DOI: https://doi.org/10.55122/jabisi.v4i2.968
Vol. 4, No. 2, Oktober 2023, pp. 129-140

## FAKTOR PENYEBAB KETEPATAN WAKTU PEMBAYARAN PAJAK ORANG PRIBADI
PENULIS 1) Selfiani, 2) Yudhistira Adwimurti, 3) Hendi Prihanto
ABSTRAK Ketepatan  waktu  merupakan  faktor  penting  dalam  menyajikan  informasi  yang  relevan. Ketepatan waktu mencerminkan kemampuan untuk mengakses informasi yang dibutuhkan pada  saat  yang  tepat.  Sebagai  contoh,  pengiriman  SPT  merupakan  salah  satu  contoh informasi yang harus disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak sanksi pajak pada kepatuhan waktu Wajib Pajak  dalam  melaporkan  kewajiban  pajaknya,  mengukur  pengaruh  sistem  informasi  pada ketepatan  waktu  Wajib  Pajak  dalam  melaporkan  kewajiban  pajak,  menilai  pengaruh pelayanan  fiskus  pada  ketepatan  waktu  Wajib  Pajak  dalam  pelaporan  pajak,  serta menganalisis  dampak  pengetahuan  Wajib Pajak pada ketepatan  waktu  dalam  melaporkan kewajiban pajaknya. Penelitian ini menggunakan analisis sebagai kerangka metodologi. Ada 150 responden yang bekerja di Kantor Lion Air yang menjadi subjek penelitian. Uji statistik menggunakan  metode  analisis  regresi  linier  berganda  untuk  menguji  pengaruh  masing- masing variabel melalui uji t sebagai alat uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi  pajak,  sistem  informasi,  pelayanan  fiskus,  dan  pengetahuan  Wajib  Pajak  memiliki dampak positif pada ketepatan waktu Wajib Pajak individu dalam melaporkan pajak. Akan tetapi,  penelitian  ini  memiliki  keterbatasan  karena  hanya  menggunakan  empat  variabel, sedangkan  faktor  lain  juga  dapat  mempengaruhi  ketepatan  waktu  Wajib  Pajak  dalam pelaporan  pajak.  Selain  itu,  dalam  pengumpulan  data  melalui  kuesioner,  terdapat kemungkinan bahwa respons dari responden tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya. Kata Kunci Sanksi Pajak, Sistem Informasi, Pelayanan, Ketepatan waktu, Orang Pribadi

## AFILIASI
Prodi, Fakultas 1,3) Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2) Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Nama Institusi 1,2,3) Universitas Prof. Dr. Moestopo (Bergama) Alamat Institusi 1,2,3) Jl. Hang Lekir I No. 8 Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta - 10270

## KORESPONDENSI
Penulis Selfiani Email selfiani@dsn.moestopo.ac.id LICENSE This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License .

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah perlu mengelola pendapatan negara secara efisien karena dana yang diperoleh dari pendapatan  ini  sangat  vital  untuk  mendukung  berbagai  kebutuhan  pemerintahan,  termasuk pembayaran  gaji  pegawai,  subsidi,  dan  pembangunan  infrastruktur  (Maulani,  2021).  Salah  satu sumber  pendapatan  negara  yang  penting adalah  pajak  penghasilan,  yang  diterima dari  pendapatan individu dalam satu tahun pajak. Pajak memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi  mencapai  hal  ini  memerlukan  dukungan  dari  Wajib  Pajak  yang  patuh  dalam  memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar (Usmar, Yudistira Adwimurti, Tamrin Lanori, Patricia K.  Surya,  2022).  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan pemahaman Wajib Pajak tentang tanggung jawab mereka dalam membayar pajak (Nabila & Isroah, 2019).
Pada  tahun  1983,  pemerintah  memberikan  Wajib  Pajak  tanggung  jawab  penuh  dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Namun,  kenyataannya  masih  ada  Wajib  Pajak  yang  terlambat  atau  tidak  tepat  waktu  dalam melaporkan  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  orang  pribadi  (Regita  et  al.,  2020).  Beberapa  Wajib Pajak bahkan mengabaikan kewajiban mereka untuk membayar dan melaporkan pajak (Setiawan et al., 2020). Beberapa Wajib Pajak mungkin merasa terbebani oleh pembayaran pajak, dan kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban pajak perlu ditingkatkan.
Masalah lain yang muncul adalah hambatan dalam proses pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Banyak Wajib Pajak yang kurang memahami prosedur dan tata cara melaporkan SPT yang  benar  (Sari  Dewi  et  al.,  2021).  Proses  pelaporan  SPT  Tahunan  seringkali  dianggap  rumit, terutama oleh mereka yang tidak akrab dengan pengisian SPT yang tepat. Keterbatasan petugas pajak juga dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak belum sepenuhnya optimal (Dewayan, 2021).
Penelitian telah menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak dan ancaman sanksi pajak berdampak positif pada tingkat kepatuhan pajak (Ari, 2018). Namun, unsur pajak tidak berdampak positif pada tingkat utang (Selfiani, 2013). Selain itu, implementasi sistem e-billing tidak memiliki efek positif pada kepatuhan Wajib Pajak (Citra Dewi et al., 2019).

## II. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1  Grand Theory Technology Acceptance Model
Sejumlah model telah diperancang untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi teknologi komputer. Beberapa di antaranya telah didokumentasikan dalam literatur dan penelitian di bidang teknologi informasi, seperti Theory of Reasoned Action (TRA), Theory of Planned Behaviour (TPB), dan Technology Acceptance Model (TAM). Model TAM, yang pertama kali diajukan oleh Davis  (1989)  dan  diadaptasi  dari  TRA  yang  diperkenalkan  oleh  Ajzen  dan  Fishbein  (1980), didasarkan pada keyakinan bahwa pandangan individu tentang manfaat ( perceived usefulness ) dan kemudahan  penggunaan  ( perceived  ease  of  use )  dari  suatu  sistem  teknologi  akan  mempengaruhi apakah  mereka  akan menerima  dan  menggunakannya. Perceived  usefulness mencerminkan  sejauh mana  seseorang  yakin  bahwa  penggunaan  sistem  akan  meningkatkan  kinerjanya,  sementara perceived  ease  of  use mencerminkan  sejauh  mana  seseorang  percaya  bahwa  menggunakan  sistem tersebut tidak memerlukan usaha berlebihan (Alghamdi et al., 2018).

## 2.2  Pajak
Wajib pajak merujuk pada individu atau entitas yang diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan hukum. Pajak adalah kontribusi yang harus diberikan secara sah kepada negara, dan  dapat  dikenakan  pada  individu  atau  entitas.  Pajak  adalah  pembayaran  yang  diberikan  kepada negara tanpa imbalan langsung kepada wajib pajak, dan pendapatan ini digunakan untuk mendukung berbagai  pengeluaran  pemerintah  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan  tugas  negara  dan pemerintahan. Dana pajak digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi berbagai kebutuhan negara
dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  secara  keseluruhan  (Soemitro,  2017).  Wajib  pajak mencakup  individu  atau  entitas  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Waluyo, 2017). Wajib pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dan  Wajib  Pajak  Badan,  yang  memiliki  hak  dan  kewajiban perpajakan. Pajak memiliki dua fungsi menurut Mardiasmo (2011):
Fungsi Anggaran, di mana pajak digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah.  Fungsi  Regulasi,  di  mana  pajak  berfungsi  sebagai  alat  untuk  mengatur  atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

## 2.3  Sanksi Pajak
Sanksi merupakan alat pencegah yang bertujuan untuk mencegah Wajib Pajak dari pelanggaran norma  perpajakan  (Mardiasmo,  2011).  Menurut  Yadnyana  (2009),  ada  indikator-indikator  berikut untuk mengukur sanksi perpajakan:
1) Sanksi  pidana  yang  diberikan  kepada  pelanggar  pajak  termasuk  dalam  kategori  yang  cukup berat.
2) Penggunaan sanksi yang cukup berat sebagai metode untuk memberikan pembelajaran kepada Wajib Pajak. Sanksi pajak harus diterapkan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
3) Kemungkinan negosiasi dalam pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak.
Sebagian  besar  penelitian  menunjukkan  bahwa  sanksi  pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  pelaporan  SPT,  terutama  pada  individu (Akhadiyah,  2009).  Penelitian  lain  juga mencatat  bahwa  sanksi  denda  berdampak  positif  terhadap kepatuhan perpajakan, khususnya karena peran penting yang dimainkan oleh Wajib Pajak individu dalam mendorong tingkat kepatuhan perpajakan (Aswir & Misbah, 2018). Hasil penelitian lainnya mengungkapkan bahwa kualitas layanan pajak dan sanksi perpajakan berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak  dapat  memoderasi  pengaruh  kualitas  layanan  pajak  dan  sanksi  perpajakan  pada  kepatuhan mereka.  Namun,  pengetahuan  tidak  berdampak  pada  efek  positif  dari  kualitas  layanan  pajak  dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Erlina et al., 2018).
Selanjutnya,  Lesmana  &  Setyadi  (2020)  menyatakan  bahwa  Sanksi  Pajak  memiliki  dampak positif  terhadap  kepatuhan  pajak  oleh  pelaku  UMKM.  Sanksi  ini  mendorong  ketakutan  pelaku UMKM  untuk  mematuhi  kewajiban  pajak  mereka.  Ketidakpatuhan  terhadap  pajak  akan  berakibat pada sanksi yang akan dikenakan kepada Wajib Pajak, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada  penerimaan  pajak  negara.  Oleh  karena  itu,  semakin  tinggi  tingkat  sanksi  yang  diterapkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak mereka. Sehingga, hipotesis penelitian pertama (H1) dapat dirumuskan:

## H1 : Terdapat pengaruh positif antara sanksi pajak terhadap ketepatan waktu wajib pajak

## 2.4  Sistem Informasi
Sebuah sistem adalah kumpulan sub-sistem atau komponen, termasuk yang bersifat fisik dan non-fisik,  yang  saling  berhubungan  dan  beroperasi  bersama  secara  selaras  untuk  mencapai  tujuan tertentu.  Tugas  sistem  adalah  menerima  masukan,  mengolahnya,  dan  menghasilkan  keluaran (Susanto, 2013). Data adalah informasi yang belum diolah dan mewakili peristiwa nyata, sedangkan informasi  adalah  data  yang  telah  diolah  menjadi  bentuk  yang  lebih  bermanfaat  dan  berarti  bagi penerima  informasi  (Mulyanto,  2009).  Sistem  Informasi  Direktorat  Jenderal  Pajak  merujuk  pada sistem  informasi  yang  digunakan  dalam administrasi  perpajakan  di  lingkungan  modern  Direktorat Jenderal  Pajak.  Sistem  ini  memanfaatkan  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  yang  terhubung melalui  jaringan  kantor  pusat  (Surat  Edaran  19/PJ/2007,  2007).  Sistem  informasi  memberikan manfaat dengan menyederhanakan proses pembuatan SPT (Budhiningtias, 2017). Semakin sistem ini mempermudah proses, semakin besar motivasi Wajib Pajak untuk mematuhinya. Temuan penelitian
lain juga mendukung  gagasan  ini.  Sebagai  contoh,  penelitian  oleh  Hariyanto  (2021)  menunjukkan bahwa sistem informasi (E-SPT) secara signifikan memengaruhi penyampaian laporan SPT Tahunan. Kurniawan  (2021)  menyatakan  bahwa  penerapan  sistem  informasi  ( e-Filing SPT  Tahunan) berdampak  positif  dan  signifikan  terhadap  kualitas  layanan  bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Temuan penelitian Firdaus (2019) juga menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi ( e-filing ) memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan. Dengan demikian, hipotesis penelitian kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Terdapat pengaruh positif antara sistem informasi terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan pajak.

## 2.5  Pelayanan
Pelayanan  adalah  usaha  untuk  memberikan  bantuan  dan  memenuhi  kebutuhan  seseorang. Pelayanan  fiskus  mengacu  pada  cara  di  mana  petugas  pajak  membantu  dan  memenuhi  kebutuhan seseorang, seperti Wajib Pajak (Jatmiko, 2006). Meskipun Ditjen Pajak telah melaksanakan berbagai kampanye  dan  program  penyuluhan  perpajakan,  pendekatan  yang  paling  efektif  untuk  mengubah sikap  masyarakat  yang  mungkin  masih  bersikap  negatif  dan  belum  sepenuhnya  memahami pentingnya  membayar  pajak,  serta  mendorong  mereka  untuk  mendaftar  dan  memperoleh  NPWP, adalah dengan memberikan pelayanan yang berkualitas (Ilyas & Burton, 2010).
Pelayanan fiskus memiliki dampak yang positif dan signifikan pada niat untuk membayar pajak (Kurnia, 2012). Semakin baik pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, semakin termotivasi mereka untuk memenuhi kewajiban pajak. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa kualitas layanan pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Erlina et al., 2018). Selain itu, menurut Wilmart (2020), kualitas layanan fiskus, yang mencakup keandalan, responsif, jaminan, empati, dan bukti fisik, berdampak pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Temuan dari penelitian  oleh  Regency  &  Rahmadani  (2022)  juga  mendukung  perspektif  ini,  bahwa  pelayanan fiskus  berpengaruh  secara  signifikan  pada  kepatuhan  dalam  pembayaran  pajak.  Oleh  karena  itu, hipotesis penelitian ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:
H3 : Terdapat pengaruh positif antara pelayanan fiskus terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan pajak.

## 2.6  Pengetahuan
Pengetahuan, sesuai dengan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada pemahaman tentang suatu hal. Pengetahuan ini pada dasarnya berasal dari proses pengamatan, pendengaran,  pengalaman,  dan  pemikiran  yang  membentuk  dasar  perilaku  dan  tindakan  manusia. Aturan-aturan dalam perpajakan mencakup panduan tentang pembayaran pajak, lokasi pembayaran, prosedur pelaporan SPT, sanksi, serta tenggat waktu pembayaran dan pelaporan SPT (Resmi, 2009). Menurut  Waluyo  (2013),  terdapat  beberapa  tanda  yang  menunjukkan  sejauh  mana  seorang  Wajib Pajak memahami dan mengerti aturan perpajakan, seperti:
1) Pemahaman terhadap mekanisme pengenaan pajak.
2) Pengetahuan tentang tarif pajak yang berlaku.
3) Kemampuan dalam mengisi SPT dan melaporkannya.
4) Pemahaman mengenai sarana pembayaran, batas waktu, serta cara penyetoran pajak.
Tingkat  pengetahuan  Wajib  Pajak  memiliki  dampak  positif  pada  pelaporan  Surat Pemberitahuan  Masa  Pajak  Pertambahan  Nilai  (Dwi,  2017).  Semakin  tinggi  pengetahuan  Wajib Pajak, semakin besar tingkat kepatuhan mereka dalam melaporkan pajak. Temuan dari penelitian lain juga  menekankan  bahwa  pengetahuan  tentang  peraturan  perpajakan  berkontribusi  positif  pada kesadaran  Wajib  Pajak  (Andrianus  &  Ghofar,  2017).  Selanjutnya,  hasil  penelitian yang  dilakukan oleh  Rachmat,  P.  P.,  Nurhayati,  N.,  &  Halimatusadiah  (2020)  menunjukkan  bahwa  pengetahuan
perpajakan  secara  positif  dan  signifikan  memengaruhi  tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam melaporkan  SPT.  Penemuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Putri  &  Setiawan  (2017)  juga mendukung perspektif ini, yaitu bahwa pengetahuan memiliki dampak positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, hipotesis penelitian keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:
H4 : Terdapat  pengaruh  positif  antara  pengetahuan  wajib  pajak  terhadap  ketepatan  waktu  wajib pajak orang pribadi dalam melakukan pelaporan pajak.

## III. METODE PENELITIAN

## 3.1  Populasi dan Sampel
Populasi  mengacu  pada  cakupan  wilayah  yang  terdiri  dari  subjek  atau  objek  yang  memiliki karakteristik dan kualitas khusus, yang peneliti tetapkan untuk studi dan tempat dimana kesimpulan akan  diambil  (Ghozali,  2018).  Dalam  penelitian  ini,  sampel  adalah  sebagian  dari  elemen-elemen populasi,  yang  terdiri  dari  Wajib  Pajak.  Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah Non Probability Sampling dengan metode Convenience Sampling .

## 3.2  Pengukuran Variabel
Ketepatan  waktu,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Iskandar  (2019),  merujuk  pada  kualitas, ketersediaan, dan kesesuaian informasi pada saat diperlukan.
Sanksi  Pajak,  seperti  yang  didefinisikan  oleh  Mardiasmo  (2011),  merujuk  pada  tindakan perpajakan yang diberlakukan kepada pelanggar aturan perpajakan. Sanksi perpajakan ini dianggap serius, dan tujuannya adalah untuk mendidik Wajib Pajak, serta harus diterapkan tanpa toleransi.
Sistem  Informasi,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  Rahmawati  et  al.  (2015),  meliputi  berbagai aspek seperti waktu respons ( response time ), kemudahan penggunaan, keandalan sistem ( reliability ), dan fleksibilitas sistem ( flexibility of system ).
Pelayanan, sesuai dengan konsep yang sama dari Rahmawati et al. (2015), mencakup faktor- faktor seperti kecepatan respons, keandalan, dan jaminan pelayanan.
Pengetahuan,  sebagaimana  diuraikan  oleh  Rahmawati  et  al.  (2015),  melibatkan  pemahaman Wajib Pajak terhadap fungsi pajak, pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan, pemahaman tentang pendaftaran sebagai Wajib Pajak, serta pengetahuan mereka tentang prosedur pembayaran pajak dan tarif pajak.

## 3.3  Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  didasarkan  pada  jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui distribusi kuesioner.

## 3.4  Teknik Analisis Data
1) Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif, sesuai dengan Ghozali (2018), digunakan untuk menguraikan data, termasuk rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.
2) Uji Kualitas Data
Uji kualitas data bertujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Dalam penelitian ini,  dua  uji  digunakan:  uji  validitas  untuk  mengukur  tingkat  keabsahan  kuesioner,  dan  uji reliabilitas untuk mengukur keandalan kuesioner yang mencerminkan variabel atau konstruk (Ghozali, 2018). Penting untuk diingat bahwa data penelitian harus memiliki tingkat keandalan dan validitas yang memadai agar hasilnya relevan. Dalam penelitian ini, ukuran sampel adalah n = 150 dengan derajat kebebasan (df) dihitung sebagai jumlah sampel dikurangi dengan jumlah total variabel, sehingga df = 150 - 2 = 148, dengan tingkat signifikansi  ɑ = 0,05 dan uji dua arah, maka nilai tabel r adalah 0,1603.

## 3) Uji Asumsi Klasik
Pengujian  Asumsi  Klasik  dalam  persamaan  regresi  mencakup  Uji  Normalitas,  Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji Normalitas digunakan untuk menilai sejauh mana  variabel  dependen,  variabel  independen,  atau  keduanya  memiliki  distribusi  yang mendekati  normal.  Uji  ini  bertujuan  untuk  menilai  apakah  ada  korelasi  di  antara  variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik harus menghindari adanya korelasi di  antara  variabel  independen.  Uji  Heteroskedastisitas  digunakan  untuk  menilai  apakah  ada perbedaan dalam varians residual antara satu pengamatan dan pengamatan lainnya.
4) Uji Koefisien Determinasi
Koefisien  determinasi  digunakan  untuk  mengukur  sejauh  mana  model  mampu  menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (R2) berkisar antara 0 dan 1.

## 5) Uji Hipotesis
Dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini, metode statistik yang digunakan adalah regresi berganda ( multiple regression ). Metode ini digunakan untuk menganalisis pengaruh masing- masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini bertujuan untuk menentukan apakah  masing-masing  variabel  independen  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variabel dependen. Selain itu, uji dilakukan secara bersama-sama untuk menilai apakah variabel independen secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1  Hasil Penelitian

