diharapkan  akan  bisa  tumbuh  dengan  cepat karena  sesuai dengan  budaya, adat  istiadat dan karakter  lokal,  bangsa  Indonesia.  Kecepatan pertumbuhan wirausaha tentunya akan bisa dan mampu meningkatkan
perekonomian Indonesia, selain itu juga pertumbuhan perekonomian  Indonesia  yang  dibangun  atas ekonomi kerakyatan  terbukti  mampu  bertahan saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998.

## KEWIRAUSAHAAN PANCASILA

## Pertama, KETUHANAN YANG MAHA ESA
Kewirausahaan  berdasarkan  ketuhanan  yang maha  esa  artinya  bahwa  sebagai  seorang wirausaha  harus  beriman dan  bertaqwa kepada Tuhan  Yang  Maha  Esa  karena  semua  usaha yang  dilakukannya  tak  lepas  karena  ridho NYA.  Wirausaha  harus  mau  bekerja keras dan jujur  serta    percaya  bahwa  usaha  yang dikembangkan  adalah  berkat  Allah  SWT  dan merupakan  kesempatan  yang  diberikan  Tuhan bagi wirausaha, supaya dapat  melayani sesama manusia dengan penciptaan lapangan kerja bagi orang  lain.  Selain  itu  juga  kesempatan  untuk berbakti  pada  nusa  dan  bangsa.  Wirausaha dalam  melakukan  usaha  harus  benar-benar menghormati,  membangun  dan  menjunjung tinggi tentang kerukunan agama dan kebebasan beragama,  wirausaha  juga  wajib  memberikan informasi  yang  benar  tentang  ke  halalan produknya.  Wirausaha    tidak  boleh  bertindak diskriminatif atas perbedaan agama.

## Kedua,  KEMANUSIAAN  YANG  ADIL  DAN BERADAB
Kewirausahaan yang didasarkan pada kemanusian  yang  adil  dan  beradab  didasarkan pada  peradaban  manusiayang  menganjurkan dengan  semakin  tingginya  peradaban  manusia akan  mendorong  wirausaha  untuk  selalu mengembangkan  inovasi  dan  kreativitas  yang semakin  baik  dalam  kehidupan  manusia. Sebagai  Wirausaha  juga  dituntut  untuk  selalu memiliki  kepribadian,  perasaan,  kehormatan, harga  diri,  keinginan  untuk  selalu  meraih prestasi yang setinggi- tingginya

## Ketiga, PERSATUAN INDONESIA
Kewirausahaan yang didasarkan pada persatuan Indonesia,  menunjukkan  bahwa  setiap  warga negara  /  wirausaha  berhak  melakukan  usaha diseluruh  wilayah  tanah  air  Indonesia  tanpa diskriminasi  atas  suku,  warna  kulit,  jenis kelamin,  tempat  lahir,  agama,  golongan  atau aliran  politik.  Wirausaha  harus  sama-sama membangun  kebersamaan  dalam  usahanya, meningkatkan  rasa  cinta  tanah  air  dan masyarakat,  serta  meningkatkan  kepentingan
negara  dan  rakyat  di  atas  kepentingan  pribadi dan  kelompok.  Wirausaha  dalam  melakukan usahanya  harus  menghindari usaha-usaha  yang bisa  menimbulkan  perpecahan  di  masyarakat bangsa dan negara.

