## THE IMPLEMENTATION OF BANDUNG LOCAL REGULATION NUMBER 9 OF 2010 ABOUT SERVICE LEVIES ROADSIDE PARKING

## IMPLEMENTASI PERDA KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Abdul Azis, Rahmat, Prayoga Bestari Departemen Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia

## ABSTRACT
Retribution is one of the Local Government  policies  that serve as a Source of Revenue (PAD) for the welfare of the region itself. One source of retribution in Bandung is retribution against the edge of the parking service on public roads. Provisions in the field of parking levy is considering the use of vehicle activity in Bandung is so routine, so that potential sources of revenue in this area is very large.  Retribution  policy  in  the  field  of  parking  services  made  by  the  Government  of  Bandung  is Bandung  Regional  Regulation  Number  9  of  2010  on  the  Service  Fees  Parking  Roadside  parking General  and Special  Places.  Focused  on  the  above  description,  this  study  tried  to  reveal  some  of the  formulation  of  the  problem  as  follows:  (1)  Is  the  amount  of  fees  that  are  charged  to  users  of parking facilities on the edge of the public road in the city of Bandung in accordance with the Rules of Bandung Number 9 of 2010 on the Service Fees Parking Roadside General and Special parking place;  (2)  How  does  the  Government  of  Bandung  for  the presence  of  illegal  parking  space  in  the parking lot side of the road a few common in Bandung; (3) How does the solution to the problems that occur in the implementation of the regional regulation. In order to facilitate the carrying out of research, the approach used is a qualitative approach with case study method to disclose the facts that  occurred  in  the  field  of  implementation  of  the  regulation  through  interviews,  observation, literature  and  documentation.  The  subject  of  this  research  is  the  Bandung  City  Council,  the Department  of  Transportation,  parking  attendants  and  parking  facility  users.  The  results  showed that: (1) The amount of fees charged to users of the parking facilities on the edge of the public road is  not  in  accordance  with  the  provisions  set  out  in  Regulation  Number  9  of  2010;  (2)  the  actions taken  by  the  Government  of  Bandung  for  the  presence  of  illegal  parking  spot  at  the  edge  of  the public road Bandung not been able to cope with the existence of the illegal parking place; (3) the absence  of  a  concrete  solution  of  Bandung  City  Government  to  address  issues  that  arise  in  the implementation of law number 9 of 2010.
Keywords : implementation, user charges, parking, roadside general, Bandung City.

## ABSTRAK
Retribusi  merupakan  salah  satu  kebijakan  Pemerintah  Daerah  yang  dijadikan  sebagai  sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan daerah itu sendiri. Salah satu sumber retribusi di  Kota  Bandung  adalah  retribusi  terhadap  pelayanan  parkir  di  tepi  jalan  umum.  Ketentuan retribusi  di  bidang  parkir  ini  mengingat  aktivitas  penggunaan  kendaraan  di  Kota  Bandung  ini sangat  rutin,  sehingga  potensi  sumber  PAD  pada  bidang  ini  sangat  besar.  Kebijakan  retribusi  di bidang  pelayanan  parkir  yang  dibuat  oleh  Pemerintah  Kota  Bandung  adalah  Peraturan  Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir. Bertitik tolak pada uraian tersebut, penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah besaran retribusi yang dibebankan kepada pengguna  fasilitas  parkir  di  tepi  jalan  umum  di  Kota  Bandung  telah  sesuai  dengan  Peraturan Daerah  Kota  Bandung  Nomor  9  Tahun  2010  Tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum  dan  Tempat  Parkir  Khusus;  (2)  Bagaimana  tindakan  Pemerintah  Kota  Bandung  terhadap
adanya tempat parkir  liar yang  ada di beberapa tempat parkir tepi  jalan  umum di Kota Bandung; (3)  Bagaimana  solusi  terhadap  permasalahan  yang  terjadi  dalam  implementasi  Peraturan  Daerah tersebut.  Agar  memudahkan  dalam  melaksanakan  penelitian,  pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  kualitatif dengan metode studi kasus yang berusaha mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi  di  lapangan  mengenai  implementasi  Perda  tersebut  melalui  wawancara,  observasi,  studi literatur  dan  studi  dokumentasi.  Adapun  subyek  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah  pihak DPRD  Kota  Bandung,  Dinas  Perhubungan,  petugas  parkir  dan  pengguna  fasilitas  parkir.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1)Besaran tarif yang dibebankan kepada pengguna fasilitas parkir di tepi jalan umum belum  sesuai dengan ketentuan  yang tercantum dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010; (2) tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap adanya tempat parkir liar  di  tepi  jalan  umum  Kota  Bandung  belum  mampu  mengatasi  keberadaan  tempat  parkir  liar tersebut;  (3)  belum  adanya  solusi  konkrit  dari  Pemerintah  Kota  Bandung  untuk  mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010.
Kata Kunci: implementasi, retribusi, parkir, tepi jalan umum, Kota Bandung.
Transportasi  merupakan  salah  satu faktor pendukung dalam aktivitas masyarakat Kota  Bandung  sehari-hari.  Keberadaannya tidak  dapat  dihindarkan  dalam  kehidupan masyarakat  Kota  Bandung  yang  setiap harinya  selalu mobile dan  dinamis.  Dengan demikian  transportasi  akan  memudahkan segala  bentuk  aktivitas  masyarakat  termasuk aktivitas pemenuhan ekonomi yang merupakan  panglima  dalam  Sistem  Politik Indonesia.
Kota  Bandung  merupakan  salah  satu kota  yang  ada  di  Indonesia  yang  tingkat aktivitas  masyarakatnya  sangat  tinggi  dalam berbagai  sektor.  Hal  ini  diiringi  oleh  jumlah kendaraan  yang  berlalu-lalang  di  jalanan Kota  Bandung  semakin  meningkat  setiap harinya, baik itu kendaraan yang berasal dari Kota  Bandung  itu  sendiri  maupun  kendaraan yang berasal dari kota lainnya yang masuk ke kota Bandung.
Berdasarkan  studi  pendahuluan  yang dilakukan  oleh  peneliti,  peneliti  menemukan beberapa masalah dalam pengaturan transportasi  tersebut  khususnya  mengenai parkir. Ketersediaan lahan parkir yang ada di Kota  Bandung  sangat  terbatas  jumlahnya, sehingga  menyebabkan  tepi  jalan  umum dijadikan  sebagai  lahan  tempat  parkir alternatif.  Hal  ini  merupakan  permasalahan yang  berusaha  diantisipasi  oleh  Pemerintah Kota  Bandung  melalui  pengeluaran  sebuah kebijakan publik.
Hogerwerf  (dalam  Dunn,  2000,  hlm. 15) memberikan definisinya bahwa:
“Kebijakan  publik  adalah  usaha  untuk mencapai  tujuan-tujuan  tertentu,  dengan sarana-sarana  tertentu  dan  dalam  urutan
waktu  tertentu.”  Mengacu  pada  pendapat Hogerwerf  tersebut,  maka  kebijakan  publik yang  dikeluarkan  Pemerintah  Kota  Bandung dalam rangka mengatasi permasalahan mengenai  ketersediaan  lahan  parkir  yakni melalui Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010  Tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
Peraturan Daerah ini berusaha memberikan  solusi  terbatasnya  ketersediaan lahan  parkir  dengan  diberlakukannya  tepi jalan  umum  sebagai  alternatif  tempat  parkir. Selain  itu  dengan  diberlakukannya  ketentuan tersebut,  pemasukan  daerah  Kota  Bandung melalui  retribusi  parkir  semakin  bertambah. Selanjutnya  menurut  Zuraida  (2012,  hlm. 84),  disebutkan  bahwa  “retribusi  adalah pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah  Daerah  untuk  kepentingan  orang pribadi atau badan”.
Selanjutnya, untuk mendukung implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 ini perlu  adanya  suatu  masukan-masukan  yang didasarkan  pada  permasalahan-permasalahan yang  muncul  pada  saat  pelaksanaan  Perda tersebut di lapangan. Seperti yang disampaikan  oleh  Nurmalina  dan  Syaifullah (2008: 19) bahwa: Warga  negara  yang  baik  ialah  yang memiliki kepedulian terhadap keadaan  yang  lain,  memegang  teguh prinsip  etika  dalam  berhubungan dengan sesama, berkemampuan untuk  mengajukan  gagasan  atau  ide- ide kritis, dan berkemampuan membuat  dan  menentukan  pilihan
atas pertimbangan-pertimbangan yang baik.
Berdasarkan pendapat Nurmalina dan Syaifullah  di  atas,  kajian  tentang  sebuah kebijakan  publik  ini  sesuai  dengan  kajian civics yaitu  membentuk  seorang  warga negara  yang  baik.  Salah  satu  perwujudan warga  negara  yang  baik  dalam  penelitian  ini diwujudkan melalui kajian kritis dan mendalam terhadap implementasi Perda Kota Bandung  Nomor  9  Tahun  2010  yang diharapkan  dapat  menjadi  sebuah  gagasan bagi Pemerintah Kota Bandung.
Mengacu  kepada  pemaparan  di  atas, maka  secara spesifik masalah dirumuskan ke dalam  beberapa  poin  pertanyaan  penelitian, yaitu
1. Apakah besaran retribusi yang dibebankan
kepada pengguna fasilitas  parkir  di  tepi  jalan  umum  di Kota  Bandung  telah  sesuai  dengan Peraturan  Daerah  Kota  Bandung Nomor  9  Tahun  2010  Tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan  Umum  dan  Tempat  Parkir Khusus?
2. Bagaimana tindakan Pemerintah Kota  Bandung  terhadap  adanya tempat  parkir  liar  yang  ada  di beberapa  tempat  parkir  tepi  jalan umum di Kota Bandung?
3. Bagaimana solusi terhadap permasalahan  yang  terjadi  dalam implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Bandung  Nomor  9  Tahun  2010 Tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir di  Tepi  Jalan  Umum  dan  Tempat Parkir Khusus?
Berdasarkan  rumusan  masalah  di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  untuk mengungkapkan,  menggali,  mengkaji,  dan mengorganisasikan informasi tentang:
1. Kesesuaian  besaran  retribusi  yang dibebankan kepada pengguna fasilitas  parkir  di  lapangan  dengan ketentuan  yang  tercantum  dalam Perda  Kota  Bandung  No.  9  Tahun 2010  Tentang  Retribusi    Pelayanan Parkir;
2. Tindakan yang dilakukan Pemerintah Kota  Bandung  terhadap  adanya
tempat  parkir  liar  yang  ada  di beberapa  tempat  parkir  tepi  jalan umum di Kota Bandung;
3. Solusi  terhadap  permasalahan  yang terjadi dalam implementasi Peraturan
Daerah  Kota  Bandung  Nomor  9 Tahun 2010 Tentang Retribusi
Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan
Umum dan Tempat Parkir Khusus.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan
pendekatan  kualitatif  dalam  penelitian  ini dirasa  cocok    karena  dalam  penelitian  ini, peneliti  menekankan  untuk  mengetahui gambaran di lapangan mengenai permasalahan  yang  ada  secara  mendalam, tidak  dituangkan  dalam  bentuk  bilangan  dan angka statistik .
Creswell (2010, hlm. 293) menjelaskan salah  satu  karakteristik  dari    pendekatan kualitatif yaitu “pendekatan kualitatif berfokus  kepada  proses-proses  yang  terjadi, atau  hasil . Peneliti  kualitatif  khususnya tertarik  pada  usaha  memahami  bagaimana sesuatu  itu  muncul”.  Selama  melakukan penelitian,  peneliti  melakukan  observasi terhadap  kejadian-kejadian  yang  muncul  di lapangan,  kemudian  melakukan  wawancara terhadap  pihak-pihak  yang  terkait  selama proses tersebut.
Adapun  alasan  dipilihnya  pendekatan kualitatif,  karena  peneliti  akan  meneliti sejauh  mana  implementasi  Perda  Nomor  9 Tahun  2010  tentang  Retribusi  Pelayanan Parkir  secara  detail.  Melalui  pendekatan tersebut, peneliti diharapkan bisa
memperoleh  gambaran  dari  permasalahan yang terjadi secara mendalam dari implementasi  peraturan  daerah  tersebut. Selain  itu,  yang  menjadi  instrumen  utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti  itu sendiri  yang  terjun  langsung  ke  lapangan untuk  mencari  informasi  melalui  observasi dan wawancara. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2000, hlm. 132) bahwa:
bagi peneliti kualitatif manusia adalah instrumen  utama  karena  ia  menjadi segala bagi keseluruhan proses penelitian.  Ia  sekaligus  merupakan
perencana, pelaksana, pengumpul data,  analisis,  penafsir,  dan  pada akhirnya ia menjadi pelapor penelitiannya.
Dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat dikumpulkan  data  sebanyak  mungkin  sesuai dengan   apa yang terjadi di  lapangan dengan tidak  mengesampingkan  keakuratan  data yang  diperoleh.  Kemudian  dalam  penelitian ini digunakan metode studi kasus. Vredenbergt (dalam Creswell, 1984, hlm. 38) mengemukakan:
studi  kasus (case  study )  adalah  suatu pendekatan  yang  bertujuan  untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari  objek,  artinya  data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus  sebagai  suatu  keseluruhan  yang terintegrasi.  Tujuannya  adalah  untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek  yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus  harus  disifatkan  sebagai  suatu penelitian yang eksploratif.
