## PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK
Oleh: Maurice Rogers 1) ,
Arozatulo Mendrofa 2) , Universitas Darma Agung, Medan. 1), 2)

## E-mail:
mauricerogersiburian@gmail.com 1 ) aromendrofa463@gmail.com 2 )

## ABSTRACT
The  role  of  non-governmental  organizations  (NGOs)  in  handling  cases  of  sexual violence  against  children  is  very  important.  The  role  of  NGOs  in  carrying  out advocacy  and  other  services  for  victims  of  sexual  violence  against  children  aims to  fulfill  children's  rights  as  mandated  in  the  child  protection  law.  The  method used  in  this  research  is  normative  legal  research  method.  The  writing  of  this research  uses  analysis  of  interpretation  and  syllogism  to  describe  or  explain  the legal  issues  under  study,  provide  comments  and  then  make  a  conclusion  on  the results  of  the  research  with  the  help  of  theory.  Based  on  the  research  and discussion  carried  out  by  the  author,  namely  the  role  of  non-governmental organizations  in  handling  criminal  cases  of  sexual  violence  against  children, namely  conducting  legal  advocacy  against  children  as  victims  of  sexual  violence to  fulfill  their  rights,  besides  that  Non-Governmental  Organizations  (NGOs) provide  assistance  to  victims  such  as  counseling  services  to  strengthen  and provide  a  sense  of  security  for  victims  of  rape  who  have  suffered  trauma  and mental  and  psychological  consequences  so  that  counseling  is  very  helpful  for mental recovery and restoring the victim's  self-confidence.

## Keywords: Children, Sexual Violence, Non-Governmental Organizations (NGOs)

## ABSTRAK
Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan kasus tindak pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  sangat  penting.  Peranan  LSM  dalam melakukan  advokasi  dan  pelayanan  lainnya  terhadap  korban  kekerasan  seksual pada  anak  bertujuan  untuk  memenuhi  hak-hak  anak  sebagaimana  diamanatkan dalam  undang-undang  perlindungan  anak.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif.  Penulisan penelitian  ini  menggunakan  analisis  interprestasi  dan  silogisme  untuk memaparkan  atau  menjelaskan  persoalan  hukum  yang  diteliti,  memberikan komentar  dan  kemudian  membuat  suatu  kesimpulan  terhadap  hasil  penelitian dengan  pikiran  sendiri  dengan  bantuan  teori.  Berdasarkan  penelitian  dan pembahasan  yang dilakukan penulis yakni peranan lembaga swadaya  masyarakat
terhadap  penanganan  kasus  tindak  pidana  kekerasan  seksual  pada  anak  yaitu melakukan  advokasi  hukum  terhadap  anak  sebagai  korban  kekerasan  seksual untuk  memenuhi  hak-haknya,  selain  itu  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  (LSM) melaksanakan  pendampingan  kepada  korban  seperti  pelayanan  konseling  untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban pemerkosaan yang menderita trauma  dan  berakibat  pada  mental  dan  psikisnya  sehingga  adanya  konseling sangat membantu untuk memulihkan mental dan mengembalikan rasa percaya diri korban.
Kata  Kunci:  Anak,  Kekerasan  Seksual,  Lembaga  Swadaya  Masyarakat (LSM)
1. PENDAHULUAN Kekerasan  terhadap  anak merupakan permasalahan yang cukup  kompleks,  karena  mempunyai dampak  negatif  yang  serius,  baik bagi  korban  maupun  lingkungan sosialnya. Hal  ini  bertentangan dengan  amanat  Pasal  4  Undang-
Undang  Nomor  35  Tahun  2014 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002 tentang  Perlindungan  Anak  yang menyebutkan  bahwa:  “Setiap  anak berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara  wajar  sesuai  dengan  harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. PKPA  mencatat  kekerasan anak  baik  fisik  maupun seksual terus meningkat,  dikutip  dari  Metro Siantar,  24  Juli  2017.  Misran  Lubis sebagai Senior  Officer  PKPA mengungkapkan  data  dari  jaringan perlindungan anak Sumut tahun 2016 tercatat ada 196 kasus kekerasan dan eksploitasi  menimpa  anak.  Dari jumlah  itu,  kekerasan  seksual  berada diurutan  teratas  dengan  75  kasus.
Dimana anak sebagai korban terbanyak  69  perempuan  dan  6  laki- laki. Pada urutan kedua adalah kasus anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana dengan  53  kasus  yang  semuanya
adalah  laki-laki.  Pada  urutan  ketiga terdapat  kekerasan  fisik  dengan  43 kasus,  diantara  korbannya  terdapat 31  orang  laki-laki  dan  12  orang perempuan.
Selama  tahun  2017  kasus kejahatan  dan  kekerasan  terhadap anak  di  Sumatera  Utara  mengalami peningkatan  drastis.  Direktur  Pusat Kajian  dan  Perlindungan  Anak (PKPA)  Sumut,  Misran  Lubis  di Medan  mengatakan  berdasarkan advokasi  dan  pemantauan  selama  ini mencatat adanya 295 kasus kejahatan pada anak di tahun 2017.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Terdapat beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia  saat  ini  yang  mengatur tetntang pengertian anak berdasarkan umur.  Batasan umur seseorang masih dalam  kategori  anak,  berdasarkan beberapa  peraturan  yang  ada  di Indonesia  cukup  beragam,  yang antara lain adalah sebagai berikut:
a) Pasal  1 angka 1 Undang-Undang
No.  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak,  menyatakan bahwa  anak  adalah  orang  yang dalam  perkara  anak  nakal  telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan  belas)  tahun  dan  belum pernah kawin;
b) Pasal  1 angka 5 Undang-Undang No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa  bahwa  anak  adalah  setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan  belas)  tahundan  belum menikah,  termasuk  anak  yang masih  dalam  kandungan  apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya; dan c) Pasal  1 angka 1 Undang-Undang
No.  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak,  menyatakan bahwa  anak  adalah  seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan belas)  tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Ketentuan pidana terhadap pelaku tindak kekerasan fisik  dan/atau  psikis  terhadap anak  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tidak berbeda jauh  dengan  Pasal  80  Undang- Undang  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa: 1) Setiap  orang  yang melakukan kekejaman,  kekerasan  atau ancaman kekerasanatau penganiayaan  terhadap  anak, dipidana dengan pidana penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 2) Dalam  hal  anak  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat,  maka  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda  paling  banyak  Rp 100.000.000,00  (seratus  juta rupiah).
3) Dalam  hal  anak  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (2)
mati,  maka  pelaku  dipidana dengan  pidana  penjara  paling lama  10  (sepuluh)  tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 4) Pidana  ditambah  sepertiga dari  ketentuan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1), ayat  (2),  dan  ayat  (3)  apabila yang melakukan penganiayaan  tersebut  orang tuanya. Secara  umum  bentuk-
bentuk  kekerasan  terhadap  anak dapat  dikategorikan  kedalam empat bentuk, yakni:
a) Kekerasan Fisik
Kekerasan  fisik  terhadap anak  merupakan  segala  bentuk perlakuan  yang  menyebabkan luka  atau  cedera  fisik pada anak. Kekerasan  fisik  diartikan  sebagai sebuah tindakan kelalaian orangtua yang menimbulkan bahaya  secara  fisik,  termasuk kematian  pada  anak,  kekerasan fisik adalah penyiksaan, pemukulan,  dan  penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu,  yang  menimbulkan  luka fisik atau kematian pada anak. b) Kekerasan Psikis Kekerasan  psikis  atau emosional  merupakan  cedera mental akibat kekerasan psikologis  atau  verbal,  meliputi penghardikan, mengancam, mengutuk atau menyumpah, melabel  dengan  kalimat  negatif atau merendahkan anak, memanggil dengan nama julukan, dan  penyampaian kata-kata kotor yang menyebabkan masalah perilaku,  kognitif, atau emosional yang serius pada anak c) Penelantaran anak
Penelantaran anak merupakan  penundaan  dalam mencari  perawatan  kesehatan anak,  mengusir  anak  dari  rumah, tidak  peduli  pada  pendidikan anak, kegagalan dalam memenuhi  kebutuhan  dasar  anak (seperti tidak menyediakan makanan  atau  pengawasan  yang memadai),  kurang  berkomunikasi dan  tidak  memberikan  perhatian dan  kasih  sayang  pada  anak penelantaran  anak  adalah  sikap dan  perlakuan  orangtua  yang tidak  memberikan perhatian yang layak  terhadap  proses  tumbuh kembang anak.
d) Kekerasan seksual Kekerasan  seksual  pada anak  adalah  suatu  tindakan pelecehan  pada  anak  yang dilakukan  oleh  orang  dewasa, keluarga dan orang terdekat anak. Tindakan  tersebut  dapat  berupa sentuhan  seksual  yang  tidak diinginkan anak, seperti mempermainkan  alat  kelamin anak  dan  melakukan  kontak seksual  lainnya  secara  paksaan. Kekerasan seksual meliputi gurauan  porno,  perbuatan  yang menimbulkan rasa jijik . kekerasan seksual pada anak juga sebagai  pelibatan  anak  dalam kegiatan  seksual,  pada  saat  anak sendiri tidak sepenuhnya memahami,  atau  tidak  mampu memberi  persetujuan. Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  adalah  sebuah organisasi  yang  didirikan  oleh perorangan ataupun  sekelompok orang  yang  secara  sukarela  yang memberikan pelayanan kepada masyarakat  umum  tanpa  bertujuan untuk  memperoleh  keuntungan  dari kegiatannya.

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  melakukan  penelitian ini,  penulis  menggunakan  metode penelitian  hukum  normatif.  Untuk memecahkan isu hukum  pada permasalahan diatas, maka diperlukan  data.  Adapun  data  yang digunakan dalam melakukan penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang meliputi : a) Bahan  hukum  primer  yaitu  : Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana  (KUHP),  UU  No  35
Tahun  2014  Tentang  Perubahan UU  No  23  Tahun  2002,  Putusan Pengadilan  Negeri  Gunung Sitoli No.  9/Pid.Sus/2016/PN  Gst,  dan Peraturan  Perundang-Undangan lainnya  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang dikaji.
b) Bahan  hukum  sekunder  yaitu  : buku-buku  ilmu  hukum,  doktrin, jurnal  ilmu  hukum,  artikel  ilmiah hukum  dan  lain  sebagainya  yang berkaitan  dengan  permasalahan yang dikaji.
c) Bahan  Hukum  Tersier  adalah bahan  hukum  yang  memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan  hukum  primer  dan  hukum sekunder.
Teknik  pengumpulan  data dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan  studi  pustaka  dan  studi dokumen  yang  meliputi  bahan hukum primer, bahan hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier yang  relevan  dengan  permasalahan yang  dikaji.  Studi  pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka  sumber  data,  identifikasi bahan  hukum  yang  diperlukan,  dan inventarisasi  bahan  hukum  (data) yang  diperlukan. Analisis  data  pada penelitian  ini  menggunakan  analisis interprestasi  dan  silogisme  untuk
memaparkan atau menjelaskan persoalan  hukum  yang  diteliti, memberi  komentar  dan  kemudian membuat  suatu  kesimpulan  terhadap hasil  penelitian  dengan  pikiran sendiri dengan bantuan teori.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya  Tindak  Pidana Kekerasan  Seksual  Pada Anak Adapun beberapa faktor terjadinya  kekerasan  seksual  pada anak, adalah sebagai berikut : 1. Faktor Internal Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Ada  beberapa  faktor  penyebab terjadinya kejahatan perkosaan, diantara  beberapa  faktor  yang  ada, ada  dua  faktor  yang  lebih  mengarah kepada  pelaku  yang  menimbulkan terjadinya perkosaan, yaitu:
a. Ketidak  mampuan  pelaku  untuk mengndalikan  emosi  dan  nafsu seksualnya.  Nafsu  seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya  untuk  dicarikan kompensasi  pemuasnya; b. Keinginan pelaku untuk melaukan  (melampiaskan)  balas dendam  terhadap  sikap,  ucapan (keputusan)  dan  perilaku  korban yang  dianggap  menyakiti  dan merugikan. Faktor intern merupakan  faktor  yang  dilihat dari  individu – individu  Pelaku pemerkosaan.  Pada  faktor  intern ini  melihat  suatu  kejahatan  dari dalam  diri  si  pelaku,  yang dijelaskan dalam teori-teori kriminologi dari perspektif biologis dan perspektif psikologis: Bahwa  kecenderungan  untuk melakukan  tindak  kekerasan  atau
agresifitas  pada  situasi  tertentu kemungkinan dapat diwariskan karena pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan  otak  dan  sebagainya terhadap tingkah laku kriminal. Beberapa penjelaskan mengenai  perspektif  psikologis atas kejahatan, antara lain: a) Sifat-Sifat Kepribadian (Personality  characteristics) Empat  alur  penelitian psikologis  yang  berbeda  telah menguji hubungan antara kepribadian  dengan  kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan  bukan  penjahat;  kedua, memprediksi tingkah laku; ketiga,  menguji tingkatan dimana dinamika-dinamika  kepribadian normal  beroperasi  dalam  diri penjahat; keempat, mencoba menghitung  perbedaanperbedaan individual  atara  tipe-tipe  dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan. b) Samuel Yochelson dan Stanton Samenow Dalam bukunya The Criminal Personality (kepribadian kriminal), Yochelson  (seorang  psikiater) dan  Samenow  (seorang psikolog) menolak  klaim  para  Psikonalis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik  internal.  Tetapi  yang sebenarnya  para  penjahat  itu sama-sama memiliki pola berpikir  yang  abnormal  yang membawa  mereka  memutuskan untuk melakukan  kejahatan. c) Mental Disorder Meskipun perkiraannya berbeda-beda,  namun  berkisar antara  20  hingga  60%  penghuni lembaga permasyarakatan
mengalami  satu  tipe  mental disorder  (kekacauan  mental). Keadaan  seperti  itu  digambarkan oleh  seorang  dokter  Perancis bernama  Philippe  Pinel  sebagai manie  sans  delire  (madness without  confusion), atau  oleh dokter  Inggris  bernama  James C. Prichard  sebagai  moral insaity dan oleh Gina Lambroso- Ferreroo sebagai irresistible atavistic  impulses .  Pada  dewasa ini  penyakit  mental  ttadi  disebut sebagai psychopathy atau antisocial  personality yaitu  suatu kepribadian  yang  ditandai  oleh suatu  ketidakmampuan  belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa  bersalah.    Psikiater Hervey  Cleckey  memandang psychopathy sebagai suatu penyakit serius meski si penderita tidak kelihatan sakit. Menurutnya para psychopath terlihat mempunyai  kesehatan  mental yang  sangat  begus,  tetepi  apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah  suatu  mask  of  sanity atau topeng kewarasan.
d) Teori  Psikonalisa,  Sigmund Freud (1856-1939) Teori  psikonalisa  tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan  perilaku  kriminal dengan  suatu  conscience  (hati nurani)  yang  baik  dia  begitu menguasai sehingga menimbulkan  perasaan  bersalah atau  ia  begitu  lemah  sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan  si  individu, dan  bagi  suatu  kebutuhan  yang harus  dipenuhi  segera.  Sigmund Freud, penemu dari psychoanalysis berpendapet bahwa kriminalitas mungkin berasal dari an overactive
conscience yang  menghasilkan perasaan  bersalah  yang  tak tertahankan akan  melakukan kejahatan  dengan  tujuan  agar ditangkap  dan  dihukum.  Begitu mereka  dihukum  maka  persaan bersalah mereka akan mereda. e) Personality Traits/Inherited Criminality  (Dugdale dan Goddard) Pencarian/penelitian personality traits (sifat kepribadian) telah dimulai dengan  mencoba  menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Feeblemindedness (lemah pikiran), insanity (penyakit jiwa), stupidity (kebodohan),  dan dull-wittedness (bodoh)  dianggap  diwariskan. Pandangan  ini Merupakan bagian dari  usaha  untuk  menjelaskan kejahatan  yang  bersifat  dasar  di akhir  abad  ke-19.  Ia  menjadi penjelasan yang begitu populer di Amerika  Serikat  setelah  The Jukes    diterbitkan  oleh  Dugdale pada  tahun  1877.  Buku  ini menggambarkan  sebuah  keluarga telah  terlibat  dalam  kejahatan karena mereka menderita degenneracy and innate depravity (kemerosota dan kebirukan bawaan). 2. Faktor Eksternal  Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Faktor  eksternal  terjadinya kekerasan  seksual  pada  anak  yaitu faktor  yang  diluar  dari  diri  si  anak,
dapat  berupa  lingkungan  individu seperti keluarga, masyarakat, pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.  Menurut Suharto, bahwa kekerasan  terhadap  anak  umumnya disebabkan faktor internal dan faktor eksternal,  faktor  eksternal  yang
berasal  keluarga  dan  lingkungan masyarakat seperti: 1. Kemiskinan  keluarga,  orang  tua menganggur,  penghasilan  tidak cukup dan banyak anak;
2. Keluarga  tunggal  atau  keluarga
( broken home ), misalnya peceraian,  ketiadaan  ibu  untuk jangka  panjang  atau  keluarga tanpa  ayah  dan  ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi;
3. Keluarga  yang  belum  matang secara  psikologis,  ketidaktahuan mendidik  anak,  harapan  orang tua  yang  tidak  reallistis,  anak yang  tidak  diinginkan (unwanted child), anak  yang  lahir  diluar nikah;
4. Penyakit  parah  atau  gangguan mental  pada  salah  satu  atau kedua  orang  tua,  misalnya  tidak mampu  merawat  dan  mengasuh anak  karena  gangguan  emosional dan defresi;
5. Sejarah  penelantaran  anak,  orang tua yang merasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung  memperlakukan  salah anak-anaknya; 6. Kondisi  lingkungan  sosial  yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain anak,  sikap  acuh  tak  acuh terhadap  tindakan  eksploitasi, pandangan  terhadap  nilai  anak yang terlalu rendah, meningkatnya  faham  ekonomi upah, lemahnya perangakat hukum,  tidak  adanya  mekanisme kontrol sosial  yang stabil. B. Pertimbangan Hukum Hakim  Terhadap  Putusan Perkara Nomor 9/Pid.Sus/2016/Pn Gst TERDAKWA  pada  hari  dan tanggal  tidak  bisa  ditentukan  lagi pada  bulan  Agustus  2015  sekitar
pukul  01.00  Wib  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  waktu  masih dalam  bulan  Agustus  tahun  2015, bertempat  di  NIAS  SELATAN tepatnya  di  kamar  rumah  Terdakwa serta  di  salah  satu  kebun masyarakat di  NIAS  SELATAN  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  yang masih dalam daerah hukum Pengadilan  Negeri  Gunungsitoli, dengan  sengaja  melakukan  tipu muslihat,  serangkaian  kebohongan, atau  membujuk  anak  yaitu  saksi korban  SAKSI  KORBAN  umur  16 (enam  belas)  tahun  melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang  lain,  jika  antara  beberapa perbuatan,  meskipun  masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga  harus  dipandang  sebagai perbuatan  berlanjut.  Perbuatan  mana dilakukan  Terdakwa  dengan  cara sebagai berikut :
Bahwa  pada  hari dan tanggal yang  tidak  bisa  ditentukan  lagi sebagaimana  dalam  dakwan  diatas, berawal  pada  saat  Terdakwa  datang ke  rumah  korban  sekitar pukul 19.00 Wib  dan  meminta  tolong kepada ibu korban  yaitu  saksi  SAKSI  1  (IBU SAKSI  KORBAN)  agar  korban menemani  anaknya  yaitu  saksi SAKSI  2  (ANAK  TERDAKWA) karena  Terdakwa  hendak  pergi  ke Teluk  dalam  dan  atas  permintaan Terdakwa  tersebut  ibu  korban  saksi
SAKSI  1  (IBU  SAKSI  KORBAN) menginjinkan korban untuk menenami  saksi  SAKSI  1  (IBU SAKSI  KORBAN)  sehingga  korban dan  Terdakwa  bersama-sama  pergi ke rumah Terdakwa. Bahwa selanjutnya  sekitar  pukul  01.00  Wib pada  saat  terdakwa  pulang  ke rumahnya, tiba-tiba Terdakwa mengangkat korban dari tempat tidur anaknya  sambil  menahan  leher
korban  agar  Terdakwa  tidak  dapat berteriak,  sesampainya  di  kamar Terdakwa,  Terdakwa  meletakkan korban  di  atas  tempat  tidurnya,  lalu korban  mengatakan  “Bapak  sakhi mau ngapain  kamu  sama  aku”  Kasih tau  sama  Bapakku  ya”,  namun Terdakwa menjawab sambil memegang  pisau  lalu  mengatakan “Tidak  takut  aku  sama  bapak  kamu, kalau  kamu  kasih  tau  ku  bunuh kamu”. Setelah itu Terdakwa membuka  celana  dan  celana  dalam korban serta membuka baju dan kaus dalam  korban  setinggi  bahu  serta membuka  BH korban, lalu Terdakwa juga  membuka  celana  dan  celana dalamnya  serta  baju yang ia kenakan sehingga  posisi  Terdakwa  dan korban  bugil,  selanjutnya  Terdakwa berada  diatas  tubuh  korban  sambil meremas  dan  mencium  payudara korban kemudian Terdakwa melebarkan  kedua  paha  korban  lalu menjilat  alat kelamin (vagina) korban dan  memasukkan  alat  kelaminya (penis)  ke  dalam  alat  kelamin (vagina)  korban  dan  Terdakwa menggoyangkan  alat  kelaminnya secara  berulang-ulang  hingga  korban merasakan  ada cairan yang masuk ke dalam  alat  kelaminnya,  setelah  itu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya  dari  dalam  alat  kelamin korban,  lalu  korban  serta  Terdakwa memakai baju dan Terdakwa menyuruh  korban  untuk  masuk kembali ke kamar anaknya, kemudian pada pagi harinya Terdakwa  memberikan  korban  uang sejumlah  Rp.  20.000,-  (dua  puluh ribu  rupiah)  dan  meminta  korban untuk tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada siapapun. Bahwa selanjutnya satu minggu  kemudian  sekitar  pukul 12.00 Wib  Terdakwa  kembali
melakukan  persetubuhan  tersebut kepada  korban  dimana  pada  saat korban  sedang  mengantar  makanan orang  tuanya  di sawah dan melewati salah  satu  kebun  milik  masyarakat tiba-tiba  dari  belakang  Terdakwa mencekik leher korban dan membawa  korban  kedalam  sawah milik  AK  dan berkata “Jangan teriak ya,  ku  bunuh  kamu”,  lalu  terdakwa menyuruh  korban  tidur  di  rumput kebun  dan  membuka  celana  dalam korban  lalu Terdakwa membuka juga celana  dan  celana  dalamnya  lalu memasukkan  alat  kelaminnya  (penis) kedalam  alat  kelamin  (vagina) korban  dan  menggoyangkan  alat kelaminnya  secara  berulang-ulang setelah  itu  terdakwa  mengeluarkan alat  kelaminnya  dari  dalam  alat kelamin  korban  dan  pada  saat  itu korban  ada  melihat  cairan  putih keluar  dari  alat  kelamin  terdakwa setelah  itu  korban  pergi  untuk mengantarkan makanan orang tuanya, selang satu minggu kemudian hal tersebut terjadi kembali  di  tempat  yang  sama, Terdakwa  telah  melakukan  hal tersebut  pada  korban  sebanyak  3 (tiga) kali.
Perbuatan  Terdakwa  tersebut diatur  dan  diancam  Pidana  dalam
Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2002  tentang  Perlidungan  Anak  Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Perbuatan  Terdakwa  tersebut diatur  dan  diancam  Pidana  dalam Pasal  81  ayat  (2)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2002  tentang  Perlidungan  Anak  Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam putusan bahwa: Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tersebut diatas, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana dengan  kekerasan  memaksa  anak untuk  melakukan  persetubuhan  yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana  dalam  dakwaan  primer; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa  oleh  karena  itu  dengan pidana  penjara  selama  11  (sebelas)
Tahun  dan  denda  sejumlah  Rp. 300.000.000,00  (tiga  ratus  juta rupiah)  dengan  ketentuan  apabila denda  tersebut  tidak  dibayar  diganti dengan  pidana  kurungan  selama  4 (empat)  bulan,  Menetapkan  masa penangkapan  dan  penahanan  yang telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;,  Menetapkan  Terdakwa tetap  ditahan,  Membebankan kepada Terdakwa  membayar  biaya  perkara sejumlah  Rp.  2.000,00  (dua  ribu rupiah).
Menurut  hemat  penulis  pidana yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  Hakim terhadap  terdakwa  telah  memenuhi rasa  keadilan  bagi  korban  dan  oleh karenanya  penulis  setuju  terhadap pidana yang dijatuhkan.
C. Peranan  Lembaga  Swadaya Masyarakat  (Lsm)  Terhadap Penanganan  Kasus  Tindak Pidana  Kekerasan  Seksual Pada Anak Salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  di  Sumatera Utara  yang  bergerak  dibidang perlindungan  anak  adalah  Pusat Kajian  Perlindungan  Anak  (PKPA). PKPA  adalah  yayasan  masyarakat sipil  yang  merupakan  bagian  dari masyarakat  yang  tidak  memiliki mandat  secara  konstitusi, jadi PKPA merupakan organisasi yang berpartisipasi  atau  ikut  serta  dalam
mewujudkan  hak-hak  anak  yang belum  terpenuhi.  PKPA  mempunyai peran sebagai berikut : 1. Memberikan perlindungan terhadap  anak  dari  setiap  orang atau  yayasan  yang  melakukan pelanggaran terhadap hak anak. 2. Melakukan  kajian  dan  penelitian terhadap permasalahan anak serta mencari  solusi  atas  persoalan tersebut. 3. Melakukan  kerjasama  dengan yayasan/instansi lain serta masyarakat  untuk  melakukan advokasi  terhadap  permasalahan anak.
4. Menyediakan  layanan  informasi kepada  masyarakat  tentang  hak- hak anak dengan benar.
5. Memberikan  layanan  langsung kepada  anak  dalam  rangka pemenuhan hak-haknya.
6. Memperjuangkan terciptanya kepentingan  yang  terbaik  bagi anak  dengan  advokasi  kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan  kesejahteraan  dan perlindungan anak serta menegakkan hak-hak anak. Namun,  disisi  lain  PKPA melakukan 4 hal, yaitu : 1. Kajian untuk memberikan rekomendasi kepada negara tentang  kondisi  anak  yang  harus ditangani. 2. Melakukan  penyadaran  kepada masyarakat,  bahwa  anak-anak yang  ada  dikeluarga  mereka, anak-anak bersama mereka seutuhnya  bukan  milik  mereka, bahwa  anak-anak  tersebut  juga milik  masyarakat,  milik  bangsa dan negara. 3. Ikut berpartisipasi memberi layanan-layanan  yang  mungkin belum  terpenuhi  oleh negara atau belum  sepenuhnya  dipenuhi  dan
PKPA  hadir  untuk  memberi
layanan seperti layanan pendidikan,  hukum,  kesehatan dan sebagainya. 4. Mengajak kaum muda, anak-anak untuk  ikut  berpartisipasi  dalam berbagai macam kegiatan sehingga  mereka  dalam  situasi apapun  memiliki  kesempatan untuk  bermain  dengan  teman sebayanya.
5. Menyampaikan aspirasi, pendapat-pendapat mereka kepada  masyarakat  dan  juga negara.

## A. Saran
Dari  beberapa  kesimpulan hasil  penelitian  diatas  maka  dapat diajukan  beberapa  saran  sebagai berikut : 1. Orang  tua  dan  masyarakat  juga harus memiliki pengetahuan terkait perilaku kekerasan terhadap anak, bentuk pencegahan yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan  dan  penjagaan  agar anak tidak memperoleh kekerasan oleh orang di lingkungan sekitarnya baik disekolah  maupun  dilingkungan masyarakat. 2. Bahwa  pertimbangan  hukum hakim  dalam  menimbang  unsur pasal  81  ayat  1  Undang-Undang No.  35  Tahun  2014  sebagaimana dalam  dakwaan  primair  penuntut umum  sangat mendasar sehingga terdakwa  terbukti  secara  sah dan meyakinkan  bersalah.  Penulis menyarankan  agar  dikemudian hari  apabila  ada  kasus  serupa majelis hakim menjatuhkan sanksi maksimal  terhadap pelaku. 3. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan  kasus  tindak  pidana kekerasan  seksual  pada  anak lebih giat mensosialisasikan layanan  sosial  di  media  cetak maupun  elektronik  agar  lebih banyak masyarakat yang mengetahui  bahwa  ada  lembaga yang  melindungi  hak-hak  anak dan  bersedia  mendampingi  anak- anak  korban  kekerasan  seksual. Sebaiknya  Lembaga  Swadaya
Masyarakat bisa  menjalin kerjasama  yang  lebih  baik  yang lebih  dekat  dengan  lembaga penegak  hukum,  agar  kasus yang terhambat  atau  terkendala  bisa diselesaikan dengan cepat.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  telah  dilakukan  dan  dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya  tindakan  kekerasan seksual  terhadap  anak  adalah kurangnya  pengawasan  orang tua,  kurangnya  perhatian  dan kedekatan  orang  tua  terhadap anak,  status  ekonomi,  pengaruh lingkungan.  Selain  itu  ada  juga faktor  internal  dan  eksternal terjadinya tindakan seksual terhadap  anak  yaitu  sebagai berikut :
a. Faktor  internal :  masalah mental, cacat fisik dan gen.
b. Faktor  eksternal  :  narkotika, orang tua penangguran, perceraian  orang  tua,  status ekonomi,  minum  minuman beralkohol,  pergaulan  bebas dan lingkungan. 2. Pertimbangan hukum hakim terhadap  putusan  perkara  No. 9/Pid.Sus/2016/PN  Gst  sudah tepat  mengenai  pasal  yaitu Undang-Undang  No.  35  Tahun
2014  tentang  Perlindungan Anak pasal  76  D  Jo.  pasal  81  (2) dengan penuntut umum mendakwa  perbuatan  terdakwa mengenai  (perbuatan  berlanjut) yang  mana  terdakwa  melakukan perbuatan  sebanyak  3  (tiga)  kali, sesuai  dengan  putusan  No. 9/Pid.Sus/2016/PN Gst mengatakan  terdakwa  terbukti secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  perbuatan tindak  pidana  dengan  kekerasan memaksa  anak  untuk  melakukan persetubuhan. Untuk itu terdakwa dijatuhkan hukuman  dengan pidana  penjara 11 (sebelas) tahun dan  denda  sejumlah Rp. 300.000 (tiga  ratus  ribu  rupiah)  maka untuk  itu  penulis  setuju  terhadap pidana  yang  dijatuhkan  oleh majelis  hakim terhadap terdakwa. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap penanganan  kasus  tindak  pidana kekerasan  seksual  pada  anak  yaitu melakukan advokasi hukum terhadap anak  sebagai  korban  kekerasan seksual untuk  memenuhi  hak- haknya, selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat  (LSM)  melaksanakan pendampingan kepada korban seperti pelayanan konseling untuk menguatkan  dan  memberikan  rasa aman  bagi  korban pemerkosaan yang menderita trauma dan berakibat pada mental  dan  psikisnya  sehingga adanya  konseling  sangat  membantu untuk  memulihkan  mental  dan mengembalikan  rasa  percaya  diri korban.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku
Arief,  B.  N.  (1998). Beberapa aspek kebijakan  penegakan  dan pengembangan hukum pidana . Citra Aditya Bakti.
Diniyanti,  N.,  &  Sidemen,  I.  G. Hubungan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan  Suami  Pada  Istri Dengan  Perilaku  Kekerasan Ibu Pada Anak . Djiwandon,  S.  E.  W.  (1989). Psikologi Pendidikan (rev-2) . Grasindo. Edi  Suharto, Pekerjaan  Sosial  di Bidang Industri, Bandung, Refika ADITAMA : 2007.
Fursiyana,  W.  (2015).  Child  Abuse ( Kekerasan  Terhadap  Anak ) Dalam  Perspektif  Pendidikan Islam (Studi Deskriptif Buku" Kekerasan  Terhadap  Anak"
Karya Abu Huraerah, M. Si.). Husodo,  B.  D.  Upaya  Lembaga Swadaya  Masyarakat  (Lsm) Rifka Annisa Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Pemerkosaan. Hufad Perilaku  kekerasan:  analisis menurut  sistem  budaya  dan implikasi  edukatif ., A. (2003). Mimbar  Pendidikan , 22 (2),
52-61.
I.S.Susanto, Kriminologi, (Yogyakarta:Genta Publishing, 2011)
Ilyas,  A.  (2012). Asas-asas  Hukum
Pidana. Rangkang  Education & PuKab, Yogyakarta.
Imam,  K.,  Nuh,  M.,  &  Mulyadi,  M.
(2013). Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana Perkosaan Dan Penganiayaan Yang
Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Putusan  Pengadilan  Negeri Medan No. 3.372/Pid. B/2010/PN.  Mdn) .  Jurnal
Mahupiki, 1(1).
Kansil,  C.  S.  T.,  &  Kansil,  C.  S. (2010). Latihan Ujian Hukum Pidana  Untuk  Perguruan Tinggi . Jakarta: Sinar Grafika. Marpaung,  L.  (2004). Kejahatan Terhadap  Kesusilaan  dan
Masalah  Prevensinya, cet  2. Jakarta: Siunar Grafika
Mahju  Muljono, Pengantar  Teori Kriminologi. (Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012)
Nasional, D. P. (2008). Kamus besar bahasa Indonesia.
Soerjono, S. (1986). Pengantar
Penelitian  Hukum .
Universitas Indonesia, Jakarta. Sianturi,  S.  R.  (2002). Asas-asas Hukum  Pidana  di  Indonesia dan Penerapan. Jakarta. Storia Grafika. Topo  Santoso  Dan  Eva  Achjani Zulfa, Kriminologi, (Raja
Wali Pers, Jakarta: 2009)
Wahyu  Mulono, Pengantar  Teori
Kriminologi ,
(Yogyakarta:Pustaka Yustisia, 2012) Wahid,  A.  Muhammad  Irfan.  2001. Perlindungan Terhadap Korban  Kekerasan  Seksual Advokasi  atas  Hak  Asasi Perempuan. Bandung: Refika Aditama Yulia,  R.,  Herli,  D.,  &  Prakarsa,  A. (2019).  Perlindungan  Hukum Terhadap  Korban  Kejahatan Pada  Proses  Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem  Peradilan  Pidana. Jurnal Hukum & Pembangunan , 49 (3),  661-
670.
B. Perundang-Undangan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo  Undang-Undang  No.  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang  No.  3  Tahun  1997 Tentang Pengadilan Anak Undang-Undang No. 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Peraturan  Pemerintah  No.  35  Tahun 2020 Tentang  Pemberian Kompensasi,  Restitusi  dan Bantuan  Hukum  Kepada Saksi dan Korban. Keputusan  Presiden  No.  36  Tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak.
C. Internet Metro  Siantar, Orangtua  Pelaku Kekerasan Pada Anak Terbanyak di Sumut. http://www.metrosiantar.com/news/s umut/2017/07/24/260374/ora ngtuapelakukekerasanpadaan akterbanyakdisumut/. Diakses
pada  tanggal  20  Februari 2020
Ridin,Waspada.co,id/sumut/pkpa- 2017-kasus-kejahatan-anak- meningkat-drastis  /2018  / januari/01/.  Diakses  pada tanggal 20 Februari 2020