-XUXVDQ'DNZDKGDQ.RPXQLNDVL ,QVWLWXW$JDPD,VODP1HJHUL,$,1.XGXV

## POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam
ISSN : 2621-0312 Vol. I No. 2, 2018 Doi : 10.21043/politea.v1i2.4488 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/politea

## POLA KEPEMIMPINAN RASULULLAH SAW: Cerminan Sistem Politik Islam
Mubasyaroh Institut Agama Islam Negeri Kudus mubasyaroh@gmail.com

## Abstract
The important political aspect in islamic history is described by Muh Kurdi Ali in his book ” aqwaluna wa af’aluna” (our theories and practiced) that the need of the ummah and the nation will be politically equal to human needs for water and air. Discussing about politics, there will be an interesting thing because it involves power and position. This paper aims to open the horizons of Moslems about politics. In this paper we will review of how the Prophet practices in leading moslems as a form of islamic  political implementation. This was especially apparent when he led the community in Medina by establishing an islamic state, in order to strengthen leadership, in order to embrace all groups, the Prophet made the Medina charter as a manifestation of the peace agreement between Muslims and non-Muslims. Besides that, the Prophet showed his example and authority with the agreement of Hudaibiyah.
Key Word: Islamic Political, Prophet, Agreement.

## Pendahuluan
Masalah  kepemimpinan  dan  politik  sama  menariknya  untuk  diperbincangkan karena  keduanya adarelevansinya dengan kekuasaan/ power. Perbincangan tentang politik Islam dalam politik Islam dalam makna kenegaraan selama ini lebih difahami setelah Nabi Muhammad  wafat.Artinya  Nabi  Muhammad  tidak  memberikan  pemaknaan  yang  jelas tentang  mekanisme  kenegaraan.Nabi  Muhammad  adalah  nabi  an-sich  bukan  seorang pemimpin politik atau kepala negara. Akan tetapi dalam pandangan Khuda Bukhsh dalam Politics in Islam dikatakan: “Muhammad not only Found a nwe religion, but established e new politiy (Muhammad bukan hanya membangun sebuah agama baru, tetapi juga sebuah politik baru).” Dari para pemerhati politik dalam merumuskan konsep politik sejak zaman nabi (Akhmad, 1977, p. 34).
Arti  penting  politik  dalam  sejarah  Islam  dilukiskan  oleh  Muh  Kurdi  Ali  dalam bukunya Aqwaluna wa Af’aluna (teori dan praktek-prektek kita) bahwa kebutuhan umat dan bangsa akan politik sama dengan kebutuhan manusia akan air dan udara. Sedangkan dalam pandangan Sultan attabek Zanmi ( ayah Nuruddin Mahmud) menanggapi permintaan pegawai untuk menurunkan ahli politik dengan perkataan sebagai berikut:
“ Sesungguhnya orang seperti Kamaluddin bin Syaharzuri mendapatkan gaji setahun lebih dari 10.000 dinar, sedangkan pembesar-pembesar lainnya paling tinggi gajinya 300 dinar, kata pegawai melakukan protes. Kemudian attabik Zanki menjawab; dengan fikiran semacam inikah kamu mengurus pemerintahan. Gaji seperti itu masih sangat sedikit untuk orang seperti Kamaluddin, dn gaji 500 dinar terlalu banyak untuk orang lainnya. Suatu pekerjaan yang dapat terealisasikan oleh Kamaluddin jauh lebih tinggi nilainya 100.000 dinar.(Kurdi, 1946, p.25).
Hal  ini  juga  tercermin  dalam  perilaku  Shalahuddin  al-Ayyubi  dalam mempertimbangkan dalam mempertimbangkan kebijakan politik daripada memperlakukan para  musuhnya  dengan tasamuh. Dari  pandangan  ini  makna  politik  sebagai  sarana memperoleh  kemenangan  dann  kehormatan  secara  bersama-sama.  Moh  Kurdi  Ali memperkuat makna dengan menyatakan bahwa umat Islam akan memperoleh kejayaannya kembali maka harus menempuh dan memperkuat ilmu politik baik sebagai pengetahuan maupun keahlian.
Pemahaman di atas, maka arti penting politik bagi umat Islam merupakan kebutuhan dasar umat Islam dalam rangka mengangkat keterpurukan umat Islam atas peradaban Barat. Politik dalam perspektif Islam senantiasa harus dikaji dengan cermat, yang memungkinkan ditemukan formula politik Islam yang memadai.
Dilihat  perjalanan  sejarah  Islam,  politik  Islam  sudah  dimulai  pada  masa Rasulullah  sebagai  pemimpin  umat  Islam  pada  masa  itu.Rasulullah  memulai  tahapan kepemimpinanannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, di mana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “ masyarakat Islam”. Maka selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempuntai kepribadian dalam satu kesatuan yang  bebas  merdeka.  Pada  dasarnya  ialah  terbentuk  kedaulatan  dalam  sifat  yang  menuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaran- ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab ( Fahruddin, 1988, p. 27-28).
Maka perjalanan sejarah Islam masa Rasulullah sebagai pangkal dari adanya politik dalam Islam, dan akan disusul dengan perkembangan mandatang untuk menyempurnakan langkah  hidup  umat  Islam.  Rasulullah  telah  menyusun  langkah  hidup  bagi  masyarakat muslim (baca: umat Islam) mempertahankan persatuan dalam bingkai Islam dari beberapa ras dan agama.
Dengan  sendirinya  kalau  ditinjau  negara  yang  didirikan  Rasulullah  beserta  kaum muslimin di Madinah, maka ia telah merupakan satu tindakan politik jika diukur dengan istilah politik dewasa ini..dari satu segi, tindakan ini tidak bisa dielakkan bahwa tindakan ini satu tindakan politik (Fahruddin, 1988, p. 28).
Berdasarkan paparan pendahuluan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam tulisan dengan judul “Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik Islam.”

## Metode
Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan studi kepustakaan ( library research) yaitu dengan cara membaca dan memahami tulisan yang terkait dengan judul penelitian ini. Disamping itu teknik pengumpulan datanya juga menggunakan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat catatan peristiwa yang sudah berlalu  dan  dapat  berbentuk  tulisan,  gambar  atau  karya-karya  monumental  seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan ( life histories), ceritera, biografi dan sebagainya. (Danandjaja, 1984, p. 28).
Sebagai sebuah kajian yang hanya memfokuskan pada bukti-bukti tertulis rekaman peristiwa masa lalu, maka dalam analisisnya menggunakan Sedangkan teknik yang  paling umum digunakan adalah content analysis atau analisis isi, sehingga dalam hal ini peneliti juga berkecenderungan menggunakan teknik tersebut. Teknik analisis isi ( content analysis) menurut B.Berelson adalah suatu teknik penyelidikan yang berusaha untuk menguraikan secara  obyektif,  sistematis  dan  kuantitatif  isi.  Dengan  menggunakan  analisis  isi  di  atas, penulis juga mempergunakan langkah-langkah dalam penelusuran teks untuk meningkatkan bobot analisisnya dengan pendekatan induktif (Bungin, 2003, p. 54).

## Kajian Teori
Membahas  diskursus  politik  Islam  menjadi  bahan  menarik,  sehingga  terdapat beberapa kajian tentang politik Islam oleh para pakar. Sejarah memberi bukti hidup. Dalam soal Islam ini sejarah pun berbicara. Fakta-fakta tidak diam untuk memberi tanggung jawab. Apalagi sejarah Islam itu bertemu dengan perintah Allah, hidup Rasulullah SAW. Beserta para sahabat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa “Doktrin agama pertama kali diproklamirkan kepada penduduk Arabia pada abad ke-7 masehi oleh seorang rasul yang dibawah panjinya suku-suku Arab yang bercerai berai itu berubah menjadi satu bangsa”. Getaran jiwa kebangsaan yang baru ini, dengan semangat daya juang laksana kekuatan gaib menggerakkan pasukan militernya mereka maju ke ketiga benua merebut kemenangan demi kemenangan“. Arnold sebagaimana dikutip Fahruddin (1988:30).
Diantara tokoh yang memberikan pandangannya tentang politik Islam adalah Imam Ghazali, yang bernama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazali, lahir di Ghazaleh, sebuah negeri dekat Thus, khurasan, 1059 M/ 450 H dan meninggal di kota yang sama pula pada 1111 M/501H. Perjalanan al-Ghazali sangat berliku. Setelah menyelesaikan pendidikan  dasarnya,  al-Ghazali  mempelajari  fiqh  pada  seorang  ulama  bernama  Ahamd Ibnu Muhammad al-Rasykani di Thus, 1073M/465 H. Setelah itu, ia berangkat ke Jurjan melanjutkan  studi  Hadits  pada  seorang  ulama  mazhab  Syafi’i  bernama  Abual-Qasim  al- Isma’il. Kemudian ia belajar kepada Imam al-Haramain al-Juwaini (419-478 H/1028-1085 M),  guru  besar  mazhab  Syafi’i  di  Madrasah  Nizamiyah    di  Naisabur,  475H.  Imam  al- Haramain ini al-Ghazali belajar filasafat, kalam dan mantiq/logika (Fakhri, 1983, p. 217).
(Al-Ghazali, 1969, p. 215) dalam hal politik berpendapat bahwa mendirikan imamah adalah wajib. Pemikiran al-Ghazali tersebut dalam karyanya al-iqtisahd fi al- i’tiqad (sikap lurus dalam i’tiqad) . Al-Ghazali melukiskan hubungan antara agama dan kekuasaan politik dengan ungkapan;
“Sultan  (  disini  berarti  kekuasaan  politik)  adalah  wajib  untuk  ketertiban  dunia; ketertiban dunia wajib bagi ketertiban agam; ketertiban agama wajib bagi keberhasilan di akhirat. Inilah tujuan sebenarnya para rasul.  Jadi, wajib adanya imam merupakan kewajiban agama dan tidak ada jalan untuk meninggalkannya”
Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa bantuan orang  lain.  Disinilah  perlunya  mereka  hidup  bermasyarakat  dan  bernegara.  Namun demikian,  menurutnya  pembentukan  negara  bukan  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan praktis duniawi, melainkan juga untuk persiaoan bagi kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itu,  ia  menyatakan  bahwa  agama  dan  negara  (pemimpin  negara)  bagaikan  dua  saudara kembar  yang  lahir  dari  rahim  seorang  ibu  dan  keduanya  saling  melengkapi.  Bahkan  al- ghazali  menegaskan  bahwa  politik  (negara)  menempati  posisi  yang  sangat  penting  dan strategis, yang hanya setingkat di bawah kenabian (Al-Ghazali, 1994, p. 136).
Lebih lanjut al-Ghazali mengungkapkan bahwa  Allah telah memilih dua kelompok manusia. Pertama, para nabi dan rasul Allah. Mereka diutus untuk memberikan penjelasan kepada  manusia  lainnya  tentang  petunjuk  dan  dalil-dalil  beribadah  kepadaNya  serta menjelaskan  cara  mengenal  Allah. Kedua, penguasa.  Kelompok  ini  diutamakan  Allah karena mereka menjaga umat manusia darai sikap permusuhan antara satu dengan lainnya. Kelompok ini menjadi penting karena kemaslahatan umat manuisa di bumi sangat terkait erat dengan keberadaan penguasa. Menurutnya penguasa dipilih oleh Tuhan.
Selain itu ada Ibnu Taimiyah yang memiliki nama lengkap Taqiyuddin Ibnu Halim Ibnu  Taimiyah  dilahirkan  di  Harran.,  dekat  Damaskus,  pada  tahun  661H/1263M.  Lima tahun sebelum kelahirannya, 1258 M, tentara Hulagu Khan dari Mongol menyerang dan membumihanguskan Daulat Bani Abbas yang memang sudah lama lemah akibat perpecahan internal.  Jatuhnya  Kota  Bagdad  ke  tangan  Mongol  pada  1258M  sekaligus  menandai berakhirnya riwayat bani Abbas yang selama kurang lebih lima ratus tahun menjadi simbol kekuatan politik dunia Islam. Ketika berusia enam tahun ia dibawa ayahnya seorang ulama mazhab Hanbali  mengungsi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman tentara Mongol yang mulai bergerak menyerang kota kelahirannya (Fakhri, 1983, pp. 2–3).
Pengalaman  yang  pahit  dan  kondisi  sosial  masyarakat  yang  sedemikian  kacau sangat membekas dan mempengaruhi pola pikir Ibnu Taimiyyah.Ia tampil sebagai pemikir independent dengan gaya yang apa adanya, polemik, dan kontroversial. (Jindan, 1995: 21- 25).Pemikirannya tentang politik, ia berpendapat bahwa mengatur urusan umat memang merupakan bagian dari kewajiban agama yang terpenting, tetapi hal ini tidak berarti pula bahwa agama tidak dapat hidup tanpa Negara (Taimiyyah, 1969, p. 161). Karenanya Ibnu Taimiyyah menolak ijma’ sebagai landasan kewajiban tersebut, ia menggunakan pendekatan sosiologis. Menurutnya, kesejahteraan manusia tidak dapat tercipta kecuali hanya dalam satu tatanan sosial di mana setiap orang saling bergantung pada yang lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin yang akan mengatur kehidupan sosial tersebut (Taimiyyah, 1969, p. 23).
Menurutnya,  penegakan imamah bukanlah  merupakan  salah  satu  asas  atau  dasar agama,  melainkan  hanya  kebutuhan  praktis  saja.  Ibnu  Taimiyyah  menekankan  fungsi negara untuk membantu agama.Ia menggunakan term imarah untuk urusan kenegaraan. Sebagai alternatif, ia mengembangkan konsep Syawkah dalam teori politiknya. Manurutnya, al-syawkah adalah orang-orang yang berasal dari berbagai kalangan dan kedudukan yang dihormati dan ditaati oleh masyarakat. Ahl al-Syawkah inilah yang memilih kepala negara dan melakukan sumpah setia ( ba’iah) untuk kemudian diikuti oleh rakyat. Seseorang  tidak bisa menjadi kepala negara tanpa memperoleh dukungan dari al-syawkah.
Disamping itu Ibnu Taimiyyah (Taimiyyah, 1969, p. 253) juga menolak kualifikasi yang harus dipenuhi kepala negara. Ia hanya menetapkan syarat kejujuran ( amanah) dan kewibawaan ( al-quwwah) bagi seorang kandidat kepala negara dan tidak memutlakkan suku quraisy. Indikasi kejujuran seseorang menurutnya, dapat dilihat dari ketaqwaannya kepada Allah, ketidaksediaannya menjual ayat-ayat Allah demi kekayaan duniawi dan kepentingan politik praktis, serta sikap tidak takutnya kepada manusia selama ia berada dalam kebenaran. Guna menguatkan pendapatnya, ia mengutip ayat al-Qur’an surat an-Nisa’: 58.
“ Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu  )  bila  menetapkan  hukum  diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...”
Disamping itu ia menekankan bahwa kepala negara harus menempatkan pejabat- pejabatnya dengan keahlian dan profesi masing-masing, bukan berdasarkan pertimbangan subjektif-kolutif.  Disini,  Ibnu  Taimiyyah  menerapkan  azas  profesionalisme  dan the  right man on the right place. Lebih lanjut Ibnu Taimiyyah menekankan kepatuhan rakyat terhadap kepala negara. Menurutnya, figur kepala negara memegang posisi penting dalam negara. Sebagai pemimpin umat Islam, kepala negara harus ditaati, bahkan meskipun dzalim . Ia menambahkan, sebuah masyarakat yang enam puluh tahun berada di bawah kepala negara yang dzalim, lebih baik daripada tidak punya pimpinan meski semalam(Taimiyyah, 1969, p. 162). Sebagaimana al-Ghazali yang berpendapat bahwa kepala negara adalah “ bayang- bayang  Allah di muka bumi” ( zhill Allah fi al-arddh).
Oleh  karenanya,  Ibnu  Taimiyyah  tidka  membolehkan  rakyat  memberontak kepada  kepala  negara,  walaupun  kafir  selama  ia  masih  menjalankan  keadilan  dan  tidak memerintahkan rakyat berbuat maksiat kepada Allah. Perlawanan terhadap kepala negara dinilainya dapat memicu kedzliman yang lebih besar, karena menimbulkan perpecahan di kalangan  masyarakat muslim. Lebih baik umat mempertahankan situasi tersebut daripada menciptakan suatu revolusi yang jelas menimbulkan suasan chaos. (Taimiyyah, 1993: 87).
Disamping  pendapat  al-Ghazali  dan  Ibnu  Taimiyyah  tersebut,  diskursus  tentang politik Islam juga menarik untuk dibahas. Dalam karya Islam, kata politik tercerminkan dalam kata siyasah. Kata siyasah dijumpai dalam hadits yang artinya:
“ Kaum Bani Israil siyasah kenegaraan mereka dipimpin oleh para nabi. Setiap meninggal seorang nabi, dia digantikan oleh nabi yang kemudiannya. Sesungguhnya aku (Muhammad) tidaklah ada nabi yang akan menggantikan di belakang aku. Yang bakal ada hanyalah khalifah”
Secara  tersirat,  pengertian al-siyasah, terkandung  dua  dimensi  yang  berkaitan  satu dengan yang lain.: 1) tujuan yang hendak dicapai melalui proses pengendalian; dan 2) cara pengendalian menuju tujuan tersebuat. Oleh karena itu, kata al-siyasah dapat diartikan dengan mempimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan (Djazuli, 2017, p. 26).
Ibnu ‘Abif al-Diin dalam Bahantsi (tt.; 61) memberi batasan:
“Siyasah diartikan sebagai kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkan kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat.Siyasah  berasal dari nabi, baik secara khusu maupun umum, baik lahir maupun batin. Segi lahit siyasah berasal dari pemegang kekuasaan (para sulton dan raja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris nabi bukan dari pemegang  kekuasaan”.
Siyasah (politik Islam) mengacu pada syara’ . Mekanisme pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusam moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan kehikmahan. Adapun syara’ atau syari’at Islam yaitu seluruhnya adil,  rahmat,  maslahat  dan  mengandung  hikmah,  setiap  malsah  yang  keluar  dari  keadilan menjadi kedzaliman, dari rahmat menjadi laknat, dari maslahat menjadi mafsadat, dari yang mengandung hikmah menjadi sia-sia bukanlah syari’ah .
Membahas  politik  selalu  ada  kaitannya  dengan  kepemimpinan.  Sebagaimana diketahui pemimpin merupakan faktor penentu dalam meraih sukses bagi sebuah organisasi. Sebab  pemimpin  yang  sukses  akan  mampu  mengelola  organisasi,  dapat  mempengaruhi orang lain secara konstruktif, dan mampu menunjukkan jalan serta tindakan benar yang harus dilakukan secara bersama-sama.
Hal ini (Munir, 2015, p. 219) mendefinisikan pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan khususnya pada spesialisasi di satu bidang, sehingga ia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu, demi pencapaian satu atau beberapa tujuan. Jadi, pemimpin adalah orang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan  dari  situasi/zaman,  sehingga  ia  memiliki  kekuasaan  dan  kewibawaan  untuk mengarahkan dan membimbing bawahan.
Sementara  itu    Fraidchild  (1960:  174)mengungkapkan  bahwa  pemimpin  dalam pengertian luas adalah seorang yang memimpin dengan jalan memprakarsai tingkah laku sosial dengan cara mengatur, menggerakkan, mengorganisir dan mengontrol usaha orang lain, atau melalui prestise, kekuasaan dan posisi.
Adapun  kepemimpinan  merupakan  suatu  konsep  manajemen  dalam  kehidupan organisasi  yang  memiliki  posisi  sangat  strategis  dan  merupakan  gejala  sosial  yang  selalu diterapkan dalam kehidupan kelompok. Kepemimpinan berada dalam posisi yang strategis karena kepemimpinan  merupakan titik sentral administrasi dari seluruh proses kegiatan organisasi.  Sehingga  kepemimpinan  memiliki  peranan  sentral  di  dalam  menentukan dinamika sumber-sumber yang ada (Wakjosumidjo, 1993, p. 21). Jadi, kepemimpinan dan politik berada dalam satu bingkai negara/pemerintahan.

## Pembahasan
Rasulullah diutus oleh Allah mempunyai satu risalah yang sempurna. Risalah inipun hendaklah ditunaikan dengan sempurna, dan menjadi bekal hidup manusia. Islam sebagai rahmatan  lil’alamin memang  datang  untuk  membawa  rahmat  bagi  seluruh  alam  tanpa terkecuali. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah memiliki pola kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang multi etnis, multi ras dan multi agama.
Pada  periode  pemimpinannya  di  Madinah  Rasulullah  berhadapan  dengan  masyarakat yang  heterogen.
Sebagaimana  diketahui  bahwa fiqh  siyasah  syar’iyyah telah  dilaksanakan  oleh Rasulullah SAW dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial-budaya yang diridhai Allah SWT. Fakta  itu semakin nampak setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah.
Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan hal ini merupakan artikulasi pelaksanaan politik Islam. Di Madinah terbentuk satu komunitas muslim, yang terdiri dari golongan muhajirin dan anshar . Sebagai satu komunitas dalam masyarakat  yang  majemuk,  kaum  muslimin  diharuskan  berinteraksi  dengan  komunitas- komunitas lain, yang terdiri dari; orang-orang nasrani, Yahudi, muslim dan kafir Madinah. Dalam  kedudukannya  sebagai  kepala  negara,  kebijakan  Rasulullah  SAW.  Merupakan pelaksanaan politik Islam (Djazuli, 2017, p. 14).
Kepemimpinan  Rasulullah,  selaku  seorang  pemimpin  dimulai  dari  bawah  sampai atas dan segala penjuru dari berbagai budaya menjadi satu masyarakat / umamatan wahidah yang beriman dan bertakwa. Sebagai sebuah kekuatan, ini nampak pada perang badar di mana kaum Muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy Jahili, sehingga memperoleh kemenangan, bukan karena suatu mukjizat nabi. Namun lebih banyak karena  kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk  membela  kebenaran  dan  mempertahankan  hak  selain  memperoleh  bantuan  Allah SWT (As-Shiddiqy, 1996, 102).
Ada  beberapa  kunci  hal  sebagai  penyebab  keberhasilan  dakwah  Rasulullah,  yaitu: 1) Akhlak Rasulullah yang terpuji dan tanpa cela; 2) Karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhanan dan bersemangat baja; 3) Sistem dakwahnya yang menggunakan metode  imbauan  dengan  penuh  hikmah  dan  kebijaksanaan.  Rasulullah    dalam  menyeru manusia agar beriman, berbuat yang baik dan mencegah kemunkaran sedikitpun tidak ada unsur  paksaan.;  4)  Tujuan  perjuangan  nabi  untuk  menegakkan  keadilan  dan  kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemilau dunia; 5) Prinsip persamaan. Rasulullah bergaul dengan semua orang, tutur katanya lembut dan menyenangkan dalam bergaul; 6) Prinsip kebersamaan. Rasulullah selalu ikut dalam kegiatan bersama dengan umatnya, untuk memberikan teladan/contoh; 7) Mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya; 8) Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat. Rasulullah bukanlah tipe pemimpin  otoriter. Selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah SWT maka wewenangnya selaku pemimpin didelegasikan kepada orang lain; 9) Tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Kepatuhan umat kepadanya karena selalu menunjukkan satunya kata dan perbuatan. (As-shiddiqy, 1996: 102-105).
Sifat  kepemimpinan  demokratis  dari  Rasulullah  SAW  diperlihatkan  pula  oleh ketekunan  beliau  mendidik  para  sahabat  untuk  dipersiapkan  sebagai  calon-calon penggantinya  selaku  pemimpin  umat  dalam  urusan  dunianya  dan  membiarkan  mereka mengembangakan diri tanpa khawatir tersaingi. Sifat kepemimpinan demokratis ini, beliau tidak mewasiatkan salah seorang diantara sahabatnya untuk menjadi “putra mahkota”. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau memimpin umat dna negara yang beliau bangun setalah beliau tiada diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri.
Sifat demokratis kepemimpinan Rasulullah ditunjukkan pula oleh sikap beliau yang terbuka terhadap kritik dan mendengar pendapat dan saran orang lain. Sikap keterbukaan Rasulullah  terhadap  kritik  dapat  dibuktikan  pada  peristiwa;  “pernah  sahabat  mengkritik tentang pembagian harta ghanimah dari salah satu peperangan yang terjadi”. Rasulullah menerima  kritik  tersebut  dengan  dada  lapang,  meskipun  itu  tidak  benar”.  Sikap  mau menerima kritik dan saran dari orang lain ditunjukkan dengan hadits “ terimalah nasehat walaupun datangnya dari seorang budak hitam”.
Fakta lain tentang pelaksanaan siyasah Islam (politik Islam) adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin. Yaitu antara sahabat muhajirin dan anshar. Kebijakan itu merupakan perwujudan dalil kulliy, yaitu al- ukhuwah al-islamiyah . Serta perjanjian ekstern antara muslim dan non muslim. Meskipun kekuasaan dipegang kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sebagai pemimpin, perjanjian yang  dibuat  tidak  mengganggu  keyakinan  non  muslim.  Mereka  masih  diberi  kekebasan memeluk  agamanya  dan  beribadah  sesuai  keyakinan  mereka.  Hal  ini  tercipta  karena Rasulullah mendasarkan kebijakan atas prinsip al-ukhuwah al-islamiyah yang diwujudkan dalam piagam madinah.
Lebih  lanjut  menurut  (Djazuli,  2017,  p.  14)  kedua  prinsip  tentang  hubungan persaudaraan baik al-ukhuwah al-islamiyah dan al-ukhuwah insaniyah merupakan pola interaksi antar penduduk negara dan Kota Madinah, baik hubungan antar muslim dengan muslim  maupun  antar  muslim  dna  non  muslim.  Hubungan  ini  dibangun  dalam  rangka menyelenaggarakan kepentingan bersama. Jika non muslim mengkhianati perjanjian, maka Rasulullah sebagai keoala negara dapat menindak orang-orang yang melanggar perjanjian.
Perjanjian antara Rasulullah dan Yahudi, dinyatakan :
“ Jaminan-jaminan terhadap kaum Yahudi dengan segala bendanya, yang dinyatakan bahwa  mereka  di  dalam  negara  baru  itu  tidak  ubahnya  dengan  penduduk  Islam sendiri, sehingga kedua cabang dari umat manusia di kota Yatsrib ini menjadi satu bangsa yang bersatu padu, barang siapa diantara mereka yang berbuat kesalahan tetap mendapat  hukuman  biar  bagaimana  sekalipun  kepercyaananya,  sedang  keduanya tetap dipanggil atas dasar yang sama untuk mempertahankan negaranya, bilaman diperlukan.  Sedangkan  segala  masalah  yang  timbul  diputuskan  dengan  pimpinan Rasulullah SAW.(Djazuli, 2017, p. 14)
Beberapa peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri untuk mempertahankan negara dan agama merupakan contoh lain dari peksanaan siyasah Islam. Strategi dan taktik perang diatur dalam fiqh siyasah , yang sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan medan, peralatan  yang  digunakan  dan  kualitas  serta  kuantitas  manusia  yang  ada  di  belakang senjatanya. Peperangan adalah aturan siyasah bukan kully.
Pada peristiwa lain adalah menjelang perang Badar, Rasulullah menentukan posisi pasukannya pada suatu tempat, dekat sebuah mata air. Salah seorang anggota kelompok, Husab  bin  Mundir  mempersoalkan  penempatan  posisi  tersebut.  Setelah  dia  mengetahui bahwa  penempatan  merupakan  strategi  perang  yang  berasal  dari  Rasulullah  buka  Allah SWT,  maka  ia  menyarankan  agar  posisi  pasukan  digeser  ke  mata  air  yeng  lebih  depan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, juka sewaktu-waktu pasukan terdesak, tidakakan kehilangan cadangan air. Rasulullah pun menerima saran masukan tersebut.  Salah satu dalil
kully menyatakan bahwa ‘ al- aslu fi al-alaqaha al-silmu ( hubungan antar bangsa adalah perdamaian)”. Hal ini sesuai dengan prinsip keharusan suku-suku bangsa-bangsa di dunia untuk ta’aruf dan bukan untuk berperang.
Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya:
“Hai  manusia,  sesungguhnya  kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  bersuku-suku  dna  berbangsa-bangsa. Supaya  kamu  saling  kenal  mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia  di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu”
(Haykal, 1965, p. 227) menjelaskan bahwa yang asal di dalam hubungan antara manusia adalah perdamaian.Perlu dipahami bahwa, perang hanya dilakukan untuk mempertahankan diri dari agresor. Perang bersifat temporer dan dilakukan ketika satu-satunya penyelesaian adalah perang, dalam hal ini perang sebagai pilihan terahir. Perang dilakukan karena darurat, sehingga harus memenuhi persyaratan darurat. Peperangan semacam itulah yang dilakukan oleh Rasulullah bukan agresi.
Contoh  lain  dari  pelaksanaan siyasah pada  masa  Rasulullah  adalah  perjanjian hudaibiyah ynag terjadi pada tahun 628 M antara Rasulullah dengan kaum Quraisy yang diwakili oleh Suhayl Ibnu ‘umar sebagai utusan. Perjanjian ini, menurut Haykal (Haykal, 1965, p. 227) beliau tidak memaksakan kehendaknya tetapi menanggapai tuntutan Suhayl Ibnu ‘amr, sekalipun menyinggung keimanan kaum muslimin.
Sebagaimana  diuraikan  oleh  Ameer  Ali  (Ali,  1967,  p.  149),  bahwa  isi  perjanjian hudaibiyah adalah:
“Perjanjian tersebut menyetujuai dihentikannya segala permusuhan selama jangka sepuluh tahun, tiap yang dtang kaum Quraisy kepada Rasulullah tanpa mendapat ijin dari  pelindung atau kepalanya wajib dikembalikan kepada pihak penyembah berhala; tiap orang  dari kalangan Islam yang menyerahkan diri kepada pihak orang Makkah, tidak akan diserahkan kembali; tiap kabilah yang ingin masuk dalam persekutuan dengan kaum Quraisy atau kaum muslimin, bebas melakukan yang demikian tanpa mendpatakan rintangan; dalam tahun ini kaum muslimin harus kembali, tidak boleh meneruskan perjalanan; tahun depan baru mereka diijinkan berkunjung ke Makkah dan tinggal disana selama tiga hari dengan senjata yang sekedar diperlukan dalam perjalanan, yaitu pedang yang disarungkan”.
Inti dari Perjanjian Hudaibiyah tersebut adalah gencatan sejata selama sepuluh tahun dan ini sangat menguntungkan umat Islam, kekebasan memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan,  penundaan  untuk  umroh  bagi  muslin  ke  Makkah  ditunda  tahun  depan  serta muslim hanya diijinkan tinggal di Makkah selama tiga hari. Sepintas jika dibaca isi petjanjian tersebut secara lahiriah merugikan, namun di kemudian hari terbukti menguntungkan umat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah adalah seorang diplomat teladan.
Disamping itu, ditinjau dari aspek siyasah / politik Islam mengisyaratkan beberapa hal;  1)  keharusan  menempuh  jalan  damai,  meskipun  dengan  cara  itu  pencapaian  tujuan secara  logika  agak  terlambat;  2)  keharusan  mempunyai  kemampuan  membaca  situasi dan  kondisi,  kapan  harus  memberi  dan  harus  menerima;  serta  3)  keharusan  memiliki kemampuan menentukan waktu  yang tepat agar tujuan bisa dicapai, hal ini sesuai dengan
kaidah: “Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, akan mendapat sanksi yang berupa kegagalan”.
Sebagaimana  dimaklumi,  bahwa  perjanjian hudaibiyah bersifat siyasah .  Sehingga wacananya  tidak  harus  dianggap  sebagai  suatu  aturan  yang  tetap.  Naskah-naskah  sautu perjanjian akan sangat bergantung atas tujuan dan macam perjanjian itu sendiri serta situasi yang dihadapi ketika perjanjian tersebut dibuat. Dengan demikian ketika memahami suatu isi perjanjian harus melihat konteksnya.

## Simpulan
Dilihat  perjalanan  sejarah  Islam,  politik  Islam  sudah  dimulai  pada  masa Rasulullah  sebagai  pemimpin  umat  Islam  pada  masa  itu.  Rasulullah  memulai  tahapan kepemimpinanannya pada periode Makkah yang disusul oleh tahap Madinah untuk menjadi satu kesatuan, dimana tahap pertama merupakan bibit yang ditanam untuk menghasilkan “ masyarakat Islam”. Maka selanjutnya yang menjadi perhatian adalah tahap kedua di mana masyarakat Islam sudah berdiri sendiri dengan mempuntai kepribadian dalam satu eksatuan yang  bebas  merdeka.Pada  dasarnya  ialah  terbentuk  kedaulatan  dalam  sifat  yang  menuh memberi arti untuk menentukan dasar hidup Islam dengan tujuan melaksanakan ajaran- ajaran Islam dengan penuh tanggung jawab.
Sifat  kepemimpinan  demokratis  dari  Rasulullah  SAW  diperlihatkan  pula  oleh ketekunan  beliau  mendidik  para  sahabat  untuk  dipersiapkan  sebagai  calon-calon penggantinya  selaku  pemimpin  umat  dalam  urusan  dunianya  dan  membiarkan  mereka mengembangakn  diri  tanpa  kuatir  tersaingi.Karena  sifat  kepemimpinan  demokratis  ini, beliau tidak mewasiatkan salah seorang diantara sahabatnya untuk menjadi “putra mahkota”. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau memimpin umat dan negara yang beliau bangun setalah beliau tiada diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri.

## Daftar Pustaka
Al-Ghazali. (1969). Al- Iqtishad i al- I’tiqad . Beirut: dar al-amanah.
Al-Ghazali. (1994). al-Tibr al-Masbuk fi Nashihat al-Muluk. In A. Thaha & I. Ilyas (Eds.),
Nasehat bagi Penguasa (Bandung). Mizan. Ali, A. (1967). The Spirit of Islam (cetakan II). Jakarta: Pembangunan.
Bungin. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Danandjaja.  (1984). Foklor  Indonesia  Ilmu  Gosip,  Dongeng  dan  Lain-lain .  Jakarta:  Grafiti Press.
Djazuli, H. . (2017). Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah . Jakarta: Kencana.
Fakhri, M. (1983). History of Islamic Philosophy . New York: Columbia University Press.
Haykal, M. H. (1965). AL- Hayah Muhammad . Mesir: Maktabah al- Nahdhah.
Munir, W. I. (2015). Manajemen Dakwah . Jakarta: Prenada Media Grup. Taimiyyah, I. (1969). Al-Siyasah al-syar’iyyah fi Ishlah al-Ra’i wa al- Ra’iyyah . Mesir: Dar al- Kitab al-’Arabi.
Wakjosumidjo. (1993). Kepemimpinan dan Motivasi . Jakarta: Ghalia Indonesia.

## This page intentionally left blank