Penelitian  kualitatif  dengan  studi kasus  dianggap  tepat  untuk  kajian  penelitian ini  karena  yang  menjadi  fokus  penelitian adalah kasus yang terjadi selama
implementasi Peraturan Daerah Kota
Bandung  Nomor  9  Tahun  2010  tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir,  baik  itu  dampak negatif  yang  ditimbulkan  maupun  hal-hal yang  belum  diatur  dalam  peraturan  daerah tersebut  .  Melalui  pendekatan  kualitatif dengan  metode  studi  kasus    ini  akan  lebih luas dan mendalam pada saat mengembangkan fenomena di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung Nomor  9  Tahun  2010  Tentang  Retribusi Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum    dan Tempat  Khusus  Parkir  merupakan  produk hukum  Pemerintahan  Daerah  Kota  Bandung.
Perda  ini  dibuat  sebagai  upaya  memberikan alternatif  terbatasnya  ketersediaan  lahan parkir  serta  dalam  rangka  peningkatan Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Bandung. Akan  tetapi  dalam  implementasi  Peraturan Daerah  ini  masih  ditemukan  beberapa permasalahan. Permasalahan-permasalahan inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini.
1. Kesesuaian  Besaran  Tarif  Retribusi Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  dengan Peraturan  Daerah  Kota  Bandung Nomor 9 Tahun 2010
Peraturan Daerah seyogiyanya dibuat untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal tersebut  senada  dengan  pendapat  yang dituturkan oleh oleh Permana (2009, hlm. 34) bahwa  beliau  menitikberatkan  kebijakan publik  pada  hal-hal  yang  berkaitan  dengan publik dan masalah-masalahnya. Tak terkecuali dengan dibuatnya Peraturan Daerah  Kota  Bandung  Nomor  9  Tahun  2010 Tentang  Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi Jalan  Umum    dan  Tempat  Khusus  Parkir merupakan  produk  hukum  Pemerintahan Daerah  Kota  Bandung  yang  bertujuan  untuk memfasilitasi  masalah  parkir  dan  membantu peningkatan PAD Kota Bandung.
Selain  itu,  sesuai  dengan  pendapat Nurmalina  dan  Syaifullah  (2008:  19)  yang melandasi  kajian  kebijakan  publik  perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, bahwa sebagai warga  negara  yang  baik  harus  berperan  aktif dalam  memberikan  gagasan  dan  ide-idenya terhadap sebuah kebijakan yang dibuat. Peran aktif warga negara harus terlihat baik itu dari mulai perumusan sampai pelaksanaan kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung melalui Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2010 ini.
Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi ketentuan tarif parkir di  tepi  jalan  umum,  didapatkan  hasil  sebagai berikut:
Tabel 1. hasil penelitian mengenai kesesuaian tarif retribusi parkir di tepi jalan umum
No. Hasil Wawancara Hasil Studi Dokumentasi Hasil Observasi 1. a. Tarif yang dibebankan oleh petugas parkir kepada pengguna fasilitas Tarif yang dibebankan kepada  pengguna  fasilitas parkir  di  tepi  jalan  umum Kota  Bandung  yang  diatur a. Tarif  yang  dibebankan kepada  pengguna  fasilitas parkir  di  tepi  jalan  umum Kota Bandung belum
parkir  di  tepi  jalan umum adalah:
 Kendaraan roda dua adalah Rp. 1000,-  untuk  satu kali parkir.  Kendaraan roda empat  adalah  Rp.
2000,-  untuk  satu kali parkir. b. Pada umumnya, pemberlakuan tarif tersebut didasarkan pada  kebiasaan  para pengguna fasilitas parkir yang membayarkan retribusi  dengan  nilai nominal  tersebut  di atas. dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 adalah:  Kendaraan bermuatan truck  gandengan  /  trailer  / container sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) sekali parkir maksimal 2 (dua) jam.
 Kendaraan  bermotor  bus  / truck  sebesar  Rp.5.000,- (lima  ribu  rupiah)  sekali parkir maksimal 2 jam.  Kendaraan bermotor angkutan  barang  jenis  box dan  pick  up  Rp.  2.000,- (dua  ribu  rupiah)  sekali parkir maksimal 2 jam.  Kendaraan  bermotor  roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.500,- (seribu  lima  ratus  rupiah) sekali  parkir  maksimal  2 jam.
 Kendaraan  sepeda  motor
Rp.  500,-  (lima  ratus rupiah) sekali parkir maksimal 2 jam. sesuai  dengan  tarif  yang ditentukan dalam Peraturan  Daerah  Nomor 9 tahun 2010. b. Tarif  yang  dibebankan untuk  parkir  di  tepi  jalan umum Kota Bandung:
 Tarif  Rp.1000,-  sampai Rp. 2000,- untuk sekali parkir  kendaraan  roda dua.
 Tarif senilai Rp. 2000,- sampai  dengan    Rp. 3000,-  untuk  satu  kali parkir  kendaraan  roda empat. 2. Faktor-faktor ketidaksesuaian tarif parkir  di  tepi  jalan umum Kota Bandung:  Kurangnya Sosialisasi dari Pemerintah tentang Perda Nomor 9 Tahun 2010.  Oleh karena para pengguna fasilitas parkir tidak mengetahui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun  2010,  maka mengikuti  tarif  yang telah biasa diberlakukan oleh petugas  parkir  yaitu untuk kendaraan roda empat Rp. 2000,- untuk  satu  kali  parkir dan  Rp.  1000,-  untuk kendaraan  bermotor roda dua.
Faktor-faktor ketidaksesuaian  tarif  parkir di  tepi  jalan  umum  Kota
Bandung:
 Para  pengguna  belum mengetahui  tarif  yang diatur dalam Perda Nomor 9 Tahun 2010.
 Ketidaktahuan masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan daerah tersebut.  Petugas parkir yang
memungut  tarif  retribusi tidak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2010.
Di  dalam  Pasal  9  ayat  (1)  dan  (2) huruf  a  Perda  Nomor 9  Tahun  2010  ini  sudah jelas  bahwa  tarif  untuk  kendaraan  bermuatan truck gandengan/trailer/container sebesar Rp.5.000,-(lima  ribu  rupiah)  sekali  parkir maksimal  2  (dua)  jam,  kendaraan  bermotor bus/truck sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
sekali  parkir  maksimal  2  jam,  kendaraan bermotor  angkutan  barang  jenis  box  dan  pick up  Rp.  2.000,-  (dua  ribu  rupiah)  sekali  parkir maksimal  2  jam,  kendaraan  bermotor  roda empat/sedan dan sejenisnya Rp.1.500,- (seribu lima  ratus  rupiah)  sekali  parkir  maksimal  2 jam,  dan  sepeda  motor  Rp.  500,-  (lima  ratus
rupiah)  sekali  parkir  maksimal  2  jam.  Akan tetapi  melihat  fakta  yang  terdapat  di  lapangan berbeda dengan tarif yang tercantum di dalam Peraturan  Daerah  tersebut.  Hal  ini  merupakan permasalahan  karena  dalam  implementasinya petugas  parkir  tidak  sesuai  menerapkan  tarif retribusi  parkir  dengan  Peraturan  Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan observasi  dapat  diketahui  bahwa  tarif  yang terpungut  dari  pengguna  fasilitas  parkir sebesar  Rp.  1000,-  sampai  Rp.  2000,-  untuk satu  kali  parkir  sepeda  motor  dan  Rp.  2000,- sampai  Rp.  3000,-  satu  kali  parkir  kendaraan roda empat.
Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan
minimnya pemahaman masyarakat  terhadap Peraturan Daerah Nomor 9  Tahun  2010  serta  tidak  adanya  inisiatif petugas  parkir  untuk  melakukan  sosialisasi kepada  pengguna  fasilitas  parkir  mengenai ketentuan  tarif  retribusi  parkir  di  tepi  jalan umum.
Berdasarkan  penemuan  di  lapangan tersebut,  maka  perlu  adanya  ketegasan  dalam pengawasan  pelaksanaan  Perda  tersebut. Senada  dengan  pendapat  Sunggono  (1994, hlm.  158)  yang  menyatakan  bahwa  perlu adanya  mentalitas  petugas  yang  menerapkan kebijakan,  maka  di  dalam  diri  petugas  parkir
dan  perangkat  Dinas  Perhubungan  perlu  juga ditanamkan  kesadaran  mentaati  hukum  atau aturan.  Aturan  yang  harus  ditaati  oleh  para petugas yang dimaksud adalah Perda Nomor 9 Tahun  2010.  Sebab,  lebih  lanjut  dalam pernyataan  Sunggono  di  atas,  apabila  para petugas  pelaksana  kebijakan  tidak  memiliki mentalitas  dalam  melaksanakan  kebijakan maka akan terjadi gangguan-gangguan terhadap pelaksanaan kebijakan.

## 2. Tindakan  Pemerintah  Kota  Bandung Terhadap  Tempat  Parkir  Liar  di  Tepi Jalan Umum
Selain  permasalahan  ketidaksesuaian tarif pada pelaksanaan pelayanan parkir di tepi jalan  umum  di  dalam  penelitian  ini  juga ditemukan permasalahan yang lainnya. Permasalahan tersebut adalah mengenai adanya tempat parkir liar yang menyelenggarakan  pelayanan  parkir  di  tepi jalan  umum.  Sesuai  dengan  Keputusan Walikota  Bandung  Nomor:  551/Kep.140- DisHub/2012  Tentang  Penetapan  Lokasi  dan Posisi Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Bandung, bahwa untuk lokasi  parkir  di  tepi  jalan  umum  adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Lokasi Parkir Tepi Jalan Umum Kota Bandung Berdasarkan Posisi Parkir No. Posisi Parkir Jumlah Lokasi 1. Posisi parkir Paralel pada satu sisi jalan (ruas jalan) 150 2. Posisi parkir Paralel pada dua sisi jalan (ruas jalan) 19 3. Posisi parkir 60 derajat pada satu sisi jalan (ruas jalan) 12 4. Posisi parkir 45 derajat pada satu sisi jalan (ruas jalan) 16 5. Posisi parkir 30 derajat pada satu sisi jalan (luar badan jalan) 1 6. Posisi parkir 60 derajat pada satu sisi jalan (ruas jalan) 23 Jumlah 221
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak  UPT  Parkir  Dinas  Perhubungan  Kota Bandung  serta  observasi  bahwa  di  lapangan bahwa  di  Kota  Bandung  masih  banyak terdapat tempat parkir liar. Tempat parkir liar yang  dimaksud  adalah  tempat  parkir  di  tepi jalan  umum  yang  tidak  memiliki  koordinasi dengan  Dinas  Perhubungan  serta  tidak memiliki  payung  hukum  yang  jelas.  Selain itu,  pengelolaan  hasil  retribusi  dari  tempat parkir ini tidak diperuntukkan bagi
kepentingan daerah,
sedangkan penyelenggaraan  parkir  itu  sendiri  di  lahan milik Pemerintah Kota Bandung.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  terhadap  unsur  pembuat  kebijakan (DPRD  Kota  Bandung)  dan  unsur  pelaksana kebijakan (Dinas Perhubungan Kota
Bandung) serta diperkuat oleh hasil observasi,  maka  diperoleh  data  sebagai berikut:
Tabel 3. hasil penelitian mengenai tindakan Pemerintah Kota Bandung terhadap tempat parkir liar
Wawancara Observasi Studi Dokumentasi Tindakan  yang  dilakukan  oleh Tim  Penertiban  Parkir  UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap tempat parkir liar:  Diadakan
penertiban tempat parkir liar di lapangan.
 Diadakan  tindakan  berupa pembinaan terhadap petugas parkir liar tersebut.
 Membuat  pernyataan  di atas  materai  bahwa  yang bersangkutan  tidak  akan mengulangi perbuatan menyelenggarakan  parkir liar lagi. a. Belum  ada  ketegasan dari Tim Penertiban Parkir  UPT  Parkir  Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam menindak    tempat  parkir liar di Kota Bandung.
b. Belum  adanya  ketegasan tersebut  dapat  terlihat dengan  masih  terdapat tempat parkir liar di Kota Bandung. Studi literatur dilakukan terhadap:  Keputusan  Walikota  Bandung Nomor: 551/Kep.140- DisHub/2012 Tentang
Penetapan  Lokasi  dan  Posisi Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum dan  Tempat  Khusus  Parkir  di Kota Bandung.
 Perda  Nomor  9  Tahun  2010 Tentang  Retribusi  Pelayanan Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum dan Tempat Khusus Parkir. Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas maka dapat diperoleh upaya Dinas Perhubungan  dalam  mengatasi  keberadaan tempat  parkir  liar.  Hal  tersebut  sesuai  dengan pendapat  Anderson  (dalam  Gandara,  2013, hlm.  36)  bahwa  perlu  adanya  sanksi-sanksi tertentu  dalam  sebuah  pelaksanaan  suatu kebijakan.  Namun,  yang  perlu  digaris  bawahi disini  adalah  sanksi  yang  tegas.  Sanksi  yang diberikan oleh Dinas Perhubungan seyogiyanya  tidak  hanya  sekadar  sanksi semata,  namun  perlu  memiliki  ketegasan  dan memberikan efek jera  agar  keberadaan tempat parkir liar tersebut tidak lagi bermunculan.
Melihat  fakta  di  lapangan,  masih terdapat tempat parkir di tepi jalan umum yang tidak  tercantum  dalam  Keputusan  Walikota Bandung  Nomor:  551/Kep.140-DisHub/2012 Tentang Penetapan Lokasi dan Posisi Parkir di Tepi  Jalan  Umum  dan  Tempat  Khusus  Parkir di Kota Bandung. Hal ini membuktikan bahwa sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan melalui  penertiban  berupa  pembinaan  serta membuat  pernyataan  untuk  tidak  melakukan pelanggaran  terhadap  petugas  tempat  parkir liar  belum  mampu  memberi  efek  jera.  Oleh karena  itu,  agar  terciptanya  tempat  parkir  di tepi  jalan  umum  Kota  Bandung  yang  tertib,
maka  perlu  adanya  pembenahan  dalam penataan  kembali  tempat  parkir  di  tepi  jalan umum serta ketegasan dari Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam memberikan sanksi bagi petugas tempat parkir liar di Kota Bandung.
3. Solusi  Terhadap  Permasalahan  dalam Implementasi  Perda  Nomor  9  Tahun 2010  Tentang  Retribusi  Pelayanan Parkir  di Tepi Jalan Umum
Mengenai  permasalahan  yang  terjadi dalam  implementasi  Peraturan  Daerah  Kota Bandung  Nomor  9  Tahun  2010  Tentang Retribusi  Pelayanan  Parkir  di  Tepi  Jalan Umum    dan  Tempat  Khusus  Parkir  telah dibahas pada pembahasan di atas. Permasalahan  yang  pertama  adalah  adanya ketidaksesuaian  tarif  parkir  yang  dibebankan kepada  pengguna  fasilitas  parkir  di  tepi  jalan umum.  Permasalahan  kedua  adalah  mengenai tindakan  pemerintah  terhadap  adanya  tempat parkir  liar  di  tepi  jalan  umum  Kota  Bandung. Pada  pembahasan  ini,  maka  akan  dibahas mengenai solusi terhadap permasalahan tersebut di atas. Adapun mengenai solusi yang diberikan  untuk  mengatasi  permasalahan- permasalahan  tersebut  berdasarkan  tahapan
penelitian  yang  ditempuh  adalah  sebagai berikut:
Tabel  4.  hasil  penelitian  mengenai  solusi terhadap  permasalahan  dalam  implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 Wawancara Observasi Solusi yang telah diupayakan oleh DPRD
Kota Bandung:
 Mengadakan sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2010 terhadap masyarakat .  Melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan kebijakan di lapangan.  Mengadakan rapat kerja terkait pelaksanaan kebijakan bersama perangkat Dinas Perhubungan Kota Bandung.  Mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Perda Nomor 9 Tahun 2010. Solusi yang telah diupayakan  oleh  Dinas Perhubungan Kota Bandung:  Mengadakan sosialisasi  Peraturan
Daerah  Nomor  9 Tahun  2010  secara terus-menerus kepada masyarakat.
 Mengadakan tindakan  penertiban
dan pembinaan terhadap tempat
parkir liar.
 Mengadakan
evaluasi secara
berkala. Belum ada ketegasan dari Tim  Penertiban Parkir UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengadakan tindakan terhadap pelanggar ketentuan  terkait penyelenggaraan parkir  di  tepi jalan umum Kota Bandung.
Berdasarkan  hasil  penelitian  di  atas dijelaskan  bahwa  pihak  pembuat  kebijakan maupun  pihak  pelaksana  kebijakan  telah mengupayakan solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dikupas dalam  penelitian  ini.  Peneliti  dalam  hal  ini belum  menemukan  solusi  yang  konkrit  untuk memecahkan permasalahan yang timbul dalam implementasi  Perda  tersebut.  Senada  dengan dengan  pendapat  Anderson  (dalam  Gandara, 2013,  hlm.  36)  yang  mempunyai  gagasan bahwa  masyarakat  dapat  melaksanakan  suatu kebijakan  dengan  baik  dikarenakan  adanya sanksi-sanksi  tertentu  yang  akan  dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.
Berdasarkan keempat faktor
pendukung dalam upaya mengatasi permasalahan  tersebut,  tentu  upaya  dalam bentuk  evaluasi  saja  belum  dapat  menjamin perbaikan atas masalah-masalah dalam implementasi  Perda  Kota  Bandung  Nomor  9 Tahun  2010  Tentang  Retribusi  Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Melakukan follow up serta  perbaikan-perbaikan  melalui  langkah konkrit  serta  dengan  diimbangi  sanksi  yang tegas tentu akan lebih mudah dalam mencapai perbaikan
masalah-masalah dalam implementasi Perda tersebut. Dengan demikian,  apabila  langkah-langkah  tersebut dilaksanakan  dengan  baik,  maka  akan  tercipta solusi  yang  bersifat  solutif  dalam  mengatasi permasalahan dalam Implementasi Perda Kota bandung Nomor 9 tahun 2010.

## SIMPULAN
a. Besaran  tarif  yang  dibebankan  kepada pengguna  fasilitas  parkir  di  tepi  jalan umum Kota Bandung belum sesuai dengan ketentuan  tarif  parkir  yang  tercantum dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Bandung Nomor  9  Tahun  2010  Tentang  Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir Kota Bandung. Hal ini dikarenakan oleh: minimnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan  parkir  di  tepi  jalan  umum; lemahnya  ketaatan  petugas  parkir  dalam melaksanakan  ketentuan  yang  berlaku  di dalam Perda tersebut; minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan
retribusi  parkir  di  tepi  jalan  umum  Kota Bandung;  dan  belum  adanya  tindakan yang  tegas  dari  Dinas  Perhubungan  Kota Bandung  terhadap  pelanggaran  dalam
pelaksanaan  pemungutan  retribusi  parkir di tepi jalan umum Kota Bandung.
b. Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan terhadap  adanya  tempat  parkir  liar  di  tepi jalan  umum Kota Bandung belum mampu mengatasi  keberadaan  tempat  parkir  liar tersebut. Hal ini disebabkan oleh
lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan  Kota  Bandung  terhadap adanya  tempat  parkir  liar  di  tepi  jalan umum  dan  belum  adanya  sanksi  yang tegas  yang  dapat  memberi  efek  jera  dari Dinas Perhubungan Kota Bandung terhadap petugas parkir liar.
c. Solusi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan untuk menanggulangi permasalahan dalam implementasi Perda Kota Bandung Nomor 9  Tahun  2010  adalah:  melalui  evaluasi pelaksanaan  kebijakan  yang  dilakukan secara  berkala,  baik  evaluasi yang dilakukan di dalam internal Dinas Perhubungan  maupun  evaluasi  bersama
Komisi  B  DPRD  Kota  Bandung  melalui rapat  kerja  atau  rapat  dengar  pendapat; sosialisasi Peraturan Daerah Kota Bandung  Nomor  9  Tahun  2010  yang dilakukan  secara  terus  menerus  terhadap masyarakat; pengawasan sekaligus penertiban  terhadap  tempat  parkir  liar yang  dilakukan  oleh  Tim  Penertiban Parkir  UPT  Parkir  Dinas  Perhubungan Kota  Bandung.  Upaya  tersebut  belum dapat  menjadi  solusi  konkrit  dalam menanggulangi permasalahan penyelenggaraan  retribusi  parkir  di  tepi jalan umum di Kota Bandung dikarenakan oleh:  lemahnya  dalam  melaksanakan follow  up hasil  evaluasi  yang  telah dilakukan  pihak  Dinas  Perhubungan; belum  adanya  ketegasan  dari  Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan  retribusi  pelayanan  parkir  di
tepi  Jalan  Umum  Kota  Bandung;  dan belum adanya ketegasan dari sisi pemberian sanksi oleh Dinas Perhubungan Kota  Bandung  terhadap  petugas  parkir yang  melanggar  ketentuan  retribusi  parkir maupun  petugas  parkir  di  tempat  parkir liar di tepi jalan umum Kota Bandung.

## DAFTAR RUJUKAN
Creswell,  JW.  (2010). Reseach  Design Pendekatan,  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka pelajar Dunn, W.N. (2000). Analisis Kebijakan Publik (Edisi  Kedua). Yogyakarta:  Gadjah  Mada
University Press. Gandara, Yoga. (2013). Implementasi
Kebijakan Pemerintah Kota dalam Upaya Pemeliharaan  Ruang  Terbuka  Hijau  di Kota Bandung . Skripsi Sarjana PKn pada FPIPS UPI Bandung: Tidak diterbitkan. Moleong,  J.X.  (2000). Metode  Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Nurmalina, K dan Syaifullah. (2008). Memahami Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Laboratorium PKn.
Permana, S. (2009). Kebijakan Publik (Sebuah Tinjauan  Filosofis). Yogyakarta:  Ar-Ruzz Media. Sunggono,  B.  (1994). Hukum  dan  Kebijakan
Publik . Jakarta: Sinar Grafika.
Peraturan  Daerah  Kota  Bandung  Nomor  9 Tahun  2010  Tentang  Retribusi  Pelayanan Parkir  di  Tepi  Jalan  Umum  dan  Tempat Parkir Khusus.
Keputusan Walikota Bandung Nomor: 551/Kep.140-DisHub/2012 Tentang Penetapan  Lokasi  dan  Posisi  Parkir  di Tepi  Jalan  Umum  dan  Tempat  Khusus Parkir di Kota Bandung.