## BUDAYA POLITIK, UANG, DAN PILKADA

## Tedi Erviantono 

## Abstract
Local  election  (pilkada)  is  an  instrument  of  strengthening  decentralization  that  holds  various problems like practice of money politics. This paper examines Bangli society perception about money politics culture in election with descriptive qualitative method. Bangli society considered that in election the chance that is often vulnerable for the practice of money politics is through the giving donations of money aid for the construction of facility of worship, local deliberations and  the  implementation  of  festivals  or  cultural  event  involving  lot  of  people.  The  donation  of money aid is the means often used by candidates in embracing the sympathy of citizens in order to  achieve  elektabilitas.  The  problem  of  money  politics  is  considered  to  occur  due  to  the inability  of  the  control  function  of  the  election  organizer,  including  the  political  party  in disciplining the candidate in order to not commit any violation in the form of money or goods.

## Keywords: Culture, Money Policy, Bangli Society

## Abstrak
Pilkada  merupakan  instrumen  penguatan  desentralisasi  yang  menyimpan  beragam  masalah, termasuk terdapatnya  politik  uang (money  politics).  Tulisan ini  mengkaji  persepsi  masyarakat Bangli  mengenai  budaya  politik  uang  pada  pemilukada  dengan  metode  kualitatif  deskriptif. Masyarakat  Bangli  menilai  saat  pemilu  celah  yang  seringkali  rentan  dimasuki  praktek  politik uang  adalah  pemberian  sumbangan  bantuan  uang  untuk  pembangunan  sarana  (fasilitas) peribadatan, musyawarah warga setempat serta pelaksanaan festival atau gelaran budaya yang melibatkan keterlibatan warga yang cukup banyak. Sumbangan tersebut merupakan media yang paling  sering  digunakan  kandidat  merangkul  simpati  warga  guna  meraih  elektabilitas. Persoalan politik uang dianggap terjadi akibat belum optimalnya fungsi kontrol penyelenggara pemilu  termasuk  partai  politik  pengusung  dalam  mendisiplinkan  calonnya  agar  tidak melakukan pelanggaran berupa pemberian uang atau barang.

## Kata Kunci : Budaya, Politik Uang, Masyarakat Bangli
Korespondensi: Dosen Ilmu Politik, Universitas Udayana JL. PB Sudirman Denpasar-BALI

## Pengantar
Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada)  merupakan  instrumen  yang dijalankan  Negara  dalam  upaya  penegakan  proses  demokratisasi  di  Indonesia.  Warga secara langsung memilih dan menentukan siapa yang berhak menduduki jabatan Kepala Daerah di wilayahnya. Pemilukada mendominasi peran penentuan sukses atau gagalnya proses  otonomi  di  suatu  daerah  karena  pelaksanaannya  merupakan  konsekuensi pelaksanaan desentralisasi kekuasaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.
Logika  desentralisasi  membangun  komitmen  bahwa  setiap  pelaksanaan pemilukada,  kekuasaan  politik  bergerak  mendekat  dengan  warganya  karena  kalangan inilah  yang  bertindak  sebagai  pemilih  langsung  atas  pemimpin  daerahnya.  Hasil  akhir pemilukada  adalah  terpilihnya  Kepala  Daerah  yang  keberadaannya  bersinergi  dengan lembaga  dewan  guna  menghasilkan  ragam  kebijakan  yang  berangkat  dari  kebutuhan rakyat  sekaligus  melibatkannya  sebagai  perencana,  pelaksana,  dan  pengawas pemerintahan. Berangkat  dari kondisi  ini, patut kiranya masyarakat  pemilih mengenali lebih  dekat  calon  pemimpin  yang  dianggap  memiliki  kesesuaian  dengan  preferensi kebutuhannya.
Hanya  pada  tataran  praktis,  seringkali  yang  dipilih  warga  dalam  pemilukada maupun  pemilu  legislatif  kontradiktif.  Hasil  diperoleh  melahirkan  pimpinan  daerah korup  dan  tidak  berpihak  pada  kepentingan  warga.  Januari  2014  Kementerian  Dalam Negeri  Republik  Indonesia  merilis  data  318  kepala  daerah  tersangkut  korupsi.  Maret 2016 angka tersebut bertambah menjadi  524 kepala daerah terseret kasus korupsi. Jika di rata-ratakan dengan jumlah wilayah Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia, ternyata hampir  separuh  kepala  daerah  di  Indonesia  melakukan  tindak  korupsi  (Republika,  15 Maret 2016).
Pemilukada  sebagai  instrumen  penguatan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah ternyata  masih  menyimpan  beragam  masalah,  baik  pada  tataran  teknis  pelaksanaan, perolehan  hasil,  maupun  pasca  pemilihan.  Ragam  problematika  tersebut  antara  lain persaingan  tidak  sehat,  kecurangan  pada  saat  pemungutan  dan  rekapitulasi  suara  dari tingkat  PPS  dan  PPK,  politik  uang  ( money  politics )  jelang  pelaksanaan  pemilukada hingga rentannya potensi konflik yang terjadi pasca-penyelenggaraan pemilukada.
Banyak pengamat mencatat bahwa pelaksanaan pemilukada selama ini membawa beragam resiko. Hal tersebut ditinjau dari kecenderungan praktek politik uang (vote
buying) masih  marak  bahkan  ada  kencederungan  menaik;  anggaran  besar  yang  harus ditanggung  negara  ;  ataupun  resiko  terjadinya  konflik  horizontal  ditengah-tengah masyarakat.
Pada  tulisan  ini  dikupas  khusus  mengenai  persepsi  masyarakat  Bangli  mengenai budaya politik uang dalam pemilukada. Bangli merupakan salah satu  kabupaten dari 6 wilayah  di  Bali  yang  menyelenggarakan  pemilukada  serentak  9  Desember  2015  lalu. Tulisan  ini  merupakan  riset  yang  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  deskriptif. Penggunaan  tataran  metodologi  ilmu  politik  secara  kualitatif  ini  diharapkan  akan  bisa menghasilkan kesimpulan riset yang komprehensif.
Marsh dan Stocker (2010:289) mencatat riset ilmu politik yang mendasarkan pada metode  ini  tujuannya  adalah  untuk  menjawab  aspek-aspek  pertanyaan  riset  yang mendalam secara deskriptif, bahkan menambah kesahihan hasil yang diperoleh dari satu metode.  Pertanyaan  penelitian  diajukan  pada  beberapa  kelompok  dan  individu  sasaran yang  merupakan  narasumber  terpilih.  Narasumber  ini  ditetapkan  secara purposive sampling dan  bisa  bertambah  sesuai  dengan  perkembangan  isu  yang  ada  di  lapangan (teknik snowball ).  Adapun  pertanyaan  yang  ingin  diajukan berdasarkan  uraian  diatas maka  penelitian  ini  mengkaji  persepsi  masyarakat  atas  budaya  praktek  politik  uang dalam pemilukada Kabupaten Bangli tahun 2015

## Konsep Budaya Politik
Budaya  dalam  pengertian  luas  merupakan  cara  hidup  dari  sebuah  masyarakat. Kalangan  sosiolog  dan  antropolog  menekankan  kebudayaan  sebagai  pewarisan  watak yang  berlangsung  dari  satu  generasi  ke  generasi  berikutnya.  Ilmuwan  politik menempatkan  pengertian  budaya  pada  makna  sempit  yang  merujuk  pada  orientasi psikologis masyarakat atas obyek-obyek politik seperti partai, pemerintahan, konstitusi, yang diekspresikan melalui keyakinan, simbol serta nilai-nilai. Simbol serta nilai inilah yang  membentuk  sikap  dan  pandangan  suatu  proses  politik  yang  berlangsung  atas mereka.
Almond  dan  Verba  (dalam  Heywood,  2014:301)  mengidentifikasi  tiga  bentuk kebudayaan politik. Pertama, kebudayaan politik partisipan, dimana warga memberikan perhatian  besar  pada  politik  dan  menganggap  partisipasi  warga  sebagai  hal  yang diharapkan dan bermanfaat. Kedua, kebudayaan politik subyek dicirikan  sikap pasif
warga dan menganggap kapasitas mereka sangat terbatas mempengaruhi pemerintahan. Ketiga,  kebudayaan  politik  parokhial,  ditandai  ketiadaan  hasrat  warga  untuk berpartisipasi dalam politik.
Almond  dan  Verba  (dalam  Heywood,  2014:302)  menekankan  bahwa  pada budaya  politik  masyarakat  sipil  cenderung  mengarah  pada  interseksi  dari  ketiganya. Pada konteks tulisan ini budaya politik mengarah pada sikap dan pandangan masyarakat tertentu  terhadap  proses  politik  pemilukada  yang  menyertakan  celah  terjadinya  politik uang. Politik uang atau vote buying merupakan pertukaran suara pemilih dengan sesuatu (uang, barang, atau jasa) yang ditawarkan kandidat, broker suara atau tim pemenangan. Penelitian  Najib  (2014)  bahkan  secara  lebih  jauh  menekankan  bahwa  praktek  politik uang mencakup keterlibatan aktor lebih luas, tidak hanya antara kandidat, parpol dengan masyarakat pemilih, melainkan pada penyelenggara pemilu di semua tingkatan melalui pencurian atau penggelembungan suara.
Pada  konteks  ini  penelitian  Sukmajati  dan  Aspinal  (2015:15)  menekankan penggunaan istilah politik uang digunakan untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada  distribusi  uang  tunai  maupun  barang  dari  kandidat  kepada  pemilih  saat  pemilu. Makna  politik  uang  oleh  para  peneliti  seperti  Sukmajati  dan  Aspinal  (2015)  maupun Luky  (2014)  lebih  difokuskan  pada  konsep  klientilisme  dan  patronase.  Klientilisme adalah  transaksi  atau  pertukaran  langsung  yang  bersifat  personal  dengan menperdagangkan  hak  suara  dengan  uang,  barang,  akses  pada  pelayanan  publik, maupun  pekerjaan.  Patronase  adalah  pemberian  uang  tunai,  barang,  jasa,  serta keuntungan  ekonomi  lainya.  Beberapa  riset  dilakukan  Hicken  2007  yang  menekankan bahwa aspek kultural sebagai faktor yang turut mempengaruhi terjadinya jual beli suara. Hubungan antara partai berbasis etnis dan jaringan sosial berdasarkan etnisitas menjadi perekat  terjadinya  jual  beli  suara  secara  efektif.  Hal  inilah  yang  akan  dilihat  dalam penjabaran tulisan ini.

## Politik uang dan pandangan Masyarakat
Secara garis besar saat digelar pemilukada 2015, beberapa wilayah di Kabupaten Bangli  faktor  figur  menjadi  pertimbangan  utama  bagi  masyarakat  dalam  menentukan pilihan  politiknya.  Klasifikasi  atas  figur  ini  lebih  dilihat  pada  asal  tempat  tinggal  atau domisili dan tentunya agama. Hal ini berbeda dengan sikap politik pemilih saat pemilu
legislatif  2014  dimana  perilaku  pemilih  terpolakan  dalam  budaya  politik  partisipan dimana  mudah  termobilisasi  melalui  sikap  fanatisme  militan  atas  salah  satu   partai politik   tertentu   dan     resisten   terhadap   calon   partai   lain   saat   ada   yang   mencoba mengacaukan  pilihan  politik  mereka (Wawancara.  I.B  Made  Rencana,  Perbekel  Desa Jehem Kecamatan Tembuku).
Preferensi atas figur bagi masyarakat pemilih di Bangli adalah tokoh masyarakat –ataupun  pejabat--  yang  selalu  datang  aktif  ke  masyarakat (Wawancara,  Anak  Agung Ketut  Anggradiguna  Perbekel  Desa  Susut  Kecamatan  Susut) .  Pemaknaan  atas  figur yang didasarkan atas pertimbangan tempat tinggal disandarkan pada alasan kemampuan mengetahui  persoalan  yang  dihadapi  masyarakatnya  ( Wawancara,  Wayan  Sujana Warga Desa Penatahan, Kecamatan Susut ).
Pandangan masyarakat Bangli terhadap politik uang sangat variatif. Politik uang oleh  beberapa  narasumber  dinyatakan  bisa  masuk  segala  celah,  tetapi  pembuktiannya susah,  pada  kondisi  ini  Artha  mengamati  politik  uang  terjadi  pada  saat  warga  yang diundang simakrama (semacam  musyawarah)  di Bale  Banjar (balai  pertemuan  desa adat).  Warga  diundang  oleh  salah  satu  calon  dan  secara  terbuka  diajak  untuk mengajukan  proposal.  Terkadang,  calon  meminta  warga  membuat  proposal  terkait dengan perbaikan (renovasi) sarana tempat peribadatan. Apabila proposal  sudah dibuat warga  biasanya  calon  memberikan  bantuan  dana  pembangunan  sarana  peribadatan tersebut.  Sumbangan  dana  ini  dianggap  sebagai  pemberian  netral  karena  menurut peserta  pemilukada  maupun  masyarakat  pemilih  bukan  dikategorikan  sebagai  politik uang,  karena  siapapun  bisa  menyumbang  dana  ini  yang  dianggap  sebagai  bentuk keikhlasan penyumbang. Hal ini karena pada konteks sosio relijius, pemberian dana ini sebagai hal yang baik dan dilakukan secara tulus ikhlas.
Saat  pertanyaan penelitian diajukan pada kalangan fungsionaris parpol  maupun anggota dewan, pemberian atas bantuan uang oleh kandidat intensitasnya sangat tinggi saat menjelang pemilukada. Bahkan terdapat pengakuan narasumber yang melihat salah satu  kandidat  tertentu  yang  berbicara  meminta  dukungan  terbuka  pada  pengurus  desa tertentu,  sembari  menyerahkan  bantuan  sejumlah  uang.  Bahkan  beberapa  narasumber menilai  saat  pemilu  legislatif  pihak-pihak  yang  memberikan  bantuan  ini  kebanyakan para calon dari petahana. Selain sumbangan dana ini, musyawarah warga setempat serta pelaksanaan festival atau gelaran budaya yang melibatkan keterlibatan warga yang
cukup  banyak,  merupakan  media  yang  paling  sering  digunakan  oleh  para  kandidat merangkul simpati warga untuk meraih elektabilitas keterpilihannya.
Hanya saja, terdapat pula narasumber yang menyatakan bahwa serangan berupa politik  uang  dilakukan  terang-terangan  jelang  beberapa  jam  pelaksanaan  pemilukada. Hal  ini  seperti  diungkapkan  oleh  pedagang  di  Pasar  Daerah  Bangli.  Politik  uang terwujud melalui pembagian amplop berisikan uang pada para pedagang. Amplop yang dibagikan  disertai  gambar  partai  politik  tertentu.  Melalui  simbol  partai  politik  tersebut pedagang  sudah  dianggap  mengerti  akan  mengasosiasikan  dengan  calon  kandidat  dari partai  politik  bersangkutan.  Ironisnya,  narasumber  dari  kalangan  pedagang  pasar menganggap  pemberian  uang  semacam  ini  sebagai  kompensasi  kedatangan  mereka  ke Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS).  Kompensasi  berupa  imbal  jasa  berupa  uang  yang diterima  sebagai  pengganti  waktu  bekerja  mereka  yang  tersita  karena  aktifitas memberikan  pilihan  dalam  pemilu  ataupun  pemilukada.  Hal  ini  sejalan  dengan  Studi Choi 2009, Hidayat, 2009 dan Taylor 1996 (dalam Djani, 2014:188) yang menunjukkan diskursus  jual  beli  suara  terletak  pada  kalangan  pemilih,  khususnya  kelas  miskin  yang dianggap  mudah  menggadaikan  suaranya  dengan  imbalan  uang,  sembako  maupun keuntungan  material  lain  yang  diberikan  kandidat  atas  kompensasi  mereka  dalam memilih.
Narasumber  penelitian  sebagian  besar  menilai  bahwa  praktek  politik  uang  di Bangli  memang  ada,  hanya  pembuktiannya  susah  diungkapkan  kebenarannya  karena tidak  bisa  didukung  data  akurat.  Fakta  ini  terungkap  dari  perilaku  narasumber  saat ditanyakan  terkait  politik  uang,  sebagian  besar  tidak  bersedia  menjawab.  Hal  ini memperkuat  asumsi  bahwa  politik  uang  memang  lumrah  terjadi  meskipun  sulit dibuktikan. Menurut pernyataan beberapa narasumber dari anggota dewan, politik uang selalu  sulit  dibuktikan  karena  hampir  semua  transaksi  tidak  dilakukan  secara  terbuka. Masing-masing kandidat memang memiliki cara untuk melakukan politik uang. Hanya saja setelah pemilu legislatif atau pemilukada berakhir, muncul pengakuan sendiri dari anggota  dewan  ataupun  kepala  daerah  bahwa  ongkos  politiknya  memang  memakan biaya besar yaitu sekitar 1 hingga 2 milyar rupiah. Hanya saja, kondisi berlangsungnya politik  uang  oleh  sebagian  besar  narasumber  masih  dianggap  sebatas  rumor (Wawancara. Ketut Andrawiguna, Warga Desa Jehem, Kabupaten Bangli).
Hal  ini  merupakan  bukti  bahwa  politik  uang  benar-benar  terjadi  dalam  pemilu. Selain itu menurut para narasumber penelitian, persoalan maraknya praktik politik uang merupakan  konsekuensi  atas  berjalannya  sistem  proporsional  terbuka  dimana menyertakan  proses  pemilihan  yang  sangat  ketat  diantara  para  calon (Wawancara, Nyoman  Basma,  Komang  Charles,  Madya  Yani,  Nyoman  Gede,  anggota  DPRD Kabupaten Bangli) .
Persoalan  budaya  politik  uang  selama  pemilu  legislatif  maupun  pemilukada tidak terlepas dari belum optimalnya fungsi kontrol penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU  baik  di  level  pusat  maupun  daerah.  Hal  ini  sejalan  pula  lemahnya  pencegahan, pengawasan  dan  penindakan  dari  Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu).  Di  sisi  yang sama,  hadirnya  budaya  politik  uang  adalah  akibat  minimnya  kesadaran  dari  masing- masing  partai  politik  pengusung  untuk  mendisiplinkan  para  calonnya  agar  tidak melakukan  pelanggaran  menjadi  catatan  dominan  dari  penyelenggaraan  pemilihan umum legislatif maupun pemilihan kepala daerah tahun lalu.

## Catatan Akhir
Praktek budaya politik uang secara langsung berakibat pada lunturnya nilai-nilai demokrasi. Ironisnya sebagian besar perhelatan pemilu dan pemilukada didominasi oleh aduan  terkait  dugaan  politik  uang.  Hasil  temuan  Indonesian  Corruption  Watch  (ICW) mencatat praktek politik uang pada pemilu legislatif 2014 sebanyak 313  kasus.  Angka ini melonjak 100 persen dari pemilu legislatif 2009. Catatan ICW lainnya menjelaskan terdapat empat isu yang menjadi fokus pemantauannya selama masa kampanye terbuka, masa tenang, dan hari pencoblosan saat pemilihan berlangsung, dimana ditengarai sarat dengan  temuan  pemberian  barang,  jasa,  uang,  dan  penggunaan  sumber  daya  negara (Suaramerdeka.com, 21/4).
Pemaknaan  masyarakat  Bangli  mengenai  budaya  politik  uang  pada  intinya menyiratkan  bagaimanapun  praktek  jual  beli  suara  membuat  rapuh  representasi  politik dan  menurunkan  legitimasi  pemerintahan.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa pemberian  uang  dan  barang  meski  pembuktiannya  sulit  namun  tetap  dianggap  bukan sebagai  faktor  penentu  utama  dalam  pemenangan  pemilu.  Pembiaran  atas    budaya politik  uang  secara  langsung  dapat  mendistorsi  proses  pemilu  sekaligus mendelgitimasinya.  Akuntabilitas  partai  politik  dalam  mengusung  kandidat  untuk disodorkan  pada  masyarakat  menjadi  lemah,  karena  pertimbangannya  bukan  lagi
kalkulasi rasional melainkan bergeser pada imbalan berupa uang atau barang.
Memang  asumsi  yang  perlu  dibangun  kuat  di  masyarakat  adalah  keyakinan bahwa  pilihan  dalam  pemilu  adalah  calon  terbaik  yang  memiliki  kemapuan  dalam membangun  akses  mereka  terhadap  sumber  daya  ekonomi  dan  ketersediaan  layanan publik  yang  lebih  baik.  Pilihan  yang  hanya  disandarkan  pada  politik  uang  hanya membawa  situasi  bahwa  masyarakat  pemilih  hanya  akan  dipinggirkan  oleh  kandidat apabila  dirinya  mampu  memenangi  pemilu.  Keyakinan  bahwa  kandidat  yang menyertakan  program  serta  tawaran  kebijakan  membumi  pada  kalangan  masyarakat akan  memiliki  elektabilitas  tinggi  secara  positif  akan  bisa  mereduksi  praktek  jual  beli suara.

## Daftar Pustaka
Djani, Luky. ‘Peran Uang dalam Demokrasi Elektoral di Indonesia’ dalam Hamid,
Usman & Priyono. 2014. Merancang Arah Baru Demokrasi . KPG: Jakarta; Heywood, Andre. 2014. Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Marsh, David & Stoker, Gerry. 2012. Teori dan Metode dalam Ilmu Politik . Nusamedia:
Jakarta
Najib, Mohammad. Keterlibatan Penyelenggara Pemilu dalam Vote Trading . Polgov UGM: Yogyakarta
Suara Merdeka, 21 Maret 2014;
Sukmajati, Mada & Aspinal, Edward. Politik Uang di Indoneia: Patronase dan Klientilisme pada Pemilu Legislatif 2014 . PolgGov UGM: Yogyakarta.
Wawancara :
- I.B Made Rencana, Perbekel Desa Jehem Kecamatan Tembuku;
- Anak Agung Ketut Anggradiguna Perbekel Desa Susut Kecamatan Susut;
- Wayan Sujana Warga Desa Penatahan, Kecamatan Susut;
Ketut Andrawiguna, Warga Desa Jehem, Kabupaten Bangli; Nyoman Basma, Komang Charles, Madya Yani, Nyoman Gede, anggota DPRD Kabupaten Bangli.