Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399

## KERJASAMA INDONESIA- MALAYSIA DALAM MENANGANI PEREDARAN NARKOBA DI PERBATASAN
Ade Priangani, Kunkunrat & Silvia Nurindah

## Abstract
Indonesia and Malaysia have close ties especially in their land borders, making it easier to access buying and selling that occurs between communities on the border. Especially in trade to drug trafficking that occurs in border areas such as the Entikong-Sarawak region. Purchase until delivery of drugs. The circulation of drugs that enter from Malaysia is not only from the waters border, but also from land to air lines. In addition, drug traffickers not only pass through the official flight routes and ports, but drug traffickers entering from Malaysia can also take advantage of unofficial lanes on the land and water borders between Indonesia and Malaysia which have minimal security. The research of this study is to find out, explore and describe the cooperation carried out by the governments of Indonesia and Malaysia in dealing with drug trafficking on the border, especially on the Entikong and Sarawak borders, where the drug smuggling is most often deposited by couriers or which is directly taken by the dealer. By changing the form of drug packaging into a form or stored in another place, which can trick the officers at immigration. This research is expected to be useful to increase the repertoire of the development of international relations science. Furthermore, practically, this research is expected to be useful and useful for decision makers, especially the central and regional governments of the two countries, in addressing drug trafficking and trafficking that occurs on the borders of the two countries, because it will threaten the lives of the two generations. The results of this study are with the cooperation of the two governments which are always discussed in once a year in the General Border Committee forum and cooperation between the institutions of the two countries such as the National Narcotics Agency, Customs, Police and PDRM are expected to help eradicate and reduce circulation and Drug sales that occur in the border areas of the two countries, both in the sea, air, and land. There were successes after Indonesia and Malaysia collaborated in combating drug trafficking as in 2014, Kuching PDRM succeeded in capturing two Indonesian Police officers related to drugs, which in this matter coordinated the POLRI through the West Kalimantan Regional Police with Malaysian PDRM. The collaboration between Indonesia and Malaysia is considered important because the location of the two countries is very close. As well as the two countries have a long coastline, this has the potential to serve as one of the entry points for
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
drug smuggling. Although various prevention efforts have been carried out in the eradication of drugs by the two countries by involving various parties, there are still many obstacles that become obstacles in cooperation between the two countries to be able to minimize the level of drug trafficking and trafficking that occurs in border lanes, whether it's official or unofficial border lines.
Keywords: Indonesia-Malaysia cooperation, drug trade, borders.

## 1. PENDAHULUAN
Dengan berkembang dan tingginya arus globalisasi yang terjadi, menyebabkan jalinan hubungan kerjasama antara negara semakin mudah, dan bebasnya akses yang didapatkan oleh masyarakat dari berbagai negara, serta membuat setiap negara beserta masyarakat didalamnya semakin bergantung dan mempengaruhi satu sama lain, yang menyebabkan terjadinya dunia tanpa batas (borderless). Namun berkembangnya globalisasi tidak selalu membawa dan memberikan keuntungan tapi juga terkadang menjadi celah dan peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan transnasional. Akibat dari berlangsungnya budaya global membuat timbulnya masalah-masalah keamanan non konvensional yang menjadi tantangan besar bagi perkembangan dunia di masa sekarang ataupun dimasa mendatang. Tidak terkecuali juga bagi kawasan Asia Tenggara.
Perdagangan narkotika dan obat-obatan menjadi salah satu isu dan menjadi perhatian banyak negara dan masyarakat internasional. Perdagangan narkoba telah menjadi kejahatan transnasional yang merajalela, hal ini sangat membahayakan bagi kehidupan manusia terutama untuk generasi muda selanjutnya. Perdagangan narkoba setiap tahunnya selalu meningkat dalam level global, baik itu dalam jumlah pengguna ataupun dalam nilai uang dari bisnis narkoba tersebut.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) pada tahun 2015 setidaknya hampir seperempat miliar telah menggunakan narkoba. Dari jumlah tersebut sekitar 29,5 juta
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
orang atau 0,6 persen dari populasi dewasa di seluruh dunia terlibat dalam penggunaan dan menderita gangguan akibat penggunaan narkoba (United Nations, 2017). Akibat dari pemakaian narkoba tersebut puluhan ribu nyawa telah melayang, menurut data yang dikeluarkan oleh UNODC wilayah di Asia yang memiliki tingkat kematian yang tinggi akibat dari overdosis dari narkoba.
Isu terhadap drug trafficking yang membahayakan puluhan juta jiwa manusia diseluruh negara mendorong munculnya keinginan dari negara- negara, komunitas regional hingga internasional untuk melakukan kerjasama dalam memberantas peredaran, pendistribusian, penanaman hingga perdagangan narkotika (United Nation Office on Drugs and Crime:1972). Isu drug trafficking telah menjadi aktivitas transnasional yang membuat negara-negara tidak bisa bertindak sendiri untuk memberantasnya tanpa kerjasama dengan negara lain.
Perdagangan narkoba yang telah menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional, secara garis besar meliputi empat jenis yaitu ganja ( cannabis ), kokain ( cocaine ), heroin, dan amphetamine- type stimulants (ATS). Dibukanya pasar bebas dikawasan Asia Tenggara melalui Asean Free Trade Area (AFTA), sangat dimanfaatkan oleh para pengedar narkoba, mengingat di wilayah Asia Tenggara terdapat daerah yang dinamakan dengan segitiga emas, merupakan kawasan yang merupakan pengeluar candu heroin terbanyak di Asia Tenggara. Yaitu Laos, Myanmar dan Thailand yang dalam perkembangannya ketiga negara ini merupakan daerah yang menghasilkan heroin. Produksinya sekitar 1.000 ton dalam setahun (Egidius Patnistik. Kompas News, 2012).
Jenis heroin ataupun narkoba yang sering diproduksi dan diperdagangkan oleh negara segitiga emas adalah jenis Opium. Seperti yang dikatakan oleh PBB bahwa peningkatan jumlah budidaya Opium yang terdapat dikawasan Asia Tenggara khususnya negara segitiga emas meningkat dua kali lipat selama beberapa tahun terakhir dikarenakan
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
permintaannya tidak hanya berasal dari Asia Timur saja tetapi juga di Asia Tenggara juga, sehingga hal ini membuat para petani membudidayakan opium dengan jumlah yang lebih besar.
Indonesia dan Malaysia sebagai salah satu negara yang berada di Asia Tenggara dan memiliki kedekatan wilayah dan perbatasan pun tidak terlepas dari permasalahan perdagangan hingga penggunaan narkoba yang terjadi di kedua negara tersebut. Indonesia dan Malaysia telah lama sepakat terhadap perumusan kerjasama dalam upaya pemberantasan perdagangan narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan baik didalam jalur darat maupun laut. Yang dituangkan dalam bentuk perjanjian Treaty on Manual Legal Assistance in Criminal Matters (MLAT). Yang diusulkan oleh Malaysia pada saat pertemuan ASEAN Senior Official Meeting (ASLOM) yang diadakan di Bangkok Thailand, dan dalam perjanjian tersebut terdapat adanya bantuan hukum timbal balik dalam permasalahan kejahatan terutama narkoba (ASEANMALTSEC, 2002).
Untuk menangani peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia dan Malaysia, pemerintah di kedua negara sepakat untuk melakukan kerjasama seperti pertukaran informasi, penindakan hukum, dan pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk kerjasama bilateral kedua negara untuk bersama-sama mengatasi peradaran dan perdagangan narkoba di kedua negara. Dan terdapat Memorandum of Understanding (MoU) between The Indonesian National Police and The Royal Malaysia Police on Combating Illicit Trafficking in Narcotic Drugs, Zpsychotropic Substances, Precursors, Hazardous Materials and Enchanment of Police Cooperation - Agreement on Information Exchanged and Establisment of Communication Procedures (Istiqomah Nur Ratih 2016:03).
Wilayah perbatasan merupakan kawasan tertentu yang mempunyai dampak penting dan memiliki peran strategis bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertahanan kesejahteraan
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 sosial ekonomi masyarakat di dalam ataupun diluar wilayah, yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan kegiatan di wilayah lain yang berbatasan, baik dalam lingkup nasional maupun antar negara dan pastinya mempunyai dampak politis dan dampak terhadap fungsi pertahanan dalam keamanan nasional (Luthfi Muta’ali, 2015:21).
Indonesia berbatasan secara langsung dengan beberapa negara tetangga. Perbatasan tersebut berupa batas laut dan batas darat. Indonesia merupakan negara kepulauan ( archipelagic state ) yang memiliki batas laut dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Australia, Malaysia, Singapura, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea (PNG), dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Indonesia juga berbatasan secara langsung dengan tiga negara yang berupa perbatasan darat seperti Malaysia, Papua New Guinea, dan Republik Demokratik Timor Leste.
Indonesia memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, yang berada di pulau Kalimantan. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia membentang sepanjang 2.019 km dari Tanjung Datu di Kalimantan Barat laut, yang melewati dataran tinggi pedalaman Kalimantan, hingga ke Teluk Sebati dan Laut Sulawesi di sebelah timur Kalimantan. Perbatasan ini memisahkan provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat di Indonesia dengan negara bagian Sabah dan Sarawak di Malaysia.
Keamanan di wilayah perbatasan Indonesia mulai menjadi perhatian pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Kesadaran akan adanya persepsi wilayah perbatasan darat antar negara telah mendorong perumus kebijakan untuk mengembangkan kajian terhadap penataan wilayah perbatasan yang dilengkapi dengan rumusan terhadap sistem keamanannya. Hal ini menjadi isu strategis karena penataan wilayah perbatasan terkait dengan proses pembangunan bangsa ( nation building ) terhadap munculnya potensi konflik internal dalam negara maupun dengan negara tetangga ( neighbourhood countries ). Penanganan perbatasan negara, pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.
Dengan jumlah kawasan perbatasan yang banyak, Indonesia berkepentingan untuk menjaga kedaulatan dari ancaman negara lain dan mampu untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya di perbatasan. Sebagai beranda depan, wajah perbatasan Indonesia seharusnya mencerminkan kondisi yang aman dan sejahtera. Namun, paradigma masa lalu yang memandang kawasan perbatasan sebagai halam belakang dan daerah terluar membuat pembangunannya kurang diperhatikan oleh pemerintah dan masyarakat. Indonesia dan sentralistis saat itu lebih mementingkan pembangunan kawasan di pusat. Akibatnya, pembangunan kawasan perbatasan secara umum tertinggal dibandingkan daerah Indonesia lainnya (Pusat Penelitian Politik, 2011:8).
Di pulau Kalimantan, terdapat dua provinsi yang berbatasan dengan negara tetangga. Kedua provinsi itu merupakan Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan wilayah Malaysia adalah kecamatan nunukan di Kabupaten Nunukan. Pelabuhan Nunukan merupakan salah satu akses terdepan di Kalimantan Timur untuk menuju kota Tawau, Malaysia. Sementara itu, wilayah Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) kabupaten yang berbatasan secara langsung dengan Malaysia. Lima perbatasan tersebut adalah Entikong (Sanggau)-Tebedu, Badau (Kapuas Hulu)-Lubuk Antu, Jagoi Babang (Bengkayang)-Serikin, Aruk (Sambas)-Sajingan dan Jasa Ketungau Hulu (Sintang). Batas terluar wilayah di Provinsi Kalimantan Barat adalah kecamatan Entikong, yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Sanggau.
Perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri sejauh ini telah menetapkan dua Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) resmi dan tiga Kabupaten lagi masih berstatus Pos Lintas Batas (PLB) biasa. Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) internasional adalah tempat pemeriksaan Custom (bea cukai), Immigration (keimigrasian), Quarantine (karantina) dan Security (keamanan) bagi penduduk di wilayah Republik Indonesia atau
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
penduduk perbatasan negara tetangga untuk melakukan perjalanan lintas batas di wilayah perbatasan yang telah disepakati dengan menggunakan paspor resmi. Maka dari itu penulis membuat beberapa pertanyaan untuk kita ketahui bersama secara lebih lanjut. Pertama bagaimana kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani peredaran narkoba. Kedua bagaimana peredaran narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia – Malaysia. Ketiga, bagaimana kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam pemberantasan perdagangan narkoba yang terjadi di perbatasan entikong-sarawak.

## 2. KERANGKA KONSEPTUAL
Hubungan internasional juga mencakup isu yang sangat luas termasuk didalamnya globalisasi, kedaulatan negara, keamanan internasional, kelestarian lingkungan, proliferasi nuklir, nasionalisme, pembangunan ekonomi, keuangan global, terorisme, kejahatan terorganisasi, keamanan manusia intervensionisme asing, dan hak asasi manusia. Hubungan internasional menggambarkan interaksi antar negara yang didalamnya dapat berupa kerjasama internasional. Kerjasama internasional itu sendiri menurut Koesnadi Kartasamita (1987:28) dalam bukunya Organisasi Internasional dan Administrasi Internasional. Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan sebuah keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensi yang kian bertambah kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama didasari oleh adanya kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik.
Kerjasama internasional permasalahanya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya. Tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.
Jika suatu negara melakukan kerjasama dengan negara lain, maka itu dapat dikatakan sebagai Hubungan Bilateral. Hubungan Bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua belah pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara, khususnya seperti dalam hubungan politik, budaya dan ekonomi di antara dua negara. Kebanyakan hubungan internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik ekonomi, pertukaran tumpang, dan kunjungan antar negara (Taufik Y Rosyadi, 2016).
Indonesia dan Malaysia telah sejak lama melakukan kerjasama baik itu yang bersifat ekonomi, sosial,. Hubungan antara Indonesia dan Malaysia pernah memburuk ketika Presiden Soekarno melancarkan politik konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1963. Namun dalam pemilihan hubungan kedua negara dilakukan pada tahun 1966, yang mana dalam masa-masa 1966-1967 telah dilakukannya usaha-usaha untuk menghentikan konfrontasi dan memulihkan hubungan dengan mempersiapkan berdirinya kembali kantor Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Pada tanggal 1 Juni 1966 ditandatanganinya Bangkok Acord di Bangkok untuk menghentikan konfrontasi yang mana ditandatangani oleh Menlu Adam Malik dari Indonesia dan Menlu TPM A.Razak bin Dato’Huseein dari Malaysia (Margaretha Hanita, 2002:55-57).
Barry Buzan melihat konsep keamanan dari cara pandang yang berbeda, narrow versus wide conception . Buzan membedakan cara pandang tradisional yang mengidentifikasikan keamanan secara militer pada level Negara menjadi fokus dalam isu-isu keamanan, sedangkan dalam cara pandang non-tradisional, batasan isu dalam level yang bervariasi menjadi fokus dalam isu-isu lingkungan, manajemen sumber daya alam, penyebaran penyakit, kejahatan transnasional, dan krisis ekonomi sebagai isu-isu keamanan (Margaretha Hanita, 2002:55-57).
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
Wilayah di satu negara saja tetapi juga telah melampaui batas-batas wilayah negara lainnya. Kejahatan yang telah melintasi batas ataupun wilayah dari suatu negara disebut dengan kejahatan transnasional, sedangkan untuk kejahatan transnasional dalam ruang lingkup multilateral disebut dengan Transnational Organized Crime (TOC). Konsep ini diperkenalkan pertama kali di kancah internasional pada tahun 1990 an dalam pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membahas tentang cara pencegahan kejahatan transnasional (Kemenlu 2011).
3. Bentuk Kerjasama Indonesia dan Malaysia
Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dan Malaysia merupakan suatu hubungan internasional yang bersifat kooperatif. Hubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan Malaysia dikarenakan tujuan yang sama yaitu untuk menanggulangi permasalahan peredaran narkoba. Hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia Bersama organisasi-organisasi non pemerintah dalam menangani permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.
Malaysia menjadi salah satu negara yang memiliki andil atas meningkatnya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, selain itu Indonesia dan Malaysia juga telah menetapkan status darurat terhadap narkoba. Dikarenakan kedua negara telah menjadi target dan tempat-tempat transit dari negara pemasok narkoba seperti Iran, Nigeria, China, Amerika Latin, dan negara-negara segitiga emas yang berada di Asia Tenggara. Hampir 70% narkoba yang ada di Indonesia masuk ataupun berasal dari Malaysia.
Pemerintah Indonesia bekerjasama dengan Malaysia untuk mampu mengurangi ataupun menghambat perdagangan narkoba yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Dengan adanya Forum General Border Committee (GBC) Indonesia-Malaysia (Malindo) yang merupakan forum kerjasama perbatasan bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas keamanan kedua negara khususnya untuk perbatasan di kedua negara.
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
Forum GBC ini berdiri pada tanggal 6 April 1972 setelah kedua negara menyepakati untuk melancarkan operasi koordinasi terhadap sisa-sisa kelompok PGRS atau PARAKU. Dari hasil komite ini terbentuknya Pos Perbatasan darat Entikong (Kalimantan Barat)-Tebedu (Sarawak, Malaysia Timur). Sidang GBC ini selalu diselenggarakan jangka waktu satu tahun sekali.
Untuk melakukan koordinasi tersebut, Pemerintah Indonesia menunjuk POLRI dan BNN sebagai instansi yang menjalankan tugas tersebut. Upaya untuk memberantas jaringan dan jalur masuk peredaran narkoba yang terjadi di Malaysia dan Indonesia, merupakan upaya yang telah dilakukan oleh kedua negara antara Pemerintah Indonesia melalui POLRI melakukan kerjasama dengan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), dengan kehendak dan keinginan kedua negara untuk menangani kejahatan transnasional hingga melakukan pengawasan di wilayah perbatasan kedua negara. Kerjasama tersebut dikukuhkan dengan General Border Committee Indonesia-Malaysia. Yang mana penandatanganan Nota Kesepahaman antara POLRI-PDRM di bali pada tanggal 19 Mei 2005.
Dalam memberantas jaringan dan jalur peredaran narkoba yang masuk dari Malaysia, Pemerintah Indonesia melalui POLRI bekerjasama dengan PDRM, kerjasama antara dua instansi ini untuk dapat menanggulangi perdagangan gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya lainnya. Pelaksanaan dari kerjasama ini diatur dalam protokol tentang Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika (narkoba, psikotropika), serta bahan-bahan berbahaya ilegal serta peningkatan kerjasama kepolisian.
