## Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan
Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan

## Lisa Nadya Afifah
lisa.nadya.afifah-2017@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
This legal research concluded that, it is necessary to explain the concept of the official assessment-system and self-assessment-system to address the vague issue of the concept of tax collection in the Regional Tax and Retribution Law and the Cipta Kerja Law. Regarding the official-assessment system that is still used in the collection of Land and Building Tax, tax officials who have full authority in issuing tax assessments, have the potential to take actions for benefit themselves in determining the amount of tax that the taxpayer is obliged to pay. Government in terms of taxpayer losses due to the issuance of a Tax Assessment has a responsibiliy based on the concept of occupational and personal accountability in administrative law. Keywords: Tax-Collecting  System;  Land  and  Building  Tax; Government Official  Responsibility.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  mengenai  kekaburan  konsep  pemungutan pajak dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta UU Cipta Kerja.  Berkaitan  dengan  sistem  official-assessment  yang  masih digunakan  dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  pejabat perpajakan  yang  memiliki  wewenang  penuh  dalam  penerbitan Surat  Ketetapan  Pajak,  berpotensi  melakukan  perbuatan  yang menguntungkan dirinya sendiri terkait penentuan besarnya pajak yang berkewajiban dibayar oleh Wajib Pajak. Pejabat perpajakan dalam hal kerugian Wajib Pajak akibat penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) memiliki tanggung jawab berdasarkan konsep tanggung jawab jabatan dan pribadi dalam hukum administrasi.
Kata Kunci: Sistem Pemungutan Pajak; Pajak Bumi dan Bangunan; Tanggung Jawab Pejabat Pemerintahan.

## Pendahuluan
Sebagai salah satu penyumbang devisa negara terbesar, pajak memiliki peran penting dalam pembangunan dan pemenuhan keperluan negara seperti yang tertera dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 2, Maret 2022
Jurist-Diction. 2022; 589-622
How to cite: Lisa Nadya Afifah, ‘Perlindungan Hukum Wajib Pajak Terkait Ketentuan Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan’ (2022) Vol. 5 No. 2 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 31 Januari 2021; Diterima  18 Februari 2022; Diterbitkan 31 Maret 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i2.34896 p-ISSN: 2721-8392 e-ISSN: 2655-8297

## 590 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh  orang  pribadi  atau  badan  dengan  tidak  mendapat  imbalan  secara  langsung yang digunakan sebagai pemenuhan keperluan negara demi kemakmuran rakyat. Sementara  Rochmat  Sumitro  mengatakan  bahwa  pajak  merupakan  peralihan kekayaan rakyat ke kas negara untuk membiayai pengeluaran ruitn dan “ surplus ”- nya digunakan untuk public saving sebagai sumber utama untuk membiayai public investment . 1
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang perpajakan. Maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI 1945, peraturan perpajakan yang berlaku masih merupakan peraturan peninggalan kolonial Belanda. Ordonansi perpajakan yang ada sebelum kemerdekaan masih berlaku sebagai undang-undang. Pemerintah  Hindia  Belanda  menganut official  assessment-system dalam  sistem pemungutan pajaknya.
Dekade 1960-1980-an, terdapat tiga kebijakan pepajakan, kebijakan pertama yaitu  pemungutan  pajak  dengan official  assessment-system yang  mulai  beralih ke  semi self  assessment-system .  Kebijakan  kedua  pada  akhir  1960-an  dan  awal 1970-an  yaitu  mengundang  investor  untuk  menanamkan  modalnya  di  Indonesia dengan  cara  memberi  keringanan  perpajakan  berupa  fasilitas  pembebasan  pajak dalam jangka waktu tertentu ( tax holiday ) atau perangsang penanaman ( investment allowance ). 2 Kebijakan ketiga yaitu penyerahan Pajak-Pajak Negara kepada Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1968 yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing, dan Pajak Radio. 3
Ketika  dirasakan  sistem  perpajakan  pemungutan  pajak-pajak  negara  tidak sesuai lagi dengan tingkat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia, pada tahun  1978,  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  meminta  agar  dibentuk  undang- undang perpajakan yang sesuai dengan tujuan dan kepribadian Bangsa Indonesia
1 Erly Suandy, Hukum Pajak (Penerbit Salemba Empat 2017).[2].
2 Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia (Kencana 2017).[5].
3 ibid .[6].
berdasarkan  prinsip  gotong-royong. 4 Keadaan  ini  memerlukan  adanya  reformasi peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Reformasi  perpajakan  pada  tahun 1980-an  tersebut  bertujuan  untuk  menegakkan  kemandirian  serta  menyesuaikan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah reformasi, sistem perpajakan di Indonesia yakni aturan mengenai jenis pajak, tarif pajak, serta cara pemungutan pajak, menjadi lebih sederhana.
Penyempurnaan  reformasi  perpajakan  menghasilkan  sebelas  undang- undang  perpajakan  yang  masih  berlaku  hingga  saat  ini  yang  pemungutan  dan penatausahaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lingkungan Kementerian Keuangan serta pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota, yaitu: 5
1.  Direktorat Jenderal Pajak: a.  UU yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan;
b.  Undang-undang tentang Pajak Penghasilan;
c.  Undang-undang  tentang Pajak Pertambahan Nilai barang  dan jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
d.  Undang-undang tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang pada tahun 2013, Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor  Perdesaan  dan  Perkotaan  diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
e.  Undang-undang tentang Bea Materai;
f.  Undang-undang  tentang  Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan, yang pada tahun 2013 diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
2.  Direktorat Jenderal Bea Cukai:
a.  Undang-undang tentang Kepabeanan;
b.  Undang-undang tentang Cukai.
3.  Kepala Daerah, di 33 provinsi dan 497 kabupaten/ kota: a.  Undang-undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4.  Undang-undang perpajakan yang berlaku untuk semua: a.  Undang-undang tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP); b.  Undang-undang tentang Pengadilan Pajak.
Reformasi  perpajakan  ini  juga  diwujudkan  dengan  adanya  Omnibus  Law yakni  UU  No.  11 Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  yang  baru  saja  diundangkan pada 2 November 2020. Tujuan omnibus law yakni menyederhanakan peraturan
4 ibid .[2].
5 ibid .[12-13].

## 592 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
dan  mengatasi  adanya  regulasi  yang  tumpang  tindih  yang  dapat  menghambat pelaksanaan suatu kebijakan.
Penyerahan  wewenang  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota juga memberi dampak pada sistem pemungutan Pajak Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  yakni  adanya  dua  sistem  pemungutan  pajak  yang berbeda,  yaitu official  assessment-system dan self  assessment-system .  Pajak
Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurut Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan  oleh  orang  pribadi  atau  badan  menjadi  pajak  daerah  kabupaten/ kota,  sementara  kawasan  bagi  kegiatan  usaha  perkebunan,  perhutanan,  dan pertambangan masih merupakan pajak pusat.
Dalam  pemungutan  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  sering  timbul  sengketa perpajakan antara Wajib Pajak dengan Pejabat Perpajakan. Sengketa tersebut timbul akibat ketidaksesuaian besarnya pajak yang telah dihitung dan seharusnya dibayar oleh Wajib Pajak dengan yang tertera dalam Surat Ketetapan Pajak. Sistem official assessment yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pejabat perpajakan memberikan celah bagi pejabat perpajakan untuk mengambil keuntungan pribadi.
Orang pribadi atau badan di dalam sistem perpajakan disebut dengan Wajib Pajak. Di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa  Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, serta pemungut pajak dengan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan  dalam  peraturan  tentang  perpajakan.  Wajib  Pajak  merupakan  orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak terutang yaitu sekian persen dari penghasilannya yang dikenai pajak yang hak-hak dan kewajibannya telah dijelaskan dalam UU KUP. Dalam sistem perpajakan dikenal juga istilah subjek pajak, subjek pajak merupakan orang atau badan hukum yang akan dikenakan pajak. Sementara Wajib  Pajak  adalah  subjek  pajak  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  objektif sehingga kepadanya dikenakan pajak atau dengan kata lain wajib membayar pajak.
Wajib Pajak seringkali menjadi sasaran kesalahan ketika tingkat kepatuhan pembayaran  pajak  rendah,  yang  akan  mengganggu  realisasi  penerimaan  pajak. Padahal Wajib Pajak bukan merupakan aktor tunggal melainkan ada peran serta aparat  perpajakan  serta  konsultan  pajak. 6 Dalam  pemungutannya,  pajak  harus dipungut  dengan  cara  yang  efektif  dan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang- undangan yang berlaku, sehingga Wajib Pajak memiliki dorongan untuk membayar pajak dengan tertib. Artinya selain sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya,  perlu  adanya  sanksi  secara  jelas  dan  rinci  pula  bagi  aparat  atau pejabat  perpajakan  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sanksi tersebut merupakan akibat dari penyalahgunaan wewenang pada saat melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan.
Salah satu perwujudan dari Good Governance atau prinsip dasar penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam memutuskan atau melakukan suatu tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu pelayanan publik yang baik. Menurut  Undang-Undang  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik,  pelayanan publik merupakan suatu tindakan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan administratif bagi masyarakat oleh penyelenggara pelayanan publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemungutan pajak, yang berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik adalah aparat perpajakan atau yang sering dikenal dengan istilah pejabat perpajakan atau fiskus.
Pejabat  pajak  dalam  UU  Pengadilan  Pajak  disebutkan  sebagai  pejabat yang berwenang yaitu Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
Gubernur,  Bupati/Walikota,  atau  pejabat  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan kewajiban-kewajiban  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang perpajakan. Pejabat yang berwenang ini memiliki wewenang yang bersumber dari atribusi, delegasi, ataupun mandat. Dalam menjalankan kewajibannya, pejabat yang berwenang tidak boleh menyalahgunakan kewenangannya sehingga akan berakibat pada kerugian bagi Wajib Pajak dan selaras dengan menurunnya tingkat kepatuhan
6 Yenni Mangoting, Eko Ganis Sukoharsono, dan Nurkholis, ‘Menguak Dimensi Kecurangan Pajak’ 8 Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL).[274].

## 594 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
Wajib Pajak dalam membayar pajak.
Dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations yang  ditulis  oleh  Adam  Smith  (1723-1790)  dikemukakan  ajaran  berupa  asas pemungutan pajak yang diberi nama “ The Four Maxims ” yaitu: 7
1.  Asas E quality (persamaan), artinya bahwa suatu negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama Wajib Pajak. Dalam keadaan yang sama, para Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;
2.  Asas Certainty (kepastian), artinya pajak yang dibayar oleh seseorang harus terang dan jelas, serta tidak mengenal kompromis ( not arbitrary ). Kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subjek-objek besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya;
3.  Asas Convenience of Payment , artinya bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan atau keuntungan yang dikenakan pajak;
4.  Asas Eficiency (efisiensi),  artinya  bahwa  pemungutan  pajak  hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.
Pembagian  pajak  dilakukan  berdasarkan  golongan,  wewenang  pemungut,
ataupun sifatnya, 8 yakni:
1.  Berdasarkan golongannya
- Dae yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain, yakni Pajak Penghasilan (PPh).
- Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bebannya dapat dialihkan ke pihak lain, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
2.  Berdasarkan wewenang pemungutnya
- Pajak  pusat/  Pajak  negara  yaitu  pajak  yang  wewenang  pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Departemen Keuangan melalui  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Dirjen  Pajak),  yakni  PPh,  PPN  dan PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, dan Bea Perolehan
7 Wiratni Ahmadi, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak (Refika Aditama 2006).[10]. 8 Bustamar Ayza, Op.Cit .[35].
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- Pajak  daerah  yaitu  pajak  yang  wewenang  pemungutannya  ada  pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, dibagi menjadi Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/ Kota.
3.  Berdasarkan sifatnya
- Pajak Subjektif yaitu pajak yanag memperhatikan kondisi atau keadaan Wajib Pajak.
- Pajak  Objektif  yaitu  pajak  yang  pada  awalnya  memperhatikan  objek penyebab  timbulnya  kewajiban  membayar  pajak,  kemdian  baru  dicari subjeknya, baik orang pribadi atau badan.
Sebagai  pejabat  pemerintahan,  pejabat  pajak  memiliki  tanggung  jawab
jabatan  dan  tanggung  jawab  pribadi.  Sanksi  dapat  diberikan  apabila  terbukti melakukan maladministrasi serta merugikan orang lain. Mengingat belum terdapat konsep pemungutan PBB-P2 dalam UU Cipta Kerja, penerapan sanksi terhadap perjabat perpajakan akibat kesewenang-wenangan dalam pemungutan pajak bagi Wajib  Pajak  juga  menjadi  kabur.  Sehingga  diperlukan  adanya  pengaturan  yang mengatur mengenai hal tersebut agar Wajib Pajak mendapatkan kepastian hukum saat  besarnya  pajak  dalam  Surat  Ketetapan  Pajak  yang  diterbitkan  oleh  pejabat perpajakan merugikan dirinya.
Maka  berdasarkan  uraian  di  atas,  kekaburan  konsep  pemungutan  PBB-P2 dalam UU Cipta Kerja ini perlu diteliti dan dituliskan hasilnya dalam bentuk jurnal yang  berjudul:  “Perlindungan  Hukum  Wajib  Pajak  Terkait  Ketentuan  Official Assessment-System Dalam Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan”.

## Permasalahan
1.  Apa urgensi konsep pemungutan pajak pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam UU Cipta Kerja?
2.  Apa bentuk tanggung jawab pemerintah bagi Wajib Pajak yang dirugikan dalam penetapan Surat Tagihan Pajak pada bidang Pajak Bumi dan Bangunan?

## 596 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...

## Metode Penelitian
Doctrinal Research atau  penelitian  doktrinal  merupakan  penelitian  hukum dengan cara menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan wilayah atau area yang  mengalami hambatan, bahkan  memprediksi perkembangan di  masa  depan, yang menghasilkan penjelasan sistematis tentang aturan hukum yang berhubungan atau relevan dengan judul penelitian. Penelitian doktrinal tidak banyak memberi tahu  kita  tentang  peran  hukum  dalam  masyarakat,  terutama  dalam  periode perubahan terencana atau spontan, sebab penelitian ini fokus terhadap tujuan untuk menganalisis  hubungan  antara  hukum  dan  perubahan  atau  peran  hukum  dalam konteks masyarakat tertentu. 9
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  putusan  pengadilan,  perjanjian, kontrak,  atau  dokumen  hukum  lainnya,  serta  hasil  penelitian,  hasil  pengkajian, dan  referensi  lainnya. 10 Penelitian  hukum  normatif  berfungsi  untuk  memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma. 11
Reform Oriented Research atau penelitian berorientasi-perubahan merupakan tipe penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengevaluasi secara intensif kelayakan suatu peraturan yang ada dan merekomendasi perubahan aturan-aturan hukum yang diinginkan.

## Pendekatan ( Approach )
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang- undangan  ( statute approach )  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual approach).
Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-
9 Nordic  Africa  Institute ,  ‘Law  and  Development  The  Future  of  Law  and  Development Research ’ (International Legal Center. Research Advisory Committee on Law and Development 1974).[19].
10 A. Sakti Ramdhon Syah R, Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya (Social Politic Genius (SIGn) 2020).[199].
11 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum ( Prenada Media 2016).[12].
undangan  adalah  peraturan  tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dari  pengertian  tersebut,  secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  yang  dimaksud sebagai statute adalah legislasi dan regulasi. Dengan demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Produk yang merupakan beschikking/ decree , yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh  pejabat  administrasi  yang  bersifat  konkret  dan  khusus,  misalnya  keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu, tidak dapat digunakan dalam pendekatan ini. 12 Conceptual approach atau pendekatan konseptual dilakukan sebab belum atau tidak ada aturan hukum untuk permasalahan yang  dihadapi  dalam  penelitian. 13 Jika  dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan Undang-Undang Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang- Undang Tentang Pajak Bumi dan Bangunan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan ternyata belum dapat menyelesaikan pokok permasalahan, maka peneliti harus menggali lebih dalam melalui doktrin-doktrin, pendapat para ahli, serta para sarjana, atau bahkan pendapat masyarakat secara umum.

## Urgensi Konsep Pemungutan Pajak Dalam Uu Cipta Kerja
Sistem official  assessment merupakan  sistem  pemungutan  pajak  dimana aparat atau pejabat perpajakan berperan aktif sementara Wajib Pajak berperan pasif. Sistem ini dikenal sejak zaman kolonial Belanda, dimana pada saat itu seluruh sektor perpajakan bermuara pada pemerintahan pusat. Pejabat perpajakan yang berperan aktif, menjalankan wewenangnya sebagai pejabat pemerintahan untuk memungut pajak masyarakat, khususnya dalam hal ini adalah tiga bidang usaha dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yakni usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (P3) yang masih dipungut oleh pemerintahan pusat.
12 ibid .[137].
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2017).[177].

## 598 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
Adanya dua sistem dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan ini penting dan  menarik  untuk  dibahas  apakah  sudah  terdapat  kepastian  hukum  bagi Wajib Pajak. Kepastian hukum ini dapat berakibat pada meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak  dalam  membayar  pajak  sehingga  akan  berdampak  baik  bagi  pemasukan kas negara. Maka dengan adanya undang-undang terbaru yang mengatur tentang PBB-P2 seharusnya dapat menjawab konsep sistem pemungutan pajak tersebut. Terhadap  tanah  yang  dimiliki  dan  digarap  rakyat,  sejak  zaman  kolonial
Hindia Belanda sudah dikenakan pajak. Pajak tersebut pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Sir Thomas Stanford Raffles (1811-1814), dikenal dengan istilah “landrent” yang kemudian oleh pemerintah Belanda disebut “landrente”. Bahkan setelah Indonesia merdeka, landrente atau yang kemudian disebut dengan Pajak Bumi tersebut masih diberlakukan hingga ordonansi atau undang-undang landrente dihapuskan dan diganti pada tahun 1951 dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1951 tentang Pajak Peralihan 1944.
Sebelum  adanya  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak Bumi dan Bangunan, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Prp Tahun 1959 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Verponding Indonesia 1923, dan Ordonansi Verponding 1928. Disamping itu terdapat pungutan pajak  atas  tanah  dan  bangunan  yang  didasarkan  pada  Ordonansi  Pajak  Rumah Tangga 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan.
Dalam peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan setelah reformasi,
sistem  dan  mekanisme  serta  perspektif  atau  cara  pandang  terhadap Wajib  Pajak berbeda. Wajib Pajak tidak lagi dianggap sebagai objek, melainkan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem dan mekanisme perpajakan Indonesia beralih dari official assessment-system ke semi self  assessment-system . Official  assessment-system merupakan  sistem pemungutan  pajak  yang  dilakukan  oleh  pejabat/  aparatur  perpajakan,  sehingga Wajib Pajak bersifat pasif. Sementara dalam self asssessment-system , Wajib Pajak bersifat aktif, artinya pejabat/ aparatur perpajakan wajib menghitung, melaporkan,
serta membayar pajaknya sendiri. Ciri-ciri self assessment-system yaitu: 14
1.  Pemungutan pajak adalah perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan  yang  diperlukan  untuk  pembiayaan  negara  dan  pembangunan nasional.
2.  Tanggung jawab perpajakan, sebagai pecerminan kewajiban perpajakan ada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah hanya membina, meneliti, dan  mengawasi  pelaksanaan  kewajiban  perpajakan  Wajib  Pajak  berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3.  Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan gotong royong yang bersifat nasional melalui sistem menghitung, melapor, dan membayar sendiri pajak yang terutang, sehingga diharapkan administrasi perpajakan dapat terlaksana dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami masyarakat khususnya Wajib Pajak.
Wajib Pajak dalam self assessment-system memiliki kewajiban registrasi ( self- registration )  terlebih  dahulu  ke  instansi  perpajakan  untuk  mendapatkan  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Saat ini pendaftaran NPWP sudah dapat dilakukan secara on-line melalui e-registration .
Seperti yang telah disebutkan pada Pasal 2 UU KUP bahwa Wajib Pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak atau yang wajib memiliki NPWP adalah yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektifnya yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu  tahun  pajak  berada  di  Indonesia  serta  berniat  untuk  tinggal  di  Indonesia.
Sementara syarat objektifnya yaitu memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTPK).
Konsekuensi konsep self assessment-system yakni memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, serta melaporkan

## 600 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
kewajiban  perpajakannya.  Realisasi  penggunaan self  assessment-system dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebenarnya cukup rawan, sebab justru menimbulkan banyak kecurangan seperti kasus suap agar Wajib Pajak diringankan pajaknya.  Sementara  pada official  assessment-system ,  besarnya  pajak  yang terutang bagi Wajib Pajak ditentukan oleh pejabat/ aparat pajak. Pejabat/ aparat pajak dalam hal ini berperan aktif dalam menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Tagihan  Pajak  Daerah  (STPD)  untuk  PBB-P2.  Sistem  ini  dapat  mengurangi kasus suap, namun juga terdapat kekurangan yakni penetapan besaran pajak yang sepihak dari pejabat perpajakan, yang dapat juga menimbulkan risiko timbulnya kerugian bagi Wajib Pajak.
Namun konsep official assessment-system dan self assessment-system masih kabur atau tidak jelas dalam undang-undang yang mengatur tentang PBB khususnya PBB-P2.  UU  Cipta  Kerja  juga  masih  tidak  menjawab  pengaturan  mengenai sanksi  yang  dapat  diberikan  kepada  pejabat  perpajakan  yang  menyalahgunakan wewenangnya  dalam  pemungutan  PBB-P2.  Pengertian-pengertian  yang  kabur dalam  suatu  peraturan  perundang-perundangan  disebabkan  salah  satunya  karena keperluan penyesuaian diri terhadap tatanan masyarakat yang berubah. 15 Dengan adanya reformasi perpajakan, seharusnya UU Cipta Kerja dapat menjawab secara lebih rinci mengenai pemungutan PBB-P2.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek  Pajak  dan  Tata  Cara  Penetapan  Nilai  Jual  Objek  Pajak  Pajak  Bumi  dan Bangunan telah dijelaskan bahwa kewenangan pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah beralih ke Pemerintah Daerah berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan Retribusi Daerah, namun sektor P3 sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan masih dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Artinya pengaturan PBB-P2 diatur dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
15 JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (Citra Aditya Bakti 2011).[64].
Menurut UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dasar pengenaan pajak merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan tiga tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali pada daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. 16 Menurut Pasal 11 dan Pasal 12 PMK Tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, NJOP PBB merupakan hasil penjumlahan dari NJOP bumi dengan NJOP Bangunan yang ditetapkan oleh Penilai Pajak. Penilai pajak menurut PMK ini terdiri dari Pejabat Fungsional Penilai Pajak, Pejabat Fungsional Asisten Penilai Pajak, Petugas Penilai Pajak, Pejabat Fungsional Penilai PBB, dan Petugas Penilai PBB.
Mengingat penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan secara sepihak  oleh  pemerintah  yang  dalam  hal  ini  adalah  penilai  pajak,  pada  banyak kasus sering terjadi kesewenang-wenangan pejabat pemerintahan. Besarnya NJOP seringkali melebihi tingkat kemampuan membayar pajak bagi Wajib Pajak. Kasus ini sering ditemukan di daerah-daerah dengan mayoritas masyarakat awam pajak.
NJOP ditentukan berdasarkan harga rata-rata dari transaksi jual beli. Namun dalam realisasinya di lapangan, NJOP seringkali menjadi jauh lebih tinggi dari harga transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yakni sifat statis NJOP dan kecurangan para aparat atau pejabat perpajakan. Sifat statis NJOP terjadi karena tidak selalu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan yang ada, sementara nilai pasar cenderung bersifat dinamis mengikuti perkembangan transaksi yang ada di tengah-tengah masyarakat. 17 Sementara penyebab kecurangan aparat perpajakan tersebut tidak lain adalah dorongan internal maupun eksternal untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Dilansir dari kompas.com, ada dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek reklamasi di Teluk Jakarta yang terjadi dalam proses lelang penetapan Nilai Jual
16 ibid .
17 Rindah Febriana Suryawati, Gita Arasy Harwida, dan Suryadi, ‘Analisa Penetapan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Pajak Bumi terhadap Nilai Pasar dengan Menggunakan Metode Assessment Sales Ratio ’ (2010) 3 Pamator.[90].

## Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
Objek Pajak (NJOP). 18 Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono dalam berita di Tribunnews.com, NJOP di  pulau  reklamasi  C  dan  D,  hanya  ditetapkan  oleh  Badan  Pajak  dan  Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sebesar Rp 3,1 juta per meter. Semestinya, NJOP di pulau reklamasi C dan D bisa mencapai antara Rp 25 juta hingga Rp 30 juta. Akibat penetapan  NJOP  itu,  pengembang  Pulau  C  dan  D,  PT  Kapuk  Naga  Indah,  bisa mendapatkan HGB setelah menyetor nilai NJOP sebesar Rp 200 miliar. 19
Dalam  Pasal  1  angka  13  PP  Nomor  55  Tahun  2016  Tentang  Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah terdapat pengertian pemungutan, yaitu suatu rangkaian kegiatan dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan  besarnya  pajak  terutang  hingga  penagihan  pajak  kepada Wajib  Pajak serta pengawasan penyetorannya. Sementara menurut Pasal 1 angka 15 dijelaskan bahwa  Wajib  Pajak  melaporkan  data  subjek  dan  objek  PBB-P2  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
UU Cipta Kerja memasukkan beberapa aturan perpajakan dalam satu klaster, sebagai  reformasi  untuk  menciptakan  iklim  usaha  yang  kondusif,  meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepastian hukum dan minat warga negara asing  dengan  klasifikasi  khusus  untuk  bekerja  di  Indonesia  dan  mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. 20
Meski  begitu  UU  Cipta  Kerja  tidak  menambahkan  pasal  mengenai  sistem dan  prosedur  dalam  sistem official-assessment ataupun self-assessment yang digunakan pada pemungutan PBB-P2. Reformasi perpajakan dalam UU Cipta kerja
18 Nibras Nada Nailufar, ‘Polisi: Ada Dugaan Korupsi pada Lelang Penetapan NJOP Pulau Reklamasi’  (Kompas.com,  2017)  <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/11/03/18282831/ polisi-ada-dugaan-korupsi-pada-lelang-penetapan-njop-pulau-reklamasi>  diakses  pada  1  Januari 2021. 19 Dennis Destryawan, ‘Dugaan Korupsi NJOP Reklamasi Teluk Jakarta, Polisi Bidik Pejabat Pemprov  DKI’  (Tribunnews.com,  2017)  <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/04/ dugaan-korupsi-njop-reklamasi-teluk-jakarta-polisi-bidik-pejabat-pemprov-dki>  diakses  pada  28 Desember 2020.
20 Kadek  Meytha  Dewantari,  ‘UU  Ciptaker  Disahkan,  Simak  Perubahannya  pada  Klaster Perpajakan’  (DJP,  2020)  <https://www.pajak.go.id/id/artikel/uu-ciptaker-disahkan-simak- perubahannya-pada-klaster-perpajakan> diakses pada 1 Januari 2021.
berfokus pada intervensi Pemerintahan Pusat dalam pembuatan Perda. Di antaranya disebutkan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pasal 159 UU PDRD yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja.

## Tanggung Jawab Pejabat Perpajakan Terkait Penetapan Surat Tagihan Pajak dalam Bidang Pajak Bumi dan Bangunan
Gagasan  Indonesia  sebagai  negara  hukum  dapat  dipandang  sebagai  upaya manusia  untuk  meningkatkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  individu.  Dari perspektif  negara  hukum,  upaya  peningkatan  perindungan  terhadap  hak-hak individu  tersebut  dilakukan  dengan  cara  membatasi  kekuasaan  pemerintah (penguasa). 21 Dalam konteks pembatasan kekuasaan pemerintah (penguasa)  dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, berlaku suatu prinsip dalam praktik penyelenggaraan negara dalam perspektif asas negara hukum modern (negara hukum kesejahteraan), yaitu bahwa tidak ada kekuasaan negara yang dibiarkan bebas tanpa batas dan pengawasan. 22
Sehingga untuk membatasi sekaligus mengawasi tindakan penguasa tersebut, ada  berbagai  macam  cara,  prosedur,  asas,  maupun  sistem  yang  dikembangkan dalam berbagai sistem ketatanegaraan. Eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang  baik  dalam  hukum  administrasi  negara  ataupun  praktik  penyelenggaraan pemerintahan termasuk salah satu cara pembatasan tindakan penguasa. Asas-asas umum  pemerintahan  yang  baik  tersebut  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 30  Tahun  2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yang  memiliki  pengertian sebagai  prinsip  dasar  penggunaan  Wewenang  bagi  Pejabat  Pemerintahan  dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sepuluh prinsip dasar penggunaan Wewenang atau AUPB yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan tersebut di antaranya yaitu:
a.  kepastian hukum;
21 Hotma  P.  Sibuea, Asas  Negara  Hukum,  Peraturan  Kebijakan,  dan  Asas-asas  Umum Pemerintahan yang Baik (Penerbit Airlangga 2010).[140].
22 ibid .

## 604 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum materiil, yang lain lebih bersifat formal. Aspek hukum materiil berhubungan erat  pada  asas  kepercayaan. 23 Dalam  suatu  negara  hukum,  untuk  menjamin perlindungan terhadap individu diperlukan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum didapat dari kejelasan dalam ketetapan-ketetapan yang memberatkan maupun menguntungkan. Sehingga tindakan atau perilaku Pejabat Pemerintahan harus tepat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak boleh multitafsir.
b.  kemanfaatan;
Memperhatikan  keseimbangan  manfaat  antara  kepentingan  antar  individu, kepentingan  individu  dengan  masyarakat,  kepentingan  masyarakat  dalam negeri  dengan  masyarakat  asing,  kepentingan  antar  kelompok  masyarakat, kepentingan  generasi  sekarang  dengan  generasi  mendatang,  kepentingan manusia dengan ekosistemnya, serta kepentingan antar gender yakni pria dan wanita. 24
c.  ketidakberpihakan;
Mewajibkan  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dalam  menetapkan  dan/ atau  melakukan  keputusan  dan/atau  tindakan  dengan  mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 25
d.  kecermatan;
Artinya bahwa suatu keputusan yang diambil oleh Pejabat Pemerintahan harus dipikirkan  dan  dipersiapkan  secara  matang,  serta  diambil  dengan  cermat. Tujuan asas kecermatan adalah agar Pejabat Pemerintahan senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat. Kerugian tersebut dapat timbul diakibatkan oleh alasan berikut: 26
23 Philipus  M.  Hadjon,  dkk, Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia (Gadjah  Mada University Press 2015).[265].
24 Solechan, ‘Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik’ (2019) 2 Administrative Law and Governance Journal.[553].
25 ibid .[554].
26 Hotma P. Sibuea, Op.Cit. [160].
1. Badan atau pejabat administrasi negara/ pemerintahan melakukan suatu tindakan tertentu.
2. Badan atau pejabat administrasi negara/ pemerintahan tidak melakukan suatu tindakan yang seharusnya dilakukannya.
Dalam  ranah  hukum  pajak,  pejabat  administrasi  negara/  pemerintahan adalah aparatur perpajakan atau fiskus. Kewenangan pejabat perpajakan atau  fiskus  untuk  melakukan  suatu  perbuatan/  tindakan  tertentu  sudah seyogyanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila  seorang  pejabat  perpajakan  melewati  batas  kewenangannya, atau dalam hukum administrasi negara disebut dengan penyalahgunaan wewenang,  maka  tindakannya  dapat  digugat  ke  pengadilan  pajak  oleh Wajib Pajak yang dirugikan.
e.  tidak menyalahgunakan kewenangan;
Setiap  pejabat  pemerintahan  memiliki  wewenang  masing-masing  sesuai dengan bidangnya masing-masing. Wewenang yang diberikan kepadanya tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan lain selain tujuan yang diberikan.
f.  keterbukaan;
Artinya  masyarakat  mendapatkan  akses  dan  memperoleh  informasi  yang benar, jujur, tidak manipulatif, serta tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan  dengan  tetap  memperhatikan  perlindungan  hak  asasi  pribadi, kelompok/golongan, dan rahasia negara. 27
g.  kepentingan umum;
Asas  mendahulukan  kesejahteraan  dan  kemanfaatan  umum  secara  aspiratif, akomodatif, selektif, serta tidak diskriminatif. 28
h.  pelayanan yang baik.
Memberikan pelayanan secara tepat waktu, sesuai prosedur, biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29
27 Solechan, Op.Cit. [554].
28 ibid . 29 ibid .

## 606 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
Selain  AUPB  sebagai  asas  legalitas,  pembatasan  terhadap  tindakan kekuasaan pemerintah dalam lingkup hukum administrasi juga dilakukan melalui metode atau mekanisme yang lain. Misalnya dalam wujud pembatasan kekuasaan pemerintah atau pejabat administrasi negara yang bersifat terikat ataupun bebas (diskresi).  Menurut  Pasal  1  angka  9  UU  Administrasi  Pemerintahan,  diskresi merupakan  tindakan  pejabat  pemerintahan  untuk  mengatasi  persoalan  konkret yang  dihadapi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Pada intinya diskresi adalah hak bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan. Pejabat pemerintahan yang menggunakan wewenang diskresi, selama dilakukan dalam lingkungan formil kewenangannya, seluruh konsekuensi yang timbul akan menjadi  tanggung  jawab  dari  jabatan  yang  diembannya.  Pejabat  pemerintahan dalam  kerangka  hukum  administrasi  dibatasi  oleh detournement  de  povouir (penyalahgunaan wewenang) dan abus de droit (sewenang-wenang), sementara dalam  hukum  pidana  yaitu  unsur  wederrechtelijkheid  dan  menyalahgunakan kewenangan. 30 Sehingga  wewenang  diskresi  tersebut  tidak  akan  digunakan sewenang-wenang oleh para pejabat pemerintahan.
Di dalam hukum administrasi terdapat tiga bentuk pelimpahan wewenang, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Atribusi merupakan pelimpahan kewenangan dari  suatu  aturan  perundang-undangan.  Delegasi  merupakan  pelimpahan kewenangan yang tanggung jawabnya beralih pada yang diberi wewenang, maka delegasi tidak bisa didelegasikan lagi. Sementara mandat merupakan pelimpahan kewenangan  yang  tanggung  jawabnya  tidak  beralih  dari  pemberi  wewenang, sehingga mandat bisa dimandatkan lagi. Pelimpahan wewenang dari Dirjen Pajak ke  pejabat  perpajakan  atau  fiskus  atau  aparat  perpajakan  merupakan  delegasi, sehingga  pejabat  perpajakan  tersebut  memiliki  tanggung  jawab  dalam  hal pemungutan pajak di wilayahnya.
30 Githa  Angela  Sihotang,  Pujiyono,  Nabitatus  Sa’adah,  ‘Diskresi  dan  Tanggung  Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat’ (2017) 13 Jurnal Law Reform.[64].
Pemberian  atau  pelimpahan  wewenang  ada  persyaratan-persyaratan  yang harus dipenuhi, yaitu 31 :
1.  Delegasi  harus  definitif,  artinya  delegans  tidak  lagi  menggunakan  sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu.
2.  Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi  hanya  dimungkinkan  kalau  ada  ketentuan  itu  dalam  peraturan perundang-undangan.
3.  Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hirarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.
4.  Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut.
5.  Peraturan  kebijakan  ( beleidsregelen), artinya delegans memberikan  instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.
Dalam Pasal 7 PP No. 56 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, disebutkan bahwa,
(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang atas jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dengan menggunakan SKPD.
(2) ….
Sementara  di  dalam  penjelasan  Pasal  14  UU  PBB,    pelimpahan  kewenangan penagihan  pajak  kepada  Gubernur  Kepala  Daerah  Tingkat  I  dan/atau  Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, bukanlah pelimpahan urusan penagihan, tetapi  hanya  sebagai  pemungut  pajak,  sedangkan  pendataan  obyek  pajak  dan penetapan  pajak  yang    terhutang  tetap  menjadi  kewenangan  Menteri  Keuangan. Adanya  konflik  norma  ini  menimbulkan  ketidakpastian  hukum  mengenai kewenangan  dalam  menetapkan  pajak  terhutang.  Mengenai  pertentangan  norma ini, berdasarkan asas lex superior derogat legi inferior (aturan hukum yang lebih tinggi  didahulukan  keberlakuannya  daripada  hukum  yang  lebih  rendah),  maka norma  hukum yang berlaku yakni norma yang diatur dalam UU PBB. Pengaturan mengenai konsep pemungutan PBB-P2 dalam suatu Perda menjadi penting melihat masih adanya konflik norma dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut.
31 Sufriadi, ‘Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia’ (2014) 1 Jurnal Yuridis.[63].

## 608 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
UU  Cipta  Kerja  menjawab  persoalan  ini  dengan  adanya  intervensi  Pemerintah Pusat yakni Kementerian Keuangan terhadap pembentukan dan pengawasan Perda.
Penyerahan  kewenangan  pemungutan  PBB-P2  kepada  PBB  menjadikan Pemerintah  Daerah  memiliki  wewenang  penuh  dalam  mengatur  pemungutan PBB-P2 dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Namun  terdapat beberapa perubahan dalam UU Cipta Kerja di antaranya yakni pengaturan bahwa Menteri  Keuangan  berwenang  untuk  mengevaluasi  rancangan  Perda  maupun Perda terkait PDRD yang sudah ada. Sehingga jika suatu Perda tersebut dicabut oleh Presiden, maka pemerintah daerah tidak boleh lagi menerapkan Perda terkait PDRD tersebut. Jika suatu pemerintah daerah terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi penundaan atau pemotongan dana alokasi umum dan/atau dana bagi hasil.
Dalam  proses  pemungutannya,  pendataan  PBB-P2  dilakukan  dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP). SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai  dengan  UU  PDRD.  SPOP  tersebut  harus  diisi  dengan  jelas,  benar,  dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada kepala daerah yang wilayah kerjanya  meliputi  letak  objek  pajak,  selambat-lambatnya  30  hari  kerja  setelah tanggal  diterimanya  SPOP  oleh  subjek  pajak.  Berdasarkan  SPOP,  selanjutnya, kepala  daerah  menerbitkan  surat  yang  digunakan  untuk  memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak dalam SPPT. Jika SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak, sehingga ada teguran tertulis dan terdapat jumlah pajak  yang  kurang  bayar,  kepala  daerah  dapat  mengeluarkan  Surat  Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Pejabat perpajakan dalam menagih utang pajak didasarkan pada SKP, yakni: Surat  Tagihan  Pajak,  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar,  Surat  Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar  Tambahan,  Surat  Keputusan  Pembetulan,  Surat  Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali. Surat Ketetapan Pajak merupakan surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang, jumlah  pengurangan  pembayaran  pajak,  jumlah  kekurangan  pembayaran  pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
Wajib Pajak sebagai penanggung pajak memiliki kewajiban untuk melunasi utang pajaknya. Menurut ajaran materiil ( materiele leer ) yang dikenal dari Rochmat Seomitro, utang pajak timbul dengan sendirinya karena undang-undang. 32 Artinya apabila seorang subjek pajak telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, sehingga ia disebut sebagai Wajib Pajak, secara otomatis menurut undang-undang perpajakan telah memiliki utang pajak dan berkewajiban membayarnya. Sementara menurut ajaran formil ( formele leer ), pajak terutang timbul setelah adanya Surat Ketetapan Pajak (SKP). 33 Besarnya pajak dalam SKP ini seringkali menimbulkan sengketa antara Wajib Pajak dan pejabat perpajakan.
Menurut  UU  No.  11 Tahun  2020 Tentang  Cipta  Kerja, Wajib  Pajak  dapat mengungkapkan  ketidakbenaran  pengisian  Surat  Pemberitahuan  dalam  laporan tersendiri sebelum Dirjen Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, akibat: a.  pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau kecil;
b.  rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
c.  jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
d.  jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil.
Dalam ajaran hukum dikenal istilah tindakan hukum, yang menurut R.J.H.M. Huisman,  diartikan  sebagai  tindakan-tindakan  yang  berdasarkan  sifatnya  dapat menimbulkan akibat hukum tertentu, atau suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menciptakan  hak  dan  kewajiban. 34 Istilah  ini  berasal  dari  ajaran  hukum  perdata yang  kemudian  digunakan  juga  dalam  hukum  administrasi,  yang  dikenal  dengan istilah  tindakan  hukum  administrasi  ( administratieve  rechtshandeling). Menurut H.J.  Romeijn,  tindakan  hukum  administrasi  adalah  suatu  pernyataan  kehendak yang  muncul  dari  organ  administrasi  dalam  keadaan  khusus,  dimaksudkan  untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi. 35 Secara garis besar, perbuatan hukum pemerintah itu dapat berbentuk perbuatan hukum di bidang peraturan perundang-undangan  ( regeling), keputusan  tata  usaha  negara (beschikking), dan perbuatan hukum perdata (materiale daad). Perbuatan hukum pejabat pemerintahan
32 Bustamar Ayza, Op.Cit .[188].
33 ibid. 34 Sufriadi, Op.Cit. [68]. 35 ibid.

## 610 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan AUPB menimbulkan tanggung jawab terhadap kerugian dan terlanggarnya hak-hak pihak lain.
Dalam  pelaksanaan  kewenangannya,  pejabat  pemerintahan  selalu  disertai dengan  tanggung  jawab,  sesuai  dengan  prisnip  “ deen bevoegdheid zonder verantwoordenlijkheid ”  (tidak  ada  kewenangan  tanpa  pertanggung-jawaban). 36
Jabatan  selalu  melekat  pada  seseorang/  manusia,  sehingga  dalam  implementasi pelaksanaan  kewenangan  tersebut,  yang  memikul  tanggung  jawab  ketika  terjadi penyimpangan hukum harus dilihat dari sebab-akibat, sebab tanggung jawab dapat berupa tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi.
Definisi  dari  jabatan  di  dalam  KBBI  adalah  pekerjaan  (tugas)  dalam pemerintahan atau organisasi.  Logemann mengatakan:
“ Het is d an door ganse staatrecht heen het ambt, waaraan plichten worden opgelegd,  dat  tot  rechtshandelingen  wordt  bevoegd  gemaakt.  Plichten  en rechten werken door, ongeacht de wisseling der ambtsdragers ” (berdasarkan Hukum Tata Negara, jabatanlah yang dibebani dengan kewajiban, yang diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan Kewajiban berjalan terus, tidak peduli dengan pergantian pejabat).
Karena kewenangan itu melekat pada jabatan, sementara tanggung jawab dalam bidang  publik  itu  terkait  dengan  kewenangan,  maka  beban  tanggung  jawab itu  pada  dasarnya  juga  melekat  pada  jabatan.    Konsep  tanggung  jawab  jabatan merupakan  konsekuensi  dari  penyalahgunaan  jabatan.  Tanggung  jawab  jabatan berkenaan  dengan  keabsahan  tindakan  hukum  pemerintahan  yang  dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk dan atas nama jabatan ( ambtshalve ). Logemann mengatakan bahwa menurut Hukum Tata Negara, yang dibebani dengan kewajiban adalah jabatan. Pejabat hanya menjalankan fungsi dan kewajiban, tidak memiliki wewenang.  Sehingga  meskipun  terdapat  pergantian  pejabat,  hak  dan  kewajiban tetap berjalan dan melekat pada jabatan.
Tanggung  jawab  pribadi  berkaitan  dengan  maladministrasi  dalam penggunaan  wewenang  maupun public  service.  Seorang  pejabat  pemerintahan
36 Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia ( Deepublish Publisher 2018).[195].
yang melaksanakan tugas dan kewenangan jabatan atau membuat kebijakan akan dibebani tanggung jawab pribadi jika ia melakukan tindakan maladministrasi. 37
Menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,  maladministrasi  adalah  perilaku  atau  perbuatan  melawan  hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  dilakukan  oleh  Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Dalam  panduan  investigasi  untuk  Ombudsman  Republik,  disebutkan  dua puluh  macam  maladministrasi,  yakni  penundaan  atas  pelayanan  (berlarut-larut), tidak  menangani,  melalaikan  kewajiban,  persekongkolan,  kolusi  dan  nepotisme, bertindak  tidak  adil,  nyatanyata  berpihak,  pemalsuan,  pelanggaran  undang- undang, perbuatan melawan hukum, diluar kompetensi, tidak kompeten, intervensi, penyimpangan prosedur, bertindak sewenangwenang, penyalahgunaan wewenang, bertindak  tidak  layak/tidak  patut,  permintaan  imbalan  uang/korupsi,  penguasaan tanpa  hak,  dan  penggelapan  barang  bukti.  Pejabat  pemerintahan  yang  terbukti melakukan  tindakan-tindakan  maladministrasi  dan  merugikan  warga  Negara, tanggung  jawab  dan  tanggung  gugatnya  dibebankan  kepada  pribadi  orang  yang melakukan tindakan maladministrasi, yakni pejabat pemerintahan tersebut.
Maka dapat disimpulkan perbedaan tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi yakni sebagai berikut: 38
1.  Tanggung  jawab  jabatan  masuk  dalam  lingkup  hukum  Administrasi,  di karenakan  adanya  kesalahan  yang  mengarah  pada  pelaksanaan  administrasi atau prosedural (formil).
2.  Tanggung  jawab  pribadi  masuk  dalam  lingkup  hukum  pidana  di  karenakan
37 Adam  Setiawan  dan  Nehru  Asyikin,  ‘Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab Pribadi dalam Penggunaan Diskresi Sebagai Instrumen Pelayanan Publik ( Public Service) ’ (2020) 32 Mimbar Hukum.[84].

## 612 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
berhubungan dengan adanya perbuatan tercela pejabat dalam bentuk perbuatan penyalahgunaan  wewenang  atau  pejabat  menggunakan  wewenangnya  untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu mengarah pada maladministrasi.
Kedudukan  pemerintah  sebagai  hukum  publik  berkenaan  dengan  hak  dan wewenang  untuk  menggunakan  dan  menjalankan  peraturan  maupun  keputusan, maka fungsi pemerintah dapat dikelompokkan menjadi fungsi pembuatan peraturan peundang-undangan beserta penegakannya, membuat sebuah keputusan, membuat sebuah  kebijakan,  dan  berkewajiban  memberikan  pelayanan  publik  atau  dapat melakasanakan tugas dan fungsi pelayanan terutama negara penganut welfare state.
Amrah  Muslim  mengatakan  bahwa  tugas  suatu  negara  menurut  paham modern  dalam  negara  kesejahteraan (social  service  state) yakni  mengadakan kepentingan umum untuk mewujudkan kemakmuran dan perasaan sejahtera yang sebesar-besarnya  berdasar  pada  keadilam  dalam  suatu  negara  hukum.  Menurut B.L. Jones pemerintah dituntut untuk memperhatikan berbagai aspek kesejahteraan warga negara baik individu ataupun kolektif.
Menurut  Pasal  1  angka  3  UU Administrasi  Pemerintahan,  badan  dan/atau pejabat pemerintahan yaitu unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Pejabat perpajakan dalam  pelaksanaan  tugas  dan  kewajibannya  sebagai  pejabat  pemerintahan  baik pajak pusat termasuk bea dan cukai maupun pajak daerah diperankan oleh Direktur Jenderal  Pajak  (DJP),  Direktur  Jenderal  Bea  dan  Cukai  dan  Pemerintah  Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 39
Pejabat perpajakan melaksanakan berbagai tugas dan fungsi yang berkaitan dengan  pelayanan  perpajakan  bagi  masyarakat  sesuai  dengan  perannya  masing- masing, yakni: 40
1.  Pejabat perpajakan sebagai Pelaksana Undang-undang Perpajakan
Pejabat perpajakan melaksanakan fungsi penyuluhan, pelayanan masyarakat,
39 Bustama Ayza, Op.Cit .[81].
40 ibid .[81-85].
dan  fungsi  pengawasan  di  bidang  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2.  Pejabat perpajakan sebagai Pemungut Pajak Dilihat dari Fungsi Budgeter Fungsi  budgeter  dari  pajak  yaitu  menghimpun  penerimaan  pajak  sebagai sumber APBN dan APBD. Tolok ukur keberhasilan pemungutan pajak adalah pencapaian  penerimaan  pajak  dibanding  rencana  penerimaan  pajak  dalam APBN dan/atau APBD.
3.  Pejabat perpajakan sebagai Pelaksana Pelayanan Publik Pejabat perpajakan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau pegawai pemerintah yang diberi tugas untuk memungut pajak, maka dari itu pejabat pemungut pajak adalah pejabat pelayanan publik.
4.  Pejabat perpajakan sebagai Administrator Pemerintahan
Dalam  rangka  perwujudan good governance di  bidang  perpajakan,  tidak hanya  berpedoman  pada  undang-undang  perpajakan  namun  juga  Undang- undang  tentang  Administrasi  Pemerintahan.  Pelayanan  perpajakan  oleh pejabat perpajakan merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan administrasi pemerintahan.  Oleh  karena  itu  dalam  pelayanannya  harus  berpedoman  juga pada asas-asas yang diatur dalam Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan yaitu asas legalitas, asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
5.  Pejabat perpajakan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara
Keputusan  pejabat  perpajakan  yang  bagi Wajib  Pajak  dianggap  tidak  sesuai dengan undang-undang perpajakan atau asas-asas yang telah disebutkan dalam Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan tersebut dapat diajukan upaya hukum ke badan pengadilan.
6.  Pejabat  perpajakan  sebagai  Konseptor  Peraturan  Perundang-undangan  di bawah Undang-undang
Ketentuan tentang perpajakan banyak yang merujuk pada peraturan perundang- undangan di bawah undang-undang. Sistem pembentukan peraturan perundang- undangan  tersebut  harus  berpedoman  pada  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang

## Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis, keberadaan Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Pajak Bumi dan  Bangunan  mengesampingkan  Undang-undang  No.  12  Tahun  1994 tentang PBB namun tetap tidak boleh bertentangan . Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan harus memberikan keadilan ( equity ) bagi siapapun yang terlibat di dalamnya.
Berkenaan  dengan  melekatnya  tanggung  jawab  jabatan  dan  pribadi  dalam diri pejabat perpajakan, dalam penerbitan SKP dan SKPD harus didasarkan pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB. Dalam penjelasan Pasal 14 UU PBB disebutkan bahwa apabila jumlah pajak terhutang dalam Surat Pemberitahuan  Pajak  Terhutang  (SPPT)  tidak  sesuai  dengan  objek-objek  yang berada  di  lapangan,  maka  pemungut  pajak  tidak  dibenarkan  mengubah  jumlah pajak terhutang, melainkan harus melaporkannya kepada Dirjen Pajak.
Pemberian  sanksi  terhadap  pejabat  perpajakan  yang  dalam  pelaksanaan wewenangnya  tidak  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  AUPB, dapat  dilakukan  upaya  hukum  administrasi.  Dalam  hukum  administrasi,  setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat digugat langsung melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Tindakan ini merupakan upaya administratif yang diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Ada  dua  macam  upaya  administratif,  yaitu  banding  administratif  dan  prosedur keberatan. 41 Upaya banding administratif dalam penyelesaiannya dilakukan oleh instansi  atasan  atau  instansi  lain.  Sementara  prosedur  keberatan  dilakukan  oleh/ ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN. Dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986  tersebut  diberikan contoh banding administratif antara lain Majelis Pertimbangan Pajak dan Badan Pertimbangan  Kepegawaian. 42 Maka  menurut  undang-undang  tersebut,  Majelis Pertimbangan Pajak dianggap sebagai badan Peradilan Tata Usaha Khusus.
41 Philipus M. Hadjon, dkk, Op.Cit .[308]. 42 ibid .[308].
Pada  hukum  pajak,  upaya  hukum  penyelesaian  sengketa  perpajakan  dapat dilakukan  melalui  dua  langkah  hukum,  yaitu  upaya  administratif  dan  banding ke  Pengadilan  Pajak.  Sengketa  pajak  biasanya  terjadi  akibat  adanya  kekeliruan, kesalahan, ataupun perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan pejabat pajak atau aparat perpajakan yang  ditujukan oleh Wajib Pajak kepada pejabat pajak. 43
Sehingga  apabila Wajib  Pajak  merasa  dirugikan  dengan  adanya  ketidaksesuaian perhitungan  atau  besarnya  pajak  dalam    SKP  dengan  yang  telah  diperkirakan, menggunakan bukti perhitungan, Wajib Pajak dapat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan dan banding.
a.  Keberatan
Wajib  Pajak  dalam  pelaksanaan  ketentuan  perundang-undangan perpajakan,  dimungkinkan  terjadi  ketidakpuasan  atas  suatu  ketetapan  pajak yang dikenakan padanya atas pemungutan oleh aparat perpajakan. Mengenai hal tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak  melalui  Kantor  Pelayanan  Pajak  (KPP)  tempat  Wajib  Pajak  tersebut terdaftar. 44 Menurut Pasal 25 ayat (1) UU KUP, Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak  Kurang  Bayar;  b.  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar Tambahan;  c. Surat Ketetapan Pajak Nihil; d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau e. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.
Namun  Hussein  Kartasasmitra  (dalam  Wiratni  Ahmadi.  2006:72) mengusulkan  agar  penyelesaian  sengketa  perpajakan  melalui  keberatan hendaknya dihapuskan, dan atas ketetapan pajak Wajib Pajak langsung dapat mengajukan  banding.  Sebab  menurutnya,  pada  umumnya,  surat  keberatan yang diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak hanya menghasilkan penolakan setelah Wajib Pajak menunggu selama 12 (dua belas) bulan.
Pendapat  serupa  juga  dikemukakan  dalam  sebuah  artikel  di  Majalah
43 ibid .[216].
44 Erly Suandy, Op.Cit .[81].

## 616 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
Indonesia Tax Review (dalam Wiratni Ahmadi, 2006:72-73), bahwa independensi dan proses keberatan tersebut hanya akan memperpanjang proses penyelesaian sengketa pajak.
Artinya terdapat keraguan apakah Direktur Jenderal Pajak dapat bertindak atau  bersikap  secara  adil  terhadap  penyelesaian  sengketa  perpajakan  yang dilakukan  oleh  pihak  yang  terlibat  dalam  sengketa  yakni  Direktur  Jenderal Pajak. Pendapat ini sangat logis sebab sisi keadilan tersebut sangat mungkin akan tercampur dengan fakta bahwa pihak yang diajukan keberatan memiliki wewenang untuk memutuskan keberatan.
b.  Banding
Menurut UU KUP, putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
Menurut Pasal 27 ayat (2) UU KUP, putusan pengadilan pajak merupakan putusan  pengadilan  khusus  di  lingkungan  PTUN.  Putusan  pengadilan  pajak merupakan  putusan  pengadilan  tingkat  pertama  dan  terakhir  dalam  memeriksa dan memutus sengketa pajak, sehingga tidak dapat diajukan gugatan ke peradilan umum, PTUN, atau badan peradilan lainnya, kecuali terhadap putusan ‘tidak dapat diterima’ yang menyangkut kewenangan/ kompetensi mengadili. 45
Kedudukan  pengadilan  pajak  adalah  di  Ibukota  Negara,  yang  mana  tidak sesuai  dengan  asas  peradilan  yang  menghendaki  peradilan  dilakukan  dengan biaya yang murah, cepat, dan sederhana. 46 Hal ini dapat memunculkan berbagai permasalahan seperti biaya, transportasi, waktu, dan/atau informasi yang sulit dan memberatkan Wajib Pajak yang berada di daerah kabupaten/kota.
Seperti  yang  telah  dibahas  di  atas,  apabila  timbul  sengketa  pajak,  dapat dilakukan upaya hukum oleh Wajib Pajak yang ditujukan kepada pengadilan pajak.
45 Bustamar Ayza, Op.Cit. [224]. 46 Wiratni Ahmadi, Op.Cit .[48].
Hal ini telah diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan, yakni dalam Pasal 17 yang berbunyi:
(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. larangan melampaui Wewenang;
b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau
c. larangan bertindak sewenang-wenang.
Yang  kemudian  dijelaskan  kategori  penyalahgunaan  wewenang  tersebut dalam Pasal 18 yakni:
(1)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  melampaui  Wewenang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  a  apabila  Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;
b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.
(3)  Badan  dan/atau  Pejabat  Pemerintahan  dikategorikan  bertindak  sewenang- wenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (2)  huruf  c  apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau
b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pejabat  pemerintahan  yang  dalam  hal  ini  adalah  pejabat  ataupun  aparat perpajakan  yang  melanggar  Pasal  17  tersebut  akan  dikenai  sanksi  administratif berat.  Sanksi  tersebut  dapat  berupa  pemberhentian  tetap  dengan  memperoleh hak-hak  keuangan  dan  fasilitas  lainnya,  pemberhentian  tetap  tanpa  memperoleh

## 618 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau pemberhentian  tetap  tanpa  memperoleh  hak-hak  keuangan  dan  fasilitas  lainnya serta dipublikasikan di media massa.
Menurut  Guru  Besar  Hukum  Administrasi  Universitas  Hasanuddin,  Prof Guntur  Hamzah,  pelanggaran  administrasi  yang  merugikan  uang  negara  dapat diselesaikan  di  tingkat  administrasi  pemerintahan,  namun  jika  ditemukan  motif jahat maka harus diselesaikan dalam ranah pidana (korupsi dan suap). 47
Dalam hukum pajak, disamping sanksi administrasi, terdapat juga sanksi pidana. UU KUP dalam Pasal 36A telah menyebutkan bahwa:
(1)  Pegawai pajak yang karena kelalaiannya atau dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dapat diadukan ke unit internal Departemen Keuangan yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  dan  investigasi  dan  apabila terbukti  melakukannya  dikenai  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan;
(3) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan  pengancaman  kepada  Wajib  Pajak  untuk  menguntungkan  diri  sendiri secara  melawan  hukum  diancam  dengan  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 368 KUHP;
(4)  Pegawai  pajak  yang  dengan  maksud  menguntungkan  diri  sendiri  secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk  memberikan  sesuatu,  untuk  membayar  atau  menerima  pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya;
(5)  Pegawai  pajak  tidak  dapat  dituntut,  baik  secara  perdata  maupun  pidana, apabila  dalam  melaksanakan  tugasnya  didasarkan  pada  iktikad  baik  dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
47 Bernadetha Aurelia Oktavira, ‘Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan, Ad- ministrasi atau Pidana?’ (hukumonline, 2020)  <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/ lt5f561d694d51b/penyalahgunaan-wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pi- dana/> diakses pada 25 Januari 2021.
Maka  berdasarkan  pasal  tersebut,  pegawai  atau  pejabat  pajak  tidak  hanya dapat digugat melalui pengadilan pajak, namun juga dapat dipidana melalui proses peradilan umum yakni pengadilan negeri.

## Kesimpulan
Peralihan  konsep official  assessment-system ke self  assessment-system merupakan  salah  satu  bentuk  reformasi  perpajakan.  Konsep official  assessment- system masih diberlakukan pada sistem pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Dua sistem pemungutan pajak ini dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum bagi  wajib  pajak,  sehingga  dalam  pelaksanaannya  sering  kali  menimbulkan kerugian bagi wajib pajak. Official assessment-system dapat menciptakan peluang bagi  pejabat/  aparat  perpajakan  untuk  melakukan  perbuatan  curang/  tidak  jujur untuk  mendapatkan  keuntungan  individu/  kelompok,  misalnya  dalam  penentuan besarnya NJOP. Oleh sebab itu timbul urgensi konsep pemungutan pajak yang jelas dan tidak kabur dalam ketentuan perundang-undangan terbaru tentang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan yakni UU Cipta Kerja.
Perlu adanya penegasan konsep pemungutan pajak bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Solusi yang dapat diterapkan yakni mengalihkan sistem pemungutan seluruh bidang dalam Pajak Bumi dan Bangunan dari official assessment sytem ke self assessment-system , sehingga akan mengurangi banyaknya sengketa pajak yang terjadi di antara Wajib Pajak dengan pejabat atau aparat perpajakan. Selain itu juga akan berdampak pada kelancaran pemasukan kas negara dari sektor pajak. Solusi ini  dapat  dilakukan  dengan  reformasi  perpajakan  atau  perubahan/amandemen peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
Perlindungan  hukum  bertujuan  untuk  membatasi  kekuasaan  pemerintah (penguasa).  Pejabat  pemerintahan  dibatasi  oleh detournement  de  povouir (penyalahgunaan  wewenang)  dan abus de droit (sewenang-wenang),  sementara dalam  hukum  pidana  yaitu  unsur wederrechtelijkheid dan  menyalahgunakan kewenangan,  serta  AUPB  yang  diatur  dalam  UU  Administrasi  Pemerintahan. Seorang pejabat pemerintahan dalam pelaksanaan kewajibannya memikul tanggung

## 620 Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
jawab ketika terjadi penyimpangan hukum yang dilihat dari sebab-akibat, apakah tanggung  jawab  jabatan  dan/atau  tanggung  jawab  pribadi.  Pejabat  perpajakan merupakan pejabat pemerintahan. Apabila terjadi pelanggaran, pejabat perpajakan dapat  dikenai  sanksi  administratif.  Sengketa  perpajakan  timbul  antara  pejabat/ aparat  perpajakan  dengan  Wajib  Pajak,  yang  objeknya  berupa  besarnya  pajak terutang  yang  diberitahukan  melalui  SPT.  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan Wajib  Pajak  yakni  upaya  keberatan,  gugatan,  dan  banding  di  Pengadilan  Pajak. Namun Pengadilan Pajak yang berada di Ibukota Negara tidak menciptakan solusi bagi Wajib Pajak yang berada di daerah kabupaten/ kota.
UU  KUP  hendaknya  juga  menjelaskan  lebih  rinci  mengenai  solusi  upaya hukum  perdata  bagi  Wajib  Pajak  yang  merasa  dirugikan  akibat  keputusan  atau tindakan pejabat/ aparat perpajakan. Selain itu diperlukan adanya penegasan  fungsi dan  eksistensi  Pengadilan  Pajak,  diperlukan  juga  solusi  tersedianya  pelayanan sistem peradilan pajak di daerah kabupaten/ kota.

## Daftar Bacaan

## Buku
A. Sakti Ramdhon Syah R., Perundang-Undangan Indonesia: Kajian Mengenai Ilmu dan Teori Perundang-Undangan serta Pembentukannya (Social Politic Genius (SIGn) 2020).
Bustamar Ayza, Hukum Pajak Indonesia (Kencana 2017).
Erly Suandy, Hukum Pajak (Salemba Empat 2017).
Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (Airlangga 2010).
I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Prenada Media 2016).
JJ. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum (Citra Aditya Bakti 2011).
Jonaedi  Efendi  dan  Johnny  Ibrahim, Metode  Penelitian  Hukum:  Normatif  dan Empiris (Pranada Media 2018).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Kencana Prenada Media Group 2017).
Philipus M. Hadjon, dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada University Press 2015).
Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum Admnistrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia (Deepublish Publisher 2018).
Wiratni  Ahmadi, Perlindungan  Hukum  Bagi  Wajib  Pajak  dalam  Penyelesaian Sengketa Pajak (Refika Aditama 2006).

## Jurnal
Adam Setiawan dan Nehru Asyikin, ‘Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi  dalam  Penggunaan  Diskresi  Sebagai  Instrumen  Pelayanan  Publik (Public Service)’ (2020) 32 Mimbar Hukum.
Nordic Africa Institute, ‘ Law and Development The Future of Law and Development Research ’ (1974) International Legal Center. Research Advisory Committee on Law and Development, New York.
Rindah Febriana Suryawati, Gita Arasy Harwida, dan Suryadi, ‘Analisa Penetapan NJOP  (Nilai  Jual  Objek  Pajak)  Pajak  Bumi  terhadap  Nilai  Pasar  dengan Menggunakan Metode Assessment Sales Ratio’ (2010) 3 Pamator.
Sihotang,  Githa  Angela,  Pujiyono,  Nabitatus  Sa’adah,  ‘Diskresi  dan  Tanggung Jawab Pejabat Publik Pada Pelaksanaan Tugas dalam Situasi Darurat’, (2017) 13 Jurnal Law Reform.
Solechan, ‘Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik’
(2019) 2 Administrative Law and Governance Journal.
Sufriadi,  ‘Tanggung  Jawab  Jabatan  dan  Tanggung  Jawab  Pribadi  dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia’  (2014) 1 Jurnal Yuridis.
Yenni  Mangoting,  Eko  Ganis  Sukoharsono,  dan  Nurkholis,  ‘Menguak  Dimensi Kecurangan Pajak’ 8 Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL).

## Laman
Bernadetha  Aurelia  Oktavira,  ‘Penyalahgunaan  Wewenang  oleh  Pejabat Pemerintahan, Administrasi atau Pidana?’, (hukumonline, 2020) <https://www. hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f561d694d51b/penyalahgunaan-

## Lisa Nadya: Perlindungan Hukum Wajib...
wewenang-oleh-pejabat-pemerintahan--administrasi-atau-pidana/>.
Dennis Destryawan, ‘Dugaan Korupsi NJOP Reklamasi Teluk Jakarta, Polisi Bidik Pejabat Pemprov DKI’ (Tribunnews.com, 2017)  <https://www.tribunnews. com/metropolitan/2017/11/04/dugaan-korupsi-njop-reklamasi-teluk-jakarta- polisi-bidik-pejabat-pemprov-dki>.
Kadek  Meytha  Dewantari,  ‘UU  Ciptaker  Disahkan,  Simak  Perubahannya  pada Klaster  Perpajakan’  (DJP,  2020)  <https://www.pajak.go.id/id/artikel/uu- ciptaker-disahkan-simak-perubahannya-pada-klaster-perpajakan>.
Nibras Nada Nailufar, ‘Polisi: Ada Dugaan Korupsi pada Lelang Penetapan NJOP Pulau  Reklamasi’  (Kompas.com,  2017)  <https://megapolitan.kompas. com/read/2017/11/03/18282831/polisi-ada-dugaan-korupsi-pada-lelang- penetapan-njop-pulau-reklamasi>.