## ANALISIS KOMPARASI  UNTUNG-RUGI PPh FINAL UKM
(PP 46 TAHUN 2013 ) VERSUS MENGGUNAKAN

## NORMA PERHITUNGAN
Irwan Dosen Universitas Bunda Mulia irwanwisanggeni@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Based on official data from the Ministry of cooperatives and SMEs (Small Medium enterprises) in Indonesia at this time, the number of SMES reached 56,5 million units. Almost 90% of the economy in Indonesia in contributed by SMES.
As a means of taxation and Government doing extensification assignment tax  regulated  through  Government  Regulation  (PP)  No.  46  2013  to  capture  tax revenue from the sector SMEs and this rule makes it easier for SMES to conduct tax obligations. So in the SME sector pemajakan it is important to pay attention to how  many  release  its  gross  per  month  from  his  business  according  to  article  3 paragraph 2 PP No. 46 by 2013.
The author would like to calculate (take into account) the extent to which tax  savings  that  can  be  obtained  by  the  taxpayers  in  this  SME  sector  when applying  the  PP  46-year  2013.  One  way  to  compare  with  the  use  of  different calculation of Norms.
Based  on  the  results  of  the  study  that  the  Taxpayers  for  Private  Persons using  the  Net  Income  Calculation  Norms,  in  general  the  imposition  of  final income tax of 1 percent of the circulation enterprises will benefit because reduced tax  burden,  the  advantage  is  so  large,  it  is  also  easy  to  do  the  calculation.  In contrast  to  the  private  taxpayer  groups  user  norm  calculation  under  Rp 500,000,000,  application  of  PPh  final  did  not  provide  excess  profits  because  of this group of calculation by using the norm became the main choice.
Keyword : Comparisons of profit and loss, PPh Final SME (46 PP 2013), Norm Calculation

## LATAR BELAKANG MASALAH
Kondisi  yang  terjadi  saat  ini  di  lapangan  begitu  maraknya  ketidaktahuan masyarakat  sehubungan  dengan  persoalan  perpajakan.  Juga  mahalnya  biaya kepatuhan  pajak  ( tax  compliance) yang  harus  di  tanggung  wajib  pajak  khusus sektor UKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Usaha mikro dan kecil yang cukup prospektif dilihat dari volume transaksi yang  mereka  dapatkan  setiap  hari  antara  lain  berasal  dari  transaksi  :  usaha
percetakan,  usaha  fotocopy  dan  penjilidan,  warung  makan,  bengkel  motor, distributor obat herbal, bengkel AC, jual beli besi tua dan plastik daur ulang dan lainnya.
Sebagai  sarana    ekstensifikasi  perpajakan  maka  pemerintah  melakukan penetapan  pajak  yang  diatur  melalui  peraturan  pemerintah  (PP)  nomor  46  tahun 2013  untuk  menjaring  penerimaan  pajak  dari  sektor  UKM  dan  peraturan  ini memudahkan  UKM  dalam  melakukan  kewajiban  perpajakan.  Jadi  dalam pemajakan  sektor  UKM  penting  untuk  memperhatikan  berapa  jumlah  peredaran brutonya perbulan dari usahanya menurut pasal 3 ayat 2 PP No 46 tahun 2013.

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  masalah  penelitian  dimana  Usaha  Kecil  Menengah  menjadi sorotan  pemerintah  karena  90  persen  perekonomian  Indonesia  dikontribusikan oleh  UKM  sehingga  penulis  mencoba  untuk  menganalisa  keuntungan  dan kerugian  penggunaan  PPh  Final  UKM  (PP  46/2013)  dibandingkan  dengan menggunakan norma perhitungan (norma lama).
Penelitian  ini  diharapkan  bermanfaat  bagi  industri  UKM  didalam menentukan  norma  perhitungan  terhadap  pajak  yang  akan  mereka  bayar  dengan kemudahan-kemudahan  yang  sudah  disediakan  oleh  pemerintah  dalam  hal perpajakan.

## LANDASAN TEORI
Landasan teori yang digunakan dalam analisa komparasi untung-rugi PPh Final  UKM  (PP  46  tahun  2013)  versus  menggunakan  norma  perhitungan  adalah Undang Undang Pajak Penghasilan Sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013  tentang  Pajak  Usaha  Kecil Menengah.
Kedua peraturan ini digunakan sebagai landasan untuk komparasi untung- rugi  pada  penerapan  terhadap  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  sebelumnya menggunakan  norma  perhitungan  berdasarkan  UU  nomor  36  tahun  2008  dan dipermudah dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang  Pajak  Usaha  Kecil  Menengah.Dengan  demikian  diharapkan  hasil
penelitian ini dapat mengambarkan komparasi terhadap kedua peraturan ini dalam penerapannya kepada Wajib Pajak.
Dasar Undang-Undang Perpajakan Sebagai Landasan Penulisan :
 Undang-Undang Pajak Penghasilan Sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008.
 Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  tahun  2013  tentang  Pajak  Usaha  Kecil Menengah.
 KEP 536 /PJ/2000, tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).
 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK011/2013
 Surat Edaran 42/PJ/2013.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
PP Nomor 46 tahun 2013 menyebutkan bahwa peraturan ini diperuntukan khusus bagi wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu, berdasarkan pasal 2 ayat 2 PP No 46 tahun 2013 disebutkan bahwa subjek dalam PP ini berupa wajib pajak pribadi  dan  wajib  pajak  badan  tetapi  tidak  termasuk  dalam  bentuk  usaha  tetap (BUT) dan keduanya harus merupakan pelaku usaha yang menerima penghasilan bruto tak lebih dari Rp 4.8 miliar dalam 1 tahun pajak, selain batasan omzet ada wajib  pajak  yang  di  kecualikan  dari  sisi  kegiatan  usahanya,  antara  lain  sebagai berikut:
1. Pengusaha UMKM yang dikenakan PPh final tidak termasuk orang pribadi yang  melakukan  pekerjaan  bebas,  adapun  ruang  lingkup  pemberian  jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas:
a. Tenaga  Ahli  yang  melakukan  pelaksanaan  bebas  terdiri  dari pengecara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaries, penilai dan aktuaris.
b. Pemain  music,  pembawa  acara,  penyanyi,  pelawak,  bintang  film, bintang  sinetron,  bintang  iklan,  sutradara,  kru  film,  foto  model, peragawan, pemain drama dan penari.
c. Olahragawan.
d. Penasehat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
e. Pengarang, peneliti dan penerjemah.
f. Perantara.
g. Petugas penjaja barang dagangan.
h. Agen Asuransi dan.
i. Distribributor  perusahaan  pemasaran  berjenjang  (multilevel marketing)  atau  penjualan  langsung  (direct  selling)  dan  kegiatan sejenisnya.
Untuk  orang  pribadi  yang  melakukan  pemberian  jasa  sehubungan dengan  pekerjaan  bebas  tetap  dikenakan  PPh  berdasarkan  ketentuan yang berlaku dalam pemotongan PPh pasal 21.
2. Wajib Pajak yang sudah dikenakan PPh final berdasarkan ketentuan yang lain  juga  dikecualikan  dari  pengenaan  PPh  UMKM,  berikut  daftar  Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 UU PPh, yaitu:
a. Pengusaha yang melakukan transaksi pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan.
b. Pengusaha yang ebrgerak dibidang jasa kontruksi.
c. Pengusaha real estate dan
d. Pengusaha yang melakukan persewaan tanah dan bangunan.
e. Hadiah / Hibah.
f. Obligasi.
3. Pengusaha  orang  pribadi  yang  melakukan  usaha  perdagangan  dan  jasa yang  dalam  usahanya  menggunakan  sarana  atau  prasarana  yang  dapat  di bongkar pasang, baik  yang menetap, menggunakan sebagian  atau seluruh tempat  untuk  kepentingan  umum  yang  tidak  diperuntukan  bagi  tempat usaha  atau  berjualan,  misalnya  pedagang  kaki  lima,  pedagang  keliling, pedagang asongan, warung tenda trotoar.
4. Wajib  pajak  badan  yang  belum  beroperasi  secara  komersial  atau  wajib pajak  badan  yang  dalam  jangka  waktu  1  tahun  setelah  beroperasi  secara komersial dan memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.8 milliar.
Dalam  pemajakan  PPh  UMKM  penting  bagi  setiap  pengusaha  untuk memperhatikan  berapa  jumlah  peredaran  bruto  per  bulan  dari  usahanya menurut  pasal  3  ayat  2  PP  No  46  tahun  2013  menyebutkan  bahwa  dasar pengguanaan  pajak  (DPP)  untuk  menghitung  PPh  final  UMKM  adalah jumlah  peredaran  bruto  setiap  bulan,  dalam  SE  42/PJ/2013  memberikan gambaran  yang  lebih  luas  lagi  terkait  dengan  ruang  lingkup  peredaran bruto  ini,  dalam  huruf  E  poin  3  dari  SE  ini  disebutkan  bahwa  peredaran bruto  yang tidak melebihi  4.8 miliar ditentukan melalui omzet  dari usaha seluruhnya  termasuk  dari  usaha  cabang  namun  tidak  termasuk  peredaran bruto dari:
Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.
2. Usaha  yang  atas  penghasilannya  telah  dikenai  PPh  yang  bersifat final  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan tersendiri.
3. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

## Contoh 1:
Amir memiliki Toko SUKADOA di beberapa wilayah yang berbeda berdasarkan pencatatan yang dilakukan bulan September 2013 dan diketahui data sbb:
a. Wilayah ALAM SUTERA Rp 50.000.000.
b. Wilayah BSD Rp 50.000.000.
c. Wilayah CIPUTAT Rp 25.000.000.
Selain itu dibulan tersebut Amir memperoleh penghasilan dari menyewakan ruko kepada BUDI senilai Rp 20.000.000.
Dengan  demikian  peredaran  bruto  usaha  perdagangan  AMIR  sebagai  dasar pengenaan  pajak  PPh  yang  bersifat  final  adalah  sebesar=  Rp  50.000.000.  +  Rp 50.000.000. + 25.000.000 = Rp 125.000.000.
Penerapan Norma perhitungan berdasarkan KEP 536/PJ/2000 maupun penerapan final berdasarkan PP 46 tahun 2013 terdapat perbedaan adalah pada PPh terutang yang  menjadi  kewajiban  kelompok  WP  pribadi  yang  melakukan  kegiatan  usaha dengan  peredaran  bruto  dibawah  4.8  miliar,  apabila  sebelumnya  WP  harus menerapkan PPh Final 1 % dari omzet (peredaran bruto) adapun perbandinganya dapat di jelaskan dengan tabel sbb:
NO KETERANGAN NORMA PPh FINAL PERHITUNGAN UMKM 1 Sifat wajib atau pilihan Pilihan Wajib 2 Sifat Pengenaan Tidak Final Final 3 Tarif Tarif Pasal 17 1% 4 Dasar Pengenaan Penghasilan Kena Pajak 5 Pengunaan PTKP Ya Tidak 6 Batas Penerapan Omzet 4.8 M Omzet 4.8 M 7 Kewajiban pembukuan Tidak Tidak
Sehubungan  dengan  berlakunya  Nomor  46  Tahun  2013  sebagai  bahan  analisis makan  diasumsikan  seorang  Wajib  Pajak  pribadi  melakukan  kegaitan  usaha perdagangan  eceran  berdasarkan  KEP  536/PJ/2000  dan  menggunakan  Tarif Norma  untuk  jenis  usaha  tersebut  selain  ibu  kota  provinsi  adalah  20  persen  lalu untuk PTKP diasumsikan berstatus kawin dengan tangungan 2 orang berdasarkan PMK  03/2012  yang  berlaku  mulai  tahun  2013  maka  PTKP  nya  adalah  Rp 30.375.000.

## Contoh 2:
Peredaran Bruto 1,000,000,000.00 Tarif Norma 20% Penghasilan Neto 200,000,000.00 PTKP K/2 30,375,000.00 Penghasilan Kena Pajak 169,625,000.00 PPh Terutang ( Norma) 20,443,750.00 PPh terutang PP No 46 tahun 2013 10,000,000.00 Penurunan PPh terhutang (Penghematan) 10,443,750.00
Titik dimana PPh terutang berdasarkan norma perhitungan besarnya sama dengan berdasarkan  PP  nomor  46  Tahun  2013  adalah  tingkat  peredaran  bruto  Rp 477.812.500.,  dengan  mengabaikan  pembulatan  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP), PPh terutang pada titik ini adalah sebagai berikut:

## Contoh 3:
Peredaran Bruto 477,812,500.00 Tarif Norma 20% Penghasilan Neto 95,562,500.00 PTKP K/2 30,375,000.00 Penghasilan Kena Pajak 65,187,500.00 PPh Terutang ( Norma) 4,778,125.00 PPh terutang PP No 46 tahun 2013 4,778,125.00 Penurunan PPh terhutang ( Penghematan) -

## Perhitungan  PPh  Terutang  Gunakan
Norma 5% 50,000,000.00 2,500,000.00 15% 15,187,500.00 2,278,125.00 4,778,125.00

## Dampak atas Witholding tax (Potong-Pungut)
Hal    yang  menarik  lainya  terkait  dengan  pemberlakuan  PPh  Final  1  % adalah bagaimana perlakuan Witholding (potong-pungut) khususnya yang besifat tidak final, misalnya PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, jika di satu sisi wajib pajak dikenai PPh final saja tapi disisi lain pemotongan PPh withholdingnya tetap jalan terus, akibatnya bisa terjadi lebih bayar.
Sehubungan  dengan  hal  diatas  maka  wajib  pajak  bisa  mengajukan  Surat Keterangan  Bebas  (SKB)  yang  dalam  pasal  6  PMK  Nomor  107/PMK011/2013 dimana  disebutkan  bahwa  wajib  pajak  dapat  mengajukan  permohonan  Surat Keterangan Bebas dan Jutlak SE -42/PJ/2013 huruf F angka 8 disebutkan bahwa permohonan pembebasan dari pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dapat diajukan sesuai dengan ketentuan PER1/PJ/2011.
Dalam  hal  wajib  pajak  tidak  mengurus  SKB,  maka  bukti  potong  PPh Witholding  dapat  digunakan  sebagai  kredit  pajak  untuk  bisnis  WP  yang  dikenai PPh final.
Contoh:
TN ABADI seorang pengacara mendapatkan dua penghasilan dari dua bisnis yaitu jasa  pengacara  dan  usaha  sewa  mesin  fotocopy,  atas  jasa  pengacaranya  sebagai orang  pribadi  tidak  dapat  dikatagorikan  untuk  dikenakan  PPh  final  namun  untuk tarif PPh umum sedangkan untuk usaha sewa mesin jasa fotocopynya memenuhi syarat  dikenakan  PPh  final,  jika  yang  bersangkutan  tidak  mengurus  SKB  maka atas  sewa  mesin  fotocopy  yang  sudah  terlanjur  dipotong  PPh  23  oleh  lawan transaksi dapat dikreditkan dengan PPh terutang untuk usaha lawyer tahun pajak yang bersangkutan ditegaskan dalam huruf F angka 7 SE 42/PJ/2013.
Jika  wajib  pajak  mengalami  kerugian  maka  ketentuan  pajak  memperbolehkan kerugian tersebut dikompensasikan dalam jangka waktu maksimal 5 tahun, namun dengan  memberlakukan  PPh  final  ini  akan  sangat  mempengaruhi  kerugian tersebut, dan dalam ketentuan pasal 8 dapat dijelaskan sebagai berikut:
Kerugian 2013 yang belum Daluwarsa :
Sepanjang  belum  Daluwarsa,  kerugian  tersebut  dapat  dikompensaikan  pada perhitungan PPh terutang atas penghasilan Januari sd Juni  2013 dan pada tahun- tahun pajak selanjutnya sepanjang Wajib Pajak tidak dikenakan PPh Final.

## Kerugian Januari sd Juni 2013
Jika  pada  periode  Januari  sampai  dengan  Juni  2013  Wajib  Pajak  mengalami kerugian  maka  kerugian  tersebut  dapat  dikompesasikan  pada  tahun  2013  sampai dengan 2018 sepanjang wajib pajak tidak dikenakan PPh final dan mempengaruhi persyaratan  melaporkan  SPT  Tahunan  2013,  jika  dalam  kurun  waktu  5  tahun tersebut  wajib pajak dapat  dikenakan PPh final  maka kompensasi  kerugian tidak dapat  dilakukan  pada  tahun  itu,  tetapi  tahun  tersebut  tetap  dapt  diperhitungkan dalam batasan 5 tahun daluarsa.

## Kerugian Juli sampai dengan Desember 2013 dan seterusnya.
Pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2013, wajib pajak sudah dikenakan PPh final,  jika  ia  melakukan  pembukuan  dan  faktanya  rugi,  maka  rugi  tersebut  tidak dapat  dikompensasi    (hangus  sama  sekali)  begitu  juga  untuk  kerugian  di  tahun- tahun selanjutnya dimana wajib pajak tersebut dikenakan Final.
Seperti  halnya  kompensasi  kerugian:  kewajiban  setor  dan  lapor  PPh  ini  bisa dibedakan menjadi beberapa bagian :

## Setor dan Lapor PPh pasal 25  Januari 2013 sampai dengan Juni 2013.
Penyetoran  PPh  pasal  25  dilakukan  pada  setiap  tanggal  15  bulan  berikutnya, dalam  pasal  10  ayat  1  PMK/107/PMK011/2013  disebutkan  bahwa  apabila  SSP PPh pasal 25 tersebut telah di validasi maka tanggal validasi tersebut merupakan
tanggal  pelaporan  SPT  PPh  pasal  25.  Tapi  apabila  belum  maka  Wajib  Pajak melaporkan sendiri SSP tersebut sebagai SPT PPh Pasal 25 ke KPP.

## Setor Lapor PPH Final periode Juli sampai dengan Desember 2013.
Sama  seperti  periode  Januari  sampai  dengan  Juni  2013,  penyetoran  PPh  final periode  Juli  sampai  dengan  Desember  2013  paling  lambat  dilakukan  penyetoran pada  tanggal  15  bulan  berikutnya  setelah  berakhirnya  masa  pajak,  mengenai pelaporan maka wajib pajak  yang telah melakukan penyetoran PPh dan SSP-nya telah  mendapatkan  NTPN  maka  dianggap  telah  menyampaikan  SPT  masa  PPh sesuai  dengan  tanggal  validasi  NTPN  yang  tercantum  pada  SSP,  dan  apabila belum mendapatkan validasi dengan maka harus melaporkan ke kantor pajak dan wajib  menyampaikan  SPT  masa  PPh  pasal  4  ayat  2  ke  KPP  tempat  wajib  pajak terdaftar  dengan  mengisi  baris  pada  angka  11  formulir  SPT  masa  PPh  pasal  4 ayat 2.
a. Kolom  uraian  di  isi  dengan  “  panghasilan  usaha  wajib  pajak  yang  memiliki peredaran bruto tertentu”.
b. Kolom KAP/KJS diisi dengan 411128/420.
Setor dan Lapor PPh Final periode Januari 2014 dan seterusnya.
Penyetoran  PPh  final  pada  periode  Januari  2014  dan  seterusnya  sama  dengan periode Juli sampai dengan Desember 2013, yang berbeda adalah pelaporannya di mana  dalam  ketentuan  pasal  10  ayat  2  PMK  107/PMK  011/2013  disebutkan bahwa  wajib  pajak  menyampaikan  SPT  masa  paling  lama  20  hari  setelah  masa pajak  berakhir,  hal  ini  ditegaskan  lebih  lanjut  dalam  huruf  E  angka  13  SE- 42/PJ/2013.

## Setor dan Lapor SPT PPh tahun pajak 2013 dan seterusnya.
Pada tahun 2013 Wajib Pajak masih memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPh terutang dengan tarif umum yaitu pada periode Januari sampai dengan Juni 2013 jika  PPh  pasal  25  dan  kredit  pajak  lainya  lebih  kecil  dari  PPh  terutang  tersebut, maka  masih  ada  setoran  PPh  kurang  bayar  yang  harus  dilunasi  oleh  wajib  pajak paling  lambat  pada  akhir  bulan  ketiga  dan  keempat  setelah  berakhirnya  tahun
pajak,  lambat  pada  akhir  bulan  ketiga  dan  keempat  setelah  berakhirnya  tahun pajak, untuk  teknik pengisiannya lebih lanjut  dijelaskan dalam huruf F angka 10 SE  42/PJ/2013,  bahkan  didalam  aturan  tersebut  juga  dijelaskan  lebih  lanjut mengenai perhitungan untuk pelaporan SPT tahunannya.
Dalam  pelaksanaan  PPh  final  maka  ada  kabar  baik  yaitu  penghapusan sanksi pasal 9 ayat 2a UU KUP,  yang artinya wajib pajak tidak perlu membayar sanksi  administrasi  berupa  bunga  2  persen  per  bulan  apabila  melakukan pembayaran  atau  penyetoran  pajak  yang  terutang  setelah  tanggal  jatuh  tempo penyetoran pajak dan ini hanya berlaku untuk masa Juli sampai dengan Desember 2013 saja. Karena jangka waktu Juli sampai dengan Desember 2013 yang sebagai masa  adaptasi  terhadap  pemberlakuan  PPh  Final  1  persen  bagi  pengusaha  dalam peredaran bruto tertentu.
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  umumnya  pengenaan  PPh  final  sebesar  1 persen dari peredaran usaha akan menguntungkan karena mengurangi beban pajak dibanding menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto.
Berdasarkan  analisa  dan  perhitungan  pajak  penghasilan  dengan menggunakan norma lama (Norma Perhitungan Penghasilan netti) dan PPh Final UKM (PP 46/2013) maka dapat dilihat bahwa jika omzet UKM berada di bawah Rp  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  maka  penghitungan  pph  terutang  akan lebih  menguntungkan  dengan  perhitungan  cara  lama  (norma  perhitungan). Sebaliknya,  jika  omzet  UKM  berada  diatas  Rp  500.000.000  (lima  ratus  juta rupiah)  maka  penghitungan  PPh  terutang  akan  lebih  menguntungkan  dengan perhitungan PPh Final (PP46/2013).
Keuntungan  bagi  pegusaha  kecil  dan  menengah  dalam  menggunakan norma  perhitungan  baik  menggunakan  norma  perhitungan  lama  maupun menggunakan  perhitungan  PPh  Final  (PP  46/2013)  dapat  dilihat  dari  hasil perhitungan dibawah ini.

## Contoh 1:
AMIR memiliki Toko SUKADOA di beberapa wilayah yang berbeda berdasarkan PENCATATAN yang dilakukan bulan September 2013 dan diketahui data sbb:
a. Wilayah ALAM SUTERA Rp 50.000.000.
b. Wilayah BSD Rp 50.000.000.
c. Wilayah CIPUTAT Rp 25.000.000.
Selain itu dibulan tersebut AMIR memperoleh penghasilan dari menyewakan ruko  kepada  BUDI  senilai  Rp  20.000.000.  Dengan  demikian  peredaran  bruto usaha perdagangan AMIR sebagai dasar pengenaan pajak PPh yang bersifat final adalah  sebesar=  Rp  50.000.000.  +  Rp  50.000.000.  +  25.000.000  =  Rp 125.000.000.
Penerapan  Norma  perhitunagn  berdasarkan  KEP  536/PJ/2000  maupun penerapan  final  berdasarkan  PP  46  tahun  2013  terdapat  perbedaan  adalah  pada PPh  terutang  yang  menjadi  kewajiban  kelompok  WP  pribadi  yang  melakukan kegiatan  usaha  dengan  peredaran  bruto  dibawah  4.8  miliar,  apabila  sebelumnya WP  harus  menerapkan  PPh  Final  1  %  dari  omzet  (peredaran  bruto)  adapun perbandinganya dapat di jelaskan dengan tabel sbb:
NO KETERANGAN NORMA PPh FINAL PERHITUNGAN UMKM 1  Sifat wajib atau pilihan Pilihan Wajib 2  Sifat Pengenaan Tidak Final Final 3  Tarif Tarif Pasal 17 1% 4  Dasar Pengenaan Penghasilan Kena Pajak 5  Pengunaan PTKP Ya Tidak 6  Batas Penerapan Omzet 4.8 M Omzet 4.8 M 7  Kewajiban pembukuan Tidak Tidak
Sehubungan  dengan  berlakunya  Nomor  46  Tahun  2013  sebagai  bahan analisis  makan  diasumsikan  seorang  Wajib  Pajak  pribadi  melakukan  kegaitan usaha perdagangan eceran berdasarkan KEP 536/PJ/2000 dan menggunakan Tarif Norma  untuk  jenis  usaha  tersebut  selain  ibu  kota  provinsi  adalah  20  persen  lalu untuk PTKP diasumsikan berstatus kawin dengan tangungan 2 orang berdasarkan
PMK  03/2012  yang  berlaku  mulai  tahun  2013  maka  PTKP  nya  adalah  Rp 30.375.000.

## Contoh 2:
Peredaran Bruto 1,000,000,000.00 Tarif Norma 20% Penghasilan Neto 200,000,000.00 PTKP K/2 30,375,000.00 Penghasilan Kena Pajak 169,625,000.00 PPh Terutang ( Norma) 20,443,750.00 PPh terutang PP No 46 tahun 2013 10,000,000.00 Penurunan PPh terhutang (Penghematan) 10,443,750.00
Titik dimana PPh terutang berdasarkan norma perhitungan besarnya sama dengan berdasarkan  PP  nomor  46  Tahun  2013  adalah  tingkat  peredaran  bruto Rp  477.812.500.,  dengan  mengabaikan  pembulatan  Penghasilan  Kena  Pajak (PKP), PPh terutang pada titik ini adalah sebagai berikut:
Contoh 3:
Peredaran Bruto 477,812,500.00 Tarif Norma 20% Penghasilan Neto 95,562,500.00 PTKP K/2 30,375,000.00 Penghasilan Kena Pajak 65,187,500.00 PPh Terutang ( Norma) 4,778,125.00 PPh terutang PP No 46 tahun 2013 4,778,125.00 Penurunan PPh terhutang ( Penghematan) -

## Perhitungan PPh Terutang Gunakan Norma
5% 50,000,000.00 2,500,000.00 15% 15,187,500.00 2,278,125.00 4,778,125.00

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  analisa data dan uraian soal-soal diatas dapat kita simpulkan bahwa Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  selama  ini  menggunakan  Norma  Perhitungan Penghasilan  Netto,  pada  umumnya  pengenaan  PPh  final  sebesar  1  persen  dari peredaran  usaha  akan  menguntungkan  karena  mengurangi  beban  pajak, keuntungan ini semakin besar, juga mudah melakukan perhitungannya.
Sebaliknya  bagi  kelompok  wajib  pajak  orang  pribadi  pengguna  norma perhitungan  dibawah  Rp  500.000.000,  penerapan  PPh  final  tidak  memberikan keuntungan berlebih karena pada kelompok ini perhitungan dengan menggunakan norma menjadi pilihan utama
Namun  perhitungan  PPh  final  (PP  46)  merupakan  perhitungan  yang sederhana  mengingat  hanya  didasari  dengan  perhitungan  1  persen  dari    omzet belaka,  walaupun  yang  menjadi  persoalan  ketika  Wajib  Pajak  menderita  rugi mereka  tak  dapat  memperhitungkannya  seperti  yang  berlaku  pada  perhitungan PPh secara umum.
Diharapkan  Wajib  Pajak  dapat  mematuhi  aturan  yang  tertuang  dalam  PP 46  tahun  2013  untuk  pajak  sektor  UMKM  yang  perhitungan  sangat  sederhana. Sehingga  pemerintah  dapat  terbantu  dalam  mengumpulkan  penerimaan  negara dari  sektor  pajak.  Karena  hakekat  tujuan  perpajakan  adalah  untuk  mendanai pembangunan negara ini.

## Saran
Penulis  berharap,  pemerintah  meninjau  ulang  (diubah)PP  46/2013  ini, dikarenakan kondisi  pengusaha UKM  yang beromzet  (peredaran usaha)  dibawah
Rp  500.000.000,-  pertahun  jumlahnya  masih  sangat  banyak  dan  apabila menggunakan  metode  perhitungan  PPh-nya  1  %  dari  omzet,  maka  akan  menjadi besar beban pajak pengghasilan yang harus di tanggung pengusaha pelaku UKM dibanding dengan menggunakan metode Norma Perhitungan.
Namun  jika  PP  46  in  tak  mau  di  tinjau  ulang,  DJP  hendak  memberikan opsi  bagi  pengusaha  UKM  yang  beromzet  dibawah  Rp  500.000.000  pertahun, untuk  menggunakan  perhitungan  pajak  penghasilangnya  dengan  menggunakan metode  Norma  Perhitungan  sehingga  sektor  UKM  yang  beromzet  dibawah  Rp 500.000.000,- tidak terberatkan dengan beban pajak penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Pajak Penghasilan Sesuai dengan UU nomor 36 tahun 2008.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Usaha Kecil Menengah.
KEP 536 /PJ/2000, tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK011/2013
Surat Edaran 42/PJ/2013.
Suandy,  Erly  (2001 ),  Edisi  Lengkap  Undang-Undang  Perpajakan  Tahun  2001 , Salemba Empat.
Weston  J  Fred  and  Thomas  Copeland  (2000), Manajemen  Keuangan ,  Edisi Kesembilan, Terjemahan, Jakarta, Bina Rupa Aksara.
Waluyo,  B  Didiek  (2010), Susunan  Dalam  Satu  Naskah  Undang-Undang Perpajakan Indonesia , Gramedia, Jakarta.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2007), Prinsip  Standar  Akuntansi  Keuangan ,  Jakarta Salemba Empat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------