PENGARUH PENGETAHUAN PERATURAN PAJAK DAN PERSEPSI EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS PADA FENOMENA SELEBGRAM KOTA PALEMBANG)
Muhammad Reza Pratama Hadli, SE.,M.Si Ikraam, SE., M.Si.

## ABSTRACT
This study aims to re-examine the effect of knowledge of tax regulations and perceptions of the effectiveness of the taxation system on several celebrities in the city of Palembang. The data used in this study are primary data obtained from questionnaires distributed to respondents. The data that have been collected are 31 questionnaires from 31 questionnaires distributed.The analysis  technique  used  in  this  research  is  descriptive  statistics,  multiple  linear  regression, classical assumption test, hypothesis testing (t test). Data processing using statistical tools. The results of this study prove that knowledge of tax regulations partially has no effect on taxpayer compliance. However, the perception of the effectiveness of the taxation system has an effect on taxpayer compliance. Meanwhile, simultaneously knowledge of tax regulations, and perceptions of  the  effectiveness  of  the  taxation  system  have  an  effect  on  taxpayer  compliance  in  several celebrities in the city of Palembang.
Keywords  :  knowledge  of  tax  regulations,  perceptions  of  the  effectiveness  of  the  taxation system, taxpayer compliance .
PENDAHULUAN Fenomena  perkembangan  teknologi informasi  yang  semakin  pesat  membuat meningkatnya  penggunaan  internet  secara mendunia  terutama  Indonesia.  Indonesia tergolong  kategori  Negara  dengan  jumlah pengakses  internet  terbanyak  4.388  milyar berdasarkan  data  yang  bersumber  dari Laporan  Digital  Indonsia  per  Januari  tahun 2019  yang  dikeluarkan  oleh We  Are  Social dan bekerjasama dengan Hootsuite . Laporan ini  menunjukkan  bahwa  pengguna  media sosial  aktif  di  Indonesia  sebanyak  150  juta pengguna (naik 13% atau sekitar 17 juta dari tahun  2018)  dengan  persentase platforms media sosial yang paling aktif yakni youtube
88%, Whatsapp 83%, Facebook 81%,  dan instagram 80%. Meningkatnya  pengguna Instagram untuk  profil  bisnis  membuat  adanya kemunculan  sebuah  profesi  baru  yang disebut  dengan
Selebriti    Instagram (selebgram). Pendapatan  yang  diperoleh seorang selebgram menjadi  perhatian Direktorat Jenderal Pajak sebab penghasilan dari  selebgram  ini  berpotensi  sebagai  salah satu  sumber  pendapatan  Negara  yang disalurkan  melalui  adanya  pemungutan pajak.  Berikut  didapati  data selebgram dikota  Palembang  yang  di  himpun  dari website  resmi sociabuzz.com yang  telah penulis rangkum  pada  tabel  dibawah  ini  :

## Tabel 1 . Daftar Selebgram dikota Palembang
No Nama Jenis Konten Pengikut 1 Efrin Sanora Food & Drink, Beauty Enthusiast, Lifestyle 109 k 2 Yunita Dwi Ananda Lifestyle, Food & Drink, Fashion 49 k 3 Muhammad K. Taufik Lifestyle, Travel (Vacation) 30 k 4 Juju Onyols - Sikonyols Humor & Comedy, Lifestyle 142 k 5 Anjani Lifestyle, Fashion, Beauty, Travel (Vacation) 16 k 6 Kanditha Rechta Parenting & Family, Lifestyle, Beauty, Fashion 32 k 7 Deddy Huang Photography, Travel (Vacation) 12 k 8 Sindy Javita Sisilia Beauty, Fashion, Lifestyle 13 k 9 Ceri Seli Selika Fashion, Lifestyle, Beauty 20 k 10 Ratih Kirana Sari Lifestyle, Tiktok 14 k 11 Tata Redita Beauty, Lifestyle 49 k 12 Tria Kurnia Futri Lifestyle 13 k 13 Kalena Efris Lifestyle, Travel (Adventure) 11 k 14 Dea Dwi Maharani Lifestyle, Food & Drink, Fashion 13 k 15 Ni’matul Hakiki Lifestyle 15 k 16 Dian Soediro Lifestyle, Fashion, Beauty 17 k 17 Sutrawati Yelly Beauty, Lifestyle, Travel (Vacation) 18 k 18 Syarah Tania Fashion, Lifestyle, Food & Drink, Travel (Vacation) 83 k 19 Ananda Ayu Novella Lifestyle, 14 k 20 Dinda Dwi Lestari Beauty, Lifestyle, Fashion 19 k 21 Fadhilah Yulinda S Lifestyle, Food & Drink, Beauty, Fashion 22 k 22 Andres Fareza Travel (Vacation), Lifestyle, Fashion 10 k 23 M.adjie Bayu Poetra Lifestyle 18 k 24 Resi Arsita Lifestyle, Fashion 10 k 25 Regina Veleria Putri Lifestyle, Beauty, Travel (Vacation) 17 k 26 Salsa Melania Aquina Lifestyle 17 k 27 Shinta Iriani Yasmine Lifestyle, Travel (Vacation) 24 k 28 Khuswatun Khasanah Lifestyle 15 k 29 Ando Ferrynico Tan Tiktok, Fashion, Lifestyle 10 k 30 Fjelsaa Beauty, Fashion, Lifestyle 14 k 31 Ardi Roque Lifestyle, Fitness 32 k Sumber : sociabuzz.com /selebgram/asal-palembang
Kejujuran  seorang selebgram untuk melaporkan  penghasilan  yang  didapatkan dalam  satu  tahun  berjalan perlu menjadi pengawasan  khusus Direktorat  Jenderal Pajak (selanjutnya disebut DJP). Pemerintah harus  jelas  menentukan selebgram dengan kategori  apa  yang  dapat  dikatakan  sebagai selebgram, bagaimana  bentuk  pengawasan, bagaimana  pengaturan  sanksi apabila selebgram tidak  melaporkan  SPT  tahunan, dan  bagaimana  dapat  memprediksikan perkembangan selebgram dalam  beberapa tahun  mendatang.  Terakhir  pada  bulan Januari  2019  DJP  sedang  mengembangkan sebuah  sistem  bernama social  network analytics(SONETA) yang  diharapkan  dapat terintegrasi  disemua  media  sosial  dan mampu  mengakomodir  penyandingan  data untuk  pajak  penghasilan  (PPh).Namun, hingga  saat  ini  semakin  maraknya  akun selebgram tetapi  DJP  belum  menunjukkan hasil yang diharapkan.
METODE PENELITIAN Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan asosiatif.
Penelitian  untuk mengetahui  pengaruh hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel  bebas  adalah  pengetahuan peraturan  pajak,  persepsi  efektivitas  sistem perpajakan.Variabel terikatnya adalah kepatuhan  wajib  pajak.Teknik  pengambilan sampel menggunakan Purposive  Sampling . Subjek penelitian diambil dengan melakukan pertimbangan  kriteria  tertentu  yang  telah ditentukan oleh peneliti, yaitu:
1) Pengguna  instagram  yang  mengupload konten  untuk menarik followers.
2) Minimal  memiliki  setidaknya  10.000 followers atau  pengikut  di  media  sosial instagram.
3) Berdomisili di kota Palembang.

## Tabel 2.Operasional Variabel
No Variabel Pengertian Indikator Sumber Data 1 Pengetahuan Peraturan  Pajak (X1) Pengetahuan  perpajakan merupakan informasi pajak yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan  tindakan  yang  terkait dengan perpajakan (Subekti, 2016). - Pengetahuan terhadap peraturan. - Pengetahuan Manfaat Pajak
Dari jawaban responden
2 Persepsi
Efektivitas Sistem Perpajakan (X2)
Sistem perpajakan merupakan administrasi perpajakan. (Musgrave, 2014:19) - Kemudahan - Manfaat - Kelemahan Dari jawaban responden 3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Kepatuhan Wajib Pajak dapat  didefinisikan sebagai  suatu  keadaan dimana Wajib Pajakmemenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 1.  Kepatuhan  Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri 2.  Kepatuhan  dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang Dari jawaban responden
perpajakannya.
(Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) 3.  Kepatuhan  untuk melaporkan  Surat Pemberitahuan
(SPT)
Sumber : data diolah 2021
HASIL DAN  PEMBAHASAN Uji Validitas
Tabel 3. Hasil Pengujian Validitas Variabel Pengetahuan Peraturan Pajak (X1) No pertanyaan r hitung r table Keterangan Pertanyaan 1 0,712 0,30 Valid Pertanyaan 2 0,719 0,30 Valid Pertanyaan 3 0,671 0,30 Valid Pertanyaan 4 0,424 0,30 Valid Pertanyaan 5 0,472 0,30 Valid Pertanyaan 6 0,542 0,30 Valid Pertanyaan 7 0,438 0,30 Valid Sumber : data diolah2021 Tabel 4. Hasil Pengujian Validitas Variabel Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan (X2) No pertanyaan r hitung r table Keterangan Pertanyaan 8 0,579 0,30 Valid Pertanyaan 9 0,563 0,30 Valid Pertanyaan 10 0,801 0,30 Valid Pertanyaan 11 0,695 0,30 Valid Pertanyaan 12 0,694 0,30 Valid Pertanyaan 13 0,599 0,30 Valid Pertanyaan 14 0,478 0,30 Valid Pertanyaan 15 0,762 0,30 Valid Sumber : data diolah 2021 Tabel 5. Hasil Pengujian Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) No pertanyaan r hitung r table Keterangan Pertanyaan 16 0,686 0,30 Valid Pertanyaan 17 0,660 0,30 Valid Pertanyaan 18 0,711 0,30 Valid Pertanyaan 19 0,493 0,30 Valid Pertanyaan 20 0,554 0,30 Valid Pertanyaan 21 0,379 0,30 Valid Pertanyaan 22 0,559 0,30 Valid
Pertanyaan 23 0,824 0,30 Valid Pertanyaan 24 0,683 0,30 Valid Pertanyaan 25 0,505 0,30 Valid Sumber : data diolah 2021
Berdasarkan  perhitungan  korelasi product  pearson dengan  menggunakan  analisis correlate bivariate , diketahui bahwa setiap item pernyataan dari variabel pengetahuan peraturan pajak  (X1),  variabel persepsi  efektivitas  sistem  perpajakan (X2)  dan  variabel kepatuhan  wajib pajak (Y) diperoleh nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh  butir  pernyataan  dari  ketiga  variabel valid dan  dapat  digunakan  untuk  dilakukan pengujian selanjutnya.

## Uji Reliabilitas
Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s alpha Ketentuan Hasil Y 0,812 0,05 Reliabel X1 0,656 0,05 Reliabel X2 0,805 0,05 Reliabel Sumber : data diolah 2021
Berdasarkan tabel 6 di atas hasil pengujian reliabilitas dari setiap pernyataan untuk variabel X1 nilai Cronbach’s Alpha 0,656 (lebih dari 0,05), variabel X2 nilai Cronbach’s Alpha 0,805 (lebih dari 0,05) dan variabel Y nilai Cronbach’s Alpha 0,812 (lebih dari 0,05). Sehingga dapat disimpulkan semua variabel dinyatakan reliabel.
Analisis Regresi Berganda

## Tabel 7.
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 16.407 5.937 2.764 .010 X1 -.166 .230 -.117 -.724 .475 X2 .852 .197 .701 4.323 .000 a. Dependent Variable: Y
Sumber : data diolah 2021
Berdasarkan  tabel  7 coefficients , persamaan regresi linear berganda yaitu: Y : 16,407 - 0,166X 1 + 0,852X 2
Keterangan: Y : Kepatuhan Wajib Pajak A : Konstanta X 1 : Pengetahuan Peraturan Pajak X 2 : Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

## E
: Tingkat Error, Tingkat Kesalahan
Nilai  a  =  16.407 Tanpa  adanya responden  yang  memiliki  pengetahuan peraturan pajak, persepsi  efektivitas  sistem perpajakan,  kepatuhan  wajib  pajak  akan tetap sama yaitu 16.407. 1. Nilai koefisien X1 sebesar -0,166 artinya apabila  terdapat  penurunan  variabel pengetahuan peraturan pajak  sebesar  1 satuan  sementara  variabel  independen lainnya tetap, kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami penurunan -0,166.
2.  Nilai  koefisien  X2  sebesar  0,852 artinya apabila  terdapat  peningkatan  variabel persepsi  efektivitas  sistem  perpajakan sebesar  1  satuan  sementara  variabel independen  lainnya  tetap, kepatuhan wajib  pajak
(Y)  akan  mengalami peningkatan sebesar 0,852. Uji Parsial (Uji t) Berdasarkan
tabel7pengujian hipotesis  dengan  menggunakan  uji  t, diketahui bahwa nilai t hitung pada variabel pengetahuan peraturan pajak  lebih kecil dari t tabel [n – k – 1], (-,724< 2,048) .  Hipotesis dari Ha1 ditolak. Membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.    Probabilitasnya  (sig),  menjelaskan bahwa 0,475> 0,05, Ha1 ditolak.
Pengujian  hipotesis  untuk  variabel persepsi  efektivitas  sistem  perpajakan diperoleh t hitung sebesar 4,323. t tabel dari variabel  ini  adalah  [n – k – 1],  (4,323  < 2,048)    Ha2  diterima.Terdapat  pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Probabilitasnya  (sig),  menjelaskan  bahwa 0,000  >  0,05,  Ha2  diterima.  Ha2  ini menunjukkan  bahwa  variabel  persepsi efektivitas  sistem  perpajakan  berpengaruh secara  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.

## Uji Simultan (Uji F)
Tabel 8.Hasil Pengujian Simultan (Uji F) ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 320,343 2 160,172 10,446 ,000 b Residual 429,334 28 15,333 Total 749,677 30 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1 Sumber : data diolah 2021
Berdasarkan hasil uji hipotesis nilai F hitung sebesar 10,446.Nilai F untuk tarif nayta  α 5%  adalah  30.    Nilai  t  hitung  10,446>  F  tabel  3,34.  Berdasarkan hasil  uji  F  ini  juga  dapat diketahui  bahwa  nilai  signifikansi  (sig)  adalah 0,000  yang  berarti  bahwa  sig  (0,000  <  α  ). Menunjukkan terdapat  signifikansi  yang  kuat  terjadi  pada  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat.
Uji Koefisien Determinasi
Tabel 9.Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,654 a ,427 ,386 3,916
a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Sumber : data diolah 2021
Nilai  koefisen  determinasi R  Square sebesar  0,427.42,7%  variasi  variabel  dapat dijelaskan  oleh kepatuhan  wajib  pajak  dan 57,3%  dijelaskan  oleh  variabel  lain    yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
Pembahasan Pada variabel pengetahuan peraturan pajak yang  dimiliki  dari  latar  belakang pendidikan,  dari  informasi  yang  sangat mudah didapat tentang peraturan pajak, cara mengisi  SPT  yang  sangat  mudah,  dan informasi tentang cara penghitungan besaran pajak  yang  harus  disetorkan  kepada Pemerintah  melalui  Direktorak  Jenderal Pajak ( DJP ), tidak menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Diharapkan Pemerintah  atau  petugas  pajak  memberikan kegiatan yang dapat memberikan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui sosialisasi atau membuat suatu acara  yang menarik untuk anak muda supaya  pemahaman  peraturan  pajak  dapat masuk ke kalangan anak muda dan menjadi perbincangan  diperkumpulan  anak  muda yang  pada  akhirnya  akan  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak.Kondisi ini  sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh fita et al (2018),yang berpendapat bahwa pengetahuan  perpajakan  yang  dimiliki  dari latar belakang pendidikan wajib pajak tidak menjamin  bahwa  wajib  pajak  akan  lebih
patuh  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakan.
Pengujian  hipotesis untuk  variabel persepsi  efektivitas  sistem  perpajakan menunjukkan  Ha2  diterima.Efektivitas sistem perpajakan yang dirasakanoleh wajib pajak  orang  pribadi  (seorang selebgram) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  signifikan.  Wajib  pajak  untuk menjadi patuh harus memiliki Nomor Pokok Wajib  Pajak  (  NPWP  ).  Wajib  pajak  sudah bisa  mendapatkan  atau  mendaftarkan  diri untuk  bisa  memiliki  NPWP    dimanapun mereka  berada  asalkan  memiliki gadged seperti smartphone,  laptop ,  atau PC dan koneksi internet. Begitu juga dengan metode pembayaran yang dapat dilakukan melalui e- banking ,  dan  pelaporan  melalui e-filling semua  sudah  dapat  dilakukan  dimanapun dan  kapanpun,  menjadikan  wajib  pajak semakin patuh terhadap kepatuhan perpajakan.Kondisi    ini  sejalan  dengan penelitian  Nugroho  (2012),  yaitu  sistem perpajakan  yang ada sekarang lebih efektif dan  lebih  memudahkan  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan  dan akan meningkat pula kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.
Dengan memperhatikan hasil penelitian  terutama  pada  pembahasan  uji simultan  (uji  f)  telah  menunjukkan  bahwa variabel  pengetahuan peraturan  pajak danpersepsi  efektivitas  sistem  perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak  secara  simultan.  Ditunjukkan  dengan
nilai  F  hitung  pada tabel  anova  lebih  besar dari F tabel [n – k – 1 ], (10,446> 3,34) atau juga dapat dilihat dari nilai (Sig.) yang lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05).
Kemampuan  variabel  independen dalam  menjelaskan  variabel  dependendalam penelitian  ini sebesar 42,7% dan 57,3% dijelaskan  oleh  variabel  lain  yang  tidak diteliti dalam penelitian ini.

## KESIMPULAN
1.  Variabel  pengetahuan  peraturan  pajak tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib  pajak,  karena  seorang  wajib  pajak yang  kali  ini  ialah selebgram dikota Palembang mengetahui  atau  tidaknya dengan  peraturan  pajak  yang  sudah berlaku  tidak  menjamin  bahwa  wajib pajak  akan  lebih  patuh  terhadap kewajiban perpajakan.
2.  Variabel  persepsi  efektivitas  sistem perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak,  karena seorang  wajib  pajak  yang  kali  ini  ialah selebgram dikota  Palembang  merasakan langsung  manfaat  dari  perkembangan sistem perpajakan yang sudah ada.
. Daftar Pustaka
Ajzen,  I.  (1985).  From  Intentions  to  Be havior:  A  Theory  o  f  Planned Behavior. In J. Kuhl dan J. Beckman (Eds.): 11-39.
Andriani,  P.J.A.  2005.  Pengantar  Ilmu Hukum  Pajak.  Jakarta:  Salemba Empat.
Aristanti  Widiyanigsih.2011. Hukum  Pajak dan  perpajakan  dengan  pendekatan
Mind  Map, cetakan  Pertama,
Bandung: CV Alfabeta.
Atmoko  Dwi, Bambang.  2012.  Instagram Handbook  Tips  Fotografi  Ponsel. Jakarta: Media Kita.
Anwar  Sanusi.  2012.  Metode  Penelitian Bisnis. Jakarta: PT. Salemba Empat.
Bambang,  Riyanto.  2012.  Dasar-dasar Pembelanjaan,  Edisi  4,  Yogyakarta: BPFE.
Djajadiningrat.  2011.  Perpajakan  Indonesia, Jakarta: Salemba Empat. Fahluzy,  F.  M.,  Agustina  L.  2014.  “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan  Membayar  Pajak  Umum Di  Kabupaten  Kendal”.  Accounting
Analysis  Journal.  Jurusan  Akuntansi Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Negeri Semarang. Fishbein,  M,  &  Ajzen,  I.  (1975).  Belief, Attitude, Intention, and Behavior: An
Introduction to Theory and Research, Reading, MA: Addison-Wesley. Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati.  2011.  Faktor-Faktor Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak. Dinamika Keuangan  dan  Perbankan.  Vol.  3, No. 1. Hal. 126 – 142. Janie, Dyah Nirmala Arum. (2012). Statistik Deskriptif  &  Regresi  Linear Berganda Dengan SPSS. Semarang : Semarang University Press. Mardiasmo.  2011.  “Perpajakan  Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi. Peraturan  Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor PER-32/PJ/2015  Tentang  Pedoman Teknis  Tata  Cara  Pemotongan, Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan Pasal 21 ayat 1.
Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor PER-16/PJ/2016  tentang  Pedoman Teknis  Tata  Cara  Pemotongan, Penyetoran  dan  Pelaporan  Pajak Penghasilan  Pasal  21  dan/atau  Pajak Penghasilan  Pasal  26  Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian  Besarnya  Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Ramadiansyah, Dimas, dkk. 2014. “Analisis Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dalam Memenuhi  Kewajiban  Membayar Pajak  (Studi  Kasus  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari)”. Resmi,  Siti,  (2013),  Perpajakan:  Teori  dan Kasus,  Edisi  7,  Salemba  Empat, Jakarta. Republik  Indonesia.  2015.  Peraturan
Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor
PER17/PJ/2015  tentang  Norma Penghitungan  Penghasilan  Neto. Direktur  Jenderal  Pajak  Republik Indonesia. Jakarta. sociabuzz.com/selebgram/asal-palembang. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&B. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2007  tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor 6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan Umum  dan  Tatacara  Perpajakan (KUP).
Waluyo.  (2014).  Perpajakan  Indonesia. Jakarta: Salemba Empat