## Perlindungan Hak Pasien Dalam Mendapatkan Standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pada Kelas Rawat Inap Di Rsud Kabupaten Lombok Tengah Dan Rsud Kabupaten Lombok Timur
Muhamad Siladani Fatuhu 1 , Agnes Widanti S 2 , Daniel Budi Wibowo 3

## Fakultas Pasca Sarjana Magister Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang
siladanifatuhu@gmail.com
Abstrak. Organisasi kesehatan dunia menyebutkan kesehatan adalah hak fundamental setiap orang,  selain  itu  UUD  Tahun  1945  menyebutkan  kesehatan  merupakan  hak  setiap  warga  negara, untuk  itu  diperlukan  adanya  fasilitas  pelayanan  kesehatan  untuk  menunjang  pelayanan  kesehatan, seperti bunyi Pasal 34 ayat (3) UUD Tahun 1945. Untuk melihat pelaksanaan dari penyelenggaraan fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  khususnya  kelas  rawat  inap.  Maka  tujuan  dalam penelitian, bagaimana regulasi tentang strandar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di  rumah  sakit,  bagaimana  implementasi  regulasi  tentang  strandar  fasilitas  pelayanan  kesehatan pada  kelas  rawat  inap  di  rumah  sakit,  bagaimana  perlindungan  hak  pasien  dalam  mendapatkan strandar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di rumah sakit. Penelitian dilakukan di RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan  RSUD  Kabupaten  Lombok  Timur.  Metode  dalam  penelit ian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis ( socio-legal approach ), dan spesifikasi penelitian  bersifat  deskriptif  analitik.  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan metode  purposive  sampling.  Sedangkan  data  yang  dikumpulkan  meliputi  data  perimer  dan  data sekunder. Hasil dalam penelitian adalah regulasi tentang standar fasilitas pelayanan kesehatan diatur berdasarkan Undang-Undang juga peraturan menteri kesehatan, sedangkan regulasi standar fasilitas di dua rumah sakit belum ada, berpedoman pada Surat Keputusan Hak Pasien Dan Keluarga (HPK), regulasi  standar  pelayanan  kesehatan  diatur Hospital  By  Law .  Implementasi  standar  fasilitas pelayanan kesehatan di ke dua rumah sakit masih belum terlaksana sesuai standar fasilitas, karena biaya  dan  regulasi  internal  standar  fasilias  belum  ada,  sedangkan  standar  pelayanan  kesehatan karena  faktor  tenaga  kesehatan  dan  fungsi  pelayanan  rohani.  Perlindungan  hak  pasien  dalam mendapatkan standar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di dua rumah sakit belum terpenuhi, dari segi standar fasilitas juga standar pelayanan kesehatan.
Kata  Kunci : Perlindungan Hak Pasien, Standar Fasilitas, Standar Pelayanan Kesehatan, Rumah Sakit, Kelas Rawat Inap
,

## PENDAHULUAN LATAR BELAKANG
Organisasi  kesehatan  dunia  ( World Health  Organization /WHO)  menyebutkan kesehatan  adalah  hak  fundamental  setiap orang.  Hal  tersebut  telah  ditetapkan  dalam Mukaddimah  Statuta  WHO  tentang  adanya hak  atas  kesehatan.  Berdasarkan  hasil ketetapan  tersebut  maka  Indonesia  melalui Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia Tahun 1945 menetapkan, kesehatan merupakan  hak  setiap  warga  negara.  Setiap orang  berhak  memperoleh  perlindungan terhadap kesehatannya dan negara bertanggung  jawab  mengatur  agar  terpenuhi hak hidup sehat bagi penduduknya. Disebutkan  didalam  Pasal  28H  ayat  (1)
Undang-Undang  Dasar  Nagara  Republik Indonesia Tahun 1945  berbunyi: setiap orang berhak hidup sejahtera  lahir dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Pemerintah  didalam  pembangunan kesehatan,  telah  mengupayakan  program kesehatan  yang  berkesinambungan  dalam Sistem  Kesehatan  Nasional,  dimana  semua kegiatan  diarahkan  secara  bersama  demi mencapai  tujuan  utama  yaitu  peningkatan serta pemeliharaan kesehatan, yang diselenggarakan    demi  tercapainya  derajat kesehatan  yang  optimal  terhadap  pelayanan kesehatan. Melalui fasilitas pelayanan kesehatan  yang  diselenggarakan  di  setiap
daerah.  Untuk  mencapai  ketepatan  pelayanan kesehatan pada masyarakat, diperlukan adanya  perlindungan  dalam  mewujudkan pelayanan  kesehatan  yang  layak,  atau  lebih memperhatikan etika, sehingga mampu mewujudkan  keadilan  dalam  pemberian pelayanan kesehatan.
Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan  telah  disebutkan  dalam  Pasal  34 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indosneia Tahun 1945 menegaskan, “negara  bertanggung  jawab  atas  penyedian fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasiltas pelayanan  kesehatan  umum  yang  layak”. Dalam  hal  ini  rumah  sakit  mempunyai peranan dalam pembangunan derajat kesehatan, namun untuk meningkatkan derajat kesehatan  yang  optimal  diperlukannya  peran hospital yang  sewajarnya  sebagai  pemberi fasilitas pelayanan kesehatan.
Rumah sakit merupakan pusat rujukan pertama  yang  menjadi  bagian  dari  fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, secara garis besar  berfungsi  untuk  memberikan  pelayanan kepada  masyarakat  yaitu  berupa  pelayanan kesehatan  yang  mencakup  pelayanan  medik dan pelayanan perawatan. Hal tersebut diringi oleh  kebutuhan  pelayanan  kesehatan  pada masyarakat semakin berkembang dikarenakan kesehatan termasuk salah satu dari kebutuhan yang  sangat  penting  bagi  setiap  orang  demi menunjang aktifitas mereka. Sehingga menimbulakan adanya tuntutan akan penyediaan  sarana  dan  prasana  kesehatan yang  harus  disediakan  demi    memenuhi kepuasan  dan  hak  bagi  masyarakat.  Fasilitas pelayanan kesehatan dalam hal ini merupakan sarana  yang  sangat  penting  yang  dibutuhkan oleh  masyarakat  yang  dianggap  mampu memberikan  pelayanan  medis  atau  fasilitas dalam  proses  penyembuhan  penyakit    dan juga  proses  pemulihan  kesehatan.  Sehingga untuk  dapat  memenuhi  hak  setiap  pasien dalam  memperoleh  fasilitas  yang  disediakan oleh  pelayanan  kesehatan,  sehingga  rumah sakit  harus  tetap  memelihara  mutu  dalam pelayanannya.
Kualitas  pelayanan  rumah  sakit  dapat diketahui  dari  profesional  personil  rumah sakit,  efisiensi  dan  juga    efektivitas  dalam pelayanan  juga  kepuasan  pasien.  Kepuasan pasien ditentukan oleh keseluruhan
pelayanan-pelayanan  administrasi,  dokter, perawat,  obat-obatan,  makanan,    fasilitas  dan sarana  prasarana  di  lingkungan  fisik  rumah sakit.  Sebab  kualitas  pelayanan  merupakan faktor  penting  yang  dapat  membentuk kepercayaan  pelanggan  atau  pasien  kepada rumah sakit sehingga tercipta loyalitas mereka dan  juga  terpenuhinya  hak  sebagai  pasien. Rumah  sakit  dalam  menjalankan  fungsi, kewajiban dan/atau tanggung jawabnya sebagai  penyelenggara  fasilitas  pelayanan kesehatan  selalu  berupaya  untuk  memenuhi hak  setiap  warga  negara,  hal  tersebut berdasarkan  bunyi  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  m Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah  Sakit  bahwa  “setiap  rumah  sakit mempunyai  kewajiban  menghormati  dan melindungi hak-hak pasien”.
Dari  hasil  observasi  dalam  penelitian lapangan  Ressa  Apriana,  dan    Zaili  Rusli, 2008,  yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin
Ahmad Pekanbaru menunjukkan  bahwa  kualitas  pelayanan kesehatan  khususnya  di  kelas  ruang  rawat inap  belum  terlaksana  secara  maksimal. Dikarenakan  masih  banyak  terdapat  keluhan- keluhan  dari  keluarga  pasien,  juga  adanya kekurangan-kekurangan  yang  terjadi  didalam pelayanan  kesehatan  yang  diberikan  terhadap pasien.  Hasil  studi  penelitian  juga  dilakukan Dian  Kurniawati,  dan  Soliknah,  2012  di Bangsal  Rawat  Inap  Rumah  Sakit  Islam Fatimah  Kabupaten  Cilacap  tentang  kinerja perawatan  di  rawat  inap,  hal  tersebut mebuahkan  hasil  dimana  masih  terdapat rendahnya  kinerja  perawat  dalam  pemberian pelayanan  kesehatan  terhadap  pasien  rawat inap.
Penelitian  yang  dilakukan    oleh  Yuda Supriyanto,  dan  Harry  Soesanto , 2012  di Rumah Sakit Kariadi Semarang, juga menunjukkan  bahwa  dengan  adanya  fasilitas yang  lengkap  dan  memadai  sesuai  dengan standar dalam pemberian pelayanan kesehatan di  rumah  sakit,  menimbulkan  berkurangnya keluhan serta meningkatnya kunjungan rumah sakit.  Hal  tersebut  bisa  terjadi  bila  pasien sudah merasakan haknya sebagai pasien untuk mendapatkan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  di rumah  sakit  sudah  dapat  terpenuhi,  sehingga tidak  merasa  dirugikan  atas  apa  yang diperoleh di rumah sakit.
Hasil  penelitian  lain  juga  dilakukan oleh  Steffi  Mongkaren,  2013  di  Rumah Sakit Advent Manado, dimana rumah sakit tersebut sangat  menjaga  kualitas  pemberian  fasilitas pelayanan  kesehatan  yang  diselenggarakan kepada  pasien,  karena  itu  semua  akan mempengaruhi bagaimana respon pasien yang melakukan  pengobatan  di  rumah  sakit tersebut,  hal  itu  berdasarkan  data  hasil  kajian dimana  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  kepada  pasien  sangat  berpengaruh terhadap  kepuasan  pasien.  Sebab  apabila fasilitas  pelayanan  kesehatan  sudah terpenuhi untuk  pasien  maka  hal  tersebut  dirasa tanggung jawab rumah sakit sebagai penyelenggara  fasilitas  pelayanan  kesehatan sudah dilakukan.
Hendrik  L.  Blum  mengungkapkan yaitu  derajat  kesehatan  dipengaruhi  oleh empat  faktor  utama  yaitu  faktor  lingkungan, perilaku,  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan keturunan. Keempat faktor tersebut mempangaruhi  derajat  kesehatan  masyarakat di  suatu  daerah  juga  secara  langsung berpenagruh  terhadap  meningkatnya  angka harapan hidup masyarakat.
Undang-Undang  No.  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan dalam Pasal 4
menyebutkan  “setiap  orang  behak  atas kesehatan”. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) berbunyi  “setiap  orang  mempunyai  hak  yang sama  dalam  memperoleh  akses  atas  sumber daya di bidang kesehatan”. Dari uraian bunyi pasal  tersebut menjelaskan  tentang  hak  untuk memperoleh  fasilitas  pelayanan  kesehatan bagi  setiap  warga  negara,  dalam  rumah  sakit sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan  yang telah diatur dalam Undang-Undang  No.44  Tahun  2009  Tentang Rumah Sakit.
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara perorangan  dan  juga  meyediakan  fasilitas rawat  inap,  rawat  jalan  dan  gawat  darurat. Pendapat  lain  mengungkapkan  rumah  sakit merupakan tempat penampungan orang dengan gangguan kesehatan yang
memerlukan  asuhan  rawat  inap.  Rawat  inap dijadikan  sebagai  tempat  perawatan  pasien yang  terdiri  atas  beberapa  kelas  rawat  inap
terutama  yang  diselenggarakan  di  rumah sakit.
Pasien merupakan orang yang melakukan  konsultasi  terhadap  masalah kesehatannya  demi  mendapatkan  pelayanan kesehatan yang dibutuhkan baik itu yang akan diberikan  secara  langsung  ataupun  yang diberikan secara tidak langsung di lingkungan rumah  sakit.    Dalam  memperoleh  pelayanan kesehatan,  pasien  memiliki    hak  yang  harus dipenuhi  yaitu  hak  menentukan  nasib  sendiri dan  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan dimana  kedua  hak  tersebut  merupakan  hak dasar  bagi  pasien,  yang  dalam  hal  ini  hak dasar  tersebut  merupakan  hak  asasi  manusia yang secara kodrat melekat sejak lahir.
Standar  fasilitas  pelayanan  kesehatan merupakan hal penting dalam penyelenggaraan  pelayanan  di  rumah  sakit terutama  rawat  inap,  sehingga  pasien  dapat memperoleh  hak  terkait  standar  fasilitas pelayanan  kesehatan  yaitu  berupa  fasilitas prasarana  penunjang  seperti,  ICU  ( intensive care unit ), instalasi farmasi, instalasi radioligi, instalasi sterilalasi, instalasi laboratorium, instalasi gizi, instalasi cuci, dan lainnya.  Selain  itu,  juga  dibutuhkan  fasilitas sarana  yang  sesuai  standarisasi  dalam penyelenggaraan  kelas  rawat  inap,  adapun sarana  tersebut  berupa  kriteria  kamar  mandi pasien yang sesuai standar, lemari, meja, tirai pemisah, ketersedian tempat tidur berdasarkan kelas  rawat  inap  ditentukan  berdasarkan  tipe rumah sakit, dalam hal ini rumah sakit tipe C seperti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  42 Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  56  Tahun 2014  tentang  Klasifikasi  dan  Perizinan Rumah Sakit, yaitu:
Pelayanan  rawat  inap  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  36  huruf  f  harus  dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut:
a. jumlah  tempat  tidur  perawatan  kelas  III paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh  tempat  tidur  untuk  Rumah  Sakit milik Pemerintah;
b. jumlah  tempat  tidur  perawatan  kelas  III paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh  tempat  tidur  untuk  Rumah  Sakit milik swasta;
c. jumlah  tempat  tidur  perawatan  intensif sebanyak  5%  (lima  persen)  dari  seluruh
tempat  tidur  untuk  Rumah  Sakit  milik Pemerintah dan Rumah Sakit milik swasta.
Fasilitas tersebut diselenggarakan demi tercapainya upaya pelayanan kesehatan, terhadap  pasien  yang  berada  di  kelas  rawat inap  serta  tidak  lupa  pula  memberikan perlindungan  hukum  terhadap  pasien  demi tercapainya  lima  fungsi  mendasar  dalam kesehatan  yaitu  pemberian  hak,  penyediaan perlindungan, peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian tehadap kuantitas  dan  kualitas  dalam  pemeliharaan kesehatan.  Sehingga  hak  pasien  dalam memperoleh  fasilitas  sesuai  standar,  juga pelayanan  kesehatan    yang  sesuai  dengan SOP dapat tercapai.
Berdasarkan  uraian  masalah  diatas, penulis  tertarik  menulis  judul  “Perlindungan Hak  Pasien  Dalam  Mendapatkan  Standar Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Kelas Rawat  Inap  di  RSUD  Kabupaten  Lombok Tengah  Dan  RSUD  Kabupaten  Lombok Timur”.  Adapun  alasan  akan  dilakukan penelitian  pada  RSUD  Kabupaten  Lombok Tengah  Dan  RSUD  Kabupaten  Lombok Timur,  dikarenakan  telah  memiliki  ketetapan tentang  standar  fasilitas  di  masing-masing rumah sakit berdasarkan kebutuhan. Selain itu kedua  rumah  sakit  tersebut  juga  dengan  jenis kelas  yang  sama  yaitu  C,  dan  terletak  pada daerah  kabupaten  yang  masih  minim  akses pelayanan  kesehatan  dimana  RSUD  Lombok Tengah  dengan  34  rujukan  kecamatan sedangkan  RSUD  Lombok  Timur  dengan  29 rujukan  kecamatan,  hal  tersebut  di  jelaskan berdasarkan  lampiran  II  Peraturan  Gubernur NTB  No.  2  Tahun  2015  tentang  Pedoman Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan.

## METODA PENELITIAN Metode Pendekatan
Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan yuridis sosiologis. Yang merupakan  pendekatan  kenyataan  hukum dalam masyarakat. Adapun langkahnya adalah  wawancara  dan  analisis  yang  bersifat empiris, sehingga desain dan langkah-langkah teknik  penelitian  ini  akan  mengikuti  pola penelitian  ilmu  sosial,  hal  ini  dimulai  dari perumusan  masalah  yang  diawali  dengan penetapan  responden  dan  narasumber,  serta mengumpulkan  data,  membuat  desain  analsis dan diakhiri dengan kesimpulan
Dalam  hal  ini  di  studi  penelitian  akan membahasa  aspek  yuridis  juga  aspek  sosial yang  melingkupi  gejala  hukum  tertentu  yang membahas  tentang  perlindungan  hak  pasien dalam mendapatkan standar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan RSUD Kabupaten Lombok Timur.

## Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  dalam  penelitian  ini  bersifat deskriptif  analitik.  Dimana  yang  dimaksud dengan deskriptif analitik adalah mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis  dan  secara  faktual,  tepat  suatu individu,  keadaan,  gejala  atau  kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan  antara  satu  gejala  dengan  gejala yang lain di masyarakat, dengan menggunakan data kualitatif kemudian dianalisa  untuk  menemukan  sebab  akibat suatu hal dan diuraikan dengan konsisten dan logis.
Dalam penelitian ini
akan menggambarkan bagaimana perlindungan hak pasien  dalam  mendapatkan  standar  fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan RSUD Kabupaten Lombok Timur.
Objek dan Subyek Penltian a. Objek Penelitian Objek  penelitian  ini  adalah  perlindungan hak  pasien  dalam  mendapatkan  standar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap  di  RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur. b. Subyek Peneltian
Subyek  penelitian  ini  adalah  pasien  yang dijadikan  sebagai  responden  di  RSUD Kabupaten  Lombok  Tengah    dan  RSUD Kabupaten  Lombok  Timur,  dimana  tiap rumah  sakit  diambil  sebanyak  5  pasien sehingga  total  10  pasien  dalam  dua  rumah sakit  (kelas  III  diambil  2  pasien,  kelas  II diambil 1 pasien, kelas I diambil 1 pasien dan kelas  VIP  diambil  1  pasien).  Sedangkan narasumber  terdiri  direktur  rumah  sakit, kepala  bidang  pelayanan,  komite  medik  dan komite  keperawatan  yang  akan  dimabil  tiap masing-masing rumah sakit.

## Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini  adalah  data  primer  dengan data
sekunder.  Data  primer  adalah  data  yang belum  diolah  dan  diperoleh  langsung  dari obyek  yang  diteliti,  sedangkan  data  sekunder yaitu data yang sudah jadi , seperti data dalam bentuk dokument dan juga publikasi.
Data  primer  dalam  penelitian  ini, merupakan  data  dari  hasil  wawancara terhadap responden dan narasumber, kemudian  diolah  dan  dianalisis  setelah  itu menarik  hasil  kesimpulan.  Sedangkan  data sekunder meliputi bahan hukum primer, yaitu bahan  hukum  yang  terdapat  dalam  suatu aturan  hukum  seperti  perundang-undangan, peraturan, putusan hakim, kontrak, traktat dan keputusan  tata  usaha  negara.  Bahan  hukum primer dalam penelitian ini meliputi:
a. Undang-Undang Negara
Republik
Indonesia Tahun1945
b. Undang-Undang  No.36  Tahun  2009 tentang Kesehatan
c. Undang-Undang  No.  44  Tahun  2009 tentang Rumah Sakit
d. Undang-Undang  No.36  Tahun  2014 tentang Tenaga kesehatan
e. Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.24 Tahun  2016  tentang  Persyaratan  Teknis Bangunan dan Prasana Rumah Sakit Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan hukum  yang  diperoleh  baik  dari  buku,  teks, jurnal,  kasus-kasus  hukum  maupun  pendapat para  pakar.  Dalam  hal  ini  berupa  buku-buku tentang  metodelogi  penelitian,  buku-buku hukum,  buku  tentang  kesehatan  khususnya fasilitas  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit dan  hak  pasien.  Sedangkan  bahan  hukum tersier  merupakan  bahan  hukum  yang  berupa petunjuk  atau  penjelasan  terhadap  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  berupa kamus  hukum,  ensiklopedia  dan  lainnya. Dalam  hal  ini  berupa  acuan  pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Metode Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara yang merupakan teknik untuk mendapatkan informasi  yang  di  gali  dari  sumber  data langsung melalui pecakapan dan tanya jawab. Sampel  yang  dipilih  dari  populasi  sesuai dengan kehendak peneliti yang dapat memenuhi kriteria sampel ( purposive sampling) .
Data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  data  primer  dan  data  sekunder  yang sifatnya  kualitatif,  sehingga  metode  yang digunakan yaitu:
a. Studi Pustaka
Sebelum  dilakukan  studi  lapangan pada  penelitian  ini,  terlebih  dahulu mengumpulkan  data  dari  hasil  studi pustaka yang merupakan teknik pengumpulan  data  dengan  mengumpulkan dan  mempelajari  serta  memahami  data yang  berupa  teks  otoritatif  (peraturan perundang-undangan,  kebijakan  publik, dan  lainnya),  buku  teks  atau  literatur, artikel,  jurnal,  kamus  serta  ensiklopedia dan  yang  lainnya,  tehadap  permasalahan yang  akan  dibahas.  Dimana  penelitian  ini membahas tentang perlindungan hak pasien dalam mendapatkan standar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di  RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan RSUD Kabupaten Lombok Timur
b. Studi Lapangan Merupakan  cara  mengumpulkan  data primer  yang  dilakukan  langsung  pada objek yang diteliti dengan cara wawancara mendalam  setelah  disediakan  pedoman berupa pertanyaan pokok yang akan digali. Pada  penelitian  ini  subyek  yang  akan diwawancara mendalam adalah:
1) Pasien  yang  di  ruang  rawat  inap  di RSUD kabupaten  Lombok Tengah dan RSUD  Kabupaten  Lombok  Timur sebagai responden.
2) Direktur  RSUD  Kabupaten  Lombok Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok Timur sebagai narasumber.
3) Kepala bidang pelayanan RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD Kabupaten  Lombok  Timur  sebagai narasumber.
4) Komite  medik  komite  keperawatan RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD    Kabupaten  Lombok  Timur sebagai narasumber.
5) Komite keperawatan RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD kabupaten Lombok Timur sebagai narasumber.
Metode Analisis Data
Analisa data dalam penelitian  ini menggunakan analisa data kualitatif. Langkah analisa data yang dilakukan adalah:
a. Pengumpulan data Tahap  dalam  penelitian  ini  adalah mengumpulkan  data  dengan  melakukan wawancara tehadap responden dan narasumber  yang  telah  ditentukan,  data hasil  wawancara  tersebut  selanjutnya  akan diuraikan  dalam  bentuk  narasi.  Setelah  itu data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier selanjutnya akan dikumpulkan  menjadi  satu  dalam  kajian kepustakaan.
b. Penyajian data Setelah proses pengolahan data selesai,  data  disusun  secara  sistematis  dan disajikan  dalam  bentuk  teks  (texstular), penyajian data dalam bentuk kalimat.
Data  yang  telah  diperoleh  yang  berisi tentang,  hasil  wawancara  terhadap  responden dan  narasumber  dalam  hal ini terkait  regulasi dan  implementasi  tentang  standar  fasilitas kelas  rawat  inap  dan  pelayanan  kesehatan yang  sesuai  dengan  SOP  pada  kelas  rawat inap,  setelah  itu  di  uraikan  dan  disajikan dalam  bentuk  kalimat  kemudian  menarik kesimpulan,  tentang  perlindungan  hak  pasien dalam mendapatkan standar fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan RSUD Kabupaten Lombok Timur.
PEMBAHASAN Regulasi Tentang Standar Fasilitas
Pelayanan  Kesehatan  Pada  Kelas  Rawat Inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur
Tujuan  pertama  pada  penelitian  ini mengetahui  regulasi  tentang  standar  fasilitas pelayanan kesehatan pada kelas rawat inap di RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah  dan RSUD  Kabupaten  Lombok  Timur.  Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:
1. Regulasi  standar  fasilitas  di  kelas  rawat inap
Hasil  wawancara  regulasi  standar fasilitas tiap rumah sakit, adalah:
a. Regulasi standar fasilitas kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah.
Berdasarkan  keterangan  dari  direktur rumah  sakit  terkait  regulasi  tentang  standar fasilitas  menjelaskan  “rumah  sakit  sudah mengeluarkan  keputusan  standar  fasilitas
sesuai  dengan  standar  kelas  rawat  inap berdasarkan surat keputusan Bupati”
Akan tetapi, dilapangan peneliti belum menemukan  bentuk  atau  wujud  SK  (Surat Keputusan) bupati maupun SK direktur rumah sakit terkait standar fasilitas kelas rawat inap. Sehingga  masalah  yang  timbul  adalah bagaimana  rumah  sakit  akan  melaksanakan standar  fasilitas  kelas  rawat  inap  jika  bentuk SK  di  internal  rumah  sakit  belum  ada.  Demi terselenggaranya pelayanan kesehatan tersebut,  maka  dibutuhkan  fasilitas  yang sesuai  standar,  berupa  surat  keputusan berdasarkan  standar  baku  dari  pemerintah, sehingga  pada  saat  pelaksanaannya  dapat menjadi  pedoman  bagi  rumah  sakit.  Sesuai bunyi Pasal 34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  24 Tahun  2016,  tentang  Persyaratan  Teknis Bangunan  dan  Prasaran  Rumah  Sakit, menjelaskan”
1.  Bangunan  dan  Prasarana  Rumah  Sakit harus  dipelihara  secara  berkala  dengan periode waktu tertentu.
2.  Kegiatan  Pemeliharaan  bangunan  dan
Prasarana Rumah Sakit meliputi Pemeliharaan promotif, Pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi (testing), Pemeliharaan  preventif,  dan  Pemeliharaan korektif/perbaikan.
3. Pemeliharaan promotif sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan kegiatan Pemeliharaan yang bersifat memberikan  petunjuk  penggunaan  atau pengoperasian  bangunan  dan  Prasarana Rumah Sakit
4.  Pemeliharaan  pemantauan  fungsi/  inspeksi (testing)  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat
(2) merupakan kegiatan Pemeliharaan yang bersifat melakukan
pemantauan fungsi/testing  pada  setiap  bangunan  dan prasarana  yang  akan  digunakan  atau dioperasionalkan.
5.Pemeliharaan preventif sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  merupakan kegiatan Pemeliharaan yang bersifat pembersihan,  penggantian  komponen/suku cadang yang masa waktunya harus diganti
6. Pemeliharaan korektif/perbaikan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) merupakan  kegiatan  pemeliharaan  yang
bersifat  penggantian  suku  cadang  sampai dilakukan overhaull .
Bila membahas regulasi yang disebutkan  oleh  direktur  rumah  sakit  tentang SK  (surat  keputusan)  yang  dikelaurkan  oleh direktur 1 harus  “berdasarkan  pada  keputusan bupati”.  Hal  tersebut  memang  sesuai  dengan tanggung  jawab  pemerintah  dearah  seperti yang  telah  dijelaskan  dalam  bunyi  Pasal  34 ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  tahun  1945.  Selain  itu rumah sakit kabupaten dibiayai oleh pemeirntah kabupaten, sehingga secara administrasi  juga  finansial  bupati  juga bertanggung jawab.
Jika  SK  direktur  yang  dikeluarkan berdasarkan keputusan bupati ada, maka dapat menjadi  pengikat  dalam  menjalankan  tugas oleh  penyelenggara  rumah  sakit,  karena keputusan  yang  sudah  dikeluarkan  oleh direktur  rumah  sakit  berdasarkan  SK  bupati tersebut  dapat  berfungsi  sebagai  pelaksana tugas  rumah  sakit  dalam  menyelenggarakan standar  fasilitas  kelas  rawat  inap.  Sebab regulasi  merupakan  hukum  yang  bersifat in abstracto atau  yang  bersifat  mengikat  untuk mengatur  yang  sifatnya  umum  atau  general, namun  untuk  melaksanakan  yang  sifatnya umum atau general menjadi peristiwa konkrit dibutuhkan  surat  keputusan.  Selain  itu  tujuan regulasi  merupakan  sesuatu  yang  menjadikan rumah  sakit  dalam  menjalankan  perannya sebagai  badan  hukum.  Tujuan  disesuaikan standar  supaya  dapat  dijadikan  sebagai pelindung  juga  acuan  untuk  keselamatan, keamanan dan kesehatan, sesuai dengan yang dijelaskan  didalam  bunyi  Pasal  3  ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  No.  102  Tahun  2000 tentang Standarisasi Nasional.
Jika melihat tanggung jawab Pemerintah  daerah  (Pemda)  yang  tertuang dalam  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  d  dan  e Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah:
Urusan  wajib  yang  menjadi  kewenangan pemerintah  daerah  provinsi,  merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi: d. penyediaan sarana dan prasana umum e. penangnan dibidang kesehatan
1 dr.  Muzakir  Langkir,  direktur  RSUD  Kabupaten.  Lombok Tengah, Tanggal. 19-6-2017
Seharusnya Pemda Kabupaten melalui SK  direktur  rumah  sakit  telah  menyesuaikan standar  fasilitas  tersebut,  namun  karena peneliti  tidak  menemukan  bentuk  surat keputusan tersebut, maka pedoman pelaksana standar  fasilitas  kelas  rawat  inap  rumah  sakit harus tetap mengikuti sesuai standar pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Menteri Kesehatan  (Permenkes)  No.  24  Tahun  2016 tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunan  dan Prasaran Rumah Sakit.
Meskipun  peneliti  tidak  menemukan regulasi  standar  fasilitas  kelas  rawat  inap  di rumah sakit. Namun peneliti memperoleh SK direktur  rumah  sakit  tentang  Hak  Pasien  dan Kelaurga  (HPK)  sehingga  hal  tersebut  dapat menjadi pedoman rumah sakit dalam menyelenggarakan  standar  fasilitas  demi memenuhi  hak  pasien.  Seperti  yang  tertuang dalam,  Surat  Keputusan  Direktur  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Praya  Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 65/KTPTS/DIR/RSUD-P/11/2016 tentang
Hak  Pasien  dan  Keluarga  (HPK),  sebagai perlindungan hak pasien selama berada dalam kelas  rawat  inap.  Hal  itu  diejaskan  dalam  isi HPK tersebut untuk memperoleh perlindungan  keselamatan,  privasi,  perbaikan saran  arumah  sakit,  juga  pelayanan,  dalam Pasal 1, 6, 10, 12.
Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan  oleh  Guwandi  (2005),  yaitu rumah  sakit  memiliki  bidang  tanggung  jawab terhadap  sarana  dan  perawatan,  tanggung jawab keamanan bangunan dan perawatannya,.  Selain  itu  juga  betanggung jawab terhadap standar kemanan dan keselamatan  dari  resiko  kebakaran  dan lainnya.
Sesuai dengan bunyi Pasal 32 huruf b, i,  n  dan  o  Undang-Undang  No.  44  Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Akan tetapi rumah sakit  mendapatkan  permakluman  jika  belum menerapkan  standar  fasilitas  kelas  rawat inap sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan  pemerintah.  Hal  itu  sesuai  dengan bunyi  Pasal  38  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan Menteri  Kesehatan  No.  24  Tahun  2016 tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunanan  dan Sarana Prasarana Rumah Sakit”
1. Ketentuan persyaratan teknis bangunan dan
Prasarana Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a.  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak  Peraturan Menteri ini diundangkan, untuk Bangunan  Rumah  Sakit  yang  telah berdiri  sebelum  Peraturan  Menteri  ini diundangkan;
b. Regulasi  standar  fasilitas  kelas  rawat inap  di  RSUD  Kabupaten  Lombok Timur
Dari  hasil  wawancara  dengan  direktur rumah  sakit  tentang  regulasi  standar  fasilitas “Sudah  ada  SK  direktur,  berdasarkan mandat bupati  disesuaikan  Permenkes”.  Tetapi kendala  yang  sama  juga  timbul  seperti  di RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah,  yaitu dilapangan  peneliti  tidak  menemukan  bentuk surat keputusan tentang standar fasilitas kelas rawat  inap  seperti  yang  di  sebutkan  direktur rumah  sakit.    Mengingat  tujuan  dari  regulasi standar  fasilitas  tidak  lain  adalah  demi terselenggaranya  persyaratan  rumah  sakit seperti  telah  disebutkan  dalam  bunyi  Pasal  7 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  44  Tahun 2009 tentang  Rumah  Sakit,  “Rumah  sakit  harus memenuhi  persyaratan  lokasi,  bangunan, prasaran,  sumberdaya  manusia,  kefarmasian dan peralatan”.
Akan  tetapi  meskipun  peneliti  tidak mendapatkan  bentuk  SK  standar  fasilitas  di rumah  sakit,  namun  rumah  sakit  dapat berpedoman terhadap, SK direktur RSUD Dr. Soejono,  Selong  Kabupaten  Lombok  Timur Nomor.  445/07/PD.RSUD/2016  tentang  Hak Pasien  dan  Keluarga  (HPK).  Karena  standar fasilitas  yang  disebutkan  berdasarkan  pada Permenkes  no.  24  tahun  2016  tentang Persyaratan  Teknis  Bangunanan  dan  Sarana Prasarana  Rumah  Sakit,  juga  berkaitan dengan  hak  pasien  seperti  yang  disebutkan dalam  isi  dokumen  HPK  seperti  yang disebutkan pada ayat 2, 5, 9, dan 14.
Dimana regulasi merupakan salah satu ruang  lingkup  yang  memang  tidak  dapat dipisahkan atau diabaikan  dari hukum rumah sakit,  karena  rumah  sakit  juga  sebagai  badan hukum,  sehingga  perlu  adanya  regulasi  yang mengatur  terkait  standar  fasilitas.  Sebab  bila melihat  tanggung  jawab  rumah  sakit  sebagai pengemban hak dan kewajiban.
Regulasi standar fasilitas sudah disebutkan  dalam  Pasal  34  ayat  (3)  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945.  Adapun  maksud  dari  standar fasilitas  juga  telah  disebutkan  dalam  bunyi Pasal  1  angka  7  Undang-Undang  No.36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan.  Sehingga pemerintah  dalam  hal  ini  memilki  tanggung jawab  atas  fasilitas  pelayanan  kesehatan berdasarkan  Pasal  17  Undang-Undang  yang sama yaitu tentang Kesehatan. Karena dengan adanya  standar  yang  sudah  ditetapkan  maka dapat  jadikan  acuan  atau  pedoman  dalam pelaksanaan standar fasilitas pada kelas rawat inap.
Sebab  tidak  ditemukan  SK  standar fasilitas maka diharapkan mampu membentuk SK  standar  fasilitas  kelas  rawata  inap,  sebab tanpa fasilitas yang dirawat inap, maka rumah sakit dalam melaksanakan tugas fungsi utama sebagai rumah sakit tidak akan mampu. Akan tetapi  permakluman  rumah  sakit  untuk melengkapi standar fasilitas disebutkan dalam Pasal  38  ayat  (1)  huruf  a  Peraturan  Menteri Kesehatan  No.  24  Tahun  2016  tentang Persyaratan  Teknis  Bangunanan  dan  Sarana Prasarana Rumah Sakit.
2. Regulasi  Standar  Pelayanan  Kesehatan  di Kelas Rawat Inap
Adapun hasil wawancara tentang regulasi  standar  pelayanan  kesehatan  tiap rumah sakit adalah:
a. Regulasi  standar  pelayanan  kesehatan  di kelas  rawat  inap  di  RSUD  Kabupaten Lombok Tengah
Berdasarkan  pernyataan  dari  hasil wawancara regulasi standar pelayanan kesehatan, telah peneliti peroleh dari narasumber, “Rumah sakit telah memiliki SK tentang  standar  pelayanan  kesehatan  kelas rawat  inap,  diatur  dalam  HBL  ( hospital  by law ) juga memiliki SK SOP”.
Pelayanan kesehatan merupakan pelayanan  yang  diberikan  oleh  rumah  sakit, semua  anggota  profesi  kesehatan,  juga  klinik serta  dan  tempat  fasilitas  kesehatan  lain yang dibutuhkan  oleh  perorangan  atau  individu juga  kelompok  masyarakat  untuk  mencegah penyakit serta akibat ketergantungan penyakit dan untuk mencapai kesehatan yang optimal.
Dari  hasil wawancara tentang standar pelayanan kesehatan memang sudah
semestinya  kelas  rawat  inap  memiliki pedoman  pelaksana,  mengingat  fungsi  rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu  menyangkut  hajat  hidup  seseorang  atau masyarakat, sehingga hal ini melatarbelakangi perlunya peraturan terkait pelayanan kesehatan.
Jawaban  dari  narasumber  tersebut sesuai dengan  yang peneliti temukan didalam hospital  by  law RSUD  Kabupaten  Lombok Tengah, tentang penerapan standar pelayanan kesehatan  yang  sudah  disusun  oleh  komite medis dan komite keperawatan, yang disebutkan dalam Pasal 36 huruf b “menyusun prosedur pelaksana tetap pelayanan  medis”,  Pasal  38  huruf  a “Merumuskan standar pelayanan profesi” dan Pasal  44  “Memperoleh  standar  pelayanan kesehatan”.  Hal  itu  juga  disebutkan  dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
Regulasi  tentang  standar  pelayanan kesehatan  juga  sudah  di  sesuaikan  dengan bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggrakan  di  rumah  sakit  khususnya pada  kelas  rawat  inap  sesuai  yang  telah disebutkan  direktur  yang  berupa:  Pelayanan medis, Pelayanan perawatan,Pelayanan penunjang medis, Pelayanan rohani.
Tujuan  diaturnya  standar  pelayanan kesehatan  dalam  peraturan hospital  by  law yaitu  demi  menjalankan  bunyi  Pasal  36 Undang-Undang Rumah
Sakit, yang menyatakan  “setiap  Rumah  Sakit  harus menyelenggarakan  tatakelola  Rumah  Sakit dan  tata  kelola  klinis  yang  baik”.  Semua  itu demi  menjalankan  kewajiban  rumah  sakit yang  berupa  kewajiban  hukum  atas  hak pasien  dan  kewajiban  undang-undang  dalam kedudukan sebagai pelayanan publik, sedangkan  untuk  kewajiban  etik  sendiri  yang kiatannya  dengan  profesi  tenaga  kesehatan, dan  yang  terakhir  adalah  pelayanan  sosial. Dengan begitu rumah sakit dapat melaksanakan  tugas  fungsinya  sesuai  aturan. Sehingga  dapat  dikatakan  regulasi  standar pelayana  kesehatan  yang  dikeluarkan  sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada. b. Regulasi  standar  pelayanan  kesehatan  di kelas  rawat  inap  di  RSUD  Kabupaten Lombok Timur
Hasil  wawancara  yang  dilakukan terhadap  narasumber  menyatakan  “standar pelayanan  kesehatan  sudah  di  atur  dalam hospital by law dan untuk pelaksanaan sesuai SOP”.
Landasan  hukum  rumah  sakit  dalam menyelenggarkan pelayanan kesehatan kepada  perorangan  (pasien)  secara  paripurna, yang  dilaksanakan  pada  kelas  rawat  inap sesuai  yang  telah  disebutkan  dalam  Undang- Undang  rumah  sakit,  berdasarkan  pada pancasila  dan  nilai  kemanusiaan,  etika  dan profesionalitas,  manfaat  keadilan,  persamaan hak,  dan  anti  diskriminasi,  perlindungan  juga keselamatan, dan pemerataan.
Tujuan  standar  pelayanan  kesehatan agar  tercapai  pemeliharaan  kesehatan  sesuai dengan  cita-cita  sistem  kesehatan  nasional yaitu  memberikan  jaminan  kepada  setiap orang  untuk  mendapatkan  pemeliharaan kesehatan dasar yang sesuai dengan kebutuhan, yaitu bermutu, juga berkesinambungan dan tejangkau, baik secara fisik juga finansial.
Jawaban yang diperoleh dari narsumber.  menunjukkan  bahwa  RSUD Kabupaten  Lombok  Timur  telah  mengatur standar pelayanan kesehatan berupa “pelayanan  medis,  pelayanan  perawatan, pelayanan  penunjang  medis,  dan  pelayanan rohani”.  Seperti  yang  disebutkan  didalam bunyi  Pasal  29  ayat  (1)  huruf  b  Undang- Undang  No.  44  Tahun  2009  Tentang  Rumah Sakit.
Sesuai  dengan  isi  kandungan  dalam hospital  by  law menyebutkan dalam Pasal 31 huruf  a  “melaksanakan  standar  pelayanan medis dan penunjang medis, Pasal 37 ayat (3) “menyediakan  standar  pelayanan  perawatan”, Pasal  53  ayat  (5)  “hak  pasien  untuk memperoleh  standar  pelayanan  kesehatan”. Sebab  bila  rumah  sakit  sudah  memiliki  ke empat  bentuk  pelayanan  kesehatan  tersebut, diharapkan rumah sakit mampu menyelenggarakan  fungsi  utama  dari  rumah sakit salah satu khususnya adalah rawat inap.
Regulasi  yang  sudah  dikeluarkan tujuannya  adalah  memberikan  kepastian, pasien  sebagai  penerima  jasa  dari  pelayanan kesehatan  yang  diselenggarakan  di  rumah sakit  sehingga  dibutuhkan  perlindugan  dari kemungkinan  upaya  pelayanan  kesehatan
yang  tidak  bertanggung  jawab  seperti penelantaran,  keamanan,  dan  kenyamanan terhadap  jasa  pelayanan  kesehatan  yang diterimanya.
Sesuai  dengan  fungsi  dari hospital  by law yang disebutkan pada Keputusan Menteri Kesehatan  No.772  Tahun  2002  tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit. Implementasi  Regulasi  Tentang  Standar Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Kelas Rawat  Inap  di  RSUD  Kabupaten  Lombok Tengah  Dan  RSUD  Kabupaten  Lombok Timur
Tujuan  ke  dua  dalam  penelitian  ini mengetahui  impelentasi  regulasi  tentang standar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang pada kelas rawat inap, adapun hasilnya yaitu: 1.  Implementasi  Regulasi  Standar  Fasilitas Pada Kelas Rawat Inap
Adapun  hasil  kajian  terhadap  ke  dua rumah sakit sebagai berikut:
a. Impelementasi  Regulasi  Standar  Fasilitas Pada  Kelas  Rawat  Inap  di  RSUD Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  terhadap  pasien  dan  juga narasumber  terkait  pelaksanaan  standar fasilitas  pada  kelas  rawat  inap  di  RSUD Kabupaten  Lombok  Tengah.  Terdapat beberapa  kekurangan    atau  kesenjangan antara pelaksanaan regulasi standar fasilitas di kelas rawat inap, berdasarkan keterangan hasil  wawancara  terhadap  responden  atau pasien  jika  dibandingkan  dengan  hasil wawancara terhadap narasumber.
Adapun ketidak
sesuaian itu diungkapkan oleh pasien seperti: ”tidak tersedianya nurse call, oksigen central , korsi roda, tiarai  penutup, pintu kamar mandi terbuka  ke  dalam,  kamar  mandi  licin,  tidak memiliki  pegangan”,  ketidak  tauan  pasien tentang APAR dan pintu darurat.
Dari  jawaban  hasil  wawancara  dengan pasien,  menunjukkan  pelaksanaan  regulasi standar  fasilitas  kelas  rawat  inap  di  rumah sakit  belum  sesuai  standar  fasilitas.  Hal tersebut  terlihat  dari  jawaban  pasien  pada kelas  rawat  inap.  Karena  secara  umum  jika ingin  menilai  bagaimana  hasil  implementasi dari rumah sakit,  yang pertama dilihat adalah bagaimana menerapkan standar yang ada.
Seharusnya pelaksanaan standar fasilitas berpedoman pada SK direktur tentang HPK, untuk
menghindari resiko terabaikannya  hak  pasien.  Karena  peneliti tidak  menemukan  bentuk  regulasi  standar fasilitas seperti yang direktur sebutkan.
Namun itu tidak menutup kemungkinan Rumah Sakit harus berpedoman  pada Permenkes  No.  24  Tahun  2016  tentang Persyaratan  Teknis  Bangunan  dan  Prasaran Rumah  Sakit,  seperti  standar  fasilitas  yang harus  disediakan  oleh  rumah  sakit    berupa, jarak tempat tidur  pasien  2,4  m atau  minimal 1,5 m dan dibatasi oleh tirai yang mana setiap tempat  tidur  dilengkapi  oleh outlet oksigen, dua  kotak  kontak  juga nusre  call, semuanya itu  disediakan  pada  masing-masing  tempat tidur.
Tapi  semua  kembali  kepada  pengelola rumah  sakit  dierktur  dan  Pemda,  bagaimana mengelola,  mengevaluasi  dan  menyediakan fasilitas  yang  sesuai  dengan  standar  fasilitas kelas  rawat  inap  berdasarkan  ketersediaan dana sesuai ungkapkan direktur. Karena tanpa fasilitas  rawat  inap,  rumah  sakit  tidak  akan mampu  menjalankan  fungsi  utamanya  atau fungsinya yang membedakan dengan pemberi upaya kesehatan lainnya.
Untuk  itu  rumah  sakit  perlu  di  tunjang dengan  kelengkapan  sarana  juga  prasarana, baik  itu  medis  maupun  non  medis.  Sistem informasi  dan  komunikasi  juga  gas  medis yang termasuk didalam prasarana rumah sakit perlu  diselenggarakan  atau  dilengkapi  demi menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
Prasarana  komunikasi  dan  informasi dalam hal ini juga disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan No.  24  Tahun  2016  tentang  Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasaran Rumah Sakit, 2.  Sistem  komunikasi  dalam  Bangunan Rumah Sakit dimaksudkan sebagai penyediaan  sistem  komunikasi  baik  untuk keperluan internal bangunan maupun untuk hubungan  ke  luar  pada  saat  terjadi kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya.
3.  Sistem  komunikasi  antara  lain  sistem telepon,  sistem  tata  suara,  sistem  panggil perawat, dan sistem voice evacuation .
Selain  prasarana  komunikasi,  tirai pembatas  merupakan  faslitas  penunjang pelayanan  kesehatan,  hal  itu  demi  menjaga privasi pasien, seperti yang diungkapkan oleh Soekidjo  Notoatmodjo,  2010,  “setiap  orang berhak  atas  rahasia  kondisi  kesehatan pribadinya  dalam  penyelenggaraan  pelayanan kesehatan”. Itu telah ditungkan didalam bunyi Pasal  32  huruf  i  Undang-Undang  No.  44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Rumah  sakit  sepenuhnya  bertanggung jawab atas fasilitas fisik pelayanan kesehatan. Di  Amerika  Serikat  misalnya    seperti pendapat  yang  diungkapkan  oleh Harold  L. Hirsh yaitu:
“Sebuah  rumah  sakit  berutang  kepada  semua pasien,  pengunjung,  karyawan,  rekan    bisnis, bahkan  pelaku  pelanggaran,  bertugas  untuk melaksanakan perawatan yang dapat dipulihkan  sehubungan  dengan  pemeliharaan perawatan  gedung  dan  bangunan  sendiri. Persyaratan  ini  tidak  berbeda  dengan  pemilik atau  pengelola  properti  manapun.  Tugas langsung  rumah  sakit  lainnya  kepada  pasien adalah menyediakan peralatan yang memadai, aman, dan dari bebas cacat”.
Pemerintah  daerah  terhadap  rumah sakit, seharusnya memperhatikan penyelenggaraan  fasilitas  kelas  rawat  inap berdasarkan  Pasal  37  ayat  (1),  dan  (2) Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  24.  Tahun 2016  tentang  Persyaratan  Teknis  Bangunan dan Prasaran Rumah Sakit, yang berbunyi:
1. Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan  pembinaan  dan  pengawasan terhadap  pelaksanaan  persyaratan  teknis bangunan  dan  prasarana  Rumah  Sakit sesuai kewenangan masing-masing
2. Pembinaan  dan  pengawasan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasien, tenaga di  Rumah  Sakit,  dan  masyarakat  akan bangunan dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi  persyaratan  mutu,  keamanan, dan kemanfaatan
Supaya  tugas  rumah  sakit  dalam menyediakan  standar  sarana  dan  prasarana yang memadai sesuai dengan standar fasilitas rumah  sakit,  berupa  pemenuhan  kriteria standar  kamar  mandi  dengan  lantai  tidak dari bahan  yang  licin,  penyediaan  kamar  mandi untuk penyandang cacat lengkap dengan korsi
roda,  menghindari  resiko  jatuh  juga  resiko injury bagi  pasien  sehingga  akan  menambah beban  penyakit  pasien,  dan  pintu  kamar mandi yang terbuka keluar. Rumah sakit juga dapat  menjalankan  bertanggung  jawab  atas penyediaan  prasarana  petunjuk  dan  sarana evakuasi bila keadaan darurat.
Keterlibatan  fungsi  manajemen  rumah sakit juga sangat diperlukan dalam pelaksanaan  regulasi  standar  fasilitas,  karena akan mampu membentuk anggaran dana yang sekiranya dibutuhkan untuk memenuhi standar fasilitas yang belum lengkap. Sehingga  bila  ketersediaan  dana  sudah  dapat memenuhi,  maka  standar  fasilitas  yang  ada pada  kelas  rawat  inap  dapat  diselenggarakan sesuai standar fasilitas.
Hal tersebut tujuannya untuk menghindari  akibat  pelanggaran  keselamatan pasien  juga  pelanggaran  hak  pasien  lainnya yang  menimbulkan  tuntutan  hukum,  seperti contohnya  disebutkan  dalam  bunyi  Pasal  32 huruf o Undang-Undang Rumah Sakit. Selain itu juga demi menghindari risiko pelanggaran berdasarkan  SK  direktur  rumah  sakit  tentang HPK.  Sehingga  memang  dibutuhkan  juga pengawasan  Pemdan  terhadap  pelaksanaan standar  fasilitas,  sesuai  fungsi  Pemda  dalam Peremenkes No.24 Tahun 2016.
Sebab pengawasan dari kalangan pemerintah,  pemerintah  daerah  dan  kalangan masyarakat sangat diperlukan terkait penetapan  standar  mutu  dalam  hal  ini  demi menunjang pelayanan. Sehingga  rumah  sakit juga  dapat  menjalankan  tugasnya  secara langsung dalam menyediakan  peralatan yang memadai, aman, dan bebas dari cacat”.
b. Impelementasi  Regulasi  Standar  Fasilitas Pada  Kelas  Rawat  Inap  di  RSUD Kabupaten Lombok Timur
Mengungkap  hasil  wawancara  yang dilakukan  terhadap  pasien  juga  narasumber terkait  implementasi  regulasi  standar  fasilitas pada  kelas  rawat  inap.  Masih  terdapat kesenjangan  antara  pelaksanaan  regulasi standar  fasilitas  dengan  regulasi  yang disebutkan oleh direktur rumah sakit, meskipun dilapangan peneliti tidak menemukan  SK  regulasi  standar  fasilitas kelas  rawat  inap,  namun  rumah  sakit seharusnya  berpedoman  pada  SK  tentang
HPK karena sama-sama berfungsi melindungi hak pasien.
Maka  bila  membahas  jawaban  pasien tentang  pelaksanaan  standar  fasilitas  seperti “rumah  sakit  tidak  menyediakan nurse  call ”, jarak  tempat  tidur  terlalu  mepet  dan  jumlah tempat tidur tidak sesuai kelas”.
Kemampuan rumah sakit dalam mengelola  fungsi  rumah  sakit  memang tergantung  dari  kemampuan  rumah  sakit mengelola  fasilitas  rawat  inap.  Sehingga  bila fasilitas  sudah  dikelola  dengan  baik  dan dilengkapi  dengan  sarana  dan  prasaran  yang cukup  maka  tenaga  kesehatan  dapat  bekerja dengan  baik.    Akan  tetapi  rumah  sakit  belum mampu  menyelenggarakan  standar  fasilitas tersebut.
Fungsi  dari  fasilitas  merupakan  sarana untuk melancarkan dan memudahkan pelaksanaan  fungsi  rumah  sakit,  itu  juga merupakan  alat  untuk  membedakan  suatu program  yang  satu  dengan  program  lainnya. Karena  pada  dasarnya  persepsi  yang  timbul antara  interaksi  pasien  terhadap    fasilitas jasa akan  sangat  berpengaruh  bagi  kualitas  jasa yang  digunakan  oleh  pasien.  Contoh  kecil seperti  yang  diungkapkan  pasien  kapastitas tempat  tidur  dan  jarak  tempat  tidur  mestinya diselenggarakan  berdasarkan  standar  aturan pada  kelas  perawatan  di  rawat  inap,  untuk kelas  rawat  inap  2  terdiri  dari  4  tempat  tidur sehingga  dapat  memberikan  rasanyaman  dari pasien.
Permasalahan  lain  seperti  yang  telah disebutkan pasien pada hasil wawancara yaitu tidak  tersedianya nurse  call. Jika  mengingat fungsi sistem informasi dan komunikasi yang termasuk  didalam  prasarana  rumah  sakit juga perlu  dilengkapi  demi  menunjang  kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah sakit.. Prasarana komunikasi dan informasi memang sangat  dibutuhkan  demi  memudahkan  pasien dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan,  itu telah  disebutkan  dalam  Pasal  31  ayat  (2)  dan (3)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  24 Tahun  2016  tentang  Persyaratan  Teknis Bangunan dan Prasaran Rumah Sakit.
Semua  itu  tidak  lain  adalah  demi menjalankan fungsi nurse call tersebut, sebab bila  fasilitas  tersebut  tidak  diselenggarakan pada  kelas  rawat  inap,  akan  menimbulkan gangguan terhadap pasien dalam memperoleh
pelayanan contohnya adalah kondisi kegawatan saat di kelas rawat inap. Maka bila tidak diselenggarakan bisa terjadi menimbulkan  pelanggaran  Pasal  32    huruf  o Undang-Undang Rumah Sakit yakni, memperoleh  keamanan  dan  keselamatan dirinya  selama  dalam  perawatan  di  rumah sakit.  Hal  tersebut  sesuai  dengan  bunyi  SK tentang HPK Pasal 14.
Berbeda dengan jawaban dari narsumber, Namun peneliti di lapangan  tidak menemukan  SK  direktur  tentang  regulasi standar fasilitas kelas rawat inap seperti yang telah di jelaskan sebelumnya pada pembahasan regulasi tentang  standar faslitas, sehingga  tidak  bisa  dijadikan  patokan pelaksana. Akan tepi dalam
menyelenggarakan  standar  fasilitas,  rumah sakit  dapat  berpedoman  terhadap  SK  tentang HPK karena didalam dokumen HPK ada hak- hak  pasien  yang  berkaitan  dengan  fungsi fasilitas  yang  harus  disediakan  pada  kelas rawat  inap.    Seperti  standar  hak  atas keselamatan  dan  kemanan,  hak  privasi, pelayanan  yang  efektif  tanpa  harus  beresiko kerugian  materi  atau  fisik,  juga  informai tentang hak pasien.
2.  Implementasi  Regulasi  Stadar  Pelayanan Kesehatan
Adapun hasil wawancara kedua rumah sakit yaitu:
a. Implementasi Regulasi Standar Pelayanan Kesehatan  Pada  Kelas  Rawat  Inap  di RSUD Kabupaten Lombok Tengah
Berdasarkan  pada  hasil  wawancara terhadap  pasien  dan  narasumber  yang terdiri  dari stakeholder .  Adapun  jawaban pasien  yaitu    “Kendala  pelayanan  saat malam, karena perawat lama menanggapi”, selain itu  jawaban  terkait  pelayanan  rohani terhadap  pasien  yaitu  “Rumah  sakit  tidak menawarkan pelayanan rohani”.
Jawaban pelakasanaan standar pelayanan  kesehatan  oleh  pasien,  berbeda dengan  yang  dijelaskan  oleh  narasumber “sesuai  SOP”  yaitu  “Pelayanan  berupa medis,  perawatan,  penunjang  medis  dan rohani.  Sehingga  terdapat  kesenjangan antara  regulasi  yang  ditetapkan  direktur dengan  pelaksanaan  standar  pelayanan kesehatan di kelas rawat inap.
Mengingat pelaksnaan standar pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  belum dapat memenuhi hak atas standar pelayanan kesehatan. Maka dalam pelayanan kesehatan,  agar  dapat  dikatakan  baik  dan mengikuti standar yang layak jika memenuhi  prinsip  dalam  memberikan standar  pelayanan  kesehatan,  dalam  hal  ini rumah sakit masih belum mengikuti prinsip terutama  dalam  prinsip  pemikiran  juga perbuatan  anti  disrkiminasi  semua  aspek HAM,  serta  landasan  iktkad  baik,  prinsip kejujuran dan juga keadilan.
Maka  untuk  menilai  hasil  kerja pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  baik atau  buruk,  ada  banyak  faktor  yang mempengaruhinya  sehingga  susah  untuk dikatakan  kurang  baik  atau  sudah  cukup, karena parameternya terlalui banyak, namun  salah  satu  yang  dapat  kita  ambil adalah  pelayanan  yang  sesuai  dengan standar dari profesi tenaga kesehatan.
Sesuai dengan jawaban pasien terkait pelayanan  kesehatan  khususnya  adalah pelayanan  perawatan,  masih  kurangnya kepedulian tenaga perawatan yang menjalankan  fungsi  tugasnya  sebagai pemberi  pelayanan  kesehatan,  hal  itu terlihat  dari  respon  perawat  jaga  malam bila pasien membutuhkan pelayanan kesehatan  tidak  memberikan  respon  yang cepat.
Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan tugas  dan    wewenang  dari  perawat  seperti yang  telah  di  atur  didalam  bunyi  Pasal  29 ayat  (1)  huruf  a,  b,  c,  e,  dan  f  Undang- Undang  No.  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan, yang bunyi nya adalah:
Dalam  menyelenggarakan  praktik keperawatan, perawat bertugas sebagai: a. Pemberi asuhan keperawatan
b. Pengelola dan konselor bagi klien
c. Pengelola pelayanan keparawatan
e.Pelaksana  tugas  berdasarkan  pelimpahan wewenang
f.  Pelaksana  tugas  dalam  keterbatasan tertentu
Berdasarkan  dari  kejadian  tersebut dapat dikatakan tenaga kesehatan di rumah sakit    lalai  dalam  memberikan  pelayanan pasien.  Adapaun  dapat  dikatakan  lalai disebabkan,  karena  tidak  melakukan  suatu
tindakan  yang  sebenarnya  ada  kewajiban untuk  melakukan (the  failure  to  act  when there is a duty to act). Adapun maksud dari kelalaian tersebut adalah kegagalan seorang profesional  untuk  bekerja  sesuia  dengan standar  yang  diharapkan  dari  profesinya itu.  Dalam  hal  ini  khususnya  pemberian pelayanan perawatan.
Sebab  dari  jawaban  pasien  terkait pelayanan  kesehatan  pada  kelas  rawat  inap di  rumah  sakit,  permasalahan  yang  timbul bahwa  pelayanan  perawatan  yang  masih memiliki kekurangan dalam hal pememenuhan hak pasien dalam memperoleh  pelayanan  kesehatan.  Dapat disebabkan  karena  perbedaan  karakter setiap  tenaga  kesehatan  seperti  yang diungkapkan oleh komite keperawatan saat dilakukan  wawancara.  Selain  itu  adanya pengaruh kelelahan akibat beban kerja yang berlebih,  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  usia tenaga  kesehatan  sendiri  selain  itu  juga karena  adanya  status  perkawinan,  status gizi juga masa kerja.
Peremasalahan  yang  timbul  bukan saja pada pelayanan perawatan namun juga pelayanan  rohani  yang  pelaksanaannya masih  kurang  sebagaimana  fungsinya,  hal itu  sesuai  dengan  hasil  wawancar  pasien”. Namun itu sesuai dengan yang diungkapkan  oleh  direktur  rumah  sakit bahwa  pelayanan  rohani  masih  dalam proses  melengkapi.  Padahal  bila  melihat fungsi  pelayanan  rohani  adalah  hubungan antara  pasien  dengan  sang  pencipta, sehingga  itu  diharapkan  bila  diterapkan akan  membantu  proses  penyembuhan. Maka  diharapkan  ke  depan  pelayanan rohani  pada  rumah  sakit  khususnya  kelas rawat  inap  dapat  dilaksanakan  sepenuhnya demi  memberikan  hak  pasien  dalam  hal pelayanan kesehatan.
b. Implementasi  Regulasi  Standar  Pelayanan Kesehatan  Pada  Kelas  Rawat  Inap  di RSUD Kabupaten Lombok Timur
Dari hasil wawancara yang dilakukan  terhadap  pasien  atau  responden dan  juga  narasumber  yang  terdiri  dari beberapa  bagian  pelaksana  tugas  yang  ada di  ruamah  sakit.  Adapun  jawaban  pasien terkait  pelaksananaan  standar  pelayanan kesehatan  “Respon  pelayanan  kesehatan
saat malam kurang”.  “Selama dirawat doa sendiri”.
Hasil  jawaban  wawancara  pasien menunjukkan  adanya  perbedaan  jawaban pasien    dengan    jawaban  dari  narasumber, jika  dilihat  dari  kinerja  pelaksanaan regulasi  standar  pelayanan    kesehatan seperti  yang  diungkapkan  pasien.  Jika disesuiakan  dengan  standar  pelayanan kesehatan  yang  sudah  diatur.  Seperti pernyataan narasumber “semuanya berjalan sesuai  SOP”.  “sudah  dilakukan  evaluasi” Namun  dalam  pelaksanaan  masih  tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, jika  dikaitkan  dengan  tujuan  pelayanan kesehatan, yang berupa pelayanan kesehatan  perorangan  ditujukan  untuk menyembuhkan  penyakit  dan  memulihkan kesehatan perseorangan dan kelaurga.
Melihat tujuan dari pelayanan kesehatan,  bagaimana  dapat  memberikan pelayanan  perseorangan  jika  kebutuhan pasien  tidak  ditanggapi.  Jika  dikaitkan dengan  sumpah  profesi  seorang  perawat dalam  hal  memberikan  pelayanan  kepada pasien, namun masih mengabaikan pelayanan  pasien.  Seperti  janjin  profesi yang  telah  disebutkan  juga  dalam  Pasal 18 ayat  (3)  huruf  d  Undang-Undang  No.  38 Tahun  2014  tentang  Keperawatan,  yang merupakan sebagai syarat  untuk praktek.
Dibandingkan dengan sumpah Hippocrates yang  mempunyai  semangat yang  luhur  dalam  menjalankan  profesinya. Sehingga  seharusnya    menjadi  pandangan dalam  menjalankan  fungsi  tugas  profesi sebagai  tenaga  kesehatan.  Khususnya dalam  menjalankan  fungsi  tugas  rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan.
Penyebabnya  kegagalan  pelayanan kesehatan  adalah  salah  satunya  kurangnya kepedulian  tenaga  kesehatan  terhadap tujuan dan fungsi rumah sakit, juga banyak faktor  lain  seperti  yang  telah  dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.
Maka  dari  permasalahan  tersebut, pengawasan komite keperawatan dalam hal ini  masih  tidak  sejalan  seperti  pada  hasil wawancara di lapangan. Hal itu dilihat dari fungsi pelayanan perawatan yang
dijalankan belum memenuhi standar
pelayanan kesehatan berdasarkan keterangan pasien.
Untuk  pelayanan  rohani  karena  baru mulai  dijalankan  sehingga  masih  kurang hal  itu  selaras  dengan  jawab  dari narasumber. Sehingga ke depan diharapkan pelaksana tugas pelayana rohani    sudah  mulai  dilengkapi  untuk kebutuhan dari pelayanan kesehatan pasien. Sesuai  tujuan  pelayanan  rohani  yaitu menghubungkan  antara  pasien  dengan pencipta.
Perlindungan Hak
Pasien Dalam
Mendapatkan  Standar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Pada  Kelas  Rawat  Inap  di RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah  Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur
Tujuan  ke  tiga  dalam  penelitian  ini mengetahui  perlindungan  hak  pasien  dalam mendapatkan  standar  fasilitas  pelayanan kesehatan  pada  kelas  rawat  inap,  tiap  rumah sakit.
1. Perlindungan Hak Pasien Dalam
Mendapatkan  Standar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Pada  Kelas  Rawat  Inap  di
RSUD Kabupaten Lombok Tengah Berdasarkan pada masalah yang timbul saat pengkajian terhadap pasien dan narasumber. Jika melihat permasalahan pertama  yaitu  regulasi  standar  fasilitas  yang diselenggarakan pada kelas rawat inap, bentuk dari  regulasi  standar  fasilitas  tersebut  tidak ditemukan  oleh  peneliti,  sehingga  hanya berpedoman  terhadap  SK  Direktur  Rumah Sakit  Umum  Daerah  Praya  Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 65/KTPTS/DIR/RSUD-P/11/2016 tentang
Hak Pasien dan Keluarga (HPK).
Melihat  fungsi  rawat  inap  merupakan fungsi utama rumah sakit, yaitu tanpa fasilitas dirawat  inap  rumah  sakit  tidak  akan  mampu melaksanakan tugas fungsinya sebagai rumah sakit.  Sehingga  sudah  seharusnya  pimpinan rumah  sakit  membuat  keputusan  berupa regulasi  standar  fasilitas  demi  memberikan kepastian  kepada  pasien  untuk  memperoleh hak atas fasilitas yang sesuai standar.
Tapi  didalam  dokumen  HPK  RSUD Kabupaten Lombok Tengah telah  disebutkan pada  angka  ke  1,  ke  6,  ke  11,  dan  ke  12,  hal yang  berkiatan  dengan  hak  pasien  bila dikaitkan  terhadap  fungsi  dari  fasilitas  yang
diselenggarakan  pada  kelas  rawat  inap  dapat menjadi  perlidungan  hak  pasien  selama masa perawatan.
Namun direktur tetap harus mengeluarkan  SK  tentang    regulasi  standar fasilitas  pada  kelas  rawat  inap.  Karena  untuk melaksanakan  yang  sifatnya  umum  atau general  menjadi  peristiwa  konkrit  dibutuhkan surat  keputusan.  Hal  itu  dapat  dikaitkan tanggung  jawab  Pemda  terhadap  penyediaan sarana  dan  parasan  kesehatan  seperti  yang disebutkan  dalam  Pasal  13  ayat  (1)  huruf  d dan  e  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang Pemerintah Daerah.
Berdasarkan    hasil  kajian  peneliti terkait  bentuk  regulasi  standar  fasilitas  kelas rawat  inap,  di  RSUD  Kabupaten  Lombok Tengah,  maka  tidak  ditemukan  perlindungan hak  pasien  terhadap  regulasi  standar  fasilitas pada kelas rawat inap namun semua itu tidak terlepas dari SK direktur tentang HPK karena fasilitas  yang  ada  masih  berkaitan  dengan  isi pasal dalam SK tentang HPK.
Untuk  standar  pelayanan  kesehatan karena telah diatur didalam peraturan internal rumah sakit atau yang sering disebut hopsital by  law dan  sudah  disesuaikan  dengan  SOP maka  dapat  memberikan  perlindungan  hak terhadap  pasien  dalam  pelaksnaan  standar pelayanan kesehatan.
Sedangkan  permasalahan  lain  yang timbul  dari  impelentasi  regulasi  standar fasilitas kelas rawat inap, yaitu penyelenggaraan  fasilitas  kelas  rawat  inap belum  sesuai  standar,  seperti  yang  telah disebutkan pasien pada pembahasan impelentasi  standar  fasilitas,  sehingga  tidak dapat  memberikan  perlidungan  hak  pasien dalam  memperoleh  standar  fasilitas  di  kelas rawat inap.
Dari  uraian  masalah  yang  muncul terkait  pelaksanaan  standar  fasilitas,  dimana rumah  sakit  sebagai  badan  hukum  memiliki tanggung  jawab  hukum  atas  penyelenggaran pelayanan  kesehatan,  terikat  dan  harus bertanggung jawab atas segala yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan  hukumnya  sebagai  pengemban hak dan kewajiban.
Pasal 46 Undang-Undang No.44 Tahun 2009  tentang  Rumah  Sakit,    telah  dijelaskan tanggung  jawab  rumah  sakit.  Hal  itu  sesuai
dengan  bunyi  pasal  tersebut,  ”Rumah  Sakit bertanggung  jawab  secara  hukum  terhadap semua  kerugian  yang  ditimbulkan  atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Termasuk Pemda yang  memiliki  tugas  dalam  melakukan pengawasan  berdasarkan  Pasal  37  ayat  (1), dan  (2)  Peraturan  Menteri  Kesehatan  No.  24. Tahun  2016  tentang  Persyaratan  Teknis Bangunan dan Prasaran Rumah Sakit.
Berdasarkan  uraian  masalah  yang timbul  diatas  maka  rumah  sakit  tidak memberikan  perlindungan  hak  bagi  pasien dalam  penyelenggaraan  standar  fasilitas,  hal tersebut  dilihat  dari  risiko  yang  ditimbulkan yaitu  fasilitas  gedung  yang  kurang  sempurna sangat  mempengaruhi  keselamatan  pasien seperti  lantai  yang  licin  akan  menyebabkan resiko  jatuh  dan  cidera  pada  pasien.  tidak memberikan  penjelasan  terhadap  pasien tentang  pintu  darurat  atau  alat  pemadam, sehingga mengancam keselamtan pasien.
Meskipun  hal  tersebut  telah  dijelakan didalam  bunyi  Pasal  32  huruf  n  Undang- Undang  No.44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit  dan  telah  dijelaskan  dalam  penjelasan Undang-Undang Pasal 2 yaitu:
Yang dimaksud dengan ”nilai perlindungan dan keselamatan pasien” adalah bahwa  penyelenggaraan  Rumah  Sakit  tidak hanya  memberikan  pelayanan  kesehatan semata,  tetapi  harus  mampu  memberikan peningkatan  derajat  kesehatan  dengan  tetap memperhatikan
perlindungan dan keselamatan pasien. Dimana rumah sakit dalam
pelaksanaanya  masih  belum  melengkapi  dan tidak  mengindahkan  resiko-resiko  yang  akan pasien  dapatkna  bila  terjadi  kecelakaan selama perawatan.
Sedangkan  bila  membahas  masalah perlindungan hak pasien atas standar pelayanan  kesehatan,  maka  berdasarkan  hasil kajian  wawancara  pasien  dan  pasien,  yaitu pasien  masih  belum  memperoleh  pelayanan kesehatan yang sesuai standar. Dari pelayanan yang    diberikan  seharusnya  disesuaikan dengan standar berdasarkan regulasi yang ada. Mengeingat  fungsi  rumah  sakit  dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu menyangkut  hajat  hidup  seseorang  atau masyarakat
Sesuai  dengan  tanggung  jawab  tenaga kesehatan  yang  disebutkan  didalam  Pasal  24 ayat  (1)  Undang-Undang  tentang  Kesehatan menjelaskan bahwa tenaga kesehatan didalam menyelenggarkan  pelayanan  kesehatan  harus memenuhi  ketentuan  kode  etik,  memenuhi standar  profesi,  memenuhi  hak  pengguna pelayanan  kesehatan,  memenuhi  standar prosedur opersional.
Itu  juga  sesuai  dengan  ketentuan  Surat Keputusan  Direktur  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Praya  Kabupaten  Lombok  Tengah Nomor: 65/KTPTS/DIR/RSUD-P/11/2016 tentang  Hak  Pasien  dan  Keluarga  (HPK), sebagai perlindungan pasien dalam memperoleh  pelayanan  selama  perawatan  di rumah sakit.
Karena  pasien  tidak  mendapatkan perlindungan  hak  atas  standar  fasilitas pelayanan  kesehatan  pada  kelas  rawat  inap maka  dapat  berakibat  resiko  pelanggaran Pasal 32 huruf b, c, d, e, i, n, dan o  Undang- Undang Rumah Sakit. Karena telah melanggar  hak  atas  privasi  pasien,  hak memperoleh pelayanan kesehatan yang berdasarkan  prinsip  pelayanan  kesehatan seperti  keadilan,  kejujuran,  antidiskriminasi dan  iktikad  baik.  Selain  itu  karena  tidak memberikan  pelayanan  yang  efektif  sehingga membuat resiko kerugian fisik maupun materi terhadap pasien, juga karena akibat dari tidak memberikan keamanan pasien selama perawatan dikelas rawat inap.
Akibat  dari  pelanggaran  hak  pasien tersebut maka akan beresiko terhadap gugatan hukum peradata yang timbul karena pertanggung  jawaban  atas  dasar  wanprestasi ( contractual  liability )  yang  diatur  di  Pasal 1239  sebab  rumah  sakit  tidak  melakukan tindakan  yang  sebenarnya  rumah  sakit memiliki  kewajiban  untuk  melakukan,  dalam hal  ini  rumah  sakit  tidak    menyelenggarakan standar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sesuai peraturan  ada,  sehingga  berdampak  akan menimbulkan  kerugian  terhadap  pasien  baik fisik  maupun  materi.  Maka  selain  resiko gugatan  pasal  diatas  juga  berseiko  gugatan berdasarkan pelanggaran hukum ( Onrechmatigedaad )  Pasal  1365,  1366,  dan 1367  KUH  Perdata  karena  kelalaian  rumah sakit  dalam  mengelola  standar  fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan
tanggung jawab rumah sakit sebagai pengelola sarana dan prasaran serta perawatannya.
2. Perlindungan  Hak  Pasien  Hak  Pasien Dalam  Mendapatkan  Standar  Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  Pada  Kelas  Rawat Inap di RSUD Kabupaten Lombok Timur
Untuk melihat perlindungan hak pasien pada  penyelenggaraan  standar  fasilitas  kelas rawat  inap  di  RSUD  Kabupaten  Lombok Timur,  maka  peneliti  melakukan  wawancara terhadap  pasien  dan  narasumber  di  rumah sakit  dan  selain  itu,  bepedoman  pada peraturan dan literatur lainnya.
Adapun  hasil  kajian  yang  diperoleh, regulasi
standar fasilitas yang diselenggarakan  pada  kelas  rawat  inap  di RSUD  Kabupaten  Lombok  Timur,  tidak ditemukan  bentuk  regulasi  standar  fasilitas tersebut, meskipun hasil keterangan wawancara  direktur  menyebutkan  memiliki SK regulasi standar fasilitas kelas rawat inap.
Akan tetapi peneliti memperoleh SK Direktur RSUD  Dr.  Soejono,  Selong  Kabupaten Lombok Timur Nomor.
445/07/PD.RSUD/2016  tentang  Hak  Pasien dan  Keluarga  (HPK)  yang  dapat  dijadikan acuan  dalam  pelaksanaan  standar  fasilitas kelas  rawat  inap.  Namun  bukan  berarti  SK regulasi  standar  fasilitas  kelas  rawat  inap sudah  tidak  diperlukan.  Namun  SK  tersebut tetap  dibutuhkan  sehingga  perlu  dibuat. Mengingat  tujuan  dari  regulasi  standar fasilitas tidak lain adalah demi terselenggaranya  persyaratan  rumah  sakit seperti  telah  disebutkan  dalam  bunyi  Pasal  7 ayat  (1)  Undang-Undang  No.  44  Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Selain  itu  karena    didalam  dokumen HPK  RSUD  Kabupaten  Lombok  Timur  telah disebutkan  pada  Pasal  2,  5,  9,  dan  14,  yang berkiatan  dengan  hak  pasien  bila  dikaitkan terhadap fungsi dari fasilitas yang diselnggarakan  pada  kelas  rawat  inap  maka dapat  dijadikan  perlidungan  hak  pasien. Sedangkan  untuk  pasien  dalam  memperoleh standar  pelayanan  kesehatan,  rumah  sakit telah mengatur pelaksanaannya berdasar pada pearturan  internal  rumah  sakit  atau  yang biasanya  disebut hospital  by  law .  Namun belum sesuainya pelaksanaan standar fasilitas kelas  rawat  inap  di  rumah  sakit,  sehingga
mengakibat  perlindungan  hak  pasien  dalam mendapatkan  standar  fasilitas  pada  kelas rawat inap terabaikan.
Sistem  informasi  dan  komunikasi  juga gas  medis  yang  termasuk  didalam  prasarana rumah  sakit  perlu  diselenggarakan  demi menunjang kebutuhan pelayanan kesehatan di rumah  sakit.  Prasaran  komunikasi  dan informasi  juga  disebutkan  dalam  Pasal  31 ayat (2) dan (3)  Peraturan Menteri Kesehatan No.  24  Tahun  2016  tentang  Persyaratan Teknis  Bangunan  dan  Prasaran  Rumah  Sakit. Sesuai  dengan  bunyi  kandungan  dalam  SK direktur  tentang  HPK  dalam  Pasal  5  dan  14. Sehingga  bila  melihat  masalah  yang  timbul, maka  hak  pasien  dalam  memperoleh  standar fasilitas tidak terpenuhi.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  dalam penyelenggaraan standar pelayanan kesehatan,  sesuai  jawaban  pasien  mengenai kurangnya  respon  pelayanan  pearwatan  dan pasien  atas  tidak  terdapatnya  pelayanan rohani. Hal ini menyebabkan tidak terlindunginya  hak  pasien  atas  standar pelayanan  kesehatan.  Jika  melihat  hak  utama pasien  adalah  hak  untuk  mendapatkan pemeliharaan  kesehatan,  dengan  kriteria pemeliharaan kesehatan berupa adanya upaya kesehatan,  sarana  kesehatan  dan  bantuan dari tenaga  kesehatan  yang  memenuhi  standar pelayanan kesehatan.
Itu  semua  tidak  luput  dari  pengawasan pemerintah daerah sesuai bunyi Pasal 37 ayat (1), dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24.  Tahun  2016  tentang  Persyaratan  Teknis Bangunan  dan  Prasaran  Rumah  Sakit,  yang berbunyi.  Disisi  lain  rumah  sakit  didalam pelaksanaan  tugas  fungsinya  telah  diatur dalam  Kode  Etik  Rumah  Sakit  Indonesia tahun  2001  (KODERSI)”.  Namun  akibat perlindungan hak pasien tidak terpenuhi maka berdampak  terhadap  resiko  gugatan  pasien berdasarkan  pelanggaran  Pasal  32  huruf  b,  c, d, e, i, n, dan o Undang-Undang Rumah Sakit.
Akibat  dari  pelanggaran  hak  pasien tersebut maka akan beresiko terhadap gugatan hukum peradata yang timbul karena pertanggung  jawaban  atas  dasar  wanprestasi ( contractual  liability )  yang  diatur  di  Pasal 1239  sebab  rumah  sakit  tidak  melakukan tindakan  yang  sebenarnya  rumah  sakit memiliki  kewajiban  untuk  melakukan,  dalam
hal  ini  rumah  sakit  tidak    menyelenggarakan standar  fasilitas  pelayanan  kesehatan  sesuai peraturan yang ada, sehingga berdampak akan menimbulkan  kerugian  terhadap  pasien  baik fisik  maupun  materi.  Selain  resiko  gugatan pasal diatas juga beresiko gugatan berdasarkan
pelanggaran hukum
( Onrechmatigedaad )  Pasal  1365,  1366,  dan 1367  KUH  Perdata  karena  kelalaian  rumah sakit  dalam  mengelola  standar  fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan tanggung jawab rumah sakit sebagai pengelola sarana dan prasaran serta perawatannya  akan  tetapi  itu  menimbulkan kerugian  terhadap  pasien  sehingga  rumah sakit  wajib  bertanggung  jawab  atas  gugatan tersebut.

## PENUTUP KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari hasil penelitian ini adalah:
Regulasi Tentang Standar
Fasilitas Pelayanan  Kesehatan  Pada  Kelas  Rawat Inap di RSUD Kabupaten Lombok Tengah Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur a. RSUD Kabupaten Lombok Tengah
1)  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan direktur  rumah  sakit  regulasi  standar fasilitas  sudah  ada  dan  dikelaurkan berdarakan  pada  SK  bupati,  namun kenyataan  dalam  lapagan,  peneliti  tidak memperoleh SK direktur tersebut, padahal bila melihat fungsi dari keputusan  tersebut  merupakan  suatu yang  dapat  mengikat  pelaksanaan  dari standar  fasilitas  tersebut.  mengingat tanpa  fasilitas  rawat  inap  rumah  sakit tidak  akan  berfungsi.  Namun  dapat berpedoman pada Surat Keputusan Direktur  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 65/KTPTS/DIR/RSUD- P/11/2016  tentang  Hak  Pasien  dan Keluarga  (HPK).  Karena  didalam  SK tersebut  juga  mengatur  hal-hal  yang merupakan hak pasien dalam
memperoleh  keselamatan,  keamanan, juga standar pelayanan, dalam Pasal 1, 6, 10, 12.
Selain  regulasi  internal  rumah sakit,  standar  fasilitas  kelas  rawat  inap
juga  menyesuaikan    terhadap  peraturan pemerintah berupa:
 Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 Pasal 34 ayat (3).
 PP  No.  102  Tahun  2000  tentang Standarisasi  Nasional  Pasal  3  ayat (3).
 Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemda  Pasal  13  ayat  (1) huruf d dan e.
 Undang-Undang  Rumah  Sakit  Pasal 32 huruf b, i, n dan o
 Peremenkes  No.  24  Tahun  2016, tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan  Prasaran  Rumah  Sakit,  Pasal  34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). dan Pasal 38 ayat (1) huruf a.
2) Berdasarkan hasil  kajian dengan direktur yaitu  standar  pelayanan  kesehatan  telah diatur  didalam hopital  by  law .  Jawaban dari  narasumber  sesuai  dengan  yang peneliti temukan didalam hospital by law RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah, tentang  penerapan  standar  pelayanan kesehatan  yang  sudah  disusun  oleh komite  medis  dan  komite  keperawatan, yang  disebutkan  dalam  Pasal  36  huruf  b “menyusun  prosedur  pelaksana  tetap pelayanan  medis”,  Pasal  38  huruf  a “Merumuskan standar pelayanan profesi” dan  Pasal  44  “Memperoleh  standar pelayanan  kesehatan”.  Regulasi  yang sudah  dikelaurkan  tujuannya  adalah memberikan  kepastian,  pasien  sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan akibat memungkinkan akibat resiko yang ditimbulkan.
b. RSUD Kabupaten Lombok Timur
1)  Dari  hasil  wawancara  dengan  direktur rumah  sakit  tentang  regulasi  standar fasilitas  sudah  di  kelaurkan  dalam  SK direktur, namun berdsarkan kajian peneliti tidak menemukan surat
kepututasan  tersebut.  Akan  tetapi  dapat berpedoman terhadap SK direktur RSUD Dr.  Soejono,  Selong  Kabupaten  Lombok Timur  Nomor.  445/07/PD.RSUD/2016 tentang  HPK.  Karena  standar  fasilitas yang disebutkan berdasarkan pada Permenkes  no.  24  tahun  2016  tentang Persyaratan  Teknis  Bangunanan  dan Sarana  Prasarana  Rumah  Sakit,  juga
menyangkut  hak  pasien  seperti  yang disebutkan  dalam  isi  dokumen  HPK seperti  yang  disebutkan  pada  ayat    2,  5, 9, dan 14.
Selain  regulasi  internal  rumah sakit,  standar  fasilitas  kelas  rawat  inap juga  menyesuaikan    terhadap  peraturan pemerintah berupa:
 Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945 Pasal 34 ayat (3).
 PP  No.  102  Tahun  2000  tentang Standarisasi  Nasional  Pasal  3  ayat (3).
 Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemda  Pasal  13  ayat  (1) huruf d dan e.
 Undang-Undang  Rumah  Sakit  Pasal 32 huruf b, i, n dan o
 Peremenkes  No.  24  Tahun  2016, tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan  Prasaran  Rumah  Sakit,  Pasal  34 ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6). dan Pasal 38 ayat (1) huruf a
2)  Hasil  wawancara  yang  dilakukan terhadap narasumber menyatakan
“standar  pelayanan  kesehatan  sudah  di atur  dalam hospital  by  law dan  untuk pelaksanaan sesuai SOP, karena pelayanan kesehatan harus diselenggarakan  berdasarkan  pancasila dan  didasarkan  pada  nilai  kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat keadilan,  persamaan  hak,  dan  anti diskriminasi, perlindungan juga keselamatan,  dan  pemerataan.  Pelayanan yang  diselenggrakan  sudah  disesuiakan sesuai  dengan  isi  kandungan  dalam hospital  by  law menyebutkan  dalam Pasal 31 huruf a, Pasal 37 ayat (3), Pasal 53  ayat  (5).  Regulasi  yang  sudah dikeluarkan tujuannya adalah memberikan  kepastian,  pasien  sebagai penerima  jasa  dari  pelayanan  kesehatan yang diselenggarakan di rumah sakit.
Implementasi  Regulasi  Tentang  Standar Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  Pada  Kelas Rawat  Inap  di  RSUD  Kabupaten  Lombok Tengah  Dan  RSUD  Kabupaten  Lombok Timur
a. RSUD Kabupaten Lombok Tengah
1)  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pasien  masih  terdapat  banyak  fasilitas
yang  tidak  memenuhi  standar  yaitu berupa  standar  kamar  mandi  yang  tidak mengikuti  Permenkes,  tidak  disediakan nurse  call ,  standar  kemanan  berupa APAR, central  oksigen ,  juga  standar keselamatan  pintu  darurat.  Hal  tersebut seharusnya di sesuaikan dengan Permenkes  No.  24  tahun  2016,  seperti jika  melihat  fungsi  dari  alat  komunikasi dan  standar  keamanan  adalah  demi menunjang kebutuhan pelayanan
kesehatan di rumah sakit, selain itu untuk menghindari resiko tuntutan akibat pelanggaran  seperti  yang  di  sebutkan dalam  Pasal  32  huruf  i,  dan  o  Undang- Undang Rumah Sakit.
2)  Berdasarkan  hasil  kajian  terhadap  pasien mengenai pelaksanaan standar pelayanan kesehatan, dari jawaban pasien menyebutkan masih mendapatkan pengabian  pelayanan  saat  malam  hari, dan  selain  itu  pasien  tidak  memperoleh pelayanan  rohani.  Mengingat  pelayanan kesehatan  merupakan  fungsi  dari  rumah sakit,  sehingga  bila  pelayanan  kesehatan tidak  dijalankan  sesuia  standar  maka dapat  mengabiakan  hak  pasien  atas pelayanan  kesehatan.  Hal  itu  sesuai prinsip  dalam  pelayanan  kesehatan, dimana pelayanan perawatn dan pelayanan  rohani  belum  dilaksanakan sesuai  standar  pelayanan  kesehatan. Sehingga dapat menimbulkan pelanggaran  atas  Pasal  29  ayat  (1)  huruf a, b, dan  Undang-Undang Keperawatan. b. RSUD Kabupaten Lombok Timur
1)  Mengungkap  hasil  wawancara  yang dilakukan terhadap pasien terkait implementasi  regulasi  standar  fasilitas yang diterapkan pada kelas rawat inap di RSUD Kabupaten Lombok Timur. Adapun  hasil  jawaban  yaitu  fasilitas kelas  rawat  inap  belum  sesuai  dengan standar  fasilitas  seperti  tidak  tersedianya nurse  call ,  jika  melihat  fungsinya  adalah sebagai  alat  komunikasi  antara  pasien dengan  petugas  kesehatan,  sehingga  bila tidak disediakan akan mengurangi fungsi sistem  pelayanan  kesehatan.  Terutama saat terjadi kegawatan dikelas rawat inap, maka  perlu  dilengkapi  fasilitas  untuk menghindari resiko pelanggaran Pasal 32
huruf  o  Undang-Undang  Rumah  Sakit juga  pelanggaran  dalam  SK  tentang HPK.  Adapun  permasalhan  lain  seperti masih  tidak  sesuainya  penataan  tempat tidur  pasien  sesuia  kelas  sehingga  akan menimbulkan  gangguan  rasa  nyaman terhadap pasien.
2)  Masih  tidak  sesuia  dengan  regulasi standar  pelayanan  kesehatan  seperti diungkapkan  oleh  pasien  yaitu  pasien mendapat  pengabaian  atas  pelayanan perawatan  juga  pelayanan  rohani,  jika dilihat  dari  fungsi  kedua  pelayanan tersebut  adalah  bagian  dalam  pelayanan kesehatan  yang  harus  dipenuhi  sesuia dengan  hak  pasien.  Sehingga  dibutuhkan pengawasan  dari  komite  keperawatan untuk  menjalannkan  fungsi  pelayanan perawatan  sesuai  sumpah  porfesi  dalam Pasal      18  ayat  (3)  huruf  d  Undang- Undang Keperawatan. Permasalahan pelayanan  rohani  karena  baru  mulai dijlankan sehingga dalam proses melengkapi. Perlindungan Hak Pasien Dalam
Mendapatkan  Standar  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan  Pada  Kelas  Rawat  Inap  di RSUD  Kabupaten  Lombok  Tengah  Dan RSUD Kabupaten Lombok Timur.
a. RSUD Kabupaten Lombok Tengah
1)  Berdasarkan  hasil  kajian  peneliti  di rumah  sakit  tidak  menemukan  SK direktrur tentang regulasi standar fasilitas,  sehingga  rumah  sakit  hanya berpedoamn terhadap Peemenkes No. 24
Tahun  2016,  dan  hasil  kajian  peneliti tentang  SK  Direktur  Rumah  Sakit Umum Daerah Praya Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 65/KTPTS/DIR/RSUD-P/11/2016 tentang Hak Pasien dan Keluarga (HPK). Sehingga  bila    mengaitkan  antar  bunyi pasal  didlam  SK  dierktur  tentang  HPK dapat menjadi perlindungan hak. Namun regulasi standar fasilitas tetap dibutuhkan  sebagai  pelaksana  dalam menjalankan standar fasilitas.
2)  Regulasi  standar  pelayanan  kesehtan sudah  diatur  didalam hospital  by  law ,
dan dapat dijadikan sebagai perlindungan hak pasien dalam
memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang sesuai standar.
3)  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan pasien terkait pelaksanaan standar fasilitas  kelas  rawat  inap  masih  banyak yang  tidak  sesuai  standar,  sehingga belum mampu memberikan perlindungan hak  terhadap  pasien  dalam  memperoleh standar fasilitas kelas rawat inap.
Sehingga  karena  rumah  sakit belum  mampu  menyediakan  fasilitas sesuai  standar,  maka    rumah  sakit  harus bersedia  menanggung  apabila  timbul kerugian  akibat  tidak  terpenuhinya  hak pasien dalam memperoleh standar fasilitas  sesuai  Pasal  Pasal  46  Undang- Undang  No.44  Tahun  2009  tentang Rumah  Sakit.  Hal  karena  rumah  sakit juga tidak mengindahkan bunyi pasal 32 huruf n Undang-Undang Rumah Sakit.
Selain  itu  Pemda  mempunyai tugas  dalam  mengawasi  pelaksanaan penyelenggaraan  fasilitas  yang  sesuai standar  berdasarkan  Pasal  37  ayat  (1), dan (2) Peraturan Menteri Kesehatan No. 24.  Tahun  2016  tentang  Persyaratan Teknis  Bangunan  dan  Prasaran  Rumah Sakit.
4)  Berdasarkan  kajian  wawancara  pasien terkait standar pelayanan kesehatan, belum terpenuhi  standar  pelayanan  kesehatan sehingga  belum  mampu  memberikan perlindungan hak pasien dalam memperoleh  pstandr  pelayanan  kesehatan. Dilihat  dari  pelayanan  yang    diberikan seharusnya  disesuaikan  dengan  standar berdasarkan regulasi yang ada.   Mengingat fungsi  rumah  sakit  dalam  memberikan pelayanan  kesehatan  yaitu  menyangkut hajat  hidup  seseorang  atau  masyarakat. Selain  itu  karena  rumah  sakit  tidak melakukan  tanggung  jawab  Pasal  24  ayat (1) Undang-Undang tentang Kesehatan dan tidak  menyesuaikan  sesuai  isi  Surat Keputusan  Direktur  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Praya  Kabupaten  Lombok  Tengah Nomor:  65/KTPTS/DIR/RSUD-P/11/2016 tentang Hak Pasien dan Keluarga (HPK).
b. RSUD Kabupaten Lombok Timur
1) Dari hasil wawancara dengan direktur rumah sakit, peneliti
tidak menemukan  surat  keputusan  direktur
tentang regulasi standar fasilitas yang seharusnya ada sesuia dengan jawaban  hasil  wawancara,  namun peneliti hanya menemukan SK Direktur  RSUD  Dr.  Soejono,  Selong Kabupaten  Lombok  Timur  Nomor. 445/07/PD.RSUD/2016  tentang  Hak Pasien dan Keluarga (HPK), sehingga peneliti mengaitkan antara kandungan SK  tentang  HPK  dengan  resiko terhadap  penyelenggaraan  fasilitas pada kelas rawat inap, sehingga dapat menjadi  perlindungan  hak.  Namun regulasi standar fasilitas tetap dibutuhkan  sebagai  pelaksana  dalam menjalankan standar fasilitas sehingga perlu dibentuk. 2) Regulasi standar pelayanan kesehatan  sudah  diatur  didalam hospital by law , dan dapat dijadikan sebagai perlindungan hak pasien dalam memperoleh pelayanan  kesehatan  yang  sesuai standar.
3)  Berdasarkan  hasil  wawancara pasien  terkait  pelaksanaan    standar fasilitas  pada  kelas  rawat  inap, masih  terdapat  kekurangan  dalam menyelenggarakan  standar  fasilitas kelas  rawat  inap  hal  itu  sesuai jawaban pasien terkait tidak tersedianya sistem komunikasi nurse  call dan  penataan  tempat tidur  pasien  yang  tidak  sesuai dengan  kelas  perawatan.  Sehingga tidak dapat memberikan perlindungan hak pasien berdasarkan  SK  direktur  tentang HPK dalam Pasal 5 dan 14.
4)  Standar  pelayanan  kesehatan  yang diselenggarakan masih belum dapat memenuhi  perlidungan  hak  pasien hal  tersebut  berdasarkan  pada  hasil wawancara  dengan  pasien  dengan jawaban  sering  diabaikan  dalam memperoleh  pelayanan  kesehatan, selain itu jawaban pasien lain  yang memberikan keterangan bahwa tidak memperoleh pelayanan rohani.  Hal  ini  menyebabkan  tidak terlindunginya  hak  pasien  atas standar  pelayanan  kesehatan,  Jika
melihat  hak  utama  pasien  adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan  kesehatan  ( the  right to health care ),

## SARAN
1. Bagi RSUD Kabupaten Lombok Tengah dan RSUD Kabupaten Lombok Timur
Pengelola rumah sakit harus membuat regulasi tentang standar fasilitas kelas  rawat  inap  demi  memberikan perlindungan  hak  pasien  dan  manajemen rumah  sakit  juga  harus  menganggarkan dana  kepada  Pemda  setempat  untuk melengkapi standar fasilitas yang kurang, serta  membuat  program  peningkatan fasilitas tiap tahun sehingga menyesuaikan standar juga mengevaluasi setiap pelaksanaan standar fasilitas tersebut.
Selain itu rumah sakit harus membuat informed  consent terhadap pasien  demi  memberikan  perlindungan terhadap  rumah  sakit  dari  resiko  gugatan akibat  keterbatasan  fasilitas  di  rumah sakit.  Dan  ditambah  fungsi  komite keperawatan  juga  harus  benar-benar dilaksanakn  sesuai  fungsi  tugas  yang telah  disebutkan  dalam hospital  by  law , supaya  tidak  menimbulkan  kurangnya fungsi  standar  pelayanan  kesehatan. Selain itu rumah sakit harus menyediakan papan  informasi  tentang  hak  pasien  agar pasien mengetahui hak sebagai pasien
2. Masyarakat Pasien  maupun  keluarga  pasien harus memperhatikan setiap himbauan atau pengumuman  yang  ada  di  rumah  sakit, sehinga  dapat  mengatahui  apa  saja  hak yang  dapat  diperoleh  selama  di  rumah sakit,  serta  memberikan  masukan    terkait penyelenggaraan  fasilitas  juga  pelayanan kesehatan  di  rumah  sakit  khususnya  rawat inap  jika  dirasa  kurang  bermutu,  sehingga dapat  menjadi  evaluasi  terhadap  rumah sakit  dalam  menyelenggarakan  standar fasilitas  pelayanan  kesehatan  khusus  kelas rawat inap.
3. Pemerintah DaerahKabupaten Lombok
Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Pemerintah daerah harus mendukung penyelenggaraan
regulasi
terkait  standar  fasilitas  kelas  rawat  inap demi mewujudkan perlindungan hak pasien  dalam  memperoleh  standar  fasiltas pada  kelas  rawat  inap.  Serta  memberikan bantuan  anggaran  dana  terhadap  rumah sakit  demi  melengkapi  standar  fasilitas. Pemda  juga  harus  memberikan  masukan terhadap  rumah  sakit  untuk  membuat suarat persetujuan atat ketersediaan fasilitas  demi  memberikan  perlindungan hukum  rumah  sakit  terhadap  resiko gugatan pasien akibat kurangnya ketersediaan  fasilitas di rumah sakit.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi,  Rianto,  2004, Metodelogi  Penelitian Sosial  dan  Hukum ,  Edisi:  I,  Jakarta:
Grarnit
Aditama,  Tjandra  Yoga,  2003, Manajemen Administrasi  Rumah  Sakit ,  Jakarta:
Universitas Indonesia (UI, Press)
Ameln,  Fred,  1991, Kapita  Selekta  Hukum Kedokteran ,  Jakarta:  PT.  Grafikatama Jaya,
Brouwer,  M.A.W.  dkk,    1983, Rumah  Sakit dalam  Cahaya  Ilmu  Jiwa ,  Jakarta:  PT. Grafidiam Jaya
Departemen  Kesehatan    Republik  Indonesia 2007, Pedoman  Teknis  Sarana  Dan Prasarana Rumah Sakit Kelas C, Pusat Sarana,  Prasarana  Dan  Peralatan Kesehatan , Jakarta: Sekretariat Jenderal __________,  2008. Petunjuk  Teknis  Jaminan Kesehatan Masyarakat ( JAMKESMAS ) Di Puskesmas Dan Jaringannya . Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat __________, 2008, Pedoman Penyelenggaraan  Penyelenggaraan  di Rumah Sakit , Jakarta: Depkes RI Direktorat  Bina  Pelayanan  Penunjang  Medik Dan Sarana Kesehatan,
2012, ” Pedoman  Teknis  Bangunan  Rumah Sakit  Ruang  Rawat  Inap” ,  Jakarta: Direktorat  Bina  Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI
Elvandari,  Siska,  2015, Hukum  Penyelesaian
Sengketa  Medis ,  Yogyakarta:  Thafa
Media Guwandi,  J,  1993, Tindakan  Medik  dan Tanggung Jawab Produk Medik , Jakarta: FKUI
Haliman,  Arif  dan  Ari  Wulandari,  2012,
Cerdas  Memiih  Rumah  Sakit  :  Sebuah Komunikasi  medical  yang  Jujur  dan Harmonis , Yogyakarta: Rapha Publishing Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode
Pembuatan  Kertas  Kerja  atau  Skripsi
Ilmu Hukum , Bandung: Mandar Maju, Hanafiah,  M.  Jusuf  dan  Amri  Amir,  2009,
Etika Kedokteran dan Hukum Kedokteran ,  Cetakan  pertama,  Jakarta:
Buku Kedokteran EGC
Hardiwardoyo,  Purwa,  1989, Etika  Medis , Cetakan Pertama, Yogyakrta: Kanisius Hariani,  Safitri,  2005, Sengketa  Medik  dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Dokter  dengan  Pasien, Jakarta:  Diadit Media
Herlambang,  Susatyo  dan  Arita  Murwani,
2012, Cara Mudah Memahami Manajemen  Kesehatan  dan  Rumah
Sakit, Cetakan  Pertama,  Yogyakarta:
Gosyen Publishing
Koeswadji,  Hermin  Hadiati,  2002, Hukum
Untuk Perumahsakitan , Cetakan-I,
Bandung: PT Citra Aditya Bakti Komalawati,  Veronica,  1989, Hukum  dan Etika  Praktik  Kedokteran, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan Kurnia,  Titon  Slamet,  2007  , Hak  atas Derajat  kesehatan  Optimal  sebagai HAM  di  Indonesia ,  Bandung:  PT. Alumni Kusumaatmadja, Mochtar dan Arief Sidharta, 2000, Pengatar  Ilmu  Hukum ,  Bandung: Alumni
Lumenta,  Benyamin,  1989, Hospital,  Citra, Peran  dan  Fungsi ,  Cetakan  Pertama, Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI) Malik,  A.  Ridwan,  1991, Suatu  Overvew
Topik  Ekonomi  Kesehatan ,  Jakarta:
MEDIK
Marbun,  SF.  Dan  Moh.  Mahfud.  MD,  2011,
Pokok-Pokok Hukum Administrasi
Negara ,  Cetakan  ke  VI,  Yogyakarta: Liberty Nasution,  Bahder  Johan,  2005, Hukum Kesehatan Pertanggung jawaban Dokter , Jakarta: Rineka Cipta
Notoatmodjo,
Soekidjo, 1997,
Ilmu
Kesehatan  Masyarakat. Jakarta:  Rineka Cipta __________, 2002, Metode Penelitian Kesehatan , Jakarta: Rineka Cipta __________, 2010, Etika  dan  Hukum
Kesehatan. Cetakan  Pertama,  Jakarta:
Rineka Cipta.
Nursalam,  2008, Konsep  dan  Penerapan Metodelogi Penelitian Ilmu Keperawatan , Edisi 2, Jakarta: Salemba Medika
Panitia Etik Rumah Sakit, 1991, Etika Rumah Sakit  di  Rumah  Sakit  dr. Cipto Mangunkusumo , Jakarta Prasetyawati, Arista Eka, 2011, Ilmu Kesehatan Masyarakat Untuk Kebidanan Holistik (Integrasi Cmmunity Oriented Ke Family Oriented), Cetakan Pertama, Yogyakarta:  Nuha Medika Pohan,  Imbalo.  S,  2003, Jaminan  Mutu Pelayanan Kesehatan-Dasar-dasar
Pengertian ,  Cetakan  I,  Bekasi  Timur:
Kesaint Blanc
Subekhti.  R,  2004, Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata ,  cetakan  ke  tigapuluh empat, Jakarta: PT. Pradnya Pramita Satori,  D  dan  Suyanto,  2013, Metodelogi Penelitian  Kualitatif ,  Bandung:  CV.
Alfa Beta
Soekanto,  Soerjono  dan  Herkutanto,  1987,
Pengantar  Hukum  Kesehatan ,  Cetakan Pertama, Bandung: Remadja Karya
__________, 1989, Aspek Hukum Kesehatan , cetakan  Pertama,  Jakarta:  IND-HILL- CO
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Marmuji,  2001,
Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan  Singkat) ,  Jakarta:  Rajawali Press
Soemitro,  Ronny  Hanitijo,  1988, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri ,
Jakarta: Grahalia Soetrisno.  S,  2010, Malpraktik  Medik  Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa , Cetakan Pertama,  Jakarta:  PT  Telaga  Ilmu Indonesia
Supriadi,  Wila  Chandra  Wila,  2001, Hukum Kedokteran ,  Cetakan  Pertama,  Mandar Maju, Bandung
Tengker,  Freddy,  2002, Hak  Pasien ,  Catakan Pertama, Bandung: Cv. Mandiri Maju Triwibowo,  Cecep,  2012,  Perizinan  dan Akreditasi  Rumah  Sakit,  Cetakan  I, Yogyakarta: Nuha Medika,
Tutik,  Titik  triwulan,  dan  Shita  Febriana,
2011, Perlindungan Hukum Bagi Pasien ,  Cetakan  ke  dua,  Jakarta:  PT.
Prestasi Pustakaraya
___________,  2014, Etika  dan  Hukum Kesehatan , Yogyakarta: Nuha Medika Yustina,  Endang  Wahyati,  2012, Mengenal Hukum  Rumah  Sakit ,  Cetakan  Pertama, Bandung: CV. Keni Meida Zainudin,  Ali.  H,  2006, Sosiologi  Hukum , Jakarta:  Sinar Grafika Suryawati,  Chriswardani,  dkk,  ” penyusunan Indokator Kepuasan Pasien Rawat Inap Rumah Sakit di Provinsi Jawa Tengah ”, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan,    2008,  Vol  09,  No.04 Desember 2008 Kurniawati,  Dian  dan  Soliknah,  :” Hubungan Kelelahan Kerja Dengan Kinerja Perawat Di Bangsal Rawat Inap Rumah Sakit Islam Fatimah Kabupaten Cilacap” ,  KES  MAS,  Tahun  2012,
Vol.  6,  No.  2,  Juni  2012  ISSN  1978- 0575
Anggraini,  Eviana  dan  Umi  Lisyaningsih, :” Disparitas  Spasial  Angka  Harapan
Hidup  Di  Indonesia  Tahun  2010 ,    Fak.
Geografi UGM, Jurnal Bumi Indonesia,
Vol. 2, No.3 Mei 2013 Setyaningsih, Ira, :“Analisis Kualitas
Pelayanan  Rumah  Sakit  Terhadap pasien  Menggunakan  Pendekatan Lean
Servperf ( Lean  Service  dan  Service ferformance )”,  2013,  Spektrum  Industr, Tahun  Vol  11,  No.2,  2013  ISSN  1963- 6590.
Soetoprawiro,  Koerniatmanto,  :” Peraturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-anak Dalam Hukum Kewarganegaraan  Indonesia ,  Dalam
Jurnal  Hukum  Pro  Justicia  XX  No.  3 Juli, Bandung 2002 Apriana,  Ressa  dan  Zaili  Rusli, :”Pelayanan Medis  Pasien Rawat  Inap  Pada Rumah Sakit  Umum  Daerah  Arifin  Ahmad Pekanbaru ,  Pelayanan  Medis  Rawat
Inap,  Tahun  2008,  Harian  Jaya,  Tahun, Vol.1, No.1 ISSN 2355-6919
Mongkaren.  Steffi ,  :” Fasilitas  Dan  Kualitas Pelayanan Pengaruhnya Terhadap Kepuasan  Penguna  Jasa  Rumah  Sakit Advent Manado”, Fasilitas dan Kualitas
Pelayanan,    Tahun2013,  EMBA,  Vol.1 No.4 Desember 2013, ISSN 2303-1174 Supriyanto,  Yuda  dan  Harry  Soesanto ,  :”
Analisis  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan, Harga, Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan  Pasien  Rawat  Jalan  Di Rumah  Sakit  Kariadi  Semarang”,
Diponegoro  Journal  Of  Management Vol. 1, No. 1, Tahun 2012
Heryana,  Irpan,  “ Sistem  Informasi  Pasien Rawat  Inap  Pada  Rumah  Sakit  Umum ’45  Kuningan”, Tesis:  Fakultas  Teknik dan  Ilmu  Komputer  Jurusan  Teknik Informatika Universitas Komputer Indonesia, 2006, http://elib.unikom.ac.id diakses  pada tgl: 6/4/2017 jam: 22.25 wib
RI, UU 1945
RI,  UU  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan
RI,  UU  Nomor  44  Tahun  2009  tentang Rumah Sakit
RI,  UU  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga Kesehatan
RI,  UU  Nomor  32  Tahun  2004  tentang Pemerintah Daerah
RI,  UU  Nomor  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan
RI, Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 tentang
Persyaratan  Teknis  Bangunan  dan Prasana Rumah Sakit
RI,  UU  Kepmenkes  Nomor  772  Tahun  2002 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan, http://digilib.unila.ac.id/10047/11/BAB %20II.pdf hal.  1  diakses  pada  taggal 10/04/17 jam 01.49 wib Penjelasan  Undang-Undang  No.  36  Tahun 2009 tentang
Kesehatan,
http://www.hukor.depkes.go.id/uploads/ produk_hukum/UU%20No.%2036%20
Th%202009%20ttg%20Kesehatan.pdf diakses pada tanggal 10/04/17 jam 2.20 wib
Fhadila,  13-12-2015,Rawat  Inap,  Kualitas Dan Tujuan Opname http://www.idmedis.com/2015/12/rawat -inap-opname-pengertian-kualitas.html diakses  pada  tanggal  10/04/17  jam 17.20 wib Rama  Dani, Standar  Fasilitas  Rumah  Sakit , https://www.scribd.com/doc/236685333 /Standar-Fasilitas-Rumah-Sakit-Santa- Maria pada tanggal 2-5-2017 jam: 15.25 Wib