Hayuningtyas, F. R., & Nursadi, H. (2024). Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Syntax Literate. (9)1. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i1 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398
Vol. 9, No. 1, Januari 2024

## SINKRONISASI PETA LSD DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
Fendry Rizma Hayuningtyas, Harsanto Nursadi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia Email: rizmafendry@gmail.com

## Abstrak
Sering  terjadinya  alih  fungsi  lahan  sawah  di  Indonesia  mendorong  pemerintah  untuk melakukan upaya perlindungan eksistensi lahan sawah untuk menjamin ketersediaan lahan sawah  sebagai  bentuk  hak  menguasai  dari  negara.  Oleh  karena  itu,  melalui  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019, pemerintah mengamanatkan untuk percepatan penetapan peta  lahan  sawah  yang  dilindungi  sebagai  bentuk  perlindungan  eksistensi  lahan  sawah. Dalam praktiknya, terjadi ketidaksesuaian antara peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana  tata  ruang  wilayah  suatu  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui bagaimana proses penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, dan bagaimana sinkronisasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah. Penelitian ini disusun dengan  menggunakan  metode  penelitian  doktrinal,  bertipe  deskriptif  analitis,  dan merupakan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu, pertama, penetapan peta lahan sawah yang dilindungi melalui tiga tahapan yaitu verifikasi lahan sawah, sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah, dan pelaksanaan penetapan peta lahan sawah yang dilindungi, kedua, sinkronisasi peta lahan sawah yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah dapat  dilakukan  melalui  permohonan  dikeluarkannya  lahan  dari  peta  lahan  sawah  yang dilindungi selama memenuhi kriteria dalam Petunjuk Teknis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  5/Juknis-HK.02/VI/2022  dan  selanjutnya dilakukan perubahan peta lahan sawah yang dilindungi oleh perangkat daerah, ketua tim pelaksana, dan tim terpadu untuk terwujudnya sinkronisasi antar peraturan.
Kata Kunci: Lahan Sawah yang Dilindungi, Rencana Tata Ruang Wilayah

## Abstract
The frequent conversion of paddy fields in Indonesia encourages the government to make efforts to protect the existence of paddy fields to ensure the availability of paddy fields as a form of control rights from the state. Therefore, through Presidential Regulation Number 59 of 2019, the government mandates to accelerate the determination of protected rice field maps  as  a  form  of  protection  for  the  existence  of  rice  fields.  In  practice,  there  is  a discrepancy between the map of protected paddy fields and the spatial plan of an area. This study aims to find out how the process of determining the map of protected rice fields, and how  to  synchronize  the  map  of  protected  rice  fields  with  regional  spatial  plans.  This research was prepared using doctrinal research methods, analytical descriptive type, and is a literature research. The results of this study are, first, the determination of the map of protected  rice  fields  through  three  stages,  namely  verification  of  rice  fields, synchronization of rice field verification results, and implementation of the determination of protected rice field maps, second, synchronization of maps of protected rice fields with regional spatial plans can be done through requests for the removal of land from protected rice field maps as long as they meet the criteria in the Technical Guidelines of the Ministry
of  Agrarian  Affairs  and  Governance  Ruang/National  Land  Agency  Number  5/Juknis- HK.02/VI/2022 and subsequently changes to the map of rice fields protected by regional officials, implementation team leaders, and integrated teams were carried out to realize synchronization between regulations.
Keywords: Protected Rice Field, Regional Spatial Plan

## Pendahuluan
Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) melalui Pasal 33 ayat (3) mengamanatkan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  dikuasai  oleh  negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-besar  kemakmuran rakyat.” Maksud dari kalimat “dikuasai oleh negara” adalah negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan tanah-tanah tersebut dengan segala potensi yang ada dalam wilayah hukum pertanahan Indonesia (Soeprijanto, 2023) .
Hak  menguasai  negara  adalah  kekuasaan  atau  kewenangan  negara  berdasarkan hukum  untuk:  mengatur;  mengurus;  dan  mengawasi.    Jika  dikhususkan  pada  hak menguasai  tanah  oleh  negara,  maka  berarti  negara  membangun,  mengusahakan, memelihara,  dan  mengatur  segala  sesuatu  mengenai  tanah.    Pasal  2  ayat  (2)  Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut  UUPA)  secara  mutlak  memberikan  batasan-batasan  wewenang  kepada  negara dalam hal pelaksanaan hak menguasai dari negara sebagaimana disebutkan Pasal 33 UUD 1945 (Sudrajat, 2015).  Oleh karena negara memiliki kewenangan tersebut, tentu salah satu  pelaksanaan  dari  kewenangan  mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan, penggunaan,  persediaan,  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945 adalah dengan melindungi eksistensi lahan sawah (Apriyanto et al., 2021; Syahri, 2014).
Penyediaan  lahan  pertanian  sebagai  sumber  pekerjaan  dan  penghidupan  perlu dijamin  oleh  negara  sebagai  salah  satu  implementasi  dari  bentuk  hak  menguasai  dari negara. Penyediaan lahan pertanian perlu mengedepankan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan,  dan  kemandirian,  serta  dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Imeldalius, 2020) . Sebagai  upaya  perlindungan  lahan  pertanian  dari  arus  degradasi,  alih  fungsi,  dan fragmentasi lahan, pada tahun 2009 telah terbit Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  (selanjutnya  disebut  UU PLP2B).  UU  PLP2B  dinilai  kurang  efektif  karena  definisi  dari  lahan  pertanian  dalam undang-undang  tersebut  terlalu  luas  dan  tidak  semua  daerah  telah  memiliki  peraturan mengenai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut LP2B) (Zakaria & Rachman, 2013)
Pertumbuhan  penduduk  juga  berpengaruh  terhadap  ketersediaan  lahan  karena dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  maka  permintaan  lahan  meningkat  yang mengakibatkan perubahan tujuan penggunaan lahan.
Atas  dasar  hak  menguasai  dari  negara,  Presiden  melalui  Peraturan  Presiden Nomor  59  Tahun  2019  tentang  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Sawah  (selanjutnya disebut  Perpres  No.  59  Tahun  2019)  mengamanatkan  untuk  dilakukannya  percepatan
penetapan peta lahan sawah yang dilindungi dan pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai  program  strategis  nasional  (Erwahyuningrum  et  al.,  2023).  Implementasi  dari Perpres  No.  59  Tahun  2019  adalah  terbitnya  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  1589/SK-HK.02.01/XII/2021  tentang Penetapan  Peta  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi  Pada  Kabupaten  /Kota  di  Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  Provinsi  Jawa  Timur,  Provinsi  Bali,  dan  Provinsi  Nusa Tenggara Barat (selanjutnya disebut Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021). Dikutip dari Forum Group Discussion tentang Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah Dalam  Rangka  Mendukung  Ketahanan  Pangan  Nasional  yang  diselenggarakan Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  pada  Rabu,  10  Maret  2021,  Ismariny sebagai Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis menyatakan bahwa kebijakan  pengendalian  alih  fungsi  lahan  sawah  (penetapan  peta  LSD)  merupakan kebijakan  dalam  rangka  mempertahankan  ketahanan  pangan  nasional,  upaya keberpihakan  pemerintah  terhadap  perlindungan  lahan  sawah,  dan  mendorong Pemerintah Derah untuk dengan segera menetapkan Peraturan Daerah mengenai rencana tata  ruang  wilayah  dengan  peta  lahan  sawah  secara  spasial  (NikenSari  &  Budhianti, 2023).
Besarnya  luas  lahan  sawah  yang  dialihfungsikan  terbukti  melalui  data  Badan Pusat  Statistik  (selanjutnya  disebut  BPS).  Pada  tahun  2021,  dua  tahun  setelah ditetapkannya  Perpres  No.  59  Tahun  2019,  BPS  mencatat  terjadinya  alih  fungsi  lahan sawah  nasional  bervariasi  antara  60.000-80.000  ha  per  tahun (Wahyuono,  2021), sedangkan lahan sawah memiliki fungsi sebagai penghasil padi (Ristianti, 2023). Padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, tentu dengan terus berkurangnya lahan sawah akan berpengaruh secara langsung terhadap ketersediaan pangan di Indonesia.
Namun setelah penetapan peta lahan sawah yang dilindungi (selanjutnya disebut LSD) dilakukan, tidak jarang terjadi ketidaksesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan peta LSD salah satunya diakibatkan oleh peta citra yang digunakan sebagai bahan dari penetapan peta LSD diambil pada tahun 2018-2019. Dengan jarak dua hingga tiga tahun dari pengambilan peta citra sampai penetapan peta LSD pada tahun 2021 melalui Kepmen  ATR/BPN  No.  1589  Tahun  2021,  tidak  menutup  kemungkinan  terjadinya perubahan penggunaan lahan.
Dari  pemaparan  di  atas,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  proses penetapan  lahan  sawah  yang  dilindungi  dan  sinkronisasi  peta  lahan  sawah  yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah.

## Metode Penelitian
Penulisan  penelitian  ini  dilakukan  dengan  bentuk  penelitian  doktrinal,  bertipe deskriptif  analitis,  berjenis  penelitian  kepustakaan  yang  menggunakan  bahan  hukum primer salah satunya Perpres No. 59 Tahun 2019, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier (Ali, 2021). Hasil dari penelitian ini berbentuk deskriptif analitis kualitatif karena  berasal  dari  peraturan  perundang-undangan  sebagai  hukum  positif.  Penelitian
deskriptif analitis kualitatif ini memberikan gambaran mengenai proses penetapan peta lahan  sawah  yang  dilindungi  dan  bagaimana  sinkronisasi  peta  lahan  sawah  yang dilindungi dengan rencana tata ruang wilayah.

## Hasil dan Pembahasan Proses Penetapan LSD
Menurut  Pasal  6  Perpres  No.  59  Tahun  2019,  penetapan  peta  LSD  dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Verifikasi Lahan Sawah; Sinkronisasi Hasil Verifikasi Lahan Sawah; dan Pelaksanaan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi.

## Verifikasi Lahan Sawah
Pasal 8 ayat (1) Perpres No. 59 Tahun 2019 menyebutkan verifikasi dilakukan terhadap lahan sawah oleh beberapa instansi Jadda, Mansur, & Haeruddin, (2021), yaitu: a)  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  agraria/pertanahan dan  tata  ruang;  b)  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang pengelolaan sumber daya air; c) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian; d) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; e) Kepala lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial.
Verifikasi  tersebut  dilakukan  melalui  interpretasi  citra  satelit  terhadap  Lahan Sawah  yang  diambil  oleh  lembaga  pemerintah  non-kementerian  yang  melaksanakan tugas  di  bidang  informasi  geospasial.  Selanjutnya  interpretasi  tersebut  diverifikasi terhadap: a) Data pertanahan dan tata ruang oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan  di  bidang  agraria/pertanahan  dan  tata  ruang;  b)  data  irigasi  oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya  air;  c)  terhadap  cetak  sawah  oleh  kementerian  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di hidang pertanian; d) kawasan hutan dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
Dasar pertimbangan verifikasi di atas dilakukan dengan menggunakan peta peta lahan baku sawah, peta rupa bumi Indonesia, peta terkait pertanahan, peta rencana tata ruang, peta irigasi, peta lahan pertanian pangan berkelanjutan, peta kawasan hutan, peta terkait  perizinan  pemanfaatan  ruang,  dan  peta  pendukung  lainnya.    Selanjutnya  hasil verifikasi  disajikan  dalam  bentuk  peta  Lahan  Sawah  hasil  verifikasi  terhadap  data pertanahan dan tata ruang; peta Lahan Sawah beririgasi; dan peta lahan cetak sawah.
Verifikasi lahan sawah selanjutnya diatur lebih rinci melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah Terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi,  dan  Pemberian  Rekomendasi  Perubahan  Penggunaan  Tanah  Pada  Lahan Sawah  yang  Dilindungi  (selanjutnya  disebut  Permen  ATR/BPN  No.  12  Tahun  2020) sebagai pelaksana dari Perpres No. 59 Tahun 2019. Dalam Pasal 4 Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2020, disebutkan bahwa verifikasi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: identifikasi, analisis hasil identifikasi, dan klarifikasi (Prabowo et al., 2023).

## a) Identifikasi
Identifikasi dilakukan kepada berbagai macam aspek, yaitu: hak atas tanah dan perizinan  di  atas  lahan  sawah;  alih  fungsi  lahan  sawah;  dan  peruntukan  pertanian tanam pangan dalam rencana tata ruang. Tahap ini dilakukan oleh kantor pertanahan (untuk tingkat kabupaten/kota); kantor wilayah (untuk tingkat provinsi); dan direktorat jenderal  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  di  bidang  pengendalian  dan  penertiban tanah  dan  ruang  (untuk  tingkat  nasional)  yang  mengikut  sertakan  direktur  jenderal lainnya yang terkait.
Dalam  tahapan  ini,  dilakukan  pengumpulan  data  dan  survei  lapangan  yang bertujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  dapat  dipertimbangkan  dalam melakukan  pengurangan  atau  penambahan  terhadap  luas  lahan  sawah,  selain  itu dengan dilakukannya pengumpulan data maka dapat diketahui perubahan fungsi lahan sawah secara administratif berdasarkan dokumen pertanahan dan tata ruang. Maksud dari  perubahan  fungsi  administratif  adalah  perubahan  fungsi  akibat  dari  tindakan- tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (3) Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2020 namun kondisi di lapangan masih berbentuk lahan sawah (Aulia, 2020).
Selain dilakukannya pengumpulan data, dilakukan pula survei lapangan untuk mengetahui  kebenaran  data  yang  sudah  dikumpulkan,  dan  paling  sedikit  dilakukan terhadap  hak  atas  tanah  dan  perizinan  di  atas  lahan  sawah;  peruntukan  pertanian tanaman pangan dalam rencana tata ruang dan/atau peraturan zonasi; dan alih fungsi lahan sawah. Survei lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi actual lahan sawah di lapangan.
Tahap identifikasi seperti yang telah disebut di atas merupakan tahapan untuk mengetahui faktor pengurangan maupun penambahan lahan sawah, faktor pengurang tersebut antara lain luas lahan sawah eksisting, luas lahan sawah yang telah beralih fungsi,  hak  guna  bangunan,  hak  milik  tanah  non-pertanian,  hak  pakai  tanah  non- pertanian, dan faktor lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (4) Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2020.  Disisi lain, faktor penambah lahan sawah yaitu paling sedikit meliputi lahan sawah yang tidak terdelineasi.

## b) Analisis Hasil Identifikasi
Hasil  identifikasi  berupa  data  spasial  dan  data  tekstual  selanjutnya  dianalisis. Analisis ini terdiri dari analisis hak atas tanah non-pertanian yang berada di atas lahan sawah; peruntukan rencana tata ruang pada lahan sawah; dan perizinan yang terbit di atas  lahan  sawah.  Tahap  ini  dilakukan  oleh  kantor  pertanahan  (untuk  tingkat kabupaten/kota); kantor wilayah (untuk tingkat provinsi); dan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang (untuk tingkat nasional).  Tujuan dari dilakukannya analisis hasil identifikasi adalah untuk  menghasilkan  data  lahan  sawah  berdasarkan  faktor  yang  dipertimbangkan sebagai pengurang dan/atau penambah dari data pertanahan dan tata ruang.

## c) Klarifikasi
1) Klarifikasi  dilakukan  terhadap  analisis  hasil  identifikasi.  Tahapan  ini  bertujuan untuk memperoleh data dan informasi terbaru tentang luas dan alih fungsi lahan sawah,  yang  pada  akhirnya  disampaikan  dalam  bentuk  laporan.  Tahap  ini dilaksanakan oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian  dan  penertiban  tanah  dan  ruang  untuk  tingkat  nasional  dengan melibatkan  direktorat  jenderal  lainnya  di  lingkungan  Kementerian  dan/atau kementerian atau lembaga terkait.
2) Klarifikasi paling sedikit memuat hal-hal yang dicantumkan dalam Pasal 13 Permen ATR/BPN No. 12 Tahun 2020, dan hasilnya berbentuk dokumen hasil verifikasi data  lahan  sawah  terhadap  data  pertanahan  dan  Tata  Ruang  yang  memuat  peta Lahan  Sawah  hasil  verifikasi  terhadap  data  pertanahan  dan  Tata  Ruang  dengan skala  1:5.000  yang  dilaporkan  kepada  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan Pertanahan  Nasional  (untuk  selanjutnya  disebut  Menteri  ATR/BPN)  untuk selanjutnya Menteri ATR/BPN sampaikan kepada Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi  Lahan  Sawah  (selanjutnya  disebut  Tim  Terpadu)  untuk  dilakukannya sinkronisasi hasil verifikasi lahan sawah.

## Sinkronisasi Hasil Verifikasi Lahan Sawah
Setelah tahap verifikasi selesai, selanjutnya dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi yang dalam kegiatannya meliputi menentukan rencana penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;  mengintegrasikan  peta  hasil  verifikasi  Lahan  Sawah  yang  dilakukan  oleh menteri/kepala  lembaga  pemerintah  non-kementerian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 ayat (1) Perpres No. 59 Tahun 2019; menganalisis luasan Lahan Sawah yang akan ditetapkan dalam peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan menyepakati usulan peta Lahan Sawah yang dilindungi. Tahapan ini dilakukan oleh Tim Terpadu.

## Pelaksanaan Penetapan Peta LSD
Pelaksanaan penetapan peta LSD merupakan tahap terakhir  dalam penetapan peta LSD.  Dalam  tahap  ini,  Menteri  Koordinator  Bidang  Perekonomian  selaku  Ketua  Tim Terpadu menyampaikan usulan peta hasil sinkronisasi kepada Menteri ATR/BPN untuk ditetapkan sebagai peta LSD.  Peta LSD selanjutnya digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan LP2B pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang.
Setelah  tahapan  Verifikasi  Lahan  Sawah;  Sinkronisasi  Hasil  Verifikasi  Lahan Sawah; dan Pelaksanaan Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi dilakukan, maka selanjutnya penetapan peta LSD dilakukan melalui keputusan Menteri ATR/BPN.  Jika dalam  pelaksanaannya  terdapat  perubahan  penggunaan  tanah  pada  lahan  sawah  yang dilindungi  yang  tidak  masuk  dalam  LP2B  suatu  wilayah,  maka  dapat  dialihfungsikan setelah  mendapat  rekomendasi  perubahan  penggunaan  tanah  dari  Menteri  ATR/BPN melalui permohonan.
Proses  permohonan  tersebut  diajukan  kepada  Kepala  Kantor  Pertanahan  di Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri ATR/BPN melalui Kepala Kantor  Wilayah  dan  direktur  jenderal  yang  mempunyai  tugas  dan  fungsi  di  bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang yang dilakukan secara berjenjang.  Laporan yang diberikan disertai dengan hasil analisis yang dilakukan Kepala Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah, dan direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, yang paling sedikit memperhatikan kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah daerah setempat; dampak penggunaan  dan  pemanfaatan  tanah;  dan  ketersediaan  luas  tanah.  Analisis-analisis tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan umum, kebencanaan, proyek  ketahanan  pangan  nasional  dan  daerah,  proyek  strategis  nasional,  dan/atau penanaman modal skala nasional.
Analisis-analisis tersebut disampaikan kepada Menteri ATR/BPN sebagai bahan pertimbangan untuk menolak atau menyetujui permohonan perubahan penggunaan tanah. Apabila permohonan disetujui, maka Menteri ATR/BPN memberikan surat rekomendasi secara bersyarat apabila memenuhi kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau  infrastruktur  akibat  bencana.  Pemberian  rekomendasi  tersebut  juga  dapat  disertai dengan persyaratan berupa kompensasi dan/atau penggantian lahan.

## Sinkronisasi Peta LSD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Suatu Daerah Setelah Terbitnya  Keputusan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan Nasional Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021
Berbagai tahapan dalam penatapan peta LSD sebagaimana telah dipaparkan pada poin  sebelumnya  tidak  menutup  kemungkinan  masih  terjadinya  ketidaksesuaian  peta LSD dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah yang telah ditetapkan jauh sebelum Kepmen  ATR/BPN  No.  1589  Tahun  2021.  Dalam  praktik,  ketidaksesuaian  ini  tidak jarang ditemukan. Di Kabupaten Subang, khususnya, luas lahan yang masuk dalam LSD adalah seluas 88.423,08 ha sedangkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Subang Nomor 35 Tahun 2023 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menetapkan lahan  seluas  64.245,51  ha  sebagai  LP2B  dan  lahan  cadangan  LP2B  ditetapkan  seluas 6.736,11 ha, sehingga jika ditotalkan antara LP2B dan lahan cadangan LP2B, terdapat lahan  seluas  70.981,62  ha  yang  disediakan  untuk  kepentingan  pertanian,  maka  dapat disimpulkan  terdapat  selisih  seluas  17.441,46  ha  antara  peta  LSD  dengan  lahan  untuk LP2B.  Selisih  inilah  yang  menunjukkan  bahwa  terjadinya  ketidaksesuaian  antara  peta LSD  dengan  penetapan  lahan  LP2B  mengingat  tujuan  penetapan  peta  LSD  ini  untuk digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan LP2B pada rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci tata ruang.
Selain  di  Kabupaten  Subang,  ketidaksesuaian  ini  juga  terjadi  di  Kabupaten Sleman  (Barat),  Kabupaten  Purworejo,  Kabupaten  Lamongan.  Di  Kabupaten  Sleman (Barat), terdapat lahan non-sawah  seluas 36,09 ha masuk ke dalam peta LSD dan lahan sawah  seluas  813,47  ha  tidak  masuk  LSD.  Sedangkan  untuk    LSD  di  Kabupaten Purworejo  dalam  Kepmen  ATR/BPN  No.  1589  Tahun  2021,  disebutkan  lahan  seluas
29.228,26 ha masuk ke dalam peta LSD. Namun pada saat verifikasi aktual dilakukan, lahan yang layak atau sesuai untuk masuk dalam peta LSD hanya seluas 27.630,79 ha, sehingga  terdapat  ketidaksesuaian  lahan  seluas  1.597,47  ha.  Terakhir  di  Kabupaten Lamongan, dalam Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021 disebutkan luas lahan yang masuk  dalam  peta  LSD  adalah  seluas  98.481,92  ha,  sedangkan  setelah  dilakukannya verifikasi aktual, lahan yang layak atau sesuai untuk masuk dalam peta LSD adalah seluas 94.014,70. Sehingga terdapat ketidaksesuaian lahan seluas 4.467,22 ha(HK et al., 2023).
Verifikasi  aktual  dilakukan  ketika  di  lapangan  terdapat  perbedaan  antara  luas lahan sawah eksisting dengan luas lahan sawah yang masuk dalam peta LSD. Verifikasi aktual  dilakukan  bersama-sama  oleh  Tim  Terpadu  dan  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota,  kemudian  hasilnya  ditetapkan  melalui  berita  acara  verifikasi  aktual. Perbedaan antara luas LSD yang telah ditetapkan dalam Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021 dengan luas lahan hasil verifikasi aktual yang dilakukan oleh Tim Terpadu dan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota,  dikembalikan  kepada  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota terkait apakah lahan-lahan yang tidak sesuai tersebut akan dikeluarkan dari peta LSD atau tidak.
Marak terjadinya ketidaksesuaian seperti yang telah dipaparkan di atas, Menteri ATR/BPN mengeluarkan Petunjuk Teknis Nomor 5/Juknis-HK.02/VI/2022 pada tanggal 14  Juni  2022  tentang  Penyelesaian  Ketidaksesuaian  Lahan  Sawah  yang  Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Izin, Konsesi, dan/atau  Hak  Atas  Tanah  (selanjutnya  disebut  Juknis)  sebagai  solusi  untuk  dapat mengeluarkan  lahan-lahan  yang  memenuhi  kriteria  sebagaimana  diatur  dalam  Juknis tersebut dari peta LSD. Perpres No. 59 Tahun 2019 memberikan solusi jika suatu lahan yang masuk dalam peta LSD hendak dialih fungsikan sebagaimana telah dipaparkan pada poin  sebelumnya,  yakni  diajukannya  permohonan  rekomendasi  kepada  Kepala  Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota yang selanjutnya dilaporkan kepada Menteri ATR/BPN melalui Kepala Kantor Wilayah dan direktur jenderal terkait.
Dalam Juknis disebutkan jika terdapat lahan non-sawah (antara lain: perbukitan, lahan tegalan, badan air, cagar budaya, lahan tanaman keras, dan tambak garam) yang ditetapkan sebagai LSD, maka dapat dikeluarkan dari LSD.  Untuk lahan sawah, Juknis tersebut membagi ke dalam dua kategori besar yaitu:
1) Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang; atau
2) Tidak Sesuai dengan Kawasan/Zona Tanaman Pangan dalam Rencana Tata Ruang.
Pada  dua  kategori  besar  tersebut  dituliskan  secara  rinci  kondisi-kondisi  lahan sawah  seperti  apa  saja  yang  harus  dipertahankan  dalam  peta  LSD  dan  yang  dapat dikeluarkan dari peta LSD beserta syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pemohon.
Apabila  permohonan  telah  disetujui  oleh  Menteri  ATR/BPN,  maka  untuk terwujudnya  sinkronisasi  antar  peraturan,  pemerintah  daerah  melakukan  kembali verifikasi  seperti  pada  awal  ditetapkannya  peta  LSD  yaitu  identifikasi,  analisis  hasil identifikasi, dan klarifikasi,  yang selanjutnya disampaikan kepada Ketua Tim Pelaksana yang selanjutnya akan melangsungkan rapat koordinasi Tim Pelaksana yang dihadiri oleh seluruh anggota Tim Pelaksana dan bupati/wali kota untuk dapat dilampirkan surat usulan
penetapan perubahan Peta LSD.  Setelah verifikasi ditempuh, dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi  melalui  forum  rapat  koordinasi  oleh  Tim  Terpadu.    Selanjutnya  Menteri ATR/BPN menetapkan peta LSD hasil perubahan yang telah disepakati oleh Tim Terpadu dalam  jangka  waktu  paling  lama  enam  hari  terhitung  sejak  diterimanya  hasil  rapat koordinasi  Tim  Terpadu  yang  kedepannya  menjadi  bahan  bagi  Pemerintah  Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan LP2B.
Oleh  karena  dalam  Juknis  terbagi  dalam  dua  kategori  besar  sesuai  atau  tidak sesuai dengan kawasan tanaman pangan, hal ini berkaitan erat dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah. Jika rencana tata ruang wilayah suatu daerah menetapkan bahwa lahan  tersebut  (baik  berbentuk  lahan  sawah  maupun  lahan  non-sawah)  tidak  termasuk dalam  kawasan  tanaman  pangan  yang  sudah  sepatutnya  berada  di  kawasan  pertanian, maka  lahan  tersebut  dapat  dimohonkan  untuk  dikeluarkan  dari  peta  LSD  untuk  dapat tercapainya sinkronisasi peta LSD dengan rencana tata ruang wilayah. Kembali kepada tujuan  diterbitkannya  peta  LSD,  sudah  seharusnya  rencana  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota yang sudah ada pada saat terbitnya Kepmen ATR/BPN No. 1589 Tahun 2021  diubah  dengan  mempertimbangkan  peta  LSD  dan  faktor-faktor  lain  seperti  yang sudah dipaparkan sebelumnya.

## Kesimpulan
Dari hasi pembahasan di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa proses penetapan peta LSD terbagi ke dalam tiga tahapan yaitu verifikasi lahan sawah (di dalamnya terdapat tahapan  identifikasi,  analisis  hasil  identifikasi,  dan  klarifikasi),  sinkronisasi  hasil verifikasi  lahan  sawah,  dan  pelaksanaan  penetapan  peta  lahan  sawah  yang  dilindungi. Dalam  proses  penetapan  peta  LSD,  melibatkan  pemerintah  daerah,  kementerian  yang menyelenggarakan  pemerintahan  di  bidang  agraria/pertanahan  dan  tata  ruang, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air,  kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas di bidang informasi geospasial, dan Tim Terpadu.
Dalam hal sinkronisasi peta LSD dengan rencana tata ruang wilayah suatu daerah setelah  terbitnya  Kepmen  ATR/BPN  No.  1589/SK-HK.02.01/XII/2021,  bila  terdapat lahan  non-sawah  atau  lahan  sawah  yang  masuk  dalam  kriteria  yang  disebutkan  oleh Juknis, maka dapat dimohonkan untuk dapat dikeluarkan dari peta LSD. Kemudian, untuk terwujudnya  sinkronisasi  antar  peraturan,  pemerintah  daerah  melakukan  kembali verifikasi  seperti  pada  awal  ditetapkannya  peta  LSD  untuk  selanjutnya  disampaikan kepada  Ketua  Tim  Pelaksana.  Ketua  Tim  Pelaksana  akan  melangsungkan  rapat koordinasi Tim Pelaksana untuk dapat dihasilkan surat usulan penetapan perubahan peta LSD.  Hasil  rapat  koordinasi  Tim  Pelaksana  tersebut  dibawa  ke  dalam  forum  rapat koordinasi untuk dilakukan sinkronisasi hasil verifikasi oleh Tim Terpadu. Selanjutnya Menteri ATR/BPN menetapkan peta LSD hasil perubahan yang telah disepakati oleh Tim Terpadu  dalam  jangka  waktu  paling  lama  enam  hari  terhitung  sejak  diterimanya  hasil
rapat koordinasi Tim Terpadu yang kedepannya menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menetapkan LP2B.

## BIBLIOGRAFI
Ali, Z. (2021). Metode penelitian hukum . Sinar Grafika.
Apriyanto,  M.,  Fikri,  K.  M.  S.  N.  S.,  &  Azhar,  A.  (2021).  Sosialisasi  Konsep  Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir. PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 1 (1), 8–14. Aulia, S. D. (2020). Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dalam Upaya Mencegah Sengketa Pertanahan (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya). UIN AR-RANIRY. Erwahyuningrum, R., Kuswanto, H., & Adjie, H. (2023). Problematika Hukum Penetapan Lahan  Sawah  Dilindungi  (LSD)  Terhadap  Pelaku  Bisnis  Di  Indonesia. Jurnal Bisnis Dan Manajemen , 3 (2), 329–336.
HK, A. P., Yasa, I. W., Setyawan, F., Adiwibowo, Y., & Manggala, F. P. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. INICIO LEGIS , 4 (2), 167–181.
Imeldalius, I. (2020). Analisis Legalitas Alih Fungsi Lahan. Jurnal Ilmu Hukum , 1 (1), 15. Jadda, A. A. T., Mansur, S., & Haeruddin, S. R. (2021). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Izin Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Kabupaten Pinrang. Madani Legal Review , 5 (2), 21–38.
NikenSari, D., & Budhianti, M. I. (2023). Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana  Tata  Ruang  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  59  Tahun  2019.
Reformasi Hukum Trisakti , 5 (4), 840–851.
Prabowo,  S.  A.,  Kamil,  M.  I.,  &  Mauludin,  N.  A.  (2023).  Pelaksanaan  Pelayanaan Pemecahan Dan Pemisahan Sertipikat Pada Kawasan “Lahan Sawah Dilindungi” Berdasarkan Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 12 Tahun 2020 (Studi Di Kantor Pertanahan Kota Mataram). Unizar Recht Journal (URJ) , 2 (1). Ristianti, A. (2023). ..(Gunakan Scan Warna Pada Lembar Penyataan Keaslian Tulisan, Upload Ulang).. Efektivitas Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang  Biaya  Akad  Nikah  di  Luar  KUA  (Studi  Kasus  Desa  Mlati  Kecamtan Arjosari Kabupaten Pacitan) . IAIN Ponorogo.
Soeprijanto,  T.  (2023).  Land  Reform-Reform  Agraria-Redistribusi  Lahan  Perspektif Pasal  33  Ayat  3  UUD  1945. CIVIS:  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan Kewarganegaraan , 12 (1), 55–66.
Sudrajat. (2015). Mengenal lahan sawah dan memahami multifungsinya bagi manusia dan lingkungan . Gadjah Mada University Press. Syahri,  R.  A.  (2014). Perlindungan  Hukum  Kepemilikan  Hak  Atas  Tanah .  Tadulako University.
Wahyuono, D. E. (2021). Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi Pada Proyek  Klasifikasi  Kecil  Pasca  Diterbitkannya  Peraturan  Menteri  Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2019 .
Zakaria, A. K., & Rachman, B. (2013). Implementasi sosialisasi insentif ekonomi dalam pelaksanaan  program  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan (PLP2B). Forum Penelitian Agro Ekonomi , 31 (2), 137–149.

## Copyright holder:
Fendry Rizma Hayuningtyas, Harsanto Nursadi (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: