INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1958-1971 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Wacana Kritis (AWK) terhadap Teks Sejarah Dalam Artikel “Tahanan

## Politik Wanita di Plantungan”
Nurbaity 1 ✉ , Rani Noviyanti 2 , Yeni Handayani 3
Pendidika Sejarah,FIPPS, Universitas Indraprasta PGRI
Email: nurbaity_muthalib@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
AWK memiliki asumsi dasar bahwa bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan bahasa yang memiliki berbagai  konsekuensi.  Tujuan  akhir  dari  AWK  adalah  kemajuan  ilmiah  dan  perubahan  sosial  serta politik.  Peneliti  AWK  diharapkan  menjadi  agent  of  change  dan  mendukung  dengan  mereka  yang membutuhkan perubahan. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai tahanan politik  di Plantungan yang mana tahanan politik ini adalah kaum perempuan yang merupakan bagian dari GERWANI. Dalam sejarah Indonesia khususnya di tahun 1965, ada peristiwa yang tidak akan pernah terlupa dan selalu tertulis dam buku-buku teks sejarah di sekolah yaitu Peristiwa Pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965 yang diduga menjadi dalangnya adalah PKI. Salah satu organisasi perempuan yang dibina oleh  PKI  adalah  Gerwani.  Dalam  artikel  dari  media  social  yang  ditelaah  dengan  AWK  ini, memperlihatkan  bahwa  kaum  perempuan  yang  ditangkap  kemudian  menjadi  tahanan  politik, mendapatkan perlakuan yang tidak adil baik ketika mereka dalam kamp Plantungan maupun ketika mereka berada dalam kehidupan bermasyarakat di luar kamp. Penelitian ini menggunakan metode AWK milik Fairclough yang memiliki 4 langkah. Beberapa aspek yang ditemukan dalam menganalisis teks dalam artikel Tahanan Politik Wanita di Plantungan antara lain: Plantungan merupakan tempat yang terpencil, tahanan tidak boleh berbaur dengan warga setempat. Jatah makan dan pengobatan sangat buruk, tapol wanita meninggal karena TBC dan kanker. Jenazah tapol ini bahkan tidak diterima keluarga.
Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis (AWK), Teks Sejarah, Tahanan Politik Wanita, Plantungan

## Abstract
AWK has the basic  assumption that language is used for various functions and that language has various consequences. The ultimate goal of AWK is scientific progress and social and political change. AWK researchers are expected to be agents of change and support those who need change. In this article we will discuss political prisoners in Plantungan, where these political prisoners are women who are part of GERWANI. In Indonesian history, especially in 1965, there is an event that will never be forgotten  and  is  always  written  about  in  history  textbooks  at  school,  namely  the  30  September Movement Uprising in 1965, which is thought to have been the mastermind behind the PKI. One of the women's organizations fostered by the PKI is Gerwani. In this article from social media reviewed by AWK, it shows that women who were arrested and then became political prisoners received unfair treatment both when they were in the Plantungan camp and when they were in social life outside the camp.  This  research  uses  Fairclough's  AWK  method  which  has  4  steps.  Several  aspects  found  in analyzing  the  text  in  the  article  Women  Political  Prisoners  in  Plantungan  include:  Plantungan  is  a remote place, prisoners are not allowed to mix with local residents. Food rations and medical treatment were very poor, female political prisoners died of tuberculosis and cancer. The bodies of these political prisoners were not even accepted by their families.
Keywords: Critical Discourse Analysis (AWK), Historical Texts, Women Political Prisoners, Plantungan

## PENDAHULUAN
Analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis)/AWK adalah suatu metode baru di dalam penelitian ilmu-ilmu sosial dan budaya. Dalam pandangan [1] disebutkan bahwa kata “kritis” itu sendiri diartikan ke dalam empat bentuk analisis: pertama, menganalisis hubungan semiosis dan unsur sosial, yaitu bagaimana semiosis menentukan/mereproduksi/mengubah hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan juga proses ideologisasi; kedua, hubungan itu menuntut analisis karena logika dan dinamika masyarakat tidak selalu transparan, bahkan menyesatkan; ketiga, logika  dan  dinamika yang dominan  perlu  diuji, dan ditantang  oleh masyarakat.  Setelah  itu  mengidentifikasi  kemungkinan  untuk  mengatasinya;  dan  yang keempat,  mengambil  jarak  terhadap  data,  meletakkan  data  dalam  konteksnya, mengklarifikasi posisi politik partisipan, dan fokus pada refleksi diri dalam penelitian.
Begitu pula disebutkan  bahwa wacana dilihat sebagai bahasa dalam praksis sosial, atau bahasa yang menjadi peristiwa sosial. Jadi wacana menyediakan bahasa untuk membuat pernyataan (cara untuk merepresentasikan pengetahuan) tentang topik khusus pada periode sejarah tertentu. Analisis Wacana Kritis tertarik pada cara bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial, termasuk untuk membangun kohesi sosial atau perubahan-perubahan sosial. Wacana merupakan proses semiotik merepresentasikan dunia sosial. Maka obyek AWK sumber data: dokumen, kertas diskusi, perdebatan parlemen, pidato, kartun, film, foto, koran, iklan, atau brosur [1]. asumsi dasar Analisis Wacana Kritis
(AWK) adalah bahwa bahasa digunakan untuk beragam fungsi dan bahasa yang memiliki berbagai konsekuensi. Tujuan akhir dari AWK adalah kemajuan ilmiah dan perubahan sosial serta politik. Peneliti AWK diharapkan menjadi agent of change dan mendukung dengan mereka yang membutuhkan perubahan. AWK memiliki metodenya tersendiri, yang dapat melakukan analisa konteks, menggunakan teknik pengamatan atau wawancara, melakukan analisis  partisipatoris,  menggunakan  informan  atau  pakar,  dan  menggunakan  metode framing, termasuk metode etnografi [2].
Dalam kajian sejarah, terkait dengan AWK yang bersinggungan dengan aspek bahasa, teks,  wacana,  dan  objek  wacana  yang  berasal  dari  sumber  data,  sejarawan  cenderung mengajukan tiga pertanyaan, yaitu tentang peristiwa, proses, dan orang-orang di masa lalu, seperti yang dijelaskan oleh Collingwood (1946) [3]. Namun, AWK sendiri merupakan tipe analisis untuk mengungkapkan ideologi, kekuasaan, sikap politik, dan gender dalam wacana. AWK  digunakan  untuk  mengungkapkan  ideologi  dan  kekuasaan  yang  terdapat  dalam bahasa, teks, dan wacana, serta memperjelas hubungan antara penggunaan bahasa dan relasi kekuasaan. Dalam AWK, wacana dipahami sebagai bentuk dari praktik sosial sehingga perludiperhatikan kriteria yang memperhatikan  cara  pemerolehan  kekuasaan politik atau pemerintahan negara yang diusahakan, diuruskan, serta diperjuangkan melalui teks dalam wacana.  Oleh  karena  itu,  dalam  kajian  sejarah,  AWK  dapat  digunakan  untuk  mengkaji konstruksi dan implikasi wacana dalam konteks sosial dan budaya pada masa lalu.

## METODE PENELITIAN
Tulisan  dalam artikel  ini bertujuan untuk  membedah  sebuah  artikel  di  portal berita daring dalam koridor analisis wacana kritis (AWK). Artikel di portal berita daring merupakan salah satu bentuk wacana media (media discourse) yang memiliki serangkaian tanda semiotik yang merepresentasikan dunia sosial [4]. Tiga pakar AWK yang sering dijadikan referensi adalah van Dijk, Wodak, dan Fairclough. Mereka sama-sama melihat adanya agenda sosial politik  dibalik  produksi  dan  penggunaan  wacana,  namun  cara  kerja  atau  model  mereka dalam  menafsir  dan  membedah  cukup  berbeda.  Dalam  tulisan  ini  akan  fokus mengaplikasikan metode AWK milik Fairclough.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tiga pertanyaan yang menurut [5] adalah tentang peristiwa, proses, dan orang-orang di  masa  lalu  adalah:  apa  yang  terjadi  (menemukan  fakta),  bagaimana  hal  itu  terjadi (penafsiran historis), dan mengapa itu terjadi dengan cara bukti menunjukkan hal itu terjadi. Dalam Collingwood dijelaskan bahwa jenis penjelasan yang diajukan setiap sejarawan secara individu dalam  menjawab  pertanyaan-pertanyaan  menginformasikan  persepsi  mereka tentang  sejarah serta  sisa-sisa  pengetahuan  kesejarahan  mereka.  Menjelaskan  sesuatu berarti  mendeskripsikannya  (bertindak  secara  epistemologis  dengan  menciptakan pengetahuan),  dan  menjustifikasi  keberadaannya  (ontologinya)  pada  waktu  dan  tempat tertentu (untuk berhubungan dengan kenyataan - metafisik) [6].
Dikembangkan dari R.G. Gagasan Collingwod bahwa sejarawan dapat dengan berguna memerankan  kembali  pemikiran  para  agen  sejarah,  teori  tindakan  rasional  membantu menjelaskan  intensionalitas  agen  dan  mengarah  ke  sejarah  rekonstruksi  yang mengasumsikan bahwa sejarawan dapat menjelaskan (memberikan cukup bukti dan tingkat empati)  mengapa  sesuatu  yang  sangat  mungkin  terjadi,  atau  mengapa  agen  sejarah mengambil  tindakan tertentu  untuk  alasan  yang  dapat  dijelaskan.  Dalam  praktiknya, menjelaskan  alasan  tindakan  agen  sejarah  biasanya  juga  berarti  meminta  semacam penilaian tentang sifat umum dari perilaku manusia.
Tidak ada sejarawan mengklaim untuk mengatakan kebenaran absolut tentang masa lalu sebagai sejarah. Hal ini tidak mungkin mengingat sifatnya yang berdasarkan bukti dan tidak langsung. Tujuan yang masuk akal dan moderat dari sebagian besar sejarawan adalah untuk  menetapkan  tingkat  kemungkinan  yang  tinggi  bahwa  segala  sesuatu  benar-benar terjadi seperti yang kita katakan dalam narasi kita, dan karenanya maknanya menjadi dapat dibuktikan. Dalam  praktiknya  para  sejarawan  berusaha  menjelaskan  masa  lalu  dengan menemukan dan menceritakan penyebab sebenarnya dari institusi sosial dan struktur yang melekat  dalam  masyarakat  yang  memengaruhi  peristiwa,  orang,  dan  proses.  Apa  yang dimaksudkan dengan penyebab / kausalitas? Collingwood (1946) mengartikannya sebagai pengertian yang dimilikinya tentang hubungan menentukan antara peristiwa, proses dan tindakan orang. Sejarawan cenderung berbicara tentang penyebab primer dan sekunder, dan kondisi yang diperlukan dan memadai untuk kejadian terjadi. Penyebab yang diperlukan ditemukan di sebagian besar kasus yang menghasilkan efek tertentu, sedangkan penyebab yang cukup saja dapat dipertimbangkan untuk peristiwa tertentu. Sebab-akibat lebih rumit karena harus merangkul penjelasan pada tingkat yang berbeda: bahwa tindakan individu- individu, kolektivitas seperti kelas atau kelompok pekerjaan, dan juga praktik sosial ekonomi dan politik skala besar, proses dan struktur.
Teks yang menjadi wacana dalam analisis saya adalah artikel dari portal berita daring liputan6.com yang terbit p ada 24 April 2016 yang berjudul “Derita tahanan politik wanita di kamp terisolir Plantungan” yang ditulis oleh F. Nurdiarsih. Artikel ini merupakan ringkasan dari sebuah buku yang ditulis oleh Amurwani Dwi Lestariningsih yang terbit pada tahun 2011 yang berjudul  Gerwani:  Kisah  Tapol  Wanita  di  Kamp  Plantungan.  Artikel  ini  merupakan sebuah ringkasan murni dan bukan sebuah resensi ataupun review dari buku aslinya. Penulis artikel  berusaha menghadirkan suasana yang tergambar dalam buku dengan fokus pada kondisi para  tahanan  dan  suasana  Plantungan  sendiri  sebagai  tempat  pengasingan  [7]. Dalam proses analisisnya,  saya  mengadopsi  empat  langkah  metode  AWK  yang  digagas oleh  Fairclough dalam  Haryatmoko,  yaitu  fokus  pada  ketidakberesan  sosial  dalam  aspek semiotiknya, mengidentifikasi  hambatan-hambatan  untuk  menangani  ketidakberesan sosial, mempertimbangkan  apakah  tatanan  sosial  itu  membutuhkan  ketidakberesan sosial  tersebut, dan mengidentifikasi cara-cara yang mungkin untuk mengatasi hambatan- hambatan tersebut. Berikut  ini  dilampirkan  teks  dari  artikel “Derita tahanan  politik  wanita di  kamp  terisolir

## Plantungan”:
Liputan6.com, Jakarta Bagaimana sebenarnya kisah hidup para tahanan politik 1965 di Plantungan, Kendal, Jawa Tengah?
Amurwani Dwi Lestriningsih dalam Gerwani: Kisah Tapol Wanita di Kamp Plantungan mencatat kebijakan pemindahan para tahanan wanita dari berbagai tempat ke Plantungan didasari niat untuk membina para tahanan. Lebih lanjut, para kader maupun simpatisan PKI dianggap telah dan akan tetap membahayakan kehidupan bangsa, negara, dan Pancasila.
Karena itulah mulai April 1972, dikirimlah para tahanan wanita dari berbagai tempat di seluruh Indonesia ke Plantungan. Di tempat bekas perawatan penderita lepra itu, setidaknya ada 500 orang tahanan wanita. Di antaranya adalah Mia Bustam (istri pelukis S. Sudjojono, Rose  Pandanwangi (penyanyi  seriosa), Sri Kayati (istri Rewang, anggota Politbiro CCPKI), Salawati Daud (anggota MPRS), Ny D. Susanto (anggota DPRD), dr Sumiyarsi  (istri Syarif Caropeboka, tokoh Pemuda Rakyat), bintang film Dahlia, dan sejumlah tokoh politik wanita lainnya.
Plantungan terletak di kaki Gunung Prahu. Plantungan diapit oleh Gunung Butak dan Kemulan di jajaran pegunungan Dieng yang terkenal dengan belerangnya. Desa Plantungan merupakan daerah perbatasan yang berada di ujung paling selatan Kota Kendal. Tanahnya subur dan udaranya sejuk.
Mia Bustam pernah membandingkan kamp Plantungan dengan penjara sebelumnya tempat  ia  ditahan.  Mia  menuliskan,  “Aku  segera merasa  sreg  di  tempat  itu  (kamp
Plantungan). Hawa segar, pemandangan indah pada pagi hari, dari lereng pegunungan, terdengar suara ayam hutan. Sama-sama ditahan, tempat  ini jauh lebih menyenangkan, juga lebih sehat daripada penjara yang serba tertutup.”
Meski demikian, Plantungan adalah tempat yang terpencil dan terisolasi. Para tahanan politik hidup serba terkekang dan terbatas. Mereka tidak boleh membaur dengan warga setempat. Pengawasan para penjaga terhadap kegiatan mereka juga sangat ketat. Segala sesuatunya begitu minim dan buruk.
Bangunan kamp Plantungan itu sendiri sudah tua. Setiap bloknya berbentuk empat persegi  panjang  dengan  dinding  tembok  dan  atap  terbuat  dari  semen.  Lantainya  dari plesteran semen. Wilayah Plantungan yang dikelilingi hutan juga membuat bahaya akan serangan ular sewaktu- waktu bisa terjadi.
Dokter Sumiyarsi, salah satu tahanan politik, menuturkan di kamp itu mereka makan dengan dijatah dan pengobatan begitu jelek. Sampai-sampai pada 1975 ada dua orang pasien yang meninggal di kamp karena tak bisa tertangani. Pasien yang ditangani dokter Sumiyarsi itu adalah Ibu Rini yang menderita kanker usus dan Ibu Sastro yang menderita TBC.
Malangnya, ucap dr Sumiyarsi, jenazah Ibu Rini tidak diterima keluarga karena dia dianggap atau dituduh terlibat Peristiwa PKI/1965. Maka, jenazah Ibu Rini dimakamkan di kompleks  pemakaman  dekat  kuburan  Belanda,  di  sebelah  kanan  kompleks  Plantungan menuju arah bukit.
Sepi  dan Putus Asa  di Plantungan.  Di Plantungan inilah timbul perasaan sepi dan putus asa karena para tahanan politik dijauhkan dari keluarga dan masyarakat. Kebebasan yang dirampas, hak asasi yang direnggut, kebebasan yang hilang dengan stempel tahanan politik membuat mereka sangat menderita. Saat itu mereka benar-benar tidak tahu kapan mereka akan dibebaskan. Secara psikologis para tahanan wanita ini hidup dalam perasaan yang sangat tertekan.
Heryani Busono mengingat masa-masa itu dengan mata yang menerawang dan suara yang bergetar. “Benar - benar terkurung tubuh saya,” katanya Kamis, 21 April 2016 .
Untuk  melampiaskan  rasa  rindu  pada  anaknya,  di  kamp  itu  Heryani  membuat nyanyian  berjudul  "Lagu  untuk  Anakku."  Ia  yang  menulis  liriknya,  sementara  notasinya digubah  oleh  Djuwita.  Lagu  itu  ditulisnya  dengan  bantuannya  penjaga  asrama  tahanan politik di Plantungan.
Heryani memang bersahabat dengan penjaga tahanan karena waktu itu ia menjadi ketua blok. Ia bertugas menjadi penghubung antara petugas dan para tahanan politik.
Lagu itu dibuatnya sebagai doa agar kedua anaknya tidak merasakan nasib yang sama
seperti dirinya. Meski demikian, setelah dibebaskan pada 1978, Heryani menyadari bahwa tak semua orang diberi kepercayaan mengalami masa lalu sepertinya. Ia berjuang keras membuktikan dirinya bukan pembunuh sesama, hingga kepercayaan masyarakat akhirnya di dapat.“Saya sekarang menikmati masa tua saya dengan menjadi guru les privat bahasa Inggris.  Benar  saya  adalah  tahanan  politik.  Tidak  setiap  manusia  dipercaya  seperti  saya untuk menapaki jalan derita,” katanya menegaskan.

## Indentifikasi Ketidakberesan Sosial
Ketidakberesan sosial yang saya observasi dari artikel ini setidaknya ada dua, yaitu:
a. Adanya  stigma  terhadap  eks  tahanan  politik  wanita  yang  dianggap  mengancam keamanan dan ideologi negara
b. Eks tahanan politik wanita diperlakukan tidak manusiawi dan tidak mendapatkan hak asasi sebagaimana warga negara lainnya.
Keduanya tersurat dan tersirat dalam penggunaan aspek-aspek linguistik mikro oleh penulisnya. Dimensi pertama AWK Fairclough adalah analisis pada level mikro (2010). Dalam level ini analis mempertimbangkan berbagai aspek analisis tekstual dengan segala tanda linguistiknya.  Analis  berikut  akan  mulai  dari  pembahasan  mengenai  judul  dan  kemudian diikuti oleh pembahasan beberapa paragraf yang menggambarkan ketidakberesan sosial yang disebut di bagian sebelumnya.
Judul artikel liputan6.com ini adalah “Derita Tahanan Politik Wanita di Kamp Terisolir Plantungan” yang kurang lebih mirip dengan judul buku sumbernya yaitu Gerwani: Derita Tapol Wanita di Kamp Plantungan. Baik penulis buku maupun penulis artikel menggunakan kata  ‘derita’ dan  ‘kamp’  untuk  menekankan  perlakuan  yang  diterima  para  tapol  wanita. Penggunaan istilah ‘kamp’ sebenarnya kurang lazim dalam konstruksi sejarah Indonesia. Kita mungkin  lebih  mengenal istilah  ‘tempat  pengasingan’  atau  ‘tempat  pembuangan’  untuk merepresentasikan  tempat  selain  penjara  yang  dipakai  sebagai  tempat  hukuman. Penggunaan istilah ‘kamp’ bisa ditarik asosiasinya dengan kamp Auschwitz di Polandia yang merupakan kamp konsentrasi yang dibangun oleh Nazi Jerman yang erat kaitannya dengan peristiwa  Holocaust.  Tampaknya  baik  penulis  artikel  maupun  penulis  buku  ingin mengkonstruksi pengalaman transnasional agar apa yang dialami para tahanan politik  ini dapat  direkognisi  secara  global.  Lebih  lanjut,  dalam  judulnya  penulis  artikel  tidak menggunakan  istilah  Gerwani,  sebuah  bentuk  kehatian-hatian  karena  bahkan  sampai sekarang pun istilah  ini  masih  berstigma  negatif  dan  bahkan  dianggap  berbahaya.  Portal berita daring yang mengandalkan setiap click dari pembaca untuk mendorong iklan harus berhati-hati  dengan  redaksi judul.  Hal  ini  berbeda  dengan  judul  buku  sumbernya.
