## Gender Equality:
International  Journal  of  Child  and Gender Studies
ISSN (p): 2461-1468; ISSN (e): 2548-1959 Vol. 8 No. 1 March 2022 Pages 74-85
 Corresponding author: Email Address: haiyun.nisa@mail.ugm.ac.id Received: January 17, 2022; Accepted: March 16, 2022; Published: March 31, 2022 Copyright © 2022 Haiyun Nisa, Koentjoro DOI: http://dx.doi.org/10.22373/equality.v8i1.12237

## Some issues about women who file for divorce in Aceh
Haiyun Nisa * , Koentjoro ** 
* Doctor of Psychology Program, Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia &
Psychology Study Program, Faculty of Psychology, Universitas Syiah Kuala,
Banda Aceh, Indonesia
Email: haiyun.nisa@mail.ugm.ac.id
** Faculty of Psychology, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia Email: koentjoro@ugm.ac.id

## ABSTRACT
Studies on women filing for divorce in Aceh still need to carry out to get an up-to- date  picture  of  the  problems.  The  problems  experienced  by  women  include conflicts  in  the  household  that  encourage  them  to  file  a  lawsuit  to  the  Religious Court to get a permanent decision and have legal force from the judiciary as well as the obstacles after  the divorce. This  study aims to  provide an overview of  the current  issues  of  women  seeking  divorce  in  Aceh.  The  research  data  are  from observations and practical experience of researchers as professionals in women's and  child  protection  service  institutions  and  psychological  service  institutions. This study focuses on the psychological aspects experienced by women in stressful situations  due  to  the  end  of  the  marital  relationship.  The  thematic  data  analysis show  that  the  important  issues  related  to  women  who  file  for  divorce  are;  an increase in the divorce rate which requires the attention of the parties in an effort to  reduce  the  divorce  rate;  the  legal  process  in  the  Religious  Courts  with therapeutic nuances; psychological dynamics of women who are suing for divorce which have an impact on the order of their lives so that they require intervention efforts,  including  empowerment  in  economic,  psychological,  and  social  aspects. These findings are expected to provide recommendations for parties, including the government,  village  officials,  private  institutions,  the  general  public  and philanthropy,  to  seriously  pay  attention  to  women  filing  for  divorce  so  as  to minimize the negative impact of divorce on women and children.
Keywords: Problems; women; file for divorce; Aceh.

## ABSTRAK
Kajian terhadap perempuan yang mengajukan gugatan cerai di Aceh masih harus terus  dilakukan  untuk  mendapatkan  gambaran  terkini  permasalahan  dan  isu tersebut.  Permasalahan  yang  dialami  perempuan  meliputi  konflik  dalam  rumah tangga  yang  mendorongnya  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan/Mahkamah Syar’iyah hingga mendapatkan putusan tetap dan memiliki kekuatan hukum dari lembaga  peradilan  serta  hambatan  yang  dihadapi  pasca  perceraian.  Penelitian ini  bertujuan  memberikan  gambaran  terkait  isu-isu  terkini  perempuan  yang menggugat  cerai  di  Aceh.  Data  penelitian  bersumber  dari  pengamatan  dan pengalaman  praktik  peneliti  sebagai  professional  di  lembaga  layanan perlindungan  perempuan  dan  anak  serta  lembaga  layanan  psikologi.  Penelitian ini  berfokus  pada  aspek  psikologis  yang  dialami  oleh  perempuan  pada  situasi yang  menekan  karena  berakhirnya  hubungan  perkawinan.  Hasil  analisis  data tematik  menunjukkan  bahwa  isu-isu  penting  berkaitan  dengan  perempuan  yang menggugat  cerai  adalah;  peningkatan  angka  perceraian  yang  memerlukan perhatian para pihak dalam upaya menurunkan angka perceraian; proses hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah yang bernuansa terapeutik; dinamika psikologis  perempuan  yang  menggugat  cerai  yang  berdampak  pada  tatanan kehidupannya sehingga memerlukan upaya intervensi antara lain  pemberdayaan dalam  aspek  ekonomi,  psikologis,  dan  sosial.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat  memberikan  rekomendasi  bagi  para  pihak  baik  pemerintah,  aparat  desa, lembaga  swasta,  masyarakat  umum  dan  filantropi  untuk  secara  serius memperhatikan perempuan yang menggugat cerai sehingga dapat meminimalkan dampak negatif perceraian terhadap perempuan dan anak.
Kata Kunci: Problematika; perempuan; cerai gugat; Aceh.

## 1. PENDAHULUAN
Penelitian  ini  dilandasi  oleh  rasa  ingin  tahu  yang  tinggi  terhadap  problematika  cerai gugat  di  Indonesia  dan  di  Aceh  yang  terus  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Angka  perkara perceraian  di  Indonesia  terus  mengalami  peningkatan  sejak  tahun  2015.    Pada  tahun  2015 terdapat  394.246  kasus,  tahun  2016  terdapat  401.717  kasus,  tahun  2017  terdapat  415.510 kasus, tahun 2018 terdapat 444.358 kasus dan tahun 2020, per agustus terdapat 306.688 kasus (https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenag-sebut-angka-perceraian-mencapai-306688- per-agustus-2020.html) yang mengalami peningkatan di seluruh wilayah Indonesia.
Data BPS untuk Aceh  terkait jumlah nikah, talak dan cerai dalam kurun waktu survey BPS  adalah  tahun  2016  terdapat  42.486  yang  menikah  dan  yang  cerai  adalah  4.969  perkara (https://www.bps.go.id/indicator/27/176/1/jumlah-nikah-talak-dan-cerai-serta-rujuk.html). Berdasarkan  data  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  untuk  perkara  perceraian  seluruh kabupaten/kota di wilayah Aceh terdapat pada tabel berikut:

## Tabel 1.

## Data perceraian di Aceh
Tahun Perkara Perceraian Cerai Talak Cerai Gugat 2018 5.179 1.427 3.752 2019 6.048 1.555 4.493 2020 6.090 1.558 4.532
Sumber: Mahkamah Syar’iyah Aceh (2021).
Data  ini  menunjukkan  bahwa  perkara  perceraian  didominasi  oleh  cerai  gugat  yang merupakan  proses  perceraian  dengan  gugatan  yang  diajukan  oleh  pihak  istri/perempuan. Tingginya  angka  cerai  gugat  di  Aceh  menuai  sejumlah  pertanyaan.  Aceh  yang  merupakan daerah  dengan  mayoritas  penduduk  beragama  Islam,  menganut  budaya  patriarki, menanamkan  nilai-nilai  agama  dalam  kehidupan  sehari-hari,  mengajarkan  agar  perempuan patuh  kepada  suami,  namun  mengapa  gugatan  cerai  mayoritas  diajukan  oleh  pihak perempuan/istri. Hal apakah yang mendasari perempuan di Aceh untuk mengajukan gugatan cerai,  keberanian  apa  yang  dimiliki?  Trend  perceraian  dimungkinkan  karena  terdapat perubahan struktur dan kesadaran perempuan terkait kesetaraan gender, kesadaran akan hak- haknya  dalam  rumah  tangga.  Keberanian  perempuan  mengajukan  gugatan  cerai  mungkin dipengaruhi  oleh  keinginan  dalam  diri  untuk  memperjuangkan  hak-haknya  dalam  rumah tangga  yang  diabaikan.  Fenomena  cerai  gugat  juga  dapat  dipengaruhi  oleh  beberapa  hal, antara  lain  kemandirian  dalam  hal  ekonomi;  adanya  peningkatan  wawasan  dan  kesadaran perempuan akan hak-haknya. Hal  ini didukung juga oleh ungkapan Nella  Safitri dalam Rais (2014) yang menyebutkan bahwa cerai digugat dapat disebabkan oleh empat hal,  yaitu : (1). Perempuan  mulai  memahami  haknya  sebagai  istri  dalam  rumah  tangga,  sehingga  memiliki kapasitas untuk menolak jika diperlakukan tidak adil dan haknya diabaikan; (2). kemandirian ekonomi; (3). Memiliki pemahaman agama yang lebih baik terhadap agama termasuk tentang ketentuan  talak;  (4).  Adanya  kepastian  dalam    rumah  tangga,  yang  mana  perempuan  tidak ingin digantung oleh suaminya.
Perceraian  bukanlah  problematika  individu,  namun  merupakan  permasalahan  sosial yang  berdampak  pada  tatanan  kehidupan.  Kajian  terkait  perempuan  yang  menggugat  cerai dilakukan oleh  Akter et.al  (2018) menemukan bahwa permasalahan psikologis  yang dialami oleh perempuan yang bercerai meliputi adanya permasalahan pada fungsi fisik dan non fisik. Perempuan  yang  bercerai  membutuhkan  dukungan  yang  sehat  untuk  mewujudkan  mental yang sehat. Perempuan menjadi tidak berdaya, kesulitan dalam mengambil keputusan hingga tidak tepatnya pola pengasuhan anak  yang diterapkan. Penelitian Hung (2020) menunjukkan bahwa  perempuan  yang  menggugat  cerai  memiliki  keberanian  yang  tinggi,  namun  sejumlah permasalahan  masih  ditemukan  pasca  perceraian.  Perempuan  yang  bercerai  memiliki sejumlah  kompleksitas  masalah,  yaitu  bagaimana  perempuan  merefleksikan  kembali  tentang dirinya sendiri, bagaimana menempatkan diri dalam situasi sosial yang tentunya memengaruhi kehidupannya; bagaimana dapat membiayai hidup sehari-hari dan memenuhi kebutuhan anak- anaknya  dan  bagaimana  menerapkan  pola  asuh  yang  tepat.  Ternyata  perempuan  masih memiliki  sejumlah  masalah  yang  harus  diselesaikan  setelah  menggugat  cerai.  Berdasarkan
uraian di atas, peneliti ingin mengeksplorasi lebih lanjut isu-isu permasalahan yang berkaitan dengan perempuan yang menggugat cerai.

