## Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
Trian Yuli Diarsa dan Sarwirini tydiarsa@gmail.com

## Kejaksaan Agung Republik Indonesia

## Abstract
One of the special things regulated in the SPPA Law is regarding the criminal warning to children, the legal problem of imposing a warning penalty is not optimal because there are no technical rules for law enforcement officers. In addition, the message behind the warning of a child has not been conveyed properly, especially regarding the nature and meaning and its relationship to the best interests of the child. This causes the imposition of a warning against children that can injure child protection efforts as contained in the SPPA Law. Using normative research methods, this research will explore the nature of the warning punishment as the main crime and its implementation against children.

## Pendahuluan
Sejak diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332, untuk selanjutnya disingkat UU SPPA) memuat pidana baru yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku pidana. Konsep“pidana” dimaknai sebagai hukuman, Subekti dan Tjitro Soedibyo pidana iala penjatuhan
Media Iuris Vol. 5 No. 3, October 2022                                                                         p-ISSN: 2721-8384 DOI: 10.20473/mi.v5i3.35865                                                                                         e-ISSN: 2621-5225 Article history: Submitted 11 May 2022; Accepted 27 October 2022; Available online 31 October 2022.
Keywords:
Criminal Warning; Child Protection; SPPA Law.
Copyright © 2022 Trian Yuli Diarsa dan Sarwirini.
Published in Media Iuris. Published by Universitas Airlangga, Magister Ilmu Hukum.

## Abstrak
Salah satu hal khusus yang diatur dalam UU SPPA ialah mengenai pidana peringatan kepada anak, permasalahan hukum penjatuhan pidana peringatan belum optimal lantaran tidak ada aturan teknis untuk aparat penegak hukum.
Selain itu, pesan dibalik pidana peringatan anak juga belum tersampaikan dengan baik, khususnya tentang hakikat dan makna serta hubungannya terhadap kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menyebabkan Penjatuhan Pidana Peringatan terhadap anak dapat menciderai usaha perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam UU SPPA. Menggunakan metode penelitian normatif, penelitian ini akan menggali hakikat dari pidana peringatan sebagai pidana pokok serta implementasinya terhadap anak. Kata Kunci: Pidana
Peringatan; Perlindungan Anak; UU SPPA.
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
hukuman dan merupakan instrumen untuk menggapai tujuan pemidanaan. 1
Sedangkan menurut Wirjono pidana ialah hal yang “dipidanakan” yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 2
Sanksi pidana ntara UU SPPA dengan Kita Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki perbedaan. Dalam Pasal 71 UU SPPA sebagai berikut :(1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan.
c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Salah satu pidana yang disebutkan dalam Pasal 71 Ayat (1) UU SPPA yakni Pidana Peringatan.
Dalam pasal 72 UU SPPA diketahui bahwa Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana Peringatan selain ditemukan dalam pasal 71 UU SPPA, juga terdapat dalam Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI (24 Februari 2017). 3 Dalam pasal 123 R-KUHP disebutkan: Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1. pembinaan di luar lembaga; 2. pelayanan masyarakat; atau 3. pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
Sama halnya dengan Pidana Peringatan yang disebutkan dalam pasal 71 UU SPPA, dalam R-KUHP tersebut hanya dijelaskan, pada pasal 125 bahwa Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak menimbulkan pembatasan kemerdekaan anak. Namun apabila dilihat dari sejarah pembentukan UU SPPA maupun Rancangan KUHP yang termuat dalam Naskah Akademik tidak diketahui asal-muasal, dasar pencatumannya serta apa pertimbangan dimuatnya pidana peringatan dalam undang-undang tersebut.
1 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Kencana Prenada Media Group, 2005).[98].
2 Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Eresco, 1980).[1].
3 Hukumonline, ‘Rancangan Undang-Undang 2022’ ( Hukumonline.com , 2022) <https://www. hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan-undang-undang-2019#!> accessed 14 Sep- tember 2022.
Setelah  UU  SPPA  diberlakukan,  belum  terdapat  aturan  teknis-spesifik mengatur pelaksanaan pidana peringatan kepada anak, hal ini yang menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik sehingga aparat pengak hukum tidak memiliki dasar  hukum  yang  spesifik-teknis  terhadap  penjatuhan  pidana  peringatan. Penempatan Pidana Peringatan dalam urutan pertama di dalam Pasal 77 Ayat (1) UU SPPA bukan tanpa maksud, namun hal ini sebagai salah satu bentuk proteksi terhadap anak pelaku pidana serta memberikan pilihan alternatif kepada hakim dalam menghukum pidana selain pidana penjara.
Penjara tidak tepat bagi anak, karena selain menghambat tumbuh kembang, juga terdapat kekerasan, tindakan diskriminatif, serta bersifat melabel anak dengan istilah ‘mantan narapidana’. 4 Penjatuhan pidana penjara sebenarnya merupakan upaya paling akhir yang dapat diambil oleh penegak hukum menghadapi permasalahan anak yang melanggar ketentuan pidana. Hal ini telah disebutkan dalam konvensi internasional maupun perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana anak.
Article 37b Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak) disebutkan : “(b) No child shall be deprived of his or her liberty unlawfully or arbitrarily. The arrest, detention or imprisonment of a child shall be in conformity with the law and shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time ; sedangkan dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice” (Beijing Rules) butir 19.1 dinyatakan : “( c ) The placement of a juvenile in an institution shall always be a disposition of last resort and for the minimum necessary period ; kemudian dalam United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty” (Havana Rules) Article 1 disebutkan: “ The juvenile justice system should uphold the rights and safety and promote the physical and mental well-being of juveniles. Imprisonment should be used as a last resort” . Selain konvesi internasional, dalam Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
4 I Made Asdhiana, ‘KPAI: Hapus Penjara Anak!’ ( Kompas.com , 2010) <https://nasional. kompas.com/read/2010/09/22/19284410/~Nasional> accessed 14 September 2022.
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886, selanjutnya disingkat UU HAM) disebutkan sebagai berikut : Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir sebagaimana dalam pasal 3 huruf g UU SPPA.
Penjatuhan Pidana Peringatan terhadap anak pelaku pidana mempunyai maksud untuk melindungi anak dengan menghindarkan anak dari pidana penjara, namun pelaksanaan pidana peringatan yang tidak sesuai prinsip the best interest for children akan menciderai usaha perlindungan anak yang terdapat dalam UU SPPA.
Atas dasar uraian tersebut maka dapat dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut Apa hakikat pidana peringatan sebagai pidana pokok dalam UU SPPA? Pentingnya menggali makna dan hakikat dari pidana peringatan adalah agar untuk memberikan pesan kepada aparat penegak hukum sehingga dalam penerapannya benar-benar terlaksana dengan baik. Selain itu, dengan memahami makna dan hakikat pidana peringatan bagi anak, juga memberikan proteksi terhadap kepentingan terbaik bagi anak sehingga harapan perlindungan hukum anak benar-benar tercapai. Sebelumnya, Trian Yuli Diarsa dan Sarwirini pernah mengkaji tentang pidana peringatan terhadap anak, kerangka pendekatan yang digunakan adalah mengenai perlindungan anak, 5 berbeda dengan artikel ini yang membahas tentang pidana peringatan bagi anak dalam kerangka penegakan hukum dengan menggali hakikat dan makna sehingga aparat penegak hukum benar-benar mendapatkan pesan dibalik maksud dari pidana peringatan.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan komparatif
5 Trian Yuli Diarsa and Sarwirini, ‘Penjatuhan Pidana Peringatan Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Anak’ (2021) 16 Rechtidee.
( comparative approach ) serta pendekatan konseptual ( conceptual approach ). 6 Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan pidana dan pidana anak, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur kepustakaan yang berkaitan dengan topik dan menunjang bahan hukum sekunder.

## Hakikat Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam UU SPPA
Penjatuhan pidana kepada anak yang melanggar hukum/berkonflik dengan hukum selalu berkaitan dengan Pengadilan Anak, mengingat putusan yang memuat  pemidanaan merupakan produk dari pengadilan dan ujunug dari proses dalam  penanganan  terhadap  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum.  Undang- undang tentang peradilan anak di Indonesia pertama kalinya dibentuk dalam UU Pengadilan Anak. Sebelum adanya UU Pengadilan Anak, pengaturan tersebut tersebar dalam beberapa produk hukum, antara lain:
a.  Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor M.A/Pem./048/1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa “masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberi jaminan bahwa pemeriksaan dan putusan dilakukan demi kesejahteraan anak dan masyarakat tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, sehingga disarankan ditunjuk hakim khusus yang mempunyai pengetahuan perhatian dan dedikasi terhadap anak“.
b.  Pasal 153 ayat (3) KUHAP yang menyebutkan : “Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”.
c.  Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum: Di samping itu sesuai dengan prinsip “diferensiasi” yang dicantumkan dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, maka Pengadilan dilingkungan Peradilan Umum sekaligus merupakan Pengadilan untuk perkara tindak pidana ekonomi, perkara tindak pidana anak, perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dan perkara lainnya yang ditetapkan dengan undang-undang. Serta Penjelasan Pasal 8 Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum : Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya Pengadilan Lalu lintas Jalan, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi, sedangkan yang dimaksud dengan “yang diatur dengan undang-undang” adalah susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).[60].
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
d.  Pasal 45, 46 dan 47 KUHP. Pasal 45: “ Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana”. Pasal 46: “1 . Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun. 2. Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang” . Pasal 47: “1 . Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga. 2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 3. Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan”.
e.  Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Ruang Sidang,  yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal kecuali dalam hal tertentu dilakukan dengan hakim majelis, dengan pintu tertutup serta putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Kemudian Hakim, Penuntut Umum, Penasihat Hukum bersidang tanpa toga serta pada sidang anak diharapkan kehadiran orang tua/wali/orang tua asuh serta adanya laporan sosial anak yang bersangkutan. Peraturan Menteri Kehakiman ini kemudian diperbarui melalui Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.03-UM.01.03 Tahun 1991.
f.  “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1987 tanggal 17 Nopember 1987 tanggal 17 Nopember 1987 dimana pada pokoknya ditentukan bahwa pada penanganan sidang anak diperlukan pendalaman hakim terhadap unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maupun unsur lingkungan serta keadaan jiwa anak serta ditunjuknya hakim yang khusus menangani anak”.
g.  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 dalam upaya menunjang prinsip perlakuan khusus  terhadap anak. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap anak dilakukan dengan sidang tertutup.
h.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada Penjelasan Pasal 10 disebutkan : “Undang-undang ini membedakan antara empat lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili
tertentu dan meliputi Badan-badan Peradilan tingkat pertama dan tingkat banding. Peradilan Agama, Militer dan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, sedangkan Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya mengenai baik perkara perdata, maupun perkara pidana. Perbedaan dalam empat lingkungan peradilan ini, tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (differensiasi/spesialisasi) dalam masing-masing lingkungan, misalnya dalam Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan berupa Pengadilan lalu lintas, Pengadilan Anak- anak, Pengadilan Ekonomi, dan sebagainya dengan Undang-undang”.
Putusan pengadilan adalah ujung dari proses perkara dimana perkara tersebut gagal dilakukan diversi dalam setiap tingkat penanganan perkara sesuai UU SPPA baik penyidikan, penuntutan sampai di persidangan. Pengaturan i pidana yang dijatuhkan terhadap anak melakukan kejahatan dalam perundang- undangan di Indonesia sangat beragam, dan mengalami beberapa perubahan sedangkan Pidana peringatan baru di Indonesia dalam UU SPPA. Apabila dilihat dari beberapa perundang-undangan yang mengatur mengenai pidana anak di Indonesia dapat dilihat bahwa penjatuhan pidana peringatan tidak ditemui dalam berbagai peraturan mulai Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668).
Kitab undang-undang Hukum Pidana mengatur tersendiri perihal penjatuhan pidana kepada anak dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47 yakni: 7
“ Dalam  menuntut  orang  yang  belum  cukup  umur  (minderjarig)  karena  melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan
7 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bumi Aksara 2009).[22–23].
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana” . Pasal 46: “1 . Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain: dalam kedua hal di atas paling lama sampai umur delapan belas tahun”. 2. “Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 47: 1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana  pokok  terhadap  perbuatan  pidananya  dikurangi  sepertiga.  2.  Jika  perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 3. Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan”.
Pasal 45 KUHP menyebutkan pengertian anak yakni mereka yang berumur kurang dari 16 (enam belas) tahun. Bagi anak yang melakukan kejahatan, hakim menjatuhkan pidana dengan mengembalikan anak kepada orang tua atau menyerahkan kepada pemerintah atau menjatuhkan pidana. Pidana terhadap anak yang diatur dalam KUHP merujuk pada pidana yang disebutkan dalam pasal 10 KUHP yakni : pidana mati, penjara, kurungan, denda serta tutupan dengan ketentuan apabila hakim menjatuhkan pidana maka maksimum pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah sepertiganya dan apabila kejahatannya di sanksi dengan hukuman mati/seumur hidup maka hakim dapat menggantinya dengan pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.
Kehadiran UU Pengadilan Anak bermaksud untuk melakukan pembinaan dan proteksi bagi anak nakal, sebuah istilah dalam undang-undang ini terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilarang. Hal ini dinyatakan dalam Penjelasan Umum UU Pengadilan Anak sebagai berikut: Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya  manusia  Indonesia  yang  berkualitas  dan  mampu  memimpin  serta  memelihara
kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan, Dengan demikian Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak .
UU Pengadilan Anak ini kemudian dicabut dengan oleh UU SPPA yang disahkan 30 Juli 2012. UU SPPA memiliki pengaturan baru, yakni:
1.  Nama undang-undang menjadi “Sistem Peradilan Pidana Anak”, hal ini berarti pengaturan mengenai penanganan perkara anak tidak saja dititikberatkan di Pengadilan namun secara keseluruhan mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2.  Konsep anak nakal sebagaimana Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 diganti menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut anak saja. Anak yang  berkonflik  dengan  hukum  dan  kemudian  diproses  dengan  undang- undang ini adalah mereka yang berumur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
3.  keadilan restoratif dan diversi pada proses penanganan perkara anak.
4.  Pidana Pokok: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat:  pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan. c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara.
5.  Tidak ada pidana denda.
6. Tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yakni dikembalikan pada orang tua/Wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah/badan swasta, pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.
7.  Pidana berupa pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, serta minimal khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
Pemberlakuan UU SPPA memberikan perlindungan hukum kepada anak sesuai dengan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Hal ini dijabarkan dalam UU SPPA (penjelasan umum) sebagai berikut:
... Prinsip pelindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
...Penyusunan Undang-Undang ini merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin pelindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, dikenalnya Pidana Peringatan serta tingkatan pidana pokok dapat dijatuhkan kepada anak berkonflik dengan hukum dalam UU SPPA memberikan perubahan dalam hal proteksi hukum terhadap anak. Pidana penjara diletakkan dalam urutan terakhir pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum digunakan sebagai jalur akhir dalam penyelesaian perkara anak. Apabila dibandingkan dengan peraturan perundangan yang mengatur mengenai anak maka jenis pidana pokok ini terdapat perbedaan dan dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 1. Perbedaan Pidana Pokok menurut KUHP, UU 3/1997 dan UU SPPA. KUHP UU 3/1997 UU SPPA Pasal 10 jo Pasal  47 : 1.  pidana penjara 2.  pidana kurungan 3.  pidana denda 4.  pidana tutupan Pasal 23 ayat (2) : a. pidana penjara; b. pidana kurungan; c. pidana denda; atau d. pidana pengawasan. Pasal 71 ayat (1) : a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1)  pembinaan di luar lembaga; 2)  pelayanan mas- yarakat; atau 3)  pengawasan. c. pelatihan kerja; d.pembinaan dalam lem- baga; dan e. penjara.
Penempatan Pidana Peringatan pada hirarki utama pidana pokok serta pidana penjara dalam hirarki akhir dalam UU SPPA bukan tanpa arti namun hal tersebut sesuai maksud oleh pembentuk undang-undang. Menurut Nurini Aprilianda, dengan adanya pidana penjara pada pilihan akhir dalam urut-urutan jenis sanksi pidana pokok, harapannya hakim memprioritaskan penjatuhan jenis sanksi pidana pokok yang lain. 8 Risalah rapat tim perumus pembahasan RUU
8 Nurini Aprilianda and et.al, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Teori Dan Praktik (Universitas Brawijaya Press 2017).[26].
Sistem Peradilan Pidana, terdapat bahasan sebagai berikut: 9
Prinsipnya anak itu tidak dirampas kemerdekaannya dan kalau kita lihat pada Pasal 69 pidana pokok anak itu juga berbeda dengan Pasal 10 KUHP mulai dengan pidana mati. Nah, kalau di dalam Pasal 69 halaman berapa yang di tabel itu pidana pokok kami mulai dengan pidana yang paling ringan, jadi ada pidana pokok bagi anak terdiri dari atas : pidana peringatan, nah ini mungkin nanti  perlu kita bicarakan juga. Peringatan itu menurut ketentuan internasional juga bagian dari pidana, jadi kalau kemarin KPAI protes karena anak dikembalikan kepada orang tua, mungkin Hakimnya juga bingung jadi harusnya gimana, karena itu merupakan tindakan yang paling ringan yang bisa dikenakan kepada seorang anak yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Kemudian ada pidana peringatan, lalu ada pidana dengan syarat yaitu pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat biasanya disebut sebagai social service atau pengawasan. Lalu ada latihan kerja, ada pembinaan dalam lembaga, baru pidana penjara Pak, jadi kalau dilihat urutan-urutannya pidana penjara itu dalam konteks pidana pokok itu dia nomer satu, dua, tiga, empat, lima, enam tujuh, dia yang paling buncit, paling belakang disebutkan, dengan harapan bahwa Hakim-hakim itu akan melihat pidana- pidana ringan-ringan dulu dan kalau bisa tindakannya saja yang dikenakan bukan pidananya. Jadi, disini memang memerlukan satu perubahan yang sangat drastis dari paradigma hakim yang kebiasaan untuk menghukum dan kalau menghukum maka hukumannya penjara. Ini yang memerlukan, saya sudah menyampaikan kepada Bappenas harus ada pelatihan bersama antara Polisi, Hakim, Jaksa petugas BAPAS, Advokat, untuk membangun suatu rezim pemikiran baru mengenai anak yang berhadapan, berkonflik dengan hukum, supaya nanti ada kesamaan persepsi bahwa basicly anak itu tidak boleh diproses, anak tidak boleh ditahan, jadi ini memang walaupun tadi ada pesimisme apa yang bisa tetapi saya rasa dari Bappenas sudah menyiapkan program-program, Polisi sudah punya modul dan kemudian Ibu Apong sebelum di KPAI juga sudah melakukan berbagai Pelatihan.
Pengertian peringatan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah nasihat (teguran dan sebagainya) untuk memperingatkan. 10 Sedangkan Pidana Peringatan ialah  pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. Pidana peringatan bentuknya berupa teguran dan peringatan yang diterima anak pelaku tindak pidana agar tidak melakukan kesalahan/pelanggaran yang dapat merugikan orang lain. Berkaca pengertian tersebut, peringatan dimaknai
9 ibid .[30–31]. 10 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 2007).[554].
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
seperti halnya orang tua menasehati anaknya yang salah. Apabila makna dari pidana peringatan ialah teguran lisan agar tidak mengulangi suatu perbuatan pidana, seharusnya seorang anak tidak perlu proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut hanya untuk mendapatkan teguran lisan dari hakim kalau mereka telah bersalah atas perbuatannya.
Sudarto pada 1981 menyatakan KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana ( straftoemetingsleiddraad ) yang umum, ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang terkandung asas-asas yang wajib diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang ada hanya aturan pemberian pidana ( straftoemetingsregels ). 11 Secara langsung, hal ini menyebabkan tujuan pemidanaan di Indonesia menjadi kabur. Perumus undang-undang tidak punya standar yang sama dalam membentuk mengatur pemidanaan yang tersebar diberbagai Undang-Undang.
Ketentuan pemidanaan  anak yang melakukan tindak pidana dalam KUHP belum sepenuhnya mengakomodasi hak-hak anak mengingat disamping tujuan pemidanaannya yang masih bersifat pembalasan, jumlah pengaturan terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga amat minim. 12 Terkait dengan minimnya pengaturan tersebut, menurut Bagir Manan mengakibatkan perlakuan terhadap anak menjadi tidak sesuai yang mana sering kali kepentingan-kepentingan khusus anak sedemikian rupa diabaikan tanpa ada perlakuan khusus. Bahwa seolah-olah anak seperti sebagai “orang dewasa kecil” yang mengakibatkan hampir seluruh penanganan terhadap anak dilakukan sama dengan perkara orang dewasa, 13 termasuk terhadap pemidanaan anak. Hakikat pemidanaan terhadap anak juga berubah dengan diundangkannya UU SPPA. Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:
11 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Alumni 1986).[79–80].
12 Menurut Hadibah Zachra Wadjo, KUHP mempunyai tujuan pemidanaan yang cenderung ke arah pembalasan (revenge) atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, karena dalam pemidanaan tersebut cenderung melihat ke belakang dan dalam pemidanaan tersebut tidak terkandung adanya tujuan lain, misalnya kesejahteraan masyarakat atau perbaikan narapi- dana. Lihat dalam Hadibah Zachra Wadjo, ‘Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hu- kum Anak’ (Universitas Airlangga 2016).[101].
13 Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak (Djambatan 2007).[110].
Berbeda dengan tujuan pemidanaan pada umumnya, tujuan pemidanaan pada anak adalah untuk lebih mengayomi anak agar anak tersebut dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Oleh karena itu hendaknya bentuk pemidanaan yang dijatuhkan hendaknya memberi kesempatan bagi anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.
Tujuan pemidanaan dalam UU SPPA tersebut pada akhirnya menjadikan pembuat undang-undang menempatkan pidana peringatan dalam urutan pertama pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak dengan maksud untuk memberi kesempatan bagi anak melalui pembinaan sehingga akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi dirinya sendiri dan orang lain.
Meskipun anak menjalani proses peradilan pidana, hak-hak anak juga harus tetap diberikan, karena anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas, walaupun bertindak dengan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak, untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.
Berdasarkan uraian di atas hak anak dibedakan menjadi dua yaitu yang bersifat umum dan khusus terdapat dalam UU HAM dan dapat dilihat dari tabel berikut ini:
Tabel 2. Hak-hak anak menurut UU HAM Pasal Hak yang bersifat umum Pasal 52 Hak anak untuk dilindungi oleh orang tua masyarakat dan negara yang diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan Pasal 53 •  Hak atas kehidupan dan kelangsungan hidup •  Hak atas nama dan kewarganegaraan Pasal 55 •  Hak untuk beribadah menurut agamanya • Hak  untuk  berfikir  dan  berekspresi,  sesuai  dengan  tingkat intelektualitasnya di bawah bimbingan orang tua
•  Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya
•  Hak untuk dibesarkan dan dipelihara sendiri oleh orang tuanya •  Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua/ walinya sampai dewasa
•  Hak untuk memperoleh orang tua angkat
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
Pasal 56 berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan, penganiayaan, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual dari orang tuanya/ walinya Pasal 57 berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali atas alasan / atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik anak. Dan anak tetap boleh berhubungan dengan orang tuannya Pasal 58 Hak anak untuk memperoleh pendidikan dan informasi yang bermanfaatan bagi pengembangan pribadi serta untuk meningkatkan pengetahuan dan kecerdasan sesuai sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan keputusan Pasal 59 Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya Pasal 60 Hak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial Pasal 61 Hak anak untuk tidak dilibatkan pada waktu perang, kerusuhan sosial, sengketa bersenjata Pasal 62 Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya Hak yang bersifat Khusus Pasal 54 Hak anak yang mengalami cacat fisik dan/atau mental untuk memperoleh perawatan dan pendidikan, pelatihan dan pentuk khusus atas biaya negara untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kegiatan berbangsa dan bernegara. Pasal 66 •  Anak yang melakukan tindak pidana tidak boleh dianiaya, disiksa dan dijatuhkan hukuman yang tidak manusiawi. •  Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pada anak.
•  Anak tidak boleh dirampas kebebasannya secara melawan hukum, menangkap menahan dan pemidanaan terhadap anak harus sesuai dengan prosedur hukum.
•  Anak yang dipidana berhak diperlakukan secara manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa,
•  Anak tersebut berhak memperoleh bantuan hukum, membela diri dan memperoleh keadilan anak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
Sumber: disusun mandiri oleh penulis
Terkait dengan adanya hak-hak tersebut, maka mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya perlindungan keadilan dalam suatu masyarakat mengingat pada hakikatnya melindungi anak juga akan melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan.
Bahwa dari situlah nampak betapa pentingnya anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, baik komunitas yang terkecil yaitu keluarga, maupun negara, dengan mengupayakan perlindungan anak seperti halnya dengan adanya Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok bagi Anak dalam Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak hanya menegakkan hak-hak anak, tetapi juga menjalankan suatu peraturan yang telah dibuat
Pidana peringatan bagi anak juga terdapat di beberapa negara, misalnya di Amerika Serikat, pidana peringatan disebut dengan judicial warning 14 ataupun reprimand dan pelaksanaannya di muka persidangan dengan cara hakim memberikan peringatan kepada anak secara lisan dalam sidang yang terbuka untuk umum, setelah itu mereka dikembalikan kepada orang tua mereka dan tidak mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi terkait tindak pidana yang telah mereka lakukan, pidana jenis ini paling banyak dijatuhkan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana serta terhadap tindak pidana tanpa kekerasan. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kirk Heilburn et al sebagai berikut: 15
Nominal dispositions are the least punitive options available to a juvenile court judge-beside dismissing the case-and they typically involve judicial warning and reprimands.  In  such  dispositions,  the  judge  verbally  reprimands  the  juvenile  in open court. Youth receiving nominal dispositions are usually released to the care of their parents or guardians and they have no additional legal obligations to fulfil relating to the offense that brought them into contact with justice system. This type of disposition is most commonly used with first time, non-violent offender.
Sama halnya dengan Amerika Serikat, Queensland juga menyebut pidana peringatan sebagai reprimand, namun Queensland Youth Justice Act tidak mendefinisikan reprimand, namun pidana tersebut memiliki makna teguran formal
14 Beberapa penulis menerjemahkan berbeda pidana peringatan dalam UU SPPA ini ke dalam bahasa Inggris, antara lain : Warning, Warning Criminal atau Reprimand. Lihat dalam Anggara and Supriyadi W. Eddyono, ‘Juvenile Justice System Framework in Indonesia’ (2017) 1 Indonesian Criminal Law Updates.[15]; Nur Rochaeti, ‘Restorative Justice in Act No 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia’, Kuala  Lumpur  International  Business,  Economics  and  Law Conference (2015).[172]; Rusmilawati Windari and Ermania Widjajanti, ‘The Double Track System In Sentencing Juvenile Offenders In Indonesia: Strengths And Weaknesses Of The Juvenile Criminal Justice System Act 2012’ (2015) 23 IIUM Law Journal.[511].
15 Kirk Heilbrun and et.al, Evaluating Juvenile Transfer and Disposition (Routledge 2017).[211].
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki otoritas. 16 Sedangkan di Inggris/Wales,
Jerman serta Lituania, reprimand tidak terbatas pada pidana yang dijatuhkan oleh hakim tetapi termasuk tindakan yang dapat dilakukan oleh polisi maupun penuntut umum untuk tidak melanjutkan perkara ke pengadilan. 17

## Pelaksanaan Pidana Peringatan Terhadap anak
Setelah hakim menjatuhkan putusan dalam persidangan pidana maka jaksa akan segera melaksanakan isi amar putusan setelah suatu perkara dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap yakni ketika penuntut umum  dan terdakwa tidak menyatakan upaya hukum terhadap putusan. Kewenangan jaksa dalam melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara pidana dijelaskan dalam Pasal 270 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disingkat KUHAP) yakni: Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.
Putusan pemidanaan yang  memuat pidana peringatan juga dilaksanakan oleh Jaksa apabila mengacu pada pasal 270 KUHAP. Namun demikian, ketiadaan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana peringatan dalam UU SPPA maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya menjadi suatu hambatan bagi jaksa dalam melaksanakan isi putusan. UU SPPA hanya mengatur bahwa pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 72 UU SPPA. Hal ini berbeda dengan pidana pokok lainnya yang disebutkan di dalam UU SPPA
16 Queensland Courts Department of Justice and Attorney-General, Youth  Justice  Benchbook (Childrens Court of Queensland 2020).[234].
17 Ineke Pruin, Frieder Dunkel dan Joana Grzywa menjelaskan : Some countries do not provide for warnings/reprimands as a court decision, but still reprimands can be issued if the court or the public prosecutor decides to divert the case, see for example England/Wales, Germany or Lithuania . Lihat dalam Ineke Pruin, Frieder Dunkel and Joanna Grzywa, ‘The Implementation of Alternative Sanctions and Measures into Juvenile Justice Systems’ (2011) 1 Romanian Journal of Sociology.[5].
yaitu pidana dengan syarat, pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga yang masing-masing telah dijelaskan tata cara pelaksanaannya di dalam UU SPPA.
Pelaksanaan pidana peringatan belum terdapat Peraturan Pemerintah yang ditetapkan sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (5) UU SPPA. 18 Akan tetapi, pidana peringatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat RPP SPPA) diatur dalam Bab V tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana Bagian Ketiga Paragraf 1 tentang Pidana Peringatan pada Pasal 99 dan 100 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 19 1. Pidana Peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak. 2. Pidana Peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dijatuhkan kepada Anak  dengan  tujuan  agar  Anak  tidak  mengulangi  perbuatannya.  3.  Putusan  Pidana Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan oleh hakim dalam persidangan dan dituangkan dalam putusan. 4. Dalam hal anak atau kuasa hukumnya atau penuntut umum tidak melakukan upaya hukum, pelaksanaan putusan segera dilaksanakan oleh Jaksa setelah menerima salinan putusan pengadilan. 4. Pembimbing kemasyarakatan melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana peringatan. 5. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelaksanaan putusan oleh Jaksa. 6. Pembimbing kemasyarakatan melaporkan hasil perkembangan atas pengawasan tersebut kepada hakim pengawas. Pasal 100 : Pidana Peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 hanya dapat dijatuhkan untuk : a. Tindak pidana pelanggaran. b. Tindak pidana ringan. c. Tindak pidana tanpa korban. d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.
Terhadap penuntutan pidana peringatan, Jaksa Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019 (untuk selanjutnya disingkat SEJA 3/2019) yang didalamnya memuat pengaturan mengenai kriteria penjatuhan,
18 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ‘Rekap Peraturan Pelaksana Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2021) <https://www.dpr. go.id/bk/rekap-perlak-uu/id/271> accessed 14 September 2022.
19 Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (Alumni 2014).[166].
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
tuntutan serta tata cara pelaksanaan pidana disebutkan dalam Lampirannya diketahui yakni, Kriteria penjatuhan tuntutan:
a.  korban dan/atau keluarga korban sudah memaafkan;
b.  masyarakat tidak mempermasalahkan;
c.  menimbulkan dampak / kerugian tidak terlalu besar;
d.  orang tua Anak kooperatif, sanggup dan berkompeten untuk mendidik serta membina Anaknya;
e.  Anak tidak membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial;
f.  bukan merupakan pengulangan tindak pidana; dan
g.  tidak diancam dengan pidana pokok secara kumulatif.
Amar Tuntutan:
a.  Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana “peringatan”;
b.  Memberi peringatan kepada Anak agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
c.  Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama …………. (paling lama 30 (tiga puluh) hari) serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa
Tata cara pelaksanaan:
a.  Jaksa memanggil anak dan orang tua / wali, pembimbing kemasyarakatan, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya (jika ada);
b.  Jaksa memberi peringatan kepada anak dengan membacakan pidana peringatan sebagaimana bunyi amar putusan di depan orang tua / wali atau pendamping dan pembimbing kemasyarakatan, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya (jika ada);
c.  Apabila anak tidak memahami pidana peringatan yang dibacakan, Jaksa menjelaskan peringatan yang dimaksud;
d.  Jaksa membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan dan mengirimkan tembusannya ke Pengadilan Negeri;
e.  Jaksa menerima laporan hasil pendampingan dan pembimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.
RPP-SPPA maupun SEJA 3/2019 selain mengatur pelaksanaan pidana peringatan, juga mengatur mengenai kriteria penjatuhan pidana peringatan. Menurut penulis, hal tersebut sangatlah penting untuk diatur dalam perubahan UU SPPA mendatang, mengingat UU SPPA yang berlaku saat ini belum mencantumkan kriteria tersebut. Tidak semua kejahatan dapat dijatuhi pidana peringatan serta hanya dapat dijatuhkan terhadap anak yang tidak ditahan dalam tahap penanganan sebelumnya
baik penyidikan maupun penuntutan mengingat dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP disebutkan mengenai kewajiban untuk mengurangkan masa penangkapan dan atau penahanan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Kriteria kejahatan yang dapat dijatuhi pidana peringatan serta pidana peringatan yang dijatuhkan hanya terhadap anak yang tidak ditahan sebelumnya harus dilakukan reformulasi melalui undang- undang mengingat kewajiban untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan telah diatur sebelumnya dalam KUHAP. Kriteria serta tata cara pelaksanaan pidana peringatan sebagaimana disebutkan dalam RPP-SPPA dan SEJA 3 / 2019 dapat digunakan sebagai masukan dalam reformulasi UU SPPA mendatang.

## Kesimpulan
Hakikat pencantuman Pidana Peringatan dalam pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berkonflik dengan hukum di dalam UU SPPA adalah memberikan perubahan dalam hal perlindungan hukum terhadap anak. Pidana penjara ditempatkan dalam urutan terakhir pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum digunakan sebagai jalan terakhir dalam penyelesaian perkara anak, sehingga hakikat dari pidana peringatan adalah untuk memberikan perlindungan terbaik untuk anak. Pelaksanaa pidana peringatan terhadap anak didasarkan pada Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum Tanggal 3 Desember 2019. Dengan menemukan hakikat dan makna dari pidana peringatan, maka diharapkan aparat penegak hukum dapat mengupayakan penjatuhan sanksi pidana peringatan se-optimal mungkin, sehingga hal ini dapat mengurangi volume pidana penjara kepada anak.

## Daftar Bacaan

## Buku
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Kencana Prenada Media Group 2005).
Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak (Djambatan 2007).
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
Kirk Heilbrun and et.al, Evaluating Juvenile Transfer and Disposition (Routledge 2017).
Lilik Mulyadi, Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia (Alumni 2014).
Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bumi Aksara 2009).
Nurini Aprilianda and et.al, Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  Teori  Dan  Praktik (Universitas Brawijaya Press 2017).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media 2017).
Queensland Courts Department of Justice and Attorney-General, Youth  Justice Benchbook (Childrens Court of Queensland 2020).
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Alumni 1986).
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Balai Pustaka 2007).
Wirjono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia (Eresco 1980).

## Jurnal
Anggara and Supriyadi W. Eddyono, ‘Juvenile Justice System Framework in Indonesia’ (2017) 1 Indonesian Criminal Law Updates.
Ineke Pruin, Frieder Dunkel, and Joanna Grzywa, ‘The Implementation of Alternative Sanctions and Measures into Juvenile Justice Systems’ (2011) 1 Romanian Journal of Sociology.
Nur Rochaeti, ‘Restorative Justice in Act No 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia’, Kuala Lumpur International Business, Economics and Law Conference (2015).
Rusmilawati Windari and Ermania Widjajanti, ‘The Double Track System In Sentencing Juvenile Offenders In Indonesia: Strengths And Weaknesses Of The Juvenile Criminal Justice System Act 2012’ (2015) 23 IIUM Law Journal.
Trian Yuli Diarsa and Sarwirini, ‘Penjatuhan Pidana Peringatan Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Anak’ (2021) 16 Rechtidee.

## Disertasi
Hadibah Zachra Wadjo, ‘Pemidanaan Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Anak’ (Universitas Airlangga 2016).

## Laman
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, ‘Rekap Peraturan Pelaksana Undang- Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2021) <https:// www.dpr.go.id/bk/rekap-perlak-uu/id/271> accessed 14 September 2022.
Hukumonline, ‘Rancangan Undang-Undang 2022’ ( Hukumonline.com , 2022) <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17797/rancangan- undang-undang-2019#!> accessed 14 September 2022.
I Made Asdhiana, ‘KPAI: Hapus Penjara Anak!’ ( Kompas.com , 2010) <https:// nasional.kompas.com/read/2010/09/22/19284410/~Nasional> accessed 14 September 2022.

## Perundang-undangan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016
Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
How to cite: Trian Yuli Diarsa dan Sarwirini, ‘Menggali Hakikat dan Makna Pidana Peringatan sebagai Pidana Pokok dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’ (2022) Vol. 5 No. 3 Media Iuris.
Trian Yuli dan Sarwirini: Menggali Hakikat dan Makna...
--This page is intentionally left blank--