## QUO VADIS LEMBAGA PENDIDIKAN DAYAH PASCA KEMERDEKAAN DAN PASCA REFORMASI
Maskuri 1 , Muhammad Riza 2 , Subardi 3 1,2,3 Universitas Islam Malang, Jawa Timur, Indonesia Email: masykuri@unisma.ac.id 1 , rizajundana@gmail.com 2 , subardi@gmail.com 3
Abstract: The Dayah Islamic education institution is a tradition of Islamic teaching and learning that has existed  along  with  the  entry  and  development  of  Islam  into  the  archipelago  in  the  8th  century  AD.  The development  of  Dayah  institution  since  its  emergence  has  experienced  ups  and  downs  along  with  social changes  that  have  occurred  in  Acehnese  society.  The  research  intends  to  describe  and  provide  an interpretation of the changes in Dayah Islamic education institution in the post-independence of Indonesia, which is a  momentum  for its reborn after colonialism and its development in the post of reformation era, especially  since  the  enactment  of  Aceh  Government  Law  No.11  in  2006.  This  research  was  conducted purposively at Dayah in Aceh. To explore the related data, this study conducted interviews with a number of  informants  consisting  of  Abu,  Teungku  and  Aceh  Dayah  Education  Service  Practitioners.  In  order  to support  other  related  data,  this  study  also  uses  observation  and  conducts  documentary  studies  on  dayah. The results of this study indicate that the development of Dayah in the post-independence of Indonesia is strongly  influenced  by  the  Dayah  Darussalam  Labuhan  Haji  South  Aceh  network  which  developed  by Abuya  Syeikh  Muhammad  Wali  Al-Khalidy.  Meanwhile,  the  development  of  Dayah  in  the  post  of reformation era has started to shift its management from a community-based to a government-based pattern with  the  involvement  of  the  Aceh  government  through  the  Dayah  Education  Office  in  the  form  of supervision,  quality  control  and  strengthening  of  managerial  capacity  as  a  manifestation  of  the implementation of Aceh Government Law No. 11 of 2006.
Keywords: Dayah Islamic Education, Post-Independence, Post Reformation Era
Abstrak : Lembaga pendidikan Islam Dayah merupakan tradisi belajar mengajar Islam yang telah ada sejak masuk  dan  berkembangnya  Islam  ke  Nusantara  pada  abad  ke-8  Masehi.  Perkembangan  institusi  Dayah sejak  kemunculannya  mengalami  pasang  surut  dengan  perubahan  sosial  yang  terjadi di masyarakat  Aceh. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  dan  memberikan  interpretasi  atas  perubahan  institusi pendidikan  Islam  Dayah  pasca  kemerdekaan  Indonesia  yang  menjadi  momentum  kebangkitannya  pasca penjajahan  dan  perkembangannya  pasca  reformasi,  khususnya  sejak  ditetapkannya  Undang-Undang Pemerintahan  Aceh  No.11 Tahun  2006. Penelitian  ini  dilakukan  secara  sengaja  di  Dayah  di  Aceh.  Untuk menggali  data  terkait,  penelitian  ini  melakukan  wawancara  terhadap  sejumlah  informan  yang  terdiri  dari Praktisi  Dinas  Pendidikan,  Abu,  Teungku  dan  pengurus  Dayah  di  Aceh.  Untuk  mendukung  data  terkait, penelitian  ini  juga  menggunakan  observasi  dan  studi  dokumenter  tentang  Dayah.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa perkembangan Dayah pasca kemerdekaan Indonesia sangat dipengaruhi oleh jaringan Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan yang dikembangkan oleh Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy. Sementara itu, perkembangan Dayah pasca reformasi mulai bergeser pengelolaannya dari pola berbasis  masyarakat  menjadi  berbasis  pemerintahan  dengan  melibatkan  Pemerintah  Aceh  melalui  Dinas Pendidikan  Dayah  berupa  pengawasan,  pengawasan  mutu  dan  penguatan  kapasitas  manajerial  sebagai wujud implementasi Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.
Kata Kunci: Pendidikan Islam Dayah, Pasca Kemerdekaan, Era Pasca Reformasi

## PENDAHULUAN
Keberadaan Dayah di Aceh dipercayai sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara. Pernyataan ini tentunya tidak muncul tanpa diiringi dengan argumentasi yang

## Jurnal As-Salam, Vol. 4 No. 2 Juli - Desember 2020
(Print ISSN 2528-1402, Online ISSN 2549-5593)
dapat  diterima.  Salah  satu  alasan  yang  menguatkan  pernyataan  ini  adalah  teori  tentang masuknya  Islam  ke  wilayah  kepulauan  Nusantara  yang  diperkirakan  telah  berlangsung sejak abad ke- 8 Masehi (Hasjmi, 1993). Kondisi geografis Aceh yang menghadap ke dua muka laut yakni samudera Hindia dan selat Malaka menjadikannya sebagai wilayah yang sangat  strategis  untuk  dilalui  oleh  para  pengembara  armada  laut  memanfaatkan  lintas wilayah  saat  itu.  Hal  ini  pula  kemudian  melahirkan  beberapa  teori  terkait  dengan pembawa  Islam  pertama  sekali  ke  Nusantara  yang  setidaknya  terdiri  dari  empat  teori utama  yakni  teori  Arab,  teori  Gujarat,  teori  Persia  dan  teori  Cina  dan  lainnya  (Hasbi Amiruddin, 2004). Dari sekian teori  yang ada ini teori Arab dan Gujarat  dianggap lebih dapat  diterima  oleh  beberapa  kalangan  sejahrawan  yang concern tentang  hal  ini.  Salah satunya adalah Hasjmi (1993) yang mengatakan bahwa Islam yang masuk Aceh pertama sekali  dibawa  oleh  sebuah  armada  yang  dikenal  sebagai  armada  khalifah.  Armada  ini sebagaimana  yang  ia  sebutkan  terdiri  dari  100  orang  yang  terdiri  orang  Arab  Quraisy, Persia  dan  Gujarat  yang  berangkat  menuju  Aceh  melalui  sebuah  wilayah  yang  disebut Peurlak pada tahun 840 Masehi.
