## TINJAUAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROYEK BANGUNAN PEMERINTAH TIDAK SEDERHANA DI KOTA AMBON
Grace Lelapary 1) , Imran Oppier 2) , Christy Gery Buyang 3)
1,2,3) Program Studi Teknik Sipil, Universitas Pattimura
1) gracelelapary03@gmail.com, 2) oppier.iwan@gmail.com, 3) christ.gery@gmail.com

## ABSTRACT
Ambon  City  is  one  of  the  cities  whose  development  is  being  intensively  carried  out  by  the  government, therefore many government buildings have been carried out  in Ambon City.  Many workers are carried heavy work that have the potential to experience hazards, so that a good application of occupational safety and health (SMK3) is needed to reduce  risk.  This  study  aims  to  determine  the  level  of  implementation  of  the  occupational  safety  and  health management system in non-modest government building projects in Ambon City. The method used in this study is a quantitative  method  by  observation  and  interview,  this  method  tends  to  be  descriptive  results  using  Minister  of Public  Works  Regulation  No.  9  of  2008  and  processed  using  a  Likert  Scale  as  a  measure  to  determine  the presentation  of  the  application  of  SMK3  in  the  project  under  study.  The  results  of  the  study  on  the  first  factor, namely  regulatory  factors  and  work  safety  standards  which  are  the  most  fundamental  barriers,  are  companies imposing sanctions with a percentage of 56.67%, regulatory and operational factors, workers reject hazardous work with a 49.17% presentation on worker factors, the company provides emergency and fire extinguishers fires with a presentation  of  48.33%  on  environmental  factors  of  the  project,  workers  get  socialization  with  presentations  of 55.83%  on  the  factors  of  occupational  safety  and  health  management,  and  the  company  carries  out  periodic inspections of 27.50% on safety and health implementation factors .

## ABSTRAK
Kota  Ambon  merupakan  salah  satu  kota  yang  pembangunannya  sedang  gencar  dilakukan  pemerintah,  karena  itu banyak  bangunan  pemerintah  yang  dilakukan  di  Kota  Ambon.  Banyak  pekerja  pada  proyek  melakukan  pekerjaan berat  yang  sangat  berpotensi  mengalami  bahaya,  sehingga  diperlukan  penerapan  keselamatan  dan  kesehatan  kerja (SMK3)  yang  baik  untuk  dapat  mengurangi  resiko.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkat  pelaksanaan sistem  manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (SMK3)  pada  proyek  bangunan  pemerintah  tidak  sederhana (BPTS)    di  Kota  Ambon.  Metode  yang  diguankan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  kuantitatif  dengan  cara observasi  dan  wawancara,  metode  ini  cenderung  pada  hasil  deskriptif  dengan  menggunakan  Peraturan  Menteri Pekerjaan  Umum  No.  9  Tahun  2008  dan  diolah  menggunakan  Skala  Likert  sebagai  ukuran  untuk  menentukan presentasi  penerapan  SMK3  pada  proyek  yang  diteliti.  Hasil  penelitian  pada  faktor  pertama  yaitu  faktor  peraturan dan  standar  keselamatan  kerja  yang  menjadi  penghambat  paling  mendasar  adalah  perusahaan  memberikan  sanksi dengan presntasi 56.67%, faktor peraturan dan operasional, pekerja menolak pekejaan yang membahayakan dengan presentasi  49.17  %  pada  faktor  pekerja,  perusahaan  menyediakan  pintu  darurat  dan  pemadam  kebakaran  dengan presentasi  sebesar  48.33  %  pada  faktor  lingkungan  proyek,  pekerja  mendapatkan  sosialisasi  dengan  presentasi sebesar  55.83%  pada  faktor  menajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja,  dan  perusaah  melakukan  pemeriksaan berkala sebesar 27.50 % pada faktor pelaksanaan K3.
Kata  Kunci  : Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3);  Bangunan  Pemerintah  Tidak Sederhana; Skala Likert