## 2. TINJAUAN LITERATUR
Adapun  definisi  perceraian  berdasarkan  kajian  literatur  adalah  putusnya  ikatan perkawinan antara suami dan istri melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sehingga dinyatakan  sah  secara  hukum  dan  bersifat  permanen.  Perceraian  dapat  diajukan  oleh  pihak suami  atau  istri.  Gugatan  yang  diajukan  oleh  laki-laki/suami  disebut  dengan  cerai  talak, sedangkan gugatan  yang diajukan oleh pihak perempuan/istri disebut cerai gugat. Perbedaan para  pihak  yang  mengajukan  juga  membutuhkan  persyaratan  dan  konsekuensi  yang  berbeda pula dari putusan pengadilan yang akan ditetapkan. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia memiliki prinsip untuk mempersulit perceraian, sehingga perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah melalui sejumlah tahapan dan tidak berhasil didamaikan. Regulasi hukum juga mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan atau faktor- faktor  yang  memenuhi  persyaratan  untuk  ditetapkannya  perceraian  oleh  Pengadilan  (Risa, 2017). Ahrons dan Rodgers (dalam Carter & Mc Goldrick, 1981) perceraian adalah gangguan pada daur kehidupan keluarga, dapat menimbulkan perasaan yang mendalam dan kehilangan anggota keluarga. Tindakan hukum ini akan memengaruhi hak asuh atas anak, kunjungan dari orang  tua,  pembagian  harta  benda,  dan  tunjangan  anak.  Perceraian  merupakan  proses kompleks  yang  berkait  dengan  perubahan  kondisi  emosi,  psikologis  dan  sosial.  Hal  ini  lah yang  melatarbelakangi  perceraian  sebagai  masalah  sosial  yang  ada  di  masyarakat,  yang tentunya memengaruhi tatanan kehidupan individu dan masyarakat.
Perempuan  yang  gugat  cerai  adalah  perempuan  yang  mengajukan  gugatan  cerai terhadap  suami  kepada  Pengadilan  Agama  untuk  mendapatkan  legalitas  hukum  dari  proses perceraian yang diajukan. Cerai gugat merupakan istilah yang pertama kali digunakan dalam Pasal 73-76 Undang Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Perceraian  yang  diajukan  oleh  pihak  suami  maupun  istri  memiliki  akibat  hukum terhadap  pasangan  suami  isteri  yang  bercerai,  anak  dan  juga  harta.  Akibat  hukum  dari  cerai gugat terhadap pasangan suami isteri adalah putusnya perkawinan dengan ba’in sughra; tidak bisa  rujuk;  tidak  adanya  kewajiban  suami  untuk  membayar  uang mut’ah’ ;  tidak  adanya kewajiban suami untuk  membayar nafkah ‘iddah (Rais,  2014). Sementara itu, akibat  hukum dari  cerai  gugat  terhadap  anak  yaitu  ayah  dan  ibu  memiliki  kewajiban  yang  sama  untuk memelihara  dan  mendidik  anak;  ayah  memiliki  tanggung  jawab  atas  semua  biaya pemeliharaan dan pendidikan anak; Pengadilan memiliki wewenang untuk menetapkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan biaya penghidupan  kepada mantan istri (Rais, 2014).

## 3. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif yang  bertujuan  untuk mendeskripsikan  gejala-gejala,  fakta-fakta  atau  kejadian  secara  sistematis  dan  akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Hardani et al, 2020). Proses pengumpulan data  dilakukan  dengan  pengamatan  di  lapangan  dan  pengalaman  praktik  peneliti  di  lembaga layanan  bagi  perempuan  dan  anak  dan  lembaga  layanan  psikologi.  Berdasarkan  dengan realitas  problematika  perempuan  yang  menggugat  cerai  di  Aceh,  maka  permasalahan  dalam
kajian ini adalah hal-hal apa yang menjadi isu-isu terkini terkait perempuan yang menggugat cerai di Aceh?
Peneliti  melakukan  analisa  data  yang  bersumber  dari  pengamatan  di  situasi  sosial masyarakat/fenomena  sosial,  berita-berita  di  media  massa  dan  pengalaman  praktik  peneliti yang  selanjutnya  dianalisa  untuk  mengidentifikasi  sejumlah  isu-isu  yang  berkaitan  dengan perempuan yang menggugat cerai di Aceh. Pengamatan peneliti mulai dilakukan dalam kurun waktu  4  tahun  terakhir  sejak  tahun  2017  sampai  2021.  Hasil  analisa  data  berupa  tema-tema yang kemudian dianalisa lebih lanjut. Identifikasi isu-isu yang diperoleh selanjutnya dianalisis berdasarkan tematik.

## 4. TEMUAN DAN DISKUSI

## 4.1. Temuan
4.1.1. Peningkatan Angka Perceraian dan Cerai Gugat di Aceh
Hasil  penelusuran  data  terkait  angka  perkara  perceraian  yang  terdaftar  di  Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah Aceh pada tahun 2018, 2019 dan 2020 tercantum pada gambar berikut ini:

## Gambar 1. Data Perkara Perceraian di Aceh.
Infografis  di  atas  menunjukkan  bahwa  selama  tiga  tahun  terakhir  sejak  2018-2020, angka  perceraian  terus  meningkat,  terutama  perkara  cerai  gugat.  Data  tahun  2018 menunjukkan bahwa 72% perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di  Aceh  berupa  cerai  gugat,  sementara  cerai  talak  sebesar  28%.  Pada  tahun  2019  dan  2020, angka cerai gugat meningkat menjadi 74%. Persentase ini menunjukkan bahwa perkara yang diajukan oleh pihak istri terus meningkat dan memerlukan kajian untuk dapat meminimalkan angka  perceraian.  Rosenfeld  (2018)  menjelaskan  bahwa  untuk  mengetahui  mengapa  perkara perceraian lebih banyak  diajukan oleh pihak istri/perempuan, perlu dilakukan analisis faktor level individu yang dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan.
Panitera  Muda  Mahkamah  Syar’iyah  Aceh  dalam  media  (antaranews.com)  pada Januari 2021 menyebutkan bahwa beberapa penyebab perempuan mengajukan gugatan cerai adalah  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus;  faktor  meninggalkan  salah  satu pihak;  faktor  ekonomi  dan  faktor  kekerasan  dalam  rumah  tangga.    Hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  Pusat  Studi  Kependudukan  dan  Sumber  Daya  Manusia  (PSKSDM)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 2018 2019 2020 Data Perkara Perceraian Cerai Gugat Cerai Talak
Universitas  Syiah  Kuala  (Mansari,  dkk.  2018)  menunjukkan  bahwa  83%  perkara  perceraian didominasi  oleh  cerai  gugat  yang  disebabkan  oleh  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Temuan yang  peneliti  peroleh  dari  pengalaman  praktik  menunjukkan  bahwa  penyebab  perempuan mengajukan  perceraian  karena  ingin  mendapatkan  kebebasan  dari  berbagai  tekanan  yang dialami  setelah  usia  perkawinan  beberapa  tahun,  setelah  bersabar  tetap  mempertahankan perkawinan, bahkan berulang kali melakukan upaya damai. Hal ini sebagaimana diungkapkan AR  (40  tahun) “Saya  merasa  tidak  sanggup  lagi  mempertahankan  rumah  tangga  ini,  lebih baik  saya  bercerai  saja”,  walaupun  saya  tidak  tahu  bagaimana  hidup  saya  nantinya”. Tekanan  tersebut  berbentuk  perilaku  yang  berupa  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  baik kekerasan yang berbentuk fisik, psikologis, verbal, seksual dan penelantaran ekonomi.
Informasi  lainnya  yang  diperoleh  terkait  penyebab  menggugat  cerai  juga  berkenaan dengan  kurangnya  tanggung  jawab  suami  dalam  perkawinan,  yang  tergambar  pada  tidak adanya  nafkah  yang  diberikan,  bahkan  tidak  sedikit  pula  yang  meninggalkan  istri  dan  anak- anak tanpa kabar.  Hal  ini  didukung pula dengan  banyaknya putusan verstek dari pengadilan agama/mahkamah  syar’iyah.  Infomasi  diperoleh  dari  UM  (35  tahun)  yang  menyampaikan bahwa “ Semenjak awal menikah suami tidak pernah memberikan nafkah kepada saya, tetapi meminta saya untuk menyediakan semua kebutuhannya. Perilaku ini menyebabkan saya tidak dapat hidup lagi bersama suami, sehingga saya menggugat” .
Angka  cerai  gugat  yang  terus  meningkat  dinilai  telah  menafikan  budaya  patriarki. Budaya  yang  cenderung  menempatkan  perempuan  sebagai  nomor  dua  tidak  lagi  dimaknai sebagai  budaya  yang  melekat  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Patriarki  merupakan  konstruk sosial  dan  ideologi  yang  menempatkan  laki-laki  di  atas  perempuan  (Rawat,  2014). Peningkatan  angka  cerai  gugat  menunjukkan  kegagalan  budaya  patriarki  yang  selama  ini dijunjung tinggi  di masyarakat. Hal  ini lah  yang  mendasari perempuan mengajukan  gugatan cerai,  dipengaruhi  oleh  meningkatnya  kesadaran  perempuan  akan  hak-haknya  dalam perkawinan,  sehingga  ketika  perempuan  tidak  mendapatkan  haknya,  selanjutnya  akan menggugat cerai.

## 4.1.2. Proses Hukum di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah
Keinginan  perempuan  menggugat  cerai  tidak  serta  merta  memperoleh  proses  hukum yang mudah. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa perempuan mengalami ketakutan dan  kekhawatiran  jika  nantinya  permohonannya  tidak  dikabulkan  oleh  Pengadilan Agama/Mahkamah  Syar’iyah.  Sebagaimana  disampaikan  salah  satu  perempuan  yang menggugat  cerai,  IA  (27  tahun), bahwa  “Saya  bingung  sekali  bagaimana  mau  bercerai  di pengadilan.  Saya  bertanya  pada  teman  dan  disampaikan  bahwa  bisa  menggunakan pengacara, namun biayanya mahal. Beruntunglah saya kemudian bertemu dengan pengacara di lembaga layanan yang memberikan layanan secara gratis”. Hal  ini  menunjukkan  bahwa terkadang  keberanian  yang  dimiliki  oleh  perempuan  belum  dilengkapi  dengan  pengetahuan yang memadai terkait proses hukum sehingga membutuhkan bantuan.
Pengalaman  perempuan  di  dalam  proses  hukum  masih  menyisakan  perlakukan  yang tidak menyenangkan. Proses hukum yang dilalui oleh perempuan diharapkan tidak berdampak buruk  pada  kondisi  perempuan  yang  sedang  terpuruk.  Aparat  penegak  hukum  diharapkan memperlakukan  perempuan  dengan  komunikasi  yang  terapeutik,  yaitu  komunikasi  yang menyembuhkan.  Upaya  membantu  meminimalkan  pengalaman  negatif  yang  dialami
perempuan  dengan  menerapkan  yurisprudensi  terapeutik.  (Wexler  &  Winick,  1996;  Winick, 2005)  menjelaskan  bahwa  yurisprudensi  terapeutik  adalah  suatu  kerangka  kerja  yang melibatkan  proses  hukum  yang  pro-terapeutik  terhadap  orang-orang  yang  berada  di  bawah tekanan  (Juneman,  2008).  Konsep  ini  bertujuan  untuk  meminimalkan  dampak  negatif  dari proses  hukum  yang  dilalui  serta  menajamkan  kembali  proses  hukum  yang  dapat meningkatkan keberfungsian psikologis individu guna meraih kesejahteraan.

## 4.1.3. Dinamika Psikologis Perempuan yang Menggugat Cerai
Isu  berikutnya  terkait  perempuan  yang  menggugat  cerai  adalah  dinamika  psikologis yang  dialami  oleh  perempuan  baik  sebelum  perceraian  hingga  pasca  perceraian.  Perempuan yang  mengajukan  gugatan  cerai  mengalami  pengalaman  negatif  terkait  perkawinannya. Ubaidi  (2017)  menjelaskan  terdapat  5  tahapan  psikologis  dan  emosional  yang  dialami  oleh individu yang bercerai,  yaitu tahap pertama: menyalahkan pasangan dan adanya kekecewaan salah  satu  pihak.  Tahap  kedua:  berduka  atas  kehilangan  dan  mengungkapkan  kekecewaan; tahap  ketiga:  adanya  rasa  marah  dan  benci;  tahap  keempat  memutuskan  untuk  sendiri  dan bercerai; dan tahap kelima menjalani kehidupan baru.  Hal  ini sesuai dengan pengalaman  IA (27 tahun)  yang menceritakan “ Bahwa  walaupun  bercerai  merupakan  keinginannya,  namun ia masih sulit melupakan suaminya, meskipun ada rasa benci dan kecewa karena suami tega memperlakukannya seperti itu”.
Perlakuan tidak menyenangkan  yang dirasakan oleh perempuan memberikan dampak buruk  terhadap  diri  dan  kehidupan  sosialnya.  Perempuan  yang  mengalami  kekerasan  dalam rumah tangga cenderung malu untuk  berinteraksi dengan orang lain,  merasa rendah diri dan cenderung menyalahkan  dirinya sendiri.  Kondisi yang dialami  oleh perempuan mengganggu pertumbuhan psikologisnya.
Permasalahan berikutnya berkaitan dengan mekanisme pengambilan keputusan untuk mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan,  dinamika  apa  yang  dialami  oleh  perempuan  saat memutuskan akan menggugat cerai suaminya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh NH (40 tahun) yang menceritakan bahwa sebelum dirinya mengambil keputusan untuk menggugat, ia berdiskusi  dengan  anak-anak  dan  keluarganya  terkait  keputusan  yang  akan  diambil,  namun ternyata hal ini tidaklah mudah, karena NH pernah mencabut gugatan yang telah diajukan ke Pengadilan,  walaupun  3  tahun  kemudian,  NH  kembali  mengajukan  gugatan  cerai.  Proses pengambilan  keputusan  untuk  menggugat  cerai  dapat  dianalisa  dengan  kerangka  teoritis pendekatan  rasional  dan  interpretif  (Allen,  2017).  Untuk  memahami  proses  pengambilan keputusan menggugat cerai, perlu disusun kerangka teoritik yang dapat memotret proses yang melibatkan  kompleksitas  individu  yang  tidak  hanya  bersifat  rasional,  namun  juga  tidak rasional, tidak linier dan emosional sebagaimana sifat umum manusia (Allen, 2017).
Problematika  lainnya  adalah  terkait  bagaimana  putusan  pengadilan/mahkamah syar’iyah tersebut dapat direalisasi dengan maksimal yang berdampak secara psikologis pada perempuan. Hal penting dari putusan pengadilan pasca perceraian terkait dengan nafkah anak, yang cenderung diabaikan oleh pihak mantan suami. Hal ini sebagaimana disampaikan IA (27 tahun)  yang  menceritakan  bahwa  “ Mantan  suami  tidak  pernah  memberikan  nafkah  untuk anak sesuai dengan putusan pengadilan. Saya kesal kenapa tidak ada tanggung jawab untuk anak”. Kondisi ini menunjukkan bahwa penderitaan perempuan belum selesai walaupun telah bercerai.  Adanya  putusan  pengadilan  tidak  menunjukkan  jaminan  bahwa  perempuan  akan
mendapatkan haknya pasca perceraian. Dinamika psikologis yang terjadi pada fase ini adalah semakin  timbulnya  rasa  marah  dan  benci  kepada  mantan  suami,  yang  memunculkan  emosi negatif dalam diri perempuan.
Hal penting lainnya terkait kondisi perempuan pasca perceraian adalah stigma sosial. Informasi  ini  diperoleh  dari  AM  (35  tahun)  yang  menceritakan “Bahwa  saat  dirinya mengajukan  gugatan  cerai,  banyak  orang-orang  disekitarnya  yang  memandang  rendah dirinya,  mengatakan  bahwa  menjadi  janda  adalah  sesuatu  yang  dapat  menganggu  rumah tangga  orang lain”. Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  perempuan  mendapatkan  label  stigma negatif yang tentunya memengaruhi kehidupannya.

## 4.1.4. Pemberdayaan Perempuan yang Menggugat Cerai
Dikabulkannnya  gugatan  cerai  yang  diajukan  oleh  perempuan  tidak  serta  merta menyelesaikan permasalahan yang dialami. Perempuan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari,  merasa  kesepian  dan  merasa  tidak  mampu  mengasuh  anak-anak dengan  baik  yang  menyebabkan  perempuan  menjadi  tidak  berdaya.  Hal  ini  sebagaimana diungkapkan  oleh  UM  (35  tahun)  yang  menceritakan  bahwa  setelah  bercerai  dengan suaminya,  ia  harus  bekerja  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari  karena  ia  menanggung hidup  tiga  orang  anak,  ibunya  serta  kakaknya.  Hal  yang  dilakukannya  adalah  mulai menawarkan  jasa  cucian  dari  rumah  ke  rumah  untuk  membiayai  hidupnya.  Aktivitas  yang dilakukan UM  sebagai  upaya bertahan hidup,  untuk memenuhi  kebutuhan hidup  sehari-hari. Namun, perempuan yang menggugat cerai tidak hanya tidak berdaya secara ekonomi, namun juga cenderung tidak berdaya secara psikologis dan sosial.

## 4.2. Diskusi
Berdasarkan  analisis  data  yang  telah  dijelaskan  pada  bagian  temuan,  menunjukkan bahwa  permasalahan  perempuan  yang  menggugat  cerai  masih  memerlukan  perhatian  dan kajian terkait beberapa isu, antara lain angka perceraian dan cerai gugat yang terus meningkat setiap  tahunnya;  proses  hukum  di  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Syar’iyah;  dinamika psikologis perempuan pasca perceraian; pemberdayaan perempuan yang menggugat cerai.
Peningkatan  angka  cerai  gugat  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  bahwa  penting dilakukan  upaya  preventif  untuk  menurunkan  angka  perceraian,  antara  lain  dengan mempersiapkan pasangan sebelum pernikahan, meliputi fisik, psikologis, ekonomi dan sosial. Salah satu upaya menurunkan angka perceraian adalah konseling pra nikah, konseling selama pernikahan, dan konseling saat mengajukan gugatan (Bolhari et al, 2012). Peningkatan angka perceraian  dapat  dipengaruhi  oleh  pemahaman  perempuan  terkait  perlindungan  baginya, bahwa cerai gugat  yang dilakukan sebagai upaya untuk melindungi dirinya dari relasi rumah tangga  yang  tidak  lagi  sesuai  dengan  tujuan  perkawinan.  Perempuan  juga  memiliki pemahaman  agama  yang  tepat,  sehingga  tidak  lagi  keliru  dalam  memaknai  nilai  agama terutama terkait perempuan  yang dianggap durhaka ketika menggugat  cerai.  Rahmah (2019) menjelaskan  bahwa  Islam  menempatkan  perempuan  dan  laki-laki  dengan  kedudukan  yang sama, sehingga kehidupan dunia pun perlu dibangun bersama-sama tanpa adanya perbedaan. Faktor  yang  memengaruhi  keberanian  perempuan  mengajukan  gugatan  cerai  adalah akumulasi  emosi  yang  bercampuraduk  dalam  diri  perempuan  sehingga  ia  berani
memperjuangkan  hak-haknya  sebagai  perempuan  walaupun  banyak  rintangan  yang  harus dilalui (Zubaidah, 2020).
Peningkatan  angka  perceraian  berkorelasi  juga  dengan  tinggi  angka  kekerasan, terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dialami  oleh  perempuan.  Perempuan  yang mengalami  kekerasan  berdampak  pada  kondisi  fisik,  emosi,  psikologis  dan  sosial.  Sattar (2005) mengungkapkan bahwa kekerasan, faktor ekonomi, pengangguran, perbedaan budaya suami  isteri,  relasi  seksual,  kecanduan,  salah  satu  pasangan  meninggalkan  pasangan  lainnya merupakan  faktor  utama  terjadinya  perceraian.  Faktor  lain  yang  dapat  menyebabkan terjadinya  perceraian  adalah  adanya  perbedaan  harapan  antara  perempuan  dan  laki-laki mengarungi  rumah  tangga  sehingga  memengaruhi  ketidaksiapan  dan  penyesuaian  dalam perkawinan (Dewi&Sudhana, 2013). Sejumlah dampak negatif akan dialami oleh perempuan yang  bercerai,  seperti  munculnya  emosi  negatif  seperti  mudah  marah,  merasa  terhina, perasaan ketakutan bahwa tidak ada lagi orang yang nantinya akan mencintai, takut berpisah lagi  sehingga  dapat  menimbulkan  depresi  (Diener  &  Ryan,  2008).  Hal  ini  tentunya  akan memengaruhi kesejahteraan psikologis individu tersebut.
Menggugat  cerai  merupakan  upaya  perempuan  untuk  membebaskan  dirinya  dari penderitaan,  namun  dalam  proses  hukum  yang  dilalui,  perempuan  belum  sepenuhnya mendapatkan  perlakukan  yang  dapat  meminimalkan  munculnya  trauma  psikologis.  Sebagai upaya  kepedulian  pemerintah  terhadap  perempuan  yang  berhadapan  dengan  hukum,  maka Indonesia  telah  memiliki  regulasi  yang  mengatur  pedoman  mengadili  perempuan  yang berhadapan dengan hukum yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum. Regulasi hukum ini menjadi pedoman bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengadili perkara  perempuan  berhadapan  dengan  hukum,  sehingga  tidak  ada  lagi  perempuan  yang mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  menyenangkan  dalam  proses  hukum.  Regulasi  ini diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip terapeutik dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.
Proses  perceraian  bagi  perempuan  merupakan  hal  yang  kompleks  dan  bukanlah  hal yang mudah sehingga terkadang perempuan perlu berpikir berulang kali, bahkan tidak sedikit yang  mencabut  kembali  gugatannya.  Saat  perempuan  berpikir  akan  bercerai,  dapat dipengaruhi oleh perspektif perempuan bahwa tidak ada lagi kebaikan dalam perkawinannya, sehingga  jika  perkawinan  tidak  diputuskan,  maka  keburukan  akan  terus  berkepanjangan (Saadah,  2018).  Amato  (2010)  menjelaskan  bahwa  proses  mengambil  keputusan  untuk mengugat  cerai  merupakan  bagian  dari  peristiwa  yang  menekan  dalam  hidup  individu  yang tentunya  memberikan  dampak  bagi  kehidupan  individu  yang  mengalami  peristiwa  tersebut. Hasil  penelitian  yang  menunjukkan  proses  psikologis  yang  dialami  oleh  perempuan  yang menggugat  cerai  telah  dimulai  saat  konflik  yang  terjadi  di  dalam  rumah  tangga,  saat  suami dan  isteri  tidak  mampu  lagi  menyelesaikan  permasalahan  yang  terjadi.  Zuhrah  (2018) mengungkapkan  bahwa  perempuan  terkadang  terpaksa  menggugat  karena  merasa ditelantarkan  dan  disia-siakan  oleh  suaminya.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  Jaberi,  et  al  (2021)  pada  wanita  Iran  yang  beragama  Islam,  menunjukkan  bahwa proses berpikir tentang perceraian mulai muncul ketika harapan terhadap sebuah perkawinan tidaklah sama dengan kenyataan yang terjadi dan dirasakan.
Perempuan  umumnya  mengalami  kesulitan  setelah  perceraian,  termasuk  kesulitan dalam  melakukan  aktivitas  sehari-hari.  Perubahan  status  menjadi  janda  karena  perceraian bukanlah  proses  mudah,  walaupun  perempuan  tersebut  yang  menjadi  inisiator.  Sejumlah faktor penting harus dimiliki oleh perempuan seperti kecerdasan, kepribadian yang kuat rasa percaya diri dan keberanian untuk mampu bertahan hidup (Chan et al, 2002). Faktor lainnya yang  juga  memengaruhi  upaya  bertahan  hidup  bagi  perempuan  adalah  kecaman  dari masyarakat  sekitar  dikarenakan  kecenderungan  budaya  yang  memaknai  perceraian  secara negatif.  Akter  et  al  (2012),  mengungkapkan  bahwa  perempuan  yang  sedang  berada  dalam proses  perceraian  mengalami  berbagai  tipe  permasalahan  psikologis,  yang  berdampak  pada fungsi  psikologis,  seperti  gangguan  tidur,  merasa  lelah,  sakit  kepala.  Fungsi  lain  yang berdampak  adalah  fungsi  emosi  yang  terejawantahkan  pada  kondisi  mengalami  depresi, frustrasi,  kehilangan  harapan,  memiliki  ide  bunuh  diri,  kehilangan  kepercayaan  diri, kehilangan harga  diri.  Dampak lainnya juga terjadi  pada fungsi  kognitif,  yang memengaruhi kemampuan  berpikir  dan  merasa  bahwa  tidak  ada  solusi  atas  masalah  yang  dialami.  Fungsi perilaku  juga  mengalami  dampak  dari  situasi  sulit  yang  tergambar  pada  bentuk  tidak  mau mengurus  rumah  tangga,  kehilangan  kontrol  atas  emosi  negatif  yang  dirasakan.  Proses perceraian  yang  dialami  oleh  perempuan  juga  berpengaruh  pada  aktivitas  pekerjaan  seperti kehilangan minat untuk bekerja, tidak dapat bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan dan sebagainya.
Dampak  perceraian  yang  dialami  oleh  perempuan  menyebabkan  ketidakberdayaan, sehingga  mengalami  hambatan  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Hal  penting  yang  perlu diperhatikan  adalah  memberdayakan  perempuan  tersebut,  sehingga  dapat  memaknai  hidup dan menciptakan kebahagiaan. Pemberdayaan didefinisikan sebagai suatu upaya memberikan kekuasaan  atau  wewenang  kepada  seseorang  sehingga  mampu  melakukan  sesuatu  dan mengatasi kesenjangan yang ada. Pemberdayaan bukanlah sesuatu yang dapat secara langsung diberikan,  namun  yang  dapat  diberikan  adalah  peluang,  sumber  daya  dan  dukungan  yang dibutuhkan individu untuk mampu melakukan sesuatu. Pemberdayaan harus memiliki tujuan, capaian dan strategi dalam upaya melakukan perubahan (Zimmerman, 2000). Pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai suatu proses yang menjadikan perempuan mampu mengatur diri sendiri untuk mencapai kemandirian, memastikan hak mereka untuk menentukan pilihan dan  untuk  mengontrol  sumber  daya  yang  akan  membantu  dalam  menantang  dan menghilangkan  sub-ordinasi  mereka  sendiri  (Keller  &  Mbwewe,  1991).  Pemberdayaan perempuan berkaitan dengan pilihan dan kemandirian yang berkaitan dengan kekuasaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan mencapai kesejahteraan (Hamilton & Bhathi,  1996).  Pemberdayaan  juga  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  proses  perempuan mendapatkan pengalaman, pengetahuan, cara untuk memodifikasi diri dan lingkungannya.
Berbagai uraian yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa sejumlah isu problematika perempuan  yang  menggugat  cerai  memerlukan  intervensi  dari  seluruh  komponen,  baik individu itu sendiri, keluarga, masyarakat dan juga Peran masing-masing pihak akan mampu meminimalkan  berbagai  dampak  negatif  yang  dialami  oleh  perempuan  dalam  upaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

## 5. SIMPULAN
Cerai  gugat  menjadi  tren  perceraian  saat  ini  yang  memerlukan  kajian  komprehensif dengan  tujuan  melakukan  tindak  preventif.  Sejumlah  isu  terkait  cerai  gugat  antara  lain peningkatan  angka  perceraian  setiap  tahunnya  yang  tentunya  memerlukan  perhatian  semua pihak; proses hukum yang dilalui oleh perempuan juga menjadi isu penting karena perempuan sering  menjadi  objek  dalam  proses  hukum  yaitu  mendapatkan  perilaku  yang  tidak menyenangkan.  Cerai  gugat  memengaruhi  seluruh  aspek  pada  diri  individu,  tidak  terkecuali faktor  psikologis.  Dinamika  psikologis  merupakan  kondisi  perempuan  yang  sangat  dinamis selama  proses  perceraian  dijalani  yang  terkadang  menyebabkan  perempuan  tidak  berdaya. Pemberdayaan  perempuan  memainkan  peranan  penting  untuk  meminimalkan  berbagai dampak  negatif  dari  perceraian  baik  pada  perempuan  ataupun  anak-anaknya.  Isu-isu  di  atas diharapkan menjadi  perhatian para pihak dan seluruh komponen untuk  secara bersama-sama melakukan upaya preventif dan kuratif.

## Referensi
Allen,  S  &  Hawkins,  A.J.  (2017).  Theorizing  the  decision-making  process  for  divorce  or reconciliation. Journal of Family Theory & Review , 9 (1): 50-68.
Akter,  M.,  &  Begum,  R.,  (2012).  Mental  health  problems  of  women  undergoing  divorce process. Dhaka Univ.J. Biol.Sci, 21 (2): 191-196.
Akter,  M.,  &  Begum,  R.,  (2018).  Factors  for  divorce  of  women  undergoing  divorce  in Bangladesh,” J. Divorce Remarriage, Vol. 53, No. 8.
Amato, P.R. (2000). The consequence of divorce for adults and children: An update. Journal of Marriage and Family, 62 (4): 1269-1287.
Bolhari et.al (2012). The survey of divorce incidence in divorce applicants in Tehran. Journal of Family and Reproductive Health, 6 (3): 129-137.
Chan,  C.L.W.,  Chan,  Y.,  Lou,  V.W.Q.  (2002).  Evaluating  an  empowerment  group  for divorced Chinese women in Hong Kong. Research on Social Work Practice, 2 (4): 558- 569.
Dewi, N.R., & Sudhana, H. (2013). Hubungan antara komunikasi interpersonal pasutri dengan keharmonisan dalam pernikahan. Junal Psikologi Udayana, 1 (1), 22-31.
Diener,  E.,  &  Ryan,  K.  (2008).  Subjective  well-being:  a  general  overview.  South African Journal of Psychology, 39 (4), 391-406.
Fakhria,  S.  (2019).  Cerai  gugat  dan  implikasinya  terhadap  hak-hak  finansial  perempuan.
Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 91-119.
https://doi.org/10.33367/legitima.v1i1.648
Florencya,  A.,  &  Hasanuddin,  T.  (2021).  Pola  adaptasi  dan  kemandirian  perempuan  kepala keluarga  pasca  perceraian. Ganaya:  Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Humaniora , 4 (1),  1-9.
Retrieved from http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1243
Hardani, et.al (2020). Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif . CV. Pustaka Ilmu.
Hung.  S.L  (2020).  Chinese  women  revising  meanings  of  marriage  and  divorce:  Comparing women who divorced in the 1990s and 2000s. International Social Work , 1-14.
Isnawati,  R.  (2014).  Tingginya  angka  cerai  gugat  (khulu’)  di  Indonesia:  analisis  kritis terhadap penyebab & alternatif solusi mengatasinya. Al’Adalah, 12 (1).
Jaberi,  S.,  Etemadi,  O.,  Fatehizade,  M  &  Rabbani  Khorasgani,  A.  (2021).  Iranian  women’s divorce style: a qualitative study. Family Process, x (x). doi:10.1111/famp.12655
Keller, B and D.C Mbwewe. (1991). “Policy and planning for the empowerment of Zambia’s women farmers. Canadian Journal of Development Studies, 12 (1): 75-88.
Manna, N.S., Doriza, S., Oktaviani, M. 2021. Cerai gugat: Telaah penyebab perceraian pada keluarga di Indonesia. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Humaniora, 6 (1).
Mansari,  Dahlan,  Mahfud  &  Martunis.  (2018).  Gugatan  cerai  perempuan  korban  tindak kekerasan dalam rumah tangga (Suatu  penelitian di  Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh). Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 4 (1): 89- 110.
Pachauri, JP. & Rathi, P., (2018). Problems faced by divorced women in their pre and post- divorce  period:  A  sociological  study  with  reference  to  District  Meerut. Journal  of Pharmacognosy and Phytochemistry, 7 (1): 207-212
Rahmah,  Syarifah.  (2019).  Pendidikan  dan  kesetaraan  gender  dalam  Islam  di  Aceh. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 5 (1): 25-42.
Rosenfeld  MJ  (2018) . Who  wants  the  breakup?  Gender  and  breakup  and  heterosexual couples.  In  Social  Networks  and  the  Life  Course: Frontiers  in  Sociology  and  Social Research, vol 2. Edited by D. Alwin, D. Felmlee & D. Kreager. Springer, Cham: 221- 243 https://doi.org/10.1007/978-3-319-71544- 5_11
Sattar F. Information and Guidelines to Reduce the Divorce , Karaj 2005.
Ubaidi, A.B.A. (2017). The psychological and emotional stages of divorce. Journal of Family Medicine and Disease Prevention, 3 (3). DOI: 10.23937/2469-5793/1510060
Wallerstein,  J.S.,  and  Blakeslee,  S.  (1996). Second  chances:  Men,  women,  and  children  a decade after divorce. New York: Oxford University Press.
Van  Scheppingen  MA,  Leopold  T  (2020).  Trajectories  of  life  satisfaction  before,  upon,  and after  divorce:  Evidence  from  a  new  matching  approach. J  Pers  Soc  Psych ,  119  (6): 1444–1458. https://doi.org/10.1037/pspp0000270
Zimmerman, M. (2000). Empowerment theory. Psychological, organizational and community levels of analysis. In J.
Zubaidah, D.A. (2020). Disharmoni keluarga: Tren cerai gugat di Indonesia. Legitima , 2 (2): 126-152.
Zuhrah,  F.,  (2018).  Perempuan  menggugat:  Telaah  perceraian  wanita  muslimah  berkarir  di Kota Medan. MIQOT, 19, (2): 319-334.