Tamara  Ratnasari,  I  Made  Pria  Dharsana  (2023),  Perbedaan  Tanggung  Jawab  Antara Cyber  Notary Dan Notaris  Atas  Pembuatan  Akta  Yang  Didasari  Identitas  Palsu,  Vol.  8,  No.  4,  Maret  2023, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate. v8i4.11662 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 4, Maret 2023

## PERBEDAAN TANGGUNG JAWAB ANTARA CYBER NOTARY DAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA YANG DIDASARI IDENTITAS PALSU

## Tamara Ratnasari, I Made Pria Dharsana
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok Email: tamara.ratnasari@ui.ac.id, dharsanaimade@yahoo.co.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisa  perbedaan  tanggung  jawab Cyber Notary dan  Notaris  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang Jabatan  Notaris  (UUJN)  terhadap  perbuatan  akta  yang  didasari  oleh  pemalsuan identitas dalam proses pembuatan akta otentik yang dibuatnya serta dampak hukum apa yang akan terjadi atas keabsahan akta yang dibuatnya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam analisa perbandingan ini adalah metode pendekatan yuridis normatif  yang  dimana  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dan  teori-teori hukum  yang  berkaitan  dengan  pembahasan  dalam  analisis  ini.  Penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  menggunakan  dan  menganalisis  norma-norma hukum tertulis yang berupa  undang-undang, buku-buku, tesis, jurnal, serta literatur perpustakaan yang berkaitan dengan kewenangan dan tanggung jawab Notaris untuk membuat  akta  otentik  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang perubahan  atas  UUJN,  Pasal  15.  Dalam  melaksanakan  kewenangannya,  Notaris dilarang melanggar kewajiban yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014. Terutama apabila  akta yang dibuat Notaris merugikan pihak yang memiliki kepentingan atas akta yang dibuat oleh Notaris itu sendiri, sehingga dapat diketahui pertanggungjawaban Notaris.
Kata kunci : Akta Otentik, Cyber Notary, Notaris, Identitas Palsu, Tindak Pidana.

## Abstract
The  purpose  of  this  analytic  study  is  to  analyze  the  responsibility  of  both  Cyber Notary and Notary based on Notary Profession Act Number 2 of 2014 (UUJN)  the act of identity forgery in the process of making the authentic deed and what is the legal impact that will occur including the validity of the deed and classification level of  the  evidence.  This  analysis  research  method  used  in  this  is  normative  juridical approach which examines the relevant laws and regulations, legal theories, studies and jurisprudence related to the discussion in this analysis. Normative legal research
is a type of research that emphasizes the use of legal norms in writing which can be in the form of laws, thesis, academic journal, and published literature related to the authority of a Notary to make authentic deeds based on Law No. 2 of 2014 concerning amendments  to  the  UUJN,  Article  15.  In  exercising  their  authority,  a  Notary  is prohibited from violating the prohibitions formulated in the Notary Profession Act Number  2  of  2014.  Especially  if  the  deed  made  by  the  Notary  is  unfair  and intentionally disadvantageous to one of the involved parties.
Keywords: Authentic Deed, Cyber Notary, Notary, Identity Forgery, Crime.Partisanship, Notary, Crime.

## Pendahuluan
Dalam  proses  pembuatan  akta  keinginan  para  pihak  dicatat  oleh  Notaris  untuk dibuatkan  akta.  Akta  otentik  adalah  salah  satu  bukti  berkekuatan  sempurna  yang berfungsi  sebagai  bukti  yang  kuat  bagi  para  pihak  dalam  perjanjian  tersebut.  Namun terdapat  kriteria-kriteria  ketat  yang  harus  dipenuhi,  syarat-syarat  tersebut  antara  lain adalah:  akta tersebut dibuat mengikuti template atau bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang atau dibuat  dihadapan  pejabat  umum  yang  berwenang  di  daerah kewenangannya  (Pasal  1868  Kitab  Undang-Undang  Perdata  -  selanjutnya  “KUHPer”). Notaris dalam pembuatan akta otentik harus memenuhi ketentuan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya “UUJN”) agar akta yang dibuat dapat menjadi alat bukti berkekuatan sempurna.
Notaris  dalam  jabatannya  berwenang  untuk  membuat  akta  otentik  mengenai kehendak-kehendak para penghadap yang berkepentingan (Akta Pihak atau Akta Partij ) dan akta yang diharuskan peraturan perundang-undangan (Sari et al., 2018) (Akta Relaas atau Berita Acara). Penghadap yang berkepentingan pun juga harus memenuhi berbagai kriteria seperti cakap melakukan perbuatan hukum, paling sedikit berumur 18 (delapan belas)  tahun  atau  telah  menikah,  dikenal  atau  dikenalkan  kepada  Notaris  oleh  2  (dua) orang saksi pengenal yang telah dewasa (paling sedikit berumur delapan belas tahun) dan wajib  dituliskan  dalam  akta  bahwa  para  penghadap  telah  dikenal  (Ma’ruf  &  Wijaya, 2015). Karena persyaratan kecakapan dan kedewasaan tersebut maka identitas penghadap sangatlah  penting  diperiksa  termasuk  semua  dokumen  terkait  identitas  yang  menjadi prasyarat dari akta otentik yang ingin dibuat. Dokumen tersebut adalah syarat wajib yang dimintakan Notaris agar dapat dilampirkan dokumen pelengkapnya dalam Minuta Akta (yaitu akta asli yang disimpan di Kantor Notaris). Tidak hanya mengenai keaslian Kartu Identitas dan dokumen, Notaris harus dapat memastikan bahwa pemegang Kartu Tanda Penduduk  tersebut  bukanlah  identitas  fiktif  yang  diasumsi  oleh  Penghadap  palsu  atau aktor  bayaran,  atau  “kebetulan”  yang  praktis  seperti  penghadap  tidak  bisa  menghadiri langsung tetapi menitipkan dokumen-dokumennya.
Penghadap  sendiri  juga  harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  seperti  cakap melakukan perbuatan hukum, berumur dewasa (paling sedikit delapan belas tahun) dan
atau telah menikah (Dharma, 2015). Selain itu, Penghadap juga harus dikenal oleh Notaris atau  diperkenalkan  kepadanya  oleh  dua  orang  saksi  pengenal  yang  telah  memenuhi persyaratan tersebut dan pengenalan juga ditegaskan dalam akta (Utomo & Safi’i, 2019). Jika prosedur-prosedur tersebut tidak dipenuhi, maka akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan (Purnayasa, 2018).
Dari syarat-syarat tersebut, posisi Notaris sebagai pejabat umum yang dipercayai untuk  memastikan  dan  menjamin  bahwa  Notaris  telah  melaksanakan  kewajibannya dengan seksama dan dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dikarenakan hal tersebut merupakan kewajiban yang harus dijalankan Notaris, seperti yang dimaksud dalam UUJN 2014 Pasal 16 ayat (1) huruf (a) “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: bertindak  amanah,  jujur,  saksama,  mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga  kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;”. Makna dari kata “saksama” dalam pasal ini dapat diartikan “cermat dan teliti” (Umboh et al., 2023), dalam menjalankan kewajiban membuat akta, Notaris haruslah berhati-hati dalam mengenal para penghadap, sehingga dengan  demikian  ia  bertindak  amanah,  dapat  mengenali  dan  mengetahui  hak  dan kewajiban  masing-masing  pihak  sehingga  Notaris  bersifat  imparsial  dan  menjaga kepentingan semua pihak yang terkait, yang mengakibatkan akta yang dibuat merupakan suatu  kulminasi  dari  tindakan  amanah  yang  jujur  dan  dibuat  secara  mandiri  tanpa keberpihakan.  Oleh  karena  itu  Notaris  wajib  bertindak  secara  berhati-hati  sebelum pembuatan akta, teliti dalam fakta-fakta yang terkait sebagai pertimbangannya, meneliti kelengkapan, kebenaran dan keabsahan alat bukti atau dokumen yang diberikan sebelum dibuat dan dituangkan dalam akta dan harus memberi kepastian bahwa seluruh kejadian yang  dicatat  dan  fakta-fakta  yang  diungkapkan  dalam  akta  betul-betul  telah  diperiksa dan/atau dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para menghadap pada waktu yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur pembuatan akta. Secara formal hal tersebut dilakukan untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang waktu menghadap, para pihak menghadap yang hadir di tempat, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, diperiksa dan didengar oleh Notaris serta keterangan para penghadap benar adanya (Adjie, 2011).
