INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 2490-2498 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pelayanan Kesehatan Bagi Pasien Menurut UU No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
Gunawan Widjaja 1 ✉
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945,Jakarta Email: widjaja_gunawan@yahoo.com 1 ✉

## Abstrak
Setiap interaksi pasti didasari pada adanya hubungan, termasuk di dalamnya hubungan yang lahir dari  penerimaan  pelayanan  kesehatan  oleh  pasien.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan hubungan yang terjadi dalam pemberian pelayanan kesehatan bagi pasien menurut Undang-Undang No.17  Tahun  2023  tentang  Kesehatan.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yang bertumpu  pada  penggunaan  data  sekunder,  yang  dalam  hal  ini  berpijak  pada  ketentuan  dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagai penelitian  normatif,  penelitian  berangkat  dari  peneltian  tentang  norma  hukum.  Penelitian  ini menemukan  bahwa  hubungan  yang  lahir  dari  pemberian  pelayanan  kesehatan  bersumber  dari perjanjian yang dibuat antara fasilitas pelayanan kesehatan dengan pasien, yang selanjutnya diikuti dengan hubungan hukum antara tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan dengan pasien.
Kata  kunci: Hubungan  Hukum,  Pelayanan  Kesehatan,  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan,  Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Pasien
Abstract
very interaction is inevitably based on a relationship, including the relationship that arises from the acceptance of healthcare services by patients. This research aims to explain the  relationships that occur in the provision of healthcare services for patients according to Law No. 17 of 2023 concerning Health. This study is a normative legal research, relying on the use of secondary data, which is based on the provisions in Law No. 17 of 2023 concerning Health. The research indicates that, as normative research, it stems from the examination of legal norms. The study finds that the relationship arising from  the  provision  of  healthcare  services  originates  from  agreements  made  between  healthcare facilities  and  patients,  followed  by  a  legal  relationship  between  medical  and/or  healthcare professionals and patients.
Keywords: Legal  Relationship,  Healthcare  Services,  Healthcare  Facilities,  Medical  Professionals, Healthcare Professionals, Patients

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2023,  pemerintah  Indonesia  mengesahkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di negara ini. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak dan kewajiban  pasien,  standar  pelayanan  kesehatan,  serta  peran  aktif  masyarakat  dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis  pelayanan  kesehatan  bagi  pasien  berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum dalam UU No. 17 Tahun 2023.
Salah  satu  konsepsi  hukum  yang  diatur  dalam  UU  Kesehatan  2023  ini  adaah pengaturan  terhadap  hubungan  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien. Tulisan  ini  didasari  pada  penelitian  pendahuluan  terhadap  UU  Kesehatan  2023  yang menunjukkan  adanya  paradigma  baru  dalam  memandang  hubungan  hukum  ini,  yang merefleksikan  pengaturan  implisit  sebelumnya,  yang  berkaitan  dengan  masalah pembiayaan kesehatan. Tulisan ini hendak menunjukkan bahwa pada dasarnya hubungan pemberian pelayanan kesehatan berhulu pada keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Pelayanan  kesehatan  di  Indonesia  menghadapi  berbagai  tantangan  yang mempengaruhi kualitas, aksesibilitas, dan keadilan dalam layanan. Dengan adanya Undang- Undang  Nomor  17  Tahun  2023,  diharapkan  terjadi  perubahan  signifikan  dalam  cara pelayanan  kesehatan  diselenggarakan,  meningkatkan  hak  pasien,  serta  mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam mencapai tujuan kesehatan nasional.
Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi UU No. 17 Tahun 2023 meliputi kurangnya pemahaman yang memadai terkait ketentuan undang-undang di kalangan pihak terkait, kendala infrastruktur kesehatan, dan perluasan layanan kesehatan
yang  merata  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Penelitian  ini  akan  menjelajahi  cara-cara mengatasi tantangan ini guna memastikan implementasi UU tersebut mencapai hasil yang optimal.
Penelitian ini akan merujuk pada literatur terkait UU No. 17 Tahun 2023, studi kasus implementasi kebijakan serupa di negara-negara lain, serta hasil riset terkini dalam bidang kesehatan dan kebijakan kesehatan. Referensi tersebut akan digunakan untuk mendukung analisis dan temuan penelitian, serta memastikan bahwa argumen yang diajukan didasarkan pada landasan ilmiah yang kuat.
