## PENAFSIRAN KONSTITUSI TENTANG PENDIDIKAN PESANTREN PADA SATU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
Constitutional Interpretation of Education on Islamic Boarding School Based on One National Education System

## Reni Marlinawati
Anggota DPR RI Komisi X, dari F-PPP
Naskah diterima: 20 Februari 2012 Naskah diterbitkan: 18 Juni 2012
Abstract : This paper is interpreting the provision of Article 31 paragraph (2), ‘the government shall  establish  and  conduct  a  national  education  system’.  Method  of  interpreting Article  31 paragraph (2) is by using the method of socio-historical interpretation. This method is very suitable to the method used in excavating Pancasila by the President Soekarno. The main system in the national education system should be an Islamic education system (Pesantren) and not educational system which brought by colonizers. For a system that brought by the colonizers are not intended for the people of Indonesia, but for the colonizers. Therefore, the founding fathers passed a mandate ofArticle 31 paragraphs (2) that the government shall establish and conduct a national education system which is not discriminatory.
Keywords :  Educational  System,  Pancasila -the  five  principles  of  Indonesia’s  national  ideology, Boarding Schools of Islamic.
Abstrak: Tulisan  ini  menafsirkan  pasal  31  ayat  (2)  UUD  1945,  pada  kalimat, “pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional”.  Metode  penafsiran pasal 31 ayat (2) dengan menggunakan metode interpretasi sosio-historis. Metode ini sangat cocok  dengan  metode  yang  digunakan  dalam  penggalian  Pancasila  oleh  Presiden  Soekarno. Seharusnya  sistem  utama  dalam  sistem  pendidikan  nasional  adalah  pendidikan  sistem  Islam (Pesantren) dan bukan sistem pendidikan yang dibawa oleh penjajah. Untuk sistem yang dibawa oleh para penjajah tidak dimaksudkan untuk rakyat Indonesia, tetapi untuk penjajah. Oleh karena itu, para founding fathers mengamanatkan Pasal 31 ayat (2): Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang tidak diskriminatif.
Kata Kunci : Sistem pendidikan, pancasila, pesantren.

## Pendahuluan
Secara  teoretis  konstitusi  memuat kesepakatan bersama yang dituangkan dalam norma dan nilai pada sebuah kalimat yang jelas  dan  tidak  multi  interpretasi,  sehingga mudah  dipahami  sebagai  rujukan  utama dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun demikian, bahasa mempunyai keterbatasan dalam menyampaikan maksud utama yang diinginkan.  Terlebih  lagi  bahasa  hukum penuh dengan aturan yang sering terbentur dengan  bahasa  keseharian  yang  digunakan oleh masyarakat.
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  merupakan  konstitusi  bagi  bangsa
Indonesia.  Meskipun  UUD  1945  telah dirumuskan  sedemikian  rupa  oleh  para ahli  bahasa  agar  mudah  dipahami  dan dimengerti, namun tetap saja ada peluang untuk  menafsirkan  dengan  pemahaman yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam contoh berikut: UUD  1945  Pasal  31  ayat  (2)  sebelum diamandemen  berbunyi,  “ Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu  sistem  pengajaran  nasional,  yang diatur dengan undang-undang .” Kemudian  setelah  diamandemen,  UUD 1945  Pasal  31  ayat  (3)  berubah  bunyi menjadi: “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,  yang  meningkatkan  keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa, yang diatur dengan undang-undang .” Pada amandemen risalah UUD 1945 yang  keempat  kalinya,  semua  fraksi menyepakati  bahwa  kata  ‘pengajaran’ diganti  dengan  kata  “pendidikan”. Hal  ini  merujuk  pada  pemaknaan  kata “pendidikan”  yang  di  dalamnya  telah termuat  juga  makna  pengajaran.  Selain itu  disepakati  juga  bahwa  tujuan  dari
pendidikan  adalah  untuk  meningkatkan keimanan  dan  ketakwaan,  serta  akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa. (Setjen MPR RI, 2010:1-98). Sementara itu berdasarkan penelusuran penulis,  perdebatan  dalam  perubahan konstitusi  tentang  frasa  “ Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional”, sampai saat ini belum ditemukan penjelasan yang tepat. Demikian halnya setelah dilakukan penelaahan  terhadap:  1)  Risalah  Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI)  dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 28 Mei–22 Agustus 1945  yang  diterbitkan  oleh  Sekretariat Negara  (Sekneg)  Republik  Indonesia di  Jakarta  tahun  1995;  dan    2)  Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  sejak Tahun 1999-2002 yang diterbitkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Penjelasan terhadap frasa ‘ Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu  sistem  pendidikan  nasional’, adalah hal  yang  sangat  penting.  Sebab  saat  ini terdapat penafsiran bahwa yang dimaksud dengan  satu  sistem  pendidikan  adalah satu atap kementerian. Dengan demikian, kementerian-kementerian  yang  lain  tidak berhak  lagi  mengelola  pendidikan.  Jika dilandaskan  pada  penafsiran  tersebut maka  akan  muncul  pertanyaan  apakah selama ini kita telah melanggar konstitusi dalam  berbangsa  dan  bernegara  sesuai dengan pedoman UUD 1945? Jika ditinjau sejak  UUD  1945  disahkan,  kemudian diamandemen sebanyak empat kali (1999- 2002)  sampai  dengan  sekarang,  terlihat bahwa  selain  Kementerian  Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) ternyata Kementerian  Agama  (Kemenag)  juga memegang peranan dalam penyelenggaraan
Reni Marlinawati, Penafsiran Konstitusi tentang Pendidikan Pesantren
pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Bertitik tolak dari pemikiran di atas, tulisan ini  bertujuan  untuk  melakukan  penelaahan secara  seksama  terhadap  frasa  ‘ Pemerintah mengusahakan  dan  menyelenggarakan satu  sistem  pendidikan  nasional’ ,  dengan menggunakan  metode  hermeneutik.  Hal  ini dilakukan sebagai salah satu langkah untuk menjelaskan  pada  masyarakat  mengenai pemahaman satu sistem pendidikan nasional dari  sudut  pandang  konstitusi  sebagai pemegang kebijakan.
Teori Penafsiran Menurut Gadamer (dalam Asshiddiqie, 2009:249),  ilmu  hukum  adalah  sebuah eksemplar Hermeneutik in optima forma , yang diaplikasikan pada aspek kehidupan bermasyarakat. Sebab dalam menerapkan ilmu  hukum  untuk  menghadapi  kasus hukum,  maka  kegiatan  interpretasi  tidak hanya  dilakukan  terhadap  teks  yuridis tetapi  juga  terhadap  kenyataan  yang menyebabkan munculnya masalah hukum itu sendiri. Dengan demikian ilmu hukum itu  berkaitan  dengan  soal  kata-kata, sehingga aktivitas tafsir-menafsir menjadi sesuatu yang sangat sentral di dalamnya. Lebih jauh, Jimly Asshidiqie (2009:220- 224) merumuskan 9 teori penafsiran, sebagai berikut: Teori  penafsiran 1. letterlijk atau  harfiah
( what does the word mean? ). Penafsiran yang menekankan pada arti atau makna kata-kata yang tertulis. Teori  penafsiran  gramatikal  atau 2. interpretasi  bahasa  ( what  does  it linguistically  mean? ).  Penafsiran  yang menekankan  pada  makna  teks  yang  di dalamnya  kaidah  hukum  dinyatakan. Penafsiran  dengan  cara  demikian bertolak dari makna menurut pemakaian bahasa  sehari-hari  atau  makna  teknis-
yuridis yang dianggap sudah baku.
Teori  penafsiran  historis  ( 3. what  is historical background of the formulation of a text ). Penafsiran historis mencakup dua  pengertian,  yaitu:  a)  penafsiran sejarah  perumusan  undang-undang; dan b) penafsiran sejarah hukum. Teori penafsiran sosiologis ( 4.
what does the social context be legally judged). Konteks sosial  ketika  naskah  dirumuskan  dapat dijadikan  perhatian  untuk  menafsirkan naskah yang bersangkutan. Teori penafsiran sosio-historis ( 5. asbabun nuzul dan asbabul wurud , what does the social  context  behind  the  formulation pf  the  text ).  Penafsiran  sosio-historis memfokuskan  pada  konteks  sejarah masyarakat yang memengaruhi rumusan naskah hukum. Teori  penafsiran  filosofis  ( 6. what  is  the philosophical thought behind the ideas formulated  in  the  text ).  Penafsiran dengan  fokus  perhatian  pada  aspek filosofis.
Teori  penafsiran  teleologis  ( 7. what does  the  articles  would  like  toachieve by  the  formulated  text ).  Penafsiran ini  difokuskan  pada  penguraian  atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Teori  penafsiran  holistik.  Teori  ini 8. mengaitkan  suatu  naskah  hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut.
Teori  penafsiran  holistik  tematis  dan 9. sistematis  ( what  is  the  theme  of  the articles formulated, or how to understand the articles systematically according to the grouping of the formulation ).
Penafsiran  terhadap  Pasal  31  Ayat (2)  akan  menggunakan  metode  penafsiran sosio-historis.  Metode  penafsiran  sosio- historis digunakan untuk mengetahui makna
apa  yang  terkandung  didalamnya  secara kontekstual.  Hal  ini  merujuk  pada  harus dipahaminya alasan yang digunakan saat itu untuk melahirkan rumusan frasa ‘ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional’.
Dalam melakukan penelaahan terhadap UUD  1945  tidak  dapat  terlepas  dari pemikiran para founding father , khususnya penggali  dan  perumus  Pancasila  yaitu Presiden Ir. Soekarno (Bung Karno). Seperti dijelaskan oleh Bung Karno sehari sebelum menyampaikan  pemikirannya,  bahwa beliau  masih  ragu  untuk  menyampaikan pemikirannya  dalam  sidang  BPUPKI. Menurutnya  hal  ini  bukan  sesuatu  yang mudah  sebab  menyangkut  masa  depan bangsa dan negara. Seperti dikutip Yudi Latif (2011:12-14) dari buku Bung Karno, sehari sebelum  menyampaikan  pemikirannya, beliau mengatakan bahwa:
“Saya keluar di malam yang sunyi itu dan saya menengadahkan wajah saya ke  langit,  dan  saya  melihat  bintang gemerlapan,  ratusan,  ribuan  bahkan puluhan  ribu.  Dan  disinilah  saya merasa  kecilnya  manusia,  disitulah saya merasa dhaifnya aku ini, disitulah aku merasa pertanggungjawaban yang amat berat dan besar yang diletakkan di atas pundak saya, oleh karena keesokan harinya  saya  harus  mengemukakan usul saya tentang hal dasar apa Dasar Negara Merdeka harus memakai. Selanjutnya  Bung  Karno  menjelaskan bahwa  dirinya  berdoa  kepada  yang  Maha Kuasa  untuk  diberikan  petunjuk  dalam menghadapi  persoalan  di  sidang  BPUPKI. Kemudian beliau mengatakan bahwa:
“Saya merasa mendapat Ilham, Ilham yang berkata: Galilah apa yang hendak engkau  jawabkan  itu  dari  Bumi Indonesia  sendiri.  Malam  itu  aku menggali, menggali dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di
dalam khayalku, apa yang terpendam dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya  sebagai  dasar  daripada Negara Indonesia Merdeka yang akan datang. Kita harus menggali sedalam- dalamnya  di  dalam  jiwa  masyarakat kita sendiri kalau kita mau memasukan elemen-elemen  yang  tidak  ada  di dalam jiwa Indonesia, tidak mungkin untuk  dijadikan  dasar  untuk  duduk diatasnya.“
Jika ditelaah secara saksama apa yang disampaikan  oleh  Bung  Karno,  maka sesungguhnya  Pancasila  dan  UUD  1945 merupakan  karya  asli  bangsa  Indonesia. Kedua  landasan  negara  tersebut  tidak terkontaminasi  oleh  negara-negara  Barat yang menganut paham demokrasi kapitalis dan negara-negara Timur yang menganut paham    komunismenya.  Keaslian  filsafat Pancasila  mendapatkan  apresiasi  dari seorang  filsuf  Inggris,  Bertrand  Russel, yang  mengatakan  bahwa  Pancasila  dan UUD 1945 merupakan sintesis kreatif antara Declaration  of  American  Independence
(yang merepresentasikan ideologi demokrasi  kapitalis)  dengan manifesto komunis (yang merepresentasikan ideologi komunis. Selain itu, Russel juga mengakui bahwa Pancasila merupakan jalan tengah dan menyebut Soekarno sebagai The Great
Thinkers in the East (Mihardja, 2005:79). Pernyataan  Bung  Karno  bahwa Pancasila  digali  dari  bumi  Indonesia dibuktikannya dengan menjawab pertanyaan,  “Mengapa  dalam  Pancasila tidak dituliskan hak individu bagi orang- orang Indonesia?”, ia menjelaskan sebagai berikut: “Tuan-tuan  dan  nyonya-nyonya yang terhormat bahwa dasar falsafah negara-negara  Eropa  dan  Amerika itu adalah benar falsafah yang salah.
Falsafah  negara-negara  Eropa  dan Amerika  itu  didasarkan  atas  dasar falsafah  pikiran  yang  dikemukakan oleh Revolutie  Perancis yaitu individualisme  dan  liberalisme.
Ajaran-ajaran  yang  dikeluarkan  oleh Rousseau, Montesqiue, Hobbes, Locke dan  Immanuel  Kant  adalah  paham individualisme dan liberalisme, itulah yang  menjadi  dasar  falsafah  UUD mereka itu.”
Selanjutnya,  beliau  menyatakan bahwa: “Apakah  kita  hendak  menuliskan dasar  yang  demikian  itu  dalam  UUD kita?  Apakah  kita  hendak  menjadi suatu  bangsa  yang  akan  mendapat nasib  yang  sama  dengan  bangsa- bangsa  yang  telah  saya  gambarkan. Tuan-tuan  yang  terhormat  saya  yakin ‘tidak’,  sebab  dasar  yang  demikian itu  telah  menimbulkan  kapitalisme, imperialisme dan peperangan.”
Kemudian Bung Karno menegaskan: “Keberanian  menunjukkan  bahwa kita  tidak  hanya  membebek  kepada contoh-contoh  UUD  negara  lain, tetapi  membuat  sendiri  UUD  yang baru, yang berisi kepahaman keadilan yang  menentang  individualisme  dan liberalisme yang berjiwa kekeluargaan dan gotong royong”.(Setjen MPR RI, 2010: 254-261). Kata-kata  Bung  Karno  yang mengatakan  bahwa  Pancasila  digali  dari Bumi  Indonesia  sendiri,  dapat  dijadikan sebuah  metodologi  dalam  pencarian penafsiran  terhadap  UUD  1945.  Ini sangat  diperlukan  untuk  menemukan yang  sebenarnya  dari  penafsiran  UUD 1945.  Berdasarkan  pemikiran-pemikiran di  atas,  maka  dalam  menafsirkan  UUD 1945  Pasal  31  ayat  (3),  dapat  dilakukan dengan  menelusuri  dan  menggali  sistem
pendidikan yang selama ini telah dilakukan di Indonesia.

## Pendidikan Pesantren
Pesantren di Jawa, Meunasah/Dayah di Aceh, dan Surau di Minangkabau, merupakan beberapa sistem pendidikan asli Indonesia. Seperti  dikatakan  Nurcholish  Madjid  (Cak Nur) bahwa “Pesantren atau pondok adalah lembaga  yang  mewujudkan  proses  wajar perkembangan sistem pendidikan nasional. Dari  segi  historis,  pesantren  tidak  hanya mengandung makna keislaman, tetapi juga keaslian ( indigenous ) Indonesia” (Rahardjo, 1985:3). Martin van Bruinessen, Indonesianisasi  asal  Belanda  sangat mengagumi  sistem  pendidikan  pesantren (Steenbrink,  1994:22).  Dalam  bukunya Martin  menyebutkan  bahwa  sistem pendidikan pesantren sebagai tradisi agung “ great tradition ” sebab sistem pendidikan pesantren mampu mentransmisikan Islam tradisional sebagaimana dalam kitab-kitab klasik yang ditulis berabad-abad yang lalu (Bruinessen, 1999: 17). Pemikiran  yang  disampaikan  oleh Martin bukan sesuatu yang berlebihan, sebab sistem  pendidikan  pesantren,  meunasah, surau,  dan  lain-lain  sudah  mendarah daging  pada  masyarakat  Indonesia.  Asal usul  pendidikan  meunasah  sudah  ada  jauh sebelum  Belanda  datang  ke  Indonesia (Ricklefs, 2005:70-74). Di Aceh pendidikan agama  yang  sangat  menonjol  pada  jaman kerajaan  Sultan  Ali  Riayat  Syah  (1571- 1579).  Raja  menyediakan  tempat  khusus di  istana  untuk  kegiataan  pengajaran  ini, bahkan  para  ulama  diberi  jabatan  dengan penghasilan yang cukup tinggi.
Sebagai  kelanjutan  dari  sistem  yang dibangun Sultan Ali Riayat Syah, maka di Aceh  terdapat  empat  model  pendidikan keagamaan. Pertama , Meunasah,
merupakan satu bangunan yang terdapat di setiap gampong (kampung/ desa). Bangunan ini  seperti  rumah  tetapi  tidak  mempunyai jendela  dan  bagian-bagian  lain.  Bangunan ini  digunakan  sebagai  tempat  belajar, berdiskusi  dan  membicarakan  masalah- masalah  kemasyarakatan.  Selain  itu  juga menjadi  tempat  bermalam  bagi  anak-anak muda dan lelaki yang belum beristri. Setelah Islam berkembang di Aceh, Meunasah juga menjadi tempat salat bagi masyarakat dalam satu gampong. Kedua, Dayah, istilah Dayah berasal  dari  bahasa  Arab  Zawiyah  yang berarti pojok, sudut, bagian dari satu tempat bangunan.  Istilah  Zawiyah  digunakan  di Mekah untuk menunjukkan tempat di mana seorang  ulama  Masjidil  Haram  biasanya memberikan pelajaran. Tempat yang dipilih biasanya di pojok Masjidil Haram. Di tempat tersebut murid duduk melingkar mengelilingi guru untuk mendapatkan pelajaran dari guru (ulama). Ketiga ,  Rangkang,  merupakan lembaga  pendidikan  lanjutan.  Murid  yang diterima di rangkang ini umumnya mereka yang sudah belajar di Meunasah. Meskipun demikian, persyaratan khusus tidak diberikan untuk  memasuki  pendidikan  Rangkang. Sebagai lembaga pendidikan menengah, di Rangkang diajarkan pendidikan fikih, ilmu tauhid,  akhlak  dan  bahasa Arab. Keempat , Bale, pendidikan Dayah tingkat tinggi disebut juga pendidikan bale. Setelah menamatkan pendidikan di Rangkang maka dapat masuk ke  tingkat  yang  lebih  tinggi  yaitu  Bale. Pada  tingkat  ini  pelajaran  yang  diberikan lebih  bersifat  spesialistis  (Nata,  2001:  31- 48). Dari beberapa sistem pendidikan yang telah  diuraikan  tersebut,  maka  lahirlah ulama-ulama  yang  dijadikan  rujukan  di dunia internasional seperti Hamzah Fansuri, Syamsudin Sumaterani, Nuruddin ar-Raniri, Abdurrauf  al-Singkili, dan  lain-lain  (Nata, 2001:33-39).
Selain  sistem  pendidikan  keagamaan seperti  dijelaskan  di  atas,  sistem  yang  tak jauh berbeda juga terdapat di Minangkabau (sekarang Sumatera Barat). Tradisi pendidikan di  Minangkabau  berupa  Surau.  Surau sebagai lembaga pendidikan Islam berkaitan erat  dengan  perluasan  fungsi  Surau  dalam masyarakat  Minangkabau.  Asal  usul  Surau dalam konteks pembicaraan ini pertama kali dimunculkan  oleh  Syeikh  Burhanuddin (1691). Sekembalinya dari Kerajaan Aceh, dimana ia belajar ilmu agama kepada Syeikh Abdur  Rauf  bin Ali,  Syeikh  Burhanuddin mendirikan Surau di kampung halamannya, Ulakan  Pariaman.  Di  Surau  itu  Syeikh Burhanuddin  melakukan  pengajaran  agama Islam  dan  mendidik  beberapa  ulama  yang menjadi kader dalam pengembangan ajaran
Islam  selanjutnya  di  Minangkabau  (Nata, 2001: 55-56). Model pendidikan keagamaan Meunasah dan Surau sudah lama berkembang di  Sumatera,  sedangkan  di  Jawa  model pendidikan  keagamaan  yang  berkembang adalah pesantren. Pesantren yang berdiri di tanah  air,  khususnya  di  Jawa  dimulai  dan dibawa oleh Wali Songo. Pondok pesantren yang pertama di Jawa, didirikan oleh Syeikh Maulana  Malik  Ibrahim  yang  wafat  pada tahun 1419 di Gresik (Nata, 2001: 92-93).
Sejauh  ini  memang  tidak  ada  tahun yang pasti, tahun berapa pesantren di Gresik didirikan  oleh  Syeikh  Maulana  Malik Ibrahim. Namun jika melihat tahun wafatnya Syeikh Maulana Malik Ibrahim, maka dapat diprediksi bahwa pesantren didirikan sekitar akhir  abad  ketiga  belas  (tahun  1380  atau 1390).Sejak pertama kali pesantren didirikan oleh Syeikh Maulana Malik Ibrahim hingga saat ini jumlahnya semakin bertambah. Di tahun 1942 pesantren berjumlah 1.871 dan meningkat  di  tahun  1977  menjadi  4.195 pesantren (Nata, 2001: 92-93).

## Pendidikan Belanda
Pertama  kali  pemerintah  Belanda melakukan  pelayaran  ke  Hindia  Timur tahun  1595.  Niat  awalnya  adalah  untuk mencari  rempah-rempah  yang  akan diperjualbelikan  di  Eropa.  Dari  hasil menjual  rempah-rempah  tersebut  ternyata Belanda  mendapat  keuntungan  sampai 400%,  karenanya  Belanda  dengan  segala kekuataan  menyingkirkan  Portugis  yang sudah  ada  lebih  dahulu  tiba  di  kepulauan Maluku.  Setelah  berhasil  menyingkirkan Portugis  pemerintah  Belanda  mendirikan Gubernur  Jenderal  tahun  1610-1619  yang kemudian menjadi pusat perdagangan VOC (Ricklefs, 2005: 70-74). Pada  masa  pemerintahan  penjajah Belanda, sekolah bagi anak Belanda dibuka pertama  kali  di  Jakarta  pada  tahun  1817, lalu  dikembangkan  di  daerah  lainnya. Sampai  dengan  akhir  abad  ke-19  hampir tercapai  taraf  pendidikan  universal  bagi anak-anak  Belanda  di  seluruh  Indonesia. Suatu  sekolah  menengah  didirikan  pada tahun  1860  yang  membuka  kesempatan bagi anak-anak Belanda untuk melanjutkan pelajarannya di universitas negeri Belanda, atau untuk menduduki tempat yang tinggi dalam pemerintahan (Nasution, 1983: 9). Sejak abad ke-19 anak-anak Indonesia juga ada yang diberikan kesempatan untuk mengenyam  pendidikan  Belanda.  Namun hanya terbatas pada kalangan Priayi, bukan dari  kalangan  rakyat  jelata.  Meskipun demikian,  Belanda  ternyata  membedakan fasilitas  pendidikan  untuk  anak  Belanda dengan anak pribumi. Fasilitas  pendidikan yang  bermutu  tinggi  dipertahankan  untuk anak-anak Belanda, dengan tujuan menjaga anak-anak  Belanda  selalu  mendapat pendidikan  yang  lebih  baik  selama  masa kolonial berlangsung. Pada akhir abad ke- 20  terjadi  perubahan  konstatasi  politik  di Belanda. Kalangan liberal mampu merebut
kursi  terbanyak  di  parlemen  Belanda. Kemudian  pada  tahun  1899  terbit  sebuah artikel  oleh  Van  Deventer  yang  berjudul “Utang  Kehormatan”  dalam  majalah  “De Gids”.  Di  dalamnya  dikemukakan  bahwa keuntungan yang diperoleh dari Indonesia selama ini hendaknya dibayar kembali dari perbendaharaan  negara.  Pada  tahun  1901 pemikiran ini menggema dalam pidato Raja Belanda sebagai berikut:
“Sebagai Negara Kristen, Nederland berkewajiban  di  kepulauan  Hindia- Belanda untuk lebih baik mengatur kedudukan legal penduduk pribumi, memberikan  bantuan  pada  dasar yang tegas kepada misi Kristen, serta meresapi  keseluruhan  tindak  laku pemerintah dengan kesadaran bahwa Nederland  mempunyai  kewajiban moral untuk memenuhinya terhadap penduduk di daerah itu. Berhubung dengan itu, kesejahteraan rakyat Jawa yang merosot memerlukan perhatian khusus” (Nasution, 1983:9).
Sejak adanya pidato Raja Belanda, maka berlaku politik etis di Hindia Belanda. Secara prinsip politik etis ini menonjolkan kewajiban moral bangsa yang mempunyai kebudayaan tinggi  terhadap  bangsa  yang  tertindas (Nasution,  1983:  9).  Dalam  menjalankan politik etis, bahasa Belanda dijadikan bahasa pengantar resmi pengajaran, selain itu untuk mempercepat  proses  sosialisasi  bahasa Belanda  maka  dibuka  berbagai  kursus bahasa  Belanda.  Namun  bahasa  Belanda tidak  langsung  menjadi  menjadi  bahasa rakyat.  Hal  ini  disebabkan  karena  orang Belanda sendiri tampaknya keberatan untuk memberikan bahasa kebudayaannya kepada orang  Indonesia.  Sebagian  orang  Belanda berpendapat bahwa tidak ingin mengganggu adat-kebiasaan  Indonesia,  tetapi  sebagian lainnya  justru  merasa  takut  jika  orang pribumi merasa dirinya sama, setelah mereka
menguasai kebudayaan, pengetahuan teknik dan organisasi Barat.
Selain  itu,  dalam  menjalankan pendidikan  pemerintah  penjajah  Belanda selalu menerapkan sistem dualisme. Hal ini menjadi  ciri  yang  sangat  menonjol  selama penjajahan Belanda. Dualisme dalam hal ini yaitu sistem pendidikan terbagi dalam dua kategori yang jelas yakni: sekolah Belanda dan sekolah pribumi, masing-masing dengan inspeksi, kurikulum, bahasa pengantar, dan pembiayaan tersendiri. Dasar pembagian ini sebenarnya tidak rasial melainkan linguistik. Sekolah berorientasi Barat diselenggarakan dalam  bahasa  Belanda,  sedangkan  sekolah untuk  pribumi  dalam  bahasa  Melayu  atau bahasa  daerah.  Sekolah  Belanda  selama hampir  seabad  membuka  kesempatan satu-satunya  untuk  pendidikan  lanjutan. Pendidikan  pribumi  boleh  dikatakan  tidak memberikan kesempatan untuk meneruskan pelajaran sehingga hanya menemukan jalan buntu (Nasution, 1983:10).
Dualisme  dalam  sistem  pendidikan Belanda  merupakan  konsekuensi  dari terjajahnya  Indonesia.  Ini  merupakan konsekuensi nyata adanya berbagai bangsa yang  hidup  bersama  dalam  hubungan kolonial  dengan  hak  yang  berbeda-beda. Orang Belanda sebagai penjajah, penguasa dan pemberi pekerjaan, sedangkan orang Indonesia sebagai buruh dan pekerja yang terjajah. Orang Belanda mempertahankan status  kolonial  ini  sampai  akhir  masa penjajahan.  Dalam  dunia  kolonial  ini orang  Belanda  dan  Indonesia  hidup seperti dalam dunia yang terpisah, dengan kontak sosial yang minimal dan tiap orang Belanda  dipengaruhi  oleh  kesadaran rasialnya.  Superioritas  rasial  merupakan alat  untuk  mengamankan  orang  Belanda terhadap  orang  Indonesia  yang  terdidik, yang  semakin  bertambah  jumlahnya  dan dianggap  menjadi  ancaman  terhadap
kedudukan  mereka  yang  istimewa  itu (Nasution, 1983:25-26). Dalam  menjalankan  politik  etis, dualisme yang mengarah pada diskriminasi terus dilakukan. Bagi anak-anak Belanda, pemerintah kolonial menyediakan fasilitas pendidikan terbaik, sedangkan bagi anak- anak  Indonesia  diberikan  apa  adanya. Dualisme yang mengarah pada diskriminasi ini dilakukan pemerintah Belanda dengan alasan  bahwa  pemerintah  Belanda  hanya bertanggung  jawab  untuk  membuat peraturan  tanpa  kewajiban  menyediakan sekolah. Oleh karena itu selama setengah abad  ke-18  pemerintah  Belanda  tidak menyediakan satu sekolahpun bagi anak- anak Indonesia. Alasan yang disampaikan karena  pemerintah  Belanda  kesulitan finansial akibat perang Diponegoro (1825- 1830).  Jika  ada  anak  Indonesia  yang bersekolah di sekolah Belanda, jumlahnya juga sangat kecil. Menurut laporan Komisi Pendidikan, tahun 1847 hanya ada 37 anak Indonesia diantara 1700 murid di sekolah Belanda. (Nasution, 1983: 9)
Persaingan Sistem Pendidikan Dari pemaparan di atas dikemukakan bahwa ada dua sistem pendidikan di Indonesia sebelum  Indonesia  merdeka. Pertama , sistem pendidikan asli Indonesia yaitu sistem pendidikan pesantren yang sudah tersebar di berbagai pulau di Indonesia dan merupakan tempat  pendidikan  bagi  semua  lapisan masyarakat. Kedua ,  sistem  pendidikan kolonial yang dibawa pemerintah Belanda, dimana ciri khas pendidikan Belanda adalah pendidikan dualisme yang mengarah kepada diskriminasi.
Selama  masa  penjajahan  Belanda, pesantren terus berkembang dari satu tempat ke  tempat  lainnya.  Perkembangannya  di berbagai  tempat  tanpa  bantuan  finansial sedikitpun dari pemerintah Belanda. Kondisi
Reni Marlinawati, Penafsiran Konstitusi tentang Pendidikan Pesantren
ini tentu saja sangat merisaukan pemerintah Belanda  sehingga  membuat  kebijakan menyangkut pendidikan Islam. Tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus  yang  bertugas  untuk  mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang  mereka  sebut  sebagai Priesterraden . Dari  penasehat  badan  inilah  pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru, yaitu orang-orang  yang  memberikan  pengajaran atau  pengajian  agama  Islam  harus  terlebih dahulu  meminta  izin  kepada  pemerintah Belanda (Nata, 2001: 74-75).
Dalam  perjalanannya  peraturan tersebut  dirasakan  tidak  cukup  efektif oleh pemerintah Belanda, maka dilakukan pengawasan terhadap lembaga- lembaga pendidikan Islam yang semakin berkembang. Sebab ini dianggap sebagai ancaman  yang  potensial  terhadap  rezim kolonial.  Selanjutnya  pada  tahun  1905 pemerintah Belanda mengeluarkan sebuah kebijakan  yang  dikenal  dengan “goeroe ordonnantie” (Peraturan  Guru).Peraturan Guru  ini  menyatakan  bahwa  sebelum pelajaran agama dapat diberikan harus ada izin tertulis dari pihak penguasa dan harus ada  daftar  muridnya  (Ricklefs,  2005: 369).  Kebijakan  tersebut  sebenarnya tidak  mempunyai  implikasi  yang  luas sehingga  di  tahun  1925  pemerintah Belanda  kembali  mengeluarkan  ‘ goeroe ordonnantie ’  yang  berlaku  bagi  seluruh Indonesia.  Namun ‘goeroe  ordonnantie’ yang  kedua  ini  mendapat penolakan dari daerah  Minangkabau  (Ricklefs,  2005:
369-370). Setelah mengetahui berbagai kebijakannya  tidak  dapat  membendung majunya  pesantren/  madrasah,  maka pada  tahun  1932  dikeluarkan  lagi  sebuah peraturan.  Isinya  berupa  kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan  sekolah  yang  tidak  ada  izinnya,  atau
memberikan  pelajaran  yang  tidak  disukai oleh  pemerintah  Belanda  yang  disebut Ordonansi  Sekolah  Liar  ( Wilde  School Ordinantie )(Nata,  2001:  74-75).  Meskipun pemerintah  Belanda  berusaha  secara  terus menerus menyingkirkan sistem pendidikan pesantren, namun tidak berarti menyurutkan tumbuh  kembang  pesantren  di  Indonesia. Kalangan pesantren semakin membulatkan tekad  untuk  mengambil  jalan  sendiri, lepas  dari  gubernemen,  tetap  berpegang pada  tradisinya  sendiri  dan  terbuka  untuk perubahan dalam tradisi tersebut.
Demikianlah  semenjak  permulaan abad  ini,  pendidikan  pesantren  mulai mengembangkan  satu  model  pendidikan sendiri yang berbeda dan terpisah dari sistem pendidikan  Belanda.  Pendidikan  kolonial ini sangat berbeda dengan pendidikan Islam Indonesia yang tradisional, bukan saja dari segi metode tapi lebih khusus dari segi isi dan  tujuannya.  Pendidikan  yang  dikelola pemerintah kolonial ini khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi yaitu  pendidikan  umum  (Steenbrink, 1994:24).
Sama  halnya  dengan  pemerintahan Belanda,  ternyata  saat  dijajah  oleh  Jepang, pemerintahannya juga tetap mempertahankan ‘goeroe  ordonnantie’ .  Bahkan  para  pejabat bangsa  Indonesia  melaksanakannya  secara lebih ketat, karena rasa takut akan tindakan indisipliner  pihak  Jepang  apabila  mereka tampak terlalu lunak (Ricklefs, 2005: 416).
Perdebatan Sistem Pendidikan
Membandingkan antara sistem pendidikan Barat dengan sistem pendidikan pesantren sudah terjadi sejak tahun 1935.
Uniknya kalangan yang membela pesantren justru  bukan  dari  kalangan  pesantren, dan  yang  mengkritik  sistem  pendidikan pesantren tentu saja bukan dari pesantren. Perdebatan  kedua  sistem  pendidikan  ini
Aspirasi Vol. 3No. 1, Juni 2012
diabadikan  oleh  seorang  sastrawan  yang bernama Achdiat K. Mihardja, dalam buku berjudul ‘ Polemik Kebudayaan ’. Meskipun perdebatan sistem pendidikan  ini  tidak  spesifik  tentang pesantren,  namun  sistem  pendidikan pesantren  dalam  ‘ Polemik  Kebudayaan’ menjadi  salah  satu  topik  perdebatan. Dalam  perdebatan  tersebut  Sutan  Takdir Alisyahbana (STA) memberikan kritik atas beberapa  prasarana  yang  dikemukakan dalam ‘Kongres Permusyawaratan Perguruan Indonesia’ di Solo pada bulan Juni  1935.  STA  mengatakan  bahwa beberapa  cendikiawan  pendidik  seperti dr.  Sutomo,  Ki  Hadjar  Dewantoro, dan  Sutopo  Adiseputro,  dalam  rangka “ Kembali  Kepada  Kepunyaan  yang Lama ”  mempropagandakan  pesantren. Menurut  STA  bahwa  orang-orang  yang ‘Pro  Pesantren’  merupakan  bentuk  anti intelektualisme,  individualism,  egoisme dan  materialisme.  Dalam  konteks  ini STA  menginginkan  berlakunya  sistem pendidikan Barat modern, yang bertujuan untuk mengasah intelek setajam-tajamnya, menghidupkan  individulitas  sehidup- hidupnya, membangunkan keinsafan akan kepentingan  diri,  dan  mendidik  bangsa untuk mengumpulkan dan memakai harta dunia (Rahardjo, 1985: ix).
Menyikapi  pernyataan  STA  tersebut,
dr.Sutomo memberikan
penjelasan mengenai apresiasinya terhadap pesantren sebagai berikut:
“Pada  zaman  nenek  moyang  saya, yaitu  pada  kira-kira  abad  ke  19, pesantrenlah  tempat  perguruan  yang asli.  Karena  belum  terdesak  oleh sekolahan  gubernemen,  pesantren itu  ribuan  bilangannya.  Pengaruh perguruan  itu  terhadap  masyarakat kita, civilization rakyat,  tidak  bisa diabaikan,  pesantren  dan  pondoknya mempersatukan  anak-anak  muda
kita  dari  segala  lapisan  masyarakat. Anak orang tani, anak saudagar, anak bangsawan, berkumpul dalam pondok itu, keadaan lahir dan batinnya diberi pimpinan  yang  sama  oleh  guru, sehingga  pemuda-pemuda  itu,  yang dibelakang  hari  megang  pekerjaan yang  beranekaragam  itu  di  dalam masyarakat, toh merasa satu perikatan lahir dan batin yang telah diletakkan, ditanam  di  dalam  pondok  dan pesantren  itu,  dari  lapisan  manapun, tidak  terpecah  belah,  terpisah  satu sama lain seperti sekarang“ (Rahardjo, 1985:ix).
Selain itu ada beberapa hal yang membuat dr. Sutomo tertarik pada pesantren. Pertama , tertarik  pada  sistem  pondoknya,  karena dengan sistem itu pendidik bisa melakukan tuntutan  dan  pengawasan  langsung.  Disini menekankan aspek pengaruh sistem pondok dalam  proses  pendidikan. Kedua ,  melihat keakraban hubungan antara santri dan kiai sehingga  yang  terakhir  bisa  memberikan pengetahuan yang hidup. Ketiga , pesantren ternyata  telah  mampu  mencetak  orang- orang yang bisa memasuki semua lapangan pekerjaan yang bersifat merdeka. Keempat , cara hidup para kiai yang sederhana, tetapi penuh kesenangan dan kegembiraan, dalam memberi penerangan bagi bangsa kita yang miskin. Kelima ,  pesantren  merupakan sistem  pendidikan  yang  murah  biaya penyelenggaraannya  untuk  menyebarkan kecerdasan bangsa. (Rahardjo, 1985:ix-x). Demikian  juga  dengan  Ki  Hadjar Dewantoro  yang  pernah  mencita-citakan model  pesantren  bagi  sistem  pendidikan yang  ingin  dikembangkannya.  Model pesantren dinilainya sebagai kreasi budaya Indonesia,  setidak-tidaknya  Jawa.  Bahkan dengan model itu, Ki Sarino Mangunpranoto salah seorang murid Ki Hadjar Dewantoro, mengembangkan sekolah Farming
Reni Marlinawati, Penafsiran Konstitusi tentang Pendidikan Pesantren
di  Ungaran,  Semarang.  Ki  Sarino Mangunpranoto, mantan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan,  pada  kunjungannya  ke pesantren Pabelan di Muntilan memberikan ceramah  yang  isinya  ingin  belajar  banyak dari pondok pengajian agama itu sehingga dapat  berhasil  menarik  murid  dari  segala penjuru  Indonesia.  Termasuk  di  dalamnya menarik murid dari Pulau Nias dan Fak-Fak di Irian Jaya, hanya untuk menjadi santri pada Kiai Hamam Djafar, yang pada tahun 1976 sudah  terlibat  dalam  usaha  pengembangan masyarakat desa(Rahardjo, 1985: viii).
Dari  pemaparan  di  atas  dapat  terlihat bahwa  sistem  pendidikan  pesantren,  bagi mereka yang menggeluti dunia pendidikan telah  menjadi  sistem  pendidikan  yang ideal  bagi  masyarakat  Indonesia.  Dalam sistem  pendidikan  di  pesantren  tidak  ada diskriminasi,  seperti  sistem  pendidikan Belanda.  Bimbingan  belajar  di  pesantren langsung  diberikan  oleh  gurunya  selama 24  jam  kepada  santri  yang  belajar  dari berbagai daerah di Indonesia. Pesantren juga merupakan  tempat  berkumpul  pelajar  dari berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu tak berlebihan kalau cendekiawan muslim, Cak Nur mengatakan bahwa:
“Seandainya kita tidak pernah dijajah, pesantren-pesantren  tidaklah  begitu jauh  terperosok  ke  dalam  daerah pedesaan  yang  terpencil  seperti sekarang,  melainkan  tentunya  akan berada  di  kota-kota  pusat  kekuasaan atau  ekonomi,  sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh dari sana, sebagaimana halnya  sekolah-sekolah  keagamaan di  Barat  yang  kemudian  tumbuh menjadi universitas-universitas tersebut”(Rahardjo, 1985:3). Cak Nur juga mengapresiasi kemampuan  pesantren  untuk  menjadi lembaga pendidikan tinggi yang bergengsi.
Cak Nur mengatakan sebagai berikut:
“Seandainya  negeri  kita  ini  tidak mengalami  penjajahan,  tentulah pertumbuhan  sistem  pendidikan di  Indonesia  akan  mengikuti  jalur- jalur  yang  ditempuh  pesantren- pesantren  itu.  Sehingga  perguruan tinggi  tidak  akan  berupa  UI,  IPB, ITB,  UGM,  UNAIR  dan  lain-lain, tetapi mungkin ‘universitas’ Tremas, Krapyak,  Tebuireng,  Bangkalan, Lasem  dan  seterusnya.  Hal  itu sebagai kemungkinan ditarik setelah melihat  dan  membuat  kias  secara kasar  dengan  pertumbuhan  sistem pendidikan  di  negara-negara  Barat sendiri,  dimana  hampir  semua universitas  yang  terkenal  berasal dari cikal bakal perguruan-perguruan keagamaan”(Rahardjo, 1985:3).
Simpulan Berdasarkan  penjelasan  di  atas, maka  dapat  disimpulkan  beberapa hal. Pertama ,    dengan  menggunakan metode  yang  disampaikan  oleh  Bung Karno  yaitu  dengan  menggali  dari  bumi Indonesia,  maka  sistem  pendidikan  yang asli  Indonesia  adalah  sistem  pendidikan pesantren dengan segala variannya. Kedua , sistem  pendidikan  pesantren  tidak  hanya asli  Indonesia,  namun  juga  mendarah daging  bagi  masyarakat  Indonesia  dan tersebar luas diseluruh Indonesia. Ketiga, sistem  pendidikan  pesantren  berbeda dengan sistem pendidikan Belanda, yang diskriminatif  dan  tidak  diperuntukkan untuk masyarakat Indonesia. Berkaitan dengan penafsiran ‘ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional’ ,  maka  dapat  ditarik  sebuah simpulan  bahwa  yang  dimaksud  dengan satu  sistem  pendidikan  nasional  adalah sistem  pendidikan  yang  tidak  dualisme. Sistem  pendidikan  dualisme  yang
diterapkan  oleh  penjajah  Belanda  jelas sangat  merugikan  masyarakat  Indonesia. Oleh  karena  itu  para founding  fathers , menginginkan  pendidikan  Indonesia bukan  pendidikan  yang  dualisme  atau pendidikan yang mendiskriminasi sesama anak bangsa.
Selanjutnya, UUD 1945 baik sebelum amandemen  maupun  setelah  amandemen menggunakan frase ‘ satu sistem pendidikan  nasional’ .  Yang  dimaksud sistem  sebagaimana  ditulis  dalam  kamus Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary , ‘ System  of  something : An  organized  set of  ideas  or  theories  or  a  particular  way of  doing  something’. Pengorganisasian ide-ide  atau  teori-teori  untuk  melakukan sesuatu.  Sistem  adalah  penggabungan antara sistem-sistem yang ada, maka akan ada subsistem dan sistem utama.
Jika  ditelaah  lebih  lanjut,  maka  dapat dilihat bahwa sistem pendidikan yang utama dan asli Indonesia adalah sistem pendidikan pesantren.  Sementara  subsistem  atau  yang datang kemudian dan juga tidak diperuntukan untuk  masyarakat  Indonesia  adalah  sistem yang  dibawa  penjajah  Belanda.  Penafsiran ‘ satu sistem pendidikan nasional’ seharusnya subsistem  melebur  kepada  sistem  utama, bukan  sebaliknya  sistem  utama  melebur ke  subsistem.  Tidak  tepat  jika  penafsiran ‘ satu sistem pendidikan nasional’ diartikan bahwa  semua  pendidikan  harus  berada  di bawah  payung  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan.  Melainkan  sebaiknya  di bawah  Kementerian  Agama  yang  selama ini  menaungi  sistem  pendidikan  pesantren sebagai sistem yang indigenous Indonesia.
Saran Keberadaan  pendidikan  pesantren dan sejenisnya sejak zaman Belanda selalu disingkirkan  sehingga  tidak  dapat  menjadi acuan  sistem  pendidikan  di  Indonesia.  Di
era  reformasi  ini,  sudah  saatnya  tidak  lagi mendiskriminasikan  pendidikan  pesantren dan sejenisnya, baik secara politik maupun anggaran.Pesantren  perlu  diperlakukan sama  sebagai  generasi  muda  lainnya  yang ingin memajukan bangsa. Sistem pendidikan pesantren  harus  diapresiasi,  karena sesungguhnya  mampu  melahirkan  banyak tokoh  nasional.  Apalagi  jika  diberikan kesempatan  dan  bantuan  yang  sepadan dengan  sekolah  umum.  Dengan  demikian pesantren  dan  sejenisnya  diharapkan  akan jauh  lebih  banyak  memberikan  kontribusi bagi bangsa ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abudin,  Nata.  (editor).  2001. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-Lembaga  Pendidikan  Islam  di Indonesia. Jakarta: Grasindo.
Asshidiqie,  Jimly.  2009. Pengantar  Ilmu Hukum  Tata  Negara. Jakarta:  Rajawali Pers.
Bruinessen,  Martin  van.  1999. Kitab  Kuning Pesantren  dan  Tarekat  Tradisi-Tradisi Islam  di  Indonesia .  cetakan  ketiga, Bandung: Mizan.
Latif, Yudi. 2011. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas,  dan  Aktualitas  Pancasila . Jakarta: Gramedia.
Nasution, S. 1983. Sejarah Pendidikan Indonesia , Bandung: Jemmars. Rahardjo, M. Dawam. (editor). 1985. Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah . Jakarta:  Perhimpunan  Pengembangan
Pesantren dan Masyarakat (PEM).
Ricklefs,  M.  C.  2005. Sejarah  Indonesia Modern 1200-2004 . Jakarta: Serambi.
Steenbrink, Karel A. 1994. Pesantren Madrasah Sekolah,  Pendidikan  Islam  dalam  Kurun Moderen . Jakarta: LP3ES.