## RELEVANSI BUDAYA PATRIAKI DENGAN PARTISIPASI POLITIK DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI PARLEMEN
Abraham Nurcahyo *

## Abstrak
Bentuk penentangan perempuan atas kuasa laki-laki tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil. Menempatkan perempuan sebagai bayang-bayang laki-laki. Masyarakat  patriarki  sejak  awal  menganggap  bahwa  laki-laki  lebih  kuat dibandingkan  perempuan  baik  dalam  kehidupan  pribadi,  keluarga,  masyarakat, maupun  bernegara.  Budaya  patriarki  dan  nilai-nilai  sosial  di  Indonesia  menuntut perempuan untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan. Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap isu perempuan kian responsif jender. Namun demikian, posisi perempuan tetap rentan terhadap berbagai bentuk manipulasi politik dan  sering  dipakai  sebagai  alat  legitimasi.  Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan  sebagai  warga  negara  adalah  setara.  Kuota  minimal  30%  keterwakilan perempuan diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.  Kurangnya  keseimbangan  gender  di  sektor  politik  dan  pemerintahan  dapat menghambat  partisipasi  perempuan  dalam  ranah  publik.  Dalam  perspektif perempuan,  politik  haruslah  mencakup  seluruh  kehidupan  baik  di  ranah  publik maupun privat.
Kata kunci : Budaya Patriaki, Partisipasi Politik, Keterwakilan Perempuan

## Pengantar
Realitas  sejarah  menunjukkan  bahwa perempuan  telah  ikut  berperan  pada  masa pergerakan,    Sebut  saja  dari  Minangkabau misalnya,  ada  Rasuna  Said,  Rohana  Kudus, dan  Rasimah  Ismail,  mereka    mampu membangkitkan  kesadaran  dan  meningkat- kan  rasa  nasionalisme  di  kalangan perempuan.  Sejarah  juga  mencatat,  dua bulan setelah Sumpah Pemuda dideklarasikan,  persisnya  pada  tanggal  22 Desember  1928,  sekitar  30  organisasi perempuan  dari  12  kota  di  Jawa  dan Sumatera berkumpul untuk menyelenggarakan  Kongres  Perempuan pertama di Yogyakarta.
Gerakan  perempuan  di  Indonesia memiliki  keterlibatan  aktif  di  bidang  politik namun  masih  ada  kesenjangan  dalam  hal partisipasi  dan  keterwakilan  perempuan  di struktur  politik  formal.  Representasi  politik perempuan  cukup  penting  jika  kita  ingin menempatkan  demokrasi  yang  ramah gender ( gender democracy ). Pada masa  Orde
Lama  dan  Orde  Baru,  keterwakilan perempuan  mengalami  pasang  surut,
sedangkan pada masa reformasi, keterwakilan perempuan mengalami peningkatan.  Guna  peningkatan  kualitas demokrasi  yang  berorientasi  kesejahteraan rakyat, perlu keseimbangan peran perempuan    dalam  proses  pengambilan keputusan politik di lembaga legislatif.
Studi  ini  akan  menjawab  berbagai masalah peran perempuan. Argumentasinya mentalitas  yang  terbangun  di  kalangan perempuan  masih  mentalitas  warisan  masa lampau.  Keberadaan    perempuan  selalu dipersepsikan  di  bawah  kuasa  laki-laki. Sampai  pasca  reformasi,  perempuan  belum maksimal tampil ke  publik. Mental patriakis warisan  Orde  Baru,    masih  menghantuinya. Agar  perempuan  tidak    terbelenggu  di bawah  bayang-bayang  kuasa  patriarkis, hendaknya  mental  itu  segera  dihilangkan. Maka  perempuan  akan  bisa    berperan maksimal  dalam parlemen!.
*Abraham Nurcahyo adalah Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah IKIP PGRI MADUIN

## Budaya Patriaki
Relasi antara laki-laki dan perempuan merupakan  tema  yang  tidak  tak  kunjung usai.  Bahkan,  Erich  Fromm  mengatakan bahwa  pertentangan  yang  terjadi  antara relasi  kedua  jenis  kelamin  ini  telah berlangsung  sejak  enam  ribu  tahun  silam (Fromm,  2000:176).  Persoalan  menjadi semakin  menguat  ketika  dalam  relasi  ini terjadi ketimpangan dan  terdapat hubungan subordinasi.
Bentuk
penentangan perempuan  atas  kuasa  laki-laki  tidak terlepas dari sistem patriarki yang tidak adil yang  menempatkan  perempuan  sebagai bayang-bayang laki-laki.
Kata  patriarki  mengacu  pada  sistem budaya  dalam  arti  sistem  kehidupan  diatur oleh  sistem  “kebapakan”.  Patriarki  atau “Patriarkat” merujuk pada susunan masyarakat menurut garis Bapak. Ini adalah istilah  yang  menunjukkan  ciri-ciri  tertentu pada  keluarga  atau  kumpulan  keluarga manusia,  yang  diatur,  dipimpin,  dan diperintah  oleh  kaum  bapak  atau  laki-laki tertua.  Artinya,  hukum  keturunan  dalam patirarkat menurut garis bapak. Nama, harta milik,  dan  kekuasaan  kepala  keluarga (bapak)  diwariskan  kepada  anak  laki-laki (Ensiklopedia Indonesia 1984).
Kini  istilah itu  secara umum digunakan untuk menyebut “kekuasaan laki- laki”.  Khususnya  hubungan  kekuasaan antara laki-laki terhadap perempuan yang di dalamnya  berlangsung  dominasi  laki-laki atas  perempuan  yang  diwujudkan  melalui bermacam-macam cara dan media  (Bhasin, 1996).  Sistem  kebapakan  ini  menjadi  cara pandang  yang  berlaku  secara  umum, sehingga  otomatis  kaum  perempuan  tidak terepresentasikan  dalam  cara  pandang  ini. Jika  kita  lihat,  sistem  budaya  patriarki seakan-akan  sudah  menjadi  alamiah  dari asal muasalnya.  Oleh  karena itu,  pandangan yang  beranggapan  bahwa  kaum  perempuan secara  kodrati  memang  lebih  lemah  dari kaum laki-laki juga seakan-akan merupakan cara pandang yang “ given ”.
Masyarakat  patriarki  sejak  awal menganggap  bahwa  laki-laki  lebih  kuat dibandingkan  perempuan  baik  dalam kehidupan  pribadi,  keluarga,  masyarakat,
maupun  bernegara.  Perbedaan  biologis antara  laki-laki  dan  perempuan  dianggap sebagai awal pembentukan budaya patriarki. Perbedaan biologis antara keduanya merupakan  status  yang  tidak  setara. Perempuan  yang  tidak  memiliki  otot dijadikan    alasan  mengapa  masyarakat menempatkan  mereka    pada  posisi  lemah. Hampir  semua  bidang  politik  didominasi kaum  laki-laki.  Mereka    tidak  berperan  di dalamnya. Seolah-olah ada anggapan bahwa kehidupan politik bukan dunianya. Mengingat    sifatnya  yang  mengandung kekerasan,  ketidakjujuran,  maupun  tipu muslihat.  Stereotip  peran  seksual  yang  ada, mengatakan bahwa politik adalah dunia laki- laki.  Bila  kita  membicarakan  peran  politik perempuan,  kita  tidak  bisa  mengartikan politik  secara  sempit  seperti  melihat  politik dalam  kaca mata  formal  di  bidang  legislatif, eksekutif,  dan  yudikatif.  Oleh  karena eksistensi  politik  terwujud  dalam  aspek kehidupan  bersama  pada  tingkat  lokal maupun  kepekaan  terhadap  permasalahan yang ada. Murniati  mendefinisikan  patriarki sebagai  suatu  system  laki    yang  berkuasa untuk  menentukan    segala  sesuatu  yang akan  dilakukan  atau  tidak  dilakukan  (2004: 8).  Sistem  ini  dianggap  wajar  sebab pembenarannya disejajarkan dengan pembagian kerja berdasarkan seks atau jenis kelamin dan bukan berdasarkan gender.   Di samping itu,  Murniti  juga mengungkapkan, ada  yang  meyakini  bahwa kekuasaan yang mengkontrol  dan  mendominasi  pihak lain(2004:171).  Pihak  lain  in  menurut  yang meyakini  definisi  tersebut  adalah  kelompok miskin,  lemah,    rendah,  tidak  berdaya,  juga lingkungan  hidup  dan  perempuan.  Dalam budaya    patriarki,    negara    yang    menganut budaya  tersebut  disebut  patriarkis. Saraswati mengatakan bahwa patriarkis adalah negara yang mempromosikan    dan  memelihara  praktek- praktek yang secara langsung dan sistematis menindas perempuan (2004:31). Penindasan perempuan dilihat dari struktur keluarga dan rumah tangga serta kebijaksanaannya  yang  diterapkan  pada kedua  bidang  tersebut.  Biasanya,  kebijakan tersebut bersifat diskriminatif, atau menghambat status kebebasan dan ekonomi bagi perempuan.
Lebih        lanjut        mengungkapkan kelemahan-kelemahan  perempuan  akibat budaya  patriarki  adalah:  (1)    Perempuan kurang  menyadari  bahwa  dirinya  adalah seorang  pribadi  yang  mempunyai  hak-hak azasi  manusia  yang  sama;  (2)    Perempuan seringkali kesulitan menghilangkan perasaan malu dan perasaan takut salah;  (3)
Perempuan  kurang  mampu  berpikir  jenih dan logis,  sehingga  sulit  dalam  mengambil keputusan;  (4)    Perempuan  memiliki  beban kerja  domestik;  (5)    Perempuan  selalu mempertimbangkan  faktor  (5)    Perempuan selalu  mempertimbangkan  faktor  keluarga, atau  tradisi  turun  temurun  keluarga  yang aktif  di  organisasi;  (6)    Perempuan  selalu mempertimbangkan faktor kesamaan agama; (7) Perempuan selalu mempertimbangkan  faktor  ekonomi;    (8) Perempuan kurang dapat menerima kekuasaan (yang  dipercayakan)  dan  dalam merebut kekuasaan lebih suka mengalah; (9) Perempuan  kurang  mampu  mengendalikan emosi,  sehingga  pikirannya  kurang  stabil dan  mudah  terpengaruh;  (10)  Perempuan tidak mampu menjalin persatuan yang solid, sehingga  mudah  tercerai  berai  dan  sukar menyatukan pandangan (Murniati, 2004:118). Rezim  Orde  Baru telah  membentuk
kementerian  khusus  menangani  masalah perempuan.  Secara  normatif,  perempuan ikut  berperan  di  bidang  sosial  maupun politik.  Meski begitu,  orientasi politik Orde Baru    tetap  menyuburkan  pola  politik patron-client dan  kultur  hegemoni  “politik lelaki”.    Masuk  di  era  reformasi,  Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan (terutama  di  era  kepemimpinan  Khofifah Indar Parawansa), mengangkat isu kesetaraan  jender  sebagai mainstream . Namun, kerja keras para menteri perempuan,  para  aktivis,  dan  berbagai organisasi  perempuan  di  Tanah  Air  untuk mewujudkan  persamaan  hak  tetap  saja terbentur oleh budaya patriarki dan praktik politik  anti  partisipasi.  Oleh  karena  dalam struktur  masyarakat  patriarkis,  konstruksi sosial-budaya  perempuan  kerap  dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan.
