MEMPERKUAT FUNGSI LEGISLASI DPRD SEBAGAI FORMAT

## POLICY DALAM EUPHORIA OTONOMI DAERAH
Sastro M. Wantu

## Abstrak
Dalam Era otonomi daerah  yang didukung dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa lembaga legislatif daerah (DPRD) memiliki  salah  satu  fungsi  utama  yaitu  legislasi,  dimana  institusi  tersebut mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  membentuk  Perda  yang  dibahas  dengan Kepala  Daerah  untuk  mendapatkan  persetujuan  bersama.  Pembentukan  Perda  itu sendiri  didasari  pada  sisi  kelembagaan  dan  kepentingan  masyarakat  daerah  yaitu dengan memberikan dasar hukum dalam mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat.
Meskipun  pembahasannya  melalui  prosedur  yang  ada  baik  melalui  rapat komisi,  rapat  pansus  dan  rapat  panitia,  akan  tetapi  kenyataan  dalam  pembahasan tersebut  terjadi  tawar  menawar  kepentingan  politik  baik  dalam  DPRD  itu  sendiri dan juga di luar dari lembaga itu. Bahkan lebih parah bahwa yang dibahas untuk dijadikan  sebagai  Perda  tidak  diketahui  oleh  masyarakat  sehingga  menimbulkan konflik dengan masyarakat.
Kata Kunci: Legislasi, DPRD, Policy, Otonomi Daerah.

## Pendahuluan
Isu  yang  penting  terhadap  implementasi  otonomi  daerah  yang  luas,  nyata  dan bertanggung jawab adalah daerah memperoleh suatu kewenangan yang sangat luas yang sebelumnya  tidak  pernah  diperoleh  semasa  Orde  Baru,  meskipun  kewenangan  tersebut masih  menjadi  perdebatan  akibat  emperikal  problem  yang  dihasilkannya  selama  ini. Kebijakan itu sebagai sebuah reward dari  proses transisi politik yang berlangsung sejak Era  reformasi  yang  berdampak  juga  pada  format  hukum  ketatanegaraan  dan menimbulkan  implikasi  pada  pergeseran “state formation” dan  “ social  format ion”  baik pada  aras  daerah  maupun  nasional.  Menurut  Ari  Dwipayana  (2005:138)  perubahan  di tingkat  nasional  terjadi  pergeseran  tata  hubungan  kekuasaan  baik  antara  institusi  di tingkat pusat dan daerah. Pergeseran ini  beriringan dengan  menurunnya kredibilitas ( loss of  legitimacy ) dari negara dan institusinya.
Akibat reformasi ini pemerintah pusat memberikan kebijakan melalui otonomi daerah dengan pemberian kewenangan berupa sebagaian besar kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, untuk mengatur dan mengurus daerahnya  masing-masing  sesuai  dengan  aspirasi  masyarakat  setempat.  Kewenangan mengatur dan mengurus merupakan kebijakan yang diberikan secara nyata kepada daerah untuk dilakukan oleh suatu pemerintahan daerah yang terdiri dari eksekutif dan legislatif.
Reformasi kebijakan kelembagaan pemerintahan daerah yang bersifat normatif antara  pemerintah  daerah  (eksekutif)  dan  legislatif  daerah  menjadi  pola  hubungan  yang simetris  atau  pola  hubungan  yang  bersifat  kemitraan,  sehingga  legislatif  yang  memiliki fungsi antara lain legislasi tidak lagi menjadi tukang stempel yang selalu mengamini apa yang menjadi kemauan eksekutif di daerah. Kedua lembaga tersebut saling bekerja sama dalam  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang  berpihak  pada  kepentingan  masyarakat dalam  rangka  untuk  memberikan  pelayanan  publik  dan  mewujudkan  suatu  cita-cita masyarakat  yang  sejahtera  dan  sekaligus  menciptakan  demokrasi  di  tingkat  lokal.  Pola hubungan  yang  diinginkan  antara  pemerintah  daerah  dan  legislatif  memiliki  hakekat dalam  rangka  supaya  pemerintah  daerah  dan  legislatif  mempunyai  akuntabilitas  dan responsivitas  untuk  mewujudkan  pemerintahan  daerah  yang  efisien,  efektif,  transparan, acceptability , dan amanah kepada rakyat.
Pola hubungan tersebut tidak terlepas dari Indonesia sejak terbentuk merupakan negara  yang  menganut  prinsip-prinsip  kedaulatan  rakyat  dimana  menurut  teori  tersebut bahwa  rakyatlah  yang  memiliki  hak  untuk  berdaulat,  dimana  kedudukan  rakyat  yang berdaulat hakekatnya memiliki suatu keinginan secara umum ( general will ). Hal ini bisa dilihat pada pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar,  menunjukkan  bahwa  ada  sebuah penegasan  bahwa  kekuasaan  maupun  hukum  harus  diperuntukan  dan  mengabdi  untuk kepentingan  rakyat.  Sehingga  berbagai decision dalam  bentuk policy maupun  normatif berupa undang-undang tentu bersifat mengikat bagi semua masyarakat. Dengan demikian kedaulatan  rakyat  diperankan  atau  diwakili  oleh  institusi  yang  dinamakan  legislatif sebagaimana  konsep  yang  mirip  dikemukakan  oleh  Strong  (1975:  8),  bahwa  lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintahan yang mengurusi pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang ( statutory force ).
Mengacu  pada  perdebatan  emperikal  dan  dukungan  teoritis  di  atas, sesungguhnya  hubungan  yang  sangat    mendasar  antar  lembaga  negara  terutama  antara eksekutif  dan  legislatif,  termasuk  fungsi  DPRD  dalam  hal  legislasi  merupakan hal  yang diatur  oleh  konstitusi.  Mengingat  bahwa  setiap  negara  mempunyai  institusi  atau  organ yang  pada  dasarnya  dari  setiap  organ  kenegaraan  itu  menjalankan  fungsinya  masing- masing. Akan tetapi dalam melaksanakan fungsi tersebut, institusi kenegaraan yang satu tidak terlepas atau terpisah secara mutlak dengan yang  lain.
Di  tingkat  lokal  susunan  organisasi  terbatas  hanya  pada  susunan penyelenggaraan  pemerintah  (eksekutif  )  dan  unsur-unsur  pengaturan  ( relegan) dalam
rangka  perwujudan  pemerintah.  Karena  itu  organ-organ  yang  ada  dalam  susunan organisasi  pada  pemerintahan  daerah  hanya  terbatas  pada  pemerintahan  daerah  dan dewan perwakilan rakyat. Mendasari pada susunan organisasi pada lokus lokal ini, maka pola  pengaturan  fungsi  legislasi  ditentukan  oleh  pola  hubungan  antara  eksekutif  dan legislatif,
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka  tulisan  ini  ingin  menjawab permasalahan  tentang  bagaimana  pelaksanaan  fungsi  legislasi  pada  legislatif  daerah (DPRD) di era desentralisasi?
Legislasi
Woodrow  Wilson  (dalam  Asahiddiqie,  2006:31-32)  mengemukakan  bahwa legislation is  an  aggregate,  not  a  simple  production. Namun  sebelumnya  Jeremy Bentham  dan  John  Austin  memberikan  konsep  legislasi  sebagai  “ any  form  of  law- making ”.  Karenanya  bentuk  peraturan  yang  ditetapkan  oleh  lembaga  legislatif  untuk maksud mengikat umum dapat dikaitkan dengan pengertian “ enacted law ”, “ statute ”, atau undang-undang dalam arti luas. Dalam pengertian itu, fungsi legislasi merupakan fungsi dalam pembentukan perundang-undangan.
