## SUBJEK HUKUM DALAM PENDIRIAN YAYASAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN

## 2001 TENTANG YAYASAN
Oleh:
Nimrot Siahaan, SH, MH 1 , Toni, SH, MH 2 , Agus Anjar, S.Sos, M.Si 2 dan Panggi Nur Adi, S.Pd, M.Pd 2
1 FH Universitas Labuhanbatu, 2 FKIP Universitas Labuhanbatu E-mail: nimrotsiahaan4@gmail.com

## ABSTRAK
Jenis  penelitian  ini  adalah  normatif  bersifat  deskriptif  analisis  dimana  peneliti  melakukukan penelitian dengan cara  mengkaji peraturan perundang-undangan terkait tentang pendirian yayasan secara  hukum  hingga  mempunyai  legalitas  pelaksanaanya  sebagai  subjek  hukum  dalam melaksaanakan  kegiatan  sesuai  dengan  kebutuhan  dari  pendirian  yayasan  yang  berbentuk  badan hukum. Undang-undang nomor 28 tahun 2004 atas perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2001 dijelaskan secara rinci sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara relevan untuk menjadikan prodak yang dapat menjawab dari setiap perkembangan jaman. Untuk itu didalam undang undang terbaru menjelaskan bahwa yayasan berfungsi untuk menghimpun kegiatan sosial, pendidikan. Pasal 11 ayat (1). menerangkan yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan  sebagai mana  dimaksud  dalam  Pasal  9  ayat  (2)  memperoleh  pengesahan  dari  menteri,  dan  seterusnya dijelaskan  pada  ayat  (2)  dan  (3).  Kementrian  Hukum  dan  HAM  yang  mengeluarkan  legalitas pendirian  yayasan  sesuai  dengan  permohonan  dari  kuasanya  yaitu  Notaris  untuk  membuat  akta pendirianya terkait yayasan pendidikan disesuaikan anggran dasarnya yang mengacu pada undang- undang yayasan.  Organ yayasan terdiri dari pendiri, pembina dan pengawas sesuai dengan Pasal (3) UUY.  Sedangkan harta kekayaan yayasan diatur dalam UUY Pasal 26  ayat (1) Kekayaan Yayasan berasal  dari  sejumlah  kekayaan  yang  dipisahkan  dalam  bentuk  uang  atau  barang.  Ayat  (2)  Selain kekayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1),  kekayaan  Yayasan  dapat  diperoleh  dari,  a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, b. Wakaf, c. Hibah,  Hibah wasiat, dan Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar
Kata Kunci: Subjek Hukum, Yayasan, Kekayaan.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun  1945  alinea  IV  menyebutkan  bahwa salah  satu  tujuan  dari  pembentukkan  Negara republik  indonesia  adalah  untuk  memajukan kesajahteraan  umum  dan  kemudian  dalam pokok  pikiran  yang  kedua  dari  Pembukaan UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa negara hendak  mewujudkan  keadilan  sosial  bagi seluruh  rakyat  indonesia.  Kemudian  didalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN)
dinyatakan  juga  bahwa  tujuan  pembangunan Nasional  adalah  untuk  mewujudkan  suatu masyarakat  adil  dan  makmur  yang  marata materil  maupun  sprituil  diberbagai  bidang kehidupan  terutama  dibidang  perekonomian. Pembangunan dibidang perekonomian meliputi  segala  sektor  seperti;  pertanian, industri, pertambangan dan energi, perhubungan,  koperasi,  jasa-jasa  dan  lain sebagainya.
Menurut  C.S.T  Kansil  Badan-badan atau  perkumpulan  perkumpulandipa  ndang
sebagai  subyek  hukum  yang  dapat  memiliki hakhak  dan  melakukan  perbuatan-perbuatan hukum  seperti  manusia.  Badanbadan  dan perkumpulan-perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan  sendiri,  ikut  serta  dalam  lalu  lintas hukum  dengan  perantara  pengurusnya,  dapat digugat  dan  menggugat  di  muka  hakim, singkatnya  diperlakukan  sepenuhnya  sebagai seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan  tersebut  dinamakan  badan hukum  (recthspersoon),  yang  berarti  orang (persoon) yang diciptakan oleh hukum 1 .
Menurut R. Subekti Badan  hukum  pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan  yang  dapat  memiliki  hak-hak dan  melakukan    Perbuatan  seperti  seorang manusia,  serta  memiliki  kekayaan  sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan hakim 2 .
Yayasan resmi memperoleh status badan hukum  setelah  Akta  Pendirian  Yayasan memperoleh  pengesahan  dari  Materi  yang dilaksanakan  oleh  Kepada  Kantor  Wilayah Departemen  Kehakiman  dan  Hak  Asasi Manusia dan telah diumukan dalam Tambahan Berita  Negara  Republik  Indonesia.  Dan apabila  Akta  Pendirian  Yayasan  belum diumumkan  dalam  Tambahan  berita  negara Republik  Indonesia  maka  Yayasan  sebagai badan  Hukum  itu  adalah  Yayasan  dapat bertindak  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban,  sekaligus  dapat  melakukan  segala
1 C.S.T.  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta  :  Balai  Pustaka,  1989, hlm. 216
bentuk perbuatan hukum di indonesia dengan segala  akibatnya.  Pada  saat  ini  Yayasan memiliki  kekayaan  terpisah  dari  harta pendirinya  dan  pemisahan  ini  bersifat komersial. Undang-undang  No. 28 tahun 2004 tentang  yayasan.    Pada  Pasal  72,  ayat  (1) Yayasan  yang  sebagian  kekayaannya  berasal dari  bantuan  Negara,  bantuan  luar  negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diperolehnya sebagai  akibat  berlakunya suatu peraturan perundangundangan wajib mengumumkan  ikhtisar  laporan  keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) yang  mencakup  kekayaannya  selama  10 (sepuluh)  tahun  sebelum  Undang-undang  ini diundangkan.  Ayat  (2)  Pengumuman  ikhtisar laporan  tahunan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1), tidak menghapus hak dan dari pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan,  dan  penuntutan,  apabila  ada dugaan terjadi pelanggaran hukum.
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang  Yayasan  yang  selanjutnya  diubah Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 pasal 1  ayat  (1)  dengan  tegas  menyebutkan  bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan  yang  dipisahkan  dan  diperuntukan untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang sosial,  keagamaan,  dan  kemanusiaan,  yang tidak mempunyai anggota.
Dilihat dari sataus pemiliknya perusahaan diklasifikasikan menjadi
2 R. Subekti, 1999, hlm. 18
perusahaan swasta dan perusahaan – perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan  oleh  negara  lazim  disebut  sebagai Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN).  Dilihat dari  klasifikasi  Badan  Hukum  berdasarkan eksistesinya yaitu:
1. Badan  Hukum  yang  dibentuk  oleh pemerintah  (  Pengusahaan)  disebut Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) seperti Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan.
2. Badan  Hukum  yang  diakui  oleh Pemerintah  yang  merupakan  milik swasta  seperti  Perseroan  terbatas Koperasi.
3. Badan  Hukum  yang  diperbolehkan atau untuk tujuan tertentu yang bersifat ideal  seperti  Yaysan  Pendidikan, sosial,keagaman dan lain sebagainya. Undang  –  Undang  Nomor  2001  dan perubahannya  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2004 tentang Yayasan merupakan suatu perubahan  yang  mendasar  didalam  bidang hukum  Yayasan.  Selama  ini  pengaturan Yaysan  hanya  melalui  Yurisprudensi  dan kebisaan – kebiasaan saja. Dengan diadakanya pengaturan tersendiri mengenai Yasaan merupakan suatu penegasan pengakuan eksistensi Yayasan sebagai subjek hukum.
Yayasan  selama  ini  dianggap  sebagai Badan  Hukum  hanya  melalui  teori  –  teori hukum  saja  sehingga  apabila  diperhatikan perkembangan  Yaysan  pada  saat  ini    cukup pesat.  Hal  ini  diakibatkan  belum  adanya pengaturan  hukum  secara  tegas  mengenai
Yayasan  sehingga  masyarakat  dengan  mudah mendirikan Yayasan.
Dalam mendirikan Yayasan ada kecenderungan bahwa masyarakat mendirikan yayasan  dengan  maksud  berlindung  dibalik status badan hukum Yayasan yang tidak hanya digunakan  sebagai  wadah  mengembangkan kegiatan  sosial,  keagamaan,  kemanusiaan melainkan ada kalanya juga Yayasan digunakan  untuk  memperkaya  diri  para pendiri, pengurus dan pengawas. Ha ini tidak sejalan  dengan  maksud  dan  tujuan  yang tercantum  dalam  anggaran  dasar  Yayasan, pada  pihak  lain  dugaan  Yayasan  diguanakan untu  menampung  kekayaan  yang  berasal  dari pendiri  atau  pihak  lain  dengan  cara  melawan hukum.
Oleh karena itu dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2001 memberikan pemahaman  yang  benar  kepada  masyarakat mengenai  Yayasan  menjamin  kepastian  dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi.
Pendirian    Yayasan  dilakukan  dengan akta  notaris  dan  memperoleh  status  dari Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Azasi  Manusia atau Pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut dimaksudkan  agar  penataan  administrasi pengesahan  suatu  Yyasan  sebagai  badan hukum  dapat  dilakukan  dengan  baik  guna mencegah  berdirinya  Yayasan  tanpa  melalui prosedur  yang  ditentukan  dalam  Undang  – Undang ini.
Menurut  Ali  Rido  Dalam  pergaulan hukum, manusia ternyata bukan  satu-satunya pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
Disamping manusia, masih ada lagi pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang kita namakan badan hukum
(recthspersoon),  untuk  membedakan  dengan manusia  (natuurlijk  persoon).  Jadi  ada  suatu bentuk  hukum  (rechtsfiguur)  yaitu  badan hukum  yang  dapat  mengadakan  hubungan hukum 3 .
Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudian  bagi  masyarakat  permohonan pendirian  Yayasan  dapat  diajukan  kepada Kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman  dan  Hak  Azasi  Manusia  yang Wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan  tersebut.  Dan  setelah  Yayasan memperoleh  pengeesahan  harus  diumumkan dalam  berita  Negara  Republik  Indonesia.  Hal ini  dimaksudkan  agar  regitrasi  Yayasan dengan  Pola  penerapan  administrasi  hukum yang  baik  dapat  mencegah  praktek  perbuatan hukum  yang  dilakukan  Yayasan  yang  dapat merugikan masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah
Agar  dapat  dianalisa  sehingga  memberi gambaran yang tepat tentang isi penelitian ini maka  memberikan  batasan  masalah  sebagai berikut:
1. Bagaimanakah Yayasan memperoleh status Badan hukum?
2. Bagaimana pertangggung jawaban
Yayasan sebagai subjek Hukum terhadap pihak ketiga?
3 Ali Ridho, 2000. Badan hukum dan kedudukan Badan  hukumPerseoran,  Koperasi  Yayasan,  Wakaf,
Cetakan IV, Alumni Bandung, hlm. 3
3. Apa  sajakah  harta  kekayaan  dari  suatu Yayasan?

## II. METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  menggunakan  metode deskriptip analisis yaitu dengan cara menggambarkan  atau  memaparkan  data  yang ada,  kemudian  data  tersebut  dianalisis  secara yudiris normatif. Adapun data yang dikumpulkan diperoleh adalah melalui.
1. Penelitian Lapangan (Field research) Yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepalangan dengan melalukan  pengumpulan  data  melalui observasi, wawancara mengenai obyek yang akan dianalisa.
2. Penelitian Kepustakaan (Library

## Research)
Yaitu untuk memperoleh data bahan – bahan  lain  dari  literatrure  peraturan  – peraturan  dan  sumber  tertulis  lainnya berkaitan  dengan  permasalahan  yang akan dibahas.
Sedangkan    dalam  tehnik  pengumpulan data dilakukan dengan cara:
1. Data  Primer,  merupakan  data  yang diperoleh  langsung  dari  lapangan  dan dapat memenuhi melalui interviu yaitu dengan cara wawancara dengan pihak – pihak terkait yang memiliki  hubungan dengan  data  dan  informais  yang dibutuhkan dan melalui observasi yaitu
dengan  mencatat  gejala-gejala  yang tampak  pada  obyek  penelitian,  dan dikaitkan  dengan  aturan  perundang- undangan.
