## Maftukhatusolikhah

## Mempertimbangkan  Tingkat
Maqasid
asy-Syari’ah dalam
Penentuan Anggaran Belanja Pemerintah (Evaluasi terhadap APBN 2008-2013)

## Maftukhatusolikhah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia Email: -

## Abstrak
Hasil penelitian ini mengkaji tiga hal, yakni: bagaimana kedudukan maqasid asy- syari’ah  dalam  perspektif  Ekonomi  Islam,  bagaimana  perspektif  maqasid  asy- syari’ah dalam penentuan anggaran belanja pemerintah, serta bagaimana sistem distribusi  APBN  dalam  perspektif  maqasid  asy-syari’ah.  Kesimpulan  penelitian ini,  yakni:  pertama,  penentuan  anggaran  belanja  pemerintah  dalam  perspektif maqasid  asy-syari’ah  berpedoman  pada  lima  hal,  yaitu:  perlindungan  terhadap agama,  jiwa,  keturunan,  akal  dan  harta.  Kedua,  berdasarkan  maqasid  asy- syari’ah  dengan  menggunakan  analisis  domain  dan  melihat  realisasi  anggaran belanja  pemerintah  pusat  dari  tahun  2008-2013.  Maka,  penentuan  anggaran belanja pemerintah dapat dikatakan belum menggambarkan tingkat maqasid asy- syari’ah  yang  ada,  atau  masih  berada  pada tingkat  yang  moderat.  Hal  itu  dapat dilihat dari pooling hirarki maqasid asy-syari’ah yang ada, yakni: Pemeliharaan Jiwa (hifdzu an-nafs) menempati urutan pertama dengan total anggaran Rp. 137,4 trilyun;  dilanjutkan  dengan    Pemeliharaan  Harta  (hifdzu  al-mal)    dengan  total anggaran  122,9;  Pemeliharaan  akal  (hifdzu  al-aql)  121  Trilyun;  Pemeliharaan Agama (hifdzu ad-din) dengan total anggaran 40,6; dan Pemeliharaan keturunan (hifdzu an-nasl) dengan total anggaran 12,4 trilyun.

## Abstract
The  result  of  a  study  evaluating  three  things,  namely:  how  to  position maqasid ash-Shari'ah in  the  perspective  of  Islamic  economy,  how  to  determine  the  state budget  according  to  the  perspective of  maqasid  ash-Shari'ah,  and  how  to distribute    the  state  budget  based  on the  perspective  of maqasid  ash-Shari'ah.   It can be concluded that at first the state budget should be based on five aspects: the
maintenance  of  religion,  life,  lineage,  sense  and  treasure.  Second,  according  to maqasid  ash-Shari'ah  by  using  domain  analysis  and looking  at the  realization of state  budget  in  2008–2013,  the  budget  did  not  describe  the  level  of  the  existing maqasid ash-Shari'ah or in the moderate level. It can be seen from the hierarchy pooling  of  maqasid  ash-Shari'ah  that  the  maintainance  of  life  (hifdzu  an-nafs) ranks first with a total budget of Rp. 137.4 trillion; followed by the maintenance of treasure (hifdzu al-mal) with a total budget of 122.9 trillion; maintenance of sense (hifdzu al-aql) with a total budget of 121 trillion; maintenance of religion (hifdzu ad-din) with a total budget of 40.6 trillion; and maintenance of lineage (hifdzu an- nasl) with a total budget of 12.4 trillion.

## Keywords: Maqasid ash-Shari'ah, the Distribution of State Budget
Anggaran  (baik  APBN  maupun  APBD)  merupakan  instrumen  penting bagi  pemerintah  untuk  melaksanakan  programnya  yang  sedikit  banyak dipengaruhi  oleh  bagaimana  anggaran  tersebut  dikelola.  Anggaran  pemerintah adalah  refleksi  keputusan  politik  antara  eksekutif  dan  legislatif  yang mencerminkan apa yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Keputusan politik ini  mempunyai  dampak  yang  luas  atas  taraf  hidup  masyarakat,  terutama  dalam upaya penyediaan layanan dasar yang lebih baik bagi warganya.
Prioritas  pembangunan  sektor  kebutuhan  dasar  sebagai  suatu  perangkat dalam sistem ekonomi Islam untuk mewujudkan distribusi kekayaan negara secara lebih  adil.  Hal  ini  tidak  mungkin  lepas  dari  faktor  kebijakan  pemerintah  sebagai kewajiban  negara  dalam  melayani  masyarakat.  Sebagai rahmatan  lil  alamin banyak  kajian  yang  menyatakan  bahwa  dalam  menjawab  persoalan  manusia  - termasuk  persoalan  perekonomian-,  Islam  dapat  menawarkan  sistem  yang  lebih baik, dan  memberikan  harapan yang  menjanjikan. Dalam  hal  ini, sistem  ekonomi Islam  harus  bisa  merealisasikan maqasid  asy-syari’ah ,  sehingga  tercipta masyarakat yang  memiliki  kehidupan yang baik, kemiskinan bisa dientaskan, dan kesejahteraan  bisa  dinikmati  oleh  semua  lapisan  masyarakat.  Oleh  karena  itu, penelitian ini bermaksud mengkaji penentuan anggaran belanja pemerintah dengan mempertimbangkan  tingkat maqasid  asy-syari’ah. Untuk  melihat  kemungkinan realisasinya,  penelitian  ini  juga  akan  melakukan  evaluasi  terhadap  APBN  pada beberapa periode, yaitu periode 2008-2013.
Penelitian ini menggunakan tiga kerangka metodologi penelitian ekonomi Islam yang dikemukakan oleh Muhammad Anas az-Zarqa. Az-Zarqa menjelaskan
bahwa  ekonomi  Islam  terdiri  dari  tiga  kerangka  metodologi,  yaitu: pertama, presumption  and  ideas, atau  yang  disebut  ide  dan  prinsip  dasar  ekonomi  Islam. Ide ini bersumber dari al-Qur’an, al-Sunnah, dan fiqh al-maqasid. Ide ini nantinya harus  dapat  diturunkan  menjadi  pendekatan  yang  ilmiah  dalam  membangun kerangka  berpikir  dari  ekonomi  Islam  itu  sendiri. Kedua , nature  of  value judgement, atau  pendekatan  nilai  dalam  Islam  terhadap  kondisi  ekonomi  yang terjadi. Ketiga, positive part of economic science. Bagian ini menjelaskan tentang realitas  ekonomi,  dan  bagaimana  konsep  ekonomi  Islam  bisa  diturunkan  dalam kondisi nyata dan riil.
Dengan  demikian,  sebagai  langkah  awal,  penelitian  ini  akan  meneliti mengenai presumption and ideas, atau ide dan prinsip dasar ekonomi islam terkait tingkat maqasid  asy-syari’ah. Agar  dapat  diturunkan  menjadi  pendekatan  yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir tentang anggaran belanja pemerintah dalam  perspektif  ekonomi  Islam,  maka  perlu  perumusan  yang  jelas  tentang pendekatan  nilai  islami  terhadap  penentuan  anggaran  belanja  pemerintah khususnya ataupun keuangan publik secara umum. Pada bagian akhir akan dilihat bagaimana  kondisi  yang  telah  terealisasi  secara  nyata  terkait  APBN,  dan mengkajinya dalam perspektif maqasid asy-syari’ah yang telah di bahas di atas.
Berikut  adalah  alur  operasionalisasi  konsep maqasid  asy-syari’ah dalam anggaran belanja pemerintah:

## Bagan 1
Alur Operasionalisasi Konsep Penelitian
Tujuan
Penelitian
Kerangka Metodologi Definisi Operasional Menjelaskan: 1. Kedudukan maqasid asy-syari’ah dalam perspektif ekonomi Islam.
2. Penentuan  anggaran  belanja  pemerintah/negara  dalam  perspektif maqasid asy-syari’ah.
3. Sistem distribusi APBN dalam perspektif maqasid asy-syari’ah.
presumption and ideas
nature of value judgement positive part of economic science ide dan prinsip dasar ekonomi islam terkait maqasid asy- syari’ah Pendekatan nilai terkait anggaran belanja pemerintah dalam  sistem ekonomi Islam perspektif maqasid asy-syari’ah Konsep-konsep ekonomi Islam tentang anggaran pemerintah yang bisa diturunkan dalam kondisi nyata
Evaluasi terhadap Sistem distribusi APBN dalam perspektif maqasid asy- syari’ah, dengan melihat kesesuaiannya dengan nilai-nilai maupun konsep-konsep yang diturunkan dari ajaran islam
Operasionalisas i  konsep

## Definisi Maqasid asy-Syari’ah
Secara  global  Asy-Syatibi  membagi maqasid  asy-Syari’ah menjadi  dua, yakni maqasid yang kembali kepada kepada tujuan asy-Syari’, dan maqasid yang kembali  kepada  tujuan mukallaf. Adapun  bagian  yang  pertama  terbagi  menjadi empat  macam,  yakni:  tujuan  asy-Syari’  dalam  menetapkan  Syari’at,  tujuan  asy- Syari’  dalam  memahami  ketetapan  Syari’at,  tujuan  asy-Syari’  dalam  pembebanan hukum  yang  sesuai  dengan  ketetapan  Syari’at,  tujuan  asy-Syari’  dalam memasukan mukallaf ke dalam hukum Syari’at. 1
Aspek  pertama,  yaitu  untuk  mewujudkan  kemaslahatan  manusia  baik  di dunia maupun  di  akhirat, merupakan  bagian  yang  primer atau  inti  dalam maqasid asy-Syari’ah .  Sedangkan  tiga  aspek  lainnya  merupakan  pelengkap  dan  penunjang bagi  aspek  pertama.  Hubungan  yang  pertama  dengan  yang  kedua  berarti  untuk mewujudkan  kemaslahatan,  maka  tingkat  pemahaman  orang  awam  menjadi pertimbangan  Tuhan.  Hubungan  yang  pertama  dengan  yang  ketiga  mengandung pengertian pembebanan syari’ah itu masih dalam batas kemampuan manusia untuk mengerjakannya.  Sementara  hubungan  yang  pertama  dengan  yang  keempat  berarti kemaslahatan  manusia  yang  dipertimbangkan  adalah  kemaslahatan  yang  sesuai dengan hukum syari’ah itu sendiri.
Konsep maslahah dalam  sistem  ekonomi  Islam,  maknanya  lebih  luas  dari sekadar utility atau  kepuasan  dalam  terminologi  ekonomi  konvensional.  Dalam ekonomi  Islam maslahah adalah  sifat  atau  kemampuan  barang  dan  jasa  yang mendukung  elemen-elemen  dan  tujuan  dasar  dari  kehidupan  manusia  di  muka bumi  ini.  Dikaitkan  dengan maqasid  asy-Syari’ah, maka maslahah adalah  semua barang  dan  jasa  yang  mendukung  tercapainya  dan  terpeliharanya  kelima  elemen Maqasid  asy-Syari’ah pada  setiap  individu.  Dengan  kata  lain, maslahah adalah semua  barang  dan  jasa  yang  dapat  mendukung  upaya hifz  al-nafs (menjaga  jiwa), hifz  al-Din (menjaga  agama), hifz  al-mal (menjaga  harta), hifz  al-‘aql (menjaga akal), dan hifz al-nasl (memelihara kehormatan/keluarga).
Pemeliharaan  lima  kebutuhan  dasar  manusia  menempatkan  agama  pada posisi yang pertama, kemudian dilanjutkan dengan jiwa, akal, keturunan, dan harta pada  posisi  terakhir  setelah  semua  kebutuhan  terpenuhi.  Lebih  lanjut  ‘Afra mengklasifikasikan  urutan  lima  kebutuhan  dasar  tersebut  secara  tertib,  dengan memberikan  nilai  rata-rata  sesuai  urutan  kepentingan  masing-masing  kebutuhan menurut  syari’ah:  Kebutuhan  pemeliharaan  agama  bernilai  5  (lima),  kebutuhan pemeliharaan  jiwa  bernilai  4  (empat),  kebutuhan  pemeliharaan  akal  bernilai  3 (tiga),  kebutuhan  pemeliharaan  keturunan  bernilai  2  (dua)  dan  kebutuhan
pemeliharaan harta bernilai 1 (satu). Adapun segala sesuatu diluar kategori hukum mubah tidak  bernilai  atau  0  (nol),  termasuk  segala  barang  haram  untuk dikonsumsi, serta mengandung najis dan tidak suci menurut syariah.
Dalam  teori  dasar  ilmu  ekonomi,  dikenal  istilah  pertumbuhan  ekonomi dan  pembangunan  ekonomi.  Pembangunan  ekonomi  merupakan  peningkatan pendapatan per  kapita, disaat tingkat pertambahan GDP/GNP pada tahun tertentu melebihi  pertambahan  penduduk;  atau  perkembangan  GDP/GNP  dalam  suatu negara  disertai  dengan  perubahan  dan  modernisasi  struktur  ekonominya (transformasi struktural).
Dengan kata lain, pembangunan ekonomi mengandung arti yang lebih luas dari  sekedar  pertumbuhan  ekonomi,  dan  mencakup  perubahan  pada  tata  susunan ekonomi  masyarakat  secara  menyeluruh.  Pembangunan  merupakan  proses transformasi  yang  dalam  perjalanan  waktu  ditandai  oleh  perubahan  struktural, yaitu perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.

## Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam
Kebijakan  fiskal  adalah  langkah  pemerintah  untuk  membuat  perubahan- perubahan  dalam  sistem  perpajakan  atau  dalam  pembelanjaan,  yang  bertujuan untuk  mengatasi  masalah-masalah  ekonomi  yang  dihadapi  negara.  Menurut Wolfson  kebijakan  fiskal  merupakan  tindakan-tindakan  pemerintah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  umum  melalui  kebijakan  penerimaan  dan pengeluaran pemerintah, mobilisasi sumber daya, dan penentuan harga barang dan jasa  dari  perusahaan.  Sedangkan  menurut  kebijakan  fiskal  adalah  proses pembentukan  perpajakan  dan  pengeluaran  masyarakat  dalam  upaya  menekan fluktuasi  siklus  bisnis,  dan  ikut  berperan  dalam  menjaga  pertumbuhan  ekonomi, penggunaan  tenaga  kerja  yang  tinggi,  bebas  dari  laju  inflasi  yang  tinggi  dan berubah-ubah.
Kebijakan fiskal adalah kebijaksanaan yang  dilakukan oleh pemerintah di bidang  keuangan,  meliputi  penerimaan  negara,  pengeluaran  negara  dan  hutang. Ketiga  komponen  itu  terdapat  dalam  satu  kesatuan,  yaitu  dalam  anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau dalam bentuk yang lebih kecil yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## Keuangan Publik dalam Islam
Sejarah  pemikiran  ekonomi  Islam,  menunjukkan  bahwa  kebijkan  publik telah  dilakukan  sejak  masa  Rasulullah  Saw.  sehingga  beberapa  ulama  dalam kitabnya  membahas  juga  tentang  keuangan  publik  ini.  Yang  fokusnya  adalah kekayaan  publik,  yakni  kekayaan  atau  pendapatan  negara  yang  dikelola  oleh pemerintah/negara dalam Bayt al-Mal untuk dibelanjakan bagi kepentingan rakyat. Kebijakan  tentang  zakat  dan  pajak,  akan  dipengaruhi  pula  oleh  kebijkan umum  pemerintah  tentang  pendapatan  negara.  Kebijakan  tentang  pendapatan negara  akan  dipengaruhi  pula  oleh  kebijakan  fiskal  yang  diambil  oleh  suatu negara. Sistem  ekonomi Islam  itu  muncul sejak adanya umat manusia itu sendiri. Oleh  karena  itu,  teori  tentang  memperoleh  pendapatan  telah  diajarkan  oleh  Allah Swt. sejak turunya wahyu. Hal ini terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 35.
Allah  menciptakan  manusia  sekaligus  menurunkan  petunjuk  tentang bagaimana  cara-cara  memperoleh  pendapatan  dan  juga  cara-cara  membelanjakan pendapatan itu. Ada beberapa prinsip pendapatan negara menurut sistem ekonomi Islam,  yakni:  nash  yang  memerintahkannya,  harus  ada  pemisahan  muslim  dan non-muslim,  hanya  golongan  kaya  yang  menanggung  beban,  adanya  tuntutan kemaslahatan umum. Sedangkan macam-macam pendapatan Negara, yaitu: zakat, pemasukan Negara dari sektor kepemilikan umum, pemasukan negara dari pajak.
Sebagaimana  yang  telah  diterangkan  di  atas,  negara  mempunya  sumber- sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh syariah melalui baitul mal. Baitul  mal  adalah  kas  negara  untuk  mengatur  pemasukan  dan  pengeluaran  harta yang dikelola oleh negara. Sebagaimana mekanismenya yang harus sesuai dengan prinsip  syariah,  maka  begitu  pula  dengan  pengeluarannya.  Prinsip  pengeluaran negara menurut sistem ekonomi Islam, yakni: Pertama , adanya tujuan penggunaan pengeluaran  kekayaan  Negara  yang  telah  ditetapkan  oleh  Allah  Swt.  hal  ini terdapat dalam surat an-Anfal: 41. Kedua , apabila ada kewajiban tambahan  maka harus  digunakan  untuk  tujuan  semula  mengapa  ia  dipungut. Ketiga ,  adanya pemisahan antara pengeluaran yang wajib diadakan di saat ada atau tidaknya harta dan  pengeluaran  yang  wajib  diadakan  hanya  di  saat  adanya  harta. Keempat , pengeluaran harus hemat.
Dilihat  dari  pembahasan  tentang  penyalurannya,  menunjukkan  bahwa zakat merupakan instrumen strategis yang dapat membantu Negara merealisasikan kesejahteraan  ditengah-tengah  kehidupan  masyarakatnya  dan  bukan  hanya  dilihat dalam konteks kewajiban agama semata.
Berkaitan  dengan pemasukan  dari sektor pemilikan umum  dan pemilikan negara.  Kebijakan  mengenai  pengeluarannya  diserahkan  pada  ijtihad  khalifah, untuk kepentingan Negara dan kemashlahatan umat. Pemasukan dari kedua sektor ini  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  biaya  eksplorasi  sumberdaya  alam,  biaya tenaga kerja untuk eksplorasi tersebut, gaji tentara dan staf pemerintahan lainnya, pembangunan  infrastruktur  seperti  pasar,  jalan,  jembatan,  rel  kereta,  pelabuhan dan  lain-lain,  penyediaan  perlengkapan  hingga  segala  hal  yang  berhubungan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya alam di atas.
Karena  diserahkan  pada  ijtihad  khalifah,  maka  pada  dasarnya  khalifah dapat  juga  membagikannya  secara  langsung  kepada  masyarakat  yang  memang merupakan  pemilik  sumber  daya  alam.  Khalifah    boleh  membagikannya  dalam bentuk  benda  yang  memang  diperlukan  seperti  air,  gas,  minyak,  listrik  secara gratis;  atau  dalam  bentuk  subsidi  jika  tidak  digratiskan.  Pemasukan  Negara  ini juga  harus  dialoksikan  untuk  biaya  dakwah  seperti  pembangunan  masjid  dan penyelenggaraan pendidikan, keseharan dan jaminan sosial.
Pada  intinya,  para  pembayar  pajak  juga  perlu  diberi  kesadaran  bahwa membayar  pajak,  secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  berguna  bagi pelayanana-pelayanan  yang  mereka  peroleh  dari  negara,  seperti  perlindungan keamanan,  pembangunan  jalan,  terminal,  pelabuhan  ,dan  pelayanan  publik lainnya.  Dengan  kata  lain,  kewajiban  membayar  pajak  yang  dilakukan  rakyat berguna  bagi  Negara  agar  mampu  menjalankan  fungsinya  secara  efektif  karena dana  dari pajak tersebut secara langsung atau tidak  langsung  dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan yang diperoleh dari negara.
Dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Islam menempatkan  kewajiban  tertentu  kepada  para  pembayar  pajak.  Namun  juga mempunyai  kewajiban  untuk  memenuhi  kondisi  sebagai  berikut: Pertama , penerimaan  hasil pajak  harus dipandang sebagai amanah  dan  dibelanjakan secara jujur  dan  efisien  untuk  merealisasikan  tujuan-tujuan  pajak. Kedua ,  penerimaan harus  mendistribusikan  beban  pajak  secara  merata  di  antara  mereka  yang  wajib membayarnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memungut pajak adalah dengan menggunakan  suatu  sistem  yang  adil  dengan  spirit  untuk  menuju  sebuah masyarakat  yang  sejahtera.  Sistem  perpajakan  yang  adil  akan  terwujud  apabila dikenakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan tujuan kesejahteraan masyarakat umum.
Di  samping  itu  beban  pajak  tidak  boleh  terlalu  kaku  dihadapkan  kepada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap
semua orang yang mampu membayar. Hal penting lainnya adalah dana pajak yang terkumpul dibelanjkan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan. 2
Sistem  pajak  yang  baik  tidak  saja  akan  meningkatkan  penerimaan pemerintah,  tetapi  juga  meningkatkan  pembangunan  negara.  Sistem  pajak  yang adil,  akan  memberikan  keadilan  kepada  para  pembayarnya  dan  perbendaharaan negara.  Jika  dikaitkan  dengan  pertumbuhan  ekonomi,  maka  dipastikan  negara merupakan  faktor  penting  dalam  produksi,  yakni  melalui  pembelanjaannya  yang akan mampu meningkatkan produksi. Pemerintah akan membangun pasar terbesar untuk barang  dan  jasa yang  merupakan sumber utama bagi semua pembangunan. Negara  perlu  membelanjakan  uangnya  dengan  melakukan  akumulasi  kapital, untuk menunjang berjalannya proses produksi. Oleh karena itu, penurunan belanja negara  tidak  hanya  menyebabkan  kegiatan  usaha  menjadi  sepi  dan  menurunnya keuntungan,  tetapi  juga  mengakibatkan  penurunan  dalam  penerimaan  pajak. Semakin  besar  belanja  pemerintah,  semakin  baik  perekonomian  karena  belanja yang  tinggi  memungkinkan  pemerintah  untuk  melakukan  hal-hal  yang memungkinkan  pemerintah  untuk  melakukan  hal-hal  yang  dibutuhkan  bagi penduduk dan menjamin stabilitas hukum, peraturan dan politik.
Dapat  dikatakan  bahwa  peranan  pemerintah  yang  mempunyai  fungsi sentral  dan  pokok  dalam  melakukan  regulasi  atau  mengatur  perekonomian masyarakat  sebagaimana  lebih  dapat  menciptakan  keteraturan  ekonomi dibandingkan model pembangunan dalam sistem ekonomi pasar bebas, yang tidak dapat menjamin terpeliharanya maqhosid dan prinsip-prinsip syariah.

## Tingkat  Pencapaian  Realisasi  APBN  2008-2013  Berdasarkan  Maqasid

## Syariah
Alat  ukur  yang  digunakan  untuk  melihat  tingkat  pencapaian  realisasi APBN  2008-2013  yaitu  tingkatan maqasid  syariah yang  terbingkai  dalam ad- dharuriyah  al-khams. Maka  metode  yang  digunakan  untuk  menganalisis  data penelitian  ini  yaitu  dengan  menggunakan  analisis  domain.  Dalam  hal  ini,  lima kebutuhan  pokok (ad-dharuriyah  al-khams) menjadi  daftar  domain  yang digunakan  untuk  menganalisis  distribusi  APBN  periode  2008-2013.  Hal  ini  dapat dilihat dalam tabel berikut:

## Tabel 1

## Pola Hubungan semantik Maqasid Syariah dengan APBN
No Domain Hubungan Semantik Bentuk Hubungan 1 Agama Fungsi
Akidah
Ibadah Lembaga Pengawasan
Lembaga Peradilan Lembaga Keamanan 2 Jiwa Makanan
Peralatan pemeliharaan
diri Pakaian Perumahan Kesehatan Tranportasi Telekomunikasi Keamanan Lapangan Kerja Perlindungan social 3 Akal Pendidikan Penerangan Kebudayaan Penelitian Ilmiah 4 Keturunan Lembaga pernikahan Pusat Pembinaan Ibu-Ibu Hamil Pemeliharaan anak-anak yatim
Panti asuhan
5 Harta Lembaga keuangan dan investasi Strategi Keuangan Strategi pembangunan Strategi pemeliharaan harta
Jaminan hak kepemilikan
barang pribadi
Keamanan Harta
Karena  pola  hubungan  semantik  yang  dipilih  penulis  berdasarkan  fungsi, maka klasifikasi APBN terlihat dari tabel berikut ini:

## Tabel 2 APBN Berdasarkan Fungsi dalam Maqasid Syariah
No. Maqasid Syariah APBN Berdasarkan Fungsi 1. Agama Agama Ketertiban dan ketentraman 2. Jiwa Pertahanan Perumahan dan fasilitas umum Perlindungan sosial Kesehatan 3. Akal Pendidikan Pariwisata dan budaya 4. Keturunan Lingkungan hidup 5. Harta Ekonomi
Alasan  yang  melatarbelakangi  pertahanan,  ketertiban  dan  ketentraman termasuk  dalam  kategori  agama  karena  sesuai  dengan  apa  telah  yang  dirincikan oleh ‘Afra mengenai hak pokok dalam pemeliharaan agama terdapat poin lembaga keagamaan:  jasa  aparat  keamanan  untuk  menjamin  keamanan  dan  keselamatan pelaksanaan  dakwah;  peralatan  pokok  dan  senjata  untuk  menjaga  keamanan
wilayah  negara;  jasa  intelijen  yang  mencermati  segala  kemungkinan  bahaya  dari pihak musuh; perlengkapan dan pelatihan bersifat material dan spiritual.
Dalam pemeliharaan jiwa, sandang, pangan  dan papan  menjadi  hak  dasar yang  harus terpenuhi,  kesehatan  yang  terjaga  dapat  menjamin  terbentuknya  jiwa- jiwa  yang  tangguh.  Selanjutnya,  pelayanan  umum  sangat  penting  untuk keberlangsungan  hidup,  misalnya  telekomunikasi  dan  sarana  transportasi.  ‘Afra telah  menyebutkan  bahwa  Sembilan  bidang  pokok  yang  harus  terpenuhi  dalam pemeliharaan  jiwa,  yaitu:  makanan,  perangkat  perlengkapan  untuk  pemeliharaan mulut,  gigi  dan  lain-lain,  pakaian,  perumahan,  pemeliharaan  kesehatan, transportasi dan komunikasi (pelayanan umum), keamanan individu dan hak milik, pertahanan masyarakat sipil, lapangan pekerjaan dan perlindungan sosial.
Pemeliharaan  akal,  tentulah  sangat  erat  kaitannya  dengan  pendidikan. Pendidikan  yang  berkualitas  akan  menciptakan  generasi-generasi  yang  cerdas. Penerangan  dan  kebudayaan  dan  lembaga  penelitian  juga  turut  andil  dalam pemeliharaan akal.
Harta menempati urutan terakhir dari pemeliharaan lima kebutuhan pokok dalam  hidup  manusia.  Harta  juga  hanya  dijadikan  sebagai  alat  pemenuhan kebutuhan, sehingga tidak juga dapat dikesampingkan dalam perekonomian.
Fungsi  pelayanan  umum,  karena  mencakup  seluruh  bidang  baik  yang ditangani kementrian/lembaga maupun non kementrian/ lembaga, maka tidak akan menjadi objek analisis.
Pemeliharaan akal ( hifdzu al-aql) dengan total anggaran terealisasi sebesar Rp.56,6  trilyun  menjadi  prioritas  utama  dalam  distribusi  APBN  2008,  hal  ini terkait  dengan  program  pemerintah  untuk  mencerdaskan  masyarakat  melalui program sekolah gratis. Hal ini membawa pengaruh positif terhadap pembangunan jika  program  tersebut  tepat  sasaran  dan  menyentuh  seluruh  lapisan  masyarakat. Seharusnya dengan ditempatkannya akal pada posisi pertama, benar-benar mampu membuat masyarakat cerdas.
Selanjutnya  perhatian  pemerintah  setelah  pemeliharaan  akal  adalah pemeliharaan  harta (hifdzu  al-mal) dengan  total  anggaran  terealisasi  sebesar  Rp. 50,5  trilyun.  Hal  ini  kurang  sesuai  dengan  urutan maqasid  syariah yang menempatkan  pemeliharaan  jiwa  pada  urutan  kedua.  Dalam Maqasid  Syariah harta berada pada urutan terakhir sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang lainnya. Karena  dalam  hal  ini  harta  menempati  urutan  kedua,  maka  seharusnya perekonomian Indonesia harus lebih maju dibandingkan dengan kondisi saat ini.
Pada  urutan  ketiga,  ditempati  oleh  pemeliharaan  jiwa  ( hifdzu  an-nash ) dengan  total  anggaran  terealisasi  sebesar  Rp.  38  triliyun.  Sedangkan  pada  urutan keempat  yakni  pemeliharaan  agama  ( hifdzu  ad-din )  dengan  total  anggaran terealisasi sebesar Rp. 7,7 triliyun. Hal ini berarti agama  yang seharusnya berada pada  urutan  pertama,  ternyata  tidak  menjadi  perhatian  pemerintah.  Padahal kenyamanan dan ketentraman hidup masyarakat dapat tercapai dengan memelihara kehidupan  dan  kerukunan  antar  umat  beragama.  Pada  tingkat  yang  terakhir, digunakan  untuk  memelihara  keturunan  ( hifdzu  an-nash )  dengan  total  anggaran terealisasi sebesar Rp. 5,3 triliyun.
Penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  distribusi  APBN  Sumatera Selatan  tahun  anggaran  2008  belum  sesuai  dengan  tingkatan maqasid syariah karena urutan yang  dicapai bukan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Melainkan pemeliharaan akal, harta, jiwa, agama dan keturunan.
Hal  yang  sama  juga  terjadi  pada  tingkat maqasid  syariah APBN  tahun anggaran 2013. Distribusi APBN tahun anggaran 2013, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya  masih  juga  tidak  sesuai  dengan  tingkatan maqasid  syariah karena urutan  yang  dicapai  bukan  pemeliharaan  agama,  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta. Melainkan pemeliharaan jiwa, harta, akal, keturunan dan agama. Pemelihaan jiwa ( hifdzu  an-nash )  menempati  urutan  pertama  dengan  total  anggaran  Rp.  137,4 triliyun.  Selanjutnya  urutan  kedua  yakni  pemeliharaan  harta (hifdzu  al-mal) dengan  total  anggaran  Rp.  122,9  triliyun.  Pemeliharaan  akal (hifdzu  al-aql) dengan total anggaran terealisasi sebesar Rp. 121 trilyun. Kemudian pemeliharaan agama ( hifdzu ad-din ) dengan total anggaran terealisasi sebesar Rp. 40,6 triliyun. Dan  pemeliharaan  keturunan  ( hifdzu  an-nash )  dengan  total  anggaran  terealisasi sebesar Rp. 12,4 triliyun.
Dari  penjelasan  di  atas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  umum APBN tahun 2008-2013 belum mencerminkan urutan tingkat maqasid syariah.

## Kesimpulan
Dari  uraian  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan beberapa  hal,  yakni: Pertama , maqasid  asy-syari’ah dalam  perspektif  ekonomi Islam  dipahami  dengan  pembangunan  kesejahteraan  manusia  baik  di  dunia maupun  di  akhirat.  Kesejahteraan  tersebut  harus  terlihat  dalam  indikator  a) pertumbuhan  ekonomi; b) keadilan  dalam  distribusi pendapatan dan  kekayaan; c) kesehatan  dan  keserasian  lingkungan  sosial  dengan  norma-norma  dan  nilai-nilai Islam.
Kedua ,  penentuan  anggaran  belanja  pemerintah/negara  dalam  perspektif maqasid  asy-syari’ah hendaknya  disesuaikan  dengan  lima  hirarki  kebutuhan pokok  yang  harus  dipenuhi  dan  terlindungi  diantaranya:  perlindungan  terhadap Agama (Hifdzu  ad-Din); perlindungan  terhadap  Jiwa (Hifdzu  an-nafs) ; perlindungan  terhadap  Akal (Hifdzu  al-Aql; perlindungan  terhadap  Keturunan (Hifdzu an-Nasl; perlindungan terhadap Harta (Hifdzu al-Mal)
Ketiga ,  dengan  menggunakan  analisis  domain  dan  melihat  realisasi anggaran  belanja  pemerintah  pusat  dari  tahun  2008-2013  berdasarkan  hirarki maqasid  asy-syari’ah ,  dapat  dikatakan  belum  menggambarkan  tingkat maqasid asy-syari’ah yang ada, atau masih berada pada tingkat yang moderat. Hal itu dapat dilihat  dari pooling hirarki maqasid  asy-syari’ah yang  ada,  yakni:  Pemeliharaan Jiwa (hifdzu an-nafs ) menempati urutan pertama dengan total anggaran Rp. 137,4 trilyun;  dilanjutkan  dengan    Pemeliharaan Harta (hifdzu  al-mal) dengan  total anggaran  122,9;  Pemeliharaan  akal (hifdzu  al-aql) 121  Trilyun;  Pemeliharaan Agama (hifdzu  ad-din) dengan  total  anggaran  40,6;  dan  Pemeliharaan  keturunan ( hifdzu an-nasl) dengan total anggaran 12,4 trilyun.

## Endnote
1 Wahbah  az-Zuhayli, Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab ,  terj.  Agus  Effendi  dan
Bahruddin Fannany, (Bandung: Rosdakarya, 1995), hlm. 5
2 M  Abdul  Manan, Ekonomi Islam: Teori  dan  Praktik ,  terj.  Potan  Arif  Harahap, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 237

## Daftar Pustaka
Manan,  M  Abdul.. Ekonomi Islam: Teori  dan  Praktik .  terj.  Potan  Arif  Harahap.
(1992) Jakarta: Intermasa.
Zuhayli,  Wahbah  az-. Zakat  Kajian  Berbagai  Mazhab ,  terj.  Agus  Effendi  dan
Bahruddin Fannany. (1995). Bandung: Rosdakarya.