This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
PLaJ . Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.
Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

## Analisis Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechtmatigedaad ) Terhadap Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah
Rizky Reza Pahlevi, Zulfi Diane Zaini, & Recca Ayu Hapsari
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Email: rizkyreza441@gmail.com , zdiane.zaini@yahoo.com , & recca@ubl.ac.id

## Abstract
In civil cases, cases brought to court are generally in the field of breach of contract and acts against the law. In order to know what is meant by unlawful acts (Onrechtmatigedaad). Land Disputes, hereinafter referred to as Disputes, are land disputes between individuals, legal entities, or institutions that do not have  a  wide  impact.  So  it  can  be  interpreted  that  land  disputes  are  disputes  between  individuals  or institutions regarding matters related to land. Several ways of resolving land disputes in Indonesia can be reached in the following ways: first, through the courts (litigation), second, through alternative channels (non-litigation).
Keywords: acts against the law (PMH); land disputes; dispute resolution process

## Abstrak
Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan  perbuatan  melawan  hukum.  Guna  mengetahui  apa  yang  dimaksud  dengan  Perbuatan  Melawan Hukum  (Onrechtmatigedaad).  Sengketa  Tanah  yang  selanjutnya  disebut  Sengketa  adalah  perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas. Jadi bisa diartikan  bahwa  sengketa  tanah  merupakan  kejadian  perselisihan  antara  perorangan  atau  lembaga mengenai  perihal  yang  berkaitan  dengan  pertanahan.  Beberapa  cara  penyelesaian  sengketa  tanah  di Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini : pertama, melalui jalur  pengadilan (litigasi), kedua, melalui jalur alternative (non litigasi).
Kata Kunci: perbuatan melwan hukum (PMH); sengketa tanah; proses penyelesaian sengketa

## A. PENDAHULUAN
Dalam  perkara  perdata,  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan  pada  umumnya dalam  bidang  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Untuk  mengetahui  apa yang  dimaksud  dengan  Perbuatan  Melawan  Hukum  ( Onrechtmatigedaad ),  Pasal  1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata menentukan sebagai berikut:  Tiap perbuatan yang  menimbulkan  kerugian  pada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  bersalah menimbulkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian  tersebut.  Hukum  Perdata ( Burgerlijkrecht ) ialah rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan
hukum  antara  orang  yang  satu  dengan  orang  lain,  dengan  menitikberatkan  kepada kepentingan perseorangan.
Timbulnya hukum karena manusia hidup bermasyarakat. Hukum mengatur hak dan  kewajiban  dalam  hidup  bermasyarakat  dan  juga  mengatur  bagaimana  cara melaksanakan  dan  mempertahankan  hak  dan  kewajiban  itu.  Hukum  perdata  yang mengatur  hak  dan  kewajiban  dalam  hidup  bermasyarakat  disebut  hukum  perdata material. 1 Sedangkan,  hukum  perdata  yang  mengatur  bagaimana  cara  melaksanakan dan  mempertahankan  hak  dan  kewajiban  disebut  “hukum  perdata  formal”.  Hukum perdata formal lazim disebut hukum acara perdata. 2
Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, manusia adalah sentral. Manusia adalah penggerak  kehidupan  masyarakat  karena  manusia  itu  adalah  pendukung  hak  dan kewajiban.  Dengan  demikian,  hukum  perdata  material  pertama  kali  menentukan  dan mengatur  siapakah  yang  dimaksud  dengan  orang  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban itu. 3
Salah satu contoh  perbuatan melawan hukum sengketa tanah adalah menghuni tanah dan bangunan secara tidak sah tanpa seizin pemilik yang menimbulkan sengketa. Tanah  sebagai  barang  tidak  bergerak  merupakan  kebutuhan  mendasar  dalam kehidupan  masyarakat  dimana  tanah  memiliki  peran  dan  fungsi  yang  sangat  penting dalam  kehidupan  masyarakat  sehari-hari.  Keberadaan  tanah  sendiri  dari  hari  kehari dirasa  semakin  sempit  mengingat  kebutuhan  masyarakat  dan  pemerintah  terhadap tanah  semakin  meningkatbaik  tanah  sebagai  tempat  tinggal  maupun  untuk  tempat usaha  bagi  masyarakat.  Bagi  pemerintah,  tanah  juga  diperlukan  guna  pembangunan sarana yang akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.
Sengketa  Tanah  yang  selanjutnya  disebut  Sengketa  adalah  perselisihan pertanahan  antara  orang  perseorangan,  badan  hukum,  atau  lembaga  yang  tidak berdampak  luas.  Jadi  bisa  diartikan  bahwa  sengketa  tanah  merupakan  kejadian
1 C.S.T.Kansil. 1986. Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia . (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 214
2 Abdul kadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia . (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 3
3 Ibid . hlm. 4
perselisihan antara perorangan atau lembaga mengenai perihal yang berkaitan dengan pertanahan.
Menurut  Rusmadi  Murad  sengketa  ta nah  adalah  :“Perselisihan  yang  terjadi antara  dua  pihak  atau  lebih  yang  merasa  atau  dirugikan  pihak-pihak  tersebut  untuk penggunaan  dan  penguasaan  hak  atas  tanahnya,  yang  diselesaikan  melalui musyawarah atau melal ui pengadilan”. 4
Sengketa  tanah  banyak  terjadi  di  berbagai  tempat  diseluruh  tempat  hampir diseluruh  Indonesia,  baik  dipelosok-pelosok  desa  maupun  diperkotaan,  sebab  tanah tidak  akan  bertambah  luasnya  sementara  jumlah  komunitas  manusia  setiap  waktu selalu  bertambah  dengan  demikian  persoalan  sengketa  tanah  tidak  akan  berakhir, bahkan  akan  terus  mengalami  peningkatan  seiring  pertambahan  jumlah  manusia  itu sendiri. 5
Berbagai  ragam  sengketa  hak  atas  tanah,  akan  terus  mengalami  perkembangan dari waktu ke waktu, baik yang menyangkut sengketa perebutan hak, sengketa status tanah  maupun  bentuk-bentuk  sengketa  lainnya.  Sengketa  tersebut  akan  melibatkan banyak  kesatuan  masyarakat,  antara  lain  sengketa  antar  kesatuan  masyarakat  hukum adat, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan institusi lain non pemerintah, antar  masyarakat  itu  sendiri,  yang  akan  terus  mengalami  peningkatan,  sehingga terhadap berbagai sengketa tersebut harus ditemukan format penyelesaiannya.
Timbulnya  sengketa  hukum  mengenai  tanah  tersebut  berawal  dari  pengaduan suatu  pihak  (orang  atau  badan  hukum)  yang  berisi  keberatan-keberatan dan  tuntutan hak  atas  tanah  baik  terhadap  status  tanah,  prioritas  maupun  kepemilikannya  dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan  ketentuan peraturan yang berlaku.
Tanah  adalah  permukaan  bumi  atau  lapisan  bumi  yang  di  atas  sekali. 6 Tanah merupakan harta yang sangat bernilai dimana setiap tahunnya selalu memiliki nilai jual
4 Rusmadi Murad. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Bandung: Alumni, hlm 2 5 Sholih  Mu’adi.  2010 .  Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Perkebunan  Dengan  Cara  Litigasi  dan Non Litigasi . Jakarta, Prestasi Pustakaraya, hlm 7
6 Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008 .  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia .  Jakarta, hlm1433
yang  tidak  pernah  surut.  Tanah  memiliki  peran  yang  sangat  pentingdalam  setiap kehidupan  dan  kegiatan  usaha  manusia.  Eksistensi  tanah  dalam  kehidupan  manusia mempunyai  arti  dan  sekaligus  memiliki  fungsi  ganda,  yaitu  sebagai social  asse t  dan capital  asset .  Sebagai social  asset tanah  merupakan  sarana  pengikat  kesatuan  sosial  di kalangan  masyarakat  untuk  hidup  dan  kehidupan,  sedangkan  capital  aset  tanah merupakan  faktor  modal  dalam  pembangunan  dan  telah  tumbuh  sebagai  benda ekonomi yang sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan danobjek spekulasi.
Salah satu contoh yang diambil dari permasalahan sengketa tanah. Dalam kasus ini  ada  beberapa  pokok  perkara  yakni  yang  pertama,  bahwa  para  tergugat  telah melakukan Perbuatan MelawanHukum ( onrechtmatigedaad ). Kedua, para tergugat tidak sah  dan  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  berlaku  seluruh  surat-surat,  dokumen- dokumen, akta-akta baik autentik ataupun dibawah tangan, yang sifatnya memperjual- belikan  atau  mengalihkan  dan/atau  menghilangkan  hak  kepemilikan  Penggugat  atas tanah  objek  sengketa  yang  selama  ini  telah  dijadikan  dasar  dan  alasan  bagi  Para Tergugat. Ketiga, para tergugat telah mendirikan bangunan diatas tanah tersebut.
Permasalahan yang penulis ambil yaitu: pertama, Bagaimana penyebab terjadinya sengketa  tanah  dikaitkan  dengan  perbuatan  melawan  hukum?, kedua, Bagaimana penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Tanah?

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  yuridis  normatif. Penelitian  yuridis  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang    dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  ( Library  Research )  atau  data  sekunder.  Bahan-bahan  hukum tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji  kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penyebab  Terjadinya  Sengketa  Tanah  Dikaitkan  Dengan  Perbuatan Melawan Hukum
Konflik  tanah  merepresentasikan  nilai  ekonomi  tanah  yang  tinggi  yang merupakan simbol  keberadaan sosial dan status  sosial  sehingga menimbulkan  konflik tanah  secara  vertikal  dan  horizontal. Sengketa  tanah tersebut terutama  terkait  dengan bukti  kepemilikan  hak  lama  atas  tanah  seperti  detail,  girik,  ketitir,  pipil,  vervonding Indonesia,  dan  sejak  berlakunya  bukti  kepemilikan  tersebut  telah  dikonversi  sesuai UUPA. Seharusnya begitu. Dalam kasus UUPA, bukti kepemilikan hak lama tidak lagi diakui  sebagai  alat  bukti.  Kepemilikan.  Namun,  hanya  sebagai  bukti  pengurusan  hak atas  tanah  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1985  tentang  Pajak  Bumi dan Bangunan (PBB) 7 .
Memberikan definisi tentang hukum secara benar dan dapat diterima oleh semua orang sangatlah sulit dan sampai sekarang belum  ada yang mencapai kesempurnaan. Kesulitan itu mucul karena para pakar hukum memaknai hukum dari  sudut pandang yang  berbeda-beda, sehingga hal  ini memunculkan definisi hukum yang dilihat secara sepintas mempunyai makna berbeda-beda pula.
Menurut Handri Rahardjo mengatakan  bahwa hukum adalah perangkat kaidah dalam bentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah lalu  manusia  dalam  bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  yang  dibuat  oleh penguasa    (pihak  yang  berwenang),  bersifat  memaksa  dan  mengikat,  berisi  larangan dan  perintah    yang  wajib  dipatuhi  dan    ada  sanksi    yang  tegas  bagi  pelanggarnya (pidana, perdata, administrasi) serta bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan keadilan. 8
Sengketa  ataupun  gugatan  perdata  pada  prinsipnya  hanya  ada  dua  jenis,  yaitu Wanprestasi  dan  Perbuatan  Melawan  Hukum  (PMH).  Perbuatan  melawan  hukum diatur  dalam  Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata), berbu nyi:  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan  membawa  kerugian  kepada
7 Nirwana, Farida Patittingi, dan Sri  Susyanti Nur, 2018, Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak atas  Tanah  Sesungguhnya  dalam  Transaksi  Jual  Beli  Menggunakan  Rincik  Palsu  (Analisis  Terhadap  Putusan Mahkamah  Agung  RI  No  482/PK/Pdt/2014  dan  No  560K/PID/2008), Pagaruyuang  Law  Journal,  Volume  1 Nomor 2, Januari, p 182
8 Handri Rahardjo. 2009. Hukum perjanjian di Indonesia . Yokyakarta. Pustaka Yudistira,  hlm 3
orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
Perbuatan  melawan hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut :
a. Unsur adanya perbuatan melawan hukum.
b. Unsur adanya kesalahan.
c. Unsur adanya hubungan sebab akibat.
d. Unsur adanya  kerugian. 9
Sengketa  hukum  atas  tanah  bermula  dari  pengaduan  sesuatu  pihak (orang/badan  hukum)  yang  berisi  keberatan-keberatan  dan  tuntutan  hak  atas  tanah terhadap  status  tanah,  prioritas  maupun  kepemilikannya  dengan  harapan  akan memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.  Sifat  permasalahan  dari  suatu  sengketa  tanah  secara  umum  ada  beberapa macam : 10
a. Masalah  yang  menyangkut  prioritas  untuk  dapat  ditetapkan  sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya.
b. Bantahan terhadap  suatu  alas  hak/  bukti  perolehan  yang  digunakan  sebagai dasar pemberian hak (perdata) .
c. Kekeliruan  pemberian  hak  yang  disebabkan  penerapan  peraturan  yang kurang/ tidak benar.
d. Sengketa  lain  yang  mengandung  aspek-aspek  sosial  praktis.  Sengketa  tanah, apabila ditinjau dari peristiwa hukum.
Konflik  pertanahan  yang  terjadi  selama  ini  berdimensi  luas,  baik  konflik horizontal maupun konflik vertikal.  Konflik vertikal yang paling dominan yaitu antara masyarakat  dengan  pemerintah  atau  perusahaan  milik  negara  dan  perusahaan  milik swasta.  Misalnya  salah  satu  kasus  yang  paling  menonjol  adalah  kasus  yang  paling sering terjadi adalah permasalahan sertifikat ganda atau kepemilikan beberapa sertifikat pada sebuah bidang tanah.
9 http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/ , diakses  pada  Tanggal  14 September 2020 pukul 19:00
10 http://kantongilmuhukum.blogspot.com/2015/05/sengketa-pertanahan-dan-sistem.html , diakses  pada tanggal 26 September 2020
Elsa  Syarief  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Menuntaskan  Sengketa  Tanah” mengemukakan  pendapat  bahwa,  secara  umum  sengketa  tanah  timbul  akibat  faktor- faktor sebagai berikut: 11
a. Peraturan yang belum lengkap;
b. Ketidaksesuaian peraturan;
c. Pejabat  pertanahan  yang  kurang  tanggap  terhadap  kebutuhan  dan  jumlah tanah yang tersedia;
d. Data yang kurang akurat dan kurang lengkap;
e. Data tanah yang keliru;
f. Keterbatasn  sumber  daya  manusia  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa tanah;
g. Transaksi tanah yang keliru;
h. Ulah pemohon hak atau
i. Adanya  penyelesaian  dari  instansi  lain  sehingga  terjadi  tumpang  tindih kewenangan.
2. Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum Atas Sengketa Kepemilikan Tanah Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan ( conflict of interest )  di  bidang  pertanahan  antara    perorangan  dengan  perorangan,  perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Guna mendapatkan  kepastian  hukum  sebagaimana  diamanatkan  dalam    Undang-Undang Pokok-Pokok  Agraria,  maka  terhadap  kasus  pertanahan  dimaksud  antara  lain  dapat diberikan respons ataupun  penyelesaian kepada yang berkepentingan masyarakat dan pemerintah.  Tindakan  yang  diambil  didasarkan  pada  rasa  keadilan  menurut masyarakat dengan proses penyelesaian.
Proses  penyelesaian  sengketa  tanah  pada  umumnya  dapat  dilakukan  melalui forum  pengadilan  (litigasi),  namun  demikian  bisa  juga  diselesaikan  melalui  kerangka pranata alternative penyelesaian sengketa ( Disputes Resolution ), seperti melalui misalnya melalui lembaga-lembaga yang berwenang Badan Arbritase Nasional Indonesia (BANI), kemudian melalui Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi, Mediasi, selain itu dapat juga melalui Badan  Pertanahan  Nasional.  Beberapa  cara  penyelesaian  sengketa  tanah  di  Indonesia dapat ditempuh melalui beberapa cara berikut ini:
11 Syarief, Elza.  2014 .  Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan , Jakarta, PT Gramedia, hlm 75
a. Jalur Pengadilan (Litigasi)
Litigasi  merupakan  proses  penyelesaian  sengketa  di  pengadilan,  di  mana  semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya  di  muka  pengadilan.  Hasil  akhir  dari  suatu  penyelesaian  sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan win-lose solution. 12
b. Jalur Penyelesaian Sengketa Alternatif (Non-Litigasi)
Penyelesaian  sengketa  melalui  non-litigasi  jauh  lebih  efektif  dan  efisien  sebabnya pada  masa  belakangan  ini,  berkembangnya  berbagai  cara  penyelesaian  sengketa (settlement method) di luar pengadilan seperti: 13
1) Arbitrase
Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  1999  menjelaskan  bahwa, Arbitrase  adalah  cara  penyelesaian  suatu  sengketa  perdata  di  luar  pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh paa  pihak  yang  bersengketa.  Arbitrase  digunakan  untuk  mengantisipasi perselisihan mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak  dapat  diselesaikan  secara  negosiasi/konsultasi  maupun  melalui  pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.
2) Negosiasi
Negosiasi  merupakan  komunikasi  dua  arah  yang  dirancang  untuk mencapaikesepakatan  pada  saat  kedua  belah  pihak  memiliki  berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan  oleh  Susanti  Adi  Nugroho  bahwa,  negosiasi  ialah  proses  tawar- menawar  untuk  mencapai  kesepakatan  dengan  pihak  lain  melalui  proses interaksi,  komunikasi  yang  dinamis  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan penyelesaian  atau  jalan  keluar  dari  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  oleh kedua belah pihak.
3) Mediasi
12 Nurnaningsih  Amriani.  2012. Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan .  (Jakarta  : Grafindo Persada), hlm 16
13 Susanti  Adi  Nugroho.  2009. Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia .  (Jakarta  :  Prenada  Media), hlm 21-22
Menurut  Peraturan  Mahkamah  Agung  No  1  Tahun  2016  Tentang  Prosedur Mediasi  Di  Pengadilan  adalah  cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu mediator.  Mediasi  melalui  sistem  kompromi  diantara  para  pihak,  sedang  pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator hanya sebagai penolong.
4) Konsiliasi
Konsiliasi  merupakan  lanjutan  dari  mediasi.  Mediator  berubah  fungsi  menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.  Jika  para  pihak  dapat  menyetujui,  solusi  yang  dibuat  konsiliator  akan menjadi resolution.
5) Penilaian Ahli
Penilaian  ahli  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  oleh  para  pihak  dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

## D. PENUTUP
Dalam  perkara  perdata,  perkara  yang  diajukan  ke  pengadilan  pada  umumnya dalam  bidang  wanprestasi  dan  perbuatan  melawan  hukum.  Untuk    mengetahui  apa yang dimaksud dengan “Perbuatan Melawan Hukum” ( Onrechtmatigedaad ), Pasal 1365 KUH- Perdata  menentukan  sebagai  berikut:    ‘Tiap  perbuatan  yang  meni mbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti  kerugian  tersebut”.  Hukum  Perdata ( Burgerlijkrecht )  ialah  rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
Sengketa atas tanah terjadi karena adanya dua kepentingan antara pemilik tanah yang  sama-sama  mengaku  memiliki  tanah  tersebut,  karena  dijual,  ditukar  atau dijadikan  hak  tanggungan  dan  sebagainya.  Sengketa  pertanahan  juga  terjadi  dalam pemberian  ganti  rugi  tanah  yang  dibebaskan  oleh  pemerintah  guna  pembangunan untuk  kepentingan  umum,  seperti  halnya  untuk  pembuatan  waduk,  jalan,  pasar, pelabuhan laut maupun udara, terminal bus dll. Tipologi kasus pertanahan merupakan
jenis sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional,  yang  merupakan  perbuatan  melawan hukum  sehingga  terjadi  adanya  persengketaan  atas  tanah  akibat  adanya  perbuatan melawan  hukum  yang  secara  garis  besar  dikelompokkan  menjadi  Penguasaan  tanah tanpa hak, Sengketa batas, Sengketa waris, Jual berkali-kali,  Sertipikat ganda, Sertipikat pengganti,  Akta  jual  beli  palsu,  Kekeliruan  penunjukan  batas,  Tumpang  tindih  dan Putusan Pengadilan.
Berdasarkan penelitian di atas penulis memberi saran pertama, agar masyarakat lebih memahami  lagi bagaimana hak-hak atas tanah menurut hukum yang berlaku di Indonesia.  Hal  ini  sangatlah  penting  mengingat  banyaknya  permasalahan  hak  atas tanah yang sering terjadi akibat dari bebrbagi jenis permasalahan yang faktor utamanya dikarenakan  ketidaktahuan  masyrakat  tentang  pengaturan  hak  atas  tanah. kedua, agar masyarakat  lebih  memperhatikan  kelayakan  atau  keabsahan  tentang  sertifikat  tanah yang sesuai  aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  kadir  Muhammad.  2000. Hukum  Perdata  Indonesia .  PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung.
C.S.T.Kansil.  1986. Pengantar  ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia .  Balai  Pustaka, Jakarta.
Handri Rahardjo. 2009. Hukum perjanjian di Indonesia . Pustaka Yudistira,  Yokyakarta. Nurnaningsih  Amriani.  2012. Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di  Pengadilan . Grafindo Persada, Jakarta.
Rusmadi Murad. 1991. Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah . Alumni, Bandung.
Nirwana,  Farida  Patittingi,  dan  Sri  Susyanti  Nur,  2018, Perlindungan  Hukum  bagi Pemegang  Hak  atas  Tanah  Sesungguhnya  dalam  Transaksi  Jual  Beli  Menggunakan Rincik  Palsu  (Analisis  Terhadap  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  No  482/PK/Pdt/2014 dan No 560K/PID/2008), Pagaruyuang Law Journal, Volume 1 Nomor 2, Januari Sholih  Mu’adi.  2010. Penyelesaian  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  Perkebunan  Dengan  Cara Litigasi dan Non Litigasi . Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
Susanti  Adi  Nugroho.  2009. Hukum  Persaingan  Usaha  Di  Indonesia .  Prenada  Media, Jakarta.
Syarief Elza.  2014. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus. PT Gramedia ,
Jakarta.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional.  2008 .  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia . Jakarta.
http://konsultanhukum.web.id/unsur-unsur-perbuatan-melawan-hukum/ , diakses pada Tanggal 14  September 2020 pukul 19:00
http://kantongilmuhukum.blogspot.com/2015/05/sengketa-pertanahan-dan-sistem.html , diakses pada tanggal 26 September 2020