## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/ jisip.v6i1.2819/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Dampak Penerapan Kebijakan Riset Dan Sumberdaya Manusia Kelautan Dan Perikanan  Terhadap  Stakeholder
Indriani Musthapia
Perencana Muda, Sekretariat BRSDMKP, Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Article Info Abstrak Article history: Received 05 Januari 2022 Publish 08 Januari 2022 Kebijakan  dianggap  efektif  apabila  mampu  direalisasikan  dan  memberikan solusi  terhadap  berbagai  masalah  publik  yang  sering  terjadi.  Kebijakan  yang diambil seharusnya lebih baik dari kebijakan yang diambil dari sebelumnya baik dilihat  dari  proses,  prosedur  formal  dan  isinya.  Tujuan  dilakukan    pengukuran indeks  efektivitas  kebijakan  instansi  pemerintah  bidang  riset  dan  SDM  KP adalah untuk menghitung sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan KKP dalam hal  ini  adalah  BRSDMKP  memberikan  manfaat  kepada  stakeholder  melalui kegiatan  pengukuran  teknologi  yang  direkomendasikan,  komoditas  rilis  dan kebijakan  bidang  pendidikan,  pelatihan  dan  penyuluhan.  Kebijakan  dianggap efektif apabila mampu direalisasikan dan memberikan solusi terhadap  berbagai masalah  publik  yang  sering  terjadi.  Kebijakan  yang  diambil  seharusnya  lebih baik  dari  kebijakan  yang  diambil  dari  sebelumnya  baik  dilihat  dari  proses, prosedur  formal  dan  isinya.  Pengambilan  data    untuk  pengukuran  indeks efektivitas  bidang  SDM  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara  yaitu  wawancara langsung  dan  melalui  penyebaran  quesioner  melalui  google  survey.  Secara umum  hasil pengukuran indeks kebijakan instansi pemerintah bidang Riset dan SDM  KP  termasuk  dalam  kategori  efektif  sehingga  masih  ada  peluang  untuk terus ditingkatkan menjadi sangat efektif.
Keywords:
Dampak,
Penerapan Kebijakan,
Sumberdaya Manusia.
Info Artikel ABSTRACT Article history: Diterima 05 Januari 2022 Publis 08 Januari 2022 Abstrak  yang  dipersiapkan  dengan  baik  memungkinkan  pembaca  untuk mengidentifikasi  konten  dasar  dokumen  dengan  cepat  dan  akurat,  untuk menentukan  relevansinya  dengan  minat  mereka,  dan  dengan  demikian memutuskan  apakah  akan  membaca  dokumen  secara  keseluruhan.  Abstrak harus  informatif  dan  sepenuhnya  menjelaskan  diri  sendiri,  memberikan pernyataan  yang jelas tentang masalah, pendekatan atau solusi  yang diusulkan, dan menunjukkan temuan dan kesimpulan utama. Abstrak harus sepanjang 100 hingga  200  kata.  Abstrak  harus  ditulis  dalam  bentuk  lampau.  Nomenklatur standar harus digunakan dan singkatan harus dihindari. Tidak ada literatur yang harus dikutip. Daftar  kata  kunci  memberikan  kesempatan  untuk  menambahkan kata  kunci,  yang  digunakan  oleh  layanan  pengindeksan  dan  abstraksi,  selain yang  sudah  ada  dalam  judul.  Penggunaan  kata  kunci  yang  bijaksana  dapat meningkatkan  kemudahan  bagi  pihak  yang  berkepentingan  untuk  menemukan artikel kita (10 pt).
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author:

## Indriani Musthapia
Perencana Muda, Sekretariat BRSDMKP, Kementerian Kelautan Dan Perikanan Email: chairinniza@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) merupakan salah satu unit kerja eselon I KKP yang memiliki tanggung jawab untuk mencapai target kinerja sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Salah satu IKU yang harus diukur  pencapaian  sesuai  dengan  Keputusan  Kepala  BRSDMKP  No.14/KEP-BRSDMK/2017 tentang  Penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  Lingkup  BRSDMKP  Tahun  2017  –  2019  adalah
Indeks  Efektivitas  Kebijakan  Pemerintah  Bidang  Riset  dan  SDM  KP  Menurut  keputusan tersebut Efektivitas Kebijakan Pemerintah didefiniskan sebagai keputusan yang diambil oleh KP melalui penerbitan Peraturan Menteri dan/atau Keputusan Menteri dan/atau Keputusan Pejabat eselon  I  dapat  dilaksanakan  dan  mampu  menyelesaikan  masalah  sesuai  dengan  tujuan pembuatan  kebijakan  tersebut.  Sedangkan  Indeks  Efektivitas  Kebijakan  Pemerintah  yang dimaksud  dalam  IKU  ini  adalah  suatu  ukuran  yang  digunakan  untuk  menilai  sejauh  mana kebijakan yang ditebitkan KKP dapat diterima oleh stakeholder KP serta mampu menyelesaikan masalah sesuai dengan tujuan pembutan kebijakan tersebut.
Untuk  menjamin  efektif  tidaknya  suatu  keputusan  yang  diambil  maka  menurut  Tahir (2011)  perlu  memperhatikan  apakah  kebijakan  itu  sudah  tepat  dilakukan  dengan mempertimbangkan ketepatan proses pelaksanaan, ketepatan target atau sasaran kebijakan serta memperhatikan  kondisi  lingkungan  yang  ada.  Selain  itu  juga  dibutuhkan  dukungan  politik  di daerah,  dukungan  strategis  dan  dukungan  teknis  dan  kebijakan  itu  sendiri.  Menurut  (Akib, 2010)  kebijakan  publik  direalisasikan  melalui  aktivitas  instansi  pemerintah  yang  melibatkan berbagai  pihak  yang  berkepentingan.  Lebih  lanjut,  Terbitnya  kebijakan  publik  dilandasi kebutuhan  untuk  penyelesaian  masalah  yang  terjadi  di  masyarakat  (Ramdhani  &  Ramdhani, 2017).  Kebijakan  dianggap  efektif  apabila  mampu  direalisasikan  dan  memberikan  solusi terhadap berbagai masalah publik yang sering terjadi. Kebijakan yang diambil seharusnya lebih baik dari kebijakan yang diambil dari sebelumnya baik dilihat dari proses, prosedur formal dan isinya.
Menurut  (Mujianto  Solichin,  2015)  kebijakan  juga  merupakan  serangkaian  proses  dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa  peraturan  atau  program  untuk  menyelesaikan  suatu  permasalahan.  Kebijakan BRSDMKP  yang  diukur  terdiri  dari  bidang  riset  yang  meliputi  rekomendasi  teknologi  dan komditas  rilis  karena  kedua  hal  ini  dianggap  paling  berpengaruh  terhadap  stakeholder khususnya  pembudidaya  ikan  dan  pelaku  usaha  perikanan  (Edy  Yusuf  Agunggunanto,  2016). Selain bidang riset, pengukuran juga dilakukan pada   kebijakan bidang SDM  yang terdiri  dari pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Adapun kebijakan yang terpilih untuk diukur antara lain Peti  berinsulasi  di  atas  kapal  untuk  Penanganan  TTC,  Peningkatan  Produksi  Udang  Windu  di Tambak Tradisional Plus dengan Aplikasi Probiotik RICA,  Pengolahan Alat Transportasi  Ikan Berpendingin untuk Pedagang Ikan Keliling (ALTIS-2), Rilis Udang Galah GI MACRO II dan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.

## 2. METODE PENELITIAN
BRSDMKP memiliki kebijakan  khusus untuk menghasilkan rekomendasi teknologi dan menghasilkan  komoditas  pelepasan/rilis.  Kedua  produk  teknologi  yang  dihasilkan  ini  untuk selanjutnya diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk dijadikan KEPMEN tentang rekomendasi teknologi dan pelepasan komoditas produk teknologi di masyarakat. Pengambilan data    untuk  pengukuran  indeks  efektivitas  bidang  SDM  dilakukan  melalui  2  (dua)  cara  yaitu wawancara  langsung  dan  melalui  penyebaran  quesioner  melalui  google  survey.    Nilai  Indeks Efektivitas  Kebijakan    yang    diukur    dari  Keputusan  yang  diambil    KKP  melalui  penerbitan Peraturan  Menteri  dan/atau  Keputusan  Menteri  dan/atau  Keputusan  Pejabat  Eselon  I  dapat dilaksanakan  dan  mampu  menyelesaikan  masalah  yang  sesuai  dengan  tujuan  pembuatan kebijakan tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel 1.
