## OPERASIONAL WAKAF UANG MENURUT KETENTUAN YURIDIS
Oleh: Waldi Nopriansyah
Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang Email: waldi@stebisigm.ac.id

## ABSTRAK
Wakaf  merupakan  salah  satu  sistem  ekonomi  yang  ada  pada  Islam,  di  mana  wakaf dapat dijadikan salah satu perkembangan ekonomi saat ini. Pada zaman Bani Umayah dan  Abasiyah  wakaf  memiliki  peran  penting  dalam  pertumbuhan  ekonomi  bagi  umat Islam,  untuk  itu  wakaf  tidak  bias  dipandang  sebelah  mata  akan  tetapi  wakaf  perlu dikembangkan  dalam  pengelolaannya.  Dalam  peraturan  perundang-undang  No.41 tahun 2004 pasal 16 ayat 1, Wakaf tidak hanya berupa benda tidak bergerak tapi juga wakaf  dapat  berupa  benda  bergerak,  saat  ini  Wakaf  Uang  menjadi  salah  satu  yang mudah dalam perwakafan, untuk itu Wakaf uang mendapatkan legemitasi hukum dalam pengelolaannya baik itu Peraturan perundangan-undangan dan juga al-Qur’an dan as- Sunnah,  maka  dari  itu  wakaf  uang  perlu  kejelasan  dalam  operasionalnya  agar  tidak disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

## Kata Kunci : Wakaf, Uang

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Pada  masa  Bani  Umayah  dan  abasiyah  peran  wakaf  tidak  terbatas  pada pembangunann  tempat-tempat  ibadah  dan  pendidikan,  tetapi  menjangkau  penyedian biaya  operasional  perpustakaan,  pendidikan,  beasiswa,  kesejahteraan  guru  dan  dosen serta tenaga pendidikan lainnya.(Muzarie, 2010: 3). Mengingat wakaf semakin tumbuh luas maka adanya lembaga khsusus yang mengurusnya.  Wakaf yang semulnya hukum privat  berubah  menjadi  hukum  publik,  sehingga  pengelolaannya  dintervensi  oleh pemerintah.  Ada  bebrapa  Negara,  pengelolaan  wakaf  oleh  lembaga  swasta,  tanpa adanya  intervensi  pemerintah,  karena  wakaf  merupakan  pemberian  sesorang  yang ditujukan  untuk  masyarakat  yag  menyangkut  kemaslahatan  orang  banyak,  sehingga tidak  perlunya  ada  intervensi  pemerintah.Negara  yang  dimaksud  seperti;  Uganda, Afrika Selatan dan Philipina.
Islam  sebagai  salah  satu  agama  di  Indonesia,  dan  sebagai  agama  yang  paling banyak  penganutnya,  wakaf  merupakan  hal  yang  perlu  dicermati,  untuk mensejahterahkan  sosial  lembaga  wakaflah  yang  akan  mengelola  dana  wakaf. Perwakafan di Indonesia sebagai institusi yang menyangkut kemaslahatan orang banyak sehingga  semenjak  zaman  kolonial  telah  diatur  olehpemerintah.  (Muzarie,  2010:  4)

