## Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial
Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani
Aulia Rosa Nasution*

## Magister Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

## Abstrak
Penulisan  ini  bertujuan  untuk  membahas  urgensi  pendidikan  Kewarganegaraan  (Civic  Education)  sebagai  pendidikan  karakter bangsa  Indonesia  melalui  demokrasi,  HAM  dan  masyarakat  madani.    Perubahan  Indonesia  menuju  pada  sistem  demokrasi merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi. Pasca jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Presiden Soeharto yang lengser pada 21 Mei  1998,  Indonesia  mengalami  proses  pembentukan  demokrasi  meskipun  berjalan  setelah  lebih  dari  30  tahun  Orde  Baru berkuasa.    Transisi  Indonesia  menaiki  demokrasi  menimbulkan  banyak  kecemasan  dimana  pada  saat  yang  sama  masyarakat masih  cenderung  melakukan  penyelesaian  konflik  melalui  cara-cara  yang  tidak  demokratis,  main  hakim  sendiri,  memaksakan kehendak,  dan  praktik  money  politics  sebagai  cermin  dari  perilaku  dan  sikap  yang  bertolak  belakang  dengan  demokrasi  yang diperjuangkan oleh kalangarn reformis selama ini. Perkembangan ini tentu saja merupakan fenomena yang tidak kondusif bagi transisi  Indonesia  menuju  demokrasi  yang  berkeadaban  ( Democratic  Civility ).  Seiring  dengan  perkembangan  gelombang demokrasi  ketiga, tuntutan dmokratisasi  dalam  praktik  dan  sosial  pasca  rezim Orde  Baru menjadi  salah satu agenda  kelompok gerakan  reformasi  yang  mana  salah  satu  tuntutannya  adalah  memperbaharui  kembali  pendidikan  kewarganegaraan  ( Civic Education )  yang  selama  ini  dirasakan  tidak  relevan  dengan  semangat  reformasi.  Di  dalam  mewujudkan  demokrasi  yang berkeadaban  maka  peranan  pendidikan  kewarganegaraan  ( Civics  Education )  dirasa  sangat  urgen  dan  mendesak  sebagai pendidikan karakter bangsa Indonesia.
Kata Kunci: Civics Education, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani; Pendidikan Karakter

## Abstract
This study is about the cancellation of marriage is often the case in the jurisdiction of the Religious Court Medan Class 1A, where the number of cases of marriage annulment increasing. This study was conducted to determine the factors that led to the marriage can be canceled according to the legislation and to analyze the increase in the role of the Religious Court of Medan on the cancellation of the marriage. The method used in this research is the empirical legal research by analyzing the written law of library materials or secondary data and researching directly into the field where the object under study. The results of this study are the factors causing the marriage can be canceled according to the legislation is the cancellation of the marriage due to the cancellation of the marital relationship after held marriage, for their terms are not was infested according to Article 22, s / d Article 27 of Law No. 1 of 1974 on marriage  and  the  Law  Compilation  Article  70  and  Article  71.  Role  of  Religious  Court  against  the  cancellation  of  marriage  is  to examine and adjudicate and decide cases filed by the Applicant, the Religious Courts have the absolute authority stipulated in Law No. 50 of 2009 on the second amendment of Law Act No. 7 of 1989 on Religious Courts.
Keywords : Role, Religious Court, Cancellation of Marriage
How  to  Cite: Nasution,  A.R., (2016),  Urgensi  Pendidikan  Kewarganegaraan  sebagai  Pendidikan  Karakter  Bangsa Indonesia melalui Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani , Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 8 (2) (2016): 201- 212
*Corresponding author: E-mail: nasutionauliarosa@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks  pendidikan  nasional  bukanlah  sesuatu yang  baru  di  Indonesia.  Berbagai  model  dan istilah  pendidikan  kewarganegaraan  dilakukan oleh  Pemerintah  RI  untuk  menyelenggarakan misi  pendidikan  demokrasi  dan  hak  asasi manusia (HAM). Ubaedillah (2008: 1), beberapa nama yang dipakai untuk pendidikan kewarganegaraan  antara  lain  adalah:  pelajaran Civics ,  Pendidikan  Kewarganegaraan  Negara Pendidikan  Kewarganegaraan,    Pendidikan Moral  Pancasila,  dan  PPKN.  Pada  level
Perguruan Tinggi pernah dilaksanakan Pendidikan Kewiraan. Pendidikan kewarganegaraan di
Perguruan  Tinggi  saat  ini  telah  diwujudkan dalam bentuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan Surat Keputusan  Dirjen  Pendidikan  Tinggi  No. 267/Dikti/Kep/200  tentang  Penyempurnaan Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan
Kepribadian  Pendidikan  Kewarganegaraan  di Perguruan Tinggi (Ubaedillah, 2008: 1).  Tujuan pendidikan  kewarganegaraan  pada  dasarnya adalah  menjadikan    warga  negara  yang  cerdas dan baik serta mampu mendukung keberlangsungan  bangsa  dan  negara.    Upaya mewarganegarakan  individu  atau  orang  orang yang  hidup    dalam  suatu  negara  menjadi  tugas dan  tanggung  jawab  pokok  yang  diemban  oleh Negara.  Hal  ini  sejalan  dengan  konsep warganegara  yang  baik  ( smart  and  good citizenship )  untuk  dapat  diterapkan  dalam berbagai negara.
Pelaksanaan
pendidikan kewarganegaraan  pada  masa  lalu  tidak  lepas dari  kepentingan  pemerintah  yang  berkuasa, yang  telah  dipraktikkan  oleh  rezim  Orde  Baru dimana  pendidikan  kewarganegaraan  telah direkayasa  sedemikian  rupa  sebagai  alat  untuk melanggengkan  kekuasaan  melalui  cara  cara indoktrinasi,  manipulasi  atas  demokrasi  dan Pancasila,  dimana    banyak  perilaku  kalangan elite  Orde  Baru  yang  mengelola  negara  dengan penuh  praktik  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme (KKN).    Ubaedillah  (2008:  4)  mengungkapkan, pasca  jatuhnya  Rezim  Orde  Baru  di  awal  tahun
1998, masyarakat Indonesia menyadari kembali pentingnya  Pendidikan  Kewarganegaraan  agar dapat  menerapkan  demokrasi,  hak  asasi manusia  (HAM)  dan  masyarakat  madani sebagai  unsur  yang  hilang  dalam  pendidikan kewarganegaraan model lama.

## PEMBAHASAN
Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic Education) atau Civics memiliki banyak pengertian  dan  istilah.  Menurut  Muhammad Numan  Soemantri  pengertian Civics dapat dirumuskan  sebagai  Ilmu  Kewarganegaraan yang membicaraan hubungan  manusia dengan; (a)  manusia dalam perkumpulan-perkumpulan terorganisasi (organisasi sosial, ekonomi, politik);  b)  individu-individu  dengan  negara. Menurut Edmonson (1958), makna Civics selalu didefinisikan  sebagai  sebuah  studi  tentang pemerintahan  dan  kewarganegaraan  yang terkait  dengan  kewajiban,  hak  dan  hak  hak istimewa
warganegara.
Pengertian ini menunjukkan Civics sebagai  cabang  dari  ilmu politik (Ubaedillah, 2008: 5) Menurut sejarahnya pendidikan kewarganegaraan ( Civics) berasal dari pendidikan tentang kewarganegaraan ( Citizenship). Stanley  E.  Dimond  menjelaskan bahwa Citizenship sebagaimana  keterhubungan dengan  kegiatan-kegiatan  sekolah  mempunyai dua  pengertian  dalam  arti  sempit, citizenship hanya  mencakup  status  hukum  warga  negara dalam  sebuah  negara,  organisasi  pemerintah, mengelola  kekuasaan,  hak  hak  hukum  dan tanggung  jawab.  Hal  yang  menarik  dari pendapat  Dimond  bahwa  adanya  keterkaitan Citizenship dengan  kegiatan  belajar  di  sekolah mengingat  pentingnya  disiplin  pengetahuan  ini bagi kehidupan warga negara dengan sesamanya  maupun  dengan  negara  di  mana mereka berada. Pada
perkembangan selanjutnya  makna  penting citizenship telah melahirkan  gerakan  warga  negara (civic community) yang  sadar  akan  pentingnya pendidikan kewarganegaraan (Ubaedillah, 2008: 4).
Pendidikan Kewarganegaraan tidak lepas dari  realitas  bangsa  Indonesia  saat  ini  yang
masih  awam    tentang  demokrasi.  Lebih  dari sekedar  pendidikan  kewarganegaraan  yang umumnya dikenal sebagai Pendidikan Demokrasi, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki  dimensi  dan  orientasi  pemberdayaan warga  negara    melalui  keterlibatan  dosen  dan mahasiswa dalam praktik berdemokrasi langsung  sepanjang  perkuliahan.  Hal  lain  yang menjadi fokus dari Pendidikan
Kewarganegaraan (Civics) adalah  mendidik generasi  muda  untuk  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  kritis,  aktif,  demokratis,  dan beradab  dengan  pengertian  mereka  sadar  akan hak  dan  kewajibannya  dalam  kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara  dan  kesiapan mereka  menjadi  bagian  warga  dunia  ( Global Society ) (Ubaedillah, 2008: 6).
Pendidikan  Kewarganegaraan  bertujuan untuk membangun karakter
(Character
Building) bangsa  Indonesia  yang  antara  lain:  a) membentuk  kecakapan partisipatif  warga negara  yang  bermutu  dan  bertanggung  jawab dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara;  b) menjadikan  warga  negara  Indonesia  yang cerdas,  aktif,  kritis  dan  demokratis,  namun tetap  memiliki  komitmen  menjaga  persatuan dan  integritas  bangsa;  c)  mengembangkan kultur  demokrasi  yang  berkeadaban  yaitu kebebasan, persamaan,
toleransi dan tanggungjawab.  Dengan  demikian,  setelah mahasiswa mengikuti Pendidikan
Kewarganegaraan  dengan  baik  dan  benar diharapkan mereka akan menjadi warga negara Indonesia  yang  memiliki  kemampuan  untuk melakukan  perubahan  di  tengah  masyarakat melakukan transfer of learning (proses pembelajaran), transfer  of  values  ( proses pengejawantahan  nilai-nilai)  dan transfer  of principles (proses  pengalihan  prinsip-prinsip) demokrasi, HAM dan masyarakat madani dalam kehidupan nyata (Ubaedillah, 2008: 10).
Secara  etimologis  “demokrasi”  terdiri dari  dua  kata  dalam  bahasa  Yunani  yaitu “demos”  yang  berarti  rakyat  atau  penduduk suatu  tempat    dan  “ cratein” atau  “ cratos” yang berarti  kekuasaan  atau  kedaulatan.  Gabungan dua  kata demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi)    memiliki  arti  suatu  sistem
pemerintahan    dari  ,  oleh  dan  untuk  rakyat (Ubaedillah,  2008:  36).    Dengan  demikian demokrasi secara terminology berarti pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat  dan untuk rakyat atau dalam istilah bahasa Inggris “ the  government  of  the  people,  by  the  people  and for  the  people”. Demokrasi  juga  dapat  diartikan sebagai  bentuk  pemerintahan  yang  dipegang oleh  rakyat  atau  rakyatlah  yang  mempunyai kedaulatan tertinggi.
Demokrasi  dapat  digolongkan  menjadi dua macam yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung ( direct democracy) adalah  demokrasi  yang  secara langsung melibatkan
rakyat untuk pengambilan  keputusan  suatu  negara.  Dalam demokrasi  langsung,  rakyat  secara  langsung berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum  dan menyampaikan  kehendaknya.  Sementara  itu demokrasi  tidak  langsung,  adalah  demokrasi yang  secara  tidak  langsung  melibatkan  rakyat suatu  negara  dalam  pengambilan  keputusan. Dalam  demokrasi  tidak  langsung,    rakyat menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan aspirasi dan kehendaknya  sehingga  dalam  demokrasi  tidak langsung  wakil rakyat   terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat.
Pemahaman  mengenai  demokrasi  di Indonesia mungkin belum sepenuhnya dikuasai dan  dimengerti  oleh  masyarakat.  Beberapa konflik  di  Indonesia  terjadi  karena  pihak-pihak yang  terkait  merasa  memiliki  kebebasan terhadap hak-hak yang fundamental seperti hak untuk mendapatkan dan menyampaikan informasi. Demokratisasi dalam konteks komunikasi selalu dikaitkan dengan bagaimana warga  negara  dapat  merealisasikan  atau mewujudkan
hak-hak
sebagai kewarganegaraannya.  Demokratisasi  sangat berkaitan  dengan  kebebasan  berkarya  dan berekpresi  individu  dalam  ruang civil  society termasuk  di  dalamnya,  antara  lain  kebebasan untuk  berkomunikasi,  kebebasan  berpikir  dan beragama  kebebasan  untuk  berpendapat  dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur  kepemilikannya.  Hal  ini  sejalan dengan pendapat Robert
Dahl yang
menjelaskan bahwa
hal yang paling menentukan  di dalam sistem demokrasi adalah bagaimana masyarakat  dapat mengaplikasikan hak-hak fundamental
seperti adanya kebebasan berekspresi, berkomunikasi, berkumpul,  dan berorganisasi yang dibutuhkan bagi  perdebatan  politik  dan  pelaksanaan kampanye kampanye pemilihan.
Pengertian demokrasi secara terminologi telah  dikemukakan  oleh  para  ahli    tentang demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, pengertian
demokrasi adalah sistem pemerintah  yang  diselenggaran  dari  rakyat, oleh  rakyat  dan  untu  rakyat. Menurut  Charles Costello,  pengertian  demokrasi  adalah  sistem sosial  dan  politik  pemerintahan  diri  dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi dengan hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.
Menurut Ahmad Syafi’I
Maarif, demokrasi    bukanlah    suatu  wacara,  pola  pikir, atau perilaku politik yang dapat dibangun sekali jadi.    Demokrasi    adalah  proses    di  mana masyarakat    dan  negara  berperan  di  dalam membangun kultur  dan sistem kehidupan yang dapat menciptakan kesejahteraan, menegakkan keadilan  baik  secara  sosial  ,  ekonomi  maupun politik (Ubaedillah, 2008: 12). Proses demokrasi  Indonesia  membutuhkan  topangan budaya    demokrasi  yang genuine .    Tanpa dukungan  budaya  demokrasi,  proses    transisi demokrasi  masih  rentan  terhadap  berbagai ancaman buaya  dan perilaku  tidak demokratis warisan  masa  lalu,  seperti  perilaku  anarkis dalam  menyuarakan  pendapat,  politik  uang ( money  politics ),  pengerahan  massa  untuk tujuan  politik,    dan  penggunaan  symbol-simbol primordial (suku dan agama)  dalam berpolitik.
Lebih  lanjut  menurut  Azra,    Pendidikan
Kewarganegaraan
( Civics) merupakan
kebutuhan  mendesak  bagi  bangsa  Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa  alasan  berikut  diantaranya:  pertama, meningkatnya    gejala  dan    kecenderungan political illiteracy , tidak melek politik  dan tidak mengetahui    cara  kerja  demokrasi    dan lembaga-lembaganya    di  kalangan  warga negara; kedua,  meningkatnya political apathism
(apatisme  politik)  yang  ditunjukkan    dengan sedikitnya  keterlibatan    warga  negara  dalam proses- proses politik. Jika demokrasi merupakan  sesuatu  yang  tidak    bisa  ditawar    - tawar  atau  dimundurkan  ( point  of  no  return) bagi  Bangsa  Indonesia,  maka  Pendidikan Kewarganegaraan (Civic  Education) merupakan salah satu upaya penyemaian budaya demokrasi.  Upaya  ini  tidak  bisa  diabaikan  oleh bangsa  yang  memiliki  komitmen  kuat  menjadi lebih  demokratis    dan  berkeadaban.    Langkah yang  dapat  dilakukan  untu  memberdayakan masyarakat    agar  mempunyai  kekuatan  adalah melalui  upaya  sistematis    dan  sistemik  dalam bentuk  Pendidikan  Kewarganegaraan  ( Civic Education )  yang  secara  konseptual  menjadi wahana  pendidikan  demokrasi  dan  pendidikan HAM
dalam konteks pembangunan masyarakat madani ( Civil Society).
Dari  beberapa    pendapat  tersebut  maka dapat  disimpulkan    bahwa  pemerintahan demokrasi  adalah  pemerintahan  di  tangan rakyat  yang  mengandung  pengertian  tiga  hal yaitu; 1) pemerintahan dari rakyat
( government  of  the  people );  2)    pemerintahan oleh  rakyat  ( government  by  the  people );  dan pemerintahan untuk rakyat ( government for the people). Tiga  faktor    ini  merupakan  tolak  ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis  yang  dapat  dijelaskan  sebagai berikut.  Pertama,  pemerintahan    dari  rakyat ( government    of  the  people) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah  suatu    pemerintaha  yang  mendapat pengakuan  dan  dukungan  mayoritas    rakyat melalui mekanisme  demokrasi yaitu pemilihan umum.    Pengakuan  dan  dkungan  rakyat  bagi suatu  pemerintahan  sangatlah  penting,  karena dengan  legitimasi  politik  tersebut  pemerintah dapat  menjalankan  roda  birokrasi    dan program-programnya    sebagai  wujud    dari amanat yang diberikan oleh rakyat  kepadanya.
Kedua, pemerintahan oleh rakyat ( government by the people ) memiliki pengertian bahwa  suatu  pemerintahan    menjalankan kekuasanannya  atas  nama  rakyat,    bukan  atas dorongan  pribadi    elite  negara    atau  elite birokrasi. Hal ini juga berarti bahwa
pemerintah  berada    dalam  pengawasan  rakyat ( social  control). Pengawasan    dapat  dilakukan secara  langsung  oleh  rakyat    maupun  tidak langsung  melalui  para  wakilnya  di  parlemen. Dengan  adanya  pengawasan    para  wakil  rakyat di parlemen  maka ambisi  otoritarianisme  dari para penyelenggaran  negara dapat  dihindari.
Ketiga,  pemerintahan    untuk  rakyat ( government  for  the  people )  mengandung pengertian  bahwa  kekuaasaan  yang  diberikan oleh  rakyat    kepada  pemerintah    harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan    rakyat  umum  harus  dijadikan landasan  utama  kebijakan  utama  sebuah pemerintahan  yang  demokratis  (Ubaedillah, 2008: 37).
Demi  terciptanya  proses  demokrasi, setelah  terbentuknya  sebuah  pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka  saluran-saluran  demokrasi  baik secara  formal  melalui  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)    dan  partai  politik,      dan  juga saluran-saluran  non-formal    seperti    fasilitas- fasilitas umu, atau ruang public ( public spheres) sebagai  sarana  interaksi  sosial  seperti  radio, televisi,  media  sosial  dan  lain  sebagainya. Sarana  ini  dapat  digunakan  oleh  semua  warga negara untuk menyalurkan pendapatnya secara bebas dan aman. Rasa aman dalam menyalurkan pendapat dan sikap harus dijamin oleh  negara  melalui  undang-undang  yang dijalankan oleh aparaturnya secara adil.
Menurut cendekiawan Nurcholish Madjid,  setidaknya    ada  enam  (6)    norma  atau unsur  pokok  yang  dibutuhkan  oleh  tatanan masyarakat  yang  demokratis  yaitu  sebagai berikut;  1)    kesadaran  akan  pluralisme;  2) musyarawah;  3)  cara  cara  –  cara  yang  sesuai tujuan; 4) norma kejujuran dalam pemufakatan; 5)  kebebasan nurani, persamaan hak dan kewajiban; 6) percobaan dan kesalahan ( trial and error) (Latif, 2007: 39) .
Pertama,  kesadaran  akan  pluralisme. Kesadaran  akan  kemajemukan  tidak  sekedar pengakuan  pasif  akan  kenyataan  masyarakat yang  majemuk.  Kesadaran  atas  kemajemukan menghendaki  tanggapan  dan  sikap  positif
terahdap kemajemukan itu sendiri  secara aktif yang  diwujudkan    dalam  sikap  dan  perilaku menghargai  dan  mengakomodais  beragam pandangan dan sikap orang  dan kelompok lain, sebagai  bagian    dari    kewajiban  warga  negara untuk  menjaga  dan  menjamin  hak  orang  lain untuk  diakui  keberadaannya.    Jika  norma  ini dijalankan  dengan  sadar    dan  konsekuen, diharapkan  dapat  mencegah  munculnya  sikap dan  pandangan  hegemoni  mayoritas  dan  tirani minoritas.    Kondisi  kemajemukan  Indonesia dapat  menjadi    modal  potensial  bagi  masa depan demokrasi Indonesia.
Kedua, musyawarah. Makna dan semangat  musyawarah    adalah  mengharuskan adanya  kesadaran  dan  kedewasaan  warga negara untuk secara tulus menerima kemungkinan  untuk  melakukan  negoisasi    dan kompromi-kompromis    sosial    dan  politik secara  damai    dan  bebas    dalam  setiap keputusan  bersama.    Semangat    musyawarah menuntut      agar  setiap  orang  menerima kemungkinan  terjadinya  “ partial  functioning  of ideals” yaitu  pandangan  dasar  bahwa  belum tentu  dan  tak  haurs  seluruh  keinginan  atau pikiran seseorang atau kelompok akan diterima dan  dilaksanakan  sepenuhnya.  Konsekuensi dari  prinsip  ini  adalah  kesediaan    setiap  orang maupun kelompok untuk menerima pandangan yang  berbeda  dari  orang  atau  kelompok  lain dalam  bentuk  kompromi-kompromi  melalui jalan musyawarah yang berjalan secara seimbang  dan aman.
Ketiga,  cara  haruslah  berjalan  dengan tujuan.  Norma  ini  menekankan  bahwa  hidup demokratis    mewajibkan  adanya  keyakinan bahwa  cara  haruslah  sejalan    dengan  tujuan. Demokrasi  pada  hakikatnya    tidak  hanya dilakukan  sebatas  pelaksanaan    prosedur- prosedur demokrasi (pemilu, suksesi kepemimpinan  atau  aturan  mainnya)    akan teapi  harus    dilakukan  secara  santun  dan beradap, yakni melalui proses  demokrasi  yang dilakukan  tanpa  paksaan,  tekanan    dan ancaman  dari    dan  oleh  siapapun  tetapi dilakukan  secara  sukarela,  dialogis    dan  saling menguntungkan.  Unsur-unsur  inilah  yang melahirkan demokrasi yang substantial.
Keempat, norma kejujuran dalam pemufakatan.  Suasama  masyarakat  demokratis dituntut  untuk  menguasai    dan  menjalankan seni  permusyawaratan  yang  jujur  dan  sehat untuk mencapai kesepakatan yang memberikan keuntungan  semua  pihak,  karena  itu  faktor ketulusan  dalam  usaha  bersama  mewujudkan tatanan  sosial  yang  baik  untuk  semua  warga negara  merupakan  hal  yang  sangat  penting dalam membangun tradisi demokrasi. Musyawarah  yang  benar    dan  baik  hanya  akan berlangsung    jika  masing-masing  pribadi  atau kelompok memiliki pandangan positif  terhadap perbedaan pendapat atau orang lain.
Kelima,  kebebasan  nurani,  persamaan hak dan kewajiban. Pengakuan akan kebebasan nurani  ( freedom  of  conscience), persamaan  hak dan  kewajiban    bagi  semua  ( egalitarianism) merupakan  norma  demokrasi  yang  harus diintegrasikan  dengan  sikap  percaya  pada itikad  baik  orang  dan  kelompok  lain  ( trust attitude). Norma  ini  akan  berkembang    dengan baik  jika  ditopang  oleh  pandangan  positif    dan optimis terahdap manusia. Sebaliknya pandangan  negative    dan  pesimis    terhadap manusia  dengan mudah akan melahrikan sikap dan  perilaku  curiga  dan  tidak  percaya  kepada orang  lain.  Sikap  dan  perilaku  ini  akan  sangat berpotensi    melahirkan  sikap  enggan  untuk bersama  atau  untuk  melakukan  kompromi dengan pihak-pihak yang berbeda.
Keenam, trial and error (percobanan  dan salah)  dalam  berdemokrasi.    Demokrasi bukanlah  sesuatu  yang  telah  selesai  dan  siap saji  tetapi  ia  merpakan  sebuah  proses    tanpa henti. Dalam kerangka ini demokrasi membutuhkan  percobaan-percobaan    dan kesediaan    semua  pihak  untuk  menerima kemungkinan  ketidaktepatan  atau  kesalahan dalam praktik untuk berdemokrasi.
Sebagai  negara  yang  masih  minim pengalaman  berdemokrasinya,    Indonesia masih  membutuhkan    percobaan-percobaan dan  “jatuh  bangun”    dalam  berdemokrasi. Kesabaran  semua  pihak  untuk  melewati proses  demokrasi  akan  sangat  menentukan kematangan demokrasi Indonesia di masa yang akan  datang.  Meskipun  begitu,  demokrasi  juga
membutuhkan ketegasan dan dukungan pemerintah  sebagai  alat  negara  yang  memiliki kewajiban menjaga dan mengembangkan demokrasi.    Demi  tegaknya  prinsip  demokrasi, keterlibatan  warga  negara  sangatlah  penting untuk  mendorong  negara  bersikap  tegas terhadap  tindakan  kelompok-kelompok  yang berupaya mencederai prinsip-prinsip demokrasi.  Pandangan  sectarian    dan  tindakan memaksakan  kehendak    kelompok  atas  nama kepentingan umum dapat dikategorikan sebagai hal-hal yang dapat mencederai kemurnian  demokrasi.  Ketegasan  negara  bisa ditunjukkan
dengan menindak tegas, sekelompok  warga  negara  yang  bertindak anarkis  terhadap  sesame  warga  lainnya  atau warga negara lain.
Pengertian  Hak  Asasi  Manusia  (HAM) pertamakalinya  dikemukakan  oleh  John  Locke, yang  menjelaskan  bahwa  hak  asasi  manusia adalah  hak-  hak  yang    diberikan  langsung  oleh Tuhan  Yang  Maha  Pencipta    sebagai  sesuatu yang  bersifat    kodrati.    Karena  sifatnya  yang demikian,  maka  tidak  ada    kekuasaan    apapun di dunia yang dapat mencabut  hak asasi  setiap manusia.    HAM    adalah    hak  dasar  setiap manusia    yang  dibawa  sejak  lahir    sebagai anugerah  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  bukan pemberian    manusia    atau    lembaga  kekuasaan (Sutiyoso, 2010: 167).
Pemikiran  John  Locke  tentang  HAM berasal  dari    gagasan  Thomas  Hobbes    yang mengatakan  bawa    manusia  adalah homo homini  lupus,    bellum  omnium  contra  omnes (manusia  adalah  serigala,  satu  sama  lainnya saling  menyerang).    Akibat  keadaan    yang mencekam (tidak nyaman)  itu maka muncullah pemikiran  John  Locke  untuk  membebaskan manusai    dari    suasana  mencekam    dengan menggagaskan    bahwa  manusia    bukanlah lawan    ( homo  homini  lupus )  melainkan  kawan, mahluk  yang  beradab,  mahluk  yang  berakal budi.    Sebagai  homo  sapiens,    manusia mempunyai    tiga  macam  hak  asasi,  yaitu  hak untuk hidup, ha katas kebebasan/ kemerdekaan,  hak  untuk  memiliki  sesuatu. Bahkan    ditekankan  lagi  bahwa  hak  untuk memiliki  sesuatu  ( property  rights )    tidak  hanya
meliputi  barang  miliki  ( estates )  tetapi  juga kehidupan  ( lives )    dan  kebebasan  ( liberties ) bahkan  tidak  hanya  itu  melainkan  lima  macam hak    di  dalam property  rights yaitu  nyawa, badan,  kemerdekaan,  kehormatan  dan    harta benda  ( leven,  liif,  vrijheids,  eervermogen ) (Sabon, 2014: 7).
Pengertian  HAM  tertuang    di  dalam  UU No. 39 tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia. Menurut  UU  ini,    hak  asasi  manusia    adalah seperangkat  hak  yang  melekat    pada  hakikat manusia  sebagai  mahluk  Tuhan  yang  Maha  Esa dan  merupaan  anugerah-Nya    yang  wajib dihormati, dijunjung tinggi,  dan dilindungi oleh negara  hukum,    pemerintahan    dan  setiap orang,    demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat    dan  martabat  manusia  (Pasal  1  butir  1 UU  No  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia).  Definisi ini berarti  adanya hak asasi manusia  semata – mata karena manusia adalah mahluk  ciptaan  Tuhan  yang  berbeda  dengan mahluk  ciptaan  lainnya.  Hak  asasi  itu    juga  ada semata  mata    karena  hadiah  tanpa  pamrih  dari Tuhan  agar manusia itu  dapat hidup sungguh- sungguh  sebagai  manusia.    Oleh  karena  itu, dalam  satu  definisi    yang  sama  ditetapkan  juga kewajiban  asasi,  yaitu  kewajiban    negara hukum,  pemerintah,  dan  setiap  orang  untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi  hak asasi  orang lain (Sabon, 2014: 7).
Terdapat bermacam-macam istilah dalam bahasa  asing  atau  bahasa  Indonesia    yang digunakan untuk mengungkapkan HAM. Istilah-istilah tersebut antara lain seperti droits de’l  homme (Perancis), human  rights (Inggris), meselijek  rechten (Belanda), civil  rights (AS) yang  dapat  dijelaskan  sebagak  hak  manusia. Istilah lainnya basic rights (Inggris), grondrechten (Belanda)  yang  menunjukkan pengertian Hak Asasi Manusia (Sabon, 2014: 9). HAM juga sering disebut sebagai hak fundamental  yang  disebut  dengan fundamental rights
(Inggris),
fundamentele rechten (Belanda). HAM juga dikenal sebagai constitutional  rights (Inggris)  yang  berarti  hak asasi  berdasarkan  konstitusi.    Namun  tidak semua constitutional  rights adalah  hak  asasi
manusia    karena  ada  juga  yang  disebut the Citizen’s  constitutional  rights yaitu  hak  rakyat atau hak warga negara yang hanya berlaku bagi warga  negara  yang  bersangkutan;  jadi  bukan hak asasi yang universal.
Di  dalam  HAM  terdapat    empat  prinsip dasar HAM yaitu; 1)kebebasan, 2)
kemerdekaan,  3)  persamaan  dan  4)  keadilan. Kebebasan  merupakan  penghormatan  yang diciptakan oleh Sang Pencipta  kepada martabat manusia  selaku  ciptaan-Nya  dimana  manusia diberi    kebebasan  oleh  Tuhan  untuk  berkuasa. Kemerdekaan  memiliki  arti  bahwa    manusia teah  diberikan  kebebasan    oleh  Sang  Pencipta oleh  karena  itu    manusia  harus    dibiarkan meredeka  dalam  arti  tidak  boleh  dijajah, dibelenggu    atau  dipasung  dalam  bentuk apapun.
Persamaan    memiliki  arti  bahwa  setiap manusia berasal dari produk yang sama sebagai ciptaan  Tuhan  maka  manusia  sebagai  sesama ciptaan  Tuhan  tidak  boleh  membedakan manusia  yang  satu  dengan  lainnya.    Atas  dasar ini maka dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan  bahwa  setiap  manusia berkedudukan  sama  di  hadapan  hukum  dan pemerintahan. Prinsip dasar keadilan menunjukkan  adanya  persamaan  di  hadapan hukum  dan  pemerintahan  sebagai  ciri  utama negara    hukum  dan  negara  demokrasi.  Tujuan utama  dari  negara  hukum  dan  negara demokrasi    adalah  menjamin  adanya    keadilan dan untuk menegakkan keadilan.
Teori keadilan lainnya yang lebih relevan dengan  HAM  adalah  teori  keadilan  dari  John Rawls. Menurutnya, sekurang-kurangnya terdapat  tiga  prinsip  yang  mengatur    tentang keadilan.  Prinsip  pertama  menyatakan  bahwa setiap  orang    mempunyai  hak  yang  sama  atas seluruh  sistem  kebebasan    pokok  yang  sama seluas-luasnya yang dapat diselaraskan  dengan sistem  yang    sama    bagi  oranglain.  Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan (ketidaksamaan  sosial)  dan  ekonomi  harus diatur    sedemikian  rupa  agar  menghasilkan manfaat  seoptimal  mungin  bagi  mereka  yang paling kurang  (tidak beruntung). Prinsip ketiga, menyediakan  suatu  sistem  akses  yang  sama
untuk semua jabatan dalam kesamaan peluang. Melalui  cara berpikir Rawls ini dapat dipahami konsepsi  umum  tentang  keadilan  yang fairness , krn menempatkan  aspek kesamaan, baik secara umum  ( the  principle  of  greatest  equal  liberty ) maupun  persamaan  kesempatan  (the principle affair  of  opportunity) dan  ketimpangan    atau ketidaksamaan  ( the  difference  principle) secara fair.
Perumusan  HAM  ke  dalam  piagam  HAM Internasional  ( Bill  of  Rights) pada  awalnya dilakukan  tahun  1946    atas  inisiatif    Presiden Truman  (Presiden  Amerika  Serikat  saat  itu), bersama    dengan  Komisi    Hak  Asasi  Manusia PBB  ( Comission  of  Human  Rights -CRR)    yang mulai  bersidang    pada  bulan  Januari  1947 dengan    Komisi    Hak  Asasi  Manusia  PBB ( Comission  of  Human  Rights -CRR).  Setelah hamper    dua  tahun  bekerja    hasil  kerja  Komisi HAM  PBB    disampaikan  kepada  PBB.    Pada  10 Desember  1948    ,  Sidang  Umum  PBB  di  Istana Chaillot,  Paris,  menerima  hasil  kerja  komisi. Dari  perwakilan  58  negara  dalam  siding tersebut,  48  negara  menyatakan  setuju,  8 negara  abstain  dan  2  negara  absen.  Atas persetujuan  sebagian  besar  perwakilan  neara yang  hadir, International  Bill  of  Rights dalam sebuah deklarasi yang disebut dengan Universal Declaraton  of  Human  Rights –UDHR  (Deklarasi Universal  Hak-hak  Asasi  Manusia-  DUHAM) atau Pernyataan Umum tentang Hak-hak  Asasi Manusia.
Sebagai  sebuah pernyataan, Piagam PBB baru  mengikat  secara  moral    dan  belum sepenuhnya  yuridis.    Meskipun  demikian, dokumen  tersebut  memiliki  pengaruh  dan kekuatan  moril,  politik    dan  pendidikan  yang sangat  besar  yang  melambangkan  komitmen moril  dunia  pada  norma-norma  hak  asasi manusia.      Hak  Asasi  Manusia  (HAM)    secara universal    mengalami  perkembangan  yaitu Generasi  Pertama,  HAM  Sipil  dan  Politik; Generasi  Kedua,  HAM  Ekonomi  dan  Sosial Budaya, Generasi Ketiga, HAM untuk Pembangunan  Kolektif  yaitu  hak  –  hak  engara secara  kolektif  untuk  berpartisipasi    dalam pembangunan  untuk  menikmati  hasil-hasil pembangunan  dan  untuk  menentukan  nasib
sendiri  ( the  rights  of  self  determination ) (Sutrisno, 2007: 169).
Adapun  tujuan  DUHAM  antara  lain sebagai  berikut;  a)  sebagai  tolak  ukur  (standar umum)  prestasi  bersama  semua  rakyat  dan semua bangsa ; b)  sebagai pengumuman resmi kepada semua  negara anggota PBB   dan semua bangsa  agar    memajukan    dan  menjamin pengakuan    dan  pematuhan  hak-hak  dan kebebasan-kebebasan    yang  termaktub  di dalam DUHAM; c) meskipun DUHAM  bukanlah sebagai
“ convention ” atau “covenant ”
(perjanjian internasional) namun semua anggota PBB  secara moral berkewajiban  untuk menerapkannya  (Sabon,  2014:  17).  Menurut DUHAM, terdapat (5) lima jenis  hak asasi yang dimiliki  oleh  setiap    individu  yaitu;  1)    hak personal  (hak  jaminan    kebutuhan  pribadi);  2) hak  legal  (hak  jaminan    perlindungan  hukum); 3)  hak sipil dan politik; 4)  hak subistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan);  dan  5)  hak  ekonomi  ,  sosial  dan budaya (Ubaedillah, 2008: 113).
Pelaksanaan HAM telah dilakukan melalui  dua  instrumen  yaitu  pertama,  kovenan hak-hak  sipil  dan  politik  atau International Covenant  on  Civil  and  Political  Rights (ICCPR) dan  kedua,  kovenan  hak-  hak  ekonomi,  sosial dan  budaya    atau International  Covenant  on Economic,  Social    and  Cultural  Rights (ICESCR). Kovenan  hak-hak  sipil  dan  politik  (ICCPR) sebagaimana  ditegaskan  ke  dalam  Pasal  3  s.d. Pasal 21 Universal Declaration of Human Rights dapat  digolongkan  ke  dalam  5  kelompok  HAM yaitu:  a)  hak  untuk  hidup,  memperoleh kebebasan    dan  keselamatan  individu;  b)    hak pribadi ( personal rights ) yang meliputi kebebasan  menyatakan  pendapat,  kebebasan memeluk  agama,  kebebasan  bergerak  dan sebagainya;  c)    hak  untuk  mendapatkan perlakuan  yang  sama    di  hadapan  hukum  dan pemerintahan  ( rights  of  egal  equality );  d)    hak atas  kebebasan    berkumpul  secara    damai ( rights  of  peacefull  assembly );  e)  hak  politik ( political  rights )  yaitu  hak  untuk  ikut  serta dalam  pemerintahan,  hak  pilih  (memilih    dan dipilih    dalam  pemilihan  umum)  (Sabon,  2014: 48).
Sementara itu  Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi,  Sosial  dan  Kebudayaan  (ICESCR) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22 s.d. 28 Universal  Declaration  of  Human  Rights dapat digolongkan  ke  dalam  11  (sebelas)  kelompok HAM  yaitu:  a)  hak    atas  pekerjaan  ( rights  to work );  b)  hak  sosial    dan  kebudayaan  ( social and  cultural  rights )  yaitu  ;  a)    hak  atas pekerjaan  ( rights  to  work); b)    hak  sosial  dan kebudayaan    ( social  and  cultural  rights )  yaitu hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan  kebudayaan  dan  sebagainyal; c)  hak  atas  upah  yang  sama  untuk  pekerjaan yang  sama (equal  pay  and  equal  work );  d)  hak mendirikan  dan  bergabung    dalam  serikat bekerja  ( form  and  join  trade  unions );  e)  hak beristirahat  dan  berlibur ( rest and pleasure) ; f) hak  atas  taraf  hidup  yang  memadai  untuk kesehatan  dan  kesejahteraan  dirinya  termasuk hak  ats    sandang,  pangan,  papan  serta perawatan  kesehatan;  g)  hak  atas  pendidikan bagi  kaum  ibu  dan  anak-anak    ;  h)  hak  atas pendidikan,  hak  prioritas  orangtua  untuk memilih jenis pendidikan bagi anak-anaknya; i) hak  turut  serta    dalam  kehidupan  budaya masyarakatnya;  j)    hak  perlindungan  atas keuntungan-keuntungan  moral  dan  material yang  diperoleh  sebagai  hasil  karya  ilmiah, kesusasteraan    atau  kesenian  yang  diciptakan; k)  hak    atas  tatanan  sosial  dan  internasional, tempat    hak-hak  dan  kebebasan-kebebasan yang termaktub  dalam Universal Declaration of Human Rights tanggal 10 Desember agar dapat dilaksanakan sepenuhnya (Sabon, 2014: 49).
Wacana    HAM  di  Indonesia    telah berlangsung  seiring  dengan  berdirinya  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Secara garis  besar  perkembangan  pemikiran  HAM  di Indonesia  dapat  dibagi  ke  dalam  dua  periode yaitu periode sebelum dan sesudah kemerdekaan.  Pemikiran  HAM    dalam  periode sebelum  kemerdekaan  dapat  dilihat    dalam sejarah  kemunculan  organisasi  pergerakan nasional, seperti Boedi Oetomo (1908)  Sarekat Islam  (1911)  ,  Indische  Partij  (1912)    ,  Partai Komunis Indonesia (1920), Perhimpunan
Indonesia (1925) dan Partai Nasional Indonesia (1927). Lahirnya organisasi-organisasi
pergerakan  nasional  tersebut  tidak  bisa dilepaskan  dari sejarah pelanggaran HAM yang dilakukan  oleh  penguasa  kolonial,  penjajahan dan  pemerasan  terhadap  hak-hak      masyarakat Indonesia.    Puncak    perdebatan  HAM    yang dilontarkan  oleh  para  tokoh  pergerakan nasional seperti
Soekarno, Agus Salim,
Mohamad  Natsir,  Mohammad  Yamin,  K.H.  Mas Mansur,  K.H.  Wachid  Hasyim,  Mr.  Maramis terjadi  dalam  siding-sidang  BPUPKI  .  Dalam sidang  BPUPKI  tersebut    para  tokoh  nasional berdebat    dan  berunding  merumuskan  dasar- dasar  ketatanegaraan  dan  kelengkapan  negara yang  menjamin  hak  dan  kewajiban  negara  dan warga  negara  dalam  negara  RI  yang  hendak diproklamirkan.  Pemikiran  HAM pada periode awal    pasca  keerdekaan  masih  menekankan pada  wacana  hak  untuk  merdeka,  hak kebebasan  untuk  berserikat  melalui  organisasi politik  yang  didirikan  serta  hak  kebebasan untuk  menyampaikan  pendapat  terutama  di parlemen.
Periode  pemikiran  HAM  pada  tahun 1950-1959  (masa  demokrasi  parlementer) memasuki  masa  yang  sangat  kondusif  bagi sejarah  perjalanan  HAM  di  Indonesia.  Menurut catatan  Bagir  Manan,    masa  gemilang  sejarah HAM di Indonesia pada masa ini tercermin pada 5  (lima)  indikator  HAM  yaitu;  a)  munculnya partai-partai  politik  dengan  beragam  ideologi; b)    adanya  kebebasan  pers;  c)  Pelaksanaan pemilihan  umum  secara  aman,  bebas  dan demokratis;  d)    Kontrol    parlemen  atas eksekutif;  e)    Perdebatan  HAM  secara  bebas dan  demokratis.    Berbagai  partai  politik  yang berbeda  haluan  dan  ideologi  sepakat  tentang substansi HAM Universal  dan pentingnya HAM masuk ke dalam UUD 1945.
Selanjutnya  pemikiran  HAM  memasuki periode    1959-1966    melalui  sistem  demokrasi terpimpin    yang  terpusat  pada  kekuasaan Presiden  Soekarno.      Demokrasi  Terpimpin ( Guided  Democracy) tidak  lain  sebagai  bentuk penolakan  Presiden  Soekarno    terhadap  sistem Demokrasi Parlementer yang dinilainya sebagai produk  Barat.    Menurut  Soekarno,    Demokrasi Parlementer  tidak  sesuai  dengan  karakter bangsa Indonesia yang telah memiliki
tradisinya sendiri dalam kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Melalui sistem Demokrasi Terpimpun,
kekuasaan terpusat di tangan Presiden. Presiden  tidak  dapat  dikontrol  oleh  parlemen, sebaliknya parlemen dikendalikan oleh presiden.    Kekuasaan  Presiden  Soekarno bersifat  absolut,    bahkan  dinobatkan  sebagai Presiden  RI  seumur  hidup.  Akibat  langsugn dari model pemerintahan yang sangat individual  ini  adalah  pemasungan  terhadap hak-hak  asasi  warga  negara.  Semua  pandangan politik  masyarakat  diarahkan  harus  sejalan dengan kebijakan pemerintah yang otoriter.
Pada
masa 1966-1998, periode pemikiran  HAM  memasuki  masa  kepeimpinan Orde  Baru.    Orde  Baru  pada  awalnya menjanjikan  harapan    baru  bagi  penegakan HAM  di  Indonesia.  Berbagai  seminar    tentang HAM  dilakukan  oleh  Orde  Baru.  Namun kenyataannya,  Orde  Baru  telah  menorehkan sejarah  hitam  pelanggaran  HAM  di  Indonesia. Pelanggaran  HAM Orde Baru  dapat dilihat  dari kebijakan  politik  Orde  Baru  yang  bersifat sentralistik  dan  anti  segala    gerakan  politik yang  berbeda  dengan  pemerintah.  Di  antara butir penolakan pemerintah Orde Baru terhadap  konsep  universal  HAM  adalah:  a) HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai    dengan  nilai  nilai  luhur    budaya  bangsa yang  tercermin  dalam  Pancasila;  b)    Bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana  tertuang    dalam  rumusan  UUD 1945  yang  lahir  lebih  dahulu  dibandingkan Deklarasi Universal HAM; c)  Isu HAM seringkali digunakan  oleh  negara-negara  Barat  untuk memojokkan  negara  yang  berkembang  seperti Indonesia.
Pada  masa pemerintahan  Presiden Soeharto di era Orde Baru  tidak dikenal istilah partai  oposisi  bahkan  sejumlah  gerakan  yang berlawanan  dengan  kebijakan  pemerintah dinilai  sebagai  anti  pembanguna  bahkan  anti- Pancasila.    Melalui  pendekatan  keamanan ( security approach) dengan cara cara kekerasan yang  berlawanan  dengan  prinsip-prinsip  HAM, pemerintah  Orde  Baru  tidak  segan-segan menumpas  segala  bentuk  aspirasi  masyarakat
yang  dinilai  berlawanan  dengan  pemerintahan Orde  Baru.    Inilah  yang  menyebabkan  pada masa  ini,  banyak  bermunculan  berbagai  kasus pelanggaran  HAM  seperti  kasus  Tanjung  Priok, Kedung  Ombo,  Lampung,  dan  Aceh    yang merupakan  segelintir  dari  dafter  pelanggaran HAM  yang  pernah  dilakukan  oleh  penguasa Orde Baru.
Upaya  penegakan  HAM  oleh  kelompok- kelompok  non-pemerintah  melalui  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (LSM)  membuahkan  hasil yang menggembirakan. Akibat kuatnya tuntutan  penegakan  HAM  dari  kalangan masyarakat  akhirnya  mengubah  pendirian pemerintah  Orde  Baru  untuk  bersikap  lebih akomodatif  terhadap  tuntutan  HAM.  Satu  di antara  sikap  akomodatif  pemerintah  tercermin dalam persetujuan pemerintah terhadap pembentukan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi Manusia  (Komnas  HAM)  melalui  Keputusan Presiden  (Keppres).  Kehadiran  Komnas  HAM adalah  untuk  memantau  dan  menyelidiki pelaksanaan HAM, memberi pendapat, pertimbangan  dan  saran  kepada  pemerintah perihal  pelaksanaan  HAM.  Lembaga  ini  juga membantu  pengembangan  dan  pelaksanaan HAM  yang  sesuai  dengan  Pancasila  dan  UUD 1945.
Meskipun  telah  dibentuk  Komnas  HAM
namun komitmen Orde Baru untuk melaksanakan HAM secara murni dan konsekuen masih jauh dari harapan masyarakat,  bahkan  masa  pemerintahan  Orde Baru  sarat  dengan  pelanggaran  HAM  yang dilakukan  oleh  aparat  negara  atas  warga negara.    Hal  inilah  yang  menyebabkan  kuatnya tuntutan  terhadap  Presiden  Soeharto  untuk mundur  dari  tampuk  kepresidenan  yang disuarakan  oleh  kelompok  reformis  dan mahasiswa  pada  tahun  1998  melalu  isu  –  isu pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan  dalam  berbagai  tuntutan  reformasi yang  disuarakan  oleh  pelopor  reformasi  Dr. Amin  Rais,  tokoh  intelektual  muslim  Indonesia yang sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru.
Tahun  1998  merupakan  salah  satu  era terpenting  dalam  sejarah  HAM  di  Indonesia
yang  ditandai  dengan  lengsernya  tampuk kekuasaan  Orde  Baru  sekaligus  menandai berakhirnya  rezim  militer  di  Indonesai  dan datangnya  era  demokrasi  dan  HAM,  setelah selama  kurang  lebih  30  (tigapuluh)  tahun lamanya  terpasung  di  bawah  rezim  otoriter. Pada masa ini, kepemimpinan Presiden Soeharto digantikan oleh B. J. Habibie yang saat itu  menjabat  sebagai  Wakil  Presiden  RI. Menyusul  berakhirnya  pemerintahan  Orde Baru, pengkajan terhadap kebijakan pemerintah  Orde  BAru  yang  bertentangan dengan  prinsip-prinsip  HAM  dalam  kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan.  Tak kalah penting dari perubahan perundangan, pemerintah di era reformasi ini juga melakukan ratifikasi  terhadap  sejumlah  instrument  HAM Internasional  untuk  mendukung  pelaksanaan HAM di Indonesia.
Kesungguhan  pemerintahan  B.J.  Habibie dalam perbaikan pelaksanaan HAM ditunjukkan dengan  pencanangan  program  HAM  yang dikenal  dengan  istilah  Rencana  Aksi  Nasional HAM pada Agustus 1998. Agenda ini bersandarkan  pada  empat  pilar  yaitu;  (1) Persiapan  pengesahan  perangkat  Internasional di  bidang  HAM;  (2)  Diseminasi  informasi  dan pendidikan  bidang  HAM;  (3)  Penentuan  skala prioritas  pelaksanaan  HAM;  (4)    Pelaksanaan isu  perangkat    Internasional  di  bidang  HAM yang  telah  diratifikasi  melalui  perundang- undangan  nasional.  Komitmen  pemerintah Indonesia  terhadap  penegakan  HAM  juga ditunjukkan  dengan  memasukkan  pasal-pasal yang  mengatur  tentang  HAM  seperti  yang tertuang  dalam    Pasal  28  A  sampai  28  J  dalam Amandemen I sampai V UUD 1945 sehingga hal ini  menunjukkan  bahwa    HAM  sudah  menjadi bagian  dan  komitmen  dari  bangsa  Indonesia. Hal ini  juga dipertegas dengan dibentuknya UU tentang  HAM  yaitu  UU  No.  39  tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2006  tentang  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia untuk  mengadili  berbagai  kasus  pelanggaran HAM (Sutrisno, 2007: 172).
Istilah  ‘masyarakat  madani’  pertama  kali dimunculkan  oleh  Anwar  Ibrahim,  mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia yang
memperkenalkan  istilah  masyarakat  madani sebagai civil society. Menurut Ibrahim, masyarakat  madani  merupakan    sistem  sosial yang  subur    berdasarkan  prinsip  moral  yang menjamin  keseimbangan    antara  kebebasan individu    dengan  kestabilan  masyarakat. Inisiatif  dari  individu  dan  masyarakat  berupa pemikiran,  seni,  pelaksanaan  pemerintah  yang berdasarkan    undang-undang  dan  bukan  nafsu atau  keinginan  individu  (Ubaedillah,  2008: 176).  Menurut  Anwar  Ibrahim,  masyarakat madani  memiliki  ciri-cirinya  yang  khas  yaitu kemajemukan budaya
( multicultural), hubungan  timbal  balik  ( reciprocity) dan  sikap saling  memahami  dan  menghargai.  Karakter masyarakat  madani  ini  merupakan  “ guiding ideas ”  dalam  melaksanakan  ide-ide  yang mendasari  masyarakat  madani  yaitu  prinsip moral,  keadilan,  kesamaan,  musyawarah  dan demokrasi.
Masyarakat madani  tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang  menjadi  prasyarat    terwujudnya  tatanan masyarakat  madani.  Faktor-faktor  tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas  masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus  dimiliki oleh masyarakat  madani  diantaranya;  1)    wilayah public  yang  bebas  ( free  public  spehere );  2) demokrasi ( democracy ); 3) toleransi ( tolerance)
;  4)  kemajemukan  ( pluralism );  5)  keadilan sosial ( social justice) (Ubaedillah, 2008: 185). Pertama, free public sphere adalah ruang public  yang  bebas  sebagai  sarana  untuk mengemukakan  pendapat  warga  masyarakat. Di dalam ruang publik ini semua warga  negara memiliki  posisi  dan  hak  yang  sama  untuk melakukan  transaksi  sosial    dan  politik    tanpa rasa  takut    dan  terancam  oleh  kekuatan- kekuatan  di  luar civil  society .    Ruang  publik disini dapat diartikan sebagai wilayah bebas  di mana  semua  warga  negara  memiliki  akses penuh    dalam  kegiatan  yang  bersifat  publik. Ketiadaa  wilayah  publik  bebas    ini  pada  suatu negara    dapat  menjadi  suasana    tidak  bebas  di mana  negara  mengontrol  warga  negara  dalam menyalurkan pandangan  sosial politiknya.
Kedua,  demokrasi  sebagai  prasyarat mutlak bagi keberadaan civil society yang murni ( genuine). Tanpa  demokrasi  masyarakat  sipil tidak  mungkin  terwujud.    Secara  umum demokrasi    adalah  suatu  tatanan  sosial  politik yang  bersumber    dan  dilakukan  oleh,  dari  dan untuk warga negara.
Ketiga,  toleransi  adalah  sikap  saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.    Lebih  dari  sikap  menghargai pandangan  berbeda  orang  lain,  toleransi mengacu  pada  pandanga  Nurcholish  Madjid adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksakanakan  ajaran  itu.    Jika  toleransi menghasilkan  adanya  tata  cara  pergaulan  yang menyenangkan antara  berbagai kelompok yang berbeda-beda  maka  hasil  itu    harus    dipahami sebagai hikmah atau manfaaat dari pelaksanaan ajaran  yang  benar.    Toleransi  disini  bukan sekadar  tuntutan    sosial  masyarakat    majemuk belaka  akan  tetapi  sudah  menjadi  bagian penting  dari  pelaksanaan    ajaran  moral  agama. Sejalan  dengan  hal  terebut,  Azyumadi  Azra menyatakan bahwa dalam kerangka menciptakan    kehidupan  yang  berkualitas  dan berkeadaban  ( civilized) masyarakat  madani ( civil  society )    menginginkan  sikap-sikap toleransi  yaitu  kesediaan  individu-individu untuk menerima beragam perbedaan pandangan politik di kalangan warga bangsa.
Keempat,  kemajemukan  atau  pluralisme merupakan  prasyarat  lain  bagi civil  society. Pluralisme tidak hanya  dipahami sebagat  sikap harus  mengakui    dan  menerima  kenyataan sosial  yang  beragam  tetapi  harus    disertai dengan  sikap  yang  tulus  untuk  menerima kenyataan  perbedaan    sebagai  sesuatu  yang alamiah  dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat. Menurut Nurcholish  Madjid  ,  pluralism  adalah  pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban  ( genuine  engagement  of  diversities within the bonds of civility) . Bahkan menurutnya pula, pluralism merupakan  suatu  keharusan bagi  keselamatan  umat  manusia    antara  lain melalui mekanisme pengawasan
dan pengimbangan ( check and balance ). Kemajemukan  dalam  pandangan  Madjid    erat
kaitannya  dengan  sikap    penuh  pengertian (toleran)  kepada  orang  lain  yang  nyata-nyata diperlukan dalam masyarakat yang majemuk.
Kelima,  keadilan  sosial  adalah  adanya keseimbangan dan pembagian
yang
proporsional    atas  hak  dan  kewajiban  setiap warga  negara  yang  mencakup  seluruh  aspek kehidupan:  ekonomi,  politik,  pengetahuan  dan kesempatan.    Dengan  pengertian  lain,  keadilan sosial    adalah  hilangnya  monopoli  dan pemusatan  salah  satu  aspek  kehidupan  yang dilakukan  oleh  kelompok  atau  golongan tertentu.
Upaya  mewujudkan  masyarakat  madani juga    dilakukan  dalam  ranah  organisasi nonpemerintah    atau Non  Governmental Organization (NGO).  Istilah NGO merujuk  pada organisasi  non-negara    yang  memiliki  kaitan dengan badan-badan PBB  atau mitra mitra PBB ketika  berinteraksi    dengan  organisasi  non- pemerintah. Secara umum, pengertian organisasi    nonpemerintah  mencakup  semua organisasi  masyarakat    yang  berada  di  luar struktur  dan  jalur  pemerintah,  dan  tidak dibentuk  oleh  atau  merpakan  bagian  dari birokrasi pemerintah.
Selain  NGO,    mahasiswa  juga  merupakan salah satu komponen strateis bangsa Indonesia dalam  pengembangan    demokrasi    dan masyarakat madani. Peran strategis  mahasiswa dalam proses perjuangan reformasi menumbangkan  rezim  otoriter    seharusnya dapat  ditindaklanjuti  dengan  keterlibatan mahasiswa    dalam  proses  demokratisasi bangsa  dan  pengembangan    masyarakat madani di Indonesia.  Sebagai bagian dari kelas menengah,  mahasiswa  mempunyai  tugas  dan tanggung  jawab    terhadap  nasib  masa  depan demokrasi  dan  masyarakat    madani  di Indonesia  yang  dapat  diwujudkan    dengan pengembangan sikap-sikap demokratis, toleran, dan  kritis    dalam  perilaku  sehari-hari  melalui cara-cara yang dialogis, santun dan bermartabat  serta  melalui  praktik-praktik demokrasi yang santun dan tertib dalam rangka mewujudkan pembangunan demokrasi berkeadaban di Indonesia ( civilized democracy).

## KESIMPULAN
Pendidikan Kewarganegaraan ( Civic
Education ) merupakan  pendidikan  yang sangat penting  di  dalam  mendidik  karakter  bangsa Indonesia    untuk  menjadi  warga  negara Indonesia  yang  kritis,  aktif  ,  demokratis  dan beradab    dimana  mereka  menyadari  hak  dan kewajibannya  dalam  kehidupan  bermasyarakat dan  bernegara  serta  kesiapan  mereka  menjadi bagian dari warga negara dunia ( global society) di era modern saat ini.
Kedua, Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan  prinsip  yang  bersumber  dari  luar  dan khazanah  pemikiran  dan  nilai-nilai  Indonesia, yang  diorientasikan  untuk  melahirkan  sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai  sebuah  negara  demokrasi  baru  yang bersendikan  pada  Pancasila.  Untuk  menjadi sebuah  negara  yang  matang  berdemokrasi, demokrasi  Indonesia  dapat  seiring  dan  sejalan dengan koridor penguatan wawasan kebangsaan yang berbasis pada empat konsensus  dasar  nasional  Indonesia:  Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhinneka Tunggal Ika.
Pendidikan Kewarganegaraan
yang humanis-partisipatoris diharapkan mampu menjadi laboratorium bagi penyemaian prinsip- prinsip demokrasi yang terintegrasikan dengan nilai-nilai  keindonesiaan  yang  bersumber  dari Pancasila  sebagai  dasar  filosofis  bangsa  yang diharapkan  dapat  menjadi  unsur  utama pembentukan karakter nasional Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Davidson,  S.,  (2008),  Hak  Asasi  Manusia,  Pustaka Utama Grafiti.
Effendi,  M.,  (2006),  Perkembangan  Dimensi  Hak
Asasi  Manusia  (HAM),  dan  Proses  Dinamika Penyusunan  Hukum  Hak  Asasi  Manusia (HAKHAM), Ghalia Indonesia.
Latif,  A.,  (2007),  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Upaya Mewujudkan  Negara  Hukum  Demokrasi,
Total Media, Yogjakarta.
Rasuanto,  B.,  (2005),  Keadilan  Sosial  Pandangan Deontologis, Rawls dan Habermas  Dua Teori Filsafat  Politik  Modern,  Gramedia  Pustaka Utama.
Sabon,  M.B.,  (2014). Hak  Asasi  Manusia  Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi , Universitas Atma Jaya.
Sutiyoso,  B.,  (2010),  Reformasi  Keadilan  dan Penegakan  Hukum  di  Indonesia,  UII  Press, Yogjakarta.
Sutrisno,  E.,  (2007),  Bunga  Rampai  Hukum  & Globalisasi, Genta Press, Yogjakarta.
Tilaar, H.A.R., (2002) Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogi Transformatif  untuk  Indonesia ,  PT  Grasindo  , Jakarta.
Ubaedillah,  A  &    Abdul  R,  (2008) Pendidikan Kewarganegaraan,  Demokrasi  ,  Hak  Asasi Manusia  dan  Masyarakat  Madani ,  Indonesian Center  for  Civic  Education  (ICCE),  Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008
Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Zamroni,  (2001), Pendidikan  untuk  Demokrasi: Tantangan  Menuju  Civil  Society ,  Yogjakarta, BIGRAF Publishing.