https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGENDALIAN HAMA PERTANIAN

## COLLABORATIVE GOVERNANCE IN AGRICULTURAL PEST CONTROL
Mia Priluddina * , Andreo Wahyudi Atmoko Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Jakarta *Koresponden email: miapriluddina@gmail.com

## ABSTRAK
Kolaborasi  pemangku  kepentingan  menjadi  elemen  krusial  dalam  kebijakan  pengendalian  hama  pertanian.  Hama pertanian dapat mengganggu kebutuhan pangan dan menyebabkan krisis  pangan. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis  mekanisme collaborative  governance sebagai  pendekatan  kebijakan  yang  dilaksanakan  dalam kebijakan pengendalian hama  BK  di  Pulau Sumba. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam proses pengumpulan data, menggunakan metode purposive sampling yang dilakukan dengan wawancara kepada FAO, Direktorat  Perlindungan  Tanaman  Pangan  Kementerian  Pertanian,  Pemerintah  Daerah,  dan  Masyarakat  lokal.  Data yang berhasil dihimpun kemudian dianalisis menggunakan pendekatan Miles, Huberman, dan Saldana (2014) melalui kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan upaya kolaboratif dilakukan melalui kerjasama antar lembaga yang melibatkan Pemerintah Pusat, FAO/NGO, Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi serta masyarakat. Pola kolaborasi melalui empat rangkaian kegiatan secara berturutan dan berkesinambungan yaitu  melakukan  pemetaan  dan  identifikasi  hama  BK,  melakukan  pengendalian  dengan  melakukan  penangkapan maupun penyemprotan hama BK di daerah yang sudah teridentifikasi, melakukan evaluasi teknologi pengendalian, dan melakukan monitoring dan surveilensi untuk memantau secara berkesinambungan. Peneliti menyimpulkan pendekatan collaborative governance sebagai mekanisme efektif dan berhasil menekan populasi hama BK secara drastis. Peneliti merekomendasikan  dalam  jangka  panjang,  skema  pendekatan collaborative  governance dapat  ditingkatkan  dengan menggunakan perangkat teknologi untuk dapat memprediksi dan mempercapat penanganan hama BK sehingga ruang gerak penanganan semakin cepat.
Kata kunci : Belalang kembara, c ollaborative governance , hama pertanian

## ABSTRACT
Stakeholder collaboration is a crucial element in agricultural pest control policy. Agricultural pests can disrupt food needs and cause a food crisis. For this reason, this study aims to analyze the collaborative governance mechanism as a  policy  approach  implemented  in  the  BK  pest  control  policy  on  Sumba  Island.  This  research  uses  descriptive qualitative methods. In the data collection process, a purposive sampling method was used, which was conducted by interviewing FAO, the Directorate of Food Crop Protection of the Ministry of Agriculture, the Local Government and the local community. The data collected was then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana (2014) approach through  data  condensation,  data  presentation,  and  conclusion  drawing.  The  results  of  the  study  found  that collaborative efforts were carried out through inter-institutional cooperation involving the Central Government, FAO / NGO, Local Government and Universities and the community. The pattern of collaboration is through a series of four consecutive and continuous activities, namely mapping and identifying BK pests, controlling by catching and spraying BK pests in identified areas, evaluating control technology, and conducting monitoring and surveillance to monitor on an ongoing basis. The researchers concluded that the collaborative governance approach was an effective mechanism and succeeded in drastically reducing the BK pest population. Researchers recommend that in the long term, the collaborative governance approach scheme can be improved by using technological tools to predict and accelerate the handling of BK pests so that the handling space is faster.
Keywords: The locust (BK), collaborative governance, agriculture pest

## PENDAHULUAN
Perubahan lingkungan dalam jangka panjang mempengaruhi  penanganan  hama  pertanian, khususnya  belalang.  Perubahan  iklim  atau  peni- ngkatan  konsentrasi  CO2  di  atmosfer  menye- babkan pergeseran musim hujan, intensitas hujan, peningkatan  suhu  dan  kejadian  iklim  ekstrim tentu  mempengaruhi  keberadaan  hama  penyakit yang  hidup  didalamnya  (Susanti  et  al,  2018). Perubahan  ini  tidak  hanya  meliputi  penggunaan lahan dan perubahan  iklim, namun  juga  peruba-
han  dan  meningkatnya  kepentingan  lingkungan (Therville  et  al,  2021).  Salah  satu  indikasi  kuat adanya  perubahan  lingkungan  adalah  fenomena perubahan  iklim  yang  berpengaruh  langsung terhadap  tinggi  rendahnya  serangan  organisme pengganggu tanaman.
Penyebaran  penyakit  tanaman  dan  hama serangga,  di  bidang  hortikultura,  pada  tanaman pangan dan spesies tanaman lainnya mempunyai dampak  global  yang  signifikan  bagi  petani,  in- dustri benih, pembuat kebijakan, dan masyarakat
umum (Mwangi,  2023).  Efek negatif pemanasan global dapat mempengaruhi sebagian besar orga- nisme  hidup  termasuk  hama  penyakit  tanaman (Susanti, 2018). Salah satu jenis hama yang peka terhadap  perubahan  iklim  adalah  dari  jenis  se- rangga  khususnya  belalang  kembara  (Koesmar- yono et al,  2005).
Belalang  Kembara  ( Locusta  migratoria ) adalah  salah  satu  hama  pertanian  yang  menjadi ancaman serius bagi petani tanaman pangan. Ha- ma  ini  mampu  memakan  berbagai  macam  ko- moditas  tanaman  pangan  dalam  populasi  yang tinggi  seperti  padi  dan  jagung  mengakibatkan kerusakan  tanaman  yang  menyebabkan  gagal panen  secara  masif.  Belalang  Kembara  mampu melakukan  migrasi  secara  berkelompok  dalam jumlah  besar  yang  dapat  menyerbu  tanaman, merusak  dan  mengakibatkan  gagal  panen.  Pada akhirnya,  hama  ini  dapat  mengancam  keterse- diaan  dan  keamanan  tanaman  untuk  dikonsumsi manusia (Rizzo et al, 2021). Jika tidak dilakukan penanganan yang serius, populasi tinggi Belalang Kembara dapat menyebabkan krisis pangan akibat kegagalan panen.
Hasil  penelitian  Sudarsono  (2008)  me- nunjukkan  terjadinya  ekplosi  Belalang  Kembara di  suatu  wilayah  terjadi  setelah  musim  kemarau panjang.  Proses  terjadinya  eksplosi  hama  Be- lalang  Kembara  setelah  periode  kering  panjang yang menyebabkan terjadinya akumulasi telur di dalam  tanah  dan  menetas  secara  serentak  14,7  – 15,5 hari.
Belalang  Kembara  (BK)  merupakan  salah satu ancaman besar bagi sektor pertanian pangan. Mereka sering membentuk petak-petak di padang rumput ketika kepadatannya tinggi, dan beberapa dapat membentuk kawanan dan bermigrasi dalam jarak  yang  jauh,  sehingga menimbulkan  dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang besar dalam skala  internasional  (Zhang  dkk.  2019;  Xu  et  al, 2022). Belalang ini menjadi hama yang memakan berbagai  macam  tanaman  (termasuk  tanaman pangan),  dan  mampu  menghasilkan  telur  lebih banyak dibandingkan spesies belalang non-hama (John Gavlosk, 2022).
Dalam  kasusnya  di  Indonesia,  hama  perta- nian  ini  mejadi  ancaman  nyata  bagi  pertanian  di Pulau  Sumba.  Banyak  lokasi  pertanian  yang dilanda  serangan  hama  BK  yang  menyebabkan petani jagung mengalami gagal panen yang dapat mengancam  kerawanan  pangan  khususnya  di Kabupaten  Sumba  Timur.  Hama  ini  menyerang tanaman  pangan  seperti  jagung,  padi,  sorgum, atau spesies rumput lainnya yang dapat mengan- cam  ketahanan  pangan  (Kementerian  Pertanian, 2023)  serta  mengakibatkan  kekeringan,  kehila- ngan  hasil  pertanian,  kerusakan  lahan  pertanian dan kerugian finansial (Ly et al, 2023).
Ledakan  populasi  hama  belalang  kembara pertama kali terjadi di tahun 1997-1998 yang mem- pengaruhi  sebagian  besar  tanaman  berdaun  hijau sehingga  mengakibatkan  kerusakan  besar  pada tanaman  pangan  dan  perkebunan  yang  menye- babkan  kerawanan  pangan  di  Kabupaten  Sumba Timur. Kondisi vegetasi dan curah hujan di Pulau Sumba  mempengaruhi  luas  serangan  hama  BK. Serangan  hama  BK  cenderung  meningkat  ketika musim  hujan  dimana  terdapat  ketersediaan  ma- kanan bagi belalang (Koesmaryono et al, 2005).
Hama  pertanian  ini  dianggap  sangat  mem- pengaruhi masyarakat baik dari sisi sosial, budaya, ekonomi,  dan  politik  (Clara  Therville,  2021). Eksplosi  hama  Belalang  Kembara  yang  terjadi kembali  di  tahun  2019  terus  meningkat  dan  ber- migrasi ke empat kabupaten di Pulau Sumba. Data dari  Direktorat  Perlindungan  Tanaman  Pangan menunjukkan  luas  sebaran  hama  di  Kabupaten Sumba  Timur,  Sumba  Tengah,  Sumba  Barat,  dan Sumba Barat Daya seluas 6.685.75 hektar.
Eksplosi hama BK dapat berdampak luas bagi ketahanan pangan nasional dan daerah. Untuk itu, diperlukan upaya bersama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam program  pengendalian  hama  BK  yang  memiliki tingkat  kerawanan  tinggi,  khususnya  di  Pulau Sumba, NTT.
Collaborative governance sebagai pendekatan kebijakan  yang  dilaksanakan  dalam  kebijakan pengendalian hama BK. Sistem ini dikembangkan dalam  rangka  menggerakkan  sumber  daya  yang dimiliki  seluruh  pemangku  kepentingan  untuk terjun  bersama  dalam  program. Collaborative  go- vernance adalah  suatu  proses  yang  melibatkan berbagai  pemangku  kepentingan  yang  bekerja sama  untuk  mengedepankan  kepentingan  masing- masing  instansi  dalam  mencapai  tujuan  bersama. Pada  dasarnya, collaborative  governance didasar- kan pada pemecahan masalah dan penyelesaiannya bersama-sama dengan permasalahan dan persoalan yang  melingkupinya.  Sistem  ini  tidak  hanya terbatas  pada  organisasi  pemerintah  dan  non-pe- merintah  saja,  karena  dalam  prinsip good  gover- nance juga melibatkan partisipasi masyarakat sipil dalam proses pelaksanaan dan perencanaan.
Selanjutnya,  Ansell  dan  Gash  (2008)  men- jelaskan  bahwa  c ollaborative  governance sebagai bentuk struktur manajemen di mana satu atau lebih lembaga pemerintah berinteraksi dengan pemang- ku  kepentingan  non-pemerintah  dalam  proses pengambilan  keputusan  formal.  Sementara  me- nurut  Emerson,  Nabatchi,  dan  Balogh  (2012), memberikan  definisi  yang  lebih  luas,  yaitu  ke- bijakan  publik  sebagai  proses  dan  struktur  pe- ngambilan  keputusan  yang  melibatkan  kepemim- pinan  di  mana  masyarakat  berpartisipasi,  mem-
bantu antara badan-badan publik, berbagai tingkat pemerintahan,  dan/atau  sektor  swasta  dan  sipil untuk  mencapai  tujuan  publik  yang  tidak  dapat dicapai kecuali melalui forum bersama.
Beberapa  penelitian  tersebut  menampilkan pentingnya  kolaborasi  dalam  kebijakan  pengen- dalian hama. Untuk itu, topik yang menarik untuk dikaji,  pelaksanaan collaborative  governance da- lam  program  pengendalian  hama  BK  yang  di- lakukan  oleh  Kementerian  Pertanian,  Food  and Agriculture Organization (FAO), Pemerintah Dae- rah,  Perguruan  Tinggi  dan  masyarakat  di  Pulau Sumba.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam pengumpulan  data,  peneliti  me- nyiapkan  sejumlah  pertanyaan  melalui  pedoman wawancara yang merupakan metode yang penting bagi peneliti untuk mengumpulkan data yang akan dianalisis  dalam  penelitian  ini.  Dalam  proses  pe- ngumpulan  data,  menggunakan  metode purposive sampling dengan  melibatkan  pemilihan  informan berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti penga- laman,  kualifikasi,  atau  keahlian  informan  terkait topik  penelitian.  Peneliti  melakukan  wawancara kepada  FAO,  Direktorat  Perlindungan  Tanaman Pangan  Kementerian  Pertanian,  Dinas  Pertanian Kabupaten  Sumba  Timur,  Penyuluh  Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Sumba Timur dan Mas- yarakat  lokal  sebagai  informan  utama  penelitian. Selain  itu,  peneliti  menggunakan  data  sekunder yang  berupa data laporan kinerja pemerintah  dae- rah  untuk  mendukung  hasil  penelitian.  Data  yang berhasil  dihimpun  kemudian  dianalisis  meng- gunakan  pendekatan  Miles,  Huberman,  dan  Sal- dana  (2014)  melalui  kondensasi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tahap  awal  pertumbuhan  tanaman  atau fase  vegetatif  padi,  hama  belalang  memakan  se- luruh daun dan dalam semalam bisa menghancur- kan  seluruh  bagian  padi.  Sedangkan  apabila serangan  terjadi  di  tahap  pertumbuhan  reproduksi tanaman dimulai atau fase generatif, hama belalang memakan bulir dan batang padi sehingga tanaman padi tidak dapat berproduksi kembali.
Hasil  penelusuran  peneliti  menemukan,  sera- ngan  hama  yang  intensif  terjadi  di  beberapa kecamatan di bagian barat dari Sumba Timur antara lain  Lewa,  Lewa  Tidas,  Haharu,  dan  Umalolu. Tingkat  kerusakan  tertinggi  terjadi  di  beberapa desa di kecamatan Haharu dimana hampir seluruh lahan  pertanian  jagung  mengalami  gagal  panen. Selain  itu,  di  kecamatan  Lewa  dan  Lewa  Tidas, lahan  pertanian  padi  juga  terkena  serangan  hama
belalang. Selain di Sumba Timur, beberapa pema- ngku  kepentingan  di  kabupaten  juga  melaporkan kerumunan  hama  belalang  seperti  di  Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.
Belalang Kembara (BK) ( Locusta migratoria ) merupakan salah satu jenis hama yang sangat me- rusak  terutama  pada  fase  gegrarius  atau  menge- lompok. Di Indonesia, hama ini tersebar di wilayah bagian  timur,  diantaranya  di  Pulau  Sumba. Ledakan  ( outbreak )  BK  sudah  terjadi  sejak  tahun 2019 dan sudah terjadi pada periode-periode waktu sebelumnya.  Ledakan  BK  di  Pulau  Sumba  sudah sering  dialami  dengan  interval  waktu  semakin pendek  yang  berarti  ancaman  kerusakan  pada komoditas pertanian semakin tinggi.
Untuk mengatasi masalah ledakan BK, peme- rintah  bersama  pemangku  kepentingan  menjalin kolaborasi  dengan  menggerakan  seluruh  sumber daya yang dimiliki untuk mengendalikan populasi BK. Analisis yang mendalam terkait collaborative governance dalam pengendalian hama BK di Pulau Sumba  untuk  mengetahui  mekanisme  kolaboratif yang dijalankan dalam pengendalian hama BK.
Upaya pengendalian  hama BK (control mea- sures) yang  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  me- ngendalikan  melalui  kontrol  mekanis  dengan mengumpulkan  nimfa,  mematikan  belalang  yang terkumpul, atau memberikan sebagai pakan ternak yang  dilakukan  oleh  masyarakat  lokal  dengan kompensasi sebesar Rp.5.000/kg . Namun tindakan ini  kurang  efektif  dikarenakan  kapasitas  masya- rakat lokal kurang memadai untuk menangkap dan mengumpulkan hama BK. Tindakan pengendalian lainnya  adalah  dengan  melakukan  pengendalian kimiawi  menggunakan  pestisida  kimia  sintetis yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat.
Untuk  mengatasi  pengendalian  hama  BK, Sekretaris  Jenderal  Tanaman  Pangan  mengajukan bantuan  teknis  ke  Badan  Pangan  dan  Pertanian Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (FAO)  untuk  me- rancang  sebuah  proyek  tanggap  darurat.  Hal  ini dikarenakan FAO memiliki bidang keahlian dalam penanganan hama BK di berbagai negara termasuk Indonesia. Permasalahan serangan hama BK harus dapat  ditangani  dengan  tepat  baik  dalam  jangka pendek,  menengah,  maupun  panjang  untuk  me- minimalisir  terjadinya  kembali  serangan  hama  di masa depan.
Hasil  diskusi  dengan  para  pemangku  kepe- ntingan,  FAO  menemukan  bahwa  pemerintah mengalami dua tantangan yaitu anggaran di tingkat daerah  untuk  penyediaan  pestisida  dan  peralatan- nya untuk melakukan kegiatan pengendalian hama BK . Tantangan  berikutnya  yaitu  kesulitan  untuk mendistribusikan  pestisida  ke  daerah  yang  ter- dampak akibat buruknya akses jalan.
Upaya  kolaboratif  dilakukan  melalui  kerja- sama  antar  lembaga  yang  melibatkan  Pemerintah Pusat, FAO/NGO, Pemerintah  Daerah dan Pergu- ruan Tinggi serta masyarakat. Setelah kesepakatan antara Sekretaris Jenderal Tanaman Pangan dengan FAO ditandatangani,  dilakukan  pembentukan  tim yang  terdiri  dari  perwakilan  Direktorat  Perlindu- ngan  Tanaman  Pangan,  perwakilan  FAO,  dan peneliti dari beberapa Perguruan Tinggi.
Para  anggota  tim  beserta  ahli  melakukan kunjungan lapangan ke empat kabupaten  di Pulau Sumba  yang  terdampak  hama  BK  untuk  melihat secara  langsung  kondisi  faktual  di  lapangan  dan melakukan  pendataan.  Dari  hasil  kunjungan  ter- sebut,  hama  BK telah  menyerang  ke  area  yang lebih  luas  dengan  tingkat  populasi  dan  sebaran tertinggi  di  Kabupaten  Sumba  Timur  dan  Kabup- aten  Sumba  Barat  Daya.  Selain  tersebar  dengan luas,  ditemukan  fase  kehidupan  belalang  yang sudah tumpang tindih baik dari telur, nimfa, hingga imago  di  setiap  wilayah  yang  terkena  serangan hama BK.
Pendekatan  kolaboratif  dilakukan  oleh  pem- angku  kepentingan  yang  bekerja  sama  secara terintegrasi  untuk  mengatasi  masalah  tersebut. Dalam  konteks  pengendalian  hama, collaborative governance mengacu  pada  upaya  bersama  antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan  entitas  lainnya  untuk  mengelola  atau  menge- ndalikan  populasi  hama  BK  yang  dapat  menye- babkan  kerusakan  pada  tanaman,  hewan  ternak, atau lingkungan.
Pengendalian  hama  dilakukan  dengan  ke- giatan  yang  melibatkan  upaya  untuk  mengurangi atau  menghilangkan  populasi  hama.  Dalam  ke- rangka collaborative  governance ,  pengendalian hama  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab  satu entitas atau pihak, tetapi melibatkan berbagai pihak yang  memiliki  kepentingan  terkait,  seperti  petani, lembaga  pemerintah  terkait  pertanian,  perguruan tinggi,  lembaga  penelitian,  organisasi  lingkungan, dan masyarakat setempat.
Kerja  sama  antara  berbagai  pihak  ini  dapat melibatkan  berbagai  strategi  pengendalian,  ter- masuk  penggunaan  metode  pengendalian  kimia, biologis,  atau  mekanis,  pendidikan  dan  pelatihan petani, pemantauan dan pemodelan populasi hama, serta penelitian dan pengembangan teknologi baru dalam pengendalian hama.
Dalam  pelaksanaannya,  Pemerintah  Sumba Timur  bersama-sama  dengan  Perguruan  tinggi, Kementerian Pertanian, dan FAO bekerjasama dan melaksanakan  pengendalian  hama  BK  secara  ser- empak yang dimulai tanggal 6 Februari 2023.
Selain itu, salah satu kekuatan yang dihimpun dalam membangun kolaborasi ini dengan melibatkan  kekuatan  dan  ahli  pertanian  dari
peguruan tinggi ternama di Indonesia. Pemerintah melibatkan  Universitas  Gadjah  Mada,  Universitas Indonesia,  dan  Institusi  Pertanian  Bogor  melaku- kan  riset  untuk  penanganan  hama  BK.  Selain  itu, untuk  mengatasi  potensi  kerawanan  pangan  di daerah  tersebut,  beberapa  NGO  seperti Catholic Relief Service dan World Food Programme (WFP) memberikan bantuan pangan untuk masyarakat di daerah yang terdampak.
Gambar 1 . Pemangku Kepentingan yang Terlibat
Pola  kolaborasi  melalui  empat  rangkaian kegiatan secara berturutan dan berkesinambungan. Pertama,  melakukan  pemetaan  dan  identifikasi untuk  mengetahui  dimana  posisi  hama  BK  dan memperkirakan  jumlah  populasi.  Kedua,  melak- ukan  pengendalian  dengan  melakukan  penang- kapan maupun penyemprotan hama BK di daerah yang  sudah  teridentifikasi.  Ketiga,  melakukan evaluasi  yang  ditujukan  untuk  mengetahui  se- berapa  efektif  teknologi  pengendalian  yang  di- terapkan dalam menurunkan populasi hama BK di daerah  sasaran.  Keempat,  melakukan  monitoring dan  surveilensi  untuk  memantau  secara  berkesi- nambungan populasi dan penyebaran hama BK.
Pelaksanaan  empat  program  tersebut  dilaku- kan  secara  berkesinambungan  yang  melibatkan multi  pihak.  Untuk  mendapatkan  hasil  yang  op- timal,  rangkaian  kegiatan  tersebut  dilakukan  de- ngan  interval  dua  minggu  sekali  dan  melakukan konsolidasi  melalui  laporan  hasil  pemetaan, pengendalian,  dan  evaluasi  disampaikan  pada tanggal 15 dan 30/31 setiap bulannya. Kegiatan ini dikonsolidasikan secara terpadu oleh seluruh pihak yang  terlibat  dengan  mengedepankan  prinsip  pe- ngendalian  secara  luas,  serempak,  dan  berke- lanjutan.
Pelaksanaan  kegiatan  ini  dimulai  dengan menjalin  pertemuan  koordinasi  dan  persiapan gerakan  pengendalian  serentak  bersama  dengan empat  kabupaten  di  Pulau  Sumba.  Kegiatan  ini dilaksanakan  secara  bersama-sama  dalam  rentang waktu  yang  sama.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meng- hambat  pergerakan  hama  BK  yang  sangat  tinggi
Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah FAO/NGO Perguruan Tinggi Masyarakat
sehingga pola gerakan dilakukan dengan mobilisasi program secara serempak.
Sebelum  dilaksanakan  operasi  pengendalian, kegiatan peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis  mengenai  pemetaan  populasi  belalang kembara,  pengendalian,  dan  evaluasi  hasil  pe- ngendalian  kepada  petugas  yang  ditunjuk  dan diberi  mandat  sebagai  petugas  pengamat  dan pelaporan. Setiap petugas yang mendapatkan tugas diberikan  pemahaman  mendasar  dari  perguruan tinggi,  untuk  memahami  pola  dan  karakter  hama BK.  Dengan  pemahaman  dasar-dasar  hama  BK, diharapkan  pelaksanaan  operasi  pengendalian hama BK dapat dijalankan secara optimal.
Petugas yang terlibat merupakan perwakilan dari Dinas Pertanian lingkup Sumba, petugas pe- ngamat,  dan  anggota  dari  setiap  kecamatan  di empat  kabupaten  yang  terkoordinasi  sebagai satgas pengedali hama BK. Satgas tersebut men- jadi  motor  penggerak  dan  eksekutor  lapangan yang menjadi leader dalam operasi pengendalian hama BK.
Untuk itu, koordinasi dan pemahaman satgas dalam  mekanisme  kerja  operasi  sangat  me- nentukan  keberhasilan  pengendalian  hama  BK. Pokok-pokok  pengetahuan  dasar  yang  wajib dimiliki  oleh  setiap  petugas  adalah  cara  me- metakan  populasi  dan  menghitung  jumlah  po- pulasi  hama  BK  untuk  menentukan  ruang  gerak dan  aksi  yang  akan  dilakukan.  Hal  ini  bertujuan untuk memperoleh data secara lengkap dan detail mengenai  populasi  awal  hama  BK  sebelum  di- lakukan pengendalian dan populasi akhir setelah dilakukan pengendalian.
Selain  mengandalkan  Satgas,  Kementerian Pertanian juga mengadakan pelatihan secara ma- sif kepada masyarakat Sumba Tengah dan Sumba Timur serta masyarakat Sumba Barat dan Sumba Barat  Daya  terkait  dengan  pengentasan  hama belalang  dengan  menggunakan  APH  (Agensia Pengendali Hayati) melalui bakteri merah.
Peran  masyarakat  sangat  penting  untuk mempercapat proses pengendalian dan pemusna- han hama BK. Serangan hama BK telah menyebar hingga  mengaibatkan  kerugian  besar  bagi  mas- yarakat.  Dengan  melibatkan  masyarakat  dalam upaya  pengendalian  dan  pemusnahan  hama,  da- lam kurun waktu 3 bulan telah berhasil menang- kap  16  ton  hama  BK.  Metode  yang  digunakan oleh  masyarakat  dengan  menggunakan  jaring, mekainis  dan  manuat  serta  menyemprotkan insektisida APH secara masif. Penggunaan APH sejalan  dengan  hasil  penelitian  Dakhel  et  al, (2023)  yang  mengoptimalisasi  pengendalian wabah dengan menyemprotkan insektisida kimia dari udara yang relatif murah, cepat, dan efisien. Kementerian  Pertanian  bekerja  sama  dengan
Perguruan  Tinggi  untuk  inovasi  APH  dengan menggunakan  racun  asap  cair  yang  dapat  mem- buat  telur  tidak  menetas/mandul,  elisitor  dengan menggunakan  rumput.  Cara  ini  dinilai  cukup efektif untuk menekan jumlah hama BK.
Praktik  kolaborasi  yang  mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh lintas pemangku kepentingan dinilai sangat efektif dalam menekan populasi  hama  BK.  Kolaborasi  antara  Pemeritah Pusat, Pemerintah Daerah, FAO, Perguruan tinggi dan  masyarakat  berhasil  menekan  jumlah  po- pulasi hama BK secara drastis. Hal ini turut serta mempengaruhi  peningkatan  hasil  lahan  yang kembali  produktif.  Untuk  itu,  dalam  jangka pendek  ancaman  terhadap  krisis  pangan  akibat serangan hama BK dapat diselesaikan bersama.
Dalam konteks itu, praktik kolaboratif telah dilaksanakan pada beberapa penelitian terdahulu. Hasil  penelitian  ini  selaras  dengan  Rizzo  et  al (2021) yang menjelaskan patogen tanaman mem- pengaruhi  ketersediaan  pangan  dan  akibatnya ketahanan  pangan  melalui  penurunan  hasil  dan kematian tanaman. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya  kolaborasi  dalam  menanggapi  per- masalahan  kesehatan  tanaman.  Pampiglione  dan Velo  (2010)  dalam  penelitiannya  menjelaskan pentingnya  membentuk  kelompok  multidisiplin yang  mampu  mengembangkan  sektor  pengen- dalian  hama  sesuai  dengan  kebutuhan.  Hasil penelitian  Gong,  Du  dan  Sun  (2023)  juga  men- jelaskan pada mekanisme operasional kerja sama para  pemangku  kepentingan  dalam  pengaturan penggunaan pestisida dapat memajukan pembangunan  berkelanjutan  di  sektor  pertanian. Hasil  penelitian  Syarif  dan  Waridin  (2020) memperlihatkan  kolaborasi  dalam  pengendalian hama  dilakukan  melalui  sistem  Pengendalian Hama  Terpadu  dengan  mengkolaborasikan  ren- cana  pengembangan  dengan  para  pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  program  yang direncanakan.  Pemangku  kepentingan  yang  ter- golong  sebagai  pemain  kunci  adalah  Dinas Pertanian dan Perkebunan, Balai Penelitian Tana- man  Pangan  Hortikultura  (BPTPH),  Pengendali Hama  Penyakit  (PHP),  Pengamat  Organisme Pengganggu  Tumbuhan  (POPT),  dan  Ketua  Ke- lompok  Tani.  Aktor  yang  terlibat  adalah  Peme- rintah  Desa,  Pemerintah  Kecamatan,  dan  pelaku usaha.  Sedangkan  akademisi  berperan  sebagai pengatur konteks.
Dengan  sistem  kolaborasi  lintas  pemangku kepentingan,  upaya  pengendalian  hama  BK  ber- hasil  ditekan  secara  signifikan.  Sebagaimana konsep  c ollaborative  governance Ansell  dan Gash (2008), skema kolaboratif melalui interaksi antar  lembaga  baik  pemerintah  dan  non  peme- rintah  serta  masyarakat  dalam  pengambilan
keputusan  secara  bersama-sama  dengan  me- masukan  sumber  daya  yang  dimiliki  untuk  me- ngendalikan hama BK.
Keberhasilan dalam pengendalian hama BK merupakan  praktik  baik  yang  berhasil  diseleng- garakan  oleh stakeholders di  empat  wilayah Kabupaten  di  Pulau  Sumba.  Proses  kolaboratif dalam  proses  perencanaan,  implementasi  hingga evaluasi  program  pengandalian  dilaksanakan  se- cara bersama dan serempak. Hal ini berkontribusi positif  dalam  percepatan  penurunan  populasi hama BK.
Dalam  jangka  panjang,  skema  kolaborasi dalam  pengendalian  hama  BK  perlu  dilakukan terobosan yang lebih progresif. Jonatan A. Lassa (2017) menjelaskan monitoring dan pengendalian hama  memerlukan  dukungan  teknologi  dan inovasi  seperti  melalui  platform  pengelolaan secara  preventif.  Hasil  penelitian  Zhang  et  al, (2017) menemukan penggunaan inovasi teknologi dalam sistem pengendalian hama tanaman pangan melalui  platform  pengelolaan  preventif  berhasil secara efektif dan efisien mengatasi permasalahan hama.  Di  China,  sistem  pengelolaan  hama  bela- lang dengan memanfaatkan 127 stasiun lapangan dengan lebih dari 2000 teknisi yang terlibat dalam pemantauan  dan  pengendalian  hama  belalang. Pemerintah pusat dan provinsi mengoordinasikan upaya  para  teknisi  ini  dan  memastikan  bahwa mereka  terlatih  dengan  baik  dan  bahwa  stasiun lapangan  dilengkapi  dengan  pestisida,  peralatan aplikasi, dan tenaga pendamping.
Hasil penelitian ini memberikan pemahaman dasar  pada  praktik  kolaborasi  antar  pemangku kepentingan.  Namun  demikian,  penelitian  ini masih  terbatas  pada  praktik  kolaborasi  antar pemangku kepentingan. Sementara penelitian ini belum  memotret  pada  aspek  inovasi  kolaborasi sebagaimana hasil studi Zhang et al (2017). Untuk itu, pada penelitian berikutnya dapat dikembang- kan  penelitian  pada  praktik  inovasi  teknologi pengendalian hama.

## KESIMPULAN
Eksplosi hama Belalang Kembara (BK) terjadi kembali  di  tahun  2019  terus  meningkat  dan  ber- migrasi ke empat kabupaten di Pulau Sumba. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya krisis pangan di daerah dan berdampak luas bagi ekonomi nasional. Untuk  itu,  pendekatan  c ollaborative  governance yang  melibatkan  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah,  FAO  dan  NGO,  Perguruan  Tinggi  dan masyarakat  sekitar. Collaborative  governance di- lakukan  sebagai  mekanisme  kebijakan  pengenda- lian hama BK dengan menggerakkan sumber daya yang  dimiliki  seluruh  pemangku  kepentingan  ter- sebut untuk terjun bersama.
Peneliti  menyimpulkan  pendekatan  c ollabo- rative  governance sebagai  mekanisme  efektif  dan berhasil menekan populasi hama BK secara drastis. Peneliti merekomendasikan dalam jangka panjang, skema pendekatan c ollaborative governance dapat ditingkatkan dengan  menggunakan perangkat  tek- nologi untuk dapat memprediksi dan mempercapat penanganan  hama  BK  sehingga  ruang  gerak  pe- nanganan semakin cepat.

## DAFTAR PUSTAKA
Clara Therville, John M. Anderies, Michel Lecoq, and  Arianne  Cease.  (2021).  Locusts  and People:  Integrating  the  Social  Sciences  in Sustainable Locust Management. Agronomy. Dakhel,  W.,  H,  Jaronski,  S.,T,  Schel,  S.  (2020). Control  of  Pest  Grasshoppers  in  North America. Insects. 2020 Aug 24;11(9):566.
Direktorat  Perlindungan  Tanaman  Pangan.  2022. Data  Luas  Potensi  Serangan  Hama  Belalang Kembara (Locustan Migrata) Di Pulau Sumba Tahun 2022
Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An Integrative  Framework  for  Collaborative Governance. Journal of Public Administration Research and Theory. 22(1):1-29.
Gash, C. A. (2008). Collaborative Governance in Theory  and  Practice. Journal  of  Public Administration  Research  and  Theory ,  543-
571. Gavlosk,  J.  (2022).  Grasshoppers:  Identification, Monitoring and Management. https://www.gov.mb.ca/agriculture/crops/inse cts/pubs/grasshoppers-factsheet-revised- november2022.pdf
Gong,  J.;  Du,  H.;  Sun,  Y.  Collaboration  among Governments, Pesticide Operators, and Farmers  in  Regulating  Pesticide  Operations for Agricultural Product Safety. Agriculture 2023 , 13 , 2288.
Koesmaryono,  Y,  Hana,  F.T.,Yusmin.  (2005) Analisis  Hubungan  Tingkat  Serangan  Hama Belalang  Kembara.  J.  Agromet  19  (2)  :  13  – 23, 2005
Ly,  V.,  T.,  Elfis,  U.  K.  Retang,  Wadu.  J.  (2023) Analisis  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Ketahanan  Pangan  Rumah  Tangga  Petani  di Sumba  Timur.  Sustainable  Agricultural Technology  Innovation.  27-28  Januari  2023/ 236-244
Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014).
Qualitative  Data  Analysis,  A.  Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications
Mwangi,  R.,  W.,  Mustafa,  M.,  Charles,  Isabel. Wagara,  Noemi  Kappel.  (2023).  Selected emerging  and  reemerging  plant  pathogens
affecting  the  food  basket:  A  threat  to  food security,  Journal  of  Agriculture  and  Food Research, Volume 14, 2023.
Pampiglione, G., Velo, E. Pest control in Albania:
an  example  of  collaboration  in  technical  and scientific  development  in  public  health. Veterinaria Italiana, 46 (1), 37‐43.
Rizzo, Lichtveld, M., Mazet, J.,A.,K, Togami, E,. Miller. (2021). Plant health and its effects on food  safety  and  security  in  a  One  Health framework:  four  case  studies.  One  Health Outlook. 2021 Mar 31;3:6.
Sudarsono,  H.  (2003).  Hama  Belalang  Kembara:
Fakta Ledakan Populasi di Provinsi Lampung. Jurnal Hama dan Penyakit Tumbuhan Tropika 3(2), 2003
Sudarsono,  H.  (2008).  Pengaruh  lama  periode kering  dan  intensitas  curah  hujan  terhadap penetasan belalang kembara (Locusta migratoria  manilensis  Meyen).  J.  HPT Tropika 8(2): 117-122.
Susanti, E., Surmaini, E., Estiningtyas, W. (2018). Parameter Iklim sebagai Indikator Peringatan Dini  Serangan  Hama  Penyakit  Tanaman. Jurnal Sumberdaya Lahan Vol. 12 No. 1, Juli 2018: 59-70
Suwardiwidjaja,  E.  (2009.)  Faktor  iklim  dalam pengembangan  model  peramalan  organisme pengganggu tumbuhan. Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
Xu, Y,. Jiang, J,. Lin, X,. Shi, W,. Cao, C. (2022). Identification  of  diverse  viruses  associated with  grasshoppers  unveils  the  parallel relationship  between  host  phylogeny  and virome  composition.  Virus  Evol.  2022  Jun 17;8(2).
Zhang   W.   (2022)  ‘The  Diversity  of  Viral
Community in Invasive Fruit Flies (Bactrocera  and  Zeugodacus)  Revealed  by Meta-transcriptomics’, Microbial Ecology , 83: 739–52.
Zhang,  L,.  Hunter,  D.,M.  (2017).  Management  of locusts and grasshoppers in China. Journal of Orthoptera Research 26(2): 155-159.
https://jor.pensoft.net/article/20119/list/9/ Syarif,  N.,  Y.  Waridin.  An  Integrated  Pest Management  System  Development:  An Economic Valuation Analysis. Jurnal Ekonomi  &  Studi  Pembangunan  Volume  21 Nomor 2, Oktober 2020.