## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH (ZIS) BAZDA UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  DI JAWA TENGAH

## EFFECTIVENESS OF ZAKAT, INFAQ, AND SHADAQAH MANAGEMENT FOR SOCIETY WELFARE IMPROVEMENT AT CENTRAL JAVA
Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang email: herusulistyo@unissula.ac.id, budhicahyono@unissula.ac.id, srianiek@unissula.ac.id Diterima: 9 Oktober 2015, Direvisi: 20 Oktober 2015, Disetujui: 2 Desember 2015

## ABSTRAK
Potensi  Zakat,  Infaq  dan  Sadaqah  (ZIS)  di  Provinsi  Jawa  Tengah  sangat  besar sebagai  salah  satu  instrument  untuk  mengurangi  kemiskinan  dan  memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Studi ini menilai efektivitas manajemen ZIS seoptimal mungkin, sehingga  dapat  memberikan  kontribusi  signifikan  terhadap  pengurangan  kemiskinan  dan peningkatan  kesejahteraan.  Undang-undang  No.  23  tahun  2011  tentang  manajemen  zakat telah  memberikan  landasan  hukum  yang  kuat  dalam  pengelolaan  zakat,  melalui pengumpulan,  distribusi,  dan  pertanggungjawaban.  Unit  analisis  studi  ini  adalah  Bazda  di Provinsi Jawa Tengah. Sampel diambil di empat wilayah, yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Jepara,  Kabupaten  Demak,  dan  kabupaten  Semarang.  Responden  adalah  pengurus  Bazda, muzaki,  dan  mustahik  di  keempat  wilayah  tersebut.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa semua  Bazda  sudah  memiliki  data  base  muzaki  dan  mustahiq  tetapi  belum  lengkap, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar mapping dalam mendistribusikan ZIS secara efektif  dan  efisien.  Kondisi  bangunan,  infrastruktur  dan  dana  operasional  kurang  mampu untuk  mendukung  operasionalisasi  dan  kinerja  dalam  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pelaporan secara efektif dan efisien. Pendistribusian dan pemanfaatan ZIS didominasi oleh kebutuhan  konsumtif  dan  difokuskan  pada  bidang  kesehatan,  pendidikan  dan pemberdayaan sosial, tetapi untuk kegiatan produktif masih relatif sedikit. Sistem pelaporan dan  pertanggungjawaban  sejauh  ini  sudah  transparan  dan  pertanggungjawaban  dilakukan melalui laporan kepada pemerintah dan legislatif. Bazda Kabupaten Jepara memiliki sistem pelaporan  yang  lengkap,  terorganisir,  terperinci,  dan  dibuat  buku  laporan  untuk  dikirim kepada  pemerintah  daerah,  parlemen,  muzaki,  dan  institusi  lain.  Untuk  merealisasikan efektivitas,  Bazda  harus  memiliki  data  base  muzaki  dan  mustahiq,  dan  dukungan  kantor yang  representatif,  sehingga  amil  dapat  bekerja  lebih  baik.  Fungsi  koordinasi  perlu dikembangkan  kepada  pemerintah  daerah,  BUMN,  dan  perusahaan-perusahaan  untuk menjamin peningkatan pendapatan Bazda, dan peningkatan jumlah muzaki.
Kata-kata Kunci: Bazda, Muzzaki, Mustahiq, Kemiskinan, Kesejahteraan.

## ABSTRACT
Zakat,  infaq,  and  sadaqah  (ZIS)  potency  is  very  large  in  Central  Java  as  the instruments for reducing poverty and improving the community welfare. This study aims to assess  the  effectiveness  of  management  ZIS  as  optimal  as  posible,  so  can  give  significant contribution  to  poverty  reduction  and  welfare  improvement.  The  law  No.  23  of  2011 concerning  the  management  of  zakat  has  given  a  very  strong  legal  foundation  in  the management of zakat, by collecting, distributing, and accountability. The unit of analysis in this  study  is  Bazda  in  Central  Java  Province.  The  sample  take  from  four  districts/cities: Semarang city, Jepara  regency, Demak regency, and the regency of Semarang.  While the respondents were administrators Bazda, muzzaki, and mustahik in four regency/cities. The results showed that all Bazda (Semarang, Semarang regency, Demak, dan Jepara) already have data on muzzaki and mustahik, but does not have a data base mustahik and muzakis completely,  so  it  can  not  be  done  for  mapping  the  distribution  of  ZIS  effectively  and efficiently.  The  condition  of  the  building,  infrastructure  and  operational  funds  sourced budget  has  not  been  able  to  support  the  operations  and  performance  of  the  collection, distributor  and  reporting  effectively  and  efficiently.  Distribution  and  utilization  of  ZIS dominated  by  the  fulfillment  of  consumer  needs  and  its  focused  on  the  areas  of  health, education  and  social  empowerment,  but  for  productive  business  activities  still  relative small,  so  it  requires  a  paradigm  shift  in  the  management  of  the  ZIS  to  make  mustahik  be muzzaki.  Reporting  and  accountability  system  so  far  has  been  done  transparent  and accountable through a written report to the District / City Government and Parliament, but some  Bazda  not  convey  to  mustahik  in  detail,  both  in  book  report  and  through  the  WEB. Only Jepara regency that has reporting system complete, organized, detailed and printed in book  report  to  be  sent  to  the  regency  government,  parliament,  muzakis,  and  the  other institution. To realize effectiveness, BAZDA must have data based of muzzaki and mustahiq, and support by representative office, so the amil can do better. Coordination function must be develop with regional government, state ownership corporate, and private corporate to ensure of increase revenue of BAZDA, and to ensure amount of muzzaki.
Key words: Bazda Organizer, Muzzaki, Mustahiq, Poverty, Welfare

## PENDAHULUAN
Krisis  ekonomi  dan  moneter  serta krisis  multidimensi  yang  terjadi  tahun 1997  dan  tahun  2008  di  Indonesia  telah menyebabkan banyaknya perusahaan yang bangkrut dan melakukan pemutusan hubungan  kerja  (PHK)  yang  berakibat meningkatnya  jumlah  pengangguran  dan tingkat kemiskinan.
Bank Dunia
memperkirakan  angka  kemiskinan  tahun 2011  sebesar  13,3%  dari  240  juta  orang. Sementara  menurut  Pemerintah  angka kemiskinan  pada  tahun  2009  sebesar 14,2%  dan  diperkirakan  tahun  2011
sebesar 11,55% - 12,5%. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, Jumlah  penduduk  miskin  (penduduk dengan  pengeluaran  per  kapita  per  bulan di  bawah  Garis  Kemiskinan)  di  Indonesia pada September 2011 mencapai 29,89 juta orang (12,36 persen), turun 130.000 orang (0,13 persen) dibandingkan dengan penduduk  miskin  pada  Maret  2011  yang sebesar  30,02  juta  orang  (12,49  persen). Selama  periode  Maret  2011–September 2011, penduduk miskin di daerah perkotaan  berkurang  90.000  orang  (dari 11,05 juta orang pada Maret 2011 menjadi
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
10,95  juta  orang  pada  September  2011), sementara  di  daerah  perdesaan  berkurang 40.000  orang  (dari  18,97  juta  orang  pada Maret 2011 menjadi 18,94 juta orang pada September 2011). Peran komoditi makanan  terhadap  Garis  Kemiskinan  jauh lebih  besar  dibandingkan  peran  komoditi bukan  makanan  (perumahan,  sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada Septem- ber  2011,  sumbangan  Garis  Kemiskinan Makanan  terhadap  Garis  Kemiskinan sebesar  73,53  persen.  Komoditi  makanan yang  berpengaruh  besar  terhadap  nilai Garis  Kemiskinan  adalah  beras,  rokok kretek  filter,  gula  pasir,  telur  ayam  ras, mie  instan,  tempe,  dan  tahu.  Untuk komoditi  bukan  makanan  adalah  biaya perumahan, listrik, angkutan, dan pendidikan.
Salah  satu  upaya  untuk  membantu menyelesaikan masalah kemiskinan adalah dengan  mengoptimalkan  zakat  sebagai instrumen  pengentasan  kemiskinan.  Zakat adalah  ibadah maaliyah  ijtimaiyyah yang memiliki  posisi  yang  sangat  penting, khususnya  terhadap  pembangunan  ke- sejahteraan umat. Berdasarkan UU No. 23 tahun  2011,  pengelolaan  zakat  menjadi domain  pemerintah  (Badan  Amil  Zakat Nasional)  dan  dibantu  oleh  BAZNAS daerah  dan  LAZ.  Secara  nasional  potensi zakat  Indonesia  per  tahun  mencapai  Rp20 triliun. Menurut Ketua Umum Badan Amil
Zakat Nasional, Didin Hafidhuddin menyebutkan potensi zakat nasional mencapai  Rp213,7  triliun  setiap  tahunnya jika  dihitung  dari  jumlah  pendudukan Indonesia  yang  mencapai  250  juta  jiwa. Menurut  Said  Aqiel  Munawar  potensi zakat  per  tahunnya  mencapai  Rp.  7,5 triliun.  Sementara  hasil  survei  yang dilakukan PIRAC ( public interest
Research and Advocacy Center ) mengenai Pola  dan  Kecenderungan  Masyarakat Berzakat  di  11  kota  besar  menyebutkan bahwa  nilai  zakat  yang  dibayarkan  para muzakki  berkisar  antara  Rp.124.200,-  per
tahun.  Sedangkan  nilai  zakat yang dibayarkan  berkisar  antara  Rp.44.000,- sampai  Rp.339.000,-  per  tahun.  Dari  data tersebut  PIRAC  memperkirakan  jumlah dana  ZIS  yang  tergalang  di  Indonesia berjumlah sekitar Rp.4 triliun. Hasil survei “ Potensi  dan  Perilaku  Masyarakat  dalam Menyumbang ”  yang  dilakukan  PIRAC  di 11  kota  besar  di  Indonesia  menunjukkan adanya peran ajaran agama dalam mempengaruhi  seseorang  untuk  menyum- bang.  Hampir  seluruh  responden  (99%) mengaku  menyumbang  karena  dorongan ajaran  agama.  Kegiatan  keagamaan  juga mendapatkan  porsi  sumbangan yang cukup  besar  karena  sebagian  besar  dari responden (84%) mengaku pernah menyumbang untuk organisasi keagamaan atau kegiatan keagamaan. Hanya sebagian kecil  saja  (16%)  yang  mengaku  dalam setahun terakhir ini tidak pernah menyumbang  oraganisasi  atau  kegiatan keagamaan.  Sedangkan  rata-rata  jumlah sumbangan untuk organisasi atau kegiatan kegamaan pun relatif besar yaitu mencapai Rp.304.679,- per tahun atau setara  dengan US$  34  (jika  1  US$  =  Rp.  10.000,-). Sementara  itu,  Badan  Amil  Zakat  (BAZ) Kota Semarang, menargetkan dapat mengumpulkan  zakat  sekitar  Rp  2  miliar di  tahun  2012  ini.  Dari  10  ribu  PNS  di Kota  Semarang,  baru  sekitar  4.000  yang menyalurkan zakatnya melalui BAZ.
BAZNAS  yang  didirikan  sejak 2001  lalu  ini  setiap  tahunnya  selalu  ada kenaikan  jumlah  pemberi  zakat  sekitar 15,8  persen  setiap  tahunnya.  Tahun  2011 penerimaan  ZIS  mencapai  Rp1,7triliun, kemudian  di  tahun  2012  meningkat menjadi  Rp.2,2  triliun.    Berdasarkan  UU No.  23  tahun  2011  yang  merupakan penyempurnaan  dari  UU  No.38  tahun 1999,pengelolaan  zakat  menjadi  domain pemerintah  (Badan  Amil  Zakat  Nasional) dan  dibantu  oleh  BAZNAS  daerah  dan LAZ.  Namun  demikian  hingga  saat  ini potensi  zakat  yang  sedemikian  besar
belum  mampu  dicapai  oleh  BAZNAS maupun BAZDA khususnya di Semarang, sehingga  peran  zakat  dalam  upaya pengentasan kemiskinan belum efektif dan efisien.
Masih  rendahnya  rasio  antara realisasi pengumpulan ZIS dengan potensi zakat  yang  ada  mengindikasikan  bahwa masih  belum  optimalnya  pengelolaan zakat  di  BAZNAS  maupun  BAZDA secara efektif dan efisien sehingga peran zakat belum mampu mendorong pengentasan kemiskinan. Undang – Undang No. 23 tahun 2011 telah memberi kewenangan  yang  besar  bagi  BAZNAS
dan BAZDA dalam perencanaan,
pelaksanaan,  pengendalian,  pelaporan  dan pertanggungjawaban pengumpulan,
pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat. Berdasarkan kondisi tersebut diatas masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana meningkatkan efektifitas pengelolaan ZIS oleh BAZDA di Provinsi Jawa Tengah dalam ikut serta mengentaskan  kemiskinan.  Tujuan  dari penelitian ini adalah
untuk mengidentifikasi  dan  mengkaji  lebih  jauh peran  BAZDA  di  Provinsi  Jawa  Tengah dalam pengelolaan ZIS agar para mustahik lebih  produktif  sehingga  dapat  menjadi muzakki,sehingga tingkat kemiskinan akan berkurang.
Zakat, Infaq dan Shadaqah Secara terminologis Zakat mempunyai  arti  mengeluarkan  sebagian harta  dengan  persyaratan  tertentu  untuk diberikan kepada kelompok tertentu (mustahiq)  dengan  persyaratan  tertentu pula.  Infaq  dan  shadaqah  mempunyai makna mengeluarkan harta untuk kepentingan-kepentingan  yang  diperintah- kan  Allah  SWT  di  luar  zakat.  Shadaqah kadangkala  dipergunakan  untuk  sesuatu yang  bersifat  non  materi.  Zakat,  Infaq/ Shadaqah merupakan perwujudan kecinta- an  dan  kasih  sayang  kepada  sesama  umat
manusia. Kecintaan
Muzakki akan menghilangkan  rasa  dengki  dan  iri  hati dari  kalangan  Mustahik.  Adapun  urgensi dan  hikmah  dalam  melaksanakan  ZIS
(Hafifudin)  antara  lain:  (1)  Sebagai perwujudan  dari  keimanan  kepada  Allah SWT  dan  keyakinan  akan  kebenaran ajaran-Nya.  (QS.  9:5,  QS.  9:11),  (2) Perwujudan  syukur  nikmat,  terutama nikmat  benda.  (QS.  93:11,  QS.  14:7),  (3) Meminimalisir  sifat  kikir,  materialistik, egoistik  dan  hanya  mementingkan  diri sendiri.  Sifat  bakhil  adalah  sifat  yang tercela  yang  akan  menjauhkan  manusia dari  rahmat  Allah  SWT.  (QS.  4:37).  Sifat kikir  hanyalah  akan  menghancurkan  harta yang kita miliki. Rasulullah Saw. bersabda: “Dengki  itu  bisa  menghabiskan kebaikan,  sebagaimana  api  membakar kayu;  sedekah  itu  dapat  menghapuskan kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan  api;  shalat  itu  adalah cahaya  orang  yang  beriman,  dan  puasa adalah  perisai  dari  siksa  api  neraka”.
(HR.  Ibnu  Majah).  (4). Membersihkan, mensucikan dan membuat ketenangan jiwa Muzakki (orang yang berzakat).Perhatikan Q.S.  70  :  19-25,  (5)  Harta  yang dikeluarkan  zakat  dan  infaq/shadaqahnya akan berkembang dan memberikan keberkahan kepada pemiliknya. Pintu rizki akan selalu dibuka oleh Allah SWT. (Q.S.
2 : 261, Q.S. 30 : 39, Q.S. 35 : 29-30). (6) Zakat,  Infaq/Shadaqah  merupakan  perwu- judan  kecintaan  dan  kasih  sayang  kepada sesama umat manusia. Kecintaan Muzakki akan  menghilangkan  rasa  dengki  dan  iri hati  dari  kalangan  Mustahik.  (7)  Zakat, Infaq/Shadaqah,  merupakan  salah  satu sumber  dana  pembangunan  sarana  dan prasarana  yang harus dimiliki umat Islam, seperti  sarana  pendidikan,  kesehatan, institusi ekonomi, dan sebagainya (Q.S. 9 : 71).  (8)  Untuk  memasyarakatkan  etika bisnis  yang  benar,  sebab  zakat  bukanlah membersihkan harta yang kotor, melainkan  membersihkan  harta  yang
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
didapat  dengan  cara  yang  bersih  dan benar, dari harta orang lain (Q.S. 51 : 19). (9)  Dari  sisi  pembangunan  kesejahteraan ummat,  zakat  merupakan  salah  satu instrumen pemerataan pendapatan, dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan  membangun  pertumbuhan ekonomi  sekaligus  pemerataan  pendapat- an, economic with equity (Q.S. 59 : 7), dan (10) Ajaran zakat, infaq/shadaqah
sesungguhnya mendorong kaum muslimin untuk  memiliki etos  kerja dan usaha  yang tinggi,  sehingga  memiliki  harta  kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya juga bisa  memberi  kepada  orang  yang  berhak menerimanya.

## Hukum Zakat dari Hadits
Zakat  adalah  kewajiban  dan  satu dari  rukun  Islam  seperti  dalam  hadits Rasulullah  saw.,  “ Islam  didirikan  di  atas lima  hal,  yaitu  bersaksi  bahwa  tiada Tuhan  kecuali  Allah  dan  Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, membayar  zakat,  berpuasa  di  bulan Ramadhan,  dan  haji  ke  Baitullah  jika mampu.” (muttafaq  alaih).  Zakat  menjadi kewajiban secara utuh di Madinah dengan ditentukan nishab, ukuran, jenis kekayaan, dan  distribusinya.  Negara  Madinah  juga telah  mengatur  dan  menata  sistem  zakat dengan  mengirim  para  petugas  untuk memungut dan mendistribusikannya. Sebenarnya, prinsip zakat sudah diwajibkan  sejak  fase  Makkah  dengan banyaknya  ayat-ayat  yang  menerangkan sifat-sifat orang beriman dan menyertakan “membayar  zakat”  sebagai  salah  satunya.
Misalnya  seperti  ayat  yang  menjadi  dalil kewajiban zakat tanaman, “Makanlah dari buahnya  ketika  berbuah,  dan  berikan haknya  pada  hari  panennya;  Dan  jangan berlebihan,  sesungguhnya  Allah  tidak menyukai  orang  yang  berlebihan.”  (Al- An’am:  141).  Ayat  ini  adalah  ayat Makkiyah.  Penyebutan  Zakat  dan  Infaq
dalam  Al  Qur-an  dan  As  Sunnah  antara lain:    Zakat  (QS.  Al  Baqarah  :  43), Shadaqah  (QS.  At  Taubah  :  104),  c. Nafaqah (QS. At Taubah : 35),  Haq (QS. Al An’am : 141), Al ‘Afuw (QS. Al A’raf :  199).  Syarat-syarat  harta  yang  wajib dikeluarkan  zakatnya  antara  lain , harta tersebut  harus  didapatkan  dengan  cara yang  baik  dan  yang  halal,  harta  tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan,  seperti  melalui  kegiatan usaha atau
perdagangan atau diinvestasikan,  baik  oleh  diri  sendiri  atau orang  lain,  milik  penuh,  yaitu  harta tersebut  berada  di  bawah  kontrol  dan dalam kekuasaan pemiliknya, harta tersebut  menurut  jumnhur  ulama,  harus mencapai  nisab.   Hal  ini  berdasarkan berbagai  hadist  yang  berkaitan  dengan standar minimal kewajiban zakat, misalnya  hadist  riwayat  Bukhari  dan  Abi Said bahwa Rasulullah saw bersabda : “Tidaklah  wajib  sedekah  (zakat)  pada tanaman  kurma  yang  kurang  dari  lima ausaq.  Tidak  wajib  sedekah  (zakat)  pada perak yang kurang dari lima awaq. Tidak wajib  sedekah  (zakat)  pada  unta  yang kurang dari lima ekor.”
Adapun macam-macam  harta  yang wajib  dikeluarkan  zakatnya  antara  lain, hewan  ternak,  emas  dan  perak,  tumbuh- tumbuhan,harta perdagangan (tijarah), harta  kekayaan  yang  ditemukan  dalam perut bumi (rikaz), zakat penghasilan yaitu zakat  dari  upah  karyawannya,  zakat  pro- fesi,  peternakan  ayam,  lebah,  perkebunan, usaha-usaha  properti,  dan  surat-surat berharga seperti  saham, dan lainnya.
Kontribusi  Zakat  Bagi  Perekonomian Umat
Menurut Qardhawi (1997) menanggulangi  kemiskinan  merupakan tujuan dari zakat. Chapra (2000) menyatakan  bahwa  zakat  merupakan instrumen religius untuk membantu orang- orang fakir dan miskin  yang tidak mampu
menghidupi diri  mereka  sendiri.  Beberapa alasan  bahwa  zakat  merupakan  alat  yang efektif  dalam  mengentaskan  kemiskinan (Nurzaman (2010), yaitu pertama , alokasi zakat  telah  ditentukan  untuk  8  ashnaf sesuai dengan QS. At Taubah: 60 ( fuqara , masakin , amilin  alaiha , muallafat  ul qulub , fir riqab , gharimin , fi sabilillah , ibn us  sabil ), kedua zakat  dikenakan  pada basis  yang  luas  dan  mencakup  berbagai kegiatan ekonomi seperti produk pertanian,  hewan,  emas  dan  perak, aktivitas  komersial,  barang  tambang  serta aset  fisik  dan  finansial  termasuk  profesi  / keahlian  karyawan  sehingga  memiliki potensi yang cukup besar untuk mengurangi  kemiskinan, ketiga zakat adalah  pajak  spiritual  dibayar  oleh  setiap muslim dalam kondisi apapun.
Beberapa penelitian
tentang dampak  zakat  terhadap  kesejahteraan masyarakat  telah  dilakukan  oleh  banyak peneliti.  Terdapat  tiga  kategori  terkait dengan zakat, yaitu fiqih zakat (Qardhawi, 1997;  Mahmud  and  Haneef,  2008, manajemen  zakat  (Kahf,  1999;  Islahi, 2005;  Azharudiddin,  1988;  Faridi,  1993, 1995;  Ajeel,  1995;  Abdul  Wahab,  1995; Khan,  1993;  Jamjom,  1995;  Mohammad, 1995;  Balogun,  1999  serta  ekonomi  zakat termasuk dampak zakat terhadap ekonomi agregat, produksi, konsumsi dan investasi. Penelitian  yang  dilakukan  Khatimah (2004)  mengelaborasi  dampak  zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik  melalui  pembiayaan  produktif serta  menguji  secara  mendalam  program konseling yang dilakukan oleh Community Development  Circle di  Dompet  Duafa Republika.  Berdasarkan  hasil  statistik dapat  disimpulkan  bahwa  sebagian  besar mitra  Program  memperoleh  pendapatan yang signifikan melalui model pembiayaan  dari  zakat.  Faktor  gender, tingkat  pendidikan,  total  zakat  yang diterima  serta  tipe  bisnis  berpengaruh terhadap tingkat pendapatan secara
signifikan. Penelitian yang dilakukan Sina (2005)  juga  menyimpulkan  bahwa  zakat memiliki  pengaruh  terhadap  pendapatan mustahik. Penelitian  Susanto (2002)
tentang  zakat  sebagai  alternatif  kebijakan anti perbedaan dan kebijakan anti kemiskinan menyimpulkan bahwa
semacam  amal  adalah  efektif  dalam mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskin- an  masyarakat  Indonesia.  Penelitian  Beik (2009) menyimpulkan bahwa bentuk amal (charity) memegang peranan yang penting dalam kebijakan redistribusi aset, kapasitas dan penciptaan kesejahteraan.

## Qhardul Hasan
Qardhul  hasan atau Benevolent Loan adalah  suatu  pinjaman  lunak  yang diberikan  atas  dasar  kewajiban  sosial semata dimana si  peminjam tidak dituntut untuk  mengembalikan  apapun  kecuali modal  pinjaman .  Qardhul  hasan dalam kitab-kitab  klasik  adalah qardh . Qardh secara  etimologi  berarti  al-qot’u  yang artinya pemotongan. Harta yang disodorkan  kepada  orang  yang  berhutang disebut qardh , karena merupakan
“potongan”  dari  harta  orang  yang memberikan hutang. Dari beberapa penjelasan tentang qardh , penulis menyimpulkan  bahwa  qardh  merupakan hutang-piutang  yang  mana  peminjam (muqridh)  memberikan  harta  (qardh) kepada orang yang meminjam (muqtaridh) dan muqtaridh mengembalikan  harta tersebut  kepada muqridh sebesar  harta yang dihutang.
Qardhul  hasan  atau  pinjaman kebajikan  merupakan  suatu  pembiayaan yang  sifatnya  sosial  dalam  Lembaga Keuangan  Syari’ah  (LKS).  Kata  qardhul hasan  diambil  dari  Al  Qur’an  surat  al- Hadid  ayat  11  dan  surat  al-Baqarah  ayat 245.
Pembiayaan qardhul hasan merupakan  bentuk  implementasi  dari fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.19/DSN-MUI/IV/2001  tentang  qardh
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
oleh  LKS.  Bahwa  Lembaga  Keuangan Syari’ah  (LKS)  di  samping  sebagai lembaga  komersial,  harus  dapat  berperan sebagai  lembaga  sosial  yang  dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal, dan salah satu sarana peningkatan  perekonomian  yang  dapat dilakukan  oleh  LKS  adalah  penyaluran dana  melalui  prinsip  qardh.  Tidak  ada pertentangan  di  dalam  pelarangan  syarat- syarat ini yang disebutkan di dalam qardh. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad tidak boleh yang memberi hutang mengambil  manfaat  dengan  sesuatu  dari harta  yang  berhutang,  seperti  dipanggil makan. Begitu juga menurut Imam Syafi’i tidak boleh adanya syarat.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa  riba  itu  ada  empat  (riba  fadhli, nasi’ah,  yadh,  dan  nasa)  yang  termasuk riba  dalam  qardh  itu  ada  dua  yaitu,  riba nasi’ah dan riba fadhl. Riba nasi’ah sering juga disebut dengan riba qardh dan riba ini sering  dilakukan  di  zaman  jahiliyah sehingga  sering  juga  disebut  dengan  riba jahiliyah,  yaitu  tambahan  yang  terjadi dalam  hutang-piutang  berjangka  waktu sebagai  imbalan  jangka  waktu  tersebut. Riba  ini  terjadi  apabila  qardhnya  berupa uang.  Sedangkan  riba  fadhl  pada  qardh berupa barang, yaitu tambahan.
Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu  tertentu  dan  mengembalikan  dalam
jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.Jika peminjam mengalami kerugian  bukan  karena  kelalaiannya  maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah  pinjaman.  Sumber  dana  Qardhul Hasan  ini  berasal  dari  eksternal  dan internal,  sumber  dana  eksternal  berasal dari  sumbangan,  infak,  sedekah  dan  juga zakat  dan  sumber  dana  internal  berasal dari  Bank  dan  juga  pendapatan  non  halal. Pinjaman  Qardhul  Hasan  merupakan pinjaman  ini  bersifat  sosial,  sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa (bunga). Tujuan  penyaluran  dana  Qardhul  Hasan ini  sejalan  dengan  salah  satu  misi  BAZIS untuk  mengentaskan  seorang  mustahiq menjadi muzakki. Jika peminjam mengalami kerugian yang bukan merupakan  kelalaiannya,  maka  kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman.  Produk  ini  memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (dhuafa) dan termasuk ke dalam mustahik (yang berhak menerima  zakat)  sebagai  modal  untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman  yang  juga  disesuaikan  dengan kapasitas usahanya. Biasanya Bank
Syariah memberikan
pembatasan mengenai  jumlah  dan  jangka  waktu,  hal ini  dimaksudkan  sebagai  proses  revolving dari dana Qardhul Hasan ini sehingga bisa digulirkan  kembali  kepada  mustahik lainnya.

## Kerangka Pemikiran

## Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pende- katan deskriptif analitis untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti. Adapun variabel yang diteliti mencakup sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pengumpulan  dana  ZIS,  Pendistribusian dan  Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban. Selain  itu,  kajian  ini  merupakan  usaha untuk  mengkaji  optimalisasi  zakat,  infaq dan shadaqah (ZIS) yang dikelola BAZDA
dalam  berkontribusi  terhadap  pengentasan kemiskinan  dan  kesejahteraan  masyarakat di Semarang. Langkah optimalisasi dilakukan mulai dari metoda pengumpulan ZIS  dalam  mencapai  potensi  ZIS  yang masih  cukup  besar  maupun  metode pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat (melalui  usaha-usaha  produktif)  agar mampu  mengubah  mustahik  menjadi muzakki,  sehingga  dapat  mengurangi tingkat  kemiskinan  di  Semarang  maupun
Belum Optimalnya manajemen  BAZDA Optimalisasi pengelolaan ZIS oleh BAZDA yang Efektif dan Efisien Potensi ZIS yang cukup Tinggi Meningkatnya Jumlah Kemiskinan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Pengumpulan Dana ZIS Masih rendahnya Muzakki dalam berzakat
UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011
TENTANG ZIS
Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Good Corporate Governancxe) Sosialisasi ZIS, networking,  Database Muzakki, pencitraan BAZDA, pelayanan Zakat Community Development Baitul Qirad (Qardhul Hasan) Sektor Usaha Produktif Pengentasan Kemiskinan Kesejahteraan Masyarakat Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan ZIS oleh BAZDA
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Metoda  pengumpulan  ZIS  terkait  dengan sosialisasi ZIS, networking maupun persepsi  muzakki  terhadap  BAZDA. Pendistribusian  ZIS  melalui  usaha-usaha produktif  baik  berbentuk community development maupun Baitul  Qirad ,  agar mampu  menjadikan  mustahik  menjadi muzakki.  Pelaporan  dan  pertanggung jawaban  difokuskan  pada  transparansi pengelolaan  ZIS  oleh  BAZDA    kepada stakeholders terkait.

## Populasi dan Responden
Lingkup penelitian meliputi BAZDA  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan mengambil sampel BAZDA Kota
Semarang, BAZDA Kabupaten Semarang, BAZDA  Kabupaten  Demak  dan  BAZDA Kabupaten  Jepara.  Adapun  responden penelitian  terdiri  dari  60  muzakki,  60 mustahik,  Pengelola  BAZDA  40  orang. Teknik  sampling  menggunakan purposive sampling . Data yang dikumpulkan melalui data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  diperoleh  melalui  kuesioner  yang yang dibagikan kepada para muzakki yang sudah  membayar  zakat  melalui  BAZDA, para  mustahik  yang  telah  memperoleh bantuan  dari  BAZDA,  khususnya  yang memiliki  usaha  produktif,  para  pengelola ZIS  di  tingkat  kecamatan,  serta  pengelola BAZDA yang disertai dengan wawancara. Data  sekunder  diperoleh  melalui  berbagai sumber  seperti  BAZDA  maupun  instansi terkait.  Data  sekunder  diperoleh  dari BAZDA  yang  meliputi  jumlah  mustahik dan  muzakki,  data  pendistribusian  ZIS, Laporan pengelolaan ZIS.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  yang  digu- nakan  adalah  deskriptif  analisis  dengan melakukan  analisis  terhadap  jawaban masing–masing responden. Analisis pertama  dilakukan  terhadap  hasil  jawaban tentang persepsi muzakki terhadap
BAZDA, dianalisis dengan statistik deskriptif  dengan  menggunakan  bantuan software  SPSS  12.0,  baik  dari  nilai frekuensi  (nilai  dan  prosentase),  rata-rata, median  dan  modus  kemudian  dianalisis secara kualitatif. Analisis kedua dilakukan terhadap hasil jawaban penge-lola BAZDA  dan  mustahik  tentang  pen- distribusian  dan  pendayagunaan  zakat melalui  pembiayaan  produktif  serta  dam- paknya  terhadap  kesejahteraan mustahik dengan  menggunakan  bantuan  software SPSS  12.0,  baik  dari  nilai  frekuensi  (nilai dan  prosentase),  rata-rata,  median  dan modus  maupun  korelasi  dan  regresi kemudian dianalisis secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Bazda Kota Semarang
Bazda  Kota  Semarang  memiliki visi mewujudkan pengelolaan zakat,  infak dan sedekah (ZIS) yang berdaya guna dan berhasil  guna  berdasarkan  asas  keadilan dan keterbukaan  yang dijabarkan kedalam misi  berupa  menumbuhkan  kepercayaan masyarakat  muslim  akan  arti  pentingnya ZIS,  mengelola  dana  ZIS  secara  profesio- nal,  berbasis  manajemen  modern  dan syariah serta memberdayakan dan mening- katkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (dhuafa). Berdasarkan SK Walikota Semarang  No.  451.12/442  susunan  BAZ Kota Semarang periode 2010–2013 terdiri dari  Badan  Pelaksana  yang  diketuai Walikota  Semarang  (7  orang)  yang  terdiri dari kalangan birokrasi, pengusaha, akademisi  dan  anggota  dewan.  Adapun personil  sie  pengumpulan  ZIS  terdiri  7 personil  (50%  birokrat),  seksi  pendistri- busian  terdiri  6  orang  (50%  birokrat), seksi  pendayagunaan    terdiri  dari  6  orang (50%  birokrat)  dan  seksi  pengembangan terdiri  dari  6  personil  (30%  birokrat). Sistem pengumpulan ZIS dilakukan melalui  sistem  layanan  jemput  zakat, transfer  melalui  rekening  bank    (Bank Jateng, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga
Syariah, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Tabungan Negara Syariah. Metode pendistribusian  ZIS  dilakukan  melalui program pemberdayaan ekonomi produktif,  bantuan  bidang  pendidikan,
bidang kesehatan, bantuan sosial
(bencana) serta bidang peningkatan keimanan dan ketakwaan. Beberapa
program diantaranya pemberdayaan ekonomi  produktif  pesantren,  bina  mitra mandiri,  sentra  ternak,  beasiswa  produktif untuk  mahasiswa  kota  Semarang,  bea- siswa  santri  dan  pelajar  berdayaguna untuk  pelajar  MA/SMA/SMK  Islam  di Kota  Semarang,  Bantuan  pendidikan untuk pelajar MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA.  Selain  itu  juga  dilakukan pemberian  bantuan  sosial  kepada  fakir, miskin, ibnu sabil, muallaf, serta pelatihan service  HP  untuk  anak-anak  yatim  piatu dan  dhuafa  dan  pelatihan  kewirausahaan untuk  anak-anak  panti  asuhan.  Sistem pelaporan  pertanggungjawaban  dilakukan melalui pengiriman laporan kepada muzakki,  Pemerintah  Kota  Semarang  dan DPRD  Kota  Semarang.  Adapun  per- kembangan  perolehan  ZIS  selama  tiga tahun terakhir sebagai berikut:
Berdasarkan  data  tersebut  diatas, menunjukkan  bahwa  perolehan  dana  ZIS Bazda  Kota  Semarang  mengalami  pe- ningkatan  yang  signifikan  per  tahunnya. Tahun  2011  meningkat  sebesar  47,41% dibadingkan  tahun  sebelumnya  dan  tahun 2012  meningkat  sebesar17,6%  dibanding- kan  tahun  2011.  Bila  diasumsikan  dari 10,000 PNS  di  Kota Semarang membayar ZIS rata-rata sebesar Rp. 50.000 dari zakat profesi,  maka  dalam  satu  tahun  akan diperoleh  ZIS  sebesar  Rp.  6  milyar, sehingga  berdasarkan    potensi  yang  ada baru terealisasi sebesar 33,33%.

## Bazda Kabupaten Semarang
Bazda
Kabupaten Semarang
dibentuk melalui Perda No. 4 Tahun 2008 sebagai  tindak  lanjut  Undang-undang  No.
38  tahun  1999.  Pengurus  Bazda  periode 2013-2016 saat ini diketuai oleh Sekretaris Daerah  Kabupaten  Semarang  Drs  Anwar hudaya  MM  berdasarkan  dengan  SK Bupati  Semarang  No  451/  0353/  2013 Tentang  Pembentukan  Pengurus  Badan Amil  Zakat,  Infaq  dan  Shadaqah  Tingkat Kabupaten  Semarang  Masa  Bakti  2013- 2016. Visi dari Bazda Kabupaten
Semarang adalah terlaksananya pengelola- an  zakat,  infaq  dan  shadaqah  secara optimal  dan  professional  serta  mandiri guna mewujudkan kesejahteraan masyara- kat  di  Kabupaten  Semarang.  Sosialisasi pengumpulan  zakat,  infaq  dan  shadaqah dilakukan  melalui  berbagai  media  cetak dan  elektronik,  di  UPZ  Kabupaten Semarang,  Melalui  pengajian  dan  kotbah shalat  Jumat,  ke  beberapa  per-usahaan  di wilayah kabupaten Semarang serta melalui WEB Bazda Kabupaten Semarang: www.bazizkabsemarang.com .  Mayoritas para  muzakki  saat  ini  adalah  karyawan PNS Kabupaten Semarang melalui UPZ di tiap SKPD, sebagian anggota DPRD, UPZ kecamatan, dan perorangan. Sistem pengumpulan  zakat  dilakukan  melalui layanan jemput  zakat,  melalui transfer via rekening  Bank  Jateng  (masing-masing terpisah  antara  zakat  maal,  zakat  fitrah, infaq,  shadaqah,  dana  social  dan  waqaf) maupun lewat UPZ di Kabupaten
Semarang,  instansi  lain  maupun  UPZ Kecamatan  maupun  datang  langsung  ke kantor Bazda. Pendistribusian  zakat  disalurkan melalui berbagai bidang kegiatan, diantaranya program Bazis peduli pendidikan dan dakwah (beasiswa
pendidikan  SD  –  SMU,  pusat  kajian  Al Quran  Braille  (PKAB),  bantuan  ustadz- ustadzah / fii sabilillah, silaturahmi ulama- umaro  tingkat  Kabupaten,  bimbingan rohani Islam, pelatihan ketrampilan, bantuan  untuk  tempat  ibadah),  peduli kesehatan  dan  sosial  (layanan  ambulan gratis  24  jam,  pengobatan  gratis,  bantuan
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
biaya  pengobatan,  khitanan  anak  shaleh, aksi tanggap darurat bencana alam), peduli kaum  dhuafa  (bantuan  modal  usaha, pinjaman  qardhul  hasan  (kebajikan), pendampingan usaha, santunan bagi yatim piatu dan fakir miskin serta santunan bagi janda  dan  jompo).  Sistem  pelaporan pertanggungjawaban  pengelolaan  dana Zakat  infaq  dan  shadaqah  dilaporkan kepada  pemerintah  kabupaten  Semarang dan DPRD kota serta para muzakki.

## Bazda Kabupaten Demak
Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA)  kabupaten  Demak  dibentuk pada  bulan  April  tahun  1990  sesuai  SK Bupati  Nomor  451/12/149A/1990  seiring telah  diberlakukannya  Undang-undang No.  38  tahun  1999  tentang  pengelolaan zakat  maka  kemudian  BAZIS  kabupaten Demak  berubah  menjadi  BAZ  Daerah kabupaten  Demak  berdasarkan  SK  Bupati Nomor 451/744/2006. Kepengurusan BAZDA  Kabupaten  Demak  terdiri  dari unsur  pemerintah,  kalangan  professional dan  ulama  berdasarkan  SK  Bupati  Nomor 451/744/2006. Adapun Visi Bazda Kabupaten  Demak  adalah  terwujudnya kesadaran  masyarakat  berzakat,  berinfaq, bershadaqah  dan  hibah  dalam  rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Visi tersebut dijabarkan dalam misi antara lain,  meningkatkan  kesadaran  berzakat, berinfaq,  bershadaqah  dan  hibah,  mening- katkan  ekonomi  ummat,  meningkatkan kecerdasan  keluarga  musllim,  mening- katkan  kesehatan  umat,  berkiprah  pada da’wah  bilaqwal  wal  ahwal  serta melaksanakan manajemen ZIS yang amanah, profesional dan akuntabel. Pengumpulan  dana  zakat,  infaq  dan shadaqah  dilakukan  melalui  surat  edaran Bupati  Demak  terhadap  seluruh  karyawan muslim  di  lingkungan  Kabupaten  Demak, TNI,  POLRI,  karyawan  BUMN/BUMD, dan  karyawan  perusahaan  swasta  Dana tersebut  dikumpulkan  melalui  bendahara
gaji  masing-masing  instansi/perusahaan yang  berfungsi  sebagai  UPZ  (Unit Pengumpulan  Zakat)  kemudian  dana tersebut  disetorkan  kepada  Bazda  dengan dua  pilihan,  langsung  ke  rekening  Bazda atau  ke  kantor  Bazda  Kabupaten  Demak. Pengumpulan dana zakat, infaq, shodaqoh berasal  dari  masyarakat  melalui  rekening Bazda  atau  kantor  Bazda  atau  Unit Pengumpulan Zakat di tingkat kecamatan / desa  terdekat,  yang  kemudian  disetorkan ke  Bazda/  rekening  Bazda.  Jumlah pengumpulan  dana  ZIS  selama  tiga  tahun terakhir  mengalami  peningkatan  yang signifikan  per  tahunnya.    Tahun  2011 meningkat  sebesar  58,03%  dibandingkan tahun  sebelumnya  dan  tahun  2012 meningkat  sebesar  127,5%  dibandingkan tahun  2011.  Bila  diasumsikan  dari  8.000 PNS  di  Kabupaten  Semarang  membayar ZIS rata-rata sebesar Rp 50.000 dari zakat profesi,  maka  dalam  satu  tahun  akan diperoleh  ZIS  sebesar  Rp  4,8  milyar, sehingga  berdasarkan    potensi  yang  ada baru terealisasi sebesar 41,18%.

## Bazda Kabupaten Jepara
BAZ  Kabupaten  Jepara  yang dibentuk  dengan  SK  Bupati  No.  165 Tahun  2008  saat  ini  telah  melangkah menuju  yang  lebih  baik.  Hal  ini  dapat dilihat  dari  perkembangan  pada  2  tahun terakhir  yang  mengalami  peningkatan. Dalam menjalankan kegiatan BAZ Kabupaten  Jepara  mempunyai  kebijakan bahwa zakat tidak boleh dipaksakan tetapi melalui  penghayatan  dan  kesadaran,  oleh karena  itu  sosialisasi  dan  penghayatan harus  dilakukan  secara  terus  menerus kebijakan  lain  adalah  mengupayakan  agar PNS,  BUMN,  BUMD  dapat  menjadi sponsor  dan  pelopor  dalam  penunaian zakat.  Badan  Amil  Zakat  (BAZ)  sebagai lembaga yang membantu bagi kemaslahatan  umat  harus  bisa  menjadi pihak  terdepan,  amanah  dan  profesional secara  manajerial. Bazda  Kabupaten
Jepara tiap tahun telah menyusun perencanaan  program  kerja,  baik  terkait dengan program sosialisasi
ZIS, pengumpulan  zakat,  pendistribusian  zakat serta  pertanggungjawaban  dan  pelaporan ZIS.  Kegiatan  sosialisasi  telah  dilakukan dengan  berbagai  metode  diantaranya menerbitkan  7.000  lembar  leaflet  untuk diedarkan  kepada  masyarakat,  tersedianya web BAZ (www.bazjepara.com), sosialisasi melalui radio R-Lisa serta  surat kabar.  Disamping  penggunaan  media, sosialisasi juga dilakukan di 16 kecamatan se  Kabupaten  Jepara,  seluruh  SKPD  di lingkungan  Kabupaten  Jepara,  instansi pemerintah,  BUMD maupun BUMN serta para  muzakki  besar  di  9  kecamatan. Kegiatan  operasional  Bazda  Kabupaten Jepara  didukung  oleh  keberadaan  BAZ kecamatan yang secara aktif juga melakukan  sosialisasi,  pengumpulan  dan pendistribusian  zakat.  Perolehan  ZIS  oleh BAZ  kecamatan  seluruhnya  didistribusi- kan pada kecamatan masing-masing (zakat mal  maupun  zakat  fitrah)  dengan  disertai laporan  penggunaannya  kepada  Bazda Kabupaten  Jepara.  Dengan  demikian optimalisasi  zakat  infaq  dan  shadaqah dapat  tercapai  bila  koordinasi  antara  BAZ kecamatan  dan  Bazda  Kebupaten  Jepara berjalan dengan baik. Peroleh zakat, infaq dan  shadaqah  selama  tiga  tahun  terakhir menunjukkan  peningkatan  yang  signifi- kan.  Hal  ini  menunjukkan  kinerja  penge- lola  Bazda  kabupaten  Jepara  sangat  baik, namun  demikian  bila  dilihat  komposisi perolehan  ZIS  masih  didominansi  oleh koordinasi  lembaga  dibanding  dengan perorangan.  Sementara  dari  sisi  lembaga yang  telah  menyalurkan  zakat,  infaq  dan shadaqah,  mayoritas  masih  didominansi PNS, BUMD dan BUMN. Adapun jumlah pengumpulan  dana  ZIS  selama  tiga  tahun terakhir  menunjukkan  peningkatan  yang signifikan  per  tahunnya.  Tahun  2011 meningkat sebesar 102,15% dibandingkan tahun  sebelumnya  dan  tahun  2012
meningkat sebesar 119,30% dibandingkan tahun  2011.  Bila  diasumsikan  dari  8.000 PNS  di  Kabupaten  Jepara  membayar  ZIS rata-rata  sebesar  Rp  50.000  dari  zakat profesi,  maka  dalam  satu  tahun  akan diperoleh  ZIS  sebesar  Rp  4,8  milyar, sehingga  berdasarkan    potensi  yang  ada baru terealisasi sebesar 41,18%

## Pengelola Bazda
Pengelolaan Bazda didominasi oleh  pengelola  yang  berusia  produktif, yakni  antara  31-40  tahun  dan  41  –  50 tahun  sebanyak  67,5%.  Untuk  tingkat pendidikan  pengelola  didominasi  oleh pengelola  dengan  tingkat  pendidikan SLTA  (27,5%)  dan  pendidikan  sarjana (40%),  selain  itu  juga  terdapat  pengelola dengan  pendidikan  S-2  (20%).  Keber- adaan  tingkat  pendidikan  yang  cukup tinggi bagi pengelola Bazda tentunya akan memberikan kontribusi tinggi bagi pengelolaan Bazda, mengingat keberadaan Bazda  sebagai  suatu  unit  kegiatan  yang perlu  dikelola  secara  profesional  mulai dari  pengumpulan,  pendistribusian,  dan pertanggungjawaban,  sangat  memerlukan personel pengelola yang memiliki kompetensi yang relevan.
Berdasarkan  pada  masa  kerja  para responden  pengelola  Bazda,  rata-rata mereka  bekerja  di  Bazda  kabupaten/kota antara  1-10  tahun  dengan  prosentase sebesar 95%. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh  keberadaan  Bazda  yang  di  beberapa kabupaten  masih  tergolong  baru.  Penge- lola  secara  umum  juga  merupakan muzakki di Bazda masing-masing kabupaten/kota,  dan  zakat  yang  mereka bayarkan  sebagian  besar  merupakan  zakat profesi  (80%).  Pengelolaan  ZIS  memer- lukan  sistem  informasi  yang  mampu memberikan  kemudahan-kemudahan  bagi muzakki,  mustahiq,  dan pengelola. Dalam kajian  ini,  muzakki  terbesar  masih didominasi  oleh  ‘captive  market’,  yaitu para  pegawai  negeri  di  masing-masing
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
kabupaten/kota.Media informasi yang mereka dapatkan kaitannya dengan pembayaran zakat adalah dari internet dan brosur,  yang  mencapai  87,5%.  Para pengelola/ muzakki memiliki kecende- rungan membayar ZIS langsung ke kantor Bazda,  walaupun  ada  sebagian  pengelola yang  langsung  membayar  zakat  ke  fakir miskin.  Sementara  itu  distribusi  terbesar dari  ZIS  adalah    kepada  fakir  yang mencapai  77,5%,  masyarakat  miskin sebesar  20%.  Mengingat  sebagian  besar zakat  disalurkan  kepada  kelompok  fakir, maka sementara ini bantuan yang diberikan masih untuk kepentingan konsumtif tradisional.
Berbagai  kendala  yang  dihadapi
oleh pengelola Bazda di tingkat kabupaten/kota  adalah  masih  kurangnya para muzakki untuk secara sadar dan wajib memberikan zakatnya sebesar 2,5% terutama  bagi  muzakki  pegawai  negeri, swasta  dan  masyarakat  secara  umumnya. Kurangnya kesadaran mungkin juga disebabkan  kurangnya  sosialisasi  dan promosi  yang  tepat  dan  terus  menerus, sehingga  para  muzakki  selalu  diingatkan. Kendala lainnya adalah masalah distribusi dan  alokasi  zakat  yang  diberikan  kepada para  mustahiq  yang  memiliki  jarak  atau jangkauan  sangat  jauh  dari  kantor  Bazda, hal  ini  juga  diakibatkan  oleh  jumlah tenaga lapangan yang masih kurang.
Menurut persepsi responden pengelola  Bazda  tentang  sosialisasi  yang telah  mereka  lakukan  terkait  dengan  ZIS menunjukkan  bahwa  media  cetak  dan elektronik  merupakan  sarana  yang  sangat tepat dan relevan dalam mensosialisasikan Bazda dan ZIS kepada seluruh masyarakat yang  memiliki  potensi  sebagai  muzakki. Responden juga berpersepsi bahwa sosialisasi  dilakukan  melalui  kerjasama dengan instansi lain. Untuk dapat meningkatkan  jumlah  muzakki  dan  dapat menyalurkan zakat lebih tepat, maka perlu ditempuh  dengan  cara  mengetahui  siapa
saja  yang  merupakan  muzakki  dan  calon muzakki.  Disamping  itu  juga  perlu pemetaan mustahiq yang mampu memberikan  gambaran  secara  jelas  siapa saja dan dimana saja keberadaan mustahiq. Hal  ini  tentunya  akan  menghindarkan tumpang  tindih  dalam  pemberian  bantuan kepada mustahiq, sehingga dapat mengabaikan unsur pemerataan. Pemetaan terhadap muzakki menurut persepsi sebagian  kecil  responden  masih  belum dilakukan.  Disamping  itu  juga  Bazda masih belum memiliki data base muzakki/mustahiq yang valid.
Peningkatan kompetensi amil dalam  melaksanakan  tugasnya  merupakan variabel  yang  sangat  penting.  Kenyaman- an  kantor  Bazda  secara  umum  menurut pengelola cukup nyaman, walaupun masih ada  pengelola  yang  merasa  bahwa  tingkat kenyamanan  masih  perlu  ditingkatkan. Pengetahuan  amil  dan  jumlah  personil menjadi modal yang sangat penting dalam kaitannya dengan mengelola Bazda. Menurut  persepsi  responden  pengetahuan amil  secara  umum  sudah  mencukupi  dan jumlahnya  juga  sudah  mencukupi,  selain itu  juga  dari  sisi  kompetensi,  responden berpersepsi baik.
Ukuran  keberhasilan  Bazda  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat dapat  diukur  dari  tingkat  kredibilitas  dan kepercayaan  yang  tinggi  dari  stakeholder. Secara  umum  menunjukkan  bahwa  bazda sudah  memiliki  kredibilitas  yang  baik, walaupun  demikian  terdapat  responden yang masih menunjukkan keraguan tentang  kredibilitas  Bazda.  Hal  ini  juga dikaitkan  dengan  kepercayaan  masyarakat yang  belum  sepenuhnya  percaya  kepada Bazda  dalam  melaksanakan  fungsinya untuk meningkatkan kesejahteraan masya- rakat.  Metode  yang  penting  bagi  Bazda dalam  meningkatkan  kesejahteraan  adalah melalui pendistribusian zakat bagi masyarakat  yang  betul-betul  memerlukan. Distribusi  dilakukan  atas  dasar  tepat
sasaran  dan  transparan.    Keberhasilan dalam  pengelolaan  Bazda  tidak  bisa terlepas dari sistem informasi yang mereka terapkan.  Pada  era  sekarang  ini,  sistem informasi  diciptakan  untuk  memberi kemudahan  bagi  para  pihak  yang  berke- pentingan.  Berdasarkan  pada  persepsi responden,  keberadaan  WEB  masih  perlu dioptimalkan sebagai saran untuk memberikan  informasi  yang  mudah  dan murah. Publikasi laporan menurut persepsi responden  pengelola  masih  memerlukan perbaikan-perbaikan. Terkait dengan
laporan pertanggungjawaban pengelolaan ZIS oleh Bazda  secara  umum  sudah  baik,  dalam kaitannya  dengan  audit  laporan,  laporan pertanggungjawaban,  dan  pengalihan  dari mustahiq  ke  muzakki.  Namun  demikian dalam  kaitannya  dengan  audit  masih terdapat persepsi responden yang menyatakan  audit  belum  dilakukan  setiap tahunnya.  Demikian  juga  untuk  laporan pertenggungjawaban  juga  masih  perlu diperbaiki. Tujuan pemberian zakat kepada  mustahik  agar  dapat  berubah menjadi muzakki menurut persepsi responden juga sepenuhnya belum terlaksana,  karena  memang  membutuhkan waktu  yang  cukup  lama  untuk  merubah kebiasaan  mustahiq,  dan  perlu  adanya model pendampingan agar mereka melakukan kegiatan yang produktif.
Penyaluran  dana  ZIS  haruslah dilakukan  secara  tepat  sesuai  dengan ketentuan  aturan  yang  sudah  ada  (QS  at- Taubah;  60).  Untuk  dapat  menyalurkan ZIS  dengan  tepat  maka  sebelumnya  perlu ditentukan siapa yang berhak mendapatkan ZIS dengan mengetahui para mustahiq  yang  berhak  mendapatkan  ZIS.
Keberadaan studi kelayakan untuk menentukan siapa yang berhak
mendapatkan ZIS sampai pada jenis usaha apa  yang  akan  dibantu,  sampai  pada kegiatan  bimbingan penyuluhan  dan evaluasi  kegiatan  merupakan  rangkaian
yang  saling  terkait  untuk  menentukan efektivitas  penyaluran  dana  ZIS.  Menurut persepsi responden bahwa studi kelayakan untuk pemberian zakat produkti masih ada yang  belum  dilaksanakan  (10%).  Dalam penetapan  jenis  usaha  sebanyak  18% menyatakan masih belum didahului dengan  penetapan  jenis  usaha  dalam memberikan  bantuan  ZIS.  Bimbingan  dan pemantauan  terhadap  usaha  produktif secara  umum  telah  dilakukan  oleh pengelolan ZIS kaitannya dengan pemantauan  bantuan  ZIS  yang  telah disalurkan.

## Muzzaki
Jumlah responden keseluruhan dari unsur muzakki  adalah sebanyak  57 orang, yang terdiri dari 42% laki-laki, dan 57,9% wanita. Adapun responden muzakki sebagian besar mereka pada usia produksi, yaitu  usia  antara  31-50  tahun  yang mencapai  80,7%.  Dalam  observasi  ini terdapat  dua  kelompok  muzakki,  yaitu PNS  sebanyak  71,9%  dan  swasta  21,1%, dengan  tingkat  pendidikan  didominasi oleh  SLTA,  S1  dan  S2  sebanyak 89,3%.Hampir  seluruh  muzakki  yang menjadi  responden  dalam  penelitian  ini menyatakan bahwa mereka selalu berzakat (96,5%),dengan pembayaran zakatnya berupa  zakat  profesi,  zakat  fitrah,  dan zakat maal. Institusi  pembayar  zakat  sampai sekaran ini sangat variatif, dan memberikan  keleluasaan  bagi  muzakki untuk  membayar  di  lembaga  manapun (Bazda,  Laz,  Rumah  Zakat  dll).  Dalam penelitian  ini  memang  sebagian  besar muzakki membayarkan zakatnya di Bazda (80,7%),  sementara  yang  di  lembaga  lain sebanyak  19,3%.  Mereka  melakukan pembayaran zakat ditempat institusi dimana mereka bekerja (59,6%), selain itu ada  yang  dari  rekomendasi  staff  Bazda, saran keluarga, saran teman, tokoh agama, dan  keputusan  sendiri.  Untuk  media  yang
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
mereka ketahui tentang Bazda berasal dari media internet dan brosur. Cara pembayaran yang dilakukan oleh muzakki didominasi  dengan  penyetorang  langsung ke  Bazda,  kemudian  juga  melalui  potong gaji  dan  ada  juga  yang  langsung  ke mustahiq. Adanya fenomena bahwa muzakki  tidak  bayar  langsung  ke  Bazda, jawaban mereka mengatakan bahwa pembayaran ke  Bazda kurang praktis, dan mereka lebih memilih pemberian langsung ke  mustahiq  (86%).  Para  muzakki  dalam kajian  ini  lebih  banyak  yang  berasal  dari individu  (47,5%),  pegawai  negeri  sipil (43,9%), dan lainnya karyawan swasta dan pengusaha. Proporsi terbesar dalam penyaluran  ZIS  adalah  kegiatan  produktif yang konvensional.
Sosialisasi  melalui  media  cetak, elektronik,  brosur,  forum  pertemuan, maupun melalui kantor-kantor yang dilakukan  oleh  pengelola  Bazda  menurut persepsi  muzakki  masih  belum  dilakukan secara  optimal,  mengingat  masih  ada sebanyak  13%  responden  tidak  tahu adanya  sosialisasi  yang  berkelanjutan. Sementara  itu  kerjasama  dengan  instansi lain untuk menggali potensi ZIS juga perlu ditingkatkan,  hal  ini  mendasarkan  pada jawaban responden yang menyatakan tidak setuju dan netral sebanyak 28%.
Kenyamanan kantor Bazda menurut  persepsi  muzakki  secara  umum menyatakan nyaman (91%), namun demikian  masih  ada  beberapa  responden yang  menyatakan  bahwa  kantor  Bazda belum  atau  tidak  nyaman.  Demikian  juga untuk  tingkat  pengetahuan  amil,  menurut pendapat  responden  bahwa  amil  sudah memiliki  pengetahuan  yang  baik  dalam memberikan  informasi  tentang  zakat. Namun  demikian  juga  masih  terdapat responden yang menyatakan bahwa pengetahuan amil masih perlu
ditingkatkan.  Selain  itu  juga  bahwa  amil masih  dituntut  untuk  mampu  memberikan informasi  tentang  zakat  secara  detail,
sehingga  dapat  memberikan  informasi yang  bermanfaat  bagi  para  muzakki  yang lainnya.
Ditinjau  dari  tingkat  kredibilitas dalam  pengelolaan  Bazda,  maka  terdapat beberapa  temuan  yang  mendapatkan perhatian  lebih  serius.  Misalnya  tingkat kepercayaan terhadap Bazda yang diberikan  oleh  masyarakat  masih  terdapat adanya ketidak percayaan, tentunya hal ini akan  sangat  mempengaruhi  kredibilitas Bazda itu sendiri. Hal lain adalah masalah moral  dalam  pengelolaan  Bazda  perlu lebih  ditingkatkan,  karena  salah  satu kreditibilatas Bazda akan sangat ditentukan  oleh  moral  para  pengelolanya. Distribusi  ZIS  juga  perlu  dilihat  dari  sisi transparansi,  dengan  adanya  sistem  dan administrasi pendistribusian yang jelas dan transparan.  Disisi  lain  keberadaan  sistem informasi  Bazda  akan  sangat  memberikan manfaat  dan  kejelasan  bagi  pihak-pihak terkait.  Mendasarkan  pada  hasil  temuan mengindikasin  bahwa  kaitannya  dengan keberadaan Web nampaknya masih diperbaiki  kaitannya  dengan  tampilan  dan kemudahan  akses.  Temuan  ini  juga mengindikasikan  bahwa  masih  belum optimalnya penggunaan web yang ada.

## Mustahiq
Dalam  kajian  ini  fokus  utama mustahiq  adalah  para  mustahiq  yang produktif  di  empat  kabupaten/kota  yang menjadi  obyek  kajian.  Kajian  mustahiq merupakan  eksplorasi  yang  dikaitkan dengan  gambaran  umum,  syarat-syarat mengajukan  pinjaman,  dan  konsekuensi terhadap pinjaman yang diberikan. Jumlah tanggungan  para  mustahiq  sebagian  besar (67,3%)  memiliki  tanggungan  antara  1–3 orang  dalam  keluarganya.  Sementara  itu yang  memiliki  tanggungan  antara  4–6 orang sebanyak 32,7%. Temuan ini meng- indikasikan  bahwa  jumlah  tanggungan para  mustahiq  jumlahnya  termasuk  kecil. Lamanya  berjualan  bagi  para  mustahiq
sebagian besar antara satu sampai sembilan  tahun,  artinya  waktu  berjualan yang masih cukup sebentar. Para mustahiq juga  berpersepsi  bahwa  jumlah  pembeli mereka jumlahnya cukup.
Ditinjau  dari  sisi  pendapatan  dan pengeluaran  para  mustahiq,  diketahui bahwa dari sisi pendapatan yang ditunjukkan dengan besarnya omset penjualan  mereka  berpersepsi  bahwa jumlah penjualannya cukup banyak, dengan  rata-rata  pendapatan  per  hari kurang  lebih  100.000  rupiah.  Sementara itu  tingkat  pengeluaran  mereka  berkisar antara  50.000  rupiah.  Dan  menurut persepsi  para  mustahiq,  mereka  memiliki keuntungan  berkisar  antara  50.000  per harinya.  Adapun  profesi  para  mustahiq yang  produktif  bergerak  dalam  bidang perdagangan,  antara  lain:  air  beroksigen, angkringan,  ayam  potong,  bakso,  bensin, buah,  bubur  kacang  ijo,  es  degan, gorengan, jahit menjahit, jajanan, jual beli peralatan dan perlengkapan motor, kelontong,  keripik,  kue  kering,  aneka snack,  lontong  pecel  dan  kolak,  makanan (angkringan), makanan dan minuman, nasi kuning,  nasi  pecel,  pakaian  muslim, makanan  ringan,  produksi  roti,  rokok,  es dan jajanan, roti bakar, sayuran, sembako, service  HP,  sosis  dan  pop  ice,  tahu campur,  ternak  kambing,  dan  warung makan.
Bantuan  ZIS  bagi  para  mustahiq akan  sangat  bermanfaat  apabila  memiliki dampak yang dapat meningkatkan kesejahteraan  para  penerima  bantuan  ZIS. Tabel  4.20  menunjukkan  bahwa  bantuan yang diberikan dengan tanpa pengembalian  (qardhul  hasan)  sangat membantu para mustahiq dalam melaksanakan usaha
produktifnya.
Disamping  itu  juga  bahwa  bantuan  dari Bazda  menurut  persepsi  mereka  mampu meningkatkan  kinerja.  Walaupun  disisi lain  untuk  bantuan  yang  sifatnya  harus mengembalikan,  masih  ada  beberapa
mustahiq (21,2%) yang menyatakan pernah  menunggak  dalam  pengembalian pinjaman.  Syarat  pinjaman  merupakan ketentuan  yang  harus  dipenuhi  oleh  calon peminjam.  Dalam  kasus  pinjaman  yang diberikan  oleh  Bazda  tentunya  memiliki karakteristik yang berbeda dengan pinjaman komersial. Penilaian para mustahiq  di  empat  kabupaten/kota  yang menjadi  obyek  penelitian  menunjukkan bahwa  mereka  minilai  akses  qardhul hasan, administrasi, dan penilaian kemampuan  usaha  secara  umum  menun- jukkan  kemudahan,  walaupun  masih  ada yang menilai aksesnya agak sulit, admnistrasinya  agak  berbelit.  Namun disisi  lain  yang  perlu  mendapatkan perhatian  bahwa  responden  merasa  sangat prosedural  kaitannya  dengan  penilaian karakter,  penilaian  agunan,  dan  perlunya rekomendasi  dari  pihak  lain.  Pinjaman yang  diberikan  sebanyak  87%  untuk kepentingan  modal  kerja.  Sementara  itu dalam  menyelesaikan  masalah  tunggakan, memang ada beberapa responden menyatakan pernah menunggak pengembalian  pinjaman  (24%).  Sebagian besar  mereka  menyatakan  juga  bahwa pinjaman yang
diberikan dapat meningkatkan keuntungan usaha (90%).

## HASIL
Menindaklanjuti  hasil-hasil  kajian yang  sudah  diuraikan  di  atas,  maka  untuk dapat  meningkatkan  efektivitas  pelak- sanaan Bazda dalam mengelola ZIS, maka perlu dikembangkan sebuah model pengelolaan  ZIS  yang  berfungsi  sebagai gambaran  bagi  pengelola  Bazda  dalam menjalankan  kegiatannya.  Sebagimana disebutkan  dalam  undang-undang  tentang pengelolaan  Zakat  no  23  tahun  2011, dalam  pasal  6  disebutkan  bahwa  Baznas merupakan  lembaga  yang  berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.  Sementara  itu  dalam  pasal  7
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
disebutkan  bahwa  Baznas  menyeleng- garakan  fungsi  perencanaan,  pelaksanaan, dan pengendalian kaitannya dengan pengumpulan,  pedistribusianm  dan  pen- dayagunaan  zakat.  Mendasarkan  pada pasal  7  tersebut,  maka  dalam  implemen- tasinya  perlu  disusun  sebuah  model pengelolaan ZIS. Adapun dalam kajian ini, model pengelolaan akan difokuskan dalam tiga  kelompol,  yaitu:  model  pengumpulan ZIS,  model  pendistribusian  ZIS,  dan model pertanggungjawaban ZIS.
Pengumpulan  Zakat,  Infaq,  dan Shadaqah  (ZIS)  yang  dilakukan  oleh berbagai Bazda dalam kajian ini sebenarnya sudah
menunjukkan peningkatan  selama  tiga  tahun  terakhir. Hal  ini  tentunya  menunjukkan  adanya kinerja  yang  lebih  baik.  Namun  demikian kalau  melihat  potensi  yang  ada  masih sangat  besar,  terutama  jumlah  muzakki para  pegawai  pemerintah  (PNS)  di  lokasi kajian,  maka  perlu  adanya  upaya-upaya yang  harus  terus  dikembangkan  untuk mencapai potensi yang ada. Perlu diketahui bahwa rata-rata tingkat partisipasi  PNS  masih  sekitar  20%  dalam membayar  ZIS.  Potensi  lainnya  yang  bisa dikembangkan  adalah  yang  berasal  dari anak-anak  sekolah  mulai  dari  SD-SLTA, karyawan  swasta,  maupun  masyarakat sebagai individu.
Metode  yang  dapat  dikembangkan dalam  model  pengumpulan  ZIS  tentunya harus diawali dulu dengan penentuan data base  muzakki  yang  juga  harus  selalu direvisi/diperbaiki setiap tahunnya.
Dengan  adanya  data  base  muzakki,  baru pengelola  bisa  melaksanakan  sosialisasi maupun pertemuan-pertemuan rutin dengan  muzakki.  Kemudian  juga  perlu diberikan  kemudahan  informasi  bagi mereka  tentang  berapa  jumlah  zakat, bagaimana pembayarannya, dan bagaimana  transparansinya,  sebagaimana diuraikan dalam pasal 21 ayat 1 dan 2.
Dalam  pasal  25  disebutkan  bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq  sesuai  dengan  syariat  islam. Sementara itu pendistribusian zakat dilakukan  berdasarkan  skala  prioritas dengan
memperhatikan prinsip pemerataan,  keadilan,  dan  kewilayahan. Mendasarkan  pada  kedua  pasal  tersebut, maka untuk menjamin prinsip pemerataan, keadilan  dan  kewilayahan,  sangat  perlu didahului  dengan  penyediaan  data  base mustahiq  yang  valid  guna  menjamin pemberian zakat yang sesuai dengan skala prioritas.  Selain  itu  untuk  memberikan keterbukaan perlu adanya sistem administrasi  yang  terbuka  dan  transparan dalam  pemberian  dana  ZIS  kepada mustahiq.  Pendistribusian  zakat  juga  bisa menggunakan konsep pendayagunaan mustahiq.  Konsep  ini  dilakukan  untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir  miskin  dan  peningkatan  kualitas umat  (pasal  27).  Zakat  untuk  usaha produktif merupakan tingkatan zakat  yang lebih  tinggi  dan  memiliki  harapan  dapat menciptakan  para  muzakki  baru  yang sebelumnya sebagai mustahiq.
Pertanggungjawaban berbagai kegiatan  yang  terkait  dengan  pengelolaan ZIS  merupakan  tahapan  yang  sangat krusial dalam pengelolaan Bazda.
Pertanggungjawaban dapat dilakukan melalui  pelaporan  secara  berkala  kepada Baznas.  Pertanggungjawaban  dilakukan terhadap  semua  kegiatan  yang  sudah dilakukan  dan  bantuan-bantuan  yang sudah diberikan kepada mustahiq. Adapun untuk  dapat  memberikan  pertanggung- jawaban  secara  mudah  dan  cepat  adalah dengan  lewat  web  di  masing-masing Bazda,  melalui  berbagai  menu  yang ditampilkan.  Dari  hasil  kajian  memang belum  semua  kantor  Bazda  memiliki  web yang representatif dan mampun memberikan informasi yang lengkap, jelas dan up to date bagi masyarakat luas.

## PEMBAHASAN
Berdasarkan  data  hasil  survey melalui kuesioner dan wawancara terhadap  para  muzakki  dan    pengelola BAZDA  menunjukkan  bahwa  minat masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat masih rendah dan belum optimal.Selama  ini  pengumpulan  zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) masih didominansi  oleh  kalangan  pegawai  PNS,
BUMD,  BUMN  serta  instansi  pemerintah lainnya yang telah dibentuk unit pengumpul  zakat  (UPZ).  Meskipun  target perolehan  ZIS  oleh  BAZDA  tiap  tahun meningkat,  namun  dibandingkan  dengan potensi  muzakki  yang  ada  di  tiap  wilayah BAZDA  masih  tergolong  rendah.  Sebagai gambaran, jumlah PNS di setiap kabupaten  /  kota  rata-rata  sekitar  10.000, hanya  40%  saja  yang  memiliki  kesadaran membayar ZIS. Sementara itu, potensi ZIS dari  instansi  pemerintah  lainnya,  BUMN, karyawan perusahaan swasta serta perorangan masih sangat rendah. Berdasarkan  hasil  penelitian,  masing- masing  Bazda  di  kabupaten  dan  kota sudah  berusaha  melakukan  sosialisasi  ke berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta, namun demikian karena dihadapkan pada keterbatasan dana operasional  dan  jumlah  sumber  daya manusia yang terbatas dan tidak sebanding dengan  jangkauan  para  muzaki,  maka potensi  zakat  yang  dapat  tergali  masih belum  optimal.  Terdapat  beberapa  factor yang  menjadi  kendala  dalam  mengop- timalkan  pengumpulan  zakat  di  setiap BAZDA  di  Jawa  Tengah,  antara  lain, belum dimilikinya gedung yang representative  beserta  dukungan  sarana dan prasarana serta dana operasional  yang bersumber APBD yang memadai.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa  gedung  dan  sarana  serta  prasarana penunjang  masing-masing  Bazda  belum memadai untuk menunjang kinerja pengumpulan ZIS.
Di  sisi  lain  keberadaan  lembaga Bazda  sesuai  Undang-undang  No.  23 tahun  2011  sangat  strategis  karena berfungsi  sebagai  wadah  bagi  umat  Islam dalam  menjalankan  kewajiban  zakat  bagi yang  mampu  sesuai  dengan  syariat  serta merupakan    pranata  keagamaan  yang bertujuan  untuk  meningkatkan  keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena  itu  pengelolaan  zakat,  infaq  dan shadaqah  harus  memenuhi  unsur-unsur profesionalitas  serta  mampu  menciptakan reputasi,  citra  dan  “ trust” bagi  para muzaki.  Reputasi,  citra  dan trust dapat dibangun  bila  kualitas  pelayanan  Bazda dipersepsikan  sangat  baik  oleh    para muzaki.  Kualitas  pelayanan  yang  baik mencakup  terpenuhinya  unsur  “ tangible ” seperti  gedung,  sarana  dan  prasarana, kendaraan operasional yang representative maupun unsure intangible seperti
kehandalan,  daya  tanggap, emphaty serta jaminan terpenuhinya layanan ZIS.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  gedung Bazda  di  tiap  Kabupaten  dan  kota  yang ada saat ini perlu direlokasi di tempat yang strategis  dan  dibangun  gedung  yang  baru dan representative melalui  dukungan pembiyaaan APBD pemerintah kabupaten/ kota.Gedung yang digunakan Bazda selama  ini  merupakan  sisa  bangunan inventaris pemkab/kota yang tidak terpakai secara optimal, sehingga sebelum digunakan  memerlukan  biaya  renovasi yang  sangat  besar.  Gedung  Bazda  yang representative  merupakan  salah  satu  cara untuk  menciptakan trust para  muzaki, terutama  muzaki  besar  baik  individu maupun  perusahaan  besar.  Beberapa Gedung  Bazda  yang  perlu  relokasi  ke tempat  yang  sangat  strategis  antara  Bazda kota Semarang yang saat ini terletak di Jl. WR  Supratman  No.  77  Semarang,  Bazda Kabupaten  Semarang  yang  terletak  di jalan  Slamet  Riyadi  No.  3  Ungaran  serta Bazda  Kabupaten  Demak  yang  terletak  di jalan Kauman  Gg  II  No. 8 Demak.  Untuk
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
mewujudkan kondisi tersebut diatas, maka diperlukan komitmen serta koordinasi dan sinergisitas    yang  tinggi  antara  pengurus Bazda,  Pimpinan  Kabupaten/Kota  serta pihak  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah serta para donatur.
Selain relokasi dan penataan gedung,  kebutuhan  sarana  dan  prasarana operasional perlu dilengkapi dalam menunjang  kinerja  Bazda  baik  sarana meubel,  kendaraan  operasional,  biaya operasional  sosialisi,  pengumpulan  dan pendayagunaan ZIS serta perangkat system teknologi informasi yang mendukung  produktivitas  kerja  pengurus Bazda,  khususnya  ketersediaan  database muzaki  maupun  mustahik  secara  on  line. Selama  ini  biaya  operasional  Bazda bersumber  dari  APBD  yang  berkisar  rata- rata  Rp  100.000.000,-  serta  hak  amil, susuai  dengan  UU  No.  23  tahun  2011 tentang ZIS pasl 31 aya1 dan 2. Beberapa Bazda menyatakan bahwa biaya operasional  sebesar  Rp  100  juta  masih belum  memadai  untuk  mengoperasi- onalkan  Bazda  maupun  mengoptimalkan potensi  muzaki.  Diperlukan  alokasi  biaya operasional
Bazda sebesar Rp 200.000.000/  tahun  untuk  menunjang operasional  dan  kinerja  Bazda  dalam melakukan sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan ZIS. Karena pada  hakekatnya  keberhasilan  Bazda dalam  merealisasikan  potensi  ZIS,  akan semakin  mengurangi  tingkat  kemiskinan di kota/kabupaten.
Berkaitan  dengan  data  base  para muzaki  dan  mustahik,  selama  ini  belum ada sistem data base dari para muzaki dan mustahik  secara  lengkap,  sehingga  dalam metode  pengumpulan  dan  pendistribusian belum sepenuhnya optimal. Dengan dimilikinya  data  base  para  muzaki  dan mustahik secara lengkap akan
memudahkan  Bazda  dalam  menentukan jensi  sosialisasi  yang  tepat  untuk  masing- masing karakteristik muzaki serta
terdistribusinya secara mearata para mustahik.  Diperlukan  sebuah  pendataan bersama yang melibatkan Bazda kabupaten/kota,  pemerintah  kabupaten/ kota  serta  kementrian  Agama  dengan pembiayaan dari  APBD.Berdasarkan hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  mayoritas para  muzakki  adalah  para  pegawai  negeri sipil  (PNS)/BUMN  di  lingkungan  Kabu- paten/Kota (25%) serta perorangan/ individual (27%). Sementara dari kalangan pegusaha dan swasta masih cukup rendah. Data  base  yang  perlu  dikumpulkan mencakup  informasi  tentang  nama,  usia, pendidikan pekerjaan, tempat tinggal, jenis kelamin, penghasilan per bulan, pengeluaran  per  bulan.  Data  base  tentang informasi  muzakki  selanjutnya  dikelom- pokkan  dan  di  mappingkan  berdasarkan pekerjaan,  penghasilan  dan  pengeluaran untuk  menghitung  potensi  zakat,  potensi shadaqah  dan  infaq  maupun  metode sosialisasi  yang  tepat  dalam  membayar zakat,  shadaqah  dan  infaq.  Selanjutnya, data  base  muzakki  dan  mustahik  yang terkumpul di up load kedalam situs / WEB masing-masing  BAZDA  untuk  dapat diakses  oleh  masyarakat.  Selama  ini penggunaan WEB Bazda belum sepenuhnya optimal sebagai media penyedia  informasi  kegiatan  sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pelaporan  bagi  para  muzaki,  mustahik maupun stakeholders lain yang terkait. Selanjutnya dalam mengop- timalkan  kinerja  Bazda  Kota/Kabupaten peran sumber daya manusia sangat penting bai  secara  kualitas  maupun  kuantitas. Kepengurusan Bazda kabupaten/kota yang ada  selama  ini  cukup  banyak  personilnya, sementara  pengelola  operasional  harian masih  sangat  sedikit.  Struktur  dan  jumlah pengurus Bazda saat ini masih menggunakan  UU  NO.  38  tahun  1999 yang  lama.  Berdasarkan  UU  No  23  tahun 2011,pasal 8, pengurus  Bazda terdiri atas 11  (sebelas)  orang  anggota  yang  tterdiri
atas  8  (delapan)  orang  dari  unsur masyarakat  dan  3  (tiga)  orang  dari  unsur pemerintah. Unsur  masyarakat  terdiri  atas unsur  ulama,  tenaga  profesional,  dan tokoh masyarakat
Islam. Unsur pemerintah  ditunjuk  dari  kementerian/ instansi yang
berkaitan dengan pengelolaan zakat. Berdasarkan penelitian, 50% pengurus Bazda merupakan kalangan birokrat,  sisanya  dari  unsur  masyarakat, dan  diketuai  rata-rata  pejabat  birokrat yang  masih  aktif.  Hal  ini  seringkali menjadikan Bazda sulit untuk berkembang dengan  cepat  dan  kurang  fokus.  Dari keempat  Bazda  yang  ada,  3  diantaranya diketuai  oleh  para  birokrat  (Bazda  kota Semarang  oleh  wakil  walikota,  Bazda Kabupaten  Semarang  oleh  Sekda  dan Bazda  Kabupaten  Demak  oleh  Kepala Dinas koperasi dan perindustrian),
sedangkan Bazda Kabupaten Jepara diketuai  oleh  mantan  wakil  bupati. Berdasarkan  kondisi  tersebut  diatas  perlu mereformasi  stuktur  kepengurusan  yang baru  sesuai  dengan  undang-undang  yang baru dan memperbanyak karyawan operasional  untuk  menarik  potensi  zakat maupun mendistribusikannya kepada mustahik.
Sistem  sosialisasi  dan  metode pengumpulan  zakat,  infaq  dan  shadaqah telah dilakukan oleh semua Bazda melalui media cetak dan elektronik, namun karena keterbatasan  dana  dan  sumber  daya manusia  sehingga  potensi  ZIS  belum sepenuhnya dapat dicapai. Sistem sosialisasi dalam pengumpulan ZIS
melibatkan  komitmen  seluruh  pihak  baik pengurus  Bazda  maupun  pemerintah kabupaten  /  kota.  Di  tingkat  Bazda, perlunya optimalisasi peran unit pengumpul  zakat  (UPZ)  di  kelurahan, kecamatan  (Baz  Kecamatan),  UPZ  di lingkungan  SKPD  Pemkab/  kota,  UPZ  di lingkungan  BUMD,  UPZ  di  BUMN  serta UPZ  di  perusahaan  swasta.  Tantangan terbesar  bagi  pengelola  Bazda  bahwa
berdasarkan  hasil  penelitian,  para  muzaki yang  tidak  membayar  ZIS  melalui  Bazda lebih cenderung menyalurkan langsung ke mustahik  (86%).  Selama  ini  para  muzaki didominansi  oleh  para  pegawai  PNS karena  adanya  instruksi  /  surat  edaran himbauan  untuk  berzakat  dari  Bupati  / Walikota  dan  realiasainya  hanya  40% yang membayar zakat. Mayoritas penghasilan  PNS  yang  membayar  ZIS sekitar  Rp  3.000.000.  Sebuah  ilustrasi perhitungan  kasar  potensi  zakat  PNS,  bila rata-rata terdapat 10.000 PNS di
Kabupaten/ Kota membayar rata-rata zakat sebesar  Rp  50.000  /  bulan  dari  zakat profesi,  maka  dalam  satu  tahun  akan diperoleh  ZIS  sebesar  Rp  6.  Milyar  per tahun.  Sementara  perolehan  ZIS  keempat Bazda  rata-rata  per  tahun  saat  ini  sekitar 1,5  -2  milyar  rupiah.  Hal  ini  belum termasuk  potensi  potensi  ZIS  di  BUMN (terutama Bank), BUMD serta perusahaan swasta  (Bank  swasta  maupun  perusahaan manufaktur)  di  setiap  wilayah  Kabupaten/ Kota.  Langkah  optimalisasi  ZIS  dapat dilakukan melalui koordinasi antara Bazda Kabupaten/Kota,  Pemerintah  kabupaten  / kota,  Instansi  pemerintah  maupun  swasta dalam  pembentukan  dan  optimalisasi UPZ.  Bagi  PNS  di  lingkungan  Kabupaten /kota  diperlukan  penguatan  pada  system reward dan punishment bagi PNS  muslim dalam  membayar  zakat,  misalnya  sebagai salah  satu  pertimbangan  dalam  kenaikan pangkat/sistem  promosi  jabatan.  Sedang- kan  instansi  di  luar  Pemkab/Pemkot, diperlukan  adanya  kerjasama  (MOU) dengan  Pemkab/Pemkot  dan  Bazda  untuk mengoptimalkan  ZIS  melalui  pemben- tukan UPZ.
Berdasarkan hasil penelitian, sistem pendistribusian dan pendayagunaan ZIS  selama  ini  telah  disalurkan  sesuai dengan  criteria  8  ashnaf  (Fakir  &  miskin, Riqqob,  sabilillah,  Ibnu  Sabil,  Muallaf, Ghorim  dan  Amil).  Adapun  pendaya- gunaan  ZIS  dialokasikan  pada  bidang
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek
pendidikan, kesehatan, social serta pemberdayaan  usaha  produktif.  Proporsi terbesar  penyaluran  ZIS  oleh  Bazda selama ini lebih kearah konsumtif
tradisional dan kreatif maupun dibandingkan produktif konvensional maupun  produktif  kreatif.  Berdasarkan kondisi  yang  ada  selama  ini,  diperlukan perubahan  paradigma  penyaluran  dan pendayagunaan ZIS berupa pemberdayaan kegiatan  produktif,  agar  para  mustahik dapat berkembang menjadi muzaki. Undang-undang  No  23  tahun  2011  pasal 27  ayat  1,2  dan  3    mencantumkan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif  dalam  rangka  penanganan  fakir miskin  dan  peningkatan  kualitas  umat. Efektifitas  pendistribusian  ZIS  dapat dicapai  bila  Bazda  telah  memiliki  data base  para  mustahik,  sehingga  dapat melakukan  pemetaan  ( mapping )  sebagai dasar  penentuan  prioritas  mustahik  serta bentuk  bantuan  program  yang  akan dilaksanakan.  Apabila  para  mustahik sudah  banyak  yang  terpenuhi  kebutuhan dasarnya, maka penyaluran  ZIS diarahkan kepada  bantuan  produktif  dalam  bentuk Bantuan  alat  atau  modal  kerja,  bantuan usaha, zakat  community  development (yang  sudah  digagas  BAZNAS)  serta pendirian koperasi atau lembaga keuangan mikro syariah yang menyalurkan dana ZIS secara  produktif  baik  melalui  pinjaman kebajikan  (Al  Qardhul  Hasan)  maupun melalui  pembiayaan  dengan  pola  syariah kepada  para  mustahik.  Pendayagunaan ZIS  melalui  usaha  produktif  agar  berjalan secara efektif diperlukan kerjasama dengan  berbagai  pihak,  termasuk  peran perguruan tinggi dalam proses pendampingan.  Hasil  pendistribusian  dan pemberdayaan ZIS produksi perlu dilaporkan  dan  disosialisasikan  kepada berbagai stakeholders secara  transparan dan  akuntabel  melalui  laporan  tertulis  ke Pemerintah  Kota/Kabupaten,  DPRD,para muzaki maupun penerbitan buku laporan /
bulletin  dan  informasi  melalui  WEB masing-masing Bazda.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  terdapat beberapa simpulan temuan penelitian yang menggambarkan  efektifitas  pengelolaan Bazda secara keseluruhan,
1. Seluruh Bazda (Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten
Demak)  sudah  memiliki  data  tentang muzaki  dan  mustahik,  namun  belum memiliki  data  base  muzaki dan mustahik  secara  lengkap,  sehingga tidak  dapat  dilakukan mapping untuk kepentingan pengumpulan dan pendistribusian  ZIS  secara  efektif  dan efisien, di sisi lain potensi ZIS di setiap Kabupaten/Kota  masih  sangat  besar. Kondisi  gedung,  sarana  dan  prasarana serta  dana  operasional  yang  bersumber APBD  belum  mampu  mendukung kegiatan operasional dan kinerja pengumpulan, pendistribusi dan pelaporan secara efektif dan efisien.
2. Koordinasi  dan  keterpaduan  antara Bazda  Kabupaten/Kota,  Baz  Keca- matan,  Pemerintah  Kota/Kabupaten, BUMD,BUMN  dan  instansi  swasta belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan,  sehingga  pe-ngumpulan ZIS  belum  berjalan  secara  efektif  dan efisien.  Disamping  itu  optimalisasi sumber  pemasukan  ZIS  dari  selain pegawai  negeri  sipil  belum  digali secara optimal.
3. Pendistribusian  dan  pendayagunaan ZIS  selama  ini  didominansi  dengan pemenuhan  kebutuhan  konsumtif  dan difokuskan  pada  bidang  kesehatan, pendidikan dan sosial, sementara kegiatan pemberdayaan usaha produktif masih relatif sedikit, sehingga diperlukan pergeseran paradigma
pengelolaan  ZIS  dengan  menjadikan mustahik menjadi muzaki.
4. Sistem  pelaporan  dan  pertanggung- jawaban  selama  ini  sudah  dilakukan secara transparan dan akuntabel melalui laporan  tertulis  kepada  Pemerintah Kabupaten/Kota  dan  DPRD,  namun sebagian  Bazda  belum  menyampaikan kepada para mustahik secara rinci, baik dalam  bentuk  buku  maupun  melalui Web.  Hanya  Kabupaten  Jepara  yang memiliki sistem pelaporan yang lengkap,  teratur,  rinci  dan  dicetak dalam  bentuk  buku  laporan  untuk dikirimkan kepada Pemerintah kabupaten,  DPRD,  muzaki  dan  pihak liannya yang terkait.

## REKOMENDASI
Berdasarkan  hasil  penelitian,  maka  dapat disusun  beberap  rekomendasi dalam rangka  mengoptimalkan  pengumpulan, pendistribusian  dan  pelaporan  ZIS  secara efektif dan efisien:
1. Perlu  kegiatan  pembuatan  data  base para  muzaki  dan  mustahik  secara lengkap dan komprehensif yang melibatkan  Bazda  dan  Pemerintah kabupaten  /  Kota  dengan  pembiayaan APBD. Metode sosialisasi yang dilakukan Bazda dilakukan berdasarkan  pemetaan  karakteristik muzaki, khususnya muzaki dari kalangan  pengusaha  agar  efektif  dan efisien.  Selain  itu  perlu  dilakukan pemetaan para mustahik dalam
penyaluran  dan  pendayagunaan  ZIS agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan  mustahik  (baik  program bidang  pendidikan,  kesehatan,  social) serta  perlunya  merubah  paradigma pendayagunaan  ZIS  untuk  kegiatan produktif  dengan  mendirikan  lembaga keuangan  mikro  syariah  di  setiap Bazda, agar mustahik dapat berkembang menjadi mustahik.
2. Dalam  rangka  meningkatkan  reputasi dan trust para  muzaki  terhadap keberadaan Bazda, Pemerintah Kabupaten  /  Kota  perlu  memfasilitasi relokasi  dan  pembangunan  gedung Bazda yang strategis dan representative, kelengkapan sarana dan prasarana, kendaraan operasional serta peningkatan  bantuan  dana  operasional yang  ada  saat  ini  untuk  menjangkau potensi ZIS yang masih cukup besar.
3. Perlunya  koordinasi  antara  Bazda, Pemerintah  Kota/Kabupaten,  instansi BUMN  dan  swasta  3  bulan  sekali untuk mengevaluasi efektifitas UPZ di lingkungan  instansi  masing-masing secara efektif dan efisien.
4. Perlunya menyajikan laporan keuangan  pengelolaan  Bazda  secara transparan  dan  terbuka  melalui  buku laporan yang dibagikan kepada seluruh stakeholders  ZIS  per  tahun  serta dipbulikasikan  melalui  WEB  masing- masing Bazda.
Efektivitas Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Bazda untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah- Heru Sulistyo, Budhi Cahyono, Sri Aniek

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan Muhammad Akhyar dan Furywardhana .2006. Evaluasi Non
Performing  Loan  (NPL)  Pinjaman Qardhul hasan (Studi Kasus di BNI Syariah Cabang Yogyakarta, JAAI, Volume 10 No. 2, Desember. Antonio,  Muhammad  Syafi’i.  2001. Bank Syari’ah  Dari  Teori  ke  Praktek , Jakarta: Gema Insani Press Beik,  Irfan.  2009.  T he  Use  of  Zakat  as Financing  Source  for  Micro  and Small  Scale  Enterprises  and  Its Role  in  Reducing  Poverty:  A  Case
Study in Jakarta, Indonesia , Unpublished phD Dissertation,
IIUM Malaysia Chapra,  M.  Umer.  2000. The  Future  of Economics: An Islamic Perspektif ”,  Leicester,  UK:  The Islamic Foundation.
Cooper  dan  Schindler.  2001. Business Resarch  Methods. McGraw-Hill Companies. Ghozali. 2001. Aplikasi analisis
Multivariat  dengan  SPSS ;  Badan penerbit Undip
Islahi, A.A. 2005. Zakah: A Bibliography, Scientific  Publishing  Centre ,  King Abdul-Azeez  University,  Jeddah, saudi Arabia.
Kahf, Monzer. 1999., The Performance of the  Institution  of  Zakah  in  Theory and  Practice ,  paper  Presented  at the  International  Conference  on Islamic  Economics  towards  the 21st Century, Kuala Lumpur.
Kara, Muslimin H. 2005. Bank Syari’ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang
Perbankan  Syari’ah, Yogyakarta: UII Press Khan, M. Fahim. 1990. Zakat, Moderation and  Aggregate  Consumption  in  an Islamic  Economy ,  Journal  of  King
Absulaziz University: Islamic
Economics, Vol. 2, pp. 101-105. Lewis  Mervyn  K  dan  Latifa  M.  Algaoud. 2007. Perbankan Syari’ah: Prinsip praktik  dan  prospek, Jakarta:
Serambi
Nasution,  Mustafa  Edwin  dkk.  2007.
Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta: Kencana Patilima  H.  2005.  Metode  Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta, Bandung.
Perwataatmadja,  Karnaen  A  dan  Anis
Byarwati.  2008. Jejak  Rekam Ekonomi  Islam:  Refleksi  Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang  sejarah  kekhalifahan,
Jakarta: Cicero.
Qardhawi,  Y.  1997. Fiqh  az  Zakat ,  24th ed.  Beirut:  Mu’assasat  al-Risalah, 37-38.
Saeed,  Abdullah.  2004. Menyoal  Bank Syari’ah:  Kritik  atas  Interpretasi Bunga  Bank  kaum  Neo  Revivalis, Jakarta: Paramadina Uma Sekaran. 2003. Research method  for Business.  John  Wiley  &  Sons  Inc. USA UU Nomor 23 Tahun 2011, “ Pengelolaan Zakat”