Jika Notaris telah melaksanakan prosedur dengan benar, jika dikemudian hari ada perkara  perdata  menyangkut  akta  notaris  tersebut  maka  pembuktian  dalam  perkara perdata hanya sebatas kebenaran formil dari akta, yang mengikuti asas actori in cambit probatio dalam Pasal 1865 KUHPer:
“Setiap  orang  yang  mendalilkan  bahwa  ia  mempunyai  sesuatu  hak,  atau,  guna meneguhkan  haknya  sendiri  maupun  membantah  suatu  hak  orang  lain,  menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.” Asas  tersebut  juga  termuat  di  dalam  Pasal  163 Herzien  Indlandsch  Reglement (selanjutnya  “HIR”):  “Dalam  pembuktian  suatu  perkara  perdata,  yang  dicari  dan diwujudkan  adalah  kebenaran  formil  ( formeel  waarheid ),  artinya  kebenaran  yang hanya didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh para pihak tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim.”
Kemudian dapat  disimpulkan bahwa kewenangan Notaris yang mematuhi  kode etik hanya sebatas kebenaran formil dari suatu akta, dimana kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal (seperti dokumen-dokumen yang menjadi dasar dibuatnya akta)  yang  diajukan  ke  dalam  persidangan  yang  kebenarannya  hanya  dibuktikan berdasarkan  bukti-bukti  yang  diajukan  tanpa  perlu  disertai  adanya  keyakinan  atau perlunya meyakinkan hakim.
Namun meskipun didasari atas kepercayaan dan kehati-hatian, masih ada pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan celah dan memaksakan untuk  mendapatkan  hak  yang  seharusnya  tidak  didapatkan  dengan  memalsukan dokumen-dokumen  prasyarat  seperti  KTP,  sertifikat-sertifikat,  dokumen-dokumen bahkan  hingga  melakukan  pemalsuan  identitas.  Jenis-jenis  pemalsuan  identitas  pun beragam, mulai dari memberikan dokumen identitas yang tidak sesuai, meminta bantuan dari aktor bayaran untuk mewakilkan penghadap tanpa sepengetahuan penghadap, atau dengan  sepengetahuan  penghadap  atas  keinginannya  sendiri.  Meskipun  kesalahan terutama jatuh kepada pihak yang memanfaatkan situasi dan kondisi, namun  terkadang Notaris sendiri yang sengaja berpartisipasi dengan menerima imbalan yang ditawarkan oleh  pihak  yang  tidak  berwajib  tersebut.  Jika  demikian,  berbagai  sanksi  pun  dapat diterapkan  mulai  dari  sanksi  tertulis,  administrasi  (Pasal  85  UUJN),  sosial/reputasi, perdata hingga pidana.
Berbeda  dengan  Notaris  dengan  cara  operasional  baku  yang  diterapkan  di Indonesia, di berbagai negara common law seperti Amerika dan Malaysia, Notaris - yang disebut notary  public dengan  salah  satu  metode  kerja  yang  disebut cyber  notary -  dan para penghadap diberi kebebasan penuh untuk membuat akta secara virtual menggunakan data elektronik, dengan pembubuhan tanda tangan yang dilakukan secara tidak langsung, bahkan  dengan  proses  pertemuan  yang  sepenuhnya  melalui  internet  (Chalid,  2020). Meskipun lebih praktis dan hemat waktu, beberapa kritik mengenai kelemahannya pun bermunculan,  seperti  bagaimana  keabsahan  akta  dari cyber  notary tersebut?  Terlebih apabila ternyata ada identitas dari pihak-pihak yang dipalsukan?
Perlindungan hukum bagi Notaris terhadap akta yang didasari oleh identitas palsu tersebut secara normatif telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat  disarankan  kepada  Notaris  dalam  tahapan  membuat  akta  harus  memperhatikan hukum dan akibatnya apabila terjadi kesalahan akibat kurangnya ketelitian Notaris dan agar  lebih  berhati-hati  dan  melangsungkan  langkah  preventif.  Notaris  juga  tidak  perlu tergesa-gesa  dalam  proses  pembuatan  akta  dan  tidak  perlu  mengorbankan  waktu  dan mempermudah proses dengan melangkahi atau mempercepat prosedur yang seharusnya dilakukan hanya karena tekanan dari penghadap atau sebagai bagian dari servis yang baik kepada  penghadap.  Notaris  dan  pegawainya  harus  saling  mengingatkan  dan memperhatikan apabila ada prosedur yang dilewati oleh salah seorang, dan agar selalu melekatkan identitas penghadap pada minuta akta.
Perbedaan Tanggung Jawab antara Cyber Notary dan Notaris atas Pembuatan Akta yang Didasari Identitas Palsu

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  hasil  penelitian  ini  adalah metode  Yuridis  Normatif  yang  merupakan  penelitian  hukum  doktrinal  yang menggunakan metode penelitian kepustakaan, mengkaji studi dokumen dan literatur serta menggunakan  data  sekunder  (Soekanto,  2007).  Penelitian  hukum  menggunakan pendekatan statute-approach (Marzuki,  2017)  yang  dilakukan  dengan  menelaah peraturan-peraturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang akan dijawab,  dan comparative-approach (Hartono,  2006) yaitu  pendekatan  perbandingan  dengan  cara membandingkan  hukum  antar  negara . ,  yang  berikutnya  dianalisis  secara  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  metode  deskriptif  analisis  yang  bertujuan menguraikan dan menganalisis masalah secara rinci dan menelaah berdasarkan teori-teori hukum yang terkait.

## Hasil dan Pembahasan
Kebebasan  bagi  para  penghadap  untuk  membuat  suatu  perjanjian  merupakan kebebasan  yang  berkaitan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  hukum  keperdataan,  yang selanjutnya dituangkan dalam akta. Akan tetapi tidak sedikit pihak-pihak yang berupaya untuk  mengalihkan  apa  yang  seharusnya  bukan  merupakan  haknya,  dengan  cara  yang melanggar hukum juga. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHPid)  Serta  Komentar-Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal, kejahatan ini dinamakan penipuan dengan unsur-unsur sebagai berikut (Soesilo, 1995):
1. membujuk  orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. maksud  pembujukan  itu  ialah  hendak  menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain dengan melawan hak;
3. membujuknya itu dengan memakai: nama palsu atau keadaan palsu; atau akal cerdik (tipu muslihat); atau karangan perkataan bohong.
Membuat  perjanjian  dengan  basis  penipuan  adalah  suatu  bentuk  pelanggaran persyaratan subjektif dari Pasal 1320 KUHPer dan Pasal 378 KUHPid, sehingga akta dan perjanjian  tersebut  dapat  dibatalkan  dan  pelaku  menghadapi  ancaman  pidana  penjara maksimal  4  tahun.  Lebih  lanjut,  barang  siapa  yang  melakukan  pemalsuan  surat  dan keterangan palsu diancam pidana penjara paling lama delapan tahun dalam Pasal 264 dan 266 KUHPid. Dokumen palsu dan keterangan palsu dari para penghadap kerap menjadi permasalahan dan ancaman bagi para Notaris. Meskipun Notaris tidak bertanggungjawab atas dokumen dan/atau keterangan palsu  yang dibuat oleh para penghadap, akan tetapi alat  bukti  palsu  tersebut  tetap  menempatkan  Notaris  dalam  posisi  rawan  karena  hal tersebut seringkali menjadi celah pidana bagi sang Notaris. Ketika terjadi sengketa, sering kali Notaris dipanggil dan dimintai keterangan sebagai saksi atau dipanggil sebagai turut tergugat  untuk  melengkapi  suatu  gugatan  (Rudy  &  Mayasari,  2021).  Sebagai  pejabat umum pembuat akta, kehati-hatian dalam setiap terhadap proses pembuatan akta menjadi bagian dari tanggung jawab dan kewajiban Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris Indonesia merupakan  Notaris  yang  mengikuti  asas    Notaris  yang  menjadi  pedoman  operasional
Notaris  yaitu  “ Tabellionis  Officium  Fideliter  Exercebo ”  yang  berarti  Notaris  dalam menjalankan tugasnya membuat akta harus melakukannya dengan cara tradisional (Noor, 2010). Menurut KBBI Daring, arti dari kata “tradisional” adalah (menjalankan sesuatu) menurut  tradisi (adat) (Umboh  et  al.,  2023), dimana tradisi-tradisi menjalankan profesi Notaris  juga  sudah  terinkorporasi  di  dalam  UUJN (Wiryawan,  2020)  dan  Kode  Etik Profesi  Notaris (Sinaga,  2020).  Dengan  demikian,  Notaris  Indonesia  wajib  beroperasi secara “tradisional” dengan mengikuti prosedur dan metode yang sudah ditentukan dari proses  menemui  dan  pengenalan  penghadap,  mendengarkan  keinginannya,  menyusun akta  dengan  unsur-unsur  baku  akta,  pembacaan  akta  dengan  minimal  dua  orang  saksi, penandatanganan  akta,  penyimpanan  akta,  besar  maksimum  honorarium.  Unsur-unsur tersebut merupakan syarat kolektif yang wajib dipenuhi jika ingin akta tersebut menjadi akta otentik yang berkekuatan pembuktian sempurna.
Standar  tersebut  juga  sudah  tertanam  dalam image atau  gambaran  masyarakat tentang Notaris sebagai suatu sosok kepercayaan yang menjaga kepentingan para pihak yang  terkait  dalam  perbuatan  hukum  demi  terlaksananya  perbuatan  hukum  yang berimbang dan tidak merugikan salah satu pihak. Masyarakat membutuhkan sosok yang ketentuan-ketentuannya  dan  cara  kerjanya  dapat  diandalkan,  dipercaya,  yang  tanda tangan serta capnya memberikan jaminan dan keamanan bahwa akta yang dibuat sudah mencapai standar dan berdasarkan keadilan sebagai  bukti kuat yang dapat diandalkan, seorang ahli yang netral dan berpengalaman dalam memberikan nasihatnya ( onkreukbaar atau unimpeachable ) dan dapat membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya jika dikemudian  hari  bukti  tersebut  dibutuhkan  di  luar  atau  dalam  pengadilan  (Mowoka, 2014).
Sedangkan  dalam  negara anglo  saxon , Notaris  dikenal  dengan  sebutan public notary dengan ekstensi kategori sebagai cyber notary . Istilah cyber notary pertama kali diciptakan oleh American Bar Association (ABA) di tahun 1994. Konsep ini mengandung makna  bahwa  seorang cyber  notary adalah  seseorang  yang  mempunyai  spesialisasi kemampuan  dalam  bidang  hukum  dan  komputer  yang  dapat  beroperasi  secara  virtual dengan  seutuhnya  (Makarim,  2011). Cyber  notary adalah  notaris  yang  menggunakan kemajuan  teknologi  dalam  proses  pembuatan  aktanya,  seperti:  digitalisasi  dokumen, pengiriman dokumen secara digital, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi (percakapan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi (Suherman et al., 2021)), penandatanganan akta secara elektronik, dan metode-metode serupa lainnya yang mempersingkat proses pembuatan akta (Dewi, 2021).
Tentu di era digital seperti saat ini, hal tersebut jika dapat diterapkan di Indonesia akan  sangat  membantu  mengurangi  waktu  pengerjaan,  transportasi  dan  modal  yang dibutuhkan  untuk  membuat  akta  bagi  para  pihak  yang  terkait.  Namun  keberadaan  dan implementasi cyber  notary tidak  dapat  diimplementasikan  di  Indonesia  dikarenakan bertentangan dengan asas metode tradisional dan dalam Pasal 5 UU ITE telah dijelaskan bahwa akta notaris merupakan pengecualian dari dokumen elektronik yang sah apabila dibuat  menggunakan Sistem  Elektronik dalam ketentuan UU  ITE. Beberapa pendapat dari peneliti hukum mengenai penerapan cyber notary di Indonesia mayoritas menyetujui
Perbedaan Tanggung Jawab antara Cyber Notary dan Notaris atas Pembuatan Akta yang Didasari Identitas Palsu
bahwa  meskipun  UUJN  menghadirkan  konsep cyber  notary ,  namun  peluang penerapannya belum luas karena pembatasan bentuk dan tata cara pembuatan akta. Begitu juga  dengan  pengenalan  penghadap  secara  elektronik  atau  telekonferensi,  pembacaan akta  dan  penandatanganan  akta,  dan  adanya  keharusan  untuk  bertemu  langsung  antara semua pihak, serta tidak adanya pembuatan minuta akta dalam bentuk lain yang diterima dan  diakui  Pemerintah  selain  dalam  bentuk  fisik  (Pangesti  et  al.,  2020). Konsep cyber notary yang ada sekarang terbatas hanya pada sertifikasi transaksi secara elektronik dan pembuatan akta risalah RUPS melalui media elektronik. Terdapat peluang dalam UUJN agar konsep cyber notary diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, tetapi untuk  melakukan hal  itu harus dilakukan penambahan dalam  Pasal  15  Ayat  (1)  UUJN untuk memperbolehkan menghadap melalui telekonferensi dan untuk kedepannya harus ditegaskan apakah kewenangan cyber notary tersebut termasuk kewenangan pembuatan akta otentik atau tidak (Alwajdi, 2020). Selain itu, ahli hukum Dr.Laely Nurhidayah S.H., LLM.  juga  menambahkan  “peluang  dan  tantangan  tersebut  (dalam  penerapan  konsep cyber notary di Indonesia) dari segi pengaruhnya pada perumusan norma dan kebijakan yang  sebaiknya  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  hal  menjamin  kepastian  hukum  dan kemudahan berusaha di Indonesia.”(Alwajdi, 2020) terutama saat adanya krisis nasional yang tidak terduga seperti pada saat pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan secara  seketika  menghentikan  proses  tatap  muka  yang  lazim  dilakukan  sebelumnya. Selain  itu,  ketentuan  UUJN  -  terutama  Pasal  16  Ayat  (1)  huruf  m,  dan  UUJN  secara keseluruhan - merupakan peraturan yang tidak dapat dikesampingkan dengan peraturan lainnya termasuk peraturan kedaruratan terkait permasalahan Covid-19 , dimana pada saat itu kebutuhan pelaksanaan cyber notary lebih mendesak dan terkuak perlunya perubahan untuk mengakomodasi krisis yang kemungkinan terjadi di masa depan (Wijaya, 2021). Akan tetapi hingga suatu saat ditambahkan pasal yang mengakomodir dan menambahkan kewenangan cyber notary di Indonesia, pengakuan Pemerintah akan akta yang berbentuk digital,  termasuk  juga  karena  perbedaan  asas  dan  metode  praktik,  maka  tidak dimungkinkan untuk mengimplementasikan konsep dan cara kerja seutuhnya dari cyber notary di Indonesia untuk saat ini.
Karena  itu  pun  juga,  maka  pertanggung  jawaban  jika  ada  akta  yang  didasari pembuatannya  oleh  identitas  palsu  juga  berbeda.  Di  Indonesia,  pertanggungjawaban Notaris  terhadap  akta  tersebut  berbeda  tergantung  derajat  niat  dan  kesengajaan  dari Notaris itu sendiri. Jika terdapat dugaan keterlibatan Notaris terhadap perbuatan melawan hukum  dimana  ia  turut  serta  melakukan  kejahatan  dalam  bentuk  pemalsuan  aspek dokumen. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk tindak pidana dalam KUHPid, yang diatur dalam Pasal 55 (turut melakukan) dan Pasal 56 (membantu melakukan):
“Pasal 55 KUHPid:
1. Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana: 1e.  Orang  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  atau  turut  melakukan perbuatan itu;
2e.  Orang  yang  dengan  pemberian,  perjanjian,  salah  memakai  kekuasaan  atau
pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya  upaya  atau  keterangan,  sengaja  membujuk  untuk  melakukan  sesuatu perbuatan.
2. Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang dipertanggungjawabkan kepadanya  hanyalah  perbuatan  yang  dengan  sengaja  dibujuk  oleh  mereka  itu, serta dengan akibatnya.
Pasal 56 KUHPid: Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan:
1. Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;
2. Barangsiapa  dengan  sengaja  memberikan  kesempatan,  daya  upaya,  atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.”
Perlu diingat bahwa seharusnya Notaris menjadi pihak yang netral dan tidak boleh diuntungkan oleh transaksi akta tersebut (UUJN 2004, Pasal 53. Pasal 16 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris). Jika hasil penyidikan mengindikasikan kesengajaan Notaris,  maka  Notaris  dapat  dikenakan  sanksi-sanksi  mulai  dari  Sanksi  Perdata, Administratif /Kode Etik Jabatan Notaris yang diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Sanksi-sanksi  dalam  UUJN  dan  Kode  Etik  Profesi  Notaris  tidak  menyebut/mengatur eksklusif  mengenai  sanksi  pidana.  Namun  pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  dalam Notaris yang termasuk dalam unsur-unsur pemalsuan, penipuan, dan kesengajaan dalam proses  pembuatan  akta  otentik,  setelah  dijatuhkan  sanksi  perdata,  sanksi  administratif dan/atau  pelanggaran  kode  etik,    pelanggaran  tersebut  dapat  dikategorikan  lebih  lanjut dan termasuk sebagai tindak pidana jika terbukti keterlibatan Notaris tersebut yang secara sengaja melakukan pemalsuan dalam akta otentik (Firmansyah & Adjie, 2018). Hukuman Pidana Penyertaaan yang ada pada Pasal 263 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 angka (1) dan (2) KUHPid, akibat kelalaiannya terancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun. Posisi  notaris  adalah  posisi  integral  yang  dimaksudkan  untuk  membantu  menciptakan kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  dengan  kehati-hatian  yang dimaksudkan untuk mencegah (preventif) potensi terjadinya masalah hukum melalui akta otentik  yang  dibuat  oleh  dirinya  melalui  prosedur  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan dalam  UUJN,  oleh  karena  itu  tugas  Notaris  Indonesia  tidak  bertindak  sekedar  sebagai pengesah  perjanjian  seperti  Notaris  Hukum Anglo  Saxon ,  tetapi  Notaris  Indonesia berperan  lebih  aktif  dalam  menjalankan  setiap  langkah  kewajibannya  dan  membantu masyarakat (Notaris, 2013).
Akan  tetapi  tanggung  jawab cyber  notary sangatlah  berbeda  karena  Notaris  di negara Common Law memiliki kewajiban yang berbeda pula. Kewajiban utama Notaris di  negara Common  Law adalah  sekedar  untuk  mengesahkan  dokumen  tanpa  adanya kewajiban  untuk  memeriksa  dan  memastikan  bahwa  data  yang  digunakan  adalah  data yang  berhak  digunakan  atau  tidak.  Atas  perbedaan  mendasar  inilah,  maka  Notaris Common Law dan beserta ekstensinya, cyber notary , memiliki kebebasan yang jauh lebih luas dan tidak dapat dikenakan hukuman atas akta yang didasari oleh identitas palsu. Atas kebebasan itu pun juga, maka mereka dapat mengadakan pengumpulan data sepenuhnya melalui  daring,  tanpa  perlu  adanya  kewajiban  bagi  para  pihak  untuk  bertemu  muka, ataupun menghadiri dalam daerah yurisdiksi notaris tersebut.

## Kesimpulan
Dikarenakan perbedaan prinsip dan asas, maka sistem kerja Notaris di Indonesia tidak  dimungkinkan  bekerja  seperti cyber  notary ,  kecuali  ada  pembaharuan  hukum terhadap seluruh peraturan-peraturan dan hukum yang terkait dengan sistem kerja Notaris Indonesia.  Meskipun  beberapa  aspek  mungkin  di  masa  depan  dapat  dilakukan  seperti mempersingkat  proses  melalui  daring  -  seperti  pertemuan  melalui  telekonferensi, penandatanganan  elektronik,  penyimpanan  dan  pengiriman  dokumen,  namun  pada dasarnya pembuatan akta elektronik belum dimungkinkan karena sangkut paut erat antara sejarah, masalah pembuktian baik di luar atau dalam pengadilan, dan pertentangan dari peraturan-peraturan  lain  yang  terkait  -  seperti  UU  ITE,  UUJN,  Kode  Etik  Profesi,  dan peraturan lainnya.
Tanggung  jawab  Notaris  yang  bersangkutan  atas  akta  yang  dibuat  berdasarkan identitas  palsu  beragam,  tergantung  niatan,  kesengajaan,  dan  masalah  yang  terdapat  di dalam  kasus  tersebut.  Berbagai  sanksi  dan  hukuman  pun  dapat  diterapkan,  mulai  dari sanksi  administratif,  perdata  dengan  pembatalan  akta  dan  ganti  rugi,  bahkan  pidana berupa kurungan penjara selama 2 (dua) tahun jika terbukti melakukan tindak penipuan sebagaimana yang termaksud dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) dari Kitab Undang- Undang  Hukum  Pidana.  Notaris  sebagai  pejabat  umum  dan  profesi  kepercayaan  yang memiliki kewenangan besar dalam setiap tahap pembuatan akta serta penyuluhan hukum harus  mengikuti  prosedur  dan  bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  akta  yang pembuatannya dipercayakan kepadanya karena Notaris mempunyai tugas dan tanggung jawab  besar  dimana  ia  dipercaya  untuk  membuat  akta  otentik  berkekuatan  sempurna sebagai  pembuktian  bagi  para  penghadap  yang  berkonsultasi  dan  membuat  akta kepadanya. Oleh karena itu apabila Notaris melakukan pelanggaran demi menguntungkan diri  sendiri  dengan  merugikan  penghadap  dan  pihak  lain,  perbuatan  tersebut  akan mengorbankan  hak  dari  penghadap  yang  datang  kepadanya  dan  menyebabkan ketidakpercayaan  masyarakat  umum  kepada  Notaris.  Majelis  Pengawas  Notaris  harus lebih berhati-hati dan optimal dalam pengawasan terutama mengenai pelanggaran pidana dan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris.
Berbeda dengan Notaris Indonesia, Notaris-Notaris di negara Common Law - dan ekstensinya  sebagai cyber  notary ,  berfungsi  sekedar  untuk  mengesahkan  dokumen- dokumen yang perlu disahkan dan disaksikan oleh posisi kepercayaan. Mereka juga tidak berperan  andil  dalam  penyusunan  akta,  sehingga  mereka  tidak  dapat  dituntut  apabila dalam pembuatan akta tersebut terdapat unsur pemalsuan identitas.

## BIBLIOGRAFI
Adjie, H. (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris . Refika Aditama.
Alwajdi, M. F. (2020). Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha Di Indonesia. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 9 (2), 257.
Chalid, M. R. I. (2020). Hambatan Dan Prospek Hukum Penyelenggaraan Jasa Notaris Secara Elektronik Di Indonesia Memasuki Era Society 5.0. Indonesian Notary , 2 (4).
Dewi, L. A. T. (2021). Legal Aspect of Cyber Notary in  Indonesia. Journal of Digital Law and Policy , 1 (1), 37–44.
Dharma, A. D. S. (2015). Keberagaman pengaturan batas usia dewasa seseorang untuk melakukan  perbuatan  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia . Sebelas Maret University.
Firmansyah, F. A., & Adjie, H. (2018). Keabsahan Ujian Pengangkatan Notaris Sebagai Syarat Pengangkatan Notaris. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) , 4 (2), 15–25.
Hartono,  C.  F.  G.  S.  (2006).  Penelitian  Hukum  di  Indonesia  pada  Akhir  Abad  ke-20, cetakan ke-2. Penerbit Alumni, Bandung .
Ma’ruf,  U.,  &  Wijaya,  D.  (2015).  Tinjauan  Hukum  Kedudukan  Dan  Fungsi  Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Membuat Akta Otentik (Studi Kasus di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang). Jurnal Pembaharuan Hukum , 2 (3), 299–309.
Makarim, E. (2011). Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan Cyber Notary di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan , 41 (3), 466–499.
Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media.
Mowoka,  V.  P.  (2014).  Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Notaris  terhadap  Akta  yang Dibuatnya. Lex Et Societatis , 2 (4).
Noor, H. J. (2010). Jasa notaris sebagai salah satu upaya dalam memperkuat rezim anti pencucian uang . Universitas Gadjah Mada.
Notaris, P. P. I. (2013). Jati Diri Notaris Indonesia . Gramedia Pustaka Utama.
Perbedaan Tanggung Jawab antara Cyber Notary dan Notaris atas Pembuatan Akta yang Didasari Identitas Palsu
Pangesti, S., Darmawan, G. I., & Limantara, C. P. (2020). The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia. Rechtsidee , 7 .
Purnayasa,  A.  T.  (2018).  Akibat  Hukum  Terdegradasinya  Akta  Notaris  yang  Tidak Memenuhi  Syarat  Pembuatan  Akta  Autentik. Acta  Comitas:  Jurnal  Hukum Kenotariatan , 3 (3), 395–409.
Rudy, D. G., & Mayasari, I. D. A. D. (2021). Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara  Perdata  Melalui  Persidangan  Secara  Elektronik. Jurnal  Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha , 9 (1), 167–174.
Sari, D. A. W., Murni, R. A. R., & Udiana, I. M. (2018). Kewenangan Notaris di Bidang Cyber Notary Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan Notaris . Udayana University.
Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara , 10 (2).
Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat .
Soesilo,  R.  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .
Suherman,  A.,  Aryani,  L.,  &  Yulyana,  E.  (2021).  Analisis  Fungsi  Peraturan  Mentri Pendidikan,  Kebudayaan,  Riset  dan  Teknologi  Nomor  30  Tahun  2021  dalam Mencegah Kekerasan Seksusal di Kampus. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan , 7 (7), 173–182.
Umboh, C. P., Lengkong, F. D. J., & Plangiten, N. N. (2023). Efektivitas Program Guru Penggerak Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi di SMP Negeri 3 Tumpaan. JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK , 9 (2), 117–131.
Utomo, H. I. W., & Safi’i, I. (2019). Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasian Akta. Res Judicata , 2 (1), 213–226.
Wijaya,  H.  W.  (2021).  Problematika  Hukum  Pelaksanaan  Cyber  Notary  Dalam  Masa Pandemi Covid-19. Proceeding of Conference on Law and Social Studies .
Wiryawan,  A.  W.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Notaris  Yang  Dinyatakan  Pailit Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Lex Renaissance , 5 (1), 193– 206.

## Copyright holder:
Tamara Ratnasari, I Made Pria Dharsana (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: