PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)

## PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
Anshar, Syawal Abdulajid
Pascasarjana Program Magister Ilmu Universitas Khairun Email: anshar@unkhair.ac.id

## Abstract
This  paper  examines  the  implementation  of  the  fulfillment  of  the  special  rights  of women prisoners under certain conditions, such as menstruation, pregnancy, childbirth or breastfeeding who take the object of study at the Class III Ternate Women's Prison. The research was conducted using empirical legal research type by collecting primary and secondary data with data collection techniques both in field studies and literature studies.  The  results  showed  that  the  fulfillment  of  special  rights  for  women  prisoners had not been implemented properly. This is influenced by several factors, one of which is the absence of legal instruments that can standardize the fulfillment of special rights for women prisoners. So that in the future there is a need for seriousness from the state to compile and enforce these legal instruments so that they can be immediately applied to every women's penitentiary throughout Indonesia.

## Keywords: Special Rights; Women Prisoners

## Abstrak
Tulisan  ini  mengkaji  tentang  pelaksanaan  pemenuhan  hak-hak  khusus  narapidana perempuan  dalam  kondisi-kondisi  tertentu  semisal  sedang  menstruasi,  hamil,  menyusui ataupun  melahirkan  yang  mengambil  objek  studi  pada  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate. Penelitian dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian hukum  empiris  dengan  cara  mengumpulkan  data  primer  dan  sekunder  dengan  teknik pengumpulan  data  baik  itu  secara  studi  lapangan  maupun  studi  kepustakaan.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  pemenuhan  atas  hak-hak  khusus  bagi  narapidana perempuan  belum  diterapkan  secara  baik.  Hal  tersebut  dipengaruhi  adanya  beberapa faktor yang salah satunya ialah belum terdapatnya instrumen hukum yang dapat menjadi standarisasi  pemenuhan  akan  hak-hak  khusus  bagi  narapidana  perempuan.  Sehingga kedepannya  diperlukan  adanya  keseriusan  dari  negara  untuk  menyusun  dan memberlakukan  instrumen  hukum  tersebut  agar  dapat  segera  diterapkan  pada  setiap lembaga pemasyarakatan perempuan di seluruh Indonesia.
Kata Kunci: Hak-hak Khusus; Narapidana Perempuan
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)

## PENDAHULUAN
Warga  negara  yang  sedang  menjalani masa  hukuman atau  biasa  disebut  sebagai narapidana  yang  direnggut  kebebasannya  oleh  negara  atas  dasar  hukum,  merupakan kelompok  yang  rentan  ( vulnerable )  dalam  masyarakat.  Kemungkinan  untuk  menerima resiko  diperlakukan  buruk atau  rentan  diperlakukan  secara  kasar  dan  menerima  kondisi tempat tahanan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, sangat rawan menimpa narapidana di Indonesia, termasuk narapidana perempuan di berbagai lembaga pemasyarakatan  perempuan.  Apalagi  sudah  berkembang  asumsi  dalam  masyarakat, bahwa  orang-orang  yang  sudah  hilang  kemerdekaannya  di  masa  penghukuman  penjara itu memang sudah tidak mempunyai hak apapun. 1
Hampir  seluruh  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  dan  Rumah  Tahanan  Negara (Rutan) di Indonesia saat ini mengalamai kelebihan muatan ( over capacity ). Berdasarkan data Ditjen  PAS kapasitas  Lapas  di  seluruh  Indonesia  sekitar  125  ribu  jiwa,  tapi realisasinya  dihuni  oleh  249  ribu narapidana dan  tahanan.  Artinya  penghuni  Lapas  saat ini  mengalami  kelebihan  199%  dari  kapasitas.  Kalimantan  Timur  merupakan  Kanwil Ditjen PAS dengan kelebihan penghuni Lapas terbesar. Dari kapasitas 2.998 jiwa, Lapas di  wilayah  tersebut  dihuni  11.845  jiwa,  yang  berarti  mengalami  kelebihan  kapasitas sebesar 295%. 2 Pada situasi seperti ini, narapidana perempuan adalah objek yang paling rentan mendapatkan bahaya fisik dan psikis.
Secara umum, narapaidana perempuan mengambil porsi 5% dari seluruh populasi narapidana  di  Indonesia.  Namun  dari  proporsi  ini  cenderung  mengalami  peningkatan sangat  cepat,  khususnya  bagi  negara-negara  dimana  tingkat  kejahatan  penyalahgunaan obat-obatan dan zat terlarang umumnya tinggi. Pada tahun 2005 di seluruh dunia pernah terjadi  bahwa  lebih  dari  setengah  juta  perempuan  dan  anak  putri  ditahan  di  lembaga pemasyarakatan, baik untuk menunggu proses pengadilan atau menjalani hukuman. Tiga kali jumlah ini atau sekitar 1,5 juta orang akan dipenjarakan sepanjang tahun. 3
Salah  satu  dampak  buruk  yang  narapidana  perempuan  bisa  dapatkan  adalah  kondisi kesehatan  yang  memprihatinkan,  dimana  tingkat  kesehatan  narapidana  yang  buruk merupakan  satu  konsekuensi  logis  yang  dapat  dialami  oleh  narapidana  perempuan. Sanitasi  yang  buruk  dan  pola  hidup  yang  jauh  dari  standar  kesehatan  menjadikan narapidana  menjadi  individu  yang  rentan  tertular  berbagai  penyakit,  seperti  penyakit tuberclousis ,  penyakit  kulit  dan  bahkan  penyakit  HIV/AIDS.  Narapidana  perempuan memiliki  akses  yang  lebih  sedikit  terhadap  pelayanan  kesehatan  di  Lapas  bila dibandingkan  dengan  narapidana  laki-laki.  Belum  lagi  bilamana  terdapat  narapidana perempuan  yang  dalam  menjalani  masa  hukumannya  sedang  dalam  kondisi  hamil.
1 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), 1996, Hak-Hak Narapidana , Jakarta: Elsam, hlm. v.
2 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan- kapasitas diakses pada tanggal 23 Februari 2020.
3 Yeni  Handayan,  2012,  “Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Atas  Narapidana  Wanita  di  Lembaga Pemasyarakatan  Wanita  Klas  IIA  Tangerang  Periode  Tahun  2011”, Tesis  Fakultas  Hukum  Universitas Indonesia , Jakarta: FH UI,
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
Tentunya pelayanan kesehatan bagi narapidana perempuan menjadi salah satu hak yang perlu  mendapatkan  perhatian  lebih  bagi  para  pemangku  kebijakan  agar  dalam pemenuhan hak-hak atas narapidana dapat terlaksana dengan baik dan optimal.
Kondisi  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Ternate  yang  menjadi  objek  kajian  dalam penelitian ini merupakan Lapas perempuan satu-satunya yang berada di wilayah hukum Provinsi  Maluku  Utara.  Secara  umum  jumlah  narapidana  perempuan  di  Lapas  tersebut masih belum melampaui batas kapasitas penghuni. Tidak seperti kondisi over capacity di beberapa Lapas yang pada umumnya terjadi di Indonesia.  Permasalahan pada penulisan ini  difokuskan  pada  bagaimana  wujud  pemenuhan  hak-hak  khusus  narapidana perempuan,  dimana  permasalahan  ini  perlu  mendapat  perhatian  sejalan  belum  adanya instrumen  hukum  yang  spresifik  mengatur  hal  itu.  Secara  umum  dalam  perspektif normatif, hak-hak narapidana yang didasarkan atas jenis kelamin pada dasarnya memiliki kesamaan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan.  Namun  begitu,  narapidana  perempuan  mestinya  tetap  memiliki perlakuan  khusus  yang  berbeda  bila  dibandingkan  dengan  narapidana  laki-laki.  Hal  ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti pada  kondisi-kondisi  khusus  semisal  mestruasi,  mengandung  (hamil),  melahirkan ataupun menyusui.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  mengacu  pada  tipe  penelitian  hukum  empiris  melalui  pendekatan social  legal  research. Karakteristik  penelitian  sosial  tentang  hukum  menitikberatkan pada  perilaku  individu  atau  masyarakat  dalam  kaitannya  dengan  berjalan  efektif  atau tidaknya  suatu  aturan  hukum  yang  berlaku. 4 Pendekatan  penelitian  hukum  empiris  pun berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. 5
Data  yang  diperoleh  melalui  studi  dokumentasi,  penyebaran  angket,  dan wawancara.  Informan  dalam  penelitian  ini  adalah  warga  binaan  dan  petugas  Lapas Perempuan Kelas III Ternate. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan  juga  terdiri  dari  perundang-undangan,  serta  bahan  hukum  sekunder  yang digunakan  antara  lain:  buku-buku  hukum,  jurnal-jurnal  hukum,  dan  hasil  penelitian sebelumnya yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.
Analisis  terhadap  bahan  hukum  dilakukan  penulis  dengan  cara  menggali, menganalisis,  dan  menemukan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur segala  aspek  mengenai  pemenuhan  hak-hak  khusus  warga  binaan  di  Lapas  Perempuan sehingga  dari  peraturan  perundang-undangan  tersebut  akan  ditemukan  beberapa
4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h.128.
5 Achmad  Ali  &  Wiwie  Heryani,  Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum,  Cetakan  ke-1,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.29.
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
spesifikasi  peraturan  perundang-undangan  yang  menunjang  analisis  pembahasan  dari hasil penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Jaminan Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan, disebutkan  bahwa  narapidana  adalah  terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang kemerdekaan  di  LAPAS. 6 Disebutkan  pula  sebelumnya  bahwa  yang  dimaksud “terpidana”  dalam  undang-undang  ini  adalah  seseorang  yang  dipidana  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 7 Selanjutnya Harsono mengatakan  narapidana  adalah  seseorang  yang  telah  dijatuhkan  vonis  bersalah  oleh hukum  dan  harus  menjalani  hukuman  dan  Wilson  mengatakan  narapidana  adalah manusia  bermasalah  yang  dipisahkan  dari  masyarakat  untuk  belajar  bermasyarakat dengan  baik.  Sedangkan  menurut  Dirjosworo  narapidana  adalah  manusia  biasa  seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim  untuk  menjalani  hukuman. 8 Berdasarkan  kamus  umum  Bahasa  Indonesia,  jadi pembinaan  berasal  dari  kata  “bina”  yang  artinya  membangun  atau  pembaharuan.  Jadi pembinaan adalah suatu pembaharuan. Maka dalam hal ini pembinaan merupakan  suatu pembaharuan terhadap tingkah laku narapidana selama diadakan pembinaan di lembaga pemasrakatan. 9 Pada pandangan yang lain, narapidana mengandung pengertian seseorang yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan  telah  disidangkan  oleh  pengadilan  serta telah  mendapat  putusan  hakim  yang  berkekuatan  hukum  tetap  dan  orang  tersebut diserahkan ke Lapas. 10
Menurut  pendapat  Suhardjo  yang merupakan  Menteri  Kehakiman  di  masa  Orde Baru, mengemukakan suatu gagasan tentang sistem pemasyarakatan sebagai tujuan dari sistem  penjara  yang  didalamnya  terdapat  seorang  narapidana.  Pengertian  narapidana adalah  orang  yang  tersesat  yang  mempunyai  waktu  dan  kesempatan  untuk  bertobat. 11 Sistem  pemasyarakatan  yang  disebut  di  atas  merupakan  bagian  dari  sistem  peradilan pidana  yang  memiliki  prinsip  pembinaan  terhadap  pelaku  kejahatan  agar  saat  mereka selesai  masa  penghukuman  mendapatkan  bekal  yang  cukup  untuk  dapat  kembali bersosialisasi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Pembinaan  atau  bimbingan  merupakan sarana  yang  mendukung  keberhasilan  negara  menjadikan  narapidana  menjadi  anggota
6 Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
7 Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
8 https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html diakses  pada  tanggal  23 Februari 2020.
9 Parwadarminta, W.J.S, 2008, Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 117.
10 Ibid, hlm. 306.
11 Petrus,  dkk,  1995, Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 48.
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
masyarakat.  Lapas  berperan  dalam  pembinaan  narapidana,  yang  memperlakukan narapidana  agar  menjadi  lebih  baik,  yang  perlu  dibina  adalah  pribadi  narapidana, membangkitkan  rasa  harga  diri  dan  mengembangkan  rasa  tanggung  jawab  untuk menyesuaikan  diri  dengan  kehidupan  yang  tentram  dan  sejahtera  dalam  masyarakat, sehingga potensial menjadi manusia yang berpribadi dan bermoral tinggi.
Terdapat  4  (empat)  komponen  utama  dalam  proses  pembinaan  narapidana, dimana  keempat  komponen  pembinaan  narapidana  tersebut  berorientasi  pada  tujuan pembinaan  narapidana,  perkembangan  pembinaan  narapidana,  kesulitan  yang  dihadapi dan  berbagai  program  serta  pemecahan  masalah.  Berikut  keempat  komponen  utama dalam proses pembinaan narapidana yang terdiri atas: 12
a. Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri;
b. Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat;
c. Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih berada diluar Lapas/ Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuda masyarakat, atau penjahat setempat; dan
d. Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keamanan, petugas sosial, petugas Lapas, Rutan, Balai Pemasyarakatan, Balai Pispa, Hakim Wasmat dan lain sebagainya.
Pada  umumnya,  hak-hak  narapidana  yang  tidak  dapat  diingkari,  dicabut  oleh negara  sekalipun  dan  dalam  kondisi  apapun,  sebagaimana  tercantum  dalam  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  1948,  yaitu:  hak  atas  penghidupan  dan keselamatan  pribadi  (Pasal  3);  larangan  tentang  penghambaan,  perbudakan  dan perdagangan budak (Pasal 4;. Larangan menjatuhkan perlakuan atau pidana yang aniaya dan  kejam  (Pasal  5);  hak  atas  pengakuan  hukum  (Pasal  6);  hak  atas  persamaan  di hadapan  hukum  dan atas  non  -diskriminasi  dalam  pemberlakuannya  (Pasal  7);  hak  atas pemulihan (Pasal 8); larangan terhadap penangkapan, penahanan atau pengasingan yang sewenang-wenang  (Pasal  9);  hak  atas  pengadilan  yang  adil  (Pasal  10);  praduga  tak bersalah  dan  larangan  terhadap  hukum  ex  post  facto  (Pasal  11);  hak  memiliki kewarganegaraan  (Pasal  16);  hak  untuk  memiliki  kekayaan  (Pasal  17);  dan  kebebasan berfikir, berhati nurani dan beragama (Pasal 18).
Beberapa penjenisan hak-hak yang tercantum dalam DUHAM 1948 di atas juga telah  dirumuskan  secara  singkat  dalam  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyebutkan  bahwa:  “Hak  untuk  hidup,  hak  untuk tidak  disiksa,hak  kebebasan  pribadi,  pikiran,  dan  hati  nurani,  hak  beragama,  hak  untuk tidak  diperbudak,  hak  untuk  diakui  sebagai  pribadi  dan  persamaan  dihadapan  hukum, dan  hak  untuk  tidak  dituntut  atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut  adalah  HAM  yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.
Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mencantumkan bahwa  persamaan  kedudukan  di  depan  hukum,  aturan  ini  menimbulkan  suatu
12 Harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta: Djambatan, hlm. 51.
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
konsekuensi  bahwa  negara  dalam  memenuhi  hak-hak  warga  negara  dan  tidak  boleh adanya  perlakuan  diskriminatif  terhadap  pelaksanaannya.  Bukan  perlakuan  yang  sama dalam  artian  benar-benar  memperlakukan  sama,  tapi  bagaimana  terhadap  pemenuhan hak-hak  warga  negara,  negara  tetap  memperhatikan  kekhususan  serta  proporsionalitas didalamnya, apa yang menjadi hal-hal yang fundamental dibutuhkan menjadi faktor yang haruslah  ditonjolkan.  Termasuk  memperlakukan  kaum  perempuan  sebagai  kaum  yang rentan untuk senantiasa mendapatkan perlindungan, termasuk melindungi dan memenuhi hak-hak narapidaa perempuan semasa menjalani masa penghukuman dalam Lapas.
Pemenuhan  hak  narapidana  perempuan  dalam  Lapas  bentuk  dari  suatu  proses pembinaan.  Terjaminnya  hak  narapidana  perempuan  menjadi  kunci  dari  proses  untuk mengubah  narapidana  perempuan  tersebut  menjadi  lebih  baik  dan  sadar  dengan kejahatan  yang  telah  dilakukannya.  Pemberian  hak  yang  diberikan  kepada  narapidana perempuan  harus  dilaksanakan  secara  baik  sesuai  dengan  kebutuhan  yang  dimiliki narapidana perempuan yang sebagaimana manusia pada umumnya.
Namun begitu, perwujudan pemenuhan atas hak-hak narapidana perempuan tetap perlu  mendapatkan  perhatian  sebagaimana  pemenuhan  hak-hak  tersebut  dijamin  dalam peraturan  perundang-undangan.  Secara  umum  dalam  perspektif  yuridis  normatif,  hak- hak  narapidana  berdasarkan  jenis  kelamin,  baik  itu  narapidana  laki-laki  maupun perempuan  pada  dasarnya  memiliki  kesamaan.  Namun  begitu,  narapidana  perempuan memiliki perlakuan khusus yang berbeda bila dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Hal ini tidak lain dikarenakan adanya perbedaan kodrati yang dimiliki kaum perempuan, seperti  pada  kondisi-kondisi  khusus  semisal  sedang  menstruasi,  hamil,  melahirkan,  dan menyusui yang tentunya tidak dialami oleh kaum laki-laki. Maka dalam hal ini, jaminan atas pemenuhan hak-hak narapidana perempuan perlu mendapat perhatian khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan  penelusuran  bahan  hukum  primer  terhadap  peraturan  perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  pemasyarakatan,  belum  ada  ketentuan  khusus  yang mengatur  secara  spesifik  pemenuhan  hak-hak  atas  narapidana  perempuan  di  Lapas. Namun  demikian,  terdapat  peraturan  yang  dapat  menjadi  dasar  untuk  mendukung pemenuhan  kebutuhan  umum  dan  kebutuhan  khusus  bagi  warga  binaan  perempuan  di Lapas  perempuan.  Ketentuan  tersebut  diantaranya  termuat  dalam  Pasal  12  UU Pemasyarakatan  yang  menyebutkan  bahwa  dalam  rangka  pembinaan  terhadap narapidana  Lapas  dilakukan  penggolongan  atas  dasar  umum  umur,  jenis  kelamin, lama pidana  yang  dijatuhkan,  jenis  kejahatan,  dan  kriteria  lainnya  sesuai  dengan  kebutuhan atau  perkembangan  pembinaan.  Selain  itu  dalam  undang-undang  yang  disebut  di  atas, terdapat pula ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf d UU Pemasyarakatan yang  menegaskan  bahwa  narapidana  berhak  untuk  mendapatkan  perawatan,  baik perawatan  rohani  mapun  jasmani  dan  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dan  makanan yang layak. Kemudian dalam Pasal 20 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
No  32  Tahun  1999)  menyebutkan  bahwa  narapidana  dan  anak  didik  pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk  dokter.  Ketentuan-ketentuan  sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  pemerintah tersebut dapat digolongkan sebagai dasar yuridis akan adanya jaminan dari negara dalam hal pemenuhan kebutuhan khusus bagi narapidana perempuan.

## B. Pemenuhan  Hak-Hak  Khusus  Narapidana  Perempuan  pada  Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Ternate
Lapas  Perempuan  Kelas  III  Ternate  yang  menjadi  objek  kajian  dalam  penulisan ini  merupakan  Lapas  perempuan  satu-satunya  yang  berada  di  wilayah  hukum  Provinsi Maluku Utara. Untuk data satu tahun terakhir hingga Desember 2020, terdapat 45 (empat puluh  lima)  narapidana  perempuan  yang  sedang  menjalani  proses  penghukuman  pada Lapas  perempuan  tersebut.  Jumlah  narapidana  perempuan  tersebut  masih  belum melampaui batas kapasitas penghuni ( over capacity ). Penghuni Lapas Perempuan Kelas III  Ternate  dilatarbelakangi  dari  beragam  jenis  tindak  pidana  yang  telah  terbukti dilakukan  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Lebih jelasnya dapat diamati pada data tabel di bawah ini:
Tabel 1. Jumlah Penghuni Lapas Perempuan Kelas III Ternate Tahun 2020 No Bulan Jumlah 1 Januari 39 2 Februari 39 3 Maret 42 4 April 39 5 Mei 38 6 Juni 41 7 Juli 43 8 Agustus 39 9 September 44 10 Oktober 44 11 November 45 12 Desember 45 Sumber: Lapas Perempuan Kelas III Ternate (Data Primer, 2020)
Narapidana  perempuan  tetaplah  dipandang  sebagai  individu  yang  secara  kodrati berbeda  dengan  kaum  laki-laki.  Secara  alamiah,  perempuan  tentulah  berbeda  dengan laki-laki, dikarenakan perempuan memiliki  kondisi-kondisi tertentu  yang tentunya tidak akan  dirasakan  oleh  laki-laki,  seperti  siklus  menstruasi,  hamil,  melahirkan  ataupun menyusui.  Sehingga  kebutuhan  perempuan  tentulah  lebih  spesifik,  terutama  dalam  hal memberikan pemenuhan akan hak-hak khusus yang secara alamiah dapat dirasakan bagi narapidana  perempuan  yang  menjalani  masa  penghukuman  di  Lapas.  Kondisi  di  Lapas
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
Perempuan Kelas III Ternate secara umum menunjukkan bahwa hampir dari keseluruhan hak-hak  khusus  narapidana  perempuan  belum  terpenuhi  dengan  baik.  Hal  ini  dapat diamati  dari  beberapa  indikator  seperti  saat  narapidana  perempuan  mengalami  siklus menstruasi, hamil, melahirkan ataupun menyusui.
Narapidana  perempuan  yang  mengalami  siklus  menstruasi  diketahui  menemui kendala akan  ketersediaan pembalut perempuan. Dalam PP No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan pada Pasal 7 ayat (1) diatur bahwa bagi setiap narapidana berhak untuk mendapatkan perawatan jasmani yang salah  satunya  berhak  mendapatkan  pemberian  perlengkapan  pakaian.  Dijelaskan  lebih lanjut dalam PP tersebut bahwa yang dimaksud dengan perlengkapan pakaian terkhusus bagi  narapidana  perempuan  salah  satunya  adalah  mendapatkan  1  (satu)  unit  pembalut perempuan.  Namun  dari  penjelasan  tersebut  tidak  dijelaskan  lebih  lanjut    mengenai rincian  per  unit  pembalut  yang  dimaksud  dan  periode  waktu  seorang  narapidana perempuan  mendapatkan  pembalut  mengingat  siklus  menstruasi  yang  hampir  setiap bulan dapat dialami kaum perempuan.
Dari  hasil  penelitian  di  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Ternate,  setidaknya ditemukan  ada  tiga  pola  besar  bagaimana  seorang  narapidana  perempuan  mendapatkan kebutuhan  pembalut  di  setiap  bulannya.  Pertama,  tergantung  dari  tingkat  kedekatan hubungan  yang  sangat  baik  dengan  petugas  Lapas.  Kedua,  tergantung  dari  tingkat kedekatan  hubungan  antarsesama  penghuni  Lapas.  Ketiga,  tergantung  pada  kunjungan rutin  keluarga  narapidana  ke  Lapas.  Dari  dua  pola  tersebut  dijumpai  rincian  pola  cara perolehan pembalut perempuan sebagai berikut:
Tabel 2. Pola Narapidana Perempuan Mendapatkan Pembalut No Keterangan Persentase (%) 1 Kiriman dari Keluarga ke Lapas 35 2 Bantuan dari Petugas Lapas 25 3 Pinjam/ beli ke sesama Penghuni Lapas 10 4 Kombinasi 1 + 2 10 5 Kombinasi 1 + 3 5 6 Kombinasi 2 + 3 5 7 Kombinasi 1 + 2 + 3 10
Sumber: Olahan Data Primer (2020)
Dari  fenomena  di  atas  menunjukkan  bahwa  secara  umum  para  narapidana perempuan  sebenarnya  merasakan  kesulitan  dalam  memperoleh  pembalut  perempuan. Dikarenakan  secara  presentase  suplai  pembalut  perempuan  didominasi  dari  adanya kiriman  atau  pemberian  dari  pihak  keluarga  narapidana  perempuan  ke  Lapas.  Entah  itu dikirim  melalui  kurir  pengiriman  atau  diantar  langsung  saat  keluarga  berkunjung  ke Lapas.  Selain  itu  juga  ditemukan  fakta  bahwa  narapidana  perempuan  yang  tidak memiliki  keluarga  dekat  di  wilayah  Kota  Ternate  atau  sekitarnya  akan  mengalami
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
kesulitan  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan  pembalut  di  setiap  siklus  menstruasinya. Olehnya  itu,  mereka  pun  harus  membeli  pembalut  yang  biasanya  dipesan  melalui petugas Lapas ataupun membeli/meminjam ke sesama warga binaan dalam satu sel yang sama.
Kemudian  hak  khusus  lainnya  saat  narapidana  perempuan  sedang  hamil  atau menyusui.  Berdasarkan  pengakuan  dari  beberapa  narapidana  perempuan  bahwa  tidak terdapat  perlakuan  khusus  terhadap  narapidana  yang  sementara  hamil  atau  menyusui. Perlakuan  khusus  yang  dimaksud  ialah  lebih  kepada  asupan  makanan  tambahan  yang lazimnya dibutuhkan seorang perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Keterangan dari  beberapa  penghuni  Lapas  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat  perbedaan  antara narapidana  yang  sedang  hamil  atau  menyusui  dengan  narapidana  yang  tidak  sedang hamil  atau  menyusui  dari  sisi  pemberian  asupan  makanan.  Sebagaimana  diatur  dalam Pasal  20  PP  No.  32  Tahun  1999  tentang  syarat  dan  tata  cara  pelaksanaan  hak  warga binaan  pemasyarakatan  bahwa  bagi  narapidana  perempuan  yang  sedang  hamil seharusnya  mendapatkan  makanan  tambahan  berupa  penambahan  jumlah  kalori  di  atas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan. Bagi narapidana yang sedang hamil semestinya ditambah  300  kalori  seorang  sehari.  Begitu  pula  dengan  narapidana  yang  sedang menyusui  dapat  ditambah  antara  800  sampai  dengan  1000  kalori  seorang  sehari. Selanjutnya  hak  khusus  berikutnya  saat  dimana  seorang  narapidana  perempuan  ingin melahirkan  ditemukan  fakta  bahwa  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Ternate  cukup memperhatikan  pemenuhan  hak  khusus  ini.  Berdasarkan  keterangan  dari  penghuni  dan petugas  Lapas,  bahwa  perlakuan  yang  diberikan  kepada  narapidana  perempuan  yang ingin  melahirkan  adalah  dengan  cara  membawa  narapidana  perempuan  ke  rumah  sakit agar segera mendapatkan bantuan persalinan dengan baik.

## C. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Pemenuhan  Hak  Khusus  Narapidana Perempuan
Dari  data  dan  fenomena  pemenuhan  hak  khusus  bagi  narapidana  perempuan  di Lapas Perempuan Kelas III Ternate seperti yang dijabarkan sebelumnya, setidaknya hal tersebut dipengaruhi karena adanya beberapa faktor antara lain sebagai berikut: Pertama , belum  terdapatnya  instrumen  hukum  yang  bersifat  spesifik  yang  mengatur  standarisasi pemenuhan  hak-hak  khusus  bagi  setiap  narapidana  perempuan  di  Lapas  perempuan. Sejumlah  regulasi  yang  terkait  dengan  pemenuhan  hak  warga  binaan  di  Lapas  dinilai belum  terlalu  memadai  dalam  hal  jaminan  pemenuhan  kebutuhan  khusus  bagi  setiap narapidana perempuan.
Kedua ,  minimnya  sarana  dan  prasarana  di  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Ternate mengingat  bangunan  Lapas  ini  merupakan  bekas  bangunan  Lapas  umum  yang  sudah berpindah  ke  lokasi  lain.  Hal  ini  berakibat  pada  tata  desain  bangunan  yang  belum menyesuaikan  dengan  kebutuhan  warga  binaan  khususnya  perempuan.  Hal  ini  terkait dengan  ruang  laktasi  yang  tidak  tersedia  di  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Ternate  yang
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
sangat dibutuhkan bagi setiap narapidana perempuan yang sedang menyusui. Tak jarang narapidana  perempuan  yang  sedang  menyusui  merasa  tidak  nyaman  karena  harus menyusui  bayinya  di  tempat-tempat  yang  kurang  begitu  layak.  Berdasarkan  keterangan dari petugas Lapas bahwa warga binaan yang sementara ini menempati bangunan Lapas yang  sekarang  akan  dipindahkan  ke  bangunan  Lapas  Perempuan  yang  baru  di  wilayah selatan  Kota  Ternate  setelah  proyek  bangunan  tersebut  selesai.  Diharapkan  bangunan Lapas  perempuan  yang  baru  nantinya  sudah  lebih  responsif  dan  dapat  mengakomodir kebutuhan  khusus  narapidana  perempuan  seperti  penyediaan  ruang  laktasi,  klinik kesehatan dan fasilitas-fasilitas lainnya.
Ketiga , capacity  building yang  belum  begitu  baik  dimiliki  para  petugas  Lapas akan  pemahaman  nilai-nilai  hak  asasi  dalam  mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  khusus narapidana  perempuan  yang  berbasis  gender.  Mengamati  pemenuhan  hak-hak  khusus narapidana  perempuan  di  Lapas  Perempuan  Kelas  III  Ternate  yang  belum  memadai dapat diasumsikan bahwa pemenuhan hak asasi bagi narapidana perempuan juga belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengurangi potensi minimnya pemenuhan hak  asasi  tersebut  diperlukan  adanya  program capacity  building bagi  setiap  petugas Lapas  perempuan  yang  dapat  disandingkan  dengan  standarisasi  yang  jelas  tentang pemenuhan  hak-hak  khusus  bagi  narapidana  perempuan  sekaligus  mengimplentasikan sistem  evaluasi  dan  monitoring  yang  berhubungan  dengan  kemudahan  kinerja  petugas Lapas. 13

## KESIMPULAN
Pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate secara umum belum terpenuhi dengan cukup baik. Kondisi-kondisi khusus yang dialami  narapidana  perempuan  secara  kodrati  seperti  saat  sedang  menstruasi,  hamil, melahirkan  ataupun  menyusui  belum  mendapat  perhatian  yang  begitu  baik  dari pemangku  tugas  di  Lapas  tersebut.  Hal  tersebut  dipengaruhi  adanya  beberapa  faktor antara  lain:  belum  terdapatnya  instrumen  hukum  yang  bersifat  spesifik  yang  mengatur standarisasi pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan di Lapas; minimnya sarana  dan  prasarana  yang  tersedia;  dan capacitiy  building yang  belum  begitu  baik dimiliki  petugas Lapas  terkait  pemahaman  nilai-nilai  hak asasi  dalaml  hal mewujudkan pemenuhan hak-hak khusus narapidana perempuan yang berbasis gender.
Untuk  itu  diperlukan political  will dari  pemerintah  Indonesia  untuk  segera menyusun dan memberlakukan instrumen hukum yang mengatur standarisasi pemenuhan hak-hak khusus bagi warga binaan di Lapas perempuan. Dimana dari instrumen hukum tersebut  dapat  mengatur  lebih  detail  mengenai  standarisasi  ketersediaan  sarana  dan prasarana yang selayaknya diperlukan di setiap Lapas perempuan di Indonesia. Selain itu
13 Achmad  Hidir,  Rr  Sri  Kartikowati,  “Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Napi  Perempuan  di Lembaga  Permasyarakatan  (Lapas)  Provinsi  Riau”, Marwah  Jurnal  Perempuan  Agama  dan  Jender,  UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Volume 11 Nomor 1 (2012) , hlm. 10.
PEMENUHAN HAK-HAK KHUSUS NARAPIDANA                                       Anshar, Syawal Abdulajid PEREMPUAN(STUDI PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN KELAS III TERNATE)
juga  diharapkan  adanya  peningkatan capacity  building bagi  petugas  Lapas  Perempuan berupa  pelatihan  ( course )  akan  pemahaman  nilai-nilai  hak  asasi  demi  terwujudnya pemenuhan hak-hak khusus bagi narapidana perempuan yang berbasis gender.
Daftar Pustaka:
Buku
Achmad Ali dan Wiwie Heryani. Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Harsono. Sistem Baru Pembinaan Narapidana , Jakarta: Djambatan, 1995.
Lembaga  Studi  dan  Advokasi  Masyarakat  (Elsam). Hak-Hak  Narapidana ,  Jakarta: Elsam, 1996.
Parwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
Peter  Mahmud  Marzuki. Penelitian  Hukum ,  Edisi  Revisi,  Cetakan  ke-8,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
Petrus, et  al. Lembaga  Pemasyarakatan  dalam  Perspektif  Sistem  Peradilan  Pidana, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.

## Karya Tesis
Yeni  Handayan.  “Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Atas  Narapidana  Wanita  di  Lembaga Pemasyarakatan  Wanita  Klas  IIA  Tangerang  Periode  Tahun  2011”, Tesis  Fakultas Hukum Universitas Indonesia , Jakarta: FH UI, 2012.

## Jurnal
Achmad  Hidir,  Rr  Sri  Kartikowati,  “Pemenuhan  Hak  Kesehatan  Reproduksi  Napi Perempuan  di  Lembaga  Permasyarakatan  (Lapas)  Provinsi  Riau”, Marwah  Jurnal Perempuan  Agama  dan  Jender, UIN  Sultan  Syarif  Kasim  Riau,  Volume  11  Nomor  1 (2012 ) , hlm. 1-12.

## Websites
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30- kanwil-kelebihan-kapasitas diakses pada tanggal 23 Februari 2020.
https://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html diakses pada tanggal 23 Februari 2020.