## REDEFINISI TERHADAP  PENGATURAN HAK ATAS TANAH
St. Nurjannah Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Email: adzan_amjah@yahoo.co.id

## Abstract
Land rights as stipulated in basic Agrarian Law set several parcels of land located on the surfaces of the earth. Under the earth’s surfaces and the air space above.  Redefinition  of  land  rights  necessary  to  regulate  the  rights  of  land primarily  land  rigths  under  the  earth’s  surface  that  has  not  been  specifically regulated as rigths to land adjacent to the surface of the earth
Keyword: Redefinition, Land rights

## Abstrak
Hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)  mengatur  beberapa  hak  atas  tanah  yang  berada  dipermukaan  bumi, dibawah  permukaan  bumi,  dan  ruang  diatas  udara.  Redefinisi  hak  atas  tanah diperlukan  untuk  mengatur  hak-hak  atas  tanah  utamanya  hak  atas  tanah  yang berada  di  bawah  permukaan  bumi  yang  belum  diatur  secara  khusus  seperti  hak- hak atas tanah yang berada dipermukaan bumi.
Kata Kunci: Redefinisi, Hak atas tanah

## PENDAHULUAN
eningkatnya  kegiatan  pembangunan  yang  merupakan  implikasi  dari derasnya  arus  globalisasi  telah  banyak  mempengaruhi  bidang-bidang kehidupan  manusia,  terutama  yang  berkaitan  dengan  penyediaan tempat  guna  melaksanakan  kegiatan  pembangunan.  Membahas  pembangunan tidak  bisa  lepas  dari  aspek  penyediaan  tanah,  sebagai  salah  satu  faktor  penting pendukung  pelaksanaan  pembangunan,  terutama  yang  dipusatkan  di  daerah perkotaan.  Yang  menjadi  masalah  adalah  bahwa  luas  tanah  tidak  bertambah namun  jumlah  penduduk  yang  membutuhkan  tanah  itu  baik  secara  tempat tinggal/hunian,  tempat  usaha,  ataupun  pemenuhan  aneka  kebutuhan  masyarakat lainnya semakin meningkat.
Hukum  nasional  Indonesia  yang  mengatur  masalah  keagrariaan  yaitu Undang-Undang  Pokok  Agraria  (yang  selanjutnya  disingkat  UUPA)  Nomor  5 Tahun 1960, yang telah  mencapai hampir setengah abad pemberlakuannya telah mengundang  pertanyaan  apakah  masih  mampu  menampung  berbagai  masalah pertanahan, terutama yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hak atas tanah, terhadap  hal  ini  ada  yang  berpendapat  bahwa  UUPA  masih  mampu  menampung dan  menyelesaikan  masalah  pertanahan  yang  ada  sekarang,  namun  dengan mencermati  perkembangan  yang  terjadi  dalam  masyarakat,  ada  pula  yang berpendapat  bahwa  UUPA  sudah  tidak  mampu  lagi  menyelesaikan  masalah pertanahan yang ada serta tidak dapat mengakomodasi perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, terutama dengan semakin kompleksnya masalah keagrariaan yang  ada  terutama  di  bidang  pertanahan  sehingga  UUPA  perlu  direvisi.  Oleh Maria  S.W.  Sumardjono , dalam  seminar  nasional  “Hak  Atas  Tanah  dalam Konteks Masa Kini dan Masa yang Akan Datang” menepis pendapat yang kedua dengan mengatakan bahwa pendapat tersebut ditarik dari kesimpulan yang terlalu dini,  dimana  keberatannya  berdasarkan  dua  alasan  yaitu pertama, UUPA  tidak dapat berfungsi tanpa  adanya  berbagai peraturan  pelaksanaan yang mendukungnya, kedua walaupun peraturan pelaksanaannya telah ada maka dapat terjadi bahwa peraturan tersebut kurang mencerminkan jiwa dan semangat UUPA, dan  karena  itu  masih  memerlukan  penyempurnaan  atau  jika  peraturan  itu  sudah sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA, pelaksanaannya yang belum memadai. 1
Memang bila kita mencermati UUPA maka pengaturan didalamnya masih mampu mengakomodasi masalah yang muncul, sebab  yang dipakai sebagai dasar
1 Maria S.W. Sumardjono, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan   Implementasi (Kompas, 2001),  h. 37
M
hukum keagrariaan nasional kita adalah hukum adat. Faktor-faktor yang menjiwai UUPA yaitu usaha-usaha untuk kembali kepada “kepribadian nasional Indonesia” hal  ini  pula  yang  menjadi  landasan  untuk  menyatakan  bahwa  hukum  adatlah, sebagai  hukum  yang  berlaku  untuk  rakyat  terbanyak,  akan  merupakan  hukum berlaku untuk hak-hak baru atas tanah. 2
Hukum  adat  yang  menjadi  jiwa  UUPA    merupakan  hukum  adat  yang sudah disempurnakan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 UUPA :
“Hukum  agraria  yang  berlaku  atas  bumi,  air  dan  ruang  angkasa ialah  hukum  adat,  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,  dengan  sosialisme  Indonesia  serta  peraturan-peraturan yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  ini  dan  dengan  peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama”.
Salah  satu  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  UUPA  sesuai  dengan  amanat dan  semangat  pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945  adalah  untuk  mencapai  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Hak  menguasai  yang  diberikan  pada  Negara  atas bumi,  air,  dan  ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya  seperti  yang  diatur  dalam  pasal  2  ayat  (1)  UUPA  memberikan wewenang pada Negara untuk:
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,
persediaan  dan  pemeliharaan  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa tersebut;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum antara  orang-orang  dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.
Pengaturan  hak  atas  tanah  sebagai  suatu  hubungan  hukum  yang  ada sekarang baru mengatur seputar penggunaan tanah yang meliputi permukaan bumi saja.  Dimana  dari  pemanfaatan  permukaan  bumi  telah  memunculkan    lembaga- lembaga hak atas tanah yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai,  dan  Hak Pengelolaan (pasal  16 UUPA). Hak-hak atas tanah  menurut pasal 4 UUPA yaitu :
2 Sudargo Gautama, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990), h. 30
“Atas  dasar  hak  menguasai  dari  Negara    sebagai  yang  dimaksud dalam  pasal  2  ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.
Pengaturan  di  atas  menunjukkan  bahwa  tanah  hanya  diartikan  sebagai “permukaan bumi”. Padahal yang dimaksud dengan bumi selain permukaan bumi juga  tubuh  bumi  yang  terdapat  dibawahnya  serta  yang  terdapat  di  dasar  dan  di bawah  dasar  perairan  baik  perairan  pedalaman  maupun  laut  wilayah  Indonesia yang  tercermin  dalam  wawasan  nusantara.  Ini  menunjukkan  adanya  pembatasan penguasaan  seseorang terhadap tanah hanya terbatas pada bagian atas bumi saja, sedangkan yang menyangkut bagian bawah permukaan bumi, air dan ruang yang ada  di  atas  permukaan  bumi  berada  di  bawah  penguasaan  Negara  atas  dasar  hak menguasai  dari  Negara  (pasal  2  UUPA)  serta  diatur  secara  khusus  dalam peraturan perundangan, seperti peraturan pertambangan.
Khusus  mengenai  “bawah  permukaan  bumi”  atau  secara  populernya disebut “ruang di bawah tanah”, belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang  hal  tersebut,  padahal  bila  mencermati  fenomena  yang  ada  dalam masyarakat  serta  berbagai  kebijakan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  memacu pertumbuhan  ekonomi  dalam  negeri  dan  menyongsong  era  pasar  bebas  (free market), membuka peluang lebar bagi masuknya para investor asing ke Indonesia, yang  secara  otomatis  dengan  keberadaannya,  mereka  memerlukan  lokasi  untuk kegiatan  industrinya,  namun  hal  itu  akan  sulit  dilaksanakan  bila  pengaturan tentang  kemungkinan  penggunaan  ruang  bawah  tanah  saja  belum  ada,  untuk  itu mungkin  salah  satu  hal  yang  dapat  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk mengatasi  keterbatasan  tanah  adalah  menyediakan  kemungkinan  penggunaan tanah  di  bawah  permukaan  bumi  (bagi  subway)  dan  penggunaan  ruang  di  atas tanah.
Politik pertanahan kita sebenarnya telah mengatur tentang ruang di bawah tanah  tersebut  namun  baru  secara  umum  (pasal  4  ayat  2),  belum  ada  pengaturan secara  khusus  dalam  suatu  bentuk  peraturan  pelaksanaan  seperti  hak-hak  yang meliputi  atas  permukaan  bumi.  Dikaitkan  dengan  tujuan  hukum  untuk  mencapai kepastian  hukum  (di  luar  dua  tujuan  hukum  lainnya  yaitu  keadilan  dan kemanfaatan) maka  guna memberikan kepastian  hukum,  pengaturan secara tegas terhadap penggunaan ruang bawah tanah dan ruang angkasa dalam mengantisipasi perkembangan  kebutuhan  akan  tanah  dewasa  ini,  merupakan  wacana  yang  perlu mendapat  perhatian  dan  tindak  lanjut  dalam  suatu  bentuk  peraturan  perundang- undangan.

## PEMBAHASAN
A. Redefinisi Hak Atas Tanah
UUPA menganut azas pemisahan horizontal, dimana ada pemisahan antara tanah  dan  bangunan,  contohnya  pada  rumah  susun,  dimana  pemilik  tanah  belum tentu pula sebagai  pemilik  bangunan  yang dibangun di  atas tanahnya. Jadi  tanah dan  bangunan  tunduk  pada  hukum  yang  berbeda.  Azas  inipun  memberikan pembatasan  hanya  meliputi  tanah-tanah  yang  berada  di  atas  permukaan  bumi, tidak menyangkut ruang yang di bawah tanah.
Pengaturan  hak-hak  atas  tanah  dalam  pasal  4  ayat  (1)  UUPA  hanya mengatur  penggunaan  tanah  permukaan  bumi  saja.  Sampai  sekarang  belum  ada ketentuan yang memastikan apakah hak atas tanah itu, selain meliputi “pemilikan” permukaan    bumi  yang  bersangkutan,  juga  pemilikan  ruang  yang  diatasnya  dan tubuh bumi dibawahnya. Oleh Boedi Harsono cenderung untuk ditafsirkan tidak. Ruang  di  atas  bumi  dan  tubuh  bumi  yang  di  bawah  tanah  yang  dihaki,  hanya boleh  digunakan  sebagian,  itupun  sekedar  setinggi  dan  sedalam  yang  diperlukan untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan  penggunaan  tanah  yang bersangkutan.  Juga  tidak  ada  kewenangan  bagi  pemilik  hak  atas  sebagian permukaan  bumi  untuk  mengambil  dan  memindahkan/menjual  sebagian  tubuh bumi di bawah tanah kepunyaannya, demikian juga mengenai bahan galian  yang ada    dalam  tubuh  bumi  di  bawah  tanah  yang  dihakinya,  sesuai  dengan  pasal  8 UUPA yang menyatakan  atas dasar hak menguasai dari Negara (pasal 2 UUPA) maka diatur tentang pengambilan kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan ruang angkasa. Jadi ada batas kewenangan menggunakan ruang di atas dan tubuh bumi di bawah tanah yang peruntukan dan penggunaannya ditetapkan oleh PEMDA. 3
Jelaslah bahwa pengertian hak atas tanah hanya meliputi permukaan bumi saja,  kalaupun  diperkenankan  penggunaan  ruang  yang  meliputi  tubuh  bumi  dan ruang udara, maka penambahan itu merupakan kriteria pembatasan yang fleksibel dan adil, sebagaimana tampak dalam kata-kata “sekedar diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 4
Permasalahan yang berkembang sekarang ini mempertanyakan kemampuan  UUPA  mengakomodasi  kebutuhan  untuk  memanfaatkan  ruang  di bawah  tanah  dan  di  ruang  udara,  dalam  mengantisipasi  kebutuhan  akan  tempat tinggal  bagi  manusia  serta  kebutuhan  untuk  melakukan  kegiatan  lainnya.
3 Boedi Harsono, Hukum  Agraria  Indonesia,  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta : Djambatan, 1990), h. 31
4 Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit ,  h. 38
Permukaan  bumi  sudah  terlalu  sesak  untuk  menampung  berbagai  kegiatan  yang dilakukan manusia. Beberapa fasilitas yang memanfaatkan ruang udara dan hanya membutuhkan  sebagian  kecil  dari  permukaan  bumi  untuk  menjadi  tiang penyangga  bangunan  tersebut,  seperti  jembatan  layang,  jalan  layang  dan sebagainya, namun untuk pemanfaatan ruang di bawah tanah belum ada. Padahal ruang bawah tanah bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas seperti stasiun bawah tanah, pertokoan serta fasilitas umum lainnya, seperti yang telah dilakukan oleh Negara-negara Eropa serta beberapa Negara Asia lainnya.
Di  Indonesia,  pengaturan  khusus  terhadap  ruang  bawah  tanah  dan  ruang udara  memang  belum  ada,  namun  sebenarnya  telah  diatur  secara  umum    dalam pasal  4  ayat  (2)  UUPA  yang  menyatakan  hak-hak  atas  tanah  telah  memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan termasuk tubuh bumi dan  air  serta  ruang  yang  ada  diatasnya,  namun    ada  penekanan  harus  untuk kepentingan  yang  berhubungan  langsung  dengan  penggunaan  tanah  tersebut menurut undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi.
Jadi  tidak  perlu  ada  redefinisi  terhadap  rumusan  UUPA  tersebut,  sebab secara yuridis pada  dasarnya  telah  ada  pengaturan  tentang  penggunaan  ruang bawah  tanah  serta  ruang  udara,  karena  UUPA  hanyalah  merupakan  peraturan pokok  yang  bersifat  sangat  umum,  hanya  diperlukan  perluasan  penafsiran maknanya,  dan  secara politis dalam  pengembangannya  diperlukan  peraturan perundang-undangan  dalam  bentuk  undang-undang  untuk  pengaturan  hak  baru yang akan lebih memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak dan akan dapat  menunjang  kebijakan-kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam upaya  meningkatkan  pembangunan  yang  salah  satunya  memerlukan  keterlibatan modal  asing  yang  secara  tidak  langsung  keberadaan  mereka  di  Indonesia  perlu ditunjang  dengan  penyediaan  fasilitas  lahan  atau  tempat  usaha  yang  memadai. Pemberian kesempatan pengggunaan ruang bawah tanah inipun bisa berupa dalam bentuk pemberian hak pakai.

## B. Lembaga Hak Baru yang Diperlukan
Terhadap  perlu  tidaknya  pembentukan  lembaga  hak  atas  tanah  yang  baru ini  ada  dua  pendapat  dari  pakar  keagrariaan  Indonesia  yaitu Boedi  Harsono dan Maria  S.W.  Sumardjono .  Oleh Boedi  Harsono yang  berpangkal  dari  pasal  4 UUPA untuk mengakomodasikan pembangunan ruang di bawah tanah yang tidak ada kaitannya dengan bangunan yang ada diatasnya, disarankan perlunya dibentuk lembaga  hak  baru  yang  mungkin  dapat  disebut  Hak  Guna  Ruang  Bawah  Tanah (HGRBT),  yang dilengkapi  dengan undang-undang  dalam pengaturannya, alasan yang  dikemukakan  adalah  bahwa  karena  bangunan  utama  strukturnya  berada
dalam  tubuh  bumi,  isi  kewenangan  yang  berkaitan  dengan  hak  atas  permukaan bumi  tidak  mungkin  ditafsirkan  mampu  mencakup  pembangunan,  pemilikan  dan pengelolaan bangunan bawah tanah termaksud. Pendapat berbeda dari Maria S.W. Sumardjono ,  bahwa  pasal  4  UUPA  tersebut  sudah  mampu  mengakomodasi pemberian  hak  terhadap  ruang  bawah  tanah  melalui  cara  berfikir  analogi  dan interpretasi ekstensif. Pasal 4 UUPA dapat diperluas cakupan berlakunya meliputi ruang  di  bawah  tanah  dan  ruang  udara.  Pengaturan  tentang  hak  atas  tanah  yang ada  masih  dapat  dipertahankan  dan  diberlakukan  secara  analogi  terhadap perluasan  obyek  hak  atas  tanah,  yakni  ruang  di  bawah  tanah  dan  ruang  udara, misalnya  berkenaan  dengan  ketentuan  tentang  subyek  hak,  jangka  waktu, peralihan,  pembebanan,  hapusnya  dan  sebagainya,  dengan  penambahan pengaturan  pemberian  tanda  bukti  haknya,  sehingga  lembaga  hak  baru  belum perlu dibentuk. 5
Penulis  sependapat  dengan  pendapat  dari Boedi  Harsono, dikaitkan dengan  pembahasan  sebelumnya  tentang  tidak  perlunya  ada  redefinisi  hak-hak atas tanah (pasal 4 UUPA) sebab pada dasarnya UUPA telah mengatur tentang hal tersebut  walau  secara  umum  maka    yang  diperlukan  adalah  pengaturan  khusus dalam undang-undang  yang mengatur tentang tata guna dan tata ruang, sehingga diperlukan  suatu  lembaga  hak  hak  atas  tanah  baru,  sebab  lembaga  hak-hak  atas tanah  yang  ada  sekarang  hanya  mencakup  pengertian  dan  pengaturan  terhadap hak-hak  atas  tanah  dipermukaan  bumi  saja,  sehingga  perbedaan  dari  segi keberadaan obyek tanah yang akan diatur maka secara otomatis diperlukan suatu lembaga  lain  yang  membidanginya.  Sebab  belum  tentu  pemilik  bangunan/sarana dipermukaan tanah akan juga merupakan pemilik sarana-sarana atau fasilitas yang ada di bawah permukaan bumi, begitu banyak hal yang perlu diatur secara khusus tentang  hak-hak  atas  tanah  di  bawah  permukaan  bumi  (ruang  bawah  tanah)  ini. Dan  tentu  saja  keberadaan  lembaga  hak  baru  ini  akan  melengkapi  hukum pertanahan  nasional  kita  setelah  terbentuknya  lembaga  Hak  Milik  Atas  Satuan Rumah Susun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985).
Sehubungan  dengan  pengaturan  hak  baru  itu,  dengan  tidak  lepas  dari konsistensi  hak  menguasai  Negara,  maka  ruang  di  bawah  tanah  dan  ruang  udara adalah  juga  hak  Negara  serta  dengan  tetap  berpegang  pada  fungsi  sosial  tanah. Maka  berkenaan  dengan  definisi  pasal  4  UUPA,  maka  hak-hak  atas  tanah  yang dapat  diberikan  terhadap  pemanfaatan  ruang  bawah  tanah  dan  ruang  udara,  juga
5 Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit , h. 102
sama  dengan  yang  tertera  dalam  pasal  16  UUPA  yakni  hak  milik,  hak  guna bangunan, hak guna ruang angkasa dan hak pakai. Dan seperti lazimnya hak atas tanah,  maka  dalam  pengaturannya  hak-hak  tersebutpun  dapat  berakhir  dan dialihkan, serta dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.
Terhadap  penggunaan  ruang  di  atas  udara,  masih  diperlukan  pula  kajian lebih  lanjut.  Dalam  pasal  48  UUPA  tentang  hak  guna  ruang  angkasa  ditekankan bahwa  hak  guna  ruang  angkasa  tidak  memberi  wewenang  untuk  menggunakan ruang  yang  ada  di  atas  permukaan  bumi,  yang  bisa  dilakukan  hanyalah mempergunakan  tenaga  dan  unsur-unsur  dalam  ruang  angkasa  guna  memelihara dan  memperkembangkan  kesuburan  bumi,  air  serta  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu.
Maria  S.W.  Sumardjono mengatakan  bahwa  pada  umumnya  bangunan- bangunan  di  ruang  udara  yang  lebih  menonjol  adalah  strukturnya,  dan  hanya sedikit  memerlukan  tanah  dibawahnya  sebagai  tiang  penyangga,  maka  hak  yang paling  tinggi  yang  dapat  diberikan  adalah  hak  guna  bangunan.  Dicontohkan  bila jalan  layang  yang  berada  di  atas  jalan  umum  yang  dikelola  oleh  Departemen Dinas  Pekerjaan  Umum,  dan  jalan  layang  itu  dibangun,  dimiliki,  serta dioperasikan oleh pihak lain maka kepada pihak lain tersebut diberikan hak guna bangunan. 6
Pengaturan khusus terhadap penggunaan ruang di atas udara seperti untuk pembangunan  jalan  layang,  jalan  kereta  api  layang  dan  bangunan  penghubung diperlukan  untuk  mengidentifikasi  obyeknya  yang  mana  hal  ini  sudah  dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan  perkembangan  ilmu  geodesi.  Maka  untuk pengaturan  penggunaan  ruang  udara  belum  perlu  dibentuknya  lembaga  hak  baru sebab lembaga hak atas tanah yang ada sekarang masih mampu menjadi landasan hukum,  yang  diperlukan  adalah  pengaturan  tambahan    terhadap  pendaftaran  dan penerbitan surat tanda bukti haknya.

## PENUTUP
Perkembangan  teknologi  yang  demikian  pesat  serta  terjadinya  perubahan politik, ekonomi, social-budaya di tengah masyarakat terutama yang berhubungan dengan  peningkatan  tuntutan  kebutuhan  akan  tanah,  telah  memunculkan  suatu paradigma baru guna memanfaatkan tanah yang berada di bawah permukaan bumi atau  ruang  bawah  tanah  yang  sejauh  ini  belum  memiliki  pengaturan  perundang- undangan  secara  khusus  serta  pemanfaatan  ruang  di  atas  udara  yang  masih
6 Maria S.W. Sumardjono, Op. Cit , h. 41
memerlukan  pengaturan  lebih  lanjut  guna  lebih  terjaminnya  kepastian  haknya. Perlu  ada  redefinisi  hak  atas  tanah,  sebab  secara yuridis keberadaan  tanah  di bawah  permukaan  bumi  dan  ruang  di  atas  udara  telah  diatur  dalam  UUPA walaupun secara umum yang diperlukan adalah pengaturan secara khusus seperti yang  telah  dilakukan  secara  khusus  pada  hak-hak  atas  tanah  dipermukaan  bumi, dimana  pengaturannya  itu  dalam  bentuk  undang-undang.  secara politis dalam pengembangannya  diperlukan  peraturan  perundang-undangan  dalam  bentuk undang-undang untuk pengaturan hak baru yang akan lebih memberikan kepastian hukum  bagi  para  pemegang  hak  dan  akan  dapat  menunjang  kebijakan-kebijakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  upaya  meningkatkan  pembangunan. Diperlukan  suatu    lembaga  hak  baru  dalam  pengaturan  penggunaan  tanah  di bawah  permukaan  bumi  atau  ruang  di  bawah  tanah  yang  nantinya  akan  diatur dengan  undang-undang  hak  baru  tersebut.  Sedangkan  bagi  penggunaan  ruang  di atas  udara  belum  diperlukan  terbentuknya  lembaga  hak  baru  sebab  sejauh  ini lembaga  hak-hak  atas  tanah  yang  ada  sekarang  masih  mampu  menampung  dan menjadi  landasan  hukumnya,  yang  diperlukan  hanya  pengaturan  tambahan mengenai pendaftaran dan penerbitan surat tanda bukti haknya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gautama, Sudargo. 1991. Hasil Seminar Nasional Hak Atas Tanah dalam Konteks Masa  Kini  dan  Masa  yang  Akan  Datang. Kumpulan  Makalah  yang disajikan  pada  Seminar  Nasional  hasil  kerjasama  BPN  dan  Fakultas Hukum UGM.
-------------------------.  1990. Tafsiran  Undang-Undang  Pokok  Agraria. PT  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Djambatan, Jakarta. Notonagoro.  1984. Politik  Hukum  dan  Pembangunan  Agraria  di  Indonesia. PT Bina Aksara, Jakarta.
Parlindungan,  A.P.  1980. Komentar  Atas  Undang-Undang  Pokok  Agraria. Alumni, Bandung.
Perangin,  Effendi.  1989. Hukum  Agraria  di  Indonesia  Suatu  Telaah  dari  Sudut Pandang Praktisi Hukum. Rajawali Pers, Jakarta.
Sumardjono,  Maria  S.W.  2001. Kebijakan  Pertanahan  Antara  Regulasi  dan Implementasi. Kompas