## Pengaruh Kualitas Corporate Governance terhadap kinerja Perbankan Syariah: Studi negara Asia Tenggara
Aris Setyawan 1 , Murniati Mukhlisin 2 , dan Sigid Eko Pramono 3
1 Institut Agama Islam Tazkia, aris.setyawan0604@gmail.com
2 Institut Agama Islam Tazkia, murniati.mukhlisin@tazkia.ac.id
3 Institut Agama Islam Tazkia, sigideko@tazkia.ac.id

## Abstract
This study aims to examine the effect of corporate governance quality on financial performance in  Islamic  banking  in  the  Southeast  Asian  region  by  looking  at  the  relationship  between variables  with  each  other.  The  dependent  variable  in  this  study  is  Financial  Performance proxied by ROA (Return on Asset). The independent variable is Corporate Governance which is proxied by the Size of the Audit Committee, and the Number of Audit Committee Meetings, the  Size  of  the  Sharia  Supervisory  Board,  and  the  Number  of  Sharia  Supervisory  Board Meetings. The data analysis method in this study uses multiple linear regression. The research samples  used  in  this  study  were  10  (ten)  Islamic  commercial  banks  in  Southeast  Asian countries.  The  data  used  in  this  study  are  secondary  data  from  annual  reports  and  good corporate governance reports of Islamic banking in Southeast Asia for the period 2015-2019. The research findings show that GCG proxied by the Size of the Audit Committee and the Number  of  Audit  Committee  Meetings  has  no  significant  effect  on  financial  performance proxied  by  ROA  (Return  on  Asset).  Meanwhile,  GCG  proxied  by  the  Size  of  the  Sharia Supervisory Board and the Number of Sharia Supervisory Board Meetings has a significant effect on financial performance proxied by ROA (Return on Asset). This shows that the role of the Sharia Supervisory Board in ensuring that company operations run in accordance with Islamic values has  a very important role  and is  the  core  of the integrity and credibility of Islamic  Banks  and  has  a  significant  influence  in  improving  the  company's  financial performance
Keywords: GCG, Financial Performance, ROA, Islamic Banking

## PENDAHULUAN
Peranan  pengawasan  internal  perusahaan  pada  perbankan  syariah  yang dilakukan oleh dewan audit dan dewan pengawas syariah merupakan bagian dari sistem pengawasan untuk mengawasi aspek keuangan, kepatuhan, kehati-hatian dan prinsip syariah untuk dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Good Corporate Governance diperbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional . Sehingga  perlu  adanya  analisis  yang  lebih  dalam  mengenai  peran, hubungan  dan  bagaimana  pengaruh  Dewan  Audit  dan  Dewan  Pengawas  Syariah terhadap kinerja bank syariah.
Kawasan Asia Tenggara belakangan ini  merupakan salah satu wilayah yang menjadi pusat perkembangan industri  perbankan dan  keuangan syariah di dunia.
Data  statistik  menunjukkan  dua  negara  di  kawasan  tersebut  yaitu  Indonesia  dan Malaysia menjadi penggerak berkembangnya industri perbankan syariah di kawasan tersebut (Rama, 2015).
Berdasarkan laporan survey Global Islamic Finance Report (GIFR, 2019) tercatat bahwa Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam masuk dalam rangking 10 besar dari  48  negara-negara  di  dunia  yang  dilakukan  penilaian  oleh  lembaga  tersebut terkait pasar keuangan syariah global.
Tabel 1. Islamic finance country index (IFCI) ranks for 2015-2019 Ranking Tahun 2015 2016 2017 2018 2019 1 Iran Malaysia Malaysia Malaysia Indonesia 2 Malaysia Iran Iran Iran Malaysia 3 Saudi Arabia Saudi Arabia SaudiArabia SaudiArabia Iran 4 UAE UAE UAE UAE Saudi Arabia 5 Kuwait Kuwait Kuwait Kuwait Sudan 6 Bahrain Indonesia Pakistan Indonesia Brunei 7 Indonesia Qatar Indonesia Pakistan UAE 8 Qatar Bahrain Bahrain Bahrain Bangladesh 9 Sudan Pakistan Qatar Qatar Kuwait 10 Pakistan Bangladesh Bangladesh Bangladesh Pakistan Sumber: Global Islamic Financial Report 2015-2019 data diolah
Dewasa ini perkembangan perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara tidak lepas  sejak  diberlakukannya Asean  Economic  Community (AEC)  atau  Masyarakat Ekonomi  Asean (MEA) sejak  tahun  2015,  yaitu  sebuah  kesepakatan  ekonomi  bagi negara-negara  di  wilayah  Asia  Tenggara  termasuk  juga  sektor  keuangan  syariah. ASEAN (Association  of  Southeast  Asian  Nations) merupakan  perkumpulan  negara- negara  di  Asia  Tenggara  yang  beranggotakan  10  negara  yaitu  Indonesia,  Filipina, Brunei  Darussalam,  Singapura,  Malaysia,  Laos,  Vietnam,  Kamboja,  Thailand,  dan Myanmar.
Penelitian Grais dan Pelegrini (2006) dengan responden sejumlah bank syariah yang beroperasi di enam belas (16) negara yaitu: Bahrain, Mesir, Indonesia, DIFC, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, Filipina, Thailand, Turki, U.A.E, Amerika Serikat dan Inggris mengungkapkan bahwa kelemahan mekanisme internal  tata  kelola  perusahaan  perbankan  syariah  utamanya  menyangkut kompetensi  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS)  dan  pemenuhan  kepatuhan  syariah dalam  kegiatan  operasional  dan  usahanya.  Sedangkan  kelemahan  mekanisme eksternal terkait dengan regulasi pelaksanaan good corporate governance (GCG) bank syariah  yang  tidak  dapat  ditegakkan  secara  efektif  dan  diimplementasikan  secara Islami.    Kepatuhan  syariah  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  oleh Lembaga  keuangan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip syariah.  Dalam  pandangan  masyarakat  yang  khususnya  pengguna  jasa  Bank Syariah, dimana kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas Bank Syariah (IFSB, 2009).
Peranan  pengawasan  internal  perusahaan  di  perbankan  syariah  yang dilakukan oleh dewan audit dan dewan pengawas syariah merupakan bagian dari sistem pengawasan untuk mengawasi aspek keuangan, kepatuhan, kehati-hatian dan prinsip syariah untuk dapat membantu meningkatkan kinerja perusahaan. Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu komponen penting dalam pelaksanaan Good Corporate Governance di perbankan syariah yang membedakannya dengan perbankan konvensional . Sehingga  perlu  adanya  analisis  yang  lebih  dalam  mengenai  peran, hubungan  dan  bagaimana  pengaruh  Dewan  Audit  dan  Dewan  Pengawas  Syariah terhadap kinerja bank syariah.
Penerapan Good  Corporate  Governance di  bank  syariah  merupakan  bagian dari spirit Islam yang intinya adalah memiliki semangat tanggung jawab, kewajiban, keterbukaan,  dan  keadilan  melalui  pengabdian  dan  ketaatan  kepada  Allah  (SWT) dan melalui pemerataan kemampuan, ilmu, informasi, serta penghargaan. Semangat inilah  yang  menjadi  dasar Corporate  Governance di  bank  syariah,  termasuk  dalam memberikan pembiayaan syariah dalam kegiatan bisnisnya (Mukhlisin & Nofianti, 2019).  Melihat  pentingnya  peran  Dewan  Pengawas  Syariah  dan  peran  internal lainnya  terkait  tata  kelola  diperbankan  syariah  dan  kawasan  Asia  Tenggara merupakan  salah  satu  wilayah  yang  menjadi  pusat  perkembangan  industri perbankan dan keuangan syariah di dunia, maka penulis tertarik ingin menganalisis bagaimana pengaruh kualitas corporate governance terhadap kinerja keuangan dengan objek penelitian khususnya perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara.
Seperti  diketahui  bahwa  mayoritas  perbankan  syariah  di  dunia  berlokasi  di negara-negara GCC ( Gulf Council Countries ) dan wilayah Asia Tenggara (Grassa & Matouussi, 2014). Berdasarkan data dari The Banker, disebutkan juga bahwa dari 25 Bank  Syariah  yang  paling  berpengaruh  di  dunia  salah  satunya  adalah  perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Latar belakang penduduknya yang beragam dan mayoritas muslim juga menjadikan negara Asia Tenggara mempunyai nilai lebih di mata dunia. Maka sangat menarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang kinerja perbankan syariah di Kawasan Asia Tenggara (Jihad, 2016).
Selain  itu  kawasan  Asia  Tenggara  atau  ASEAN  dipilih  sebagai  wilayah penelitian dengan harapan agar dapat diketahui penerapan tata kelola perusahaan yang  terjadi  di  level  kawasan.  Seperti  diketahui  bahwa  Kawasan  ASEAN mencanangkan penerapan GCG pada kurun waktu 2001 sampai dengan 2003 setelah belajar  dari  krisis  ekonomi  yang  terjadi  selama kurun  waktu  1997  sampai  dengan 1999.  Kawasan  negara-negara  di  Asia  Tenggara  pada  tahun  1997  adalah  kawasan yang paling parah terkena dampak krisis ekonomi. Krisis yang dimulai dari Thailand kemudian menyebar ke berbagai negara Asia Tenggara bahkan di Asia dan negara Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas krisis ekonomi paling parah karena  disertai  dengan  krisis  politik.  Banyak  perusahaan  yang  waktu  itu  tidak menerapkan prinsip prinsip good corporate governance (GCG) jatuh bangkrut. Belajar
dari  krisis  ekonomi  tersebut  negara-negara  di  kawasan  Asia  Tenggara  kemudian menerapkan good corporate governance di berbagai perusahaan.
Selain itu melihat fenomena banyaknya perusahaan kelas dunia yang di Audit oleh  Auditor  kelas  dunia,  namun  nyatanya  terjadi  banyak  kasus  di  dalamnya, membuktikan bahwa tidak hanya dibutuhkan manajemen yang canggih dan variatif serta  Auditor  yang  mumpuni  namun  apakah  jajaran  manajemen  dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan sesuatu yang benar, secara benar pula ( doing the right things right ), sehingga corporate governance menjadi sesuatu yang penting  dan  sebuah  keniscayaan  baik  untuk  Perusahaan  yang  dijalankan  secara konvensional  maupun  Perusahaan  atau  Lembaga  Keuangan  yang  dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## Objektif
Berdasarkan  paparan  tersebut  studi  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui dan menganalisis penerapan corporate governance dan kinerja Perbankan Syariah di negara Asia Tenggara antara lain Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Brunei Darussalam dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dengan  menggunakan  persamaan  regresi  linear  berganda  dengan  menggunakan beberapa  variabel  pelaksanaan corporate  governance yang  berkaitan  dengan  Audit Internal dan Dewan Pengawas Syariah untuk melihat hubungannya dengan kinerja Perusahaan yang diwakili dengan ROA ( Return on Asset ).

## TINJAUAN PUSTAKA Good Corporate Governance
Istilah Corporate Governance ditemukan pertama kali pada tahun 1984 pada tulisan Robert I. Tricker dalam bukunya Corporate Governance- Practice, Procedures, and Power in British Companies and Their Board of Directory , UK, Gower (Soraya, 2012). Bansuch,  Pate  dan  Thies  (2008)  mendefinisikan Corporate  Governance sebagai seperangkat nilai dan prosedur formal yang diterapkan oleh pemilik, direktur dan manajemen  bisnis  dalam  berbagai  operasi  serta  interaksinya  dengan  pemangku kepentingan.
Bank Dunia ( World Bank ) memberikan definisi terkait dengan Good Corporate Governance adalah kumpulan peraturan, standar dan organisasi di bidang ekonomi yang  mengatur  perilaku  perusahaan,  direktur  dan  manajer  serta  perincian  dan penjabaran  tugas,  wewenang  serta  pertanggunggjawabannya  kepada  investor (Pemegang  saham  dan  kreditur)  (Sholihin,  2010).    Menurut  PBI  (Peraturan  Bank Indonesia) Nomor 11/33/2009 Good Corporate Governance yang selanjutnya di sebut GCG adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan ( transparancy ),  akuntabilitas  ( accountability ),  pertanggungjawaban  ( responsibility ), professional ( professional ), dan kewajaran ( fairness ).
Terdapat esensi yang bersifat universal dalam memahami fenomena corporate
Setyawan, Mukhlisin, dan Pramono (2024)
governance jika  dihubungkan  dengan  konsepsi governance sebagai  “ to  do  the  right (good) things and to do things right (well). Dengan demikian, secara substansi esensi Corporate  Governance berhubungan  dengan the  quality  of  care sehingga  pengelolaan korporasi harus mengacu kepada prinsip decent, fair, dan reliable direction (Siebens, 2002). Hal  ini  mengisyaratkan  terdapatnya nilai-nilai ( value )  “kebajikan”  di  dalam konsepsi governance , terutama yang berhubungan dengan prinsip keutamaan ( virtue ) menyangkut; “segala sesuatu yang benar layak untuk dilakukan”. Sehingga dengan esensi  dari  konsepsi governance tersebut  dapat  membedakan  antara  konsepsi governance dengan  manajemen  ( management ).  Di  dalam  konteks  ini,  manajemen berhubungan dengan aktivitas manages the ‘things’ sehingga merupakan mekanisme yang akan menjamin bahwa segala sesuatu ‘dilakukan secara benar’ (doing the right) (Takala, 1998).
Konsep Corporate Governance bagi Lembaga Keuangan Syariah.
Menurut  Majid, et  al (2011) corporate  governance dari  perspektif  Lembaga Keuangan Islam, secara khusus menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan peran  dan  perilaku  Dewan  Pengawas  Syariah  (DPS).  Lebih  khusus  lagi, corporate governance Lembaga Keuangan Islam harus mencakup hal-hal berikut:
i.    Menjaga kepentingan Pemegang Rekening Investasi ii.   Kepatuhan dengan Syariah (Shariah Compliance ) iii.   Tata kelola dan manajemen risiko akad Mudarabah dan Musharakah dan iv.   Pembentukan  kerangka  kerja corporate  governance komprehensif  yang mengartikulasikan tanggung jawab fidusia dari dewan dan manajemen senior
Lembaga  Keuangan  Islam  memiliki  karakteristik  dan  keunikan  tersendiri, dimana dalam menjalankan operasinya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Isu utamanya  adalah  larangan  menerima  dan  membayar  riba.  Dimana  terdapat  salah satu  pihak  yang  mendapatkan  keuntungan  namun  tidak  diimbangi  dengan  risiko yang  melekat.  Alternatif  untuk  menghindari  riba  tersebut  adalah  dengan  adanya akad perjanjian bagi hasil yang merupakan khas dalam perbankan syariah. Kontrak bagi hasil ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan dan pemerataan risiko dalam investasi (Bashir, 1984).
Menurut  Endraswati  (2016)  hal  yang  membedakan corporate  governance di perbankan syariah dibandingkan dengan perbankan konvensional adalah hadirnya Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  struktur corporate  governance nya.  Dalam perusahaan syariah pengambilan keputusan didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Q ur’an  dan  Sunnah  Nabi  Muhammad  Shallallahu  ‘Alaihi  Wa  Sallam,  sedangkan untuk  perusahaan  dengan corporate  governance konvensional  lebih  menekankan kesesuaian dengan perundangan dan peraturan pemerintah.
Loredana et  al. (2016)  memberikan  pandangan  bahwasanya  dalam  konsep model corporate  governance Islam  menjelaskan  bahwa  manajer  dan  auditor  bekerja
secara profesional, yang memiliki tujuan untuk memenuhi kepentingan pemegang saham dan aturan Allah swt. Selain itu bahwa pilar corporate governance dalam Model Islam  mencakup by  whom,  for  whom,  with  whom  and  to  whom.  By  whom dikaitkan dengan mutual consultation dengan advisory board . For whom dikaitkan dengan tujuan utama  untuk  memenuhi  perintah  Allah  swt. With  whom dan to  whom dikaitkan dengan  bahwa corporate  governance harus  dapat  meyakinkan  bahwa  prosedur  dan operasional  yang  berjalan  di  perusahaan  sesuai  dengan  Al  Qur’an,  bahwa Islam mengajarkan  adanya  kerja  team  dan  harus  mematuhi  perintah  ketua  team,  dan kehidupan Nabi menjadi model dalam menjalankan bisnis (Loredana et al (2016).
Islam juga telah menjadi rujukan good corporate governance di dunia. Dua puluh prinsip penting yang relevan dengan good corporate governance dalam Islam dijelaskan oleh Nofianti et al. (2013) yang menghubungkan kepemimpinan Rasulullah Shallahu ‘alaihi  wassalam  dan  khulafahul  Rasyidin,  yaitu: Siddiq (kejujuran), amanah (pemenuhan amanah), tabligh (transparansi dan keterbukaan), fathonah (kecerdasan), tawazun (keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral  dan  integritas), adalah (keadilan), hurriyah (kemerdekaan dan kebebasan bertanggung jawab), ihsaan (profesional), wasathan (keadilan), ghirah (semangat/ passion ), idarah (manajemen), khilafah (kepemimpinan), aqidah (amanah dan percaya diri), ijabiyah (positif berpikir), raqabah (pengawasan), itqan (perbaikan  terus  menerus),  dan zuhud (tidak keduniawian).

## Kinerja pada Perbankan Syariah
Tujuan utama didirikannya perusahaan menurut  Warren et al. (2017) adalah memaksimalkan  keuntungan  ( profit ).  Dalam  Islam  sebuah  organisasi  atau perusahaan  didirikan  dalam  rangka  menjalankan  fungsi  kekhalifahan  manusia  di bumi,  selain  untuk  mencari  keuntungan  dan  memaksimalkan value seluruh stakeholder ,  bahwa  kemanfaatan  ( maslahah )  organisasi  tersebut  jauh  lebih  utama dibandingkan  dengan  keberlangsungan  ( sustainibility )  usaha  itu  sendiri  dengan tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, keberhasilan dan keberkahan dunia akhirat  ( falah ).  Selain  itu  tujuan  perusahaan  juga  harus  sejalan  dengan maqashid syariah .  Menurut  Muhammad  Abu  Zahrah Maqashid  syariah terbagi  menjadi  tiga kategori tahdzib  al  fard (pendidikan  bagi  individu), iqamah  al-adl (menegakkan keadilan), dan maslahah (kemaslahatan/kesejahteraan).
Dalam  pengukuran  kinerja  Perbankan  Syariah,  indikator  yang  sering digunakan  adalah  pendekatan  CAMELS  ( Capital,  Asset,  Management,  Earning, Liquidity ,  dan Sensitivity  Market  Risk )  terdapat  pada  Peraturan  Bank  Indonesia No.9/1/PBI/2007  tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum berdasarkan  prinsip  Syariah.  Adapun  rasio  yang  digunakan  meliputi profitability, liquidity risk, dan credit risk .
Ukuran kinerja yang digunakan dalam penelitian ini  adalah dengan melihat dari sisi earning dengan menggunakan rasio profitability yaitu ROA ( Return on Asset ),
Setyawan, Mukhlisin, dan Pramono (2024)
dimana profit atau  keuntungan  merupakan  salah  satu  tujuan  utama  perusahaan didirikan  serta  sesuai  dengan maqashid  syariah yaitu  meraih  kesejahteraan  bagi seluruh stakeholder. Menurut  OECD  (2004)  bahwa  ROA  ( Return  on  Asset ),  dapat dijadikan  oleh  investor  untuk  melihat  bagaimana  perusahaan  mengoptimalkan penggunaan  asetnya  untuk  dapat  memaksimalkan  laba  yang  juga  menjadi  tujuan GCG untuk menggunakan aset dengan efisien dan optimal.

## Penelitian Terdahulu
Secara umum, penelitian yang berkaitan dengan pengaruh Corporate Governance terhadap  kinerja  perusahaan  dengan  berbagai  indikator  kinerja  banyak  dilakukan dalam  berbagai  objek  penelitian  terutama  untuk  perusahaan-perusahaan  atau perbankan syariah terutama di Indonesia dan bank syariah di kawasan Asia Selatan. Hisamuddin dan Tirta (2012) melakukan penelitian Bank Umum Syariah yang ada  di  Indonesia  periode  2008-2010  dengan  menggunakan  alat  analisis  PLS.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan ROE, adapun indikator dari good corporate governance dalam  penelitian  ini  adalah  ukuran  dewan  direksi,  ukuran  dewan  komisaris, proporsi  dewan  komisaris  independen,  ukuran  dewan  pengawas  syariah, kepemilikan institusional, dan ukuran komite audit.
Berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya  Ferdyant,  Anggraini,  dan  Takidah
(2014)  merupakan  penelitian  yang  melihat  pengaruh  penerapan  GCG  dan  risiko pembiayaan  (NPF)  terhadap  profitabilitas.  Objek  penelitian  adalah  Bank  Umum Syariah di Indonesia dalam kurun waktu 2010-2013. Penilaian GCG menggunakan hasil self assestment dari masing-masing BUS berdasarkan SEBI Nomor:12/13/DPbS Tahun  2010  tentang  komposit  predikat  kualitas  penerapan  setiap  faktor  GCG. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan SPSS bahwa kualitas penerapan GCG berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  profitabilitas  perbankan  syariah, sehingga terdapat hubungan yang terbalik atau negatif dikarenakan semakin kecil skor GCG, menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka bank akan semakin sehat selain itu juga dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa risiko pembiayaan (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas yang dalam hal ini diproksikan dengan ROA. Younas, Ahmed, dan Naveed (2018) melakukan penelitian dengan mengambil studi perbankan syariah di Pakistan, India, dan Bangladesh dengan periode waktu 2014 hingga 2018 dengan 4 bank syariah dari masing-masing negara dengan tujuan untuk  melihat  dampak Corporate  Governance yang  diproksikan  yang  diproksikan dengan Board  Size , Board  Composition,  Board  Independence ,  dan Audit  Committee terhadap  kinerja  perusahaan  yang  diproksikan  dengan  ROA  dan size perusahaan yang  merupakan  variabel  kontrol.  Menghasilkan  kesimpulan  bahwa corporate governance ada  yang  berpengaruh  signifikan  dan  ada  yang  tidak  berpengaruh terhadap  kinerja  perbankan  syariah  yang  diteliti.  Adapun  rincian  nya  sebagai berikut, bahwa ukuran dewan memiliki dampak positif pada kinerja di Pakistan dan India,  namun  tidak  berdampak  di  negara  Bangladesh.  Komposisi  dewan  hanya
berdampak  di  negara  India,  sementara  independensi  Dewan  dan  Audit  komite ditemukan  tidak  berpengaruh  signifikan  di  Pakistan  dan  terkait  dengan  ukuran perusahaan  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  di semua  negara  yaitu India, Pakistan dan Bangladesh.
Namun  demikian  ada  juga  hasil  penelitian  yang  berbeda,  Permatasari  dan Novitasary (2014) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja  perusahaan.  Dengan  mengambil  sampel yang  digunakan  dalam penelitian berupa unbalanced panel data berjumlah 119 bank yang beroperasi di Indonesia selama periode  2006  -  2012.  Penilaian  GCG  dengan  berdasarkan  nilai  komposit, menunjukkan  bahwa  GCG  tidak  mempengaruhi  kinerja  bank,  berdasarkan  data bahwa terdapat bank yang memiliki nilai komposit sangat baik yaitu, 1. Akan tetapi bank tersebut memiliki nilai ROE sangat kecil bahkan bernilai negatif. Kecilnya nilai ROE  tersebut  disebabkan  oleh  kurangnya  penyaluran  dana  ke  masyarakat dikarenakan  prinsip  kehati-hatian  yang  sangat  tinggi  yang  diterapkan  oleh manajemen dalam penyaluran kreditnya.
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  Endraswati  (2017)  yang  menghubungkan struktur Islamic  Corporate  Governance dengan  kualitas  laporan  keuangan. Menghasilkan kesimpulan bahwa ICG yang diproksikan pada komposisi komisaris independen,  jumlah  rapat  dewan  komisaris,  ukuran  atau  jumlah  komite  audit, jumlah  rapat  komite  audit,  ukuran  atau  jumlah  dewan  pengawas  syariah,  latar belakang  pendidikan  para  anggota  dewan  pengawas  syariah  dan  jumlah  rapat Dewan  Pengawas  Syariah  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengungkapan laporan perusahaan pada perbankan syariah.
Selain  itu  pula  penelitian  dilakukan  Heneetigala  dan  Armstrong  (2011) terhadap  perusahaan  di  srilangka;  Mohammed  dan  Fatimoh  (2012)  perbankan  di Nigeria;  Rehman  dan  Mangla  (2012);  Ghaffar  (2014)  pada  perbankan  di  Pakistan semuanya  menyatakan  bahwa  variabel  GCG  mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  kuantitatif, dengan data menggunakan data sekunder yang bertujuan untuk menguji pengaruh variable independent pada variabel dependennya.

## Data Penelitian
Dalam  Penelitian  ini  penulis  mengambil  dari Annual  Report masing-masing perbankan  di  Asia  Tenggara  yang  telah  dipublikasikan.  Sample  dari  penelitian membatasi ruang lingkupnya hanya pada Bank Syariah yang berjumlah 10 bank yang berada di negara Asia Tenggara yaitu di Indonesia diwakili oleh BSM, Bank Muamalat,  BNI  Syariah,  dan  BRI  Syariah.  Negara  Malaysia  diwakili  oleh  Bank Islam Malaysia Bhd, CIMB Islamic Bank Bhd, dan RHB Islamic Bhd. Islamic Bank
of  Thailand  untuk  negara  Thailand,  Amanah  Islamic  Investment  Bank  of Philippines dari Filipina dan negara Brunei Darussalam diwakili oleh Bank  Islam Brunei Darussalam Bhd. Periode penelitian diambil mulai sejak diberlakukannya Asean  Economic  Community (AEC)  atau  Masyarakat  Ekonomi  Asean  pada  tahun 2015 sampai sebelum terjadinya covid 19 yaitu pada akhir tahun 2019.

## Variabel Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  yaitu  untuk  meneliti  Pengaruh corporate governance perbankan  syariah  di  Asia  Tenggara  dengan  menggunakan  indikator Ukuran Komite Audit (UKA), Jumlah Rapat Komite Audit (JMKA), Ukuran Dewan Pengawas  Syariah  (UDPS)  dan  Jumlah  Rapat  Dewan  Pengawas  Syariah  (JMDPS) sebagai variabel independent, terhadap rasio kinerja keuangan bank umum syariah yaitu Profitability yang di ukur dengan ROA sebagai varibel dependent.

## Kerangka Pemikiran
Gambar 1. Kerangka pemikiran

## Variabel Penelitian
a. Ukuran Komite Audit
Peraturan  Bank  Indonesia  nomor:  11/33/PBI/2009  mengatur  bahwa keanggotaan Komite Audit sekurang-kurangnya berjumlah 3 (tiga) orang dengan salah satunya sebagai ketua komite audit yang merangkap juga sebagai salah satu komisaris independen. Variabel ukuran Komite Audit mengacu pada penelitian Felo et al. (2003) dimana pengukurannya dengan menjumlahkan anggota Komite Audit yang terdapat di bank tersebut.
UKA = ∑ Anggota Komite Audit dalam setahun         …………….………….. (1)

## Financial Performance
Return on Asset
Mollah & Zaman (2015)
Ukuran Komite Audit
Felo et al . (2003)

## Jumlah Rapat Komite Audit
Braswell et al . (2012)

## Ukuran Dewan Pengawas Syariah
Nomran et al . (2018)

## Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah
Nugraheni (2018)
Variabel Independen Variabel
Variabel Dependen Variabel

## b. Jumlah Rapat Komite Audit
Komite  Audit  yang  aktif  melakukan  pertemuan  dapat  menjalankan  fungsi pengawasan  lebih  baik,  sehingga  perusahaan  dapat  lebih  efisien  (Karamanou  & Vafeas,  2005).  Blue  Ribbon  Committee  (1999)  merekomendasikan  agar  jumlah pertemuan Komite Audit tidak kurang dari 4 (empat) kali dalam setahun.
Indikator pengukuran yang digunakan variabel ini mengacu pada penelitian Braswell et al. (2012), yaitu dengan menghitung jumlah rapat yang dilakukan oleh Komite Audit dalam jangka waktu satu tahun.
JMKA = ∑ Rapat Komite Audit dalam setahun            ……………………... (2)

## c. Ukuran Dewan Pengawas Syariah
Ukuran atau Jumlah Dewan Pengawas Syariah adalah jumlah seluruh Dewan Pengawas  Syariah  yang  melakukan  pengawasan  syariah  pada  perbankan  syariah tersebut. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 pasal 26 (1) menyatakan bahwa jumlah anggota DPS paling kurang 2 orang dan sebanyak-banyaknya 5 orang.
Variabel ukuran Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Nomran et al. (2018).
UDPS = ∑ Anggota Dewan Pengawas Syariah dalam satu tahun  ……….…. (3)

## d. Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan salah satu organ utama di Bank Syariah untuk memastikan bahwa aktivitas Bank Syariah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip Islam (Nugraheni, 2018).
PBI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 peraturan yang mengatur mengenai rapat Dewan Pengawas Syariah menyatakan bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Variabel jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dalam penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018).
JMDPS = ∑ Jumlah Rapat DPS dalam satu tahun     ....……………..…….……… (4)
Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian Variabel Independen Pengukuran Ukuran Komite Audit Jumlah Anggota Komite Audit Jumlah Rapat Komite Audit Jumlah Rapat komite audit dalam setahun Jumlah anggota DPS Jumlah Anggota DPS Jumlah Rapat DPS Jumlah Rapat DPS dalam setahun

## Metode Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  teknik  analisis  regresi  linear  berganda.  Dengan model persamaan sebagai berikut:
ROA = β 0 + + β 1 UKA + β 2 JMKA + β 3 UD PS + β 4 JMDPS + Ɛ t … (5)
Dimana:
β 0 :  Intersep Regresi β 1-4 :  Koefisien Regresi ROA : Return On Asset UKA :  Ukuran Komite Audit JMKA :  Jumlah Rapat Komite Audit UDPS :  Ukuran Dewan Pengawas Syariah JMDPS :  Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Ɛ t : Error term atau derajat kesalahan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Variabel  Jumlah  Komite  Audit  (UKA)  memperoleh  rentang  nilai  sebesar  3 hingga 7. Nilai total Anggota Komite Audit terbesar pada sampel bank syariah yang dilakukan sebesar 9. Sedangkan nilai total Komite Audit terkecil adalah sebesar 3. Rata-rata nilai Ukuran Komite Audit dari bank syariah tersebut adalah sebesar 4,16 dengan standar deviasinya 1,09. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari 50 data bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang diamati rata-rata anggota Komite  Audit  setiap  bank  syariah  sebanyak  4  dan  standar  deviasi  variabel  ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang menggambarkan rendahnya penyimpangan jumlah anggota komite audit dari rata-rata jumlah komite audit di perbankan syariah sampel.
Variabel Jumlah Rapat Komite Audit (JMKA) memperoleh rentang nilai sebesar 0  hingga  24.  Nilai  total  Rapat  Anggota  Komite  Audit  terbesar  pada  sampel  bank syariah  yang  dilakukan  sebesar  24.  Sedangkan  nilai  total  Komite  Audit  terkecil adalah  sebesar  0.  Rata-rata  nilai  Jumlah  Rapat  Komite  Audit  dari  bank  syariah tersebut adalah sebesar 11,4 dengan standar deviasinya 5,74. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari 10 data bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang diamati rata-rata jumlah rapat Komite Audit setiap bank syariah sebanyak 11 dan standar deviasi variabel ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata- ratanya yang menggambarkan rendahnya penyimpangan jumlah rapat komite audit dari rata-rata jumlah rapat komite audit di perbankan syariah.
Variabel Ukuran Dewan Pengawas Syariah (UDPS) memperoleh rentang nilai sebesar  1  hingga  9.  Nilai  total  Anggota  Komite  Audit  terbesar  pada  sampel  bank syariah yang dilakukan sebesar 9. Sedangkan nilai total Komite Audit terkecil adalah sebesar 1. Rata-rata nilai Ukuran Dewan Pengawas Syariah dari bank syariah tersebut adalah sebesar 4,02 dengan standar deviasinya 2,10. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari  50 data bank syariah di kawasan Asia  Tenggara yang
diamati rata-rata anggota Dewan Pengawas Syariah setiap bank syariah sebanyak 4 dan standar deviasi variabel ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata- ratanya  yang  menggambarkan  rendahnya  penyimpangan  jumlah  anggota  Dewan Pengawas  Syariah    dari  rata-rata  jumlah  anggota  dewan  pengawas  syariah  di perbankan syariah.
Variabel  Jumlah  Rapat  Dewan  Pengawas  Syariah  (JMDPS)  memperoleh rentang nilai sebesar 0 hingga 26. Nilai total rapat anggota dewan pengawas syariah Audit  terbesar  pada  sampel  bank  syariah  yang  dilakukan  sebesar  26  kali  dalam setahun.  Sedangkan  nilai  jumlah  rapat  dewan  pengawas  syariah  terkecil  adalah sebesar 0. Rata-rata nilai jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dari bank syariah tersebut adalah sebesar 10,34 dengan standar deviasinya 5,16. Sehingga dari uraian tersebut dapat diartikan bahwa dari 10 data bank syariah di kawasan Asia Tenggara yang diamati rata-rata jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah setiap bank syariah sebanyak 10 kali dan standar deviasi variabel ini menunjukkan angka yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya yang menggambarkan rendahnya penyimpangan jumlah rapat anggota Dewan Pengawas Syariah dari rata-rata jumlah rapat anggota dewan pengawas syariah di perbankan syariah sampel.
Tabel 3.  Statistik Deskriptif Variabel Min Max Mean  Std. Dev ROA -0,11 0,02 0,00 0,03 UKA 3,00 7,00 4,16 1,09 JMKA 0,00 24,00 11,40 5,74 UDPS 1,00 9,00 4,02 2,10 JMDPS 0,00 26,00 10,34 5,16

## Pembahasan Model
Nilai hasil uji chow menghasilkan nilai prob > F sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil hipotesis dengan perbandingan CEM ( common efect model) dan FEM ( Fix  effect  model) menghasilkan  FEM  yang  terpilih  sebagai  model  hitung.  Prob menolak CEM karena nilai yang tidak melebihi 0,05.
Dari uji Hausman yang membandingkan antara FEM dan REM ( random efect model) menghasilkan nilai yang 0,00 yang menandakan FEM yang ditolak dan REM yang diterima. Hal ini dikarenakan adanya nilai Chi2 (0) memiliki nilai yang kurang dari 0,05. Nilai yang melebihi 0,05 yang menjadi pertanda diterimanya model FEM tidak bisa diterima karena chi2 (0) memiliki nilai yang lebih kecil.
Hasil  dari  uji  LM  (Langrange  Multipier)  memiliki  nilai  yang  melebihi  batas toleransi  penerimaan  CEM  sebagai  model  uji.  Hal  ini  menandakan  nilai  Prob  > chibar2 menerima REM sebagai model uji. REM sebagai model penelitian menjadikan proses uji model menggunakan sistem GLS. Sistem GLS dapat mentolelir data yang mempunyai  heterogenitas  antar  satu  variabel  dengan  variabel  lainnya.  GLS  pun mentolelir adanya auto koleritas. Serta tidak memberlakukan uji normalitas karena
Setyawan, Mukhlisin, dan Pramono (2024)
data terssebut merupakan data panel. Data panel sering kali memiliki data yang tidak normal karena jumlah data yang banyak.
Gambar 2. Uji Pemilihan Model
Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah terdapat korelasi antara variabel independen di dalam model regresi.
Tabel 4. Colleration Matrix ROA UKA JMKA UDPS JMDPS ROA 1 UKA 0,2873 1 JMKA 0,4344 0,0968 1 UDPS 0,4375 -0,1963 0,1125 1 JMDPS 0,5577 0,2432 0,5200 -0,1229 1 Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas Variabel VIF 1/VIF JMDPS 7,42 0,134742 JMKA 7,07 0,141384 UKA 7,02 0,142500 UDPS 3,75 0,266351 Mean VIF 6,32
Dalam table 5, hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai VIF kurang dari 10  (VIF<10)  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  permasalahan multikolinearitas.
LM Test Prob > Chi2 REM REM FEM Common Effect Model (CEM) Chow Test P=0,0000<0,05
Fixed Effect Model (FEM) Hausman Chi2 (0) < 0,05
Random Effect Model (REM)

## Hasil Uji Regresi
Tabel 6. Hasil Uji Regresi
Berdasarkan hasil di atas, dapat diuraikan persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:
Y = β 0 + β 1 UKA + β 2 JMKA + β 3 UDP S + β 4 JMDPS + Ɛ t Y = -0.086 (c) + 0.005X 1 + 0.0006X 2 + 0.006X 3 + 0.002X 4 + Ɛ t Dari  persamaan  regresi  linear  berganda  di  atas,  dapat  dijelaskan  sebagai berikut  nilai  konstanta  (c)  sebesar  -0,086  artinya  variabel  UKA,  JMKA,  UDPS  dan JMDPS  dianggap  konstan  dengan  arah  negatif.  Maka  nilai  koefisien  UKA  sebesar 0,005 yaitu variabel UKA mengalami kenaikan sebesar satu satuan dengan asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol. Maka nilai koefisien JMKA sebesar 0,0006 yaitu  variabel  JMKA  mengalami  kenaikan  sebesar  satu  satuan  dengan  asumsi koefisien regresi variabel  lain adalah nol. Maka nilai koefisien UDPS sebesar 0,006 yaitu  variabel  UDPS  mengalami  kenaikan  sebesar  satu  satuan  dengan  asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol. Maka nilai koefisien JMDPS sebesar 0,002 yaitu  variabel  JMDPS  mengalami  kenaikan  sebesar  satu  satuan  dengan  asumsi koefisien regresi variabel lain adalah nol.

## Uji Signifikan Parsial (uji t)
Uji t statistik dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikan setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Uji T dapat diketahui dari nilai P dan nilai koefisien. Apabila  nilai P yang diketahui  memiliki nilai lebih kecil  dari 0.05 maka
dapat  dikatakan  bahwa  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai P lebih besar dari 0.05 maka dapat dikatakan bahwa  variabel  independen  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel dependen.  Apabila  koefisien  yang  diketahui  memiliki  nilai  positif  maka  variabel independen  berpengaruh  dependen  dengan  arah  positif  terhadap  variabel. Sebaliknya,  jika  hasilnya  adalah  negatif  maka  variabel  independen  berpengaruh dengan arah negatif terhadap variabel dependen.
Tabel 7. Hasil Uji Regresi

## Uji Signifikan Simultan (uji f)
Nilai  yang  terdapat  pada  uji  simultan  dengan  model  REM  mempunyai probalitas  dengan  nilai  0,000  pada  variabel  UDPS  dan  0,000  juga  pada  variabel JMDPS  didalamnya.  nilai  probabilitas  yang  0,000  menandakan  adanya  pengaruh yang  terjadi.  Pengaruh  tersebut  bersifat  signifikan  yang  mempengaruhi  secara bersama-sama terhadap ROA.

## Uji Koefisien Determinasi
Nilai Koefisien dari model ini nilai R-square yang di dapatkan sebesar 63,10% yang  berarti  bahwa  63,10%  variasi  kualitas Good  Corporate  Governance dapat dijelaskan oleh Variabel independen yang digunakan yaitu Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah sedangkan sisanya yaitu 36,90% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

## Analisis dan Pembahasan Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan
Hipotesis pertama menguji pengaruh Good Corporate Governance ( GCG ) dengan menggunakan Ukuran Komite Audit (UKA) terhadap kinerja keuangan rasio ROA. Dalam pengujian hipotesis ini, hasil yang diperoleh bahwa Good Corporate Governance yang  diwakili  oleh  UKA  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan rasio ROA dengan hasil P Value sebesar 0.059 dan nilai koefisien beta sebesar 0.0051. Hal  ini  mengindikasikan  bahwa  jumlah  anggota  komite  audit  tidak  memiliki pengaruh terhadap kenaikan kinerja keuangan perbankan syariah, dimana jumlah anggota komite audit yang banyak tidak menjamin pengawasan yang semakin efektif pada  bank  umum  syariah  yang  mempengaruhi  terhadap  meningkatnya  kinerja
Hasil P>|z| Coef. Contanta 0,000 -0,8647 UKA 0,059 0,0051 JMKA 0,273 0,0007 UDPS 0,000 0,0068 JMDPS 0,000 0,0027
perusahaan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Younas, Ahmed, dan Naveed (2012) bahwa Komite Audit tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja beberapa perbankan syariah yang berada di negara Pakistan, namun tidak sejalan hasilnya dalam penelitian yang sama dengan perbankan  syariah  yang  berada  di  India  dan  Bangladesh,  dimana  Komite  Audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

## Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan
Hipotesis kedua menguji pengaruh Good Corporate Governance ( GCG ) dengan menggunakan  Jumlah  Meeting  Komite  Audit  (JMKA)  terhadap  kinerja  keuangan rasio ROA. Dalam pengujian hipotesis ini, hasil yang diperoleh bahwa Good Corporate Governance yang diwakili oleh JMKA tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan  rasio  ROA  dengan  hasil  P  Value  sebesar  0.273  dan  nilai  koefisien  beta sebesar 0.0007. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap kenaikan kinerja keuangan perbankan syariah, dimana semakin banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota  komite  audit  tidak  menjamin  semakin  bertambahnya  pengawasan  yang dilakukan  atau  semakin  efektif  pengawasan  internalnya  yang  berefek  pada meningkatnya kinerja perusahaan.

## Pengaruh Jumlah Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan
Hipotesis  ketiga menguji pengaruh Good Corporate  Governance ( GCG ) dengan menggunakan Jumlah Dewan Pengawas Syariah (UDPS) terhadap kinerja keuangan rasio ROA. Dalam pengujian hipotesis ini, hasil yang diperoleh bahwa Good Corporate Governance yang  diwakili  oleh  UDPS  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja keuangan  rasio  ROA  dengan  hasil  P-Value  0.000  dan  nilai  koefisien  beta  sebesar 0.0068  (positif).  Hasil  dari  penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  jumlah  anggota dewan  pengawas  syariah  dapat  mempengaruhi  meningkatnya  kinerja  keuangan diperbankan syariah, dimana proporsi dewan pengawas syariah yang semakin besar dapat berbanding lurus dengan meningkatnya kinerja keuangan perbankan syariah hal ini disebabkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh dewan pengawas syariah semakin dapat menambah memastikan transaksi yang berjalan di perbankan syariah tersebut  sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  ketentuan  syariah  yang  ada  baik  dalam  hal pengumpulan dana ( funding ) maupun penyaluran pendanaan ( financing ). Hasil  ini sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mollah  &  Zaman  (2015)  bahwa keberadaan  Dewan  Pengawas  Syariah  mempunyai  pengaruh  yang  positif  dan signifikan  terhadap  kinerja  perbankan  syariah,  dimana  dengan  kata  lain  bahwa dengan adanya Dewan Pengawas Syariah, dengan pengawasan yang dilakukannya dapat  mengurangi  atau  bahkan  dapat  meniadakan  transaksi-transaksi  yang  tidak sesuai dengan akad-akad yang telah ditetapkan.

## Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan
Hipotesis keempat menguji pengaruh Good Corporate Governance ( GCG ) dengan menggunakan  Jumlah  Rapat  Dewan  Pengawas  Syariah  (JMDPS)  terhadap  kinerja keuangan  rasio  ROA.  Dalam  pengujian  hipotesis  ini,  hasil  yang  diperoleh  bahwa Good Corporate Governance yang diwakili oleh Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai P- Value 0.000 dan nilai koefisien beta sebesar 0.0027. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 sehingga signifikan menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan pengawas  syariah  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  rasio ROA. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah rapat yang dilakukan oleh para anggota dewan pengawas syariah dalam hal pengawasan terhadap jalannya operasional perusahaan terutama dalam hal memastikan bahwa transaksi  yang  ada  sesuai  dengan  ketentuan  dan  nilai-nilai  syariah,  dapat meningkatkan  kinerja  perusahaan  dengan  meningkatnya  laba  perusahaan  yang diperoleh.  Hal  ini  dikarenakan  pengawasan  terkait  dengan  syariah  berjalan  lebih efektif dan maksimal. Menurut Hanifa dan Hudaib (2007) Dewan Pengawas Syariah memainkan  peran  penting  dalam  kontrol  internal  perusahaan  dengan  tugasnya melakukan review dan melakukan supervisi kegiatan perbankan syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mollah & Zaman (2015) juga memberikan dukungan atas kontribusi positif anggota DPS dan juga menekankan perlunya penegakan dan mekanisme regulasi agar lebih efektif.
Seperti  diketahui  bersama  bahwa  salah  satu  perbedaan  mendasar  antara perbankan  syariah  dan  perbankan  konvensional  adalah  terdapatnya  dewan pengawas syariah. Dalam menjalankan usahanya Bank Syariah harus sesuai dengan kepatuhan  syariah  yang  merupakan  syarat  mutlak  yang  harus  dipenuhi  oleh Lembaga  keuangan  yang  menjalankan  kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip syariah.  Pentingnya  kepatuhan  terhadap  syariah  ini  mengharuskan  adanya pengawasan  terhadap  pelaksanaan  kepatuhan  tersebut  dimana  pengawasan terhadap kepatuhan syariah dilakukan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang yang memiliki kompetensi terkait syariah itu sendiri.
Untuk  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Indonesia,  dewan  pengawas  syariah merupakan dewan yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada tiap-tiap lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah. Sehingga di perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah merupakan perpanjangan tangan dari Dewan  Syariah  Nasional  dalam  mengawasi  perbankan  syariah  dan  bertanggung jawab  kepada  Dewan  Syariah  Nasional.  Menurut  Wirdyaningsih et  al .  (2006) pengawasan  perbankan syariah  pada  dasarnya memiliki  dua  sistem  yaitu  sebagai Pengawasan  dari  aspek  keuangan,  kepatuhan  pada  perbankan  secara  umum  dan prinsip kehati-hatian bank serta sebagai pengawasan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank.
Dengan adanya dua sistem pengawasan di perbankan syariah tersebut, maka struktur  pengawasan  dalam  perbankan  syariah  yang  pertama  adalah  sistem pengawasan internal, yang terdiri atas unsur-unsur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),  Dewan  Komisaris,  Dewan  Audit,  Dewan  Pengawas  Syariah,  Dewan Kepatuhan  dan  SKAI-Internal  Syariah  Review  dan  yang  kedua  adalah  sistem pengawasan  eksternal,  yang  terdiri  atas  unsur  otoritas  Jasa  Keuangan,  Akuntan Publik, Dewan Syariah Nasional, dan stakeholder .
Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah dalam satu bank syariah di  Indonesia  adalah  minimal  2  (dua)  orang  dan  maksimal  yaitu  50%  (lima  puluh persen) dari jumlah anggota direksi.
Adapun penerapan Dewan Pengawas Syariah di negara Malaysia terbagi atas Shariah Advisory Council (SAC) yang merupakan otoritas tunggal Dewan Pengawas Syariah  yang  berada  hanya  di  Bank  Negara  Malaysia  dan Shariah  Committee yang berada di dalam masing-masing lembaga keuangan syariah. Regulasi pemerintahan Malaysia  yang  mengatur  terkait  Dewan  Pengawas  Syariah  atau  secara  khusus disebut Shariah Advisory Council dan Shariah Committee adalah Central Bank of Malaysia Act 2009 dan Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013, di lembaga tersebut ketentuan terkait Dewan Pengawas Syariah dalam satu bank syariah adalah minimal 3 (tiga) orang  dan  harus  disediakan  minimal  satu  orang  yang  bekerja  sebagai  sekretariat untuk syariah committee dengan pengetahuan syariah. Selain itu di Malaysia melarang Lembaga Keuangan Syariah menunjuk anggota dari Sharia Advisory  Council untuk menjadi Sharia Committee di lembaganya dan/atau tidak diperbolehkan menunjuk anggota shariah committee di lembaga lain dalam industri yang sama.
Dewan  Pengawas  Syariah  yang  berada  di  Negara  Brunei  Darussalam  yang diatur  dalam Shariah  Financial  Supervisory  Board  Order tahun  2006  bahwa  anggota dewan pengawas  syariah minimal  terdiri  dari  6 orang, 4 anggota harus beragama Islam dan warganegara Brunei Darussalam serta penganut ahlu sunnah wal jamaah bermazhab Syafei, Hanafi, Maliki atau Hambali dan memiliki pengalaman dalam hal Fiqh al-Muamalat . Minimal 2 orang beragama Islam yang berpengalaman di bidang perbankan, ekonomi, keuangan, hukum dan disiplin ilmu yang berhubungan. Untuk jumlah rapat dewan pengawas syariah minimal tidak boleh kurang dari 6 (enam) kali dalam setahun. Rata-rata anggota DPS di negara Brunei Darussalam adalah sebanyak 6 orang dengan rata-rata rapat sebanyak 9 kali dalam setahun.
Untuk Sharia Advisory Council (dewan pengawas syariah) di negara Philipina diatur dalam Republic Act No. 6848 Tahun 1990 tentang Charter of the al-Amanah Islam Investment Bank of the Philippines dimana untuk anggota dewan pengawas syariah tidak boleh lebih dari 5 orang yang berasal dari kalangan sarjana Islam dan Ilmu perbandingan hukum.

## SIMPULAN
Lembaga  Keuangan  Islam  memiliki  karakteristik  dan  keunikan  tersendiri, dimana dalam menjalankan operasinya harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Isu utamanya adalah larangan menerima dan membayar riba dimana terdapat salah satu pihak yang mendapatkan keuntungan namun tidak diimbangi dengan risiko yang melekat. Islamic  Corporate  Governance atau Sharia  governance didalamnya  terdapat Dewan  Pengawas  Syariah  dalam  struktur  organisasi,  adanya  opini  yang  bersifat independen  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  fungsi  kepatuhan  pada  syariah, dan  adanya  proses  review  pada  pemenuhan  syariah.  Hasil  penelitian  ini memberikan  informasi  bahwa  pentingnya  Dewan  Pengawas  Syariah  di  Lembaga keuangan syariah yang memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
Hasil uji Random Effect Model menghasilkan variabel Jumlah Dewan Pengawas Syariah  dan  Jumlah  Rapat  Dewan  Pengawas  Syariah  berpengaruh  positif  dan signifikan terhadap kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara, sedangkan untuk variabel jumlah  komite  Audit  dan  Jumlah  Rapat  Komite  Audit  tidak  memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah, hal ini menegaskan bahwa komposisi  jumlah  anggota  Dewan  Pengawas  Syariah  dan  jumlah  Rapat  Dewan Pengawas  Syariah  di  Perbankan  Syariah  tidak  hanya  sebuah  formalitas  tentang adanya dewan pengawas syariah disebuah Lembaga keuangan syariah namun juga memiliki peran yang penting yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah. Dengan efektifnya peran dewan pengawas syariah pengawasan terhadap transaksi dan  operasional  dijalankan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  nilai  syariah,  sehingga dalam  mengendalikan  perusahaan  tidak  hanya  semata  untuk  memenuhi  tujuan perusahaan  untuk  mencari  keuntungan  dan  melindungi  kepentingan  dan  hak semua stakeholder namun juga menjalankan operasional perusahaan sesuai dengan aturan Allah ﷻ .
Dewan  Pengawas  Syariah  di  Indonesia  berdasarkan  ketentuan  PBI  Nomor 11/33/PBI/2009 adalah minimal ada 2 orang dan rata-rata anggota DPS perbankan syariah  di  Indonesia  ada  2  sampai  3  orang.  Kepatuhan  yang  lain  adalah  terkait dengan pemenuhan ketentuan PBI Nomor 11/33/PBI/2009 pasal 49 peraturan yang mengatur ketentuan terkait jumlah rapat Dewan Pengawas Syariah dimana dalam ketentuannya adalah minimal melakukan 1 (satu) kali rapat dalam 1 (satu) bulan atau minimal 12 (dua belas) kali dalam setahun, adapun rata-rata jumlah rapat anggota dewan pengawas syariah pada perbankan syariah di Indonesia periode tahun 2015- 2019 adalah 15 (lima belas) kali dalam setahun yang berarti rata-rata lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan.
Untuk Dewan pengawas syariah di negara Malaysia, Thailand, Philipina, dan Brunei  Darussalam  juga  telah  memenuhi  ketentuan  dalam  hal  jumlah  minimal anggota dewan pengawas syariah dimana untuk di negara Malaysia minimal 3 orang, di Brunei Darussalam minimal ada 6 orang dan di negara Philipina minimal ada 1
orang,  dan  berdasarkan  hasil  rekapitulasi  data  yang  ada  komposisi  atas  dewan pengawas syariah tersebut telah memenuhi ketentuan.
Gambaran kinerja perbankan syariah di Asia Tenggara dengan menggunakan indicator ROA ( Return on Asset ) menghasilkan data yang bervariasi. Untuk rata-rata nilai ROA perbankan syariah dalam kurun waktu 5 tahun yang berada di Negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam nilai ROA bernilai positif dengan nilai sebesar masing-masing secara berturut-turut adalah 0.76% lalu 0.87% dan terakhir 1,51% dimana untuk negara Brunei Darussalam memiliki rata-rata ROA lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah di negara lainnya sebesar 1,51% dimana rata-rata anggota DPS di negara Brunei Darussalam sebanyak 6 orang dimana lebih tinggi dari rata-rata  anggota  DPS  di  bank  syariah  kawasan  Asia  Tenggara  yang  berjumlah  4 anggota dewan pengawas syariah, sedangkan ROA untuk bank syariah di Philipina dan Thailand bernilai negatif dengan nilai rata-rata dalam lima tahun yaitu sebesar - 7.92%  dan  -2.2%. Hal  ini  menunjukkan  bahwa  untuk  kedua  negara  tersebut  yaitu Philipina dan Thailand, aset yang dimiliki oleh bank syariah tersebut belum dapat men generate laba, dimana ROA tersebut dapat dijadikan oleh investor untuk melihat bagaimana  perusahaan  mengoptimalkan  penggunaan  asetnya  untuk  dapat memaksimalkan  laba  yang  juga  menjadi  tujuan  GCG  untuk  menggunakan  aset dengan efisien dan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bandsuch, M., Pate, L. and Thies, J. 2008, Rebuiding stakeholder trust in business: An examination of principle-centered leadership and organizational transparency in corporate governance, Business and Society Review, Vol. 113, No.1, pp. 99-127. Bashir,  B.A.,  (1984),  Successful  development  of  Islamic  Bank, Journal  of Research  in Islamic Economics , Vol.1, No.2, pp. 63 – 71. Blue  Ribbon Committee  (BRC)  on  Improving  the  Effectiveness  of  Corporate  Audit Committees . 1999. Stamford, CT. Braswell,  Mike.,  Daniels,  Roger  B.,  Landis,  Mark  &  Chang,  Chun-Chia,  (2012). Characteristics of Diligent Audit Committees. Journal of Business & Economics Research, Volume 10, Number 4. Endraswati,  Hikmah.  2016. Konsep  Awal  Islamic  Corporate  Governance:  Peluang Penelitian yang Akan Datang. Muqtashid. Endraswati,  Hikmah.  2017. Struktur  Islamic  Corporate  Governance  dan  kualitas pengungkapan laporan keuangan pada bank syariah di Indonesia: perspektif governance dan finance. LP2M-Press. IAIN Salatiga.
Felo et al. 2003. Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis .
Ferdyant,  Ferly.  Anggraini,  Ratna  ZR.  &  Takidah,  Erika.  2014.  Pengaruh  Kualitas Penerapan  Good  Corporate  Governance  dan  Risiko  Pembiayaan  terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 1, No. 2, September 2014.
Global Islamic Financial Report, Tahun 2015-2019. Grassa,  R.,  &  Matouussi,  H.  2014.  Corporate  governance  of  Islamic  banks:  A comparative study between GCC and Southeast Asia Countries . International
Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management , Vol. 7 No. 3, pp. 346-362.
Graise & Pellegrini. 2006. World Bank Policy Research Working Paper 4052. Hanifa,  R  &  Hudaib,  M.  2007.  Exploring  the  Ethical  Identify  of  Islamic  Banks  via Communication in Annual Reports. Journal of Business Ethics, Vol. 76: 97-116. Heneetigala dan Armstrong. 2011. The Impact of Corporate on Firm Performance in an  Unstable  Economic  and  Political  Enviroment:  Evidence  from  Sri  Lanka. Financial  Markets  dan  Corporate  Governance  Conference.  Working  Paper Series Social Science Research Network.
Hisamuddin, N. & M. Yayang Tirta K .(2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap  Kinerja  Keuangan  Bank  Umum. Jurnal  Akuntansi  Universitas Jember, 112.
IFSB  (2009). Guiding  principles  on  Shari’ah  governance  systems  for  institutions offering Islamic financial services.
Islamic Finance Development Index Report. 2019.
Jihad,  Azka  Amalia.  2016.  Analisis  Kinerja  Perbankan  Syariah  di  Kawasan  Asia Tenggara  berdasarkan  pendekatan  Shari’ah  Maqashid  Index . Tesis.  Program Pascasarjana UIN Yogyakarta.
Karamanou, I., & Vafeas, N. 2005. The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis . Journal of Accounting Research.
Loredana,  Dan  Roxana.  Alexandru,  Buglea.  &  Roxana,  Hetes.  2016. Comparative Analysis Between the Traditional Model of Corporate Governance and Islamic Model. Economy Series . Academica Brancusi Publisher. University of Targu Jiu. Lukviarman,  Niki.  2016. Corporate  Governance  menuju  penguatan  konseptual  dan implementasi di Indonesia . PT Era Adicitra Intermedia. Majid, Norakma Abd., Sulaiman, Maliah. & Ariffin, Nuraini Mohd. 2011. Developing a Corporate Governance Index for Islamic Financial Institutions. Proceeding, 8 th International Conference on Islamic Economics and Finance. Center for Islamic Economics and Finance. Qatar Faculty of Islamic Studies. Qatar Foundation.
Mohammed  dan  Fatimoh.  2012.  Impact  of  Corporate  on  Banks  Performance  in Nigeria .  Journal  of  Emerging  Trends  in  Economics  and  Management  Sciences (JETEMS), Vol. 3, No. 3, hlm 257-260.
Mollah,  S.,  &  Zaman,  M.  2015.  Shariah  Supervision,  Corporate  Governance  and Performance: Conventional  Vs.  Islamic Banks. Journal of Banking and Finance,
58 (1), 418-435. https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.04.030.
Mukhlisin,  M  &  Nofianti,  L.  2019.  The  Role  of  Good  Corporate  Governance  and Accounting  in  Islamic  Financial  Institutions,  in  Toseef  Azid,  Ali  Abdullah Alnodel, Muhamad Azeem Qureshi (ed.) Research in Corporate and Shari’ah Governance in the Muslim World: Theory and Practice, pp.115 – 126.
Nugraheni, P. 2018. Sharia Supervisory Board and Social Performance of Indonesian Islamic  Banks. Jurnal  Akuntansi  dan  Auditing  Indonesia ,  22(2),  137-147. https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6.
Nofianti,  L.,  Mu’at,  S.,  Miftah,  D.,  Rahmi,  F.,  &  Irfan,  A.  2013. Principles  of  good corporate governance shari’a model. Proceedings of International Conference on  Islamic  Accounting  And  Finance  (ICIAF),  Kuala  Lumpur,  Malaysia, February14 – 15.
Nomran,  N.  M.,  Haron,  R.,  &  Hassan,  R.  2018. Shari’ah  Supervisory  Board Characteristics  Effects  on  Islam ic  Banks’  Performance:  Evidence  From
Malaysia. International Journal of Bank Marketing , 36(2), 290 – 304. OECD. 2004. The OECD Principles of Corporate Governance . France: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Publications Service. PBI (Peraturan Bank Indonesia). 2009. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/2009 tanggal  7  Desember  2009  tentang  Pelaksanaan  Good  Corporate  Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
PBI  (Peraturan  Bank  Indonesia).  2007.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 9/1/PBI/2007  tentang  Sistem  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank  Umum berdasarkan prinsip Syariah
Permatasari.  I  dan  Novitasary.  R.  2014.  Pengaruh  Implementasi  Good  Corporate Governance  Terhadap  Permodalan  dan  Kinerja  Perbankan  di  Indonesia: Manajemen  Risiko  Sebagai  Variabel  Intervening. Jurnal  Ekonomi  Kuantitatif Terapan, Vol.7, No.1, hlm 52-59.
Rafidah,  R.  (2023).  Indonesian  islamic  bank  return  on  assets  analysis:  Moderating effect of musyarakah financing. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics , 7(2) , 200 – 216.
Rosmanidar, E., Ahsan, M., Al-Hadi, A. A., & Thi Minh Phuong, N. (2022). Is It Fair To Assess the Performance of Islamic Banks Based on the Conventional Bank Platform? ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam , 23 (1), 1 – 21.
Rama,  Ali.  2015  Analisis  Deskriptif  Perkembangan  Perbankan  Syariah  di  Asia Tenggara. The Journal of Tauhidinomics . Vol. 1 No. 2 (2015): 105-123.
Rehman,  R  dan  I.  Mangla.  2012.  Does  Corporate  Governance  Influence  Banking Performance? Journal of Leadership, Accountability and Ethics, vol.9, No.3, 86-92. Siebens,  H.  2002,  Concepts  and  Working  Instruments  for  Corporate  Governance , Journal of Business Ethics , vol. 39, no. 4 pp. 737-783. Sholihin, A. I. 2010. Buku Pintar Ekonomi Syariah . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Soraya, R. A. 2012. Good Corporate Governance dalam perspektif Islam dan Penerapannya pada Bisnis Syariah di Indonesia. Universitas Hasanuddin. Warren, Carl S., Reeve, James M., Duchac Jonathan E., Wahyuni, Ersa Tri; Jusuf, Amir Abadi. 2017. Pengantar Akuntansi 1 Adaptasi Indonesia. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat.
Wirdyaningsih.  2005. Bank  dan  Asuransi  Islam  di Indonesia. Jakarta:  Kencana  Media Group.
Wirdyaningsih et  al .  2006. Bank  dan  Asuransi  Islam  di  Indonesia. Jakarta:  Kencana Prenada Media.
Younas, M., Ahmed, U., & Naveed, D. (2018). Impact of Corporate Governance of Islamic  Banks  on  Financial  Performance:  a  Study  of  Pakistan,  India  and Bangladesh Islamic Banking System. Management , 2(1).
Zainul, M. A. 2017. Pengenalan Perbankan Syariah . Jakarta: LPPI.