## 68
│ Waldi Nopriansyah OPERASIONAL WAKAF UANG MENURUT KETENTUAN YURIDIS
Setelah  kemerdekaan,  perwakafan  diatur  dalam  Undang-undang  Pokok  Argaria  atau sering  disebut  UUPA  No.  5  Tahun  1960,  kemudian  dikuatkan  dengan  Perpu  No.  28 Tahun  1977  tentang  perwakafan  tanah  milik,  selanjutnya  lahir  masalah  perwakawafan berdasarkan  Inpres (intruksi Presiden) No. 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum  Islam, dan terakhir Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.
Survey  PIRAC  (1999)  menyatakan,  985  responden  masyarakat  Indonesia  suka sedekah.  Diantara  persoalan  penting  yang  harus  dicari  solusinya  adalah  bagaimana mengelola  asset  wakaf  ini  secaramaksimal  tanpa  mengurangi  pokok  asset.  (Heykal, 2010:  311)Seorang  muslim  ingin  mengabdikan  hartanya  dapat  menjadikan  wakaf sebagai  pilihan  utama,  wakaf  merupakan  salah  satu  anjuran  dalam  islam  sebagai kegiatan  ibadah,  karena  pahala  wakaf  akan  tetap  mengalir,  walaupun  sang  wakif  telah meninggal dunia.
Wakaf  sebagai  salah  satu  instrumen  ekonomi  dan  keuangan  syariat dikembangkan harus memperlihatkan nilai maslahat. Setiap pihak wajib mengembangkan  dan  meningkatkan  kualitas  manfaat  objek  wakaf,  dan  memiliki kewajiban dan hak yang seimbang. Dalam peraturan perundang-undangan diiamanatkan bahwa  wakaf  harus  dikelola  secara  propfesional,  berarti  pengelola  wakaf  haruslah propfesional,  oleh  karena  itu  pengelola  harus  bekerja  secara  profesional  serta  berhak mendapatkan imbalan secara profesional pula.
Dengan pesatnya perkembangan zaman, wakaf tidak hanya berupa bentuk tanah, akan  tetapi  sudah  menjalar  dalam  bentuk  wakaf  lain,  seperti  wakaf  bergerak,  seperti wakaf uang. Di indonesia terdapat beberapa bentuk wakaf yang tertera pada UU No. 41 tahun  2004,  hal  ini  merupakan  penyempurnaan  wakaf  dalam  kompilasi  hukum Islam.(Dalam  intruksi  presiden  No  1  Tahun  1991,  wakaf  masih  terbatas  hanya  pada benda tidak bergerak saja). Mengenai ekonomi Islam, sebagai sistem wakaf, khususnya wakaf uang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tersebut.

## PEMBAHASAN

## A. Pengertian
Secara  etimologi  (bahasa)  wakaf  berasal  dari  kata waqafa-yaqifu yang  artinya berhenti, berdiri tegak, menahan. (Hasan, 2011:  3) Wakaf disebut juga dengan al-habs jamak  dari  al-ahbas, yang  berarti  diam,  cegahan,  rintangaan,  halangan.  Arti  wakaf terdapat dalam suatu riwayat. (Mubarok, 2008: 9)Hadits Imam bukhari dari ibnu umar yang  menjelaskan  bahwa  Umar  Ibnu-Khatab  datang  kepada  Nabi  SAW,  meminta petunjuk manfaat tanah miliknya di Khaibar. Nabi SAW. Bersabda:
ابه تقدصتو اهلصا تسبح تئش نا
“ Bila  engkau  menghendaki,  tahanlah  pokoknya  dan  sedekahkanlah  hasilnya (manfaatnya).
ECONOMICA SHARIA
Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   69

## 1. Defenisi Wakaf Menurut Ulama
1.1 Imam  Hanafi  memaknai  wakaf  dengan  menahan  „ ain (pokok)  aset  yang berstatus  tetap  milik  wakif  dan  menyedekahkan  manfaatnya  untuk  kebaikan.
Menurut  Imam  Hanafi  pabila  wakif  meninggal  dunia  otomtis  hukum  wakafnya terputus dan harta wakaf tersebut milik ahli waris. Hal ini bertentangan dengan Hadits  dimana  Umar  menyedekahkan  dengan  syarat  tidak  boleh  dijual, dihibahkan  atau  diwarisi,  yaitu  untuk  orang-orang  fakir,  keluarga  dekat, memerdekakan hamba sahaya, menjamu tamu dan untuk  orang  yang kehabisan bekal  dalam  perjalanan;  dan  tidak  berdosa  orang  yang  mengurusinya  untuk memakan  sebagiannya  dengan  cara  yang  wajar  dan  untuk  memberi  makan (kepada  keluarga)  dengan  syarat  jangan  dijadikan  hak  milik  (HR. Muslim).(Heykal, 2010: 311)
1.2 Imam  Malik  menyatakan,  wakaf  merupkan  perbuatan  wakif  yng  menyerahkan manfaat  aset  wakafnya,  baik  berupa  hasil  atau  sewa,  dengan  sighat  (ucapan penyerahan) dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh wakif.
1.3 Pendapat  jumhur  ulama  kontemporer  seperti  Sayyid  Sabiq  dan  wahab  Zuhaili, didalam  kitab  Fiqh  As-Sunnah,  Sayyid  Sabiq  mengatakan  “wakaf  adalah menahan pokok aset dan memanfaatkan hasilnya”.

## 2. Defenisi Wakaf dalam Perundang-undangan.
Penafsiran  wakaf  telah  mewarnai  perundang-undangan  di  Indonesia,  dalam kompilasi hukum  Islam  menyebutkan” wakaf merupakan perbuatan hukum  seseorang, kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya  untuk  kepentingan  ibadah  atau  kepentingan umum sesuai dengan ajaran agama Islam.” Hal ini senada dengan arti wakaf dalam  PP No.  28  Tahun  1977  pasal  1  ayat  1.  Sedangkan  dalam  UU  No.  41  Tahun  2004,  bahwa wakaf  adalah  perbuatan  hukum  wakif  untuk  memisahkan  atau  menyerahkan  sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syaria‟t.
Dari definisi wakaf dalam perundang-undangan memperlihatkandalam peraturan perundang-undangan  sebelumnya  ditetapkan  bahwa  wakaf  bersifat mu’abbad (abadi, selamanya,  atau  langgeng)  dan  benda  yang  diwakafkan  tidak  boleh  ditarik  kembali, karena satatusnya bukan milik wakif melainkan sudah menjadi milik umum. Sedangkan dalam UU No. 41 Tahun 2004, bahwa wakaf dapat dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu  tertentu.  Oleh  karena  itu  dalam  UU  ini  terdapat  pengakuan  terhadap  wakaf mu‟aqqat (jangka waktu tertentu) dan pengakuan terhadap akad wakaf yang gayr lazim, maksud  Gayr  lazim  disini  menekankan  berwakaf  dapat  hanya  dengan  menyerahkan manfaat aset karena hukum harta wakaf itu ghairlazim (tidak ada kepastian hukum).
70 │ Waldi Nopriansyah OPERASIONAL WAKAF UANG MENURUT KETENTUAN YURIDIS

## B. Pengertian Wakaf Uang

## 1. Uang
Uang  merupakan  inti  pergerakan  perekonomian  dunia,  khususnya  di  Indonesia. Uang didefenisikan sebagai sesuatu secara umum untuk melakukan pembayaran barang dan jasa dan uang juga sebagai salah satu simbol kekayaan bagi pemiliknya.

## 2. Wakaf Uang
Wakaf  uang  berasal  dari  istilah Cash  waqf yang  populer  di  Bangladesh,  dalam beberapa  literatur  cash  waqf  juga  dimaknai  sebagai  wakaf  tunai.  Hanya  saja,  makna tunai  ini  sering  salah  diartikan  sebagai  lawan  dari  kredit,  sehingga  pemknaan  wakaf tunai menjadi kurang pas. Untuk itu cash waqf diartikan sebagai wakaf uang.
Wakaf  uang  dalam  definisi  Departemen  Agama  adalah  wakaf  yang  dilakukan seseorang,  kelompok  orang,  dan  lembaga  atau  badan  hukum  dalam  bentuk  uang. Adapun  wakaf  uang  versi  Peraturan  Menteri  Agama  No.  4  Tahun  2009  Tentang pendaftaran wakaf uang, pasal 1 ayat 1 diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan  dan/atau  menyerahkan  sebagian  uang  miliknya,  untuk  dimanfaatkan selamnya  atau  untuk  jangka  waktu  dengan  ketentuan  sesuai  dengan  kepentingannya guna keperluan ibadah/atau kesejahteraan umum menurut syariah. (Hasan, 2011: 22)
Dalam  beberapa  defini  diatas,  wakaf  tidak  lagi  hanya  wujud  tetapi  juga  wakaf berupa  benda  yang  bernilai  dan  pokoknya  seperti  halnya  uang.Wakaf  benda  bergerak berupa  uang  sebagaimana  dimaksud  pada  UU  No.  41  Tahun  2004  Pasal    29  ayat  (1) diterbitkandalam bentuk sertifikat wakaf uang.

## C. Jenis dan Bentuk Wakaf
Dalam  peraturan  perundang-undang  No.41  tahun  2004  pasal  16  ayat  1,  wakaf menurut jenisnya dibagi menjadi dua bagian:
1. Wakaf benda tidak bergerak , yaitu meliputi:
a) hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar
b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
d) hak  milik  atas  satuan  rumah  susun  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku
e) benda  tidak  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundangundangan.
2. Wakaf benda bergerak. Yaitu meliputi:
a) Uang
b) Logam mulia
c) Kendaraan
ECONOMICA SHARIA
Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   71
d) Hak atas kekayaan intelektual
e) Hak sewa
f) benda  bergerak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  syariah  dan  peraturan perundang-undangan.

## D. Syarat-syarat harta benda Wakaf
Seorang wakif yang ingin mewakafkan hartanya haruslah memenuhi persayaratn dalam mewakafkan harta wakafnya, adapun syaratnya sebagai berikut;
1. Harta wakaf memiliki Nilai (harga)
2. Harta  Wakaf  Harus  Jelas,  maksudnya  harta  ini  tidak  dalam  sengketa  dan diketahui secara pasti keberadaanya.
3. Harta wakaf merupakan hak milik wakif.
4. Harta Wakaf Dapat Diserahterimakan bentuknya.
5. Harta  wakaf  harus  terpisah.  Maksud  disini  harta  wakaf  yang  terpisah,  tidak bercampur milik umum.

## E. Rukun Wakaf
Jumhur ulama selain Imam Hanafi menyatakan, rukun wakaf terdiri dari wakif, maukuf  bih (Maukuf  bih  adalah  Barang  atau  harta  yang  diwakafkan) ,  maukuf  alaih (Tertuju  atas  wakaf  yang  akan  dilakukan) ,  dan  sighat (pernyataan  atau  ikrar  sebagai suatu  kehendak  untuk  mewakafkan  sebagian  harta  bendanya).  Adapun  imam  Hanafi, apabila  sighat  telah  diucapkan  suatu  perbuatan  wakaf  sah  secara  hukun,  karena  beliau berpendapat unsur rukun hanya berupa pengucapan.(Heykal, 2010: 312)

## F. Syarat-syarat Wakif dan Nazir
Syarat-syarat  khususnya  bagi  seorang  wakif  dan  nazir  haruslah  terpenuhi  agar tidak terjadi cacatnya hukum, adapun syarat-syaratnya sudah tertera dalam  UU No. 41 tahun  2004  dari  pasal  8  sampai  pasal  10,  dimana  dijelaskan,  bahwa  apabila  wakif  itu meliputi;
a. Perseorangan,  pada  peseroan  seorang  wakif  haruslah  dewasa,  berakal  sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 1 dan pemilik sah atas benda wakaf.
b. Organisasi,
c. Berbadan hukum, disini wakif melakukan sesuai dengan berbadan hukum Sedangkan Nazir juga meliputi sebagai berikut;
1) Perseorangan, disini sesorang harus warganegara indonesia, beragama islam, berakal  sehat,  dan  amanah,  sehat  secara  jasmani  dan  rohani,  dan  tidak terhalang melakukan hukum
1 Maksud  tidak  terhalang  melakukan  perbuatan  hukum,  seseorang  dapat  menjalankan  aktifitasnya  yang bisa ia lakukan tanpa adanya halangan karena suatu faktor, baik itu blum dewasa, atau juga cacat hukum.
72 │ Waldi Nopriansyah OPERASIONAL WAKAF UANG MENURUT KETENTUAN YURIDIS
2) Organisasi,  disini  dalam  organisasi,  orang  yang  terlibat  didalamnya  sama dengan persyaratan perseorangan, dan organisasinya bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan islam
3) Berbadan  hukum,  sedang  berbadan  hukum  bagi  pengurusnya  sama  dengan ayarat  perseorangan,  kemudian  berbadan  hukum  sesuai  PERPU,  dan  untuk bidangnya bergerak sama dengan organisasi.

## G. Dasar Hukum Wakaf Uang
Di  Indonesia  wakaf  selama  ini  dipraktekan  nyaris  secara  sempit,  yakni  pada benda  tidak  bergerak  saja,  seperti,  kuburan,  madsrasah,  tanah  dan  lain-lain.  Wacana terhadap benda bergerak, termasuk surat berharga bahkan wakaf baru mengemuka pada tahun  2002.  (Hak,  2011:  48)Seiring  perkembangan  zaman,  wakaf  tidak  lagi  berupa benda yang tidak bergerak, tapi berupa benda yang bergerak, seperti wakaf uang. Wakaf uang  mendapatkan  legemitasi  hukum.  Setidaknya  berikut  beberapa  landasan  hukum dalam wakaf uang:
a. Al-qur‟an, surat Ali Imran: 92
نم اوقفنت امو نوبتح امم اوقفنت تىح برلا اولانت نل يملع هب الله ن اف ءشي
Artinya” Kamu  sekali-kali  tidak  sampai  kepada  kebajikan  (yang  sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”
Ayat diatas mendorong umat islam untuk menyisihkan harta atau rezekinya untuk kepentingan umum. Dan wakaf merupakan serangkain sedekah.
b. Hadits pertama, yang diriwayat Ahmad yang artinya “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: apabila anak adam  meninggal  dunia,  maka  putuslah  amalnya  kecuali  tiga  perkara, shadaqah  jariyah,  ilmu  yang  bermanfaat  dan  anak  yang  sholeh  yang mendoakan orang tuanya”
Hadits kedua Riwayat Al-Bukhari yang artinya:
“Dari  Ibnu  Umar  r.a.  bahwa  Umar  bin  al-Khattab  r.a  memperoleh  tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta petunjuk mengenai tanah di khaibar yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik  bagiku  melebihi  tanah  tersebut.  Apa  perintah  Engkau  kepadaku mengenainya?” Nabi SAW menjawab, “ jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan hasilnya.” (Shahih al-Bukhari, Hadits No. 2532)
Dari  hadits  diatas  merupakan  dasar  hukum  diisyaratkannya  wakaf  dan  juga dipakai  oleh  MUI  dalam  fatwa  kebolehan  wakaf  uang.  (Hasan,  2011:  27)Ada  dua  hal pengertian  yang  bisa  diambil  dari  hadits  diatas,  yang pertama, untuk  menyisihkan sebagian  rezekinya  sebagai  amal  jariah,  yang kedua, mengelola  harta  wakaf  dan mengambil manfaatnya untuk kepentingan umum.
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   73
Dalam  rapat  komisi  fatwa  MUI  juga  dipertimbangkan  surat  direktur pengembangan zakat dan wakaf departemen agama RI No
Dt.1.III/5/BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 april 2002. Setelah mempertimbangkan Al- Qur‟an, Hadits, dan pendapat ulama, komisi Fatwa MUI Menetapkan bahwa; (Mubarok,
2008: 127)
1. Wakaf  uang  adalah  wakaf  yang  dilakukan  oleh  seseorang  atau  badan  hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Termasuk dalam uang adalah surat-surat berharga
3. Wakaf  uang  hanya  boleh  disalurkan  dan  digunkan  untuk  hal-hal  yang dibolehkan secara syar‟i.
4. Nilai  pokok  uang  harus  dijamin  kelestariannya,  tidak  boleh  dijual,  dihibahkan, dan atau diwariskan.

## H. Status Benda Wakaf
Ada  pelarangan  dalam  status  benda  wakaf,  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada UU  No.  41  Tahun  2004.  Pasal  40,  bahwa  harta  wakaf  dilarang;  dijadikan  jaminan, disita,  dihibahkan,  dijual,  diwariskan,  ditukar  dan  dialihkan  dalam  bentuk  kepada pengalihan    lain.Akan  tetapi  apabila  terdapat  perubahan  atas  sesuatu  benda  wakaf tersebut,  atau  perubahan  atas  fungsi  benda  tersebut,  dengan  sebab-sebab  atau  karena melihat  keadaa  suatu  benda  yang  tak  lagi  bermanfaat  atau  menguntungkan  difaktori perubahan perekonomian, maka hal ini ada persayaratan dalam perubahan, yaitu dalam kompilasi  hukum  islam,  harus  mendapatkan  persetujuan  dari  kantor  urusan  agama, majelis ulama kecamatan dan camat setempat dengan alasan;
1. Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf sebagai  yang telah diikrarkan oleh wakif 2
2. Karena kepentingan umum
Untuk  itu  dalam  perubahan  wakaf  ini  harus  mendapatkan  izin  tertulis  dari Menteri, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004.

## I. Pengelolaan Harta Benda Wakaf
Aset  wakaf  dapat  dimanfaatkan  untuk  proyek  penyediaan  layanan,  seperti sekolah  gratis  bagi  dhuafa,  dan  proyek  wakaf  produktif,  yang  dapat  menghasilkan pendapatan, seperti menyewakan bangunan pusat perbelanjaan. Wakaf uang merupakan dana  amanah  yang  harus  segera  dierahkan  kepada  maukuf  alaih.  Dalam  pengelolaan wakaf  ada  satu  hal  yang  harus  diprhatikan  yaitu  bagaimana  menjamin  kelanggengan aset  wakaf  dalam  memberikan  manfaat  sesuai  dengan  tujuan,  karena  seiring
2 Maksud tidak sesuai tujuan, bukan berarti nazir tdak menjalankan ikrar wakif, tapi manfaatnya tidak lagi sesuai  karena  faktor-faktor  fungsi  wakaf  tersebut,  seperti  contoh  wakaf  yang  seharunya  mendapat keuntungan tapi tidak mendapatkan keuntungan karena tidak sesuai lagi dengan investasi yang dikrarkan, sehingga harus merubah alih fungsinya.

## 74
│ Waldi Nopriansyah OPERASIONAL WAKAF UANG MENURUT KETENTUAN YURIDIS
perkembangan  zaman  aktifa  tetap  yang  digunakan  untuk  pemenuhan  operasional  akan mengalami penyusutan, hal ini yang harus diperhatikan.

## 1. Pengelolaan berdasarkan Pembiayaan
Menurut  Monzer  kahf,  ada  beberapa  model  pembiayaan  yang  dapat dilaksanakan institusi wakaf, yaitu: (Mubarok, 2008: 330)
a. Pembiayaan murabahah
Pada  pembiayaan  ini  nadzir  sebagai  debitur,  kepada  lembaga  perbankan untuk  harga  peralatan  dan  material  yang  dibeli,  ditambah  mark-up pembiayaan,  utang  ini  akan  dibayar  darp  pendapatan  hasil  pengembangan harta wakaf
b. Pembiayaan istisna’
Model istisna‟ memungkinkan nadzir memesan pengembangan harta wakaf yang  diperlukan  kepada  lembaga  pembiayaan  melalui  kontrak  istisna‟. Lembaga  pembiayaan  atau  bank  kemudian  membuat  kontrak  dengan kontraktor  untuk  memenuhi  pesanan  pengelola  harta  wakaf  atas  nama lembaga pembiayaan itu.
c. Pembiayaan ijarah
Pembiayaan  ini  merupakan  penerapan  sewa  menyewa  dimana  pihak  nadzir memberikan  izin  penyedia  dana  mendirikan  sebuah  gedung  di  atas  tanah wakaf untuk jangka waktu tertentu, dan menyewakan gedung tersebut untuk jangka waktu tertentu  yang sama dimana pada priode tersebut dimiliki oleh penyedia dana.
d. Pembiayaan mudharabah .
Model mudharabah dapat digunakan oleh nadzir dengan asumsi peranannya sebagai  entrepeneur  dan  menerima  dana  likuid  dari  lembaga  pembiayaan utuk mendirikan bangunan diatas tanah wakaf, atau mengebor sumur minyak jika tanah itu menghasilkan minyak. Manajemen akan tetap di tangan nadzir secara  ekslusif  dan  tingkat  hasil  ditetapkan  sedemikian  rupa  sehingga menutup biaya usaha.

## 2. Pengelolaan berdasarkan Undang-undang
Sebagaimana  yang  diatur  dalam  UU  No.41  Tahun  2004  menjelaskan  bahwa pengelolaan harta benda-benda wakaf sebagai berikut;
a. Bahwa pengelolaan wakaf harus berdasarkan prinsip syariah
b. Pengelolaannya harus dilakukan secara produktif
c. Apabila memerlukan penjamin dilakukan penjamin syariah

## J. Sertifikat Wakaf Uang (SWU)
Menurut Manan, wakaf uang yang bisa diterbitkan melalui Bank Syariah dengan menerbitkan  sertifikat  uang  dapat  dilakukan  dengan  maksud  untuk  memenuhi  target
ECONOMICA SHARIA Volume 1 Nomor 1 Edisi Perdana Agustus 2015 │   75
investasi sedikitnya empat bidang, yaitu kemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi (dunia akherat), kemanfaatan bagi kesejahteraan keluarga (dunia akherat), pembangunan sosial dan membangun masyarakat sejahtera. (Manan, 2001: 49)
Dalam  operasionalisasi  sertifikat  wakaf  uang  dapat  dijabarkan  sebagai berikut;(Manan, 2001: 46)
1. Wakaf uang harus diterima sebagi  sumbangan yang sesuai dengan tuntunan syariah. Dalam hal ini, bank sebagai nazir harus mengelola wakaf atas nama Wakif.
2. Wakif memiliki kebebasan dalam memilih, tujuan apa yang akan digunakan.
3. Wakaf  uang  dilakukan  dengan  tanpa  batas  waktu  dan  rekeningnya  harus terbuka dengan nama yang ditentukan oleh wakif.
4. Kualitas wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya yang dibelanjakan sesua tujuan yang telah ditentukan wakif.
5. Wakif dapat meminta kepada bank untuk mempergunakan keseluruhan profit untuk tujuan-tujuan yang telah ditentukan.
6. Wakif  dapat  memberikan  wakaf  uang  untuk  sekali  saja,  atau  ia  dapat menyatakan akan memberikan wakaf dengan cara melakukan deposit.
7. Wakif  dapat  meminta  kepada  bank  untuk  merealisasikan  wakaf  uang  pada jumlah  tetentu  untuk  dipindahkan  dari  rekening  wakif  kepada  pengelola harta wakaf.
8. Setiap  setoran  uang  harus  diberiakn  tanda  terima  dan  setelah  jumlah  wakaf tersebut  mencapai  jumlah  yang  ditentukan  barulah  mendapatkan  sertifikat wakaf uang.
9. Prinsip  dan  dasar  peraturan  syariah  tentang  wakaf  uang  dapat  ditinjau kembali dan dapat berubah.

## K. Manfaat Wakaf Uang
Manfaat  wakaf  uang  merupakan  wakaf  untuk  kemaslahatan  umum  atau  orang yang  banyak  atau  untuk  keadilan  sosial.  Dalam  keadilan  sosial  dapat  dilihat  dari  dua sudut,  yang pertama ,  wakaf  untuk  pemenuhan  kebutuhan  dasar,  sperti  makan,  tempat tinggal dan lain-lain. Yang kedua , wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang  setara  bagi  semua  orang,  terutama  bagi  mereka  yang  kurang  beruntung.  (Hasan, 2011: 58)
Selain  itu  juga  wakaf  uang  harus  mampu  meberikan  manfaat  kesejahteran masyarakat, adapun manfaat kesejahteraan sebagi berikut;
1. Kesejahteraan bagi diri sendiri dan keluarga
2. Manfaat dalam peningkatan standar hidup orang miskin
3. Manfaat untuk rehabilitasi orang cacat.
4. Manfaat untuk pendidikan modern,
5. Membantu pendidikan untuk yatim piatu.
76 │ Waldi Nopriansyah OPERASIONAL WAKAF UANG MENURUT KETENTUAN YURIDIS
6. Beasiswa
7. Dan lain-lainya yang bermanfaat bagi orang banyak
Untuk  itu  sangat  perlunya  peran  wakaf  dalam  membangun  masyarakat  yang makmur dan sejahtera, sehingga mereka dapat merasakan apa yang mereka inginkan.

## KESIMPULAN
Dari pemaparan diatas dapat dapat disimpulkan sebagai berikut;
1. Bahwa  wakaf  berdasarkan  peraturan  perundang-undang  terbagi  dua  bentuk, yaitu wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak
2. Harta  benda  yang  diwakafkan  harus  memiliki  beberapa  syarat,  yaitu  nilainya, jelas bendanya, milik pribadi, dapat diserah terimakan dan harta benda tersebut harus teripisah dari benda yang lain.
3. Dalam pengelolaan wakaf haruslah sesuai dengan prinsip syariah
4. Wakaf  berupa  uang  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  diterbikan  dengan sertifikat Wakaf uang.
Manfaat  wakaf  uang  harus  tertuju  kepada  orang  yang  berhak  atau  yang  tertuju atau juga yang telah ditunjuk oleh wakif.

## DAFTAR PUSTAKA
Hak,  Nurul.,  2011, Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari’ah  (mengupas ekonomi Islam, Bank  Islam,  Bunga  Uang  dan  Bagi  Hasil,  Wakaf  Uang  dan  Sengketa  Ekonomi Syariah). Yogyakarta: Teras.
Hasan,  Sudirman,  2011, Wakaf  Uang  perspektif  fiqih,  hukum  positif  dan  manajemen.
Malang: UIN Maliki Press.
Heykal,  Nurul  Huda  Mohamad,  2010, Lembaga  Keungan  Islam  (tinjauan  teoritis  dan Praktis). Jakarta: Kencana.
Manan, M.A, 2001 Sertifikat Wakaf Yunai, sebuah inovasi Instrumen Keuangan Islam.
Jakarta: Ciber dan PKTTI-UI.
Mubarok, Jaih, 2008, wakaf Produktif. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Muzarie, Mukhlisin, 2010, Fikih Wakaf, Yogyakarta; Dinamika.
Undang-undang No. 41 Tahun 2004.
78 │ Waldi Nopriansyah OPERASIONAL WAKAF UANG MENURUT KETENTUAN YURIDIS