https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## PENGGUNAAN DANA DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

## USE OF VILLAGE FUNDS AND ITS IMPLICATIONS ON VILLAGE BUILDING INDEX (IDM)
Netra Ekawati,* Asdi Agustar, Devi Analia
Program Magister Pembangunan Wilayah dan Pedesaan, Pascasarjana Universitas Andalas, Padang *Email korespondensi: netra1@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Pasaman Barat dan mengetahui implikasinya terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan memilih 3 desa yang tingkat kemajuannya berbeda sebagai kasus. Pada setiap  desa yang dijadikan kasus dilakukan interview mendalam terhadap informan dan untuk mendapatkan angka IDM penulis menggunakan data sekunder. Analisis data dilakukan menggunakan statistik diskriptif yang dilanjutkan dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian didapatkan, bahwa penggunaan dana desa mulai dari perencanaan penggunaan sampai dengan pelaporan penggunaan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknisnya, belum sepenuhnya menerapkan prinsip tatakelola keuangan yang baik. Selain itu, aspek penggunaan secara tertib terutama konsistensi penggunaan sesuai dengan rencana strategis nagari sering menjadi kurang diperhatikan. Selanjutnya  Implikasi Pemanfaatan Dana Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) telah memberikan dampak positif pada nagari, pelaksanaan pemanfaatannya sudah dijalankan sesuai dengan aturan yang ada.
Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, Indeks Desa Membangun

## ABSTRACK
This study aims to determine the management and utilization of Village Funds in West Pasaman Regency and determine its implications for increasing the Nagari Village Development Index (IDM) in West Pasaman Regency. The research uses a case study method by selecting 3 villages with different levels of progress as cases. In each village that was used as a case, in-depth interviews were carried out with informants and to get the IDM number the authors used secondary data. Data analysis was carried out using descriptive statistics followed by qualitative analysis. The results of the study showed that the use of village funds, from planning the use to reporting the use as regulated in the technical instructions, had not fully implemented the principles of good financial management. In addition, the aspect of orderly use, especially the consistency of use in accordance with the nagari's strategic plan, often gets less attention. Furthermore, the implications of using Village Funds for increasing the Village Building Index (IDM) have had a positive impact on the nagari, the implementation of its utilization has been carried out in accordance with existing regulations.
Keywords : Management, Village Funds, Building Village Index

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 yang dikenal dengan UU  Desa mende- finisikan Pembangunan Desa adalah  “upa-ya peningkatan kualitas hidup dan kehi-dupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraa masyarakat desa”. Untuk operasionalisasi dari ketentuan  UU Desa  tersebut sudah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Re-publik  Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dana Desa adalah dana yang ber-sumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pen-dapatan dan Belanja Daerah kabupaten/  kota dan digunakan untuk membiayai penyeleng-garaan pemerintahan, pelaksanaan pemba-ngunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 1 angka 2 PP Nomor 8 Tahun 2016).
Berdasarkan laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu tahun 2019 di dapatkan jumlah alokasi untuk Dana Desa dalam APBN meningkat dari tahun ke tahun.  Adanya Dana Desa, secara nasional memberikan dampak  yang sangat positif pada pembangunan  desa. Data yang disampaikan Presiden Republik Indonesia menyebutkan menurunkan angka kemiskinan  dua kali lipat dibandingkan di kota. Se-tidaknya 1,2 juta penduduk di desa  bisa keluar dari kemiskinan. Selain itu, juga terjadi perbaikan infrastruktur, lebih kurang 231.700 kilometer jalan desa telah dibangun di 74 ribu desa yang tersebar di seluruh Tanah Air. Sejumlah 22 ribu Kepala Keluarga juga telah mendapat akses air. Selain itu ada juga tambatan perahu kecil sebanyak 6.312 unit. PAUD yang dibangun 59.640 unit, Polindes sebanyak 11.599 unit, dan pasar desa sebanyak 10.480 unit. Pesat-nya pembangunan desa tentu saja diharapkan mampu merobah kondisi desa yang ber-implikasi terhadap status desa.
Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Pem- bangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendesa PDTT menyebutkan, jum-lah Status Desa  berdasarkan  Indeks Desa Membangun (IDM) juga mengalami kema-juan. Pada tahun 2020,  Desa  Sangat  Terti-nggal berkurang menjadi 5.332, Desa Ter-tinggal  turun  menjadi 15.934. Sebaliknya Desa Berkembang meningkat menjadi 40.029 desa, Desa Maju naik menjadi 11.912 dan Desa Mandiri bertambah
menjadi 1.741  desa.  Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa Dana Desa telah membantu menurun-kan  jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal. Namun hasil pemeriksaan Badan Peme- riksa Keuangan (BPK) RI atas Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 kota dan 1.006 kecamatan pada 33 provinsi seluruh Indonesia me-nemukan adanya beberapa permasalahan utama pengelolaan Dana Desa, khususnya aspek pembinaan dan aspek pengawasan.
Permasalahan pada aspek pembinaan antara lain belum adanya regulasi penetapan standar akuntansi pemerintahan desa dan belum adanya regulasi penyelenggaraan dan pem-binaan aparatur desa yang lengkap, mutakhir dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi.  Perencanaan Dana Desa juga belum dilaku-kan berdasarkan pemetaan masalah dan kebutuhan desa. Pelaksanaan pembinaan program kegiatannya belum sepenuhnya selaras dengan skala prioritas penggunaan Dana Desa. Kabupaten Pasaman Barat termasuk salah satu dari 122 daerah tertinggal  di seluruh Indonesia (Perpres No. 131 Tahun 2015). Berdasarkan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2020 menunjukkan, 10,5% (2 nagari) dari 19 nagari yang ada berada dalam kategori tertinggal (SK Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyara-kat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Re-publik Indonesia Nomor 030 Tahun 2016).
Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2015  – 2019),  Jumlah  Dana Desa untuk Kabupaten Pasaman Barat selalu memperlihatkan  trend kenaikan. Pada tahun 2015 jumlah Dana Desa sebesar Rp 8.728.910.000, meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp 19.617.110.000. Pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi  Rp 25.253.  383.000, pada tahun 2018 sebanyak Rp 35.839.479.000 dan pada tahun 2019 me-ningkat lagi mencapai Rp 47.238.491.000. (TPP Kabupaten Pasaman Barat, 2019).
Dengan demikian  bila dilihat data tahun 2019, rata-rata setiap nagari menerima lebih dari 2 milyar rupiah. Jumlah Dana Desa ter-sebut bila dikelola dan dimanfaatkan secara tepat, maka menjadi pendorong yang sangat potensial untuk laju pembangunan di setiap nagari di
Kabupaten Pasaman Barat.  Se-lanjutnya status nagari meningkat, dan yang sangat penting tidak adalagi nagari yang masuk kategori tertinggal Berdasarkan hal tersebut maka perlu diteliti apakah dana desa tersebut sudah dikelola dengan baik dan apakah penyaluran dana desa tersebut sudah tepat sasaran, sehingga akan berdampak positif terhadap pembangunan desa.

## METODE
Penelitian dilakukan di Kabupaten Pasa-man Barat.  Nagari yang dijadikan kasus adalah Nagari Katiagan mewakili nagari tertinggal, Nagari Batahan mewakili nagari berkembang dan  Nagari Ujung Gading me-wakili nagari maju.  Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Studi Kasus. Subjek penelitian (in-forman kunci) yang digunakan adalah wali nagari, Badan Perwakilan Nagari (BAMUS  Nagari  / BPD) dan kepala urusan keuangan  nagari (Bendahara Nagari). Untuk menge-tahui  penggunaan dana desa dan implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Pasaman Barat akan dikumpulkan data berupa :  melengkapi data primer juga dikumpulkan data sekunder Data yang didapatkan dianalisis melalui tiga tahapan setelah data lapangan berhasil dikumpulkan yakni pertama; dilakukan re-duksi data (reduction data), kedua; data display ,  dan ketiga; conslusion drawing/veri-fication (Sugiyono, 2012) . Agar hasil kajian memiliki derajat kepercayaan (credibility) yang tinggi dan dapat dipertanggungjawab-kan terutama oleh penulis selaku instrumen pokok dalam penelitian ini, maka di lakukan triangulasi data. Hasilnya kemudian diguna-kan untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti secara faktual dan objektif sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil  Nagari Katiagan  Kecamatan Kinali sebagai Nagari Tertinggal Nagari Katiagan Mandiangin dihuni 3.771 jiwa, laki-laki  1792 jiwa dan pe-rempuan 1979 jiwa  dengan  1093 Kepala Keluarga (KK). Dari 1093 KK yang ada dinagari Katiagan 48 KK merupakan kepala keluarga perempuan dan 896 KK merupakan keluarga miskin sekitar 81% masyarakat nagari katiagan merupakan keluarga miskin, 19% masyarakat Katiagan bermata penca-harian petani, buruh pabrik, PNS dan pe-
gawai swasta. Sebagian besar masyarakatnya bermata  pencaharian sebagai nelayan.  Nagari Katiagan terletak di daerah pesisir pantai, yang cukup terisolir dengan jarak dari pemerintahan nagari ke kecamatan di Kinali sekitar 35 Km, ke Ibu Kota Kabupaten di Simpang Ampek sekitar 50 Km dan ke Ibu Kota Propinsi di Kota Padang sekitar 195 Km.
Berdasarkan data yang didapat Dana Desa yang dianggarkan pada nagari Ka-tiagan setiap tahunnya terus mengalami peningkatan seperti yang terlihat pada gambar berikut :
Gambar 1 . Alokasi Dana Desa Nagari Katiagan Tahun 2015 - 2019
Namun jika dilihat dari hasil pengu-kuran Indeks Desa Membangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, tidak mengalami perubahan tetap pada kategori desa tertinggal, berubah pada tahun 2020, dari tertinggal menjadi berkembang.  Posisinya yang strategis di pesisir pantai sebenarnya sangat menguntungkan Nagari Katiagan karena kaya akan potensi perikanan laut. Sayangnya, hal itu tidak berdampak terhadap peningkatan perekonomian masya-rakat. Hal ini terlihat dari status IDM yang selalu menempati posisi nagari tertinggal sejak tahun 2016 sampai tahun 2018.
Profil Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Nagari Berkembang Nagari Batahan berpenduduk 19.360  jiwa (2020) terdiri dari 9.476  laki-laki dan 9.884 perempuan, serta 4.857 rumah tangga.  Dilihat dari mata pencaharian penduduk, mayoritas penduduk nagari Batahan bermata pencaharian sebagai petani, sekitar 50% dari jumlah penduduk  yang ada. Sementara yang bekerja sebagai pedagang 30%, sedangkan sisanya bekerja sebagai pegawai swasta dan pegawai negeri (20%).
Keadaan ekonomi masyarakat nagari Batahan secara umum bertumpu pada sek- tor pertanian terutama sub sektor perkebunan, dengan komoditas unggulan karet, kakao, kelapa sawit, padi sawah, dan jagung. Ko-moditas
unggulan inilah yang menjadi pe-nggerak perekonomian masyarakat. Pening-katan ekonomi sangat  ditentukan oleh tran-saksi ekonomi di suatu kawasan, terutama ketersediaan pasar, untuk itulah  Nagari Batahan memfokuskan dalam rangka pening-katan perekonomian masyarakat nagari, pasar menjadi prioritas utama, hingga tahun 2016 ini Prasarana perekonomian yang ada di pasar yang terus dalam pengelolaan baik dari segi  jumlah prasaran  maupun segi kelem-bagaan pasar dan manajemen pasar, saat ini di Nagari Batahan tepatnya 3 Pasar yaitu pasar Jorong Silayang, pasar nagari di Kampong Baru dan pasar Nagari Silaping, dari 3 pasar ini  pasar nagari di Silaping  sudah  mempunyai sarana terlengkap, dimana kepemilikan tanah bangunan pasar luas ± 12.000 m yang berasal dari penyerahan ninik mamak untuk lokasi bangunan pasar nagari. Potensi yang ada di Nagari Batahan adalah berupa Perkebunan, Sawah, Ternak, Pertam- bangan Kehutanan, Kayu dan hasil hutan non Kayu Dana Desa yang diterima Nagari Ba- tahan sebagai berikut;
Gambar 2 . Alokasi Dana Desa Nagari Batahan Tahun 2015 – 2019
Dari data di atas, Dana Desa yang di- terima berdasarkan klasifikasi desa meng- alami perubahan nominal setiap tahunnya. Dana  yang diterima setiap desa bisa dikate- gorikan cukup besar. Dengan dana tersebut tentunya desa sudah mampu mengemba- ngkan potensi daerahnya masing-masing. Dalam hal ini untuk membiayai pembangu- nan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta penang- gulangan  kemiskinan.  Sementara dilihat dari hasil pengukuran Indeks Desa Mem-bangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tidak mengalami perubahan selalu dalam kategori berkembang.
Profil  Nagari  Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Sebagai Nagari Maju Nagari Ujung Gading berpenduduk 49.764 jiwa dan 10.821 rumah tangga (2020), terdiri dari 24.867 laki-laki dan 24.897 perempuan. 40 % dari penduduk masyarakat Ujung Gading mata pencaharaian petani, 17% PNS dan pegawai swasta, 15%  buruh / tukang, 23% pedagang / wiraswasta dan 5% pensiunan. Nagari Ujung Gading sumber utama penghasilan masyarakat adalah bertani, hasil pertanian meliputi kelapa sawit, jagung, karet dan kakao, selain hasil bertani, masyarakat nagari ujung gading sebagai besar pedagang, dibuktikan dengan Pasaman Barat arah utara pusat perbelanjaan ada dipasar Ujung Gading dan beberapa mini market yang sudah lengkap yang dikunjungi dari berbagai daerah yang ada di sekitar Pasaman Barat arah utara dan dari berbagai karyawan perusahaan perkebunan yang ada di daerah bagian utara pusat perbelanjaannya ke pasar Ujung Ga-ding, disini dapat dilihat nilai tukar uang cukup tinggi, dan dapat meningkatkan per-ekonomian masyarakat Nagari Ujung Gading.
Nagari Ujung Gading sudah memiliki media informasi melalui Media layanan pe- ngaduan masyarakat di nagari Ujung Gading melalui website: http://ujunggading.pasa- manbaratkab.go.id /,  melalui puskessos Na-gari dan kotak pengaduan/Saran. Publikasi dan Transparansi Informasi Kegiatan di Nagari Ujung Gading melalui Baliho dan Videotrone. Dana Desa yang dianggarkan pada Nagari Ujung Gading mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut : Gambar 3 .  Alokasi Dana Desa Nagari Ujung Gading Tahun 2015- 2019
Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa dana desan tiap tahunnya terus meningkat,  Sementara dilihat dari hasil
493.075.240 1.374.507.255 1.775.074.514 2.939.442.000 4.015.291.000 - 500.000.000 1.000.000.000 1.500.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 3.500.000.000 4.000.000.000 4.500.000.000 Alokasi Alokasi dana desa nagari ujung gading tahun 2015 - 2019 2015 2016 2017 2018 2019
No Nagari Perencanaan Pelaksanaan Transparansi Akuntabel Partisipatif Terib dan disiplin Transparansi Akuntabel Partisipatif 1 Katiagan Baik Kurang baik Kurang baik Kurang baik Kurang baik Baik Kurang baik 2 Batahan Baik Kurang baik Kurang baik Kurang baik Kurang baik Baik Kurang baik 3 Ujung Gading Baik Baik Baik Kurang baik Baik Baik Baik
pengukuran Indeks Desa Membangun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tidak mengalami perubahan selalu dalam kategori Maju.
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa Pengelolaan adalah suatu proses atau suatu atau suatu rangkaian yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang didalam-nya terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dengan me- manfaatkan potensi yang  ada dalam men-capai tujuan tertentu (Thomas, 2013).  Se-lanjutnya menurut Arif (2007) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan desa.  Secara rinci dapat dijelaskan asas penge-lolaan keuangan desa sebagai berikut:
a. Transparan, b. Akuntabel,
c. Partisipatif,
d. Tertib dan disiplin anggaran,
Berdasarkan penelitian yang telah dilak- sanakan didapatkan hasil pengelolaan dana desa seperti tabel berikut : Tabel 1 .  Perbandingan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Desa
Tabel 2 .  Perbandingan Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Desa
Dari ketiga nagari lokasi penelitian, dari hasil penelitian peneliti nagari yang baik dalam pengelolaan keuangan nagari mulai dari perencanan sampai pertanggungjawaban  dapat pada nagari ujung gading karena diukur dari transparansi, akuntabilitas, partisipasi  serta tertib
dan disiplin memberikan hasil dan nilai yang baik, sedangkan nagari batahan dan katiagan dalam pengelolaan keuangan nagari mulai dari perencanaan sampai ke pertang-gungjawaban masih kurang baik, namun ada juga beberapa azaz dalam pengelolaan pada dua nagari ini yang di nilai baik, semua tahapan pengelolalan keuangan nagari tetap dilaksanakan walaupun tidak seperti yang  yang diharapkan. Nagari selalu berupaya semaksimal mungkin bagaimana pengelolaan ini lebih baik  dan sesuai dengan aturan yang ada
Indeks Desa Membangun (IDM) Indeks Desa Membangun  menjadi  to-lok ukur pemerintah pusat dalam mengukur perkembangan desa. Oleh karena itu setiap tahun  Kementerian Desa  dan  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selalu melaksanakan pengukuran indeks desa membangun kepada seluruh desa termasuk Nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Pe- ngukuran ini dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Nagari, tingkat Keca-matan, Kabupaten dan tingkat Propinsi. Pengukuran ini juga melibatkan banyak pihak mulai dari perangkat nagari sebagai penyedia data, pendamping desa sebagai petugas pendata dan menginput data, pihak Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi sebagai pihak yang memverifikasi dan menetapkan data. Hasil Indeks Desa Membangun (IDM ditetapkan melalui keputusan Dirjen Pem-bangunan dan Pemberdayaan Desa dan dii dipublikasikan kepada seluruh pihak dan masyarakat melalui website www.idm. kemendesa.go.id
Tabel  3 .  Status Nagari di Kabupaten Pasaman Barat  Berdasarkan Indeks Desa Membangun (Tahun 2016- 2020)
Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tingkat perkembangan nagari yang diukur dengan Indeks Desa Membangun  maka di Kabupaten Pasaman Barat terdapat Nagari yang mengalami peningkatan, penurunan maupun tetap. Sedangkan untuk Nagari yang menjadi lokasi penelitian terdapat 1 (satu) Nagari yang mengalami peningkatan yaitu Nagari Katiagan sedangkan untuk Nagari Batahan dan Nagari Ujung Gading tidak me-ngalami perubahan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Berdasarkan data yang diperoleh dari Surat Keputusan Dirjen Pembangunan  dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemen-terian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sejak tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun dapat digambarkan kondisi nagari yang menjadi lokasi penelitian sebagai berikut:
Tabel  4 . Status Nagari Katiagan, Nagari Batahan dan Nagari Ujung Gading
Berdasarkan IKS, IKE dan IKL Tahun 2016 – 2020 Sumber: Keputusan Dirjen PPMD, Kemendes,

## PDTT 2016-2020
Secara umum dari hasil pembahasan peneliti menyatakan masih adanya pemerin- tahan nagari yang belum mempedomani aturan penggunaan dana desa, seperti yang diatur pada peraturan menteri desa pem-bangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik  Indonesia. Peneliti melihat juga pada saat perencanaan pemerintah nagari tidak mempedomani hasil pengukuran  IDM  tahun lalunya, sehingga  bila dibandingkan prioritas yang direkomendasikan IDM tidak terlaksana karena nagari masih punya RPJM yang harus diselesaikan. Disamping itu rekomendasi IDM yang harus dilaksanakan di nagari ada yang tidak sesuai/ belum dibutuhkan nagari, dan bukan menjadi kewe-nangan nagari. Perhitungan/pengukuran terhadap fasilitas masing-masing  indeks  di ukur dari kantor nagari/kantor desa, kita mengakui luas wilayah satu desa di Ka-bupaten  Pasaman  Barat sama dengan luas satu kecamatan, sehingga saat pengukuran IDM di  Pasaman Barat berbeda dengan na-gari lain di Sumatera Barat. Dari  segi penguatan ekonomi terkait permodalan BUMNAG, nagari juga masih enggan menggangarkannya karena masih me- nganggap  Bumnag tidak bagian dari lembaga nagari.
Kaitan  Dana  Desa dengan IDM  Spesifik 3 Lokasi Dari hasil penelitian dapat dilihat berdasarkan peraturan menteri desa pemba- ngunan daerah tertinggal dan transmigrasi Republik  Indonesia,  prioritas penggunaan dana
No Tahun  Kecamatan  Nama Nagari IKS IKE IKL 1 2016 Kinali Katiaga n 0,5718 0,4163 0.6665 2018 0.57143  0.41667 0.66667 2019 0.6343 0.3833 0.7333 2020 0.6343 0.3500 0.8667 2. 2016 Ranah Batahan Batahan   0,6934 0,6934 0.46667 2018 0.73143  0.70000 0.46667 2019 0.7886 0.7676 0.4667 2020 0.8229 0.7333 0.5333 3 2016 Lembah Malintang Ujung Gading 0,7344 0,7344 0.40000 2018 0.92000  0.81667 0.40000 2019 0.8743 0.8167 0.5333 2020 0.8971 0.8833 0.6000 No Nagari Status IDM 2016 2018 2019 2020 1 Aia Bangih Maju Maju Maju Maju 2 Desa Baru Berkembang  Berkemban g Maju Maju Batahan   Berkembang  Berkemban g Berkemban g Berke mbang 3 Parik Maju Berkemban g Berkemban g Berke mbang 4 Sungai Aua Maju Maju Maju Maju 5 Ujung Gading Maju Maju Maju Maju 6 Muaro Kiawai Berkembang  Maju Maju Maju Rabi Jonggor Tertinggal Maju Maju Maju 7 Kajai Berkembang  Berkemban g Berkemban g Berke mbang Talu Maju Maju Maju Maju Sinuruik  Berkembang  Berkemban g Berkemban g Maju 8 Lingkuan g Aua Maju Maju Maju Maju Aua Kuniang  Berkembang  Maju Maju Maju Aia Gadang Berkembang  Berkemban g Maju Maju 9 Koto Baru Maju Maju Maju Maju Kapa Berkembang  Maju Maju Maju 10 Sasak Maju Berkemban g Maju Maju 11 Katiagan  Tertinggal Tertinggal Tertinggal Berkem bang Kinali Maju Berkemban g Maju Maju
desa  sudah  dijalan sebagaimana mesti-nya, namun masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan diataranya : 1. Nagari Katiagan adalah kategori desa tertinggal. Melihat hasil yang didapat sarana prasarana dasar sebagian telah terpenuhi, yang belum pada transportasi, informasi dan komunikasi yang perlu diperhatikan kedepannya oleh pemerintah nagari harus ditingkatkan dan dianggarkan di APB nagari, sedangkan pada bidang pemberdayaan lebih kepada peningkatan kapasitas aparatur    ini juga belum prio-ritas, seharusnya lebih kepada pening-katan ekonomi, pembentukan bumdes dan pembentukan usaha  ekonomi kelompok/ warga. ini agar menjadi perhatian oleh pemerintah nagari supaya dianggarkan di APB nagari. dari beberapa indikator penilaian IDM ada yang sebagian tidak menjadi kewenagan nagari, sehingga sulit dalam mengukurnya,  dari hasil pengu-kuran IDM selama lima tahun, pada tahun ke lima status nagari katiagan dari ter-tinggal menjadi berkembang,
2. Nagari  Batahan  adalah kategori desa berkembang. Melihat hasil yang didapat sarana prasarana sosial dasar sebagian telah terpenuhi, yang belum pada infor-masi dan komunikasi yang perlu diting-katkan dan dianggarkan pada APB nagari, sedangkan pada bidang pemberdayaan pada peningkatan kapasitas terkait pe-nguatan usaha peningkatan ekonomi sudah dimulai, walaupun hanya sebatas formalitas, untuk peningkatan kapasitas harus identifikasi apa potensi yang sesuai di nagari, sedangkan penguatan bumnag dan penyertaan modal belum sama sekali dianggarkan, ini menjadi perhatian pada pemerintah nagari dan dianggarkan pada APB nagari. Dari hasil pengukuran IDM selama lima tahun tidak mengalami kenaikan status, namun indek masing  –  masing berangsur naik, ini juga berpe-ngaruh  dengan jumlah jorong dinagari sebanyak 26 jorong, sedangkan perhitu-ngan dalam pengukuran IDM diukur dari kantor desa / kantor nagari, sehingga sulit bila dibandingkan dengan semua fasiltas yang harus ada di masing-masing kejoro-ngan.
