## Administratio:
Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Volume 14 (2) 2023: 123-136 P-ISSN: 2087-0825, E-ISSN: 2548-6977 DOI: 10.23960/administratio.v14i2.397 Accredited by Kemenristek Number 85/M/KP/2020 (Sinta 4)

## ARTICLE
Arah Kebijakan Dalam Penataan Kawasan Sempadan Rel Kereta Api di Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
Panti Wahyuningsih 1* , Rahayu Sulistyorini 2 , Bambang Utoyo Sutiyoso 3
123 Program Pascasarjana, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia
How to cite: Wahyuningsih, P., Sulistyorini, R., Sutiyoso, B.U. (2023) Arah Kebijakan Dalam Penataan Kawasan Sempadan Rel Kereta Api di Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041. Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, 14(2)

## Article History
Received: 8 Oktober 2023 Accepted:  1  Desember 2023
Keywords: Policies,
Settlements,
Railroad Border
Kata Kunci:
Kebijakan, Permukiman, Sempadan Rel Kereta Api

## ABSTRACT
The research conducted aims to implement policies regarding the arrangement of railroad border areas, especially settlements located in Labuhan Ratu District based on Regional Regulation Number 4 of 2021-2041 concerning the Regional Spatial Plan  (RTRW)  of  Bandar  Lampung  City.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative. The research was conducted along the railroad tracks in Labuhan Ratu Subdistrict.  The  data  collection  stage  was  carried  out  using  field  observation methods  and  interviews  with  resource  persons  both  local  residents  and  related parties. The results showed that the existence of settlements has become a problem in itself both for the safety of train travel and the security and quality of life of the community. This happens because the existing policies have not been implemented optimally, so there is a need for alternative policies in structuring residential areas located on the railroad border. his research provides a theoretical contribution in making alternative policy directions in structuring residential areas on the railroad border, especially in Labuhan Ratu District, Bandar Lampung City.

## ABSTRAK
Penelitian  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengimplementasikan  kebijakan mengenai penataan kawasan sempadan rel kereta api khususnya permukiman yang berada di Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021-2041 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di  sepanjang  rel  kereta  api  Kecamatan  Labuhan  Ratu.  Tahap  pengumpulan  data dilakukan dengan metode observasi lapangan dan wawancara terhadap narasumber baik  warga  setempat  maupun  pihak  –  pihak  yang  terkait.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  keberadaan  permukiman  sudah  menjadi  permasalahan tersendiri  baik  untuk  keselamatan  perjalanan  kereta  api  maupun  keamanan  serta kualitas  hidup  masyarakat.  Hal  ini  terjadi  karena  kebijakan  yang  ada  belum diterapkan  secara  maksimal  sehingga  perlu  adanya  alternatif  kebijakan  dalam

## Panti Wahyuningsih, Rahayu Sulistyorini, Bambang Utoyo Sutiyoso
penataan kawasan permukiman yang berada di sempadan rel kereta api. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam membuat alternatif arah kebijakan dalam penataan kawasan permukiman di sempadan rel kereta api khususnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

