## PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP PENGUNGKAPAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BERSERTIFIKASI ISO-14001 DI INDONESIA
Sri Supatminingsih dan Monot Wicaksono
STIE AAS Surakarta Email : patminingsihsri36@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh corporate  governance terhadap pengungkapan  lingkungan  pada  perusahaan      yang      terdaftar      di      Bursa      Efek Indonesia.   Struktur corporate governance dalam   penelitian   ini   direpresentasikan oleh    Dewan    Komisaris  (Ukuran  dewan,  jumlah  komisaris  independen,  jumlah  rapat komisaris),  Komite  Audit  (Ukuran  komite  audit,  keberadaan  komite  audit  independen, jumlah  rapat  komite  audit).  Untuk  variabel  pengungkapan  lingkungan  menggunakan elemen  ISO  14001.  Berdasarkan  sampel  sejumlah  30  perusahaan  bersertifikasi  ISO 14001  pada  tahun  2013  –  2014,  setelah  dilakukan  analisis  hasilnya  menunjukkan. variabel  proporsi  anggota  komite  audit  independen tidak berpengaruh  terhadap pengungkapan  lingkungan  pada  level  signifikasi  0,05.  Variabel  jumlah  rapat  komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. Sedangkan variabel jumlah anggota  dewan  komisaris,  proporsi  anggota  dewan  komisaris  independen,  jumlah  rapat dewan  komisaris,  jumlah  anggota  komite  audit  juga  tidak  berpengaruh  terhadap pengungkapan lingkungan.
Kata  Kunci  :  Corporate  Governance,  Pengungkapan  Lingkungan,  BEI, ISO 14001

## PENDAHULUAN
Pengungkapan lingkungan
di Indonesia  tidak  diwajibkan  oleh  pihak pemegang  otoritas,  tetapi  perusahaan secara sukarela mengungkapkan akuntansi lingkungan ( voluntary environmental disclousure). Hal  ini  dilakukan  untuk menjaga reputasi perusahaan dan terhindar dari penolakan masyarakat. Gray (1993) mengemukakan bahwa pengungkapan  lingkungan  merupakan bagian penting dari informasi sosial dalam laporan keuangan .
Corporate  governance merupakan sistem  tata  kelola  perusahaan  yang menjelaskan  hubungan  antara  berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan  arah  kinerja  perusahaan (FCGI,  2001).  Isu  mengenai corporate governance mulai mengemuka, di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan.  Banyak  pihak  yang mengatakan  lamanya  proses  perbaikan  di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya corporate  governance yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Good  Corporate  Governance memiliki beberapa  aspek  penting  yang  harus diperhitungkan  oleh  kalangan  bisnis. Aspek-aspek  ini  diharapkan  mampu menjawab semua pertanyaan dalam perusahaan. Adanya keseimbangan hubungan  antara  organ-organ  perusahaan di  antaranya  Rapat  Umum  Pemegang Saham  (RUPS),  komisaris,  dan  direksi. Adanya  pemenuhan  tanggung  jawab perusahaan  sebagai  entitas  bisnis  dalam masyarakat  kepada  seluruh  stakeholder. Adanya  hak-hak  pemegang  saham  untuk mendapat  informasi  yang  tepat  dan  benar
pada  waktu  yang  diperlukan  mengenai perusahaan. Adanya perlakuan yang sama terhadap  para  pemegang  saham,  terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi  yang  material  dan  relevan  serta melarang  penyampaian  informasi  untuk pihak  sendiri  yang  bisa  menguntungkan orang  dalam  ( insider  information  for insider trading ).
Penelitian ini mengacu pada
penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ho  dan Wong    (2001).  Penelitian  terdahulu dilakukan  dengan setting di  Hongkong, menggunakan  sampel  610 chief  financial officers (CFOs)  dari  perusahaan  yang listing di  Bursa Hongkong.  Penelitian ini meneliti beberapa variabel atribut corporate  governance antara  lain proporsi  dewan  komisaris  independen, keberadaan  komite  audit,  keberadaan personal  yang  dominan  (CEO/ Chairman duality ),  dan  prosentasi  jumlah  famili dalam  komisaris.  Variabel  pengungkapan sosial  menggunakan  index  pengungkapan relatif  tertimbang.    Hasil  penelitian  ini faktor  yang  berpengaruh  terhadap  luas pengungkapan  sosial    di  Hongkong  yaitu komite  audit  dan  prosentase  keluarga dalam  komisaris  berpengruh  negatif terhadap pengungkapan sosial.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan corporate governance dapat
mempengaruhi  pengungkapan  lingkungan yang  dilakukan  perusahaan-perusahaan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Oleh  karena  itu,  penulis  mengambil penelitian dengan judul “Pengaruh
Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Lingkungan”.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian  ini  adalah  “Apakah Corporate
Governance berpengaruh terhadap
pengungkapan  lingkungan  pada  laporan tahunan  perusahaan  publik  yang  tercatat di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI)?”.  Sesuai dengan  perumusan  masalah  tersebut, maka dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:
1. Apakah  ukuran  dewan  komisaris mempengaruhi
pengungkapan
lingkungan?
2. Apakah    proporsi  dewan  komisaris independen
mempengaruhi pengungkapan  lingkungan? 3. Apakah jumlah rapat dewan komisaris mempengaruhi pengungkapan  lingkungan? 4. Apakah ukuran komite audit mempengaruhi pengungkapan lingkungan? 5. Apakah proporsi komite audit independen mempengaruhi pengungkapan  lingkungan? 6. Apakah  jumlah  rapat  komite  audit mempengaruhi pengungkapan
lingkungan?

## TINJAUAN PUSTAKA Pengungkapan Lingkungan
Pengungkapan laporan keuangan
diartikan  oleh  Evans  (2003)    sebagai berikut:
Disclosure  means  supplying  information in  the  financial  statement,  including  the statements  themselves,  the  notes  to  the statements, and the supplementary disclosures associated with the
statements. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement.
Sesuai  pengertian  diatas  FASB dalam  Suwardjono  (2005)  pengambilan keputusan  investasi  dan  kredit  yaitu mengidentifikasi lingkup ( scope )
informasi  yang  dipandang  bermanfaat untuk:
1) Statemen keuangan ( financial statement ).
2) Catatan  atas  statemen  keuangan ( notes to financial statement ).
3) Informasi  pelengkap  ( supplementary information ).
4) Sarana  pelaporan  keuangan  lain ( other means of financial reporting ).
5) Informasi lain ( other information ).
Pelaporan  Keuangan  mencakup semua  informasi  yang  dapat  disediakan manajemen  yaitu  komponen  (1)  sampai (4), tetapi pengungkapannya tidak diwajibkan  oleh  penyusun  standar  atau badan pengawas melalui peraturan- peraturannya.  Ikatan  Akuntan  Indonesia mewajibkan pengungkapan untuk komponen  (1)  dan  (2),  untuk  komponen (3)  sampai  tingkat  sangat  merekomendasi ( strongly  recommended )  (Suwardjono,
2005:578).
Dua  jenis  pengungkapan  dalam hubungannya  dengan  persyaratan  yang ditetapkan standar (Dorough, 1993, Na’im dan Rakhman, 2000), yaitu:
a. Pengungkapan Wajib ( mandatory disclosure )
b. Pengungkapan Sukarela ( voluntary disclosure )
Secara  konseptual,  pengungkapan merupakan  bagian  integral  dari  pelaporan keuangan.  Secara  teknis,  pengungkapan merupakan  langkah  akhir  dalam  proses akuntansi,  yaitu  penyajian  informasi dalam bentuk seperangkat penuh statemen keuangan (Suwardjono, 2005:578).
Pengungkapan merupakan jalan sederhana untuk  memaksa    manajemen  memberikan informasi  tentang    perusahaan  kepada pihak luar (Scott, 2006).
Indikator kinerja  lingkungan yang saat  ini  bisa  digunakan  di  Indonesia setidaknya ada empat jenis yaitu AMDAL (uji BOD dan COD air limbah), PROPER,
ISO  14001  untuk  manajeman  lingkungan dan  ISO  17025  untuk  Sertifikasi  Uji Lingkungan dan Indonesian
Environmental Reporting Index. (IERI).
Pengungkapan  lingkungan  yang dipakai  dalam  penelitian  ini  diwakili dengan  ISO  14001.    ISO  14001    adalah sertifikasi  manajemen  lingkungan  yang diperoleh perusahaan yang telah
memenuhi standar internal dan
dikeluarkan  oleh  pihak  yang  kompeten. Perusahaan yang berupaya untuk menerapkan  ISO  14001  dianggap  telah memiliki  komitmen  untuk  memperbaiki secara terus menerus kinerja lingkungannya.  ISO  14001  merupakan standar yang
memadukan dan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan
lingkungan hidup .(www. benefita.com). Standar  internasional untuk sistem manajemen lingkungan telah diterbitkan  pada  bulan  September  1996,
yaitu ISO 14001 dan ISO 14004.  Standar ini  telah  diadopsi  oleh  pemerintah  RI  ke dalam  Standar  Nasional  Indonesia  (SNI) menjadi  SNI-19-14001-1997 dan SNI-19- 14001-1997.

## 1. Elemen ISO 14001
ISO  14001  dikembangkan dari konsep Total Quality Management (TQM) yang berprinsip  pada  aktivitas  PDCA ( Plan  -  Do  -  Check  -  Action ). Elemen-elemen  utama  EMS  akan mengikuti prinsip PDCA ini, yang dikembangkan menjadi enam prinsip dasar EMS, yaitu: kebijakan (dan komitmen) lingkungan, perencanaan, penerapan dan operasi, pemeriksaan dan tindakan koreksi, tinjauan manajemen, penyempurnaan    terus-menerus. Keenam  prinsip  ISO  14001  - Environmental Management System diatas dapat dibagi menjadi
17 elemen.
2. Corporate Governance
Organization for Economic Cooperation and Development
(OCED)  mendefinisikan Corporate
Governance (Indra  Surya  dan  Ivan Yustiavandana, 2006) sebagai :
Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board,  pemegang  saham,  dan pihak lain yang mempunyai kepentingan  dengan  perusahaan. Corporate
Governance juga mensyaratkan adanya struktur perangkat  untuk  mencapai  tujuan
dan  pengawasan  atas  kinerja. Corporate  Governance yang  baik dapat memberikan rangsangan
bagi board dan  manajemen  untuk mencapai  tujuan  yang  merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi  pengawasan  yang efektif sehingga mendorong perusahaan  menggunakan  sumber daya yang lebih efisien. Prinsip-prinsip OCED menyangkut  lima  bidang  utama:  hak- hak para pemegang saham
( shareholders )  dan  perlindungannya;
peran  para  karyawan  dan  pihak-pihak yang  berkepentingan  ( stakeholders ) lainnya;  pengungkapan  ( disclosure ) yang  akurat  dan  tepat  waktu  serta transparansi sehubungan dengan
struktur dan operasi korporasi;
tanggung jawab dewan (Dewan
Komisaris  maupun  Direksi)  terhadap perusahaan,  pemegang  saham,  dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.  Atau  secara  ringkas  prinsip- prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara
( equitable  treatment  atau  fairness ), transparansi ( transparency ), akuntabilitas ( accountability ), dan responsibilitas  ( responsibility )  (Tjager,
et.al , 2003).
Struktur corporate  governance yang  berkaitan  dengan  struktur  dewan perusahaan  ada  dua  model,  pertama model Anglo_Saxon atau single board model dan yang kedua model Continental Europe atau two- tier board system. (Arifin,  2005).  Menurut  Arifin (2005), perusahaan di Indonesia
menerapkan two board system atau two- tier board system seperti dianut perusahaa  Amerika  dan  Inggris.  Dalam model  ini  RUPS  merupakan  struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan  dewan  komisaris  yang mewakili pemegang saham untuk melakukan  kontrol  atas  manajemen. Dalam  model  ini  hanya  ada  perbedaan dalam kedudukan dewan komisaris yang tidak  langsung  membawahi  dewan direksi.

## a. Dewan Komisaris
Sesuai  dengan  ketentuan  pasal  108 Undang-undang  No.  40  Tahun  2007 tentang  Perseroan  Terbatas  (UU Perseroan Terbatas), komisaris bertugas  mengawasi  kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan  serta  memberikan  nasehat kepada  Direksi.  Kemudian  dalam pasal  114  ayat  3  UU  Perseroan Terbatas  dikatakan  bahwa  komisaris wajib  dengan  itikad  baik  dan  penuh tanggung  jawab  menjalankan  tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
Dewan Komisaris terdiri dari komisaris  independen  dan  komisaris non- independen

## b. Komite Audit
Ketentuan  mengenai  keberadaan komite  audit  diatur  dalam Code  of Good  Corporate  Covernance yang dikeluarkan oleh KNKG dan peraturan  pencatatan  BEJ.  Dewan komisaris  dapat  membentuk  komite audit  yang  terdiri  dari  anggota komisaris,  eksternal  auditor,  dan
internal  auditor.  Dalam  Pedoman GCG  Indonesia  (KNKG,  2006) dijelaskan  bahwa,  Komite  Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan
prinsip  akuntansi  yang  berlaku umum,  (ii)  struktur  pengendalian internal  perusahaan  dilaksanakan dengan  baik,  (iii)  pelaksanaan  audit internal maupun eksternal dilaksanakan  sesuai  dengan  standar audit  yang  berlaku,  dan  (iv)  tindak lanjut temuan hasil audit
dilaksanakan oleh manajemen.
3. Pengaruh Corporate  Governance
terhadap Pengungkapan lingkungan Menurut teori stakeholder, perusahaan  bukanlah  entitas  yang beroperasi  untuk  kepentingan  sendiri tetapi  harus  memberi  manfaat  bagi stakeholdernya (Gray  et.  al.,  1994; Suhardjanto,  et.  al.,  2008).  Organisasi melaporkan  lingkungannya  karena salah  satu  kebutuhan  informasi  yang harus dipenuhi oleh pemangku kepentingan adalah informasi lingkungan. Dengan  demikian,  meski tidak  diwajibkan    perusahaan  secara sukarela  harus  melaporkan  tanggung jawab lingkungannya kepada  publik.
Hubungan yang mungkin antara  struktur corporate  governance dan
pengungkapan lingkungan bahwa, corporate governance
digambarkan  sebagai  elemen  penting untuk  mengemudi  di      bidang tanggungjawab sosial. Corporate
Governance
menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi
perusahaan  di  dalam  dirinya  sendiri (Shahin dan Zairi, 2007)

## Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  teori    dan latar belakang diatas maka dikembangkan hipotesis
H 1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif  terhadap pengungkapan lingkungan H 2 = Independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan Lingkungan H 3 = Jumlah rapat Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan lingkungan H 4 :  Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan lingkungan
H 5 :  Proporsi  komite  audit  independen berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan
H 6 = Jumlah rapat Komite Audit berpengaruh positif  terhadap pengungkapan lingkungan

## METODE PENELITIAN
Populasi, Sampel dan Teknik

## Pengambilan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini adalah  perusahaan  yang  tercatat  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI).    Penelitian  ini mengambil  sampel  perusahaan  yang go public yang  terdaftar  di  Bursa  Efek Jakarta  yang  mengikuti  Program  ISO 14001.    Pengambilan  sampel  secara purposif  ( purposive  sampling ),  yaitu
sampel  ditarik  sejumlah  tertentu  dari populasi dengan menggunakan
pertimbangan tertentu.
Sampel    data  dipilih  dengan  metode purposive sampling dengan kriteria;
a. Perusahaan  yang  tercatat  di  Bursa Efek  Indonesia  tahun    2013  sampai dengan 2015.
b. Perusahaan  tersebut  mengungkapkan laporan  lingkungan      dalam  laporan tahunan untuk periode akuntansi tahun 2009  dan  2010  yang  dapat  diakses melalui website Bursa  Efek  Indonesia ( www.idx.co.id )  atau  situs  masing- masing perusahaan tersebut.
c. Sampel  dipilih 60  perusahaan,  30 bersertifikat  ISO  14001  dan    30 perusahaan  yang  belum  bersertifikat ISO.  Jumlah  tersebut  didasarkan  pada jumlah  perusahaan  yang  bersertifikat ISO dan listing di BEI.

## Data dan Metode Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu data  perusahaan  pada  tahun  2013  dan 2014  yang  diperoleh  dari Indonesian Stock Exchange (IDX), Indonesia
Capital  Market  Direktori (ICDM),  dan dari masing-masing situs webnya.
Metode  pengumpulan  data  yang akan  digunakan  untuk  dianalisis  dalam
penelitian ini adalah metode dokumenter, karena  data  yang  dikumpulkan  adalah data  sekunder  dalam  bentuk  laporan keuangan  perusahaan  yang  dijadikan subjek penelitian.
Pengukuran    variabel  dilakukan dengan menggunakan metode pada analisis konten sebagaimana
dikembangkan  oleh  Beck,  et.  al,  (2010). Dengan  menggunakan  teknik  ini,  apabila item  informasi    yang  diteliti  diungkapkan dalam  laporan  maka  diberi  skor    1,  jika elemen  tidak  diungkapkan  diberi  skor  0. Setelah  masing-masing  elemen  diukur, skor  dijumlahkan  dan  dibagi  total  elemen pengungkapan lingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  akan  dibahas  mengenai pengujian hipotesis dan pembahasan.

## Pengujian Hipotesis
Untuk  menguji  hipotesis  dalam penelitian  ini,  digunakan  metode  regresi linear berganda, uji signifikansi parameter individual, dan koefisien determinasi.
a. Koefisien Determinasi Koefisien
determinasi (R 2 ) mengukur  seberapa  jauh  kemampuan model yang dibentuk dalam menerangkan variasi variabel dependen. Adapun besarnya  nilai  koefisien  determinasi ditunjukkan pada tabel 9 sebagai berikut:
Tabel 9

## Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .293 a .086 .-022 7.002 Sumber : Hasil Pengolahan Data Hasil  pengujian  menunjukkan  R 2 sebesar  0,293  atau  29,3%.  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  29,3%  besarnya pengungkapan  lingkungan  perusahaan yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia disebabkan  oleh  mekanisme corporate governance (jumlah  dewan  komisaris, proporsi  komisaris  independen,  jumlah rapat  dewan  komisaris,  jumlah  komite audit,  proporsi  komite  audit    independen, jumlah  rapat  komite  audit),    ukuran perusahaan  dan  tipe  industri.  Sedangkan 70,7% besarnya pengungkapan
lingkungan  disebabkan  oleh  variabel- variabel  lain  yang  tidak  diteliti  dalam penelitian ini.

## b. Nilai F
Pengujian  ini  digunakan  untuk mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama dapat berpengaruh  terhadap  variabel  dependen (goodness of  fit model). Untuk pengujian ini  dilakukan  dengan  menggunakan  uji  F (F test) .  Adapun  hasil  pengujian  secara simultan adalah sebagai berikut:
Tabel 10

## Hasil Analisis Nilai F
Model Df Mean Square F Sig. 1 Regression 6 .39.028 .796 .577 a Residual 51 49.004 Total 57 Sumber : Data diolah Nilai  F  regresi  digunakan untuk  mengetahui  pengaruh  secara simultan  variabel  independen  terhadap variabel dependen. Pada tabel ...nilai F menunjukkan nilai 0,79 dengan signifikansi 0,577. Nilai F memberikan hasil yang tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak mempengaruhi variabel
dependen.  Kesimpulan  yang  diambil adalah  variabel  jumlah  anggota  dewan komisaris,  proporsi  anggota  komisaris independen , jumlah rapat dewan komisaris,  jumlah  anggota  komite audit,  jumlah  anggota  komite  audit independen, jumlah rapat komite audit, jenis  industri  dan  ukuran  perusahaan tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan lingkungan .
c. Uji Signifikansi Parameter
Individual (Uji Stastistik t)
Uji  t-statistik  dilakukan  untuk menyelidiki  lebih  lanjut  mana  diantara variabel bebas dan dua variabel kontrol yang  berpengaruh  signifikan  terhadap
pengungkapan  sosial.  Uji  t-statistik dilakukan dengan melihat nilai signifikansi  yang  diperoleh  masing- masing variabel. Hasil pengujian menunjukkan sebagai berikut:
Tabel 11 Hasil Analisis Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 6.156 3.597 1.711 .093 X1 .685 .499 .205 1.372 .176 X2 -3.186 6.621 -.067 -.481 .632 X3 -.080 .213 -.067 -.375 .709 X4 .526 .877 .115 .600 .551 X5 -.207 .937 -.036 -.221 .826 X6 .050 .053 .150 .938 .353 a. Dependent Variable: Ytot
Sumber : Data diolah

## PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN
Uji signifikansi masing-masing variabel diuraikan sebagai berikut :
a) Variabel  jumlah  anggota  dewan komisaris  (DK)
Hasil  pengujian  untuk  variabel jumlah anggota dewan komisaris memiliki  nilai  probabilitas  0,507  lebih besar  dari  taraf  signifikansi  0,05.  Hal  ini berarti  bahwa  jumlah  anggota  dewan komisaris  terbukti  tidak  berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan,  sehingga  hipotesis  pertama (H1)  yang  menyatakan  bahwa  jumlah dewan  komisaris  berpengaruh  positif
terhadap  pengungkapan  lingkungan  tidak dapat diterima (H1 ditolak).
Menurut Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Nomor  40  Tahun 2007,  Pasal  108  ayat  (5)  dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, wajib memiliki paling sedikitnya  2  (dua)  anggota  dewan komisaris. Ketentuan ini mengatur bahwa jumlah  anggota  dewan  komisaris  harus lebih  dari  satu  agar  pelaksanaan  tugas menjadi  efektif.  Jumlah  anggota  dewan komisaris dalam penelitian ini mempunyai  rerata  5,25  yang  berarti bahwa  sebagian  besar  perusahaan  telah memenuhi  ketentuan  Undang-Undang Perseroan  Terbatas  Nomor  40  Tahun
2007,  Pasal  108  tentang  jumlah  anggota dewan komisaris. Tetapi besarnya jumlah anggota dewan komisaris tidak menunjukkan bukti berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan lingkungan.
Dewan  Komisaris  merupakan  inti
dari Corporate Governance yang ditugaskan  untuk  menjamin  pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta
mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris  merupakan  suatu  mekanisme mengawasi  dan  memberikan  petunjuk dan  arahan  pada  pengelola  perusahaan. (FCGI, 2002).
Jumlah dewan komisaris yang lebih besar, diharapkan pengalaman dan keahlian (experience and expertise) yang dimiliki  oleh  anggota  dewan  komisaris semakin meningkat,  sehingga monitoring menjadi  lebih baik (Akhtaruddin, et. al., 2009).  Dengan  beragamnya  keahlian  dan pengalaman  diharapkan  dewan  komisaris memberi arahan atas pengelolaan perusahaan. Semakin baiknya pengelolaan perusahaan diharapkan pengungkapan  lingkungan  juga  semakin luas sesuai harapan stakeholder .
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  besar
kecilnya jumlah anggota dewan
komisaris tidak menjamin adanya mekanisme pengendalian yang lebih baik, karena  bukan  merupakan  faktor  penentu utama dari efektifitas pengawasan terhadap manjemen perusahaan. Efektifitas mekanisme pengendalian yang dilakuan oleh dewan komisaris tergantung  pada  nilai  yang  di  anut,  latar belakang budaya (Suhardjanto dan
Novitasari, 2010). Untuk mencapai transparansi
dan pengungkapan
lingkungan  level  tinggi  pembentukan dewan  komisaris  harus  memperhatikan komposisi,  kemampuan,  dan  integritas yang  tinggi  agar  dapat  mengendalikan dan  mengarahkan  manajemen  untuk mencapai tujuan perusahaan.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan dengan  hasil  penelitian  sebelumnya, penelitian  Rouf  (2010),  Akhtaruddin, et. al.,  ( 2009),  Buniamin  (2008),  Sembiring (2005)  dan  Sulastini  (2007) yang menemukan  adanya  pengaruh yang positif  signifikan  antara  jumlah  anggota dewan  komisaris  dengan  pengungkapan sosial dan lingkungan.
b) Variabel  proporsi  anggota  komisaris independen (PROP_KI)
Hasil  pengujian  untuk  proporsi anggota  dewan  komisaris  independen memiliki  tingkat  signifikansi  0,475  lebih besar  dari  taraf  signifikansi  0,05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  komposisi  dewan komisaris  independen tidak  terbukti berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengungkapan  lingkungan  perusahaan. Hipotesis  kedua  (H2)  yang  menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris independen terhadap pengungkapan lingkungan tidak dapat diterima. Proporsi anggota komisaris independen  di  Indonesia  diatur  dengan Ketentuan Bapepam dan Peraturan Bursa Efek  Indonesia  No.  1-A  tanggal  14  Juli tahun  2004,  di  mana  jumlah  dewan komisaris  independen  minimal  adalah 30%.  Ketentuan  tersebut  mensyaratkan jumlah minimal dewan komisaris independen.  Jika  proporsi  komisaris independen  semakin  besar  maka  level pengungkapan  lingkungan  juga  semakin tinggi. Komisaris independen menetapkan aturan kritis corporate
governance dalam memberikan informasi lingkungan yang adequte (Akhtarudin,2010). Pengujian terhadap variabel proporsi  anggota  komisaris  independen menunjukkan bahwa variabel  ini terbukti tidak  berpengaruh  positif  signifikan terhadap pengungkapan lingkungan.
Penemuan di atas memberikan arti bahwa komisaris  independen  yang  dimiliki  oleh perusahaan di Indonesia tidak berkontribusi  terhadap  pengungkapan lingkungan. Keberadaan dewan komisaris independen diharapkan dapat memberikan kontrol dan monitoring bagi manajemen dalam
operasional perusahaan,  termasuk  dalam  pelaksanaan dan  pengungakapan  aktivitas  tanggung jawab  sosial  tidak  berjalan  seperti  yang diharapkan.  Ada  kemungkinan  komisaris independen  mempunyai  fungsi  ‘psedo’ (semu)  (Suhardjanto,  2008).  Keberadaan dewan  komisaris  independen  semata- mata  untuk  memenuhi  aturan  yang berlaku, tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan efetivitas organisasi. Hasil  penelitian  ini  mendukung hasil  penelitian  Suhardjanto  (2008), Suhardjanto  dan  Permatasari  (2010), Akhtarudin  (2010)  yang  menunjukkan tidak  adanya  pengaruh  proporsi  Dewan
Komisaris Independen terhadap pengungkapan lingkungan. Tetapi temuan ini bertentangan dengan penelitian  Sun  (2009),  Salama  (2010), Muthaher  (2010) yang  menemukan bahwa  dengan  adanya  dewan  komisaris independen, pengelolaan perusahaan lebih  efektif  dan  dapat  meningkatkan pengungkapan  sosial  dan  lingkungan. Apabila  jumlah  komisaris  independen semakin  dominan,  maka power dewan
komisaris  untuk  menekan  manajemen agar meningkatkan kualitas
pengungkapan  lingkungan  (Haniffa  dan Cooke,  2002)  tidak  terbukti  pada penelitian ini.
c) Variabel jumlah rapat dewan komisaris (RAPAT_DK)
Variabel  jumlah  rapat  dewan komisaris memiliki nilai signifikansi 0,18 lebih  besar  dari  taraf  signifikansi  0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris terbukti tidak berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengungkapan lingkungan. Dengan demikian,  hipotesis  ketiga  (H3)  yang menyatakan  bahwa  jumlah  rapat  dewan komisaris terhadap pengungkapan lingkungan dapat diterima . Dalam rangka menjalankan tugasnya,  dewan  komisaris  mengadakan rapat-rapat  rutin  untuk  mengevaluasi kebijakan-kebijakan  yang  diambil  oleh dewan  direksi  dan  implementasinya. Rapat  dewan  komisaris  merupakan  suatu proses untuk pengambilan suatu keputusan mengenai kebijakan perusahaan dan media komunikasi, koordinasi diantara anggota-anggota dewan  komisaris  dalam  menjalankan tugasnya  sebagai  pengawas  menejemen.
Rapat  dewan  komisaris  belum  sesuai dengan harapan, kemungkinan rapat yang diselenggarakan didominasi anggota komisaris  independen  untuk  kepentingan pribadi  atau  kelompoknya  sehingga kurang mengakomodir kepentingan perusahaan (Muntoro, 2006).
Hasil ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Xie et.al (2003) yang menbuktikan  bahwa  semakin  sering
Dewan Komisaris bertemu atau mengadakan  rapat,  maka  akrual  kelolaan perusahaan semakin kecil. Dengan semakin  seringnya  para  anggota  dewan komisaris  mengadakan  rapat  mendorong efektifnya  fungsi  pengawasan  termasuk terhadap pengungkapan sisial dan lingkungan, maka pengungkapan lingkungan  yang  dilakukan  perusahaan juga akan semakin luas. Hasil ini kembali mendukung  hasil  penelitian  Suhardjanto dan Permatasari (2010) yang menyatakan bahwa  rapat  Dewan  Komisaris  tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.
d) Variabel jumlah komite audit (KA)
Jumlah  komite  audit  memiliki tingkat signifikansi 0,125 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah komite audit tidak terbukti berpengaruh positif terhadap pengungkapan lingkungan. Dengan  demikian,  hipotesis  keempat (H4)  yang  menyatakan  bahwa  jumlah komite  audit  terhadap  pengungkapan lingkungan  tidak dapat diterima.
Dalam Keputusan Ketua
Bapepam  Nomor  Kep-29/PM/2004  yang termuat  dalam  peraturan  Nomor  IX.I.5 disebutkan  bahwa  Komite  Audit  yang dimiliki  oleh  perusahaan  minimal  terdiri dari  tiga  orang,  dimana  sekurang- kurangnya  1  (satu)  orang  berasal  dari komisaris  independen  dan  2  (dua)  orang anggota  lainnya  berasal  dari  luar  emiten atau  perusahaan  publik.  Jumlah  anggota komite  audit  harus  disesuaikan  dengan kompleksitas  perusahaan  dengan  tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dengan
dipatuhinya  ketentuan  ini  diharapkan membantu  sistem  perusahaan  dengan
baik dan penyampaian informasi termasuk pengungkapan lingkungan sesuai harapan stakeholder .
Dalam  penelitian  ini  berapapun jumlah anggota komite audit belum dapat dijadikan mekanisme pengendalian manajemen  yang  efektif.  Rerata  jumlah anggota  komite  audit  lebih  dari  3  orang berarti bahwa perusahaan sudah memenuhi  ketentuan,  tetapi  jumlah  ini tidak mempengaruhi pengungkapan lingkungan. Hal ini kemungkinan perusahaan  hanya  sekedar  memenuhi aturan  saja  tanpa  memperhatikan  ukuran perusahaan  dan  efektifitas  kerja  komite audit.
Keberadaan  komite  audit  dapat mempengaruhi pengungkapan yang dilakukan  perusahaan  secara  signifikan dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan  oleh    Ho  dan  Wong,(2001),
Collier (1993) menyatakan bahwa keberadaan  komite  audit  membantu menjamin  pengungkapan  dan  sistem pengendalian  akan  berjalan  dengan  baik. Penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan penelitian Ho dan Wong (2001), Barako, et.al  (2006),  Rouf  (2008)  tentang keberadaan  komite  audit  berpengaruh terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.
e) Variabel proporsi komite audit independen, (PROP_KAI)
Proporsi  komite audit independen memiliki  nilai  signifikansi  0,041  lebih kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  proporsi  komite audit  independen  terbukti  berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan lingkungan. Hipotesis kelima yang menyatakan, proporsi komite audit independen berpengaruh terhadap
pengungkapan lingkungan diterima. (Ha5 diterima).
Sesuai  Surat  Edaran  dari  Direksi PT  Bursa  Efek  Jakarta  No.  SE- 008/BEJ/12-2001  tanggal  7  Desember 2001, salah satu syarat keanggota komite audit  berasal  dari  pihak  eksternal  yang independen. Pihak eksternal adalah pihak di  luar  perusahaan  tercatat  yang  bukan merupakan  komisaris,  direksi,  maupun karyawan dari perusahaan tersebut. Pihak independen  merupakan  pihak  di  luar perusahaan  tercatat  yang  tidak  memiliki hubungan  usaha  dan  hubungan  afiliasi dengan  perusahaan  tercatat  maupun dengan  komisaris,  direksi,  pemegang saham utamanya.
Dengan independensinya ini komite audit diharapkan mampu memberikan pendapat profesional  secara  bebas  sesuai  dengan etika  profesionalnya  dan  memastikan laporan  keuangan  disajikan  secara  wajar sesuai  dengan  prinsip  akuntansi  yang berlaku umum.
Hasil  penelitian  ini  bertentangan dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Sun,  et.al  (2010),  Nasir,  et.  al  (2001), Suhardjanto  dan  Permatasari  (2010).
Penelitian ini membuktikan bahwa
proporsi komite audit independen berpengaruh secara positif dan signifakan terhadap pengungkapan lingkungan.
f) Variabel  jumlah  rapat  komite  audit (RAPAT_KAI)
Variabel  jumlah  rapat  komite audit  memiliki  nilai  signifikansi  0,036 lebih  kecil  dari  taraf  signifikansi  0,05, dengan koefisien negatif. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite audit  berpengaruh  signifikan  terhadap pengungkapan  lingkungan.  Rapat  komite audit berpengaruh secara negatif terhadap
pengungkapan lingkungan. Dengan demikian,  hipotesis  keenam  (H6)  yang menyatakan  bahwa  jumlah  rapat  komite audit  berpengaruh  positif  signifikan terhadap  pengungkapan  lingkungan  tidak dapat diterima.
Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 dalam
Peraturan  Nomor  IX.I.5  disebutkan bahwa  komite  audit  mengadakan  rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang  ditetapkan  dalam  anggaran  dasar perusahaan. Variabel jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan lingkungan. Hal ini kemungkinan  rapat  yang  dimaksudkan untuk mendukung kepentingan perusahaan  diarahkan  untuk  mencapai kepentingan  pribadi atau golongan. Kemungkinan  lain  adalah  kompetensi anggota  komite  audit  kurang  memadai. Penelitian  ini  hanya  meneliti  jumlah anggota  komite  audit,  proporsi  komite audit  independen,  dan  jumlah  rapat. Untuk  menjadikan  fungsi  audit  yang efektif perlu diteliti juga kompetensinya.
f). Ukuran perusahaan
Variabel ukuran perusahaan memiliki  nilai  t  sebesar 1.282  dengan tingkat signifikansi 0.071 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan  bahwa  ukuran  perusahaan terbukti  berpengaruh  positif  signifikan terhadap pengungkapan lingkungan perusahaan pada taraf signifikasi 0.1. Banyak penelitian tentang
pengaruh  ukuran  perusahaan  terhadap pengungkapan  lingkungan.  Penelitian Rouf (2010), Buniamin (2008),
Akhtarudin  (2009),  Suhardjanto  (2008),
Suhardjanto  dan  Permatasari  (2010) membuktikan  bahwa  ukuran  perusahaan berpengaruh  positif  signifikan  terhadap pengungkapan sosial dan lingkungan.
Dalam  penelitian  ini  variabel ukuran  perusahaan  terbukti  mempunyai pengaruh  sebagai  variabel  kontrol  untuk mendukung  pengaruh  variabel  bebas
( corporate
governance ) terhadap pengungkapan lingkungan.
g) Tipe Perusahaan
Variabel  tipe  perusahaan  memiliki
nilai  signifikansi  0,081  (8,1%)  yang berarti  berada  di  atas  taraf  signifikansi 0,05  (5%).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa tipe  industri  terbukti  berpengaruh  secara positif  pada  level  signifikansi  10% terhadap pengungkapan lingkungan.
Tipe industri merupakan prediktor yang baik untuk pengungkapan informasi lingkungan hidup perusahaan.
Perusahaan  yang  berpotensi  terhadap penurunan  kualitas  lingkungan  hidup akan mendapat sorotan publik yang lebih besar  dengan  meminta  informasi  tentang lingkungan  lebih  dari  perusahaan  yang secara  alami  tidak  menimbulkan  polusi. (Suhardjanto dan Miranti, 2009).

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Setelah  dilakukan  pengujian  dan analisis  yang dilakukan dalam penelitian ini,  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Variabel  proporsi  anggota  komite audit  independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.
2. Jumlah  rapat  komite  audit  tidak berpengaruh  terhadap  pengungkapan lingkungan.
3. Jumlah  anggota  dewan  komisaris tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan. 4. Proporsi  anggota  dewan  komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan lingkungan.
5. Jumlah  rapat  dewan  komisaris,  tidak berpengaruh  terhadap  pengungkapan lingkungan.
6. Jumlah  anggota  komite  audit  tidak berpengaruh  terhadap  pengungkapan lingkungan.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan  sebelumnya  dapat  ditarik beberapa saran sebagai berikut:
1. Bagi  manajemen  diharapkan  lebih lengkap dalam mengungkapkan kegiatan  kegiatan  yang  berhubungan dengan  lingkungan  dalam  laporan tahunannya.
2. Bagi  pemerintah  dan  IAI  diharapkan mampu  merumuskan  suatu  kebijakan untuk menjadikan pengungkapan lingkungan sebagai sebuah mandatory disclosure mengingat rendahnya tingkat pengungkapan lingkungan.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan  periode  pengamatan yang  lebih  lama  sehingga  akan memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk memperoleh kondisi yang sebenarnya  serta  menambah  jumlah sampel.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan atau menggunakan  variabel  lain  untuk menemukan  suatu  model  standar pendugaan pengungkapan
lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  S.N.,  N.R.  Mohamad  and  M.
Z. Mokhtar. 2001. Board
Independence,  Ownership  And CSR Of Malaysian Large Firms. Akhtaruddin,  M.,  M.A.  Hossain,  M.
Hossain, & Y. Lee. 2009. Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate  Annual  Reports  of Malaysian  Listed  Firms ,  The Journal  of  Applied  Management Accounting Research, Vol.7, Number1. Almilia,  L.  S.  dan  D.  Wijayanto.  2007. Pengaruh Evironmental Performance  dan  Environmental Disclousure  terhadap  Economic Performance. Proceedings  The
1st  Accounting  Conference STIE
Perbanas Surabaya: 1
Anggraini, Fr. R. R. 2006. “Pengungkapan  informasi  sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi  sosial  dalam  laporan keuangan    tahunan  (Studi  empiris pada  perusahaan-perusahaan  yang terdaftar  Bursa  Efek    Jakarta)”.
Makalah disampaikan pada
Simposium  Nasional  Akuntansi IX , Padang, 23-26 Agustus 2006.
Badan  Standardisasi  Nasional.  2005.
Sistem  Manajemen  Lingkungan  – Persyaratan dan panduan Penggunaan, SNI 19-14001-2005. Barako,  D.G.,  P.  Hancock,  H.  Y.  Izan.
(2006), Factors  influencing voluntary corporate disclosure by Kenyan  companies, Corporate
Governance: An International Review 14 (2): 107-125.
Beck,  A.C.,  D.  Chambell,    P.J.  Shrives, (2010). “ Enrichment and rehersal of the method in a British-German context”. The  British  Accounting Review 42 (2010): 207-222.
Belkaoui,  A.  and  P.G.  Karpik.  1989.
Determinants  of  the  Corporate Decision to Disclose Sosial Information. Accounting, Auditing and Accountability Journal 2 (1):  36- 51.
Buniamin, S.,  B. Alrazi, N.H. Johari and N.  R.  Abdrrahman., 2008. An Investigation  of  the  Association between  Corporate  Governance and  Environmental  Reporting  in Malaysia , Asian Journal of
Business and Accounting, 1(2)
Dulacha, G .B. (2006). Relationship between Corporate Governance attributes and Voluntary Disclosure in Annual Reports: The Kenyan Experience . Financial
Reporting, Regulation and
Governance 5 (1):….
Ghozali, Imam, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM  SPSS  19,  Badan  Penerbit Universitas Diponegoro, 2011. Haniffa,  R.M.,  Cooke,  T.E.,  (2005).  The Impact Of Culture And Governance  On  Corporate  Social
Reporting, Journal  of  Accounting and Public Policy 24 : 391-430
Ho, S. M., K.S. Wong, 2001. A Study Of
Relationship  Between  Corporate Governance  Structures  And  The Extent  Of  Voluntary  Disclosure. Journal of International
Accounting,  Auditing  &  Taxation
10 : 139-156.
Indonesian  Ministry  of  Environment. Database Nasional Sertifikasi ISO 14001. www.menlh.co.id
Komite  Nasional  Kebijakan  Governance. 2007. Pedoman  Umum  Good Corporate  Governance  Indonesia 2006. Jakarta.
Khomsiyah, Hubungan Corporate Governance Dan  Pengungkapan Informasi  :  Pengujian  Secara Simultan.  Makalah  disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi  VI,  Surabaya,  16  –  17 Oktober 2003. Mobus, J. L. (2005). Mandatory
Environmental Disclosure in Legitimace Theory Context . Accounting, Auditing & Accountability  Journal,  18(1) : 492-517
National  Committee  On  Governance. 2006. Indonesian’s Code of GCG.
Rouf,  Md.  A.  2010.    Corporate Characteristics, Governance Attributes  And  The  Extent  Of Voluntary Disclosure In Bangladesh, Asian  Journal  of Management  Research .  Online
Open  Access  publishing  platform
for Management Research.
Review Article ISSN 2229 – 3795
Said,  Roshima,  Yuserrie  Hj.  Zainuddin dan  Hasred    Haron.  2009.  “ The Relationship  Beetween  CSR  and CG  Characteristic  in  Malay ”. SRJ, Vol. 5. No. 2: 212 – 226.
Scott, W. R. (2006). Financial
Accounting  Theory .  New  Jersey: Prentice-Hall International, Inc.
Sembiring, E., 2005. Karakteristik
Perusahaan  dan  Pengungkapan
Tanggung  Jawab  Sosial  :  Studi Empiris  pada  Perusahaan  yang Tercatat  Di  Bursa  Efek  Jakarta. Simposium  Nasional  Akuntansi VIII.
Suhardjanto,  D.,  Permatasari,  D.  N., 2010. Pengaruh Corporate
Governance,  Etnis,  dan  Latar Belakang  Pendidikan  Terhadap Environmental  Reporting  Index. Vol. 13. No. 1:63-77.
Suhardjanto,  D.,  Miranti,  L.,  2009.
Praktik Penerapan Indonesian Environmental  Disclousure:Studi Empiris  pada  Perusahaan  Listing di BEI. Jurnal Bisnis dan
Ekonomi. Vol. 14. No. 2:151-164.
Suhardjanto,  D.,  2008.  Environmental Reporting  Practices:  an  Evidence From Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 8 (1):33-46
Sekaran, Uma. (2003). Research Methods For  Business (4th  ed.).  New York: John Wiley & Sons, Inc
Sun,  N.,  A.  Salama,  K.  Hussainey,  M.
Habbash, 2010. Corporate Environmental Disclosure, Corporate Governance and Earnings Management . Forthcoming, Managerial Auditing Journal. Suratno  I,  Darsono,  Mutmainah  S, Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental  Disclosure dan
Economic  Performance ,  SNA  9
Padang, 23-26 Agustus 2006
Surya,  I.  dan  I.  Yustiavanda.  2006.
Penerapan Good Corporate Governance:  Mengesampingkan Hak-Hak Istimewa Demi Kelangsungan  Usaha,  Jakarta: Prenada Media Group.
Suwardjono.  2005.  Teori  Akuntansi:
Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Yogyakarta: BPFE.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  No. 44  Tahun  2007  tentang  Perseroan Terbatas.
www.idx.co.id www. benefita.com