2. Data  Sekunder,  merupakan  tehnik pengumpulan data dengan mmepelajari laporan  –  laporan    dan  bahan  pustaka yang berkaitan dengan penelitian

## III. PEMBAHASAN
3.1 Yayasan Dalam Memperoleh Badan

## Hukum
Menurut  Chatamarrasjid  Ais  Yayasan  di Indonesia diakui sejak jaman Belanda.  Istilah yayasan dapat ditemukan pada Kitab Undang- Undang  Hukum  Perdata  (selanjutnya  disebut KUHPerdata)  Pasal  899,  Pasal  900,  Pasal 1680,  Pasal  1852,  dan  Pasal  1854,  dimana penyebutannya  berbeda-beda  antara  lain “Stichgen,  Stichting,  Gesticnen  dar  armeneh, Richtingen”.  Tabel.  Perubahan  sebelum  UU. NO.  16  tahun  2001  dan  sesudah  UU  NO.  28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. 4
Menurut Gunawan Wijaya Kemunculan yayasan  di  Indonesia  tidak  diimbangi  dengan terbentuknya  suatu  peraturan  perundang- undangan,  sehingga  mengakibatkan  adanya suatu  kecenderungan  pergeseran  tujuan  dan fungsi  serta  nilai  dari  suatu  yayasan,  dimana yayasan  banyak  tidak  berfungsi  sebagai kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, tetapi sudah berubah fungsi menjadi kegiatan
4 Chatamarrasjid Ais, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 2
komersil  (profit  oriented),  bahkan  yayasan banyak digunakan sebagai sarana bentuk usaha lain  untuk  menghindari perpajakan,  selain  itu yayasan juga sering digunakan untuk mendapatkan dan mendistribusikan keuntungan  yang  sebesar-besarnya  bagi pendiri,  pembina  dan  pengurus  yayasan sehingga terjadi apa yang dinamakan pergeseran nilai
Yayasan 5 .
Untuk lebih transparansi dalam mendirikan yayasan dan  menjamin kepastian hukum  serta  untuk  memberikan  pemahaman bagi  masyarakat  untuk  itu  diatur  dalam Undang-undang  16  Tahun  2001  selanjutnya perubahan  pada  undang-undang    nomor  28 tahun 2004 tentang yayasan.
Selanjutnya pendirian yayasan dituangkan dalam pada Pasal. (1) menerangkan  yayasan  adalah  ”badan  hukum yang  terdiri  atas  kekayaan  yang  dipisahkan untuk  mencapai  tujuan  tertentu  di  bidang sosial, keagamaan dan kemanusian yang tidak mempunyai  anggota”.  Pasal  11  ayat  (1). menerangkan  yayasan  memperoleh  status badan  hukum  setelah  akta  pendirian  yayasan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh  pengesahan  dari  menteri,  dan seterusnya  dijelaskan  pada  ayat  (2)  dan  (3). Kementrian Hukum dan Ham yang mengeluarkan  legalitas  pendirian  yayasan sesuai  dengan  permohonan  dari      kuasamya
5 Gunawan  Wijaya,  Yayasan  Di  Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia, 2002, hlm. 1
yaitu  notaris untuk membuat akta pendirianya terkait yayasan pendidikan disesuaikan anggran dasarnya yang mengacu pada undang- undang  yayasan.  Dalam  penegasan  pendirian yasasan tersebut sangat tegas bahwa pendirian yayasan  diatur  sesuai  dengan  fungsi  yayasan dalam menjalankan tujuan yayasan dan untuk memperoleh  badan  hukum  yayasan  harus melalui mekanisme undang-undang  Yayasan. Seperti yang di utarakan diatas.
Untuk  melihat  aturan  perubahan  dalam pendirian badan hukum  yayasan dapat  dilihat dari aturan sebelumnya dan  sesudahnya pada undang-undang  no.  16  Tahun  2001  dan perubahan    pada  Undang-Undang  No.  28 Tahun 2004 sebagai berikut:
Tabel: Perubahan Undang-Undang
Yayasan Sebelum Dan Sesudah N O Sebelum UU NO. 16 Tahun 2001 Sesudah UU NO. 28 Tahun 2004 1 Pendirian yayasan tidak perlu pengesahan dari pemerintah Pendirian yayasan diperlukan  pengesahan dari pemerintah 2 Tidak  Perlu ada pengesahan dari  menteri Hukum  dan Ham Perlu  pengesahan dari menteri  Hukum  dan HAM 3 Struktur Organ yayasan dibolehkan merangkap jabatan yayasan Struktur  ogan  yayasan tidak diperbolehkan merangkap jabatan yayasan
6 C.S.T.  Kansil,  Pengantar  Ilmu  Hukum  Dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka,
1989, hlm. 216.
4 Tidak ada batasan terhadap masa  kerja organ yayasan Adanya batasan terhadap  masa  kerja organ yayasan 5 Nama yayasan diperbolehk an sama Nama  yayasan    tidak diperbolehkan sama 6 Yayasan tidak bisa dipailitkan/ dibangkrutk an Yayasan dapat dipailitkan/dibangkrut kan Menurut C.S.T Kansil Suatu
perkumpulan  dapat  dimintakan  pengesahan sebagai  badan  hukum  dengan  cara  sebagai berikut 6 :
1. Didirikan dengan akta notaris.
2. Didaftarkan  di  kantor  Panitera  Pengadilan Negeri setempat.
3. Dimintakan pengesahan anggaran dasarnya kepada Menteri Kehakiman.
4. Diumumkan dalam Berita Negara.
Menurut  Herlien  Budiono  Yayasan memperoleh status  badan  hukum  setelah akta pendirian  yayasan  memperoleh  pengesahan dari  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia atau oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  atas  nama Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia. Pendirian  yayasan  tergolong  dalam  tindakan hukum  sepihak  dan  bukan  suatu  perjanjian walaupun didirikan oleh beberapa orang 7 .
7 Herlien  Budiono,  Ajaran  Umum  Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm 1
3.2 Pertangggung Jawaban Yayasan
Sebagai Subjek Hukum Terhadap Pihak Ketiga Menurut
Desi Handayani, dkk Pemeriksaan  yayasan  oleh  pihak  ketiga Yayasan  yang  diduga  melakukan  perbuatan yang  kurang  atau  tidak  baik,  yaitu  organnya: melakukan perbuatan melanggar hukum, lalai dalam  menjalankan  tugasnya,  perbuatan merugikan  yayasan  atau  pihak  ketiga,  atau perbuatan  yang  merugikan  Negara,  dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan penetapan pengadilan. Pengadilan mengeluarkan penetapan pemeriksaan atas dasar permintaan pihak ketiga, kecuali perbuatan yayasan yang merugikan Negara atas permintaan kejaksaan 8 .
Tugas  dan  tanggung  jawab  pembina, pengurus dan pengawas selaku organ Yayasan bersumber  pada  Ketergantungan  Yayasan kepada  organ  tersebut  mengingat  bahwa Yayasan tidak dapat berfungsi tanpa organ dan kekayaan,  bahwa  Yayasan  adalah  sebab  bagi keberadaan  organ,  karena  apabila  tidak  ada Yayasan  maka  tidak  ada  juga  organ. Memperhatikan  apa  yang  telah  diuraikan diatas,  kiranya  tidak  salah  bila  dikatakan bahwa  antara  Yayasan  dan  masing  –  masing organ  terdapat  fiduciary  duties  (hubungan kepercayaan) yang melahirkan fiduciary duties bagi organ tersebut.
Organ  pengurus  yayasan  yang  telah memperoleh keistimewaan dengan
8 Desi Handayani, dkk.  Analisis Yuridis Tentang Pendirian  Yayasan  Pendidikan  Setelah    Berlakunya Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Tentang
diberikannya  ijin  oleh  undang-undang  untuk memperoleh  upah,  gaji  atau  honorarium tentunya  mempunyai  tanggung  jawab  yang besar pula kepada yayasan yang diberikan oleh undang-undang  kepada  pengurus.  Hal  ini dibuktikan  dengan  adanya  Pasal  31  ayat  (1) menentukan  bahwa  pengurus  adalah  organ yayasan  yang  melaksanakan  kepengurusan yayasan.  Dan  sehubungan  dengan  tugas  dari setiap  pengurus  mempunyai  tugas  masing- masing dari pengurus yayasan  untuk itu perlu apabila pengurus atau karyawanya mendapakan  honor  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 5 dimana kekayaan yayasan baik berupa uang  dan  barang.  Walaupun  dalam  Undang- undang  yayasan  tidak  diberikan  penegasan kuat  mengenai  tanggung  jawab  yayasan terhadap pengurus yayasan.
Peran  pengurus  dalam  undang-undang yayasan diatur dalam  Pasal 31 sampai dengan Pasal  39.  Sedangkan  mengenai  tanggung jawab  yayasan  terhada  pihak  ketiga  dapat dilihat pada pasal 5 Ayat (2). Pengecualian atas ketentuan    sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  dapat  ditentukan  dalam  Anggaran  Dasar Yayasan  bahwa  Pengurus  menerima  gaji, upah,  atau  honorarium,  dalam  hal  Pengurus Yayasan :
1. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan  Pendiri,  Pembina,                dan Pengawas; dan
Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  16    Tahun 2001  Tentang  Yayasan.  Jurnal  Kependidikan  Islam, Vol. 8 No. 1, Juni 2018.
2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara  langsung  dan  penuh.    Ayat  (3) Penentuan  mengenai  gaji,  upah,  atau honorarium  sebagai-mana  dimaksud  pada ayat  (2),  ditetapkan  oleh  Pembina  sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan.
Menurut Prasetya Olehnya itu, pemberian  gaji  kepada  pengurus  menjadi  hal yang  sensitif,  sehingga  pemberiannya  harus mempunyai  dasar  hukum  pengaturan  agar kegiatan  tersebut  tidak bertentangan dengan maksud  dan  tujuan  yayasan.  Pengaturan tersebut dimuat dalam anggaran dasar sebagai seperangkat peraturan-peraturan yang diadakan pada waktu pendirian yayasan, yang dipakai sebagai acuan aturan per-mainan yang harus  dipatuhi  dalam  gerak  dan  kegiatan yayasan 9 .
Pengaturan lebih lanjut tentang pendirian badan hukum  yayasan diatur dalam peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusi  Nomor  13  Tahun  2019  Tentang perubahan atas peraturan Menteri Hukum Dan Hak  Asasi  Manusia  nomor  2  tahun  2016 tentang  tata  cara  pengajuan  permohonan pengesahan  badan  hukum  dan  persetuan perubahan  anggaran  dasar  serta  penyampain pemberiatahuan anggaran dasar dan perubahan yayasan. Terdapat Pada Pasal (1), (5), (6), (7), dan (8).
3.3 Harta Kekayaan Dari Suatu Yayasan
9 Rudhi  Prasetya,  Yayasan  dalam  Teori  dan
Praktik, 2014, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 13
Mengenai harta kekayaan yayasan dapat dilihat  pada  penjelasan  Undang-Undang- undang  no.  28  Tahun  2004  perubahan  atas undang  No.  16  Tahun  2001.  Undang-undang yayasan    menerangkan  bahwa  Kekayaan yayasan  pada    Pasal  26    ayat  (1)  Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan  dalam  bentuk  uang  atau  barang. Ayat  (2)  Selain  kekayaan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  kekayaan  Yayasan dapat diperoleh dari:
a. Sumbangan  atau  bantuan  yang  tidak mengikat;
b. Wakaf;
c. Hibah;
d. Hibah wasiat; dan
e. Perolehan  lain  yang  tidak  bertentangan dengan  Anggaran  Dasar  yayasan  dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari  wakaf,  maka  berlaku  ketentuan hukum perwakafan.
Ayat  (4)  Kekayaan  Yayasan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
Untuk  itu  kekayaan  yayasan  harus dimanfaatkan  untuk  tujuan  dan  kepentingan yayasan mengenai kedudukan dalam menjalankan  suatu  yayasan  ,  semata  mata untuk  untuk  memajukan  dari  usaha  yayasan yang  berbentuk  uang  dan  harta  benda.  Dan
sebaliknya  pengurus  yayasan  berhak  untuk mendapatkan  gaji,  upah  ataupun  honoriaum dalam  setiap  kegiatan  yayasan  sesuai  dengan amanah berdasarkan undang-undang yayasan.
Organ  yayasan  Setiap  yayasan  wajib memiliki  alat  perlengkapan  yang  berupa Pembina, pengurus dan  pengawas.  Kemudian setiap alat perlengkapan dapat memiliki lebih dari  seorang  anggota.  Untuk  mengisi  atau mengangkat  anggota  organ  yayasan  tersebut, tidak  harus  personel  yang  berasal  dari  dalam yayasan melainkan dapat diisi oleh orang dari luar yayasan (Pasal 28 ayat (30, Pasal 31 ayat (2), Pasal 40 ayat (3) Undang-undang yayasan.
Menurut Nira Hustiana dkk (2017:226). Bentuk  pengalihan  harta  kekayaan  yayasan kepada pengurus sebagaimana dalam Undang- Undang Yayasan me-nyebutkan dalam bentuk gaji,  upah  atau  honorarium,  penulis  dalam penyusunan  karya  ilmiah  ini  menggunakan istilah “gaji” yang diberikan kepada pengurus 10 .

## IV. KESIMPULAN
1. BahwaYayasan  memperoleh  status badan  hukum  setelah  didaftarkan secara hukum berbentuk akta pendirian Yayasan,  hal  tersebut  sesuai  dengan ketentuan  Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  2004.    Dibuat  dengan  akta otentik notaris dalam bahasa indonesia dan  memperoleh  pengesahan  dari menteri,  yang  dilaksanakan  oleh
10 Nira  Hustiana,  dkk.  Pe  mberian  gaji  kepada pengurus  berdasarkan  undang-undang  yayasan.  Jurnal ius constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.
Kepala  kantor  Wilayah  Departemen Kehakiman dan Hak asasi Manusia dan telah  diumumkan  dalam  tambahan berita negara republik indonesia.
2. Bahwa  sebelum  dicatat  registrasi umum maka pengurus dalam perbuatanya bertanggung jawab secara solider untuk keseluruhannya terhadap pihak ketiga terlepas dari pertanggung jawaban  Yayasan  apabila  diperbuatan yang  dilakukan  masih  dalam  batas- batas ketentuan sesuai dengan peraturan  Yayasan  anggran  dasar Yayasan.
3. Bahwa  kekayaan  Yayasan  dapat diperoleh dar Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah,hibah  wasiat.  Yang  berbentuk uang  atau  barang  sesuai  dengan undang-undang yayasan

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul  Muis,  1991.  Yayasan  sebagai  wadah kegiatan mahasiswa masyarakat ( Suatu Tinjauan  mengenai  Yayasan  sebagai Badan  Hukum  Dalam  menjalankan Kegiatan  Sosial)  .Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Utara . Medan.
Abdulkarir Muhammad,1993. Hukum Perusahaa Indonesia. Penerbit PT.Citra
Aditya Bakti Bandung.
Ali Ridho, 2000. Badan hukum dan kedudukan Badan hukumPerseoran, Koperasi Yayasan,  Wakaf,  Cetakan  IV  ,  Alumni, Bandung.

## C.S.T.  Kansil,  1989,  Pengantar  Ilmu  Hukum
Dan  Tata  Hukum  Indonesia,  Balai Pustaka, Jakarta
Chidir  Ali  1999.  Badan  Hukum  ,  Alumni, Bandung.
Chatamarrasjid,  2000.  Tujuan  yayasan  dan
kegiatan Usaha Bertujuan laba
Penerbit. PT.Citra Aditya, bandung.

## Chatamarrasjid  Ais,  2000.  Tujuan  Sosial
Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Gunawan Wijaya, 2002, Yayasan Di Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
.
Rudhi  Prasetya,  2014,  Yayasan  dalam  Teori dan Praktik, , Sinar Grafika, Jakarta.

## Herlien Budiono, 2011. Ajaran Umum Hukum
Perjanjian  dan  Penerapannya  di Bidang  Kenotariatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
Jurnal:
Desi  Handayani,  dkk.    Analisis  Yuridis Tentang Pendirian Yayasan Pendidikan
Setelah    Berlakunya  Undang-Undang
Nomor  28  Tahun  2004  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  16    Tahun  2001  Tentang Yayasan.  Jurnal  Kependidikan  Islam, Vol. 8 No. 1, Juni 2018.
Nira  Hustiana,  dkk.  Pemberian  gaji  kepada pengurus  berdasarkan  undang-undang yayasan.  Jurnal  ius  constituendum Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017.
Undang-Undang Undang-Undang 1945.
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2004 Atas
Perubahan  Undang  Undang  Nomor  11
Tahun 2001 Tentang Yayasan.
Peraturan  Menteri  Hukum  Dan  Hak  Asasi
Manusi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan atas peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 2  tahun  2016.  Tentang  tata  cara pengajuan  permohonan  pengesahan badan hukum dan persetuan perubahan anggaran  dasar  serta  penyampain pemberiatahuan  anggaran  dasar  dan perubahan yayasan