## A.  PENDAHULUAN
Perencanaan tata ruang merupakan suatu visi bentuk konfigurasi ruang masa depan yang menggambarkan wujud sistematis dari aspek fisik, sosial dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan  ruang  untuk  meningkatkan  produktivitas  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan manusia  secara  berkelanjutan  (Adysahwan,  2022).  Perencanaan  tata  ruang  dengan  tetap menganut  fungsi  dari  desain,  regulasi  dan  kontrol  pembangunan,  berupaya  untuk  terlibat dengan proses dan praktek sosiopolitik secara lebih luas yang mempengaruhi perkembangan desa  dan  kota.  Selain  itu,  dalam  perencanaan  dimaksudkan  untuk  terlibat  dalam  implikasi distribusi dari pemanfaatan lahan untuk berbagai aktifitas dan bagaimana hal tersebut dapat diselaraskan dengan hasil kebijakan publik yang lain (Acheampong, 2019).
Penataan ruang ialah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang merupakan kebijakan dinamis yang mengakomodasikan aspek kehidupan pada suatu kawasan, dimana setiap keputusan merupakan hasil kesepakatan berbagai  pihak  sebagai  bentuk  kesinergian  kepentingan  (Wahyuni,  2006).  Perencanaan  tata ruang kota lebih menekankan pada aspek penataan ruang kota dalam arti fisik dan visual (tata guna  lahan,  jaringan  jalan  dan  infrastruktur  atau  prasarana  lingkungan)  (Kurniati,  2016). Penataan ruang kota dapat diartikan suatu kegiatan merencanakan, menata, membangun dan mengatur  agar  daerah  kota  menjadi  lebih  baik  dan  mendatangkan  manfaat  bagi  masyarakat yang  tinggal  di  dalamnya.  Tujuan  penataan  ruang  untuk  memanfaatkan  ruang  yang  sesuai dengan kondisi sumber daya yang ada sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan serasi (Muhajir, 2017). Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan penataan ruang sendiri menghadapi beberapa kendala salah satunya adalah perubahan penggunaan tata guna lahan.
Seiring dengan terjadinya pertumbuhan wilayah, termasuk di dalamnya pertumbuhan kota, kebutuhan  ( demand )  akan  sumber  daya  lahan  cenderung  meningkat,  sementara  dilihat  dari ketersediaannya dalam arti luasan lahan dalam batas administratif bersifat terbatas ( in-elastic ). Oleh sebab itu meningkatnya jumlah penduduk yang diantaranya disebabkan oleh urbanisasi akan meningkatkan pergeseran pola pemanfaatan lahan, terutama di wilayah perkotaan. Lebih lanjut  dinyatakan  bahwa  perubahan  penggunaan  lahan  di  suatu  wilayah  bersifat  dinamis dimana perubahan tersebut merupakan pencerminan dari upaya dan interaksi manusia dalam memanfaatkan  dan  mengelola  sumberdaya  alam  beserta  kondisi  lingkungan  yang menyertainya. Perubahan tersebut kemudian akan berakibat perubahan mutu lingkungan hidup dan peningkatan nilai lahan (Utoyo, 2012). Tingginya pertumbuhan penduduk di wilayah kota saat ini tidak terhindarkan lagi akan menyebabkan makin berkembangnya kota – kota menjadi lebih  besar.  Perkembangan  kota  kini  menjadi  fokus  perhatian  internasional,  baik  dari  sisi kebijakan maupun ilmu pengetahuan karena dampaknya yang serius terhadap global seperti konsumsi  lahan  yang  besar,  polusi  udara,  segresi  sosial,  kemiskinan  dan  kerentanan. Pertumbuhan  penduduk  juga  memunculkan  permasalahan  tersendiri  salah  satunya  adalah pengadaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk, seperti tempat tinggal atau perumahan (Noveria, 2010). Fungsi perumahan tidak hanya sebagai wadah fisik untuk  tempat  berlindung  tetapi  juga  merupakan  bagian  dari  kehidupan  suatu  komunitas (Sunarti, 2019). Pemenuhan kebutuhan perumahan secara terus menerus turut mempengaruhi
Arah  Kebijakan  Dalam  Penataan  Kawasan  Sempadan  Rel  Kereta  Api  di  Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
ketersediaan lahan di pusat kota yang semakin terbatas dan tentu sangat mahal, pada akhirnya “ mencaplok ”  wilayah  pinggiran  perkotaan  dan  seterusnya  (Prihatin,  2015).    Hal  tersebut mendorong masyarakat yang berpenghasilan rendah di perkotaan untuk menghuni kawasan – kawasan yang tidak sesuai dengan tata ruang kota dan tidak layak huni yaitu dengan menempati lahan secara ilegal seperti sepanjang sempadan sungai dan sempadan rel kereta api (Bhakti, 2018).
Kota  Bandar  Lampung  merupakan  ibukota  Provinsi  Lampung.  Menurut  Badan  Pusat Statistik (BPS) kota Bandar Lampung tahun 2022, jumlah penduduk Kota Bandar Lampung mencapai lebih dari satu juta jiwa.  Laju pertumbuhan penduduk ini didasari oleh keberadaan Kota  Bandar  Lampung  yang  berada  di  lalu  lintas  kegiatan  perekonomian  Jawa-Sumatera. Selain  itu  keberadaan  fasilitas  sarana  dan  prasarana  yang  relatif  lebih  lengkap  dan  maju dibandingkan  kota-kota  lain  di  Provinsi  Lampung,  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi masyarakat untuk bermukim di Kota Bandar Lampung. Salah satu yang menjadi daya tarik tersebut adalah keberadaan fasilitas pendidikan dalam hal ini perguruan tinggi yang mendorong investor untuk membangun fasilitas pendukung seperti rumah sewa, tempat makan, toko dan lain  sebagainya.  Salah  satu  wilayah  yang  terdampak  dari  adanya  fasilitas  tersebut  adalah Kecamatan Labuhan Ratu. Perkembangan lahan terbangun di Kota bandar lampung khususnya di  Kecamatan  Labuhan  Ratu  dari  tahun  1995  sampai  2019  dipengaruhi  oleh  aktifitas pendidikan  tinggi  (Sari,  2017).  Perkembangan  dan  pemanfaatan  lahan  yang  terjadi  di Kecamatan Labuhan Ratu mengakibatkan lahan terbangan bergerak secara tidak terkendali dan terus meluas hingga ke daerah sempadan rel kereta api. Intensitas keberadaan pemukiman di sempadan rel kereta api ini sudah cukup tinggi dan berlangsung cukup lama dan berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi perjalanan kereta api itu sendiri.  Permukiman yang tumbuh berada pada ruang manfaat jalur (Rumaja) dan ruang milik jalur (Rumija) kereta api, hunian dibangun secara pribadi di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Lahan tersebut berfungsi sebagai pelindung kereta api dari kerusakan, gangguan serta sebagai cadangan untuk pengembangan di masa yang akan datang. Meskipun telah memuat secara tegas mengenai larangan pendirian permukiman di sempadan rel  kereta  api,  peraturan  perundang-undangan  tersebut  belum  berjalan  secara  maksimal. Semakin  bertambahnya  permukiman  di  sempadan  rel  kereta  api  juga  disebabkan  oleh pembiaran dan kurangnya pengawasan oleh PT KAI sebagai pemilik lahan api (Bhakti, 2018).
Merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandar Lampung (RTRW) 2021-2041 pasal 54 ayat 3 menyebutkan pemanfaatan garis sempadan rel kereta api digunakan untuk jalan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api (Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung,  2021).  Selanjutnya  permukiman  eksisting  atau  yang membelakangi  rel  kereta  api  secara  bertahap  ditata  menghadap  ke  arah  jalur  kereta  api. Berdasarkan  uraian  tersebut,  penelitian  ini  berupaya  untuk  memberikan  alternatif  arah kebijakan berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2021 mengenai penataan pada  kawasan  sempadan  rel  kereta  api  di  Kecamatan  Labuhan  Ratu,  Bandar  Lampung. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam penataan penataan permukiman khususnya yang berada di kawasan sempadan rel kereta api. Selain itu penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberi  masukan  kepada  pemerintah  dalam  membuat kebijakan dalam pengelolaan kawasan sempadan rel kereta api.

## B.  TINJAUN PUSTAKA

## Permukiman
Permukiman  berdasarkan  maknanya  dapat  diartikan  sebagai  tempat  bermukim  manusia yang  menunjukkan  tujuan  tertentu  seperti  memberikan  kenyamanan  pada  penghuninya termasuk orang yang datang di tempat tersebut (Sunarti, 2019). Permukiman merupakan bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau di kawasan perdesaan (Pemerintah RI, 2011). Unsur pembentuk permukiman tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi menentukan satu dengan lainnya. Lingkungan permukiman merupakan sistem yang terdiri dari lima elemen, yaitu: Nature (unsur alam), Man (manusia), Society (masyarakat), Shell (lindungan) dan Network (jejaring) (Geonmeandari et al., 2010).
Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan permukiman. Hal ini dapat dilihat dari sembilan aspek yaitu: letak geografis, kependudukan, sarana dan prasarana, ekonomi  dan  keterjangkauan  daya  beli,  sosial  budaya,  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi, kelembagaan dan peran serta masyarakat (Simorangkir, 2017).

## Permukiman Liar
Pemukiman  liar  merupakan  suatu  kawasan  yang  terdiri  dari  beberapa  rumah  dengan kondisi kurang layak huni dengan kepadatan tinggi dan berada di lahan milik orang lain atau pemerintah dimana kepemilikan lahannya tdak sah, liar atau ilegal (Ridlo, 2020). Lebih lanjut dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  ilegal  antara  lain  lahan  kuburan,  tempat  pembuangan sampah, tanggul dan bantaran sungai, sepanjang rel kereta api, dibawah jembatan, dan lain lain. Permukiman  yang  tidak  direncanakan  muncul  dengan  didorongnya  kebutuhan  akan  tempat tinggal. Apalagi sebagian besar permukiman yang tidak terencana menjadi ruang hunian yang dibangun  di  area  tidak  direncanakan  secara  resmi  sebagai  ruang  hunian.  Pembangunan pemukiman liar dan terus tumbuh dikarenakan aspek sosial warga (Marpaung & Sembiring, 2019). Permukiman Liar biasa disebut dengan permukiman ilegal, permukiman liar tidak sama dengan permukiman kumuh. Meskipun demikian secara realita, permukiman liar ini mayoritas berada  dalam  kondisi  kumuh  (Setiawan,  2010).  Mulanya  hanya  satu  atau  dua  rumah  yang berdiri di tanah/lahan tersebut karena terjadinya pembiaran maka akan menjadi pemukiman yang padat. Pemukiman liar biasanya terjadi pada lahan di pinggiran rel kereta milik PT. Kereta Api  Indonesia,  baik  yang  masih  digunakan  ataupun  yang  sudah  ditinggalkan  bahkan  di beberapa tempat bagian rel yang sudah tidak digunakan dijadikan gang atau rel berada di bawah rumah  penduduk  (Kamil  Pasya,  2012).  Lebih  lanjut  menurut  (Srinivas,  2022),  terdapat  tiga dasar karakteristik pemukiman liar yaitu:
1. Karakteristik fisik
Pemukiman liar yang disebabkan oleh tidak adanya perizinan memiliki infrastruktur yang  tidak  memadai  seperti  jaringan  air  bersih,  air  kotor,  listrik,  jalan,  drainase, sekolah, fasilitas kesehatan dan lainnya.
2. Karakteristik sosial Masyarakat  yang  tinggal  di  permukiman  liar  termasuk  dalam  kelompok berpenghasilan rendah. Di samping itu, sebagian besar masyarakat pendatang dari desa ke kota atau dari kota lain tetapi banyak juga yang dari generasi kedua atau ketiga.
3. Karakteristik hukum Kurangnya rasa atas kepemilikan lahan, dapat berupa lahan kosong milik pemerintah maupun  swasta  seperti  di  jalur  kereta  atau  tanah  rawa.  Ketika  tanah  itu  tidak  lagi produktif, tanah tersebut di ambil alih oleh masyarakat untuk membangun rumah.
Arah  Kebijakan  Dalam  Penataan  Kawasan  Sempadan  Rel  Kereta  Api  di  Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
Dari uraian diatas dapat di dipahami bahwa pemukiman liar muncul akibat dari kurangnya perencanaan  dan  kebutuhan  akan  tempat  tinggal.  Kebutuhan  akan  tempat  tinggal mengakibatkan  sebagian  masyarakat  berpenghasilan  rendah  memilih  untuk  tinggal  di  lahan yang  bukan  miliknya.  Kurangnya  pengawasan  dan  penegakan  aturan  menyebabkan pemukiman  liar  tersebut  semakin  padat  dan  menimbuklan  degradasi  kualitas  lingkungan. Pemukiman  liar  dapat  diidentifikasikan  dari  status  kepemilikan  lahan  dimana  penduduk menempati  lahan  tersebut  secara  ilegal  tanpa  adanya  izin  untuk  mendirikan  bangunan. Permukiman tersebut terbanguan karena kepemilikan lahan yang tidak jelas sehingga banyak orang yang tidak memiliki lahan mulai memanfaatkannya dengan membangun tempat untuk tinggal  sementara  dan  seiring  dengan  berjalannya  waktu  pemukiman  tersebut  menjadi permanen (Willis, 2009). Dapat ditarik kesimpulan bahwan secara umum terdapat beberapa atribut untuk menentukankualitas suatu pemukiman, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa agama, suku, tempat kerja, tempat asal, lama tinggal serta investasi perumahan. Sedangkan  faktor  eksternal  berupa  pemilik  tanah,  keamanan,  dan  kebijakan  pemerintah setempat.

## Regulasi
Garis  sempadan  merupakan  merupakan  garis  batas  terluar  pengaman  yang  ditetapkan dalam mendirikan bangunan dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan,  tepi  luar  kepala  jembatan,  tepi  sungai,  tepi  saluran,  kaki  tanggul,  tei  situ/rawa,  tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan gas, tergantung janis garis sempadan  yang  dicantumkan  (Sitanggang,  2018).  Dari  pernyataan  tersebut  maka  dapat diartikan bahwa garis sempadan rel kereta api merupakan garis batas terluar pengaman yang ditetapkan dalam mendirikan bangunan. Di dalam garis sempadan tersebut, masyarakat atau pemilik  tanah  tidak  diperkenankan  untuk  mendirikan  bangunan  dan  pagar  permanen  sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak  sesuai  dengan  kriteria,  persyaratan,  prasarana,  sarana  dan  utilitas  umum  yang diperjanjikan. Penjelasan pasal 42 Undang – undang perkeretaapian menyebutkan batas ruang milik jalur kereta api merupakan ruang di sisi kiri dan kanan ruang manfaat jalur kereta api yang  paling  rendah  adalah  6  meter.  Peraturan  pemerintah  Nomor  23  tahun  2007  mengenai perkeretaapian  pasal  178  menyebutkan  bahwa  setiap  orang  dilarang  membangun  gedung, membuat  tembok,  pagar,  tanggul,  bangunan  lainnya  menanam  jenis  pohon  tinggi  atau menempatkan  barang  pada  jalur  kereta  api  yang  dapat  mengganggu  pandangan  bebas  dan membahayakan perjalanan kereta api (Pemerintah RI Nomor 23, 2007). Kemudian pada pasal 179  mengungkapkan  pernyataan  bahwa  setiap  orang  dilarang  melakukan  kegiatan,  baik langsung  maupun  tidak  langsung  yang  dapat  mengakibatkan  terjadinya  pergeseran  tanah  di jalur  kereta  api  sehingga  menggangu  atau  membahayakan  perjalanan  kereta  api.  Dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2021 menyebutkan bahwa upaya untuk  menata  kawasan  pada  sempadan  Rel  Kereta  Api  yang  pertama  penyediaan  Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan jalan untuk membatasi kegiatan masyarakat dengan rel kereta api. Kedua, permukiman eksisting atau yang membelakangi rel kereta api secara bertahap di tata dan dikembangkan dengan konsep rumah menghadap rel kereta api.

## C.  METODE
Penelitian dilakukan secara deskriftif kualitatif. Metode ini memiliki ciri – ciri antara lain bahwa  data  yang  di  kumpulkan  kondisi  asli  dan  alamiah  kemudian  di  deskriptifkan  dalam bentuk tulisan dan gambar (Dewi et al., 2022). Adapun objek penelitian ini adalan penataan

## Panti Wahyuningsih, Rahayu Sulistyorini, Bambang Utoyo Sutiyoso
permukiman liar yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya di Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Kota  Bandar  Lampung  2021-2041.  Data  penelitian  ini  berasal  dari  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  didapatkan  dari  wawancara  dan  pengamatan  langsung  di  lokasi penelitian.  Metode  wawancara  yang  digunakan  adalah  semi  terstruktur,  dimana  daftar pertanyaan sudah disusun sebelumnya, namun dapat diubah sesuai dengan yang diinginkan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dengan informan yang berasal dari unsur pemerintah, pihak PT KAI divre IV Tanjungkarang dan masyarakat yang berjumlah 10 orang.  Wawancara  yang  dilakukan  bertujuan  untuk  mengkonfirmasi  dari  sisi  peraturan  dan kebijakan  terhadap  lahan  yang  berada  di  sepanjang  rel  di  Kecamatan  Labuhan  Ratu.  Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan guna memperoleh data dan informasi tertulis dengan  cara  penelaahan  literatur  melalui  buku  referensi  sebagai  landasan  teoritis  dan perbandingan  terhadap  data  yang  telah  didapatkan  dari  penelitian  di  lapangan.  Proses pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2023 hingga Juli 2023.
Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui tiga alur yaitu, reduksi data, penyajian data dan verivikasi.

## D.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Identifikasi kondisi kawasan
Dari hasil identifikasi di lapangan terdapat tiga kelurahan di Kecamatan Labuhan Ratu yang dilalui oleh jalur rel kereta api yaitu wilayah kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Labuhan Ratu Raya, Kelurahan Labuhan Ratu dan Kelurahan Kota Sepang. Pada wilayah Kelurahan Kampung  Baru,  kepadatan  bangunan  yang  ada  pada  kawasan  ini  bervariasi  sampai  dengan kerapatan sangat tinggi. Kerapatan antar bangunan paling tinggi berjarak nol meter atau hampir tidak ada jarak, sedangkan di wilayah Kampung Baru yang berdekatan dengan stasiun Labuhan ratu memiliki kerapatan antara ± 0,5 - 1meter dan masih dijumpai beberapa lahan kosong di area sempadan rel kereta api. Kondisi sebagian besar bangunan tidak teratur dan tidak semua bangunan menghadap langsung ke arah rel kereta api. Letak Kelurahan Kampung Baru yang berdekatan langsung dengan Universitas Lampung menjadikan wilayah tersebut sering disebut sebagai perkampungan mahasiswa. Bangunan yang ada di sempadan rel kereta api banyak di dominasi oleh rumah sewa dan sebagai tempat usaha. Pada kawasan ini mayoritas bangunan memiliki  jarak  ke  as  rel  kereta  api  ±  3  meter.  Dilihat  dari  sisi  topografi  lahan,  wilayah Kelurahan kampung baru memiliki level ketinggian muka tanah yang bervariatif dibandingkan dengan ketinggian permukaan rel kereta api. Dibeberapa bagian ditemui level ketinggian muka tanah yang lebih tinggi dibandingkan dengan rel kereta api. Dibagian lain terdapat level muka tanah  yang  sejajar  atau  lebih  rendah  dari  rel  kereta  api.  Kondisi  topografi  yang  bervariasi tersebut menjadikan letak bangunan menjadi beragam dengan level ketinggian ± 3 sampai 10 meter.
Pada wilayah kelurahan Labuhan Ratu Raya bangunan yang berada di kawasan sempadan rel kereta api didominasi oleh rumah tinggal. Pada wilayah ini permukiman masih berada di dalam radius stasiun Labuhan Ratu. Untuk membatasi aktivitas masyarakat sekitar di stasiun Labuhan  Ratu  terdapat  pagar  beton  yang  mengikuti  jalur  kereta  api  sepanjang  ±  200meter dengan  ketinggian  ±  2,5  meter.  Tingkat  kepadatan  bangunan  terbilang  cukup  tinggi  dan kerapatan bangunan hanya berjarak ± 0 – 0,5 meter, hampir tidak ada jarak. Kondisi bangunan cukup teratur dan seluruh bangunan membelakangi rel kereta api. Keberadaan bangunan yang berada di sempadan rel kereta api Kelurahan Labuhan Ratu Raya mengikuti kontur setempat, ada  yang  berada  di  level  yang  lebih  tinggi  dari  rel  kereta  api  ±  3  –  5meter  sedangkan permukiman  yang  masih  dalam  radius  Stasiun  Labuhan  Ratu  memiliki  kontur  yang  sejajar
Arah  Kebijakan  Dalam  Penataan  Kawasan  Sempadan  Rel  Kereta  Api  di  Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
dengan rel kereta api. Sedangkan posisi bangunan hanya berjarak ± 3meter dari as rel kereta api.
Hunian yang berada di wilayah Kelurahan Labuhan Ratu tergolong teratur dan hampir setiap hunian tidak memiliki pagar sehingga halaman rumah langsung ke jalan lingkungan serta rel kereta api. Karena sisi kanan dan kiri rel kereta api sejajar dengan jalan lingkungan sehingga seluruh  bangunan  menghadap  ke  arah  jalan/rel  kereta  api.  Letak  bangunan  pun  bervariatif secara keseluruhan pada area segmen tiga berada di atas rel kereta api dengan ketinggian ± 2,5 – 5meter Sebagian hunian yang dekat dengan jalan arteri primer sejajar dengan rel kereta api. Letak bangunan hanya berjarak ± 3- 5meter dari as rel kereta api, bangunan di dominasi oleh bangunan permanen dengan kondisi yang sangat baik.
Di wilayah Kelurahan kota sepang yang berbatasan langsung dengan wilayah Kelurahan labuhan Ratu Raya serta berpotongan dengan jalan sultan agung yang merupakan jalan arteri primer, mayoritas bangunan didominasi oleh rumah sewa dan rumah milik perorangan. Letak bangunan  hanya  berjarak  ±  3-  5meter  dari  as  rel  kereta  api,  bangunan  di  dominasi  oleh bangunan permanen dengan kondisi yang sangat baik. Keberadaan bangunan cukup teratur, sebagian rumah tidak memiliki pagar sehingga halaman rumah langsung ke jalan lingkungan serta rel kereta api. Pada wilayah Kelurahan kota Sepang, semua hunian menghadap ke arah jalan rel kereta api dan letak hunian berada sejajar dengan jalan rel kereta api.
Dari  uraian  diatas  maka  diketahui  kondisi  topografi  yang  unik  pada  permukiman  di sempadan rel kereta api Kecamatan Labuhan Ratu menyebabkan letak permukiman menjadi bervariatif. Adapun jarak permukiman dari rel kereta api dan dan level ketinggian dari muka rel kereta api pada tiap segmen dapat dilihat pada tabel rekapitulasi berikut:

## Tabel 1 Jarak dan Level Ketinggian Permukiman di Sempadan Rel Kereta Api
Kecamatan Labuhan Ratu
Sumber: Analisis Penulis, 2023
Dari  hasil  wawancara,  dilihat  dari  karakterisik  sosial  dan  budayanya,  masyarakat  yang tinggal di daerah sempadan rel di Kecamatan Labuhan ratu mayoritas terbentuk dari generasi kedua dan seterusnya, kesamaan suku dan faktor latar belakang pekerjaan. Masyarakat yang tinggal  di  kawasan  tersebut  terdiri  dari  beberapa  suku  diantaranya  Jawa,  Banten,  Sumatera Selatan dan Lampung. Selain itu faktor pekerjaan juga menjadi latar belakang pemilihan lokasi tersebut sebagai tempat tinggal. Banyak warga yang tinggal di kawasan sempadan rel kereta api di Kecamatan labuhan Ratu memiliki latar belakang pekerjaan yang sama.
Dilihat  dari  kondisi  fisik  lingkungan,  secara  umum  fasilitas  jalan  yang  ada  di  kawasan permukiman di sepanjang sempadan rel Kecamatan Labuhan Ratu dinilai sudah cukup baik, hanya ada sebagian kecil fasilitas jalan yang kurang memenuhi persyaratan. Namun demikian
Jarak Sempadan
Rel Kereta Api (Menurut UU No. 23 Tahun 2007) Jarak Permukiman ke Rel Kereta Api Kecamatan Labuhan Ratu Level Ketinggian Permukiman ke Rel Kereta Api Kecamatan Labuhan Ratu 6 meter 3 - 5 meter 5- 10 meter 3 meter 3 – 5 meter 3 meter 2,5 – 5 meter 3 – 5 meter 0 meter

## Panti Wahyuningsih, Rahayu Sulistyorini, Bambang Utoyo Sutiyoso
sebagian  besar  sistem  drainase  yang  ada  dinilai  belum  cukup  memadai,  hanya  di  wilayah Kelurahan Labuhan Ratu Raya saja yang sudah memiliki sistem drainase dimana pada wilayah ini letak hunian tepat membelakangi jalur rel kereta api. Selain itu sistem persampahan dan penerangan  jalan  juga  dinilai  masih  sangat  kurang.  Sebagian  besar  wilayah  masih  belum memiliki  sistem  persampahan  rumah  tangga  yang  baik,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  belum tersedianya  tong  sampah  di  setiap  rumah.  Di  beberapa  titik  sebagian  besar  warga  bahkan membuang,  mengumpulkan  dan  membakar  sampah  rumah  tangganya  di  area  sempadan  rel kereta api.
Ditinjau dari status kepemilikan lahan, bangunan yang berada si sepanjang sempadan rel kereta api di Kecamatan Labuhan Ratu merupakan bangunan yang dibangun secara pribadi oleh warga di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia. Oleh sebab itu, bangunan yang berdiri bisa dikatakan ilegal karena tidak memiliki surat kepemilikan sah yang dikeluarkan oleh dinas- dinas terkait atas tanah yang ditempati. Namun demikian ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa bangunan yang didirikannya dianggap sah karena mengantongi hak guna pakai yang dikeluarkan oleh PT KAI.

## Gambar 1 Kondisi Lingkungan Permukiman Sempadan Rel Kereta Api
Kecamatan Labuhan Ratu
Dari identifikasi kondisi fisik kawasan di sepanjang sempadan rel kereta api di Kecamatan labuhan ratu diketahui bahwa jalur kereta api yang melalui wilayah Kecamatan Labuhan Ratu merupakan jalur aktif yang dilewati oleh kereta api batu bara rangkaian panjang (babaranjang) dan rangkaian kereta api angkutan penumpang serta kereta api angkutan barang dengan jalur trek ganda. Ditinjau dari kondisi eksisting yang ada, kondisi di sisi sempadan pun sudah sesuai dengan aturan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 4 tahun 2021-2041 yaitu pada sisi kanan kiri terdapat jalan untuk membatasi aktivitas masyarakat. Keberadaan jalan dari sisi manfaat jalur yang berada di Kecamatan Labuhan Ratu sangat bervariatif berkisar ± 6 – 9 meter.
Permasalahan  yang  timbul  bahwa  keberadaan  permukiman  sudah  menempati  ruang manfaat jalur dan milik jalur kereta api. Jarak permukiman dengan jarak rel kereta api tergolong sangat  dekat  ±  3  meter.  Apabila  merujuk  Undang  –  Undang  Perkeretaapiian  bahwa    jarak sempadan seharusnya sejauh 6 meter yang paling rendah baik dari sisi kiri ruang dan kanan ruang manfaat jalur kereta api.
Bangunan  yang  ada  di  sepanjang  sempadan  rel  kereta  api  di  kecamatan  Labuhan  Ratu banyak berdiri pada ruang manfaat jalan (rumaja) dan ruang milik jalan kereta api (rumija). Berdasarkan  Undang  –  undang  Nomor  23  tahun  2007  tentang  perkeretaapian  pasal  46 menyebutkan Tanah yang terletak di ruang milik jalur kereta api dan ruang manfaat jalur kereta api disertifikatkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Tanah yang berada di ruang pengawasan jalur kereta api dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain dengan ketentuan tidak membahayakan  operasi  kereta  api.  Ruang  Milik  Jalan  dan  Ruang  Manfaat  jalan  digunakan sebagai ruang terbuka hijau seperti yang tertuang pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan  perkotaan.  Selain  itu,  pada  peraturan  pemerintah  No  23  tahun  2007  tentang
Arah  Kebijakan  Dalam  Penataan  Kawasan  Sempadan  Rel  Kereta  Api  di  Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
perkeretaapian pasal 178 dan 179 menyebutkan larangan adanya aktivitas masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat membahayakan maupun mengganggu perjalanan kereta api. Akan  tetapi  peraturan  yang  ada  belum  dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Menurut  Stezen, peraturan  yang  berlaku  belum  dapat  berjalan  secara  signifikan  disebabkan  oleh  beberapa fenomena seperti faktor migrasi, faktor ekonomi dan kegagalan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Stezen, 2007).
Kondisi  topografi  yang  beragam  di  sepanjang  kawasan  sempadan  rel  kereta  api  di Kecamatan Labuhan Ratu yang unik dan bervariasi menjadikan posisi bangunan yang beragam seperti letak bangunan yang level ketinggiannya sejajar dengan rel kereta api, bangunan yang level  ketinggiannya  dibawah  level  ketinggian  rel  kereta  api  dan  angunan  yang  level ketinggiannya  diatas  level  ketinggian  rel  kereta  api.  Letak  Hunian  yang  variatif  dapat berpotensi  membahayakan  bagi  penghuni  bangunan  seperti  tanah  longsor  dan  getaran  yang ditimbulkan  oleh  kereta  api  akan  mempengaruhi  struktur  bangunan.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  No.  41/PRT/2007  mengenai  pedoman  kriteria  teknis  Kawasan Budidaya  untuk  Kawasan  Permukiman  keadaan  topografi  datar  sampai  bergelombang (kelerengan Lahan 0-25%), tidak berada daerah rawan bencana dan tidak berada pada wilayah sempadan. Keberagaman topografi tersebut menjadikan kondisi infrastruktur tidak memenuhi standart  permukiman  seperti  tidak  tersedianya  jalur  drainase  yang  baik,  tidak  tersedianya tempat Pembuangan sampah, minimnya penerangan jalan dan minimnya penghijauan.
Ditinjau  dari  kondisi  sosial  masyarakat  yang  bermukim  di  sepanjang  sempadan  rel khususnya di Kecamatan labuhan Ratu tergolong cukup kompak, rukun dan memiliki toleransi yang  cukup  tinggi.  Hal  tersebut  terbentuk  dikarenakan  warga  yang  bermukim  di  kawasan tersebut merupakan generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Selain itu faktor kesamaan suku dan latar belakan pekerjaan yang sama juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kondisi sosial kemasyarakatan di kawasan pemukiman di sempadan rel Kecamatan Labuhan Ratu. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darisman, dimana dinyatakan bahwa warga yang menempati bangunan permanen di tanah milik PT KAI sangat beragam seperti melalui karyawan PT KAI, hasil perpindahan dari orang tua maupun keluar (Darisman, 2019). Menurut Willis, Perumahan yang memiliki kualitas rendah yang ditempati oleh  orang  miskin  dan  biasanya  berada  di  pinggiran  kota  sering  disebut  permukiman  liar (Willis,  2009).  Istilah  tersebut  mengacu  pada  masalah  bentuk  tempat  tinggal  berdasarkan kepemilikan  lahan,  jenis  bangunan  dan  status  hukum.  Merujuk  pada  Srinivas,  bahwa permukiman liar dapat di tinjau tiga karakteristik. Pertama, karakter fisik dimana perumahan memiliki kualitas rendah dan disebabkan oleh non perizinan sehingga memiliki infrastruktur yang  tidak  memadai.  Kedua,  karakteristik  sosial  bahwa  masyarakat  yang  tinggal  di permukiman  liar  termasuk  dalam  kelompok  berpenghasilan  rendah  dan  sebagian  besar masyarakat pendatang dari desa ke kota dan banyak juga yang berasal dari generasi kedua dan seterusnya.  Ketiga,  kurangnya  atas  rasa  kepemilikan  lahan  baik  milik  pemerintah  maupun swasta,  ketika  tanah  tidak  lagi  digunakan  secara  produktif  tanah  tersebut  diambil  alih  oleh masyarakat  untuk  membangun  rumah  (Srinivas,  2022).  Meninjau  perspketif  keruangan  dan berupaya memahami realitas yang terjadi pada kehidupan di Squatter settlement yang berada di jalur kereta api terdapat keterkaitan aksesibilitas/jaringan antara manusia dengan lingkungan serta aktivitas yang dilakukan baik dalam aspek fisik, sosial maupun politik di ruang kota. Jalur kereta api sendiri menjadi salah satu pilihan urbanis untuk membangun tempat tinggal. Hal tersebut menggambarkan konflik keruangan bahwa tidak adanya kontrol dan pengawasan yang ketat dari pihak berwenang (Ridlo, 2020).

## Panti Wahyuningsih, Rahayu Sulistyorini, Bambang Utoyo Sutiyoso

## Arah Kebijakan
Penataan ruang yang baik dan optimal adalah penataan ruang yang sekaligus dapat mencapai tujuan  sosial  dan  ekonomi  dan  meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,  bukan  justru mengorbankan  kelompok  yang  secara  ekonomi  dan  sosial  berada  pada  posisi  yang  lemah. Kebijakan  penataan  ruang  sebisa  mungkin  memberikan  manfaat  bagi  masyarakat  (Bhakti, 2018).  Ditinjau  dari  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kota  Bandar  Lampung  dan Undang  –  Undang  Perkeretaapian  dalam  penataan  kawasan  pada  sempadan  rel  kereta  api terdapat  beberapa  hal  meliputi  penyediaan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  guna  membatasi kegiatan masyarakat, pemanfaatan garis sempadan rel kereta api untuk jalan dan permukiman eksisting  yang  ada  di  sempadan  secara  bertahap  ditata  dan  dikembangkan  konsep  rumah menghadap rel kereta api. Sebagaimana isi pada Perda No. 4 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang  Wilayah  Kota  Bandar  Lampung  adanya  rencana  pengembangan  jalur  kereta  api perkotaan, Jalur ganda ( double track ) Tanjung karang - Kertapati dan jalur Tanjung Karang - Pringsewu serta adanya pengembangan Stasiun Labuhan Ratu sehingga sisi sempadan harus dibersihkan minimal ± 30 meter untuk yang berada diluar area stasiun dan minimal ± 50 meter untuk  kawasan  yang  berada  radius  stasiun.  Dari  regulasi  tersebut,  keberadaan  bangunan seharusnya berada di ruang pengawasan jalur yang sebaiknya lebih dari 30 meter dari ruang manfaat jalur kereta api. Adanya kegiatan baik dalam bentuk fisik atau non fisik harus dengan ketentuan  perizinan  yang  telah  di  keluarkan  oleh  PT  KAI.  Namun  demikian,  merujuk  pada Undang – undang Perkeretaapian pasal 46 bahwa tanah yang berada di ruang pengawasan jalur kereta  api  dapat  dimanfaatkan  untuk  kegiatan  lain  dengan  ketentuan  tidak  membahayakan operasi  kereta  api.  Kondisi  eksisting  pada  kawasan  sempadan  sudah  mengikuti  peraturan RTRW Kota Bandar Lampung dan Undang – undang perkeretaapian seperti keberadaan jalan di  sisi  ruang  pengawasan  jalur  sehingga  hanya  dibutuhkan  penataan  kembali  pada  ruang pengawasan  jalur  kereta  api.  Dalam  pengembangannya,  ruang  pengawasan  jalur  kereta  api digunakan untuk ruang sosial bagi masyarakat setempat.
Dari uraian tersebut diatas maka ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menerapkan arah kebijakan mengenai penataan sempadan rel kereta api berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar  Lampung  Nomor  4  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kota  Bandar  Lampung, yaitu:
1. Pada kondisi eksisiting, topografi yang lebih tinggi dari rel kereta api pada sisi sempadan kiri  dan  kanan  yang  berbentuik  lereng  dibuat  sengkedan  atau  teras  –  teras.  Hal  tersebut dilakukan  untuk  mencegah  berdirinya  bangunan  kembali  dan  mengantisipasi  terjadinya longsor.
2. Ruang pengawasan jalur yang dapat dimanfaatkan harus lebih dari 30 meter dari as rel kereta api. Selain itu, ruang pengawasan jalur dapat di fungsikan sebagai area sosial masyarakat setempat  atas  izin  pemerintah  kota  maupun  PT  KAI.  Area  sosial  yang  dimaksud  dapat berupa taman yang ditambahkan street furniture maupun playground .
Arah  Kebijakan  Dalam  Penataan  Kawasan  Sempadan  Rel  Kereta  Api  di  Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
3. Jalur manfaat dan jalur milik kereta api harus bebas dari bangunan dan kegiatan masyarakat minimal ± 20 meter.

## Gambar 2 Kondisi Ruang Manfaat Jalur dan Ruang Milik Jalur Kereta Api
Untuk membatasi kegiatan masyarakat terhadap ruang milik dan manfaat jalur kereta api perlu ditambahkan penanda. Hal ini bisa dilakukan dengan pembuatan pagar atau raambu, selain itu bisa juga ditambahkan tanaman perdu dapat berupa tanaman teh – tehan, soka maupun Duranta Repens
4. Pada kondisi rel kereta api yang terdapat perpotongan dengan jalan raya dan track lengkung sisi sempadan rel kereta api baik kanan maupun kiri harus bebas dari kegiatan masyarakat baik fisik maupun non fisik minimal ± 40 meter.
5. Kondisi topografi yang berada di bawah rel kereta api dikembalikan seperti semula sebagai ruang terbuka hijau dan bebas dari kegiatan masyarakat.
Gambar 3 Kondisi Ruang Manfaat Jalur dan Ruang Milik Jalur Kereta Api sebagai Ruang Terbuka Hijau
Kondisi eksisting di sempadan jalur kereta api Kelurahan Kampung Baru merupakan trek lengkung dan dengan muka tanah sejajar dengan jalur kereta api dan terdapat perpotongan jalan  sehingga  dalam  pengembangan  alternatif  desain  sisi  kanan  kiri  harus  bersih  dari bangunan dan dijadikan ruang terbuka hijau. Tanaman yang digunakan tidak boleh melebihi atau menutup pandangan masinis. Untuk membatasi kegiatan manusia terhadap jalur kereta api, dapat ditambahkan tanaman perdu seperti teh-tehan, soka dan kemuning.
Ruang milik jalur 14 m Ruang Terbuka Hijau Ruang Terbuka Hijau 6m 6m 6m 11m 11m Ruang Manfaat jalur Ruang Pengawasan jalur Ruang
milik jalur

## Panti Wahyuningsih, Rahayu Sulistyorini, Bambang Utoyo Sutiyoso
6. Hunian yang terkena pembersihan lahan dapat diberikan kompensasi sebesar nilai bangunan atau di sediakan rumah susun sebagai pengganti tempat tinggal. Bangunan yang terdampak dari  adanya  penertiban,  diberikan  beberapa  opsi  pertama  dapat  diberikan  restitusi  yang sesuai  dengan  harga  satuan  luasan  bangunan.  Kedua,  disediakan  lahan  dan  dibangunkan rumah susun (rusun). Ketiga, memanfaatkan lahan kereta api yang berada di sepanjang sisi ruang pengawasan untuk dibangunkan hunian dengan pendekatan co housing . Keberadaan co  housing diposisikan  pada  jarak  60  atau  70  meter  dari  as  rel  kereta  api  dengan  syarat kondisi  lahan  sesuai  dengan  spesifikasi  peraturan  yang  berlaku. Co  housing dilakukan dengan  sistem  sewa  dengan  stakeholder  terkait.  Keberadaan Co  housing yang  berada  di jarak tersebut sekaligus sebagai penanda batas lahan kereta api.
Agar enam kebijakan di atas dapat berjalan sesuai peraturan yang berlaku maka dirasa perlu adanya  aturan  tambahan  yang  lebih  rinci.  Aturan  tersebut  berupa  peraturan  baru  dari pemerintah  daerah  maupun  kota  yang  lebih  mendalam  seperti  aturan  khusus  mengenai sempadan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Selanjutnya, melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat hingga ke level bawah, baik dari pemerintah daerah/kota maupun stakeholder yang terlibat mengenai permukiman liar khususnya di daerah sempadan rel kereta api.  Sejauh  ini  sosialisasi  baru  dilakukan  oleh  pihak  PT  KAI,  belum  ada  sosialisasi  dari pemerintah  Daerah  setempat  mengenai  peraturan  tentang  batas  sempadan  rel  kereta  api. Menurut  narasumber  yang  telah  di  wawancarai  sosialisasi  dilakukan  hanya  mengenai  batas pengamanan kereta api di track lurus, belum secara keseluruhan. Sosialisasi tersebut dilakukan oleh Kantor Pusat PT Kereta Api Indonesia DAOP 2 Bandung.

## E.  PENUTUP
Berdasarkan hasil penelitian, bangunan yang berdiri di sempadan rel kereta api Kecamatan Labuhan  Ratu  berkembang  karena  ketidak  tegasan  dari  instansi  terkait  dalam  menerapkan aturan  yang  sudah  berlaku.  Mayoritas  warga  mendirikan  bangunan  adalah  warga  dengan tingkat perekonomian menengah kebawah. Dimana mereka membangun hunian di lahan milik PT KAI yang dianggap sudah tidak produktif dan banyak menempati ruang milik jalur serta ruang manfaat jalur kereta api. Letak permukiman hanya berjarak 3-5meter dari as rel kereta api.  Dari  hasil  Identifikasi  fisik  lingkungan  di  area  penelitian  bahwa  bangunan  di  kawasan sempadan  rel  kereta  api  telah  di  dominasi  dengan  bangunan  permanen,  tingkat  kerapatan bangunan dan bangunan yang tumbuh tergolong padat/ tinggi. Selain itu, infrastruktur/sarana dan prasarana di ketiga kelurahan yaitu, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Labuhan Ratu dan  Kelurahan  Kota  Sepang  seperti  jalan,  sistem  persampahan,  air  limbah,  drainase  dan pelayanan air bersih belum optimal. Hal tersebut juga di dukung oleh kondisi topografi yang berbukit, sehingga apabila di tinjau secara keseluruhan permukiman yang berada di kawasan sempadan  rel  kereta  api  Kecamatan  Labuhan  Ratu  tergolong  kumuh  dan  liar.  Pesatnya pertumbuhan bangunan pada permukiman di sepanjang sempadan rel kereta api Kecamatan Labuhan  Ratu  saat  ini  sudah  sangat  membahayakan  bagi  perjalanan  kereta  api  itu  sendiri, apabila  tidak  dilakukan  penertiban  keberadaan  permukiman  yang  semakin  padat  akan memperburuk keseimbangan lahan.
Keberadaan bangunan permanen maupun pemukiman di sempadan rel kereta api sudah menjadi  permasalahan  tersendiri  baik  untuk  keselamatan  perjalanan  kereta  api  maupun keamanan serta kualitas hidup masyarakat yang menempati kawasan tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi di kota bandar lampung khususnya di Kecamatan Labuhan Ratu. Meski sudah ada aturan  mengenai  sempadan  rel  seperti  yang  tertuang  dalam  RTRW  kota  Bandar  lampung, namun  demikian  penerapan  dan  penegakan  aturan  serta  kebijakan  tersebut  belum  berjalan sebagai mana mestinya.
Arah  Kebijakan  Dalam  Penataan  Kawasan  Sempadan  Rel  Kereta  Api  di  Kecamatan Labuhan Ratu Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041
Untuk  menegakkan  aturan  dan  mengembalikan  fungsi  sempadan  rel  sebagaimana mestinya, diperlukan peran dari semua pihak yang memiliki kepentingan didalamnya. Selain itu aturan yang lebih detail dan mempertegas kebijakan yang sudah ada harus dibuat, hal ini penting untuk dilakukan sehingga penerapan kebijakan di lapangan dapat lebih maksimal. Hal lain  yang  perlu  dilakukan  adalah  memberikan  penyuluhan/sosialisasi  secara  berkala  kepada masyarakat yang tinggal di kawasan sekitar rel kereta api sehingga pengetahuan masyarakat terhadap aturan yang ada menjadi lebih baik.
Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan penataan kawasan sempadan rel kereta api bukanlah hal yang mustahil dilakukan. Melihat dari kondisi eksisting dan  regulasi  yang  ada  penataan  kawasan  permukiman  liar  di  area  sempadan  rel  kereta  api memungkinkan  untuk  dilakukan.  Arah  kebijakan  yang  ada  dapat  dijadikan  sebagai  contoh dalam mengimplementasikan peraturan yang ada terkait kawasan sempadan rel kereta api.
Adapun  batasan  dari  penelitian  ini  adalah  keterbatasan  waktu  dan  sumberdaya  serta keterbatasan  dari  wilayah  penelitian,  dimana  hanya  mencakup  kawasan  permukiman  di wilayah Kecamatan Labuhan Ratu saja. Sehingga hasil penelitian hanya mencakup kawasan di Kecamatan labuhan Ratu saja dan tidak dapat digeneralisasikan di wilayah lain.

## REFERENSI
Acheampong,  R.  A.  (2019). Spatial  Planning  in  Ghana .  https://doi.org/10.1007/978-3-030- 02011-8
Adysahwan. (2022). Tipologi dan Perubahan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Sinjai. Tesis , 8.5.2017 , 2003–2005. Bhakti, D. L. P. (2018). Rel Kereta Api Dan Hunian . 12–14.
Darisman, A. (2019). Penyebab Warga Menempati Bangunan Permanen di Tanah Milik PT KAI: Studi di Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung. Jurnal Sosiologi Andalas , 5 (2), 87– 97. https://doi.org/10.25077/jsa.5.2.87-97.2019
Dewi, N. S., Ramadhani Setiawan, & Edison. (2022). Online ISSN 2746-8453 . 563–570.
Geonmeandari,  B.,  Johan  Salas,  &  Rimadewi  Supriharjo.  (2010).  Konsep  Penataan Permukiman Bantaran Sungai di Kota Banjarmasin Berdasarkan Budaya Sungai. Seminar Nasional Perumahan Permukiman Dalam Pembangunan Kota , 1–14.
Kamil Pasya, G. (2012). Pemukiman Penduduk Perkotaan. Jurnal Pendidikan Geografi , 12 ,
61–70.
Kurniati, P. S. (2016). Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Bandung . VI (2), 101– 112.
Marpaung,  &  Sembiring,  B.  P.  B.  (2019). Bentuk  Permukiman  di  Bantaran  Sungai  Deli Kecamatan Medan Labuhan . A017–A028. https://doi.org/10.32315/ti.8.a017 Muhajir, A. (2017). Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara . 2 (02), 184–193.
Noveria,  M.  (2010).  Fenomena  Urbanisasi  Dan  Kebijakan  Penyediaan  Perumahan  Dan Permukiman  Di  Perkotaan  Indonesia. Jurnal  Masyarakat  Indonesia , 36 (2),  103–124. http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jmi/article/view/643
Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2021). PERDA Kota Bandar Lampung No. 04 Th. 2021 tentang RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2041 (Issue 6). Pemerintah RI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan  Dan  Kawasan  Permukiman (Vol.  11,  Issue  2,  pp.  10–14). https://doi.org/10.16194/j.cnki.31-1059/g4.2011.07.016
Pemerintah RI Nomor 23. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007
Tentang Perkeretaapian:
Vol. вы12у (Issue 235,
p. 245).
http://digilib.unila.ac.id/4949/15/BAB II.pdf
Prihatin, R. B. (2015). Alih Fungsi Lahan di Perkotaan (Studi Kasus di Kota Bandung Dan Yogyakarta) Urban Land Misuse: (A Case Study of Bandung City and Yogyakarta City). Aspirasi , 6 (2), 107–107.
Ridlo,  M.  A.  (2020).  Permukiman  Liar  (Squatter  Settlement)  Di  Jalur  Kereta  Api  Kota Semarang. Jurnal Planologi , 17 (2), 150. https://doi.org/10.30659/jpsa.v17i2.12790 Sari, A. R. (2017). Kajian Perkembangan Lahan Terbangun Kota Bandar Lampung. Journal of Planning and Policy Development , 20.
http://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2011260001/22116014_20_020032.pdf Setiawan, R. P. (2010). Penggusuran Permukiman Liar di Stren Kali Jagir: Sebuah Tinjauan dari  Sisi  Hukum  dan  Humanisme. Seminar  Nasional  Perumahan  Permukiman  Dalam Pembangunan Kota , March 2010 . https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1044.5283 Simorangkir, Y. V. (2017). Perubahan Pola Permukiman Akibat Akulturasi di Kampung Kuper Kabupaten Merauke . Universitas Hasanuddin Makasar.
Sitanggang, T. H. (2018). Inventarisasi Permukiman di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api Kota Padang Panjang. Jurnal Buana , 2 (2), 531. https://doi.org/10.24036/student.v2i2.107 Srinivas,
H. (2022). Defining Squatter Settlements . Gdrc.Org.
https://www.gdrc.org/uem/squatters/define-squatter.html
Stezen,  A.  (2007). yaitu  untuk  mengetahui  dan  menganalisa  efektivitas  pasal  178  Undang- Undang  Nomor  27  tahun  2007  tentang  perkeretaapian  terhadap  permukiman  liar  di sempadan rel kereta api Kota Malang, . 0–20.
Sunarti. (2019). Buku Ajar Perumahan Dan Permukiman Undip Press Semarang . Utoyo, B. (2012). Seminar Hasil-Hasil Penelitian d an Peng abdian Kepad a Masyarakat- Dies Natalis FISIP Unila Tahun 2012 . 142–155. Wahyuni, E. (2006). DENGAN KINERJA PERKEMBANGAN WILAYAH ( Studi Kasus Kota Bandar Lampung ) ENDANG WAHYUNI . 145.
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/9276
Willis, K. D. (2009). Squatter Settlements. International Encyclopedia of Human Geography , 403–408. https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00122-X