3. Nagari ujung gading dengan kategori nagari maju sejak pengukuran IDM tahun 2016 sampai  dengan  2020 tidak meng-alami kenaikan status, dilihat dari nilai idm pada
iks dan ike cukup baik , sedang pada ikl yang sangat rendah jika dihitung rata-rata ketiga indek tidak mengalami perubahan, dilihat dari penggunaan dana desa tahun 2015-2019 sudah cukup baik , namun pada penggaran pada kegiatan lingkungan sangat minim, untuk penyusu-nan APB nagari harus menjadi perhatian pemerintah nagari bila menjadi kewena-ngan nagari, dan ada sebagian prioritas di dalam penilaian indikator IDM tidak kewenangan nagari, sehingga sulit bila harus dipaksakan, yang menjadi perma-salahan yang mendasar adalah lingkungan, dimana dengan kepadatan penduduk ber-akibat pencemaran lingkungan yang di-akibatkan sampah dan drainase yang sering tersumbat dan mengakibatkan ban-jir, sehingga bila diukur indek ketahanan lingkunan yang sering mengalami kendala.

## SIMPULAN
Pengelolaan dan pemanfaatan dana de-sa di nagari sudah    dilakukan dengan baik mulai dari perencanan sampai pertanggung-jawaban pada nagari Ujung Gading diukur dari transparansi, akuntabilitas, partisifasi  serta tertib dan disiplin memberikan hasil dan  nilai yang baik, sedangkan Nagari Ba-tahan dan Katiagan dalam pengelolaan ke-uangan nagari mulai dari perencanaan sam-pai ke pertanggungjawaban masih kurang, namun ada juga beberapa azas dalam penge-lolaan pada nagari Batahan dan Katiagan di nilai baik, semua tahapan pengelolalan keuangan tetap dilaksanakan, namun sumber daya manusia sangat menentukan dalam suatu pengelolaan dan pemanfaatan dinagari Selanjutnya  Implikasi Pemanfaatan Da-na Desa terhadap peningkatan Indeks Desa Membangun (IDM) telah memberikan dam-pak positif pada nagari, pelaksanaan pe- manfaatannya sudah dijalankan sesuai de-ngan aturan yang ada, namun status dari 3 nagari yang jadi lokasi penelitian yang berubah pada Nagari Katiagan pada tahun ke 5 dana desa dari tertingal menjadi ber-kembang, sedangkan Nagari Batahan dan Ujung Gading  tidak ada perubahan status, melihat banyaknya dimensi dan indikator yang menjadi penunjang IDM, membuat dana desa tidak bisa dianggarkan pada setiap dimensinya, dan ada beberapa dimensi dan indikator yang bukan kewenangan desa dalam pelaksanaannya, oleh sebab itu pe-
merintah nagari serta masyarakat harus memilih yang mana menjadi prioritas.

## DAFTAR PUSTAKA
Akbar, Leon.  2018. Dampak Dana Desa Terhadap Peningkatan Status Desa. [Makalah].  Surakarta.  Program Studi Ekonomi Pembangunan Transfer Fakultas Ekonomi dan Bisnis.  Universitas Sebelas Maret.
[BAKN DPR RI]  Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. 2019. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Pembinaandan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2015 s.d. Semester I Tahun 2018 dan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
Tahun Anggaran 2018. Jakarta. [BPS]  Badan Pusat Statistik. 2019. Indeks Pembangunan Desa 2018. Jakarta. [KEMENDESA]  Direktorat Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.  2016. Laporan Akhir
Kegiatan Kajian Penyusunan Instrumen
Evaluasi Pembangunan Perdesaan (Lingkup Desa). Jakarta.
Gani, Alifia Octavia A.  dkk. 2020. Dampak
Penggunaan Dana Desa Terhadap
Indikator Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Ekologi Desa Tertinggal Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. [Jurnal]. Makassar. Fakultas Ilmu Ekonomi.
Universitas Muslim Indonesia. Gusti, Yenni. dkk.  2020. Pemanfaatan Dana Desa dan Kaitannya dengan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan. [Jurnal]. Padang. Universitas Andalas.
Juliana, Endang. 2017. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan .  [Skripsi].  Medan.  Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Sumatera Utara.
Jumiadin dan Sunarwan Asuhadi.  2018. Kajian Aspek Lingkungan Hidup pada Pengukuran Pembangunan Desa di Kabupaten
Wakatobi . [Jurnal].
Muhtarom, Nurhadi Kusuma, dan Eri Purwanti. 2018. Analisis Indeks Desa Membangun untuk Mengetahui Pola Perkembangan Pembangunan Desa di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu . [Jurnal]. Nain, Umar.  2019. Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris. Makassar:  Garis
Khatulistiwa.