## PENETAPAN  TARGET PAJAK  DAN  RETRIBUSI  DAERAH

## Syafrul dan Lena Farida
FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Abstract : Determination of Target Taxes and Levies . The purpose of this study was to analyze the targeting of  taxes and  levies in the  field of revenue Revenue Service,  Finance and Asset Management area Siak. This research is a case study using a descriptive analysis comparing theory with practice. In accordance with the facts on the ground are obtained from target-setting process reribusi local taxes and services in the field of revenue income, management, finance and asset Siak area, apparently targeting because: 1) the lack of data, lack of data was the factor that led to the decision taken in the determination taxes and levies targets seem less rational, since the determination based on the realization last year and projected using an average of the targets set in the years to come, 2) lack of human resources, lack of sumberdya human factor in this regard about jobs and tax collection object retribution on the field, so that the required data in the target setting is not available, it is due to the lack of a dedicated budget to pay the counterparty to collect data in the field, and 3) lack of infrastructure, this factor with regard to data collection facilities required so that taxpayers are less than optimal data collection acquisition.
Abstrak: Penetapan Target Pajak dan Retribusi Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penetapan target pajak dan retribusi daerah pada bidang pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Siak. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan analisa secara deskriptif yaitu membandingkan teori dengan praktek. Sesuai dengan fakta lapangan yang diperoleh dari proses penetapan target pajak dan reribusi daerah pada bidang pendapatan dinas Pendapatan, pengelolaan, keuangan dan asset daerah Kabupaten Siak, ternyata  penetapan target dikarenakan:  1) Kekurangan  data, faktor  kekurangan  data lah  yang menyebabkan keputusan yang diambil dalam penetapan target pajak dan retribusi terkesan kurang rasional, karena penetapan berdasarkan realisasi tahun lalu dan dengan menggunakan metode proyeksi rata-rata maka ditetapkan target pada tahun yang akan datang; 2) Kekurangan SDM, faktor kurangnya sumberdya manusia dalam hal ini berkaitan tentang pekerjaan pendataan objek pajak dan retribusi di lapangan, sehingga data yang dibutuhkan dalam penetapan target tidak tersedia, hal ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang diperuntukkan membayar rekanan yang melakukan pendataan di lapangan; 3) Kekurangan prasarana, factor ini berkaitan dengan masalah fasilitas pendataan yang dibutuhkan sehingga pendataan wajib pajak kurang optimal perolehannya.
Kata Kunci: Penetapan target pajak, bidang pendapatan, dan retribusi daerah.

## PENDAHULUAN
Pembangunan daerah yang dilaksanakan pada prinsipnya untuk meningkatkan taraf hidup atau kualitas hidup (quality of life) masyarakat. Se- tiap warga negara menginginkan peningkatan nilai dari satu titik ke titik yang selanjutnya yang setidaknya memberikan perubahan yang baik untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Peningkatan  nilai hidup  pada akhirnya  akan bermuara pada  kemakmuran ( welfare) yang diharapkan setiap orang. Hal ini membutuhkan anggaran, karenanya pemerintah daerah harus kreatif menggalinya.
Dana  yang  diberikan  pemerintah  untuk peningkatan  kesejahteraan  sebagian  besar
diperoleh dari masyarakat sendiri melalui pe- narikan pajak, retribusi, dan lainnya. Dana yang berupa anggaran tersebut dikeluarkan kepada masyarakat berupa pola pembiayaan dan me- kanisme dan pengeluaran untuk pembiayaan kegiatan pemerintah dalam mengelola daerah tidaklah sama dengan mekanisme penerimaan dan  pengeluaran  pembiayaan  rumah  tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Jumlah pengeluaran anggaran pengeluaran daerah tidak ditentukan oleh besarnya penerimaan tetapi jus- tru jumlah pengeluaran yang akan mempengaruhi jumlah  anggaran  penerimaan  suatu  daerah. Pemerintah sebagai organisasi sektor publik yang mendapatkan dan memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari “dana publik” dan biasanya
dianggarkan oleh pemerintah melalui APBN atau APBD, memberikan fungsi atau layanan kepada masyarakat.