Budaya  patriarki  dan  nilai-nilai  sosial di  Indonesia  menuntut  perempuan  untuk tidak berpartisipasi di ranah politik maupun pemerintahan.  Politik  dianggapnya  wilayah
istimewa  laki-laki  (UNDP,  2010). Kendala yang  biasa  dihadapi  perempuan  berupa peran,  tanggungjawab  domestik,  status subordinasi  dalam  hubungan  gender  serta perilaku  sosial  yang  bersifat  patriarkis. Perempuan  kurang  siap  menjalankan  peran publiknya . Umumnya  mereka  bukanlah pengambil  keputusan,  baik  di  bidang  sosial, ekonomi dan politik. Apalagi sebagian besar masyarakat kita berpandangan bahwa . laki- laki harus menjadi pengambil keputusan dan pemimpin  di  kalangan  masyarakat.  Selain itu,  laki-laki  harus  menjadi  kepala  rumah tangga.  Sebaliknya,  masyarakat  menyatakan bahwa    perempuan  tidak  boleh  bekerja tanpa ijin dari suami mereka. Temuan dalam survey itu menunjukkan bahwa bias gender dalam pengetahuan dan perilaku masyarakat  keseharian  tetap  eksis.  Oleh karena adanya bias sosio-budaya, perempuan  tertinggal  dalam  mengakses sumber  daya  produktif,  misalnya  tanah, kredit, aset materiil, pengembangan keterampilan, dll. Perempuan juga mengalami  kekurangan  dalam  hal  modal, karena  mereka  bukanlah  pemimpin  dan tidak  memiliki  basis  kekuasaan  yang mandiri.
Sistem dan arah kebijakan pemerintah terhadap  isu  perempuan  kian  responsif jender.  Namun  demikian,  posisi  perempuan tetap  rentan  terhadap  berbagai  bentuk manipulasi  politik  dan  sering  dipakai sebagai alat legitimasi. Asumsinya, perempuan  sebagai    unit  utama  kehidupan keluarga dan masyarakat. Kontrol atas peran perempuan merupakan sarana efektif dalam mengendalikan  seluruh  kekuasaan  negara. Sementara  bagi  Fatimah  Muhibbi  (2005), feminis  muslim  Iran,  perbedaan  fisik perempuan  dan  laki-laki  merupakan  fakta yang tidak bisa ditolak ( sunatullah ). Namun, jika  perbedaan  itu  dibingkai  dalam konstruksi budaya yang bias jender (apalagi jika  ia  dibingkai  dalam  ayat-ayat  agama) maka  definisi  persamaan  hak  atas  dasar klaim  perbedaan  alamiah  itu  akan  kembali berujung pada ekspresi dan dominasi politik patriarki.  Secara  substantif  bertentangan dengan  hukum  Tuhan  dan  prinsip  keadilan universal  (Jurnal  Sosial  Demokrasi  Edisi  6 Tahun 2 Juni - Agustus 2009 hlm. 6,7 dan 8).
Berbagai  regulasi  negara  menyangkut isu perempuan membuktikan bahwa konstruksi budaya politik patriarki sepanjang sejarah amat menentukan kehidupan perempuan. Sejak tahun 1960-an, gerakan  feminisme  menggeliat  di  berbagai belahan dunia.  Termasuk di Indonesia para aktivis pada tahun 1990-an, terus menggugat dasar kebijakan negara yang bias jender.  Mereka  mendorong  peran,  fungsi, dan posisi perempuan secara lebih progresif, serta memprotes berbagai kebijakan konservatif.  Diantaranya, negara dan stigma masyarakat  yang  memarjinalisasi  aspirasi, hak, dan kepentingan perempuan. Kaum  feminis  yang  peduli  pada pentingnya kesetaraan jender dalam membangun  watak  bangsa,  menuntut perubahan  yang  progresif  atas  posisi perempuan.  Hal  ini    tercermin  dalam polemik  isu  poligami,  isu  kekerasan  dalam rumah  tangga,  isu  hak-hak  reproduksi perempuan,  atau  isu  peraturan  daerah tentang  pelacuran.  Menurut  Gadis  Arivia (2006), hampir seluruh regulasi negara yang terkait dengan soal perempuan mengandung materi  bias  jender.  Sebab,  dalam  struktur masyarakat  patriarkis,  konstruksi  sosial- budaya perempuan kerap digunakan sebagai alat legitimasi politik.
Legitimasi  ini  terlihat  dari  sikap masyarakat  yang  sering  menempatkan seksualitas  perempuan  sebagai  komoditas; alat  pemuas  hasrat  seksual  laki-laki.  Dalam kekuasaan  berstruktur  patriarkis,  politik bukan hanya refleksi dari interest kekuasaan dan  uang,  tetapi  juga  seks.  Terbongkarnya kasus  mesum  politisi  DPR  dengan  artis dangdut  beberapa  waktu  lalu  membuktikan kebenaran hipotesis menyatunya “kekuasaan,  uang,  dan  seks”.  Kuasa  politik bukan  cuma  membuat  para  aktornya menjadi banal (politik haus kuasa), tapi juga binal (bukan cuma haus uang dan kuasa, tapi juga sarat syahwat).
Pesan  penting  dari  terbongkarnya kasus  mesum  politisi  DPR  di  atas, kemerosotan  moral  politik  di  level  elite bukan  hanya  ditandai  oleh banality  of politics , tapi juga oleh binalitas manusia yang kian  menunjukkan  watak  dasarnya  sebagai homo sexus . Lebih dari itu, mesum DPR kian
memperkuat argumen bahwa posisi perempuan  di  negeri  ini  masih  berada  di bawah  kekokohan  dominasi  budaya  politik patriarki.  Kaum  feminis  yang  menganut paham  pluralisme  demokratis  meyakini bahwa  perempuan  tidak  bisa  dirugikan hanya  karena  jenis  kelaminnya.  Sebagai Manusia,  perempuan  juga  butuh  pengakuan atas eksistensi keperempuanannya. Gerakan feminis  menentang  pandangan  stereotif yang  berpotensi  memarjinalisasi  peran perempuan  sebatas  fungsi  domestiknya, bukan dalam konteks kehidupan publik yang lebih luas.

## Partisipasi Politik dan Kebijakan
Herbert McClosky berpendapat, partisipasi  politik  adalah  kegiatan-kegiatan sukarela  dari  warga  masyarakat  melalui mana  mereka  mengambil  bagian  dalam proses  pemilihan  penguasa,  dan  secara langsung  atau  tidak  langsung,  dalam  proses pembentukan  kebijakan  umum  (Herbert McClosky dalam Miriam Budiardjo,
2008:367).  Lebih  jauh  Miriam  Budiardjo mengatakan  bahwa  partisipasi  adalah kegiatan  seseorang  atau    kelompok  orang untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam kehidupan  politik,  antara  lain  dengan  jalan memilih  pimpinan  Negara  dan  secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan kebijakan
pemerintah (public  policy) .  Kegiatan  ini mencakup  tindakan  memberikan  suara dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat umum,  mengadakan  hubungan (contacting) atau lobbying dengan  pejabat  pemerintah atau  anggota  parlemen,  menjadi  anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan directionnya . Dalam hubungannya dengan
bernegara Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson  memberi  tafsiran  secara  eksplisit, partisipasi  politik  merupakan  kegiatan warga  yang  bertindak  sebagai  pribadi- pribadi  yang  bermaksud  mempengaruhi pembuatan
keputusan
pemerintah.
Partisipasi  bisa  bersifat  individual  atau kolektif,  terorganisir  atau  spontan,  mantap atau  sporadis,  secara  damai  atau  dengan
kekerasan,  legal  atau  illegal,  efektif  atau tidak efektif.
Di negara demokrasi konsep
partisipasi  politik  berawal  dari  pemahaman bahwa  kedaulatan  ada  di  tangan  rakyat. Untuk  menentukan  orang-orang  yang memegang  tampuk  pimpinan,  menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat diwujudkan  melalui  kegiatan  bersama. Dengan  demikian    partisipasi  politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggaraan  kekuasaan  politik  yang absah oleh rakyat.
Pasal  27  ayat  (1)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menegaskan,  bahwa  kedudukan  laki- laki  dan  perempuan  sebagai  warga  negara adalah  setara.  Demikian  pula  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  Tahun  1948 sesungguhnya telah menegaskan persamaan hak  laki-laki  dan  perempuan.  Namun masyarakat  internasional  menyadari,  untuk mewujudkan  hak-hak  perempuan  dalam kehidupan sehari-hari memerlukan kebijakan  khusus.  Kesadaran  ini  didasarkan pada  kenyataan  bahwa  perempuan  di seluruh  dunia  masih  mengalami  nasib buruk:  pertama,  perempuan  dianggap  lebih rendah  kedudukannya  daripada  laki-laki; kedua,  perempuan  lebih  sulit  mengakses pendidikan,  kesehatan  dan  kesempatan kerja daripada laki-laki.
Realitas  sosial  tersebut  membuat Perserikatan  Bangsa  Bangsa  (PBB)  sangat peduli pada isu perempuan. Pada 7 Juli 1954 Majelis  Umum  PBB  mengadopsi  Konvensi Hak-Hak Politik Perempuan atau Convention on the Political Right of Women (CPRW) . Lalu, pada 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB mengadopsi  Konvensi  Penghapusan  Segala Bentuk  Diskriminasi  terhadap  Perempuan atau Convention  on  the  Elimination  of  All Forms  of  Discrimination  Against  Women (CEDAW) . Implementasi  dari  dua  dokumen  itu
selama beberapa dasawarsa belum mengalami  kemajuan  yang  signifikan, sehingga  Konferensi  Dunia  IV  tentang Perempuan 1995 di Beijing China,
mengeluarkan Deklarasi Beijing Platform for Action (BPFA).  Deklarasi  ini  menegaskan, demi  meningkatkan  kesadaran  akan  hak
perempuan,  perlu  dilakukan  pendidikan tentang  hak-hak  perempuan  dan  dibentuk badan-badan  yang  bertugas  melindungi perempuan  dari  pelanggaran  hak-haknya. Selanjutnya  memasuki  Abad  ke-21,  Sidang Umum PBB yang dihadiri oleh 189 negara di dunia  membuat  deklarasi  Delapan  Tujuan Pembangunan Milinium (Millennium Development  Goals/MDGs), yang  dalam tujuan ke-3 adalah Pemberdayaan Perempuan dan Promosi Kesetaraan Gender dalam berbagai aspek pembangunan. Pemerintah  Indonesia  meratifikasi
CPRW  melalui  Undang-Undang  Nomor  68 Tahun  1958  tentang  Persetujuan  Konvensi Hak-Hak  Politik  Kaum  Wanita,  dan  CEDAW melalui  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  terhadap  Perempuan.  Sebelum meratifikasi CEDAW, sejak 1978 pemerintah telah  membentuk  Kementerian  Negara Urusan  Wanita,  yang  secara  khusus mengkoordinasi usaha-usaha untuk meningkatkan  kesejahteraan  perempuan melalui  program  pendidikan,  ekonomi  dan kesehatan
Kebijakan  khusus  bagi  perempuan  di bidang politik baru diterapkan pasca pemilu 1999.  Pada  tahap  awal,  kebijakan  tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31
Tahun  2002  tentang  Partai  Politik.  Undang-
Undang ini menyatakan, bahwa kepengurusan partai politik harus memperhatikan  kesetaraan  dan  keadilan gender.  Meski  rumusan  “memperhatikan kesetaraan  dan  keadilan  gender”  itu  sangat abstrak  dan  tidak  terukur,  namun  undang- undang  itu  merupakan  pijakan  pertama untuk  mengembangkan  kebijakan  lebih lanjut.
Dalam  mengadopsi  kebijakan  khusus, undang-undang  berikutnya  menggunakan rumusan  kuota  minimal  30%  keterwakilan perempuan.  Angka  30%  itu  merupakan kesimpulan  dari  studi United  Nations Divisions  for  the  Advancement  of  Women (UN-DAW) ,  bahwa  suara  dan  kepentingan perempuan  baru  diperhatikan  dalam kehidupan  publik,  apabila  mencapai  30%. Atas  dasar  ini  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2003  tentang  Pemilu  Anggota  DPR,
DPD  dan  DPRD  menggunakan  rumusan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan  dalam  daftar  calon  anggota legsilatif untuk Pemilu 2004. Lima  tahun  kemudian,  kebijakan tindakan  khusus  sementara  dalam  bentuk kuota minimal 30% keterwakilan perempuan  diterapkan  dalam  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik.  Undang-Undang  ini  menyatakan, bahwa  pendirian  dan  kepengurusan  partai politik  memperhatikan  sedikitnya  30% keterwakilan perempuan. Selanjutnya, kuota minimal  30%  keterwakilan  perempuan dalam  daftar  calon  anggota  legislatif  juga diperbaiki komposisinya, sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun  2008  tentang  Pemilu  Anggota  DPR, DPD dan DPRD.
Ketentuan  tersebut  dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan DPRD.  Tentu  saja  implementasi  undang- undang  partai  politik  dan  undang-undang pemilu  legislatif  tersebut  masuk  dalam kerangka  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Namun para perumus konstitusi menyadari, kesetaraan  itu  tidak  serta  merta  terwujud dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sejarah mencatat,  tidak  terlalu  besar  perempuan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di  lembaga  legislatif.    Hal  tersebut  terlihat pada tabel di bawah ini:
Masa Kerja Perempuan Laki- laki 1950-1955 (DPRS) 9 (3.8%) 236 (96.2%) 1955-1960 17 (6.3%) 272 (93.7%) 1956-1959 (Konstituante) 25 (5.1%) 488 (94.9%) 1971- 1977 36 (7.8%) 460 (92.2%) 1977-1982 29 (6.3%) 460 (93.7%) 1982-1987 39 (8.5%) 460 (91.5%) 1987-1992 65 (13%) 500
(87%) 1992-1997 62 (12.5%) 500 (87.5%) 1997-1999 54 (10.8%) 500 (89.2%) 1999-2004 46 (9%) 500 (91%) 2004-2009 61 (11.8%) 489 (88.9%) 2009-2014 101 (18,10%) 459 (82%) 2014-2019 97 (17,3 %) 463 (86,3 %) Sumber: Sekretariat Jenderal
DPR RI, 2014

## Basis Keterpilihan
Secara  umum  jumlah  keterpilihan perempuan  sebagai  anggota  legislatif  hasil Pemilu
2014 mengalami penurunan dibandingkan  Pemilu  2009.  Puskapol  FISIP UI  mencatat  perolehan  kursi  anggota legislatif 2014-2019 sbb:
Hasil Pemilu 2009, perempuan meraih 101  (18%)  kursi  Dewan  Perwakilan  Rakyat (DPR) dan 36 (27%kursi Dewan Perwakilan Daerah  (DPD).  Untuk  DPRD  Provinsi, perempuan  meraih  kursi  DPRD  rata-rata 16%  dari  33  provinsi,  dan  kursi  DPRD Kabupaten/Kota  rata-rata  12%  dari  487 kabupaten/kota  se  Indonesia.  Gambaran jelas  dari  komposisi  perolehan  kursi legislatif  untuk  perempuan  di  tingkat provinsi  dan  kabupaten/kota  dapat  dapat dipetakan:
P ertama, keterwakilan  perempuan  di 33 DPRD Provinsi, hanyalah Provinsi Maluku yang mencapai target 30% kursi DPRD-nya. Sedangkalan  di  32  provinsi  lainnya  dapat dikategorikan:  kluster  satu  di  5  provinsi meraih kursi antara 21% - 25%, kluster dua di 16 provinsi meraih kursi 11% - 20%, dan kluster tiga di 11 provinsi meraih kursi 2% - 10%.
Kedua, keterwakilan perempuan DPRD di 488 Kabupaten/Kota dapat diidentifikasi: hanyalah  7  kota  yang  dapat  meraih  kursi diatas
30%; sedangkan di 481
kabupaten/kota  lainnya  dapat  diklusterkan sebagai  berikut:  kluster  satu  terdapat  di  35 kabupaten/kota  perempuan  meraih  kursi DPRD  21%  -  29%;  kluster  dua  di  192 kabupaten/kota  perempuan  meraih  kursi DPRD  11%  -  20%,  kluster  tiga  di  210 kabupaten/kota  perempuan  meraih  kursi DPRD  2%  -  10%,  dan  kluster  empat  di  44 kabupaten/kota  (9,03%)  perempuan  tidak meraih  kursi  DPRD-nya.  Selain  itu  terdapat di  68  dari  488  Kabupaten/Kota  hanya  satu keterwakilan  perempuan  DPRD-nya  yang rentan  kosong  karena  setiap  terjadi pergantian  antarwaktu  yang  mengganti bukan perempuan. Hasil Pemilu Legislatif 2014 menunjukkan  tidak  adanya  partai  yang mendominasi  perolehan  kursi  di  DPR  RI. Perolehan  kursi  paling  tinggi  dicapai  oleh PDI-P  (19.46%),  disusul  Golkar  (16,25%), dan  Gerindra  (13,03%).  Jumlah  kursi masing-masing  partai  menengah  juga menunjukkan  selisih  tipis  (kurang  dari  2  % antar partai). Hal ini menunjukkan kekuatan partai-partai  politik  di  parlemen  semakin berimbang.
Perolehan kursi perempuan di parlemen  yang  terbesar  berasal  dari  PDIP (21,65%), disusul oleh Golkar (16,49%), dan Partai  Demokrat  (13,40%).  Jumlah  kursi terkecil perempuan di parlemen berasal dari PKS,  yakni  1  perempuan  dari  40  orang (1,03%).  Dibandingkan  dengan  tahun  2009, penurunan jumlah perolehan kursi perempuan  di  DPR  RI  paling  signifikan terjadi  pada  Partai  Demokrat  (turun  22). Sementara  itu,  ke  naikan  jumlah  perolehan kursi  perempuan  di  DPR  RI  paling  banyak terjadi  di  Partai  Gerindra  (naik  7),  diikuti oleh  PDIP  dan  PPP  (masing-masing  naik  5). Calon  DPR  RI  dengan  nomor  urut  1  masih mendominasi  keterpilihan  sebagai  anggota legislatif.  Data  hasil  Pemilu  2014  dan  2009 menunjukkan  sebagian  besar  caleg  yang terpilih (di kisaran 60%) berada pada nomor urut  1.  Sebagian  besar  caleg  terpilih  adalah anggota  baru  (57%)  dengan  sebaran  yang cenderung sama pada anggota laki-laki (56% baru) dan anggota perempuan (60% baru).
Survei Puskapol UI menemukan empat macam  basis  keterpilihan  anggota  DPR  dan DPD  yaitu:  keterpilihan  ekonomi,  dan
jaringan kekerabatan dengan elite politik. Di DPR RI, sebanyak 242 orang (43.2%) adalah petahana.  Mayoritas  dari  petahana  adalah anggota  laki-laki  (84%  atau  203  orang) sementara anggota perempuan hanya 16,1% (39  orang).  Partai  dengan  persentase anggota  petahana  terbesar  berturut-turut adalah  PKS  (68%),  Demokrat  dan  PPP (masing-masing 54%), PAN (53%).
Sedangkan  partai  dengan  persentase anggota  baru  terbanyak  adalah  Partai Nasdem  (97%,  baru  sekali  mengikuti pemilu)  dan  Partai  Gerindra  (84%).  Untuk anggota DPD, sebanyak 40,2% (53 dari total 132  orang)  adalah  petahana,  sementara 59,8%  (79  dari  132  orang)  adalah  anggota baru.  Dari  53  petahana,  anggota  laki-laki sebanyak  66%  (35  orang)  dan  pe  rempuan 34%  (18  orang).  Artinya,  jumlah  anggota petahana  laki-laki  hampir  dua  kali lipat lebih banyak dibandingkan perempuan.
Sebanyak  15%  anggota  DPR  2014- 2019  berasal  dari  anggota  DPD/DPRD. Signifikannya  jumlah  anggota  yang  berasal dari DPRD menunjukkan sinyal positif dalam proses  rekrutmen  partai  yang  melihat  pada rekam jejak dan basis konstituen di daerah. Sehingga,  bisa  memunculkan  kesinambung- an  proses  kaderisasi  partai  di  daerah  dan nasional.  Dari  anggota  DPR  RI  yang  basis keterpilihannya  dari  anggota  DPD/DPRD, mayoritas  adalah  anggota  laki-laki  (83,5%). Sedangkan untuk anggota DPD terpilih yang mantan  anggota  DPR/DPRD  sebanyak  62 orang atau 47%, yang mayoritas adalah laki- laki  (82%  atau  51  orang).  Sebanyak  29% anggota  DPR  RI  memiliki  latar  belakang sebagai  elite  ekonomi  (pengusaha).  Dari jumlah  itu,  hampir  seluruhnya  adalah anggota laki-laki (91,4%). Hal ini mengindikasikan kekuatan finansial
mayoritas  dimiliki  oleh  anggota  laki-laki. Sementara  di  DPD,  terdapat  10,6%  atau  14 orang anggota  yang memiliki latar belakang elite ekonomi. Dari jumlah itu, sebagian kecil adalah per- empuan (36 %) dan lainnya laki- laki (64 %).
Jaringan  kekerabatan  dengan  elite politik  sebagai  salah  satu  basis  keterpilihan anggota legislatif merupakan fenomena yang harus  disikapi  secara  serius.  Meskipun jumlahnya belum terlihat besar
dibandingkan  basis  keterpilihan  yang lainnya,  hal  ini  mencerminkan  sempitnya basis rekrutmen politik baik yang dilakukan partai politik (DPR) maupun jalur perseorangan (DPD).
Di DPR terdapat 13,8% (77 orang dari
560)  teridentifikasi  memiliki  jaringan kekerabatan  dengan  elite  politik.  Dari jumlah  tersebut,  ada  53%  laki-laki  (41 orang) dan 47% perempuan (36
orang).Sedangkan di DPD terdapat 15% (20 orang dari 132) yang teridentifikasi memiliki jaringan  kekerabatan  dengan  elite  politik. Mayoritas  adalah  anggota  perempuan  (13 orang atau 65%) dan anggota laki-laki hanya 7 orang (35%).
Fenomena  jaringan  kekerabatan  di balik keterpilihan anggota legislatif mencerminkan  pencalonan  yang  rawan politik  transaksional  yang  melibatkan segelintir  orang  dalam  partai  (potensi terjadinya  "politik  dinasti").  Selain  itu, fenomena  kekerabatan  juga  cenderung menghilangkan  otonomi  individu  anggota legislatif  dalam  kerja-kerja  perwakilan akibat  pengaruh  pertalian  keluarga  dengan elite  politik  yang  berkuasa.  Mencermati profil  dan  basis  keterpilihan  anggota legislatif  DPR  RI  2014-2019,  sangat berpeluang  kuatnya  dominasi  fraksi  atas otonomi  anggota.  Hal  ini  terutama disebabkan  oleh  pola  basis  rekrutmen  yang mengandalkan  kekuatan  finansial  dan kekerabatan untuk mendukung elektabilitas yang  tinggi.  Antara  lain  ditunjukkan  oleh  7 dari  77  anggota  terpilih  yang  memiliki jaringan  kekerabatan  termasuk  dalam  10 besar peraih suara tertinggi.
Kecenderungan  semakin  kuatnya dominasi  fraksi  atas  anggota  legislatif ditunjukkan pula oleh berimbangnya jumlah petahana  terpilih  dan  anggota  baru  terpilih. Sebagian petahana yang tidak terpilih dapat diidentifikasi  sebagai  anggota  yang  kritis terhadap  posisi dan  kebijakan  partai/fraksi. Dengan  kondisi  ini,  harapan  agenda reformasi  parlemen  dan  lahirnya  kebijakan yang  pro  kepentingan  publik  akan berhadapan  dengan  kepentingan  oligarki (elite  politik/  fraksi).  Untuk  anggota  DPD, sebanyak  40,2%  (53  dari  total  132  orang) adalah  petahana  sementara  59,8%  (79  dari
132  orang)  adalah  anggota  baru.  Dari  53 petahana,  anggota  laki-laki  sebanyak  66% (35 orang) dan perempuan 34% (18 orang). Artinya,  jumlah  anggota  petahana  laki-laki hampir  dua  kali  lipat  lebih  banyak dibandingkan perempuan. Sebanyak  15%  anggota  DPR  2014- 2019  berasal  dari  anggota  DPD/DPRD. Signifikannya  jumlah  anggota  yang  berasal dari DPRD menunjukkan sinyal positif dalam proses  rekrutmen  partai  yang  melihat  pada rekam jejak dan basis konstituen di daerah. Hal  ini  bisa  memunculkan  kesinambungan proses  kaderisasi  partai  di  daerah  dan nasional.  Dari  anggota  DPR  RI  yang  basis keterpilihannya  dari  anggota  DPD/DPRD, mayoritas  adalah  anggota  laki-laki  (83,5%). Sedangkan untuk anggota DPD terpilih yang mantan  anggota  DPR/DPRD  sebanyak  62 orang atau 47%, yang mayoritas  adalah laki- laki  (82% atau 51 orang).

## Pendidikan Politik
Ketika  melakukan    partisipasi  di publik,  perempuan  menghadapi  banyak tantangan  dan    keterbatasan.    Umumnya, mereka  sulit  masuk  ke  ranah  politik.  Selain menyangkut  finansial,  basis  sosialnya dianggapnya juga lemah. Kondisi inilah yang kemudian  menimbulkan  prasangka  sosial adanya ketimpangan gender di ranah publik.
Keterwakilan  perempuan    di  lembaga legislatif  sangat  minim.  Oleh  karenanya aspirasi kaum perempuan dalam perumusan kebijakan  publik  yang  sensitif  gender kurang mendapat perhatian. Banyak perempuan  kurang  tertarik  pada  aktivitas politik  sehingga  mereka  enggan  menjadi anggota  partai  politik.  Politik  dianggapnya kotor dan miliknya laki-laki. Padahal politik bukan  sekadar  kompetisi  meraih  kekuasan, melainkan juga ruang merumuskan kebijakan pemerintahan. Mewujudkan kesejahteraan  rakyat  yang  berkeadilan secara inklusif. Untuk itu  diperlukan strategi agar      perempuan  tertarik  masuk  ke  dunia politik,  menjadi  anggota  partai  politik, menjadi  kader  yang  aktif  dalam  kegiatan partai  politik,  dan  menjadi  pengurus  partai politik.
Perubahan  dalam  hal  persepsi  dan perilaku  publik  terhadap  peran  perempuan merupakan  cara  membuka  kesempatan sosial politik. Meskipun demikian perubahan sosial tidak terjadi dengan mudah dan perlu terus diperjuang-kan. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan lebih tahu terhadap kebutuhannya.  Misalnya masalah kesehatan reproduksi,  kesehatan  keluarga,  harga sembilan  bahan  pokok,    pendidikan  anak, kekerasan  dalam  rumah  tangga,  kekerasan seksual,  diskriminasi  di  tempat  kerja, maupun    diskriminasi  di  hadapan  hukum. Menjadi  sangat  penting  bagi  perempuan, ikut  menjadi  pembuat  keputusan  politik. Keikutsertaan perempuan dalam pembuatan keputusan publik, tentunya dapat mencegah segala  bentuk  diskriminasi  atau  kebijakan yang kurang berpihak kepada mereka.
Lembaga  swadaya  masyarakat  dapat mensosialisasikan  pentingnya  peningkatan partisipasi  politik  perempuan  kepada masyarakat.  Demikian  pula    pendidikan politik  dan  pendidikan  pemilih  untuk perempuan  dalam  rangka  peningkatan kesadaran politik perempuan serta mengubah  visi  politik  mereka.  Dalam pendidikan  politik,  pengertian  politik hendaknya  diredefinisi  sesuai  perspektif perempuan.
Termasuk peningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka. Pendidikan  pemilih  tidak  hanya  diarahkan bagaimana  melakukan  pencoblosan  dan pemantauan pemilu, melainkan juga pentingnya pemenuhan kuota 30%.. Demikian  pula  peningkatan  keterampilan mereka melakukan advokasi.
Selain  itu  memberikan  dukungan penuh bagi kandidat perempuan agar tampil secara  meyakinkan.  Ketika  mereka  telah menjadi  legislator  dukungan  tersebut  terus berlanjut    dengan  menyediakan  berbagai informasi  yang  diperlukan  bagi  tugas-tugas nya  Memastikan  para  anggota  parlemen dapat  berpartisipasi  dalam  melakukan reformasi kebijakan dan peraturan perundangan  yang  diskriminatif,  tidak berperspektif  gender.  Membentuk  kaukus perempuan  sebagai  sarana  lobi  guna memastikan  bahwa  perspektif  perempuan
dipertimbangkan  dalam  setiap  keputusan yang akan diambil.
Dalam  perspektif  perempuan,  politik hendaknya mencakup semua kehidupan baik di ranah publik maupun privat. Oleh karena itu,  kita  perlu  terus  menerus  mendesakkan agenda  politik  kaum  perempuan  agar menjadi  agenda  politik  partai.  Kaukus parlemen perempuan dan kaukus perempuan  politik  yang  telah  ada  perlu didukung.  Selain  itu  perlu  diperkuat  dalam mempengaruhi  peraturan  perundangan, penganggaran, dan peran-peran pemantauan  tata  kelola  pemerintahan lainnya.
Saat ini  belum  ada  keterkaitan  formal antara  para  perwakilan  perempuan  yang bekerja di berbagai tingkatan pemerintahan. Dibentuknya  jejaring  yang  secara  vertikal mengaitkan dengan para perwakilan perempuan  di  tataran  lokal,  regional  dan nasional  akan  membantu  dalam  mem- perkuat  kapasitas  dan  kebersamaan  para perwakilan  perempuan.  Para  perwakilan perempuan  juga  dapat  menciptakan  basis kekuatan  mereka  sendiri  dan  saling membantu  sama  lain  dalam  mendorong agenda  kesetaraan  gender  dalam  agenda program kerja parlemen.
Keterkaitan antara perwakilan terpilih dan  para  pemilih  masih  lemah  dalam demokrasi Indonesia. Kampanye peningkatan  kesadaran  publik  secara nasional  perlu  diluncurkan.  Modelnya  bisa seperti iklan layanan masyarakat. Kampanye  tersebut  bisa  dilakukan    melalui media massa baik cetak maupun elektronik, serta  media  sosial.    Tujuannya  tiada  lain merubah  pola  pikir  masyarakat  yang  keliru tentang  peran  perempuan  di  ranah  politik dan  pemerintahan.  Kampanye  kesadaran publik  harus  menjadikan  perempuan  dan laki-laki sebagai sasaran.
Perempuan  seringkali  menginternali- sasi ideologi peran gender dan juga meyakini stereotip  gender  yang  dilekatkan  pada mereka.  Kampanye  dengan setting iklan layanan masyarakat pendidikan pemilih bisa diintegrasikan  dengan  pendidikan  politik dan kesadaran gender. Kampanye dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan
Kurangnya  keseimbangan  gender  di sektor
politik dan pemerintahan menghambat  partisipasi  perempuan  dalam ranah  publik.  Berkenaan  dengan  itu  perlu ditumbuhkan  gerakan kesadaran  publik terhadap  isue  gender,  praktik  demokrasi, keadilan  gender,  peran  dan  tanggungjawab pemilih,  serta  perilaku  yang  mendukung partisipasi  dan  keterwakilan  perempuan secara  politis.  Akses  perempuan  dalam politik merupakan prasyarat bagi partisipasi mereka.  Namun  tidak  dengan  sendirinya menghasilkan  sebuah  transformasi  sosial maupun  keadilan    gender.  Oleh  karenanya kaum  perempuan  sendirilah  yang  harus memperjuangkananya.

## Penutup
Partisipasi    perempuan  dalam  bidang politik  pada  masa  kini  cenderung  lebih positif.  Sejak  masa  reformasi  berbagai kebijakan  berkait  dengan  pemberdayaan perempuan telah dikeluarkan oleh pemerintah.  Kebijakan  telah  berpihak  pada perempuan, sehingga kaum perempuan akan nyaman dalam berpolitik. Pendidikan politik diharapkan dapat mengubah image masyarakat  tentang  politik  yang  selama  ini diasumsikan  sebagai  hak  monopoli  kaum lelaki.  Demikian  pula  perlunya  pencerahan pada
masyarakat utamanya kaum perempuan  bahwa  hak  politik  merupakan bagian  integral  dari  HAM. Peningkatan jumlah  anggota  dewan  perempuan  dari periode ke periode belum mampu mengentaskan kaumnya dari ketidaksetaraan  gender  yang  dialami.  Oleh karena  itu,  perjuangan  perempuan  untuk mewujudkan kesetaraan gender tidak dapat dilakukan  oleh  kaum  perempuan  sendiri,
melainkan  diperlukan  kerjasama  dengan entitas  sosial  lain  yang  memiliki  kepekaan terhadap  persoalan  perempuan  ( gender sensitivity ).

## Daftar Pustaka
Gadis  Arivia.  2006. Femininisme:  Sebuah Kata  Hati .  Jakarta:  Penerbit  Buku Kompas.
Jurnal  sosial  Demokrasi  Edisi  6  Tahun  ke  2 Jakarta:  Pergerakan  Indonesia  dan Komite  Persiapan  Yayasan  Indonesia Kita, 2009.
Miriam  Budiardjo,  Dasar-Dasar  Ilmu  politik.
Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2008. Murniati.  Getar    Gender;  Perempuan  dalam Perspektif Agama Budaya dan Keluarga. Magelang: Tera, 2004 Nina Andriana dkk. Perempuan Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal. Jakarta: LIPI, 2012 Peraturan  Pemerintah  No.  07  Tahun  2013 tentang “Panduan Peningkatan Partisipasi  Politik  Perempuan  di Lembaga Legislatif.
Sylvia Walby. Teorisasi Patriaki. Yogyakarta: Jalasutra, 2014
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002 tentang Partai Politik