## STRATEGI INDONESIA MEMBENTUK CYBER SECURITY
DALAM MENGHADAPI ANCAMAN CYBER CRIME MELALUI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Yusep Ginanjar 1
1 Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani yusep.ginanjar@lecture.unjani.ac.id

## Abstract
Cyber security has become a priority issue for all countries in the world since information  and  communication  technology  is  used  in  various  aspects  of  life, both  in  social,  economic,  legal,  organizational,  health,  education,  culture, government,  security,  defense,  and  other  aspects.  In  direct  proportion  to  the high level of utilization of information and communication technology, the level of  risk  and  threat  of  misuse  of  information  and  communication  technology  is also getting higher and more complex. In response to these events, Indonesia then  formed  the  National  Cyber  and  Crypto  Agency  (BSSN)  as  a  model  for national cyber security institutions. This study uses a qualitative method with a  descriptive  approach.  The  purpose  of  this  research  is  to  find  out  how Indonesia's  strategy  in  establishing  cyber  security  in  dealing  with  the  threat of cyber crime through the National Cyber and Crypto Agency.
Keywords: Cyber Security, Cyber Crime, BSSN.

## PENDAHULUAN
Keamanan  siber  telah  menjadi  isu  prioritas  seluruh  negara  di  dunia semenjak  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dimanfaatkan  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  baik  dalam  aspek  sosial,  ekonomi,  hukum, organisasi,  kesehatan,  pendidikan,  budaya,  pemerintahan,  keamanan, pertahanan,  dan  lain  sebagainya.  Berbanding  lurus  dengan  tingginya tingkat  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tersebut,  tingkat risiko  dan  ancaman  penyalahgunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.
Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia  (APJII)  pada  tahun  2022,  lebih  dari  77,02%  masyarakat Indonesia  menggunakan  internet.  Artinya  ada  210.026.769  jiwa  dari  total penduduk  272.682.600  penduduk  Indonesia  yang  terkoneksi  internet.
Peningkatan  pengguna  internet  tejadi  di  masa  pandemi  Covid-19  akibat penggunaan  teknologi  internet  untuk  menggantikan  aktivitas  tatap  muka. Hal  ini  juga  sejalan  dengan  data  yang  dikeluarkan  oleh  Organization  for Economic  Co-Operation  and  Development,  dimana  terdapat  peningkatan akses internet yang terus meningkat dari tahun ke tahun baik oleh rumah tangga maupun individu di seluruh dunia (OECD, 2021).
Indonesia  sebagai  negara  dengan  pertumbuhan  pengguna  internet terbesar  keempat  di  dunia,  menghadapi  peluang  sekaligus  ancaman  besar dengan  perkembangan  teknologi  digital  dan  internet  baik  dari  dimensi sosial,  politik,  dan  ekonomi,  seperti  provokasi  politik,  hoaks,  SARA,  ujaran kebencian,  ideologi  radikalisme,  terorisme,  hacking,  pencurian  data, penipuan daring, dan tindak kejahatan lainnya di ruang siber. Hal tersebut harus  dapat  diantisipasi,  dicegah,  dan  ditangani  untuk  menjamin keamanan siber ( cyber security ).
Pada  Tahun  2020,  menurut  BSSN  (2020),  terdapat  sekiranya  empat saluran e-commerce terbesar  di  Indonesia  yang  telah  menjadi  sasaran data breach atau  kebocoran  data  entah  itu  yang  disebabkan  oleh  perusahaan ataupun yang disebabkan oleh pihak individu. Tokopedia, adalah salah satu perusahaan  raksasa  yang  bergerak  di  bidang  distribusi  barang  dan  jasa sudah melaporkan setidaknya terdapat 91 juta data yang bocor di Internet. Pelaku  yang  belum  bisa  diidentifikasi  dengan  nama  Shiny  Hunters mengaku  memiliki  data  dan  hendak  menjual  data  tersebut  yang  berisikan data  pengguna.  Disusul  Reddoorz  sekitar  5.8  juta  data,  Cermati  2.9  Juta data, dan Kredit Plus 890 ribu data.
Pada  kasus  terbaru,  masyarakat  Indonesia  dihebohkan  dengan bocornya  data  pendaftar  telepon  seluler  yang  dijual  bebas  di  Situs  Forum Hacking  (Kompas,  2022).  Total  data  yang  bocor  sebesar  87  GB  dijual dengan harga Rp 743 juta (sekitar USD 50.000). Insiden keamanan siber ini melengkapi  kasus-kasus  yang  sebelumnya  terjadi  seperti  kebocoran  data PLN,  kebocoran  aplikasi  kesehatan  milik  Kementerian  Kesehatan  (E-HAC), kebocoran  data  BPJS  Kesehatan,  hingga  kebocoran  data  perbankan  (BRI Life).  Kasus  kebocoran  data  tersebut  dilakukan  oleh  aktor  ancaman  yang
menamakan  dirinya  Bjorka,  telah  membuat  Presiden  Republik  Indonesia membentuk  Tim  Khusus  Pengamanan  Data  yang  melibatkan  Kementerian Komunikasi  dan  Informatika,  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara,  Badan Intelijen  Negara,  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  (Rezki Ramadhan dan Chandra Wijaya, 2022).
Dari  segi  keamanan,  salah  satu  perusahaan  keamanan  internet internasional yang beroperasi di Indonesia yaitu Eset Indonesia menyatakan bahwa  Indonesia  mendapat  sekitar  1,225  miliar  serangan  siber  setiap harinya,  dan  dari  miliaran  data  tersebut  Eset  Indonesia  menyebut Ransomware masih  merupakan  serangan  tertinggi  setiap  harinya  (Kustin Ayuwiragil, 2017). Tahun 2018 Malware masih tetap merajai serangan siber di  Indonesia  dan  virus Ransomware akan  terus  menjadi  momok  bagi keamanan  dan  ketahanan  siber  untuk  setiap  perusahaan  maupun  sektor pemerintahan  di  Indonesia.  Sedangkan  di  tahun  2019,  menurut  Gov  – CSIRT wilayah satu terdapat kurang lebih 102 (seratus dua) serangan siber yang  lebih  berfokus  kepada Web  Defacement sebanyak  34  insiden  siber, Phishing sebanyak 9 insiden siber, Malware sebanyak 13 insiden siber, dan kerentanan  sebanyak  38  insiden  siber.  Kebanyakan  serangan  atau  insiden siber  yang  berlangsung  di  pemerintahan  Indonesia  karena  kurangnya pemahaman  akan  kerentanan  di  dunia  siber  dan  masih  menggunakan aplikasi atau instalasi bajakan oleh karenanya masih mudah dimanfaatkan oleh  serangan  siber  di  organisasi  pemerintah.  Di  tahun  yang  sama  Gov- CISRT  juga  berkoordinasi  dengan  Direktorat  Deteksi  Ancaman  BSSN  yang berkolaborasi  dengan  Honeynet  Project  menyatakan  bahwa  total  serangan siber  adalah  sekitar  98.243.8964  yang  meliputi  Sektor  Pemerintah, Akademisi, dan IIKN (BSSN, 2020).
Berdasarkan  hal  tersebut,  keamanan  siber  Indonesia  cukup mengkhawatirkan.  Berdasarkan  penilaian  yang  dikeluarkan  oleh  E- Governance  Academy  (EGA),  nilai  proteksi  Indonesia  adalah  25%.  Hal  ini berpengaruh pada Indeks Keamanan Siber Nasional Indonesia yang berada di  peringkat  83  dan  jauh  di  bawah  indeks  keamanan  siber  Malaysia  dan Singapura yang berada di peringkat 19 dan 29 (NCSI, 2020).
Tabel 1. National Cyber Security Index 2022 Rank Country National Cyber Security Index  Digital Development Level  Difference 19 Malaysia 79.22 62.53 16.69 29 Singapore 71.43 80.26 -8.83 83 Indonesia 38.96 46.84 -7.88
Sumber: NCSI, 2022
Dalam  rangka  merespon  berbagai  peristiwa  tersebut  Indonesia kemudian membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai model institusi cyber security nasional. Pada tahun 2017, Badan Siber dan Sandi Negara  (BSSN)  dibentuk  berdasarkan  Peraturan  Presiden  tentang  BSSN yang  menyatakan  bahwa  BSSN  bertugas  melaksanakan  keamanan  siber secara  efektif  dan  efisien  dengan  memanfaatkan,  mengembangkan,  dan mengonsolidasikan seluruh pihak yang terkait dengan keamanan siber.
Pembentukan  BSSN  mempertimbangkan  bahwa  bidang  keamanan siber menjadi salah satu bidang dalam pemerintahan yang harus diperkuat dan didorong dalam rangka mewujudkan keamanan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjamin terselenggaranya kebijakan  dan  program  pemerintah  di  bidang  keamanan  siber.  BSSN dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  yang  mendesak  di  tengah  berbagai tantangan  dan  masalah  terkait  dengan  penyelenggaraan  keamanan  siber dan  persandian.  BSSN  merupakan  lembaga  pemerintah  yang  berada  di bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Presiden.  Pembentukan  BSSN diharapkan  mampu  menghadapi  permasalahan  dan  tantangan  dalam  era siber  di  masa  sekarang  dan  yang  akan  datang  serta  guna  meningkatkan komitmen  bidang  keamanan  siber  dalam  menghadapi  ancaman  siber  di Indonesia.
Pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Maulia  Jayantina  Islami  (2017) Pemerintah  Indonesia  telah  menginisiasi  strategi  nasional  keamanan  siber dan  menjalankan  program-program  jangka  pendek  maupun  panjang, namun  dalam  implementasinya  masih  terdapat  tantangan  dan  hambatan. Keamanan  siber  merupakan  sebuah  ekosistem  dimana  aspek  legal,
organisasi, skill, kerjasama, dan implementasi teknik harus berjalan secara selaras  untuk  hasil  yang  efektif.  Selanjutnya,  pada  penelitian  yang dilakukan  oleh  Damar  Apri  Sudarmadi,  Arthur  Josias  Simon  Runturambi (2019)  penyelenggaraan  keamanan  siber  di  Indonesia  mengacu  pada  5 (lima)  pilar  GCI  2017  yaitu  aspek  hukum,  aspek  teknis,  aspek  organisasi, aspek  pengembangan  kapasitas  dan  aspek  kerja  sama.  Tujuan  dari penilaian  berdasarkan  GCI  2017  yaitu  untuk  membangun  kapasitas  pada level  nasional,  regional  maupun  internasional  dalam  bidang  keamanan siber.
Berdasarkan  fenomena-fenomena  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, peneliti  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  jauh  mengenai  strategi  Indonesia membentuk cyber security dalam menghadapi ancaman cyber crime melalui Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN).  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Indonesia dalam membentuk cyber security dalam menghadapi ancaman cyber crime melalui Badan Siber dan Sandi Negara.

## Metode Penelitian
Artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  mengacu  pada makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora, simbol, dan deskripsi dari suatu  hal.  Penelitian  kualitatif  dilakukan  melalui  pencarian  sebuah jawaban dengan memeriksa berbagai pengaturan sosial dan kelompok atau individu  di  suatu  setting  sosial.  Dalam  hal  ini,  penelitian  kualitatif memahami  lingkungan  yang  diteliti  melalui  simbol,  ritual,  struktur  sosial, peran sosial, dan sebagainya (B.L. Berg dan H. Lune, 2017:12-15).
Dalam teknik pengumpulan data di sini, penulis hanya menggunakan studi  pustaka  atau  telaah  pustaka  dengan  metode  deskriptif  dari sumbersumber  penelitian  sebelumnya  maupun  data  sekunder  lainnya. Pustaka-pustaka  tersebut  berasal  dari  laporan  tahunan  maupun  kajian yang  dilakukan  instansi  pemerintah  dan  non-pemerintah,  dokumen perjanjian  internasional,  majalah  pemerintah,  maupun  berita-berita  online yang tersedia mengenai keamanan siber.

## Kerangka Teori

## Institutional Theory
Menurut  Richard  Scott  (2004)  Institutional  theory  ditujukan  untuk memperdalam  struktur  sosial  yang  didasarkan  pada  proses  yang terstruktur,  termasuk  skema,  aturan,  norma,  dan  rutinitas  sebagai pedoman  otoritatif  untuk  perilaku  sosial.  Akar  teori  ini  telah  memperkaya studi  ilmu-ilmu  sosial  dan  menggabungkan  wawasan  kreatif  mulai  dari Marx  dan  Weber,  Cooley  dan  Mead,  hingga  Veblen  dan  Commons.  Banyak dari  karya  ini,  muncul  pada  akhir  abad  kesembilan  belas  dan  awal  abad kedua  puluh,  seperti  munculnya  teori  neoklasik  di  bidang  ekonomi, behavioralisme  dalam  ilmu  politik,  dan  positivisme  dalam  sosiologi  pada masa tersebut.
Institusi merupakan aturan permainan dalam masyarakat atau, lebih formalnya, adalah kendala-kendala yang dirancang secara manusiawi yang membentuk  interaksi  manusia.  Tujuan  dari  institusi  adalah  untuk menentukan  cara  permainan  dimainkan,  pada  saat  tujuan  pemain  atau organisasi  adalah  untuk  memenangkan  permainan  melalui  kombinasi keterampilan, strategi, dan koordinasi (D.C North, 1990).
Teori  kelembagaan  atau  institusional  menurut  Nee  dan  Swedberg dapat  dikonseptualisasikan  sebagai  sistem  dominan  yang  meliputi  elemen informal  dan  formal  yaitu  kebiasaan,  keyakinan  bersama,  norma,  dan aturan  di  mana  terdapat  aktor  yang  mengarahkan  tindakan  mereka  ketika mereka  mengejar  kepentingan  tertentu.  Berdasarkan  konsteks  tersebut, institusi  atau  lembagalembaga  adalah  struktur  sosial  yang  dominan  yang menyediakan  saluran  untuk  aksi  sosial  dan  aksi  kolektif  dengan memfasilitasi dan melakukan penataan kepentingan aktor dan menegakkan hubungan  agen  utama.  Nee  dan  Swedberg  juga  menjelaskan  bahwa perubahan kelembagaan tidak hanya memperbaharui aturan formal, tetapi membutuhkan  penataan  kembali  kepentingan,  norma  dan  kekuasaan (Victor Nee dan Richard Swedeberg, 2005).

## Konsep Strategi
Strategi  merupakan  rangkaian  tindakan  manajerial  dan  keputusan yang  menentukan  kinerja  perusahaan  dalam  jangka  panjang.  Ruang lingkup  manajemen  strategi  yaitu  pengamatan  lingkungan,  perumusan strategi  (perencanaan  strategis  atau  perencanaan  jangka  panjang), implementasi  strategi  dan  evaluasi  serta  pengendalian  secara  efektif  dan efisien. Perumusan strategi merupakan proses yang dilaksanakan oleh para eksekutif  senior  untuk  mengevaluasi  keunggulan  dan  kelemahan  yang berkaitan  dengan  peluang  dan  ancaman  yang  ada  dalam  lingkungan organisasi,  kemudian  menetapkan  strategi  yang  disesuaikan  dengan kompetensi  inti  organisasi  dengan  peluang  lingkungan.  Setiap  organisasi mempunyai tipa strategi yang berbeda dalam mencapai tujuan organisasi.
Manajemen strategik berkaitan dengan upaya memutuskan persoalan strategi  dan  perencanaan,  dan  bagaimana  strategi  tersebut  dilaksanakan dalam  praktek.  Manajemen  strategik  dapat  dipandang  sebagai  hal  yang mencakup  tiga  macam  elemen  utama.  Terdapat  adanya  analisis  strategik dimana  penyusun  strategi  (strategis)  yang  bersangkutan  berupaya  untuk memahami  posisi  strategik  organisasi  yang  bersangkutan.  Terdapat  pula adanya  pilihan  strategik  yang  berhubungan  dengan  perumusan  aneka macam  arah  tindakan,  evaluasi,  dan  pilihan  antara  mereka.  Akhirnya terdapat pula implementasi strategi yang berhubungan dengan merencanakan  bagaimana  pilihan  strategi  dapat  dilaksanakan  (Hunger  J. David dan Wheelen Thomas L, 2003:17).
Strategi akan dirumuskan melalui tahapan utama sebagai berikut: 1) Analisis  Arah,  yaitu  untuk  menentukan  visi-misi-tujuan  jangka  panjang yang  ingin  dicapai  organisasi.  2)  Analisis  Situasi,  yaitu  tahapan  untuk membaca  situasi  dan  menentukan  Kekuatan-Kelemahan-PeluangAncaman yang akan menjadi dasar perumusan straetegi. 3) Penetapan Strategi, yaitu tahapan  untuk  identifikasi  alternatif  dan  memilih  strategi  yang  akan dijalankan organisasi.
Selanjutnya,  Analisis  lingkungan  adalah  proses  dalam  manajemen strategi  yang  bertujuan  untuk  memantau  lingkungan  perusahaan. Lingkungan perusahaan disini mencakup semua faktor baik yang berada di
dalam  maupun  di  luar  perusahaan  yang  dapat  mempengaruhi  pencapaian tujuan yang diinginkan (Dirgantoro Crown: 2001;24).
Secara garis besar analisis lingkungan disini akan mencakup analisis mengenai  lingkungan  eksternal  dan  lingkungan  internal.  Lingkungan eksternal  akan  mencakup  lingkungan  umum  dan  lingkungan  industri, sedangkan  analisis  internal  akan  mencakup  analisis  mengenai  aktivitas perusahaan  atau  bisa  juga  analisis  mengenai  sumber  daya,  kapabilitas serta  kompetensi  inti  yang  dimiliki.  Hasil  dari  analisis  lingkungan  ini setidaknya akan memberikan gambaran tentang keadaan perusahaan yang biasanya  disederhanakan  dengan  metode  SWOT  (Strengths,  Weaknesses, Opportunities,  Threats)  yang  dimilikinya.  Analisis  eksternal  akan memberikan  gambaran  tentang  peluang  dan  ancaman  (OT)  sedangkan analisis  lingkungan  internal  akan  memberikan  tentang  keunggulan  dan kelemahan (SW) dari perusahaan.

## Konsep Cyber Security
Pada  dekade  kedua  abad  kedua  puluh  satu, prefix “ cyber ”  telah melekat  pada  konsep-konsep  seperti  “ cyberculture ”,  “ cybersex ”,  dan “ cyberwar ”,  yang  semuanya  terkait  dengan  ranah  media  digital,  virtual reality,  dan  internet.  Dalam  budaya  populer,  awalan  dan  imbuan  berbagai kata  terlihat  samar-samar,  seperti  halnya  dengan  gerakan  sastra “cyberpunk”.  Demikian  pula,  sejak  munculnya  internet,  kata  “network” telah menjadi metafora menonjol dan telah mengambil perhatian di hampir setiap  disiplin  ilmu  kontemporer  dan  institusi  besar.  Seperti  pada  tahun 1948,  prefix  “ cyber ”  ditemukan  dalam  istilah  “ cybernetics ”  yang digambarkan  sebagai  “studi  tentang  pesan  sebagai  sarana  yang mengendalikan  mesin  dan  masyarakat”.  Namun,  pada  dasarnya,  tujuan cybernetics  adalah  untuk  mengembangkan  bahasa  dan  teknik  menyerang terkait  dengan  masalah  kontrol  dan  komunikasi  pada  umumnya  dan kemudian menjadi dasar untuk komputasi setelah Perang Dunia II. Seperti halnya  istilah  “ cyber ”,  istilah  “ network ”  sejak  pertengahan  abad  kedua puluh  juga  telah  ada,  dan  dalam  era  globalisasi  di  mana  orang  di  seluruh
dunia  saling  berhubungan  melalui  infrastruktur  transportasi  dan komunikasi,  network  atau  jaringan  merupakan  sebuah  material  dan realitas metafora (Patrick Jagoda, 2012).
Konsep  cybersecurity  ini  kemudian  berkembang  di  mana  menurut Saco  dan  Deibert  ancaman  dari  cybersecurity  juga  telah  melanggar  batas- batas negara sehingga mengancam secara internasional. Hal ini disebabkan oleh, adanya interaksi masyarakat melalui dunia maya yang semakin tinggi akibat kemajuan teknologi dan era informasi. Berbeda halnya pendapat dari Deibert  yang  menjelaskan  bahwa  cybersecurity  didasari  melalui  empat wacana  terpisah  dengan  benda  rujukan,  ancaman,  pilihan  kebijakan,  dan perintah  yang  berbeda  yaitu  mencakup  keamanan  nasional,  keamanan negara  (terdiri  ancaman  eksternal  terhadap  kedaulatan  negara  serta ancaman  internal  terhadap  keamanan  rezim),  keamanan  swasta,  dan keamanan  jaringan.  Pendapat  tersebut  didukung  oleh  Hansen  dan Nissenbaum  di  mana  dalam  kasus  keamanan  siber  mencakup  hubungan antara  “jaringan”  dan  “individu”  serta  objek  referen  kolektif  manusia sehingga  tidak  ada  wacana  tentang  keamanan  swasta  yang  merupakan keamanan  individu  sebagai  objek  rujukan,  melainkan  bahwa  wacana keamanan individu terkait dengan rujukan sosial dan politik (Hansen, Lene dan Helen Nissenbaum, 2009).

## Konsep Diplomasi Siber
Seiring  dengan  adanya  perkembangan  zaman,  Barrinha  dan  Renard menyebutkan  bahwa  diplomasi  bukan  hanya  aktivitas  yang  melibatkan hubungan  antar  negara  semata,  tetapi  juga  melibatkan  sejumlah  aktor seperti  regional  dan  international  organisation,  perusahaan  multinasional, sub-national actors, advocacy networks, maupun individu yang berpengaruh.  Lebih  jauh,  Barrinha  dan  Renard  juga  menyebutkan  bahwa konsep  diplomasi  meluas  pada  kebijakan  baru  yang  kemudian  masuk  ke area politik yang belum dipetakan seperti negosiasi iklim hingga meluas ke dalam isu-isu siber (Barinha A. dan Renard T., 2017).
Menurut  Barrinha  dan  Renard,  diplomasi  siber  (cyber  diplomacy) merupakan diplomasi yang dilakukan di ranah atau  domain siber di mana sumber  daya  diplomatik  dan  kinerja  fungsi  diplomatik  digunakan  untuk mengamankan  kepentingan  nasional  terkait  dengan  dunia  maya  yang dilakukan  dalam  format  bilateral  maupun  multilateral.  Dalam  hal  ini, agenda  diplomatik  yang  menjadi  isu  utamanya  mencakup  isu cyber security,  cyber  crime,  confidence-building,  internet  freedom ,  dan internet governance .
Diplomasi siber sendiri telah berkembang pesat dalam mendefinisikan dan merangkum upaya yang terus-menerus dilakukan untuk menyelesaikan  jenis  konflik  baru  yang  terjadi  di  dunia  maya.  Dialog  yang dijalankan  antar  aktor  dalam  kegiatan  diplomasi  merupakan  salah  satu jalan untuk meraih sebuah keuntungan bersama, begitu pula dengan peran utama  diplomasi  dunia  maya  yaitu  menghasilkan  keuntungan  melalui dialog tentang masalah keamanan siber (Carmen Elena, 2019).

## PEMBAHASAN

## Strategi BSSN dalam Membentuk Cyber Security
Keamanan  siber  telah  menjadi  isu  prioritas  seluruh  negara  di  dunia semenjak  teknologi  informasi  dan  komunikasi  dimanfaatkan  dalam berbagai  aspek  kehidupan,  baik  dalam  aspek  sosial,  ekonomi,  hukum, organisasi,  kesehatan,  pendidikan,  budaya,  pemerintahan,  keamanan, pertahanan,  dan  lain  sebagainya.  Berbanding  lurus  dengan  tingginya tingkat  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  tersebut,  tingkat risiko  dan  ancaman  penyalahgunaan  teknologi  informasi  dan  komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.
Menyikapi  fenomena  tersebut,  untuk  menciptakan  lingkungan  siber strategis  dan  penyelenggaraan  sistem  elektronik  yang  aman,  andal  dan terpercaya;  memajukan  dan  menumbuhkan  ekonomi  digital  dengan meningkatkan  daya  saing  dan  inovasi  siber;  serta  membangun  kesadaran dan  kepekaan  terhadap  ketahanan  dan  keamanan  nasional  dalam  ruang siber,  pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  53  Tahun  2017
tentang  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  dan  peraturan perubahannya  Peraturan  Presiden  Nomor  133  Tahun  2017  membentuk BSSN  yang  bertugas  melaksanakan  keamanan  siber  secara  efektif  dan efisien  dengan  memanfaatkan,  mengembangkan  dan  mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber nasional.
BSSN  menyusun  Strategi  Keamanan  Siber  Indonesia  sebagai  acuan bersama  seluruh  pemangku  kepentingan  keamanan  siber  nasional  dalam menyusun  dan  mengembangkan  kebijakan  keamanan  siber  di  instansi masing-masing.  Strategi  keamanan  siber  nasional  disusun  selaras  dengan nilai  dasar  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara,  yaitu:  Kedaulatan, Kemandirian, Keamanan, Kebersamaan, dan Adaptif.
Strategi  yang  di  implementasikan  oleh  BSSN  dalam  membentuk keamanan  siber  di  Indonesia  mengacu  pada  5  (lima)  pilar  GCI  2017  yaitu aspek  hukum,  aspek  teknis,  aspek  organisasi,  aspek  pengembangan kapasitas  dan  aspek  kerja  sama.  Tujuan  dari  penilaian  berdasarkan  GCI 2017  yaitu  untuk  membangun  kapasitas  pada  level  nasional,  regional maupun  internasional  dalam  bidang  keamanan  siber.  Adapun  lima  pilar GCI tersebut yang akan dijelaskan lebih lanjut, sebagai berikut:
1. Aspek Hukum
Aspek  hukum  diukur  berdasarkan  keberadaan  lembaga  hukum  dan kerangka  kerja  yang  berhubungan  dengan  keamanan  siber  dan kejahatan  siber.  Aspek  hukum  terdiri  atas  3  (tiga)  indikator  yaitu keberadaan  UU  Kejahatan  Siber,  UU  Keamanan  Siber,  dan penyelenggaraan pelatihan keamanan siber bagi aktor hukum. BSSN diharapkan  dapat  mendorong  penyusunan  UU  Keamanan  Siber  di Indonesia.  BSSN  juga  diharapkan  dapat  menginisiasi  pelatihan  yang diselenggarakan  bagi  aktor  hukum  dengan  pemberian  materi  terkait dengan keamanan siber, sehingga aktor hukum mendapat pengetahuan  dan  informasi  terkait  dengan  perkembangan  teknologi keamanan siber serta mengetahui.
2. Aspek Teknis
Aspek  teknis  diukur  berdasarkan  keberadaan  institusi  teknis  dan kerangka  kerja  yang  berhubungan  dengan  keamanan  siber.  Aspek teknis  terdiri  atas  6  (enam)  indikator  yaitu  keberadaan  CERT ( Computer  Emergency  Response  Team )  nasional;  CERT  pemerintah; CERT sektoral; standar keamanan siber bagi organisasi; standar dan sertifikasi  bagi  profesional  bidang  keamanan  siber;  dan  adanya perlindungan daring bagi anak
3. Aspek Organisasi
Aspek organisasi diukur berdasarkan keberadaan lembaga koordinasi kebijakan  dan  strategi  untuk  pengembangan  keamanan  siber  di tingkat nasional. Aspek organisasi terdiri atas 3 (tiga) indikator yaitu keberadaan  strategi  keamanan  siber  nasional;  organisasi  yang bertanggung  jawab  dalam  bidang  keamanan  siber;  dan  metrik pengukuran perkembangan keamanan siber.

## 4. Aspek Pengembangan
Kapasitas  Aspek  pengembangan  kapasitas  diukur  berdasarkan keberadaan  penelitian  dan  pengembangan;  program  pendidikan  dan pelatihan;  profesional  bersertifikat  dan  lembaga  sektor  publik  yang mendukung pengembangan kapasitas. Aspek pengembangan kapasitas  terdiri  atas  delapan  indikator  yaitu  keberadaan  organisasi standardisasi pada suatu negara; dokumen praktik terbaik berkaitan dengan  keamanan  siber;  program  penelitian  dan  pengembangan; kampanye  kesadaran  publik;  kursus  pelatihan  profesional;  program pendidikan  dan  kurikulum  akademik  skala  nasional  berkaitan dengan  keamanan  siber;  mekanisme  insentif  yang  diberikan  dalam bidang keamanan siber; dan industri keamanan siber dalam negeri.
5. Aspek Kerja Sama
Aspek  kerja  sama  diukur  berdasarkan  keberadaan  kemitraan, kerangka kerja kooperatif dan jaringan berbagi informasi. Aspek kerja sama  terdiri  atas  5  (lima)  indikator  yaitu  kerja  sama  bilateral;  kerja sama  multilateral;  partisipasi  pada  forum  internasional;  kerja  sama
pemerintah  dengan  swasta;  dan  kerja  sama  antar  instansi pemerintah.
Berdasarkan  acuan  GCI  diatas,  BSSN  memiliki  arah  kebijakan  dan strategi  nasional  untuk  mengatasi  isu-isu  strategis  dalam  menjaga stabilitas  keamanan  nasional  di  ruang  siber  adalah  penguatan  keamanan dan ketahanan siber yang diwujudkan dengan strategi berikut:
a. Penguatan pengamanan infrastruktur siber.
b. Pembangunan  dan  penguatan Computer  Emergency  Response Team (CERT).
c. Pencegahan  kejahatan  siber  dan  peningkatan  kerjasama internasional bidang siber.
d. Penguatan kapasitas sumber daya manusia keamanan siber.
e. Penyelesaian kejahatan siber clearance rate tindak pidana siber.
Strategi  diatas  merupakan  implementasi  dari  lima  pilar  GCI  2017 yang  mana  strategi  tersebut  akan  diterapkan  untuk  tahun  2020-2024. Dalam hal ini Indonesia berada dalam tahap pembuatan standarisasi dalam pembentukan  Nasional Cyber  Security sehingga  untuk  mencapai cyber security yang  ideal  masih  memerlukan  proses  dalam  beberapa  waktu kedepan.  Melalui  strategi  ini  diharapkan  BSSN  sebagai leading  sector mampu mengoptimalkan peranannya guna mewujudkan cyber security yang ideal bagi Indonesia.
Adapun  tujuan  strategis  Strategi  Keamanan  Siber  Indonesia  adalah tercapainya ketahanan siber, keamanan layanan publik, penegakan hukum siber,  budaya  keamanan  siber  dan  keamanan  siber  pada  ekonomi  digital. Strategi Keamanan Informasi Indonesia ini diharapkan dapat menjadi salah satu  fondasi  kepercayaan  dunia  kepada  Indonesia  dalam  berbagai  forum keamanan  siber  internasional.  Strategi  Keamanan  Siber  Indonesia merupakan  sumbangsih  Bangsa  Indonesia  dalam  mendorong  terciptanya perdamaian dunia.
Sementara  itu  dari  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh Damar  Apri  Sudarmadi  dan  Arthur  Josias  Simon  Runturambi,  (2019) mengenai strategi yang dapat dilakukan BSSN sebagai berikut:
1. Penyusunan Kerangka Kerja Cyber Security
a. Penyusunan perangkat hukum keamanan siber
b. Penyusunan strategi keamanan siber nasional
c. Optimalisasi Tugas dan Fungsi BSSN dan CERT
2. Pengembangan Kapasitas Keamanan Siber
a. Peningkatan kampanye kesadaran publik
b. Penyusunan program pendidikan, penelitian, dan pengembangan
c. Peningkatan program pelatihan dan sertifikasi keamanan siber
d. Penyediaan mekanisme insentif bidang keamanan siber
3. Peningkatan Kerjasama Keamanan Siber
a. Peningkatan kerja sama bilateral dan multilateral
b. Peningkatan kerja sama pemerintah dan swasta
c. Peningkatan kerja sama internal antar instansi pemerintah.
Sementara  itu,  pada  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fachrul Febriansyah,  Agus  Adriyanto,  dan  Fetri  Miftach  (2020)  mengemukakan bahwa  pada  hasil  penelitianya  ditemukan  jika  penerapan  strategi pengamanan  SPBE  oleh  BSSN  (Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik) mengalami beberapa hambatan, yaitu regulasi atau kebijakan yang sedang dirancang sehingga strategi belum bisa diimplementasikan. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan SPBE (Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik)  di  Indonesia  sudah  mulai  berjalan namun pengamanannya sendiri masih belum siap dikarenakan keterbatasan regulasi dan strategi yang masih belum berjalan.
Dari  aspek  Teknologi  dari  GCI,  Indonesia  saat  ini  sedang  dalam proses  menciptakan  standar  nasional  dan  alat  evaluasi  untuk  bagaimana keamanan  informasi  harus  dilakukan  oleh  lembaga  pemerintahan  dan industri.  Salah  satu  poin  menarik  dalam  strategi  ini  adalah  bagaimana Indonesia  mengimplementasikan  suatu  bentuk  filtering  Internet  lewat program Trust+ dan Nawala filtering. Debat mengenai pemfilteran Indonesia juga  menjadi  topik  yang  penting  dalam  landskap  siber  Indonesia  (Ray
Walsh,  2020)  dan  harus  menjadi  bagian  dari  diskusi  keamanan  siber nasional di Indonesia di masa depan.
Berdasarkan  hal  tersebut,  pentingnya  kebijakan  dan  regulasi  terkait dalam  penanganan  ancaman,  pentingnya  kebijakan  dan  regulasi  terkait dalam  penanganan  ancaman Cyber  Crime dalam  membentuk  keamanan siber  di  Indonesia  menjadi  hal  yang  sangat  penting.  hal  tersebut dikarenakan  pengimplementasian  strategi  yang  telah  di  rancang  untuk membangun cyber  security yang  ideal  bagi  Indonesia  menjadi  terhambat. Kepentingan  kita  untuk  membangun cyber  security yang  ideal  untuk  saat ini  diperlukan  secepatnya,  mengingat  kejadian  atau  kasus-kasus cyber crime yang  terjadi  di  Indonesia  semakin  meresahkan.  Menurut  GCI  (2020) Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  strategis  dalam  melancarkan  aksi cyber  crime .  Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  favorite  para  hacker dalam  melancarkan  aksinya,  dikarenakan  tingkat  keamanan  yang  rendah serta salah satu negara strategis dalam perekonomian dunia.

## Analisis Lingkungan Strategis
Perkembangan peranan BSSN dalam membentuk cyber security yang ideal  bagi  Indonesia  terus  berupaya  mempebaiki  diri  salah  satunya  degan mengatasi  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  organisasi.  BSSN perlu  diharapkan  mampu  menjawab  isu-isu  yang  muncul  sehingga  BSSN mampu  mengatasi  permasalahan  yang  terjadi  sebagai  isu-isu  yang strategis.  Maka  dari  itu  BSSN  menganalisa  lingkungan  strategis  yang dihadapi yang tercantum dalam Rencana Strategis BSSN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:
1. Kekuatan
a. Tersedianya  sumber  daya  manusia  yang  memiliki  kompetensi khusus di bidang keamanan siber dan sandi.
b. BSSN  merupakan  instansi  pembina  jabatan  fungsional sandiman.
c. BSSN  memiliki  kewenangan  untuk  melakukan  pengaturan ekosistem ekonomi digital dan literasi publik.
d. BSSN  memiliki  struktur  organisasi  yang  sudah  menangani cakupan penguatan keamanan siber dan sandi.
e. BSSN  merupakan  satu-satunya  instansi  lembaga  pendidikan dan pelatihan pengakreditasi lembaga pemerintah penyelenggara diklat sandi dan siber.
2. Kelemahan
a. belum  optimalnya  pemenuhan  jumlah  sumber  daya  manusia dibandingkan kebutuhan sumber daya manusia.
b. belum  optimalnya  pemetaan  jabatan  dan  penempatan  sumber daya manusia.
c. belum optimalnya sistem pola karier di BSSN.
d. belum tersedianya standar kompetensi bidang Keamanan Siber yang masih dalam penyusunan.
e. belum  optimalnya  pemanfaatan  laboratorium  untuk  penelitian dan pengembangan.
f. belum tersedianya regulasi dan standar terkait keamanan siber dan sandi secara menyeluruh di BSSN.
3. Peluang Organisasi
a. Pemanfaatan  teknologi  era  Industri  4.0  seperti  big  data, artificial intelligence, drone, dan sebagainya untuk peningkatan kinerja organisasi.
b. Adanya  amanat  Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  agar  BSSN mengelola  keamanan  sistem  pemerintahan  berbasis  elektronik, menyusun  standar  keamanan  sistem  pemerintahan  berbasis elektronik Nasional, dan melaksanakan audit keamanan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
c. Adanya  amanat  pengamanan  penyelenggaraan  sistem  dan transaksi  elektronik  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
d. Adanya proyek prioritas strategis nasional penguatan ketahanan dan keamanan siber pada RPJMN Tahun 2020-2024 yang  salah  satunya  peningkatan  kapasitas  sumber  daya manusia  keamanan  siber  dari  berbagai  sektor  seperti  K/L/D, IIKN, dan ekonomi digital.
e. Adanya  arahan  presiden  dalam  RPJMN  Tahun  2020-2024 sebagai  strategi  dalam  pelaksanaan  nawacita  dan  pencapaian sasaran  pembangunan  nasional,  yaitu  diantaranya  penguatan implementasi  manajemen  aparatur  sipil  negara  berbasis  merit, penyederhanaan  birokrasi,  dan  pengoptimalan  manajemen kinerja agar lebih handal, efektif, dan akuntabel.
4. Ancaman Organisasi
a. ancaman  kebocoran  data  dan  informasi  diplomasi  Indonesia melalui spionase siber.
b. penerapan  ekosistem  teknologi  jaringan  nirkabel  (5G)  dengan kinerja  yang  menjanjikan  kecepatan  data  tinggi,  pengurangan latensi, penghematan energi, kapasitas sistem yang lebih tinggi, dan  konektivitas  perangkat  secara  masif  akan  menguraikan masalah keamanan siber yang baru.
c. belum  adanya  penguatan  terhadap  pengesahan  rancangan undang-undang tentang keamanan dan ketahanan siber.
d. maraknya  ancaman  siber  melalui  hacktivism,  kejahatan  siber, serangan  siber  yang  berdampak  terhadap  terhambatnya pertumbuhan ekonomi.
e. rendahnya pengetahuan masyarakat terkait keamanan siber.
f. terjadinya perang pikiran melalui berita bohong, cyber bullying, dan ujaran kebencian melalui media sosial.
g. muncul  dan  berkembangnya  masyarakat  5.0  yang  mengadopsi teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK).  Hal  ini  berpotensi munculnya  ancaman  ketika  TIK  digunakan  untuk  kegiatan kejahatan siber.
h. maraknya  serangan  siber  yang  semakin  berkembang  dan massif bahkan terhadap infrastruktur vital.
i. keamanan  siber  belum  menjadi  perhatian  utama  bagi  startup sehingga  berdampak  terhadap  perkembangan  sektor  IIKN.  Hal ini berpotensi menimbulkan ancaman keamanan siber.
j. koordinasi  antar  lembaga  penanganan  keamanan  siber  dan sandi yang belum optimal.
Berikut  adalah  skema  dari  analisis  lingkungan  strategis  BSSN  yang disajikan berdasarkan gambar berikut:
Gambar 1. Hasil Analisis Lingkungan Strategis
Tantangan BSSN dalam Membentuk Cyber Security di Indonesia
Adapun  tantangan-tantangan  yang  akan  dihadapi  oleh  BSSN  dalam mewujudkan cyber security di Indonesia tahun 2020-2024 sebagai berikut:
1. Bergulirnya  revolusi  industri  4.0  yang  menjadi  pendukung  lahirnya teknologi  canggih  dan  peningkatan  penetrasi  penggunaan  internet  di Indonesia.  Jika  hal  tersebut  tidak  diimbangi  dengan  peningkatan kesadaran  keamanan  siber  dapat  mengeskalasi  ancaman  keamanan siber  yang  semakin  masif  bahkan  menyasar  infrastruktur  vital sehingga mengancam kedaulatan bangsa.
2. Tantangan pengelolaan keamanan siber nasional meliputi pengelolaan sumber  daya  manusia  keamanan  siber  dan  sandi,  kebijakan  atau regulasi  keamanan  siber  dan  sandi  termasuk  di  dalamnya  strategi keamanan  siber  nasional,  kerjasama,  serta  kemandirian  teknologi keamanan  siber  dan  sandi  dalam  rangka  mewujudkan  kedaulatan siber Indonesia.
Di  sisi  lain,  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  BSSN didentifikasi tantangan yang masih akan dihadapi internal organisasi BSSN meliputi:
a. Aspek  kelembagaan  yang  masih  perlu  dievaluasi  dalam pencapaian sasaran strategis.
b. Aspek  Ketatalaksanaan  pedoman  dan  standar  operasional prosedur yang belum diterapkan secara menyeluruh.
c. Aspek sumber daya manusia yang kualitasnya perlu ditingkatkan. Dan
d. Aspek  sarana  dan  prasarana  yang  terbatas  serta  sistem informasi yang belum terintegrasi sepenuhnya.

## KESIMPULAN
Pembentukan  BSSN  mempertimbangkan  bahwa  bidang  keamanan siber menjadi salah satu bidang dalam pemerintahan yang harus diperkuat dan didorong dalam rangka mewujudkan keamanan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjamin terselenggaranya
kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber. Pembentukan  BSSN  diharapkan  mampu  menghadapi  permasalahan  dan tantangan  dalam  era  siber  di  masa  sekarang  dan  yang  akan  datang  serta guna  meningkatkan  komitmen  bidang  keamanan  siber  dalam  menghadapi ancaman siber di Indonesia.
Berdasarkan  acuan  GCI  2017,  BSSN  memiliki  arah  kebijakan  dan strategi  nasional  untuk  mengatasi  isu-isu  strategis  dalam  menjaga stabilitas  keamanan  nasional  di  ruang  siber  adalah  penguatan  keamanan dan  ketahanan  siber  yang  diwujudkan  dengan  strategi  berikut:  a. Penguatan  pengamanan  infrastruktur  siber;  b.  Pembangunan  dan penguatan  Computer  Emergency  Response  Team  (CERT);  c.  Pencegahan kejahatan  siber  dan  peningkatan  kerjasama  internasional  bidang  siber;    d. Penguatan  kapasitas  sumber  daya  manusia  keamanan  siber;  e. Penyelesaian kejahatan siber clearance rate tindak pidana siber.
Adapun  tujuan  strategis  Strategi  Keamanan  Siber  Indonesia  adalah tercapainya ketahanan siber, keamanan layanan publik, penegakan hukum siber,  budaya  keamanan  siber  dan  keamanan  siber  pada  ekonomi  digital. Strategi Keamanan Informasi Indonesia ini diharapkan dapat menjadi salah satu  fondasi  kepercayaan  dunia  kepada  Indonesia  dalam  berbagai  forum keamanan  siber  internasional.  Strategi  Keamanan  Siber  Indonesia merupakan  sumbangsih  Bangsa  Indonesia  dalam  mendorong  terciptanya perdamaian dunia.

## DAFTAR PUSTAKA
Asosiasi  Penyelenggara  Jasa  Internet  Indonesia  (APJII).    (2022).  Profil Internet  Indonesia 2022. Page 10 -17.
Badan  Siber  dan  Sandi  Negara.  Rencana  Strategis  Badan  Siber  dan  Sandi Negara Tahun 2020-2024.
Bagian  Komunikasi  Publik,  Biro  Hukum  dan  Hubungan  Masyarakat, “Laporan  Tahunan  GOVCSIRT  Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  Tahun 2019” BSSN , 6 April 2020, diakses 8 November 2022 Pukul 15:34 WiB https://bssn.go.id/gov-csirt-indonesia/
Barrinha  A,  Renard  T.  “Cyber-diplomacy:  the  making  of  an  International society in the digital age”. Global Affairs, (2017).
https://doi.org/10.1080/23340460.201  7.1414924,  Retrieved  from http://www. tandfonline.com/loi/rgaf20
Berg,  B.L.  dan  H.  Lune,  Qualitative  Research  methods  for  The  Social Sciences,  ninth  edition,  England,  Essex:  Pearson  Education  Limited, 2017.
Carmen Elena, CÎRNU. “Cyber Diplomacy – Addressing the Gap in Strategic Cyber Policy”, No. 17 (May-Jun, 2019), http:// www.themarketforideas.com/cyberdiplomacy-addressing-the-gap-in- strategiccyber-policy-a388/.
Damar  Apri  Sudarmadi,  Arthur  Josias  Simon  Runturambi.  2019.  Strategi Badan  Siber  dan  Sandi  Negara  (BSSN)  Dalam  Menghadapi  Ancaman Siber di Indonesia
. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol..2, No.2
Dirgantoro,  Crown.  (2001).  Manajemen  Stratejik:  Konsep,  Kasus,  dan. Implementasi. Jakarta: Grasindo.
Ginanjar, Y. 2019. Hacker sebagai Aktor Non-Negara: Cyber Warfare sebagai Dampak  Penyadapan  Pejabat  Negara  Indonesia  oleh  Intelijen Australia.
Jurnal
Dinamika
Global, 4(2), 364-381.
https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika- global/article/view/138/113.
Hansen, Lene dan Helen Nissenbaum. “Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School”. International Studies Quarterly, Vol. 53, No. 4 (2009).
Hunger,  J.  David  dan  Wheelen,  Thomas  L,(2003).  Manajemen  Strategis. Andi. Yogyakarta.
Jagoda,  Patrick.  “Speculative  Security”.  Dalam  Derek  S.  Reveron, Cyberspace and National Security: Threats, Opportunities, and Power in  a  Virtual  World  (eds).  Washington,  D.C.:  Georgetown  University Press, 2012.
Kiki  Rezki  Ramadhan,  Chandra  Wijaya.  2022.  The  Challenges  of  Personal DataProtection  Policyin  Indonesia:  Lesson  learnedfrom  the  European Union,  Singapore,  and  Malaysia.  Technium  Social  Sciences  Journal. Vol.36, 18-28.
Kompas.  (2022). Kilas  Balik  :  Lima  Kasus  Kebocoran  Data  Pribadi  Di Indonesia.
https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/k ilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all. Downloaded in September 2022
Kustin  Ayuwiragil,  “  Indonesia  Diserang  Hacker  Miliaran  Kali  Tiap  Hari  “ CNN  Indonesia, 8  Desember  2017,  diakses  8  November  2022  pukul
12:12 https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20171208210751- 206-261224/indonesia-diserang-hacker-miliaran-kali-tiaphari/
Maulia  Jayantina  Islami.  2017.  Tantangan  Dalam  Implementasi  Strategi Keamanan  Siber  Nasional  Indonesia  Ditinjau  Dari  Penilaian  Global Cybersecurity  Index.  Jurnal  Masyarakat  Telematika  dan  Informasi. Vol.8 No.2. Hal:137-144.
Muh.  Fachrul  Febriansyah,  Agus  Adriyanto,  Fetri  Miftach.  2020.  Strategi Badan  Siber  Dan  Sandi  Nasional  Dalam  Menghadapi  Ancaman  Siber Terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jurnal Peperangan Asimetris. Volume 6 Nomor 2 Tahun 2020.
National  Cyber  Security  Index  (NCSI).  (2020).  https://ncsi.ega.ee/ncsi- index/. Downloaded in September 2022.
Nee,  Victor  dan  Richard  Swedberg.  “Economic  Sociology  and  New Institutional Economics”. Dalam C. M´enard dan M. M. Shirley (eds.), Handbook  of  New  Institutional  Economics.  Netherland:  Springer, 2005.
North,  D.C.  Institutions,  Institutional  Change  and  Economic  Performance. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
Organization        for        Economic        Co-operation        and        Development (OECD).        (2021). https://data.oecd.org/ict/internet-access.htm. Downloaded in September 2022 .
Ray Walsh. 2020. A guide to internet censorship in Indonesia - And how to unblock websites with an Indonesia VPN. Internet: https://proprivacy.com/guides/indonesia-privacy . Diakses: 29
October 2022.