Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH TERKAIT MEREK YANG TIDAK TERDAFTAR DI INDONESIA
Tasya Ramadhani 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: ramadhanitasya3112@gmail.com

## Abstrak
Tujuan Penelitian yaitu menawarkan perlindungan atas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tidak  terdaftar  pada  Dirjen  HAKI.  Menggunakan  penelitian  normative  yang  bersumber  pada pendekatan  Perundang-undangan  dan  Pendekatan  Konseptual.  Melalui  penelitian  ini  penulis menawarkan  pentingnya  merek  dalam  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  dan  perlindungan  suatu produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang belum di daftarkan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sangatlah banyak sekali, apalagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia sangat berpengaruh  sekali  dalam  perekonomian  Indonesia.  Tidak  hanya  di  dalam  negeri  saja  yang berkembang akan tetapi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia juga sangat berkembang di luar negri. Banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia juga menimbulkan banyaknya produk serta merek yang bermunculan. Usaha Mikro Kecil dan Menengah satu dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lainnya tidak memungkinkan akan memiliki nama merek yang sama. Jika ada suatu masalah maka dalam hal ini akan menjadi permasalahan siapa yang pertama menggunakan nama merek tersbut. Sistem Konstitutif di Indonesia kurang mendapatkan kepastian hukum terhadap hak merek, seharusnya di Indonesia harus menggunakan perlindungan hukum “Membuktikan bahwa merek  tersebut  telah  digunakan  dalam  kegiatan  perdagan”  dan  “Hendak  akan  digunakan  dalam kegiatan  perdagangan”.  Serta  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  harus  menge tahui  seberapa pentingnya merek untuk mendapatkan sebuah perlindungan dan pemerintah harus mensosialisasikan pendaftaran tentang merek kata kunci : Hak Atas Kekayaan Intelektual, Merek, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

## Abstract
The research objective is to offer protection for Micro, Small and Medium Enterprises products that are not  registered  with  the  Director  General  of  Intellectual  Property  Rights.  Using  normative  research based on the Legislative Approach and Conceptual Approach. Through this research the author offers the importance of brands in Micro, Small and Medium Enterprises and the protection of a product of Micro, Small and Medium Enterprises that has not been registered. There are a lot of Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia, moreover Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia are very influential in the Indonesian economy. Not only developing domestically, but Micro, Small and Medium Enterprises in Indonesia are  also very developed  abroad.  The  number  of  Micro,  Small  and  Medium Enterprises in Indonesia has also led to the emergence of many products and brands. One Micro Small and  Medium  Enterprise  with  another  Micro  Small  and  Medium  Enterprise  may  not  have  the  same brand name. If there is a problem then in this case it will be a problem who first uses the brand name. The Constitutive System in Indonesia lacks legal certainty regarding trademark rights, in Indonesia it should use legal protection "Proving that the mark has been used in trade activities" and "Willing to be used in trading activities". And Micro, Small and Medium Enterprises must know how important the mark is to get a protection and the government must socialize the registration of the mark keywords : Intellectual Property Rights, Brands, Micro, Small and Medium Enterprises
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## PENDAHULUAN
Perusahaan  tidak  akan  pernah  lepas  dari  yang  namanya  kekayaan  intelektual.  Setiap bisnis pasti memiliki kekayaan intelektual di dalamnya. Kekayaan intelektual dalam masalah adalah  hak  cipta,  merek  dagaang,  desain  industry,  rahasia  dagang,  indikasi  geografis, konfigurasi dasar sirkuit terpadu. Secara global, UMKM harus memiliki Merek karena UMKM itu sendiri adalah skala kecil, bukan sekala besar, perusahaan yang dikelola. Merek dagang salah satu bentuk karya intelektual yang memegang peranan penting bagi peningkatan serta kelancaran  barang  atau  jasa.  Hal  ini  tidak  dapat  dipisahkan  dikarenakan  tanda  digunakan untuk barang tertentu dari produk lain yang bentuknya serupa. Berbagai merek palsu untuk barang  serupa  yang  lebih  rendah  dari  produk  yang  menggunakan  merek  palsu.  Kepastian hukum untuk  dunia  industri, perdagangan,  serta  investasi  dalam  mengalami  pertumbuhan perekonomian  lokal,  nasional,  regional,  serta  internasional  dan  pertumbuhan  teknologi informasi serta komunikasi, butuh didukung oleh sesuatu peraturan perundang-undangan di bidang Merk serta Gejala Geografis yang lebih mencukupi.
Merek sebagai salah satu dari bagian HKI yang memiliki peranan sangat penting karena dengan menggunakan merek atas barang-barang dan/atau produk-produk yang diproduksi, dapat membedakan asal-usul mengenai produk barang dan jasa. Merek juga digunakan dalam dunia  periklanan  dan  pemasaran.  Publik  sering  mengaitkan  suatu  image,  kualitas  atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu dimana merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, dan karena adanya merek tersebut, dapat membuat harga- harga  suatu  produk  menjadi  mahal  bahkan  bernilai.  Merek  juga  berguna  untuk  para konsumen. Mereka membeli produk tertentu (yang terlihat dari mereknya) karena menurut mereka, merek tersebut berkualitas tinggi atau aman untuk dikonsumsi dikarenakan reputasi merek tersebut. Perlindungan merek adalah langkah maju bangsa Indonesia yang memasuki era  pasar  bebas  pada  tahun  2000.  salah  satu  implementasi  dari  era  pasar  adalah  bahwa negara dan masyarakat Indonesia akan menjadi tempat terbuka bagi produk-produk orang atau  perusahaan  asing  yang  rakyat  Indonesia  dapat  bebas  menjual  hasil  karyanya  di  luar negeri.
Hak Atas Merk serta Hak Atas Gejala Geografis ini ialah sebagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yang diatur di dalam salah satu persetujuan GATT/ WTO yang diucap Trade Related
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Intelectual Property Rights ataupun TRIPs. Property rights dalam TRIPs bersumber dari uraian tentang proprietary , ialah pemahaman tentang kemampuan atas sesuatu barang serta bukan uraian tentang barang itu sendiri. Jadi , proprietary merupakan uraian tentang kemampuan atas sesuatu barang yang menempel pada barang tersebut. Tujuan TRIPs adalah sebagaimana telah ditentukan dalam pasal 7 Perjanjian TRIPs, yaitu :
“Perlindungan dan pelaksanaan hak -hak atas kekayaan intelektual harus memberikan sumbangan bagi kemajuan inovasi teknologi serta pengalihan dengan penyebaran teknologi dengan  memperhatikan  keseimbangan  kepentingan  antara  produsen  dan  pengguna  dari pengetahuan  teknologi  serta  dengan  cara  kondusif  bagi  kesejahteraan  masyarakat  dan ekonomi, dan keseimbangan antara HKI dan kewajiban”.