Lestariningsih  sebagai  seorang  peneliti  dan  sejarawan  yang  bertugas  di  Kemendikbud memiliki otoritas ilmiah untuk menggunakan istilah ini.
Analisis tekstual selanjutnya adalah untuk paragraf 3 berikut ini:
Plantungan terletak di kaki Gunung Prahu. Plantungan diapit oleh Gunung Butak dan Kemulan di jajaran pegunungan Dieng yang terkenal dengan belerangnya. Desa Plantungan merupakan daerah perbatasan yang berada di ujung paling selatan Kota Kendal. Tanahnya subur dan udaranya sejuk. Deskripsi geografis dalam paragraf 3 memberikan kesan utopis untuk  sebuah tempat  hukuman.  Penggunaan  kata  sifat ‘subur’ dan ‘sejuk’ memberikan harapan  bagi  pembaca akan perlakuan baik yang mungkin diterima para tahanan politik wanita di Plantungan. Bahkan di paragraph 4, salah satu tahanan, Mia Bustam menyatakan kesan  baiknya  terhadap  tempat  tersebut: “Aku segera  merasa  sreg  di  tempat  itu  (kamp Plantungan). Hawa segar, pemandangan indah  pada  pagi  hari, dari lereng  pegunungan, terdengar suara ayam hutan. Sama-sama ditahan, tempat ini jauh lebih menyenangkan, juga lebih sehat daripada penjara yang serba tertutup.” Namun kesan ini segera terbantahkan oleh deskripsi yang ada di paragraf 5 berikut ini.
Meski  demikian,  Plantungan  adalah  tempat  yang  terpencil  dan  terisolasi.  Para tahanan politik hidup serba terkekang dan terbatas. Mereka tidak boleh membaur dengan warga setempat. Pengawasan  para  penjaga  terhadap  kegiatan  mereka  juga  sangat  ketat. Segala sesuatunya begitu minim dan buruk. Paragraf 5 menjadi juksta posisi yang kontras dengan paragraf 3 dan 4. Kata- kata sifat yang secara semantis mengarah ke kesan distopian banyak  muncul  di  sini.  Penulis menggunakan  istilah  ‘terpencil,’  ‘terisolasi,’  ‘terkekang,’ ‘terbatas,’ ‘minim,’ dan  ‘buruk.’Semuanya mengarah pada konstruksi ‘derita’ yang dipakai penulis di judul artikel dan buku. Di paragraf 5 juga tertulis ‘mereka tidak boleh membaur dengan warga setempat,’ sebuah pernyataan yang menggambarkan perlakuan rezim yang berkuasa pada waktu itu yang menstigmatisasi tahanan eks Gerwani ini sebagai musuh negara yang  tidak  punya  kesempatan  yang  sama  dengan  warga  negara  lain.  Pernyataan ‘pengawasan para penjaga terhadap kegiatan mereka juga sangat ketat’ menunjukkan posisi mereka yang dianggap sebagai ancaman.
Dalam  paragraf  7  berikut,  penulis  menceritakan  perlakuan  tidak  manusiawi  yang diterima oleh para tahanan wanita yang sakit. Beberapa tahanan bahkan dibiarkan meninggal karena  fasilitas kesehatan  yang  buruk.  Dokter  Sumiyarsi,  salah  satu  tahanan  politik, menuturkan  di  kamp  itu  mereka makan  dengan  dijatah  dan  pengobatan  begitu  jelek. Sampai-sampai pada 1975 ada dua orang pasien yang meninggal di kamp karena tak bisa tertangani. Pasien yang ditangani dokter Sumiyarsi itu adalah Ibu Rini yang menderita kanker usus dan Ibu Sastro yang menderita TBC.
Stigmatisasi negatif dari rezim yang berkuasa juga menyebabkan keluarga tahanan bahkan tidak mau menerima jenazah mereka seperti yang tergambar di paragraf 8 berikut:
Identifikasi Hambatan-hambatan untuk Menangani Ketidakberesan Sosial
Dalam perjalanan sejarahnya, Indonesia pernah mengalami masa yang paling kelam yakni  ketika terjadi peristiwa Gerakan 30 September 1965. Dalam peristiwa itu PKI dituduh menjadi dalang dari  pembunuhan  para  jenderal  yang  dikatakan  akan  melakukan  kudeta terhadap Presiden Soekarno. Setelah Orde Baru dibawah tampuk kepemimpinan Soeharto menggantikan Soekarno. Salah satu kebijakan yang dibuat oleh Soeharto di era Orde Baru adalah membasmi komunis dalam hal ini adalah PKI beserta ormas-ormasnya. Ormas-ormas yang  merupakan  underbouw  PKI  antara  lain  pemuda  rakyat,  Gerakan  Wanita  Indonesia (Gerwani),  Lembaga  Kebudayaan  Rakyat  (Lekra),  Barisan  Tani Indonesia  (BTI)  yang  pada awalnya ormas-ormas itu bukanlah organisasi massa PKI.