Bentuk koordinasi antara POLRI dan PDRM yaitu police to police, dimana melakukan pertukaran informasi pelaku penyelundupan narkoba. Dimana informasi yang didapatkan POLRI pada saat melakukan penangkapan dan penyidikan, hasilnya kemudian akan diteruskan ke pihak PDRM. Hal tersebut bertujuan untuk menangkap serta mengungkap jaringan narkoba dari Malaysia, dimana POLRI meminta bantuan dari
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
PDRM untuk mendeteksi keberadaan yang bersangkutan dengan Bandar ataupun pengedar narkoba, kemudian meminta dilakukan nya penangkapan (Mochammad Harun Syah, 2015).
POLRI dan PDRM juga melakukan pertukaran informasi seputar warga perbatasan yang terlibat tindak pidana narkoba. Hal ini ditunjukkan oleh pihak Polda Kalbar yang membangun kerjasama dengan PDRM Kontinjen Sarawak Malaysia. Bentuk kerjasama tersebut salah satunya dengan melakukan tukar menukar data warga negara Malaysia maupun Indonesia yang terlibat tindak pidana narkoba. Kedua pihak juga membuat Memorandum of Understanding (MoU) antara Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat dengan Pejabat Polis Kontinjen Sarawak tentang pelaksanaan bantuan penyelidikan terhadap kasus narkotika. Koordinasi dilakukan melalui surat maupun bertemu dengan Liaison Officer (LO) atau Konsul Malaysia terkait dengan warga negara Malaysia yang terlibat tindak pidana narkoba di Polda Kalimantan Barat (Jurnal DPR, 2011:241).
Melalui kerjasama GBC Malindo diwujudkan ke dalam pemberantasan permasalahan terhadap peredaran jaringan narkoba yang masuk atau keluar antara kedua negara akan lebih mengedepankan lembaga kepolisian. Dalam meningkatkan hal tersebut munculnya kerjasama yang dinamakan Joint Police Cooperation Committee (JPCC) yang mempunyai peranan penting untuk dapat memaksimalkan pengamanan di wilayah perbatasan kedua negara baik itu di perbatasan darat, laut, hingga udara. Pembentukan komite ini didasarkan karena adanya kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara bahwa berbagai kegiatan ilegal yang terjadi di perbatasan harus segera diselesaikan secara hukum bukan hanya pendekatan militer.
Dalam kasus peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kedua negara melakukan kegiatan nyata di lapangan seperti melakukan Razia gabungan dalam mengatasi penyelundupan narkoba di perbatasan, adanya pelatihan bersama untuk dapat meningkatkan kualitas Sumber
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
Daya Manusia untuk dapat menjaga perbatasan dan lainnya yang diharapkan akan mampu memberikan hasil yang optimal bagi kedua belah pihak.
4. Peredaran Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia
Peredaran gelap narkoba yang masuk dari Malaysia disebabkan antara Indonesia dan Malaysia memiliki letak Geografis yang sangat dekat, sehingga menjadi salah satu alasan mudah masuknya berbagai jenis narkoba. Tidak hanya memiliki batas perairan, antara Indonesia dan Malaysia juga memiliki perbatasan darat yang cukup luas yakni disebelah utara dan barat Pulau Kalimantan. Selain itu jalur resmi penerbangan dan pelabuhan, para pengedar narkoba yang masuk dari Malaysia juga biasa memanfaatkan jalur tidak resmi di perbatasan darat dan perairan antara Indonesia dan Malaysia.
Dengan paradigma baru yang menyebutkan bahwa Kawasan perbatasan antar negara adalah beranda paling depan, maka dengan demikian masyarakat yang tinggal di Kawasan perbatasan baik itu perbatasan laut maupun perbatasan darat keberadaan nya menjadi sangat penting dalam hubungan antar negara, karena mereka berinteraksi secara langsung, baik dalam hubungan sosial maupun ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pemerintah perlu meningkatkan kecerdasan masyarakat di perbatasan (MPR, 2001:11).
Daerah perbatasan dewasa ini daerah perbatasan dilihat sebagai lahan yang strategis untuk melakukan tindakan kejahatan Transnasional. Dikarenakan Kawasan-kawasan perbatasan yang jauh dari pusat kota dan keramaian, dan juga karena wilayahnya ada yang susah ditembus dikarenakan karena kondisi jalan yang memang sulit untuk dilalui. Kerjasama terkhususnya dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan negara lebih perlu mendapatkan perhatian khusus.
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
Peredaran narkoba yang terjadi di wilayah Indonesia ataupun Malaysia banyak terdapat melalui beberapa jalur seperti melalui jalur darat, udara hingga laut. Beredarnya narkoba ini dapat dikarenakan oleh masih lemahnya sistem pengawasan keamanan oleh apparat pemerintah dari kedua belah negara hingga narkoba masih dapat beredar. Peredaran gelap narkoba yang terjadi diwilayah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dapat disebabkan karena Indonesia dan Malaysia memiliki letak geografis yang dekat dan dibeberapa wilayah perbatasan antara kedua negara memiliki perbatasan darat. Penyelundupan narkoba kerap kali terdapat di perbatasan Entikong Malaysia, Balai Tanjung Karimun, Dumai, Aceh, dan Batam.
Perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia yang membentang dari daerah Kabupaten Sambas hingga Kapuas Hulu, perbatasan-perbatasan tersebut sangat rawan dijadikan oleh mafia sebagai jalur penyelundupan atau masuknya narkoba dari luar negeri terutama Malaysia. Oleh sebab itu daerah perbatasan perlu mendapatkan perhatian khusus dari aparat hingga pemerintah baik itu pemerintah pusat hingga pemerintah daerah setempat. Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian nya berbatasan secara langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia telah menjadi “pintu masuk” bagi sindikat internasional untuk memasukan narkoba. Salah satunya melalui Provinsi Kalimantan Barat (Entikong) yang berbatasan langsung dengan Malaysia (Tebedu).
Dalam kasus yang terjadi di wilayah perbatasan ini jika dilihat pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 terdapat beberapa kasus besar yang setidaknya 12 kasus besar terhadap penyelundupan narkoba, semua barang seludunpan ataupun yang masuk kebanyakan dari Malaysia yang diduga dapat masuk melewati Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PLBN)
Entikong di Kabupaten Sanggau. Hal ini berarti menyatakan bahwa Kalimantan Barat bukan hanya sekedar daerah transit melainkan juga wadah tujuan pemasaran narkoba (Metrotvnews, 2013).
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat mengatakan bahwa peredaran narkotika internasional masuk ke Indonesia khususnya di wilayah Kalimantan Barat sekarang melalui jalur-jalur perbatasan. Jaringan narkotika internasional ini terus mencari celah untuk masuk dengan tetap target Indonesia sebagai salah satu pasar potensial terhadap peredaran dan penjualan narkoba. Walaupun BNN Provinsi Kalimantan Barat sudah berperan dengan baik, namun masih saja belum dikatakan maksimal dalam menanggulangi peredaran narkoba. Hal ini disebabkan karena dalam mengungkap kasus-kasus peredaran narkotika, BNN masih memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam memberikan informasi terjadinya kejahatan narkoba (BNN, 2018).
Kasus peredaran narkoba atau narkotika yang terjadi di wilayah perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia) dengan Sarawak (Malaysia) yang telah berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Barat yaitu tertangkapnya kurir sabu yang ingin mengambil paket sabu seberat 202,2 gram dari Sarawak (Malaysia) di pangkalan bus antar negara Jurusan Kuching-Pontianak. Modus ini dilakukan dengan cara menyuruh jaringannya untuk mengirimkan narkotika yang berada di Malaysia untuk diselundupkan ke Indonesia (Pontianak), dengan mengemas narkotika ke dalam bungkusan makanan atau minuman yang seolah-olah tidak terlihat seperti barang illegal (Yulia Gafar, 2012:22).
5. Efektivitas Kerjasama Indonesia dan Malaysia dalam menghadapi peredaran narkoba di perbatasan (Entikong-Sarawak)
Kejahatan Transnational Crime (TOC) merupakan tindak kejahatan lintas batas yang melibatkan dua negara atau lebih. Kejahatan terorganisir transnasional merupakan ancaman terhadap negara dan masyarakat yang dapat mengikis human security dan kewajiban dasar negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Salah satu penyebab utama dari kejahatan transnasional adalah globalisasi, karena globalisasi terjadinya liberalisasi pasar dan penurunan kepentingan perbatasan. Penyebab lainnya mengapa
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
kejahatan transnasional ini menjadi ancaman bagi keamanan ialah karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
Mengelola kawasan perbatasan negara, tentunya sebuah negara tidak dapat melakukan secara independen, untuk itu memang dibutuhkan kerjasama paling tidak dengan negara yang memiliki perbatasan langsung. Sebagai negara tetangga dan berbatasan langsung dengan Indonesia baik laut maupun darat, Malaysia memang mempunyai makna yang sangat strategis bagi Indonesia baik itu dari segi politik, keamanan, ekonomi perdagangan serta sosial budaya.
Hubungan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Malaysia merupakan salah satu kerjasama internasional yang perlu dimaksimalkan oleh Indonesia sebagai upaya untuk dapat meng- catch up peluang-peluang yang dihasilkan dari proses kerjasama tersebut. Meskipun sering kali pasang surut, namun kerjasama bilateral yang dilandasi atas saling menguntungkan itu masih terus berjalan sampai sekarang, termasuk kerjasama kedua negara dalam proses pembangunan di kawasan perbatasan.
Kerjasama perbatasan antara Indonesia dan Malaysia dimulai dengan kerjasama dalam bidang keamanan pada tahun 1967 dengan menandatangani Pengaturan Dalam Bidang Keamanan Daerah-Daerah Perbatasan, perjanjian ini direvisi untuk pertama kali pada tahun 1972, kemudian direvisi kembali untuk kedua kalinya pada tahun 1984. Dalam revisi kedua ini cakupan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Kerajaan Malaysia diperluas hingga mencakup berbagai bidang yaitu seperti ideologi, politik, sosial, budaya, hingga ekonomi (Farid Assadin, 2015:01).
Forum kerjasama keamanan perbatasan yang selanjutnya disebut General Border Committee Indonesia-Malaysia yang telah dibentuk oleh kedua negara untuk penanganan permasalahan keamanan di wilayah perbatasan. GBC dibentuk setelah adanya persetujuan terhadap pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia pada 11 Agustus 1966. Namun demikian
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
berakhirnya konfrontasi Indonesia dan Malaysia, bukan berarti potensi terhadap ancaman keamanan bagi kedua negara telah sirna sama sekali. Pada sidang GBC Malindo ke-31 tahun 2002 di Jakarta, Indonesia dan Malaysia sepakat untuk merevisi perjanjian keamanan ( Security Agreement ) tahun 1984. Revisi terhadap perjanjian tersebut dinilai penting karena perjanjian kerjasama keamanan ini semua lebih diarahkan hanya untuk menghadapi komunisme, sementara permasalahan yang terjadi sekarang ini sudah semakin kompleks.
Berbagai persoalan yang menyangkut wilayah perbatasan dibahas dalam forum itu seperti permasalahan penyelundupan, pelintas barang ilegal, penebangan ilegal, perompakan, pencemaran di laut serta kejahatan lintas negara. Pemerintah Indonesia sendiri membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan, serta distribusi obat-obatan berbahaya ( Dangerous Drugs Ordinance), dimana wewenang diberikan kepada
Menteri
Kesehatan untuk pengaturannya. POLRI juga mengupayakan kerjasama bilateral dan regional dengan bekerjasama antar kepolisian serta badan internasional guna mencegah serta memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.
Menyelesaikan suatu masalah serta menanggulangi peredaran dan pembelian narkoba tentu bukanlah hal yang mudah, dan tidak hanya membicarakan masalah perbatasan antar negara saja. Namun banyak juga isu-isu lainnya yang berkaitan dengan menanggulangi peredaran narkoba, ataupun kedaulatan teritorial kedua negara yang harus dipertimbangkan. Hal ini mengakibatkan banyaknya hal-hal yang perlu ditinjau dan dipertimbangkan dengan teliti.
Begitu pula jika dikaitkan dengan POLRI dan PDRM yang membentuk kerjasama bilateral dalam upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan terhadap peredaran narkotika yang terjadi di daerah perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia, yang mana dalam pelaksanaan nya mengalami suatu kendala baik secara teknis ataupun non teknis.
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
Terdapat beberapa keberhasilan besar bagi POLRI, BNN, dan PDRM dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Pada tahun 2014, PDRM Kuching melakukan penangkapan dua perwira Polisi Indonesia terkait narkotika. Dalam permasalahan ini, koordinasi yang dilakukan POLRI yaitu melalui Polda Kalimantan barat dengan PDRM Malaysia. Koordinasi tersebut dengan melakukan pertemuan langsung untuk memastikan apakah penyelidikan tetap dilakukan di Malaysia atau di Indonesia nantinya.
Langkah tersebut berdasarkan kerja sama masing-masing kepolisian daerah wilayah perbatasan, dimana dapat berkoordinasi langsung dengan PDRM di wilayah bersangkutan. Sebagai contoh, Sarawak dengan Kalimantan Barat dapat langsung berkoordinasi. Hal ini akan memudahkan koordinasi Polri dengan PDRM (newsdetik, 2016).
Dan juga upaya Pemerintah Indonesia ditunjukkan melalui koordinasi POLRI dan BNN dengan PDRM di Malaysia. Hal ini ditunjukkan dalam penangkapan buronan jaringan sindikat narkotika internasional oleh BNN Jawa Barat di Kuala Lumpur pada tahun 2015. Penangkapan tersebut menjadi keberhasilah pertama bagi BNN bisa membawa tersangka dari luar negeri. Hasil ini tak lepas dari kerjasama atase POLRI Kuala Lumpur dengan pihak PDRM.
Sebagian besar kerjasama yang dibangun oleh POLRI dan BNN dengan PDRM Malaysia dilakukan pada tahap pengembangan kasus. Prosedur koordinasinya yaitu dimulai dengan adanya temuan tersangka dari pengembangan kasus yang ada, apabila sindikat jaringan berada di Malaysia, maka BNN akan berkoordinasi langsung dengan Atase POLRI di Malaysia dengan PDRM. Selanjutnya, tahap penyelidikan dan penangkapan dilakukan oleh pihak PDRM di Malaysia.
Kerjasama kepolisian kedua negara telah memberikan banyak manfaat berkaitan dengan pemberantasan penyelundupan narkoba dan tindak kejahatan lainnya. Adanya penangkapan terhadap sejumlah kasus kejahatan peredaran narkoba yang berasal dari kedua negara tidak terlepas
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 dari saling tukar menukar informasi. Arus informasi dari Malaysia telah memegang peranan dalam mendukung POLRI menjerat pelaku jaringan internasional yang sulit dijangkau dikarenakan berada di wilayah negara lain.
Terkait keberhasilan ataupun efektivitas terhadap kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam memberantas perdagangan narkoba di wilayah perbatasan kedua negara masih dapat dikatakan belum mencapai titik maksimal yang diharapkan oleh kedua negara. Upaya yang telah dilakukan oleh POLRI dan PDRM dalam menanggulangi peredaran narkotika khususnya di wilayah perbatasan antara Malaysia-Indonesia (Malindo) yang dimulai sejak tahun 2005.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Sumardiman, 1992 . Seri Hukum Internasional-Wilayah Indonesia dan Dasar
Hukumnya, Jakarta: Pradnya Paramita.
Alfandi, Widodo. 2002. Reformasi Indonesia: Bahasan dari Sudut Pandang
Geografi politik
dan Geopolitik. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
Darmaputra, Rizal, 2009. Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan . Jakarta. IDSP Press.
Deddy Mulyana, 2003. Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Dirgantara, M Gagah. 2017. Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menangani
Kejahatan Transnasional (Penyelundupan Narkoba) di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan . Ilmu Sosial dan Politik FISIP UMY, diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Hakim, F Fathul. 2018. Kerajasama Indonesia – Malaysia Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan di Wilayah Kalimantan Barat . Ilmu
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399 Sosial dan Politik FISIP UNPAS, tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Pasundan.
Hanita, Margaretha. 2002. Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan dengan Negara Tetangga dalam Perpsektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kalimantan, Papua, dan Timor Barat,
Tesis Magister Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
Holsti, K.J, 1998. Politik Internasional, kerangka untuk analisis , Jakarta.
I Wayan Parthiana, 2002. Hukum Perjanjian Internasional I , Bandung: mandar Maju.
Idrus, Muhammad, 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Jakarta. Erlangga.
Karmita Koesnandi, 1987. Organisasi dan Administrasi Internasional , Jakarta. Pustaka Remaja.
Luthfi Muta’ali, 2015. Pengelolaan Wilayah Perbatasan NKRI . Yogyakarta. Universitas Gajah Mada.
Mely Cabalero Anthony, Rafl Emmers and Amitav Acharya, 2006. Non Traditional Security in Asia: Dillemas in Securitation (London, Ashgate 2006) dalam Mely Cabalero Anthony (PDF) Non Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Policial Security Community (APSC), pp1.
Perdana, A Aulia. 2014. Indonesia sebagai Wilayah Operasi Strategis Sindikat Narkotika Internasional Tahun 2012-2013 . Skripsi Ilmu Sosial dan Politik. Jawa Timur: Program Sarjana Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.
Prakoso
Djoko,
1987. Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara. Jakarta : Bina Aksara.
Ratih Nur Istiqomah, Strategi Hubungan Indonesia dan Malaysia Dalam Mewujudkan Drug Free ASEAN 2015. Dalam jurnal Hubungan Internasional, Vol. 2, No. 1, 2016.
Jurnal Dinamika Global Vol. 5 No. 1, Juni 2020 P-ISSN 2548-9216 | E-ISSN 2684-9399
Rudy,M. Teuku,2003. Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah- Masalah Global: Isu konsep, Teori dan Paradigma , Bandung : PT Refika Aditama.
Saleh, Roeslan, 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana , Jakarta : PT Aksara Baru. .
Soeshino, 2002. Ilmu Negara, Yogyakarta: Liberty.
Stephen M. Walt, 2007. Keamanan Negara , Jakarta.
Yuliaza Gafar, Penanggulangan Peredaran Narkotika di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat (Indonesia)- Sarawak (Malaysia) Studi Kasus Terhadap Peranan Badan Narkotika Nasional , Vol. 2, No. 2, 2012.
Wisnu Aditya, 2017. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Malaysia Dalam Menangani Menangani Peredaran Narkoba , Skripsi Ilmu Sosial Sosial dan Politik. Yogyakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”.