Volume 6 Issue 2, 2022 P-ISSN: 2548-7671, E-ISSN: 2548-768X This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia
Delfina Gusman 1
1 Universitas Andalas. E-mail: Vivin.nissa82@gmail.com.
Abstract: In principle any public information is open and accessible public information by each user  ,  in  addition  to  being  excluded  is  the  secret  information  in  accordance  with  the  act  , propriety  ,  and  the  public  interest  .Public  information  and  the  tight  nature  of  being  excluded limited. Restriction rights over the information in certain conditions can be justified , because the  right  to  information  not  included  in  the  right  that  cannot  be  reduced  in  the  condition  of anything ( non-derogable rights)
Keywords : public information, Restriction, derogable rights

## 1. Pendahuluan
Dari perspektif hak asasi manusia, hak atas informasi (right to know) adalah hak fundamental  yang  merupakan  bagian  dari  kategori  hak  sipil  dan  politik,  serta  diakui dalam instrumen hak asasi manusia internasional, yakni Pasal 19 Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang menyatakan bahwa: “Setiap  orang  punya  hak  untuk  bebas  berpendapat  dan  berekspresi;  hak  ini  mencakup kebebasan  untuk  memegang  pendapat  tanpa  gangguan  dan  hak  untuk  mencari, menerima,  dan  menyebarkan  informasi  dan  pemikiran  melalui  media  apapun  tanpa batas(Mihradi,  2011).  Penguatan  atas  hak  informasi  ini  dinyatakan  dalam  Kovenan Internasional  tentang  Hak-hak  Sipil  dan  Politik  1966  (Kovenan  Sipol)  yang  sudah diratifikasi  melalui  UU  No.  12  Tahun  2005.  Di  dalam  Pasal  19  Kovenan  Sipol dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini  termasuk  kebebasan  untuk  mencari,  menerima  dan  memberikan  informasi  dan  ide apapun,  tanpa  memperhatikan  medianya,  baik  secara  lisan,  tertulis  atau  dalam  bentuk cetakan,  dalam  bentuk  seni,  atau  melalui  media  lainnya,  sesuai  dengan  pilihannya. Norma  yang  tercantum  di  dalam  instrumen-instrumen  pokok  ini  mengikat  Negara Indonesia  dan  berlaku  sebagai  hukum  nasional  (supreme  law  of  the  land)(Undang- Undang  Dasar  1945,).  Hukum  nasional  sebagaimana  dasar  bagi  Tindakan  manusia untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum yang tertuang dalam konstitusi tertulis  Republik  Indonesia.  Secara  filosofi  ,Richard  S.  Kay  mendefinisikan  UUD sebagai:”Maksud diadakannya UUD adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang  mempengaruhi  perilaku  manusia  dan  dengan  demikian  menjaga  agar  pemerintah tetap berjalan dengan baik (The purpose of a constitution is to lay down fixed rules that can affect human conduct and thereby keep government in good order)(Zuchron, 2017).
Pemaknaan  tentang  hak  (right)  yang  menjadi  landasan  dari  pembahasan  tentang HAM  mempunyai  makna  yang  luas  yang  bernuansa  moral  sekaligus  politik(Soetjipto, 2015). Hak atas informasi dijamin oleh konstitusi Indonesia, sehingga merupakan suatu constitutional  rights  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  28F  Amandemen  kedua UUD  1945,  yaitu:  "Setiap  orang  berhak  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi
dengan  menggunakan  segala  jenis  saluran  yang  tersedia(Ifdhal  Kasim,  2009). Penegasan  atas  hak  atas  informasi  di  Indonesia  dinyatakan  dalam  UU  No.  39  Tahun 1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Di  dalam  Pasal  14  dinyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki,  menyimpan,  mengolah,  dan menyampaikan  informasi  dengan  menggunakan  segala  jenis  sarana  yang tersedia.  Hak ini  diperlukan  untuk  mengembangkan  pribadi  dan  lingkungan  sosial(Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  Tentang  Hak  Asasi  Manusia,  1999).  Lebih  lanjut  pengaturan mengenai  perlindungan  hak  ini  dituangkan  dalam  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Di  dalam  UU  ini  diatur  tentang  kewajiban-kewajiban badan  publik,  dalam  melayani  informasi  publik  sesuai  dengan  klasifikasinya,  yaitu informasi  serta  merta,  informasi  reguler,  dan  informasi  yang  tersedia  setiap  saat.  Jika tidak  menjalankan  kewajiban,  badan  publik  (lembaga  pemerintah)  dapat  dikenakan sanksi.  Dengan  begitu,  ke  depan  badan  publik  diharapkan  akan  jauh  lebih  terbuka. Keterbukaan ini akan membuka peluang bagi publik untuk melakukan kontrol terhadap tindakan dan kebijakan badan publik dalam penyelenggaraan negara.
UU Komisi Informasi Publik(KIP) mengatur tentang siapa yang diberi kewajiban untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi, yang selanjutnya disebut badan publik. Definisi  badan  publik  dalam  UU  KIP  mencakup:  lembaga  eksekutif,  legislatif, yudikatif,  badan  lain  yang  fungsi  dan  tugas  pokoknya  berkaitan  dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau Organisasi  non  pemerintah  sepanjang  sebagian  atau  seluruh  dananya  bersumber  dari anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  dan/atau  anggaran  pendapatan  dan  belanja daerah,  sumbangan  masyarakat,  dan/atau  luar  negeri.  Konsep  negara  demokrasi memandang  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  merupakan  amanat  rakyat.  Oleh karena itu, segala informasi yang dihasilkan dan mengenai penyelenggaraan pemerintah tersebut  merupakan  milik  rakyat  sebagai  pemberi  mandat.  Dengan  demikian  sudah selayaknya  jika  informasi  tentang  kegiatan  yang  didanai  dengan  dana  publik  menjadi informasi  milik  publik  pula.  Inilah  yang  menjadi  dasar  bagi  asas  bahwa  informasi publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses.  Di  sisi  lain,  informasi  publik  memiliki cakupan  yang  luas.  Informasi  publik  mencakup  segala  informasi  yang  dihasilkan, dikelola,  atau  dihimpun  dari  kegiatan  yang  didanai  oleh  badan  publik  dalam  berbagai bentuk  (hutang,  sumber  daya alam,  pajak, dll). Dengan demikian prinsip bahwa setiap informasi  publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses  merupakan  prinsip  utama. Sedangkan kerahasiaan/informasi yang dirahasaikan adalah merupakan pembatasan atau pengecualian dari prinsip tersebut yang harus dilakukan secara ketat dan terbatas.
Meskipun  pada  dasarnya  informasi  publik  bersifat  terbuka  dan  dapat  diakses, namun dalam praktek tidak semua informasi dapat dibuka. Ada informasi tertentu yang apabila  dibuka  dapat  menimbulkan  kerugian  atau  bahaya  bagi  kepentingan  publik maupun  kepentingan  yang  sah  dilindungi  oleh  UU.  Namun  prinsipnya,  pengecualian informasi  publik  tersebut  haruslah  untuk  melindungi  kepentingan  publik  itu  sendiri. Pengecualian  informasi  bersifat  ketat  mengindikasikan  bahwa  UU  KIP  menghendaki adanya  dasar  keputusan  yang  obyektif  dalam  melakukan  pembatasan  melalui pengecualian informasi.
Sifat ketat juga menghendaki pengecualian informasi harus dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk itu, UU ini memperkenalkan uji konsekuensi bahaya (consequential harm  test)  dan  uji  kepentingan  publik  (balancing  public  interest  test).  Uji  konsekuensi bahaya  mewajibkan  agar  badan  publik  dalam  menetapkan  informasi  yangdikecualikan
mendasarkan  pada  pertimbangan  bahwa  apabila  informasi  tersebut  dibuka,  maka  akan menimbulkan kerugian atau bahaya bagi kepentingan publik maupun kepentingan yang dilindungi  oleh  hukum,  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  17  sampai  dengan  Pasal  19. Sedangkan  uji  kepentingan  publik  mewajibkan  agar  badan  publik  membuka  informasi yang  dikecualikan  jika  kepentingan  publik  yang  lebih  besar  menghendaki  atau sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (4). Pembatasan terhadap informasi yang  dikecualikan/kerahasiaan  sebagai  pembatasan  hak  akses,  sebagaimana  diatur dalam  UU  KIP  ini  dapat  dilihat  dari  segi:  a)  obyek  informasinya,  misalnya  dengan kewajiban melakukan penghitaman/pengaburan terhadap informasi yang dikecualikan(Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Kebebasan  Informasi Publik,  2008).  sehingga  memunculkan  aturan  masa  retensi  sebagaimana  diatur  pada Pasal  20  UU  KIP;  dan  b)  proses/cara  penetapan  informasi  rahasia,  misalnya  dalam menetapkan  sebagai  informasi  rahasia  harus  melalui  pertimbanganpertimbangan  yang obyektif  mengacu  pada  UU  KIP(Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008).
Pengecualian  informasi  bersifat  tidak  mutlak/permanen  artinya  bahwa  tidak  ada pengecualian  informasi  berlaku  selama-lamanya.  Pengecualian  informasi  harus  dapat dibuka  apabila  dikehendaki  oleh  kepentingan  publik  yang  lebih  besar  sebagaimana dijelaskan di atas. Selain itu, pengecualian informasi juga harus memiliki masa retensi. Ketentuan masa retensi ini diatur dalam Pasal 20 UU KIP dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

## 2. Metode Penelitian
Tipe  penelitian  hukum  yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  yaitu  “penelitian hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka (Thalib, 2017)

## 3. Hasil dan Pembahasan

## A. Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Dalam Konvensi Hukum Internasional Dan Hukum Indonesia
Tidak  semua  hak  bersifat  absolut  atau  tidak  dapat  dibatasi  dalam  keadaan apapun (non derogable rights). Hak atas informasi publik tidak tergolong ke dalam non  derogable  rights.  Oleh  karena  itu,  hak  atas  informasi  publik  dapat  dibatasi. Pengaturan  tentang  pembatasan  hak  atas  informasi  publik  dapat  dilihat  dalam konvensi hukum internasional dan hukum nasional Indonesia berikut ini, yaitu:
a. Pasal 29 ayat (2) DUHAM PBB 1948
b. Pasal 19 ayat (3) Konvenan Sipol
c. Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945
d. Pasal 77 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
e. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik
Dari  pengaturan  pembatasan  hak  atas  informasi  publik  tersebut  di  atas,  baik dalam  konvensi  hukum  internasional  maupun  dalam  hukum  nasional  Indonesia,
dapat  disimpulkan  bahwa  pembatasan  hak  atas  informasi  publik  tidak  dapat dilakukan secara semena-mena. Pembatasan hak atas informasi publik hanya dapat dilakukan apabila:
1. Ditetapkan oleh UU
2. Untuk menghormati Hak dan Kebebasan Orang Lain
3. Untuk melindungi Keamanan Nasional
4. Untuk melindungi ketertiban umum
Hal  tersebut  di  atas  juga  sesuai  dengan  Siracusa  Principles  (Prinsip-Prinsip Siracusa),  yang  menegaskan  bahwa  pembatasan  hak  tidak  boleh  diberlakukan secara  sewenang-wenang.  Maksudnya  bahwa  pembatasan  hak  tidak  boleh membahayakan  esensi  hak.  Semua  klausul  pembatasan  harus  ditafsirkan  secara tegas  dan  ditujukan  untuk  mendukung  hak-hak.  Semua  pembatasan  harus ditafsirkan  secara  jelas  dan  dalam  konteks  hak-hak  tertentu  yang  terkait( Siracusa Principle , 1954).

## B. Penerapan Pembatasan Hak Atas Informasi Publik Di Indonesia
Hak  atas  informasi  publik  di  Indonesia  semakin  kuat  setelah  diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).  Menurut  UU  KIP  ini,  pada  dasarnya  semua  informasi  bersifat  terbuka  dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Namun lebih lanjut undang- undang ini menyatakan bahwa terdapat beberapa informasi yang dikecualikan atau dibatasi(Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Kebebasan  Informasi Publik,  2008).  yang  pembatasannya  bersifat  ketat  dan  terbatas.  Dengan  demikian, jelaskah bahwa dalam UU KIP terdapat pembatasan hak atas informasi. Berikut ini dijelaskan  beberapa  hal  yang  terkait  dengan  penerapan  pembatasan  hak  atas informasi publik menurut UU KIP, yaitu;

## 1. Asas Pembatasan Hak atas Informasi dalam UU KIP
Salah  satu  upaya  untuk  menerapkan  pengecualian  yang  bersifat  ketat  dan terbatas adalah pengecualian informasi berdasarkan undang-undang. Apabila suatu informasi dikecualikan oleh undang-undang, maka ia bersifat rahasia. Kerahasiaan informasi  diakui  keberadaannya  secara  hukum,  mulai  dari  perlindungan  hak-hak pribadi,  dunia  bisnis  hingga  perlakuan  khusus  bagi  negara.  Di  era  keterbukaan informasi,  kerahasiaan  dimaknai  sebagai  upaya  negara  untuk  melindungi
kepentingan  lebih  luas  yang  ditetapkan  melalui  undang-undang.  Untuk  itu, menerapkan  kerahasiaan  berdasarkan  asas  pengecualian  informasi  sebagaimana diatur oleh UU KIP menjadi sangat penting, terutama untuk menekan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan dengan mengatasnamakan kerahasiaan negara. Tanpa pembatasan kerahasiaan melalui undang-undang, akan terjadi situasi dimana di satu sisi  pemegang  otoritas  publik  akan  memiliki  diskresi  yang  sangat  luas  untuk menggunakan  argumen  kerahasiaan    negara  sebagai  alasan  menolak  memberikan informasi,  dan  di  sisi  lain  pemohon  informasi  akan  memiliki  subjektivitas  tanpa batas tentang hak atas informasi(Saragih, 2012).

## 2. Jenis Pengecualian UU KIP
Dalam  UU  KIP,  Badan  Publik  berhak  untuk  menolak  memberikan  informasi dengan dua alasan, yakni penolakan karena alasan substansi dan penolakan karena alasan prosedur, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)  dan ayat (2) UU KIP:

##  Ayat (1)
Badan  Publik  berhak  menolak  memberikan  informasi  yang  dikecualikan  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang¬-undangan
 Ayat (2)
Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  Risalah  Rapat  Kerja  DPR  RI  tanggal  26  Juni  2007  yang membahas  RUU  tentang  Kebebasan  Memperoleh  informasi  Publik  (KMIP),  dapat diketahui  bahwa  Pemerintah  dan  DPR  RI  sepakat  untuk  memasukkan  rumusan Pasal 6 ayat (1) untuk pengecualian berdasarkan substansi, dan rumusan Pasal 6 (2) untuk  pengecualian  berdasarkan  prosedur.    Jadi  dengan  disepakatinya  rumusan Pasal  6  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  maka  UU  KIP  menganut  dua  jenis  pengecualian, yaitu;

## a. Pengecualian Substansi
Untuk  pengecualian  berdasarkan  substansi,  Pasal  6  UU  KIP  memperjelas  tiga domain  utama  kerahasiaan,  yakni:  kerahasiaan  negara,  kerahasiaan  bisnis,  dan kerahasiaan pribadi.    Namun  demikian, bagian ini juga  memasukkan  beberapa  hal yang  sesungguhnya  tidak  terlalu  relevan  untuk  masuk  dalam  kategori  substansi, yakni rahasia jabatan dan penguasaan dokumen(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  Tentang  Kebebasan  Informasi  Publik,  2008).  Dalam  bagian  penjelasan  UU KIP,  dinyatakan  bahwa  yang  dimaksud  dengan  “rahasia  jabatan”  adalah  rahasia yang  menyangkut  tugas  dalam  suatu  jabatan  Badan  Publik  atau  tugas  negara
lainnya  yang  ditetapkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Oleh karenanya  kerahasiaan  jabatan  merupakan  bagian  dari  kewajiban  pejabat  untuk mempertahankan  suatu  substansi  yang  dirahasiakan  berdasarkan  undang-undang, sehingga akan overlap dengan ketiga jenis kerahasiaan sebelumnya.

## b. Pengecualian Prosedural
Badan  Publik  berhak  untuk  menolak  permintaan  agar  informasi  publik  yang bersifat  terbuka  diberikan  berdasarkan  prosedur  yang  diatur  oleh  UU  KIP  apabila prosedur  pemberian  informasi  tersebut  harus  mengikuti  peraturan  perundang- undangan  lain  yang  secara  khusus  mengaturnya.  UU  Kebebasan  Informasi  (FOI Act) di Inggris menyebutnya sebagai pengecualian karena alasan informasi tersebut hanya  dapat  diakses  melalui  cara  lain  (available  by  other  means)(Saragih,  2015).
Sebaliknya,  prosedur  layanan  informasi  sebagaimana  diatur  dalam  UU  KIP  tidak dapat  serta  merta  dijadikan  alasan  oleh  Badan  Publik  untuk  menolak  pemberian informasi  apabila  ada  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersifat  lebih khusus  mengatur  mengenai  akses  informasi  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan asas UU KIP(Saragih, 2015).

## 3. Sifat Kerahasian UU KIP
Undang-Undang  Kebebasan  Informasi  di  beberapa  negara  umumnya memisahkan sifat kerahasiaan  menjadi dua bagian, yaitu pengecualian absolut dan pengecualian  dengan  kualifikasi(Saragih,  2015).  Informasi  yang  dikecualikan secara  absolut  bersifat  rahasia  dan  tidak  dapat  diuji  dengan  kepentingan  publik, sedangkan  informasi  yang  dikecualikan  dengan  kualifikasi  bersifat  rahasia  dapat dilakukan uji kepentingan publik.
UU  KIP  tidak  mengatur  sifat  kerahasiaan  secara  eksplisit.  Namun,  dari  jangka waktu pengecualian, secara implisit UU KIP menunjukan bahwa informasi pribadi masuk  dalam  kerahasiaan  yang  bersifat  absolute.  Bangsa  Indonesia  harus menjadikan  hukum  sebagai  mekanisme  Bersama  yang  memungkinkan  adanya partisipasi  masyarakat  dalam  setiap  prosesnya(Ali,  2006).  Ini  terlihat  dari  tidak termasuknya  pengecualian  pada  Pasal  17  huruf  g  dan  h  (yang  mengatur pengecualian  informasi  pribadi)  sebagai  pengecualian  dengan  jangka  waktu  yang bersifat  tidak  permanen(Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  Tentang Kebebasan Informasi Publik, 2008).
Secara  umum,  Pasal  17  UU  KIP  mengatur  pengecualian  berdasarkan  praduga dengan  menggunakan  pendekatan  konsekuensial.  Namun  dalam  beberapa  kaidah, pengecualian berdasarkan praduga tersebut tidak ditemukan, seperti pada Pasal 17 huruf  d,  yang  masih  perlu  dipertajam  dengan  memperjelas  kepentingan  apa  yang ingin dilindungi dengan menutup informasi kekayaan alam.

## 4. Pengutamaan Kepentingan Publik dan Pengujian Konsenkuensi
Pengutamaan  kepentingan  publik  adalah  suatu  sistem  dimana  kepentingan publik  diutamakan  di  atas  kondisi  normal  dari  pengecualian  berbasis  bahaya. Berbagai tahapan harus diikuti saat menerapkan pengutamaan kepentingan publik. Pertama,  kepentingan  publik  yang  harus  dilindungi  dengan  dibukanya  informasi tersebut  harus  dicatat.  Kedua,  pentingnya  dari  kepentingan-kepentingan  tersebut harus  dinilai,  dan  dibandingkan  dengan  tingkat  bahaya  yang  mungkin  terjadi  dari dibukanya informasi(Dessy Eko Prayitno, 2012).
Pengujian  atas  konsekuensi  yang  timbul  apabila  informasi  diberikan  kepada pemohon  merupakan  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  oleh  seorang  Pejabat Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  (PPID).  Pengujian  ini  hanya  dilakukan apabila  informasi  yang  dimohon  berpotensi  termasuk  dalam  kategori  informasi yang dikecualikan secara yuridis(Saragih, 2012) Ketentuan mengenai ini diatur oleh UU KIP:“
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi  di  setiap  Badan  Publik  wajib melakukan  pengujian  tentang  konsekuensi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17 dengan  saksama  dan  penuh  ketelitian  sebelum  menyatakan  Informasi  Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang”
Frasa “dengan seksama dan penuh ketelitian” di atas, dimaksudkan agar alasan pengecualian  tidak  digunakan  secara  dangkal  dalam  menolak  memberikan informasi.  Hal  ini  penting  agar  pemohon  yang  telah  dijamin  oleh  undang-undang tidak  tercederai.  Untuk  itu  pula  UU  KIP  menerapkan  prinsip  pengecualian  yang bersifat ketat dan terbatas(Saragih, 2012). Paling tidak ada tiga tahapan yang perlu dilakukan  oleh  PPID  dalam  pengujian  atas  konsekuensi,  yakni:  melakukan klarifikasi kepada pemohon, mengidentifikasi tujuan pengecualian, dan memeriksa relevansi  tujuan  pengecualian  tersebut  terhadap  permohonan  informasi(Saragih, 2012)

## 4. Kesimpulan
UU  KIP  menyatakan  bahwa  pada  prinsipnya  setiap  informasi  publik  bersifat terbuka  dan  dapat  diakses  oleh  setiap  Pengguna  Informasi  Publik,  selain  informasi yang  dikecualikan  bersifat  rahasia  sesuai  dengan  Undang-Undang,  kepatutan,  dan kepentingan  umum.  Informasi  publik  yang  dikecualikan  tersebut  bersifat  ketat  dan terbatas. Maksudnya, bahwa informasi hanya dapat ditutup apabila telah dilakukan uji konsekuensi  dan  uji  kepentingan  publik.  Pengecualian  hak  atas  informasi  biasanya disebut  juga  dengan  pembatasan  hak  atas  informasi.  Pembatasan  hak  atas  informasi dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan, karena hak atas informasi tidak termasuk ke dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun ( non-derogable rights ). Pembatasan  hak  atas  informasi  diatur  dalam  instrumen  hukum  internasional  dan hukum nasional, yaitu Pasal 29 ayat (2) DUHAM PBB 1948, Pasal 19 Kovenan Sipol, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, Pasal 70 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,  dan  Pasal  2,  Pasal  6,  dan  Pasal  17  UU  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan  Informasi  Publik.  Pada  dasarnya  instrumen  hukum  internasional  dan hukum  nasional  ini  menjelaskan  bahwa  pembatasan  hak  atas  informasi  dapat diterapkan  hanya  dengan  maksud  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan atas  hak  dan  kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai dengan  pertimbangan  moral,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis.

## Daftar Pustaka
Ani  W.  Soetjipto  (2015). Ham  Dan  Politik  Internasional .  Yayasan  Pustaka  Obor Indonesia.
Dessy Eko Prayitno. (2012). Penafsiran Atas Pengecualian Dalam Hak Atas Informasi: Pemgalaman Di Indonesia Dan Negara Lain . Gajah Hidup.
Daniel  Zuchron.  (2015).  Menggugat  Manusia  Dalam  Konstitusi  (Kajian  Filsafat  Atas Uud 1945 Pasca-Amandemen).Rayyana Komunikasindo
Ifdhal Kasim. (2009). Kebebasan Memperoleh Informasi Dan Rahasia Negara . Zainuddin Ali. (2018). Filsafat Hukum. Sinar Grafika Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, (1999). Undang-Undang Dasar 1945, (1945). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Kebebasan Informasi Publik, (2008). Mihradi,  R.  M.  (2011). Pembatasan  Hak  Atas  Informasi  Publik  Di  Indonesia (P.  24). Ghalia Indonesia.
Saragih, A. (2012). Pengecualian Informasi Di Badan Publik Negara . Komisi Informasi Pusat.
Saragih,  A.  (2015). Uk  Freedom  Of  Information  Act  2000,  Part  Ii,  Sec.  21, Pengecualian Dan Kerahasiaan Pada Uu Kip . Siracusa Principle . (1954).
Soetjipto, A. W. (2015). Ham Dan Politik Internasional . Yayasan Obor Indonesia.
Thalib, A. (2017). Peran Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Gagasan Amandemen Uu Ri Tahun 1945. Uir Law Review , 1 (01), 49. Https://Doi.Org/10.25299/Ulr.2017.1.01.559 Zuchron,  D.  (2017). Menggugat  Manusia  Dalam  Konstitusi (Kajian  Filsafat  Atas  Uud 1945 Pasca-Amandemen) . Rayyana Komunikasindo.
Conflict  of  interest  statement :  The  author(s)  declares  that  the  research  was  conducted  in  the  absence  of  any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.
Copyright :  @ UIRL Rev .  This  is  an  open  access  article  distributed  under  the  terms  of  the  Creative  Commons Attribution 4.0 International License (CC-By 4.0),  which permits unrestricted  use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.
UIR  Law  Review ( UIR LRev )  is  an  open  access  and  peer-reviewed  journal  published  by  Faculty  of  Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.