Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))

## IMPLEMENTASI KONSEP BENEFICIAL OWNER ATAS PEMANFAATAN TAX TREATY INDONESIA-BELANDA (STUDI SENGKETA PAJAK TERKAIT PEMBAYARAN BUNGA)
Ardiansyah 1
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
Kramat Raya No.25, Senen, Jakarta Pusat Email: ardiansyahdosenhukum@gmail.com Submisson : 6 Agustus 2021 Accepted : 10 september 2021 Publish : 30 September 2021

## Abstract
The  Indonesia-Netherlands  Tax  Treaty  is  widely  used  by  multinational corporations  to  avoid  tax.  The  most  crucial  matter  is  how  to  determine  the beneficial  owner  status,  which  is  one  of  the  requirements  in  the  use  of  the  Tax Treaty  between  Indonesia  and  the  Netherlands.  The  main  issue  that  becomes  a problem  is  that  the  definition  of  beneficial  owner  is  not  clearly  regulated  in  the Tax Treaty between Indonesia and the Netherlands. Therefore, disputes regarding the  determination  of  the  beneficial  owner  often  occur.  The  attitude  of  judges  in Indonesia  on  this  matter  is  inconsistent.  In  certain  decisions,  the  judge  uses  the principle of Substance Over Form and overrides formal evidence in the form of a Domicile Certificate. However, in another decision, the judge views the Domicile Certificate (SKD) as a reference without considering substantive facts. In another ruling,  the  judge  used  Dutch  law  to  determine  the  beneficial  owner  status  and override domestic legal provisions.
Keywords : beneficial owner, tax treaty, tax court, dispute

## Abstrak
Tax  Treaty Indonesia-Belanda  banyak  dimanfaatkan  korporasi  multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Hal yang sangat  krusial adalah bagaimana menentukan  status beneficial  owner yang  merupakan  salah  satu  syarat  dalam pemanfaatan Tax  Treaty antara  Indonesia  dan  Belanda.  Isu  utama  yang  menjadi permasalahan adalah definisi beneficial owner tidak jelas diatur dalam Tax Treaty antara  Indonesia  dan  Belanda.  Oleh  karena  itu,  sengketa  penentuan beneficial owner kerap terjadi.  Sikap hakim di Indonesia mengenai hal ini tidak konsisten.
Pada  putusan  tertentu  hakim  menggunakan  prinsip Substance  Over  Form dan mengesampingkan  bukti  formil  berupa  Surat  Keterangan  Domisili.  Namun  pada putusan  yang  lain  hakim  memandang  Surat  Keterangan  Domisili  (SKD)  sebagai acuan  tanpa  mempertimbangkan  fakta  yang  bersifat  substantif.  Dalam  putusan
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
yang  lain,  hakim  mengunakan  hukum  di  Belanda  untuk  menentukan  status beneficial owner dan mengesampingkan ketentuan hukum domestik.
Keywords : beneficial owner, tax treaty, pengadilan pajak, sengketa

## A. Pendahuluan
Semakin  meningkatnya  transaksi  ekonomi  lintas  negara,  menimbulkan kompleksitas  dalam  hal  hak  pemajakan. Pajak  yang  timbul  dari  adanya  dua  atau lebih  entitas  dengan  perbedaan  status  kewarganegaraan  dan  kedudukan perusahaan  dalam  perpajakan  internasional  tentu  akan  membuat  penentuan yurisdiksi  negara  mana  yang  berhak  atas  hak  pemajakan  menjadi  hal  yang  tidak dapat  diabaikan. 1 Saling  klaim  atas  hak  pemajakan  suatu  objek  pajak  ataupun subjek  pajak  yang  sama  sering  kali  terjadi  karena  adanya  perbedaan  ketentuan pajak  suatu  negara  berbenturan  dengan  negara  lainnya.  Kuncinya,  harus  ada „norma  pajak  internasional‟  yang  menjadi  kesepakatan  bersama  antara  negara- negara di dunia. 2
Perjanjian  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B/ Tax  treaty )  seharusnya menjadi solusi dalam pembagian hak atas pemajakan dari transaksi lintas negara. 3 Dengan  adanya tax  treaty ini  maka  telah  ditentukan  negara  mana  yang memperoleh  hak  pemajakan  atas  suatu  transaksi  lintas  batas  negara.  Dalam  hal pembagian  hak  pemajakan  dikenal  adanya  tiga  hak  pemajakan  yaitu  hak pemajakan penuh, hak pemajakan terbatas, dan pelepasan hak pemajakan. 4
Namun  demikian,  dalam Dokumen  Dutch  Tax  Treaties  and  Developing Countries  -  A  Network  Analysis,  CPB mengungkapkan  P3B  Indonesia-Belanda banyak  dimanfaatkan  korporasi  multinasional  untuk  melakukan  penghindaran pajak.  Penelitian  ini  mengungkapkan  penerimaan  pajak  Indonesia  dirugikan akibat adanya perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Belanda. 5
Salah  satu  skema  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  multinasional  dalam melakukan  penghematan  pajak  adalah  dengan  cara treaty  shopping ,  yaitu suatu skema  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  fasilitas,  misalnya  penurunan  tarif pemotongan  pajak  yang  disediakan  oleh tax  treaty ,  oleh  subjek  pajak  yang
1 Mansury . R., Prof. PhD, Memahami Ketentuan Perpajakan Dalam Tax Treaties Indonesia (edisi revisi), 2005, Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), hal 8.
2 Darussalam , John Hutagaol, dan Danny Septriadi, Konsep dan Aplikasi Perpajakan Internasional (Jakarta: DANNY DARUSSALAM Tax Center, 2010)
3 Gunadi, Pajak Internasional ,  Lembaga Penerbit  Fakultas Ekonomi  Universitas Indonesia,2007, hal 110.
4 Surahmat, Rachmanto, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda – Suatu Pengantar , 2000, PT Gramedia Pustaka Utama, hal 23-29
5 Maarten  van  ‟t  Riet,  Arjan  Lejour, Dutch  Tax Treaties  and  Developing  Countries  -  A  Network Analysis , Centraal Planbureau/CPB, 2020.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
sebenarnya  tidak  berhak  untuk  mendapatkan  fasilitas  tersebut. 6 Guna menanggulanginya,  dalam tax  treaty dipersyaratkan  pihak  yang  menikmati pengurangan  tarif  adalah  pihak  yang  sebenarnya  menikmati  manfaat  ( beneficial owner )  dari  penghasilan  berupa  dividen, bunga  dan  royalti.  Penerapan beneficial owner sangat  penting  dalam  memastikan  penggunaan  fasilitas  penurunan  tarif dalam tax treaty agar tidak disalahgunakan. 7
Permasalahan  hukum  yang  mencuat  dalam  P3B  Indonesia  dan  Belanda adalah ketiadaan definisi Beneficial Owner . Mengacu pada Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia  dan  Belanda,  pembayaran  bunga  dikenakan  pajak  di  mana  bunga tersebut berasal apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk Negara  lainnya.  Namun  demikian  definisi  dan  batasan  dari  pemilik  manfaat ( beneficial  owner) tidak  dijelaskan  lebih  lanjut  dalam Tax  Treaty Indonesia Belanda. Dalam studi kasus ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengenakan tarif PPh Pasal 26 dan mengoreksi pemberian fasilitas karena  menilai pihak  penerima pembayaran  di  Belanda  bukanlah  pemilik  manfaat  sebenarnya  atas  penghasilan berupa bunga dan dianggap hanya bertujuan untuk memanfaatkan P3B Indonesia dan Belanda ( treaty abuse ). 8
Penentuan  status beneficial  owner menjadi  hal  yang  krusial  karena  manjadi salah  satu  syarat  dalam  pemanfaatan Tax  Treaty antara  Indonesia  dan  Belanda. Sengketa kerap  kali terjadi dengan isu utama yang menjadi permasalahan adalah definisi  istilah beneficial  owner .  Bagaimana  penentuan  beneficial  owner  dalam penyelesaian sengketa di tingkat Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung menjadi hal yang sangat urgent untuk diteliti.  Dari beberapa putusan pengadilan pajak dan mahkamah  agung  terdapat  beragam  pertimbangsan  hakim  dalam  menentukan beneficial  ownership .  Selanjutnya,  evaluasi  atas  putusan  pengadilan  tersebut sebagai  bahan  untuk  perbaikan  regulasi  yang  berpotensi  menimbulkan  sengketa berulang, serta untuk perbaikan implementasi di sisi hulunya.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas,  maka  dirumuskan  permasalahan  yang menjadi bahasan dan Analisa sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep beneficial owner (BO) ditinjau dari perspektif hukum dan perpajakan internasional
2. Bagaimana  ketentuan  BO  dalam  perpajakan  nasional  dan Tax  Treaty Indonesia Belanda
3. Bagaimana sikap hakim Indonesia dalam penentuan status BO.
6 Angharad Miller & Lynne Oats, Principles of International Taxation, 2006, Tottel Publishing.
7 Ganda Christian Tobing, Beneficial Ownership Case , Inside Tax, Edisi 14, Maret 2013
8 Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-59881/PP/M.IIB/13/2015
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif 9 yaitu  penelitian  yang difokuskan  untuk  mengkaji  penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif. 10 Terdapat  dua  pendekatan  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini yaitu: pertama ,  pendekatan  peraturan  perundang-undangan (statute  approach) untuk  meneliti  permasalahan  dalam  muatan  norma  hukum  yang  menjadi  dasar penerapan  hukum. Kedua, pendekatan  analitis  kasus (analytical  approach) dari putusan-putusan  Pengadilan  untuk  mengetahui  alasan-alasan  para  pihak  yang bersengketa dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara. 11
Soekanto  dan  Sri  Mamudji  menyebutkan  5  (lima)  pendekatan  dalam penelitian  normatif,  yakni  pendekatan  asas-asas  hukum,  sistematik  hukum,  taraf sinkronisasi  vertical  dan  horizontal,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah  hukum. 12 Marzuki  pun  menyatakan  ada  5  (lima)  pendekatan  penelitian  hukum,  yakni pendekatan  perundang-undangan (statue  approach), pendekatan  analitis  kasus (analytical  approach), pendekatan  perbandingan (comparative  approach), pendekatan  historis (historical  approach), pendekatan  konseptual (conceptual approach). 13

## B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Konsepsi Beneficial  Owner Ditinjau  Dari  Aspek  Hukum,  Perpajakan Internasional
Konsep Beneficial Owner Dalam Hukum Perikatan
Definisi beneficial owner, dalam hukum Inggris tersebut,  dinyatakan bahwa pihak  yang  memenuhi  kriteria  sebagai  pemilik  dengan  tanpa  adanya  kewajiban dokumen pengakuan kepemilikan secara hukum ( legal title ). Dalam sistem hukum civil law yang berlaku di Indonesia, konsep trust tidak dikenal. Konsep trust atau kadang disebut juga konsep nominee , adalah Trust yang pada mulanya dikatakan tradisi khas sistem hukum common law . 14
Salah  satu  ciri trust adalah  adanya  kepemilikan  ganda  ( dual  ownership ) maksudnya  kepemilikan  yang  berada  ditangan  dua  orang  atau  subjek  hukum, pemilik  pertama  dinamakan  dengan legal  ownership sementara  kepemilikan
9 Bernhard  Arief  Sidharta, Penelitan  Hukum  Normatif:  Analisis  Penelitian  Filosofikal  dan Dogmatikal, dalam  Sulistyowati  dan  Sidharta,  ed., Metode  Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan Refleksi , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 142
10 Muhjad    Hadin, Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer ,  (Yoyakarta:  Genta  Publishing. 2012) hlm. 51.
11 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:Bayu Media, 2007), hlm. 300.
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, (Jakarta:  Radjawali,  1985) , hlm. 14.
13 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.
14 Lucky Suryo Wicaksono, Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement Kepemilikan Saham  Perseroan  Terbatas,  (Yogyakarta,  Progam  Pasca  Sarjana  Fakultas  Hukum  Universitas Gadjah mada, 2014 ) hlm. 4
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
kedua disebut beneficial owner atau equity owner . 15 Kepemilikan secara absolut dipecah  menjadi legal  owner yaitu  kepemilikan  yang  terdaftar  dalam  hukum dengan  dan beneficial  owner yaitu  kepemilikan  secara  kemanfaatan  atau kenikmatan dari benda tersebut. 16
Dalam  konteks  hukum  perjanjian,  konsep  beneficial  owner  dapat  dilihat dalam bentuk perjanjian nominee. Wujud perjanjian nominee ini terletak di dalam isi  perjanjian  yang  disepakati  oleh  kedua  belah  pihak,  yakni  antara  pemilik manfaat  ( beneficial  owner )  dan  yang  memberikan  kuasa (nominee )  yang diciptakan melalui satu pengelompokkan perjanjian itu.
Kasus pinjam nama oleh orang asing. Secara yuridis formil, orang asing tidak dipeerkenanakan memiliki tanah berstatus Hak Milik, namun  dalam praktik yang terjadi  di  berbagai  kota  di  Indonesia  selama  ini,  warga  negara  asing  dapat melakukan  pembelian  tanah  yang  berstatus  Hak  Milik  dengan  cara  mencari seseorang  dan  meminjam  namanya  untuk  hak  milik  ( nominee  arrangement ) berkewarganegaraan  Indonesia.  Dan  selanjutnya,  melahirkan  perjanjian  utang piutang  sebagai  perjanjian  tambahan  yang  seakan-akan  orang  yang  dipinjam namanya  tersebut  berhutang  dengan  jumlah  dan  tempo  tertentu  kepada  warga negara  asing  dengan  tujuan  dasar  menjadikan  tanah  yang  dibeli  tersebut  sebagai jaminan utangnya. 17
Pengertian perjanjian tercantum pada Pasal 1313 KUHPerdata adalah “Suatu perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu orang lain atau lebih lainnya”. Perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai  harta  kekayaan.  Perjanjian  yang  dibuat  tersebut  dapat  berbentuk katakata  secara  lisan  dan  dapat  pula  dalam  bentuk  tertulis. 18 Dengan  kata  lain perjanjian merupakan suatu kejadian dimana salah seorang telah memberikan janji kepada  salah  seorang  yang  lain  atau  dimana  para  pihak  tersebut  sepakat  untuk melaksanakan suatu. 19
Perjanjian Nominee merupakan  perjanjian  Innominaat  karena  tidak  adanya pengaturan  secara  khusus  dan  tidak  secara  eksplisit  dicantumkan  dalam  pasal- pasal  yang  ada  pada  KUH  Perdata.  Asas  kebebasan  berkontrak  memiliki  peran penting sebagai dasar perjanjian nominee karena bentuknya yang innominaat yang berarti  tidak  ada  aturan  yang  jelas  menjelaskan  tentang  perjanjian  nominee tersebut.  Objek  perjanjian  pada  perjanjian  nominee  adalah  terkait  kepemilikan dimana  orang  lain  mempunyai  hal  yang  ia  miliki  dan  landasan  ataupu  sertifikat
15 Gunawan Wijaya, Tranplantasi Trust,(jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2008) hal 115
16 Lucky Suryo Wicaksono, Loc.Cit
17 Zulfikar Muhammad Rafif, „Penghindaran Pajak Pada Potensi Pajak Perjanjian Nominee Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan‟ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.
18 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Citra Aditya Bakti 2000).
19 Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2001).
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
pembuktian  kepemilikan  tersebut  atas  nama  orang  lain  atau  dengan  istilah  lain merupakan  pinjam  nama.  Dalam  Pasal  1338  KUH  Perdata  menyebutkan  dengan tegas  bahwa  perjanjian  atau  perikatan  harus  sesuai  dengan  itikad  baik  dan dilaksanakan  karena  sebab  –  sebab  tertentu  dalam  realisasi  perjanjian  nominee tersebut ternyata justru banyak dipakai untuk melakukan penyelundupan hukum. 20 Konsep Benefial  Ownership Dalam  Perpajakan  Internasional  ( Tax Treaty )
Terdapat  beberapa  pendapat  dalam  mendefinisikan  konsep  beneficial  owner. Menurut  Vogel,  beneficial  owner  adalah  mereka  yang  memiliki  hak  untuk menentukan  apakah  suatu  modal  atau  kekayaan  harus  dimanfaatkan  bagi  orang lain  atau  menentukan  bagaimana  hasil  dari  modal  atau  kekayaan  itu dimanfaatkan. 21 Sedangkan menurut Herman LJ yang dikutip oleh Meyer (2010), beneficial  owner adalah  kepemilikan  yang  tidak  hanya  sebatas  tedaftar  secara hukum  sebagai  pemilik,  melainkan  memiliki  hak  untuk  mengambil  keputusan akan  apa  yang  akan  dilakukan  terhadap  benda  yang  dikuasai  itu. 22 Lebih  lanjut, Olivier,  Libin,  Weeghel,  dan  Toit  (2000)  menyatakan  bahwa  konsep beneficial owner merupakan ketentuan yang penting dalam menentukan apakah suatu subjek pajak  memenuhi  persyaratan  untuk  mendapatkan  fasilitas  penurunan  tarif  pajak atas penghasilan royalti, dividen, dan bunga. 23
Konsep beneficial owner pertama kali digunakan tahun 1966 dalam protokol perjanjian  penghindaran  pajak  berganda  antara  UK  dengan  USA.  Sedangkan dalam  OECD  Model,  konsep  tersebut  pertama  kali  dinyatakan  dalam  OECD Model tahun 1977 terkait dengan pasal 10 (dividen), pasal 11 (bunga), dan pasal 12 (royalti). Akan tetapi, sejak dicantumkan untuk pertama kalinya di tahun 1977 dalam  OECD  Model,  konsep beneficial  owner sampai  saat  ini  masih  belum jelas. 24 Ketidakjelasan  terebut  disebabkan  karena  konsep beneficial  owner tidak diberikan  definisinya  dalam  pasal-pasal  OECD  Model  dan  hanya  dijelaskan secara terbatas dalam OECD Commentary dan OECD Conduit Companies Report di tahun 1986.
Salah  satu  skema  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  multinasional  dalam melakukan  penghematan  pajak  adalah  dengan  cara treaty  shopping . Treaty
20 Muhammad  Taufiq  Budiarto,  Sudut  Pandang  Perpajakan  Atas  Pengalihan  Hak  Tanah  dan Bangunan dengan Mekanisme Perjanjian Nominee (2018)(Simposium Keuangan Negara).
21 Klaus Vogel et al, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN,  and  US  Model  Convention  for  the  Avoidance  of  Double  Taxation  of  Income  and  Capital. With  Particular  Reference  to  German  Treaty  Practice,  Third  Edition,  The  Hague:  Kluwer  Law International, 1997.
22 S.P.  Meyer,  The  Meaning  of  Beneficial  Ownership  and  The  Use  Thereof  For  tax  Treaty Shopping and Tax Avoidance, Pretoria, Greek: University of Pretoria, 2010
23 J. David B. Oliver, Jerome B. Libin, Stef van Weeghel and Charl du Toit, Beneficial Ownership , dalam Bulletin For International Bureau of fiscal Documentation, IBFD, Juli 2000.
24 Adolfo  Martin  Jimenez, Beneficial  Owner:  Current  Trends ,  dalam  World  Tax  Journal,  IBFD, Februari 2010.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
shopping adalah  suatu  skema  yang  dilakukan  untuk  mendapatkan  fasilitas, misalnya penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh suatu perjanjian penghindaran  pajak  berganda,  oleh  subjek  pajak  yang  sebenarnya  tidak  berhak untuk mendapatkan fasilitas tersebut. 25
Penentuan siapa beneficial owner dari passive income berupa bunga, dividen, dan royalti sangat penting untuk menentukan apakah seseorang atau suatu badan memang  pihak  yang  berhak  atas  penghasilan  tersebut.  Dalam  OECD Commentaries Tahun 1977, dapat disimpulkan bahwa konsep Benefial Ownership diperkenalkan  dalam  rangka  untuk  mencegah  terjadinya  penghindaran  pajak  atas penghasilan  bunga,  dividen,  dan  royalti  melalui  penyalahgunaan  perjanjian penghindaran  pajak  berganda.  Skema  penghindaran  pajak  yang  ingin  dicegah yaitu  skema  pendirian  perusahaan  di  negara  tertentu  dengan  tujuan  untuk mendapatkan  fasilitas  penurunan  tarif  pajak  yang  diatur  dalam  perjanjian penghindaran  pajak  berganda  antara  negara  yang  membayarkan  penghasilan (dividen,  bunga,  dan  royalti)  dan  negara  dimana  perusahaan  yang  menerima penghasilan tersebut didirikan. 26
Konsep beneficial owner sangat penting dalam upayanya untuk memberikan batasan  yang  jelas  tentang  pihak  yang  dianggap  sebagai  penerima  fasilitas  tarif pajak  yang  lebih  rendah  di  negara  sumber  atas  penghasilan  dividen,  bunga  dan royalti.  Tobing  (2013)  menyatakan  bahwa  konsep beneficial  owner bertujuan untuk menentukan keterkaitan antara penghasilan dividen, bunga dan royalti yang timbul  di  negara  sumber  dan  subjek  pajak  di  negara  lain  yang  berhak  untuk menikmati  fasilitas  penurunan  tarif  yang  disediakan  oleh  P3B. 27 Dengan demikian, konsep beneficial owner memiliki peranan penting dalam mengartikan pihak yang berhak menggunakan fasilitas penurunan tarif dalam Tax Treaty agar tidak disalahgunakan.
Vogel  (1977)  mengatakan  bahwa  istilah beneficial  owner tidak  dapat diinterpretasikan  menurut  ketentuan  hukum  domestik  negara  yang  mengadakan perjanjian  karena  tidak  ada  sistem  perpajakan  nasional  negara  manapun  yang menawarkan  definisi  yang  tepat  dari beneficial  owner . 28 Lalu,  yang  menjadi pertanyaan  adalah  melalui  sumber  apa  kita  dapat  menginterpretasikan  konsep beneficial  owner ?  Apabila  terdapat  ketidakjelasan  dalam Tax  Treaty ,  menurut Pasal 32 Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) dapat menggunakan dokumen untuk memperjelas interpretasi istilah agar tidak terjadi ambiguitas. Ines
25 Angharad Miller & Lynne Oats, Principles of International Taxation, 2006, Tottel Publishing.
26 Darussalam,  John  Hutagaol,  Danny  Septriadi,  Konsep  dan  Apliaksi  Perpajakan  Internasional, 2010
27 Ganda Christian Tobing, Beneficial Ownership Case , Inside Tax, Edisi 14, Maret 2013
28 Klaus Vogel et al, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to the OECD, UN,  and  US  Model  Convention  for  the  Avoidance  of  Double  Taxation  of  Income  and  Capital. With  Particular  Reference  to  German  Treaty  Practice,  Third  Edition,The  Hague:  Kluwer  Law International, 1997.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda
(Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
Hofbaurer  dalam  Lang  (2001)  menyebutkan  karena  hampir  seluruh  negara  yang melakukan Tax Treaty menggunakan pedoman OECD Model ataupun UN Model, maka  OECD  Commentary  dan  UN  dapat  menjadi  suatu  sumber  untuk menginterpretasikan istilah yang terdapat di dalam Tax Treaty . 29
Draft  OECD  Commentary  2011  maupun  revisinya  tahun  2012  menyatakan bahwa  konsep beneficial  owner dalam  P3B  tidak  lagi  diartikan  berdasarkan pengertian  hukum  domestik  dari  masing-masing  negara  yang  mengadakan perjanjian.  Tidak  digunakannya  hukum  domestik  dalam  mengartikan  konsep beneficial  owner menunjukkan  bahwa  konsep  ini  seharusnya  diartikan berdasarkan pengertian internasional.
Sesuai  dengan  draft  OECD  Commentary  2011,  pihak  yang  termasuk beneficial  owner yaitu  pihak  yang  memiliki  hak  untuk  menggunakan  dan menikmati  penghasilan  tanpa  dibatasi  oleh  kontrak  atau  kewajiban  legal  untuk meneruskan  penghasilan  yang  diterimanya  kepada  pihak  yang  lain.  Hal  tersebut dapat  ditelusuri  dengan  pendekatan  legal  seperti  menelesuri  hak  dan  kewajiban perusahaan.
Sedangkan  dengan  pendekatan  ekonomi,  perusahaan conduit tidak  akan menjadi  pemilik  sebenarnya  dan  dianggap  hanya  sebagai matrix  arrangement karena  perusahaan  dimiliki  oleh  pemegang  saham  dan  dipandang  sebagai  satu kesatuan  sehingga  yang  menikmati  adalah  pemegang  saham. 30 Jimenez  (2011) mengatakan bahwa beneficial owner dalam perspektif Tax Treaty merupakan isu legal.  Dengan  menggunakan  pendekatan  legal,  pihak-pihak  yang  menerima penghasilan  dapat  ditelusuri  berdasarkan  fakta.  Sedangkan  jika  mengunakan pendekatan  ekonomi,  analisis  konsep beneficial  owner menjadi  sangat  luas  dan menciptakan  ketidakpastian  hukum  karena  sulit  untuk  membuktikan  siapa  yang sebenarnya mendapatkan manfaat penghasilan. 31
Ketentuan Beneficial Owner Dalam Perpajakan Nasional dan Tax Treaty Indonesia Belanda Ketentuan Benefial Owner dalam Peraturan Perpajakan di Indonesia Di  Indonesia,  istilah beneficial  owner belum  tercantum  pada  saat pembentukan  pertama  kali  UU  tentang  Pajak  Penghasilan  No  7  Tahun  1983, kemudian akhirnya dimuat dalam SE-04/PJ.34/2005 dan revisi keempat UU PPh No  36  Tahun  2008.  Peraturan  terbaru  untuk  menjelaskan  transaksi  dan  kriteria
29 Michael Lang (editor), Tax Treaty Interpretation, Belanda: Linde Verlag Wien, 2001.
30 Saurabh  Jain,  Effectiveness  of  the  Beneficial  Ownership  Test  in  Conduit  Company  Cases, Amsterdam: IBFD Publication, 2013.
31 Adolfo Martin Jimenez, Beneficial Ownership: Current Trends (Part II), Tax India International, 2011.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
beneficial  owner ,  dimuat  dalam  PER-25/PJ./2010  jo  PER-62/PJ/2009  tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. 32
Istilah Benefial  Ownership pertama  kali  diperkenalkan  dalam  SE- 04/PJ.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria beneficial owner sebagaimana tercantum  dalam  persetujuan  penghindaran  pajak  berganda  antara  Indonesia dengan  negara  lainnya.  Penegasan  ini  dikeluarkan  akibat  beberapa  poin  penting berikut ini:
Masih  adanya  persepsi  yang  berbeda,  yaitu  seolah-olah  wajib  pajak  luar negeri  yang  menunjukkan  Surat  Keterangan  Domisili  dari  suatu  negara  yang mempunyai  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  yang  paripurna dengan  Indonesia,  maka  Wajib  Pajak  tersebut  secara  langsung  dapat  menikmati fasilitas penurunan tarif.
Sementara  menurut  P3B  yang  bersangkutan,  wajib  pajak  dalam  negeri  dari negara  mitra  perjanjian,  dapat  menikmati  pengurangan  tarif  apabila  wajib  pajak tersebut  adalah beneficial  owner dari  penghasilan  berupa  dividen,  bunga  dan royalti.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  SE-04/PJ.34/2005  merumuskan pengertian dan kriteria tentang Benefial Ownership sebaga berikut:
Arti dari “ beneficial owner ” adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan  tersebut.  “ Special  purpose  vehicles ”  dalam  bentuk “ conduit  company “,  “ paper  box  company “,  “ pass-through  company ”  serta  yang sejenis  lainnya,  tidak  termasuk  dalam  pengertian  “ beneficial  owner ”  tersebut  di atas.
Apabila  terdapat  pihak  lain  yang  bukan  merupakan  “ beneficial  owner ” sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang menerima pembayaran dividen, bunga dan  atau  royalti  yang  bersumber  dari  Indonesia,  maka  pihak  yang  membayarkan dividen,  bunga  dan  atau  royalti  tersebut diwajibkan  melakukan  pemotongan  PPh Pasal  26  sesuai  Undang-Undang  Pajak  Penghasilan  Indonesia  dengan  tarif  20% dari jumlah bruto yang dibayarkan.
Konsep Benefial Ownership juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No  36  Tahun  2008  yang  mengatakan:  Negara  domisili  dari  Wajib  Pajak  luar negeri  selain  yang  menjalankan  usaha  atau  melakukan  kegiatan  usaha  melalui bentuk  usaha  tetap  di  Indonesia  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  adalah negara  tempat  tinggal  atau  tempat  kedudukan  Wajib  Pajak  luar  negeri  yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut ( beneficial owner ).
32 Center For Indonesia Taxation Analysis. “ Memahami Beneficial Ownership (BO) Dalam Perpajakan.” cita.or.id. https://cita.or.id/beneficial-ownership-bo/ (Diakses 29 Juni 2021)
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
Arti  dari  pemilik  yang  sebenarnya  atas  manfaat  ekonomis  dari  penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penerima penghasilan yang:
a. bertindak tidak sebagai Agen;
b. bertindak tidak sebagai Nominee; dan
c.bukan Perusahaan Conduit.
Kemudian, salah satu ciri dari kegiatan treaty shopping adalah adanya agent, nominee,  atau  perusahaan  conduit.  PER-25/PJ./2010  jo.PER-62/PJ./2009 memberikan  definisi  terkait  ketiga  hal  tersebut.  Agent  adalah  orang  atau  badan yang  bertindak  sebagai  perantara  dan  melakukan  tindakan  untuk  dan/atau  atas nama pihak lain. Nominee adalah orang atau badan yang secara hukum memiliki ( legal  owner )  suatu  harta  dan/atau  penghasilan  untuk  kepentingan  atau berdasarkan amanat pihak yang sebenarnya menjadi pemilik harta dan/atau pihak yang  sebenarnya  menikmati  manfaat  atas  penghasilan  ( beneficial  owner ). Sedangkan,  perusahaan conduit adalah  suatu  perusahaan  yang  memperoleh manfaat  dari  suatu  P3B  sehubungan  dengan  penghasilan  yang  timbul  di  negara lain,  sementara  manfaat ekonomis  dari  penghasilan  tersebut  dimiliki  oleh  orang- orang  di  negara  lain  yang  tidak  akan  dapat  memperoleh  hak  pemanfaatan  P3B apabila  penghasilan  tersebut  diterima  langsung.  Peraturan  tersebut  menyatakan bahwa  agent,  nominee,  dan  perusahaan conduit bukan  merupakan  pihak  yang diklasifikasikan sebagai beneficial owner . 33
Ketentuan Benefial  Owner dalam Tax  Treaty (P3B)  tanggal  29  Januari 2002
Dalam  Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  antara  Pemerintah Republik  Indonesia  dengan  Pemerintah  Kerajaan  Belanda, Beneficial  owner terdapat  di  dalam    dalam  Pasal  10  mengenai  dividen,  Pasal  11  mengenai  bunga dan  Pasal  12  mengenai  royalti  dalam Tax  Treaty Indonesia-Belanda,  serta  dapat mengaplikasikan  peran beneficial  owner dalam  dividen,  bunga  dan  royalti  yang ada di dalam Tax Treaty Indonesia-Belanda.
Terkait  dengan  bunga,  berdasarkan  Pasal  11  P3B  antara  Pemerintah Indonesia dan Belanda dinyatakan sebagai berikut:
1. Bunga  yang  timbul  di  salah  satu  Negara  dan  dibayarkan  kepada penduduk Negara lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lainnya.
2. Namun  demikian,  bunga  tersebut  dapat  juga  dikenakan  pajak  di  Negara di  mana  bunga  tersebut  berasal  dan  sesuai  dengan  perundang-undangan Negara tersebut; akan tetapi, apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk Negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) dan jumlah bruto bunga.
33 Center For Indonesia Taxation Analysis. Ibid.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
3. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga  yang timbul di  salah  satu  Negara  hanya  akan  dikenakan  pajak  di  Negara  lainnya sepanjang bunga tersebut diperoleh:
a. Pemerintah Negara lainnya, termasuk bagian ketatanegaraannya dan pemerintah daerahnya; atau
b. Bank Sentral Negara lainnya; atau
c. Lembaga keuangan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Pemerintah Negara  lainnya  termasuk  bagian  ketatanegaraannya  dan  pemerintah daerahnya; atau
d. setiap  penduduk  Negara  lainnya  sehubungan  dengan  piutang  yang dijamin  oleh  Pemerintah  Negara  lainnya  termasuk  bagian ketatanegaraannya  dan  pemerintah  daerahnya,  Bank  Sentral  Negara lainnya,  atau  setiap  lembaga  keuangan  yang  dimiliki  atau dikendalikan oleh Pemerintah tersebut.
4. Menyirnpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga  yang timbul di salah satu Negara hanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya jika pemilik  manfaat  dari  bunga  tersebut  merupakan  penduduk  Negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan  penjualan  kredit  perlengkapan  industri,  dagang,  atau  ilmu pengetahuan.
5. Pejabat yang berwenang dari kedua Negara melalui persetujuan bersama akan mengatur cara-cara untuk menerapkan ayat 2, 3, dan 4.
6. Istilah  "bunga"  sebagaimana  digunakan  dalam  Pasal  ini  berarti penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yang dijamin dengan hipotik  maupun  tidak,  dan  baik  yang  mempunyai  hak  atas  pembagian laba  maupun  tidak,  dan  khususnya,  penghasilan  dari  sekuritas  yang diterbitkan oleh pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat-surat  utang,  termasuk  premi  dan  hadiah  yang  melekat  pada sekuritas, obligasi, atau surat utang tersebut. Untuk kepentingan Pasal ini, denda  atas  keterlambatan  pembayaran  tidak  dianggap  sebagai  bunga. Lebih  lanjut,  istilah  "bunga"  juga  mencakup  penghasilan  yang  diatur dalam Pasal 10.
7. Ketentuan-ketentuan  dalam  ayat  1  dan  2  tidak  akan  berlaku  apabila penerima  bunga  tersebut,  yang  merupakan  penduduk  salah  satu  Negara, mempunyai bentuk usaha tetap di Negara lainnya di mana bunga tersebut timbul  dan  tagihan  piutang  yang  menghasilkan  bunga  tersebut mempunyai hubungan efektif dengan bentuk usaha tetap tersebut. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 akan berlaku.
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
8. Bunga  dianggap  timbul  di  salah  satu  Negara  apabila  pihak  yang membayar  bunga  tersebut  adalah  Negara  itu  sendiri,  bagian ketatanegaraannya,  pemerintah  daerahnya,  atau  penduduk  Negara tersebut.  Namun  demikian,  apabila  orang/badan  yang  membayar  bunga tersebut,  tanpa  memandang  apakah  ia  penduduk  salah  satu  Negara  atau tidak,  mempunyai  bentuk  usaha  tetap  di  salah  satu  Negara  yang kemudian  mempunyai  utang  sehingga  menimbulkan  biaya  bunga,  dan bunga  tersebut  menjadi  beban  bentuk  usaha  tetap  tersebut,  maka  bunga tersebut  akan  dianggap  timbul  di  Negara  di  mana  bentuk  usaha  tetap tersebut berada.
9. Apabila  karena  alasan  adanya  hubungan  istimewa  antara  pembayar  dan penerima  bunga  atau  antara  keduanya  dan  orang/badan  lain,  jumlah bunga  yang  dibayarkan,  dengan  memperhatikan  besarnya  utang  yang menghasilkan  bunga  tersebut,  melebihi  jumlah  yang  seharusnya disepakati antara pembayar dan panerima bunga seandainya mereka tidak mempunyai  hubungan  istimewa,  maka  ketentuan-ketentuan  dalam  Pasal ini  akan  berlaku  hanya  atas  jumlah  yang  disebutkan  terakhir  tersebut. Dalam  hal  demikian,  jumlah  kelebihan  pembayaran  tersebut  akan  tetap dikenakan  pajak  sesuai  dengan  perundang-undangan  Negara  masing- masing  dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan-ketentuan  lainnya  dalam Persetujuan ini.
Selanjutnya  dalam  Bab  II  Definisi-Definisi,  Pasal  3  ayat  (2)  P3B  antara Indonesia dengan Belanda diatur bahwa untuk kepentingan penerapan Persetujuan setiap saat oleh salah satu Negara pihak pada Persetujuan, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan  lain,  mempunyai  suatu  arti  yang  sesuai  dengan  perundang-undangan Negara  tersebut  yang  berkenaan  dengan  pajak-pajak  dimana  Persetujuan  itu berlaku, dengan ketentuan bahwa setiap arti yang didasarkan pada undang undang perpajakan  Negara  tersebut  mengalahkan  arti  yang  didasarkan  pada  perundang- undangan lainnya dari Negara tersebut;
Dari  Pasal  3  ayat  (2)  P3B  Indonesia-Belanda  tersebut  dapat  diambil  kesimpulan yaitu: Pertama, bahwa istilah Beneficial owner tidak ditemukan definisinya dalam Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  (P3B)  antara  Indonesia  dengan Belanda; Kedua , istilah yang tidak didefinisikan atau tidak ada batasan dalam P3B Indonesia-Belanda  mempunyai  makna  sesuai  dengan  ketentuan  perpajakan domestik negara yang bersangkutan;
Ketentuan Beneficial owner dalam Peraturan Perpajakan Belanda Dalam  memahami  pengertian Beneficial  owner menurut  ketentuan  Negara Belanda  dapat  diketahui  darai  buku  " Beneficial  ownership  of  Royalties  in
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
Biflateral  Treaty "  yang  ditulis  oleh  Carl  P  du  Toit,  konsep beneficial  owner dijelaskan bahwa: 34
Underminister Of Finance responded on the term of Beneficial owner: •.... Application  of  certain  treaty  provision  is  not  always  warranted  based on  apparent  circumstances,  but  these  provision  are  only  applicable  if  the taxpayers  is  the  ultimate,  i.e.  the  real  beneficiary  of  the  income;  Back  to  back structure does not result in entitlement to treaty application, In that light it is not necessary to provide for more precise description of the term "beneficial owner". Incidently, in such cases, the factual circumstance of each individual case are of crucial importance, which make it difficult to provide more precise description ; •(the  meaning  of)  the  term  "beneficial  owner"  in  international  tax  law  is strongly determined by factual circumstances. It is therefore not possible to give further meaning to this term in a general manner. Recommendations in this area therefore completely lacking in the OECD model convention;
The  Netherland  takes  the  viewpoint  that  a  person  cannot  be  considered  the beneficial  owner  if  he  is,  for  example,  contractually  obliged  to  pay  the  largest part of the income to third parties;
Penjelasan diatas menyatakan hukum nasional Belanda berpandangan bahwa seseorang tidak dapat dianggap sebagai pemilik manfaat jika berdasarkan kontrak diwajibkan  untuk  membayar  bagian  terbesar  dari  pendapatannya  kepada  pihak ketiga.  Artinya,  dalam  menentukan  status beneficial  owner haruslah  dibuktikan secara kontraktual.
Analisis Kasus Dalam Putusan Sengketa Pajak Pengadilan  Menggunakan  Prinsip Substance  Over  Form dalam  Menilai BO
Dalam  Putusan  Pengadilan  Pajak  nomor  Put-59881/PP/M.IIB/13/2015, Pengadilan  menggunakan  prinsip Substance  Over  Form dalam  menilai Benefial Ownership dengan  kata  lain  hakim  mengesampingkan  bukti  formil  berupa  Surat Keterangan Domisili (SKD).
Sebagaimana  dinyatakan  dalam  pertimbangan  hakim  pada  putusan  tersebut sebagai berikut:
“ Beneficial owner memiliki makna yang  tidak berlandaskan pada pengertian hukum  atau  formal  semata,  melainkan  juga  mengandung  makna  ekonomis  yang melihat  lebih  kepada  substansi.  Hal  ini  sejalan  pula  dengan  prinsip  perundang- undangan perpajakan Indonesia yang menganut asas material atau " substance over form "; 35
34 C.P. du Toit. Beneficial Ownership of Royalties in Bilateral Tax Treaties ; Supervisors, 1999
35 Putusan Pengadilan Pajak nomor Put-59881/PP/M.IIB/13/2015, halaman 15
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
Menurut  Majelis  dalam  putusan  sengketa  banding  ini  terdapat  beberapa faktor/fakta persidangan yang dipertimbangkan Majelis dalam memutus sengketa a quo yaitu:
bahwa Pemohon Banding mendirikan Holding BV di Belanda dengan saham 100%  dimiliki  oleh  Pemohon  Banding.  Selanjutnya  Holding  BV  mendirikan Finance  BV  juga  di  Belanda  dengan  saham  100%  dimiliki  oleh  Holding  BV. Dengan  demikian,  baik  Holding  BV  maupun  Finance  BV,  keduanya  secara langsung  maupun  tidak  langsung  adalah  dimiliki  oleh  Pemohon  Banding,  atau dengan  kata  lain  Pemohon  Banding  memiliki  dan/atau  mengendalikan  Holding BV maupun Finance BV;
Majelis  berpendapat  antara  Pemohon  Banding  dengan  Holding  BV  serta Finance  BV  memiliki  hubungan  istimewa  dimana  baik  Holding  BV  maupun Finance  BV  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  sepenuhnya  dimiliki  oleh Pemohon Banding. Menurut Majelis, kenyataan ini memberikan implikasi bahwa skema  transaksi  dalam  hal  ini  pinjam  meminjam  serta  pembayaran  bunganya sepenuhnya  dapat  diatur  dan  ditentukan  oleh  Pemohon  Banding  karena sepenuhnya  menjadi  kekuasaan  dan  hak  Pemohon  Banding  dan  tidak  ada  pihak yang independen yang dapat menghalanginya. 36
1. Pengadilan Memandang SKD Sebagai Acuan Penggunaan P3B
Pada  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  736/B/PK/PJK/2013  (untuk selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Agung), hakim memandang SKD sebagai acuan  penggunaan  P3B  tanpa  mempertimbakan  konsep Benefial  Ownership secara substantif. Putusan Mahkamah Agung ini memutus perkara terkait dengan sengketa  PPh  Pasal  26.  Pokok  yang  disengketakan  dalam  Putusan  Mahkamah Agung  ini  adalah  penentuan beneficial  owner atas  pembayaran  bunga  pinjaman yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada perusahaan yang berada di Belanda.
Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini  memutuskan sengketa pajak mengenai apakah  surat  keterangan  domisili  (SKD)  yang  sudah  diserahkan  wajib  pajak kepada  otoritas  pajak  atau  menjadi  acuan  dalam  menentukan  suatu  pihak  berhak atau tidaknya memperoleh fasilitas dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).
Dalam perkara ini, wajib pajak menyewa kapal milik suatu perusahaan yang berdomisili  di  Singapura,  selanjutnya  disebut  X  Co.  Kapal  yang  disewa  wajib pajak tersebut  diasuransikan  kepada  perusahaan  asuransi  di  Belanda,  selanjutnya disebut Y Co. Dalam hal ini, wajib pajak harus menanggung premi asuransi kapal yang disewanya.
Wajib pajak menilai pihaknya sudah menyerahkan SKD atas nama Y Co pada tahap persidangan banding. SKD tersebut sah dan dikeluarkan resmi oleh otoritas
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
berwenang  di  Belanda.  Dengan  demikian,  koreksi  yang  dilakukan  otoritas  pajak dinilai tidak dapat dibenarkan.
Pada  tingkat  banding,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Pajak  memutuskan mengabulkan  seluruhnya  permohonan  banding  yang  diajukan  oleh  wajib  pajak. Selanjutnya, di tingkat PK, Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan PK  yang  diajukan  otoritas  pajak  sekaligus  menguatkan  putusan  Pengadilan Pajak. 37
2. Pengadilan  Menggunakan  Ketentuan  Domestik  Belanda  sebagai  syarat

## Beneficial ownership
Digunakannya  kententuan  domestic  Belanda  terlihat  dalam  PUTUSAN Mahkamah Agung Nomor 736/B/PK/PJK/2013. Putusan MA ini memutus perkara terkait dengan sengketa PPh Pasal 26. Pokok  yang disengketakan dalam Putusan Mahkamah Agung ini adalah penentuan beneficial owner atas pembayaran bunga pinjaman  yang  dibayarkan  oleh  wajib  pajak  kepada  perusahaan  yang  berada  di Belanda
MAJELIS  Hakim  Pengadilan  Pajak  dan  Majelis  Hakim  Agung  pada  intinya berpendapat  sama,  yaitu  penetapan  Dirjen  Pajak  tersebut  seharusnya  dibatalkan. Majelis  Hakim  menilai  bahwa  XYZ  BV  (SPLN  penerima  pembayaran  bunga) merupakan beneficial owner karena berdasarkan ketentuan Nomor IFZ/2004 yang diterbitkan oleh otoritas pajak Belanda membuktikan bahwa XYZ BV memenuhi kriteria beneficial owner . 38
3. Pengadilan  Mempertimbangkan  adanya  Pelaporan  Pajak  di  Negara Belanda
Dalam Putusan PK Mahkamah Agung atas Putusan  Pengadilan Pajak Nomor Put.46868/PP/M.III/13/2013,  Termohon  PK  (Perusahaan)  berdalil  bahwa  pihak lawan  transaksi  bukan  agen  penyaluran  dana  yang  mewakili  pihak  lain  dalam memberikan  pinjaman.  Pihak  lawan  transaksi  merupakan  badan  hukum  yang terpisah dengan Termohon serta memiliki kegiatan usaha aktif.
Termohon PK memiliki kewajiban untuk membayar pokok hutang dan bunga kepada pihak lawan transaksi. Atas penghasilan bunga yang diterima pihak lawan transaksi dikenakan pajak di Belanda. Pihak lawan transaksi  berhak memperoleh manfaat  P3B  antara  Indonesia  dan  Belanda,  yaitu  tidak  dikenakan  pajak  atas
37 Hamida  Amri Safarina, Resume Putusan Peninjauan Kembali: Sengketa  atas Pembuktian Ada atau  Tidaknya Surat  Keterangan Domisili ,  news.ddtc.co.id, https://news.ddtc.co.id/sengketa-atas- pembuktian-ada-atau-tidaknya-surat-keterangan-domisili-23614 (diakses 29 Juni 2021)
38 Dwi Wahyuni, Analisis Putusan Peninjauan Kembali: Sengketa Beneficial Ownership, Bagaimana Kedudukan Ketentuan Domestik? news.ddtc.co.id, https://news.ddtc.co.id/sengketa- beneficial-ownership-bagaimana-kedudukan-ketentuan-domestik-20385 (diakses 29 Juni 2021)
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
bunga  di  Indonesia.  Dengan  demikian,  pembayaran  bunga  pinjaman  tidak dikenakan PPh Pasal 26. 39
Pertimbangan  Mahkamah  Agung: Pihak  lawan  transaksi  merupakan  badan hukum  yang  berkedudukan  di  Belanda.  Pihak  tersebut  juga  merupakan  pemilik manfaat  (beneficial  owner)  atas  dana  yang  dipinjamkannya  ke  Termohon  PK. Bunga  yang  diperolehnya  atas  peminjaman  dana  ke  Termohon  PK  merupakan penghasilan  kena  pajak  dan  dilaporkan  kepada  otoritas  Belanda.  Oleh karenanya,  koreksi  Pemohon  PK  tidak  dapat  dipertahankan  karena  tidak  sesuai dengan Pasal 4 juncto Pasal 11 ayat (4) P3B Indonesia dan Belanda.
C. Kesimpulan
Dari pembahasan konsep, ketentuan dan penerapan Benefial Ownership dalam sengketa pajak, melahirkan kesimpulan sebagai berikut:
Konsep beneficial  owner dalam  perspektif  hukum  perikatan  dikenal  dalam perjanjian nominee atau istilah lain merupakan pinjam nama dan banyak dipakai untuk  melakukan  penyelundupan  hukum.  Demikian  pula  dalam  konteks perpajakan  internasional (Tax  Treaty) ,  terjadinya  penghindaran  pajak  oleh perusahaan multinasional yang dilakukan dengan menyamarkan penerima manfaat ( beneficial  owner )  yang  sebenarnya.  Dengan  menggunakan  pendekatan  legal formal  pihak-pihak  yang  menerima  penghasilan  sebenarnya  ( beneficial  owner ) seringkali  tidak  dapat  ditelusuri  berdasarkan  fakta-fakta  hukum.  Namun  apabila digunakan pendekatan ekonomi, konsep beneficial owner menjadi sangat luas dan pada  akhirnya  menciptakan  ketidak  kepastian  hukum  sehingga  banyak menimbulkan sengketa antara otoritas pajak dengan wajib pajak.
Definisi Beneficial  owner tidak  ditemukan  dalam  Persetujuan Tax  Treaty Indonesia dengan Belanda. Sementara itu hukum nasional Belanda berpandangan bahwa  seseorang  tidak  dapat  dianggap  sebagai  pemilik  manfaat  jika  berdasarkan kontrak  diwajibkan  untuk  membayar  bagian  terbesar  dari  pendapatannya  kepada pihak  ketiga.  Artinya  harus  dibuktikan  secara  kontraktual.  Sebaliknya,  dalam ketentuan  domestik  Indonesia  tidak  secara  eksplisit menyatakan  kewajiban  bukti kontraktual,  dan  konsep  pemilik  manfaat  ekonomis  dari  penghasilan  dengan mempertimbangkan fakta-fakta substanstif ( Substance Over Form Principle) . Penelitian terhadap putusan-putusan Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung menunjukkan  bahwa  sikap  hakim  di  Indonesia  terhadap  penentuan Benefial Ownership tidak  konsisten.  Pada  putusan  tertentu  Pengadilan  menggunakan prinsip Substance Over Form dalam menilai Benefial Ownership dengan kata lain hakim mengesampingkan bukti formil berupa  Surat Keterangan Domisili (SKD). Namun  pada  putusan  yang  lain  hakim  memandang  SKD  sebagai  acuan
39 Hamida  Amri  Safarina,  Resume  Putusan  Peninjauan  Kembali:  Sengketa  Pajak  atas  Beneficial Ownership pada Pemungutan PPh Pasal 26, https://news.ddtc.co.id/sengketa-pajak-atas-beneficial- ownership-pada-pemungutan-pph-pasal-26-20296 (diakses 29 Juni 2021)
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
penggunaan  P3B  tanpa  mempertimbakan  konsep Benefial  Ownership secara substantif.  Selanjutnya,  dalam  putusan  yang  berbeda,  hakim  mengunakan penerapan  hukum  di  Belanda  untuk  menentukan  status Benefial  Ownership dan mengesampingkan ketentuan hukum domestik Indonesia.
D. Daftar Pustaka
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian (Citra Aditya Bakti 2000).
Adolfo  Martin  Jimenez, Beneficial  owner:  Current  Trends ,  dalam  World  Tax Journal, IBFD, Februari 2010.
Adolfo Martin Jimenez, Beneficial ownership: Current Trends (Part II), Tax India International, 2011.
Angharad Miller & Lynne Oats, Principles of International Taxation , 2006, Tottel Publishing.
Bernhard  Arief  Sidharta, Penelitan  Hukum  Normatif:  Analisis  Penelitian Filosofikal  dan  Dogmatikal, dalam  Sulistyowati  dan  Sidharta,  ed., Metode Penelitian  Hukum:  Konstelasi  dan  Refleksi ,  (Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia, 2009).
C.P.  du  Toit. Beneficial  Ownership  of  Royalties  in  Bilateral  Tax  Treaties ; Supervisors, 1999
Center For Indonesia Taxation Analysis. “ Memahami Beneficial Ownership (BO) Dalam  Perpajakan.” cita.or.id. https://cita.or.id/beneficial-ownership-bo/
(Diakses 29 Juni 2021)
Darussalam ,  John  Hutagaol,  dan  Danny  Septriadi,  Konsep  dan  Aplikasi Perpajakan  Internasional  (Jakarta:  DANNY  DARUSSALAM  Tax  Center,
2010)
Dwi  Wahyuni,  Analisis  Putusan  Peninjauan  Kembali:  Sengketa  Beneficial Ownership,  Bagaimana  Kedudukan  Ketentuan  Domestik?  news.ddtc.co.id, https://news.ddtc.co.id/sengketa-beneficial-ownership-bagaimana- kedudukan-ketentuan-domestik-20385 (diakses 29 Juni 2021)
Ganda Christian Tobing, Beneficial Ownership Case , Inside Tax, Edisi 14, Maret 2013
Gunadi, Pajak  Internasional ,  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia,2007
Gunawan Wijaya, Tranplantasi Trust ,(jakarta :PT.Rajagrafindo Persada,2008) Hamida  Amri  Safarina,  Resume  Putusan  Peninjauan  Kembali:  Sengketa  atas Pembuktian Ada atau Tidaknya Surat Keterangan Domisili, news.ddtc.co.id, https://news.ddtc.co.id/sengketa-atas-pembuktian-ada-atau-tidaknya-surat- keterangan-domisili-23614 (diakses 29 Juni 2021)
Hamida  Amri  Safarina,  Resume  Putusan  Peninjauan  Kembali:  Sengketa  Pajak atas Beneficial Ownership pada Pemungutan PPh Pasal 26, https://news.ddtc.co.id/sengketa-pajak-atas-beneficial-ownership-pada- pemungutan-pph-pasal-26-20296 (diakses 29 Juni 2021)
J.  David  B.  Oliver,  Jerome  B.  Libin,  Stef  van  Weeghel  and  Charl  du  Toit, Beneficial  Ownership ,  dalam  Bulletin  For  International  Bureau  of  fiscal Documentation, IBFD, Juli 2000.
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang:Bayu
Vol. 01 No. 03 2021, Hal 155-171 (Implementasi Konsep Benefical Owner Atas Pemanfaatan Tax Treaty Indonesia – Belanda (Studi Sengketa Pajak Terkait Pembayaran Bunga))
Media, 2007) Klaus Vogel et al, Klaus Vogel on Double Taxation Conventions. A Commentary to  the  OECD,  UN,  and  US  Model  Convention  for  the  Avoidance  of  Double Taxation  of  Income  and  Capital.  With  Particular  Reference  to  German Treaty Practice , Third Edition, The Hague: Kluwer Law International, 1997. Lucky  Suryo  Wicaksono,  Tinjauan  Yuridis  Kepastian  Hukum  Nominee Agreement  Kepemilikan  Saham  Perseroan  Terbatas,  (Yogyakarta,  Progam Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah mada, 2014 ) hlm. 4
Maarten van ‟t Riet, Arjan Lejour, Dutch Tax Treaties and Developing Countries - A Network Analysis , Centraal Planbureau/CPB, 2020.
Mansury .  R.,  Prof.  PhD, Memahami  Ketentuan  Perpajakan  Dalam  Tax  Treaties Indonesia  (edisi  revisi), 2005,  Yayasan  Pengembangan  dan  Penyebaran Pengetahuan Perpajakan (YP4), hal 8.
Michael  Lang  (editor), Tax  Treaty  Interpretation, Belanda:  Linde  Verlag  Wien, 2001.
Muhammad  Taufiq  Budiarto, Sudut  Pandang  Perpajakan  Atas  Pengalihan  Hak
Tanah dan Bangunan dengan Mekanisme Perjanjian Nominee (2018)(Simposium Keuangan Negara).
Muhjad    Hadin, Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer ,  (Yoyakarta:  Genta Publishing. 2012)
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2011)
S.P. Meyer, The Meaning of Beneficial Ownership and The Use Thereof For  Tax Treaty Shopping and Tax Avoidance , Pretoria, Greek: University of Pretoria, 2010
Saurabh Jain, Effectiveness of the Beneficial Ownership Test in Conduit Company Cases , Amsterdam: IBFD Publication, 2013.
Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2001).
Surahmat,  Rachmanto, Persetujuan  Penghindaran  Pajak  Berganda  –  Suatu Pengantar , 2000, PT Gramedia Pustaka Utama, hal 23-29
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, (Jakarta: Radjawali, 1985)
Zulfikar Muhammad Rafif, „ Penghindaran Pajak Pada Potensi Pajak Perjanjian Nominee  Dalam  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah  Dan/Atau  Bangunan’ (2019) Vol. 2 No. 6 Jurist-Diction.