DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 18 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Praktik Toeslag Jelang Hari Raya oleh Perusahaan Otobus
Andri Maulana Adenin Lubis 1 , Andryan 2
1 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, andrimaulana686@gmail.com 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia, andryan@umsu.ac.id
Corresponding Author: andrimaulana686@gmail.com
Abstract: "Consumer Protection is all efforts that ensure legal certainty to provide protection to consumers," states Article 1 Point 1 of the Consumer Protection Law. The legal protection that  consumers  receive  in  their  attempts  to  meet  their  needs  from  items  that  affect  them directly  is  referred  to  as  consumer  protection.  The  term  "consumer  protection"  refers  to  a wide  range  of  topics,  including  the  safeguarding  of  goods  and  services  from  the  various stages  of  their  acquisition  to  the  end  uses.  "Consumer  Protection  is  all  efforts  that  ensure legal certainty to provide protection to consumers," states Article 1 Point 1 of the Consumer Protection Law.  The legal  protection that consumers  receive in  their attempts to  meet  their needs from items that affect them directly is referred to as consumer protection. The purpose of this study is to determine whether legal safeguards are available to consumers against the practice of extra charges (Toeslag) used by the bus company in the run-up to the holidays.
Keyword: Protection, Consumer, Business, Transportation.
Abstrak: "Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen,"  demikian  bunyi  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  hukum  yang  diterima  konsumen dalam  usahanya  memenuhi  kebutuhannya  dari  barang-barang  yang  mempengaruhi  dirinya secara  langsung  disebut  sebagai  perlindungan  konsumen.  Istilah  "perlindungan  konsumen" mengacu pada berbagai topik yang luas, termasuk perlindungan barang dan jasa dari berbagai tahap  perolehan  hingga  penggunaan  akhir.  "Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen," demikian  bunyi  Pasal  1  angka  1  UU  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  hukum  yang diterima konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari barang-barang yang mempengaruhi dirinya secara langsung disebut sebagai perlindungan konsumen. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  perlindungan  hukum  yang  tersedia  bagi konsumen  terhadap  praktik  biaya  tambahan  (Toeslag)  yang  digunakan  oleh  perusahaan otobus menjelang hari raya.
Kata Kunci: Terdiri Perlindungan, Konsumen, Bisnis, Transportasi.

## PENDAHULUAN
Bagi  masyarakat  Indonesia,  transportasi  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan dari  kehidupan  sehari-hari.  Letak  geografis  Indonesia  yang  terdiri  dari  ratusan  pulau  besar dan kecil merupakan salah satu alasan mengapa transportasi sangat penting bagi masyarakat yang  tinggal  di  sana.  Perairan:  sebagian  besar  berupa  laut,  sungai,  dan  danau  yang memungkinkan  untuk  melakukan  perjalanan  ke  seluruh  Indonesia  melalui  darat,  laut,  atau udara.  Kebutuhan  akan  transportasi  yang  nyaman,  aman,  dan  efisien  yang  memfasilitasi pelaksanaan  pembangunan  melalui  penyebaran  kebutuhan  pembangunan  serta  pemerataan pembangunan dan distribusi sama pentingnya dengan kebutuhan akan transportasi hasil-hasil pembangunan  di  berbagai  bidang,  seperti  sektor  industri,  perdagangan,  pariwisata,  dan pendidikan, ke setiap wilayah di  negara ini, sehingga mendorong hubungan antara kota dan kota.  Ketersediaan  transportasi  tidak  hanya  mendorong  ketersediaan  lapangan  kerja,  tetapi juga  pertumbuhan  dan  kemajuan  keahlian  dan  kemampuan  masyarakat,  serta  kemampuan untuk berpikir pada tingkat yang lebih tinggi (Renaldi, 2022).
Secara  umum,  transportasi  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap pembangunan  non-ekonomi  dan  ekonomi.  Tujuan  ekonomi  termasuk  meningkatkan pendapatan  negara,  memajukan  industri,  dan  membangun  serta  melestarikan  jumlah kesempatan kerja bagi penduduk lokal. Di samping tujuan ekonomi tersebut, terdapat tujuan non-ekonomi,  seperti  memperkuat  keamanan  dan  pertahanan  nasional  serta  menjaga integritas  bangsa.  Kepentingan  masyarakat  sebagai  pengguna  jasa  transportasi  harus mendapat  prioritas  dan  penanganan  yang  optimal  dari  pemerintah  dan  penyedia  jasa transportasi,  mengingat  peran  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  sangat  besar  dan  strategis dalam mengendalikan hajat hidup orang banyak. Selain itu, perlu adanya kejelasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi.
Dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terintegrasi dengan  baik,  penyelenggaraan  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  juga  harus  dilakukan  secara terus menerus dan ditingkatkan agar dapat melayani masyarakat secara lebih luas dan efisien. Hal  ini  perlu  memperhatikan  kepentingan  umum,  kemampuan  masyarakat,  kelestarian lingkungan,  dan  ketertiban  umum  (Surur  et  al.,  2023).  Penyelenggaraan  lalu  lintas  dan transportasi  jalan  juga  harus  terus  dilakukan  dan  ditingkatkan  agar  dapat  melayani masyarakat secara lebih efektif dan luas, serta menciptakan sistem transportasi nasional yang dapat diandalkan dan terintegrasi dengan baik. Kepentingan umum, kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, dan ketertiban umum harus menjadi pertimbangan:
1. UU No 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian
2. UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan
3. UU No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan
4. UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
Landasan  normatif  untuk  pengoperasian  sistem  transportasi  di  Indonesia  adalah keberadaan  dan  keefektifan  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Tujuan  tersebut diuraikan  dalam  UU  No.  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Pasal  3, yang  berbunyi  sebagai  berikut:  “Dalam  rangka  mendukung  perekonomian  nasional, memajukan  kesejahteraan  umum,  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  bangsa,  serta menjaga  martabat  bangsa,  dan  terwujudnya  etika  berlalu  lintas  dan  budaya  bangsa, penegakan  hukum,  serta  kepastian  hukum  bagi  masyarakat,  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan diselenggarakan  dengan  sasaran  terwujudnya  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  aman, selamat, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain” (Yamin, 2020).
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, misalnya, menyatakan bahwa: "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya  kepastian  hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen."  Perlindungan
hukum  ini  meluas  kepada  masyarakat  umum  sebagai  pengguna  atau  konsumen  jasa transportasi.  Ada  dua  pihak  yang  terlibat  dalam  penyelenggaraan  pengangkutan,  atau transportasi  pada  umumnya:  pengirim,  atau  penumpang,  dan  pengangkut.  Dalam  hal  ini, pengirim  atau  penumpang  adalah  pengguna  atau  konsumen  jasa  pengangkutan  yang ditawarkan  oleh  perusahaan  pengangkutan,  artinya  pengangkut  menawarkan  jasa pengangkutan untuk mereka.
Hal  ini  sejalan  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  2  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen,  yang  mengatur  tentang  perlindungan  konsumen.  Di  sana disebutkan  bahwa  konsumen  adalah  setiap  orang  pemakai  barang  atau  jasa  yang  tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup  lain  dan  tidak  untuk  diperdagangkan.  Tidak  hanya  perlindungan  konsumen  saja  yang menjadi  perhatian,  yaitu  pemenuhan  hak-hak  dan  kewajiban  penumpang  sebagai  konsumen jasa  transportasi  tetapi  juga  pemenuhan  hak  dan  kewajiban  oleh  perusahaan transportasi/penyedia jasa transportasi juga harus mendapatkan perlindungan hukum  (Suradi Geistiar Yoga Pratama*, 2019).
Kapasitas transportasi darat berbasis jalan raya untuk menyediakan layanan dari pintu ke pintu memberikan keunggulan dibandingkan moda transportasi lainnya. Transportasi darat berbasis  jalan  raya  juga  dapat  dianggap  sebagai  "pengumpan"  atau  "feeder"  bagi  moda transportasi  lainnya,  yaitu  sebagai  penghubung  pertama  dan  terakhir  dalam  keseluruhan sistem transportasi.  Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan  mewajibkan  pemerintah  untuk  menyediakan  sarana,  prasarana,  dan  manajemen transportasi  yang baik dalam rangka menyelenggarakan sistem transportasi  yang efisien dan efektif dengan tetap memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat sebagai konsumen transportasi. Ketersediaan dan pengoperasian yang optimal dari infrastruktur yang memadai, termasuk  tempat  parkir,  terminal,  stasiun  pengujian  kendaraan  bermotor,  fasilitas  yang mudah  diakses,  dan  sebagainya,  dapat  berdampak  langsung  pada  layanan  yang  ditawarkan oleh  penyedia  layanan  transportasi  umum.  Meskipun  terdapat  peraturan  dan  regulasi  yang menjamin  keselamatan  konsumen  dalam  transportasi  darat,  kegiatan  penipuan  dan pelanggaran  lainnya  masih  terjadi  di  industri  ini,  yang  sering  kali  merugikan  pelanggan. Selain masalah kenaikan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan dan kelalaian penumpang, klausul standar yang terkadang hanya menguntungkan salah satu pihak (biasanya yang lebih menguntungkan pelaku usaha) dan menciptakan ketidakseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen  (Putra et  al.,  2020). The reason it is  considered  "standard" is  because neither the clause nor the agreement may  be negotiated or bargained for by the other party. This  is  the context  in  which  the  author's  curiosity  about  the  legal  safeguards  available  to  customers against  the  bus  company's  practice  of  imposing  extra  fees  (Toeslag)  in  advance  of  the holidays  led  to  the  creation  of  the  title.  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Terhadap Praktik Toeslag Jelang Hari Raya Oleh Perusahaan Otobus“.

## METODE
Metode  yuridis  normatif diterapkan dalam penelitian ini. Penelitian terhadap norma- norma  hukum  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  masyarakat  dikenal  sebagai penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  juga  meneliti  bagaimana  peraturan-peraturan disinkronkan  satu  sama  lain  secara  hirarkis.  Penelitian  ini  menggunakan  metodologi penelitian analitis untuk mengungkap ide-ide hukum  yang berkaitan dengan pokok bahasan, termasuk undang-undang yang berkaitan dengan transportasi dan peraturan lainnya.
Untuk mempermudah penelitian, penelitian kualitatif melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: a. Tahapan orientasi atau penelitian, b. reduksi atau fokus, c. seleksi, d. analisis, dan kesimpulan  yang  disusun  berdasarkan  urutan  kepentingannya,  Tahap  e.  dari  analisis:  tahap
kesimpulan.  Analisis  data  kualitatif  metode  Miles  dan  Huberman6  digunakan  dalam penelitian ini, di mana analisis dilakukan pada saat data dikumpulkan. (Muhammad, 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Definisi Perlindungan Konsumen
Kata  "konsumen,"  yang  awalnya  berarti  "setiap  orang  yang  menggunakan  barang," dipinjam  untuk  membentuk  frasa  "konsumen."  Menurut  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia, konsumen  adalah  orang  yang  menggunakan  barang-barang  industri,  makanan,  dan  barang- barang  lainnya,  sebagai  lawan  dari  produsen.  Berdasarkan  interpretasi  ini,  dapat  dikatakan bahwa  konsumen  adalah  setiap  individu  yang  menggunakan  komoditas  atau  layanan  yang dibuat oleh produsen untuk kebutuhan sehari-hari.
"Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen,"  demikian  bunyi  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  hukum  yang  diterima  konsumen dalam  usahanya  memenuhi  kebutuhannya  dari  barang-barang  yang  mempengaruhi  dirinya secara  langsung  disebut  sebagai  perlindungan  konsumen.  Istilah  "perlindungan  konsumen" mengacu pada berbagai topik yang luas, termasuk perlindungan barang dan jasa dari berbagai tahap perolehan hingga penggunaan akhir.
Dari  beberapa  penjelasan  mengenai  konsumen  dan  perlindungan  konsumen  di  atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala tindakan yang dilakukan atas nama  konsumen  untuk  menjamin  dan  menegakkan  hak-hak  hukumnya  dalam  upaya memenuhi  kebutuhannya  dan  memastikan  bahwa  pelaku  usaha  menjalankan  usahanya dengan benar. Dengan kata lain, hukum perlindungan konsumen berfungsi sebagai pengaman hukum  untuk  berbagai  kegiatan  sehari-hari  yang  melibatkan  pelaku  usaha  (Sugistiyoko, 2019).

## Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  Pasal  2,  terdapat  lima  konsep  dasar  perlindungan  konsumen,  yaitu:  manfaat, keadilan,  keseimbangan,  keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  serta  kepastian  hukum. Penjelasan Pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Tujuan  dari  asas  manfaat  adalah  menghendaki  agar  setiap  upaya  yang  dilakukan  untuk menyelenggarakan  perlindungan  konsumen  harus  memaksimalkan  manfaat  bagi kepentingan pelaku usaha dan konsumen pada umumnya.
2. Tujuan  dari  asas  keadilan  adalah  agar  setiap  orang  dapat  berpartisipasi  semaksimal mungkin  dan  memberikan  kesempatan  kepada  pelaku  usaha  dan  konsumen  untuk memenuhi komitmen dan menuntut haknya secara adil.
3. Menurut  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen,  konsep  keseimbangan  bertujuan  untuk  memberikan  keseimbangan  materiil maupun spiritual antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah.
4. Tujuan  dari  prinsip  keamanan  dan  keselamatan  konsumen  adalah  untuk  memastikan bahwa konsumen terjamin keamanan dan keselamatannya ketika menggunakan barang dan jasa yang mereka konsumsi.
5. Asas  kepastian  hukum  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  konsumen  dan  pelaku  usaha mematuhi hukum dan mendapatkan keadilan ketika perlindungan konsumen dipraktikkan. Negara memberikan kepastian hukum.
Jika  dianalisis  secara  komprehensif,  kelima  prinsip  tersebut  di  atas  dapat  dibagi  ke dalam  tiga  kategori  utama.  Hal  ini,  menurut  Radbruch,  dapat  disamakan  dengan  prinsip- prinsip hukum dan dapat disebut sebagai tiga gagasan hukum inti atau tiga nilai hukum dasar.
Ketiga prinsip tersebut adalah: Konsep kemanfaatan, yang menggabungkan perlindungan dan keamanan  konsumen.  Prinsip  keadilan,  yang  menggabungkan  konsep  keseimbangan.  Asas kepastian hukum
Sebagai  sebuah  prinsip  hukum,  maka  prinsip  ini  harus  menjadi  yang  pertama  kali dipertimbangkan  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  gerakan  perlindungan  konsumen ketika  mengatur  peraturan  perundang-undangan  dan  bertukar  informasi  tentangnya  (Denisa, Adinda Putri ; Amirulloh, Muhamad ; Muchtar, 2023).

## Hak dan Kewajiban Konsumen
Sebagai konsumen, mereka memiliki banyak hak yang harus diperoleh dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai pengguna barang atau jasa. Memahami hak dan tanggung jawab sebagai  konsumen  sangat  penting  untuk  memungkinkan  seseorang  untuk  berperilaku  kritis dan  mandiri-yaitu,  untuk  mengenali  kapan  harus  mengambil  tindakan  yang  dapat membahayakan diri sendiri. Hak-hak konsumen yang disebutkan di atas dapat dikategorikan secara  luas  ke  dalam  tiga  bagian,  yang  bersama-sama  membentuk  prinsip-prinsip  dasar perlindungan konsumen:
1) Hak  yang  dimaksudkan  untuk  melindungi  nasabah  dari  kerugian  finansial,  termasuk kerugian harta benda dan kerugian pribadi.
2) Hak untuk membeli produk dan layanan dengan biaya yang wajar.
3) Hak untuk mendapatkan penyelesaian masalah yang dihadapi dengan baik.
Demi  perlindungan  dan  keselamatan  mereka  sendiri,  konsumen  diharuskan  untuk membaca dan mematuhi pedoman penggunaan barang dan jasa. Namun, jika produsen gagal menggunakan metode yang masuk akal dan efektif untuk mengkomunikasikan prosedur dan peringatan, sehingga menyebabkan konsumen mengabaikannya, produsen akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh konsumen.
Banyak variabel yang berkontribusi terhadap memburuknya posisi konsumen. Seperti yang  dilaporkan  oleh  N.H.T.  Siahaan,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  (BPHN) menemukan bahwa ada lima unsur yang melemahkan konsumen:
1. Betapa sedikitnya konsumen yang tahu tentang hak-hak mereka.
2. Karena  sebagian  orang  tidak  mengetahui  hak-hak  mereka  dan  ke  mana  mereka  harus mengadu  jika  mereka  mengalami  masalah  atau  barang  atau  jasa  di  bawah  standar,  maka "masyarakat konsumen" belum terkondisikan.
3. Masyarakat konsumen tidak cenderung untuk menuntut hak-haknya karena mereka belum dikondisikan untuk melakukannya.
4. Sistem hukum berbelit-belit dan memakan waktu lama.
5. Konsumen tidak pernah berada dalam posisi yang kuat.
Dari  kelima  variabel  di  atas,  terlihat  jelas  bahwa  kesadaran  akan  perlindungan konsumen  merupakan  variabel  yang  paling  penting.  Agar  kejadian  yang  merugikan konsumen tidak terulang kembali, maka diharapkan konsumen dapat menjadi konsumen yang mandiri,  yaitu  konsumen  yang  sadar  dan  mampu  mempertahankan  hak-haknya  (Setiawan, 2019).

## Pembahasan
Mekanisme  Perlindungan  Hukum  Yang  Dapat  Diberikan  Kepada  Konsumen  Dalam Menghadapi  Praktik  Penambahan  Biaya  (Toeslag)  Yang  Dilakukan  Oleh  Perusahaan Otobus
Ketentuan  Pasal  4  huruf  (a),  (h),  dan  (i),  serta  ketentuan  Pasal  7  huruf  (f)  dan  (g), dapat  dijadikan  dasar  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pengguna  jasa  angkutan  umum bus.  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak  mengatur secara rinci mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna jasa tersebut.
Pertama,  hak  konsumen  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam mengkonsumsi  produk  dan  jasa  diatur  dalam  Pasal  4  huruf  (a).  Dalam  rangka  menjaga keamanan  dan  keselamatan  konsumen,  PO.  Sahabat  selalu  melakukan  perawatan  berkala pada  mobil  baik  sebelum  maupun  sesudah  dikendarai.  Untuk  menjamin  keamanan  dan keselamatan  pengguna  jasa  di  PO.  Bhineka,  surat-surat  kendaraan  seperti  SIM,  izin  trayek, dan  STNK  akan  diperiksa  dan  dilakukan  perawatan  atau  servis  sebelum  kendaraan beroperasi.  Karena  PO.  Sahabat  menawarkan  fasilitas  tambahan  seperti  TV,  musik,  kamar kecil  yang  memadai,  dan  tempat  duduk  yang  cukup  besar  yang  dapat  mengakomodasi kenyamanan  pelanggan,  layanan  transportasi  mereka  memadai.  Selain  itu,  layanan  PO. Bhineka  juga  memiliki  layanan  yang  memadai.  PO.  Sahabat  dan  PO.  Bhineka  telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (a) (Balqis, 2021).
Kedua,  hak  konsumen  untuk  mendapatkan  penggantian,  kompensasi,  dan  ganti  rugi yang  pada  intinya  tertuang  dalam  Pasal  4  Huruf  (h)  dan  Pasal  7  Huruf  (f)  dan  (g).  Dalam rangka  melindungi  hak-hak  konsumen,  PO.  Sahabat  wajib  menanggung  biaya  perawatan korban  sesuai  dengan  ketentuan  Jasa  Raharja  apabila  terjadi  kecelakaan  lalu  lintas.  Dalam perjanjian pengangkutan penumpang PO. Bhineka PO. Bhineka akan memberikan kontribusi terhadap  biaya  perawatan  dan  pengobatan  korban  selain  yang  diberikan  oleh  Jasa  Raharja untuk  menjaga  hak-hak  konsumen.  Jika  perusahaan  harus  membatalkan,  harga  tiket  akan dikembalikan  sepenuhnya.  Selain  itu,  pembatalan  yang  disebabkan  oleh  permintaan pelanggan juga akan mendapatkan pengembalian dana. Sesuai dengan Pasal 4 huruf (h) dan Pasal  7  huruf  (f)  dan  (g)  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  hal  ini  menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi hak-hak konsumen (Jannah, 2019).
Ketiga,  hak-hak  yang  telah  diatur  dalam  pasal-pasal  dalam  peraturan  perundang- undangan lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (i). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari pasal  ini adalah untuk mengisi kekosongan  yang ditinggalkan oleh undang-undang lain yang mengatur dan melindungi konsumen.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menguraikan tanggung jawab dan hak-hak pelaku  usaha  di  samping  hak-hak  konsumen.  Untuk  mendorong  kenyamanan  dalam bertransaksi,  hal  ini  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  lebih  lanjut  hak  dan  tanggung  jawab masing-masing  pihak  yang  terlibat  dengan  pihak  lain.  Menurut  Pasal  6  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak-hak sebagai berikut:
1. Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai  nilai  tukar dan kondisi serta nilai barang dan jasa yang dipertukarkan;
2. Hak untuk  melakukan pembelaan diri sepatutnya di  dalam penyelesaian  hukum  sengketa konsumen;
3. Hak untuk  melakukan pembelaan diri sepatutnya di  dalam penyelesaian  hukum  sengketa konsumen;
4. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  barang  dan/atau jasa yang diperdagangkan tidak menimbulkan kerugian pada konsumen;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
Pada kenyataannya, hak-hak pelaku usaha yang dirujuk dalam huruf b, c, dan d lebih terkait erat dengan perwakilan pemerintah dan pengadilan atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  yang bertanggung jawab untuk  menyelesaikan sengketa. Hak-hak ini diharapkan dapat  mencegah  hukum  perlindungan  konsumen  yang  terlalu  ketat  dan  mengabaikan kepentingan pelaku usaha.
Sementara itu, Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:
1. Bertindak dengan itikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
2. Memberikan  informasi  yang  akurat,  transparan,  dan  jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan jasa.
3. Memperlakukan pelanggan secara adil dan jujur serta tidak diskriminatif.
4. Menjamin  mutu  barang  dan  jasa  yang  diproduksi  dan  diperdagangkan  berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
5. Memberi  kesempatan  kepada  pelanggan  untuk  mencoba  dan  menguji  barang  dan  jasa tertentu;  dan  memberikan  jaminan  dan  garansi  atas  barang  yang  dibuat  dan diperdagangkan.
6. Membayar  ganti  rugi,  kompensasi,  dan  penggantian  atas  kerugian  yang  diakibatkan  oleh penggunaan, konsumsi, dan pemanfaatan komoditas dan jasa yang diperdagangkan.
7. Membayar ganti rugi, meminta ganti rugi, dan mengganti produk dan jasa yang hilang atau rusak sesuai dengan ketentuan kontrak.
Karena  pelaku  usaha  diharuskan  untuk  beroperasi  dengan  itikad  baik  sejak  barang dirancang  hingga  tahap  transaksi,  itikad  baik  diberikan  bobot  tambahan  dalam  UUPK. Konsumen,  di  sisi  lain,  hanya  dituntut  untuk  bertindak  secara  terhormat  ketika  melakukan pembelian barang dan jasa. Hal  ini tidak diragukan lagi  karena konsumen dapat  mengalami kerugian  bahkan  selama  proses  desain  produk,  sedangkan  konsumen  hanya  berpotensi merugikan produsen ketika melakukan interaksi dengan mereka (Polii, 2021).

## Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  melarang  pelaku  usaha  untuk  melakukan sejumlah perilaku. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dari berbagai dampak yang tidak  menguntungkan  ketika  menggunakan  produk  dan  layanan.  Pasal  8  hingga  17  UU Perlindungan  Konsumen  mencantumkan  perilaku  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha.  Berikut ini  adalah  perilaku  yang  dilarang:  Pertama,  pelaku  usaha  berdasarkan  Pasal  8  dilarang memproduksi  dan  memperdagangkan  produk  atau  jasa  yang  tidak  memenuhi  standar  yang dipersyaratkan  dan  persyaratan  hukum  yang  berlaku;  tidak  memasang  label;  menyediakan produk atau jasa yang tidak memenuhi mutu, komposisi, jaminan, atau takaran sebagaimana yang dijanjikan atau dinyatakan dalam label; tidak memberikan informasi penggunaan dalam bahasa  Indonesia;  dan  memperdagangkan  barang  yang  rusak,  cacat,  atau  bekas  pakai  yang tercemar.  Ketika  menyediakan  suatu  barang  atau  jasa,  produsen  diwajibkan  untuk menyediakan petunjuk penggunaan atau informasi dalam bahasa Indonesia. Selain itu, untuk dapat  mengklaim  bahwa  produk  tersebut  memenuhi  standar  kualitas-yaitu  telah terstandardisasi-pelaku usaha juga harus memproduksi barang tersebut dengan menggunakan bahan berkualitas tinggi dan mengikuti pedoman produksi yang berlaku (Lauwtania, 2021).
Tujuan standardisasi adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen, memastikan  kualitas  produk,  meningkatkan  produktivitas  dan  efisiensi  perusahaan,  dan mendorong  persaingan  perdagangan  yang  adil  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  yang cepat. Contohnya adalah penggunaan label SNI pada barang-barang seperti peralatan makan dan  minum,  elektronik,  tabung  gas,  ban,  dan  helm;  label  BPOM  pada  produk  makanan, minuman,  dan  kosmetik  yang  bebas  dari  bahan  berbahaya;  dan  label  "halal"  LPPOM  MUI pada  produk  yang  memenuhi  standar  halal.  Seperti  halnya  dengan  pelaku  usaha  yang menyediakan  jasa,  pelaku  usaha  tersebut  diwajibkan  untuk  memberikan  standar  pelayanan minimum.  Sebagai  contoh,  Peraturan  Menteri  Perhubungan  Republik  Indonesia  Nomor  PM 29  Tahun  2015  mengatur  tentang  standar  pelayanan  minimal  angkutan  orang  dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek yang harus dipenuhi oleh perusahaan angkutan umum.
Kedua,  membuat,  menawarkan,  memasarkan,  dan  membuat  pernyataan  yang  tidak benar  mengenai  barang  atau  jasa  yang  diperdagangkan  kepada  pelanggan  adalah  hal  yang dilarang  bagi  para  pelaku  usaha  berdasarkan  Pasal  9  dan  10.  Dalam  hal  pemasaran,  pelaku usaha harus jujur, baik melalui iklan, promosi, maupun penawaran. Oleh karena itu, dilarang membuat pernyataan palsu atau mengindikasikan bahwa produk tersedia dengan harga diskon
atau harga khusus. Selain itu, membuat klaim palsu tentang gaya, mode, atau standar kualitas produk-misalnya,  mengatakan  bahwa  produk  tersebut  memenuhi  standar  internasional  yang diakui  oleh  ISO  9000-adalah  tindakan  yang  tidak  jujur.  Selain  itu,  pelaku  usaha  tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang menghina produk atau layanan lain, membuat janji yang tidak jelas, atau meremehkan produk atau layanan tersebut (Hasbi Muhammad*, Suradi, 2019).
Ketiga,  pelaku  usaha  dilarang  oleh  Pasal  12  untuk  menawarkan,  mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam jangka waktu dan  jumlah  tertentu  jika  mereka  tidak  berniat  untuk  menindaklanjuti  penawaran,  promosi, atau iklan tersebut dalam jangka waktu dan jumlah tersebut. Selain itu, pelaku usaha dilarang untuk  menyediakan  barang  atau  jasa  dengan  memberikan  janji  palsu  berupa  hadiah  gratis yang  tidak  akan  mereka  penuhi  atau  tidak  dapat  mereka  penuhi.  Selain  itu,  sebagaimana dinyatakan  dalam  Pasal  13,  pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  atau mengiklankan  obat,  obat  tradisional,  suplemen  makanan,  alat  kesehatan,  atau  pelayanan kesehatan  dengan  cara  menawarkan  hadiah  sebagai  imbalan  atas  barang  dan  jasa  yang ditawarkan.
Keempat,  pelaku  usaha  dilarang  mengelabui  atau  menyesatkan  konsumen  dalam penjualan yang dilakukan dengan cara obral atau lelang, seperti yang tercantum dalam Pasal 11.  Hal  ini  tidak  hanya  mencakup  cara-cara  yang  telah  disebutkan  pada  pasal-pasal sebelumnya  mengenai  penjualan  biasa,  tetapi  juga  menaikkan  harga  sebelum  penjualan  dan tidak menyediakan barang atau jasa dalam jumlah yang cukup dengan maksud untuk menjual barang  atau  jasa  lainnya.  Selain  itu,  seperti  yang  dinyatakan  dalam  Pasal  15,  pelaku  usaha tidak  diperbolehkan  untuk  menyediakan  barang  atau  jasa  kepada  konsumen  dengan  cara kekerasan atau taktik lain yang dapat membahayakan kesehatan fisik atau mental konsumen.
Kelima,  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  16,  pelaku  usaha  yang  menerima pesanan  dilarang  ingkar  janji  atas  kesepakatan  waktu  penyelesaian  dan  pelayanan  atau prestasi.  Begitu  pula  dengan  Pasal  14,  pelaku  usaha  yang  menawarkan  barang  atau  jasa dengan  janji  pemberian  hadiah  melalui  undian  dilarang  menyesatkan  atau  mengelabui konsumen dengan cara, antara lain, tidak mencairkan hadiah sesuai waktu yang dijadwalkan atau mengumumkan hasil undian di luar media.
Larangan terakhir dapat ditemukan di Pasal 17, yang mencakup semua larangan yang telah  disebutkan  sebelumnya,  termasuk  larangan  untuk  menyesatkan  konsumen  dan memberikan  informasi  yang  tidak  benar.  Yang  perlu  dicatat  adalah  bahwa  bagian  ini ditujukan khusus untuk perusahaan periklanan.
Selain  diatur  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  Persatuan  Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) telah menetapkan aturan untuk industri periklanan yang dikenal sebagai  Etika  Pariwara  Indonesia  (EPI).  Di  antara  aturan-aturan  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Iklan  tidak  boleh  mengandung  pengkodean  yang  dapat  menimbulkan  interpretasi  yang berbeda  dari  yang  dimaksudkan  oleh  pembuat  pesan  iklan;  sebaliknya,  iklan  harus disajikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh audiens yang ditargetkan.
2. Istilah-istilah superlatif seperti "paling", "nomor satu", "top", atau kata-kata yang diawali dengan "ter" atau yang memiliki makna serupa tidak boleh digunakan dalam iklan kecuali jika  digunakan  untuk  menggambarkan  keunggulannya  secara  tegas  dan  dapat  didukung oleh dokumen resmi atau sumber yang dapat dipercaya.
3. Jika  konsumen  diharuskan  membayar  biaya  tambahan,  iklan  yang  menyertakan  frasa "gratis" atau istilah serupa dapat dihapus.
Selain  mendorong  persaingan  profesional  di  antara  perusahaan  periklanan,  standar EPI  juga  bertujuan  untuk  melindungi  konsumen.  Iklan  Ajinomoto  tahun  2001,  yang mengklaim  sebagai  produk  halal  namun  sebenarnya  haram,  adalah  salah  satu  iklan  yang
melanggar kode etik. Hal ini sangat berbahaya bagi konsumen Indonesia, yang sebagian besar adalah Muslim (Amellya et al., 2021).

## Sanksi Pelanggaran Hak Konsumen
Perusahaan  yang  melanggar  hak-hak  konsumen  akan  menghadapi  konsekuensi. Dalam UU Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen dapat dikenakan  dua  jenis  sanksi:  sanksi  administratif  dan  sanksi  pidana.  Pelaku  usaha  yang melanggar kewajiban ganti rugi yang diuraikan dalam Pasal 19 ayat 2 dan 3, Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif, yang meliputi penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000.
Sedangkan sanksi pidana, dapat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu sebagai berikut: 1. Sanksi kurungan
a. Pelaku  usaha  yang  melanggar  pasal  8,  pasal  9,  pasal  10,  pasal  13  ayat  (2),  pasal  15, pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, dan e, serta pasal 18 diancam hukuman maksimal lima tahun penjara atau denda Rp 2.000.000.000.
b. Bagi  pelaku  usaha  yang  melanggar  pasal  11,  12,  13,  ayat  (1),  14,  16,  dan  17  ayat  (1) huruf d dan f diancam pidana penjara dua tahun atau denda Rp 500.000.000.
2. Jika  konsumen  menderita  penyakit,  kerusakan,  kematian,  atau  ketidakmampuan  yang signifikan,  maka  dapat  dikenakan  sanksi  pidana  lebih  lanjut  yang  berlaku  di  luar  UU Perlindungan Konsumen (Pasal 62 ayat 3).
3. Sanksi pidana tambahan: Pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  dapat  dikenai  sanksi  pidana  tambahan,  sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hukuman tersebut antara lain: perampasan  barang  tertentu;  pengumuman  putusan  hakim;  pembayaran  ganti  rugi; pencabutan izin usaha; larangan memperdagangkan barang dan jasa; penarikan barang dan jasa dari peredaran; dan pengumuman hasil pengawasan.
Karena  pelaku  usaha  dapat  dikenai  sanksi  administratif  maupun  pidana  atas tindakannya,  maka  ketentuan  sanksi  terhadap  pelaku  usaha  yang  melanggar  hak-hak konsumen  di  atas  dapat  digunakan  sebagai  alat  untuk  mengendalikan  tindakannya  ketika bertindak  sewenang-wenang  terhadap  konsumen.  Pembatasan-pembatasan  tersebut  di  atas diharapkan  dapat  diberlakukan  semaksimal  mungkin  untuk  menghentikan  pelaku  usaha bertindak dengan cara yang merugikan konsumen.

## KESIMPULAN
Temuan  investigasi  dan  analisis  penelitian  ini  mengarah  pada  kesimpulan  bahwa meskipun  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  tidak mengatur  secara  rinci  mengenai  perlindungan  konsumen  bagi  mereka  yang  menggunakan jasa  transportasi  umum  bus,  namun  ketentuan  Pasal  4  huruf  (a),  (h),  dan  (i),  serta  Pasal  7 huruf  (f)  dan  (g),  dapat  menjadi  dasar  perlindungan  hukum  bagi  konsumen.  Pertama,  hak konsumen  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan  dalam  mengkonsumsi  barang  dan jasa diatur dalam Pasal 4 huruf (a). Kedua, pada huruf (f) dan (g) Pasal 7 dan Pasal 4 huruf (h)  yang  pada  intinya  menyatakan  hak  konsumen  untuk  mendapatkan  penggantian, kompensasi,  dan  ganti  rugi.  Ketiga,  hak-hak  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan lainnya yang terdapat dalam Pasal 4 huruf (i).
"Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberi  perlindungan  kepada  konsumen,"  demikian  bunyi  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  hukum  yang  diterima  konsumen dalam  upaya  mereka  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka  dari  barang-barang  yang mempengaruhi  mereka  secara  langsung  disebut  sebagai  perlindungan  konsumen.  Istilah "perlindungan  konsumen"  mengacu  pada  berbagai  topik  yang  luas,  termasuk  perlindungan
barang  dan  jasa  dari  berbagai  tahap  perolehan  hingga  penggunaan  akhir.  Berdasarkan penjelasan di  atas mengenai konsumen dan perlindungan konsumen, dapat dikatakan bahwa hukum  perlindungan  konsumen  berfungsi  sebagai  kerangka  hukum  untuk  berbagai  kegiatan sehari-hari  yang  melibatkan  pelaku  usaha.  Perlindungan  konsumen  mencakup  segala  upaya yang  dilakukan  atas  nama  konsumen  untuk  menjamin  dan  menjaga  hak-hak  mereka  dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memastikan operasi yang tepat.

## REFERENSI
Amellya,  V.  R.,  Setyowati,  R.,  &  Sukma,  N.  M.  (2021).  Perlindungan  Pelaku  Usaha  Jasa Transportasi  Setelah  Larangan  Mudik  2021  Karena  Covid-19. Notarius , 14 (2),  643– 657. https://doi.org/10.14710/nts.v14i2.43793
Balqis,  C.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Penumpang  Bus  Tanpa  Tiket  Apabila Terjadi  Kecelakaan  Atau  Kerugian. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang  Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unversitas Syiah Kuala , 5 (4), 874–881.
Denisa,  Adinda  Putri ;  Amirulloh,  Muhamad ;  Muchtar,  H.  N.  (2023).  Sertifikat  keandalan privasi  sebagai  salah  satu  bentuk  pelindungan  konsumen  di  bidang  informasi  dan transaksi  elektronik. Jurnal  Rechtsvinding  Media  Pembianaan  Hukum  Nasional , 12 (2), 167–184.
Hasbi  Muhammad*,  Suradi,  R.  N.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Pengguna Jasa Angkutan Umum Bus Dalam Pengangkutan Orang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Pada P. Diponegoro Law Review , 5 (2), 1–13.
Jannah,  R.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  Jasa  Angkutan  Umum  Menurut Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  Dan  Hukum  Islam. Analytical  Biochemistry , 11 (1), 1–5. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-
1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-
7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/0735268
9.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/
Lauwtania, F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Perkeretaapian Terkait Dengan  Pelecehan  Seksual  yang  Terjadi  di  Atas  Kereta  Api  Dikaji  Oleh  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen  (Studi  Kasus  PT. Kereta Api Indonesia). Binamulia Hukum , 10 (1), 69–78. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.242
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . 8 (1), 15–35.
Polii, J. L. S. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Jasa Transportasi Online Berbasis Aplikasi. Industry and Higher Education , 3 (1), 1689–1699. http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id /handle/123456789/1288
Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani,  L. P. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen  Khusus  Jasa  Penumpang  Angkutan  Darat. Jurnal  Interpretasi  Hukum , 1 (1), 83–88. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2190.83-88
Renaldi,  M.  (2022).  Pengaruh  Transportasi  Online  Terhadap  Tingkat  Kemaslahatan  Driver
Grab Di Kota Banda Aceh. Science , 7 (1), 1–8.
http://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9701- 9%0Ahttp://link.springer.com/10.1007/s00232-014-9700- x%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jmr.2008.11.017%0Ahttp://linkinghub.elsevier.com/ retrieve/pii/S1090780708003674%0Ahttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1191
Setiawan,  R.  (2019).  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  TRANSPORTASI  OTOBUS:  Studi Yuridis  Kelayakan  Transportasi  Otobus  di  Kota  Surakarta. Jurnal  Jurisprudence , 6 (2), 100. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i2.3007
Sugistiyoko, B. S. E. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Penumpang Angkutan Traspormasi Darat. Yustitiabelen , 2 (1), 22.
Suradi  Geistiar  Yoga  Pratama*,  A.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data  Pribadi Pengguna  Jasa  Transportasi  Online  Dari  Tindakan  Penyalahgunaan  Pihak  Penyedia Jasa  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Diponegoro  Law  Journal , 5 (Vol  5,  No  3  (2016):  Volume  5,  Nomor  3, Tahun 2016), 1–19. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/12128
Surur,  M.,  Hukum,  F.,  Madura,  U.  T.,  Hukum,  F.,  &  Madura,  U.  T.  (2023).  Implementasi Standar  Pelayanan  Minimal  Bus  Antarkota  dan  Antarprovinsi  di  Terminal  Purabaya Tahun 2021. Yustisia Tirtayasa , 3 (1), 18–33.
Yamin,  M.  (2020).  Implementasi  Konsep  Nation  Branding  Anholt  dalam  Penyelenggaraan Asian Games Jakarta-Palembang 2018. Indonesian Journal of International Relations , 4 (2), 114–141. https://doi.org/10.32787/ijir.v4i2.122