## NILAI-NILAI PERDAMAIAN PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Feriyanto
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirnarasa, Ciamis, Indonesia feriyanto@gmail.com

## Abstract
This  article  intends  to  describe  a  necessity  for  the  presence  of  peace  amidst  the  diversity  of society. This diversity is now an inevitable, especially the depletion of cultural boundaries, and ethnic  identity  which  fuses  in  the  context  of  globalization.  One  of  the  potentials  in  this diversity  is  the  emergence  of  conflicts  of  interest  and  conflicts  in  the  name  of  primordial identity. The offer  of  a multicultural  approach  will recognize the potential and legitimacy  of diversity and socio-cultural differences of each ethnic group. In this view both individuals and groups  of  various  ethnicities  can  join  the  community,  engage  in  societal  cohesion  without having to lose their ethnic and cultural identity, while at the same time  still obtaining their rights to participate fully in various fields of community activities.
Key Words: Multiculture; Peace; Values .

## Abstrak
Artikel  ini  bermaksud  untuk  mendeskripsikan  sebuah  keniscayaan  hadirnya perdamaian  ditengah-tengah  keanekaragaman  masyarakat.  Keragaman  ini  kini merupakan  keniscayaan  tak  terelakan  terutama  semakin  menipisnya  batas-batas kebudayaan,  dan  identitas  etnik  yang  melebur  dalam  konteks  globalisasi.  Salahsatu potensi dalam keragaman ini adalah timbulnya konflik kepentingan maupun konflik atas  nama  identitas  primordial.    Tawaran  pendekatan  multikultural  akan  mengakui berbagai  potensi  dan  legitimasi  keragaman  dan  perbedaan  sosio-kultural  tiap kelompok etnik. Dalam pandangan ini baik individu maupun kelompok dari berbagai etnik dapat bergabung dalam masyarakat, terlibat dalam societal cohesion tanpa harus kehilangan identitas etnik dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh hak-hak mereka untuk berpartisipasi penuh dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat.
Kata Kunci: Multikultur; Nilai-nilai; Perdamaian

## PENDAHULUAN
Merupakan  suatu  kenyataan yang  tidak  bisa  dipungkiri  bahwa negara  Indonesia  terdiri  atas  berbagai kelompok  etnik,  suku,  budaya  dan agama.  Sehingga  tidak  heran  bangsa Indonesia  disebut  sebagai  masyarakat multikultur  atau  majemuk  yang  unik dan  rumit.  Masyarakat  multikultural merupakan  sebuah  masyarakat  yang didalamnya memiliki perbedaan
budaya, namun tetap memiliki kedudukan yang sama dalam memperoleh  perlakuan.  Oleh  karena itu,  cukup  beralasan  para founding father mencanangkan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Alwi Shihab, 2001: 3). Nilai idealisme yang terbangun dari semboyan ini mengandaikan terciptanya  suasana  kedamaian  di  atas keberagaman,  suasana  kerukunan  di
atas keberbagian dan interaksi dialogis diatas perbedaan.
Bila  kita  mengenal  masyarakat sebagai  sekelompok  manusia  yang telah cukup lama hidup dan mempunyai  satu  kesatuan  sosial dengan  batas-batas  tertentu,  maka konsep  tersebut  jika  digabungkan dengan  multikurtural  memiliki  makna yang  sangat  luas  dan  diperlukan pemahaman  yang  mendalam  untuk dapat mengerti apa sebenarnya masyarakat multikultural itu. Multikultural  dapat  diartikan  sebagai keragaman  atau  perbedaan  terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang  lain.  Sehingga  masyarakat multikultural  dapat  diartikan  sebagai sekelompok  manusia yang  tinggal  dan hidup  menetap  di  suatu  tempat  yang memiliki  kebudayaan  dan  ciri  khas tersendiri,  serta  mampu  membedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain.