## 4.1.1  Statistik Deskriptif
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif N  Minimum  Maximum  Mean  Std.Deviation Sanksi Pajak (X1) 150 10.00 40.00 31.3400 4.89601 Sistem Informasi (X2) 150 15.00 40.00 29.9067 4.46515 Pelayanan Fiskus (X3) 150 1500 40.00 29.9600 4.59483 Pengetahuan Wajib Pajak (X4) 150 15.00 40.00 30.0267 4.56856 Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y) 150 19.00 40.00 31.5133 3.85951 Valid N (listwise) 150 Sumber : SPSS 20
Berdasarkan pengolahan data di atas, analisis deskriptif memiliki karakteristik sebagai berikut: (N)  menunjukkan  jumlah  populasi  sebanyak  150,  dengan  karakteristik  masing-masing  variabel sebagai berikut:
1) Untuk  variabel  X1  (Sanksi  Pajak)  dari  150  populasi,  nilai terkecil  (minimum)  adalah  10,00, nilai  terbesar  ( maximum )  adalah  40,00,  rata-rata  (mean) adalah  31,3400,  dan  deviasi  standar ( standard deviation ) adalah 4,89601.
2) Untuk variabel X2 (Sistem Informasi) dari 150 populasi, nilai terkecil (minimum) adalah 15,00, nilai  terbesar  ( maximum )  adalah  40,00,  rata-rata  (mean) adalah  29,9067,  dan  deviasi  standar ( standard deviation ) adalah 4,46515.
3) Untuk variabel X3 (Pelayanan Fiskus) dari 150 populasi, nilai terkecil (minimum) adalah 15,00, nilai  terbesar  ( maximum )  adalah  40,00,  rata-rata  (mean) adalah  29,9600,  dan  deviasi  standar ( standard deviation ) adalah 4,59483.
4) Untuk  variabel  X4  (Pengetahuan  Wajib  Pajak)  dari  150  populasi,  nilai  terkecil  (minimum) adalah  15,00,  nilai  terbesar  ( maximum )  adalah  40,00,  rata-rata  (mean)  adalah  30,0267,  dan deviasi standar ( standard deviation ) adalah 4,56856.
5) Untuk variabel Y (Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak)  dari  150  populasi,  nilai  terkecil  (minimum)  adalah  19,00,  nilai  terbesar  ( maximum ) adalah 40,00, rata-rata (mean) adalah 31,5133, dan deviasi standar ( standard deviation ) adalah 3,85951.

## 4.1.2  Uji Kualitas Data
Nilai  Korelasi  Item  Total  yang  disesuaikan  pada  setiap  pernyataan  melebihi  nilai  tabel  r  = 0,1603.  Oleh  karena itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  seluruh  pernyataan  pada  variabel  Sanksi  Pajak (X1) telah terbukti valid. Hal yang sama berlaku untuk variabel Sistem Informasi (X2), di mana nilai Korelasi  Item  Total  yang  disesuaikan  pada  setiap  pernyataan juga melebihi  nilai  tabel  r,  sehingga seluruh pernyataan di dalam variabel ini dianggap valid.
Demikian  pula,  untuk  variabel  Pelayanan  Fiskus  (X3),  nilai  Korelasi  Item  Total  yang disesuaikan  pada  setiap  pernyataan  juga  melebihi  nilai  tabel  r,  sehingga  semua  pernyataan  pada variabel ini dianggap valid. Hal serupa terjadi pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X4), di mana nilai  Korelasi  Item  Total  yang  disesuaikan  pada  setiap  pernyataan  juga  melebihi  nilai  tabel  r, mengkonfirmasi bahwa seluruh pernyataan di dalamnya adalah valid.
Terakhir,  ketika  mengukur  Cronbach's  Alpha  untuk  masing-masing  variabel,  tidak  ada  yang memiliki  nilai  kurang  dari  0,60.  Oleh  karena  itu,  data-data  tersebut  dianggap  dapat  diandalkan (reliable).

## 4.1.3  Uji Asumsi Klasik
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas dengan Menggunakan Nilai Tolerance dan VIF
Collinearity Statistics Model Tolerance VIF 1 (Constant) Sanksi Pajak ,992 1,008 Sistem Informasi ,447 2,239 Pelayanan Fiskus ,339 2,948 Pengetahuan Wajib Pajak ,338 2,959
a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak
Sumber : SPSS 20
Berdasarkan  perhitungan  nilai  tolerance,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  masalah multikolinearitas  antara  variabel  independen  dalam  model  regresi.  Informasi  ini  dapat  ditemukan dalam tabel berikut:
1) VIF X1 adalah 1,008, yang kurang dari batas 10, dan nilai tolerance adalah 0,992, yang melebihi ambang batas 0,10. Oleh karena itu, tidak ada indikasi masalah multikolinearitas dalam data mengenai sanksi pajak.
2) VIF X2 adalah 2,239, yang kurang dari batas 10, dan nilai tolerance adalah 0,447, yang melebihi ambang batas 0,10. Oleh karena itu, data mengenai sistem informasi juga tidak menunjukkan masalah multikolinearitas.
3) VIF X3 adalah 2,948, yang kurang dari batas 10, dan nilai tolerance adalah 0,339, yang melebihi ambang  batas  0,10.  Data  mengenai  pelayanan  fiskus  juga  tidak  mengalami  masalah multikolinearitas.
4) VIF X4 adalah 2,959, yang kurang dari batas 10, dan nilai tolerance adalah 0,338, yang melebihi ambang  batas  0,10.  Oleh  karena  itu,  data  mengenai  pengetahuan  wajib  pajak  juga  tidak menunjukkan masalah multikolinearitas.

## Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 4,991 1,548 3,225 ,002 Sanksi Pajak ,018 ,033 ,043 ,528 ,598 Sistem Informasi ,071 ,055 ,157 1,294 ,198 Pelayanan Fiskus ,001 ,061 ,002 ,012 ,990 Pengetahuan Wajib Pajak ,030 ,061 ,067 ,483 ,630
a. Dependent Variable: RES2
Berdasarkan  hasil  Uji  Glejser  yang  telah  dilakukan,  ditemukan  nilai  signifikansi  sebagai berikut:
1) Nilai  signifikansi  variabel  Sanksi  Pajak  (X1)  adalah  0,598,  yang  lebih  besar  dari  0,05, menunjukkan bahwa tidak ada keberadaan Heteroskedastisitas.
2) Nilai signifikansi variabel Sistem Informasi (X2) adalah 0,198, yang juga lebih besar dari 0,05, menandakan ketiadaan Heteroskedastisitas.
3) Nilai  signifikansi  variabel  Pelayanan  Fiskus  (X3)  adalah  0,990,  melebihi  0,05,  yang mengindikasikan bahwa tidak ada tanda-tanda Heteroskedastisitas.
4) Nilai signifikansi variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X4) adalah 0,630, melebihi 0,05, yang menggambarkan ketiadaan deteksi Heteroskedastisitas.

## 4.1.4  Uji Koefisien Determinasi
Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of  the  Estimate 1 ,534 a ,286 ,266 3,30695
a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Informasi, Pelayanan Fiskus b. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak
Sumber : SPSS 20
Jika nilai Corrected Item Total Correlation pada setiap pernyataan melebihi r tabel = 0,1603, maka keseluruhan pernyataan pada variabel Sanksi Pajak (X1) dianggap valid. Hal yang sama berlaku untuk variabel Sistem Informasi (X2), di mana nilai Corrected Item Total Correlation pada semua pernyataan melebihi r tabel = 0,1603, menunjukkan validitas. Pada variabel Pelayanan Fiskus (X3), seluruh pernyataan dianggap valid karena nilai Corrected Item Total Correlation melebihi r tabel = 0,1603. Demikian pula, untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak (X4), validitas diindikasikan oleh melebihi r tabel = 0,1603 pada semua pernyataan. Terakhir, jika tidak ada nilai Cronbach's Alpha di bawah 0,60 pada masing-masing variabel, maka dapat dianggap bahwa data tersebut memiliki tingkat keandalan (reliabilitas) yang memadai.

## 4.1.5  Uji Hipotesis
Tabel Hasil 5. Pengujian Analisis Regresi Berganda Unstandardized Coefficients Model B Std. Error 1 (Constant) 13,815 2,572 Sanksi Pajak ,118 ,056 Sistem Informasi ,119 ,091 Pelayanan Fiskus ,100 ,101 Pengetahuan Wajib Pajak ,249 ,102
a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak
Sumber : SPSS 20
Dari hasil penelitian, kita dapat menginterpretasikan persamaan regresi sebagai berikut:
1) Nilai  konstanta  sebesar  13,815  menunjukkan  bahwa  Ketepatan  Waktu  Wajib  Pajak  Orang Pribadi  Dalam  Melakukan  Pelaporan  Pajak  memiliki  nilai  tetap,  bahkan  ketika  variabel bebasnya memiliki nilai nol.
2) Koefisien  regresi  Sanksi  Pajak  sebesar  0,118  mengindikasikan  bahwa  Sanksi  Pajak  (X1) memiliki  pengaruh  positif  terhadap  Ketepatan  Waktu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Melakukan  Pelaporan  Pajak  (Y).  Demikian  pula,  koefisien  regresi  Sistem  Informasi  sebesar 0,119  menunjukkan  bahwa  Sistem  Informasi  (X2)  juga  memiliki  pengaruh  positif  terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y).
3) Koefisien  regresi  Pelayanan  Fiskus  sebesar  0,100  menggambarkan  bahwa  Pelayanan  Fiskus (X3) memiliki pengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y).
4) Koefisien regresi Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,249 menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak (X4) juga memiliki pengaruh positif terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak (Y).

## Tabel 6. Hasil Uji t
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Model B Std. Error Beta t Sig. 1 (Constant) 13,815 2,572 5,372 ,000 Sanksi Pajak ,118 ,056 ,149 2,121 ,036 Sistem Informasi ,119 ,091 ,137 1,309 ,193 Pelayanan Fiskus ,100 ,101 ,119 ,985 ,326 Pengetahuan Wajib Pajak ,249 ,102 ,294 2,436 ,016
a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak
Sumber: SPSS 20
Dari hasil penelitian, hasil uji t dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Untuk variabel Sanksi Pajak, pada kolom Coefficients model 1, ditemukan nilai Sig. sebesar 0,036, yang lebih kecil daripada probabilitas 0,05 (Sig. 0,036 < 0,05). Nilai t positif sebesar 2,121, dan thitung > ttabel dengan tingkat signifikansi 5% (2,121 > 1,984). Ini mengindikasikan bahwa  variabel  Sanksi  Pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  variabel Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
2) Untuk  variabel  Sistem  Informasi,  pada  kolom  Coefficients  model  1,  ditemukan  nilai  Sig. sebesar 0,193, yang lebih besar dari probabilitas 0,05 (Sig. 0,193 > 0,05). Nilai t positif sebesar 1,309, dan thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 5% (1,309 < 1,984). Ini menunjukkan bahwa  variabel  Sistem  Informasi  memiliki  pengaruh  positif,  tetapi  secara  statistik  kurang signifikan terhadap variabel Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
3) Untuk variabel Pelayanan Fiskus, pada kolom Coefficients model 1, terdapat nilai Sig. sebesar 0,326, yang lebih besar daripada probabilitas 0,05 (Sig. 0,326 > 0,05). Nilai t positif sebesar 0,985, dan thitung < ttabel dengan tingkat signifikansi 5% (0,985 < 1,984). Ini mengindikasikan bahwa  variabel  Pelayanan  Fiskus  memiliki  pengaruh  positif,  tetapi  secara  statistik  kurang signifikan terhadap variabel Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
4) Untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak, pada kolom Coefficients model 1, terdapat nilai Sig. sebesar 0,016, yang lebih kecil daripada probabilitas 0,05 (Sig. 0,016 < 0,05). Nilai t positif sebesar  2,436,  dan  t hitung >  t tabel dengan  tingkat  signifikansi  5%  (2,436  >  1,984).  Ini menunjukkan  bahwa  variabel  Pengetahuan  Wajib  Pajak  memiliki  pengaruh  positif  dan signifikan terhadap variabel Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
Tabel 7. Hasil Uji f Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 633,766 4 158,441 14,488 ,000 b Residual 1585,708 145 10,936 Total 2219,473 149
a. Dependent Variable: Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melakukan Pelaporan Pajak b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Informasi, Pelayanan Fiskus
Sumber : SPSS 20
Berdasarkan  tabel  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  bersama-sama,  variabel  Sanksi Pajak  (X1),  Sistem  Informasi  (X2),  Pelayanan  Fiskus  (X3),  dan  Pengetahuan  Wajib  Pajak  (X4) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Ketepatan  Waktu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam
Melakukan Pelaporan Pajak. Hal ini ditunjukkan oleh nilai f hitung yang lebih besar dari f tabel (14,48 > 2,43) dan tingkat signifikansi yang kurang dari 0,05 (0,000 < 0,05).

## 4.2  Pembahasan Penelitian
Pengaruh  Sanksi  Pajak  Terhadap  Ketepatan  Waktu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa uji hipotesis secara parsial (t-test) untuk variabel Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan waktu wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan pajak. Oleh karena itu, hipotesis penelitian pertama dapat diterima. Temuan ini konsisten dengan  penelitian  sebelumnya  (Ari,  2018)  dan  sejalan  dengan  teori  TAM  yang  digunakan  dalam penelitian ini.
Pengaruh  Sistem  Informasi  Terhadap  Ketepatan  Waktu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Melakukan Pelaporan Pajak
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  parsial,  variabel  Sistem  Informasi  berpengaruh positif  terhadap  ketepatan  waktu  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  melaporkan  pajak,  meskipun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis penelitian kedua ditolak.
Pengaruh  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Ketepatan  Waktu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Melakukan Pelaporan Pajak
Berdasarkan  temuan  penelitian,  uji  hipotesis  secara  parsial  untuk  variabel  Pelayanan  Fiskus menunjukkan  bahwa  variabel  ini  berpengaruh  positif  terhadap  ketepatan  waktu  wajib  pajak  orang pribadi dalam melaporkan pajak, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, hipotesis penelitian ketiga juga ditolak.
Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak  Terhadap  Ketepatan  Waktu  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak
Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji hipotesis secara parsial untuk variabel Pengetahuan Wajib Pajak menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatan  waktu  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  melaporkan  pajak.  Oleh  karena  itu,  hipotesis penelitian keempat diterima.

## V. KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sanksi Pajak, Sistem Informasi, Pelayanan Fiskus, dan Pengetahuan  Wajib  Pajak  secara  bersama-sama  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap Ketepatan Waktu Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melakukan Pelaporan Pajak.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  disarankan  agar  instansi  pemerintah,  khususnya  otoritas  pajak, meningkatkan upaya penyuluhan terkait perpajakan kepada masyarakat. Petugas pajak harus menjaga sikap yang ramah, jujur, dan responsif terhadap masalah yang dihadapi oleh wajib pajak. Penelitian selanjutnya  dapat  melibatkan  wawancara  dengan  wajib  pajak  sebagai  responden  untuk  hasil  yang lebih komprehensif dan konkret. Lokasi penelitian juga dapat diperluas ke daerah yang berbeda, di luar wilayah Jakarta, untuk mendapatkan hasil yang lebih beragam. Seleksi variabel penelitian juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan.
Penelitian  ini  memiliki  sejumlah  keterbatasan,  termasuk  penggunaan  hanya  empat  variabel sementara  masih  banyak  faktor lain  yang  dapat  memengaruhi  ketepatan  waktu  wajib  pajak  dalam melaporkan  pajak.  Selain  itu,  penggunaan  kuesioner  memiliki  keterbatasan  karena  jawaban responden mungkin tidak selalu mencerminkan situasi sebenarnya. Penelitian ini juga terbatas pada satu lokasi geografis.

## REFERENSI
Alghamdi, A., Elbeltagi, I., Elsetouhi, A., & Yacine Haddoud, M. (2018). Antecedents of continuance intention of using Internet banking in Saudi Arabia: A new integrated model. Strategic Change . https://doi.org/10.1002/jsc.2197
Andrianus,  A.  D.,  &  Ghofar,  A.  (2017).  Kesadaran  Wajib  Pajak  Memediasi  Pengaruh  Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 19 (1), 1–11. https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah- ditinja.pdf%0Ahttps://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Pengaruh+Penget ahuan+dan+Sanksi+Perpajakan+terhadap+Kepatuhan+Wajib+Pajak+Orang+Pribadi+Dimedias i+
Ari, N. G. hailani. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Ekobis Dewantara , 1 (6).
Aswir, & Misbah, H. (2018). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標 に関する共分散構造分析 Title. Photosynthetica , 2 (1), 1–13. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-76887-8%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/978-
3-319-93594-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-409517-5.00007- 3%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jff.2015.06.018%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41559-019- 0877-3%0Aht
Citra Dewi, R., Pratiwi, H., Rahmamuthi, A., Agus Petra, B., & Ramadhanu, A. (2019). PENGARUH SISTEM E-BILLING DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.
Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis , 1 (2). https://doi.org/10.47233/jteksis.v1i2.45
Dewayan,  G.  S.  R.  (2021).  …  PEMAHAMAN  PENGGUNAAN  E-FILING  SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN 1770 SS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA …. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB .
Erlina,  E.,  Ratnawati,  V.,  &  Andreas.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Pajak, Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Non  Karyawan :  Kondisi  Keuangan  Dan Pengetahuan  Wajib  Pajak  Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris  Pada  Wpop  Non Karyawan Di Wilayah Kpp Pratama Bengkalis). Jurnal Akuntansi , 7 (1), 1–16.
Firdaus,  A.  S.  (2019).  Penerapan  E-Filing  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Dalam Penyampaian  SPT  Tahunan(Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama  Pamekasan). Ir-Perpustakaan Universitas Airlangga , 1–71.
Ghozali, I. (2018). Ghozali 2018. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang .
Iskandar, A. (2019). Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9).
Kurniawan,  O.  (2021). Pengaruh  Penerapan  E-Filing  SPT  Tahunan  dalam  Meningkatkan  Kualitas Pelayanan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi . 1–8.
Laporan, P., Tahunan, S. P. T., & Kantor, D. I. (2021). PENGARUH E-SPT TERHADAP KETEPATAN PROGRAM  STUDI  EKONOMI  SYARI  ’  AH  FAKULTAS  EKONOMI  DAN  BISNIS  ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN ) MANADO .
Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi, dan Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 17 (01), 01– 15. https://doi.org/10.36406/jam.v17i01.323
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi. Andi .
Maulani,  A.  F.  (2021).  Pemungutan  Pajak  Penghasilan  atas  Transaksi  Cryptocurrency  di  Indonesia. Jurist-Diction . https://doi.org/10.20473/jd.v4i4.28441
Nabila,  Z.  D.,  &  Isroah,  I.  (2019).  PENGARUH  KEWAJIBAN  MORAL  DAN  LINGKUNGAN SOSIAL  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PAJAK  ORANG  PRIBADI  PENGUSAHA.
Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen .
https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24498
Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana , 18 (2).
Rachmat, P. P., Nurhayati, N., & Halimatusadiah, E. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan penyampaian SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Jurnal E-Perpajakan , 1 (1), 1–10.
Rahmawati,  Y.,  Diploma,  P.,  Akuntansi,  K.,  &  Negeri,  P.  (2015).  Mengukur  kesuksesan  sistem informasi layanan publik pajak daerah samsat online. Politeknik Negeri Semarang .
Regency, K. J., & Rahmadani, S. A. (2022). Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak di KP2KP Kabupaten Jeneponto The Effect Of Tax Services on The Level of Tax Payment . 1–8.
Regita,  A.,  Relita,  D.  T.,  &  Astikawati,  Y.  (2020).  PENGARUH  SURAT  PEMBERITAHUAN SECARA  ELEKTRONIK  (e-SPT)  TERHADAP  KEPATUHAN  WAJIB  PPh  PASAL  21  DI STKIP  PERSADA  KHATULISTIWA  SINTANG. JURKAMI :  Jurnal  Pendidikan  Ekonomi . https://doi.org/10.31932/jpe.v5i1.723
Sari Dewi, K., Ariani, M., & Adwimurti, Y. (2021). FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPANSISTEM PERPAJAKAN. JURNAL BISNIS DAN MANAJEMEN ,
1 (2), 89–104. https://journal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/view/2219
Selfiani. (2013). ANALISIS PENGARUH FAKTOR PAJAK, INVESTMENT OPPORTUNITY SET (IOS), PROFITABILITY, DAN NON PERFORMING LOAN (NPL) TERHADAP TINGKAT UTANG  PADA  PERUSAHAAN  PERBANKAN  YANG  TERDAFTAR  DI  BURSA  EFEK INDONESIA. Jurnal Tekun , IV (September).
Setiawan,  A.  R.,  Al-Fauzi,  M.  L.,  &  Prathama,  A.  (2020).  Implementasi  E-SPTPD  (Surat Pemberitahuan  Pajak  Daerah  Berbasis  Elektronik)  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Pajak Daerah Dikota Surabaya. Jurnal Syntax Transformation . https://doi.org/10.46799/jst.v1i2.12
Soemitro,  R.  (2017).  Hubungan  Pelaksanaan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  di  Perkotaan  dengan Penghasilan Kena Pajak. Jurnal Hukum & Pembangunan . https://doi.org/10.21143/jhp.vol18.no2.1247
Supriatiningsih,  S.,  &  Jamil,  F.  S.  (2021).  Pengaruh  Kebijakan  E-Filing,  Sanksi  Perpajakan  dan Kesadaran  Wajib  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Kesatuan . https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560
Usmar, Yudistira Adwimurti, Tamrin Lanori , Patricia K. Surya, S. A. G. (2022). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi  Tingkat  Partisipasi  Membayar  Pajak  Dikalangan  Umkm. Jurnal  Bisnis  Dan Manajemen , 2 (1), 71–84.
Waluyo. (2017). Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 12. In Jakarta: Salemba Empat .
Wilmart, C. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 8 (1).