Lebih  lanjut  Jimmly  Assiddiqie  (2006:  34),    mengemukakan  bahwa  fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu Pertama, prakarsa pembuatan undang- undang  ( legislative  initiation )’;  Kedua,  pembahasan  rancangan  undang-undang  ( law making  process );  Ketiga,  persetujuan  atas  pengesahan  rancangan  undang-undang  ( law enactment approval ). Dan Keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian  atau  persetujuan  international  dan  dokumen-dokumen  hukum  yang  mengikat lainnya.
Berkaitan dengan  parameter di atas Menurut Legowo (2006: 92), terdapat ada tiga  indikator  yang  menentukan  fungsi  legislasi  dalam  sistem  pemerintahan parlementer sebagai berikut: (1). kepala eksekutif dan anggota kabinetnya menginisiasi setiap legislasi yang  berpengaruh  terhadap  anggaran  ataupun  pengeluaran  negara;  (2).  hanya  terdapat sedikit  komisi  permanen  dengan  dukungan  sedikit  staf  profesional  untuk  membantu merancang  dan  menilai  kembali  legislasi;  (3).  keputusan-keputusan  kebijakan  penting dapat dan seringkali dibuat pada tingkat kaukus partai daripada di dalam komisi-komisi
Bila  dilihat  berdasarkan  karakter,  maka  dalam  penggunaan  fungsi  legislasi terjadi  garis  damarkasi  antara  eksekutif  yang  mengimplementasikan  dan  legislatif  yang merumuskan  kebijakan  normatif  itu.  Pandangan  ini  sebagaimana  mirip  dikemukakan Jhon  H.  Garvey  dan  Alexander  Aleinikoff    (1994:  290-293),  yang  menguraikan  empat
parameter  yang  menjadi  konsekwensi  dari  garis  damarkasi  secara  tegas  antara  legislatif dan eksekutif dalam fungsi legislasi sebagai berikut: (1). The supremacy of statute , yakni ini  merupakan  konsekwensi  paling  nyata  dengan  memberikan  kewenangan  legislasi kepada  kongres  sehingga  menjadikan  undang-undang  sebagai  sesuatu supreme.  (2). The necessity  for  legislation ,  yakni  implikasi  meletakkan  kekuasaan  membentuk  undang- undang  di  lembaga  legislatif  tidak  dimungkinkan  cabang  kekuasaan  lain  untuk membentuk  undang-undang.  (3).  Undang-undang  tidak  dapat  didelegasikan  lebih  lanjut kepada  ketentuan  yang  lebih  rendah  ( the  nondelegation  doctrine ),  yakni  kalau  sebuah undang-undang  membutuhkan  penjelasan  lebih  jauh,  penjelasan  itu  harus  dilakukan dengan undang-undang. (4). The legislatif veto , yakni kewenangan yang diberikan kepada legislatif  untuk  memainkan  peran  utama  dalam  proses  pembentukan  undang-undang termasuk  memberikan  kesempatan  kepada  kongres  membatalkan  veto  presiden ( presidential veto ) dengan persetujuan DPR dan Senat.
Mengacu pada konsep di atas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945  bahwa  fungsi  DPR  di  atur  dalam  pasal  20A,  yang  berbunyi  antara  lain  Dewan Perwakilan  Rakyat  memiliki  fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan. Menurut  Huda  (2005:171)  bahwa  ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk  menjadikan  DPR berfungsi  secara  optimal  sebagai  lembaga  perwakilan  rakyat  sekaligus  memperkokoh pelaksanaan checks  and  balances oleh  DPR.  Akan  tetapi  di  era  sekarang  terjadi perubahan yang menggeser executive heavy menjadi legislative heavy sehingga terkesan bukan keseimbangan, melainkan pemusatan kekuasaan ditangan DPR.

## Desentralisasi
Untuk dapat memahami fenomena fungsi legislasi yang diperankan oleh DPRD atau  legislatif  di  tingkat  lokal,  maka  akan  diuraikan  konsep  desentralisasi  yang memainkan  peran  dalam  menata  posisi  publik  dan  pemerintahan  daerah  baik  eksekutif maupun  legislatif.  Untuk  itu  akan    diuraikan  beberapa  konseptual  tentang  studi  yang disajikan  oleh  para  pemikir  mengenai  apa  yang  dimaksud  dengan  desentralisasi.  Istilah desentralisasi  merupakan  azas  pemerintahan  yang  dipertentangkan  dengan  sentralisasi. Menurut  Riswandha  Himawan  (2005  :  240),  desentralisasi  menghasilkan  pemerintahan lokal  dan  adanya  pembagian  kewenangan  serta  tersedianya  ruang  gerak  yang  memadai untuk  memaknai  kewenangan  yang  diberikan  kepada  unit  pemerintahan  yang  lebih rendah.
Namun demikian pendefinisian tentang desentralisasi telah memberikan warna keilmuan  yang  menimbulkan  polemik  dan  perdebatan  terhadap  konsep  desentralisasi dengan  berbagai  argumentasi  yang  berbeda  dalam  memaknainya.  Menurut  Conyers (1984)  ada  berbagai  disiplin  ilmu  yang  telah  memberikan  kontribusi  dalam  kajian desentralisasi  dan  otonomi  daerah  berupa  ilmu  ekonomi,  hukum,  politik,sosiologi  dan antropologi. Sehingga kerumitan dalam mencari konsep yang tepat tentang desentralisasi hingga kini menjadi perdebatan dikalangan ilmuan, karena mereka menggunakan bahasa ilmunya  atau  disiplin  masing-masing  dalam  memberikan  arti  yang  khakiki  dari  ilmu tersebut. Menurut Smith (1985) mengartikan desentralisasi sebagai the transfer of power, from top level to lower level, in a territorial hierarchy, which could be one of government within a state, or offices within a large organization ( lihat Syarif Hidayat, 2006 ).
Dalam  UU  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  pemaknaan desentralisasi  dan  otonomi  daerah  mengandung  arti  sebagai  berikut; Pertama , desentralisasi yakni penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  sistem Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI). Kedua ,  otonomi  daerah dirumuskan  maknanya sebagai  hak,  wewenang  dan  kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.

## Pelaksanaan Fungsi Legislasi Pada Legislatif Daerah (DPRD)
Sejak Era reformasi dengan penerapan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan diperkuat  dengan  amandemen  UUD  1945  telah  memberikan    dampak  yang  sangat  luas terhadap  pengaturan  kekuasaan  legislasi  di  daerah.  Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945 menyebutkan  bahwa  pemerintahan  daerah  berhak  menetapkan  peraturan  daerah  dan peraturan-peraturan  lainnya  untuk  melaksanakan  otonomi  dan  tugas  pembantuan. Berdasarkan  ketentuan  peraturan  ini,  kewenangan  pemerintahan  daerah  dalam menetapkan  peraturan  daerah  beserta  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  lainnya  ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
Selanjutnya  ketentuan  Pasal  18  ayat  (6)  UUD  1945  tersebut,  kemudian dijabarkan  lebih  lanjut  melalui  UU  No  32  tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah. Dalam  ketentuan  Pasal  41  UU  No  32  tahun  2004,  disebutkan  bahwa  DPRD  memiliki fungsi  legislasi,  fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan.  Ketentuan  ini  menunjukkan bahwa  yang  memiliki  fungsi  legislasi  adalah  DPRD.  Sejalan  dengan  fungsi  legislasi
tersebut,  menurut  Pasal  42  ayat  (1)  huruf  a  UU  No  32  tahun  2004,  secara  institusional DPRD  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  membentuk  perda  yang  dibahas  dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Mengacu  pada  ketentuan  pasal  yang  dijelaskan  di  atas,  maka  pada  prinsipnya fungsi  membentuk  perda  sebagai  implementasi  fungsi  legislasi  itu  ada  pada  legislatif daerah atau DPRD. Melalui fungsi legislasi tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa DPRD bukan semata-mata sebagai lembaga perwakilan daerah (parlemen daerah), namun juga  sebagai  lembaga  legislatif  daerah  yang  mempunyai  fungsi  dalam  bidang pembentukan  perda.  Walaupun  fungsi  legislasi  perda  di  bawah  DPRD,  namun  fungsi tersebut bukanlah fungsi yang  mandiri, dalam arti tidak dapat diimplementasikan secara mandiri oleh DPRD itu sendiri. Fungsi legislasi perda niscaya dijalankan secara bersama- sama oleh DPRD dengan Kepala Daerah.
Untuk  menjalankan  fungsi  legislasi,  anggota  legislatif  mengambil  peran  atau kedudukan  menjadi  mediasi  antara  para  konstituen  atau  kelompok  masyarakat  tertentu. Akan  tetapi  juga  mereka  yang  ditunjuk  sebagai  wakil  rakyat  memiliki  tugas  untuk memerankan sebagai wali amanat ( trustee ) bagi kepentingan umum. Untuk melaksanakan pembahasan  rancangan  Perda  secara  normatif  maupun  prosedural  sangat  terlihat  bahwa pembahasan secara intensif, mendalam, dan menyeluruh terhadap suatu rancangan Perda dilakukan dalam rapat komisi, rapat pansus, maupun rapat panitia kerja.
Walaupun  secara  normatif  produk  Perda  sebagai  hasil  dari  fungsi  legislasi, namun kepentingan politik ( political interest ) dari berbagai kelompok partai yang ada di dalamnya sangat mewarnai pencapaian kepentingan dan hal ini seringkali diperparah lagi oleh hubungan simbiosis antara eksekutif yang dipimpin oleh kepala daerah yang berasal dari partai tertentu dengan para anggota legislatif (DPRD) sangat menentukan warna dari Perda tersebut. Seringkali Perda dibuat hanya untuk vest interest dari kelompok tertentu misalnya pernah terjadi di salah satu daerah tertentu bupatinya yang kebetulan pimpinan partai  berkolusi  dengan  para  anggota  DPRD  setempat  untuk  membuat  perda  yang menguntungkan  istrinya  yang  kebetulan  seorang  kontaktor.  Kasus  ini  menyebabkan terjadi kolusi antara para anggota legislatif dengan bupati dan istrinya yang menyebabkan kerugian negara dan bupatinya akhirnya dituntut 5 tahun penjara.
Akibatnya  kebijakan  birokrasi  pemerintahan  daerah  dikendalikan  oleh  sebuah konspirasi  antara  DPRD  dan  eksekutif  dengan  meminjam  istilah  Dwiyanto,  (2009:215) birokrasi  yang  buruk  menjadi  sebuah  birokrasi  yang  mempertemukan supply  of dan demand  for  corruptions yang  mendorong  perilaku  korupsi  melalu  terciptanya  peluang
bagi aktor-aktor yang ada di dalam atau di luar birokrasi untuk memburu rente. Prosedur dan  proses  kerja  birokrasi  pemerintahan  yang  buruk,  tidak  transparan  dan  penuh ketidakpastian  (termasuk  lemahnya  peraturan  daerah)  menciptakan  peluang  bagi  aktor- aktor  di  dalam  dan  di  luar  birokrasi  untuk  memburu  rente  dengan  mempertukarkan privileges dengan  uang,  fasilitas  dan  sumber  kenikmatan lainnya.  Para  pejabat birokrasi dan intermediaries yang  melihat privileges tertentu  seperti  kewenangan,  pelayanan,  dan fasilitas pemerintah dan birokrasinya memilki nilai yang tinggi bagi warga dan pemangku kepentingannya.
Konstelasi  yang  sangat  memprihatinkan  ini  secara  teoritis  dan  emperikal berdasarkan  pendekatan  politik  hukum  mirip  dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Moh Mahfud,  (1999:  18),  yang  menyatakan  bahwa  dalam  kenyataan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan  lahir  sebagai  refleksi  dari  konfigurasi  politik  yang  melatar belakanginya.  Dengan  kata  lain  merupakan  kristalisasi  dari  kehendak-kehendak  politik yang  saling  bersaingan.  Konfigurasi  politik  yang  demokratis  senantiasa  diikuti  oleh munculnya  produk  hukum  yang responsif / otonom ,  sedangkan  konfigurasi  politik  yang otoriter  senantiasa  disertai  oleh  munculnya  hukum-hukum  yang  berkarakter konservatif / ortodoks .
Oleh  karena  itu  fungsi  legislasi  di  era  otonomi  daerah  dewasa  ini  meskipun melalui  pengkajian  yang  bertalian  secara  normatif,  namun  tidak  terlepas  dari  persoalan kepentingan  politik  jangka  pendek  bagi  aktor-aktor  yang  berkepentingan  untuk memperoleh  keuntungan  semata-mata,  bukan  untuk  kepentingan  rakyat.  Akibatnya banyak produk-produk hukum di daerah yaitu dalam bentuk Perda yang diciptakan oleh DPRD melanggar ketentuan undang-undang terutama yang berkaitan dengan mekanisme hirarki  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Nomor  10  Tahun  2004. Ketentuan-ketentuan dari peraturan daerah yang diberlakukan seharus tidak bertentangan dengan  peraturan  di  atasnya  sebagaimana  dikatakan  bahwa  “ lex  superior  derogat  legi inferiori” (peraturan  yang  lebih  tinggi  mengalahkan  peraturan  di  bawahnya  yang  lebih rendah) apabila terjadi konflik atau permasalahan dalam penafsiran.
Berdasarkan gambaran emperikal dan teoritikal di atas, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya masih banyak kelemahan-kelemahan yang ditimbulkan oleh pemberlakuan otonomi  daerah  terutama  menyangkut  fungsi  legislasi  yang  dijalankan  oleh  DPRD. Kondisi  ini  bisa  ditelusuri  dari  pemberlakuan  secara  normatif  UU  No.  32  tahun  2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No, 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sesungguhnya banyak melahirkan persoalan utama dalam implementasi misalnya
dalam  mengeluarkan  Perda.  Ketika  dengan  UU  No.  22  tahun  1999  DPRD  daerah  baik propinsi  dan  kabupaten/kota  secara  otonom  bebas  mengeluarkan  Perda,  namun  dengan UU  No.  32  tahun  2004  sekarang  pembuatan  Perda  harus  persetujuan  terlebih  dahulu dengan pemerintah pusat yaitu Departemen Dalam Negeri (Jatmiko, 20110).
Meskipun pengawasan dari pemerintah pusal tujuannya adalah melihat apakah sebuah  Perda  yang  dikeluarkan  tidak  bertentangan  dengan  Undang-Undang  yang  lebih tinggi,  tetapi  dalam  prakteknya  Perda  banyak  yang  dihasilkan  umumnya  tidak memperhatikan  kondisi  masyarakat  akan  tetapi  lebih  banyak  melayani  aspirasi kepentingan tertentu sehingga produk hukum tersebut tidak berpihak kepada masyarakat daerah.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  fungsi  legislasi  DPRD  di  era  desentralisasi  dalam  rangka meningkatkan  produk  hukum  daerah  yang  akan  menjadi  implementasi  kebijakan,  perlu dimaksimalkan  mengingat  peraturan  daerah  tersebut  digunakan  sebagai  sarana  untuk memperjuangkan  kepentingan  masyarakat  dan  sekaligus  menjadi  landasan  normatif dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan begitu banyaknya bentuk perda yang dihasilkan dan banyak menyalahi aturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga penggunaannya tidak efektif dan menjadi  beban  masyarakat  setempat  serta  seringkali  memunculkan  gejolak  bahkan konflik antara pemerintah setempat dan masyarakatnya.
Produk  legislasi  daerah  yang  dihasilkan  oleh  DPRD  seringkali  dinilai merupakan  hasil  konspirasi  antara  aktor  penguasa  (kepala  daerah,  para legislator  daerah sebagai decision maker dan aktor-aktor yang berkepentingan lainnya seperti para pemilik modal dan sebagainya yang menciptakan suatu rantai rent seeking yaitu sebuah birokrasi pemerintahan  daerah  yang  mencari  rente  yang  mempertukarkan  antara  kewenangan berupa  kekuasaan  dan  segala  aturan  termasuk  Perda  dengan  sumber  fasilitas,  uang  dan kenikmatan lainnya.

## Daftar Pustaka
Assiddiqie,  Jimly,  2006, Perihal  Undang-Undang  Di  Indonesia ,  Sekretariat  Jenderal Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta
Dwipayana.  Ari  AA.GN,  2005, Aristokrasi  Di  Dua  Kota,  dalam  Desntralisasi Globalisasi dan Demokrasi Lokal , Jakarta, LP3ES.
Dwiyanto,  Agus,  2009, Reformasi  Birokrasi  Pemerintah  Sebagai  Instrumen Pengendalian  Korupsi  Di  Indonesia ,  dalam  Agus  Pramusinto  dan  Wahyudi Kumorotomo,  2009, Governance  Reform  Di  Indonesia, Gava  Media, Yogyakarta
Garvey, Jhon.H, dan T. Alexander Aleinikoff, 1994, Modern Constitusional Theory , West Publishing Co.
Hidayat,  Syarief  –  2006, Desentralisasi  Dalam  Perspektif  State  Society  Relation: Rekonstruksi  Konsep  dan  Pendekatan  Kebijakan . Dalam Tim  LIPI, Membangun  Format  Otonomi  Daerah  .  Kerjasama  Pusat  Penelitian  Politik, LIPI dan Patner Ship For Governance Reform.
Himawan,  Riswandha  –  2005, Desentralisasi,  Demokratisasi  dan  Pembentukan  Good Governance , dalam  Syamsuddin  Haris  (Edit)  Desentralisasi  dan  Otonomi Daerah. LIPI Press, Jakata.
Huda,  Ni’matul,  2005, Otonomi  Daerah:  Filosofi,  Sejarah,  Perkembangannya,  Dan Problematika , Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar. Yogyakarta
…………………2005, Hukum Tata Negara Indonesia , Raja Grafindo Persada, Jakarta Jatmiko,  D.  Bayu,  2011,  Penerapan  DPD  Dalam  Penerapan  Asas  Desentralisasi  Pada Sistem  Otonomi  Daerah,  dalam  Jurnal  Konstitusi,  Pusat  Studi  Konstitusi Universitas Muhammadiyah Malang, Vol. IV No. 1 Juni
Legowo,  T.A,  2006, Reformasi  Parlemen  Indonesia ,  Dalam  Piliang,  Indra  J  dan  T.A. Legowo (Edit), Desain Baru Sistem Politik Indonesia, Center For Strategic And International Studies. Jakarta.
Mahfud,  M.D,  Moh,  1999, Pergulatan  Politik  Dan  Hukum  Di  Indonesia ,  Gama  Media, Yogyakarta.
Smith, Brian. C, 1985, Decentralization: The Terriorial Dimension of the State. London George Allen & Unwin.
Strong, C.F, 1975, Modern Political Constitution: An Introduction To The Comparative Study Of History And Exising From , Sidwick And Jackson. London.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang  Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang  Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan . Media Duta, Jakarta