## KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN: SUATU KAJIAN PERLINDUNGAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

## Abdurrakhman Alhakim
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia
e-mail : alhakim@uib.ac.id

## ABSTRAK
Kekerasan  terhadap  perempuan  meningkat  setiap  tahunnya,  meskipun  telah  dilakukan berbagai upaya untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya kekerasan namun hal tersebut masih  saja  sering  terjadi.  Maka  dari  itu,  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah  bagaimanakah  perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  yang  menjadi  korban kekerasan  di  Indonesia.  Jika  dilihat  banyaknya  bentuk-bentuk  kekerasan  yang  dialami perempuan  serta  bagaimanakah  hukum  nasional  memberikan  perlindungan  terhadap  korban kekerasan.  Berdasarkan  latar  belakang  permasalahn  itulah  urgensi  penelitian  ini  perlu dilakukan  kembali.  Penelitian  ini  mengguanakan  metode  penelitian  hukum  normatif  yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif serta  dengan  menggunakan  studi  kepustakan  yaitu  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ). Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kekerasan terhadap perempun terbagi menjadi  tiga  yaitu  kekerasan  yang  terjadi  dalam  lingkup  personal,  kekerasan  dalam komunitas/ruang  publik,  dan  kekerasan  yang  dilkukan  oleh  negara.  Bentuk  perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  kepada  perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasan berupa produk hukum yang dibuat seperti UUD NRI 1945, KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun  1984,  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  dan Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Kata Kunci: Kekerasan, Perempuan, Korban, Perlindungan Hukum.

## ABSTRACT
Violence  against  women  increases  every  year,  although  various  efforts  have  been  made to  minimize  or  prevent  violence  from  occurring,  it  still  happens  frequently.  Therefore,  the problem in this research is how the legal protection for women who are victims of violence in Indonesia.  If  we  look  at  the  many  forms  of  violence  experienced  by  women  and  how  the national  law  protects  victims  of  violence.  Based  on  the  background  of  the  problem,  the urgency  of  this  research  needs  to  be  done  again.  This  research  uses  a  normative  legal research  method  that  is  focused  on  examining  the  application  of  the  rules  or  norms  in positive law and by using a librarian study, namely the statute approach. The results of this research  indicate  that  violence  against  women  is  divided  into  three,  namely  violence  that occurs  in  the  personal  sphere,  violence  in  the  community/public  sphere,  and  violence perpetrated by the state. The form of legal protection provided by the government to women who are victims of violence is in the form of legal products such as the 1945 Constitution of the  Republic  of  Indonesia,  the  Criminal  Code,  Law  Number  7  of  1984,  Law  Number  39  of 1999  concerning  Human  Rights,  and  Law  Number  23  of  2004  concerning  Elimination  of Domestic Violence.
Keywords: Violence, Women, Victims, Legal Protection.

## PENDAHULUAN
Perempuan  di  Indonesia  saat  ini  masih  rawan  menjadi  korban  kekerasan,  kekerasan terhadap  perempuan  merupakan  sebuah  masalah  yang  sulit  diselesaikan  dengan  tuntas (Sumera,  2013).  Meskipun  telah  banyak  usaha  yang  dilakukan  mulai  dari  dibentuknya berbagai  macam  peraturan  perundang-undangan  oleh  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah,  kekerasan  terhadap  perempuan  masih  saja  sering  terjadi  di  sekitar  kita  dan  bahkan meningkat  (Syafrini,  2014).  Terjadinya  peningkatan  terhadap  tindak  kekerasan  pada perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dihindari dengan berbagai bentuk perubahan serta kemanjuan teknologi sebagai pendorongnya.
Mariana  Amiruddin  (Komisioner  Komnas  Perempuan)  menyebutkan  bahwa  di  tahun 2019 ada kenaikan 14% kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu sejumlah 406.178 kasus. Data  tersebut  dihimpun  dari  tiga  sumber  yakni  Pengadilan  Negeri  (PN)  dan  Pengadilan Agama  (PA),  lembaga  layanan  mitra  komnas  perempuan,  dan  Unit  Pelayanan  Rujukan (UPR).  Mariana  menjelaskan  bahwa  pada  Catahu  2019  ditemukan  fakta  baru  tentang kekerasan  terhadap  perempuan  yakni  perkosaan  dalam  pernikahan  ( marital  rape ), incest , kekerasan  dalam  pacaran  (KDP), cybercrime ,  dan  kekerasan  seksual  pada  perempuan disabilitas.  Kendati  beberapa  darinya  adalah  jenis  kasus  lama,  namun  jenisnya  semakin beragam (Runi, 2019).
Kekerasan  terhadap  perempuan  adalah.  Setiap  perbuatan  yang  dikenakan  pada seseorang  semata-mata  karena  dia  perempuan  yang  berakibat  atau  dapat  menyebabkan kesengsaraan/penderitaan secara fisik, psikologis atau seksual (Pasalbessy, 2010).  Termasuk juga ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang- wenang  baik  yang  terjadi  di  muka  umum  maupun  dalam  kehidupan  pribadi.  (Pasal  1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993).
Kekerasan  terhadap  perempuan  dapat  dikatakan  sebagai  pelanggaran  Hak  Asasi Manusia (HAM) kepada perempuan, mengapa dikatakan demikian karena kekerasan terhadap perempuan  memiliki  dampak  yang  besar  terhadp  perempuan  itu  sendiri  seperti  mengurangi kepercayaan  diri,    menghambat  perempuan  dalam  melakukan  kegiatan  sosial  di  masyarakat, mengganggu  kesehatanm  dan  peran  perempuan  dalam  lingkup  sosial,  ekonomi,  budaya  dn fisik  (Hikmah,  2012).  Indonesia  telah  melakukan  ratifikasi  perjanjian  internasional  salah satunya  adalah Convention  on  the  Elimination  of  All  froms  of  Discrimination  Agints Women/CEDAW (Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Perempuan)  dengan Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Mahtumah, 2015).
Kekerasan  yang  terjadi  pada  kaum  perempuan  seringkali  terjadi  karena  adanya ketimpangan  atau  ketidakadilan  gender  yang  ada  di  masyarakat  (Garcia,  Disemadi  &  Arief, 2020). Gender  adalah  pembagian  peran  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  dibuat  oleh masyarakat melalui, adat, tradisi, kebiasaan, pola asuh, pendidikan, untuk membedakan tugas dan peran sosial antara laki-laki dan perempuaan. Ketimpangan gender merupakan perbedaan peran  dan  hak  antara  perempuan  dan  laki-laki  di  masyarakat  dimana  kedudukan  perempuan dalam  status  dinggap  lebih  rendah  dari  laki-laki. Hak  yang  dimiliki  laki-laki  ini  menjadikan perempuan sebagai kepunyaan milik laki-laki yangberhak untuk diperlakukan sebgaimanapun, tidak terkecuali dengan cara melakukan kekerasan (Hikmah, 2012).
Ketidak  adilan  gender  ( subordinasi,  Marginalisasi,  stereotip,  burden ).  Subordinasi, merupkan sebuah Kondisi dimana kondisi tersebut menempatkan perempuan pada posisi yang lebih  rendah  dari  laki-laki.  Contoh,  meskipun  perempuan  secara  kuantitaas  lebih  besar  50% dari  penduduk  Indonesia,  namun  pad  kenyataannya  posisi  perempuan  ditentukan  dan dipimpin oleh kaum laki-laki (Fadlurrahman, 2014). Marginalisasi, Suatu proses peminggiran dari akses sumber daya atau pemiskinan yang dialami perempuan akibat perubahan gender di masyarakat,  contoh:  perempuan  dianggap  sebagai  makhluk  domestic  dalam  hal  ini  hanya diarahkan  untuk  menjadi  pengurus  rumah  tangga.  Stereotip,  adalah  suatu  bentuk ketidakadilan budaya, yakni pemberian “label” yang memojokkan kaum perempuan sehingga berakibat posisi dan kondisi perempuan, contoh, pelebelan kaum perempuan sebgai ibu rumah tangga (Fadlurrahman, 2014).
Kekerasan  yang  terjadi  pada  perempuan  ini  tidak  mudah  untuk  diungkap  hal  tersebut karena  adanya  beberapa  alasan,  yaitu:  pertama,  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan dianggap  sebagai  masalah  yang  tidak  perlu  diungkapkan  karena  masalah  tersebut  tidak  ada penyelesaiannya  dan  perempuan  sebagai  korban  selalu  disalahkan  (Sumirat,  2017).  Kedua, lembaga  pendamping  perempuan  yang  mengalami  kekerasan  di  Kantor  Polisi,  lembaga pemerintah  dan  non  pemerintah  belum  bekerja  secara  optimal.  Ketiga,  sosialisasi  mengenai kekerasan  belum  di  lakukan  secara  menyeluruh  di  lapisan  dan  pembuat  kebijakan  sehingga belum ada tindakan yang efektif bagi perempuan yang mengalami kekerasan (Siregar, 2015).
Jenis  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  paling  menonjol  adalah  KDRT/RP  (ranah personal)  yang  mencapai  angka  71%  (9.637).  Posisi  kedua  KtP  di  ranah  komunitas  dengan persentase  28%  (3.915)  dan  terakhir  KtP  di  ranah  negara  dengan  persentase  0,1%  (16) (Mufarida, 2019). Hukum pidana yang merupakan salah satu instrumen hukum nasional yang dibuat  untuk  meilindungi  korban  kejahatan.  Dibentuknya  hukum  sebagai  upaya  pemerintah untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat dalam melindungi perempuan dari tindak kekerasan (Muladi, 2005).
Perlindungan  hukum  sebagai  suatu  gambaran  tersendiri  dari  fungsi  hukum  itu  sendiri, yang  memiliki  konsep  bahwa  hukum  memberikan  suatu  keadilan,  ketertiban,  kepastian, kemanfaatan  dan  kedamaian  (Suryamizon,  2017).  Perlindungan  yang  di  inginkan  oleh perempuan  yang  menjadi  korban  kekerasn  adalah  perlindungan  yang  yang  dimana perlindungan tersebut memberikan rasa adil bagi korban.

## PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  latar  belakang  permasalahan  di  atas  dapat  diambil  permaslahan:  1) Bagaimanakah bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan?; dan 2) Bagaimanakah hukum nasional mengatur mengenai perlindungan terhadap perempuan?.

## METODE PENELITIAN
Secara  normatif  penelitian  hukum  jenis  ini  disebut  juga  dengan  jenis  penelitian  hukum doktrinal  yang  mana  hukum  dikonsepsikan  sesuai  dengan  peraturan  tertulis (law  in  book) yang  dijadikan  patokan  bagi  masyarakat  untuk  menentukan  tindakan  yang  sesuai  dengan hukum agar tidak  menyimpang dari peraturan tersebut.  Metode  pendekatan  yang di  gunakan dalam penulisan ini pendekatan undang-undang ( statue approach) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Jenis dan sumber bahan hukum  yang digunakan dalam penelitian ini
diperoleh  dari  bahan-bahan  pustaka  (bahan  hukum  primer)  yang  terdiri  dari  peraturan perundang-undangan,  buku-buku  literatur,  makalah-makalah  hasil  seminar,  jurnal,  koran, internet.  Spesifikasi  penelitian  ini  termasuk  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu menggambarkan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  dikaitkan  dengan  teori- teori  hukum  dan  segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  kebijakan  hukum  pidana  terhadap penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

## PEMBAHASAN

## Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

## Kekerasan Dalam Lingkup Personal
Kekerasan  dalam  lingkup  personal  contohnya  seperti  kekerasan  dalam  rumah  tangga (KDRT).  Berbagai  KDRT  yang  terjadi  di  Indonesia  akhir-akhir  ini  semakin  lama  semakin meningkat.  Perempuan  dan  juga  anak  yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga perlu  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Perkembangan  saat  ini  mennjukkan  bahwa kekerasan  fisik,  psikis,  seksual,  dan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  kerap  terjadi  sehingga diperlukannya  peraturan  hukum  yang  digunakan  untuk  menghapus  kekerasan  dalm  rumah tangga.
Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2004  tentang  PKDRT  Bab  I  pasal  I  mengenai ketentuan umum menjelaskan yang dimaksud dengan KDRT. “KDRT adalah setiap perbuatan terhadap  seseorang  terutama  perempuan,  yang  berakibat  timbulnya  kesengsaraan  atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dimaksud  pada  undang-undang  diatas  meliputi kekerasan pada fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual (Maisah, 2016). Kekerasan fisik adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada seseorang  (Fadlurrahman,  2014).  Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan ketakutan,  hilangnya  rasa  percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak berdaya,  dan/atau  penderitaan  psikis  berat  pada  seseorang.  Kekersan  Seksual  meliputi:  “a) pemaksaan  hubungan  seksual  yang  dilakukan  terhadap  orang  yang  menetap  dalam  lingkup rumah  tangga  tersebut,  b)  Pemaksaan  hubungan  sesksual  terhadap  salah  seorang  dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu” (Sumirat, 2017).

## Kekerasan Oleh Komunitas/Ruang Publik
Pelecehan  seksual  di  ruang  publik  sampai  dengan  saat  ini  masih  terus  terjadi  di Indonesia  dan  menyasar  kepada  kaum  perempuan  (Siregar,  2015).  Kasus-kasus  kekerasan terhadap perempuan  dalam  lingkup publik  yang rentan terjadi terjadi, seperti di transportasi umum,  di  trotoar,  di  jembatan  penyebrangan,  hingga  saat  menggunakan  jasa  transportasi online (Maisah, 2016). Tidak hanya itu, ketika perempuan sedang melakukan kegiatan di luar rumah  sering  kali  mendapat  pelecehan,  pelecehan  yang  diterim  baik  secara  verbal  maupun non-verbal. Mulai dari mendapat perkataan yang kurang baik, siulan dengan nada menggoda, melontarkan  kata-ata  yang  bernada  pelecehan,  meraba,  mengikuti  secara  diam-diam, menunjukkan alat kelamin, dan hingga terjadi pemerkosaan.
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP
Perempuan yang menjadi korban kekerasan diruang publik dapat dikategorikan menjadi beberpa  kelompok  yaitu,  perempuan  yang  sih  berusia  muda,  perempuang  yang  menderita disabilitas,  pekerja  seks  komersial,  kelompok  minoritas  seksual,  dari  etnis  perempuan tertentu. Selama ini jika terjadi pelecehan seksual  yang dimana seharusnya korban mendapat perlindungan  tetapi  yang  terjdi  malah  korbanlah  yang  disalahkan  (Khotimah,  2009).  Sering kali  ketika  terjadi  pelecehan  perhatian  mengarh  kepada  pakaian  korban,  banyak  orang  yang beranggapan  bahwa  seseorang  yang  menjadi  korban  pelecehan  seksual  adalah  mereka  yang menggunakan pakaian seksi dan terbuka sehingga menarik perhatian  orang untuk melakukan pelecehan.  Namun  yang banyak terjadi tidaklah demikian, banyak korban pelecehan  seksual menggunakan pakaian yang sopan dan tidak terbuka (Rochaety, 2016).
Dalam  temuan  survei,  mayoritas  korban  pelecehan  seksual  di  ruang  publik  tidak mengenakan  baju  terbuka,  melainkan  memakai  celana  atau  rok  panjang  (18%),  hijab  (17%) dan  baju  lengan  panjang  (16%).  Hasil  survei  juga  menunjukkan  waktu  korban  mengalami pelecehan mayoritas terjadi pada siang hari (35%) dan sore hari (25%) (BBC News, 2019).

## Kekerasan Oleh Negara
Banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan mulai dari kasus, pelecehan seksual, pemerkosaan,  maupun  kekerasan  yang  terjadi  terhadap  perempuan  dalam  lingkup  privat maupun  publik,  diakibatkan  dari  tidak  adanya  perhatian  lebih  oleh  negara  terhadap  kasus kekerasan  pada  perempuan. Domestic  violence (kekerasan  dalam  keluarga)  masih  jauh  dari jangkauan  hukum  padahal  kekerasan  terselubung  ( hidden  violence )  ini  terjadi  setiap  saat sementara  itu  perangkat  hukum  yang  digunakan  untuk  menangani  kasus  tersebut  belum tersedia (Sihite, 2003).
Pola  fikir  masyarakat  Indonesia  yang  menjadikan  perempuan  sebagai  suatu  simbol moralitas  dalam  komunitasm  dimana  hal  tersebut  menjadikan  perempuan  sebagai  pemicu kekerasan  menjadi  dasar  upaya  mengontrol  seksua  dan  seksualitas  secara  langsung  maupun tidak  langsung  (Sumirat,  2017).  Kontrol  seksual  juga  dilakukan  melalui  aturan  yang  berisi mengenai  tata  cara  berbusana,  jam  malam,  larangan  berada  di  tempat  tertentu  pada  jam tertentu, larangan berada di satu tempat dengan lawan jenis yang tidak memiliki ikatan darah atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandaskan diri lebih pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual (Khotimah, 2009). Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat  nasional  maupun  daerah  dan  dikokohkan  dengan  alasan  moralitas  dan  agama. Pelanggar  aturan  ini  dikenai  hukuman  dalam  bentuk  peringatan,  denda,  penjara  maupun hukuman badan lainnya.

## Hukum Nasional Yang Mengatur Mengenai Perlindungan Terhadap Perempuan

## Undang-Undang Dasar NRI 1945
Pembukaan  UUD  NRI  1945  dijelaskan  dalam  alinea  pertama  yaitu  “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan ” dan alenia ke empat “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan  ikut
melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan keadilan  sosial,  maka  disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu  UUD NRI  1945  yang  terbentuk  dalam  suatu  susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang berkedaulatan  rakyat  dengan  berdasarkan  kepada:  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  kemanusiaan yang  adil  dan  beradab,  persatuan  Indonesia,  dan  kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (Hikmah, 2012).
Kedua  alenia  diatas  menjelaskan  bahwa  setiap  negara  berhak  untuk  merdeka  dan menghapus  segala  bentuk  penjajahan  yang  terjadi  (Pasalbessy,  2010).  Negara  wajib melindungi  seluruh  warga  negaranya  tanpa  harus  membeda-bedakan  satu  dengan  yang lainnya, dimana itu bertujuan agar terciptanya keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Ketentuan  pidana  dalam  KUHP  yang  secara  khusus  menyebutkan  perempuan  sebagai korban  diatur  dalam  Pasal  285  KUHP  tentang  perkosaan  “Barang  siapa  dengan  kekerasan atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seorang  wanita  besetubuh  dengan  dia  di  luar  pernikahan, dincam  karn  melakukan  perkosaan,  dengaan  pidana  penjara  paling  lama  dua  belas  tahun”. Pasal 297 KUHP tentang pengguguran kandungan tanpa seijin perempuan yang bersangkutan “Perdagangan  wanita  dan  perdagangan  anak  laki-laki  yang  belum  cukup  umur,  diancam dengan  pidana  penjara  paling  lama  enam  tahun”.  Pasal  332  KUHP  tentang  melarikan perempuan (Rochaety, 2016).

## Kitab Undang-Undang Hukum cara Pidana (KUHAP)
KUHAP  lebih  memfokuskan  pada  pemberantasan  setelah  terjadinya  kejahatan  yang dilakukan  dengan  hukum  pidana  yaitu  sanksi  pidana  yang  merupakan  ancaman  bagi  pelaku. Tercantum dalam Pasal 98 ayat 1 “jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  pengadilan  negri  menimbulkan  kerugin  bagi  orang lain,  maka  hakim  ketua  sidang  atas  permintaan  orang  itu  dapat  menetapkan  untuk menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  kepada  perkra  pidana  itu”,  Pasal  184 mengenai  alat bukti  yang sah, dan Pasal  183  Hakim tidak boleh  menjatuhkan pidana kepada seorang  kecuali  apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah melakukannya” .

## Undang-Undang  No.  7  Tahun  1984  tentang  Pengesahan  Konvensi  Mengenai Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap  Wanita  (Convention  On  The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women)
Undang-Undang  tersebut  menjelaskan  mengenai  penghapusan  segala  bentuk diskriminasi  yang  terjadi  terhadap  kaum  perempuan,  dimana  didalamnya  memuat  hak  serta kewajiban  perempuan  berdasarkan  persamaan  hak  yang  dimiliki  antara  laki-laki  dengan perempuan berupa  persamaan hak sipil, politik, ekonomi, sosial  budaya antara laki-laki dan perempuan  serta  menetapkan  bahwa  diskriminasi  terhadapperempuan  harus  dihapuskan melalui  langkah  umum,  program  serta  kebijakan-kebijakan  (Alisaputri,  Permatahati  &  Rifa, 2020).

## Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
Pasal  45  berbunyi  “hak  wanita  dalam  undang-undang  ini  adalah  hak  asasi  manusia”. Berdasarkan  bunyi  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  hak-hak  yang  dimiliki  wanita merupakan  hak  asasi  manusia  yang  wajib  untuk  dilindungi  oleh  negara  dan  dijamin  oleh undang-undang.

## Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-undang ini mengatur mengenai pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta menindak pelaku kekerasan dalam  rumah  tangga.  Perlindungan  hukum  korban  kekerasan  perempuan  telah  diatur  dalam undang  –  undang  tersebut  secara  khusus  mengatur  tentang  larangan  melakukan  kekerasan dalam  rumah  tangga.  Lingkup  rumah  tangga  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  Undang– Undang  No.  23  Tahun  2004  meliputi:  “suami,  istri,  anak,  orang-orang  yang  mempunyai hubungan  keluarga  karena  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan,  pengasuhan,  dan perwalian  yang  menetap  dalam  rumah  tangga  tersebut,  serta  orang  yang  bekerja  membantu rumah  tangga  tersebut  dan  menetap  dalam  rumah  tangga  yang  bersangkutan  dalam  jangka waktu tertentu”.

## PENUTUP Kesimpulan
Kekerasan  yang  terjadi  kepada  perempuan  terbagi  menjadi  kekerasan  dalam  lingkup personal,  kekerasan  dalam  komunitas  dan  kekerasan  yang  dimana  pelakunya  adalah  negara. Dari  banyaknya  kekerasan  yang  dialami  perempuan  dan  dari  tahun  ketahun  semakin meningkat dibutuhkan adanya perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan.  Dengan  adanya  produk-produk  hukum  seperti  peraturan  per  Undang-Undangan yang  mengatur  berbagai  macam  bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan,  merupakan  bentuk perhatian  dan  perlindungan  hukum  yang  diberikan  negara  kepada  perempuan  yang  menjadi korban kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisaputri,  F.  M.,  Permatahati,  V.  S.,  &  Rifa,  M.  A.  (2020).  Upaya  Pemerintah  Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan  Korban  Kekerasan. Prosiding HUBISINTEK , 1 , 84-84.
BBC News. (2019). Pelecehan seksual di ruang publik: Mayoritas korban berhijab, bercelana panjang  dan  terjadi  di  siang  bolong.  https://www.bbc.com/indonesia/indonesia- 49014401, Diakses Pada 04 Januari 2021.
Fadlurrahman,  L.  (2014).  Kinerja  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Perempuan  Korban Kekerasan. JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) , 18 (2), 161-184.
Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum , 28 (1), 22-35.
Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Sawwa: Jurnal Studi Gender , 7 (2), 1-20.
Khotimah,  K.  (2009).  Diskriminasi  gender  terhadap  perempuan  dalam sektor pekerjaan. Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak , 4 (1), 158-180.
Mahtumah, M. (2015). Peran Hukum Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam , 2 (2), 174-184.
Maisah,  M.  (2016).  RUMAH  TANGGA  DAN  HAM:  Studi  atas  Trend  Kekerasan  dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi. Musãwa Jurnal Studi Gender dan Islam , 15 (1), 125- 128.
Mufarida,  B.  (2019).  Kementerian  PPPA  Ungkap  409.178  Perempuan  Telah  Alami Kekerasan, https://nasional.sindonews.com/read/1425142/13/kementerian-pppa- ungkap-409178-perempuan-telah-alami-kekerasan-1564473672, Diakses Pada 01 Januari 2021.
Muladi.  (2005). Hak  Asasi  Manusia,  Hakekat,  Konsep  Dan  Implikasinya  Dalam  Perspektif Hukum Dan Masyarakat. Bandung: Refika Aditama.
Pasalbessy,  J.  D.  (2010).  Dampak  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  dan  anak  serta solusinya. Jurnal Sasi , 16 (3).
Rochaety,  N.  (2016).  Menegakkan  HAM  Melalui  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan Korban Kekerasan Di Indonesia. PALASTREN Jurnal Studi Gender , 7 (1), 1-24.
Runi,  I.  (2019).  Catatan  Tahunan  2019  Komnas  Perempuan:  Kasus  Kekerasan  terhadap Perempuan Meningkat. https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catatan- tahunan-2019-komnas-perempuan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat, Diakses Pada 05 Januari 2021.
Sihite,  R.  (2003).  Kekerasan  Negara  Terhadap  Perempuan. Indonesian  Journal  of Criminology , 3 (1), 4203.
Siregar,  H.  (2015).  Bentuk-Bentuk  Kekerasan  yang  Dialami  Perempuan  Warga  Komplek Dinas  Peternakan  Provinsi  Sumatera  Utara. Jurnal  Ilmu  Kesejahteraan  Sosial , 14 (1), 10-18.
Sumirat, I. R. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia. Jurnal Studi Gender dan Anak , 3 (01), 19-30.
Sumera,  M.  (2013).  Perbuatan  Kekerasan/Pelecehan  Seksual  Terhadap  Perempuan. Lex  et Societatis , 1 (2).
Suryamizon,  A.  L.  (2017).  Perlindungan  Hukum  Preventif  Terhadap  Kekerasan  Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender , 16 (2), 112-126.
Syafrini, D. (2014). Perempuan dalam Jeratan Eksploitasi Media Massa. Humanus , 13 (1), 20-

## Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1  (Februari, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP