Pancoran - Jakarta Selatan - 12770

## Pemerintah Daerah, Lapindo, dan Pengebirian Masyarakat
Muhammad Arjul*

## Abstract
This All eyes turn to the people of Porong Sidoarjo in last few years. Mud of Lapindo has sunk many  villages  and  made  villagers  displaced.  The  phenomenon  of  Lapindo  mud  indicates businessman victory over society. Businessmen in this Lapindo Brantas case got the win as they got  support  from  the  government.  While  the  unfortunate  people  have  been  abandoned  and helpless. It is factual fact  indicating relation of power between governments and businessmen. The relationship shows the power of the ruling class over the public. From Lapindo case, we can see how helpless people when they deal with businessman.
Keywords: Local government; Lapindo and local society

## Abstrak
Semua mata tertuju kepada masyarakat Porong Sidoarjo beberapa tahun terakhir. Lumpur yang menegelamkan  banyak  kampung  dan  membuat  masyarakat  desa  terlantar.  Fenomena  lumpur lapindo  menyisaratkan  kemenangan  pengusaha  atas  masyarakat.  Pengusaha  dalam  hal  ini Lapindo Brantas mendapat kemenangan karena mendapat dukungan dari pemerintah. Sementara masyarakat  yang  mengalami  musibah  dibiarkan  terlantar  dan  tak  berdaya.  Itulah  fakta  faktual yang mengindikasikan relasi kuasa penguasa dan pengusaha. Relasi ini menunjukkan kekuatan penguasa  dihadapan  masyarakat  Porong.  Dari  Lapindo  kita  bisa  mengetahui  betapa  tidak berdayanya masyarakat ketika berhadapan dengan pengusaha.
Kata kunci: Pemda; Lapindo dan Masyarakat lokal

## Pendahuluan
Lapindo Brantas masih terus saja mengamuk dengan mengeluarkan Lumpur panas. Seiring dengan itu,  masyarakat juga tidak mau kalah galaknya dengan  menuntut pihak Lapindo sebagai biang keladi kerusakan dan penderitaan, yang melumuri tubuh, melumat tempat  tinggal,  kawasan  dan  komunitas  di  Porong-Sidoarjo.  Galaknya  masyarakat terhadap Lapindo tentu saja bisa kita pahami dengan nalar sehat. Tetapi pihak  Lapindo tidak serta merta menerima keluhan dan tuntutan yang datang dari masyarakat begitu saja.
Perbedaan  pandangan  antara  perihal  penyebab  Lumpur  di  Porong-Sidoarjo berakibat  munculnya  saling  klaim  antara  pihak  masyarakat  dengan  Lapindo.  Saling mengklaim  kepentingan  sendiri,  menghasilkan  kebuntuan  dalam  menemukan  solusi. Masing-masing pihak mengaku dirinya paling benar. Misalnya, Lapindo Brantas bersalah dan  harus  bertanggungjawab  atas  semua  perkara  yang  ditimbulkan.  Itulah  pendapat publik.  Sementara  pihak  Lapindo  bersikukuh  menolak  pemberian  ganti  rugi  kepada warga  Perumahan  Tanggulangin  Asri  Sejahtera  I  (Peruntas  I).  Alasannya,  tidak  sesuai dengan  peta  wilayah  bencana  Desember  2006  yang  disepakati  bersama  Timnas  yang dibentuk  pemerintah  melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  13  Tahun  2006  tentang Penanggulangan  Lumpur  yang  mencamtumkan  diktum,  semua  biaya  yang  dibutuhkan Timnas dibebankan kepada  Lapindo. Tetapi yang  terjadi di level praksis adalah malah sebaliknya. Pihak Lapindo melempar tanggungjawab itu kepada pihak Negara. Dengan merujuk pada kejadian bahwa ledakan pipa gas pertamina (Kompas, 2007).
Interaksi antara tiga aktor yakni Negara, Lapindo dan masyarakat korban bersifat dinamis dan berubah-ubah. Sifat dinamis itu terutama disebabkan karena sebagai agensi mereka memiliki nilai dan kepentingan yang tidak selalu bersesuaian. Selain itu, relasi diantara mereka tidak berlangsung di ruang yang hampa, melainkan terjadi dalam seting sosial ekonomi dan politik yang selalu berubah. Dinamik dengan cara pemahaman yang demikian  maka  relasi  yang  konfliktual  diantara  tiga  aktor  tersebut  merupakan  sesuatu yang  mungkin  tak  terhindari.  Relasi  yang  konfliktual  diantara  tiga  aktor  inilah  yang membuat persoalan lumpur di Porong-Sidoarjo semakin rumit untuk diurai (Trijono, et al., 2004:  288).    Kerumitan  itu,  nampak  tatkala  negara  tidak  bisa  memposisikan  diri sebagai bapak yang netral dalam perselisihan antara Lapindo dengan masyarakat. Bahkan terkesan lebih perpihak pada perusahaan ketimbang masyarakatnya.

## Kealpaan Pemerintah
Suara  miris  seringkali  kita  dengar  maupun  kita  baca  melalui  media  massa  yang mempertanyakan tentang dimana posisi negara berada dalam konteks luberan lumpur di Sidoarjo menguak kepermukaan. Ada yang mengatakan bahwa pemerintah absen, dengan tidak melindungi sepenuhnya hak-hak masyarakat Sidoarjo dari semburan lumpur panas.
Ketidakhadiran pemerintah membuat masyarakat bergerak sendiri dalam memperjuangkan  hak-haknya  melawan  Lapindo.  Sementara  di  sisi  yang  lain, menanyakan apakah negara di pihak rakyat korban atau Lapindo, atau tidak dipihak apa pun keculai di pihak diri sendiri (Kompas, 2007).
Pertanyaan bahwa negara untuk dirinya sendiri atau “netral” tentu saja sangat tidak mungkin. Dan, rakyat sudah paham tentang itu. Karenanya rakyat berjuangan melawan Lapindo  tidak  hanya  lewat  arena  perundingan,  demontrasi  dengan  turun  ke  jalan-jalan tetapi  juga  sampai  pada  sikap  pemblokiran  jalan  raya  dan  rel  kereta  api.  Teknik  ini terpaksa diambil supaya Lapindo tahu diri. Dengan membuka hati dan pikirannya. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Namun ironisnya pihak Lapindo tetap pada pendiriannya dan  masyarakat  dibiarkan  berjuang  sendiri  untuk  memperjuangkan  nasibnya  yang terpuruk bertarung dengan segala ketiakberdayaan mengahadapi Lapindo. Namun, pada saat bersamaan, aparat kepolisian yang merepresentasikan pemerintah yang seharusnya melindungi,  justru  berhadapan-hadapan  dengannya.  Tindakan  pemerintah  semacam  ini membuat  masyarakat  jengkel  tidak  bisa  mengerti  mengapa  pemerintah  tidak  pernah memihak warganya, tetapi malah memihak Lapindo (Kompas, 2007).
Kealpaan  pemerintah  dalam  memberikan  perlindungan  kepada  warganya  di Porong  Sidoarjo  menimbulkan  reaksi  dari  banyak  kalangan. Pertama ,  pemerintah seharusnya  bersikap  tegas  dengan  mengambil  alih  tanggung  jawab  Lapindo  untuk sementara dan menyelesaikan seluruh persoalan berkait dengan rakyat dan dunia bisnis korban lumpur. Kedua , pemerintah harus mengambil alih sementara agar seluruh korban mendapat  kepastian.  Setelah  itu,  baru  pemerintah  hitung-hitungan  dengan  Lapindo (Kompas, 2007). Ketiga , jika dibiarkan dalam posisi berjuang sendirian, tanpa kejelasan dan kehadiran peran pemerintah untuk memecahkan masalah serta melindungi warganya. Keempat , Kekesalan yang memuncak setelah sejumlah perundingan dan aksi sebelumnya tak  membuahkan  hasil  akhirnya  membuat  mereka  marah  dan  memblokir.    Warga memblokir jalan raya porong dan rel kereta api. Mereka melakukan hal itu karena merasa pemerintah untuk kesekian kalinya tidak berpihak kepada nasib mereka (Kompas, 2007).
Empat  poin  ini  sudah  cukup  menggambarkan  bahwa  pemerintah  gagal menjalankan fungsi dalam hal memberikan perlindungan ketika masyarakat berhadapan dengan  pihak  Lapindo.  Karena  itu,  tidak  salah  dan  tidak  keliru  jika  kita  mengatakan bahkan  pemerintah  gagal  menjadi  sebagai  'bapak'  yang  baik  bagi  salah  satu  'anaknya' yang  harus  bertanggung  jawab  atas  kelalaiannya.  Dan  pemerintah  juga  tidak  bisa diandalkan  sebagai  'juru  runding'  yang  piawai  antara  Lapindo  dan  korban (http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTA L)

## Penanggung Jawab Sosial Lapindo di Pertanyakan
Kealpaan  pemerintah  sebagaimana  di  paparkan  di  atas  menyisakan  tanya, khususnya tentang siapa yang harus bertanggungjawab. Nalar awam mengatakan bahwa yang harus bertanggungjawab adalah pihak Lapindo. Dan, pandangan ini diperkuat oleh, pertama ,  sejauh  ini  Lapindo  sudah  menyatakan  kesediaannya  menanggung  biaya penanganan kasus.  Kami menyiapkan 630 miliar kata Imam P Agustino selaku General Manajer Lapindo Brantas (Tempo, 2006). Kedua , Presisden mengatakan akan menindak tegas  PT  Lapindo  Brantas  Inc,  jika  tidak  memenuhi  proses  ganti  rugi  bagi  korban  di Sidoarjo sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, Lapindo juga harus berusaha menutup semburan lupur (Kedaulatan Rakyat, 2007). Ketiga , Wapres mengatakan, agar Lapindo Brantas bermurah hati dan jangan menawar (Kompas, 2006).
Tiga  basis  argumen  di  atas  pada  perkembangannya  ternyata  tidak  konsisten dijalankan. Pihak Lapindo belum menunaikan tugas sepenuhnya sementara pemerintah juga  loyo  dalam  menghukum  perilaku  Lapindo  yang  mau  lepas  tanggungjawab. Ketidaktegasan  pemerintah  kepada  Lapindo  diperparah  lagi  dengan  statemen  Menteri Pekerjaan Umum, Joko Kirmanto  yang mengatakan, bahwa akibat lumpur Lapindo dana yang perkiraan mencapai 7,6 triliun. Dana ini akan ditanggung secara bersamasama antara perintah dengan Lapindo. Rencana pemerintah menanggung dana masalah taknis 4 triliun dan sisanya Lapindo (Kedaulatan Rakyat, 2007).
Tentu  saja  keinginan  pemerintah  untuk  menanggung  bersama-sama  dengan Lapindo mendapat reaksi keras dari Paul Sutaryono, yang mengatakan bahwa seharusnya pemerintah tidak menyediakan dana talangan apa pun kepada Lapindo untuk memberikan ganti  rugi.  Sungguh  tidak  pada  tempatnya,  pemerintah  menalangi  dana  semacam  itu kepada
suatu perusahaan
non pemerintah
(http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PORTA L).
Di  tengah  kritik  yang  dilancar  semacam  itu,  kita  pun  kembali  dikejutkan  oleh pemberitaan media yang menyebutkan bahwa Energi Mega Persada (EMP) telah menjual saham  Lapindo  Brantas  kepada  Freehold  Group  Ltd.  Penjualan  saham  ini  telah menimbulkan kontroversi tentang tanggung jawab kelompok usaha Bakrie selaku pemilik saham mayoritas terhadap kelanjutan penanganan masalah Lumpur di Sidoarjo. Nirwan D Bakrie selaku pemilik kelompok usaha Bakrie telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lari dari tanggung jawab.
Masalahnya  adalah  bagaimana  pertanggungjawaban  itu  secara  legal  bisa dimintakan  kepada  Bakrie  apabila  pemilik  Lapindo  telah  beralih  ke  pemilik  baru. Apalagi,  jika  pemilik  baru  itu  diragukan  kredibilitasnya.  Di  sinilah  pemerintah,  lewat lembaga yang berwenang menangani masalah penjualan saham ini (misalnya Bapepam),
diharapkan  ketegasannya.  Ketegasan  itu  bisa  menjadi  hal  yang  sulit,  tetapi  juga  bisa mudah terkait dengan keberadaan Menko Kesra Aburizal Bakrie di dalam pemerintahan sekarang ini.

## Lapindo dalam Perlindungan Pemerintah
Keberadaan  Aburizal  Bakrie  dalam  pemerintahan  bisa  menihilkan  tuntutan masyarakat untuk memaksa Lapindo mau menanggung biaya sosial.  Pandangan ini tentu saja  beralasan  dan  menemukan  pijakan  teoritiknya  dalam  perspektif  Marxisme.  Yang menempatkan  negara  sebagai  alat  kapitalis.  Negara  mempunyai  watak  yang  berpihak pada kelas dominan.
Dan,  hal  ini  sudah  ditunjukkan  oleh  pemerintah  secara  telanjang.  Pembelaan Negara/pemerintah terhadap Lapindo sudah tidak bisa diragukan lagi. Meminjam bahasa Hotman  M  Siahaan,  Negara  dan  Lapindo  bersikukuh,  dan  rakyat  dibiarkan  berjuang sendiri dan bernegoisasi dengan Lapindo.  Keberpihakan Negara terhadap Lapindo harus dibaca  bahwa  kedua  aktor  ini  mempunyai  kesamaan  dalam  kerangka  pencapaian kemakmuran melalui maksimalisasi pertumbuhan ekonomi.
Karena  itu,  tatkala  Lapindo  mendapat  musibah,  negara  lebih  banyak  berpihak kepadanya  ketimbang  masyarakat.  Keberpihakan  semacam  ini  menunjukkan  bahwa Negara  sudah  menjadi  bagian  dari  sistem  kapitalisme  internasional  dimana  Negara berperan menjaga keberlangsungan dari reproduksi sistem yang menopangnya. Eksistensi Negara  dapat  dikatakan  bergantung  pada  kelas  dominan  yang  ditentukan  oleh  cara produksi  yang  dominan,  Negara  tidak  dapat  hindari  terintegrasi  ke  dalam  sistem.  Hal inilah  yang  melahirkan  “kebutuhan  struktural”  berupa  reproduksi  sosial  oleh  negara dalam menjamin eksistensinya (Santoso, et al., 2004: 135).
Dalamnya relasi negara dengan Lapindo merupakan representrasi dari persekutuan yang paling sempurna antara kepentingan negara dan modal swasta.  Keduanya terjalin relasi erat dan kuat yang mencerminkan adanya simbiosis mutualistik antara pengusaha dan penguasa (Silaen, 2006: 142).
Fenomena  tersebut  tidaklah  mengherankan.  Bahkan,  merupakan  hal  yang  biasa bila  seorang  penguasa  memiliki  patron  politik  maupun  hubungan  yang  erat  dengan pemerintah atau keluarga para birokrat tingkat atas dalam rangka mengakumulasi modal atau pengembangan usahanya. Persekutuan semacam ini menjadi model politik ekonomi rezim Soeharto. Sejumlah penguasaha yang dekat dengan lingkaran kekuasaan Soeharto memperoleh  banyak  privilese  bisnis,  yang  menceriminkan  adanya  kolaborasi  antara pengusaha dengan penguasa (baik sipil maupun militer). Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam bentuk dukungan modal dan pengelolaan usaha dari pengusaha, sedangkan pihak
birokrat  dan  militer  memberikan  dukungan  lisensi  atau  konsesi  termasuk  konsensi keamanan (Silaen, 2006: 156).

## Dampak Lapindo
Paling  minimalis  ada  tiga  dampak  yang  ditimbulkan  luberan  Lumpur  Lapindo. Pertama , lumpur panas Lapindo potensi kerugian mencapai Rp 33,2 triliun. Meski kurang dari 10 persen dari produk domestik regional bruto (PDRB) Jatim 2006 sebesar Rp 469,2 triliun, nilai itu tentu bukan jumlah yang sedikit.
Greenomics menghitungnya berdasarkan komponen biaya pembersihan lumpur Rp 4,3 triliun, penanganan sosial Rp 3,59 triliun, restorasi lahan Rp 3,97 triliun, ekologi Rp 4,63  triliun,  pertumbuhan  ekonomi  Rp  4,34  triliun,  pemulihan  bisnis  Rp  5,79  triliun, kehilangan  kesempatan  Rp  2,88  triliun,  dan  ketidakpastian  ekonomi  Rp  3,7  triliun (http://kompas.com/kompas-cetak/0703/24/Fokus/3402715.htm). Kedua , dampak kerusakan  yang  ditimbulkannya  amat  besar:  kerusakan  lingkungan,  keterbelakangan sosial, akibat hilangnya kesempatan hidup dan kemorosotan kualitas hidup satu generasi (Kedaulatan  Rakyat,  2007). Ketiga ,  Jawa  Timur  tidak  kondusif  untuk  usaha.  Akibat ketidakseriusan  pemerintah  dan  Lapindo  menyelesaian  kasus  itu  membuat  pengusaha tidak  nyaman.  Infrastruktur  banyak  yang  rusak  akibat  terendam  Lumpur  tak  kunjung diperbaiki (Kompas, 2007).
Tiga dampak semburan lumpur Lapindo saya kira tidak hanya berhenti sampai di sini.  Tetapi  perusahaan  Lapindo  bisa  juga  dikategorikan  telah  melanggar  Hak  Asazi Manusia.  Dan  Negara  mempunyai  hak  memberlakukan    Kovenan  Hak-hak  Sipil  dan Politik  (1966)  yang  mewajibkan  negara  melakukan  semua  upaya  pencegahan pelanggaran  HAM  serta  menginvestigasi  dan  menghukum  pelanggaran  HAM  yang dilakukan  setiap  subyek  hukum,  termasuk  perusahaan  Lapindo  dalam  wilayah  hukum negara tersebut.
Menempatkan Lapindo sebagai pelanggar HAM tentu saja menarik untuk ditelaah. Sebab dalam beberapa tahun terakhir ini ihwal pelanggaran HAM oleh perusahaan sudah mulai  digiring  ke  pengadilan  nasional  maupun  regional.  Komisi  Hak  Asasi  Manusia Afrika pada tahun 2001 dihadapkan kepada gugatan terhadap perusahaan minyak Shell di Nigeria karena perusahaan minyak tersebut dalam mengeksploitasi minyak di kawasan Ogoniland  telah  mengabaikan  dan  melanggar  hak-hak  kesehatan,  lingkungan,  hak-hak akan  makanan,  dan  hak  komunitas  lokal  yang  berakibat  pada  rusaknya  sendi-sendi kehidupan di Ogoniland (Kompas, 2009).

## Kesimpulan
Sudah  sepuluh  bulan  lebih  semburan  Lumpur  mengalir  di  Porong  Sidoarjo. Sepanjang  luberan  Lumpur  itu  mengalir  korban  pun  berjatuhan,  menterlantar  warga masyarakat,  mengenangi  rel  kereta  api,  jalan  raya  Porong  tersendat  dan  macet  bahkan kecemasan dan kekhawatiran belum juga lenyap. Di tengah suasana semacam itu kita pun belum  menemukan  peta  kejelasan  dan  komitemen  untuk  mempertegas  permasalahan antara posisi Negara, Lapindo, dan masyarakat.
Ketidakjelasan  komitmen  Negara  dan  Lapindo  dalam  menangani  luapan  lumpur akan rentan  menimbulkan gejolak sosial, bahkan tak mustahil muncul pembangkangan sipil,  yang  tanda-tanda  awalnya  sudah  mulai  bertunas,  tutur  Hotman  Siahaan.  Analisis Siahaan ini kalau dibiarkan membahayakan pemerintah daerah kedepan.

## Daftar Pustaka
Bisnis.com . Potensi risiko bank nasional atas kasus Lapindo .
http://www.bisnis.com/servlet/page?_pageid=127&_dad=portal30&_schema=PO
RTAL
Kompas. (2006, 7 Desember). Masalah Lumpur Panas Sebuah Sudah Selesai .
Kompas. (2007, 13 Maret). Lumpur Mengalir sampai Jauh . Kompas. Corporate Responsibility . http://www.kompas.co.id/kompas-
cetak/0401/28/opini/824683.html
Majalah Tempo. Edisi 21-27 Agustus 2006. https://majalah.tempo.co/edisi/376/2006-08- 21
Santoso, P. dkk (ed). (2004). Menembus Ortodoksi Kajian Kebijakan Publik . Yogyakarta: Fisipol UGM.
Silaen, V. (2006). Gerakan Sosial Baru . Yogyakarta. IRE.
Trijono, L. dkk (ed). (2004). Potret Retak Nusantara: Studi Kasus Konflik di Indonesia . Yogyakarta: CSPS.

## Koran
Kedaulatan Rakyat. 6 Maret 2007.