## Volume 2 No. 2, Januari  2019
P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU- IV/2006 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
Suparto
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Air Dingin, Pekanbaru, Riau 28284 Email: suparto@law.uir.ac.id

## Abstract
Amendment  of the  1945  Constitution  gave  birth  to  a  new  state  institution,  which  called  the  Judiciary Committee. That entity is being formed to conduct selections to the Supreme Court judge candidates and also to supervise the behaviour of the judges. But along the way, the Supreme Court judges felt that the Judiciary Committee’s supervision is interfering with the independency of the judges. Thus, the Supreme Court judges conducted a judicial review on the Law No. 22 of 2004 and Law No. 4 of 2004. After that, the Supreme Court issued Stipulation No. 05/PUU-IV/2006 with the following points verdicts: a) that constitutional judges are not included in the objects of Judiciary Committee’s supervision, because when the  idea  to  form  a  judiciary  committee  occurred,  the  Constitutional  Court  itself  was  yet  to  be  existed. Thus by this premise, the formation of the Judiciary Committee is meant to supervise the judges and the Supreme Court judges; b) Supreme Court judges are objects of Judiciary Committee’s supervision. This is in accordance with the primary purpose of the Judiciary Committee’s formation, which was to supervise the behavior of judges as well as Supreme Court judges; c) the  material about the supervision is being annulled since it is not in accordance with the checks and balances principle. The Judiciary Committee is merely an auxiliary state organ which cannot supervise Supreme Court and Constitutional Court as the main state organ. The Constitutional Court Stipulation No. 05/PUU-IV/2006 has the potential to violate the principle of nemo judex idoneus in propria causa, which someone cannot act as a judge for himself.
Keywords: Judicial Review; Interpretation; Judiciary Committee

## Abstrak
Amandemen  UUD  1945  melahirkan  Lembaga  Negara  baru  yaitu  Komisi  Yudisial.  Komisi  Yudisial dibentuk  untuk melakukan  seleksi  terhadap  calon Hakim  Agung  dan  melakukan  pengawasan  terhadap perilaku hakim. Namun dalam perjalanannya Hakim Agung  menganggap Komisi Yudisial terlalu ikut campursehingga  mengganggu  independensi  peradilan.  Karena  itu  Hakim  Agung  melakukan  Judicial Review terhadap UU No. 22 Tahun 2004 dan UU No. 4 Tahun 2004. Akhirnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan  putusan  nomor:  05/PUU-IV/2006  dengan  hasil:  (a).  Hakim  Konstitusi  tidak  termasuk kedalan  hakim  yang  menjadi  objek  pengawasan  Komisi  Yudisial,  karena  pada  waktu  muncul  ide pembentukan Komisi Yudisial belum ada lembaga Mahkamah Konstitusi, sehingga terbentuknya Komisi Yudisial  hanya  dimaksudkan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  hakim  dan  Hakim  Agung;    (b). Hakim Agung termasuk kedalam hakim yang menjadi obyek pengawasan oleh Komisi Yudisial. Hal ini sejalan  dengan  tujuan  awal  dibentuknya  Komisi  Yudisial  yang  memang  untuk  mengawasi  perilaku hakim  dan  Hakim  Agung;  (c).  Substansi  tentang  pengawasan  dibatalkan  karena  tidak  sejalan  dengan prinsip Checks and Balances, Komisi Yudisial merupakan Lembaga Negara penunjang (auxiliary state
organ)  yang  tidak  dapat  mengawasi  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  Lembaga Negara  utama  (main  state  organ).  Dalam  memutus  perkara  ini  Hakim  Konstitusi  cenderung menggunakan  metode  penafsiran  historis  dan  sistematis,  selain  itu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.05/PUU-IV/2006  berpotensi  melanggar  asas  nemo  judex  idoneus  in  propria  causa  yaitu  asas seseorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri.
Kata kunci: Peninjauan Kembali; Interpretasi; Komisi Yudisial

## A. PENDAHULUAN
Gagasan dibentuknya  Komisi Yudisial  salah satu penyebabnya adalah maraknya mafia  hukum  dan  peradilan  serta  gagalnya  institusi  peradilan  dalam  melakukan pengawasan  internal.  Kondisi  ini  menimbulkan  krisis  kepercayaan  masyarakat terhadap  peradilan,  oleh  karena  itu  para  hakim  perlu  diawasi  perilakunya  agar  tidak menyimpang  dari  kode  etik  dan  pedoman  perilaku  hakim  oleh  institusi  di  luar Mahkamah  Agung.  Dengan  demikian  diharapkan  dunia  peradilan  akan  lebih  baik selain itu keberadaan  lembaga pengawas ini akan memperkuat kekuasaan kehakiman itu sendiri, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan akan kembali pulih. 1 Hal serupa juga terjadi di eropa, salah satu alasan dibentuknya Komisi Yudisial adalah untuk  membangkitkan  kembali  kepercayaan  publik  terhadap  dunia  peradilan.  Alasan lain  adalah  sebagai  penghubung  kepentingan  pemerintah  dan  kepentingan  peradilan serta  untuk  menjamin  independensi  peradilan.  Dari  keadaan  ini  lahir  ide  untuk membentuk lembaga pengawas eksternal terhadap hakim yang bersifat independen. 2
Tidak lama setelah dibentuk, Komisi Yudisial terlibat konflik dengan  Mahkamah Agung.  Padahal  Komisi  Yudisial  adalah  mitra  Mahkamah  Agung,  yang  seyogyanya bersinergi  untuk  bersama-sama  menjaga  dan  menegakkan  martabat  serta  kehormatan hakim  dalam  rangka  memperkuat  kekuasaan  kehakiman.  Ketika  itu,  Komisi  Yudisial mulai menterjemahkan tugas-tugasnya dalam langkah konkrit terutama untuk menjaga kehormatan  dan  keluhuran  martabat  hakim,  termasuk  hakim  agung.  Konflik  ini bermula  ketika  Komisi  Yudisial  merasa  adanya  kesulitan  untuk  meminta  keterangan dari  ketua  Mahkamah  Agung  tentang  kasus  yang  menjadi  perhatian  masyarakat. Ketegangan  antara  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial  semakin  menjadi  ketika
1 Firmansyah    Arifin.  (2007). Komisi  Yudisial    Pengawal    Reformasi   Peradilan    Mendayung  Diantara Simpati Dan Resistensi. Bunga Rampai Komisi Yudisial , Edisi ke II. Jakarta : Komisi Yudisial RI, p. 87. 2 A. Ahsin Thohari. (2004). Komisi Yudisial Dan Reformasi  Peradilan . Jakarta : ELSAM, p. 46.
Komisi Yudisial menyebut adanya beberapa hakim agung yang dinyatakan bermasalah berdasarkan laporan dari masyarakat. 3
Hakim agung merasa hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan 4 , sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  tersebut. Oleh  karena  itu  31  hakim  agung  mengajukan  permohonan Judicial  Review terhadap Undang-Undang  tersebut  ke  Mahkamah  Konstitusi.  Para  pemohon  menilai  bahwa  isi kedua  Undang-Undang  tersebut  bertentangan  dengan Pasal  24B  ayat  (1) UUD  1945. Menurut  pemohon,  Komisi  Yudisial  hanya  berwenang  mengusulkan  pengangkatan hakim  agung  tapi  tidak  berwenang  mengawasi  hakim  agung.  Kewenangan  Komisi Yudisial atas hakim agung hanya terbatas pada mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan Komisi Yudisial  untuk mengawasi hanya  berlaku untuk hakim-hakim di bawah hakim agung. Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 melakukan sidang  pleno  dan  membuat  keputusan  Nomor:  05/PUU-IV/2006  yang  intinya  adalah bahwa:
a. Hakim  Konstitusi  tidak  termasuk  hakim  yang  dapat  diawasi  oleh  Komisi Yudisial.
b. Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial.
c. Substansi  yang  terkait  dengan  pengawasan  dan  penjatuhan  sanksi  terhadap hakim dibatalkan. 5
Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review Undang-Undang No. 22 Tahun  2004  dan  Undang-Undang  No.  4  Tahun  2004  oleh  beberapa  kalangan  dan  ahli hukum  tata  negara  diantaranya,  Moh.  Mahfud  MD.,  Denny  Indrayana  dan  Saldi  Isra dianggap kontroversial. Gugatan hakim agung bahwa Komisi Yudisial tidak berwenang mengawasi hakim agung dan hakim konstitusi melainkan hanya berwenang mengawasi hakim-hakim  dibawahnya  dapat  dilihat  juga  dari  aspek  politik  hukum,  sebab  politik
3 O.C.  Kaligis . (2006). Mahkamah  Agung  Vs  Komisi  Yudisial  Di  Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta  :  O.C. Kaligis Associates, p. 74.
4 Pasal-pasal yang dianggap merugikan Mahkamah Agung adalah Pasal 1 angka 5, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.
5 Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-IV/2006 Tentang Judicial Review UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan  Kehakiman.
hukum  adalah legal  policy (kebijakan  hukum)  yang  antara  lain  menggambarkan  arah hukum yang dikehendaki oleh isi UUD atau UU. Kalau sejak semula yang dikehendaki oleh  UUD  adalah  Komisi  Yudisial  mengawasi  semua  hakim,  termasuk  hakim  agung, mengapa  UUD  menuliskan  secara  terpisah  antara  mengusulkan  pengangkatan  hakim agung  dan  wewenang  lain  dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan  keluhuran martabat, kehormatan dan perilaku hakim. 6
Sebagaimana  diketahui  Mahkamah  Konstitusi  adalah    lembaga  negara  yang diberikan  kewenangan  untuk  menguji  Undang-Undang  terhadap  UUD  1945  atau sebagai  lembaga  negara  penafsir  konstitusi.  Dalam  menafsirkan  konstitusi    ada beberapa  metode  interpretasi  yang  digunakan  oleh  Hakim  Konstitusi.  Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  penulis  akan  menganalisis  pertimbangan  hukum  hakim konstitusi dalam memutus perkara tersebut.

## B. METODE

## 1. Pendekatan Hukum
Pendekatan hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu melihat hukum sebagai  norma  dalam  masyarakat 7 ,  dengan  melakukan  kajian  terhadap  Putusan Mahkamah  Konstitusi  No.  05/PUU-IV/2006  tentang  Pengujian  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

## 2. Jenis Bahan Hukum
Bahan  hukum  primer  adalah  bahan  utama  yang  digunakan  dalam  sebuah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 05/PUU-IV/2006dan peraturan perundang- undangan  yang  terkait  yaitu  :Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang  No.  22 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Risalah rapat Badan Pekerja PAH I
6 Moh.  Mahfud  MD .  ( 2006). Membangun  Politik  Hukum,  Menegakkan  Konstitusi. Jakarta:  LP3ES,  p. 123.
7 Soerjono  Soekanto&Sri  Mamudji.  (2006). Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan  Singkat . Jakarta: Rajagrafindo Persada, p.14.
MPR serta bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer terdiri dari buku, jurnal dan artikel yang terkait dengan objek penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini adalah: a). Studi Dokumen yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui  data  tertulis  dengan  mempergunakan  “ content  analysis ”.  Dokumen  yang digunakan  penulis  adalah  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  05/PUU-IV/2006.  b). Studi  Kepustakaan  yaitu  pengujian  informasi  tertulis  mengenai  hukum  yang  berasal dari berbagai sumber hukum dan dipublikasikan secara luas.

## 4. Teknik Analisis
Analisis  dilakukan  secara  deskriptif  kualitatif  yaitu  suatu  analisis  dengan  cara mendeskripsikan atau menggambarkan kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  teori  hukum  dan  pendapat  para  ahli hukum.

## C. PEMBAHASAN
Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 membuat keputusanNomor: 05/PUU-IV/2006  yang  intinya  adalah  bahwa:  (a)  Hakim  Konstitusi  tidak  termasuk hakim  yang  dapat  diawasi  oleh  Komisi  Yudisial;  (b)  Hakim  Agung  termasuk  hakim yang  dapat  diawasi  oleh  Komisi  Yudisial;  (c)  Substansi  yang  terkait  dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim dibatalkan. 8
Apabila ditinjau dari penafsiran secara sistematis dan “original intent” perumusan ketentuan UUD 45 yaitu Pasal 24B UUD 45 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai  Mahkamah  Konstitusi  yang  diatur  dalam  Pasal  24C  UUD  45.  Hal  ini  dapat dilihat dari penempatan urutannya yaitu ketentuan tentang Komisi Yudisial di letakkan sebelum  Mahkamah  Konstitusi.  Artinya  ide  pembentukan  Komisi  Yudisial  muncul terlebih dahulu.
8 Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.005/PUU-IV/2006 Tentang Judicial Review UU No.22 Tahun 2004  Tentang  Komisi  Yudisial  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  No.  89,  Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  No.  4415)  dan  UU  No.  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan Kehakiman  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  No.  8,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia No. 4358).
Hal ini dapat dilihat dalam risalah rapat PAH I BP MPR bahwa pembahasan usul dibentuknya  Komisi  Yudisial  lebih  dulu  muncul  dibanding  usul  pembentukan Mahkamah  Konstitusi.  Usul  pembentukan  Komisi  Yudisial  mulai  fokus  dibahas  pada rapat  ke  3  PAH  I  BP  MPR  1999  pada  tanggal  6  Desember  1999  walaupun  usulan mengenai hal ini telah mengemuka pada persidangan PAH III BP MPR 1999 sedangkan usul  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  mulai  dibahas  pada  rapat  ke  32  PAH  I  BP MPR 2000 pada tanggal 17 Mei 2000. Dari risalah-risalah rapat PAH I BP MPR memang pembentukan  Komisi  Yudisial  tidak  ditujukan  untuk  mengawasi  hakim  Mahkamah Konstitusi. 9
Namun  Menurut  penulis  tidak  masuknya  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  dalam pengawasan Komisi Yudisial disebabkan oleh beberapa hal pertama karena waktu itu Mahkamah  Konstitusi  belum  terbentuk  dan  bahkan  belum  ada  usulan  pembentukan Mahkamah Konstitusi dari Tim PAH I  BP  MPR  yang kedua adalah anggota PAH I  BP MPR  hanya  fokus  untuk  membentuk  lembaga  Negara  yang  mempunyai  tugas  untuk melakukan  pengawasan  terhadap  hakim    Mahkamah  Agung  karena  ia  menganggap hakim-hakim di Mahkamah Agung tidak terjangkau oleh pengawasan sehingga banyak mendapat  sorotan.  Mahkamah  Agung  sebagai  puncak  lembaga  peradilan  justru ditengarai  menjadi  tempat  mafia  peradilan  terjadi,  lembaga  yang  seharusnya  juga menjadi pengawas bagi hakim-hakim yang ada di bawahnya. Kondisi seperti ini terjadi karena  Tim  PAH  I  BP  MPR  pada  waktu  itu  tidak  antisipatif  terhadap  bagaimana nantinya  lembaga  Negara  Kekuasaan  Kehakiman  khususnya  Hakim  Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dimasa mendatang.
Dengan  menggunakan  penafsiran  historis,  penulis  sepakat  dengan  putusan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak  ada maksud dan tujuan  dari  penyusun UUD 1945 menjadikan  Hakim  Konstitusi  sebagai  obyek  pengawasan  Komisi  Yudisial.  Namun penggunaan  metode  penafsiran  historis an  sich dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi No.  005/PUU-IV/2006  dapat  diperdebatkan  karena  tidak  ada  ancaman  atau konstitusional  yang  terlanggar  jika  Hakim  Konstitusi  diawasi  oleh  Komisi  Yudisial.
9 Sekretariat  Jenderal  MPR,  Risalah  Rapat  Ke-3  Panitia Ad  Hoc I  BP  MPR  Tahun  1999,  Senin  6 Desember 1999, Jakarta.
Bahkan  mengingat  pentingnya  prinsip  akuntabilitas  dalam  negara  hukum  yang demokratis  sebagai  penyeimbang  prinsip  independensi  peradilan  (yang  diartikan sebagai  diperlukannya  lembaga  pengawas,  termasuk  pengawas  eksternal  terhadap hakim),  maka  sewajarnya  Mahkamah  Konstitusi  menggunakan  penafsiran  teleologis dalam memutus hal ini. 10
Penulis  sependapat  dengan  pendapat  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  kata hakim  yang  ada  dalam  Pasal24B  ayat  1  tersebut  adalah  termasuk  Hakim  agung.  Jika kewenangan  Komisi  Yudisial  untuk  mengusulkan  Hakim  agung  yang  berkualitas dengan  integritas  yang  tinggi  dan  mempunyai  perilaku  tidak  tercela,  akan menghasilkan Hakim agung yang juga mempunyai martabat dan perilaku tidak tercela, sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan menjadi pangawas  hakim  dibawahnya,  tidak  dapat  dijadikan  alasan  untuk  tidak  menjadikan Hakim agung termasuk ke dalam objek pengawasan.
Hal  ini  sejalan  dengan  sejarah  atau    historis  dari  maksud  pembentukan  Komisi Yudisial yaitu selain untuk menyeleksi calon Hakim agung, adalah untuk menguatkan pengawasan  terhadap  para  hakim,  termasuk  Hakim  agung  yang  sudah  sangat  sulit diawasi.  Pengawasan  internal  di  lingkungan  Mahkamah  Agung,  apalagi  terhadap Hakim agung kurang efektif sehingga diperlukan pengawasan oleh lembaga pengawas fungsional-eksternal yang lebih khusus, mandiri dan independen. Inilah yang diungkap dan  disoroti  di  PAH  I  BP  MPR,  dalam  sidang-sidang  Tahun  2000  dan  Tahun  2001, maupun  arus  kuat  di  masyarakat  yang  mengiringi  lahirnya  Komisi  Yudisial  jelas terdapat keinginan kuat agar Hakim agung selain diseleksi dan diusulkan oleh Komisi Yudisial, juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Dan kemudian inilah yang diterima sebagai politik hukum. 11
Konteks latar belakang historis dan teleologis dari pendapat tersebut bisa diambil dari  pemikiran  yang  berkembang  di  PAH  I  pada  sidang-sidang  resminya  ketika melakukan amandemen atas Pasal24 UUD 1945. Nyata sekali bahwa ketika membahas
10 Saldi Isra. (2010). “ Perkembangan  Pengujian Perundang-undangan  Di Mahkamah  Konstitusi ; Dari  Berpikir  Hukum  Tekstual  ke  Hukum  Progresif”.  Kerjasama  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, p. 96.
11 Moh. Mahfud MD. (2007). Perdebatan Hukum Tata  Negara Pasca Amandemen  Konstitusi. Jakarta : LP3ES,  2007, p. 123.
Pasal24 dan Pasal25 UUD, PAH I sudah mendiskusikan hal itu. Tercatat dalam risalah, banyaknya pendapat dan usul agar Komisi Yudisial selain mengangkat Hakim agung, juga sekaligus mengawasinya. Namun sebaliknya tak ada satupun pendapat atau usul yang menolak fungsi Komisi Yudisial untuk sekaligus mengawasi Hakim agung. 12
Kalau  dilihat  dalam  risalah-risalah  rapat  PAH  I  BP  MPR  bahwa  pembentukan Komisi  Yudisial  adalah  dalam  rangka  mengawasi  perilaku  hakim  termasuk  Hakim agung.  Salah  satu  contohnya  adalah  pendapat  yang  disampaikan  anggota  PAH  I  BP MPR  FPBB  Hamdan  Zoelva.  Ia  menyampaikan  untuk  melakukan  pengawasan  dan kontrol terhadap Mahkamah Agung, termasuk terhadap para hakim-hakim khususnya yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas  yudisial  perlu  dibentuk  sebuah  komisi independen. Berikut uraiannya :
Bahwa,  pengawasan/kontrol  tidak  boleh  diserahkan  kepada  lembaga  tinggi maupun  lembaga  tertinggi  Negara  yang  syarat  dengan  muatan  politik.  Kami berpendapat  bahwa  untuk  melakukan  pengawasan  dan  kontrol  terhadap  MA termasuk  terhadap  para  hakim-hakim  khususnya  berkaitan  dengan  pelaksanaan tugas yudisial perlu dibentuk sebuah komisi independen yang anggotanya dipilih oleh  DPR  dan  disahkan  oleh  Presiden  selaku  Kepala  Negara  dari  para  mantan hakim, mantan jaksa, pengacara-pengacara senior maupun professor hukum dari perguruan  tinggi  ditambah  dengan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  kesemuanya dikenal  memiliki  integritas  yang  sangat  tinggi  serta  tidak  memiliki  cacat  moral sedikitpun.  Komisi  ini  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan  pemeriksaan terhadap  hakim-hakim  yang  diduga  melakukan  penyimpangan  termasuk hukuman  penurunan  pangkat  atau  pemberhentian  jika  seandainya  komisi merekomendasikannya.  Hal-hal  yang  menyangkut  komisi  ini  perlu  diatur  dalam UUD ini. 13
Menurut Hamdan Zoelva dari F-PBB mengenai Komisi Yudisial menjadi penting karena kebutuhan praktis yang terjadi pada kenyataan-kenyataan konkrit, bahwa tidak ada  satu  lembaga  atau  institusi  yang  bisa  mengawasi  tingkah  laku  hakim  baik  hakim Pengadilan Negeri maupun Hakim MA, dulu yang ada hanya kode etik. Oleh karena itu menurutnya  dibutuhkan  satu  lembaga,  satu  komisi  yang  independen  yang
12 Suparto.      (2014).  “Kedudukan  dan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Di  Beberapa  Negara  Eropa (Irlandia, Perancis dan Italia)”. Jurnal Mahkamah ,  6 (1), p. 71.
13 Sekretariat    Jenderal  MPR.  Risalah  Rapat  Ke-3  Panitia Ad  Hoc I  BP  MPR  Tahun  1999,  Senin  6 Desember 1999, Jakarta.
keberadaannya tidak diinternal dan keanggotaannya benar-benar independen. 14 Berikut pendapatnya ;
Mengenai  Komisi  Yudisial.  Komisi  Yudisial  ini  kembali  kita  diskusikan  pada Tahun  lalu  karena  kebutuhan  praktis  yang  terjadi  pada  kenyataan-kenyataan konkret bahwa tidak ada satu lembaga atau institusi yang bisa mengawasi tingkah laku  hakim  baik  Hakim  Pengadilan  Negeri  maupun  hakim  Mahkamah  Agung, dulu  yang  ada  hanya  kode  etik.  Kemudian  yang  mengawasi  selain  kode  etik  itu hanya  Irjen  Kehakiman  kalaupun  sekarang  dipindahkan  semua  kepada Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Agung  akan  mengadakan  satu  Irjen,  Irjen Mahkamah Agung. Jadi kalau demikian, maka pengawasan yang dilakukan hanya semata-mata  pengawasan  internal  yang  kita  khawatirkan  bahwa  dia  tidak  bisa memberikan  putusan  yang  tidak  memihak  kepada  yang  dihukumnya  itu  yaitu hakim-hakim, oleh karena itu kita membutuhkan satu lembaga, satu komisi yang independen yang keberadaannya tidak di internal itu dan keanggotaannya benar- benar independen dan dibentuk oleh undang-undang. 15
Salah satu alasan atau pertimbangan Hakim Konstitusi menyatakan bahwa apabila Hakim  Mahkamah  Konstitusi  diawasi  oleh  Komisi  Yudisial  perilakunya  akan menyebabkan  terjadinya Conflic  of  Interest apabila  nantinya  dalam  memutus  sengketa kewenangan lembaga Negara yang melibatkan Komisi Yudisial. Justru menurut penulis kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  untuk  memutus  sengketa  kewenangan  antar lembaga  negara yang melibatkan pihak Komisi Yudisial merupakan kewenangan dari Mahkamah  Konstitusi  yang  diamanatkan  oleh  Konstitusi  (UUD  1945)  yang menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. 16 Sehingga tidak perlu lagi ada argumen hukum yang dapat menegasikan kewenangan tersebut. Dan kalau dikaji lebih jauh justru dalam konteks inilah sebetulnya Independensi Hakim Konstitusi diuji.
Menurut  putusan  Mahkamah  Konstitusi,  Hakim  Konstitusi  tidak  masuk  dalam pengertian hakim. Padahal dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,
14 Sekretariat    Jenderal    MPR.  Risalah  Rapat  Pleno  Ke-36  Panitia Ad  Hoc I  BP  MPR  Tahun  2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.
15 Sekretariat  Jenderal  MPR.    Risalah Rapat  Pleno  Ke-36 Panitia Ad Hoc I BP  MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.
16 Pasal 24C ayat (1) Undang Undang  Dasar  1945
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah  Konstitusi.  Kalau  UUD  1945  tidak  memisahkan  pengertian  hakim berdasarkan ruang lingkup, maka semua hakim dalam ranah kekuasaan negara harus dimaksudkan sebagai  hakim. Karena Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh hakim dalam  semua  lingkungan  peradilan,  maka  tidak  tepat  mengatakan  bahwa  Hakim Konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim.
Karenanya  sulit  untuk  menafikkan  bahwa  putusan  mengeluarkan  Hakim Konstitusi  dari  objek  pengawasan  Komisi  Yudisial  tidaklah  terkontaminasi  dengan kepentingan  Hakim  Konstitusi  yang  agaknya  sangat  enggan  perilakunya  diawasi. Potensi benturan kepentingan ini sebenarnya sudah tercium sedari awal, dan karenanya Mahkamah  Konstitusi  diingatkan  untuk  tidak  memutuskan  permohonan  sepanjang yang  menyangkut    Mahkamah  Konstitusi  sendiri.  Terlebih  ada  asas  hukum  yang mengatakan hakim tidak boleh memeriksa perkara yang terkait dengan dirinya sendiri. Sayangnya  Mahkamah  Konstitusi  mengabaikan  peringatan  tersebut  dan  akhirnya terjebak  pada logika tiran bahwa perilaku Mahkamah Konstitusi hanya  boleh diawasi oleh mereka sendiri. 17
Pembagian  lembaga  Negara  yang  terdiri  dari  lembaga  Negara  utama  ( main  state organ ) dan lembaga Negara penunjang (auxiliary state organ) masih perlu diperdebatkan karena  konstitusi  tidak  mengaturnya  sehingga  menurut  penulis  tidak  ada  alasan konstitusional  terhadap  hal  tersebut.  Keberadaan  Komisi  Yudisial  tetap  merupakan lembaga  konstitusional  ( constitusional  organ )  karena  kedudukan  dan  fungsinya  diatur langsung  (kewenangan  atribusi)  dalam  konstitusi  jadi  memposisikan  Komisi  Yudisial lebih  inferior  dibandingkan  dengan  Mahkamah  Agung  tidak  tepat.  Kalau  Komisi Yudisial  dianggap  lembaga  Negara  penunjang (auxiliary  state  organ) yang kedudukannya  dibawah  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi  bagaimana dengan  kedudukan  DPD  apakah  dapat  dianggap  sebagai  lembaga  Negara  penunjang yaitu lembaga penunjang bagi DPR. Seperti diketahui bahwa DPD secara mandiri tidak mempunyai fungsi legislasi, melainkan hanya mengajukan usulan RUU tertentu kepada
17 Denny Indrayana. (2008). Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor .  Jakarta:  Kompas Media Nusantara, p. 59.
DPR.  Tapi  secara  formal  kelembagaan,  kedudukan  DPD  tidak  lebih  rendah  dari  DPR atau dapat dikatakan setara. Demikian juga bisa diambil contoh hubungan kerja antara KPU  dengan  Bawaslu,  KPU  sebagai  lembaga  negara  penyelenggara  pemilu  yang diamanatkan  langsung  oleh  Undang-Undang  Dasar,  diawasi  oleh  Bawaslu  yaitu lembaga Negara yang tidak diatur dalam UUD. Ternyata hal ini tidak ada masalah dan berjalan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
Penulis  berbedapendapat  dengan  alasan  Hakim  Konstitusi  bahwa checks  and balances hanya  dapat  dilakukan  diantara  fungsi  kekuasaan  yaitu  antara  kekuasaan yudikatif,  eksekutif  dan  legislatif.  Hal  tersebut  mungkin  sesuai  pada  waktu  itu  yaitu pada  saat  munculnya  konsep checks  and  balances di  Amerika  Serikat,  karena  lembaga negara pada masing-masing kekuasaan tersebut hanya ada satu lembaga yaitu Presiden (Eksekutif), Konggres (Legislatif) dan Mahkamah Agung (Yudikatif), akan tetapi dimasa kini  dimana  seiring  dengan  perkembangan  negara  didunia,  maka  berkembang  pula lembaga  negara-lembaga  negara  untuk  memenuhi  tuntutan  dan  kompleksnya kebutuhan negara. Dengan demikian lembaga negara tidak hanya terdiri atas 3 fungsi kekuasaan,  bahkan  di  bidang  legislatif  dan  yudikatif  misalnya  sudah  lebih  dari  satu lembaga  negara.  Oleh  karena  itu  maka  pendapat  dari  Hakim  Mahkamah  Konstitusi tersebut sudah tidak relevan lagi.
Menurut  penulis  dapat  saja  dilakukan  mekanisme checks  and  balances antar lembaga  Negara  walaupun  sesama  lembaga  yudikatif  atau  yudisial  hal  ini  dalam rangka  menguatkan  aplikasi  dari  prinsip-prinsip  pemisahan  kekuasaan (separation  of power) .  Karena  memang  salah  satu  alasan  dibentuknya  Komisi  Yudisial  adalah  untuk pelaksanaan check and balances antar lembaga Negara khususnya lembaga yudisial, hal ini  dapat  dilihat  dalam  pembahasan-pembahasan  usul  pembentukan  Komisi  Yudisial dalam rapat PAH I BP MPR.
Check  and  balances yang  dikatakan  Mahkamah  Konstitusi  hanya  terbagi  diantara kekuasaan  eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif,  adalah  pola  pikir  ala  Montesquieu  yang klasik dan ketinggalan zaman. Kompleksitas ketatanegaraan modern sudah tidak cukup lagi mendasarkan pemisahan kekuasaan kepada tiga cabang tersebut. Bruce Ackerman (2000)  menulis  artikel  berjudul Separation  of  Powers dalam The  Harvard  Law  Review
bahwa  di  Amerika  serikat  ada  sistem  pemisahan  kekuasaan  baru  yang  melingkupi Presiden,  DPR,  Senat,  Mahkamah  Agung  dan  Komisi-Komisi  Independen  ( independent agencies ). Dicontohkan Ackerman bahwa  salah satu Komisi Independen adalah Federal Reserve  Bank ,  yang  juga  mempunyai  kewenangan  saling  kontrol  dan  saling  imbang dengan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. 18
Pendapat senada disampaikan Saldi Isra, kalau dibaca dengan teliti pertimbangan hukum  dari  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  Hakim  Konstitusi  merancukan begitu  saja  antara separation  of  power dengan checks  and  balances .  Dalam separation  of power ,  pembagian  secara  kaku  atas  tiga  cabang  kekuasaan  menjadi  benar  adanya, sedangkan  dalam checks  and  balances pembagian  seperti  itu  bukan  menjadi  hal  yang mutlak. Oleh karenanya, ada pernyataan agak ”berbahaya” bagi diskursus ilmu hukum bila  interpretasi  Mahkamah  Konstitusi  ini  dijadikan  patokan  dalam  kontekstualisasi prinsip checks  and  balances di  Indonesia.  Dikatakan  ”berbahaya”  karena  pertimbangan itu  menyempitkan  pemahaman checks  and  balances pada  teks  Konstitusi,  bukan  pada prinsip-prinsip. 19
Berbicara  tentang  sistem checks  and  balances ,  dalam  rangka schieding  van  machten ataupun la division des Puissance dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, maka Komisi  Yudisial  bukanlah  merupakan  salah  satu  cabang  kekuasaan  negara  seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif yang posisinya duduk dan berdiri side by side, neben ein ander , namun juga bukan unter geordnet ataupun nach ein ander terhadap cabang-cabang kekuasaan negara yang lain, melainkan benar-benar berposisi sebagai supporting element dari  salah  satu  cabang  kekuasaan  negara  dalam  hal  ini  cabang  kekuasaan yudikatif. 20 Akan tetapi bukan berarti Komisi Yudisial tidak dapat mengawasi hakim di Kekuasaan Kehakiman.
Jadi  kalaupun  benar  logika  dan  argumen  Mahkamah  Konstitusi  bahwa  Komisi Yudisial adalah state auxiliary agency , maka sebagai lembaga independen bukanlah tidak mungkin  jikalau  Konstitusi  menetapkan  dan    memberikan  sistem  saling  kontrol  dan
18 Suparto.  (2017). Dinamika  Hubungan  Antara  Mahkamah  Agung  Dengan  Komisi  Yudisial  Republik Indonesia . Jakarta : Bina Karya,p. 60–61.
19 Saldi Isra. (2010). Perkembangan Pengujian Perundang-undangan ..., Op.Cit , p. 98.
20 Soetjipno.(2006). “Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim”. Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial RI, Komisi Yudisial RI, Jakarta, p. 402.
saling  imbang  antara  Mahkamah  Agung  dan  Komisi  Yudisial.  Justru  perkembangan kehidupan  ketatanegaraan  modern  menunjukkan tren terbangunnya  sistem  kontrol yang  melibatkan  komisi-komisi  negara  independen.  Di  Afrika  Selatan  dan  Thailand, sebagai  contoh  kehadiran  Komnas  HAM,  Komisi  Pemilihan  Umum  dan  Komisi Pemberantasan  Korupsi,  diakui  secara  tegas  di  dalam  konstitusinya  dan  diberikan kewenangan  untuk  melakukan checks  and  balances di  bidangnya  masing-masing. Lembaga-lembaga independen itu diakui sebagai constitutional organ . 21
Dalam  rapat  yang  membahas  Laporan  PAH  I  BP  MPR  pada  rapat  BP  MPR  , tercatat  anggota-anggota  PAH  yang  mengemukakan  pendapatnya  antara  lain,  Agun Gunanjar Sudarsa dari F-PG. Menurut Agun, Hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu sangat penting harus  masuk  dalam  Undang-Undang  Dasar  dalam  rangka  menjaga  dan  adanya kompetensi,  professional,  terlepas  dari  pengaruh  politik  dan  adanya checks  and balances . 22
Menurut penulis adanya mekanisme checks and balances antara Komisi Yudisial dan Mahkamah  Agung  dapat  dilihat  pada  kewenangan  Komisi  Yudisial  yang  ikut  serta dalam rekruitmen calon hakim agung. Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim  Konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  Komisi  Yudisial  adalah  sebagai supporting organ sehingga tidak tepat kalau melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung sebagai  lembaga  negara  utama.Secara  fungsional  memang  termasuk  organ  negara penunjang  akan  tetapi  kalau  dilihat  secara  kelembagaan,  Komisi  Yudisial  karena kedudukan  dan  kewenangannya  diamanatkan  langsung  oleh  Konstitusi,  maka  secara kelembagaan  tetap  dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga  Negara  utama  yang  setara dengan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi,  apalagi  pembagian  tentang lembaga Negara utama (main state organ ) dan lembaga Negara penunjang (auxiliary state organ) tidak pernah ditemukan didalam Konstitusi.
Seandainya  pembagian  lembaga  Negara  utama  ( main  state  organ )  dan  lembaga Negara  penunjang (auxiliary  state  organ) itu  benar  adanya,  akan  tetapi  sesuai  dengan
21 Denny Indrayana. (2008). Negeri Para Mafioso..., Op.Cit, p. 61.
22 Sekretariat  Jenderal  MPR.Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 2001, Senin 10 Oktober 2001, Jakarta.
konstitusi  Komisi  Yudisial  adalah  sebagai  lembaga  Negara  pengawas  eksternal terhadap  hakim-hakim  dan  Hakim  agung.  Kalau  ditelusuri  dari  latar  belakang pembentukan  Komisi  Yudisial,  para  pembentuk  (pengamandemen)  UUD  seperti termuat  dalam  risalah-risalah  PAH  I  BP  MPR,  secara  tegas  telah  menyatakan  bahwa Komisi  Yudisial  dibentuk  untuk  mengawasi  hakim  dan  Hakim  agung  karena pengawasan internal yang ada sebelumnya tidak mampu mengawasi judicial corruption . Jadi  sebetulnya  pembentuk  (pengamandemen)  UUD  45  pada  waktu  itu  tidak mempersoalkan  posisi  Komisi  Yudisial  sebagai  lembaga  Negara  utama  atau  lembaga Negara  penunjang namun hanya menitikberatkan pada fungsinya.
Hal ini dapat dilihat pada rapat PAH I BP MPR salah satunya yang disampaikan oleh  Hobbes  Sinaga  dari  F-PDI  Perjuangan  yang  memberikan  komentar  bila  Hakim agung  diangkat  dan  diberhentikan  oleh  DPR  sedangkan  Komisi  Yudisial  hanya mengusulkan  berarti  Komisi  Yudisial  menganggur.  Ia  melanjutkan  bahwa  kalau  yang mengangkat  dan  memberhentikan  Hakim  agung  adalah  DPR,  Komisi  Yudisial  mesti melakukan  pengawasan,  walaupun  bukan  pengawasan  mengenai  masalah  tindakan yudisial, tetapi di dalam memelihara kehormatan dan keluhuran martabat para pejabat Hakim  agung. 23 Untuk  itu  Hobbes  juga  mengusulkan  perlunya  Dewan  Kehormatan. Jika Komisi Yudisial dan Dewan Kehormatan dapat digabung, unsur Yudisial menjadi beberapa  fungsi  yaitu  mengangkat,  mengawasi,  dan  menjaga  kehormatan  Hakim agung. 24
Pertimbangan  Hakim  Konstitusi  yang  menyatakan  bahwa  pengawasan  yang diatur  dalam  Komisi  Yudisial  bersifat  rancu  dan  tidak  sejalan  dengan  ketentuan- ketentuan  yang  telah  ada  dalam  Undang-Undang  yang  lain  yang  berpotensi menimbulkan  ketidakpastian  hukum  adalah  kurang  tepat.  Sesuai  dengan  amanat konstitusi,  maka  Mahkamah  Konstitusi  hanya  menguji  Undang-Undang  terhadap Undang-Undang  Dasar. 25 Oleh  karena  itu  Mahkamah  Konstitusi  tidak  boleh membatalkan suatu Undang-Undang hanya karena isinya bertentangan atau tumpang
23 Sekretariat  Jenderal  MPR.  Risalah  Rapat  Ke-5  Panitia  Ad  Hoc  I  BP  MPR  Tahun  1999,  Rabu  12 Oktober 1999, Jakarta.
24 Sekretariat    Jenderal    MPR.  Risalah  Rapat  Sinkronisasi  Panitia  Ad  Hoc  I  BP  MPR  Tahun 2000,Senin 13 Juli 2000, Jakarta.
25 Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945
tindih dengan Undang-Undang yang lain (UU MA). Mahkamah Konstitusi hanya dapat membatalkan isi Undang-Undang yang bertentangan dengan konstitusi atau UUD 45.
Kekurangan  dari  UU  Komisi  Yudisial  memang  tidak  membuat  kriteria  dan indikator  yang  jelas  terkait  dengan  kehormatan,  keluhuran  martabat  dan  perilaku hakim  sehingga  dalam  melaksanakan  fungsi  ini  akan  kesulitan  karena  tidak  adanya batasan  yang  jelas  mana  perbuatan  yang  boleh  dan  mana  yang  dilarang  oleh  hakim. Akan  tetapi  hal  tersebut  menurut  penulis  dapat  dibuat  dan  dirinci  dalam  bentuk peraturan  yaitu  di  peraturan  Komisi  Yudisial  sebagai  sarana  atau  aturan  pelaksanaan dari Undang-Undang Komisi Yudisial.
Komisi Yudisial memang tidak boleh masuk kemateri putusan atau teknis justisial karena  hal  tersebut  akan  mengintervensi  keputusan  hakim  sehingga  juga  melanggar prinsip  independensi  peradilan.  Penilaian  terhadap  putusan  hakim  hanya  dapat dilakukan  melalui  proses  upaya  hukum  dilembaga  peradilan.  Namun  demikian menurut penulis putusan hakim dapat dijadikan pintu masuk atau entry point dan salah satu pertimbangan bagi Komisi Yudisial untuk mengetahui ada tidaknya  pelanggaran terhadap kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
Menurut  Hakim  Konstitusi,  bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Komisi Yudisial  melanggar  independensi  peradilan.  Independensi  tidak  tepat  kalau  dijadikan sebagai alasan untuk menghindari pengawasan terhadap perilaku hakim. Hal ini sejalan dengan apa yang ada dalam teori Shimon Shetreet sebagaimana dikutip Saldi Isra dkk, barangkali independensi hakim yang tidak dapat disentuh adalah independensi dalam memutus  perkara  ( substantive  independence ).  Ditambah  lagi,  sebagai  sebuah  lembaga hakim  dan  kekuasaan  kehakiman  mesti  memahami  filosofi  pengawasan  bahwa  tidak ada satupun kekuasaan tanpa pengawasan. 26
Dalam    pertimbangannya  Hakim  Konstitusi  menyatakan  bahwa  karena    tidak adanya  batasan  dan  kriteria  yang  jelas  tentang  penilaian  kehormatan,  keluhuran martabat dan perilaku hakim dalam UU Komisi Yudisial, maka dianggap bertentangan dengan  UUD  45  atau  inkonstitusional,  hal  ini  menjadi  kurang  tepat  karena  jelas wewenang  Komisi  Yudisial  untuk  menjaga  dan  menegakkan  kehormatan  dan
26 Saldi Isra. (2010). Perkembangan Pengujian... ,Op.Cit ., p. 100.
keluhuran  martabat  dan  perilaku  hakim  diamanatkan  langsung  oleh  konstitusi  atau UUD 45.
Terkait dengan pengawasan memang didalam konstitusi tidak disebutkan secara eksplisit  akan  tetapi  kalau  dilihat  dari  latar  belakang  dibentuknya  Komisi  Yudisial adalah jelas untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim termasuk hakim agung karena  pengawasan  internal  yang  selama  ini  ada  tidak  cukup  efektif  dan  dianggap gagal untuk menjalankan fungsi pengawasan sehingga mafia peradilan tumbuh dengan subur. Hal ini dapat dilihat dalam pembahasan tentang pembentukan Komisi Yudisial di PAH I BP MPR. Bagaimanapun juga Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD 45 tentang  kekuasaan  kehakiman  walaupun  bukan  pelaksana  atau  pelaku  peradilan, Komisi Yudisial tetap merupakan lembaga Negara yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman dalam hal ini utamanya adalah rekruitmen Hakim agung dan pengawasan.
Putusan Mahkamah Konstitusi memang betul ketika mengatakan ada yang harus diperbaiki  dalam  UU  Komisi  Yudisial  terkait  dengan  pelaksanaan  pengawasan  yang dilakukan  oleh  Komisi  Yudisial.  Tetapi  itu  bukan  berarti  hanya  norma  perundangan dalam UU Komisi Yudisial yang keliru, dan lalu diputuskan bertentangan dengan UUD 1945. Kalau benar argumen Mahkamah Konstitusi bahwa terjadi tumpang tindih antara aturan  pengawasan  yang  ada  di  dalam  UU  Mahkamah  Agung  (UU  MA),  UU Kekuasaaan Kehakiman (UU KK) dan UU Komisi Yudisial (UU KY), maka seharusnya yang diperbaiki adalah UU Mahkamah Agung dan UU Kekuasaaan Kehakiman. Karena dalam hal pengawasan hakim, UU Komisi Yudisial harus dianggap lex specialis derogat legi  priori ,  aturan  yang  khusus,  mengesampingkan  aturan  yang  umum  dan lex posteriorderogat legi priori aturan yang baru mengesampingkan aturan yang lama.
Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat  Denny  Indrayana,  ia  menyatakan  seharusnya Mahkamah  Konstitusi  membiarkan  pasal-pasal  pengawasan  itu  dengan  menekankan Komisi Yudisial mengatur hal-hal yang belum jelas diperbaiki melalui amandemen UU Komisi  Yudisial,  dengan  memulainya  lewat  peraturan  Komisi  Yudisial.  Bukanlah dengan  demikian,  fungsi  pengawasan  Komisi  Yudisial  masih  dapat  dilakukan,  suatu
fungsi yang teramat penting untuk memerangi praktik mafia peradilan yang marak di negeri ini. 27
Terkait  pengesampingan  asas nemojudex  idoneus  in  propria  causa Mahkamah Konstitusi  dalam  argumentasi  pada  amar  putusannya  tersebut,  mencoba  menjelaskan mengenai apa sebenarnya  pengertian dan prinsip imparsialitas. Mahkamah Konstitusi menegaskan  bahwa,  prinsip  imparsialitas  sebenarnya  dititikberatkan  hanya  dalam proses  pemeriksaan  perkara  biasa,  seperti  yang  menyangkut  perkara  perdata  atau pidana,  dalam  hal  mana  faktor  konflik  kepentingan  individual  merupakan  obyek sengketa ( objectum litis ) yang diperiksa dan diadili hakim. Berbeda dengan kasus yang ditangani Mahkamah Konstitusi, dimana proses peradilan kasus tersebut di Mahkamah Konstitusi objectum  litis nya  adalah  masalah  konstitusionalitas  undang-undang  yang lebih  menyangkut  kepentingan  publik  yang  dijamin  konstitusi  sebagai  hukum  yang tertinggi  ( supreme  law ),  bukan  semata-mata  kepentingan  individual.  Oleh  karena  itu, dalam  kasus  tersebut,  penerapan  prinsip  imparsialitas  tidak  dapat  dijadikan  alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan tersebut sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada  fungsi  dan  tugasnya  mengawal  dan  mempertahankan  konstitusi  dengan  tetap menjaga  prinsip  imparsialitas  dalam  keseluruhan  proses.  Oleh  karena  itu,  asas nemo judex  idoneus  in  propria  causa ( niemand  is  geschikt  om  als  rechter  in  zijn  eigen  zaak  op  to treden ) tidak dapat diterapkan dalam perkara judicial review ini, dan inilah yang menjadi alasan utama Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan hukum acara tersebut. 28 Penulis berpendapat bahwa asas seorang tidak dapat menjadi hakim bagi dirinya sendiri ( nemo judex idoneus in propria causa ) merupakan asas yang bersifat universal dan berlaku untuk semua kasus yang ditangani oleh hakim. Sebagai salah satu asas dalam hukum  acara,  Mahkamah  Konstitusi  tidak  boleh  menyimpanginya.  Artinya,  alasan bahwa  berperkara  di  Mahkamah  Konstitusi  tidak  sama  dengan    berperkara  di pengadilan biasa, tidak dapat dijadikan argumentasi untuk mengabaikan prinsip nemo
27 Denny Indrayana. (2008). Negeri Para Mafioso... Op.Cit , p. 63 – 64.
28 Yanis Maladi.  (2010). “Benturan Asas Nemo Judex  Indoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia Novit ; Telaah Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 005/PUU-IV/2006”. Jurnal Konstitusi ,  7 (2), p. 11-12.
judex idoneus in propria causa . Sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi sudah beberapa kali menggunakan  argumentasi  bahwa  berperkara  di  Mahkamah  Konstitusi  tidak  sama berperkara di pengadilan biasa, namun belum ada argumentasi yang dapat menjelaskan hal ini secara tuntas. 29
Selain  itu  dalam  kasus  ini  Mahkamah  Konstitusi  juga  mengabaikan  asas Imparsialitas  atau  netralitas  hakim.  Imparsialitas  atau  ketidakberpihakan  hakim mencakup  sikap  netral,  disertai  penghayatan  yang  mendalam  akan  pentingnya keseimbangan  antar  kepentingan  yang  terkait  dengan  perkara.  Hal  ini  sejalan  dengan pendapat Maruarar Siahaan bahwa prinsip imparsialitas harus tergambar dalam proses pemeriksaan  perkara  dari  awal  sampai  akhir  untuk  kemudian  sampai  kepada  tahap keputusan, sehingga putusan yang diambil dapat diterima sebagai solusi hukum yang adil  bagi  semua  pihak  yang  berperkara.  Implementasi  dari  prinsip  ini  adalah mengundurkan  diri  dari  pemeriksaan  perkara  apabila  hakim  dianggap  tidak  dapat bersikap  netral/imparsial  baik  karena  sejak  awal  mempunyai  sikap  berprasangka terhadap  salah  satu  pihak  maupun  karena  hakim  tersebut  atau  anggota  keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap perkara tersebut. 30

## D. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  pembahasandapat  disimpulkan  bahwa  Mahkamah  Konstitusi membuat Keputusan Nomor : 05/PUU-IV/2006 dengan pertimbangan sebagai berikut: (a). Hakim Konstitusi tidak  termasuk kedalan hakim yang  menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, karena pada waktu muncul ide pembentukan Komisi Yudisial belum ada  lembaga  Mahkamah  Konstitusi,  sehingga  terbentuknya  Komisi  Yudisial  pada waktu  itu  hanya  dimaksudkan  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  hakim  dan Hakim  Agung.  (b).  Hakim  Agung  termasuk  kedalam  hakim  yang  menjadi  obyek pengawasan  oleh  Komisi  Yudisial.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  awal  dibentuknya
29 Suparto.  (2017).  “Kedudukan  dan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia  dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47 (4), p. 507.
30 Maruarar   Siahaan. (2010). “ Kemandirian  dan   Tanggung   Jawab  Hakim   Dalam  Memutus Perkara.  Makalah  dalam  Workshop  Urgensi  Pengawasan  Hakim  Dalam  Rangka  Mengawal  Reformasi Peradilan, Yogyakarta .
Komisi Yudisial yang memang untuk mengawasi perilaku dari para hakim dan Hakim Agung.  (c).  Substansi  tentang  pengawasan  dibatalkan  karena  tidak  sejalan  dengan prinsip Checks  and  Balances, Komisi  Yudisial  merupakan  Lembaga  Negara  penunjang ( auxiliary state organ ) yang  tidak  dapat  mengawasi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Negara utama ( main state organ ), tidak adanya ukuran dan kriteria  yang  jelas  tentang  perilaku  hakim  yang  akan  diawasi  serta  tumpang  tindih dengan  materi  pengawasan  yang  ada  pada  Undang-Undang  Mahkamah  Agung sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
Mekanisme checks  and  balances antara  Komisi  Yudisial  dan  Mahkamah  Agung sebetulnya  dapat  dilihat  pada  kewenangan  Komisi  Yudisial  yang  ikut  serta  dalam rekruitmen  calon  hakim  agung.  Alasan  Hakim  Konstitusi  yang  menyatakan  bahwa Komisi Yudisial adalah sebagai supporting organ sehingga tidak tepat kalau melakukan pengawasan  terhadap  Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga  negara  utama  adalah keliru.Secara  fungsional  Komisi  Yudisial  memang  termasuk  organ  negara  penunjang akan tetapi kalau dilihat secara kelembagaan, Komisi Yudisial karena kedudukan dan kewenangannya  diamanatkan  langsung  oleh  Konstitusi  (Pasal  24  B  UUD  1945),  maka secara  kelembagaan  tetap  dapat  dikategorikan  sebagai  lembaga  Negara  utama  yang setara  dengan  Mahkamah  Agung  dan  Mahkamah  Konstitusi,  apalagi  pembagian tentang  lembaga  Negara  utama (main  state  organ )  dan  lembaga  Negara  penunjang (auxiliary  state  organ) tidak  pernah  ditemukan  didalam  Konstitusi.  Hakim  Konstitusi dalam  memutus  perkara  ini    cenderung  menggunakan  metode  penafsiran  konstitusi secara  historis  dan  sistematis.  Selain  itu  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  05/PUU- IV/2006  ini  berpotensi  melanggar  asas nemo  judex  idoneus  in  propria  causa yaitu  asas seseorang  tidak  dapat  menjadi  hakim  bagi  dirinya  sendiri.  Asas  ini  merupakan  asas yang  bersifat  universal  dan  berlaku  untuk  semua  kasus  yang  ditangani  oleh hakimtermasuk Hakim Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
A. Ahsin Thohari. (2004). Komisi Yudisial Dan Reformasi  Peradilan . Jakarta : ELSAM. Denny  Indrayana.  (2008). Negeri  Para  Mafioso,  Hukum  Di  Sarang  Koruptor .Jakarta  : Kompas Media Nusantara.
Firmansyah    Arifin.  (2007). Komisi  Yudisial    Pengawal    Reformasi    Peradilan    Mendayung Diantara Simpati Dan Resistensi. Bunga Rampai Komisi Yudisial , Edisi ke II. Jakarta : Komisi Yudisial RI.
Moh.  Mahfud  MD.  (2007). Perdebatan  Hukum  Tata    Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi. Jakarta : LP3ES.
___________ . ( 2006). Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: LP3ES. O.C. Kaligis . (2006). Mahkamah Agung Vs Komisi Yudisial Di Mahkamah Konstitusi . Jakarta : O.C. Kaligis Associates.
Saldi Isra. (2010). Perkembangan Pengujian Perundang-undangan Di Mahkamah Konstitusi ; Dari Berpikir Hukum Tekstual Ke Hukum Progresif . Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji.  (2006). Penelitian  Hukum  Normatif;  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Soetjipno.  (2006). Komisi  Yudisial  Dan  Pengawasan  Hakim,  Bunga  Rampai  Refleksi  Satu Tahun Komisi Yudisial RI . Komisi Yudisial RI, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo  &  A.  Pitlo.  (1993). Penemuan  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Suparto.  (2017). Dinamika  Hubungan  Antara  Mahkamah  Agung  Dengan  Komisi  Yudisial Republik Indonesia . Jakarta : Bina Karya.
B. Jurnal dan Makalah
A.H.Y.  Chen.  (2000).  “The  Interpretation  of  The  Basic  Law  and  Mainland  Chinese Perspectives”. Hongkong Jurnal Ltd . 5(2) : 1-6
Maruarar  Siahaan.  (2010).  ”Kemandirian      Dan      Tanggung      Jawab    Hakim  Dalam Memutus  Perkara”.  Makalah  dalam  Workshop  Urgensi  Pengawasan  Hakim Dalam Rangka Mengawal Reformasi Peradilan, Yogyakarta.
Suparto.  (2017).  “Kedudukan  dan  Kewenangan  Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia dan Perbandingannya Dengan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa”. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 47 (4) : 497-513
__________. (2014). “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa (Irlandia, Perancis dan Italia)”. Jurnal Mahkamah , 6 (1) : 70-84.
Yanis Maladi. (2010). “Benturan Asas Nemo Judex Idoneus In Propria Causa dan Asas Ius Curia  Novit ;  Telaah  Yuridis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  :  005/PUU- IV/2006” .Jurnal Konstitusi ,   7 (2) : 91-101
C.     Perundang-undangan / Putusan / Risalah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  No.  8,  Tambahan  Lembaran  Negara Republik Indonesia No.4358)
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2004  Tentang  Komisi  Yudisial  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004  No.89,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 4415)
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  No.  05/PUU-IV/2006  Tentang  Pengujian  UU  No.  22 Tahun  2004  Tentang  Komisi  Yudisial  dan  UU  No.  4  Tahun  2004  Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Sekretariat  Jenderal  MPR,  Risalah  Rapat  Ke-5  Panitia Ad  Hoc I  BP  MPR  Tahun  1999, Rabu 12 Oktober 1999, Jakarta.
Sekretariat  Jenderal  MPR,  Risalah  Rapat  Ke-3  Panitia Ad  Hoc I  BP  MPR  Tahun  1999, Senin 6 Desember 1999, Jakarta.
Sekretariat  Jenderal  MPR, Risalah Rapat Sinkronisasi Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 2000, Senin 13 Juli 2000, Jakarta.
Sekretariat  Jenderal MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-36 Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 2001, Rabu 26 September 2001, Jakarta.
Sekretariat  Jenderal  MPR, Risalah Rapat Pleno Ke-38 Panitia Ad Hoc I BP MPR Tahun 2001, Senin 10 Oktober 2001, Jakarta.