Volume 4, Nomor 2, Desember 2021
licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

## AMICUS CURIAE SEBAGAI BENTUK PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP
Ilma Aulia Nabila¹ , Elis Rusmiati², Imamulhadi³
¹Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, ilmanabila22@gmail.com ²Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, ³Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran

## ABSTRACT

## ARTICLE INFO
Environmental problems are collective problems that require the participation of all components of the nation, one of  which includes environmental NGOs which have the right to participate in the protection and management of the environment, especially  in  the  context  of  enforcing  environmental  criminal  law.  In  practice, NGO participation can be a third party with an interest in pretrial, a witness or an  expert  in  a  trial  or  filing  amicus  curiae  in  environmental  criminal  cases. However, the role of environmental NGOs themselves is still a matter of debate by law enforcers because there is no place in  the legislation  which results in  legal uncertainty for environmental NGOs to participate in environmental criminal law enforcement.  This  research  is  normative  juridical.  By  using  a  descriptive analytical  approach,  this  study  aims  to  determine  the  extent  of  the  role  of environmental  NGOs  and  the  obstacles  to  manifesting  the  role  of  NGOs  in  the enforcement of environmental criminal law.
Keywords : Enforcement of environmental criminal law; Non-Governmental Organizations; Participation; amicus curiae
Cite this paper : Ilma Aulia Nabila, E. R. (2021). Amicus Curiae Sebagai Bentuk Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup. Widya yuridika: Jurnal Hukum .
Scope Article Environmental Law

## PENDAHULUAN
Dewasa kini makin maraknya kerusakan lingkungan hidup dan memperparah kualitas lingkungan hidup yang menyebabkan perubahan iklim  yang ekstrem dan dampak negatif bagi masyarakat. Maka dari itu, sudah sepatutnya dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar bisa menjamin terpenuhinya hak asasi manusia untuk mendapatkan lingkungan  yang  baik  dan  sehat.  Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  yang merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  dan  masyarakat  meliputi  perencanaan, pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan,  dan  penegakan  hukum 1 untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Sebagai persoalan kolektif  yang  membutuhkan  partisipasi  semua  komponen  bangsa  untuk  melakukannya, partisipasi atau peran serta dari LSM Lingkungan Hidup menjadi salah satu hal yang penting
1 Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
dalam  persoalan  lingkungan  hidup.  Hal  ini  sangat  dibutuhkan  mengingat  pengelola lingkungan (pemerintah) biasanya dapat merumuskan persoalan biologis dan teknis secara efektif,  namun  tidak  berhasil  dalam  mewujudkan  aspek-aspek  sosial  dalam  pengelolaan lingkungan hidup.  Hal ini semata-mata sebagai perwujudan dari asas yang terdapat dalam Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UU PPLH) yaitu asas partisipatif.
LSM diberikan akses untuk berperan serta dalam kegiatan yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, salah satunya dalam konteks penegakan hukum sebagai salah satu  bagian  dari  perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup.  Namun,  nyatanya penegakan hukum lingkungan masih sangat menonjolkan penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif 2 daripada penegakan hukum lainnya, khususnya penegakan hukum pidana. Tentu saja hal tersebut tidak bisa menjamin apabila pencemaran dan atau kerusakan lingkungan  hidup  tersebut  sudah  terjadi  sehingga  mengakibatkan  dampak  negatif  bagi masyarakat. Padahal sudah seharusnya apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum lingkungan hidup, mencakup juga kepada keseluruhan aspek hukum yang terdapat pada UU PPLH sendiri, termasuk juga hukum Pidana. Sebagaimana kita ketahui, meskipun penegakan hukum pidana lingkungan hidup memperhatikan asas ultimum remedium , meskipun begitu bukan  berarti  peran  serta  masyarakat  harus  berhenti  pada  upaya  penegakan  hukum administrasi karena sudah sepatutnya peran serta masyarakat terus dilaksanakan sampai segala proses di seluruh lingkup peradilan.
Sejatinya,  hukum  lingkungan  sudah  mengadopsi  banyak  asas  hukum  untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk bersifat responsif, partisipatif, dan aplikatif atas berbagai hak atas lingkungan hidup. Antara lain hak memperoleh lingkungan yang  sehat  dengan  mekanisme  konsep actively  participatory bagi  warga  masyarakat  dan LSM, yang kemudian melahirkan legal standing (kedudukan hukum). 3
Adapun dipandang dari segi mekanisme penegakan hukum, apabila korban lingkungan mempergunakan  mekanisme  biasa,  tentulah  akan  menghadapi  banyak  kesulitan  untuk menuntut kompensasi dan atau pemulihan fasilitas lingkungan yang mengalami kerugian. Pola kerugian lingkungan selanjutnya mendorong sistem hukum untuk berkembang, yang pada  pokoknya  lebih  mengakomodasikan  kepentingan-kepentingan  publik,  baik  dalam dimensi berkaitan dengan produk kebijakan publik pengambilan  keputusan,  kepentingan asset publik, kepentingan kompensasi (perdata) dan pemulihan lingkungan ( environmental recovery ), pertanggungjawaban pidana, governmental responsibility , dan sebagainya. 4 Kerap kali dalam melaksanakan peran sertanya seperti memberikan laporan adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup atau dalam memperjuangkan hak atas lingkungan baik dan sehat, para individu yang tergabung dalam LSM yang melakukan aktivitas tersebut dipandang sebelah mata dan malah dilaporkan kembali atas tindak pidana lain seperti telah dianggap melakukan tindak pidana pencemaran nama baik atau tindak  pidana lainnya  di KUHP maupun di luar KUHP. Menurut data Wahana Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan  WALHI)  setidaknya  terdapat  146  kasus  kriminalisasi  yang  menyasar  pejuang lingkungan  hidup  di  Jawa  dalam  periode  2015-2019 5 ,  hal  ini  tentu  saja  menjadi  suatu perhatian karena setiap tahunnya kasus serupa terus meningkat secara signifikan padahal kembali  mengingat  bahwa  amanat  UU  PPLH  sendiri  adalah  peningkatan  peran  serta masyarakat demi terpenuhinya hak atas lingkungan yang baik dan sehat serta terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
2 Imam Supardi, Lingkungan Hidup dan Kelestariannya , hlm. 35
3 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan , hlm. 198
4 Nommy  H.T.  Siahaan,  “Perkembangan  Legal  Standing  Dalam  Hukum  Lingkungan  (Suatu  Analisis  Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)”, 8:11, JURNAL HUKUM: SYIAR HUKUM (2011), hlm. 74
5 Nur Azizah, “Walhi Bicara Kasus Kriminalisasi Pejuang Lingkungan Hidup”, https://news.detik.com/berita/d- 4816859/walhi-bicara-kasus-kriminalisasi-pejuang-lingkungan-hidup > diakses pada tanggal 2 Februari 2020 pukul 16.30 WIB
Peran  serta  masyarakat  merupakan  bagian  penting  dalam  pengelolaan  lingkungan hidup demi tercapainya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang mana salah satunya adalah  kontrol  masyarakat.  Bentuk  pengakuan  terhadap  kontrol  oleh  masyarakat  dalam pengambilan  keputusan/kebijakan  salah  satunya  adalah Convention  on  Access  to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters atau  yang  dikenal  sebagai  konvensi  Aarhaus. 6 Lebih  lanjut,  fungsi  peran  serta masyarakat  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup  menurut  Koesnadi  Hardjasoemantri memiliki jangkauan yang sangat luas, tidak hanya meliputi peran serta para individu yang terkena berbagai peraturan atau keputusan administratif, namun meliputi pula peran serta kelompok dan organisasi dalam masyarakat 7 . Menurut  Levinson  yang  dikutip  oleh  Soerjono  Soekanto 8 ,  peranan  paling  sedikit mencakup 3 hal, yaitu:
1. Peran  meliputi  norma-norma  yang  berhubungan  dengan  posisi  atau  tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep apa yang dilakukan oleh individu sebagai organisasi.
3. Peranan  juga  dapat  dikatakan  sebagai  prikelakuan  individu  yang  penting  bagi struktur sosial dalam masyarakat.
Oleh karena itu, sebagai perwujudan faktor-faktor tersebut, LSM hadir sebagai bentuk komponen masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan dan  penegakan  hukum.  Lebih  lanjut,  dalam  kaitannya  dengan  peran  serta  masyarakat, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan LSM, menjelaskan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dalam bidang kegiatan  tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan  taraf  hidup  dan  kesejahteraan  masyarakat,  yang  menitikberatkan  kepada pengabdian secara swadaya.
UU  PPLH  memiliki  ketentuan  terkait  hak-hak  LSM  yaitu  salah  satunya  hak  gugat Organisasi Lingkungan Hidup, namun adanya hal tersebut dirasa tidak cukup, keberadaan LSM demikian dibatasi hanya dari sudut administratif, padahal perlu diingat bahwa UU PPLH sendiri menerapkan tiga aspek hukum dalam penegakannya yang tidak hanya administrasi dan  perdata  namun  adanya  aspek  hukum  pidana.  Ben  Boer  melihat  sistem  hukum lingkungan  Indonesia  sebagai  sistem  tertutup  ( closed  legal  standing ),  karena  begitu terbatasnya  pihak  atau  orang  yang  dapat  berperan  dalam  hal  terdapatnya  perbuatan- perbuatan yang merugikan. 9
Pada dasarnya penegakan hukum haruslah memperhatikan tiga hal yaitu: kepastian hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan.  Keadilan  yang  diciptakan  oleh  hakim  dalam  rangka penegakan  hukum  pidana  merupakan  suatu  pilihan  atau  merupakan  suatu  kombinasi dengan mengutamakan kebenaran materil. 10 Sebagaimana dalam proses peradilan pidana, hakim  senantiasa  berpedoman  pada  sistem  pembuktian  yang  dianut  di  peradilan  pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu sistem pembuktian negatif 11 yang mana terdapat  dua  komponen  di  dalam  sistem  pembuktian  ini  untuk  menentukan  salah  atau tidaknya seorang terdakwa, yaitu:
1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; dan
2. Keyakinan hakim.
6 The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE), Convention on  Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters , disahkan pada 25 Juni 1998 di Aarhus, Denmark.
