__________________________________________________________________________________

## Analisis Balance of Interest dalam Studi Kasus Kepentingan Turki Melakukan Kerja Sama dengan Rusia di Suriah pada 2016 – 2019

## Andini Anissa
Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia – Indonesia
Email: andini.anissa@ui.ac.id

## Abstract
When the Arab Spring swept through the Arab world as far as Syria, Turkey and Russia were not on  the  same  side.  Turkey  demand  a  regime  change,  while  Russia  supports  the  regime.  The relationship between the two countries was also exacerbated by the downing of the Sukhoi-24 jet which led Russia to impose a number of sanctions on Turkey. However, from 2016 to 2019, the relationship between the two has started to improve. This was marked by various cooperation to end the civil war in Syria. Based on the theory of balance of power, Turkey should balance against Russia because every country always try to prevent one country from dominating. Instead they both cooperate. The military intervention carried out by Russia in Syria in 2015 can be analysed as an attempt to change the global balance of power, while Turkey can be categorized as a regional rising power. This article tries to answer: why Turkey choose to cooperate with Russia in Syria? I argue that the change in the Turkey's foreign policy during the AKP's increasingly harsher against the Kurds. This caused friction with the US, so that Turkey establish strategic relations with Russia to fight Kurdish in Syria.
Keywords : Turkey, Russia, Balance of Interest, Foreign Policy

## Abstrak
Ketika Musim Semi Arab melanda dunia Arab hingga ke Suriah, Turki dan Rusia tidak berada dalam  satu  kubu.  Turki  ingin  adanya  pergantian  rezim,  sedangkan  Rusia  mendukung  rezim pemerintahan Bashar al-Assad. Hubungan kedua negara juga diperburuk dengan penembakan jet Sukhoi-24 yang menyebabkan Rusia menerapkan sejumlah sanksi kepada Turki. Akan tetapi, sejak 2016 hingga 2019 tampak hubungan keduanya mulai membaik. Ini ditandai dengan berbagai kerja sama  untuk  mengakhiri  perang  saudara  di  Suriah.  Berdasarkan  teori balance  of  power dalam Hubungan  Internasional,  setiap  negara  berusaha  untuk  mencegah  satu  negara  mendominasi. Intervensi militer yang dilakukan Rusia di Suriah pada 2015 dapat dianalisis sebagai upaya untuk mengubah perimbangan kekuatan global, sementara Turki  dapat dikategorikan sebagai regional emerging power sehingga seharusnya Turkey menyeimbangkan kekuatan Rusia. Akan tetapi, keduanya justru  bekerja  sama.  Dengan  demikian  pertanyaan  penelitian  yang  diajukan  dalam  artikel  ini: mengapa Turki memilih untuk bekerja sama dengan Rusia di Suriah pada periode tersebut? Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti akan menggunakan teori balance of interest dari Randall Schweller. Peneliti berargumen bahwa berubahnya orientasi kebijakan luar negeri Turki di masa AKP yang semakin keras terhadap Kurdi menyebabkan terjadinya gesekan dengan Amerika Serikat  dan  Eropa,  sehingga  Turki  memilih  menjalin  hubungan  strategis  dengan  Rusia  untuk melawan kelompok Kurdi di Suriah.
Kata kunci : Turki, Rusia, Balance of Interest, Kebijakan Luar Negeri
__________________________________________________________________________________

## PENDAHULUAN
Pada awal pecahnya Musim Semi Arab di Suriah pada tahun 2011, Turki dan  Rusia  berada  di  pihak  yang berseberangan.  Turki  ingin  Presiden Suriah  Bashar  Al-Assad  untuk menuruti  permintaan  rakyat  dan melakukan  reformasi.  Namun,  ketika permintaan ini ditolak Presiden Assad, Turki  mulai  mendukung  oposisi dengan  mempersenjatai  dan  melatih Free  Syrian  Army sambil  menyambut lebih  dari  2  juta  pengungsi  Suriah  di wilayahnya.  Di  pihak  lain,  Rusia mendukung  pemerintahan  Presiden Assad  dengan  bantuan  militer.  Pada Oktober  2011,  sebagai  anggota  tetap Dewan  Keamanan  PBB,  Rusia melakukan  veto draft resolusi  yang menuntut  lengsernya  Presiden  Assad. Di  saat  yang  sama,  hubungan  Turki dan  Rusia  juga  diperburuk  oleh penembakan  jet  Sukhoi  Su-24. Penembakan  ini  menyebabkan  krisis politik  dengan  Moskow  menerapkan sejumlah  sanksi  ekonomi  terhadap Ankara (Tur, 2019).
Akan  tetapi,  sejak  tahun  2016, hubungan  Turki  dan  Rusia  mulai menghangat  yang  salah  satunya ditandai  dengan  kerja  sama  untuk mengakhiri Perang Saudara di Suriah. Melalui negosiasi Astana, Rusia, Turki, dan  Iran  mulai  mengoordinasikan gencatan  senjata  bersama.  Turki  juga melakukan  tiga  operasi  militer  di bagian  utara  Suriah  sejak  tahun  2016
dengan izin Rusia.  Pada Agustus 2018, Menteri  Luar  Negeri  Rusia  Sergei Lavrov mengatakan kedua negara akan mengabil langkah-langkah untuk meningkatkan kemitraan strategis. Hal senada juga diungkapkan Menteri Luar Negeri  Turki  Mevlut  Cavusoglu  yang menyebut Rusia sebagai mitra strategis bagi Turki (Kostem, 2020).
Kerja sama kedua negara tersebut memasuki  babak  baru  pada  22 Oktober  2019  yang  ditandai  dengan bertemunya  Presiden  Turki  Recep Tayyip  Erdogan  dan  Presiden  Rusia Vladimir  Putin  di  resor  Laut  Hitam. Dalam  pertemuan  ini,  keduanya sepakat untuk melakukan kerja sama di Suriah  yang  intinya  berisikan  upaya untuk mengamankan perbatasan Turki dan  Suriah  di  bagian  dari  pasukan People's  Protection  Units (YPG)  Kurdi. Pasukan  YPG  Kurdi  harus  mundur sejauh  30  kilometer  dari  perbatasan tersebut. Untuk pertama kali di wilayah bagian  utara  Suriah,  Pasukan  militer Turki  dan  Rusia  pada  1  November 2019,  memulai  patroli  bersama (Foreign  Policy,  2019).      Operasi militer  ini  disebut  “ Operation  Peace Spring ” (Hurriyet Daily News, 2019).