Dengan  menganalisis  pelayanan  kesehatan  berdasarkan  UU  No.  17  Tahun  2023, penelitian ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang kemajuan, hambatan, dan potensi perbaikan dalam sistem kesehatan nasional. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan  rekomendasi  kebijakan  yang  konstruktif  untuk  meningkatkan  pelayanan kesehatan dan memenuhi hak serta kebutuhan pasien sesuai dengan regulasi yang berlaku.

## METODE PENELITIAN
Tulisan ini adalah tulisan yang berasal dari penelitian pendahuluan, yang merupakan penelitian  hukum  normatif.  Disebut  dengan  penelitian  hukum  normatif,  adalah  karena penelitin  ini  ditujukan  untuk  meneliti  norma  atau  kaedah  hukum.  Norma  atau  kaedah hukum  yang  diteliti  adalah  hubungan  dalam  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada pasien, yang diatur dalam UU Kesehatan 2023. Penelitian ini adalah penelitian dasar yang merupakan penelitian deskriptif ekspkanatoris. Jadi hasil penelitian yang dituangkan dalam tulisan ini hanya sebatas memberikan  penjelasan tentang  pengaturan norma pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien.
Data penelitian yang dipergunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang sudah tersedia untuk umum, yang dalam penelitian ini bertumpu pada UU Kesehatan 2023 sebagai  sumber  hukum  primer  dalam  melakukan  penelitian  ini.  Selanjutnya  juga dipergunakan sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier yang dianggap perlu untuk memberikan kejelasan dalam memahami proses analisis dalam penelitian ini, dan untuk meningkatkan validtas dan reabilitas terhadap hasil penelitian ini. Selanjutnya  penelitian  ini  dianalisis  dilakukan  secara  kualitatif.  Dikatakan  kualitatif  oleh karena  dalam  penelitian  ini  yang  dianalisis  adalah  norma  hukum  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini meskipun baru merupakan penelitian dasar yang mencoba menjabarkan (deskriptif eksplanatoris) hubungan yang ada dalam pemberian pelayanan kesehatan, patut dipublikasikan  agar  memdapatkan  perhatian  dan  masukan  bagi  seluruh  Masyarakat
Indonesia pada umumnya dan para pemerhati dan cedekiawan hukum kesehatan mengenai konsep  hubungan  pemberian  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  yang  diatur  secara eksplisit dan implisit dalam UU Kesehatan 2023 ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil
Ketentuan  Pasal  1  butir  3  UU  Kesehatan  2023  memberikan  rumusan  atau  definisi Pelayanan Kesehatan sebagai:
“Segala  bentuk  kegiatan  dan/  atau  serangkaian  kegiatan  pelayanan  yang diberikan  secara  langsung  kepada  perseorangan  atau  masyarakat  untuk memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.”
Definisi tersebut di atas, hampir mirip dengan definisi Upaya Kesehatan dalam Pasal 1 butir 2 UU Kesehatan 2023, yang berbunyi:
“Upaya  Kesehatan  adalah  segala  bentuk  kegiatan  dan/atau  serangkaian kegiatan  yang  dilakukan  secara  terpadu  dan  berkesinambungan  untuk memelihara  dan  meningkatkan  derajat  Kesehatan  masyarakat  dalam  bentuk promotif,  preventif,  kuratif,  rehabilitatif,  dan/  atau  paliatif  oleh  Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.”
Definisi  di  atas  menunjukkan  perbedaan  yang  mendasar  bahwa  Upaya  Kesehatan adalah  segala  sesuatu  yang  dilakukan  dan  menjadi  tanggung  jawab  Pemerintah  Pusat, Pemeritnah  Derah  dan/  atau  Masyarakat  dalam  arti  seumumnya.  Sedangkan  Pelayanan Kesehatan  adalah  bentuk  kegiatan  yang  dilakukan  secara  langsung  kepada  orang- perorangan  tertentu  atau  masyarakat  tertentu  dalam  bentuk  promotif,  preventif,  kuratif, rehabilitatif  dan  paliatif.  Dengan  demikian  jelaslah  perbedaan  makna  Upaya  Kesehatan dengan Pelayanan Kesehatan.