Kebijakan  Orde  Baru  terhadap  PKI,  dalam  sejarah  Indonesia  terjadi  pembunuhan massal tahun 1965 dan 1966. Pada peristiwa itu angkatan bersenjata pimpinan Soeharto membantu mengkoordinir pembantaian hampir satu juta manusia. Pasca peristiwa itu dan banyaknya tahanan politik yang diduga terkait PKI, pemerinta Orba berusaha mencari solusi akhir bagi masalah administrasi dan keamanannya yang tak kunjung selesai, yaitu masalah para narapidana politik [8]. Dalam Ricklefs dinyatakan bahwa di seluruh nusantara, penjara- penjara  penuh  sesak  dengan  orang  yang  ditahan  tanpa  pemeriksaan  pengadilan  sejak tahun 1965. Pada akhir tahun 1977, Amnesti Internasional memperkirakan narapidana politik Indonesia  berjumlah  antara  55.000  dan  100.000  orang  Apakah  Tatanan  Sosial  itu Membutuhkan Ketidakberesan Sosial Tersebut?
Berdasarkan analisis yang kami lakukan, saya melihat bahwa: Tatanan sosial di masa Orde Baru menghendaki stigmatisasi negatif terhadap para tahanan politik yang terkait PKI untuk  melepaskan  bayangan  kekuasaan  Orde  Lama  dan  melanggengkan  kekuasaan Soeharto di masa Orde Baru.
Peristiwa Gerakan 30 September 1965 merupakan peristiwa yang paling kelam dalam sejarah Indonesia. Peristiwa yang tidak hanya mencekam pada tanggal tersebut, tetapi juga mencekam dan semakin memanas setelahnya. Kekuasaan Orde Lama yang dipegang oleh Soekarno  direbut  oleh  Soeharto.  Dalam  Ricklefs  dipaparkan  bahwa  kala  itu,  Soekarno meremehkan  kehebatan  pesaingnya,  yaitu  Soeharto.  Selama  beberapa  bulan  setelah peristiwa  tahun  1965  itu,  Soekarno  berusaha  membuktikan  bahwa  usaha  kudeta  hanya merupakan  insiden  kecil  dalam  proses  revolusi yang  bergulir  dan  Soekarno  lah  yang berkuasa. Tetapi, Soeharto membuktikan dirinya sebagai lawan yang tangguh dan mampu
menaklukkan  Soekarno  yang  sudah  tua,  sakit  ,  dan  selalu  membesarkan-besarkan  diri. Strategi yang dilakukan oleh Soeharto ternyata berhasil dan sang presiden akhirnya kalah menghadapi penggantinya, dan bersama itu pula visinya tentang revolusi ikut hilang. Ketika para  jenderal  korban  gerakan  30  September  1965  dimakamkan  pada  hari  Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965, tentara yang merupakan pesaing berat PKI mulai secara terang- terangan  menyalahkan  PKI  yang  melakukan  usaha  kudeta  yang  kini  disebut  Gestapu (Gerakan  September  Tiga  Puluh)  dengan  menyindir  jelas  pada  Gestapo  Nazi  Jerman. Selanjutnya  PKI  melakukan  bantahan  atas  keterlibatannya  dalam  pembunuhan  itu  tetapi sama sekali tidak dihiraukan [9].
Soeharto yang didukung tentara, juga merangkul kaum pemuda dalam memberangus PKI. Keterlibatan pemuda yang membenci PKI sebagai pendukung kekuasaan Soekarno juga dengan jelas  dipaparkan  oleh  Ricklefs. Pada tahun  setelahnya, tepatnya  pada tanggal  10 Januari  1966,  dimulailah  aksi-aksi  mahasiswa  yang  dipelopori  oleh  KAMI  yang  melanda hampir  di  seluruh  jalan  ibukota  selama  lebih  kurang  60  hari.  Mereka  menyampaikan  Tri Tuntutan Rakyat (Tritura) yang salah satu tuntutan terpenting adalah Bubarkan PKI![10].
Pada bulan Okober 1965, pembunuhan terhadap orang-orang yang terkait dengan PKI mulai  dilakukan.  Kekerasan  terhadap  PKI  dan  yang  terkait  dengan  PKI  baik  organisasi onderbouwnya atau keturunannya terjadi di seluruh daerah, dan yang paling buruk terjadi di Jawa dan Bali. Berdasarkan catatan Ricklef, konflik di Jawa Timur antara PKI dan NU yang telah dimulai pada tahun 1963 berubah menjadi pembunuhan massal secara menyeluruh yang  dimulai dari minggu kedua bulan Oktober 1965. Pada  pertengahan bulan Oktober 1965, Soeharto mengirim satuan-satuan prajurit penyerang yang terpercaya ke Jawa Tengah.
Identifikasi Cara-cara  yang  Mungkin untuk Mengatasi Hambatan-hambatan Tersebut Cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan antara lain:
Derita yang harus diterima oleh eks tapol Gerwani selama dalam tahanan maupun setelah mereka bebas  sangatlah  berat.  Sebenarnya  hal  itu  dimungkinkan  untuk  tidak  terjadi  jikalau pemerintah melakukan penyelidikan terlebih dahulu pada eks Gerwani apakah mereka betul-betul melakukan kejahatan yang dituduhkan.
