## Legalitas

## Analisis Yuridis Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial

## Yusuf Hondawantri Naibaho, Triono Eddy, dan Alpi Sahari
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan Denai, Kota Medan Sumatera Utara Correspondence email:yusufhodawantri@gmail.com
Abstrak . Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan hoax dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah  biasanya  mudah  menerima  informasi  begitu  saja  tanpa  melakukan  pengecekan,  bahkan  menyebarkannya  tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax, harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang menedfinisikan anak sebagai orang yang belum  dewasa  ataupun  orang  yang  belum  mencapai  usia  tertentu  yang  ditetapkan  Undang-undang  sebagai  batasan  usia  dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Suatu  unsur-unsur  terjadinya  delik  yaitu  jika  adanya  perbuatan  yang  menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif, sedangkan unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam  Pasal  28  ayat  (2)  UU  No.  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  yaitu:  Setiap  orang,  yaitu  p elaku penyebar berita bohong atau hoax; Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax; Tanpa hak atau Melawan hukum, yaitu dalam penyebaran berita bohong atau hoax merupakan tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;  Objek,  yaitu berita  bohong  atau hoax;  Akibat  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Kata Kunci : Anak, Tindak Pidana, Sosial
Abstract. The negative impact of hoax news among ordinary people whose literacy level is still very low is usually easy to take information for granted without checking, even spreading it without considering the level of accuracy of the information it receives. The responsibility of minors who commit the crime of spreading hoax news must look at the positive legal provisions in Indonesia which define children as immature people or people who have not reached a certain age stipulated by law as an adult age limit. The meaning of children is also different in every regulation in Indonesia. Some scholars try to provide an understanding of children, namely children are normal human conditions who are still young and are determining their identity and are very unstable in spirit so they are very susceptible to environmental influences. According to Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Sanctions in the form of criminal sanctions consist of the main criminal and additional penalties. For the main punishment, there are 5 (five) kinds as stipulated in Article 71 paragraph (1) and additional criminal sanctions consist of 2 (two) kinds in Article 71 paragraph (2) of the Juvenile Justice System Law. An element of the occurrence of an offense is if there is an act that causes a result and the act fulfills the subjective and objective element of unlawfully, while the subjective unlawful element in question is the intentional act of the offense maker to commit an unlawful act. The element against the law is the objective of the assessment not from the maker but from the community. The elements of a criminal act contained in Article 28 paragraph (2) of Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely: Everyone, namely the perpetrators of spreading false news or hoaxes; Errors made intentionally, namely intentionally and without the right to spread false news or hoaxes; Without rights or against the law,  namely  spreading  false  news  or  hoaxes  is  an  act  that  is  against  the  law  and  is  against  a  person's  rights;  Actions,  namely someone has spread news that is not in accordance with the facts; Objects, namely fake news  or hoaxes; As a result of causing feelings of hatred or hostility to certain individuals and/or community groups based on ethnicity, religion, race, and inter-group (SARA).
Keywords: Child, Crime, Social
Yusuf  Hondawantri  Naibaho,  Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Analisis  Yuridis  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial

## PENDAHULUAN
Internet  merupakan  suatu  penemuan  yang  pada  awalnya  berfungsi  sebagai  alat  pertukaran  data  ilmiah  dan akademik, kini telah berubah menjadi perlengkapan hidup sehari-hari dan dapat diakses dari berbagai belahan dunia. 1 Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak positif maupun negatif, ibarat pedang bermata dua. Pengaruh positifnya berupa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi  peningkatan  kesejahteraan  dan  peradaban manusia.  Di lain  pihak,  kemajuan  teknologi  Informasi dan  Transaksi Elektronik  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  sifatnya  melawan  hukum,  yan gmenyerang berbagai kepentingan hukum orang ,masyarakat, dan negara. 2
Media online yang banyak digunakan untuk memperoleh ataupun menyebarluaskan suatu informasi maupun berita adalah melalui media  sosial  yang  selama ini banyak  dipergunakan oleh  orang-orang  seperti facebook,  twitter, instagram, blog, youtube, whatsapp dan lain sebagainya. Melalui media sosial tersebutlah setiap orang bisa membuat, menyunting  sekaligus  mempublikasikan  sendiri  konten  berita,  promosi  artikel,  photo  gambar,  dan  video.  Selain fleksibel, dan luas cakupannya lebih efisien, cepat, interaktif, dan variatif. 3
Internet dan media onine tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat zaman modern sekarang ini untuk mengakses informasi. Banyaknya media elektronik sekarang yang berlomba-lomba untuk menyediakan informasi dan berita yang segar dan baru untuk para pembaca ataupun penontonnya. Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan setiap orang siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online . Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki.
Pesatnya  perkembangan  zaman  dalam  bidang  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  dalam  menggunakan media online sangat memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam mencari informasi maupun berita dengan efektif dan efisien, tetapi tidak semua informasi atau berita yang terdapat dalam media online isinya benar atau dapat dipercaya, melainkan ada juga berita-berita hoax yang tersebar didalamnya.  Penggunaan media online secara meluas ini memiliki dua  sisi  yakni  di  satu  sisi  dapat  memberi  dampak  positif  pada  bidang  pendidikan,  sosial,  politik,  ekonomi  dan sebagainya. Namun di sisi dampak negatif dapat menyebabkan  munculnya jenis kejahatan baru. Dampak negatifnya yang sering terjadi dengan semakin mudahnya komunikasi dan bertukar informasi melalui media online antara sesama pengguna  internet  adalah  informasi  atau  berita  yang  disebarkan  secara  individu  atau  kelompok  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau terindikasi hoax . Media online sekarang  semakin  berkembang  ini  membawa  dampak  positif  dan  kebaikan  bagi  setiap  pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negatif dari perkembangan media pun tidak dapat dipungkiri, hal  ini  sejalan  dengan  kondisi  saat  ini  banyak  berita-berita  atau  informasi  telah  menghebohkan  bagi  banyak  orang pengguna media online (netizen). Kondisi nyata saat ini menunjukkan bahwa media online banyak memiliki muatan yang  melanggar  kesusilaan,  perjudian,  penghinaan  atau  pencemaran  nama  baik,  pemerasan  dan/atau  pengancaman, penyebaran berita hoax dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian bagi banyak orang. Di Indonesia berita hoax semakin berkembang dan menjadi sorotan dengan adanya berita-berita atau konten- konten  video  yang  dibuat  oleh  seseorang,  kelompok,  atau  organisasi  dimana  di  dalamnya  memuat  berita hoax dan beberapa pelaku baik secara perorangan atau kelompok-kelompok yang menyebarkan berita hoax telah di proses secara hukum dan sudah di jatuhkan hukuman pidana. Melalui postingan media online dengan penyebaran berita hoax semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet ( netizen ) menyebarluaskan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan berita hoax yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.
Semakin maraknya muncul penyebaran berita hoax yang beredar dalam media online sekarang ini, akses internet dan semakin menjamurnya sosial media menjadikan berita hoax begitu mudah dibuat dan disebarkan tanpa ada hukuman yang tegas kepada para pembuat dan penyebar hoax . Sederhananya dapat dikatakan bahwa hoax adalah  informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. 4 Akibatnya, penyebaran berita hoax yang tersebar secara  massal  (banyak)  kemana-mana  menimbulkan  opini  publik  ditengah-tengah  masyarakat  banyak.  Hal  ini berdampak  dapat  merusak  hubungan-hubungan  antar  manusia  (masyarakat)  dalam  bersosialisasi,  sehingga  dapat menimbulkan perpecahan dan mengancam persatuan kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
1 Haris Faulidi Asnawi, “Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm” ,  Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII,  Yogyakatra  2004, halaman:5;
2 Adami  Chazawi  dan  Ardi  Ferdian, “Tindak  Pidana  Informasi  &  Transaksi  Elektronik ”  Bayumedia,  Malang:  2011, halaman: 2;
3 Nurudin, “ Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi ” Litera, Yogyakarta 2012, halaman: 53;
4 Tim  Bahasa  Pustaka  Agung  Harapan,  “ Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern” CV.  Pustaka  Agung  Harapan, Surabaya: 2003, halaman: 253;
Yusuf  Hondawantri  Naibaho,  Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Analisis  Yuridis  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial
Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari penyebaran berita hoax yang sedang marak terjadi ini  melakukan  upaya  hukum.  Penggunaan  upaya  hukum  hukum  pidana  sebagai  salah  satu  upaya  untuk  mengatasi masalah sosial. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan  penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 5 Beberapa pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyebaran berita hoax di  Indonesia  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik, dan  terakhir  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik.
Ditetapkannya  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Informasi dan Teknologi Elektronik yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mampu memberikan kontribusi yang nyata sebagai produk hukum yang lebih berguna bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi para aparat penegak hukum dalam memberi hukuman kepada pelaku pemberitaan hoax . Dampak negatif akibat dari pada pemberitaan hoax dikalangan masyarakat awam yang tingkat literasinya masih sangat rendah biasanya mudah menerima informasi begitu saja tanpa melakukan pengecekan, bahkan menyebarkannya tanpa mempertimbangkan tingkat ketepatan informasi yang diterimanya. Anak remaja mudah percaya pada berita hoax , setiap  informasi  yang  masuk  akan  langsung  disebarkan  tanpa  memikirkan  dampak  akibat  dikemudian  hari.  Banyak orang yang menyalahgunakan media sosial atau internet untuk menyebarkan berita hoax . Usia muda dengan kemampuan mengolah informasi yang masih terbatas berpotensi membuat anak dan remaja mudah terpapar efek buruk dari hoax . Tersebarnya  pemberitan hoax saat  ini  sudah  sangat  tidak  terkendali  dengan  adanya  media online ,  penyebaran  berita hoax sangat mudah untuk dilakukan karena setiap orang dapat menyebarkannya . Masalah dapat dirumuskan sebagai salah satu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil penelitian,  maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut :
1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur?
2. Bagaimana unsur-unsur dalam tindak pidana penyebaran berita hoax terhadap pelaku di bawah umur?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian  hukum normatif.  Menurut Philipus  M  Hadjon dan Tatiek  Sri  Djatmiati penelitian hukum  normatif beranjak  dari  hakekat  keilmuan  hukum 6 . Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukan Legal Research adalah penelitian hukum yang mengunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), pendekatan konseptual ( Conceptual Approach) 7
Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan ( Statute Aprroach ), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan  peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 16
Pembahasan  kedua  penulis  menjelaskan  mengenai  pendekatan  konseptual  ( Conceptual  Aprroach ),  pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsep hukum dengan beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 8
5 Muladi dan Barda Nawawi  A.  “ Teori-teori dan Kebijakan Pidana” Alumni Bandung: 1992,  halaman: 149;
6 Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016, hlm 3.
7 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010, hlm 93 16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005, hlm 136.
8 Ibid , hlm 177.
Yusuf  Hondawantri  Naibaho,  Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Analisis  Yuridis  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Terhadap Pelaku Di Bawah Umur
Ketentuan  pidana  merupakan  suatu  aturan  yang  bersifat  memaksa  serta  terdapat  sanksi  apabila  tidak mentaatinya. 9 Hukum tidak memandang seseorang tersebut tahu mengenai aturan ataupun tidak tahu aturannya karena sifat hukum di Indonesia sendiri bersifat memaksa. Semua orang atau badan hukum dianggap tahu hukum dan harus menjalankannya  serta  terdapat  sanksi  apabila  melanggar  hukum.  Tidak  ada  alasan  seseorang  untuk  bebas  dari  jerat hukum karena merasa tidak tahu mengenai perbuatan yang dilakukan telah bertentangan dengan undangundang. Dalam arti  lain  seseorang  harus  bisa  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  sesuai  dengan  undang-undang  yang  berlaku, maka yang perlu dilakukan adalah melaksanakan sosialisasi hukum kepada seluruh masyarakat agar mampu dengan bijak menggunakan media sosial serta tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan karena bisa saja, ketidaktahuan atau kealpaannya dalam melakukan sesuatu di media sosial dapat menjeratnya ke dalam kasus permasalahan hukum. Sudah banyak  kasus  yang  terjadi  di  Indonesia  dalam  lingkup  media  sosial,  tentunya  dari  berbagai  motif  dari  mulai  hanya sebatas iseng, benci, iri dan lain sebagainya serta sebagian besar dari mereka yang terjerat kasus dalam media sosial tidak tahu bahwa perbuatannya melanggar undang-undang bahkan merugikan orang lain.
Pertanggungjawaban  pidana  dalam  bahasa  asing  disebut  sebagai criminal  liability .  Definisi pertanggungjawaban pidana yaitu dapat dipersalahkan seseorang karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan pidana ( verwijbaarheid ). 10 Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana selalu diterapkan kepada seseorang yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana, tetapi harus memenuhi 4 (empat) unsur persyaratan sebagai berikut:
1) ada suatu tindakan ( commission atau omission ) oleh si pelaku;
2) memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang;
3) tindakan itu bersifat melawan hukum;
4) pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan.
Pertanggungjawaban anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax , harus melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang menedfinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum  mencapai  usia  tertentu  yang  ditetapkan  Undang-undang  sebagai  batasan  usia  dewasa.  pengertian  anak  pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni  anak  adalah  keadaan  manusia  normal  yang  masih  muda  dan  sedang  menentukan  identitas  serta  sangat  labil jiwanya  sehingga  sangat  mudah  kena  pengaruh  lingkungan. 11 Lilik  Mulyadi  berpendapat  ditinjau  dari  aspek  yuridis maka  pengertian  anak  dimata  hukum  positif  Indonesia  lazim  diartikan  sebagai  orang  yang  belum  dewasa (minderjaiglperson under age) , orang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (minderjarigheic Uinferiority) , atau kerap  juga  disebut  sebagai  anak  yang  dibawah  pengawasan  wali (minderjarige  ondervoordij). 12 Ada  beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:
a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ialah Anak yang Berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana;
b) Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 145 KUHP adalah Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila anak yang masih dibawah umur terjerat perkara pidana hakim dapat menentukan supaya anak yang terjerat perkara pidana tersebut dapat dikembalikan kepada orang tua, atau wali,  atau  orang  tua  asuh  dengan  tidak  dikenakan  pidana,  atau  memerintahkannya  supaya  diserahkan  kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sanksi pidana;
c) Pengertian anak menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan; Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh  berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin; Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan,
9 Ali Marwan HSB, “‘Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,’” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016): halaman 251–264.
10 I Ketut Mertha, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana , Denpasar, Halaman: 145.
11 Kartini, 1981, Gangguan-Gangguan Pshikis, Sinar Baru, Bandung, halaman 189.
12 Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung h. 3-4
Yusuf  Hondawantri  Naibaho,  Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Analisis  Yuridis  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial
1) Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun;
2) Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun;
3) Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjabarkan pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
Menurut  Marlina,  dalam  buku  Peradilan  Pidana  Anak  di
Indonesia  menyimpulkan  bahwa  definisi  menurut  perundangan  negara  Indonesia,  anak  adalah  manusia  yang  belum mencapai 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum menikah. 13 Oleh karena itu, anak tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana secara penuh, karena seseorang anak masih mempunyai keterbatasan kemampuan berfikir dan berada dalam pengawasan orang tua atau walinya. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang dimasukkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun,yang diduga melakukan tindak pidana. Beberapa pandangan diatas yang telah diuraikan, bahwa pengertian anak yakni orang yang masih dalam kandungan dan berumur dibawah 18 tahun  (delapan  belas)  serta  belum  kawin.  Maksud  dari  kata  belum  kawin  adalah  anak\  yang  tidak  terikat  dalam perkawinan atau pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila anak terikat dalam suatu perkawinan, atau perkawinannya putus karena perceraian maka anak tersebut dianggap sudah dewasa meskipun umurnya belum 18 (delapan belas) tahun.

## Anak sebagai pelaku Tindak Pidana
Pembedaan  tindak  pidana  anak  dengan  tindak  pidana  orang  dewasa  lebih  dititik  beratkan  pada  sistem pemidanaannya.  sistem  pemidanaan  terhadap  anak  sebagaimana  yang  diatur  secara  khusus  dalam  Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di bentuknya undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak antara lain karena Anak  merupakan  amanah  dan  Karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  memiliki  harkat  dan  martabat  sebagai  manusia seutuhnya,  bahwa  untuk  menjaga  harkat  dan martabatnya, anak  berhak  mendapatkan  perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention  on  the  Rights  of  the  Child) yang  mengatur  prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  anak  mempunyai kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan  khusus  terhadap  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum.  Disadari  bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal terebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa.  Perbuatan  yang  dikualifikasikan  sebagai  tindak  pidana  anak  adalah  setiap  perbuatan  baik  berupa  kejahatan maupun  pelanggaran  sebagaimana  diatur  dalam  perundang-undangan  hukum  pidana.  Bahkan  berdasakan  Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.
Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak dikemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana digunakan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut  pendapat  Nandang  Sambas  penggunaan  istilah  “anak  bermasalah  dengan  hukum”  lebih  bersifat  subyektif, dalam  arti  ditujukan terhadap  anak secara individu.  Sedangkan  istilah  anak  nakal  secara objektif  ditujukan terhadap perilaku anak. 14
Perluasan  kualifikasi  anak  nakal  termasuk  tindakan  kenakalan  semu  atau  status offences ,  merupakan konsekuensi dari asas Parent Patriae. Asas yang berarti negara berhak mengambil alih peran orang tua apabila ternyata orang tua, wali atau pengasuhnya dianggap tidak menjalankan perannya sebagai orang tua. Pengkualifikasian anak nakal yang meliputi perbuatan yang bertentanggan dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lain yang berlaku dalam masyarakat, sejalan dengan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam instrument internasional dimana ditegaskan bahwa seorang anak pelaku pelanggaran adalah seorang anak atau remaja yang diduga telah melakukan atau telah  diketahui  melakukan  pelanggaran.  Suatu  pelanggaran  adalah  suatu  prilaku  yang  dapat  dihukum  sesuai  dengan ketentuan dibawah sistem hukum masing-masing.
Istilah  “Peristiwa  Pidana”  atau  “Tindak  Pidana”  adalah  sebagai  terjemahan  dari  istilah  bahasa  Belanda “strafbaar feit” .  Dalam  bahasa  Indonesia  disamping istilah “peristiwa pidana” untuk terjemahan strafbaar  feit atau delict  dikenal  juga  beberapa  terjemahan  lain  tindak  pidana,  perbuatan  pidana,  perbuatan  yang  boleh  dihukum  dan
13 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, halaman.1
14 Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu, halaman. 167
Yusuf  Hondawantri  Naibaho,  Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Analisis  Yuridis  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial
perbuatan yang dapat dihukum. 15 Strafbaar feit , terdiri dari tiga kata, yakni Straf, baar, dan feit . Secara literlijk , kata “straf' artinya  pidana, “baar” artinya  dapat  atau  boleh  dan `feit ” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaarfeit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht , seolaholah arti straf sama dengan recht , yang sebenarnya tidak demikian halnya. Untuk kata “baar” ,ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Untuk kata feit digunakan empat istilah, yakni: tindak peristiwa, pelangaran, dan perbuatan. Secara literlijk memang lebih pas untuk diterjemahkan dengan perbuatan. 16 Kata  pelanggaran  telah  lain  digunakan  dalam  perbendaharaan  hukum  kita  untuk  mengartikan  dari  istilah overtrading sebagai lawan dari misdrijven (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing-masing dalam buku III dan buku II KUHP. Sementara itu, istilah perbuatan adalah lebih tepat sebagai terjemahan feit, seperti yang telah lama kita kenal dalam perbendaharaan ilmu hukum kita, misalnya istilah materiele feit atau formeele . feit (f'eiten een formeele omschrijiving, untuk rumusan perbuatan dalam tindak pidana formil). 17 Sementara itu pendapat Simons yang dikutip dari  karya  tulis  Moeljatno  yakni  Asas-Asas  Hukum  Pidana, “Strafbaarfeit itu  sendiri  atas  handeling  dan  gevolg (kelakuan dan akibat)”. Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda juga dengan “perbuatan pidana” sebab disini tidak  dihubungkan  dengan  kesalahan  yang  merupakan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  orang  yang  melakukan perbuatan pidana. 18 Dalam pengertian tindak pidana, pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah strafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak secara terperinci.
Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras,  dan  antar  golongan  (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.13 Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara.
Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang akan diterimanya. Dari situlah keadilan akan tersingkirkan ataupun tidak akan tercapai. Sosialisasi kepada masyarakat  umum  mengenai  pentingnya  kesadaran  dan  pengetahuan  bahwa  hukum  mengatur  dalam  segi  apapun termasuk  dalam  dunia  maya  menjadi  penting  karena  itulah,  pencegahan  yang  bisa  dilakukan  agar  terhindar  dari perbuatan  yang  bisa  membawa  ke  dalam  penjara  dalam  lingkup  media  sosial.  Masyarakat  harus  mengetahui  dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undangundang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain.
Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat memaksa, artinya semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan  ada  konsekuensi  hukumnya  termasuk  dalam  dunia  maya  sekalipun,  masyarakat  harus  bisa mempertanggungjawabkan  perbuatannya  di  depan  hukum.  Namun  pada  kenyataannya, di dunia maya  masih  banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah dalam media sosial tersebut salah dan melanggar hukum sehingga harus mempertanggung jawabkan  perbuatannya  di  muka  hukum  walaupun  berdalih  tidak  tahu  dengan  aturan  hukumnya,  tidak  serta  merta membebaskannya dari jerat hukum.
Kesalahannya  akan tetap  diproses dan  harus  menerima  sanksi yang akan diberikan.  Namun  adanya  undang- undang yang sudah cukup jelas tidak akan berpengaruh terhadap kesadaran hukum dari masyarakat sendiri. Tentunya masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial. Jangan sampai memanfaatkan media sosial untuk melakukan kejahatan yang  sampai  merugikan  orang lain karena perbuatannya  bisa  berakibat  hukum. Masyarakat  harus  dibekali pengetahuan tentang hal tersebut. Tidak salah memang menyampaikan pendapat, aspirasi, saran dan kritik melalui media sosial namun hal itu akan dikatakan salah apabila telah melewati batasan yang mengakibatkan kerugian untuk orang
15 C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, Pokok-PokokHukum Pidana, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta, halaman. 37
16 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69
17 Ibid
18 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta, halaman. 56
Yusuf  Hondawantri  Naibaho,  Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Analisis  Yuridis  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial
lain. Tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat aturan, kita harus berusaha bisa mentaati undang- undang melanggarnya.

## Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoax Terhadap Pelaku Di Bawah Umur
Pengaturan  tentang  penyebaran  pemberitaan  hoax  juga  diatur  di  dalam    Undang-undang  No.  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik    sebagaimana  yang  telah  diubah  oleh  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengatur mengenai penyebaran berita bohong di media sosial. Pasal 28 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa: Ayat (1):  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
Ayat (2):  Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu:
1) Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax;
2) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax;
3) Tanpa  hak  atau  Melawan  hukum,  yaitu  dalam  penyebaran  berita  bohong  atau  hoax  merupakan  tindakan  yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
4) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5) Objek, yaitu berita bohong atau hoax;
6) Akibat konstitutif, yaitu mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik, yaitu:
1) Setiap orang, yaitu pelaku penyebar berita bohong atau hoax;
2) Kesalahan yang dilakukan dengan sengaja, yaitu kesengajaan dan tanpa hak menyebarkan berita bohong atau hoax;
3) Tanpa  hak  atau  Melawan  hukum,  yaitu  dalam  penyebaran  berita  bohong  atau  hoax  merupakan  tindakan  yang melawan hukum dan bertentangan dengan hak seseorang;
4) Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta;
5) Objek, yaitu berita bohong atau hoax;
6) Akibat  menimbulkan  rasa  kebencian  atau  permusuhan  individu  dan/atau  kelompok  masyarakat  tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Sejalan  dengan  pendapat  Moeljatno  suatu  unsur-unsur  terjadinya  delik  yaitu  jika  adanya  perbuatan  yang menimbulkan  suatu  akibat  dan  perbuatan  tersebut  memenuhi  unsur  melawan  hukum  yang  subjektif  dan  objektif, sedangkan  unsur  melawan  hukum  subjektif  yang  dimaksud  adalah  adanya  kesengajaan  dari  pembuat  delik  untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Berdasarkan penjelasan ahli yang diuraikan di atas, bahwa unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya  dengan keadaan, yaitu  di  dalam  keadaan  mana  tindakan dari si  pelaku  itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.
Hukuman  (pidana)  itu  bersifat  siksaan  atau  penderitaan,  yang  oleh  undang-undang  hukum  pidana  diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan  itu  dengan  keputusan  hakim  dijatuhkan  terhadap  diri  orang  yang  dipersalahkan  itu.  Sifat  yang  berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap  norma  yang  ditentukan  oleh  undang-undang. 19 Pada  hakikatnya  pemidanaan  merupakan  suatu  kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana
sedangkan  suatu  penindakan  menurut  hukum  pidana,  unsur  kesengajaan  untuk  memberikan  semacam penderitaam  seperti  tidak  ada  sama  sekali.  Sanksi  tidak  lain  merupakan  reaksi,  akibat  dan  konsekuensi  pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. 20 Bentuk sanksi  pidana  terhadap  pelaku  penyebaran  berita  bohong  atau  hoax  berdasarkan  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuannya di atur dalam beberapa pasal-pasal berikut, yaitu: Pasal 45 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27  ayat  (1)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak
19 Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 27
20 E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya , Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992, hal. 29
Yusuf  Hondawantri  Naibaho,  Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Analisis  Yuridis  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Ayat (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6  (enam)  tahun dan/atau  denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar rupiah):  Ayat  (3)  Setiap  Orang  yang dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Ayat (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal  27  ayat  (4)  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal  45A  UU  No.  19  Tahun  2016  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik,  menyatakan  bahwa:  Ayat (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); Ayat (2) Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 45 B UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan bahwa:  Setiap orang yang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh  juta  rupiah).  Sanksi  Pidana  adalah  suatu  hukuman  sebab  akibat,  sebab  adalah  kasusnya  dan  akibat  adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang  bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap  perbuatan  atau  pelaku  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana  yang  dapat  menggangu  atau  membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

## SIMPULAN
1. Pertanggungjawaban  anak  di  bawah  umur  yang  melakukan  tindak  pidana  penyebaran  berita  hoax,  harus  melihat ketentuan hukum positif di Indonesia yang menedfinisikan anak sebagai orang yang belum dewasa ataupun orang yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan Undang-undang sebagai batasan usia dewasa. pengertian anak pun berbeda-beda pada setiap peraturan di Indonesia. Beberapa sarjana mencoba memberikan pengertian mengenai anak, yakni anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya sehingga sangat mudah kena pengaruh lingkungan. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sanksi hukuman yang berupa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok terdiri dari 5 (lima) macam sebagaimana telah ditetapkan Pasal 71 ayat (1) dan sanksi pidana tambahan terdiri dari 2 (dua) macam dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.
2. Suatu unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi  unsur  melawan  hukum  yang  subjektif  dan  objektif,  sedangkan  unsur  melawan  hukum  subjektif  yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum. Unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat tetapi dari masyarakat. Unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu: Setiap  orang,  yaitu  pelaku  penyebar  berita  bohong  atau  hoax;  Kesalahan  yang  dilakukan  dengan  sengaja,  yaitu kesengajaan  dan  tanpa  hak  menyebarkan  berita  bohong  atau  hoax;  Tanpa  hak  atau  Melawan  hukum,  yaitu  dalam penyebaran  berita  bohong  atau  hoax  merupakan  tindakan  yang  melawan  hukum  dan  bertentangan  dengan  hak seseorang; Perbuatan, yaitu seseorang telah menyebarkan berita tidak sesuai dengan fakta; Objek, yaitu berita bohong atau hoax; Akibat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Yusuf  Hondawantri  Naibaho,  Triono  Eddy, dan Alpi  Sahari . Analisis  Yuridis  Anak  Sebagai  Pelaku  Tindak  Pidana  Dalam Pemberitaan Hoax Melalui Media Sosial

## DAFTAR PUSTAKA
Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016 Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,    Malang,  Banyumedia,  2010  Peter  Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005. Haris Faulidi Asnawi, “Transaksi Bisnis E-commerce Prespektif Islalm” ,  Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, Yogyakatra 2004.
Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, “Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik ” Bayumedia, Malang: 2011. Nurudin, “ Media Sosial Baru dan Munculnya Revolusi Proses Komunikasi ” Litera, Yogyakarta 2012. Tim  Bahasa  Pustaka  Agung  Harapan,  “ Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern” CV.  Pustaka  Agung  Harapan, Surabaya: 2003.
Muladi dan Barda Nawawi  A.  “ Teori-teori dan Kebijakan Pidana” Alumni Bandung: 1992. Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumen Hukum, Surabaya, Gadjah Mada University Press, Cetakan Ke 7, 2016.
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif ,  Malang, Banyumedia, 2010. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Edisi Revisi , Jakarta, Kencana, 2005.
Ali Marwan HSB, “‘Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,’” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 16, no. 3 (2016) I Ketut Mertha, 2016, Buku Ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana , Denpasar.
Kartini, 1981, Gangguan-Gangguan Pshikis, Sinar Baru, Bandung. Lilik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya, Mandar Maju.
arlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung. Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia, Graha Ilmu. C.S.T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2004, Pokok-PokokHukum Pidana, cet. Ke1, Pradnya Paramita, Jakarta. Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana I, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 69 Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, PT Rineka Cipta, Jakarta. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya , Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1992.