## PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAKARTA PALMERAH)
Hayadi Akbar 1) , Apollo 2)
1, 2) Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana

## ARTICLE INFORMATION
Received : 17 Januari 2020 Revised   : 22 Januari 2020 Issued      : 28 Januari 2020

## Corresponding author:
Hayadi Akbar
E-mail:
43216010205@student.mercubuana.ac.id Apollo@mercubuana.ac.id

## DOI:10.31933/JEMSI
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris, menguji dan mengkaji seberapa besar pengaruh  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan pelayanan  fiskus  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib pajak  dikantor  pelayanan  pratama  Jakarta  palmerah. Variabel  independen  dalam  peneitian  ini  adalah peraturan pemerintah yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus, sedangkan variable dependennya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak.  Penelitian  ini  menggunakan  data  primer, dengan  memberikan  kuesioner  kepada  responden kepada wajib pajak orang pribadi dan diisi oleh 100 responden.  Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian (causal  comparative  reaserch )  dengan  pendekatan kuantitatif.  Metode  analisis  data  yang  digunakan adalah  analisis  deskriptif.  Hasil  dari  uji  simultan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  tingkat kepatuhan  wajib  pajak,  sedangkan  pelayanan  fiskus tidak  berpeganruh  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib pajak.  Pada  uji  parsial  juga  diperoleh  hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak, sedangkan  pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Kata Kunci: Teknologi Informasi; Pelayanan Fiskus; dan tingkat kepatuhan wajib pajak

## PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang digunakan dalam pembiayaan pemerintah  serta  pembangunan  nasional.  Melalui  pajak,  negara  dapat  meningkatkan infrastruktur  disetiap  sektor  pemerintahan  serta  mensejahterakan  rakyat  indonesia.  Sumber penerimaan negara dibagi menjadi 3, yaitu : penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan hibah. salah satu sektor penerimaan pajak sangat diandalkan guna meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2018 ditetapkan dalam jumlah
Pendapatan Negara sebesar Rp 1.894,7 triliun. Jumlah ini terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 275,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2  triliun. Peranan pajak terhadap penerimaan  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  dari  tahun  2013  s.d.  tahun  2018  mengalami peningkatan kecuali tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami  penurunan. Untuk  meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan peran wajib pajak itu sendiri yang merupakan salah satu masalah dari  penerapan self  assesment  system .  Sejak  diubahnya  sistem  perpajakan  dari Official Assessment ke Self Assessment pada tahun 1983, dituntut peran aktif dari masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri.
Menurut  Waluyo  (2017:17) Self  Assessment  System adalah  pemungutan  pajak  yang memberi  wewenang,  kepercayaan,  tanggung  jawab  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar    dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  harus  dibayar. Keberhasilan  pemungutan  pajak  yang  menggunakan self  assesment  system itu  sendiri  dapat ditentukan  oleh  tinggi  rendahnya  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Menurut  Primasari  (2016) Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya merupakan suatu hal yang  sangat  penting  dalam  rangka  mengoptimalisasi  penerimaan  pajak.  Pada  zaman  era revolusi  industri  sekarang ini. Teknologi menjadi  perubahaan besar dalam bidang usaha. Di Indonesia bahkan di dunia perekonomian masih ketergantungan terhadap teknologi komputer dan internet.
Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Jakarta palmerah  yang  merupakan  unit  kerja  dari  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP).  KPP  Pratama Jakarta palmerah sebagai salah satu instansi yang pembayaran pajak menggunakan teknologi informasi. Alasan pemilihan objek. penelitian karena penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu  maka  diadakan  penelitian  lebih  lanjut  mengenai: Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Pelayanan  Fiskus  Terhadap  Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah) .

## KAJIAN PUSTAKA
1. Teori Perilaku Berencana (Theory of Planned Behavior)
Teori Perilaku Berencana atau Theory of Planned Behavior diperkenalkan oleh Azjen pada tahun  1991.  TPB  digunakan  untuk  mengkaji  perilaku  individu  sebagai  wajib  pajak  yang dipengaruhi oleh niat. Munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor menurut Mustikasari (2007) yaitu: (i) Behavioral Beliefs, merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. (ii) Normative Beliefs, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk  memenuhi  harapan tersebut.  (iii) Control  Beliefs ,  adalah  keyakinan  tentang  keberadaan  hal-hal  yang  mendukung  atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (perceived behavior control).

## 2. Teori Kepatuhan (Compliace Theory)
Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) : ”Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku”. Ada 2 bentuk kepatuhan wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) :

## 1) Kepatuhan formal
Kepatuhan  Formal  adalah  suatu  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  memenuhi  kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2) Kepatuhan material
Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

## 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi
Teori  yang  digunakan  untuk  melihat  bagaimana  suatu  sistem  teknologi  dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka yaitu Technology Acceptance Model (TAM). Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah WP OP, sedangkan penerapan  sistem  teknologinya  yakni e-filling . Technology  Acceptance Model ini diharapkan  dapat  menjelaskan  bagaimana  penggunaan e-filling dapat  mempengaruhi kepatuhan pelaporan WP OP. Menurut Pujianti (2012) :
“tujuan  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  perpajakan  adalah  menghemat  waktu, mudah, akurat dan paperless . Adapun e-system perpajakan dibagi menjadi e- registration, e-filling dan e-Billing”.
Menurut Susmita dan Supadmi (2016):
Ada  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  minat  individu  terhadap  penggunaan  teknologi yaitu:
1) perceived usefulness (persepsi kebermanfaatan)
2) perceived ease of use (persepsi kemudahan)
Teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai  dari  teknologi  pada  kegiatan  sehari-hari  mereka  yaitu Technology  Acceptance Model (TAM). Tujuan dari studi menggunakan TAM sebagai dasar teorinya adalah untuk menjelaskan  faktor-faktor  apa  saja  yang  menentukan  tingkat  penerimaan  penggunaan komputer,  sekaligus  untuk  menjelaskan  perilaku  pengguna  akhir  ( end-user )  sebuah teknologi.

## 4. Pelayanan Fiskus
Menurut Manalu (2016) : “Pelayanan adalah cara melayani (membantu, mengurus, atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak”. Menurut Pandji Santosa  (2009: 59) :
Mengkonsepkan  mutu    layanan  publik  ada  dua  pengertian  yaitu expected  service dan preceived service. Keduanya terbentuk oleh dimensi-dimensi mutu layanan, yaitu tangibles (terjamah), rehability (andal), credibility (bisa  dipercaya), responsiveness (tanggap), competence (kompeten), courtesy (ramah), security (aman), access (akses), communication (komunikasi), understanding the customer (memahami pelanggan).

## METODE PENELITIAN
Pengujian  hipotesis  yang  digunakan  adalah  pengujian  kausal  komparatif  (causal comparative  reaserch)  yang  merupakan  tipe  penelitian  dengan  karakteristik  masalah  berupa hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. dapat melihat hubungan antara peraturan
pemerintah  yang  mendukung  pemanfaatan  teknologi,  pelayanan  fiskus  terhadap  tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah wajib pajak orang  pribadi  yang  diambil  secara  acak  melalui  kuesioner.  Teknik  penyebaran  kuesioner dengan menggunakan teknik incidental sampling.  Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program Partial Least Square (Smart-PLS) versi 3.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kuesioner  yang  disebar  memperoleh  responden  sebanyak  100  wajib  pajak  orang pribadi  yang  telah  diuji  kelayakannya  untuk  dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini. Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian,  karakteristik  responden  dapat  dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Karakteristik Responden Jenis Kelamin Karakteristik Jumlah Persentase Pria 63                                                           63% Wanita 37                                                           37% Total 100                                                        100% Usia Karakteristik Jumlah Persentase 21-30 tahun 28 28% 31-40 tahun 45 45% 41-50 tahun 23 23% 51-60 tahun 4 4% Total 100 100% Pekerjaan Karakteristik Jumlah Persentase Wirausaha 25 25% Pegawai Swasta 64 64% Pegawai Negeri 3 3% Lainnya 8 8% Total 100 100%

## Hasil Uji Validitas

## 1) Convergent Validity
Convergent Validity dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang dimasukkan adalah valid.  Indikator  individu  dianggap  valid  jika  memiliki  nilai  korelasi  diatas  0,70.  Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala, loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. Adapun ringkasan dari uji validitas dari tiga variabel tersebut pada tabel 2 sebagai berikut:

## Tabel 2. Hasil Pengujian Convergent Validity
Variable Indikator Outer Loading Keterangan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1) X1. 01 X1.02 X1.03 X1.04 X1.05 X1.06 0.863 0.782 0.811 0.768 0.857 0.903 VALID VALID VALID VALID VALID VALID Pelayanan Fiskus (X2) X2.01 X2.02 X2.03 X2.04 0.859 0.852 0.685 0.692 VALID VALID VALID VALID
X2.05 X2.06 0.636 0.660 VALID VALID Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Y.04 Y.05 Y.06 Y.07 0.723 0.847 0.739 0.575 VALID VALID VALID VALID
(Sumber : Output PLS.2019)
Metode  lain  untuk  melihat discriminant  validity adalah  dengan  melihat  nilai square root  of  average  variance  extracted (AVE)  setiap  konstruk  dengan  korelasi  antara  konstruk dengan  konstruk  lainnya  dalam  model,  maka  dikatakan  memiliki  nilai discriminant  validity yang baik.
Tabel 3. Hasil Pengujian AVE Variabel AVE Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.542 Pelayanan Fiskus 0.646 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 0.529

## (Sumber : Output PLS.2019)
Tabel 4. Hasil Pengujian Discriminant Validity (Fornell – Larcker Criterium)
Pelayanan Fiskus Pemanfaatan Teknologi Informasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pelayanan Fiskus 0.736 Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.357 0.804 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 0.198 0.349 0.727

## (Sumber : Output PLS.2019)
Nilai Fornell  –  Larcker  Criterium untuk  setiap  konstruk  lebih  besar  dari  pada  korelasi antara  konstruk  yang  satu  dengan  konstruk  yang  lainnya  dalam  model.  Dari  nilai Fornell  – Larcker Criterium tersebut,  maka konstruk dalam model yang diestimasi memenuhi  kriteria discriminant validity .

## Hasil Uji Reabilitas
1) Composite Reliability dan Cronbach’s Alpha
Pengujian composite reliability bertujuan untuk menguji reliabilitas instrument dalam suatu model  penelitian.  Apabila  seluruh  nilai  variabel  laten  memiliki  nilai composite  reliability maupun cronbach’s alpha ≥ 0,7 hal itu berarti bahwa konstruk memiliki reliabilitas yang baik, atau kuesioner yang digunakan sebagai alat dalam penelitian ini telah handal atau konsisten.

## Tabel 5. Hasil Pengujian Composite Reliability
Variabel Composite Reliability Keterangan Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.875 Reliabel Pelayanan Fiskus 0.916 Reliabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 0.815 Reliabel
(Sumber : Output PLS.2019)
Hasil pengujian composite reliability menunjukkan nilai yang memuaskan, sebab seluruh nilai  variabel  laten  memiliki  nilai  Composite  Reliability  ≥  0.70  yang  artinya  instrumen- instrumen pernyataan tersebut adalah handal dan mampu mengukur masing-masing variable.

## Tabel 6. Hasil Pengujian Cronbach’s Alpha
Variabel Cronbach’s Alpha Pemanfaatan Teknologi Informasi 0.877 Pelayanan Fiskus 0.892 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak 0.701
(Sumber : Output PLS.2019)
Hasil  pengujian  Cronbach’s  Alpha  menunjukkan  nilai  yang  memuaskan  untuk  semua variabel dan memiliki reliabilitas yang baik.

## Tabel 7. Hasil Analisis Uji Hipotesis
Original Sample Sample Mean Standart Deviation T Statistik P Values Pemanf aatan Teknolo gi Informa si 0.319 0.346 0.088 3.610 0.584 Pelayan an Fiskus 0.084 0.097 0.154 0.547 0.000
Hasil  uji  hipotesis  diatas  menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  pemanfaatan  teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak adalah signifikan dengan T-statistik sebesar 3,610 (>1,96) atau dapat dilihat dengan P-value 0,584 (>0,05). Dan nilai original sample estimate adalah  positif  yaitu  0.319  yang  menunjukkan  bahwa  arah  hubungan  antara  pemanfataan teknologi  informasi  terhadap  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  adalah  positif.  Jadi  hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak diterima.
Sementara itu hubungan antara pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah signifikan dengan T-statistic sebesar 0,547 (<1,96) atau dapat dilihat dengan P-value sebesar  0,000  (<0,05).  Dan  nilai original  sample  estimate menunjukkan  negatif  yaitu  0,084
yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah negatif. Jadi hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus tidak berpengaruh  terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak ditolak . Pembahasan Hasil Penelitian
1. Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  Terhadap  Tingkat  Kepatuhan  Wajib Pajak
Berdasarkan  uji  hipotesis  pada  penelitian  ini,  menunjukkan  hasil  bahwa  pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif karena nilai T-statistic yang menunjukkan nilai sebesar  3,610  (>1,96)  dan  nilai P-value sebesar  0,584  (>0,05).  Dan  nilai original  sample estimate adalah positif yaitu sebesar 0,319. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang  mengetahui  tentang  informasi  dan  peraturan  perpajakan  yang  baru.  Dengan  demikian, masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak mengabaikan peraturan pemerintah yang mendukung adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal perpajakan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ompusunggu, P. A. (2015) yang menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  uji  hipotesis  pada  penelitian  ini,  menunjukkan  hasil  bahwa  pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh positif karena nilai T-statistic yang menunjukkan nilai sebesar 0,547 (<1,96) dan nilai P-value sebesar 0,000 (<0,05) atau dapat dilihat dengan nilai original  sample  estimate menunjukan  nilai  negative  sebesar  0,084.  Hal  ini  tidak  mampu membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada petugas pajak mampu mempengaruhi kepatuhan    wajib  pajak  orang  pribadi.  Maknanya  semakin  tinggi  kualitas  pelayanan  fiskus maka kepatuhan wajib pajak tidak akan terpengaruhi oleh pelayanan fiskus.
Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anam, M. C., Andini,  R., dan Hartono. (2016) yang  menunjukkan pelayanan  fiskus  tidak  berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan atas 100 kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan  wajib  pajak  dapat  disimpulkan  yaitu  (1)  Pemanfaatan  teknologi  informasi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak  yang  mengetahui  tentang  informasi  dan  peraturan  perpajakan  yang  baru.  Dengan demikian,  masih  banyak  wajib  pajak  orang  pribadi  yang  tidak  mengabaikan  peraturan pemerintah yang mendukung adanya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal perpajakan. (2) Tidak terdapat pengaruh pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini tidak  mampu  membuktikan  bahwa  pelayanan  yang  diberikan  kepada  petugas  pajak  mampu mempengaruhi  kepatuhan    wajib  pajak  orang  pribadi.  Maknanya  semakin  tinggi  kualitas pelayanan fiskus maka kepatuhan wajib pajak tidak akan terpengaruhi oleh pelayanan fiskus.

## Saran
Untuk  kepentingan  ilmiah  supaya  hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  bahan  acuan  bagi penelitian  selanjutnya  apabila  meneliti  mengenai  kepatuhan  pajak.  Tetapi  diharapkan  agar penelitian selanjutnya yang ingin meneliti tema yang sama agar menambah jumlah responden, objek  penelitian,  variabel  penelitian,  serta  wilayah  cakupan  penelitian  agar  dapat  diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan lebih bermanfaat untuk berbagai kalanganyang lebih luas.

## DAFTAR RUJUKAN
Aryati,  T.,  &  Putritanti,  L.  R.  (2017).  Pengaruh  Pemanfaatan  Teknologi  Dan  Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 4 (3), 1155–1168.
https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4669
Daito, A. (2007). Metodologi Penelitian Penyusunan Skripsi. Tesisi/Disertasi., Jakarta., Universitas Budi Luhur .
Ghozali,  I.,  &  Latan,  H.  (2015).  Partial  Least  Squares,  konsep,  teknik  dan  aplikasi menggunakan program Smartpls 3.0 untuk penelitian empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP .
Manalu, D., Nasir, A., & Sofyan, A. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan  dan  Pelayanan  Fiskus  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  dalam  Melaporkan Pajak  Restoran  di  Kota  Pekanbaru. Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas  Ekonomi Universitas Riau , 3 (1), 822–836.
Mustikasari,  E.  (2007).  Kajian  empiris  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  badan  di  Perusahaan industri pengolahan di surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X , 26 . Primasari,  N.  H.  (2016).  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan , 5 (2), 60–79.
Rahayu,  S.  K.  (2010).  Perpajakan  Indonesia:  konsep  dan  aspek  formal. Yogyakarta:  Graha Ilmu .
Rara  Susmita,  P.,  &  Supadmi,  N.  (2016).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi , 14 (2), 1239–1269. Santosa,  P.  (2009). Administrasi  Publik:  Teori  dan  Aplikasi  Good  Governance .  Refika Aditama..
Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta . Wati, L. N. (2017). Metodologi Penelitian Terapan, Aplikasi SPSS, EVIEWS, Smart PLS dan Amos. Bandung . Mujahid Press.