Tabel 1. Kebijakan yang akan diukur Indeks Efektivitas Kebijakan Instansi Pemerintah NO Judul Kebijakan Lokasi Dasar Hukum Kriteria Umum Pemanfaat Produk 1 Peti berinsulasi di atas kapal untuk Penanganan TTC Bitung Kepmen KP No 43 Tahun 2013 • TTC hasil tangkapan nelayan dalam kondisi segar dan berkualitas baik sam pai ditempat pendaratan ikan
• Kelompok nelayan penagkap tuna, tongkol dan cakalang yang telah memiliki kapal sendiri 2 Peningkatan produksi udang windu di tambak Pinrang, Pangkep Kepmen KP No 43 • Probiotik Rica Mudah Diproduksi secara mandiri oleh • Petambak dan Pembudidaya udang
NO Judul Kebijakan Lokasi Dasar Hukum Kriteria Umum Pemanfaat Produk traditional plus dengan aplikasi probitok RICA Tahun 2013 masyarakat • Banyak diadopsi oleh pembudidaya ikan • Mampu mengatasi penyakit white spot 3 Pengolahan Alat Transportasi Ikan Berpendingin untuk Pedagang Ikan Keliling (ALTIS-2) G. Kidul, Bantul Kepmen KP No 43 Tahun 2013 • Alat ini digunakan untuk mendistribusikan/menjual ikan segar ke pembeli sehingga mutu ikan segar tetap terjaga dan mempermudah kegiatan transportasi ikan oleh pedagang ikan keliling menggunakan sepeda motor.
• Dapat mempertahankan suhu ikan dibawah 5°C selama
kegiatan penjualan ikan • Mengurangi biaya operasional karena tidak menggunakan es batu • Dapat mempertahankan mutu dan kesegaran ikan selama
penjualan ikan
• Pedagang ikan segar • Konsumen ikan 4 Rilis Udang Galah GI Macro II Sleman, Bantul Kepmen KP No. 23 Tahun 2013 • Tumbuh lebih cepat 68 % pada karakter bobot dibandingkan dengan pembentuknya
• ketahanan terhadap penyakit
Vibriosis tinggi • Sintasan 65%  pada uji tantang Vibrio harveyi pada LC50 105 cfu/ml • Unit pembenihan rakyat
(UPR)
• Unit pembenihan pemerintah
• Pengusaha/industri perikanan
• Petani UGADI (udang galah bersama padi) 5 Penyelenggaraan Pendidikan vokasi bagi anak pelaku utama Seluruh Indonesia PP Nomor 62 Tahun 2014 • Pengembangan Kurikulum satuan pendidikan tinggi di bidang perikanan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang meliputi aspek pengembangan kecerdasan, intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan • Calon perserta didik pada SUPM : lulusan
SMP, MTS/sederajat
• Calon peserta didik pada AP/STP : lulusan SMU/sederajat
• Peserta didik prioritas adalah anak pelaku utama 6 Pelatihan kepada pelaku utama/usaha Tegal PP Nomor 62 Tahun 2014 • Pelatihan dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan kreativitas usaha perikanan • Pelaku Utama, Pelaku Usaha, calon Pelaku
Utama, calon Pelaku Usaha, tenaga kerja, pencari kerja, dan aparatur di bidang perikanan 7 Penyuluhan kepada pelaku utama/usaha Tuban PP Nomor 62 Tahun 2014 • Penyuluhan dilakukan kepada pelau utama/usaha berupa uapay pengembangan dan • Pelaku utama, pelaku usaha yang meliputi kelompok/lembaga pemerhati perikanan serta generasi muda dan tokoh masyarakat
Indeks efektifitas kebijakan diukur dengan 12 pertanyaan terkait kebijakan tersebut yang diajukan kepada responden. Pilihan jawaban dalam skala linear kisaran 1  - 5 dengan polarisasi maksimal.  Setelah  dilakukan  pengukuran  skor  indikator,  kemudian  dilakukan  skoring  dimensi yaitu  melakukan  penjumlahan  dari  masing-masing  skor  indikator.  Setelah  itu,  dibuat  interval kelas  pada  tiap  kategori  pada  masing-masing  indikator  maupun  dimensi.  Tahap  terakhir, dilakukan penghitungan indeks per dimensi hingga menghasilkan indeks komposit.
Indeks  efektivitas  merupakan  indeks  komposit  yang  diukur  secara  tertimbang.  Dimensi yang dilakukan pengukuran pada rekomendasi teknologi dan rilis yaitu (1) pengguna teknologi, (2)  kemudahan  teknologi,  (3)  kelengkapan  teknologi,  (4)  kerumitan  teknologi  dan  (5)  dampak teknologi,  sedangkan  dimensi  yang  dilakukan  pada  pengukuran  pendidikan  vokasi  bagi  anak
pelaku  utama  terdiri  (1)  efektivitas,  (2)  kecukupan,  (3)  perataan,  (4)  responsivitas  dan  (5) ketepatan.  Dimensi  pengukuran  pada  pelatihann  dan  penyuluhan  kepada  kelompok  pelaku utama/usaha  perikanan  terdiri  dari  (1)  relevansi,  (2)  penyelenggaraan,  (3)  penerapan  dan  (4) outcome.
Gambar 1. Pembagian Bobot Indeks Efektivitas Kebijakan Pemerintah Bidang Riset dan SDM KP

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Indeks Efektivitas Riset
Wawancara dilakukan kepada pengguna teknologi bidang riset terdiri dari peti berinsulasi di atas kapal untuk penanganan TTC,  peningkatan produksi udang windu di tambak tradisional plus  dengan  aplikasi  probitok  rica,  pengolahan  alat  transportasi  ikan  berpendingin  untuk pedagang ikan keliling (ALTIS-2) dan rilis Udang Galah GI Macro II dilakukan pada beberapa Kabupaten terpilih tergantung jenis penerapan kebijkana bidang riset. Setelah dilakukan skoring yang  dilakukan  terhadap  penerapan  kebijakan  bidang  riset  kemudian  dihitung  indeks efektivitasnya. Secara keseluruhan, hasil pengukuran indeks bidang  riset  cukup efektif dengan indeks sebesar 7,954. Hasil pengukuran indeks bidang riset dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Nilai Hasil Pengukuran Indeks Bidang Riset
Indikator Kebijakan Peti Insulasi Probiotik Rica Altis-2 Rilis Udang GI Macro II Indeks Kategori Indeks Kategori Indeks Kategori Indeks Kategori Pengguna Teknologi 7,145 Sesuai 10,000 Sangat sesuai 7,969 Sesuai 6,998 Sesuai Kemudahan Teknologi 7,762 Mudah 10,000 Sangat mudah 6,060 Mudah 7,125 Mudah Kelengkapan Teknologi 8,125 Sangat lengkap 10,000 Sangat lengkap 9,771 Sangat lengkap 6,809 Lengkap Kerumitan Teknologi 6,747 Mudah 9,172 Sangat mudah 7,572 Mudah 6,563 Mudah Dampak Tenologi 8,868 Sangat meningkat 9,396 Sangat meningkat 7,987 Meningkat 7,262 meningkat Rata-rata Sub dimensi 7.729 Efektif 9.714 Sangat efektif 7.872 Efektif 6.952 Efektif Rata-rata Dimensi 7.729 Efektif 8.179 Sangat Efektif Rata-rata Riset 7.954 Efektif
Lokasi  survey  untuk  kebijakan  peti  berinsulasi  di  atas  kapal  untuk  penanganan  TTC dilakukan  di  Kab.Bitung  Sulawesi  Utara.  Hasil  survey  menunjukkan  bahwa  penerapan kebijakan  peti  berinsulasi  di  atas  kapal  untuk  penanganan  TTC  di  Kab.Bitung  dinilai  efektif oleh  responden  dengan  indeks  sebesar  7.729.  Hal  ini  dikarenakan  masyarakat  nelayan  mampu mengadopsi teknologi peti berinsulasi dalam kegiatan penangkapan ikan khususnya komoditas
TTC dengan mudah dan dinilai sangat cocok diterapkan karean susut hasil terutama susut mutu hasil  tangkapan  ikan  sangat  kecil,  artinya  dengan  media  yang  serupa  fungsinya  (tidak  harus sama), nelayan penangkap ikan TTC sebagai penerima kebijakan dapat menerapkan metode ini. Masyrakat nelayan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan transfer teknologi yang diberikan terutama  kelompok  nelayan  yang  menjadi  target  penerapan  teknologi  sehingga  kebijakan  ini dinilai efektif dan berpotensi untuk dikembangkan.
Lokasi survey untuk kebijakan Peningkatan produksi udang windu di tambak traditional plus  dengan  aplikasi  probitok  RICA  dilakukan  di  Kab.  Pangkep  dan  Kab.Pinrang  Sulawesi Selatan.  Hasil  survey  menunjukkan  bahwa  penerapan  kebijakan  peningkatan  produksi  udang windu  di  tambak  traditional  plus  dengan  aplikasi  probitok  RICA  di  Kab.Pangkep  dan Kab.Pinrang  dinilai  sangat  efektif  oleh  responden  dengan  indeks  sebesar  9.714.  Hal  ini dikarenakan petani pembudidaya udang windu sebagai penerima kebijakan dapat dengan mudah mengadopsi  teknologi  sehingga  mampu  memproduksi  probiotik  RICA  secara  mandiri  dengan teknologi yang sudah diberikan.
Lokasi  survey  untuk  kebijakan  Pengolahan  Alat  Transportasi  Ikan  Berpendingin  untuk Pedagang  Ikan  Keliling  (ALTIS-2)  dilakukan  di  Kab.Gunung  Kidul  dan  Kab.Bantul,  DI Yogyakarta. Hasil survey menunjukkan bahwa Pengolahan Alat Transportasi Ikan Berpendingin untuk Pedagang Ikan Keliling (ALTIS-2) dinilai Efektif oleh responden dengan indeks sebesar 7.872.  Pedagang  ikan  sebagai  penerima  kebijakan  memberikan  respon  cukup  baik  terhadap penerapan  kebijakan  ini  karena  alat  ini  mampu  mempertahankan  mutu  dan  kesegaran    ikan selama penjualan.
Lokasi  survey  untuk  kebijakan  rilis  udang  GI  Macro  II  dilakukan  di  Kab.Bantul  dan Kab.Sleman.  Hasil  survey  menunjukkan  bahwa  penerapan  kebijakan  dinilai  efektif  oleh responden dengan indeks sebesar 6.952. Hal ini dikarenakan petani pembudidaya udang windu sebagai penerima kebijakan mampu menerapkan teknologi ini dan dianggap teknologi ini cukup menguntungkan  dilihat  dari  waktu  pemeliharaannya  yang  lebih  singkat  dibandingkan  dengan udang galah biasa yaitu memliki kemampuan tumbuh lebih cepat 68% serta memiliki ketahanan terhadap penyakit vibrosis tinggi.

## Indeks Efektivitas SDM
Pengambilan data  untuk pengukuran indeks efektivitas bidang SDM dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu wawancara langsung dan melalui penyebaran quesioner melalui google survey. Kebijakan  yang  disepakati  untuk  di  ukur  terdiri  dari  3  dimensi  yaitu  pendidikan  vokasi  bagi anak  pelaku  utama,  pelatihan  kepada  pelaku  utama/usaha  perikanan  dan  penyuluhan  kepada kelompok  pelaku  utama/usaha  perikanan.  Setelah  dilakukan  skoring  terhadap  penerapan kebijakan  bidang  SDM  kemudian  dihitung  indeks  efektivitasnya.  Secara  keseluruhan,  hasil pengukuran indeks bidang SDM cukup efektif dengan indeks sebesar 7.833. Hasil pengukuran dimensi  SDM dan dimensi pelatihan dan penyuluhan dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Nilai Hasil Pengukuran Indeks Bidang SDM
Indikator Pendidikan Kebijakan Pendidikan Vokasi Indikator pelatihan dan penyuluhan Kebijakan Pelatihan Kebijakan Penyuluhan Indeks Kategori Indeks Kategori Indeks Kategori Efektivitas 8.180 Sangat tercapai Relevansi 6.262 Sesuai 8.976 Sangat sesuai Kecukupan 8.004 Sangat tersedia Penyelenggara an 6.361 Sesuai 8.471 Sangat sesuai Perataan 8.477 Lebih dari reguler Penerapan 6.084 Meningk at 8.686 Sangat meningkat Responsivita s 8.430 Sangat puas Outcome 6.006 Mampu 8.489 Sangat mampu Ketepatan 8.157 Sangat meningkat Rata-rata subdimensi 8.250 Sangat efektif 6.178 Efektif 8.655 Efektif Rata-rata dimensi 8.250 Sangat efektif 7.417 Efektf Rata-rata 7.833 Efektif
Indikator Pendidikan Kebijakan Pendidikan Vokasi Indikator pelatihan dan penyuluhan Kebijakan Pelatihan Kebijakan Penyuluhan Indeks Kategori Indeks Kategori Indeks Kategori

## SDM
Survey  kebijakan  pendidikan  vokasi  untuk  anak  pelaku  utama  dilakukan  melalui pengisian  quesioner  google  survei.  Pemilihan    metode  ini  dengan  tujuan  untuk  menemukan responden yang tepat sesuai dengan tujuan penerapan kebijakan ini. Hasil survei menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan vokasi bagi anak  pelaku utama dinilai cukup efektif dengan indeks sebesar  8.250.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  pemberlakuan  pendidikan  vokasi  KP untuk  anak  pelaku  utama  telah  efektif  sehingga  mampu  menghasilkan  kualitas  lulusan  yang kompoten,  inovatif  dan  kreatif  sesuai  dengan  tuntutan  dunia  usaha  dan  dunia  industri  yang terlihat  dengan  tingginya  lulusan  yang  diterima  di  dunia  kerja.  Akan  tetapi  monitoring penyerapan lulusan satuan pendidikan vokasi KP perlu dilakukan untuk mengathui sejauh mana lulusan yang terserap dalam dunia kerja sejalan dengan rencana strategis organisasi.
Survey kebijakan pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha  dilakukan dengan cara wawancara  langsung  terhadap  responden  di  Kabupaten  Tegal  yang  menerima  dampak  dari pelaksanaan  kebijakan  ini.  Hasil  survey  menunjukkan  bahwa  responden  dinilai  cukup  efektif untuk  melaksanakan  kebijakan  ini  dengan  indeks  sebesar  6.178.  Hal  ini  menunjukan  bahwa pelatihan  yang  dilakukan  mampu  merubah  pelaku  utama  dan  pelaku  usaha  menjadi  lebih kompeten dan inovatif sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksinya.
Survey kebijakan penyuluhan bagi pelaku usaha dan pelaku utama dilakukan dengan cara wawancara  langsung  terhadap  responden  di  Kabupaten  Tuban  yang  menerima  dampak  dari pelaksanaan  kebijakan  ini.  Hasil  survey  menunjukkan  bahwa  responden  dinilai  cukup  efektif untuk  melaksanakan  kebijakan  ini  dengan  indeks  sebesar  8.655.  Hal  ini  menunjukan  bahwa penyuluhan yang dilakukan menjadikan  pelaku utama dan pelaku usaha mampu meningkatkan kemmapuannya sehingga memiliki daya saing tinggi, produkstif, menerapkan tata kelola usaha yang  baik  dan  berkelanjutan  disamping  ini  keberhasilan  kebijakna  ini  tidak  lepas  dari  peran serta penyuluh dalam memebrikan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha.

## 4. KESIMPULAN
Secara  umum    hasil  pengukuran  indeks  kebijakan  instansi  pemerintah  bidang  Riset  dan SDM KP termasuk dalam kategori efektif sehingga masih ada peluang untuk terus ditingkatkan menjadi sangat efektif dengan cara :
a. Pemilihan  kebijakan  yang  sesuai  dengan  permintaan  stakehoder  sehingga  dampak  dari penerapan kebijakan tersebut bisa benar-benar dirasakan manfaatnya;
b. Penentuan  lokasi  penerapan  kebijakan  harus  dijadikan  pertimbangan  sehingga  kebijkaan yang diterapkan sesuai dengan kepentingan stakeholder;
c. Pemilihan  responden  yang  tepat  agar    informasi  yang  dapat  digali  lebih  mendalam  untuk perbaikan teknologi.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Akib, H. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Edy Yusuf Agunggunanto, D. (2016). Strategy of Strengthening Institutional Fishermen Groups for  Increasing  Income.  JEJAK:  Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan,  9(2),  311–327. https://doi.org/10.15294/jejak.v9i2.7632
Mujianto  Solichin.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Dan  Peran  Birokrasi.  Religi, 6(2), 148–178.
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan  Kebijakan  Publik. Jurnal Publik, 11(1), 1–12.
Tahir, Aripin. 2011. Kebijakan Publik dan Transparansi  Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta : PT. Pustaka Indonesia Press.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, KEPMEN KP RI NOMOR 43/KEPMEN-KP/2014 tentang Rekomendasi Teknologi Kelautan dan Perikanan Tahun 2014.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, KEPMEN KP RI NOMOR 23/KEMPEN-KP/2013 tentang Rilis Udang Galah GI Macro II.
Peraturan  Pemerintah  RI,  PP  Nomor  62  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaran  Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan.