## ANALISIS PERBANDINGAN JUMLAH PENERIMAAN CHT DALAM PERSPEKTIF ISLAM DAN REALITA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI

## Fatmawati Zahroh
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Email: fatmawati.zahroh.fe@uin-malang.ac.id

## Abstract
Excise becomes  one of  these income items from the Customs  and Excise  sector,  and almost 95%  of  customs  receipts  come  from  Tobacco  Proceeds  Excise  (CHT).  This  research  will compare  CHT  revenues,  especially  now  in  pandemic  times,  that  significantly  affect  the economy in all sectors, no exception to the cigarette business. And the result is a decrease in each month compared, and only in August 2020 experienced positive growth. Simultaneously, the quantitative test is difference showed a significance level of 0.237, which means that there is  no  significant  difference  in  CHT  between  before  and  during  the  pandemic.  However,  the realization of CHT's revenue in August 2020 increased even though it was not very much 0.187 compared  to  cht  revenue  in  August  2019.  Conclusion  This  study  produced  no  significant difference  in  regulating  taxes  on  cigarette  excise  did  not  affect  cigarette  consumption. Consumers of cigarettes have no effect on their consumption activities on cigarettes.
Keyword : Tobacco Excise Duty (CHT); Islamic Perspectives; Covid-19 pandemic.

## Abstrak
Cukai menjadi salah satu item yang paling besar pendapatannya dari sektor Bea dan Cukai dan hampir 95% dari penerimaan Bea dan cukai berasal dari Cukai Hasil Tembakau (CHT). Penelitian ini akan membandingkan pendapatan CHT apalagi sekarang di saat pandemi yang sangat mempengaruhi perekonomian di segala sektor tak terkecuali bisnis rokok. Dan hasilnya terjadi  penurunan  di  setiap  bulan  yang  dibandingkan  dan  hanya  pada  Agustus  2020 mengalami  pertumbuhan  positif.  Sedangkan  metode  penelitiannya  kuantitatif  uji  beda memperlihatkan tingkat signifikansi 0,237 yang berarti bahwa tidak berbeda signifikan CHT antara sebelum dan saat pandemi. Akan tetapi realisasi pendapatan CHT pada saat Agustus 2020  mengalami  peningkatan  walau  tidak  terlalu  banyak  yaitu  0,187  dibandingkan  dengan pendapatan  CHT  Agustus  2019.  Penelitian  ini  yang  menghasilkan  tidak  berbeda  signifikan bahwa  regulasi  pajak  atas  cukai  rokok  tidak  memiliki  pengaruh  atas  konsumsi  rokok. Konsumen rokok tidak berpengaruh dalam aktivitas konsumsinya terhadap rokok.
Kata Kunci: Cukai Hasil Tembakau (CHT); Perspektif Islam; Pandemi Covid-19.

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003 mengenai  Keuangan  Negara  menyebutkan, bahwa  pendapatan  negara  adalah  semua pemasukan  yang  bersumber  dari  pajak, penerimaan  non  pajak  dan  menerima  hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Ini berarti, bahwa  sumber  pemasukan  negara  berasal dari  3  sektor,  yaitu:  pajak,  non  pajak  dan hibah.  Ketiga  sektor  inilah  yang  menjadi “tulang punggung” pendapatan negara.
Ketiga pendapatan tersebut digunakan  dalam  rangka  mensejahterakan rakyat  sebagai  pengamalan  sila  kelima  dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat  Indonesia.  Dari  sini  nantinya merealisasikan  diantaranya  bantuan  sosial, pembangunan fasilitas umum, dan kemaslahatan umum lainnya
Pajak  benar-benar  menjadi  tumpuan pendapatan  negara.  Dalam  APBN  2019, tercatat tidak kurang sebesar 82,5 persen dari total  Pendapatan  Negara  berasal  dari  pajak, disusul berikutnya adalah Bea dan
Cukai.(Nurisdiyanto, 2020) Cukai
merupakan salah satu item yang paling besar pendapatannya  dari  sektor  Bea  dan  Cukai, hal  ini  tidak  aneh,  mengingat  Cukai  Hasil Tembakau  (CHT)  yang  merupakan  bagian dari  Cukai  tersebut.  Di  Tahun  2020  ini, hampir  95%  dari  total  penerimaan  Bea  & Cukai,  berasal  dari  Cukai  Hasil  Tembakau (CHT),  tak  ayal,  CHT  menjadi  andalan  dan tulang  punggung  pemerintah  di  sektor  Bea dan Cukai (Antonius, 2019).
CHT  menjadi  salah  satu  cukai  yang memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan Negara setiap tahunnya. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  data Perkembangan  Realisasi  Pencapaian  Target Pemerimaan  KPPBC  Tipe  Madya  Cukai Malang diketahui bahwa pemerimaan Cukai Hasil  Tembakau  beberapa  tahun  terakhir selalu  naik  dan  mencapai  target.  Di  tahun 2017 realisasi pemerimaan cukai melampaui targer  sebesar  18,53  Triliun  atau  100,27%. Pada  tahun  2018  dan  2019  juga  terjadi  hal yang  sama,  masing-masing  sebesar  20,1
Triliun atau 103,68% dan 20,91 Triliun atau 101,28%.
Gambar 1 Realisasi Total Penerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
Sumber : Data Perkembangan Realisasi Pencapaian Target
Pemerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Periode 2017 s/d 2019 Dilansir di (Databoxs, 2016)
Indonesia  menduduki  peringkat  tertinggi  se Asean  dalam  konsumsi  rokok  perkapita  per tahunnya. Sedangkan data dari tobaccoatlas.org,  disebutkan,  Indonesia  di tahun  2014,  konsumen  rokok  pada  usia  15 tahun  ke  atas  dilansir  1.322,3  batang perkapita  per  tahunnya,  disusul  Filipina peringkat  kedua  dengan  mengkonsumsi rokok sebesar 1.291,08 batang per kapita per tahunnya,  dan  di  peringkat  ketiga  ditempati Vietnam  dengan  mengkonsumsi  rokok mencapai 1.215,3 batang perkapita per tahun.
Penerapan sin tax dalam Cukai Hasil Tembakau,  selain  memberlakukan  PPN kepada  wajib  pajak  kepada  pihak  yang terkait,  juga  mengakibatkan  harga  rokok menjadi  tinggi  sehingga  dapat  mengurangi jumlah konsumen rokok. Kebijakan ini sama seperti  konsep  pajak  dan  tembakau  yang disampaikan oleh (Laffer, 2014) yakni cukai ialah  pajak  yang  dikenakan  pada  barang konsumtif  dan  spesifik,  seperti  alkohol, bensin,  atau  tembakau,  dan  ditujukan  pada system  dan  mekanisme  yang  memperoleh
penerimaan negara secara keseluruhan, serta ditujukan  untuk  mengurangi  konsumen rokok.
Namun,  pada  kenyataannya,  di Indonesia  justru  tidak  memberikan  dampak yang diharapkan. Harga yang terbentuk dari regulasi  tersebut  pada  rokok  belumlah meredupkan  keinginan  rakyat  Indonesia dalam  konsumsi  rokok,  walaupun  pada faktanya harga rokok terus-menerus melambung. Terlihat dari adanya pendapatan Cukai Hasil Tembakau yang relatif melonjak dan  bahkan  melewati  target  seperti  yang digambarkan pada gambar 1.1.
Fenomena  ini  membuktikan  adanya peningkatan  tarif  Cukai  Hasil  Tembakau, memberi  efek  menekan  terhadap  jumlah pengusaha  rokok.  Tergerusnya  populasi pengusaha  rokok  menyebabkan  penerimaan Cukai Hasil Tembakau
mengalami penurunan. Besarnya penerimaan CHT
dikarenakan  adanya  kenaikan  tarif  cukai yang  dilakukan  setiap  tahunnya  oleh pemerintah.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri
Keuangan
Nomor
(PMK)
152/PMK.010/2019  tentang  amandemen kedua atas PMK Nomor 146/PMK.010/2017 tentang  Perubahan  Tarif  Cukai  Hasil Tembakau yang mulai berlaku per 1 Januari 2020  tentu  memberikan  pengaruh  pada penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun ini.
Selain  kenaikan  tarif  cukai,  sejak diumumkannya kasus pertama positif Corona di  Indonesia  oleh  Presiden  Joko  Widodo bersama  Menteri  Kesehatan  Terawan  Agus Purnomo  pada  2  Maret  2020  disusul Keputusan  Presiden  (Kepres)  Nomor  12 Tahun  2020  tentang  Penetapan  Bencana Non-Alam  Penyebaran    Corona  Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangini  pada  13  April  2020  juga menjadi  salah  satu  faktor  yang  diteliti  pada penelitian  ini  (Kepres  Bencana  Non-Alam, 2020).  Wabah  Pandemi  Covid-19  sejak Februari  atau  Maret  2020  yang  terjadi  di Indonesia  ini,  memberikan  dampak  pada perekonomian  rakyat,  tentu  secara  logika
akan  memberikan  pengaruh  juga  terhadap pendapatan  negara,  khususnya  sektor  pajak dan  bea  cukai,  Untuk  itu,  perlu  dilakukan analisis  tertentu  untuk  mengetahui  sejauh mana, atau sebesar apa penerimaannya.
Jika  dalam  perspektif  Islam,  cukai disebut  sebagai  usyur  yang  dipungut  dari pihak terpungut oleh pemungut. Pada zaman khalifah Umar kegiatan perdagangan sangat sering  dan  popular.  Ada  3  kelompok pedagang:
1. Pedagang  muslim,  tidak  boleh  dipungut usyur Nabi SAW bersabda,
ْ دَقَل ْ تَباَت ْ ةَب  وَت ْ وَل اَهَباَت ْ ب ِحاَص ْ  س كَم َْرِف غَل َْهَل “Sesungguhnya  dia  telah  bertaubat, yang  jika  petugas  pajak  bertaubat sepertinya  niscaya  dia  akan  diampuni oleh  Allah”. Dalam hadis lain disebutkan,
َال َُلُخْداي َاةَّناجْلاا َاص َُب ِحا َ  سْكام
“Tidak masuk surga petugas pajak”.
Di  mana  ulama  menafsirkan  bahwa petugas  pajak  ini  adalah  “Orang  yang mengambil ‘usyūr dari  harta  kaum Muslimin.
2. Pedagang Ahlu Dzimmah, ada perbedaan pendapat antar ulama, ada yang menyebutkan  tidak  diperbolehkannya dipungut usyur dan ada yang membolehkan.
3. Pedagang  Ahlu  Harb,  diperbolehkan memungut  usyur  sebesar  10%.  (Ibnu Ahmad al-Haris, 2006)
Demikianlah  sejarah  menyebutkan bahwa  telah  adanya  aktivitas  perdagangan pada masa pemerintahan Islam terdahulu.
Dari  pemaparan  secara  realita  di Indonesia dan sejarah pada masa kekhalifahan  Umar,  penelitian  ini  hanya menunjukkan realita pada pendapatan negara yang dihasilkan dari salah satu  Cukai,  yaitu Cukai  Hasil  Pertanian  (CHT)  di  Malang Raya dengan bulan yang sama di tahun yang berbeda  untuk  di  analisis  apakah  di  masa pandemi Covid-19 dan adanya kenaikan tarif untuk  cukai  hasil  pertanian,  berpengaruh besar  terhadap  penerimaan  dari  CHT tersebut.  Meliputi  masalah:  1)  Kebijakan
kenaikan  tarif;  2)  Dampak  kenaikan  tarif dengan hasil uji beda; 3) Respon masyarakat; 4) Perbandingan cukai di masa Islam (dalam pemerintahan khalifah Umar bin Khattab).

## LITERATURE REVIEW
Pemerintah memberlakukan berbagai macam pajak  atas  tembakau  dan  produk  tembakau. Beberapa  berlaku  untuk  tembakau  daun, seperti  pajak  atas  nilai  tanaman  tembakau dan  bea  atas  impor  dan  /  atau  ekspor  daun tembakau. Sebagian besar pemerintah menilai pajak atas produk tembakau. Pajak- pajak  tersebut  meliputi:  pajak  cukai,  pajak pertambahan  nilai  (PPN),  pajak  penjualan umum,  bea  tembakau  impor  produk  dan  / atau ekspor dan / atau pajak khusus lainnya. Dari  ini,  pajak  cukai  hasil  tembakau (termasuk  pajak  lainnya  khusus  diterapkan pada produk tembakau tetapi disebut dengan yang  lain  nama)  paling  penting  untuk mencapai  tujuan  kesehatan  mengurangi konsumsi  tembakau  karena  ini  adalah  pajak yang  berlaku  diterapkan  secara  unik  pada produk tembakau dan yang menaikkan harga produk ini relatif terhadap harga barang dan jasa lainnya  (WHO, 2010).
Pada  2018,  pendapatan  CHT  tidak kurang  dari  Rp  152,9  triliun  atau  secara persentase  senilai  95,8%  dari  seluruh penerimaan  cukai  yang  senilai  Rp  159,6 triliun.  Angka  pemasukan  CHT  pada  2018 mengalami peningkatan 3,5% daripada tahun lalu  yang  senilai  Rp  147,7  triliun.  Di  tahun 2019, diprediksikan pendapatan CHT mengalami  peningkatan  3,9%  ke  Rp  158,9 triliun (Databoks, 2019).
Sedangkan, pada RAPBN (Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja Negara) 2020, penargetan pendapatan  CHT  meningkat  menjadi  Rp 171,9  triliun  atau  meningkat  sampai  8,2%. Hal  ini  adalah  target  paling  tinggi  jika membandingkannya  dengan  tahun-tahun yang  lalu.  Oleh  karenanya,  pemerintah memberi ketetapan peningkatan cukai rokok menjadi 23% dan harga ecer  35%. Naiknya cukai tersebut berlaku mulai 1 Januari 2020 (Databoks, 2019).
Kenaikan  tarif  CHT  (Cukai  Hasil Tembakau)  berkontribusi  secara  signifikan. Dibuktikan  di  tahun  2013  sampai  2016, pendapatan cukai selalu mengalami kenaikan dan  berkontribusi  cukup  berarti  yaitu  dari hasil  tembakau  jenis  SKM,  SKP,  dan SPM. Ternyata  tiap  tahunnya  pendapatan  tersebut mengalami  kenaikan,  walaupun  Direktur Jenderal  Bea  dan  Cukai  harus  mengalami kendala  demi  kendala  yang  harus  dilalui. Informasi  tersebut  menjadi  bukti,  bahwa DirJen Bea dan Cukai mampu mendapatkan salah satu  alasan pemberlakuan cukai,  yaitu sebagai  pemasukan  negara  (Triono,  2017). (Alkausar,  2015;  A.  M.  Dian.  Sari,  2016) dalam  penelitiannya    bahwa  regulasi  pajak pada  rokok  tidak  memberi  efek  pada pemakaian rokok. Berbeda dengan penelitian (Alkausar,  2015;  A.  M.  Dian.  Sari,  2016), hasil penelitian  (Romadhon & al  Musadieq, 2016) menyebutkan ada pengurangan jumlah pengusaha  rokok  sebagai  akibat  dari kenaikan  tarif  CHT.  Dengan  berkurangnya industri rokok berakibat turunnya pendapatan CHT.
Senada  dengan  pemaparan  (Canada, 2012;  Romadhon  &  al  Musadieq,  2016) memaparkan proporsi laba perusahaan rokok dan  pendapatan  pajak  negara  atas  rokok secara  kontinyu  sebagai  dampak  adanya kenaikan  pajak  atas  rokok  secara  terus menerus.  Hal  ini  juga  singkron  dengan penelitian  rancangan  tarif  (Adiatma,  2010) yang  berpendapat  tentang  subskenario tambahan  tarif  cukai,  yakni  seiring  dengan besarnya  tarif  cukai  yang  dikenakan  maka industri  rokok  akan  mengalami  penurunan akumulasi laba. Peningkatan tembakau yang signifikan pajak adalah strategi pengendalian tembakau yang sangat efektif dan mengarah pada  peningkatan  yang  signifikan  dalam kesehatan  masyarakat  (Chaloupka  et  al., 2011).  pajak  harus  adil  dan  selaras  dengan spirit  Islam  yaitu  sesuai  dengan  maqasid Syariah.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode  kuantitatif  yaitu  pemrosesan  dan
manipulasi data mentah mengenai informasi yang bermanfaat. Pengujian hipotesis dalam penelitian  ini  di  tentukan  berdasarkan  hasil dari uji normalitas data, berdasarkan hasil uji normalitas data maka akan dapat ditentukan alat  uji  apa  yang  paling  sesuai  digunakan. Apabila  data  berdistribusi  normal  maka digunakan  uji  parametrik  Paired  Sample  T- Test.  Sementara  apabila  data  berdistribusi tidak  normal  maka  digunakan  uji  non- parametrik  yaitu  Wilcoxon  Signed  Rank Test.  Kedua  model  uji  beda  tersebut digunakan untuk menganalisis model penelitian  pre-post  atau  sebelum  dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan ( treatment ) tertentu pada  satu  sampel  yang  sama  pada  dua periode  pengamatan  yang  berbeda (Pramana &  Mawardi,  2012) .  Dan  dalam  penelitian  ini menggunakan  metode  uji  parametrik  Paired Sample  T-Test  karena  memiliki  data berdistribusi normal.
1. Pengambilan Data dan Sampel
Penelitian ini menguji dua sampel yang  berpasangan.  Uji  beda  t-test  untuk menggambarkan ada tidaknya perbedaan yang signifikan rata-rata jumlah pendapatan  CHT  sebelum  dan  setelah kenaikan tarif di saat terjadinya pandemi covid-19 dari sebelumnya menggunakan
Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 146/PMK.010/2017  menjadi  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2019 . Hasil uji beda t-test apabila  α  P  –  value  >  0,05  maka  H a ditolak, dan jika α P – value < 0,05 maka H a diterima.
Adapun data yang dipakai adalah data sekunder yang diambil data realisasi penerimaan  CHT  di  bulan  Maret  s.d Agustus 2019 (sebelum pademi) dan data realisasi  penerimaan  CHT  bulan  Maret s.d  Agustus  2020  (saat  pandemi). Pengambilan  data  dengan purposive sampling hanya  di  bulan  Maret  s.d
Agustus  2019  dan  Maret  s.d  Agustus 2020
dimaksudkan untuk membandingkan  penerimaan  CHT  di tahun berbeda dan kondisi berbeda yaitu
sebelum  pandemi  dan  saat  pandemi, dengan  membandingkan  bulan  yang sama diharapkan dapat menghasilkan uji beda yang seimbang dengan artian bahwa dengan  bulan  yang  sama  dimaksudkan dengan musim yang sama yang diujibedakan  dikenal  dengan  istilah “ apple  to  apple” yang  bermakna perbandingan  yang  proporsional.  Oleh karena  itu  penulis  tidak  menngunakan data  periode  September-Februari  2019 (enam  bulan  sebelum  adanya  pandemi covid-19)  dan  periode  Maret-Agustus 2020 (lima bulan setelah adanya pandemi covid-19)  dikarenakan  perbandingan data  tersebut  tidak  seimbang  dan  tidak proporsional  atau  dikenal  dengan  istilah “ apple to orange ”. Istilah-istiah tersebut biasa  digunakan  dalam  dunia  bisnis  dan ekonomi  untuk  membandingkan  produk yang sejenis secara terperinci dari semua aspek.
Berdasarkan Data Perkembangan
Realisasi Pencapaian Target Penerimaan Cukai  Hasil  Tembakau  (CHT)  KPPBC Tipe Madya Cukai Malang Periode 2018, 2019 s/d 2020 didapat sebagai berikut:
Tabel 1 Realisasi Penerimaan CHT No Periode Realisasi Penerimaan CHT 1 Maret 2018 1.304.862.975.800 2 April 2018 1.633.063.628.600 3 Mei 2018 1.880.816.738.760 4 Juni 2018 1.405.619.288.400 5 Juli 2018 2.234.964.210.000 6 Agustus 2018 1,245,039,209,000 7 Maret 2019 1.374.931.403.000 8 April 2019 1.955.764.503.824 9 Mei 2019 2.461.442.570.400 10 Juni 2019 1.324.335.692.080 11 Juli 2019 1.761.130.220.820 12 Agustus 2019 1,155,494,338,800 13 Maret 2020 990.735.171.000 14 April 2020 1.551.170.542.990 15 Mei 2020 2.200.799.380.050
16 Juni 2020 1.104.959.731.800 17 Juli 2020 1.265.112.747.040 18 Agustus 2020 1,371,799,340,120 Sumber : Data Realisasi Penerimaan CHT KPPBC Tipe Madya Cukai
Malang
Periode 2018 s/d 2020
2. Uji  Beda  T-Test  dengan  Sampel Berpasangan
a. Rasio Pertumbuhan Penghitungan  rasio  pertumbuhan adalah untuk melihat kinerja pemerintah dalam meraih target yang sudah diraihnya dari periode sekarang  ke  periode  selanjutnya, berikut rumus dari rasio pertumbuhan:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛
= 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑡 − 1

## 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑡 − 1
Keterangan : Penerimaan t   = penerimaan periode saat ini Penerimaan t-1= penerimaan periode sebelumnya

## b. Uji Beda t-test
Menurut (D. P. Sari, 2019) uji beda t- test  dilakukan  dalam  uji  beda  rata- rata  dua  sampel  yang  berhubungan. Sampel  yang  berpasangan  adalah suatu  bahan  penelitian  yang  sama namun  mendapat  dua value atau treatment yang berbeda (Lupiyoadi & Ikhsan, 2015) .

## KONSEP DASAR Cukai dalam Perspektif Islam
Bea  cukai  dalam  Bahasa  arab  disebut  Al- Usyur,  Al-Maks  atau  Ad-Dharibah  yang memiliki  arti  pungutan  dari  rakyat  oleh penarik  pajak.  Berdasarkan  hasil  diskusi Departemen Keilmuan dan Kajian Intelektual  SEF  UGM,  ada  dua  jenis  pajak dalam  Islam,  yaitu  pajak  rustum  dan  pajak mukus.Pajak  rustum  merupakan  pajak  yang
dibayarkan  oleh  warga  negara  atas  fasilitas yang  disediakan  oleh  pemerintah  seperti pajak  bandara  atau  pajak  jalan.  Sedangkan pajak  mucus  yang  dikenakan  kepada  warga negara  karena  mereka  tinggal  di  wilayah negara tersebut (SEF, 2017).
Umar  RA  menentukan  pedagang yang  di  ambil ‘usyūr, di  mana  Ziyad  bin Hudair meriwayatkan, “Bahwa Umar bin Al- Khattab mengutusnya dalam masalah ‘usyūr ke  Irak  dan  Syam,  dan  memerintahkannya untuk  mengambil  2.5%  dari  kaum  Muslim, 5%  dari  kaum  Zhimmi,  dan  10%  dari  kafir Harbi” (Ibnu Ahmad al-Haris, 2006).
Dari riwayat tersebut dapat dibedakan  antara  tiga  kelompok  pedagang yaitu  pedagang  Muslim,  pedagang  dari kalangan ahlu  Zhimmah, dan pedagang dari kelompok ahlu Harbi. Dimana hakikat  yang di ambil dari masing-masing kelompok dapat dijelaskan sebagai berikut pertama: Pedagang  Muslim  Terdapat  beberapa  hadis yang menunjukkan tidak bolehnya pengambilan ‘usyūr dari  pedagang  muslim lalu Nabi SAW bersabda,
ْ دَقَل َْت ْ تَبا َْت ْ ةَب  و َْل ْ و َْهَباَت ا َْص ْ ب ِحا َْم ْ  س ك َْل َْرِف غ َْهَل “Sesungguhnya  dia  telah  bertaubat, yang  jika  petugas  pajak  bertaubat sepertinya niscaya dia akan diampuni oleh Allah”.
Dalam hadis lain disebutkan,
َال َُلُخْداي َاةَّناجْلاا َاص َُب ِحا َ  سْكام
“Tidak masuk surga petugas pajak”.
Di  mana  ulama  menafsirkan  bahwa petugas  pajak  ini  adalah  “Orang  yang mengambil ‘usyūr dari harta kaum Muslimin; di  mana  ia  mengambil  secara  paksa  dari pedagang  Muslim  jika  melintasi  daerahnya dengan mengatasnamakan ‘usyūr , dan bukan petugas yang mengumpulkan zakat.
Adapun ‘usyūr yang di ambil dengan kesepakatan dari dagangan orang-orang yang memiliki  perjanjian  dagang  dengan  negara Islam, maka itu bukanlah bentuk pemaksaan, dan  petugasnya  tidak  berhak  mendapatkan ancaman tersebut; kecuali jika dia melampaui batas dan zalim, maka dikhawatirkan dosa dan sanksi baginya”.
Sebagaimana  juga  terdapat  beberapa riwayat  yang  menunjukkan  dilarangnya mengambil ‘usyūr dari  seorang  muslim  dan kafir  Zhimmi,  diantaranya  adalah  perkataan Ziyad bin  Hudair kepada Umar RA, “Kami dahulu tidak mengambil ‘usyūr dari seorang muslim  ataupun  kafir  Zhimmi”.  Umar berkata,  “Lalu  siapa  yang  kamu  ambil ‘usyūr- nya?”  Ia  menjawab,  “Para  pedagang dari  ahlu  Harbi,  sebagaimana  mereka mengambil ‘usyūr kepada  kami  jika  kami datang  ke  negeri  mereka”.  Dalam  riwayat lain  Ziyad  berkata,  “Dan  dia  melarangku mengambil ‘usyūr kepada  seorang  Muslim, atau  kafir  Zhimmi  yang  menyerahkan kharāj ”.
Hal ini karena seorang muslim tidak diwajibkan  membayar ‘usyūr ,  dan  tidak wajib pula membayar bea cukai atas barang dagangannya,  kecuali  membayar  zakat, berupa ¼ ‘usyūr atau 2.5%. Dan ini bukanlah pajak  atau ‘usyūr penuh.  Dengan  demikian, jelas  bahwa  maksud  dari  hadis  Ibnu  Umar dan  hadis  Ziyad  bin  Hudair,  bahwa  Umar tidak memungut ‘usyūr melainkan memungut zakat dagang dari kaum Muslim, dengan  ketentuan  ¼ ‘usyūr bukan ‘usyūr penuh.
Kedua, Pedagang  Ahlu  Zhimmah. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, di  mana  ulama  Syafi‘iyah  dan  Ibnu  Hazm berpendapat tentang haramnya pengambilan ‘usyūr dari harta ahlu Zhimmah, selama tidak dipersyaratkan  kepada  mereka  dalam  akad perdamaian.  Namun,  ulama  Syafi‘iyah mengecualikan  daerah  Hijaz,  di  mana mereka memperbolehkan pengambilan ‘usyūr dari  dagangan  ahlu  Zhimmah  yang masuk  daerah  Hijaz  dengan  membawa dagangan.
Madzhab
Maliki
berpendapat diperbolehkannya pengambilan ‘usyūr terhadap  dagangan  kafir  Zhimmi  jika  ia membawa  dagangannya  melewati  batas daerah mukimnya. Tapi, jika ia berdagang di daerahnya, maka tidak ada kewajiban apapun terhadapnya.  Sebagai  contoh  jika  seorang kafir  Zhimmi  termasuk  penduduk  Syam, maka  tiada  wajib ‘usyūr baginya  jika  ia
berdagang  dalam  batas-batas  daerah  Syam. Tapi,  jika  keluar  dengan  dagangannya  ke Mesir  atau  ke  Irak  maka  di  ambil ‘usyūr darinya.
Ulama  Hanafi  dan  ulama  Hambali berpendapat  diperbolehkannya  pengambilan ‘usyūr dari  para  pedagang  ahlu  Zhimmah secara mutlak, baik dia berdagang di daerah tinggalnya sendiri atau membawa dagangannya  dari  suatu  daerah  ke  daerah lain.  Adapun  beberapa  riwayat  yang menunjukkan  larangan  pengambilan ‘usyūr dari  pedangang  Muslim  dan  pedagang  kafir Z|immi, maka Abu Ubaid berpendapat bahwa beberapa  riwayat  itu  berarti  bahwa  mereka tidak  di  ambil ‘usyūr secara  penuh  (10%) sebagaimana  yang di ambil dari ahlu Harbi. Namun,  dari  pedagang  Muslim  hanya seperempat dari 10% (2.5%), sedangkan dari ahlu  Zhimmah  setengah  dari  10%  (5%). (Ibnu Ahmad al-Haris, 2006)
Ketiga, Pedagang Ahlu Harbi. Hukum  yang  asal  bagi  para  pedagang  ahlu Harbi  yang  masuk  ke  wilayah  kaum Muslimin  untuk  berdagang  adalah  di  ambil pajak  10%  dari  mereka;  karena  mereka mengambil 10% dari para pedagang Muslim jika  masuk  ke  daerah  mereka  untuk berdagang,  sehingga  Umar  memerintahkan untuk  memperlakukan  hal  yang  sama terhadap para pedagang ahlu Harbi. Sebagaimana sebagian pedagang ahlu Harbi juga  meminta  dari  kaum  Muslimin  agar diizinkan  masuk  ke  wilayah  Islam  untuk berdagang dengan imbalan 10%, maka Umar pun mengizinkan mereka setelah bermusyawarah dengan kaum Muslimin dan konsensus dalam hal tersebut.
Adapun  barang  yang  terkena  usyur adalah  perhiasan,  hewan,  hasil  pertanian, atau buah-buahan. Waktu pemungutan usyur adalah  dipungut  satu  kali  dalam  setahun untuk satu jenis barang dagangan, walaupun pedagang  tersebut  berkali-kali  melewati perbatasan dengan barang dagangannya itu.
Dalam  penelitian  (Rusmahafi,  2011) bahwa ekonomi Islam sangat menganjurkan perdagangan  sebagai  tulang  punggung perekonomian dengan melaksanakan
kegiatan  ekspor  dan  impor.  Di  Arab  Saudi telah melaksanakan mengaplikasikan anjuran  menurut  agama,  sedangkan  di Indonesia  masih  berkomoditi  migas  bukan pertanian. Dan menurut (Kholis, 2010)

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

## 1. Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  digunakan untuk  melihat  kinerja  pemerintah  dalam mencapai target yang telah diraihnya dari periode sekarang ke periode selanjutnya. Dalam hal ini analisis rasio pertumbuhan penerimaan  CHT  sebelum  dan  sesudah kebijakan  tarif  baru  yang  berlaku  saat terjadinya  pandemi  covid-19,  dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3 Rasio Pertumbuhan
No. Periode Realisasi Penerimaan CHT Periode Realisasi Penerimaan CHT Pertumbuhan Penerimaan CHT
1. Maret 2018 1.304.862.975.800 Maret 2019 1.374.931.403.000 0,054 2. April 2018 1.633.063.628.600 April 2019 1.955.764.503.824 0,198 3. Mei 2018 1.880.816.738.760 Mei 2019 2.461.442.570.400 0,309 4. Juni 2018 1.405.619.288.400 Juni 2019 1.324.335.692.080 -0,058 5. Juli 2018 2.234.964.210.000 Juli 2019 1.761.130.220.820 -0,212 6. Agustus 2018 1,245,039,209,000 Agustus 2019 1,155,494,338,800 -0,071 7. Maret 2019 1.374.931.403.000 Maret 2020 990.735.171.000 -0,279 8. April 2019 1.955.764.503.824 April 2020 1.551.170.542.990 -0,207 9. Mei 2019 2.461.442.570.400 Mei 2020 2.200.799.380.050 -0,106 10. Juni 2019 1.324.335.692.080 Juni 2020 1.104.959.731.800 -0,166 11. Juli 2019 1.761.130.220.820 Juli 2020 1.265.112.747.040 -0,282 12. Agustus 2019 1,155,494,338,800 Agustus 2020 1,371,799,340,120 0,187 Sumber : Data Perkembangan Realisasi Pencapaian Target Pemerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang
Periode 2018 s/d 2020
Rasio pertumbuhan di atas menunjukkan perbandingan antara tahun yang  sama-sama  belum  mengalami pandemi  yaitu  di  tahun  2018  dan  2019 mulai mengalami penurunan pada bulan Juni  yaitu  sebesar  -0,058  dan  terus mengalami penurunan hingga sekarang.
Sedangkan  perbandingan  masa  tahun sebelum  dan  saat  pandemi  yaitu  tahun 2019  dan  2020  mengalami  penurunan terparah pada bulan Juli yaitu sebesar  - 0,282.  Dan  mengalami  kenaikan  pada Agustus 2020.

## 2. Analisis Data
Analisis data realisasi
penerimaan  CHT  menggunakan  uji statistik  parametrik Repeated  ANOVA . Dalam  perhitungan  hasil  penelitian  ini digunakan  taraf  kepercayaan  95%  (α  = 0,05). Repeated ANOVA dapat dilakukan jika  data  memenuhi  asumsi  kenormalan data  oleh  karena  itu  terlebih  dahulu dilakukan  uji  normalitas  data  dengan menggunakan  metode Saphiro  –  Wilk test .  Metode  ini  digunakan  untuk menganalisis apakah data tersebut mempunyai distribusi secara normal atau tidak  yang  dikhususkan  untuk  sampel kecil.
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Variabel Koefisien SW P-value Realisasi CHT 2018 0.914 0.466 Realisasi CHT 2019 0.930 0.581 Realisasi CHT 2020 0.890 0.316

## Sumber: Hasil Uji Normalitas
Realisasi CHT 2018-2020
Uji  normalitas  data  realisasi  CHT dapat  dilihat  pada  tabel  4.1.  Hipotesis  dari data  ditentukan  melalui  nilai  signifikansi yang  diperoleh,  dimana  H 0 adalah  data berdistribusi normal. H 0 ditolak bila nilai p- value  <  α  (5%).  Berdasarkan  hasil  analisis dapat  diperoleh  bahwa  untuk  keseluruhan data  realisasi  CHT  pada  tahun  2018,  2019, dan  2020    nilai  p-value  didapatkan  lebih besar  daripada  α  (5%)  sehingga  dapat dinyatakan  bahwa H 0 diterima yang bermakna  bahwa  data  realisasi  CHT berdistribusi normal.
Distribusi  data  CHT  yang  telah ditemukan normal dalam penelitian ini maka pengujian Repeated ANOVA dapat dilakukan Hasil uji Repeated ANOVA dapat dilihat pada tabel 4.2

## Tabel 3. Hasil Pengujian Repeated ANOVA
Realisasi CHT Mean +/- SD p-value Ket. 2018 16173943420 00 +/- 38267539790 0 0.237 Tidak Berbeda Nyata 2019 16721831210 00 +/- 48735699050 0.00000 2020 14140961520 00 +/- 43277621920 0
Sumber: Hasil Pengujian Repeated ANOVA Realisasi CHT 2018-2020
Berdasarkan  tabel  4.3  didapatkan nilai p-value sebesar 0.237 yang lebih besar dari  nilai  α  (5%),  sehingga  dapat  dikatakan bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  yang signifikan  realisasi  CHT  pada  tahun  2018, 2019, dan 2020. Gambaran kondisi realisasi CHT pada saat kondisi tahun 2018, 2019, dan 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2 Grafik Realisasi CHT tahun 2018, 2019, dan 2020
Sumber : Data Realisasi Pencapaian Target Pemerimaan KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tahun 2018- 2020 Keterangan : 1 = Tahun 2018 2 = Tahun 2019
3 = Tahun 2020
Grafik  realisasi  CHT  pada  gambar 4.1 menunjukkan bahwa realisasi CHT pada tahun 2019
mengalami kenaikan dibandingkan  tahun  2018  dan  mengalami penurunan  pada  tahun  2020.  Penurunan realisasi CHT salah satunya dapat dikarenakan  kondisi  pandemi  COVID-19  di Indonesia, namun penurunan ini berdasarkan hasil pengujian repeated ANOVA didapatkan tidak signifikan.
Penelitian ini senada dengan penelitian (Alkausar, 2015; A. M. Dian. Sari, 2016) yang memaparkan kebijakan perpajakan terhadap rokok tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok. Kondisi masyarakat Indonesia yang menjadi konsumen potensial bagi para industri rokok.
Kenaikan  tarif  cukai  hasil  tembakau memberikan  kontribusi  yang    besar  bagi penerimaan  melalui  Dana  Bagi  Hasil  Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), yang di mana dana  tersebut    digunakan  untuk  memberi manfaat  bagi  masyarakat  dan  mengurangi dampak  yang diberikan (Lestari, 2010). Hal ini  sesuai  dengan  fungsi  dari  lembaga  bea cukai  yaitu  mengawasi  ,  melayani  serta memfasilitasi  kegiatan  perdagangan  ekspor, impor  dan  serta  cukai  dan  tujuan  bea  cukai adalah  untuk  mengoptimalkan  penerimaan kepabean  dan  cukai  melalui  kenaikan  tarif cukai.
Berdasarkan grafik di atas, perbandingan dalam pengumpulan penerimaan  CHT  cenderung  mengalami penurunan  yang  di  mana  dapat  disebabkan dari berbagai hal, diantaranya :
1. Pada  periode  Januari-Februari  2020 penerimaan CHT dapat mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Ini dikarenakan selain adanya kenaikan tarif, pengaruh kebijakan relaksasi pelunasan pemesanan pita cukai rokok  kredit  tahun  2019  juga  menjadi penyebab  lonjakan  kenaikan  jumlah penerimaan  cukai  hasil  tembakau  pada awal tahun ini .
2. Namun  setelah  munculnya  pandemi covid-19 pada bulan Maret hingga saat ini membuat  penerimaan  CHT  menurun
dibandingkan periode sebelumnya. Berikut adalah beberapa penyebab menurunnya penerimaan CHT dikarenakan pandemi covid-19 :
a. Menurunnya  penjualan  industri  hasil tembakau  (IHT)  khususnya  pada golongan sigaret kretek tangan (SKT) yang  merupakan  sektor  padat  karya dan  menyerap  tenaga  kerja  sangat tinggi.  Kenaikan  tarif  cukai  dan tekanan  pandemi  covid-19  sangat mengganggu  ekosistem  industri,  saat ini utilitasi SKT menurunkan 40-50% karena  adanya  pembatasan  sosial berskala  besar  (PSBB) dan physical distancing akibatnya  berpengaruh pada supply bahan  baku  rokok  yang berujung  pada  konsumsi (Setiawan, 2020) .
b. Akibat  menurunya  penjualan  barang hasil tembakau, volume produksi IHT juga  menurun  ditambah  lagi  dengan biaya produksi lebih besar yang harus dikeluarkan  IHT  untuk  menerapkan protokol  kesehatan.  Hal  tersebut berdampak pada pembelian pita cukai oleh  pelaku  usaha  yang  merupakan sumber  penerimaan  CHT.  Direktorat Jendral  Bea  dan  Cukai  (DJBC) Kementerian  Keuangan  (Kemenkeu) membenarkan  kondisi  IHT  tengah menurun.
DJBC memprediksi pemerimaan CHT 2020 hanya mencapai  Rp  165  triliun,  tidak memenuhi  target  pemerintah  sebesar Rp 173,15 triliun (Wicaksono, 2020).
c. Meskipun terjadi penurunan penerimaan CHT tahun ini dibandingkan  periode  sebelumnya,
bea cukai tetap berusaha mengoptimalkan  penerimaan  agar memenuhi  target  APBN.  Adanya kebijakan  yang  tertuang  di  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 30/PMK.04/2020  tentang  Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Perusahaan Pabrik  Atau  Importir  Barang  Kena Cukai  yang  Melaksanakan  Pelunasan dengan  Cara  Pelekatan  Pita  Cukai
yang mulai berlaku sejak 9 April 2020, dengan  demikian  produsen  mendapat perpanjangan pembayaran yang awalnya dua bulan menjadi tiga bulan. Tujuan dari PMK
Nomor 30/PMK.04/2020  ini  adalah  untuk menjaga  kestabilan  kas  perusahaan rokok  dalam  menghadapi  dampak ekonomi  akibat  pandemi  covid-19 (Suryanto & Dewi, 2020) .
Menurunnya  konsumsi  rokok  dapat dibuktikan dengan merosotnya penjualan PT HM  Sampoerna  Tbk.  Berikut  merupakan data  keuangan    PT  HM  Sampoerna  Tbk berdasarkan  Laporan  Keuanagn  semester  I yang berakhir pada 30 Juni 2020 :
1. Penjualan  bersih  merosot  11,8  persen. Penjualan  rokok  turun  dari  Rp50,72 triliun  pada  semester  I-2019  menjadi Rp44,73 triliun di semester I-2020.
2. Mengutip laporan keuangan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia  (BEI),  Jumat,  24  Juli  2020, penurunan  penjualan  disebabkan  oleh merosotnya penjualan ekspor rokok pada periode ini hanya Rp142,67 miliar. Pada periode  yang  sama  tahun  lalu  penjualan rokok ekspor mencapai Rp191,35 miliar. Selain itu, penjualan rokok lokal, sigaret kretek  mesin  juga  turun  dari  Rp35,92 triliun menjadi Rp30,5 triliun.
3. Penjualan  sigaret  putih  mesin  juga mengalami penurunan dari Rp5,44 triliun menjadi Rp4,3 triliun. Sedangkan penjualan sigaret kretek tangan meningkat  tipis  dari  Rp8,9  triliun menjadi Rp9,5 triliun. Penurunan penjualan ini berimbas pada capaian laba pada paruh pertama tahun ini yaitu hanya mencapai Rp4,88 triliun, atau turun 27,83 persen  dibandingkan  dengan  periode yang  sama  tahun  sebelumnya  sebesar Rp6,77 triliun.
4. Pada  periode  ini  perusahaan  juga mencatat beban pokok penjualan sebesar Rp34,99 triliun. Beban penjualan sebesar Rp2,83  triliun.  Beban  umum  dan administrasi  sebesar  Rp1,09  triliun  dan
beban  biaya  keuangan  sebesar  Rp22,5 miliar.
Menurut (Purwito  &  Indriani,  2015) pungutan  yang  diperoleh  dari  pungutan  bea masuk,  cukai,  PDRI  merupakan  sumber utama  penerimaan  yang  di  mana  perlunya optimalisasi penerimaan Negara agar tercapainya  fungsi budgetir serta  fungsi regulerend dapat  dicapai,  maka  pemerintah melaksanakan  beberapa  peraturan  yang berkaitan  erat  dengan  era  globalisasi, perdagangan dan persaingan bebas. Pemungutan  ini  cenderung  sebagai  alat pengawasan  dalam  melaksanakan  kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, moneter dan sosial.
Menurut  perspektif  islam,  pungutan CHT yang dilakukan atau dihimpun oleh bea cukai memberi dorongan kegiatan ekonomi, serta  adanya  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.  Pandangan  Al-Mawardi,  bahwa penerimaan  pemerintah  yang  terdapat  pada kas  negara  disimpan  pada  kolom-kolom terpisah  dan  dibelanjakan  berdasarkan kebutuhan  masing-masing  (Jaelani,  2016). Maksud  dari  pandangan  tersebut  adalah ketika terdapat penerimaan yang didapat dari provinsi dimanfaatkan terlebih dahulu dalam memenuhi  kewajiban  pembiayaan  provinsi tersebut. Apabila pengeluaran provinsi   yang bersangkutan lebih   kecil   dari   penerimaan provinsi      maka    pemerintah  daerah  harus mengembalikan  kepada  lembaga  keuangan pusat, sedangkan jika pembiayaan local lebih besar  atau  melampaui    dari    pendapatan provinsi maka adanya kelebihan dari provinsi lain  atau  lembaga  keuangan    pusat mengalokasikan  dana  ke  provinsi  yang kekurangan  dana,  agar  tidak    terjadinya ketimpangan  di  dalam  masyarakat.
Menurut  (Jaelani,  2016)  sistem pendistribusian harta yang menjadi tanggung  jawab  lembaga  keuangan  negara harus  dimanfaatkan  atas  kondisi    keuangan yang  ada  serta  hak    instansi  tersebut  untuk mendistribusikan sesuai  dengan target yang sudah  ditentukan.  Hal  ini  selaras  dengan pandangan al-mawardi, yang dimana bahwa harta  yang  menjadi  hak  dari  lembaga
keuangan  terbagi  menjadi  2,  yaitu  pertama aset yang disimpan dalam kas negara dengan tujuan tertentu dan aset keuangan pemerintah yang didapatkan atas macam-macam sumber dalam penerimaan negara.
Adanya keuangan negara yang diatur oleh pemerintah harus secara  efisien artinya anggaran  uang  yang  ada  wajib  bisa dimanfaatkan  dengan  sebaik  mungkin  agar bisa  menciptakan  peningkatan  pelayanan atau  fasilitas      serta  dapat  memberikan kesejahteraan yang maksimal untuk keperluan    masyarakat  luas  (Jaelani,  2016). Sehingga dari pandangan al-mawardi membolehkannya pungutan  yang  dihimpun bea cukai ini didasarkan untuk mewujudkan kemaslahatan negara.  Berikut ini merupakan firman  Allah  yang  berhubungan  dengan diperbolehkannya  melakukan  pemungutan selain    zakat  yang    digunakan  untuk kemaslahatan Negara:
َْس يَّل َّْرِب لٱ نَأ ْ اوُّل َو ت ْ م كَهو ج  و َْلَبِق ِْق ِر شَم لٱ ِْب ِر غَم لٱ َو َّْنِكََٰل َو َّْرِب لٱ ْ نَم َْنَماَء ِْهَّللٱِب ِْم  وَي لٱ َو ِْر ِخاَء لٱ ِْةَكِئ َََٰٰٓلَم لٱَو ِْبََٰتِك لٱ َو ْ َنۦِ يِبَّنلٱ َو ىَتاَء َو َْلاَم لٱ َْٰىَلَع ۦِهِ ب ح ىِوَذ َْٰىَب  ر ق لٱ َْٰىَمََٰتَي لٱ َو  َْنيِكََٰسَم لٱ َو  َْن بٱ َو  ِْليِبَّسلٱ  َْنيِلِئَٰٓاَّسلٱ َو  ىِف َو ِْباَق ِ رلٱ َْماَقَأ َو َْة َٰوَلَّصلٱ ىَتاَء َو َْة َٰوَك َّزلٱ َْنو فو م لٱ َو ْ مِهِد هَعِب اَذِإ ْ او دَه ََٰع ْ ۖ َْني ِرِب ََّٰصلٱ َو ىِف ِْءَٰٓاَس أَب لٱ ِْءَٰٓا َّرَّضلٱ َو َْني ِح َو ْ ِس أَب لٱ ْ ۖ َْكِئ َََٰٰٓل  و أ َْنيِذَّلٱ ْ او قَدَص ْ ۖ َْكِئَََٰٰٓل  و أَو ْ م ه َْنو قَّت م لٱ Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman  kepada  Allah,  hari  Kemudian, malaikat-malaikat,  kitab-kitab,  nabi-nabi dan  memberikan  harta  yang  dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang- orang  miskin,  musafir  (yang  memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat;  dan  orang-orang  yang  menepati janjinya  apabila  ia  berjanji,  dan  orang- orang  yang  sabar  dalam  kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah  orang-orang  yang  benar  (imannya); dan  mereka  Itulah  orang-orang  yang bertakwa (QS. Al-Baqarah (2): 177).

## KESIMPULAN
Temuan  dari  beberapa  penelitian  tersebut dapat memberikan gambaran untuk mengambil  kesimpulan  bahwa pertama, kebijakan  kenaikan  tarif  cukai  dapat memberi dampat positif terhadap penerimaan CHT  karena  dapat  meningkatkan  jumlah penerimaan dan menaikkan rasio pertumbuhan.
Kedua, akibat adanya kenaikan tarif 2 bulan  sebelum  pandemi  covid-19  memberi dampak  negatif  pada  penerimaan  CHT hingga  saat  ini  dikarenakan  menurunnya penjualan  dan  volume  produksi  tembakau namun  bea  cukai  berusaha  mengoptimalkan penerimaan  dengan  relaksasi  dengan  cara penundaan pembayaran pita cukai, keterlibatan  komponen  penerimaan  CHT akan  berkontribusi  terhadap  penerimaan pengumpulan  kepabean  dan  cukai  yang  di mana untuk kepentingan masyarakat/umum.
Dan ketiga, mayoritas  masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen potensial  bagi  industri  rokok  ternyata kenaikan  harga  rokok  akibat  tarif  rokok meningkat  tidak  merubah  kebiasaan  dalam mengkonsumsi  rokok;  4)  sedangkan  dilihat dari masa lampau dalam perspektif Islam kita melihat  pada  masa  pemerintahan  Umar  bin Khattab,  cukai  pada  perdagangan  dengan negara lain hanya diberlakukan 1x penarikan bea cukai untuk jeis pedagang ahlu zimmah dan  ahlu  harbi,  sedangkan  pedagang  Islam tidak  dikenakan  bea  cukai  dalam  menjual dagangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiatma,  P.  Kristian.  (2010).  Analisis Pengaruh  Tarif  Cukai  Terhadap Pendapatan Negara Dan Keberlangsungan Usaha Industri Rokok  (Sebuah  Pendekatan  Sistem Dinamik). Surabaya: Institut Teknologi Surabaya .
Alkausar, Bani. (2015). Hubungan
Penerapan  Pajak  Rokok  Dengan
Daya  Beli  Dan  Tingkat  Konsumsi
Rokok (Studi Penelitian Pada
Mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi  Brawijaya  Malang) .
http://repository.ub.ac.id/117746/ Antonius,  Immanuel.  (2019). 96  Persen Penerimaan Cukai Masih Disumbang  dari  Industri  Hasil Tembakau . Liputan 6.Com. https://www.liputan6.com/bisnis/rea d/4167377/96-persen-penerimaan- cukai-masih-disumbang-dari-
industri-hasil-tembakau Canada, P. (2012). The Tobacco Manufacturers ’ Surtax 1994 ‐ 2012 Impact  Of  Corporate  Income  Tax Reductions And Industry Relocation . Www.Smoke‐Free.Ca
Chaloupka, F. J., Straif, K., & Leon, M. E.
(2011). Effectiveness of tax and price policies  in  tobacco  control. Tobacco
Control , 20 (3), 235–238. https://doi.org/10.1136/tc.2010.0399 82
Databoks.  (2019). tren  kontribusi  cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara . https://databoks.katadata.co.id/datap ublish/2019/09/16/tren-kontribusi- cukai-hasil-tembakau-terhadap- penerimaan-negara Databoxs.  (2016). Konsumsi  Rokok  Per Kapita Indonesia Tertinggi Di Asean . http://databoks.katadata.co.id/Datapu blish/2016/08/31/Konsumsi-Rokok- Per-Kapita-Indonesia-Tertinggi-Di- Asean
Ibnu  Ahmad  al-Haris,  J.  (2006). Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab, Terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari . Jakarta: Kholifa.
Jaelani,  Aan.  (2016). ISLAM  PUBLIC FINANCES: Reflections on the APBN and the Budget Politics in Indonesia (Issue 69555). Cirebon: Nurjati Press.
Kholis,  Nur.  (2010).  Perpajakan  di Indonesia  dalam  Perspektif  Hukum Ekonomi  Islam. Jurnal  Ekonomi Malaysia , 5 .
Laffer,  A.  B.  (2014). Handbook  Of Tobacco  Taxation :  Theory  And

## Fatmawati Zahroh
Practice .  San  Fransisco:  Laffer Center. Lestari,  P.  (2010). Kenaikan  Tarif  Cukai
Hasil  Tembakau  Sebagai  Upaya Pemerintah Dalam Pencapaian Target Penerimaan Cukai Negara Di Wilayah Surakarta . 1–86.
Lupiyoadi,  Rambat.,  &  Ikhsan,  R.
Bramulya. (2015). Praktikum Metode Riset Bisnis . Jakarta: Salemba Empat.
Nurisdiyanto,  W.  Eka.  (2020). betapa krusialnya pajak dalam portal kehidupan berbangsa dan bernegara . Pajak.Go.Id. https://www.pajak.go.id/id/artikel/be tapa-krusialnya-pajak-dalam-portal- kehidupan-berbangsa-dan-bernegara Pramana,  A.,  &  Mawardi,  W.  (2012).
Analisis Perbandingan Trading Volume  Activity  dan  Abnormal Return Saham Sebelum dan Sesudah Pemecahan Saham. Diponegoro
Journal  Management , Volume  1 (1),
1–9.
Purwito, A., & Indriani. (2015).
Ekspor,Impor,  Sistem  Harmonisasi,
Nilai  Pabean,  dan  Pajak  Dalam Kepabeanan .  Bogor:  Mitra  Wacana
Media.
Romadhon,  Masgirang.,  &  al  Musadieq,
Mochammad. (2016). Evaluasi Pemungutan  Cukai  Hasil  Tembakau di Kantor Pelayanan dan Pengawasan  Bea  dan  Cukai  Tipe Madya Cukai Malang. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 8 (1). https://perpajakan.studentjournal.ub. ac.id
Rusmahafi, F. Kamalia. (2011).
Kontribusi  Ekspor  Impor  terhadap
Penerimaan Negara dalam Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi Empiris  Indonesia  dan  Arab  Saudi) .
Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.
Sari,  A.  M.  Dian.  (2016). Analisis Pengaruh Konsumsi Rokok terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa
Tengah .
https://lib.unnes.ac.id/24966/1/71114 12074.pdf
Sari,  D.  P.  (2019).  “Analisis  Perbedaan Penerimaan  Pajak  Sebelum  dan Sesudah Penerapan Program
Pengampunan  Pajak  (Tax  Amnesty)
Pada KPP Pratama Denpasar.” Jurnal Sains,  Akuntansi  Dan  Manajemen ,
1 (1), 1–34.
SEF. (2017). Pajak dan Bea Cukai dalam Perspektif Islam . SEF UGM. https://sef.feb.ugm.ac.id/pajak-dan- bea-cukai-dalam-perspektif-islam/
Setiawan,  S.  R.  Diah.  (2020). Kinerja Industri  Menurun  akibat  Corona, Bagaimana  Kenaikan  Cukai  Rokok? https://money.kompas.com/read/202 0/08/11/214245026/kinerja-industri- menurun-akibat-corona-bagaimana- kenaikan-cukai-rokok?page=all.
Suryanto,  Venny.,  &  Dewi,  H.  Kartika. (2020). Relaksasi penundaan pembayaran  pita  cukai  tembakau diwacanakan  masuk  program  PEN
2021 . https://nasional.kontan.co.id/news/re laksasi-penundaan-pembayaran-pita- cukai-tembakau-diwacanakan- masuk-program-pen-2021 Triono,  Doni.  (2017).  Analisis  Dampak Tarif Cukai Hasil Tembakau terhadap Penerimaan  Negara  dan  Produksi Tembakau  Domestik. Jurnal  Pajak Indonesia , 1 (1), 124–129. WHO. (2010). WHO technical manual on tobacco tax administration . https://www.who.int/tobacco/publica tions/tax_administration/en/
Wicaksono,  Adhi.  (2020). Penerimaan Cukai Rokok 2020 Diprediksi Shortfall Rp1,37 T . https://www.cnnindonesia.com/ekon omi/20200721182115-532-
527293/penerimaan-cukai-rokok- 2020-diprediksi-shortfall-rp137-t