Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik Di Parlemen Pada Pemilihan Umum Indonesia

## Nico Handani Siahaan

## Abstract
Formula of maximum threshold figures are naturally able to suppress or reduce the amount of  political  party.  The  effectiveness  of  parliamentary  threshold  index  number  is  relevantly proven  to  simplify  the  number  of  political  parties  as  well.  If  the  maximum  threshold  figure formula is  applied in  conjunction  with downsizing allocation of  seats  in  the constituency, it will have an impact on the growth of ENPP Index. This formula will be able to form simple multiparty system in the Indonesian parliament.

## Keywords: Parliamentary threshold, Political Party, Elections

## A.  PENDAHULUAN
Pemilihan Umum (kemudian disingkat pemilu) merupakan lambang dan tolak  ukur  dari  sebuah  negara  demokrasi.  Sebuah  negara  dapat  dikatakan demokratis  apabila  telah  melaksanakan  pemilu  dalam  waktu  yang  ditentukan dan  dilakukan  secara  berkala.  Pemilu  sangat  mungkin  untuk  dimanipulasi  dan hasil pemilu akan membentuk peta politik baru di parlemen. Setiap pelaksanaan pemilu  di  Indonesia  mengalami  penambahan  dan  pengurangan  jumlah  peserta pemilu. Hal ini merupakan konsekuensi dari peraturan yang ada dalam mengatur mekanisme menjadi peserta pemilu. Hasil pemilu di Indonesia juga menunjukkan bahwa partai politik (kemudian disingkat parpol) pemenang pemilu di masa Orde Lama  dan  Reformasi  tidak  ada  yang  dapat  menguasai  mayoritas  kursi  di parlemen.  Hanya  Golongan  Karya  (Golkar)  di  masa  Orde  Baru  yang  bisa memenangi pemilu dan mendapatkan kursi mayoritas di parlemen.
Tujuan  penyederhanaan  jumlah  parpol  tidak  hanya  terfokus  pada pendirian parpol tetapi juga pada saat parpol akan memasuki parlemen.  Hal ini dikarenakan, hanya parpol di parlemen yang memiliki kekuasaan legislasi untuk memproduksi  undang-undang.  Sedangkan  untuk  dapat  menjadi  parpol parlemen,  parpol  harus  mampu  melewati  angka  ambang  batas  yang  telah ditentukan  secara  politik  dalam  UU  Pemilu.  Tidak  hanya  melewati  angka ambang batas parlemen, parpol-parpol juga harus bersaing di daerah pemilihan (kemudian  disingkat  dapil)  untuk  mendapatkan  kursi.  Legitimasi  seorang  calon wakil  rakyat  akan  semakin  besar  apabila  dapil  yang  dimenanginya  semakin kecil.  Hal  ini  dikarenakan  dapil  kecil  menciptakan  ruang  komunikasi  untuk menyerap aspirasi dari konstituen secara mudah.
Selain  mengunakan  besaran  dapil  untuk  memperkecil  kemungkinan parpol  “gurem”  memasuki  parlemen  lalu  digunakan  instrumen  lainnya  yaitu ambang  batas  perwakilan.  Penentuan  angka  ambang  batas  pemilu  di  negara- negara  sampai  saat  ini  tidak  memiliki  formula  baku.  Besar  kecilnya  angka ambang  batas  ditentukan  oleh  pembuat  undang-undang,  disesuaikan  dengan keadaan  sosial-politik  masing-masing  negara.  Dalam  menentukan  besaran angka PT menjadi perdebatan di DPR, lima fraksi (Hanura, Gerindra, PAN, PKB dan  PPP)  sepakat  untuk  mempertahankan  angka  2,5%  seperti  yang
diaplikasikan  pada  pemilu  2009.  Sedangkan  Fraksi  PKS  ingin  3%  sampai  4%, Fraksi  Demokrat  menginginkan  4%  sedangkan  Fraksi  Golkar  dan  PDIP menginginkan  di  angka  5%.  Namun,  akhirnya  DPR  RI  bersama  Pemerintah Indonesia sepakat menempatkan angka 3,5% menjadi ambang batas perwakilan untuk pemilu 2014

## A.1. Telaah Pustaka

## A.1.1. Formula, Partai Politik dan Pemilihan Umum
Formula  lebih  dikenal  dengan  istilah  rumus.  Formula  merupakan persamaan  matimatika  yang  digunakan  untuk  menghitung  nilai-nilai tertentu  agar  mendapatkan  hasil  yang  diharapkan.  Formula  sendiri akhirnya  dapat  digunakan  untuk  menjadi  pemodelan  yang  berbasis matimatika.  Pemodelan  matimatika  ini  mengunakan  masalah  nyata  yang dihadapi oleh kehidupan sehari-hari, sehingga dapat disusun dalam model matimatika  untuk  dicari  solusinya.  Pemodelan  ini  juga  harus  diuji kebenarannya  dengan  melakukan  simulasi-simulasi.  Giordano  dan  Weir (2002)  dalam  Edwin  McClintock  (2005:139-143)  menyampaikan  bahwa pemodelan  matimatika  merupakan  usaha  untuk  merepresentasikan  atau menjelaskan  sistem-sistem  fisik  dan  problem  di  dunia  real  dalam penernyataan matematik.
Giovanni  Sartori  (1976:63)  dalam  karyanya  menyampaikan  bahwa parpol:  Partai  politik  adalah  suatu  kelompok  politik  yang  mengikuti pemilihan  umum  dan,  melalui  pemilihan  umum  itu,  mampu  menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Samuel Huntington  berpendapat  bahwa  pemilu  merupakan  media  pembangunan partisipasi  politik  rakyat  dalam  negara  modern.  Partisipasi  politik merupakan  arena  seleksi  bagi  rakyat  untuk  mendapatkan  jabatan-jabatan penting  dalam  pemerintahan  (Napitupulu,  2005:70-71).  Sedangkan menurut  Heywood  (2002:230-231)  pemilu  adalah  jalan  dua  arah  yang disediakan  untuk  pemerintah  dan  rakyat,  elit  dan  massa  dengan kesempatan untuk saling mempengaruhi.
Desain  sistem  pemilu  akan  mengkontruksi  sistem  kepartaian.  Sartori membagi  sistem  kepartaian  kedalam  7  (tujuh)  katagori  dan  dirangkum dalam  2  katagori  besar,  yaitu:  sistem  partai  tunggal  ( one  party ),  partai hegemonik ( hegemonic party ), partai predominan ( predominant party ), dua partai ( two party ), pluralisme terbatas ( limited pluralism ), pluralisme ekstrim ( extreme  pluralism )  dan  atomik  ( atomized ).  Ketujuh  sistem  kepartaian  ini dirangkum  dalam  2  katagori  besar:  pertama,  sistem  non-kompetitif  (partai tunggal  dan  partai  hegemonik).  Kedua,  sistem  kompetitif  (meliputi  partai predominan, dua partai, pluralisme terbatas/moderat, pluralisme ekstrim/terpolarisasi dan atomik (Pamungkas, 2011:48).

## A.1.2. Ambang Batas Parlemen, Daerah Pemilihan dan Sistem Kepartaian
Nohlen  dalam  Didik  (2011:19-20)  berpendapat  bahwa  ada  empat kriteria dari ambang batas perwakilan, yaitu: persentase, lokasi penerapan, tahap penerapan dan obyek batas. Menurut Gallagher dan Mitcehell dalam Didik  (2011:26)  bahwa  dari  sekian  banyak  formula  ambang  batas  optimal yang  dirumuskan  oleh  para  ahli  pemilu,  bahwa  formula  dari  Taagepera dinilai lebih efektif dalam menghitung ambang batas nasional.
Formula  dari  Taagepera  (Didik,  2011:26)  ini  terdiri  dari  tiga  variabel kunci,  yaitu:  rata-rata  besaran  daerah  pemilihan  (M),  jumlah  kursi  di parlemen  (S)  dan  jumlah  daerah  pemilihan  (E).  Ketiga  variebel  ini dirumuskan  dalam  bentuk  ambang  batas  nasional  (T)  dengan  rumus sebagai berikut:
𝐓 = 𝟕𝟓% ( 𝐌 + 𝟏 * √𝐄
atau,
𝐓 = 𝟕𝟓% ( 𝐒/𝐄 + 𝟏 * √𝐄
atau,
𝐓 = 𝟕𝟓% ((𝐒 + 𝐄)/𝐄 * √𝐄 )
Dapil  merupakan  instrumen  sistem  pemilu  yang  penting  dan  selalu menjadi  persoalan.  Menurut  Pipit  (2003:18)  dapil  akan  berpengaruh terhadap sistem pemilu, hubungan antara suara dengan kursi atau berapa jumlah  wakil  rakyat  yang  pantas  mewakili  satu  dapil,  dan  peluang  satu partai buat mendapatkan kursi.
Pipit dan Sidik (2007:41) menuliskan bahwa dalam sistem proporsional, jika  tidak  diatur  ambang  ( threshold )  secara  resmi  yang  dituliskan  dalam undang- undang,  maka  masih  ada  ambang  “informal”.  Dimana  nilai  dari ambang  batas  “informal”  itu  terjadi  secara  alamiah  atau  matematikal  dan tergantung  pada  dapil.  Rae,  Hanby  dan  Loosemore  dalam  Pipit  (2007:42) mendeskripsikan  dalil  ambang  ( threshold )  dalam  rumus  yang  terbagi  dua, yaitu:
1.  Ambang terselubung atas:
T upper = 100% : (1+M)
2.  Ambang terselubung bawah:
T lower = 100% : 2M
Dari antara kedua ambang diatas, Taagepera dan Shugart dalam Pipit, (2003:21)  menurunkan  dalil  ambang  efektif  ( effective  threshold )  dengan formula:
T effective = 𝟓𝟎% (𝐌+𝟏) + 𝟓𝟎%
𝟐𝐌
Formula  diatas  kemudian  disederhanakan  oleh  Arend  Lijhart  dalam Didik (2011:14) menjadi:
Untuk  M  (kursi)  dengan  alokasi  yang  banyak,  maka  (1/M)  dapat diabaikan, sehingga terbentuk formula baru menjadi:
Jumlah  parpol  di  parlemen  akan  menentukan  sistem  kepartaian  yang terbentuk.  Sistem  kepartaian  menurut  Didik  dan  Mellaz  (2011:55)  bukan ditentukan dari berapa jumlah parpol di parlemen, akan tetapi oleh berapa jumlah  partai  yang  efektif  atau  partai  relevan.  Sistem  kepartaian  yang terbentuk  dapat  dikelompokkan  menjadi  empat  jenis  sistem  kepartaian yaitu sistem satu partai, sistem dua partai, sistem multipartai moderat (3-5 partai relevan) dan sistem multipartai ektrim (>5 partai relevan).
Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) yang diperkenalkan oleh  Laakso  dan  Taagepera  dalam  Didik  dan  Mellaz  (2011:55) menyampaikan  bahwa  formula  Indeks  ENPP  dan  Indeks  Fragmentasi dapat  melihat  tingkat  penyebaran  kekuatan  parpol  berdasar  hasil  pemilu. Rumus  Indeks  ENPP  yang  diformulasikan  oleh  Laakso  dan  Taagepera memiliki rumus ( Ibid , 2011:28):

## A.2. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  campuran  sekuensial/bertahap ( sequentialmixed  methods )  dengan  metode  kualitatif  yang  lebih  dominan  dari pada  metode  kuantitatif.  Dimana  peneliti  mencoba  mengabungkan  data  yang diperoleh  dari  satu  metode  dengan  metode  lainnya.  Dengan  metode  kualitatif, peneliti  mengumpulkan  data  dengan  cara deep  interview .  Kemudian  melalui strategi eksploratoris  sekuensial ,  peneliti  mengumpulan  dan  menganalisis  data kualitatif  dan  selanjutnya  mengumpulkan  dan  menganalisis  data  kuantitatif. Dimana  tahapan  dari  kuantitatif  merupakan  hasil  dari  tahapan  kualitatif.  Lalu, dilakukan  perbandingan  antara  formula  yang  telah  ada  dengan  formula  baru yang  ditawarkan.  Perbandingan  antara  formula  yang  telah  ada  dengan  formula yang  ditawarkan,  dilakukan  pengujian  dengan  simulasi  pada  Pemilihan  Umum Indonesia pada tahun 2004, 2009 dan 2014 melalui Formula ENPP. Hasil yang muncul  pada  saat  simulasi  kemudian  diuji  kembali  dengan  karakteristik  dari pemilu Indonesia yang bersifat proporsional.

