## MENINGKATKAN EFISIENSI PERADILAN DALAM TATA CARA PROSEDURAL LITIGASI PERDATA INDONESIA
Yue Guan, Eni Oktaviani
Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Katolik Parahyangan Jl. Ciumbuleuit No.94 Kota Bandung 40141 Telp: (022) 2032655, Fax: (022) 2031110
Email: derrick.guan@gmail.com
Naskah Diterima: 15-02-2021 Direvisi: 26-02-2021 Disetujui: 18-08-2021 Diterbitkan: 19-08-2021 DOI: 10.30596/delegalata.v6i2.6396

## How to cite:
Yue Guan, Eni Oktaviani (2021). “Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Proseduran Litigasi Perdata Indonesia”, De Lega Lata: Jurnal    Ilmu Hukum, volume 6 (2): p. 101-119

## Abstrak
Pesatnya  perkembangan  ekonomi  Indonesia,  kontradiksi  di  berbagai  bidang  tumbuh  pesat, dan  sengketa  perdata  juga  menunjukkan  tren  yang  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Namun, karena hukum acara perdata indonesia masih menggunakan tata cara proseduralal yang klasik peninggalan  Belanda,  sehingga  terlalu  banyak  penekanan  pada  prinsip  keadilan  prosedural membuat proses litigasi perdata Indonesia menjadi sangat tidak efisien. Keadilan dan efisiensi adalah  dua  tujuan  peradilan.  Banyak  negara  di  dunia  telah  mereformasi  prosedur  perdata dalam  banyak  aspek.  Dengan  mengalihkan  perkara,  memperkuat  prosedur  praperadilan,  dan membatasi  batas  waktu  persidangan,  efisiensi  peradilan  litigasi  perdata  Indonesia  dapat dipercepat,  hak-hak  para  pihak  terkait  dapat  dilindungi  secara  efektif,  dan  keadilan  sejati dapat  dicapai.  Metode  penelitian  utama  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  metode penelitian kepustakaan. Dalam keadaan belum ada perubahan yang signifikan dengan kondisi Indonesia  saat  ini,  penelitian  ini  akan  memberikan  solusi  untuk  tata  cara  prosedural  litigasi perdata Indonesia.
Kata kunci: Hukum Acara Perdata, Efisiensi Peradilan, Litigasi Perdata.

## Abstract
Rapid  development  of  the  Indonesian  economy,  contradictions  in  various  fields  have  grown rapidly, and civil disputes have also shown an increasing trend from year to year. However, because  Indonesian  civil  procedural  law still  uses classical  procedural  procedures  from  the Netherlands, too much emphasis on principle of procedural justice makes the Indonesian civil litigation process very inefficient. Fairness and efficiency are two goals of  judicature. Many countries around the world have reformed civil procedures in many aspects. By transferring cases,  strengthening  pretrial  procedures,  and  limiting  trial  time  limits,  the  efficiency  of Indonesia's civil litigation trials can be accelerated, the rights of the parties concerned can be

## Volume 6 Nomor 2 , Juli - Desember. Tahun 2021
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I Akreditasi: SINTA 3, SK No: 28/E/KPT/2019 http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata
protected effectively, and true justice can be achieved. The main research method used in this article  is  the  library  research  method.  In  the  absence  of  significant  changes  to  the  current condition  of  Indonesia,  this  study  will  provide  a  solution  for  the  procedural  procedures  for Indonesian civil litigation.
Kata kunci: Civil Procedure Law, Judicial Efficiency, Civil Litigation.

## PENDAHULUAN
Di  dunia  saat  ini,  sebagian  besar  negara  memiliki  masalah  tumpukan  kasus  dan penundaan kasus dalam berbagai tingkat. Oleh karena itu, semua negara dihadapkan pada isu penting untuk mengkoordinasikan hubungan antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan, tidak  hanya  harus  memastikan  keadilan  peradilan,  tetapi  juga  menghemat  biaya  peradilan secara tepat dan meningkatkan efisiensi peradilan.
Hukum  acara  perdata  dalam  tata  hukum  Indonesia  masih  menggunakan  tata  cara prosedural yang klasik peninggalan Belanda dan belum ada perubahan yang signifikan dengan kondisi  sekarang  (Liona  Nanang  Supriatna.).  Dalam  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu prinsip  kebersamaan,  efisiensi  berkeadilan,  berkelanjutan,  berwawasan  lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam pembangunan hukum, telah digariskan suatu pendekatan sistem hukum nasional yang mengandung  prinsip-prinsip  konstitusi  tersebut  (Fauzi,  2020).  Tehadap  prinsip  efisiensi berkeadilan  dalam  litigasi  pertada,  pemerintah  Indonesia  telah  mencoba  banyak  reformasi. Misalnya,  pada  tahun  1992,  Mahkamah  Agung  mengatur  bahwa  perkara  pada  Pengadilan Negeri  dan  Pengadilan  Tinggi  diharapkan  untuk  diselesaikan  dalam  waktu  6  (enam)  bulan dalam “Surat Edaran Mahkamah Agung  No. 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan  Tinggi  dan  Pengadilan  Negeri”.  Serta  asas  peradilan  sederhana,  cepat dan  biaya ringan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman.  Seiring  kemajuan  teknologi,  pemerintah  Indonesia  telah  meluncurkan  sistem e-court  pada  tahun  2018.  Akan  tetapi  dalam  situasi  nyata,  efeknya  belum  terlihat  jelas. Pengadilan  Indonesia  umumnya  memiliki  masalah  seperti  efisiensi  yang  rendah,  prosedur persidangan  yang  rumit,  dan  siklus  eksekusi  yang  panjang.  Apalagi  jika  sistem  e-court digunakan, prosedur litigasi perdata aslinya masih sama, hanya saja berkas terkait kasus tidak harus diserahkan kepada hakim secara langsung di pengadilan oleh para pihak atau kuasanya tetapi melalui sistem e-court, sedangkan hakim tetap harus meluangkan  banyak waktu untuk memeriksa semua berkas-berkas yang diserahkan melalui sistem e-court. Serta bukti dan saksi masih harus dibawa ke pengadilan secara langsung. Hal ini menyebabkan pengadilan menjadi penuh  sesak  dan  kasus  bertumpuk.  Terutama  selama  pandemi  COVID-19,  secara  inheren berbahaya  bagi  pengadilan  untuk  mengumpulkan  banyak  orang.  Sesuai  dengan  pengalaman penulis  dan  data  dari  Queen  Law  Firm,  dibutuhkan  rata-rata  sekitar  satu  tahun  untuk menyelesaikan  satu  kasus  perdata  untuk  diadili  pada  pengadilan  tingkat  pertama,  dan dibutuhkan  satu  tahun  lagi  untuk  memproses  banding  dan  kasasi.  Sehingga  antrian  sidang menumpuk  dan  tak  jarang  persidangan  berjalan  hingga  malam  hari,  contohnya  seperti  yang terjadi  pada  beberapa  pengadilan  yang  memulai  sidang  pada  pukul  10.00  WIB  pagi  kerap menyidangkan  perkara  hingga  pukul  01.00  WIB  malam.  Kasus  lama  tidak  bisa  diselesaikan
dengan  cepat,  dan  kasus  baru  menyusul  satu  demi  satu.  Ini  hanya  akan  membuat  proses litigasi perdata menjadi lebih tidak efisien.
Dalam  situasi  tersebut,  tubuh  dan  pikiran  para  pencari  keadilan  mengalami  kerusakan kedua  kalinya  dan  juga  akan  menghabiskan  lebih  banyak  sumber  daya  keuangan.  Dengan demikian,  masyarakat  lebih  cenderung  menyelesaikan  masalah  perdata  secara  pribadi  di Indonesia. Hal tersebut terutama karena tidak efisiennya proses litigasi perdata Indonesia yang menyebabkan  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  hukum.  Seperti  yang  dicatat  oleh Warren E. Burger sebagai Chief Justice of the United States dalam pidatonya di American Bar Association pada tahun 1970 “ A sense of confidence in the courts is essential to maintain the fabric of ordered liberty for a free people and three things could destroy that confidence and do incalculable damage to society: that people come to believe that inefficiency and delay will drain  even  a  just  judgment  of  its  value;  that  people  who  have  long  been  exploited  in  the smaller  transactions  of  daily  life  come  to  believe  that  courts  cannot  vindicate  their  legal rights from fraud and over-reaching; that people come to believe the law – in the larger sense – cannot fulfill its primary function to protect them and their families in their homes, at their work,  and  on  the  public  streets ” . (Rasa  percaya  diri  di  pengadilan  sangat  penting  untuk mempertahankan  jalinan  kebebasan  yang  tertib  untuk  rakyat  bebas  dan  tiga  hal  dapat menghancurkan  kepercayaan  itu  dan  melakukan  kerusakan  yang  tak  terhitung  pada masyarakat:  bahwa  orang  menjadi  percaya  bahwa  ketidakefisienan  dan  penundaan  akan menguras bahkan penilaian yang adil dari nilainya; bahwa orang yang telah lama dieksploitasi dalam  transaksi  yang  lebih  kecil  dalam  kehidupan  sehari-hari  menjadi  percaya  bahwa pengadilan  tidak  dapat  membuktikan  hak  hukum  mereka  dari  penipuan  dan  penjangkauan berlebihan; bahwa orang menjadi percaya bahwa hukum  - dalam arti yang lebih  luas - tidak dapat memenuhi fungsi utamanya untuk melindungi mereka dan keluarga mereka di rumah, di tempat  kerja,  dan  di  jalan  umum)  (E,  1970).  Dapat  dilihat  bahwa  efisiensi  prosedur  litigasi perdata sangat terkait dengan keyakinan masyarakat terhadap hukum suatu negara.
Ahli  hukum  Amerika  terkenal  Posner  percaya  bahwa,  keadilan  berarti  sejenis  sistem, yaitu  sejenis  penyesuaian  hubungan  dan  tatanan  perilaku,  dapat  memenuhi  berbagai persyaratan  manusia  untuk  menikmati  hal-hal  tertentu  dan  melakukan  hal-hal  tertentu,  serta dapat  melakukan  segala  sesuatu  yang  dapat  memberikan  kepuasan  dengan  sedikit  hambatan dan pemborosan. Oleh karena itu, makna kedua dari keadilan hukum adalah efisiensi (Allen, 1987). Efisiensi peradilan, sebagai nilai tujuan yang  dikejar oleh kegiatan litigasi, dalam arti mengandung semangat keadilan peradilan. Sampai batas tertentu, efisiensi peradilan mengejar tujuan keadilan dengan metode yang paling ekonomis. Oleh sebab itu, keadilan tanpa efisiensi dan efisiensi tanpa keadilan tidaklah lengkap. Namun, efisiensi peradilan bagaimanapun juga merupakan  nilai  instrumental,  dan  tidak  dapat  dilebih-lebihkan,  apalagi  mendapatkan  nilai efisiensi peradilan dengan mengorbankan keadilan peradilan. Seperti yang dikatakan Profesor Rawls  dari  Universitasi  Harvard,  keadilan  lebih  diprioritaskan  daripada  efisiensi.  Prinsip efisiensi  tidak  dapat  berperan  sendiri  sebagai  konsepsi  keadilan  (Rawls,  2009).  Namun, pengejaran keadilan yang berlebihan harus meningkatkan prosedur peradilan yang rumit. Oleh sebab  itu,  pengadilan  dan  para  pencari  keadilan  juga  harus  menginvestasikan  lebih  banyak biaya  litigasi  untuk  hal  tersebut,  dan  masa  persidangan  akan  diperpanjang,  sehingga mengurangi  efisiensi  peradilan.  Seperti  kata  Montesquieu  “ If  we  examine  the  set  forms  of
justice  with  respect  to  the  trouble  the  subject  undergoes  in  recovering  his  property,  or  in obtaining satisfaction for an injury or affront, we shall find them doubtless too numerous: but if we consider them in the relation they bear to the liberty and security of every individual, we shall often find them too few; and be convinced that the trouble, expense, delays, and even the very dangers of our judiciary proceedings, are the price that each subject pays for his liberty. (Jika  kita  memeriksa  bentuk-bentuk  keadilan  yang  ditetapkan  sehubungan  dengan  masalah yang dialami subjek dalam memulihkan kekayaannya, atau dalam memperoleh kepuasan atas cedera  atau  penghinaan,  kita  akan  menemukan  mereka  terlalu  banyak:  tetapi  jika  kita mempertimbangkannya  dalam  kaitannya  dengan  kebebasan  dan  keamanan  setiap  individu, kita  akan  sering  menemukan  mereka  terlalu  sedikit;  dan  yakinlah  bahwa  masalah,  biaya, penundaan,  dan  bahkan  bahaya  dari  proses  peradilan  kita,  adalah  harga  yang  harus  dibayar oleh  setiap  subjek  untuk  kebebasannya)  (Montesquieu,  2020).  Penurunan  efisiensi  peradilan pada dasarnya akan merugikan rakyat. Dengan demikian, prosedur litigasi perdata yang baik harus memaksimalkan efisiensi dan juga memastikan keadilan.
Efisiensi peradilan dan keadilan peradilan keduanya kontradiktif dan konsisten. Masalah inefisiensi  dalam  litigasi  perdata  di  Indonesia  saat  ini  harus  ditanggapi  dengan  serius.  Ini dapat  diselesaikan  melalui  pengalihan  kasus,  peningkatan  prosedur  praperadilan,  dan pembangunan sistem persidangan terkonsentrasi.
Penulis  berharap  dengan  adanya  tulisan  ini,  para  pakar  hukum  Indonesia  dapat  lebih memperhatikan  masalah  efisiensi  peradilan  perdata  Indonesia  dan  mencapai  keadilan peradilan  dan  efisiensi  peradilan  yang  sesungguhnya.  Mengalokasi  sumber  daya  sosial  yang terbatas  secara  lebih  efektif.  Meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  Indonesia  untuk mempertahankan  hak-hak  perdatanya  melalui  hukum  dan  mendorong  terwujudnya  tujuan akhir hukum.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  normative  yaitu dengan  mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  dengan  memhami  hukum  sebagai perangkat  peraturan atau  norma  positif  dalam  perundang-undangan  yang  berlaku  (Soekanto, 2012). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan  hukum  tersier,  yaitu;  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam pembuatan perudang-undangan dan putusan-putusan hakim (Harahap, 2018) .
Di  dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  data  primer  tersebut  adalah  Undang-Undang Hukum  Acara  Perdata  Indonesia, Zivilprozessordnung (Kode  Acara  Perdata  Jerman), Gesetzes  zur  Vereinfachung  und  Beschleunigung  gerichtlicher  Verfahren (Hukum  untuk Menyederhanakan  dan  Mempercepat  Proses  Peradilan  Jerman), Civil  Procedure  Rules (Aturan  Prosedur  Perdata  Inggris),  Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  Tiongkok, Undang-Undang  Hukum  Acara  Perdata  Jepang.  Bahan  hukum  sekunder  yaitu  bahan  yang memberikan  eksplanasi  terhadap  bahan  hukum  primer,  misalnya  buku-buku  dan  hasil penelitian  lain  yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan  hukum yang  memberikan  eksplanasi  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder, misalnya kamus hukum, encyclopedia dan lain-lain.
Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian hukum  kualitatif.  Metode  penelitian  hukum  kualitatif  adalah  suatu  upaya  yang  sistematis dalam  penelitian  ilmu  hukum.  Ini  termasuk  beberapa  kaidah  dan  teknik  yang  dapat memuaskan  keingintahuan  peneliti  tentang  gejala  hukum  atau  bagaimana  menemukan kebenaran saat memperoleh pengetahuan. Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis. Penelitian hukum kualitatif pada umumnya  menilai  gejala  atau  fakta  yuridis  yang  diteliti  tidak  menggunakan  angka  tetapi cukup  menggunakan  standar  mutu  atau  kualitas  yang  dinyatakan  dengan  kata-kata.  Dengan mengadakan  studi/penelitian  kepustakaan  akan  memperoleh  data  awal  untuk  digunakan penelitian lapangan (Achmad, 2016).

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Ada  pepatah  Inggris,  " Justice  delayed  is  justice  denied (Keadilan  ditunda  adalah keadilan  ditolak)  (Sourdin,  2014).”  Artinya,  putusan  dibuat  terlambat  atau  para  pencari keadilan  terlambat  diinformasikan,  ketidakadilan  prosedural  akan  membuat  putusan  menjadi tidak  adil  meskipun  hasil  putusan  pengadilan  adil.  Keadilan  peradilan  yang  terbesar seharusnya  adalah  keadilan  sistem  peradilan,  yaitu  sistem  peradilan  berdasarkan  pada moralitas  universal  untuk  melindungi  hak  asasi  manusia  serta  membatasi  kekuasaan.  Hanya atas landasan sistem peradilan yang adil barulah keadilan peradilan yang sesungguhnya dapat diwujudkan. Dalam litigasi perdata, jika persidangan berulang kali ditunda, maka kepentingan para  pihak  akan  terus  dirugikan  selama  tidak  ada  putusan  yang  dijatuhi.  Semakin  lama penundaan,  semakin  serius  pelanggaran  pada  para  pencari  keadilan.  Bahkan  jika  putusan akhirnya  didapatkan,  kerugian  yang  seharusnya  tidak  terjadi  mungkin  tidak  dapat dikompensasikan  lagi.  Oleh  sebab  itu,  keadilan  itu  sendiri  perlu  didasarkan  pada  efisiensi tertentu. Tetapi efisiensi itu sendiri tidak perlu didasarkan pada keadilan.
Efisiensi lebih penting khususnya di Indonesia. Ini dikarenakan kesadaran hukum rakyat Indonesia dan posisi hukum dalam masyarakat jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju.  Penduduk  Indonesia  sering  kali  terbiasa  menyelesaikan  konflik  kepentingan  secara pribadi.  Dalam  sejarah  panjang  Indonesia,  kekuasaan  administratif  negara  selalu  menjadi kekuasaan tertinggi, dan hukum hanyalah bawahan kekuasaan administratif, dan kewenangan hukum  tidak  pernah  melampaui  kekuasaan  administratif.  Dalam  hal  tersebut,  jika  tata  cara prosedural litigasi perdata yang erat kaitannya dengan masyarakat Indonesia dapat direformasi secara lebih nyaman dan efektif, maka kedekatan hukum dapat ditingkatkan, dan lambat laun masyarakat  akan  terbiasa  menyelesaikan  masalah  melalui  jalur  hukum.  Hanya  ketika masyarakat tahu bagaimana menggunakan hukum untuk mempertahankan hak-haknya sendiri, barulah masyarakat  dapat  lebih  tertiban. Seperti  pendapat  dari  Prof.  Budiono:”Hanya  dalam keadaan  masyarakat  yang  stabil  warga  negara  mendapatkan  minat  dan  peluang  untuk mengembangkan diri serta memberikan kontribusi kepada kehidupan bersama (Kusumohamidjojo, 2019).

## Hubungan antara Efisiensi Peradilan dan Keadilan Peradilan
Keadilan  peradilan  berawal  dari  konsep  keadilan  Filsuf  Yunani  kuno  terkenal  Plato, kemudian gagasan hukum kodrat yang diadvokasi oleh para sarjana dari aliran Stoic semakin memperkaya  dan  menyempurnakannya,  menjadikannya  sebagai  landasan  teori  keadilan
alamiah.  Pada  zaman  Roma  kuno,  keadilan  alami  telah  diandai  sebagai  standar  penting  dari keadilan peradilan dan telah menjadi konten penting dari hukum Romawi. Ini berisi dua aspek konten  tertentu:  Pertama,  tidak  ada  yang  dapat  mengadili  kasus  yang  punya  hubungan kepentingan dengan diri sendiri. Kedua, pernyataan dari setiap para pihak dalam litigasi harus didengarkan.  Kedua  konten  tersebut  telah  menjadi  landasan  keadilan  peradilan  saat  itu.  Di zaman modern, keadilan peradilan telah digambarkan sebagai " due process of law " atau " due process " oleh negara-negara seperti Inggris dan Amerika.
Jiwa  peradilan  terletak  pada  keadilan,  dan  jika  peradilan  kehilangan  keadilan,  maka kehilangan  daya  hidupnya  juga.  Namun,  keadilan  bukanlah  satu-satunya  nilai  yang diupayakan oleh peradilan. Misalnya, Pengadilan Rakyat Tiongkok telah menetapkan bahwa tema peradilan di abad ke-21 adalah keadilan dan efisiensi (Xiao, 2001). Sejauh menyangkut litigasi  perdata,  sambil  berjuang  untuk  mencapai  keadilan  peradilan,  meningkatkan  efisiensi prosedural  litigasi  perdata  dan  memaksimalkan  manfaat  sejalan  dengan  tujuan  membangun sistem peradilan di negara demokrasi di bawah supremasi hukum. Dengan demikian, efisiensi telah  menjadi  standar  penting  tentang  apakah  sistem  peradilan  suatu  negara  bersifat  ilmiah dan beradab selain keadilan dalam masyarakat kontemporer.
Tentu  saja,  keadilan  adalah  tujuan  utama  dan  nilai  tertinggi  dari  prosedural  litigasi perdata,  yang  merupakan  konsensus  kalangan  akademisi.  Garis  kehidupan  dan  landasan sistem  peradilan  adalah  keadilan,  dan  jika  keadilan  hilang  maka  sistem  peradilan  akan kehilangan  nilai  eksistensinya.  Oleh  karena  itu,  nilai  tertinggi  dari  sistem  prosedur  litigasi sebagai  elemen  dari  sistem  peradilan  hanya  dapat  berupa  keadilan,  serta  efisiensi  peradilan tidak  dapat  dibicarakan  dalam  hal  apapun  jika  tidak  ada  keadilan  dan  tidak  dapat  mencapai keadilan,  sehingga  efisiensi  sistem  peradilan  tidak  ada  artinya  (Zhang,  2005).  Ini  tentu  saja merupakan keadaan yang paling ideal bahwa peradilan litigasi perdata memenuhi persyaratan nilai  keadilan  peradilan  dan  efisiensi  peradilan.  Intinya,  tidak  ada  konflik  antara  keadilan peradilan  dan  efisiensi  peradilan.  Kedua  konsep  yaitu  keadilan  peradilan  dan  efisiensi peradilan menggambarkan status alokasi yang berbeda dari sumber daya sosial yang sama.
1. Konflik antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan
Secara  umum,  proses  mengejar  keadilan  dapat  mengurangi  efisiensi  peradilan,  dan untuk  memaksimalkan  manfaat,  mengejar  peningkatan  efisiensi  peradilan  dapat  merugikan keadilan  peradilan.  Dalam  keadaan  normal,  mengejar  keadilan  persidangan  membutuhkan peningkatan  masukan  dari  sumber  daya  peradilan,  dan  peningkatan  biaya  peradilan  secara terus  menerus  akan  mengakibatkan  penurunan  yang  terus  menerus  dalam  efisiensi  kegiatan persidangan.  Alasannya  adalah  bahwa  perwujudan  keadilan  harus  sepenuhnya  melindungi hak-hak  semua  pihak  yang  terkait  dengan  prosedur  litigasi,  yang  mengharuskan  prosedur  di semua  tahapan  litigasi  selengkap  mungkin,  yang  tentunya  akan  mengurangi  kecepatan persidangan.  Karena  keterbatasan  sumber  daya  peradilan,  lembaga  peradilan  tidak  dapat memastikan fakta dengan cara apa pun untuk tuntutan setiap subjek para pihak, dan juga tidak mungkin bagi semua pihak untuk mengajukan bukti, pemeriksaan bukti dan debat tanpa batas waktu  untuk  memastikan  fakta  dari  perkara.  Oleh  karena  itu,  dengan  mempertimbangkan filsafat  hukum  dan  keterbatasan  sumber  daya  peradilan,  upaya  mengejar  keadilan  absolut harus  ditinggalkan  dalam  praktik  peradilan.  Ketika  terjadi  pertentangan  antara  keadilan peradilan dan efisiensi peradilan, keadilan harus dianggap sebagai nilai tertinggi tujuan litigasi
perdata.  Pada  saat  yang  sama,  sambil  menyoroti  nilai  keadilan  peradilan,  juga  harus memperhatikan nilai efisiensi peradilan dalam litigasi perdata.

## 2. Kesatuan nilai antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan
Sampai  batas  tertentu,  keadilan  peradilan  dan  efisiensi  peradilan  adalah  dua  aspek dalam satu kesatuan, dan  keduanya  merupakan tujuan  ideal  yang  diupayakan  melalui  proses pengadilan.  Pengejaran  efisiensi  yang  berlebihan  membuat  pengadilan  tidak  dapat mendengarkan  sepenuhnya  alasan  pencari  keadilan,  sehingga  sulit  untuk  melindungi  hak litigasi  yang  dinikmati  para  pencari  keadilan,  sehingga  tidak  akan  membuat  para  pencari keadilan  merasa  aman  dan  terjamin.  Persidangan  pengadilan  semacam  ini  hanya memperpendek siklus litigasi di permukaan, dan prosedur litigasi formal yang disederhanakan tampaknya  menghemat  sumber  daya  peradilan,  tetapi  konsekuensinya  cenderung menyebabkan para pencari keadilan merasa tidak puas serta mengajukan banding, atau bahkan kasasi. Hasil akhirnya adalah untuk memperpanjang siklus peradilan, membuang sumber daya peradilan,  mempengaruhi  kredibilitas  peradilan,  dan  merusak  martabat  peradilan.  Dalam pengertian  inilah  beberapa  ahli  telah  menunjukkan  bahwa  hanya  peradilan  yang  adil  adalah yang  paling  efisien.  Peradilan  yang  tidak  adil  dan  bahkan  peradilan  yang  melanggar  hukum tidak  hanya  tidak  dapat  menyelesaikan  konflik  dan  perselisihan  pada  waktunya,  tetapi  juga menyebabkan emosi dan perilaku sosial, dan memperburuk kekacauan sosial. Oleh sebab itu, hal  tersebut  adalah  yang  paling  tidak  efisien  (Huang,  2002).  Padahal,  yang  mencerminkan kandungan  nilai  efisiensi  peradilan  tidak  semata-mata  mencakup  rasionalitas  ekonomi  dari proses litigasi tersebut, tetapi juga mencakup tujuan tertentu dari litigasi tersebut. Salah satu persyaratan kesesuaian tujuan tertentu litigasi semacam tersebut adalah bahwa hasil peradilan harus  memenuhi  nilai  wajar  perdata,  dalam  arti  keadilan  peradilan  dan  efisiensi  peradilan menjadi satu.
Oleh  sebab  itu,  dalam  mengkoordinasikan  hubungan  antara  efisiensi  peradilan  dan keadilan peradilan, harus mensyaratkan persidangan dilakukan dengan cepat serta tepat waktu untuk  menghindari  penundaan  yang  tidak  perlu,  dan  tidak  boleh  mengejar  kecepatan persidangan dan menghemat biaya peradilan secara berlebihan. Secara umum, meskipun biaya peradilan yang cukup mungkin tidak menjamin identifikasi fakta kasus dan realisasi keadilan peradilan, kekurangan biaya peradilan tentu saja tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan. Oleh  sebab  itu,  sangat  diperlukan  untuk  memahami  masalah  efisiensi  dengan  benar. Penggunaan  biaya  peradilan  yang  wajar  serta  efektif  kondusif  untuk  mewujudkan  keadilan, yang  juga  merupakan  kunci  efisiensi  dan  keadilan  koordinasi.  Karena,  daripada  mengejar efisiensi  secara  terburu-buru  dan  mempengaruhi  terwujudnya  keadilan,  lebih  baik  secara rasional  mengeluarkan  biaya  peradilan  untuk  mencapai  keadilan.  Oleh  sebab  itu,  penulis percaya  bahwa  tidak  hanya  harus  menentang  penundaan  peradilan  dan  pengoperasian prosedur  peradilan  yang  tidak  efisien,  tetapi  juga  menghadapi  kenyataan  mendasar  bahwa mengejar  efisiensi  dengan  mengorbankan  waktu  dan  biaya  peradilan  yang  diperlukan  dalam praktek persidangan di Indonesia.
Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2021, ….

## Menyederhanakan Prosedur Litigasi Perdata untuk Gugatan Sederhana dan Gugatan Kecil
1. Situasi di Indonesia saat ini
Dengan  perkembangan  ekonomi  yang  pesat,  Indonesia  berada  dalam  periode  penting transformasi  sosial  saat  ini,  dan  berbagai  kontradiksi  dalam  kehidupan  masyarakat  meletus dengan seringnya transaksi dan pergerakan penduduk yang semakin intensif. Akibat langsung dari  fenomena  tersebut  adalah  "ledakan  litigasi"  berskala  besar  di  bidang  peradilan.  Data terbaru  dari  Sistem  Informasi  Penulusuran  Perkara  (SIPP)  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat tercatat pada bulan Januari 2021 saja terdapat 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) kasus yang  belum  terselesaikan.  Dan  sementara  jumlah  kasus  meningkat  tajam,  sedangkan  jumlah hakim di pengadilan tidak bertambah, sehingga kontradiksi antara jumlah kasus yang semakin banyak  dan  jumlah  hakim  yang  sedikit  menjadi  isu  penting  dalam  kerja  persidangan  di pengadilan.  Kontradiksi  tersebut  mungkin  sulit  diselesaikan  dalam  waktu  singkat  dengan menambah  jumlah  anggota  hakim  yang  banyak,  bagaimana  pemanfaatan  sumber  daya manusia yang terbatas untuk meningkatkan efisiensi peradilan harus menjadi fokus reformasi peradilan.
Menurut  hukum  acara  perdata  Indonesia  saat  ini,  prosedural  terhadap  gugatan  perkara perdata harus melalui langkah-langkah berikut, termasuk: pendaftaran, pemanggilan, mediasi (40  hari),  apabila  deadlock  akan  lanjut  ke  persidangan  yaitu,  pembacaan  gugatan,  jawaban, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan saksi, kesimpulan dan putusan. Di Indonesia saat ini, prosedur  di  atas  harus  diikuti  dengan  ketat  untuk  gugatan  biasa  dan  gugatan  sederhana, bahkan  jika  sistem  e-court  digunakan,  langkah-langkah  tersebut  tetap  harus  diikuti  dengan ketat. Hal ini menyebabkan pengadilan di seluruh Indonesia menjadi penuh sesak setiap hari, dan  kasus  banyak  yang  tertunda.  Proses  tersebut  sangat  panjang  membuat  para  pencari keadilan harus menghabiskan banyak waktu dan biaya untuk hadir di pengadilan, di saat sama, para  pencari  keadilan  harus  menunggu  persidangan  di  pengadilan  dengan  sangat  lama.  Ahli hukum Jepang yang terkenal Tanase Takashio berkata: "Betapapun sempurnanya persidangan dapat mencapai keadilan, jika harga yang harus dibayar terlalu mahal, orang sering kali putus asa  untuk  mencapai  keadilan  melalui  pengadilan  (Tanase,  2004)."  Dalam  perkembangan ekonomi  pesat  saat  ini,  waktu  juga  merupakan  sumber  daya  sosial  yang  penting,  dengan waktu yang lebih banyak dapat menciptakan lebih banyak nilai dalam sosial. Oleh  sebab itu, tidak mengherankan jika konsep "waktu adalah uang" dapat beredar luas di masyarakat. Bagi para  pencari  keadilan,  jika  tidak  bisa  menerima  ganti  rugi  dengan  waktu  tepat  dan  efektif untuk hak yang telah dilanggar, hak dimilik para pencari keadilan menjadi tidak pasti, dan ada risiko kerugian yang meningkat.
2. Situasi di luar negeri.
Dalam  situasi  globalisasi  ekonomi  saat  ini,  banyak  negara  dan  wilayah  di  dunia  juga menghadapi  kontradiksi  "ledakan  litigasi"  dengan  situasi  kasus  yang  sangat  banyak  dengan jumlah  hakim  yang  terbatas.  Dari  perspektif  praktis,  untuk  menyelesaikan  masalah  tersebut pada  banyak  negara,  yaitu  dengan  mengklasifikasikan  perkara  litigas  perdata  menjadi  tiga jenis,  yaitu  gugatan  biasa,  gugatan  sederhana  dan  gugatan  kecil.  Dibagi  menurut  besarnya jumlah  yang  terlibat,  gugatan  di  bawah  jumlah  tertentu  yang  terlibat  disebut  gugatan  kecil. Selain  itu,  berdasarkan  faktor-faktor  seperti  pokok  perkara  dan  jumlah  pihak  yang  terlibat,
perkara  dengan  fakta  sederhana  dan  sedikit  perselisihan  antar  para  pihak  diklasifikasikan sebagai  gugatan  sederhana.  Negara  civil  law  yang  lebih  representatif  seperti  Jerman,  negara common law seperti Inggris, dan negara dengan pertumbuhan tercepat seperti Tiongkok, telah mengadopsi metode pengalihan gugatan perdata dalam reformasi peradilan perdata.
a. Reformasi peradilan perdata di Jerman. Sejak  berlakunya  “ Zivilprozessordnung (Kode  Acara  Perdata  Jerman)”  pada  tahun  1877, inti  dari  beberapa  amandemen  utama  adalah  untuk  menyederhanakan  prosedur, mempercepat proses peradilan,  serta meningkatkan persidangan terkonsentrasi. Reformasi sistem  peradilan  terkonsentrasi  pada  aspek-aspek  berikut:  (1)  Perkara  kecil  yang  tidak diajukan  banding  di  pengadilan  tingkat  pertama  dapat  diadili  dengan  prosedur  yang disederhanakan,  yaitu  tidak  dilakukan  debat  lisan,  dan  putusan  tidak  perlu  disertai fakta-fakta  perkara.  (2)  Memperluas  cakupan  perkara  yang  ditangani  oleh  hakim  tunggal. (3)  Untuk  mengatasi  kekurangan  pemeriksaan  berulang  dan  penundaan  litigasi  yang disebabkan  oleh  sistem  persidangan  langsung,  " Gesetzes  zur  Vereinfachung  und Beschleunigung  gerichtlicher  Verfahren (Hukum  untuk  Menyederhanakan  dan Mempercepat  Proses  Peradilan)"  yang  diterapkan  pada  tanggal  1  Juli  1977  menegaskan "Model Stuttgart"  yaitu, prosedur litigasi dibagi menjadi prosedur persiapan dan prosedur debat  utama.  Pada  periode  debat  utama,  pengadilan  harus  mengadakan  sidang  sekali  dan menutup kasus tersebut didasarkan prinsip persidangan terkonsentrasi. (4) Dalam kasus di mana jumlah yang terlibat kurang dari 1.500 (seribu lima ratus) mark di pengadilan tingkat pertama,  di  saat  sama,  salah  satu  pihak  tidak  dapat  hadir  di  pengadilan  sengan  alasan bahwa posisnya terlalu jauh atau dengan alasan lain, keputusan dapat dibuat secara tertulis sebagai pengganti sidang, pemeriksaan silang, dan debat (Qi, 2002).
b. Reformasi peradilan perdata di Inggris
Reformasi  sistem  peradilan  perdata  Inggris  yang  dipimpin  oleh  Lord  Woolf  secara  resmi diluncurkan  pada  tahun  1994.  Lord  Woolf  menerbitkan  laporan  berjudul  " The  Interim Report " pada 1995 dan  " Access to Justice " pada 1996.  Berdasarkan  dua  laporan tersebut, Inggris mengumumkan “ Civil Procedure Rules (Aturan Prosedur Perdata)” yang baru pada tahun  1998,  yang  mulai  berlaku  pada  tanggal  26  April  1999.  Tiga  jenis  prosedur  litigasi perdata yang ditetapkan oleh aturan baru tersebut yaitu: prosedur “ small claims ”, prosedur
“ fast  track ”,  dan  prosedur  “ multi-track ”  (Firm,  2018).  Pengadilan  memutuskan  prosedur mana yang akan diterapkan dalam kasus.
c. Reformasi peradilan perdata di Tiongkok Tiongkok  mengumumkan  “Undang-Undang  Acara  Perdata”  pada  tahun  1991  dan  mulai mereformasi  prosedur  litigasi  perdata.  Pada  tahun  2001,  Xiao  Yang, the  Chief  Justice  of the  People's  Republic  of  China ,  menyatakan:  "Keadilan  dan  efisiensi  adalah  tema  utama pengadilan  rakyat  di  abad  ke-21."  Saat  ini,  model  persidangan  litigasi  perdata  yang diadopsi  di  Tiongkok  adalah  integrasi  gugatan  sederhana  dan  gugatan  kecil,  gugatan sederhana  mencakup  gugatan  kecil,  dan  prosedur  sederhana  yang  sama  diterapkan  pada keduanya.  Pada  tahun  2020,  Mahkamah  Agung  Tiongkok  mengumumkan  secara  resmi "Tindakan  Implementasi  untuk  Reformasi  Percontohan  Pemisahan  Prosedur  Litigasi Perdata yang Kompleks dan Sederhana", di mana Pasal 5 menetapkan bahwa: jika jumlah subjek  kurang  dari  RMB  50.000  (lima  puluh  ribu  yuan,  dan  sekitar  seratus  juta  rupiah),
Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2021, ….
prosedur  litigasi  untuk  gugatan  kecil  harus  diterapkan,  dan  putusan  tingkat  pertama  akan menjadi  putusan  terakhir  (Court,  2021).  Ini  semakin  memperjelas  tekad  pemerintah Tiongkok terhadap meningkatkan efisiensi peradilan.
3. Saran untuk meningkatkan efisiensi peradilan perdata di Indonesia.
Gugatan perdata terdapat gugatan besar dan  gugatan kecil, serta gugatan kompleks dan gugatan sederhana. Penulis berpendapat bahwa tidak semua perkara dapat disidangkan sesuai dengan prosedur litigasi perdata yang sama, yang tidak hanya membuang waktu dan sumber daya  sosial,  tetapi  juga  membuat  masyarakat  merasa  tidak  percaya  pada  hukum.  Prosedur litigasi  untuk  gugatan  kecil  adalah  bagian  dari  prosedur  litigasi  perdata  dan  merupakan prosedur  yang  memungkinkan  rakyat  biasa  untuk  mengajukan  gugatan  terhadap  sejumlah uang  minimum  yang  ditentukan  oleh  hukum.  Penulis  percaya  bahwa  jika  gugatan  perdata tidak bisa dialihkan, niscaya akan berujung pada penumpukan perkara dan penundaan putusan pada pengadilan. Rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:
a. Tetapkan  ruang  lingkup  penerapan  prosedur  litigasi  untuk  gugatan  kecil  dan  pengadilan yang berlaku.
Ruang  lingkup  harus  mencakup  jenis  kasus  (misalnya,  harus  dibatasi  pada  gugatan  litigasi hanya  terhadap  uang),  jumlah  gugatan  (jumlahnya  tidak  boleh  terlalu  tinggi),  pengadilan yang berlaku (umumnya terbatas pada pengadilan tingkat pertama).
b. Penerapan prosedur persidangan sederhana untuk gugatan sederhana dan gugatan kecil. Di  Indonesia,  hanya  perkara  permohonan  dapat  prosedur  sederhana  saat  ini,  dan  biasanya dapat ditutup dalam satu atau dua kali persidangan, yang sangat efisien. Dengan demikian, disarankan untuk menggunakan prosedur persidangan sederhana seperti permohonan untuk gugatan kecil dan gugatan sederhana yang memenuhi persyaratan.
c. Pemberian hak kepada para pihak untuk memilih prosedur.
Untuk sepenuhnya melindungi hak litigasi kedua belah pihak, disarankan untuk memberikan hak pilihan prosedur kepada kedua belah pihak dalam litigasi perdata. Artinya, di satu sisi, jika penggugat ingin menerapkan prosedur sederhana untuk gugatan kecil, maka penggugat harus mengajukan permohonan tertulis ke pengadilan saat menggugat; di sisi lain,  apabila tergugat  tidak  setuju,  maka  tergugat  dapat  mengajukan  permohonan  pemindahan  ke prosedur biasa.
d. Mengadopsi putusan tingkat pertama adalah putusan akhir.
Putusan  tingkat  pertama  efektif  secara  hukum,  dan  banding  tidak  diperbolehkan  untuk ketidakpuasan  terhadap  keputusan,  dengan  demikian  menjamin  realisasi  hak-hak  kecil dengan cepat.
e. Para pihak harus hadir.
Untuk secara tepat dan segera memastikan fakta dan menetapkan hak dan kewajiban kedua belah  pihak,  dimungkinkan  untuk  meminta  dalam  perkara  di  mana  prosedur  sederhana untuk gugatan kecil diterapkan, bahkan jika pengacara mewakili proses litigasi, umumnya para pihak sendiri tetap harus hadir untuk ikut serta dalam pemeriksaan gugatan tersebut.
f. Menetapkan  bahwa  pengadilan  memiliki  pedoman  hukum  dan  kewajiban  untuk menginformasikan para pihak tentang prosedur tersebut.
Mengingat fakta bahwa kesadaran hukum warga negara Indonesia saat ini tidak tinggi, tingkat  hukum tidak  merata,  dan  prosedur  litigasi  untuk  gugatan  kecil  diterapkan pada  fakta
bahwa  para  pihak  sendiri  berpartisipasi  dalam  proses  peradilan.  Untuk  memastikan  bahwa prosedurnya mendekati tujuan keadilan peradilan, pengadilan wajib memberikan arahan yang diperlukan para pihak untuk mencapai kesatuan yang harmonis antara keadilan peradilan dan efisiensi peradilan.

## Menambah Prosedur Praperadilan dalam Litigasi Perdata
Prosedur  praperadilan,  yang  tidak  bergantung  pada  persidangan  litigasi  perdata,  tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi persidangan, mencegah penundaan yang tidak dibutuhkan karena bukti yang tidak pasti, kejutan dalam litigasi perdata, dll., tetapi juga membantu hakim memahami  perkara  perdata  dan  menentukan  fokus  perselisihan,  sehingga  mencapai  hasil persidangan  yang diharapkan. Dalam pengertian luas, semua kegiatan praperadilan termasuk dalam  prosedur  praperadilan,  misalnya  prosedur  persiapan  mengacu  pada  kegiatan  litigasi sebelum sidang, yang membutuhkan partisipasi hakim serta para pihak (Yu, Rui & Chen, n.d.). Dalam  pengertian  sempit,  prosedur  praperadilan  adalah  penyempurnaan  dari  kegiatan  yang dilaksanakan sebelum persidangan (Ren, 2013). Hakim akan menyelesaikan perkara sebelum persidangan,  mengumpulkan  para  pihak  untuk  berkomunikasi,  dan  membuat  persiapan sepenuhnya untuk persidangan selanjutnya.
1. Situasi di Indonesia saat ini.
Saat ini, prosedur praperadilan hanya ada dalam litigasi pidana di Indonesia. Jika dalam prosedur litigasi perdata, yang dilakukan hanya memferifikasi identitas tentang para pihak dan mediasi  sebelum  persidangan  dimulai.  Dalam  situasi  tersebut,  hakim  tidak  memiliki pengetahuan yang cukup tentang perkara sebelum persidangan dimulai,  dan pengetahuannya tentang  perkara  perdata  tidak  lengkap,  sehingga  mengakibatkan  ketidak  mampuan  untuk membuat keputusan yang tepat waktu. Oleh  sebab itu, banyak negara civil law mulai secara bertahap meninggalkan prosedur litigasi perdata tersebut, dan belajar dari sistem common law untuk memperkuat prosedur praperadilan dalam litigasi perdata.
2. Peraturan luar negeri tentang prosedur praperadilan litigasi perdata.
a. Prosedur praperadilan litigasi perdata di Amerika Serikat Prosedur persiapan praperadilan litigasi perdata di Amerika Serikat utamanya meliputi:
(1) Pleading (pembelaan), yaitu tata cara litigasi untuk saling menukar pembelaan antar para pihak. (2) Discovery (penemuan), yaitu prosedur di mana  para pihak memperoleh informasi dan bukti terkait  perkara yang  dipegang oleh pihak lain atau pihak ketiga di luar perkara. (3) Pretrial Conference (konferensi praperadilan). Tidak ada aturan tegas mengenai jumlah dan waktu konferensi praperadilan di Amerika Serikat. Namun, dalam konferensi  praperadilan  terakhir,  hakim  menggunakan  putusan  praperadilan  terakhir untuk membuat daftar ruang lingkup perselisihan, daftar bukti, daftar saksi, dan hal-hal lain  yang  disepakati  oleh  konferensi  praperadilan.  Pada  tahun  1999,  kurang  dari  3% kasus yang dituntut dalam sistem pengadilan federal memasuki proses persidangan, dan sisanya  diselesaikan  dalam  tahap  praperadilan  (Li,  2012).  Praktik  praperadilan  di Amerika  Serikat  mencakup  beberapa  mekanisme  inti  seperti pretrial  conference (konferensi praperadilan), motion (mosi), discovery (penemuan), dan summary judgment (keputusan ringkasan).
b. Prosedur praperadilan litigasi perdata di Jerman. Jerman mengumumkan secara resmi “ Gesetzes zur Vereinfachung und Beschleunigung gerichtlicher  Verfahren (Hukum  untuk  Menyederhanakan  dan  Mempercepat  Proses Peradilan)"  pada  tahun  1976,  yang  membuat  revisi  menyeluruh  dari  hukum  acara perdata, dengan membagi sidang pengadilan menjadi dua tahap yaitu: periode persiapan praperadilan  dan  periode  debat  utama  (persidangan)  (Cai,  2017).  Menurut “Undang-Undang  Acara  Perdata  Jerman”  yang  telah  direvisi,  untuk  mempersiapkan persidangan secara maksimal, hakim dapat mengadopsi prosedur argumen lisan pertama atau  prosedur  persiapan  tertulis  (dengan  bertukar  bukti  dokumen  antara  para  pihak dalam  jangka  waktu  tertentu),  untuk  memastikan  bahwa  perkara  tersebut  akan diselesaikan dalam satu kali persidangan.
c. Prosedur praperadilan litigasi perdata di Tiongkok Pasal  113  hingga  119  pada  “Hukum  Acara  Perdata”  Tiongkok  menetapkan  bahwa pengadilan  harus  melakukan  5  (lima)  kegiatan  persiapan  berikut  sebelum  persidangan yaitu:  (1)  Memberikan  salinan  gugatan  dan  salinan  jawaban  gugatan.  (2) Menginformasikan  para  pihak  tentang  hak-haknya  dan  memberitahukan  para  anggota majelis  hakim.  (3)  Meninjau  materi  litigasi.  (4)  Memeriksa  dan  mengumpulkan bukti-bukti  yang  diperlukan.  (5)  Menginformasikan  turut  para  pihak  yang  diperlukan untuk berpartisipasi dalam litigasi.
3. Saran untuk meningkatkan efisiensi peradilan perdata di Indonesia.
Pembentukan prosedur persiapan praperadilan yang wajar dan lengkap di suatu negara sangat  menolong  untuk  mengumpulkan  bukti,  menentukan  perselisihan  dan  mendorong rekonsiliasi  para  pihak,  dan  merupakan  prasyarat  yang  dibutuhkan  untuk  memastikan kelancaran  kemajuan  persidangan  pengadilan  yang  lengkap,  dan  bahkan  terkait  dengan implementasinya  efisiensi  dan  keadilan  tujuan  litigasi  perdata  menerapkan.  Rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:
a. Mempersiapkan prosedur praperadilan selama period mediasi. Batas  waktu  mediasi  dalam  litigasi  perdata  Indonesia  adalah  40  (empat  puluh)  hari,  dan mediasi  adalah  satu-satunya  kesempatan  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  hadir  untuk membahas penyelesaiannya dengan hakim mediator. Penulis menyarankan selain mediator, hakim persidangan juga harus ikut dalam tahap mediasi, sehingga hakim dapat memahami perkara dan melakukan pemeriksaan. Dalam 40 (empat puluh) hari, serangkaian prosedur praperadilan  seperti  pemeriksaan  bukti,  diskusi  kasus,  dan  debat  praperadilan  dapat dilakukan bersamaan dengan mediasi, yang dapat sangat meningkatkan efisiensi.
b. Alokasikan hak dan kewajiban para pihak secara wajar sebelum persidangan. Perlu  menetapkan  model  prosedur  praperadilan  yang  tersentralisasi  pada  para  pihak  dan dipandu  oleh  hakim.  Para  pihak  juga  harus  menghindari  penyalahgunaan  prosedur praperadilan untuk mencapai tujuan penundaan persidangan.
c. Mengirimkan semua bukti dalam prosedur praperadilan.
Dinyatakan  dengan  jelas  bahwa  dalam  masa  prosedur  praperadilan,  kedua  belah  pihak harus  saling  bertukar  semua  bukti  dan  informasi  yang  terkait  dengan  perkara.  Jika  bukti yang  dikumpulkan  oleh  para  pihak  tidak  dipertukarkan  dalam  masa  praperadilan  tanpa alasan  yang  dapat  dibenarkan,  maka  pihak  tersebut  akan  menanggung  konsekuensi  bukti
Volume 6 Nomor 2, Juli – Desember 2021, ….
tidak valid.
d. Siapkan sistem konferensi praperadilan.
Di  bawah  naungan  pengadilan,  kedua  belah  pihak  dapat  mengajukan  proposisi  dan  bukti masing-masing  pada  konferensi  praperadilan,  dan  dengan  bantuan  pengadilan, mengklarifikasi perselisihan dan menentukan bukti.  Di saat sama, konferensi praperadilan hanya dapat dilaksanakan satu atau dua kali, setelah konferensi praperadilan harus dibuat transkripsinya  dan  langsung  dilanjutkan  ke  persidangan.  Penulis  merekomendasikan  agar konferensi praperadilan dan mediasi dilaksanakan secara bersamaan.

## Menambah Prosedur Praperadilan dalam Litigasi Perdata
Centralism of Judgment (persidangan terkonsentrasi), juga dikenal sebagai persidangan tak  terputus,  mengacu  pada  prinsip  litigasi  dengan  fakta  bahwa  pengadilan  mengadakan persidangan  untuk  menyidangkan  perkara,  yang  harus  dilanjutkan  tanpa  mengubah  hakim, dan  persidangan  tidak  boleh  diinterupsi.  Kebalikan  dari  persidangan  terkonsentrasi  adalah Parallelism  of  Judgment (persidangan  paralel),  juga  dikenal  sebagai  persidangan  terputus, yaitu  model  persidangan  dengan  tidak  ada  perbedaan  tegas  antara  praperadilan  dan persidangan.  Seluruh  persidangan  perkara  tidak  wajib  diselesaikan  dalam  waktu  yang terkonsentrasi,  dan  dapat  melalui  beberapa  kali  persidangan.  Ada  interval  yang  lama  antara setiap  kali  persidangan.  Hakim  dapat mengadili  beberapa  kasus  secara  paralel  dalam  jangka waktu tertentu.
Prinsip persidangan terkonsentrasi umumnya diyakini berasal dari sistem common law. Alasan pembentukannya adalah sistem juri dan sistem konfrontasi negara-negara common law. Karena  konsentrasi  anggota  juri  tidak  mudah,  maka  beberapa  persidangan  yang  berselang akan  menyulitkan  dewan  juri  untuk  beroperasi  secara  normal. Namun,  juri  Inggris  hanya berlaku  untuk  sejumlah  kecil  kejahatan  berat  dan  terdakwa  memilih  untuk  mengaku  tidak bersalah dalam kasus pidana, dan tingkat penerapan juri dalam kasus perdata sangat rendah. Penggunaan  juri  dalam  kasus  perdata  di Amerika  Serikat  juga  sangat  jarang,  namun  prinsip persidangan  terkonsentrasi  tetap  dipertahankan. Di  sisi  lain,  negara-negara  dari  sistem  civil law semuanya mengadopsi doktrin persidangan paralel. Namun seiring perkembangan zaman, banyak  negara  civil  law  seperti  Jerman,  Jepang,  dan  Tiongkok  sudah  mulai  mengadopsi model  persidangan  terkonsentrasi  dalam  litigasi  perdata. Dapat  dikatakan  bahwa  dalam litigasi  perdata  negara  dan  wilayah  maju  yang  telah  disentuh  dan  dihargai  oleh  kalangan akademisi  dan  praktis,  persidangan  terkonsentrasi  telah  menjadi  prinsip  konvergensi,  yang mencerminkan landasan hukum dan nilai praktis yang dalam.
Prinsip  persidangan  terkonsentrasi  kondusif  untuk  meningkatkan  efisiensi  peradilan, dan  juga  merupakan  niat  awal  yang  penting  bagi  negara-negara  civil  law  untuk  mengadopsi prinsip  persidangan  terkonsentrasi.  Melalui  persidangan  yang  tidak  terputus,  semua  faktor manusia  (termasuk  tidak  hanya  hakim,  para  pihak,  tetapi  juga  saksi,  juru  taksir,  dll.)  dan faktor  material  (termasuk  tampilan  terkonsentrasi  terhadap  semua  berkas  litigasi  dan  bukti fisik),  dan  menemui  fakta  kasus  dengan  lebih  fokus,  terkonsentrasi,  dan  efektif  melalui reproduksi silang terkonsentrasi dari semua informasi data perkara.
1. Situasi di Indonesia saat ini.
Indonesia  menganut  prinsip  persidangan  paralel  saat  ini,  sementara  hakim  bisa mengadili  banyak  perkara  secara  paralel.  Namun,  hal  tersebut  telah  menyebabkan  berbagai
kekurangan  seperti  keterlambatan  menyelesaikan  perkara,  kesan  hakim  yang  kurang  kuat terhadap  perkara,  ketidakkonsistenan  putusan  yang  disebabkan  oleh  pergantian  hakim,  dan keterlambatan putusan.
Situasi  ini  disebabkan  para  pencari  keadilan  litigasi  relatif  tidak  memiliki  ekspektasi yang  pasti  tentang  kapan  putusan  diumumkan,  sehingga  para  pencari  keadilan  putus  asa karena belum mendapat tanggapan dari pengadilan, serta mengabaikan fungsi dan keagungan hukum karena khawatir hak hukumnya tidak dapat dipertahankan, bahkan mencari cara ilegal untuk  mempertahankan  haknya  dan  mengganggu  ketertiban  masyarakat. Hukum  pada dasarnya  memiliki  peranan  yang  sangat  penting  dalam  kehidupan  bermasyarakat,  karena hukum  bukan  hanya  menjadi  parameter  untuk  keadilan,  keteraturan,  ketentraman  dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum (Erdi, Surya Perdana, 2020). Dalam  keadaan  tidak  ada  kepastian  hukum  dengan  efisiensi,  masyarakat  tidak  merasakan bahwa  upaya  pengadilan  untuk  melindungi  dan  mewujudkan  hak  dan  kepentingannya  yang sah, yang berkontribusi pada ketidaksetujuan masyarakat terhadap keseluruhan sistem litigasi dan seluruh sistem hukum. Ini akan sangat merusak citra sosial pengadilan dan majelis hakim, serta menjadikan pengadilan dan majelis hakim tidak bermartabat di hati rakyat.
2. Peraturan persidangan terkonsentrasi terhadap litigasi perdata di luar negeri.
a. Persidangan terkonsentrasi di Jerman
Untuk  mengatasi  masalah  penundaan  litigasi,  di  bawah  kepemimpinan  Rolf  Bender,
Ketua Pengadilan Distrik Stuart, Jerman mengadili persidangan terkonsentrasi. Hasilnya luar  biasa  hanya  dalam  satu  tahun,  dan  dilahirkan  " Gesetzes  zur  Vereinfachung  und Beschleunigung  gerichtlicher  Verfahren (Hukum  untuk  Menyederhanakan  dan Mempercepat  Proses  Peradilan)".  Menurut  statistik,  dari  tahun  1967  hingga  1970, perkara-perkara  di  Jerman  yang  membutuhkan  lebih  dari  6  (enam)  kali  persidangan mencakup  50,1%  (lima  puluh  koma  satu  persen)  dari  jumlah  perkara.  Setelah mengadopsi  model  persidangan  “prosedur  persiapan  dan  prosedur  debat  utama”  di bawah  prinsip  persidangan  terkonsentrasi,  85%  (depalan  puluh  lima  persen)  kasus ditutup dalam waktu 6 (enam) bulan, sementara hanya 14% (empat belas persen) kasus yang tidak mengadopsi model perseidangan terkonsentrasi  yang dapat ditutup dalam 6 (enam) bulan, dan sebagian besar sisanya rata-rata menghabiskan waktu selama 1 (satu) hingga 2 (dua) tahun untuk diselesaikan (Jiang, 2017).
b. Persidangan terkonsentrasi di Jepang.
Karena  reformasi  litigasi  perdata  Jerman  yang  berhasil,  Jepang  mengirim  sarjana  ke Jerman  untuk  mengunjungi  dan  mempelajari  "Model  Stuart",  dan  memberlakukan undang-undang pada tahun 1996.    “Undang-Undang Acara Perdata Jepang” yang baru, yang  diterapkan  sejak  Januari  1998,  telah  menetapkan  metode  persidangan terkonsentrasi  pada  "pengaturan  sengketa"  dan  "pemeriksaan  bukti  terkonsentrasi" sebagai  reaksi  terhadap  metode  persidangan  awalnya  dengan  pemeriksaan  berulang berdasarkan para pihak ketidaksiapan.
c. Persidangan terkonsentrasi di Tiongkok.
Reformasi  peradilan  litigasi  perdata  Tiongkok  dimulai  pada  pertengahan  hingga  akhir 1980-an.  Sejauh  ini,  Tiongkok  memiliki  prosedur  debat  yang  lengkap,  fokus  sengketa yang  jelas,  serta  sistem  untuk  mengubah  batas  waktu  pembuktian.  Saat  ini,  prosedur
litigasi perdata Tiongkok telah menunjukkan bentuk doktrin persidangan terkonsentrasi. Pada  tanggal  9  Januari  2016,  Pengadilan  Rakyat  Tingkat  Menengah  No.  2  Tianjin Tiongkok meluncurkan model persidangan berupa persidangan "dua tahap, tak terputus", yaitu  dua  tahap  prosedur  termasuk  prosedur  praperadilan  dan  prosedur  persidangan pengadilan,  menggunakan  model  persidangan  tak  terputus  (Zhao,  Yan,  &  Yao,  2021). Sejauh ini, model tersebut telah dipromosikan secara nasional. Efisiensi dan kredibilitas peradilan perdata Tiongkok telah lebih ditingkatkan.
3. Saran untuk meningkatkan efisiensi peradilan perdata di Indonesia.
Pada  era  ini,  banyak  hal  mulai  saling  belajar  dan  bergabung.  Negara-negara  sosialis belajar sistem ekonomi pasar bebas dari negara-negara kapitalis, dan negara-negara kapitalis belajar  kebijakan  intervensi  ekonomi  negara  dari  negara-negara  sosialis.  Di  saat  sama, negara-negara  civil  law  dan  negara-negara  common  law  juga  saling  belajar.  Sistem persidangan  terkonsentrasi,  sebagai  sarana  penting  untuk  meningkatkan  efisiensi  peradilan dalam sistem common law, harus dipelajari oleh Indonesia sebagai model persidangan litigasi perdata.
a. Perbaiki prosedur persiapan praperadilan.
Sebagian  besar  negara  yang  menerapkan  model  persidangan  terkonsentrasi  memiliki prosedur persiapan praperadilan independen saat ini. Oleh sebab itu, prosedur praperadilan merupakan  prasyarat  untuk  realisasi  mode  persidangan  terkonsentrasi.  Dalam  prosedur praperadilan yang dipimpin oleh para pihak dalam perkara di Inggris dan Amerika Serikat serta negara sistem common law, penyelesaian sengketa, penemuan bukti, dan rekonsiliasi praperadilan  menjadi  tanggung  jawab  para  pihak,  serta  pengadilan  tidak  melakukan intervensi  secara  aktif  dan  sering  menyebabkan  penundaan  proses  peradilan.  Sebaliknya, prosedur praperadilan dalam sistem civil law  yang dikendalikan hakim memiliki efisiensi secara  lebih  baik.  Indonesia  harus  memperlakukan  prosedur  praperadilan  litigasi  perdata sebagai prosedur yang independen dari persidangan litigasi perdata, dan harus memberikan prosedur  praperadilan  sebagai  prosedur  independen  dengan  semua  elemen,  termasuk subjek  prosedural,  aturan  prosedural,  dan  efektivitas  prosedural,  di  antaranya  efektivitas prosedural  adalah  intinya.  Jika  efektivitas  prosedural  persiapan  praperadilan  tidak  dapat berperan  dalam  mengatur  dan menentukan  perselisihan,  dan  dapat  dibatalkan  sesuka  hati dalam  persidangan  selanjutnya,  prosedur  persiapan  praperadilan  akan  kehilangan fungsinya.
b. Memuat mekanisme persidangan terkonsentrasi.
Sebuah perkara diatur ke majelis hakim untuk diadili, dan setiap perkara harus diadili oleh majelis  hakim  yang  sama  dari  awal  sampai  akhir. Majelis  hakim  tidak  diizinkan  untuk mengadili kasus lain setelah persidangan kasus dimulai dan sebelum kasus tersebut selesai. Anggota  majelis  hakim  tidak  dapat  diganti. Hakim  yang  tidak  dapat  terus  berpartisipasi dalam  persidangan  karena  alasan  tertentu  akan  digantikan  oleh  hakim  pengganti  yang selalu  hadir  dalam  persidangan, jika  tidak,  persidangan  harus  diulang.  Persidangan  akan dilakukan tanpa interupsi. Jika majelis hakim menunda persidangan  dengan jangka waktu yang  lebih  lama  karena  alasan  tertentu,  persidangan  harus  diulang. Setelah  persidangan selesai,  putusan  harus  dibuat  dan  diumumkan  secepatnya. Penulis  menyimpulkannya dalam satu kalimat, yaitu: "Orang tidak dapat diganti, dan hal tidak dapat berhenti."
c. Tetapkan mekanisme pemantauan.
Untuk sejumlah kecil perkara perdata yang tidak dapat langsung diputuskan di persidangan, untuk  memastikan  penanganan  perkara  yang  adil,  sebuah  panitia  yang  terdiri  oleh  ketua atau wakil ketua pengadilan bersama hakim profesional dapat dibentuk untuk mengawasi dan  membimbing  perkara  tersebut,  tetapi  tidak  dapat  secara  langsung  memutuskan perkaranya.  Ini  memastikan  efisiensi  peradilan  sambil  juga  mempertimbangkan  keadilan peradilan.
Roscoe  Pound  pernah  berkata  bahwa:  “ law  as  a  tool  of  social  engineering .”  Dengan demikian,  kami  harus  bertanya  apakah  hukum  itu  praktis  dan  efektif.  Menurut  teori  hukum progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo, hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum  itu  tidak  ada  untuk  dirinya  sendiri,  melainkan  untuk  sesuatu  yang  lebih  luas  yaitu untuk  harga  diri  manusia,  kebahagiaan,  kesejahteraan,  dan  kemuliaan  manusia  (Rahardjo, 1986).  Penulis  meyakini  bahwa  hukum  diciptakan  oleh  manusia,  dan  maksud  asli  hukum adalah  untuk  menpertahankan  stabilitas  masyarakat  manusia.  Demikian,  hukum  perlu  sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem  peradilan perdata Indonesia yang ada saat ini tidak dapat lagi beradaptasi dengan lingkungan para pihak dalam litigasi perdata. Oleh  sebab itu, pemerintah Indonesia  harus  mempertimbangkan  untuk  mereformasi  terhadap  hukum  acara  perdata  serta prosedur litigasi perdata.

## KESIMPULAN
Penulis  percaya  bahwa  keadilan  yang  terlambat  bukanlah  keadilan,  hak  di  atas  kertas bukanlah  hak.  Terwujudnya  keadilan  peradilan  dan  efisiensi  peradilan  merupakan  simbol penting  kemajuan  peradaban  manusia  dan  merupakan  syarat  esensial  dan  pengejaran  nilai bangsa  Indonesia  untuk  mewujudkan  jiwa  Pancasila.  Keadilan  peradilan  dan  efisiensi peradilan  harus  menjadi  hubungan  kesatuan  dialektis.  Tata  cara  prosedural  litigasi  perdata Indonesia  tidak  dapat  beradaptasi  dengan  situasi  "ledakan  litigasi"  di  Indonesia,  demikian pemerintah Indonesia harus memperhatikan efisiensi peradilan dalam litigasi perdata.
Peradilan  adalah  garis  pertahanan  terakhir  untuk  memelihara  keadilan  sosial,  dan  ini menempati  posisi  yang  sangat  penting  dalam  sistem  pemerintahan  nasional  dan  struktur pemerintahan sosial. Jika  sistem peradilan kurang efisien, kredibilitas peradilan akan hilang, keadilan  sosial  secara  umum  akan  dipertanyakan,  keharmonisan  dan  stabilitas  sosial  akan sulit  dijamin,  dan  keadilan  sebagai  tujuan  akhir  hukum  akan  sulit  dicapai.  Di  saat  sama, dengan  meningkatkan  efisiensi  peradilan,  sumber  daya  sosial  dapat  lebih  terdistribusi, sehingga  pemerintah  Indonesia  dapat  melakukan  lebih  banyak  hal  untuk  rakyat  dengan sumber  daya  sosial  yang  terbatas.  Oleh  sebab  itu,  pemerintah  Indonesia  harus  secara  aktif meningkatkan  efisiensi  peradilan,  harus  memperdalam  reformasi  dan  menginovasi  metode kerja  dalam  berbagai  aspek  seperti  pembangunan  sistem  peradilan  makroskopis  dan  standar operasi  mikroskopis,  terus  berupaya  untuk  mewujudkan  keadilan  peradilan  dan  efisiensi peradilan sesungguhnya.

## SARAN
Pemerintah  Indonesia  harus  mempertimbangkan  kembali  hubungan  antara  efisiensi peradilan dan keadilan peradilan. Prosedur peradilan perdata khusus harus diberikan untuk gugatan yang sesuai dengan prosedur serdeharna dan gugatan kecil, prosedur praperadilan untuk  litigasi  perdata  harus  ditingkatkan,  dan  model  persidangan  terkonsentrasi  harus
ditetapkan untuk litigasi  perdata. Melalui reformasi tersebut, efisiensi prosedur peradilan perdata Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad,  B.  &  T.  S.  B.  E.  (2016).  Keabsahan  Kontrak  Berbahasa  Asing  dan  Kepastian terhadap  Akibat  Hukum  Berdasarkan  Asas  Kebebasan  Berkontrak,  Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diponegoro Law Journal , 5 (2).
Allen, R. P. (1987). Economic Analysis of Law . The Commercial Press.
Cai,  S.  (2017).  The  Inspiration  of  the  Pretrial  Procedure  of  the  German  Civil  Procedure  to China. Tesis Xinjiang University .
Court, T. S. P. (2021). Notice on Printing and Distributing the Pilot Program for the Reform of the Separation of Complex and Simple Civil Procedures . Https://Xw.Qq.Com/Amphtml/20200406A0OUTJ00.
E, W.  B. (1970). What’s Wrong With the Courts: The Chief Justice Speaks Out (address to ABA meeting). U.S. News & World Report , 69 (8).
Erdi, Surya Perdana, S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Melaksanakan Hak  dan  Kewajiban  Ingkar  Pada  Saat  Penyidikan  Kepolisian  Negara  Indonesia. De Lega Lata , 5 (2).
Fauzi, A. (2020). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Penanaman Modal. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 5 (2).
Firm,  S.  L.  (2018). UK:  Lord  Woolf’s  Reforms  And  Civil  Procedure  Rules  1998 . Https://Www.Mondaq.Com/Uk/Civil-Law/705694/Lord-Woolf39s-Reforms-and-Civil -Procedure-Rules-1998.
Harahap,  A.  (2018).  Sistem  Peradilan Edukatif  Dalam  Sistem  Peradilan  Anak  Di  Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum , 3 (2).
Huang, S. T. & Y. (2002). Research on Litigation Efficiency. New Oriental , 2 .
Jiang, C. (2017). The Principle of Centralized Trial and the Substantialization of Civil Trials.
Journal of Shanxi Normal University , 44 (5).
Kusumohamidjojo, B. (2019). Teori Hukum: Dilema antara Hukum dan Kekuasaan . Penerbit Yrama Widya.
Li,  X.  (2012). Comparison  of  Civil  Affairs  Pre-trial  Preparation  Procedures  in  Britain, America, France, Germany, and Japan. Legal System and Economy . 4 .
Montesquieu, B. & C. S. (2020). The Spirit of Laws . Library of Alexandria.
Qi, S. (2002). German Civil Judicial Reform and Its Reference Significance. Chinese Law , 3 . Rahardjo, S. (1986). Hukum dan Masyarakat . PT. Angkasa.
Rawls, J. (2009). A Theory of Justice . Harvard University Press.
Ren, C. (2013). On the Pre-trial Procedure of Civil Litigation. Legal System and Society , 2 . Soekanto, S. (2012). Pengantar Penelitian Hukum . UI Press.
Sourdin, T. & B. & N. (2014). Justice Delayed is Justice Denied. Victoria University Law and Justice Journal , 4 (1).
Supriatna, D. iur L. N. (n.d.). Wawancara .
Tanase,  T.  (2004). Dispute  Resolution  and  Trial  System.  Diterjemahkan  oleh  Wang  Yaxin . China University of Political Science and Law Press.
Xiao, Y. (2001). Justice and Efficiency - The Theme of People’s Courts in the New Century. People’s Justice , 1 .
Yu, Rui & Chen, L. (n.d.). Research on the Pre-trial Procedure of Civil Litigation. Journal of Harbin University , 40 (3).
Zhang, W. (2005). Trivia on Judicial . Tsinghua University Press.
Zhao,  Yan,  &  Yao,  Q.  (2021).  Two-stage,  Uninterrupted  Trial  Mode  Seminar  was  held  in Tianjin. Https://Www.Chinacourt.Org/Article/Detail/2016/01/Id/1784910.Shtml .