Kecendrungan Pemotongan Sapi Dan Kerbau Betina Produktif Di Provinsi Jambi
Trend of Slaughtering of the Cattle and Buffalo Productive Female In Jambi Province

## Meilina Waty Aritonang
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi Jl. Lingkar Barat I Km. 12 No. 78 Kota Baru Kota Jambi

## Intisari
Tujuan penelitian untuk mengetahui kecendrungan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif di rumah potong hewan (RPH) dan tempat pemotongan hewan (TPH) pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian  ini  menggunakan  data  yang  diperoleh  dari  ISIKHNAS  center  Ditjen  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia.  Data yang diambil berupa jumlah pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif perbulan yang dipotong di RPH dan TPH. Metode analisa mengggunakan Uji OLS untuk melihat kecendrungan pemotongan. Hasil penelitian menunjukan kecendrungan pemotongan sapi  betina  produktif  yang  dipotong  di  RPH  dan  TPH  meningkat  dengan  rata-rata  9%  perbulan  dan persentase  pemotongan  meningkat  dengan  rata-rata  20,91%  perbulan.    Sedangkan  kecendrungan pemotongan  kerbau  betina  produktif  di  RPH  dan  TPH  meningkat  dengan  rata-rata  3,37%  perbulan  dan persentase  pemotongan  meningkat  dengan  rata-rata  17,53%  perbulan.    Kecendrungan  pemotongan  sapi betina produktif meningkat tertinggi terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari. Sedangkan  kecendrungan  pemotongan  kerbau  betina  produktif  meningkat  tertinggi  terjadi  di  Kabupaten Batanghari.
Kata kunci: Kecendrungan, Pemotongan , Sapi, Kerbau, Betina, Produktif

## Abstract
The aim of research was to determine the trend of slaughtering productive female cattle and buffalo in slaughter houses and ilegal slaughter houses  at the Regency/City in the province of Jambi. This study used data  obtained  from  ISIKHNAS  center  Directorate  General  of  Livestock  and  Animal  Health,  Ministry  of Agriculture of the Republic of Indonesia.  Data were taken from the form slaughter house in Regency/City, the  province  of  Jambi.  The  number  of  productive  females  cattle  and  buffaloes  slaughtered  were  monthly recorded  at  slaughter  houses  and  ilegal  slaughter  houses.  Use  traditional  analytical  methods  Test  OLS  to evaluate  the  kecendrungan  of  slaufghter.  The  results  showed  that  the  kecendrungan  of  slaughter  of productive cows slaughtered in slaughterhouses and ilegal slaughterhouses increased by 9% per month with a percentage increased 20.91% per month. Kecendrungan productive female buffalo slaughtered  at slaughter houses  and  ilegal  slaughter  houses  increased  by  3.37%  per  month  with  a  percentage  increased  17.53%  for month. Kecendrungan to slaughter the productive cows was the highest increase occurred in Tanjung Jabung Barat  and  Batanghari  Regency.  While  the  kecendrungan  of  slaughter  productive  female  buffalo  was  the highest in the district of Batanghari.
Keywords: Trend, slaughtering Cattle, Buffalo, Female, Productive

## Pendahuluan
Pemotongan  sapi  betina  produktif tahun  2011  secara  nasional  mencapai  200 ribu    ekor  dan  pemerintah  menargetkan
akan  menurunkan  tingkat  pemotongan sapi betina produktif menjadi 10 ribu ekor tahun 2017 (Ditjennak. 2010).  Sampai saat ini,  berbagai  upaya  kebijakan  telah
ditempuh pemerintah (pusat dan daerah) untuk penyelamatan sapi betina produktif,  baik  secara  makro  maupun mikro  namun  pemotongan  sapi  betina produktif  di  RPH  dan  perdagangan  sapi betina  produktif  antar  pulau  dan  pasar hewan  masih  terus  berlangsung  dan bahkan  sulit  untuk  dikendalikan  (Sunari, Avianto,  dan  Ritinov,  2010;  Dwiyanto, 2011;  dan  Sonjaya,2012).   Sumber  dari Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Provinsi Jambi 2015, Populasi ternak sapi mengalami  peningkatan  hanya  5% sementara  permintaan  terhadap  daging mengalami peningkatan sebesar 7,5%.
Hasil  penelitian  oleh  Sukotjo  dkk. (1997)  sapi  betina  produktif  yang dipotong  di  RPH  Tulungagung  23.7%; RPH  Kota  Makasar  70,3%  (Ramadhani, 2015); RPH Gadang-Malang 26% dan RPH Singosari  15,1%  (Soejosopoetro,  2011); RPH  Karangploso-Malang  26%  (Riski, dkk.  2012);  RPH  Kota  Padang  52,4% (Hellyward, dkk. 2012); Tawaf dkk (2013) menyebutkan jumlah sapi betina produktif yang di potong di 20 RPH yang ada di Pulau Jawa dan NTT adalah 31,1%. RPH  Mergantaka  Mandala-Bali,  100% (Pradana,  2012  );  RPH  Pesanggaran (68,7%)  dan  RPH  Mambal-Bali  (99%) (Suardana  dkk.,  2013);  RPH  Negeri  di Banjar  Bersih  Darmasaba  Denpasar-Bali 98%  dan  di  RPH  Swasta  di  Banjar  Bersih Darmasaba-Bali 100% (Masyita dkk.,2014).
Saat  ini,  Pemerintah  Indonesia melakukan  upaya  peningkatan  populasi melalui  kegiatan  Upaya  Khusus  Sapi Indukan  Wajib  Bunting  (UPSUS  SIWAB) dengan menargetkan penambahan populasi tahun 2017 sebanyak 3 juta ekor ternak  melalui  kegiatan  Inseminasi Buatan  dan  pengendalian  pemotongan ternak  betina  produktif  mulai  dari  hulu sampai hilir.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  kecendrungan  pemotongan ternak  sapi  dan  kerbau  betina  produktif pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Jambi.

## Materi dan Metode
Penelitian  ini  menggunakan  data yang  disajikan  dalam  bentuk  data  time series  pada    ISIKHNAS  center  Direktorat Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik  Indonesia.    Data  yang  diambil berupa  jumlah  sapi  dan  kerbau  jantan, sapi  dan  kerbau  betina  tidak  produktif dan  sapi  dan  kerbau  betina  produktif yang  dipotong  di  RPH  dan  TPH  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

## Model Analisis
Untuk menguji kecendrungan persentase  pemotongan  ternak  sapi  dan kerbau  betina  produktif  menggunakan analisis  dengan  metode  OLS  ( Ordinary Least  Square )  dengan  formulasi  (Gujarati, 1995) :
Y1  =  α + βt + u Dimana :
Y1  :  Persentase pemotongan sapi betina produktif di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi
Y2  :  Persentase pemotongan kerbau betina produktif di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi.
α  :  Konstanta
β  :  Koefisien garis kecendrungan t  : Unsur waktu
u  :  Kesalahan penggangu

## Hasil dan Pembahasan
Kecendrungan  Pemotongan  Sapi  Betina Produktif    di  RPH  dan  TPH  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  kecendrungan  pemotongan  sapi betina  produktif  di  Provinsi  Jambi
meningkat dengan rata-rata 9 % perbulan dan persentase pemotongan juga meningkat  dengan  rata-rata  20,91%
perbulan (2800 ekor) dari total pemotongan  9.948  ekor.    Persentase pemotongan  sapi  betina  produktif  di Provinsi  Jambi  masih  relatif  rendah  bila dibandingkan  dengan  RPH  yang  ada  di Indonesia  seperti  RPH  di  DKI  Jakarta yang  mencapai  30%,  di  RPH  Jawa  Timur 60%,  dan  di  RPH  Karang  ploso-Malang 26%  (Riski  dkk.,  2012),  di  RPH  Kota Padang  52,4% (Hellyward dkk., 2012), di 20 RPH yang ada di Pulau Jawa dan NTT 31,1% (Tawaf dkk . , 2013), di  RPH  Swasta di  Banjar  Bersih  Darmasaba,  Bali  100% (Masyita  dkk.,  2014),  di  RPH  Gadang- Malang 26% (Soejosopoetro, 2011), di RPH Tulungagung  23.7%  (Sukotjo  dkk.,  1997), dan  di  RPH  Kota  Makasar  70,3% (Ramadhani,  2015).    Namun  demikian sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 tahun  2009  juncto  Nomor  41  tahun  2014 tentang  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan  bahwa  pemerintah  melarang siapapun  untuk  melakukan  pemotongan sapi  dan  kerbau  betina  produktif  kecuali untuk  keperluan  penelitian,  pemuliaan atau  untuk  keperluan  pengendalian  dan penang gulangan penyakit hewan.  Sanksi bagi  yang  melanggar  ketentuan  tersebut adalah  berupa  hukuman  berupasanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sesuai  dengan  rencana  swasembada pangan  dan  pengurangan  impor  sapi bakalan dan daging dari luar negeri maka pemerintah menargetkan
untuk melakukan pengurangan
jumlah pemotongan  sapi  betina  produktif  di Indonesia  dari  200  ribu  ekor  tahun  2011 menjadi 10 ribu ekor tahun 2017 (Ditjenak, 2010)  serta  peningkatan  populasi  melalui kelahiran sebanyak 3 juta ekor tahun 2017. Target  tersebut dapat terlaksanan apabila pemotongan  sapi  betina  produktif  di
berbagai  Provinsi  dapat  dikendalikan termasuk  pengendalian  pemotongan  sapi betina  produktif  di  Provinsi  Jambi. Kecendrungan  pemotongan  sapi  betina produktif di berbagai wilayah di Provinsi Jambi tersajikan pada Tabel 1.
Persentase  pemotongan  sapi  betina produktif di RPH dan TPH yang tertinggi terjadi di Kabupaten Sarolangun (55,79%) dan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat (54,10%). Kecendrungan pemotongan sapi betina  produktif  meningkat  dengan kategori  tertinggi  terjadi  di  Kabupaten Tanjung Jabung Barat (34,54%) dan kedua tertinggi  terjadi  di  Kabupaten  Batanghari (25,68%) sedangkan kecendrungan pemotongan sapi betina produktif menurun  terjadi  di  Kota  Jambi  (-22,00%) dan  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur  (- 17,65%).  Kecendrungan  pemotongan  sapi betina  produktif  di  Kabupaten  Tanjung Jabung  Barat  tertinggi  bila  dibandingkan dengan  wilayah  lain,  hal  ini  disebabkan karena pemotongan sapi betina produktif terjadi  pada  bulan-bulan  tertentu  seperti pada  bulan  Maret  2015,  April  2015, November  2015  dan  Maret  2016  tetapi pada  bulan  Agustus  2015,  Oktober  2015, Januari sampai dengan Februari 2016, dan April  2016.  Pemotongan  sapi  betina produktif  yang  terjadi  pada  bulan-bulan tersebut  sangat  tinggi  yaitu  mencapai 100%. Sedangkan di Kabupaten Batanghari  persentase  pemotongan  sapi betina  produktif  meningkat  dengan kategori sedang (25,15%) namun kecendrungan  pemotogannya  meningkat dengan kategori tertinggi kedua (25,68%), tingginya kecendrungan pemotongan sapi betina  produktif  disebabkan  terdapat beberapa  bulan  yang  tidak  dilakukan pemotongan sapi betina produktif seperti pada  bulan  Juni  dan  Oktober  2015  selain itu  persentase  pemotongan  setiap  bulan selalu  berbeda  jauh  (berfluktuatif).

## Tabel  1.  Kecendrungan  pemotongan  sapi  betina  produktif  di  RPH  dan  TPH  pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Jambi
No Wilayah Pemotongan     Kecendrungan Pemotongan Tempat % Kategori Kecendrungan% Kategori 1 Sarolangon RPH & TPH 55,79 +++ Meningkat 20,17 ** 2 Tanjung Jabung Barat TPH 54,10 +++ Meningkat 34,54 *** 3 Merangin RPH & TPH 27,80 ++ Meningkat 9,87 * 4 Batanghari TPH 25,15 ++ Meningkat 25,68 *** 5 Bungo RPH 11,78 + Konstan 0,91 * 6 Tebo RPH 6,69 + Menurun -2,31 * 7 Tanjung Jabung Timur TPH 3,33 + Menurun -17,65 ** 8 Jambi RPH 2,49 + Menurun -22,00 ** 9 Sungai Penuh TPH 1,12 + Menurun -2,95 * 10 Kerinci TPH 0,00 - Tidak ada Pemotongan 0,00 - 11 Muaro Jambi RPH 0,00 - Tidak ada Pemotongan 0,00 - 12 Provinsi Jambi RPH & TPH 20,91 ++ Meningkat 9,00 * Keterangan :   +  %  Pemotongan rendah 0-19,00 * %  Kecendrungan rendah 0-11,51 ++  %  Pemotongan sedang 19,01-38,00 ** %  Kecendrungan sedang  11,52-23,02 +++  %Pemotongantinggi 38,01-57,20 ***  %    Kecendrungan  tinggi    23,03-34,54 Kecendrungan Pemotongan Kerbau Betina  Produktif di  RPH  dan  TPH pada
Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecendrungan pemotongan kerbau betina  produktif  di  Provinsi  Jambi meningkat  dengan  rata-rata  3,37  % Perbulan, sedangkan persentase pemotongan juga meningkat yaitu 24,24% (1192ekor)  dari  total  pemotongan  4.922 ekor.    Persentase  pemotongan  kerbau betina  produktif  di  RPH  dan  TPH  yang tertinggi terjadi di Kabupaten Sarolangun (77,88%)  dan  persentase  pemotonga n kerbau betina produktif terendah terjadi di Kabupaten Merangin (0,37%).
Kecendrungan  pemotongan  kerbau betina  produktif  meningkat  dengan
kategori  tertinggi  hanya  terjadi  di Kabupaten  Batanghari  (26,02%)  dan kecendrungan pemotongan kerbau betina produktif  menurun  terjadi  di  Kabupaten Merangin (-5,88%) dan Kabupaten Tebo (- 5,39%).    Kecendrungan  pemotongan kerbau  betina  produktif  di  Kabupaten Batanghari  tertinggi  disebabkan  karena pemotongan  kerbau  betina  produktif  di Kabupaten  Batanghari  dilakukan  setiap bulan (32,81%) namun persentase pemotongan  tiap  bulannya  berbeda  jauh (Fluktuatif).    Kecendrungan  pemotongan kerbau  betina  produktif  di  berbagai wilayah di Provinsi Jambi tersajikan pada Tabel 2.
Tabel  2.  Kecendrungan  pemotongan  kerbau  betina  produktif  di  RPH  dan  TPH  pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi
No Wilayah Pemotongan Kecendrungan Pemotongan Pemotongan % Kategori Kecendrungan % Kategori 1 Sarolangon RPH dan TPH 77,88 +++ Meningkat 1,89 ** 2 Batanghari TPH 32,81 ++ Meningkat 26,02 *** 3 Bungo RPH 11,16 + Meningkat 15,81 ** 4 Kota Jambi RPH 10,79 + Meningkat 3,31 * 5 Merangin RPH 0,37 + Menurun -5,88 * 6 Tebo RPH 7,25 + Menurun -5,39 * 7 Muaro Jambi TPH 0,00 - Tidak ada Pemotongan 0,00 - 8 Tanjung Jabung Barat TPH 0,00 - Tidak ada Pemotongan 0,00 - 9 Tanjung Jabung Timur  TPH 0,00 - Tidak ada Pemotongan 0,00 - 10 Kerinci TPH 0,00 - Tidak ada Pemotongan 0,00 - 11 Sungai Penuh TPH 0,00 - Tidak ada Pemotongan 0,00 - 12 Provinsi Jambi RPH dan TPH 17,53 + Meningkat 3,37 * Keterangan : +  % Pemotongan rendah 0-26,00 * % Kecendrungan rendah 0-8,67 ++  % Pemotongan sedang 26,01-52,00 ** % Kecendrungan sedang  8,67-17,34 +++  % Pemotongan tinggi 52,01-78,00 *** % Kecendrungan tinggi 17,35-26,02 Hasil analisa terlihat bahwa Kabupaten  Sarolangun  adalah  wilayah dengan  persentase  pemotongan  kerbau betina  produktif  yang  tertinggi  (77,88%) namun  kecendrungan  pemotongannya meningkat  dengan  kategori  rendah (1,89%).    Tingginya  persentase  pemo- tongan  dan  rendahnya  kecendrungan pemotongan  kerbau  betina  produktif  di Kabupaten Sarolangun disebabkan karena pemotongan  kerbau  betina  produktif dilakukan  setiap  bulan  dengan  rata-rata pemotongan  >70%.    Pemotongan  kerbau betina  produktif  yang  rendah  hanya terjadi  pada  bulan  Juli  2016  (42%)  dan Agustus  2016  (55%).    Berbeda  dengan Kabupaten Batanghari, persentase pemotongan  kerbau  betina  produktif meningkat  dengan  kategori  sedang (32,81%)  namun  kecendrungan  pemo- tongannya  meningkat  dengan  kategori tertinggi  (26,02%).    Persentase  pemo-
tongan  dengan  kategori  sedang  dan kecendrungan pemotongan yang tinggi di Kabupaten Batanghari disebabkan karena pemotongan  kerbau  betina  produktif dilakukan  setiap  bulan  namun  angka persentase  pemotongannya  berbeda  jauh antar  bulan  seperti  yang  terjadi  pada bulan  April  2015,  Desember  2015  dan Agustus 2016.
Agung  dkk . (1981)  menyebutkan bahwa perbandingan jumlah pemotongan dengan  populasi  tidak  boleh  melampau batas toleransi yaitu sebesar 12%, apabila persentase  pemotongan  melebih  batas toleransi, maka akan menggang gusup lai sapi  potong  dan  upaya  peningkatan populasi  sapi potong.  Di Provinsi Jambi, populasi  ternaksa  pidan  kerbau  setiap tahun  mengalami  peningkatan  hanya sebesar  5%  sedangkan  pemotongan  sapi mengalami  peningkatan  mencapai  7,5% sehingga  laju  penurunan  populasi  per
tahun  adalah  –2,5%  (Dinas  Peternakan dan  Kesehatan  Hewan  Provinsi  Jambi, 2015).    Berdasarkan  data  ini  maka perbandingan jumlah pemotongan dengan populasi di Provinsi Jambi masih dalam  batas  toleransi  (<12%),  namun  hal ini  jika  dibiarkan  tanpa  ada  usaha  untuk meningkatkan populasi maka akan dapat menyebabkan  berkurangnya  populasi ternak  sapi  di  Provinsi  Jambi  yang  pada akhirnya dapat mengalamike punahan.

## Kesimpulan
Kecendrungan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif Provinsi Jambi di RPH dan TPH meningkat.  Kecendrungan pemotongan  sapi  dan  kerbau  betina produktif  meningkat  tertinggi  terjadi  di Kabupaten  Tanjung  Jabung  Barat  dan Kabupaten Batanghari.
Sosialisasi, pengawasan dan penegakan  hukum  terhadap  masyarakat yang melakukan pemotongandan jual beli ternak betina produktif di RPH, TPH dan pasar hewan.

## Daftar Pustaka
Agung  K.,  S.  Djojowidagdo,  Arito  dan Sunardi. 1981.  Inventarisasi polusi supply  ternak  potong.    Kerjasama Dinas Peternakan Daerah Tingkat I Jawa  Tengah  dengan  Fakultas
Peternakan Universitas Gajah
Mada. Yokyakarta. Badan Pusat StatistikProvinsi Jambi. 2015. Jambi dalamangka 2015. Jambi Direktorat  Jenderal  Peternakan.  2010. Pedoman Pelaksanaan Penyelamatan Sapi Betina Produktif.    Kementerian  Pertanian. Jakarta. Direktorat  Jenderal  Peternakan.  2011. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif. Departemen Pertanian. Jakarta.
Direktorat  Jenderal  Peternakan.  2015. Buku  Statistik  Peternakan  dan Kesehatan  Hewan.  Direktorat  Bina Penyebaran  dan  Pengembangan Peternakan. Jakarta.
Dwiyanto  K.,  2011.  Inovasi  Pendukung
Ternak  Rakyat.  Badan  Penelitian dan Pengembangan
Pertanian. Jakarta.  dalam  : Sinar Tani  Edisi  30  Maret  –  5  April  2011 No. 3399 Tahun XLI.
Hellyward,  J.  Khasrad  dan  A.D.  Yuni. 2012.  Kondisi Tempat Pemotongan Hewan  Bandar  Buat  Sebagai penyangga  RPH  di  Kota  Padang. Jurnal  Peternakan  Indonesia,  ISSN 1907-1760.
Masyita  N.,  I.K.    Suada,  I.W  Batan.  2014. Umur  sapi  Bali  yang  disembelih pada  Rumah  Pemotongan  Hewan di  Bali.    Bali.    Indonesia  medicus Veteriner, 3 (5) Hal, 384-393
Pradana,  W.    2012.  Hubungan  Antara Berat  Badan  dan  Umur  dengan Berat Karkas Sapi Bali Betina yang
Dipotong  di  Rumah  Pemotongan Hewan Mergantaka Mandala Temesi. [skripsi]. Denpasar. Universitas Udayana.
Ramadhani,  ST.  Nur.  2015.    Tingkat Pemotongan dan Berat Daging Sapi Bali Berdasarkan jenis Kelamin dan Umur  ternak  di  RPH  Kota
Makassar. Skripsi. Universitas Hasanudiin. Makassar.
Riski  A.  Fauzi,  Sarwiyono  dan  Endang Setyowati.  2012.    Evaluasi  Sapi
Perah Betina Afkir Umur Produktif di Kecamatan
Karangploso Malang.  Universitas  Brawijaya, Malang
Soejosopoetro  B.,  2011.  Studi  tentang
Pemotongan  Sapi  Betina  Produktif di RPH Malang. J. Ternak Tropika, 12 (1): Hal, 22-26.
Sonjaya,  H.  dan  Idris,  T.  1996.
Kecenderungan Perkembangan Populasi  Sapi  potong  di  Sulawesi Selatan. Forum Komunikasi Pimpinan Perguruan Tinggi
Peternakan  se-  Indonesia.  9  –  10 Agustus 1996. Ujung Pandang
Sonjaya,  H.,  2012.  Mengkaji  Program Sejuta  ekor  sapi  di  Provinsi Sulawesi  Selatan,  dalam  saintis- akademis.blogspot.com.
Suardana I. W., I. M. Sukada, I. K. Suada danD.  A.  Widiasih.  2013.  Analisis Jumlah  dan  Umur  Sapi  Bali  Betina Produktif yang Dipotong di Rumah Pemotongan  Hewan  Pesanggaran dan  Mambal  Provinsi  Bali.    Jurnal sains veteriner 31 (1) Hal, 45-47.
Sukotjo, Soejosopoetro, dan Surjowardojo. 1997.  Studi  pemotongan  Sapi Betina  dan  Persentase  Karkas  di RPH  Kabupaten  Tulungagung.
Fapet UB. Malang.
Sunari,  A.,  N.  Avianto,  M.  Nail  Ritinov. 2010.  Naskah  Kebijakan  (Policy Paper).  Strategi  dan  Kebijakan dalam Percepatan Pencapaian
Swasembada  Daging  Sapi  2014
(Suatu Penelahaan Konkrit). Direktorat  Pangan  dan  Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS).
Tawaf,  R.,  Obin  Rachmawan  dan  Cecep Firmansyah.  2013.    Pemotongan sapi  betina  produktif  dan  kondisi RPH  di  Pulau  Jawa  dan  NTT. Universitas Padjajaran, Bandung.
Toelihere,  M.  R.  1985.  Inseminasi  Buatan pada  Ternak.  Fakultas  Kedokteran Hewan IPB, Cetakan ke 2. Penerbit Angkasa Bandung.