## Keempat,  KERAKYATAN  YANG  DIPIMPIN OLEH  HIKMAD  KEBIJAKSANAAN  DALAM PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN
Kewirausahaan yang didasarkan pada kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmad kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti bahawa dalam
kewirausahaan seorang wirausaha bebas memilih usahanya. Dalam melakukan usahanya perlu  mendengar  saran  dan  keluhan  para konsumennya untuk pengembangan produknya menjadi lebih baik. Wirausaha harus membuka diri dan ramah untuk berdialog dan mengutamakan permusyawaratan dalam membuat keputusan usahanya bagi kepentingan bersama

## Kelima, KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA
Kewirausahaan yang didasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti wirausaha bebas memilih jenis usaha yang dilakukannyadan  harus  diperlakukan  secara adil dalam melakukan usaha dan memperlakukan adil juga pada semua konsumennya  secara  bersama-sama  untuk meningkatkan  hasil  usahanya  supaya  dapat meningkatkan kkesejahteraan wirausaha, pekerjanya dan keluarganya. Wirausaha
menerima  imbalan  sesuai  dengan  fungsi, kemampuan dan kontribusinya
pada peningkatan usahanya. PENDIDIKAN

## KEWIRAUSAHAAN PANCASILA
Pendidikan  Kewirausahaan  Pancasila bertujuan  untuk  membentuk  manusia  secara utuh yang memiliki, pemahaman dan keterampilan  berwirausaha  yang  didasarkan pada  nilai-nilai  dalam  butir-butir  dari  kelima sila  Pancasila.  Pendidikan  Kewirausahaan Pancasila  dapat  diimplementasikan  secara
terpadu  dengan  kegiatan-kegiatan  pendidikan di sekolah.
Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan  Pancasila  dapat  dilaksanakan dan  melibatkan;  kepala  sekolah,  guru,  tenaga kependidikan,  peserta  didik  secara  bersama. Penerapan Pendidikan kewirausahaan Pancasila ke  dalam  kurikulum  dilakukan  dengan  cara mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan di sekolah yang  dapat  direalisasi/diwujudkan  melalui pendidikan kewirausahaan pancasila dan direalisasikan  peserta  didik  dalam  kehidupan sehari-hari
Selain  itu  pendidikan  kewirausahaan pancasila  di  sekolah  dapat  diinternalisasikan melalui berbagai aspek, antara lain:
1.  Pendidikan  Kewirausahaan  Pancasila Terintegrasi Dalam Seluruh Mata Pelajaran Pendidikan kewirausahaan Pancasila terintegrasi dalam proses  pembelajaran seluruh mata pelajaran adalah penginternalisasian nilai- nilai    kewirausahaan  pancasila  ke  dalam pembelajaran  sehingga  hasilnya  diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kewirausahaan pancasila, terbentuknya karakter wirausaha  pancasila  dan pembiasaan  nilai-nilai kewirausahaan  pancasila    ditaanamkan  ke dalam  tingkah  laku  peserta  didik  sehari-hari melalui  metode  dan  proses  pembelajaran  baik yang  berlangsung  di  dalam  maupun  di  luar kelas  pada  semua  mata  pelajaran  maupun melalui  system  penilaian.  Cara  ini  dilakukan agar  peserta  didik  mengenal  dan  memahami nilai-nilai kewirausahaan pancasila dan menjadikannya sebagai perilaku sehari-hari. 2. Pendidikan  Kewirausahaan  Pancasila Terpadu Dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler
Kegiatan  Ekstra  Kurikuler  kewirausahaan Pancasila    merupakan    kegiatan  pendidikan  di luar  mata  pelajaran  yang  dilakukan  peserta didik  sesuai  dengan  kebutuhan,  potensi,  bakat, dan  minat  mereka.    Melalui    Pendidikan Kewirausahaan  Pancasila  Terpadu  Dalam Kegiatan Ekstra  Kurikuler  diharapkan  akan berkembangnya potensi, bakat dan minat secara optimal,  serta  tumbuhnya  kemandirian  dan kebahagiaan  peserta  didik  yang  berguna  untuk diri  sendiri,  keluarga  dan  masyarakat.  Sebagai
manusia  perserta  didik  dapat  berapresiasi secara bebas tanpa ada ikatan
3.   Pendidikan  Kewirausahaan  Pancasila Melalui Pengembangan Diri Pengembangan diri dilakukan melalui pendidikan  kewirausahaan  Pancasila  dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan kompetensi  dan  kebiasaan  dalam  kehidupan sehari-hari  peserta  didik  yang  didasarkan  dari nilai-nilai dalam butir-butir Pancasila. Pengembangan diri yang dikembangkan dengan  memperhatikan  nilai-nilai  dalam  butir- butir  Pancasila  diharapkan  dapat  diamalkan dalam  kehidupan  sehari-hari  guna  menunjang pendidikan peserta didik dalam mengembangkan:  bakat,  minat,  kreativitas, kompetensi,  dan  kebiasaan  dalam  kehidupan,
kemampuan kehidupan
keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, wawasan  dan  perencanaan  karir,  kemampuan pemecahan masalah, dan kemandirian. Pengembangan diri melalui Pendidikan Kewirausahaan  Pancasila  dapat  dilakukan melalui  pengintegrasian  kedalam  kegiatan sehari-hari sekolah.
4.    Perubahan  Pelaksanaan  Pembelajaran Kewirausahaan  Pancasila  dari  Teori  ke Praktik
Pembelajaran kewirausahaan Pancasila diarahkan  pada  pencapaian  tiga  kompetansi yang  meliputi  penanaman  karakter  wirausaha pancasila,  pemahaman  konsep  dan  skill, dengan bobot yang lebih besar pada pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan pemahaman  konsep.  Kompetensi  Dasar  yang terkait langsung dengan pengembangan pendidikan  kewirausahaan  pancasila,  diajarkan melalui  mata  pelajaran  yang  secara  langsung (eksplisit) mengenalkan nilai-nilai kewirausahaan  pancasila,  dan  sampai  taraf tertentu  menjadikan  peserta  didik  peduli  dan menginternalisasi  nilai-nilai  dalam  butir-butir pancasila. Contoh pembelajaran kewirausahaan pancasila yang mampu menumbuhkan karakter dan  perilaku  wirausaha  pancasila  dilakukan dengan  cara  mendirikan  berdoa  sebelum mejalankan  usaha,  menjual  produk  halal,
Wibowo, Kewirausahaan Pancasila : Suatu Tinjauan Kebijakan ....
berlaku  jujur  dan  memberikan  informasi  yang benar tentang produk, dan lain-lain.
5.  Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan Pancasila ke dalam Bahan/Buku Ajar Bahan/buku ajar
sebagai komponen pembelajaran  yang  paling  berpengaruh  perlu dirancang untuk menginternalisasi peserta didik dengan  nilai-nilai  butir  pancasila  dalam kewirausahaan  dan  dapat  dilakukan  ke  dalam bahan ajar baik dalam pemaparan materi, tugas maupun evaluasi
terhadap apa yang sesungguhnya terjadi pada proses pembelajaran. 6. Pengintegrasian Pendidikan
Kewirausahaan  Pancasila  melalui  Kultur Sekolah
Pengembangan  nilai-nilai  dalam  pendidikan kewirausahaan Pancasila dalam budaya sekolah mencakup  semua  kegiatan  yang  dilakukan  di sekolah  oleh  semua  komponen  kehidupan  di sekolah. (peserta didik, guru, pegawai administrasidan kelompok masyarakat di sekitar sekolah)
yang merupakan
suasana/atmosfir    yang    menggambarkan interaksi  semua  komponen  kehidupan  di sekolah.
7.Pengintegrasian Pendidikan
Kewirausahaan  Pancasila  melalui  Muatan Lokal Muatan  lokal  merupakan  mata  pelajaran  yang memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan  mengangkat  permasalahan  sosial  dan lingkungan  sekitar  sesuai  dengan  nilai-nilai butir  dalam  Pancasila.  Dalam  Pengintegrasian Pendidikan  Kewirausahaan  Pancasila  melalui muatan  local  diharapkan  peserta  didik  dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan  peluang  yang  ada  dalam  lingkungan sekitar kehidupannya. Sehingga akan memudahkan  peserta  didik  mengembangkan keterampilannya  sebagai  bekal  kehidupan, karena semua sumber dan bahan ada di  sekitar lingkungan  kehidupan  peserta  didik.  Contoh; anak  pantai  yang  tinggal  dekat  lokasi  wisata pantai  mempunyai  peluang  usaha  yang  bisa dilakukan  dengan  memberi  nilai  tambah  pada
ikan menjadi ikan bakar (barang setengah jadi), sehingga  akan  memudahkan  pembeli  sebagai buah tangan karena tidak berbau amis dan juga halal,  yang  kemudian  dijual  di  lokasi  objek wisata,  diharapkan  kegiatan  peserta  didik mampu  menjual  ikan  bakar ke depannya dapat sebagai  sumber  pendapatan  dikenal  dengan pengembangan kewirausahaan dengan mengangkat kearifan lokal.

## Pembahasan
Kewirausahaan  Pancasila  merupakan  suatu system    kewirausahaan  yang  didasarkan  pada kelima  sila  dalam  Pncasila  secara  bulat  dan utuh.  Hal  ini  merupakan  pelaksanaan  murni dari UUD 1945 yang berdasarkan Pancasila. Ini juga merupakan perwujudan Pancaila dan UUD 1945  di  lingkungan  kewirausahaan  dalam bentuk keamana dan ketenangan berusaha.
Sesuai  UUD  1945,  perekonomian Indonesia  disusun  berdasarkan  demokrasi ekonomi dimana unit-unit usaha dan perekonomian  yang dilakukan  boleh dilakukan oleh  siapapun  juga  warga  negara  Indonesia, artinya  system  pemilikan  dalam  berwirausaha dalam menangkap peluang usaha bisa dilakukan  oleh  wirausaha  pancasila  tanpa  ada batasan  tertentu.  Tentunya  sebagai  seorang wirausaha  pancasila  Indonesia dalam usahanya beriman  dan  bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha  Esa  karena  semua  kelancaran  usaha  dan rezeki  itu  ada  karena  ALLAh  SWT,  selain  itu juga  harus  bertanggungjawab  mengutamakan kesejahteraan masyarakat umum diatas kesejahteraan  individu.  Wirausaha  pancasila dalam  mengembangkan  jaringan  usahanya harus  bijaksana  karena  melibatkan  semua masyarakat  dan    dipupuk  rasa  tanggungjawab bersama  atas  usahanya  sehingga  setiap  pihak yang  berkepentingan  memperoleh  hasil  yang sesuai  dengan  usaha  masing-masing  ada  rasa keadilan,  karena  tidak  saling  menginjak  atau menghancurkan  antara  usaha  satu  dengan lainnya.
Sesuai  dengan  prinsip  kewirausahaan Pancasila, maka wirausaha pancasila juga turut serta  dalam  upaya  penciptaan  lapangan  kerja
bagi pekerjanya  harus  mempunyai sikap social yang  mencerminkan  ketuhanan,  kemanusiaan dan  kerjasama,  kesatuan,  sukarela,  toleransi, rasa  saling  menghormati,  keterbukaan,  rasa saling  tolong  menolong  demi  keberlangsungan usaha yang dikembangkan.
Pelaksanaan  kewirausahaan  Pancasila yang  di  laksanakan  sesuai  dengan  butir-butir
pancasila  akan  mendorong  tumbuhnya  usaha- usaha yang mampu
menggerakkan perekonomian
masyarakat.
Bergeraknya perekonomian  akan  berdampat  pada  naiknya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meskipun  pelan  tapi  pasti  untuk  mendorong tumbuhnya  perekonomian  secara  nasional  dan mengurangi  pengangguran  dan  kriminalitas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya  jumlah  pengangggguran  sebagai akibat  pelambatan  perekenomian  Indonesia mempunyai dampak cukup besar bagi tumbuhnya perekonomian negara. Peran pemerintah  sebagai  regulator  saat  ini  sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk  dapat mendorong  tumbuhnya  perekonomian,  salah satunya  dengan  memberi  kebijakan  Kredit Usaha  Rakyat  (KUR)    dengan  memberi kesempatan  pada  ekonomi  kerakyatan  yang sudah  terbukti  mampu  bertahan  dari  krisis untuk bisa  mandiri. Dengan  harapan  bisa  lebih mandiri dan berkembang, dan bisa mengurangi pengangguran.  Namun  di  sisi  yang  lain kebijakan  tersebut  tidak  di  imbangi  dengan peningkatan  macam,  kualitas,  dan    jenis  usaha yang dikembangkan oleh masyarakat.
Sebenarnya  hal  itu  bisa  dilakukan  oleh pemerintah dengan mengangkat kewirausahaan yang  didasarkan  dan  dikembangkan  dari  nilai- nilai  sosial  budaya  masyarakat  yang  telah diangkat dalam nilai-nilai butir yang ada dalam Pancasila. Karena dipandang hal tersebut sesuai dengan  karakter  akar  sosial  budaya  yang berkembang  dalam  masyarakat  Indonesia menjadi Kewirausahaan Pancasila:
1. Kewirausahaan  Pancasila  yakin  bahwa usaha  yang  dilakukan  karena  atas  Ridho Allah SWT, dan setiap  langkah usaha  harus diyakini dengan doa kepada Allah SWT
2. Kewirausahaan  Pancasila  dalam  melakukan usahanya selalu menghormati sesama
manusia dan  menhormati hak asasi  manusia dan tanpa melakukan diskriminasi
3. Kewirausahaan  Pancasila  dalam  melakukan usahanya  bisa  dilakukan  diseluruh  tanah  air Indonesia dengan melibatkan seluruh komponen bangsa
4. Kewirausahaan  Pancasila  dalam  melakukan usahanya rakyat bisa melakukannya, dimanapun  juga  tanpa  ada  pilih  kasih  atau perbedaan
5. Kewirausahaan  Pancasila  dalam  melakukan usahanya  harus  adil,    jujur  serta  membantu
orang lain Dalam realisasinya pengembangan Kewirausahaan Pancasila dapat di implementasikan dengan melakukan pendidikan  Kewirausahaan  Pancasila  pada masyarakat. Melalui Pendidikan Kewirausahaan Pancasila, pendidikan
kewirausahaan yang seuai dengan karakter akar sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat  Indonesia  akan  bisa  lebih  mudah dipahami  dan  berkembang  karena  sesuai dengan  keadaan  dan  kondisi  masyarakat Indonesia. Berkembangnya Kewirausahaan
Pancasila akan mendorong tumbuhnya ekonomi  kerakyatan  yang  tangguh,  karena didukung  karakter  lingkungan  yang  sesuai dengan  masyarakat  atau  biasa  dikenal  dengan kearifan lokal karena semuanya bersumber dari lingkungan  sekitar  tempat  tinggal  masyarakat. Tumbuh dan berkembangnya wirausaha pancasila akan mendorong terbukanya lapangan  kerja  baru  dan  bisa  menyerap  tenaga kerja dan bisa mengurangi pengangguran. Pada gilirannya akan mampu menggerakkan perekonomian  dan  meningkatkan  pendapatan perkapita masyarakat, sehingga akan
mendorong  tumbuhnya  perekonomian  negara yang  tangguh  dan  maju  karena  didukung  oleh seluruh  masyarakat  Indonesia  yang  beriman dan bertaqwa serta atas ridho Allah SWT.

## Saran
Pengembangan pendidikan
Kewirausahaan
Pancasila dapat dilakukan pada semua tingkatan  pendidikan  baik  secara  formal maupun non formal. Pendidikan kewirausahaan Pancasila  yang  dilakukan  melalui  pendidikan formal  dapat  diberikan  sejak  mulai  tingkatan pendidikan  anak  usia      dini    (PAUD),  Taman Kanak-kanak  (TK),  Sekolah  Dasar  (SD), Sekolah  Menengah  Pertama  (SMP),  Sekolah Menengah  Atas  dan  Kejuruan  (SMA  dan SMK),  Perguruan  Tinggi  (PT).  sedangkan untuk  pendidikan  non  formal  bisa  dilakukan dengan pengabdian masyarakat secara langsung
kepada  masyarakat  dengan  melibatkan  semua komponen  masyarakat  yang  ada  termasuk Perguruan Tinggi. Sehingga keberadaan Kewirausahaan  Pancasila  segera  menyebar keseluruh  masyarakat  dan  bisa  segera  di implementasikan dalam kegiatan
perekonomian.  Agar  perekonomian  segera tumbuh  dan  mampu  bergerak  serta  mampu menyerap  tenaga  kerja  untuk  mengurangi pengangguran yang dampaknya bisa meningkatkan pendapatan
perkapita masyarakat  dan  bisa  membelanjakan  uangnya. Dengan  begitu  perekonomian  negara  akan tumbuh  kuat  karena  didukung  oleh  semua masyarakat  melalui  ekonomi  kerakyatan  yang kuat  dan  tangguh  karena  semua  masyarakat Indonesia  bergerak  secara  bersama  meskipun kecil-kecil tapi  besar, karena  jumlah penduduk Indonesia  sangat  besar  dan  merupakan  pasar yang potensial.

## DAFTAR RUJUKAN
Hendro.  2011. Dasar-Dasar  Kewirausahaan. Panduan bagi Mahasiswa untuk
Mengenal,  Memahami,  dan  Memasuki Dunia Bisnis . Jakarta: Erlangga.
Diposkan  oleh Heni  Hendrayani di 02.51 . henihendrayani.blogspot.com/.../peranan -ekonomi-ke... Translate this page
Apr  12,  2012  -  Ekonomi  kerakyatan
(Demokrasi  ekonomi)  adalah  sistem
ekonomi  ...  ekonomi  Pancasila  yang moralistik,  demokratik,  dan  mandiri, sangat… (online)
http://henihendrayani.blogspot.co.id/201 2/04/peranan-ekonomi-kerakyatan-
sebagai.html
Kodrat,  David  S,  Wina  Christina,  2015,
Entrepreneurship,  sebuah  Ilmu,  Penerbit Erlangga, Jakarta.
Meredith, G Geoffrey,
et al, 2000,
Kewirausahaan:  Teori  dan  Praktek,  Seri
Manajemen  Strategis  no.1,  Cet.    6,    CV Teruna  GraficaPT  Pustaka  Binaman
Pressindo,  Jakarta. Pusat  Kurikulum  Balitbang  Kemendiknas. 2010. Pengenbangan Pendidikan Kewirausahaan; Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran
Berdasarkan  Nilai-Nilai  Budaya  untuk Membentuk  Daya  Saing  dan  Karakter Bangsa. Jakarta.
Roda Dua,10 juli 2014, 45 butir-butir pedoman pengamalan pancasila terbaru
Roda2blog.com/2014/07/10/45-butir- butir-pedoman-pengamalan-pancasila- terbaru/ diakses 8 November 2015.
Syamsuri, Slamet (2013), Upaya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Potensi Lokal, (online),
https://www.facebook.com/permalink.php
?id... Translate this page
https://m.facebook.com/permalink,php?id=14
9644278538222&story_fbid=1524422082584 29 diakses 8 November 2015
Wordprees. 2011. Konsep Kewirausahaan Dan
Pendidikan  Kewirausahaan. (Online),
(http:// akhmadsudrajat.wordpress.com/2011/06/ 29/konsep-kewirausahaan-dan- pendidikan-kewirausahaan/),  diakses  8 Mei 2012.