## Abstrak
Pendidikan Berkeindonesiaan menjadi kebutuhan yang mendesak pada era seperti sekarang. Mengingat perkembangan teknologi yang ada acap membawa kebudayaan-kebudayaan baru yang tidak dikenal asal-usulnya. Namun demikian, kebudayaan-kebudayaan itu tiba-tiba viral dan pelan-pelan dijadikan sebagai  “Budaya Baru Indonesia”. Bila semua ini tidak diantisipasi, alih-alih menjadi negeri yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkeperibadian secara kebudayaan, Indonesia justru hanya menjadi landasan tempur bagi politik negeri orang lain, menjadi pasar bebas bagi ekonomi bangsa-bangsa lain dan menjadi penggemar kebudayaan bangsa-bangsa lain. Sedangkan politik nasional Indonesia justru terus cakar-cakaran antara satu kekuatan dengan kekuatan lain, distribusi ekonomi hanya menyebar di kalangan kelompok tertentu dan kebudayaan kita pun terpinggirkan dari pentas yang mewah menjadi budaya pinggiran dan bahkan hiburan jalanan. Tulisan ini ingin memotret ulang kebijakan pendidikan dengan menggali pemikiran- pemikiran cemerlang dari pendahulu yang disesuaikan dengan tantangan antarbangsa, antarnegara dan antarbudaya yang ada sekarang. Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari kekurangan yang sangat terasa akibat Covid-19.

## Kata Kunci: Pendidikan Berkeindonesiaan, Covid-19, Kebijakan
Pendidikan, Pendidikan Berkebudayaan

## Menuju Pendidikan Berkeindonesiaan (Refleksi Pendidikan Masa Pandemi)

## Hasibullah Satrawi
Al-Azhar, Kairo, Mesir hasiblibra@yahoo.com

## Pendahuluan
Pandemi Covid-19 membuat kekurangan-kekurangan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terlihat dengan jelas, termasuk di lini pendidikan. Bila sebelum Pandemi Covid-19 kekurangan yang ada tak ubahnya bocoran atap yang acap tak terlihat (atau mungkin malah ditutup-tutupi dengan pelbagai macam alibi), Covid-19 membuat bocoran yang ada terlihat jelas. Bahkan Covid-19 berhasil memperlihatkan bahwa yang terjadi bukan hanya sekadar bocoran kecil, melainkan pembangunan yang belum selesai.
Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak merata bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari kekurangan yang sangat terasa akibat Covid-19. Ketika pembelajaran fisik (luring) tak bisa dilakukan akibat Covid-19, sejatinya kegiatan belajar-mengajar (KBM) bisa dilakukan secara daring. Tapi rupanya tidak semua sekolah bisa melakukan KBM secara daring, khususnya di wilayah-wilayah pedalaman yang tingkat pembangunannya tidak sama dengan di kota-kota besar, khususnya Jakarta. Alih-alih secara daring, di wilayah-wilayah seperti di atas, KBM sempat terhenti secara total.
Kondisi seperti di atas memang tidak terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan semata-mata, melainkan juga terkait dengan pembangunan daerah yang tidak merata, baik secara telekomunikasi, kesehatan, ekonomi dan yang lainnya. Namun demikian, andai ada pemerataan sarana-prasarana di lingkungan pendidikan, niscaya lini pendidikan tidak terlalu terdampak dengan ketimpangan pembangunan yang ada.

## Darurat Pendidikan
Persis di sinilah letak darurat pendidikan kita. Ancaman kesetaraan pendidikan bagi segenap anak bangsa ternyata tidak hanya datang dari kekuatan kolonial sebagaimana dibayangkan dan dialami oleh para pendiri bangsa, melainkan juga diakibatkan oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah- wilayah Indonesia. Akibatnya kurang lebih sama; sama-sama membiarkan kebodohan di mana-mana. Bahkan kebodohan akibat tidak meratanya pembangunan terasa lebih menyakitkan karena disebabkan oleh sesama anak bangsa, terutama tatkala ketidakmerataan pembangunan yang ada disebabkan oleh penyakit korupsi yang belakangan justru semakin merajalela.
Pada sisi seperti di atas, aspek darurat pendidikan lebih terasa lagi. Mengingat para koruptor hampir mustahil dikatakan “tidak pernah bersekolah” dalam arti formal. Justru mereka adalah orang-orang bersekolah bahkan tak jarang memiliki gelar akademis yang sangat tinggi.
Menurut data temuan KPK yang pernah disampaikan oleh mantan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, sekitar 86 persen koruptor merupakan lulusan perguruan tinggi. Masih menurut Laode Syarif, berdasarkan temukan KPK dari tahun 2004-2015, koruptor kebanyakan justru dari tingkat pendidikan master (S2), kemudian sarjana (S1) dan doktor. Sedangkan para koruptor dari latar belakang pendidikan menengah seperti SMP dan SMA cenderung sedikit. Kalaupun ada kalangan bawah yang terlibat dalam persoalan korupsi, peran mereka sebatas turut serta. 1
Alih-alih menjadi sosok yang cerdas dan mencerdaskan, justru para koruptor menjadi orang paling bodoh dan membodohkan. Disebut bodoh, karena orang bodoh yang melakukan aksinya karena ketidaktahuannya. Sementara para koruptor melakukan kejahatannya justru karena pengetahuannya. Kesalahan orang bodoh masih bisa dipahami. Tapi kesalahan orang terpelajar susah untuk bisa dipahami, bahkan mungkin bersifat kriminal. Disebut membodohkan, karena kejahatan para koruptor membuat banyak rakyat tidak bisa mendapatkan hak-haknya secara sempurna untuk menjadi orang yang terdidik, mulai dari hak hidup sehat, mendapatkan gizi yang cukup hingga hak-hak pendidikan yang bersifat langsung.
Oleh karenanya, dari sudut pandang dan cita-cita pendidikan, sejatinya persoalan korupsi yang melibatkan orang-orang bersekolah menjadi titik evaluasi yang sangat serius. Karena pendidikan pada akhirnya dimaksudkan untuk membuat seseorang mencapai level tertinggi dari titik kemanusiaannya; bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Sementara korupsi justru membawa seseorang pada level terendah dari titik kemanusiaannya, karena mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, bahkan secara tanpa berkesudahan.
Tentu banyak hal yang membuat seseorang menjadi koruptor di luar faktor pendidikan seperti sistem perpolitikan, kepartaian atau kepemiluan. Namun semua ini tak mengurangi adanya faktor ketidakterdidikan di balik perilaku koruptif. Andai pendidikan berjalan sebagaimana mestinya maka akan
1 https://nasional.kompas.com/read/2019/05/15/13530321/kpk-para-koruptor-paling-banyak- berpendidikan-tinggi?page=all , diakses pada 10/11/2020.
mencegah terjadinya perilaku koruptif.
Hal lain yang bisa menjadi indikator bagi tidak berjalannya fungsi pendidikan dalam diri “manusia Indonesia” adalah perilaku umum di ruang publik seperti budaya antre, penjagaan fasilitas umum, kebersihan di ruang-ruang umum dan pengutamaan kepentingan umum atas kepentingan pribadi. Sejauh ini ruang- ruang publik masih jauh dari keteraturan dan kenyamanan yang diakibatkan oleh perilaku pribadi-pribadi yang jauh dari kesalehan sosial. Bahkan tak jarang ruang publik acap dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah seperti sungai, taman daerah dan lingkungan umum lainnya.
Sikap sebagian masyarakat yang kurang memerhatikan pentingnya menjaga jarak dan menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi bisa dijadikan sebagai contoh lain terkait dengan perilaku umum yang belum mencerminkan adanya perhatian terhadap kemaslahatan bersama. Alih-alih, pengabaian terhadap protokol kesehatan bisa dipahami sebagai bentuk pengabaian terhadap kemaslahatan publik.
Pada tahap tertentu, keberagamaan sebagian masyarakat belum sejalan dengan prinsip kemaslahatan publik. Hal ini bisa dilihat dari keengganan sebagian masyarakat untuk melakukan ibadah berjamaah di rumah masing-masing daripada di tempat rumah ibadah yang bisa menimbulkan kerumunan dan berpotensi menjadi ajang penyebaran virus. Dalam logika keberagamaan yang minus kemaslahatan publik, ibadah berjamaah di tempat ibadah penting untuk dikejar mengingat pahalanya lebih banyak daripada beribadah di rumah. Padahal pahala-pahala yang ada bersifat individual. Sedangkan penyebaran virus yang berpotensi terjadi dari perkumpulan yang ada (termasuk ketika melakukan ibadah berjamaah di tempat ibadah) akan menimbulkan penderitaan dan kemafsadatan yang bersifat umum. Hingga berpotensi menimbulkan kemafsadatan lebih besar.
Dalam konteks seperti ini, beragama seakan hanya melulu persoalan individual daripada menekankan pada aspek kemaslahatan publik. Padahal pesan kemaslahatan publik senantiasa terselip hampir dalam setiap norma keagamaan. Itu sebabnya, dalam Islam, contohnya, Al-Quran selalu menekankan amal saleh secara berdampingan dengan penyebutan orang-orang beriman (allazina amanu wa ‘amilus shalihat); seakan hendak menekankan bahwa orang beriman harus perhatian terhadap persoalan kemaslahatan publik.
