## Journal of Islamic Economics and Finance Studies
Volume 1, No. 2 (December, 2020), pp. 191-212
ISSN  2723 - 6730 (Print)
DOI. http://dx.doi.org/10.47700/jiefes.v1i2.2115 ISSN  2723 - 6749 (Online)

## Optimalisasi UPZ Berbasis Kampus Sebagai Sarana Untuk Pemberdayaan Masyarakat

## Tasya Hadi Syahputri
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tasya.hadi@upnvj.ac.id
Mae Mona Indriana Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mae.mona@upnvj.ac.id

## Shafa Aqilah
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta shafa.aqilah@gmail.com

## Ade Nur Rohim
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta adenurrohim@upnvj.ac.id
Received: October 19, 2020 | Accepted: November 20, 2020 | Published: November 25, 2020

## Abstract
This paper aims to describe the optimization of the role and function of the campus-based UPZ in order to empower the community. As we know, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world. This very large Muslim population illustrates the magnitude of the potential for ZIS that can be obtained. In addition, the rapid development of ZIS management in Indonesia has made this huge potential of ZIS can be used to empower communities. Optimizing the role of the campus-based UPZ in the context of community empowerment is also in line with one of the Tri Dharma of Higher Education, namely  community  service.  Campus  academics  are  the  right  agents  for  community  empowerment. Community empowerment is important in order to anticipate a decline in welfare due to an economic recession.  In  addition,  the  academic  community  as  the  most  literate  group  of  people  about technological  developments  can  help  optimize  the  role  of  UPZ  so  that  it  can  grow  because  it  is supported by resources who are experts in their fields. This paper was prepared using the literature review method. The data used in this paper is secondary data. The conclusion obtained is that campus- based UPZ has a very strategic role in empowering the community so that it can create a productive society as an effort to prevent an economic recession.
Keywords : UPZ, ZIS, campus, empowerment

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)

## Abstrak
Penulisan  paper  ini  bertujuan  untuk  memaparkan  optimalisasi  peran  dan  fungsi  dari  UPZ  berbasis kampus  dalam  rangka  memberdayakan  masyarakat.  Seperti  yang  kita  ketahui,  Indonesia  adalah negara  dengan  jumlah  penduduk  muslim  terbesar  di  dunia.  Jumlah  penduduk  muslim  yang  sangat besar  ini  menggambarkan  besarnya  potensi  ZIS  yang  dapat  diperoleh.  Selain  itu,  pesatnya perkembangan pengelolaan ZIS di Indonesia menjadikan potensi ZIS yang besar ini dapat digunakan untuk  memberdayakan  masyarakat.  Optimalisasi  peran  UPZ  berbasis  kampus  dalam  rangka pemberdayaan  masyarakat  ini  juga  sejalan  dengan  salah  satu  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  yakni pengabdian  masyarakat.  Sivitas  akademika  kampus  menjadi  agen  yang  tepat  untuk  melakukan pemberdayaan  masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  penting  dilakukan  dalam  rangka mengantisipasi  penurunan  kesejahteraan  akibat  terjadinya  resesi  ekonomi.  Selain  itu,  sivitas akademika  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  paling  melek  akan  perkembangan  teknologi  dapat membantu  mengoptimalisasikan  peran  UPZ  ini  agar  semakin  berkembang  karena  didukung  oleh sumber  daya  yang  ahli  di  bidangnya.  Paper  ini  dibuat  dengan  metode  kajian  pustaka.  Data  yang digunakan dalam paper ini merupakan data sekunder. Kesimpulan yang diperoleh adalah UPZ berbasis kampus  memiliki  peran  yang  sangat  strategis  dalam  memberdayakan  masyarakat  sehingga  bisa mewujudkan  masyarakat  yang  produktif  sebagai  salah  satu  upaya  mencegah  terjadinya  resesi ekonomi.
Kata kunci: UPZ, ZIS, kampus, pemberdayaan

## PENDAHULUAN
Indonesia memiliki potensi zakat yang luar biasa. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat bahawa potensi zakat nasional mencapai Rp233,84 triliun (Pusat Kajian  Strategis  BAZNAS,  2019a).  Potensi  zakat  yang  begitu  besar  ini  merupakan implikasi  dari  banyaknya  jumlah  penduduk  Muslim  di  Indonesia.  Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Tercatat bahwa sebesar 87% penduduk Indonesia beragama Islam. Jumlah tersebut setara dengan 238 juta jiwa (Global Religious Futures, 2016).
Gambar 1. Peta Potensi Zakat di Indonesia
Zakat yang dihimpun dari muzakki disalurkan kepada mustahik. Penyaluran zakat ini terbagi menjadi beberapa bidang, yakni bidang sosial kemanusiaan bidang kesehatan. Bidang dakwah, dan bidang ekonomi. bidang ekonomi menempati porsi terbesar dalam penyaluran zakat. yakni sebesar 42%. Porsi bidang ekonomi menepati urutan terbesar karena dana zakat dalam bidang ini ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  sendiri  memiliki  tujuan  untuk  menekan angka kemiskinan di Indonesia  (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019a). Penyaluran zakat  untuk  pemberdayaan  masyarakat  dikenal  dengan  sebutan  distribusi  zakat produktif.
Distribusi  zakat  produktif  dilakukan  dengan  memberi  pelatihan  kepada mustahik sehingga mereka bisa memiliki keterampilan dan juga modal yang menjadi bekal  untuk  menjalankan  usaha  dan  hidup  secara  mandiri.  Bekal  tersebut  akan mengantarkan  mereka  kepada  kehidupan  yang  lebih  layak  sehingga  pendapatan mereka pun meningkat (Pratama, 2015).
Selain itu, bila dilihat berdasarkan hubungan zakat dengan Produk Domestik Regional  Bruto  (PDRB  riil),  peningkatan  pendapatan  mustahik  melalui  zakat  akan meningkatkan konsumsi masyarakat miskin sebagai mustahik. Peningkatan konsumsi mereka turut meningkatkan konsumsi agregat. Kondisi ini juga berimplikasi kepada peningkatan  PDRB  riil  serta  PDB  riil  nasional  pada  jangka  panjang  (Pusat  Kajian Strategis  BAZNAS,  2019a).  Semakin  banyak  zakat  yang  terhimpun,  maka  semakin banyak  pula  zakat  yang  disalurkan.  Dengan  begitu,  jumlah  masyarakat  yang diberdayakan akan semakin banyak.
Bila dilihat fakta yang terjadi di lapangan, realisasi penerimaan zakat masih jauh dari potensinya. Berdasarkan data statistik pengumpulan nasional BAZNAS yang terdiri dari dana zakat mal, zakat fitrah, infak dan CSR, maupun dana lainnya, total dana  yang  terhimpun  pada  tahun  2017  mencapai  Rp6,22  triliun  dengan  total penyaluran sebesar Rp4,86 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan di tahun 2018  dengan  total  penghimpunan  mencapai  Rp8,11  triliun  dan  total  penyaluran sebesar  Rp6,80  triliun  (Pusat  Kajian  Strategis  BAZNAS,  2019a).  Jumlah  ini  masih sangat jauh dari potensi yang seharusnya.

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
Gambar 2. Total Penerimaan dan Penyaluran Zakat Tahun 2017-2018
Sumber: Zakat Outlook 2020
Ketimpangan  antara  potensi  dengan  realisasi  zakat  disebabkan  karena kurangnya kesadaran masyarakat serta kurangnya informasi tentang zakat. Kondisi tersebut  merupakan  salah  satu  hal  yang  menjadi  faktor  utama  terjadinya ketimpangan  tersebut  (Supriadi  &  Fitriani,  2018).  Maka  dari  itu  diperlukan  upaya untuk  mengedukasi  masyarakat  tentang  pentingnya  zakat.  Penggunaan digital platform adalah solusi yang efektif untuk mengedukasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat di era digital seperti saat ini (Rohim, 2019).
Sebagai institusi pendidikan, perguruan tinggi atau kampus berfungsi untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Untuk itu, sudah seharusnya kampus turut andil  dalam  upaya  mengedukasi  masyarakat  tentang  zakat  sekaligus  ikut  terjun langsung dalam pengelolaannya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan membentuk UPZ berbasis kampus dimana pengelolaannya dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat kampus. Mulai dari mahasiswa, dosen hingga staf dan tenaga kependidikan bisa turut andil dalam mengelola UPZ tersebut dan bersinergi dengan BAZNAS setempat.
Secara  umum,  kampus  memiliki  sumber  daya  manusia  yang  cerdas,  kreatif dan  inovatif  sehingga  bisa  mengembangkan  pengelolaan  zakat  menjadi  lebih  baik dengan pemanfaatan digital platform dan dengan pendekatan gaya milenial. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh kampus. Selain itu, kampus memiliki elemen pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Hal ini menjadikan kampus sebagai lembaga yang relevan dalam turut  menggelola  zakat,  infak,  sedekah,  baik  di  internal  kampus  maupun  di masyarakat sekitar.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  di  atas,  penulis  melihat  kajian tentang pengelolaan ZIS di lingkungan kampus menjadi cukup signifikan. Untuk itu,
penulis  berpendapat  perlunya  kajian  tentang  “Optimalisasi  UPZ  Berbasis  Kampus Sebagai  Sarana  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat”.  UPZ  berbasis  kampus  ini merupakan  sinergi  antara  seluruh  masyarakat  kampus  dengan  BAZNAS  setempat. Jika  sinergi  ini  berjalan  dengan  baik,  maka  akan  mendukung  realisasi  penerimaan zakat secara nasional. Selain itu, peran dari kemajuan teknologi informasi membuat UPZ berbasis kampus memiliki keunikan tersendiri dalam proses edukasi masyarakat melalui digital platform. Diharapkan UPZ berbasis kampus ini dapat menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Zakat, Infak dan Sedekah
Zakat  secara  bahasa  memiliki  arti  kesuburan,  kesucian,  berkah,  dan  juga dapat berarti mensucikan. Sedangkan secara istilah zakat berarti memberikan harta apabila  telah  mencapai nishab dan haul kepada  orang  yang  berhak  menerimanya ( mustahiq ) dengan syarat tertentu (Uyun, 2015).
Allah Swt. berfirman telah menegaskan dalam Alquran mengenai perintah dan kewajiban berzakat. Sebagaimana yang dijelaskan dalam QS Al Baqarah [2]: 110.
َّنِإ ِِۗ َّللّٱ  َدنِع ُهوُدِ َ تَ ٖ ۡيَۡخ  ۡنِ م مُكِسُفن َ ِلِ ْاوُمِ دَقُت اَمَو ََۚةٰوَكَّزلٱ ْاوُتاَءَو َةٰوَل َّصلٱ ْاوُميِقَأَو
َ َّللّٱ
ٞيۡ ِصَب َنوُلَمۡعَت اَمِب ١١٠
“Dan  laksanakanlah  sholat  dan  tunaikanlah  zakat. Dan  segala  kebaikan  yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapakannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”
Secara  bahasa  infak  berasal  dari  kata anfaqa-yunfiqu-infaq yang  memiliki arti menafkahkan, membelanjakan, memberikan atau mengeluarkan harta. Menurut istilah fikih, infaq bermakna memberikan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang telah disyariatkan oleh agama (Uyun, 2015).
Infak  berdasarkan  hukumnya  dikategorikan  menjadi  dua  kategori,  yaitu infak  wajib  dan  infak  sunah.  Infak  wajib  diantaranya  zakat, kafarat ,  dan nadzar . Sedangkan  infak  sunah  seperti  infak  kepada  fakir  miskin,  sesama  muslim,  infak bencana alam, serta infak kemanusiaan.
Selanjutnya adalah shadaqah . Sabiq (2010) menjelaskan bahwa shadaqah pada  dasarnya  merupakan  setiap  kebajikan  yang  dilakukan  manusia.  Adapun  ayat dalam Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai shadaqah terdapat dalam QS Al Hadid [57]: 18.

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
ِإ
ٞميِر َك ٞرۡجَأ ۡمُهَلَو ۡمُهَل  ُفَعٰ َضُي اٗنَسَح ا ًضۡرَق َ َّللّٱ ْاو ُضَرۡقَأَو  ِتَٰقِ د َّصُمۡلٱَو َينِقِ د َّصُمۡلٱ َّن

## ١٨
“Sesungguhnya  orang-orang  yang  bershadaqah  baik  laki-laki  maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.”

## B. Zakat, Infak dan Sedekah
Pengelolaan zakat di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat dua lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Selain itu terdapat lembaga yang disebut Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  merupakan  lembaga  yang  dibentuk  oleh  BAZNAS berdasarkan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016.

## C. Zakat, Infak dan Sedekah
Mahasiswa  sebagai  kaum  intelektual  mengemban  tanggung  jawab  sebagai bagian dari masyarakat kampus. Mahasiswa menempati lapisan kedua dalam tatanan bermasyarakat,  yaitu  berperan  sebagai  intermediasi  antara  masyarakat  dan pemerintah. Berbekal sumber daya manusia yang dimiliki, kampus dapat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sumber  daya  manusia  yang  dimaksudkan  disini  yaitu  masyarakat  kampus seperti  mahasiswa  dan  staf  akademik  yang  mana  memiliki  kemampuan  dalam berbagai  bidang  Ilmu  Pengetahuan,  Teknologi  dan  Seni  (IPTEKS).  Oleh  karena  itu, kampus  mengimplementasikan  salah  satu  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi  yang berkaitan dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa seperti kegiatan bina desa, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan program pengabdian dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

## D. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau  meningkatkan  keberdayaan  suatu  komunitas  agar  mampu  berbuat  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  mereka  dalam  melaksanakan  hakhak  dan  tanggung jawab sebagai komunitas manusia dan warga negara (Harahap, 2012).
Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan,  ketidakberdayaan,  dan  kerentanan  masyarakat  lemah,  sehingga dibutuhkan  suatu  kebijakan  yang  dapat  digunakan  sebagai  pedoman  dalam pelaksanaan pemberdayaan secara komprehensif dan menyeluruh sehingga sasaran dari program pemberdayaan dapat terealisasi.
Menurut  Najiati,  dkk.  (2005)  terdapat  empat  prinsip  yang  menjadi  kunci dalam  keberhasilan  program  pemberdayaan,  yaitu:  (a)  Prinsip  kesetaraan  yang bertujuan agar tidak menimbulkan adanya dominasi kedudukan diantara pihak-pihak tersebut; (b) Partisipastif, yaitu melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam perencanan,  pelaksanaan,  pengawasan,  dan  penilaian  akhir  dari  program pemberdayaan  tersebut;  (c)  Keswadayaan,  yaitu  mengedepankan  dan  menghargai kemampuan  masyarakat  dibandingkan  bantuan  pihak  lain;  (d)  Berkelanjutan, program  pemberdayaan  perlu  dirancang  untuk  berkelanjutan  agar  tujuan  dari pemberdayaan masyarakat dapat terealisasikan.

## METODE PENELITIAN
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif deskriptif  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Penelitian  kualitatif  adalah  metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),  analisis  data  bersifat  deduktif,  dan  hasil  penelitian  lebih  menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2005).
Metode deskriptif menurut Nazir (1988) adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun  suatu  peristiwa  pada  masa  sekarang  dengan  tujuan  membuat  deskripsi, gambaran  atau  lukisan  secara  sistematis, faktual  dan  akurat  mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data terkait konsep zakat dan tata kelolanya serta terkait pemberdayaan masyarakat yang diperoleh melalui buku, jurnal, dan literatur lainnya.
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data  kualitatif.  Langkah  teknik  analisis  data  pada  penelitian  ini  mengacu  pada pendapat Miles dan Huberman yang dikutip Sugiyono dalam Sonjaya (2017), yakni: (a)  Reduksi  data,  yaitu  proses  analisis  data  yang  dilakukan  untuk  mereduksi  dan merangkum  hasil-hasil  penelitian  dengan  menitikberatkan  pada  hal-hal  yang dianggap  penting  oleh  peneliti.  Reduksi  data  bertujuan  untuk  mempermudah pemahaman  terhadap  data  yang  telah  terkumpul  sehingga  data  yang  direduksi memberikan gambaran lebih rinci; (b) Penyajian data, yaitu data-data hasil penelitian yang  sudah  tersusun  secara  terperinci  untuk  memberikan  gambaran  penelitian secara  utuh.  Data  yang  terkumpul  secara  terperinci  dan  menyeluruh  selanjutnya dicari  pola  hubungannya  untuk  mengambil  kesimpulan  yang  tepat.  Penyajian  data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
diperoleh; (c) Verifikasi data, yaitu merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk  memberikan  makna  terhadap  data  yang  telah  dianalisis.  Proses  pengolahan data  dimulai  dengan  penataan  data  lapangan  (data  mentah),  kemudian  direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Keunggulan Kampus dalam Merealisasikan Potensi Zakat

## 1. Kampus sebagai Pusat Sumber Daya Manusia Unggul
Sumber daya manusia yang terdapat di perguruan tinggi merupakan SDM yang hidup berdampingan dengan masyarakat dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan  seni.  Jika  dilihat  berdasarkan  usia,  SDM  kampus  didominasi  oleh  generasi milennial  yang  akrab  dengan  teknologi.  Sumber  daya  manusia  ini  tentunya adalah  generasi  milenial  di  Indonesia.  Dengan  begitu  SDM  yang  tersedia  di perguruan  tinggi  lebih  unggul  dari  institusi  lain.  Apabila  dikaitkan  dengan pengelolaan  zakat,  tentu  saja  SDM  yang  unggul  sangat  dibutuhkan  untuk peningkatan mekanisme pengumpulan maupun penyaluran dana zakat.
Adanya  sumber  daya  manusia  yang  unggul,  dibutuhkannya pengembangan  sumber  daya  manusia  untuk  meningkatkan  kualitas  atau kemampuan  sumber  daya  manusia  melalui  proses  perencanaan  pendidikan, pelatihan  dan  pengelolaan  tenaga  atau  pegawai  untuk  mencapai  suatu  hasil optimal (Prasetyo dkk., 2017).
Sumber  daya  manusia  (SDM)  unggul  yang  dimiliki  kampus  juga  sangat dibutuhkan  dalam  pengelolaan  zakat.  Dengan  berbagai  keunggulan  SDM kampus,  kampus  diharapkan  turut  berkontribusi  dalam  mengoptimalkan realisasi  penghimpunan  zakat,  serta  pengelolaannya.  Sehingga  pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masyarakat kampus akan mampu mewujudkan zakat yang dikelola secara optimal dan profesional.

## 2. Kampus dan Potensi Zakat di Indonesia
Potensi  zakat  suatu  negara  dapat  dipengaruhi  oleh  jumlah  penduduk muslim  pada  negara  tersebut.  Maka,  pertumbuhan  jumlah  penduduk  muslim akan  mendorong  pertumbuhan  potensi  zakat  nasional. Worldmeters mengeluarkan  data  bahwa  jumlah  penduduk  Indonesia  pada  tahun  2020 mencapai angka 272 juta orang. Kemudian, menurut data yang dikeluarkan oleh The  Future  of  World  Religions:  Population  Growth  Projections  2010-2050 disebutkan  bahwa  populasi  penduduk  Muslim  di  Indonesia  sebesar  87%  dari populasi Indonesia, atau setara dengan hampir mencapai 238 juta jiwa  (Global Religious Futures, 2016).
Seiring dengan potensi zakat nasional yang meningkat dari tahun ke tahun, tingkat  penghimpunan zakat  juga mengalami  kenaikan di  tiap tahunnya. Dalam buku Statistik Zakat Nasional 2018 memaparkan tren pertumbuhan pengumpulan ZIS tahun 2012-2018.

## Gambar 3 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS 2012-2018
Sumber: Statsitik Zakat Nasional 2018
Jika  dilihat  pada  gambar  3,  setiap  tahunnya  penerimaan  zakat,  infak, sedekah (ZIS) selalu meningkat. Namun jika dibandingkan dengan potensi zakat nasional  akan  terlihat  sekali  ketimpangan  antara  potensi  yang  ada  dengan realisasi penghimpunan zakat. Agar potensi zakat dapat terealisasi secara lebih optimal,  paling  tidak  diperlukan  empat  langkah  yang  harus  dilakukan  secara simultan (Hafidhuddin, 2019).
Langkah  pertama  adalah  sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat terkait  dengan  zakat.  Sosialisasi  dan  edukasi  kepada  masyarakat  sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hukum dan hikmah zakat,  harta  objek  zakat  sekaligus  tata  cara  perhitungannya,  dan  kaitan  zakat dengan pajak. Kegiatan sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan kampus, yang melibatkan masyarakat.
Langkah kedua yaitu penguatan amil zakat sehingga menjadi amil yang amanah,  terpercaya,  dan  professional.  Dalam  suatu  lembaga  pengelola  zakat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki akhlakul karimah, pengetahuan tentang fiqih zakat, dan manajemennya secara baik. Kemudian, amil zakat juga diharapkan memiliki data mustahik dan muzaki yang akurat dan terbaru sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat dapat dipetakan dengan tepat. Hal ini juga dapat  diterapkan  bagi  amil  zakat  di  lingkungan  kampus.  Bahkan,  dengan kompetensi  SDM  yang  dimiliki  kampus,  penguatan  amil  zakat  bias  lebih dimaksimalkan menjadi pengembangan dan peningkatan kompetensi. Sehingga

