Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 2, No. 2 – Juli 2021, Hal. 326-331| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.2.3329.326-331

## RESTRUKTURISASI KREDIT TERHADAP DEBITUR AKIBAT WANPRESTASI KARENA DAMPAK PANDEMI COVID-19
I Made Rai Sukerta, I Nyoman, Putu Budiartha, Desak Gde Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia imaderaisukerta03@gmail.com, budiartha.fhwjurnal@gmail.com, arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Pandemi Covid-19 di Indonesia bukan hanya berdampak terhadap kesehatan, perekonomian Indonesia juga ikut terdampak. Sektor perbankan menjadi salah satu yang terkena dampak dari pandemi ini. R estrukturisasi kredit bertujuan  untuk  memberikan  keringanan  bagi  debitur  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Kemudian aturan  mengenai  restrukturisasi  dalam  PJOK  tersebut  nantinya  akan  jadi  acuan  bagi  bank  untuk memberikan keringanan bagi debitur yang terdampak covid-19. Terdapat beberapa masalah yang dihadapi yaitu bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat wanprestasi karena dampak pandemi covid-19 dan  kriteria debitur  yang   memenuhi syarat restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19. Menggunakan  metode normatif. Benruk perlindungan hukum terhadap debitur akibat wanprestasi dapat mengajukan restrukrurisasi kredit sesuai dengan POJK. Kriteria debitur yang memenuhi syarat restrukrurisasi yaitu diberikan kepada debitur jika memang benar terdampak dari penyebaran virus corona seperti debitur yang memiliki usaha yang tergolong rentan terkena penyebaran  virus  corona  dan  usaha  debitur  mengalami  penurunan  penghasilan  dan  jika  memang  debitur memenuhi  syarat  tersebut  maka  debitur  akan  memenuhi  persyaratan  restrukturisasi  dan  akan  direstrukturisasi setelah debitur memang benar terdampak virus corona.
Kata kunci: Kredit, Restrukturisasi, Wanprestasi.

## Abstract
The Covid-19 pandemic in Indonesia has not only had an impact on health, the Indonesian economy has also been affected. The banking sector has been affected by this pandemic. Credit restructuring aims to provide relief for debtors  in  fulfilling  their  obligations.  Then  the  rules  regarding  restructuring  in  the  POJK  will  later  become  a reference for banks to provide relief for debtors who are affected by covid-19 The Covid-19 pandemic in Indonesia not only has an impact on health, the Indonesian economy is also affected. The banking sector has been affected by this pandemic. Credit restructuring aims to provide relief for debtors in fulfilling their obligations. Then the rules regarding restructuring  in the POJK will  later become a reference  for banks to provide relief for debtors affected by Covid-19. There are several problems faced, namely the form of legal protection for debtors due to default due to the impact of the Covid-19 pandemic and the criteria for debtors who meet the requirements for credit restructuring due to the Covid-19 pandemic. Using normative methods. Benruk legal protection for debtors due to default can apply for credit restructuring in accordance with the POJK. The criteria for debtors who meet the requirements for restructuring are given to debtors if they are really affected by the spread of the corona virus such as a debtor who has a business that is classified as vulnerable to the spread of the corona virus and the debtor's business  has  decreased  income  and  if  indeed  the  debtor  meets  these  requirements  the  debtor  will  meet  the restructuring requirements and will be restructured after the debtor is indeed affected by the corona virus. Keywords: Credit, Restructuring, Default.

## I. PENDAHULUAN
Semenjak awaJ kemuncuJan adanya kasus virus corona di Indonesia serta merta berdampak terhadap perekonomian di Indonesia. Pasal 33 UUD NRI adalah dasar dari perekonomian Indonesia, maka pasal tersebut  menunjukkan  bilamana  diutamakan  kemakmuran  masyarakat  banyak,  bukan  hanya  untuk perorangan. Pandemi covid-19 yang penyebarannya yang terjadi pada bu Ian maret 2020 di lndone ia telah mengakibatkan ketakutan yang terjadi di dalam masyarakat, adanya pandemic covid-19 ini telah menyebabkan berbagai sendi-sendi kehidupan menjadi lumpuh, tidak hanya aspek kesehatan yang kita ketahui  memakan  korban  cukup  signifikan  namun  juga  berdampak  bagi  sektor  perekonomian  yang mengakibatkan  berbagai  masalah  keuangan  muncuJ  khususnya  pada  sektor  perbankan.  Sektor perbankan menjadi salah satu yang terkena dampak. Dampak pandemi virus corona terhadap industri
perbankan pada setiap segmennya itu berbeda-beda. Perbankan adalah segala aspek yang menyangkut tentang lembaga bank. Sedangkan Bank adalah industri yang bergerak di bidang keuangan, maksudnya kegiatan perbankan senantiasa berkaitan dalam bidang keuangan. (Ardiansyah Putra, 2020 21).
Covid-19 membawa dampak hukum untuk para pihak agar melakukan peninjauan kembali isi kontrak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Dengan negosiasi para pihak dapat melahirkan bentuk-bentuk kesepakatan yang saling mempertimbangkan kepentingan rnasing-rnasing (Agus, 2008: 1)
Pandemi Covid-19 membawa pengaruh terhadap revenue atau penghasilan industri perbankan, tetapi dampaknya itu berbeda-beda pada setiap segmen nasabah. Adapun dampak yang kini dihadapi lembaga perbankan pada masa pandemi covid-19 ini diantaranya seperti risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional. Aki bat dari dampak covid-19 itu pada sektor perbankan mengeluarkan kebijakan terkait penundaan pembayaran kredit bagi nasabah.
Industrialisasi  adalah  proses  modernisasi  ekonomi  yang  mencakup  seluruh  sektor ekonomi  yang  berkaitan  satu  sama  lain  dengan  industri  pengolahan.  Artinya,  industrialisasi bertujuan  meningkatkan  nilai  tambah  seluruh  sektor  ekonomi  dengan  sektor  industri pengolahan  sebagai  sektor  utama.  Maksudnya,  dengan  adanya  perkembangan  industri  maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya (Arsyad, 2004).
Dalam  transaksi  bisnis  seringkali  terjadi  wanprestasi  yang  berdampak  luas  terhadap perencanaan bisnis sehingga dapat merugikan aspek finansial maupun non finasial seperti nama baik (goodwill) dan kepercayaan bisnis (business trust). Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak  dapat  melaksanakan  perjanjian  harus  bertanggung  jawab  mengganti  kerugian  obyek  yang telahdise pakati diawal (Aminah, 2020) .
Agar di dalam suatu perjanjian antara bank dengan nasabah merasa tidak saling dirugikan maka OJK menerbitkan  POJK  l  l/POJK.03/2020  yang  mana  peraturan  ini  lahir  sebagai  dampak  dari  adanya penyebaran  wabah  covid-19  yang  menyebabkan  debitur  kesulitan  untuk  mernenuhi  kewajibannya dalam membayar utang, peraturan ini kemudian juga dapat menjadi acuan bagi lembaga perbankan.
Terdapat  penelitian  yang  serupa  dengan  penelitian  ini  tetapi  memiliki  tujuan  yang  berbeda seperti yang dilakukan oleh (Arya Bangbang Frisyudha, I Nyoman Putu Budiartha, Ni Komang Arini Styawati 2021) tentang Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama  Masa  Pandemi  Covid19,  (Dr.  Aminah,  SH,  Msi.2020)  Pengaruh    Pandemi  Covid  19  Pada Pelaksanaan  Perjanjian,  (Firdha  Tia  Aveliani  2021) Analisis  Yuridis  Pelaksanaan  Perjanjian  Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid’19 ( Studi Kasus di Pt. Bpr Bkk Purwodadi).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi debitur akibat wanprestasi karena dampak pandemi covid-19 dan untuk kriteria debitur yang memenuhi syarat restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19.

## II. METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  studi  hukum  normatif  dilakukan  dengan  metode  rnengkaji peraturan  perundang-  undangan.  Dari  sisi  metodologi  secara  ilmiah  ilmu  hukum  normatif  tata  cara pengungkapannya  terikat  pada  persyaratan  logika  deduktif  (1  Dewa  Gede  Atmadja,  2018  71).  Tipe penelitian  yang  diterapkan  pada  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  hukum  normatif.  Metodeini mengkaji hukum dari perspektif internal yuridis baik melalui norma hukum, konsep hukum, asashukum dan  doktrin  hukum (Pasek  Diantha,  2017:93) .  Pendekatan  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan undang-umdang dan konseptual serta Sumber bahan hukum rnenggunakan sumber bahan hukum  primer  serta  sekunder.  Teknik  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  bahan  hukum  ialah menganalisa  segala  buku  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti,  kemudian  akan disusun secara terukur dan sistematis.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Wanprestasi Karena Dampak Pandemi Covid- 19
Wanprestasi  adalah  belum  dipenuhinya  prestasi  serta  lalai  disaat  melakukan  pemenuhan  kewajiban seperti kewajiban debitur  kepada kreditur sebagaimana yang telah disepakati pada isi dari  perjanjian
tentunya mengikat para pihak, dengan makna lain salah satu pihak ada yang dirugikan dan hal tersebut bukan dalam keadaan memaksa. (Leonora Bakarbessy,2018,41)
Timbulnya wanprestasi dikarenakan adanya suaru perjanjian yang dibuat dari para pihak, jika dalam hal para pihak melakukan cidera janji atau wanprestasi tidak dinyatakan adanya suatu perjanjian maka dari itu tidak bisa dinyatakan sebagai wanprestasi melainkan suatu perbuatan melawan hukum, mengingat pada dasarnya konsep dari wanprestasi tersebut merupakan perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh pihak tersebut, tentunya dengan keadaan yang tidak memaksa.
Pandemi  covid-19  merupakan  wabah  penyakit  yang  menyebar  keseluruh  dunia,  covid-19 merupakan penyakit coronavirus jenis baru yang muncul pada akhir tahun 2019, tanda-tanda dari virus ini yairu seperti batuk, bersin dan menyerang saluran pernapasan dan dinyatakan pandemi oleh WHO, karena menyebar luas ke seluruh dunia, dan menjadi masalah bersama warga dunia.
Perlindungan  hukum  merupakan  perlindungan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  kepada masyarakat  dalam  hal  masyarakat  yang  merasa  belum  mendapatkan  perlindungan  khusus  serta memerlukan  rasa  keadilan  dalam  hidup  berbangsa  dan  bernegara.  Di  dalam  buku  ini  Moch.  lsnaeni berpendapat perihal perlindungan hukum, terdapat dua (2) perlindungan hukum adalah perlindungan hukum  eksternal  serta  internal.  Perlindungan  hukum  eksternal  bermula  atas  administrator  kepada regulasi berbenruk aturan perundang-undangan. Perlindungan hukum disiapkan oleh pembuat undang- undang  buat  mengesrimasi  ketidakadilan  yang  dirasakan  terhadap  salah  saru  pihak  saat  melakukan kontrak serta mengestimasi terdapatnya eksploitasi yang dicoba oleh salah saru pihak yang memiliki bargaining position yang lebih unggul dari pihak lainnya. Perlindungan hukum internal pada hakikatnya bertujuan  guna  melindungi  kebutuhan  para  pihak  yang  dibentuk  bersumber  pada  kata  seruju, diruangkan ke dalam klausul-klausul kontrak. Perlindungan hukum internal bisa terbuat dengan benar jika para pihak di sebut memiliki bargaining position yang seimbang. penempatan tawar yang seimbang dari para pihak bisa melindungi keperluan para pihak secara layak serta bisa membentuk kontrak yang tentunya sehat. Pihak-pihak dalam hal melakukan kontrak sesungguhnya telah membuat perlindungan hukum internal diciptakan secara mandiri berfokus pada kata setuju. (Subekti, 2019 60)
Terpaut  dengan  kasus  kredit  macet  dimana  nasabah  maupun  debitur  hadapi  kesusahan  buat melakukan kewajibannya dalam membayar hutang bisa melaksanakan restrukturisasi kredit pada bank ataupun  industri  pembiayaan  bersumber  pada  syarat  Pasal  2  POJK,spesialnya  pada  Pasal  2  Ayat  (I). Buat debirur yang penuhi persyaratan diatas hingga debitur memperoleh restrukturisasi kredit ataupun pernbiayaan, yang tertuang pada Bab ill Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut mengatur tentang restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan.
Selain  berfungsi  mengurangi  beban  dari  debitur,  restrukturisasi  kredit  pula  melindungi likuiditas dari suatu bank, melihat suasana perekonomian di tengah pandemi semacam ini. Kebijakan ini ditimbulkan mengingat nasabah belum bersedia membayar hutang serta kewajiban nasabah kepada bank  sebagai  timbulnya  dampak  virus  corona  terkait  melemahnya  perekonornian  rnasyarakat,  hal tersebut sebagai cara yang dikeluarkan pemerintah untuk menjaga kehidupan masyarakat saat adanya panderni terhadap timbulnya masalah yang terjadi di sektor perbankan. Dengan dikeluarkannya kebij akan ini , maka debitur dapat mengajukan penangguhan pembayaran atau melakukan negosiasi kepada bank jika ia terdampak dari pandemi covid-19 dimana tujuannya adalah unruk meringankan kewajiban debirur dalam hal pembayaran utang.

## 2. Kriteria Debitur yang Memenuhi Syarat Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19
Kredit  ialah  kondisi  penyerahan  baik  berupa  uang,  benda,  maupun  jasa  dari  salah  satu  pihak  seperti pihak  pemberi  kredit  terhadap  pihak  yang  satunya  lagi  bisa  disebut  sebagai  pihak  yang  menerima kredit,dengan kesepakatan bersama buat bisa dituntaskan dengan kurung waktu yang ditentukan diiringi terdapatnya imbalan atas bonus pokok tersebut ( Andrianto, 2020: 2 ).
Restrukturisasi  kredit  dilakukan  sebagai  upaya  untuk  penyelamatan  kredit  yang  bermasalah yang  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara  yaitu  penjadwalan  kembali,  penataan  kembali,  serta reconditioning.  Sebagai  contoh  yaitu  perpanjangan  jangka  waktu,  penurunan  suku  bunga  dan  lain sebagainya. Restrukturisasi kredit bisa dilaksanakan jika nasabah mempunyai perilaku baik. Nasabah berperilaku  baik  dalam  menuntaskan  kredit  yang  bermasalah  bisa  ditentukan  dari  keinginan  serta keahlian mernenuhi kewajiban dalam wujud sikap nasabah, sebagai berikut 1. Nasabah harus sanggup untuk diajak berbincang-bincang terkait perihal menuntaskan kreditnya 2. Nasabah bersedia memberikan informasi keuangan yang benar
3.  Nasabah  harus  memberi  izin  kepada  pihak  bank  dalam  hal  melaksanakan  pengecekan  keterangan keuangan dan
4. Nasabah turut berbaur dalam program pengamanan kredit macet serta melaksanakan cara-cara yang dikeluarkan dari pihak bank ( Trisadini 2017:206-208 )
Dalam  perihal  kriteria  debitur  yang  penuhi  ketentuan  restrukturisasi  kredit  akibat  pandemi covid-  19  ialah  diatur  dalam  POJK  11/  POJK.  03/  2020,  pada  Bab  III  mengendal  ikan  tentang restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan Pasal 5 serta Pasal 6. Di dalam Pasal 5 Ayat (1) memastikan mutu  kredit  atau  pun  pembiayaan  yang  direstrukturisasi  diresmikan  mudah  sernenjak  dicoba restrukturisasi. Perihal ini adalah salah satu upaya Relaksasi Kredit dikala pandemi covid- 19, Pas al 5 Ayat  (2)  bank  bisa  memberikan  restrukturisasi  kredit  dikala  debitur  mengajukan  kredit  kepada  bank saat sebelum maupun sehabis terbenruknya pandemi covid- 19 tetapi dalam perihal debitur mengajukan kredit  saat  sebelum  terjaLin  pandemi  covid-19  mutu  kredit  ataupun  pembayaran  wajib  dinyatakan mudah.  Restrukturisasi  kredit  tersebut  berlaku  untuk  usaha  kecil  menengah  (UKM)  serta  tercantum UMKM  juga,  ayat  tiga  dirnana  kredit  buat  Bank  Perkreditan  Rakyat  serta  Bank  Perkreditan  Rakyat Syariah bergantung pada perlakuan akuntansi masing-masing bank, Pasal 6 poin a, diberikan terhadap debitur yang penuhi ketentuan ialah debitur terserang akibat pandemi covid- 19 tercantum debitur usaha mikro,  kecil,  serta  menengah,  Pasal  6  poin  b,  akan  direstrukturisasi  sehabis  nasabah  dinyatakan terserang akibat timbulnya pandemi covid- 19 tercantum nasabah usaha mikro, kecil, serta menengah. Bersumber pada ketentuan Pasal 10 Peraturan OJK Republik Indonesia diatas tersebut masa berlakunya hingga dengan bertepatan pada 31 Maret 2021.
Terkait  dengan  panderni  covid-19  yang  belum  berakhir  OJK  kembali  memunculkan  POJK No.48  /POJK.03/2020  guna  merubah  aturan  POJK  No.I  I/POJK.03/2020.  Adapun  ketentuan-ketuan yang  menyebutkan  mengenai  restrukturisasi  kredit  dalam  ayat  tiga  (3)  diubah  serta  ditambahkan menjadi tiga (3) ayat, supaya dalam hal relaksasi lebih jelas lagi aturan sehingga selaku nasabah yang ingin melakukan relaksasi terkait kurang mampu memenuhi kewajibannya tidak merasakan keraguan lagi karena aturannya sudah lebih jelas.
Tujuan  dibuatnya  aturan  tersebut  adalah  mempertimbangkan  bahwa  penyebaran  covid-19 masih  terjadi  baik  secara  global  maupun  secara  nasional  yang  tentunya  berakibat  bagi  debitur  serta meminirnalisir  resiko  kredit  macet,  maka  dari  itu  dibuat  suatu  peraturan  oleh  Lembaga  otoritas  jasa keuangan  untuk  mengantisipasi  dan  mengoptimalkan  kinerja  bagi  perbankan  serta  dapat  menjaga stabilitas  dan  mampu  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi,  namun  harus  mengutamakan  dan mempergunakan prinsip kehati-hatian.
Sebagai contoh PT. BPR Sadana Utama Bali membuat kebijakan terkait restrukturisasi sesuai Standar  Operasional  Prosedur  yang  dibuat,  karena  adanya  pandemi  yang  terjadi,  kebijakan  tersebut dibuat dalam rangka melindungi kredit nasabah yang memang tergolong terkena wabah virus corona serta dalam hal mendukung dan mengoptimalkan kinerja dari perbankan, utamanya fungsi intermediasi serta  kestabilan  dari  suatu  sistem  keuangan  menjadi  terlindungi  selama  masih  ada  dinyatakan  virus corona  ini.  Lalu  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  hams  dibentuk  suatu  kebijakan  mengacu  pada POJK Nomor 11 /POJK.03/2020, kebijakan ini diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati- hatian.
Untuk  itu  pada  PT.  BPR  Sadana  Utama  Bali  menetapkan  Standar  Operasional  Prosedur restrukturisasi kredit dampak penyebaran pandemi covid-19 yang dapat dijadikan pedoman bagi calon nasabah atau nasabah yang sudah terdaftar pada PT. BPR Sadana Utama Bali.
Adapun  maksud  dan  tujuan  dari  kebijakan  Restrukturisasi  kredit  pada  PT.  BPR  Sadana  Utama  Bali yaitu:
l.   Maksud
a. Sebagai bentuk mengoptimalkan suatu kinerja perbankan utamanya BPR sebagai sifat   intermediasi berguna  dalam  hal  melindungi  stabilitas  keuangan  serta  membanru  peningkatan  ekonomi  akibat perkembangan penyebaran Covid-19
b. Menerapkan manajemen risiko BPR dan
c. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan BPR.

## 2. Tujuan
a. Mempunyai tindakan yang tentunya semakin luas, sehingga penyusunan pembiayaan tergolong tidak lancar dengan mudah dapat dikendalikan dan mempermudah pemberian pembiayaan baru terhadap nasabah
b.  Mewujudkan  suatu  countercyclical  dari  meluasnya  virus  corona  sehingga  dapat  menopang  serta mengoptimalkan kinerja perbankan diutarnakan tujuan intermediasi, rnelindungi kestabilan sistem keuangan dan mewujudkan kemajuan ekonomi
c.  Munculnya penerapan kebijakan bisnis yang tentunya lebih jelas, terkendali dan ternilai
d. timbulnya la ngkah dan tujuan yang semakin jelas terutama kepada manajemen dalam pelaksanaan tugas dan cara guna menetapkan standar operasional bank.
e.  Dapat  memitigasi  risiko  pembiayaan  dan  menentukan  langkah  yang  tepat  dalam  mengendalikan risiko pembiayaan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan
f. Memudahkan pengendalian risiko pembiayaan yang akan muncul akibat penyebaran Covid-19. Bentuk-bentuk  Restrukturisasi  Berdasarkan  Standar  Operasional  Prosedur  PT.  BPR  Sadana
Utama Bali yaitu
a) Penyesuaian suku bunga b) Penyesuaian jangka waktu dan c) Penangguhan pembayaran pokok.
Adapun  sektor  ekonomi  debitur  yang  tergolong  memang  terdampak  karena  adanya  pandemi Covid-19 yaitu: 1. Pariwisata
2. Transportasi
3. Perhotelan
4. lndustri
5. Perdagangan
6. Pertambangan
7. Pertanian
8. Jasadan
9.  sektor  lainnya  sepanjang  hasil  dari  penilaian  yang  ditentukan  bank  bagi  debirur  yang  tergolong terkena imbas atas timbulnya wabah Covid -19.

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari paparan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:
1. Bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang terdarnpak penyebaran wabah covid-19 yaitu debitur dapat mengajukan restrukturisasi dan debitur mendapatkan restrukturisasi atau pembiayaan sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6. kebijakan ini timbul karena memang di masa pandemi seperti ini banyak nasabah yang tidak marnpu melunasi kreditnya karena banyak sekali adanya kejadian PHK massal dan rnengakibatkan penghasilan masyarakat menjadi menurun, karena menang daerahnya tergolong zona merah dan pastinya menerapkan pembatasan sosial berskala besar.
2. Kriteria debitur yang rnernenuhi syarat restrukturisasi kredit akibat pandemi covid-19 akan dinilai berdasarkan  kualitas  kredit  si  debitur  dimana  jika  sebelum  ada  pandemic  covid-19  debitur  telah dinyatakan  wanprestasi  maka  menjadi  perti  mbangan  bagi  kreditur  unruk  dapat  atau  tidak  dalam memberikan restrukturisasi kredit.
2. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran, sebagai berikut:
1.  Kepada  Pemerintah,  darnpak  dari  panderni  covid-19  berpengaruh  secara  langsung  maupun  tidak langsung  terhadap  perekonomian  masyarakat,  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  seharusnya tidak berfokus terhadap nasabah yang melakukan kredit pada perbankan, dibutuhkan juga perhatian dan upaya lebih lagi bagi pemerintah unruk  memberikan perlindungan bagi masyarakat lain yang terdampak dari pandemi covid-19 dengan demikian sehingga akan ada keadilan dalam perlindungan terhadap masyarakat, dari kebijakan pemerintah.
2.  Kepada  pihak  Bank  dalam  hal  memberikan  restrukrurisasi  kepada  debirur  harus  memperhatikan itikad  baik  dari  si  debitur,  sehingga  pemberian  restrukrurisasi  tersebut  tepat  sasaran  dan  kepada pihak debitur yang tidak beritikad baik untuk melakukan restrukrurisasi maka harus siap menerima sanksi sesuai dengan ketenruan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrianto. (2020). Manajemen Kredit . CV Penerbit Qiara Media. Pasuruan Jawa Timur. Aminah. (2020). Pengaruh Pandemi Covid 19 Pada Pelaksanaan Perjanjian. Diponegoro Private Law Review , 7(1) , 650–656. Atmadja, I. D. G., & Atmadja, I. D. G. (2018). Teori-Teori Hukum . Setara Press.Malang. Aveliani, F. T. (2021). Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kredit Perbankan Di Masa Pandemi Covid’19 ( Studi Kasus di Pt. Bpr Bkk Purwodadi) . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Bakarbessy, L., & Anand, G. (2018). Buku Ajar Perikatan . Zifatama Jawara.Sidoarjo. Diantha, & Pasek, I. M. (2017). Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Prenada Media Group Jakarta. Lincolin, A. (2004). Ekonomi Pembangunan . STIE YKPN.Yogyakarta Putra, A., & Saraswati, D. (2020). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya . CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.
Subekti, Veronika, & Lestari, N. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Rumah Tapak Dalam Kontrak Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Cv Jakad Media Publishing, Cv Jakad Media Publishing Graha Indah E-11 . Gayung Kebonsari.Surabaya. Usanti, T. P., & Shomad, A. (2017). Hukum Perbankan . Kencana Depok.
Frisyudha, A. B., Budiartha, I. N. P., & Styawati, N. K. A. (2021). Renegosiasi Sebagai Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Kontrak Bisnis Selama Masa Pandemi Covid19. Jurnal Konstruksi Hukum , Vol. 2 , No.2.