Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________

## ANALISIS GULIRAN DANA SIMPAN PINJAM KHUSUS PEREMPUAN (SPP) PNPM MANDIRI PERDESAAN DI KECAMATAN SAMATIGA
Triyanto* dan Devie Agustiar**
* Dosen tetap Prodi Ilmu Sosiologi Universitas Teuku Umar
** Dosen Tetap Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar

## ABSTRACT
The country's economic growth depends not only on export and industrial output from factories scattered throughout Indonesia. Factories and other large-scale companies only provide macro economic growth, in fact people can not enjoy the growth of the economy directly.  Therefore,  in  order  for  the  people  to  be  prosperous,  the  State  must  boost economic  growth  through  micro  enterprises  run  in  real  terms  by  the  (small)  people themselves.  In  fact,  it  is  difficult  for  small  people  to  gain  access  to  formal  financial institutions to stimulate the growth of micro-enterprises in the community. Finally, the State  makes  it  easy  for  its  people  to  develop  micro  businesses  managed  by  the community  itself  through  a  program  of  women's  special  savings  and  loans  (SPP) PNPM  Mandiri  Perdesaan.  Based  on  the  results  of  the  research  shows  that  this program succeeded in increasing the growth of Micro Enterprises and able to absorb the work  force  in  Kecamatan  Samatiga.  The  SPP-PNPM  program  is  able  to  generate  the creativity  of  the  community  in  entrepreneurship  among  the  housewives.  The  SPP- PNPM fund roll is used to form the community-run business such as making food and beverage,  raising,  producing  salted  fish,  and  other  businesses.  Meanwhile,  to  run  the new  business  is  always  needed  human  resources  as  a  manager.  Thus,  the  amount  of effort in the community is directly proportional to the needs of the workforce, the SPP- PNPM fund spools greatly affect the development of SMEs and labor.
Key words: SPP PNPM, Savings and Loans , Samatiga, Aceh Barat.

## 1. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Ekonomi  Indonesia  yang  terus  tumbuh  pada  tahun  2012  memberikan sinyal  yang  positif  bagi  perekonomian  negara.  Ekonomi  negara  yang  baik semestinya juga berdampak baik terhadap kesejahteraan hidup rakyatnya. Jika pertumbuhan  ekonomi  yang  cukup  baik  ternyata  tidak  berdampak  pada kesejahteraan  rakyat,  maka  pertumbuhan  ekonomi  tersebut  hanyalah perubahan angka-angka statistik yang tidak bermakna. Pertumbuhan ekonomi terkadang  hanya  dapat  dinikmati  segelintir  orang  yang  memang  sudah sejahtera,  dan  semakin  menjauhkan  orang  lainnya  dari  kondisi  sejahtera.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Kenyataannya  sampai  saat  ini  masih  banyak  rakyat  Indonesia  yang  hidupnya jauh kata sejahtera, atau berada di bawah garis kemiskinan.
Data  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  yang  mengukur  kemiskinan menggunakan  konsep  kemampuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar,  angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0,13 juta orang (0,13 %) dari  30,02  juta  orang  penduduk  miskin  (12,49  %  dari  total  penduduk)  pada Maret  2010  menjadi  29,89  juta  jiwa  (12,36  %  dari  total  penduduk)  pada September  2011  dengan  garis  kemiskinan  sebesar  Rp  211.726  per  kapita perbulan (BPS, 2012). Hal ini disebabkan adanya peningkatan produksi industri manufaktur mikro dan pada Triwulan I sebesar 1,26 persen menjadi 2,21 persen pada Triwulan III.
Kondisi  seperti  ini  menimbulkan  dampak  tidak    adanya    kesempatan bagi  penduduk  miskin  untuk mengakses  kebutuhan  pendidikan,  kesehatan, penguasaan    teknologi,  dan  kurangnya  keterampilan  sebagai  konsekuensi kemiskinan.  Di  Indonesia  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) memiliki  peranan    penting    terhadap    perekonomian    nasional    terutama sebagai    sumber  pertumbuhan  kesempatan  kerja  atau  pendapatan  dan penanggulangan  kemiskinan.  UMKM  mampu  menyerap  tenaga  kerja  sebesar 99,40  juta  orang  pada  tahun  2010  99,72  persen  tenaga  kerja  bergerak  pada sektor UMKM (Kemenkop, 2011).
UMKM    mampu    membuktikan    ketahanan    sebagai    landasan perekonomian  Indonesia  dengan  memiliki  fleksibilitas  yang  tinggi  dalam menghadapi  perubahan  kondisi  pasar  yang  cepat  baik  pada  masa  krisis ekonomi  tahun  1997/1998  maupun  tahun  2008.  Hal  ini  dikarenakan  UMKM berlandaskan  pada  pemberdayaan  ekonomi  lokal  sehingga  tidak  terpengaruh dengan adanya krisis.

## Tabel  1.  Jumlah  Unit  Usaha  dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja  Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2009 – 2010
Skala Usaha Tahun 2009 Tahun 2010 Unit Usaha Tenaga Kerja Unit Usaha Tenaga Kerja (unit) (orang) (unit) (orang) Usaha Mikro 52.176.795 90.012.694 53.207.500 93.014.759 Usaha Kecil 546.675 3.521.073 573.601 3.627.164 Usaha Menengah 41.133 2.677.565 42.631 2.759.852 Total UMKM 52.764.603 96.211.332 53.823.732 99.401.775 Usaha Besar 4.677 2.674.671 4.838 2.839.711
Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM 2011
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Jumlah unit UMKM pada tahun 2010 mencapai 53,82 juta unit usaha dan didominasi oleh skala usaha mikro sebesar 98,85 persen yang merupakan usaha rumah  tangga,  pedagang  kaki  lima  dan  jenis  usaha  mikro  lain  yang  bersifat informal. Pada skala usaha mikro inilah paling banyak menyerap tenaga kerja ( pro job ) dan mampu menopang peningkatan taraf hidup masyarakat ( pro poor ). Dengan  demikian,  adanya  perkembangan  dan  kemajuan  UMKM  akan  sangat membantu  dalam  mengatasi  kemiskinan.  Namun  yang  telah  memperoleh kredit  perbankan  hanya  sekitar  37,36  persen  atau  19,1  juta  unit  usaha (Kemenkop,  2011).  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  dalam  mengentaskan kemiskinan  adalah  memberdayakan  UMKM  melalui  akses  pembiayaan  yang mudah dan tanpa jaminan. Hal ini karena permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah permodalan (Kusmuljono, 2009).
Proses  pembangunan  berjalan  optimal  jika  berlandaskan  pada pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kesetaraan gender. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan milenium (MDGs) di Indonesia yakni  mendorong  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan. Pemerintah  Indonesia  mencanangkan  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tanggal 30 April 2007 di Kota Palu Sulawesi. PNPM  Mandiri  ini  terdiri  dari  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  PNPM  Mandiri Perkotaan  dan  PNPM  Mandiri  wilayah  khusus  dan  desa  tertinggal. Berdasarkan  Kebijakan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  Tahun  2008,  PNPM merupakan  salah  satu  upaya  pemerintah  untuk  mendorong  akselerasi penurunan  kemiskinan  dan  pengangguran  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat. PNPM bertujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas masyarakat menuju  kemandirian  dalam  pembangunan  dengan  pelaksanaannya  dari,  oleh dan  untuk  rakyat.  Alokasi  dana  Bantuan  Langsung  Masyarakat  (BLM)  PNPM 80 persen bersumber dari APBN 20 persen dari APBD.
PNPM Mandiri
Perdesaan merupakan program percepatan penanggulangan  kemiskinan  di  perdesaan  secara  terpadu  dan  berkelanjutan melalui  pemberdayaan  masyarakat  yang  merupakan  pengembangan  dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah berlangsung pada tahun 1998  (PNPM  Mandiri  Perdesaan,  2007).  Kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan secara  besar  terbagi  dalam  lima  jenis  kegiatan,  yaitu  kegiatan  infrastruktur, pendidikan,  kesehatan,  Simpan  Pinjam  kelompok  Perempuan  (SPP)  dan kegiatan  peningkatan  kapasitas  Usaha  Ekonomi  Produktif  (UEP).  Salah  satu program  kegiatan  pada  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang  memberikan  fasilitas kredit yang mudah untuk perkembangan UMKM dengan memfokuskan pada pemberdayaan  perempuan  yaitu  program  Simpan  Pinjam  kelompok Perempuan (SPP).
Simpan Pinjam kelompok Perempuan (SPP) merupakan pinjaman modal usaha    tanpa    agunan    dalam    bentuk    perguliran    dengan    kegiatan pengelolaan  simpanan  dan  pinjaman  melalui  pembentukan  kelompok
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
perempuan.  Kegiatan  mendapatkan  alokasi  dana  Bantuan  Langsung Masyarakat  (BLM)  kedua  terbesar    setelah    kegiatan    infrastruktur    yaitu sebesar    960,45    milyar    rupiah.  Keharusan    individu    berkelompok    dengan individu    yang    lainnya    dalam  memperoleh  pinjaman  SPP  menyebabkan terciptanya  mekanisme  kontrol  antara  anggota  satu  dengan  anggota  lainnya dalam sebuah kelompok. Besarnya pinjaman disesuaikan  dengan  permintaan yang    diajukan    dalam    proposal.    Dalam  pelaksanaannya,  kegiatan  SPP  ini tidak  boleh  hanya  kegiatan  meminjam,  tetapi  didalamnya  harus  ada  kegiatan menabung.  Hal  ini  dikarenakan  pada  dasarnya  SPP  bertujuan    untuk meningkatkan  taraf  hidup  kaum  perempuan.  Kontribusi perempuan sebagai pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) mencapai 60% - 80% jumlah 46 - 49 juta pelaku UKM pada tahun 2008 (BPS,2008).

## 1.2 Rumusan Masalah
Pemerintah  Indonesia  sudah  banyak  menjalankan  berbagai  program dalam  memperkuat  pendanaan  UMKM  melalui  pemberian  kredit  untuk mendorong  perkembangan  UMKM.  Namun,  masih  sedikit  skim  kredit program  pemerintah  memfokuskan  pada    pemberdayaan    perempuan. Kelompok  usaha  di perdesaan pada umumnya merupakan UMKM yang tidak memiliki  aset  yang  cukup  dan  memiliki  status  tidak  berbadan  hukum.  Hal inilah  yang  menyebabkan  sulitnya  UMKM  untuk  memperoleh  akses  kredit perbankan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  memberikan  fasilitas  kredit  Simpan Pinjam  Perempuan  (SPP)  yang  merupakan  kegiatan  pengembangan  ekonomi PNPM  Mandiri  Perdesaan.  SPP  merupakan  pinjaman  yang  mudah  dan  tanpa agunan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk pengembangan usahanya.
SPP  memperoleh  alokasi  dana  25  persen  dari  total  dana  BLM  dalam PNPM  Mandiri  Perdesaan.  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat (PNPM)  Mandiri  Perdesaan  digulirkan  secara  Nasional  pada  April  2007  dan terus  dilaksanakan  hingga  saat  ini.  Pelaksanaan  kegiatan  PNPM  Mandiri Perdesaan Kabupaten Aceh Barat secara lengkap dapat dijelaskan pada Tabel 2.

## Tabel 2: Lokasi dan alokasi Anggaran PNPM Mandiri Perdesaan Aceh Barat
KABUPATEN JUMLAH ALOKASI TA 2007 – 2010 MUKIM  DESA APBN APBD JUMLAH Arongan Lambalek 2 27 5.300.000.000 3.000.000.000 8.300.000.000 Bubon 3 17 6.525.000.000 2.525.000.000 9.050.000.000 Kaway XVI 4 43 7.700.000.000 3.600.000.000 11.300.000.000 Meureubo 2 26 3.210.000.000 1.990.000.000 5.200.000.000 Pante Ceureumen 4 25 5.300.000.000 3.000.000.000 8.300.000.000 Panton Reu 1 19 3.325.000.000 1.725.000.000 5.050.000.000 Samatiga 6 32 2.325.000.000 1.225.000.000 3.550.000.000
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Peningkatan  alokasi  jumlah  pinjaman  dan  kelancaran  tingkat pengembalian diharapkan dapat memberikan dampak terhadap perkembangan UMKM.  Skim  kredit  program  pemerintah  untuk  mendorong  perkembangan UMKM  yang  memfokuskan  pada  pemberdayaan  perempuan  masih  relatif sedikit.  Selain  itu,  adanya  kendala  yang  harus  diperbaiki  mengenai pemahaman  keliru  di  masyarakat  yang  memandang  SPP  sebagai  dana pemberian  pemerintah  seperti  halnya  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT).  Oleh karena itu, ada beberapa permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu :
1. Bagaimana  keragaan  penyaluran  pinjaman  bergulir  program  SPP  bagi UMKM di Kecamatan Samatiga?
2. Bagaimana  dampak  perguliran  dana  SPP  PNPM  Mandiri  Perdesaan terhadap perkembangan UMKM di Kecamatan Samatiga?
2. Kerangka Pemikiran
2.1 Konsep Kredit
Kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu credere yang berarti kepercayaan. Secara  umum  memiliki  arti  kreditur  (pihak  yang  memiliki  modal/dana) memberikan  kepercayaan  (kredit/ credere )  kepada  debitur  (pihak  yang meminjam dana) untuk mengelola sejumlah dana untuk diputarkan agar dapat menghasilkan.  Dengan  demikian  istilah  kredit  memiliki  arti  khusus  yaitu meminjamkan uang (Suyatno et.al , 2007). Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun  1998,  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan  pinjam- meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi  hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan  jumlah  bunga imbalan.
Untung  (2000)  mengatakan  bahwa  kredit  memiliki  empat  unsur  yaitu kepercayaan,  tenggang  waktu,  tingkat  resiko  dan  objek  kredit  (uang  atau modal). Kepercayaan berarti pemberi kredit yakin bahwa dana yang diberikan kepada  penerima  kredit  akan  kembali  dalam  jangka  waktu  tertentu  di  masa yang akan datang. Kredit dalam perekonomian mempunyai fungsi diantaranya untuk meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang,  meningkatkan  perkembangan  usaha  dan  meningkatkan  pemerataan pendapatan.  Kredit  dapat  dibedakan  menurut  berbagai  kriteria,  yaitu diantaranya  dari  segi  tujuan  penggunaannya  dan  skala  sektor  usaha  yang dijalani.  Berdasarkan  tujuan  penggunaannya,  kredit  dikelompokkan  menjadi
Sungai Mas 2 18 3.325.000.000 1.725.000.000 5.050.000.000 Woyla 3 43 4.900.000.000 2.900.000.000 7.800.000.000 Woyla Barat 2 24 5.525.000.000 2.275.000.000 7.800.000.000 Woyla Timur 2 26 5.525.000.000 2.275.000.000 7.800.000.000 TOTAL 31 300 52.960.000.000 26.240.000.000 79.200.000.000
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
tiga yaitu :
1. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.
2. Kredit  produktif,  baik  kredit  investasi  maupun  kredit  modal  kerja.  Kredit investasi  adalah  kredit  yang  ditujukan  untuk  pembiayaan  modal  tetap, yaitu  peralatan  produksi,  gedung  dan  mesin-mesin.  Sedangkan  kredit modal  kerja  adalah  kredit  yang  ditujukan  untuk  pembiayaan  kebutuhan dunia  usaha  akan  modal  kerja  yang  berupa  persediaan  bahan  baku, persediaan produk akhir dalam proses produksi.
3. Perpaduan  antara  kredit  konsumtif  dan  kredit  produktif  (semi  konsumtif dan semi produktif).
Berdasarkan  besar-kecilnya  skala  sektor  usaha  yang  dijalani,  kredit  dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu :
1. Kredit  usaha  mikro,  yaitu  kredit  yang  diberikan  kepada  nasabah  usaha mikro yang dimiliki dan dijalankan dengan plafon kredit maksimal sebesar Rp 50 juta.
2. Kredit  usaha  kecil,  yaitu  kredit  yang  diberikan  kepada  pengusaha  yang digolongkan  sebagai  pengusaha  kecil  dengan  plafon  kredit  maksimum sebesar Rp 500 juta.
3. Kredit  usaha  menengah,  yaitu  kredit  yang  diberikan  kepada  pengusaha skala  usaha  menengah  dengan  plafon  kredit  diatas  Rp  500  juta  sampai dengan Rp 5 miliar.
4. Kredit  usaha  besar,  yaitu  kredit  yang  diberikan  kepada  pengusaha  yang asetnya lebih besar daripada pengusaha skala menengah.
2.2  Teori Group Lending
Kredit berbasis kelompok atau dikenal dengan group lending merupakan pemberian  kredit  kepada  individu-individu  yang  tergabung  dalam  sebuah kelompok sehingga dapat memiliki akses terhadap permodalan dalam sebuah program.  Program  yang  dilaksanakan  biasanya  ditunjukkan  bagi  masyarakat miskin  tidak  memiliki  agunan  untuk  memperoleh  kredit.  Menurut  Zeller  dan Simtowe  (2006)  kredit  berbasis  kelompok  ini  dibuat  untuk  individu  tetapi semua  anggota  kelompok  bertanggungjawab  terhadap  pembayaran  kredit tersebut  ( joint liability  lending ).  Berdasarkan  kewajiban  dan  tanggung  jawab pinjaman bersama maka setiap anggota yang tidak mengalami kesulitan dapat membantu  membayar  anggota  lain  yang  mengalami  kegagalan  bayar  (intra- group  asuransi).  Ukuran  keberhasilan  program  pinjaman  kelompok  dapat dilihat  dari  tingkat  pengembalian.  Manfaat  positif  yang  dapat  diperoleh  jika menggunakan  sistem  kredit  berbasis  kelompok  ( group  lending )    dengan  skema pembiayaan joint  liability lending diantaranya  mengurangi  masalah adverse selection , dimana pada saat pembentukan kelompok memperhatikan mengenai
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
kelayakan kredit sehingga dapat mencegah kredit yang beresiko tinggi. Selain itu,  dapat  mengurangi  masalah moral  hazard ,  yaitu  masing-masing  anggota saling mengawasi dan memantau satu lain  untuk memastikan bahwa anggota menggunakan  dana  kredit  untuk  kegiatan    produktif    sehingga    akan menjamin  pembayaran  kredit.  Anggota diwajibkan  untuk  saling  memantau untuk  menjamin  akses  kredit  di  masa mendatang. Apabila terdapat anggota yang tidak bersedia membayar pinjaman maka anggota lain dapat mengenakan sanksi sosial dan tekanan dari semua anggota (Zeller dan Simtowe, 2006).

## 2.3 Skim Kredit Program Pemerintah
Keberhasilan  UMKM  di  Indonesia  tidak  terlepas  dari  dukungan  dan peran  pemerintah  dalam  mendorong  penyaluran  kredit  kepada  UMKM. Berdasarkan  UMKM  dalam website resmi  Bank  Indonesia  (www.bi.go.id), berbagai  skim  kredit/pembiayaan  UMKM  diluncurkan  oleh  pemerintah dikaitkan  dengan  tugas  program  pembangunan  ekonomi  pada  sektor-sektor usaha  tertentu,  misalnya  ketahanan  pangan,  perternakan  dan  perkebunan. Peran  pemerintah  dalam  skim-kredit  UMKM  ini  adalah  pada  sisi  penyediaan dana  APBN  untuk  subsidi  bunga  skim  kredit  tersebut,  sedangkan  dana kredit/pembiayaan  seluruhnya  berasal  bank-bank  yang  ditunjuk  pemerintah sebagai bank pelaksana. Selain itu pemerintah berperan dalam mempersiapkan UMKM  agar  dapat  dibiayai  dengan  tersebut,  menetapkan  kebijakan  dan prioritas  usaha  yang  akan  menerima  kredit,    melakukan    pembinaan    dan pendampingan    selama    masa    kredit,    dan  memfasilitasi  hubungan  antara UMKM dengan pihak lain.
Skim  kredit  program  pemerintah  yang  terkenal  di  masyarakat  yaitu Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  yang  diperuntukkan  bagi  UMKM  yang  layak mendapatkan  fasilitas  kredit,  namun  tidak  mempunyai  agunan  yang  cukup untuk  persyaratan  kredit  perbankan.  Tujuan  akhir  diluncurkan  program  KUR adalah  pengentasan  kemiskinan  dan  penyerapan  tenaga  kerja.  Selain  KUR, skim kredit program pemerintah yang lainnya yaitu Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS). Pemerintah juga melakukan  program  pembiayaan  untuk  usaha  produktif  yaitu  Simpan  Pinjam khusus  Perempuan  (SPP)  diberikan  pada  perempuan  rumah  tangga  miskin (Kusmuljono, 2009).
2.4  Pembiayaan Bagi Pengusaha UMKM Perempuan
Grameen Bank merupakan salah satu program kredit mikro yang khusus kaum  perempuan.  Muhammad  Yunus  sebagai  pendiri  dan  direktur  pengelola Grameen  Bank  berhasil  dalam  menyalurkan  kredit  mikro  tersebut.  Sistem Grameen  Bank  menggunakan  prinsip  tanpa  surat  perjanjian  dan  tidak  ada sanksi sehingga kepercayaan merupakan modal utama dalam pelaksanaannya. Sistem  Grameen  Bank  menerapkan  konsep  pemberdayaan  masyarakat  miskin
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
dengan  memberikan  kepercayaan  penuh  sehingga  memiliki  tanggung  jawab yang  kuat  untuk  menjadi  nasabah  yang  baik.  Grameen  Bank  bertujuan  untuk mengentaskan  kemiskinan    dengan    berlandaskan    pada    pemberdayaan masyarakat  miskin khususnya kaum perempuan (Yunus, 2007).
Grameen Bank menerapkan dua hal agar mencapai keberhasilan sebagai dalam  program  pengentasan  kemiskinan  yaitu  menjangkau  orang  miskin  dan menerapkan  kedisiplinan  pengembalian  kredit  dengan  membangun  sistem “jaminan  sosial”.  Para  peminjam  adalah  perempuan  yang  tidak  punya  tanah dan membentuk kelompok lima orang. Dua diantara yang termiskin mendapat pinjaman  pertama.  Sedangkan  sisanya  tiga  orang  baru  akan  mendapatkan pinjaman  setelah  dua  orang  pertama  tadi  mengembalikan  pinjaman  tersebut. Metode seperti ini menjadikan anggota kelompok saling membantu apabila ada anggota yang mengalami kesulitan.
Strategi  yang  diterapkan  Grameen  Bank  yaitu  memberikan  pinjaman tanpa  jaminan  dan  bunga  rendah  kepada  masyarakat  miskin.  Selain  itu, pembayaran  cicilan  dilakukan  setiap  hari  agar  tidak  memberatkan  anggota pada  saat  jatuh  tempo.  Nasabah  Grameen  Bank  dikhususkan  pada  kaum perempuan.  Hal  ini  karena  pemberian  pinjaman  kepada  kaum  perempuan  di Bangladesh  ternyata  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  terhadap peningkatan  ekonomi  keluarga  dibandingkan  kepada  kaum  laki-laki. Pembentukan  kelompok  dalam  pemberian  pinjaman  juga  merupakan  faktor keberhasilan program kredit Grameen Bank.
2.5  Program    Nasional    Pemberdayaan    Masyarakat    (PNPM)    Mandiri Perdesaan
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM)  Mandiri merupakan  program  pembangunan  berbasis  masyarakat  atau Community Driven Development (CDD)  sebagai  upaya  pemerintah  dalam  membangun kemandirian masyarakat  dan  mendorong  percepatan  penurunan  kemiskinan. PNPM Mandiri merupakan integrasi dan bertujuan untuk mengkoordinasikan program-program  penanggulangan  kemiskinan  yang  berbasis  pemberdayaan masyarakat  yang  sudah  sedang  berjalan.  Integrasi  dilakukan  dengan menggabungkan program yang terbukti efektif, yaitu Program Pengembangan Kecamatan  (PPK)  di  wilayah  perdesaan  dan  Program  Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).
PNPM  Mandiri  Perdesaan  mengadopsi  sepenuhnya  mekanisme  dan prosedur  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK)  yang  telah  dilaksanakan tahun  1998-2007.  Dalam  PNPM  Mandiri  Perdesaan,  seluruh  anggota masyarakat  didorong  untuk  terlibat  dalam  setiap  tahapan  kegiatan  secara partisipatif,  mulai  dari  proses  perencanaan,  pengambilan  keputusan  dalam penggunaan  dan  pengelolaan  dana  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  paling prioritas  desanya,  hingga  pada  pelaksanaan  kegiatan  dan  pelestariannya.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Pelaksanaan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  berada  di  bawah  binaan  Direktorat Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  (PMD)  Departemen/Kementrian  Dalam Negeri.  Program  ini  didukung  dengan  pembiayaan  yang  bersumber  dari alokasi  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN),  alokasi  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD),  partisipasi  dari Corporante  Social Responsibility (CSR),  dana  hibah,  swadaya  masyarakat  dan  pinjaman  dari sejumlah lembaga.
2.6  Prinsip PNPM Mandiri Perdesaan
Prinsip-prinsip  yang  diterapkan  dalam  Program  Nasional  Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu sebagai berikut :
1. Bertumpu  pada  pembangunan  manusia.  PNPM  Mandiri  Perdesaan memiliki  prinsip  bahwa  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  bertujuan  untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
2. Otonomi.  Masyarakat  diberi  kewenangan  secara  mandiri  untuk berpartisipasi  dalam  menentukan  dan  mengelola  kegiatan  pembangunan secara mandiri.
3. Desentralisasi.  PNPM  Mandiri  Perdesaan  memberikan  kewenangan pengelolaan  kegiatan  pembangunan  sektoral  dan  mengenai  kewilayahan dilimpahkan  kepada  Pemerintah  Daerah  atau  masyarakat  sesuai  dengan kapasitasnya.
4. Berorientasi  pada  masyarakat  miskin.  Semua  kegiatan  yang  dilakukan harus mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin serta kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
5. Partisipasi  atau  keterlibatan  masyarakat.  masyarakat  terlibat  secara  aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan prencanaan, pemantauan, dan pelaksanaan  pembangunan  serta  secara  gotong  royong  melaksanakan pembangunan.
6. Kesetaraan  dan  Keadilan  Gender.  Laki-laki  dan  perempuan  mempunyai kesetaraan  dalam  perannya  di  setiap  tahap  pembangunan  dan  dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan secara adil.
7. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan di dalam semua kegiatan  PNPM  Mandiri  Perdesaan  dilakukan  secara  musyawarah  dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
8. Transparansi  dan  Akuntabilitas.  Masyarakat  harus  memiliki  akses  atas segala  informasi  proses  pengambilan  keputusan  pembangunan,  sehingga pengelolaan  kegiatan  dapat  dilaksanakan  secara  terbuka  dan  dapat dipertanggungjawabkan, baik secara moral, legal, teknis dan administratif.
9. Prioritas.  Pemerintah  dan  masyarakat  harus  memprioritaskan  untuk pengentasan  kemiskinan,  kegiatan  mendesak,  dan  yang  memberikan manfaat sebanyak-banyaknya
kepada masyarakat dengan
mendayagunakan secara optimal berbagai sumber daya yang terbatas.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
10. Kolaborasi.  Semua  pihak  yang  berkepentingan  dalam  penanggulangan kemiskinan  diarahkan  untuk  mewujudkan  kerjasama  dan  sinergi  antar pelaku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
11. Keberlanjutan.  Setiap  pengambilan  keputusan  pembangunan  harus mempertimbangkan  kepentingan  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat, yang  tidak  hanya  untuk  saat  ini  tetapi  juga  di  masa  depan  dengan  tetap menjaga kelestarian lingkungan.
2.7 Konsep Perguliran Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
Tingkat  keberdayaan  kaum  perempuan  harus  dipertimbangkan  dalam upaya mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan (Suman, 2007). Hal ini disebabkan karena kaum perempuan dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat  pertanian,  lebih  banyak  tinggal  di  rumah  dan  memiliki  banyak waktu  luang.  Keterlibatan  perempuan  di  dalam  sektor  pertanian  hanya  pada waktu tertentu, yaitu seperti masa tanam dan masa panen.
Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  merupakan  salah  satu  kegiatan program  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang  berupa  kegiatan  perguliran  dana untuk menjadikan masyarakat miskin perdesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi  masyarakat  miskin  untuk  memanfaatkan  peluang  usaha  sehingga mendapatkan  tambahan  pendapatan.  Pengambilan  keputusan  untuk menentukan  jumlah  alokasi  untuk  SPP  dikendalai  oleh  jumlah  alokasi  dana untuk  pembangunan  sarana  /  prasarana.  Semakin  besar  proporsi  dana  untuk fasilitas  sarana  dan  prasarana,  maka  semakin  kecil  ketersediaan  dana  untuk kegiatan SPP. Sedangkan keputusan pembiayaan kegiatan SPP ditentukan oleh kelayakan proposal yang diajukan oleh kelompok SPP.
Pengorganisasian kelompok SPP dapat dilakukan dengan memanfaatkan organisasi-organisasi lokal baik formal maupu informal yang sudah ada dalam lingkungan  masyarakat,  seperti  kelompok  dasa  wisma  atau  kelompok pengajian.  Kelompok  SPP  dapat  mengakses  dana  untuk  usaha  produktif maupun  untuk  keperluan  keluarga,  seperti  untuk  biaya  pendidikan.  Kredit yang  disalurkan  kepada  kelompok  diharapkan  menjadi  penggerak  aktivitas- aktivitas  produktif  mampu    memberikan    nilai    tambah    bagi    anggota kelompok.    Kredit  berkelompok  memiliki  akses  yang  relatif  lebih  besar dibandingkan  kredit  individu  karena  berkaitan  dengan  besarnya  posisi  tawar kelompok  (Ismawan,  2001).  Penyaluran  kredit  kepada  pelaku  UMKM  secara kelompok  merupakan  salah  satu  untuk  mengurangi  kesalahan  penggunaan dana kredit ( moral hazard ) dan mengurangi resiko kredit bermasalah.

## 2.8  Konsep Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu empowerment .
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Pemberdayaan  merupakan  suatu  pendekatan  yang  berorientasi  pada  manusia dengan  mengedepankan  asas  partisipasi.  Menurut  Kusmuljono  (2009) Pemberdayaan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan,  menswadayakan,  dan  memperkuat bargaining  position masyarakat  lapisan  bawah  terhadap  kekuatan  penekan  di  segala  bidang kehidupan.  memberdayakan  masyarakat  adalah  upaya  untuk  meningkatkan harkat  dan  martabat  lapisan  masyarakat  yang  tidak  mampu  melalui pengembangan  kemampuan  masyarakat  memiliki  keterampilan  dalam mengatasi  masalah.  Pemberdayaan  masyarakat  dapat  dilakukan  melalui pengembangan kelembagaan masyarakat dan sinkronisasi antara pendampingan, penyuluhan dan pelayanan.
Pemberdayaan  masyarakat  mengacu  pada  kemampuan  masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses atas sumber daya yang penting. Masyarakat  miskin  dianggap  berdaya  apabila  mampu  meningkatkan kesejahteraan  sosial-ekonominya  melalui  peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  (SDM),  peningkatan  kemampuan  permodalan,  dan  pengembangan usaha.  Sedangkan  partisipasi  merupakan  proses  aktif  dimana  masyarakat miskin  relatif  lebih  diuntungkan  oleh  keberlangsungan  proyek  pembangunan (Ismawan, 2001).
Pendekataan  utama  dalam  konsep  pemberdayaan  masyarakat  adalah bahwa  masyarakat  tidak  dijadikan  objek  dari  berbagai  proyek  pembangunan, tetapi  menjadi  subjek  dari  upaya  pembangunan.  Berdasarkan  konsep  tersebut dikembangkan berbagai pendekatan :
1. Upaya  pemberdayaan  masyarakat  harus  terarah.  Program  yang dijalankan harus langsung mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran,  sehingga  bantuan  tersebut  efektif  karena  sesuai  dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menggunakan  pendekatan  kelompok  karena  secara  sendiri-sendiri masyarakat  yang  kurang  berdaya  sulit  untuk  memcahkan  masalah yang  dihadapinya.  Selain  itu,  pendekatan  kelompok  juga  lebih  efisien dilihat dari sumber penggunaan sumberdaya.
3. Adanya  pendampingan,  karena  penduduk  miskin  umumnya mempunyai keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu,  diperlukan  pendamping  untuk  membimbing  dalam  upaya memperbaiki kesejahteraannya. Pendampingan dalam konsep pemberdayaan  berfungsi  membantu  mencari  solusi  pemecahan masalah yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

## II. Hasil Penelitian Sekilas UPK-PNPM Kecamatan Samatiga
Berbagai  macam  persiapan  dan  perencanaan  secara  matang  telah dilakukan  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)  Kecamatan  Samatiga  dalam
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
melaksanakan  Simpan  Pinjam  khusus  Perempuan  (SPP)  berbasis  Sistim Syariah. Kegiatan ini juga telah melibatkan pemerintah lokal, cendikiawan dan alim  ulama.  Demi  memudahkan  kinerja,  maka  dirumuskan  visi  dan  misi sebagai acuannya. Selain Visi dan Misi UPK juga telah mempedomani standar operasional  prosedur  (SOP)  dalam  menjalankan  tugasnya  sehari-hari.  Dengan kinerja  dan  semangat  tinggi  UPK  Kecamatan  Samatiga  telah  mampu mengembangkan dana guliran kepada masyarakat. Namun tidak semua warga masyarakat  bias  mendapatkan  guliran  dana  SPP,  kecuali  yang  memenuhi persyaratan menjadi kelompok sebagai berikut:
A. Persyaratan
Persyaratan  kelompok  yang  akan  mengajukan  Simpan  Pinjam  khusus Perempuan  (SPP),  mengacu  pada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  UPK- PNPM Perdesaan Kecamatan Samatiga.
1. Kelompok  SPP  yang  mempunyai  ikatan  pemersatu  yang  kuat,  misalnya Rukun  Tetangga/Rukun  Warga,  Dasa  Wisma,  PKK,  Arisan,  Tahlilan, Yasinan dan lain sebagainya.
2. Mempunyai  kepengurusan  yang  jelas  minimal  Ketua,  Sekretaris  dan Bendahara.
3. Mempunyai kegiatan ekonomi dan atau kemasyarakatan.
4. Anggota kelompok yang menjadi pemanfaat pinjaman perguliran adalah benar-benar  warga  desa  setempat  dibuktikan  dengan  foto  kopi  KTP  dan atau Kartu KK yang dilegalisir oleh pemerintah desa setempat serta surat keterangan dari RT dan atau RW setempat.
5. Anggota  kelompok  peminjam  wajib  mendapatkan  persetujuan  tertulis dari salah satu anggota keluarganya (suami atau orang tua).
6. Kelompok peminjam :
a. Kelompok  penyalur  pinjaman  ( chanelling )  dengan  persyaratan tambahan :
(1). Minimal berumur 1 tahun.
(2). Minimal mempunyai buku notulen dan atau buku kas harian.
(3). Minimal  mempunyai  kegiatan  rutin,  minimal  ada  pertemuan bulanan.
(4). Anggota kelompok yang meminjam maksimal 100 % Anggota.
(5). Dalam satu kelompok yang meminjam tidak boleh terdiri ibu, anak dan  anggota  keluarga  lainnya  yang  masuk  dalam  1  (satu)  Kartu KK.
b.  Kelompok  pengelola  pinjaman  ( executting )  dengan  persyaratan. tambahan :
(1).  Minimal, berumur 3 tahun.
(2). Mempunyai  pengalaman  mengelola  dana  simpanan  dan  pinjaman
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
minimal 2 tahun.
(3).  Mempunyai  Anggaran  Dasar/Anggaran  Rumah  Tangga  secara tertulis.
(4).  Pernah  mendapat  pinjaman  dari  UPK  minimal  2  kali  dengan pembayaran angsuran kategori lancar.
(5).  Mempunyai  aturan  pengelolaan  dana  simpanan  dan  pinjaman mencakup  jenis-jenis  simpanan,  bunga  simpanan,  persyaratan pinjaman, jumlah pinjaman, jangka waktu, sanksi secara tertulis.
c.  Kelompok  penyalur  pinjaman  ( chanelling )  yang  mengajukan  pinjaman perguliran  wajib  mempunyai  tabungan  kelompok  sebesar  10%  dari besaran  pengajuan  pinjaman,  selanjutnya  tabungan  tersebut  sebagai agunan tanggung renteng.
7. Kelompok  pengelola  pinjaman  ( executing )  yang  mengajukan  pinjaman perguliran  wajib  mempunyai  tabungan  kelompok  sebesar  20%  dari besaran  pengajuan  pinjaman,  selanjutnya  tabungan  tersebut  sebagai agunan tanggung renteng.
8. Kelompok  pengelola  pinjaman  ( executing )  dapat  mengajukan  pinjaman maksimal sebesar 300% dari tabungan kelompok dan modal kelompok.

## B. PROSEDUR PERMOHONAN PINJAMAN PERGULIRAN
1. Mengadakan pertemuan kelompok untuk menentukan anggota kelompok yang menjadi pemanfaat pinjaman perguliran, dengan bukti daftar hadir dan berita acara pertemuan.
2. Menentukan  jumlah  angsuran,  jadwal  angsuran,  sedangkan  untuk kelompok  pengelola  pinjaman  ( chanelling )  ditambahkan  ketentuan penentuan tingkat bunga dan penentuan persyaratan pinjaman.
3. Proposal/permohonan pinjaman perguliran diserahkan ke UPK.
4. Anggota kelompok yang kelompoknya masih mempunyai pinjaman dari UPK, maka anggota kelompok tersebut tidak dapat membentuk kelompok baru untuk mengajukan pinjaman.

## Group Lending Kelompok SPP di Samatiga
Kesuksesan  kelompok-kelompok  SPP  di  Kecamatan  Samatiga  salah satunya  adalah  persyaratan  yang  dikembangkan  sendiri  oleh  kelompok. Persyaratan  nomor  5  (lima)  yang  diminta  UPK  yakni  harus  mendapatkan persetujuan  suami,  persyaratan  ini  dikembangkan  menjadi  selain  persetujuan suami atau keluarga juga harus memberikan boroh atau jaminan dalam bentuk apa  saja.  Selain  memberikan  jaminan  berupa boroh, masyarakat  yang bergabung ke dalam kelompok sudah melakukan seleksi siapa saja yang boleh menjadi  anggota  kelompok.  Hal  ini  jelas  bukan  ketentuan  dari  UPK  PNPM, namun  inisiator  pembentuk  kelompok  sendiri  yang  menentukan  agar  di
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
kemudian  hari  kelompoknya  tidak  mendapat  sanksi  yang  menurut  anggota kelompok  sanksi  itu  dipandang  sangat  memalukan. Boroh sebenarnya  tidak diperlukan dalam program ini, karena meminta boroh akan sama saja dengan menutup masyarakat tidak mampu dalam mengakses sumber keuangan untuk modal  usaha.  Namun, boroh yang  dijaminkan  kepada  kelompok  oleh anggotanya  resiko  yang  ditanggung  tidak  seberat  jika  dijaminkan  kepada sumber keuangan seperti bank.
Selain boroh, kelompok  juga  menghimpun  dana  kas  tersendiri. Konsepnya  setiap  membayar  angsuran  kepada  bendahara,  anggota  wajib menyetor  dana  lebih.  Sebelumnya  pengurus  kelompok  menghitung  antara dana  yang  harus  disetor  kelompok  ke  UPK  PNPM  dan  jumlah  yang  harus menjadi  dana  kas  kelompok.  Dengan  dana  kas  ini  kelompok  dapat  berperan membantu  seorang  anggota  yang  sedang  kesulitan  membayar  setoran.  Dana kas  ini  dihimpun  dari  anggota  kelompok  sepanjang  satu  tahun  (masa pinjaman),  sehingga  dalam  kondisi  tertentu  dana  kas  kelompok  benar-benar dapat  dimanfaatkan  untuk  membantu  anggota  yang  sedang  kesulitan membayar  angsuran,  dan  dapat  dibagikan  kembali  jika  anggota  memutuskan keluar dari kelompok ketika masa pinjamannya telah diselesaikan.

## Dana Guliran Kelompok SPP dan Keuntungan
UPK Kecamatan Samatiga selama tahun 2013, telah menggulirkan dana untuk simpan pinjam khusus perempuan (SPP) sebesar Rp. 2.520.000.000,- (dua miliar  lima  ratus  dua  puluh  juta  rupiah).  Jumlah  ini  hanya    88%  dari  seluruh dana  yang  direncanakan  sebelumnya,  dana  yang  direncanakan  untuk  guliran SPP  tahun  2013  adalah  sejumlah  Rp.  2.869.000.000,-  (dua  miliar  delapan  ratus enam  puluh  sembilan  juta  rupiah).  Dana  guliran  dari  UPK  yang  diserap kelompok SPP di Kecamatan Samatiga memberikan keuntungan tersendiri bagi UPK,  bahkan  keuntungan  itu  selalu  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya. Keuntungan yang diterima UPK pada tahun 2011 sejumlah Rp. 59.138.060 (lima puluh  sembilan  juta  seratus  tiga  puluh  delapan  ribu  enam  puluh  rupiah), mengalami  peningkatan  sejumlah  78,58%  (tujuh  puluh  delapan  koma  lima puluh  delapan  persen)  menjadi  Rp.  105.609.070  (seratus  lima  juta  enam  ratus sembilan  ribu  tujuh  puluh  rupiah)  pada  tahun  2012.  Sedangkan  pada  tahun 2013,  juga  mengalami  peningkatan  keuntungan  menjadi  Rp.  146.194.339 (seratus  empat  puluh  enam  juta  seratus  sembilan  puluh  empat  ribu  tiga  ratus tiga  puluh  sembilan  rupiah),  atau  meningkat  sebesar  38,43%  (tiga  puluh delapan koma empat puluh tiga persen).
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Sumber: Laporan UPK Kecamatan Samatiga
Gambar 1. Grafik Keuntungan Dana Guliran
Pada  tahun  2014  ini  UPK  telah  menetapkan  target  keuntungan  yang lebih besar lagi, yakni sejumlah Rp. 250.369.888,- (dua ratus lima puluh juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah). Untuk mencapai target tersebut UPK merencanakan menyediakan dana sebesar Rp. 3.520.000.000,- (tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), sebagai dana guliran  SPP.  Dilihat  dari  besarnya  keuntungan  yang  diterima,  menunjukkan keberhasilan  program  SPP  yang  dikelola  oleh  UPK  Kecamatan  Samatiga. Keuntungan  tersebut  mengindikasikan  adanya  proses  pengembalian  yang stabil  dan  terkontrol.  Asumsinya  adalah  jika  pengembalian  tidak  stabil  dan terkontrol  oleh  UPK,  maka  keuntungan  yang  diperoleh  tidak  akan  signifikan. Akan  tetapi,  pengembalian  yang  rutin  dan  terkontrol  akan  meningkatkan modal  dana  guliran  SPP,  karena  pengembalian  disertai  dengan  bunga  sebesar 1% per bulan atau 12% per tahun.

## Perkembangan UMKM
Kaum  perempuan  khususnya  ibu-ibu  di  perdesaan  memiliki  waktu luang  yang  cukup  banyak.  Hal  ini  disebabkan  karena  kaum  perempuan  dari sudut pandang budaya lokal dalam masyarakat pertanian, lebih banyak tinggal di rumah dan memiliki banyak waktu luang. Keterlibatan perempuan di dalam sektor  pertanian  hanya  pada  waktu  tertentu,  yaitu  seperti  masa  tanam  dan masa  panen.  Selain  waktu-waktu  tersebut,  perempuan  di  pedesaan  tidak bekerja,  sehingga  tidak  menambah  penghasilan  bagi  keluarganya.  Kondisi seperti  ini  dilihat  PNPM  Mandiri  Perdesaan  untuk  memberdayakan  melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP). SPP ini merupakan kegiatan perguliran dana
59.138.060 105.609.070 146.194.339 0 20.000.000 40.000.000 60.000.000 80.000.000 100.000.000 120.000.000 140.000.000 160.000.000 2011 2012 2013

## Grafik Keuntungan Per Tahun
Keuntungan
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
untuk menjadikan masyarakat miskin perdesaan khususnya kaum perempuan lebih berdaya. Pemberdayaan yang dimaksud merupakan ketersediaan pilihan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan waktu luang dan peluang usaha yang ada di lingkungannya sehingga dapat menambah penghasilan keluarga.
Dengan  program  SPP  ini  tenaga  perempuan  di  perdesaan  akan termanfaatkan  dan  menjadi  produktif.  Artinya,  dengan  program  SPP  ini mampu  membuka  usaha-usaha  baru  skala  kecil  di  tingkat  perdesaan.  Guliran dana  SPP  dari  UPK  Kecamatan  Samatiga  secara  tidak  langsung  telah  mampu membangun  UMKM  di gampong-gampong di  wilayah  Kecamatan  Samatiga. Data penelitian menunjukkan pada tahun 2013 telah terbentuk 56 (lima puluh enam)  kelompok  pengusul  program  SPP,  di  mana  pengusul  kelompok- kelompok  ini  telah  membuat  perencanaan  usaha  sesuai  kemampuan  dan keterampilannya  masing-masing.  Program  SPP  secara  nyata  mampu merangsang  masyarakat  untuk  melakukan  usaha  meskipun  hanya  kecil- kecilan. Sebagaimana diketahui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah telah memberikan  kontribusi  yang  tinggi  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  nasional.  Data  BPS  tahun  2011,  UMKM  mampu  menyumbangkan pendapatan  (PDB)  sebesar  1  369  326.00  (dalam  satuan  miliar),  atau menyumbangkan  pertumbuhan  sumbangan  PDB  sebesar  6,76  persen. Sedangkan  data  sementara  BPS  sumbangan  PDB  sektor  UMKM  sebesar 1504928,2  (dalam  satuan  miliar),  atau  menyumbangkan  pertumbuhan  PDB sebesar 9,90 persen ( http://www.bps.go.id/ ).
Hasil  amatan  di  lapangan  menunjukkan,  bahwa  dana  dari  program pemberdayaan  SPP  UPK-PNPM  Perdesaan  di  Kecamatan  Samatiga  mampu memunculkan kelompok-kelompok pengusaha kecil di masyarakat. Data UPK- PNPM  Kecamatan  Samatiga  juga  menunjukkan  adanya  peningkatan  dana guliran dan peningkatan keuntungan dari tahun ke tahun (LPJ UPK Samatiga 2013). Kemunculan kelompok usaha tersebut, berdasarkan laporan keuntungan dari guliran dana SPP sangat jelas menunjukkan adanya peningkatan aset UPK, dan itu menunjukkan adanya pertumbuhan PDB nasional.
Kelompok  Sabe  Pakat  dan  Sinar  Bahari  dari Gampong Kuala  Bubon, menekuni  usaha  pembuatan  ikan  asin  yang  sempat  dipasarkan  sampai  ke Kuala Bhee yancg merupakan ibu kota Kecamatan Woyla Induk. Gampong Kula Bubon merupakan daerah pesisir, sehingga mayoritas masyarakatnya memiliki mata  pencaharian  sebagai  nelayan.  Ketika  para  lelaki  pergi  melaut,  kaum  ibu atau perempuan memanfaatkan waktunya untuk membuat ikan asin agar bisa meningkatkan penghasilan keluarga.
Kelompok-kelompok  dari Gampong Suak  Gedubang,  seperti  Usaha Tamita, walaupun gampong di daerah pesisir, namun memiliki pemandangan pantai  yang  indah,  sehingga  oleh  masyarakat  dijadikan  sebagai  obyek pariwisata  lokal.  Kondisi  ini  membuat  warganya  berinisiatif  untuk  membuka
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
tempat  peristirahatan  untuk  menikmati  indahnya  pemandangan.  Tempat wisata  local/peristirahatan  ini  juga  menyediakan  berbagai  macam  menu minuman dan makanan. Untuk menopang usahanya, kelompok-kelompok SPP dari gampong ini memanfaatkan layanan SPP dari UPK Kecamatan Samatiga.

## Penyerapan Tenaga Kerja
Kelompok-kelompok  SPP  serupa  juga  berdiri  di gampong-gampong lainnya  yang  mencoba  memanfaatkan  potensi  desanya  masing-masing.  Jika satu  kelompok  terdiri  dari  10  (sepuluh)  orang,  dan  semua  anggota  kelompok terlibat  dalam  usaha  yang  dibangun,  maka  56  kelompok  yang  tersebar  di seluruh  Kecamatan  Samatiga  akan  menyerap  tenaga  kerja  sejumlah  560  (lima ratus enam puluh) orang. Angka tersebut belum termasuk jumlah tenaga kerja yang diperlukan oleh masing-masing tempat usaha. Sebagai contoh, kelompok Usaha  Tamita  yang  terdiri  dari  10  anggota.  Masing-masing  anggota  memiliki tempat  usaha  berupa  warung  makanan  dan  minuman,  pemilik  warung  ini tidak bisa bekerja sendirian di tempat usahanya yang rata-rata luasnya kurang lebih 15 x 50 meter. Untuk itu, anggota kelompok akan merekrut tenaga kerja baik  dari  lingkungan  keluarga  maupun  dari  orang  lain.  Jika  diasumsikan masing-masing merekrut 2 orang tenaga kerja, maka total tenaga kerja terserap kurang  lebih  560  x  2  tenaga  kerja  =  1.120  orang.  Hal  ini  selaras  dengan  data BPS,  bahwa pertumbuhan UMKM pada tahun 2010 sampai dengan 2012, juga diikuti  dengan  laju  pertumbuhan  tenaga  kerja.  Tahun  2010  tercatat  bahwa jumlah tenaga kerja UMKM sejumlah 99.401.775  orang, dan jumlah ini semakin meningkat  hingga  tahun  2012  tercatat  jumlah  tenaga  kerja  UMKM  sejumlah 107.657.509 orang (http://www.bps.go.id/).

## Pendampingan
Dalam membantu mensukseskan kelompok-kelompok yang mengajukan SPP,  sekaligus  menjaga  agar  dana  digunakan  sesuai  dengan  kebutuhan,  UPK Kecamatan Samatiga telah memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan. Pendampingan  yang  dilakukan  khusus  pada  pengelolaan  atau  manajemen keuangan,  pengarsipan  dan  pelaporan.  Untuk  itu,  dengan  kerjasama  pelaku PNPM  lainnya  di  tingkat  kecamatan,  UPK  melakukan  pelatihan-pelatihan sebagai berikut:
a. Pelatihan Tim Penulis Usulan (TPU) gampong tahun 2014.
b. Pelatihan Tim verifikasi usulan kegiatan tahun 2014.
c. Pelatihan Tim monitoring.
d. Pelatihan tim pemeliharaan.
e. Pelatihan aparatur gampong.
Selain  pelatihan  yang  dilakukan  untuk  meningkatkan  kemampuan kelompok-kelompok  masyarakat,  UPK  juga  meningkatkan  kemampuan petugas agar lebih terampil dalam membantu dan memberikan layanan kepada
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
masyarakat.  Berdasarkan  beberapa  program  pendampingan  yang  dilakukan UPK, tampak bahwa sejauh ini pendampingan hanya sebatas pada pengelolaan administrasi  kelompok-kelompok  SPP.  Hal  ini  dapat  dipahami  karena keberhasilan  kelompok  ditunjukkan  dengan  rutinitas  kelompok  melakukan setoran  kepada  UPK,  sehingga  pada  waktu  yang  ditentukan  total  pinjaman kelompok dapat terbayar lunas.
Pengelola dana guliran SPP belum mampu memberikan pendampingan kepada  anggota  kelompok  dalam  pengelolaan  usaha.  Tentu  akan  sangat bermanfaat  apabila  UPK  memberikan  dampingan  kepada  anggota  kelompok yang  melakukan  usaha,  karena  dampingan  ini  akan  memperbesar  peluang anggota kelompok menuju kesuksesan usaha yang berujung pada bukan hanya lancar  dalam  membayar  setoran  tetapi  juga  keberlangsungan  usaha masyarakat.  Ketidakmampuan  UPK  dalam  pendampingan  mengelola  usaha yang  dilakukan  anggota  kelompok  SPP  disebabkan  ketiadaan  sumber  daya manusia  yang  memiliki  keahlian  dalam  pengelolaan  usaha.  Solusinya  UPK harus  mendatangkan  tenaga  ahli  untuk  mendampingi  masyarakat  dalam menjalankan  dan  mengembangkan  usaha  anggota  kelompok  SPP,  dan  sejauh ini belum pernah dilakukan.

## Hasil Uji Statistik
Untuk  melihat  dampak  atau  pengaruh  guliran  dana  simpan  pinjam khusus  untuk  perempuan  (SPP)  terhadap  tenaga  kerja  dan  UMKM  juga dilakukan  melalui  uji  statistik.  Dalam  penelitian  ini  digunakan  software  SPSS 11.5  untuk  menganalisis  ada  atau  tidaknya  dampak  guliran  dana  SPP. Berdasarkan  data  yang  dikumpulkan  melalui  kuisioner,  dapat  dilakukan  uji validitas dan realibilitas terlebih dahulu, sebagaimana berikut ini:

## Pengujian Validitas dan Realibilitas Variabel X (guliran dana SPP)
Pada  variabel  X  yang  merupakan  variabel  bebas  ( independent ),  atau variabel  yang  mempengaruhi  variabel-variabel  lainnya.  Variabel  ini  dibuat dalam  beberapa  pertanyaan untuk memperjelas guliran dana simpan pinjam khusus  untuk  perempuan.  Pertanyaan  tersebut  merupakan  pertanyaan tertutup, dimana jawaban dibatasi dengan skala linkert, yakni 1. Sangat Tidak Setuju,  2.  Tidak  Setuju,  3.  Kurang  Setuju,  4.  Setuju,  dan  5.  Sangat  Setuju.  Uji validitas  variable  X  terjadi  tiga  kali  untuk  mendapatkan  data  yang  valid,  di mana R tabel yang didapatkan berturut-turut 0,388 pada uji validitas pertama, 0,381 pada uji validitas kedua, dan 0,374 pada uji validitas ke tiga.
Berdasarkan  uji  validitas  yang  ketiga  tersebut,  semua  nilai  pada  kolom Corrected Item-Total Correlation menunjukkan nilai yang lebih besar dari Rtabel yakni  dengan  nilai  df=30-4=26,  tampak  Rtabel  bernilai  0,374,  dan  semua pertanyaan valid. Sementara itu, pada uji realibilitas ditunjukkan dengan nilai
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
alpha    cronbach pada  uji  validitas  yang  sudah  valid.  Data  valid  semua ditunjukkan  pada  pengujian  ketiga,  dan  muncul  nilai alpha  cronbach’s adalah 0,7551. Angka tersebut lebih besar dari 0,60, sehingga disebut realibel.
Suatu  data  dapat  disebut  realibel  etika  nilainya Alpha  Cronbach’s >  0,60. Berdasarkan  tabel  di  atas  maka  dapat  dipastikan  bahwa  data  variabel  X  telah realibel,  karena alpha  cronbach ’s  menunjukkan  angka 0,7551 ,  dan  berarti  lebih besar dari 0,60.

## Uji Validitas dan Reabilitas Pada Variabel Terikat (Y1)
Uji validitas juga dilakukan pada variabel tergantung (Y1) yakni tentang penyerapan  tenaga  kerja.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui  pengaruh guliran  dana  SPP  terhadap  tenaga  kerja  atau  kebutuhan  tenaga  kerja  akibat kemunculan  usaha  yang  dilakukan  ibu-ibu  anggota  kelompok.  Dengan demikian  juga  dapat  dikatakan  apakah  guliran  dana  SPP  tersebut  bermanfaat untuk pengurangan angka pengangguran di Kecamatan Samatiga atau tidak.
Setelah  semua  data  pertanyaan  yang  mengarah  pada  tenaga  kerja dianalisis  dengan  SPSS  11.5,  maka  data  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa semua  pertanyaan  valid,  karena Corrected  Item-Total  Correlation atau  Rhitung lebih tinggi dari pada Rtabel. Rtabel dapat dilihat pada baris (df=30-7) ke 23, di mana  menunjukkan  angka  0,367.  Sedangkan  dalam  tabel realiability statistik juga  sudah  realibel  karena  nilai alpha  cronbach menunjukkan  0,7872  dan  lebih besar  dari alpha  cronbach 0,60.  Artinya  uji  validitas  pada  variabel  Y1  ini  dapat dilakukan hanya satu kali pengujian saja.

## Uji Validitas dan Reabilitas Pada Variabel Terikat (Y2)
Hasil  uji  validitas  pada  variabel  terikat  ke  dua  (Y2)  yakni  tentang pengaruh  guliran  dana  SPP  terhadap  perkembangan  UMKM    juga menunjukkan angka nilai yang serupa dengan variabel terikat pertama, artinya semua  pertanyaan  menunjukkan  valid,  dengan  R  table  0,374,  sedangkan  R hitung  paling  rendah  adalah  0,4354.  Sementara  itu  dalam  tabel realiability nilainya tampak realibel, hal ini ditunjukkan dengan nilai alpha cronbach sebesar 0,8142.  Pada  uji  validitas  variabel  terikat  Y2  ini  juga  hanya  dilakukan  sekali pengujian saja.

## Uji Regresi Linear
Hasil  penghitungan  SPSS  menunjukan  koefisien  determinasi,  dengan adjusted  R Square sebesar  0,637  yang  berarti  guliran  dana  SPP  berpengaruh terhadap  tenaga  kerja  sebesar  63,7%,  sedangkan  sisanya  dipengaruhi  faktor lainnya.
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Tabel  3:  Koefisien  determinasi  Pengaruh  Guliran  Dana  SPP  Terhadap  Tenaga Kerja

## Model Summary(b)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .806(a) .650 .637 15.10486
a Predictors: (Constant), JMLX b  Dependent Variable : JMLY1
Sementara  itu  koefisien  determinasi  yang  ditunjukkan  analisis  SPSS  pada pengaruh  guliran  dana  SPP  terhadap  perkembangan  UMKM  adalah  sebesar 65,1%  dan  sisanya  ditentukan  faktor  lain,  hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai Adjusted R Square sebesar 0,651.
Tabel  4:  Koefisien  determinasi  Pengaruh  Guliran  Dana  SPP  Terhadap Perkembangan UMKM

## Model Summary(b)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .814(a) .663 .651 18.96693
a Predictors: (Constant), JMLX b Dependent Variable: JMLY2
Dalam  tabel  Koefisien  juga  menunjukkan  adanya  dampak  atau  pengaruh guliran  dana  SPP  terhadap  tenaga  kerja  dan  pengaruhnya  terhadap perkembangan UMKM. Lebih jelas dapat dilihat tabel koefisien berikut:
Tabel 5: Tabel Koefisien Pengaruh Dana Guliran SPP Terhadap Tenaga Kerja

## Coefficients(a)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) 17.414 18.594 .937 .357 JMLX .663 .092 .806 7.210 .000
a Dependent Variable : JMLY1

## Tabel 6: Tabel Koefisien Pengaruh Dana Guliran SPP Terhadap UMKM Coefficients(a)
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 ( Constant ) 28.686 23.348 1.229 .229 JMLX .857 .115 .814 7.419 .000
a Dependent Variable : JMLY2
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
Rumusan asumsinya adalah:
H 0 :   Tidak ada dampak atau pengaruh guliran dana SPP terhadap Tenaga Kerja
H 1 :   Ada  pengaruh  atau  dampak  guliran  dana  SPP  terhadap  Tenaga Kerja dan H 0 :   Tidak  ada  dampak  atau  pengaruh  guliran  dana  SPP  terhadap perkembangan UMKM
H 2 :   Ada  pengaruh  atau  dampak  guliran  dana  SPP  terhadap perkembangan UMKM.
Tabel-tabel coefficients di  atas  menunjukkan  T  atau  uji  parsial,  nilai  sig  pada jumlahx sebesar 0,000. Karena sig lebih kecil dari 0,05 maka H 0 ditolak dan H 1 diterima. Dengan demikian maka guliran dana SPP berpengaruh pada tenaga kerja dan berpengaruh pada perkembangan UMKM .

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa;
1. Keragaan  penyaluran  pinjaman  bergulir  program  SPP  bagi  UMKM  di Kecamatan  Samatiga  dilakukan  melalui  kelompok-kelompok  sebagai pengusul  program  SPP,  yang  telah  memenuhi  persyaratan-persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh UPK.
2. Guliran  dana  SPP  PNPM  Mandiri  Perdesaan  memiliki  dampak  terhadap penyerapan  tenaga  kerja  dan  perkembangan  UMKM  di  Kecamatan Samatiga. Terbukti dengan munculnya lapangan kerja baru yang mampu menyerap  tenaga  kerja  khususnya  perempuan  di  pedesaan,  bahkan mampu  meningkatkan  ekonomi  rumah  tangga  bukan  hanya  anggota kelompok  tetapi  juga  orang-orang  yang  direkrut  sebagai  tenaga  kerja. Dampak  atau  pengaruh  guliran  dana  SPP  terhadap  tenaga  kerja  dan perkembangan  UMKM  ini  ditunjukkan  dengan  tabel  koefisien  di  mana nilai  sig  lebih  kecil  dari  0,05  maka  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Dengan demikian  maka  guliran  dana  SPP  berpengaruh  pada  tenaga  kerja  dan perkembangan UMKM.

## Saran
Berdasarkan  hasil  kajian  sementara,  maka  dapat  diberikan  saran  kepada UPK:
1. Agar  diberikan  pendampingan  mengenai  keterampilan  yang  berkaitan dengan  keahlian  dalam  bidang  usaha  yang  ditekuni  oleh  masyarakat. Selama  ini  UPK  baru  sebatas  memberikan  pendampingan  mengenai
Community: Volume 3, Nomor 1, April 2017 ISSN: 2477-5746 ____________________________________
sistem pembukuan administrasi yang baik, dan belum  mengarah kepada keterampilan usaha.
2. UPK  tidak  memerlukan  syarat  berupa  anggunan,  tetapi  syarat keanggotaan  kelompok  harus  menyerahkan boroh/ anggunan,  sebaiknya dikembalikan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Karena  dengan syarat  anggota  kelompok  harus  menyerahkan boroh, akan  menghambat masyarakat  yang  tidak  memiliki  jaminan  untuk  menjadi  anggota kelompok SPP.

## PUSTAKA
Ismawan, Indra. 2001. Sukses Di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil-Menengah . Grasindo : Jakarta.
Juanda,  Bambang.  2009. Metodologi  Penelitian  Ekonomi  dan  Bisnis .  IPB  Press: Bogor.
Kusmuljono,  B.S.  2009. Menciptakan  Kesempatan  Rakyat  Berusaha:  Sebuah Konsep Baru Tentang Hybrid Microfinancing . IPB Press : Bogor.
Simtowe,  Franklin  dan  Zeller,  Manfred.  2006. Determinants  of  Moral  Hazard  in Microfinance  :  Empirical  Evidence  from  Joint  Liability  Lending  Programs  in Malawi . MPRA Paper No. 461
Suman,  Agus.  2007. Pemberdayaan  Perempuan,  Kredit  Mikro,  dan  Kemiskinan: Sebuah Studi Empiris . Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 9, No. 1, hal.62-72.
Suyatno, Thomas, Pramono, Bambang dan Hutapea, Erwin. 2007. Dasar – Dasar Perkreditan. Edisi Keempat. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Samatiga. 2013. Laporan
Pertanggungjawaban  UPK  tahun  2013  Kecamatan  Samatiga  Kabupaten  Aceh Barat.
Untung, Budi. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia . Andi: Yogyakarta.
Tabel Perkembangan UMKM pada Periode 1997 -2012 ( http://www.bps.go.id/ )
Yunus, Muhammad. 2007. Bank Kaum Miskin . Marjin Kiri: Depok.
Zeller,  Manfred.  dan  L.M.  Richard.  2002. The  Triangle  of  Microfinance: Financial Sustainability, Outreach, and Impact . IFPRI Food Policy Statement. Number 40, November 2002. www.ifpri.org [ 4 Maret 2012]