POLITIK IDENTITAS:
(POLA KOMUNIKASI POLITIK TIM ELNINO CENTER PADA PERHELATAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2019)
Sofyan Alhadar 1 , Zulfikar Adjie 2 Kurniadi Hasan 3 1,3, Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna 2 Fakultas Ilmu Sosial,Universitas Negeri Gorontalo (alhadsof21@gmail.com) (zulfikaradjie@ung.ac.id) (yadiehz@gmail.com)

## Info Artikel
Sejarah Artikel: Diterima (Nov) (2022) Disetujui (Nov) (2022) Dipublikasikan (Nov) (2022)
Keywords:
Konstitusi Pemilu; Pola Komunikasi Politik; Rumah Ibadah; Abstrak ______________________________________________________________
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisa  sejauh  mana  strategi komunikasi  politik  yang  dibangun  oleh  Tim  Elnino  Center  pada perhelatan  pemilu  legislatif  tahun  2019.  Penelitian  ini  menggunakan metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus.  Adapun  lokasi penelitian  bertempat  di  Wilayah  Kota  Gorontalo.  Hasil  penelitian menunjukan  terdapat  pola  komunikasi  politik  Tim  Elnino  Center  di rumah ibadah (masjid) yang dapat diidentifikasi melalui stiker elnino center yang terletak di bagian-bagian aksesoris masjid. Oleh karena itu, dapat disimpulkan  bahwa, secara eksplisit pola komunikasi politik yang dibangun bertentangan dengan konstitusi pemilu No 8 Tahun 2015 hal itu  dikarenakan,  penggunaan  stiker  calon  elnino  dalam  proses pelaksanaanya  masih  didapati  pengurus  masjid  enggan  melepaskan disaat proses pemilihan berlangsung.

## 2022 Universitas Negeri Gorontalo
Under the license CC BY-SA 4.0

## PENDAHULUAN
Partisipasi  Politik  pada  negara  demokrasi  termasuk    pada    penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang sah oleh rakyat, pemilu sering dikatakan sebagai suatu tatanan  demokrasi  serta    mewujudkan  kedaulatan  rakyat  demi  menghasilkan  wakil
1 Dosen Universitas Bina Taruna Gorontalo
2 Dosen Universitas Negeri Gorontalo
3 Dosen Univeristas Bina Taruna Gorontalo

## JAMBURA JOURNAL CIVIC EDUCATION http://ejurnal.ung.ac.id/index.php./jacedu
E-ISSN :  2798-4818 P-ISSN: 2808-2249
rakyat serta  pemimpin yang  bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Pada hakekatnya pemilu demokratis telah menjadi sebuah budaya bagi perpolitikan indonesia. berkaitan  dengan  budaya  politik  dalam  hal  ini.  Berkaitan  dengan  pemilihan  umum, (Wardhani,  2018)  mengemukakan  bahwa  pemilu  merupakan  proses  demokrasi  yang dilaksanakan  baik  itu  di  negara  maju    yang  sudah  matang  demokrasinya,  maupun  di negara  berkembang yang demokrasinya  masih dalam tahap transisi yang  berorientasi hasil yang didasari pada pilihan rakyat sebagai pemegang hak penuh kekuasaan.
Berkaitan  dengan  pemilu,  indonesia  adalah  salah  satu  negara  yang  sangat mengedepankan hak demokrasi dalam pemilu. Pada Kontestasi politik pada pemilu tahun 2019,  menyimpan  banyak  misteri  dibalik  kemenangan  para  tokoh  politik.  Misteri  itu terungkap  dengan  adanya  temuan  kampanye  hitam  di  tempat-tempat  ibadah.  Jumlah pelanggaran  itu  berada  di  angka  176.493.  Tak  ada  yang  salah  dengan  hal  itu,  namun secara konstitusi terkait undang-undang pemilu telah jelas bahwa dalam pasal 69 UU RI No 8 Tahun 2015 melarang adanya para tokoh politik melakukan kampanye di rumah ibadah.  Namun  hal  itu  justru  tidak  berlaku  bagi  mereka  yang  ingin  mendapatkan kekuasaan.
Sejalan dengan kasus diatas, pola kampanye politik yang memanfaatkan rumah ibadah  juga  digambarkan  melalui  tokoh  politik  tim  elnino  center  yang  melakukan kampanye  samar-samar  (tidak  terlihat  tapi  nyata)  di  beberapa  masjid  yang  berada  di wilayah  kota  Gorontalo.  Hal  sejalan  dengan  program  unggulan  elnino  center  dimana mereka  berjanji akan  merenovasi  130  masjid  di  kota  Gorontalo  dengan  konsep  “digi mosque” atau dalam Bahasa yang sederhana masjid berbasi digital yang dimana semua fasilitas menggunakan teknologi.
Dari program yang ditawarkan ini tak ada yang salah, namun pertanyaanya adalah stiker  elnino  center  telah  menjadi  sebuah  panorama  baru  di  dalam  ruangan  masjid. Secara rasional bahwa, konsep “simbiosis mutualisme” kemungkinan besar akan terjadi. Dimana  masjid  akan  mendapatkan  fasilitas,  juga  bagi  tim  elnino  center  akan meningkatkan  elektabilitas.  Persepsi  yang  berkembang  di  masyarakat  saat  ini  adalah kebaikan  akan  dibalas  dengan  kebaikan  (Good  will  be  rewarded  with  kindness) begitupun  dengan  keburukan  akan  dibalas  dengan  keburukan  (Bad  things  will  be rewarded with ugliness). Stigma inilah terkadang menjadi senjata para elit politik yang
menggabungkan nuansa agama demi kepentingan politik. Oleh karena itu, tidak heran bagi sebagian para tokoh politik melakukan strategi-strategi khusus demi mendapatkan dukungan dari masyarakat.
Covert  dan  Wesburn  (Bashori,  2018)  mengemukakan  bahwa,  Legitimasi  atas keyakinan  (agama)  memiliki  peran  khusus  dalam  menentukan  seorang  pemimpin. Artinya,  agama  adalah  sebuah  “isyarat”  terkait  tentang  akidah  dan  tempat  beribadah adalah  praktik  secara  nyata  untuk  mengaktualisasikan  konsep  aqidah  itu.  Sehingga apabila seseorang memiliki keyakinan agama yang kuat misalnya islam, maka mereka (masyarakat)  akan  cenderung  meyakini  bahwa  setiap  kebaikan  yang  diaktualisasikan oleh seseorang dalam bentuk tindakan merupakan gambaran yang nyata bagi mereka. dan hal itu akan memberikan rasa simpati bagi mereka yang melihatnya.
Kecenderungan  atas  interaksi  politik  yang  dilakukan  di  tempat  ibadah  akan memberikan  pengaruh  terhadap  kesiapan  secara  individu  dan  kelompok  dalam  hal partisipasi  politik  (Bashori,  2018).  Strategi  politik  yang  terjadi  saat  ini,  cukup memberikan  gambaran  kepada  kita  bahwa  tempat  ibadah  memiliki  peranan  penting dalam  sepak  terjang  tokoh  politik.  (Yunus,  2019)  mengemukakan  bahwa,  berkaitan dengan pilihan politik masyarakat terhadap figur politik, selain ditentukan oleh faktor sosiologis, psikologis dan rasional, juga sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yang didalamnya terdapat interaksi secara langsung dalam kesehatan masyarakat itu sendiri.
Atas  argumentasi  tersebut,  kemungkinan  besar  skenario  terburuknya  adanya interaksi  politik  di  rumah-rumah  ibadah  misalnya  masjid  seperti  pernyataan  Bashori dalam tulisannya yang berjudul “pendidikan politik di era disrupsi”. Dalam hal ini, penulis mengambil  sebuah  perbandingan  mengapa  tempat  ibadah  sering  dijadikan  sebagai tempat interaksi politik saat ini. Hal itu dikarenakan oleh beberapa alasan diantaranya :
1. Berdasarkan  keyakinan  mayoritas  penduduk  indonesia  khususnya  penduduk Gorontalo  mayoritas  muslim.  Sehingga  keseharian  mereka  akan  berurusan dengan ibadah sholat lima waktu dalam sehari. Logisnya adalah, setiap hari masjid akan di huni dengan orang yang berbeda dari berbagai kalangan. Sehingga potensi figur politik akan sangat mudah dikenal apabila elit politik menggunakan rumah ibadah  sebagai  media  kampanye  baik  dalam  bentuk  pamflet,  poster  yang  di
tempelkan di bangunan masjid yang dibalut dengan konsep bantuan atas dasar hibah (sedekah) untuk pembangunan masjid.
2. Kecenderungan persaingan tempat ibadah dengan konsep yang mewah (berbasis digital) saat ini membuat para pengurus (ta'mirul masjid) tergiur menerima para donatur tanpa mempertimbangkan, menganalisis dan melihat lebih jauh dampak apa yang akan ditimbulkan.
Kehadiran  pencitraan  dalam  dunia  politik  akan  memberikan  keuntungan  yang lebih besar bagi setiap kandidat politik.  Hal ini dikarenakan tidak membutuhkan waktu yang lama dalam mempromosikan diri serta masyarakat akan lebih cenderung memilih berdasarkan  persepsi  dengan  apa  yang  mereka  lihat  apabila  itu  bersesuaian  dengan akidah mereka (Abdillah, 2013). Oleh karena itu, Persepsi akan terbentuk melalui opini atas  dasar  investasi  dari  kebaikan  kandidat  politik  baik  dalam  bentuk  materil  dan support sistem (Azhar, 2017).
Pada prinsipnya tak ada yang bisa memilah mana niat kebaikan dalam bentuk real dan  mana  kebaikan  yang  berselubung  kepentingan  politik.  Berkaitan  dengan  politik pencitraan. Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini akan membahas tentang Politik Pencitraan  Tim  Elnino  Center  Melalui  Rumah  Ibadah  di  Kota  Gorontalo  dengan menggunakan pendekatan Perspektif UU RI No 8 Tahun 2015.
Politik identitas sebetulnya telah banyak diteliti. Misalnya menurut Muhammad Habibi  dengan  judul Analisis  Politik Di  Indonesia  menjelaskan  bahwa  politik  identitas yang  sering  muncul  ke  permukaan  sejarah  modern  Indonesia  harus  ditangani  dan dikawal  secara  bijak  oleh  nalar  historis  yang  dipahami  secara  benar  dan  cerdas.  Saat proklamasi, jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 70 juta; sekarang di awal abad ke- 21 sudah menjadi sekitar 250 juta, membengkak lebih tiga kali lipat sejak 1945, telah muncul  sebagai  bangsa  terbesar  keempat  di  dunia  sesudah  Cina,  India,  dan  Amerika Serikat.Dengan masyarakat yang terdiri dari beranekaragam etnis, agama, dan budaya yang  berbeda,  masyarakat  Indonesia  dapat  saling  menghargai  dan  toleransi  antar perbedaan yang ada (habibi, 2018).
Penelitian selanjutnya yaitu tentang Politik identitas dalam pemilu 2019 menurut Arya Fernandes, Untuk kali pertamanya dalam sejarah pemilu di Indonesia, akan digelar pemilu presiden dan pemilu legislatif serentak pada hari yang sama. Survei-survei yang
dilakukan CSIS di lima provinsi pada Pilkada 2018 lalu memperkirakan kontestasi ketat antara Jokowi dan Prabowo diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Utara. (fernandes, 2018).
Persamaan  penelitian  ini  dengan  dua  penelitian  terdahulu,  penelitian  yang dilakukan oleh (habibi, 2018) berfokus pada politik identitas internasional yang diteliti di berbagai negara. Setiap negara politik identitasnya bergantung pada sebaran agama, ras,  dan  etnis.  Sedangkan  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  (fernandes,  2018) berfokus pada  politik  identitas  yang  terjadi  pada  pilkada di  jawa  barat  dan  sumatera. Sedangkan penelitian ini sama-sama meneliti tentang politik identitas tetapi fokus pada Komunikasi  politik  tim  elnino  center  pada  perhelatan  pemilu  legislatif  tahun  2019. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menarik untuk dikaji.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  penulisan  ini,  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif pendekatan  studi  kasus.  Sugiono  mengemukakan  bahwa  penelitian  studi  kasus merupakan  sebuah  instrumen  penelitian  yang  lebih  memfokuskan  pengembangan sumber  informasi  atas  program,  peristiwa  serta  aktivitas  kerja  yang  ingin  diteliti (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini fokus kasus yang dijadikan sebagai permasalahan yaitu pemilihan anggota legislatif pada tahun 2019.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## HASIL
Pola Komunikasi Politik Tim Elnino Center.
Elnino center adalah tim yang dibentuk untuk kepentingan politik Elnino Mohi. Tim ini beralamat di lingkungan masjid At-Taubah yang berbatasan dengan sipatana dan kota Gorontalo. Adapun strategi politik pencitraan yang dilakukan sejak tahun 2009 yaitu dengan  menggunakan lima konsep yaitu 2 diantaranya sebagai berikut:
1. Tim  elnino  center  dalam  proses  kampanye  politiknya  melakukan  kegiatan berbaur  nuansa  agama  dengan  mengangkat  topik-topik keislaman  baik  dari sisi sejarah dan peradaban islam itu sendiri. Strategi ini di lakukan di 427 desa
2. Memberikan  fasilitas  kelengkapan  masjid  seperti  sound  system,  jam  digital dan  fasilitas  masjid  lainya.  Hal  itu  bisa  di  temui  di  salah  satu  masjid  yang berada di Jl. Arif Rahman Hakim.
Dari  dua  strategi  tersebut  memang  dalam  hitungan  politik  tidak  terlalu menguntungkan  namun,  penekananya  adalah  kita  tahu  bersama  bahwa  masjid  adalah sentral pertemuan antara umat muslim yang dalam setiap hari pasti bertemu sebanyak lima kali. Tak heran hal itu juga memberikan nilai tambah bagi elektabilitas elnino mohi sebagai figur DPR RI. Berikut tabel   suara Elnino Mohi dalam perhelatan pemilu 2019.
No. Perolehan Suara  Asal Partai Perolehan Suara 1. Idah Syaidah Golkar 207. 586 2. Rahmat Gobel Nasdem 153. 859 3. Elnino Mohi Gerindra 91.711
Dalam memahami konsep politik pencitraan yang dilakukan oleh tim elnino center tentu tidak lari dari sebuah konsep teori image building yang dimana konsep pencitraan terbentuk melalui indra yang kemudian dilihat berdasarkan dengan apa yang didengar atau yang disebut dengan (attention filter). Penekanan pada indra yang dimaksud adalah opini  yang  terbangun  dari  lingkungan  masyarakat  terkait  figur  politik  yang mendedikasikan dirinya untuk investasi kebaikan yang memiliki motif politik  (Soleman, 2018)
Dalam menyikapi persoalan pencitraan politik di satu sisi secara legal konstitusi merupakan  kebebasan  berekspresi  dalam  konteks  demokrasi  indonesia  saat  ini.  oleh karena itu strategi pencitraan merupakan alat politik yang wajar terjadi, dan dibenarkan secara  hukum  apabila  tidak  melanggar  ketentuan  yang  berlaku.  Karena  konsep pencitraan politik bisa dilakukan kapan saja apabila dalam proses promosi figur politik tidak dilakukan di masa-masa tenang.

## Telaah Konsep dan Peran Partisipasi Politik dalam Pendekatan Kebijakan.
Berkenaan dengan strategi politik Elnino Center memberikan sebuah gambaran bahwa  konsep  peran  yang  dimainkan  dalam  masyarakat  merupakan  hal  yang  yang universal dalam politik. Pariata Westa dalam (Hariyanto, 2021) mengemukakan bahwa peranan dapat diartikan sebagai terlaksananya suatu fungsi atau tugas tentang sesuatu hal  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditentukan.  Dapat  disimpulkan  peranan merupakan  segala  sesuatu  tindakan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  yang  bertujuan untuk mencapai suatu hal yang telah ditentukan.
Pemerintah  dalam  peran  kebijakan  publik  merupakan  orang  yang  memiliki kewenangan seseorang yang diwajibkan mampu mengembangkan sistem pemerintahan demokratis yang menjamin hak-hak rakyat terpenuhi, hal tersebut menjadi dasar bagi pemerintah baik pemerintah indonesia agar mampu menjalankan sistem pemerintahan yang  ada  agar  terciptanya  harmonisasi  antar  masyarakat  melalui  kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
Penerapan  sistem  Demokrasi  akan  sukses  kalau  partisipasi  masyarakat ditampung  oleh  pemerintah  yang  kemudian  dituangkan  dalam  suatu  kebijakan. Kebijakan  yang  dikeluarkan  pun  harus dikelola  dan  dijaga  oleh pemerintah terkhusus masyarakat yang merasakan manfaat dari kebijakan tersebut. Setiap kebijakan yang akan dikeluarkan  oleh  pemerintah  harus  dapat  menjawab  apa  yang  menjadi  aspirasi  serta kebutuhan  masyarakat.  Pada  dasarnya  kebijakan  yang  akan  dikeluarkan  oleh pemerintah mampu melindungi masyarakat dan memenuhi setiap kebutuhan rakyat dan membatasi yang berkuasa jika mengambil kebijakan sewenang-wenang.
Thomas R. Dye dalam (Mariyati, 2015), mengemukakan kebijakan publik adalah segala  sesuatu  baik  yang  dikerjakan  maupun  tidak  dikerjakan  oleh  pemerintah.  Maka dengan  demikian  pada  prinsip  utamanya  mencakup  tujuan,nilai-nilai  serta  praktek. Disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik  yang  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  memiliki kewenangan dalam hal tersebut yaitu, a). kebijakan publik memiliki tujuan, nilai serta praktek dalam pelaksanaanya, b). kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dan bukan merupakan organisasi swasta , c). kebijakan publik memuat identifikasi dari tujuan yang akan  dicapai,  memiliki  cara  dari  berbagai  langkah  untuk  mencapai  suatu  tujuan,  d). penyedia  dari  berbagai  masukan  guna  memungkinkan  implementasi  secara  nyata terlaksana.

## PEMBAHASAN

## Konsep Politik Pencitraan Sebagai Pertahanan Diri
Pencitraan dalam dunia politik dikenal dengan sebuah istilah pamer atau dalam Bahasa  inggrisnya  ( show  off )  yang  diasumsikan  dengan  sikap  ingin  menonjolkan  diri dengan cara melebih-lebihkan untuk mendapatkan dukungan dari masa yang dijadikan sebagai  objek  untuk  mendapatkan  kekuasaan  dengan  upaya  pendekatan  secara emosional  (Hendrastomo,  2009)  Di  sisi  lain,  (Dachrud,  2018),  mengemukakan  bahwa
Pencitraan politik adalah cara untuk mendapatkan simpati dari masyarakat dengan cara- cara tertentu yang dimana apa yang dipromosikan ke publik kadang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan setelah tokoh politik mendapatkan kekuasaan.
Dalam konsep pencitraan politik Nimmo dalam (Soleman, 2018)citra politik dapat memberikan pengaruh pada pengalaman yang diklasifikasikan atas tiga hal yaitu :
1. Citra  politik  akan  memberikan  gambaran  peristiwa  bagi  seseorang  untuk dapat mengilhami tantangan yang akan dilalui.
2. Citra  politik  sebagai  pondasi  dan  menjadi  tolak  ukur  bagi  elektabilitas kandidat politik
3. Cita politik merupakan sarana penghubung terkait informasi dasar mengenai aktivitas, pekerjaan hingga kepedulian para tokoh politik.
Sedangkan Schweiger (1999) berpendapat mengenai citra politik adalah sebuah gambaran mengenai persepsi dalam menentukan pilihan yang diaktualisasikan melalui konsep program yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam hal ini, keberadaan politik pencitraan  yang  marak  terjadi  di  tempat  ibadah  telah  menjadi  sebuah  kebiasaan,  dan kebiasaan itu berimbas terhadap perilaku masyarakat dalam memilih.
Hal itu dikarenakan masjid merupakan tempat yang memiliki keterikatan dengan lingkungan,  dari  masjid  masyarakat  juga  akan  mendapatkan  informasi.  Artinya penekanan yang dimaksud oleh penulis adalah, lingkungan masjid akan menjadi sasaran politik apabila terus dibiarkan dan disalahgunakan oleh tokoh politik. Berkaitan dengan pengaruh lingkungan terhadap persepsi politik, Ramli Mahmud Dkk (2019), berpendapat bahwa Individu akan lebih cenderung mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan politik melalui lingkungan sosial itu sendiri.

## Undang-Undang  Pemilu  No  8  Tahun  2015  Tentang  Pelarangan  Rumah  Ibadah
Sebagai Tempat Kampanye Politik.
Rumah  ibadah  adalah  wadah  dimana  berkumpulnya  orang-orang  untuk melaksanakan ritual ibadah sesuai dengan tuntunan ajaran dan keyakinan masyarakat. Rumah  ibadah  yang  difokuskan  oleh  penulis  disini  adalah  masjid.  Kita  tahu  bersama bahwa saat ini pembangunan masjid di indonesia khususnya di provinsi Gorontalo telah banyak  di  bangun  diberbagai  tempat  dan  bahkan  di  satu  desa  bisa  ada  dua  masjid
sekaligus  yang  di  bangun.  Kehadiran  banyak  masjid,  tentu  akan  membuka  ruang informasi secara instan. hal inilah yang menjadi target-target para tokoh politik untuk meningkatkan  elektabilitas  mereka.  Secara  konstitusi  dalam UU  RI  NO 69  tahun  2015 pada  huruf  (i)  menggunakan  tempat  ibadah  dan  tempat  Pendidikan  sebagai  sarana kampanye politik. Namun secara konstitusi ini berlaku pada saat pemilu dilaksanakan.
Artinya  di  luar  dari  konteks  pemilu  dalam  undang-undang  tidak  diatur  secara spesifik mengenai strategi politik yang menggunakan rumah ibadah seperti halnya yang dilakukan  oleh  tim  elnino  center  saat  ini.  namun  yang  menjadi  masalah  adalah keterikatan  atau  (MOU)  yang  dijalin  antara  takmir  masjid  dan  elnino  center  misalnya bantuan  jam  dinding  digital  yang  bertuliskan  elnino  center  sudah  tentu  akan  terus dipajang  meskipun  menjelang  pemilihan  yang  akan  datang  di  tahun  2024.  Sehingga legitimasi inilah yang membuat.

## Sejarah Politik di Rumah Ibadah (masjid) Zaman Klasik dan Modern
Apabila  menelisik  lebih  jauh  ke  belakang,  konsep  penggunaan  masjid  sebagai sarana politik adalah hal yang wajar terjadi namun di ikat dengan aturan-aturan yang berlaku. Diantara aturan itu adalah masjid sebagai sarana tempat untuk bermusyawarah apabila terjadi perbedaan pendapat. Hal itu tentu sangat berbeda dengan era sekarang ini. (R.G., 2017), berpendapat bahwa, terdapat perbedaan di zaman klasik dan modern yang berkaitan dengan rumah ibadah (masjid)  sebagai sarana politik yaitu:
1. Masjid  pada  era  klasik  selain  menjadi  tempat  ibadah  juga  menjadi  sentral pertemuan  kegiatan  pertemuan  kenegaraan,  dan  pertemuan  politik  yang merujuk  pada  perundingan  mengenai  konsep  dan  strategi  perang    yang berkaitan dengan kejayaan dan kebangkitan islam.
2. Era  modern  saat  ini,  masjid  saat  ini,  dari  esensi  politiknya  sering  sering disalahgunakan sebagai sarana untuk mempromosikan tokoh politik. Misalnya stiker, poster yang telah menjadi kewajiban bagi setiap masjid apabila masjid tersebut  mendapatkan  bantuan  dari  tokoh  politik.  Dari  penjabaran  diatas, dapat  dipahami  bahwa,  masjid  dijadikan  sebagai  wadah  politik  tidak mengalami permasalah. Apabila memperhatikan kaidah-kaidah dan ketentuan. Oleh karena itu konsep masjid harus berdiri sesuai fungsinya tanpa perlu ada campur tangan politik yang menguntungkan satu pihak.

## KESIMPULAN
Sistem  demokrasi  indonesia  memegang  asas  kebebasan  untuk  mengekspresikan hak  bagi  setiap  warga  negara.  namun  dalam  hal  ini,  secara  undang-undang  terkait kampanye larangan itu hanya berlaku pada saat menjelang pada pemilihan namun tidak pada pada hari-hari biasa. oleh karena itu, penulis menekankan didalam tulisan ini, pada prinsipnya  masjid  adalah  tempat  ibadah.  esensi  dari  sebuah  masjid  merupakan pertemuan antara manusia sebagai “hamba” yang ingin memenuhi kewajibannya kepada sang maha pencipta dan bukan untuk bertemu dengan pamflet ataupun poster politik yang telah menjadi panorama baru.
Oleh  karena  itu,  politik  pencitraan  yang  menggunakan  rumah  ibadah  diperlukan perhatian  yang  cukup  serius.  hal  ini  dikhawatirkan  masjid  akan  menjadi  wadah eksploitasi  para  elit  politik  yang  ingin  berkuasa.  karena  prinsip  dari  sebuah  kebaikan tidak perlu harus memberikan prasyarat sebagaimana yang dilakukan oleh tim elnino center  melalui  bantuan  tetapi  menggunakan  tagar  elnino.  dalam  hal  ini  juga  penulis merekomendasikan agar kiranya dalam aturan uu pemilu juga memberikan legitimasi kepada  figur  apabila  rumah  ibadah  (masjid)  masih  dijadikan  sebagai  sarana  politik pencitraan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, M. (2013). Hubungan agama dan negara dalam konteks modernisasi politik di era reformasi.
Azhar, A. (2017). Pencitraan Politik Elektoral: Kajian Politik Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat. Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/1254/.
Bashori, K. (2018). Pendidikan politik di era disrupsi. Sukma: Jurnal Pendidikan, 2(2), 287-310.
Dachrud, M. &. (2018). "Memahami Pencitraan Politik Melalui Pendekatan Mekanisme Pertahanan Diri." Potret Pemikiran 19.2 .
fernandes, a. (2018). Politik Identitas dalam Pemilu 2019 : Proyeksi dan efektivitas. habibi, m. (2018). ANALISIS POLITIK IDENTITAS DI INDONESIA.
Hariyanto, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, 12(1), 24.
Hendrastomo, G. (2009). "DEMOKRASI DAN POLITIK PENCITRAAN PERANG IKLAN POLITIK MENUJU DEMOKRATISASI DI INDONESIA.
Mariyati, T. (2015). Strategi Implementasi Kebijakan Publik Dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet. Buletin Pos Dan Telekomunikasi, 11(2), 147. .
N, W. P. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum.
R.G., P. (2017). Studi Komparatif Terhadap Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik Pada Era Islam Klasik Dengan Era Islam Modern. Studi Komparatif Terhadap Pendayagunaan Masjid Sebagai Prasarana Kegiatan Politik Pada Era Islam Klasik Dengan Era Islam Moder.
Soleman, M. D. (2018). Memahami Pencitraan Politik Melalui Pendekatan Mekanisme Pertahanan Diri.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum.
Yunus, R. M. (2019). ORIENTASI BUDAYA POLITIK PEREMPUAN (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNG Pada Pemilihan Umum 2019).