http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Kebebasan Berpendapat Hukum dan HAM

## M. Andhika Naufal
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: Andhikanaufal99@gmail.com

## Irvan Hidayatulloh
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: irvanhidayatulloh@gmail.com

## Kristoforus Laga Kleden
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: kleden@untag-sby.ac.id

## Abstrak
Dengan  banyaknya  perhatian  yang  tertunjukkepada  perselisihan  terhadap  kebebasan mengutarakan  pendapat  dan  kebebasan  berekspresi  yang  berkaitan  dengan  pidato,  debat,  dan lain-lain,.  Kebebasan  mengemukakan  pendapat  dan  berekpresi  di  era  saat  ini,  terlebih  lagi kebebasan tersebut dijamin baik oleh instrument nasional dan internasiona, dianggap sebagai hak yang  paling  penting  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bermasyarakat,  jaminan  bebas  dan intimidasi  dan  sebagai  bentuk  pemyiksaan  dalam  bentuk  apapun,  ialah  juga merupakan  bentuk jaminan hak asasi manusia (HAM) yang ditegaskan di dalam dklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB maupun peraturan perundang-undangan nasioal, namun, berbagai kasus kekerasan terhadap demonstran  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  (state  actor)  menjadi  sorotan  dimana-mana  dari banyak  pihak.  Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  mengemukakan  pendapat.  Tetapi  kebebasan berpendapat itu juga tidak boleh merugikan atau menyenggol hak orang lain. Salah satu contoh kebebasan  mengemukakan  pendapat  yang  menyenggol  atau  merugikan  orang  lain  adalah pencemaran  nama  baik,  yang  dimana  pendapat  yang  dikemukakan  dengan  sengaja  menyerang atau  merusak  kehormatan  maupun  nama  baik  seseorang,  dengan  cara    menuduh  melakukan perbuatan tertentu yang dengan maksud nyata diketahui umum yang dikenal penistaan. Tulisan ini mencoba melihat bagai manaa sebetulnya kajian freedom of speech

## Pendahuluan Latar belakang
Sementara  banyak  perhatian  telah  diberikan  pada  kontroversi  mengenai  kebebasan mengutarakan pendapat dan kebebasan berekspresi yang terkait dengan debat, acara, pidato dan lain-lain,menunjukkan bahwa pendidikan tinggi juga di bawah ancaman oleh rusaknya penerbitan akademis  etika,  integritas  dan  standar,  serta  apa  yang  dianggap  sebagai  kekakuan  ilmiah. Munculnya  retorika  dan  tawaran  bermasalah  serta  pengelakan  akademik  standar  penerbitan menimbulkan  ancaman  bagi  akademisi  yang  ditulis  besar,  di  mana  akademisi  berada  terancam tidak  hanya  dari  luar  tetapi  juga  dari  dalam  akademi  ketika  beberapa  akademisi  sendiri
berpartisipasi  dalam  erosi  integritas  akademik 1 .  Kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  adalah hak  setiap  individu  sejak  dilahirkan  yang  telah  dijamin  konstitusi.  Seperti  yang  kita  ketahui Negara  Indonesia  sebagai  Negara  hukum  dan  demokratis  berwenang  untuk  mengatur  dan melindungi pelaksanaannya. Negara Indonesia yan g merupakan Negara hukum tentu memiliki sejumlah peraturan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak untuk hidup, hak menentukan nasib,  hak  kebebasan  mengemukakan  pendapat,  dan  hak  yang  lainnya  adalah  bagian  dari  hak dasar yang dimilik setiap manusia yang merupakan pemberian tuhan atau yang sering di sebut sebagai  hak  asasi  manusia. Dan  dapat disimpulkan  kalau  kebebasan  setiap  manusia  itu  sesuatu yang  asasi  yang  tidak  boleh  dirampas  oleh  siapapun,  baik  itu  oleh  seseorang,  sekelompok orang/anggota, maupun termaksud oleh Negara sekalipun.
Berpendapat  berarti  mengemukakan  pikiran  atau  mengeluarakan  gagasann.  Dengan demikian,  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat  adalah  keadaan  bebas  dari  tekanan  untuk mengemukakan  gagasan  atau  buah  pikiran,  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  dan  sebagiannya secara  bebas  dan  bertanggung  jawab  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang  yang  berlaku. ambang  pertanyaan  adalah  sejauh  mana  masalah-masalah  seperti  ini  harus  dipengaruhi  oleh argumen politik dan moral filsafat. Secara khusus, pemeriksaan teori-teori yang mendasari prinsip kebebasan  mengutarakan  pendapat  dapat  menyarankan  solusi  untuk  masalah-masalah  yang menghadang. Tentu saja, pemerintah mungkin bertindak sebagian besar sebagai respons terhadap tekanan  publik,  tetapi  argumen  prinsip  sering  kali  berpengaruhdan  harus  diperhitungkan  oleh legislator.  Bahkan  dalam  yurisdiksi  di  mana  mereka  memang  memiliki  kekuatan  untuk menjatuhkan hak-hak dasar yang melanggar hukum 2
Sebaliknya,  jika  kebenaran  bersifat  subjektif,  jika  itu  dipilih  atau  diciptakan,  harus menjelaskan  mengapa  dan  bagaimana  advokasi  yang  biasanya  tidak  setara  dari  berbagai  sudut pandang  mengarah  pada  "pilihan  terbaik."  Mengapa  melindungi  kebebasan  berpendapat  dari peraturan  negara  menyediakan  proses  pilihan  atau  penciptaan  yang  tepat  atau  sah?  Mengapa tidak melindungi kebebasan orang untuk terlibat dalam praktik "percobaan" memilih kebenaran yang  mereka  sukai?  Atau  mengatur  pembicaraan  dengan  cara  yang  menghasilkan  kesetaraan peluang  yang  lebih  besar  untuk  menciptakan  kebenaran  kita?  Setiap  praktik,  termasuk  specch gratis,  dapat  diprediksi  mengarah  ke  atau  menciptakan  kebenaran  yang  berbeda.  Teori  klasik tidak  menjelaskan  mengapa  yang  dibuat  oleh  kebebasan  berbicara  adalah  yang  terbaik.  Akan tetapi,  masalah-masalah  ini  hilang,  jika  hanya  ada  Kedua,  teori  klasik  itu  dan  harus mengasumsikan  bahwa  orang  pada  dasarnya  rasional.  Orang  harus  memiliki  kapasitas  dengan benar untuk memahami kebenaran atau kenyataan. teori yang memadai dan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran obyektif 3
Kebebasan  mengemukanan  pendapat  sangatlah  penting  untuk  dijamin  perlindungannya agar  setiap  masyarakat  yang  ingin  mengemukakan  pendapat  tidak  merasa  kwatir  setiap berpendapat maupun pada proses pemerintah bahkan mengenai perlindungan terhadap freedom of speech sudah di atur dan di jamin di dalam Universal Declaration of Human Right. Bila tidak ada yang mengatur tentang aturan kebebasan pendapat maka dengan itu seseorang akan sangat
1 Farhana Sultana, journal international: The false equivalence of academic freedom and free speech: Defending academic integrity in the age of white supremacy, colonial nostalgia, and anti-intellectualism, Associate Professor of Geography, 2018, Hal 1
2 Erick Barend, Freedom of speech second edition, Oxford University press, New York, 2005, hal. 2
3 Edwin Baker, Human liberty and freedom of speech, New York, Oxford University Press, 1989, H.6
mudah untuk berpendapat yang tidak sesuai dengan fakta, menghina dan memfitnah orang lain, jika  itu  terjadi  maka  dapat  menyebabkan  kekacauan  karena  tidak  semua  orang  dapat  selaras dengan pendapat yang kita kemukakan.

## Metode Penelitian
Bentuk  penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan    pendekatan  merode  penelitian  yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang  dianggap  sesuai  dengan  penelitian  yuridis  normatif,  atau  penelitian  hukum  tertulis. Pendekatan  metode  penelitian  yuridis  normatif  ini  dilakukan  dengan  cara  melihat,  menelaah hukum  serta  hal  yang  bersifat  teoritis  yang  menyangkut  asas-asas  hukum,  sejarah  hukum, perbandingan hukum, taraf singkronisasi yang berkenaan dengan masalahyang akan di bahas

## Rumusan Masalah
1. Perbandingan kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia dan Negara asing
2. Perkembangan  bebas  perpendapat  (freedom  of  speech)  dari  masa  ke  masa  khususnya Indonesia?

## Pembahasan

## Perbandingan  kebebasan  mengemukakan  pendapat  di  Indonesia  dengan  Australia  dan Amerika Serikat
Kebebasan  berpendapat  ialah  kebebasan  yang  mengacu  pada  sebuah  hak  untuk berpendapat  dengan  bebas  atau  tanpa  batasan  dalam  mengemukakan  sebuah  pendapat.  Tetapi bagaimanapun juga di masa sekarang ini dalam berpendapat masi dibatasi, seperti tidak bolehnya berpendapat  untuk  memfitnah  orang  lain.  Amandemen  Pertama  Konstitusi  Amerika  Serikat menyatakan  bahwa  "Kongres  tidak  boleh  membuat  undang-undang.  Meringkas  kebebasan berbicara, atau pers. Bahasa ini membatasi pemerintah baik lebih dan lebih sedikit daripada yang seharusnya  jika  diterapkan  secara  harfiah.  Ini  membatasi  pemerintah  lebih  dalam  bahwa  itu berlaku  tidak  hanya  untuk  Kongres,  tetapi  untuk  semua  cabang  dari  pemerintah  federal,  dan untuk  semua  cabang  dari  pemerintah  negara  bagian  dan  lokal.  Ia  membatasi  pemerintah  lebih sedikit karena tidak memberikan perlindungan pada beberapa jenis pidato dan hanya membatasi perlindungan  kepada  yang  lain.  laporan  memberikan  ikhtisar  pengecualian  utama  terhadap Amandemen Pertama - tentang cara-cara Mahkamah Agung telah menafsirkan jaminan kebebasan mengemukakan  pendapat  dan  pers  untuk  tidak  memberikan  perlindungan  atau  hanya perlindungan terbatas untuk beberapa jenis pidato
Fitnah  (fitnah  adalah  fitnah  tertulis;  fitnah  adalah  fitnah  lisan)  adalah  komunikasi  yang disengaja dari kepalsuan tentang seseorang, kepada seseorang selain dari orang itu, yang melukai reputasi  orang  tersebut.  Orang  yang  terluka  dapat  menuntut  dan  memulihkan  ganti  rugi berdasarkan  hukum  negara,  kecuali  hukum  negara  membuat  pencemaran  nama baik  (misalnya, pernyataan yang dibuat dalam proses peradilan, legislatif, eksekutif, atau administratif biasanya istimewa).  Dituntut  untuk  membayar  ganti  rugi  karena  pernyataan  memfitnah  membatasi kebebasan berbicara seseorang; fitnah, karena itu, merupakan pengecualian terhadap Amandemen Pertama.  Mahkamah  Agung,  bagaimanapun,  telah  memberikan  perlindungan  Amandemen Pertama  terbatas  untuk  pencemaran  nama  baik.  Pengadilan  memiliki  pejabat  publik  dan  tokoh- tokoh  publik  tidak  dapat  memulihkan  ganti  rugi  untuk  pencemaran  nama  baik  kecuali  mereka membuktikan, dengan "kejelasan yang meyakinkan. Pengadilan juga berpendapat bahwa seorang figur pribadi yang menuntut media pembelotan karena pencemaran nama baik tidak dapat pulih tanpa menunjukkan kesalahan, meskipun tidak harus dari kejahatan yang sebenarnya (kecuali jika
hukum  negara  yang  bersangkutan  mewajibkannya).  Namun,  jika  kepalsuan  memfitnah melibatkan masalah public. 4
Masalah yang paling sering dikutip yang diajukan oleh undang-undang kebencian adalah ketidakkonsistenan  mereka  dengan  prinsip  kebebasan  berbicara.  Masalah  pidato  kebencian  dan peraturannya dengan demikian menjadi pusat perdebatan yang berlangsung lama yang mengarah pada  komitmen  inti  dari  masyarakat  liberal-demokratis.  Sama  pentingnya  dengan  perdebatan adalah  apakah  undang-undang  kebencian  diizinkan  atau  tidak  dengan  alasan  kebebasan berbicara, buku ini tidak berupaya memasukkannya secara langsung. Ini karena kontribusi dalam buku ini sebagai titik awal mereka bahwa keputusan telah dibuat oleh Australia. orang-orang dan parlemen  mereka  yang  membenci  waran  menjamin  tanggapan  hukum  untuk  meminimalkan bahaya  dan  kemunculannya.  Para  kontributor  collec-  ini  tidak  mengambil  posisi  eksplisit  atas apakah ini harus atau seharusnya hanya mengakui bahwa ini adalah masalahnya. tidak demikian. Fakta  bahwa  undang-undang  kebencian  yang  sudah  ada  di  Australia  meningkatkan  ruang intelektual bagi orang lain, bisa ditanyakan. Ini termasuk: siapa penutur kebencian dan bagaimana wicara  mereka  terwujud;  apa  jenis  pidato  kebencian  yang  ditargetkan  oleh  hukum  yang  ada; apakah  ada  jenis-jenis  baru  pidato  kebencian  yang  menuntut  perubahan  dalam  kerangka  kerja kebijakan yang ada; bagaimana undang-undang dapat diubah meningkatkan respons pemerintah terhadap ucapan kebencian; dan bagaimana konteks di mana ucapan kebencian muncul.
Akhirnya  di  bagian  ini,  Adrienne  Stone  membawa  pembaca  melalui  debat  lama  tentang ketegangan  antara  kebebasan  berbicara  dan  kebencian  sebagai  konflik  antara  kebebasan  dan kesetaraan.  Dia  berpendapat  bahwa  ini  adalah  kesalahpahaman  tentang  masalah,  dan menyarankan  alternatif  bahwa  perbedaan  dalam  pendekatan  yurisdiksi  untuk  perlindungan kebebasan berbicara dapat dijelaskan dengan mengacu pada sikap terhadap peran negara dalam regulasi  bicara.  Unsur  perdebatan  ini  sering  diabaikan  atau  diminimalkan,  namun,  ia berpendapat,  dimasukkannya  pemahaman  mendalam  tentang  bagaimana  respons  kebijakan terhadap ucapan kebencian satu pidato bernada, seperti yang baru mungkin dipikirkan 5

## Perkembangan  Kebebasan  Dalam  Mengutarakann  Pendapat  (Freedom  Of  Speech)  Dari  Masa Ke Masa Khususnya Indonesia
Bebas Berpendapat di Era Demokrasi Pembahasan tentang demokrasi menghadapkan kita pada suatu kompleksitas permasalahan yang klasik, fundamental, namun tetap aktual. Dikatakan fundamental  karena  hakikat  demokrasi  menyentuh  nilai-nilai  dasar  kehidupan  tentang  apa  dan bagaimana  sistem  kehidupan  itu  akan  di  pergunakan  di  mana  manusia  sendiri  menjadi  subyek dan  sekaligus  dijadikan  obyeknya.  Dikatakan  aktual  karena  dewasa  ini  demokrasi  menjadi dambaan setiap bangsa dan negara untuk dapat menerapkannya, termasuk Indonesia dalam era reformasi ini Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos” yang berarti rakyat dan “kratos”  berarti  pemerintahan.  Jadi  demokrasi  berarti  pemerintahan  rakyat,  atau  suatu pemerintahan  di  mana  rakyat  memegang  kedaulatan  yang  tertinggi  atau  rakyat  diikutsertakan dalam  pemerintahan  negara.  Dilihat  dari  segi  fungsionalya,  demokrasi  dapat  dibedakan  dalam dua  kategori,  yaitu  demokrasi  langsung  dan  tidak  perwakilan  (tidak  langsung).  Di  dalam
4 Henri Cohen, Freedom of Speech and press: Exeptions to the first Amandement, Congresional Ressearch Service, 2009, Hal. 1-12
5 Khatarine Gelber, Hate Speech and Freedom of Speech in Australia, The Federation Press, Sydney, 2007, H. 11-15
demokrasi  langsung  semua  warga  masyarakat  secara  langsung  ikut  dalampengambilan  dan pemutusan setiap peraturan yang akan diberlakukan dalam masyarakat itu.
Hak  berbicara  secara  bebas  tanpa  tekanan,  ancamanm  atau  penindasan  dari  siapapun merupakan salah satu hak dasar dalam hak asasi manusia, karena pada dasarnya manusia adalah objek makhluk social yang terus berinteraksi dan berkomunikasi setiap waktunya. Dengan adanya tekanan atau  pembatasan dalam berpendapat atau berbicara dan berinteraksi pasti dasar kodrat manusia sebagai makhluk social pasti akan terkekang.
Kebebasan  mengemukakan  pendapat  dan  berekpresi  sangat  penting  untuk  kerja  seluruh sistim hak. Tidak dapat dipungkiri bahwa hak asasi manusia yang sangat begitu mendasar sebagai kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  ialah  merupakan  salah  satu  hak  yang  paling  sering dilanggar. Menanggapi rentetan serangan, pelecehan, kekawatiran, dan kesenjangan memerlukan tindakan  dari    banyak  oknum.  Indonesia  ialah  salah  satu  dari  sekian  banyak  negara  yang menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia,  terutamanya  hak  dalam  berbicara  secara  bebas  atau freedom  of  speech.  Namun  di  dalam  perjalanannya  tidak  selalu  berjalanan  mulus  ,  di  setiap perkembangan pasti ada luka yang akan selalu di kenang dalam sejarah.

## Perkembangan Kebebasan berpendapat di Indonesia dari masa - ke masa
Orde Baru
Keberabasan  berpendapat  ini  jika  diurut  dari  kemerdekaan  ,  ada  beberapa  periode  yang terkait  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi.  Adalah  tahun  1965,  namun  isu  awalya  tidak terlalu  meenunjukan  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi,  lebih  terkait  keagamaan  yaitu dikhawatirkan  munculnya  aliran-aliran  keagamaan  baru  yang  memiliki  cara  mengekspresikan ritual  keagamaannya  berbeda  dengan  6  agama  yang  diakui  di  Indonesia  yang  mengakibatkan munculnya  regulasi  PNPS  tahun  1965  yang  intinya  membatasi  kegiatan  keagamaan  selain  yang diakui oleh pemerintah agama yang di akui pada waktu itu ialah islam,kristen, katholik, hindu, budha, khonghucu. ini adalah bentuk awal pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia pasca kemerdekaan
Kita semua tahu bahwa menngemukakan pendapat ialah bagian dari Negara demokrasi itu sendiri, salah satu prinsip yang diakui oleh semua negara demokratis ialah bahwa campur tangan pemerintah  dalam  bentuk  sensor,prasensor,izin  wajib  untuk  media  ceita,dan  pembatasan  impor produk  media  dari  luar  negeri  atau  pelarangan  pers  secara  administratif  dianggap  sebagai pelanggaran  – pelanggaran berat pada hak hak kebebasan menyatakan pendapat dan informasi 6 dalam  bentuk  sensor  bagiamana  setiap  individu  berhak  untuk  menyampaikan pendapat,mengkritisi apa yang  dilakukan  pemerintah  ataukah  sudah  sesuai  dengan  masyarakat atau baik atau buruk bagi masyarakat itu sendiri, nyatanya selama kurang lebih 32 hak itu hilang mesikpun hal ini di jamin oleh instrument hukum internasional dan UUD  1945.
“Tidak  ada  demokrasi  tanpa  kebebasan  berpendapat”,  begitu  pemeo  yang  kerap  dilansir  oleh aktivis hak asasi manusia. 7
Di  era  sebelum  reformasi  atau  yang  lebih  di kenal  dengan masa  orde  baru  yang  dimana pemerintah  pada  masa  itu  sangat  mengatur  pola  kehidupan  masyarakat,  masyarakat  harus dipaksa untuk “mengamini” segala yang dilakukan pemerintah tanpa dapat mengkritiki kebijakan kebijakan yang di buat oleh pemerintah, siapapun yang berani untuk menentang kebijakan atau
6 Aim Abdulkarim, Pendidikan Kewarganegaraan,Grafindo,2008, hal 86
7 Ibid., hlmn 87
menentang  pemerintahan  nyawa  akan  menjadi  taruhan.Di  era  orde  baru  ini  banyak  pula  sekali kebobrokan pemerintah yang terungkap mulai dari korupsi kolusi dan nepotisme rakyat seakan akan terus di paksa melihat kebobrokan pemerintah yang begitu jelas tanpa bisa berbuat apa apa.
Salah  satu  peristiwa  yang  tak  akan  terlupakan  pada  orde  baru  ialah  wartawan  bernas yogyakarta  bernama  udin  dianiaya  oleh  orang  tidak  di  kenal  karena  tulisannya  mengkritik pemerintah,  udin  di  serang  oleh  orang  ditidak  dikenal  dengan  benda  tumpul  di  belakang kepalanya  saat  bergegas  pulang  selepas  bekerja.  Udin  sempat  di  rawat  di  RSU  Jebungan  dan akhirnya di pindahkan ke RS Bethesda untuk menjalani perawatan yang lebih intensif, setelah di rawat  intensif    selama  3  hari di  RS  bethesda  nyawanya  tidak  tertolong  upaya  operasi  pun  tidak dapat  menghentikan  pendarahan  hebat  dikepalanya.Meninggalnya  wartawan  udin  merupakan bukti  salah  satu  dari  sekian  banyak  peristiwa  dari  kejamnya  rezim  orde  baru,  udin  adalah segelintir  dari  sekian  banyak  masyarakat  yang  menginginkan  haknya  untuk  bependapat  secara bebas  terwujudkan.  Namun  apadaya  kuasa  pemerintah  lebih  besar  dibanding  keingan  itu  dan nyawa pun menjadi taruhannya.
Tidak  hanya  itu  nyatanya  gelaran  pemilihan  umum  (pemilu)  pada  masa  pemerintahan soeharto  tidak  mencerminkan  demokrasi  yang  sebenarnya  demokrasi  ,  pemilih  yang  harusnya memilih bebas tanpa adanya tekanan atau semacamnya di perintahkan untuk memilih salah satu ada partai khususnya pegawai negeri sipil atau pns pada waktu itu.Setelah itu masyarakat mulai muak  dengan  rezim  orde  baru  dan  terjadi  demo  besar  besaran  untuk  menggulingkan  rezim suharto  dengan  di  adakannya  reformasi  tahun  1998  yang  dimana  masyarakat  menginginkan kebebasan.
Sejak  soeharto  mundur  sebagai  presiden  pada  tanggal  21  mei  tahun  1998,  ruang  gerak kebebasan berpendapat, khususnya media massa, memang semakin terbuka. Berbagai topik yang selama tiga dekade lebih dianggap tabu, seperti korupsi dan kolusi di kalangan pejabat, kekerasan aparat,  bahkan  kritik  dasar  –  dasar  bernegara  mulai  diberitakab  secara  terang  terangan. 8 Setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998 timbulah harapan harapan baru tentang bebasnya seseorang untuk mengemukakan tidak ada lagi ancaman, tekanan atau intervensi dari rezim pemerintahan yang sebelumnya, hal ini dapat di lihat dengan keluarnya undang undang pers nomor 40 tahun 1999    menggantikan  undang  undang  nomor  1966  tentang  ketentuan  pokok  pers  dan  undang undang nomor 4 pnps tahun 1963 tetang barang barang cetakan.
Pasca orde baru
Seperti  yang  kita  ketahui  kebebasan  berpendapat  pada  masa  orde  baru  sangat-sangat dibatasi. Lalu bagai mana kebebasan mengemukakan pendapat pada masa pasca orde baru atau yang  kita  tau  adalah  masa  sekarang  ini?  Fakta  membuktikan,  masih  ada  pembatasan  untuk kebebasan  berpendapat  (freedom  of  speech).    Generasi  muda  yang  seharusnya  diberikan  ruang kebebasan  untuk  berpendapat  malah  justru  dianggap  sebagai  bocah  yang  sok  tau,  dan  bahkan masyarakat marjinal atau yang biasa dikenal sebagai rakyat miskin juga tidak diberi kesempatan berpendapat  kepada  pemerintah,  sehingga  hal  itu  berperngaruh  bagi  kondisi  ekonomi  mereka. Padahal aspirasi yang mereka kemukakan dapat saja berguna bagi Indonesia kedepannya.
Kebebasan  mengemukakan  pendapat  adalah  salah  satu  bentuk  hak  asasi  manusia  yang telah  dijamin  di  dalam  instrument  hukum  internasional  dan  UUD  1945,  akan  tetapi  walaupun sudah  mendapat  dan  diberikan  jaminan  dari  Negara  namun  tetapi  kebabasan  ini  masih  bisa
pasang surut, dan hal inilah yang dialami oleh Indonesia selama masa orde baru selama 32 tahun terperangkap  kebebasan  mengemukakan  pendapat  dan  berekspresi  .  lalu  apa  yang  dimaksud kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi ?
Secara umum dapat diketahui bahwa berpendapat ialah menyampaikan suatu pemikiran baik  secara  lisan  maupu  secara  tulisan,  dan  berekspresi  sendiri  adalah  sarana  untuk menyampaikan pendapat tersebut. Artinya yaitu untuk mencapai kebenaran setiap kelompok atau individi  harus  mengkompetisikan  pendapat  nya.  Suatu  kesalahan  tidak  dapat  dibiarkan  begitu saja,  karena  itu  di  butuhkan  suatu  pendapat  untuk  dapat  menguji  kebenaranya,  tanpa  adanya kebebasan berekspresi maka individu tidak memiliki sarana untuk menguji kebenaran tersebut.
Di  dalam  pemerintahan  indonsia,  kebebasan  berpendapat  dan  berekspresi  dapat digunakan  sebagai  control  pemerintah  dalam  menjalankan  kewajiban  nya.  Apabila  kita memperhatikan  kebelakang,  era  dimana  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  ini  dikekang oleh  pemerintah  yaitu  era  Orde  Baru,  tidak  ada  yang  dapat  mengontrol  pemerintah  sehingga negara  dapat dengan  leluasa  melakukan  semuanya  termasuk menelanjangi  Hak Asasi  Manusia. PETRUS,  Timor  timur,  Tanjung  Priok,  pembredelan  media massa dengan  SIUP-nya  dan  banyak lagi  kasus  dimana  karena  tidak  adanya  atau  dikekangnya  kebebasan  berpendapat  ini  membuat negara  semenamena  dalam  menjalankan  fungsinya,  karena  itu  kebebasan  berbependapat  dan berekspresi ini sangat dibutuhkan sebagai kontrol terhadap pemerintah oleh rakyat.
Terutama  di  dalam  sistem  demokrasi,  kebebasan  berekspresi  dan  berpendapat  adalah syarat utama dalam sistem ini karena kekuasaan terbesar terdapat di tangan rakyat, maka tanpa adanya  kebebasan  ini  maka  tidak  ada  demokrasi.  Perkembangan  kebebasan  berpendapat  ini memiliki perjalanan yang cukup panjang di Indonesia, bisa dikatakan kebebasan berpendapat di Indonesia masih baru karena baru lahir pada tahun 1998.
Tapi  dibalik  itu  semua  kebebasan  mengemukan  pendapat  harus  juga  disertai  dengan tanggung  jawab.  Tanggung  jawab  yang  dimaksud  disini  ialah  bisa  menghargai  pendapat  yang dikemukakan  oleh  oaring  lain,  dan  tidak  memaksakan  pendapat  diri  kita  sendiri  kepada  orang lain. Dan apa bila kita tidak bertanggung jawab terhadap pendapat yang kita keluarkan, itu bisa saja menimbulkan sebuah perselisihan dan pertikaian. Perselisihan dan pertikaian yang terjadi itu tidak  akan  menguntukan  kedua  belah  pihak.  Oleh  karena  itu  wajib  belajar  untuk  bertanggung jawan atas apa yang telah kita kemukakan
Salah  satu  pilar  keterbukaan  dalam  bidang  hukum  yang  berdasarkan  sistem ketatanegaraan  Republik  Indonesia  terdapat  pada  ketentuan  mengenai  kemerdekaan mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan sebagaimana diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Perwujudan  kehendak  rakyat  secara  bebas  dalam  menyampaikan  pikiran  secara  lisan  dan/atau tertulis  harus  tetap  dipelihara  agar  seluruh  tatanan  sosial  dan  kelembagaan  baik  infrastruktur ataupun  suprastruktur  tetap  terbebas  dari  dari  penyimpangan  atau  pelanggaran  hukum  ayang bertentangan  dengan  maksud,  tujuan  dan  arah  dari  proses  keterbukaan  umum  sehingga  tidak menciptakan  disitegrasi  sosial  tetapi  harus  dapat  menjamin  rasa  aman  dalam  kehidupan bermasyarakat
Kebebasan untuk menyampaikan pendapat ini tidak hanya bertujuan untuk semata-mata memberikan hak seluas-luasnya kepada masyarakat unutk menyampaikan pikirannya tetapi juga memiliki  fungsi  untuk  mengontrol  masyarakat,  karena  dengan  adanya  kebebasan  berpendapat rakyat dapat mengkritisi dan memberi masukan kepada pemerintah itu sendiri, hal ini juga yang
menjadi salah satu tuntutan hak asasi manusia dalam membangun demokrasi di Indonesia yang masih baru
Jadi memang tidak bisa dipisahkan antara hak kebebasan berpendapat, negara hukum, dan negara demokrasi karena secara filosofis, konsep dari negara hukum dan negara demokrasi adalah pemajuan  dan  penegakan  HAM.  Secara  filosofis  sistem  demokrasi  dibangun  dengan  dasar pendapat rakyat, jadi memang kebebasan berpendapat harus diutamakan karena itu syarat utama dari  demokrasi.  Politik  hukum  kebebasan  berpendapat  di  Indoensia  secara  mendasar  sudah menunjukan perlindungan kepada hak kebebasan berpendapat ini di dalam UUD 1945.
Walaupun  di  masa  Orde  Baru  poltik  hukum  kebebasan  mengutarakan  pendapat  ini mengalami  penurunan,  tetapi  terjadi  perubahan  yang  cukup  signifikan  pasca  lengsernya  Orde Baru. Lahirnya UU No. 9 tahun 1998 adalah bentuk perwujudan politik hukum HAM Indonesia dalam usahanya melaksanakan tujuan negara demokrasi dan UUD 1945. Hingga akhirnya, tujuan negara  sebagai  negara  demokrasi  hingga  saat  ini  sudah  mendapatkan  tempatnya  dalam melaksanakan unsur dasar demokrasi yaitu kebebasan berpendapat.
Kasus kebebasanberpendapat di era pasca reformasi adapun  contoh  kasus  kebebasan  mengemukakan  pendapat  pada  era  saat  ini,  yaitu  pada kasus Basuki Tjahaja Purnama. Dalam kejadian ini basuki tjahaja purnama atau yang lebih dikenal dengan  nama  Ahok  mengemukakan  argumen  nya  di  depan  umum,  itu  memang  sebuah  hak seseorang  dengan  karena  setiap  manusia  atau  indivudu  memiliki  freedom  of  speech  atau kebebasan  berpendapat,  tetapi  di  Indonesia  sendiri  kebebasan  mengutarakan  pendapat  belum sepenuhnya bebas tanpa aturan, karena bagaimanapun Indonesia sendiri adalah Negara hukum, jadi  kebebasan  mengemukakan  pendapat  di  Indonesia  masih  terikat  oleh  aturan-aturan  yang berlaku. Salah satu contoh tidak bebas mengutarakan pendapat di Indonesia sendiri adalah ahok yang  berpendapat  dengan  menyenggol  agama  orang  lain  atau  bisa  dikatakan  ahok  melakukan penistaan terhadap agama islam yang dimana itu membuat keadaan menjadi sangat kacau dan tak terkendalikan.
Berikut kronologi dari kasus ahok yang sempat panas beberapa tahun silam.
Pada  tanggal  27  september,  pidato  ahok  saat  melakukan  kunjungan  kerja  di  pulau pramuka di kepulauan seribu, ahok datang untuk meninjau program pemerintah yang digalakan untuk daerah tersebut yaitu budidaya ikan kerapu menurut ahok program itu akan terus berlanjut meskipun  dirinya  tidak  lagi  menjabat  sebagai  gubernur  DKI  Jakarta  sehingga  warga  tak  harus memilihnya jikalau nanti ahok kalah di pemilihan umum.
"kan  bisa  saja  dalam  hati  kecil  bapak  ibu,  nggak  memilih  saya  karena  dibohongi  (orang)  pakai surat Al Maidah ayat 51 macam  - macam itu. Itu hak bapak ibu, kalau bapak ibu merasa nggak bisa  milih  karena  masuk  neraka,  dibodohin,  begitu,  oh  nggak  apa  apa,  karena  ini  panggilan pribadi ibu dan bapak" ujar ahok
"Program  ini  (pemberian  modal  budidaya  ikan  kerapu)  jalan  saja.  Jadi  bapak  ibuk  nggak  usah ngerasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih ahok"tambahnya Lalu  panggal  tanggal  6  oktober.  buni  yani  mengunggah  video  rekaman  pidato  itu  di  akun facebooknya  yang  berjudul  'penistaan  terhadap  agama?'dengan  video  ahok  namun  memotong kata'pakai'. Ia buni menuliskan 'karena di bohongi surat al maidah 5 dan bukan'karena di bohongi pakai surat al maidah'. Sebagaimana aslinya
Tak lama kemudian front pembela islam atau yang biasa di sebut FPI dan majelis ulama indonesia atau  MUI  Sumatra  selatan  melaporkan  ahok  kepada  pihak  kepolisian.  Dan  beberapa  organisasi yang lain menyusul untuk melaporkan ahok
Kemudian  pada  tanggal  10  oktober  ahok.  meminta  maaf  pada  umat  islam  atas perkataannya  yang  menyinggung  tentang  surat  al  maidah  ayat  51,  saat  dirinya  menyampaikan pendapat atau opininya di pulau pramuka kepulauan seribu DKI Jakarta.14 Oktober, ribuan orang dari  berbagai  ormas  Islam  berunjuk  rasa  di  depan  Balai  Kota  Jakarta.  Massa  menuntut  Ahok segera  dihukum.  Unjuk  rasa  sempat  berlangsung  panas  dan  ricuh.  Kemudian  pada  24 OktoberAhok  mendatangi  Bareskrim  Mabes  Polri  untuk  memberikan  klarifikasi  terkait ucapannya.  Tetapi  unjuk  rasa anti-Ahok  kembali  terjadi dan  semakin  menjadi.  Perkiraan  sekitar 75.000 hingga 100.000 orang terlibat dalam aksi ini dan melibatkan beberapa orang atau organisasi yaitu.  pendiri FPI,  Rizieq  Shihab,  dan  bahkan  sejumlah anggota  DPR  seperti  Fahri  Hamzah  dan Fadli  Zon  turut  ikut  serta  turun  ke  jalan  untuk  menuntut  agar  Ahok  diipidanakan  dan dipenjarakan.Mereka juga menuntut bertemu Presiden Jokowi yang sedang tak berada di Istana. Perwakilan  pengunjuk  rasa  akhirnya  ditemui  Wapres  Jusuf  Kalla  yang  menjanjikan  untuk menuntaskan kasus ini dalam dua pekan.Unjuk rasa yang semula berlangsung tertib hingga sore, kemudian  berubah  ricuh  saat  memasuki  malam.  Massa  di  depan  Istana  Merdeka  terlibat bentrokan dengan polisi dan di beberapa sudut kota terjadi kerusuhan, yang segera bisa diatasi.
Presiden Jokowi mengatakan ada aktor politik bermain dalam unjuk rasa sehingga berbuah kerusuhan. Ia memerintahkan penuntasan segera kasus ini, setransparan mungkin dan jika perlu dengan  membuat  gelar  perkara  terbuka.  Lalu  7  NovemberAhok  diperiksa  untuk  kedua  kalinya oleh  polisi,  kali  ini  berdasarkan  panggilan.  Ahok  diperiksa  selama  sembilan  jam  dengan  22 pertanyaan.8  NovemberPresiden  Joko  WIdodo  mengunjungi  Nahdlatul  Ulama  dan  keesokan harinya  dilanjutkan  dengan  ke  Muhammadyah.  Kunjungan  tersebut  diikuti  pertemuan  dengan berbagai  lembaga  dan  organisasi  Islam  lain.Ia  berulangkali  mengatakan  tidak  akan  melindungi Ahok namun tak bisa melakkan intervensi. Presiden juga tidak memenuhi seruan beberapa orang agar  menemui  pendiri  FPI,  Rizieq  Shihab.10  November,  Presiden  Joko  Widodo  mengunjungi Markas  Kopasus  dan  disusul  kunjungannya  ke  berbagai  satuan  khusus  lain:  Paskhas,  Marinir, Brimob, maupun Kostrad. Kemudian pada tanggal 15 November, kepolisian Republik Indonesia melakukan  gelar  perkara  secara  terbuka  terbatas  -karena  secara  hukum  tak  dimungkinkan membuatnya  terbuka  pada  publik-  untuk  menentukan  status  hukum  Ahok.  Dan  akhirnya  di tanggal16  November  polisi  menetapkan Ahok  sebagai  tersangka dalam  kasus  dugaan  penistaan agama. Ahok menyatakan menerima keputusan polisi dan akan mengikuti proses hukum dengan keyakinan  tak  bersalah.  Ahok  juga  menegaskan  tidak  akan  mundur  dari  pemililah  gubernur Jakarta, Februari 2017
Adapun  pasal  pasal    yang  dilanggar  dan  hukuman  yang  di  terima  oleh  Basuki  Tjahaja Purnama  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  nama  ahok.  Ahok  dijerat  dengan  Pasal  156  a  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).Dalam  situs  Kompilasi  Hukum  Pidana Indonesia yang diluncurkan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, tertulis bahwa Pasal 156a KUHP merupakan isi dari Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Berikut ini bunyi pasal 156 a KUHP:
Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:
a. yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan,  penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan  maksud  agar  supaya  orang  tidak  menganut  agama  apa  pun  juga,  yang  bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Walaupun kebebasan berpendapat itulah hak dari setiap individu untuk mengemukakan pendapat namun tidak semua pendapat dapat di suarakan, ada batasan-batasan yang harus dijaga dan harus di patuhi. Salah satu contohnya ialah yang terdapat pada pasal 156 KUHP yang mana di dalamnya mengatur tentang kebebasan dalam mengemukakan pendapat.
Sementara Pasal 28 ayat 2 UU no 11 Tahun 2008 tentang ITE berbunyi:
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.
Tidak  jauh  beda  dengan  maksud  dari  pasal  156  KUHP  dalam  pasal  28  ayat  2  UU  no  11 tahun  2008  tentang  ITE  juga  mengatur  tentang  batasan-batasan  apa  saja  yang  tidak  boleh disinggung ketika mengemukakan sebuah pendapat.
Adapun  ketentuan  pidana  Pasal  28  ayat  2  tersebut  di  atas  diatur  dalam  undang  undang yang sama Pasal 45 ayat 2, demikian bunyinya:
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun dan/atau  denda  paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dari  kasus  diatas  kita  bisa  menyimpulkan  bahwa  kebebasan  mengutarakan  pendapat  di Indonesia  masih  terikat  aturan-aturan  atau  belum  bebas  sepenuhnya.  Kebebasan  mengutarakan pendapat  sebenarnya  sah  sah  saja  tetapi  jangan  sampai  pendapat  yang  kita  tuangkan  atau  kita publikasikan  menyinggung  atau  menyenggol  orang  lain.  Artinya  jangan  sampai  kita  merusak nama baik seseorang maupun sekelompok orang. Kebebasan mengutarakan pendapat ini sangat harus bisa dipertanggung jawabkan oleh kita yang berpendapat, karena pada akhirnya kita tidak bisa mempertanggung jawabkan nya itu bisa menyebabkan terjadinya kericuhan.
Kovenan  tentang  hak  hak  sipil  dan  politik  mengatur  tentang  bebasnya  seseorang  untuk berpendapat  tanpa  adanya  campur  tangan,  namun  kita  juga  harus  sadar  bebasnya  seseorang untuk  berpendapat  dan  mengumukakan  pendapat  harus  melihat  hak  orang  lain  juga  jangan menyinggung orang lain baik itu secara personal atau pun yang lain.
Berikut isi kovenan yang mengatur tentang hak atas kebebasan berpendapat Pasal 19
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk  mencari,  menerima  dan  memberikan  informasi  dan  pemikiran  apapun,  terlepas  dari pembatasanpembatasan  secara  lisan,  tertulis,  atau  dalam  bentuk  cetakan,  karya  seni  atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan  hak-hak  yang  dicantumkan  dalam  ayat  2  pasal  ini  menimbulkan  kewajiban  dan tanggung  jawab  khusus.  Oleh  karenanya  dapat  dikenai  pembatasan  tertentu,  tetapi  hal  ini hanya  dapat dilakukan  sesuai  dengan  hukum  dan  sepanjang diperlukan  untuk menghormati
hak  atau  nama  baik  orang  lain;  melindungi  keamanan  nasional  atau  ketertiban  umum  atau kesehatan atau moral umum.

## Penutup Kesimpulan
Jadi  kebebasan  berpendapat  di  Negara  seperti  Amerika  Serikat  dan  Australi  itu  sama seperti    dengan  di  Indonesia.  di  Amerika  dan  Australia  itu  yang  di  batasi  untuk  berpendapat diatur  oleh  pemerintahan  dengan  memberikan  batasan  untuk  mengemukakan  pendapat apalagi batasan itu mencondong kearah pemerintah sendiri, misalnya seperti pada saat saat pidato. Yang dimaksud batasan bependapat di Amerika dan Australia ini sendiri sebenarnya tidak jauh berbeda seperti yang berada di Indonesia karena disini batsan yang dimaksud adalah dilarang melakukan pidato dengan menjelakan atau memfitnah seseorang
Kesimpulan  yang  dapat  di  tarik  dari  perkembangan  masa  ke  masa  dalam  kebebasan mengutarakan  pendapat  ini  ialah  di  Negara  Indonesia  ini  sendiri  pada  masa-masa  orde  baru sangat  dilarang  keras  atau  sangat  tidak  diperbolehkan  seseorang  ataupun  sekelompok  orang untuk  berpendapat  walaupun  itu  adalah  hak  setiap  individu  yang  lahir.  Apalagi  jika  sampai pendapat  itu  mengarah  kepada  pemerintah  dan  menyinggung  tentang  pemerintah.  Tetapi  pada masa pasca orde baru itu semua telah berubah karena di masa pasca orde baru ini setiap individu berhak  mengutarakan  pendapat  tanpa  takut  akan  adanya  ancaman  atau  penindasan,  tetapi walaupun  tidak  sepenuhnya  di  bebaskan  begitu  saja  untuk  berpendepat,  karena  bagaimanapun Indonesia  sendiri  adalah  Negara  hukum,  dimana  semua  perbuatan  telah  diatur  oleh  undang- undang yang berlaku saat ini. Intinya adalah setiap individu berhak mengutarakan pendapat nya tetapi  harus  juga  dapat  di  pertanggung  jawabkan.  Dimana  pendapat  itu  jangan  sampai menyenggol atau mengganggu hak orang lain, apalagi jika pendapat tersebut sampai menyerang orang lain seperti sampai melakuka pencemaran nama baik ataupun penistaan. Jadi berpendapat itu sah sah saja tetapi wajib dan harus dapat di pertanggung jawabkan Daftar Pustaka:
Abdulkarim Aim, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, grafido Baker Edwin, 1989, Human liberty and freedom of speech, New York, Oxford University Press Barend Erick, 2005, Freedom of speech second edition, New York, Oxford University press Cohen  Henri,  2009,  Freedom  of  Speech  and  press:  Exeptions  to  the  first  Amandement,  Congresional
Ressearch Service
Gelber Khatarine,2007, Hate Speech and Freedom of Speech in Australia, Sydney, The Federation Press Sultana Farhana,2018,   journal international: The false equivalence of academic freedom and free speech:
Defending  academic  integrity  in  the  age  of  white  supremacy,  colonial  nostalgia,  and  anti- intellectualism, Associate Professor of Geography