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
pengelolaan  zakat  akan  dapat  diwujudkan  lebih  optimal  dan  lebih  modern dengan mengikuti perkembangan zaman.
Langkah  ketiga  adalah  penyaluran  zakat  tepat  sasaran  sesuai  dengan ketentuan syariah dan bersifat transparan. Dana zakat yang disalurkan kepada delapan ashnaf disampin  disalurkan  untuk  kebutuhan  konsumtif  seperti memenuhi  kebutuhan  primer,  tetapi  juga  diberikan  untuk  kegiatan  produktif agar dapat meningkatkan kegiatan usaha dan kerja mustahik.
Langkah keempat yaitu sinergi dan koordinasi antar sesama amil zakat. Dalam setiap organisasi atau lembaga sangat dibutuhkan sinergi antar anggota untuk  menciptakan  hubungan  yang  baik  yang  berakibat  pada  kelancaran kegiatan lembaga tersebut. Begitu pula dalam hal pengelolaan zakat, dibutuhkan sinergi  dan  koordinasi  yang  baik  antar  sesama  amil  zakat  dengan  komponen umat  seperti  lembaga  pemerintah,  organisasi-organisasi  Islam,  lembaga pendidikan Islam, dan lain-lain. Sinergi ini juga berlaku pada lembaga-lembaga pendidikan  tinggi  seperti  kampus.  Sehingga  sinergi  dan  koordinasi  antara kampus  dan  para  amil  zakat  akan  melahirkan  program  penghimpunan  dan pendistribusian yang lebih efektif dan efisien.

## B. Sinergi UPZ Berbasis Kampus Bersama BAZNAS dalam Pengelolaan Zakat

## 1. Harmonisasi Organisasi Pengelola Zakat
Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun  2011  tentang  Pengelolaan  Zakat.  Dalam  undang-undang  ini  dijelaskan mengenai lembaga yang bertugas mengelola zakat di Indonesia adalah BAZNAS yang  dibentuk  pemerintah.  selain  itu,  masyarakat  juga  dapat  membentuk  LAZ untuk membantu BAZNAS dalam mengelola zakat. Selain itu, BAZNAS juga dapat membentuk  Unit  Pengumpul  Zakat  (UPZ)  dalam  membantu  BAZNAS  dalam menjalankan tugasnya.
UPZ  adalah  sebuah  unit  organisasi  yang  berfungsi  untuk  membantu BAZNAS dalam hal pengeolaan zakat. UPZ dapat didirikan di berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta. Hal ini merujuk pada Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat. Zakat yang dikumpulkan oleh UPZ wajib disetorkan kepada BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota. Selain tugas penghimpunan, UPZ dapat bersinergi dan membantu BAZNAS dalam penyaluran zakat berdasarkan kewenangan yang dimiliki BAZNAS.
Kehadiran  BAZNAS,  LAZ  dan  UPZ  menjadi  sangat  penting  mengingat tingkat literasi zakat pada masyarakat Indonesia masih terbilang kurang. Hal ini terlihat  dari  praktik  mayoritas  masyarakat  Indonesia  yang  membayar  zakat hanya saat bulan Ramadhan dalam bentuk zakat fitrah. Adapun zakat mal yang
juga harus ditunaikan, masih terbilang cukup minim secara jumlah. Oleh sebab itu, fenomena ini harus diluruskan. Jika tidak, fenomena ini akan terus berlanjut dan  akan  menjadi  doktrin  pada  masyarakat  umum,  bahwa  pembayaran  zakat hanya  dilakukan  pada  bulan  Ramadhan  (Sudarman,  2018).  Pelurusan pemahaman  ini  dapat  dilakukan  salah  satunya  dengan  media  dakwah.  Hal  ini sangat penting untuk dilakukan mengingat zakat adalah bagian dari rukun Islam.
Kesamaan tujuan ini tidak menjadikan BAZNAS, LAZ maupun UPZ berjalan masing-masing atau bahkan menjadi pesaing satu sama lain. Namun sebaliknya, ketiga  lembaga  ini  justru  perlu  bersinergi  dan  bekerja  sama  dalam  rangka harmonisasi pengelolaan zakat. Karena ketiga lembaga ini saling melengkapi satu sama  lain.  Dengan  sinergi  dan  kerja  sama  antar  pengelola  zakat  diharapkan tujuan dan semangat pengelolaan zakat dapat terealisasikan secara optimal.
Ada tiga langkah harmonisasi yang dapat dilakukan oleh BAZNAS, LAZ dan UPZ selaku OPZ di Indonesia. Pertama, membuat pemetaan wilayah, baik untuk penghimpunan  zakat  maupun  penyaluran  zakat.  BAZNAS,  LAZ  dan  UPZ mengagendakan  forum  bersama  untuk  memetakan  wilayah  penghimpunan zakat  dan  penyaluran  zakat.  Setelah  dipetakan,  wilayah  tersebut  dapat  dibagi dan dipetakan untuk masing-masing OPZ. Jadi, baik BAZNAS, LAZ maupun UPZ memiliki  wilayahnya  masing-masing  sehingga  tidak  terjadi  ”persaingan” dalam mengumpulkan dan menyalurkan zakat. akan tetapi, akan terbangun kerja sama dan kerja bersama dalam pengelolaan zakat nasional.
Kedua,  memperkuat  peran  BAZNAS  dalam  membina  LAZ  dan  UPZ. BAZNAS sebagai pengawas OPZ perlu melakukan pembinaan terhadap LAZ dan UPZ  dengan  lebih  intensif.  BAZNAS  dapat  mengintensifkan  penyelenggaraan koordinasi, berbagai pelatihan dan sertifikasi dan agenda lainnya untuk egawai- pegawai LAZ dan UPZ. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencetak amil yang profesional  sekaligus  meningkatkan  kapabilitas  dan  kapasistas  LAZ  dan  UPZ (Haryoto, 2018).
Ketiga,  menjadikan  UPZ  sebagai  lembaga  yang  merekatkan  BAZNAS dengan  LAZ.  UPZ  adalah  lembaga  yang  unik,  sebab  UPZ  adalah  bagian  dari BAZNAS,  namun  UPZ  memiliki  kesamaan  sifat  dengan  LAZ  karena  UPZ  adalah lembaga  yang  dekat  dengan  masyarakat.  dengan  keunikan  ini,  UPZ  bisa menyatukan  program  BAZNAS  dan  LAZ  dalam  bentuk  kerja  sama.  Misalnya, pemerintah  memiliki  program  untuk  memberikan  bantuan  tunai  kepada masyarakat  kurang  mampu  dengan  menggunakan  dana  zakat.  Melalui  UPZ, BAZNAS  mengajak  LAZ  untuk  bersama-sama  menghimpun  dana  zakat  yang ditujukan  untuk  program  tersebut.  Dalam  hal  ini,  UPZ  berperan  sebagai perwakilan BAZNAS. Setelah zakat yang dihimpun oleh UPZ dan LAZ terkumpul, maka  BAZNAS  menyalurkan  dana  zakat  untuk  program  pemerintah  tersebut. Melalui kerja sama ini, nuansa harmonisasi pengelolaan zakat dapat lebih terasa.

