## PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN ATURAN HUKUMNYA

## Oleh: Esti Aryani 8
Abstract:  Narcotic crime is no longer done on an individual basis, but involves a lot of people are  well  organized  with  extensive  networks  and  increasingly  sophisticated  modus operandi. Narcotic  Act  No. 35, 2009  was enacted to address the condition. Criminal investigation  of  narcotics  and  narcotics  precursors  made  by  the  police,  and  BNN investigators.  Investigators  can  cooperate  with  each  other  in  investigating  drug crimes.
Keywords: investigations, narcotics, narcotic precursors

## PENDAHULUAN
Dewasa  ini  penyalahgunaan  narkotika  semakin  marak  terjadi,  hal  ini  terlihat  di  beberapa pemberitaan  media  massa  maupun  media  elektronik.  Generasi  muda  menjadi  sasaran  yang potensial  bagi  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika.  Peredaran  dan  penyalahgunaan narkotika  sudah  menjangkau  berbagai  daerah  dan  berbagai  kalangan  mulai  dari  artis,  pilot, anggota dewan hingga masyarakat biasa. Pada dasarnya narkotika dibutuhkan dan bermanfaat di bidang  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan,  oleh  karenanya  perlu  dijamin  ketersediaannya  guna kepentingan  kesehatan  dan  ilmu  pengetahuan.  Jika  digunakan  tidak  sesuai  dengan  standar pengobatan  dapat  menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi  perseorangan  maupun masyarakat khususnya generasi muda.
Tindak  pidana  narkotika  tidak  lagi  dilakukan  secara  perseorangan  melainkan  melibatkan banyak  orang  yang  secara  bersama-sama  bahkan  merupakan  suatu  sindikat  yang  terorganisir dengan  jaringan  yang  luas  yang  bekerja  secara  rapi  dan  sangat  rahasia  baik  di  tingkat  nasional maupun  internasional.  Tindak  pidana  narkotika  telah  bersifat  transnasional  yang  dilakukan dengan  menggunakan  modul  operandi  yang  tinggi,  teknologi  canggih,  didukung  oleh  jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan genrasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
Mengingat  berbahayanya  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  diperlukan  peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. UU No 22 Tahun  1997  tentang  Narkotika  dipandang  tidak  sesuai  lagi  dengan  perkembangan  situasi  dan
8 DOSEN Fakultas Hukum Unisri
kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika. Oleh karena itu diundangkan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat beberapa perbedaan peraturan  di  dalam  undang-undang  tersebut.  Tulisan  ini  bermaksud  mengkaji  hal-hal  apa  saja yang  diatur  dalam  Undang-undang  tersebut  dalam  rangka  penanggulangan  terhadap  peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

## PEMBAHASAN

## 1. Penggolongan Narkotika
Berdasarkan  zat  yang  terkandung  di  dalamnya,  termasuk  golongan  narkotika  adalah: Pertama, Opioda yakni    sekolompok  zat  alamiah,  semi  sintesis  dan  sintesis  yang  mempunyai khasiat farmakologi mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri (analgesik). Opioda ini meliputi Opioda alamiah  yaitu  opium,  morfin  dan  kodein.  Opioda  semi  sintesis  yaitu hidromorfin dan heroin. Opioda sintesis meliputi meperidin, propoksifen, leforfanol . Kedua, morfin yaitu opioda alamiah  yang  mempunyai  daya  analgesik  yang  kuat,  berbentuk  kristal,  berwarna  putih  dan berubah menjadi kecoklatan dan tidak berbau. Sebagian besar opium diolah menjadi morfin dan kodein.  Ketiga, Kodein yakni opioda alamiah  yang  banyak  digunakan  untuk  keperluan  medis. Kodein mempunyai khasiat analgesik lemah yang digunakan sebagai peredam batuk yang kuat. Keempat,  Heroin  adalah opioda semi  sintesis  berupa  serbuk  putih  yang  beasa  pahit.  Di  pasar gelap heroin dipasarkan dalam beragam warna, karena dicampur dengan bahan lain seperti gula, coklat, susu bubuk. Putauw adalah nama jalanan dari heroin. Kelima, ganja, marijuana, haskish. Ganja adalah tumbuhan perdu liar yang berasal dari tanaman cannabis sativa . Marijuana adalah daun  dan  bunga  kering  pada  tanaman cannabis  sativa .  Haskish  adalah  getah  ganja  yang dikeringkan  dan  dipadatkan  menjadi  lempengan.  Keenam, metodon yaitu opioda sintesis  yang mempunyai  daya  kerja  lebih  efektif  daripada  morfin  dengan  pengunaan  ditelan. Metodon digunakan  sebagai  terapi  substitusi  dalam  methodone  maintenance  program,  untuk  mengobati ketergantungan  terhadap  morfin  atau  heroin.  Ketujuh,  kokain  berasal  dari  daun  tumbukan erythroxylon  coca ,  sejenis  tunmbuhan  yang  tumbuh  di  lereng  pegunungan  Andes  di  Amerika Selatan.  Kedalapan, crack yakni  bentuk  baru  berupa  kristal  seperti  kerikil  yang  merupakan saripati kokain (Badan Narkotika RI, 2004:14).
UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan  narkotika sebagai zat atau obat yang  berasal dari tanaman  atau bukan tanaman,  baik  sintesis  maupun semi  sintesis,  yang dapat
menyebabkan  penurunan  atau  perubahan  kesadaran  hilangnya  rasa,  mengurangi  sampai menghilangkan  rasa  nyeri  dan  dapat  menimbulkan  ketergantungan.  UU  narkotika  mengatur segala  bentuk  kegiatan  dan/atau    perbuatan  yang  berhubungan  dengan  narkotika  dan  Prekursor Narkotika.  Prekursor  narkotika  adalah  zat  atau  bahan  formula  atau  bahan  kimia  yang  dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.
Narkotika  digolongkan  ke  dalam  narkotika  golongan  I  yakni  narkotika  yang  hanya  dapat digunakan  untuk  tujuan  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dana  untuk  reagensia diagnostik  serta  reagensia  laboratorium.  Sedangkan  narkotika  golongan  II  dan  III  dapat digunakan  untuk  pengobatan.  Jenis-jenis  zat  atau  obat  yang  dikategorikan  dalam  narkotika golongan I, II dan III dicantumkan dalam lampiran UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## 2. Tindak Pidana Narkotika
Dalam  UU  Narkotika  telah  ditentrukan  mengenai  perbuatan-perbuatan  yang  dilarang  dan diancam  dengan  sanksi  pidana  dalam  hubungannya  dengan  narkotika.  Perbuatan-perbuatan tersebut  dikenal  sebagai  tindak  pidana  narkotika  yang  dapat  berupa  penyalahgunaan  narkotika dan peredaran gelap narkotika.
Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika yang dilakukan oleh seorang secara ilegal  atau  melawan  hukum,  yaitu  tanpa  sepengetahuan  dan  pengawasan  dokter,  sedangkan peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  adalah  setiap  kegiatan  atau  serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotka.
Berikut ini diuraikan table mengenai tindak pidana narkotika serta jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku:
No. Bentuk Tindak Pidana Narkotika Jenis Sanksi 1. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau  menyediakan  narkotika  golongan  I  dalam  bentuk tanaman dan bukan tanaman. (Pasam 111 dan Pasal 112) 1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun.
2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan I (Pasal 113) 1. Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun.
2. Denda antara Rp. 1 miliar s/d Rp 10 miliar
3. Menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima menjadi  perantara  dalam  jual  beli,  menukar,  atau menyerahkan narkotika golongan I (Pasal 114)
1. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda antara Rp 1miliar s/d Rp 10 miliar
4. Mengirim, mengangkut atau transito narkotika golongan I (Pasal 115) 1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar 5. Menggunakan narkotika golongan  I terhadap orang lain ( Pasal 116) 1. Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. 2. Denda antara Rp. 1 miliar s/d Rp 10 miliar
6. Jika  tindak  pidana  pasal  116  berakibat  orang  lain  mati atau cacat permanen 1. Pidana  mati,  Pidana  seumur  hidup,  Pidana  penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda maksimum Rp 10 miliar ditambah 1/3 (sepertiga)
7. Memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan narkotika golongan III (Pasal 117)
1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
8. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 118) 1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar
9. Menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan III (Pasal 119) 1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun. 2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar 10. Membawa,  mengirim,  mengangkut,  atau  mentransito narkotika golongan III 1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
11. Menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain  1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 12 tahun.
2. Denda antara Rp. 800 juta s/d Rp 8 miliar 12. Jika mengakibatkan mati atau cacat permanen 1. Pidana  mati,  dan  Pidana  penjara  seumur  hidup  atau Pidana penjara antara 5 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda maksimal ditambah 1/3 13. Memiliki,  menyimpan,  menguasai  atau  menyediakan narkotika golongan III (Pasal 122) 1. Pidana penjara antara 2 tahun sampai 7 tahun. 2. Denda antara Rp. 400 juta s/d Rp 3 miliar 14. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan III (Pasal 123) 1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
15. Menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi perantara jual beli narkotika golongan III 1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar
16. Membawa, mengirim, mengangkut, atau transito narkotika golongan III 1. Pidana penjara antara 2 tahun sampai 7 tahun. 2. Denda antara Rp. 400 juta s/d Rp 3 miliar
17. Menggunakan narkotika golongan III terhadap orang lain 1. Pidana penjara antara 3 tahun sampai 10 tahun. 2. Denda antara Rp. 600 juta s/d Rp 5 miliar 18. Jika mengakibatkan mati atau cacat permanen 1. Pidana penjara antara 5 tahun sampai 15 tahun. 2. Denda maksimum ditambah 1/3 19. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri Golongan I Golongan II Golongan III Pidana penjara paling lama 4 tahun Pidana penjara maskimal 2 tahun Pidana penjara maksimal 1 tahun. 20. Orang  tua  atau  wali  pecandu  yang  belum  cukup  umur sengaja tidak melapor. Pidana kurungan maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp 1 juta 21. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, memproduksi,  mengimpor,  mengekspor,  menyalurkan,
menawarkan  untuk  dijual,  menjual,  membeli,  menerima, menjadi  perantara  jual  beli,  menukar,  menyerahkan, membawa,  mengirim,  mengangkut,  transito,  prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika.
1. Pidana penjara antara 4 tahun sampai 20 tahun. 2. Denda maksimal Rp 5 miliar 22. Jika tindak pidana narkotika dilakukan oleh korporasi Pidana denda diperberat 3x 23. Sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika. Pidana penjara maksimal 1 tahun atau dengan maksimal Rp 50 juta. 24. Percobaan  atau  permufakatan  jalur  untuk  melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dipidana sesuai dengan tindak pidananya 25. Menggunakan anak dalam tindak pidana narkotika. 1. Pidana  mati  atau  pidana  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara antara 5 tahun dampai 20 tahun.
2. Denda antara Rp 2 miliar sampai Rp 20 miliar.
Dst.
Tabel  menunjukkan  bawa UU No 35 Tahun 2009 tentang  Narkotika telah  mengatur  jenis sanksi  pidana  yang  sangat  berat  tehadap  pelaku  tindak  pidana  narkotika.  Hal  itu  terlihat  dari adanya  jenis  pidana  mati,  pidana  penjara  seumur  hidup,  pidana  penjara  maksimum  20  tahun, pidana  kurungan  dan  pidana  denda  yang  jumlahnya  ratusan  juta  hingga  miliaran  rupiah.  Pada tanggal 5  Agustus 2004 dan tanggal 10 Oktober 2004 telah dilaksanakan eksekusi dari putusan hakim PN Medan terhadap 3 (tiga)  terpidana  mati. Secara keseluruhan sampai  bulan Juni 2005 jumlah terpidana mati kasus narkoba yang menunggu eksekusi sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang yang divonis oleh berbagai pengadilan negeri di Indonesia (Badan Narkotika Nasional RI, 2004:3).
Dalam  UU  Narkotika,  penyalahgunaan  narkotika  bagi  diri  sendiri  dipandang  sebagai kriminal  sehingga  diancam  dengan  saksi  pidana.  Menggunakan  narkotika  bagi  diri  sendiri mengandung  maksud  bahwa  menggunakan  narkotika  tersebut  dilakukan  tanpa  melalui  pengawasan dokter.  Sistem  perumusan  jenis  ancaman  pidana  terhadap  penyalahgunaan  narkotika  bagi  diri sendiri  digunakan  sistem  perumusan  tunggal  yakni  pidana  penjara,  kecuali  bagi  penyalahguna yang menderita ketergantungan (pecandu) dimana hakim dapat memerintahkan pecandu tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 127, Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103).
Perkembangan  yang  ada  di  dunia  saat  ini  menunjukkan  terjadinya  kecenderungan perubahan yang kuat dalam memandang para penyalahguna narkotika yang tidak lagi dipandang sebagai pelaku kriminal tetapi sebagai korban atau pasien yang harus diberi empati. Pendekatan dengan  cara  menghukum  dapat  membuat  orang-orang  yang  membutuhkan  perawatan menyembunyikan diri (Departemen Kesehatan RI Dir. Jen. PPM dan PL, 2003:5).
Para  pecandu  khawatir,  jika  muncul  justru  akan  ditangkap  sehingga  keadaan  ini menghambat pecandu untuk mengikuti program terapi atau reabilitasi. Sejalan dengan kondisi ini pada dasarnya upaya penegakan hukum paling tepat jika ditujukan kepada para pedagang besar maupun pemasok narkotika secara olegal dan bukan diarahkan kepada para kriminal kecil seperti penyalahguna narkotika (Dari Krisnawati, et. al., 2006:10).
UU  Narkotika  juga  memberikan  perlindungan  bagi  anak  dari  bahaya  penyalahgunaan narkotika. UU Narkotika menegaskan bahwa pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan  yang  berhubungan  dengan  narkotika  seperti  mencegah  pelibatan  anak  di  bawah  umur dalam kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Selanjutnya diatur bahwa orang tua  atau  wali  dari  pecandu  narkotika  yang  belum  cukup  umur  wajib  melaporkannya  kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk dapat pengobatan dan perawatan. Oleh karena itu, bagi orang tua atau wali pecandu yang belum cukup umur yang sengaja tidak melapor, dijatuhi pidana.  Sedangkan  bagi  pelaku  yang  menggunakan  anak  yang  belum  cukup  umur  diancam dengan sanksi pidana yang berat.
UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan khusus bagi  anak  yang  berhadapan dengan  hukum  yaitu  meliputi anak  yang  berkonflik dengan  hukum dan anak korban tindak pidana yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. (Pasal 64 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak). UU ini juga memberikan  perlindungan  khusus  bagi  anak  yang  menjadi  korban  penyalahgunaan    narkotika
dan  terlibat  dalam  produksi  dan  distribusinya,  dilakukan  melalui  upaya  pengawasan, pencegahan,  perawatan,  dan  rehabilisi  oleh  pemerintah  dan  masyarakat.  Oleh  karena  itu  setiap orang dilarang dengan sengaja  menempatkan,  membiarkan,  melinbatkan,  menyuruh  melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi narkoba.

## 3. Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan Perkara Narkotika
Upaya  untuk  lebih  mengefektifkan  pencegahan  dan  pemberantasan  penyalahgunaan  dan peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika  dilakukan  dengan  memberikan  penguatan kelembagaan  narkotika  yang  telah  ada  yaitu  Badan  Nakotika  Nasional  (BNN).  BNN  tersebut berdasarkan  pada  Peraturan  Presiden  No  83  Tahun  2007  tentang  Badan  Narkotika  Nasional, Badan  Narkotika  Provinsi,  dan  Badan  Narkotika  Kabupaten,  Kota  merupakan  lembaga nonstruktural  yang  berkedudukan  di  bawah  dan    bertanggung  jawab  langsuk  kepada  Presiden, yang hanya bertugas dan berfungsi melakukan koordinasi. Dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  BNN  ditingkatkan  menjadi  lembaga  pemerintah  non  kementrian  (LPNK)  dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah  presiden  dan  bertanggung  jawab  kepada  presiden.  Selain  itu  BNN  juga  mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.
Penyidikan,  penuntutan  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  terhadap  penyalahgunaan dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor    narkotika  dilakukan  berdasarkan  peraturan perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang-undang.  Penyidik  POLRI  dan penyidik  BNN  berwenang  melakukan  penyidikan  terhadap    penyalahgunaan  dan  peredaran narkotika dan prekursor narkotika. Wewenang BNN sebagai penyidik diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  sebagai  mana  dimaksud  KUHP  berwenang melalakukan  penyidikan  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  dan  prekursor narkotika.  Penyidik  sipil  melakukan  kerjasama  untuk  mencegah  dan  memberantas penyalahgunaan  dan  peredaran  gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika.  Dalam  melakukan penyidikan,  penyidik  POLRI  memberitahukan  secara  tertulis  dimulainya  penyidikan  kepada penyidik  BNN,  begitu  pula  sebaliknya.  Penyidik  PNS  tertentu  berkoordinasi  dengan  penyidik BNN atau penyidik POLRI sesuai dengan KUHP.
Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam KUHP yaitu berupa:
a. Informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.
b. Data  rekaman  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca  dan/atau  didengar,  yang  dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
1. Tulisan, suara, dan/atau gambar.
2. Peta, rancangan, foto atau sejenisnya atau
3. Huruf,  tanda,  angka,  simbol,  sandi  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  dapat  dipakai oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
Pentingnya  penyidikan  atau  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  maka  tersangka  atau terdakwa  wajib  memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta  kekayaan  dan  harta  benda  istri, suami,  anak  dans  etiap  orang  atau  korporasi  yang  diketahuinya  atau  yang  patut  diduga mempunyai  hubungan  dengan  tindak  pidana  narkotika  dan  prekursor  narkotika  yang  dilakukan tersangka atau terdakwa.
Saksi    pelapor, penuntut umum  dan hakim yang  memeriksa perkara tindak pidana  narkotika dan prekursor  narkotika  berserta  keluarganya  wajib  diberi  perlindungan  oleh  negara  dari  acaman yang  membahayakan  diri,  jiwa  dan/atau  harta  bendanya,  sebelum,s  elama  maupun  sesudah proses pemeriksaan.
Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
a. Memutus  untuk  memerintahkan  yang  bersangkuran  menjalankan  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkoba  tersebut  terbukti  bersalah  melakukan tindak pidana narkotika, atau
b. Menetapkan  untuk  memerintahkan  yang  bersangkutan  menjalani  pengobatan  dan/atau perawatan  melalui  rehabilitasi  jika  pecandu  narkotika  tersebut  tidak  terbukti  bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Masa menjalankan pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

## KESIMPULAN
Dalam  rangka  pemberantasan  tindak  pidana  narkotika,  diperlukan  peraturan  perundang- undangan yang memadai. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan peraturan  yang
mendukung upaya penanggulangan tindak pidana narkotika, yang dewasa ini tidak lagi dilakukan oleh  perorangan,  melainkan  melibatkan  banyaknya  orang  yang  terorganisir  dengan  modul operandi  yang  semakin  canggih.  Dalam  undang-undang  tersebut  diatur  tentang  tindak  pidana narkotika dengan ancaman sanksi yang berat. Selian itu juga diatur kewenangan penyidikan yang berada di tangan POLRI, BNN dan PPNS. Masing-masing penyidik  memiliki kewenangan dan dapat bekerja sama dalam proses penyidikan perkara narkotika, selain itu dalam undang-undang ini  juga  diatur tentang  penyalahgunaan  dan  peredaran  Prekursor  narkotika.  Hal  tersebut  belum diatur dalam undang-undang narkotika sebelumnya.
------------

## DAFTAR   PUSTAKA
Badan  Narkotika  Nasional  Republik  Indonesia,  2004.  Pedoman  Pencegahan  Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda. Jakarta.
Dani Krisnawati et.al, 2006. Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus. Pana Pundi Aksara. Jakarta. Departemen  Kesenatan  RI,  Direktoral  Jenderal  PPM  dan  PL,  2003.  Pedoman  Adokasi  Untuk Pencegahan HIV yang Efektif pada Pengguna Napza Suntik. Jakarta.
UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
KUHP