JURNAL MASYARAKAT MARITIM (JMM) PROGRAM STUDI SOSIOLOGI URL : https://ojs.umrah.ac.id/index.php/jmm Sosiologi
Strategi  Peserta  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Mempertahankan Status  Pesertanya;  Studi  Nagari  Punggasan  Timur  Kecamatan  Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan

## Casiavera
Dosen Luar Biasa Sosiologi Universitas Maritim Raja  Ali Haji, Tanjungpinang Email : casiavera9@gmail.com

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRACT
Article history: Dikirim tanggal: 27 November 2019 Revisi pertama tanggal: 28 November 2019 Diterima tanggal: 28 November 2019 Tersedia online tanggal: 29 November  2019
This study explains about PKH recipients’ strategy to accept the assistance and not to be graduated. This study used the qualitative  approach  using  descriptive  type.  Informants  are chosen  based  on  purposive  sampling  technique  while  data collection  applies  observation  technique  and  in-depth interview (loosely structured interview). It uses Structuration  theory  proposed  by  Anthony  Giddens  which focuses on duality relation between agent and structure.
Keywors : Strategy, Participant, CCT
JMM Vol 3 No 2, pp 10-25,2019 ® 2019 FISIP UMRAH. All right reserved ISSN :2580-7439
Koresponden : +62 - 813-4545-1233; email: casiavera9@gmail.com

## PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  masalah sosial  yang  bersifat  global.  Artinya, kemiskinan  merupakan  masalah  yang dihadapi  dan  menjadi  perhatian  banyak orang  di  dunia  ini.  Meskipun  dalam tingkatan  yang  berbeda,  tidak  ada satupun negara di dunia ini yang terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya dijumpai  di  Indonesia,  India,  Sri  Lanka dan Argentina, melainkan pula ditemukan di  Amerika  Serikat,  Jerman,  Inggris  dan negara  lainnya.  Semua  negara  di  dunia sepakat  bahwa  kemiskinan  merupakan problema kemanusiaan yang menghambat kesejahteraan  dan  peradaban  yang  harus dan bisa ditanggulangi (Suharto, 2009:14). Menurut Suharto (2010:17)
kemiskinan  disebabkan  oleh  beberapa faktor  antara  lain  seseorang  mengalami kecacatan,  memiliki  pendapatan  rendah,
tidak  memiliki  modal  atau  keterampilan untuk berusaha, tidak memiliki kesempatan  kerja,  terkena  pemutusan hubungan  kerja  (PHK),  tidak  mempunyai jaminan  sosial  (pensiun,  kesehatan, kematian), atau hidup  di lokasi  terpencil dengan sumber daya alam dan infrastruktur  terbatas.  Chamber  dalam Soetomo  (2006:285)  menyatakan  bahwa kondisi  kemiskinan  yang  dialami  suatu masyarakat  seringkali  telah  berkembang dan berhubungan dengan berbagai faktor lain yang membentuk jaringan kemiskinan
yang  dalam  proses  berikutnya  dapat memperteguh  kondisi  kemiskinan  itu sendiri.  Faktor-faktor  yang  diidentifikasi membentuk  jaringan  atau  perangkap kemiskinan  tersebut  adalah  kelemahan fisik, isolasi, kerentanan dan ketidakberdayaan. Faktor kelemahan fisik dapat disebabkan karena kondisi kesehatan dan faktor gizi buruk, sehingga data  mengakibatkan  produktivitas  kerja yang  rendah.  Faktor  isolasi  terkait dengan  lingkup  jaringan  interaksi  sosial yang  terbatas,  serta  akses  terhadap informasi,  peluang  ekonomi  dan  fasilitas pelayanan  yang  terbatas  pula.  Faktor kerentanan terkait dengan tingkat kemampuan yang rendah dalam menghadapi  kebutuhan  dan  persoalan mendadak. Faktor ketidakberdayaan terkait  dengan  akses  dalam  pengambilan keputusan,  akses  terhadap  penguasaan sumber daya dan posisi tawar. Data dari Biro Statistik
menyebutkan  bahwa  jumlah  penduduk Indonesia  yang  berada  pada  garis kemiskinan  terus  mengalami  penurunan. Berdasarkan  data  BPS  periode  Maret 2014–September  2014,  jumlah  penduduk miskin  di  daerah  perkotaan  turun sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,51 juta orang  pada  Maret  2014  menjadi  10,36 juta  orang  pada  September  2014. Sementara  di  daerah  perdesaan  turun sebanyak 0,40 juta orang (dari 17,77 juta orang  pada  Maret  2014  menjadi  17,37
juta  orang  pada  September  2014. Persentase  penduduk  miskin  di  daerah perkotaan  pada  Maret  2014  sebesar  8,34 %  turun  menjadi  8,16  %  pada  September 2014.  Sementara  persentase  penduduk miskin  di  daerah  perdesaan  turun  dari 14,17 % pada Maret 2014 menjadi 13,76 % pada Sepetember 2014 (BPS 2014).
Dalam  menghadapi  permasalahan kemiskinan  di  Indonesia,  satu  pihak pemerintah  dan  seluruh  bangsa  sudah tidak  lagi  menganggap  tabu  membahas masalahnya  secara  terbuka.  Tetapi  di pihak  lain  masih  belum  cukup  program- program  dan  kebijaksanaan  yang  konkret untuk  memerangi  kemiskinan.  Hal  ini disebabkan  luasnya  wilayah  Indonesia yang menunjukkan betapa kondisi kemiskinan  begitu  beragam,  sehingga tidak  mudah  menyusun  program-program dan proyek-proyek penanggulangan kemiskinan dalam bentuk program/proyek nasional. Meskipun demikian,  Pemerintah  telah  bertekad melaksanakan proyek-proyek
yang
berorientasi pada penanggulangan kemiskinan (Sajogyo, 1996:56). Dalam rangka percepatan penanggulangan  kemiskinan  sekaligus pengembangan  kebijakan  di  bidang perlindungan sosial, pemerintah Indonesia mulai tahun 2007 melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH).
Program  serupa  di  negara  lain  dikenal dengan  istilah Conditional  Cash  Transfer (CCT) atau  bantuan  tunai  bersyarat.
Program  ini  bukan  dimaksudkan  sebagai kelanjutan  program  Subsidi  Langsung Tunai  (SLT)  yang  diberikan  dalam  rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan  daya  belinya  pada  saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM.  PKH  lebih  dimaksudkan  kepada upaya  membangun  sistem  perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.
Berdasarkan  pengalaman  negara-negara lain,  program  serupa  sangat  bermanfaat terutama bagi keluarga dengan kemiskinan  kronis.  Pelaksanaan  PKH  di Indonesia  diharapkan  akan  membantu masyarakat termiskin, bagian masyarakat yang  paling  membutuhkan  uluran  tangan dari  siapapun  juga.  Pelaksanaan  PKH secara  berkesinambungan  setidaknya hingga  tahun  2015  akan  mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan
Milenium (Milennium  Development  Goals atau  MDGs). Setidaknya  terdapat  5 komponen  MDGs  yang  secara  tidak langsung  akan  terbantu  oleh  PKH  yaitu pengurangan  penduduk  miskin  dan kelaparan,  pendidikan  dasar,  kesetaraan gender,  pengurangan  angka  kematian bayi  dan  balita  dan  pengurangan kematian ibu melahirkan.
Program  Keluarga  Harapan  (PKH) yang  merupakan  program  kemiskinan yang terakhir diluncurkan adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi  kualifikasi  tertentu  dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka  untuk  mengubah  perilaku  miskin.
Program Keluarga Harapan (PKH)
diutamakan  bagi  rumah  tangga  sangat miskin  (RTSM)  yang  memiliki  ibu hamil/menyusui,  dan  anak  usia  0-15 tahun,  atau  anak  usia  15-18  tahun  yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya.Penerima  bantuan  PKH  adalah ibu-ibu  rumah  tangga  sangat  miskin. Tujuan  jangka  pendek  PKH  adalah memberikan income  effect melalui pengurangan  beban  pengeluaran  RTSM. Sementara  tujuan  jangka  panjangnya adalah  untuk  memutus  mata  rantai kemiskinan  RTSM  melalui  peningkatan kualitas  kesehatan/nutrisi,  pendidikan, dan  kapasitas  pendapatan  anak  ( price effect ) serta memberikan kepastian akan masa  depan  anak  ( insurance  effect )  dan mengubah  perilaku  ( behaviour  effect ) keluarga miskin (Kementerian, 2013:3-4).
Program Keluarga Harapan (PKH) ini lebih dimaksudkan sebagai upaya
membangun  sistem  perlindungan  sosial bagi  masyarakat  miskin  dalam  rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan  sosial  penduduk  miskin sekaligus  sebagai  upaya  memotong  mata rantai kemiskinan.
Peserta  PKH  memiliki  berbagai kewajiban yang harus dipenuhi, khususnya kewajiban yang terkait dengan kesehatan  dan  pendidikan.  Kewajiban  di bidang  kesehatan  berkaitan  dengan pemeriksaan  kandungan  bagi  ibu  hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita. Di  bidang  pendidikan,  kewajiban peserta PKH terkait dengan menyekolahkan  anak  ke  Sekolah  Dasar dan  lanjutan  (SD  sampai  SLTP)  termasuk anak difable. Sedangkan  bagi  para penyandang cacat berat yang sudah tidak mampu,  mereka  tidak  wajib  mengikuti pendidikan regular.
Persyaratan  bagi  penerima  PKH  di bidang  pendidikan  yaitu  kehadiran  anak di  sekolah  harus  mencapai  85%,  begitu juga  dengan  pemeriksaan  kesehatan  ke posyandu  bagi  ibu  hamil  dan  yang mempunyai  balita.Bentuk  bantuan  PKH adalah  dalam  bentuk  uang  yang  diterima empat  tahap  (per  3  bulan)  dalam  satu tahun.
Adapun  skenario  bantuan  PKH  per tahun  digambarkan  pada  tabel  1.1 berikut ini:
Tabel 1.1 Skenario Bantuan PKH per Tahun No Skenario Bantuan Jumlah Bantuan (Rp) 1 Bantuan tetap 300.000,00 2 Bantuan bagi RTSM yang memiliki anak usia di bawah 6 tahun, ibu hamil/menyusui 1.000.000,00 3 Anak peserta pendidikan setara SD/MI/Paket A/SDLB 500.000,00 4 Anak peserta pendidikan setara SMP/Mts/Paket B/SMLB 1.000.000,00 5 Bantuan maksimum per RTSM 2.800.000,00 6 Bantuan minimum per RTSM 800.000,00 7 Rata-rata bantuan per RTSM 1.800.000,00
Sumber : Pedoman Operasional Penyaluran Dana Bantuan PKH tahun 2013
Permasalahan  tentang  kemiskinan merupakan  persoalan  mendasar  yang terus  dihadapi  di  sejumlah  daerah  di Indonesia,  tidak  terkecuali  Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan berita resmi statistik  Badan  Pusat  Statistika  (BPS)
Provinsi Sumatera Barat, jumlah penduduk  miskin  di  Sumatera  Barat  dari tahun  2007  sampai  2015  mengalami penurunan.  Namun  pada  Maret  2015 mencapai  379.609  jiwa,  atau  bertambah 24.871  orang  dibandingkan  September 2014.  Secara  keseluruhan  persentase penduduk  miskin  di  Sumbar  mengalami kenaikan dari 6,89 persen pada September  2014  menjadi  7,31  persen pada  Maret  2015.  Di  Sumatera  Barat program  PKH  pertama  kali  dilaksanakan yaitu  di  Kabupaten  Pesisir  Selatan. Kabupaten  Pesisir  selatan  merupakan daerah  dengan  jumlah  angka  kemiskinan terbanyak  nomor  dua  setelah  kabupaten Mentawai  di  Sumatera  Barat  pada  tahun 2015.
Adapun  jumlah  KK  miskin  di kabupaten  Pesisir  Selatan  pada  tahun 2007  adalah  36,480  KK.  Ada  dua kecamatan  yang  mendapatkan  bantuan PKH  ini  yakni  Kecamatan  Linggo  Sari Baganti dan Kecamatan Lunang Silaut. Di Kecamatan  Lunang  Silaut  yang  mendapat bantuan PKH hanya berjumlah 1251 RTSM sedangkan  di  Kecamatan  Linggo  Sari Baganti  lebih  banyak  mendapat  bantuan PKH  berjumlah  2393  RTSM.  Pada  tahun 2007  Kecamatan  Linggo  Sari  Baganti
masih terdiri dari dua nagari yaitu Nagari Punggasan  dan  Nagari  Air  Haji,  namun sekarang  telah  berjumlah  16  nagari semenjak pemekaran tahun 2011.
Pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  di  Kecamatan  Linggo  Sari  Baganti ditanggung  jawabi  oleh  7  pendamping PKH.
Peserta  PKH  yang  masih  memenuhi kriteria  dan  persyaratan  (ibu  hamil  / mempunyai  balita,  dan  mempunyai  anak usia  0-15  tahun,  atau  anak  usia  15-18 tahun  belum  menyelesaikan  pendidikan dasarnya) dimungkinkan menerima bantuan selama maksimal 6 tahun. Untuk itu, setiap 3 tahun akan dievaluasi dalam rangka  resertifikasi  terhadap  status kepesertaan. Apabila setelah resertifikasi 3  tahun  peserta  dinilai  tidak  lagi memenuhi  persyaratan,  maka  RTSM dikeluarkan  sebagai  penerima  PKH  ( exit strategy ).  Namun  jika  sebelum  3  tahun menurut hasil verifikasi status kemiskinan oleh  UPPKH  (Unit  Pelaksana  Program Keluarga  Harapan)  Pusat  bersama  BPS ditemukan bahwa RTSM sudah meningkat.
Dalam pelaksanaan Program
Keluarga Harapan adanya sistem graduasi yaitu penerima PKH tidak mempunyai hak untuk  menerima  bantuan  PKH.  Kategori graduasi  terbagi  atas  dua  yaitu  graduasi karena  tidak  memenuhi  syarat  lagi  dan graduasi  karena  kesejahteraan  ekonomi RTSM meningkat. Setiap tahunnya pendamping  PKH  mengevaluasi  RTSM penerima  bantuan  PKH  dengan  cara
melihat  perkembangan  kondisi  ekonomi dan  mendata  ulang  apakah  RTSM  masih memenuhi  syarat  atau  tidak  memenuhi syarat. Jika RTSM tidak memenuhi syarat lagi dan kondisi ekonomi sudah meningkat  maka  RTSM  akan  digraduasi, sebaliknya  jika  RTSM  masih  memenuhi syarat  dan  kondisi  ekonomi  masih  sama maka  statusnya  menjadi  transisi  (tetap menerima  bantuan).  Sistem  graduasi dalam PKH adalah sistem yang merancang agar  RTSM  cepat  keluar  dengan  syarat- syarat  yang  telah  ditentukan,  semakin banyak  yang  digraduasi  maka  program dikatakan  berhasil.  Namun  di  sisi  lain RTSM masih menginginkan dan
membutuhkan bantuan PKH

## TINJAUAN PUSTAKA

## Strategi
Kata  strategi  berasal  dari  bahasa Yunani  klasik  “ stratos ”  yang  artinya tentara  dan  “ agein ”  yang  berarti memimpin.  Dengan  demikian  strategi yang  dimaksudkan  adalah  memimpin tentara. Lalu muncul kata strategos yang artinya  pemimpin  tentara  pada  tingkat atas.  Jadi  strategi  adalah  konsep  militer yang  diartikan  seni  perang  para  jendral atau  suatu  rancangan  terbaik  untuk memenangkan  peperangan  (Cangara, 2013:61).
Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai rencana  yang  cermat  mengenai  kegiatan untuk  mencapai  sasaran  khusus.  Strategi
juga didefinisikan sebagai suatu tindakan yang  bersifat  “ incremental ”  (senantiasa meningkat)  terus  menerus  dan  dilakukan berdasarkan  sudut  pandang  tentang  apa yang  diharapakan  oleh  para  pelaku  di masa  depan  (Prahat  dalam  Sjafari, 2014:56).  Lain  halnya  menurut  Rangkuti bahwa  strategi  merupakan  alat  untuk mencapai tujuan.
Mc  Nicholas  mengungkapkan  bahwa strategi  adalah  suatu  seni  menggunakan kecakapan  dan  sumber  daya  suatu organisasi  untuk  mencapai  sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan  dalam  posisi  yang  paling menguntungkan  (Sjafari,  2014:56).  Jadi dapat  disimpulkan  bahwa  strategi  adalah suatu  tindakan  terencana  menggunakan kecakapan  yang  paling  efektif  untuk mencapai  tujuan  yang  menguntungkan. Strategi  yang  dimaksuK  dalam  penelitian ini adalah suatu tindakan terencana yang dianggap  RTSM  paling  efektif  untuk mempertahankan status pesertanya sebagai  penerima  Program  Keluarga Harapan (PKH).

## Strukturasi Anthony Giddens
Dalam  Teori  Strukturasi  melihat hubungan  antara  pelaku  (tindakan)  dan struktur  berupa  relasi  dualitas,  bukan dualisme.  Dualitas  itu  terjadi  dalam “praktik sosial yang berulang dan terpola dalam  lintas  ruang  dan  waktu”.  Praktik sosial  itu  bisa  berupa  sebuah  kebiasaan dan  bisa  praktik  sosial  itu  sendiri  bisa
berlangsung dimana saja (Priyono, 2002:22). Dualitas  terletak  dalam  fakta bahwa  suatu  „struktur‟  mirip  pedoman yang  menjadi  prinsip  praktik-praktik  di berbagai  tempat  dan  waktu  tersebut merupakan  hasil  perulangan  berbagai tindakan  kita,  namun  sebaliknya  skema yang  mirip  “aturan”  itu  juga  menjadi sarana  (medium)  bagi  berlangsungnya praktik sosial (Priyono, 2002:22).
Giddens  mengatakan,  “Setiap  riset dalam  ilmu  sosial  atau  sejarah  selalu menyangkut penghubungan tindakan (seringkali disinonimkan dengan agen dan struktur. Namun dalam hal ini tak berarti bahwa  struktur  „menentukan‟  tindakan atau  sebaliknya”  (Ritzer,  2010:507). Dalam  teori  strukturalisme  struktur dipandang sebagai suatu penciptaan pola relasi-relasi sosial atau fenomena- fenomena sosial serupa, sebagai kerangka atau  morfologi  sebuah  organisme  atau tiang  penyangga  sebuah  bangunan,  yang berada  di  luar  tindakan  manusia.  Kritik Giddens  kepada  strukturalisme  ialah pandangan strukturalisme terutama strukturalisme fungsional cenderung lebih tertuju pada “fungsi” daripada “struktur” dan  meletakkan  struktur  sebagai  sesuatu yang berada di luar.
Bagi Giddens struktur merujuk pada aturan-aturan  dan  sarana-sarana  atau sumber  daya  yang  memiliki  perlengka- pan-perlengkapan  struktural  yang  me- mungkinkan  pengikatan  ruang  dan  waktu yang  mereproduksi  praktik-praktik  sosial
dalam  sistem-sistem  sosial  kehidupan masyarakat. Agen adalah aktor, sedangkan agensi menurut Giddens terdiri atas  peristiwa  yang  di  dalamnya  individu bertanggung jawab atas peristiwa tersebut,  dan  peristiwa  itu  tidak  akan terjadi jika saja individu tidak melakukan intervensi.  Agen,  menurut  Giddens “memiliki kemampuan menciptakan perbedaan  sosial  di  dunia  sosial.  Lebih kuat  lagi,  agen  tidak  mungkin  ada  tanpa kekuasaan; jadi, aktor tidak lagi menjadi agen  jika  ia  kehilangan  kapasitas  untuk menciptakan  perbedaan.  Giddens  jelas mengakui  adanya  sejumlah  hambatan terhadap  aktor,  namun  tidak  berarti bahwa  aktor  tidak  memiliki  pilihan  dan tidak menciptakan perbedaan.
Bagi Giddens, secara logis kekuasaan mendahului subjektifitas karena  tindakan  melibatkan  kekuasaan, atau  kemampuan  mengubah  situasi.  Jadi teori  strukturasi  Giddens  menempatkan kekuasaan  pada  aktor  dan  tindakan  yang bertolak  belakang  dengan  teori-teori yang  cenderung  mengabaikan  orientasi tersebut  dan  justru  mementingkan  niat aktor  (fenomenologi)  atau  struktur eksternal  (fungsionalisme  struktural). Dualitas  antara  struktur  dan  pelaku terletak  dalam  proses  dimana  struktur sosial  merupakan  hasil  ( outcome )  dan sekaligus sarana ( medium ) praktik sosial.
Struktur  analog  dengan langue (yang  mengatasi  ruang  dan  waktu), sedangkan  praktik  sosial  analog  dengan
parole (dalam  waktu  dan  ruang).
Berdasarkan  prinsip  dualitas  tersebut itulah dibangun teori strukturasi. Struktur memiliki sifat mengatasi waktu dan ruang ( timeless  and  speceless )  serta  maya ( virtual ),  sehingga  bisa  diterapkan  pada berbagai  situasi  dan  kondisi.  Berbeda dengan  pengertian  Durkhemian  tentang struktur  yang  lebih  bersifat  mengekang ( constraining ),  struktur  dalam  gagasan Giddens  juga  bersifat  memberdayakan ( enabling ) yang memungkinkan terjadinya praktik  sosial.  Itulah  Giddens  melihat struktur  sebagai  sarana  ( medium  dan resources ).
Meskipun bersifat objektif, objektivitas  struktur  sosial  berbeda dengan  watak  objektif  struktur  dalam mazhab
fungsionalisme maupun strukturalisme,  di  mana  setiap  struktur yang ada menentang dan mengekang para pelaku. Bagi Giddens,  untuk menentukan sebuah  obyektivitas  struktur  tidak  hanya bersifat  eksternal  melainkan  melekat pada tindakan dan praktik sosial yang kita lakukan  (Priyono,  2002:23). Giddens
membedakan  tiga  dimensi  internal pelaku,  yaitu  motivasi  tak  sadar ( unconscious  motives ),  kesadaran  praktis ( practical  consiousness ),  dan  kesadaran diskursif ( discursive consciousness ).
1. Motivasi  tak  sadar “menyangkut keinginan atau kebutuhan yang
berpotensi  mengarahkan  tindakan, tapi bukan tindakan itu sendiri.
2. Kesadaran  praktis “menunjuk  pada gugus  pengetahuan  praktis  yang  tidak selalu  bisa  diurai.  Dalam  artian kesadaran praktis ini merupakan kunci untuk  memahami  proses  bagaimana berbagai  tindakan  dan  praktik  sosial kita lambat-laun menjadi struktur, dan bagaimana  struktur  itu  mengekang serta  memampukan  tindakan  atau praktik sosial kita”
3. Kesadaran  diskursif mengacu  kepada
kapasitas manusia untuk merefleksikan dan  memberikan  penjelasan  rinci terhadap tindakan yang telah dilakukan  oleh  (Priyono,  2002:28). Untuk  lebih  jelas  bisa  dilihat  pada bagan 1 berikut ini :
Bagan 1. Teori Strukturasi Anthony Giddens
Agen 1.Motivasi tak sadar 2.Kesadaran praktis 3.Kesadaran diskursif 1.Mengekang 2.Memberdayakan Struktur

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  kualitatif  untuk  menjelaskan strategi peserta Program Keluarga Harapan mempertahankan status
pesertanya.  Teknik  pengumpulan  data yang  digunakan  adalah  wawancara  dan observasi.  Penelitian  ini  dilakukan  bulan Agustus  hingga  Oktober  tahun  2016. Informan  berjumah  17  orang  meliputi  14 orang  peserta  PKH,  1  orang  pendamping PKH  dan  2  orang  perangkat  Nagari  yang memiliki  pengaruh  terhadap  status kepesertaan penerima PKH. RTSM penerima  PKH  mayoritas  bekerja  sebagai tani  dan  penerima  PKH  lainnya  bekerja sebagai  ibu  rumah  tangga.  RTSM  mulai menerima  bantuan  PKH  secara  bervariasi yaitu  semenjak  tahun  2007,  2010,  2011 dan 2012.
Penerima  PKH  yang  menerima tahun  2007  merupakan  penerima  PKH pertama  kali  di  Nagari  Punggasan  Timur,
sedangkan
penerima PKH tahun 2010,2011 dan 2012 merupakan penerima naik  dijalan.  Dilihat  dari  jumlah  anak, jumlah  penerima  PKH  berkisar  dua sampai  5  orang  dengan  komponen  anak balita, anak duduk di bangku SD dan anak duduk di bangku SMP.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Meminta Rekomendasi Kepada

## Pemerintahan Nagari
Di  tengah  masyarakat,  wali  nagari dan kepala jorong merupakan orang yang disegani  dan  dihormati  oleh  masyarakat
dikarenakan  jabatannya  dan  kualitas kepemimpinannya  yang  baik.    Untuk mendapatkan  bantuan  PKH,  salah  satu strategi  yang  dilakukan  RTSM  adalah meminta rekomendasi kepada wali nagari dan  kepala  jorong.  Rekomendasi  adalah memberitahukan  kepada  seseorang  atau lebih  bahwa  sesuatu  yang  dapat dipercaya.
Selain  merekomendasikan  diartikan sebagai  menyarankan,  mengajak  untuk bergabung,  menganjurkan  suatu  bentuk perintah.  Hal  ini  dilakukan  karena menurut  masyarakat  wali  nagari  dan kepala  jorong  adalah  pemimpin  yang disegani  dan  dihormati  semua  orang termasuk  pendamping  PKH.  Dengan demikian,  bagi  RTSM  Wali  nagari  dan kepala jorong bisa mempengaruhi pendamping  PKH  sehingga  pendamping PKH  akan  menerima  rekomendasi  dari wali  nagari  dan  memasukkan  RTSM sebagai  penerima  bantuan  PKH.  Adapun bentuk  permintaan  rekomendasi  yang dilakukan RTSM dengan cara mengunjungi rumah  Wali  Nagari  dan  kepala  jorong Punggasan Timur untuk meminta bantuan agar bisa mendapatkan bantuan PKH.
RTSM  menceritakan  keluhan  yang dialaminya  kepada  Wali  Nagari  dan kepala jorong terkait dengan pemenuhan kebutuhan keluarga yang serba kekurangan  anak  yang  membutuhkan biaya  untuk  sekolah.  Setelah  itu  RTSM meminta Wali Nagari/kepala jorong untuk ikut  bersamanya  ke  rumah  pendamping
PKH.  Tujuannya  agar  Wali  Nagari/kepala jorong merekomendasikan dirinya kepada pendamping  PKH  dan  bisa  mendapatkan bantuan PKH

## Meminta  Bantuan  Kepada  Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
Pendamping  PKH  mempunyai  tugas yang dilaksanakan setiap saat dalam satu tahapan PKH maupun dalam kegiatan PKH umumnya.  Tugas  pokok  pendamping  PKH meliputi  pemutakhiran  data,  verifikasi kehadiran  peserta  di  sekolah  maupun posyandu.  Selain  itu  pendamping  juga melakukan  koordinasi  dengan  guru maupun dengan petugas layanan kesehatan di lokasinya bekerja. Di Nagari Punggasan Timur pendamping PKH
berjumlah satu orang saja dengan jumlah RTSM  lebih  kurang  300  KK.  Pada  saat adanya  sitem  naik  dijalan  pada  tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
Salah  satu  strategi  masyarakat untuk  mendapatkan  bantuan  PKH  yaitu dengan meminta bantuan kepada pendamping PKH. Adapun alasan
melakukan  strategi  ini  karena  bagi masyarakat  pendamping  PKH  adalah orang  yang  bertanggung  jawab  atas jalannya  PKH  dan  mempunyai  wewenang untuk mendaftarkan RTSM sebagai penerima PKH. Strategi ini dilakukan oleh RTSM  nagari  Punggasan  Timur  dengan mengunjungi  rumah  pendamping  PKH. Kunjungan  dilakukan  untuk  menjelaskan kondisi  ekonomi  keluarga  yang  sulit
kepada  pendamping,  seperti  memiliki banyak  anak  yang  akan  masuk  sekolah, status  rumah  menumpang  sehingga membutuhkan bantuan PKH untuk memenuhi  kebutuhan  sekolah  anak  dan bantuan rumah tangga. Setelah menjelaskan  kondisi  keluarga  tersebut, pendamping akan melakukan observasi ke rumah RTSM untuk membuktikan kebenaran  informasi  yang  diberikan  oleh RTSM. Meminta Bantuan Kepada Ketua

## Kelompok  Program  Keluarga  Harapan (PKH)
Dalam  melaksanakan  tugas  sebagai pendamping  PKH,  pendamping  PKH  akan menunjuk  masing-masing  satu  atau  dua orang dalam satu kampung sebagai ketua kelompok.  Adapun  tugas  ketua  kelompok adalah  memberikan  informasi  kepada penerima  PKH  mengenai  waktu  dan tempat  perkumpulan  bulanan.  Selain  itu ketua  kelompok  juga  bertugas  untuk memantau  perkembangan  kondisi  sosial dan ekonomi penerima PKH dan perkembangan  sekolah  anak  RTSM  yang nantinya  akan  diberitahukan  kepada pendamping PKH.
Bagi  RTSM  yang  kondisi  sosial  dan ekonominya telah meningkat dan anaknya telah  menamatkan  Sekolah  Menengah Pertama  (SMP)  maka  akan  diberitahukan kepada pendamping agar segera digraduasi  dan  tidak  bisa  menerima bantuan  PKH  pada  tahap  berikutnya.  Di
Nagari Punggasan Timur, ketua kelompok PKH berjumlah 5 orang. Untuk
mendapatkan  bantuan  PKH,  salah  satu strategi  yang  dilakukan  masyarakat Nagari  Punggasan  Timur  adalah  dengan meminta bantuan kepada ketua kelompok untuk  merekomendasikan  dirinya  kepada pendamping  PKH.  Strategi  ini  dilakukan karena  ketua  kelompok  PKH  bagi masyarakat adalah orang yang membantu pendamping PKH dan bisa mempengaruhi pendamping PKH secara langsung.
Ketua  kelompok  adalah  orang  yang aktif  di  tingkat  kampung  sehingga mengetahui  kondisi  kehidupan  masing- masing  RTSM,  bahkan  tanpa  mendata terlebih  dahulu.  Selain  itu  ketua kelompok  juga  merupakan  orang  yang paling  sering  berkomunikasi  dengan pendamping PKH. Ketua kelompok sebagai perpanjangan tangan pendamping PKH  lebih  banyak  mengetahui  kondisi masyarakat  yang  berada  di  daerahnya dibandingkan  dengan  pendamping  PKH karena  pendamping  PKH  mengontrol semua penerima PKH di nagari Punggasan Timur.
Dengan  demikian  saat  ada  RTSM yang  meminta  bantuan  kepada  ketua kelompok maka dia tidak perlu melakukan  observasi  ke  rumah  RTSM karena  telah  mengetahui  sepenuhnya kondisi  sosial  ekonomi  RTSM.  Meskipun demikian  RTSM  tetap  menceritakan kondisi  sosial  ekonominya  serta  keluhan- keluhan mengenai pendidikan anaknya.

## Mencari  Informasi  Penerima  PKH  yang Digraduasi
Program  PKH  yang  sudah  berjalan dari  tahun  2007  di  Nagari  Punggasan Timur sudah tidak menjadi hal yang baru lagi.  Informasi  mengenai  bantuan  PKH telah  menyebar  di  tengah  masyarakat, baik  mengenai  RTSM  yang  menerima bantuan  PKH  dan  juga  RTSM  yang  tidak menerima  bantuan  PKH.  Bagi  RTSM  yang tidak  berhasil  menerima  bantuan  PKH tahun 2007 mencari-cari informasi mengenai  peluang  untuk  mendapatkan bantuan  PKH  kepada  pendamping  PKH. Namun  karena  pada  saat  itu  belum  ada kebijakan  baru  maka  RTSM  tidak  bisa untuk  mengajukan  diri  sebagai  penerima bantuan PKH.
Pada  saat  adanya  kebijakan  sistem naik  dijalan  pada  tahun  2010,  banyak RTSM  yang  digraduasi  sehingga  informasi mengenai  penerima  PKH  digraduasi menyebar  di  tengah  masyarakat  dan memberikan  peluang  bagi  masyarakat
Nagari Punggasan Timur untuk mengajukan diri sebagai penerima bantuan PKH. Dengan begitu, masyarakat melakukan  strategi  agar  menerima bantuan  PKH  dengan  cara  mencari informasi  kepada  ketua  kelompok  dan pendamping PKH. Tujuannya agar menggantikan nama RTSM yang digraduasi tersebut  dengan  mengajukan  dirinya sebagai  penerima  bantuan  PKH  kepada pendamping  PKH,  Hal  ini  menjadi motivasi penerima bantuan.
Melaporkan Penerima Program

## Keluarga Harapan (PKH) yang Dianggap Sudah Mampu Secara Ekonomi
Penerima  PKH  merupakan  ibu rumah  tangga  sangat  miskin  yang memenuhi  komponen-komponen  seperti ibu  hamil/mempunyai  balita,  RTSM  yang memiliki  anak  yang  duduk  di  bangku Sekolah  Dasar,  anak  yang  duduk  di bangku  Sekolah  Menengah  Pertama  serta anak  putus  sekolah  yang  berumur  7-18 tahun.  Rumah  tangga  sangat  miskin  yang dimaksud  diantaranya  adalah  keluarga yang  tinggal  di  rumah  kayu,  bekerja sebagai petani, mendapatkan penghasilan yang  hanya  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  sehari  saja  bahkan  dikatakan kurang  mencukupi  kebutuhan  keluarga sehari-harinya serta hanya mampu memenuhi  kebutuhan  primer  dan  tidak bisa  memenuhi  kebutuhan  sekunder bahkan tersier.
Syarat  dari  graduasi  adalah  ketika RTSM  sudah  tidak  memenuhi  syarat  lagi dan kondisi sosial ekonominya meningkat. Ketika kehidupan RTSM penerima bantuan PKH dianggap sudah meningkat atau telah mampu  tinggal  di  rumah  permanendan bisa  memenuhi  kebutuhan  sekunder bahkan tersier maka RTSM tersebut harus digraduasi  meskipun  masih  memenuhi syarat  atau  termasuk  dalam  komponen- komponen penerima bantuan PKH.
Pendamping  PKH  melaksanakan tugasnya pemantau perkembangan kehidupan  sosial  ekonomi  penerima
bantuan  PKH  terkadang  tidak  bisa langsung mengetahui perkembangan RTSM  secara  cepat  karena  memantau lebih kurang 300 KK. Di Nagari Punggasan Timur  terdiri  dari  empat  kampung  di mana  RTSM  penerima  PKH  berjumlah lebih kurang 300 KK dan didampingi satu pendamping  PKH.  Kondisi  ini  menjadi peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melaporkan  perkembangan  kondisi  sosial ekonomi  RTSM  penerima  bantuan  PKH dengan  tujuan  agar  mereka  bisa menggantikan  posisi  RTSM  tersebut  saat digraduasi.
Berdasarkan  hasil  dilapangan  ada dua  cara  masyarakat  melaporkan  RTSM penerima  PKH  yang  dianggap  sudah mampu  dan  tidak  memenuhi  syarat  lagi yaitu secara lisan dan tulisan.  Pada awal penerimaan  bantuan  PKH  tahun  2007 adanya  penyediaan  formulir  pengaduan yang  diberikan  oleh  Unit  Pelaksana Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Pusat kepada  pendamping  PKH  untuk  diberikan kepada  masyarakat  sebagai  wadah  untuk melaporkan  RTSM  penerima  PKH  yang dianggap  tidak  berhak  mendapatkan bantuan  PKH  atau  dianggap  sudah  tidak memenuhi  syarat  lagi  bahkan  sudah mampu secara sosial ekonomi.
Masyarakat mempunyai kesempatan untuk menuliskan dan memberi keterangan  mengenai  RTSM  penerima bantuan  PKH  yang  menurutnya  tidak wajar  lagi  menerima  bantuan  PKH.
Adapun  caranya  dengan  menuliskan
identitas  serta  alasan  RTSM  digraduasi.
Salah  satu  yang  menjadi  alasan  bagi
masyarakat yang bukan penerima bantuan PKH melaporkan RTSM penerima PKH  adalah  mengenai  kepemilikan  aset seperti mesin bajak dan mobil.

## Mematuhi Kewajiban Penerima PKH
Dalam pelaksanaan Program Keluarga  Harapan  (PKH),  penerima bantuan PKH memiliki kewajiban- kewajiban yang harus dilakukan.
Kewajiban-kewajiban  tersebut  terbagi menjadi  dua  bagian  yaitu  kewajiban dalam  bidang  pendidikan  dan  kewajiban dalam  bidang  kesehatan  karena  Program Keluarga Harapan fungsinya untuk pendidikan  dan  kesehatan  anak  Rumah Tangga  Sangat  Miskin  (RTSM).  Adapun kewaiban-kewajiban tersebut adalah
1. Dalam bidang kesehatan :
a. Anak  usia  0-28  hari  harus  diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
b. Anak  usia  0-11  bulan  harus diimunisasi  lengkap  dan  ditimbang berat  badannya  secara  rutin  tiap bulan.
c. Anak  usia  6-11  bulan  harus mendapatkan  vitamin  A  minimal sebanyak 2 kali dalam setahun.
d. Anak  usia  12-59  bulan  perlu mendapat  imunisasi  tambahan  dan ditimbang  berat  badannya  secara rutin setiap 3 bulan.
e. Selama  kehamilan  ibu  hamil  harus melakukan  pemeriksaan  kehamilan
di  fasilitas  kesehatan  sebanyak  4 kali.
f. Ibu  melahirkan  harus  ditolong  oleh tenaga kesehatan.
g. Dalam  pelaksanaan  pemeriksaan kesehatan  ke  posyandu,  penerima PKH  akan  mengambil  absen  sekali sebulan  di  posyandu  yang  mana absen  akan  dicek  oleh  pendamping secara  rutin  sebelum  pencairan dilakukan.
2. Dalam  bidang  pendidikan,  Ibu  RTSM wajib  mendaftarkan  anaknya  masuk sekolah  ketika  berumur  7-15  tahun yaitu  tingkat  sekolah  dasar  dan sekolah  menengah  pertama.  Anak harus  mengikuti  kehadiran  di  kelas minimal  85%  dari  hari  sekolah  dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.
Selain itu peserta wajib menghadiri pertemuan  bulanan  dengan  pendamping untuk mendata penerima PKH yang masih berhak  menerima  bantuan  PKH  dan  yang sudah  dikategorikan  mampu  (yang  akan digraduasi),  selain  mengumumkan  waktu pencairan  dana  bantuan  PKH  dan menjelaskan fungsi bantuan PKH.
Sedangkan  sanksi  yang  diberikan jika  tidak  melaksanakan  kewajiban adalah pengurangan bantuan sebesar 10% untuk setiap bulan bagi ibu rumah tangga sangat  miskin  yang  tidak  melaksanakan kewajiban seperti memeriksakan anak ke posyandu, anak sering absen sekolah dan tidak  pernah  ikut  perkumpulan  bersama
pendamping.  Jika  ibu  RTSM  tidak melakukan  kewajiban  berturut-turut  3 kali  maka  tidak  akan  menerima  bantuan pada tahap tersebut. Jika ibu RTSM tidak melakukan  kewajiban  secara  terus menerus maka akan digraduasi.
Melaksanakan  kewajiban  penerima  PKH merupakan  salah  satu  strategi  penerima PKH agar tetap menerima bantuan PKH.

## Mengisi  Formulir  Keberatan  atas  Hasil Resertifikasi
Resertifikasi Program Keluarga
Harapan  (PKH)  di  Kecamatan  Linggo  Sari Baganti  dilakukan  pada  tahun  2013  salah satunya  adalah  peserta  PKH  di  Nagari Punggasan Timur. Pada saat resertifikasi, pendamping PKH telah mempunyai nama- nama  peserta  PKH  yang  masuk  ke  fase transisi dan graduasi. Selain itu pendamping  PKH  juga  menyediakan blangko  formulir  keberatan  atas  hasil resertifikasi bagi peserta PKH yang masuk ke fase graduasi. Hal ini menjadi peluang bagi  peserta  PKH  yang  masuk  ke  fase graduasi  untuk  berusaha  pindah  ke  fase transisi  agar  tetap  bisa  menerima bantuan  PKH.  Adapun  blangko  formulir tersebut  berisi  tentang  identitas  peserta PKH, komponen-komponen syarat kepesertaan PKH  yang  terdiri dari 5 poin yaitu  ibu  hamil/nifas/anak  balita,anak usia  5-7  tahun  yang  belum  masuk pendidikan  dasar,  anak  SD  sederajat, anak  SMP  sederajat  dan  anak  usia  15-18 tahun yang belum menyelesaikan
pendidikan  dasar  9  tahun,  alasan  sosial ekonomi serta tanda tangan peserta PKH.
Hasil  resertifikasi  dibagikan  dengan cara  mengumpulkan  peserta  PKH  per kampung di Nagari Punggasan Timur oleh pendamping  PKH.  Pada  saat  hasil resertifikasi  dibagikan  dalam  bentuk amplop  oleh  pendamping  PKH,  peserta PKH yang masuk ke fase graduasi mengisi langsung  blangko  formulir  tersebut.  Hal ini merupakan salah satu strategi peserta PKH  di  Nagari  Punggasan  Timur  untuk tetap bisa menerima bantuan PKH. Alasan mereka  mengisi  blangko  formulir  karena masih  memenuhi  syarat  dan  masih termasuk pada komponen-komponen syarat kepesertaan PKH.

## Berpura-pura Miskin
Peserta  PKH  adalah  merupakan masyarakat  miskin  yang  disebut  juga rumah  tangga  sangat  miskin.  Rumah tangga  sangat  miskin  yang  dimaksud adalah  diantaranya  rumah  tangga  yang memiliki  kualitas  perumahan  dibawah standar seperti rumah kayu dengan lantai tanah  atau  papan,  RTSM  yang  masih menumpang di rumah orang lain, tempat buang  air  besar  bersifat  umum,  tidak memiliki asset dengan harga yang mahal dan lain sebagainya.
Pada tahun 2007 saat program PKH baru  dilaksanakan  di  Nagari  Punggasan Timur,  pendamping  PKH  bertugas  untuk melakukan  observasi  ke  rumah-rumah peserta  PKH.  Tujuan  dilakukannya observasi  adalah  untuk  melihat  kondisi
serta  perkembangan  kehidupan  peserta PKH.  Adapun  yang  menjadi  salah  satu kategori  pendataan  adalah  kepemilikan asset.  Asset  disini  artinya  benda  hidup dan  juga  benda  mati  yang  dimiliki peserta PKH.
Dalam upaya melakukan pendataan tersebut,  peserta  PKH  ini  melakukan strategi  berpura-pura  miskin  agar  tetap menerima  bantuan  PKH  dengan  cara tidak mengakui kepemilikan asset seperti hewan  ternak  serta  berbohong  kepada pendamping  PKH  mengenai  status  motor yang  dimilikinya  yang  sebenarnya  sudah lunas dan tidak lagi dalam masa kredit.
Disaat  peserta  PKH  merasa  kondisi sosial ekonominya mulai meningkat maka peserta PKH melakukan strategi berpura- pura  miskin  agar  tetap  bisa  menerima bantuan  PKH.  Strategi  ini  dilakukan karena  peserta  PKH  masih  merasa membutuhkan  bantuan  PKH  baik  untuk bantuan  rumah  tangga  maupun  bantuan pendidikan  dan  kesehatan  anaknya. Selain  itu  dari  sisi  lain,  peserta  PKH masih  memenuhi  komponen  syarat kepesertaan PKH. Namun, dalam melakukan  pendataan,  pendamping  PKH tidak  langsung  mempercayai  keterangan dari peserta PKH.
Pendamping  PKH  akan  melakukan klarifikasi  kepada  teman  dan  juga tetangga peserta PKH mengenai informasi  yang  didapatkannya.  Dengan begitu,  pendamping  mendapatkan  data yang  valid  dan  mengetahui  kebenaran
tentang  kondisi  serta  perkembangan kehidupan peserta PKH.

## Pembahasan
Dari  hasil  penelitian  di  lapangan, diketahui  bahwa  penerima  PKH  (agen) adalah orang-orang yang mampu memanfaatkan  aturan-aturan  atau  nilai- nilai (struktur) yang memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan pelaksanaan  Program  Keluarga  Harapan (PKH)  dan  tidak  tergraduasi.  Adapun caranya  dengan  melakukan  berbagai strategi-strategi  yang  menguntungkan mereka.
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  pada Giddens  membedakan  dimensi  internal pelaku atas 3 macam yaitu motivasi tidak sadar, kesadaran diskursif, dan kesadaran praktis.  Dalam  teori  ini,  agen  dipahami sebagai subjek yang berpengetahuan dan cakap,  agen  tahu  apa  yang  dia  lakukan dan mengapa melakukannya. Peserta PKH adalah  agen  yang  berpengetahuan  dan cakap  mengenai  aturan-aturan  yang  ada dalam  pelaksanaan  PKH  di  Nagari Punggasan Timur.
Dari penelitian yang sudah dilakukan,  maka  dimensi  internal  pelaku adalah kesadaran diskursif dan kesadaran praktis.
Kesadaran diskursif yakni mengacu kepada kapasitas kita merefleksikan dan memberikan penjelasan  rinci  terhadap  tindakan  kita,
kesadaran  diskursif  merupakan  tingkat kesadaran di mana aktor dalam melakukan tindakan sosial didahului oleh
pemikiran  apa  yang  akan  dilakukan  dan tujuan dari tindakan tersebut. Sedangkan
kesadaran praktis tindakan yang didasarkan  pada  pengalaman  masa lampau. Dalam  arti  kata,  kalau  pelaku  atau penerima PKH memiliki motivasi diskursif,  maka  pelaku  tersebut  akan mengetahui kenapa ia harus memanfaatkan  peluang  serta  nilai-nilai yang  sudah  ada.  Sedangkan  pelaku  atau penerima  PKH  yang  memiliki  kesadaran praktis,  maka  pelaku  tersebut  akan memanfaatkan peluang dengan melakukan strategi yang pernah dilakukan  oleh  orang-orang  di  masa lampau  untuk  menerima  program  seperti berpura-pura miskin. Sudah ada kesadaran  di  dalam  diri  penerima  PKH tersebut.Terkait  dengan  teori  yang digunakan,  bahwa  dimensi  internal pelaku  bagian  motivasi  tidak  sadar  tidak bisa  menjelaskan  hasil  yang  didapat dilapangan  karena  semuanya  termasuk pada  kesadaran  diskursif  dan  kesadaran praktis.

## DAFTAR PUSTAKA
Cangara,  H.  (2013). Perencanaan  dan Strategi  Komunikasi .  Depok:  PT
Raja Grafindo Persada.
Priyono  &  Herry,  B.  (2002). “Anthony Giddens Suatu Pengantar” .
Kepustakaan  Populer  Gramedia: Jakarta. Ritzer, G. (2010).  Sosiologi  Ilmu
Pengetahuan  Berparadigma  Ganda. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sajogyo.  (1996) Garis  Kemiskinan  dan Kebutuhan Minimum Pangan . Yogyakarta: Aditya Media. Sjafri,  Agus.  (2014). Kemiskinan  dan Pemberdayaan Kelompok . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Soeharto,  E.  (2009). Kemiskinan  dan
Perlindungan  Sosial  di  Indonesia (Menggagas  Model  Jaminan  Sosial Universal Bidang Kesehatan) . Bandung: Alfabeta.
Soeharto,  E.  (2010). Analisis  Kebijakan Publik  Panduan  Praktis  Mengkaji Masalah  dan  Kebijakan  Sosial . Bandung: Alfabeta Soetomo. (2006). Srategi-strategi Pembangunan Masyarakat .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

## Dokumen
Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia,
Pedoman  Operasional  Penyaluran Dana  Bantuan  Program  Keluarga Harapan (PKH) tahun 2013.
Kementerian  Sosial  Republik  Indonesia,
Materi Pelatihan Training of Trainer Tenaga Pendamping Program  Keluarga  Harapan (PKH)
tahun 2014.

## How to Cite Articel :
Casiavera  (2019).  Strategi  Peserta  Program  Keluarga  Harapan  (PKH)  Mempertahankan Status Pesertanya; Studi Nagari Punggasan Timur Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan. Jurnal Masyarakat Maritim , 3 (2), 10-25.