Salah satu pemerintah daerah yang meng- alami masalah kesejahteraan adalah Pemerintah Kabupaten Siak. Sebagai salah satu kabupaten muda hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999 telah ber- usaha melalui komitmennya untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan upaya meman- faaatkan  potensi  sumber  daya  manusia  dan sumber daya non-manusia yang ada. Upaya- upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah peningkatan pendapatan asli serta upaya penge- lolaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Siak dalam menja- lankan roda pembangunan daerah sejalan dengan amanah otonomi daerah bukan saja tergantung pada kemampuan sumber daya manusia saja dalam menangkap peluang melainkan juga ke- mampuan finansial sebagai  penopang dalam pembiayaan pembangunan daerah. Salah satu satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai fungsi dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah  Dinas  Pendapatan,  Pengelolaan  Ke- uangan,  dan Aset  Daerah  diharapkan  mem- punyai kompetensi dalam rangka menjalankan tugas  dan  fungsi  mengelola  sumber-sumber keuangan sehingga mampu optimal dalam mem- berikan kontribusi pada APBD.
Di  sisi  lain  Pemerintah  Kabupaten  Siak dalam  upaya melaksanakan  otonomi  daerah masih diharapkan pada kemampuan keuangan yang dihasilkan sendiri untuk membiayai penye- lenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Halim (2001) mengatakan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas menjalankan mandat dari rakyat membutuhkan biaya yang besar. Untuk pembiayaan tersebut pemerintah daerah mempunyai beberapa sumber peneri- maan daerah yang dituangkan dalam anggaran.
Sumber penerimaan daerah ini diantaranya adalah dari pajak dan retribusi daerah. Menurut Marihot (2006) pajak daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh pemerintah daerah ber- dasarkan undang-undang yang bersifat dapat
dipaksakan  dan  terutang  oleh  wajib  pajak membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara lang- sung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Sedangkan retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada pemerintah karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh peme- rintah bagi penduduknya secara perorangan. Penetapan pajak dan retribusi daerah yang di- tetapkan  pemerintah tidak  dapat  sewenang- wenang, karena pajak dipungut berdasarkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak  dikenakan  pajak.  Begitu  juga  dengan retribusi yang dikenakan kepada orang perora- ngan berdasarkan jasa yang disediakan peme- rintah darah yang dinikmati oleh orang atau badan.
Pemungutan pajak dan rertibusi merupakan tanggung jawab dari Dinas Pendapatan, Penge- lolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu organisasi publik tentunya telah melakukan perubahan. Perubahan birokrasi publik yang di- perkenalkan para teoris tersebut merupakan perubahan birokrasi publik melalui pendekan NPM (New Public Management) sebagai para- digma baru dalam upaya mentransformasi birokrasi yang kaku, hirarkis, birokratis bentuk administrasi publiknya menjadi suatu birokrasi yang fleksibel dan berorientasi pasar-pengguna jasa bentuk mana- jemen publiknya (Hughes, 1994).
Realisasi pendapatan daerah dari sektor pajak sampai tahun 2011 sudah tercapai secara optimal walaupun terjadi kenaikan realisasi target yang ditetapkan sampai dengan diatas 100%. Hal ini tentunya akan mempengaruhi APBD. Namun, yang cukup fenomenal yaitu mengenai pencapaian realisasi dari pajak dan retribusi yang selalu melebihi dari target yang ditetapkan. De- ngan demikian timbul beberapa permasalahan dalam  pencapaian  penerimaan  daerah  dari sektor pajak dan retribusi yaitu realisasi peneri- maan pajak dan retribusi diatas 100% disebab- kan oleh optimalisasi oleh petugas pajak atau kesalahan menetapkan target pajak dan retibusi yang  didasarkan pada  pendataan pajak  atau didasarkan pada data tahun yang lalu.
Dari fenomena di atas peneliti berasumsi bahwa peningkatan penerimaan Kabupaten Siak lebih cenderung dari kesalahan penetapan data target pajak dan retribusi daerah sehingga perlu diteliti salah satu unit kerja di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabu- paten Siak bidang pendapatan. Berdasarkan hasil penjajangan dilapangan ternyata bahwa pegawai belum sepenuhnya dapat menjalankan fungsi dan tugas dalam pendataan wajib retribusi dan pajak guna sebagai acuan untuk penetapan target di seluruh wilayah Kabupaten Siak di- karenakan kondisi daerah yang bervariasi dan berjauhan dan hanya dapat dilalui melalui jalan sungai. Karena itu, sistem pendataan terhadap kecamatan yang jauh dilakukan dengan melaku- kan prediksi terhadap wajib pajak dan retribusi tahun lalu, pemberian motivasi dari pemerintah daerah kepada petugas pendataan dilapangan belum optimal dan tidak sebanding dengan beban tugas dan situasi lapangan yang harus didata, keterbatasan para petugas lapangan dan penjad- walan pendataan belum efektif dikarenakan keter- batasan data kegiatan lapangan untuk kegiatan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meng- analisis penetapan target pajak dan retribusi daerah pada bidang pendapatan Dinas Penda- patan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Siak

## METODE
Penelitian dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Siak studi kasus bidang pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan menggunakan analisa secara des- kriptif,  yaitu  membandingkan  teori  dengan praktek. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer merupakan data yang didapat dengan menggunakan wawan- cara ditujukan kepada Kepala Dinas Penda- patan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten  Siak  beserta  perangkat-perang- katnya untuk mendapatkan informasi mengenai proses penetapan target. Kemudian data sekun- dernya adalah data-data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Siak yakni Target dan Realisasi Sumber Pendapatan dari Pajak dan Retribusi.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan mela- kukan tanya jawab langsung secara lisan dengan informan penelitian atau narasumber. Metode wawancara atau interview ini mencakup cara yang digunakan seseorang dengan suatu tugas tertentu dengan mencoba mendapatkan ketera- ngan ataupun pendirian secara lisan dari seorang responden  dengan  bercakap-cakap,  berha- dapan muka dengan orang itu. Cara ini ditempuh guna mengetahui secara langsung yang dimaksud oleh subyek maupun obyek dalam bentuk per- cakapan antara kedua belah pihak secara komu- nikatif.  Dengan  demikian  keterangan  yang diterima oleh peneliti dari informan berbentuk keterangan lisan. Dengan menggunakan inter- view  guide sebagai  pegangan,  wawancara dilakukan secara terbuka, dan terstruktur, secara pertanyaan yang memfocus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpukan cukup lengkap dan mendalam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penetapan target pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh bidang pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset  Daerah  Kabupaten  Siak,  merupakan langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh lembaga khususnya bidang pendapatan. Dimensi yang digunakan adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nugroho tentang model teori rasionalisme dalam penetapan target. Penilaian yang dilakukan mengenai kesesuaian antara teori dengan kenyataan di lapangan men- jadi acuan dalam penilaian penetapan target yang dilaksanakan oleh lembaga.

## Pemberian Tugas Penetapan Target Pajak dan Retribusi Secara Langsung dari Atasan
Pembuat keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu  yang dapat  dibedakan dari masalah-masalah yang lain atau setidaknya dinilai
sebagai masalah-masalah yang diperbandingkan satu sama lain. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabu- paten Siak Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 4 September 2007 tentang Pembentukan, Orga- nisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Penge- lolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan peraturan daerah tersebut DPPKAD adalah dinas yang merupakan unsur pelaksana tugas di bidang Pengelola keuangan, dipimpin oleh seorang kepala dinas dan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pada lembaga DPPKAD yang mengurusi masalah penetapan target pajak dan retribusi daerah  adalah  bidang  pendapatan.  Bidang pendapatan ini terdiri dari tiga seksi yakni: seksi pendapatan  dan  penetapan,  kemudian  seksi penagihan dan seksi penerimaan pendapatan. Kepala  bidang  pendapatan  mengetahui  dan menerima tugas dari atasannya dalam rangka menetapkan target pajak dan retribusi daerah. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DPPKAD Kabupaten Siak dari hasil wawancaranya  mengenai  dilakukannya  per- bincangan antara atasan dengan bawahan dalam penetapan target pajak dan retribusi pada tahun- tahun  yang  akan  datang  dengan  memper- timbangkannya dari tahun-tahun yang telah lalu.
Dari tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa rapat selalu dilakukan dengan kepala dinas  khususnya  DPPKAD  Kabupaten  Siak dalam rangka evaluasi dan perencanaan program ke depan. Selain itu juga dalam rangka menetap- kan target pajak dan retribusi sangat dibutuhkan data. Dari informasi tersebut dapat diketahui bahwa data yang dibutuhkan oleh bidang pen- dapatan dalam rangka menetapkan target masih belum tersedia.
Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa  data  yang  dibutuhkan  dalam  rangka menetapan target pajak dan retribusi daerah memang masih sangat terbatas dan dinilai belum akurat. Ini berarti bahwa bidang pendapatan mengetahui dengan baik tugas penetapan target pajak dan retribusi  sudah menjadi tanggung
jawabnya dan upaya pengumpulan data juga dilakukan, namun masih belum optimal. Hal ini karena keterbatasan anggaran dan juga sumber- daya  manusia  dalam  rangka  melakukan pendataan terhadap potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Siak.
Hal  tersebut  jelas  bahwa  kepala  bidang pendapatan  mengetahui  dan  memiliki  tugas menetapkan target pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Siak. Hal ini juga diiringi dengan usaha  dalam  rangka  menetapkan  petugas sebanyak  3  orang  dalam  mengurus  masalah pendataan potensi pajak. Selain itu juga menye- diakan  anggaran,  namun  keterbatasan  yang dimiliki  lembaga  berkaitan  dengan  masalah ketersediaan jumlah petugas yang harus mendata pada 14 kecamatan di Kabupaten Siak sudah barang tentu tidak memadai.

## Tujuan-Tujuan,  Nilai-Nilai  atau  Sasaran yang Mempedomani Pembuat Keputusan
Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat diterapkan rangkingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Kepala bidang mene- tapkan sasaran penting yang harus dilakukan dalam penetapan target pajak dan retribusi. Item yang ditanyakan antara lain: 1) Kepala bidang membicarakan  bagaimana  cara  menetapkan target pajak dan retribusi di Kabupaten Siak kepada para pegawainya? 2) Adanya kejelasan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mene- tapkan target pajak dan retribusi daerah? 3) Adanya kejelasan perintah dalam menetapkan target pajak dan retribusi dari atasan? 4) adanya metode yang jelas yang digunakan dalam mene- tapkan target pajak dan retribusi? 5) adanya perangkinangan kepentingan yang ingin dicapai dalam penetapan target pajak dan retribusi daerah?
Dasar sebagai acuan dalam penetapan target masih bersifat tidak formal sehingga menyebab- kan ketidakjelasan dari pegawai dalam melak- sanakan pekerjaannya.  Kegagalan kebijakan dapat dikategorikan menjadi tidak terimple- mentasi dan implementasi yang tidak berhasil. Tidak terimplementasikan berarti bahwa kebi- jakan tersebut tidak sesuai dengan rencana. Hal
ini disebabkan aktor-aktor yang terlibat tidak bekerja secara efektif dan efisien ataupun tidak menguasai permasalahan bahkan di luar jang- kauan kekuasannya. Sedangkan implementasi yang  tidak  menguntungkan,  jika  kebijakan tersebut tidak dapat mewujudkan dampak yang dikehendaki. Kondisi ini disebabkan oleh pe- laksanaan yang jelek, kebijakannya sendiri jelek dan kebijakan tersebut bernasib jelek. Besar kecilnya implementation gap tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut sebagai implementation  capacity dari  orga- nisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya  untuk  mengemban  tugas  meng- implementasikan  kebijakan  tersebut. Imple- mentation capacity tidak lain ialah kemampuan suatu  organisasi/aktor  untuk  melaksanakan keputusan  kebijakan (policy  decison) sede- mikian rupa schingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam do- kumen formal kebijakan dapat dicapai.
Sedangkan ketidak berhasilan implementasi biasanya terjadi apabila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tetapi mengingat kondisi eksternal ternyata tidak me- nguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal itu disebabkan oleh faktor- faktor: (1) pelaksanaannya jelek (bad execu- tion) , (2) kebijakan itu sendiri memang jelek (bad policy) , (3) kebijakan itu memang bernasib jelek (bad luck) .

## Berbagai  Alternatif  untuk  Memecahkan Masalah
Berbagai  alternatif  untuk  memecahkan masalah tersebut  diteliti secara seksama. Kepala bidang bersama pegawai membicarakan masalah penetepan  target  pajak  dan  retribusi  daerah dengan melaksanakan kegiatan pendataan dan analisis sehingga dihasilkan informasi yang jelas dan dapat ditetapkan kebijakan dengan baik. Item yang  ditanyakan antara  lain: 1)  kepala bidang memiliki informasi yang jelas tentang potensi pajak dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten  Siak?  2)  kepala  bidang  dalam
menetapkan target pajak dan retribusi meng- gunakan data dan informasi yang diperoleh ber- dasarkan pendataan di lapangan secara nyata? 3) pegawai diikutsertakan dalam menetapkan target pajak bersama kepala bidang dan cara mencapainya?  4)  kepala  bidang  membuat beberapa alternative pilihan dalam menetapkan target pajak dan retribusi? 5) kepala bidang sistematis dalam menyusun dan menetapkan target pajak dan retribusi daerah.
Dari  hasil  wawancara  dengan  pegawai bidang pendapatan tentang berbagai alternatif untuk memecahkan masalah kurang jelasnya alternative pilihan keputusan yang dibuat kepala bidang. Ini karena kurang memiliki informasi yang jelas tentang potensi pajak dan retribusi daerah yang ada. Kemudian dalam menetapkan target pajak dan retribusi menggunakan data dan infor- masi yang diperoleh berdasarkan pendataan di lapangan secara nyata, pegawai kurang diikut- sertakan dalam menetapkan target pajak ber- sama  kepala  bidang  dan  cara  mencapainya, keputusan dibuat tidak berdasarkan alternative pilihan  dalam  menetapkan  target  pajak  dan retribusi dan kurang sistematis dalam menyusun dan menetapkan target pajak dan retribusi daerah.
Pengambilan kebijakan harus mampu mem- berikan jalan keluar dari berbagai macam alter- natif kebijakan publik dan pemerintahan, dan yang paling banyak mencapai seperangkat tujuan didalam hal hubungan antara kebijakan dalam tujuan.

## Akibat-Akibat (Biaya dan Manfaat)
Akibat-akibat (biaya dan manfaat) yang ditimbulkan setiap alternatif yang dipilih diteliti dengan seksama sehingga adanya konsekuensi dari keputusan apa yang dipilihnya. Item yang ditanyakan antara lain: 1) kepala bidang beserta dengan pegawai melakukan analisis data sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan; 2) kepala bidang memperhitungan konsekuensi biaya manfaat dari setiap pilihan keputusan yang diusulkan dalam penetapan target pajak dan retribusi daerah?; 3) dalam menetapkan keputusan penetapan target diikuti dengan langkah teknisnya di lapangan; 4)
juga tersedia langsung pelaksana dalam penca- paiannya di lapangan yang tersusun sedemikian rupa, 5) keputusan penetapan target yang dibuat sudah mempertimbangkan biaya dan manfaat sebagai konsekuensinya.
Dari  hasil  wawancara  dengan  pegawai bidang pendapatan tentang kepala bidang be- serta dengan pegawai melakukan analisis data sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan bahwa masih belum sebandingnya antara biaya dengan manfaat yang dihasilkan dari kebijakan pene- tapan target dan retribusi. Hal ini karena kepala bidang beserta dengan pegawai kurang melaku- kan analisis data sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan ke- putusan; selain itu memperhitungan konsekuensi biaya manfaat dari setiap pilihan keputusan yang diusulkan dalam penetapan target pajak dan retribusi daerah; dalam menetapkan keputusan penetapan target diikuti dengan langkah teknis- nya di lapangan; juga tersedia langsung pelaksana dalam pencapaiannya di lapangan yang tersusun sedemikian rupa, keputusan penetapan target yang dibuat sudah mempertimbangkan biaya dan manfaat sebagai konsekuensinya.
Keseluruhan proses kebijakan  baru bisa dimulai bila tujuan umum dari kebijakan tersebut telah ditetapkan, program pelaksanaan telah dibuat, serta dana telah dialokasikan untuk pen- capaian tujuan kebijakan. Selanjutnya imple- mentasi  kebijakan  bukanlah  sekedar  terkait dengan bagaimana mekanisme penjabaran ber- bagai keputusan politik ke dalam prosedur rutin melewati saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, ke- putusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.
Setiap Alternatif dan Masing-masing Akibat yang Menyertainya akan Diperbandingkan dengan Alternatif Lainnya
Setiap alternatif dan masing-masing akibat yang  menyertainya  akan  diperbandingkan dengan alternatif lainnya. Dalam hal ini kepala bidang transparan dalam menetapkan target. Item yang ditanyakan antara lain: 1) pegawai
bersama  kepala  bidang  duduk  satu  meja membicarakan masalah penetapan target pajak dan retribusi?; 2) kepala bidang dalam memu- tuskan menerima saran dari pegawai?; 3) kepala bidang juga mendapatkan saran dari atasan yakni kepala  dinas  dalam  penetapan  target;  4) keputusan diambil dengan dasar pertimbangan yang matang; 5) keputusan diambil oleh kepala bidang dengan hati-hati.
Dari hasil wawancara dengan pegawai bi- dang pendapatan tentang setiap alternatif dan masing-masing akibat  yang menyertainya akan diperbandingkan dengan alternatif lainnya dan hal ini kurang dilakukan pada bidang pendapatan. Kebijakan pajak merupakan instrumen kebi- jakan fiskal yang ditetapkan pemerintah dalam melakukan fungsi alokasi, distribusi, regulasi, dan fungsi stabilisasi. kebijakan pajak berhubungan dengan tiga fungsi publik, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Pelaksanaan kebijakan pajak harus dilakukan melalui pembagian sistem perpajakan yang berpengaruh terhadap alokasi sumber, distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Sistem perpajakan menjadi sistem per- pajakan yang elastis dan sistem perpajakan yang progresif. Sistem perpajakan yang elastis ber- kaitan erat dengan pajak dan kebijakan fiskal sebagai  fungsi  alokasi  dan  fungsi  stabilitas ekonomi.
Fungsi alokasi berkaitan dengan perban- dingan  penerimaan  pajak  terhadap  produk domestik bruto yang sering disebut rasio per- pajakan dan berkaitan pula dengan peningkatan pembagian  penerimaan pajak  sebagai  upaya penyediaan pelayanan publik. Sistem perpajakan yang elastis sebagai fungsi stabilitas ekonomi adalah menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah tertentu yang akan digunakan sewaktu- waktu apabila terdapat fluktuasi di dalam kom- ponen  pendapatan  nasional. Adapun  sistem perpajakan yang progresif berkaitan dengan distribusi beban pajak, yaitu wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan dikenakan tarif pajak yang tinggi.
Kebijakan perpajakan secara umum bertu- juan sebagai alat untuk mengumpulkan sumber pendanaan. Bagi negara-negara berkembang
digunakan untuk mencapai pertumbuhan eko- nomi, menciptakan lapangan kerja, menstabilkan perekonomian, mendistribusikan pendapatan dan kekayaan serta meningkatkan tabungan peme- rintah ataupun swasta dengan melakukan pem- batasan konsumsi barang-barang mewah. Di- tinjau dari aspek ekonomi, tujuan kebijakan perpajakan  merupakan  penyedia  sumber- sumber penerimaan untuk pembiayaan negara dan kontrol penawaran keuangan atau men- stabilkan tingkat harga di pasar. Dari sisi sosial berfungsi sebagai instrumen untuk menetapkan besarnya upah minimum di suatu negara, dengan cara penentuan besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang digunakan sebagai biaya standar hidup minimum.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  dalam penyusunan  kebijakan  perpajakan  bertujuan untuk mengakomodasi kebijakan fiskal, yaitu melalui perlakuan perpajakan secara khusus ( tax expenditure ) sehingga pemerintah kehilangan potensi  penerimaan  yang  seharusnya  dapat diterima.
Pembuat Keputusan akan Memilih Alternatif dan Akibat-akibatnya
Pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya, yang dapat memaksimasi tercapainya  tujuan,  nilai  atau  sasaran  yang digariskan. Item yang ditanyakan antara lain: 1) keputusan penetapan target pajak dan retribusi menjadi acuan dalam pelaksanaan pencapaian target  oleh  SKPD  pelaksana,  2)  keputusan mendapatkan kritikan dari pelaksana lapangan, 3) keputusan yang diambil sudah menganut nilai rasionalitas sesuai dengan potensi yang dimiliki, 4) keputusan yang dibuat dievaluasi pelaksa- naannya?; 5) keputusan tersebut dievaluasi hasilnya.
Dari  hasil  wawancara  dengan  pegawai bidang pendapatan tentang pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya dinilai masih kurang tepatnya keputusan yang diambil karena dinilai kurang rasional dan kurang tepat dalam pencapainnya. Hal ini karena pen- capaiannya melebihi dari batas yang ditentukan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa penetapan target pajak dan
retribusi daerah pada bidang pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Siak masih belum sesuai dengan penetapan kebijakan model rasionalitas, hal  ini  karena  penetapan  kebijakan  melalui proyeksi dari realisasi pajak dan retribusi tahun lalu  belum  rasional.  Karena  menurut  model rasionalitas mengedepankan  gagasan bahwa kebijakan publik sebagai maximum social gain yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebi- jakan  harus  memilih  kebijakan  yang  mem- berikan manfaat optimum bagi masyarakat.
Model yang dikembangkan dari model cost- ­benefit analysis. Karena model ini mengatakan proses formulasi kebijakan haruslah didasarkan pada  keputusan  yang  sudah  diperhitungan rasionatitasnya. Rasionalitas yang diambil adalah perbandingan  antara  pengorbanan  dan  hasil yang dicapai. Dengan kata lain, model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi atau aspek ekonomis. Walaupun demikian kebijakan ini mempunyai beberapa kelemahan pokok, yakni konsep maximum  social  gain berbeda-beda antara  kelompok  kepentingan.  Pada  kasus penetapan target pajak berkepentingan peme- rintah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pajak dan retribusi meng- arahkan lembaga yang berwenang dalam hal ini adalah DPPKAD melalui Bidang Pendapatan menetapkan pajak dan retribusi secara sepihak dan tidak mempertimbangkan potensi yang ada di masyarakat dan tidak mengetahui serta tidak memiliki data yang akurat sehingga target yang ditetapkan tidak sesuai.
Memang pada kasus penetapan pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Siak ini reali- sasinya melebihi target, tapi jika kurang dari target hal ini dapat menyebabkan masalah ter- sendiri pada daerah. Selain itu juga sangat sulit dicapai kebijakan yang maximum social gain mengingat patologi birokrasi yang cenderung melayani diri sendiri daripada melayani publik. Kenyataan ini sulit diingkari mengingat pegawai negeri adalah institusi yang kurang memberikan insentif yang memadai, sehingga menciptakan kecederungan korupsi, termasuk mengkorupsi kebijakan publik.

## SIMPULAN
Berdasarkan teori yang dipahami tersebut, sesuai dengan fakta lapangan yang diperoleh dari proses penetapan target pajak dan reribusi daerah pada  bidang  pendapatan  dinas  Pendapatan, pengelolaan, keuangan dan asset daerah Kabu- paten Siak, ternyata penetapan target dikarena- kan: 1) Kekurangan data, faktor kekurangan data lah yang menyebabkan keputusan yang diambil  dalam  penetapan  target  pajak  dan retribusi terkesan kurang rasional, karena pene- tapan berdasarkan realisasi tahun lalu dan dengan menggunakan metode proyeksi rata-rata maka ditetapkan target pada tahun yang akan datang; 2) Kekurangan SDM, faktor kurangnya sumber- dya manusia dalam hal ini berkaitan tentang pekerjaan pendataan objek pajak dan retribusi di lapangan, sehingga data yang dibutuhkan dalam penetapan target tidak tersedia, hal ini di- sebabkan karena kurangnya anggaran yang di- peruntukkan membayar rekanan yang melaku- kan  pendataan  di  lapangan;  3)  Kekurangan
prasarana, faktor ini berkaitan dengan masalah fasilitas pendataan yang dibutuhkan sehingga pendataan wajib pajak kurang optimal perolehannya.

## DAFTAR RUJUKAN
Abidin,  Zainal.  2002. Kebijakan  Publik . Yayasan Pancur Curah, Jakarta.
Marihot. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Nugroho.  Riant.  2006. Kebijakan  Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi .
Elexmedia Komputindo, Jakarta.
Pratt dan Kulsrud. 1998. Federal Taxation .
Taxa­tion Series.
Toha,  Miftah.  1991. Perspektif  Perilaku Birokrasi . Rajawali Press, Jakarta.
Usman.  1980. Pajak-Pajak  Indonesia.
Yayasan Bina Pajak, Bandung.
Wibawa. 1994. Evaluasi  Kebijakan  Publik. Raja Grafindo Persada, Jakarta.