## PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KPP PRATAMA SURAKARTA

## THE INFLUENCE OF TAX MANDATORY UNDERSTANDING, SERVICE QUALITY AND TAXATION SANCTIONS ON TAX MANDATORY COMPLIANCE IN KPP PRATAMA SURAKARTA
Musa Zul Hazmi musazulhazmi@gmail.com Universitas Islam Batik Surakarta
Suhendro dro_@yahoo.com Universitas Islam Batik Surakarta
Riana Rahcmawati Dewi Rianardewi1@gmail.com Universitas Islam Batik Surakarta

## ABSTRACT
This research was conducted to assess whether understanding taxpayers, service quality, and tax penalties against the KPP Pratama Surakarta. Population in this research are Individual Taxpayers at KPP Pratama Surakarta. Data sources in this  study  are  primary  data  collected  by  researchers  through  questionnaires distributed to 110 respondents, but returned and complete questionnaires were 60 respondents . This research is a quantitative research with 60 respondents at KPP Pratama Surakarta.  The data selection method is the random sampling method. The  data  in  this  study  were  processed  using  the  SPSS  21.0  for  Windows application. Based on research results understanding taxpayers, service quality, and tax sanctions have a significant effect on taxpayer approval. Understanding tax  regulations  becomes  a  benchmark  for  taxpayers  in  completing  their  tax obligations. The  quality  of  service  provided  by  the  tax  authorities  influences taxpayer  compliance,  indicating  that  service  quality  is  a  benchmark  to  make taxpayers  obey.  The  existence  of  tax  sanctions  that  are  given  expressly  will increase  the  level  of  compliance,  because  making  taxpayers  afraid  of  being subjected  to  these  sanctions  and  the  stipulation  of  tax  sanctions  will  deter taxpayers and clear and firm sanctions
Keywords: Understanding, Service Quality, Penalties, Taxpayers

## 1. PENDAHULUAN
Adanya  kesan  positif  terhadap  peran  pajak  di  Indonesia,  akan  mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya,  termasuk  dalam  membayar  pajak.  Dalam  Untuk  meningkatkan  kesadaran dalam  membayar  pajak  dapat  juga  dilakukan  dengan  meningkatkan  pengetahuan
masyarakat  tentang  perpajakan,  hal  ini  bisa  dilakukan  melalui  pendidikan  baik  formal maupun informal tentang perpajakan. Sehinggal hal ini dapat berdampak positif terhadap kesadaran  wajib  pajak  untuk  membayar  pajak.  Karakter  dari  para  wajib  pajak  dapat mencerminkan pula karakteristik sosial, karakteristik budaya dan karakteristik ekonomi. Karakter-  karakter  tersebut  secara  dominan  akan  membentuk  perilaku  yang  dapat menggambarkan  seberapa  besar  tingkat  kesadaran  para  wajib  pajak  dalam  memenuhi kewajiban  membayar  pajak.  Adanya  sosialisasi  atau  penyuluhan  terkait  dengan perpajakan  yang  dilakukan  secara  berkala  dan  intensif  akan  dapat  meningkatkan pemahaman  masyarakat  akan  kewajiban  perpajakan,  contohnya  adalah  kewajiban membayar  pajak.  Masyarakat  akan  paham  bahwa  membayar  pajak  berarti  masyarakat berperan  dalam  gotong  royong  nasional  dalam  rangka  mengumpulkan  dana  untuk pemerintahaan Indonesia dan pembangunan di negara Indonesia (Suryadi, 2006).
Pemahaman  masyarakat  serta  pengetahuan  tentang  kewajiban  perpajakan  antara lain dapat ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu  dapat  pula  ditunjukkan  dengan  kesadaran  membayar  serta  melaporkan  segala  hal terkait perpajakan sesuai dengan waktu sesuai peraturan Undang-Undang terkait. NPWP bisa didapatkan secara cuma-cuma dan ini juga bias menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan  jumlah  wajib  pajak.  Sebenarnya  masih  ada  wajib  pajak  yang  potensial namun  belum  terdaftar  dan  taat  dalam  menjalankan  ketentuan  perpajakan.  Bentuk ketidaktaatan wajib pajak misalnya adalah tidak terdaftarnya sebagai wajib pajak padahal telah memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal ini tidak hanya terjadi pada masyarakat wajib pajak pribadi  saja,  namun  bisa  juga  terjadi  pada  kalangan  pekerja  swasta,  professional, pengusaha  atau lapisan  masyarakat  lain. Padahal  seyogyanya DJP  memberikan NPWP agar  masyarakat  sebagai  wajib  pajak  dapat  mematuhi  hak  dan  kewajibannya  sebagai warga negara yang baik (Sutari dan Wardani, 2013).
Dalam rangka peningkatan pemahaman serta sudut pandang yang baik akan sistem perpajakan,  maka  DJP  dirasakan  perlu  untuk  senantiasa  memberikan  inovasi  terkait kualitas peningkatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sebagai wajib pajak dengan  membuat  suatu  sistem  yang  dapat  mendukung  kegiatan  perpajakan.  Selain  itu adanya  peningkatan  pelayanan  diharapkan  dapat  membantu  memudahkan  masyarakat wajib pajak dalam membayar serta melaporkan kewajiban terkait pajak. Inovasi tersebut antara lain adalah dengan program e-SPT, program e-filling, program drop box, program e-NPWP,  program  e-banking  dan  program  kring  pajak  yang  memberikan  fasilitas kemudahan bagi masyarakat wajib pajak. Adanya inovasi tersebut dapat meningkatkan persepsi masyarakat yang baik akan sistem perpajakan di Indonesia. Peningkatan persepsi masyarakat  tersebut  dikarenakan  kemudahan  dalam  melakukan  semua  kegiatan perpajakan  tepat  waktu  dan  dapat  dilakukan  setiap  waktu  dan  dimana  saja  sehingga adanya kemudahan tersebut dapat meningkatkan kemauan membayar pajak (Sutari dan Wardani, 2013).
Inisiatif  atau  kesadaran  serta  kepedulian  dari  masyarakat  wajib  pajak  terhadap ketentuan perpajakan, adalah dengan secara sadar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, sadar akan membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dengan jujur akan membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima. Dalam hal peningkatan kepatuhan pajak, maka  pengetahuan  akan  perpajakan  juga  diperlukan  dan  sangat  penting.  Berdasarkan Teori  Ekuitas  yang  menekankan  pada  aspek  equality  atau  keadilan,  bahwa  hak  dan kewajiban  dari  masyarakat  wajib  pajak  memiliki  kedudukan  sebanding,  maksudnya adalah apabila wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan dengan patuh maka hal ini
akan sebanding dengan hak perpajakan yang diterima (Salman dan Farid, 2012). Contoh keseimbangan  disini  adalah  bila  kewajiban  perpajakan  dipenuhi,  maka  pembangunan akan  infrastruktur  yang  bisa  dinikmati  oleh  seluruh  masyarakat  Indonesia  akan meningkat, sehingga kenyamanan dan manfaat yang diterima oleh masyarakat akan lebih banyak sesuai dengan kewajiban yang telah dipenuhi.
Arti  kualitas  adalah  suatu  kondisi  yang  selalu  meningkat  dimana  terdapat  suatu hubungan antara jasa, produk serta lingkungan yang dapat mencukupi serta dapat sesuai dengan  keinginan  atau  harapan  dari  para  wajib  pajak  yang  menginginkan  hubungan tersebut.  Pelayanan  di  bidang  perpajakan  terbentuk  oleh  aspek  manusia,  peraturan perpajakan  serta  sistem  informasi  perpajakan.  Kualitas  pelayanan  yang  baik  sesuai standard  akan  terpenuhi  apabila  manusia  sebagai  Sumber  Daya  Manusia  melakukan kewajibannya secara terbuka, berintegritas dan professional. Pengertian kualitas layanan adalah  pelayanan  yang  dapat  diberikan  bagi  masyarakat  wajib  pajak  sehingga  dapat memberikan kepuasan bagi wajib pajak, serta dapat memenuhi standard pelayanan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan secara tanggung jawab dan dilakukan secara berkala dan konsisten.
Kualitas pelayanan dapat menjadi bagian yang penting bagi citra suatu negara, hal tersebut dikarenakan efek secara langsung yang dapat ditimbulkan terhadap pemahaman masyarakat.  Kualitas  pelayanan  yang  baik  akan  menjadi  sebuah  keuntungan  baik  bagi negara  maupun  bagi  masyarakat  wajib  pajak.  Jika  suatu  pelayanan  mendapatkan  nilai positif  dalam  pandangan  masyarakat  wajib  pajak  maka  wajib  pajak  tersebut  akan memberikan  feedback  yang  baik,  serta  akan  meningkatkan  kepatuhan  dari  masyarakat wajib  pajak.  Maka  dari  itu,  sangat  penting  untuk  mempertimbangkan  aspek  kepuasan pelanggan  terkait  kualitas  pelayanan  yang  diberikan.  Jenis-jenis  pelayanan  yang  dapat diberikan  misalnya  berupa  kemudahan,  kecepatan,  kemampuan,  dan  keramahtamahan yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan langsung kepada mastarakat wajib pajak.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  menilai  apakah  pemahaman  wajib  pajak,  kualitas pelayanan,  dan  sanksi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  Pajak  pada  KPP Pratama Surakarta.  Tujuan penelitian ini  adalah  untuk  menganalisis pemahaman wajib pajak,  kualitas  pelayanan  dan  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  Pajak  pada  KPP Pratama Surakarta.

## 2. TINJAUAN LITERATUR
Menurut Mardiasmo (2011) pengertian pajak adalah suatu iuran yang dibayarkan oleh  rakyat  kepada  kas  negara  sesuai  dengan  Undang-  Undang,  yang  memiliki  sifat dipaksakan,  dimana  rakyat  yang  membayar  pajak  tersebut  tidak  mendapatkan pengembalian berupa manfaat kembali yang langsung dapat dinikmati kembali oleh wajib pajak.  Pajak  yang  diterima  oleh  negara  menjadi  penerimaan  negara  akan  digunakan kembali  untuk  pembangunan  infrastrukrur  negara  Indonesia.  Secara  umum  pajak memiliki fungsi sebagai berikut:
a. Fungsi  Budgeter. Maksudnya  adalah  pajak  digunakan  untuk  membiayai pembangunan secara nasional atau pengeluaran negara yang digunakan bagi seluruh rakyat  Indonesia.  Jadi,  pajak  merupakan  pendapatan  negara  yang  berfungsi menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara.
b. Fungsi Regulasi. Maksudnya adalah pajak menjadi suatu instrument dalam mengatur kebijakan  terkait  sosial  dan  ekonomi.  Pajak  juga  dapat  digunakan  untuk  mengatur perekonomian misalnya adalah dalam mengendalikan laju inflasi, mendorong kegiatan
ekspor dan impor, memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri dan menarik investasi .
c. Fungsi Distribusi. Maksudnya adalah pajak berfungsi mendistribusikan kesejahteraan masyarakat secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Kesejahteraan ini harus merata di seluruh bagian masyarakat baik masyarakat perdesaan maupun perkotaan.
d. Fungsi  Stabilitas. Maksudnya  adalah  pajak  berfungsi  untuk  menstabilkan  kondisi perekonomian  di  Indonesia.  Contohnya,  untuk  mengatasi  inflasi  pemerintah menetapkan pajak yang tinggi agar jumlah uang beredar dapat dikurangi. Begitu juga ketika  negara  mengalami  kelesuan  secara  ekonomi,  pemerintah  akan  melakukan respon salah satunya dengan menurunkan pajak sehingga jumlah uang yang beredar bisa meningkat.
Alokasi Pajak dalam Anggaran Belanja Pemerintah Pusat digunakan dalah berbagai hal berikut ini:
1. Pelayanan Umum. Dana ini digunakan untuk mempercepat pencapaian dan sasaran pada fungsi pelayanan umum seperti pengelolaan jumlah PNS mulai dari perekrutan hingga  pembayaran  gaji,  meningkatkan  kinerja  birokrasi  yang  efektif  dan  efisien melalui penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik lewat implementasi e-government yang terintegrasi, meningkatkan  akuntabilitas  kinerja  birokrasi  melalui  implementasi  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis K/L yang berbasis output.
2. Pertahanan,  Ketertiban  dan  Keamanan. Dana  tersebut  dialokasikan  untuk mempercepat  capaian  dan  sasaran  yang  diharapkan  untuk  pertahanan  negara, di antaranya  terpenuhinya  modernisasi  Alutsista  melalui  pengadaan/penggantian kendaraan  tempur,  pengembangan  fasilitas  dan/atau  sarana-prasarana  matra  laut melalui pembangunan pos pengamanan perbatasan dermaga, modernisasi command center Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas).
3. Ekonomi. Dana tersebut digunakan untuk pencapaian sasaran ekonomi, di antaranya pembangunan  jalur  KA,  Pembangunan  LRT  ,Pembangunan  jalan  baru ,Pembangunan bendungan baru dan unit embung baru, Pembangunan jembatan baru, Pembangunan  pelabuhan  laut,  Pembangunan  bandara  baru ,Pembangunan  irigasi, Penyediaan  jaringan  tulang  punggung  serat  optik  nasional  (Palapa  Ring)  pada kabupaten/kota,Penyediaan satelit multifungsi, Penyediaan akses Base Transceiver Station (BTS).
4. Perlindungan  Lingkungan  Hidup. Anggaran  tersebut  akan  disalurkan  untuk kepentingan  seperti  berikut  ini  Pemulihan  kawasan  konservasi  yang  terdegradasi secara  kolaboratif  bersama  masyarakat,  Pengembangan  infrastruktur  keagrariaan, Pengelolaan  kolaboratif  hutan  konservasi  bersama  masyarakat  di  kawasan  hutan konservasi  taman  nasional,  Perlindungan  kawasan  konservasi  baru  yang ditetapkan/dicanangkan di tingkat nasional dan daerah, Rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS rawan/pasca bencana secara vegetatif, Rehabilitas hutan dan lahan kritis di DAS yang mendukung ketahanan pangan.
5. Perumahan dan Fasilitas Umum. Dana tersebut dialokasikan untuk:Pembangunan dan  pengembangan  kawasan  perkotaan  dan  pedesaan  ,Pembinaan  dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem pengelolaan air limbah untuk, Pembinaan dan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman melalui  sistem  pengelolaan  drainase,  Pembinaan  dan  pengembangan  penyehatan lingkungan permukiman melalui sistem penanganan persampahan, Pembinaan dan
pengembangan  sistem  penyediaan  air  minum,  Pembangunan  baru  rumah  swadaya dan peningkatan kualitas rumah swadaya.
6. Kesehatan. Dana ini akan dialokasikan untuk  mencapai  berbagai  sasaran seputar kesehatan,  di  antaranya  Pembinaan  gizi  masyarakat  melalui  penyediaan  makanan tambahan  bagi  ibu  hamil  Kurang  Energi  Kronis  (KEK)  dan  penyediaan  makanan tambahan  bagi  balita  kurus  kekurangan  gizi,  Peningkatan  mutu  dan  akreditasi pelayanan  kesehatan  bagi  rumah  sakit  di  kabupaten/kota  dan  puskesmas, Pengembangan  pembiayaan  kesehatan  dan  JKN/KIS  yang  mencakup  peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).
7. Pariwisata. Alokasi  ini  digunakan  untuk  mencapai  sejumlah  sasaran  yaitu Terlaksananya pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata, Terlaksananya fasilitas/dukungan perbaikan/peningkatan akses transportasi ke destinasi pariwisata pada destinasi pariwisata prioritas, Terlaksananya peningkatan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat, Terlaksananya pengembangan komunikasi pemasaran pariwisata dalam negeri ke mancanegara.
8. Agama. Untuk kepentingan Agama, Anggaran ini dialokasikan untuk mempercepat pencapaian dan sasaran berupa: Meningkatkan pelayanan ibadah haji dalam negeri dan  umrah  melalui  revitalisasi  dan  pengembangan  asrama  haji,  Meningkatkan kualitas  pembinaan  ibadah  haji  dan  umrah  melalui  pembinaan  petugas  haji profesional,  Pemberian  tunjangan  pada  penyuluh  agama  Kristen  non-PNS, Pemberian  tunjangan  penyuluh  agama  Katolik  non-PNS.  Pengembangan  dan pemberdayaan pada lembaga sosial keagamaan Hindu. Peningkatan kualitas  rumah ibadah Buddha.
9. Pendidikan. Alokasi APBN untuk Pendidikan saat ini digunakan untuk pencapaian sejumlah  sasaran  yakni: Meningkatnya  akses  layanan  pendidikan  dasar,  dengan indikator banyaknya siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah penerima bantuan  Program  Indonesia  Pintar  melalui  KIP,  Tercapainya  mahasiswa  penerima bantuan  Bidik  Misi  ,Bantuan  operasional  sekolah  (pusat),  Tunjangan  profesi  guru ,Pembangunan  dan  rehabilitasi  ruang  kelas,  Meningkatnya  kualitas  pembelajaran melalui revitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Pendidikan
(LPTK), Pengelolaan/pengembangan  PTN baru dan akademi komunitas.
10. Perlindungan  Sosial. Anggaran  untuk  Perlindungan  Sosial  akan  dimanfaatkan untuk  beberapa  sasaran,  yakni:  Bantuan  tunai  bersyarat  kepada  penerima  manfaat berdasarkan  basis  data  yang  lebih  valid  dan  akuntabel,  Penyaluran  bantuan  sosial pangan berupa bantuan sosial rastra dan bantuan pangan non-tunai (BPNT) kepada penerima manfaat, Penyediaan bantuan kelompok usaha ekonomi produktif (KUBE) di  wilayah  pedesaan  bagi  keluara  miskin,  Rehabilitas  dan  perlindungan  sosial terhadap  balita  terlantar/anak  jalanan,  anak  berhadapan  hukum dan  anak  yang mendapatkan perlindungan khusus.
Menurut Waluyo, (2011) pengeritain dari pajak ialah suatu iuran dari warga negara Indonesia  kepada  negara  Indonesia  yang  bersifat  memaksakan,  yang  dianggap  sebagai sesuatu  yang  terhutang  dan  memiliki  suatu  kewajiban  untuk  melakukan  pembayaran hutang  atas  pajak  tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  dengan  tidak mendapatkan  timbal  balik  kembali  secara  langsung.  Pajak  tersebut  akan  digunakan sebagai dana untuk pengeluaran atau kegiatan yang diselenggrakan oleh pemerintah.
Pemahaman wajib pajak ialah suatu usaha dalam merubah cara pandang serta sikap masyarakat  wajib pajak  dalam rangka memahami  pajak melalui suatu  proses pelatihan ataupun  informasi  yang  diberikan.  Pelatihan  atau  pendidikan  ini  dapat  diperoleh  baik
secara  formal  maupun  non  formal,  bagian  yang  terpenting  adalah  bagaimana  suatu pendidikan  dan  pelatihan  dapat  merubah  persepsi  dan  cara  pandang  masyarakat  wajib pajak menjadi positif terhadap kesadaran membayar pajak.
Sesuai dengan peraturan perpajakan dengan sistem yang terbaru, masyarakat wajib pajak  diberi  kesempatan  untuk  dapat  melakukan  perhitungan,melakukan  pembayaran, melakukan  pelaporan  sendiri  tentang  pajak  yang  bersangkutan  dinamakan  self- assessment. Masyarakat wajib pajak dapat melakukan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.
Pengertian  pelayanan  ialah  suatu  cara  untuk  memberikan  bantuan  baik  dalam mengurusi,  mempersiapkan  segala  kebutuhan  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  wajib pajak.  Seorang  petugas  pajak  atau  disebut  dengan  fiscus  dapat  memberikan  bantuan, mengurus atau mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat wajib pajak (Arum 2012).Adapaun kegiatan yang dilakukan  oleh seorang fiscus  adalah menyentuh lapisan  masyarakat  agar  memiliki  kesadaran  diri  untuk  menyampaikan  SPT  ontime, secara berkesinambungan dan berkala (Jatmiko, 2006).
Pengertian  sanksi  ialah  suatu  akibat  atas  suatu  tindakan  melakukan  pelanggaran terhadap  suatu  peraturan.  Suatu  peraturan  atau  suatu  undang-undang  merupakan  suatu batasan  bagi  seseorang  ubtuk  melakukan  tindakan  perbuatan  dan  batasan  tentang  apa yang  boleh  dan  tidak  boleh  untuk  diperbuat.  Suatu  sanksi  atau  bias  disebut  hukuman adalah hal yang dibutuhkan agar suatu peraturan maupun undang-undang selalu dipatuhi (Arum,  2012).  Suatu  sansi  perpajakan  adalah  suatu  garansi  bahwa  peraturan  maupun perundang-undangan  yang  berlaku  terkait  bidang  perpajakan  akan  ditaati/dituruti/ dipatuhi,  atau  dapat  pula  dikatakan  bahwa  dengan  adanya  sanksi  perpajakan  dapat mencegah agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan populasi sebanyak 60 responden. Tempat penelitian adalah Wajib Pajak Perorangan di KPP Surakarta. Sumber data  pada  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang  didapatkan  peneliti  melalui  suatu kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak . Metode pemilihan data adalah random sampling. Data pada penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.0 for windows.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peneliti  menyebarkan kuesioner sebanyak 110 dan kuesioner yang tidak kembali sebanyak 5 eksemplar sedangkan kuesioner yang diisi tetapi tidak lengkap sebanyak 10 eksemplar.  Jadi  dalam  penelitian  ini  kuesioner  yang  dapat  dianalisis  sebanyak  60 eksemplar.  Karakteristik  responden  tentang  jenis  kelamin  laki-laki  55%  lebih mendominasi dari pada jenis kelamin wanita 45%. Berdasarkan hasil karakteristik dilihat dari pekerjaan yang mendominasi adalah umur 41-50 tahun yaitu sebanyak 29 responden atau  sebesar  29%,  kemudian  umur  31-40  tahun  sebanyak  19  responden  atau  sebesar 31,7%, lebih dari 5 tahun sebanyak 9 responden atau sebesar 15% dan umur 20-30 tahun sebanyak 3 responden atau sebesar 5%. Sedangkan karakteristik responden tentang aktif membayar pajak didominasi lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 46 responden atau sebesar 76,7%, kemudian 3-5 tahun  sebanyak 10  responden atau sebesar 16,7%  dan 1-2 tahun sebanyak 4 responden atau sebesar 6,7%.
Menurut  Kumala  (2019)  menyebutkan  bahwa  pajak  adalah  suatu  iuran  yang dibayarkan  oleh  rakyat  kepada  negara  sesuai  dengan  ketentuan  perundangan  yang
berlaku, yang memiliki sifat memaksa dan tidak ada imbalan (kontraprestasi) yang secara langsung  dapat  dirasakan  oleh  pembayar  pajak,  dan  iuran  tersebut  digunakan  serta ditujukan  untuk  membiayai  pengeluaran  umum  negara.  Penelitian  ini  menggunakan model  regresi  berganda  (multiple  regression  analysis),  karena  terdiri  dari  satu  variabel dependen dan beberapa variable independent (Sugiyono, 2014).

## a. Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas  adalah  uji  yang  mengacu  pada  konsistensi  terhadap  variable  data  pada penelitian.  Uji  ini  dilakukan  untuk  memastikan  tentang  reliabilitas  kuesioner  yang digunakan  dalam  mengumpulkan  data  penelitian.  Reliabel  disini  artinya  apabila dilakukan pengujian ulang, maka akan mendapat output atau hasil yang sama dengan hasil sebelumnya.

## Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Nilai Alpha Hitung Level Cronbach’s Alpha Keterangan Pemahaman pajak Kualitas pelayanan Sanksi perpajakan Kepatuhan wajib pajak 0,800 0,883 0,845 0,869 0,6 0,6 0,6 0,6 Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel
Sumber : Data primer yang diolah
Dari tabel IV.13 di atas, diketahui bahwa nilai alpha hitung dari instrumen untuk masing-masing variabel lebih besar dari tingkat Cronbach’s alpha yaitu 0,6 sehingga bisa dikatakan bahwa instrumen yang digunakan dalam variabel adalah reliable .
b. Uji Normalitas
Tabel 2 Hasil Uji Normalitas Kolmogrov-Smirnov Variabel Kolmogorov – Smirrov Kriteria Keterangan Kolmogorov-Smirnov Z Asymp sig (2-tailed) 0,903 0,389 >0,05 Data Terdistribusi Normal S umber : Data primer yang diolah
Dari tabel 2 di atas uji normalitas dengan menggunakan One Sample Kolmogorov –smirnov  Test. Hasil  nilai asympt  Sig diperoleh  lebih  besar  bila  dibandingkan  dengan probabilitas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

## c. Uji Multikolinieritas

## Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas
Sumber: Data primer yang diolah
Dari tabel 3 di atas diketahui bahwa nilai VIF dan Tolerance hitung dari masing- masing variabel sesuai kriteria (VIF < 10 dan Tolerance > 0,10) sehingga dapat dikatakan model  regresi  yang  digunakan  tidak  ditemukan  tidak  adanya  multikolinearitas  antar variabel bebas.
Tabel 4

## Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel p-value Keterangan Pemahaman Kualitas Sanksi 0,954 0,322 0,508 Bebas Heteroskedastisitas Bebas Heteroskedastisitas Bebas Heteroskedastisitas Sumber : Data primer yang diolah
Berdasarkan  hasil  yang  ditunjukan  dalam  tabel  4  tersebut  nampak  bahwa  semua variabel bebas menunjukkan nilai p lebih besar dari 0,05, sehingga dapat di simpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

## d. Pengujian Hipotesis
Hipotesis pada penelitian ini adalah:
• Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak pada kantor KPP Pratama Surakarta?
• Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak pada kantor KPP Pratama Surakarta?
• Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor KPP Pratama Surakarta?
Tabel 5. Hasil Uji Linear Berganda Variabel B t- hitung Sig (Constant) 4.752 1.528 .132 Pemahaman pajak .251 2.825 .006 Kualitas pelayanan .126 3.024 .004 Sanksi perpajakan .283 2.099 .040 Sumber: Lampiran
Persamaan regresi yang didapat dari pengolahan data dengan SPSS adalah sebagai berikut:
KA = 4,752 + 0,251X1 + 0,126X2 + 0,283X3 +  e
Variabel Tolerance Kriteria VIF Kriteria Keterangan Pemahaman Kualitas Sanksi 0,798 0,891 0,720 >0,10 >0,10 >0,10 1,253 1,122 1,388 <10 <10 <10 Tidak terjadi multikolinearitas Tidak terjadi multikolinearitas Tidak terjadi multikolinearitas
Dari hasil regresi di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Nilai Konstanta variabel kepatuhan wajib pajak adalah 4,752. Nilai ini menjelaskan bahwa  ketika  variabel  yang  bebas  (pemahaman  pajak,  kualitas  pelayanan,  sanksi perpajakan,)  diasumsikan  nol  maka  kepatuhan  wajib  pajak  sudah  menunjukkan kepatuhan wajib pajak yang sangat baik.
1). Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  Wajib  pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  maka  diperlukan  suatu  pemahaman, dengan kata lain bahwa pemahaman masyarakat terhadap pajak dan esensi dari nilai pajak maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  masyarakat  wajib  pajak.  Masyarakat  wajib  pajak memahami  bahwa  pajak  yang  dibayarkan  digunakan  untuk  kemaslahatan  dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, sehingga harapan mereka bahwa dengan membayar pajak maka fasilitas yang diperoleh dari negara semakin baik dan banyak. Hipotesa yang dipilih dalam pengujian ini adalah:
H1:  Pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai  koefisien  variable  pemahaman  pajak  adalah  0,251  dengan  nilai  bertanda positif  pada  variable  tersebut.  Sehingga  menandakan  bahwa  tingkat  pemahaman  pada wajib pajak memberikan efek positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman wajib pajak  bersifat  internal  karena  kendali  berada  dibawah  wajib  pajak  sendiri.  Keragaman tingkat  pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  Wajib  Pajak  yang  berbeda  memiliki pengaruh  terhadap  penilaian  masing-masing  terhadap  kesadaran  dan  kepatuhan  akan ketentuan  perpajakan.  Pemahaman  yang  baik  akan  membuat  masyarakat  wajib  pajak memilih  untuk  berbuat  patuh  dan  taat  dalam  melaksanakan  ketentuan  serta  kewajiban perpajakan.
Pemahaman  Wajib  Pajak  tentang  peraturan  perpajakan  merupakan  penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat  pengetahuan dan pemahaman  Wajib  Pajak  yang  berbeda-beda  akan  mempengaruhi  penilaian  masing- masing Wajib Pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman Wajib Pajak tinggi akan membuat Wajib Pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kurangnya upaya Wajib Pajak dalam memperhatikan  sosialisasi  atau  iklan  yang  telah  dilakukan  oleh  pihak  aparat  pajak, membuat  Wajib  Pajak  cenderung  tidak  patuh  dalam  membayar  kewajiban  perpajakan. Wajib  Pajak  yang  akan  membayar  pajak  tentunya  perlu  memahami  manfaat  dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pemahaman tentang peraturan  perpajakan,  maka  Wajib  Pajak  akan  semakin  patuh  dalam  membayar  pajak karena  Wajib  Pajak  sadar  akan  sanksi  yang  mungkin  diterima  terhadap ketidakpatuhannya terhadap aturan perpajakan.
Hasil  dari  penelitian  ini  sesuai  dengan  terori  atribusi  yang  menyatakan  bahwa argumentasi  terkait  perilaku  individu  dapat  diamati  dari  suatu  proses  individu  tersebut berusaha  menjelaskan  suatu  peristiwa  yang  terjadi  dari  sisi  internal  maupun  eksternal. Penelitian ini juga sesuai dengan teori pembelajaran sosial dikembangkan oleh Bandura (1996) dalam Jatmiko (2010) dimana teori ini memahami bahwa pada prinsipnya perilaku seseorang  memiliki  lebih  banyak  pengalaman  untuk  belajar  dari  sesuatu  yang  telah dialami  atau  terjadi  pada  dirinya  ketimbang  sesuatu  yang  berdasarkan  pada  teori  saja. Atau  dapat  dikatakan  jika  wajib  pajak  yang  memahami  tentang  segala  hal  berkaitan dengan  ketentuan  perpajakan,  makai  a  akan  lebih  memahami  tentang  kewajiban membayar pajak, sehingga ia akan cenderung lebih patuh terhadap pajak. Pemahaman ini dapat diperoleh baik dari teori yang dipelajari, informasi yang diterima baik dari media social  maupun  informasi  lain,  maupun  kejadian  yang  dialaminya  langsung.  Sebagai
contoh  seorang  Pegawai  negeri  Sipil  memahami  bahwa  mereka  memiliki  kewajiban untuk membayar pajak salah satunya dalah pajak penghasilan atas gaji yang diproleh dan dibayarkan  negara.  Seorang  PNS  memahami  dan  patuh  terhadap  ketentuan  tersebut karena instansi tempat mereka bekerja juga memiliki kewajiban untuk memotong pajak penghasilan atas para pegawai nya. Seorang PNS juga paham bahwa mereka diwajibkan untuk  melaporkan  SPT  Tahunan  karena  hal  itu  sudah  menjadi  kewajiban  dan  rutinitas yang dilakukan setiap tahun.
Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Susmiyatun dan Kusmuriyanto (2014) bahwa pengetahuan wajib pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Menurut Harjanti (2012) variabel yang bisa dijadikan indikator pada pemahaman perpajakan adalah wajib pajak memahami bahwa  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  negara,  mengetahui  informasi  tentang sosialisasi perpajakan yang dilakukan     pemerintah, memahami sistem self-assessment, memahami akan hak dan kewajiban wajib pajak, memahami fungsi pajak. Sistem    self assesment        yang        selaras        dengan  peningkatan  pengawasan  diperlukan  oleh  suatu sistem  untuk  meingkatkan  suatu  kepatuhan  dari  wajib  pajak  untuk  melaksanakan ketentuan perpajakannya baik hak maupun kewajibannya (Suliari,2014)

## 2). Pengaruh  Kualitas Pelayanan Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka diperlukan suatu  kualitas akan pelayanan pajak (baik yang diberikan fiskus) maupun pelayanan yang diberikan negara yang  menggunakan  uang  negara  dari  pajak  sebagai  sumber  dananya  yang  digunakan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
H2:  Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien variable kualitas pelayanan pajak adalah 0,126 dengan nilai bertanda positif  pada  variable  tersebut.  Sehingga  menandakan  bahwa  kualitas  pelayanan mempengaruhi secara positif kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiscus mempengaruhi mapatuhan wajib pajak dan menjadi ukuran dalam membuat wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan. Wajib pajak yang merasa puas akan pelayanan pajak maka cenderung akan mematuhi ketentuan perpajakan
Menurut  Setyonugroho  (2012)  fiskus  yang  mewakili  pemerintah  sebagai  penarik pajak dalam memberikan kemudahan membayar pajak misalnya (aplikasi yang mudah, simple,  tidak  ribet)  atau  adanya  pelayanan  membayar  pajak  atau  melapor  pajak  secara mudah atau jemput bola (di lokasi-lokasi strategis). Adanya aplikasi e filling atau e SPT juga  merupakan  contoh  adanya  peningkatan  kualitas  pelayanan  di  bidang  perpajakan. Adanya iklan yang bersifat mengingatkan untuk membayar pajak atau informasi tentang cara pembayaran pajak juga merudapat termasuk salah satu cara pelayanan yang dapat meningkatkan  pemahaman  masyarakat  akan  pentingnya  pajak,  sehingga  akan meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Peningkatan  pelayanan  juga  dapat  dilakukan dengan  mengirimkan  pesan  pribadi  melalui  SMS,  Whatsapp,  Telegam  atau  email mengenai prosedur pelaporan pajak atau tenggat waktu melaporkan pajak. Pelayanan lain yang  dapat  dilakukan  bisa  melalui  hotline  pelayanan  pajak,  adanya  meja  informasi  di kantor atau adanya pelayanan pelaporan/pemotongan pajak di lokasi-lokasi strategis.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mangoting,  Yenni  dan  Arabella  Oentari  Fuadi (2012)  menunjukkan  bahwa  peningkatan  pelayanan  dengan  bermacam  fasilitas kemudahan  dapat  memberikan  respon  positif  terhadap  tingkat  kepatuhan  pajak.  DJP sudah mengupayakan berbagai kemudahan melalui adanya pembayaran pajak yang dapat dilakukan  melalui  tempat-tempat  seprti  kantor  pos,  aplikasi  online  atau  bank  yang
memiliki  kerjasama  (terdaftar).  Adanya  kemudahan  ini  dapat  memberikan  kemudahan bagi  para  masyarakat  wajib  pajak  karena  dapat  membayar  pajak  kapanpun  dan dimanapun.  Peningkatan  pelayanan  dan  kualitas  pelayanan  juga  dapat  menungkatkan animo masyarakat dalam manarik minat membayar pajak. Diharapkan pula petugas pajak atau  fiscus  memiliki  pemahaman  atau  kompetensi  yang  mumpuni  dalam  bidang perpajakan  dan  segala  hal  yang  terkait  dengan  perpajakan.  Peningkatan  pelayanan perpajakan  juga  termasuk  dalam  peningkatan  pelayanan  public  yang  diberikan pemerintah dikarenakan hal ini dijalankan oleh instansi pemerintah yang memiliki goal dalam memenuhi kebutuhanwarga serta dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang.
Pelayanan perpajakan oleh fiscus berarti adalah melayani, mengurus, menyiapkan segala  kebutuhan  wajib  pajak.  Hal-hal  yang  mendukung  variable  ini  menurut  Jatmiko (2006)  adalah  kepuasan  wajib  pajak  dalam  merasa  bahwa  sudah  diberikan  pelayanan dengan  baik,  diberikan  penyuluhan  yang  dapat  membantu  meningkatkan  pemahaman tentang hak dan kewajiban wajib pajak, memperhatikan tentang keluhan dan keberatan atas pajak yang dikenakan, kemudahan membayar dan melunasi pajak dengan mudah dan efisien, kesediaan fiscus untuk selalu ada dan membantu wajib pajak.

## 3). Pengaruh  Sanksi Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak.
Untuk  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  maka  diperlukan  suatu  sanksi perpajakan  yang  diberikan  kepada  masyarakat  wajib  pajak  yang  tidak  melakukan kewajiban perpajakannya.

## H3:  Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Nilai koefisien variable sanksi perpajakan adalah 0,283 dengan nilai bertanda positif pada variable tersebut. Sehingga menandakan bahwa sanksi perpajakan mempengaruhi secara  positif  kepatuhan  wajib  pajak.  Sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  akan membuat  wajib pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan. Adanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan.
Di  Undang-Undang  perpajakan  terdapat  dua  jenis  sanksi  perpajakan  yaitu  sanksi administratif dan sanksi pidana. Bila terjadi melanggar norma perpajakan saja maka akan dikenakan  sanksi  administrative.  Namun  ada  pula  pelanggaran  yang  dapat  dikenakan sanksi  pidana.  Menurut  Mardiasmo  (2013)  Adanya  sanksi  ini  merupakan  Tindakan preventif untuk mencegah adanya ketidakpatuhan dalam bidang perpajakan agar Wajib Pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan serta norma di bidang perpajakan. Menurut Rustiyaningsih  (2011)  variable  ini  indikatornya  adalah  sanksi  diperlukan  agar  tercipta kdisiplinan, sanksi harus dilaksanakan dengan tegas, sanksi yang diberikan sesuai dengan besar  kecilnya  pelanggaran  yang  telah  dilakukan,  penerapan  sanksi  sesuai  dengan ketentuan  dan  peraturan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini  relevan  dengan  penelitian Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011) bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  pemahaman  pajak  mempunyai  pengaruh  signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan pemahaman peraturan perpajakan menjadi  tolak  ukur  bagi  wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  kewajiban  perpajakannya. Peraturan  perpajakan  yang  terus  mengalami  perubahan  mengharuskan  wajib  pajak mengupgrade  tingkat  pemahaman  peraturan  perpajakan  agar  tidak  keliru  dalam
menyelesaikan  kewajiban  perpajakan.  Wajib  pajak  yang  tidak  memahami  peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak patuh, karena semakin paham wajib  pajak  terhadap  peraturan  perpajakan  maka  semakin  paham  pula  wajib  pajak terhadap sanksi yang akan diterima.
Hasil  penelitian  menunjukkan  kualitas  pelayanan  mempunyai  pengaruh  secara individual terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kualitas pelayanan menjadi suatu tolak ukur untuk membuat wajib pajak menjatuh patuh. Hal ini disebabkan  karena  wajib  pajam  memahami  sanksi  yang  diberikan  jika  tepat  atau  tidak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam pajak.
Hasil penelitian sanksi perpajakan mempunyai pengaruh secara individual terhadap kepatuhan  wajib  pajak.  Hal  ini  dikarenakan  dengan  adanya  sanksi  perpajakan  yang diberikan  secara  tegas  akan  meningkatkan  tingkat  kepatuhan,  karena  membuat  wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut dan penetapan sanksi pajak akan membuat jera para wajib pajak dan sanksi yang jelas dan tegas maka wajib pajak akan tertib melaksanakan kewajiban dan tidak melanggar kewajibannya dalam membayar pajak tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Arum, Harjanti Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  Melakukan  Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas . Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap.
Jatmiko,  Nugroho.  (2006). Pengaruh  Sikap  Wajib  Pajak  Pada  Pelaksanaan  Sanksi  Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang . Tesis. Program Pasca Sarjana. Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro.
Harjanti, Arum Puspa. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Melakukan  Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas : (Studi di Wilayah KPP Pratama. Tesis. Progam Sarjana Akuntansi Undip.
Kumala  (2019). Pengaruh  Kesadaran  Membayar  Pajak,  Pengetahuan  Dan  Pemahaman Peraturan  Perpajakan  Dan  Kualitas  Layanan  Terhadap  Kemauan  Membayar  Pajak Wajib Orang Pribadi . Jurnal EKSEKUTIF Vol 16 No 2 (2019).
Mangoting, Yenni dan Arabella Oentari Fuadi. (2012). “Pengaruh Kualitas pelayanan Petugas Pajak,  Sanksi  Perpajakan  dan  Biaya  Kepatuhan  Pajak  UMKM”. Jurnal.Surabaya  : Universitas Kristen Petra.
Mangoting, Yenni dan Cindy Jotopurnomo. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan  Fiskus,  Sanksi  Perpajakan,  Lingkungan  Wajib  Pajak  Berada  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya . Jurnal Pajak dan Akuntansi, Vol. 1,No.1.Surabaya : Universitas Kristen Petra.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 . Yogyakarta: CV. Andi Offset. Penerbit Andi.
Mardiasmo. (2013). Perpajakan Edisi Revisi 2013 . Yogyakarta: CV. Andi Offset. Penerbit Andi.
Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur . Jurnal akuntasi bisnis Vol.6.1-Jan 2011
Rustiyaningsih, Sri.(2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak . Widya Warta, No.02 Tahun XXXV, ISSN 0854-1981.
Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. (2018). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Pada  Industry  Perbankan  di  Surabaya .  STIE Perbankan Surabaya.
Setyonugroho, Hariyadi. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
Sugiyono. (2014). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung  : Alfabeta.
Suliari   dan   Kardinal.   (2014).   Pengaruh   Pemahaman,   Kualitas   Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak,    dan    Pemeriksaan    Perpajakan    Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Ilir Barat. www.eprints.mdp.ac.id/1120/1/67Jurnal.pdf.
Susmiatun  dan  Kusmuriyanto  . (2014). Pengaruh  Pengetahuan  Perpajakan,  Ketegasan  Sanksi Perpajakan  Dan  Keadilan  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di Kota Semarang . Accounting Analysis Journal. ISSN 2252-6765
Suryadi. (2006). Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak . Jurnal Keuangan Publik. 4(1). 105- 212.
Sutari  dan  Wardani,  Dewi  Kusuma.  (2013). Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemauan Membayar Pajak Sebagai Perwujudan Masyarakat Madani . Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa. ISBN 978-979-98430-8-3.
Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.