Hal lain yang bisa dijadikan contoh terkait dengan darurat pendidikan adalah perhatian dan perawatan terhadap fasilitas-fasilitas publik. Sejauh ini perhatian dan perawatan terhadap fasilitas publik jauh lebih rendah dibanding perhatian terhadap barang-barang yang sifatnya milik pribadi seperti perawatan terhadap fasilitas negara yang diberikan kepada pejabat tertentu. Tentu ini tidak bisa dipukul rata untuk semua pihak yang mendapatkan fasilitas dari negara, tapi sejauh ini masih cukup banyak fasilitas negara yang kurang terurus bahkan sebagian rusak. Ironisnya di saat fasilitas-fasilitas negara tak terurus di dekat atau di luar rumahnya, barang-barang pribadinya justru terawat dengan baik. Seakan-akan barang-barang tersebut menjadi rusak dan kurang terurus hanya karena itu adalah fasilitas negara daripada milik pribadi, baik dalam bentuk alat transportasi, hunian dan lainnya.
Lebih dalam lagi, tidak berfungsinya nilai-nilai pendidikan juga bisa dicontohkan dengan perkembangan yang terjadi di sekitar dunia pendidikan pada era pandemi. Seperti adanya “keraguan” (kalau tidak boleh mengatakan ketidakpercayaan) terhadap hasil ujian pada masa pandemi lantaran dilakukan di rumah masing-masing. Hingga akhirnya para pelajar dinyatakan lulus semua dan naik kelas (ini hanya sebatas pengetahuan penulis).
Sebagaimana diketahui bersama, pada masa sebelum pandemi, ujian biasa dilakukan di sekolah dengan pengawasan ketat dari para guru. Dalam kondisi pengawasan yang cukup ketat seperti ini, pun masih terjadi persoalan contek- menyontek yang tidak mencerminkan adanya nilai kejujuran, kepercayaan diri dan penguasaan materi dari pelajar. Tentu ini bersifat kasuistik dan tidak berlaku sama bagi seluruh pelajar.
Mungkin karena pengalaman seperti di atas, maka ujian pada masa pandemi seakan tak bisa dipercaya, mengingat ujian tersebut dilakukan di rumah masing- masing pelajar. Sekali lagi, mungkin karena pengalaman yang ada, melakukan ujian dari rumah seakan-akan tak ada pelajar yang bisa dipercaya; bahwa mereka tetap menjalankan ujian layaknya di sekolah dan tidak menyontek dengan dukungan penuh dari orang tua. Tentu hal ini juga bersifat kasuistik yang tidak berlaku sama bagi seluruh pelajar.
Hal yang harus diperhatikan, pada akhirnya ketidakpercayaan terhadap ujian pelajar di rumah adalah ketidakpercayaan terhadap kejujuran pelajar. Sedangkan ketidakpercayaan terhadap pelajar pada akhirnya adalah cerminan ketidakpercayaan terhadap sistem pendidikan dengan seluruh nilai yang hendak dicapai.
Tidak ada darurat pendidikan yang lebih kronis daripada semua ini. Pada akhirnya apa gunanya pendidikan bila hasilnya justru tidak sesuai dengan nilai- nilai keterdidikan yang menurut Ki Hadjar Dewantara untuk mengantarkan manusia pada puncak tertinggi dari kebahagiaannya. Kebahagiaan apa yang bisa didapat tanpa kejujuran dan pengabdian untuk kepentingan yang lebih besar? Kebahagiaan apa yang bisa didapat bila justru mengorbankan dan mengabaikan hak bahkan kemaslahatan orang lain. Tidak ada. Kalaupun ada kebahagiaan, maka itu kebahagiaan yang bersifat egois.
Oleh karenanya, dibutuhkan adanya reorientasi pendidikan. Karena besar kemungkinan, kesalahan di dunia pendidikan terjadi sejak awal penetapan orientasinya oleh seseorang. Untuk apa bersekolah? Untuk apa menuntut pendidikan setinggi-tingginya? Bila jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bersifat kepentingan materi (seperti pekerjaan dan jabatan) mungkin sejak saat itu arah pendidikan sudah tidak sesuai dengan tujuan yang oleh pendiri bangsa dikenal dengan istilah Pendidikan Berkebudayaan. Alih-alih, pendidikan yang ada sudah diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan hal-hal yang bersifat materi.
Persoalan lain adalah ketika kenaikan pangkat disyaratkan dengan adanya kenaikan level pendidikan, ataupun kenaikan level pendidikan bisa berdampak terhadap hal-hal yang bersifat materil. Sistem seperti ini sesungguhnya telah mencabik-cabik jati diri pendidikan. Karena pendidikan lebih digunakan sebagai tangga materialisme daripada “thariqat 2 mental-spiritual” menuju pembentukan pribadi terdidik yang nanti akan membentuk komunitas yang terdidik pula dan tercermin dari sikap-sikap individu di ruang publik.
Reorientasi pendidikan harus dilakukan dengan meletakkan garis-garis besar haluan pendidikan, baik untuk jangka pendek, jangka menengah maupun untuk jangka panjang. Dengan penetapan haluan pendidikan ini diharapkan tidak terjadi lagi gonta-ganti kebijakan kurikulum maupun sistem pendidikan hanya karena pergantian presiden, menteri maupun pejabat yang berwenang lainnya.
Lebih jauh lagi, reorientasi pendidikan harus mampu memikirkan “pendidikan manusia Indonesia” pada masa darurat seperti pandemi. Terlebih lagi Indonesia berada di titik rawan bencana yang telah membawa segenap anak bangsa pada
2 Thariqat adalah bahasa Arab yang salah satunya bermakna jalan. Dalam kajian sufisme, istilah ini digunakan merujuk kepada proses yang harus dilalui oleh seseorang untuk melakukan perbaikan- perbaikan pribadi dalam rangka menaiki tahapan demi tahapan untuk mencapai puncak spiritualitas.
situasi darurat. Tapi mirisnya, sampai hari ini kita belum memiliki konsep pendidikan darurat.

## Pendidikan Darurat
Akibat tidak ada konsep pendidikan darurat, pendidikan justru menjadi lini yang paling banyak mengalami kerugian akibat Covid-19. Berapa banyak generasi muda bangsa yang tak tahu harus belajar apa, dengan cara apa dan bagaimana pada masa pandemi ini? Betapa banyak waktu yang terbuang dari generasi muda bangsa akibat pandemi yang ada? Apa yang mereka dapatkan sebagai pembelajaran dari pandemi yang terjadi? Dan yang lebih mengenaskan lagi, seakan para pelajar ini tidak bisa memiliki peran dalam menghadapi situasi kedaruratan yang ada.
Padahal, andai ada konsep pendidikan darurat, sejatinya pendidikan tidak terlalu dirugikan oleh bencana atau pandemi yang ada. Sekurang-kurangnya, para generasi terpelajar bisa mengambil peran dalam menghadapi situasi darurat yang ada. Bukan justru menambah berat masalah yang ada.
Alih-alih mengaktifkan konsep pendidikan darurat, pendidikan pada masa pandemi Covid-19 justru memaksakan konsep pendidikan normal dengan cara dan dalam keadaan yang tidak normal. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan bahan ajar yang diterapkan kepada para pelajar pada era pandemi. Peserta didik tetap diharuskan belajar mata pelajaran yang sama. Bahkan jumlah mata pelajaran yang harus dipelajari juga kurang lebih sama. Perbedaannya hanya terletak pada media pembelajaran yang menggunakan daring daripada luring, atau menjadikan orang tua sebagai “guru darurat” untuk anak-anak didik yang masih di tingkat awal sekolah dasar seperti kelas 1 atau 2 SD. Untuk anak-anak seperti ini, media daring tidak bisa dilakukan karena sang anak mungkin belum mengerti apa pun tentang pendidikan, bahkan mungkin juga terkait cara beradaptasi dengan metode daring yang menggunakan perangkat telekomunikasi. Sebagian anak di perkotaan mungkin tidak bisa menggunakan alat-alat komunikasi yang ada. Sedangkan sebagian besar lain mungkin tidak memiliki ala-alat komunikasi yang ada dengan perangkat lain yang dibutuhkan.
Dalam konteks seperti ini, pendidikan normal yang dipaksakan pada era pandemi memaksa orang tua untuk menjadi guru bagi anak-anaknya. Orang tua yang memungkinkan untuk menjadi guru darurat masih tidak terlalu bermasalah. Tapi bagaimana dengan orang tua yang tidak memungkinkan untuk menjadi
guru darurat? Baik karena alasan kesempatan ataupun “kemampuan”? Lagi-lagi, kondisi seperti ini mengorbankan masa depan anak-anak muda bangsa yang pada intinya mengorbankan masa depan bangsa itu sendiri.
Oleh karenanya, menurut penulis, konsep pendidikan darurat menjadi kebutuhan yang bersifat mendesak ke depan, semendesak adanya reorientasi pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas. Bahkan rumusan tentang konsep pendidikan darurat sejatinya menjadi bagian utuh dari rumusan reorientasi pendidikan.
Menurut penulis, minimal ada tiga hal penting yang harus dimuat dalam gagasan pendidikan darurat. Pertama, prinsip menyelamatkan diri sebelum memikirkan dan menyelamatkan orang lain. Para pelajar harus terbiasa dengan nilai dasar ini pada masa darurat; agar menyelamatkan diri sendiri sebelum memikirkan dan menyelamatkan orang lain. Siapa pun orang lain dimaksud, baik teman, keluarga inti ataupun keluarga besar. Logikanya adalah, hanya dalam keadaan selamat seseorang bisa berfikir dan berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Itu sebabnya, menyelamatkan diri sendiri adalah doktrin paling utama pada masa darurat.
Kedua, peran pelajar untuk menyelamatkan orang lain dan menjadi duta untuk mensosialisasikan bencana yang ada kepada masyarakat sekitar. Setelah berhasil menyelamatkan diri sendiri, para pelajar bisa dibimbing untuk mulai turut serta dalam upaya menyelamatkan orang lain. Minimal para pelajar bisa menjadi duta untuk mensosialisasikan langkah-langkah penyelamatan dari bencana atau pandemi yang ada. Dengan peran seperti ini, maka dampak dari sebuah bencana atau pandemi akan bisa diminimalisir. Minimal tidak semuanya menjadi beban bagi semua.
Ketiga, pembelajaran dari kondisi darurat. Sistem pendidikan darurat harus mau membuat para pelajar mengambil pembelajaran dari musibah atau bencana yang terjadi. Sehingga pembelajaran-pembelajaran yang ada bisa membantu masyarakat untuk mengurangi dampak dari sebuah bencana.
Pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai mekanisme ujian dari pendidikan darurat. Hingga para pelajar terkondisikan dengan sistem belajar yang terus update sesuai dengan perkembangan dan situasi yang ada. Sekali lagi, inilah yang belum terjadi hingga hari ini dalam sistem pendidikan nasional kita. Walaupun keadaannya darurat, tapi pendidikan tetap berjalan dengan mata pelajaran normal yang pada akhirnya membuat pendidikan keluar dari
semangat kontekstualisasinya. Ujiannya pun demikian. Walaupun dalam keadaan darurat, tapi ujian yang dihadapi pelajar justru tentang pelajaran yang tidak berkaitan dengan situasi yang terjadi di sekitarnya.

## Pendidikan Berkeindonesiaan
Kembali pada kondisi pendidikan pada masa pandemi Covid-19. Di satu sisi, pandemi ini berhasil mengungkap kekurangan sistem pendidikan di sana-sini (sebagaimana lini kehidupan bernegara yang lain). Tapi di sisi yang lain, Covid-19 juga memberikan momentum bagi kita semua untuk membangun ulang sistem pendidikan nasional. Sebuah sistem pendidikan yang menitikberatkan pada jiwa ke-Indonesia-an sebagai sumber nilai sekaligus tujuan utama.
Buku yang ditulis oleh Yudi Latif berjudul Pendidikan yang Berkebudayaan bisa menjadi salah satu rujukan penting dalam proses perumusan ulang pendidikan nasional. Bukan semata-mata karena buku ini menyajikan pembahasan tentang pendidikan Indonesia secara komprehensif (histori, konsepsi dan aktualisasi pendidikan transformatif), melainkan juga karena buku ini lahir pada era pandemi Covid-19. Hingga ada konteks kedaruratan yang tersemat di balik buku ini. Aspek pendidikan darurat menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dihadirkan dalam rumusan ulang pendidikan nasional nantinya.
Dalam buku ini, Yudi Latif menggali Pendidikan Kebudayaan dari sejarah, konsepsi dan praktik pendidikan yang ada di Indonesia dan sekitarnya sejak abad pertengahan. Masih menurut Yudi Latif, para pendiri bangsa menjadikan konsep dan pengalaman pendidikan yang ada sebagai garis besar pendidikan nasional dengan visi kepribadian hingga kemajuan bangsa. Bahkan Yudi Latif mengembangkan kajiannya hingga ke visi pendidikan pada era baru. Ini adalah penggambaran yang sangat utuh terkait sosok dan sejatinya pendidikan nasional. Namun demikian, kebudayaan tetaplah bersifat umum dan dimiliki oleh segenap bangsa di bawah kolong langit. Oleh karenanya, Pendidikan Berkeindonesiaa bisa menjadi “pengkhusus” dari keumuman Pendidikan Kebudayaan yang telah disajikan dengan sangat kuat oleh Kang Yudi Latif sebagaimana di atas.
Pendidikan Berkeindonesiaa tak hanya mencakup aspek sejarah ketika Indonesia Merdeka dibayangkan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa, melainkan juga dan terutama memerhatikan Indonesia pasca kemerdekaan dengan seluruh tantangannya yang sudah berubah dari konteks pra kemerdekaan. Meminjam
istilah Ki Hadjar Dewantara, “Pendidikan berarti memelihara hidup-tumbuh ke arah kemajuan, tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha usaha kebudayaan, berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.” 3
Setiap bangsa memiliki sejarahnya sendiri, tak terkecuali Indonesia. Sejarah terkait dengan konsepsi Indonesia Merdeka yang beraneka ragam dari satu tokoh perjuangan dengan tokoh perjuangan yang lain, sejarah perjumpaan dan pergumulan ide-ide para pendiri bangsa, sejarah terkait dengan pelbagai macam pendekatan bahkan konfrontasi untuk menundukkan dan mengalahkan kekuatan penjajah, hingga sejarah perang saudara atas nama pemberontakan atau bahkan pengkhianatan.
Semua titik dan koma sejarah bangsa harus bisa dipelajari secara baik oleh semua anak bangsa dengan sistem pendidikan secara berjenjang. Tidak hanya pada kasus-kasus, melainkan juga ide-ide dengan konteksnya yang selengkap mungkin. Hal ini sangat penting untuk memberikan gambaran kepada segenap anak bangsa sekaligus membantu mereka untuk menemukan titik sambung dengan masa kini bersama seluruh tantangannya yang sudah jauh berbeda dengan konteks kemerdekaan.
Meminjam perspektif salah satu filsuf Arab Modern dari Maroko, Abid Al-Jabiri, sejarah harus didekati dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu keberlangsungan dan keterputusan (al-washl wal-inqitha’). Sebagai sebuah peristiwa, beberapa kejadian di masa lalu harus didekati dengan pendekatan keterputusan, seperti peristiwa konflik atau perang saudara. Bila tidak, maka sebuah bangsa justru akan terbebani oleh sejarahnya bahkan mengulanginya kembali dengan dendam kesumat yang terus terbaharukan.
Tapi sebagian yang lain sangat penting didekati dengan pendekatan ketersambungan seperti dalam konteks ide-ide terkait dengan Indonesia Merdeka. Hingga generasi bangsa bisa terus membumikan ide-ide yang ada atau bahkan mungkin mengembangkannya. Meminjam istilah yang digunakan oleh Abid Al-Jabiri, seseorang yang membaca sejarah tak hanya mengingat tentang peristiwa yang ada, melainkan bisa memahami dan mengungkap 4 (hal-hal yang terpendam dalam puing-puing masa lalu).
3 Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, Jakarta, 2020, Hal. 269.
4 Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri, Nahnu Wat Turats, Bairut, 1993, Hal. 22.
Ada dua ide penting terkait Indonesia Merdeka yang menurut penulis sangat penting didekati dengan pendekatan ketersambungan di atas. Yaitu tentang ide persatuan dan kepercayaan diri Indonesia di antara bangsa-bangsa lain. Terkait dengan ide persatuan, contohnya, Indonesia bisa menjadi “negara-negara kecil” sebagaimana terjadi di wilayah lain. Sebagai wilayah yang terdiri dari bangsa, budaya bahkan agama yang berbeda-beda, Indonesia bisa menjadi negara-negara kecil pasca kemerdekaan. Terlebih lagi pada zaman dahulu wilayah ini memang dihuni oleh kerajaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain.
Dalam konteks seperti ini, ide persatuan dan komitmen para pendiri bangsa harus senantiasa dijaga keberlangsungannya oleh segenap anak bangsa dan didorong agar tak hanya menjadi satu secara teritori, melainkan menjadi satu keadaan dalam hal kesejahteraan dan juga keterdidikan. Bila kunci persatuan dalam konteks kemerdekaan bersifat argumentasi retorik dan juga historis, pada era pasca kemerdekaan kunci persatuan harus menyata dalam bentuk pemerataan pembangunan, pendidikan dan kesejahteraan. Dan inilah yang menjadi penekanan utama dalam Pendidikan Berkeindonesiaa.
Adapun terkait dengan kepercayaan diri sebagai bangsa, hal ini bisa dicontohkan dengan apa yang sempat disampaikan oleh Bung Karno (dengan mengutip pernyataan Gandhi) sebagai nasionalisme kemanusiaan (my nationalism is humanity). Gagasan ini hendak menegaskan bahwa kecintaan kita terhadap tanah air tidak serta merta menjadi kecongkakan menganggap diri sebagai bangsa paling unggul dan adidaya di dunia. Sebaliknya, walaupun kita sangat cinta terhadap Tanah Air, tapi tanah air itu hanya menjadi salah satu titik dari hamparan luas nasionalisme lain yang dimiliki oleh bangsa-bangsa di dunia. Kalau harus dikembangkan, maka nasionalisme itu tidak hanya menjadi tanah air, melainkan kemanusiaan universal. 5
Sangat jelas terpancar aura kerendahan hati sebagai salah satu karakter manusia Indonesia di balik gagasan di atas; tidak merasa lebih unggul dan superior dari bangsa-bangsa lain di dunia. Pada masa pra kemerdekaan, nilai ini sangat tinggi sekali mengingat kecenderungan bangsa-bangsa lain menjajah dan menguasai bangsa lain sangatlah besar.
Juga sangat terpancar kepercayaan diri sebagai salah satu karakter manusia Indonesia di balik gagasan di atas; tidak merasa rendah diri di hadapan bangsa- bangsa lain. Pada masa sekarang, hal ini menjadi sangat penting mengingat
5 Yudi Latif, Ibid. Hal. 204.
bangsa ini acap kehilangan kepercayaan dirinya di hadapan bangsa-bangsa lain. Kurangnya sosialisasi terkait dengan pengalaman demokrasi di Indonesia bisa dijadikan sebagai salah satu contoh dari kurangnya kepercayaan diri bangsa mutakhir. Padahal pengalaman demokrasi yang ada terus mengalami pematangan menjadi salah satu nilai unggul Indonesia saat ini, minimal bila dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang sama-sama berpenduduk mayoritas muslim. Sayangnya sejauh ini hanya promosi perdagangan yang digalakkan hingga di kalangan para diplomat kita di luar negeri.
Pendidikan Berkeinonesiaan tak hanya mencakup realitas keberagaman dan kemajemukan yang kompleks, melainkan Pendidikan Berkeindonesiaa yang juga dan terutama menghadirkan kemampuan dan keberanian untuk mendialogkan perbedaan-perbedaan yang ada. Sebagai sebuah wilayah yang sangat luas dengan aneka macam perbedaan yang dimiliki oleh segenap penduduknya, perbedaan sudah menjadi keniscayaan di Indonesia. Baik perbedaan dalam bentuk budaya, bahasa, adat istiadat atau bahkan agama. Dan sudah pasti, setiap perbedaan yang ada memiliki titik ketersinggungan yang sangat rawan karena bisa menjadi konflik sosial atau bahkan perang terbuka, terutama bila ditunggangi dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat politik. Demikianlah satu kerajaan di wilayah ini dahulu terlibat peperangan dengan kerajaan yang lain. Pun demikian konflik-konflik lain dalam kehidupan masyarakat.
Mungkin karena faktor inilah para pendiri bangsa tidak (hanya) membahas tentang kemajemukan ataupun perbedaan yang ada. Hal yang kerap terjadi di antara mereka adalah perjumpaan dan dialog untuk menjadi titik-temu dari perbedaan-perbedaan yang ada. Seakan mereka hendak mengatakan bahwa walaupun ada perbedaan di sana-sini, mereka ingin bersatu dalam satu titik- temu tertentu. Titik temu itu adalah Indonesia. Dan kelak, persatuan dijadikan sebagai salah satu (dari lima) nilai utama yang menjadi pijakan Indonesia, Sila Ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Pendidikan Berkeindonesiaa tak hanya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa, melainkan juga tidak takut untuk merangkul setiap saudara sebangsa yang masih memiliki pandangan berbeda tentang Indonesia. Upaya persatuan bagi mereka dan ide yang berbeda-beda tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara paksa seperti penegakan hukum ataupun senjata. Sebaliknya, penegakan hukum ataupun senjata justru menjadi pilihan terakhir yang tak jarang sudah terkontaminasi dengan kepentingan ataupun ambisi tertentu di luar perbedaan pendapat yang murni. Terutama ketika perbedaan
yang ada bersifat ideologis dan pemahaman yang diyakini oleh masyarakat luas. Hal seperti ini selalu membutuhkan waktu untuk mencapai titik temu yang lebih dekat sebelum akhirnya mencapai titik-mufakat.
Sangat bisa dipahami bila upaya persatuan dalam menghadapi hal-hal yang bersifat kerakyatan maupun kemasyarakatan membutuhkan kunci-kunci utama seperti hikmat, kebijaksanaan melalui mekanisme permusyawaratan/ perwakilan. Memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat memiliki lebih banyak tantangan daripada meyakinkan kaum elite ataupun para tokoh masyarakat. Berat sudah pasti. Tapi itulah jalan yang telah dipilih oleh para pendiri bangsa hingga bisa menyatukan masyarakat di pelbagai macam keyakinan dan budayanya di bawah naungan Indonesia.
Pendidikan Berkeindonesiaa tak hanya mencakup aspek budaya ataupun karakter bangsa, melainkan juga menghadirkan karakter ataupun budaya Indonesia di ruang-ruang publik sebagai cerminan dari pribadi yang Berkeindonesiaa. Pendidikan harus mampu mengenalkan dan menumbuhkan karakter ataupun budaya bangsa yang ada di ruang-rung publik hingga ruang bernegara.
Sebagai manusia seseorang juga memiliki kecenderungan ataupun karakter yang bersifat negatif seperti ketamakan, iri hati atau bahkan hal-hal yang mengarah pada aksi kekerasan. Pendidikan Berkeindonesiaa harus mampu mengenalkan cara mengendalikan karakter-karakter negatif yang ada sekaligus memberikan jalan bagi tumbuh kembangnya karakter-karakter yang positif.
Nilai-nilai pendidikan harus menjadi perilaku daripada hanya menjadi materi yang dihafalkan oleh peserta didik. Hidupnya nilai-nilai pendidikan yang ada tak hanya dalam konteks pribadi, melainkan juga dalam konteks keluarga, lingkungan sekolah, ruang publik hingga di level nasional Indonesia. Hingga akhirnya ruang keluarga, lingkungan sekolah dan ruang publik secara umum dihidupkan dengan karakter-karakter bangsa yang sudah dihidupkan semenjak di level pribadi. Bahkan karakter-karakter seperti ini juga hidup di kalangan penyelenggara negara dari daerah hingga pusat. Inilah Negara Indonesia Raya yang dipenuhi dengan jati diri Indonesia di setiap ruangnya, Raya dari segi teoritori juga Raya dari segi jatidiri.
Dengan demikian, manusia Indonesia tak hanya berkeperibadian secara kebudayaan seperti dalam konsep Trisakti Bung Karno, melainkan kepribadian itu berkembang dan mewarnai ruang-ruang pubik, lingkungan sekolah, lingkungan birokrasi hingga ruang bernegara secara nasional. Indonesia
menjadi negeri yang hidup sekaligus dihidupi oleh nilai-nilai budayanya di seantero wilayah dan di setiap ruangannya.
Pendidikan Berkeindonesiaa seperti di atas menjadi kebutuhan yang mendesak pada era seperti sekarang. Mengingat perkembangan teknologi yang ada acap membawa kebudayaan-kebudayaan baru yang tidak dikenal asal-usulnya. Namun demikian, kebudayaan-kebudayaan itu tiba-tiba viral dan pelan-pelan dijadikan sebagai  “Budaya Baru Indonesia”. Bila semua ini tidak diantisipasi, alih-alih menjadi negeri yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkeperibadian secara kebudayaan, Indonesia justru hanya menjadi landasan tempur bagi politik negeri orang lain, menjadi pasar bebas bagi ekonomi bangsa-bangsa lain dan menjadi penggemar kebudayaan bangsa-bangsa lain. Sedangkan politik nasional Indonesia justru terus cakar-cakaran antara satu kekuatan dengan kekuatan lain, distribusi ekonomi hanya menyebar di kalangan kelompok tertentu dan kebudayaan kita pun terpinggirkan dari pentas yang mewah menjadi budaya pinggiran dan bahkan hiburan jalanan.
Indonesia harus segera merumuskan ulang kebijakan pendidikannya dengan menggali pemikiran-pemikiran cemerlang dari pendahulu yang disesuaikan dengan tantangan antarbangsa, antarnegara dan antarbudaya yang ada sekarang. Rumusan ini tak hanya mencakup pendidikan pada era normal, melainkan juga era darurat. Penataan sistem pendidikan ini sangat penting sebagai upaya untuk terus meningkatkan level kebudayaan dan peradaban Indonesia. Karena sebagaimana disampaikan oleh Will Durant dalam permulaan mahakaryanya terkait dengan sejarah peradaban dunia, pendidikan adalah salah satu faktor di balik tumbuh-kembangnya sebuah peradaban. 6 Tapi kontekstualisasi tidak kalah penting, karena seperti disampaikan Ki Hadjar Dewantara, “tidak boleh melanjutkan keadaan kemarin menurut alam kemarin. Pendidikan adalah usaha kebudayaan, berasas keadaban, yakni memajukan hidup agar mempertinggi derajat kemanusiaan.”
6 Will Durant, Qisshatul Hadharah, Jilid I, Kairo, 2001, Hal. 3.

## Daftar Pustaka
Dr. Muhammad Abid Al-Jabiri, Nahnu Wat Turats, Bairut, 1993.
Yudi Latif, Pendidikan yang Berkebudayaan: Histori, Konsepsi dan Aktualisasi Pendidikan Transformatif, Jakarta, 2020.
Will Durant, Qisshatul Hadharah, Jilid I, Kairo, 2001.
https://nasional.kompas.com/read/2019/05/15/13530321/kpk-para- koruptor-paling-banyak-berpendidikan-tinggi?page=all , diakses pada 10/11/2020.