Untuk melaksanakan Upaya Kesehatan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/ atau Masyarakat memerlukan Sumber Daya Kesehatan yang secara bersama-sama dengan pengelolaan kesehatan merupakan bagian dari Penyelenggaraan Kesehatan (Pasal 17 ayat (1) UU Kesehatan 2023). Penyelenggaraan Kesehatan sendiri ditujukan untuk (Pasal 3 UU Kesehatan 2023):
1. Meningkatkan perilaku hidup sehat;
2. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;
4. Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan;
5. Meningkatkan ketahanan kesehatan dalam menghadapi klb atau wabah;
6. Menjamin  ketersediaan  pendanaan  kesehatan  yang  berkesinambungan  dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;
7. Mewujudkan  pengembangan  dan  pemanfaatan  teknologi  kesehatan  yang berkelanjutan; dan
8. Memberikan  pelindungan  dan  kepastian  hukum  bagi  pasien,  sumber  daya  manusia kesehatan, dan masyarakat.
Sedangkan  dalam  rangka  Penyelenggaraan  Kesehatan,  Sumber  Daya  Kesehatan meliputi (Pasal 20):
1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
2. Sumber Daya Manusia Kesehatan;
3. PerbekalanKesehatan;
4. Sistem Informasi Kesehatan;
5. TeknologiKesehatan;
6. pendanaan Kesehatan; dan
7. sumber daya lain yang diperlukan.
Dalam  melakukan  penyelenggaraan  kesehatan  tersebut,  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  bertanggung  jawab  merencanakan,  mengatur,  menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu (Pasal 6 ayat (1) UU Kesehatan 2023). Penyelenggaraan Upaya Kesehatan dilaksanakan  sesuai  dengan standar  Pelayanan  Kesehatan  (Pasal  24  ayat  (1)  UU  Kesehatan  2023).  Upaya  Kesehatan dalam  bentuk  pelayanan  diselenggarakan  melalui  (Pasal  26  UU  Kesehatan  2023)  yaitu pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan lanjutan.
Pelayanan  Kesehatan  primer  dan  Pelayanan  Kesehatan  lanjutan  diselenggarakan berdasarkan  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat  dengan  memperhatikan masukan  dari  Pemerintah  Daerah  dan/  atau  Masyarakat  (Pasal  27  UU  Kesehatan  2023). Untuk  itu  maka  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah  wajib  menyediakan  akses Pelayanan Kesehatan primer dan Pelayanan Kesehatan lanjutan di seluruh wilayah Indonesia (Pasal  28  ayat  (1)  UU  Kesehatan  2023).  Pelayanan  Kesehatan  primer  dan  Pelayanan Kesehatan lanjutan tersebut dilakukan melalui antara pembangunan sarana dan prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat  pertama dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut  (Pasal  28  ayat  (5)  butir  a  UU  Kesehatan  2023).  Penjelasan  tersebut  menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan diberikan dalam Fasilitas Pelayanan Kesehatan, baik Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama maupun Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut.
Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  tingkat  pertama  yang  menyelenggarakan  Pelayanan Kesehatan  primer,  dapat  berupa  (Pasal  167  ayat  (1)  dan  (2)  UU  Kesehatan  2023)  adalah Puskesmas; klinik pratama; dan praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
Sedangkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan lanjutan yang meliputi pelayanan spesialistik dan/atau pelayanan subspesialistik (Pasal 168 ayat (1) UU Kesehatan 2023). Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut ini dapat berupa  (Pasal  168  ayat  (2)  UU  Kesehatan  2023)  yaitu  Rumah  Sakit;  klinik  utama;  balai Kesehatan; dan praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga  Kesehatan. Yang dinamakan dengan:
“Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dis ebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan  Pelayanan  Kesehatan  promotif,  preventif,  kuratif, rehabilitatif,  darr  lata.u  paliatif  dengan  mengutamakan  promotif  dan preventif di wilayah kerja nya (Pasal 1 butir 9 UU Kesehatan 2023).”
“Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan  Kesehatan  perseorangan  secara  paripurna  melalui  Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat (Pasal 1 butir 10 UU Kesehatan 2023).
Pelayanan Kesehatan primer menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang merupakan Pelayanan Kesehatan yang terdekat dengan masyarakat  sebagai  kontak  pertama  Pelayanan  Kesehatan  (Pasal  31  ayat  (1)  dan  (2)  UU Kesehatan 2023). Pelayanan Kesehatan primer dilakukan secara terintegrasi, untuk setiap fase kehidupan, yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif  (Pasal  31  ayat  (3)  dan  (4)  UU  Kesehatan  2023).  Sedangkan  Pelayanan  Kesehatan lanjutan  merupakan  pelayanan  spesialis  dan/  atau  subspesialis  yang  mengedepankan pelayanan kuratif, rehabilitatif, dan paliatif tanpa mengabaikan promotif dan preventif (Pasal 37 ayat (1) UU Kesehatan 2023).

## B. Pembahasan
Dari temuan yang diatur dalam pasal-pasal dalam UU Kesehatan 2023 tersebut dapat diketahui bahwa setiap anggota Masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan kesehatan,
baik  dalam  bentuk  pelayanan  kesehatan  baik  yang  diberikan  secara  langsung  kepada perseorangan  atau  Masyarakat  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif, melalui pelayanan kesehatan primer maupun pelayanan kesehatan lanjutan harus dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.  Dalam  hal  demikian,  perlu  dipahamai  bahwa  pelayanan  kesehatan  primer  dan pelayanan kesehatan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut diselenggarakan secara berkesinambungan dengan menggunakan system rujukan dalam pelayanan kesehatan perserorangan. Penyelenggaraan system pelayanan yang dilakukan secara berkesinambugnan ini didasarkan pada kebutuhan dari pasien dan kemampuan dari seiatp  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dalam  memberikan  pelayanan  kesehatan.  Sistem rujukan dalam pemberian pelayanan kesehatan perseorangan ini mencakup rujukan secara vertical,  horizontal  maupun  rujuk  balik,  yang  didukung  dengan  teknologi  informasi  dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Pasal 39 ayat (1)- (4) UU Kesehatan 2023). Hal ini memungkinkan data pasien  disimpan dalam satu sistem penyimpanan data yang dapat diakses oleh pasien di setiap fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut memberikan akses melalui proses transfer data dan informasi medis pasien  (rekam  medis)  yang  diperlukan  untuk  proses  rujukan,  tanpa  pasien  perlu menyampaikan  kembali,  yang  mungkin  juga  pasien  tidak  memiliki  kompetensi  untuk memberikan dan menyampaikan informasi selengkap yang ada dalam rekam medis pada fasilitas pelayanan kesehatan yang menyimpan data pasien atau rekam medis pasien (Pasal 39  ayat  (6)  UU  Kesehatan  2023).  Teknologi  informasi  dan  komunikasi  tersebut  yang menghubungan  seluruh  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  ada  di  Indonesia  memuat semua data dan informasi yang terkini dan mutakhir tentang kemampuan pelayanan yang mampu  dan  dapat  diberikan  oleh  setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang  tergabung dalam sistem rujukan terintegrasi (Pasal 39 ayat (5) UU Kesehatan 2023).
Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan memberikan Pelayanan Kesehatan  benrpa Pelayanan Kesehatan perseorangan dan/ atau Pelayanan Kesehatan Masyarakat ditegaskan lebih  lanjut  dalam  Pasal  165  UU  Kesehatan  2023).  Tidak  hanya  oleh  Fasilitas  Pelayanan Kesehatan tingkat pertama dan b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut; melainkan juga  oleh  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  penunjang.  Pemberian  layanan  kesehatan  oleh Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  wajib  dilaksanakan  sesuai  dengan  standar  Pelayanan Kesehatan  yang  ditetapkan.  Sebagai  bagian  dari  standar  pelayanan  kesehatan  yang ditetapkan,  setiap  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dapat  membuat  standar  prosedur
operasional  dengan  mengacu  pada  standar  Pelayanan  Kesehatan.  Standar  prosedur operasional inilah yang merupakan pedoman bagi penentuan hubungan hukum, tata kerja yang ada dalam fasilitas pelayanan kesehatan. Standar prosedur operasional ini merupakan pedoman  yang  akan  mengatur  kesepakatan  yang  dibentuk  antara  fasilitas  pelayanan dengan pasien, pemberian layanan medis dan kesehatan yang diberikan tenaga medis dan/ atau tenaga kesehatan dengan pasien (Pasal 291 ayat (1) UU Kesehatan 2023), mekanisme pembayaran  yang  lahir  dari  hubungan  hukum  yang  ada,  hak,  kewajiban  dan  tanggung jawab  yang  lahir  dari  hubungan  hukum  yang  ada.  Untuk  itu  maka  pasien  akan menyampaikan semua data dan informasi yang dimiliki pasien. Sehubungan dengan data dan informasi yang disampaikan oleh pasien kepada fasilitas pelayanan kesehatan, Pasal 177 ayat (1) UU Kesehatan 2023 menjamin bahwa Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus menyimpan rahasia Kesehatan pribadi Pasien.
Berbagai rumusan dan ketentuan dalam UU Kesehatan 2023 yang ditemukan di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum yang harus ada dalam suatu pemberian layanan kesehatan adalah hubungan hukum antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam menghadirkan hubungan hukum tersebut, lahir kesepakatan antara pasien dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kesepakatan ini mengacu pada berlakunya Pasal 1320 KUH Perdata, yang melahirkan kewajiban pemenuhan terhadap 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu (Muljadi dan Widjaja, 2003) (Widjaja, 2021) (Widjaja dan Ayuningtyas, 2015) :
Adanya subjek hukum yang cakap (dan berwenang) untuk bertindak di hadapan huku, yang  terwujud  dalam  diri  pasien,  maupun  pihak  yang  mewakili  pasien,  lengkap  dengan segala  data  dan  informasi  yang  diperlukan,  termasuk  pihak  yang  akan  melakukan pembayaran terhadap pelayanan kesehatan yang akan diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan tersebut pada satu puhak dan Lembaga fasilitas pelayanan kesehatan tersebut sebagai pihak yang akan menerima pasien dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuannya.
Kesepakatan mengenai hal tertentu yaitu pelayanan kesehatan yang akan diberikan, yang  meliputi  kesepakatan  mengenai  hal-hal  administratif  dan  kesepakatan  yang memerlukan tindakan lebih lanjut, yang dalam hal ini meliputi pemberian layanan dalam bentuk tindakan medis/ klinis dan/ atau kesehatan, yang memerlukan “kesepakatan” lebih lanjut dengan tenaga medis dan atau tenaga kesehatan (Pasal 280 ayat (4) UU Kesehatan 2023).
Hal tertentu yang merupakan  kesepakatan administratif dan  kesepakatan Tindakan medis/ klinis dan/ atau kesehatan tertentu.
Kesepakatan  hal  tertentu  tersebut  haruslah  tidak  boleh  bertentangan  dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan maupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata).
Sebagai tambahan perlu disampaikan bahwa kesepakatan yang dicapai antara pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk atau meliputi kesepakatan yang wajib mengacu pada standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang berlaku (Pasal 1339 KUH Perdata)

## SIMPULAN
Dari analisis dan diskusi yang dilakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum yang ada dalam pemberian pelayanan ksehatan, yang harus dan wajib dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk praktik mandiri) tunduk pada kesepakatan yang  melahirkan  perjanjian  antara  pasien  (atau  yang  mewakilinya)  dengan  fasilitas pelayanan kesehatan. Perjanjian yang lahir dari kesepakatan ini nantinya akan mengatur mengenai pemberian pelayanan yang akan diberikan, yang meliputi hal-hal administratif dan  medis/  klinis  dan/  atau  kesehatan,  yang  pelaksanaannya  wajib  mengiktui  standar pelayanan dan standar prosedur operasional yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan. A danya pelanggaran terhadap kesepakatan ini, merupakan “wanprestasi” bukan perbuatan melawan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Indonesia. (2023). Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (LN Tahun 20230
No.106, TLN No.6887)
Muljadi, K & Widjaja, G. (2003). Seri Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian.
Jakarta: Rajawali Pers
Subekti & Tjitrosudibio. (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terjemahan). Jakarta: Pradnya Paramitha
Widjaja, G. & Ayuningtyas, D. ( 2015). “Malpractice: Causes and Disputes Resolution Choices.” Journal of Indonesian Health Policy and Administration, 1(1), 1-7
Widjaja, G. (2021). “Medical Malpractice is A Breach Of Contract, not A Criminal Act.” Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues. 24 (SI6). Legal Ethics and Responsibilities 1544- 0044-24-S6-152, 1-8.