INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 14202-14212 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang Sebagai Bagian Dari Upaya Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Di Kabupaten Asahan
Emmi Rahmiwita Nasution 1 ✉ , Rika Rahayu 2 , Meirad Arianza Bima 3
Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Asahan
Email: Emminasution0303@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Masyarakat  modern  sering  terjebak  dalam  ekonomi  kapitalistik  yang  mengabaikan  pelestarian lingkungan.  Di  Indonesia,  sebagai  negara  berkembang  dengan  populasi  padat,  pertumbuhan penduduk menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya kebutuhan ruang dan penurunan daya dukung lingkungan. Banyak lahan hijau kini berubah menjadi area komersial dan perkantoran. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi dan pemanfaatan Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang di Kisaran. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan  memahami  sejauh  mana  taman  kondisi  dan  pemanfaatan  Taman  Hutan  Kota  Taufan  Gama Simatupang  di  Kisaran.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris  ini  menitikberatkan  pada perilaku  hukum  masyarakat  dalam  konteks  nyata,  dan  mengumpulkan  data  mengenai  bagaimana masyarakat mematuhi dan berinteraksi dengan norma-norma hukum yang ada. Penataan ruang, yang diatur  oleh  UU  Nomor  26  Tahun  2007,  melibatkan  perencanaan,  pemanfaatan,  dan  pengendalian ruang  untuk  menjaga  keseimbangan  lingkungan. Di  Kabupaten  Asahan,  Perda  No.  12  Tahun  2013 mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang mencakup RTH, namun hanya 8% dari target 30% RTH yang telah terpenuhi. RTH penting untuk menyeimbangkan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup. Di Kota Kisaran, RTH seperti Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang menyediakan fasilitas rekreasi dan olahraga. Meski demikian, pengawasan RTH kurang efektif, terutama di wilayah terpencil. Menurut Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 2022, RTH memiliki enam fungsi utama: ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, estetika, dan penanggulangan bencana, yang dicapai melalui penanaman vegetasi, pengelolaan air hujan, dan penyediaan fasilitas olahraga dan rekreasi Kata Kunci: Ruang Publik, Ruang Terbuka Hijau, Taman Hutan Kota .
Abstract
Modern society is often trapped in a capitalistic economy that ignores environmental conservation. In Indonesia,  as  a  developing  country  with  a  dense  population,  population  growth  causes  various problems  such  as  increasing  space  requirements  and  decreasing  environmental  carrying  capacity. Many green areas have now been turned into commercial and office areas. The problem that will be discussed in this research is the condition and use of the Taufan Gama Simatupang City Forest Park in Kisaran. The aim of this research is to find out and understand the extent of the park conditions and utilization of the Taufan Gama Simatupang City Forest Park in Kisaran. This research is empirical legal research and focuses on people's legal behavior in real contexts, and collects data on how people comply with and interact with existing legal norms. Spatial planning, which is regulated by Law Number 26 of 2007, involves planning, utilization and control of space to maintain environmental balance. In Asahan Regency, Regional Regulation no. 12 of 2013 regulates Regional Spatial Planning (RTRW) which includes RTH, but only 8% of the 30% RTH target has been met. Green open space is important for balancing the ecosystem and improving the quality of life. In Kisaran City, green open spaces such as the Taufan Gama Simatupang City Forest Park provide recreation and sports facilities. However, green open space monitoring is less effective, especially in remote areas. According to Minister of Agrarian Regulation no. 14 of 2022, RTH has six main functions: ecological, water absorption, economic, socio- cultural,  aesthetic,  and  disaster  management,  which  are  achieved  through  planting  vegetation, managing rainwater, and providing sports and recreation facilities Keyword: Public Space, Green Open Space, City Forest Park

## PENDAHULUAN
Saat ini, masyarakat terjebak dalam ekonomi modern yang kapitalistik, dengan fokus utama  pada  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga  tanpa  memperhatikan  pelestarian lingkungan  sebagai  tempat  tinggal.  Indonesia,  sebagai  negara  berkembang  dengan populasi padat, menghadapi berbagai masalah akibat pertumbuhan penduduk. Masalah- masalah  tersebut  meliputi  peningkatan  kebutuhan  masyarakat,  semakin  kompleks  dan padatnya  pengelolaan  tata  ruang  kota,  serta  penurunan  daya  dukung  lingkungan  dan sosial. Akibatnya, hilanglah keseimbangan antara manusia dan alam. Lahan hijau yang dulu berupa  sawah  atau  perkebunan  kini  berubah  menjadi  pertokoan,  perkantoran,  bahkan sekolah.
Ruang  adalah  wadah  yang  meliputi  ruang  darat,  ruang  laut,  dan  ruang  udara, termasuk  ruang  di  dalam  bumi  sebagai  satu  kesatuan  wilayah,  tempat  manusia  dan makhluk  lain  hidup,  melakukan  kegiatan,  dan  memelihara  kelangsungan  hidupnya. Peningkatan kebutuhan ruang sangat terkait dengan ketersediaan ruang di suatu daerah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan penataan ruang yang menjadi bagian dari
pelaksanaan  otonomi  daerah,  mengingat  keterbatasan  ruang  yang  ada  serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan ruang. Di Indonesia, Rencana Tata Ruang  disusun  secara  komplementer  oleh  pemerintah  pusat  dan  daerah  yang  saling melengkapi. Kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) dengan muatan yang sama dan  penerapan  selama  20  tahun.  Secara  hierarkis,  RTRWP  menjadi  acuan  dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Kota (RTRWK), yang juga dirancang untuk jangka waktu 20 tahun, sama seperti RTRWN dan RTRWP. Oleh karena itu, Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu RTRN, RTRWP, dan RTRWK, yang tidak memenuhi rasa keadilan, tidak harmonis, tidak sinkron, atau saling bertentangan satu sama lain, dianggap bertentangan dengan hukum.
Ruang publik bisa disebut juga sebagai Urban Open Space atau ruang kota, yang terbentuk dari keterkaitan antara bangunan dan ruang dalam satu kesatuan yang saling mendukung.  Ruang  publik  terbentuk  dengan  memanfaatkan  lingkungan  alam  sebagai tempat  untuk  kegiatan  sehari-hari  penduduk.  Pada  umumnya,  ruang  terbuka  publik  di perkotaan terbagi menjadi dua jenis, yaitu ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non- hijau. Ruang terbuka  hijau yang selanjutnya disebut RTH  adalah area memanjang/jalur dan/atau  mengelompok,  yang  penggunaannya  lebih  bersifat  terbuka,  tempat  tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu, Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah area berupa lahan yang  diperkeras  yang  menggunakan  material  ramah  lingkungan  maupun  kondisi permukaan tertentu yang dapat ditanami tumbuhan.
RTH  berperan  dalam  menyeimbangkan  ekosistem,  termasuk  sistem  hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, dan sistem ekologi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan  kualitas  lingkungan  hidup,  estetika,  kesehatan,  dan  kesejahteraan masyarakat ( quality of life, human well-being). Pada prinsipnya, setiap wilayah diharapkan memiliki  ruang  terbuka  hijau  yang  mencakup  30  %  dari  total  luas  wilayahnya,  dengan alokasi 20 % untuk RTH publik dan 10 % untuk RTH privat, Proporsi 30% luas RTH yang diamanatkan  oleh  Undang-Undang  merupakan  batas  minimal  yang  dibutuhkan  untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem kota. Hal ini mencakup keseimbangan sistem hidrologi,  mikroklimat,  dan  ekologi,  yang  semuanya  membantu  meningkatkan  kualitas udara bersih dan nilai estetika kota.
Ruang terbuka hijau memiliki beragam bentuk, mulai dari hutan kota, taman kota, hingga taman pemakaman umum, lapangan olahraga, dan area di sepanjang jalan raya, rel kereta api, dan sungai. Secara fisik, RTH bisa dibagi menjadi dua kategori utama: RTH alami, seperti habitat liar, kawasan lindung, dan taman nasional, serta RTH non-alami atau
buatan, termasuk taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga. Kondisi RTH dipengaruhi oleh  jenis  vegetasi  yang  tumbuh  di  dalamnya.  Pemilihan  tanaman  yang  sesuai  dapat meningkatkan  fungsi  RTH,  termasuk  mengurangi  polusi  udara,  menyerap  debu, mengurangi  bau,  meredam  kebisingan,  mencegah  erosi  tanah,  serta  berperan  sebagai penghalang angin dan hujan dengan efektif.
Pembangunan suatu daerah atau kota pasti berdampak pada berbagai aspek, baik fisik  maupun  non-fisik.  Dalam  proses  pembangunan,  manusia  berperan  penting  dan menentukan  keberhasilannya,  serta  menjadi  pihak  yang  menikmati  hasil  dari pembangunan tersebut. Kisaran, ibu kota Kabupaten Asahan, telah menyediakan ruang terbuka  hijau  sesuai  dengan  UU  No  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang,  yang kemudian  dituangkan  dalam  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Tahun  2013-2033 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Asahan. Salah satu yang paling mendapat perhatian adalah Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang Kisaran, yang merupakan bagian dari upaya penyediaan ruang terbuka hijau di daerah tersebut.
Taman Hutan Kota adalah barang milik daerah yang merupakan tempat konservasi tumbuh-tumbuhan  langka  dan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  yang  digunakan  sebagai tempat kegiatan masyarakat. Taman kota merupakan salah satu contoh dari ruang terbuka hijau  yang  biasanya  dimanfaatkan  untuk  bersantai  dan  menghabiskan  waktu  luang, memberikan  kesempatan  untuk  beristirahat  di  tengah-tengah  rutinitas  harian.  Sebagai bagian dari ruang publik, taman kota akan menjadi destinasi yang ramai dikunjungi oleh banyak orang, yang datang untuk melakukan berbagai aktivitas seperti membaca di bawah pohon, berolahraga, dan bahkan mungkin berdagang.
Dengan  dasar  penjelasan  sebelumnya,  muncul  suatu  pertanyaan  penelitian  yang menarik,  yaitu:  Bagaimana  kondisi  dan  pemanfaatan  Taman  Hutan  Kota  Taufan  Gama Simatupang Kisaran tersebut?

## METODE PENELITIAN
Penelitian yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang bertujuan menyelidiki dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, terutama dalam  bentuk  perilaku  hukum  masyarakat.  Penelitian  ini  berusaha  memahami  hukum dalam konteks nyata dan menggali informasi tentang bagaimana masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian hukum empiris ini, awalnya, data sekunder diperiksa, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mengumpulkan  data  primer.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi  wawancara  di  Dinas
Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Asahan  sesuai  dengan  surat  izin  penelitian  Nomor 400.14.5.4/296/LH/2024  tanggal 21 Maret  2024,  observasi kondisi  lapangan, serta studi kepustakaan seperti rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian dalam jurnal dan  majalah,  serta  pendapat  para  ahli  hukum  terkait  permasalahan  yang  dibahas. Penelitian  ini  melibatkan  pengamatan  menyeluruh  terhadap  aspek  utama  untuk mengumpulkan  informasi  komprehensif  terkait  fenomena  yang  diteliti,  dengan  tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini dilakukan tanpa manipulasi data, karena peneliti terlibat langsung dalam penelitian terhadap objek yang dikaji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang, dijelaskan  bahwa  penataan  ruang  adalah  suatu  sistem  proses  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan  No.  12  Tahun  2013  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  2013-2033  juga menjelaskan  mengenai  ruang  terbuka  hijau.  Perencanaan  ruang  terbuka  hijau  (RTH) didasarkan  pada  pertimbangan  untuk  menciptakan  keseimbangan,  keserasian,  dan keselamatan antara bangunan gedung dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, perencanaan ini juga mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan  dan ruang terbuka  hijau yang harmonis dan sesuai dengan lingkungan sekitarnya.
Ruang  Terbuka  Hijau  di  kota  adalah  bagian  dari  ruang  perkotaan  yang  memiliki peran  sebagai  daerah  perlindungan.  Dinas  Lingkungan  Hidup  memiliki  peran  penting dalam  menjaga  kelestarian  ruang  terbuka  hijau  dan  lingkungan  secara  keseluruhan. Hingga saat ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan menjalankan tugas tersebut secara  mandiri  tanpa  adanya  kerjasama  atau  bantuan  dari  pihak  lain,  serta  belum terbentuk Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Terkait Ruang Terbuka Hijau.
Kawasan hijau di perkotaan ini terdiri dari berbagai elemen, termasuk taman kota, area hijau perkotaan, area rekreasi hijau perkotaan, area hutan kota, area olahraga hijau, dan  halaman  rumah  yang  berhijauan,  sedangkan  dentifikasi  Ruang  Terbuka  Hijau berdasarkan status kepemilikan diklasifikasikan sebagai berikut:
a. Ruang terbuka hijau publik, yaitu ruang terbuka hijau yang berada di lahan publik atau lahan yang dimiliki oleh pemerintah (pusat atau daerah).
b. Ruang terbuka hijau privat atau non-publik, yaitu ruang terbuka hijau yang berada di lahan milik privat atau pribadi.
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang  Penataan Ruang,  Kabupaten  Asahan  memiliki  kebutuhan  akan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  yang mencakup minimal 30% dari luas wilayahnya. Hal ini terdiri dari 20% Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat. Meskipun peraturan tersebut telah diterapkan, pencapaian target masih belum optimal sesuai ketentuan yang ditetapkan, yaitu maksimal 30% dari luas wilayah. Distribusi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Asahan belum merata, dengan hanya sekitar 8% atau 284,94 Ha dari total yang telah terpenuhi.Upaya penyediaan Ruang  Terbuka  Hijau  mencakup  pembukaan  area  bagi  masyarakat  dan  kegiatan perawatan, pengawasan, serta pengelolaan seperti penggantian lampu, perbaikan taman, penanaman pohon, dan pembangunan fasilitas bermain anak.
Perencanaan  tata  ruang  yang  memperhatikan  pemenuhan  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) membutuhkan proses yang cermat dan terinci agar penyediaan dan pemanfaatan RTH dapat berlangsung secara optimal. Proses perencanaan ini melibatkan enam langkah yang dilakukan secara bertahap. Pertama, adalah mengidentifikasi RTH yang sudah ada untuk  mengevaluasi  keberadaan  RTH  di  wilayah  perkotaan  atau  pedesaan  di  dalam wilayah kabupaten. Kedua, adalah mengenali potensi lahan yang dapat dijadikan RTH, baik untuk  kepentingan  publik  maupun  swasta.  Langkah  ketiga  adalah  mengenali  kategori wilayah  kota  atau  perkotaan  di  dalam  wilayah  kabupaten  untuk  menetapkan  target penyediaan RTH yang sesuai dengan kategori tersebut. Keempat, adalah mengidentifikasi sumber  pendanaan  untuk  menetapkan  alokasi  kebutuhan  dan  asal  usul  dana  untuk penyediaan RTH. Langkah kelima adalah mengenali para pemangku kepentingan untuk mengetahui siapa yang terlibat dan perannya dalam penyediaan RTH. Terakhir, adalah merumuskan rencana penyediaan RTH yang menghasilkan dokumen atau substansi yang berkaitan  dengan  skenario  penyediaan  dan  pemanfaatan  RTH,  yang  dapat  digunakan sebagai bagian dari kajian teknis dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), atau bisa berbentuk Masterplan RTH yang menjelaskan skenario penyediaan dan pemanfaatan RTH secara lebih detail.
Kisaran, yang merupakan ibu kota Kabupaten Asahan, dikenal memiliki jumlah Ruang Terbuka  Hijau  (RTH)  yang  paling  banyak  atau  terluas  di  antara  wilayah  lainnya  dalam kabupaten  tersebut  yang  dapat  dinikmati  oleh  masyarakat,  seperti  Taman  Hutan  Kota Taufan Gama Simatupang yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan. Jaraknya sekitar 500 meter dan dapat ditempuh dalam waktu sekitar 5 menit dari Kantor Bupati Asahan.
Taman kota ini dilengkapi dengan fasilitas jogging track, area bermain anak, tempat makan, toilet umum, tempat parkir, dan lain sebagainya serta berbagai jenis tanaman yang
didominasi oleh pohon tahunan, yang membuatnya cocok untuk kegiatan rekreasi aktif seperti  jogging,  dengan  jalur  sirkulasi  yang  disediakan.  Penduduk  Kabupaten  Asahan berhak menggunakan fasilitas yang ada di Ruang Terbuka Hijau dan bertanggung jawab atas  pemeliharaannya.  Mereka  juga  diharapkan  berpartisipasi  dalam  menjaga  fasilitas tersebut  dan  membayar  retribusi  yang  dikenakan,  termasuk  biaya  parkir  kendaraan.  Di samping  itu,  taman  seluas  10,00  hektar  terletak  di  dalam  kota  telah  dianggap  sebagai taman kota yang mampu menampung berbagai kegiatan, baik dalam skala kota maupun dalam skala wilayah kota.
Taman Hutan Kota Taufan Gama Simatupang beroperasi setiap hari dari jam 07.00 WIB hingga 18.00 WIB, dengan Minggu menjadi hari bebas kendaraan bermotor dari jam 05.00 WIB hingga 09.00 WIB. Namun, jika ada acara penting yang tidak dapat diubah atau ditunda dan diadakan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain dengan izin sesuai Pasal 7, pembatasan kendaraan bermotor pada hari Minggu akan dibatalkan.
Pengawasan  yang  kurang  efektif  oleh  pemerintah  Kabupaten  Asahan  merupakan masalah yang perlu diteliti dalam pengelolaan ruang terbuka hijau agar pemanfaatan dan pengelolaannya sesuai dengan Perda Kabupaten Asahan No. 12 Tahun 2013. Meskipun pemantauan kondisi Ruang Terbuka Hijau dilakukan secara rutin dengan laporan tahunan kepada  instansi  terkait,  pemantauan  ini  belum  mencakup  seluruh  wilayah,  terutama  di kecamatan terpencil. Akibatnya, masih terdapat keterbatasan informasi terkait kondisi dan kebutuhan  di  lapangan.  Masalah  legalitas  tanah  juga  menjadi  fokus,  meskipun  belum semua  Ruang  Terbuka  Hijau  diperhatikan  secara  optimal,  terutama  di  wilayah-wilayah yang sulit dijangkau.
Untuk  memantau  dan  mengawasi,  berbagai  langkah  diambil  untuk  menjaga keamanan,  pertumbuhan,  keteraturan,  estetika,  dan  integritas  fasilitas  dan  infrastruktur yang ada. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan ruang tetap sesuai dengan tujuan awal dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan tidak ada penggunaan yang tidak semestinya atau pengelolaan oleh pihak lain.
Menurut  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, taman kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH) memiliki enam fungsi utama. Fungsi-fungsi tersebut antara lain:
a. Taman  kota  dapat  dimanfaatkan  untuk  fungsi  ekologis  melalui  langkah-langkah berikut:
a) Melakukan  penanaman  vegetasi  dengan  stratifikasi  lengkap,  termasuk  pohon besar, pohon sedang, pohon kecil, perdu, semak, dan tanaman penutup tanah.
b) Memilih vegetasi yang sesuai dengan ekosistem yang ada di lahan tersebut.
b. Taman Kota dapat  dimanfaatkan untuk fungsi resapan air melalui langkah-langkah berikut:
a) Mengelola limpasan  air  hujan dengan menyediakan ruang terbuka  biru,  seperti danau retensi atau detensi, kolam retensi atau detensi, sumur resapan, bioswale, kebun hujan ( rain garden), dan/atau biopori.
b) Melakukan pemanenan air hujan untuk keperluan pemeliharaan taman.
c. Taman Kota dapat dimanfaatkan secara ekonomis dengan cara berikut:
a) Mengadakan  pasar  kaget  atau  pasar  tumpah  yang  dikelola  oleh  pemerintah Kota/Kabupaten.
b) Menyediakan kebun pembibitan ( nursery) untuk bibit pohon keras dan berbagai jenis tanaman lainnya, disesuaikan dengan luasannya.
c) Mendorong pertanian perkotaan di area taman.
d. Taman Kota dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial budaya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
a) Menyediakan fasilitas olahraga serbaguna, seperti lapangan sepak bola yang juga dapat digunakan untuk berbagai kegiatan lainnya seperti basket, voli, bulu tangkis, tenis  meja,  senam,  dan  permainan  anak,  serta  jalur jogging  dan  fitness  luar ruangan, dengan menggunakan material ramah lingkungan berpori.
b) Menyediakan plaza serbaguna dengan material ramah lingkungan berpori.
c) Menyediakan fasilitas taman bermain.
d) Menyediakan fasilitas rekreasi.
e) Menyediakan ruang beratap atau gazebo sebagai tempat berkumpul.
f) Menyediakan  area  parkir  terbatas  untuk  berbagai  jenis  kendaraan  dengan menggunakan material ramah lingkungan berpori.
g) Menyediakan  bangunan  pendukung  dengan  fasilitas  rampa  akses  untuk aksesibilitas kaum difabel, seperti pos jaga, mushola, dan toilet.
h) Menyediakan ubin pengarah untuk membantu akses bagi kaum difabel.
i) Menyediakan fasilitas kesehatan seperti taman terapi atau jalur refleksi.
j) Menyediakan fasilitas pendidikan dan penelitian, seperti dek pandang atau papan interpretasi.
k) Menyediakan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan suasana taman.
e. Taman  Kota  dapat  dimanfaatkan  untuk  tujuan  estetika  bisa  dilakukan  dengan  cara berikut:
a. Melakukan penanaman tanaman lokal yang khas di daerah tersebut.
b. Menggunakan pola perkerasan dan perabotan taman (seperti bangku, lampu, dan tempat  sampah)  yang  mengadopsi  kearifan  lokal,  termasuk  ornamen,  seni kerajinan, dan motif hias daerah.
c. Menggunakan aksara atau tipografi lokal untuk tanda-tanda dan tulisan.
f. Taman  Kota  dapat  dimanfaatkan  untuk  tujuan  penanggulangan  bencana  dapat dilakukan dengan cara berikut:
a. Menyediakan area terbuka multifungsi di  dalam taman sebagai tempat kumpul dalam situasi darurat dan tempat pengungsian sementara.
b. Menyediakan  jalur  evakuasi  untuk  mengakomodasi  kebutuhan  dalam  situasi bencana.
c. Memasang instalasi hidran kebakaran sebagai langkah preventif.
Menambahkan tanaman yang berfungsi sebagai daerah penyangga kebakaran
( firebreaks) untuk mengurangi risiko kebakaran di daerah rawan.

## SIMPULAN
Penataan  ruang  menurut  UU  Nomor  26  Tahun  2007  melibatkan  perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk keseimbangan lingkungan. Perda Kabupaten Asahan No. 12 Tahun 2013 menegaskan pentingnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai bagian integral dari penataan ruang untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan aman.  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Asahan  memegang  peran  utama  dalam mengelola  RTH  tanpa  kerjasama  dengan  pihak  lain  dan  belum  memiliki  Satuan  Tugas khusus. Kabupaten Asahan memerlukan 30% dari luas wilayah sebagai RTH, namun saat ini  hanya  sekitar  8%  atau  284,94  hektar  yang  terpenuhi  dengan  distribusi  yang  tidak merata.  Perencanaan  RTH  memerlukan  identifikasi  lahan,  target  penyediaan,  sumber pendanaan,  pemangku  kepentingan,  dan  perumusan  rencana  yang  rinci.  Kota  Kisaran memiliki  RTH  terbanyak,  seperti  Taman  Hutan  Kota  Taufan  Gama  Simatupang  yang menyediakan berbagai fasilitas olahraga dan rekreasi. Pengawasan terhadap RTH masih kurang efektif dan tidak mencakup seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil, dengan kendala legalitas tanah. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No.  14  Tahun  2022,  taman  kota  sebagai  RTH  memiliki  enam  fungsi  utama:  ekologis, resapan  air,  ekonomi,  sosial  budaya,  estetika,  dan  penanggulangan  bencana,  yang diimplementasikan melalui langkah-langkah seperti penanaman vegetasi, pengelolaan air hujan, penyediaan fasilitas rekreasi dan olahraga, serta instalasi hidran kebakaran, untuk memastikan manfaat RTH bagi masyarakat dan lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku
Joga. N., & Ismaun. I., (2011). RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau.  PT. Gramedia Pustaka Utama.
Nasution, E, R,.  (2024). Mendesain Penulisan  Ilmiah Dalam  Penelitian Hukum.  CV.Eureka Media Aksara.
Suyanto.  (2022). Metode  Penelitian  Hukum  Pengantar  Penelitian  Normatif,  Empiris  dan Gabungan. Unigres Press.
Wsisnawa. I. M. J. & P. C. R., (2024). Ruang Terbuka Hijau Pada Rumah Tinggal Penataan, Penghawaan dan Pencahayaan Edisi Revisi. Deepublish Digital.
Jurnal
Adithia. F. B. & Purnaweni. H, (2018), Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan Di  Kota  Magelang, Journal  Of  Public  Policy  And  Management  Review,  7(1), DOI: 10.14710/jppmr.v7i1.19164
Alfarabi. A., Gunawan. C. I., & Sasmito. C., (2021), Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010- 2030 Dalam Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri, 6(2), 82-89, Jurnal Planoearth, DOI: 10.31764/jpe.v6i2.4922
Ayat. M., & Jonizar, (2019), Konsep Pembangunan Permukiman Berwawasan Lingkungan,
Jurnal Bearing,
6(2), 86-96, diakases dari: https://jurnal.um- palembang.ac.id/bearing/article/view/2830/2270
Dewi. N. K. T. A., Seputra. I. P. G., & Suryani. L. P, (2020), Perencanaan Tata Ruang Terbuka Hijau  Sesuai  Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  27  Tahun  2011, Jurnal Interpretasi Hukum, 1(1), 154-160, DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2203.154- 160
Hendriani. A. S., (2016), Ruang Terbuka Hijau Sebagai Infrastruktur Hijau Kota Pada Ruang Publik  Kota  (Studi  Kasus  :  Alun-Alun  Wonosobo), Jurnal  PPKM  II,  3(2),  74-81, DOI: https://doi.org/10.32699/ppkm.v3i2.340
Mooy.  D.  D.  T.,  (2019),  Implementasi  Jalur  Khusus  Ambulans  Oleh  Pemerintahan  Kota Manado Ditinjau Dari Pasal 7 Ayat (1) Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Lex Et Societatis, 8(9), 30-37, DOI:
https://doi.org/10.35796/les.v7i9.26996
Nasution, E, R., Purnamawati. E., & Situmorang, R., (2024), The Role of the Public Works and Spatial Planning Department in the Spatial Plan Local Regulations of Asahan Regency,
Ramadhanty. A. I & Handayani. I. G. A. K. R., (2021), Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau  Publik  di  Kota  Surakarta  Dalam  Mewujudkan  Pembangunan  Berkelanjutan, Jurnal Discretie, 2(2), 91-98, DOI: https://doi.org/10.20961/jd.v2i2.56733
Setiawan.  E.,    &  Arsandrie.  Y.,  (2023),  Green  Open  Space  Sebagai  Fasilitas  Belajar  Di Lingkungan  Kampus  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  (Ums), Prosiding  (SIAR) Sminar Ilmiah Arsitektur, 576-585 diakses dari:
https://proceedings.ums.ac.id/index.php/siar/article/view/3021
Setyani.  W.,  Sitorus.  S.  R.  P.,  &  Panuju.  D.  R.,  (2017),  Analisis  Ruang  Terbuka  Hijau  Dan Kecukupannya Di Kota Depok, Buletin Tanah dan Lahan, 1(1), 121-127, diakses pada: https://journal.ipb.ac.id/index.php/btanah/article/view/17701
Suherman. I. W., & Murwadi. H., (2021), Eksplorasi Pengunjung Taman Merdeka Kota Metro dalam  Pengidentifikasian  Fungsi  Sosial  di  Ruang  Terbuka  Publik ,  Jurnal  Arsitektur, 11(2), 111-120, DOI: 10.36448/ja.v11i2.2066
Syaifuddin.  N.,  Baguna.  F.  L.,  Nurdin.  A.  S.,  Hidayah.  M.,  &  Tamnge.  F.,  (2022), Pengembangan Taman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik Di Pulau Ternate, Jurnal Inovasi Penelitian, 3(3), 5667-5673, DOI: https://doi.org/10.47492/jip.v3i3.1975
Ulfa.  M.,  &  Fazriyas.,  (2020),  Ruang  Terbuka  Hijau  Publik  di  Kota  Jambi  Berbasis  Jumlah Penduduk  dan  Kebutuhan  Oksigen, Jurnal  Sylva  Lestari,  8(3),  366-377,  DOI: http://dx.doi.org/10.23960/jsl38366-377

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2022  Tentang  Penyediaan  Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau
Kabupaten Asahan, Peraturan Bupati Asahan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pemberian Nama Pada Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan
Kabupaten Asahan, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Asahan Tahun 2013 – 2033

## Sumber Lain
Wawancara  peneliti  dengan  Bapak  Zulfikar  Ali  Harahap,  selaku  Kepala  Bidang  Tata Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Tanggal 28 Maret 2024 Pukul 09.00 WIB