## B.  PEMBAHASAN

## B.1. Formula Penyederhanaan Jumlah Partai Politik
Sejak  pertama  kali  diselenggarakan,  pemilu  di  Indonesia  telah menggunakan  sistem  proporsional,  baik  itu  dengan  mekanisme  terbuka
ataupun  tertutup.  Sistem  proporsional  dapat  mengakomodir  golongan minoritas  dalam  parlemen,  hal  ini  sesuai  dengan  keheterogenan  Bangsa Indonesia yang multikultural baik dari segi Suku, Agama, Ras dan Golongan. Akan  tetapi,  permasalahan  muncul  disaat  politik  di  Indonesia  mengalami tarik-menarik  antara  legislatif  dan  eksekutif.  Tidak  adanya  eksekutif  yang memiliki dukungan mayoritas parlemen baik itu dimasa Orde Lama dan Era Reformasi menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan pada saat  ini.  Akan  tetapi  pada  masa  Orde  Baru  terjadi  stabilitas  politik,  hal  ini dikarenakan eksekutif memiliki dukungan kekuatan mayoritas di parlemen.
Kunci  dari  terjadinya  stabilitas  politik  di  parlemen  pada  masa  Orde Baru adalah jumlah peserta pemilu yang sedikit, yaitu 3 parpol. Sejak pemilu 1977 sampai dengan pemilu 1997 peserta pemilu hanya 3 yaitu PDI, Golkar dan  PPP.  Hegemoni  kekuasaan  eksekutif  baik  dari  ABRI,  Birokrasi  dan Golkar  menjadikan  Golkar  menguasai  pemilu  dimasa  Orde  Baru.  Sedikit berbeda  dengan  pemilu  1977-1997,  pada  pemilu  1971  ada  10  (sepuluh) parpol  peserta  pemilu.  Golkar  mendapatkan  62,82%  suara  dan  menjadi partai mayoritas di DPR, sehingga sistem kepartaian yang terbentuk adalah dwi-partai yaitu Golkar dan bukan Golkar.
Sebagaimana  kita  ketahui bahwa  pada  saat  Orde Baru menggunakan sistem proporsional tertutup. Akan tetapi dengan jumlah peserta pemilu yang sedikit,  distribusi  suara  terkonsentrasi  hanya  pada  3  peserta  pemilu  yaitu Golkar,  PDI  dan  PPP.  Walaupun  didalam  parlemen  pada  masa  Orde  Baru terdapat 3 parpol, akan tetapi sistem kepartaian yang terbentuk adalah dwi- partai (ENPP), karena Golkar mampu menjadi partai mayoritas di DPR.
Era  reformasi  menjadi  titik  balik  dari  sistem  kepartaian  di  Indonesia. Dimana pada Orde Baru terjaga sistem dwi-partai dengan dukungan penuh kepada eksekutif tiba-tiba berubah drastis dengan begitu banyaknya parpol yang didirikan dan menjadi peserta pemilu. Dan sistem kepartaian langsung berubah,  dimana  pada  pemilu  1999  terbentuk  sistem  kepartaian  multipartai sederhana dengan 5 partai yang efektif berdasarkan ENPP.
Apabila  UU  Pemilu  memiliki  ukuran  yang  jelas  kedepannya  mengenai sistem kepartaian dan targetan perubahan sistem kepartaian dalam berapa tahun  kedepan,  sudah  pasti  ambang  batas  parlemen  begitu  efektif penerapannya  untuk  menyederhanakan  sistem  kepartaian.  Akan  tetapi menjadi ambigu saat di lampiran UU Pemilu disampaikan tujuan dari UU ini untuk  terciptanya  sistem  multipartai  sederhana,  tetapi  secara  bersamaan tidak  mendefenisikan  maksud  dari  sistem  multipartai  sederhana.  Sehingga tampak  jelas  walaupun  adanya  penerapan  angka  ambang  batas,  ambang batas  parlemen  pada  pemilu  tidak  berhasil  mengurangi  jumlah  partai  dan angka ENPP di DPR.
Dilema pada saat sistem pemerintahan presidensial dibutuhkan sistem kepartaian  yang  ramah  yaitu  dwi-partai  ataupun  multipartai  sederhana dengan  5  partai  efektif,  tetapi  pada  pemilu  Indonesia  terbentuk  sistem multipartai  ekstrim.  Penerapan  angka  ambang  batas  pada  pemilu  untuk menciptakan multipartai sederhana banyak terjadi di negara-negara Amerika Latin yang manganut sistem pemerintahan presidensial.
Rekayasa sistem dan instrumen didalam sistem pemilu dilakukan untuk menahan jumlah partai politik memasuki parlemen. Mulai dari penerapan ET sampai pada PT dan mengurangi jumlah alokasi kursi di dapil. Pada pemilu 2009  dilaksanakan  penerapan  PT  sebesar  2,5%  dari  jumlah  suara  sah nasional. Benar saja, PT berdampak signifikan terhadap sistem kepartaian di parlemen.  Dimana  pada  pemilu  2004  sistem  kepartaian  yang  terbentuk  7 partai yang efektif dengan 16 partai didalam DPR, lalu pada saat penerapan PT 2,5% sistem kepartaian yang terbentuk adalah 6 partai efektif dengan 9 partai di DPR.
Upaya  untuk  menyederhanakan  sistem  kepartaian  juga  dilakukan dengan  mengecilkan  alokasi  kursi  pada  setiap  dapil.  Dimana  pada  pemilu 2004  alokasi  kursi  di dapil  sebesar 3-12  kursi.  Lalu, pada  pemilu 2009  dan pemilu  2014  alokasi  kursi  di  dapil  dikecilkan  menjadi  3-10  kursi  saja. Pengecilan alokasi kursi dapat secara signifikan menekan angka ENPP, hal ini dikarenakan threshold alamiah yang terjadi didapil.
Penelitian  ini  pada  dasarnya  mencoba  mencari  formula  baru  ataupun mengembangkan formula yang ada dalam upaya menyederhanakan sistem kepartaian  yang  terbentuk  di  parlemen.  Objek  fokus  pada  penelitian  ini terdapat  pada  angka  ambang  batas  dan  juga  penerapan  pengecilan  dapil pada 3-8 kursi.
Secara  keseluruhan,  partai-partai  ini  siap  bertarung  di  pemilu.  Akan tetapi  masih  terjadi  tarik-menarik  dalam  menentukan  angka  ambang  batas dan  juga  alokasi  kursi  di  setiap  dapilnya.  Hal  ini  lumrah,  karena  keputusan DPR  mengenai  ambang  batas  dan  alokasi  kursi  masih  putusan  politis  dan belum  memiliki  targetan  yang  jelas  mengenai  sistem  kepartaian.  Namun, partai-partai  yang  memiliki  kursi  di  DPR  memutuskan  dan  sepakat  untuk menyederhanakan sistem kepartaian pada pemilu.

## B.2. Penyederhanaan Dengan Instrumen Angka Ambang Batas
Permasalahan  muncul  saat  pemilu  2014,  dimana  angka  PT  dinaikkan menjadi 3,5% atau naik 1% dari pemilu sebelumnya. Kenaikan angka PT ini diharapkan  mampu  mengurangi  jumlah  parpol  di  DPR  dan  terciptanya sistem  multipartai  sederhana.  Akan  tetapi  hal  itu  tidak  mampu  mengurangi angka ENPP, terlebih lagi sistem kepartaian yang terbentuk menjadi 8 partai yang efektif dan dengan 10 partai di DPR.
Grafik 1. Perubahan ENPP dan Parpol di DPR Pada Pemilihan Umum 2004-2014
Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2015)
Naik-turunnya  sistem  kepartaian  yang  terbentuk  di  parlemen dipengaruhi juga oleh seberapa  banyak peserta  pemilu yang ikut  bertarung pada pemilu. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya parpol peserta pemilu, maka akan terjadi penyebaran distribusi suara kepada partai-partai kecil.
Ramlah Surbakti mengungkapkan:
“Ada kemungkinan pengaruhnya. Tetapi dari segi tata kelola pemilu jumlah peserta  yang  banyak  akan  membuat  pemilihan  yang  kompleks  apalagi dengan  proporsional  terbuka.  Lihat  aja  sekarang  ini,  dapil  yang  paling rendah  itu  3  kursi,  paling  banyak  ada  30  calon.  Daerah  pemilihan  paling banyak  10  kursi,  minimal  30  maksimal  100  calon.  Jadi  apabila jumlah peserta pemilu bertambah maka pemilihnya semakin kompleks .
Pada pemilu 2014,  UU Pemilu berhasil menahan penambahan jumlah parpol  peserta  pemilu  dengan  pemilu  sebelumnya.  Hal  ini  dikarenakan mekanisme verifikasi faktual yang sangat berat oleh KPU RI. Akan tetapi hal ini  tidak  diikuti  dengan  penetapan  angka  ambang  batas  yang  tepat. Penetapan angka ambang batas yang hanya sebatas keputusan politik (baik pada  pemilu  2009  dan  pemilu  2014)  berdampak  pada  terciptanya  sistem multipartai ekstrim.
Seperti  yang  disampaikan  bahwa  jumlah  partai  politik  peserta  pemilu sangat  mempengaruhi  jumlah  partai  politik  yang  ada  di  DPR.  Untuk  itu jumlah  peserta  pemilu  menjadi  objek  yang  digunakan  untuk  menentukan angka ambang batas parlemen secara nasional. Peneliti menawarkan angka ambang  batas  minimal,  angka  ambang  batas  efektif  dan  angka  ambang batas maksimal. Ambang batas yang ditawarkan oleh peneliti untuk ambang batas minimal alamiah dengan formula:
T minimal = 𝟕𝟓% 𝑵 ∶ 𝟐
Ambang batas yang ditawarkan oleh peneliti untuk ambang batas menengah dengan formula:
T menengah = 𝟏𝟎𝟎% 𝑵 ∶ 𝟐
ENPP Parpol di DPR Peserta Pemilu 0 20 40 2004 2009 2014 7.07 6.21 8.18 16 9 10 24 38 12 ENPP Parpol di DPR Peserta Pemilu
Ambang batas yang ditawarkan oleh peneliti untuk ambang batas maksimal dengan formula:
T maksimal = 𝟕𝟓% (𝑵 + 𝟏) dengan : T = Ambang Batas Nasional
N = Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu

## B.3. Penyederhanaan Dengan Instrumen Besaran Daerah Pemilihan
Sistem  kepartaian  pluralisme  moderat  dengan  5  parpol  yang  efektif menjadi tujuan dari pemilu Indonesia, akan tetapi hal ini belum dapat tercapai. Salah  satu  instrumen  yang  dapat  menekan  angka  ENPP  dan  pembentukan sistem kepartaian yang multipartai moderat adalah melalui pengecilan alokasi kursi di dapil.
Prof. Ramlan Surbakti menyampaikan:
“Mengenai ini, pada studi komperatif pada pemerintahan presidensil itu yang berhasil  bila  sistem  kepartaiannya  dwi-partai.  Giovanni  Sartori  menyebut sebagai  sistem  kepartaian  pluralisme  sederhana.  Yang  menjadi  patokannya negara-negara  Amerika  Latin  yang  menerapkan  bentuk  pemerintahan presidensial  justru  sistem  multipartai,  akibatnya  pemerintahan  presidensial menjadi  tidak  efektif.  Kita  mendorong  agar  tercipta  pluralisme  sederhana seperti  di  Jerman  dan  Belanda  itu  multipartai.  Pluralisme  sederhana  ini  5 sampai 7 partai, tetapi Sartori tidak membagi dari berapa jumlah partai tetapi dari  berapa  jumlah  kutub  kemungkinan  yang  berkuasa.  Hal  ini  yang  cocok digunakan  pada  presidensial  kita  karena  cocok  dengan  kultur  masyarakat. Yang  menjadi  pertanyaan  bagaimana  menciptakan  sistem  kepartaian pluralisme  moderat?  Itu  melalui  desain  sistem  pemilu.  Itu  bisa  district magnitudenya yang diperkecil seperti 3-6 kursi atau 3-8 kursi. Ini yang disebut sebagai  merekayasa  sistem  pemilu  untuk  menciptakan  sistem  kepartaian yang dikehendaki bersama. ”
Pengecilan dapil menjadi salah satu wacana untuk menciptakan sistem multipartai  sederhana.  Namun  yang  menjadi  pertanyaan  besar,  apakah  bisa penerapan  pengecilan  dapil  menjadi  solusi  untuk  menyederhanakan  sistem kepartaian  pada  pemilu.  Jelas  saja,  kebijakan  pembentukan  dapil  dan  juga pengalokasian  pada  dapil  harus  dihitung  dengan  matang  dan  diperkirakan dampak kedepannya secara berkalan. Besaran dapil pada 3-6 kursi atau 3-8 kursi  jelas  akan  menciptakan  penjangkauan  konstituen  dan  pemilu  yang ramah pada pemilih.
Titi Anggraini dari PERLUDEM menyampaikan bahwa:
“Tidak juga. Kita mengecilkan dapil, bukan berarti dapil itu masih tetap 77, bila 3-6  jumlah  dapil  tadi  akan  bertambah.  Sebenarnya  ada  tujuan  lain  dari pengecilan  dapil  itu,  yaitu  penjangkauan  konstituen  dan  bagaimana  relasi konstituen  dengan  kandidat.  Dapil  3-10  sangat  tidak  ramah  dengan  pemilih, pemilih  sangat  sulit  untuk  mengenal  kandidatnya.  Bayangkan  kita  sebagai
pemilih  diminta  mengenali  ratusan  calon  didapil  yang  sangat  besar  dengan partai yang banyak. ”
Seperti yang disampaikan oleh Prof. Ramlan Surbakti:
“Yah,  ini  yang  disebut  mayoritas  inikan  paling  banyak  2  kursi.  Maka  yang diusulkan kemitraan itu 3-6 kursi atau 3-8 kursi. Nah ini perlu disimulasi untuk kondisi  di  Indonesia.  Jikapun  jumlah  kursi  yang  diperbutkan  itu  dikurangi masih dalam tahapan representatif dan jangan kurang dari 3.”
Pada dasarnya dapil sendiri memiliki threshold tersendiri yang tercipta secara  alamiah.  Sehingga  dengan  mengecilkan  dapil  maka  akan  tercipta threshold alamiah  yang  tinggi  juga,  bahkan  dapat  lebih  tinggi  angkanya  dari angka  ambang  batas  nasional.  Untuk  itu  dalam  penerapannya,  pengecilan dapil  harus  disimulasikan  terlebih  dahulu  untuk  melihat  dampak  dari penerapannya.  Karena  besaran  dapil  memiliki threshold tersendiri.  Dimana semakin  kecil  alokasi  kursi  pada  dapil,  semakin  besar  juga threshold yang terjadi.

## B.4. Simulasi Penerapan Formula Baru
Formula yang didapat diatas akan di simulasikan kepada pemilu 2004, 2009  dan  2014.  Lalu  pada  pemilu  2014  juga  dilakukan  simulasi  dengan penerapan pengecilkan alokasi dapil dari 3-10 kursi menjadi 3-8 kursi. Parpol peserta pemilu menjadi subjek  untuk diuji pada simulasi ini,  dimana di tahun 2004  ada  24  parpol  peserta  pemilu,  38  parpol  pada  pemilu  2009  dan  12 parpol  pada  pemilu  2014.  Secara  berurut,  hasil  dari  formula  ambang  batas alamiah minimal, menengah dan maksimal dapat dilihat pada Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Angka Ambang Batas Dari Formula
Tahun Pemilu Jumlah Peserta Pemilu PT Yang Digunakan 𝟕𝟓% 𝑵 ∶ 𝟐 𝟏𝟎𝟎% 𝑵 ∶ 𝟐 𝟕𝟓% (𝑵 + 𝟏) 2004 24 - 1,56 2,08 3 2009 38 2,5 0,99 1,31 1,92 2014 12 3,5 3,12 4,17 5,77
Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2015)
Hasil dari Tabel 1 kemudian dilakukan simulasi untuk melihat hasil dari formula-formula  yang  ditawarkan  oleh  peneliti.  Lalu,  akan  tampak  berapa parpol  peserta  pemilu  yang  diikutkan  pada  penghitungan  suara.  Tahapan berikutnya,  akan  didapatkan  berapa  parpol  yang  mendapatkan  kursi  dan berapa  ENPP  yang  terbentuk  pada  pemilu  itu  bila  menggunakan  ambang batas  minimal,  menengah  dan  maksimal.  Peneliti  juga  menguji  dan membandingkan  dengan  menggunakan  ambang  batas  yang  di  ajukan  oleh DPR  pada  pemilu  2009  dan  2014.  Kemudian  pada  pemilu  2014  dilakukan simulasi  penerapan  ambang  batas  dengan  alokasi  3-8  kursi  perdapil  seperti yang ditawarkan oleh Kemitraan Partnership dan PERLUDEM.
ENPP yang paling rendah berada diangka 5,63 yaitu pada pemilu 2004 dengan  diterapkannya  Ambang  Batas  Alamiah  Maksimal.  Akan  tetapi  angka
ini  juga  belum  berhasil  menekan  pada  <5  sehingga  belum  dapat  dikatakan sistem kepartaian multipartai sederhana. ENPP tertinggi berada pada pemilu 2014  apabila  diterapkan  tanpa  ambang  batas,  maka  yang  terbentuk  angka 8,23.

## Grafik 2. ENPP Yang Terbentuk Berdasarkan Simulasi

## Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2015)
Pertanyaan  yang  muncul  adalah  mengapa  disaat  pemilu  2009 menerapkan  PT  2,5%  terjadi  penurunan  ENPP  keangka  6.21,  lalu  saat dinaikkan  keangka  3,5%  angka  ENPP  justru  naik  menjadi  8.18.  Seharusnya saat  angka  PT  dinaikkan  berbanding  lurus  dengan  penurunan  angka  ENPP, namun  hal  ini  tidak  terjadi.  Permasalahan  ini  dapat  di  logikakan  dengan penerapan angka ambang batas alamiah. Pada UU Pemilu penerapan angka ambang batas di tahun 2009 adalah 2,5%, sangat tinggi dibandingkan dengan angka  ambang  batas  alamiah  maksimal  yaitu  1,92%  (+0,58%  atau  secara presentase  sebesar  +30,21%).  Sedankan  pada  pemilu  2014  dengan penerapan  angka  ambang  batas  sebesar  3,5%  sebenarnya  lebih  rendah dibandingkan  dengan  ambang  batas  alamiah  maksimal  yaitu  diangka  5,77% (-2,27% atau secara presentase sebesar -39,34).
Bila  kita  bandingkan  dengan  presentase  diatas,  seharusnya  PT  yang dituliskan  di  UU  untuk  pemilu  2014  agar  berdampak  sama  dengan  pemilu 2009 adalah dengan besaran PT 7,51%. Bila PT diterapkan diangka itu, maka yang berhak mengikuti pembagian kursi untuk pemilu 2014 sebanyak 6 partai, yaitu PDIP, PG, Gerindra, PD, PKB dan PAN. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa penerapan angka ambang batas pada pemilu 2009 sangat tinggi sekali dan  di  pemilu  2014  angka  ambang  batas  sangat  rendah,  sehingga  terjadi penambahan parpol di parlemen.
Fakta  dari  hasil  simulasi  adalah  disaat  suara  pada  pemilu  terbagi hampir merata dan tidak terfokus kepada beberapa partai saja, maka ambang batas alamiah tidak terlalu dapat menekan nilai ENPP. Ini disebabkan karena ambang  batas  alamiah  hanya  menahan  partai-partai  dengan  alokasi  kursi kecil dan pada saat  di bagikan kepada partai yang berhak juga belum dapat menurunkan ENPP secara signifikan.
0 2 4 6 8 10 PT UU ABA Maksimal ABA
Menengah ABA Minimal Formula
Taagepera Tanpa PT
0 5.63 6.45 6.45
6.65 7.07 6.21 6.21 6.72 6.79 6.79
7.21
7.7 7.4 7.7 7.7 7.72 7.72
8.18 7.71 8.18 8.18 8.2 8.23
2004 2009 2014 3-8 Kursi 2014
Hal yang perlu diperhatikan juga pada saat dilakukan pengecilan dapil pada  pemilu  2014.  Dimana  pada  saat  simulasi,  baik  tanpa  PT,  Formula Taagepera,  ambang  batas  alamiah  bawah  dan  menengah  dan  PT  dari  UU Pemilu cenderung menghasilkan ENPP yang sama diangka 7,7. Tetapi pada saat  penerapan  angka  ambang  batas  alamiah  atas,  ENPP  berubah  menjadi 7,4.  Walaupun  mengalami  penurunan,  ENPP  tetap  diangka  7.  Bila  kita bandingkan  dengan  pemilu  2014  tanpa  pengecilan  dapil,  ENPP  berada diangka  8,2  dan  paling  rendah  7,7.  Besaran  dapil  memiliki  ambang  batas yang terjadi secara alamiah, sehingga pertarungan parpol berfokus pada dapil dan  PT  menentukan  berapa  parpol  yang  berhak  mengikuti  pembagian  kursi itu.

## C.  PENUTUP
Daerah  pemilihan  pada  dasarnya  memiliki threshold alamiah  tersendiri. Dimana, daerah pemilian dengan alokasi besar memiliki threshold alamiah yang rendah.  Akan  tetapi,  pada  daerah  pemilian  dengan  alokasi  kursi  kecil  maka threshold itu  juga  semakin  tinggi.  Sebagaimana  pendapat  para  ahli  bahwa jumlah  partai  politik  peserta  pemilihan  umum  sangat  mempengaruhi  dari penyebaran suara yang akan terbuang. Sehingga untuk itu angka ambang batas pada  dasarnya  juga  dapat  tercipta  secara  alamiah  tanpa  harus  ditentukan secara politik, sebagaimana daerah pemilihan memiliki thrshold alamiah sendiri. Tidak  pernah  terbayangkan  apabila threshold sebuah  daerah  pemilian ditentukan secara politik seperti halnya angka ambang batas.
Tidak konsistennya pembuat UU dalam menentukan angka ambang batas dan  dampak  ambang  batas.  Dimana  pada  saat  jumlah  partai  politik  peserta pemilihan umum bergitu banyak, angka ambang batas dibuat begitu tinggi. Dan pada  saat  jumlah  partai  politik peserta  pemilihan umum  semakin  sedikit, angka ambang  batas  dibuat  begitu  rendah.  Dengan  dalil  diatas,  maka  ambang  batas alamiah dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu; ambang batas alamiah minimal, ambang  batas  alamiah  menengah  dan  ambang  batas  alamiah  maksimal. Masing-masing  ambang  batas  alamiah  memiliki  besaran  angka  tersendiri  dan dampak  tersendiri  pada  sistem  kepartaian  yang  terbentuk  pasca  pemilihan umum.
Alokasi  kursi  yang  semakin  kecil  pada  setiap  daerah  pemilihannya  juga membentuk sistem kepartaian yang lebih efektif. Perubahan alokasi kursi dari 3- 10  kursi  menjadi  3-8  kursi  pada  pemilihan  umum  2014  berdampak  pada penurunan  angka  ENPP.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  penurunan  alokasi  kursi, maka threshold alamiah  yang  terbentuk  pada  daerah  pemilian  juga  semakin tinggi.  Sehingga  hanya  partai  politik  yang  memiliki  basis  dukungan  yang  besar pada daerah pemilian yang akan mendapatkan kursi.
Semakin  sedikit  jumlah  partai  politik  peserta  pemilihan  umum,  maka angka  ambang  batas  alamiah  juga  semakin  tinggi.  Dengan  ini  ambang  batas alamiah minimal, menengah dan maksimal akan berdampak pada pengurangan jumlah  angka  partai  politik  riil  di  parlemen.  Akan  tetapi  belum  tentu  dapat mengurangi  atau  menurunkan  angka  Indeks  ENPP  dan  Indeks  Fragmentasi secara drastis, karena penurunan angka Indeks ENPP dan Indeks Fragmentasi juga ditentukan dari hasil pemilu dan kursi yang diperoleh masing-masing partai politik di parlemen. Secara berurutan, peningkatan angka ambang batas alamiah
juga  berdampak  pada  peningkatan  angka  Indeks  Disproporsional,  akan  tetapi pada  simulasi  pemilihan  umum  2004-2014  peningkatan  Indeks  Disproporsional masih dalam katagori pemilihan umum yang proporsional.
Angka  ambang  alamiah  maksimal  mampu  mempengaruhi  pengurangan jumlah  partai  politik  riil  di  parlemen  dan  dipadukan  dengan  pengecilan  alokasi kursi  di  daerah  pemilian.  Dengan  dilakukannya  pengecilan  alokasi  kursi  di daerah  pemilian  maka  berdampak  pada  pengecilan  angka  Indeks  ENPP.  Oleh sebab  itu  akan  tercipta  penyederhanaan  jumlah  partai  politik  di  parlemen  baik secara rill dan Indeks ENPP.

## DAFTAR RUJUKAN
Benjamin Reilly. 2007. Electoral Systems And Party Systems in East Asia. Jornal of East Asian Studies 7
Carina  S.  Bischoff.  2008. National  Level  Electoral  Threshold:  Problems  and Solutions . Denmark: Science Direct
Creswell,  John  W.  (2010). Research  Design:  Pendekatan  Kualitatif,  Kuantitatif  dan Mixed , edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Heywood, Andrew. (2002). Politics, 2nd Edition . New York: Palgrave
Kartawidjaja, Pipit Rochijat. (2003). Alokasi Kursi: Kadar Keterwakilan Penduduk dan Pemilih . Yogyakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
Kartawidjaja,  Pipit  Rochijat  dan  Sidik  Pramono.  (2007). Akal-Akalan  Daerah Pemilihan . Jakarta: PERLUDEM
Mclintolk et al. 2005. Teacher Education Quarterly . Florida
Napitupulu,  Paimin.  (2005). Peran  dan  Pertangunngjawaban  DPR  Kajian  di  DPRD Propinsi DKI Jakarta . Bandung: PT Alumni
Sartori,  Giovanni.  (1976). Parties  and  Party  Systems:  A  Framework  for  Analysis . Cambridge: Cambridge University Press
Supriyanto,  Didik  dan  August  Mellaz.  (2011). Ambang  Batas  Perwakilan:Pengaruh Parliamentary  Threshold  Terhadap  Penyederhanaan  Sistem  Kepartaian  Dan Proposionalitas Hasil Pemilu . Jakarta: Perludem
Tashakkori, Abbas dan Charles Teddlie. (2010). Mixed Methodology: Mengkombinasikan  Pendekatan  Kualitatif  dan  Kuantitatif ,  Yogyakarta: Pustaka Pelajar
UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD
UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD