Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015

## Hafidh Arighi
hafidh.arighi-2016@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstrak
Dibentuknya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  70  Tahun  2015  Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara menimbulkan kontroversi Pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor  70  Tahun  2015  Tentang  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan Jaminan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Aparatur Sipil Negara  dikelola  oleh  PT TASPEN  dan  oleh  sebab  itu  bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan juga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.  Hasil dari penelitian ini  menurut  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  32  P/HUM/2016 dan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  98/PUU-XV/2017  yang menyatakan  bahwa  Peraturan  Pemerintah  Nomorr  70  Tahun  2015 Tentang  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  bagi Aparatur  Sipil  Negara  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor  40  Tahun  2004  Tentang  SJSN,  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun 2011 Tentang BPJS dan juga Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial. Kata Kunci: Jaminan  Sosial;  Pegawai  Negeri  Sipil;  Jaminan Kecelakaan Kerja; jaminan kematian.

## Pendahuluan
PT TASPEN atau PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara atau biasa disebut BUMN yang memiliki peran untuk menyelenggarakan program asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang  terdiri  atas  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK),  Program  Jaminan kematian (JKM), Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tabungan Hari Tua (THT) dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri pada

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 6, November 2020
How to cite: Hafidh Arighi,‘Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015’ (2020) Vol. 3 No. 6 November Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 9 Agustus 2020; Diterima 12 September 2020; Diterbitkan 1 November 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i6.22968

## 2212 Hafidh Arighi : Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan
saat memasuki usia pensiun. 1 Dalam rangka menjadi perusahaan yang memfokuskan diri sebagai perusahaan yang melayani jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 2014, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Tetapi dengan dibentuknya PP No. 70 Tahun 2015 tersebut terdapat ketidaksinkronan terhadap UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  yang  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial merupakan  badan  hukum  yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan  program jaminan sosial. 2 Terdapat 2 (dua) jenis BPJS yaitu yang pertama BPJS kesehatan yang merupakan bentuk dari peleburan PT Asuransi Kesehatan (askes) (persero), tugas BPJS Kesehatan ini memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali. Yang kedua BPJS ketenagakerjaan merupakan bentuk peleburan dari PT Jamsostek (Persero), yang memiliki Tugas memberikan  perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  Indonesia,  baik  mereka  yang bekerja secara informal maupun nonformal. 3
Dalam PP No. 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pasal 4 menyatakan bahwa yang peserta  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  (JKK)  dan  Jaminan  Kematian  (JKM)  adalah calon PNS, PNS, dan PPPK. Pada pasal 7 PP No. 70 Tahun 2015 menyatakan bahwa peserta JKK dan JKM dikelola oleh PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang
1 Admin web TASPEN, ‘Sejarah perusahaan’, <https://www.taspen.co.id/# /history?_k=liq- ru7> accesed 09 Februari 2020.
2 Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Re- publik Indonesia Nomor 5256).
3 Admin web BPJS, ‘ini Beda BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan’ (bpjsketenaga- kerjaan,2015)<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/1253/Ini-Beda-BPJS  Ketenagaker- jaan-&-BPJS-Kesehatan.html>,  accesed 09 Februari 2020.
BPJS dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN, dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013 Tentang Penahapan Kepersertaan Program Jaminan Sosial pada Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa program jaminan kematian, Program jaminan kecelakaan kerja, Program jaminan hari tua, dan Program jaminan pensiun ASN dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, dan maka dari itu semestinya tidak boleh lagi ada badan selain BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola Program jaminan Sosial tersebut. Kecuali dengan Program Jaminan pensiun yang menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 65 ayat (2) menyebutkan bahwa PT TASPEN (Persero) menyelesaikan pengalihan program tabungan hari tua dan program pembayaran pensiun dari PT TASPEN (persero) ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.

## Metode Penelitian
Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Doctrinal Research ,  dalam  melakukan  penelitian  hukum  ini  wajib  membuat eksposisi sistematis yang menghubungkan peraturan perundang-undangan yang ada dengan tujuan untuk memberikan pembangunan hukum dimasa yang akan datang.

## Sistem Jaminan Sosial Nasional
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 terselip konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia (state responsibilities), sebagaimana terlihat dalam pasal 28I (4) dan (5), yang menyatakan “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah dan untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” keduanya merupakan kunci dalam melihat tanggung  jawab  konstitusional  yang  harus  dilakukan  oleh  negara,  dalam  hal  ini pemerintah, untuk melaksanakan upaya-upaya pemajuan hak asasi manusia. 4
4 R.Herlambang Perdana Wiratraman, ‘Konstitusionalisme & Hak-Hak Asasi Manusia Kon- sepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketenagakerjaan’ (2005) 20 Jurnal Ilmu Hukum YU- RIDIKA.[9].

## 2214 Hafidh Arighi : Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan
Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  ini  merupakan  program  negara yang bertujuan untuk memberikan kepastian perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial  bagi  seluruh  rakyat  sebagaimana tercantum dalam  Undang- Undang Dasar Republik Indoneisa Pasal 28H ayat (1) yang menyebutkan “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan.”, ayat (2) yang menyebutkan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”, dan ayat (3) yang menyebutkan “Setiap orang berhak  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan  pengembangan  dirinya  secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” dan Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. 5
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Pasal 1 Angka (2) menyebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, jenis program Jaminan Sosial Nasional meliputi lima program yaitu:
1.  Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan sosial ini diberikan kepada tenaga kerja yang mengalami suatu peristiwa yang tidak diinginkan saat melakukan pekerjaannya dan terjadi  di lingkungan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa uang tunai dan pelayanan kesehatan.
2.  Jaminan kematian Jaminan sosial ini diberikan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia dan kematiannya bukan akibat dari kecelakaan kerja atau yang berhubungan dengan likungan kerja.
3.  Jaminan kesehatan Setiap  peserta  dari  jaminan  sosial  ini  diberikan  perlindungan  kesehatan. Jaminan kesehatan memiliki tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
kesehatan.
4.  Jaminan Hari tua Pada jaminan ini pemberian maanfaat diberikan langsung kepada peserta yang memasuki usia pensiun, cacat total, dan meninggal dunia.
5.  Jaminan Pensiun Dalam jaminan sosial ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perserta dan ahli warisnya apabila peserta sudah memasuki usia pensiun, cacat total, atau meninggal. Pemberian maanfaat berupa pemberian penghasilan. 6
Agar  program-program  jaminan  sosial  diatas  dapat  terlaksana  sesuai dengan tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional, yakni untuk memberikan jaminan terpenuhinnya  kebutuhan  dasar  hidup  yang  layak  bagi  peserta  dan  atau  anggota keluargannya.  Berdasarkan  pasal  2  UU  SJSN,  penyelenggaraan  jaminan  sosial harus  berdasarkan  asas  kemanusiaan,  asas  manfaat,  dan  asas  keadilan.  Asas kemanusiaan yang berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia, asas manfaat merupakan  asas  yang  bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif, Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. 7
BPJS dibentuk berdasarkan UU No. 24 Tahun 2011 Berdasarkan Pasal 5 UU No.  24 Tahun  2011  menyebutkan bahwa  ada 2  macam BPJS  yaitu yang  terduri atas BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan yang dimana kedua jeni BPJS ini berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, program jaminan kecelakaan  kerja,  program  jaminan  kematian,  program  jaminan  pensiun,  dan jaminan hari tua. Jauh sebelum itu penyelenggaraan program jaminan sosial pada saat belum di bentuknya BPJS telah diselenggarakan oleh badan hukum privat yang berbentuk BUMN, yaitu  PT Jamsostek, PT Askes, PT ASABRI, dan PT Taspen. Pogram Jaminan sosial yang terdapat pada UU No. 24 Tahun 2011 sesungguhnya telah diselenggarakan oleh keempat perusahaan perseroan tersebut yang pada saat itu sesuai dengan tugas dan bidang masing-masing. Namun penyelenggaraannya belum dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, terstandar dan terukur, baik di
6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 4456).
7 Budi Susanto, ‘Analisis Yuridis Kewenangan Pengelolaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara’ (2017) 10 Arena Hukum.[391].

## 2216 Hafidh Arighi : Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan
bidang  keperataan,  iuran  maupun  pemberian  manfaat  kepada  peserta.  Dalam penyelenggaraan  program  jaminan  sosial,  masing-masing  persero  mempunyai standar dan ukuran sendiri-sendiri dan lebih bersifat parsial dan tidak menyeluruh. Badan  penyelenggara  jaminan  sosial  tersebut  Selain  berbadan  hukum  publik, penyelenggraannya juga berbentuk badan usaha yang lebih mencari keuntungan. Jadi,  penyelenggaraan  jaminan  sosial  tersebut  merupakan  kegiatan  usaha  atau bisnis semata, walaupun bentuk badan usahanya adalah BUMN yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan umum.

## Kepesertaan Aparatur Sipil Negara dalam BPJS dan PT TASPEN
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintahan yang terikat oleh perjanjian kerja yang berada pada instansi pemerintah. Pegawai ASN ini diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan  diberikan  tugas  dalam  jabatan  pemerintahan  atau  tugas  negara  lainnya,  dan juga  diberikan  gaji  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. Pegawai Aparatur  Sipil  Negara  memiliki  fungsi  yaitu  sebagai  pelayanan  public, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan juga termasuk sebagai pemersatu bangsa. Selain fungis Aparatur Sipil Negara memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta  Aparatur  Sipil  Negara  memiliki  tugas  sebagai  pelaksana,  perencana,  dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik secara professional.
Untuk melaksanakan UU ASN, maka Presiden pada tanggal 16 September 2015 menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2015. Dalam Pasal 7 disebutkan bahwa Peserta adalah  Peserta  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Jaminan  Kematian  yang  dikelola oleh PT. TASPEN (Persero). Jika dianalisis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, yakni produk hukum UU yang terkait dengan Sistem Jaminan Sosial
Nasional,  khususnya  untuk  Program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan  Program Jaminan Kematian, maka nampak substansi Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 bertentangan dengan:
a.  Pasal 1 angka 6 UU SJSN dan Pasal 1 angka 1 UU BPJS bahwa yang berwenang menyelenggarakan  program  Jaminan  Sosial  Nasional  yang  meliputi  Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian untuk seluruh penduduk Indonesia, termasuk di dalamnya pegawai Aparatur  Sipil  Negara,  adalah  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial (BPJS). Berdasarakan Pasal 5 ayat (1) UU SJSN, BPJS harus dibentuk dengan produk hukum UU yang kemudian pada tahun 2011 terbit UU No. 24 Tahun 2011 yang mengatur pembentukan BPJS. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU BPJS, hanya  ada  nya  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  yaitu  BPJS  Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU BPJS disbetukan bahwa BPJS berstatus Badan Hukum Publik. Berdasarkan Pasal 4 hruf b UU BPJS disebutkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional dengan  menggunakan  prinsip  niralaba.  Sebaliknya,  PT.  TASPEN  (Persero) bukan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  yang  dibentuk  dengan  hukum Undang-Undang  dan  berstatus  Badan  Hukum  Publik.  PT. TASPEN  (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan  dan Asuransi  Pegawai  Negeri  menjadi  Perusahaan  Perseroan (Persero)  adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang  menurut  Pasal  2 ayat (1) huruf b UU 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan BUMN adalah untuk mengejar keuntungan, jelas hal ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan BPJS yaitu niralaba. Hal ini juga sudah secara tegas  dinyatakan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusannya  tanggal  31 Agustus 2005 terhadap Perkara Nomor 007/PUU-III/2005 bahwa status hukum PT. TASPEN, PT. ASABRI, PT Jamsostek, dan PT Askes tidak sesuai dengan kehendak yang ingin diwujudkan dalam UU SJSN. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU SJSN yang menyatakan ke-empat Persero tersebut sebagai BPJS dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
b.  Pasal 13 ayat (1) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS yang menyebutkan bahwa  Pemberi  Kerja  secar  bertahap  wajib  mendaftarkan  dirinya  dan pekerjaannya  sebagai  Peserta  kepada  BPJS  sesuai  dengan  program  jaminan sosial yang diikuti. Berdasarkan Pasal 13 ayat (2) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (3) UU BPJS bahwa penahapan sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU SJSN dan Pasal 15 ayat (1) UU BPJS diatur dengan Peraturan Presiden. Dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial yang merupakan peraturan pelaksanaan dari  pasal  13  ayat  (2)  UU  SJSN  dan  Pasal  15  ayat  (3)  UU  BPJS  disebutkan bahwa  penyelenggara  negara  wajib  mendaftarkan  pekerjanya  yang  meliputi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota PORLI, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, prajurit TNI dan peserta

## 2218 Hafidh Arighi : Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan
didik  PORLI  dalam  program  Jaminan  Kecelakaan  Kerja,  Program  Jaminan Hari Tua,  Program  Jaminan  Pensiun,  dan  Program  Jaminan  Kematian  secara bertahap  kepada  BPJS  Ketenagakerjaan.  Penahapan  dimulainnya  pendaftaran bagi pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dilakukan untuk program Jaminan Kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian paling lambat 1 Juli 2015.
c.  Pasal 57 huruf f UU BPJS yang mengatur bahwa Perusahaan perseroan (persero) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau disingkat PT. TASPEN (Persero)  tetap  melaksanakan  kegiatan  operasional  penyelenggaraan  program Tabungan Hari Tua dan program Pembayaran Pensiun bagi pesertannya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, jadi Pasal 57  huruf f UU BPJS secara jelas menyebutkan bahwa PT. TASPEN (Peresro) hanya diperkenankan untuk menambah peserta baru, bukan menambah program jaminan sosial baru. Penambahan peserta baru hanya dilakukan pada program  yang  sudah  dijalankan  oleh  PT.  TASPEN  (Persero),  yaitu  Program Tabungan Hari Tua dan Program Pembayaran Pensiun bagi pesertannya sampai dengan dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan.
d.  Pasal 92 ayat (2) UU ASN yang menegaskan bahwa perlindungan kepada pegawai Aparatur  Sipil  Negara  yang  berupa  Jaminan  Kesehatan,  Jaminan  Kecelakaan kerja, dan Jaminan Kematian mencakup jaminan sosial yang diberikan dalam program Jaminan Sosial Nasional. Artinya baik program jaminan sosial maupun penyelenggara jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang mengatur Jaminan Sosial Nasional yaitu UU SJSN dan UU BPJS. Peraturan  Pemerintah  No.  70  Tahun  2015  ini  menyebabkan  pertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan  di  atasnya,  meskipun  telah  adanya perubahan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah No.  66  Tahun  2017  tetapi  tidak  merubah  Pasal  7  Peraturan  Pemerintah  No  70 Tahun 2015 . Hingga sekarang Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2015 ini tetap berlaku, dengan diperkuat dengan adanya putusan MA Nomor 32P/HUM/2016 dan MK Nomor 98/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa PP 70 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan UU diatasnya dan maka dari itu pengelolaan JKK dan JKM bagi ASN tetap merupakan wewenang dari  PT TASPEN, hal ini mengakibatkan PT. Taspen (Persero) meminta iuran yang telah dibayarkan pemerintah daerah ke BPJS Ketenagakerjaan atas keikutsertaannya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sejak Juli 2015.
Apabila pegawai ASN menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan sementara sebagai  pegawai  ASN    maka  penyelenggara  Jaminan  Kecelakaan  Kerja  dan
Jaminan  Kematiannya  adalah  BPJS.  Sementara  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak diatur mengenai Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena menjadi Pejabat Negara karena dalam Peraturan Pemerintah  tersebut  yang  menjadi  pesertanya  hanyalah  Calon  PNS,  PNS  dan PPPK. 8
Upaya  Hukum  yang  Dapat  Ditempuh  oleh ASN  yang  Tidak  Didaftarkan BPJS  Ketenagakerjaan  Terkait  dengan  Jaminan  Kematian  dan  Jaminan Kecelakaan Kerja
Dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial  Nasional  setiap  tenaga  kerja  wajib  mendapatkan  jaminan  sosial  dan pemberi kerja wajib mendaftarkan pegawainya. Sehingga dapat diketahui bahwa jaminan sosial merupakan hak bagi semua pekerja. 9
Instansi pemerintah tidak termasuk dalam subjek yang terdapat pada Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 maka dari itu Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  tidak  termasuk  subjek  dari  PHI.  Menurut  Pasal  1  angka  6 Pemberi  kerja  bagi  ASN  adalah  penyelenggara  negara  yang  mempekerjakan Pegawai ASN pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. maka dari itu apabila terjadi perselisihan antara ASN maka termasuk dalam sengketa kepegawaian.
Dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN)  yang  terkait dengan  kepegawaian  atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  Surat  Keputusan  (SK) dari pejabat pemerintahan tertentu dapat menyebabkan sengketa kepagawaian, contohnya seperti SK pengangkatan pegawai, pemberhentian pegawai baik atas permohonan  sendiri  maupun  bukan  atas  permohonan  sendiri,  SK  mutasi,  SK
8 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Ja- minan Kematian Bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740).
9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- mor 4456).

## 2220 Hafidh Arighi : Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan
penjatuhan sanksi administrasi kepegawaian, SK penjatuhan disiplin PNS, dan lain-lain. 10
Akibat tidak diterimanya atau tidak setuju dengan ketentuan Surat Keputusan yang  dikeluarkan  oleh  suatu  pejabat  pemerintahan  tertentu  untuk Aparatur  sipil Negara  dan  dirasa  tidak  ada  kesesuaian  sehingga  dianggap  merugikan Aparatur Sipil  Negara.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2004  tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disbeutkan bahwa sengketa Kepegawaian terjadi apabila seorang Pegawai Negeri Sipil  yang  mendapatkan  Surat  Keputusan  (SK)  merasa  mendapatkan  kerugian sebagai akibat dari di Keluarkannya SK tersebut. Dalam hal ini yang bersangkutan akan memposisikan dirinya sebagai penggugat.
Sengketa kepegawaian merupakan salah satu bagian dari sengketa tata usaha negara.  Pengertian  mengenai  sengketa  tata  usaha  negara  diatur  dalam  Pasal  1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan  badan  atau  pejabat  tata  usaha  negara,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah, sebagai  akibat  di  keluarkannya  keputusan  tata  usaha  negara,  termasuk  sengketa kepegawaian  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku. 11 Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara lahir Badan pertimbangan Aparatur Sipil Negara atau Badan Pertimbangan ASN yang bertugas menerima banding administratif yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bersengketa. Untuk penyelesaian sengketa kepegawaian ini diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5  Tahun 2014.
10 Adrian  E.  Rompis,  et  al,  ‘Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian  Melalui Gugatan Di Peradilan Tata Usaha Negara Dan Upaya Banding Administrasi Di Badan Pertimbangan Kepegawaian’ (2012) 6 Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS.[4].
11 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone- sia Nomor 5079).

## Kesimpulan
Bahwa  kewenangan  pengelolaan  program  JKK  dan  JKM  untuk  pegawai negeri  atau  ASN  oleh  PT  TASPEN  berdasarkan  pasal  7  Peraturan  Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan: Pasal 1 angka 6, Pasal 13 ayat (1) UU Np. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; pasal 1 angka 1, Pasal 15 ayat (1), Pasal 57 huruf f UU NO. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan Pasal 92 ayat (2) UU NO. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan adanya keputusan MA Nomor 32P/HUM/2016 dan MK Nomor 98/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa PP 70 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan UU diatasnya dan maka dari itu pengelolaan JKK dan JKM bagi ASN tetap merupakan wewenang dari  PT TASPEN, sehingga kepesertaan JKK dan JKM bagi ASN ada pada PT TASPEN. Dalam hal Pemberi Kerja ASN tidak memberikan jaminan sosial maka dapat mengajukan upaya administrasi.

## Daftar Bacaan

## Jurnal
Adrian  E.  Rompis,  et  al,  ‘Perbandingan  Penyelesaian  Sengketa  Kepegawaian Melalui  Gugatan  Di  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dan  Upaya  Banding Administrasi  Di  Badan  Pertimbangan  Kepegawaian’  (2012),  6  Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS.
Budi  Susanto,  ‘Analisis  Yuridis  Kewenangan  Pengelolaan  Program  Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara’ (2017) 10 Arena Hukum.
R.Herlambang  Perdana  Wiratraman,  ‘Konstitusionalisme  &  Hak-Hak  Asasi Manusia Konsepsi Tanggung Jawab Negara Dalam Sistem Ketenagakerjaan’ (2005) 20 Jurnal Ilmu Hukum YURIDIKA.

## Laman
Admin web TASPEN, ‘Sejarah perusahaan’, <https://www.taspen.co.id/# history?_ k=liqru7> accesed 09 Februari 2020.
Admin  web  BPJS,  ‘ini  Beda  BPJS  Ketenagakerjaan  dan  BPJS  Kesehatan’ (bpjsketenagakerjaan,2015)<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/

## 2222

## Hafidh Arighi : Ketidaksesuaian Ketentuan Jaminan
berita/1253/Ini-Beda-BPJS
Ketenagakerjaan-&-BPJS-Kesehatan.html>, accesed 09 Februari 2020.

## Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 ).
Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011 Tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
Undang-Undang  Nomor  51  Tahun  2009  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan  Jaminan  Kematian  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740).