## 1. PENDAHULUAN
Pekerjaan  konstruksi  merupakan  kegiatan  yang cukup  banyak  menggunakan  berbagai  peralatan,  baik canggih  maupun  manual.  Peralatan  ini  dilaksanakan  di lahan  yang  terbatas  luasnya  dalam  berbagai  jenis kegiatan  sehingga  menyebabkan  resiko  tinggi  terhadap kecelakaan.  Laporan  International  Labour  Organization (ILO),  setiap  hari  terjadi  kecelakaan  kerja  yang mengakibatkan  korban  fatal  sekitar  6000  kasus  dan berdasarkan  data  BPJS  Ketenagakerjaan  Kota  Ambon
Tahun  2017 ada 23  kasus kecelakaan kerja  yang  terjadi dan  berakibat  meninggal  dunia.  Untuk  mengatasi  hal tersebut,  maka  dilakukan  tinjauan  sistem  yaitu penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan  Kerja  (SMK3).  Karena  pada  prinsipnya kecelakaan  kerja  akibat  perbuatan  manusia  ( human error )  bisa  dicegah  dengan  pengawasan  dan  kualifikasi SMK3 yang diperketat oleh pengawasan dari pemerintah pusat  maupun  dinas.  Artikel  ini  bertujuan  untuk mengetahui  tingkat  penerapan  dan  pelaksanaan  SMK3
serta memberi solusi bagi penerapan SMK3 yang belum dilakukan pada proyek pembangunan Gedung Pemerintah Tidak Sederhana di Kota Ambon.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Defenisi SMK3
Sistem  Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan Kerja  (SMK3)  adalah  bagian  dari  sistem  manajemen secara  keseluruhan  yang  meliputi  struktur  organisasi, perencanaan,  tanggung  jawab,  pelaksanaan,  prosedur, proses  dan  sumber  daya  yang  dibutuhkan  bagi pengembangan  penerapan,  pencapaian,  pengkajian  dan pemeliharaan  kebijakan  keselamatan  dan  kesehatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang selamat, aman, efisien dan produktif. (Permen PU, 2008)
Pemahaman  tentang  SMK3  yang  benar  dari  semua aspek  sangat  berguna  untuk  pencegahan  kecelakaan dalam  kegiatan  konstruksi  dimana  diharapkan  produksi meningkat  dengan  meminimalkan  atau  mengurangi kecelakaan  bahkan  meniadakan  kecelakaan  ( zero accident ).
Sesuai  dengan  Bab  III  pasal  3  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  No.  PER.  05/MEN/1996,  penerapan SMK3  diwajibkan  kepada  perusahaan  dengan  tingkat penerapan sebagai berikut :
1. Perusahaan  kecil  atau  perusahaan  dengan  tingkat resiko  rendah  harus  menerapkan  sebanyak  64 elemen.
2. Perusahaan  sedang  atau  perusahaan  dengan  tingkat resiko  menengah  harus  menerapkan  sebanyak  122 elemen.
3. Perusahaan  besar  atau  perusahaan  dengan  tingkat resiko  tinggi  harus  menerapkan  sebanyak  166 elemen.
Dilihat  dari  tingkat  penerapan  di  atas,  maka pembangunan proyek gedung Siloam Hospital termasuk kategori  perusahaan  besar  yang  menerapkan  sebanyak 166  elemen  yang  terdapat  dalam  SMK3.  Hal dikarenakan  proyek  ini  memiliki  pekerja  lebih  dari  100 orang.
Keberhasilan penerapan Sistem Manajemen
Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  di  tempat kerja  dapat  diukur  menurut  Permenaker  05/MEN/1996 sebagai berikut:
1. Untuk  tingkat  pencapaian  0-59  %  dan  pelanggaran peraturan  perundangan  (nonconformance)  dikenai tindakan hukum.
2. Untuk  tingkat  pencapaian  60-84  %  diberikan sertifikat dan bendera perak.
3. Untuk  tingkat  pencapaian  85-100  %  diberikan sertifikat dan bendera emas.
Ditinjau dari segi kinerja penerapan penyelenggaraan SMK3  konstruksi  bidang  Pekerjaan  Umum  menurut
Permen  PU  Nomor:  09/PRT/2008  terbagi  menjadi  3 (tiga) bagian, yaitu:
1. Baik, bila mencapai hasil penilaian > 85%.
2. Sedang, bila mencapai hasil penilaian 60% - 85%.
3. Kurang, bila mencapai hasil penilaian < 60%.
2.2  Prinsip  Dasar  SMK3  dalam  Perundang- undangan
Prinsip  dasar  SMK3  sudah  ada  sejak  tahun  1970 terlihat  dalam  Peraturan  Undang-undang  Republik Indonesia  No. 1 tahun 1970 tentang  Keselamatan Kerja yang  menjelaskan  bahwa  bahwa  setiap  tenaga  kerja berhak  mendapat  perlindungan  atas  keselamatan  dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional.
Sedangkan pada undang-undang No.13 tahun 2003 terdapat prinsip dasar SMK3 yang diatur dalam pasal 87 tentang ketenagakerjaan yang diantaranya berisi:
1. Setiap  perusahaan  wajib  menerapkan  sistem manjemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan  mengenai  penerapan  sistem  manjemen keselamatan  dan  kesehatan  kerja  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1)  diatur  dengan  Peraturan Pemerintah.
Setelah  itu,  maka  dikeluarkan  Peraturan  Menteri Tenaga  Kerja  Nomor:  PER.  05/MEN/1996  tentang SMK3 dan dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi demi tercapainya keamanan  K3,  maka  ditetapkan  Peraturan  Menteri tentang  Pedoman  SMK3  kontruksi  bidang  Pekerjaan Umum  Nomor:  09/PRT/2008  yang  tercantum  dalam ayat (a), (b) dan (c) sebagai berikut:
1. Ayat  (a)  menyatakan  bahwa  dalam  rangka mewujudkan  tertib  penyelenggaraan  pekerjaan konstruksi,  penyelenggaraan  pekerjaan  konstruksi wajib memenuhi syarat-syarat keamanan, keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada  tempat kegiatan konstruksi.
2. Ayat  (b)  menyatakan  bahwa  agar  penyelenggaraan keamanan,  keselamatan  dan,  kesehatan  kerja  pada tempat kegiatan konstruksi bidang Pekerjaan Umum dapat terselenggara secara optimal, maka diperlukan suatu pedoman pembinaan dan pengendalian sistem keselamatan  dan  kesehatan  kerja  pada  tempat kegiatan konstruksi bidang Pekerjaan Umum.
3. Ayat (c) menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a dan  huruf  b  perlu  menetapkan  Peraturan  Menteri tentang Pedoman Sistem Keselamatan dan Kesehatan  Kerja (K3)  Konstruksi  bidang Pekerjaan Umum.
Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permen PU  Nomor:  09/PRT/M/2008  tentang  pedoman  SMK3 konstruksi  bidang  PU  tercantum  elemen-elemen  yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa sebagai berikut:
1. Kebijakan K3
Kebijakan  adalah  arah  yang  ditentukan  untuk dipatuhi  dalam  proses  kerja  dan  organisasi  perusahaan. Kebijakan  yang  ditetapkan  manajemen  menuntut partisipasi  dan  kerjasama  semua  pihak.Kebijakan  K3
menggarisbawahi  hubungan  kerja  manajemen  dan karyawan  dalam  rangka  pelaksanaan  program  K3  yang efektif.(Sastrohadiwiryo, 2001)
2. Perencanaan K3
Perusahaan harus membuat perencanaan yang efektif guna  mencapai  keberhasilan  penerapan  SMK3  dengan sasaran  yang  jelas  dan  dapat  diukur.Perencanaan  juga memuat  tujuan,  sasaran  dan  indikator  kinerja  yang diterapkan.(Sastrohadiwiryo,  2001).  Adapun  bagian- bagian perencanaan adalah sebagai berikut:
1) Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko dan
Pengendaliannya,
2) Pemenuhan  Perundang-undangan  dan  persyaratan lainnya,
3) Sasaran dan Program. (Permen, 2008)
3. Penerapan dan Operasi Kegiatan
Dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja,  perusahaan  harus  menunjuk  personel  yang mempunyai kualifikasi  yang  sesuai dengan sistem  yang diterapkan.Adapun  kualifikasi  yang  tercantum  dalam Permen No. 9 tahun 2008 adalah sebagai berikut:
1) Sumber Daya, Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban.
2) Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian.
3) Komunikasi, Keterlibatan dan Konsultasi.
4) Dokumentasi.
5) Pengendalian Dokumen.
6) Pengendalian Operasional.
7) Kesiagaan dan Tanggap Darurat. (Permen, 2008)
4. Pemeriksaan atau Evaluasi
Berikut  ini  adalah  bagian  peraturan  dalam  setiap evaluasi  atau  pengukuran  kinerja  SMK3  terdiri  dari  4 bagian yaitu:
1) Evaluasi Kepatuhan.
2) Penyelidikan  Insiden,  Ketidaksesuaian,  Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
3) Pengendalian Rekaman.
4) Audit Internal.(Permen, 2008)
5. Tinjauan Manajemen (Permen, 2008)
3. METODOLOGI PENELITIAN
4.
Sumber:Penulis, 2019

## Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

## 3.1 Metode Analisis Deskriptif
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  deskriptif  yang  digunakan  untuk mengetahui  gambaran  atau  penyebaran  sampel  atau populasi,  sehingga  penelitian  ini  dimaksudkan  untuk mengevaluasi  penerapan  SMK3  pada  proyek  bangunan pemerintah tidak sederhana di kota Ambon berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan wawancara.

## 3.2 Teknik Pengolahan Data
Analisa  data  yang  dilakukan  untuk  menganalisa penerapan  SMK3  pada  proyek  –  proyek  terkait  di  kota Ambon, dengan proses analisa sebagai berikut :
 Uji  validitas  dilakukan  dengan  menggunakan Pearson Corelation , pedoman suatu model dikatakan valid  jika  tingkat  signifikansinya  dibawah  0,05, maka  butir  pernyataan  tersebut  dikatan  valid. Penelitian  ini,  nilai  r  tabel  yang  digunakan  adalah 0,361 sesuai dengan nilai responden yang bernilai 30 orang.
 Uji  reliabilitas  ini  menggunakan cornbach  alpha dengan  bantuan  program  statistic.  Suatu  variabel
Tinjauan Pustaka Analisis dan Pengolahan Data Metode SPSS Kesimpulan dan Saran Pengumpulan Data Valid & Reliabel Selesai Mulai Pendahuluan Perumusan masalah Perhitungan skala likert
dapat  dikatakan  reliabel  apabila cornbach  alpha > 0,6 ( Ghozali, 2005 :42)
 Data  yang  telah  diberikan  oleh  responden  dalam kuisioner  yang  telah  disebar.  Akan  diolah  dan digunakan untuk memberikan penjelasan.
 Sewaktu menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden  menentukan  tingkat  persetujuan  mereka terhadap  suatu  pernyataan  dengan  memilih  salah satu dari pilihan  yang tersedia. Biasanya disediakan pilihan skala dengan format seperti ini: 1. STS : Sangat tidak setuju 2. TS : Tidak setuju 3. S : Setuju 4. SS : Sangat Setuju
Untuk  perhitungan  presentasenya,    nilai  rata-  rata dari  skor  jawaban  responden,  maka  digunakan  rumus “ Analisis Soal Tes” (Surakhmad,1994) sebagai berikut :
K = B N x 100% ……………………………………..…(1) Dimana : K : Skor Rata-Rata
B  :  Jumlah  Skor  yang  Diperoleh  masing-  masing
Variabel
N : Jumlah Skor Makssimal
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Lokasi Penelitian
Tabel 1. Proyek Penelitian

## Sumber: Hasil observasi, 2019

## 4.2 Responden
Jumlah  responden  dalam  penelitian  ini  berjumlah 30 orang Berikut ini adalah deskipsi  mengenai identitas responden  penelitian  mulai  dari  jenis  kelamin,  usia pendidikan  terakhir.  sebanyak    30  responden    atau 100%    berjenis  kelamin  laki  –  laki.  Responden  19  -  25 tahun berjumlah 3 orang dengan presentasi sebesar 10%, usia  responden  25  –  35  tahun  berjumlah  14  orang dengan  presentasi  sebesar  46.7%,  usia  responden  pada usia 35 – 50 tahun berjumlah 7 orang dengan presentasi sebesar  23.3  %  dan  jumlah  responden  lebih  dari  50 tahun  berjumlah    6  orang  dengan  presentasi  20  %. responden  yang  memiliki  tingkat  pendidikan    D3
berjumlah  7  orang  dengan  presentasi  23.3%,  responden yang  memiliki  tingkat  pendidikan  S1  berjumlah  20 orang  dengan  jumlah  presentasi  66.7%,  sedangkan tingkat  pendidikan  S2  berjumlah  3  orang  dengan presentasi 10%.

## Sumber: Hasil observasi, 2019
Gambar  2. Infografis Responden berdasarakan Usia dan pendidikan 4.3 Uji Validitas
Uji  validitas  ini  menggunakan  metode Pearson Corelation, Pedoman suatu  model dinyatakan valid  jika tingkat  signifikannya  dibawah  0,05  maka  butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Tabel berikut menunjukan hasil uji validitas dari 5 faktor pentingyang digunakan dalam penelittian ini, yaitu faktor Peraturan/Standar Operasional, Faktor Individu Pekerja, Fakor  Lingkungan  Proyek,  Faktor  Manajemen,  Faktor pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan kerja
7 14 3 6 30 Responden Berdasarkan Usia 35-50 25-35 19-25 >50 Total 7 20 3 30 Responden Berdasarkan Pendidikan D3 S1
S2 Total No PROYEK PELAKS ANA DUR ASI NILAI KONT RAK KLASIFIKASI 1 Rumah dinas Kawasan Angkatan Laut Tawiri PT  Adhi Daya Evaniata ma 210 Hari Rp 7.836.1 83.00 Bangunan Rumah Dinas Tipe B, D,E yang lebih dari 2 lantai 2 Pembanunan Ruang  Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku CV Venita Sakti 90 Hari Rp 1.627.6 46.000 Rehabiitasi gedung kantor lebih dari 500 m² dan bertingkat lebih dari 2 lantai 3 Pembangunan Kantor PU Prov Maluku PT Cipta Hutama 120 Hari Rp 2.662.8 00.00 Rehabiitasi gedung kantor lebih dari 500 m²
Tabel 2. Hasil uji validitas
Sumber: Hasil analisis, 2019

## 4.4 Uji Reliabilitas
Tabel 3. Hasil uji reliabilitas

## Sumber: Hasil analisis, 2019
Dari  hasil  uji  reliabilitas  menggunakan  metode cronbach  alpa dengan  bantuan  program  statistic, didapatkan nilai alpha untuk setiap variabel dalam faktor individu  pekerja  nilai Alpha  Cronbach (α)  diatas  0,6. Hal  ini  menunjukan  variabel  –  variabel  tersebut  dapat dikatakan reliabel.
4.5 Hasil Perhitungan skala  likert Dibawah ini akan diuaraikan hasil uji menggunakan  perhitungan  bobot  skala  likert  yang ditinjau  berdasarkan  masing  –  masing  aspek  dari
penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan  kerja  (SMK3)  dan  faktor  –  faktor  yang sangat  kurang  dalam  pelaksanaan  SMK3  pada  proyek bangunan pemerintah tidak sederhana di Kota Ambon.

## Sumber: Hasil analisis, 2019
Berdasarkan  hasil  analisa  terhadap  penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan  kerja  (  SMK3)  pada  proyek  bangunan pemerintah  sederhana  di  kota  Ambon,  terhadap kuesioner  yang  dibagikan  kepada  responden  terdapat beberapa  indikator  yang  menjadi  faktor  terendah  yang menjadi penghambat dalam penerapan sistem manajemen  keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (SMK3) pada  proyek  bangunan  pemerintah  sederhana  di  kota Ambon.
Tabel 5. Indikator Terendah Penerapan SMK3
No   faktor Pernyataan % Ket 1 Peraturan dan Operasional Sanksi dari perusaahan jika melanggar 56.67 Kurang 2 Individu Pekerja Menolak pekerjaan yang membahayakan 49.17 kurang 3 Lingkungan proyek Menyediakan pintu darurat 48.33 kurang 4 Factor manajemen Mendapatkan sosialisasi tentang K3 55.83 Kurang 5 Factor Pelaksanaan K3 Melakukan pemeriksaan  sebelum mulai kerja 31.67 Kurang

## Sumber: Hasil analisis, 2019
4.6  Pencegahan  Yang  Dapat  Dilakukan  Untuk Mengatasi Keterbatasan SMK3
Solusi  yang  dapat  dilakukan  untuk  mengatasi penerapan yang paling kurang adalah :
o Faktor V Pearson Corelation 1 Peraturan dan standart Keselmatan kerja Q1 0.892 > 0.361 Q2 0.925 > 0.361 Q3 0.897> 0.361 Q4 0.673> 0.361 2 Individu Q1 0.586> 0.361 Q2 0.715> 0.361 Q3 0.833> 0.361 Q4 0.874> 0.361 Q5 0.515> 0.361 3 Lingkungan Proyek Q1 0.426> 0.361 Q2 0.607> 0.361 Q3 0.604> 0.361 Q4 0.583> 0.361 4 Faktor Manajemen K3 Q1 0.426> 0.361 Q2 0.897> 0.361 Q3 0.604> 0.361 Q4 0.583> 0.361 5 Faktor Kesehatan Kerja Q1 0.734> 0.361 Q2 0.532> 0.361 Q3 0.980> 0.361 Q4 0.957> 0.361 Q5 0.584> 0.361
No   Faktor Cornbach Alpha 1 Standar Operasional 0.822 2 Individu Pekerja 0.822 3 Lingkungan 0.693 4 Manajemen Proyek 0.963 5 Kesehatan Kerja 0.693
indikator SS S TS STS TOTAL % Q1 7 16 7 0 90 75.5 Q2 6 7 12 5 74 61.67 Q3 11 9 8 2 89 74.17 Q4 5 7 9 9 68 56.67 Q5 18 12 0 0 108 90.00 Q6 12 13 1 4 93 77.50 Q7 8 6 15 0 80 66.67 Q8 10 0 11 9 71 59.17 Q9 6 0 19 5 67 55.83 Q10 14 9 7 0 97 80.83 Q11 19 5 6 0 103 85.83 Q12 22 8 0 0 112 93.33 Q13 7 3 1 20 58 48.33 Q14 12 0 8 10 74 61.67 Q15 3 6 16 5 67 55.83 Q16 5 9 13 3 76 63.33 Q17 9 4 6 11 71 59.17 Q18 0 0 8 22 38 31.67 Q19 0 0 3 27 33 27.50 Q20 8 3 12 7 72 60 Q21 7 6 15 2 78
65 Q22 8 3 19 0 79
65.83
Tabel 4. Hasil perhitungan skala likert
1. Instansi  pemerintah  terkait  dapat  meneur  dan mempertegas aturan tentang penerapan  Keselamatan dan  Kesehatan  kerja  agar  perusahaan  dapat  lebih tegas  mengeluarkan  peraturan  pada  proyek  yang berlangsung
2. Perusahaan  seharusnya  memperkerjakan  pekerja sesuai  dengan  kemampuan  dan  keahlian  masing- masing individu
3. Perusahaan  yang  menjalankan  proyek  harus  lebih sering  melakukan  sosialisasi  bagi  para  pekerja mengenai  pentingnya  keselamatan  dan  kesehatan kerja di lapangan saat bekerja
5. PENUTUP

## 5.1  Kesimpulan
Presentasi  penerapan  keselamatan  dan  kesehatan kerja yang paling kurang adalah
1. Sanksi  dari  perusahaan  jika  melangar  (56.67%) solusi  yang  dapat  dilakukan  adalah  pemerintah  atau instansi  terkait  lebih  memperhatiakan  proyek- proyek yang sedang berlangsung.
2. Pekerja dapat menolak pekerjaan yang membahayakan (49.17%) solusi yang dapat dilakukan  adalah  dengan  memperkerjakan  pekerja sesuai dengan keahlian masing- masing.
3. Perusahaan  Menyediakan  pemadam  kebakaran  dan pintu  darurat  (48.33%)  solusi  yang  dapat  dilakukan adalah perusahan lebih memperhatikan jalur aman.
4. Pekerja mendapatkan sosialisasi tentang K3 (55.83%)  solusi  yang  dapat  dilakuakn  adalah perusahaan  lebih  mendorong  petugas  K3  untuk menjalankan  fungsi  agar  pekerja  juga  mampu mengetahui peran penting SMK3.
5. Pemeriksaan  Kesehatan  berkala  (27.50%)  solusi yang  dapat  dilakukan  adalah  menyediakan  tenaga medis khusus bagi pekerja di tempat kerja.

## 5.2 Saran
Agar Penelitian ini lebih akurat di masa mendatang hendaknya  peneliti  selanjutnnya  dapat  menambah variasi  dan  faktor  penerapan  system  manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, menambah responden, serta tempat penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Hendra T., 2015, Tinjauan Penerapan Sistem
Manajemen  Keselamatan  dan  Kesehatan  Kerja
Kota Pekan Baru , Jom FTEKNIK Volume 3 No. 2, Pekanbaru Pangkey.,  F,  2012, Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja  (SMK3)  Pada Proyek  Konstruksi  di  Indonesia ,  Jurnal  Ilmiah Media Enginering volume 2 nomor 2, Manado Peraturan  Mentri  Tenaga  Kerja  Republik  Indonesia,
1980.  No  1  Tahun  1980  tentang K3  Pada Konstruksi Bangunan
Peraturan  Menteri  PU  dan  Tenaga  Kerja  Republik Indonesia,  1986,  No  174  tahun  1986  tentang K3
pada Tempat Kegiatan Konstruksi
Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja,  1996,  Nomor  :  Per.
05/Men/1996 Tentang Sistem Manajemen
Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia,
2007,  No  45  tentang Bangunan  Pemerintah  Tidak Sederhana
Peraturan  Menteri  Republik  Indonesia,  2008,  PU  No  9 Tahun 2008 tentang Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2012, tentang
Sistem  Manajemen  Keselamatan  Dan  Kesehatan Kerja
Sembiring,  S.,  2008, Penerapan  Sistem  Manajemen Keselamatan  Dan  Kesehatan  Kerja ,  Jurnal Evaluasi  Penerapan  Sistem  Manajemen  Pada Proyek Pembangunan Gedung, Medan
Surakhmad,  W.,  1994, Pengantar  Penelitian  Ilmiah dasar Metode Teknik , Tarsito, Bandung
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia,  1970,  No.  1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia,  1999,  No  18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi
Undang  –  Undang  Republik  Indonesia,  2000,  No  50
tahun 2000 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan Kerja
Undang  –  Undang    Republik  Indonesia,  2003,    No  13 tentang Ketenagakerjaan