## NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan
Volume 5, Issue 3, Agustus 2024 DOI: https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.2944 Homepage: ejournal.nusantaraglobal.or.id/index.php/nusra
p-ISSN: 2715-114X e-ISSN: 2723-4649
pp. 1096-1108

## RUANG  LINGKUP  PENDIDIKAN:  PENGAPLIKASIAN  MAQASID  SYARIAH KAJIAN DALAM FIKIH PADA SISWA DI SMAN 1 PURWOKERTO
Iing Ilham Karuniawan * , Moh. Roqib Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Indonesia *Corresponding author email: 234120600048@mhs.uinsaizu.ac.id

## SCAATSBA Article History
Education is the main foundation in the formation of individuals with quality  and  integrity  in  society.  One  approach  that  can  be  applied  is the  application  of  Maqasid  Syariah  in  the  study  of  jurisprudence  for students at SMAN 1 Purwokerto.This article discusses the application of Maqasid Syariah in fiqh and utilizes the concept of maqasid sharia. Maqasid  Syariah  is  an  approach  that  emphasizes  the  core  or substance  of  Islamic  law,  therefore  maqasid  sharia  more  clearly identifies  Islam.  In  the  context  of  fiqh,  the  clearer  application  of  the maqasid  sharia  method  will  open  up  a  broader  and  deeper interpretation  of  Islamic  law.This  research  aims  to  explore  the  scope of  application  of  Maqasid  Syariah  in  fiqh  learning  in  senior  high schools.  The  research  method  used  is  descriptive  analysis  with  a qualitative  approach,  involving  literature  study  and  interviews  with teachers and students. The research results show that the  application of  Maqasid  Syariah  in  fiqh  learning  at  SMAN  1  Purwokerto  has  a positive  impact  on  the  formation  of  students'  character  and  their understanding of Islamic teachings. The implication of this research is the  need  to  develop  a  curriculum  that  integrates  Maqasid  Syariah principles  as  part  of  Islamic  education  in  schools  to  support  the formation of a generation that is responsible and has noble character in  society.  This  article  discusses  in  detail  the  concept  of  Maqasid Sharia,  and  describes  its  application  in  several  areas  of  fiqh  such  as muamalah, worship, and muamalat. Through this analysis, this article provides  an  overview  of  the  importance  of  understanding  and implementing  maqasid  sharia  in  facing  changing  times  and  the complexity of contemporary problems in Muslim society.
Keywords: Students, Education, Application Of Maqasid Sharia, Fiqh Studies

## Received: 13 Juni 2024
Revised:  15 Juli 2024 Published: 06 Agustus 2024
Copyright © 2024, The Author(s).
How  to  cite: Karuniawan,  I.,  I.,  Roqib,  M.  (2024).  RUANG  LINGKUP  PENDIDIKAN:  PENGAPLIKASIAN  MAQASID  SYARIAH KAJIAN DALAM FIKIH PADA SISWA DI SMAN 1 PURWOKERTO. NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan , 5 (3), 1096– 1108. https://doi.org/10.55681/nusra.v5i3.2944
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## LATAR BELAKANG
Seketika  kita  perlu  tahu  tentang pendidikan  yang  nantinya  bisa  diartikan yaitu: membentuk individu yang berkualitas  dan  memiliki  peran  yang signifikan dalam pengembangan masyarakat. Seiring dengan perkembangan
zaman, pendekatan pendidikan  pun  mengalami  transformasi untuk  menyesuaikan  dengan  tuntutan zaman  dan  kebutuhan  masyarakat.  Salah satu pendekatan yang semakin
mendapatkan perhatian adalah
pengaplikasian  Maqasid  Syariah  dalam kajian fikih, terutama di kalangan siswa di sekolah menengah.
Pada  era  globalisasi  ini,  tantangan pendidikan  semakin  kompleks.  Hal  ini mendorong  para  pemangku  kepentingan di  bidang  pendidikan  untuk  memperkaya metode  dan  materi  pembelajaran  yang dapat  mencakup  aspek-aspek  kehidupan modern  sekaligus  tetap  berpegang  pada nilai-nilai  Islam  yang  murni.  Maqasid Syariah,  yang  merupakan  prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasar, menawarkan  kerangka  kerja  yang  kuat untuk  mengintegrasikan  nilai-nilai  agama dalam pembelajaran fikih.(Sutisna,
Neneng  hasanah,  Arlinta  Prasetian  Dewi dkk, 2021)
Dalam  konteks  ini,  penelitian tentang  pengaplikasian  Maqasid  Syariah dalam  kajian  fikih  pada  siswa  di  SMAN 1  Purwokerto  menjadi  relevan  dan penting  untuk  dilakukan.  SMAN  1 Purwokerto,  Sebagai  sebuah  institusi pendidikan  menengah  di  Indonesia, sekolah  memiliki  peran  penting  dalam membentuk  karakter  dan  pemahaman agama siswa. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian  ini  adalah  menggali  ruang lingkup  penerapan  Maqasid  Syariah dalam  pembelajaran  fikih  di  sekolah
tersebut
Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana Maqasid Syariah  dapat  diterapkan  dalam  fikih  di  SMAN 1  Purwokerto,  diharapkan  dapat  berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di lingkungan sekolah. menengah serta membentuk generasi yang memiliki pemahaman  agama  yang  kuat  serta  moralitas yang  tinggi.  Karenanya,  penelitian  ini  sangat relevan  dalam  konteks  pendidikan  Islam  di Indonesia.
Dalam hal ini peneliti menulis dengan memiliki  tujuan  utama  yaitu  Menyelidiki pemahaman  siswa  terhadap  prinsip-prinsip Maqasid  Syariah  dalam  konteks  kajian fikih,  Menganalisis  metode  dan  strategi pembelajaran yang digunakan dalam mengaplikasikan  Maqasid  Syariah  dalam pembelajaran fikih di SMAN 1 Purwokerto, Mengidentifikasi  faktor-faktor  pendukung dan  penghambat  dalam  penerapan  Maqasid Syariah dalam pembelajaran fikih, Mengevaluasi  dampak  penerapan  Maqasid Syariah  dalam  pembelajaran  fikih  terhadap pemahaman  agama  dan  karakter  siswa  di SMAN  1  Purwokerto.  Karena  kajian  ini sebagai  bagain  dari  disiplin  ilmu  yang memang  sangatlah  penting.  Maka  dari  itu cara  untuk  lebih  mengerti  bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari- hari dengan terhadap siswa di era sekarang. Selain  itu  mengidentifikasi  prinsip-prinsip utama maqasid syariah dan bisa memperkaya  hasanah  keilmuan  kita  secara umum nanti. Menyoroti pentingnya penggunaan  Maqasid  Syariah  di  kalangan siswa  sebagai  pendekatan  yang  responsif terhadap  perubahan  zaman  dan  dinamika masyarakat  Muslim.  Dengan  mencapai tujuan-tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang penting dalam
meningkatkan  mutu  pendidikan  Islam  di SMAN  1  Purwokerto  dan  memberikan pemahaman  yang  lebih  mendalam  tentang implementasi  Maqasid  Syariah  dalam situasi pendidikan formal di Indonesia.
Penelitian  ini  sangat  relevan  dalam konteks  pendidikan  agama  Islam  di Indonesia Khususnya di SMAN 1
Purwokerto,  adapun  komponennya  yaitu pengembangan
pendidikan Islam, pembentukan karakter siswa dan penyelarasan  dengan  kurikulum  nasional.
Pengembangan
pemahaman dan implementasi hukum Islam karena Memperdalam  Pemahaman  Hukum  Islam. Penelitian ini membantu dalam memperdalam  pemahaman  tentang  hukum Islam  dengan  menekankan  pada  substansi atau  inti  hukum,  bukan  hanya  pada  aspek formal  atau  ritual  semata.  Hal  ini  penting untuk  memastikan  bahwa  hukum  Islam diterapkan secara efektif dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat. Selanjutnya Mengahadapai  Tantangan  Kontemporer, Dengan mempertimbangkan konsep maqasid  syariah,  penelitian  ini  relevan dalam  menghadapi  tantangan-tantangan kontemporer yang kompleks. Metode substansial  memungkinkan  adaptasi  hukum Islam  terhadap  perkembangan  zaman  dan dinamika  sosial  yang  terus  berubah.  Serta bisa juga Mendorong Keadilan dan Kesejahteraan,  Melalui  Maqasid  Syariah, penelitian  ini  dapat  membantu  dalam mempromosikan  prinsip-prinsip  keadilan, kesejahteraan,  dan  kemaslahatan  umat manusia  dalam  masyarakat.  Berikutnya Memberikan Panduan Praktis dengan mengilustrasikan aplikasi metode substansial  dalam  berbagai  bidang  fikih seperti  muamalah,  ibadah,  dan  muamalat. Dalam hal yang sudah dituliskan itu sebagai relevandi  yang  patut  untuk  menjadi  dasar
dan  pentingnya  diadakan  penelitian  ini  dan nantinya bisa menjadi rujukan dari beberapa  peneliti  untuk  meneliti  dengan konteks yang sama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  memilih  pendekatan kualitatif  dengan  teknik  analisis  deskriptif karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang bagaimana  Maqasid  Syariah  diterapkan dalam  pembelajaran  fikih  di  SMAN  1 Purwokerto  serta  dampaknya  terhadap pemahaman  agama  dan  karakter  siswa. Strategi yang digunakan mencakup melakukan  studi  pustaka  serta  observasi terhadap  proses  pembelajaran  pendidikan agama Islam, melakukan Wawancara terhadap  siswa  dan  guru,  melakukan pengumpulan data berupa dokumentasi dan menganalisis data secara deskriptif. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan penelitian  seperti  ini  dapat  memberikan suatu  pemahaman yang lebih komprehensif tentang  pengaplikasian  Maqasid  Syariah dalam  pembelajaran  fikih  pada  siswa  di SMAN  1  Purwokerto  serta  memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Ruang  Lingkup  Pendidikan  di  Ranah SMAN 1 Purwokerto
Pendidikan merupakan proses
terstruktur yang bertujuan untuk mentransfer  pengetahuan,  keterampilan, nilai,  dan  sikap  kepada  individu  melalui berbagai  metode  dan  pengalaman  belajar. Secara  luas,  pendidikan  tidak  hanya  terjadi dalam  konteks  pengajaran  di  lembaga- lembaga  formal  seperti  sekolah  dan perguruan  tinggi,  tetapi  juga  meliputi
pembelajaran  yang  terjadi  di  lingkungan informal  seperti  keluarga,  masyarakat,  dan tempat  kerja.  Pendidikan  merupakan  suatu proses  yang  berkelanjutan,  yang  dimulai sejak  individu  lahir  dan  terus  berlangsung sepanjang  kehidupannya.  Tujuan  utama pendidikan adalah untuk membentuk individu yang lebih baik dan berkompetensi tinggi,  berdaya  saing,  dan  bertanggung jawab  serta  mampu  berkontribusi  secara positif dalam masyrakat.
Pendidikan  juga  melibatkan  proses pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir,  yang  melibatkan  interaksi antara  guru  dan  siswa.  Proses  ini  tidak hanya  mencakup  transfer  pengetahuan  dan ketrampilan, tetapi juga penambahan karakter, pengembangan kemampuan kritis, kreatif dan berpikir analitis serta pemu[pukan  nilai  moral  dan  etika.(Desi Susilawati, 2024)
Komponen  utama  yang  lainya  dalah siswa.  Siswa  adalah  individu  yang  sedang menjalani  proses  pendidikan  di  suatu Instansi  pendidikan  ],  seperti  sekolah  atau lembaga  pendidikan  yang  lain.  Istilah ―siswa‖  umumnya  merujuk  kepada  mereka yang  belum  mencapai  tingkatan  tertentu dalam  pendidikan  formal  seperti  belum lulus  atau  belum memperoleh gelar akademik.
SMAN  1  Purwokerto  merupakan lembaga pendidikan yang berlatar belakang multikultur dilihat dari beberapa segi  yaitu: pendidik,  tenaga  kependidikan  mauapun siswanya  serta  wali  siswanya.  Sekolah  ini beralamat  di  Jalan  gatot  Subroto  No.  73 Kelurahan  Kranji,  Kecamatan  Purwokerto Timur,  Kabupaten  Banyumas,  Provinsi Jawa  Tengah.  Sekolah  ini  didirikan  pada tanggal  1  Agustus  1958  berdasarkan  Surat Keputusan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan  No:4791/B.III  Tanggal  21
September  1958.  Sekolah  ini  menjadi favorit  ke  wilayah  Banyumas  dikarenakan prestasi yang gemilang serta pembelajarannya  unggul.  Akreditasi  yang ditorek  oleh  sekolah  ini  adalah  A.  Serta lulusandari  sekolah  ini  siswanya  banyak yang menjadi orang yang berpengaruh.

## Prinsip Dasar Maqasid Syariah dan Pengembangan Hukum Fikih
Konsep  Maqâshid  Al-Syarî‘ah  akan dijelaskan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan makna lughawi (bahasa)  dan  ishtilahi  (terminologi)  dari kata  tersebut  Secara  bahasa,  Maqâshid  Al- Syarî‘ah  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu maqâshid  dan  syari‘ah.  Maqâshid  adalah bentuk  jamak  dari  kata  maqshad  yang mengacu  pada  kesengajaan,  maksud,  atau tujuan.(Busyro, 2019)
Maqasid
Syariah merupakan pendekatan  yang  berfokus  pada  suatu  hal tentang  tujuan  utama  (maqasid)  yang seharusnya  untuk  dicapai  oleh  syariat. Penerapan  prinsip-prinsip  dasar  Maqasid Syari'ah dalam penafsiran dan pengembangan  hukum  fiqih  kontemporer adalah  upaya  untuk  mengaktualisasikan tujuan-tujuan  dasar  dari  syari'ah  Islam dalam konteks kehidupan modern. Maqasid Syari'ah,  yang  secara  harfiah  berarti "tujuan-  tujuan  syari'ah,"  berfungsi  untuk melindungi  5  komponen  berupa:  manusia: Agama  (din),  jiwa  (nafs),  akal  (aql), keturunan (nasl), harta (maal), dan kehormatan (‗arot).
1. Keadilan Sosial
a. Distribusi Kesejahteraan
Salah  satu  dari  tujuan  Maqasid adalah  memelihara  kekayaan  materi yang  mencakup  keadilan  dalam distribusi kekayaan. Interpretasi fiqih yang berorientasi pada maqasid
dapat  mendukung  kebijakan  yang memastikan  distribusi  sumber  daya yang adil dan mengurangi kesenjangan sosial.
b. Kesejahteraan Kolektif Fiqih  yang  berfokus  pada  maqasid akan  mendorong  tindakan-tindakan yang mendukung kesejahteraan umum,  seperti  zakat,  wakaf,  dan berbagai  bentuk  amal  yang  berfungsi sebagai  jaring  pengaman  sosial  bagi yang kurang mampu.(Sya‘bani, 2015)
2. Ekonomi
Maqasid Syariah menekankan keadilan  dan  kemakmuran  dalam  transaksi ekonomi.  Ini  berarti  mendukung  praktik bisnis  yang  etis,  menghindari  riba,  dan memastikan  transaksi  yang  adil  dan transparan.  Selain  itu  juga    Dengan  fokus pada  perlindungan  dan  pemanfaatan  harta, maqasid  mendorong  kebijakan  ekonomi yang  mendukung  pemberdayaan  umat melalui  pendidikan,  pelatihan  dan  peluang usaha yang berkelanjutan.
Contoh  Substansial  :  Pengembangan ekonomi  syariah  melalui  maqasid  dapat mendorong pengembangan instrumen keuangan yang etis, seperti sukuk (obligasi syariah)  dan  pembiayaan  mikro  yang mendukung usaha kecil dan menengah.
Dengan menggunakan metode substansial,  fiqih  bukan  hanya  berfungsi untuk  hukum  saja  tetapi  juga  sebagai mekanisme  untuk  mencapai  tujuan  sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia yang lebih luas.  Ini  menjadikan  hukum  Islam  lebih relevan  dan  aplikatif  dalam  konteks  dunia modern.(ʿAuda, 2008).
Ada beberapa cara penerapan prinsip- prinsip  tersebut  dalam  penafsiran  dan pengembangan hukum fikih kontemporer:
1. Pemahaman Kontekstual
2. Pengutamaan  Kemaslahatan  (Chapra,
2000)
3. Fleksibilitas dan Dinamisme(Abdul Helim, 2019)
4. Prioritas pada Perlindungan Lima Prinsip Utama  yang  terdiri  dari  :  Agama,  Jiwa, Akal,  Nasl,  harta  dan  Kehormatan (Wahyudi, 2007).
5. Penafsiran hukum harus mempertimbangkan  realitas  sosial  dan Penggunaan  Istihsan  dan  Maslahah Mursalah
6. Penyesuaian  dengan  Realitas  Sosial perkembangan  zaman.  Misalnya,  dalam menangani  masalah-masalah  gender, lingkungan,  atau  hak  asasi  manusia, pendekatan maqasid memungkinkan hukum  Islam  untuk  beradaptasi  dengan norma-norma  internasional  ketika  tidak ada  perselisihan  di  dalam  hukum syariatnya. Contoh penerapannya:
a. Ekonomi Syariah Dalam mengembangkan produk- produk  keuangan  syariah,  prinsip maqasid  mengarahkan  agar  produk tersebut tidak hanya bebas riba, tetapi juga  memberikan  manfaat  ekonomi bagi masyarakat luas, seperti meningkatkan  inklusi  keuangan  dan memberantas  kemiskinan.(Dusuki  & Bouheraoua, 2011)
b. Tekhnologi Medis
Hukum  terkait  transplantasi  organ, inseminasi  buatan,  dan  penggunaan teknologi medis modern harus mempertimbangkan perlindungan jiwa  (nafs)  dan  kesehatan  (siha) dalam kerangka maqasid.
Dengan  mengintegrasikan  prinsip- prinsip Maqasid Syari'ah  dalam penafsiran dan pengembangan hukum fiqih,  ulama  dan  cendekiawan  Islam dapat memberikan solusi yang relevan  dan  bermanfaat  bagi  umat
Islam  di  era  kontemporer,  sehingga hukum Islam tetap hidup dan dinamis dalam  menghadapi  tantangan  zaman (Muhammad  Al-Tahir  Ibn  ashur,
2013).
Tantangan dan Hambatan Dalam Menerapkan Maqasid Syariah pada fikih di Era Modern
Penerapan  metode  Maqasid  Syari‘ah dalam  fiqih  di  era  modern  menghadapi berbagai  tantangan  dan  hambatan  yang kompleks.  Berikut  adalah  beberapa  di antaranya:
1. Resistensi dari Kalangan Tradisionalis Kalangan  tradisionalis  dalam  umat Islam  cenderung  berpegang  teguh  pada interpretasi  klasik  dan  lateral  dari  teks-teks syariah. Mereka sering kali skeptis terhadap Inovasi atau reinterpretasi hukum. Hambatan diantaranya adalah:
a. Ketidakpercayaan terhadap Ijtihad Modern  :Kalangan  tradisionalis  sering kali  meragukan  ijtihad  modern  karena dianggap menyimpang dari metodologi klasik.
b. Pemahaman  yang  Kaku  :  Adanya pemahaman  yang  kaku  dan  tidak fleksibel  terhadap  teks-teks  syariah membuat  penerapan  prinsip  Maqasid yang lebih kontekstual menjadi sulit.
c. Stigma  Inovasi  :  Inovasi  dalam hukum sering  kali  dicap  sebagai  bid'ah  (hal baru  yang  sesat)  sehingga  menghadapi penolakan keras dari kelompok- kelompok konservatif.(Kamali, 2010).
2. Ketidakpastian  dan  Kompleksitas  Sosial Kontemporer Era modern ditandai dengan perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  teknologi yang sangat cepat. Kondisi ini menciptakan situasi  yang  kompleks  dan  dinamis,  yang tidak  selalu  mudah  diprediksi  atau  diatur
oleh hukum-hukum klasik yang berasal dari konteks  sejarah  yang  sangat  berbeda. Hambatan diantaranya adalah:
a. Kesulitan  dalam  Kontekstualisasi  :
Menerapkan  prinsip-prinsip  Maqasid untuk isu-isu kontemporer
membutuhkan kemampuan untuk memahami  konteks  modern  secara mendalam  yang  sering  kali  sulit dicapai.
b. Beragam Interpretasi:
Berbagai pandangan  dan  interpretasi  tentang bagaimana Maqasid seharusnya diterapkan dapat menyebabkan kebingungan  dan  ketidaksepakatan  di kalangan ulama dan masyarakat.
c. Konflik dengan Sistem Hukum
Nasional  :  Di  banyak  negara  Muslim, hukum  Islam harus beradaptasi dengan sistem  hukum  nasional  yang  sekuler atau  berbasis  hukum  lain,  yang  bisa menyebabkan konflik atau penyesuaian yang rumit (Nyazee, 1994).
Metode  Substansial  (Maqasid  Syariah) dapat  Memperkaya  Interpretasi  Fikih Terhadap Isu-isu Kontemporer
Metode substansial (Maqasid Syari'ah)  adalah  pendekatan  yang  berfokus pada  tujuan  dan  maksud  dari  syariah  Islam (hukum Islam) dalam menjaga dan memelihara  kesejahteraan  umat  manusia. Pendekatan  ini  menekankan  pada  prinsip- prinsip dasar dan tujuan utama dari hukum- hukum  Islam,  seperti  perlindungan  yang dimaksud konteks isu-isu tersebut, kontemporer  seperti  hak  asasi  manusia, keadilan  sosial,  dan  ekonomi,  metode Maqasid Syari'ah dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk memperkaya  interpretasi  fiqih.  Berikut adalah  penjelasan  bagaimana  Maqasid
Syari'ah  dapat  digunakan  dalam  berbagai konteks ini:(Rusdaya Basri, 2019).
1. Hak Asasi Manusia Maqasid Syari'ah
menekankan pentingnya
perlindungan terhadap kehidupan  dan  martabat  manusia.  Ini dengan prinsip yang menekankan hak untuk hidup  dan  martabat  Yang  tidak  diganggu gugat.  Dengan  menggunakan  pendekatan Maqasid,  ulama dapat  menafsirkan hukum- hukum  Islam  untuk  memastikan  bahwa hak-hak dasar ini dilindungi dan dipromosikan.(Misbahuddin, 2013).
a. Zakat Wakaf
Konsep  zakat  (sedekah  wajib)  dan wakaf  (sumbangan  amal)  dalam  Islam dapat diinterpretasikan melalui Maqasid Syari'ah untuk memberdayakan  ekonomi  masyarakat dan  membantu  mereka  yang  kurang
beruntung, yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Dengan mengadopsi
pendekatan Maqasid  Syari'ah,  interpretasi  fiqih dapat diperluas untuk mencakup dimensi-dimensi  moral  dan  etika  yang relevan  dengan  isu-isu  kontemporer. Hal  ini  memungkinkan  hukum  Islam untuk  lebih  adaptif  dan  responsif terhadap  perubahan  dan  kebutuhan zaman,  sementara  tetap  setia  pada prinsip-prinsip  dasar  yang  diajarkan oleh agama. Maqasid Syari'ah menawarkan  kerangka  kerja  yang dinamis  untuk  menafsirkan  hukum Islam,  yang dapat  menjawab tantangan modern dengan cara yang adil,
manusiawi,  dan  inklusif  (Musolli,
2018).
Pengaplikasian  Maqasid  Syariah  pada Siswa di SMAN 1 Purwokerto
Penerapan  Maqasid  Syariah  pada siswa  di  SMA  dapat  dilakukan  melalui berbagai  cara yang  bertujuan  untuk membentuk  karakter,  pemahaman  agama, dan  perilaku  siswa  yang  sesuai  dengan prinsip-prinsip  Islam.  Berikut  beberapa contoh:
1. Pendidikan  Karakter  Yang  berbasis Maqasid Syariah
Guru  PAI  dapat  mengintegrasikan dalam  materi  pembelajaran  sehingga  nanti siswa  mampu  dan  memahami  hukum- hukum agama secara teknis.
2. Kegiatan Ekstrakurikuler dengan Muatan Islam
Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan  ekstrakurikuler  seperti  kajian agama,  pengajian  atau  diskusi  agama  dan yang  menjadi  panitia  utamanya  adalah Rohani Islam (ROHIS)
3. Pembinaan Sikap Toleransi dan Kepedulian
Sekolah dapat menyelenggarakan kegiatan  yang  mendorong  siswa  dan menghormati perbedaan. Salah satu contohnya  mengadakan  kegiatan  Sehari Bersama  Rohis,  rokat  dan  Rokris.  Dalam momentum  ini  ada  3  agama  yang berkegiatan  bersama  yaitu  agama  Islam, Kristen dan Katolik. Kegiatan ini dilaksanakan  disekolah  selama  satu  hari. Dalam kegiatan ini siswa tersebut melakukan proses pembelajaran dan permainan supaya merasakan tingkat toleransi dan kebersamaan yang tinggi

## Pengaplikasian Maqasid Syariah Secara Komprehensif
1. Pengaplikasian  terhadap  Materi  Kelas XI Pernikahan Dalam Islam
Dalam  proses  pembelajaran  PAI,  ada materi  dikelas  XI  tentang  Pernikahan
Dalam Islam. Dalam hal ini guru
mengintegrasikan  Maqasid  Syariah  dengan materi tersebut dengan cara Anak Mempraktikkan  Prosesi  pernikahan  dari awal  sampai  Akhir  dan  juga  ada  yang berperan  seperti  layaknya  KUA.  Proses  ini sangatlah  penting  karena  ini  menjadi  bekal siswa  untuk  melangsungkan  pernikahan dikemudian  hari  pada  saat  mereka  sudah siap.  Dalam  proses  di  KUA  nantinya adanya  pencatatan  Akad  Nikah,  jadi  anak akan  mengerti  betapa  pentingnya  catatan akad  nikah.  Karena  catatan  itu  menjadi bagian dokumen secara resmi yang berkaitan  dengan  dokumen  negara  dan nantinya  bisa  dikatakan  nikah  sah  secara agama dan negara.
2. Beberapa  Pandangan  Ulama  Mengenai Pencatatan akad Nikah
Penelusuran  pandangan  ulama  terkait pencatatan  akad  nikah  tidak  ditemukan dalam  kitab-kitab  fiqih  klasik,  karena  pada masa  itu,  pencatatan  ini  tidak  dianggap sebagai kebutuhan yang perlu dipelajari.
Namun,  ketika  umat  Islam  mulai berkembang  di  berbagai  wilayah  dunia Islam,  isu  pencatatan  akad  nikah  menjadi semakin  relevan.  Diperlukan  pembuktian akan  legalitas  hubungan  suami  istri,  dan pencatatan  akad  nikah  menjadi  suatu keharusan  sebagai  dokumen  resmi  negara. Pandangan  ulama  tentang  pencatatan  akad nikah mulai  muncul ketika kebutuhan akan pencatatan  ini  mulai  timbul  pada  abad  ke- 19.  Dalam  pandangan  fiqih,  perbedaan tidak  dapat  dihindari.(Abu  Yazid  Adnan Quthny dkk., 2022).
Perbedaan  ini  timbul  karena  sudut pandang  yang  beragam  dari  setiap  ulama dalam menafsirkan dan menempatkan suatu masalah.  Beberapa  ulama  sepakat  untuk melaksanakan  pencatatan  akad  nikah, ementara  yang  lain  hanya  mendukungnya sebagai bagian dari tata kelola administrasi,
dan  ada  yang  bahkan  menolaknya  sama sekali (Abdul Helim, 2017).
Perbedaan  ini  timbul  karena  sudut pandang  yang  beragam  dari  setiap  ulama dalam menafsirkan dan menempatkan suatu masalah.  Beberapa  ulama  sepakat  untuk melaksanakan  pencatatan  akad  nikah, sementara  yang  lain  hanya  mendukungnya sebagai bagian dari tata kelola administrasi, dan  ada  yang  bahkan  menolaknya  sama sekali.(Abdul Helim, 2017).
3. Dasar Hukum Pencatatan Nikah Beberapa  ayat  Al-Qur'an  membahas tentang  pencatatan  atau  dokumentasi  suatu peristiwa.  Salah  satu  contohnya  dapat ditemukan  dalam  surat  Al-Baqarah  ayat 282,  di  mana  Allah  berfirman  tentang  hal ini yaitu:
ُهىُبُتْكٱَف ى ًّۭ ّمَسُّم  ٍٍۢلَجَأ ٰٓ ىَلِإ ٍنْيَدِب مُتنَياَدَت اَذِإ ۟آٰىُنَماَء  َنيِرَّلٱ اَهُّيَأٰٓ ـَي
Artinya:  ―Hai  orang-orang  yang beriman,  apabila  kamu  bermuamalah  tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan…‖
Berkaitan  dengan  pencatatan  ini, Allah  juga  berfirman  dalam  Q.S  anNabā‘, 78: 29 sebagai berikut :
ا ب تِك ُو نْيَص ْحَا ٍءْيَش َّلُكَو
Artinya:  ―Dan  segala  sesuatu  telah kami catat dalam suatu kitab‖.
Begitu  juga  Allah  berfirman  dalam Q.S al-Qamar, 54: 52 yaitu:
َو
ِرُبُّزلا ىِف ُهْىُلَعَف ٍءْيَش ُّلُك
Artinya:  ―Dan  segala  sesuatu  yang telah  mereka  perbuat  tercatat  dalam  buku- buku  catatan‖.  (M  Alvin  Nuzi  Khairi Mazin, 2022).
Pentingnya  pencatatan  ini  menjadi jelas  ketika  catatan  tersebut  dibutuhkan kapan  pun.  Ini  tercermin  dalam  firman Allah  dalam  surat  at-Takwir  ayat  81:10, seperti berikut :
:  ْت َر ِشُن  ُفُح ُّصلا اَذِاَو

## Artinya: ―Dan apabila catatan-catatan
(amal perbuatan manusia) dibuka‖.
4. Penelitian  tentang  ‗Illah  dan  Hikmah Pencatatan Akad Nikah
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa adanya  perjanjian  transaksi  merupakan alasan  hukum  dari  pencatatan  ini.  Oleh karena  itu,  pencatatan  tersebut  diwajibkan. Interpretasi  ini  sejalan  dengan  pandangan ulama  tafsir  tentang  ayat  282  surat  Al- Baqarah,  yang  menekankan  pentingnya registrasi dalam transaksi perusahaan dalam jangka  waktu  tertentu.  Adanya  kesamaan dalam  "illah"—perjanjian  transaksi  yang dapat melibatkan pemberi utang— menyebabkan  utang  ini  muncul.  dan penerima  utang,  penjual  dan  pembeli,  atau pihak  yang  menyewa  dengan  pemilik barang yang disewakan(Sayyad, 2018).
Sama  halnya  dengan  transaksi  bisnis, akad  nikah  juga  memerlukan  pencatatan karena melibatkan akad dan transaksi antara orang tua atau wali perempuan dengan laki- laki yang akan menikahi anak perempuannya. Dalam akad pernikahan ini, akad dan transaksi terjadi saat seorang wali atau orang tua memberikan anak perempuannya  kepada  seorang  laki-laki yang  akan  menjadi  suaminya.  Setelah  akad dan  transaksi  tersebut  dilakukan,  tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya berpindah kepada suaminya, dan  melalui  akad  dan  transaksi  tersebut, keduanya  dinyatakan  sah  untuk  menjalin hubungan suami istri
Penjelasan tersebut menegaskan bahwa  pernikahan  tidak  hanya  merupakan akad,  tetapi  juga  sebuah  transaksi  yang melibatkan aspek kasih  sayang. Pernikahan dianggap sebagai akad dan transaksi karena melibatkan berbagai aspek, termasuk ketika membahas perceraian.
Walaupun  Islam  tidak  menginginkan perceraian, namun jika terdapat ketidaksehatan  dalam  hubungan  yang  tidak dapat  diatasi,  Islam  memperbolehkannya. Ini  menunjukkan  bahwa  pernikahan  pada dasarnya  adalah  suatu  akad  dan  transaksi yang  bisa  berakhir,  meskipun  tidak  dalam konteks  kontrak  pernikahan.  Selain  itu, seperti  yang  tercantum  dalam  surat  al- Ankabut  ayat  57,  setiap  orang  pasti  akan mengalami  kematian.  Oleh  karena  itu, hakikat  pernikahan  bisa  berakhir  dengan kematian  salah  satu  pasangan.  Pemahaman ini  juga  menegaskan  bahwa  pernikahan melibatkan  akad  dan  transaksi.  Alasan hukum  dari  akad  dan  transaksi  ini  adalah alasan  yang  dinyatakan  secara  langsung oleh  nash  (teks)  Al-Qur'an.  Dengan demikian,  kewajiban  untuk  mencatat  setiap transaksi  didasarkan  pada  dalil  yang  kuat. Alasan  ini  memenuhi  syarat-syarat  dan rukun-rukun  metode  qiyas  (Jamali  dkk., 2016).
Selain  itu,  metode  ini  memiliki  dasar dalam  Al-Qur'an,  yang  menjadikannya salah satu dapat ditemukan dalam surat Al- Hashr  ayat  59.  Qiyas  juga  didukung  oleh hadis  Rasulullah  Muhammad  SAW  yang menetapkan  suatu  hukum  ketika  Alquran dan  hadis  tidak  memberikan  solusi  yang tegas.  Logikanya,  mayoritas  ahli  ulus  al- fiqh  berpendapat  bahwa  hukum  Allah mempunyai tujuan (hikmah) bagi kesejahteraan umat manusia, yaitu alasan di balik  syariat  hukum  tersebut.  Jika  seorang peneliti  menemukan  karakteristik  tertentu yang  menjadi  dasar  hukum  dalam  nash (teks)  dan  juga  ada  dalam  kasus  yang sedang  dipertimbangkan,  maka  prinsip qiyas  dapat  diterapkan.  Pengkaji  dapat menetapkan  hukum  terhadap  suatu  kasus dengan  menyerupakannya  dengan  hukum
yang  tercantum  dalam  teks  (nas),  dengan maksud untuk mencapai kemaslahatan.
Dengan  demikian,  tuntutan  mengenai keabsahan  hukum  dapat  didukung  oleh kewajiban  mencatatkan  akad  nikah  yang diperoleh  melalui  qiyas.  Pencatatan  ini tidak  merupakan  hukum  baru;  sebaliknya, itu  adalah  penjelasan  dan  pengungkapan hukum  Allah  (al-kasyf  wa  al-iẓhār  li  al- ḥukm).  Hal  ini  sebanding  dengan  hukum wajibnya  'illah  yang  mencatat  semua transaksi  bisnis  dalam  jangka  waktu tertentu.  Nilai  yang  dapat  dipetik  dengan mendokumentasikan  akad  nikah  ini  adalah (Abdul Helim, 2019):
a. Kejelasan  hukum  terwujud  melalui keberadaan bukti yang kuat bagi pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  pernikahan, memudahkan dalam kedua pihak sehingga tercipta kerukunan.
b. Mendorong  terciptanya  keamanan  dan ketertiban sosial sehingga bisa menjadi suatu yang positif.
c. Membantu  mewujudkan  tatanan  sosial yang  lebih  baik,  seiring  dengan  nilai- nilai  keluarga  dan  moral  yang  dihargai oleh  masyarakat  dan  negara,  serta mendukung implementasi Undang- undang yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan sosial secara lebih efisien
d. Mendukung pencatatan akad nikah juga memberikan  perlindungan  hukum  bagi kedua  belah  pihak,  terutama  dalam  hal penerapan  nilai-nilai  agama,  budaya, dan  kepentingan  umum  lainnya  sesuai dengan  prinsip  dasar  negara  Pancasila. istri,  serta  memfasilitasi  pembuktian atas  sahnya  pernikahan.  Sebaliknya, pernikahan  yang  dilakukan  secara rahasia  tidak  menjamin  kepastian hukum dan bisa Mereka bisa menghadapi kesulitan dalam
pernikahan sehingga harus ada kordinasi  yang  jelas  supaya  tidak terjadi ketimpangan pengakuan identitas  anak.  Maka  dari  itu  perlunya kepahaman  antara  kedua  belah  pihak dan  juga  ketika  ada  sesuatu  hal  yang memang  kiranya  tidak  bisa  diatasi maka  harus  bertanya  kepada  sesorang yang memang mengerti di dalam ranah itu.    Setelah  semua  sudah  mengetahui, maka  nantinya  akan  menjadi  mudah dalam segala arah (Arif, 202).
5. Kategori Kemaslahatan Pencatatan Akad nikah
Dalam hal  ini  yang sudah dipaparkan maka bisa dipastikan pencatatan akad nikah adalah  dianggap  sebagai  langkah  untuk menjaga  prinsip-prinsip  syariat  karena dianggap dapat menjaga keturunan, kecerdasan,  jiwa,  kehormatan,  agama,  dan harta  (prinsip-prinsip  dasar).(Romadloni, 2023)  arenanya,  pentingnya  pencatatan akad nikah dikategorikan sebagai kepentingan penting (ḍarūrīyah). Dari sudut pandang ini, pencatatan akad nikah menjadi suatu  kewajiban,  dan  kelalaian  dalam  hal ini dapat menyebabkan pernikahan dianggap  tidak  sah.(Nuril  Farida  Maratus, 2020).
6. Status Hukum Pencatatan Akad Nikah
Dengan mempertimbangkan dari beberapa  banyaknya  manfaat  dan  kebaikan yang  terdapat  dalam  pencatatan  resmi  akad nikah,  serta  potensi  dampak  buruk  jika dilakukan  tanpa  pencatatan,  pencatatan akad  nikah  seharusnya  menjadi  salah  satu Karena  itu,  faktor  penentu  validitas  suatu akad  nikah  diperjelas.  Oleh  karena  itu, pencatatan  akad  nikah  menjadi  prasyarat yang wajib. Proses akad nikah hanya dapat dilakukan dengan kehadiran Pegawai Pencatat  Nikah  (PPN)  atau  Pembantu
Pegawai  Pencatat  Nikah  (PPPN)  untuk melakukan pencatatan.
Jika proses pencatatan  diabaikan  atau  tidak  sesuai dengan ketentuan  yang  berlaku, maka  akad nikah  dianggap  tidak  sah.  Pencatatan  akad nikah  sebagai  syarat  sah  akad  nikah menjadi  relevan  dengan  kondisi  saat  ini. Proses  pernikahan  yang  tercatat  secara resmi  memberikan  legitimasi  hukum  dan dapat  dipertanggungjawabkan  secara  legal serta  mendapatkan  perlindungan  hukum. Pencatatan akad nikah tidak hanya dipandang sebagai persyaratan hukum yang penting,  tetapi  juga  sejalan  dengan  prinsip- prinsip maqāṣid al-sharī‗ah yang merupakan  kehendak  Allah.  Oleh  karena itu,  pencatatan  akad  nikah  menjadi  suatu kebutuhan  yang  esensial  yang  tidak  boleh diabaikan. Sebagai opsi tambahan, pencatatan  akad  nikah  dapat  dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan (rukun) dari proses akad nikah (Ma‘sum, 2013).
Dalam  situasi  ini,  pencatatan  akad nikah dapat dimasukkan sebagai bagian dari rukun  saksi,  yang  dikenal  sebagai  saksi administratif. Bentuk saksi administratif ini adalah buku nikah, yang merupakan evolusi dari  peran  saksi  personal.  Selain  kehadiran dua  orang  saksi  yang  memenuhi  syarat, saksi  administratif  juga  dipersiapkan  saat pelaksanaan  akad  nikah.  Tujuan  dari keberadaan saksi administratif adalah untuk memberikan kesaksian yang dapat diandalkan setiap saat dan dapat dihadirkan kapan pun diperlukan, bahkan dapat dibawa ke  mana-mana  dan  berfungsi  sebagai  bukti jika  Dalam  perubahan  ini,  kesaksian  dari saksi personal sudah tidak relevan lagi. Jika saksi administratif dianggap sebagai bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  rukun  saksi, maka  jika  hal  ini  terlupakan  atau  tidak dimasukkan,  akad  nikah  yang  dilakukan dianggap tidak sah.(Musyafah, 2020)

## KESIMPULAN
Dari penjelasan tersebut, terdapat dua opsi  yang  diajukan  mengenai  pencatatan akad  nikah:  pertama,  sebagai  prasyarat untuk keabsahan akad nikah; kedua, sebagai bagian  dari  rukun  saksi,  khususnya  dalam bentuk  saksi  administratif.  Pencatatan  akad nikah  tampaknya  dapat  ditempatkan  dalam kedua  opsi  tersebut  dan  dianggap  sebagai bagian integral dari hukum Islam (fikih).

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Helim. (2017).
BELAJAR

## ADMINISTRASI MELALUI AL-
QURAN:  Eksistensi  Pencatatan  Akad Nikah (Cetakan Pertama). K-Media. Abdul  Helim.  (2019). MAQASID  AL- SHARI’AH  versus  USUL  AL-FIQH (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi  Hukum  Islam (Cetakan
Pertama). PUSTAKA PELAJAR. Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad
Muzakki, & Zainuddin. (2022).
Pencatatan Pernikahan Perspektif
Hukum  Islam  dan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974. Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam , 8 (1), 25–40.
Arif, K. M. (2020). PENGARUH MAQASHID
SYARIAH TERHADAP  FIQH  MUAMALAH DAN FATWA DALAM MEWUJUDKAN MODERASI
ISLAM. El-Arbah:  Jurnal  Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah , 4 (01), 1–16.
Busyro.  (2019). MAQASID  AL-SYARIAH (Pengetahuan  Mendasar  Memahami Maslahah) ( Cetakan Pertama). KENCANA.
Chapra,  M.  U.  (2000). The  future  of economics:  An  Islamic  perspective . Islamic Foundation . Desi  Susilawati.  (2024). PENGANTAR
ILMU PENDIDIKAN (Cetakan Pertama). WIDINA MEDIA UTAMA. Dusuki,  A.  W.,  &  Bouheraoua,  S.  (2011). THE FRAMEWORK

## OF MAQĀS.ID  AL-SHARĪʿAH  AND ITS  IMPLICATION  FOR  ISLAMIC
FINANCE. Islam  and  Civilisational Renewal .
Jamali,  L.  L.,  Zain,  L.,  &  Hasyim,  A.  F. (2016).  Hikmah  Walimah  Al-‗Ursy (Pesta  Pernikahan). Diya  Al-Afkar , IV (2), 165.
Kamali,  M.  H.  (2010). Shari’ah  law:  An introduction (Reprinted).  Oneworld Publ.
M  Alvin  Nuzi  Khairi  Mazin.  (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri  Agama  dan  Hukum  Islam. Jurnal  Riset  Hukum  Keluarga  Islam , 105–110.
Ma‘sum,  H.  E.  A.  (2013).  PERNIKAHAN
YANG TIDAK

## DICATATKAN
DAN PROBLEMATIKANYA.
Musãwa  Jurnal  Studi  Gender  dan Islam , 12 (2), 201.
Misbahuddin.  (2013). USHUL  FIQH  1 (Cetakan Pertama ). Alaudin University Press.
Muhammad Al-Tahir Ibn ashur. (2013). Ibn
Ashur  –  quite  courageously  –  also
addressed  the  sensitive  topic  of  the intents/Maq¥|id of Prophet Muhammad (ßAAS)*behind his
actions  and  decisions.  He  introduced criteria  to  differentiate  between  the
Prophetic  traditions  that  were  meant to  be  part  of  the  Islamic  law  and  the Prophetic  actions/  sayings  that  were meant  to  be  for  the  sake  of  specific purposes such as political leadership, court  judgment,  friendly  advice,
conflict  resolution,  etc.  But  Ibn Ashur’s  most  significant  contribution in this book has been the development of  new  Maq¥|id  by  coining  new (contemporary) terminology that were  never  formulated  in  traditional u|‰l al-fiqh. For example, Ibn Ashur developed the theory of the ‘preservation  of  lineage’  into  ‘the preservation of the family system’, the ‘protection  of  true  belief’  into ‘freedom  of  beliefs’,  etc.  He  also introduced the concepts of ‘orderliness’,  ‘natural  disposition’, ‘freedom’,  ‘rights’,  ‘civility’,  and ‘equality’  as  Maq¥|id  in  their  own right,  and  upon  which  the  whole Islamic  law  is .  Richmond, Surrey TW9 2UD, UK.
Musolli.  (2018).  MAQASID  SYARIAH:
KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER. At Turas , V (I), 61. Musyafah,  A.  A.  (2020).  PERKAWINAN DALAM  PERSPEKTIF  FILOSOFIS HUKUM  ISLAM. CREPIDO , 2 (2), 111–122.
Nuril  Farida  Maratus.  (2020).  Efektivitas Pencatatan  Perkawinan  Di  Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum). Khuluqiyya:  Jurnal  Kajian  Hukum dan Studi Islam , 68–83.
Nyazee, I. A. K. (1994). Theories of Islamic law:  The  methodology  of  ijtihād . International  Institute  of  Islamic
Thought and Islamic Research Institute . Romadloni,  F.  (2023).  PENCATATAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH. OPINIA  DE  JOURNAL ,
III(2).
Rusdaya  Basri.  (2019). USHUL  FIQH  1
(Cetakan Pertama). IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS.
Sayyad, M. A. (2018). URGENSI PENCATATAN  NIKAH  SEBAGAI

## RUKUN  NIKAH  ( STUDI KRITIS
PEMIKIRAN  SITI  MUSDAH  MULIA DAN  KHOIRUDDIN  NASUTION) .
8 (1).
Sutisna,  Neneng  hasanah,  Arlinta  Prasetian
Dewi  dkk.  (2021). PANORAMA MAQASHID SYARIAH ( Cetakan Pertama). CV. MEDIA SAINS
INDONESIA.

## Sya‘bani,  A.  (2015).  MAQASID  AL-
SYARI‘AH  SEBAGAI  METODE
IJTIHAD. Jurnal  Online  Kopertais
Wilayah IV , 8 (I), 1–16.
Wahyudi,  Y.  (2007). Is  Islamic  law secular?:  A  critical  study  of  Ḥasan Ḥanafi’s  legal  philosophy (1st  ed). Pesantren Nawesea Press. Auda, Ǧāsir. (2008). Maqasid al-Shariah as philosophy  of  Islamic  law:  A  systems approach (J. Auda , Ed.). The International Inst. of Islamic Thought.