Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 6, No. 2, Desember 2020, pp. 124--154

## IMPLEMENTASI EARLY WARNING SYSTEM (EWS) DALAM MENEKAN TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF) DI PERBANKAN SYARIAH
Novi Febriyanti UIN Sunan Ampel Surabaya novikfbr@gmail.com

## Abstract:
The health of a bank based on sharia principles is in the interest of all parties involved, including the owner, bank management, public users of bank services, Bank Indonesia as  the  bank  supervisory  authority  and  other  parties.  The  following  article  aims  to discuss the principles of Sharia prudential banking through an early warning system (EWS) that Islamic banks usually apply. The research method used is qualitative with a field research approach and literature study with data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results show that the application of an  early  warning  measurement  system  for  Islamic  banks  can  be  calculated  using several indicators, namely including return on equity (ROE), return on assets (ROA), financing to deposit ratio (FDR), non-performing finance (NPF) and ratios. operating costs  and  operating  income  (BOPO).  This  is  implemented  to  reduce  the  level  of problematic  financing  caused  by  two  factors,  namely  internal  factors  (the  banking sector), namely the lack of maintenance that has been determined, accuracy in business analysis,  understanding  of  the  necessary  needs,  inclusion  of  sound  policy requirements  and  pursuing  targets.  External  factors  (debtors)  are  natural  disasters, decreased business, collateral, increased competition for business types, low education levels and family factors.

## Keywords: Prudential Banking, Early Warning System, Non Performing Financing, Bank Health

## Abstrak:
Kesehatan  suatu  bank  berdasarkan  prinsip  syariah  merupakan  kepentingan semua  pihak  yang  terkait,  baik  pemilik,  pengelola  (manajemen)  bank, masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia selaku otoritas pengawasan bank  maupun  pihak  lainnya.  Artikel  berikut  bertujuan  untuk  membahas mengenai  prinsip  Syariah  prudential  banking  melalui  early  warning  system (EWS) yang biasa bank syariah terapkan. Metode penelitian yang digunakan yakni  kualitatif  dengan  pendekatan  field  research  dan  studi  kepustakaan
dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi.  Hasil  penelitian  menyebutkan  bahwa  penerapan  sistem pengukuran peringatan dini bagi bank syariah dapat dihitung menggunakan beberapa  indikator,  yakni  meliputi    return  on  equity  (ROE),  return  on  asset (ROA), financing to deposit ratio (FDR), non performing finaning (NPF) dan rasio biaya  operasional  dan  pendapatan  operasional  (BOPO).  Hal  tersebut diterapkan dapat menekan tingkat pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh  dua  faktor,  yakni  faktor  internal  (pihak  perbankan)  adalah  kurangnya maintenance  yang  telah  ditetapkan,  ketepatan  dalam  menganalisa  usaha, pemahaman kebutuhan yang diperlukan, pencantuman persyaratan kebijakan yang  sehat  dan  mengejar  terget.  Pada  faktor  eksternal  (debitur)  adalah bencana  alam,  usaha  menurun,  agunan,  persaingan  jenis  usaha  bertambah ketat, tingkat pendidikan yang rendah dan faktor keluarga.
Kata  kunci:  Analisis  Pembiayaan,  Sistem  Peringatan  Dini,  Pembiayaan Bermasalah, Kesehatan Bank.

## A. PENDAHULUAN
Dengan  penduduk  mayoritas  muslim,  perkembangan  perbankan syariah  seharusnya  memiliki  prospek  yang  sangat  cerah.  Apalagi perbankan syariah juga menganut prinsip universalitas, artinya memiliki prinsip  yang  juga  dapat  diperuntukkan  bagi  masyarakat  luas  atau  pun semua kalangan. Keberadaan perbankan syariah dijadikan sebagai bagian dari  sistem  perbankan  nasional  yang  diharapkan  dapat  mengembankan perekonomian  Negara. 1 Di  masa  pandemi,  perbankan syariah di Indonesia  menunjukkan  tren  perkembangan  positif.  Perbankan  syariah tumbuh positif 9,22 persen (yoy) atau Rp 545,39 triliun. Perbankan syariah hingga  bulan    Maret  2020  terus  menunjukkan  perkembangan  positif dengan Aset, Pembiayaan Yang Disalurkan dan Dana Pihak Ketiga yang terus tumbuh. Per Maret 2020, total aset keuangan syariah
1 Ade  Irvi  Nurul  Husna,  “Arman  Paramansyah,  Perkembangan  Industri  Perbankan Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan”, Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), Vol. 3, No. 2, (2020), 129-139.
Indonesia (tidak  termasuk  Saham Syariah)  mencapai  Rp1.497,44  triliun atau USD 91,49 miliar. 2
Tabel 1 Perkembangan Aset, PYD dan DPK
Sumber: Snapshot Perbankan Syariah – OJK
Menurut  Pasal  36  bab  1,  pasal  1,  ayat  1  dalam  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta  cara  dan  proses  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya.  Bank Syariah  adalah  bank  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan Prinsip  Syariah.  Prinsip  Syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan  perbankan  berdasarkan  fatwa  yang  dikeluarkan  oleh  lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. 3
Perbankan  syariah  yang  menjadi  suatu  lembaga  keuangan  syariah harus  berpegang  teguh  pada  prinsip  syariah.  Salah  satu  contohnya
2 Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Snapshot  Perbankan  Syariah  Juni  2020, https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Snapshot- Perbankan-Syariah-Juni-2020.aspx , diakses pada 29 September 2020.
3 Pasal  36  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008  tentang Perbankan Syariah.
0 100 200 300 400 500 600 Des-16 Des-17 Des-18 Des-19 Jun-20 DPK PYD Aset
dengan memberikan pelayanan yang lengkap, nyaman, dan diterima oleh masyarakat.  Perbankan  syariah  memiliki  berbagai  macam  produk  baik pendanaan,  pembiayaan  dan  jasa  sebagai  upaya  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Produk  yang  paling  diminati  dan  dibutuhkan oleh  masyarakat  salah  satunya  adalah  produk  pembiayaan.  Produk pembiayaan atau penyaluran dana merupakan istilah yang dipergunakan dalam  perbankan  syariah,  dan  istilah  kredit  dalam  bank  konvensional. 4 Pembiayaan  pada  umumnya  menjadi  salah  satu  fungsi  bank  dalam menjalankan aktivitas penyaluran atau penggunaan dana. Arti sempitnya, pembiayaan  didefinisikan  sebagai  penyaluran  dana  yang  dilakukan lembaga  keuangan  syariah  seperti  pihak  bank  kepada  nasabah. 5
Pelaksanaan pembiayaan dalam perbankan syariah juga harus memenuhi aspek  syariah  dan  aspek  ekonomi.  Setiap  realisasi  pembiayaan  yang dijalankan  pihak  perbankan  syariah  kepada  para  debitur  harus berpedoman pada syariat Islam dan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan  atau  bagi  hasil  baik  bagi  pihak  perbankan  syariah  maupun nasabah. 6
Besar  kecilnya  pembiayaan  yang  disalurkan  oleh  bank  sangat dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Faktor-faktor  tersebut  juga  dapat menimbulkan  salah  satunya  pembiayaan  bermasalah. 7 Faktor  yang menyebabkan  pembiayaan  bermasalah  terjadi  yakni  berasal  dari  pihak perbankan  itu  sendiri,  seperti  kesalahan  analisa  pembiayaan,  kesalahan
4 Supriadi,  Ismawati,  “Implementasi  Prinsip-prinsip  Perbankan  Syariah  Untuk Mempertahankan  Loyalitas  Nasabah”,  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah,  Vol.  3,  No.  1,  April (2020), 41-50.
5 M. Sulhan & Ely Siswanto, Manajemen Bank Konvensional dan Syariah, (Malang: UIN Malang Press Cet; 1, 2008),148.
6 Andi Sri Rezky W, Abd Basir,  “Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah”, Khatulistiwa Law Review, Vol. 1 No. 1, April (2020), 61-76.
7 Wulandari  Kuswahariani,  et  al,  “Analisis  Non  Performing  Financing  (NPF)  Secara Umum  dan  Segmen  Mikro  Pada  Tiga  Bank  Syariah  Nasional  di  Indonesia”,  Jurnal  Aplikasi Bisnis dan Manajemen, Vol. 6, No. 1, Januari (2020), 26.
dalam perhitungan modal dan jaminan serta kurang tepatnya penerapan sistem deteksi dini. Faktor lain bisa juga terjadi pada pihak debitur akan kecurangannya.  Dengan  begitu  pemahaman  yang  baik  atas  faktor-faktor terjadinya  pembiayaan  bermasalah  menjadi  bekal  yang  sangat  berharga bagi  pihak  perbankan  yang  bersangkutan. 8 Untuk  pembiayaan bermasalah  atau  bisa  disebut  dengan  non  performing  financing    (NPF) adalah  pembiayaan  yang  memiliki  beberapa  macam  golongan  yakni kurang  lancar,  diragukan,  dan  macet.  NPF  mencerminkan  risiko  yang berkemungkinan pada  kerugian yang akan timbul atas penyaluran dana oleh bank. Tingginya NPF membuat bank perlu membentuk pencadangan atas  pembiayaan  bermasalah  yang  lebih  besar,  karena  hal  ini  akan menurunkan pendapatan bank. 9

## Tabel 2 Non Performing Financing (NPF)
Sumber: Statistik Perbankan Syariah - OJK
8 Yulya  A,  Lukytawati  A,  Ranti  W,  “Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Non Performing  Financing  Pada  Bank  Umum  Syariah  Indonesia  Periode  2010-2014”,  Jurnal  Al Muzara’ah, Vol. 4, No. 1, (2016), 44-60.
9 Ismail  Nawawi,  Manajemen  Perbankan  dari  Teori  Menuju  Aplikasi,  (Jakarta:  Kencana, 2010), 125.
0 1 2 3 4 5 2016 2017 2018 2019 2020 NPF
Tingkat  pertumbuhan  pembiayaan  yang  tinggi,  diikuti  dengan tingginya nilai FDR ternyata juga berdampak pada rasio NPF yang tinggi. Nilai NPF di akhir tahun 2020 perlu  mendapat perhatian khusus  karena dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  bank  syariah.  Namun  hal  tersebut masih di bawah ambang batas NPF yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu  sebesar  5%. 10 Kerugian  yang  dialami  dapat  mengganggu  neraca bank, sehingga mengurangi kemampuan aktivanya. Jika kerugian tersebut cukup besar, maka bukan tidak mungkin bank akan mengalami likuidasi. Keberadaan  NPF  dalam  jumlah  besar  dapat  berdampak  pada  kerugian bank  yaitu  kerugian  karena  tidak  diterimanya  kembali  dana  yang  telah disalurkan dan pendapatan tidak dapat diterima, artinya bank kehilangan kesempatan  mendapat  laba.  Selain  itu  NPF  juga  berdampak  pada berkurangnya  pendapatan  dari  pembiayaan  tersebut  yang  dapat mengurangi laba bank dan kemampuan memberikan pembiayaan. 11
Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah atau non performing financing  (NPF) dari perspektif bank dapat dilihat dari faktor internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor  internal  bisa  dilihat  pada  suatu kebijakan  yang  dijalankan  oleh  bank  tersebut  seperti  kebijakan perkreditan yang ekspansif, penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan,  lemahnya  sistem  administrasi  dan  pengawasan  kredit, lemahnya  sistem  deteksi  dini  dan  lemahnya  informasi  kredit,  maupun itikad  kurang  baik  dari  pihak  bank. 12 Sedangkan  faktor  eksternal  yang
10 Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  Statistik  Perbankan  Syariah  Agustus  2020, https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan- syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Agustus-2020.aspx ,  diakses  pada  30  September 2020.
11 Fifi  Hanafia,  Abdul  Karim,  “Analisis  CAR,  BOP,  NPF,  FDR,  NOM  dan  DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia”, Jurnal Manajemen dan Bisnis, Vol. 2 No. 1, (2020), 36-47.
12 Jaenal  Effendi,  Usy  Thiarany,  Tita  Nurmansyah,  “Factors  Influencing  Non- Performing Financing (NPF) at Sharia Banking”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 25 No. 1, (2017), 109-138.
menyebabkan  pembiayaan  bermasalah  atau  non  performing  financing (NPF)  bisa  dilihat  pada  kegiatan  usaha  debitur  yang  menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi seperti penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya  suku  bunga  kredit,  pemanfaatan  iklim  persaingan  perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, maupun musibah yang dialami oleh debitur. 13
Menurunnya  pendapatan  bank  akan  berpengaruh  terhadap menurunnya  modal  yang  dimiliki  oleh  bank.  Karena  besarnya  modal yang dimiliki oleh bank akan berpengaruh pada besarnya ekspansi dalam menyalurkan dana dalam pembiayaan. Sehingga peningkatan modal bisa diketahui  dari  tingkat  NPFnya,  yakni  semakin  tinggi  nilai  NPF  akan semakin tinggi tingkat kerugian yang dialami lembaga keuangan syariah. Dan juga sebaliknya, semakin kecil tingkat NPF maka tingkat keuntungan lembaga  keuangan  syariah  akan  meningkat. 14 Menurut  Pasal  25,  bab  6, ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999  tentang  Bank  Indonesia  bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  tugas mengatur  bank,  Bank  Indonesia  berwenang  menetapkan  ketentuan- ketentuan  perbankan  yang  memuat  prinsip  kehati-hatian  dan  sistem deteksi dini. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1  ditetapkan  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia. 15 Sehingga  pihak  bank harus  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  (prudential  banking)  yang dijadikan acuan melalui mekanisme atau sistem deteksi dini (early warning system)  yang  dijadikan  sebagai  pengenalan  terhadap  tanda-tanda  atau gejala  awal  yang  diperkirakan  dapat  mempengaruhi  perkembangan  atas maju mundurnya keuangan dan operasi perbankan.
13 Siamat, Dahlan, Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan Edisi Kelima, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 360.
14 A. Wangsawidjaja Z, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramdeia Pustaka, 2012), 76.
15 Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
Sebagai  lembaga  keuangan  syariah  yang  berbisnis  dibidang ekonomi,  tentunya  pihak  bank  tidak  ingin  mengalami  risiko  kerugian sebagaimana halnya lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, bank  syariah  tidak  serta  merta  memberikan  kucuran  dana  kepada  calon nasabah/debitur. 16 Karena selain mengemban amanah dari pihak ketiga, bank  syariah  juga  menerapkan  prinsip  prudential  banking  untuk  menjaga dana  yang  diamanahkan  melalui  mekanisme  early  warning  system  untuk meminimalisir  terjadinya  tingkat  non  performing  financing  dan meningkatkan  kesehatan  bank.  Kesehatan  bank  merupakan  kepentingan semua  pihak  yang  terkait,  baik  pemilik,  manajemen,  masyarakat pengguna jasa bank dan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku otoritas  pengawasan  perbankan,  karena  kegagalan  dalam  industri perbankan akan berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. 17
Prinsip  prudential  banking  adalah  suatu  asas  atau  prinsip  yang menyatakan  bahwa  dalam  menjalankan  fungsi  dan  kegiatan  usaha perbankan  wajib  bersikap  hati-hati. 18 Bank  dalam  memberikan pembiayaan harus melaksanaan prinsip kehati-hatian secara faktual dapat dilihat  dalam  penerapan  mekanisme  early  warning  system  (EWS)  yakni sebuah  sistem  yang  dapat  memberikan  peringatan  dini  terhadap kemungkinan  kesulitan  keuangan  dan  operasi  perbankan  dimasa  yang akan datang. Sistem pengukuran peringatan dini bagi bank syariah dapat dihitung  menggunakan  beberapa  indikator,  yakni  meliputi    return  on equity, return on asset, financing to deposit ratio, non performing finaning dan rasio  biaya  operasional  dan  pendapatan  operasional  yang  memang
16 Rahmat  Ilyas,  “Analisis  Kelayakan  Pembiayaan  Bank  Syariah”,  Jurnal  Asy- Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam, Vol. 4, No. 2, Desember (2019), 124-146.
17 Diana Marlyna, Mohan Aka Wirando, “Analisa Tingkat Kesehatan Bank Syariah”, Technobiz : International Journal Of Business, Vol. 1, No. 1, (2018), 19-24.
18 Sutan Remy, Perbankan Islam (Dalam Kedudukan Tata Hukum Di Indonesia),  (Jakarta: Utama Puataka Grafikia, 2003), 172.
dikhususkan  untuk  menghitung  laporan  keuangan  perbankan. 19 Dengan EWS  diharapkan  dapat  mengantisipasi  kemungkinan  kegagalan  dari berbagai kondisi pasar yang dinamis pada perbankan syariah. Sehingga, pembuat  kebijakan  dapat  menyiapkan  berbagai  kebijakan  untuk mengurangi dampak instabilitas perekonomian.
Kebijakan  perbankan  tersebut  dikeluarkan  dan  dilaksanakan  oleh Bank  Indonesia  untuk  menciptakan  kinerja  yang  baik  dan  memelihara kesehatan  bank  di  Indonesia.  Berikut  ini  adalah  ayat  yang  berkaitan dengan kinerja dalam firman Allah Swt pada al-Qur’an surah at-Taubah (9) ayat 105:
ِبۡيَغ ۡ لٱ ِمِلٰ َع ٰ َ لَِإ َنوُّدَ ُتَُسَو ََۖنوُنِمۡؤُم ۡ لٱَو ۥُ ُ لُوُسَرَو ۡمُكَلَمَع ُ هللَّٱ ىَ َيَ َسَف ْ اوُلَمۡعٱ ِل ُقَو َنوُلَمۡعَت ۡمُتنُك اَمِب مُكُئِ بَنُيَف ِةَدَٰه هشلٱَو
“Dan  katakanlah:  Bekerjalah  kamu,  Maka  Allah  dan  Rasul-Nya  serta  orang- orang  mukmin  akan  melihat  pekerjaanmu  itu,  dan  kamu  akan  dikembalikan kepada  (Allah)  Yang  Mengetahui  akan  yang  gaib  dan  yang  nyata,  lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” 20
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan memahami, mengkaji, dan menganalisis tentang  bagaimana  penerapan  prinsip  kehati-hatian  bank  (prudential banking) melalui mekanisme sistem peringatan dini (early warning system) sebagai  upaya  penyelesaian  yang  digunakan  bank  syariah  dalam menekan  tingkat  non  performing  financing  dan  faktor-faktor  yang menyebabkan pembiayaan bermasalah muncul pada bank syariah.
19 Sumandi,  “Analysis  an  Early  Warning  System  on  Sharia  Banking  Crisis”,  Jurnal Nisbah, Vol. 3 No. 1, (2017), 365-382.
20 Departemen  Agama  RI,  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya,  (Bandung:  CV.  Diponegoro, 2005), 162.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yakni  kualitatif  dengan pendekatan  studi  kepustakaan  serta  field  research  dengan  menggunakan latar  belakang  alamiah  yang  menghasilkan  hasil  penelitian  secara deskriptif atau analisis dan juga memaparkan serta menggambarkan apa yang  seseorang  terima,  rasakan  dan  ketahui  didalam  kesadaran langsungnya  serta  pengalamannya  yang  disesuaikan  dengan  konsep teoritis. 21 Untuk  mencapai  tujuan  penelitian,  pada  teknik  pengumpulan data  penulis  mengumpulkan  data  melalui  observasi,  wawancara  dan dokumentasi serta kajian dalam bentuk analisis dan olahan pengetahuan secara langsung mengenai penelitian terkait. Sedang analisis data bersifat deskriptif, karena penelitian ini akan menguraikan secara objektif hal-hal yang  berkaitan  dengan  implementasi  early  warning  system  (EWS)  dalam menekan tingkat non performing financing (NPF) di perbankan syariah.

## C. PEMBIAYAAN

## 1. Pengertian Pembiayaan
Pembiayaan merupakan salah satu produk bank syariah dalam menyalurkan  dana  kepada  calon  nasabah  atau  calon  debitur berdasarkan  prinsip  syariah.  Penyaluran  dana  dalam  bentuk pembiayaan didasarkan atas kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana memberikan keopercayaan kepada penerima dana, bahwa dana  dalam bentuk pembiayaan yang diberikan  pasti  akan  terbayar  atau  kembali.  Penerima  dana pembiayaan  mendapat  kepercayaan  dari  pemilik  dana,  sehingga penerima pembiayaan berkewajiban  untuk mengembalikan dana atas pembiayaan  yang  telah  diterima  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010), 3.
telah  diperjanjikan  dalam  akad  pembiayaan. 22 Secara  sederhana  yang menjadi  perbedaan  antara  kredit  yang  diberikan  oleh  bank konvensional  dengan  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  syariah terletak pada keuntungan atau bagi hasil yang diharapkan. Pada bank konvensional,  keuntungan  diperoleh  melalui  bunga  yang  telah ditetapkan.  Sedangkan  pada  bank  syariah,  berupa  imbalan  atau  bagi hasil  yang  didapat.  Perbedaan  lain  salah  satunya  terdiri  dari  analisis pemberian pembiayaan beserta persyaratannya. 23

## 2. Tujuan Pembiayaan
Suatu  bank  dalam  memberikan  pembiayaan  kepada  calon nasabah atau calon debitur pastinya memiliki tujuan dengan tak lepas dari  misi  bank  tersebut,  tujuannya  dibedakan  menjadi  dua  yakni tujuan  pembiayaan  untuk  tingkat  makro  dan  mikro.  Secara  makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan sebagai berikut: 24
a. Peningkatan  ekonomi,  yaitu  dengan  adanya  pembiayaan masyarakat dapat melakukan akses ekonomi seperti kegiatan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup.
b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, yaitu pihak bank  yang mempunyai  dana  dapat  menyalurkan  dana  kepada  pihak  yang membutuhkan dana sebagai modal usaha.
c. Meningkatkan  produktifitas,  yaitu  memberikan  peluang  bagi masyarakat  agar  mampu  meningkatkan  daya  produksinya  dalam berusaha.
22 Ismail Nawawi, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), 105.
23 Veithzal  Rivai,  Andria  Permata,  Islamic  Financial  Management,  (Jakarta:  Kencana, 2010), 93.
24 Binti  Nur  Aisyah,  Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah,  (Yogyakarta:  Kalimedia, 2015), 4.
d. Membuka  lapangan  kerja  baru,  yaitu  dengan  terbukanya  sektor- sektor usaha melalui dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja atau pengangguran.
e. Terjadinya distribusi pendapatan, yaitu masyarakat yang berusaha produktif  mampu  melakukan  aktivitas  kerja  dengan  memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.
Adapun secara mikro, tujuan pembiayaan adalah sebagai berikut: 25
a. Upaya  memaksimalkan  laba,  yaitu  setiap  usaha  akan menghasilkan  laba  usaha  yang  dimaksimalkan  untuk  perolehan kembalinya dana yang telah dikeluarkan.
b. Upaya meminimalkan risiko, yaitu setiap usaha pasti akan terjadi faktor-faktor  yang  berpengaruh  maka  pengusaha  harus  mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul.
c. Pemberdayaan  sumber  ekonomi,  yaitu  sumber  daya  ekonomi dapat  dikembangkan  dengan  melakukan  mixing  antara  sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal yang diperoleh.
d. Penyaluran  kelebihan  dana,  yaitu  pembiayaan  dapat  menjadi penyeimbangan  dan  penyaluran  kelebihan  dana  dari  pihak  yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

## 3. Kategori Pembiayaan
Penggolongan  kolektabilitas  pembiayaan  menurut  pasal  4  surat keputusan  direktur  Bank  Indonesia  No.  30/267/KEP/DIR  tanggal  27 Februari 1998, yaitu sebagai berikut: 26
a) Lancar (pass), apabila memnuhi kriteria:
1) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat
25 Ibid., 5.
26 Iswi Hariyani, Restruturisasi dan Penghapusan Kredit Macet,  (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 37.
2) Memiliki mutase rekening yang aktif
3) Bagian  dari  kredit  yang  dijamin  dengan  agunan  tunai  (cash collateral)
b) Dalam  perhatian  khusus  (special  mention),  apabila  memenuhi kriteria:
1) Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  belum  melampaui  90 hari
2) Terkadang terjadi cerukan (overdraft)
3) Mutasi rekening rendah
4) Jarang  terjadi  pelanggaran  terhadap  kontrak  yang diperjanjikan
5) Didukung oleh pinjaman baru
c) Kurang lancar (substandard), apabila memenuhi kriteria:
1) Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan  bunga  yang  telah melampaui 90 hari
2) Sering terjadi cerukan (overdraft)
3) Frekuensi mutase rekening relatif rendah
4) Terjadi  pelanggaran  terhadap  kontrak  yang  diperjanjikan lebih dari 90 hari
5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
d) Diragukan (doubtfull), apabila memenuhi kriteria:
1) Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan  bunga  yang  telah melampaui 180 hari
2) Terjadi cerukan (overdraft) yang bersifat permanen
3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
4) Terjadi kapitalisasi bunga
5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
e) Macet (loss), apabila memenuhi kriteria:
1) Terdapat  tunggakan  angsuran  pokok  dan  bunga  yang  telah melampaui 270 hari
2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar
Dalam perbankan syariah pembiayaan yang bermasalah dikenal dengan  sebutan  Non  Performing  Financing  (NPF),  dan  Non  Performing Loan (NPL) pada bank konvensional. 27 Hal tersebut menggambarkan situasi  dimana  pengembalian  pembiayaan  yang  telah  diberikan mengalami  risiko  yang  tidak  diinginkan.  Dalam  pengartian  lain  Non Performing Financing (NPF) dapat dipahami bahwa pembiayaan yang kualitas  pembayarannya  sudah  turun  dari  lancar,  kurang  lancar, dalam  perhatian  khusus,  diragukan  dan  macet.  Pembiayaan  yang dalam  pengembaliannya  mengalami  keterlambatan  baik  pokoknya maupun  bagi  hasil. 28 Pembiayaan  bermasalah  atau  Non  Performing Financing  (NPF)  adalah  suatu  rasio  yang  membandingkan  tingkat pembiayaan  bermasalah  atau  pembiayaan  yang  dikualifikasikan terhadap  total  pembiayaan  yang  diberikan.  Perhitungannya  Non Performing  Financing  (NPF)  yakni  perbandingan  antara  pembiayaan yang  memiliki  kualitas  kurang  lancar,  diragukan  dan  macet dibandingkan  dengan  total  pembiayaan  yang  disalurkan. 29 Besarnya rasio  Non  Performing  Financing  (NPF)  yang  diperbolehkan  Bank Indonesia  adalah  maksimal  5%,  jika  melebihi  angka  5%  maka  akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. 30
27 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan.
28 Rahmat Shaleh, Kamus Perbankan, (Jakarta: Institut Perbankan Indonesia, 1980), 142.
29 Katiyo, Analisa  Kredit dan Resiko, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2004), 67.
30 Trisadini P. Usanti, Transaksi Bank Syariah, cet. 1, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 105.

## D. EARLY WARNING SYSTEM
Dalam  menerapkan  prinsip  kehati-hatian,  bank  menganalisis atau menilai permohonan pembiayaan dibahas melalui berbagai aspek yang  menyangkut  keadaan  usaha  calon  debitur. 31 Untuk meminimalisir  dan  mencegah  terjadinya  kerugian  akibat  pembiayaan yang  bermasalah,  maka bank harus  menerapkan  suatu  sistem  yang efektif  dan  berkesinambungan  untuk  memonitoring  fasilitas pembiayaan yang telah diberikan melalui  early warning system  (EWS). Indikator yang digunakan untuk mencari periode tekanan merupakan hasil indeksasi dari lima indikator, yaitu return on equity, return on asset, financing-to-asset  ratio,  non  performing  finaning  dan  rasio  biaya operasional  dan  pendapatan  operasional  yang  memang  dikhususkan untuk menghitung laporan keuangan perbankan. 32

## 1. Return on Equity (RoE) 33
ROE  adalah  rasio  yang  digunakan  untuk  mengukur  pendapatan (laba)  dari  penggunaan  modal  bank  syariah.  Dapat  dirumuskan dengan,
𝑅𝑂𝐸 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑆𝑒𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖 𝑥 100%
4. Return on Asset (RoA)
ROA aadalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank syariah dalam memperoleh pendapatan dari total penggunaan asset bank syariah. Dapat dirumuskan dengan,
𝑅𝑂𝐴 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑥 100%
5. Financing-to-Asset Ratio (FAR)
31 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi), (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 95.
32 Sumandi, Analysis an Early Warning System, …, 365-382.
33 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah, (Jakarta: Ziktul Hakim, 2007), 144.
FAR  adalah  nisbah  keuangan  yang  menilai  kemampuan  bank dalam  memenuhi  kewajiban  jangka  pendeknya  dan  permohonan kredit atau pembiayaan dengan cepat. Dapat dirumuskan dengan,
𝐹𝐴𝑅 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑥 100%
6. Non Performing Financing (NPF)
NPF  dapat  dipahami  bahwa  pembiayaan  yang  kualitas pembayarannya  sudah  turun  dari  lancar,  kurang  lancar,  dalam perhatian  khusus,  diragukan  dan  macet.  Pembiayaan  yang  dalam pengembaliannya  mengalami  keterlambatan  baik  pokoknya maupun bagi hasil. 34 Dapat dirumuskan dengan,
𝑁𝑃𝐹 = 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 (𝐾𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟, 𝐷𝑖𝑟𝑎𝑔𝑢𝑘𝑎𝑛, 𝑀𝑎𝑐𝑒𝑡) 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎𝑎𝑛 𝑥 100%

## 7. Rasio Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)
BOPO merupakan salah satu rasio biaya yang menunjukkan sejauh mana  nilai  efesiensi  kinerja  operasional  bank  syariah.  Nilai  BOPO menurun  apabila  biaya  operasional  menurun  di  lain  pihak pendapatan  operasional  tetap  dan  apabila  biaya  operasional  tetap di  lain  pihak  pendapatan  operasional  meningkat.  Dapat dirumuskan dengan,
𝐵𝑂𝑃𝑂 = 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 100%

## E. IMPLEMENTASI  EARLY  WARNING  SYSTEM  (EWS)  DALAM MENEKAN TINGKAT NON PERFORMING FINANCING (NPF)
Sebagaimana  telah  dideskripsikan  pada  sub  bab  sebelumnya, bahwa setiap pembiayaan  yang diberikan oleh pihak bank  kepada calon debitur harus menerapkan prinsip prudential banking. Menurut Rachmadi Usman, prinsip prudential banking adalah suatu sikap kehati-hatian pihak
34 Rahmat Shaleh, Kamus Perbankan, …, 142.
bank  dalam  menjalankan  tugas  atau  kinerjanya  dalam  melayani nasabah. 35 Didalam prinsip prudential banking terdapat cara dalam menilai atau  menganalisa  calon  debitur  dalam  permohonan  pembiayaan  yang diajukan.  Hal  ini  diterapkan  dengan  tujuan  untuk  menekan  tingkat  non performing  financing  dan  meningkatkan  kesehatan  bank.  Dengan meminimalisir  terjadinya  risiko  yang  tidak  diharapkan,  pihak  bank  dari awal  memiliki  tahap  atau  cara  tersendiri  dalam  menilai  maksud  dan tujuan  calon  debitur.  Hal  pertama  yang  dilakukan  AO  adalah  persiapan pemberian  pembiayaan.  Persiapan  pemberian  pembiayaan  merupakan tahap  pertama  dalam  pemberian  pembiayaan  kepada  calon  debitur. Dalam  tahap  ini  AO  selaku  pihak  bank  harus  menggali  informasi mengenai  data  pribadi  calon  debitur.  Informasi  yang  diambil  harus memiliki  gambaran  mengenai  kondisi  suatu  usaha  calon  debitur  yang menyangkut besarnya usaha, besarnya pembiayaan yang diminta, tujuan digunakannya  modal  pembiayaan,  jaminan,  dan  lokasi  usaha.  AO  juga menginformasikan kepada calon debitur mengenai kebijakan pembiayaan yang ada di bank syariah. 36
Sebelum persetujuan akad dengan pemberian seluruh berkas yang telah disetujui pihak bank seperti tata cara pengajuan pembiayaan, syarat- syarat  permohonan  pembiayaan  dan  yang  lainnya.  Dari  data-data  yang telah  dikumpulkan,  baik  dari  hasil  wawancara,  tertulis,  intern  bank, kemudian  diolah  dalam  laporan  pengenalan  proyek.  Kemudian  AO memberikan  formulir,  sehingga  calon  debitur  akan  memberikan  data mengenai  surat-surat  berkaitan  dengan  pembiayaan,  jaminan  dan
35 Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, (Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 18.
36 Mardiana Yose, Rully Trihantana, “Participation and Financing Mechanism Islamic Bank on Syndication”, Jurnal Nisbah, Vol. 3, No. 2, (2017), 403-423.
dokumen  pendukung  lainnya. 37 Selanjutnya  AO  menilai  melalui dokumentasi  dengan  mengecek  data-data  dokumen  yang  telah diserahkan  dan  memproses  pada  tahap  berikutnya.  Sebelum  pencairan dana  nantinya  juga  harus  memberikan  surat  permohonan  realisasi pembiayaan dan dokumen tambahan yang disyaratkan. Tahap berikutnya masuk pada analisis pembiayaan.
Setelah  menganalisa  pembiayaan  yang  diajukan  oleh  calon  debitur, berikutnya  AO  melaporkan  kepada  komite  pembiayaan  untuk memperoleh  keputusan.  Menurut  Sunarto  Zulkifli  jika  tidak  sesuai  maka persyaratan  akan  dikembalikan  ke  calon  debitur  dan  account  officer menyampaikan  penolakkannya.  Bila  permohonan  pembiayaan  disetujui atau  dianggap  layak  serta  memenuhi  kriteria,  maka  komite  akan memberikan  persetujuan  sesuai  dengan  persyaratan  yang  diberikan. 38
Kemudian  AO  melakukan  pengecekan  ulang  berkas-berkas  yang  telah terkumpul apakah sudah lengkap dan sesuai prosedur atau belum. Setelah semua  terlengkapi,  maka  data  akan  diinput  ke  sistem  dan  dana  akan dicairkan kepada debitur.
Untuk  meminimalisir  dan  mencegah  terjadinya  kerugian  akibat pembiayaan  yang  sudah  dicairkan  kepada  debitur,  maka bank harus menerapkan  suatu  sistem  yang  efektif  dan  berkesinambungan  untuk memonitoring  fasilitas  pembiayaan  yang  telah  diberikan  melalui  early warning  system  (EWS).  Early  warning  system  (EWS)  yakni  sebuah  sistem yang dapat memberikan peringatan dini terhadap kemungkinan kesulitan keuangan  dan  operasi  perbankan  dimasa  yang  akan  datang.  Sistem pengukuran  peringatan  dini  bagi  bank  syariah  dapat  dihitung menggunakan beberapa indikator, yakni meliputi   return on equity, return
37 Muhammad  Syafi’i  Antonio,  Bank  Syariah  Bagi  Bankir  dan  Praktisi  Keuangan  , (Jakarta: Gema Insani dan Tazkia, 1999), 160.
38 Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis …, 144.
on  asset,  financing  to  desposit  ratio,  non  performing  finaning  dan  rasio  biaya operasional  dan  pendapatan  operasional  yang  memang  dikhususkan untuk menghitung laporan keuangan perbankan. 39 Sebagai contoh laporan keuangan  tahunan  di  salah  satu  bank  syariah  di  Indonesia  yakni  Bank Syariah Bukopin misalnya,
Tabel 3 Laporan Tahunan
Sumber: Laporan Keuangan Tahunan - BSB Tabel 4 Rasio Keuangan Description 2015 2016 2017 2018 2019 Capital Adequacy Ratio (CAR) 16,31 15,15 19,20 19,31 15,25 Non performing earning assets and non total performing non earning assetss to total earning assets and non earning assets 2,44 5,64 5,33 4,50 6,54 Non performing assets to total earning assets 2,44 5,71 5,48 4,42 4,60 Allowance for impairment losses on financial assets to earning assets 1,36 3,38 3,94 4,18 4,08
0 1 2 3 4 5 6 7 8 2015 2016 2017 2018
2019 Aset DPK Pembiayaan Ekuitas
Non Performing Financing (NPF) Gross 2,99 7,63 7,85 5,71 5,89 Non Performing Financing (NPF) Net 2,74 4,66 4,18 3,65 4,05 Return on Asset (ROA) 0,79 (1,12) 0,02 0,02 0,04 Return on Equity (ROE) 5,35 (13,74) 0,20 0,26 0,23 Net Return 3,14 3,31 2,44 3,17 2,59 Net Operating Margin 0,27 (1,67) (0,40) (0,38) (0,29) Operating Ecpense to Operating Income (BOPO) 91,99 109,62 99,20 99,45 99,60 Financing to Deposit Ratio (FDR) 90,56 88,18 82,44 93,40 93,48 Quick Ratio 16,19 23,75 26,60 20,31 18,44 Profit Sharing Share to Total Financing 48,09 52,56 60,71 63,59 65,15
Sumber: Laporan Keuangan tahunan - BSB
Ditinjau  dari  perhitungan  return  on  equity  (ROE)  menunjukkan satuan angka 0,23 ditahun 2019 mendekati 1 menunjukkan semakin efektif dan  efisiennya  penggunaan  ekuitas  perusahaan  untuk  menghasilkan pendapatan, demikian sebaliknya jika ROE mendekati 0 berarti perbankan tidak  mampu  mengelola  modal  yang  tersedia  secara  efisien  untuk menghasilkan pendapatan. 40 ROE atau yang  biasa disebut  pengembalian ekuitas  adalah  salah  satu  perhitungan  yang  masuk  dalam  rasio profitabilitas.  ROE  merupakan  perhitungan  rasio  yang  menunjukkan kemampuan  perbankan  dalam  menghasilkan  laba  bersih  dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi  pemilik  atau  investor.  Rasio  ini  menunjukkan  daya  untuk menghasilkan laba atas  investasi berdasarkan nilai buku para pemegang saham, dan sering kali digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif.  ROE  sangat  menarik  bagi  pemegang  maupun  calon  pemegang
40 Bank Syariah Bukopin,
Laporan Keuangan Tahunan 2019, https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan/2019 ,  diakses  pada  tanggal  16  November 2020.
saham,  dan  juga  bagi  manajemen,  karena  rasio  tersebut  merupakan ukuran  atau  indikator  penting  dari shareholders  value  creation,  artinya semakin  tinggi  rasio  ROE,  semakin  tinggi  pula nilai  perusahaan,  hal  ini tentunya  merupakan  daya  tarik  bagi  investor  untuk  menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 41
Selanjutnya yakni return on assets untuk mengukur efisiensi dalam mengubah uang yang digunakan untuk membeli aset menjadi laba bersih. Perbankan  juga  perlu  memahami  return  on  assets  (ROA)  secara keseluruhan  untuk  tolak  ukuran  keuntungan  yang  paling  tepat.  ROA merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan  dalam  perusahaan.  Rasio  ini  juga  merupakan  suatu  ukuran tentang  efektivitas  manajemen  dalam  mengelola  investasinya.  Semakin kecil (rendah) rasio dari ROA, maka semakin kurang baik demikian pula sebaliknya.  Dapat  dilihat  perhitungan  dari  ROA  menunjukkan  satuan angka  0,04  atau  setara  dengan  4%  di  tahun  terakhir  2019. 42 Dengan demikian, bisa dimengerti bahwa return on assets menunjukkan hasil yang lebih  tinggi  bahwa  perusahaan  tersebut  lebih  efektif  dalam  mengelola asetnya dan lebih produktif dalam menghasilkan jumlah laba bersih yang lebih besar. Idealnya semakin tinggi angka ROA, maka akan semakin baik asumsi  kinerja  perusahaan  tersebut  dari  sisi  pengelolaan  ekuitasnya. Namun, untuk mengetahui nilai ROA yang baik tidak ada standar khusus.
Kemudian adanya perhitungan pada financing-to-deposit ratio (FDR) yang  menunjukkan  peningkatan  di  tiap  tahunnya.  Semakin  tinggi financing  to  deposit  ratio  atau  FAR  maka  tingkat  likuiditasnya  rendah karena  jumlah  aset  yang  diperlukan  untuk  membiayai  pembiayaannya makin  besar.  Besarnya  jumlah  pembiayaan  yang  disalurkan  akan
41 Muhammad  Ash-Shiddiqy,  “An  Analysis  Of  Profitability  Of  Sharia  Banks  Using Return On Asset (ROA) Ratio And Return On Equity (ROE) Ratio”, Jurnal Imara, Vol. 3, No. 2, Desember (2019), 117-129.
42 Bank Syariah Bukopin, Laporan Keuangan Tahunan 2019, …, 16 November 2020.
menentukan  laba  bank  syariah.  Jika  bank  tidak  mampu  menyalurkan pembiayaan  sementara  dana  yang  terhimpun  banyak  maka  akan menyebabkan  bank  tersebut  merugi.  Semakin  besar  pembiayaan  yang disalurkan  dibandingkan  dengan  simpanan  pada  suatu  bank  membawa konsekuensi semakin besar risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. 43 Sehingga  akan  menyebabkan  semakin  besar  pula kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah di bank syariah biasa disebut  non performing financing  (NPF), dimana  suatu  gambaran  situasi,  dimana  persetujuan  pengembalian pinjaman mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung menuju/mengalami rugi yang potensial (potential loss). 44
Besarnya  rasio  NPF  yang  diperbolehkan  Bank  Indonesia  adalah maksimal  5%,  jika  melebihi  angka  5%  maka  akan  mempengaruhi penilaian  tingkat  kesehatan  bank  yang  bersangkutan. 45 Dalam perhitungan  rasio  NPF  menunjukkan  4,05%  dimana  kategori  tersebut memasuki peringkat 2 dengan keterangan sehat. Namun harus tetap siaga karena  akan  mendekati  batas  maksimum  yang  sudah  ditetapkan  oleh Bank  Indonesia.  Penilaian  rasio  terakhir  adalah  biaya  operasional  dan pendapatan  operasional  (BOPO),  dimana  rasio  yang  menggambarkan efisiensi  perbankan  dalam  melakukan  kegiatannya.  Belanja  operasional adalah  biaya  bagi  hasil  yang  diberikan  pada  nasabah  sedangkan pendapatan operasional adalah bagi hasil yang didapatkan dari nasabah. Semakin  kecil  nilai  BOPO  artinya  semakin  efisien  perbankan  dalam
43 Supriono,  “Analisis  Pengaruh  Financing  To  Deposit  Ratio  (FDR)  Terhadap Penempatan  Dana  Pada  Sbis  Bank  Syariah  Di  Indonesia”,  Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  dan Terapan, Vol. 4, No. 7, Juli (2017), 531-546.
44 Rahmat Shaleh, Kamus Perbankan, …, 142.
45 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan.
beroperasi. 46 Terlihat  perhitungan  BOPO  mengalami  fluktuasi  dengan naik turunnya rasio yang tercantum dari tahun 2015-2019. 47 Hal tersebut membutuhkan strategi yang eksklusif guna efisiensi dalam mengeluarkan biaya dalam rangka menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi.

## F. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN

## NPF (NON PERFORMING FINANCING) MUNCUL
Menurut  Kasmir,  faktor-faktor  yang  menyebabkan  terjadinya pembiayaan  bermasalah  di  bank  syariah  diketahui  melalui  dua  faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. 48 Faktor internal terjadi akibat kesalahan  pada  pihak  bank,  disatu  sisi  resiko  ini  dapat  bersumber  dari berbagai aktivitas  fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri  dan  investasi,  dan  kegiatan  jasa  pembiayaan  perdagangan,  yang tercatat dalam buku bank.  Faktor eksternal terjadi akibat kesalahan pada pihak  debitur,  resiko  ini  timbul  karena  kinerja  satu  atau  lebih  debitur yang  buruk.  Kinerja  debitur  yang  buruk  ini  dapat  berupa  ketidak mampuan  atau  ketidak  mauan  debitur  untuk  memenuhi  sebagian  atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya.
Faktor  internal  terjadi  dikarenakan  kelalaian  pihak  bank  atau  AO selaku  karyawan  pembiayaan.  Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi adalah sebagai berikut: 49
a) Kurangnya maintenance yang telah diamanahkan
Proses  pengawasan  atau  monitoring  seharusnya  tetap  diperketat, karena  setelah  dana  debitur  cair  guna  meminimalisir  hal-hal  yang tidak  diharapkan.  Sehingga  dapat  menekan  tingkat  pembiayaan
46 Rima  Cahya,  Ahmad  Mifdhol,  “Analisis  Pengaruh  NPF,  FDR,  BOPO,  CAR  dan GCG terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia”, Jurnal Bisnis, Vol. 6, No. 1, Juni (2018), 94-117.
47 Bank Syariah Bukopin, Laporan Keuangan Tahunan 2019, …, 16 November 2020.
48 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan …, 96.
49 Trisadini P. Usanti, Transaksi Bank Syariah …, 105.
bermasalah  yang  terjadi  apabila  calon  debitur  menyalahgunakan pembiayaan yang telah diberikan. Berbagai kebijakan telah diterapkan dan  sedikit  mempersulit  gerak  debitur.  Hal  ini  dilakukan  demi kemslakhatan  Bersama,  yakni  masalah  yang  tidak  diinginkan  oleh pihak bank dan debitur.
b) Kurangnya ketepatan dalam menganalisa usaha
Terdapat  hal-hal  yang  dijadikan  acuan  oleh  pihak  bank,  akan  tetapi tetap saja ada kendala yang menghambat kinerja pribadi. Hal tersebut mengenai  karakter  usaha  debitur  pada  data  pribadi  atau  KTP  Palsu dan  legalitas  usaha.  Usaha  yang  dijalankan  debitur  hanya  tipuan, pihak  salah  mengartikan  dan  tertipu  pada  saat  survei  tempat  usaha. Pada  keuangan  dalam  memberikan  jumlah  pembiayaan  juga  tidak sesuai  dengan  permintaan.  Kesalahan  dalam  perhitungan  dan pengambilan agunan yang diserahkan debitur. Pemahaman mengenai kondisi  ekonomi  akan  prospek  usaha  dimasa  yang  akan  datang dengan  kebijakan  pemerintah  yang  berlaku.  Dan  penyelewengan dalam penerapan hukum islam, syariat ataupun kebijakan islam demi memenuhi target pembiayaan.
c) Kurangnya pemahaman kebutuhan yang diperlukan
Pada  saat  survei  dan  wawancara  terkadang  AO  salah  mengartikan kebutuhan  dan  maksud  debitur.  Sehingga  saat  pembiayaan  telah diberikan  tidak  bisa  sejalan  dengan  kebutuhan  debitur  dan mengakibatkan pembiayaan macet terjadi.
d) Kurangnya pencantuman persyaratan
Persyaratan  yang  dicantumkan  wajib  diinformasikan  dengan  detail dan teiliti. Tapi, pada pihak bank terkadang lalai dan menyepelehkan persyaratan  yang  belum  terpenuhi.  Hal  ini  berpengaruh  pada pembiayaan  karena  berhubungan  dengan  jalannya  pembiayaan  pada kurun waktu yang telah ditetapkan.

## e) Kurangnya kebijakan yang sehat
Setiap kebijakan yang dijalankan memiliki kekurangan dan kelebihan. Adapun  pihak  bank  menjalankan  tugasnya  dengan  kebijakan  yang tidak  sehat.  Kebijakan  tersebut  dilakukan  dengan  menambah persyaratan  atau  hal-hal  yang  tidak  termasuk  pada  kebijakan  bank syariah demi kepentingan pribadi.
f) Kejar target
AO  selaku  karyawan  pembiayaan  memiliki  target  minimum  setiap bulan  ataupun  tahunnya.  Dengan  kata  lain  AO  mengambil  semua permohonan  pembiayaan  tanpa  melihat  analisa  pemberian pembiayaan pada calon debitur.
Faktor  eksternal  terjadi  dikarenakan  kecurangan  debitur  selaku penerima  pembiayaan.  Adapun  faktor-faktor  yang  menyebabkan pembiayaan bermasalah terjadi adalah sebagai berikut: 50
a) Bencana alam
Hal  ini  terjadi  karena  keadaan  lingkungan  atau  alam  dan  tidak  ada yang bisa mengetahui. Kejadian ini bisa mengakibatkan usaha debitur tidak berkembang atau gagal.
b) Usaha menurun
Pada usaha calon debitur terdapat beberapa menerapkan sistem hutang dan  dikarenakan  adanya  beberapa  konsumen  lalai  dalam  melunasi hutang maka usaha debitur menurun.
c) Tingkat persaingan yang ketat
Dalam perekonomian sudah sewajarnya persaingan akan usaha. Hal ini dikarenakan  kondisi  ekonomi  yang  terus  berkembang.  Sehingga persaingan usaha serupa semakin banyak.
d) Agunan
50 Muchdarsyah  Sinungan,  Manajemen  Dana  Bank,  (Jakarta:  PT  Bumi  Aksara,  2000), 120.
Pembayaran  kedua  melalui  agunan  terjadi  akibat  kegagalan  dalam pembiayaan  atau  bencana  yang  dialami  oleh  debitur.  Sehingga  omset menurun  dan  pembiayaan  bermasalah  terjadi.  Debitur  melunasi pembiayaan menggunakan pelelangan agunan yang telah diserahkan.
e) Tingkat pendidikan yang rendah
Debitur  juga  bisa  mengambil  pembiayaan  atas  golongan  menengah kebawah.  Dan  biasanya  golongan  menengah  kebawah  banyak  yang mengalami tertinggalnya pendidikan. Hal tersebut bisa mempengaruhi kinerja usaha debitur karena kurangnya pengetahuan yang memadai.
f) Keluarga
Pada faktor keluarga debitur bisa mengalami keadaan dimana adanya kepentingan  keluarga  seperti  pernikahan,  pengajian  atau  acara  besar lainnya.  Disisi  lain  dari  faktor  keluarga  juga  terdapat  debitur  yang nakal atau curang dengan mempunyai istri/suami simpanan. Sehingga harus  membagi  kondisi  keuangan  dengan  kepentingan  yang tersembunyi.

## G. KESIMPULAN
Dari pembahasan peneliti tentang implementasi early warning system (EWS)  dalam  menekan  tingkat  non  performing  financing  (NPF)  di perbankan  syariah  dapat  disimpulkan  yaitu  implementasi  yang  dapat diterapkan adalah  melalui sistem pengukuran peringatan dini bagi bank syariah  yang  dapat  dihitung  menggunakan  beberapa  indikator,  yakni meliputi  return on equity (ROE), return on asset (ROA), financing to deposit ratio (FDR), non performing finaning (NPF) dan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO). Berdasarkan  hasil dari  perhitungan kinerja keuangan menggunakan EWS dapat diambil kesimpulan dari perhitungan ROE, ROA dan FDR kinerja bank dalam kondisi baik. Sedangkan dilihat dari NPF dan BOPO menunjukan kinerja keuangan bank dalam kondisi fluktuasi dengan naik
turunnya  rasio  yang  tercantum.  Disisi  lain  faktor-faktor  yang menyebabkan NPF muncul tergolong pada faktor internal dan eksternal. Faktor  internal  (pihak  perbankan)  adalah  kurangnya  maintenance  yang telah  ditetapkan,  ketepatan  dalam  menganalisa  usaha,  pemahaman kebutuhan  yang  diperlukan,  pencantuman  persyaratan  kebijakan  yang sehat dan mengejar terget. Pada faktor eksternal (debitur) adalah bencana alam,  usaha  menurun,  agunan,  persaingan  jenis  usaha  bertambah  ketat, tingkat pendidikan yang rendah dan faktor keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA
A,  Yulya  Lukytawati.,  W.,  Ranti.  (2016).  “Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Non  Performing  Financing  Pada  Bank  Umum Syariah Indonesia Periode 2010-2014”. Jurnal Al Muzara’ah. Vol. 4, No. 1. 44-60.
Aisyah, Binti Nur. (2015). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Yogyakarta: Kalimedia.
Antonio, Muhammad Syafi’i.  (1999).  Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan. Jakarta: Gema Insani dan Tazkia.
Arikunto,  Suharsimi.  (2010).  Prosedur  Penelitian;  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Rhineka Cipta.
Ash-Shiddiqy,  Muhammad.  (2019).  “An  Analysis  Of  Profitability  Of Sharia Banks Using Return On Asset (ROA) Ratio And Return On Equity (ROE) Ratio”. Jurnal Imara. Vol. 3, No. 2. 117-129.
Bank  Syariah  Bukopin  (BSB).  Laporan  Keuangan  Tahunan  2019. https://www.syariahbukopin.co.id/id/laporan/2019 , diakses pada tanggal 16 November 2020.
Cahya,  Rima.  Mifdhol,  Ahmad.  (2018).  “Analisis  Pengaruh  NPF,  FDR, BOPO,  CAR  dan  GCG  terhadap  Kinerja  Keuangan  Bank  Umum Syariah di Indonesia”. Jurnal Bisnis. Vol. 6, No. 1. 94-117.
Departemen  Agama  RI.  (2005).  Al-Qur’an  dan  Terjemahannya.  Bandung: CV. Diponegoro.
Effendi,  Jaenal.,  Thiarany,  Usy.,  Nurmansyah,  Tita.,  (2017).  “Factors Influencing Non Performing Financing (NPF) at Sharia Banking”. Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan. Vol. 25 No. 1. 109-138.
Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  07/DSN-MUI/IV/2000  tentang Pembiayaan.
Hanafia,  Fifi.,  Karim,  Abdul.,  (2020).  “Analisis  CAR,  BOP,  NPF,  FDR, NOM dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia”. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 2 No. 1. 36-47.
Hariyani, Iswi. (2010). Restruturisasi dan Penghapusan Kredit Macet. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Husna,  Ade  Irvi.,  Paramansyah,  Nurul  Arman.  (2020).  “Perkembangan Industri Perbankan  Syariah Pada Pembiayaan Yang Disalurkan”. Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah). Vol. 3, No. 2. 129-139.
Ilyas,  Rahmat.  (2019).  “Analisis  Kelayakan  Pembiayaan  Bank  Syariah”. Jurnal Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam. Vol. 4, No. 2. 124-146.
Kasmir. (2003). Dasar-dasar Perbankan (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Katiyo. (2004). Analisa  Kredit dan Resiko. Jakarta: Institut Bankir Indonesia. Kuswahariani,  Wulandari,.  et  al.  (2020).  “Analisis  Non  Performing Financing  (NPF)  Secara  Umum  dan  Segmen  Mikro  Pada  Tiga Bank  Syariah  Nasional  di  Indonesia”.  Jurnal  Aplikasi  Bisnis  dan Manajemen. Vol. 6, No. 1. 26.
Marlyna,  Diana.,  Wirando,  Mohan  Aka.  (2018).  “Analisa  Tingkat Kesehatan  Bank  Syariah”.  Technobiz:  International  Journal  Of Business. Vol. 1, No. 1. 19-24.
Nawawi,  Ismail.  (2010).  Manajemen  Perbankan  dari  Teori  Menuju  Aplikasi. Jakarta: Kencana.
______________. (2011). Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Snapshot  Perbankan  Syariah  Juni  2020. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/beritadankegiatan/publikasi /Pages/Snapshot-Perbankan-Syariah-Juni-2020.aspx , diakses pada 29 September 2020. _______________. Statistik Perbankan Syariah Agustus 2020.
https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadanstatistik/statis tikperbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---
Agustus-2020.aspx . diakses pada30 September 2020.
Pasal  25  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  1999 tentang Bank Indonesia.
Pasal  36  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah.
Remy,  Sutan.  (2003).  Perbankan  Islam  (Dalam  Kedudukan  Tata  Hukum  Di Indonesia. Jakarta: Utama Puataka Grafikia.
Rivai,  Veithzal.,  Permata,  Andria.  (2010).  Islamic  Financial  Management. Jakarta: Kencana.
Shaleh,  Rahmat.  (1980).  Kamus  Perbankan.  Jakarta:  Institut  Perbankan Indonesia.
Siamat,  Dahlan.  (2005).  Manajemen  Lembaga  Keuangan  :  Kebijakan  Moneter dan  Perbankan  Edisi  Kelima.  Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Sinungan,  Muchdarsyah.  (2000).  Manajemen  Dana Bank.  Jakarta:  PT Bumi Aksara.
Sumandi.  (2017).  “Analysis  an  Early  Warning  System  on  Sharia  Banking Crisis”. Jurnal Nisbah. Vol. 3 No. 1. 365-382.
Sulhan  M.,  &  Siswanto,  Ely.  (2008).  Manajemen  Bank  Konvensional  dan Syariah. Malang: UIN Malang Press Cet; 1.
Supriadi,  Ismawati.  (2020).  “Implementasi  Prinsip-prinsip  Perbankan Syariah  Untuk  Mempertahankan  Loyalitas  Nasabah”.  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 3, No. 1. 41-50.
Supriono.  (2017).  “Analisis  Pengaruh  Financing  To  Deposit  Ratio  (FDR) Terhadap  Penempatan  Dana  Pada  SBIS  Bank  Syariah  Di Indonesia”. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan. Vol. 4, No. 7. 531-546.
Usanti,  Trisadini  P.  (2013).  Transaksi  Bank  Syariah.  cet.  1.  Jakarta:  Bumi Aksara.
Usman,  Rachmadi.  (2001).  Aspek-aspek  Hukum  Perbankan  di  Indonesia. Jakarta: PT: Gramedia Pustaka Utama.
W,  Andi  Sri  Rezky.,  Basir,  Abd.  (2020).  “Penerapan  Prinsip  Bagi  Hasil Pada  Pembiayaan  di  Bank  Syariah  Menurut  Undang-Undang Perbankan Syariah”. Khatulistiwa Law Review. Vol. 1 No. 1. 61-76.
Yose,  Mardiana.  Trihantana,  Rully.  (2017).  “Participation  and  Financing Mechanism  Islamic  Bank  on  Syndication”.  Jurnal  Nisbah.  Vol.  3, No. 2. 403-423.
Z,  A.  Wangsawidjaja.  (2012).  Pembiayaan  Bank  Syariah.  Jakarta:  Gramdeia Pustaka.
Zulkifli,  Sunarto.  (2007).  Panduan  Praktis  Transaksi  Perbankan  Syariah. Jakarta: Ziktul Hakim.