CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058

## Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Sugeng Susanto *1 , Ikraman 2 , Po Abas Sunarya 3
1,2 Program Studi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Raharja
3 Program Studi Manajemen Ritel, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Raharja Email : *1 sugeng.susanto@raharja.info , 2 ikraman@raharja.info , 3 abas@raharja.info

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  meminimalkan  potensi kerugian  dan  memastikan  bahwa  proses penyewaan aset milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dilakukan secara efisien dan sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Dengan  mengidentifikasi  risiko-risiko  yang  mungkin  timbul dalam  proses  penyewaan  barang  milik  daerah,  seperti  risiko  kerusakan  barang,  risiko ketidakpatuhan  hukum,  atau  risiko  keuangan.  Metodologi  yang  digunakan  pada  kajian  profil risiko dan pola penanganan risiko proyek menggunakan metode COSO dalam hal ini dilakukan kegiatan  Focus  Group  Discussion  (FGD)  dan  selanjutnya  melakukan  verifikasi  melalui kegiatan  survei  lapangan.  Para  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  dalam  kegiatan  FGD diantaranya  Unsur  PemerintahPusat/Daerah,  Badan  Usaha,  Akademisi,  dan  Praktisi.  Risiko sewa barang milik daerah memiliki implikasi yang penting bagi pemerintah daerah. Beberapa implikasi  yang  dapat  muncul  serta  rekomendasi  untuk  mengelola  risiko  tersebut  antara  lain, implikasi  resiko,  rekomendasi  pengelolaan  risiko.  Memperhitungkan  risiko  sewa  barang  milik daerah dengan serius dan mengimplementasikan rekomendasi ini dapat membantu pemerintah daerah mengelola risiko dengan lebih baik dan menjaga stabilitas serta reputasi dalam operasi penyewaan barang.
Kata Kunci — risiko kerusakan, meneglola risiko, penyewaan barang milik daerah

## Abstract
The purpose of this research is to minimize potential losses and ensure that the rental process of assets  owned  by  the  South  Tangerang  City  Government  is  carried  out  efficiently  and  in accordance  with  applicable  regulations  by  identifying  potential  risks  that  may  arise  in  the process of renting local assets, such as the risk of damage to goods, legal non-compliance, or financial risk. The methodology used in the study of risk profiles and risk management patterns in  projects utilizes  the COSO  method  in  this  case,  activities  such  as  Focus  Group  Discussions (FGD)  and  field  surveys  are  conducted  for  verification  Stakeholders  involved  in  the  FGD activities include  Government  Agencies,  Businesses,  Academics,  and  Practitioners. The risk  of renting local government property has important implications for the local government Some of the implications that may arise, as well as recommendations for managing these risks, include risk  implications  and  risk  management  recommendations  Taking  the  risk  of  renting  local government  property  seriously  and  implementing  these  recommendations  can  help  the  local government manage risks better and maintain stability and reputation in rental operations. Keywords — risk of damage, managing risks, rental of regionally owned goods
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058

## 1. PENDAHULUAN
Anggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat, serta merupakan salah satu  penopang  perolehan  pendapatan  bagi  Pemerintah  Daerah.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah Daerah  perlu  mengelola  aset  daerah  dengan  baik  dan  benar  sesuai  peraturan  perundang- undangan.  Pelaksanaan  pengelolaan  aset  daerah  harus  terus  diupayakan  semakin  baik  dan optimal karena pengelolaan aset daerah sama pentingnya dengan pengelolaan keuangan daerah.
Aset  daerah  adalah  seluruh  harta  kekayaan  milik  daerah  baik  berupa  barang  berwujud maupun  barang  tidak  berwujud.  Aset  daerah  sebagai  salah  satu  unsur  penting  dalam  rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat. Aset daerah merupakan sumber daya  yang  penting  bagi  Pemerintah  Daerah  karena  aset  atau  barang  daerah  merupakan  potensi ekonomi  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah.  Potensi  ekonomi  dapat  diartikan  adanya manfaat  finansial  dan  ekonomi  yang  bisa  diperoleh  pada  masa  yang  akan  datang,  yang  bisa menunjang  peran  dan  fungsi  pemerintah  daerah  sebagai  pemberi  pelayanan  publik  kepada masyarakat.
Adapun aset daerah diperoleh dari dua sumber yakni aset yang bersumber dari pelaksanaan APBD  yang  mana  merupakan  output/outcome  dari  terealisasinya  belanja  modal  dalam  satu tahun anggaran, dan kedua adalah aset yang bersumber dari luar pelaksanaan APBD yang mana dalam hal ini perolehan aset tidak dikarenakan adanya realisasi anggaran daerah baik anggaran belanja  modal  maupun  belanja  pegawai  serta  belanja  barang  dan  jasa.  Selain  dari  sektor  pajak daerah,  aset  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  juga  mempunyai  potensi  besar  untuk meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  seperti  tanah  dan/bangunan  yang  disewakan untuk lahan parkir, reklame, fasilitas komersial (sarana pendidikan swasta, kolam renang, usaha perdagangan)  dan  lain-lain.  Pemanfaatan  aset  daerah  harus  dilakukan  dengan  hati-hati  agar tidak  muncul  permasalahan  di  kemudian  hari,  terutama  pemanfaatan  aset  berupa  tanah  yang dimanfaatkan  oleh  pihak  swasta  atau  pihak  lainnya.  Oleh  karena  itu  sangat  diperlukan  kajian yang  komprehensif  dan  mendalam  atas  pemanfaatan  tanah  milik  Pemerintah  Kota  Tangerang Selatan  yang  disewa  oleh  pihak  lain  agar  dapat  di  mitigasi  risiko  dan  antisipasi  dampak  yang mungkin  terjadi  terutama  jika  diatas  tanah  milik  Pemerintah  Kota  Tangerang  Selatan  tersebut didirikan bangunan permanen oleh pihak penyewa.
Jasa konsultansi analisis risiko sewa barang milik daerah melibatkan evaluasi risiko-risiko yang  terkait  dengan  penyewaan  barang-barang  yang  dimiliki  oleh  pemerintah  daerah.  Dalam konteks ini, konsultan risiko akan menilai berbagai aspek yang terlibat dalam proses penyewaan tersebut. Beberapa faktor yang mungkin dievaluasi termasuk:
1. Identifikasi  Risiko :  mengidentifikasi  risiko-risiko  yang  mungkin  timbul  dalam  proses penyewaan  barang  milik  daerah,  seperti  risiko  kerusakan  barang,  risiko  ketidakpatuhan hukum, atau risiko keuangan.
2. Penilaian  Risiko :  mengevaluasi  sejauh  mana  setiap  risiko  dapat  berdampak  pada  operasi penyewaan, baik dari segi keuangan maupun reputasi.
3. Strategi  Pengelolaan  Risiko :  menyarankan  strategi  untuk  mengelola  atau  mengurangi risiko-risiko yang teridentifikasi. Ini bisa mencakup pembuatan kebijakan, perubahan dalam proses penyewaan, atau penerapan asuransi.
4. Perencanaan  Krisis :  membuat  rencana  darurat  untuk  menghadapi  situasi  yang  merugikan, seperti kerusakan barang atau konflik hukum yang mungkin timbul.
5. Pemantauan dan Penyesuaian : memberikan rekomendasi untuk pemantauan secara berkala terhadap  risiko  yang  telah  diidentifikasi  serta  penyesuaian  atas  strategi  pengelolaan  risiko sesuai dengan perkembangan situasi.
Melalui  analisis  risiko  sewa  barang  milik  daerah,  tujuannya  adalah  untuk  meminimalkan potensi  kerugian  dan  memastikan  bahwa  proses  penyewaan  tersebut  dilakukan  secara  efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058

## 1.1 Dasar Hukum
Aset  daerah  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, aset daerah merupakan sumber daya yang  penting  bagi  Pemerintah  Daerah  dikarenakan  dapat  menghasilkan  manfaat  finansial  dan ekonomi di masa depan. Manfaat finansial dan ekonomi ini dapat digunakan untuk mendukung peran dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat.
Pada  dasarnya  aset  daerah  dapat  disewakan  kepada  pihak  swasta  maupun  individu. Namun  demikian  dalam  melakukan  sewa  aset,  perlu  diperhatikan  juga  landasan  hukum  yang berlaku agar tidak menyalahi aturan. Berikut dasar hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan sewa aset milik daerah, antara lain yaitu:
1. Undang-Undang  Nomor  51 Tahun  2008  tentang  Pembentukan  Kota  Tangerang  Selatan  di Provinsi Banten;
2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  telah diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara/Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun 2020  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2021  tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan  Menteri  Keuangan  No  57  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Sewa Barang Milik Daerah;
9. Peraturan  Menteri  Keuangan  No  115  Tahun  2020  Tentang  Pemanfaatan  Barang  Milik Negara;
10. Peraturan  Gubernur  Banten  No  42  Tahun  2019  Tentang  Mekanisme  dan  Besaran  Sewa Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan  Daerah  Kota  Tangerang  Selatan  Nomor  8  Tahun  2017  tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Walikota Tangerang Selatan No 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Analisis risiko sewa barang milik daerah merupakan alat penting dalam manajemen aset pemerintah  daerah.  Dengan  pemahaman  yang  lebih  baik  tentang  risiko  yang  terlibat,  mereka dapat  mengambil  langkah-langkah  yang  lebih  tepat  dalam  melindungi  aset  dan  keuangan  serta meningkatkan kinerja keseluruhan dalam penyewaan barang-barang milik daerah.

## 2. METODE PENELITIAN
Untuk dapat menunjang tercapainya keluaran (output)  pekerjaan Jasa Konsultansi  Analisa Risiko  Sewa  Barang  Milik  Daerah  ini  seperti  yang  diharapkan,  maka  dalam  pelaksanaan
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
pekerjaan  ini  perlu  dilakukan  dalam  tahapan  dan  metodologi  berupa  pengumpulan  dan kompilasi data, yang meliputi:
a. Data Primer, yang diperoleh dari survey langsung ke lapangan;
b. Data Sekunder, yang diperoleh dari instansi terkait ataupun berbagai;
c. Lembaga formal maupun non formal;
d. Studi literatur mengenai pengelolaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas;
e. Melakukan studi komparatif dengan daerah lainnya.

## 2.1 Landasan Teori
Aset  adalah  sesuatu  yang  memiliki  nilai  ekonomis,  dapat  dikuasai  atau  dimiliki  oleh individu,  perusahaan,  atau  entitas  lain,  dan  memiliki  potensi  untuk  memberikan  manfaat  atau nilai  di  masa depan. Dalam ranah keuangan  dan akuntansi, aset dianggap sebagai sumber daya yang dapat diukur dengan nilai moneter. Definisi ini, sebagaimana dikemukakan oleh Financial Accounting  Standards  Board  (FASB)  atau  International  Financial  Reporting  Standards  (IFRS), menekankan  bahwa  aset  adalah  hasil  dari  peristiwa  di  masa  lalu  yang  memberikan  kendali kepada entitas yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomis di masa depan.
Di  bidang  ekonomi,  aset  memiliki  arti  yang  lebih  luas.  Aset  bisa  meliputi  berbagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, termasuk properti, modal finansial, komoditas, dan bahkan  kekayaan  intelektual  seperti  paten  atau  merek  dagang.  Aset  di  sini  juga  mencakup investasi  yang  dapat  menghasilkan  keuntungan  di  masa  depan.  Konsep  kontrol,  manfaat,  dan nilai  di  masa  mendatang  sangat  penting  dalam  memahami  aset,  karena  aset  dianggap  sebagai alat yang bisa dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah atau keuntungan bagi pemiliknya.
Dalam pengelolaan investasi, aset sering kali dipilah antara aset fisik dan aset keuangan. Aset fisik mencakup properti, peralatan, atau barang modal yang memiliki nilai fisik yang dapat diukur,  sementara  aset  keuangan  adalah  investasi  dalam  instrumen  keuangan  seperti  saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Keberagaman jenis aset ini memberikan berbagai cara bagi individu  atau  perusahaan  untuk  melakukan  alokasi  dana  dan  mengelola  risiko  untuk  mencapai tujuan keuangan  mereka. Secara keseluruhan, definisi aset sangat bergantung pada konteksnya. Namun,  inti  dari  definisi  ini  adalah  sesuatu  yang  memiliki  nilai  ekonomis,  dapat  memberikan manfaat  atau  keuntungan  di  masa  depan,  dan  merupakan  sumber  daya  yang  dimiliki  atau dikendalikan oleh individu atau entitas tertentu.

## 2.2 Risiko
McPhee  (2005)  mengutip  Atkinson  &  Webb  menyatakan  bahwa  risiko  adalah ketidakpastian  dalam  usaha  mencapai  tujuan  organisasi.  Sementara  itu  Comcover  (2008) mendefinisikan risiko sebagai “the possibility of an event or activity impacting adversely on an organisation,  preventing  it  from  achieving  organisational  outcomes”.  Definisi  tersebut  senada dengan  definisi  risiko  menurut  COSO  dalam  Reding  et  al  (2013,4-3)  dan  ISO  31000:  2009. Berdasarkan AS-NZS 4360:2004, risiko diartikan sebagai kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan  berdampak  pada  pencapaian  tujuan.  Risiko  diukur  dengan  kombinasi  dari  konsekuensi kejadian  (consequences  of  an  event)  dan  kemungkinannya  (likelihood)  (DJP,  2013a). Sedangkan  menurut Global Association of Risk Professionals (GARP) dalam Wardhani (2012, 13)  risiko  adalah  situasi  dimana  hasil  negatif  dapat  terjadi  dan  besar  kecilnya  kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan.
Lebih lanjut, Reding et al (2013,4-3) menyatakan: selaras dengan pernyataan Reding et al, sebuah artikel yang disusun oleh The Association of Risk Management (Airmic), The Public Risk  Management  Association  (Alarm),  &  IRM  atau  Institute  of  Risk  Management  (2010) menyatakan  bahwa  definisi  dari  risiko  dapat  diaplikasikan  dengan  mudah  ketika  tujuan organisasi  telah  ditetapkan  dengan  jelas  dan  komprehensif.  Lebih  lanjut,  artikel  tersebut mengungkapkan  bahwa  risiko  dapat  mempengaruhi  organisasi  baik  dalam  operasi,  taktik  dan strategi.  Sehingga  risiko  dapat  mempengaruhi  organisasi  baik  dalam  jangka  waktu  pendek,
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
menengah  maupun  dalam  jangka  waktu  panjang.  Atkinson  &  Webb  dalam  McPhee  (2005,  1) menyatakan  bahwa  berdasarkan  sifat  dasar  dan  konsekuensinya,  risiko  dapat  terjadi  di organisasi privat maupun publik. Bagi organisasi privat, risiko umumnya dikaitkan dengan nilai finansial  sedangkan  dalam  organisasi  nonprofit  atau  publik,  umumnya  risiko  dikaitkan  dengan kualitas pencapaian tujuan.

## 2.3 Konsep Risiko

## Gambar 1 Konsep Risiko
 Hazard adalah  keadaan  bahaya  yang  dapat  memperbesar  kemungkinan  terjadinya peril (bencana).
 Peril adalah  suatu  peristiwa/kejadian  yang  dapat  menimbulkan  kerugian  atau bermacam kerugian.
 Risk/Losses adalah  kerugian  yang  di  derita  akibat  kejadian  yang  tidak  diharapkan tapi ternyata terjadi.

## 2.4 Manajemen Risiko
Sarens,  De  Visscher,  dan  Van  Gils  (2010,71)  menyatakan  pentingnya  membedakan antara  manajemen  risiko  sosial  dan  manajemen  risiko  pada  organisasi.  Menurut  mereka, mengutip  perkataan  Fone  dan  Young  (2005)  manajemen  risiko  sosial  fokus  pada  risiko  publik dan  merupakan  ranah  politik,  sedangkan  manajemen  risiko  pada  organisasi  fokus  pada  risiko strategis, operasional, keuangan, dan kepatuhan yang merupakan ranah manajemen.
Sementara itu definisi manajemen risiko (Enterprise Risk Management) menurut COSO ERM  (2004)  dalam  Kusuma  (2014)  adalah  proses  yang  dipengaruhi  oleh  board  of  directors, manajemen, dan personil lain dalam  entitas, diaplikasikan pada pembentukan strategi  dan pada seluruh  bagian  perusahaan,  dirancang  untuk  mengidentifikasi  kejadian  potensial  yang  dapat mempengaruhi  entitas,  dan  mengelola  risiko  selaras  dengan  risk  appetite  entitas,  untuk menyediakan jaminan yang wajar terhadap pencapaian sasaran dari entitas. Sedangkan menurut ISO  31000:2009  dalam  Kusuma  (2014)  definisi  manajemen  risiko  adalah  aktivitas-aktivitas terkoordinasi yang dilakukan dalam rangka mengelola dan mengontrol sebuah organisasi terkait dengan risiko yang dihadapinya.
Menurut Sandgrove (2005) dalam DJP (2013) perkembangan manajemen risiko dimulai sejak  ditemukannya  Piagam  Hammurabi.  Pada  masa  ini  disebut  dengan  zaman  pertama manajemen  risiko.  Kemudian  pada  1970  dan  1980,  yang  disebut  zaman  kedua  manajemen risiko,  muncul  konsep  quality  assurance  yang  menjamin  setiap  produk  memenuhi  suatu spesifikasi  standar.  Konsep  ini  dipopulerkan  oleh  British  Standards  Institution.  Zaman  ketiga manajemen  risiko  dimulai  tahun  1995  dengan  diterbitkannya  AS/NZS  4360:1995  oleh Australian Standard dan New Zealand
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058

## 2.5 Enterprise Risk Management (ERM)
Menurut  Committee  of  Sponsoring  Organizations  of  the  Treadway  Commission (COSO),  ERM  didefinisikan  sebagai  proses  yang  berbasis  pada  strategi  dan  yang mempengaruhi  tata  kelola,  tujuan,  dan  performa  entitas.  Pendekatan  ini  memungkinkan manajemen  untuk  mengelola  risiko  secara  holistik,  memahami  keterkaitan  antar-risiko,  dan memaksimalkan peluang dalam mencapai tujuan organisasi.
Definisi Enterprise Risk Management menurut Hery (2015) sebagai berikut: “Enterprise Risk  Management  (ERM)  merupakan  suatu  proses  yang  sistematis  dan  berkelanjutan  yang dirancang  dan  dijalankan  oleh  manajemen  guna  memberikan  keyakinan  yang  memadai  bahwa semua risiko yang berpotensi memberikan dampak negatif pada nilai perusahaan telah di kelola sedemikian rupa sesuai dengan tingkat risiko yang bersedia diambil perusahaan”. Dan menurut Philip  E.  J.  Green  (2015:3)  sebagi  berikut:  “Enterprise  Risk  Management  merupakan  suatu sistem di mana manajer memusatkan perhatian pada pengelolaan risiko seluruh perusahaan”.
Sedangkan  menurut  Reni  Maralis  dan  Aris  Triyono  (2019:8)  adalah  sebagai  berikut: “Enterprise  Risk  Management  adalah  berkaitan  dengan  kegiatan  keamanan,  yang  bertujuan menjaga  harta  benda  personel  perusahaan  terhadap  kerugian  yang  disebabkan  oleh  berbagai gangguan”.  Berdasarkan  definisi  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  Enterprise  Risk Management merupakan pengelolaan risiko yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan keyakinan yang cukup yang berkaitan dengan tujuan perusahaan

## 2.6 Kerangka  Kerja  Commite  Of  Sponsoring  Organizations  Of  The  Treadway  Commision (COSO)
Kesadaaran  mengenai  pentingnya  manajemen  risiko  telah  menghasilkan  berbagai macam  standar  dan  kerangka  manajemen  risiko  di  berbagai  negara.  Saat  ini  terdapat  dua rujukan  utama  dalam  penerapan  manajemen  risiko  (Kusuma,  2014).  Kedua  rujukan  tersebut adalah  COSO  ERM  -  Integrated  Framework  and  ISO  31000:  2009  Risk  Management  - Principles and Guidelines.
Pada  tahun  2004  COSO  menerbitkan  Enterprise  Risk  Management  –  Integrated Framework  (COSO  ERM).  Latar  belakang  munculnya  kerangka  ini  adalah  kebutuhan  akan kerangka  kerja  yang  dapat  membantu  organisasi  untuk  melakukan  identifikasi,  penilaian  dan mengelola  risiko  secara  efektif.  Kerangka  ini  merupakan  pengembangan  dari  kerangka sebelumnya  yaitu  Internal  Control-Integrated  Framework  (COSO  IC).  COSO  menjelaskan beberapa konsep dasar dalam ERM sebagai berikut:
1. A process that is ongoing and flows througout an organization.
2. Effected by people (that is, employees) at every level of an organization.
3. Applied when setting an organization’s strategy.
4. Applied across the organization, at every level and unit.
5. Focused on taking an entity-level portofolio view of risk.
6. Designed to identify potential events that, if they occur, will affect the organization.
7. A means to enable the management of risk within an organization’s risk appetite.
8. Able  to  provide  reasonable  assurance  to  an  organization’s  management  and  board  of directors.
9. Geared toward achievement of objectives in one or more separate but overlapping categories

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil Analisis Manajemen Risiko Sewa Barang Milik Daerah Dan Mitigasi Risikonya
3.1.1 Rincian Risiko yang Diidentifikasi
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
Analisis  risiko  sewa  barang  milik  daerah  Kota  Tangerang  Selatan  akan  mencakup identifikasi  dan  evaluasi  berbagai  potensi  risiko  yang  terkait  dengan  proses  penyewaan  barang milik  Daerah.  Dalam  melakukan  analisis  risiko  terkait  sewa  barang  milik  daerah  Kota Tangerang Selatan, beberapa risiko yang dapat diidentifikasi antara lain:
1. Kerusakan  atau  Kerugian  Barang :  barang  yang  disewakan  dapat  mengalami  kerusakan, kehilangan, atau pencurian selama proses penyewaan.
2. Ketidaksesuaian  Hukum  atau  Kepatuhan :  risiko  terkait  dengan  pelanggaran  kontrak, peraturan,  atau  hukum  yang  mungkin  terjadi  baik  oleh  penyewa  maupun  penyedia  barang sewaan.
3. Perubahan  Kondisi  Pasa r:  fluktuasi  pasar  atau  nilai  barang  yang  disewakan  dapat mempengaruhi nilai sewa atau biaya yang harus ditanggung pihak yang terlibat.
4. Ketidakmampuan  Pembayaran :  risiko  ketidakmampuan  penyewa  untuk  membayar  sewa tepat waktu atau tidak melunasi kewajiban sewa.
5. Ketidakpastian  Terkait  Perawatan  dan  Pemeliharaan :  kondisi  perawatan  atau pemeliharaan  barang  sewaan  yang  tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan  dapat  menjadi risiko.
6. Risiko  Operasional :  gangguan  operasional  atau  teknis  yang  dapat  mempengaruhi ketersediaan barang sewaan.
7. Kerentanan Terhadap Risiko Alam : risiko terkait dengan bencana alam atau kejadian tak terduga lainnya yang dapat merusak atau menghancurkan barang sewaan.
8. Risiko Terkait dengan Penyelesaian Konflik : perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak sewa bisa menjadi risiko yang perlu diidentifikasi.

## Gambar 2 Bagan Alir Identifikasi Risiko
Tahapan identifikasi Analisa Risiko Sewa Barang Milik Daerah:
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Risiko Kerusakan atau Kerugian Barang… Risiko Ketidaksesuaian Hukum atau… Risiko Perubahan Kondisi Pasar Risiko Ketidakmampuan Pembayaran Risiko Ketidakpastian Terkait Perawatan… Risiko Operasional Kerentanan Terhadap Risiko Alam Risiko Terkait dengan Penyelesaian…

## Kategori Risiko dan Peristiwa Risiko
1. BKDAD  menentukan  daftar  proyek  potensial  yang  mengacu  pada  hasil  screening  proyek yang telah dilakukan untuk  menghasilkan daftar proyek yang akan dikaji risikonya (Analisa Risiko  Sewa  Barang  Milik  Daerah).  Melalui  pengadaan  langsung  dalam  hal  ini  konsultan yang terpilih adalah PT. Saravana Strategi Indonesia
2. Setelah disepakati daftar proyek yang disepakati adalah Analisa Risiko Sewa Barang Milik Daerah yang  akan  dikaji  risikonya  maka  akan  dilakukan  identifikasi  awal  risiko  secara internal  berdasarkan  acuan  alokasi  risiko  dari  PT.  Saravana  Strategi  Indonesia.  Identifikasi awal tersebut menghasilkan draft potensi risiko.
3. Melakukan  Persiapan  Kunjungan  Lapangan  dan  Focus  Group  Discussion  dengan  membuat Surat Permohonan Kunjungan Lapangan dan Undangan Focus Group Discussion identifikasi Risiko Sewa Barang Milik Daerah .
4. Setelah persiapan selesai tahap berikutnya melakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui keadaan lapangan sebagai dasar melakukan identifikasi risiko.
5. Berdasarkan  Kunjungan  Lapangan  dapat  dihasilkan  draft  awal  matriks  risiko  yang selanjutnya dikaji dan pembahasan tersebut menjadi Variabel Potensi Risiko .
6. Selanjutnya merumuskan idenifikasi Risiko Sewa Milik Daerah .

## Gambar 3 Matriks Risiko

## Gambar 4 Grafik Risiko Berdasarkan Kategori Risiko
3.1.2 Penilaian dan Evaluasi Risiko
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
Untuk melakukan penilaian dan evaluasi analisis risiko sewa barang  milik daerah Kota Tangerang Selatan, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:
1. Tinjau  Kembali  Identifikasi  Risiko :  pastikan  bahwa  semua  potensi  risiko  yang  terkait dengan  proses  penyewaan  barang  milik  kota  telah  diidentifikasi  dengan  baik.  Perbarui identifikasi risiko jika ada informasi terbaru atau perubahan yang relevan.
2. Evaluasi Kemungkinan dan Dampak : nilai ulang kemungkinan terjadinya setiap risiko dan dampaknya.  Hal  ini  akan  membantu  dalam  menentukan  risiko  mana  yang  paling  kritis  dan membutuhkan perhatian lebih lanjut.
3. Keefektifan  Strategi  Mitigasi :  tinjau  kembali  strategi  mitigasi  yang  telah  direncanakan untuk  mengurangi  dampak  negatif  dari  masing-masing  risiko.  Pastikan  bahwa  strategi tersebut memadai dan efektif dalam mengurangi potensi kerugian.
4. Identifikasi  Risiko  Baru :  evaluasi  juga  harus  mencakup  identifikasi  potensi  risiko  baru yang mungkin muncul seiring berjalannya waktu atau sebagai akibat dari perubahan kondisi eksternal, seperti perubahan regulasi atau kondisi pasar.
5. Tinjau  Kembali  Dokumen  Analisis  Risiko :  periksa  dokumen  analisis  risiko  untuk memastikan bahwa semua temuan dan rekomendasi telah tertuang secara jelas dan lengkap. Pada gambar 9 dibawah ini adalah diagram alir penilaian Risiko sewa barang Milik Daerah:

## Gambar 5 Diagram Alir Penilaian Risiko
Tahapan Penilaian Risiko adalah sebagai berikut:
1. Pada  Tahap  ini  diawalai  dengan  hasil  rumusan  identifikasi  Risiko  di  breakdown  hingga menjadi matriks faktor risiko
2. Menyusun alat penilaian risiko dengan  merancang  e-kuisioner untuk responden berdasarkan faktor-faktor risiko yang sudah didentifikasi menunakan skala likert dan data sekunder.
3. Melakukan persiapan publikasi hasil identifikasi risiko.
4. Melaksanakan  Focus  Group  Discussion  (FGD)  untuk  mempublikasikan  hasil  identifikasi Risiko.
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
5. Menganalisa tingkat probabilitas dan dampak risiko dari varibel faktor risiko.
6. Menentukan tingkat risiko.

## 3.1.3 Tahapan Dan Metodologi Pekerjaan
Metodologi  manajemen  risiko  sewa  barang  milik  daerah  mengacu  pada  pendekatan sistematis  untuk  mengidentifikasi,  mengevaluasi,  dan  mengelola  risiko  yang  terkait  dengan penyewaan  barang  milik  pemerintah  daerah.  Ini  melibatkan  serangkaian  langkah  dan  prosedur yang  dirancang  untuk  mengurangi  atau  mengatasi  potensi  risiko  dalam  proses  sewa-menyewa barang.

## Gambar 6 Tahapan Analisis Risiko
Metodologi yang digunakan pada kajian profil risiko dan pola penanganan risiko proyek menggunakan  metode COSO dalam hal ini dilakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan  selanjutnya  melakukan  verifikasi  melalui  kegiatan  survei  lapangan.  Para  pemangku kepentingan  yang  terlibat  dalam  kegiatan  FGD  diantaranya  Unsur  PemerintahPusat/Daerah, Badan Usaha, Akademisi, dan Praktisi.
Tujuan FGD adalah untuk memperoleh masukan dan informasi mengenai masalah yang sifatnya  spesifik.  Penyelasaian  tentang  permasalahannya  akan  ditentukan  setelah  masukan diterima  dan  dianalisa.  Beberapa  alasan  yang  mendasari  pemilihan  metode  FGD  diantaranya sebagai berikut:
1. Adanya keyakinan bahwa  masalah yang  diteliti tidak  dapat dipahami  dengan  metode survei atau wawancara
2. Untuk memperoleh data kualitatif yang bermutu dalam waktu yang relatif singkat.
3. Sebagai metode yang dirasa cocok bagi permasalahan yang bersifat sepesifik

## 3.1.4 Rekomendasi untuk Mengurangi Risiko
Dalam  konteks  spesifik  sewa  barang  milik  daerah  di  Kota  Tangerang  Selatan,  ada beberapa  risiko  yang  mungkin  perlu  dipertimbangkan  dan  beberapa  rekomendasi  yang  dapat membantu dalam mitigasi risiko tersebut:
1. Risiko  Kondisi  Barang :  barang  yang  disewakan  mungkin  mengalami  kerusakan  atau keausan. Rekomendasi:  lakukan pemeriksaan  menyeluruh sebelum dan sesudah  masa sewa. Tetapkan persyaratan perawatan dan pemeliharaan yang jelas kepada penyewa.
2. Risiko  Keterlambatan  Pembayaran  atau  Default :  penyewa  barang  mungkin  tidak membayar sewa tepat waktu atau bahkan default. Rekomendasi: tetapkan jadwal pembayaran yang  jelas  dan  pertimbangkan  sistem  penalti  untuk  keterlambatan.  Lakukan  evaluasi  kredit terhadap penyewa potensial sebelum menyetujui kontrak.
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
3. Risiko  Hukum :  perselisihan  hukum  antara  penyewa  dan  pemerintah  daerah  dapat  timbul, terutama  terkait  dengan  ketentuan  kontrak  atau  masalah  pemenuhan  hak  dan  kewajiban. Rekomendasi:  libatkan  pengacara  atau  lembaga  hukum  untuk  meninjau  kontrak  sewa  dan pastikan semua aspek hukum tercakup dengan baik.
4. Risiko  Perubahan  Kebijakan  atau  Kondisi  Pasar :  perubahan  kebijakan  pemerintah  atau kondisi pasar dapat mempengaruhi nilai atau kebutuhan barang yang disewa. Rekomendasi: pertimbangkan  fleksibilitas  dalam  kontrak  untuk  menanggapi  perubahan  kebijakan  atau kondisi pasar yang signifikan.
5. Risiko  Kerusakan  atau  Kehilangan :  barang  yang  disewakan  dapat  mengalami  kerusakan atau  kehilangan  yang  tidak  terduga.  Rekomendasi:  pertimbangkan  untuk  memasukkan klausul  asuransi  dalam  kontrak  untuk  melindungi  barang  yang  disewakan  dari  risiko kerusakan atau kehilangan.
6. Risiko  Evaluasi  Penyedia  Sewa :  tidak  semua  penyedia  sewa  memiliki  reputasi  yang  baik atau  dapat  dipercaya.  Rekomendasi:  lakukan  penilaian  menyeluruh  terhadap  reputasi  dan kinerja penyedia sewa sebelum menjalin kontrak.
Penting  untuk  melibatkan  tim  yang  terampil  dan  mempertimbangkan  setiap  risiko secara kritis dalam proses penyewaan barang milik daerah di Kota Tangerang Selatan. Adaptasi rekomendasi  ini  dengan  konteks  spesifik  daerah  akan  membantu  dalam  menjaga  proses  sewa agar berjalan lancar dan mengurangi potensi risiko yang mungkin terjadi.

## 3.1.5 Analisis Risiko Penyewaan Aset Daerah Peruntukan Reklame
Berdasarkan dari hasil risiko yang diidentifikasi,  maka terdapat delapan katagori risiko yang  terdapat  pada  penyewaan  aset  daerah  peruntukan  reklame.  Kemudian  dilakukan  analisis berdasarkan  permasalahan  eksisting  dan  dikelompok  menjadi  empat  katagori  risiko,  yaitu Risiko Lingkungan, Risiko Ekonomi, Risiko Legal, dan Resiko Sosial.
Penilaian  risiko  dilakukan  dengan  cara  memberikan  skoring  terhadap  dampak  dan kemungkinan  yang  terjadi  dan  selanjutnya  dimasukan  ke  dalam  empat  katagori  risiko,  di antaranya  Risiko  Sangat  Tinggi,  Risiko  Tinggi,  Risiko  Menengah,  dan  Resiko  Rendah. Selanjutnya  setiap  resiko  akan  ditentukan  tindakan  mitigasi/penanggulangannya  serta peluangnya.  Pada  tahap  akhir,  ditentukan  metode  evaluasi  dari  setiap  risiko.  Dalam  penilaian untuk  kawasan  peruntukan  reklame  resiko  yang  lebih  banyak  yaitu  resiko  rendah  dan menengah. Adapun resiko tinggi dan sangat tinggi hanya untuk yang berkaitan dengan peraturan hukum dan kemampuan bayar penyewa.

## 3.1.6 Analisis Risiko Penyewaan Aset Daerah Peruntukan Kawasan Komersil
Berdasarkan dari hasil risiko yang diidentifikasi,  maka terdapat delapan katagori risiko yang terdapat pada penyewaan aset daerah peruntukan kawasan komersil. Kemudian dilakukan analisis  berdasarkan  permasalahan  eksisting  dan  dikelompok  menjadi  empat  katagori  risiko, yaitu Risiko Lingkungan, Risiko Ekonomi, Risiko Legal, dan Resiko Sosial.
Penilaian  risiko  dilakukan  dengan  cara  memberikan  skoring  terhadap  dampak  dan kemungkinan  yang  terjadi  dan  selanjutnya  dimasukan  ke  dalam  empat  katagori  risiko,  di antaranya  Risiko  Sangat  Tinggi,  Risiko  Tinggi,  Risiko  Menengah,  dan  Resiko  Rendah. Selanjutnya  setiap  resiko  akan  ditentukan  tindakan  mitigasi/penanggulangannya  serta peluangnya.  Pada  tahap  akhir,  ditentukan  metode  evaluasi  dari  setiap  risiko.  Dalam  penialian untuk  kawasan  peruntukan  reklame,  resiko  yang  lebih  banyak  yaitu  resiko  rendah  dan menengah. Adapun resiko tinggi dan sangat tinggi hanya untuk yang berkaitan dengan peraturan hukum dan kemampuan bayar penyewa.

## 3.1.7 Analisis Risiko Penyewaan Aset Daerah Peruntukan Kawasan Pendidikan
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
Berdasarkan dari hasil risiko yang diidentifikasi,  maka terdapat delapan katagori risiko yang  terdapat  pada  penyewaan  aset  daerah  peruntukan  kawasan  pendidikan.  Kemudian dilakukan analisis berdasarkan permasalahan eksisting dan dikelompok menjadi empat katagori risiko, yaitu Risiko Lingkungan, Risiko Ekonomi, Risiko Legal, dan Resiko Sosial.
Penilaian  risiko  dilakukan  dengan  cara  memberikan  skoring  terhadap  dampak  dan kemungkinan  yang  terjadi  dan  selanjutnya  dimasukan  ke  dalam  empat  katagori  risiko,  di antaranya  Risiko  Sangat  Tinggi,  Risiko  Tinggi,  Risiko  Menengah,  dan  Resiko  Rendah. Selanjutnya  setiap  resiko  akan  ditentukan  tindakan  mitigasi/penanggulangannya  serta peluangnya.  Pada  tahap  akhir,  ditentukan  metode  evaluasi  dari  setiap  risiko.  Dalam  penilaian untuk kawasan peruntukan pendidikan, resiko yang lebih banyak yaitu resiko tinggi dan sangat tinggi.

## 3.1.8 Analisis Risiko Penyewaan Aset Daerah Peruntukan Kawasan Parkir
Berdasarkan dari hasil risiko yang diidentifikasi,  maka terdapat delapan katagori risiko yang  terdapat  pada  penyewaan  aset  daerah  peruntukan  kawasan  parkir.  Kemudian  dilakukan analisis  berdasarkan  permasalahan  eksisting  dan  dikelompok  menjadi  empat  katagori  risiko, yaitu Risiko Lingkungan, Risiko Ekonomi, Risiko Legal, dan Resiko Sosial.
Penilaian  risiko  dilakukan  dengan  cara  memberikan  skoring  terhadap  dampak  dan kemungkinan  yang  terjadi  dan  selanjutnya  dimasukan  ke  dalam  empat  katagori  risiko,  di antaranya  Risiko  Sangat  Tinggi,  Risiko  Tinggi,  Risiko  Menengah,  dan  Resiko  Rendah. Selanjutnya  setiap  resiko  akan  ditentukan  tindakan  mitigasi/penanggulangannya  serta peluangnya.  Pada  tahap  akhir,  ditentukan  metode  evaluasi  dari  setiap  risiko.  Dalam  penilaian untuk kawasan peruntukan pendidikan, resiko yang lebih banyak yaitu resiko tinggi dan sangat tinggi.

## 4. KESIMPULAN
Risiko sewa barang milik daerah memiliki implikasi yang penting bagi pemerintah daerah. Beberapa  implikasi  yang  dapat  muncul  serta  rekomendasi  untuk  mengelola  risiko  tersebut adalah sebagai berikut:
1) Implikasi Risiko:
a. Keuangan  yang  Terganggu:  Keterlambatan  pembayaran  atau  default  dari  penyewa  bisa mengganggu arus kas dan anggaran pemerintah daerah.
b. Kerusakan atau Kehilangan  Barang: Risiko ini bisa  mengakibatkan biaya tambahan atau kehilangan nilai aset daerah.
c. Ketidaksesuaian  Hukum:  Perselisihan  hukum  dapat  muncul  akibat  interpretasi  yang berbeda terhadap kontrak atau pelanggaran hukum.
d. Pengelolaan  Reputasi:  Jika  ada  masalah  dalam  sewa  barang,  reputasi  pemerintah  daerah bisa terganggu, mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
2) Rekomendasi Pengelolaan Risiko:
a. Diversifikasi  Risiko:  jangan  terlalu  tergantung  pada  satu  sumber  pendapatan  dari penyewaan  barang.  Diversifikasi  portofolio  sewa  barang  untuk  mengurangi  dampak  jika terjadi masalah dengan salah satu aset.
b. Pemantauan  dan  Evaluasi:  lakukan  pemantauan  terus-menerus  terhadap  barang  yang disewakan  untuk  memastikan  kondisinya  tetap  baik.  Evaluasi  penyewa  secara  berkala juga penting.
c. Komitmen  Kontrak  yang  Jelas:  pastikan  kontrak  memiliki  persyaratan  yang  jelas  dan tegas, termasuk peraturan terkait perawatan barang, jadwal pembayaran, dan mekanisme penyelesaian  sengketa.  Selain  itu,  diperlukan  adanya  klausul  pembayaran  downpayment (DP)  terlebih  dahulu  oleh  pihak  penyewa,  agar  jika  ke  depan  pihak  penyewa membatalkan kontrak maka pembayara yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan.
CICES ( Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science )
DOI: 10.33050/cices.v10i2.3225 ISSN: 2356-5209 pp. 142~154 Online ISSN: 2655-3058
d. Asuransi  yang  Tepat:  pertimbangkan  asuransi  untuk  melindungi  barang  dari  risiko kerusakan atau kehilangan. Hal ini dapat mengurangi dampak keuangan akibat kerusakan yang tidak terduga.
e. Manajemen  Keuangan  yang  Ketat:  pastikan  dana  yang  cukup  tersedia  untuk  membayar sewa dan anggarkan dana darurat untuk mengatasi kemungkinan keadaan darurat.
f. Keterlibatan  Hukum:  libatkan  konsultan  hukum  untuk  memeriksa  dan  memberikan nasihat terkait kontrak dan masalah hukum yang mungkin timbul.
g. Transparansi  dan  Komunikasi:  bangun  komunikasi  yang  baik  antara  pemerintah  daerah, penyewa,  dan  pihak  yang  terlibat  untuk  memastikan  transparansi  dan  pemahaman  yang jelas terkait proses sewa.
h. Kemampuan  bayar  sewa:  Pihak  Pemerintah  Daerah  diperlukan  melakukan  analisis keuangan  pihak  penyewa  terlebih  dahulu,  di  karenakan  agar  dapat  memproyeksikan kemampuan bayar sewa bagi pihak penyewa. Selain itu diperlukan adanya pengecekan BI checking  agar  dapat  mengetahui  status  keuangan  dari  sisi  Bank  Indonesia.  Lebih  lanjut diperlukan  adanya  Bank  Garansi  guna  memiliki  aset  yang  ditahan  oleh  pihak menyewakan, agar jika ke  depan pihak penyewa  melakukan gagal bayar maka aset yang ditahan bisa dijadikan sebagai jaminannya.
i. Evaluasi  Pihak  Penyewa:  Ke  depan  pihak  Pemerintah  Daerah  perlu  melakukan  tinjauan ulang dan evalusi dari berbagai aspek pihak yang menyewa aset. Hasil dari evaluasi dapat dijadikan sebagai  dasar penentuan apakah kontrak sewa-menyewa aset dapat dilanjutkan kembali atau tidak.
Memperhitungkan risiko sewa barang milik daerah dengan serius dan mengimplementasikan  rekomendasi  ini  dapat  membantu  pemerintah  daerah  mengelola  risiko dengan lebih baik dan menjaga stabilitas serta reputasi dalam operasi penyewaan barang..

## DAFTAR PUSTAKA
[1] B. Santosa, Manajemen Proyek Konsep dan Implementasi. Graha Ilmu, 2009.
[2] C. for R. M. Studies, “Survei Nasional Manajemen Risiko 2019,” 2019.
[3] Y.  Sopiyah  and  A.  Salimah,  “ANALISIS  DAN  RESPON  RISIKO  PADA  PROYEK KONSTRUKSI GEDUNG,” Constr. Mater. J., vol. 2, no. 1, pp. 46–58, 2020.
[4] I. PMI,  Guide  to  the  Project  Management  Body  of  Knowledge  (PMBOK®  Guide)  (6th Edition) - Knovel, 6th ed. Newtown Square: Project Management Institute, Inc., 2017.
[5] Sugiyono,  METODE  PENELITIAN  PENDIDIKAN  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif dan R&D). Bandung: ALFABETA, 2015.
[6] M.  Faizal  and  Arif,  “Estimating  Contingency  Cost  in  Construction  By  Contractors,” Department of Civil Engineering, University Technology of PETRONAS, 2009.
[7] Sukarno,  B.  (2021).  Analisis  Risiko  Sewa  Barang  Milik  Daerah:  Studi  Kasus  Kota Tangerang Selatan. Jurnal Manajemen Pemerintahan Daerah, 10(2), 45-60.
[8] Wibowo,  A.  (2019).  Prinsip-Prinsip  Manajemen  Risiko  dalam  Konteks  Pemerintahan Daerah. Jakarta: Pustaka Mandiri.
[9] Dinas  Keuangan  Kota  Tangerang  Selatan.  (2020).  Laporan  Tahunan:  Evaluasi  Kinerja Program Sewa Barang Milik Daerah.
[10] Hartono,  C.  (2018).  Good  Governance  dalam  Konteks  Pengelolaan  Aset  Daerah. Konferensi Nasional Manajemen Publik, 102-115.
[11] Bappenas.  (2017).  Panduan  Manajemen  Risiko  Proyek  Pemerintah  Daerah.  Jakarta: Bappenas Press.