Memahami Teori Hukum Integratif – Romli Atmasasmita

## MEMAHAMI TEORI HUKUM INTEGRATIF
Oleh : Romli Atmasasmita 

## ABSTRAK
Perkembangan teori hukum  Indonesia sampai saat ini telah  menghasilkan  apa  yang  saya  sebut  "tripartite  character of social and bureaucratic enginering" yaitu perpaduan sistem norma  dinamis,  sistem  perilaku  dan  sistem  nilai  yang bersumber  pada  Pancasila  sebagai  filsafat  kehidupan  bangsa Indonesia.  Berdasarkan  sudut  pandang  teori  hukum,  relevan dengan  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  tengah membangun,  adalah  perpaduan  teori  hukum  pembangunan dan  teori  hukum  progresif,  diperkuat  teori  hukum  integratif. Perpaduan ketiga inti teori hukum Indonesia tersebut diyakini ,  pertama,  dapat  mencegah  pengaruh  asing  dalam  proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat dan kedua, dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan  pembentukan  hukum  baik  melalui  proses  legislasi maupun yurisprudensi.
. .Kata Kunci: Perkembangan Hukum, Teori Hukum Integratif

## Pendahuluan
Almarhum  Satjipto  Rahardjo, 1 Gurubesar  Undip sangat prihatin karena penegakan hukum abaikan
 Gurubesar Emeritus Unpad
1 Dalam  buku  ,"Hukum  Progresif"((2009);  "Hukum  dan Perilaku"(2009);"Pendidikan Hukum sbagai pendidkan manusia (2009).
fundamental  hukum  yaitu  hukum  untuk  manusia  bukan sebaliknya sehingga jika ada muatan hukum yang tidak cocok dengan  kepentingan  manusia  maka  hukum  itu  yang  harus diubah  bukan  manusianya  dipaksakan  dimasukkan  ke  dalam kotak  hukum  normatif.  Betapa  pedihnya  membaca  tulisan almarhum  tentang  krisis  nurani  dalam  penegakan  Inukum. Bahkan  bukan  hanya  itu,  lebih  zolim  lagi  jika  ada  manusia yang dimasukkan ke dalam kerangkeng hukum hanya karena dendam,  politik  atau  berbeda  pendapiat  dergan  kekuasaan yang  telah  banyak  terjadi  sejak  republik  ini  didirikan. Berbeda  dengan  almarhum,  Mochtar  Kusumaatmadja 2 , gurubesar  unpad,  justru  mengakui  kelemahan  mendasar terletak  pada  pendidikan  hukum  di  Indonesia  sejak kemerdekaan  yang  hanya  mendidik  "tukang-tukang  hukum" yang  tidak  antisipatif  terhadap  perkembangan  nilai  keadilan dalam  masyarakat  termasuk  perkembangan  demi  kemajuan bangsa ini.
Atas dasar pemikiran ini maka Mochtar Kusumaatmadja  menuntun  murid-muridnya  dan  para cendekiawan  hukum  untuk  turut  membentuk  hukum  yang sesuai dengan kebutuhan bangsa ini dan menciptakan hukum yang  dapat  membawa  ke  arah  perubahan  pola  pikir
2 Dalam  buku/'Fungsi  Hukum  dan  Perkembangan  Hukum  dalam Pembangunan Nasional"(tanpa tahun); "Pembaharuan Pendidikan Hukum dan  Pembinaan  profesi"(2006);"Pembinaan  Hukum  dalam  rangka Pembangunan Nasional("(1976)
masyarakatnya demi kemajuan masa depan bangsa ini. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  Mochtar  memperkenalkan  politik hukum sebagai sarana pembangunan nasional. Dua pemikiran Gurubesar  tersebut  memberikan  harapan  baru  pada  generasi muda  hukum  Indonesia  bahwa  diperlukan  pemikiran  kritis dalam  menghadapi  gerak  pembangunan  bangsa  Indonesia  di tengah-tengah tarik-tarikan antara penganut aliran positivisme  hukum  (Kelsen  cs)  dan  aliran  sociological jurisprudence  (Roscoe  Pound  cs)  sehingga  bangsa  ini  dapat memiliki  landasan  pemikiran  tentang  arah  politik  hukum Indonesia  yang  dapat  dan  mampu  menghadapi  persaingan global dalam segala aspek kehidupan masyarakat intemasional.
Dua  faktor  yang  dapat  dikatakan  menghambat  atau mendukung/memperkuat  kehendak  untuk  menemukan  arah politik  pembangunan  hukum  nasional  yaitu  pertama  faktor internal  dan  faktor  eksternal  dan  keduanya  bersifat interdepensi satu sama lain; tidak ada faktor yang lebih utama daripada  yang  lain.  Faktor  internal  dimaksud  adalah pendidikan  hukum  yang  belum  menukik  ke  dalam  lubuk nurani  kehidupan  bangsa  ini  sejak  kemerdekaan  sampai  saat ini  sehingga  menghasilkan  ahli  hukum  yang  belum sepenuhnya  mengenal  tempat  di  mana  ia  berpijak  kecuali "hukum asing" yang diterimanya sejak di bangku kuliah.
Kedua,  penelitian  hukum  yang  mencapai  titik  nadir sehubungan  terabaikannya  sistem  hukum  adat  dan  hukum islam yang telah sejak ratusan tahun merupakan hukum bagi mayoritas  masyarakat  Indonesia.  Ketiga,  presumsi  bahwa hukum asing (barat) lebih modern dan maju daripada hukum adat  telah  melenakan  pemikiran  dan  sikap  kita  untuk menghargai nilai budaya bangsa ini yaitu Pancasila. Pancasila sebagai  nilai  budaya  bangsa  dan  filsafat  kehidupan  bangsa Indonesia telah tersingkirkan oleh filsafat hidup materialisme yang  merupakan  pengaruh  idiologi  globalisasi  yang  sangat pesat dewasa ini.
Pendidikan  hukum  dan  praktik  hukum  sejak  lama sampai  saat  ini  masih  bertahan  pada  "kotak  normatif (Alm.Satjipto)  sehingga  akademisi  hukum  telah  diarahkan untuk  menganut  pendapat  yang  sama  bahwa,  solusi  konflik, adalah  hukum,  dan  pengadilan  dipandang  sebagai  benteng keadilan.
Sesungguhnya  hukum  dalam  pengertian  berkonflik bukanlah  solusi  satu-satunya  untuk  mencapai  keadilan  bagi para  pihak  melainkan  solusi  konflik  dan  keadilan sesungguhnya  ada  di  dalam  hati  nurani  para  pihak. Penyelesaian  antar  para  pihak  berkonflik  merupakan  solusi bernurani  dan  keadilan  yang  sejati.  Solusi  sengketa  melalui Pengadilan  justru  seharusnya  merupakan  sarana  terakhir untuk  memperoleh  keadilan  (ultimum  remedium)  sedangkan
"kesepakatan  para  pihak  untuk  berdamai  menurut  cara-cara yang  disetujuinya"  seharusnya  merupakan  sarana  utama untuk memperoleh keadilan (primum remedium). Penanaman kesadaran  bahwa  hukum  merupakan  sarana  penyelesaian konflik  dan  pengadilan  benteng  keadilan  merupakan merupakan  hasil  "kolonialisasi  hukum  adat  oleh  hukum barat"  sejak  pemerintahan  Hindia  Belanda  menguasai Nusantara  di  mana  lembaga  peradilan  adat  dan  lembaga peradilan agama dihapuskan ketika itu.
Para  akademisi  dan  praktisi  hukum  Indonesia  juga ahli  ekonomi  dan  ahli  energi  dan  sumber  daya  alam  belum memahami  karakter  bangsa  ini  secara  utuh,  multi-etnis, multi-budaya,  dan  kondisi  geografis  yang  luas  serta  sumber daya  alam  yang  tiada  ternilai.  Mereka  lupa  bahwa  mereka memiliki kewajiban untuk selalu melindungi dan memeliharanya  secara  sungguh-sungguh  dengan  berpijak pada  jati  diri  bangsa  dan  kedaulatan  sebagai  bangsa  yang merdeka.  Mereka  kebanyakan  bangga  dengan  budaya  asing dan  hukum  asing  tetapi  melupakan  budaya  bangsanya  dan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
Mereka  tidak  mengetahui  bahwa  paham  globalisasi kini  telah  meredup  tidak  berbekas  bahkan  dikutuk  sebagai penyebab  krisis  moral  sosial  bangsa-bangsa  barat  khususnya Amerika Serikat. Kondisi ini telah dinyatakan secara eksplisit oleh Jeffrey Sachs, salah satu ahli ekonomi Amerika Serikat ,
penasehat  ahli  Sekjen  PBB  Ban  Ki  Moon;  mengatakan bahwa, akar penyebab krisis ekonomi AS adalah krisis moral yaitu  menurunnya  kepedulian  sesama  warganya  di  kalangan elit  politik  dan  elit  ekonomi.  Bahkan  diakuinya  bahwa banyak warga Amerika telah meninggalkan tanggung jawab sosialnya, mereka mengejar kekayaan dan kekuasaan dengan meninggalkan warga lainnya dalam kesulitan. 3
Pendidikan  hukum  di  Indonesia  tampak  telah  dicapai kemajuan  dalam  mengadopsi  dan  mengadaptasi  serta harmonisasi  konsep  hukum  barat  sejak  masa  Tahun  1970-an sampai saat ini. Namun belum dikaji secara mendalam aspek filosofi,  sosiologi  dan  kultur  serta  pandangan  hidup  (way  of life) di balik semua konsep hukum asing itu. Kita baru pandai mengamati, mendalami, membaca dan memperbarui perundang-undangan  nasional  melalui  kajian  konsep  hukum asing, intinya kita baru memiliki "legal-skilled" tetapi belum memahami  sungguh-sungguh  "profesional  ethics"  dan "profesional  responsibility".  Yang  saya  maksud  dengan "profesional  ethics"  dalam  konteks  memahami  hukum  asing adalah  kekurang  hati-hatian  mengadopsi  dan  mengadaptasi konsep  hukum  asing  tanpa  mempertimbangkan  sisi  keahlian yang  diperlukan  dan  relevan  dengan  substansi  yang  akan diatur.  Yang  saya  maksud  dengan  "profesional  reponsibility
3 Jeffrey  Sachs/The  Price  of  Civilization:Reawakening  Virtue and Prosperity After Economic Fall"; Vintage Books, 2011;p.l, p.4
dalam konteks tersebut adalah tanggung jawab keilmuan dari aspek moral sosial.
Saya  perlu  mengingatkan  kita  semua,  pernyataan Oliver  Wendel  Holmes,  mantan  Hakim  Agung  AS,  yang telah  menunjukkan  keprihatinan  yang  sangat  mendalam mengenai  eksistensi  hukum  di  Amerika  di  era-nya  yang dikenal  sebagai  era  'scepticism"  atau  "keragu-raguan". Alschuler  mengatakan  penyebab  utama  krisis  moral  sosial adalah  kekeliruan  memahami  konsep  hukum,  "pragmatism- utilitarian"  yang  disamakan  dengan  "applied  utilitarinism", sehingga  telah  membentuk  karakter  lulusan  pendidikan hukum yang sangat mengutamakan kepentingan individu atas beban pengorbanan kepentingan orang lain. 4
Apakah teori hukum integratif 5 ?
Teori ini lahir dari hasil perenungan selama dalam penahanan di  Kejaksaan  Agung  dalam  perkara  sisminbakum  dan  kajian teoritik atas teori hukum pembangunan (Mochtar Kusumaatmadja)  dan  teori  hukum  progresif  (Alm.Satjipto
4 Romli  Atmasasmita/'Teori  Hukum  lntegratif:Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif; Genta Publshing Tahun2012; halaman 2-3
5 Teori  hukum  integratif  berbeda  dengan  konsep  hukum  Gerald Dworkin,  "Law  as  integrity":"Law  as  integrity  accepts  law  and  legal rights wholeheartedly.Jt supposes that law's constraints benefit society not just by providing predictability or  procedural fairness...but  by  securing a kind of equality among citizens..."(dikutip dari Raymond Wacks/'Philosophy  of  Law;A  Very  Short  Introduction";  Oxford  Univ Press; 2006: 50-51
Rahardjo), serta pengalaman sebagai birokrasi selama hampir 8(delapan)  tahun  dan  pengajar  selama  35  Tahun, dihubungkan  dengan  kondisi  pembentukan  hukum  dan penegakan hukum di Indonesia di era globalisasi.
Saya sangat prihatin atas kondisi situasi pembentukan hukum  (baca  undang-undang)  di  Indonesia  sejak  era reformasi,  bukan  pada  reformasi  susbtansi  dan  struktur melainkan pada efek reformasi dimaksud terhadap nilai-nilai Pancasila  sebagai  filsafat  hidup  bangsa  Indonesia  yang menurut  pengamatan  saya  baik  substansi  hukum.struktur hukum  maupun  budaya  hukumj,  mencerminkan  filsafat keadilan  barat,  dikenal,  "western  legal  Theory" 6 ;  dipelopori sejak era Aristoteles sampai dengan Jeremy Bentham. 7
Semangat pembangunan hukum di era Tahun 1970-an sejalan dengan  politik  pintu  terbuka  yang  dicanangkan  oleh pemerintah  Orde  Baru  selepas  dari  pemberhentian  Sukarno sebagai  presiden  Indonesia  pertama,  telah  membuka  seluas- luasnyia  kehadiran  investor  asing  untuk  turut  membantu memulihkan  krisis  ekonomi  nasional  yang  mencapai  defisit pada titik nadir. Dukungan ahli-ahli ekonomi seperti Sumitro Djoyohadikusumo  dan  kawan-kawannya  telah  mendorong Mochtar  Kusumaatmadja,  Ahli  hukum  Indonesia  terkenal  di
6 JM Kelly,"A Short History of Western Legal Theory"; 2003. ".
7 Aristoteles  mengemukakan  4(empat)  teori  keadilan:  retributif, distributif,  komutatif  dan  korektif;  J.Bentham  menambahkan  dengan keadilan utilitarian.
dalam  dan  di  luar  negeri  untuk  membantu  pemulihan  segera ekonomi nasional melalui pembentukan hukum di Indonesia. Pada  awal  orde  baru  dan  setelah  lima  tahun  kemudian,  teori hukum  pembangunan  telah  berhasil  membangun  justifikasi proses  implantasi  konsep-konsep  hukum  barat  (Amerika)  ke dalam  sistem  hukum  nasional,  khusus  hukum  di  bidang perdagangan yang merupakan konsekuensi ratifikasi perjanjian  perdagangan  bebas  dan  perundang-undangan  lain sehingga  memperkuat  "kuku  tajam"  konsep  hukum  asing dimaksud seperti UU Kepailitan, UU Penanaman Modal, UU Pasar Modal, UU Perbankan dll dan pembentukan Pengadilan Niaga.  Dalam  bidang  hukum  pidana,  telah  diundangkan  UU tentang  HAM,  UU  Pengadilan  HAM,  UU  Pemberantasan Terorisme  dan  UU  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian Uang.
Seluruh perundang-undangan pada masa itu dipandang  sebagai  sarana  rekayasa  sosial  dengan  harapan terjadi perubahan masyarakat yang signifikan sejalan dengan perkembangan  masyarakat  maju(modern).  Dalam  kenyataan teori  hukum  pembangunan  belum  efektif  membangun kesadaran  hukum  masyarakat  sejalan  dengan  harapan penemunya  karena  terbukti  masyarakat  Indonesia  lebih tergantung  pada  "atasan"  atau  "penguasa"  daripada  sesama anggota masyarakat lain (patron-client relationship) sehingga faktor  panutan  sangat  menentukan  kesadaran  hukum
masyarakat.  Bertolak  pada  pengamatan  saya  tersebut  maka saya  memberikan  koreksi  bahwa  sesungguhnya  kesadaran hukum  aparatur  negara  termasuk  aparatur  penegak  hukum juga  perlu  di  rekayasa.  Koreksi  yang  dikemukakan  bahwa, "law as a tool of social and bureaucratic engineering", dalam arti  bahwa,  masyarakat  akan  memahami  dan  mau  menaati jika  aparatur  hukum  dan  birokrasi  terlebih  dulu  konsisten menaati  hukum;  ucapan  saja  tidak  akan  mendorong kepatuhan  masyarakat  terhadap  hukum.  Contoh  kini  adalah, jargon  anti  korupsi  salah  satu  parpol  tidak  berhasil  efektif bahkan  melibatkan  banyak  anggota  parpol  ter%£but; bagaimana rakyat taat  dan patuh termasuk  aparatur birokrasi jika anggota kelu^rga presiden juga melibatkan dirinya dalam kasus-  korupsi.  Dalam  skala  kecil,  kepada  keluarga  perokok maka  anak-anaknya  cenderung  berpendapat  bahwa  merokok tidak buruk untuk kesehatan.
Koreksi  kedua  terhadap  teori  hukum  pembangunan, berasal  dari  Aim.Prof  Satjipto,  yang  telah  mengingatkan kepada  kita  generasi  hukum  Indonesia,  bahwa  teori  hukum "law  as  a  tool  of  social  engineering",  dikhawatirkan  akan menjadi  "dark-engineering"  mengutip  pendapat  Olati  dan Podgorcki,  jika  dilaksanakan  tanpa  hati  nurani  penegak hukum sehingga Almarhum menitikberatkan pada perubahan perilaku  yang  bernurani  dalam  penegakan  hukum,bukan dalam  pembentukan  hukum.  Singkatnya,  jika  Mochtar
Kusumaatmadja,  memandang  hukum  sebagai sisten  norma dinamis  (dynamic  system  of  norms), Almarhum  Satjipto Rahardjo,  memandang  hukum  sebagai sistem  perilaku (behavior  system  of  norms) dan  saya  sampai  pada  koreksi berikut  bahwa,  hukum  juga  sepatutnya  dan  harus  dipandang sebagai, sistem  nilai  (value  systems  of  norms). Tesis  yang saya  ajukan  untuk  memperkuat  pandangan  saya  tentang hukum berlandaskan pada adagium sebagai berikut:
"Hukum  sebagai  sistem  norma  yang  mengutamakan "norms  and  logics"(Austin  dan  Kelsen)  kehilangan arti dan makna dalam kenyatan kehidupan masyarakat  jika  tidak  berhasil  diwujudkan  dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama- sama  taat  hukum.  Sebaliknya,  hukum  yang  hanya dipandang  sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja  dan  digunakan  sebagai  "mesin  birokrasi",  akan kehilangan  Roh-nya  jika  mengabaikan  sistem  nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bemegara” 8
Premis  yang  dibangun  di  atas  menyiratkan  harapan saya,  agar  dalam  proses  pembentukan  undang-undang  atau putusan  pengadilan  maupun  di  dalam  penegakan  hukum, filsafat Pancasila harus selalu menjadi rujukan. Dalam kaitan ini  tentu  penegak  hukum  seharusnya  berpegang  pada  hati nurani  dan  secara  profesional  mengambil  langkah  hukum atau putusan yang tepat dan bijak.
8 Romli Atmasmita, op.cit. halaman 103-104
Jika dihubungkan dengan pembedaan antara descriptive  legal  theory  dan  normative  lega  theory,  maka teori hukum integratif termasuk kepada teori hukum kedua. 9
Aplikasi  teori  hukum  integratif  tidak  mudah,  memerlukan pemahaman  yang  paripurna  dari  kalangan  penegak  hukum karena  sampai  saat  ini  teori  hukum  integratif  masih  sebatas hasil pengamatan dan kajian teoritik. Bagaimana menerjemahkannya  ke  dalam  praktik  perlu  dilakukan sosialisasi dan pengaku^ formal dalam bentuk politik hukum nasional,  baik  di  dalam  perundangan-undangan  pidana maupun dalam putusan pengadilan.
Perkembangan teori hukum Indonesia sampai saat ini telah  menghasilkan  apa  yang  saya  sebut  "tripartite  character of social and bureaucratic enginering" yaitu perpaduan sistem norma  dinamis,  sistem  perilaku  dan  sistem  nilai  yang bersumber  pada  Pancasila  sebagai  filsafat  kehidupan  bangsa Indonesia.
Berdasarkan  sudut  pandang  teori  hukum,  relevan dengan  perkembangan  masyarakat  Indonesia  yang  tengah
9 Descriptive  legal  theory  seeks  to  explain  what  the  law  is,  and why,  and  its  consequences.  Normative  leg 3 '  theory,  are  concerned  with what  the  law  ougt  to  be.  Decriptive  legal  theories  are  about  facts, normative  leg' 1 theories  are  about  values;  normative  legal  theories  tend inevitably  to  be  associated  with  moral  or  or  politic' 3 theories.Sekalipun demikian  tidak  ada  perbedaan  yang  tegas  antara  kedua  teori  hukum tersebwt  karena  sering  terjadi  normative  legal  theory  dilandaskan  pada teori hukum deskritptif (Raymond Wacks,introduction).
membangun,  adalah  perpaduan  teori  hukum  pembangunan dan  teori  hukum  progresif,  diperkuat  teori  hukum  integratif. Perpaduan ketiga inti teori hukum Indonesia tersebut diyakini ,  pertama,  dapat  mencegah  pengaruh  asing  dalam  proses pembentukan hukum nasional dan implementasinya di dalam kenyataan masyarakat dan kedua, dapat menggali lebih dalam nilai-nilai moral sosial bangsa Indonesia yang akan dijadikan bahan  pembentukan  hukum  baik  melalui  proses  legislasi maupun yurisprudensi.
Satu kesimpulan yang utama dari pengembangan teori hukum  integratif  di  Indonesia  adalah  bahwa  teori  hukum  ini memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan nilai-nilai dan idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup kita bersama yaitu Pancasila.

## Daftar Pustaka
Jeffrey  Sachs,  2011, The  Price  of  Civilization:Reawakening Virtue  and  Prosperity  After  Economic  Fall, Vintage Books, Romli Atmasasmita, 2012, Teori Hukum lntegratif:Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan  dan  Teori  Hukum  Progresif ;  Genta Publshing
Raymond  Wacks,  2006, Philosophy  of  Law;A  Very  Short
Introductio, Oxford Univ Press; JM  Kelly,  2003, A  Short  History  of  Western  Legal  Theory, 2003.