7 Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan , hlm. 97
8 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar , hlm. 213
9 Ben Boer, Environmental Law and Enforcement (Course Material), hlm. 11
10 Sidik Surnaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , hlm. 217
11 Martiman Projohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , hlm. 102
Selain memperhatikan hal tersebut, hakim juga wajib menggali nilai-nilai yang ada di masyarakat  dalam  pertimbangannya  mengenai  putusan  suatu  perkara  sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mengingat  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  yang  bekerja  secara  objektif  dan  tidak memihak hal tersebut merupakan faktor penilai suatu penegakan hukum berjalan dengan baik. 12 Teer  Har  menyatakan  bahwa  demi  terciptanya  keadilan  dalam  memutus  suatu perkara, hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat, 13 terlebih lagi pada perkara lingkungan hidup yang mana menjunjung tinggi asas partisipatif yang  bertitik  pangkal  pada  masyarakat.  Sejatinya,  hukum  lingkungan  sudah  mengadopsi banyak asas hukum untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk bersifat responsif, partisipatif, dan aplikatif atas berbagai hak atas lingkungan hidup. Antara lain hak memperoleh lingkungan yang sehat dengan mekanisme konsep actively participatory bagi warga  masyarakat  dan  LSM,  yang  kemudian  melahirkan legal  standing (kedudukan hukum). 14
Tujuan  peran  serta  masyarakat  dalam  penegakan  hukum  pidana  lingkungan  hidup adalah  untuk  menghasilkan  masukan  dan  persepsi  yang  berguna  dari  warga  negara  dan masyarakat yang berkepentingan ( public interest ) dalam rangka meningkatkan pengambilan keputusan lingkungan. Proses peran serta masyarakat harus bersifat terbuka untuk umum, peran serta masyarakat yang diwakili oleh organisasi lingkungan hidup akan mempengaruhi kredibilitas ( accountability ) badan yang bersangkutan 15 . Pada prakteknya dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup kerap kali LSM Lingkungan melakukan peran sertanya yang berupa pengajuan amicus curiae ke pengadilan sebagai dokumen guna membantu majelis hakim membuka pandangan dari sisi lingkungan hidup dan masyarakat itu sendiri, namun keberadaan bentuk peran serta LSM Lingkungan berupa amicus curiae keberadaannya masih menjadi hal yang memicu perbedaan pendapat diantara  para  penegak  hukum,  karena  belum  adanya  aturan  mengenai amicus  curiae tersebut  di  hukum  nasional  meskipun  di  beberapa  kasus  lingkungan  hidup  sudah  cukup banyak LSM mengajukan amicus curiae -nya. Selain bentuk peran serta berupa amicus curiae , LSM  Lingkungan  juga  kerap  kali  menjadi  pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dalam praperadilan, dan menjadi saksi di persidangan.
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  teori-teori  yang  diuraikan  di  atas  berdasarkan  latar belakang  tersebut  di  atas,  peneliti  ingin  meneliti  mengenai  bentuk-bentuk  peran  serta Lembaga  Swadaya  Masyarakat  dalam  penegakan  hukum  pidana  lingkungan  hidup  serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya perwujudannya.
Adapun  manfaat  dan  tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  mengkaji  dan mengetahui sejauh mana bentuk-bentuk peran serta LSM dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup dan apa saja hambatan-hambatan dalam upaya perwujudan dari peran serta LSM dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup itu sendiri.

## METODE
Metode penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskripstif analitis yaitu penggambaran secara lengkap atas  suatu  keadaan  guna  memperoleh  data  mengenai  hubungan  antar  gejala 16 dan menganalisis keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Dengan pengambilan data  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  ( library  research )  dan  studi  lapangan  berupa
12 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , hlm. 6
13 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia , hlm. 104
14 N.H.T Siahaan, Hukum Lingkungan , hlm. 198 15 Lalu  Sabardi,  “Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menurut  Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lin gkungan Hidup”, Journal Yustisia , 3:1, hlm. 74, 2014
wawancara.  Data  penelitian  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan bahan hukum tersier yang dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Implementasi  Dan  Bentuk  Peran  Serta  LSM  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana Lingkungan Hidup
Filosofinya bahwa lingkungan hidup membutuhkan semacam “wali” atau guardian yang mengurusi kepentingannya.  Jika  kepentingan lingkungan hidup itu terganggu, maka walinya itu yang akan bertindak, termasuk beracara di muka pengadilan. 17 Salah satu pihak yang diharapkan dapat berperan serta dalam upaya penegakan hukum lingkungan di tengah kondisi masih terdapatnya berbagai kekosongan hukum lingkungan tersebut ialah Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM).  Kecakapan  Lemabga  Swadaya  Masyarakat  (LSM)  tampil  di muka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa LSM sebagai “wali” ( guardian ) dari lingkungan. Pendapat ini berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Christoper D. Stone dalam  artikelnya  yang  dikenal  luas  di  Amerika  Utara  yang  berjudul Should  Trees  Have Standing? Toward Legal Rights for Natural Objects . Teori ini memberikan hak hukum ( legal right ) kepada objek-objek alam ( natural objects ). Menurut Stone, hutan, laut, atau sungai sebagai  objek  alam  layak  memiliki  hak  hukum  dan  adalah  tidak  bijaksana  jika  dianggap sebaliknya hanya dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara). LSM  Lingkungan  Hidup  dalam  UU  PPLH  memiliki  hak-haknya  sebagai  organisasi lingkungan yaitu salah satunya adalah hak ius standi yaitu hak atau kualitas untuk tampil dan  bertindak  sebagai  pihak  yang  berhak  berperan  serta  dalam  hukum  di  pengadilan ( persona standi in judicio ) bagi organisasi lingkungan hidup untuk kepentingan pelestarian fungsi  lingkungan  hidup. 18 UU  PPLH  sendiri  telah  mensyaratkan  bahwa  LSM/Organisasi lingkungan  hidup  memiliki  hak  gugat  dalam  rangka  pelaksanaan  tanggung  jawab perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup,  organisasi  lingkungan  hidup  berhak mengajukan  gugatan  untuk  kepentingan  pelestarian  fungsi  lingkungan  hidup. 19 Sesuai dengan  Pasal  92  ayat  (3)  UU  PPLH,  tidak  semua  LSM  lingkungan  hidup  dapat  mewakili lingkungan  hidup  dan  masyarakat  dalam  penegakan  hukum.  Syarat  LSM  dapat  mewakili masyarakat/lingkungan hidup adalah, sebagai berikut:
1. Berbadan  hukum,  karena  tidak  semua  LSM  merupakan  badan  hukum,  di  Indonesia sendiri LSM biasanya berbentuk Yayasan 20 namun tidak sedikit juga LSM/Organisasi Lingkungan Hidup yang hanya berupa “perkumpulan” saja.
2. Anggaran  dasarnya  menjelaskan  bahwa  didirikan  untuk  kepentingan  pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hal ini dikenal dengan prinsip environmental oriented statue , yakni  dalam  anggaran  dasarnya  (statute)  secara  tegas  menyebut  tujuan  pendirian organisasi adalah kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
3. Melakukan  kegiatan  sesuai  anggaran  dasar  minimal  2  (dua)  tahun.  Hal  ini  dikenal dengan actively environmental statute yakni telah melakukan kegiatan sesuai anggaran dasarnya. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak dibatasi harus berupa satu kegiatan namun beberapa kegiatan yang memang didasarkan kepada kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Selain  itu,  terdapat  banyak  LSM  Lingkungan  Hidup  di  Indonesia  yang  memiliki kriteria seperti yang disebutkan  di atas yang memiliki fokus berbeda-beda  dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup seperti, antara lain: 21
1. Aspek Kebijakan dan Riset;
17 Mas Achmad Santosa, Good Governance & Hukum Lingkungan , hlm. 286-289
18 Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa, Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup , hlm. 103
19 Lihat Pasal 92 ayat (1) UU PPLH
20 Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
21 Hasil diskusi dengan Peneliti Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada 22 September 2020
2. Melakukan investigasi dan mencari fakta-fakta dan bukti dalam perkara lingkungan hidup;
3. Primordial Grassroots ;
4. Pendampingan Masyarakat dan Kajian yang berisi ahli-ahli.
Peran Serta LSM dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup sejatinya telah banyak dipraktekan dalam peradilan, misalnya LSM Lingkungan Hidup seperti WALHI , yang aktif  mengajukan amicus  curiae secara  tertulis  ke  pengadilan  dalam  beberapa  perkara pidana  lingkungan  hidup  maupun  perkara SLAPP ( Strategic  Lawsuit  Against  Public Participation ) sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UU PPLH selain itu bentuk peran serta LSM Lingkungan Hidup juga meliputi beberapa tahap dalam penegakan hukum pidana yaitu menjadi pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan, sebagai pelapor dan saksi tindak pidana lingkungan hidup.
WALHI sebagai salah satu organisasi/LSM Lingkungan Hidup yang berfokus kepada pendampingan  masyarakat  dan  lingkungan  hidup  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan memiliki legal standing untuk berperan serta dalam penegakan hukum lingkungan. WALHI sebagai  LSM  Lingkungan  dalam legal  standing sebagai  penggugat  atau  tergugat  mewakili kepentingan lingkungan hidup adalah nomeklatur sebagai pihak yang berperkara. WALHI dalam  hal  ini  salah  satu  yang  dapat  mewakili  masyarakat  dan  lingkungan  di  pengadilan sebagai  penggugat  dalam  lingkup  hukum  perdata  dan  hukum.  WALHI  Jawa  Barat  yang merupakan salah satu cabang dari WALHI Nasional, sepanjang tahun 2015-2020, kerap kali melakukan pendampingan terhadap masyarakat maupun lingkungan paling banyak dalam perkara  kebakaran  hutan  dan  permasalahan  izin  lingkungan.  WALHI  Jawa  Barat  lebih terbilang  jarang  menggunakan legal  standing -nya  sebagai  organisasi  lingkungan  hidup untuk berkedudukan sebagai penggugat, namun lebih kepada advokasi kepada masyarakat dan pendampingan selama proses penegakan hukum dan oleh karena WALHI Jawa Barat tidak  dapat  beracara  langsung  sebagai  kuasa  hukum  atau  penasihat  dalam  penegakan hukum  lingkungan  hidup  maka  WALHI  Jawa  Barat  kerap  kali  bekerja  sama  dengan  LBH Bandung untuk melakukan pendampingan. 22
Dari berbagai bentuk peran serta LSM Lingkungan Hidup dalam Penegakan Hukum Pidana  Lingkungan  Hidup  sejatinya  yang  paling  cocok  pada  saat  ini  dalam  rangka perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  masih  memerlukan  penelitian  yang mendalam  tentang  berbagai  aspek  yang  menyangkut  pola  sistem  nilai  masyarakat  yang berkaitan dengan adat istiadat, aspirasi dan persepsi masyarakat sendiri. WALHI kerap kali memiliki  kedudukan  yang  menempatkan  WALHI  sebagai  LSM  Lingkungan  yang  dapat langsung  mewakili  kepentingan  yang  berhubungan  dengan  lingkungan  hidup  secara langsung.
1. LSM  Lingkungan  sebagai Amicus  Curiae dalam  Perkara  Pidana  Lingkungan Hidup.
Dalam tradisi Common Law , mengenai amicus curiae secara luas tercatat dalam All  England  Report.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  Indonesia  sendiri  dalam perkembangannya  cenderung  menganut mixed  type (campuran)  dalam  sistem peradilan pidana Indonesia, 23 Adapun gambaran berkaitan dengan Amicus Curiae di Indonesia adalah cara  dimana pengadilan diberikan izin untuk mengundang  pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau kepedulan atas perkara itu atau atas prakarsa sendiri untuk membantu pengadilan guna menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu-isu yang belum familiar. 24 Amicus curiae ini kerap kali diajukan  dalam  tahap  pengadilan,  secara  lisan  maupun  tulisan  (yang  selanjutnya disebut  sebagai amicus  brief ). Amicus  brief merupakan  salah  satu  cara  pengajuan amicus  curiae yang  biasanya  dilakukan  oleh  LSM  ke  pengadilan,  bahkan  ketika
22 Hasil diskusi dengan Deputi WALHI Jawa Barat pada tanggal 10 September 2020
23 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , hal. 42
24 Refki  Saputra,  “Refleksi  Peran  Kantor  Penghubung  Komisi  Yudisial  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia”, Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol. 6, 2017, hlm. 17
pengadilan tersebut tidak mengadopsi mekanisme formal untuk menerima praktek tersebut  atau  disebut  juga  sebagai  pengajuan  non  formal. 25 Steven  Kochevar mendefinisikan amicus curiae menggunakan dua kriteria utama yaitu: 26
1. Dokumen  yang  secara  sukarela  disampaikan  ke  pengadilan  oleh  pihak  selain pihak yang berperkara; dan
2. Keberadaannya  tidak  meniadakan  diskresi  dari  pengadilan  atas  berkas  yang disampaikan.
Dengan  kata  lain  konsep amicus  curiae di  peradilan  pidana  di  Indonesia  secara limitatif  hanya  dilakukan  dengan  cara  informal  terhadap  pemberian  pendapat  ke pengadilan.
WALHI  sebagai  LSM  Lingkungan  Hidup  kerap  kali  mengajukan amicus  curiae yang bertujuan untuk membantu hakim dalam memutuskan suatu perkara,  hal ini berdasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:
“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”
Namun  dalam  keefektivitasannya,  pengajuan amicus  curiae ditentukan  oleh jaminan kebebasan atau kemandirian pengadilan dan proaktifisme hakim dan prinsip pembuktian  dalam  suatu  perkara  yang  khususnya  dalam  hal  ini  adalah  perkara pidana  lingkungan  hidup.  Lebih  lanjut  dalam  prakteknya,  majelis  hakim  dalam perkara pidana lingkungan hidup mempersamakan praktek amicus curiae ini dengan ahli dimana LSM Lingkungkungan Hidup dapat dihadirkan sebagai ahli oleh Penuntut Umum,  Penasihat  Hukum  maupun  Hakim  di  persidangan  yang  sifatnya  kasuistis. Artinya, dalam pengajuan amicus curiae dipandang oleh hakim apabila suatu perkara tersebut  sifatnya  kasuistis.  Kualifikasi  ahli  sejatinya  memiliki  keahlian  khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 28 disebutkan bahwa:
“keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”
Ahli sejatinya bukan saja memiliki keahlian khusus dengan Pendidikan formal yang sesuai  bidang  agar  menjadi  ahli  namun  ahli  dalam  Pendidikan  non-fomal.  Namun berbeda dalam prakteknya, beberapa kali WALHI dan ICEL sebagai LSM Lingkungan Hidup  bekerjasama  dengan  ahli-ahli  berkaitan  perkara  pidana  lingkungan  hidup. Namun  ahli  tetap  hadir  dengan  nama  pribadinya  dalam  persidangan  dan  tidak dinaungi oleh WALHI ataupun LSM Lingkungan lainnya.

## 2. WALHI sebagai pihak yang berkepentingan dalam Praperadilan.
Pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan Pasal 95 KUHAP menjelaskan mengenai ruang lingkup praperadilan yaitu sebagai berikut:
a) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan penahan;
b) Memeriksa  dan  memutus  sah  atau  tidaknya  penghentian  penyidikan  atau penghentian penuntutan;
c) Memeriksa  dan  memutus  ganti  kerugian  dan  atau  rehabilitasi  bagi  seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;
d) Memeriksa  dan  memutus  terhadap  tuntutan  ganti  kerugian  yang  diajukan oleh  tersangka  atau  ahli  warisnya  atas  penangkapan  atau  penahanan  serta tindakan  lain  tanpa  alasan  yang  berdasarkan  undang-undang  atau  karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan;
e) Memeriksa  dan  memutus  permintaan  rehabilitasi  yang  diajukan  oleh tersangka  atas  penangkapan  atau  penahanan  tanpa  alasan  berdasarkan
25 Steven Kochevar, “ Amici Curiae in Civil Law Jurisdiction ”, The Yale Law Journal, Vol. 122, hlm. 1663, 2013 <https://www.yalelawjournal.org/comment/amici-curiae-in-civil-law-jurisdictions>
26 Steven Kochevar, op.cit , 1659
undang-undang  atau  kekeliruan  mengenai  orang  atau  hukum  yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.
Pihak yang dapat mengajukan Praperadilan selanjutnya diatur dalam Pasal 79 sampai Pasal 81 KUHAP.
Adapun dasar WALHI dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah: 27
1. Bahwa  berdasarkan  fakta  bahwa  Pemohon  adalah  badan  hukum  yang didirikan untuk kepentingan umum ( public interest advocacy );
2. Bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Perkara  Nomor 76/PUU-X/2012  tertanggal  8  Januari  2013  yang  pada  intinya  menyatakan bahwa  pihak  ketiga  dalam  pasal  80  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana tidak hanya terbatas pada saksi dan korban tindak pidana tetapi juga di interpretasikan lebih luas;
3. Merujuk  pada  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  tafsir  pihak  ketiga, tersebut  Mahkamah  Konstitusi  menyatakan  organisasi  masyarakat  atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kepentingan dan tujuan yang  sama  untuk  memperjuangkan  kepentingan  umum  ( public  interest advocacy );
3. LSM Lingkungan sebagai Saksi dalam Perkara Pidana Lingkungan Hidup. Pembuktian  dalam  kasus  lingkungan  karena  terjadinya  pencemaran  seringkali ditandai oleh sifat-sifat khas, antara lain: 28
1) Penyebab tidak selalu dari sumber tunggal, akan tetapi berasal dari berbagai sumber ( multiresources );
2) Melibatkan disiplin ilmu lainnya serta menuntut keterlibatan pakar-pakar di luar hukum sebagai saksi;
3) Akibat  yang  ditimbulkan  seringkali  tidak  timbul  seketika,  akan  tetapi berselang beberapa lama kemudian ( long period of latency ).
WALHI  sebagai  LSM  Lingkungan  Hidup  yang  berfokus  pada  advokasi  dan pendampingan dalam perkara lingkungan hidup, kerap kali menjadi pihak yang dicari lebih  awal  oleh  warga  masyarakat  yang  terkena  dampak  kerusakan  lingkungan hidup.  WALHI  yang  juga  dapat  turut  serta  melakukan  investigasi  kerusakan lingkungan hidup lalu kerap kali WALHI setelah mendapatkan investigasi tersebut diteruskan  pada Kepolisian untuk  dilakukan pelaporan atas dugaan  tindak  pidana lingkungan hidup tersebut.
Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 96 UU PPLH bahwa alat bukti yang sah dalam  tuntutan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  terdiri  atas  keterangan  saksi; keterangan  ahli;  surat;  petunjuk;  keterangan  terdakwa  dan/atau  alat  bukti  lain termasuk  alat  bukti  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga, apabila ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau the degree of evidence , keterangan saksi dikatakan sah apabila salah satunya keterangan saksi memenuhi kualifikasi saksi dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri suatu peristiwa itu. Apabila dikaitkan dengan peran WALHI dalam pelaporan  dugaan  tindak  pidana  lingkungan  hidup  tersebut,  maka  WALHI  dapat dikatakan  memenuhi  kualifikasi  sebagai  saksi  dalam  persidangan  perkara  pidana lingkungan  hidup.  Biasanya,  WALHI  sebagai  saksi  di  persidangan  diwakili  oleh perorangan yang merupakan anggota WALHI sendiri. 29
Pada akhirnya, penegakan hukum pidana harus pula mengacu pada nilai-nilai yang tumbuh  dan  berkembang  di  masyarakat  demi  tegaknya  hukum  itu  sendiri,  Keputusan Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup. Dijelaskan lebih lanjut bahwa hakim lingkungan hidup haruslah
27 Hasil diskusi dengan Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat pada tanggal 10 September 2020.
28 Mas Achmad Santosa, op.cit , hlm. 296
memiliki kompetensi yang berbeda dari hakim lainnya salah satunya adalah judicial activism yaitu  serangkaian  pengetahuan,  keterampilan  dan  ciri  kepribadian  yang  mendukung  dan mendorong  hakim  untuk  dapat  menemukan  dan  menggali  nilai-nilai  hukum  terkait lingkungan hidup tidak tertulis yang hidup dan local wisdom di masyarakat sesuai dengan prinsip  dan  aturan  hukum.  Bahwa  dengan  adanya amicus  curiae yang  diajukan  dalam perkara lingkungan hidup khususnya  hukum  pidana membantu hakim dalam menunjang keterampilan  tersebut  dalam  memutuskan  suatu  perkara.  Maka  dari  itu,  kembali  kepada tujuan dari peran serta dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup itu sendiri yaitu menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna bagi warga negara dan masyarakat yang berkepentingan ( public interest ) sebagaimana asas keseimbangan yang dianut oleh KUHAP itu sendiri. Penegakan hukum lingkungan pidana dilaksanakan melalaui sistem peradilan pidana  lingkungan  secara  terpadu  ( integrated  environment  criminal  justice  system ),  yaitu dimulai  tahap  penyidikan,  penuntutan  perkara,  pemeriksaan  perkara,  serta  putusan  dan eksekusi.  Dengan  demikian,  penegakan  hukum  lingkungan  pidana  harus  dilaksanakan melalui jalur litigasi dan selamanya tidak mungkin dilaksanakan dengan cara lain, seperti musyawarah atau perundingan, sebagaimana pendapat Muladi mengenai sistem peradilan pidana  yang  merupakan  suatu  jaringan  (network)  peradilan  yang  menggunakan  hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun pelaksanaan hukum pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu  dornal  apabila  dilandasi  hanya  untuk  kepentingan  kepastian  hukum  saja  akan membawa  kepada  ketidakadilan. 30 Sehingga,  sejatinya  sistem  peradilan  pidana  perlu dipandang  bukanlah  merupakan  hal  yang  harus  dipertuan  oleh  masyarakat,  namun keduanya perlu dipandang sebagai pelayan untuk masyarakat.
Soerjono  Soekanto  memaparkan  mengenai  faktor-faktor  penegakan  hukum  yaitu: faktor hukum; faktor penegak hukum; faktor sarana pendukung; faktor masyarakat; faktor kebudayaan. Salah satu dari faktor tersebut sebagaimana disebutkan di atas adalah faktor masyarakat, Masyarakat yang menentukan suatu hukum berlaku di suatu lingkup kehidupan bermasyarakat karena peraturan dibuat semata-mata untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat. Peran serta LSM Lingkungan Hidup sendiri ada di dalam hampir seluruh fator yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu terdapat dalam faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.
B. Hambatan Dalam Upaya Perwujudan Peran Serta LSM Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup.

## 1. Hambatan Internal
Hambatan  Internal  merupakan  hambatan  yang  berasal  dari  dalam  LSM  Lingkungan Hidup itu sendiri. Hambatan internal ini yang dapat membuat masyarakat terlebih anggota LSM Lingkungan Hidup sulit untuk maju dan berperan khususnya dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. WALHI Jawa Barat 31 menyatakan bahwa hambatan internal yang dihadapi khususnya dalam WALHI Jawa Barat adalah tidak adanya Sumber Daya Manusia yang dapat mewakili langsung sebagai Penasihat Hukum/Kuasa Hukum dalam penyelesaian perkara  lingkungan hidup. Sehingga,  WALHI Jawa Barat jarang sekali menggunakan legal standing -nya  di  pengadilan,  sehingga  untuk  WALHI  Jawa  Barat  bekerjasama  dengan  LBH Bandung sebagai penasihat hukum/kuasa hukum yang mewakili di pengadilan.
Selain itu, hambatan internal lainnya WALHI Jawa Barat adalah kurangnya pendanaan, hal  tersebut  dikarenakan  WALHI  sendiri  merupakan  organisasi  lingkungan  hidup independent non-profit yang sistem pendanaannya berasa dari uang anggota, sumbangan masyarakat  individu  serta  Lembaga  dana  lainnya  baik  nasional  maupun  internasional, namun  hal  itu  tidak  menjamin  dana  kas  yang  masuk  ke  WALHI  tiap  wilayah  memadai,
30 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , hlm. 18
31 Hasil diskusi dengan Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat pada tanggal 9 Oktober 2020
sedangkan  menurutnya  untuk  melanjutkan  perkara  ke  persidangan  membutuhkan  dana yang tidak sedikit.

## 2. Hambatan Eksternal
Adapun  hambatan  eksternal  yang  dihadapi  oleh  WALHI  dalam  upaya  perwujudan  peran sertanya, adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya perlindungan bagi para pelapor dan aktivis lingkungan hidup.
Perlindungan bagi para aktivis lingkungan hidup yang sedang melakukan advokasi dan demokrasi  demi  membela  kepentingan  lingkungan  hidup  kerap  kali  malah dikriminalisasi dan dilaporkan balik atas tuduhan lain, banyak diantaranya dilaporkan dengan  tuduhan  pencemaran  nama  baik  atau  dituduh  melakukan  Tindakan  illegal dalam  pemanfaatan  lahan/tanah  yang  biasanya  diklaim  milik  suatu  perusahaan. Padahal  jelas  dalam  UU  PPLH  telah  diatur  mengenai  Anti-SLAPP  ( Strategic  Lawsuit Against  Public  Participation )  yang  ditegaskan  dalam  SK  KMA  No. 036/KMA/SK/II/2013 dimana dijelaskan bahwa Anti SLAPP merupakan perlindungan hukum  bagi  pejuang  lingkungan  hidup,  gugatan  SLAPP  dapat  berupa  gugatan  balik (gugatan rekonvensi), gugatan biasa atau berupa pelaporan telah melakukan tindak pidana bagi pejuang lingkungan hidup (misalnya, dianggap telah melakukan perbuatan “penghinaan”  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP).  Namun  salah  satu  alasan  tidak terlaksananya amanat dari Pasal 66 UU PPLH adalah tidak adanya peraturan pelaksana dari  ketentuan  tersebut  yang  mengakibatkan  masih  terdapat  pengabaian  dan ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh aparat penegak hukum.
b. Kurang responsifnya aparat penegak hukum
Selama  ini  peran  serta  WALHI  sebagai  LSM  Lingkungan  Hidup  dalam  rangka penegakan hukum lingkungan hidup sudah cukup efektif dan cukup banyak inisiatif akan hal itu.  Namun  yang  membuat  masyarakat  dan  anggota  LSM  Lingkungan  yang  lain  merasa kurang  mendapat  respon  baik  dari  penegak  hukum  dengan  melakukan  peran  sertanya memberikan informasi dan laporan kepada penegak hukum adalah keterlambatan respon dari aparat penegak hukum. 32

## PENUTUP
Kedudukan dari LSM Lingkungan Hidup dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup  sejatinya  diakui  dalam  setiap  proses  penegakan  hukum  pidana  dimulai  dari  tahap pelaporan  hingga  putusan  pengadilan  dalam  kapasitasnya  menjadi  pihak  yang  dapat melakukan investigasi dalam hal adanya dugaan tindak pidana lingkungan hidup, menjadi pihak  ketiga  yang  berkepentingan  dalam  Praperadilan,  saksi  dan  kerap  kali  mengajukan amicus  curiae guna  membantu  hakim  dalam  memutus  perkara  dari  sudut  pandang kepentingan lingkungan hidup dan masyarakat. Namun secara yuridis, belum ada peraturan yang mengatur secara jelas mengenai bentuk peran serta LSM Lingkungan Hidup khususnya dalam  Penegakan  Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup,  padahal  dalam  prakteknya  LSM Lingkungan  Hidup  seperti  WALHI  memiliki legal  standing yang  perlu  dipandang  sebagai jalan masuk pada ranah litigasi yang sampai saat ini penggunaannya oleh WALHI sendiri terkhususnya WALHI Jawa Barat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Ketidakpastian  hukum  bagi  peran  serta  LSM  Lingkungan  dalam  penegakan  hukum pidana lingkungan hidup menimbulkan beberapa hambatan, diantara lain adanya hambatan internal  berupa  tidak  adanya  SDM  yang  memiliki  kapasitas  untuk  mewakili  lingkungan hidup dalam proses peradilan, dan kurangnya pendanaan. Sedangkan hambatan eksternal yang  dihadapi  adalah  kurangnya  perlindungan  bagi  para  pelapor  dan  aktivis  lingkungan hidup  dan  kurangnya  responsif  dari  penegak  hukum  karena  perbedaan  pandangan  yang kerap  kali  menimbulkan  keterlambatan  proses  penanganan  perkara  didasari  oleh
perbedaan pendapat antar penegak hukum mengenai peran serta LSM Lingkungan karena belum adanya aturan hukum yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, Romli. 2010. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer , Jakarta. Kencana.
Hamzah, Andi. 2010. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Boer, Ben. 2001. Environmental Law and Enforcement (Course Material), IASTP II, Cameron Sydney.
Hardjasoemantri,  Koesnadi.  2005. Hukum  Tata  Lingkungan ,  Yogyakarta:  Gadjahmada University Press.
Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: UNDIP Press.
Moh Fadli dan Mukhlis, Mustafa. 2016. Hukum dan Kebijakan Lingkungan Hidup , Malang: UB Press.
Projohamidjojo,  Martiman.  2010. Komentar  atas  KUHAP:  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana , Jakarta: Pradnya Paramitha.
Santosa, Mas Achmad. 2001. Good Governance & Hukum Lingkungan , Jakarta: ICEL.
Supardi, Imam. 2003. Lingkungan Hidup dan Kelestariannya . Bandung: Alumni.
Siahaan, N.H.T. 2007. Hukum Lingkungan , Jakarta: Pancuran Alam.
Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI Press.
Soekanto, Soerjono. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: PT Rajawali Pers.
Surnaryo, Sidik. 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Malang: UMM Press.

## Jurnal
Saputra, Refki.  “ Refleksi  Peran  Kantor  Penghubung  Komisi  Yudisial  dan  Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Peradilan di Indonesia ”. Jurnal Peradilan Indonesia Teropong, Vol.  6.  (Juli  2017)  Retrieved  from http://mappifhui.org/wp- content/uploads/2018/02/Jurnal-Teropong-Vol-6-Juli-Desember-2017.pdf
Kochevar,  Steven.  “ Amici  Curiae  in  Civil  Law  Jurisdiction ”. The  Yale  Law  Journal,  Vol.  122 . Retrieved
from https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5563&context= ylj Nommy H.T. Siahaan, “Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan  (Suatu  Analisis  Yuridis  Dalam Public  Participatory Untuk  Perlindungan  Lingkungan)”, Jurnal  Hukum:  Syiar  Hukum
(UNISBA) Vol.  13  No.  3  November  2011.  Retrieved  from https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/662
Lalu  Sabardi,  “Peran  Serta  Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  menurut Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Journal Yustisia , 3:1, 2014. Retrieved from https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10120/9030
Peraturan Perundang-Undangan
The  United  Nations  Economic  Commission  for  Europe  (UNECE),  Convention  on  Access  to Information,  Public  Participation  in  Decision-making  and  Access  to  Justice  in Environmental Matters , disahkan pada 25 Juni 1998 di Aarhus, Denmark.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## Naskah Internet
Nur  Azizah,  “Walhi  Bicara  Kasus  Kriminalisasi  Pejuang  Lingkungan  Hidup”, https://news.detik.com/berita/d-4816859/walhi-bicara-kasus-kriminalisasi- pejuang-lingkungan-hidup > diakses pada tanggal 2 Februari 2020