## SOCIO LEGAL RESEARCH  DALAM ILMU HUKUM
Fuad
Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Email : sangfuad2018@gmail.com

## Abstrak
Hukum  berperan  besar  dalam  kehidupan  manusia  khususnya  pada  masa  transisi  menuju pembaharuan  hukum,  begitupun  dengan  ilmu  hukum  yang  mampu  menghadirkan  perspektif yang  baru.  Meskipun  dalam  perkembangannnya  ilmu  hukum  tidak  mampu  memberikan  data secara  lengkap  bagi  pelaksanaan  kekuasaan,  namun  keberadaan  ilmu  hukum  yang  memiliki metode pendekatan yang sistematis, kiranya menjadi hal yag berguna dalam perumusan hukum yang  lebih  baik.  Interaksi  yang  terjadi  antara  ilmu  hukum  dengan  ilmu-ilmu  sosial  lainnya menghadirkan  sesuatu  yang  berbeda  dalam  konsep  hukum  dan  pada  akhirnya  menjadi  suatu pemahaman  dengan  perspektif  sosiologis.  Sehingga  pada  tataran  teoritik,  hal  tersebut memunculkan sociology of law dan pada tataran filsafat memunculkan sociological jurisprudence. Ilmu hukum yang terus berkembang pada akhirnya  menciptakan berbagai aliran, mulai aliran hukum alam  (irasional  dan  rasional),  aliran  hukum  positif  (analitis  dan  murni),  aliran utilitarianisme , mazhab  sejarah, sociological  jurisprudence , pragmatic  legal  realism,  socio  legal  studies dan  aliran  hukum kritis.  Hal  ini  menunjukkan  proses searching  the  truth tidak  pernah  berhenti.  Menjelaskan keterkaitan hukum, ilmu hukum, sociological jurisprudence, diperlukan suatu methode research yang tepat  dan  representatif.  Karena  melalui research akan  ada  temuan-temuan  baru,  berupa pengetahuan yang benar ( truth, true, knowledge ) dan pada akhirnya digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.
Kata kunci: Socio,  Legal

## A. PENDAHULUAN
Albert  Einstein 1 menjelaskan  bahwa the  important  thing  is  never  to  stop  questioning mengetuk alam sadar kita bahwa pada hal apapun hendaknya tak ada kata berhenti untuk bertanya.  Karena  jalan  untuk  bertanya  akan  selalu  terbuka,  dengan  melihat  dinamika perkembangan  peradaban  modern  dan  segala  hal  yang  ada  di  dalamnya  terus  menerus mengikuti kehidupan manusia sampai ke liang lahat. Sehingga bagi manusia modern, 2 akan
1 Albert Einstein, The Important Thing Is Not to Stop Questioning. Curiosity Has Its Own Reason for Existence, Life Magazine (2 May 1955) Old Man’s Advice to Youth: ‘Never Lose a Holy Curiosity’ Pages 61 -64 .
2 yaitu  manusia  yang  selalu  menginginkan  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik,  yaitu  mengembangkan kehidupannya,  memenuhi  kebutuhannya,  mengembangkan  cara-cara  pemenuhan  kehidupan  secara  lebih  efektif, modern dan efisiensi. Emanuel Prasetyono, Manusia, Ilmu Pengetahuan Dan Kesadaran Diri , Jurnal Orientasi Baru, Vol. 22 No. 2 (2013), hlm. 187,
selalu  berupaya  melindungi  kepentingan-kepentingannya  dengan  cara  apapun,  dan  disaat yang sama juga mengancam segala yang ada pada manusia itu sendiri.
Pada konteks ini, manusia modern atau yang diistilahkan oleh Harari dalam bukunya Sapiens 3 disebut sebagai “ Homo Sapiens (manusia bijaksana)” akan membutuhkan dukungan dari  berbagai  hal  yang  dapat  digunakannya  baik  dalam  konteks  untuk  melindungi kepentingannya  secara  ekonomi,  maupun  pada  hal-hal  lain  yang  sifatnya  untuk melanggengkan  eksistensinya  sebagai  manusia,  dimana  salah  satu  piranti  yang  dapat melindungi hal-hal tersebut satu diantara lainnya adalah apa yang disebut dengan “hukum”.
Hukum  dan  ilmu  hukum  merupakan  hal  yang  berbeda,  namun  memiliki  keterkaitan yang  saling  berhubungan.  Ilmu  hukum  tidak  identik  dengan  hukum  karena  tidak  setiap hasil penelitian dan perkembangan ilmu hukum dapat menjadi hukum. Agar dapat menjadi hukum, hasil dari penelitian, kajian maupun pengembangan ilmu hukum harus dituangkan dalam bentuk undang-undang.
Hal  ini  tidak  lain  dikarenakan  hukum  dianggap  sebagai  seperangkat  aturan  (norma) yang mengikat siapapun, dapat dipaksakan pelaksanaanya serta memiliki sanksi tegas bagi siapapun  yang  tidak  melaksanakannya.  Dalam  hal  ini  keberadaan  hukum  sesungguhnya dapat memberikan kemanfaatan yang bersifat universal yaitu menciptakan perdamaian dan ketentraman  dalam  lingkungan  masyarakat  yang  dapat  dirasakan  secara  konkrit  oleh seluruh lapisan masyarakat.
Membahas  hukum,  perkembangan  masyarakat  maupun  kemajuan  teknologi merupakan suatu keniscayaan dan berkoherensi antara satu dengan yang lainnya. Pastinya hal-hal  tersebut  akan  terus  membayangi  kehidupan  umat  manusia  disepanjang perjalanannya di dunia. Misalnya hukum, kelak (pada suatu waktu dimasa depan) tidak akan lagi  menjadi  bangunan  nilai  yang  bersifat  otonom,  berdiri  sendiri  dan  terbatas.  Ia  akan terinfiltrasi  atau  terpengaruh  dengan  kondisi  sosial  masyarakat  maupun  perkembangan zaman yang dinamis.
Hukum dalam masyarakat mempunyai dua sifat yaitu sifat pasif dan aktif. Sifat pasif hukum dapat dilihat sejauhmana hukum menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sedangkan hukum  bersifat aktif  yaitu  sejauhmana  hukum  dapat  berperan aktif  dalam menggerakkan dinamika  masyarakat  menuju  perubahan  yang  terencana.  Maka  hukum  diartikan  sebagai alat untuk merubah masyarakat ( a tool of social engineering ). 4
3 Yuval  Noah  Harari, Sapiens  A  Brief  History  of  Humankind ,  diterjemahkan  oleh  Yanto  Musthofa, Sapiens Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu Hingga Perkiraan Kepunahannya , Pustaka Alfabet, Jakarta, 2017, hal. 8
4 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi s, PT. Toko Gunung Agung, Cet. II, Jakarta, 2002, hlm. 87-104
Hukum  dan  masyarakat merupakan  dua  gejala yang  tidak  terpisahkan  pada  dasarnya hukum  juga  masyarakat  apabila  di  pandang  dari  sudut  telaah  tertentu.  Demikian  juga halnya  dengan  kebudayaan;  hukum  juga  merupakan  kebudayaan  apabila  di  pandang  dari sudut telaah tertentu. 5
Indonesia  merupakan  bangsa  yang  merdeka  sehingga  menjadi  subyek  hukum  yang merdeka  pula.  Bangsa  Indonesia  terlibat  penuh  dalam  aspek  penyelenggaraan  hukum, mulai  pembuatan  sampai  pelaksanaannya.  Hal  ini  tentunya  berbeda  dengan  kehidupan hukum  di  masa  Hindia  Belanda.  Pada  masa  itu  bangsa  Indonesia  tidaklah  mempunyai tanggung jawab sepenuhnya dalam masalah perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan penegakan hukumnya. 6
Maka  mulai  muncul  tuntutan-tuntutan  agar  hukum  dapat  dipakai  sebagai  alat  untuk melakukan  perubahan  atau  pengarahan-pengarahan  yang  sesuai  dengan  arah  politik pembangunan  negara.  Dengan  demikian  kini  persoalan  hukum  bukan  lagi  sekedar persoalan  legalitas  formal  tentang  penafsiran  serta  penerapan  pasal  undang-undang semestinya,  melainkan  bergerak  ke  arah  penggunaan  hukum  yang  secara  sadar  sebagai sarana untuk menyusun tata kehidupan baru. 7
Peranan hukum dalam kehidupan begitu besar, pun demikian di masa transisi dalam rangka pembaharuan hukum. Ilmu hukum dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan baru.  Meskipun  dalam  perkembangannnya  ilmu  hukum  tidak  mampu  memberikan  data- data  yang  terhimpun  lengkap  dan  tidak  memuaskan  bagi  pelaksanaan  kekuasaan,  namun dapat dipastikan, ilmu hukum mempunyai metode pendekatan yang kiranya berguna untuk perumusan hukum yang lebih baik.
Pola  interaksi  yang  terjadi  antara  ilmu  hukum  dengan  ilmu-ilmu  lain  serta  didukung nilai-nilai  kemanusiaan  yang  menghadirkan  perspektif  berbeda  terhadap  hukum  dari perspektif  normatif  menjadi  pemahaman  dengan  perspektif  sosiologis.  Sehingga  pada tataran  teoritik,  menghadirkan sociology  of  law dan  pada  tataran  filsafat  memunculkan sociological jurisprudence .
Terlihat sepintas adanya kesamaan antara sociology of law dengan sociological jurisprudence , dan  keduanya  juga  tidak  dapat  dipisahkan,  tetapi  harus  dibedakan. Sociology  of  law adalah bagian  atau  cabang  dari  ilmu  sosiologi  (ilmu-ilmu  manusia)  yang  obyek  studinya  adalah hukum,  sedangkan sociological  jurisprudence termasuk  cabang  ilmu  filsafat  hukum  yang mempelajari  hubungan  timbal  balik  antara  pengaruh  hukum  dan  masyarakat.  Kesamaan
5 Soerjono Soekanto,dkk, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum , PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988, hlm. 9
6 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1977, hlm. 4
7 Ibid , hlm. 16
antara sociology of law dan sociological jurisprudence terletak pada optik yang dipakai yaitu sama- sama menggunakan perspektif sosial dalam memahami hukum.
Ehrlich menjelaskan bahwa pusat bagi perkembangan hukum bukanlah terletak pada badan legislatif, keputusan-keputusan yudikatif atau ilmu hukum, akan tetapi justru terletak dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Tata  tertib  dalam  masyarakat  didasarkan  pada  peraturan- peraturan  yang  dipaksakan  oleh  negara.  Sementara  Roscoe  Pound  berpendapat,  bahwa hukum harus dilihat atau dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  sosial  dan  adalah  tugas  ilmu  hukum  untuk mengembangkan kerangka dari kebutuhan-kebutuhan sosial tersebut dapat dipenuhi.
Pound  juga  mengarahkan  agar  ilmu  hukum  dipelajari  sebagai  suatu  proses  ( law  in action ),  yang  membedakan  dengan  hukum  tertulis  ( law  in  books ).  Pembedaan  ini  dapat diterapkan  pada  seluruh  bidang  hukum  yang  substantif  maupun  formil.  Ajaran  tersebut menonjolkan tentang suatu hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola perilaku masyarakat dan  dapat  diperluas  mencakup  masalah  keputusan-keputusan  pengadilan  serta pelaksanaannya  serta  antara  isi  suatu  peraturan  dengan  efek-efeknya  yang  nyata.  Atas beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat ditelaah terkait posisi socio legal research dalam ilmu hukum.

## B. PEMBAHASAN

## Hukum dan Ilmu Hukum
Pemikiran  hukum  tidak  dapat  terlepas  dari  lingkungan  zamannya,  ia  sering  dilihat sebagai suatu jawaban yang diberikan terhadap permasalahan hukum atau menggugat suatu pikiran hukum yang dominan pada suatu waktu. Oleh karena itu, sekalipun ia berkeinginan untuk  mengutarakan  pikiran  secara  universal,  tetapi  alangkah  baiknya  apabila  suatu  teori mempunyai latar belakang pemikiran yang mempunyai dasar teori hukum tertentu. 8
Perkembangan  yang  terjadi  khususnya  dalam  ilmu  pengetahuan  sejauh  ini  tidaklah berlangsung secara mendadak, melainkan terjadi bertahap dan secara simultan berlangsung terus  menerus.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  muncul  dari  rasa  ingin  tahu  akan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitarnya baik bersifat sederhana maupun bersifat lebih kompleks. Rasa ingin tahu yang bersifat sederhana didasari oleh rasa ingin tahu tentang apa (ontologi),  rasa  ingin  tahu  yang  bersifat  kompleks  meliputi  bagaimana  peristiwa  tersebut dapat terjadi dan mengapa hal itu terjadi (epistemologi), serta untuk apa peristiwa tersebut dipelajari (aksiologi).
8 Prasetyo dan Abdul Halim, Ilmu Hukum dan Fislafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 80
Ketiga  landasan  tersebut  yaitu  ontologi,  epistemologi  dan  aksiologi  merupakan  ciri spesifik  dalam  penyusunan  pengetahuan  termasuk  pengetahuan  ilmu  hukum.  Ketiganya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya dalam upaya untuk mencapai atau memecahkan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Bila upaya tersebut berhasil, maka diperoleh apa yang dikatakan sebagai ketahuan atau ilmu pengetahuan.
Apa  yang  dimaksud  hukum  sebagai  ilmu  pada  dasarnya  adalah  hal  yang  unik,  rumit sekaligus menarik diperbincangkan khususnya oleh pemerhati hukum. Bahkan sekian abad berkembangnya hukum, hingga saat ini belum ada satu pemahaman yang sama tentang apa pengertian  hukum.  Pendefinisian  tentang  hukum  memang  diperlukan  untuk  mengetahui apa  yang  akan  dipelajari  lebih  lanjut  tentang  hukum  itu  sendiri,  yaitu  menunjukkan  jalan ( open the way ), ke arah mana ia akan berjalan. 9
Memahami  hukum  sebagai  suatu  disiplin  ilmu  yaitu  antara  lain  agar  mengarahkan sasaran  studinya  untuk  menghasilkan  ilmu  tentang  kaidah  hukum  ( norm  wissenschaft ), terhadap pengertian-pengertian hukum yang menghasilkan ilmu tentang pengertian hukum ( begriffen  wissenschaft )  dan  terhadap  kenyataan-kenyataan  hukum  yang  menghasilkan  ilmu tentang kenyataan hukum ( sein wissenschaft ).
Perkembangan  ilmu  hukum  mengantarkan  pada  berbagai  aliran,  mulai  aliran  hukum alam (irasional dan rasional), aliran hukum positif (analitis dan murni), aliran utilitarianisme , mazhab  sejarah, sociological  jurisprudence , pragmatic  legal  realism,  socio  legal  studies dan  aliran hukum  kritis.  Berbagai  aliran  tersebut  menunjukkan  bahwa  proses  mencari  hakikat kebenaran  tidak  pernah  berhenti,  melainkan  terus  menerus  berproses  sebagaimana perubahan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  sebagai  basis  dari  terbentuknya  norma-norma hukum. 10
Pada abad ke-19 dan abad ke-20, terjadi fase perkembangan ilmu yang sangat marak. Berbagai  bidang  ilmu  baru  bertambah  dengan  pesat,  misalnya  sosiologi,  antropologi, ekonomi,  psikologi  dan  informatika.  Namun,  boleh  saja  apabil  ilmu  hukum  menyebut dirinya sebagai ilmu yang lebih tua dibanding lainnya.
Penegasan  tersebut  didapat  dari  Sunaryati  Hartono  pada  pidato  pengukuhan  Guru Besar  Fakultas  Hukum  Universitas  Padjajaran,  bahwa  tidak  perlu  diragukan  lagi  bahwa hukum adalah bidang ilmu yang sudah sangat tua, bahkan lebih  tua dari ilmu-ilmu alam. Hanya menurutnya, pada abad ke-19, oleh aliran empirisme dan ilmu-ilmu murni, hukum
9 Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu? Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 29
10 Esmi Warasih, Penelitian Socio Legal; Dinamika Sejarah dan Perkembangannya, Makalah, Bandung, 2006, hlm. 5
dianggap  tidak  ilmiah  karena  tidak  dapat  dikualifikasikan  dan  mengandung  nilai-nilai bahkan bersumber dari filsafat moral dan kehidupan kemasyarakatan. 11
Apa  yang  dipahami  sebagai  ilmu  hukum  secara  sederhana  merupakan  ajaran  hukum ( rechtsleer ),  atau  disebut  dengan  dogmatik  hukum,  yaitu  mempelajari  hukum  positif  ( ius constitutum ).  Hukum  positif  adalah  hukum  yang  berlaku  pada  suatu  tempat,  dimana mengatur manusia sebagai makhluk sosial (tertulis, tidak tertulis dan yurisprudensi). Ilmu hukum  merupakan  realitas  kodrati  yang  eksis  dan  tertanamkan  di  setiap  hati  nurani manusia  dan a  priori terhadap  segala  bentuk  perilaku  manusia.  Dalam  posisinya  sebagai norma kehidupan, maka ilmu hukum merupakan ilmu amaliah . 12
Hukum  sebagai  perwujudan  nilai  mengandung  arti  bahwa  kehadirannya  untuk melindungi  dan  memajukan  nilai-nilai  yang  dijunjung  tinggi  masyarakat.  Eksistensi  dan kemampuan  hukum  lalu  diukur  seberapa  jauh  ia  telah  mewujudkan  keadilan  tersebut. Dengan  demikian,  moral  keadilan  telah  menjadi  dasar  untuk  mensahkan  kehadiran  dan bekerjanya hukum. 13
Hukum  juga  akan  selalu  terwujud  dalam  keputusan-keputusan  yang  berisi  banyak pertimbangan  lainnya,  seperti  moral,  kondisi  sosial,  kemasyarakatan,  kultural  dan sebagainya  yang  menjadi  elemen  dalam  menyusun  penilaian.  Sehingga  elemen  penyusun keputusan hukum akan menjadi lentur dan adaptif dalam merespon setiap hal yang terjadi disekitarnya.

## Ilmu Hukum dan Sociological Jurisprudence
Sociological  jurisprudence juga  disebut  sebagai  aliran  hukum  fungsional  ( functional anthropological), 14 memiliki  pengaruh  yang  cukup  signifikan  dalam  penerapan  hukum  di Indonesia  khususnya  pada  upaya  pembangunan  hukum  sebagai  salah  satu  aspek  yang bersifat  praktis.  Namun,  selain  pengaruh  aliran sociologial  jurisprudence ,  jauh  sebelum  itu pengaruh  aliran  positivisme  hukum  dan  mazhab  sejarah  sudah  lebih  dahulu  ada  sejak zaman kolonial.
Sociological  jurisprudence dikatakan  sebagai  salah  satu  aliran  dari  berbagai  pendekatan, dimana tumbuh dan berkembang di Amerika yang dipelopori oleh Roscoe Pound dengan karya-karyanya yang terkenal seperti Scope and purpose of sosiological jurisprudence (1912), Outline of  Lectures  on  Jurisprudence (1903), The  Spirit  of  Common  Law (1921), An  Introduction  to  the
11 Sunaryati    Hartono, Pembinaan    Hukum    Nasional    Dalam    Suasana    Globalisasi    Masyarakat  Dunia ,  Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  Pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pajajaran  di  Bandung,  pada  tanggal  1 Agustus 1991, hlm. 15
12 Isharyanto, Teori Hukum, Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik , Penerbit WR, Yogyakarta, 2016 hlm. 1
13 Satjipto Rahardjo, Hukum dan Prilaku , Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 66
14 Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat Hukum , Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 110-111
Philosophy  of  Law (1922), The  Task  of  Law (1944), Interpretation  of  Legal  History (1923),  dan lain-lain. Sedangkan tokoh lainnya adalah Benjamin Cordozo dan Kantorowics.
Terdapat  perbedaaan  antara sociological  jurisprudence dengan  sosiologi  hukum,  dimana sociological jurisprudence yang merupakan aliran filsafat hukum mempelajari pengaruh timbal balik  antara  hukum  dan masyarakat,  sedangkan  sosiologi  hukum  adalah  cabang  sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum dan sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum tersebut disamping juga diselidiki sebaliknya pengaruh hukum terhadap masyarakat. Yang terpenting adalah bahwa sociological jurisprudence cara  pendekatannya  bermula  dari  hukum  ke  masyarakat  sedangkan  sosiologi hukum sebaliknya dari masyarakat ke hukum. 15
Pengaruh  aliran  (konsepsi)  hukum  fungsional  baru  berkembang  di  Indonesia  sekitar tahun  1970-an  terutama  pada  masa  Orde  Baru.  Mochtar  Kusumaatmaja  mengadaptasi sociological jurisprudence dalam rangka pembangunan hukum di Indonesia dan sebagai hasilnya adalah suatu pemikiran filosofis yang dikenal dengan sebutan “Konsepsi Hukum Sebagai Sarana  Pembaharuan  Masyarakat.”  Bahkan,  konsepsi  hukum  ini  secara resmi  menjadi landasan  filosofi  kebijakan  pembangunan  hukum  Indonesia  seperti  tertuang  dalam Ketetapan MPR Nomor IV Tahun 1973. 16
Para ilmuan sosial yang mulai mempelajari hukum memberikan makna yang lebih luas terhadap  hukum.  Dapat  dikatakan  bahwa  adanya dimensi  sosiologis,  ekonomi,  psikologi, dan  lain-lain  dari  hukum  itu  tidak  disebabkan  oleh  munculnya  disiplin  ilmu-ilmu  sosial tersebut, melainkan dimensi itu telah ada sejak adanya hukum. 17
Jika melihat kecenderungan dalam ilmu hukum, nampak ada dua yang sedang terjadi;
1) Ilmu  hukum  terbagi  ke  dalam  berbagai  bidang  yang  seolah-olah  masing-masing berdiri sendiri;
2) Ilmu  hukum  menumpang  pada  bidang  ilmu  lain,  sehingga  seolah-olah  bukan merupakan suatu ilmu yang berdiri sendiri.
Kecenderungan  pertama  nampak  dengan  terbentuknya  ilmu  hukum  ke  dalam  ilmu yang  bersifat  normatif,  ilmu  yang  bersifat  empiris  dan  ilmu  yang  bersifat  filosofis. Kecenderungan kedua tampak dengan semakin kentalnya sikap yang menganalogikan ilmu hukum  dengan  sosiologi  hukum  dan  antropologi  hukum. 18 Kecenderungan  ilmu  hukum
15 Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 47
16 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 65
17 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan , Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004, hlm. 32
18 Sugijanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat , Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 58
tersebut  telah  mengurangi  kemampuan  ilmu  hukum  dalam  perkembangannya  dan  dalam menghadapi  masalah-masalahnya,  hal  ini  karena  adanya  kelemahan  yang  dijumpai  dalam ilmu  hukum  yang  murni  secara  teoritis  semata-mata  maupun  ilmu  hukum  yang  terapan semata-mata.
Hukum merupakan objek kajian dari ilmu hukum, sebab itu kebenaran hukum yang hendak  diungkap  oleh  ilmu  hukum  mendasarkan  pada  sifat-sifat  yang  melekat  pada hakekat  hukum.  Membicarakan  hakikat  hukum  secara  tuntas,  maka  perlu  diketahui  tiga tinjauan yang mendasarinya, yaitu tinjauan ontologi, epistimologi dan aksiologi. 19
Tinjauan ontologi secara umum ada 3 (tiga) hal yang dapat dipelajari dari hukum yaitu;
1) nilai-nilai hukum seperti keadilan, ketertiban, kepastian hukum dan lain-lain;
2) kaidah-kaidah  hukum  berupa  kaidah  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  kaidah yang bersifat abstrak maupun nyata;
3) perilaku hukum atau dapat juga disebut kenyataan hukum atau peristiwa hukum. Secara  umum  filsafat  hukum  mengkaji  nilai-nilai  hukum,  sosiologi  hukum, antropologi  hukum,  psikologi  hukum  dan  lain-lain  serta  mengkaji  perilaku hukum. Sedangkan kaidah hukum dikaji oleh bidang yang disebut normwissenschaf atau ilmu tentang kaidah.
Tinjauan epistimologi menjelaskan bahwa ilmu hukum sebagai ilmu bertujuan untuk mencari kebenaran atau tepatnya keadilan yang benar. Untuk mencari keadilan yang benar, maka ditentukan cara mencarinya yaitu disebut ” metode ” . Metode ilmu hukum ditentukan oleh aspek ontologis dan aksiologis dari hukum, juga dengan konsep metode dan ilmu yang bersifat  universal.  Artinya  untuk  bidang  atau  jenis  ilmu  manapun  adalah  sama,  tetapi pengaruh dari obyek suatu ilmu tentu tidak dapat dihindari. Sehingga hakikat hukum dan fungsinya dalam praktik tak dapat dihindari berpengaruh dalam menentukan metode yang digunakan ilmu hukum, dimana pada waktu saat ini, berkembang pada metode normatif, sosiologis dan filosofis.
Tinjauan  aksiologis,  menjelaskan  bahwa  ilmu  hukum  bersifat  dinamis  yaitu memiliki peran  dan  fungsi  yang  khas  di  banding  bidang-bidang  hukum  lainnya.  Secara  aksiologis, peran dan fungsi ilmu hukum antara lain;
1) Ilmu  hukum  berpengaruh  dalam  pembentukan  hukum  melalui  penyusunan perundang-undangan
2) Ilmu hukum berpengaruh dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum
19 Ibid , hlm. 59-69
3) Ilmu hukum berpengaruh dalam pendidikan hukum
4) Ilmu hukum akan berpengaruh atas perkembangan bidang-bidang yang lain
5) Ilmu Hukum berusaha untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan yang tercerai berai disatukan dalam suatu susunan yang bersifat komprehensif.
Sebagai upaya mengembangkan ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat mandiri, perlu diperoleh kejelasan  terkait tempat kedudukan ilmu hukum dalam jajaran dunia keilmuan, apakah termasuk dalam jajaran ilmu normatif atau apa yang dinamakan ” sollenwissenschaft ” , ataukah  termasuk  dalam  ilmu-ilmu  sosial  atau  ilmu  empiris  atau  yang  disebut “ seinwissenschaft ”  baik  bersifat monodisipliner  maupun  interdisipliner  atau  juga  mencakup, baik ilmu yang bersifat normatif dan sekaligus empiris, sehingga menjadi sebuah ilmu yang unik yaitu mempunyai dua wajah. 20
Penegasan  ini  diperlukan untuk  menjawab  dari  sudut  pandang  mana  hukum  hendak dilihat.  Bila  hukum  dilihat  sebagai  seperangkat  aturan  yang  bersifat  abstrak  dan  berada dalam dunia nilai, maka ilmu yang mempelajarinya dikualifikasikan sebagai ilmu normatif atau ilmu dogmatik. Namun, bila hukum dilihat semata-mata sebagai sebuah institusi sosial yang secara riil  berada dalam masyarakat, maka kajian ilmu hukum  tersebut bersifat ilmu empiris.
Abdul Hamid Saleh Attamimi dalam pidato pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menegaskan bahwa ilmu hukum tidak pernah menjadi ilmu hukum normatif murni dan tidak pernah menjadi ilmu sosial murni karena hukum dapat berasal dari sollen sein dan dapat pula berasal dari sein sollen . 21
Maka obyek ilmu hukum yang berupa legislasi maupun kebiasaan, sama halnya dengan obyek fisika yang berasal dari fenomena alamiah, begitu juga fakta-fakta sejarah seni  dan kreasi  sang  seniman.  Jadi,  menurut  Karl  Garries,  dkk.,  tidak  diragukan  lagi  bahwa  ilmu hukum  positif  yang  oleh  Visser  Hooft  dinamakan praktische  rechtswtenschap (ilmu  hukum praktis)  baik  dari  obyek  studi  dan  metodenya  adalah  pengetahuan  yang  sistematik,  maka ilmu hukum sama seperti ilmu-ilmu lainnya. 22
Mengutip  yang  disampaikan  Satjipto  Rahardjo,  bahwa  ilmu  hukum  mempunyai hakikat interdisipliner .  Hakikat  ini  diketahui  dan  digunakannya  berbagai  disiplin  ilmu pengetahuan  untuk  membantu  menerangkan  berbagai  aspek  dari  hukum  yang  diketahui ternyata  tidak  dapat  dijelaskan  dengan  baik  tanpa  memanfaatkan  disiplin-disiplin  ilmu
20 Abdurrahman, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Ilmu Perundang-Undangan , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 155-156
21 Abdul  Hamid  Saleh  Attamimi, Teori  Perundang-Undangan  Indonesia ,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta pada tanggal 25 April 1992, hlm. 18
22 I Dewa Gede Atmadja, Menyoal Filsafat Ilmu , Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, tanpa tahun hlm. 120
pengetahuan,  seperti  politik,  antropologi,  ekonomi  dan  lain  sebagainya.  Antropologi misalnya membantu menjelaskan tentang kerja dari hukum itu yang tidak dapat dijelaskan dari keseluruhan kehidupan masyarakat sebagai satu kesatuan budaya. 23
Lebih  lanjut,  dalam  pidato  pengukuhan  Guru  Besar  Fakultas  Hukum  Universitas Diponegoro; Satjipto Rahardjo menyebut dua hal tentang hukum yaitu “optik preskriptif” dan “optik deskriptif”. Dalam optik preskriptif hukum dilihat sebagai suatu cara yang ha rus dijalankan,  sedangkan  optik  deskriptif  menjelaskan  fenomena  hukum  dalam  masyarakat yaitu  menelaah  hukum  secara  sosial. 24 Namun  dalam  pembahasan  selanjutnya  ia  lebih cenderung  berkiprah  pada  optik  deskriptif  atau  juga  disebutnya  sebagai  telaah  sosial tentang  hukum.  Menurut  pendapatnya  relevansi  sosial  dari  optik  deskriptif  terhadap hukum  di  Indonesia  saat ini  cukup  besar  dengan menggunakan  telaah  tersebut,  sehingga dapat dijelaskan atau dijawab secara sistematis berbagai persoalan yang timbul yang tidak dapat dijelaskan secara demikian itu apabila menggunakan optik preskriptif. 25

## Socio Legal Research dalam Ilmu Hukum
Penelitian  dalam  bahasa  Inggris  disebut  dengan  istilah research pada  hakikatnya merupakan  sebuah  upaya  pencarian.  Lewat  penelitian  ( research )  orang  mencari  ( search ) temuan-temuan  baru,  berupa  pengetahuan  yang  benar  ( truth,  true,  knowledge )  yang  dapat dipakai  untuk  menjawab  suatu  pertanyaan  atau  untuk  memecahkan  suatu  masalah. 26 Dengan  kata  lain,  penelitian  ( research )  merupakan  upaya  pencarian  yang  amat  bernilai edukatif, yaitu melatih untuk selalu sadar bahwa banyak hal di dunia yang belum diketahui dan dapat mencoba menemukannya. Apa yang sudah ditemukan dan diketahui tetap bukan kebenaran yang mutlak, sehingga masih perlu diuji kembali. 27
Untuk mencari  dan  menemukan  tentu  ada  caranya.  Cara  itu  disebut  “metode”. Metode  berasal  dari  kata  Yunani  “ methodos ”  atau  dari  kata  latin  “ methodus ”  yang  berarti upaya untuk mencari pengetahuan atau ilmu memeriksa secara nasional (atau meneliti) dan cara  melakukan  kegiatan  penelitian. 28 Sedangkan  perbincangan  keilmuan  tentang  metode disebut metodologi.
J.J.H. Bruggink menegaskan bahwa tuntutan keilmuan suatu penelitian ilmiah dalam ilmu hukum setidaknya memuat tiga hal, yaitu sebagai berikut: 29
23 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Op.Cit, hlm. 7
24 Satjipto  Rahardjo, Manfaat  Telaah  Sosial  Terhadap  Hukum ,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro, di Semarang pada tanggal 13 Desember 1980, hlm. 1-3
25 Ibid ., hlm. 8
26 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum , PT. Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 21
27 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 19
28 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20 , Alumni, Bandung, 1994, hlm. 105-106
29 J.J.H Bruggink, Refleksi Tentang Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 217-218
1. Ilmuan  hukum  harus  mengemukakan  dengan  cara  kerja  ajeg  dan  mengetahui  mana yang hendak digunakan untuk membentuk teorinya.
2. Ia  mempersentasikan  cara  kerjanya  sedemikian  rupa  sehingga  orang  lain  dapat mengkaji hasil-hasil dari teorinya dengan bantuan cara kerja itu; dan
3. Ilmuan  hukum  harus  mempertanggungjawabkan  (memberikan  penjelasan  rasional) mengapa memilih cara kerja itu.
Soetandyo  Wignyosoebroto  membedakan  lima  tipe  kajian  hukum  berdasarkan perbedaan konsep hukum. Perbedaan tipe kajian ini menyebabkan juga perbedaan dalam pemilihan  dan  penggunaan  metode  kajiannya,  diungkapkannya  dalam  rumus  M  =  f  (K), yakni metode adalah fungsi konsep. Lima tipe kajian tersebut adalah: 30
a. Tipe-kajian  filsafat  hukum  yang  bertolak  dari  pandangan  bahwa  hukum  adalah  asas- asas  kebenaran  dan  keadilan  yang  bersifat  kodrati dan  berlaku  universal. Tipe-kajian ini  berorientasi  kefilsafatan,  dan  menggunakan  metode  logika-deduksi  yang  bertolak dari premis normatif yang diyakini bersifat self-eviden.
b. Tipe-kajian  ajaran  hukum  murni  yang  mengkaji law  as  it  is  written  in  the  books ,  yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan  hukum  nasional.  Berorientasi  positivistis  dan  menggunakan metode  doktrinal  bersaranakan  logika  deduksi  untuk  membangun  sistem  hukum positif.
c. Tipe-kajian american  sociological  jurisprudence yang  mengkaji law  as  it  is  decided  by  judges through  judicial  processes ,  yang  bertolak  dari  pandangan  bahwa  hukum  adalah  apa  yang diputuskan  oleh  hakim in  concreto dan  tersistematisasi  sebagai judge  made  law . Berorientasi behavioral dan  sosiologik,  serta  menggunakan  metode  doktrinal  dan  non doktrinal bersaranakan logika i nduksi untuk mengkaji “ court behaviourt ”.
d. Tipe-kajian  sosiologi  hukum  yang  mengkaji law  as  it  is  in  society ,  yang  bertolak  dari pandangan  bahwa  hukum  adalah  pola  perilaku  sosial  yang  terlembaga  dan  eksis sebagai variabel sosial yang empirik, berorientasi struktural dan menggunakan metode sosial/ non doktrinal dengan pendekatan struktural/ makro dan umumnya kuantitatif.
e. Tipe-kajian sosiologi dan/ atau antropologi hukum yang mengkaji law as it is in (human) actions , yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar-mereka. Berorientasi
30 Soetandyo Wignyosoebroto, Penelitian Hukum; Sebuah Tipologi, Jurnal Masyarakat Indonesia , Tahun I, No. 2, 1974, hlm. 89-98. Dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang  Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 158-159
simbolik  interaksional  dan  menggunakan  metode  sosial/  non-doktrinal  dengan pendekatan interaksional/ makro dengan analisis kualitatif.
Tipe  kajian  hukum  (a),  (b)  dan  (c)  termasuk  tipe  penelitian  hukum  yang  mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah yang disebut  penelitian normatif. Metodenya disebut metode  doktrinal  normologik  yang  bertolak  dari kaidah sebagai  ajaran  yang  mengkaidahi perilaku.  Tipe  kajian  hukum  yang  mengacu  pada  konsep  hukum  sebagai  kaidah  dan metode  doktrinal  adalah  metode  yang  digunakan  dalam  kegiatan  pengembangan  teori hukum dan ilmu hukum. Tipe kajian hukum (d) dan (e) termasuk penelitian hukum yang mengacu pada konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang berulang setiap kali terjadi hal yang sama atau disebut penelitian sosial atau penelitian empirik. Disini hukum tidak di pandang sebagai kaidah melainkan sebagai regularitas atau keajegan perilaku yang berpola dengan  metodenya  yang disebut  non  doktrinal  normologik.  Metode  ini  digunakan  dalam penelitian  sosial  terhadap  kaidah  hukum  yang  digunakan  dalam  disiplin  hukum  yang bersifat empiris, yakni sosiologi hukum dan antropologi hukum.
Karya terbarunya Soetandyo Wignjosoebroto berjudul “ Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya ” me mpertegas wacana penelitian hukum pada empat kelompok besar dengan yaitu: 31
I.  Studi tentang hukum sebagai suatu model institusi
a. Kaidah sosial, kaidah hukum, dan kaidah hukum negara.
b. Sosialisasi hukum sebagai proses kontrol sosial I.
c. Ancaman dan penerapan sanksi sebagai proses kontrol sosial II.
d. Lembaga  pengada,  penegak  dan  penerapan  hukum  dan  tempat  serta  peranannya dalam sistem politik.
e. Profesi hukum dan pendidikan hukum.
II.  Studi tentang hukum sebagai proses konflik yang dinamis
a. Ketaatan dan keefektifan hukum.
b. Stratifikasi dan keefektifan sanksi hukum.
c. Proses legislasi: antara regulasi dan deregulasi.
d. Proses peradilan dan perilaku yudisial dalam kerangka upaya penyelesaian konflik.
e. Hukum dan revolusi.
f. Hak-hak  asasi  manusia  dan  konstitusionalisme  dalam  kehidupan  hukum  dan politik.
31 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum,  Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya ,  Elsam  dan  Humma,  Jakarta, 2002, hlm. 56-58
III.  Studi tentang hukum di tengah-tengah konteks perubahan
a. Hukum sebagai realitas dalam proses reformasi sosial: dari hukum rakyat ke hukum nasional yang positif.
b. Hukum  sebagai  realitas  dalam  proses  transaksi  politik  dalam  kehidupan  nasional: modernisasi hukum.
c. Hukum sebagai realitas dalam proses transplantasi cultural .
d. Hukum sebagai realitas dalam proses transformasi ekonomi-bisnis: Menuju global market .
IV.  Metode-metode dalam kajian sosiologi hukum kontemporer
a. Teori-teori struktur dalam sosiologi hukum dan metodenya yang klasik-kuantitatif.
b. Teori-teori aksi dalam sosiologi hukum dan metodenya yang kualitatif.
c. Variasi metode kualitatif dari teori agency dalam sosiologi hukum.
Jika dicermati secara seksama, berbagai jenis dan kategorisasi penelitian hukum yang dimaksud dapat dikelompokkan dalam beberapa kelompok ilmu: sosiologi hukum ( sociology of law ), sociological jurisprudence , ilmu politik ( political science ) ketiganya menggunakan paradigma metode  penelitian  ilmu-ilmu  sosial  yang  masuk  dalam  kelompok  ilmu  empiris  dan  ilmu hukum normatif ( jurisprudence ) yang masuk dalam kelompok ilmu praktis. Pengelompokan ini  cenderung  mempertegas  pernyataan  bahwa  hukum  adalah  ilmu  bersama ( rechts  is  mede wetenschap ) dan hukum menjadi objek kajian berbagai disiplin dan kelompok ilmu.
Melihat  keanekaragaman  studi  hukum,  Satjipto  Rahardjo  menegaskan  bahwa  bagi setiap orang dapat menggunakan metode yang sesuai dengan pilihannya, asalkan pilihan itu diterapkan  secara  konsekuen. 32 Misalnya,  apabila  memilih  melihat  hukum  sebagai perwujudan  dari  nilai-nilai  tertentu,  maka  pilihan  itu  akan  membawa  pada  konsekuensi penggunaan metode yang bersifat idealis. Sedangkan, jika memilih melihat hukum sebagai suatu  sistem  peraturan-peraturan  yang  abstrak,  maka  perhatiannya  akan  berpusat  pada hukum  sebagai  suatu  lembaga  yang  benar-benar  otonom  dan  konsekuensinya  adalah penggunaan metode normatif atau juga disebut normatif analitis dan bagi yang memahami hukum  sebagai  alat  mengatur  masyarakat,  maka  pilihannya  akan  jatuh  pada  penggunaan metode sosiologis. 33

## C. PENUTUP
32 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Op.Cit , hlm. 5
33 Ibid , hlm. 5-6.
Ilmu Hukum memiliki ciri interdisipliner. Ini tidak berarti bahwa ilmu sebagai cabang pengetahuan  yang  berdiri  sendiri  memiliki  ciri  khas  yang  berbeda.  Hukum  sebagai  ilmu yang mengandung dimensi normatif dan berhubungan dengan dunia pemikiran menuntut kita  untuk  memasukkannya  ke  dalam  ilmu  normatif,  sehingga  jenis  penelitiannya  disebut sebagai  penelitian  normatif  dengan  metode  yang  disebut  metode  ajaran,  karena  bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahkan pada perilaku. Sebaliknya jika melihat dari sisi yang lain, maka ilmu hukum juga termasuk dalam dimensi empiris, sehingga mau tidak mau kita akan memasukkannya ke dalam ilmu sosial.  Sedangkan  jenis penelitian  tersebut yaitu “penelitian empiris” atau socio legal research . Metode ini disebut dengan metode "non doktrinal"  karena  menggunakan  kaidah  hukum  dalam  penelitian  sosial,  dan  kaedah hukumnya pada dasarnya bersifat empiris.
Hukum pada prinsipnya mengandung aspek cita dan realita atau aspek normatif dan aspek  empiris.  Kajian  tentang  hukum  tidak  mungkin  lepas  dari  kaitannya  dengan masyarakat,  sehingga  sulit  bagi  ilmu  hukum  untuk  dilihat  terlepas  dari  ilmu-ilmu  sosial lainnya.  Oleh  karena  itu,  sehingga  dapat  dipahami,  bahwa socio  legal  research merupakan bagian dari ilmu hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi s, PT. Toko Gunung Agung, Cet. II, Jakarta, 2002
Abdul Hamid Saleh Attamimi, Teori Perundang-Undangan Indonesia , Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta pada tanggal 25 April 1992.
Abdurrahman, Ilmu  Hukum,  Teori  Hukum,  dan  Ilmu  Perundang-Undangan ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1994.
Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum ,  PT.  Rajawali  Press,  Jakarta, 2004.
Barus,  Zulfadli, Analisis  Filosofis  Tentang  Peta  Konseptual  Penelitian  Hukum  Normatif  Dan  Penelitian Hukum Sosiologis , Jurnal Dinamika Hukum , 2013
Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2000.
Dardji  Darmodihardjo  dan  Sidharta, Pokok-pokok  Filsafat  Hukum ,  Gramedia  Pustaka  Utama, Jakarta, 1995
Emanuel  Prasetyono, Manusia,  Ilmu  Pengetahuan  Dan  Kesadaran  Diri, Jurnal  Orientasi  Baru ,  Vol.  2 No. 22, 2013
Esmi  Warasih, Penelitian  Socio-Legal;  Dimanaka  Sejarah  dan  Perkembangannya ,  Makalah,  Bandung, 2006
Einstein,  Albert, The  Important  Thing  Is  Not  to  Stop  Questioning.  Curiosity  Has  Its  Own  Reason  for Existence , LIFE  Magazine  (2  May  1955)  Old  Man’s  Advice  to  Youth:  Never  Lose  a  Holy Curiosity, 1955
I Dewa Gede Atmadja, Menyoal Filsafat Ilmu , Jurnal Notariil, Vol. 2, No. 2, tanpa tahun
Isharyanto, Teori  Hukum,  Suatu  Pengantar  Dengan  Pendekatan  Tematik ,  Penerbit  WR,  Yogyakarta, 2016
J.J.H Bruggink, Refleksi tentang Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Lili Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1992, hlm. 47
_________, Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu? Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993 __________ dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2002
M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum , PT. Rajawali Press, Jakarta, 2007
Prasetyo dan Abdul Halim, Ilmu Hukum dan Fislafat Hukum, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007 Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum , Alumni, Bandung, 1977
______________, Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum , Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro  Di  Semarang  pada  tanggal  13  Desember 1980
______________, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
______________, Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan , Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004
_______________, Hukum dan Prilaku , Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009 Soerjono Soekanto, dkk, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum , PT. Bina Aksara, Jakarta, 1988.
______________, dan Purnadi Purbacaraka, Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum , Alumni, Bandung, 1986.
Soetandyo  Wignyosoebroto, Hukum,  Paradigma,  Metode,  dan  Dinamika  Masalahnya ,  Elsam  dan Humma, Jakarta, 2002
Sugijanto Darmadi, Kedudukan Ilmu Hukum Dalam Ilmu dan Filsafat , Mandar Maju, Bandung, 1998
Sunaryati Hartono, Pembinaan Hukum Nasional Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia , Pidato Pengukuhan  Jabatan  Guru  Besar  pada  Fakultas  Hukum  Universitas  Pajajaran Bandung, pada tanggal 1 Agustus 1991
_______________, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20 , Alumni, Bandung, 1994 Yuval Noah Harari, Sapiens A Brief History of Humankind , diterjemahkan oleh Yanto Musthofa, Sapiens Sejarah Ringkas Umat Manusia dari Zaman Batu Hingga Perkiraan Kepunahannya , Pustaka Alfabet, Jakarta, 2017