Untuk produk Indonesia yang beredar di pasar dunia sangat  diperlukan perlindungan hukum  yang  efektif  efektif  terhadap  segala  pelanggaran  yang  tidak  sesuai  dengan TRIPs perjanjian dan konvensi yang telah disepakati. Perjanjian TRIPs perjanjian internasional yang paling komprehensif tentang perlindungan properti. TRIPs perjanjian ini mengadopsi konvensi dibidang property . Perjanjian TRIPs juga mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis dalam bentuk perlindungan hukum yang berlaku di seluruh negara-negara anggota.
Dengan  demikian,  asal  suatu  barang  tertentu  yang  melekat  dengan  reputasi, karakteristik  dan  kualitas  suatu  barang  yang  dikaitkan  dengan  wilayah  tertentu  dilindungi secara  yuridis.  Dari  sudut  hukum, proprietary ialah  pemahaman  tentang  seperangkat peraturan perundang- undangan yang mengatur kemampuan atas sesuatu barang maupun hak- hak kepemilikan atas ataupun yang menempel pada sesuatu barang. Dari sudut ekonomi, proprietary adalah  uraian  tentang  seperangkat  peraturan  perundang-  undangan  yang mengendalikan  peralihan  hak-  hak  kepemilikan  atas  sesuatu  benda  secara  sukarela.  Dari sudut  sosial, proprietary adalah  pemahaman  tentang  seperangkat  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  hubungan-hubungan hukum antara  pihak  yang  menguasai  suatu benda, misalnya tanah, dengan pihak yang dikuasai karena memanfaatkan benda tersebut.
Setiap revisi Undang-Undang Merek Indonesia selalu mengikuti perkembangan global terutama dalam perdagangan internasional untuk memberikan lingkungan perdagangan yang adil dan menyesuaikan konvensi internasional. Sejalan dengan perkembangan perdagangan internasional  telah  dicapai  kesepakatan TRIPs yang  memuat  norma-norma  standar  untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  termasuk  yang  berkaitan  dengan  merek  dagang. Indonesia juga telah meratifikasinya pada tahun 1997. Proteksi hukum atas bermacam rupa produksi  yang  menandai  gejala  geografis  di  Indonesia  wajib  sanggup  menanggapi  intikad global  ialah  dengan  membagikan  peraturan  hukum  yang  mencukupi  sehingga  bisa membagikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negara. Merek memiliki peran yang sanagt penting bagi suatu perdagangan atau jasa.
Merk sendiri ialah kode yang bisa ditampilkan secara grafis berbentuk foto, logo, nama, kata, huruf, angka, lapisan warna, dalam wujud 2 ukuran ataupun 3 ukuran, suara, hologram, ataupun  kombinasi  dari  2  ataupun  lebih  faktor  tersebut  buat  membedakan  benda  serta ataupun  jasa  yang  dibuat  oleh  orang  ataupun  tubuh  hukum  dalam  aktivitas  perdagangan benda  serta  ataupun  jasa  (Undang-Undang  Nomer.  20  Tahun  2016  Tentang  Merek  Dan Indikasi  Geografis  Pasal  1  Angka  (1))  Pengertian  merek  sebagai  bagian  dari  Hak  Milik Intelektual  tidak  terlepas  dari  pemahaman  bahwa  hak  merek  diawali  dari  temuan-temuan dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual lainnya, misalnya hak cipta. Pada merek ada unsur ciptaan, misalnya design logo atau huruf. Ada hak cipta dalam bidang seni, namun dalam hak merek bukan hak cipta dalam bidang seni yang dilindungi tetapi mereknya itu sendiri dan hak merek  itu  terbatas  hanya  pada  penggunaan  atau  pemakaiannya pada produk-produk  yang dipasarkan dan mengandung nilai ekonomis. Jika dihubungkan satu sama lain UMKM serta Hak  Kekayaan  Intelektual  Merek  dagang  ialah  suatu  kesatuan  yang  sangat  membutuhkan serta  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain,  hal  ini  sebagai  pencegahan  dalam  mengatasi permasalahan  sengketa  Merek  dagang  yang  menimbulkan  akibat  hukum  dalam pelaksanaannya. Dan juga pemerintah berfungsi sebagai regulator dan fasilitastor Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Merek dagang yakni tonggak perlindungan HKI bagi UMKM yang dimana jumlah Usaha UMKM  yang  besar  harus  juga  didukung  oleh  perlindungan  Hukum  agar  tidak  terjadi penyalagunaan. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang mengatur agar industri UMKM di Indonesia memperoleh perlindungan hukum terhadap merek dagangnya.  Dan perlindungan hukum terhadap suatu Merek tidak hanya bertujuan untuk menguntungkan produsen tetapi juga mempunyai tujuan melindungi konsumen. Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis kreativitas memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu diperlukan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
perlindungan hukum terhadap produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terutama terhadap Merek dagang. Produk-produk yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia banyak yang bernilai ekonomi tinggi dan memiliki keunikan  terutama apabila sudah  masuk  dalam  pasar luar negeri.  Karena  kita  kurang peka dan tidak memberikan perlindungan terhadap produk yang kita miliki, pada akhirnya banyak dari produk-produk Indonesia khususnya produk- produk yang memiliki nilai tradisional yang ide- ide dan desainnya ‘dicuri’ oleh pihak luar .

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu,  dengan  jalan  menganalisanya.Kecuali  itu,  maka  juga  diadakan  pemeriksaan  yang mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  untuk  kemudian  mengusahakan  suatu pemecahan  atas  permasalahan-permasalahan  yang  timbul  di  dalam  gejala  yang bersangkutan. Metode penelitian adalah prosedur atau cara peneliti dalam mengumpulkan dan  menganalisi  bahan hukum.  Penulisan  skripsi  yang baik dan  benar  harus  menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah diakui oleh ahli hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip- prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi. Penelitian  hukum  normatif  dilakukan  untuk  mencari  pemecahan  masalah  atas  isu  hukum (legal issue) yang ada
Memecahkan  suatu  isu  hukum  melalui  penelitian  hukum  memerlukan pendekatanpendekatan sebagai dasar penyusunan argumen yang tepat. Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach).

## PEMBAHASAN
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Sistem perlindungan merek bagi usaha mikro kecil dan menengah yang tidak terdaftar di Indonesia
Pada  zaman  modern  dewasa  ini,  dengan  perkembangan  industri  dan  perdagangan peranan tanda pengenal menjadi sangat penting. Hal ini  didahului oleh peranan para Gilda pada  abad  pertengahan  yang  memberikan  tanda  pengenal  atas  hasil  kerajinan  tangannya dalam rangka pengawasan barang-barang sebagai hasil pekerjaan anggota Gilda sejawatnya. Tanda  pengenal  tersebut  kemudian  dikenal  dengan  hak  merek  yang  merupakan  tanda pembeda  dari  suatu  produk  dengan  produk  lainnya.  Merek  sangat  penting  dalam  dunia periklanan dan pemasaran karena publik sering mengaitkan suatu imej, kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga  secara  komersial.  Merek  suatu  perusahaan seringkali  lebih  bernilai  dibandingkan dengan asset riil perusahaan tersebut.
Merek  sebagai  bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual,  memiliki  peran  penting  dalam menghindari praktik persaingan usaha yang tidak sehat, karena merek dapat membedakan asal muasal, kualitas, dan jaminan originalitas suatu barang. Merek juga dapat digolongkan ke  dalam  kategori  benda  immaterial,  karena  merek  merupakan  sesuatu  yang  ditempelkan pada suatu produk tapi bukan produk itu sendiri dan yang dapat dinikmati oleh konsumen adalah produk bukan merek. Merek hanya dapat menimbulkan kepuasan bagi konsumennya.
Merek memiliki pengertian sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016).
H.M.N. Purwo Sutjipto, S.H., memberikan rumusan bahwa: “Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat  dibedakan dengan benda lain yang sejenis”.
Jadi  Merek adalah suatu "tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka- angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Merek dibagi menjadi 3 yaitu :

## 1) Merek Dagang
Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  untuk  membedakan  dengan barang-barang sejenis lainnya.
2) Merek Jasa
Adalah  merek  yang  digunakan  pada  jasa  yang  diperdagangkan  oleh  seseorang  atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya.
3) Merek Kolektif
Adalah  merek  yang  digunakan  pada  barang  dan/atau  jasa  dengan  karakteristik  yang sama  yang  diperdagangkan oleh beberapa orang  atau  badan hukum secara  bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
Karakteristik UMKM merupakan sifat atau kondisi faktual yang melekat pada aktifitas usaha  maupun  perilaku  pengusaha  yang  bersangkutan  dalam  menjalankan  bisnisnya. Karakteristik ini yang menjadi ciri pembeda antar pelaku usaha sesuai dengan skala usahanya. Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu:
a. Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
b. Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
c. Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).
Perolehan  hak  atas  merek  yang  dimilikinya  oleh  seseorang  atau  badan  hukum  baru terjadi  setelah  merek  tersebut  terdaftar  di  Direktorat  Jenderal  Hak  Kekayaan  Intelektual (DJHKI)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia.  Dengan  kata  lain  suatu  merek  dapat digunakan oleh siapa saja, namun seseorang atau badan hukum baru memiliki hak eksklusif atas mereknya dan dapat melarang pihak lain untuk menggunakan merek dagang atau jasa miliknya jika merek tersebut telah didaftarkan ke DJHKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  (Pasal  3  dan  Pasal  4  ayat(1)).  Hak  Merek  merupakan  bentuk  pelindungan  hak kekayaan  intelektual  yang  memberikan  hak  eksklusif  bagi  pemilik  merek  terdaftar  untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang atau jasa
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Maka dari Fungsi Merek sebagai berikut :
1) Tanda  pengenal  untuk  membedakan  hasil  produksi  yang  dihasilkan  seseorang  atau beberapa  orang  secara  bersama-sama  atau  badan  hukum  dengan  produksi  orang  lain atau badan hukum lainnya;
2) Alat  promosi,  sehingga  dalam  mempromosikan  hasil  produksinya  cukup  dengan menyebut mereknya;
3) Jaminan atas mutu barangnya;
4) Penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan .
1.1. Perlindungan Merek Di Indonesia
Perlindungan  hukum  merek  pada  awalnya  melindungi  merek  hanya  sebagai  tanda untuk  mengidentifikasi  sumber  dan  asal  produk.  Seiiring  berjalannya  waktu,  perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan untuk melindungi reputasi perdagangan yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah menciptakan asosiasi dari sebuah produk barang dan/atau jasa dengan mereknya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari perlindungan merek yaitu untuk menciptakan  persaingan  yang  lebih  kompetitif.  Hadjon  berpendapat  bahwa  perlindungan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal  dari  hal  lainnya.  Apabila  berkaitan  dengan  konsumen,  berarti  hukum  memberikan perlindungan  terhadap  hak-hak  pelanggan  dari  sesuatu  yang  mengakibatkan  tidak terpenuhinya hak-hak tersebut
Sedangkan  menurut  Suyud  Margono,  perlindungan  hukum  terhadap  merek  pada dasarnya  merupakan  bagian  dari  perlindungan  hukum  terhadap  persaingan  curang  yang merupakan  perbuatan  melanggar  hukum  di  bidang  perdagangan.  Secara  menyeluruh, kepentingan-kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum merek adalah: 1
a. Kepentingan pemilik merek
Perlindungan  hak  eksklusif  merek  akan  memberikan  manfaat  bagi  pemilik  merek dengan  cara  melindungi  segala  investasi  yang  telah  dikeluarkan  oleh  produsen  dalam mengembangkan goodwill dari sebuah merek. Melindungi goodwill dari sebuah merek akan memberikan dorongan bagi pemilik merek untuk berinvestasi dalam mengasosiasikan sebuah
1 Risa Amrikasari, Hukumnya menggunakan brand ternama dalam produk olahan sendiri, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57d16932b9230/hukumnya-menggunakanbrand-ternama-dalam-produk-olahan- sendiri diakses pada tanggal 17 November pukul 21.37 WIB
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
merek  dengan  reputasi  dan  identitas  terhadap  kehadiran  sebuah  merek  di  pasaran.  Nilai sebuah  merek  bergantung  kepada  kemampuan  pemilik  merek  dalam  menjaga  kualitas produk-produk  secara  konsisten  dan  memancarkan  sinyal  kepercayaan  kepada  konsumen terhadap produk-produknya.
b. Kepentingan para produsen
Perlindungan  hukum  terhadap  merek  menjamin  para  produsen  untuk  bebas memasarkan barang-barangnya dengan memakai tanda-tanda umum yang dapat dipakai oleh siapa  saja,  dan  yang  seharusnya  tidak  boleh  dimonopoli  oleh  siapapun  sehingga  tidak merugikan kebebasan mereka untuk menjual barangbarangnya dalam persaingan yang jujur
c. Kepentingan para konsumen
Perlindungan  hukum  terhadap  merek  menjamin  para  konsumen  untuk  dilindungi terhadap  praktik-praktik  yang  cenderung  hendak  menciptakan  kesankesan  yang  dapat menyesatkan  dan  menipu  atau  membingungkan  mereka.  Hal  ini  dilatarbelakangi  bahwa konsumen mendasarkan kualitas dan karakteristik dari suatu produk melalui suatu merek dan oleh karenanya turut menciptakan persaingan usaha yang sehat.
d. Kepentingan umum
Perlindungan hukum terhadap merek bertujuan untuk memajukan perdagangan yang jujur di pasar-pasar, serta untuk mencegah timbulnya praktikpraktik yang tidak jujur dan pula bertentangan dengan norma-norma kepatutan dalam perdagangan.
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu: “Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar”.
Di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dimana ada tidaknya pelindungan hak merek dalam  sistem  konstitutif  adalah  tergantung  pada  didaftarkan  atau  tidak  didaftarkannya merek. Dalam sistem konstitutif, hak merek diakui keberadaannya secara de jure dan de facto. S istem  ini  meyakini  dasar  “ first  to  file ” Artinya,  pendaftaran  merek  hanya diperbolehkan kepada pihak yang semula mengajukan pendaftaran merek, dan negara tidak menyediakan  pendaftaran  merek  yang  sama  dengan  merek  dagang  yang  sebelumnya diserahkan  kepada  pihak  lain  untuk  barang  atau  jasa  serupa.  Dengan  sistem  konstitutif tersebut maka persaingan curang atau unfair competition dapat dicegah, karena kepastian hukum  terhadap  pelindungan  hukum  merek  memberi  hak  pada  pemilik  merek  untuk
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
menuntut pihak yang melakukan pelanggaran merek berupa peniruan atau pendomplengan merek. 2
Fungsi Pendaftaran Merek  yaitu :
- Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;
- Sebagai  dasar  penolakan  terhadap  merek  yang  sama  pada keseluruhannya  atau  sama  pada  pokoknya  yang  dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang atau jasa sejenisnya;
- Sebagai  dasar  untuk  mencegah  orang  lain  memakai  merek  yang sama  pada  keseluruhannya  atau  sama  pada  pokoknya  dalam peredaran untuk barang/jasa sejenisnya.
Jangka  waktu  perlindungan  hukum  terhadap  merek  yang  sudah  terdaftar  adalah  10 tahun dan dapat diperpanjang dengan masa yang sama. artinya pemilik merek memiliki hak eksklusif terhadap mereknya selama 10 tahun dan pihak lain yang tidak berhak menggunakan merek  yang  sudah  terdaftar  tersebut  selama  merek  tersebut  masih  dalam  masa perlkundungan hukum 10 tahun. Perpanjangan perlindungan merek menurut pasal 35 ayat 3 UU  No  20  Tahun  2016  mengintruksikan  dalam  jangka  6  (enam)  bulan  sebelum  masa perlindungan habis pemilik merek seharusnya sudah melakukan pendaftaran perpanjangan perlindungan merek.

## 1.2. Sistem Konstitutif Bagi UMKM
Dalam  penerapan  sistem  konstitutif  yang  dianut  oleh  Undng-undang  Merek  No  20 Tahun  2016  ditujukan  kepada  semua  pihak  tanpa  terkecuali.  Perlakuan  yang  sama  yang diberikan  oleh  pemerintah  melalui  Undang-undang  tersebut  tidak  mewujudkan  keadilan. Perlakuan  yang sama  antara pihak  yang kuat  dengan pihak  yang lemah  yaitu  UMKM  tidak mewujudkan  keadilan.  Karena  dalam  perlakuan  tersebut  adanya  salah  satu  pihak  yang menderita, yaitu mereka yang berada pada posisi lemah. Penerpan sistem konstitutif secara mereta  membuat  mereka  yang  dalam  posisi  lemah  kurang  mendapatkan  keadilan.  Dalam penerapan sistem konstitutif tersebut terjadi penafsiran yang berbeda antara pihak yang kuat dan  pihak  yang  lemah.  Penerapan  sistem  konstitutf  secara  mereta,  baik  pada  pihak  yang
2 Achmad Fata’al Chuzaibi, “Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM”, Jurnal Syiar Hukum VOL. XIII NO. 2 JULI 2011, hal 162 (152-167), http:// ejournal.unisba.ac.id/index.php/ syiar_hukum/article/view/657/pdf, diakses 17 November 2017
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
memiliki ekonomi kuat maupun pihak yang dalam kondisi ekonomi lemah, dapat dikatakan kurang  adil.  Ketidakadilan  tersebut  karena  kedua pihak  tersebut  berada dalam  posisi  yang berbeda satu sama lain. Disatu pihak mereka berada dan memiliki ekonomi yang kuat (pihak yang beruntung), sedangkan pihak yang lain berada dalam posisi ekonomi yang lemah atau rendah  (pihak  yang  kurang  beruntung). Kedua  pihak  juga  memiliki  kemampuan intelektual dan pengetahuan yang tinggi sedangkan pihak yang lain memiliki kemampuan intelektual dan pengetahuan yang rendah.
Pandangan  menganai  keadilan  sosial  sama  seperti  konsep  keadilan  yang  dicetuskan oleh John Rawls. Keadilan menurut John Rawls terdiri dari 2 (dua) prinsip yaitu :
a) Prinsip pertama adalah prinsip kesamaan dan
b) Prinsip kedua adal prinsip ketidaksamaan.
Prinsip  kesamaan  tersebut  menurut  John  Rawls  bahwa  keadilan  tersebut  harus dirasakan secara merata oleh semua masyarakat. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.
Konsep  keadilan  John  Rawls  dapat  menjadi  patokan  ketika  merek  dalam  tahap pendaftaran.  Mereka  yang  lemah  kurang  berpeluang  mendapatkan  perlindungan  merek karena proses pendaftaran yang menyulitkan pihak lemah kurang beruntung tersebut. Hal ini yang  perlu  menjadi  perhatian  khusus  oleh  pemerintah  atau  negara  guna  menciptakan keadilan  sosial  bagi  semua  warga  negara  untuk  mewujudkan  tujuan  negara  yaitu kesejahteraan umum
Sistem konstitutif sebenarnya suatu sistem yang baik, karena sistem konstitutif tersebut memunculkan  kepastian  hukum  terhadap  hak  merek.  Tetapi  sistem  konstitutif  tersebut kurang adil bagi UMKM jika ketentuan-ketentuan menganai permohonan pendaftaran merek menyulitkan  UMKM.  Dengan  kata  lain  sistem  konstitutif  belum  tepat  bagi  UMKM  jika ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran merek masih lebih menguntungkan  pihak  yang  kuat  dan  menyulitkan  pihak  yang  lemah  yaitu  UMKM.  Belum adanya  keringanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  baik  melalui  pertauran  perundang- undangan  membuat  sistem  konstitutif  tidak  berjalan  mulus  terhadap  UMKM.  Akibatnya timbul ketidak adilan terhadap UMKM.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
1.3. Perlindungan  merek  yang  dapat  diterapkan  bagi  pemilik  merek  tidak terdaftar di Indonesia
Perlindungan  hak  merek  memerlukan  pendaftaran.  Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa:
“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang  terdaftar  untuk  jangka  waktu  tertentu  dengan  menggunakan  sendiri  Merek  tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.
Pemegang merek dagang tercatat memegang hak eksklusif atas merek dagang tersebut. Ini memberinya hak untuk mengimplementasi merek dagang serta menghindari pihak ketiga yang tidak berwenang memakai merek dagang atau membingungkan merek dagang serupa. Merek  juga  menghindari  pembeli  dan  masyarakat  umum  dari  kebingungan  tentang  suatu produk.  Dalam  rangka  melindungi  pihak  yang  dirugikan  atas  sesuatu  registrasi  merek, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan peluang untuk pihak yang merugikan untuk mengpermohonankan upaya hukum. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat suatu mekanisme upaya hukum terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar apabila terdapat tindakan- tindakan yang termasuk dalam Pasal 20 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 21.
Upaya hukum tersebut adalah berbentuk pengajuan gugatan pembatalan merek yang sudah  terdaftar  yang  melanggar  hak  dari  pemilik  merek  tidak  terdaftar  dengan  ketentuan pemilik merek tersebut mengajukan permohonan registrasi kepada Menteri. Pemilik merek yang tidak terdaftar yang dalam tentang ini menggambarkan pemakai awal sesuatu merek maupun  menggambarkan  pihak  yang  semestinya  dilindungi,  sanggup  mengajukan  upaya pembatalan  merek  meski  telah  jatuh  tempo  waktu  lima  tahun  semenjak  registrasi  merek dengan dalih jika merek terdaftar tersebut didaftarkan atas permohonan yang beritikad tidak baik  serta  tidak  ada  kegunaannya  dalam  perdangangan.  Merek  terdaftar  masih  bisa dibatalkan pendaftarannya, apabila menurut dalil yang layak merek tersebut didaftar dengan tidak memenuhi dasar absolut maupun dasar relative .
Prinsip first-to-file atau "first-to-file" memberikan hak superior dan superior pendaftar pertama kepada pemilik merek dagang yang ada, dan sesuai dengan "first-to-file", tetapi pada saat yang sama meningkat. First-to-file atau "first-to-file" diberlakukan. Menggunakan sistem
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
"Jika  dia  adalah  pengguna  awal  dan  dapat  membuktikan  bahwa  pemiliknya  benar-benar berpikir  dia  sangat  baik,  maka  haknya  pada  prinsipnya  adalah  jika  seseorang  memainkan peran utama. "Pengguna sebelumnya memiliki hak yang lebih baik" atau pengguna pertama memiliki lebih baik hak dari pendaftar pertama.
Sedangkan  sebagaimana  diketahui  pendaftaran  merek  merupakan  suatu  keharusan bagi produsen sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang berarti  merek  yang  tidak  didaftarkan  oleh  produsen  otomatis  tidak  akan  mendapatkan perlindungan hukum dan akan menyulitkan produsen itu sendiri jika terjadi sengketa merek. Untuk  itu  suatu  merek  itu  perlu  untuk  didaftarkan  sebagai  upaya  untuk  memperoleh  hak eksklusif karena hak eksklusif itu diberikan kepada pemegang hak atas merek karena adanya pendaftaran (required by registration)
2. Pertanggungjawaban  pemerintah  dan  atau  pengawasan  terhadap  pelaksanaan perlindungan tersebut
2.1. Tanggungjawab pemerintah terhadap merek yang sudah terdaftar
Merek merupakan salah satu cara untuk menarik konsumen, yang merupakan simbol pengusaha untuk memperluas pasar produk atau barang dagangnya. Oleh karena itu merek memegang peranan yang penting terutama dalam dunia perdagangan. Dengan adanya merek masyarakat dapat menentukan pilihannya kepada suatu produk yang mempunyai merek. Bisa juga merek adalah jaminan suatu produk barang atau jasa.
Di  Indonesia  merek  yang  sudah  terdaftar  mendapatkan  perlindungan  yaitu  dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 dalam Pasal 1 angka 5 yang berbunyi Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya serta ada
Hak  atas  Merek  adalah  hak  khusus  yang  diberikan  Negara  kepada  pemilik  merek terdaftar.  Hak  atas  merek  merupakan  salah  satu  hak  kekayaan  intelektual  yang  harus dilindungi oleh Negara. Karena merek mempunyai fungsi yaitu sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain, terutama barang atau jasa yang sejenis.  Sehingga  masyarakat  dapat  mengerti  serta  dapat  membedakannya  antara  merek terkenal dan tidak terkenal.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Perlindungan  merek  diberikan  manakala  terjadi  suatu  pelanggaran  merek  yang dilakukan  oleh  pihak  yang  tidak  mempunyai  hak  terhadap  suatu  merek.  Dengan  demikian untuk dapat memperoleh pelindungan hukum dari negara, setiap hak kekayaan intelektual harus  didaftarkan,  karenanya  pendaftaran  yang  memenuhi  persyaratan  perundang- undangan merupakan pengakuan dan pembenaran atas hak kekayaan intelektual seseorang yang  diwujudkan  dengan  sertifikat  pendaftaran,  sehingga  pemilik  merek  terdaftar memperoleh pelindungan hukum. Begitu juga halnya dengan merek yang dimiliki UMKM.
Pelindungan hukum dapat dibedakan dalam pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan  hukum  preventif  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah sebelum  terjadinya  pelanggaran.  Sedangkan  pelindungan  hukum  represif  merupakan pelindungan  akhir  berupa  sanksi  seperti  denda,  penjara,  dan  hukuman  tambahan  yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut dalam hukum merek Indonesia, hak merek UMKM  hanya  bisa  diakui  dan  dilindungi  oleh  Undang-Undang  jika  hak  merek  tersebut didaftarkan.  Merek  terdaftar  mendapat  pelindungan  hukum  untuk  jangka  waktu  10  tahun sejak  tanggal  penerimaan.  Bahwa  hanya  merek  yang  sudah  terdaftar  yang  berhak  atas perlindungan  hukum  dari  negara.  Gugatan  terhadap  dugaan  pelanggaran  yang  terjadi sebelum lahirnya perlindungan merek tersebut tidak dapat diajukan.
2.2. Tanggungjawab  pemerintah  terhadap  pelaksanaan  perlindungan  merek yang tidak terdaftar
Di  Indonesia  menganut  sistem  konstitutif  dimana  dalam  system  ini  yaitu  tergantung pada  didaftarkan  atau  tidak  didaftarkannya  produk  terhadap  merek.  Sistem  konstitutif tersebut diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dikarenakan sistem  konstitutif  tersebut  mengandung  kepastian  hukum  yang  artinya  bahwa  pihak  yang mendaftar pertama adalah pihak yang mendapatkan hak merek
Amerika  Serikat  menggunakan  system  perlindungan  merek  dengan  prinsip  “ Use  in Commerce ”.  Sebagai  salah  satu  bentuk  dari  kekayaa n  intelektual,  merek  memiliki  peran krusial bagi peningkatan dan kelancaran dalam kegiatan perdagangan. Dalam “ Lanham Act ”, bahwa merek adalah suatu tanda pembeda yang mempunyai berbagai macam variasi seperti
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
nama,  gambar,  kata, huruf-huruf,  angka-angka,  bentuk, desain  atau  kombinasinya,  simbol, yang dipergunakan dalam kegiatan perdagangan untuk membedakan barang atau jasa dari produsen dari produsen lainnya.
Pada umumnya, Amerika Serikat menganut prinsip yang sama, yaitu prinsip konstitutif a tau  sistem  perlindungan  berasaskan  “ first  to  file ”.  Tentunya,  permohonan  perlindungan merek memerlukan syarat permohonan maupun syarat merek itu sendiri. Setelah merek yang diajukan  memenuhi  syarat-syarat  tersebut,  maka  akan  diproses  lebih  lanjut  oleh  lembaga “ United  States  Patent  and  Trademark  Office ”  (USPTO).  USPTO  adalah  “ agency ”  pada Departemen  Perdagangan  Amerika  Serikat  yang  mengeluarkan  paten  terhadap  inventor  & usaha  akan  penemuannya,  registrasi  merek  bagi  produk  dan  atau  jasa,  serta  identifikasi kekayaan intelektual. Terdapat dua sistem registrasi pada “Lanham Act” yaitu:
1) Pendaftaran Prinsipal (“ Principal Register ”), adalah registrasi yang diperuntukan buat seluruh hak yang diatur “ Lanham Act ”.
2) Pendaftaran Tambahan (“ Supplemental Register ”), adal ah registrasi bagi yang tidak bisa didaftarkan pada “ principal ”
Registrasi  tidak  menyebabkan  perlindungan  hak  merek,  namun  hanya  menyatakan bahwa hak itu bisa diperoleh melalui suatu penggunaan. Untuk melakukan registrasi setiap pemohon wajib memiliki kegiatan perdagangan yang sah untuk pencatatan. Basis primer yaitu berdasarkan ( use in commerce ) dan ( intent to use in commerce ). Untuk memiliki hak merek di Amerika Serikat, pada umumnya pemilik merek harus menjadi yang pertama memanfaatkan jejak  dalam  perdagangan  pada  produk  atau  jasa  tertentu.  Ada  beberapa  pengecualian, misalnya, ketika calon pendaftar memiliki pendaftaran yang tidak biasa atau mendaftarkan mereknya  sebelum  menggunakannya  terlebih  dahulu  atau  ( intent  to  use ).  Dalam  proses registrasi merek untuk mendapatkan hak katas merek, USPTO memerlukan tanggal atau jejak pertama  kali  dimana  merek  tersebut  digunakan  dan  tanggal  jejak  pertama  kali  digunakan dalam  kegiatan  perdagangan.  Bukti  produk  atau  jasa  dan  usaha  yang  dapat  dikenali  wajib dilampirkan dalam registrasi merek.
Untuk  produk,  ( use  in  commerce )  mengacu  pada  barang  yang  dijual  atau  dikirim  di Amerika Serikat dalam proses standar pertukaran dengan merek yang idealnya ditunjukkan pada  produk  atau  kemasan,  label,  dan  lain-lain.  Mempublikasikan  dan  mempromosikan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
material dari produk tersebut pada umumnya adalah contoh yang tidak dapat diterima. Untuk jasa, ( use in commerce ) mengacu pada jasa yang diperdagangkan di Amerika Serikat. Contoh yang layak dari penggunaan jasa dapat mencakup publikasi dan promosi yang menunjukkan jejak dan mengacu pada jasa yang diakui dalam pendaftaran merek
( Lanham Act ) umumnya menganggap pengguna merek dagang pertama sebagai pemilik yang  sah.  Perbedaan  ini  membuat  Amerika  Serikat  berbeda  dari  banyak  negara  yang memberikan  hak  merek  dagang kepada pengguna  merek  pertama.  Jadi  jika  penggunaan merek  dagang  lebih  awal  adalah  faktor  penentu,  mengapa  perusahaan  harus  mengajukan permohonan merek lebih awal daripada yang lain mengajukan permohonan merek serupa? Apa perbedaan yang dibuat oleh tanggal pengajuan merek dagang awal? Tanggal pengajuan merek  dagang  yang  lebih  awal  dapat  membuat  perbedaan  besar.  Dalam  hal  permohonan merek  dagang  yang  diajukan  ke  USPTO,  tanggal  pengarsipan  yang  lebih  awal  membawa keuntungan substansial dalam hal biaya, prosedur, dan hak substantif. Dengan kata lain, tidak ada alasan yang baik untuk menunggu ke pendaftaran jika pengguna merek tersebut telah memutuskan untuk melanjutkan dengan merek tertentu. Pengguna pertama yang dapat menghemat banyak uang dengan mengajukan permohonan merek dagang pengguna sebelum orang lain. Secara umum, USPTO meninjau permohonan merek dagang dalam urutan penerimaannya. Jika dua permohonan merek serupa diajukan oleh dua perusahaan berbeda, permohonan merek dagang yang diajukan sebelumnya akan diperiksa  terlebih  dahulu.  Permohonan  yang  menunggu  keputusan  ini  akan  ditinjau  tanpa memperhatikan tanggal penggunaan pertama yang diduga dalam permohonan yang diajukan nanti. Dengan kata lain, pemeriksa tidak membandingkan tanggal penggunaan pertama saat meninjau permohonan merek dagang. Meskipun permohonan merek dagang yang diajukan kemudian menuduh tanggal penggunaan pertama yang lebih awal dari tanggal penggunaan pengguna,  tanggal  penggunaan  yang  lebih  awal  tersebut  tidak  menjadi  masalah  bagi pemeriksa. Beban akan ditanggung oleh pemohon berikutnya untuk menentang permohonan merek dagang pengguna.
Untuk perusahaan yang kekurangan sumber keuangan, pertentangan merek dagang seperti itu mungkin tidak akan pernah terjadi.
2.3. Tanggungjawab pemerintah teerhadap masyarakat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
UMKM  di  Indonesia  masih  banyak  yang belum  mendaftarkan  Merek  Pada  Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan HAM.
Pada umumnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Indonesia tidak jauh berbeda dengan permasalahan yang dihadapi UMKM di negara-negara berkembang, yaitu antara lain masalah kurangnya bahan baku yang biasanya harus diimpor dari negara lain untuk proses produksi. Di samping itu pemasaran barang, permodalan, ketersediaan energi,  infrastruktur dan  informasi  juga  merupakan  permasalahan  yang  sering  muncul  kemudian,  termasuk masalahmasalah  non-fisik  sepertitingginya  inflasi,skill,  aturan  perburuhan  dan  lain sebagainya. Kendala lainnya adalah kendala hukum dan regulasi pemerintah, kualitas produk dan daya saing, perpajakan, informasi pasar, kualitas SDM, keahlian dalam pemasaran, dan sulit mengakses pinjaman atau kredit.
Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau sebagian jenis barang dan/atau jasa ya ng didaftarkan da lam jangka waktu dan syarattertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada DJHKI dengan dikenai biaya . Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut sela in berlaku bagi para pihak, juga mengikat pihak ketiga.
Bagi  pelaku  usaha  menengah  dan  besar,  pendaftaran  merek  sudah  menjadi  sesuatu yang lazim bahkan menjadi suatu kebutuhan dalam rangka melindungi merek dagangnya. Hal berbeda  ditemui  pada  pengusaha  UMKM  yang  sebagian  besar  belum  memiliki  kesadaran akan pentingnya dan manfaat dari pendaftaran merek. Menurut World Intellectual Property Rights  (WIPO),  UMKM  memiliki  banyak  potensi  untuk  tumbuh  kembang  inovasi  dan kreativitas  atas  produk.  Namun,  sayangnya  kesadaran  pengusahaUMKM  akan  pentingnya pemanfaatan  Hak  Kekayaan  Intelektual  untuk  mendukung  kegiatan  usaha  mereka  masih rendah.  Sebagai  contoh,  melalui  pemanfaatan  merek  sebagai penanda  produk,  pengusaha UMKM  dapat  membantu  konsumen  mengenali  produk  hasil  kreasi  mereka,  sehingga memudahkan para konsumen untuk mencari dan membeli produk-produk tersebut. Dengan pendapat tersebut, manfaat pelindungan merek bagi UMKM, antara lain:
a) Hak eksklusif dalam pasar;
b) Merek dapat meningkatkan nilai atau jaminan dimata investor dan institusi keuangan;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
c) Merek meningkatkan performance dan competitiveness .
d) Merek meningkatkan pendapatan melalui lisensi dan penjualan.
e) Merek membangun pelindungan dan penegakan hak.
Tidak  semua  UMKM  mau  mendaftarkan  merek  produk  mereka.  Keenganan  untuk mendaftarkan produk mereka disebabkan beberapa faktor. Tarif biaya permohonan merek bisa dilihat dalam PP No.28 Tahun 2019
Sementara  itu  Pemerintah  juga  harus  melakukan  sosialisasi  terhadap  masyrakat bagaiamana cara mendaftarkan merek suatu barang atau jasa. Cara Permohonan Pendaftaran Merek .
1) Permohonan  pendaftaran  merek  diajukan  dengan  cara  mengisi  formulir  yang  telah disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat);
2) Pemohon wajib melampirkan:
a. surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemohon (bukan kuasanya), yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan adalah miliknya;
b. surat kuasa khusus, apabila permohonan pendaftaran diajukan melalui kuasa;
c. salinan  resmi  akte  pend  irian  badan  hukum  atau  fotokopinya  yang  dilegalisir  oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
d. 241embar etiket merek (4lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
e. bukti prioritas  asli dan  terjemahannya  dalam bahasa  Indonesia,  apabila  permohonan diajukan menggunakan hak prioritas;
f. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon;
g. bukti pembayaran biaya permohonan.
Sedangkan Cara Permohonan Perpanjangan Merek Terdaftar:
1. Permohonan perpanjangan pendaftaran merek diajukan dengan cara mengisi formulir yang  khusus  disediakan  untuk  itu  dalam  bahasa  Indonesia  dan  diketik  rangkap  4 (empat).
2. Pemohon wajib melampirkan:
a. surat pernyataan dari pemohon atau instansi terkait yang menyatakan bahwa merek yang dimohonkan perpanjangannya masih tetap digunakan;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
b. surat  kuasa  khusus,  apabila  permohonan  perpanjangan  pendaftaran  merek  diajukan melalui kuasa;
c. salinan  resmi  akte  pendirian  badan  hukum  atau  fotokopinya  yang  dilegalisir  oleh notaris, apabila pemohon badan hukum;
d. 241embar etiket merek (4lembar dilekatkan pada formulir) yang dicetak di atas kertas;
e. fotokopi kartu tanda penduduk pemo hon; dan
f. bukti pembayaran biaya permohonan.
Tahapan mendaftarkan merek dagang secara online di DJKI Kemenkumham:
1) Registrasi akun di situs merek.dgip.go.id
2) Tunggu email balasan untuk aktivasi akun
3) Masukkan username dan password pilih permohonan online
4) Klik tambah untuk membuat permohonan pendaftaran baru
5) Pesan Kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas
6) Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi SIMPAKI
7) Isi formulir yang tersedia dengan lengkap dan teliti
8) Unggah data yang dibutuhkan terkait pendaftaran yaitu:
- Label merek
- Tanda tangan pemohon
- Surat keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro/kecil)
9) Jika semua sudah lengkap diisi, klik selesai

## 10) Permohonan akan diterima DJKI

## KESIMPULAN
Merek memiliki pengertian sebagai tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,  logo,  nama,  kata,  huruf,  angka,  susunan  warna,  dalam  bentuk  2  (dua)  dimensi dan/atau  3  (tiga)  dimensi,  suara,  hologram,  atau  kombinasi  dari  2  (dua)  atau  lebih  unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa (Pasal 1 angka 1). Merek itu sendiri dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu merek dagang dan merek jasa. (Undang-Undang No. 20 Tahun 2016).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Perlindungan hukum terhadap merek awalnya hanya melindungi sebuah merek sebagai tanda  untuk  mengidentifikasi  sumber  dan  asal  suatu  produk.  Seiiring  berjalannya  waktu, perlindungan hukum terhadap merek juga bertujuan untuk melindungi reputasi perdagangan yang dimiliki oleh pemilik merek yang telah menciptakan asosiasi dari sebuah produk barang dan/atau  jasa  dengan  mereknya  Persyaratan  dilakukannya  pendaftaran  merek  dalam pemanfaatan  hak  merek  menunjukan  rezim  pendaftaran  merek  di  Indonesia  menganut sistem  konstitutif.  Ada  tidaknya  pelindungan  hak  merek  dalam  sistem  konstitutif  adalah tergantung pada didaftarkan atau tidak didaftarkannya merek. Dalam sistem ini pendaftaran adalah suatu keharusan.
Dalam  undang-undang  tersebut  menganut  sistem  konstututif  untuk  mendapatkan perlindungan  merek.  Artinya  bahwa  pihak  yang  mendaftar  pertama  adalah  pihak  yang mendapatkan  hak  merek.  Jadi  hak  eksklusif  diberikan  kepada  pihak  pertama  yang mendaftarkan  mereknya  di  kantor  merek.  Sistem  konstitutif  tersebut  diterapkan  oleh Undang-Undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dikarenakan sistem konstitutif tersebut mengandung kepastian hukum. Pihak yang mendaftarkan pertama atas suatu merek maka pihak tersebut berhak atas merek tersebut dan berhak memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan  merek  tersebut.  Pihak  tersebut  juga  berhak  menuntut  pihak  lain  yang memanfaatkan  mereknya  tanpa  izin.  Sistem  konstitutif  tersebut  memiliki  keunggulan  lebih daripada sistem deklaratif, yaitu adanya kepastian hukum.
Penerapan  sistem  konstitutf  secara  mereta,  baik  pada  pihak  yang  memiliki  ekonomi kuat  maupun  pihak  yang  dalam  kondisi  ekonomi  lemah,  dapat  dikatakan  kurang  adil. Ketidakadilan tersebut karena kedua pihak tersebut berada dalam posisi yang berbeda satu sama  lain.  Disatu  pihak  mereka  berada  dan  memiliki  ekonomi  yang  kuat  (pihak  yang beruntung), sedangkan pihak yang lain berada dalam posisi ekonomi yang lemah atau rendah (pihak  yang  kurang  beruntung).  Kedua  pihak  juga  memiliki  kemampuan  intelektual  dan pengetahuan  yang  tinggi  sedangkan  pihak  yang  lain  memiliki  kemampuan  intelektual  dan pengetahuan yang rendah.
Sistem konstitutif tersebut kurang adil bagi UMKM jika ketentuan-ketentuan menganai permohonan  pendaftaran  merek  menyulitkan  UMKM.  Dengan  kata  lain  sistem  konstitutif belum  tepat  bagi  UMKM  jika  ketentuan-ketentuan  mengenai  permohonan  pendaftaran
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
merek masih lebih menguntungkan pihak yang kuat dan menyulitkan pihak yang lemah yaitu UMKM.  Belum  adanya  keringanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  baik  melalui  pertauran perundang-undangan  membuat  sistem  konstitutif  tidak  berjalan  mulus  terhadap  UMKM. Akibatnya timbul ketidak adilan terhadap UMKM.
Dalam  rangka  melindungi  pemilik  merek  tidak  terdaftar  dan  pelaku  UMKM  dengan terdapatnya permohonan pendaftaran merek yang digunakan oleh pihak lain tetapi belum didaftarkan,  ada  usulan  dari  ahli-ahli  hukum  merek  ialah  dengan  mengedepankan  prinsip proteksi  kombinasi  atau  perlindungan  hukum  gabungan.  Sistem  proteksi  gabungan merupakan sistem  proteksi  yang  didasarkan  atas  sistem deklaratif  serta sistem  konstitutif. Mr. E. A. Van Nieuwenhoven Helbach: (Hukum merek dari bermacam negeri memahami dua metode demi mendapatkan hak atas merek, pertama, pemakai awal serta pendaftar awal).
Sistem konstitutif sebenarnya suatu sistem yang baik, karena sistem konstitutif tersebut memunculkan  kepastian  hukum  terhadap  hak  merek.  Tetapi  sistem  konstitutif  tersebut kurang adil bagi UMKM jika ketentuan-ketentuan menganai permohonan pendaftaran merek menyulitkan  UMKM.  Dengan  kata  lain  sistem  konstitutif  belum  tepat  bagi  UMKM  jika ketentuan-ketentuan mengenai permohonan pendaftaran merek masih lebih menguntungkan  pihak  yang  kuat  dan  menyulitkan  pihak  yang  lemah  yaitu  UMKM.  Belum adanya  keringanan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  baik  melalui  pertauran  perundang- undangan  membuat  sistem  konstitutif  tidak  berjalan  mulus  terhadap  UMKM.  Akibatnya timbul  ketidak  adilan  terhadap  UMKM.  maka  merek  yang  digunakan  dapat  diberikan perlindungan hukum jika dapat membuktikan bahwa merek tersebut telah digunakan dalam kegiatan  perdagangan  (“use  in  commerce”)  atau  hendak  akan  diguna kan  dalam  kegiatan perdagangan (“intent to use in commerce”).

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar’, Jurnal Ius Constituendum , 5.1 (2020), 47 <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2117>
Atsar, Abdul, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Produk Umkm Melalui Hak Merek Sebagai Salah Satu  Upaya  Peningkatan  Daya  Saing  Berbasis  Kreativitas’,  15,  2017,  1– 11 <https://doi.org/10.31227/osf.io/7cuzn>
Nomor,  Peraturan  Pemerintah,  and  Penerimaan  Negara,  ‘Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Bukan  Pajak  Yang  Berlaku  Pada  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia’, SSRN Electronic Journal , 5.564 (2019), 1 – 19
Prameswari,  Tifania  Ayunda,  ‘Hak  Merek  Sebagai  Upaya  Perlindungan  Terhadap  Industri UMKM’, 3.2 (2021), 97– 104
Ramli, Ahmad, ‘DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.T’, Hak Kekayaan Intelektual , 2013
RI,  DPR,  ‘Undang - Undang  Merek  Dan  Indikasi  Geografis’, Hukumonline.Com ,  2016,  1 – 56 <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5850fd588be8e/undang-undang- nomor-20-tahun-2016?r=3&q=merek&rs=1847&re=2020>
Sa’adah,  Zumrotus,  ‘Jati  Diri  Bangsa  Dan  Potensi  Sumber  Daya  Konstruktif  Sebagai  Aset Ekonomi Kreatif Di Indonesia’, Jurnal Economia , 11.2 (2015), 150 <https://doi.org/10.21831/economia.v11i2.8239>
Saidin, O.K, ‘Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual’, Intelectual Property Rights , I.1 (2004),
329 – 30