Volume 3 Issue 1, April 2021: pp. 68-86. Copyright  ©  2021  Halu  Oleo  Legal  Research.  Faculty  of  Law,  Halu  Oleo  University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia.
Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holresch/
Halu Oleo Legal Research is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Analisis Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah

## Legal Analyzing Implementary of Legal Aid by Regional Government
Administration
Evi Risnawati
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara E-mail: evikumhamsultra@gmail.com

## Muhammad Jufri Dewa
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: muh.jufridewa@yahoo.com

## Guasman Tatawu
Pascasarjana Universitas Halu Oleo E-mail: gtatawu@gmail.com
Abstract: This research addressed at analyzing the allocation legal aid budget by Regional Government Administration to the State Revenues and Expenditures Budget and Regional Revenues  and  Expenditures  Budget.  Considering  the  Regional  Government Administration’s aut hority on arrangement of legal aid. This paper used a legal research by applying legislations, and conceptual approach. This study revealed the answer that the allocation legal aid budget by Regional Government Administration to the State Revenues and Expenditures Budget and Regional Revenues and Expenditures Budget implemented statutory of legal aid, and Minister of Home  Affairs Regulation about  rules of conduct drafting Regional Revenues and Expenditures Budget that, the funds for implementing legal aid nationally are imposed by the state budget, at the regional level, the funds for the provision of legal aid are charged to the Regional Revenues and Expenditures Budget in each region based on data on regional legal needs, cost of regional index, and capacity of regional finance. Jurisdiction of Regional Government Administration on Implementary of Legal Aid is allocation legal aid budget and carry out technical competence in the provision of legal aid in compliance with the prevailing laws and regulations, specifically by involving the  Regional  Office  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  and  reporting  legal  aid activities to the Minister and Minister of Home Affairs.
Keyword: Implelentary;Legal Aid; Regional Government Administrasion
Abstrak: Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengalokasian anggaran bantuan hukum oleh  pemerintah  melalui  Anggaran Pendapatan Belanja Negara  dan  Anggaran
Pendapatan  Belanja  Daerah.  Menganalisis  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam penyelenggaraan  bantuan  hukum.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  yang menggunakan  pendekatan  undang-undang,  dan  konseptual.  Penelitian  menjawab masalah yakni pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum oleh Pemerintah melalui APBN- APBD  dilaksanakan  berdasarkan  UU  Bankum,  serta  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tentang pedoman penyusunan APBD yakni dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum secara nasional dibebankan kepada APBN, untuk ditingkat daerah dana penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan dalam APBD di masing-masing daerah didasarkan pada data mengenai  kebutuhan  hukum  daerah,  indeks  biaya  daerah  dan  kemampuan  keuangan daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum yakni mengalokasikan  anggaran bantuan  hukum melalui  APBD,  melaksanakan  kewenangan secara  teknis  dalam  penyelenggaraan  bantuan  hukum  yang  dengan  tetap  mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian  Hukum  dan  HAM  dan  melaporkan  kegiatan  penyelenggaraan  bantuan hukum kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.
Kata kunci: Penyelenggaraan; Bantuan Hukum; Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN
Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu dari hak asasi yang harus di rekognisi dan dilindungi. Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 termasuk ketentuan Pasal 28 Huruf D ayat (1) dan Pasal 28 Huruf I ayat (1) UUD 1945 yang telah diamendemen tersebut maka hak atas bantuan hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat ( supremacy of law )  dan adanya jaminan  terhadap setiap orang  yang  diduga  bersalah  untuk  mendapatkan proses  peradilan yang  adil  ( fair  trial ) merupakan syarat  yang harus  dijamin secara absolut dalam negara hukum.
Dalam kajian Hak Asasi Manusia, hak atas bantuan hukum dianggap sebagai bagian dari proses peradilan yang adil dan merupakan salah satu pilar dari prinsip negara hukum. Hak tersebut telah mendapatkan pengakuan sebagai salah satu prinsip HAM yang diterima secara universal. Jaminan atas hak ini diatur dalam berbagai Instrumen HAM Internasional. Instrumen Internasional  yang menjamin  hak  atas  bantuan  hukum,  yaitu:  a. Pasal  7 DUHAM menjamin persamaan kedudukan di muka hukum; b. Pasal 16 dan Pasal 26 ICCPR menjamin bahwa semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan apa pun termasuk status kekayaan; c. Pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait  bantuan  hukum  yaitu:  1)  kepentingan-kepentingan  keadilan;  dan  2)  tidak  mampu membayar advokat. Hak ini termasuk jenis Non-derogable rights (tidak dapat dikurangi). Hal tersebut di atas dimaksudkan juga dengan bantuan hukum yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum yang diberikan haruslah memuat substansi
HAM.  Bantuan  hukum  harus  mengacu  pada  HAM  karena  harus  melindungi  hak-hak  rakyat untuk mendapatkan bantuan hukum dan memperjuangkan kepentingan yang sah dan damai. 1
Dalam  konteks  perlindungan  HAM,  merujuk  kepada  Pasal  1  butir  6  Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, mekanisme perlindungan HAM yang disandarkan pada lembaga peradilan membutuhkan penguatan atas jaminan proses peradilan yang adil ( free trial ). Dalam hal ini dibutuhkan pengakuan terhadap HAM terkait dengan persamaan di muka hukum, telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) amandemen ke- 2 UUD’45 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Dalam tataran yang lebih operasional, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur sejumlah hak-hak dasar yang dilindungi oleh Negara, antara lain hak untuk memperoleh keadilan. Setiap orang, tanpa diskriminasi berhak memperoleh keadilan dengan  mengajukan  permohonan,  pengaduan,  dan  gugatan,  baik  dalam  perkara  pidana, perdata,  maupun  administrasi  serta  diadili  melalui  proses  peradilan  yang  bebas  dan  tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif.
Dalam  perkembangannya  maka  adanya  program  bantuan  hukum  juga  merupakan bagian yang terpenting dari rekognisi dan perlindungan hak asasi manusia. Salah satu bentuk dari  bantuan  hukum  tersebut  adalah  adanya  pembelaan  atau  pendampingan  dari  seorang advokat ( access to legal counsel ). 2
Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, Pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR telah menyetujui bersama undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum. 3
UU  Bantuan  Hukum  menjadi  dasar  bagi  negara  untuk  menjamin  warga  negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan  di  hadapan  hukum.  UU  Bantuan  Hukum  membebankan  kewajiban  kepada pemerintah  untuk  mengalokasikan  dana  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dalam  APBN. Namun demikian pembentuk UU Bantuan Hukum menyadari bahwa dana yang dialokasikan
1 Hakki  Fajriando. “ Masalah  Hukum  Implementasi  Pemenuhan  Hak  Atas  Layanan  Bantuan  Hukum  Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor) ”, Jurnal HAM, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 129.
2 Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Menjadi Advokat , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, hlm. 4-5.
3 Eka N.A.M Sihombing. “ Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sulawesi Tenggara ”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, Nomor 1, 2013, hlm. 81.
dalam APBN tidak akan mampu untuk memenuhi semua permohonan bantuan hukum yang ada di seluruh daerah. Untuk itu UU Bantuan Hukum mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam APBD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  UU  Bantuan  Hukum.  Sehingga  pengaturan mengenai  pemberian  Bantuan  Hukum  untuk  masyarakat  miskin  dalam  peraturan  daerah tampaknya menjadi sangat penting dilaksanakan di Daerah.
Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum menegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan  Anggaran  Penyelenggaraan  Bantuan  Hukum.  Jika  mengacu  pada  Pasal dimaksud  dapat  disimpulkan  bahwa  Kewenangan  Pemerintah  Daerah  hanya  sebatas kewenangan  alokasi  Anggaran  dan  itu  bersifat  pilihan  karena  adanya  kata  “dapat”,  tidak menjelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan  secara  teknis  dalam  hal  ini penentuan kelayakan organisasi Bantuan Hukum untuk menjadi Pemberi Bantuan Hukum.
Sedangkan  UU  Bantuan  Hukum  menegaskan  terkait  proses  penyelenggaraan  dan penyaluran dana bantuan hukum dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Hukum dan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 menyatakan bahwa terkait Alokasi Anggaran dengan APBD Pemerintah melaporkan kepada Menteri 4 yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri secara tidak langsung sangat jelas bahwa kewenangan secara teknis dilaksanakan oleh Kementerian yang membidangi Hukum dan HAM.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  menggunakan  tipologi  penelitian  hukum normatif.  Penelitian hukum normatif yaitu  penelitian  hukum  sebagai  norma.  Penelitian  hukum  dilakukan  untuk  menghasilkan argumentasi, teori atau konsep hukum sebagai preskripsi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.  Dengan  demikian  penelitian  ini  mencakup  analisis  hukum  tertulis  yang  didahului inventarisasi hukum positif. Hal ini akan menjadi salah satu produk analisa abstraksi dari norma hukum positif. 5
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  pendekatan  undang-undang ( statute approach ) dan Pendekatan konsep ( conceptual approach ). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan
4 Menteri  dalam  Undang-Undang  Bantuan  Hukum  adalah  Menteri  yang  menyelenggarakan  urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia
5 Soentandyo  Wingyosoebroto, Penelitian  Hukum, Surabaya,  Surabaya:  Pusat  Studi  Hukum  dan Pembangunan Fakultas Hukum UNAIR, 1974, hlm. 1, 7, dan 8.
isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 6 .  Sedangkan  pendekatan  konseptual,  digunakan  untuk memahami  konsep  pembaharuan  hukum,  dalam  memahami  implementasi  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum dalam mengkaji serta menganalisis kerangka pikir atau kerangka konseptual maupun landasan teoritis sesuai dengan tujuan penelitian ini.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum oleh Pemerintah Melalui APBN-APBD

## Prinsip Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum melalui APBN-APBD
Undang-Undang Bantuan Hukum menjadi dasar bagi Negara untuk menjamin hak-hak warga Negara  yang  tidak  mampu  untuk  mendapatkan  akses  kepada  keadilan  dan  persamaan  di hadapan hukum. Dana untuk penyelenggaraan bantuan hukum secara nasional dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk ditingkat daerah, UU Bantuan Hukum mengamanatkan untuk mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing daerah. Hal ini karena pembentuk  undang-  undang  menyadari  bahwa  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN) tidak akan mampu menanggung semua permohonan bantuan hukum untuk semua daerah dari seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 19 berbunyi:
(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.
Prinsip pengalokasian anggaran bantuan hukum melalui APBN-APBD bersumber dari Keuangan Negara/Daerah. Keuangan negara/daerah merupakan uang rakyat yang bersumber dari  rakyat  dan  dipergunakan  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Pengelolaan  keuangan negara/daerah yang baik sangat penting agar uang negara dapat dipergunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan. Salah satu bentuk pengelolaan keuangan negara yang baik adalah  adanya  pemberian  kewenangan  yang  seimbang  kepada  pengelola  keuangan negara/daerah.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , edisi revisi cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 133.
Pendanaan Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan dana dalam APBD. Anggaran bantuan hukum di tingkat daerah berasal dari:
a. Alokasi khusus bantuan hukum dalam APBD;
b. Alokasi hibah dalam APBD;
c. Penerimaan hibah dari pihak ketiga.

## Pengalokasian Anggaran Bantuan Hukum Menurut Undang-Undang Bantuan Hukum
Penyelenggaraan  bantuan  hukum  berdasarkan  Pasal  19  UU  Bantuan  Hukum,  memberikan ruang  kepada  pemerintah  daerah  untuk  turut  serta  mewujudkan  tujuan  adanya  bantuan hukum  bagi  masyarakat  miskin  yang  diatur  dalam  Pasal  3  UU  Bantuan  Hukum.  Terdapat beberapa  pernyataan  di  dalam  Pasal  19  UU  Bantuan  Hukum  di  antaranya  daerah  dapat mengalokasikan  anggaran  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dalam  APBD,  ketentuan  lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda.
Pad a ayat (1) menggunakan kata “dapat” sehingga kata ini memberikan celah kepada pemerintah daerah untuk tidak mengeluarkan APBD dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Hal  ini  dikarenakan  kata  tersebut  mengandung  arti  bahwa  ketentuan  dalam  pasal  ini memberikan  sebuah  pilihan  bagi  suatu  daerah  untuk  mengalokasikan  dana  APBD  dalam penyelenggaraan  bantuan  hukum  di  daerah  atau  tidak  mengalokasikan  dana  APBD  untuk menyelenggarakan bantuan hukum di daerah.
Peraturan Pelaksana dari UU Bantuan Hukum yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan  Hukum.  Menurut  Peraturan  Pemerintah  ini  anggaran  bantuan  hukum  diberikan untuk  litigasi  dan  nonlitigasi,  besaran  anggaran  bantuan  hukum  di  tentukan  oleh  menteri sesuai  dengan  Keputusan  Kemenkumham  Nomor  M.HH-01.HN.03.03  Tahun  2015  tentang Besaran  Biaya Bantuan Hukum  Litigasi  dan Non Litigasi. Berdasarkan keputusan tersebut, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi untuk pemberi bantuan hukum dalam satu perkara pidana,  perdata  dan  tata  usaha  negara,  hingga  perkara  itu  mempunyai  kekuatan  hukum mengikat.  Selain  itu,  bantuan  hukum  juga  diberikan  untuk  perkara  nonlitigasi  meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non  elektronik,  penelitian  hukum,  mediasi,  negosiasi,  pemberdayaan  masyarakat, pendampingan di luar pengadilan dan/atau drafting dokumen hukum.
Alokasi pembiayaan berdasarkan keputusan tersebut, maksimum biaya litigasi untuk kasus  pidana  dan  perdata  dan  tata  usaha  negara  adalah  Rp.  5.000.000,  sementara  untuk kegiatan  nonlitigasi  seperti  penyuluhan  hukum,  konsultasi  hukum,  mediasi  dan  negosiasi biayanya bervariasi dari Rp. 140.000 hingga Rp. 3.740.000. 7 Penyaluran dana bantuan hukum secara  litigasi  dapat  diajukan  setelah  selesainya  pemberian  bantuan  hukum  oleh  pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum pada setiap tahapan proses beracara di pengadilan. Kemudian pemberi bantuan hukum dapat menyampaikan laporan disertai dengan bukti  pendukung  yang  perhitungannya  sesuai  persentase  tertentu  dari  tarif  per  perkara. Dengan berdasarkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum secara litigasi dengan tidak menghapuskan kewajiban kepada pemberi bantuan hukum untuk terus memberikan bantuan hukum  sampai  dengan  perkara  yang  ditangani  pemberi  bantuan  hukum  selesai  atau mempunyai kekuatan  hukum tetap. Sedangkan  untuk  penyaluran  dana  perkara nonlitigasi dapat dilakukan setelah pemberi bantuan hukum telah menyelesaikan paling sedikitnya satu kegiatan bantuan hukum dalam paket kegiatan nonlitigasi. Kemudian pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan telah diadakannya bantuan hukum nonlitigasi yang disertai dengan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan bantuan hukum tersebut. Penyaluran dana bantuan hukum yang secara nonlitigasi dihitung sesuai tarif per-kegiatan berdasarkan standar biaya pelaksanaan bantuan hukum secara nonlitigasi. 8
Setelah  adanya  Perda  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  maka  secara  otomatis  dana  yang dikeluarkan dalam pemenuhan bantuan hukum dibebankan kepada daerah/APBD. Selanjutnya, pemberian dana bantuan hukum oleh pemerintah kepada pemberi bantuan hukum dilakukan melalui  perjanjian  kerja.  Dikarenakan  peraturan  pelaksana  perda  tersebut  belum  disahkan maka penyaluran dana bantuan hukum dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang telah berlaku. Dengan demikian, bantuan hukum secara litigasi dapat dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dan membuat laporan disertai bukti pendukung dari kegiatan bantuan hukum yang telah terlaksana. Begitu juga untuk penyaluran dana bantuan hukum yang secara nonlitigasi dapat dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan bantuan hukum nonlitigasi paling sedikitnya satu kegiatan dalam paket kegiatan nonlitigasi tersebut.
7 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.
8 Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Implementasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011  tentang Bantuan Hukum , Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016, hlm. 8-9.
Pada dasarnya anggaran bantuan hukum yang bersumber dari APBD ini masih sangat minim jika dibandingkan dengan jumlah OBH yang tersebar di Wilayah Sulawesi Tenggara.

## Dasar Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Di Indonesia, meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945  menegaskan  bahwa  ”Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Dalam  negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas  Bantuan  Hukum.  Penyelenggaraan  pemberian  Bantuan  Hukum  kepada  warga  negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui  dan  melindungi  serta  menjamin  hak  asasi  warga  negara  akan  kebutuhan  akses terhadap keadilan ( access to justice ) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD Negara RI Tahun 1945, Pasal 27 UUD Negara RI Tahun 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004. Dalam negara hukum (rechtstaat) negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu, sehingga semua orang  memiliki  hak  untuk diperlakukan  sama di hadapan  hukum (equality before the law) .
Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. 9 Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah  masalah  sederhana,  melainkan  sebuah  rangkaian  tindakan  guna  pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan.
Pembelaan terhadap orang miskin mutlak diperlukan dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan ( Integrated Criminal Justice System ). Sering kali tersangka yang  miskin  karena  tidak  tahu  hak-haknya  sebagai  tersangka  atau  terdakwa  disiksa, diperlakukan tidak adil atau dihambat haknya untuk didampingi advokat. Polisi belum bekerja menerapkan Due Process Model yang memperhatikan hak-hak tersangka sejak ditangkap. Ia dianggap  tidak  bersalah  sampai  nanti  dibuktikan  oleh  putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  ketetapan  hukum  oleh  pengadilan  yang  bebas  dan  imparsial  ( Independent  and Imparsial Judiciary ),  jujur  dan terbuka. Polisi  masih  cenderung menggunakan Crima  Control
9 Frans  Hendra  Winarta, Pro  Bono  Publico : Hak  Konstitusional  Fakir  Miskin  Untuk Memperoleh  Bantuan Hukum , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 22.
Model , belum tercapainya sistem peradilan yang independen dan imparsial telah menyebabkan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak berfungsi maksimal. Putusan-putusan pengadilan banyak yang kontroversial dan kurang pertimbangan hukumnya ( onvoldoende gemotiveerd ).
Pengadilan cenderung lebih memihak kepada pemerintah dari pada masyarakat. 10
Sekalipun  persoalan  bantuan  hukum  adalah  merupakan  pekerjaan  amaliah  tetapi persoalan  tentang  dana  mempunyai  pengaruh  yang  cukup  penting  dalam  menentukan pengembangannya, artinya untuk berhasilnya pengembangan suatu program bantuan hukum diperlukan sejumlah dana tertentu yang merupakan pendukung utamanya, tanpa dana sulit diharapkan  berhasilnya  program  ini.  Memang  sering  terjadi  kesalahpahaman  mengenai persoalan  ini  seakan-akan  bahwa  segala  sesuatunya  dapat  diserahkan  begitu  saja  kepada lembaga/biro  bantuan  hukum  yang  ada  dengan  pemikiran  bahwa  lembaga/biro  itu  akan membantu karena orang yang bersangkutan termasuk golongan yang tidak mampu.
Dalam pemberian bantuan hukum, perlu diperhatikan bahwa yang harus memperoleh bantuan hukum adalah fakir miskin dan bantuan tersebut diberikan secara gratis. Atas dasar pertimbangan  Pasal  27  ayat  (1)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945,  fakir  miskin  memiliki  hak konstitusional  untuk  diwakili  dan  dibela  oleh  advokat  atau  pembela  umum  baik  di  dalam maupun di luar pengadilan ( legal aid ) sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum advokat ( legal service ). Walaupun fakir miskin memiliki hak untuk dibela oleh advokat atau pembela umum, kemungkinan untuk mendapatkan pembelaan tersebut kecil sekali. Hal ini bisa disebabkan  oleh  kurangnya  kesempatan  advokat,  rendahnya  keinginan  untuk  memberikan pembelaan secara pro bono publico, dan kurangnya pengertian tentang pembelaan pro bobo publico itu sendiri. 11
Fakta  di  masyarakat  menunjukkan  adanya  jurang  kesenjangan  yang  dalam  antara jumlah masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dengan pemenuhannya. Hal ini mengakibatkan  akses  keadilan  bagi  masyarakat  miskin  dan  marginal  menjadi  semakin menjauh.  Hal  ini  disebabkan  oleh,  ketidakseimbangan  antara  jumlah  advokat  dengan masyarakat  pencari  Keadilan.  Masih  kurangnya  jumlah  Advokat  Indonesia  dibandingkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia menjadi ukuran perbandingan. 12
10 Ibid., hlm. 98.
11 Frans Hendra Winarta, Op. cit. , hlm. 5
12 Muhammad Hasyim. Akses Bantuan Hukum di Sulawesi Tenggara (Bagian Pertama), Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hlm.13

## Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Kewenangan Pemerintah Daerah Mengatur Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Era Otonom i
Pemerintah Pusat (Menteri) dalam menjalankan fungsinya terhadap penyelenggaraan bantuan hukum, bertugas:
a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b. menyusun  dan  menetapkan  Standar  Bantuan  Hukum  berdasarkan  asas-  asas pemberian Bantuan Hukum;
c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
d. mengelola  anggaran  Bantuan  Hukum  secara  efektif,  efisien,  transparan,  dan akuntabel; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan  Perwakilan  Rakyat  pada  setiap  akhir  tahun  anggaran  dan  memiliki kewenangan meliputi:
1) mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum;
2) melakukan verifikasi  dan akreditasi  terhadap  lembaga bantuan hukum  atau organisasi  kemasyarakatan  untuk  memenuhi  kelayakan  sebagai  Pemberi Bantuan Hukum.
Tetapi karena adanya kewenangan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dengan APBD sehingga pemerintah daerah memiliki peran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang menggunakan anggaran dari APBD. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dalam butir  26,  Pemerintah  Daerah  dapat  mengalokasikan  anggaran  penyelenggaraan  Bantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dengan memedomani Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan provinsi serta daerah  kabupaten/kota  tercantum  dalam  lampiran  yang  merupakan  bagian  yang  tidak terpisahkan dari UU Pemda. Mengingat bahwa urusan penyelenggaraan bantuan hukum tidak diatur  dalam  UU  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah  Daerah  maka  penyelenggaraannya dilakukan  berdasarkan  prinsip  dan  kriteria  pembagian  urusan  pemerintah  pusat  dan
pemerintah daerah yang merupakan urusan konkuren pemerintah daerah sebagai hak inisiatif pemerintah daerah berdasarkan Pasal 15 UU Pemda
Bantuan  hukum  bagi  masyarakat  miskin  menjadi  kewenangan  tiap  tingkatan  atau susunan  pemerintahan  yang  penentuannya  menggunakan  prinsip  dan  kriteria  pembagian urusan  pemerintahan  konkuren. 24 Dengan  demikian,  kewenangan  bantuan  hukum  ini merupakan urusan konkuren pemerintah daerah yang tergantung pada komitmen pemerintah daerah  untuk  mengevaluasi  lebih  lanjut  manfaat  dan  kebutuhan  dalam  pelayanan  dan pembangunan  potensi  yang  ada  di  daerahnya  dengan  adanya  Perda  bantuan  hukum  bagi masyarakat  miskin  di  daerah  tersebut.  Sehingga  dalam  penyelenggaraan  bantuan  hukum, Pemerintah Daerah wajib mengikuti kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Secara prinsip Kementerian Dalam Negeri mendukung sepenuhnya terhadap jaminan kepastian hukum  bagi warga  Negara, namun  juga tetap mempertimbangkan  aspek  legalitas yuridis  lainnya,  terutama  dalam  hal  penggunaan  anggaran,  agar  tidak  menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.

## Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Kesadaran pemerintah daerah untuk turut serta dalam memenuhi hak konstitusional warga negara  dalam  memperoleh  bantuan  hukum  sudah  ada  setidaknya  di  16  Provinsi  dan  61 Kabupaten/Kota melalui pembentukan Perda Bantuan Hukum. Pada umumnya, Perda-Perda masih sepenuhnya mengacu pada mekanisme bantuan hukum yang diatur UU bantuan Hukum, dan belum menjangkau kebutuhan-kebutuhan yang lebih luas dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan bantuan hukum. 13
Pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang terdapat dalam UU Bantuan Hukum tidak dilakukan langsung oleh pemerintah, melainkan oleh Lembaga Bantuan  Hukum  (LBH)  yang  merupakan  sebuah  organisasi  kemasyarakatan  (Ormas). Penyelenggara  bantuan  hukum  dalam  UU  Bantuan  Hukum  adalah  pemerintah,  yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) sebagai pemerintah pusat. Peran Kemenkumham dalam program bantuan hukum ini secara garis besar mencakup 3 (tiga) aspek, yakni membuat aturan
teknis bantuan hukum, pengelolaan penyaluran dana bantuan hukum, serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum.
Penyelenggaraan Bantuan Hukum di daerah bertujuan untuk:
a. memperluas jaminan dan pemenuhan hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
c. meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum;
d. mendekatkan penyelenggaraan bantuan hukum dengan penerima bantuan hukum.
Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan dan penganggaran bantuan hukum oleh pemerintah daerah adalah:
a. Mengalokasikan anggaran bantuan hukum dalam APBD;
b. Melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah berverifikasi dan  terakreditasi  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yang  hendak mengakses anggaran bantuan hukum tingkat provinsi.
c. Menerima pengajuan pencairan anggaran bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum yang terhubung dengan Sidbankum atau secara manual dengan diserahkan dokumen  pelaksanaan  bantuan  hukumnya  kepada  pemerintah  daerah,  apabila belum terhubung dengan Sidbankum;
d. Melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
e. Melakukan pencairan dana bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas.
f. Menyelenggarakan bantuan hukum bagi seluruh penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkedudukan di wilayah provinsi.

## Materi Muatan Peraturan Daerah Bantuan Hukum berdasarkan UU BANKUM
Peraturan  Daerah  tentang  Bantuan  Hukum  adalah  amanat  dari  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013 Tentang  Syarat  dan  Tata  Cara  Pemberian  Bantuan  Hukum  Dan  Penyaluran  Dana  Bantuan Hukum. Kedua  Peraturan  Perundang-undangan  tersebut  mengamanatkan bahwa ketentuan lebih  lanjut  mengenai  penyelenggaraan  bantuan  hukum  dan  pengalokasian  Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur melalui Peraturan Daerah.
Jika dikaji aturan yang menjadi dasar pemberian bantuan hukum terhadap tersangka maka ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan antara lain:
1. Mengandung aspek nilai Hak Asasi Manusia (HAM), dimana bagi setiap tersangka atau terdakwa berhak didampingi oleh Advokat dalam semua tingkat pemeriksaan dalam  proses  peradilan.  Hak  ini  tentu  sejalan  dan/atau  menegaskan  hadirnya Penasihat  Hukum  untuk  mendampingi  tersangka  atau  terdakwa  merupakan sesuatu  yang  inheren  pada  diri  manusia  dan  konsekuensi  logisnya  adalah  bagi penegak hukum yang mengabaikan hak ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai HAM.
2. Pemenuhan hak ini oleh penegak hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban dari pejabat yang bersangkutan apabila mengacu pada Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
3. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai ketentuan yang bernilai HAM telah diangkat menjadi salah satu patokan Miranda Rule atau Miranda Principle 14 . Standar Miranda Rule inilah yang ditegakkan dalam putusan Mahkamah  Agung  No.  1565K/Pid/1991,  tanggal  16  September  1993  yang menyatakan “Apabila syarat -syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak  terpenuhi  seperti  halnya  penyidik  tidak  menunjuk  Penasihat  Hukum  bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum tidak dapat dite rima”.
4. Undang-undang  No.16  tahun  2011  tentang  Bantuan  Hukum  dikeluarkan berdasarkan  peraturan-peraturan  yang  sebelumnya  mengatur  tentang  bantuan hukum dengan mempertimbangkan bahwa:
a. Negara  menjamin  hak  konstitusional  setiap  orang  untuk  mendapatkan pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
b. Negara bertanggung jawab terhadap  pemberian  bantuan hukum  bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
14 Miranda Rules atau Miranda Principle merupakan hak-hak konstitusional dari tersangka/terdakwa yang meliputi  hak  untuk  tidak  menjawab  atas  pertanyaan  pejabat  bersangkutan  dalam  proses  peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.
c. Bahwa  pengaturan  mengenai  bantuan  hukum  yang  diselenggarakan  oleh negara  harus  berorientasi  pada  terwujudnya  perubahan  sosial  yang berkeadilan.
Perda  merupakan  peraturan  terendah  dalam  sistem  hierarki  peraturan  perundang- undangan  yang  memiliki  arti  strategis  dalam  rangka  mewujudkan  otonomi  daerah  sesuai dengan  kebutuhan  daerah.  Pada  prinsipnya  ketentuan  pengaturan  dalam  Perda  yang  akan mengejawantahkan urusan pemerintahan di daerah. 15
Dalam pokok pikiran pada Perda terkait Bantuan Hukum telah memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasannya pembentukannya.
Bantuan Hukum di daerah dilaksanakan berdasarkan asas: 16
a. perluasan bantuan hukum
b. pemerataan bantuan hukum
c. peningkatan kualitas bantuan hukum
d. partisipasi
e. non diskriminasi
f. pelayanan publik
g. komplementer
Materi substansi penyusunan Perda Bantuan Hukum sebagai berikut:
1. penyusunan  Rancangan  Perda  harus  mengatur  secara  detail  dan  fokus  pada mekanisme penyenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.
2. ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan  Hukum menjelaskan bahwa “Pemberi Bantuan  Hukum adalah  lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini.
3. bahwa dalam ketentuan Pasal 8 UU tentang Bantuan Hukum yaitu:
1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Undang- Undang ini.
2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. berbadan hukum;
15 Penjelasan Umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
16 Pasal 2 UU Bantuan Hukum.
b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. memiliki pengurus; dan
e. memiliki program Bantuan Hukum.
4. Penyusunan Perda Bantuan Hukum menetapkan kriteria atau syarat yang jelas dan mudah  dipahami  mengenai  masyarakat  yang  berhak  untuk  mendapatkan Pelayanan Bantuan Hukum.
5. penyusunan  Perda  Bantuan  Hukum  memperhatikan  aspek monitoring / pengawasan dan pertanggungjawabannya.
6. materi  Perda  Bantuan  Hukum  sudah  merinci  tugas,  kewajiban  dan,  wewenang Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bantuan hukum.
7. Berdasarkan  Permendagri  dalam  hal  kewajiban  dianggarkan  dalam  APBD  maka sesuai  aturan,  wajib  ada  SKPD  (Satuan  Kerja  Perda)  yang  menjalankan,  dengan konsekuensi lainnya adalah bantuan hukum harus dibuat dalam bentuk program kegiatan SKPD.
8. Ketentuan  Pasal  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  adanya keharusan  Pemerintah  Daerah  untuk  melaporkan  penyelenggaraan  Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

## Harmonisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum
Pemerintah Daerah dapat melakukan konsultasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan/atau Kementerian Dalam Negeri dalam penyusunan Perda Bantuan Hukum.  Sehingga  penyelenggaraan  bantuan  hukum  di  daerah  dilaksanakan  dengan berkoordinasi  antara  pemerintah  daerah  dengan  Kantor  Wilayah  Kementerian  Hukum  dan HAM Provinsi.
Penyelenggaraan  bantuan  hukum  di  daerah  harus  sejalan  dengan  penyelenggaraan bantuan hukum nasional yang tertuang dalam ketentuan sebagai berikut:
a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
b. Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  tentang  Syarat  dan  Tata  Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2013  tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  RI  Nomor  63  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  10  Tahun  2015  tentang  Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.
Penyelenggaraan bantuan hukum di daerah meliputi:
a. bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi;
b. peningkatan kapasitas Pemberi Bantuan Hukum;
c. Fasilitasi  pembentukan  Pemberi Bantuan Hukum,  hanya untuk  daerah  yang belum ada Pemberi Bantuan Hukum, dan bantuan operasional lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yunus  Affan  dalam  pemaparannya  menyampaikan  kondisi  kemiskinan  masyarakat Indonesia menjadi masalah yang semakin berlapis ketika mereka berhadapan dengan hukum. Bahkan  ketika  ditemui  pihak  kepolisian  pun  sudah  gemetar  dan  kebingungan.  Kondisi ketidakberdayaan  masyarakat  tersebutlah  yang  menjadi  latar  belakang  lahirnya  Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan semangat untuk meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  terhadap  keadilan.  Organisasi  Bantuan  Hukum  (OBH)  merupakan salah  satu  elemen  penting  dalam  pelaksanaan  UU  Bantuan  Hukum  untuk  meningkatkan aksesibilitas  masyarakat  terhadap  keadilan,  khususnya  bagi  masyarakat  miskin. Penyelenggaraan  OBH  merupakan  Program  Prioritas  Nasional:  Kepastian  dan  Penegakan Hukum  2015-2019.  Kedudukannya  sebagai  Program  Prioritas  Nasional  menjadikan penyelenggaraan bantuan hukum sebagai prioritas dalam alokasi anggaran. 17
Dari total 514 jumlah kabupaten/kota yang ada di Indonesia, 229 di antaranya (>50%) masih belum memiliki OBH. Namun, angka tersebut sudah merupakan peningkatan yang cukup
17 Yunus Affan, “ Peningkatan Kualitas dan Perluasan Bantuan Hukum di Daerah ”, Ceramah Hukum dalam kegiatan Media Briefing: Diseminasi Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dengan Materi 22 Juli 2019
tajam sejak periode akreditasi tahun 2013. Saat ini sudah ada 524 OBH di seluruh Indonesia. Namun, OBH yang terakreditasi A hanya berjumlah 9, 63 lainnya terakreditasi B, dan sisanya terakreditasi C. Pemenuhan pagu anggaran untuk masing-masing OBH dengan masing-masing akreditasi  masih belum  terpenuhi  seluruhnya  dengan  APBN.  Misalkan, sebuah OBH  dengan akreditasi A berkapasitas menangani litigasi 60 kasus, maka yang baru dikover dengan APBN hanya sekitar 30 kasus saja. 18
Dalam hal ini, peran Pemerintah Daerah sangat krusial untuk menutupi lubang tersebut dengan membuat Perda Bantuan Hukum. Saat ini baru terdapat 155 Perda Bantuan Hukum. Untuk  mendorong  percepatan  kebijakan  daerah  dalam  penyelenggaraan  bantuan  hukum, BPHN  menyiapkan  sumber  daya  perancang  peraturan  yang  ahli  untuk  dapat  mendampingi pembuatan Perda Bantuan Hukum di Indonesia. 19
Jika dibandingkan, ratio penduduk miskin Indonesia (BPS 2018) berjumlah 25.950.000 jiwa, dengan jumlah OBH hanya 542. Maka artinya, 1 OBH: 49.522 jiwa penduduk miskin. Dari angka  tersebut,  keberhasilan  penyelenggaraan  bantuan  hukum  sebagai  akses  keadilan  bagi masyarakat miskin masih jauh dari ideal. Pentingnya Peran Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan  seperti  Perda, Pergub,  dan  sebagainya  untuk  menalangi lub hole penyelenggaraan bantuan hukum serta mengakomodasi kekhususan kebutuhan hukum di daerah. 20
Dari uraian tersebut maka harmonisasi kewenangan antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah menjadi hal yang sangat perlu dilaksanakan.

## KESIMPULAN
Dari  kajian  dan  penelitian  yang  telah  dilakukan  terdapat  beberapa  kesimpulan  yakni pengalokasian  Anggaran  Bantuan  Hukum  oleh  Pemerintah  melalui  APBN  dan  APBD dilaksanakan  berdasarkan  UU  Bankum,  serta  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  tentang pedoman  penyusunan  APBD  yakni  dana  untuk  penyelenggaraan  bantuan  hukum  secara nasional  dibebankan  kepada  APBN,  untuk  ditingkat  daerah  dana  penyelenggaraan  bantuan hukum  dibebankan  dalam  APBD  di  masing-masing  daerah  didasarkan  pada  data  mengenai kebutuhan hukum daerah, indeks biaya daerah dan kemampuan keuangan daerah. Penyaluran dana  bantuan  hukum  dari  APBN  dan/atau  APBD  tidak  boleh  dilakukan  dua  kali  terhadap
18 Ibid.
kegiatan bantuan hukum yang sama dalam kasus yang sama, kecuali berbeda nomor perkara. Selain  itu,  kewenangan  Pemerintah  Daerah  dalam  penyelenggaraan  Bantuan  Hukum  yakni mengalokasikan anggaran bantuan hukum melalui APBD, melaksanakan kewenangan secara teknis dalam penyelenggaraan bantuan hukum dengan tetap mengikuti peraturan perundang- undangan yang berlaku, yakni dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

## Daftar Pustaka

## Buku
Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional, Implementasi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2011 tentang Bantuan Hukum , Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2016.
Hasyim, Muhammad. Akses Bantuan Hukum di Sulawesi Tenggara (Bagian Pertama), Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum , edisi revisi cetakan Ke-13, Jakarta: Kencana, 2017.
Sinaga, Harlen, Dasar-Dasar Menjadi Advokat , Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
Winarta, Frans Hendra, Pro Bono Publico : Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
Wingyosoebroto, Soentandyo, Penelitian Hukum, Surabaya, Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Fakultas Hukum UNAIR, 1974.

## Jurnal dan Makalah
Affan, Yunus, “ Peningkatan Kualitas dan Perluasan Bantuan Hukum di Daerah ”, Ceramah Hukum dalam kegiatan Media Briefing: Diseminasi Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah dengan Materi 22 Juli 2019.
Fajriando, Hakki. “ Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)”, Jurnal HAM, Volume 7, Nomor 2, Desember 2016.
Sihombing, Eka N.A.M. “ Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Bantuan Hukum Di Provinsi Sulawesi Tenggara”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 2, Nomor 1, 2013.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan
Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2018 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2015 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigas.