Dengan Hukum/Vol 5 No 1 (2024) DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i2.378 e-ISSN 2721-2246 Published by Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 2, Mei 2024
Pelaksanaan  Diversi  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)
Muhammad Fakhri Budiaulia, Suparji Ahmad Fakultas Hukum, Universitas Al-Azhar Indonesia, Indonesia Email: fakhri.budiaulia30@gmail.com , suparjiachmad@yahoo.com
Article Information Submitted: 23  Mei
2024 Accepted: 03  Juni 2024 Online  Publish: 03 Juni 2024

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah memperjelas alasan penggunaan diversi sebagai metode penyelesaian  konflik  terkait  perbuatan  anak  di  bawah  umur.  Penelitian  ini memberikan  pemahaman  mendalam  mengenai  perlindungan  anak,  mencakup kondisi  yang  memberdayakan  anak  untuk  menggunakan  hak  dan  memenuhi kewajiban.  Pemerintah  Indonesia  menerapkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2012 yang fokus pada Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menjaga kesejahteraan anak.  Undang-undang  ini  diharapkan  dapat  mengatasi  tantangan  yang  dihadapi anak-anak  dalam  konflik  peradilan,  khususnya  yang  menentang  prinsip-prinsip Keadilan  Restoratif,  dalam  proses  peradilan  meliputi  penyidikan,  penuntutan,  dan interogasi.  Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  kegiatan  kriminal  yang melibatkan  individu  dari  semua  kelompok  umur,  termasuk  remaja.  Pengedar narkoba  sering  menggunakan  remaja  sebagai  pembawa  pesan  untuk  mengelabui polisi.  Gaya  hidup  yang  menuntut  dan  kurangnya  perhatian  orang  tua  membuat anak-anak milenial rentan terhadap godaan dari hasil yang mereka capai, sehingga generasi muda menjadi fokus utama para pengedar narkoba. Indonesia menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk mengatur dan mengawasi peredaran narkotika,  namun  implementasinya  dinilai  tidak  efektif.  Banyak  individu  muda maupun  dewasa  terlibat  dalam  distribusi  sebagai  kurir.  Penelitian  ini  bertujuan mengkaji  dan  memahami  hukum  Indonesia  mengenai  perlindungan  anak  yang terlibat  dalam  peredaran  narkoba  serta  menambah  pengetahuan  dan  meninjau undang-undang mengenai  perlakuan terhadap  anak yang menjadi  perantara dalam kegiatan ilegal tersebut.
Kata Kunci : Diversi, Anak, Narkotika

## Abstract
The purpose of this study is to clarify the reasons for using diversion as a method of conflict resolution related to offenses committed by minors. This research provides a  deep  understanding  of  child  protection,  encompassing  conditions  that  empower children  to  exercise  their  rights  and  fulfill  their  obligations.  The  Indonesian government  has  implemented  Law  Number  11  of  2012,  focusing  on  the  Juvenile Criminal Justice System, to safeguard the welfare of children. This law is expected to address the challenges faced by children in judicial conflicts, particularly those opposing  the  principles  of  Restorative  Justice,  throughout  the  judicial  process, including  investigation,  prosecution,  and  interrogation  stages.  Drug  abuse  is  a widespread  criminal  activity  involving  individuals  of  all  age  groups,  including teenagers. Drug dealers often use teenagers as couriers to deceive the police. The demanding  lifestyle  and  lack  of  parental  attention  make  millennial  children susceptible to the temptations of their achievements, making the younger generation the primary target of drug dealers aiming to distribute illegal narcotics. Indonesia has  enacted  Law  Number  35  of  2009  to  regulate  and  oversee  the  distribution  of narcotics, but its implementation is considered ineffective. A significant number of young individuals and adults are involved in distribution activities as couriers. This study aims to  review and understand  Indonesian  laws regarding  the protection of children involved in drug trafficking and to enhance knowledge and review the laws
concerning  the  treatment  of  children  who  become  intermediaries  in  these  illegal activities.
Keywords: Diversion, Children, Narcotics

## Pendahuluan
Prevalensi tindakan ilegal yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Indonesia saat ini terus  meningkat  di  seluruh  pelosok  tanah  air.  Meluasnya  adopsi  teknologi  digital mengakibatkan  semakin  banyaknya  tindak  kriminal  yang  dilakukan  oleh  generasi  muda. Terdapat  kesadaran  yang  luas  mengenai  kebutuhan  mendesak  untuk  mengatasi  masalah  ini, karena  masalah  ini  berkaitan  dengan  individu  muda  yang  terlibat  dalam  kegiatan  ilegal. Mengingat anak kecil akan memainkan peran penting dalam mendukung bangsa kita di masa depan,  maka  penting  untuk  melakukan  penyelidikan  komprehensif  terhadap  mereka.  Ada kekhawatiran  mengenai  peningkatan  kenakalan  remaja,  yang  mungkin  berpotensi menimbulkan dampak luas di seluruh negeri, dan berdampak lebih lanjut pada masyarakat.
Tidak  mungkin  membedakan  antara  kesulitan  yang  dihadapi  anak-anak  dan  perilaku nakal mereka, yang juga dikenal sebagai kenakalan remaja, terlepas dari apakah hal itu terjadi di  rumah,  sekolah,  atau  komunitas.  Dursila,  sinonim  dari  kenakalan  remaja,  mengacu  pada perilaku asusila atau kenakalan yang ditampilkan oleh anak-anak dan remaja (Kartono, 2010). Ini  berasal  dari  jenis  pengabaian  sosial  yang  mengarah  pada  berkembangnya  pola  perilaku abnormal  pada  individu  tersebut.  Landasan  mendasar  bagi  pentingnya  hukum  dalam keberadaan  manusia,  yang  dapat  digambarkan  sebagai  kerangka  aturan  yang  mengontrol keberadaan komunal, terletak pada hubungan antarmanusia (Salam, 2007).
Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perbuatan dilarang oleh suatu undang- undang adalah dengan menggunakan kebijakan hukum pidana. Semua warga negara Indonesia yang  melanggar  ketertiban  umum  dan  melakukan  kejahatan  harus  mematuhi  aturan  yang berlaku,  mengingat  teori  di  atas.  Mengingat  keadaan  yang  ada,  sangat  penting  untuk menegakkan undang-undang yang telah dilanggar. Dalam ranah penegakan hukum, ada tiga unsur penting yang memerlukan pertimbangan matang, yaitu kepastian, ketepatan waktu, dan keadilan.  Kepastian  hukum  merupakan  pertahanan  yang  sah  terhadap  tindakan  sewenang- wenang.  Membangun  kepastian  hukum  dalam  masyarakat  akan  mendorong  terciptanya ketertiban. Di sisi lain, penghargaan sangat penting bagi masyarakat untuk melaksanakan atau menegakkan  hukum.  Agar  hukum  dianggap  sah,  hukum  harus  secara  efektif  memperbaiki masyarakat dengan mengatur umat manusia melalui penerapan dan penegakannya. Komponen ketiga,  keadilan,  menjamin  hukum  diterapkan  dan  ditegakkan  secara adil,  baik  dalam  kasus individual maupun dalam distribusinya (Syamsuddin & Aris, 2014).
Salah satu perspektif berpendapat bahwa gagasan bahwa hukum pidana seharusnya tidak terlalu penting tidak sesuai dengan tujuan utamanya untuk mencegah perilaku kriminal. Oleh karena itu, jika ditentukan bahwa metode lain yang tidak terkait dengan sistem peradilan pidana menawarkan  lebih  banyak  manfaat,  disarankan  untuk  menghindari  penggunaan  sistem peradilan  pidana  sedapat  mungkin.  Selain  itu,  jika  sistem  peradilan  pidana  di  Indonesia digunakan  untuk  mencapai  kemanusiaan  universal,  maka  perspektif  humanistik  juga  akan disertakan.  Penggabungan  aspek  penderitaan  ke  dalam  hukum  pidana,  yang  secara  spesifik dapat menyentuh kepentingan atau asas yang paling disayangi seperti nyawa manusia, patut diperhatikan bukan hanya karena kejahatan pada hakikatnya merupakan masalah kesejahteraan manusia,  namun  juga  karena  hukum  pidana  pada  hakikatnya  adalah  masalah  kesejahteraan manusia. mencakup unsur penderitaan. Oleh karena itu, menggunakan undang-undang pidana saja sebagai sarana untuk menangani aktivitas kriminal tidak dapat diterima; sebaliknya, hal ini harus dilengkapi dengan instrumen dan taktik alternatif yang independen dari sistem peradilan pidana (Arief, 1996).
Seiring berjalannya waktu, taraf hidup penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan
dan  kemajuan.  Peningkatan aktivitas  kriminal  yang terjadi  bersamaan  dengan  perbaikan ini, menimbulkan  bahaya  tidak  hanya  bagi  orang-orang  yang  terkena  dampak  tetapi  juga  bagi masyarakat  sekitar.  Oleh  karena  itu,  Indonesia,  sebagai  negara  yang  didirikan  berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang sah, harus memanfaatkan hukuman sebagai alat pengaturan masyarakat  yang  kuat  untuk  memastikan  kepatuhan  terhadap  hukum  dan  pencapaian  tujuan negara secara berkelanjutan. Saat ini, bangsa ini sedang bergulat dengan permasalahan perilaku remaja,  yang  mencakup  keterlibatan  mereka  baik  sebagai  pelaku  maupun  korban  tindakan ilegal. Masalah yang dihadapi dalam peradaban modern, yang ditandai dengan kemajuan pesat, adalah penyalahgunaan opioid. Memang, saat ini dilakukan oleh orang dewasa dan individu di bawah usia delapan belas tahun.
Anak merupakan tolak ukur keberhasilan suatu bangsa atau negara dalam pembangunan dan  menjadi investasi  yang  berharga.  Hasil  tumbuh  kembang  seorang anak  tergantung  pada perilaku  anak  dan  cara  ia  memandang  lingkungannya  (Hartono,  2020).  Perawatan  dan persiapan sejak dini bagi anak-anak sangat penting dalam mendorong perkembangan mereka menjadi  orang  dewasa  yang  matang,  cakap,  dan  memiliki  kesejahteraan  jasmani dan  rohani yang  sehat.  Menumbuhkan  pola  pikir  inovatif  dalam  mengantisipasi  hambatan  yang  akan dating (Solehuddin, 2013).
Anak-anak tidak hanya merupakan investasi jangka panjang yang berharga dan sumber daya nasional yang penting, namun mereka juga merupakan perwujudan potensi bangsa untuk keberhasilan ekonomi dan kekayaan di masa depan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” mencakup semua orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, termasuk janin. Seorang anak yang baru lahir dapat diibaratkan seperti kertas kosong yang masih asli dan tidak bercacat. Namun lingkungan sekitar, orang tua, dan keluarga menjadi elemen krusial dalam menentukan apakah tinta hitam akan meninggalkan bekas di kertas atau tidak.
Permasalahan remaja yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau menjadi korban peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan dilema universal bagi semua negara. Berbagai faktor  seperti  keluarga,  lingkungan,  dan  pengaruh  internal  turut  berperan  dalam  terjadinya pencurian  yang  dilakukan  oleh  anak  di  bawah  umur.  Kemiskinan  adalah  salah  satu  dari berbagai  elemen  yang  berkontribusi  terhadap  keterlibatan  remaja  dalam  perilaku  criminal (Yusella, 2013).
Dalam  masyarakat  masa  kini,  banyak  ditemukan  anak-anak  yang  melakukan  kegiatan menyimpang yang mengakibatkan komplikasi hukum; orang-orang tersebut biasa diberi label Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak di bawah umur yang ikut serta dalam kegiatan ilegal tidak boleh dianggap sebagai orang yang mengganggu dan harus bertanggung jawab  atas  tindakan  mereka.  Tantangan-tantangan  ini  mungkin  berasal  dari  faktor  intrinsik seperti  identitas  diri  sendiri,  atau  faktor  ekstrinsik  termasuk  pengaruh  keluarga  atau lingkungan; semua itu dapat berdampak pada perilaku menyimpang anak (Sarutomo, 2021).
Berdasarkan kerangka sistem peradilan formal yang berlaku saat ini, seorang anak muda yang  meyakini  dirinya  telah  melakukan  kejahatan  pada  dasarnya  diklasifikasikan  sebagai penjahat. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan dan kemajuan generasi muda. Metode konvensional  yang  digunakan  dalam  sistem  peradilan  pidana  formal,  yang  melibatkan pemenjaraan anak di bawah umur, terkesan tradisional dan kurang efektif dalam menghambat perkembangan  dan  pertumbuhan  pribadi  mereka.  Pemenjaraan  sering  kali  mengarah  pada rehabilitasi  penjahat  muda.  Pakar  hukum  dan  kemanusiaan  telah  mengembangkan  protokol resmi untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal ketika menangani  pelaku  kejahatan  di  bawah  umur.  Melihat  kondisi  ini,  sudah  menjadi  tanggung jawab  pemerintah  untuk  menjamin  perlindungan  terhadap  individu  di  bawah  umur  yang melakukan perbuatan melawan hukum. Perlindungan anak mencakup berbagai aspek, seperti pembentukan keluarga, struktur masyarakat yang terkait dengan hubungan anak, dan penerapan
hukum dan peraturan suatu negara secara efektif.
Permasalahan utama yang muncul dari proses peradilan pidana anak atau putusan pidana terhadap  anak  di  bawah  umur  yang  menyalahgunakan  narkoba  adalah  stigma  yang  melekat pada  individu  yang  terpidana  penyalahgunaan  narkotika  setelah  menyelesaikan  sistem peradilan  pidana.  Meningkatnya  kejadian  kecanduan  narkoba  di  kalangan  anak-anak  dan pelaku  remaja  telah  mendorong  lahirnya  inisiatif  resmi  dan  nyata  di  bidang  hukum  pidana remaja untuk menghadapi dan mengatasi masalah ini.
Pada dasarnya, anak di bawah umur yang terlibat dalam kecanduan narkoba harus dilihat sebagai  pelaku  sekaligus  penerima  dampak  buruk.  Pendekatan  paradigmatik  ini  sangat mempertanyakan anggapan bahwa tindakan terkait penggunaan narkotika dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap korban. Dengan demikian, yang seharusnya bertanggung jawab atas tuduhan penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang terlibat langsung, bukan menyalahkan pihak lain. Oleh karena itu, tidak tepat jika kita melihat orang yang terlibat dalam kecanduan narkoba  hanya  sebagai  pelaku  dan  bukan  sebagai  penerima  dampak  buruk.  Verifikasi permasalahan  ini  dinilai  krusial  dalam  kaitannya  dengan  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasinya.
Prinsip  restoratif  dapat  digunakan  sebagai  hukuman  alternatif  ketika  menangani  anak- anak korban penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan prinsip ini, tindakan menjadikan anak- anak sebagai penjahat harus dianggap sebagai pilihan terakhir, bukan pilihan pertama. Ultimum Remedium adalah  istilah  yang  digunakan  dalam  teori  hukum  pidana  untuk  merujuknya. Meskipun  hukuman  merupakan  alat  ampuh  yang  digunakan  oleh  negara  untuk  mencegah perilaku kriminal, hukuman bukanlah satu-satunya metode yang tersedia untuk memperbaiki situasi. Untuk mencapai hasil yang lebih baik bagi anak-anak yang terlibat dalam penggunaan narkoba, diperlukan kombinasi tindakan pencegahan dan hukuman. Oleh karena itu, agar dapat memprioritaskan  kesejahteraan  anak  secara  efektif,  maka  sangat  penting  untuk  segera memperkenalkan  diversi  sebagai  upaya  keadilan  restoratif  bagi  anak  di  bawah  umur  yang terlibat dalam kejahatan terkait narkoba.
Prosedur peradilan pidana formal dan pembebasan anak di bawah umur yang dilakukan selanjutnya tentunya akan berdampak pada tumbuh kembang dan pendewasaan anak tersebut. Pemenjaraan anak melalui proses pidana formil tidak serta merta menjamin anak tersebut patah semangat dan mengalami perbaikan moral. Undang-Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun  2012  menunjukkan  dedikasi  pemerintah  dalam  melindungi  kesejahteraan  individu  di bawah umur. Sistem peradilan pidana anak mencakup seluruh proses penyelesaian kasus yang melibatkan  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  pelanggaran,  mulai  dari  tahap  investigasi hingga tahap nasihat pasca hukuman (Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).
Berdasarkan uraian diatas, Penulis akhirnya tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Yang  Berhadapan  Dengan  Hukum  Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum  normatif  yang  disebut  juga  dengan penelitian  hukum  doktrinal.  Hal  ini  mencakup  pemeriksaan  yang  cermat  terhadap  bahan pustaka  atau  data  sekunder,  yang  terdiri  dari  sumber  hukum  utama  dan  dokumen  hukum sekunder yang didasarkan pada standar hukum yang telah ditetapkan. Peter Mahmud Marzuki berpendapat  bahwa  semua  penelitian  hukum  pada  hakikatnya  bersifat  normatif.  Penulis penelitian hukum ini menggunakan pendekatan penelitian preskriptif dan terapan. Tujuannya adalah untuk memberikan argumen atas temuan penelitian yang dilakukan. Selain itu, karena ilmu hukum adalah disiplin praktis, pertimbangan etis harus mengarahkan upaya ilmiah dan
praktis dalam penelitian hukum (Marzuki, 2017).
Penelitian  hukum  normatif  digunakan  dalam  penelitian  ini,  yang  memerlukan penggunaan  metode  penelitian  kepustakaan  untuk  mengumpulkan  dan  menyusun  informasi hukum. Tujuannya adalah untuk menentukan landasan teoritis dari masalah penelitian melalui tinjauan literatur, buku, dan aturan hukum terkait. Informasi yang dikumpulkan akan diperiksa dan dikembangkan secara metodis (Subagyo, 1991).

## Hasil dan Pembahasan
A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika
1) Diversi
Remaja yang terlibat dalam aktivitas kriminal atau melanggar hukum akan terkena dampak signifikan dari sejumlah kondisi yang memungkinkannya. Prosedur resmi telah dikembangkan oleh para ahli hukum dan kemanusiaan untuk melindungi anak di bawah umur dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Metode untuk mengambil anak- anak yang melanggar hukum atau melakukan aktivitas kriminal dijelaskan dalam protokol ini. Hal ini dicapai dengan menawarkan alternatif yang dianggap lebih baik bagi bayi. Ide pengalihan bermula dari refleksi ini; sering diartikan sebagai "hiburan" atau "gangguan" dalam  bahasa  Indonesia.  Tujuan  utama  dari  diversi  adalah  untuk  mengurangi  dampak buruk yang kadang-kadang timbul karena keterlibatan generasi muda dalam sistem hukum. Jenis peradilan restoratif yang dikenal sebagai peradilan anak menempatkan komitmen dan kepentingan masa depan di atas permasalahan yang ada.
Stigmatisasi terhadap pelaku remaja telah mempersulit mereka untuk bertransisi ke lingkungan yang lebih progresif dan bermanfaat. Sama seperti bayi yang ditempatkan di institusi terpisah untuk mengurangi trauma, begitu pula generasi muda. Remaja yang baru saja dijatuhi hukuman oleh pengadilan sangat menyadari tekanan yang timbul karena harus mencari  anak  di  penjara.  upaya  untuk  menciptakan  sistem  peradilan  restoratif  pidana dengan  fokus  pada  kebutuhan  pelaku  remaja.  Untuk  memastikan  penyelesaian  yang komprehensif, pihak-pihak yang terlibat harus menetapkan kerangka hukum.
Menurut  M.  Nasir  Djamil,  diversi  adalah  suatu  strategi  yang  digunakan  untuk menghadapi keadaan dimana generasi muda diduga ikut serta dalam kegiatan tertentu yang melanggar  hukum.  Terlepas  dari  prosedur  pidana  seperti  biasa,  korban  dan  pelaku  di bawah umur sempat berbincang damai mengenai kejadian tersebut. Anggota masyarakat dan/atau  keluarga,  penyuluh  masyarakat,  aparat  penegak  hukum,  jaksa,  atau  hakim menjadi perantara peralihan ini. Oleh karena itu, tidak perlu mengajukan tuntutan hukum formal  untuk  setiap  kasus  yang  melibatkan  anak-anak  dalam  aktivitas  terlarang. Menawarkan  alternatif  keadilan  restoratif  dapat  membantu  memfokuskan  kembali perhatian pada upaya korban untuk mendapatkan keadilan dan kepentingan terbaik bagi generasi muda. Pemerintah dan berbagai lembaga swadaya masyarakat mendukung diversi sebagai salah satu penerapan keadilan restoratif. Pengadilan akan meninjau kasus tersebut selama proses ini, tindakan hukum akan diambil terhadap terdakwa, dan informasi serta bukti terkait akan dikumpulkan. Tujuan dari kebijakan hukum bersama antara DPR dan pemerintah ini  adalah  untuk  memberikan  bantuan  yang  sebaik-baiknya  kepada  generasi muda yang terlibat dalam permasalahan hukum (Djamil, 2017).
Diversi  adalah  suatu  mekanisme  yang  memberikan  alternatif  yang  lebih menguntungkan bagi pelaku pelanggaran ringan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dibandingkan dengan hukuman penjara (Wahyudi, 2011). Tujuan utama Konsep diversi  berupaya  untuk  memitigasi  stigmatisasi  terhadap  anak-anak  yang  berhadapan dengan sistem hukum dengan mengalihkan mereka dari sistem peradilan. Tujuan utamanya
adalah agar generasi muda berhasil berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang logis dan sistematis (R Wiyono, 2022).
Upaya-upaya  sedang  dilakukan  untuk  mencegah  dan  mengatasi  sejumlah  besar tindakan  melanggar  hukum  yang  dilakukan  oleh  anak-anak.  Contoh  dari  upaya  tersebut adalah pembentukan Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System). Selain itu, tujuan penerapan sanksi pidana bukan hanya untuk menghukum pelanggarnya tetapi  juga  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  anak-anak  yang  terlibat  dalam  kegiatan ilegal.  Dasar  pemikiran  penerapan  hukuman  pidana  menjadi  contoh  bagaimana  Sistem Peradilan  Pidana  Anak  diharapkan  dapat  diterapkan  di  masa  depan.  Penetapan  ini dilakukan  berdasarkan  evaluasi  pengadilan  terhadap  acara  penyidikan,  penuntutan,  dan persidangan  yang  dilakukan  aparat  penegak  hukum.  Cara  ini  tidak  hanya  mengabaikan pembinaan  dan  perlindungan  anak,  namun  juga  mengikuti  prinsip-prinsip  yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Wicaksono & Pujiyono, 2015).
Diversi dalam konteks penegakan hukum adalah kewenangan yang diberikan kepada petugas  yang  menangani  perkara  pidana  untuk  menentukan  apakah  perkara  tersebut dilanjutkan  atau  diakhiri  berdasarkan  kebijakannya  sendiri.  Terdapat  kebijakan  yang menentukan apakah kasus tersebut harus dilanjutkan atau diselesaikan. Jika masalah ini terus  berlanjut,  kita  harus  berurusan  dengan  sistem  pengadilan  pidana  dan menjatuhkan hukuman  pidana.  Namun  demikian,  apabila  perkara  tersebut  tidak  dilanjutkan,  maka penyidikan akan dihentikan dari awal demi kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Hal ini sejalan dengan gagasan untuk memperbaiki hubungan yang tegang akibat tindakan ilegal tersebut, sehingga menguntungkan kepentingan kedua belah pihak di masa depan. Tujuan diversi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelaku remaja, adalah untuk meningkatkan  kesejahteraan  individu-individu  remaja  yang  terlibat.  Diversi  dapat menawarkan  kesempatan  kepada  remaja  untuk  bertransformasi  menjadi  individu  baru yang bebas dari kesalahan kriminal dan kecil kemungkinannya untuk berpartisipasi dalam aktivitas kriminal lagi (dalam buku Marlina, n.d.).
Diversi  adalah  strategi  yang  digunakan  untuk  memberikan  kesempatan  kepada pelaku untuk mengubah perilakunya dengan menggunakan sumber daya masyarakat dan jalur  informal.  Diversi  merupakan  suatu  proses  yang  berupaya  memberikan  keadilan terhadap individu di bawah umur yang sebelumnya pernah melakukan kejahatan. Hal ini memerlukan peran serta para profesional penegak hukum yang berperan sebagai penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat ( appropriate treatment ).
2) Anak
Menurut KBBI, istilah “anak” mengacu pada Homo sapiens generasi kedua atau versi lebih kecil. Manifestasi anak selanjutnya sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Menurut Konvensi Hak-Hak Anak, “anak” mengacu pada setiap individu yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali ada undang-undang khusus yang mengatur lain bagi mereka  yang  mencapai  usia  dewasa  lebih  awal.  Ketentuan  Hak  Anak  dalam  Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) resmi diadopsi pada tanggal 20 November 1959.
Anak mempunyai peran krusial sebagai generasi penerus bangsa dan penerus upaya- upaya  yang  dilakukan  untuk  kemajuan.  Lebih  tepatnya,  makhluk-makhluk  ini dipercayakan kepada perwalian kita dan diberikan kepada kita oleh Sang Pencipta Ilahi. Oleh karena itu, mereka memiliki nilai intrinsik, rasa hormat, dan hak yang setara dengan hak  milik manusia  mana  pun.  Konvensi PBB  tentang  Hak  Anak  dan  UUD  1945  sama- sama  melindungi  hak  asasi  anak.  Mengingat  anak-anak  merupakan  perwujudan  aspirasi masa depan dan prospek jangka panjang masyarakat, maka setiap anak harus diberikan hak untuk tumbuh dan berkembang. Individu mempunyai hak untuk maju, berpartisipasi, dan mengklaim  hak  istimewa  untuk  melindungi  diri  mereka  dari  tindakan  permusuhan  dan

## bias, serta kebebasan dan hak sipil mereka (Primaharsya, 2015).

## 3) Sistem Peradilan Anak
Sesuai  dengan  Pasal  1  Angka  1  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  yang  dimaksud  dengan  “sistem  peradilan  pidana  anak” adalah serangkaian proses menyeluruh yang digunakan untuk menangani perkara anak di bawah  umur  yang melakukan tindak  pidana.  Hal ini  mencakup  setiap  aspek,  mulai  dari langkah  investigasi  pertama  dan  diakhiri  dengan  fase  penasehatan  berikutnya  setelah putusan  dijatuhkan.  Setyo  Wahyudi  mengartikan  frasa  “sistem  peradilan  pidana  anak” sebagai suatu sistem yang menjamin keadilan bagi pelaku kejahatan anak. Sistem tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, pemeriksaan oleh hakim, dan pelaksanaan akibat hukum yang  khusus  menyasar anak  di  bawah  umur.  Subsistem  yang  bertanggung  jawab dalam penegakan  sanksi  pidana terhadap  anak  didasarkan  pada asas  dan  peraturan  perundang- undangan hukum pidana substantif. Peradilan anak adalah penerapan hukuman yang sah dan sah yang ditentukan oleh hukum pidana atas kejahatan yang dilakukan oleh individu yang berada di bawah usia dewasa.
Tujuan  utama  sistem  peradilan  pidana  anak  adalah  untuk  melindungi  dan meningkatkan kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  tidak  memberikan  penjelasan  rinci  mengenai pengertian  sistem  peradilan  pidana  anak.  Niat  legislatif  tersebut  terlihat  jelas  dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya  pada  Pasal  1  Angka  1.  Legislatif  berupaya  menciptakan  standar  proses penanganan  perkara  yang  melibatkan  pelaku  remaja,  dimulai  dari  tahap  pertama. penyelidikan  dan  diakhiri  dengan  dukungan  pasca  hukuman,  sebagaimana  ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Menurut Gordon Bazemore, tujuan sistem peradilan  pidana anak  (SPPA)  berbeda-beda  berdasarkan  paradigma  yang  dianut  sistem tersebut.  Paradigma  retributif,  restoratif,  dan  pengembangan  individu  merupakan  tiga paradigma yang menonjol dalam bidang peradilan anak.
a. Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual
Mengenai  tujuan  menggunakan  kerangka  pelatihan  yang  disesuaikan  Penting untuk  menyoroti  kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pelaku  kejahatan dibandingkan  berfokus  pada  akibat  dari  tindakan  mereka  atau  kerugian  yang ditimbulkan.  Pemanfaatan  sanksi  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak,  melalui penerapan  model  pendampingan  individu,  dianggap  tidak  perlu,  sekunder,  dan biasanya  tidak  dapat  dipertahankan.  Kemanjuran  hukuman  dinilai  dengan memeriksa  variabel-variabel  yang  berkaitan  dengan  identifikasi  pelaku kesalahan. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi pelaku dan mengembangkan rencana  efektif  untuk  mengatasi  masalah  tersebut.Perlindungan  komunitas bukanlah tujuan khusus dari sistem peradilan anak, karena sistem ini mengikuti pendekatan pengembangan individu.
b. Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif
Paradigma  retributif  menegaskan  bahwa  penerapan  sanksi  mencapai  tujuannya dengan mempertimbangkan apakah pelaku kejahatan telah dihukum karena suatu kejahatan dan dengan memberikan hukuman yang pantas, dapat diprediksi, adil, dan  sesuai.  Penahanan,  pengawasan  teknologi,  sanksi  hukuman,  dan  denda moneter  merupakan  semua  bentuk  hukuman.  Untuk  menjamin  keamanan masyarakat,  pengawasan  dianggap  sebagai  metode  yang  paling  efisien. Keberhasilan  upaya  perlindungan  masyarakat  dapat  diukur  dengan  melihat apakah tingkat residivisme dapat diturunkan melalui pencegahan atau penahanan, atau apakah pelakunya telah ditangkap.
c. Tujuan SPPA dengan Paradigma Restorative
Korban  mempunyai  hak  untuk  terlibat  aktif  dalam  penerapan  sanksi  untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas penjatuhan sanksi ditentukan oleh berbagai faktor,  seperti  kepuasan  korban,  besarnya  ganti  rugi  yang  diberikan,  kesadaran pelaku  atas  kesalahannya,  jumlah  perjanjian  perbaikan  yang  dilaksanakan, kualitas  layanan  kerja  yang  diberikan,  dan  pelaksanaan  keseluruhan.  dari prosedur. Macam-macam hukuman tersebut antara lain restitusi, mediasi antara pelaku  dan  korban,  bantuan  kepada  korban,  pemulihan  komunitas,  pelayanan langsung kepada korban, dan hukuman restoratif.
Melakukan  program  modifikasi  perilaku  dan  pendidikan  ulang  merupakan  tujuan utama  sistem  peradilan  anak  dalam  upaya  untuk  mencegah  pelaku  melakukan  kegiatan yang tidak diinginkan. Perlindungan anak melalui pengawasan dan pendidikan merupakan tujuan  utama  sistem  peradilan  pidana  anak  yang  berpusat  pada  rehabilitasi  dan resosialisasi.  Secara  hukum,  tanggung  jawab  utama  pengadilan  adalah  melindungi kesejahteraan bayi dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Memprioritaskan keselamatan dan  kesejahteraan  anak-anak melalui  langkah-langkah  proaktif  untuk  mencegah mereka dituduh melakukan kejahatan dan dengan berkonsentrasi pada peluang masa depan mereka adalah tujuan utama peradilan pidana anak.
Hal ini sangat berkaitan dengan peradilan pidana anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang kesejahteraan anak, karena tujuan utama peradilan pidana anak adalah kesejahteraan anak. Perlindungan, bimbingan, dan pendidikan harus menjadi  prioritas  utama  dalam  peradilan  pidana  anak.  Dengan  mencegah  terjadinya pelecehan,  penelantaran,  kekerasan,  keputusasaan,  dan  kecemasan,  sistem  perlindungan anak  dalam  sistem  peradilan  pidana  anak  menggabungkan  kerangka  psikologis  dalam upaya  untuk  melindungi  anak-anak.  Menetapkan  undang-undang  dasar  yang  menjadi landasan,  panduan  keberhasilan,  dan  sumber  kejelasan  hukum  mengenai  perilaku  dan perilaku  yang  berkaitan  dengan  anak  sangatlah  penting  untuk  mencapai  hal  ini (Primaharsya, 2015).
4) Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum meliputi tiga golongan, yaitu anak  yang  menyaksikan  kegiatan  pidana,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana,  dan anak  yang  dirinya  sendiri.  sedang  berselisih  dengan  hukum.  Permasalahan  anak-anak merupakan  hambatan  yang  tidak  terduga  terhadap  pertumbuhan  dan  kemajuan  negara- negara berkembang yang memiliki tujuan ambisius untuk menghasilkan pemimpin masa depan  Indonesia.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  paradigma  pembangunan  hendaknya mengedepankan  kesejahteraan  dan  kemajuan  anak  (Undang-Undang  (UU)  Nomor  11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012).
Sesuai  dengan  penjelasan  di  atas,  yang  dimaksud  dengan  “anak  yang  berhadapan dengan  hukum”  adalah  individu  yang  turut  serta  secara  langsung  dalam  perbuatan melawan hukum, baik sebagai saksi maupun sebagai korban. Ada perbedaan besar antara perilaku  dan  tindakan  ilegal  yang  dilakukan  anak  di  bawah  umur  dan  orang  dewasa, sehingga  tidak  ada  perbandingan  antara  keduanya.  Suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh anak di bawah umur mungkin termasuk dalam kategori pidana, sedangkan orang dewasa mungkin  tidak  menganggapnya  terlarang,  atau  sebaliknya.  Khususnya  terkait  dengan sanksi  yang  dikenakan,  pelanggar  remaja  dan  pelanggar  dewasa  memiliki  beberapa perbedaan  dalam  beberapa  hal.  Pasal  71  ayat  (1)  UU  SPPA  mengatur  sanksi  pokok tersendiri bagi anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran hukum yaitu:
a. pidana peringatan;
b. pidana dengan syarat:
1. pembinaan di luar lembaga;
2. pelayanan masyarakat; atau
3. pengawasan.
c. pelatihan kerja;
d. pembinaan dalam lembaga; dan
e. penjara.
Penjahat  dewasa  dibedakan  dari  mereka  yang  dinyatakan  bersalah  atas  ABH berdasarkan beratnya hukuman mereka; dalam kasus terakhir, hukuman mati dicadangkan sebagai  upaya  terakhir.  Di  sisi  lain,  penjahat  dewasa  dapat  menerima  hukuman  seumur hidup. Penting untuk diingat bahwa anak di bawah umur dibebaskan dari hukuman mati. Di  pengadilan,  terdapat  lebih  banyak  perbedaan:  dibandingkan  dengan  orang  dewasa, remaja  ditahan  dalam  jangka  waktu  yang  relatif  lebih  singkat  pada  tahap  penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Selanjutnya, dalam proses ini, ABH harus didampingi oleh orang tua, wali, ayah, pekerja sosial, atau orang penting lainnya. Namun hak orang dewasa terbatas  pada  mendapatkan  bantuan  hukum  dan  berkonsultasi  dengan  penasihat  hukum. Hakim dalam sidang pengadilan anak tidak diperkenankan mengenakan toga atau pakaian dinas, berbeda dengan perkara yang melibatkan orang dewasa. Hakim tidak mengenakan toga selama persidangan, berbeda dengan orang dewasa. Persidangan kasus anak di bawah umur mempunyai akses publik yang terbatas, berbeda dengan proses pidana orang dewasa yang terbuka untuk umum.
B. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Tindak Pidana Narkotika Dalam Studi Kasus Putusan NO. 6/Pid.Sus.Anak/2019/PN Sdr Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mengubah cara pandang terhadap pemidanaan. Hal ini mengubah gagasan bahwa hukuman hanya boleh digunakan sebagai pilihan terakhir bagi anak yang melakukan kejahatan. UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan kerangka keadilan retributif sebagai sarana pemidanaan.  Keadilan  retributif  merupakan  suatu  sistem  penghukuman  dimana  pelaku kesalahan  dikembalikan  pada  kondisi  semula,  dengan  hukuman  yang  digunakan  hanya sebagai pilihan akhir dan metode alternatif yang diprioritaskan di atas proses pengadilan. Diversi, sebuah metode yang berarti mengalihkan proses peradilan terhadap permasalahan anak dari pengadilan pidana ke proses alternatif, merupakan salah satu strateginya. Diversi merupakan solusi optimal untuk menghindari kehadiran anak di pengadilan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi polisi untuk memberikan perhatian maksimal terhadap  pengalihan  ini  dalam  seluruh  bagian  operasi  mereka,  yang  mencakup penyelidikan,  penuntutan,  dan  peninjauan  kembali  kasus-kasus  di  pengadilan.  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  yang  mengatur  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, mewajibkan  seluruh  aparat  penegak  hukum,  termasuk  polisi,  jaksa,  dan  hakim,  untuk menggunakan  tindakan  diversi  bagi  pelaku  kejahatan  di  bawah  umur.  Pasal  7  ayat  1 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak mensyaratkan  adanya  upaya  diversi  dalam  proses  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan perkara yang melibatkan anak di pengadilan negeri.
Pasal  tersebut  menegaskan  bahwa  segala  upaya  yang  mungkin  dilakukan  diambil untuk  mencegah  tindak  pidana  remaja  berkembang  hingga  diadili  di  pengadilan  dan berujung pada hukuman. Sebaliknya, upaya dilakukan untuk mengatasi keadaan dimana hal  tersebut  terjadi,  dengan  mempertimbangkan  hubungannya  dengan  pertumbuhan  dan kondisi  kognitif  anak  yang  mudah  berubah.  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 memberikan tugas dan peran tambahan kepada polisi, selain kewenangannya  untuk  melakukan  penyidikan  dan  penyidikan  terkait  kenakalan  remaja. Badan  ini  mempunyai  yurisdiksi  untuk  menyelenggarakan  program  diversi  bagi  pelaku kejahatan  di  bawah  umur  dan  mencegah perkara tersebut  berlanjut  ke  tahap  penuntutan dan pemeriksaan pengadilan.
Konsep diversi melibatkan pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum di bawah  umur  untuk  bertindak  atas  nama  penguasa.  Setelah  mempertimbangkan  dengan hati-hati,  para  penegak  hukum  ini  akan  menerapkan  langkah-langkah  kebijakan  untuk menangani  atau  menyelesaikan  permasalahan  terkait  dengan  pelaku  remaja  yang  tidak memerlukan  proses  formal.  Langkah-langkah  ini  mungkin  mencakup  penundaan  atau penundaan proses peradilan pidana, menggantinya dengan kegiatan pembangunan sosial, memberikan peringatan, nasihat, atau konseling, menjatuhkan hukuman, atau kombinasi dari tindakan-tindakan tersebut.
Untuk melaksanakan diversi dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pelaku harus berusia yang secara hukum memenuhi syarat sebagai anak-anak. Kedua, pelaku harus memberikan pengakuan atau pernyataan bersalah. Ketiga, pelaku harus menyatakan kesediaannya untuk ikut serta dalam  diversi.  Selain  itu,  korban  harus  setuju  untuk  melaksanakan  penyelesaian  di  luar sistem  peradilan  pidana.  Terakhir,  harus  ada  dukungan  masyarakat  untuk  menerapkan solusi  di  luar  sistem  peradilan  anak.  Program  diversi  yang  dilaksanakan  di  Pengadilan Negeri  telah  memenuhi  berbagai  peraturan  terkait  hak  anak,  seperti  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1949  tentang  Kesejahteraan  Anak,  Undang-undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang  Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Syarat-syarat diversi dipenuhi jika pelaku berisiko dijatuhi hukuman penjara kurang dari tujuh tahun dan tidak mempunyai catatan pernah melakukan tindak pidana lagi.
Persoalan utama yang muncul dari proses peradilan pidana anak atau putusan pidana terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba adalah stigma yang melekat pada  individu  yang  terpidana  penyalahgunaan  narkotika  setelah  menyelesaikan  sistem peradilan pidana. Meningkatnya kejadian kecanduan narkoba di kalangan anak-anak dan pelaku remaja telah mendorong lahirnya inisiatif resmi dan nyata di bidang hukum pidana remaja  untuk  menghadapi  dan  mengatasi  masalah ini.  Dalam  ranah  kebijakan  kriminal, pencegahan kejahatan dapat dikonseptualisasikan sebagai upaya rasional dan kolektif yang bertujuan  untuk  menanggulangi  perilaku  kriminal.  Pencegahan  kejahatan  yang  efektif, termasuk  pencegahan  kecanduan  narkotika,  harus  didasarkan  pada  diagnosis  yang tepat dan didekati sebagai upaya yang rasional dan kolektif (Sudarto & Pidana, 1986).
Melindungi anak dari tindakan kriminal merupakan tujuan diversi. Hal ini bukanlah pembenaran  atas  kejahatan  yang  dilakukan  oleh  anak-anak;  sebaliknya,  hal  ini dimaksudkan  untuk  menyoroti  bahwa,  berbeda  dengan  orang  dewasa  yang  memiliki pemahaman yang lebih maju tentang apa yang dimaksud dengan kejahatan, aktivitas anak berada  di  luar  kapasitas  fungsi  kognitifnya.  Hal  ini  menyiratkan  bahwa  bayi  kurang memiliki kapasitas mental untuk memahami akibat atau hasil dari tindakannya. Anak-anak juga mewakili upaya negara untuk menghasilkan sumber daya manusia yang terbaik demi kepentingan  generasi  mendatang.  Anak-anak  memerlukan  pemantauan  terus-menerus untuk memastikan kelangsungan hidup, perkembangan, dan kesejahteraan sosial, kognitif, dan  fisik mereka.  Hal  ini  juga  berfungsi untuk  melindungi  mereka  dari  bahaya  di masa depan.  Oleh  karena  itu,  anak-anak  adalah  makhluk  mandiri  yang  membutuhkan perlindungan  sebesar-besarnya.  Penting  untuk  mengevaluasi  dan  memberikan  prioritas utama terhadap masa depan dan kesejahteraan anak-anak ketika mereka dipandang sebagai sumber daya yang berharga bagi pembangunan suatu bangsa. Tidak adanya kualitas yang konsisten dan visi positif bagi pemuda akan menimbulkan tantangan dalam melaksanakan proyek  pembangunan  nasional  dan  menghambat  kemampuan  memprediksi  masa  depan negara (Rahayu, 2015).
Sering  kali  diakui  bahwa  anak-anak  muda  yang  ikut  serta  dalam  kegiatan  nakal berdampak  negatif  terhadap  peluang  masa  depan  mereka  dengan  menghambat
perkembangan dan pertumbuhan alami mereka. Tumbuh kembang seorang anak tentu akan terhambat  ketika  masa  depannya  terancam,  baik  dari  segi  kualitas  maupun kemampuannya.  Anak  merupakan  individu  yang  terus  berkembang  yang  keluarga  dan pemerintahnya  terus  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangannya.  Undang-undang tersebut mengamanatkan agar Negara Republik Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga  negaranya,  termasuk  pembelaan  hak  asasi  anak.  Setiap  anak  berhak  atas penghidupan, pertumbuhan, dan perkembangan serta perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Anak-anak merupakan generasi masa depan yang bertugas menjaga harkat dan martabat negara.  Mereka  adalah  individu  unik  dengan  ciri  unik.  Oleh  karena  itu,  sangat  penting untuk  melindungi  anak-anak  dari  perlakuan  kasar  yang  mengarah  pada  pelanggaran (Hukum & HAM, 2014).

## Kesimpulan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai  pelaksanaan  program  diversi  bagi  pelaku  remaja  yang  melakukan  tindak  pidana narkotika.  Dalam  kaitannya  dengan  perkembangan  hukum  pidana,  sikap  hukum  mengenai diversi  bagi  anak  yang  mengalami  masalah  penyalahgunaan  zat  menunjukkan  bahwa pendekatan dalam menangani pelaku remaja tidak memerlukan hukuman, karena kasus tersebut berada  di  luar  yurisdiksi  sistem  peradilan  anak.  Premis  inti  yang  mendasari  diversi  adalah bahwa penggunaan sistem pengadilan untuk menangani permasalahan remaja lebih cenderung menghambat  kemajuan  anak  dibandingkan  membantu  kemajuannya.  Permasalahan  utama dalam penanganan anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika yang menghadapi tuntutan pidana atau terlibat dalam sistem peradilan anak adalah penilaian negatif masyarakat terhadap  orang-orang  yang  telah  dihukum  karena  penyalahgunaan  narkotika  setelah dibebaskan dari sistem tersebut. Meningkatnya frekuensi penyalahgunaan narkoba oleh remaja telah  mendorong  adanya  upaya  di  bidang  hukum  pidana  remaja  untuk  mengatasi  dan memerangi masalah ini. Diversi merupakan salah satu strategi penanganan perkara pidana anak yang  telah  diterapkan  oleh  beberapa  negara,  termasuk  Indonesia,  sesuai  dengan  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  65  Tahun  2015  tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rancangan Diversion menganut gagasan Restorative Justice. Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia  mengamanatkan  penggunaan  diversi  dan  menegakkan penerapannya pada semua tahap proses hukum, yang mencakup penuntutan, persidangan, dan penyelidikan.

## BIBLIOGRAFI
Arief,  B.  N.  (1996). Kebijakan  legislatif  dalam  penanggulangan  kejahatan  dengan  pidana penjara . Badan Penerbit, Universitas Diponegoro. dalam buku Marlina, T. F. M. (n.d.). Pengantar Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Hukum Pidana, 2010 . USU Press, Medan, hlm. Djamil, N. (2017). Anak Bukan untuk dihukum . Sinar Grafika. Hartono, S. (2020). Politik hukum menuju satu sistem hukum nasional .
Hukum, K., & HAM, R. I. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Tentang Perlindungan Anak . Kartono, K. (2010). Kenakalan remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada . Marzuki, M. (2017). Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media. Primaharsya, F. (2015). Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak . Pustaka Yustika.
R Wiyono, S. H. (2022). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia . Sinar Grafika. Rahayu,  S.  (2015).  Diversi  Sebagai  Alternatif  Penyelesaian  Perkara  Tindak  Pidana  Yang Dilakukan  Anak  Dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Ilmu  Hukum Jambi , 6 (1), 43317.
Salam, A. (2007). Hukum Perlindungan Anak. Jakarta, Restu Agung .
Sarutomo, B. (2021). Penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten demak. International Journal of Law Society Services , 1 (1), 56–63. Solehuddin,  S.  (2013). Pelaksanaan  Perlindungan  Hukum  terhadap  Pekerja  Anak  yang Bekerja  di  Bidang  Konstruksi  (Studi  di  Proyek  Pembangunan  CV.  Karya  Sejati Kabupaten Sampang) . Brawijaya University. Subagyo, P. J. (1991). Metode Penelitian: dalam teori dan praktek . Rineka cipta. Sudarto, H., & Pidana, H. (1986). Hukum, dan Hukum Pidana. In Penerbit: Alumni, Bandung (Cetakan ke).
Syamsuddin, R., & Aris, I. (2014). Merajut hukum di Indonesia . Mitra Wacana Media.
Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pub. L. No.  Nomor  11  Tahun  2012  (2012).  https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11- tahun-2012
Wahyudi, S. (2011). Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (No Title) .
Wicaksono,  A.  H.,  &  Pujiyono,  P.  (2015).  Kebijakan  Pelaksanaan  Diversi  Sebagai Perlindungan Bagi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. Law Reform , 11 (1), 12–42. Yusella, N. Z. (2013). Problematika Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan praktik bimbingan sosial kelompok studi kasus Panti Sosial Marsudi Putra Handayani (PSMP Handayani) Jakarta  Timur .  Fakultas  Ilmu  Dakwah  dan  Ilmu  Komunikasi  Universitas  Islam  Negeri Syarif.

## Copyright holder:
Muhammad Fakhri Budiaulia, Suparji Ahmad (2024) First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan This article is licensed under:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)