## Volume : 23, Nomor : 3, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PEMILIK ANJUNGAN TUNAI MANDIRI(ATM) SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA SKIMMING
Desy Yurita Siregar 1 email: desy.hukums2uta45@gmail.com , Rio Christiawan 2 email: rio.christiawan@uta45jakarta.ac.id , Januar Agung Saputera 3 email: januar_agung@yahoo.com
Magister Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

## Abstrak
Sebagai pelaku usaha,bank berperan penting dalam menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kedalam bentuk kredit ataupun bentuk lainnya,sehingga bank bertujuan untuk    meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  ataupun  perekonomian  suatu  negara.  Anjungan  Tunai Mandiri (ATM) merupakan salah satu item yang muncul dari teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah  kegiatan  transaksi  tanpa  perlu  mengunjungi  teller  bank  akibat  kemajuan  zaman  dan teknologi.Perkembangan  suatu  teknologi  dapat  menimbulkan  dampak  positif  dan  dampak  yang merugikan,  salah  satunya  adalah  munculnya  kejahatan  dunia  maya (Cyber  Crime) dalam  dunia perbankan  yang  biasa  disebut  dengan  tindak  kejahatan  skimming.  Adapun  jenis  penelitian  hukum normatif  digunakan    sebagai  penelitian  terhadap  aturan  hukum,tataran  norma,asas-asas,  filosofi,teori maupun  kaidah  hukum  itu  sendiri,dengan  pendekatan  terhadap  perundang-undangan (Statute Approach). Kemudian  Tujuan  dilaksanakan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  Bagaimana  perlindungan hukum bagi nasabah pemilik anjungan tunai mandiri (ATM) yang mengalami tindak pidana skimming dan Bagaimana pemberlakuan sanksi terhadap pelaku atas tindak pidana skimming pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM),sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tindak pidana dalam kejahatan skimming dapat dijatuhi sanksi pidana dan sanksi administratif  bagi yang terbukti melakukannya.oleh karena itu penerapan sanksi pidana yang digunakan dalam tindak kejahatan skimming adalah terdapat dalam pasal 30  ayat(2) jo 46 ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah menjadi UU No 19 tahun 2016 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo  pasal 363 KUHP.
Kata kunci :  Skimming,Perlindungan Hukum,Penerapan Sanksi Pidana

## Abstract
As a business practice, banks play an important role  in collecting money from the public  in the form of deposits,  and channeling it into the form of credit or   other forms, so that, banks aim to  improve the standard of living of the people or the economy of a country. . Automated Teller Machines (ATMs) are one of the items that have emerged from technology in the banking sector that can facilitate transaction activities  without  the  need  to  visit  bank  tellers  due  to  advances  in  the  times  and  technology.  The development of a technology can have a positive impact and a detrimental impact, one of which is the emergence  of  cybercrime  (Cyber  Crime)  in  the  banking  world  which  is  commonly  referred  to  as skimmingcrimes. The type of normative legal research is used as research on the rule of law, the level of  norms,  principles,  philosophies,  theories  and  the  rule  of  law  itself,  with  an  approach  to  legislation (Statute Approach). Then the purpose of this study is to find out how to protect the law for customers who  own  automated  teller  machines  (ATMs)  who  experience  skimming  crimes  and  how  to  apply sanctions against perpetrators for skimming crimes on automated teller machines (ATMs), so that it can be concluded that every criminal act in skimming crimes  may be sentenced to criminal sanctions and administrative sanctions for those who are proven to have done so.therefore the application of criminal sanctions used  in the crime of skimming is contained in article 30  paragraph (2) jo 46 paragraph (2) of Law  Number 11 of 2008 which has been amended into Law No. 19 of 2016 jo article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code jo article 363 of the Criminal Code
Keywords: Skimming, Legal Protection, Application of Criminal Sanctions
PENDAHULUAN Latar Belakang Jaringan
komputer semakin berkembang  seiring  dengan  pertumbuhan  ilmu teknologi  dan  informasi  sampai  saat  ini.  Selain berfungsi  sebagai  sumber  media  informasi, internet juga berfungsi sebagai saluran terbesar dalam  pertumbuhan  dan  penunjang  untuk kegiatan  ekonomi  dalam  perlintasan  berbagai batas  negara.  Aktivitas  dunia  dapat  dilacak  24 jam  sehari  bahkan  dengan  bantuan  pasar jaringan ini. Apapun bisa terjadi di dunia internet baik dalam bidang ekonomi,sosial budaya,politik dan  bidang  lainnya.Secara  alami  aspek  baik dunia  maya  ini  berkontribusi  pada  tren  global perkembangan  teknologi  seperti  halnya  semua manifestasi kreativitas manusia.(Kasmir, 2014).
Era  perkembangan  teknologi  informasi saat  ini  didorong  oleh  globalisasi.  Fenomena pesatnya  kemajuan  teknologi  informasi  telah merambah  ke  setiap  benua.(Budi  Suhariyanto, 2013)Perkembangan teknologi informasi mengalami  percepatan  di  berbagai  peradaban, tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang. untuk memastikan bahwa teknologi  memainkan  peran  penting  dalam kemajuan  suatu  negara.(Wawan  Setiawan, n.d.)Salah  satu  trend  pidana  di  bidang perbankan  di  era  globalisasi  adalah  dengan kejahatan yang lazim disebut dengan skimming.
Skimming  adalah  merupakan  suatu perbuatan  melawan  hukum  dengan  cara melakukan pencurian  data  kredit  maupun debit milik nasabah dalam perbankan,dimana perbuatannya dengan
memasang/ menempelkan  sebuah  alat  pada  mesin  ATM yang disebut dengan deep imsert
skimmer.istilah  skimming  ini  tidak  asing  lagi dalam  dunia  perbankan,karena  hal  ini  muncul dengan seiring perkembangan dalam penggunaan  ilmu  teknologi  sehingga  kejahatan ini  sangat  meresahkan  dan  merugikan  semua orang didunia. Adapun bentuk Kejahatan secara umum  dalam  perbankan  dapat  ditemukan berbagai jenis  seperti phishing , spam , penipuan transaksi
sah, serangan siber yang
membocorkan  data  klien,  serangan  terhadap sistem bank, dan
skimming kartu.( Jak_lexprivatum ,  n.d.)  Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah menjadi UU No.19 tahun 2016  tentang  ITE,  mengatur  dapat  diterimanya informasi  dan  arsip  elektronik  sebagai  bukti keabsahan yang menggunakan sistem elektronik ini.
Sebagai pendukung utama dalam industri  keuangan,  bank  diharapkan  dapat menjaga kepercayaan investor/nasabah terhadap  uang  yang  disimpannya.  Mengingat tugas-tugas  ini  berbeda  satu  sama  lain  dalam beberapa  hal,  pengaturan  sektor  perbankan domestik sangat penting untuk menjaga keselarasan antara tugas-tugas tersebut di atas. Sebagai  otoritas  perbankan  nasional  dalam  hal ini, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang sangat vital. Peraturan Bank Indonesia  16/1/PBI/2014  tentang  Perlindungan Konsumen  Jasa  Sistem  Pembayaran.  Segala tindakan yang menjamin kepastian hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Jasa Sistem
Pembayaran disebut sebagai "Perlindungan Konsumen Jasa Sistem
Pembayaran"  (dengan  demikian,  "Perlindungan
Konsumen").  Akuntabilitas  para  pihak.  Bank menawarkan  kompensasi  atas  hilangnya  uang nasabah.(Pbi 2014, n.d.-a).
Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM)  Adalah Terminal/Mesin  Komputer  Yang  Terhubung Dengan  Jaringan  Komunikasi  Bank  Yang Memungkinkan  Nasabah  Melakukan  Transaksi Keuangan Secara Mandiri Tanpa Bantuan Kasir Atau  Agen  Bank  Lainnya.(  Jurnal  magister hukum:hal
37).Kartu
anjungan tunai
mandiri(ATM) adalah kartu plastik yang dipasang/dilengkapi  dengan  menggunakan  pita magnetik/ magnetic  stripe dan  otomatis  akan direkam  secara  elektronik/sistem  perbankan tersebut.  Anjungan  Tunai  Mandiri  biasanya terdapat    di  lokasi-lokasi  yang  strategis/mudah dijangkau  orang  semua  orang  seperti  di hotel,pusat perbelanjaan/komersil,bandara, stasiun kereta api, gedung perkantoran,terminal bus ataupun di kantor-kantor bank itu sendiri.(Jaminan et al., n.d.).
Pencurian  dana  simpanan  terhadap nasabah  dengan  cara  menggandakan  kartu ATM  adalah  merupakan  salah  satu    bentuk kejahatan  teknologi  di  bidang  dunia  maya (Cyber  Crime )  khususnya  dalam  bidang perbankan.  Beberapa  tahun  belakangan  ini, tindak  pencurian  dana  nasabah  bank  melalui penggandaan kartu ATM(anjungan tunai mandiri)  semakin  marak.  Hubungan/korelasi antara  bank  sebagai  penyedia  jasa  perbankan bagi  masyarakat  dengan  nasabah  sebagai konsumen/nasabah  seringkali  menimbulkan permasalahan bagi kedua belah pihak.  Dimana Hubungan  antara  bank  dengan  nasabah dilandasi  oleh  2  (dua)  unsur  yang  saling berkaitan  yaitu  adanya  hukum  dan  rasa
kepercayaan.(Alan et al., 2018).
Adapun  beberapa  sebagai    contoh  dari tindak  pidana  skimming  tersebut  adalah  seperti yang  terdapat  pada  kajian  hukum  yang  telah diputus pada putusan Nomor 282/Pid.Sus/2020/PN.MKS yaitu mengenai
kasus  tindak  pidana skimming yang  dilakukan oleh Gilca Amzulescu George Silviu dan Stancu Razvan Aurelia Alias Aurelian terhadap nasabah bank BNI dan kasus putusan Nomor 916/Pid.Sus/2021/PN  Dps  dengan  terdakwa Cezmi  Yamac  dan  Osman  Ozperk.maka  dari uraian diatas,penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai tindak kejahatan tersebut,sehingga  penelitian  ini  diberi  judul Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Pemilik Anjungan  Tunai  Mandiri(ATM)  Sebagai  Korban Tindak Pidana Skimming.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas ,maka timbullah permasalahan yang terjadi yaitu: 1.  Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah  pemilik  anjungan  tunai  mandiri (ATM)  yang  mengalami  tindak  pidana skimming ?
2.  Bagaimana  pemberlakuan  sanksi  terhadap pelaku  atas  tindak  pidana skimming pada mesin anjungan tunai mandiri (ATM) ?

## METODE PENELITIAN

## 1.  Jenis Penelitian
Setiap  melakukan  penelitian,  maka harus  menggunakan  metode-metode  tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam kasus ini adalah penelitian hukum normatif,  Penelitian ini  dibuat  melalui  pengumpulan  bahan  hukum seperti memperoleh bahan hukum dalam bentuk jurnal  di  internet,kepustakaan,undang-undang dan  peraturan  yang  terkait  topik  pembahasan mengenai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah Sebagai Korban Tindak Pidana Skimming Pada Mesin  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM).Adapun jenis  pendekatan  yang  digunakan  adalah  jenis pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dengan tujuan untuk mengkaji segala peraturan  hukum  yang  relevan  dengan  topik yang sedang diteliti.”

## 2.  Sumber dan Pengumpulan data
Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  dikumpulkan dari berbagai data  sebagai  bahan  pustaka  dengan  cara mengumpulkan/memperoleh dari berbagai jenis sumber bacaan yang relevan ataupun berhubungan  dengan  permasalahan  yang sedang  diteliti/diselidiki.dimana  Sumber  data sebagai Data Sekunder terdiri dari: a.  Bahan  hukum  primer/bahan  pustaka  yang memiliki  kekuatan  hukum  secara  yuridis  yang mengikat, yaitu:
1.  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 Tentang Perbankan.
2.  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
3.  Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
4.  Peraturan  Bank  Indonesia  16/1/PBI/2014 Tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa Sistem Pembayaran.
5.  Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. 6.  Peraturan OJK No.12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum Perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh bank atas layanan perbankan digital.
7.  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
8.  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
b.Data  sekunder  yang  merupakan  bahan hukum  sekunder  yaitu  yang  menjelaskan tentang  bahan  hukum primer, seperti karya ilmiah,  pendapat  parkar  Hukum  mengenai kejahatan  tindak  pidana Skimming ,  hasil penelitian  yang  relevan  dengan  penelitian ini,  dan  buku-buku  yang  berhubungan dengan penelitian ini.
c.Bahan  Hukum  tersier,  yaitu  merupkan bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk maupun  penjelasan  dari  bahan  hukum primer  dan  sekunder,  seperti  kamus,  dan bahan  dari  media  internet  yang  relevan dengan penelitian ini.

## METODE ANALISA DATA
Dalam  penelitian  ini  pengolahan  data yang  digunakan  adalah  dengan  menganalisis dan  menyimpulkan  semua  data  yang  diperoleh dari  sumber  data  yang  digunakan  untuk
memecahkan  masalah  yang  diteliti.  Data  yang terdiri  dari  kata  dan/atau  kalimat  menjadi sasaran analisis data kualitatif. Dengan mempelajari isi informasi tertulis dan membandingkan  temuan  dari  sumber  sastra, analisis  isi  digunakan  untuk  menganalisis  data ini.

## Tinjauan Teori
Adapun  teori-teori  yang  digunakan adalah sebagai identifikasi yang dapat  dijadikan sebagai  landasan  berfikir  untuk  melaksanakan suatu  penelitian  atau  dengan  kata  lain  untuk mendiskripsikan  kerangka  referensi  atau  teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Karena  permasalahannya  berkaitan  dengan tindak pidana skimming dalam perbankan ,maka dikemukakan  beberapa  teori  yang  relevan dengan  permasalahan  tersebut  diantaranya adalah:

## 1.Teori Pemidanaan
Dengan  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan suatu  perbuatan  tindak  pidana skimming ,maka dapat  dipastikan  bahwa  terdakwa  harus dijatuhkan  sanksi  pidana/penjara.dimana  teori ini bertujuan untuk mengubah perilaku terdakwa menjadi  manusia  yang  baik  dan  diharapkan dapat memberikan efek jera bagi diri pelaku.

## 2.Teori Pertanggungjawaban Pidana
Adanya  Pertanggungjawaban  pidana yang  diberikan  terhadap  seseorang/individu adalah  merupakan  bagian  dari  sebuah  proses hukum yang akan dijalani oleh seseorang untuk mendapatkan pidananya,karena setiap perbuatan pasti mengandung sanksi dari akibat melanggar  aturan  hukum  yang  ada.  Adapun dasar  adanya  perbuatan  pidana  adalah  asas
legalitas/tiada pidana tanpa kesalahan sedangkan  dasar  dapat  dipidananya  pembuat adalah  asas  kesalahan, Dengan  kata  lain, kemampuan untuk bertanggung jawab itu dengan dua faktor terpenting, yaitu pertama alasan untuk membedakan  antara  perbuatan  yang  boleh  dan yang  dilarang  atau  pelanggaran  hukum,  dan kedua  faktor  perasaan  atau  kehendak  yang menentukan  kehendaknya  dengan  mengatur tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.dimana  pertanggungjawaban  pidana tersebut  terdiri  dari  2(dua)  unsur  yaitu  pertama unsur  subyektif  yang  meliputi  adanya  unsur kesalahan  dan  kealpaan  serta  yang  kedua adalah  unsur  obyektif  yaitu  adanya  perbuatan melanggar/melawan ketentuan hukum tersebut.

## 3.Teori Perlindungan Konsumen
Teori  perlindungan  konsumen  sangat penting  diterapkan  dengan  tujuan  agar  semua kepentingan  dan  hak-  hak    daripada  konsumen dapat  dilindungi  oleh  hukum  sehingga    dengan adanya  sebuah  bentuk  perlindungan  konsumen dari  pelaku  usaha    terhadap  konsumen  dapat memberikan  ganti  rugi  jika  terjadi  masalah  dan segala  sengketa  dapat  diselesaikan  secara  adil dan musyawarah serta terjalin hubungan/kerjasama sehingga apabila  disinyalir ada  bentuk    kejahatan  dari  kedua  belah  pihak bisa/dapat dimintai pertanggungjawabannya.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1.  Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pemilik  Anjungan  Tunai  Mandiri  (ATM) Yang Mengalami Tindak Pidana

## Skimming.
Nasabah  dalam  kamus  besar  bahasa indonesia(KBBI)  mengartikan  bahwa  nasabah
adalah  orang/individu  yang  biasa  berhubungan dengan atau menjadi pelanggan bank(dalam hal keuangan). Pengertian nasabah sebagai konsumen  menurut  ketentuan  undang-undang tentang  perlindungan  konsumen  menyebutkan bahwa  segala  sengketa  yang  terjadi  dalam setiap  bentuk  kerugian  yang  dialami  oleh konsumen  dapat  diselesaikan  melalui  lembaga pengadilan  maupun  diluar  pengadilan.(Um Palembang, 2018).
Nasabah dalam konteks UU Perbankan dapat  dibagi  menjadi  dua,  yakni  nasabah penyimpan  dan  nasabah  debitur.  Berdasarkan Pasal  1  ayat  17  UU  Perbankan,  “Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya  di  bank  dalam  bentuk  simpanan berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah yang bersangkutan”. Sementara menurut Pasal 1  ayat  (18)  UU  Perbankan,  “Nasabah  debitur adalah  nasabah  yang  memperoleh  fasilitas kredit  atau  pembiayaan  berdasarkan  prinsip syariah  atau  yang  dipersamakan  dengan  itu berdasarkan  perjanjian  bank  dengan  nasabah yang bersangkutan.(Dian Safitri, n.d.).
Perlindungan nasabah dalam perbankan  sampai  saat  ini  merupakan  suatu permasalahan yang belum mendapatkan posisi yang  baik  atau  tempat  dalam  menyelesaikan segala  persoalan  dalam  sistem  perbankan nasional.( Jovinda  Ganda ,  n.d.)dimana  dalam kenyataannya  sangat  banyak  nasabah  bank dianggap  selalu  diposisi  lemah  dan  tidak diuntungkan  apabila  terjadi  masalah  antara nasabah  dengan  pelaku  usaha  yaitu  bank  itu sendiri,sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa nasabah  menjadi  korban  dari  setiap  tindak kejahatan  yang  terjadi  atau  dapat  disebut
sebagai pihak yang dirugikan.(Annisa & Pradani, n.d.).
Tindak pidana skimming adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum,dimana tindakan tersebut terjadi
merupakan bagian perwujudan atau perkembangan ilmu teknologi dan informasi yang memanfaatkan  sarana  mesin  ATM(anjungan tunai  mandiri)  sebagai  tempat/wadah  dalam menjalankan  aksinya.Mengenai  tindak  pidana dalam  dunia  perbankan  khususnya  skimming sangat  merugikan  kepentingan  berbagai  pihak diantaranya  adalah  bank  sebagai  pelaku usaha,nasabah,sistem perbankan,otoritas perbankan  ,pemerintah  serta  masyarakat  pada umumnya,sehingga semua pihak harus bekerjasama dalam memerangi kejahatan tersebut khususnya kerjasama antara pihak bank dengan pihak kepolisian.(Dian Safitri, n.d.).
Perlindungan  hukum  harus  dijamin  dan diberikan  kepada  setiap  orang,karena  itu merupakan bagian dari hak asasi manusia dan ini sudah  diatur  oleh  Undang-Undang,perlindungan tersebut  juga  tidak  terlepas  kepada  semua nasabah  bank  yang  telah  mengalami  sebuah bentuk tindak pidana/kejahatan yang dinamakan sebagai  istilah  skimming.skimming  merupakan arti  dari  penyalinan  data/informasi  melalui  pita magnetik  yang  terdapat  disetiap  kartu  yang diperoleh  dari  kartu  kredit  maupun  kartu  debit yang dimiliki oleh setiap nasabah bank yang telah teringretasi  sebagai  pemilik  data  yang  sah  dan valid dalam sebuah program dari perbankan.(Suhariyanto et al., 2016).
Perlindungan hukum terhadap nasabah bisa dilakukan kedalam 2 bentuk cara yaitu(Ni et al., n.d.)  :  pertama  adanya  perlindungan  tidak
langsung  dengan  arti  bahwa  semua  resiko kerugian  yang  dialami  oleh  korban/nasabah diakibatkan  oleh  adanya  suatu  kebijakan ataupun  dari  kegiatan  dari  bank  tersebut.(pada pasal 29 ayat (2,3 dan 4) pasal 11, pasal 34 ayat (1,2  dan  3),pasal  35  UU  No.10  Tahun  1998 Tentang  Perbankan,kemudian  yang  kedua adalah  dengan  adanya  perlindungan  secara langsung  dalam  arti  bahwa  resiko  yang  terjadi dikarenakan  oleh  semua  kesalahan  dari  bank tersebut(Keputusan  Presiden  No.26  Tahun 1998  Tentang  Jaminan  Terhadap  Kewajiban Bank Umum, pasal 37 B ayat (1), (2), UU No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).(Hermansyah, 2009).
Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pihak pelaku usaha yaitu bank khususnya dalam memberikan perlindungan kepada nasabahnya(konsumen) dan ketentuan undang- undang yang berlaku dalam
penerapannya,maka dibawah ini telah dikemukakan beberapa contoh sebagai tinjauan dalam  menangani  perkara-perkara  tersebut dalam tindak kejahatan skimming itu diantaranya adalah:

## A.  Studi Kasus Putusan
No.282/Pid.sus/2020/PN/MKS
Awal  mulanya  kasus  ini  terjadi  pada tanggal  4  okrober  2019  yang  berlokasi  dikota makassar  dimana  pengadilan  negeri  makassar yang  berwenang  memeriksa  dan  mengadili perkara tersebut dengan terdakwa 2(dua) orang berkewarganegaraan asing yang bernama Gilca Amzulescu  George  Silviu  dan  Stancu  Razvan Aurelia Alias Aurelian.
Berdasarkan  kronologis  cerita  singkat
mengenai kasus tersebut bahwa kedua terdakwa telah  sengaja  memasang  alat  skimmer  dimesin ATM BNI di 2 (dua) lokasi yang berbeda.kasus ini muncul dikarenakan adanya kartu ATM nasabah yang  tertelan,sewaktu  dibuka  saksi  bernama ardiansyah  melihat  dan  menemukan  ada benda/alat yang tertempel dimesin ATM,kemudian  untuk  mengetahui  siapa  pelaku yang menaruh alat tersebut,saksi bersama pihak bank BNI membuka rekaman cctv yang terdapat didalam ruang mesin ATM tersebut,ternyata dari cctv  ditemukanlah  pelakunya.sehingga  pihak bank  BNI  bekerjasama  dengan  PT.SSI  selaku vendor  melaporkan  kejadian  tersebut  kepada pihak kepolisian.selanjutnya penangkapan terhadap  terdakwa  dapat  dilakukan,akhirnya kedua terdakwa diamankan dan setelah melewati pemeriksaan dan introgasi dari pihak kepolisian,kedua terdakwa  mengakui telah memasang  alat  skimmer  di  mesin  ATM tersebut.akhirnya  kasus  ini  disidangkan,dimana penuntut  umum  mendakwakan  kedua  terdakwa dengan  dakwaan  alternatif  yaitu  sesuai  dengan pasal 30 jo pasal 31 jo pasal 46  UU ITE dan jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dengan unsur telah melakukan  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau melawan hukum,mereka melakukan/ mengakses atau  melakukan  penyadapan  informasi/data pribadi  milik  orang  lain  secara  illegal.sehingga majelis memutus pidana untuk terdakwa.
Tetapi  dalam  kasus  ini  perlindungan hukum  tidak  diberikan  kepada  korban  yang mengalaminya,karena  kedua  terdakwa  hanya dijatuhkan  sanksi  pidana  penjara  yang  sangat ringan dan membayar denda Sebesar Rp 5.000 serta  memusnahkan  semua  benda-benda  yang digunakan  dalam  melakukan  kejahatannya  dan
tidak  adanya  penjatuhan  sanksi  administratif yaitu  pergantian  kerugian  kepada  korbannya sehingga  putusan  ini  tidak  mencerminkan  rasa keadilan,kepastian  hukum  dan  kemanfaatan hukum  itu  sendiri.(hanya  mengenakan  teori pertannggung-jawaban  dan  sanksi  pidananya saja ).

## B.  Studi Kasus Putusan Nomor
916/Pid.Sus/2021/PN Dps.
Pada tanggal 13 juli 2021  bertempat di ATM Bank BNI yang berlokasi di Jl. Cok Agung Tresna No. 37 A Renon, Denpasar atau setidak- tidaknya pada bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, di suatu tempat yang  masih  termasuk  dalam  daerah  hukum Pengadilan  Negeri  Denpasar,yang  berwenang memeriksa dan mengadili
perkara tersebut,dengan terdakwa 2(dua) orang berkewarganegaraan Turki yaitu  Cezmi Yamac dan  Osman  Ozperk  yang  bertindak  sendiri- sendiri  maupun  secara  bersama  melakukan tindak  kejahatan skimming pada  mesin  ATM BNI,dimana  perkara  ini  diadili  atau  dituntut secara terpisah (splitsing) yang melakukan dan turut  serta  melakukan  dengan  sengaja  dan tanpa  hak  atau  melawan  hukum  mengakses Komputer  dan/atau  Sistem  Elektronik  dengan cara  apapun  dengan  tujuan  untuk  memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik atau secara illegal.
Adapun  permulaan  dari  kasus  ini muncul,dikarenakan  adanya  laporan/informasi dari  masyarakat  kepada  petugas  bank  BNI terhadap adanya kecurigaan alat yang terdapat didalam  mesin  ATM/yang  diletakkan  didalam cover  pin  ATM,dimana  saksinya  adalah    I Nengah  Ariyasa  dan  Wawan  Setiawan  selaku
pihak  dari  bank  BNI,  Atas  informasi  tersebut kedua  saksi  langsung  melakukan  pemeriksaan ke lokasi dan benar ditemukan adanya peralatan berupa deep  imsert  skimmer yang  terpasang  di mesin ATM tersebut dan juga kamera tersembunyi  yang  di  modifikasi  menyerupai perangkat  mesin  ATM  yang  terpasang  pada cover PIN mesin ATM tersebut. Kemudian kedua saksi  melakukan  pemeriksaan  kamera  CCTV yang  terpasang  pada  ATM  dan  terlihat  1  (satu) orang  yang  telah  melakukan  pemasangan  alat skimming  seperti  yang  ditemukan  tersebut dengan  ciri-ciri  berbadan  gemuk,  membawa  tas selempang berwarna hitam, menggunakan jaket warna  hitam,  celana  panjang,  sepatu  warna hitam  dan  helm  abu-abu,  yang  selanjutnya diketahui  sebagai  terdakwa.Bahwa  dari  camera CCTV  terdakwa  telah  memasang  alat skimming pada tanggal 13 Juli 2021 sekira pukul 06.48 Wita dan juga memasang kembali pada tanggal 14 Juli 2021  sekira  pukul  07.00  Wita.  Atas  kejadian tersebut, kedua saksi memasang CCTV tambahan pada mesin ATM yang dapat diakses secara online dan segera melaporkannya kepada Polda Bali.
Singkat  cerita  bahwa  kedua  terdakwa berhasil dan ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian,dan dari penangkapan tersebut bahwa penyidik  telah  melakukan  introgasi  kepada terdakwa  tetapi  kedua  terdakwa  tidak  mengakui perbuatannya  yaitu  memasang  alat skimmer dimesin  ATM  tersebut  walaupun  berdasarkan CCTV yang ada dapat diketahui telah melakukannya.Dari  perkara  tersebut  kedua terdakwa  telah  melanggar  Pasal  30  ayat  (2)  jo Pasal  46  ayat  (2)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang
Perubahan  atas  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.sehingga kedua terdakwa dijatuhi pidana.
Jika  dilihat  dari  perkara  tersebut,maka perlindungan hukum yang seharusnya diberikan Kepada korban yang mengalami tindak kejahatan skimming adalah yang sesuai dengan konteks  hukum  yang  berlaku  yaitu  undang- undang    nomor  8  tahun  1999    tentang perlindungan konsumen yang merupakan upaya ataupun landasan hukum  baik  bagi pemerintah maupun masyarakat itu sendiri yang  merupakan cerminan dalam upaya pemberdayaan konsumen  atau  undang-undang  ini  yang mengacu  pada  filosofi  bagi  pembangunan nasional  dalam  perlindungan  konsumen  yang berlandaskan  pada  falsafah  negara  republik indonesia yaitu pancasila dan UUD 1945.
Adapun  undang-undang  atau  regulasi yang  dapat  dijadikan  dasar  hukum  dalam melakukan pembelaan atau perlindungan hukum  bagi  nasabahnya  adalah  seperti  yang terdapat dalam:
“ UU Perlindungan Konsumen  dalam pasal 19 ayat (1):“mengatakan  bahwa  pihak  bank  harus bertanggung-jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran,dan atau kerugian konsumen  dari  akibat  menggunakan  barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh bank tersebut .’’
Kemudian tanggung jawab bank atas hilangnya dana simpanan nasabah juga dituangkan dalam “pasal  10  PBI  Nomor.16/1/PBI/2014  yang menyebutkan  bahwa  penyelenggara  wajib bertanggung  jawab  kepada  konsumen  atas
kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.(Pbi 2014, n.d.-b). “Pasal  29  dalam  peraturan  otoritas  jasa keuangan  tahun  2013  tentang  perlindungan konsumen    sektor  jasa  keuangan  menyebutkan bahwa:  “  Pelaku  usaha  jasa  keuangan  wajib bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen yang timbul akibat kesalahan atau kelalaian,pengurus,pegawai  pelaku  usaha  jasa keuangan  dan/atau  kelalaian  pihak  ketiga  yang bekerja  untuk  kepentingan  pelaku  usaha  jasa keuangan.(Ojk,2013).
Selanjutnya  pada  pasal  1365,1366  dan  1367 KUHperdata  yang  menegaskan  bahwa  setiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  yang  dapat membawa/mengakibatkan kerugian kepada orang lain wajib memberikan ganti rugi.
Kemudian  jika  melihat  dari  segi  UU Perbankan  tidak  secara  tegas  dan  pasti  dalam memberikan perlindungan hukum bagi nasabahnya,dan  ini  sangat  merugikan  bagi banyak  pihak,ditambah  didalam  UU  perbankan belum  juga  diatur  secara  khusus  tentang bagaimana  perlindungan  bagi  nasabah  yang mengalami  tindak  kejahatan  skimming,sehingga UU perbankan ini perlu dibenahi,karena didalam UU perbankan menyebutkan bahwa bank hanya dapat  dimintai  pertanggung-jawaban  terhadap hilangnya dana/simpanan nasabah,jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak bank itu sendiri seperti
pegawai,pengurus penyelengara(pihak internalnya) tetapi jika kasus tersebut  berasal  dari  pihak  luar(eksternal),Maka pertanggung-jawaban  terhadap  kerugian  dana nasabah,pihak  bank  tidak  dapat  memberikan ganti  kerugian  tersebut,berdasarkan  dari  uraian tersebut,maka  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap
nasabah yang mengalami tindak skimming,bank tidak  menjamin  adanya  pergantian  ganti kerugian kepada nasabahnya,padahal seharusnya  pihak  bank  tidak  bisa  lepas  dari tanggung  jawabnya  sebagai  pihak  pelaku usaha,karena bank merupakan penyedia layanan kepada nasabah yaitu ATM/mesin ATM.
Lembaga  otoritas  jasa  keuangan(OJK) adalah  sebuah  lembaga  yang  mengawasi  dan bertanggung  jawab  dalam  hal  terjadinya sengketa/perkara  antara  pelaku  usaha  dan nasabah(dunia perbankan).sehingga OJK harus dapat  memberikan  perlindungan  hukum  bagi nasabahnya,dimana OJK sendiri diberi kewenangan dalam melakukan tindakan
pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat,melakukan  pelayanan  pengaduan konsumen,tindakan perlindungan dengan melakukan pembelaan dan mengajukan gugatan  untuk  memperoleh  ganti  rugi.Dengan demikian, kewenangan OJK dalam perlindungan  konsumen  meliputi  2  hal  yaitu mencegah  terjadinya  kerugian  konsumen  jasa keuangan  nasabah  yaitu  perlindungan  yang dilakukan sebelum melakukan transaksi (perlindungan  pra-transaksi)  dan  melakukan tindakan pembelaan hukum atas kerugian.(Zainal Asikin, n.d.)
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas, perlindungan  hukum  terhadap  nasabah  yang menggunakan  jasa  perbankan  berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas  Jasa  Keuangan  adalah  mencegah terjadinya  kerugian  yang  diderita  oleh  nasabah terhadap  pelayanan  jasa  perbankan  dan mendapatkan  pembelaan  hukum  atas  kerugian yang telah diderita oleh nasabah.(Pojk, 2011).
Munculnya  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen diharapkan  semakin  dapat  menguatkan  dan dijadikan  dasar  hukum  bagi  nasabah  yang merasa dirugikan dan menuntut haknya. Nasabah apabila terjadi masalah dalam penggunaan  kartu  ATM  / skimming sehingga mengakibatkan  kerugian  yang  dalam  hal  bukan dikarenakan kesalahan dari nasabah maka pihak bank wajib mengganti kerugian sebagaimana hal tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen pada Pasal 7 huruf f dan huruf g yang berbunyi:(Jovinda Ganda, n.d.).
“Memberi konpensasi,ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat
penggunaan,pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.” “ Ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau  jasa  yang  diterima  atau  dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”
Dalam kasus skimming beban
pembuktian  terhadap  ada  atau  tidaknya  unsur kesalahan
dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Jadi apabila uang  nasabah  hilang  di  karenakan  di  skimming oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka sesuai pasal 4 huruf (H) Undang-Undang Nomor 8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen nasabah berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi,  dan/atau  penggantian  atas  uangnya  yang hilang tersebut.(uupk, n.d.)
Sesuai  dengan  penerapan  hukum  di Indonesia,  seorang  konsumen  yang  dilakukan oleh  pelaku  usaha,  termasuk  nasabah  kepada
bank, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut.( Jovinda  Ganda ,  n.d.).  Kualifikasi gugatan  yang  lazim  adalah  wanprestasi  atau perbuatan  melawan  hukum.  Dalam  gugatan adalah  wanprestasi,  maka  terdapat  hubungan kontraktual  antara  konsumen  dan  pelaku usaha.Kerugian yang dialami oleh nasabah tidak lain  adalah  karena  tidak  dilaksanakan  prestasi oleh  bank  sebagai  pelaku  usaha.  Apabila  tidak terdapat  hubungan  kontraktual  antara  nasabah dengan  bank,  maka  tidak  ada  tanggung  jawab (hukum) pelaku usaha nasabah.(uupk, n.d.).
Dalam  terjadinya  sengketa  antara nasabah  dengan  pelaku  usaha,maka  langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melaporkan kepada badan penyelesaian sengketa  konsumen  (BPSK)  dimana  badan  ini bertugas  untuk  menangani  dan  menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan nasabah tersebut.Hal  ini  diatur  melalui  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  10/10/PBI/2008  Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/01/PBI/2008 Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan.  Pasal  1  angka  (4)  Peraturan  Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang
Penyelesaian
Pengaduan Nasabah dan undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Khusunya  diatur dalam Bab X yang terdiri dari empat Pasal yaitu Pasal  45,  47,  48  dan  Pasal  49.  Bentuk penyelesaian  sengketa  menurut  Pasal  45  ayat (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat
ditempuh  melalui  2  cara  yaitu  melalui  peradilan atau  litigasi  dan  melalui  luar  peradilan  atau  non litigasi.(Rachmadi Usman dan Gazali, 2010).
Berdasarkan  kronologi  perkara  yang terjadi  atau  dalam  hal  kejahatan  didunia perbankan  khususnya  terkait  dengan  kejahatan skimming,maka  sesuai  dengan  regulasi  yang ada,undang-undang  telah  mengaturnya  yaitu yang terdapat di dalam UU Nomor 11 tahun 2008 tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 tahun  2016  tentang  ITE  dan  dikaitkan  dengan undang-undang/peraturan yang relevansi dengan perkara yang sedang terjadi.’’
2.Pemberlakuan Sanksi Terhadap Pelaku Atas
Tindak Pidana Skimming Pada Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)
Didalam peraturan perundang-undangan yang  berlaku  didalam  masyarakat  dunia  telah menegaskan  bahwa  setiap  pelaku  tindak kejahatan pasti akan mendapatkan sanksi pidana atau  hukuman  yang  sesuai  dengan  jenis kejahatan  yang  dilakukan.dalam  pemberlakuan sanksi terhadap seseorang harus didasarkan dari besar  atau  kecilnya    kerugian  yang  diakibatkan dari  setiap  perbuatan  tersebut.sehingga  para pelakunya dapat memperoleh hukuman yang adil dan  tidak  melanggar  dari  hak  asasi  manusia  itu sendiri  atau  penerapan  sanksi  pidana  yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.
Setiap  kejahatan  yang  terjadi  pasti didasarkan  daripada  sikap  batin  pelaku  itu sendiri,dimana  unsur-unsur  daripada  kejahatan itu adalah terbagi atas 2(dua) jenis yaitu adanya unsur subyektif dan unsur obyektif.dimana unsur subyektif itu adanya niat/ mens rea dari diri pelaku
dan kemudian unsur obyektifnya adalah adanya perbuatan pidana/ actus
rea .berdasarkan terhadap  kasus  yang  terjadi  yaitu  kejahatan skimming dalam perbankan,maka dapat ditemukan  unsur-unsur  yang  telah  disebutkan diatas diantaranya adanya niat untuk memperoleh  atau  menguasai  dana  simpanan nasabah  tersebut  secara  melawan  hukum  dan adanya  perbuatan  pelaku skimming untuk mencuri  dana  simpanan  nasabah  yang  bukan miliknya  yang  dapat  diisyaratkan  menjadi perbuatan
pidana atau actus rea .(Ibid).kemudian untuk dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para pelaku maka harus  dilihat  terlebih  dahulu  apakah  terdakwa dianggap  mampu  dan  dapat  diproses  secara hukum.
Jika ditinjau dari kronologis kasus diatas maka berdasarkan putusan majelis hakim yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap ( inkracht ).telah  menjatuhkan  saksi  pidana  dan sanksi  administratif  kepada  para  pelakunya diantaranya :
1.Terhadap Studi Kasus Putusan No.282/Pid.sus/2020/PN/MKS
dengan terdakwa  dua  warga  negara  asing  yang bernama  Gilca  Amzulescu  George  Silviu  dan Stancu  Razvan  Aurelia  Alias  Aurelian.majelis hakim  telah  Menimbang,bahwa  berdasarkan pertimbangan seluruh unsur dalam perkara telah terbukti  maka  majelis  hakim  berkeyakinan bahwa  Para  terdakwa  secara  sah  dan meyakinkan  menurut  hukum  telah  terbukti bersalah  melakukan  tindak  pidana  “Informasi dan  Transaksi  Elektro nik”  sebagaimana  dalam dakwaan  melanggar  Pasal  46  Ayat  (2)  Jo  30 Ayat  (2)  Undang-Undang  RI  Nomor  11  Tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang  R.I  Nomor  19  Tahun  2016 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  RI Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik.  Jo.  Pasal  55  ayat  1  ke-1 KUHP;
*Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  I  Gilca Amzulescu George Silviu dan Terdakwa II Stancu Razvan  Aurelia  Alias  Aurelian  dengan  pidana penjara  masing-masing  selama  8  (delapan) bulan.
*Menetapkan masa penangkapan dan penahanan  yang  telah  dijalani  oleh  para terdakwa  tersebut  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana yang dijatuhkan;
*Menetapkan  agar  para  Terdakwa  tetap  berada dalam tahanan;
*Dan terhadap masing-masing terdakwa diwajibkan untuk membayar biaya denda sebesar Rp.5.000 2.Studi Kasus Putusan Nomor
916/Pid.Sus/2021/PN  Dps dengan  terdakwa warga negara turki yang bernama Cezmi Yamac dan  Osman  Ozperk.majelis  hakim  sebelum memutus  perkara  tersebut,terlebih  dahulu  juga dihadapkan dengan dakwaan alternatif dari jaksa penuntut umum,kemudian dengan pertimbangan dari  majelis  hakim  bahwa  tujuan  pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan  pembelajaran  kepada  Terpidana agar  tidak  mengulangi  perbuatannya  dan  untuk memberikan  kesempatan  kepada  Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat,Majelis  Hakim  juga  berkeyakinan bahwa  hukuman  yang  akan  dijatuhkan  dan
disebutkan  sebagaimana  termuat  dalam  amar putusan  ini  sudah  memadai  dan  memenuhi keadilan,Sehingga alasan pertimbangan- pertimbangan  majelis  hakim  diatas  maka terdakwa  telah  melanggar  Pasal  30  ayat  (2)  jo Pasal  46  ayat  (2)  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Perubahan  atas  Undang-undang  Republik Indonesia  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (ITE)  Jo Pasal  55  Ayat  (1)  Ke-  1  KUHP serta  peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:
1.  Menyatakan  Cezmi  Yamac  telah  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan tindak  pidana  ”turut  serta  melakukan mengakses  Komputer  dan/atau  Sistem Elektronik  dengan  cara  apa  pun  dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ”;
2.  Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa
Cezmi  Yamac  oleh  karena  itu  dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam)  bulan  serta  pidana  denda  sebesar Rp300.000.000,00  (tiga  ratus  juta  rupiah) dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut tidak  di  bayar  maka  diganti  dengan  pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3.  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari pidana  yang  dijatuhkan  dan  segala  barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.
4.  Menetapkan  agar  Terdakwa  tetap  berada dalam tahanan;
5.  Membebankan  kepada  Terdakwa  untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
Adapun  isi  bunyi/rangkuman  dari  pasal- pasal  yang  dikenakan  terhadap  para  pelaku dalam  mendapatkan  sanksi  pidana  dan  sanksi administratif adalah:
Pasal  30  UU  ITE,dalam  ayat  (2)  dan  ayat  (3) yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer,menerobos,melampaui  atau  menjebol sistem  pengamanan  dalam  sistem  elektronik dengan  cara  apapun,maka  setiap  orang  yang melanggar  unsur-unsur  yang  terdapat  dalam pasal diatas dapat dikenakan sanksi pidana dan sanksi  administratif  yang  sesuai pasal  46  ayat (2) dan ayat (3) UU ITE, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda maksimal Rp 700  juta  atas  peretasan  terhadap  sistem elektronik  dan  dipidana  penjara  paling  lama delapan tahun dan denda maksimal Rp 800 juta atas  penerobosan  atau  penjebolan  terhadap sistem pengamanan komputer .
Maka  berdasarkan  dari    hasil  penelitian terhadap  setiap  kejahatan  tindak  skimming tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  yang  sesuai dengan  undang-undang  atau  hukum  yang berlaku    diantaranya  ketentuan  UU  Nomor.11 tahun  2008  sebagaimana  telah  diubah  dengan UU Nomor.19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik yang tertera didalam pasal 30 ayat(2)  jo pasal 32 jo pada pasal 46 ayat (2) dan ayat (3)  UU  ITE  jo  pasal  55  ayat(1)  ke-1  KUHP karena  sudah  terbukti  memenuhi  unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja dan tanpa hak  atau melawan hukum mengambil dan  menguasai  sebagian  atau  seluruhnya  milik orang  lain  serta  mengakses  sistem  elektronik dengan cara apapun secara illegal.
Kemudian  berdasarkan  penelitian  atas kasus dalam tindak kejahatan skimming tersebut diatas,menurut  pengamatan  penulis  masih terdapat  kurangnya  perlindungan  hukum  bagi setiap nasabah yang mengalami tindak skimming khususnya bank sebagai badan usaha yang  berfungsi  sebagai  penyelenggara  atau pelaku  usaha  dalam  menjalankan  sistem keuangan  dalam  perbankan.dimana  adanya ganti  kerugian  bagi  nasabah  tidak  serta  merta langsung semua kerugian dimintai pertanggung- jawaban bagi bank itu.sendiri tetapi bank harus melihat  dari  segimana  permasalahan  itu timbul,yang  artinya  bahwa  adanya  ganti kerugian kepada nasabah sangat berbeda-beda antara  bank  yang  satu  dengan  bank  yang lainnya.dapat dikatakan seperti itu karena tidak semua  bank  dapat  memberikan  ganti  rugi terhadap nasabahnya,sehingga tindakan seperti ini sangat merugikan nasabah itu sendiri,karena di  dalam  undang-undang  perbankan  sekalipun terbatas untuk dimintai pertanggung- jawabannya  dan  tidak  ada  secara  khusus pengaturan  hukum  dalam  UU  perbankan  yang menyebutkan  bahwa  setiap  nasabah  yang mengalami korban tindak kejahatan skimming ,pihak  korban  dapat  mengadukan  ke pihak  bank  yang  bersangkutan  guna  dimintai ganti rugi sebagai pertanggung- jawabannya.sehingga  UU  perbankan  tersebut perlu dilakukan pembenahan atau penambahan agar  segala  kerugian  yang  terjadi  kepada nasabah,pihak  bank  harus  dapat  bertanggung- jawab  atau  dapat  memberikan  ganti  rugi  tanpa perlu harus melihat dari segimana kesalahan itu terjadi,dalam artian jika kejahatan itupun datang
dari  pihak  luar(eksternal)  pihak  harus  bisa bertanggungjawab,karena  bank  sebagai  pelaku usaha  dalam  penyelenggara  atau  penyedia segala layanan transaksinya.
Kemudian  untuk  kasus  putusan  nomor 282/pid.sus/2020/Pn/Mks tersebut,penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa sangat ringan sekali yaitu  8(Delapan)  bulan  penjara  dan  hanya membayar  biaya  denda  sebesar  Rp.5.000 saja,padahal perbuatan yang ditimbulkan terdakwa  sangat  meresahkan  dan  merugikan korban  ataupun  masyarakat  luas  baik  kerugian secara
material
maupun secara immaterial,selanjutnya tidak adanya juga pengembalian  dana  atau  ganti  rugi  kepada korban baik dari pihak terdakwa maupun pelaku usaha(bank)  itu  sendiri,sehingga  putusan  ini sangat merugikan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korbannya,dan ini terkesan bahwa pihak  bank  tidak  mampu  berbuat  apa-apa  atau lepas  tangan  begitu  saja,sehingga  pula  bank harus dapat bertanggung jawab secara hukum/penuh.kemudian dalam pemberlakuan/penjatuhan
sanksi pidana terhadap kedua terdakwa sangat tidak maksimal karena majelis hakim hanya melihat berdasarkan dakwaan  alternatif  pertama  yaitu  melanggar pasal  30  ayat(2)  jo  pasal  46  ayat(2)  UU  ITE padahal  bisa  juga  dikaitkan  pada  pasal  32  UU ITE jo pasal 363 KUHP yaitu merusak,mengubah atau  memindahkan  dengan  cara  apapun terhadap  suatu  informasi  elektronik  dan  atau dokumen  elektronik  atau  melakukan  pencurian terhadap  milik  orang  lain.untuk  menanggulangi dan  mencegah  agar  kejahatan  ini  tidak  terulang lagi,pihak  bank  harus  dan  sangat  harus  untuk
terus-menerus meningkatkan sistem keamanan perbankannya sehingga pihak bank masih bisa untuk memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada nasabahnya serta dapat  menjaga data- data  pribadi  nasabah  sebagai  rahasia  bank  itu sendiri.

## KESIMPULAN
1.  Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  yang telah mengalami tindak kejahatan skimming pada  dasarnya    sudah  diatur  didalam undang-undang atau peraturan hukum yang telah berlaku di indonesia seperti peraturan otoritas  jasa  keuangan,UU  perlindungan konsumen,UU    perbankan,UU  ITE,KUHP dan  sebagainya    yang  relevansi  terhadap kasus tersebut,tetapi  penerapannya masih sangat  lemah  dan  merugikan  konsumen pada  umumnya,karena  bank  tidak  dapat dimintai  pertanggung-jawabannya  secara langsung  Jika  tindak skimming tersebut terjadi atas dasar perbuatan pihak
eksternal(bukan pihak bank itu
sendiri),padahal  untuk  kasus skimming dalam beban pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan terhadap gugatan ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud didalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen  beban dan tanggung jawab ada dipihak pelaku usaha.
2.  Pemberlakuan dan penerapan sanksi
pidana  terhadap  kejahatan skimming yang dilakukan  didalam  ATM(anjungan  tunai mandiri)  oleh  pihak  manapun    dapat dikenakan  sanksi  pidana  dan  sanksi administratif yang sudah diatur dan
ditentukan  didalam  undang-undang  yang berlaku  yaitu            pasal  30    dan  pasal  32  jo pasal 46 ayat(2) dan ayat (3)  UU Nomor.11 tahun 2008   yang sebagaimana telah diubah dengan    UU  Nomor.19  tahun  2016  tentang informasi dan trasanksi elektronik jo pasal 55 ayat(1)ke-1 KUHP dengan hukuman penjara paling  lama  8  (delapan)  tahun  dan  denda paling banyak Rp 800 juta rupiah .

## DAFTAR PUSTAKA

## A.  Buku
Budi  Suhariyanto,  Tindak  Pidana  Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta: Rajawali Press, 2013. Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.188.
Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pers,
Jakarta, 2002, hlm. 1
Rachmadi  Usman  dan  Gazali,  Djoni  S  Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika. 2010
Shidarta,Annisa Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta, 2000,  hlm. 16.
Zainal  Asikin,  Pengantar  Hukum  Perbankan Indonesia,  PT.  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2016, hlm.49.

## B. Jurnal
Dian Eka Safitri Magister Hukum      Argumentum Volum 7 Nomor 1 , Maret 2020 hal 41 Dian Alan Setiawan, Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin.
Dewi Mastari, Cyber Crime : Penggunaan Skimmer Terhadap Pembobolan ATM
journal.lppmunindra.ac.id/index.php/Fakto r_Exacta /article/viewFile/326/307 diakses tanggal 14 April 2018 : 261.
Ekawati,  D  (2018).  Perlindungan  Hukum terhadap  Nasabah  Bank  yang  dirugikan Akibat  Skimming  Ditinjau  dari  Perspektif Teknologi Informasi dan Perbankan. Unes
Law Review, 1(2).157-171 Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Indonesia,Edisi Revisi Kencana Jaminan et al Teori Tentang Praktek Kartu ATM
SebagaiJaminanTambahan Pembiayaan.
Jovin Ganda Ramdhan dan Sumiyati, Perlindungan        Hukum  Terhadap Nasabah  Korban  Skimming  Ditinjau  Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999,Volume 12. No. 1 hal 89
Jurnal  magister  hukum  ,  tanggung  jawab kejahatan      perbankan  melalui  modus operandi  skimming  Volume7|Nomor  1| Maret 2020 Hal 37
Lex Privatum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap  Nasabah  Bank  Pengguna
Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime Vol.III/No. 1/hal 149
Ni  Ayu  Martana,Perlindungan  Hukum  Bagi
Nasabah
Pada
Lembaga Lembaga
Perbankan
Ramiyanto,  (2017),  Bukti  Elektronik  Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 6, No. 3
Rani,  M.  (2014).  Perlindungan  Otoritas  Jasa Keuangan  Terhadap  Kerahasiaan  Dan
Keamanan Data Pribadi Nasabah Bank. Jurnal Selat, 2(1). Rachmadi Usman, 2011, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Mandar Maju,Bandung. Wawan Setiawan,Era Digital
Dan
Tantangannya, ISBN.978-602-50088-0-1

## C.  Undang-Undang/Peraturan
1.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2.Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 3.Undang undang No.8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen.
4.Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
5.Peraturan  Bank  Indonesia  16/1/PBI/2014
Tentang  Perlindungan  Konsumen  Jasa Sistem   Pembayaran. 6.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor.1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan.
7.Peraturan  OJK  No.12/POJK.03/2018  Tentang Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan Digital  Oleh  Bank  Umum  Perlindungan hukum  yang  diberikan  oleh  bank  atas layanan perbankan digital.
8.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 9.Kita Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)