PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

## PEMBERDAYAAN UNDANG-UNDANG ARBITRASE SEBAGAI MODEL PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
Dhikma Heradika dhikmaheradikah@gmail.com
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Adi Sulistiyono adi_sumo@yahoo.co.id
Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article aims to determine why the law of arbitration is still rarely used in the settlement of business disputes in Indonesia and to know the empowerment model legislation  arbitration  to  resolve  business  disputes. This  study  is  a  descriptive empirical law research. This research location is in the Indonesian Chamber of Commerce  and  Industry  (KADIN)  Surakarta.  The  type  and  source  of  research data included primary data and secondary data. The technique of collecting data through interviews and literature study. Technique of data analysis is conducted qualitatively by interactive models. Based on results showed that Law No. 30 of 1999  on  Arbitration  and  Alternative  Dispute  Resolution  due  to  several  factors which include no action yet the government as the Arbitration Act issued a legal product  and  ADR  to  promote  such  laws;  The  existence  of  Indonesian  National Arbitration Board (BANI) has not been known to business people because there is no  socialization  conducted  BANI  to  the  Arbitration  Act  and  ADR  besides  the organizational structure BANI no deal with education and socialization, although the BANI Procedural Regulation Article 1 (1 ) points d mention BANI assessment Organizing  authorities  and  research  and  training  /  education  regarding arbitration  and  alternative  dispute  resolution;  and  dispute  settlement  patterns businesses are now reliance by the courts. So the settlement of disputes through the  courts  into  their  comfort  zone.  Also  in  dispute  settlement  practice  when business  people  consult  their  concerns  to  the  advocates  of  no  advocates  who suggest the settlement of disputes through arbitration.
Keywords: Empowerment, Rules of Arbitration, Business Dispute Resolution.

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui mengapa undang-undang arbitrase masih jarang  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa  bisnis  di  Indonesia  dan  untuk mengetahui model pemberdayaan undang-undang arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
deskriptif.  Lokasi  penelitian  yaitu  di  Kamar  Dagang  dan  Industri  Indonesia (KADIN) Surakarta. Jenis dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data  sekunder.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara  dan  studi kepustakaan.  Teknik  analisis  data  dilakukan  secara  kualitatif  dengan  interaktif model. Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukaan  bahwa  tidak  berdayanya Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif Penyelesaian  Sengketa  dikarenakan  beberapa  faktor  yang  diantaranya  adalah Belum ada tindakan pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan produk hukum UU  Arbitrase  dan  APS  untuk  mensosialisasikan  undang-undang  tersebut; Keberadaan  Badan  Arbitrase  Nasional  Indonesia  (BANI)  belum  diketahui  para pelaku bisnis dikarenakan tidak ada sosialisasi yang dilakukan BANI terhadap UU Arbitrase  dan  APS  selain  itu  dalam  struktur  organisasi  BANI  tidak  ada  yang menangani masalah edukasi dan sosialisasi, meskipun dalam Peraturan Prosedur BANI Pasal 1 ayat (1) poin d menyebutkan BANI berwenang Menyelenggarakan pengkajian dan riset serta program pelatihan/ pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif  penyelesaian  sengketa;  dan  pola  penyelesaian  sengketa  para  pelaku bisnis sekarang ini sudah ketergantungan dengan lembaga pengadilan. Sehingga penyelesaian sengketa melalui pengadilan menjadi zona nyaman mereka. Selain itu dalam praktek penyelesaian sengketa apabila pelaku bisnis mengkonsultasikan permasalahan mereka kepada para advokat tidak ada advokat yang menyarankan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Kata  Kunci  :  Pemberdayaan,  Undang-Undang  Arbitrase,  dan  Penyelesaian Sengketa Bisnis.

## A. Pendahuluan
Semakin berkembangnya dunia bisnis dalam kurun waktu dua dekade ini membawa peningkatan arus perdagangan baik barang maupun jasa. Ditambah lagi  dengan  realisasi  pasar  bebas dikawasan  asia  tenggara  sejak  akhir  tahun 2015 yang lalu merupakan salah satu indikasi bahwa telah terjadi peningkatan signifikan transaksi perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Dunia bisnis pada era  global  ini  mempunyai  ciri  adanya  suatu  persaingan  dan  kerjasama  yang ketat. Apalagi pada saat sekarang ini dunia semakin terintegrasi, seolah tanpa batas (the borderless world), sementara persaingan antar pelaku bisnis semakin ketat,  tetapi  sekaligus  membuka  peluang  yang  luas  bagi  pengembangan kerjasama di berbagai bidang usaha (Rahmadi Indra, 2011: 87).
Perkembangan  model  kerjasama  bisnis  pada  era  globalisasi  diharapkan dapat  mendorong  pertumbuhan  perekonomian  yang  semakin  cepat.  Namun dalam kenyataan tidak jarang bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama bisnis terjadi sengketa baik yang bersumber dari perbedaan presepsi/penafsiran
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
terhadap  pasal-pasal  dalam  perjanjian  maupun  yang  bersumber  dari  tindakan yang  dapat  dikategorikan  wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan  hukum. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang  tidak efisien, penurunan produktivitas, dan biaya produksi yang meningkat. Dalam keadaan  yang  demikian,  dari  ratusan  transaksi  bisnis  yang  terjadi,  tidak mungkin  dihindari  terjadinya  perselisihan/konflik  yang  menuntut penyelesaiaan yang cepat (Zaeni Asyhadie, 2011: 231).
Ada  bermacam-macam  model  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan yaitu  diantaranya  negosiasi,  mediasi,  konsiliasi,  dan  arbitrase.  Model penyelesaian  sengketa  yang  populer  dikalangan  pelaku  bisnis  akhir-akhir  ini adalah  model  penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase.  Arbitrase  merupakan institusi  penyelesaian  sengketa  yang  menggunakan  pendekatan  pertentangan (adversial )  dengan  hasil  win-lose  yang  dipilih  sebagai  alternatif  oleh  pelaku usaha (Adi Sulistiyono, 2006: 139).
Para  pelaku  bisnis  dunia  dalam  era  pasar  bebas  ini  sadar  bahwa meningkatnya  kerjasama  bisnis  moderen  ini  selalu  dibayangi  dengan  potensi timbulnya  sengketa  yang  semakin  tinggi.  Kompleksitas  dan  tingginya persaingan  dalam  dunia  bisnis  akan  cenderung  berpotensi  menimbulkan konflik atau sengketa. Arbitrase cenderung dipilih pelaku bisnis dunia sebagai forum penyelesaian sengketa karena keunggulan arbitrase dibanding lembaga pengadilan.  Selain  itu    kehadiran  arbitrase  lebih  didorong  karena  ketidak puasan resolusi sengketa melalui jalur pengadilan (Pujiyono, 2012: 165).
Setelah  hampir  dua  dekade  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di sahkan. Manfaat dari adanya  undang-undang  ini  belum  dirasakan  bagi  para  pelaku  bisnis  di Indonesia.  Padahal  arbitrase  memiliki  keunggulan-keunggulan  dibanding penyelesian  melalui  jalur  litigasi.  Keunggulan-keunggulan  arbitrase  tidak  di respon positif oleh pelaku bisnis di Indonesia, praktek penyelesaian sengketa melalui  arbitrase  di  Indonesia  masih  sepi  peminat  jika  dibandingkan  dengan penyelesaian  sengketa  jalur  litigasi.  Budaya  gugat-menggugat  sudah  menjadi tradisi  bagi  para  pelaku  usaha  dalam  menyelesaikan  sengketa  bisnis  mereka, prakteknya sengketa yang timbul antara para pihak lebih banyak di selesaikan
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
melalui  jalur  litigasi  meskipun  jalur  arbitrase  memiliki  banyak  kelebihan dibanding dengan jalur litigasi. Kurangnya penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase  menjadikan  permasalahan  yang  sangat  urgent  dalam  dunia  bisnis sekarang  ini.  Budaya  bisnis  internasional  yang  terbiasa  menyelesaikan sengketa  dengan  cepat  melalui  keunggulan  arbitrase  ini  tidak  sejalan  dengan para  pelaku  bisnis  di  Indonesia.  Bahkan  kini  pihak  negara  maju  enggan mengadakan hubungan bisnis tanpa dikaitkan dengan perjanjian arbitrase. bagi pelaku bisnsis  negara  maju commercial  arbitration sudah  mereka  anggap a bussiness  executive  court sebagai  alternatif  penyelesaian  sengketa  bisnis (Erman  Rajagukguk,  2000:  7).  Akibatnya  sekarang  ini  di  Indonesia pertumbuhan  perekonomian  jalur  investasi  sangat  lamban  karena  pola penyelesaian  sengketa  di  Indonesia  melalui  jalur  litigasi  memerlukan  waktu dan  biaya  besar  dan  kualitas  putusan  yang  belum  meyakinkan sehingga  para investor banyak berpikir ulang jika ingin berinvestasi di Indonesia.
Berdasarkan permasalahan mengenai kurangnya minat para pelaku bisnis nasional  dalam  menyelesaian  sengketa  melalui  forum  arbitrase  jika dibandingkan  dengan  penyelesaian  sengketa  melalui  jalur  litigasi maka  lebih lanjut  penulis  akan  membahas  bagaimana  model  pemberdayaan  undang- undang arbitrase sebagai model penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris. Sifat  penelitian  yang  penulis  gunakan  dalam  penelitian  hukum  ini  adalah deskriptif.  Sifat  Deskriptif  terlihat  dari  permasalahan  yang  akan  dibahas mengenai alasan  yang  menyebabkan  undang-undang  arbitrase  jarang digunakan  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis  dan  model  pemberdayaan undang-undang  arbitrase  untuk  menyelesaikan  sengketa  bisnis.  Penelitian yang dilakukan ini penulis mengambil lokasi di Kamar Dagang dan Industri Indonesia  (KADIN)  Surakarta.    Data  yang  penulis  gunakan  adalah  data primer dan data sekunder. Data primernya adalah  wawancara dengan Kepala Bagian Hubungan Kelembagaan KADIN Surakarta untuk mengetahui alasan undang-undang  arbitrase  jarang  digunakan  dalam  penyelesaian  sengketa
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
bisnis  dan  pemberdayaan  undang-undang  arbitrase  untuk  menyelesaikan sengketa  bisnis.  Data  Sekunder  berupa  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa,  karya  ilmiah dan  penelitian  hukum  yang  didalamnya  seperti  skripsi,  thesis,  dan  jurnal- jurnal.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Arbitrase  merupakan  upaya  penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan yang banyak digunakan para pelaku bisnis di banyak negara akhir-akhir ini. Menurut  Thomas  J.  Stipanowich “Arbitration  is  a  proceeding  in  which  a dispute is resolved by an impartial adjudicator whose decision the parties to the  dispute  have  agreed,  or  legislation  has  decreed, will  be  final  and binding .”  Arbitrase  adalah  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  yang diselesaikan  oleh  adjudikator  yang  independen  berdasarkan  perjanjian arbitrase  yang  dibuat  para  pihak  serta  putusan  arbitrase  tersebut  final  dan mengikat  (Thomas  J. Stipanowich  dan  Zachary P.  Ulrich,  2014:  2). Pilihan para pelaku bisnis internasional terhadap arbitrase ini bukan tanpa dasar. Para pelaku  bisnis  internasional  memilih  arbitrase  sebagai  sarana  alternatif penyelesaian  sengketa  dibanding  jalur  litigasi  karena  arbitrase  memiliki sejumlah  keunggulan  dibanding  jalur  litigasi yaitu  diantaranya  kelebihan arbitrase tersebut adalah penyelesaian sengketanya bersifat rahasia, putusanya final dan mengikat, proses beracaranya tidak terlalu formal, dan para pihak dapat memilih sendiri arbitrer yang mereka anggap paham dalam bidangnya.
Prakteknya  arbitrase di  Indonesia belum  menjadi  pilihan  utama penyelesaian  sengketa  para  pelaku  bisnis  di  Indonesia.  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa yang dicetuskan pemerintah Indonesia hampir 20 tahun silam masih belum dianggap keberadaanya. UU Arbitrase dan APS yang merupakan salah satu  inisiatif  upaya  pemerintah  Indonesia  demi  memajukan  pertumbuhan bisnis  khususnya  sektor  Investasi di  Indonesia  masih  belum  berdayaguna. Kultur bisnis para pelaku bisnis di Indonesia yang masih menganggap tempat memperoleh  keadilan  satu-satunya  hanyalah  melalui  jalur  litigasi  adalah
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
faktor  utamanya  sehingga  UU  Arbitrase  dan  APS  ini  belum  menyebarkan dampak  positifnya  dalam  iklim  usaha  di  Indonesia  (Gunawan  Widjaja  dan Michael Adrian, 2008: 3).
Melihat  kondisi  tersebut  maka  diperlukan  suatu  upaya  untuk memberdayakan  UU  Arbitrase  dan  APS  agar  lebih  mengoptimalkan penyelesaian  sengketa  melaluui  arbitrase. Untuk  memberdayakan  UU Arbitrase dan APS dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut:

## 1. Sosialisasi UU Arbitrase dan APS
Mendengar  kata  sosialisasi  ini  tentunya  kita  sudah  tidak awam.  Namun  sejauh  apa  kita  mengetahui  makna  sosialisasi. Menurut David  A.  Goslin  seperti  yang  dikutip  Ihromi  (2004) “Sosialisasi  adalah  proses  belajar  yang  di  alami  seseorang  untuk memperoleh  pengetahuan,  keterampilan,  nilai-nilai  dan  norma- norma  agar  ia  dapat  berpartisipasi  dalam  kelompok masyarakatnya.” Lewat proses-proses sosialisasi, individu-individu masyarakat belajar mengetahui dan memahami hal-hal baru dalam kehidupan bermasyarakat (Ihromi, 2004: 10).
Prinsip sosialisasi ini jika dikaitkan dengan Problematika UU Arbitrase dan APS. Maka sosialisasi ini nantinya akan memberikan pengetahuan  terhadap  para  pelaku  bisnis  di  Indonesia  mengenai suatu hal yang baru atau ilmu yang baru katakan saja dalam hal ini suatu  hukum  positif  baru,  dimana  suatu  ketentuan  hukum  yang sudah  di  sahkan  tersebut  semata-mata  bertujuan  untuk mengembangkan  perekonomian  di  Indonesia  melalui  sektor penyelesaian  sengketa.  Tentunya  seperti  yang  sudah  penulis jabarkan  diatas  penyelesaian  sengketa  yang  cepat  dan  transparan anti  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  yang  tidak  seperti  krisis lembaga  peradilan  saat  ini  akan  di  minati  para  pelaku  bisnis internasional dan akhirnya akan meningkatkan arus investasi.
Sosialisasi  ini  nantinya  memegang  peran  penting  dalam upaya pemerintah untuk memajukan sektor perekonomian melalui
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
penyelesaian sengketa yang cepat. Beban sosialisasi UU Arbitrases dan  APS  ini  tentunya  ada  di  pemerintah.  Pemerintah  harus  ikut andil  dalam  upaya  pengembangan  penyelesaian  sengketa  melalui arbitrase. Mensosialisasikan UU Arbitrase dan APS ini merupakan langkah  penting,  bagaimana  bisa  kalangan  pelaku  bisnis  bisa menyelesaikan sengketa mereka melalui jalur arbitrase jika belum mengetahui  apa  itu  arbitrase.  Mengingat  penyelesaian  sengketa melalui  arbitrase  yang  sudah  menjadi  trend  pelaku  bisnis internasional  dan  sebagai  upaya  mengikis  ketergantungan  para pelaku bisnis terhadap pengadilan maka langkah ini perlu menjadi perhatian.
Tidak  adanya  atau  kurangnya  informasi  pada  masyarakat mengenai  UU  Arbitrase  dan  APS  menyebabkan  pengetahuan masyarakat terhadap institusi penyelesaian sengketa sangat minim. Untuk membangun pemahaman pelaku bisnis disini yang menjadi faktor  yang  perlu  diperhatikan  adalah  surveillance.  Surveillance dipahami  sebagai  akumulasi  informasi  dan  pengawasan  (Adi Sulistiyono, 2006: 354).
Sosialisasi  UU  Arbitrase  dan  APS  perlu  dilakukan pemerintah.  Sosialisasi  dapat  dilakukan  pemerintah  melalui langkah-langkah  seperti roadshow dan  seminar-seminar  seputar
UU  Arbitrase  dan  APS  kepada  para  pelaku  bisnis  sampai  ke daerah-daerah  sekalipun.  Jika  para  pelaku  bisnis  perlahan  mulai memahami  penyelesaian  sengketa  diluar  pengadilan  khususnya arbitrase  maka  krisis-krisis  budaya  hukum  pelaku  bisnis  yang ketergantungan  terhadap  insititusi  pengadilan  akan  mulai berkurang. Sehingga pelaku bisnis memahami banyak akses untuk memperoleh keadilan diluar jalur litigasi.
2. Membentuk  Sturktur  Organisasi  Bidang  Edukasi  dan  Sosialisasi dalam Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018
Wujud  nyata  dari  langkah  pemberdayaan  UU  Arbitrase  dan APS  melalui  sosialisasi  seharusnya  tidak  hanya  berhenti  sampai produk hukumnya saja. Setelah para pelaku bisnis mengetahui UU Arbitrase  dan  APS  ini  tentunya  timbul  pertanyaan  selanjutnya dimana  pelaku  bisnis  dapat  mengajukan  perkara  apabila  dalam hubungan  bisnis  saya  timbul  suatu  sengketa?.  Maka  dari  itu sosialisasi  lebih  lanjut  ditujukan  pada  infrastuktur  dari  UU Arbitrase  dan  APS  yaitu  institusi  arbitrase.  Disini  penulis mengambil satu contoh saja yang paling general yaitu BANI. BANI adalah institusi arbitrase prakarsa dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia  (KADIN)  yang  berdiri  sejak  1977  sebelum  adanya pengaturan UU Arbitrase dan APS.
BANI  disini  sebagai  institusi  arbitrase  di  Indonesia seharusnya  memperkenalkan  keberadaanya  kepada  para  pelaku bisnis di Indonesia agar lebih dapat mendayagunakan penyelesaian sengketa  melalui  arbitrase  bagi  kalangan  pelaku  usaha.  Yang menjadi  masalah  saat  ini  adalah  ketika  para  pelaku  usaha  sudah mengetahui  apa  itu  arbitrase  mereka  tentu  juga  ingin  mengetahui bagaimana  saya  bisa  mengajukan  penyelesaian  sengketa  saya. Maka  dari  itu  disini  BANI  harus  lebih  memberdayakan keberadaanya dengan melakukan sosialisasi apa itu BANI sebagai insititusi arbitrase di Indonesia.
Pemberdayaan bisa dilakukan BANI dengan seminar-seminar maupun  roadshow  kepada  para  pelaku  usaha.  Kegiatan-kegiatan seperti  akan  lebih  optimal  jika  memiliki  program  yang  terukur. Untuk membentuk suatu pencapaian dengan program yang terukur harusnya dalam struktur organisasi BANI dibentuk suatu sub-divisi yang menangani. Maka dari itu struktur organisasi yang menangani edukasi  dan  sosialisasi  perlu  diwujudkan  dalam  suatu  struktur organisasi bukan sekedar peraturan prosedur dalam institusi BANI saja.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

## D. Simpulan
Model pemberdayaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  dapat  dilakukan  dengan sosialisasi  UU  Arbitrase  dan  APS.  Sehingga  ada  transfer  informasi  kepada pelaku  bisnis  mengenai penyelesaian  sengketa  melalui  arbitrase  agar  lebih mendayagunakan  arbitrase  dengan  segala  keunggulannya.  Peran  sosialisasi ini dibebankan kepada pemerintah dan institusi arbitrase dalam hal ini BANI. Sekaligus dalam institusi arbitrase yang dalam hal ini BANI dapat dibentuk suatu  struktur  organisasi  yang  menangani  masalah  edukasi  dan  sosialisasi bagi kalangan pelaku bisnis.

## E. Saran
1. Pemerintah dan institusi arbitrase yang dalam hal ini adalah BANI perlu memberikan  informasi  dan  pengetahuan  seputar  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  1999  tentang  Arbitrase  dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa  kepada  para  pelaku  bisnis.  Sosialisasi  ini  dapat  dilakukan melalui  seminar-seminar  yang  daidakan  pemerintah  maupun  BANI. Untuk  lebih  mengoptimalkan  sosialisasi  ini  dalam  institusi  BANI sebaiknya  perlu  dibentuk  suatu  sub-divisi  dalam  struktur  organisasi BANI  yang menangani masalah seputar sosialisasi dan edukasi upaya tersebut dapat lebih mengoptimalkan peran sosialisasi karena kegiatan sosialisasi-sosialisasi  nantinya  ditangani  oleh  suatu  sub-divisi  yang memang fokus terhadap hal tersebut.
2. Meningkatkan  budaya  hukum  para  pelaku  bisnis  dalam  menggunakan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Budaya hukum pelaku bisnis  ini  adalah  unsur  penting  dalam  memberdayakan  UU  Arbitrase dan  APS.  Apabila  kesadaran  hukum  para  pelaku  bisnis  terhadap penyelesaian sengketa melalui arbitrase meningkat maka nantinya UU Arbitrase  dan  APS  akan  lebih  berdaya  guna  serta  mengurangi ketergantungan  terhadap  lembaga  pengadilan.  Sekaligus  forum penyelesaian sengketa diluar pengadilan akan memperoleh kepercayaan terhadap masyarakat khususnya para pelaku bisnis.
PRIVAT LAW VOL: 6 NO: 1 2018

## F. Daftar Pustaka
Adi  Sulistyono.  2006. Mengembangkan  Paradigma  Non  Litigasi  di Indonesia . Surakarta: UNS Press. Erman  Rajagukguk.  2000. Arbitrase  dalam  Putusan  Pengadilan .  Jakarta:
Chandra Pratama.
Gunawan Widjaja dan Michael Adrian. 2008 . Seri Aspek dalam Bisnis, Peran
Pengadilan  dalam  Penyelesaian  Sengketa  oleh  Arbitrase .  Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Ihromi.  2004. Bunga  Rampai,  Sosiologi  Keluarga .  Jakarta  :  Yayasan  obor indonesia.
Pujiyono.  2012. Eksistensi  Model  Penyelesaian  Sengketa  Antara  Nasabah dan Bank Syariah di Indonesia . Solo Smart Media.
Zaeni  Asyhadie.  2011. Hukum  Bisnis  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di Indonesia . Jakarta: Rajawali Pers.
Rahmadi  Indra  Tektona.  2011.  “Arbitrase  Sebagai  Solusi  Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan”. Pandecta . Volume 6 Nomor 1 . Januari 2011: 87-94. Semarang: UNNES Press.
Thomas  J.  Stipanowich  dan  Zachary  P.  Ulrich.  2014.  “Commercial
Arbitration  and  Settlement:  Empirical  Insight  into  the  Roles Arbitratiors  Play”. Harnish  Law  Library  Paper  Number  2014/20. Papperdine University.