## 2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang UPZ dan BAZNAS
Tugas dan fungsi dari BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011  meliputi  kegitan  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengendalian  dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaporkan dan mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  pengelolaan  zakat.  Wewenang  ini berlaku  untuk  semua  tingkatan  BAZNAS,  baik  BAZNAS  Pusat,  BAZNAS  Provinsi maupun BAZNAS Kabupaten/Kota.
Sementara  itu,  wewenang  yang  dimiliki  BAZNAS  yaitu:  1)  Melakukan penghimpunan,  pendistribusian  dan  pendayagunaan  zakat;  2)  Memberi rekomendasi  dalam  rangka  pembentukan  BAZNAS  Provinsi,  BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ; 3) Menerima laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya dari BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota  dan  LAZ  (Gufroni  dkk.,  2014).  Wewenang  pertama  BAZNAS adalah  wewenang  untuk  mengelola  zakat.  Dua  wewenang  berikutnya  adalah wewenang BAZNAS sebagai koordinator OPZ.
Tugas dan fungsi UPZ seperti yang dijelaskan dalam Perbaznas Nomor 2 Tahun 2016 yaitu: a) Melakukan sosialisasi dan edukasi zakat; b) Mengumpulkan zakat; c) Mendata dan melayani muzakki; d) Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti Setor Zakat (BZS) kepada muzakki; e) Menyusun Rencana Kerja  dan  Anggaran  Tahunan  (RKAT)  untuk  program  pengumpulan  dan  tugas pembantuan  pendistribusian  zakat  BAZNAS;  f)  Menyusun  laporan  kegiatan pengumpulan dan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS.

## 3. Implementasi Pengelolaan Zakat di Lingkungan Kampus
Perguruan  tinggi  adalah  institusi  yang  strategis  untuk  menaungi  UPZ. Dengan segala potensi dan sumber daya yang dimilikinya, perguruan tinggi dapat menjadi institusi yang berperan besar dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Jika dilihat  berdasar  karakteristiknya,  UPZ  berbasis  kampus  memiliki  beberapa kelebihan dibanding UPZ lain, yaitu: 1) Sebagai institusi pendidikan, UPZ berbasis kampus  memiliki  banyak  sumber  daya  intelektual;  2)  Kampus  adalah  institusi yang sangat akrab dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini  menjadi  modal  utama  yang  bisa  dioptimalkan  dalam  melakukan  sosialisasi zakat melalui dua jenis kampanye, yaitu kampanye konvensional dan kampanye dengan menggunakan digital platform; 3) Kegiatan UPZ berbasis kampus sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam pendidikan, penelitian maupun pengabdian  masyarakat.  Hal  ini  akan  membuat  UPZ  berbasis  kampus  menjadi laboratorium  bagi  mahasiswa  dalam  mengimplementasikan  teori    manajemen zakat.  Kelebihan-kelebihan  ini  membuat  UPZ  berbasis  kampus  perlu dioptimalkan agar pengelolaan zakat dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
Ada  beberapa  cara  yang  bisa  digunakan  UPZ  untuk  membuat pengelolaan  zakat  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien.  Cara  pertama,  yaitu sosialiasi dan edukasi melalui digital platform . Sosialisasi melalui digital platform bisa  dituangkan  dalam  berbagai  media.  Pertama,  media  sosial.  UPZ  berbasis kampus bisa membuat konten yang menarik tentang zakat dan informasi lainnya di  media  sosial.  Konten  ini  dimuat  dalam  berbagai  medsos,  seperti  Facebook, Instagram,  Twitter,  YouTube,  Line,  dan  medsos  lainnya  yang  sering  digunakan masyarakat. Desain dari konten ini perlu dibuat eye catching , serta bahasa yang digunakan  juga  harus  mudah  dipahami.  Selain  membuat  konten,  diperlukan admin  medsos  yang  ramah  dan fast  response untuk  menjadi customer  service digital platform dari UPZ berbasis kampus ini. Media kedua adalah website . UPZ berbasis kampus bisa bekerja sama dengan mahasiswa fakultas ilmu komputer atau fakultas lain untuk dibuatkan sebuah website milik UPZ berbasis kampus.
Website ini bisa diisi berbagai macam konten tentang zakat, visi misi, struktur organisasi, serta hal-hal lainnya. Tentunya, website ini juga harus dibuat menarik dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
Cara kedua, yaitu penghimpunan sakat melalui digital platform. Kampus adalah lembaga dimana hampir semua orang di dalamnya menggunakan gadget . Maka,  UPZ  berbasis  kampus  bisa  bekerja  sama  dengan fintech untuk memudahkan  muzakki  dalam  membayar  zakat,  infak  maupun  sedekah.  Jenis fintech yang cocok untuk bekerja sama dengan UPZ berbasis kampus ini adalah fintech  e-wallet dan crowdfunding . Fintech yang  bisa  diajak  berkolaborasi dengan UPZ berbasis kampus haruslah fintech yang sudah mengantongi izin dari OJK  dan  terkenal di  masyarakat  dan  tentunya  mendapatkan  rekomendasi  dari Majelis  Ulama  Indonesia  untuk  kehalalannya  secara  syariat  Islam. Fintech  e- wallet yang terkenal di masyarakat diantaranya yaitu OVO, GoPay, DOKU, Dana, dan  LinkAja.  Sementara  itu, fintech  crowdfunding yang  populer  adalah KitaBisa.com.
Cara  ketiga,  yaitu  sosialisasi  zakat  melalui  seminar  dan  program pengabdian  masyarakat.  Selain  menggunakan digital  platform ,  sosialisasi  dan edukasi zakat juga bisa dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Misalnya, dengan  membuat  seminar  bertemakan  zakat.  Sasaran  dari  seminar  ini  adalah masyarakat  umum.  Selain  seminar,  kegiatan  sosialisasi  juga  dikolaborasikan dengan  program  pengabdian  masyarakat  milik  kampus.  Untuk  program kolaborasi  ini,  sasaran  utamanya  adalah  masyarakat  yang  benar-benar  awam tentang  zakat.  Melalui  program  kolaborasi  ini,  UPZ  berbasis  kampus  sekaligus juga bisa mendata penyebaran mustahik pada suatu daerah. Bisa saja, daerah tempat pengabdian  tersebut dijadikan  sebagai daerah  sasaran  pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
Cara  keempat,  yaitu  optimalisasi  UPZ  berbasis  kampus  sebagai laboratorium  manajemen  zakat.  Sosialisasi  dan  edukasi  zakat  juga  bisa mengincar  sivitas  akademika kampus.  Cara  yang  bisa  dilakukan  UPZ  berbasis kampus  adalah  dengan  mengoptimalkan  UPZ  sebagai  lahan  belajar  dan penelitian  untuk  mahasiswa  dan  dosen.  UPZ  ini  bisa  berfungsi  sebagai laboratorium  bagi  mahasiswa  dimana  mahasiswa  dapat  belajar  manajemen pengelolaan zakat. Bahkan, mahasiswa dapat menjadi staf lapangan di UPZ yang ikut  terjun  langsung  dalam  mengelola  zakat. Dalam  menjalankan  programnya, UPZ  berbasis  kampus  bisa  melalukan open  recruitment  volunteer agar  tidak kekurangan  sumber  daya  manusia  dalam  melaksanakan  program  tersebut. Volunteer ini  bisa  melibatkan  mahasiswa.  Melalui  pendaftaran volunteer ini, mahasiswa yang tidak menjadi staf lapangan UPZ tetap bisa ikut berkontribusi sekaligus belajar mengenai pengelolaan dana ZIS.
Cara kelima, yaitu pendirian gerai zakat Dalam rangka mengumpulkan zakat secara langsung, UPZ berbasis kampus bisa membuka gerai zakat di setiap fakultas yang ada di kampus. Gerai zakat ini juga berfungsi untuk memudahkan akses  muzakki  pada  setiap  fakultas  untuk  membayar  zakat.  Selain  di  dalam kampus,  gerai  zakat  UPZ  juga  bisa  dibuka  di  sekitar  kampus.  Hal  ini  ditujukan untuk  memudahkan  akses  muzakki  dari  masyarakat  umum  untuk  membayar zakat.  Gerai  zakat  juga  bisa  dibuka  di event-event yang  diselenggarakan  oleh mahasiwa.  Biasanya, event yang  diadakan  mahasiswa  selalu  ramai  oleh pengunjung, maka membuka gerai zakat di event tersebut adalah strategi yang bagus.
Cara  keenam,  mengadakan  bazar  amal.  Bazar  amal  merupakan kampanye  berbentuk  bazar  yang  dapat  dipelopori  oleh  UPZ  berbasis  kampus. Bazar amal ini adalah salah satu program pengumpulan zakat secara langsung yang  bisa  dilakukan  UPZ  berbasis  kampus.  Dalam  bazar  amal  ini  sebagian penghasilan dari pedagang bazar akan disalurkan ke UPZ kampus. Para pedagang kampus  bisa  berasal  dari  sivitas  akademika atau  masyarakat  luar  kampus.
Melalui  bazar  amal  ini,  benefit  yang  didapat  adalah  mensosialisasikan  dan mengedukasikan ZIS kepada masyarakat, mengumpulkan ZIS dengan efektif dan mudah,  menumbuhkan  minat  kewirausahaan,  dan  mendorong  instensifitas kegiatan ekonomi di lingkungan kampus.
Cara  ketujuh,  yaitu  pemberian  usulan  distribusi  zakat.  Meskipun  UPZ tidak bisa menyalurkan dana zakat secara langsung, UPZ bisa memberikan usul kepada  BAZNAS  untuk  menyalurkan  dana  zakat  yang  telah  dikumpulkannya. Usulannya  ini  merupakan  implementasi  dari  tupoksi  UPZ  yaitu  penyusunan program  untuk  tugas  pembantuan  pendistribusian  zakat.  Diantara  berbentuk usulan yang bisa diberikan UPZ berbasis kampus adalah program beasiswa bagi
mahasiswa,  program  pengabdian  masyarakat,  program  zakat  produktif  bagi masyarakat sekitar kampus, dan program-program lainnya.
Cara terakhir, yaitu kolaborasi manajemen UPZ berbasis kampus dengan seluruh  komponen  sivitas  akademika.  Pengurus  UPZ  dapat  berasal  dari  sivitas akademika kampus.  Struktur  organisasi  UPZ  berbasis  kampus  ini  terdiri  dari penasihat, ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta staf non teknis dan staf teknis (staf lapangan). Penasihat dijabat oleh rektor atau pimpinan kampus. Sedangkan  dosen  bisa  menduduki  jabatan  ketua,  wakil  ketua,  sekretaris, bendahara  dan  staf  non  teknis.  Sementara  itu,  tenaga  kependidikan  bisa menduduki  jabatan  sekretaris,  bendahara,  dan  staf  non  teknis.  Mahasiswa sebagai penggerak dari UPZ berbasis kampus ini bisa menduduki jabatan sebagai staf teknis (staf lapangan).
Gambar 4 Struktur Organisasi UPZ Berbasis Kampus
Sumber: Olah Data Penulis
Terlihat  pada  gambar  4,  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  UPZ  berbasis kampus juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya kewenangan dan ruang lingkup pengelolaan zakat yang terbatas. Namun kelemahan tersebut dapat  diatasi  dengan  melakukan  sinergi  dan  harmonisasi  antar  OPZ  termasuk UPZ, sebagaimana program-program implementasi yang telah dijabarkan di atas.

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
C. Peran  UPZ  Berbasis  Kampus  untuk  Pemberdayaan  Masyarakat  dan Implikasinya dalam Menghadapi Resesi Ekonomi
1. Optimalisasi Pendayagunaan Zakat Oleh UPZ Berbasis Kampus
Pemberdayaan merupakan upaya memperkuat posisi sosial dan ekonomi dengan  tujuan  mencapai  penguatan  kemampuan  umat  melalui  dana  bantuan yang  pada  umumnya  berupa  bantuan  dana  zakat  untuk  usaha  produktif, sehingga  mustahik  sanggup  meningkatkan  pendapatannya  dan  membayar kewajiban  zakatnya  dari  hasil  usaha  atas  dana  zakat  produktif  yang diberikan. Pendayagunaan  dana  zakat  diarahkan  pada  tujuan  pemberdayaan  melalui berbagai  program  yang  berdampak  positif  bagi  masyarakat  khususnya  umat Islam  yang  kurang  beruntung.  Dengan  adanya  pendayagunaan,  akan menciptakan pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian (Widiastuti, 2015).
Pada tahun 2020, BAZNAS telah melakukan penelitian mengenai dampak zakat terhadap tingkat pendapatan mustahik. Berdasarkan penelitian tersebut, diperoleh  hasil  perhitungan  indikator  kemiskinan  dan  dampak  zakat  yang dilakukan  terhadap  11  lembaga  program  dan  layanan  publik  yang  dimiliki BAZNAS.
Penelitian  tersebut  menyimpulkan  bahwa  indikator  kemiskinan  untuk seluruh  lembaga  program  dan  layanan  publik  dengan  menggunakan  empat standar  yaitu  Garis  Kemiskinan  (GK), Had  Kifayah (HK),  standar  beras,  dan standar  emas  menunjukkan  bahwa  terjadi  penurunan  jumlah  kemiskinan, kesenjangan  pendapatan,  kedalaman  kemiskinan,  keparahan  kemiskinan  serta lamanya waktu yang dibutuhkan oleh seseorang untuk keluar dari kemiskinan. Penurunan tertinggi jumlah penduduk miskin terjadi pada perhitungan dengan menggukanan  standar  HK  yaitu  sebesar  51%  (Pusat  Kajian  Strategis  BAZNAS, 2020).
Berdasarkan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa zakat memiliki kontribusi  yang  signifikan  dalam  mengurangi  tingkat  kemiskinan  di  Indonesia. Selain itu, zakat juga turut andil dalam mengatasi ketimpangan dan kesenjangan pendapatan,  melalui  berbagai  program  pendistribusiannya,  tanpa  terkecuali program pendayagunaan zakat. Untuk itu, program pendayagunaan zakat perlu lebih dioptimalkan guna mengatasi masalah kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.  Optimalisasi  tersebut  dapat  dilakukan  salah  satunya  melalui  sinergi dengan UPZ berbasis kampus sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat.

## 2. Pendayagunaan Zakat untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat
Penyaluran  zakat  dapat  dilakukan  melalui  dua  cara,  yaitu  melalui distribusi  konsumtif  dan  produktif.  Penyaluran  zakat  melalui  cara  konsumtif bertujuan  untuk  membantu  mustahik  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasarnya.
Sedangkan penyaluran zakat produktif dalam jangka panjang dapat membantu mustahik  agar  memiliki  kehidupan  yang  lebih  layak,  bahkan  dapat  merubah status  mustahik  menjadi  muzakki.Kajian  dari  beberapa  peneliti  membuktikan bahwa  ZIS  memiliki  dampak  terhadap  peningkatan  taraf  hidup  mustahik. Beberapa  peneliti  mengungkapkan  bahwa  pendayagunaan  zakat  dapat membantu mustahik dalam meningkatkan pendapatan dimana mustahik dapat membayar angsuran utangnya  (Haryanto & Laila, 2014). Di sisi lain, zakat juga dipercaya meningkatkan pendapatan sebesar 99% (Mutia & Zahara, 2009). Selain itu,  zakat  juga  berdampak  pada  peningkatan  kompetensi  dan  intelektualitas mustahik melalui program beasiswa (Tho’in, 2017).
Berdasarkan  beberapa  kajian  di  atas,  terlihat  kontribusi  nyata  zakat terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui zakat yang diterima, mustahik mampu meningkatkan pendapatannya, sehingga meningkatkan daya beli  untuk  konsumsi.  Peningkatan  konsumsi  dan  daya  beli  ini  akan  mampu meningkatkan kualitas taraf hidup mustahik. Kondisi ini, menjadikan masyarakat miskin  bisa  bangkit  dan  mendapatkan  hidup  yang  lebih  layak.  Selain  itu, pendayagunaan  zakat  dengan  distribusi  produktif,  akan  mampu  menjadikan kondisi  hidup  mustahik  menjadi  lebih  layak  dan  berlangsung  terus  menerus bahkan cenderung berkelanjutan. Sinergi dengan UPZ berbasis kampus menjadi urgen  dilakukan,  agar  distribusi  zakat  produktif  dapat  berlangsung  secara berkelanjutan melalui proses pendampingan masyarakat yang sering dilakukan pihak kampus.
3. Kontribusi UPZ Berbasis Kampus dalam Menghadapi Resesi Ekonomi
Zakat  memungkinkan  adanya  alokasi  sumber  daya  kepada  sektor-sektor yang  lebih  diinginkan  dalam  sosial,  sehingga  dapat  meningkatkan  efesiensi alokasi  dalam  perekonomian.  Zakat  juga  memiliki  mekanisme  transfer pendapatan  kepada  kelompok  yang  tergolong  mustahik,  sehingga  dengan adanya zakat dapat meningkatkan daya beli kelompok ini. Dengan meningkatnya daya  beli  akan  membuat  kelompok  yang  tergolong  mustahik  menjadi meningkatkan  permintaannya  terhadap  barang  atau  jasa  yang  didominasi permintaan akan kebutuhan dasar.
BAZNAS  menjelaskan  mengenai  zakat  sebagai  instrumen  kebijakan  fiskal yang  memiliki  potensi  menjadi discretionary  fiscal  stabilizers yang  berperan penting  untuk  mengatasi  dampak  negatif  siklus  bisnis  dan  menstabilkan perekonomian.  Sedangkan  dalam  skala  yang  lebih  kecil,  ketika  zakat  tidak dikelola  oleh  negara,  zakat  masih  bisa  berfungsi  sebagai automatic  fiscal stabilizers (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019b).
Zakat  akan  berperan  sebagai discretionary  fiscal  stabilizers jika  terjadi kondisi  tertentu  dan  memungkinkan,  terutama  saat  dana  zakat  berjumlah

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
signifikan  dan  dikelola  sepenuhnya  oleh  pemerintah.  Hal  ini  hanya dimungkinkan  jika  belanja  zakat  ( zakat  disbursement )  dapat  berbeda  secara jumlah dengan pendapatan zakat ( zakat revenue ) yang diterima, dimana jumlah penyaluran  zakat  akan  bergantung  pada  situasi  perekonomian.  Gambar  di bawah  ini  akan  menjelaskan  bagaimana  zakat  dapat  meminimalisir  dampak negatif  dari  siklus  bisnis  perekonomian  ketika  dilakukan  pembedaan  antara belanja zakat dengan pendapatan zakat.

## Gambar 5. Alur Zakat sebagai Discretionary Fiscal Stabilizers
Sumber: Zakatnomics
Gambar 5 menjelaskan dana zakat yang terkumpul dalam kondisi ekspansi berpotensi  meningkat.  Hal  ini  terjadi  karena  basis  penerimaan  zakat  meningkat seiring  dengan  meningkatnya  pendapatan  masyarakat.  Selain  itu,  dalam  kondisi ekspansi, jumlah muzaki akan meningkat dan mustahik akan berkurang, sehingga jumlah  zakat  yang  diterima  meningkat  dan  jumlah  zakat  yang  harus  disalurkan menurun. Peningkatan dana zakat ini berpotensi menjadi surplus bagi pendapatan pemerintah,  apabila  diskresi  pemerintah  mengatur  agar  dana  zakat  berlebih tersebut disimpan dan tidak disalurkan pada saat ekspansi ekonomi  (Faridi dalam Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2019b).
Pada masa resesi, dana zakat yang terkumpul berpotensi menurun. Hal ini terjadi  karena  basis  penerimaan  zakat  menurun  seiring  dengan  penurunan pendapatan masyarakat. Dalam kondisi resesi, jumlah muzaki akan menurun dan mustahik  akan  meningkat,  sehingga  menyebabkan  jumlah  zakat  yang  diterima menurun dan jumlah zakat yang harus disalurkan akan meningkat. Penurunan dana zakat ini berpotensi menyebabkan defisit dana zakat. Oleh karena itu, pemerintah dengan diskresinya dapat mengatur agar surplus zakat yang telah dicadangkan dari masa  ekspansi  ditransfer  untuk  dipergunakan  pada  masa  resesi,  sehingga  defisit dana  zakat  dapat  diminimalisir  dan  kondisi  fiskal  menjadi  lebih  stabil.  Gambar berikut ini akan menunjukkan bagaimana zakat dapat mengurangi dampak negatif dari siklus bisnis perekonomian.
Gambar 6. Zakat, Siklus Bisnis, dan Kebijakan Fiskal
Sumber: Zakatnomics
Gambar 6 menjelaskan garis biru pada gambar di atas menunjukkan siklus bisnis dalam perekonomian yang di dalamnya tidak terdapat zakat. Pada saat terjadi ekspansi, maka peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi akan melonjak dengan sangat  tajam  hingga  mencapai peak .  Sebaliknya  saat  terjadi  resesi  pertumbuhan ekonomi akan menurun jauh hingga mencapai trough . Dengan adanya zakat saat terjadi ekspansi, lonjakan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlalu tinggi, karena surplus zakat disimpan untuk dipergunakan di masa depan. Sebaliknya saat terjadi resesi, penurunan pertumbuhan ekonomi tidak akan merosot terlalu tajam karena adanya surplus dari periode ekspansi yang digunakan untuk mendanai defisit pada masa  resesi.  Hal  ini  menjadikan  siklus  bisnis  dalam  perekonomian  yang menggunakan zakat sebagai discretionary fiscal stabilizer akan lebih stabil dan lebih mendekati tren output potensial dalam jangka panjang yang sesungguhnya.
El-Din dalam Pusat Kajian Strategis BAZNAS (2019b) menyarankan agar zakat dapat  dibelanjakan  dalam  bentuk  barang  konsumsi  dan  produksi,  sehingga  rasio dari  barang  konsumsi  terhadap  barang  produksi  dapat  dipergunakan  sebagai instrumen fiskal. Pada saat terjadi ekspansi ekonomi, maka zakat sebaiknya lebih banyak dibelanjakan untuk barang produksi, sehinggga rasio dari barang konsumsi terhadap  barang  produksi  akan  menurun.  Sebaliknya  saat  terjadi  resesi  belanja zakat  diarahkan untuk  belanja  barang  konsumsi,  sehingga  rasio barang  konsumsi terhadap  barang  produksi  meningkat  dan  dapat  menghasilkan  dampak ekspansioner bagi pemulihan ekonomi.
Pemerintah  jika  belum  sepenuhnya  melakukan  pengelolaan  zakat  dan jumlahnya  masih  sedikit,  maka  zakat  tetap  bisa  berperan  melalui  peranannya sebagai automatic fiscal stabilizer , yaitu alat stabilisasi ekonomi. Zakat dengan tarif tetap bertindak sebagai pajak proporsional yang berpotensi mengurangi fluktuasi output secara  otomatis.  Dana  zakat  yang  terkumpul  akan  dibelanjakan  kepada kelompok miskin sehingga membuat konsumsi kelompok ini dapat terus berjalan tanpa terlalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi, hingga akhirnya mampu membuat output , terutama dalam kondisi resesi menjadi lebih stabil. Kombinasi fungsi zakat

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
sebagai  pajak  proporsional  dan  tunjangan  bagi  kelompok  miskin,  akan  meredam dampak fluktuasi siklus bisnis terhadap perekonomian.
Pengelolaan  zakat  yang  dilakukan  oleh  UPZ  berbasis  kampus  diharapkan diharapkan  mampu  meningkatkan  penghimpunan  zakat.  Baik  di  masa  ekspansi maupun  resesi.  Dengan  adanya  perubahan  kondisi  dari  ekspansi  maupun  resesi, UPZ  berbasis  kampus  diharapkan  mampu  menjadikan  kondisi  perekonomian mustahik tetap stabil. Hal ini dapat terjadi dengan sinergi antara BAZNAS dengan UPZ  berbasis  kampus,  untuk  dapat  mengatur  pengelolaan  zakat  secara  bersama, sehingga  dapat  menjadi  solusi  alternatif  dalam  mengantisipasi  terjadinya  resesi ekonomi.

## SIMPULAN
Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa  UPZ  berbasis  kampus  berperan  penting  dalam  mendorong  peningkatan penghimpunan  zakat  serta  pendisitribusiannya.  Peran  zakat  tersebut  menjadi penting dengan merujuk kepada dampak dan implikasi yang ditimbulkan oleh zakat terhadap  peningkatan  pendapatan  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Sehingga pendistribusian dan pendayagunaan zakat akan mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat mustahik, baik secara individu, maupun secara agregat. Dengan begitu zakat berkontribusi positif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta turut andil dalam memberikan solusi alternatif terhadap resesi ekonomi.
Untuk mencapai hal tersebut diperlukan optimaliasasi UPZ berbasis kampus. Hal  tersebut  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  langkah  dan  program  diantaranya sosialisasi melalui digital platform, penghimpunan melalui digital platform, sosialisasi zakat  melalui  seminar  dan  program  pengabdian  masyarakat,  optimalisasi  UPZ berbasis  kampus  sebagai  laboratorium  manajemen  zakat,  gerai  zakat,  bazar  amal, usulan  distribusi  zakat,  dan  kolaborasi  manajemen  UPZ  berbasis  kampus  dengan seluruh komponen sivitas akademika.

## DAFTAR PUSTAKA
Global  Religious  Futures.  (2016). Indonesia  Religious  Affiliation .  Global  Religious Futures.
https://www.globalreligiousfutures.org/countries/indonesia#/?affiliations_r eligion_id=0&affiliations_year=2020&region_name=All%20Countries&restric tions_year=2016
Hafidhuddin, D. (2019). Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia. Jurnal Al-Infaq , 2 (1), 1–4.
Harahap,  E.  F.  (2012).  Pemberdayaan  Masyarakat  dalam  Bidang  Ekonomi  untuk Mewujudkan  Ekonomi  Nasional  yang  Tangguh  dan  Mandiri. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan , 3 (2), 78–96.
Haryanto,  C.  A.,  &  Laila,  N.  (2014).  Dampak  Pendayagunaan  Infaq  Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan (JESIT) , 1 (10), 720–735.
Haryoto. (2018). Model Integrasi Pengelolaan Zakat Antara Negara dan Masyarakat Sipil. Jurnal Sosiologi , 20 (2), 57–67.
Mutia,  A.,  &  Zahara,  A.  E.  (2009).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Melalui Pemberdayaan Zakat (Studi Kasus Penyaluran Zakat Produktif  /  Modal  Usaha  pada  Bazda  Kota  Jambi).
Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan , 24 (1).
Najiyati, S., Asmana, A., & Suryadiputra, I. N. N. (2005). Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut. Proyek Climate Change, Forests and Peatlands in Indonesia. Wetlands International – Indonesia Programme.
Nazir, M. (1988). Metodologi Penelitian . Ghalia Indonesia.
Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
Prasetyo,  R.  M.,  Suharnomo,  &  Mahfudz.  (2017). Strategi  Pengembangan  Sumber Daya Manusia di 5 Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Persaingan Global (Studi  Pada  Universitas  di  Kota  Semarang) [Masters  Thesis].  Universitas Diponegoro.
Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program  Zakat  Produktif  Pada  Badan  Amil  Zakat  Nasional). The  Journal  of Tauhidinomics , 1 (1), 93–104.
Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019a). Outlook Zakat Indonesia 2020 . Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2019b). Zakatnomics . Pusat Kajian Strategis BAZNAS. Pusat  Kajian  Strategis  BAZNAS.  (2020). Dampak  Zakat  Terhadap  Tingkat Kesejahteraan Mustahik . Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
Rohim, A. N. (2019). Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising. Al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi , 4 (1), 59–90.
Sabiq, S. (2010). Fiqh al-Sunnah . Dar al-Fath. Sonjaya,  R.  (2017). Peranan  Pembelajaran  PPKN  dalam  Meningkatkan  Kedisiplinan Siswa di SMPN 26 Bandung [Skripsi]. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan: Universitas Pasundan.
Sudarman,  A.  (2018).  Strategi  Komunikasi  untuk  Meningkatkan  Kesadaran Masyarakat  dalam  Membayar  Zakat  Mal. Communicatus:  Jurnal  Ilmu Komunikasi , 2 (1), 39–60. https://doi.org/10.15575
Sugiyono. (2005). Memahami Penelitian Kualitatif . Alfabeta.

## Journal of Islamic Economics and Finance Studies (JIEFeS)
Supriadi, D., & Fitriani, L. (2018). Perancangan Sistem Informasi Zakat Berbasis Web.
IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology) , 3 (1), 1– 8.
Tho’in,  M.  (2017).  Pembiayaan  Pendidikan  Melalui  Sektor  Zakat. Al-Amwal:  Jurnal Ekonomi dan Perbankan , 9 (2), 162–175.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2011  Tentang  Pengelolaan
Zakat.
Uyun,  Q.  (2015).  Zakat,  Infaq,  Shadaqah, dan  Wakaf  Sebagai Konfigurasi Filantropi Islam. Islamuna: Jurnal Studi Islam , 2 (2).
Widiastuti,  T.  (2015).  Model  Pendayagunaan  Zakat  Produktif  Oleh  Lmebaga  Zakat dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (JEBIS) , 1 (1).