## TINJAUAN PUSTAKA
Kajian terdahulu yang membahas kerja  sama  Turki  dan  Rusia  di  Suriah dapat  dikelompokkan  ke  dalam  dua perspektif  besar  yakni  hubungan
__________________________________________________________________________________
bilateral  Turki  dan  Rusia,  dan Kebijakan  Luar  Negeri  Turki.  Kajian hubungan  bilateral  Turki  dan  Rusia, berfokus  pada  kerja  sama  dan ketergantungan ekonomi kedua negara,  kerja  sama  keamananan,  dan kebutuhan  Turki  untuk  melawan separatisme Kurdi.
Kesimpulan  utama  yang  dapat ditarik dalam kajian hubungan bilateral Turki dan Rusia yaitu kerja sama Turki dan  Russia  dikarenakan  adanya ketergantungan energi Turki terhadap Russia.  Ini  membuat  Ankara  sulit untuk menjauh dari Russia dan output - nya  terlihat  di  bidang  politik  dan keamanan  (Kardas,  2012;  Warhola  & Bezei,  2013;  Onis  &  Yilmaz,  2015; Kostem,  Seckin,  2018;  Ozerdem, 2019).  Sementara  itu,  dalam  bidang keamanan kerja sama Turki dan Rusia di  Suriah  juga  dapat  disebut  sebagai salah  satu  contoh  dari assertive bandwagoning dan balance of threat untuk melawan  separatisme  Kurdi.  Kerja sama kedua negara juga menyebabkan efek  domino  di  sektor  lain,  namun kedekatan Turki dan Rusia tampaknya tidak akan berubah menjadi kemitraan keamanan  yang  dapat  bertahan  lama karena  kedua  negara  kerap  kali  lebih memilih  pilihan  yang  berbeda  terkait konflik  Suriah.  Namun,  keselarasan geopolitik Rusia-Turki memiliki implikasi  yang  signifikan  bagi  tatanan regional di era menurunnya pengaruh
Amerika  Serikat  di  Timur  Tengah (Didic & Kosebalaban, 2019).
Sementara  itu,  peneliti  pada kelompok kajian kebijakan luar negeri Turki  menggunakan  teori  sekuritisasi (Kosebalaban,  2020).  Kesimpulan utama yang dapat ditarik dalam kajian ini  yakni  sejak  2015,  kebijakan  luar negeri  Turki  secara  bertahap  telah bergerak  menuju  arah  yang  lebih nasionalis. Dalam konflik Suriah, Turki telah  berpaling  dari  tujuan  awalnya. Pada awalnya Turki membantu oposisi Assad,  namun  kini  strategi  yang Ankara  terapkan  bertujuan  untuk melawan separatisme Kurdi. Transformasi  orientasi  strategis  ini merupakan  produk  dari  munculnya ancaman  keamanan,  serta  perubahan politik  dalam  negeri  termasuk  sistem presidensial baru Turki (Kosebalaban,
2020).
Berdasarkan  pemaparan  kajian terdahulu  di  atas,  meski  peneliti mendapat berbagai pengetahuan yang cukup  mendalam  terkait  kerja  sama Turki dan Rusia di Suriah, peneliti juga menemukan  kesenjangan.  Intervensi militer yang dilakukan Rusia di Suriah pada  2015  dapat  dianalisis  sebagai upaya  untuk  mengubah  perimbangan kekuatan  global.  Menurut  Pieper (2019),  kebijakan  luar  negeri  Rusia  di Suriah dapat disebut sebagai tindakan negara  yang  kekuatannya  sedang meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai  tindakan  Rusia  seperti
__________________________________________________________________________________
melakukan  veto  melawan  resolusi damai  Suriah  yang  diusulkan  Barat, sementara intervensionisme sepihaknya dimaksudkan untuk secara bertahap  menggeser  margin  sikap permisif perilaku negara. Di pihak lain, Turki juga dapat dikategorikan sebagai regional atau rising/emerging power dalam beberapa  dekade  terakhir  (Parlar  Dal, 2015).  Hal  ini  tampak  dari  upayanya dalam  meningkatkan  statusnya  dalam tatanan  internasional  dan  meluasnya lingkup multilateralismenya.
Berdasarkan teori balance of power dalam Hubungan Internasional,  setiap negara  baik  itu  sadar  maupun  tidak sadar  berusaha  untuk  mencegah  satu negara mendominasi (Kegley, Charles W.;  Wittkopf,  Eugene  R,  2005;  503). Intervensi militer yang dilakukan Rusia di  Suriah  pada  2015  dapat  dianalisis sebagai  upaya  untuk  mengubah perimbangan kekuatan global, sementara  Turki    dapat  dikategorikan sebagai  regional  atau rising/emerging power (Pieper, 2019; Parlar Dar, 2015). Dengan demikian pertanyaan penelitian yang diajukan dalam artikel ini:  mengapa  Turki  memilih  untuk bekerja  sama  dengan  Rusia  di  Suriah pada periode 2016 hingga 2019?
Untuk  menjawab  pertanyaan penelitian  tersebut,  peneliti  akan menggunakan neoklasikal realisme dan teori Balance  of  Interest dari  Randall Schweller.  Teori  ini  menjelaskan bagaimana suatu kebijakan luar negeri
terbentuk  dan  bagaimana  negara merespons peluang untuk mendapatkan  keuntungan.  Peneliti berargumen  bahwa  kerja  sama  Turki dan Rusia di Suriah pada periode 2016- 2019 tidak bisa dilepaskan dari Kurdi Suriah  yang  dipersepsikan  oleh The Justice  and  Development  Party (AKP) sebagai  ancaman  terhadap  kekuasaan partai  dan  Presiden  Recep  Tayyip Erdogan. Berubahnya orientasi kebijakan  luar  negeri  Turki  di  masa AKP  yang  semakin  keras  terhadap Kurdi menyebabkan terjadinya ketidaksepahaman antara Turki dengan sekutu Baratnya yakni Amerika Serikat  dan  Eropa,  sehingga  Turki memilih  menjalin  hubungan  strategis dengan Rusia untuk melawan kelompok Kurdi di Suriah.
Tulisan ini selanjutnya terbagi ke dalam  lima  bagian.  Bagian  pertama membahas  kerangka  analisis  yang digunakan yakni teori Balance of Interest . Bagian  kedua  membahas  metode penelitian  kualitatif.  Bagian  ketiga membahas  tekanan  sistemik  dan penghitungan  kapabilitas  Turki  dan Rusia.  Kemudian,  bagian  keempat memaparkan  kepentingan  Turki  yang ditutup dengan simpulan.