Dalam  perkembangannya  Islam  dapat  diterima  dengan  baik  oleh  masyarakat setempat  dengan  terjadinya  proses  akulturasi.  Masyarakat  Aceh  yang  saat  itu  masih merupakan  masyarakat  Hindu,  Budha  dan  sebagian  lainnya  masih  menganut  animisme dengan  mudah  berbaur  dengan  para  pendatang  yang  datang  dalam  rangka  menyebarkan Islam dan melakukan perdagangan. Islam sebagai sebuah ajaran berkembang begitu cepat dalam  masyarakat  Aceh  saat  itu  yang  ditandai  dengan  konversi  agama  yang  dilakukan oleh  para  Raja  dan  tokoh  penting  lainnya  sehingga  mendorong  terjadi  pertumbuhan penganut Islam secara massive (Azmi, 2020). Salah satu media yang digunakan oleh para pendatang ini dalam mengembangkan Islam adalah menjadikan pojok-pojok masjid yang ada  sebagai  sarana  pembelajaran  Islam  bagi  para  masyarakat  yang  sedang  mendalami Islam  (Amiruddin,  2010).  Penggunaan  pojok-pojok  masjid  untuk  kepentingan pembelajaran ajaran Islam dalam hal ini merupakan tradisi yang telah berkembang pada masa awal Islam di Madinah yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat lainnya.  Dalam bahasa Arab pojok atau sudut masjid ini disebut dengan istilah “ zawiyah ”. Lambat laun penggunaan pojok  masjid ( zawiyah ) ini berkembang menjadi  lembaga pendidikan  Islam dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  yang  kemudian  dengan  penyesuaian  lidah  (aksen) berubah menjadi “ dayah ” (Abubakar, 2015). Perkembangan dayah sebagai media dakwah bergerak  secara  dinamis  menjadi  lembaga  pendidikan  Islam  yang  diinisiasi  oleh  salah
satu  pangeran  kerajaan  Peurlak  yang  bernama  Teungku  Muhammad  Amin  yang melahirkan sebuah institusi pendidikan Islam yang dikenal dengan sebutan Zawiyah Cot Kala atau Dayah Cot Kala pada abad ke – 10 Masehi (Hadi, 2014).
Keberadaan  Dayah  Cot  Kala  ini  menjadi  fondasi  bagi  berkembangnya  lembaga pendidikan  Islam  ini  dalam  kehidupan  sosial  keagamaan  masyarakat  Aceh.  Posisi lembaga pendidikan Islam dayah menjadi sangat vital hal ini dimungkinkan dikarenakan ia menjadi  sarana penyediaan sumber daya manusia  yang handal  saat  itu sehingga tidak mengherankan  bila  kemudian  banyak  para  alumninya  saat  itu  menjadi  raja,  qadhi, panglima  militer  dan  lainnya  (Mashuri,  2013).  Dalam  perjalanan  selanjutnya  perubahan kekuasaan  yang  terjadi  di  Aceh  dalam  bentuk  kerajaan  Islam  yang  terus  berkembang secara  beriringan  ikut  merubah  dan  mengembangkan  dayah  sehingga  mencapai kegemilangannya  pada  masa  kerajaan  Aceh  Darussalam.  Pada  masa  ini  dayah  sebagai lembaga  pendidikan  Islam  telah  diatur  secara  berjenjang  yang  merujuk  kepada  aturan besar  yang  dibuat  oleh  kerajaan  yang  dikenal  dengan  sebutan Qanun  Meukuta  Alam . Dalam penjenjangan pendidikan Islam terdiri dari pendidikan dasar yang diselenggarakan di Meunasah ,  pendidikan  menengah  yang  diselenggarakan  di Rangkang ,  pendidikan menengah  atas  di  dayah  dan  pendidikan  tinggi  di  dayah manyang .  Salah  satu  dayah manyang  yang  terkenal  saat  itu  adalah  dayah manyang Baiturrahman  yang  difasilitasi dengan  berbagai  cabang  keilmuan.  Dayah  manyang  ini  pula  yang  berandil  dalam menghadirkan  para  syeikh  dari  Arab,  Gujarat  dan  Persia  untuk  menjadi  pengajar  dalam lembaga pendidikan tersebut seperti Nuruddin Ar-Raniry yang berasal dari Gujarat, India (Amiruddin, 2013).
Selanjutnya  dayah  dalam  perkembangan  selanjutnya  pada  masa  kolonial  Belanda mengalami proses kemunduran hal ini diakibatkan kondisi perang yang berkepanjangan. Orientasi  pendidikan  dayah  yang  sebelumnya  telah  berkembang  pesat  dalam  bidang pengembangan  ilmu  pengetahuan  berubah  menjadi  pusat  perlawanan  terhadap kolonialisme  (Silahuddin,  2016).  Para  ulama  dayah  memberikan  respon  terhadap kolonialisme  dengan  menggolarakan  perang  suci  terhadap  penjajah  melalui  karya-karya syair  mereka.  Semangat  perang  tanpa  kenal  takut  mati  ini  kemudian  sempat  membuat para  penjajah  Belanda  kabut  sehingga  mereka  menyebutkan  masyarakat  Aceh  dengan istilah Aceh Morden atau Aceh gila. Pasca kemerdekaan  Indonesia kondisi dayah dalam hal  ini  dapat  dikatakan  mati  suri  hingga  kemudian  terlahir  kembali  ditandai  dengan lahirnya  beberapa  dayah  seperti  Dayah  Teungku  Hasan  Krueng  Kale  dan  Dayah
Darussalam  Labuhan  Haji  yang  didirikan  oleh  Abuya  Syeikh  Muhammad  Wali  Al- Khalidy  pada  tahun  1936.  Dayah  terakhir  ini  kemudian  membangun  jaringan  ulama dayah yang sampai saat ini eksis melalui para alumni langsung dan tidak langsung Abuya yang kemudian mendirikan dayah di daerahnya masing-masing.
Eksistensi  dayah  dalam  lintas  sejarah  Aceh  sejak  masuknya  Islam  ke  Nusantara setidaknya  mengalami  pasang  surut  sejak  kelahirannya  sampai  dengan  masa  ia  terlahir kembali pasca kemerdekaan Indonesia. Penulis dalam hal berargumen bahwa keberadaan dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  memainkan  peran  yang  cukup  penting  dalan perubahan  socio-relegio  masayarakat  Aceh  sampai  saat  ini.  Berdasarkan  hal  tersebut, tulisan ini bermaksud  untuk  mengkaji  eksistensi lembaga pendidikan  Islam  dayah  pasca kelahirannya kembali ( reborn ) pasca kemerdekaan Indonesia dan perbuahan yang terjadi dalam  perkembangannya  pasca  reformasi  yang  terkait  langsung  dengan  dinamika  sosial masyarakat  Aceh  khususnya  setelah  lahirnya  Undang-undang  pemerintah  Aceh  No.11 tahun 2006.

## LANDASAN TEORI
1 . Genealogi Dayah sebagai Lembaga Pendidikan Islam
Terminologi  dayah  secara  bahasa  berasal  dari  kata zawiyah dalam  bahasa  Arab yang  berarti  pojok.  Dalam  konteks  ini  dayah  merujuk  kepada  pengajian-pengajian  yang diselenggarakan pada pojok-pojok  mesjid di  Madinah pada masa  awal  Islam   (Marzuki, 2011). Pembelajaran di pojok-pojok ini pada saat itu diperuntukkan bagi beberapa orang kelompok  yang  datang  ke  Madinah  di  Mesjid  Nabawi  untuk  mempelajari  agama  Islam. Tradisi  pembelajaran  Islam  ini  disebutkan  ikut  dibawa  dan  dikembangkan  oleh  para penyebar  Islam  ketika  berada  di  Aceh  (Amiruddin,  2010).  Dalam  perjalanannya  kata zawiyah dalam  bahasa  Arab  mengalami  penyesesuaian  dalam  penuturan  bahasa  lokal masyarakat Aceh hingga kemudian menjadi dayah (Hamdan, 2017).
Dalam  sejarahnya  dayah  Cot  Kala  merupakan  institusi  pendidikan  Islam  pertama yang terdapat di Asia Tenggara (Hasjmi, 1993). Fungsi dayah pada masa tersebut secara umum  adalah  media  yang  digunakan  dalam  melakukan  islamisasi  dalam  tradisi  yang telah  terbangun  dalam  masyarakat  dan  pada  saat  bersamaan  memberikan  pengetahuan tentang  ritual  ibadah  dalam  Islam  untuk  diamalkan  (Mizaj,  2018).  Berdasarkan  hal tersebut maka kurikulum pendidikan dayah saat itu didominasi oleh pembelajaran tentang Tauhid,  Hukum  Islam  dan  Tasawuf  (Dicky,  2017).  Pendidikan  dayah  selanjutnya  mulai
sedikit  berubah  ketika  peran  dayah  bersinggungan  dengan  kerajaan  Islam  Peurlak. Kebijakan  yang  diterapkan  oleh  kerajaan  membuat  dayah  melakukan  proses  adaptasi kurikulum  dengan  tidak  hanya  mengajarkan  materi  tentang  ajaran  Islam  juga mengikutsertakan  di  dalamnya  materi  tentang  ilmu  pengetahuan  lainnya  seperti  ilmu bumi,  sejarah,  manajemen  adminitrasi  hingga  bahasa  Arab  dan  kecakapan-kecakapan lainnya  bagi  para  peserta  didik  (Hasjmi,  1993).  Perkembangan  dayah  Cot  Kala  saat  itu sangat  dipengaruhi  oleh  para  petinggi  kerajaan  yang  umumnya  adalah  para  ulama  yang memiliki  perhatian  besar  terhadap  perkembangan  masyarakat  saat  itu  hal  ini  pula  yang mendorong kemajuan dayah tersebut pada akhir-akhir abad ke-3 H atau awal abad ke-10 M.

## 2. Lembaga Pendidikan Dayah dalam Dimensi Socio-Religio Masyarakat Aceh
Meskipun lembaga pendidikan dayah dalam perjalanannya saat ini dapat dikatakan berada  pada  fase  kemunduran  namun  fungsi  dan  peran  masyarakat  dayah  dalam masyarakat  tetap  eksis  sebagaimana  yang  telah  berkembang  dalam  tradisi  sosial keagamaan  di  Aceh  (Ilyas,  2012).  Penguasaan  terhadap  keilmuan  dalam  ajaran  Islam telah  menempatkan  para  ulama  dayah  dan  masyarakatnya  memiliki  legitimasi  tersendiri dalam  masyarakat  (Mastuhu,  2005).  Menurut  Hasbi  (2013)  dalam  hal  ini  setidaknya terdapat empat fungsi dayah yang bersifat inherent dalam perjalanan sejarah masyarakat Aceh sampai saat ini, yakni:
a. Dayah sebagai Media Penyebaran Islam
Sejak  pertama  sekali  Islam  menginjakkan  kakinya  di  Nusantara  melalui  Peurlak dayah  telah  menjadi  media  dalam  penyebaran  Islam.  Hal  ini  dilakukan  oleh  para pendakwah yang datang dari Arab, Persia dan lainnya melalui jalur perdagangan. Dalam mengembangkan  ajaran  Islam  para  pendakwah  ini  menggunakan  pojok-pojok  masjid untuk mengajarkan masyarakat tentang ajaran Islam. Lambat laun tradisi yang dilakukan ini mengalami perkembangan sehingga menjadi sebuah lembaga pendidikan Islam formal dalam naungan kerajaan.
b. Dayah sebagai Pusat Pendidikan Islam
Perjalanan  lembaga  pendidikan  dayah  yang  memperoleh  momentumnya  melalui legetimasi  kerajaan-kerajaan  Islam  mampu  mengantarkannya  pada  fase  kemajuan.  Fase kemajuan  ini  menempatkan  dayah  tidak  hanya  menjadi  media  pengembangan  dakwah Islam  di  Aceh  bahkan  menjadi  lembaga  pendidikan  yang  bersifat  intergratif  yang menjadikan  ajaran  Islam  sebagai  landasan  dalam  pengembangan  keilmuan  lainnya
(Mashuri, 2013). Puncak dari hal ini kemudian menjadikan Aceh sebagai daerah dengan masyarakatnya  yang  cukup  kosmopolit  ditandai  dengan  terjadinya  proses  akulturasi dengan  para  pengajar  yang  didatangkan  dari  luar  yang  kelak  menjadi  penasihat  sultan atau  ulama  terkemuka  yang  dikenal  cukup  produktif  dalam  melahirkan  karya-karyanya dalam pendidikan agama Islam.
c. Dayah sebagai Pusat Perlawanan terhadap kolonialisme
Kekuasaan  kerajaan  Aceh  yang  lambat  laun  mengalami  kemunduran  semakin melemahkan  nilai  tawarnya  dalam  politik  internasional  saat  itu.  Serangan-serangan  dari pihak  luar  khususnya  Portugis  membuka  jalan  bagi  terjadinya  kerjasama  dengan  pihak luar salah satunya adalah dengan menjadikan Belanda sebagai mitra dagang. Akses yang dimiliki  Belanda  ini  yang  kemudian  dalam  perjalanannya  menjadi boomerang bagi melemahnya  nilia  tawar  kerajaan  disamping  pada  sisi  lainnya  menjadikan  nilai  tawar Belanda  menjadi  lebih  kuat.  Puncak  dari  menguatnya  nilai  tawar  Belanda  terhadap kerajaan  Aceh  adalah  dengan  lahirnya  maklumat  perang  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah  Hindia  Belanda  dalam  rangka  menguasai  Aceh  pada  tahun  1873  (Hasjmi, 1993).
Meskipun  pada  masa  awal  agresi  yang  dilakukan  oleh  Belanda  sempat mendapatkan perlawanan yang sengit dari pihak kerajaan ditandai dengan tewasnya salah satu  jenderal  Belanda  Van  Kohler,  namun  seriring  dengan  berjalannya  waktu  otoritas kerajaan dapat dikuasai. Perlawanan terhadap kolonial Belanda selanjutnya berpindah ke kalangan  petinggi  kerajaan  dan  hulubalang  (Djaelani,  1994).  Di  samping  perlawanan yang  digenjarkan  oleh  para  petinggi  kerajaan  dan  hulubalang,  para  uluma  dayah  juga turut  andil  upaya  melawan  penjajah.  Dengan  terjadinya  peperangan  pada  masa  kolonial ini praktis lembaga pendidikan dayah relatif sulit dalam melakukan proses pembelajaran sebagaimana  biasanya  hal  ini  diakibatkan  oleh  serangan  Belanda  ke  dayah-dayah sehingga  bangunan  lembaga  pendidikan  tersebut  ikut  luluh  lantak  (Amiruddin,  2010). Para  ulama  dayah  dalam  masa  berhasil  menanamkan  semangat  perang  jihad  dengan melakukan propaganda-proganda melalui ajaran-ajarannya kepada para santri. Salah satu yang  paling  dikenal  adalah  hikayat prang  sabi yang  menjadikan  para  santri  menjadi makin militan tidak takut mati dalam peperangan (Dhuhri, 2014). Diantara perang antara para  santri  dayah  dengan  penjajah  Belanda  yang  cukup  dikenal  adalah  kegigihan  para santri  Samalanga  yang  berhasil  membangun  benteng  pertahanan  yang  kokoh  di  daerah
Bate  Iliek  yang  dalam  peperangan  ini  juga  berhasil  membuat  mata  seorang  jendera Belanda Van Heijden menjadi buta sebelah (Djaelani, 1994).
d. Dayah sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat
Ulama  dayah  sebagai  sosok  kharismatik  dalam  struktur  sosial  masyarakat  Aceh menjadikannya  sebagai  agen  perubahan  disamping  perannya  sebagai  penyebar  agama Islam  (Armia,  2014).  Dalam  lintas  sejarah  Aceh  peran  ulama  dayah  tidak  dapat dikesampingkan  sejak  masa  awal  Islam  mulai  masuk  dan  berkembang  di  Nusantara sampai  dengan  saat  ini.  Pada  masa  awal  ulama  melalui  pendidikan  Islam  dayah  yang dikembangkan mampu menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang handal pada  masanya.  Selanjutnya  dalam  konteks  kerajaan  yang  pernah  berkembang  di  Aceh dari sejak kerajaan Peurlak, Pasai hingga kerajaan Aceh Darussalam, ulama dayah selalu mendapatkan tempat khusus dalam pengembangan masyarakat melalui perannya sebagai mufti  kerajaan  yang  dikenal  dengan  istilah Qadhi  Malikul  Adil (Ahmad,  2017) . Selanjutnya pada masa kolonial Belanda, Jepang para ulama dayah kembali menunjukkan peran serta sebagai agen of change dalam masyarakat dengan memberikan respon melalu semangat perang fi sabillillah yang mampu menggelorakan daya juang masyarakat Aceh dalam  perjuangan  mengusir  penjajah.  Dalam  dinamika  politik  selanjutnya  yang berkembang  di  Indonesia  secara  umum  dan  secara  khusus  di  Aceh,  para  ulama  dayah telah  ikut  berandil  dalam  menengahi  setiap  konflik  yang  terjadi  misalnya  yang  paling teranyar  adalah  peran  mereka  dalam  proses  perdamaian  konflik  berkepanjangan  antara GAM dengan pemerintah pusat (Bambang, 2013).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  mendeskripsikan  dan  memberikan  interpretasi terhadap perubahan lembaga pendidikan Islam Dayah pasca kemerdekaan Indonesia dan perubahannya  dalam  perkembangan  pasca  reformasi  khususnya  sejak  diberlakukannya Undang-undang  Pemerintah  Aceh  No.  11  Tahun  2006.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka desain  penelitian  ini  dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  kajian fenomenologis  dimana  data-data  yang  disajikan  merupakan  data-data  empirik  yang diperoleh  pada  latar  alamiah  (Bogdan  dan  Taylor,  1975).  Penelitian  ini  menggunakan teknik wawancara secara mendalam ( Indepth-Interview) dengan sejumlah informan yang dipilih secara purposive yang terdiri dari sejumlah tokoh dayah seperti Abu, Teungku dan praktisi  pendidikan  dayah  yang  berasal  dari  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  dinas
pendidikan  dayah  Aceh.  Di  samping  itu,  guna  menjaring  informasi-informasi  yang lainnya,  pengumpulan  data  juga  dilakukan  dengan  teknik  observasi  dan  dokumentasi. Data-data  yang  diperoleh  kemudian  diproses  dengan  menggunakan  skema  analasis  data yang  terdiri  dari  kondensasi  data,  penyajian  data  dan  penerikan  kesimpulan  (Miles  and Huberman, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kelahiran Kembali Lembaga Pendidikan Dayah Pasca Kemerdekaan
Kemunculan  lembaga  pendidikan  Dayah  pasca  kolonialisme  dalam  perjalanannya dapat  dikatakan  berada  pada  fase  yang  dapat  dikatakan  sebagai  masa  kemunduran (Dhuhri,  2014).  Dasar  yang  menjadi  argumentasi  ini  adalah  dayah  yang  sebelumnya sempat  menjadi  pusat  pengembangan  ilmu  pengetahuan  melalui  ulama-ulamanya  yang melahirkan  karya-karya  dalam  pengajaran  Islam.  Perkembangan  lembaga  pendidikan dayah ini terjadi pada saat kerajaan-kerajaan Islam berada pada masa kejayaannya seperti kerajaan Samudera Pasai yang diwakili pada masa Sultan Al-Mansur atau kerajaan Aceh Darussalam yang diwakili pada masa Sultan Iskandar Muda.
Seiring  dengan  dinamika  politik  yang  berkembang  selanjutnya  pada  masa kolonialisme  seiring  itupula  lembaga  pendidikan  dayah  mengalami  pasang  surut  karena keberadaannya  dihadapkan  sebagai  pusat  perlawanan  terhadap  kolonialisme. Sebagaimana  yang  diketahui  orientasi  pendidikan  dayah  yang  pada  mulanya  adalah sebagai  pusat  pengembangan  ilmu  pengetahuan  bergeser  pada  upaya  untuk mempertahankan diri dari hegemoni penjajah.
Setelah  kemerdekaan  Indonesia,  lembaga  pendidikan  dayah  yang  dalam  hal  ini dapat  dikatakan  mati  suri  berusaha  untuk  lahir  kembali  ( reborn )  dengan  semangat pengajaran  agama  Islam  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh.  Kehadiran  lembaga pendidikan  dayah  pada  saat  itu  mencoba  untuk  menyusun  kembali  sistem  pendidikan Islam yang pernah ada (Hasil Wawancara).
Pengaruh  kolonialisme  dalam  perkembangan  dayah  setelahnya  masih  sangat dirasakan dimana pendidikan dayah hanya berfokus pada pengajaran ritual ibadah dalam Islam  saja.  Hal  ini  dapat  sangat  dimaklumi  mengingat  keberadaan  lembaga  pendidikan dayah  pada  masa  kolonial  mendapat  pengawasan  yang  sangat  ketat  karena  dianggap sebagai pusat pergerakan terhadap pemerintahan Belanda. Selain pengajaran ritual ibadah dalam  bentuk  ilmu  fiqh,  pembelajaran  yang  berkembang  di  dayah  juga  diikuti  dengan
pengajaran  ilmu  tasawuf.  Kurikulum  pendidikan  dayah  yang  seperti  ini  tentunya  sangat menguntungjkan pemerintahan kolonial (Hasil Wawancara).
Momentun  kelahiran  dayah  kembali  dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  ditandai dengan lahirnya dayah-dayah dalam kurun waktu tahun 1930-an. Salah satu dayah yang dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  cukup  berpengaruh  adalah  lembaga  pendidikan  dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan disamping dayah-dayah yang lain seperti dayah Darussa’adah dan dayah Tanoh Abei (Hasil Wawncara). Dayah ini didirikan oleh seorang ulama yang bernama Abu Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy pada tahun 1936 (Saiful, 2018). Argumentasi bahwa dayah ini dianggap berperngaruh pasca kemerdekaan sampai dengan  saat  ini  adalah  sanad  keilmuan  atau  jaringan  ulama  dayah  yang  ada  saat  ini hampir mayoritasnya adalah murid-murid langsuang atau tidak langsung dari Abu Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidiy. Konsep pendidikan dayah yang dikembangkan oleh beliau yang berlandaskan pada pengajaran ilmu Fiqh, Tauhid dan Tasawuf menjadi pakem yang digunakan  oleh  jaringan  murid-muridnya  dalam  mengembangkan  lembaga  pendidikan dayah selanjutnya sampai saat ini (Hasil Wawancara).
Kehadiran  jaringan  model  dayah  Darussalam  Labuhan  Haji  yang  dianggap  cukup konservatif bukan tidak mendapatkan rivalitas. Adalah Muhammad Daud Beureueh yang saat itu dianggap sebagai tokoh politik dan ulama telah mencoba membawa modernisasi dalam pendidikan Islam di Aceh yang dimotorinya dengan membangun sebuah organisasi yang disebut sebagai PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh). Gagasan pendidikan Islam yang dikembangkan oleh Muhammad Daud Beurueh diwujudkannya dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan Islam dengan model Madrasah. Dalam perjalanannya tokoh ini  kemudian  terlibat  dengan  gerakan  DI/TII  yang  mengakibatkan  model  pendidikan Islam madrasah yang ia kembangkan terbengkalai. Momentum ini kemudian secara tidak langsung  membuat  pendidikan  dayah  dengan  sistem  pendidikan  konservatifnya  menjadi berkembang  karena  tokoh-tokohnya  tidak  terlibat  dalam  dinamikan  politik  yang  ada (Hasil Wawancara).
Perjalanan lembaga pendidikan dayah selanjutnya praktis didominasi oleh jaringan ulama  dayah  Darussalam  Labuhan  Haji.  Abuya  Syeikh  Muhammad  Wali  Al-Khalidy telah  telah  mampu  melakukan  proses  kaderisasi  ulama-ulama  setelahnya  melalui  model pendidikan dayah yang ia kembangkan. Dari sekian murid yang memiliki sanad keilmuan langsung  ke  Abuya  Muda  Wali  beberapa  diantaranya  menjadi  pemegang  estafet  dalam pengembangan  dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di  Aceh  saat  ini.  Diantara
mereka  ini  terdapat  Teungku  Abdullah  Hanafi  yang  merupakan  murid  generasi  pertama Abuya Muda Wali atau yang dikenal dengan sebutan Abu Tanoh Mirah yang mendirikan Dayah  Darul  Ulum  Tanoh  Mirah  yang  sempat  menjadi  rujukan  pendidikan  dayah  pada era tahun1980-an sampai dengan 1990-an.
Selanjutnya  murid  generasi  kedua  Abuya  yang  juga  mendirikan  dan mengembangkan dayah adalah Abon Abdul Aziz Samalanga. Beliau adalah kerabat dari pendiri dayah Mudi Mesjid Raya Samalanga yang sebelumnya telah pernah eksis, namun perlawanan terhadap kolonial Belanda dalam perjalanannya sejak diresmikan oleh Sultan Iskandar  pada  abad  ke  -16  telah  menjadikan  dayah  ini  mati  suri.  Dalam  perjalanan selanjutnya ketika estafet kepemimpinan dayah berada di bawah tangan Abon Abdul Aziz sekembalinya  dari  masa  pendidikan  di  dayah  Darussalam  Labuhan  Haji  telah  mampu mendorong  kembali  eksistansi  dayah  ini  dalam  kancah  kehidupan  masyarakat  Aceh (Hasil Wawancara).
Sejak Abon Aziz wafat pada tahun 1980-an peralihan kepemimpinan jatuh kepada salah  satu  murid  senior  dan  juga  menantu  beliau  yakni  Teungku  Hasanul  Bashri  yang akrab  dikenal  saat  ini  sebagai  Abu  Mudi.  Kiprah  beliau  dalam  memimpin  dayah  Mudi telah menjadikannya sebagai  salah satu  kiblat  pendidikan  Islam terkemuka di  Aceh saat ini.  Hal  ini  ditandai  dengan  jumlah  santri  yang  terus  menunjukkan  trend  peningkatan yang  signifikan  dibandingkan  dengan  dayah-dayah  lainnya.  Di  samping  itu  lahir  dan berkembangnya  sejumlah  dayah  yang  didirikan  oleh  para  alumni  dayah  Mudi  dihampir semua  wilayah  Aceh  khususnya  Aceh  bagian  Timur-Utara  dengan  ciri  khusus  yakni penisbatan  al-Aziziyah  pada  setiap  nama  dayah-dayah  tersebut  yang  merujuk  kepada tokoh karismatik dayah Mudi yakni Abon Abdul Aziz.
Ada  pun  murid  Abuya  Muda  Wali  generasi  ketiga  yang  cukup  dikenal  saat  ini  di Aceh  adalah  Teungku  Muhammad  Amin  atau  yang  akrab  disebut  dengan  Abu  Tumin Blang Blahdeh. Beliau sendiri saat ini menjadi salah satu ulama yang cukup kharismatik di Aceh, hal ini dimungkinkan karena beliau menjadi salah satu murid Abuya Muda Wali yang  masih  hidup  saat  ini.  Di  samping  itu  beliau  juga  masih  aktif  dalam  memimpin lembaga  pendidikan  dayahnya  yakni  dayah  Madinatuddiniyah  Babussalam  Blang Blahdeh Bireuen di usianya yang terbilang cukup senja. Selanjutnya murid Abuya Muda Wali  yang  mendapatkan  langsung  sanad  keilmuan  dari  beliau  adalah  anak-anak  beliau yang terdiri dari Abu Prof. Muhibbuddin Wali (generasi pertama), Abu Jamaluddin Wali, Abu Nasir Wali, Abu Mawardi Wali dan Abu Amran Wali. Semua zuriah Abuya Muda
Wali  ini  secara  bergiliran  menjadi  pimpinan  dayah  Darussalam  Labuhan  Haji  Aceh Selatan (Hasil Wawancara).
Figure 1. Jaringan Dayah Darussalam Labuhan Haji Melalui Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy
Lembaga pendidikan dayah yang eksis saat ini di Aceh secara umum bila merujuk pada  sanad  keilmuan  yang  terbangun  sebagaimana  yang  telah  disampaikan  sebelumnya dalam hal ini dapat dikatakan berasal dari jaringan dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan. Maka berdasarkan hal tersebut maka struktur dan pola penjenjangan pendidikan dalam  dayah  saat  ini  merupakan prototype dari  dayah  yang  dikembangkan  oleh  Abuya Muda  Wali  pada  tahun  1936.  Dayah  yang  ada  saat  ini  secara  penjenjangan  terdiri  dari kelas  satu  sampai  dengan  kelas  sembilan.  Para  santri  senior  yang  berada  di  kelas sembilan  biasanya  merupakan  kader  yang  dipersiapkan  untuk  menjadi  pengajar  dalam dayah  tersebut  atau  pada  akhirnya  diberikan  ijazah  untuk  mendirikan  dayah  sendiri sekembalinya ke daerahnya masing-masing.
Generasi Pertama Teungku Ahmad Isa Peudada Teungku Marhaban bin Abu
Krueng Kalee
Abu Jailani Peudada Abu Haji Labay Sati Teungku Abdullah Hanafi
(Abu Tanoh Mirah) TeungkuYusuf Bakongan
Teungku Syahabuddin (Abu Keumala) Abu Muhibuddin Wali Generasi Kedua Abon Abdul Aziz Samalanga Teungku Adnan Mahmud Bakongan Generasi Ketiga Abu Tumin Blang Blah Deh (Dayah Madinatuddiniyah Babusalam)
Generasi Keempat Abu Daud Zamzami Teungku Muhammad Cott Klat Abu Nasir  Wali Abu Jamaluddin Wali Abu Amran Wali
Abuya Syeikh Muhammad Wali Al-Khalidy
( Abuya Muda Wali )
Dayah Darussalam Labuhan Haji (1936)
Teungku Haji Jafar Teungku Abdullah Teungku Ahmad Perti Abu Mawardi Wali Teungku Jamaluddin
Teupin Punti

## 2. Perkembangan Lembaga Pendidikan Dayah Pasca Reformasi
Perkembangan lembaga pendidikan dayah di Aceh bergerak cukup dinamis seiring dengan  perubahan  yang  terjadi  dalam  dinamika  masyarakatnya.  Salah  satu  yang  cukup berpengaruh  dalam  hal  ini  adalah  dinamika  politik  masyarakat  Aceh  yang  naik  turun ibarat  rel coaster pasca  kemeerdekaan  Indonesia.  Warna  keislaman  yang  begitu  kuat dalam  kehidupan  masyarakat  Aceh  menjadikannya  sebagai bargain politik  yang  terus bergulir sampai dengan saat ini. Konsekuensi dari realitas ini adalah Aceh sebagai sebuah wilayah  dalam  negara  kesatuan  Republik  Indonesia  mendapatakan  kekhususan  dalam menjalan  syariat  Islam.  Khususan  ini  dalam  tarik  menarik  kepentingan  dengan pemerintah  pusat  dalam  kekhsusuan  ini  membuat  wilayah  Aceh  pernah  menjadi  DI (Daerah Istimewa), kemudian pada era Presiden Gus Dur menjadi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) sampai kemudian dikeluarkannya Undang-undang Pemerintah Aceh No. 11 2006  setelah  terjadinya  perdamaian  antara  kelompok  GAM  dengan  pemerintah  pusat berubah kembali menjadi provinsi Aceh sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini (Hasil Wawancara).
Perubahan dinamika politik di Aceh khususnya pasca reformasi telah berpengaruh terhadap  perkembangan  eksitensi  lembaga  pendidikan  dayah  di  Aceh.  Hal  ini  tentunya berisisan langsung dengan issue penerapan syariat  Islam  yang tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari upaya revitalisasi dayah sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran Islam sebagai  tradisi  keilmuan  yang  telah  terbangun  dalam  masyarakat  Aceh.  Untuk menjembatani  hal  tersebut  misalnya  pemerintah  pusat  mengeluarkan  beberapa  undang- undang  terkiat  misalnya  undang-undang  No.44  tentang  keistimewaan  Aceh,  selanjutnya undang-undang  No.  18  tahun  2001  tentang  otonomi  khusus,  dan  yang  paling  teranyar adalah  undang-undang  No.11  tentang  pemerintahan  Aceh.    Secara  lokal  pemerintah provinsi  melalui  gubernur  dalam  menterjemahkan  undang-undang  ini  mengeluarkan beberapa kebijakan tentang pengelolaan lembaga pendidikan dayah.
Lahirnya  beberapa  aturan  pelaksanaan  pendidikan  Islam  dayah  Aceh  dalam perjalanannya  telah  sedikit  membuka  ruang  bagi  terjadinya  pergeseran  dayah  yang selama  ini  dalam  pertumbuhannya  bertumpu  pada  ( community  based )  kearah ( government  based ).  Salah  satu  contoh  dari  fenomena  ini  misalnya  dapat  dilihat  dari upaya pemerintah Aceh pasca reformasi untuk membuat standarisasi lembaga pendidikan dayah. Pada kesempatan ini dilakukan klasifikasi lembaga pendidikan dayah berdasarkan tipe  A,  B,  C  dan  bahkan  non  tipe.  Standar  ini  digunakan  pemerintah  secara  sederhana
untuk  melihat  jumlah  santri,  jumlah  dewan  guru  ( teungku )  dan  infrastruktur  pendukung lainnya  yang  dimiliki  sebuah  dayah.  Tujuan  akhir  yang  dilakukan  oleh  pemerintah khususnya  pasca  reformasi  sampai  lahirnya  UU  PA  adalah  masih  sebatas  pada  upaya memberikan  dukungan  sumber  dana  yang  dapat  digunakan  dalam  menjalankan  proses pendidikan di dayah.
Pengaruh peranan pemerintah dalam pengelolaan dayah mengelami peningkatannya ditandai  dengan  lahirnya  UU  PA.  Selanjutnya  pemerintahan  Aceh  pasca  damai  yang dipimpin  oleh  Irwandi  Yusuf  memberikan concern terhadap  lembaga  pendidikan  dayah berdasarkan  Qanun  No.5  tahun  2007  dengan  melahirkan  sebuah  badan  khusus  yang disebut  dengan  Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah  Aceh.  Lembaga  ini  diberikan wewenang oleh pemerintah Aceh untuk melakukan beberapa hal yakni; (1) pembinanaan teknis pendidikan dan pengajaran, (2) Pelaksanaan Fasilitas Usaha Ekonomi Produdktif, (3)  Pelaksanaan  Fasilitasi  Kesejahteraan  Tenaga  Pengajar,  (4)  Pelaksanaan  Peningkatan Kualitas Sumber Daya Santri, (5) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pembinaan  Pendidikan  Dayah  (Hasil  Wawancara).  Dalam  perjalanannya  legetimasi Badan  Pembinaan  Pendidikan  Dayah  ini  kemudian  mendapatkan  penguatan  peranya dengan  dijadikannya  lembaga  tersebut  sebagai  Dinas  Pendidikan  Dayah  yang  tertuang dalam  Pergub  Aceh  No.  132  tahun  2016  tentang  kedudukan  susunan  organisasi  tugas, fungsi dan tata kerja dinas pendidikan Dayah Aceh.
Keberadaan  dinas  dayah  sebagai  amanat  dari  UU  PA  bertujuan  untuk  melakukan reformasi  Dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  yang  pernah  mengalami  masa kejayaannya  pada  masa  kesultanan  Aceh  dimana  saat  itu  lembaga  dayah  diatur  dengan sedemikian  rupa  melalui  aturan  kerajaan  yang  dikenal  dengan Qanun  Meukuta  Alam (Hasil  Wawancara).  Oleh  karena  itu  kehadiran  dinas  dayah  ini  sangat  berkaitan  dengan reformasi pengelolaan dayah  yang meliputi beberapa unsur di dalamnya. Diantara unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua yakni unsur Human Element yang terdiri dari Abu atau sebutan  lainnya  seperti  Abon,  Abi,  Abah  dan  Walid  sebagai  figur  pimpinan  dayah, kemudian  teungku  sebagai  tenaga  pendidik  dayah  dan  santri  atau  yang  disebut  dengan aneuk  meudagang  dalam  tradisi  dayah.  Selanjutnya,  unsur  penting  lainnya  dari  dayah adalah  unsur  non Human  element yang  terdiri  kurikulum  dayah,  masjid,  rangkang/balei dan asrama/bilek (Bakri, 2009).
Pada  unsur Human  Element peran  Abu  sebagaimana  pimpinan  dayah  memiliki pengaruh  yang  cukup  besar  dalam  perkembangan  dayah.  Seorang  pimpinan  dayah  yang
dianggap  kharismatik  pada  kesempatan  tertentu  menjadikan  dayah  tarik  dalam masyarakat  sehingga  berdampak  pada  jumlah  santri  dan  pada  sisi  lainnya  mendukung sumber pendanaan operaasional dayah. Dayah sebagaimana pesantren di Jawa umumnya dimiliki  secara  personal  oleh  seorang  Kyai  atau  Abu  dalam  konteks  Aceh  (Dhofier, 1994). Karena faktor kepemilikan ini kemudian maka secara konsekuensi kepemimpinan dayah  bersifat  satu  arah  atau  menggunakan  tipologi  kepemimpinan  tunggal  (Sukamto, 1999).  Hal  ini  pada  sisi  tertentu  mengakibatkan  dayah  sebagai  sebuah  unit  organisasi kadangkala  mengalami  permasalahan  dalam  membangun  tujuan  pengembangan  yang ingin  dicapai.  Dayah  dalam  konteks  ini  relatif  tidak  terorganisir  dengan  baik  sehingga salah  satunya  berimbas  pada  pengembangan  keilmuan  santri,  kesejehteraan  dewan  guru dan output lulusan.
Berdasarkan  fakta  yang  ada  tersebut,  maka  dinas  dayah  sebagaimana  yang disebutkan  sebelumnya  berupaya  melakukan  pendampingan  dan  penguatan  kapasitas unsur  human  element  dengan  beberapa  program  yang  berkaitan  dengan  pendampingan dalam  manajemen  dayah,  pengembangan  kurikulim  dayah,  dukungan  dana  operasional dayah  dalam  bentuk  penggajian  dewan  guru,  pelatihan-pelatihan  ekonomi  produktif. Penguatan  unsur  non  Human  Element  dalam  sarana  prasarana  dilakukan  dengan  cara pemetaan dan klasifikasi dayah berdasarkan tipe-tipe dayah  yang telah diatur oleh dinas dayah.  Target  jangka  menengah  dari  program  dinas  dayah  yang  dalam  hal  ini  telah berumur lebih dari satu dekade adalah lahirnya Badan Akreditasi Dayah (BADA) sebagai upaya pengawasan dan pengendalian mutu dayah dimasa mendatang (Hasil Wawancara).
Dilihat  dari  perkembangan  lembaga  pendidikan  Islam  dayah  saat  ini  maka  dapat dikatakan  dayah  sebagai  institusi  yang  secara  tradisi  bersifat  cukup  konservatif  baik secara  manejerial  maupun  secara  kurikulumnya  perlahan-perlahan  telah  berusaha menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Penyesuaian ini dalam konteks Aceh terjadi karena  terjadinya  pergeseran  pengelolaan  dayah  yang  sebelumnya  bersifat community based ke  arah government  based yang  bersifat  kolaboratif  dengan  munculnya  peran pemerintah dalam pengelolaannya. Fenemona lainnya yang cukup relevan dengan upaya penyesuian  lembaga  pendidikan  dayah  dengan  perkembangan  dunia  kekinian  adalah lahirnya  lembaga-lembaga  pendidikan  formal  dalam  lingkungan  pendidikan  dayah sebagaimana yang dipelopori oleh dayah Mudi Mesra Samalanga melalui pemikiran Abu Hasanoel  Bashry  (Abu  Mudi)  dengan  mendirikan  Institut  Agama  Islam  Al-Aziziyah, Ma’had Aly dalam naungan dayah tersebut.

## KESIMPULAN
Dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  di  Aceh  telah  melalui  perjalanan  yang cukup  panjang  dalam  perubahan  sosial  di  Aceh.  Dinamika  politik  yang  melingkupi perjalanan  sejarah  Aceh  juga  ikut  mewarnai  penyesuaian-penyesuian  yang  dilakukan dayah dalam menjalankan peran sebagai pusat pengajaran dan pembelajaran ajaran Islam, pusat  penyebaran  Islam  pada  masa  awal  Islam  masuk  ke  Nusantara,  pusat  perlawanan terhadap  kolonialisme  dan  sebagai  pusat  pengembangan  masyarakat.  Seiring  dengan perubahan-perubahan  yang  terjadi,  lembaga  pendidikan  Islam  dayah  mengalami  pasang surut  dalam  perkembangannya.  Dayah  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  sempat mengalami  mati  suri  seiring  masuknya  kolonialisme  ke  wilayah  Nusantara  yang diakibatkan oleh perang yang terus terjadi. Kemerdekaan Indonesia menjadi turning point bagi lahirnya kembali dayah dalam kehidupan masyarakat Aceh.
Salah satu jaringan dayah yang berpengaruh dalam eksistensi dayah  yang ada saat ini adalah jaringan dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan melalui Abuya Syeikh Muhammad  Wali  Al-Khalidy.  Selanjuntnya,  dalam  perkembangan  saat  ini,  dayah  telah sedikit mengalami perubahan seiring lahirnya Undang-undang No. 11 tentang pemerintah Aceh  yang  didalamnya  mengamanatkan  revitalisasi  lembaga  dayah  sebagai  bagian  dari implementasi  kekhususan  Aceh  dalam  menjalankan  syari’at  Islam.  Implementasi  dari Undang-undang  tersebut  adalah  lahirnya  Dinas  Dayah  sebagai  perpanjangan  tangan pemerintah dalam pengembangan, pengawasan dan pengelolaan dayah ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Abubakar,  M.  (2015). Pesantren  di  Aceh :  Perubahan,  Aktualisasi  dan Pengembangan. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
Ahmad, K. B. (2017). Acehnologi (Volume 2). Banda Aceh: Bandar Publishing.
Armia, N. (2014). Teungku Dayah dan Kekuasaan Panoptik. Substantia , 16 (1), 13–33. http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v16i1.4914
Azmi, K. (2020). Aceh Vs Barus di Panggung Sejarah Islam (Cet. Perta). Malang: Ahli Media Press.
Bakri,  M.  (2009). Formulasi  dan  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Islam  Analisis Kritis Terhadap Proses Pembelajaran. Surabaya: Visipress Media.
Bambang, W. (2013). Resolusi Konflik Untuk Aceh : Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki . Jakarta: CV. Makmur Cahaya Ilmu.
Bogdan dan Taylor. (1975). Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remadja Karya. Dhofier, Z. (1994). Tradisi Pesantren , cet. VI, Jakarta : LP3ES .
Dhuhri,  S.  (2014). Dayah :  Menapaki  Jejak  Pendidikan  Warisan  Endatu  Aceh .  Banda Aceh: Lhee Sagoe Press.
Dicky,  W.  (2017).  Pemikiran  Tasawuf  Syaikh  Muhammad  Waly  Al-Khalidy. Aricis , 1 (2016), 351-367. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/aricis/article/view/958
Djaelani,  A.  Q.  (1994). Peran  Ulama  dan  Santri  Dalam  Perjuangan  Politik  Islam  di Indonesia (Cetak Pert). Surabaya: PT Bina Ilmu.
Hadi,  A.  (2014).  Dinamika  Sistem  Institusi  Pendidikan  Di  Aceh. Jurnal  Ilmiah Peuradeun , 2 (3), 179-194.
https://www.researchgate.net/publication/282607231_Dinamika_Sistem_Institusi_P endidikan_di_Aceh
Hamdan.  (2017).  Dayah  Dalam  Perspektif  Perubahan  Sosial. Jurnal  Al-HIKMAH , 8 (1), 108-121. https://doi.org/10.32505/hikmah.v8i1.402
Hasbi  Amiruddin,  M.  (2004). Eksistensi  Dayah  Masa  Depan  di  Provinsi  NAD . Lhokseumawe:  Buletin MPU Kabupaten Aceh Utara.
Hasbi  Amiruddin,  M.  (2010). Apresiasi  Dayah  sebagai  lembaga  Pendidikan  Islam  di Aceh . Banda Aceh: Yayasan Pena.
Hasbi  Amiruddin,  M.  (2013). Menatap  Masa  Depan  Dayah  di  Aceh .  Banda  Aceh: Yayasan Pena.
Hasjmi, A. (1993). Kebudayaan Aceh dalam Sejarah . Jakarta: Benua Bintang.
Ilyas, M. (2012). Pendidikan Dayah di Aceh Mulai Hilang Identitas . Banda Aceh: Bandar Publishing
Marzuki, M. (2011). Sejarah Dan Perubahan Pesantren Di Aceh. Millah , 11 (1),  222-233. https://doi.org/10.20885/millah.vol11.iss1.art11
Mashuri,  M.  (2013).  Dinamika  Sistem  Pendidikan  Islam  Di  Dayah. Jurnal  Ilmiah Didaktika , 13 (2), 260-270. https://doi.org/10.22373/jid.v13i2.477
Mastuhu,  M.  (2005).  Membangun  Konsep  Pendidikan  dalam  Era  Multikultural. Unisia , 58 (IV), 347-356.
https://doi.org/10.20885/unisia.vol28.iss58.art1
Miles  Matthews,  Huberman,  S.  (2014). Qualitative  Data  Analysis :  A  Methods Sourcebook (3  Edition).  Los  Angeles/London/New  Delhi/Singapore/Washington: Sage
Mizaj, M. (2018). Dayah Darussalam Network and Dayah Awakening in Aceh. Budapest International  Research  and  Critics  Institute  (BIRCI-Journal):  Humanities  and Social Sciences , 1 (3), 13-21.
https://doi.org/10.33258/birci.v1i3.27
Saiful. (2018). Model Pendidikan Karakter pada Dayah Darussalam  Labuhan Haji Aceh Selatan. Mudarrisuna , 8 (1), 195-216.
http://dx.doi.org/10.22373/jm.v8i1.2447
Silahuddin, S. (2016). Budaya Akademik Dalam Sistem Pendidikan Dayah Salafiyah Di
Aceh. Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman , 40 (2), 349-369.
https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.296
Sukamto. (1999). Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren (Cet. 1). Jakarta: LP3ES.