Efektivitas Implementasi Green Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Berkelanjutan Bagi UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki Di Kota Bandung
Oleh:
Tia Yuliawati 1 , Asni Mustika Rani 2 , Allya Roosallyn Assyofa 3 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung Email: 1 tia.yuliawati@unisba.ac.id , 2 asnimustika@unisba.ac.id ,
3 allyaroosallyn@unisba.ac.id

## ABSTRAK
Green  financing merupakan  suatu  skema  pembiayaan  atau  pemberian  pinjaman kepada  pelaku  usaha  yang  ramah  lingkungan.  Berdasarkan  peraturan  Pemerintah untuk  dapat  menerima  pembiayaan  dengan  skema green  financing ,  pelaku  usaha harus memenuhi persyaratan 3R ( reduce, reuse, recycle ). Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk  mengetahui  efektifitas  implementasi  skema  pembiayaan green financing bagi  UMKM  sektor  industri  pengolahan  alas  kaki  di  Kota  Bandung. Penelitian ini menggunakan metode descriptive survey . Data penelitian bersumber dari hasil wawancara dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pembuat kebijakan  pembiayaan green  financing dan  wawancara  dengan  pelaku  UMKM sektor  industri  pengolahan  alas  kaki  di  Kota  Bandung  selaku  peminjam/nasabah Program Pembiayaan Green Financing dengan bantuan kuesioner agar pertanyaan dalam  wawancara  lebih  sistematis.  Pengambilan  sampel  dilakukan  dengan menggunakan teknik proportionate random sampling, dimana dari jumlah populasi sebanyak 84 unit usaha dan dengan taraf kesalahan sebesar 10% maka sampel yang diambil  adalah  sebanyak  45  unit  usaha  UMKM  sektor  industri  pengolahan  alas kaki  di  Kota  Bandung.  Target  jangka  panjang  penelitian  ini  adalah  menghasilkan pengetahuan  baru  mengenai  efektivitas  penerapan  skema  pembiayaan green financing bagi  UMKM  di  Kota  Bandung  dan  memberikan  sumbangan  pemikiran bagi pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah perbaikan ke depan dalam penerapan skema pembiayaan green financing.
Kata Kunci: Green Financing , Pembiayaan, UMKM

## I. PENDAHULUAN

## 1.1.Latar Belakang
Pembangunan  nasional  yang  berkelanjutan  merupakan  upaya  untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  bagi  seluruh  aspek  kehidupan masyarakat,  bangsa  dan  negara  dalam  jangka  panjang.  Pembangunan berkelanjutan  menitikberatkan  pada  bagaimana  cara  memajukan  perekonomian masyarakat,  bangsa  dan  negara  dengan  memperhatikan  kelestarian  lingkungan hidup.
UMKM  memiliki  peranan  penting  dalam  pengembangan  kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu kota besar di Indonesia yang  memiliki  perkembangan  UMKM  yang  sangat  pesat  adalah  Kota  Bandung. Berikut data jumlah UMKM di Kota Bandung Tahun 2010–2015:
Tabel 1.1 Jumlah UMKM Kota Bandung Tahun 2010-2015 No. Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 Mikro 3.649 3.827 3.921 4.115 4.301 4.527 2 Kecil 301 325 337 357 372 390 3 Menengah 271 273 273 274 276 281 Jumlah 4.221 4.425 4.531 4.746 4.948 5.198

## Sumber: Dinas KUMKM dan Perindag Kota Bandung Tahun 2015
Salah  satu  UMKM  sektor  industri  pengolahan  di  Kota  Bandung  yang  paling dikenal  adalah  sektor  industri  pengolahan  alas  kaki  yang  berada  di  daerah  Cibaduyut. Berikut data jumlah unit usaha dan jumlah penyerapan tenaga kerja sentra industri alas kaki Cibaduyut dari tahun 2012-2015:
Tabel 1.2 Data Sentra Industri Alas Kaki Cibaduyut Tahun 2012-2015 Sentra Industri Potensi 2012 2013 2014 2015 Sentra Sepatu Cibaduyut Jumah Unit Usaha 867 844 840 844 Jumlah Tenaga Kerja 3613 3590 3570 3590
Sumber: Dinas KUMKM dan Perindag Kota Bandung Tahun 2015
Berdasarkan  hasil  survei  awal  kepada  para  pelaku  UMKM  sektor  industri pengolahan  alas kaki  yang berada di  daerah Cibaduyut  diketahui  bahwa  masih banyak UMKM  yang  mengalami  kendala,  baik  kendala  internal  maupun  eksternal.  Diketahui kendala  utama  yang  dirasakan  oleh  UMKM  sektor  industri  pengolahan  alas  kaki  di daerah Cibaduyut adalah kesulitan modal usaha dengan persentase sebesar 38,84%.
Salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mengatasi  kesulitan  modal  usaha  bagi UMKM di  Indonesia adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan dari perbankan. Dalam  rangka  mendorong  pembangunan  yang  berkelanjutan,  pemerintah  berupaya untuk  mengimplementasikan  terciptanya green  economy di  Indonesia.  Agar  tercipta green economy, lembaga keuangan terutama perbankan didorong untuk mengembangkan  skema green  financing dalam  memberikan  bantuan  pembiayaan  atau pinjaman modal usaha bagi seluruh pelaku usaha, termasuk bagi UMKM.
Green financing merupakan suatu skema pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada  pelaku  usaha  yang  ramah  lingkungan.  Dimana  bank  sebagai  lembaga  pemberi pinjaman dalam melakukan analisis kreditnya harus memperhitungkan bagaimana daya dukung usaha tersebut terhadap lingkungan dan bagaimana cara meminimalisir dampak usahanya  terhadap  kerusakan  lingkungan.  Berdasarkan  peraturan  Pemerintah  untuk dapat  menerima  pembiayaan  dengan  konsep green  financing ,  peminjam  dana  atau pelaku  usaha  dalam  menjalankan  kegiatan  bisnisnya  harus  berusaha  meminimalkan penggunaan energi serta harus memenuhi persyaratan 3R ( reduce, reuse, recycle ).

## 1.2.Identifikasi Masalah
Green financing merupakan suatu skema pembiayaan atau pemberian pinjaman kepada  pelaku  usaha  yang  ramah  lingkungan.  Dimana  bank  sebagai  lembaga  pemberi
pinjaman dalam melakukan analisis kreditnya harus memperhitungkan bagaimana daya dukung usaha tersebut terhadap lingkungan dan bagaimana cara meminimalisir dampak usahanya terhadap kerusakan lingkungan.
Berdasarkan  peraturan  Pemerintah  untuk  dapat  menerima  pembiayaan  dengan konsep green financing , peminjam dana atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya  harus  berusaha  meminimalkan  penggunaan  energi  serta  harus  memenuhi persyaratan 3R ( reduce, reuse, recycle ).
Mengingat  Kota  Bandung  merupakan  salah  satu  kota  besar  di  Indonesia  yang memiliki perkembangan UMKM yang sangat pesat, maka lingkup permasalahan dalam penelitian  ini  dikhususkan  di  Kota  Bandung  dengan  objek  penelitian  yaitu  UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Daerah Cibaduyut.
Melalui penelitian ini ingin diketahui bagaimana efektivitas implementasi green financing sebagai  alternatif  pembiayaan  berkelanjutan  bagi  UMKM  di  Kota  Bandung khususnya  bagi  UMKM  sektor  industri  pengolahan  alas  kaki  di  Daerah  Cibaduyut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut apa yang harus dilakukan sebagai langkah  perbaikan  ke  depannya  mengingat  tujuan  dari  kebijakan green  financing ini sangat mulia  yaitu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi  yang sustainable dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

## 1.3.Rumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini  adalah:  “Bagaimana  efektifitas  implementasi  skema  pembiayaan green  financing bagi UMKM sektor industri pengolahan alas kaki di Kota Bandung?”

## II. LANDASAN TEORI
Dalam  rangka  mewujudkan  program  pembangunan  yang  berkelanjutan, pemerintah  berupaya  menerapkan  kebijakan green  financing sebagai  salah  satu alternatif  pembiayaan  usaha  di  Indonesia.  Menurut  Höhne,  et  al  (2012),  “ Green financing adalah  istilah  yang  luas  yang  dapat  merujuk  ke  investasi  keuangan  yang mengalir  ke  proyek-proyek  pembangunan  berkelanjutan  dan  inisiatif,  produk lingkungan,  dan  kebijakan  yang  mendorong  pengembangan  ekonomi  yang berkelanjutan”.
Berdasarkan  studi  yang  dilakukan  oleh  tim  dari  Pricewaterhouse  Coopers Consultants (PWC) (2013) mengenai implementasi green financing di China, diketahui bahwa  untuk  sektor  perbankan, green  financing didefinisikan  sebagai  produk  dan  jasa keuangan  yang  menggunakan  pertimbangan  faktor  lingkungan  dalam  pengambilan keputusan  kredit,  merangsang  lahirnya  lingkungan  investasi  yang  bertanggung  jawab dan mendorong terciptanya teknologi ramah lingkungan bagi proyek industri dan bisnis.
Sedangkan  menurut  Volz,  et  al  (2015:2), green  financing adalah  semua  bentuk investasi atau pinjaman yang mempertimbangkan aspek lingkungan guna meningkatkan kelestarian lingkungan hidup.
Siregar,  M.E.  (2014)  mengemukakan  bahwa  bisnis  yang  layak  diberikan pembiayaan  dengan  skema green  financing adalah  bisnis  yang  dilakukan  oleh  debitur dalam  konteks  upaya  pelestarian  lingkungan,  dimana  debitur  berkewajiban  untuk melakukan upaya pengelolaan lingkungan berdasarkan hukum yang berlaku.
Berdasarkan  kutipan  yang  diambil  dari The  President  Post (2012),  terdapat perbedaan  antara Green  Banking dan Green  Financing.  Green  banking mewajibkan bank mematuhi prinsip-prinsip ‘keberkelanjutan’ yang sering disebut dengan 3P ( Profit- People-Planet ),  sedangkan green  financing merupakan  salah  satu  produk  dari green banking yang  mewajibkan  bank  untuk  melakukan  bisnisnya  sesuai  dengan  regulasi tentang lingkungan dan mendukung program-program perlindungan alam.
Green Financing di  Indonesia didefinisikan sebagai  dukungan menyeluruh dari industri  jasa  keuangan  untuk  pertumbuhan  berkelanjutan  yang  dihasilkan  dari keselarasan  antara  kepentingan  ekonomi,  sosial,  dan  lingkungan  hidup. Green Financing terdiri dari dimensi:
1) Mencapai  keunggulan  industri,  sosial  dan  ekonomi  dalam  rangka  mengurangi ancaman  pemanasan  global  dan  pencegahan  terhadap  permasalahan  lingkungan hidup dan sosial lainnya;
2) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif;
3) Secara  strategis  mempromosikan  investasi  ramah  lingkungan  hidup  di  berbagai sektor usaha/ekonomi; dan
4) Mendukung  prinsip-prinsip  pembangunan  Indonesia  sebagaimana  tercantum  dalam RPJM, yaitu 4P ( pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment ).

## III. PEMBAHASAN
Keuangan  berkelanjutan  di  Indonesia  didefnisikan  sebagai  dukungan menyeluruh  dari  industri  jasa  keuangan  untuk  pertumbuhan  berkelanjutan  yang dihasilkan dari keselarasan antara  kepentingan  ekonomi, sosial,  dan lingkungan hidup. Tujuan program keuangan berkelanjutan di Indonesia adalah untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing Lembaga Jasa Keuangan (LJK), menyediakan sumber pendanaan yang  dibutuhkan  masyarakat,  dan  berkontribusi  pada  komitmen  nasional  atas permasalahan pemanasan global ( global warming ) melalui aktivitas bisnis yang bersifat pencegahan/mitigasi  maupun  adaptasi  atas  perubahan  iklim  menuju  ekonomi  rendah karbon yang kompetitif.
Salah  satu  sumber  pendanaan  yang  direncanakan  mendukung  tujuan  program keuangan  berkelanjutan  adalah  pendanaan  dengan  skema green  financing, dimana skema  pendanaan  ini  memotivasi  para  pengusaha  untuk  menerapkan  indikator green industry di usaha mereka yaitu memenuhi indikator reduce, reuse, dan recycle.
Saat  penelitian  ini  dilakukan,  jumlah  pengrajin  alas  kaki  yang  terdapat  di  Kota Bandung  sebanyak  850  pengrajin  yang  tersentralisasi  di  Daerah  Cibaduyut  dan sekitarnya,  yang  meliputi  pengrajin  skala  kecil  dan  menengah.  Sedangkan  jumlah pengrajin  alas  kaki  yang  terdaftar  dalam  Asosiasi  Pengrajin  Alas  Kaki  Indonesia
(APAI)  sebanyak  kurang  lebih  85  pengrajin  yang  sudah  memiliki  usaha  dengan merek/ brand sendiri.
Menurut hasil wawancara dengan Ketua APAI, aplikasi  konsep Green Industry pada  para  pengrajin  alas  kaki  di  Kota  Bandung  memiliki  beberapa  kendala.  Pertama, dari  sisi  fasilitas  tempat  usaha  yang  tidak  memenuhi  syarat Green  Industry. Rata-rata para pengrajin alas kaki ini memproduksi di kawasan rumahnya sendiri. Rumahnya juga merupakan  bengkel/ workshop dimana  mereka  melakukan  proses  produksi.  Kedua, aspek  SDM.  Diketahui  bahwa  pengrajin  alas  kaki  di  Kota  Bandung  tidak  memiliki standar  pendidikan  yang  cukup  tinggi  dimana  rata-rata  mereka  hanya  mengenyam pendidikan  SD/SMP  sehingga  pengetahuan  dan  pemahaman  mereka  mengenai  usaha ramah  lingkungan  masih  rendah.  Ketiga,  dari  aspek  teknologi.  Tanpa  ketiga  aspek tersebut, konsep Green Industry sulit direalisasikan.
Pada UMKM sektor industri pengolahan alas kaki terdapat beberapa yang sudah menerapkan konsep Green Industry namun jumlahnya masih sangat sedikit. Contohnya pengrajin  dengan  merk  dagang Parker ,  yang  memproduksi  alas  kaki  dengan  bahan- bahan  alami  seperti  serat  bambu.  Selain  itu,  pengrajin  sudah  menyediakan  bengkel khusus  yang terpisah dari tempat tinggalnya  yang berada pada lingkungan yang bersih dan  ruangannya  tertata  rapi.  Pegawainya  pun  dituntut  untuk  bekerja  dengan  rapi  dan bersih. Green  Industry yang  dijalankan  para  pengrajin  masih  sebatas  hal  tersebut. Sedangkan  dalam  penerapan  sistem reduce,  reuse dan recycle, UMKM  sektor  industri pengolahan  alas  kaki  di  Kota  Bandung  masih  menerapkannya  secara  sederhana. Misalkan  jika  ada  sisa-sisa  atau  limbah  kulit  sepatu  yang  tidak  terpakai  biasanya digunakan kembali untuk memproduksi souvenir, seperti dompet kecil, gantungan kunci dsb.  Ada  pula  yang  menjualnya  kepada  pengusaha  yang  khusus  menampung  limbah produksi  untuk  mereka  olah  kembali.  Intinya  konsep Green  Industry ini  dinilai  masih sangat sulit untuk direalisasikan pada UMKM Sektor Industri Pengolahan Alas Kaki.
Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 45 responden. Berdasarkan  hasil  kuesioner,  diketahui  bahwa  7%  dari  jumlah  responden  mengaku mengetahui  tentang  skema  pembiayaan  “Green  Financing”  atau  minimalnya  pernah mendengar  mengenai  skema  tersebut  sedangkan  93%  nya  mengaku  tidak  mengetahui sama  sekali  tentang  skema  pembiayaan  “Green  Financing”.  Artinya  pengetahuan masyarakat  mengenai  skema  pembiayaan  “Green  Financing”  ini  masih  sangat  minim.
Kurangnya sosialisasi menjadi faktor utamanya.
Selain  itu,  diketahui  pula  bahwa  sebanyak  18%  dari  jumlah  responden menyatakan  tertarik  untuk  mendapatkan  kredit  dengan  skema  pembiayaan  “Green Financing”  sedangkan  82%  nya  menyatakan  tidak  atau  belum  tertarik  dengan  skema pembiayaan  tersebut.  Alasan  kurangnya  ketertarikan  responden  terhadap  skema pembiayaan  “Green  Financing”  karena  mereka  menganggap  persyaratan  untuk mendapatkan  pembiayaan  dengan  skema  tersebut  cukup  sulit  untuk  diterapkan  pada usaha mereka, dimana salah satu  syarat  yang ditetapkan pemerintah agar pelaku usaha dapat  mendapatkan  bantuan  pembiayaan  dengan  skema  tersebut  yaitu  dimana  usaha mereka  harus  memenuhi  indikator  usaha  berwawasan  lingkungan  yaitu  menerapkan sistem reduce, reuse, dan recycle.

## 3.1. Reduce
Berdasarkan hasil kuesioner, tanggapan responden mengenai proses reduce yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung antara lain:
 Sebesar  60%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  menggunakan  lampu penerangan  berupa  LED  yang  hemat  energi.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan penggunaan lampu yang hemat energi pada kantor dan pabrik para responden secara nyata. Sedangkan sebesar 40% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan  lampu  penerangan  berupa  LED  yang  hemat  energi.  Hal  tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya beberapa ruangan  yang masih menggunakan lampu bohlam  biasa,  selain  itu  ada  beberapa  responden  yang  merasa  harga  lampu  LED terlalu mahal.
 Sebesar  20%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  menggunakan  proses pengeringan  alami,  seperti  mengeringkan  lem  dengan  bantuan  sinar  matahari  atau diangin-anginkan.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  tidak  adanya  mesin  pengering khusus  di  pabrik  responden  dan  mereka  mengandalkan  cahaya  matahari  untuk mengeringkan  produk  mereka.  Sedangkan  sebesar  80%  responden  menyatakan kurang  setuju  bahwa  mereka  menggunakan  proses  pengeringan  alami,  seperti mengeringkan  lem  dengan  bantuan  sinar  matahari  atau  diangin-anginkan.  Hal tersebut ditunjukkan dengan terdapatnya mesin pengering di ruangan pabrik mereka. Penggunaan  mesin  pengering  khusus  dapat  mempercepat  proses  produksi  dan meningkatkan  kapasitas  produksi,  sehingga  banyak  responden  yang  lebih  memilih menggunakan mesin pengering khusus.
 Sebesar 53,33% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan  energi  untuk  listrik.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  penggunaan  alat- alat elektronik yang hemat energi. Sedangkan sebesar 46,67% responden menyatakan kurang setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk listrik. Hal  tersebut  dikarenakan  sebagian  besar  alat  untuk  memproduksi  menggunakan listrik  dan  dalam  proses  produksi  sulit  untuk  mengatur  penghematan.  Selain  itu mesin-mesin  yang  digunakan  belum  ada  yang  memiliki  daya  kecil,  sehingga penggunaan energi listrik masih tergolong besar.
 Sebesar 53,33% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk air. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan air  yang tidak  terlalu  banyak  karena  mereka  tidak  menggunakan  air  dalam  proses produksinya.  Sedangkan  sebesar  46,67%  responden  menyatakan  kurang  setuju bahwa  mereka  seringkali  menghemat  penggunaan  energi  untuk  air.  Hal  tersebut dikarenakan  sebagian  material  harus  dilakukan  pencucian  terlebih  dahulu  sebelum diproduksi sehingga mereka banyak menggunakan energi untuk air.
 Sebesar 37,78% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali menghemat penggunaan energi untuk gas. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan gas yang kurang,  karena  beberapa  responden  memang  tidak  menggunakan  gas  dalam  proses produksinya,  sehingga  gas  hanya  digunakan  untuk  keperluan  dapur.  Sedangkan sebesar  62,22%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka  seringkali menghemat penggunaan energi untuk gas. Hal tersebut dikarenakan ada beberapa alat produksi yang menggunakan bahan bakar gas dan dalam proses produksi sulit untuk mengatur penghematan.
 Sebesar  15,56%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  sudah  melakukan penggantian  atau  modifikasi  peralatan/mesin  dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi
produksi  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Hal  tersebut  ditunjukan  dengan  penggunaan peralatan atau mesin yang umur mesinnya masih tergolong muda. Sedangkan sebesar 84,44%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka  sudah  melakukan penggantian  atau  modifikasi  peralatan/mesin  dalam  rangka  meningkatkan  efisiensi produksi  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  penggunaan peralatan atau mesin yang sudah berumur puluhan tahun, dimana kapasitas produksi masih  rendah  dan  menggunakan  daya  yang  besar.  Sulitnya  mengganti peralatan/mesin dikarenakan modal yang kurang dan penjualan produk alas kaki saat ini mengalami penurunan yang cukup drastis.
 Sebesar  26,67%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  menghindari  untuk memakai  dan  membeli  produk  yang  menghasilkan  sampah/limbah  dalam  jumlah besar.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  pemilihan  bahan  baku  yang  dapat  didaur ulang dan melakukan pengaturan bahan seefisien mungkin untuk mengurangi sampah sisa  produksi.  Sedangkan  sebesar  73,33%  responden  menyatakan  kurang  setuju bahwa mereka menghindari untuk memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah/limbah  dalam  jumlah  besar.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  banyaknya tumpukan sampah/limbah sisa produksi di tempat produksi mereka.
 Sebesar  24,44%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  menggunakan peralatan dan perlengkapan yang dapat diisi ulang. Hal tersebut ditunjukkan dengan pemilihan  perlengkapan  dan  peralatan  produksi  yang  dapat  dilakukan  proses  isi ulang.  Sedangkan  sebesar  75,56%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa mereka  menggunakan  peralatan  dan  perlengkapan  yang  dapat  diisi  ulang.  Hal tersebut  dikarenakan  sulitnya  memilih  peralatan  dan  perlengkapan  yang  dapat  diisi ulang, banyak peralatan dan perlengkapan yang hanya bisa digunakan sekali pakai.
 Sebesar  24,44%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  mengurangi penggunaan  bahan  sekali  pakai.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  pemilihan perlengkapan  dan  peralatan  produksi  yang  dapat  dilakukan  proses  isi  ulang. Sedangkan  sebesar  75,56%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka mengurangi  penggunaan  bahan  sekali  pakai.  Hal  tersebut  dikarenakan  sulitnya memilih  peralatan  dan  perlengkapan  yang  dapat  diisi  ulang,  banyak  peralatan  dan perlengkapan yang hanya bisa digunakan sekali pakai.
 Sebesar  31,11%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  menghindari  untuk memakai  dan  membeli  barang-barang  yang  kurang  perlu.  Hal  tersebut  ditunjukkan dengan dilakukannya pengecekan gudang secara berkala untuk melihat stock material yang  masih  ada,  sehingga  mengurangi  pembelian  material  secara  berlebih. Sedangkan  sebesar  68,89%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka menghindari  untuk  memakai  dan  membeli  barang-barang  yang  kurang  perlu.  Hal tersebut  dikarenakan  pembelian  material  secara  massal  harganya  jauh  lebih  murah dibandingkan  pembelian  sedikit,  sehingga  banyak  material  yang  tersisa  atau disimpan jika nanti di kemudian hari diperlukan.

## 3.2. Reuse
Berdasarkan hasil kuesioner, tanggapan responden mengenai proses reuse yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung antara lain:
 Sebesar 6,67% responden menyatakan setuju bahwa mereka seringkali menggunakan hasil sisa proses produksi untuk digunakan kembali menjadi bahan baku. Hal tersebut ditunjukkan dengan banyaknya produk sekunder yang dibuat dari hasil sisa produksi,
sehingga  dapat  menghasilkan  pendapatan  tambahan.  Sedangkan  sebesar  93,33% responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka  seringkali  menggunakan  hasil sisa  proses  produksi  untuk  digunakan  kembali  menjadi  bahan  baku.  Hal  tersebut ditunjukkan dengan banyakanya sampah sisa produksi  yang nantinya akan dibuang. Hal tersebut dikarenakan tidak ada SDM yang dapat mengolah sisa produksi tersebut menjadi produk lain.
 Sebesar  100%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka  seringkali menggunakan  hasil  sisa  proses  produksi  menjadi  sumber  energi,  seperti  energi  api. Hal  tersebut  dikarenakan  mereka  tidak  memiliki  pengetahuan  dan  alat  untuk mengolah hasil sisa produksi menjadi sumber energi lain.
 Sebesar 24,44% responden menyatakan setuju bahwa mereka menggunakan kemasan yang  dapat  digunakan  kembali.  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  penggunaan material  bahan  yang  dapat  digunakan  kembali  bukan  kemasan  sekali  pakai. Sedangkan  sebesar  75,56%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka menggunakan  kemasan  yang  dapat  digunakan  kembali.  Hal  tersebut  dikarenakan proses  produksi  kemasan  tersebut  membutuhkan  waktu  dan  biaya  yang  lebih  besar, sehingga mereka lebih memilih menggunakan bahan sekali pakai seperti plastik.
 Sebesar  24,44%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  menjual  atau memberikan  sisa  proses  produksi  kepada  pihak  yang  membutuhkan.  Hal  tersebut ditunjukan  dengan  adanya  kerjasama  antara  perusahaan  dengan  pengepul  sisa produksi,  dimana  pengepul  akan  melakukan  daur  ulang  secara  massal.  Sedangkan sebesar  75,56%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka  menjual  atau memberikan  sisa  proses  produksi  kepada  pihak  yang  membutuhkan.  Hal  tersebut dikarenakan  sulitnya  menemukan  pengepul  yang  mau  diajak  kerja  sama  jika  sisa proses  produksi  kuantitasnya  kecil,  sehingga  kebanyakan  perusahaan  langsung membuangnya saja.

## 3.3. Recycle
Berdasarkan  hasil  kuesioner,  tanggapan  responden  mengenai  proses recycle yang telah dilakukan oleh UMKM Industri Alas Kaki di Kota Bandung antara lain:
 Sebesar  31,11%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  menggunakan  bahan baku yang dapat didaur ulang. Hal tersebut ditunjukkan pemilihan bahan baku yang selektif dan hanya memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sedangkan sebesar 68,89%  responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka  menggunakan  bahan baku  yang  dapat  didaur  ulang.    Hal  tersebut  dikarenakan  bahan  baku  yang  dapat didaur ulang memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan bahan biasa, dan mereka tidak memiliki pengetahuan untuk memilih material yang memang bisa didaur ulang atau tidak.
 Sebesar  55,56%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  mereka  menggunakan  bahan baku  yang  tidak  mengandung  zat  berbahaya  yang  tidak  merusak  lingkungan.  Hal tersebut ditunjukkan pemilihan bahan baku yang selektif dan hanya memilih bahan- bahan  yang  ramah  lingkungan.  Sedangkan  sebesar  44,44%  responden  menyatakan kurang setuju bahwa mereka menggunakan bahan baku  yang tidak mengandung zat berbahaya  yang  tidak  merusak  lingkungan.    Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan ketidaktahuan  mereka  mengenai  komponen  dari  bahan  baku  yang  mereka  gunakan. Responden  yang  menyatakan  kurang  setuju  hampir  semua  memang  menjawab kurang paham mengenai kandungan bahan baku yang sebenarnya.
 Sebesar  55,56%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  proses  produksi  tidak menghasilkan  polusi  udara  yang  berbahaya  (karbondioksida,  metana,  nitrogen, oksida  dan  gas  rumah  kaca  lainnya).  Hal  tersebut  dikarenakan  proses  produksi mereka  memang  tidak  menghasilkan  gas  berbahaya.  Sedangkan  sebesar  44,44% responden  menyatakan  kurang  setuju  bahwa  proses  produksi  tidak  menghasilkan polusi  udara  yang  berbahaya  (karbondioksida,  metana,  nitrogen,  oksida  dan  gas rumah  kaca  lainnya).  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  ketidaktahuan  mereka mengenai  informasi  polusi  udara  yang  dihasilkan.  Responden  yang  menyatakan kurang  setuju  hampir  semua  memang  menjawab  kurang  paham  mengenai  polusi udara yang sebenarnya.
 Sebesar  75,56%  responden  menyatakan  setuju  bahwa  proses  produksi  tidak menghasilkan  limbah  pencemar  air  yang  berbahaya  (kandungan  logam  berat  dan lainnya).  Hal  tersebut  dikarenakan  proses  produksi  mereka  memang  tidak menghasilkan limbah air. Sedangkan sebesar 24,44% responden menyatakan kurang setuju  bahwa  proses  produksi  tidak  menghasilkan  limbah  pencemar  air  yang berbahaya  (kandungan  logam  berat  dan  lainnya).  Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan ketidaktahuan  mereka  mengenai  informasi  limbah  air  yang  dihasilkan.  Responden yang  menyatakan  kurang  setuju  hampir  semua  memang  menjawab  kurang  paham mengenai limbah pencemar air yang sebenarnya.
 Sebesar  15,56%  responden  menyatakan  setuju  mereka  melakukan  daur  ulang terhadap  air  sisa  proses  dan/atau  air  limbah.  Hal  tersebut  dikarenakan  dalam  proses produksinya terdapat proses pembersihan air. Sedangkan sebesar 84,44% responden menyatakan  kurang  setuju  bahwa  mereka  melakukan  daur  ulang  terhadap  air  sisa proses  dan/atau  air  limbah.  Hal  tersebut  dikarenakan  proses  produksi  mereka memang tidak menghasilkan limbah air.
 Sebesar  6,67%  responden  menyatakan  setuju  mereka  melakukan  konservasi  air seperti membuat sumur resapan, biopori, penampungan air hujan atau upaya lainnya. Hal  tersebut  ditunjukkan  dengan  terdapatnya  penampungan  air  hujan  di  beberapa tempat  produksi.  Sedangkan  sebesar  93,33%  responden  menyatakan  kurang  setuju bahwa  mereka  melakukan  konservasi  air  seperti  membuat  sumur  resapan,  biopori, penampungan air hujan atau upaya lainnya. Hal tersebut dikarenakan tidak memiliki pengetahuan  untuk  membuat  konservasi  air,  dan  mereka  merasa  itu  kurang  penting untuk dilakukan.
Dari ketiga kriteria Green Industry yang diteliti pada penelitian ini, dapat dilihat bahwa kriteria Green Industry pada sektor industri alas kaki di Kota Bandung memiliki rata-rata  nilai  sebesar  2,749  artinya  impelementasi  prinsip Green  Industry pada  sektor industri  alas  kaki  di  Kota  Bandung  termasuk  dalam  kategori  kurang  baik.  Sehingga penerapan  pembiayaan  dengan  skema Green  Financing masih  belum  efektif  untuk diterapkan di UMKM sektor industri alas kaki di Kota Bandung.

## IV. KESIMPULAN
Implementasi  pembiayaan/pendanaan  dengan  skema green  financing pada pengrajin  di  sektor  industri  alas  kaki  di  Kota  Bandung  belum  dapat  dilakukan  dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian dimana hanya 7% dari jumlah responden sebanyak  45  UMKM  sektor  industri  pengolahan  alas  kaki  di  Kota  Bandung  yang terdaftar  di  APAI  mengaku  mengetahui  tentang  skema  pembiayaan Green  Financing
atau  minimal  pernah  mendengar  mengenai  skema  tersebut.  Kurangnya  sosialisasi menjadi faktor utama mengapa hal ini terjadi.
Berdasarkan hasil survey pula dapat diketahui  82% dari  responden menyatakan tidak  atau  belum  tertarik  dengan  skema  pembiayaan  tersebut.  Alasan  kurangnya ketertarikan  responden  terhadap  skema  pembiayaan Green  Financing karena  mereka menganggap persyaratan untuk mendapatkan pembiayaan dengan skema tersebut cukup sulit  untuk  diterapkan  pada  usaha  mereka,  dimana  salah  satu  syarat  yang  ditetapkan pemerintah  agar  pelaku  usaha  dapat  mendapatkan  bantuan  pembiayaan  dengan  skema tersebut  yaitu  dimana  usaha  mereka  harus  memenuhi  indikator  usaha  berwawasan lingkungan yaitu menerapkan sistem reduce, reuse, dan recycle.
Berdasarkan  beberapa  kendala  yang  terjadi  dalam  sosialisasi  penerapan  skema pembiayaan green  financing ,  dapat  dibuat  beberapa  tahapan  yang  dapat  dilaksanakan, yaitu:
1) Peningkatan supply pendanaan Keuangan Berkelanjutan
2) Peningkatan demand bagi produk Keuangan Berkelanjutan
3) Pengawasan  Implementasi  Keuangan  Berkelanjutan  serta  Koordinasi  dengan Instansi Terkait
Penerapan  masing-masing  kebijakan  diatas, memerlukan  kajian  yang menghasilkan kebijakan/regulasi  khusus  bagi  penerapan  yang efektif  pada  masing- masing  bidang  pengawasan terutama  perbankan  dan  IKNB  seperti  kebijakan/regulasi manajemen  risiko,  target  peningkatan portofolio  pendanaan  sektor  ekonomi  prioritas berkelanjutan,  pelaporan  serta  pengawasan penerapan  keuangan  berkelanjutan  dan penilaian tingkat  kesehatan  perbankan/IKNB.  Dalam  bidang pengawasan  pasar  modal, kebijakan/regulasi khusus yang diperlukan adalah kajian serta kebijakan/regulasi terkait mekanisme pelaporan keuangan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Kuncoro, M.  dan Suhardjono.  2001.  Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE.
N.  Höhne‚ N.  Braun‚ H.  Fekete‚ R.  Brandsma‚ J.  Larkin‚ M.G.J.  den  Elzen‚ M. Roelfsema‚ A.F.  Hof‚ H.  Böttcher.  2012. Greenhouse  Gas  Emission  Reduction Proposals  and  National  Climate  Policies  of  Major  Economies .  PBL  Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven
OJK.  2014.  Pedoman  Pembiayaan  Proyek  Efisiensi  Energi  di  Industri  untuk  Lembaga Jasa Keuangan. Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
OJK.  2014.  Roadmap  Keuangan  Berkelanjutan  di  Indonesia  2015-2019.  Jakarta: Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan.
Sugiyono.  2008.    Metode  Penelitian  Bisnis  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Surat Edaran Bank Indonesia. 2010. Kredit Perbankan. Nomor 12/ 11 /DPNP tanggal 31 Maret 2010, Lampiran 14.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang‐Undang No.7
Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
Undang-Undang  Republik  Indonesia.    Nomor  10  Tahun  1998.    Tentang        Perbankan.
Jakarta: Bank Indonesia.
Volz,  U., Böhnke,  J., Knierim,  L., Richert,  K., Röber,  G.-M., Eidt,  V.2015. Financing the Green Transformation-How to Make Green Finance Work in Indonesia . Palgrave Macmillan UK.
www.bi.go.id