## TEORI BALANCE OF INTEREST
Dalam Ilmu Hubungan Internasional,  alasan  mengapa  negara bekerja  sama  dapat dijelaskan  dengan
__________________________________________________________________________________
beberapa  pendekatan.  Tema  yang diangkat  dalam  penelitian  ini  adalah kerja sama strategis Turki dan Rusia di Suriah pada periode 2016-2019. Dalam Ilmu Hubungan Internasional paradigma realisme merupakan pendekatan  yang  paling  sering digunakan  untuk  menjelaskan  kerja sama  strategis  antar  negara  dari  sisi keamanan.  Berdasarkan  asumsi  dasar realisme,  isu  yang  penting  dibahas dalam  pendekatan  ini  adalah  yang sifatnya high  politics (keamanan  dan militer). Paradigma realisme terbagi ke dalam  beberapa  pendekatan  yakni classical  realism,  neorealism/structural realism ,  dan neoclassical  realism .  Dari ketiga  pendekatan  tersebut,  yang sering  digunakan  untuk  membahas aliansi  negara  yakni balance  of  power, balance of threat , dan balance of interest .
Menurut  Kevin  Sweeney  dan Paul  Fritz,  teori balance  of  power dari pendekatan neorealisme yang dikemukakan  oleh  Kenneth  Waltz hanya memberikan sedikit data empiris untuk mendukung argumennya mengenai balancing dan bandwagoning di antara negara-negara kuat (Sweeney & Fritz, 2004: 429).  Di sisi lain, Randall Schweller  mengkritik  Waltz  yang menganggap semua great powers seperti unit. Dengan kata lain, bahwa perilaku negara  semua  sama  (kapabilitas  dan kepentingannya)  (Schweller,  1998). Kemudian, teori balance of power direvisi oleh  Stephen  M.  Walt  dengan
menambahkan variabel lain yakni threat (ancaman) dan teorinya disebut balance of  threat (BoT).  Setelah  itu,  Randall Schweller  melalui  artikel  jurnalnya yang  berjudul  “ Bandwagoning  for  Profit: Bringing  The  Revisionist  States  Back  In ”, mengkritik teori BoT melalui kerangka berpikir neoclassical  realism .  Schweller mengajukan  teori  yang  bernama Balance  of  Interest (BoI)  dengan menambahkan  variabel  lain  yakni interest (kepentingan).  BoI  berupaya menjelaskan bagaimana negara merespons peluang untuk mendapatkan  keuntungan  (Schweller,
1994).
Artikel  ini  menggunakan  teori balance of interest (BoI) dari pendekatan neoclassical  realism karena  teori  ini mampu menjelaskan bagaimana distribusi  kapabilitas  dan  kepentingan mempengaruhi  kebijakan  luar  negeri suatu  negara.  Elemen  penting  dari teori  ini  adalah  struktur  sistem internasional dan kepentingan negara. Kekuatan relatif Great Powers menentukan struktur sistem internasional.  Sementara  itu,  dalam tingkat  unit,  negara  diidentifikasi menurut apakah negara tersebut puas dengan status-quo atau  tidak.  Dengan memasukkan  unit  dan  kepentingan atau identitas mereka, stabilitas sistem dan  perilaku  negara  dapat  dijelaskan (Schweller, 1998).
Seperti  yang  telah  disebutkan, BoI  memiliki  dua  makna  yakni  di
__________________________________________________________________________________
tataran unit dan di tataran sistem. Pada level  unit,  teori balance  of  interests mengacu  pada  biaya  yang  harus dibayar negara untuk mempertahankan nilai yang dimilikinya  secara  relatif,  terhadap berapa  banyak  yang  harus  dibayar untuk memperbesar nilainya. Sementara pada level sistem mengacu pada  seberapa  kuat  negara status-quo dan  negara  revisionis  (Schweller, 1994).
Untuk  menggunakan  teori  ini sebagai  dasar  analisis,  pertama-tama yang harus dilakukan adalah mengetahui kapabilitas kekuatan negara sebagai dasar untuk menentukan posisi kepentingan negara atau  sebagai  variabel  independen. Schweller  dalam  bukunya  yang berjudul “ Deadly  Imbalances:  Tripolarity and  Hitler’s  Strategy  of  World  Conquest ” menjelaskan indikator-indikator untuk mengkategorisasikan tujuan dan perilaku  negara  dengan  melihat kapabilitas  kekuatan  dan  kepentingan negara  tersebut.  Kapabilitas  kekuatan negara perlu dilihat untuk mengetahui posisi  negara  apakah  negara  tersebut negara poles atau lesser great powers (LGP) (Schweller, 1998).
Schweller  menjelaskan,  suatu negara  dapat  disebut  negara  pole apabila  negara  tersebut  memiliki kapabilitas  militer  lebih  besar  dari setengah  kapabilitas  militer  yang dimiliki  negara-negara  kuat  dalam
sistem, sementara negara kuat lainnya disebut LGP. Poles adalah Great Powers peringkat pertama. LGP adalah adalah Great  Powers peringkat  kedua.  LGP memiliki kekuatan militer yang cukup besar.  Namun,  tidak  seperti  negara kecil atau middle powers , LGP memiliki pengaruh yang signifikan dalam global dan  regional balance  of  power dengan cara  membuat  sistem  stabil  ketika disekuilibrium  atau  ketika  polar balance  muncul,  LGP  memainkan peran  sebagai  kingmaker  dengan mendukung salah satu koalisi. Setelah mengkategorisasikan negara, kemudian melihat kepentingan negara sebagai variable  intervening .  Setelah mengetahui kapabilitas masing-masing negara, negara dapat dikategorisasikan sesuai  dengan  kepentingannya  untuk mengetahui  apakah  negara  tersebut status  quo atau  revisionis.  Dari  sini dapat  dilihat  alasan  mengapa  negara mengambil  suatu  kebijakan  tertentu ( Ibid .).
Bagan 1: Model Analisis

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif untuk  secara  sistematis,  faktual,  dan akurat  memahami  isu  yang  diteliti.
Kapabilitas
Kekuatan Turki dan Rusia Kepentingan
Turki
Turki bekerja sama dengan Rusia di Suriah
__________________________________________________________________________________
Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai  penelitian  untuk  memahami fenomena  yang  dialami  oleh  suatu objek penelitian. Sementara itu, terkait pengumpulan  data  yang  dilakukan adalah  dengan  penelusuran  data sekunder  yang  diperoleh  dari  artikel akademik,  buku  akademik,  media daring,  dan  situs  resmi  pemerintah. Pengumpulan  data  dilakukan  untuk membangun pemahanan dasar tentang kerja  sama  Turki  dan  Rusia  serta kepentingan  strategis  apa  yang membuat  keduanya  sepakat  bekerja sama di Suriah.

## TEKANAN SISTEMIK DAN TIPOLOGI TURKI
Untuk  menjelaskan  perubahan kekuatan  relatif  dalam  struktur regional  yang  memengaruhi  Turki, terdapat  tiga  faktor  yang  mewakili kondisi tersebut. Faktor pertama yakni menurunnya hegemoni Amerika Serikat yang ditandai dengan meningkatnya  kekuatan  Tiongkok sebagai  kekuatan  ekonomi  dunia (Sahide, 2021: 13). Faktor kedua yakni ketidakstabilan  politik  Timur  Tengah setelah  pecahnya  Musim  Semi  Arab yang menyebabkan terjadinya perebutan  kekuasaan  dan  fragmentasi sektarian  intra  dan  antar  negara  di wilayah  Timur  Tengah  dan  Afrika Utara  serta  munculnya  aktor  non- negara  (kelompok  ekstremis)  yang menguasai  wilayah  yang  tidak  stabil
akibat  kekosongan  pemerintahan (Yorulmazlar  &  Ebru  Turhan  ,  2015: 7).  Faktor  ketiga  yakni  meningkatnya pengaruh  Rusia  di  kawasan  tersebut setelah cukup lama absen (Dannreuthera , 2014).
Menurunnya  hegemoni  Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah membuat kekuatan regional melakukan  berbagai  manuver  politik untuk  membangun  sebuah  tata  dunia baru  sesuai  dengan  visi  mereka masing-masing.  Turki  melihat  hal  ini sebagai  sebuah  kesempatan  untuk menyebarkan  pengaruhnya.  Akan tetapi,  karena  pergolakan  ini  juga menyebabkan kekacauan, muncul pula berbagai  hal  yang  dilihat  sebagai ancaman bagi Turki (Aras, 2011; Aras, 2014).
Perubahan  geopolitik  Timur Tengah  akibat  Musim  Semi  Arab membuat Turki mengevaluasi kembali strategi diplomatik regionalnya. Sementara hegemoni Amerika  Serikat mengalami penurunan, kekuatan regional  seperti  Iran  dan  Arab  Saudi mulai  mengeksploitasi  hal  tersebut untuk  mengejar  visi  mereka  sendiri. Semakin dalamnya isu sektarian antara Sunni yang dipimpin oleh Arab Saudi bersama  dengan  negara anggota  Gulf Cooperation  Council (GCC)  dan  Syiah yang  dipimpin  oleh  Iran,  turut melemahkan tatanan Kawasan
(Yorulmazlar  &  Ebru  Turhan  ,  2015:
7).
__________________________________________________________________________________
Krisis  Suriah,  perang  di  Yaman, dan meningkatnya ekstrimisme kelompok  Islam  yang  berkembang  di Timur  Tengah  akibat  ketidakstabilan Kawasan  pasca  pergolakan  membuat Turki  kewalahan  sehingga  mencari alternatif-alternatif lain. Upaya bersama  Barat  (Amerika  Serikat  dan Uni Eropa) dan Turki terhambat oleh melemahnya  dialog  politik  Turki dengan Unie Eropa, yang menyebabkan  kurangnya  komunikasi antara kedua pihak mengenai preferensi  dan  kepentingan  mereka terkait  Timur  Tengah.  Meningkatnya persaingan  regional  disertai  dengan perebutan kekuasaan yang berkelanjutan dalam lanskap geopolitik pasca-Musim  Semi  Arab  semakin memperumit  hubungan  Barat-Turki (Yorulmazlar  &  Ebru  Turhan  ,  2015: 7).
Hal  itu  pula  yang  kemudian membuat  Ankara  mencari  alternatif lain  yang  berujung  pada  kerja  sama antara  Rusia,  Turki,  dan  Iran.  Ketiga negara itu pada akhirnya mengesampingkan perbedaan geopolitik  mereka  dengan  bekerja sama  demi  menjaga  kepentingan nasional, serta keamanan dan stabilitas regional  (Joobani  &  Mousavipur,
2015).
Terkait  meningkatnya  pengaruh Rusia di Timur Tengah, Moskow telah melakukan  upaya  strategis  untuk memperluas dan meningkatkan
pengaruhnya  di  Timur  Tengah.  Rusia menggunakan penjualan senjata, penjualan  atau  pembelian  energi,  dan dukungan diplomatik untuk mendapatkan posisi dan menyebarkan pengaruhnya  di  Kawasan  Timur Tengah (Stepanova, 2018).
Dengan  menggunakan  kerangka analisis teori balance of interest , terdapat sejumlah  temuan  yang  menarik.  Di bawah  ini  adalah  pemaparan  analisis penghitungan kapabilitas negara ( power ) yang digunakan untuk mengkategorisasikan  negara  sesuai dengan  kategori  Schweller  di  dalam buku Deadly  Imbalances:  Tripolarity  and Hitler’s  Strategy  of  World  Conquest . Terdapat  dua  negara  yang  dianalisis yakni: Turki dan Rusia.  Turki adalah negara  yang  menjadi  fokus  utama dalam  penelitian  ini.  Sementara  itu, Rusia  adalah  negara  yang  memiliki signifikansi  besar  di  Suriah.  Hasil penghitungan  di  bawah  ini  kemudian akan dihubungkan dengan kepentingan  Turki  dalam  melakukan kerja sama dengan Rusia.
Penghitungan yang peneliti lakukan  menggunakan  data  dari Correlates  of  War sama  seperti penghitungan yang dilakukan
Schweller. Karena data dari Correlates of War V5.0 hanya sampai tahun 2012, peneliti  mengambil  data  dari  tahun tersebut. Berikut hasil penghitungannya.
__________________________________________________________________________________

## Tabel 1: Penghitungan Kekuatan Turki dan Rusia
Military Strength Economic Strength Demograpic Negara Personnel Expenditure Energy Consumption Iron &Steel Production Urban population Total population Turki 16.83% 1.4% 3.85% 18.42% 13.33% 13.83% Rusia 31.48% 8.11% 28.88% 36.04% 19.56% 26.77%
Sumber: Correlates of War V5.0
Tabel 2: Kategori Ketiga Negara berdasarkan Teori Balance of Interest
Negara Overall Strength Relative Strength (skor) Kategori Turki 11.27 2,24 LGP Rusia 25.14 5 Poles
Berdasarkan  hasil  perhitungan power ketiga  negara  tersebut,  dapat dilihat bahwa Rusia merupakan negara dengan power yang  besar  dan  dapat dikategorikan sebagai poles . Sementara itu,  Turki  memiliki power yang  lebih sedikit  dibandingkan  dengan  kedua negara lainnya sehingga dikategorikan sebagai  LGP.  Kemudian,  nilai power tersebut  dikonversi  menjadi  skor  1-5 seperti yang dilakukan oleh Schweller untuk  mengkategorikan  tipe  masing- masing negara.
Turki adalah negara dengan skor 2,24 merupakan LGP . Dari pembahasan sebelumnya, Turki tampaknya memilik i karakter “agresif” serta  memiliki  kepentingan  utama untuk  mempertahankan  keamanan nasionalnya. Hal ini dapat dilihat dari keputusannya untuk menginvasi Suriah  bagian  utara  setelah  AS memutuskan untuk menarik pasukannya,  dan  melakukan  patroli bersama  dengan  Rusia.  Oleh  karena itu,  Turki  untuk  kasus  di  Suriah  ini
cenderung  pro  revisionis  selama  hal tersebut menjamin keamanan nasional Turki. Dari dua pilihan kategori negara yang  dapat  diberikan, jackal adalah yang paling cocok.
Di  sisi  lain,  Rusia  adalah  negara besar lainnya yang ingin meningkatkan kembali  pengaruhnya  di  kawasan Timur  Tengah,  khususnya  dengan penggunaan hard  power dan soft  power .
Hal  tersebut  antara  lain  diperlihatkan dengan adanya pendirian dua pangkalan  militer  Rusia  permanen  di Suriah, dan secara bersamaan menggunakan soft  power yakni  inisiatif diplomatik (Astana-Sochi)
(Kostelyanets, 2019).  Dengan poin 5 Rusia adalah negara poles yang condong ke arah revisionis lantaran Rusia kerap berseberangan dengan Amerika Serikat dan Barat.

## Kepentingan Turki dalam Kerja Sama dengan Rusia di Suriah
__________________________________________________________________________________
Dari  hasil  kategorisasi  negara- negara  di  atas,  analisis  terhadap kebijakan  keamanan  Turki  terhadap Rusia  dapat  dilakukan  dengan  dasar yang lebih kuat. Bagian ini menganalisis  kebijakan  kerja  sama keamanan  Turki  sebagai  negara  LGP terhadap  Rusia  sebagai  negara poles dalam  konflik  Suriah.    Turki  sebagai negara LGP yang memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah melakukan  kebijakan bandwagoning dengan  Rusia.  Hal  ini  dikarenakan pecahnya  Musim  Semi  Arab  yang melebar  hingga  ke  Suriah  membuat hubungan  Turki  dan  sekutu  Baratnya yakni  Amerika  Serikat  dan The  North Atlantic  Treaty  Organization (NATO) mulai  retak.  Kepentingan  Turki  dan sekutu  Baratnya  berbenturan  karena Ankara lebih berfokus pada berperang melawan  Kurdi  Suriah,  sedangkan Amerika  Serikat  lebih  berfokus  pada berperang  melawan  kelompok  teroris Islamic  State (IS).  Turki  menilai  milisi dalam  aliansi  pimpinan  Kurdi  yang berperang  di  Suriah  merupakan organisasi  teroris,  perpanjangan  dari kelompok  pemberontak  Kurdi  yang selama puluhan tahun memberontak di Turki (BBC, 2019). Bangsa Kurdi yang menguasai wilayah Suriah bagian Utara yang  begitu  dekat  dengan  perbatasan Turki dinilai sebagai ancaman keamanan  nasional  utama  lantaran khawatir  bahwa  wilayah  itu  bisa menjadi surga bagi para pemberontak
Kurdi yang melarikan diri dari Turki - atau  batu  loncatan  bagi  pemberontak yang  merencanakan  serangan  di wilayah  Turki  (New  York  Times, 2019). Di dalam negeri Turki berupaya untuk  menangani  masalah  PKK  dan secara regional Kurdi Suriah adalah isu Rusia  yang  harus  diselesaikan  dengan rezim di Suriah (Zahra, 2017: 5). Fokus Turki dalam berperang melawan Kurdi ini  membawanya  lebih  dekat  dengan Rusia sehingga kebijakannya mengalami perubahan yang signifikan (Yücesoy, V, 2019 ) .
Sejak  2016,  Turki  melakukan bandwagoning dengan  Rusia  yakni  tipe piling  on  bandwagoning dan jackal bandwagoning yang  disebabkan  oleh Kurdi Suriah (YPG/PYD). Kelompok Kurdi  Suriah  tersebut  merupakan afiliasi Partiya  Karkereˆn  Kurdistan
(PKK)  yang  dianggap  oleh  AKP sebagai  ancaman  terhadap  stabilitas keamanan nasional Turki (Wei, 2019). Menurut Schweller, piling on bandwagoning terjadi ketika hasil perang telah  terlihat.  Negara  biasanya  akan melakukan bandwagon dengan  pihak yang  menang  untuk  memperoleh keuntungan.  Ketika  ini  adalah motifnya ,  piling on bandwagoning adalah jackal bandwagoning yang terjadi di akhir perang  (Schweller,  1998).    Turki mengubah  kebijakan  luar  negerinya secara  signifikan  setelah  tahun  2016. Perubahan ini dipicu oleh Turki yang sadar akan batas kekuatannya.
__________________________________________________________________________________
Di  Suriah,  Turki  menyadari bahwa  tidak  hanya  kalah  dalam pertempuran  menggulingkan  Assad, tetapi  juga  menghadapi  gelombang nasionalisme Kurdi yang meningkat di kawasan tersebut. Turki pun akhirnya tidak  lagi  mengedepankan  perubahan rezim  di  Suriah.  Di  saat  yang  hampir bersamaan,  setelah  percobaan  gagal kudeta di Juli 2016, Presiden Erdogan bersama  dengan  partainya,  AKP, mengubah kebijakan hubungan internasional  termasuk  aliansi  Turki. Kebijakan  luar  negeri  Turki  setelah kudeta gagal ini dapat disebut sebagai kebijakan appeasement untuk  melawan ancaman  eksternal  dan    melawan musuh  domestik  AKP,  yakni  PKK. Oleh karena itu, pembuatan kebijakan luar  negeri  Turki  menjadi  didasarkan pada  upaya  melawan  ancaman domestik.  Pada  20  Agustus  2016, Turki  secara  resmi  mengumumkan kebijakan  baru  yang  bertujuan  untuk menyelesaikan krisis dengan melibatkan  semua  aktor  kunci, termasuk  Presiden  Suriah  Bashar  al- Assad  (Yucesov,  2019).    Hal  ini kemudian  merefleksikan  hubungan Turki dan Rusia yang kian erat.
Pada Desember 2016, Turki, dan Rusia  bersama  Iran  sepakat  untuk menciptakan  zona  'de-eskalasi'  di Suriah,  yang  menguntungkan  rezim Assad. Hingga 2019 hubungan Ankara dan  Moskow  masih  dekat.  Setelah Amerika  Serikat  memutuskan  untuk
menarik  pasukannya  di  Suriah  bagian utara,  Turki  bersama  dengan  Rusia melakukan patroli bersama di wilayah tersebut,  di  mana  ini  merupakan pertama  kalinya  dalam  sejarah  kedua negara tersebut (CNN). Upaya patroli tersebut  merupakan  bentuk jackal bandwagoning . Menurut Schweller, lesser aggresor mencapai  kesepakatan  dengan pemimpin revisionis untuk menyebarkan pengaruhnya, dan junior partner ini akan mendukung pemimpin  revisionis  dalam  tujuannya untuk  berekspansi  (Schweller,  1998). Turki  yang  dapat  dikatakan  sebagai lesser  aggresor di  sini  mencapai kesepakatan  dengan  Rusia  untuk melakukan  patroli  bersama  di  Suriah bagian  utara  guna  mengamankan perbatasan Turki dan Suriah di bagian dari pasukan Kurdi Suriah yakni YPG. Inti  dari  kesepakatan  tersebut  adalah pasukan  Kurdi  YPG  harus  mundur sejauh  30  kilometer  dari  perbatasan tersebut (Foreign Policy, 2019).   Kurdi Suriah  (PYD/YPG)  yang  merupakan afiliasi PKK dianggap sebagai ancaman  terhadap  stabilitas  nasional Turki. Turki menginginkan perbatasan yang lebih aman, serta pengaruh politik dan strategis yang lebih besar di Suriah bagian utara. Hal ini dikarenakan AKP dan Presiden Erdogan, ingin mempertahankan kekuasaannya dengan  cara  memerangi  ancaman eksternal  yang  mereka  persepsikan
__________________________________________________________________________________
sebagai  ancaman  atas  kepimpinan partai.
Selain  itu  dalam  konteks  pasca- 2016,  Rusia  tidak  lagi  dipandang sebagai  ancaman  utama  terhadap keamanan  nasional  Turki.  Kehadiran milisi  Kurdi  di  bagian  utara  Suriah yang  berbatasan  langsung  dengan Turki  kini  menjadi  fokus  keamanan nasional  yang  membuatnya  ingin membinasakan kelompok itu. Keinginan ini terwujud dalam pengepungan Turki tahun 2018 di kota Afrin, Suriah, sebagaimana disebutkan oleh  Erdogan,  karena  wilayah  Suriah sekarang  didominasi  Rusia,  mereka membutuhkan  izin  dari  Moskow. Persetujuan  Rusia  dalam  operasi militer Turki itu menandakan perbedaan  dari  sikap  sebelumnya  di mana Rusia melarang tindakan sepihak Turki  di  wilayah  Suriah.  Dengan demikian,  Turki  menjalin  hubungan lebih  dekat  dengan  Rusia  untuk melakukan  ofensif  vis-à-vis  terhadap Kurdi  Suriah  ( Đidić &  Kösebalaban,
2019: 11).
Invasi  Turki  ke  bagian  Utara Suriah  bukannya  tanpa  kecaman. Meskipun Amerika Serikat mengecam invasi  ini  karena  Kurdi  Suriah merupakan  sekutunya  baik  itu  selama Perang  Saudara  Suriah,  perang melawan  kelompok  teroris  ISIS maupun perang melawan rezim Bashar Al-Assad,  Turki  tetap  melakukan serangan  di  Suriah  bagian  Utara  yang
diduduki  oleh  Kurdi    dan  melakukan kerja  sama  keamanan  dengan  Rusia untuk  melawan  Kurdi  yang  dilabeli sebagai teroris oleh Pemerintah Turki (The Guardian , 2019; Reuters, 2019; BBC,  2019).    Bahkan,  Presiden Erdogan  mengatakan  bahwa  ia  tidak akan menghentikan serangannya kepada  para  pejuang  Kurdi,  tidak peduli  apa  kata  orang  (BBC,  2019). Hal ini menunjukkan bahwa melawan Kurdi  adalah  prioritas  dan  ia  tidak peduli  meskipun  mendapat  kecaman dari  berbagai  pihak  karena  Kurdi mereka anggap sebagai teroris.
AS  pada  15  Oktober  2019 menjatuhkan sanksi pada Turki.  Pada 23 Oktober 2019, Presiden Putin dan Presiden  Erdogan  mengumumkan kesepakatan  gencatan  senjata  untuk Suriah  utara.  Perjanjian  tersebut meletakkan  dasar  untuk  memperluas kekuasaan  Bashar  al-Assad  di  Suriah bagian  timur  laut,  mengamankan kehadiran militer Rusia di Suriah, dan meresmikan  penyebaran  militer  Turki di  wilayah  yang  dekat  dengan perbatasan utara (Ecfr, 2019).  Hal ini sesuai  dengan  teori Balance  of  Interest bahwa lesser aggresor dalam hal ini Turki mencapai kesepakatan dengan pemimpin revisionis yakni Rusia untuk menyebarkan  pengaruhnya,  dan junior partner ini akan mendukung pemimpin revisionis  dalam  tujuannya  untuk berekspansi.
__________________________________________________________________________________
Dari  pemaparan  di  atas  dapat dilihat bahwa isu Suriah menyebabkan hubungan  Turki  dengan  sekutu Baratnya  menegang, sehingga Ankara menjadi  semakin  terisolasi.  Di  saat yang bersamaan Turki juga menghabiskan  sumber  dayanya  untuk mengatasi gelombang besar pengungsi Suriah  yang  melarikan  diri  ke  Turki. Akibatnya, Turki tidak dapat melanjutkan  kebijakan  perubahan rezim yang menjadi landasan kebijakan luar  negerinya  di  Suriah.  Amerika Serikat dan sekutu Baratnya meninggalkan  Turki  demi  kalkulasi realpolitik mereka (Didic & Kosebalaban,  2019).    Pada  saat  yang sama,  karena  keterlibatan  Rusia  dan Iran,  Ankara  melihat  kesempatan untuk  bekerja  sama  dengan  kedua negara tersebut demi mencapai tujuan nasionalnya (Joobani & Mousavipour, 2015).  Dengan Kurdi Suriah didukung oleh  AS,  Turki  melihat  peluang  kerja sama strategis dengan Rusia. Persepsi Turki  yang  menganggap  Kurdi  di Suriah  sebagai  ancaman  menjelaskan piling  on  bandwagoning dan jackal bandwagoning Turki  dengan  Rusia. Politik domestik Turki berperan sangat dominan  dalam  fenomena  ini  yakni kepemimpinan  AKP  yang  semakin otoritarian. Kelompok Kurdi di Suriah yang dianggap sebagai kelompok yang terkait  dengan  PKK,  membuatnya menjadi  lebih  dekat  ke  Rusia  untuk
mendapatkan  izin  melakukan  operasi militer.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan- penjelasan  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa pendekatan Turki dengan Rusia di bidang kerja sama keamanan adalah respons terhadap relative power dan juga karena  adanya  dorongan  dari  politik nasional  Turki.  Rusia  dapat  disebut sebagai  negara great  power peringkat pertama karena hasil dari perhitungan kekuatannya  memperoleh  skor  5. Sementara itu, Turki merupakan lesser great power karena memiliki skor 2,26.
Kerja  sama  keamanan  antara Turki dengan Rusia di Suriah awalnya dimulai  dengan  kesadaran  Turki akan keterbatasan  kekuatannya  dan  kudeta gagal  di  2016  yang  membuatnya terisolasi  dari  sekutu  baratnya,  yakni Amerika  Serikat.  Pasalnya,  setelah kudeta gagal ini Partai AKP melakukan penangkapan  besar-besaran  terhadap lawan  politiknya  dan  melakukan pelanggaran  HAM,  di  mana  ini membuat  sekutu  baratnya  mengutuk tindakan Turki ini.
Hubungan kerja sama keamanan antara Turki dengan Rusia yang dapat dinilai sebagai perilaku bandwagoning ini didorong  utamanya  oleh  politik domestik  Turki,  di  mana  AKP menganggap  kelompok  Kurdi  Suriah yakni  PYD  dan  juga  YPG  sebagai
__________________________________________________________________________________
ancaman  karena  kedua  kelompok  ini merupakan  afiliasi  PKK  yang  dilabeli oleh  Turki  sebagai  organisasi  teroris. Kelompok  Kurdi  Suriah  menguasai wilayah  Suriah  bagian  utara  yang berbatasan  langsung  dengan  Turki, sehingga  Kurdi  Suriah  dianggap sebagai  ancaman  terhadap  stabilitas nasional Turki.
Sejak 2016, kebijakan luar negeri Turki terhadap Suriah berubah secara signifikan dan berfokus pada mempertahankan kekuasaan AKP dan Presiden  Erdogan.  Dengan  demikian, invasi  Turki  ke  Suriah  bagian  Utara pada  Oktober  2019  lalu  dapat dipahami  sebagai  keinginan  Turki untuk memiliki perbatasan yang lebih aman,  dengan  cara  memperbesar pengaruh  politik  dan  strategis  yang lebih  besar  di  Suriah  bagian  utara. AKP  dan  Presiden  Erdogan,  ingin mempertahankan kekuasaannya dengan  cara  memerangi  ancaman eksternal  yang  mereka  persepsikan sebagai  ancaman  atas  kepimpinan partai.  Hal  ini  yang  membuat  Turki mendekat dengan Rusia.
Kedekatan  Turki  dengan  Rusia dapat dijelaskan dengan teori balance of interest. Hasil dari perhitungan kapabilitas  kekuatan  Turki  dan  Rusia menunjukkan bahwa Turki merupakan negara lesser  great  power .  Sementara Rusia  adalah  negara poles .  Turki memiliki karakter agresif dan memiliki kepentingan utama untuk
mempertahankan keberlangsungan kekuasaan partai. Hal ini dapat dilihat dari  keputusannya  untuk  menginvasi Suriah  bagian  utara  setelah  AS memutuskan untuk menarik pasukannya,  dan  melakukan  patroli bersama dengan Rusia.
Oleh karena itu, Turki cenderung pro  revisionis  selama  hal  tersebut menjamin  keamanan  nasionalnya. Terkait  hubungan  Turki  dengan Amerika Serikat, perbedaan pandangan  terkait  Kurdi  membuat hubungan  keduanya  merenggang. Persepsi  Turki  yang  menganggap Kurdi  di  Suriah  sebagai  ancaman menjelaskan piling on bandwagoning dan jackal bandwagoning Turki dengan Rusia.
Politik domestik Turki berperan sangat dominan  dalam  fenomena  ini  yakni kepemimpinan  AKP  yang  semakin otoritarian. Dengan demikian, pendekatan  kembali  kerja  sama keamanan  antara  Turki  dengan  Rusia disebabkan oleh kepentingan domestik Turki yakni AKP melihat kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan  yang  dimaksud  adalah melanggengkan  kekuasaan  AKP  di perpolitikan nasional Turki.

## REFERENSI
Aljazeera. (2019) Russia and Turkey: Partners or opponents in Syria? (Online). Retrieved from: https://www.aljazeera.com/news/201 9/10/russia-turkey-partners- opponents-syria-
__________________________________________________________________________________
191022111531956.html (Accessed:
December 2020).
Al-Monitor . (2016) Erdogan’s Syria policy hits dead end in Aleppo (Online).
Retrieved from: http://www.al- monitor.com/pulse/originals/2016/12 /erdogan-syria-policy-turkey-dead- end-aleppo.html (Accessed:
December 2020).
Aras, B. &. (2011) “Turkey and the Arab
Spring”. International Journal , 39- 40.
Aras, B., & Yorulmazlar, E. (2014) “Turkey and Iran After The Arab
Spring: Finding a Middle Ground”. Middle East Policy, XXI (4).
Barkey, H. J. (2014) “Turkey’s Syria Predicament”. Survival . 56 (6), 113- 134.
BBC News. (2016) Turkey sends tanks into Syria to battle ISIS (Online).
Retrieved from: https://edition.cnn.com/2016/08/24/ middleeast/turkish-troops-isis-syria- operation (Accessed: December 2020).
BBC News. (2019) Turkey Syria offensive: Erdogan and Putin strike deal over
Kurds (Online). Retrieved from: https://www.bbc.com/news/world- middle-east-50138121 (Accessed:
December 2020).
BBC News. (2019) Turkey-Syria offensive: US sanctions Turkish ministries (Online). Retrieved from:
https://www.bbc.com/news/world- middle-east-50050264 (Accessed:
December 2020).
Dannreuther, R. (2014) “Russia and the
Arab Spring: Supporting the Counter-Revolution” Journal of European Integration, 37 (1), 77-94.
Dar, E. P. (2016) “Conceptualising and Testing the ‘Emerging Regional Power’ of Turkey in the Shifting
International Order”. Third World Quarterly, 37 (8), 1425-1453.
Demirtas-Bagdonas, Ö. (2014) “Reading Turkey’s Foreign Policy on Syria: The AKP’s Construction of a Great Power Identity and the Politics of Grandeur”. Turkish Studies, 15 (1),
139-155.
Đidić, A. &. (2019) “Turkey’s
Rapprochement with Russia: Assertive Bandwagoning”. The
International Spectator, 54 (3), 123- 138.
ECFR EU. (2019) Managed chaos:
Russia’s deal with Turkey on northern Syria (Online). Retrieved from: https://www.ecfr.eu/article/comment ary_managed_chaos_russias_deal_w ith_turkey_on_northern_syria (Accessed: December 2020).
Esen, B., & Gumuscu, S. (2016) “Rising competitive authoritarianism in Turkey”. Third World Quarterly,
37 (9), 1581-1606.
Foreign Policy. (2019) Kurds Lose Again as Russia Brokers New Deal (Online). Retrieved from: https://foreignpolicy.com/2019/10/2 2/fighting-continues-syria-turkey- sdf-claim-territory (Accessed:
December 2020).
France24. (2016) Erdogan says Syria Operation Aimed at IS jihadists, Kurdish PYD (Online). Retrieved from: http://www.france24.com/en/201608 24-erdogan-says-syria-operation- aimed-jihadists-kurdish-pyd (Accessed: December 2020).
Hurrydailynews. (2016) Turkey entered Syria to end al-Assad's rule: President Erdoğan . (2016).
Retrieved from: http://www.hurriyetdailynews.com/t urkey-entered-syria-to-end-al-
__________________________________________________________________________________
assads-rule-president- erdogan.aspx?PageID=238&NID=10 6709&NewsCatID=352 (Accessed: December 2020).
Hurrydailynews. (2019) Turkey, Russia agree on new Syria accord” (Online). Retrieved from: http://www.hurriyetdailynews.com/t urkey-russia-agree-on-new-syria- accord-147836 (Accessed:
December 2020).
Joobani, H & Mousavipour, M. (2015) “Russia, Turkey, and Iran: Moving Towards Strategic Synergy in the Middle East?”. Strategic Analysis .
39 (2), pp. 141-155.
Kegley, C. W., & Wittkopf, E. R. (2005). World Politics: Trends and Transformation.
Kösebalaban, H. (2020) “Transformation of Turkish Foreign Policy Toward Syria: The Return of Securitization”.
Middle East Critics, 29 (3), 335-344.
Kostelyanets, S. V. (2019) “Russia’s Peace Initiatives in the MENA Region: Evaluation and Prospects”. Asian
Journal of Middle Eastern and Islamic Studies .
Köstem, S. (2020) “Russian-Turkish Cooperation in Syria: Geopolitical
Alignment with Limits”. Cambridge Review of International Affairs .
Litsas, S. (2014) “Bandwagoning for profit and Turkey: Alliance Form”. Israel
Affairs, 20 (1), 125-139.
Lobell, S. E. (2009) Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy.
Cambridge: Cambridge University Press.
Pieper, M. (2019) “‘Rising Power’ Status and the Evolution of International Order: Conceptualising Russia’s
Syria Policies”. Europe-Asia Studies,
71 (3), 365-387.
Reuters. (2019) U.S. military says not abandoning Kurds, condemns Turkish Offensive (Online). Retrieved from: https://www.reuters.com/article/us- syria-security-turkey-usa- pentagon/us-military-says-not- abandoning-kurds-condemns- turkish-offensive-idUSKBN1WQ29J (Accessed: December 2020).
Sahide, A. (2021) Proteksionisme Trump dan Masa Depan Supremasi Politik AS. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional . Vol. 17, No. 1.
Schweller, R. (1994) “Bandwagoning for Profit: Bringing the Revisionist State Back In”. International Security,
19 (1), 71-107.
Schweller, R. (1998) Deadly Imbalances: Tripolarity and Hitler's Strategy of World Conquest. New York: Columbia University Press.
Schweller, R. (2006) Unaswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power. Princeton University Press.
Stepanova, E. (2018) "Russia and Conflicts in the Middle East:
Regionalisation and Implications for the West". The International Spectator , 1-23.
Svarin, D. (2015) “Towards a Eurasian Axis? Russia and Turkey between Cooperation and Competition”. Global Affairs, 1 (4-5), 381-398.
Sweeney, K. &. (2004) “Jumping on the Bandwagon: An Interest-Based Explanation for Great Power Alliances”. The Journal of Politics,
66 (2), 428-449.
The Guardian . (2019) Turkey unleashes airstrikes against Kurds in north- east Syria . (Onlien). Retrieved from: https://www.theguardian.com/world/ 2019/oct/09/turkey-launches- military-operation-in-northern-syria-
__________________________________________________________________________________
erdogan (Accessed: December 2020).
Tür, Ö. (2019)  “Turkey’s Role in Middle East and Gulf Security”. Asian Journal of Middle Eastern and
Islamic Studies , 1-12.
Wei, M. (2019) “Turkish Foreign Policy Towards the Syrian Crisis:
Dynamics of Transformation”. Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies .
Yorulmazlar, E., & Turhan, E. (2015) “Turkish Foreign Policy towards the Arab Spring: Between Western Orientation and Regional Disorder”. Journal of Balkan and Near Eastern Studies, 17 (3).
Yücesoy, V. (2019) “The recent Rapprochement between Iran and Turkey: Is It Durable or Is it a Relationship of Convenience?”. Turkish Studies .
Zahra, R. F. (2017) “Securitization and De-securitization: Turkey-Syria Relations since the Syrian Crisis” . Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, 11(2), 27–39.
Zanotti, J. (2011) ‘Turkey-U.S. Defense Cooperation: Prospects and Challenges’. Congressional Research Service 7-5700 www.crs.gov R41761 , 2-3.