## EKSISTENSI LEMBAGA PERADILAN DALAM NEGARA HUKUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

## Bahder Johan Nasution
Fakultas Hukum Universitas Jambi Jl. Lintas Jambi - Muara Bulian Km. 15, Kota Jambi, 36122 E-mail: bj_nasution1414@yahoo.com
Naskah diterima tanggal 9 September 2015. Revisi pertama tanggal 1 Oktober 2015, revisi kedua 25 Oktober 2015 dan revisi ketiga 22 November 2015.
Abstract: The judiciary who represent the main face of law enforcement to uphold human rights required to be able to bring the rule of law, justice, social expediency and social empowerment through its decisions. The failure of the judiciary in realizing the goal of law has encouraged the growing distrust of the judiciary. The emergence of the criticism against the existence of the judiciary is not because justice can not be optimally providing protec- tion against human rights. The court ruling is expected to restore the disturbed balance of society can not be met. The issue of mob justice, justice can be bought, said-this expression is a reaction of the sense of justice is torn because of the workings of the judiciary who are not professional. To get to the ideals of the court as the enforce- ment of human rights, the court must always prioritize the dimensions of justice and human rights protection in every decision he made. Their dimensions of justice and protection of human rights is a manifestation of the workings of the judiciary, will be closer judicial institutions as public protector.
Keywords : Justice, protection of human rights .
Abstrak: Lembaga peradilan yang merupakan representasi utama wajah penegakan hukum untuk menegak- kan hak asasi manusia dituntut untuk mampu melahirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial dan pemberdayaan sosial melalui putusan-putusannya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Munculnya kritik-kritik terhadap keberadaan lembaga peradilan tidak lain karena peradilan tidak dapat se- cara maksimal memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Putusan pengadilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu tidak dapat terpenuhi.Adanya isu mafia peradilan, keadilan dapat dibeli, ungkap-ungkapan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga peradilan yang tidak profesional.Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai penegak hak asasi manusia, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan yang dibuatnya. Adanya dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga peradilan, akan semakin mendekatkan lembaga peradilan sebagai pengayom masyarakat.
Kata Kunci: Peradilan, perlindungan hak asasi manusia .

## Al-Risalah

## Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Vol. 15, No. 2, Desember 2015 (hlm. 199-211)

## Pendahuluan
Secara konstitusional sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub- lik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bah- wa Indonesia adalah negara hukum.prinsip pokok negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan bahwa lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain- nya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menurut sistem UUD 1945, kekuasaan kehakiman se- bagai penyelenggara negara merupakan salah satu badan penyelenggara negara.Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya, adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta mem- berikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hu- kum dan keadilan.
Badan peradilan sebagai pelaksanaan dari kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan pera- dilan guna menegakkan hukum dan keadilan, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerin- tah, sebagaimana dikehendaki Pasal 24 UUD 1945. Hal ini berarti kedudukan lembaga-lem- baga peradilan telah mendapat jaminan secara konstitusional dalam UUD 1945. Dari konsep negara hukum seperti yang digariskan oleh konstitusi, dalam rangka melaksanakan Pasal 24 UUD 1945, harus secara tegas melarang kekuasaan pemerintahan untuk membatasi atau mengurangi wewenang kekuasaan lem- baga peradilan yang merdeka yang telah dija- min oleh konstitusi tersebut.
Dalam perspektif sosiologis, lembaga pengadilan merupakan lembaga yang multi fungsi dan merupakan tempat untuk “record keeping”, “site of administrative process- ing”, “ceremonial changes of status”,“settl
ementnegotiation”, “mediations and arbitra- tion” , dan warfare 1 . Sementara dari persfektif fi losi fi s badan-badan peradilan yang merdeka dapat dikatakan sebagai suatu re fl eksi dari pernyataan umum tentang hak asasi manusia, yang di dalamnya diatur mengenai “ indepen- dent and impartial judiciary “. Di dalam Uni- versal Declaration of Human Rights , dinya- takan dalam Article 10, “ Every one is entitled in full equality to a fair and public hearing by in independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obliga- tions and of any criminal charge against him ”. 2 Setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal men- etapkan hak-hak dan kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepa- danya. 3 Di dalam International Covenant on Civil and Political Rights, dalam Article 14 dinyatakan; “… in the determination of any criminal charge against him, or of his rights
1 World Bank, Menciptakan Peluang Keadilan Laporan atas Studi “Village Justice in Indone- sia” dan “Terobosan dalam Penegakan Hu- kum dan Aspirasi Reformasi Hukum di Tingkat Lokal” , (Jakarta: World Bank, 2009), hlm. 135 2 Periksa The Universal Declaraton of  Human Rights (Pernyataan umum tentang hak asasi ma- nusia sedunia), Periksa Ian Brownlie, Dokumen- dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi Manusia (edisi keempat), (Depok: UI-Press, 2011), hlm. 26
3  Bandingkan dengan ketentuan Pasal 17 UU No.39 Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan: “Setiap orang, tanpa diskrimi- nasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan guga- tan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.
and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribu- nal established by law”.
Isaiah Berlin membedakaan kebebasan dalam dua bentuk, yaitu kebebasan dalam ben- tuk yang positif dan kebebasan dalam bentuk yang negatif. Kebebasan dalam bentuk yang positif artinya apa atau siapa yang bertindak sebagai sumber hukum, yang bisa menentu- kan seseorang untuk menjadi, melakukan atau mendapatkan sesuatu kebebasan. 4 Sedang- kan kebebasan dalam bentuknya yang negatif bersinggungan dengan ruang lingkup dimana seseorang harus dihormati atau dilindungi un- tuk menjadi atau melakukan sesuatu seperti yang dikehendakinya tanpa ada paksaan atau larangan dari pihak lain. Kebebasan dalam arti yang negatif ini sesuai dengan pengertian kebebasan dari Kamus Kersey sedangkan ke- bebasan dalam bentuknya yang positif lebih condong ke pengertian yang diajukan oleh Kamus Hukum Black. 5
Kebebasan politik ditandai adanya rasa tenteram, karena setiap orang merasa dijamin keamanannya atau keselamatannya. Untuk mewujudkan kebebasan politik tersebut maka badan pemerintahan harus ditata sedemikian rupa agar orang tidak merasa takut padanya, seperti halnya setiap orang tidak merasa takut terhadap orang lain di sekitarnya. Bertolak dari pemikiran tersebut permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini difokuskan pada pengkajian tentang bagaimana peran lembaga peradilan dapat menjamin hak asasi manusia dalam negara hukum.
4  Isaiah Berlin dalam Zainal Abidin, Filsafat Manusia, Memahami Manusi Melalui Filsafat,
(Bandung: P.T. Remadja Rosda Karya, 2013), hlm. 201
5 Ibid , hlm. 203

## Konsep Negara Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia
Istilah negara hukum atau “ rechtsstaa t” mulai populer sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang konsep Negara hukum tersebut telah ada jauh sebelum abad ke XIX.Sedangkan istilah “ the rule of law “ mulai populer den- gan terbitnya buku dari Abert Vann Dicey ta- hun 1885 dengan judul; “ Introduction to the study of the constitution “. Dari latar belakang dan sistem hukum yang menopangnya, ter- dapat perbedaan antara konsep “ rechtsstaat“ dengan konsep “ the rule of law “,  walaupun pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia. Mekipun dengan sasaran yang sama, tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistemnya sendiri yaitu sistem hukum sendiri. Konsep  “ rechtsstaat” lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep “ the rule of law “ berkembang secara evolu- sioner. Hal ini nampak dari isi atau kriteria “ rechtsstaat “ dan kriteria “t he rule of law “. Konsep “r echtsstaat “ bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut “civil law“ atau “ modern Roman Law “, sedangkan kon- sep “ the rule of law “ bertumpu atas sistem hukum yang disebut “ common law “. Karak- teristik “ civil law “ adalah “ administratief “, sedangkan karakteristik “ common law “ ada- lah “ judicial “. 6
Perbedaan karakter dari keduanya ada- lah terletak pada kekuasaan raja.Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dari raja yakni membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepa-
6  Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Bandung, Mandar Maju, 2013), hlm. 174
da pejabat-pejabat administertief yang mem- buat pengarahan-pengarahan tertulis bagi ha- kim tentang bagaimana suatu sengketa. Begitu besar peranan administrasi negara, sehingga tidaklah mengherankan, kalau dalam sistem kontinental-lah mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut “ droit administratif “, dan intinya adalah hubungan antara admin- istrasi negara dengan rakyat. Sebaliknya di In- ggiris, kekuasaan utama dari raja adalah me- mutus perkara. Peradilan oleh raja kemudian berkembang menjadi suatu lembaga peradi- lan, sehingga hakim-hakim peradilan adalah delegasi dari raja, tetapi bukan melaksanakan kehendak raja. Hakim harus memutus perka- ra berdasarkan kebiasaan umum Inggris ( the common custom of england ), sebagaimana di- lakukan oleh raja sendiri sebelumnya.
Dengan demikian nampak bahwa di Eropa peranan administrasi negara bertambah besar, sedangkan di Inggris peranan-peranan peradilan dan para hakim bertambah besar. Sehubungan dengan latar belakang tersebut, di Eropa dipikirkan langkah-langkah untuk membatasi kekuasaan administrasi negara, sedangkan di Inggris dipikirkan langkah- langkah untuk mewujudkan suatu peradilan yang adil. Dalam perjalanan waktu, konsep “ rechtstaat “ telah mengalami perkemban- gan dari konsep klasik ke konsep modern. Sesuai dengan sifat dasarnya, konsep klasik disebut “ klasiek liberale en democratische re- chtstaat “. Sedangkan konsep modern lazim- nya disebut “s ociale rechtstaat “ atau “ sociale democratische rechtstaat “ 7 .
Sifatnya yang liberal bertumpu atas pe- mikiran kenegaraan dari John Locke, Montes- quieu dan Immanuel Kant.Sedangkan sifatnya yang demokratis bertumpu atas pemikiran
7  Philipus, M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia , (Surabaya:  Bina Ilmu, 1987), hlm. 215.
kenegaraan dari J.J. Rousseau tentang kontrak sosial 8 . Prinsip liberal bertumpu atas “liberty“ ( vrijheid ) dan prinsip demokrasi bertumpu atas “ equality“ ( gelijkheid ). “Liberty“ menu- rut Immanuel Kant adalah “ the free selfasser- tion of each-limited only by the like liberty of all “. 9 Atas dasar itu “liberty“ merupakan suatu kondisi yang memungkinkan pelaksanaan ke- hendak secara bebas dan hanya dibatasi seper- lunya untuk menjamin koeksistensi yang har- monis antara kehendak bebas individu dengan kehandak bebas semua yang lain. Dari sinilah mengalir prinsip selanjutnya yaitu: “ freedom from arbitrary and unreasonable exercise of the power and authority ” 10 . Konsep “equali- ty“ mengandung makna yang abstrak dan for- mal   ( abstract-formal equality ) dan dari sini mengalir prinsip “ one man-one vote “.
Ide sentral dari pada “ rechtsstaat ” adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang- Undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan un- tuk menghindar dari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan, yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan, berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persa- maan. Dengan adanya pembuatan undang- undang yang dikaitkan dengan parlemen, di- maksudkan untuk menjamin bahwa hukum yang dibuat adalah atas kehendak rakyat,
8 Alan Gewirth, The Basic and Contents of Human Rights, (New York: University Press, 1981), hlm.
25
9  Immanuel Kant dalam Bahder Johan Nasution, Op.Cit ., hlm. 194
10 Adnan Buyung  Nasution, The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia; A Socio Legal Studi oftheIndonesia Konstituante 1956- 1959, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hlm.126.
dengan demikian hukum tersebut tidak akan memperkosa hak-hak rakyat, tetapi dikaitkan dengan asas mayoritas, kehendak rakyat diar- tikan sebagai kehendak golongan mayoritas. Dengan prinsip “ wetmatig bestuur ” agar tin- dak pemerintahan tidak memperkosa kebe- basan dan persamaan (heerschappij van de wet ). Dalam konsep “rechtsstaat” yang lib- eral dan demokrtis, inti perlindungan hukum bagi rakyat adalah perlindungan terhadap ke- bebasan individu.Setiap tindak pemerintahan yang melanggar kebebasan individu, melahir- kan hak untuk menggugat di muka peradilan.
Dalam konsep yuridis A.M. Donner 11 ber- pendapat bahwa istilah “ sociale rechtsstaat ” lebih baik dari istilah “welvaartsstaat . S.W. Counberg berpendapat bahwa “ socialere chtsstaat ” merupakan variant dari “liber- aal-democratischerechtsstaat ”. S.W. Coun- berg 12 menjelaskan, variant dari “ sociale re- chtsstaat ” terhadap “ liberaal-democratische rechtsstaat ”, antara lain interpretasi baru terhadap hak-hak klasik dan munculnya dominasi hak-hak sosial, konsepsi baru ten- tang kekuasaan politik dalam hubungannya dengan kekuasaan ekonomi, konsepsi baru tentang makna kepentingan umum, karakter baru dari “ wet ” dan “ wetgeving ”. H. Fran- ken 13 menjelaskan, kebebasan dan persamaan ( vrijheid en gelijkheid) yang semula dalam konsep liberaal-democrtische rechtsstaat si- fatnya formal yuridis, dalam konsep social- erechtsstaat ditafsirkan secara riil dalam ke- hidupan masyarakat ( reele maatschappelijke
11  A.M. Donner dalam Henkin L., The International Bill of Human Rights: The Covenan on Civil and Political Rights, (New York: Columbia Univer- sity Press, 1981), hlm. 193.
12 S.W. Counberg dalam Ibid, hlm. 195
13 Franken dalam Sieghart Paul, The Lawfull Right of Mankind, an Introduction to International Le- gal Code of Human Rights, (New York: Oxford University Press, 1986), hlm. 273
gelijkheid) , bahwa tidak terdapat persamaan mutlak di dalam masyarakat antar individu yang satu dengan yang lain.
Menurut D.H.M. Meuwissen 14 , dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat terh- adap tindak pemerintahan, dalam “ sociale re- chtsstaat ” prinsip perlindungan hukum teruta- ma diarahkan kepada perlindungan  terhadap hak-hak sosial, hak ekonomi dan hak-hak kul- tural. Dikaitkan dengan sifat hak, dalam “ re- chtsstaat” yang liberal dan demokratis adalah “ the right to do ”, dalam “sociale rechtsstaat ” muncul “ the right receive ”. Dikaitkan dengan sasaran perlindungan hukum, maka makin kompleks sistem perlindungan hukum bagi rakyat.
Dalam konsep yuridis “ sociale re- chtsstaat ”, tugas negara di samping melind- ungi kebebasan sipil juga melindungi gaya hidup rakyat. Pengaruh negara terhadap in- dividu menjelma dalam tiga cara yakni: per- tama, pengaruh langsung sebagai akibat dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak sosial, kedua, pengaruh tidak langsung sebagai akibat dari pembentukan aparat pe- merintah yang dilengkapi dengan kekuasaan jabatan dan keahlian, ketiga, harapan bahwa problema masyarakat dapat dipecahkan mela- lui campur tangan penguasa.
Untuk melindungi hak asasi manusia, da- lam konsep “ the rule of law” mengedepankan prinsip “equality before the law” , dan dalam konsep “ rechtmatigheid ”. Untuk negara Re- publik Indonesia yang menghendaki kesera- sian hubungan antara pemerintah dan rakyat, yang mengedepankan “asas kerukunan”, da- lam hubungan antara pemerintah dan rakyat.
14 D.H.M.  Meuwissen, Grondrechten , (Spectrum: Utrecht, 1984), hlm. 140; Periksa juga Henkin L., Op. Cit., hlm. 261. Lihat juga Philipus M.
Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi , (Yog- yakata: Gama Pess, 2014), hlm. 193
Dari asas ini akan berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yak- ni terjalinnya hubungan fungsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan pera- dilan merupakan sasaran terakhir, dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya mene- kankan hak dan kewajiban saja, tetapi juga terjalinnya suatu keseimbangan antar hak dan kewajiban.

## Fungsi Lembaga Peradilan  Melindungi Hak Asasi Manuia
Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang- undang tentang kedudukan para hakim. Salah satu ciri dari negara hukum ialah di mana terdapat suatu kemerdekaan hakim yang be- bas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Kebebasan hakim tidak harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan yang sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang diperiksanya, akan tetapi hakim tetap terikat pada hukum. Undang-Undang Dasar melarang campur tangan pihak eksekutif atau- pun legislatif, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang bersangkutan tidak mempu- nyai kewenangan untuk mempengaruhi atau mendiktekan kehendaknya kepada hakim bawahan. Salah satu prinsip dasar lembaga peradilan adalah bahwa Pengadilan itu harus bebas dari pengawasan pengaruh dan campur tangan dari kekuasaan lain. Kebebasan kekua- saan hakim, yang penyelenggaraannya diser- ahkan kepada lembaga peradilan, merupakan salah satu ciri khas dari negara hukum. 15
15 Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Peradi- lan Pidana , (Jakarta: Restu Agung, 2006), hlm.
Pada hakekatnya kebebasan peradilan ini merupakan sifat bawaan dari setiap peradilan, hanya saja batas dan isi kebebasannya dipen- garuhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi dan sebagainya. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial menurut Undang-undang tidak mutlak sifatnya, karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang jadi landasannya, hal ini dijalankan oleh hakim melalui perka- ra-perkara yang dihadapkan kepadanya, seh- ingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bagi setiap orang.
Asas perlindungan dalam negara hukum terlihat antara lain dalam Declaration of Inde- pendence , bahwa orang yang hidup di dunia ini sebenarnya telah diciptakan merdeka oleh Tuhan, dengan dikaruniai beberapa hak yang tidak dapat dirampas atau dimusnakan, hak tersebut  mendapat perlindungan secara tegas dalam negara hukum modern. Peradilan tidak semata-mata melindungi hak asasi perseoran- gan, melainkan fungsi hukum adalah untuk mengayomi masyarakat sebagai totalitas, agar supaya cita-cita luhur bangsa tercapai dan ter- pelihara.
Peradilan sebagai sarana perlindun- gan hak asasi manusia mempunyai maksud membina, tidak semata-mata menyelesaikan perkara. Hakim harus mengadili menurut hu- kum dan menjalankan dengan kesadaran akan kedudukan, fungsi dan sifat hukum. Dengan kesadaran bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya ia bertanggung jawab kepada diri sendiri, Nusa, Bangsa dan Tuhan Yang Maha Esa, turut serta membangun dan menegakkan masyarakat adil dan makmur yang berkeprib- adian Pancasila. Untuk menentukan apakah
suatu negara merupakan negara hukum, tidak semata-mata didasarkan pada asas legalitas, sebab asas legalitas hanyalah merupakan salah satu unsur atau salah satu corak dari negara hukum, perasaan keadilan dan perikemanu- siaan, baik bagi rakyat maupun pimpinannya.
Setiap orang dapat menuntut atau  menga- jukan gugatan kepada negara bila oleh negara dilakukan suatu perbuatan yang melawan hu- kum ( onrechtmatigadaad ), bahwa seseorang dapat melakukan gugatan terhadap Pemerin- tah Republik Indonesia jika putusan pejabat yang berwenang dirasa tidak adil. Banyak peraturan-peraturan yang memberi jaminan kepada para warga negara untuk mengguna- kan hak-haknya mengajukan tuntutan-tuntut- an di muka pengadilan bila hak asasinya atau kebebasannya dilanggar.
Dalam kaitannya dengan peradilan yang cepat, murah dan sederhana, fl eksibilitas ini tidak lain untuk memungkinkan memenuhi secara cepat dan e fi sien permintaan yang ajeg akan keadilan. Dalam hal ini yang dimaksud- kan tidak lain asas penting dalam peradilan yang tidak asing lagi yakni cepat, tepat, tun- tas, sederhana dan biaya ringan. Cepat, tepat dan tuntas menyangkut cara penyelesaian atau pemeriksaan perkara. Cepatnya penye- lesaian berarti bahwa pemeriksaannya tidak bertele-tele atau berlarut-larut, tertunda-tunda tanpa alasan-alasan yang penting, yang akh- irnya akan mengakibatkan terjadinya kongesti (tunggakan) perkara. Tepat dan tuntas teru- tama menyangkut putusan pengadilan.Putu- san pengadilan harus tepat sasarannya.Hakim harus tepat mengetahui apakah yang sesung- guhnya yang menjadi pokok sengketa. Putu- san pengadilan baru tepat apabila konstatering peristiwanya dan kuali fi kasi peristiwanya itu tepat, yaitu peristiwa yang dianggap terbukti itu sesuai dengan apa yang dituntut atau ses- uai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi
dan sesuai pula dengan pandangan masyarakat dilakukan oleh pengadilan yang mempunyai yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi 16 .
Tuntas berarti bahwa putusannya sung- guh-sungguh menyelesaikan atau mengakh- iri perkara, sehingga tidak memungkinkan timbulnya perkara baru.Asas sederhana ber- hubungan dengan hukum acaranya. Hukum acara harus sederhana tidak berbelit-belit atau tidak fomalitis, kerena apabila formalitis akan mudah menimbulkan pelbagai penafsiran, kurang menjamin kepastian hukum dan me- nyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan. Hukum acara yang sederhana dan mudah untuk difahami, kecuali memperlancar jalannya peradilan juga akan membuat orang tidak segan beracara di pengadilan. Asas biaya ringan (murah) sangat penting artinya, karena biaya perkara yang tinggi akan membuat orang segan berperkara. Tidak wajar kiranya kalau seseorang hendak menuntut haknya lewat pengadilan dipungut biaya yang tinggi. Jadi pada prinsipnya biaya perkara harus dapat dipikul oleh kebanyakan orang, dengan pengecualian khusus bagi mer- eka yang tidak mampu harus  dibebaskan.
Lembaga peradilan yang merupakan rep- resentasi utama wajah penegakan hukum un- tuk menegakkan hak asasi manusia dituntut untuk mampu melahirkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan sosial dan pember- dayaan sosial melalui putusan-putusannya. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewu- judkan tujuan hukum telah mendorong men- ingkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.Munculnya kri- tik-kritik terhadap keberadaan lembaga pera- dilan tidak lain karena peradilan tidak dapat secara maksimal memberikan perlindungan
16 Sinta  Agustina, Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek, (Padang: Andalas Uni- versty Press, 2006), hlm. 82.
terhadap hak asasi manusia. 17 Putusan penga- dilan yang diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu tidak dapat terpenuhi.Adanya isu ma fi a pera- dilan, keadilan dapat dibeli, ungkap-ungka- pan ini merupakan reaksi dari rasa keadilan masyarakat yang terkoyak karena bekerjanya lembaga peradilan yang tidak profesional.Un- tuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai penegak hak asasi manusia, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan yang dibuatnya. Adan- ya dimensi keadilan dan perlindungan hak asasi manusia yang merupakan manifestasi bekerjanya lembaga peradilan, akan semakin mendekatkan lembaga peradilan sebagai pen- gayom masyarakat.
Negara Indonesia sebagai negara hukum tidak ketinggalan dalam merumuskan hak asasi manusia kedalam peraturan perundang- undangannya, hal tersebut dapat dilihat da- lam konsideran, aturan umum dan penjelasan berbagai Undang-undang, terutama mengenai ketentuan agar penguasa menjalankan hukum sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manu- sia. Namun walaupun demikian pelanggaran hak asasi manusia masih terus berlangsung sebagaimana dikatakan Dinah Shelton yang dikutip Andrey Sujatmoko:
…there are close to one hundred human rights treaties adopted globally and regionally. Nearly all states are parties to some of them and sev- eral human rights norms have become part of customary international law.Yet, like all law, human rights law is violated. It as not ended governmental oppression and by itself cannot
17 John Rawls, Teori Keadilan. Dasar-Dasar Fil- safat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara , (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prastyo), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 427
prevent or remedy all human rights abuses. 18
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai realisasi Undang- undang pokok kekuasaan kehakiman meru- muskan aturannya dengan bersandar pada hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana seperti hak dari tindakan penuntutan, pembelaan, pemeriksaan pengadilan maupun perlakuan terhadap setiap orang yang dijadi- kan sebagai tersangka/terdakwa. Adanya ja- minan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam peraturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali oleh karena sebagian besar dari rangkaian proses hukum acara pidana menjurus pada pembatasan-pembatasan hak asasi manusia seperti penangkapan, penahanan, penggeleda- han, penyitaan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan hak asasi ma- nusia. Proses peradilan pidana yang merupa- kan proses bekerjanya organisasi-organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan, menggunakan mod- el penyelenggaraan dan pengelolaan peradilan menurut sistem yang dikenal dengan approach system yaitu penanganan secara sistemik terh- adap administrasi peradilan.
Adapun mengenai hal pembagian tugas dan wewenang diantara masing-masing or- ganisasi tersebut yakni dengan perisip diffe- rensial fungsional, hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari adanya tumpang tindih kewenangan diantara organisasi-organ- isasi tersebut oleh karenanya dilakukanlah pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lem- baga pemasyarakatan merupakan empat kom- ponen dalam sistem peradilan pidana yang
18 Andrey  Sujatmoko, Tanggung jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya , (Jakarta:  PT. Gramedia Wid- iasarana Indonesia, 2009), hlm.2.
mana antar komponen-komponen tersebut menjalin hubungan kerja sama yang disebut sebagai Intergrated criminan justice system. Dalam pengelolaan sistem peradilan secara sistemik diselenggarakan secara terpadu, dim- ulai dari adanya kasus kejahatan yang terjadi baik yang dilaporkan dari masyarakat maupun yang diketahui sendiri oleh aparat yang kemu- dian dilanjutkan dengan melakukan serangka- ian tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan sampai dengan dibuatanya berita acara pemeriksaan yang ke- mudian diserahkan kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum dan kemudian berita acara pemeriksaan tersebut jika sudah leng- kap diserahkan kepengadilan untuk dilakukan pemeriksaan dan diputus oleh hakim dengan putusan bebas, atau putusan lepas dari sega tuntutan atau putusan pidana.
Dalam proses peradilan, disatu pihak aparat penegak hukum oleh undang-undang diberi wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tu- gasnya, namun dipihak lain hak-hak asasi tersangka ataupun terdakwa harus pula diper- hatikan, oleh karenanya undang-undang men- gatur tentang tatacara yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar lebih mem- perhatikan harkat dan martabat manusia. Be- berapa asas yang terkandung dalam KUHAP dapat dijadikan indikator apakah pelaksanaan penegakan hukum sudah benar-benar dilak- sanakan sesuai ketentuan perundang-undan- gan serta bagaimanakah sikap tindak dari para aparat penegaknya. Terkait dengan hal terse- but, setidaknya di dalam peradilan pidana terdapat lima pilar penting yang yang dapat memberi perlindungan terhadap hak asasi ma- nusia seperti diuraikan di bawah ini.
Pertama: Asas perlakuan yang sama dih- adapan hukum. Asas ini mengandung arti set- iap orang yang berurusan dengan proses pera-
dilan memeliki hak untuk diperlakukan sama tanpa ada perbedaan, kaya atau miskin, pria wanita, hitam putih, dan lain sebagainya dan semua perbedaan tersebut tidak dapat men- dasari perbedaan dalam hal hak asasi manu- sia. Hukum tidak mengenal perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, tetapi dalam kenyataan sosial perbedaan derajat ma- nusia selalu ada dan sedikit banyak ikut mem- pengaruhi praktek pelaksanaan hukum.Dalam praktek sering dijumpai perbedaan perlakuan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan disidang pengadilan maupun dilembaga pemasyarakatan.Sering terlihat bahwa orang yang memilki kekuasaan, uang dan kedudukan seolah-olah kebal terhadap hukum dan sering tidak terjaring oleh aturan hukum yang ada sedangkan masyarakat yang lemah kadangkala diperlakukan sewenang- wenang.
Kedua: Penangkapan dan penahanan. Pasal 9 deklarasi umum Hak asasi Manusia menentukan bahwa “tiada seorangpun boleh ditangkap, ditahan, atau dibuang secara se- wenang-wenang”, ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehaki- man bahwa tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan selain atas perintah tertulis atas kekuasaan yang sah dalam hal yang menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, ketentuan tersebut dijabarkan kembali di da- lam KUHAP. Penangkapan dan penahanan merupakan tugas polisi dengan harapan akan tercapai dan terpelihara suatu ketertiban. Hukum merupakan lambang dari kepastian sedangkan ketertiban tidak memperhatikan apakah hukum sudah dijalankanatau belum sesuai dengan perasaan keadilan.
Ketiga: Asas praduga tak bersalah. Pada prinsipnya asas ini menekankan setiap orang
berhak dianggap tidak bersalah sebelum ter- bukti secara syah dan meyakinkan atas kes- alahan yang dilakukan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap.Konsekuensi logis dari asas ini adalah seseorang yang disangka telah melakukan suatu tindak pidana, wajib mendapatkan perlindungan hukum berupa perlakuan yang sesuai dengan ketentuan Un- dang-undang. 19 Namun dalam prakteknya hal tersebut sering terjadi penyimpangan-peny- impangan oleh aparat penegak hukum karena sering sekali terjadi dalam penyidikan oleh aparat terhadap tersangka dilakukan dengan disertai ancaman, tekanan, paksaan bahkan tidak jarang dengan penganiayaan dimana seolah-olah tersangka sudah benar-benar ter- bukti melakukan perbuatn pidana yang di- tuduhkan.
Keempat: Hak memperoleh bantuan hu- kum. Terdapat beberapa alasan mengapa ban- tuan hukum ini perlu diberikan pada tersangka dan terdakwah yakni:
1.  Alasan pertama bahwa kedudukan ter- sangka dan terdakwa tidak seimbang den- gan kedudukan aparat;
2.  Alasan kedua bahwa tidak semua orang mengetahui apalagi memahami seluk be- luk aturan hukum yang rumit;
3.  Alasan ketiga yakni faktor kejiwaan dan faktor psikologis yang dapat mempen- garuhi dalam hal memperjuangkan hak- haknya pada tingkat penyidikan, penun- tutan dan pengadilan;
4.  Alasan keempat bahwa hakim yang mem- berikan putusan adalah manusia biasa de- mikian pula polisi maupun jaksa sehingga dalam hal ini penasehat hukum diperlu- kan sebagai pihak pengontrol 20 .
19 Rusli Muhammad, Poret Lembaga Pengadilan Indonesia , (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm.
74
20 Muladi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem
Secara sosiologis peranan penasehat hu- kum di samping sebagai penjaga atau pengaw- al kekuasaan pengadilan juga berperan sebagai seseorang yang dimintai bantuan.Penasehat hukum dalam peranannya adalah dalam posisi berhadapan dengan pengadilan dan memiliki kedudukan yang otonom dan tidak tergan- tung serta bertujuan untuk mempertahankan hak-hak klien. Berdasarkan alasan tersebut diatas dapat disimpulakan bahwa keberadaan penasehat hukum untuk mendampingi tes- angka dan terdakwah sangat dibutuhkan, na- mun dalam prakteknya hak tersebut sering di- langgar, penassehat hukum yang dibolehkan mendampingi tersangka pada tahap penyidi- kan pada kenyataannya tidak pernah terhjadi hal ini karena Undang-undang sendiri tidak pernah mengatur secara lebih lanjut apakah penyidik dalam melakukan penyidikan harus memberitahukan penasehat hukum.
Kelima: Hak menuntut gantirugi dan re- habilitasi. Adanya asas ini mempertegas apa yang dicantumkan dalam pertimbangan UU No. 8 Tahun 1981:
Negara Republik Indonesia adalah negara hu- kum berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dan bahwa pembangunan nasional dibidang hukum acara pidana adalah untuk meningkatkan pem- binaan setiap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum dan keadilan serta per- lindungan terhadap harkat dan martabat manu- sia. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi ini sebenarnya mengandung dua asas yakni hak warga negara untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi serta kewajiban pejabat pen- egak hukum untuk mempertanggungjawabkan prilakunya selama proses preajudikasi. 21

## Dalam kedua asas ini juga terkandung
Peradilan Pidana , (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012), hlm. 99
21 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Penga- dilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali , (Jakarta: Sinar  Grafika, 2007), hlm. 291
suatu prinsip bahwa negara dapat pula dimint- ai pertanggungjawaban atas segala tindakan yang dilakukan terhadap warga negaranya se- suai dengan rasa keadilan masyarakat.
Penggunaan sistem peradilan sebagai sarana pendistribusi keadilan terbukti men- jumpai sangat banyak hambatan.Adapun yang menjadi penyebab adalah karena pera- dilan sarat dengan beban formalitas, prose- dur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh karena itu, keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karena cenderung berupa keadilan yang ra- sional. Maka tidak heran jika keadilan yang diperoleh masyarakat tidak lain adalah keadi- lan birokratis. Penyelesaian sengketa menggu- nakan pengadilan telah terbukti banyak men- imbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat dilontarkan dalam bentuk pandangan sinis, mencemooh, dan menghujat terhadap kinerja pengadilan kare- na dianggap tidak memanusiakan pihak-pihak yang bersengketa, menjauhkan pihak-pihak bersengketa dari keadilan, tempat terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hu- jatan yang ditujukan kepada lembaga peradi- lan.
Kalangan masyarakat yang memerlukan kepastian hukum serta keamanan di dalam investasi maupun aktivitas perdagangannya takala terjadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat kuatir terhadap kondisi badan peradilan yang dianggap telah banyak  me- nyimpang dari prosedur hukum. Dilatarbela- kangi oleh kondisi semacam itulah, muncul keinginan dari masyarakat, untuk kemudian berpaling dan memilih model lain dalam pe- nyelesain sengketa. Meskipun bentuk penye- lesain yang dipilih itu tergolong masih serum- pun dengan mekanisme pada badan peradilan,
namun forum lain yang dipilih itu dianggap dapat memberikan alternatif serta ruang kebe- basan kepada pihak-pihak dalam menentukan penyelesaian sengketa mereka. Pada giliran- nya model yang dipilih tersebut memberikan peluang untuk mendapatkan rasa keadilan yang lebih manusiawi dan bermartabat.
Lembaga peradilan bukan diartikan se- mata-mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Hal memberi- kan keadilan berarti yang bertalian dengan tu- gas badan pengadilan atau hakim dalam mem- beri keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan konkritnya kepada yang mohon keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.
Eksistensi pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat, tugas-tugan- ya diwakili oleh hakim. Oleh karena itu, ke- percayaan masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan ditentukan oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya menyelesaikan sengketa serta men- egakkan keadilan. Jadi, para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada saat membuat putusan, bukan hanya mengan- dalkan kemahirannya mengenai perundang- undangan. Seorang hakim harus senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehing- ga hukum baginya merupakan hakekat dari hidupnya.
Hakim tidak boleh menganggap hukum sebagai suatu rangkaian dari larangan dan per- intah yang akan mengurangi kemerdekaannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang mengisi kemerdekaannya.  Oleh karena hukum itu bukan semata-mata pera- turan atau undang-undang, tetapi lebih dari- pada itu perilaku Undang-undang memang
penting dalam negara hukum, akan tetapi bu- kan segalanya dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang. Seperti telah diutarakan di muka, bahwa da- lam sistem hukum di mana pun di dunia, kea- dilan selalu menjadi objek perburuan melalui lembaga pengadilannya.Namun demikian kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan tim- bul pertanyaan apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan.
Keadilan memang barang yang abstrak dan karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha yang berat dan melelahkan. Sementara itu, pengadilan sebagai institusi pendistribusi keadilan telah menjadi institusi modern yang dirancang secara spesi fi k ber- samaan dengan munculnya negara modern sekitar abad ke delapan belas. Oleh sebab itu, pekerjaan mengadili tidak lagi hanya bersi- fat mengadili secara substansial seperti pada masa lampau, yaitu suatu peradilan yang tidak berorientasi kepada “ fi xed rules of formally rational law ,” melainkan kepada hukum sub- stantif yang bertolak dari postulat-postulat eti- ka, religi, politik, dan lain-lain pertimbangan kemanfaatan. Setelah menjadi institusi mod- ern, pengadilan merupakan penerapan dari prosedur yang ketat.
Dalam menegakkan hukum dan keadilan sudah seyogianya penegakan hukum terutama hakim sebagai ujung tombak pendistribusi keadilan kepada masyarakat, berani mencari jalan baru ( rule breaking ) dan tidak membi- arkan diri terkekang cara menjalankan hukum yang “lama dan tradisional” yang jelas-jelas lebih banyak melukai rasa keadilan. Dalam kapasitas masing-masing penegak hukum  di- dorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih dalam. Apa mak-
na peraturan, prosedur, asas, doktrin, dan lain sebagainya. Hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi den- gan perasaan kepedulian dan semangat keter- libatan.
Perasaan kepedulian dan semangat ket- erlibatan dalam proses penegakan hukum dan keadilan terutama harus dimiliki oleh seorang hakim, karena jabatan hakim adalah jabatan terhormat, sehingga hakim merupakan ang- gota masyarakat yang terkemuka dan terhor- mat. Melekat pada predikatnya sebagai insan yang terhormat, suatu keniscayaan bagi se- orang hakim untuk memayungi dirinya den- gan etika spiritual dan moral dalam melaksan- akan tugasnya sebagai wakil Tuhan di dunia dalam memberikan keadilan.Etika spiritual dan moral ini tercitrakan ada jiwa, semangat, dan nilai mission sacre kemanusiaan.Suatu keterpanggilan dan pertanggungjawaban suci dari umat manusia dalam menegakkan kea- dilan dan hukum ( law enforcement ), toleran, sehingga dapat menerima dan memberi di da- lam perbedaan budaya ( multicultural ), serta mendasarkan diri pada kehidupan yang ber- martabat.

## Penutup
Dari apa yang diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa eksistensi lembaga pera- dilan dalam negara hukum ditujukan untuk memberi perlidungan terhadap hak asasi ma- nusia dari tindakan sewenang-wenang. Per- lindungan hak asasi manusia melalui sistem peradilan yang sangat menjunjung tinggi har- kat dan martabat manusia ternyata belum sep- enuhnya dapat diselenggarakan. Di satu pihak aparat penegak hukum diberi wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tin- dakan yang dianggap perlu menurut hukum untuk melindungi hak asasi manusia, namun
kekuasaan dan wewenang itu sering disalah- gunakan. Masih adanya perbedaan perlakuan antara pencari keadilan yang satu dengan yang lainnya karena adanya perbedaan kedudu- kan sosial, ekonomi dan politik yang melekat pada orang tersebut. Demikian juga masalah penangkapan dan penahanan yang tidak dis- ertai surat perintah yang sesungguhnya dapat berakibat pada penangkapan dan penahanan yang tidak sah dan mengenai asas praduga tak bersalah nyatanya dalam praktek masih sering terjadinya adanya penyimpangan oleh oknum aparat penyidik.

## Bibliography
Abdussalam dan DPM Sitompul, Sistem Per- adilan Pidana , Jakarta: Restu Agung,
2006.
Adnan Buyung  Nasution, The Aspiration for
Constitutional Government in Indonesia;
A Socio Legal Studi oftheIndonesia Kon- stituante 1956-1959, Jakarta: Pustaka Si- nar Harapan, 1992.
Andrey Sujatmoko, Tanggungjawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM Indonesia, Timor Leste dan Lainnya , Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005. Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju, 2013.
D.H.M. Meuwissen, Grondrechten , Spectrum  : Utrecht, 1984.
Henkin L., The International Bill of Human Rights: The Covenan on Civil and Politi- cal Rights , New York: Columbia Univer- sity Press, 1981
John Rawls, Teori Keadilan. Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kes- ejahteraan Sosial Dalam Negara (Terj. Uzair Fauzan dan Heru Prastyo), Yogya- karta: Pustaka Pelajar, 2006.
Muladi, Hak Asasi Manusia Politik dan Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2012.
Oemar Senoadji, Peradilan Bebas Negara Hukum, Jakarta: Erlangga, 1980 Paul Sieghart, The Lawfull Right of Mankind, an Introduction to International Legal Code of Human Rights, New York: Ox- ford University Press, 1986 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Ad- ministrasi , Yogyakarta: Gama Press,
2014
_______, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987 Rusli Muhammad, Poret Lembaga Pengadi- lan Indonesia , Jakarta: Rajawali Press, 2006 Sinta Agustina, Hukum Pidana Internasional Dalam Teori dan Praktek, Padang: Anda- las Universty Press, 2006
Sudikno Mertokoesoemo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1996 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali , Jakarta: Sinar Gra fi ka, 2007 Zainal Abidin, Filsafat Manusia, Memahami Manusi Melalui Filsafat, Bandung: P.T. Remadja Rosda Karya, 2013