Berdasarkan  tayangan  BBC  News  Indonesia  di  kanal  Youtube  pada  tanggal  28 september  2021,  dua  orang  eks  tapol  Gerwani  yang  ditahan  di  kamp  Plantungan diwawancarai. Kedua nya menyebutkan kala itu mereka masih berusia belia ketika masuk dalam organisasi Gerwani. Keduanya mengaku sebatas mengikuti saja organisasi tersebut, mereka mengikuti kegiatan di  organisasi  itu salah  satunya menari. Mereka  menceritakan hanya  ikut-ikutan  saja  dalam  Gerwani  itu. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 terjadi, mereka  ikut ditangkap. Dalam  penuturan mereka,  mereka  bingung  telah  berbuat
kesalahan yang melanggar hukum seperti apa? Selama mereka dalam kamp Plantungan, masyarakat sekitar kamp itu menyebut mereka sebagai ‘bekas PKI’. Mereka hanya pasrah saja  mendapat  sebutan  tersebut.  Setelah  mereka  bebas  dari  kamp  Plantungan,  ada masyarakat yang bisa menerima kehadiran mereka dan ada juga yang masih belum bisa menerima  mereka.  Dalam  penuturan  mereka  mereka  sangat  berharap  agar  pemerintah mengupayakan nama baik mereka bisa pulih, stigma sebagai ‘bekas PKI’ sudah tidak melekat lagi  dalam  diri  mereka.  Tetapi  mereka  pun  juga  menyatakan  jika  stigma  itu  belum  bisa hilang, mereka hanya bisa pasrah.
Gerwani pada awalnya adalah organisasi wanita dengan nama Gerakan wanita Sedar. Dari awal terbentuknya organisasi ini memiliki tujuan untuk kemajuan kaum wanita. Hal-hal yang  dilakukan  dalam  organisasi  ini  adalah  memberikan  keterampilan  bagi  wanita, mengajarkan para kaum wanita agar bisa membaca (memberantas buta huruf bagi kaum wanita)  dan  pengetahuan mengenai rumah tangga. Pada tahun 1964, terdapat kebijakan politik Soekarno yang menyatakan segala organisasi massa harus berafiliasi dengan partai politik  yang  ada  pada  saat  itu.  Selanjutnya organisasi  wanita  ini  menyatakan  bergabung dengan  PKI  dan  menjadi  organisasi  onderbouw  PKI.  Gerwani  ini  begitu  aktif  dalam mengangkat isu-isu baik nasional maupun internasional. Dengan keaktifan Gerwani sebagai organisasi  wanita,  membuat  peran  wanita  yang  terlibat  dalam  aspek  social  dan  politik dipandang  penting  hingga  keterwakilan  dari  para  wanita  ditempatkan  dalam  parlemen untuk menyampaikan aspirasi yang terkait dengan hak-hak wanita. Afiliasi Gerwani dengan PKI, membuat para anggota Gerwani banyak yang ditangkap setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, secara paksa dan tanpa proses peradilan. Hingga akhirnya para tahanan ini  sampai  ke  kamp  Plantungan,  alih-alih  sebagai  tempat  rehabilitasi  para  tapol  tetapi kenyataannya para tapol ini hidup menderita.
Diharapkan  ada  itikad  baik  dari  pemerintah  apabila  terbukti  melalui  penyelidikan  dan penelitian bahwa ada pembunuhan, penyiksaan secara massal dan penangkapan secara paksa tanpa proses peradilan sejatinya pemerintah menyatakan permintaan maaf kepada para tapol dan keturunannya yang dianggap terlibat dalam peristiwa September 1965
Permintaan maaf secara perseorangan tentu sangat berbeda ketika permintaan maaf disampaikan  oleh  pemerintah.  Keberanian  meminta  maaf  dari  pemerintah  atas  suatu peristiwa  tertentu  memiliki  dampak  politis  yang  begitu  besar.  Dalam  hal  ini  pemerintah Indonesia  masih  belum  bisa  menyampaikan  permintaan  maaf  atas  peristiwa  Gerakan  30 September  1965  kepada  pihak  yang  terkait  dengan  PKI  dan  selalu  memandang  bahwa kejadian  tersebut  adalah  perbuatan dari  PKI.  Hal  itu  lah  yang  menyebabkan  proses rekonsiliasi begitu sulit terwujud apalagi luka atas peristiwa ini selalu dibuka terus-menerus
seperti menjadi sebuah ritual setiap tahun di bulan September.
Pemerintah  juga  mengembalikan  atau  membersihkan  nama  baik  mereka  serta menyerahkan ahli waris atas apa yang telah ditinggal mereka untuk keturunan mereka.
Para  tapol  yang  ditempatkan  di  kamp  yang  jauh,  sepi,  terpencil,  wilayah  yang berhutan-  hutan  membuat  para  tapol  harus  mandiri  dengan  membuka  hutan  dan mengelola hutan tersebut menjadi lahan perkebunan atau pertanian yang produktif. Setelah bertahun-tahun  lahan  itu  dikelola  kemudian  banyak  menghasilkan  produksi  pertanian, akhirnya tanah tersebut dimiliki oleh para tapol. Permintaan para tapol ini setelah mereka bebas adalah tanah yang berhasil mereka kelola , mereka minta untuk dikembalikan kepada keturunan tapol tersebut.
Penyematan stigma yang buruk pada tapol dan berimbas pada anak keturunannya , pernah  juga  dirasakan  salah  satu  contohnya  Ribka  Tjiptaning  yang  sekarang  menjadi anggota DPR. Hal yang dilakukan oleh Ribka salah satunya menulis buku yang berjudul “Aku Bangga  Menjadi  Anak PKI”.  Buku  tersebut  setelah  ditelaah  tidak  bermuatan  untuk menyebarkan  faham  komunis  ,tetapi  buku  tersebut  lebih  menceritakan  tentang  Ribka sendiri yang perjalanan hidupnya sangat berat ketika mendapat stigma yang buruk karena ayahnya  adalah  bagian  dari  anggota  PKI.  Ribka  berusaha  melepaskan  stigma  itu  yang kemudian ia tergabung dalam suatu partai yang ia ikuti dari menjadi anggota biasa hingga akhirnya ia menjabat sebagai anggota DPR saat ini.
Begitu berat perjuangan para tapol setelah mereka bebas untuk mengembalikan lagi nama baik mereka dari stigma sebagai PKI. Tetapi masa telah berubah, ada masyarakat yang sudah  bisa menerima  tapol  ini  dan  keluarganya  tapi  masih  ada  juga  yang  belum  bisa menerima. Masa reformasi telah bergulir dan banyak perubahan yang terjadi pada segala askep kehidupan bangsa Indonesia.. Hal itu sangat penting sebagai lambang dari kebebasan berpolitik di Indonesia. Salah satu tokoh sejarawan Indonesia dari LIPI yang bernama Asvi Warman Adam menyatakan bahwa , saat ini buku-buku sejarah untuk anak sekolah tidak boleh lagi menyebutkan peristiwa gerakan 30 September 1965 sebagai G 30 S/PKI tetapi G 30 S tanpa kata PKI karena dari beberapa bukti sejarah peristiwa tersebut disebutkan bahwa tidak  didalangi  oleh  PKI  semata.  Oleh  karena  itu  butuh  penelitian  lebih  lanjut  untuk membuktikan perspektif lain di luar PKI sebagai dalang dari peristiwa Gerakan 30 September 1965.

## SIMPULAN
Wacana (discourse) merupakan praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis dalam berbagai  bentuk  (pembicaraan,  tulisan,  kial,  gambar,  diagram,  film  atau  music).  Analisis Wacana Kritis menelaah bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan- tujuan sosial, membangun kohesi sosial atau menilik perubahan-perubahan sosial. Wacana merupakan proses semiotik yang merepresentasikan dunia sosial. Empat langkah metode AWK  menurut  Fairclough,  antara  lain:  Pertama,  fokus  pada  ketidakberesan  sosial  dalam aspek  semiotiknya,  kedua,  mengidentifikasi  hambatan-hambatan  untuk  menangani ketidakberesan social, ketiga, mempertimbangkan apakah tatanan sosial itu membutuhkan ketidakberesan  sosial  tersebut  dan  keempat,  Mengidentifikasi  cara-cara  yang  mungkin untuk  mengatasi  hambatan-hambatan.  Dalam artikel dari media sosial yang dibahas baik penulis  buku  maupun  penulis  artikel  menggunakan  kata ‘derita’  dan  ‘kamp’  untuk menekankan  perlakuan  yang  diterima  para  tapol  wanita  (diasosiasikan  dengan  kamp Auschwitz). Penulis artikel juga tidak menggunakan istilah Gerwani, yang masih berstigma negative dan bahkan dianggap berbahaya sampai sekarang.

## DAFTAR PUSTAKA
J. Haryatmoko, “Kondisi Ideologis dan Derajat Keteramalan,” DISKURSUS -JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA, vol. 14, no. 2, pp. 153 – 192, 2015.
Y. A. Darma, Analisis wacana kritis. Yrama Widya bekerja sama dengan Jurusan Pendididikan Bahasa dan Sastra …, 2009.
R. Noverino, “A Bathtub Of Popcorn: Kajian Analisis Wacana Kritis Buku Cerita Anak Dwi Bahasa,” PRASASTI: Journal of Linguistics, vol. 4, no. 1, 2016.
M. Bloor and T. Bloor, The practice of critical discourse analysis: An introduction. Routledge, 2013.
R. G. Collingwood, The idea of history. Oxford University Press, 1993.
P. Johnson, “Collingwood’s the Idea of History,” Collingwood’s The Idea of History, pp. 1– 208, 2012.
A. D. (2011) Lestariningsih, Gerwani: kisah tapol wanita di Kamp Plantungan. PT Gramedia Pustaka Utama. PT Gramedia Pustaka Utama. , 2011.
J. A. (1999). Winters, “Dosa -Dosa Politik Orde Baru (Political Sins of the [Suharto] New Order): A collection of articles on Indon esian political economy.,” A collection of articles on Indonesian political economy., 1999.
M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2008. Penerbit Serambi. Penerbit Serambi.,
2008. Accessed: Jan.  03, 2024.  [Online]. Available:
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=uk-Edtb- m6kC&oi=fnd&pg=PA327&dq=Ricklefs,+M.C.+(2008).+Sejarah+Indonesia+Modern +12002004.+Jakarta:+Serambi.+&ots=QMRRSii2BR&sig=kuL7CoVRLiUF90UiquagyrK rvUw&redir_e sc=y#v=onepage&q&f=false
M.  D.  dan  N.  N.  (ed).  Poesponegoro,  Sejarah  Nasional  Indonesia  Jilid  VI.  Jakarta:  Balai Pustaka. Jakarta: Balai Pustaka, 2010.