## POLITIK ETIS PEMERINTAH KOLONIAL HINDIA BELANDA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PESANTREN
M. Syarif 1
gilangcempaka78@gmail.com

## Abstract
This  paper  discusses  about  the  influence  of  Dutch  Colonial  government policy in the framework of its Ethical Policy towards pesantren. The Ethical Policy carried out by the Dutch East Indies colonial government throughout the period of 1900 until the independence of Indonesia was accompanied by the issuance of  a series  of  policies which were considered to  be pressing and detrimental to Islamic education, especially pesantren in Indonesia, in the  form  of  teacher  ordinances,  wild  school  ordinances,  and  the establishment  of  Dutch  Schools  which  -since  the  beginning  of  the  20th century- the existence of these schools has a direct influence on the existence of Islamic Education, especially pesantren. The effect of this policies was the  transfer  of  pesantren  to  the  rural  areas  just  to  maintain  their characteristics  accompanied  by  their  resistance  to  infiltration  of  foreign cultures presented by the Dutch through Western-style public schools and The  birth  of  the  madrasah  as  a  response  to  demands  for  changes  in  the education  system  along  with  the  widespread  idea  of  Islamic  reform throughout the 18th and 19th centuries.

## A. Pendahuluan
Pesantren merupakan salah satu jenis pendidikan Islam Indonesia yang bersifat tradisional untuk mendalami ilmu agaa Islam dan mengamalkannya sebagai pedoman  hidup  keseharian.  Pesantren  telah  hidup  sejak  300  –  400  tahun  yang lampau, menjangkau hampir seluruh lapisan masyarakat muslim. Dan dewasa ini diperkirakan menampung lebih satu juta santri. Pesantren diakui sebagai lembaga pendidikan  yang  telah  ikut  serta  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Terutama  di jaman kolonial, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat berjasa bagi umat Islam. 2
Berbeda dengan sekolah modern yang terkemudian diperkenalkan oleh pemerintah  kolonial  Belanda  melalui  politik  etisnya  kepada  rakyat  bumiputera,
1 Dosen Universitas Islam Majapahit Mojokerto
2 Lihat, Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren , (Jakarta, INIS, 1994), hal. 3
berdirinya pesantren di nusantara memiliki akar sejarah yang tertanam pada tradisi bangsa  Indonesia  sendiri.  Pesantren  tak  memisahkan  diri  sebagai  menara  gading keilmuan  sebagaimana  terlihat  pada  fenomena  pendidikan  modern.  Karena pesantren  sepanjang  perjalanan  sejarah  yang  pernah  dilaluinya  mampu  hidup menyatu  dengan  masyarakatnya,  bahkan  pesantren  menjadi  rujukan  utama  di bidang moral.
Dalam  konteks  ini,  pesantren  bukan  hanya  menjadi  lembaga pendidikan  semata-mata,  menurut  Hasan  Muarif  Ambary,  bukti-bukti  sejarah sosialisasi Islam di Nusantara memperlihatkan bahwa pesantren senantiasa memilih posisi sejarah yang tidak pernah netral. Sejak abad ke-16, pesantren telah menjadi dinamisator dalam setiap proses sejarah dan perjuangan bangsa. 3 Harry J. Benda bahkan  menyimpulkan  bahwa  sejarah  Islam  Indonesia  adalah  sejarah  perluasan peradaban  santri  dan  pengaruhnya  terhadap  kehidupan  agama,  sosial, dan politik di Indonesia. 4
Ini  menunjukkan  bagaimana  pesantren  selalu  terlibat  dalam  setiap pergumulan  sosial  di  Nusantara.  Pesantren  tak  pernah  melepaskan  diri  dari permasalahan  yang  terjadi  disekitarnya.  Bukan  hanya  bergumul  dengan  proses pendidikan,  pesantren  juga  memberikan  pengaruh  terhadap  upaya  upaya perlawanan  rakyat  tatkala  pemerintah  kolonial  Belanda  mengeluarkan  kebijakan yang tak populis dalam pandangan masyarakat nusantara.
Ketika politik etis diberlakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dengan mendirikan lembaga pendidikan modern yang bersifat klasikal, pesantren otomatis mendapatkan  kompetitor  yang  berat  dalam  bidang  pendidikan.  Jika  sebelumnya pesantren adalah lembaga pendidikan yang menjadi rujukan penduduk bumiputera untuk  mendidik  anaknya,  maka  sejak  keberadaan  lembaga  pendidikan  Belanda pesantren  menjadi  lembaga  pendidikan  kelas  dua.  Seiring  semaraknya  sekolah- sekolah Belanda didirikan, -seperti akan kita lihat dalam pembahasan- betapa minat untuk  belajar  di  pesantren  tiba-tiba  dikompetisikan  dengan  minat  untuk
3 Hasan Muarif Ambary, Menemukan Peradaban : Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia. (Jakarta,  Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 318
4 Harry J. Benda, Bulan Sabit dan Matahari Terbit :  Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang. (Jakarta: Pustaka Jaya, 1985), hal. 33
mendapatkan pekerjaan di kantor kantor Belanda setelah purna belajar –kendatipun hanya  sebagai  pegawai  rendahan-  sebagaimana  dijanjikan  bagi  lulusan  sekolah Belanda.
Warna  kesederhanaan  yang  khas  dalam  pendidikan  pesantren  lantas disaingi dengan suguhan pendidikan ala Barat yang menyajikan citra mewah ilmu pengetahuan modern yang dinilai lebih rasional dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman,  meskipun  suguhan  itu  sesungguhnya  berbungkus  kepentingan  untuk menegakkan  wibawa  dan  kekuasaan  pemerintah  kolonial.    Melalui  usaha pengembangan  sekolah-sekolah  modern  berbentuk  klasikal,  pemerintah  kolonial Belanda  menjalankan  “politik  asosiasi”  sebagaimana  dianjurkan  oleh  Snouck Hurgronje,  antara  lain  melalui  pelajaran  sejarah  Hindia-Belanda  agar  supremasi Belanda atas bangsa pribumi tercerminkan. 5
Segera  keberadaan  pendidikan  pesantren  mendapatkan  tekanan  lewat berbagai  kebijakan  yang  lebih  berpihak  pada  kepentingan  Belanda  dan  lembaga pendidikannya.  Pada  saat  Belanda  melaksanakan  politik  etisnya  di  nusantara, Belanda  memberlakukan  peraturan-peraturan  yang  sangat  berpihak  seperti membelah bambu, satu sisi diinjak sedangkan sisi yang lain diangkat keatas.
Keberpihakan  dalam  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah Belanda itu lebih banyak merugikan umat Islam dengan lembaga pendidikannya. Bagi Belanda, kembaga pendidikan Islam bukan hanya dipandang sebagai tempat proses belajar mengajar, namun lebih jauh ia diawasi sebagai basis gerakan sosial yang dari rahimnya kerap lahir gerakan gerakan anti kolonial.
Tulisan ini memfokuskan kajiannya kepada politik etis yang dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda, kebijakan kebijakan pemerintah Hindia Belanda sepanjang pelaksanaan politik etis serta pengaruhnya terhadap pesantren. Dala hal ini, pengaruh  yang dimaksud adalah bagaimana kebijakan  yang dikeluarkan oleh Belanda  telah  memicu  reaksi  kalangan  pesantren  baik  untuk  menolak  maupun reaksi internal yang melahirkan perubahan pada struktur pesantren itu sendiri.
5 Lihat,  Uka  Tjandrasasmita, Arkeologi  Islam  Nusantara. (Jakarta,  Kepustakaan  Populer Gramedia, 2009), hal. 267

## B. Pemberlakuan Politik Etis
Adalah  Van  Deventeer  yang  pertama  kali  menyampaikan  gagasan tentang  “hutang  budi  negeri  Belanda  kepada  rakyat  Bumiputera”. 6 Di  depan parlemen  Belanda  dia  mengusulkan  cara  untuk  membalas  jasa  kepada  bangsa Indonesia yang banyak mengeluarkan tenaga demi bangsa Belanda. Van Deventeer menegaskan bahwa negeri Belanda telah berhutang budi kepada bangsa Indonesia dan hutang budi itu harus dibayar. Gagasan tersebut menjadi benih bagi lahirnya politik etis yang juga disebut sebagai politik balas budi dengan tujuan utama untuk mengangkat taraf kehidupan rakyat bumiputera di Hindia Belanda. 7 .
Pada  17  September  1901,  Ratu  Wilhelmina  yang  baru  naik  tahta menegaskan  dalam  pidato  pembukaan  Parlemen  Belanda,  bahwa  pemerintah Belanda
mempunyai panggilan moral dan hutang budi (eerschuld) terhadap bangsa pribumi di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina menuangkan panggilan moral tadi ke dalam kebijakan politik etis, 8 yang terangkum dalam tiga program utama, yaitu :
1.  Irigasi,  yaitu  program  untuk  memperbaiki  pengairian  pada  lahan- lahan pertanian rakyat bumiputera dengan membangun bendungan dan jalur jalur pengairan.
6 C.Th.  Van  Deventeer  adalah  seorang  ahli  hukum  yang  pernah  tinggal  di  Indonesia  selama setahun.  Pada  1899,  ia  menerbitkan  sebuah  artikel  berjudul  “ Een  Eereschuld ”  yang  artinya “suatu hutang kehormatan” pada sebuah jurnal Belanda de Gids . Dia menyatakan bahwa negeri Belanda berhutang kepada bangsa Indonesia semua kekakayaan yang telah diperas dari mereka. Hutang  ini  sebaiknya  dibayarkan  kembali  dengan  jalan  memberi  prioritas  utama  kepada kepentingan  rakyat  Indonesia  didalam  kebijakan  pemerintah  kolonial.  Pemberlakuan  polituk resmi  dilaksanakan  pada  1901  saat  Ratu  Wilhelmina  mengumumkan  penyelidikan  tentang kesejahteraan  di  Jawa  dan  dengan  demikian  Politik  Etis  resmi  diberlakukan.  Pada  1902, Alexander W.F Idenburg  menjadi diangkat sebagai Meneteri Urusan Daerah Jajahan. Dengan memegang  jabatan  ini  ia  melaksanakan  pemikiran  pemikiran  politik  etis.  Pihak  Belanda menyebutkan  tiga  prinsip  yang  dianggap  merupakan  merupakan  dasar  bagi  kebijakan  baru tersebut.  Yaitu  :  Pendidikan,  Pengairan  dan  Perpindahan  Penduduk.  Lihat,  M.C  Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, 1200 – 2004, (Jakarta, Serambi, 2005), hal, 320
7 Lihat, Wasty Sumanto  F.X Soeyarno, Landasan Historis Pendidikan Indonesia , (Surabaya, Usaha Nasional, 1983), hal, 46
8 Bandingkan  dengan,  Robert  Van  Niel, Munculnya  Elit  Modern  Indonesia ,  (Jakarta:  Dunia Pustaka Jaya, 1984), hal, 51. Van Niel menegaskan bahwa “politik etis di Indonesia diberlakukan setelah Ratu Belanda berkata mengenai “kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat Hindia Belanda”. Berdasarkan pidato tersebut, berlakulah politik etis di Hindia Belanda.
2.  Imigrasi,  yaitu  program  untuk  pemerataan  penduduk  darip  pulau jawa yang padat menuju daerah-daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya
3.  Edukasi yakni program untuk meningkatkan taraf pendidikan rakyat bumiputera  dengan  pemerataan  kesempatan  belajar  dan  pendirian sekolah-sekolah rakyat. 9
Kebijakan pertama dan kedua disalahgunakan oleh Pemerintah Belanda dengan  membangun  irigasi  bukan  untuk  mengairi  lahan-lahan  persawahan  milik rakyat,  melainkan  untuk  perkebunan-perkebunan  Belanda  sendiri.  Sedangkan politik imigrasi dilakukan dengan memindahkan penduduk ke daerah perkebunan yang berada diluar Jawa untuk dijadikan pekerja rodi melalui sistem tanam paksa (cultuur stelseel). Hanya program pendidikan yang memiliki manfaat penting bagi rakyat  bumiputera  kendatipun  dalam  pelaksanaannya,  politik  pendidikan  ini dibarengi dengan sejumlah kebijakan non populis yang  menimbulkan reaksi keras dari kalangan pendidikan Islam.
Pada aspek politik etis di  bidang  edukasi  itu Belanda  telah membawa perubahan  besar  dalam  dunia  pendidikan  dan  intelektual  rakyat  bumiputera. Pengaruhnya begitu penting dalam pengembangan dan perluasan dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda.  Sejak tahun 1900 inilah berdiri sekolah-sekolah, baik untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir merata di daerah-daerah di Jawa.  Dalam hal ini, keuntungan yang dirasakan oleh bangsa bumiputera adalah mereka  mendapatkan  kesempatan  yang  lebih  luas  untuk  bersekolah.  Tercatat sampai pada tahun 1940 anak anak bumiputera yang bersekolah di sekolah-sekolah rendah yang berbahasa daerah telah berjumlah 2 juta lebih dan disekolah-sekolah
9 Sesungguhnya,  jauh  sebelum  politik  etis  diberlakukan,  VOC  juga  telah  mendirikan  lembaga pendidikan terutama di luar Jawa. Tetapi lembaga pendidikan yang didirikan VOC ini tidak bisa meluas ke daerah lain di nusantara. Dan pada saat VOC mengalami kebangkrutan pada 1799, kekuasaan atas bumi nusantara diserahkan langsung ke tangan kerajaan Belanda. Pada saat itu pendidikan di Hnidia Belanda (yang sekarang kita sebut Indonesia) belum berjalan dengan baik. Dan  baru  pada  1801  melalui  Gubernur  Jendral  Daendels  Belanda  mau  memperhatikan pendidikan  bagi  bangsa  bumiputera.  Itupun  terbatas  bagi  anak  anak  yang  dipersamakan kedudukannya  dengan  anak-anak  Belanda.  Pada  1848  pemerintah  hindia  Belanda  mendirikan sekolah rendah di Pasuruan dan Jepara. Tetapi pendirian sekolah ini bukanlah bertujuan untuk menyejahterakan  kehidupan  rakyat  bumiputera  sebagaimana  diinginkan  dalam  politik  etis, melainkan  untuk  mendidik calon calon pegawai rendahan  di kantor kantor pemerintah,  Lihat, Sumanto, ……….. Landasan , hal, 38-39
Belanda tercatat sebanyak 88 ribu lebih. 10 Ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat yang selama ini hanya mengandalkan pendidikan tradisional semacam pesantren untuk beralih pada pendidikan modern  yang ditawarkan oleh pemerintah  penjajahnya.  Pada  saatnya  nanti  kecenderungan  untuk  menikmati pendidikan ala Barat di sekolah Belanda itu telah membawa kemajuan bagi bangsa bumiputera terutama terkait dengan lahirnya kelas intelektual baru yang memiliki cara berpikir modern namun dengan semangat nasionalisme yang tertanam kuat.
Di  sisi  lain,  pelaksanaan  politik  etis  juga  telah  menimbulkan  reaksi antagonik  terhadap  keberadaan  pendidikan  tradisional  nusantara.  Ia  telah memancing banyak  reaksi keras terutama dari kalangan pendidikan Islam. Hal ini dikarenakan  pelaksanaan  politik  etis  juga  dibarengi  dengan  berbagai  kebijakan yang  kurang  populis  -sebagaimana  akan  kita  bahas  nanti-  bagi  keberadaan pendidikan  Islam.  Muatan  kebijakan-kebijakan  itu  dinilai  lebih  banyak  berpihak kepada kepentingan pemerintah kolonial daripada kepentingan rakyat bumiputera.
Dalam prakteknya, politik etis telah memunculkan banyak tafsir  yang menunjukkan berbagai penyimpangan dari tujuannya semula ketika ia pertama kali dicanangkan. Bahkan menurut Elsbels Locher Shoclten, Politik Etis telah menjadi “kebijakan  yang  bertujuan  memperluas  kekuasaan  Belanda  di  seluruh  wilayah Hindia  Belanda  menuju  pemerintahan  sendiri  dibawah  belanda  menurut  model Barat. 11
Keinginan untuk membentuk model masyarakat barat melalui kebijakan pendidikan  bagi  rakyat  bumiputera  itulah  yang  -sebagaimana  akan  kita  lihat-, membuat  Belanda  menerapkan  kebijakan  yang  dualistis  dalam  kerangka  politik etisnya dengan cara membeda-bedakan perlakuan antara lembaga pendidikan yang didirikan  oleh  Belanda  dengan  lembaga  pendidikan  khas  nusantara  seperti pesantren.
B. Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda
10 Lihat,  Sumanto,  …… landasan ,  hal.  41.  Antusiasme  masyarakat  Bumiputra  untuk  masuk  ke sekolah  sekolah  yang  didirikan  oleh  Belanda  ini  tak  lepas  dari  kebutuhan  pragmatis  bahwa lulusan-lulusan sekolah  tersebutlah  yang diakui oleh pemerintah Belanda dan secara otomatis bisa diterima bekerja sebagai pegawai pada kantor kantor administrasi dan perdagangan.
11 Lihat, Elsbeth Locher Scholten, Etika yang Berkeping-keping , (Jakarta: Jambatan, 1996), hlm 270.
Tatkala program pendidikan dalam kerangka politik etis dilaksanakan, pemerintah  kolonial  Hindia  Belanda  sempat  mempertimbangkan  untuk memanfaatkan  tradisi  pendidikan  rakyat  yang  sudah  ada  sebagai  dasar  dalam pengembangan  pendidikan  mereka  dalam  kerangka  politik  etisnya.  Akan  tetapi, gagasan ini secara teknis sulit dipenuhi karena tradisi pendidikan Islam waktu itu dipandang memiliki dasar ideologi Islam yang yang berbeda dari apa yang selama ini  dibawa  oleh  Belanda  sendiri  bersama  misi  imperialismenya,  yaitu  misi Kristenisasi. Hal ini  menjadi kesulitan tersendiri bagi pemerintah Hindia Belanda, karena  menyangkut  persoalan  ajaran  Islam  yang  memang  menjadi  dasar  pijakan pendidikan Islam; dan mustahil untuk dihilangkan dari kurikulumnya. 12
Sejak  awal  pemerintah  Hindia-Belanda  memang  sangat  waspada terhadap  gerakan  islam.  Kekhawatiran  mereka  tentu  bisa  dipahami  mengingat sejumlah pemberontakan pernah berlangsung di bawah bendera islam. Sejak perang diponegoro (1825-1830) dan seterusnya, kebijakan-kebijakan Belanda  yang lebih ketat terhadap komunitas muslim diberlakukan. Itulah mengapa pemerintah Hindia- Belanda  mewaspadai  kelompok  islam  termasuk  pendidikan  islamnya.  Terbitnya resolusi  yang  bertanggal  18  oktober  1825  bahwa  setiap  jamaah  haji  harus membayar pas jalan dengan f110, semenyara jamaah haji yang tidak memiliki pas- jalan  akan  dikenakan  biaya  f220.  Bahkan  pada  6  juli  1859,  penguasa  kolonial Belanda mengeluarkan ordonansi Haji. 13
Dalam  konteks  ini,  Islam  dengan  lembaga  pendidikannya-,  dianggap sebagai  ancaman  bagi  eksistensi  pemerintah  Hindia    Belanda.  Ancaman  ini terutama  ditujukan  pada    kebijakan  keamanan  dan  ketertiban  (rust  en  orde)  dan keberlanjutan  penjajahan  mereka  di  Hindia  Belanda  sendiri.  Snouck  Hurgonje bersama dengan politik asosiasinya 14 meyakini pendidikan Barat akan melunturkan
12 Lihat,  Karel  A.  Steenbrink, Pesantren,  Madrasah,  Sekolah:  Pendidikan  Islam  Dalam  Kurun Modern , (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 2.
13 M. Shaleh Putuhena, Historiografi Haji Indonesia, (Yogyakarta: Lkis, 2007), hal. 105
14 Lihat, H. Aqib Suminto, Politik Islam Hindia Belanda (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 39. Politik asosiasi  adalah  sikap  politik  yang  bertujuan  mempererat  ikatan  antara  negeri  jajahan  dengan Negara penjajah melalui kebudayaan.
pengaruh Islam. Menurut Snouck Hurgonje, pendidikan Barat merupakan cara yang efektif untuk mengurangi dan menaklukan pengaruh islam di Indonesia. 15
Hal  lain  yang  mencegah  Belanda  untuk  mengakomodir  lembaga pendidikan Islam -seperti disinyalir oleh Alwi Shihab- adalah, disamping cita-cita untuk  mensejahterakan  rakyat  pribumi,  pemerintah  Hindia  Belanda  juga mempunyai  misi  lain  untuk  menyebarkan  Kristen  di  di  Hindia  Belanda  melalui politik  etis.  Berbagai  subsidi  untuk  sekolah  dan  lembaga  sebagai  kepentingan menyebarkan misi tersebut diberikan secara besar-besaran.. 16
Pemerintah kolonial Hindia Belanda memilih bentuk persekolahan yang dikelolanya sendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan pribumi  -khususnya pesantren-  baik  secara  administrasi  maupun  sistemnya.  Sekolah  ala  Belanda  itu berbentuk  sekolah  modern  dengan  sistem  klasikal  yang  bisa  kita  lihat  hingga sekarang. Tetapi berbeda dengan sekolah Belanda sebelumnya, sekolah Belanda era Politik  Etis  didirikan  lebih  merata  dan  diperuntukkan  bagi  semua  lapisan masyarakat sesuai dengan gagasan awalnya untuk membalas budi terhadap rakyat bumiputera. 17
Dengan  demikian,  jika  pada  masa  awal  penjajahan  Belanda,  sekolah merupakan pendidikan  yang eksklusif, maka pada awal  abad ke-20 atas  perintah Gubernur  Djenderal  Van  Heutsz,  pendidikan  mulai  diselenggarakan  bagi masyarakat luas dalam bentuk sekolah-sekolah desa. 18 Pada masa inilah, rakyat
15 Menurut  Robert  Pringle,  setelah  pertengahan  abad  ke  19  barulah  Belanda  memandang  Islam sebagai  ancaman  yang  berkesinambungan  lebih  daripada  sekedar  memandang  Islam  sebagai agama para pemberontak. Dalam hal ini Belanda sendiri sebenarnya tak peduli pada klasifikasi Muslim- Kristen kecuali muncul pemberontakan dengan membawa panji Islam. Belanda adalah orang-orang Kristen Calvinis yang hanya peduli pada profit. Lihat, Robert Pringle, (2018), Islam Ditengah Kebhinnekaan, Memahami Islam dan Politik di Indonesia, (Jakarta, Prenada Media, 2018), hal. 24.
16 Alwi  Shihab, Membendung  Arus:  Respon  Gerakan  Muhammadiyah  terhadap  Penetrasi  Misi Kristen di Indonesia, (Bandung, Mizan, 1998), hal. 43-44
17 Lihat, catatan  kaki nomor 8. Dalam  keterangan Karel  A. Steenbrink, pada dasawarsa terakhir abad  ke  19  dimulailah  pendidikan  yang  liberal.  Pada  masa  itu,  pendidikan  kolonial  juga diperuntukkan  bagi  sekelompok  kecil  orang  Indonesia  (terutama  kelompok  berada),  sehingga semenjak tahun 1870 mulai tersebar jenis pendidikan rakyat, yang berarti juga bagi umat Islam Indonesia.  Meskipun  begitu  satu  perluasan  pendidikan  kepedesaan  bagi  seluruh  lapisan masyarakat baru terlaksana pada permulaan abad ke 20  (tepatnya mulai 1901) oleh apa yang disebut sebagai “ethische politiek”. Lihat, Steenbrink, ….. Pesantren , hal. 23-24
18 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, (Jakarta, Logos, 2000), hal, 98
bumiputera yang sebelumnya hanya memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah- sekolah tradisional, mulai mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah pemerintah. Dan sebagai konsekwensinya didirikanlah sekolah di banyak tempat. Menurut  Maksum,  Sekolah  Desa  atau  Sekolah  Rakyat,  tidak  saja  menawarkan ongkos studi yang murah dan mata pelajaran yang praktis, tetapi juga menjanjikan pekerjaan meskipun hanya sebagai tenaga adiministrasi rendahan. 19 .
Tetapi  kebijakan  pendirian  sekolah  modern  ala  Belanda  tersebut bukannya tanpa tanggapan negatif dalam pandangan para tokoh pendidikan Islam. Dalam  hal  ini,  Belanda  dinilai  lebih  berpihak  kepada  sekolah-sekolah  yang didirikannya  tinimbang  lembaga  pendidikan  tradisional  yang  lebih  dulu  ada  di nusantara. Sebagaimana ditegaskan diatas, lulusan sekolah Belanda lebih dijamin untuk  mendapat  pekerjaan  di  kantor-kantor  Belanda  daripada  mereka  yang mendapat  mendapat  pendidikan  dari  lembaga  pendidikan  Islam  semacam pesantren.  Ditambah  lagi  sikap  diskriminatif  terhadap  dualisme  pendidikan  ini bukan satu-satunya kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang dirasa merugikan.
Untuk mendukung tujuannya, pemerintah Hindia Belanda bukan hanya menerapkan  kebijakan  standar  ganda  dengan  lebih  mengistimewakan  sekolah umum  miliknya  daripada  pendidikan  pribumi.  Pada  1905,  Pemerintah  Hindia Belanda  mengeluarkan  Ordonansi  Guru  ( Goeroe  Ordonantie )  dalam  Stadsblaad 1905 No. 550 yang berisi kewajiban bagi setiap penyelenggara  pendidikan Islam agar memperoleh izin tertulis dari bupati atau pejabat yang setara kedudukannya. Setiap guru juga diwajibkan membuat daftar murid-murid lengkap dengan segala keterangan  yang  harus  dikirimkan  secara  periodik  kepada  pejabat  yang bersangkutan. 20
Sejarah dari lahirnya kebijakan ordonansi guru tersebut berpangkal pada peristiwa  pemberontakan  petani  di  Banten  pada  1888.  Pada  1890,  K.F  Holle menyarankan  agar  pendidikan  agama  Islam  diawasi  karena  pemberontakan  para petani  Banten  tersebut  ditengarai  telah  dimotori  oleh  para  haji  dan  guru  agama. Segera sesudahnya,  di  Jawa terjadilah perburuan  terhadap para  guru agama. Dan
19 Maksum, Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya , (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 94
20 Tjandrasasmita, ……. Arkeologi , hal.269
demi penyeragaman dalam pengawasan guru tersebut, K.F Holle menyarankan agar para bupati melaporkan daftar guru didaeahnya setiap tahun. Kemudian, pada tahun 1904,  seiring  dengan  pemberlakuan  politik  etis,  Snouck  Hurgronje  mengusulkan agar pengawasan tersebut meliputi izin khusus dari bupati, daftar guru dan murid, dan bahwa pengawasan itu dilakukan oleh bupati dengan membentuk suatu panitia.
21 Setahun kemudian lahirlah ordonansi guru 1905.
Esensi  Ordonansi  Guru  ini  ditujukan  untuk  mengatur  pelaksanaan pengawasan  Belanda  terhadap  pembelajaran  agama  Islam  di  tanah  Jawa  dan Madura, kecuali Surakarta dan Yogyakarta. Substansi dari Staatsblad nomor 550 tahun 1905 tersebut  terdiri  dari enam  pasal,  dan ringkasan terjemahannya adalah sebagai berikut:
Pasal 1. Guru-guru  agama  dengan  reputasi  baik  dan  tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum  yang  akan mengajarkan agama Islam wajib mendapat ijin tertulis dari Patih atau Bupati. Pasal 2. Guru-guru  agama  wajib  mendaftarkan  para  muridnya secara tertulis sesuai dengan ketentuan (blanko) pendaftaran  yang  telah  ditetapkan  Bupati;  Murid-murid yang  berasal  dari  luar  daerah  atau  kediaman  guru  agama,
ditetapkan  Bupati  dengan  menyerahkan  identitas  yang bersangkutan.
Pasal 3. Pengawasan guru agama dalam mengajar agama dilakukan oleh  Patih  atau  Bupati;  Kepada  Patih  dan  Bupati,  guru agama wajib memberi daftar mata pelajaran yang diajarkan,
dan  memberi  ijin  masuk  keduanya  (Patih  dan  Bupati)  ke semua tempat pengajaran dan tempat tinggal murid;
Pasal 4. Guru-guru agama yang mengajar tanpa ijin atau lalai dalam memenuhi  persyaratan  yang  telah  ditentukan  dikenakan denda  setinggi-tingginya  25  gulden,  atau  sangsi  kurungan maksimal  hari  dengan  kewajiban  bekerja  untuk  negara
21 Suminto,  ………. Politik , hal. 52
tanpa  upah;  Bagi  guru  agama  yang  mengajarkan  materi pelajaran  yang  bertentangan  dengan  peraturan  yang berlaku,  atau  menggunakan  nama  palsu  dalam  menerima murid, dikenakan denda setinggi-tingginya 100 gulden, atau sangsi kurungan maksimal 30 hari dengan kerja paksa tanpa upah.
Pasal 5.
Guru-guru agama harus tunduk pada peraturan ini. Pasal 6. Peraturan  ini  berlaku  di  Jawa  dan  Madura,  kecuali  pada daerah  yang  dikuasai  Sultan,  yakni  Yogyakarta  dan Surakarta.
Pasal 6. Peraturan  ini  berlaku  di  Jawa  dan  Madura,  kecuali  pada daerah  yang  dikuasai  Sultan,  yakni  Yogyakarta  dan Surakarta. 22
Berkenaan dengan Ordonansi Guru itu, Deliar Noer menjelaskan latar belakang dan tujuan diterbitkannya. Dia menyatakan sebagai berikut :
Salah satu cara yang dipergunakan oleh pihak Belanda untuk mengawasi Islam di Indonesia, terutama di Jawa, ialah peraturan yang dikeluarkan dalam  tahun  1905  tentang  pendidikan  Islam.  Peraturan  tersebut mengharuskan  izin  tertulis  dari  bupati  atau  pejabat  yang  sama kedudukannya tentang pendidikan agama Islam. Izin ini mengemukakan secara terperinci  sifat  dari pendidikan itu. Tambahan lagi  guru agama bersangkutan  harus  membuat  daftar  dari  murid-muridnya  menurut bentuk  tertentu  yang  harus  dikirimkan  secara  periodik  kepada  kepala daerah  bersangkutan.  Bupati  atau  pejabat  yang  sama  keududukannya hendaklah  mengawasi  dan  mengecek  apakah  guru  agama  tersebut bertindak  sesuai  dengan  izin  yang  diberikan.  Pejabat  ini  juga  harus mengawasi  anak-anak  murid  dimaksud  yang  berasal  dari  luar  daerah guru tadi. 23
22 Dikutip dari, Farid Setiawan, Kebijakan Pendidikan Muhammadiyah terhadap Ordonansi Guru, dalam Jurnal Pendidikan Islam, Vol. III, No. 1, 2014, (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 52-53
23 Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942. (Jakarta: LP3ES. 1996), hal, 194
Ordonansi Guru 1905 dinilai oleh umat Islam sebagai perwujudan sikap diskriminatif pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan pribumi. Peraturan ini  memang  mudah  dijalankan  oleh  sekolah  yang  memiliki  organisasi  yang  rapi, tetapi  tidak  demikian  halnya  dengan  guru-guru  agama  Islam.  Mereka  tidak menyelenggarakan  administrasi  yang  rapi  dalam  mengatur  sekolah/pengajian. Bahkan  lembaga  pendidikan  Islam  seperti  pesantren  tidak  menyelenggarakan administrasi  seperti  itu,  tidak  mencatat  nama  seluruh  santri  atau  guru-guru  yang mengajar di sana. 24
Kemunculan  kebijakan  itu  menjadikan  iklim  penyelenggaraan pendidikan  Islam  pada  akhir  abad  ke-19  hingga  permulaan  abad  ke-20  dikontrol secara  ketat.  Mengapa  demikian?  Sebab,  -menurut  Alwi  Shihab-      pemerintah kolonial  Belanda  saat  itu  membaca  bahwa  membiarkan  penyelenggaraan pendidikan Islam tanpa kontrol dapat menjadi ancaman bagi eksistensi mereka di tanah  jajahan.  Karena  itulah,  Ordonansi  Guru  dibuat  untuk  mengontrol  lembaga pendidikan  Islam  yang  dipandang  pemerintah  Belanda  telah  berperan  sebagai sebuah ancaman potensial terhadap rezim mereka. 25
Lembaga pendidikan Islam yang menjadi sasaran Ordonansi Guru dan dianggap  mengancam  eksistensi  pemerintah  kolonial  Belanda  adalah  pesantren yang dipimpin oleh seorang Kiai.  Bagi  Belanda,  pesantren  adalah sumber segala bentuk  perlawanan  masyarakat  di  Jawa.  Perlu  diakui  bahwa  pesantren  pada pertengahan hingga akhir abad ke-19 memang telah memainkan peran signifikan bagi  perlawanan  masyarakat  terhadap  pemerintah  Belanda.  Di  pesantren  benih- benih anti kolonialisme ditabur dan dirawat dengan baik. 26
Para  santri  di  pesantren  dan  masyarakat  umum  dididik  agar  memiliki sikap fanatisme yang tinggi, sehingga Belanda mereka anggap sebagai pemerintah kafir yang telah menjajah agama dan bangsa. 27 Karena itulah, Sartono Kartodirdjo
24 Suminto, …………… Politik, hal, 52 25 Shihab, …………….. Membendung, hal. 147
26 Menurut Ahmad Adaby Darban, doktrin-doktrin berbasis agama, seperti cinta tanah air, praktek jihad sebagai perang suci  hingga  gerakan amar ma’ruf nahi munkar dalam melawan penjajah disemai  sedemikian  subur  di  pesantren.  Pelan  tapi  pasti,  doktrin  itu  berhasil  menanamkan fanatisme dan rasa benci guru agama (Kiai) serta para santrinya terhadap kekuasaan pemerintah Belanda. Lihat, Farid Setiawan, ………. Kebijakan, hal. 50
27 Suminto, ........... Politik, hal. 50
menegaskan bahwa pertumbuhan pesantren yang sangat luar biasa telah berfungsi efektif sebagai tempat pendidikan serta gerakan kebangkitan Islam yang militan. 28
Anehnya, kendatipun terasa sangat menekan pendidikan Islam,  reaksi- reaksi keras terhadap Ordonansi Guru 1905 relatif tak tampak. Umat Islam saat itu seperti membiarkan pemberlakuan kebijakan yang memasung guru agama itu. Atas fenomena ini, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menjelaskan sikap diam umat Islam  yang melingkungi pemberlakuan peraturan tersebut saat itu. 29
Dua  puluh  tahun  sesudahnya,  kebijakan  itu  disusul  dengan  kebijakan Ordonansi Guru kedua yang dikeluarkan pada 1925. Berbeda dengan yang pertama, ordonansi guru 1925 ini hanya mewajibkan para guru agama untuk melaporkan diri. Kendati begitu, sesungguhnya dua kebijakan itu memiliki fungsi dan tujuan yang sama,  yaitu dijadikan media oleh pemerintah kolonial  Belanda untuk  mengawasi dan mengontrol sepak terjang para pengajar dan penganjur agama Islam.
Berbeda dengan pemberlakuan ordonansi guru yang pertama, Ordinansi Guru  yang  kedua  ini  menuai  banyak  protes.  Banyak  reaksi  dilancarkan  oleh kalangan  pribumi  terhadap  ordonansi  tersebut.  Kongres  Al  Islam  1926  (1-  5 Desember) di Bogor 30 menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama ini. Kewajiban  melapor  kepada  pemerintah  Belanda  itu  oleh  guru-guru  agama  Islam
28 Lihat, Sartono Kartodirdjo, Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya , (Jakarta, Pustaka Jaya, 1984), hal. 215. 29 Menurut    Deliar  Noer,  respons  umat  Islam  tidak  dapat  dimaknai  sebagai  sikap  pasif  mereka terhadap Ordonansi Guru. Mereka juga tidak bisa disebut telah memiliki kesadaran yang rendah, apalagi menyetujuinya, kendatipun pemberlakuan peraturan tersebut sepi dari protes. lihat, Noer, ………… Gerakan, hal. 194. Sepertinya, kesadaran kritis untuk memberikan reaksi yang keras terhadap  kebijakan  itu  belumlah    mendapatkan  mobilisator  intelektual  yang  cukup  kuat  guna menyampaikannya kepada pemerintah Belanda pada saat itu.
30 Kongres Al Islam disponsori oleh Sarekat Islam dan pertama kali diadakan di Cirebon dari 31 Oktober  sampai  2  November    1922.    Kongres  ini  dihadiri  oleh  utusan-utusan  dari Muhammadiyah, Sarekat Islam, Al Irsyad, Perserikatan Ulama, Musyawaratul Ulama, Taswirul Afkaar, Jamiatul Khair, Syamail Huda, dan Nahdlatul Wathan. Dari kalangan tradisionalis, hadir Wahab Chasbullah dan KH Asnawi yang juga sekaligus mewakili kalangan pesantren. Kongres kongres  selanjutnya  digelar  sembilan  kali  pada  kota-kota  yang  berbeda.  Pada  tahun  1926, kongres Al Islam tersebut sampai diaksanakan tiga kali pada tiga kota berbeda, yaitu Bandung, Surabaya,  dan  Bogor.  Lihat,  Jajat  Burhanuddin, Ulama  dan  Kekuasaan,  Pergumulan  Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia , (Bandung, Mizan, 2012), hal. 418. Wahab Hasbullah sendiri adalah tokoh pesantren  yang sangat dikenal di  wilayah Jawa Timur sebagai salah satu pendiri  Nahdlatul  Ulama  (NU).  Beliau  adalah  pengasuh  pondok  pesantren  Tambak  Beras, Jombang, Jawa Timur dan telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional.
dinilai memberatkan karena lembaga pendidikan Islam pada umumnya -termasuk pesantren- tidak memiliki administrasi dan sarana yang memadai. 31
Reaksi keras atas ordonansi tersebut bukan hanya datang dari penduduk bumiputera, tetapi juga dari pihak Belanda sendiri. Ch. O Van Der Plas pada 1934 berpendapat bahwa ordonansi tersebut tiada gunanya. Dia memandang bahwa demi penyederhanaan  dan  efisiensi,  hendaknya  pemerintah  Hindia  Belanda menghapuskan  ordonansi  guru  yang  dinilainya  hanya  menghabiskan  kertas  ini. Pada  akhirnya,  ordonansi  guru  kehilangan  urgensinya  dan  betapapun  terpaksa menghilang dari peredaran. 32
Selain  ordonansi  guru,  pemerintah  kolonial  juga  mengeluarkan ordonansi lain yang bertujuan untuk mengawasi tumbuhnya sekolah-sekolah swasta di Hindia Belanda. ( Toezicht Ordonnantie Particulier Onderwijs ) lewat Stadsblaad 1932  No.  494 yang  lebih  popular  dengan  ordonansi  sekolah  liar  ( Wilde  Scholen Ordonnantie ). Ordonansi tersebut dikeluarkan pada 1932. 33 Disamping mengawasi pertumbuhan sekolah sekolah swasta,  peraturan itu  juga menetapkan bahwa para guru yang akan mengajar di sekolah swasta yang bersubsidi maka harus meminta izin  kepada  pegawai  distrik  setempat.  Pelamar  yang  ingin  mengajar  di  sekolah swasta harus alumni  dari sekolah pemerintah atau sekolah swasta bersubsidi dan tidak akan mengganggu ketenangan dan ketertiban pemerintah kolonial. Ordonansi ini  juga  dimaksudkan  untuk  mencegah  pengaruh  politik  pada  sekolah-sekolah swasta yang disebut “sekolah liar” tersebut. 34 Selain itu, ordonansi tersebut juga memberikan kewenangan bagi pemerintah kolonial Belanda untuk  membubarkan
31 Suminto, …….. Politik, hal. 52
32 Ibid , hal. 58, Menanggapi pelbagai usulan dihapuskannya ordonansi guru itu, Snouck Hurgronje dalam  suratnya  kepada  menteri  jajahan  pada  1935  mengusulkan  masih  perlunya  ordonansi tersebut dipertahankan dengan beberapa usulan perubahan. Tetapi situasi dan kondisi telah jauh berubah. Di pihak pemerintah colonial sendiri, situasi ekonomi moneter menuntut diadakannya pengehematan  dan  penyederhanaan.  Sedang  di  pihak  pribumi,  kekhawatiran  munculnya pemberontakan  dari  kalangan  Islam  juga  dirasa  sudah  tidak  ada.  Ini  menjadi  factor  mengapa ordonansi guru pelan pelan kehilangan nilai fungsinya di mata pemerintah kolonial sendiri.
33 Sejarah  dikeluarkannya  ordonansi  sekolah  liar  tak  dapat  dilepaskan  dari  realitas  dimana ordonansi  guru  dipandang  sudah  tidak  efektif  lagi  mengingat  Belanda  harus  melakukan openghematan  anggaran,  dan  ordonansi  guru  selama  pelaksanaannya  memang  telah menghabiskan  banyak  anggaran  untuk  mengawasi  guru,  murid,  beserta  materi  pelajaran. Ordonansi guru itu kemudian secara pelan pelan digantikan dengan ordonansi yang lebih hemat anggaran berbentuk ordonanasi sekolah liar.
34 Putuhena, ………….. Historiografi, hal. 270
dan menutup madrasah / pesantren dan sekolah yang dianggap tidak memiliki izin penyelenggaraan, termasuk menutup sekolah-sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak sejalan dengan kepentingan kolonial Belanda. 35
Kebijakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda sepanjang  periode  politik  etis  tampak  sekali  bertendensi  untuk  menghambat  laju pertumbuhan dan perkembangan pendidikan agama Islam di Nusantara, termasuk pesantren.  Banyaknya  kalangan  bumiputera  yang  masuk  ke  sekolah-sekolah Belanda  telah  menghasilkan  kelas  intelektual  baru  yang  orientasi  pendidikannya berkiblat  ke  Barat  dan  terpisah  dari  kalangan  pribumi  berpendidikan  tradisional yang  lahir  dari  rahim  pesantren.  Bahkan  secara  politik,  peran  pemerintah  Hindia Belanda  dalam  mengembangkan  pendidikan  untuk  kaum  bumiputera,  terutama setelah  diterapkannya  kebijakan  politik  etis  ( ethische  politiek ),  tidak  hanya memecah  umat  Islam,  tetapi  juga  menyingkirkan  lembaga  pendidikan  pesantren yang tidak mau menerima subsidi dari pemerintah ke daerah pedalaman, sehingga pesantren tertutup dari perkembangan pendidikan modern. 36
Karena  alasan  politik  pula,  pemerintah  kolonial  Belanda  memisahkan pendidikan Islam dari sistem pendidikan umum yang dikembangkan oleh mereka. Pemisahan sistem tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan pemerintah kolonial  Belanda  yang  ditengarai  anti-Islam. 37 Di  sisi  lain,  pemerintah  kolonial Belanda  melalui  pengembangan  sekolah-sekolahnya  juga  menjalankan  politik asosiasi  sebagaimana  dianjurkan  oleh  Snouck  Hurgonje,  antara  lain  melalui pelajaran  sejarah  Hindia-Belanda  dengan  tujuan  agar  supremasi  Belanda  atas bangsa  pribumi  terceminkan. 38 Pelajaran  sejarah  bangsa  asing  seperti  ini  jelas bukan  materi  yang  diinginkan  dalam  kerangka  pendidikan  rakyat  bumiputera, apalagi bagi pesantren.
Selain praktek pemisahan pendidikan Islam dengan pendidikan umum itu,  di  lain  pihak  pemerintah  kolonial  Belanda  juga  masih  setengah  hati  dalam
35 Moh. Slamet Untung, Kebijakan Penguasa Kolonial Belanda Terhadap Pesantren, dalam Jurnal Forum Tarbiyah Vol. 11 No. 1 Juni 2013, (Pekalongan, STAIN Pekalongan), hal. 15
36 Nur  Huda, Islam  Nusantara,  Sejarah  Sosial  Intelektual  di  Indonesia ,  (Yogjakarta,  Ar  Ruzz Media, 2007), hal. 386
37 Steebrink, …………. Pesantren, Hal, 6
38 Tjandrasamita, ……….  Arkeologi, hal.
menjalankan  misi  politik  etisnya.  Gagasan  pemerataan  pendidikan  untuk  rakyat bumiputera  tidak  sepenuhnya  dijalankan  berdasarkan  cita  cita  yang  luhur  untuk membalas budi secara merata tanpa pandang bulu. Pada kenyataannya, pendidikan yang  bagus  tetap  terbatas  pada  golongan  atas.  Untuk  rakyat  banyak  pendidikan dikendalikan agar sedapat mungkin tetap rendah dan sederhana, hampir tanpa jalan keluar ke pendidikan lanjutan untuk mendapat kedudukan yang lebih baik. 39
C. Pengaruh Kebijakan Politik Etis Terhadap Pesantren
Sebagaimana  ditegaskan  diatas,  bahwa  berdirinya  sekolah-sekolah Belanda dalam rangka politik etis dengan didukung oleh perangkat kebijakan yang bersifat menekan pendidikan Islam tradisional telah membuat pesantren-pesantren menelusup jauh kepedalaman sehingga terisolir dari perkembangan dunia luar. 40
Pemberlakuan kebijakan seperti Ordonansi Guru yang dinilai amat tidak mendidik dari bangsa Belanda yang menganggap dirinya “terdidik” kepada rakyat bumiputera berdampak negatif terhadap dunia pesantren. Banyak para kiai mengadakan “uzlah” (mengasingkan  diri)  ke  desa-desa  terpencil.  Mereka  memindahkan  pesantren- pesantrennya ke tempat  pemukimannya  yang baru itu. 41 Itulah sebabnya sampai sekarang,  pesantren  pada  umumnya  berada  di  desa-desa.  Para  kiai  dan  santri “mengisolir” diri, demi menjaga otentisitas tradisinya dari pengaruh kultur Barat yang dibawa Belanda dengan tetap menyimpan semangat antikolonialisme.
39 S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia , Jakarta: Bumi Aksara. Bandug, Jenmars, 1987), hal. 20. Dalam karya klasiknya ini Nasution  memetakan enam  icir utama pendidikan era colonial, yaitu  (1)  Gradualisme,  dimana  Belanda  sangat  lambat  dalam  usaha-usaha  untuk  memajukan kesejahteraan bumipuetra termasuk dalam bidang pendidikan. (2) Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan kontras yang tajam antara pendidikan Belanda dengan pendidikan pribumi (2)  Kontrol  sentral  yang  kuat  dimana  pemerintah  memegang  hampir  segala  aspek  dalam pendidikan  yang  meminggirkan  peran  guru  dan  orangtua  dalam  politik  pendidikan (4)Keterbatasan  tukuan  untuk  menghasilkan  pegawai  (5)  Prinsip  konkordansi  yang menyebabkan  sekolah  pribumi  disamakan  dengan  sekolah  Belanda  (6)Tidak  adanya perencanaan  yang  sistematis  untuk  pendidikan  pribumi.  Nasution  juga  menegaskan  bahwa pendidikan  Belanda  sangat  berorientasi  Barat.  Hal  ini  tak  mengherankan  sebab  menurut pandangan  Snouck  Hurgronje  yang  menjadi  penasehat  pemerintah  kolonial  saat  itu,  hanya pendidikan model Barat-lah yang bias menjauhkan masyarakat bumiputera dari Islam-nya yang sleama ini telah menjadi Rahim bagi gerakan gerakan anti kolonial Belanda.
40 Lihat kembali catatan kaki nomor 32
41 Lihat,  Kafrawi, Pembaharuan  Sistem  Pendidikan  Pondok Pesantren  sebagai  Usaha Peningkatan Prestasi Kerja dan Pembinaan Kesatuan Bangsa. (Jakarta: Cemara Indah, 1978), hal.34
Pergerakan  ke  pinggir  ini  bukannya  sebuah  proses  evolutif  yang  tak disengaja. Reaksi pesantren untuk menarik diri kepedalaman memang dikehendaki oleh pemerintah Hindia  Belanda agar pusat  pusat  wilayah pemukiman perkotaan dikuasai oleh sekolah sekolah Belanda. Dan dengan begitu, posisi sekolah-sekolah Belanda tersebut berada pada sentra geografi yang strategis dan mudah dicapai.
Tetapi meskipun begitu, alih alih jumlahnya semakin surut, penarikan diri pesantren kepedalaman justru seperti menabur benih ke lahan murni yang masih subur. Pada saat inilah lahir pesantren pesantren baru. 42 Survai yang dilakukan oleh kantor Shumubu (Kantor  Urusan  Agama  yang  di  bentuk  oleh  pemerintah pendudukan Jepang di Jawa 1942-1945) tahun 1942 memperlihatkan lebih jelas lagi valitas  lembaga-lembaga  pendidikan  Islam  untuk  tetap  berkembang,  meskipun pemerintah Belanda memperluas jumlah sekolah-sekolah tipe Eropa bagi penduduk golongan pribumi. Waktu itu tercatat 1.871 pesantren dan madrasah dengan jumlah satri/murid  139.415  orang. 43 Tapi  jumlah  ini  di  perkirakan  terlalu  kecil,karena banyak madrasah yang tidak mencantumkan jumlah muridnya. 44 Seperti yang telah kita baca mengenai ordonansi guru yang pertama, tatkala Belanda mewajibkan para Bupati  agar  meminta  daftar  murid  dan  guru  pada  masing  masing  lembaga pendidikan  pribumi,  kewajiban  ini  sulit  terpenuhi  mengingat  pesantren  belum memiiliki sistem administrasi modern yang dapat memenuhi tuntutan pemerintah Belanda  tersebut  disamping  alasan-alasan  “pemerintahan  kafir”  yang  membuat kalangan pesantren berikap resisten terhadap tuntutan kebijakan mereka.
Segera setelah terdesak ke pedalaman, pesantren semakin terisolir dari perkembangan  dunia  luar.  Dan  lambat  laun,  peran  penting  pesantren  sebagai
42 Sejak  awal  abad  ke-20,  pengembangan  sekolah-sekolah  pemerintah  Hindia-Belanda  yang bersifat diskriminatif itu mengalami tantangan dengan berkembangnya sekolah-sekolah swasta yang  oleh  pihak  pemerintah  Belanda  disebut  “ Wilde  Scholen ”  (sekolah  liar).  Tantangan- tantangan  yang  diberikan  oleh  penguasa-penguasa  belanda,  antek-antek  priyayinya,  dan sekelompok intelektual Indonesia yang memperoleh pendidikan barat, menurut Benda, memberi pertumbuhan dan konsolidasi peradaban pesantren di Indonesia. Lihat, Benda, ………. Bulan Sabit ,  hal,  33.  Apa  yang  dimaksud  oleh  Benda  tersebut  sebagai  konsolidasi,  tampaknya mengarah pada penguatan pesantren dalam mempertahankan basis tradisinya dengan berlari ke pinggir sembari semakin banyak meregenerasi diri dalam hal jumlah.
43 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, Sudi Tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta, LP3ES, 1982), hal 35-36
44 Sudirman Tebba, Dilema Pesantren, Belenggu Politik dan Perubahan Sosial, dalam M. Dawam Raharjo, Pergulatan Dunia Pesantren, Membangun Dari Bawah , (Jakarta, P3M, 1985), hal, 272
dinamisator dan sentral pendidikan masyarakat pribumi  mulai surut. Sementara di sisi lain, banyak anak anak bumiputera yang lebih memilih untuk bersekolah pada sekolah-sekolah  umum  milik  Belanda.  Kondisi  ini  membuat  kalangan  pesantren mulai mendefisikan ulang sistem pendidikan yang selama ini dipertahankannya.
Pada  titik  itulah  benih  bagi  lahirnya  sebuah  lembaga  pendidikan  baru mulai  disemai.  Ia  bernama  Madrasah.  Sebuah  model  sistem    pendidikan klasikal dengan administrasi modern yang mengakomodir ilmu pengetahuan umum sembari tetap mempertahankan identitas keislamannya. Model pendidikan klasikal modern ala Islam ini kelak akan menjadi prototipe baru bagi sebuah lembaga pendidikan yang menggabungkan antara pengajaran disiplin-disiplin keilmuan khas pesantren dengan  disiplin  ilmu  pengetahuan  umum  yang  menjadi  tuntutan  masyarakat kekinian. 45
Perkembangan  pesantren  ke  madrasah  muncul  pada  awal  abad 20,sebagai akibat dari perasaan kurang puas terhadap system pesantren yang terlalu sempit dan terbatas pada pengajaran ilmu ilmu fard’ain. 46 Tetapi lebih dari sekedar ketidakpuasan material tersebut ada faktor lain yang memicu hadirnya madrasah. Paling tidak terdapat dua hal, pertama adalah faktor pembaharuan Islam dan kedua respon  terhadap  politik  pendidikan  Hindia  Belanda.  Kemunculan  dan perkembangan  madrasah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  gerakan  pembaharuan  Islam yang  diawali  oleh  sejumlah  tokoh  intelektual  agama  Islam  dan  kemudian  di kembangkan  oleh  organisasi-organisasi  Islam  baik  di  Jawa,Sumatra  maupun  di Kalimantan. 47
45 Suatu perubahan penting dalam sistem pengajaran pesantren dimulai ketika banyak putra Jawa yang menetap beberapa tahun di Mekkah dan Madinah untuk memperdalam pengetahuan Islam, dan kemudian memperkenalkan sistem madrasah setelah kembali ke tanah air pada awal abad 20 . Ini dianggap sebagai jawaban positif oleh para kyai terhadap perubahan-perubahan akibat politik  Belanda  di  Indonesia  sejak  akhir  abad  19 , disaat  pemerintah  kolonial  Belanda memperkenalkan  sistem  pendidikan  Barat  bagi  penduduk  pribumi.  Seperti  pepatah  gayung bersambut,  disaat  pendidikan  Islam  ditanah  air  mendapatkan  tekanan  hebat  dari  pemerintah kolonial Belanda, para terdidik tanah air yang  belajar ke timur tengah membawakan gagasan- gagasan  pembaharuan  Islam  tatkala  mereka  pulang  untuk  menyelamatkan  sistem  pendidikan tradisonal dari kondisinya yang teralienasi ditengah masyarakat saat itu. Selama di Timur Tengah sepertinya mereka bersinggungan erat dengan gagasan gagasan pembaharuan yang membahana keseluruh dunia dunia Islam pada abad ke 19. Lihat, Tebba, ……. Dilema, hal, 272
46 Lihat,  Maksum, Madrasah,  Sejarah  dan  Perkembangannya ,  (Jakarta,  Logos  Wacana  Ilmu, 1999), hal, 80
47 Ibid, hal, 88
Sedangkan disisi lain, madrasah lahir sebagai respon atas kebijakan dan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu yang telah membuka lebih  luas  kesempatan  pendidikan  bagi  penduduk  pribumi,  yang  semula  hanya terbatas pada kaum bangsawan. Disamping disamping dimaksudkan sebagai etika balas budi Belanda terhadap rakyat bumiputera, juga merupakan salah satu usaha pemerintah Hindia Belanda untuk menundukkan masyarakat pribumi melalui jalur pendidikan. 48
Sebagai lembaga pendidikan yang dilahirkan oleh pesantren, madrasah memiliki  kesamaan  visi  atau  bahkan  merupakan  kesinambungan  dari  pesantren. Sistem madrasah yang diperkenalkan oleh pesantren adalah menitiktekankan pada keilmuan agama  Islam,  disamping pengetahuan  umum  yang dapat  meningkatkan kepekaan  terhadap  masalah-masalah  sosial  dan  lingkungan.  Kehadiran  madrasah ini diperkuat lagi dengan sikap non-kooperatif para pendirinya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Lembaga ini sengaja tidak menelorkan anak didik sebagai tenaga kerja  dan  birokrat  kolonial.  Kegiatan  pendidikan  yang  diciptakan  pesantren  dan madrasahnya tidak di proyeksikan pada ”orientasi lapangan kerja”. 49
.Dengan sistem madrasah, pesantren mencapai kemajuan penting,yaitu keberhasilan  para  kyai  mengkonsolidasikan  kedudukan  pesantren  dalam menghadapi  perkembangan  sekolah-sekolah  Belanda.  Pada  tahun  1920  -1930an, jumlah  pesantren  besar  beserta  para  santrinya  melonjak  berlipat  ganda.  Sebelum dasawarsa  1920an,  masing-masing  pesantren  mempunyai  sekitar  200  santri,  tapi permulaan tahun 1930an, banyak pesantren – seperti pesantren Tebuireng di Jawa Timur – mempunyai santri lebih dari 1500 orang. 50
Madrasah  di  pesantren  meliputi  Ibtidiyah,  sederajat  dengan  Sekolah Dasar  dengan  lama  belajar  6  tahun,  Tsanawiyah,  setingkat  Sekolah  Menengah
48 Fatah Syukur, Madrasah di Indonesia, DInamika, Kontinuitas, dan Problematika, dalam Ismail SM, dkk, DInamika Pesantren dan Madrasah, ( Jagjakarta , Pustaka Pelajar, 2002), hal.241
49 Pada era kini, label santri bahkan menjadi simbol prestis sosial yang tersemat pada diri seorang terpelajar. Seorang santri dipandang  memiliki dua arus keilmuan  sekaligus,  yaitu  ilmu agama dan  ilmu  umum.  Bagaimana  kelompok  santri  selalu  dipersuasi  dan  didekati  oleh  elite  politik menjelang momen-momen suksesi nasional membuktikan bagaimana pesantren beserta segenap eksponennya bukan lagi memiliki posisi pinggiran.
50 Lihat, Tebba, ……. Dilema, hal. 271
Pertama  dengan  masa  belajar  3  tahun,  dan  Aliyah  yang  sederajat  Sekolah Menengah Atas dengan lama belajar sama dengan Tsanawiyah/SMP. Dewasa ini dengan selain tetap melanjutkan tradisi pengajian kitab klasik, pesantren juga telah menyempurnakan kurikulum madrasahnya dengan menambah sejumlah pelajaran non agama. Bahkan beberapa pesantren besar mendirikan sekolah-sekolah umum dan  lingkungannya,terutama  SMP  dan  SMA.  Kecenderungan  ini  -kelak  ketika Indonesia  merdeka  dan  pemerintah  Indonesia  mengatur  sendiri  kebijakan pendidikannya- erat berkaitan dengan perubahan madrasah yang di lancarkan oleh Departemen  Agama  dan  berkembangnya  sekolah-sekolah  umum  baik  negeri maupun swasta diluar pesantren.

## D. Penutup
Sepanjang pelaksanaan politik etis, pemerintah kolonial Belanda telah memberlakukan  kebijakan-kebijakan  yang  sangat  menekan  terhadap  pendidikan Islam di Indonesia. Dalam hal ini, yang paling merasakan dampak dari kebijakan tersebut  adalah  pesantren.  Karena  sebagaimana  diketahui  pesantren  lembaga pendidikan tradisional yang menjadi sentral penddidikan masyarakat pribumi saat itu.
Tetapi  alih-alih  tenggelam  dan  menghilang  sebagaimana  dikehendaki oleh Belanda, pesantren justru mampu mengonsolidasi dirinya melewati berbagai tantangan hingga habis masa penjajahan Belanda di Indonesia.  Dan sembari secara bertahap menata diri, pesantren memodernisir lembaga pendidikannya. Hasil dari pergulatan dengan sekian banyak tantangan itu adalah keberadaan pesantren yang semakin  banyak  dan  merata  serta  lahirnya  madrasah  sebagai  anak  kandung pesantren yang membawa citra modern dalam sistem pendidikannya.
Sepanjang beberapa dekade terakhir, pesantren bukan hanya memiliki madrasah dalam lembaga pendidikannya. Pesantren kini semakin bervariasi dalam memajukan pendidikannya ketika mereka bereaksi terhadap perubahan situasi dan kondisi social budaya, pergeserean doktrin Islam dan tuntutan modernitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Ambary  ,  Hasan  Muarif,  (2001), Menemukan  Peradaban  :  Jejak  Arkeologis  dan Historis Islam Indonesia . (Jakarta,  Logos Wacana Ilmu)
Azra,  Azyumardi,  (2000) Pendidikan  Islam,  Tradisi  dan  Modernisasi  Menuju Millenium Baru , (Jakarta, Logos Wacana Ilmu)
Benda, Harry J. (1985),  Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam : Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang.  (Jakarta: Pustaka Jaya)
Burhanuddin,  Jajat, Ulama  dan  Kekuasaan,  Pergumulan  Elite  Politik  Muslim dalam Sejarah Indonesia , (Bandung, Mizan, 2012)
Dhofier , Zamakhsyari, (1982), Tradisi Pesantren, Sudi Tentang Pandangan Hidup Kyai , (Jakarta, LP3ES)
Djumhur, I  H. Danasaputra, Sejarah Pendidikan, (Bandung, CV Ilmu, 1976) Fatah Syukur, Fatah, (2002), Madrasah di Indonesia, DInamika, Kontinuitas, dan Problematika, dalam  Ismail  SM,  dkk, Dinamika  Pesantren  dan  Madrasah, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar)
Feisal , Yusuf Amir, (1995), Reorientasi Pendidikan Islam , (Jakarta, Gema Insani Press)
Gunawan Ary H.(1986), Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia, (Jakarta,
Bina Aksara)
Haedari  ,  HM.  Amin,  dkk,  (2005), Masa  Depan  Pesantren  dalam  Tantangan Modernitas , (Jakarta, IRD Press)
Huda,  Nur,  (2007), Islam  Nusantara,  Sejarah  Sosial  Intelektual  di  Indonesia , (Yogjakarta, Ar Ruzz Media)
Ibrahim, Ahmad dkk. (1989), Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah , (Jakarta: LP3ES)
Ismail SM, dkk, Dinamika Pesantren dan Madrasah, ( Jagjakarta, Pustaka Pelajar, 2002)
Kafrawi,  (1987), Pembaharuan  Sistem  Pendidikan  Pondok  Pesantren  sebagai Usaha  Peningkatan  Prestasi  Kerja  dan  Pembinaan  Kesatuan  Bangsa . (Jakarta: Cemara Indah)
Maksum,  (1999),  Madrasah  :  Sejarah  dan  Perkembangannya,  (Jakarta,  Logos Wacana Ilmu)
Mastuhu, (2001), Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren , (Jakarta, INIS, 1994)
Misdar, Muhammad, (2017), Sejarah Pendidikan dalam Islam, (Jakarta, Rajawali Press)
Muhaimin, Paradigma  Pendidikan  Islam,  Upaya  Mengefektifkan  Pendidikan Agama di Sekolah , (Bandung, Rosda)
Nasution, S, (1987) Sejarah Pendidikan Indonesia , Bandung, Jenmars) Noer, Deliar,  (1996), Gerakan Moderen Islam di Indonesia  1900-1942 . (Jakarta: LP3ES)
Pringle,  Robert,  (2018), Islam  Ditengah  Kebhinnekaan,  Memahami  Islam  dan Politik di Indonesia, (Jakarta, Prenada Media)
Putuhena, M. Shaleh, (2007) Historiografi Haji Indonesia ,(Yogyakarta: LkiS) Ricklefs, M.C, Sejarah Indonesia Modern, 1200 – 2004 , (Jakarta, Serambi) Santoso,  Salmet  Iman,  (1987) Pendidikan  di  Indonesia  dari  Masa  ke  Masa, (Jakarta, C.V Haji Masagung)
Sartono Kartodirdjo, (1984), Pemberontakan Petani Banten 1888: Kondisi, Jalan Peristiwa dan Kelanjutannya , (Jakarta, Pustaka Jaya)
Scholten  ,  Elsbeth  Locher,  (1996), Etika  yang  Berkeping-keping ,  (Jakarta: Jambatan)
Setiawan,  Farid,  (2014) Kebijakan  Pendidikan  Muhammadiyah  terhadap Ordonansi  Guru, dalam  Jurnal  Pendidikan  Islam,  Vol.  III,  No.  1,  2014, (Jogjakarta, UIN Sunan Kalijaga)
Shihab  ,  Alwi,  (1998), Membendung  Arus:  Respon  Gerakan  Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia , (Bandung, Mizan)
Steenbrik, Karel. A., (1984), Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad 19,
(Jakarta, Bulan Bintang)
Steenbrink  ,Karel  A.  (1994), Pesantren,  Madrasah,  Sekolah:  Pendidikan  Islam Dalam Kurun Modern , (Jakarta: LP3ES)
Sumanto, Wasty  F.X Soeyarno , (1983), Landasan Historis Pendidikan Indonesia , (Surabaya, Usaha Nasional)
Suminto, H. Aqib, (1985), Politik Islam Hindia Belanda , (Jakarta: LP3ES) Tebba,  Sudirman, Dilema  Pesantren,  Belenggu  Politik  dan  Perubahan  Sosial, dalam  M.  Dawam  Raharjo  (Ed.),  (1985), Pergulatan  Dunia  Pesantren, Membangun Dari Bawah , (Jakarta, P3M)
Tjandrasasmita,  Uka,  (2009), Arkeologi  Islam  Nusantara,. (Jakarta,  Kepustakaan Populer Gramedia)
Van  Niel,  Robert,  (1984), Munculnya  Elit  Modern  Indonesia ,  (Jakarta:  Dunia Pustaka Jaya)
Yamin,  Muhammad,  (2013), Ideologi  dan  Kebijakan  Pendidikan ,  (Malang, Madani)
Yunus,  H,  Mahmud,  (1982), Sejarah  Pendidikan  Islam  di  Indonesia ,  (Jakarta, Mutiara Sumber Widya)
Ziemek, Manfred, (1986), Pesantren dalam Perubahan Sosial ,  (Jakarta, P3M).