## Abstrak
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) berhasil digelar di Indonesia, kongres ini menjadi momentum besar buat perempuan untuk berani tampil dihadapan publik. Dalam sejarah Islam, perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. Dalam konteks Islam Indonesia, eksistensi ulama perempuan Indonesia dalam sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Indonesia adalah nyata adanya. Dalam sosial-politik, perempuan Indonesia telah menuliskan sejarah, seperti misalnya di Aceh yang telah dipimpin oleh empat orang Sulthanah selama era dua abad lamanya. Namun dalam Kongres yang digelar itu, tak satupun ada pembahasan isu seksualitas dan trasgender yang dijadikan sebagai topik pemabahasan. Sejatinya, wacana seksualitas untuk kelompok marginal dan kelompok minoritas seksual seperti transgender. Hal itu karena, kelompok transgender diakui atau tidak menjadi bagian dari komunitas seksual minoritas yang eksistensinya seringkali dianggap tidak ada
Kata Kunci : Kongres, Seksualitas, Trasngender

## Pendahuluan
Prof. Azyumardi Azra ketika kegiatan Sekolah Kemanusiaan dan Kebudayaan (SKK-2) pada tanggal 24 November 2018 di Bogor Jawa Barat, mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti sejarah, sulthanah adalah pemimpin perempuan pertama yang menjadi pemimpin dalam kerajaan Aceh, akan tetapi kepemimpinan sulthanah tidak semasyhur (sepopuler) dibanding dengan kepemimpinan laki-laki (Teuku). Menyambung penjelasannya Prof. Azra, narasumber berikutnya dalam kegiatan SKK-2 adalah Dr. Neng Dara Affiah, beliau menjelaskan tentang sejarah pergerakan perempuan muslim Indonesia.

## Seksualitas “Transgender” di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI): Narasi Pengalaman

## Masthuriyah Sa’dan

## Masthuriyah Sa’dan
Dalam narasi diskusinya, beliau memberi bukti keberhasilan “sekelompok” gerakan perempuan muslim Indonesia yang telah melaksanakan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) yang oleh sebagian besar kalangan mengatakan bahwa KUPI adalah satu-satunya dan pertama kalinya dilaksanakan di dunia, dan bangganya KUPI dilaksanakan di Indonesia.
KUPI dilaksanakan karena dalam sepanjang sejarah umat Islam, kehadiran dan peran penting ulama’ perempuan jarang ditulis secara seimbang dan tepat untuk dikatakan tidak tertulis dalam catatan sejarah. Padahal dalam sejarah Islam, perempuan telah menjadi bagian dari setiap perkembangan peradaban Islam. 102
Dalam konteks Islam Indonesia, eksistensi Ulama’ perempuan Indonesia dalam sepanjang sejarah kehidupan masyarakat Indonesia adalah nyata adanya. Dalam sosial-politik, perempuan Indonesia telah menuliskan sejarah, seperti misalnya di Aceh yang telah dipimpin oleh empat orang Sulthanah selama era dua abad lamanya. Tetapi kejayaan empat Sulthanah tersebut seakan-akan senyap dalam pengetahuan masyarakat Indonesia. 103
Dalam konteks pendidikan, perempuan dari Sumatera Barat yaitu Rahmah El- Yunusiyah telah melakukan perlawanan terhadap kolonialisme dan adat yang membatasi akses pendidikan anak perempuan yang tidak berasal dari kelas bangsawan dengan cara memberikan akses pendidikan bagi kaum perempuan dengan sistem pendidikan modern ala pendidikan di Mesir, pendidikan ini kemudian dikenal dengan nama Diniyah Putri Padang Panjang. 104 Dalam konteks gerakan sosial keagamaan, terdapat gerakan Aisyiah dan Nyai Ahmad Dahlan kemudian yang terkenal sebagai pendiri gerakan Aisyiah di Muhammadiyah. 105
Sejarah keberadaan dan peran ulama’ perempuan yang demikian inilah yang “redup” dalam pengetahuan umum masyarakat Indonesia, hal itu karena umumnya mayoritas muslim Indonesia mengenal ulama’ dalam sejarah Islam
102 Lihat Term of Reference (TOR) Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) “ Peran Ulama’ Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai-Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemananusiaan ”, 2017, hlm. 01. Menurut penulis, jika dikaitkan dengan Islam, dalam Islam bisa dilacak dari sejarah hidup Nabi Muhammad, Nabi telah memberikan hak-hak kepada perempuan di zaman Nabi dengan cara melarang menguburkan bayi perempuan hidup-hidup yang mana dalam tradisi Islam klasik di Arab jika seorang keluarga mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan berjenis kelamin perempuan maka biasanya bayi tersebut langsung dikuburkan hidup-hidup. Kemudian Nabi memberi peng- hormatan yang tinggi kepada seorang ibu bahwa “ ةاهمالا مدقا تحت ةنجلا ” (Surga berada di bawah telapak) sehingga dengan penghormatan tersebut, Nabi secara otomatis melarang perempuan menjadi warisan dari bapak ke anak laki-laki. Disamping itu Nabi juga memberikan batasan perni- kahan.
103 Disampaikan oleh KH. Husein Muhammad, “ Sejarah dan Peran Ulama’ Perempuan di Indonesia ”, Seminar Nasional Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) di Cirebon, pada tanggal 26 April 2017. Jam 08.35 WIB.
104 Junaidatul Munawaroh. Rahmah el-Yunusiyah: Pelopor Pendidikan Perempuan , dalam Jajat Burhan- uddin (edit.), “Ulama’ Perempuan Indonesia”, Jakarta: Gramedia, 2002. Hal. 01-05.
105 Term of Reference (TOR) Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) “ Peran Ulama’ Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai-Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemananusiaan ”, 2017, hal. 02
Seksualitas “Transgender” di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia
adalah laki-laki dan bukan perempuan. Minimnya catatan sejarah tentang ulama’ perempuan di Indonesia mendesak para tokoh pemerhati ulama’ perempuan untuk melaksanakan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI).
Latar belakang dilaksanakannya KUPI adalah diawali dengan adanya Forum Kajian Madrasah Rahima dan Pengkaderan Ulama’ Perempuan (PUP) yang digagas pada tahun 2005. Kegiatan Pengkaderan Ulama’ Perempuan (PUP) baru terlaksana pada tahun 2006-2008 (angkatan 1) dan dilaksanakan di Jawa Timur, angkatan ke-2 pada tahun 2009-2010 dilaksanakan di Jawa Barat, angkatan ke-3 pada tahun 2012-2014 dilaksanakan di Jawa Tengah. Angkatan 4 dilaksanakan di Aceh bagian Barat pada tahun 2014-2016, dan di Aceh bagian Timur dilaksanakan pada tahun 2015-2016. 106 Kemudian dari seluruh alumni Pengkaderan Ulama’ Perempuan (PUP) ini, memberikan ide untuk berkumpul semacam reuni akbar antar alumni dengan format Kongres.
Karena desakan pentingnya mensosialisasiakn secara nasional dan internasional eksistensi Ulama’ Perempuan di Indonesia maka kemudian organisasi-organisasi masyarakat non pemerintah (NGO) yakni Rahima, Fahmina Institute dan Alimat bersepakat menyelenggarakan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Propinsi Jawa Barat pada tanggal 25-27 April 2017. Peserta KUPI yang hadir berjumlah 1.280 peserta yang terdiri dari ulama’ perempuan di wilayahnya masing-masing mulai dari daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Juga pengamat dari berbagai organisasi di Indonesia dan mancanegara yaitu Afghanistan, Bangladesh, Malaysia, Saudi Arabia, Pakistan, Nigeria, Kenya, Singapura, Thailand, Australia, Amerika dan Belanda. Berdasarkan klasifikasi peserta, peserta KUPI adalah 90% peserta dari pimpinan berbagai lembaga keagamaan Islam seperti Pondok Pesantren, Perguruan Tinggi Islam, Majelis Ta’lim, lembaga dakwah dan pendidikan Islam, organisasi masyarakat keagamaan Islam dengan kategori profesi yaitu pimpinan, ustadzah, dosen, akademisi, peneliti, guru, muballighah , daiyah , dan penulis.
Kemudian 10% peserta adalah dari perwakilan NGO perempuan di komunitasnya masing-masing, dan lembaga Negara bagian keagamaan Islam seperti Kemenag dan lembaga Negara khusus perempuan seperti Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan dan Kementerian Pemberdayaan dan Anak (KPPA). 107
106 Lihat “Sekilas Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI)” tahun 2017, hal. 01-03. 107 Informasi dari ketua panitia ketika acara penutupan KUPI.

## Masthuriyah Sa’dan
Saya mendapat kesempatan berharga menjadi peserta dalam Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI). Dalam kesempatan berharga tersebut, saya sebagai delegasi dari Pondok Pesantren Waria Al-Fattah Yogyakarta, sebuah lembaga pendidikan sosial keagamaan non-formal untuk para teman-teman komunitas transgender di Yogyakarta yang ingin belajar agama. Di lembaga tersebut, saya menjadi guru agama di setiap akhir pekan. Melalui tulisan ini, saya ingin menarasikan pengalaman saya menjadi peserta KUPI.
Dengan menggunakan pendekatan etnografi feminis, yang memiliki tiga tujuan, yaitu (1) untuk mendokumentasikan hidup dan aktivitas perempuan. (2) untuk memahami pengalaman perempuan dari sudut pandang mereka sendiri. (3) untuk mengkonseptualisasikan perilaku perempuan sebagai ekspresi dari konteks sosial. 108 Bentuk tulisan ini adalah narasi kritis deskriptif dengan menggunakan metode partisipan aktif. Adapun tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendokumentasikan pengalaman saya menjadi peserta dalam acara KUPI dan sebagai analisa kritik wacana pada salah satu isu yang tidak ada dalam rentetan acara KUPI. Karena berdasarkan hasil tulisan terkait KUPI, baik hasil penelitian maupun kajian yang dipublikasikan melalui buku, jurnal atau media online . Saya belum menemukan pembahasan KUPI dikorelasikan dengan isu seksualitas. 109
Menurut Leena Abraham, seksualitas adalah konsep yang tidak hanya mencakup identitas seksual, orientasi seksual, norma sosial, praktek seksual, dan kebiasaan seksual namun juga perasaan hasrat, fantasi, dan pengalaman manusia yang berhubungan dengan kesadaran seksual, rangsangan, dan tindakan seksual termasuk di dalamnya hubungan heteroseksual dan homoseksual dalam konteks biologis, psikologis, sosial, budaya, identitas dan kebiasaan seksual. 110 Dengan demikian, seksualitas yang saya maksut adalah seksualitas gender ketiga, yaitu transgender atau biasa dikenal dengan waria. 111 Oleh karena itu, seksualitas “transgender” di KUPI penting untuk dikaji lebih dalam.
108 Penelitian dengan menggunakan pendekatan etnografi feminis lihat, Shulamit Reinsharz, (2005),
Metode-Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial , terj. Lisabona Rahman, Jakarta: Women Research Institute. hal. 66-69
109 Dari penelusuran melalui media online dan cetak, penulis menemukan satu tulisan terkait seksualitas. Tapi seksualitas yang dimaksut oleh penulis tersebut adalah seksualitas perempuan yang berkaitan dengan isu poligini, lihat Aan Anshori dalam https://geotimes.co.id/kolom/sosial/ isu-poligini-di-kongres-ulama-perempuan-indonesia/ Padahal yang ingin penulis maksud dalam seksualitas dalam tulisan ini adalah seksualitas kelompok marginal yaitu kelompok transgender.
110 Mengutip dari buku Husein Muhammad dkk, Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak-Hak Seksualitas , Jakarta: PKBI, 2011, hal. 12-13.
111 Baca Musdah Mulia, Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita , Jakarta: Opus Press, 2015. hal. 08-09.

## Lembaga-Lembaga Penggagas KUPI
Terdapat beberapa tujuan dilaksanakannya KUPI, antara lain adalah pertama , untuk mengakui dan meneguhkan eksistensi dan peran ulama’ perempuan dalam kesejarahan Islam dan bangsa Indonesia. 112 Kedua , membuka ruang perjumpaan para ulama’ perempuan tanah air dan dunia untuk berbagi pengalaman tentang kerja-kerja pemberdayaan perempuan dan keadilan sosial dalam rangka membumikan nilai-nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan. Ketiga , membangun pengetahuan bersama tentang keulamaan perempuan dan kontribusinya bagi kemajuan perempuan dan peradaban umat manusia. Keempat , merumuskan fatwa dan pandangan keagamaan ulama’ perempuan Indonesia tentang isu-isu kontomporer dalam perspektif Islam yang rahmatan lil’alamien . 113
Rentetan acara kegiatan KUPI antara lain dimulai dengan acara pra kongres, yaitu lomba penulisan profil ulama’ perempuan Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan Seminar Internasional dengan menghadirkan berbagai narasumber dari Timur Tengah, kemudian sembilan panel diskusi paralel dengan pembahasan berbeda-beda, peluncuran karya keulamaan perempuan, musyawarah fatwa ulama’ perempuan, sidang rekomendasi, pentas senin budaya dan penutupan oleh Menteri agama bapak Lukman Saifuddin. 114 Jika melihat posisi KUPI dengan gerakan pemikiran perempuan di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Badriyah Fayumi sebagai ketua komite KUPI ketika mengisi sambutan pada acara pembukaan KUPI. Badriyah mengatakan dengan tegas bahwa “KUPI merupakan ajang atau forum pertemuan dan perjumpaan dan bukan organisasi struktural”. Hal itu karena menurut Badriyah, KUPI mempertemukan ulama’ perempuan secara ideologis dan perempuan ulama’ secara biologis. Ulama’ perempuan dan perempuan ulama’ yang dimaksud adalah mereka yang sama-sama memiliki kegelisahan intelektual yang sama, pengalaman yang sama dan ingin mengintegrasikan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman sehingga bisa merespon realitas kehidupan persoalan perempuan masa kini.
112 Di acara KUPI panitia telah menerbitkan sebuah buku yang berisi tentang nama-nama ulama’ perempuan masa kini. Lihat Helmi Ali Yafie (edit.), Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indone- sia , Cirebon & Jakarta: KUPI, 2017.
113 Lihat Term of Reference (TOR) Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) “ Peran Ulama’ Perem- puan Dalam Meneguhkan Nilai-Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemananusiaan ”, 2017, hlm. 04. Lihat juga Ulama’ Perempuan Penjaga Nilai, Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan , dalam Majalah BANGKIT, 2017, hal. 13.
114 Lihat International Seminar on Women Ulama’ “ Applifying Women Ulama’s Voices, Asserting Values of Islam, Nationhood and Humanity, Kemenag, KUPI, Aman Indonesia & IAIN Syekh Nurjati Cire- bon, hal. 08-17.

## Masthuriyah Sa’dan
Yang unik dari kegiatan KUPI adalah pembedaan yang signifikan antara perempuan ulama’ dan ulama’ perempuan. Mengutip definisi KUPI tentang ulama’ perempuan, bahwa ulama’ perempuan adalah sebagaimana yang dibawah ini. 115
“Dalam perspektif KUPI, kata “ulama’ perempuan” merupakan orang-orang yang berilmu mendalam, baik perempuan maupun laki-laki yang memiliki rasa takut kepada Allah (berintegritas), berkepribadian mulai ( akhlaaq kariimah ), menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan kepada semesta ( rahmatan lil ‘alamien ). Takut dan takwa kepada Allah tidak hanya untuk urusan kemanusiaan secara umum tetapi dalam urusan perempuan secara khusus. Tidak hanya dalam urusan publik, tetapi juga dalam urusan keluarga. Begitupun berakhlak mulia menegakkan keadilan dan memberikan kemaslahatan tidak hanya untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan sehingga tercipta relasi kesalingan yang harmonis antara laki-laki dan perempuan tanpa kekerasan dalam rangka mewujudkan cita-cita kemanusiaan yang adil dan beradab”.
Dari pengertian ulama’ perempuan di atas, dapat kita ketahui bahwa KUPI memiliki definisi tersendiri tentang ulama’ perempuan yang “mungkin” berbeda dengan definisi yang selama ini ada. KUPI sebagai sebuah ruang perjumpaan ulama’ perempuan dari berbagai latar belakang dan organisasi keislaman di tanah air menjadi momentum yang tepat bagi para pemerhati perempuan dari semua latar belakang dari semua macam aktivitas untuk duduk bersama, membahas persoalan krusial tentang perempuan dan menyelesaikan persoalan itu bersama-sama. Mengutip bahasa Marzuki Wahid, 116 bahwa KUPI merupakan momentum kebangkitan para ulama’ perempuan untuk menggeliat dan mengkonsolidasikan diri untuk masa depan yang dicita-citakan. Masa depan yang dicita-citakan tersebut memiliki arti bahwa perempuan tidak mengalami marginalisasi, stereotip, labelling , subordinasi dan diskriminasi atas nama perbedaan gender yang dilegitimasi oleh norma, budaya dan agama.
Di samping itu, KUPI sejatinya ingin menegaskan sebuah pengakuan bahwa ulama’ perempuan nyata adanya. Eksistensi ulama’ perempuan di Indonesia memiliki kontribusi nyata terhadap sejarah Islam Indonesia. Akan tetapi kontribusi dan peran nyata ulama’ perempuan tersebut terlupakan dan minim pengakuan oleh sejarah, dan tidak banyak ditulis di dalam karya-karya
115 Lihat, Tim KUPI, D okumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama’ Perempuan 25-27 April 2017 Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat , Cirebon & Jakarta: KUPI, 2017, hal. 19-20.
116 Lihat Marzuki Wahid, Kebngkitan Ulama’ Perempuan Dari Cirebon, dalam “ Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia: Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia ”,
Cirebon & Jakarta: KUPI, 2017, hal. 28.
Seksualitas “Transgender” di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia
historiografi. Oleh karena itu, kehadiran KUPI adalah untuk mengonfimasi dan mengapresiasi pengabdian para ulama’ perempuan yang sudah ada dan nyata sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kekuatan Islam dan bangsa Indonesia. 117
Sebagai sebuah usaha untuk mengonfirmasi dan mengapresiasi eksistensi ulama’ perempuan di Indonesia dan mempertemukan ulama’ perempuan dari ujung barat Indonesia hingga ujung timur membutuhkan pemikiran, kerja keras dan dana yang besar. Oleh karenanya, perhelatan KUPI dilaksanakan dengan berkolaborasi antara tiga lembaga perempuan besar yaitu Rahima, Alimat dan Fahmina. Sebagaimana yang dikatakan oleh Badriyah Fayumi ketika acara pembukaan KUPI, bahwa KUPI yang pertama digagas dan diselenggarakan oleh tiga lembaga yang memiliki visi yang sama dan telah lama saling bermitra dan sama-sama saling bersinergi. Ketiga lembaga itu adalah Rahima, Alimat dan Fahmina. 118 Oleh karena itu, mengetahui profil ketiga lembaga sangat penting untuk mengetahui titik temu dengan tujuan utama kegiatan KUPI.

## 1. Rahima
Rahima merupakan organisasi non pemerintah (NGO) yang fokus pada peningkatan kesadaran tentang Islam, gender dan hak-hak perempuan. Lembaga sosial Rahima berdiri pada tanggal 05 Agustus 2000 di Jakarta dengan pendiri dari 18 orang dari latar belakang yang berbeda seperti tokoh agama, aktivis hak asasi perempuan dan intelektual. Nama-nama pendiri Rahima antara lain KH. Khusein Muhammad, Sinta Nuriyah, Saparinah Sadli, Kamala Chandrakirana, Farha Ciciek, Azyumardi Azra dan lain sebagainya. 119
Satu hal yang membedakan misi Rahima dengan lembaga perempuan yang lain adalah Rahima memiliki misi yaitu mendorong terciptanya pengakuan terhadap otoritas ulama’ perempuan sehingga mereka dapat mampu berperan efektif untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan bangsa agar mampu melakukan perubahan sosial untuk kesetaraan dan keadilan. Karenanya Rahima memiliki makna panjang yaitu sebagai pusat pendidikan dan informasi Islam dan hak-hak perempuan. 120
117 Lihat Tim KUPI, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama’ Perempuan 25-27 April 2017 Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat, Cirebon & Jakarta: KUPI,2017, hal. 04.
118 Isi sambutan Badriyah Fayumi sebagai ketua panitia KUPI ketika pelaksanaan pembukaan KUPI pada tanggal 25 April 2017.
119 Rahima. Modil Madrasa Rahima Untuk Tokoh Agama . https://www.swararahima.com/profil-rahima/
diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.
120 Affiah, Neng Dara. Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal. 226-230.

## Masthuriyah Sa’dan
Sebagai inisitor dari kegiatan KUPI, Rahima dalam implementasi programnya telah melakukan Pendidikan Ulama’ Perempuan (PUP), Madrasah Tokoh Agama (MTA), Pendidikan Ulama’ Laki-Laki (PUL) dan lain sebagainya. Disamping itu, Rahima juga menerbitkan buku-buku terkait dengan Islam, kesetaraan dan keadilan gender yang terbentuk buku, modul maupun majalah. 121 Alumni-alumni PUP inilah yang kemudian melahirkan inisiatif untuk berkumpul bersama semacam reuni akbar dalam bentuk Kongres. Yang pada selanjutnya tercetus ide untuk membuat kegiatan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI).

## 2. Alimat
Alimat merupakan gerakan pemikiran dan aksi masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam ranah keluarga. Gerakan Alimat didirikan pada tanggal 12 mei 2009 di Jakarta yang diprakarsasi oleh sejumlah aktivis baik individu maupun aliansi yang tergabung dalam organisasi yang sama-sama memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap kondisi perempuan dalam lingkup keluarga. Salah satu aktivis-aktivis yang tergabung dalam gerakan Alimat tersebut antara lain KH. Husein Muhammad, Neng Dara Affiah, Ninik rahayu, Kamala Chandrakirana, KH. Helmi Ali, Maria Ulfah Anshor, Masruchah, Abdul Moqsith Ghazali, Badriyah Fayumi, Hamim Ilyas, Marzuki Wahid, Faqihuddin Abdul Qodir, Nur Rofi’ah, Nina Nurmila, Siti Ruhaini Dzuhayatin dan lain sebagainya.
Aktivis-aktivis yang tergabung tersebut antara lain dari Komnas perempuan, Fatayat NU, Aisyiah, Nasyiatul Aisyiah, Fahmina Institut, Gerakan Perempuan Pembela Buruh Migran (GPPBM), Rahima, Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), LAKPESDAM NU, Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, Pusat Studi Gender STAIN Pekalongan dan Universitas Pancasila. Alimat merupakan sebuah gerakan yang mensinergikan usaha gerakan perempuan muslim Indonesia pada mas asebelumnya dan gerakan global dalam menciptakan keadilan keluarga. Secara sederhana, dapat dipahami bahwa eksistensi Alimat merupakan respon atas maraknya kekerasan terhadap perempuan akibat relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Indonesia. 122
Aktivis yang bergabung dalam gerakan Alimat tersebut memiliki keyakinan bahwa misi dasar ajaran agama Islam pada dasaranya adalah muwujudkan
121 Ibid ,. hal. 231. 122 Alimat. Wujudkan Partisipasi Publik yang Sejati . http://alimatindonesia.blogspot.com/2010/03/ wujudkan-partisipasi-publik-yang-sejati.html#more diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.
Seksualitas “Transgender” di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia
tatanan yang adil ( al-‘adalah ), kemaslahatan ( al-maslahat ), kebijaksanaan ( al- hikmah ), dan kasih sayang ( ar-rahmah ), termasuk dalam hal ini adalah urusan kekeluargaan ( al-ahwal asy-syakhshiyyah ). Menurut Alimat, agama bisa menjadi sumber kekuatan dan sebagai basis pengetahuan untuk mewujudkan cita- cita keadilan sosial dan kemaslahatan tersebut. Akan tetapi, pada konteks realita yang ada, penafsiran ajaran agama (al-Qur’an dan hadist) tidak selalu mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, kebijaksanaan dan kasih sayang seperti yang menjadi tujuan utama syariat islam. Oleh karena itu, salah satu yang membedakan gerakan Alimat dengan gerakan perempuan yang lain adalah komitmen gerakan yang tercantum dalam visi misi gerakan yaitu mereformasi hukum keluarga ( al-ahwal asy-syakhshiyyah ) dengan menggunakan pendekatan strategi dan multidisipliner, sebagai bagian dari gerakan keadilan sosial, kemanusiaan dan kemaslahatan gender dalam simpul jaringan gerakan dan pemikiran keluarga Indonesia yang adil dan setara gender. 123

## 3. Fahmina
Lembaga Fahmina berkedudukan di Cirebon Jawa Barat. 124 Latar belakang didirikannya Fahmina bermula sejak tahun 1998 ketika sekelompok anak muda yakni Faqihuddin Abdul Qadir, Marzuki Wahid dan KH. Husein Muhammad melakukan serangkain kegiatan dengan cara berkeliling ke antar pesantren dengan mengusung kajian kontekstualisasi kitab kuning, karena mendapat respon yang positif dari berbagai pihak utamanya dari kalaangan pesantren dan masyarakat, maka pada tahun 2001 terbentuk lembaga formal dengan sistem dan aturan yang jelas dengan nama Fahmina (berasal dari bahasa Arab yang bermakna nalar atau perspektif).
Fahmina memiliki misi program yaitu (1) mengembangkan gerakan keagamaan kritis berbasis tradisi keislaman pesantren untuk perubahan sosial. (2) mempromosikan tatanan kehidupan masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat dengan mengacu pada kearifan lokal. (3) menguatkan kelompok masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik yang menjamin terpenuhinya kemaslahatan rakyat. (4) mengembangkan upaya- upaya masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kehidupannya. Ciri yang menonjol lembaga Fahmina dengan lembaga lain adalah Fahmina lebih condong kepada perspektif keislaman pesantren. Hal itu karena ikatan sejarah para pendiri Fahmina, realitas sosiologis terdekat, ikatan emosional
123 Alimat. Gerakan Kesetaraan dan Keadilan Keluarga Indonesia . http://alimatindonesia.blogspot. com/2010/03/wujudkan-partisipasi-publik-yang-sejati.html#more diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.
124 Affiah, Neng Dara. Op. Cit . hal.248-261.

## Masthuriyah Sa’dan
mayoritas konsituen yang didampingi Fahmina dan kesesuaiannya dengan dasar nailai-nilai yang diperjuangkan.
Salah satu program Fahmina adalah Islam dan gender. Pada program ini, Fahmina telah menjadi ikon nasional dan internasional dalam kaitannya dengan Islam dan gender, Karena Fahmina telah berhasil mempublikasikan banyak buku khususnya karya KH. Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Qadir dan Marzuki Wahid. Disamping itu, Fahmina telah banyak melakukan kerja-kerja seperti proses penyadaran publik, pelatihan gender dan penerbitan buku atau modul pelatihan.
Dari ketiga lembaga penggagas dan penyelenggara KUPI tersebut, dapat diketahui bahwa ketiga lembaga tersebut sama-sama memiliki visi misi menyuarakan keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan interpretasi teks al-Qur’an, hadist dan kitab kuning dalam tradisi Islam. Karena titik temu kesamaan perjuangan itulah, maka kemudian ketiga lembaga ini memilih Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy sebagai tempat berlangsungnya Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI). Alasan pemilihan tempat tersebut karena seperti penuturan Badriyah Fayumi ketika sambutan dan juga seperti penuturan tuan rumah dalam sambutannya, 125 bahwa pemilihan tempat lebih karena ingin menunjukkan bahwa pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy adalah seorang perempuan, yaitu Nyai Misriyah Amva sendiri. Nyai Misriyah Amva dan suami mendirikan pondok pesantren Kebon Jambu al-Islamy pada tanggal 20 November 1993, kala itu KH. Muhammad (suami Ny. Misriyah Amva) sebagai pengasuhnya. Akan tetapi, pada tanggal 1 November 2006, KH. Muhammad meninggal dunia, dan setelah itu kepemimpinan pondok pesantren diambil alih oleh Nyai Misriyah Amva. 126 Hal yang sama juga disampaikan oleh Faqihuddin, bahwa penempatan KUPI di pesantren Kebon Jambu, salah satunya adalah karena ada seorang perempuan pimpinan pesantren Kebon Jambu yang telah mendakwahkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dan implementasi kepemimpinanya di dalam pesantren. 127
Penunjukan tersebut dengan tanpa disadari ingin mengkonfirmasi kepada peserta KUPI, juga kepada narasumber, kepada masyarakat secara luas dan kepada dunia bahwa eksistensi ulama’ perempuan nyata adanya.
125 Ketika sambutan pembukaan KUPI, pada tanggal pada tanggal 25 April 2017. 126 Ponpes Kebon Jambu Babakan Ciwaringin Cirebon: T erus Berkembang Bersama Nyai Misriyah Amva , majalah BANGKIT, 2017, hal. 22-23.
127 Qadir, Faqihuddin Abdul. Mengapa KUPI di Cirebon?, dalam “ Proyeksi Masa Depan Ulama’ Perem- puan Indonesia: Kumpulan Tulisan Refleksi ”. Cirebon & Jakarta: KUPI, 2017. hal. 13.
Seksualitas “Transgender” di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia

## Hasil Musyawarah KUPI: Catatan Kegiatan
Di hari pertama KUPI, kegiatannya adalah International Seminar on Women Ulama’ dengan tema “Amplifying Women Ulama’s Voices, Asserting Values of Islam, Nationhood and Humanity”. Kegiatan ini dilaksanakan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati di kota Cirebon. Karena saya tidak mendapat undangan resmi sebagai peserta, dan kapasitas ruangan hanya cukup untuk 200 peserta, maka saya dan banyak peserta yang lain tidak diperkenankan masuk oleh panitia sebelum peserta terdaftar telah masuk. Setelah menunggu berjam-jam, akhirnya saya diberi kesempatan masuk, Tapi saya tidak mendapat tempat duduk. Karena posisi saya dalam keadaan berdiri dan duduk di lantai, saya tidak mencatat isi pembicaraan narasumber.
Berdasarkan dokumentasi panitia KUPI, bahwa dialog seminar internasional dihadiri sejumlah 298 peserta dari Indonesia dan dari 10 perwakilan Negara. Seminar internasional tersebut dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama dimoderatori oleh Kamala Candrakirana dengan empat narasumber. Narasumber pertama yaitu Zainah Anwar dari Sister in Islam sebuah organisasi perempuan di Malaysia berbagi cerita mengenai upaya dalam membangun gerakan sedunia untuk mendorong kesetaraan dan keadilan dalam keluarga muslim. Kemudian narasumber kedua yaitu Siti Ruhaini Dzuhayatin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia menjelaskan model-model kepemimpinan dalam lembaga hak asasi manusia yang didirikan oleh Organization of Islamic Conference. Selanjutnya adalah Bushra Hyder dari PAIMAN Alumni Trust di Pakistan menyampaikan strategi memberdayakan perempuan kepala keluarga sehingga mereka menjadi kekuatan pendamai di komunitasnya masing-masing yang mana kala itu sedang berhadapan dengan kelompok ekstrimisme dan kekerasan. Narasumber terakhir adalah Haaton Al-Fasi Peneliti senior di Qatar University Arab Saudi, ia menarasikan kepada peserta seminar bagaimana perempuan Arab memperjuangkan hak-haknya dalam institusi-institusi keagamaan maupun melalui media sosial. 128
Sesi selanjutnya adalah sesi kedua dengan Ruby Khalifah sebagai moderator. Pada sesi ini adalah empat pembicara. Pembicara pertama Eka Srimulyani dari UIN Ar-Raniry Aceh Indonesia menjelaskan tentang bagaimana konteks budaya dan dinamika sosial-politik lokal berpengaruh besar terhadap kapasitas, pengaruh dan otoritas perempuan ulama’ Aceh dari zaman ke zaman. Roya Rahmani dari Afghanistan berbagi pengalamannya melawan politisasi agama yang berdampak terhadap peminggiran peran perempuan dalam proses perdamaian. Kemudian Ulfat Hussein Masibo dari Kenya menegaskan pentingnya pemberdayaan di
128 Lihat Tim KUPI, Dokumen Resmi Proses, hal. 39. Lihat juga International Seminar on Women Ulama ’ , hal. 06-07.

## Masthuriyah Sa’dan
tingkat keluarga terkait dengan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan untuk membangun sebuah ketahanan masyarakat dari gerakan-gerakan ekstrimisme. Pembicara selanjutnya yaitu Rafatu Abdul Hamid dari University of Abuja Nigeria menekankan kontribusi ulama’ perempuan di negerinya sendiri dengan menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan perdamaian juga melawan terhadap tindakan radikalisme. 129
Sore hari setelah seminar selesai ditutup. Para peserta menuju ke pondok pesantren Kebon jambu al-Islamy di Babakan Ciwaringin untuk mengikuti acara pembukaan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) dan malam budaya. Tepat pukul 19.30 WIB tanggal 25 April 2017, pelaksanaan pembukaan KUPI dimulai. Seperti biasa, acara keagamaan Islam dimana pun jika membuka acara selalu diawali dengan pembacaan al-Qur’an, begitupun dalam pembukaan KUPI. Namun, ada yang menarik dalam rangkaian pembukaan KUPI malam itu, karena salah satu rangkaian acaranya adalah senandung shalawat keadilan.
Itulah pertama kalinya, saya ikut mendengar dan ikut menyanyikan bersama- sama senandung shalawat keadilan. Shalawat keadilan ini adalah karya Faqihuddin Abdul Kodir untuk keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Lantunan shalawat yang kompak dari seluruh peserta yang berjumlah banyak, diiringi musik rebana dengan penghayatan akan makna shalawat, membuat saya larut dalam pikiran bahwa sejatinya Islam telah memberikan keadilan hakiki bagi umatnya. Hanya saja, umat Islam sendiri yang menjadikan agama seolah-olah memberikan “pembedaan” kepada perempuan dengan membawa embel-embel “atas nama”.
Berikut isi senandung shalawat keadilan.
دحو دق نم باحصلأاو للآاو
دحما على امئاد ملسو لص
Dan para keluarga, sahabat serta siapapun yang mengesakan Tuhan
Ya Allah berkatilah dan berilah keselamatan kepada Nabi Muhammad selamanya
ءاسنو لآاجر امهنم ثبف
ةدحاو سفن نم امهقلخ وه
Kemudian Dia ciptakan dari keduanya umat manusia (laki-laki dan perempuan)
Allah telah menciptakan keduanya (laki-laki dan perempuan) dari diri yang satu
ءاسنو لااجر اندهبج لاإ ةبيط ةايح شعن نل هنإ Tanpa kerja keras kita semua, laki-laki dan perempuan Sungguh, kita tidak akan pernah bisa memperoleh kehidupan sejahtera ءاسنو لااجر الندعب لاإ ةلدعا ةايح دهشن نل هنإ Tanpa keadilan untuk kita semua, laki-laki dan perempuan Sungguh kita tidak akan pernah bisa memperoleh kehidupan yang adil

## Seksualitas “Transgender”
di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia
Satu lagi yang unik dari acara pembukaan KUPI adalah seremonial pembukaan KUPI yang mengajak para peserta KUPI dari wilayah Indonesia bagian barat hingga Indonesia bagian Timur dengan membawa Al-Qur’an, Hadist, kitab kuning, UUD 1945, Konvensi Internasional (CEDAW), tanaman pohon dalam pot, tanah dan air. Barang-barang yang dibawa tersebut memiliki makna dan arti masing-masing. Bahwa al-Qur’an, hadist dan kitab kuning yang menjadikan perempuan direpresi atas nama Al-Qur’an, Hadist dan isi kitab kuning. Sedangkan Undang-Undang dasar 1945 telah menjamin kebebasan dan hak kepada masing-masing warga negara baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi dalam implementasinya terjadi ketimpangan sehingga pemerintah perlu meratifikasi konvensi internasional untuk melindungi kaum perempuan yang menjadi korban. Kemudian pohon, tanah dan air adalah bukti dan menjadi simbol bahwa perempuan sangat dekat dengan pohon, air dan tanah. Perempuan adalah perawat bumi dan alam, karena bumi adalah seperti rahim bagi perempuan, dan air adalah seperti payudara perempuan yang mengeluarkan air susu. Sedangkan tumbuhan atau pohon dapat dipahami bahwa perempuan sebagai peramu jamu dari akar dan dedaunan. Jika hutan di perkosa (eksploitasi), bagaimana perempuan bisa melanjutkan kehidupan?
Pada tanggal 26 April 2017, rangkain acara KUPI selanjutnya adalah dialog tematik dalam konsep Seminar Nasional dan dilaksanakan di ruang utama kegiatan KUPI. Acara seminar ini dimoderatori oleh Neng Dara Affiah. Terdapat empat narasumber dalam acara seminar ini, dan setiap narasumber memiliki tema tersendiri. Narasumber pertama yaitu Husein Muhammad dari Yayasan Fahmina Cirebon, beliau menyampaikan bahwa berdasarkan penelitian dokumentasi sejarah yang ditulis oleh Ignaz Goldziher seorang orientalis dan peneliti bahwa 15% keseluruhan perawi hadist adalah perempuan seperti Aisyah bint Abu Bakar dan Sukainah bint al-Husain (cicit Nabi Muhammad). Beliau juga menyebut beberapa nama ulama’ perempuan sepanjang sejarah Islam seperti tiga guru Ibnu Arabi sufi terbesar sepanjang zaman yaitu Fakhr al-Nisa’, Qurrah al-Ain dan Sayyidah Nizham, juga Sayyidah Nafisah seorang ulama’ perempuan guru ulama’ besar Imam Syafiie dan Imam Hambali. Ironisnya, nama-nama ulama’ perempuan dalam sejarah Islam tersebut kurang menggema atau tidak terkenal dalam sepanjang sejarah peradaban Islam. 130
Nur Rofiah dari Perguruan Tinggi Ilmu Qur’an (PTIQ) Jakarta menjadi narasumber kedua, beliau menyampaikan bahwa tradisi Islam di Arab
130 Husein Muhammad, Perempuan Ulama’ di Atas Panggung Sejarah , dipresentasikan pada acara Seminar Nasional Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) pada tanggal 26 April 2017 di Cirebon Jawa Barat, Makalah tidak diterbitkan.

## Masthuriyah Sa’dan
adalah tradisi al-Abawi , yaitu masyarakat Arab dalam struktur sosial budaya menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas utama dan bersifat tunggal dalam kehidupan perempuan, sehingga perempuan menjadi termarginalisasikan, inferior dan bahkan eksistensinya dianggap sebagai tidak ada. Karenanya beliau menawarkan sebuah metodologi untuk melihat perempuan “korban” (pemerkosaan, kekerasan seksual, pelecehan seksual dll) bagaimana melihat Islam dengan menggunakan metodologi studi Islam perspektif keadilan hakiki, yaitu memandang bahwa bahwa pengalaman dan realitas hidup perempuan dan teks al-Qur’an dan hadist sebagai penting, kemudian mengedepankan asas “keadilan” dalam melihat teks dan realitas, sehingga dalam memutuskan perkara hukum, cenderung memperhatikan kondisi spesifik perempuan sebagai biologis dan sosial yang berbeda dengan laki-laki. 131
Narasumber ketiga yaitu Siti Aisyah, beliau adalah ketua Pimpinan Pusat Aisyiah Yogyakarta. Ibu Aisyah memberikan penjelasan tentang strategi dakwah ulama’ perempuan dengan tujuan untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Strategi yang beliau tawarkan antara lain strategi pendidikan dalam setiap aksi dakwah, strategi pemberdayaan perempuan, strategi dakwah advokasi untuk kebijakan publik, strategi dakwah mualaf dimaksudkan kepada perempuan yang baru belajar Islam agar paham bahwa Islam adalah agama yang cinta damai. Kemudian dakwah berbasis komunitas yang mana fokus dakwah ditujukan kepada komunitas tertentu. 132
Narasumber terakhir adalah Machasin dari UIN Sunan Kalijaga, beliau menjelaskan tentang tantangan dan peluang menjadi ulama’ perempuan. Tantangan-tantangannya adalah budaya patriarki yang menempatkan laki- laki sebagai yang superior sehingga laki-laki selalu dominan dan eksistensi perempuan tidak tampak. Juga beban kerja perempuan yang berat baik sebagai pekerja domestik (sebagai ibu rumah tangga) maupun sebagai pekerja publik (seperti buruh pabrik, guru, karyawan dll). Kemudian ketidakseimbangan pasangan dalam keluarga baik dari pendidikan maupun ekonomi menjadi tantangan tersendiri bagi ulama’ perempuan untuk mengaktualisasikan keahlian ilmu agama yang dimilikinya. Adapun peluang ulama’ perempuan di era kontemporer ini antara lain adalah sifat feminine yang selalu melekat kepada tubuh perempuan seperti penyayang, lembut dan penuh kasih sayang, menjadi
131 Nur Rofiah, Metode Studi Islam Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan , dipresentasikan pada acara Seminar Nasional Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) pada tanggal 26 April 2017 di Cirebon Jawa Barat, Makalah tidak diterbitkan.
132 Siti Aisyah, Strategi Ulama’ Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai-Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan , dipresentasikan pada acara Seminar Nasional Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) pada tanggal 26 April 2017 di Cirebon Jawa Barat, Makalah tidak diterbitkan.
kekuatan bagi ulama’ perempuan untuk menyampaikan Islam moderat dengan penuh dengan cinta sehingga dapat meminimalisir kasus radikalisme agama. 133
Acara seminar nasional kemudian dilanjutkan dengan acara diskusi paralel dengan Sembilan tema, dan Sembilan kelompok diskusi. Menurut panitia acara, pembahasan Sembilan tema dalam diskusi paralel tersebut adalah untuk membumikan dialog antara pandangan keagamaan dan realitas kehidupan terkini yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sembilan tema diskusi yang dimaksud antara lain adalah (1) pendidikan keulamaan perempuan (2) respon pesantren terhadap keulamaan perempuan (3) kekerasan seksual (4) pernikahan anak (5) perempuan buruh migran (6) pembangunan desa (7) radikalisme agama (8) krisis dan konflik kemanusiaan (9) konflik dan kerusakan alam. Setiap tema dalam diskusi paralel tersebut disajikan oleh pakar ahli yang memang concern di bidangnya masing-masing, seperti dari pimpinan Madrasah NU Banat Kudus, Direktur sekolah Diniyah Putri Padang Panjang, direktur perhimpunan Rahima, pengelola pondok pesantren Babakan Ciwaringin Cireobon sebagai pesantren yang mencetak ulama’ perempuan, Rifka Annisa Women Crisis Centre , Komnas Perempuan, Rumah Kitab, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Pemberdayaan Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), AMAN Indonesia, Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan Untuk Kesejahteraan (KOMPAK), Universitas Indonesia, UN Women, Kapal Perempuan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pesantren Ekologi Ath-Thoriq, Sajogyo Institute, Lakpesdam PBNU.
Diskusi sembilan tema paralel kepada para pakar yang memang sehari-hari melayani persoalan perempuan di bidangnya masing-masing, menjadi harapan panitia agar di hari besok ketika acara Musyawarah Keagamaan KUPI, para peserta yang telah mengikuti sesi diskusi panel memiliki bekal yang cukup tentang persoalan perempuan kini. Fokus musyawarah keagamaan melingkupi tiga aspek yang menurut panitia adalah persoalan perempuan secara lokal dan nasional, yang didapat dari aduan masyarakat dan mendesak untuk KUPI agar mampu memberi fatwa keagamaan atau melihat pandangan dan sikap ulama’ perempuan terkait ketiga persoalan tersebut. Tiga tema dalam musyawarah keagamaan tersebut adalah pernikahan anak, kekerasan seksual dan kerusakan alam. Adapun proses musyawarah keagamaan tersebut kerangka penulisannya menggunakan konsep yang telah disediakan oleh panitia ketika proses halaqah pra-kongres yang dilaksanakan di Padang Sumatera Barat.  Adapun kerangka
133 Machasin, Tantangan dan Peluang Ulama’ Perempuan Dalam Menebarkan Islam Moderat di Indo- nesia , dipresentasikan pada acara Seminar Nasional Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) pada tanggal 26 April 2017 di Cirebon Jawa Barat, Makalah tidak diterbitkan.

## Masthuriyah Sa’dan
penulisannya antara lain deskripsi persoalan ( tashawwur ), dasar hukum (adillah), analisa ( istidlaal ), sikap dan pandangan keagamaan, rekomendasi ( tazkiyah ), referensi ( maraaji’ ) dan lampiran ( maraafiq ).
Saya sebagai peserta tidak mengikuti kegiatan diskusi paralel yang Sembilan tema dan tidak mengikuti musyawarah keagamaan. Saya lebih memilih mengikuti kegiatan diskusi dan peluncuran buku “Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan” 134 dan buku “Dari Inspirasi Menjadi harapan: Perempuan Muslim Indonesia dan Kontribusinya Kepada Islam yang Pluralis dan Damai”, 135 ketidakhadiran saya dalam musyawarah keagamaan karena waktunya yang bersamaan antara kegiatan peluncuran buku dengan kegiatan musyawarah keagamaan.
Buku pertama berisi tentang jejak perjuangan ulama’ perempuan di tingkat lokal mulai dari Aceh, Padang, Jawa, Madura hingga Sulawesi. Kumpulan profil ulama’ perempuan tersebut diperoleh dari lomba penulisan biografi ulama’ perempuan. Karena banyaknya peserta mengirimkan profil ulama’ perempuan kontemporer di wilayahnya masing-masing, maka panitia memilih sepuluh profil ulama’ perempuan terbaik dan diterbitkan menjadi buku. Kemudian buku yang kedua adalah berisi tentang profil dan kiprah ulama’ perempuan di ranah publik. Dibuku kedua ini, profil ulama’ perempuan yang disajikan adalah mereka para ulama’ perempuan yang memiliki beragam profesi di publik, seperti wakil rakyat di DPR, dosen di perguruan tinggi Islam, kepala sekolah dan pemimpin pondok pesantren. Meskipun gaya bahasa penulisan di kedua buku teresebut tidak homogen dan variatif, akan tetapi ada satu hal yang menarik dalam buku tersebut, yaitu panitia KUPI telah berhasil mendokumentasikan sejarah ulama’ perempuan di era milenial kini melalui tangan-tangan para kontributor penulis buku.
Berdasarkan penyampaian panitia yang disampaikan secara terbuka kepada seluruh peserta KUPI, bahwa terdapat beberapa hasil musyawarah keagamaan yang dilaksanakan oleh KUPI terhadap tiga persoalan perempuan, antara lain adalah pertama , sikap dan pandangan keagamaan terhadap kasus kekerasan seksual dalam segala bentuknya adalah haram karena bertentangan dengan substansi ajaran Islam dan bertentangan konstitusi negara yang mana setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan mendapat perlindungan yang tertuang dalam butiran pasal-pasal. Kedua , sikap dan pandangan keagamaan
134 Yafie, Helmi Ali. Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia . Cirebon & Jakarta: KUPI, 2017.
135 Katjasungkana, Nursyahbani. Ratna Batara Munti. Dari Inspirasi Menjadi Harapan: Perempuan Muslim Indonesia & Kontribusinya Kepada Islam yang Pluralis dan Damai . Yogyakarta: LKiS, 2017.
Seksualitas “Transgender” di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia
terhadap tradisi pernikahan anak adalah wajib untuk mencegah pernikahan anak dalam konteks perwujudan kemaslahatan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah , pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mencegah tradisi perkawinan anak adalah keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Ketiga , sikap dan pandangan keagamaan merusak alam atas nama pembangunan sehingga berdampak terhadap ketimpangan sosial menurut KUPI hukumnya adalah haram secara mutlak, karenanya mengembangkan pengetahuan dan membangun kesadaran tentang pentingnya fikih lingkungan hidup ( fiqhul bii’ih ), dan negara serta seluruh perangkatnya bertanggung jawab melakukan pencegahan perusakan alam dan wajib melindungi alam dari segala kerusakan.
Di akhir kegiatan KUPI, peserta KUPI perwakilan dari berbagai daerah membacakan ikrar ulama’ perempuan diatas mimbar besar, mereka mengucapkan bahwa “ Perempuan adalah manusia yang memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana laki-laki melalui akal budi dan jiwa raga .….”. Penutupan KUPI dihadiri oleh bapak Lukman Hakim Saefuddin selaku Menteri Agama RI, pejabat tinggi negara mulai dari DPR RI, DPD RI, hingga tokoh cendekiawan muslim dan aktivis NGO nasional. Di acara penutupan tersebut bapak menteri merespon baik kegiatan KUPI dan bekerjasama mendorong rekomendasi yang telah diajukan dalam butir-butir rekomendasi ketika musyawarah keagamaan.

## Isu Seksualitas Di mana?
Berdasarkan pengamatan saya menjadi peserta seminar internasional. Seminar dua sesi tersebut fokus membahas kepada upaya atau perjuangan atau rekam jejak ulama’ perempuan di berbagai negara. Perjuangan yang dimaksud adalah dalam konteks keluarga, sosial, negara, agama dan menangkal radikalisme. Kemudian, menyimak keempat narasumber dalam sesi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya pandangan-pandangan, pemikiran-pemikiran dan tawaran solusi yang disampaikan merupakan cermin dari seluruh kerangka berpikir yang melandasi seluruh proses Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI). kerangka berpikir tersebut pada episode selanjutnya bisa menjadi perubahan paradigma akan eksistensi perempuan baik perempuan sebagai manusia yang harus dihargai hak-haknya dan diperlakukan sebagaimana layaknya manusia.
Sebagai peserta yang berangkat dari delegasi pondok pesantren waria. Saya belum menemukan pembahasan pembicara maupun peserta yang bertanya mengkaitkan antara pandangan ulama’ perempuan terkait transgender. Padahal ada beberapa peserta yang saya temui di acara tersebut memperkenalkan dirinya

## Masthuriyah Sa’dan
kepada saya sebagai transgender dari Kendal Jawa Tengah. Kemudian, ketika diskusi seminar nasional dengan empat tema pembahasan, diskusi panel dengan sembilan tema pembahasan dan ketika pembahasan musyawarah keagamaan terkait tiga pembahasan krusial. Persoalan seksualitas yang menyangkut tubuh perempuan senyap dalam riuhnya isu perdebatan.
Jika kembali kepada tema besar. Tema besar KUPI adalah “meneguhkan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan”. Mengutip sesi diskusi SKK-2 dengan Prof. Musdah Mulia yang mengklasifikasikan gender menjadi beberapa kategori, yaitu laki-laki, perempuan, transgender (waria). Maka membicarakan kemanusiaan adalah bicara keadilan, keadilan untuk laki-laki dan perempuan dan kelompok gender yang lain. Mengutip pandangan Buya Syafii tentang kemanusiaan, bahwa melihat kelompok transgender harus dilihat dalam perspektif kemananusiaan yang bulat dan utuh, bukan dengan kemanusiaan palsu. 136 Karenanya, menguji nilai kemanusiaan di acara KUPI tahun 2017 dengan perpektif kemanusiaan yang utuh, bulat dan tidak palsu penting untuk segera dilaksanakan.
Sejatinya, wacana seksualitas untuk kelompok marginal dan kelompok minoritas seksual seperti transgender bisa masuk di sesi seminar nasional pada tema “dakwah komunitas”. Hal itu karena, kelompok transgender diakui atau tidak menjadi bagian dari komunitas seksual minoritas yang eksistensinya seringkali dianggap tidak ada. Padahal sejarah berdirinya pondok pesantren waria Al- Fattah Yogyakarta hingga perkembangannya sekarang menjadi bukti, bahwa berdakwah kepada komunitas marginal adalah salah satu strategi bagaimana membumikan Islam yang moderat. Seperti yang seringkali disampaikan pada acara KUPI, ulama’ perempuan Indonesia adalah pelopor dakwah Islam moderat yaitu Islam yang rahmatan lil ‘alamin .
Kita harus mengakui bahwa mayoritas umat Islam Indonesia belum mampu mengakomodir kepada kelompok minoritas seksual transgender baik dalam lingkup pelayanan, pengakuan sosial, hak sipil oleh pemerintah maupun pemikiran Islam. Seringkali kelompok transgender, akan “bungkam” jika dikorelasikan dengan wacana keagamaan seperti fikih dan tafsir. Hal itu karena, acuan dasar pemikiran umat Islam mayoritas adalah fikih dan tafsir klasik yang mana para ulama’ dan mufassirnya bias gender dan belum mendengar langsung pengalaman hidup menjadi kelompok minoritas seksual transgender. Sama
136 Maarif, Ahmad Syafii. Islam dan Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah . Bandung: Mizan, 2015, hal. 311.
Seksualitas “Transgender” di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia
halnya dalam acara KUPI, wacana isu seksualitas dan pengakuan akan hak-hak kelompok minoritas seksual spontan tidak terdengar.
Pernah suatu ketika di sela-sela acara KUPI saya bertanya kepada salah satu panitia (Rika-nama samaran red.) sambil membawa rundown kegiatan “isu seksualitas dibahas dibagian mana ya?”. Panitia langsung menjawab bahwa isu seksualitas tidak ada di pembahasan KUPI baik di seminar internasional, seminar nasional, diskusi panel maupun musyawarah keagamaan. Saya spontan bertanya kembali, “kenapa tidak dibahas?”, panitia tidak menjawab pertanyaan yang saya tanyakan. Pasca obrolan dengan panitia tersebut, saya berusaha memahami meskipun juga bertanya-tanya sendiri, bahwa isu seksualitas adalah isu yang seksis dan faktanya masyarakat Indonesia masih melihat seksualitas sebagai wacana yang tabu dan cukup di bahas di belakang layar. Padahal wacana seksualitas tidak hanya “selalu” berkaitan dengan hasrat seksual dan prilaku seksual. Seksualitas memiliki arti yang umum dan berkaitan antara diri pribadi setiap individu dengan masyarakat, budaya dan lingkungan. .
Menurut Jeffer Weeks, seksualitas adalah konsep yang lebih abstrak, mencakup aspek yang tidak terhingga dari keberadaan manusia termasuk fisik, psikis, emosional, politik dan kebiasaan manusia. Pada ranah selanjutnya, seksualitas terjadi melalui relasi-relasi sosial, ekonomi budaya dan kekuasaan sehingga terbentuk menjadi sebuah konstruksi sosial. Dalam arti yang lebih sederhana, seksualitas tidak dipahami sebagai kodrat, melainkan produk dari negosiasi, pergumulan dan perjuangan manusia untuk mengespresikan dirinya dengan orang lain dalam lingkup yang lebih kompleks, termasuk dalam hal ini adalah identitas diri ( self identity ), tindakan seks ( sex action ), prilaku seksual ( sexual behavior ) dan orientasi seksual ( sexual orientation ). 137
Pengalaman saya menjadi guru agama di pesantren waria Al-Fattah Yogyakarta sejak tahun 2016, mayoritas masyarakat melihat kelompok transgender sebagai kelompok yang “liyan”. Anggapan tersebut lahir karena adanya pembakuan pemahaman bahwa hanya kelompok heteroseksual (menyukai lain jenis; laki-laki menyukai perempuan) sebagai yang normal, wajar, sesuai dengan norma sosial budaya, anjuran hadist dan al-Qur’an dan sebagai fitrah manusia. Sedangkan homoseksual (menyukai sesama jenis) sebagai yang terlaknat, terkutuk, menjijikkan, dosa dan tempatnya di neraka. Pemahaman yang demikian inilah yang kemudian disebut sebagai homophobia . Ironisnya, pemahaman yang demikian kemudian digeneralisir, bahwa setiap orang yang homoseksual
137 Husein Muhammad dkk, Op.Cit . hal. 14-15.

## Masthuriyah Sa’dan
adalah berperilaku seksual-sodomi dan oral seks, Seperti yang dinarasikan oleh al-Qur’an dalam cerita kaum Nabi Luth. Padahal, mengeneralisir merupakan kesalahan fatal dalam cara berpikir. Tetapi, pandangan demikianlah yang membumi dalam pemikiran mayoritas sepanjang sejarah perjalanan umat manusia. Padahal sejatinya, tidak semua mereka yang memiliki orientasi seksual homo melakukan tindakan dan prilaku seksual sejenis. Kelompok yang demikian inilah yang terlupakan, dan publik lebih melihat kelompok homoseksual sebagai yang abnormal.
Ketertakaitan antara KUPI, seksualitas dan transgender adalah bagaimana kegiatan KUPI mampu mengakomodir wacana dan melakukan pembelaan penafsiran dan fikih keagamaan terhadap kelompok minoritas seksualitas transgender sehingga masyarakat, negara dan agama mampu memenuhi hak- haknya kepada kelompok minoritas seksual sebagaimana layaknya kelompok minoritas seksual tersebut adalah diri manusia dan kemanusiaan. Pembelaan penafsiran dan fikih tersebut penting dilakukan oleh KUPI, karena disitulah ranah domain yang dimiliki oleh ulama’ perempuan dalam kapasitasnya sebagai mufassir , muhaddis , mufaqqih , dan mujaddid pemikiran Islam kontemporer.

## Penutup
Akhir dari itu semua, sebagai akhir kata dari tulisan ini, saya ingin memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dari tiga lembaga Rahima, Alimat dan Fahmina karena telah berhasil mengadakan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) yang luar biasa. Mengutip ungkapan Aan Anshori, bahwa acara KUPI adalah acara yang heroik karena baru pertama kalinya dilaksanakan di dunia. KUPI telah berhasil mempertemukan para ulama’-ulama’ perempuan se-Indonesia raya dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia untuk bersama-sama membahas persoalan perempuan kontemporer.
Kemudian saya ingin menegaskan kembali posisi dan peran ulama’ perempuan seperti yang sering disebut oleh KH. Husein Muhammad dan Nyai Masriyah Amva, bahwa eksistensi ulama’ perempuan hadir “bukan” untuk menyaingi atau berkompetisi bersama ulama’ laki-laki. Melainkan untuk mengepalkan tangan bersama-sama membangun negara dan bangsa demi terwujudnya cita-cita bersama yaitu keadilan, kemajuan dan kesejahteraan. Sebagaimana ungkapan Abu Bakar al-Razi (864-930 M), salah satu pemikir besar Islam dari Iran pada abad pertengahan yang dijadikan quote oleh KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa “ Tujuan tertinggi untuk apa kita diciptakan dan
Seksualitas “Transgender” di Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia
kemana kita diarahkan bukanlah kegembiraan atas kesenangan-kesenangan fisik. Akan tetapi pencapaian ilmu pengetahuan dan praktek keadilan ”. Karenanya, dengan kehadiran ulama’ perempuan, mari kita tegakkan keadilan hakiki bagi seluruh umat manusia.

## Daftar Pustaka
Buku & Makalah
Maarif, Ahmad Syafii. Islam dan Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan: Sebuah Refleksi Sejarah . Bandung: Mizan, 2015.
Reinsharz, Shulamit. Metode-Metode Feminis Dalam Penelitian Sosial . terj. Lisa- bona Rahman, Jakarta: Women Research Institute, 2005.
Munawaroh, Junaidatul. Rahmah el-Yunusiyah: Pelopor Pendidikan Perempuan , dalam Jajat Burhanuddin (edit.), “Ulama’ Perempuan Indonesia”. Jakar- ta: Gramedia, 2002.
Tim KUPI, Dokumen Resmi Proses dan Hasil Kongres Ulama’ Perempuan 25-27 April 2017 Pondok Pesantren Kebon Jambu Al-Islamy Babakan Ciwaringin Cirebon Jawa Barat , Cirebon & Jakarta: KUPI,2017.
Qadir, Faqihuddin Abdul. Mengapa KUPI di Cirebon?, dalam “ Proyeksi Masa Depan Ulama’ Perempuan Indonesia: Kumpulan Tulisan Refleksi ”. Cirebon & Jakarta: KUPI, 2017.
Wahid, Marzuki. Kebngkitan Ulama’ Perempuan Dari Cirebon, dalam “Diskursus Keulamaan Perempuan Indonesia: Kumpulan Tulisan Terkait Materi Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia ”. Cirebon & Jakarta: KUPI, 2017.
Affiah, Neng Dara. Potret Perempuan Muslim Progresif Indonesia . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
Yafie, Helmi Ali. Jejak Perjuangan Keulamaan Perempuan Indonesia . Cirebon & Jakarta: KUPI, 2017.
Muhammad, Husein dkk,. Fiqh Seksualitas: Risalah Islam Untuk Pemenuhan Hak- Hak Seksualitas . Jakarta: PKBI, 2011.
Mulia, Musdah. Mengupas Seksualitas: Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Sek- sual Manusia Era Kita . Jakarta: Opus Press, 2015.
Katjasungkana, Nursyahbani. Ratna Batara Munti. Dari Inspirasi Menjadi Hara- pan: Perempuan Muslim Indonesia & Kontribusinya Kepada Islam yang Pluralis dan Damai . Yogyakarta: LKiS, 2017.
Husein Muhammad, Perempuan Ulama’ di Atas Panggung Sejarah , dipresentasi- kan pada acara Seminar Nasional Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia

## Masthuriyah Sa’dan
(KUPI) pada tanggal 26 April 2017 di Cirebon Jawa Barat, Makalah tidak diterbitkan.
Nur Rofiah, Metode Studi Islam Perspektif Keadilan Hakiki Bagi Perempuan, dipres- entasikan pada acara Seminar Nasional Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) pada tanggal 26 April 2017 di Cirebon Jawa Barat, Makalah tidak diterbitkan.
Siti Aisyah, Strategi Ulama’ Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai-Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan , dipresentasikan pada acara Seminar Na- sional Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) pada tanggal 26 April 2017 di Cirebon Jawa Barat, Makalah tidak diterbitkan.

## PDF
Term of Reference (TOR) Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) “ Peran Ulama’ Perempuan Dalam Meneguhkan Nilai-Nilai Keislaman, Kebangsaan dan Kemananusiaan ”, 2017
Sekilas Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia (KUPI) tahun 2017

## Majalah
International Seminar on Women Ulama’ “Applifying Women Ulama’s Voices, Assert- ing Values of Islam, Nationhood and Humanity , Kemenag, KUPI, Aman In- donesia & IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.
Ulama’ Perempuan Penjaga Nilai, Keislaman, Kebangsaan dan Kemanusiaan , dalam Majalah BANGKIT, 2017.

## Website
Rahima. Modil Madrasa Rahima Untuk Tokoh Agama. https://www.swararahima. com/profil-rahima/ diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.
Alimat. Gerakan Kesetaraan dan Keadilan Keluarga Indonesia. http://alimatin- donesia.blogspot.com/2010/03/wujudkan-partisipasi-publik-yang-sejati. html#more diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.
Geotimes. Isu Poligini di Kongres Ulama Perempuan Indonesia https://geotimes. co.id/kolom/sosial/isu-poligini-di-kongres-ulama-perempuan-indonesia/ diakses pada tanggal 3 Oktober 2018.