Dari  sinilah  muncul  istilah multikulturalisme.  Banyak  definisi mengenai multikulturalisme, diantaranya  multikulturalisme  pada dasarnya  adalah  pandangan  dunia yang  kemudian  dapat  diterjemahkan dalam  berbagai  kebijakan  kebudayaan yang  menekankan tentang  penerimaan terhadap realitas keragaman, pluralitas dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.
Multikulturalisme dapat juga
dipahamni  sebagai  pandangan  dunia yang  kemudian  diwujudkan  dalam Politics of Recognition ( Azra, Azyumardi ,  2007. “Identitas  dan  Krisis Budaya,  Membangun  Multikulturalisme Indonesia” , http://www.kongresbud.budpar.go.id ).  Lawrence  Blum  ( Lubis,  2006 : 174) mengungkapkan bahwa multikulturalisme  mencakup  suatu
pemahaman, penghargaan dan penilaian  atas  budaya  seseorang,  serta penghormatan dan keingintahuan tentang  budaya  etnis  orang  lain. Berbagai pengertian mengenai multikulturalisme tersebut dapat disimpulkan bahwa inti dari multikulturalisme  adalah  mengenai penerimaan dan penghargaan terhadap suatu  kebudayaan,  baik  kebudayaan sendiri  maupun  kebudayaan  orang lain.  Setiap  orang  ditekankan  untuk saling  menghargai  dan  menghormati setiap  kebudayaan  yang  ada  di masyarakat.  Apapun  bentuk  suatu kebudayaan harus dapat  diterima oleh setiap  orang  tanpa  membeda-bedakan antara  satu  kebudayaan  dengan kebudayaan yang lain.
Namun,  dalam  tataran  realitasnya konflik  antara  agama,  suku,  budaya, ras masih sering terjadi di masyarakat. Misalnya  dalam  hal  keberagamaan, agama  kadang-kadang  sering  sekali bertolak  belakang  dengan  realitas keberagamaan di masyarakat, fenomena  yang  terjadi  menunjukkan sikap  saling  curiga  dan  tidak  saling mempercayai (Sururin, 2007 :79).
Oleh  karena  itu,  kajian  ini  akan melihat  nilai-nilai  perdamaian  pada masyarakat multikultural dari perpektif  sosiologis.  Masalah  ini dipandang  penting  untuk  dibahas karena  upaya  mewujudkan  Indonesia yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  membutuhkan  pemahaman yang  mendalam  terhadap  kehidupan masyarakat dengan segala perbedaannya,  terlebih  lagi  mengingat bahwa masyarakat
Indonesia merupakan  masyarakat  yang  paling majemuk diantara bangsa-bangsa yang lain.
Secara  akademik  pembahasan judul  tersebut  dipandang  relevan,
karena  selama  ini  perkembangan budaya  selalu  dilihat  dari  perspektif teologis, dimana kajian budaya dengan pendekatan  teologis  hanya  akan memunculkan  dikotomis  antara  aliran utama  dan  aliran  sempalan,  sehingga pendekatan  ini  lebih  menekankan analisa  dan  penilaian  yang  bersifat doktrinal teologis; aliran yang dianggap  sebagai  ortodoksi  (Martin van  Bruinessen.  1999:  243;  Asep Gunawan  (ed.).  2004:    209)  adalah aliran  yang  benar.  Sebaliknya,  semua aliran  yang  dipandang  tidak  sejalan dengan kebenaran budayanya karenanya  dicap  sesat.  Pendekatan teologis ini bukan tidak ada kelemahannya,  akan  tetapi  akan memicu  munculnya  kecenderungan judgement (penghakiman);  menyebut suatu aliran atau ajaran sebagai sesat.
Berbeda halnya dengan
pendekatan
sosiologis, dimana
pendekatan  ini  mengandung  relevansi yang  tinggi  bagi  Pemerintah,  agar respon terhadap etnis beserta kebudayaannya dapat dilakukan secara tepat  dan  sejalan  dengan  fungsi pemerintah  sebagai  pengayom  yang melindungi
kebudayaan
setiap warganya.
Pemahaman multikultural dengan  pendekatan  sosiologis  ini  juga akan  membawa  implikasi  pada  sikap pemerintah  dan  masyarakat  yang harus mengutamakan pendekatan persuasif  sesuai  dengan  nilai-nilai budaya  yang  dianut  masyarakat,  dan perkembangan  berbagai  kebudayaan dengan  segala  dinamikanya  harus diakui sebagai satu kenyataan sejarah.

## PERDAMAIAN
Makna
perdamaian adalah penghentian
permusuhan dan perselisihan  (KBBI,  2008).  Istilah perdamaian  diambil  dari  kata  damai.
Definisi yang sederhana tentang damai adalah  ketiadaan  perang.  Hal  ini berlaku  bagi  keseluruhan  hubungan antara  seorang  dengan  yang  lainnya, seseorang dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, bangsa  dengan  bangsa  dan  pendek kata antara keseluruhan umat manusia satu sama lainnya, dan antara manusia dan  alam  semesta.  Perdamaian  adalah suatu  bentuk  pemberdayaan  manusia dengan keterampilan, tingkah laku dan pengetahuan  yang  meliputi  hal-hal sebagai berikut:
a. Membangun,  menegakkan  dan memperbaiki hubungan di semua level interaksi manusia
b. Mengembangkan  pendekatan- pendekatan yang  bersifat positif untuk  menyelesaikan  konflik, dimulai  dari  personal  sampai internasional
c. Menciptakan  lingkungan  yang aman,  baik  secara  fisik  maupun emosinal yang dibutuhkan semua individu
d. Membangun  lingkungan  yang aman  secara  berkelanjutan  dan melindungi dari adanya eksploitasi dan perang
(Zamroni. 2008 : 28)
Sedangkan  Tudball  (Zamroni. 2008:  31)  mengemukakan  bahwa perdamaian  adalah  tingkah  laku  yang saling menghargai dan penuh kedamaian  kepada  semua  anggota komunitas  dan  menerapkan  prinsip kesetaraan  serta  tidak  diskriminatif, baik  pada  kebijakan  administrasi maupun  pada  prakteknya.  Untuk  itu, salah  satu  tujuan  dari  perdamaian adalah memahami dan mengerti orang lain  dan  hal-hal  yang  mendasari pemikiran  mereka,  supaya  bermanfaat sebagai  jalan  kehidupan  dan  kultur universal  yang  memiliki  kontribusi dalam mengembangkan fondasi
kerjasama  masyarakat  dengan  budaya yang berbeda (Hakvoort dalam Zamroni. 2008: 35).

## MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan tingkat keanekaragaman yang sangat
kompleks. Masyarakat dengan berbagai  keanekaragaman  tersebut dikenal  dengan  istilah  mayarakat multikultural.  Multikultural  dapat diartikan  sebagai  keragaman  atau perbedaan terhadap suatu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.
Pada dasarnya, multikulturalisme  yang  terbentuk  di Indonesia  merupakan  akibat  dari kondisi  sosio-kultural  geografis  yang begitu  beragam  dan  luas.  Menurut kondisi  geografis,  Indonesia  memiliki banyak  pulau  dimana  setiap  pulau tersebut  dihuni  oleh  sekelompok manusia  yang  membentuk  suatu masyarakat.  Dari  masyarakat  tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri, yang tentu  saja  hal  ini  berimbas  pada keberadaan  kebudayaan  yang  sangat banyak dan beraneka ragam.
Dalam
konsep
multikulturalisme,  terdapat  kaitan yang  erat  bagi  Indonesia  dalam membentuk
masyarakat yang berlandaskan Bhinneka  Tunggal  Ika
sebagai pemersatu
kebudayaan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai  hambatan  yang  menghalangi terbentuknya  multikulturalisme  di masyarakat. Model
masyarakat multikultural  ini  sebenarnya  telah digunakan  sebagai  acuan  oleh  para pendiri  bangsa  Indonesia  dalam mendesain kebudayaan bangsa, sebagaimana  yang  terungkap  dalam
penjelasan  Pasal  32  UUD  1945,  yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak kebudayaan di daerah”.
Dalam model masyarakat multikultural, sebuah masyarakat mempunyai  sebuah  kebudayaan  yang berlaku  umum  dalam  masyarakat tersebut, yang coraknya seperti sebuah mozaik.  Didalam  mozaik  tercakup semua  kebudayaan  dari  masyarakat- masyarakat  yang  lebih  kecil  yang membentuk  terwujudnya  masyarakat yang  lebih  besar.  Maka  dari  itu,  yang perlu  kita  pelajari  ialah  bagaimana ketika  kita  telah  menjadi  bagian  dari mayoritas  tetapi  tidak  menindas  atau mendiskriminasi  terhadap  kaum  yang minoritas,  karena  disitulah  poin penting  dari  pembelajaran  tentang masyarakat multikultural.
Masyarakat  multikultural  ini harus  dipahami  dan  dimaknai  dalam konteks  masa  kini  dan  masa  depan yang harus terus ditanamkan, masyarakat multikultural dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah salah  satu  dari  empat  pilar  kehidupan bernegara  yakni  Pancasila,  Undang- undang 1945, RI dan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila adalah falsafah dan dasar Negara  yang  menjadi  landasan  idiil bangsa  Indonesia.  UUD  45  adalah landasan konstitusional yang mendasari penyelenggaraan kehidupan,  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  RI  adalah  pemersatu bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika adalah perekat  persatuan  dalam  untaian kemajemukan.

## NILAI-NILAI  PERDAMAIAN  PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Kedamaian  selalu  menjadi  cita- cita orang yang cinta akan perdamaian. Kedamaian  hanya  akan  terwujud  bila
orang  peduli  dan  menaruh  empati. Dengan  demikian,  orang  tidak  lagi didasari  sikap  egois,  sikap  ingin menang  sendiri,  sikap  iri  hati  dan merendahkan yang lain. Untuk terciptanya  suasana  kedamaian  tentu dibutuhkan  suatu  usaha  untuk  saling mengenal,  baik  antar  pribadi  maupun lembaga  dan  komunitas.  Ada  pepatah “tak  kenal  maka  tak  sayang” ,  pepatah ini  kiranya  menjadi  kunci  bagi  kita dalam usaha saling mengenal, memahami  dan  toleran  dengan  pihak lain. Karena sudah kita ketahui bahwa wajah  budaya  Indonesia  dikenal dengan  ke-bhineka-annya,  maka  dari sanalah kita dituntut untuk mempunyai  toleransi  yang  tinggi  dari setiap  anggota  masyarakat.  Sikap toleransi tersebut harus dapat diwujudkan  oleh  semua  anggota  dan lapisan masyarakat sehingga terbentuklah  suatu  masyarakat  yang kompak  tapi  beragam  sehingga  kaya akan  ide-ide  baru  (Maman  Imanulhaq Faqih, 2010: 17). Sehingga perbedaan di Indonesia  bisa  berkembang  dalam berbagai  dimensi  yang  ada  dan menumbuhkan  perdamaian  di  bumi Indonesia.
Idealnya, toleransi yang diajarkan dan dipraktekkan masyarakat tidak sekedar menghormati dan menghargai
keyakinan  atau  pendirian  orang  lain dari  agama  yang  berbeda,  tetapi  juga harus disertai kesediaan untuk menerima ajaran-ajaran yang  baik dari agama  lain.  Misalnya  Gus  Dur  dalam pidato perayaan Natal pada tanggal 27 Desember 1999 di Balai Sidang Senayan Jakarta,  mengatakan  (Rumadi,  2001: 144 ) :
“ Saya  adalah  seorang  yang meyakini kebenaran agama saya, tapi ini tidak  menghalangi saya  untuk  merasa  bersaudara
dengan  orang  yang  beragama lain di negeri ini, bahkan dengan sesama umat beragama. Walaupun  saya  tinggal  di lingkungan  pesantren,  hidup dikalangan  keluarga  kiyai,  itu tak  pernah  sedikitpun  saya merasa  berbeda  dengan  yang lain.”
Perbedaan keyakinan tidak membatasi  atau  melarang  kerjasama antara agama yang satu dengan agama yang  lainnya,  terutama  dalam  hal-hal yang  menyangkut  kepentingan  umat manusia.  Penerimaan  akan  kerjasama itu  tentunya  akan  dapat  diwujudkan dalam  praktek  kehidupan  apabila  ada dialog  antaragama.  Dengan  kata  lain kerjasama  tidak  akan  terlaksana  tanpa dialog,  oleh    karena  itu  dialog antaragama  juga  menjadi  kewajiban (Abdurrahman Wahid, 2002 : 133-134).
Islam  misalnya  mengajarkan tentang pluralitas, seperti yang terdapat dalam QS. al-Hujurat: 13. Ayat tersebut  menunjuk  kepada  perbedaan yang  senantiasa  ada  antara  laki-laki dan  perempuan  serta  antar  berbagai bangsa  atau  suku  bangsa.  Dengan demikian, perbedaan merupakan sebuah  hal  yang  diakui  Islam, sedangkan  yang  dilarang  adalah perpecahan  dan  keterpisahan.  Tentu saja  adanya  berbagai  keyakinan  itu tidak  perlu  dipersamakan  secara  total, karena masing-masing memiliki kepercayaan atau aqidah yang dianggap  benar.  Demikian  pula kedudukan penafsiran-penafsiran tentang  aqidah.  Umat  Katholik  sendiri memegang  prinsip  itu.  Seperti  dalam Konsili Vatikan II 1 yang dipimpin Paus
1 Konsili  Vatikan  II  adalah  sebuah pertemuan  (konsili)  besar  para  Kardinal  (pemimpin tertinggi  gereja  Katolik  di  suatu  negara)  se-dunia untuk  membahas  persoalan-persolan  penting  dalam gereja  Katolik  atas  undangan  Sri  Paus  Yohanes
Yohannes  XXIII  dari  tahun  1962-1965, menyebutkan bahwa para Uskup yang menjadi  peserta  menghormati  setiap upaya  mencapai  kebenaran,  walaupun tetap  yakin  bahwa  kebenaran  abadi hanya ada dalam ajaran agama mereka. jadi  keyakinan  masing-masing  tidak perlu diperbandingkan atau dipertentangkan.
Disinilah  nantinya  terbentuk persamaan  antar  agama,  bukannya dalam ajaran atau aqidah yang dianut, namun  hanya  pada  tingkat  capaian materi.  Karena  ukuran  capaian  materi menggunakan  bukti-bukti  kuantitatif seperti  tingkat  penghasilan  rata-rata masyarakat  yang  bisa  diaplikasikan dalam  pembelajaran  agar  saling toleransi dan menghormati antar umat beragama sehingga terwujudnya perdamaian.
Melalui  perdamaian  seorang bisa diantarkan untuk dapat memandang  pluralitas,  multikultural dalam  berbagai  aspek  sosial,  ekonomi, politik,  sosial,  dan  agama  sebagai kekayaan  spiritual  bangsa  yang  harus dijaga kelestariannya. Ainurrofiq Dawam  (2003:  104-105)  memberikan kerangka  orientasi  Pluralisme  atau Multikultural  agar  tidak  kehilangan arah  dan  dibangun  berdasarkan orientasi  nilai  dasar  multikulturalisme guna terwujudnya perdamaian, yaitu:
1. Orientasi Kemanusiaan
Paulus XXIII di kota Vatikan 1962-1965. Kompilasi lengkap pembicaraan dan keputusan Konsili Vatikan II  telah  diterbitkan  oleh  Departemen  Dokumentasi dan  Penerangan  KWI  (Konferensi  Wali  Gereja) Pusat  tahun  1993  (edisi  revisi).  Ungkapan  yang paling  terkenal  dari  Konsili  vatikan  II  adalah keselamatan  tidak  hanya  ada  di  Gereja  Katolik Roma, dan implikasinya harus memberikan penghormatan  kepada  kepercayaan  dan  agama  lain. Dan statemen ini merupakan pembaharuan dari cara pandang  gereja  Katolik  sebelum  Konsili  Vatikan  II yang  memandang  keselamatan  hanya  ada  pada Gereja Katolik Roma.
Kemanusiaan  atau  humanisme merupakan  sebuah  nilai  kodrati yang menjadi landasan sekaligus tujuan perdamaian. Kemanusiaan  bersifat  universal, global  di  atas  semua  suku, aliran, ras, golongan, dan agama.
2. Orientasi kebersamaan. Kebersamaan  yang  dibangun adalah  kebersamaan  yang  sama sekali  lepas  dari  unsur  kolutif maupun  koruptif.  Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang tidak merugikan  diri  sendiri,  orang lain, lingkungan, negara, bahkan Tuhannya.  Dengan  demikian diharapkan  muncul  manusia yang  aktif,  kreatif,  toleran, tenggang  rasa  yang  mendalam, dan terbuka.
3. Orientasi kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud di sini  adalah  kondisi  sosial  yang menjadi  harapan  semua  orang.
Konsistensi terhadap kesejahteraan  harus  dibuktikan dengan perilaku menuju terciptanya kesejahteraan. Konsekuensi  yang  kemudian terjadi adalah
adanya kedamaian  di  mana  semua orang  merasa  aman,  dihargai, diakui dan diperlakukan sebagai manusia oleh semua pihak yang berinteraksi  secara  langsung atau tidak langsung.
4. Orientasi proporsional. Proporsional merupakan sebuah nilai yang dipandang dari aspek apapun  adalah  sangat  tepat. Tepat  landasan,  tepat  proses, tepat  pelaku,  tepat  ruang,  tepat waktu,  tepat  anggaran,  tepat kualitatif,  tepat  kuantitatif  dan tepat  tujuan.  Orientasi  inilah
yang  diharapkan  menjadi  pilar multikultural,  pluralisme  dan perdamaian.
5. Orientasi  mengakui  pluralitas dan heterogenitas.
Pluralitas  dan  heterogenitas merupakan  sebuah  kenyataan yang  tidak  mungkin  ditindas secara
fasih dengan memunculkan  sikap  fanatisme terhadap sebuah kebenaran yang  diyakini  oleh  sekelompok orang.
6. Orientasi anti hegemoni dan anti dominasi.
Dominasi  dan  hegemoni  adalah dua  istilah  yang  sangat  populer bagi  kaum  tertindas.  Istilah  ini dihindari  jauh-jauh  oleh  para pengikut faham liberalis,
kapitalis, globalis dan neoliberalis.  Hegemoni  yang dimaksud  adalah  hegemoni dalam segalanya; politik, pelayanan dan lain sebagainya. Sehubungan  dengan  penjelasan di atas, sebagai bangsa yang multikulturalis  dalam  membangun masa  depan  bangsa,  dipandang  perlu untuk memberi tempat bagi berkembangnya  kebudayaan  suku bangsa  dan  kebudayaan  agama  yang ada  di  Indonesia.  Dalam  kehidupan sehari-hari,  kebudayaan  suku  bangsa dan kebudayaan agama, bersama-sama dengan pedoman kehidupan berbangsa dan  bernegara  mewarnai  perilaku  dan kegiatan masyarakat. Berbagai kebudayaan itu jalan beriringan, saling melengkapi  dan  saling  mengisi,  tidak berdiri  sendiri-sendiri,  bahkan  mampu untuk  saling  menyesuaikan  dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam  konteks  itu  pula,  maka ribuan suku bangsa sebagai masyarakat multikulturalis yang terdapat  di  Indonesia  serta  potensi-
potensi budaya yang dimilikinya harus dilihat sebagai asset Negara yang dapat didayagunakan  bagi  pembangunan bangsa  ke  depan.  Intinya  adalah menekankan
pada pentingnya memberikan kesempatan bagi berkembangnya masyarakat multikultural  yang  masing-masing harus diakui haknya untuk mengembangkan dirinya melalui kebudayaan mereka. Hal  ini  juga  berarti  bahwa masyarakat multikultural harus memperoleh  kesempatan  yang  baik untuk  menjaga  dan  mengembangkan kearifan  budaya  lokal  mereka  kearah kualitas  dan  pendayagunaan  yang lebih  baik.  Unsur-unsur  budaya  lokal yang  bermanfaat  bagi  diri  sendiri bahkan  perlu  dikembangkan  lebih lanjut  agar  dapat  menjadi  bagian  dari kebudayaan bangsa dalam memperkaya  unsur-unsur  kebudayaan nasional.  Meskipun  demikian,  misi utamanya  adalah  mentransformasikan kenyataan  multikultural  sebagai  asset dan sumber kekuatan bangsa, menjadikannya  suatu  sinergi  nasional, memperkukuh gerak konvergensi keanekaragaman.
Oleh  karena  itu,  walaupun masyarakat multikultural harus dihargai  potensi  dan  haknya  untuk mengembangkan diri sebagai pendukung  kebudayaan  di  atas  tanah kelahiran leluhurnya, namun pada saat yang  sama,  mereka  juga  harus  tetap diberi  ruang  dan  kesempatan  untuk mampu  melihat  dirinya,  serta  dilihat oleh  masyarakat  lainnya  yang  sama- sama  merupakan  warga  Negara Indonesia,  sebagai  bagian  dari  bangsa Indonesia,  dan  tanah  leluhurnya termasuk sebagai bagian dari tanah air Indonesia.  Satu  hal  yang  harus  kita pahami  adalah  perbedaan  bukanlah hambatan.  Seharusnya  kita  tidak
menyalahkan  perbedaan  yang  ada karena  perbedaan  sudah  selayaknya terjadi. Tapi salahkanlah mengapa kita tidak  bisa  menerima  perbedaan  itu dengan  lapang  dan  ikhlas.  Memang sulit  untuk  menerima  begitu  banyak perbedaan yang ada dalam kehidupan. Namun, seharusnya kita bisa mengambil  banyak  pelajaran  dari setiap  perbedaan  yang  ada.  Karena sesungguhnya
segala bentuk perbedaan  bukanlah  hambatan  untuk kita menjalin persaudaraan.
Dengan  demikian,  membangun dirinya, membangun tanah leluhurnya, berarti  juga  membangun  bangsa  dan tanah  air  tanpa  merasakannya  sebagai beban, namun karena ikatan kebersamaan dan saling bekerjasama.

## KESIMPULAN
Sejalan  dengan  proses  reformasi yang sedang bergulir, dilandasi dengan bergulirnya  demokrasi  politik  dan penegakan  HAM  menuju  pada  suatu bentuk  masyarakat  madani  ( civil society) , diharapkan proses multikultural dapat terjembatani dengan  baik.  Dengan  demikian  proses integrasi  nasional  juga  dapat  terwujud dengan  baik  dan  lebih  permanen. Mengutip  dari  harian  Kompas  (14 Maret 2001, Asimilasionisme vs Multikulturalisme )  yang  dikemukakan dari  pendapat  berbagai  ahli,  bahwa pendekatan  multikulturalism  cocok diterapkan  pada  masyarakat  yang multi  etnik  seperti  di  Indonesia.  Ini artinya  bahwa  baik  pemerintah  pusat maupun  daerah  harus  menjembatani berkembangnya kebudayaan- kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam ini dan menyiapkan media agar tiap-tiap kebudayaan yang berkembang  itu  dapat  berkomunikasi dengan  baik.  Di  sini  pemerintah  harus
bisa mengembangkan politik kebudayaan  yang  arif,  menyediakan sarana  dan  prasarana  yang  kondusif, dapat melalui himbauan moral, dorongan atau dalam bentuk peraturan perundangan  yang  kondusif,  agar kebudayaan-kebudayaan  masyarakat dapat  berkembang  dengan  baik, komunikatif  dan  tidak  konservatif tertutup.
Berbeda  dengan  pendekatan asimilasi  dan  diskriminasi,  tawaran pendekatan multikultural akan mengakui berbagai potensi dan legitimasi  keragaman  dan  perbedaan sosio-kultural  tiap  kelompok  etnik. Dalam  pandangan  ini  baik  individu maupun  kelompok  dari  berbagai  etnik dapat  bergabung  dalam  masyarakat, terlibat  dalam societal  cohesion tanpa harus  kehilangan  identitas  etnik  dan budaya mereka, sekaligus tetap memperoleh  hak-hak  mereka  untuk berpartisipasi  penuh  dalam  berbagai bidang  kegiatan  masyarakat.  Karena satu-satunya  kebutuhan  kita  adalah bagaimana membuat semua keberagaman ini memberikan
sumbangan  yang  paling  berharga  bagi semua orang.
Ada  beberapa  pesan  yang hendak  disampaikan  penulis. Pertama adalah mengenai realitas yang menyatakan  bahwa  tidak  ada  satupun yang  sama  di  dunia,  semua  serba berbeda dan beragam. Adanya kenyataan  hidup  yang  serba  beragam tidak  lantas  menjadikan  manusia terpecah  belah  dan  saling  berkonflik. Realitas  hidup  yang  menyatakan adanya  kemajemukan  harus  diinsafi, dikelola  dengan  baik  dan  disikapi dengan  arif  dan  bijaksana. Kedua yang disampaikan  adalah  bahwa  setiap manusia  memiliki  kedudukan  yang setara dengan sesamanya. Oleh karena
itu, tidak ada yang boleh merendahkan atau  meremehkan  manusia  lainnya. Saling  menghargai  antar  suku  di bidang apapun dan apapun kegiatannya; memahami kondisi
masing-masing  (saling  menghargai); dan  sesulit  apapun  masalah  yang dihadapi berusahalah untuk tersenyum meski sulit.

## Daftar Pustaka
Abdurrahman Wahid, 2002. Islamku Islam Anda Islam Kita , Jakarta: The Wahid Institute Alwi  Shihab,  2001. Islam  Inklusif;  Menuju  Sikap  Terbuka  dalam  Beragama ,  (Bandung: kerjasama Mizan dan ANTEVE, cetakan IX,
Azra,  Azyumardi,  2007. “Identitas  dan  Krisis  Budaya,  Membangun Multikulturalisme Indonesia” , http://www.kongresbud.budpar.go.id Dawam,  Ainurrofiq,  2003. Emoh  Sekolah;  Menolak  Komersialisasi  Pendidikan  dan Kanibalisme Intelektual,Menuju  Pendidikan  Multikultural  , Yogyakarta:  Inspeal Ahimsa Karya Press
Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008. Jakarta, Universitas Indonesia.
Kompas, 14 Maret 2001, Asimilasionisme vs Multikulturalisme.
Lubis, 2006. “Deskontruksi Epistemologi Modern” . Jakarta: Pustaka Indonesia Satu Maman Imanulhaq Faqih, 2010. Fatwa dan Canda Gus Dur , Jakarta: Kompas Rumadi, 2001. “Dinamika Agama dalam Pemerintahan Gus Dur” , dalam Khamami Zada (ed) Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan , Jakarta: LAKPESDAM Sururin, 2007. Nilai-nilai Pluralisme dalam Islam Bingkai Gagasan yang Berserak. Bandung: Nuansa
Zamroni. 2008. Peace Education A Reader. (artikel)