## Lembaga Keuangan Mikro dan Kemiskinan
Tasya Aspiranti*

## Abstrak
LKM  berdampak  signifikan  untuk  mempromosikan  masyarakat  miskin  dan  membantu mereka  keluar  dari  kemiskinan.  Meskipun  dernikian,  di  berbagai  Negara  dengan  berbagai variasinya, bentuk LKM perlu diinovasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Pola LKM di setiap  Negara  berbeda,  disebabkan  pola  di  suatu  daerah  belum  tentu  sesuai  untuk  daerah lainnya. LKM mempunyai kekuatan besar yaitu dapat beradaptasi dan menemukan cara untuk menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  dihadapinya.  Hal  ini  juga  memperlihatkan  bahwa masyarakat miskin bukan untuk disumbang tetapi mereka merupakan nasabah potensial yang membutuhkan  jasa  pelayanan.  Hal  ini  pun  menjawab  pertanyaan  mengapa  LKM  lebih berhasil  dibandingkan  dengan  bentuk-bentuk  sumbangan.  LKM  merupakan  solusi penghapusan  kemiskinan  dari  bawah.  LKM  tidak  didesain  oleh  para  perencana  di  tingkat pemerintah,  tetapi  dilakukan  oleb  para  profesional  untuk  menyelesaikan  permasalahan  di masyarakat. Kata kunci:lembaga keuangan rnikro, kemiskinan
Lembaga  Keuangan  Mikro  (LKM)  adalah  lembaga  keuangan  yang  melayani populasi  masyarakat  miskin  yang  tidak  dapat  dilayani  oleh  lembaga  keuangan  formal. Menurut  data  Bank  Dunia,  sekitar  1,1  rnilyar  penduduk  dunia  merupakan  penduduk  sangat miskin dengan pendapatan kurang dari 1US $per hari dan 2,7 milyar penduduk dunia (40 % dari total penduduk) merupakan penduduk miskin dengan pendapatan kurang dari 2 US $ per hari.  Penduduk  sangat  miskin  tersebar  di  Negara  -  Negara  berkembang,  yaitu  9  %  di  Asia Timur dan Asia Pasifik dan 41 % di Afrika.
Menurut data tahun 2006, di Asia, rata- rata pinjaman  yang diberikan LKM sekitar USD  149,  di  Afrika  Utara,  Timur  Tengah  sekitar  USD  263,  di  Amerika  Latin  dan  Karibia sekitar USD 678, di Afrika sekitar 235, di Afrika sekitar USD 235 sedangkan di Eropa Timur dan  Asia  Tengah  sekitar  USD  1597.  (Deutsche  Bank,  Desember  2007).  Di  berbagai  negara mempunyai  kesamaan  yaitu  LKM  dimulai  dengan  penawaran  jasa  deposit  mikro  dan  jasa asuransi  mikro  kepada  para  nasabahnya.  Nasabah  LKM  di  antaranya  adalah  penjual  mikro, nelayan, petani, dan beragam pengusaha mikro lainnya.
 Penulis  adalah  Dosen  Tetap  Program  Studi  Manajemen  Fakultas  Ekonorni  Universitas Islam Bandung
LKM  dapat  berwujud  berbagai  jenis  organisasi  seperti  Non  Government Organization (Lembaga Non Pemerintah), koperasi, lembaga keuangan khusus, bank khusus atau bagian dari perbankan. LKM didirikan dengan suatu keyakinan bahwa pengusaha mikro adalah pengusaha yang beretika dan pada prinsipnya layak untuk mendapat kredit. Bagi para pengusaha  mikro,  terkadang  LKM  merupakan  satu  -  satunya  alternative  yang  terjangkau untuk perolehan kredit. Di Philipina misalnya, rentenir memberi bunga sampai dengan 1000 %  per  tahun,  sedangkan  LKM  dapat  member  bunga  15  %  -  70%  per  tahun.  Meskipun  bagi negara  maju,  bunga  dengan  tingkat  tersebut  masih  cukup  tinggi,  tetapi  ini  dapat  dipahami karena  kecilnya  jumlah  pinjaman  dan  tingginya  biaya  prosedur  peminjaman  (prosedur peminjaman terhadap pengusaha mikro cukup rumit disebabkan usaha yang berskala mikro). Diperkirakan  biaya  prosedur  peminjaman  mencapai  dua  pertiga  dari  bunga  yang  dibayar nasabah,  belum  lagi  risiko  pinjaman  tidak  tertagih.  (Deutsche  Bank  Research,  December 2007)
LKM  merupakan  fasilitator  kunci  untuk  mengentaskan  kemiskinan  baik  di  negara berkembang maupun di negara maju. LKM sejak pertengahan 1970an sudah dikenal di Asia Selatan  dan  Amerika  Latin.  Di  Asia,  sebagian  besar  peminjam  (99%)  adalah  wanita  (Asian Microfinance  2005).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  wanita  merupakan  debitur  yang  relatif aman (risiko rendah) bagi  LKM disebabkan wanita cenderung mempunyai ikatan  yang kuat dengan  keluarga,  bekerja  tidak  jauh  dengan  keluarga  sehingga  biaya  monitoring  LKM terhadap nasabahnya menjadi lebih rendah. LKM pun banyak diberikan kepada nasabah yang berkelompok.  Setiap  anggota  kelompok  diharapkan  mempengaruhi  anggota  lainnya  untuk menjadi debitur yang baik dan turut membantu jika salah seorang anggota menemui kesulitan membayar.  Intensitas  pertemuan  antar  anggota  kelompok,  transparansi  antar  anggota, dorongan  dari  anggota  lain  dalam  kelompok  sangat  membantu  anggota  kelompok  untuk menjadi  debitur  yang  baik.  Efektivitas  pinjaman  kelompok  terutama  untuk  nasabah  di pedesaan  di  mana  control  social  masih  sangat  tinggi.  LKM  pedesaan  yang  mayoritas nasabahnya adalah kelompok wanita dan dianggap berhasil adalah Grameen Bank. Grameen Bank  didirikan  oleh  Muhammad  Yunus,  seorang  Profesor  Ekonomi  dari  University  of Chittagong Bangladesh. Grameen Bank mulai meminjamkan pinjaman sebesar USD 27 untuk 42  orang  yang  tergabung  dalam  kelompok  di  desa  Jobra  Bangladesh.  Sesudah  tiga  puluh tahun, sejak didirikan tahun 1976, Grameen Bank mempunyai 2431 cabang dengan karyawan lebih  dari  16000  orang  dan  mampu  menjangkau  78659  desa  di  Bangladesh.  Hingga pertengahan  tahun  2007  jumlah  nasabahnya  mencapai  7.208.455  orang  dan  96,6  %  nya adalah wanita dengan pinjaman melebihi 6.3 milyar USD.
Kesuksesan  Grameen  Bank  di  Bangladesh  kemudian  banyak  dijadikan  model peminjaman  di  berbagai  negara  di  dunia.  Pacta  saat  ini  LKM  sudah  mendunia  dan  bahkan tahun 2005 dijadikan tahun mikro kredit dalam upaya mempromosikan  manfaat dan potensi LKM. Penguatan LKM bukan oleh factor eksternal melainkan oleh factor internal yaitu para anggotanya.  Pinjaman  kredit  rnikro  diakui  sebagai  alat  pengembangan  ekonorni  berskala besar  di  negara-  negara  yang  menerapkannya.  Pacta  tahun  2006,  Prof.  Yunus  dan  Grameen Bank  dianugrahi  hadiah  nobel  untuk  upaya  "Pengembangan  ekonomi  dan  social  melalui masyarakat lapisan bawah".
Grameen  Bank  meyakini  bahwa  bantuan  (charitas)  bukan  solusi  kemiskinan,  tetapi membantu  masyarakat  miskin  untuk  keluar  dari  kemiskinan.  Grameen  Bank  melalui pinjaman terhadap kelompok rniskin, wanita dan masyarakat buta huruf mengajari bagaimana menginvestasikan  uang,  menghasilkan  pendapatan  dan  melalui  pinjaman  meningkatkan pendapatan.  Berdasarkan  penelitian,  selama  8  tahun,  50  %  penduduk  terrniskin  Bangladesh yang mendapatkan kredit Grameen Bank dapat meningkatkan pendapatan mereka. Sementara hanya 4 % penduduk miskin Bangladesh yang tidak mendapatkan kredit Grameen Bank yang mampu  beranjak  dari  garis  kemiskinan.  Di  Pulau  Lombok  Indonesia,  nasabah  kredit  rnikro dari  BRI  mampu  meningkatkan  pendapatannya  rata  -  rata  sampai  112%  dan  90  %  di antaranya berhasil naik dari garis kemiskinan (Globalisation Research Institute, 2006).
Yunus menekankan perbedaan yang sangat mendasar antara LKM dan dana bantuan pembangunan.  LKM  bukan  solusi  top  down  untuk  mengentaskan  kerniskinan,  tetapi merupakan  pendekatan  bottom  up  untuk  mengentaskan  kemiskinan,  mengakomodir  aspirasi dan  kemampuan  masyarakat  lapisan  bawah.  Stephen  Daley  dan  Frederic  Sautet  dalam makalahnya "Micro Finance in Action: The Philippine Experience" menyatakan bahwa LKM merupakan  pilihan  (bagi  penduduk  rniskin)  karena  lembaga  -  lembaga  keuangan  formal  di banyak negara tidak dapat menjangkau penduduk miskin. Dalam makalah mereka, Daley dan Sautet  menjelaskan  bahwa  terdapat  empat  masalah  kelembagaan  yang  fundamental  di Filipina,  yaitu  diskrirninasi  hukum,  aturan  yang  berlebihan,  penyakit  korupsi  dan terabaikannya  hak  -  hak  kepernilikan.  Menurut  keduanya,  masalah  fundamental  ini  tidak hanya  terjadi  di  Filipina  tetapi  di  sebagian  besar  negara  berkembang,  terutama  yang  paling berat  terjadi  di  negara  -  negara  Afrika  yang  menyebabkan  jumlah  penduduk  miskin  sangat besar.
Pemerintahan  yang  buruk  di  negara  -  negara  berkembang  dinyatakan  Daley  dan Sautet  sebagai  penyebab  utama  diskriminasi  hukum,  aturan  yang  berlebihan  dan  korupsi. Chinua  Achebe  dalam  tulisannya  menyatakan  bahwa  Nigeria  merupakan  negara  yang  gagal
karena  kegagalan  kepemimpinan.  Ide  pemberian  bantuan  untuk  penyelenggaraan pemerintahan  yang  memenuhi  standar  di  negara  -  negara  berkembang  tampaknya  tidak  lagi relevan,  disebabkan  bantuan  tersebut  seringkali  disalahgunakan  oleh  pemerintahan  yang korup.  Pemutusan  bantuan  diharapkan  akan  berdampak  positif  terhadap  pemerintah,  yaitu lebih  tergantung  pada  masyarakatnya  untuk  pendapatan  dan  secara  teoretis  akan meningkatkan iklim demokrasi dan rasa tanggungjawab pemerintah.
LKM merupakan sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Jika masyarakat berada di atas  garis  kemiskinan,  maka  pemerintah  akan  lebih  berhati-hati  untuk  melakukan  tindak korupsi,  karena  masyarakat  yang  lebih  mampu  secara  financial  akan  lebih  kritis  terhadap tindakan  pemerintah.  LKM  bukan  hanya  skim  kredit  untuk  memberdayakan  masyarakat tetapi  juga  merupakan  sarana  yang  membantu  masyarakat  menolong  dirinya  sendiri  dan mendorong pengelolaan pemerintahan  yang lebih bersih. Makalah ini akan mendeskripsikan bagaimana peran LKM dalam mengentaskan kemiskinan di berbagai negara termasuk Indonesia.

## 1. Pembahasan
LKM  dapat  dipandang  dari  tiga  sisi.  Sisi  pertama,  dilihat  dari  fungsinya,  LKM merupakan  kegiatan  untuk  menyediakan  berbagai  pelayanan  keuangan  simpanan  dan pinjaman dengan menggunakan sistem dan proses perbankan yang tidak konvensional/tradisional.  Sisi  kedua,  dilihat  dari  objek  sasarannya,  LKM  ditujukan  pada kelompok  masyarakat  miskin  dan  pengusaha  kecil/mikro  yang  tidak  dapat  mengakses lembaga  keuangan  formal.  Sisi  ketiga,  dilihat  dari  formalitas  kelembagaan,  LKM  dapat merupakan  lembaga  formal,  semi  formal  dan  non  formal  yang  melaksanakan  keuangan mikro.
Beberapa  definisi  mengenai  kemiskinan  dapat  diuraikan  sebagai  berikut.  Menurut Biro  Pusat  Statistik  dan  Departemen  Sosial  (2002),  kemiskinan  adalah  "ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak " atau "sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan,  yang  disebut  garis  kemiskinan  (poverty  line)  atau  batas  kemiskinan  (poverty threshold).  Garis  kemiskinan  adalah  sejumlah  rupiah  yang  diperlukan  oleh  setiap  individu untuk  dapat  membayar  kebutuhan  makanan  setara  2100  kilo  kalori  per  orang  per  hari  dan kebutuhan  non-makanan  yang  terdiri  dari  perumahan,  pakaian,  kesehatan,  pendidikan, transportasi,  serta  aneka  barang  dan  jasa  lainnya".  Secara  lebih  khusus,  Departemen  Sosial (2001)  memberikan  definisi  mengenai  fakir  miskin,  yaitu  "orang  yang  sama  sekali  tidak
mempunyai  kemampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok  yang  layak  bagi  kemanusiaan atau  orang  yang  mempunyai  sumber  mata  pencaharian  tetapi  tidak  memenuhi  kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan
Ketidakmampuan  masyarakat  dalam  memenuhi  hak-hak  dasar  secara  umum berkaitan  dengan  kegagalan  kepemilikan  aset  terutama  tanah  dan  modal;  terbatasnya jangkauan layanan dasar terutama kesehatan dan pendidikan; terbatasnya ketersediaan sarana dan  prasarana  pendukung;  rendahnya  produktivitas  dan  tingkat  pembentukan  modal masyarakat;  lemahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan  publik; pemanfaatan  sumberdaya  alam  yang  berlebihan,  tidak  berwawasan  lingkungan  dan  kurang melibatkan  masyarakat;  kebijakan  pembangunan  yang  bersifat  sektoral,  berjangka  pendek dan  parsial;  serta  lemahnya  koordinasi  antar  instansi  dalam  menjamin  penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar.
Hak-hak  dasar  juga  terdiri  dari  hak-hak  yang  dipahami  masyarakat  miskin  sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan  perundang-undangan.  Hak-hak  dasar  yang  diakui  secara  umum  antara  lain terpenuhinya  pangan,  kesehatan,  pendidikan,  pekerjaan,  perumahan,  air  bersih,  pertanahan, sumberdaya  alam  dan  lingkungan  hidup,  rasa  aman  dari  perlakuan  atau  ancaman  tindak kekerasan,  dan  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  kehidupan  sosial  ekonomi  dan  politik,  baik bagi  perempuan  maupun  laki-laki.  Hak-hak  dasar  tidak  berdiri  sendiri  tetapi  saling mempengaruhi  satu  sama  lain  sehingga  tidak  terpenuhinya  satu  hak  dapat  mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
Sedangkan menurut Suharto (2004) : kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi  pendapatan  dalam  bentuk  uang  ditambah  dengan  keuntungan-keuntunan  non-material yang  diterima  oleh  seseorang.  Secara  luas  kemiskinan  meliputi  kekurangan  atau  tidak memiliki  pendidikan,  keadaan  kesehatan  yang  buruk,  kekurangan  transportasi  yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Secara lebih khusus, Departemen Sosial (2001) memberikan definisi mengenai fakir miskin, yaitu "orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan"
Friedman (2004) mendefinisikan kemiskinan secara Iebih rinci yaitu:
"ketidaksamaan  kesempatan  untuk  mengakumulasikan  basis  kekuasaan  sosial.  Basis
kekuasaan  sosial  meliputi:  (a)  modal  produktif  atau  asset  (tanah,  perumahan,  alat  produksi, kesehatan),  (b)  sumber  keuangan  (pekerjaan,  kredit),  (c)  organisasi  sosial  dan  politik  yang dapat  digunakan  untuk  mencapai  kepentingan  bersama  (koperasi,  partai  politik,  organisasi sosial),  (d)  jaringan  sosial  untuk  memperoleh  pekerjaan,  barang,  dan  jasa,  (e)  pengetahuan dan keterampilan, dan (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup".
Dari  berbagai  definisi  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kemiskinan  adalah ketidakmampuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  yang  bersifat  pokok  yaitu  makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan disebabkan ketidakmampuan untuk mengakumulasi basis kekuasaan sosial berupa modal produktif, sumber keuangan, organisasi sosial dan informasi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan hidup.
Seperti  telah  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  LKM  di  dunia  yang  dianggap  telah berhasil mengentaskan kemiskinan adalah Grameen Bank di Bangladesh yang didirikan oleh Prof.  Mohammad  Yunus,  bahkan  karena  keberhasilannya  Yunus  dianugerahi  hadiah  nobel Maka  Grameen  Bank  akan  terlebih  dahulu  dijelaskan  sebagai  berikut.  Grameen  Bank  di Bangladesh  mencari  obyek  sasaran  masyarakat  miskin.  Masyarakat  miskin  sangat  efektif melak:ukan  mobilisasi  anggota  masyarakat  miskin  lainnya  untuk  membuat  kelompok- kelompok  di  antara  mereka.  Setiap  anggota  kelompok  bersedia  menanggung  biaya pembentukan  kelompok,  pelatihan  dan  pengawasan  kegiatan  usaha  yang  dilakukan kelompok.  Masyarakat  miskin  yang  dijadikan  nasabah  Grameen  Bank  cukup  puas  dengan sejumlah  kecil  pinjaman  yang  mereka  peroleh.  Mereka  dengan  jujur  membayar  pinjaman tersebut  dengan  harapan  suatu  saat  dapat  mencapai  tujuan  utama  yaitu  peningkatan kesejahternan social dan ekonomi.
Pada  praktiknya,  Grameen  Bank  lebih  memilih  para  perempuan  dari  pada  laki-laki sebagai sasaran utamanya. Melalui pinjaman terhadap perempuan, Grameen secara langsung memberikan  kreditnya  pada  kelompok  paling  miskin  dan  paling  kurang  berdaya  di masyarakat  dengan  tujuan  perempuan  dapat  secara  efektif  membantu  memperbaiki  standar kehidupan  keluarganya.  Prinsip  dasar  Grameen  Bank,  dalam  upaya  keluar  dari  kerniskinan dan  melepaskan  diri  dari  lintah  darat  dan  perantara  (calo  kredit),  orang  miskin  harus dipersatukan.  Baik  para  petani,  peternak  pedagang  bahkan  pengemis  harus  dipersatukan. Mereka  semua  tidak  merniliki  modal  sehingga  sangat  membutuhkan  kredit  berapapun jumlahnya  untuk  memulai  usaha,  sedangkan  di  Bangladesh  berlaku  aturan  dasar  perbankan yaitu tidak ada pinjaman bila tidak adajarninan (di pedesaan biasanya berupa tanah).
Di Bangladesh, Grameen Bank beroperasi dengan cara membangun unit-unit LKM. Satu  unit  LKM  dipimpin  oleh  seorang  manager  lapangan,  dengan  sejumlah  pegawai  dan
wilayah  operasinya  terdiri  dari  15  sampai  22  buah  desa.  Manager  dan  pegawai  memulai pekerjaan  mereka  dengan  mensosialisasikan  keberadaan  LKM  kepada  penduduk  desa. Mereka  memperkenalkan  diri  pada  para  penduduk  setempat  dimana  mereka  akan  bekerja, mengidentifikasi  calon  nasabah  potensial,  dan  menjelaskan  tujuan,  fungsi  dan  cara  kerja LKM.
Pada tahap awal, dibentuk satu kelompok percobaan yang terdiri dari 5 orang calon nasabah  potensial.  Dalam  tahap  pertama  hanya  dua  orang  dari  mereka  yang  dinyatakan berhak untuk memperoleh pinjaman. Kelompok ini diamati selama satu bulan untuk melihat apakah para anggotanya melaksanakan peraturan yang telah ditentukan oleh Grameen Bank. Para  anggota  yang  lain  baru  berhak  memperoleh  pinjaman,  bila  dua  orang  pertama  sudah membayar kembali pinjamannya berikut bunga, dalamjangka waktu 10  minggu (total  waktu pembayaran  52  minggu).  Dengan  demikian  akan  timbul  tekanan  dari  anggota  kelompok lainnya,  agar  setiap  anggota  memenuhi  semua  peraturan.  Dengan  cara  ini  pula,  tanggung jawab  bersama  dari  suatu  kelompok  berperan  sebagai  jarninan  pinjaman.  Pendekatan pinjaman melalui kelompok cukup efektif dilakukan oleh Grameen Bank di Bangladesh.
Kesuksesan  LKM  di  Bangladesh,  melalui  Grameen  Bank  kemudian  mengilhami negara lainnya untuk  mengadopsi sistem  yang sama. Tetapi perlu diingat  bahwa situasi  dan kondisi pada setiap negara berbeda sehingga Grameen Bank tidak dapat secara identik ditiru (cloning)  di  luar  Bangladesh,  meskipun  mempunyai  kesamaan  status  sebagai  negara berkembang. Terdapat perbedaan budaya, sejarah dan hukum pada setiap negara berkembang yang harus dipertimbangkan. Oleh karena itu diperlukan serangkaian eksperimen pada suatu daerah  tertentu  untuk  mencari  bentuk  LKM  yang  sesuai.  Perlu  diperhatikan  pula  bahwa kesuksesan LKM atas dukungan dari masyarakat bawah bukan dari pemerintah, oleh karena itu  benruk  LKM  yang  sesuai  sangat  ditentukan  oleh  karakteristik  masyarakat  setempat. Sebagai  contoh,  di  Kenya  Afrika,  terdapat  500  jenis  LKM  yang  berbeda.  Jenis  LKM  yang berbeda disesuaikan dengan budaya masing-masing tempat di Afrika.
Model  perbankan  pedesaan  (Village  banking)  di  tempat  terpencil  di  Afrika  sesuai untuk  masyarakat  miskin  pedesaan,  disebabkan  akses  terhadap  LKM  sangat  terbatas.  Jika LKM dibuka di  wilayah geografis  yang lebih luas, maka kemungkinan hanya dapat  diakses oleh  masyarakat miskin  elit .  Dengan  pembukaan  LKM  di  daerah  terpencil,  maka  dapat dijangkau lebih luas oleh masyarakat miskin di tempat-tempat terpencil.
LKM  seringkali  dikritik  belum  berhasil  menciptakan  lembaga  untuk  masyarakat bebas  (institutions  of  a  free  society).  LKM  belum  berhasil  mengungkap  akar  penyebab kemiskinan,  baru  merupakan  lembaga  yang  berfungsi  untuk  mengatasi  kemiskinan.  Tetapi
Tom  Clougherty  (2007)  berpendapat  bahwa  praktik village  banking  model merupakan lembaga yang ril dan valuable . Artinya, peningkatan akses terhadap produk perbankan yang dilakukan  LKM  telah  berhasil  membantu  masyarakat  tumbuh  dan kemakmuran .  Akses terhadap produk perbankan memainkan peran penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan  masyarakat.  Village  bank  merupakan  cara  yang  sangat  baik  untuk  menjual produk - produk perbankan pada masyarakat miskin pedesaan.
Konsumen  LKM  adalah  shareholders  yang  diajak  untuk  berpartisipasi  dalam pengambilan  keputusan  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka.  Sebagai  contoh,  mengenai  hak- hak  kepemilikan  di  Afrika,  sangat  sulit  untuk  direalisasikan  secara  formal,  tetapi  dapat diwujudkan dengan cara informal. Menurut William Easterly ," as piecemeal solutions to deal with particular problems as they arose" The (White Man's Burden , New York: Penguin, 2006, p.93). Pengambil kebijakan selayaknya mempertimbangkan proses untuk memformalkan hak - hak kepemilikan. LKM membantu masyarakat meningkatkan nilai ekonomis tanah mereka, membuat  biaya  transaksi  dari  formalisasi  hak  kepemilikan  tanah  lebih  efektif  dan  membuat status hak kepemilikian masyarakat menjadi lebih kuat. Dengan demikian keberadaan LKM dalam  bentuk  village  bank  menjadi  penting  karena  dapat  beradaptasi  dengan  kebutuhan, preferensi masyarakat setempat, dan masalah hak-hak kepemilikan.
Di  berbagai  negara  di  dunia,  beragam  inovasi  dilakukan  LKM  dalam  bidang pertanian.  Keberadaan  LKM  menjadi  penting  disebabkan  bidang  pertanian  berkembang menjadi  lebih  padat  modal  dalam  30  tahun  terakhir.  Seperti  peningkatan  penggunaan  input pupuk, pestisida, listrik dan bahan bakar yang mencapai 87 %. Peningkatan penggunaan input mengakibatkan  petani  memerlukan  akses  kredit.  Di  sisi  lain,  lembaga  keuangan  mikro melakukan pendekatan tradisional untuk para petani dengan sejumlah alasan. Alasan pertama, LKM memfokuskan pada masalah kemiskinan dengan sasaran nasabah masyarakat termiskin dan paling membutuhkan (di wilayah pedesaan, petani yang mempunyai tanah tidak termasuk sasaran  LKM).  Sebagai  contoh,  Grameen  Bank  tidak  menawarkan  produknya  untuk  petani yang mempunyai tanah lebih dari setengah hektar.
Sebenarnya, pertanian yang sangat tergantung pada alam menyebabkan petani bukan nasabah  ideal  untuk  LKM.  Masalah  musim  berarti  bahwa  para  petani  akan  memerlukan pinjaman pada saat yang bersamaan, sehingga pada saat bersamaan LKM harus menyediakan jumlah pinjaman cukup besar. LKM akan berhadapan dengan sistem pembayaran yang cukup sulit,  disebabkan  petani  tidak  dapat  membayar  mingguan,  atau  bulanan  melainkan  pasca panen. Di sisi lain, pertanian tradisional merupakan usaha yang sangat tidak pasti disebabkan
serangan  hama  maupun  cuaca  buruk.  Jika  ini  terjadi,  maka  hal  ini  merupakan  hal  sangat buruk,  karena  LKM  berada  di  wilayah  yang  sangat  kecil  (tidak  ada  alternative  kondisi  lain yang membantu). Oleh karena itu di Afrika dan di negara-negara lain dengan basis pertanian tradisional, LKM menjadi sulit berkembang.
Namun demikian, menghadapi situasi demikian, LKM di Afrika mempunyai strategi khusus.  Sebagai  contoh,  pembayaran  dengan  sistem  "balloon  payments".  Maksudnya  bunga pinjaman  dan  sebagian  kecil  pinjaman  pokoknya  dibayar  rutin,  sedangkan  pembayaran sisanya  dengan  sistem  lump  sum  "balloon  payments".  Para  petani  dapat  menunda pembayaran sisanya sampai panen dan menjual hasil produknya. LKM pun mendiversifikasi operasinya  dengan  menawarkan  microleasing  microinsurance  dan  microcredit  tradisional. (Vijay  Mahajan  and  NV  Ramana,  ( Agricultural  Finance  by  Micro.finance  Institutions: Problems and the Way Forward )
Selain  microcredit,  microleasing  dan  microinsurance  ternyata  juga  cukup  efektif dilakukan  di  pedesaan  negara-negara  berkembang,  di  antaranya  untuk  para  petani. Microleasing  merupakan  langkah  selanjutnya  sesudah  microcredit.  Untuk  membayar microcredit,  para  petani  memerlukan  peralatan  untuk  mendukung  operasional  pertaniannya sehingga  berhasil  baik.  Masalahnya,  harga  peralatan  biasanya  cukup  mahal  yang  cukup berisiko jika dibeli oleh petani dan dibelikan (dengan pinjaman) oleh LKM. Pinjaman untuk kelompok  pun  sulit  dilakukan  sebab  tidak  ada  kesanggupan  untuk  menjamin  kelangsungan pembayaran  di  antara  anggota  kelompok.  Tekanan  social  selama  ini  digunakan  LKM  untuk menggantikan  fungsi  collateral.  Tetapi  dalam  sistem  kelompok  ini  tidak  dapat  digunakan sebab  harga  peralatan  terlalu  tinggi.  Mengatasi  hal  ini,  LKM  mengeluarkan  strategi  skim micro leasing.
Microleasing merupakan skim jangka menengah sampai jangka panjang  yang biasa digunakan  untuk  pembelian  peralatan  atau  mesin,  tetapi  microleasing  juga  dapat  digunakan untuk  pembelian  atau  sewa  tanah  pertanian.  Prosedur  yang  ditempuh,  LKM  membelikan mesin yang dipilih nasabah, nasabah dapat menggunakan mesin dalam periode tertentu sesuai perjanjian.  Untuk  pembayaran  penggunaan  mesin,  nasabah  membayar  (semacam  sewa) sejumlah tertentu kepada LKM sebagai pemilik mesin. Sesudah periode penggunaan selesai, nasabah diberi kesempatan untuk membeli dengan harga yang lebih murah. Jika tidak LKM akan menariknya dan kemudian menyewakan kepada nasabah lainnya.
Keuntungan  dari  microleasing,  pertama  dengan  keterbatasan  keuangan  nasabah dapat  menggunakan  mesin  berteknologi.  Kedua,  LKM  dapat  menarik  mesin  miliknya sewaktu-  waktu  jika  nasabah  tidak  mampu  membayar.  Dengan  kedua  jenis  skim  ini  risiko
LKM dapat diminimisasi. Kedua skim ini dibuat untuk perorangan sehingga mengefisienkan biaya penagihan karena pihak LKM tidak perlu bertemu dengan seluruh anggota kelompok.
Persoalan  yang  sering  dihadapi  para  petani  adalah  fluktuasi  harga.  Harga  produk pertanian seringkali murah ketika panen, dan ketika harga tinggi para petani belum masanya panen.  Masalah  ini  terutama  dihadapi  oleh  petani  di  Sahara  Afrika  di  mana  harga  produk pertanian biasanya sangat rendah ketika masa panen, pada kondisi demikian para petani tidak dapat  mengendalikan  harga  dan  terpaksa  menjual  produknya  dengan  harga  sangat  rendah karena mereka tidak mempunyai teknologi untuk mengawetkan basil panen.
Persoalan  ini  menjadi  tantangan  bagi  LKM  untuk  membantu  masyarakat  miskin. Proyek Kredit Persediaan Ghana pada tahun 1989 merupakan contoh yang baik. Proyek LKM tersebut  memfasilitasi  sistem  penerimaan  pergudangan  dan  kredit  persediaan  untuk  para petani kecil di Ghana. Para petani dalarn proyek tersebut dikumpulkan dalam satu kelompok yang terdiri dari 20 sampai 50 orang untuk menyimpan basil produksi mereka di LKM. Hasil produksi  diurutkan  berdasarkan  daya  tahannya  (kemudahan  rusak),  para  petani  kemudian menerima bukti penyimpanan kuantitas dan kualitas produk yang mereka titipkan. Pada awal penitipan, kelompok dapat menerima sekitar 70 % sampai dengan 80 % dari harga pasar yang kemudian  dibagikan  kepada  anggota  secara  proporsional.  Anggota  dapat  mengambil  uang bagiannya  jika  mereka  membutuhkan,  tetapi  juga  dapat  menunggu  ketika  harga  mulai  naik. Jika  petani  berniat  menjual  produknya  ketika  harga  naik,  ia  dapat  mengambil  produknya  di LKM dan mengembalikan uang yang sudah ia terima. Jika petani tidak berniat menjual, maka produk yang dititipkan akan menjadi jaminannya di LKM atas uang yang sudah ia terima.
Di  beberapa  komunitas  pedesaan  negara  berkembang,  jasa  kredit  mikro  sangat terbatas.  Keterbatasan  ini  terutama  mengenai  ketersediaan  asuransi  usaha  pertanian  dan kehidupan  petani.  Para  petani  di  negara  berkembang  sanggat  terancam  dengan  iklim,  oleh karenanya sangat membutuhkan asuransi. LKM yang sudah mengaplikasi asuransi ini adalah Lombard Insurance Co, BASIX di  India  yang bekerjasama dengan Bank Dunia (The World Bank  Group,  Agricultural  Investment  Sourcebook).  Berdasarkan  data  curah  hujan  dan  crop selama  30  tahun  terakhir,  BASIX  menemukan  hubungan  antara  curah  hujan  dan  produksi kacang  tanah,  crop.  Tahun  2003  -  2004  BASIX  menjual  sekitar  230  produk  asuransi pertanian  yang melindungi 3,2 juta rupee India. Total premi yang dibayarkan sejumlah INR 96000,  dengan  klaim  sejumlah  INR  42000  untuk  154  petani.  Proyek  ini  kemudian  diulang tahun  2004-05  dengan  sampel  lebih  dari  18000  petani.  Di  tahun  yang  sama,  BASIX mengasuransikan  portofolia  pinjaman  cropnya  sejumlah  17  juta  rupee  pada  Lumbard Insurance  Co  dengan  premi  INR  750000.  Asuransi  ini  juga  melindungi  portofolio  3  cabang
usaha  BASIX  lainnya  yang  berisiko  dengan  curah  hujan.  Di  tahun  tersebut  cuaca  baik, sehingga  tidak  ada  klaim.  Dari  fenomena  ini,  dapat  dilihat  bahwa  petani  sebenarnya  dapat mengalihkan risiko mereka karena alam kepada pihak asuransi.
Risiko  asuransi  dapat  sangat  bervariasi  di  berbagai  tempat,  misalnya  risiko  dapat sangat  berbeda  untuk  wilayah  India  dibandingkan  dengan  Afrika,  tetapi  dengan  perbedaan risiko  justru  risiko  dapat  dikurangi.  Menurut  Vijay  Mahajan  dan  NV  Ramana  dari  BASIX, "melalui LKM yang menyediakan asuransi cuaca, dan pinjaman pertanian maka risiko dapat dikurangi dengan cara menggabungnya dengan berbagai risiko di wilayah lain" (Mahajan and Ramana, Agricultural  Finance ,).  LKM  masih  dapat  memperoleh  keuntungan  karena portofolionya,  yaitu  premi  dari  wilayah  yang  tidak  mengajukan  klaim.  Terlihat  bahwa sebenarnya  LKM  menjadi  lembaga  perantara  dari  para  petani  di  berbagai  wilayah  untuk saling  membantu.  Hal  ini  merupakan  contoh  bahwa  LKM  dapat  mengatasi  persoalan termasuk persoalan risiko yang dihadapi oleh para petani.
Asuransi  mikro  berpotensi  tumbuh  dengan  baik  dalm  sector  industry  LKM,  dan tidak  terbatas  hanya  untuk  sector  pertanian.  LKM  dalam  tahun  terakhir  ini  bahkan  juga memberikan asuransi kesehatan, seperti yang dilakukan oleh K - Rep Development Agency's di  Kenya  .  LKM  ini  menyediakan  asuransi  untuk  masyarakat  berpenghasilan  rendah,  dan mereka berhasil dengan  asuransi  ini. Produk  yang ditawarkan adalah  perlindungan Afya_ an in _patient , Afya in and out patient, dan Afya Maisha_an in_untuk nasabah dari perusahaan.
K-Rep  merealisasikan  bahwa  nasabah  dari  kalangan  berpendapatan  rendah  tidak hanya  marnpu  membayar  premi  asuransi  sekali  saja,  tetapi  mereka  ternyata  dapat mengembangkan  skim Afya  Loan .  LKM  ini  meminjami  nasabah  untuk  membayar  10  bulan premi asuransi. Jumlah premi yang mereka bayarkan merupakan pembayaran awal pinjaman, bunga  pinjaman  dibayar  mingguan.  40  %  dari  peserta  asuransi  juga  mengambil  Afya  Loan. Di Kenya, LKM ini semakin tumbuh dan memperoleh pasar sangat besar.
Jumlah  penduduk  miskin  di  Indonesia  saat  ini  masih  cukup  besar,  dalam  Tabel tercatat  pada  tahun  2006  jumlah  penduduk  miskin  sudah  mencapai  sebesar  39,30  juta dibandingkan dengan tahun 2005 sebesar 35,10 juta. Hal ini berarti antara tahun 2005 sampai dengan  2006  kenaikan  penduduk  miskin  sebesar  4,2  juta  atau  11,97%  dari  tahun  2005  ke tahun 2006.
Lebih  rinci  dan  pasti  BPS  menyatakan  bahwa  penduduk  miskin  adalah  penduduk yang  mempunyai  pendapatan  per  kapita  per  bulan  di  bawah  garis  kemiskinan.  Sementara garis  kemiskinan  adalah  batas  pengeluaran  yang  terdiri  dari  pengeluaran  untuk  pangan, sandang,  perumahan,  pendidikan  dan  kesehatan.  Jika  pendapatannya  di  bawah  Rp.  166.697
per kapita per bulan (garis kemiskinan pada Maret 2007), maka seseorang dikatakan miskin. Jumlah  penduduk  miskin  dan  prosentase  penduduk  miskin  dari  tahun  1996  sampai  dengan 2006 dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Tahun 1996-2006
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 38/07/Th.X, 2 Juli 2007
Lembaga keuangan mikro dan kemiskinan menurut Wijono (2005), secara hipotesis mempunyai  hubungan  sangat  erat.  Menurut  Wijono,  pemberian  kredit  mikro  merupakan upaya pengentasan kemiskinan, karena kredit mikro merupakan sarana bagi orang yang akan menjadi  pengusaha  pemula.  Jika  pengusaha  pemula  ini  tumbuh  dan  berkembang,  maka kemiskinan  akan  terentaskan.  Pengentasan  ini  disebakan  pengusaha  pemula  menjadi pengusaha yang berhasil atau karena trickle down effect dari semakin banyaknya pengusaha mikro (Krisna Wijaya: 2005).
Menurut  Marguiret  Robinson  (2000),  pinjaman  dalam  bentuk micro  credit merupakan  salah  satu  upaya  yang  efektif  dalam  menangani  kemiskinan.  3  Klasifikasi masyarakat miskin menurut Marguiret  adalah: pertama, masyarakat  yang sangat miskin ( the extreme  poor )  yakni  mereka  yang  tidak  berpenghasilan  dan  tidak  memiliki  kegiatan produktif, kedua, masyarakat  yang dikategorikan  miskin  namun  memiliki kegiatan ekonomi ( economically  active  working  poor ),  dan  ketiga,  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah ( lower income ) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.
Menurut  Marguirret  (2000)  pendekatan  yang  digunakan  untuk  pengentasan kemiskinan  berbeda-beda  untuk  ketiga  kelompok  masyarakat  tersebut  agar  sasaran pengentasan  kemiskinan  dapat  tercapai  dengan  optimal.  Bagi  kelompok  pertama  yaitu extremely  poor,  akan  lebih  tepat  jika  digunakan  pendekatan  pengentasan  kerniskinan langsung  berupa  program  subsidi  kebutuhan  pokok  seperti  pangan,  air,  obat-obatan,  atau penciptaan lapangan pekerjaan. Namun dernikian perlu diperhatikan bahwa, ketika pinjaman
diberikan  kepada  mereka  kelompok  ini,  kemungkinan  besar  pinjaman  tersebut  tidak  akan pernah  kembali.  Hal  ini  wajar  saja,  mengingat  mereka  (the  extreme  poor)  tidak berpenghasilan  dan  tidak  memiliki  kegiatan  produktif.  Jika  mereka  sudah  terpenuhi kebutuhan  pokoknya,  baru  sedikit  demi  sedikit  diberi  bantuan  berupa  modal  untuk meningkatkan lagi kesejahteraan ke tingkat berikutnya, sehingga tidak lagi berada di bawah garis  kemiskinan.  Sedangkan  bagi  kelompok  kedua  dan  ketiga,  yaitu  kelompok  yang  sudah memiliki  pendapatan  tetapi  masih  kurang  memadai  lebih  efektif  jika  digunakan  pendekatan tidak langsung misalnya kesempatan untuk berwirausaha dengan pemberian modal pinjaman mikro dan penciptaan iklim kondusif untuk usaha. Kelompok ketiga  yaitu kelompok miskin teratas  yang  ingin  meningkatkan  lagi  pendapatannya  sehingga  terlepas  sama  sekali  dari kategori miskin, mulai ditawari produkjasa keuangan berupajasa simpanan untuk memenuhi kebutuhan di luar kebutuhan pokok, seperti tabungan untuk pendidikan dan kesehatan.
Pembukaan  akses  seluas-luasnya  kepada  masyarakat  miskin  melalui  Lembaga Keuangan Mikro dipandang mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin agar tidak  terus-menerus  terbelenggu  dalam  kemiskinan.  Krishnamurti  (2003),  menyebutkan bahwa tanpa akses yang cukup pada lembaga keuangan mikro, hampir seluruh rumah tangga miskin  akan  bergantung  pada  kemampuan  pembiayaannya  sendiri  yang  sangat  terbatas  atau pada  kelembagaan  keuangan  informal  seperti  rentenir,  tengkulak  ataupun  pelepas  uang. Kondisi  ini  akan  membatasi  kemampuan  kelompok  rniskin  berpartisipasi  dan  mendapat manfaat  dari  peluang  pembangunan.  Dengan  adanya  akses  pendanaan/modal  dari  LKM, masyarakat  rniskin  akan  memperoleh  kesempatan  mengembangkan  usahanya  dan maasyarakat  miskin  mendapat  kesempatan  untuk  membuka  usaha.  Kesempatan mengembangkan dan membuka usaha ini akan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja baru.
Walaupun biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan,  LKM  memberikan  kelebihan  misalnya  berupa  tiadanya  jaminan/agunan  seperti yang dipersyaratkan oleh perbankan bahkan dalam beberapa jenis LKM pinjaman didasarkan pada kepercayaan karena biasanya perninjam  beserta aktivitasnya sudah dikenal  oleh  LKM, kemudahan yang lain adalah pencairan dan pengembalian pinjaman yang fleksibel yang juga sering disesuaikan dengan cash flow peminjam.
Menurut Deutsche Bank Research (Desember 2007), dibandingkan dengan LKM di seluruh  dunia,  BRI  berada  di  peringkat  5  di  bawah  Grameen  Bank  Bangladesh,  ASA Bangladesh, VBSP Vietnam dan BRAC Bangladesh dengan jumlah peminjam aktif 3455894 orang,  total  pinjaman  USD  3,035,685,400  ,  Return  On  Equity  129.96%,  Write  off  Ratio
0.83%  dan  rata-rata  pinjaman  USD  878.  Dilihat  dari  jumlah  peminjam,  LKM  di  Indonesia berada  pada  peringkat  3  di  bawah  Bangladesh  dan  India  dengan  jumlah  penduduk  221  juta jiwa,  penduduk  miskin  59,9  juta,  jurnlah  perninjam  LKM  6,42  juta  dan  tingkat  penetrasi peminjam  dibandingkan  penduduk  rniskin  11  %..  Namun  ini  juga  berarti  masih  89  % penduduk  rniskin  yang  belum  dapat  mengakses  LKM.  Fungsi  intermediasi  LKM  sebagai lembaga  keuangan  di  Indonesia  masih  sangat  terbatas  dan  berimplikasi  perannya  untuk pengentasan kemiskinan tentu masih jauh dari optimal.
Perkembangan LKM di Indonesia, seperti diuraikan di atas disebabkan LKM masih dihadapkan  pada  berbagai  kendala  baik  hambatan  internal  LKM  maupun  kondisi  eksternal LKM  yang  kurang  kondusif.  Kondisi  eksternal  yang  dihadapi  oleh  LKM  adalah  aspek kelembagaan,  yang  antara  lain  mengakibatkan  bentuk  LKM  beraneka  ragam.  BRI  Unit  dan BPR  sebagai  bagian  dari  LKM  secara  kelembagaan  lebih  jelas  karena  mengacu  pada ketentuan perbankan dengan pembinaan dari  Bank  Indonesia, sehingga  LKM jenis ini lebih terarah bahkan terjarnin  kepercayaannya karena  merupakan bagian dari kerangka Arsitektur Perbankan  Indonesia  (API)  dan  berhak  mendapatkan  fasilitas  dari  Lembaga  Penjamin Simpanan (LPS).
Sedangkan  pada  LKM  yang  berbentuk  koperasi  simpan  pinjam  atau  unit  simpan pinjam,  segala ketentuan operasional dan arah pengembangannya mengikuti ketentuan  yang ditetapkan  oleh  Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah.  Bahkan,  bagi  LKM lainnya  yang  berbentuk  Bank  Kredit  Desa,  LDKP,  credit  union  maupun  lembaga  non pemerintah lainnya tidak jelas  kelembagaan dan  pembinaannya. Padahal,  fungsi  LKM tidak berbeda  dengan  lembaga  perbankan  formal  dalam  hal  sebagai  lembaga  intermediasi keuangan,  yang  didalamnya  juga  mengemban  kepercayaan  dari  nasabah  atau  anggota  yang menempatkan  dananya.  Kondisi  kelembagaan  yang  beragam  dan  tidak  jelas  tersebut,  akan dapat mempersulit pengembangan LKM di masa mendatang.
Selain  masalah  eksternal  di  atas,  LKM  juga  dihadapkan  masalah  internal  yang menyangkut  aspek  operasional  dan  pemberdayaan  usaha.  Masalah  pertama  menyangkut kemampuan  LKM  dalam  menghimpun  dana,  sebagian  besar  LKM  masih  terbatas kemampuannya  karena  masih  bergantung  sedikit  banyaknya  anggota  atau  besaran  modal sendiri.  Kemampuan  SDM  LKM  dalam  mengelola  usaha  sebagian  besar  masih  terbatas, sehingga  dalam  jangka  panjang  akan  mempengaruhi  perkembangan  usaha  LKM  bahkan dapat menghambat.
Berpijak  pada  kondisi  dan  permasalahan  LKM  diatas,  maka  berikut  adalah upayaupaya yang dapat dilakukan guna mengembangkan LKM. Keberadaan LKM tersebar di
berbagai  bidang  dengan  instansi  pembina  yang  berbeda-beda  mulai  dari  Bank  Indonesia, Departemen/Dinas  Perkoperasian  dan  UKM  hingga  pemerintah  daerah.  Kondisi  ini  teljadi karena  belum  ada  ketentuan  yang  mengatur  secara  jelas  keberadaan  LKM,  walaupun  ada masih  parsial.  Kelembagaan  ini  sangat  penting  karena  secara  hukum  akan  melandasi operasional  mereka,  namun  harus  dihindari  dengan  adanya  ketentuan  akan  menghambat perkembangan  LKM  itu  sendiri.  Upaya  yang  saat  ini  sedang  dilakukan  oleh  pemerintah dengan  merancang  Rancangan  Undang-Undang  tentang  LKM  hendaknya  dilakukan  secara intensif dan mendalam dalam arti muatan RUU ini harus mencerminkan karakteristik LKM di Indonesia, agar tujuan yang diinginkan tercapai.
Aspek  lain  yang  perlu  diperhatikan,  bahwa  LKM  sebagaimana  lembaga-lembaga keuangan  formal  lainnya  menempatkan  faktor  kepercayaan  sebagai  hal  yang  utama  dalam perekonornian.  Jika  Bank  Indonesia  mempunyai  Arsitektur  Perbankan  Indonesia  (API) sebagai  blue  print  dalam  mengembangkan  dan  memperkuat  lembaga  perbankan  menjadi industri keuangan yang tangguh, maka pemerintah hendaknya juga merniliki blue print yang sama  dalam  pengembangan  dan  penguatan  industri  LKM.  Kenyataan  menunjukkan  industri perbankan yang tangguh tidak otomatis mengangkat UKM menjadi lebih besar, karena sangat sedikit porsi pembiayaan yang disediakan untuk pelaku UKM.
Bila  LKM  sudah  diarahkan  untuk  menjadi  lebih  kuat,  maka  harus  dilanjutkan dengan dukungan yang lain, misalnya banyak LKM yang mengandalkan penerimaannya dari sumber-sumber pihak ketiga yang mayoritas dari perorangan. Untuk memberi rasa aman dan percaya masyarakat kepada eksistensi LKM wajar jika pemerintah memberikan jarninan atas uang  yang  telah  ditempatkan  masyarakat  kepada  LKM,  misalnya  semacam  jarninan  atas simpanan  yang ditempatkan para nasabah di  lembaga perbankan. Begitu pula dengan kredit yang telah disalurkan kepada masyarakat.
Perkembangan  LKM  pada  dasarnya  mengikuti  perkembangan  aktifitas  usaha  para pelaku  UKM,  jika  UKM  semakin  menghasilkan  nilai  tambah  yang  semakin  besar  maka kebutuhan  akan  pembiayaan  bagi  UKM  semakin  besar  pula  yang  berarti  pasar  usaha  LKM semakin terbuka luas. Sehingga usaha-usaha untuk  memperkuat  UKM menjadi  bagian  yang tidak terpisahkan jika menginginkan LKM semakin kuat.
Sebagaimana  diawal  telah  diungkapkan,  masalah  pokok  UKM  adalah  pertama, masih  sulitnya  akses  UMKM  pada  pasar  atas  produk-produk  yang  dihasilkannya,  kedua, masih  lemahnya  pengembangan  dan  penguatan  usaha,  serta  ketiga,  keterbatasan  akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.  Masalah  pertama  dan  kedua  yang  akan  menjadi  pusat  perhatian,  upaya  untuk
membuka  pasar  secara  luas  terhadap  produk-produk  UKM  merupakan  hal  yang  utama. Begitu  pula  upaya-upaya  pendampingan  dalam  penguatan  dan  pengembangan  usaha  UKM masih terbuka untuk dijalankan.

## 3. Kesimpulan
Di  berbagai  negara  di  dunia  terdapat  berbagai  inovasi  implementasi  LKM.  Pola LKM di setiap negara akan berbeda di setiap negara, disebabkan pola di suatu daerah belum tentu sesuai untuk daerah lainnya. LKM mempunyai kekuatan besar  yaitu dapat beradaptasi dan menemukan cara untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapinya. Hal ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat miskin bukan untuk disumbang tetapi mereka merupakan nasabah  potensia  yang  membutuhkan  jasa  pelayanan.  Hal  ini  pun  menjawab  pertanyaan mengapa  LKM  lebih  berhasil  dibandingkan  dengan  bentuk-bentuk  sumbangan.  LKM merupakan  solusi  penghapusan  kemiskinan  dari  bawah.  LKM  tidak  didesain  oleh  para perencana di tingkat pemerintah, tetapi dilakukan oleh para professional untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.
Dengan  membantu  masyarakat  menolong  diri  mereka  sendiri,  LKM  berdampak signifikan  untuk  mempromosikan  perusahaan  dan  mengurangi  kemiskinan.  Meskipun  LKM sangat  berhasil  di  Bangladesh  dengan  Grameen  Bank,  LKM  skala  operasi  LKM  di  wilayah lain masih sangat kecil. Untuk di Afrika, Indonesia khususnya LKM masih jauh dari optimal. Perlu dikembangkan lebih lanjut  transplantasi  LKM di  Indonesia khususnya  sehingga dapat mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan Grameen Bank.
LKM  harus  tumbuh  atas  dasar  inovasi  dan  gerakan  alamiah  lapisan  masyarakat miskin. Selain diperlukan pendekatan - pendekatan yang sesuai, LKM pun seharusnya dapat membiayai  dirinya  sendiri  dan  terus  menjaga  kekonsistenan  usahanya  yang  menghasilkan profit. Untuk perolehan modal, LKM harus meningkatkan skala operasinya melalui perluasan pasar, diversifikasi produk sesuai dengan karakteristik nasabah.
Pemerintah  dan  donor  internasional  seharusnya  mendukung  LKM  yang  konsisten, sehingga  dapat  memperkuat  permodalan  LKM,  meningkatkan  pertumbuhannya  melalui bantuan  modal  atau  tenaga  ahli.  Formalisasi  kepemilikan  yang  menjadi  Hernando  de  Soto juga  merupakan  hal  penting.  LKM  harus  menunjukkan  kemampuannya  untuk  menghapus kemiskinan  dan  ini  dapat  dimulai  dari  formalisasi  hak  kepemilikan.  Oleh  karenanya  LKM dan  hak  kepemilikan  merupakan  pendekatan  yang  terintegrasi  untuk  melawan  kemiskinan, memberdayakan masyarakat miskin dan membantu mereka mengembangkan potensi mereka.
LKM  di  Indonesia  tidak  dapat  secara  instan  dicloning  dari  Grameen  Bank
Bangladesh  yang  sudah  berhasil  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  miskinnya, disebabkan  perbedaan  berbagai  karakteristik  terutama  karakteristik  geografis,  masyarakat, tatanan  sosial,  ekonomi,  budaya,  dan  kelembagaan  antar  negara,  meskipun  keduanya berstatus  sama  sebagai  negara  berkembang.  Berbagai  karakteristik  tersebut,  menyebabkan kondisi  yang dihadapi LKM di  Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan dengan negara- negara berkembang lainnya baik di Afrika maupun di Asia. Dari pembahasan di atas, kondisi LKM di Indonesia adalah sebagai berikut.
1. Keuangan  mikro  umumnya  dilaksanakan  secara  informal,  baik  dilihat  dari  lembaga pelaksananya  maupun  sumber  permodalannya.  Mekanisme  yang  ada  dalam  keuangan mikro juga sering tidak sistematik sehingga sulit untuk dikonsepkan secara formal.
2. Jurnlah keuangan mikro yang banyak, berskala kecil, cenderung eksklusif pada kelompok sasaran  tertentu  dan  sangat  beragam  antara  satu  lembaga  dan  lembaga  lain,  baik dalamjenis lembaga, mekanisme kerja, maupunjaringan kerja yang dikembangkan.
3. Tingkat  bunga  pinjaman  dari  lembaga  keuangan  rnikro  umumnya  lebih  tinggi  dari lembaga keuangan formal.
4. Belum  lengkapnya  pelayanan  yang  ditawarkan  (misalnya:  tabungan,  pinjaman  (untuk berbagai keperluan termasuk keperluan konsumsi), serta pendampingan teknik dan bisnis.
5. Hubungan  keuangan  mikro  dan  kelompok  sasarannya  berbasis  pada  kepercayaan.  Oleh sebab  itu  program  penjangkauan  yang  berkesinambungan,  proses  penerimaan,  dan kornitmen pelaksana merupakan faktor kunci bagi keberhasilan keuangan rnikro.
6. Terdapat  kecenderungan  perkembangan  peran  LSM  dan  swasta  (organisasi  maupun perorangan) yang mendukung pengembangan keuangan rnikro.
7. Terdapat  kecenderungan  perkembangan  peran  LSM  dan  swasta  (organisasi  maupun perorangan) yang mendukung pengembangan keuangan mikro non bank.
8. Data dan informasi mengenai lembaga keuangan mikro (kecuali yang formal seperti BRI unit dan BPR) masih sangat terbatas.
Pengembangan  LKM  dalam  konteks  penanggulangan  kemiskinan  di  Indonesia  tidak  bisa lepas kaitannya dengan Usaha Mikro Kecil Menengah. Hal ini disebabkan LKM merupakan pihak  yang selama ini mampu memberikan dukungan kepada  UMKM khususnya  dalam hal sumberdaya  finansial  di  saat  pihak  perbankan  komersial  tidak  mampu  menjangkau.  Daya jangkau  perbankan  komersial  terbatas  karena  karakteristik  yang  melekat  pada  UMKM sendiri.  Kelebihan  dari  LKM  di  seluruh  dunia  (termasuk  Indonesia)  adalah  sifatnya  yang sangat adaptif dan fleksibel sehingga mampu dijangkau UMKM. Berangkat dari fenomena ini
maka  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  pemberdayaan  LKM  merupakan  salah  satu  prasyarat mutlak  yang  harus  dipenuhi  dalam  rangka  pengembangan  UMKM  yang  diarahkan  untuk menanggulangi kemiskinan.

## Daftar Pustaka
Bank  Indonesia, 2001. Sejarah Peranan  Bank  Indonesia dalam Pengembangan Usaha Kecil. Biro Kredit. Bank Indonesia.
Berita Resmi Statistik No 17/03/Th.X 16 Maret 2007. Perkembangan Indikator Makro UKM Tahun  2007.  Badan  Pusat  Statistik  dengan  Kementerian  Koperasi  &  Usaha  Kecil Menengah
Clougherty,  Tom,  Alex  Singleton.  2006. Microfinance:  Harnessing  enterprise  to  alleviate poverty . Globalisation Institut Research Ltd.
Daya  Cipta  Dianrancana.2007.  Studi  Peran  LKM  dalam  Pengentasan  Kemiskinan  dan Perluasan Kesempatan Kerja di Indonesia.
Daley,  Stephen  dan  Frederic  Sautet.  Microfinance  in  Action:  The  Philippine  Experience.
http://www.mercatus.org/Publications/pubID.2207,cfilter.O/pub-detail.asp.
Didin  W  ahyudin,  Key  Succes  Factors  In  MicroFinancing,  paper  pada  Diskusi  Panel Microfinance  Revolution:  "Future  Perspective  for  Indonesian  Market",  Jakarta,  7 Desember 2004.
Dieckmann, Raimar. 2007.Microfinance: an emerging investment opportunity (Uniting social investment and financial returns) : Deutsche Bank Research, December 2007.
Krishnamurti,  B.  2003.  Pengembangan  Keuangan  Mikro  dan  Penanggulangan  Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Rakyat. Artikel- Th. II- No.2- April2003.
Krishnamurti,  B.  2005.  Pengembangan  Keuangan  Mikro  bagi  Pembangunan  Indonesia.
Media Informasi Bank Perkreditan Rakyat. Edisi IV Maret 2005.
Krisna Wijaya.2005. Kredit Mikro Bukan Hi bah. Harian Kompas, Selasa, 1 Maret 2005.
Ramana,  Mahajan.  Agriculture  Finance  by  Microfinance  Institutions  :  Problems  and  The Way  Forward  dalam Microfinance  :  Harnessing  enterprise  to  alleviate  poverty . Globalisation Institut Research Ltd.2006.
Robinson, Marguirrite. 2000, Beberapa Strategi yang Berhasil Untuk Mengembangkan Bank Pedesaan:  Pengalaman  dengan  Bank  Rakyat  Indonesia  1970-  1990,  dalam  Bunga Rampai  Pembiayaan  Pertanian  Pedesaan,  Sugianto  (Ed.),  Penerbit  Institut  Bankir Indonesia, Jakarta.
Rudjito,  2003,  Peran  Lembaga  Keuangan  Mikro  Dalam  Otonomi  Daerah  Guna Menggerakkkan Ekonomi Rakyat dan Menanggulangi Kemiskinan: Studi Kasus Bank Rakyat  Indonesia,  Jurnal  Keuangan  Rakyat  Tahun  II,  Nomor  I,  Maret  2003,

## Jogjakarta
Wijono Wiloejo Wirjo. 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonorni dan Keuangan, Edisis Khusus November 2005
William Easterly .2006. The (White Man's Burden). New York: Penguin
.