Volume : 23, Nomor : 2, ISSN Offline : 1412-1255, ISSN Online : 2613-9340

## Eksistensi Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Anggota Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat Yang Melakukan Tindak Pidana
Oleh:
Muhammad Arif Sahlepi (email: arif.sahlepi@gmail.com ) Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Fakultas Sosial Sains, Prodi Ilmu Hukum .

## Abstract
This article aims to analyze the current social life that should be equipped with military forces or often known as the Indonesian National Army as an apparatus that defends the sovereignty of the state and protects and protects the community from military and armed threats. In the regulation of legal aid to soldiers who commit criminal acts in accordance with the rules of legal aid according to the military justice law, criminal sanctions given  to  soldiers  who  commit  criminal  acts  such  as  getting  military  disciplinary  sanctions,  imprisonment, administrative and scorcing or PTDH (Dismissal Not Honorably). the regulation of legal aid to Indonesian Army  Soldiers  who  commit  criminal  acts,  is  regulated  in  the  regulation  of  legal  aid  according  to  KUHAP, according to the Military Justice Law, Law R.I. Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army, Rules of the TNI Commander and its derivatives and according to Law R.I. Number 16 of 2011 concerning Legal Aid.

## Keywords: Provision of Legal Aid; Indonesian National Army

## Abstrak
Artikel  ini  bertujan  dalam  menganalisa  kehidupan  bermasyarakat  saat  ini  seharusnya  dilengkapi  dengan kekuatan  militer  atau  yang  sering  dikenal  dengan  Tentara  Nasional  Indonesia  sebagai  aparat  yang mempertahankan  kedaulatan  negara  serta  melindungi  dan  mengayomi  masyarakat  dari  ancaman  militer dan bersenjata. Dalam pengaturan bantuan hukum terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana sesuai dengan  aturan  bantuan  hukum  menurut  undang-undang  peradilan  militer,  sanksi  pidana  yang  diberikan kepada  prajurit  yang  melakukan  tindak  pidana  seperti  mendapatkan  sanksi  disiplin  militer,  penjara, administratif dan scorcing atau PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). pengaturan bantuan hukum terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan tindak pidana, diatur didalam pengaturan bantuan hukum menurut KUHAP, menurut Undang-undang Peradilan Militer, Undang-Undang R.I Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Aturan Panglima TNI dan turunannya serta menurut Undang – Undang R.I Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Kata Kunci : Pemberian Bantuan Hukum; Tentara Nasional Indonesia

## PENDAHULUAN
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  34  Tahun  2004  Tentang
Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  sebagai  alat pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai tugas untuk
melaksanakan kebijaksanaan
pertahanan negara  untuk  menegakkan  kedaulatan  negara, mempertahankan keutuhan wilayah dan melindungi  keselamatan  bangsa,  menjalankan operasi  militer  selain  perang  serta  ikut  aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dalam internasional.
Dalam hukum pidana secara umum yang dipakai  untuk  menentukan  perbuatan  yang mana boleh dilakukan dan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang melanggarnya,  sebagai  aturan  yang  membuat sanksi  hukum  pidana  tentunya  memiliki  tujuan dari  ditetapkan  sanksi  tersebut  bagi  yang melanggarnya,  sanksi  dalam  hukum  pidana disebut juga dengan sanksi pidana. Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan  ketertiban  masyarakat,  dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tentu membinasakan. 1
Adanya  penentuan  pertanggungjawaban hukum  mempunyai  tujuan  yang  hampir  sama dengan  tujuan  pidana  antara  lain  adalah penjeraan (detterent) ,  baik  ditujukan  kepada pelanggar  hukum  sendiri  maupun  kepada mereka  yang  mempunyai  potensi  menjadi penjahat, perlindungan masyarakat dari
1 J.M.  Van  Bemmelen, Hukum  Pidana  1 ,Bina Cipta,Bandung, 2010, hal.128.
2 Andi  Hamzah, Asas-Asas  Hukum Pidana, Rineka
perbuatan  jahat,  perbaikan  reformasi  kepada penjahat. 2 .
Berkaitan dengan adanya asas “ Geen Straff Zonder Schuld ”, terdapat adanya 2 (dua) hal yang dimaksud  dalam  pengertiannya  tersebut  antara lain :
1.  Jika  sesuatu  perbuatan  yang  dilarang  atau pengabdian  sesuatu  yang  diharuskan  dan diancam  dengan  pidana,  maka  perbuatan atau  pengabdian  tersebut  harus  tercantum dalam Undang-Undang Pidana.
2.  Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan  satu  perkecualian  yang  tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan,  maka  terhadap  terdakwa  diterapkan ketentuan  yang  paling  menguntungkannya” 3
Tindak Pidana yang dilakukan oleh setiap anggota Tentara Nasional Indonesia akan di proses sesuai dengan  ketentuan  hukum  pidana  yang  berlaku, yaitu diproses sesuai dengan ketentuan Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun 2004  Tentang  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI), sikap  anggota  Tentara  Nasional  Indonesia bertentangan  dengan  tugas  pokok  Tentara Nasional  Indonesia  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menyatakan bahwa “Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara,
Cipta, Jakarta,2010, hal.29
3 Ibid .,hal.29-30.
mempertahankan  keutuhan  wilayah  negara kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara ”.
Hukum Pidana Militer berkembang berdasarkan  kebutuhan  karena  sesuai  dengan situasi  dan  kondisi.  Hukum  Pidana  Militer merupakan  suatu  hukum  yang  khusus  karena terletak  pada  sifatnya  cepat,  dan  prosedur- prosedurnya  yang  berbeda  dengan  prosedur- prosedur  yang  berlaku  dalam  hukum  yang umum.Hukum  pidana  militer  merupakan  suatu aturan  hukum  yang  diberlakukan  khusus  untuk orang-orang yang berada dibawah nama besar “Tentara Nasional Indonesia”, yaitu hukum yang mengatur pelanggaran- pelanggaran  atau kejahatan militer terhadap kaidah-kaidah hukum militer  oleh  seorang  militer,  dimana  kejahatan militer  itu  sendiri  dapat  terdiri  atas  kejahatan militer biasa dan kejahatan perang.
Kejahatan  militer  biasa (military  crime) yaitu perbuatan seseorang militer yang bertentangan  dengan  kaidah-kaidah  hukum militer  yang  diberi  sanksi  pidana,  misalnya melakukan tindak pidana penganiayaan, penipuan, narkotika, penggelapan, pembunuhan,  pencurian  dan  lain  sebagainya. Tindak  pidana  tidak  hanya  meliputi  ruang lingkup  tindak  pembunuhan,  pencurian,  dan sebagainya,  tetapi  juga  berkembang  ke  dalam tindak  pidana  kekerasan  terhadap  suatu kelompok, perseorangan, dan baik itu
4 Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta,2010, hal 55. 5 Sandrasta , Tugas dan Fungsi Prajurit Tentara
masyarakat sekitar bahkan sehingga menimbulkan  adanya  tindak  kekerasan  atau penganiayaan tindak kekerasan dalam masyarakat  sebenarnya  bukan  suatu  hal  yang baru tindak kekerasan sering dilakukan bersama maupun sendiri. Tindak pidana tersebut dilakukan  dengan  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  Sedangkan  bagaimana  kekerasan dilakukan  atau  alat  bukti  apa  yang  dipakai tergantung  pada  kasus  yang  timbul,  seperti pemberian  bantuan  hukum  yang  diberikan kepada  Sertu  Wim  Eka  Pradikta  NRP  : 21100013991088;  Jabatan:  Turmintu,  2  Log Sima Kesatuan: DenInteldamI/BB yang melakukan  tindak  pidana  penganiayaan  Pasal 315 KUHP.
Terdapat  banyak  istilah  yang  dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini,  karena  tumbuhnya  dari  pihak  kementrian kehakiman  sering  dipakai  dalam  perundang- undangan.  Meskipun  kata  “tindak”  lebih  pendek dari  pada  “perbuatan”  tapi  “tindak”  tidak menunjuk  kepada  hal  yang  abstrak  seperti perbuatan,  tapi  hanya  menyatakan  keadaan konkrit. 4
Pada umumnya seorang anggota Tentara Nasional  Indonesia  memiliki  kedudukan  yang sama  dengan  warga  sipil  lainnya.  Seorang Tentara  Nasional  Indonesia  tidak  memiliki kedudukan khusus didalam suatu aturan hukum baik  itu  hukum  pidana  maupun  hukum  perdata. Justru  hukum  atau  aturan – aturan yang ada di dalam  kemiliteran  lebih  banyak  dibandingkan denga hukum atau aturan – aturan yang berlaku
Nasional Indonesia , CV.Jaya Sakti, Jakarta, 2015, hal.35
pada  masyarakat  umum  atau  warga  umum lainnya.
Peradilan  Militer  diberi  wewenang  oleh undang-undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa  dan  mengadili  tindak  pidana  yang dilakukan  oleh  golongan  penduduk  yang tersusun  secara  organisasi  dalam  Tentara Nasional  Indonesia,  yang  secara  khusus dibentuk  untuk  melaksanakan  tugas  Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara  yang  ditundukkan  dan  diberlakukan Hukum Militer.
Tidak  dapat  disangkal  bahwa  seorang anggota militer harus merupakan warga negara yang  baik,  bahkan  seharusnya  yang  terbaik. Dalam rangka pelaksanaan tugas yang dibebankan ke pundaknya, maka selain sebagai warga  negara  yang  baik  ia  harus  mempunyai kemampuan  dan  sifat-  sifat  yang  patriotik, kesatria,  tabah  dalam  menjalankan  kewajiban dinasnya  dalam  keadaan  bagaimanapun  juga, menjunjung  tinggi  sikap  keprajuritan  dan memiliki  rasa  disiplin  serta  kepribadian  yang tinggi  yang  diharapkan  akan  menjadi  panutan bagi  masyarakat  sekitarnya,  serta  menjadi tumpuan  harapan  untuk  membela  negara  dan martabat bangsa. 5

## RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  di  atas maka  yang  menjadi  rumusan  masalah  adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana  pengaturan  bantuan  hukum terhadap anggota Tentara Nasional
Indonesia –  Angkatan  Darat  dalam melakukan tindak pidana?
2.  Apa sanksi yang diberikan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan?
3.  Bagaimana  hambatan  yang  dihadapi  para pemberi  bantuan  hukum  dalam  menangani tindak  pidana  yang  dilakukan  anggota Tentara Nasional Indonesia?

## METODOLOGI PENELITIAN.
Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum  ini  adalah  sebagai  berikut:  Tulisan  ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian  yang  bersumber  dari  bahan  pustaka dan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan  temuan  atau  data  dalam  bentuk kata-kata  dan  gambar  atau  dalam  bentuk  kata- kata, serta kombinasinya. dari kata dan kalimat. Jenis  penelitian  ini  sangat  bergantung  pada informasi, cakupan yang luas, pertanyaan umum, pengumpulan  data  yang  sebagian  besar  terdiri dari kata/teks, penjelasan dan analisis kata serta melakukan penelitian subjektif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis,  dan  menafsirkan  narasi  secara komprehensif pada data visual untuk memperoleh  wawasan  terhadap  fenomena tertentu  yang  menarik,  serta  menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh dan menyeluruh.
PEMBAHASAN 1.  Aturan Bantuan Hukum Menurut

## Peradilan Militer.
Sejarah  regulasi  tentang  bantuan  hukum yang  pernah  berlaku  di  lingkungan  Prajurit Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Daratdan
regulasi mengenai bantuan hukum pada badan peradilan  di  Indonesia,  sehingga  kajian  ini
diharapkan dapat
menjadi lebih komprehensif.Secara  historis,  rumusan  definisi tentang  bantuan  hukum  juga  dipengaruhi  oleh persepsi  yang  terbentuk  dalam  masyarakat sesuai dengan waktu dan tempat dilaksanakannya konsep bantuan hukum tersebut.  Dalam  sejarah  awal  bantuan  hukum telah menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum dimulai dari adanya
sikap kedermawanan (charity)
sekelompok elit terhadap para pengikutnya.
Hubungan kedermawanan ini juga terbentuk antara para pemuka adat dengan para penduduk  yang  tinggal  disekitarnya.  Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa telah terbentuknya  hubungan patron-client yang sangat jelas dalam hal ini. Berdasarkan kondisi tersebut maka rumusan definisi bantuan hukum pada saat itu sangat tidak jelas, sehingga telah menimbulkan  persepsi  bahwa  bantuan  hukum diinterpretasikan sebagai bantuan hukum dalam segala  hal  seperti  ekonomi,  sosial,  agama  dan adat.  Rumusan  definisi  bantuan  hukum  disini sangat  dipengaruhi  kepentingan  patron  untuk melindungi kliennya. 6
Menurut H.M.A.
Kuffal,
yang
memberikan  definisi  bantuan  hukum  sebagai kegiatan pelayanan hukum ( legal service ) yang diberikan  oleh  penasihat  hukum  dalam  upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan  terhadap  hak  asasi  tersangka  atau terdakwa sejak proses penangkapan/ penahanan sampai dengan diperolehnya
6 Todung Mulya Lubis , “Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia ”,  G. Nusantara, Jakarta, 2010, hal.25
7 H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. 7
Sepanjang  sejarah  berdirinya  TNI  ada beberapa ketentuan perundangan yang mengatur  tentang  bantuan  hukum  yang  pernah berlaku di lingkungan TNI yaitu sebagai berikut:
a.  Penetapan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pembentukan Mahkamah  Militer  Luar  Biasa  (Mahmilub) yang  kemudian  berubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1969.  Pasal  4 Undang-Undang  dimaksud  menyebutkan sebagai berikut:
1.  Terdakwa  dibantu  oleh  seorang  atau lebih pembela dan penasehat.
2.  Jika  Terdakwa  tidak  dapat  mengajukan seorang  pembela,  maka  Hakim  Ketua menunjuk  seorang  pembela  atau  lebih pembela baginya.
b.  Telegram  Direktorat  Kehakiman  Angkatan Darat No. ST-D 112/1969 tanggal 2 Juli 1969. Adapun  pokok  pengaturan  dalam  telegram ini  agar  anggota  militer  tidak  bertindak sebagai  penasihat  hukum  di  pengadilan apabila  pihak  yang  berperkara  bukan anggota  militer  kecuali  hanya  atas  izin komandan. Abdurrahman memberikan komentar  terhadap  telegram  tersebut  yaitu bahwa  pemberian  izin  sebagaimana  yang dimungkinkan  di  atas  harus  benar-benar selektif, yaitu dalam hal-hal yang sama sekali tidak  dapat  dihindari  seperti  umpamanya untuk  mewakili  keluarga  dekatnya  sendiri. Ketentuan  yang  semacam  ini  seharusnya juga  ada  dan  berlaku  bagi  anggota  ABRI lainnya  selain  dari  Angkatan  Darat,  seperti misalnya  untuk  Angkatan  Laut,  Angkatan Udara, Angkatan Darat dan
Kepolisian. 8 Intinya  pengaturan  pemberian bantuan  hukum  di  lingkungan  militer  harus atas izin komandan.
c.  Instruksi Pangkopkamtib No. INS. 03/KOPKAM/XI/1978  tanggal  27  Nopember 1978  tentang  Pedoman  Sementara  untuk Melaksanakan  Pernyataan  Bersama  Ketua Mahkamah  Agung,  Menteri  Kehakiman, Jaksa  Agung,  Wapangab/Pangkopkamtib, Kas  Kopkamtib  dan  Kapolri.  Pada  lampiran Instruksi  Pangkopkamtib  dimaksudterdapat
Hukum , Kaligis, Yogyakarta, 2010, hal.198
8 Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia , Cendana Perss, Jakarta, 2010, hal.101.
15  (lima  belas)  hal  yang  berkaitan  dengan bantuan  hukum.Berdasarkan  pedoman  di atas, maka bantuan hukum terhadap prajurit TNI telah diatur secara lebih rinci dan ketat dalam  Instruksi  dimaksud.  Bantuan  hukum dapat  diberikan  sejak  proses  non  litigasi yakni sejak penangkapan dan/atau penahanan. Bantuan hukum dapat diberikan oleh penasihat hukum yang bukan anggota TNI,  yakni  pengacara  atau  penasihat hukum/pembela.
d.  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor 02/1971  tanggal  10  Februari  1971.  Surat Edaran  ini  memberikan  larangan  kepada pegawai  negeri  dan  anggota  militer  untuk bertindak  memberikan  bantuan  hukum sebagai pembela/penasihat hukum di muka pengadilan.  Pengecualian  bantuan  hukum yang  diberikan  oleh  anggota  militer  harus memperoleh izin khusus dari atasannya dan memenuhi  persyaratan  yang  ditentukan dalam pasal 4 ayat (1) huruf b dan ayat (4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun 1952  dan  Instruksi  Direktur  Kehakiman
Angkatan  Darat  Nomor  ST-D  112/1969 tanggal 2 Juli 1969 sub CCC dan EEE.
e.  Surat Mahkamah Agung Nomor: MA / Kumdil  /  8810  /  IX  /  1987  tanggal  21 September 1987 tentang Izin sebagai
Pembela  /  Penasihat  hukum,  yang bunyinya  antara  lain  sebagai  berikut: Pada  dasarnya  profesi  Penasihat
hukum
memang tidak dapat dirangkap  dengan  jabatan  sebagai pegawai  negeri  maupun  anggota
ABRI.
Mengenai Kedudukan Orgasisasi Kumdam  yang  tentunya  berlaku  untuk seluruh  jajaran  Angkatan  Darat,  maka dapat disimpulkan bahwa:
1.  Penunjukan  seorang  perwira  Hukum dalam lingkungan Kodam yang
bersangkutan  untuk  membela  suatu perkara  di  muka  pengadilan  selalu bersifat  insidentil  dan  selalu  sebagai usaha pengabdian
tanpa
pengharapan suatu imbalan jasa;
2.  Pemberian  bantuan/nasehat  hukum terbatas  pada  Kodam  atau  pejabat atau anggota keluarga TNI di Lingkungan Kodam.
Selanjutnya menurut petunjuk Dirkum  TNI  AD  No.  B/243/VI/1979, mereka-mereka  yang  dapat  diberikan bantuan  hukum  oleh  Perwira  hukum Kodam yang ditunjuk diperluas menjadi: a.  Instansi atau badan-badan di Lingkungan  TNI  AD  dalam  wilayah hukum Kotama setempat.
b.  Para pejabat dan para anggota TNI AD serta karyawan sipil AD selaku individu, baik  yang  masih  dinas  aktif  maupun dalam persiapan pensiun atau pensiun dan  warakawuri  beserta  keluarganya dalam wilayah hukum Kotama setempat.
c.  Mereka  yang  mempunyai  ikatan  dinas atau  hubungan  kerja  dengan  TNI  AD dalam wilayah hukum Kotama setempat.
d.  Mereka yang tidak termasuk golongan a sampai  c  setelah  terlebih  dahulu dikonsultasikan/dijinkan  oleh  Dirkum TNI AD.
e.  Bahwa  pada  tiap  Kodam  ada  perwira- perwira  hukum  tertentu  yang  diberi tugas  oleh  Kodam  untuk  memberikan bantuan hukum yang bersifat insidental di muka pengadilan dapat dibenarkan.
f.  Dalam rangka pengawasan dan penertiban segi administratifnya hendaknya nama-nama perwira tersebut  didaftarkan  pada  Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi setempat. Dan setiap kali ada pemutasian,  hal  itupun  hendaknya didaftarkan.
g.  Untuk menghindarkan terjadinya pengaburan  batas  antara  kegiatan penasihat  hukum  sebagai  profesi  dan pemberian bantuan hukum yang bersifat  insidental,  maka  yang  dapat dibenarkan  dibela  perkaranya  oleh perwira hukum.
2.  Sanksi  yang  diberikan  terhadap  anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana.
Penegakan  hukum  disiplin  militer  di  satuan merupakan  upaya  untuk  menjaga  keteraturan dan  ketertiban  dalam  kehidupan  militer.  Dalam pengertian sebagaimana terdapat pada pasal 1 angka  3  Undang –  Undang  Hukum  Disiplin Militer,  maka  dari  itu  hukum  disiplin  militer diartikan  sebagai  peraturan  dan  norma  untuk mengatur,  membina,  dan  menegakkan  disiplin, dan  tata  kehidupan  yang  berlaku  bagi  militer. Hukum  disiplin  diperlukan  untuk  menjaga stabilitas  dan  ketertiban  prajurit  secara  terus – menerus  agar  dapat  mencegah  terjadinya pelanggaran  hukum  yang  dilakukan  dengan sengaja  atau  tanpa  sengaja  oleh  seorang Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Darat.
Pembentukan  didiplin  bagi  seorang  prajurit Tentara  Nasional  Indonesia –  Angkatan  Darat diawali pada masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan yang merupakan  salah  satu  cara  pembentukan disiplin  bagi  seorang  prajurit  Tentara  Nasional Indonesia –  Angkatan  Darat  agar  dapat terbentuk  seorang  prajurit  Tentara  Nasional Indonesia – Angkatan Darat yang memiliki jiwa yang  setia  kepada  negara.  Pola  pembinaan diberikan melalui intensitas kegiatan dan disertai doktin  bagi  setiap  Prajurit  Tentara  Nasional Indonesia – Angkatan Darat dalam hal ini disiplin pada hakikatnya merupakan. 9
Pidana  penjara  adalah  suatu  pidana berupa  pembatasan  kebebasan  bergerak  dari
9 Muhammad Faisal Salam, Peradilan Militer Di Indonesia , CV.Mandar Maju, Bandung, hal.14 10 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia ,
seorang  terpidana,  yang  dilakukan  dengan menutup  orang  tersebut  di  dalam  sebuah lembaga  pemasyarakatan,  dengan  mewajibkan orang  itu  untuk  mentaati  semua  peraturan  tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan  yang  dikaitkan  dengan  suatu tindakan  tata  tertib  bagi  meruka  yang  telah melanggar peraturan tersebut. 10
Menurut  pendapat  Barda  Nawawi  Arief yang menyatakan bahwa: 11 “Pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan,  tetapi  juga  menimbulkan  akibat negatif  terhadap  hal-hal  yang  berhubungan dengan  dirampasnya  kemerdekaan  itu  sendiri. Akibat  negatif  itu  antara  lain  terampasnya  juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga  sering  terjadi  hubungan  homoseksual dan  masturbasi  di  kalangan  terpidana.  Dengan terampasnya  kemerdekaan  seseorang  juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang  itu  yang  dapat  mempunyai  akibat  serius bagi  kehidupan  sosial  ekonomi  keluarganya. Terlebih  pidana  penjara  itu  dikatakan  dapat memberikan  cap  jahat  (stigma)  yang  akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi  melakukan  kejahatan.  Akibat  lain  yang  juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat  menyebabkan  terjadinya  degradasi  atau penurunan derajat dan harga dari manusia.”
Kewenangan pemecatan tersebut adalah merupakan kewenangan pejabat administrasi  dalam  hal  ini  oleh  Presiden  untuk yang berpangkat Kolonel ke atas dan untuk yang berpangkat  Letkol  ke  bawah  oleh  Panglima  TNI
Armico, Bandung, 2012, hlm 69.
11 L.H.C. Hullsman, dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , CV Pustaka Setia, Bandung, 2010, hal 23.
atau Kepala Staf Angkatan. Di sisi lain menjadi kewenangan  hakim  walaupun  pada  akhirnya putusan  tersebut  diikuti  secara  administrasi. Oleh  karena  adanya  duplikasi  kewenangan tersebut, dalam prakteknya akan terjadi benturan  dimana  keputusan  kesatuan  yang melakukan Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (selanjutnya ditulis PTDH) atau pemecatan  dari  dinas  militer  telah  mendahului putusan  pengadilan  militer  yang  berkekuatan hukum  tetap,  sedangkan  keputusan  tersebut didasarkan  atas  tindak  pidana  yang  justru adalah  juga  sebagai  dasar  dilakukannya pemeriksaan di Pengadilan Militer.
Dalam  hal  terjadinya  suatu  tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan  sesuai  dengan  tata  cara  dan prosedur  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  dan Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun  1997 Tentang  Peradilan  Militer  (selanjutnya  ditulis Undang-  Undang  Peradilan  Militer).  Di  dalam Pasal  69  ayat  (1)  Undang-Undang  Peradilan Militer  dijelaskan  bahwa  penyidik  adalah:  a. Atasan  Yang  Berhak  Menghukum  (Ankum);  b. Polisi  Militer  (AD)  ;  dan  c.  Oditur  Militer (Odmil/Odmilti).
Pasal 6 KUHPM menentukan jenis-jenis pidana: a.  Pidana utama (pokok) terdiri :
1)  pidana mati;
2)  pidana penjara ;
3)  pidana kurungan ;
4)  pidana tutupan ;
b.  pidana-pidana tambahan :
1)  pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata ;
2)  penurunan pangkat.
3)  pencabutan  hak-hak  yang  disebutkan pada  Pasal  35  (1)  ke-1,  ke-2  dan  ke-3 KUHP.
3. Hambatan  yang  dihadapi  para  pemberi bantuan  hukum  dalam  menangani  tindak pidana  yang  dilakukan  anggota  Tentara Nasional Indonesia.
Hambatan  yang  sering  dihadapi  para pemberi  bantuan  hukum  ialah  seperti  untuk pendatangan saksi dikarenakan setiap perbuatan Tindak  Pidana  misalnya  dilakukan  diwilayah KODAM  I/BB  maka  akan  di  adili  di  Pengadilan Militer  I-02  Medan,  jika  suatu  perbuatan dilakukan  di  luar  kota  medan  maka  saksi  yang berada di luar kota medan haruslah di datangkan apalagi  bila  saksi  itu  dapat  meringankan terdakwa, seperti yang kita ketahui bahwa locus delicti adalah  waktu  terjadinya  suatu  tindak pidana,  sedangkan  yang  dimaksud  dengan tempus  delicti adalah  waktu  terjadinya  suatu tindak  pidana.  Dengan  demikian  kedua  hal  ini sangat berperan penting bagi berbagai permasalahan  yang  terdapat  di  dalam  bidang hukum  pidana.  misalnya  saja  seorang  prajurit melakukan  tindak  pidana  di  Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka kendala yang sering  terjadi  ialah  untuk  mendatangkan  saksi dari panyabungan ke medan tentunya membutuhkan dana, maka dari itulah yang sering menjadi  kendala  dalam  pemberian  bantuan hukum.
Para  pemberi  bantuan  hukum  hanya
memfasilitasi  atau  mendampingi  para  prajurit yang  bermasalah  di  dalam  persidangan,  untuk pendatangan  saksi  atau  lain  sebagainya  tidak termasuk ke dalam pemberian bantuan hukum, namun  anggota  keluarga  bisa  membantu terdakwa  jika  saksi  itu  dapat  meringankan korban, maka biasanya keluarga yang memberikan  dana  dan  fasilitas  untuk  saksi tersebut.  Para  pemberi  bantuan  hukum  hanya bekerja sebagai mana yang sudah di tunjuk atau di  perintahkan  oleh  atasan  untuk  mendampingi terdakwa  selama  di  dalam  persidangan,  dan prajurit  yang  bermasalah  tidak  lah  di  pungut biaya  sedikitpun  karena  para  pemberi  bantuan hukum sudah menjadi kewajiban untuk membantu  para  prajurit,  berbeda  dengan pemberi  bantuan  hukum  pada  umumnya  yang terdapat dalam Undang-undang Bantuan
Hukum dan  Undang-undang Advokat.

## KESIMPULAN
Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia – Angkatan  Darat  juga  berhak  memperoleh bantuan hukum baik dari dalam kesatuan militer maupun yang bukan dari kesatuan militer, dalam hal  ini  ada  perbedaan  untuk  memperoleh bantuan  hukum  dalam  satuan  tentara  nasional Indonesia  yang  mana  jika  salah  satu  prajurit ingin  memperoleh  bantuan  hukum  melalui bagian  dari  tentara  nasional  Indonesia  mereka akan  meminta  izin  kepada  atasan  yang  berhak menghukum  (Ankum)  dan  kebanyakan  tentara nasional  Indonesia  lebih  mengambil  jalur  ini ketimbang  memakai  bantuan  hukum  diluar kesatuan tentara nasional Indonesia, karena jika mengambil  bantuan  hukum  dari  luar  harus meminta  izin  terlebih  dahulu  kepada  Papera
(Perwira Penyerah Perkara). Sanksi pidana bagi prajurit biasanya diberikan sanksi seperti disiplin militer,  penjara,  administratif,  scorcing  atau bahkan saksi pemecatan juga sering di dapatkan oleh prajurit yang melakukan tindak pidana.
Para pemberi bantuan hukum memberikan bantuan  kepada  prajurit  yang  melakukan  tindak pidana  sesuai  dengan  surat  perintah  yang  di keluarkan  oleh  atasan,  ada  beberapa  tindak pidana yang dapat diberikan hukuman tambahan seperti  pemecatan  contohnya  seperti  tindak pidana  narkotika,  asusila  KBT  (Keluarag  Besar TNI)  dan  penjualan  senjata  Api,  namun  bila melakukan  tindak  pidana  yang  masih  dikatakan ringan  para  pemberi  bantuan  hukum  pastinya akan membantu para prajurit yang bersalah agar mendapatkan hukuman yang seringan mungkin.

## Daftar Bacaan
J.M.  Van  Bemmelen, Hukum  Pidana  1 ,  Bina Cipta,Bandung, 2010.
Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,2012.
Moeljatno, Asas-asas  Hukum  Pidana ,  Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
Sandrasta , Tugas dan Fungsi Prajurit Tentara Nasional Indonesia , CV.Jaya Sakti,
Jakarta, 2015.
Todung Mulya Lubis , “Gerakan Bantuan Hukum di Indonesia ”,  G. Nusantara, Jakarta,
2014.
H.M.A. Kuffal, Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum , Kaligis, Yogyakarta, 2015.
Abdurrahman, Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia , Cendana Perss, Jakarta,
2018.
Muhammad Faisal Salam, Peradilan Militer Di
Indonesia , CV.Mandar Maju,
Bandung, hal.14 P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier
Indonesia , Armico, Bandung, 2012.
L.H.C.  Hullsman,  dan  Barda  Nawawi  Arief,
Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana ,  CV  Pustaka  Setia,  Bandung,
2017. http://www.Bnn.Go.Id. Sara  Anna  Bonini  (et.al.), Cannabis  sativa:  A comprehensive  ethnopharmacological review of a medicinal plant with a long history ,
Journal
of
Ethnopharmacology,  Elsevier,  Vol.
227, 2018.
Syamsul  Malik, Legalisasi  Ganja  Dalam  Sektor Medis Perspektif Hukum , Jurnal
Rechiten Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1 No.2,  2020
UN News, UN Commission reclassifies
Cannabis, yet Still Considered Harmful , 2020