## Paris Langkis

## JURNAL PARIS LANGKIS
Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol.3 Nomor 2, Maret 2023 E-ISSN: 2723-7001 https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis

## INTEGRASI
NILAI-NILAI

## KEBANGSAAN: SUATU METODE PEMBELAJARAN DALAM MENANGKAL RADIKALISME
Asep Ikbal 1 , Ali Sunarno 2 , Firman 3
1,2,3 Universitas Palangka Raya Email: asepikbal@fkip.upr.ac.id, alisunarno@fkip.upr.ac.id, firman@fkip.upr.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap  para  guru  dan  dosen  alumni  Training  of  Trainer  Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI yang berada di Jawa Barat. Kewajiban untuk menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan menjadi kewajiban setiap warga negara terutama para guru  dan dosen. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi deskriptif dengan analisis mendalam terhadap berbagai metode yang digunakan oleh guru dan dosen dalam mengingternalisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada para siswa dan mahasiswa. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini antara lain; 1)  nilai-nilai kebangsaan yang terdiri dari empat belas nilai dikembangkan oleh Lemhannas RI yang bersumber dari  empat  consensus  dasar  bangsa;  2)  keempat  nilai  yang  dikembangkan  oleh  Lemhannas  RI diinternalisasikan oleh para guru dan dosen kepada mata pelajaran masing-masing; 3) Para siswa dan mahasiswa  yang  mendapatkan  nilai-nilai  kebangsaan  melalui  pembelajaran  yang  diterima menunjukan indikator peningkatan rasa nasionalisme.

## Kata Kunci: Dosen; Guru; Pembelajaran; Radikalisme; Internalisasi

## Abstract
This research was conducted on teachers and lecturers of National Values Lemhannas RI Training of Trainers alumni in West Java. The obligation to disseminate national values is the obligation of every citizen, especially teachers and lecturers. This research was conducted using a descriptive study method with an in-depth analysis of the various methods used by teachers and lecturers in internalizing national values to students and students. The  results  obtained  from  this  study  include;  1)  national  values  consisting  of  fourteen  values  developed  by Lemhannas  RI  originating  from  the  four  basic  consensus  of  the  nation;  2)  the  four  values  developed  by Lemhannas  RI  are  internalized  by  teachers  and  lecturers  for  their  respective  subjects;  3)  The  students  and students  who  get  national  values  through  the  learning  they  receive  show indicators  of  increasing  a  sense  of nationalism.

## Paris Langkis
Keywords: Lecturer; Teacher; Learning; Radicalism; Internalisation

## 1. PENDAHULUAN
Radikalisme terus berkembang di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jumlah orang Malaysia yang  telah  bergabung  dengan  kelompok  teroris  masih  kecil  dibandingkan  dengan  Indonesia (Hassan, Yussof dan Omar, 2015). Hal tersebut mengharuskan Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia untuk lebih meningkatkan kewaspadaan. Radikalisme berkembang bukan  hanya  pada  tataran  masyarakat  yang  jauh  dari  pendidikan  formal  namun  juga  berpotensi masuk  ke  sekolah  dan  kampus.  Fenomena  radikalisme  Islam  telah  cukup  menonjol  dalam perkembangan regional Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Alhasil, Indonesia berubah menjadi subjek dugaan sarang radikalisme dan terorisme (Muzakki, 2014).
Suatu penelitian terdahulu yang menerangkan kesalahan pemahaman anak muda mengenai dakwah keislaman. Pada Oktober 2010 dan Januari 2011, Lembaga Studi Islam dan Perdamaian (LaKIP) sebagaimana dikutip Fanani, (2013) melakukan sebuah penelitian di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah umum di 10 wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi). Survey yang dilakukan terhadap 993 responden tersebut menunjukan hasil bahwa hampir 50% siswa setuju dengan kekerasan atau tindakan radikal untuk agama; 14,2% dari siswa mengatakan mereka setuju dengan aksi teroris yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan Noordin M Top; 84,8% siswa juga setuju dengan penegakan syariat Islam. Sementara itu, 25,8% menganggap bahwa Pancasila tidak lagi relevan sebagai ideologi Negara. (Fanani, 2013).
Berbagai  hasil  penelitian  di  atas  mengenai  radikalisme  menyiratkan  bahwa  sesungguhnya radikalisme  memiliki  pengaruh  dan  berkembang  dalam  kehidupan  sekolah,  misalnya  saja  pada penelitan  mengenai  pendidikan  multikultural  dalam  mengatasi  radikalisme  menandakan  bahwa radikalisme  terlahir  lebih  dahulu  daripada  pendidikan  multikultural.  Artinya  dari  studi-studi terdahulu sudah dibuktikan bahwa radikalisme tumbuh dan berkembang termasuk pada lembaga- lembaga pendidikan.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muzakki  (2014)  menerangkan  bahwa  di  negara  ini radikalisme Islam muncul dalam kaitannya dengan dua akar utama: akar nasional yang menelusuri kembali  ke  gerakan  dan  partai  Islam  sebelumnya  dalam  sejarah  awal  Indonesia,  dan  jaringan transnasional  yang  merujuk  pada  sejumlah  hubungan  Islam  transnasional  baru-baru  ini  sebagai kelompok sponsor. Penelitian lain yang dilakukan oleh Jati (2013) menjelaskan bahwa dalam banyak aspek, gerakan Islamisme radikal di Indonesia berakar kuat pada pemikiran Islamis awal dan jihadis dari koneksi Middle Eastern. Hal itu ditunjukkan dengan munculnya puluhan kelompok Islamis yang memiliki ikatan paling dekat dengan organisasi Islamis dari Timur Tengah seperti Ikhwanul Muslimin,  Dewan  Mujahidin,  dan  banyak  lagi.Artinya  bahwa  perkembangan  radikalisme  tidak dapat terlepas dari kepentingan tertentu yang memiliki tujuan baik secara strategis maupun politis.
Persepsi radikalisme yang menganggap kekerasan sebagai cara yang benar dalam menyebarkan dan  menegakan  ajaran  Islam  diwujudkan  dengan  cara-cara  seperti  terorisme.  Terorisme  menjadi tindakan yang semakin marak dilakukan sejak menjelang runtuhnya pemerintahan Orde Baru di bawah  Presiden  Soeharto.  Merujuk  pada Global  Terrorism  Database (2007),  dari  total  421  tindak terrorisme di Indonesia yang tercatat sejak tahun 1970 hingga 2007, lebih 90% tindak terorisme terjadi pada tahun-tahun mendekati Soeharto lengser hingga memasuki era reformasi.

## Paris Langkis
Selain itu, di tahun 2017 saja, Global Terorism database mencatat telah terjadi 28 kasus tindak terorisme di beberapa wilayah di Indonesia dan dari sekian banyak tindakan tersebut, polisi menjadi jenis target terbanyak yang direncanakan oleh para teroris. Mufid, (2016) mengungkapkan bahwa hal tersebut menunjukan bahwa masih terjadi kesalahan paradigma berpikir dalam penyelenggaraan kehidupan beragama di negara yang multikultural, hal tersebut didasari atas pelaku tindak terorisme dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam seperti Jama’ah Ansharut Daulah, Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) dan Muslim Ekstrimis. Banyaknya tindak radikalisme yang dilakukan oleh kelompok- kelompok  yang  mengatasnamakan  Islam,  membuat  citra  Islam  menjadi  tercoreng,  selain  itu ketertiban  dan  keamanan  masyarakat  juga  menjadi  terganggu  karena  terorisme  menyebabkan kecemasan dan ketakutan bagi masyarakat.
Nyatanya  pengetahuan  agama  yang  tinggi  atau  rendah  tidak  memiliki  korelasi  yang  baik terhadap pemahaman multikulturalisme, radikalisme atas nama agama berupa tindakan kekerasan bahkan  terorisme  telah  menjadikan  sebagian  kecil  orang  Islam  melakukan  hal  tersebut.  Hal  ini ditunjukan oleh sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ansori, (2018) bahwa tingkat pengetahuan agama  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  persepsi  mahasiswa  pada  gerakan radikalisme berbasis agama. Besarnya pengaruh pengetahuan agama terhadap persepsi mahasiswa pada gerakan radikalisme berbasis agama hanya 1,5% yang dikategorikan pengaruhnya sangat lemah.
Penelitian lain yang dilakukan oleh Sirozi (2013) yang meneliti korelasi pendidikan dengan gerakan  radikalisme  seseorang  sangat  dipengaruhi  oleh  pendidikan  yang  didapatkannya.  Ja‘far memiliki pendidikan yang panjang dan konsisten dalam gerakan Sala ﬁ Wahhabi. Dengan demikian bahwa para radikalis menggunakan pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan daya gerakannya.
Fungsi  keamanan  negara  berasal  dari  ide  bahwa  negara  merupakan antithesis dari  kondisi anarki yang di anggap sebagai karakter alami masyarakat dan sistem internasional. Dengan demikian, negara  merupakan  konsensus  yang  dibentuk  oleh  masyarakat  untuk  menghindari  kondisi bellum omnium contra omnes (perang antara semua melawan semua) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes. Dalam kondisi anarki tersebut, biasanya pihak yang paling dirugikan adalah pihak yang lemah dan termarginalisasi. Di sisi lain, fungsi penyedia kesejahteraan yang dimiliki oleh negara berasal dari ide bahwa negara merupakan entitas yang dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Keliat, Aryanto dkk, (2014, hlm. 16-17) mengemukakan bahwa negara dipercaya  mempunyai  kemampuan  untuk  menciptakan  kesetaraan  dalam  masyarakat  atau  yang dikenal  dengan  keadilan  sosial (social  justice) .  Negara  dapat  menjalankan  fungsinya  melalui penegakan berbagai peraturan dan hukum.
Upaya-upaya  dalam  rangka  mempertahankan  kemerdekaan  bangsa  dilakukan  oleh  semua komponen bangsa, karena pada prinsipnya, upaya bela negara tidak hanya terbatas pada soal-soal kemiliteran, angkat senjata dan menjaga kedaulatan wilayah. Lebih daripada itu, merujuk pada pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahu 2002 tentang Pertahanan Negara dikemukakan bahwa kekikutsertaan  warga  negara  dalam  bela  negara  diselenggarakan  melalui  a)  Pendidikan Kewarganegaraan; b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib; c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan; d) pengabdian sesuai dengan profesi.
Berdasarkan  isi  dari  pasal  di  atas  memberikan  gambaran  bahwa  sesungguhnya  bela  negara bukan hanya ketika berperang saja, namun melaksanakan pembangunan ekonomi, pembangunan politik,  pembangunan  karakter  maupun  belajar  merupakan  bagian  dari  bela  negara.  Tidak

## Paris Langkis
berlebihan jika dikatakan bahwa orang-orang yang tidak mau belajar dan malas bekerja merupakan suatu wujud tindakan yang meruntuhkan negara secara perlahan-lahan. Apalagi tindakan-tindakan seperti gerakan separatis, belligerent maupun radikalisme yang bersifat negatif merupakan tindakan- tindakan  yang  mengancam  keamanan  dan  ketertiban  negara,  artinya  jika  dilihat  berdasarkan fungsinya, maka salah satu fungsi negara untuk menghadapi gerakan-gerakan semacam itu.
Setidaknya ada dua cara mengatasi radikalisme dalam suatu negara, pertama adalah dengan “membasmi”  faham  radikal  tersebut  termasuk  orang-orang  yang  menganutnya.  Kedua  adalah dengan membuat antitesis dari penyebaran faham radikalisme yang salah satunya adalah dengan internalisasi nilai-nilai kebangsaan dalam menumbuhkan nasionalisme. Pendekatan secara lembut ( soft approach ) penulis anggap sebagai pendekatan yang cukup efektif, karena pada dasarnya para pelaku  juga  merupakan  warga  negara  yang  harus  mendapatkan  perlindungan  dari  pemerintah, meskipun pada satu sisi menjadi “hama” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan yang dimaksud bukan berarti meberikan perlindungan terhadap terorisme dan ekstrimisme, justru terorisme adalah musuh yang nyata bagi negara, oleh karenanya negara harus menyelamatkan warga negara yang sudah dan berpotensi terlibat dalam arus radikalisme.
Konsepsi  pembumi  hangusan  radikalisme  melalui  operasi-operasi  intelejen  akan menimbulkan berbagai dampak yang akan muncul di kemudian hari, seperti pelanggaran hak asasi manusia  (HAM),  adanya  pewarisan  dendam  dari  kelompok  tertentu  kepada  negara  hingga munculnya indikator kegagalan pemerintah dalam mengurus negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menyadari bahwa pembangunan masyarakat multikultural tidak dapat dilakukan secara taken  for  granter (diambil  untuk  diberikan)  atau trial  and  error (percobaan  dan  kesalahan), pembangunan  tersebut  harus  dilakukan  secara  sistematis  melalui  pendidikan  multikultural  yang diselenggarakan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal (Lemhannas RI, 2015). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan memaparkan tentang internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui integrasi dengan mata pembelajaran di sekolah dan di kampus.

## 2. LANDASAN TEORI

## A. Nilai-nilai Kebangsaan
Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar mengenai nilai, nilai menjadi ukuran harga atau esensi dari suatu benda, sikap, tindakan maupun pemikiran.  Nilai adalah esensi yang melekat pada sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan manusia (Thoha, 1996, hlm. 6). Selain pendapat  tersebut,  Purwadinata  (1999,  hlm.  67)  mengemukakan  bahwa  khususnya  mengenai kebaikan  dan  tindak  kebaikan  suatu  hal,  Nilai  artinya  sifat-sifat  atau  hal-hal  yang  penting  atau berguna bagi kemanusiaan. Berdasarkan dua definisi di atas mengenai nilai, maka yang menjadi fokusnya tidak lain adalah barometer sesuatu dianggap baik atau tidak baik, secara lebih besar nilai dapat menunjukan suatu hasil guna dari sesuatu.
Beberapa tokoh memberikan definisi nilai secara bervariatf. Menurut Lauis D. Kattsof dalam (Maarif,  2007,  hlm.  114)  mengartikan  nilai  sebagai  berikut: Pertama, nilai  merupakan  kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan, tetapi kita dapat mengalami dan memahami cara langsung kualitas  yang  terdapat  dalam  objek  itu.  Nilai-nilai  kebangsaan  juga  menjadi  dasar  penyusunan kurikulum setiap jenjang pendidikan sebagaimana termaktub dalam pasal 36 ayat (3) UU Nomor 20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  bahwa  “kurikulum  disusun  sesuai  dengan

## Paris Langkis
jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: a) peningkatan iman dan takwa; b) peningkatan akhlak mulia; c) peningkatan potensi, kecerdasan dan minat peserta didik; d) keragaman potensi daerah dan lingkungan;  e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional;  f) tuntutan dunia kerja;  g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;      h)  agama;    i)  dinamika  perkembangan  global;  dan    j)  persatuan  nasional  dan  nilai-nilai kebangsaan.
Nilai-nilai kebangsaan yang dimaksud secara lebih spesifik tidak terlepas dari empat konsensus bangsa sebagaimana dikemukakan di atas. Pancasila sebagai salah satu sumber nilai-nlai kebangsaan merupakan kerangka filosofis pembangunan bangsa Indonesia, oleh karena itu Pancasila dijadikan sebagai  dasar  negara.  Pengertian  Pancasila  sebagai  dasar  negara  diperoleh  dari  alinea  keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan Ketetapan No.XX/MPRS/1966.
Manusia  hakikatnya  adalah  pendukung  nilai,  sebagaimana  nilai  yang  terkandung  dalam pancasila  bangsa  Indonesia  sendirilah  yang  mengakui,  menerima,  dan  menghargai  makna didalamnya.  Nilai  Pancasila  merupakan  bentuk  perwujudan  perilaku  manusia  Indonesia  dimana sebuah  bangsa  harus  melestarikan  nilai  falsafah  bangsanya,  demi  tercapainya  tujuan  Negara Indonesia.
Sumber  nilai-nilai  kebangsaan  yang  kedua  adalah  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  Tahun  1945)  yang  merupakan  konstitusi  tertulis  Negara Indonesia. Jika ditinjau dari definisinya, maka istilah konstitusi dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis yaitu constituer yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk disini  adalah  membentuk  suatu  negara  (Riyanto,  2000,  hlm.  17).  Pengertian  konstitusi  bisa dimaknai  secara  sempit  maupun  secara  luas.  Konstitusi  dalam  arti  sempit  hanya  mengandung norma-norma  hukum  yang  membatasi  kekuasaan  yang  ada  dalam  Negara.  Sedangkan  Konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar, baik yang tertulis  ataupun  tidak  tertulis  maupun  campuran  keduanya  tidak  hanya  sebagai  aspek  hukum melainkan juga “non-hukum” (Utomo, 2007, hlm. 2).
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  merupakan  negara  kepulauan  dan  memiliki jumlah pulau terbesar di dunia termasuk pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi garda pertahanan negara yang harus menjadi perhatian pemerintah (Kusumo, 2010). NKRI sebagai konsepsi bernegara berimplikasi pada aspek kesatuan kewilayahan. Wilayah tidak dapat diabaikan sebagai suatu variabel terbentuknya suatu negara. Dalam pasal 1 konvensi Montevideo tahun 1933 mengatur  bahwa  salah  satu  unsur  negara  adalah  wilayah  (Thontowi,  2006,  hlm.  177).    Dengan demikian pemilihan konsep negara kesatuan merupakan manifestasi dari kondisi alam Indonesia yang berupa negara kepulauan ( archepilago state ).

## B. Radikalisme
Dalam diskursus filsafat pada hakikatnya radikalisme adalah sesuatu yang diharapkan dari suatu  proses  berpikir.  Radikalisme  berasal  dari  kata radix dalam  bahasa  latin  yang  berarti  akar, maksudnya adalah suatu proses berpikir yang mengakar. Di dalam Cambridge Advanced Learners

## Paris Langkis
Dictionary (Canbridge University, 2008, hlm. 1172) dijelaskan bahwa radikalisme merupakan suatu keyakinan disertai kehendak untuk terjadinya suatu perubahan tatanan sosial poltik secara ekstrim. Seringkali radikalisme tumbuh di tengah masyarakat dengan wujud terorisme, hal tersebut seringkali beralaskan pemahaman agama yang sempit serta tindakan ekstrem yang dilakukan dalam rangka menunjukan adanaya kesenjangan, kemiskinan dan ketidakadilan (Qodir, 2014, hlm. 117).
Istilah  “radikalisasi”  seakan-akan  telah  menjadi  konsensus  untuk  menggambarkan  suatu kondisi sebelum bom meledak. Sebenarnya istilah ini dikembangkan baru-baru ini yang terkadang pendapat setiap orang berbeda dalam memandang istilah “radikal”. istilah ini juga digunakan dalam tiga konteks yang berbeda: konteks keamanan, konteks integrasi, dan konteks kebijakan luar negeri. Karena  masing-masing  konteks  ini  memiliki  agenda  yang  berbeda,  masing-masing  menggunakan istilah  radikal  untuk  mengartikan  sesuatu  yang  berbeda.  Penggunaan  satu  istilah  untuk menunjukkan tiga konsep yang berbeda akan beresiko pada pemaknaannya (Sedgwick, 2010). Di isis  lain,  Nasution  (1995,  hlm.  124)  memandang  bahwa  radikalisme  adalah  gerakan  yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka.
Radikal seringkali menimbulkan ambiguitas, namun hal tersebut dapat dilihat sesuai dengan konteks dari radikal itu sendiri. Pada dasarnya aktivis radikal atau seorang radikalis yakni orang yang berupaya  merubah  keadaan  sesuai  dengan  ekspektasinya  meskipun  menggunakan  cara-cara  yang kasar  dan  menimbulkan  kekerasan  terhadap  orang  lain,  sehingga  yang  bersangkutan  harus  siap menerima resiko tinggi. Hal tersebut dimungkinkan dengan perlindungan kelompok ini terhadap akar rumput sehingga gerakan semacam ini semakin terus membesar (Snow dan Cross, 2011). Selain itu, radikalisme juga muncul karena sekelompok orang merasa bahwa nilai-nilai atau praktek dari nilai-nilai  yang  mereka  pegang  berada  di  bawah  ancaman  dan  ketidakpastian,  sehingga  mereka memperkuat identitas dengan cara-cara radikal yang ditandai dengan kekerasan (Hogg, 2010).
Di satu sisi, radikalisme dapat dianggap sebagai suatu gerakan sosial (Snow dan Cross, 2011), namun Islam yang serumpun dengan salam (keselamatan atau kedamaian) menghendaki seluruh umat  agar  mengembangkan  ukhuwah  islamiyah  termasuk  menjaga  hubungan  baik  dengan  non muslim dalam rangka menjaga perdamaian, keadilan dan rasa hormat (Al Makasarry, 2008, hlm. 84). Jikapun suatu tindakan radikal mengklaim sebagai suatu upaya dakwah, namun dakwah sebagai suatu proses penyebaran ajaran agama harus dilakukan dengan cara, asas serta tujuan yang tidak boleh bertentangan dengan syari’at Islam itu sendiri ((Idris, 2007. hal 23). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dakwah dengan kekerasan merupakan paradoks daripada esensi ajaran dakwah yang dikembangkan oleh Islam.
Antonim dari radikalisme bukanlah  anti radikal,  karena pada dasarnya hal tersebut lahir karena didahului oleh radikalisme sebagai sebab. Namun antonim sesungguhnya adalah toleransi. Toleransi sebagai suatu yang lahir karena keberagaman dan radikalisme tidak diperkenankan hidup karena telah didahuli oleh adanya toleransi tersebut termasuk toleransi antar umat beragama. Suatu hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa seseorang dapat merubah preferensinya sehingga mau menjadi seseorang yang menganut paham radikal? Dalam menjawab hal tersebut, maka berikut ini perbandingan indikator sikap nasionalisme dan radikalisme:
Tabel 2.1. Perbandingan Nasionalisme dan Radikalisme
No.
Nasionalisme
Radikalisme

## Paris Langkis
1. Menjaga dan melindungu negara Mengotak-ngotakan SARA 2. Sikap rela berkorban Fanatik yang tinggi 3. Menggunakan  bahasa  Indonesia  yang  baik  dan benar Memiliki eksklusifitas yang tinggi 4. Melestarikan budaya bangsa Indonesia Ingin melakukan perubahan  secara  cepat dan destruktif 5. Menggunakan produk-produk Indonesia 6. Menghargai perbedaan
Sumber: Soegito (2006), Nurhayati (2013)
Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat beberapa keterhubungan antara nasionalisme dan  radikalisme.  Secara  umum  bahwa  hubungan  yang  terbangun  diantara  keduanya  merupakan kontradiksi yang sangat nyata. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan dasar kepentingan dimana nasionalisme lebih menekankan pada mempertahankan negara dalam kondisi-kondisi yang stabil sedangkan radikalisme berusaha merubah kondisi dengan mengambil resiko berupa ketidakstabilan negara.  Selain  itu,hubungan  diantara  keduanya  adalah  keyakinan  dimana  nasionalisme  dan radikalisme sama-sama memiliki keyakinan bahwa melalui caranya masing-masing akan mencapai suatu tujuan baik berupa kesejahteraan, keamanan dan ketentraman.

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENELITIAN
Berdasarkan hasil observasi serta dokumentasi terhadap berbagai perangkat ToT Nlai-nilai kebangsaan Lemhannas  RI, maka peneliti  akan  menguraikannya ke dalam berbagai  aspek,  yakni nilai-nilai  yang  dikembangkan,  korelasi  nilai-nilai  yang  dikembangkan  dengan  tujuan  umum Lemhannas,  strategi  pengintegrasian,  indikator-indikator  pencapaian  serta  hambatan-hambatan yang ditemukan oleh Lemhannas RI dalam upaya pengintenalisasian nilai-nilai tersebut kepada para peserta.  Munculnya  berbagai  bentuk  egoisme  baik  yang  bersifat  kedaerahan  maupun  kesukuan bahkan keagamaan, seringkali mengakibatkan prinsip-prinsip keharmonisan dan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menjadi suatu indikator bahwa pola berpikir bangsa ini seringali mengalami penyempitan atau tidak berpikir secara komprehensif.
Dalam mengimplementasikan model training, secara umum tidak nampak adanya hambatan yang berarti, training berjalan secara lancar dan para narasumber maupun fasilitator memiliki gaya serta cara sendiri dalam melaksanakan tugasnya namun memiliki kekhasan sebagai para narasumber yang telah dibina oleh Lemhannas RI. Kondisi tersebut dapat tercipta karena adanya komitmen yang dibangun  oleh  para  peserta  yang  notabene  adalah  guru,  dosen  dan  widyaiswara  sehingga  tidak mengalami suatu dinamika yang menyebabkan implementasi dan penerapan model ToT tersebut mengalami hambatan.
Mengenai  nilai-nilai  yang  dikembangkan  oleh  Lemhannas  RI  dengan  jumlah  14  nilai sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan mengenai materi-materi yang sangat berkaitan erat dengan radikalisme mulai dari materi pengantar hingga materi  inti.  Pertama  dalam  materi  pengantar  nilai-nilai  kebangsaan  yang  disampaikan  oleh  Dr. Anhar Gonggong menjelaskan bahwa pada fase-fase perjuangan khususnya pada fase kolonialistik, radikalisme  dan  berbagai  ideologi  bekerja  sebagai  alat  pukul  imperialisme,  namun  pada

## Paris Langkis
perkembangannya  yakni  pada  fase  perumusan  pancasila,  semua  ideologi  melebur  dengan  sikap legowo sehingga jadilah pancasila itu ideologi bangsa yang menaungi seluruh warga negara.
Kedua  adalah  materi  kepemimpinan  nasional  yang  dipaparkan  oleh  Dr.  Darmakusuma mengenai  kepemimpinan  nasional  berangkat  dari  adanya  tujuan  nasioal  yang  harus  diwujudkan secara  bersama-sama  oleh  bangsa  Indonesia,  namun  dalam  mengimplementasikan  hal  tersebut terdapat  hambatan-hambatan  seperti  rongrongan  baik  dari  luar  maupun  dari  dalam.  Salah  satu bentuk  rongrongan  dari  dalam  adalah  terus  bergeraknya  kelmpom  radikal  tindakan  berupa terorisme. Hal tersebut menuntut kepemimpinan nasional agar dapat membaca kondisi dan situasi secara  komprehensif  dengan  memperhatikan  dan  mengusahakan  keinginan-keinginan  rakyat khususnya  dalam  bidang  kesejahteraan,  sehingga  tidak  banyak  gerakan-gerakan  yang  kontra republik. Kepemimpinan nasional menjadi salah satu kunci dalam menumbuhkan rasa bangga dan cinta tanah air warga negara ( Ikbala, A., & Darmawana, C. 2018).
Implementasi  kewaspadaan  nasional  menjadi  salah  satu  materi  dalam  ToT  Nilai-nilai kebangsaan yang dibawakan oleh Dr. Putu Sastra Wingarta. Pada materi tersebut dijelaskan bahwa kekerasan  oleh  “non  state  actors”,  perang  saudara,  genosida,  konflik  identitas,  terorisme  dipacu frustasi  perasan  kesenjangan  ekonomi,  ketidak  adilan,  “xenophobia”,  ketidakamanan  akibat globalisasi,  separasi  politik,  tuntutan  solidaritas  agama,  dimanipulasi  kaum  ekstremis,  fanatic, fundamentalis  dan  kelompok  radikalis”  (Muladi,2006).  Suatu  bahaya  yang  paling  menghantui bangsa ini adalah terjadinya disintegrasi bangsa.
Materi  implementasi  wawasan  nusantara  dalam  kehidupan  bermasyarakat  berbangsa  dan bernegara yang disampaikan oleh Laksda. TNI. Yuhastihar, M.Si. memiliki substansi dan korelasi dengan  radikalisme  dalam  hal  tindakan-tindakan  warga  negara  yang  diklaim  kurang  memiliki pengetahuan  ataupun  kurang  mengimplementasikan  wawasan  nusantara.  Hal  tersebut  ditujukan dengan  memperhatikan  kondisi  bangsa  terkini  berupa  kerusuhan-kerusuhan  yang  terjadi diantaranya  adalah  aksi  yang  mengatasnamakan  agama  dengan  manifestasi  aksi-aksi  yang  cukup besar.
Terdapat beberapa  fungsi konsepsi nusantara yang dijelaskan dalam materi tersebt, yakni menumbuhkan  dan  mengembangkan  kesadaran,  paham  dan  semangat  kebangsaan, Mengembangkan  kehidupan  bersama  dalam  keberagaman  berdasarkan  nilai-nilai  persatuan  dan kesatuan, menumbuhkan kesadaran tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab warga negara yang banggga  pada  NKRI  serta  menanamkan    kecintaan  pada  tanah  air  dan  rela  berkorban  utk membelanya,  artinya  bahwa  wawasan  nusantara  menjadi  suatu  konsepsi  yang  dibangun  dan berfungsi  menjauhkan  bahkan  menolak  radikalisme  dari  bumi  nusantara.  Materi  lingkungan strategis (Lingstra) yang disampaikan oleh Marsda TNI (Purn) Ir. Beng Tardjani, M.Sc.
Dalm  materi  tersebut  dijelaskan  bahwa  organisasi-organisasi  radikal  baik  dalam  level regional,  nasional  maupun  global.  menjadi  salah  satu  ancaman  terhadap  negara  sehingga  harus menjadi  perhatian  bersama.  Adapun  p-ada  materi  Pancasila  sumber  nilai  kebangsaan  yang disampaikan  oleh  Mayjen.  TNI  (Purn)  R.  Imam Masduki  mengemukakan  mengenai  radikalisme pada bagian sila ke 1 mengenai sikap hidup yang mana bangsa Indonesia dalam kehidupannya harus saling menghargai satu sama lain (toleransi), selain itu, pada sila ke 3 mengenai nilai keselarasan juga dijelaskan bahwa sesama bangsa Indonesia harus saling menghargai dan bersatu agar dapat mencapai

## Paris Langkis
tujuan bersama. Pada hakikatnya Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa, pemersatu bangsa dan perjanjian luhur bangsa harus benar-benar dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indoneisa.
Dalam materi implementasi nilai kebangsaan yang bersumber dari sesanti Bhineka Tunggal Ika  yang  dikemukakan  oleh  Prof.  Jana  Tjahjana  Anggadiredja  mengemukakan  bahwa  sesanti bhineka  tungga  ika  yang  berisi  nilai  toleransi  sebagai  suatu  konsepsi  dalam  menghadapi keberagaman  yang  lahir  dari  bangsa  Indonesia  dan  kita  telah  berhasil  bertahan  sebagai  bangsa. Dengan demikian, maka radikalisme yang ingin mencapai kepentingan kelompok merupakan suatu pengingkaran  terhadap  konsensus  bangsa  Indonesia.  Kebhinekaan  harus  ditanamkan  melalui pembelajaran di kelas-kelas baik di sekolah maupun di kampus, karena generasi penerus harus secara holistic  memahami  dan  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  toleransi  ( Kolo,  A.,  &  Ikbal,  A. 2022).
Berdasarkan kondisi tersebut, maka Lemhannas RI memberikan respon dengan membuat ToT Nilai-nilai kebangsaan. Nilai-nilai kebangsaan tersebut dikembangkan dari empat konsensus dasar bangsa yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Repubik Indonesia. 4 konsensus dasar bangsa dijadikan sebagai sumber yang dikembangkan karena keempatnya menjadi panduan atau pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, peneliti melihat bawa diadakannya ToT Nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI merupakan suatu perwujudan atas tanggungjawab sebagai lembaga yang dibentuk dalam mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan kepada segenap bangsa Indonesia.
Media pembelajaran dalam mengilustrasikan pengintegrasian materi nilai-nilai kebangsaan ke dalam materi pembelajaran sangatlah minim. Media yang secara umum digunakan adalah power point. Sekalipun tidak dapat disimulasikan mengenai teknik internalisasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam materi pembelajaran, namun seharusnya dibuat suatu rekaman video yang menampilkan hal tersebut.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  respon  yang  diberikan  oleh  peserta  didik.  Respon  yang diberikan  terhadap  pola  atau  teknik  internalisasi  materi  nilai-nilai  kebangsaan  yang  minim menyebabkan respon peserta juga kecil. Artinya pihak penyelenggara kurang memberikan stimulus terhadap peserta ikhwal teknik pengintegrasian materi.
Kondisi tersebut membawa output internalisasi nilai-nilai kebangsaan. Pihak penyelenggara termasuk  narasumber  dan  fasilitator  secara  umum  berhasil  melakukan  internalisasi  nilai-nilai kebangsaan terhadap para peserta, sehingga nampak bahwa para peserta memahami dan memiliki semangat  kebangsaan  yang  semakin  tinggi.  Outputnya  adalah  peningkatan  sikap  nasionalisme, patriotisme  dan  semangat  untuk  mengajar  yang  semakin  besar,  namun  banyak  peserta  yang kebingungan  tentang  bagaimana  mereka  harus  menyebarluaskan  dan  menginternalisasikan  nilai- nilai kebangsaan tersebut ke materi pelajaran yang mereka ajarkan, sehingga Lemhannas RI belum nampak  menghasilkan  output  seperti  RPP  yang  terintegrasi  dengan  nilai-nilai  kebangsaan  atau adanya suatu model serta pola integrasi nilai-nilai kebangsaan ke dalam materi pelajaran.
Peneliti juga melakukan  observasi terhadap 10 alumni ToT Nilai-nilai kebangsaan  dalam rangka  menggali  dan  mengamati  para  alumni  dalam  mengimplementasikan  hasil  ToT  Nilai-nilai kebangsaan Lemhannas RI di lingkungannya bekerja. Peneliti mengamati berbagai hambatan yang dihadapi  oleh  para  alumni,  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  serta  faktor-faktor  yang menyebabkan  munculnya  hambatan-hambatan  tersebut.  Pertama  adalah  hambatan  dari  segi perencanaan.  Kemampuan  dalam  mengintegrasikan  nilai-nilai  kebangsaan  dengan  materi

## Paris Langkis
pembelajaran merupakan hambatan yang secara jelas dialami hampir oleh seluruh alumni, karena pada  realitasnya  tidak  semua  materi  dapat  diintegrasikan  dengan  nilai-nilai  kebangsaan.  Artinya, keterampilan  melakukan  integrasi  materi  yang  masih  kurang  menjadi  salah  satu  masalah  yang mendominasi para alumni.
Kedua  adalah  semangat  atau  kemauan  dari  para  alumni  untuk  membuat  Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  yang  terintegrasi  dengan  materi  nilai-nilai  kebangsaan.  Dari  10 alumni yang diobservasi oleh peneliti, hanya 1 alumni saja yang membuat RPP berbasis nilai-nilai kebangsaan. Adapun hambatan yang diahadapi para alumni dalam pelaksanaan antara lain adalah kondisi  atau  iklim  pembelajaran  yang  sangat  relatif,  sehingga  meskipun  telah  direncanakan  baik secara tertulis maupun tidak tertulis, namun seringkali tidak digunakan karena berbenturan dengan waktu  dan  kondisi  pembelajaran.  Selain  itu,  konsistensi  dalam  menginternalisasikan  nilai-nilai kebangsaan  kepada  peserta  didik  seringkali  menurun,  maka  seiring  dengan  berjalannya  waktu, internalisasi nilai-nilai kebangsaan di sekolah maupun kampus selalu menurun.
Merujuk pada uraian di atas, maka peneliti menemukan beberapa faktor determinan yang menghambat para alumni dalam mengimplmenetasikan nilai-nilai kebangsaan yakni, keterampilan melakukan  integrasi  materi  nilai-nilai  kebangsaan  ke  dalam  materi  pelajaran  yang  diampunya. Banyak  alumni  yang  pasca  pelatihan  lebih  melakukan  sosialisasi  nilai-nilai  kebangsaan  secara terpisah  atau  tidak  diintegrasikan  dengan  materi  pelajaran.  Kedua  adalah  faktor  semangat  yang cenderung tidak stabil. Motivasi yang menurun menjadi faktor determinan yang ditemukan oleh peneliti. Para alumni terlihat semakin memiliki keinginan yang kecil untuk mensosialisasikan nilai- nilai  kebangsaan  di  lingkungannya  mengajar  seiring  dengan  semakin  lamanya  pelatihan  selesai. Ketiga adalah tidak adanya perawatan ( maintanance ) baik berupa pemberian dukungan serta sharing berupa inovasi intergasi dan internalisasi nilai-nilai kebangsaan baik dari Lemhannas RI maupun dari sesama alumni.

## 4. KESIMPULAN
Model  pengembangan  nilai  kebangsaan  yang  dilakukan  Lemhannas  RI  berupa  14  nilai kebangsaan  yang  bersumber  dari  empat  konsensus  dasar  bangsa  yang  diinternalisasikan  kepada peserta  melalui  metode Training  of  Trainer dengan  materi  yang  menunjang  keempat  belas  nilai tersebut. Strategi integrasi nilai-nilai kebangsaan terhadap materi pelajaran yang digunakan berupa simulasi  pembelajaran  yang  dilakukan  oleh  para  peserta  ( peer  teaching ).  Lemhannas  belum memberikan  suatu  model  pengintegrasian  nilai-nilai  kebangsaan  secara  spesifik,  sehingga  hal tersebut menjadi hambatan yang paling banyak ditemui oleh para peserta yang berasal dari berbagai bidang studi yang berbeda-beda.
Pola integrasi dengan materi pelajaran merupakan langkah yang dilakukan oleh para alumni dalam  mengimplementasikan  nilai-nilai  kebangsaan.  Sebagian  kecil  peserta  mengintegrasikannya dengan  memasukannya  pada  Rencana  Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP).  Namun  sebagian  besar tidak  melakukannya  atau  melakukannya  secara  spontan  saja  (tanpa  perencanaan).  Fakor  utama sulitnya internalisasi nilai-nilai kebangsaan melalui integrasi adalah kemampuan para alumni untuk menerjemahkan  nilai-nilai  kebangsaan  ke  dalam  konteks  materi  pelajaran  serta  kurangnya pemberian model dan stretegi integrasi dari Lemhannas RI ketika pelatihan berlangsung

## Paris Langkis

## Referensi
Ansori, M. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Agama Islam terhadap Persepsi Mahasiswa pada Radikalisme berbasis Agama “Studi pada Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qodiri Jember”. Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan, 15(2) , 76-97. Cambridge  University.  (2008). Cambridge  Advanced  Leraners  Dictionary. Singapore:  Cambridge University Press
Fanani A.F. (2013). “The phenomenon of radicalism among youth”. Journal of Maarif, Vol. 8, No. I. Hassan, F., Yuso ﬀ , S. H., & Omar, S. Z (2015). AN INITIAL EXPLORATION ON TERRORISM ISSUES  IN  MALAYSIA  AND  INDONESIA:  THE  CASE  OF  THE  WALL  STREET JOURNAL. INFORMASI , 48 (1), 33-48.
Hogg, M. A., Meehan, C., & Farquharson, J. (2010). The solace of radicalism: Self-uncertainty and group identification in the face of threat. Journal of Experimental Social Psychology, 46(6) , 1061- 1066.
Idris,  Zilhardi.  (2007). Jembatan  Penyeberangan  di  Depan  Kampus .  Surakarta:  Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ikbala,  A.,  &  Darmawana,  C.  National  Values  Based  Learning:  A  Strategy  in  Counteracting Radicalism in Schooling. Eti Setiawati, et al.(Eds.) , 91.
Kolo, A., & Ikbal, A. (2022). Membina Karakter Aktivis Mahasiswa Melalui Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. PINUS: Jurnal Penelitian Inovasi Pembelajaran , 8 (1), 11-21.
Jati, W. R. (2013). Radicalism in the perspective of Islamic-populism: Trajectory of political Islam in Indonesia. Journal of Indonesian Islam , 7 (2), 268-287. Keliat, Makmur dkk. (2014). Tanggungjawab Negara . Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung.
Kusumo , A. T. S. (2010). Optimalisasi pengelolaan dan pemberdayaan pulau-pulau terluar dalam rangka  mempertahankan  keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Jurnal  Dinamika Hukum, 10(3) , 319-328
Lemaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jakarta: Kedeptiam Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI
Lemaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari Pancasila. Jakarta: Kedeptiam Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI Lemaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari  Bhineka  Tunggal  Ika  (BTI).  Jakarta:  Kedeptiam  Bidang  Pemantapan  Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI
Lemaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. (2015). Nilai-nilai Kebangsaan yang Bersumber dari  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Jakarta:  Kedeptiam Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI
Maarif, Syamsul. (2007). Revitalisasi Pendidikan Islam , Yogyakarta: Graha Ilmu Muzakki, A. (2014). The roots, strategies, and popular perception of Islamic radicalism in Indonesia.
Journal of Indonesian Islam , 8 (1), 1-22.
Mufid, F. (2016). Radikalisme Islam dalam Perspektif Epistemologi. Addin, 10(1), 61-82. Nasution, Harun. (1995). Islam Rasional . Mizan: Bandung

## Paris Langkis
Purwadinata, WJS. (1999). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka Puroshotham, P. W., Puroshatham, P. W., & Prasad, M. V. (2009). Addressing frontier-terorism- india needs global counter-terrorism strategy. The Indian Journal of Political Science , 553-568.
Qodir, Zuly. (2014). Radikalisme Agama di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar Riyanto, Astim. (2000). Teori Konstitusi . Bandung: Yapemdo
Sedgwick, M. (2010). The concept of radicalization as a source of confusion. Ter rorism and Political Violence, 22(4) , 479-494.
Sirozi, M. (2005). The Intellectual Roots of Islamic Radicalism in Indonesia: Ja ‘far Umar Thalib of Laskar Jihad (Jihad Fighters) and His Educational Background. The Muslim World , 95 (1), 81- 120.
Snow, D. A., & Cross, R. (2011). Radicalism within the context of social movements: Processes and types. Journal of Strategic Security, 4(4), 115-130.
Thontowi, Jawahir. (2006). Hukum Internasional Kontemporer . Bandung: Refika Aditama Undang-undang Nomor 3 Tahu 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Dasar Negara Republik Idonesia Tahun 1945
Utomo,  Himmawan.  (2007). Konstitusi:  Mata  Kuliah  Pengembangan  Kepribadian  Pendidikan Kewarganegaran . Yogyakarta: Kanisius.