INNOVATIVE:  Journal  Of  Social  Science  Research Volume 3 Nomor 1 Tahun 2023 Page 193-206 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi  Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Kewajiban Pembayaran Pajak Desa  (Studi Kasus Di Kecamatan Kairatu

## Kabupaten Seram Bagian Barat)
Linda Grace Loupatty 1 ✉ , Paul Usmany 2
Jurusan Akuntansi FEB, Universitas Pattimura Ambon Email : lindagrace.loupatty@gmail.com 1 ✉
Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah  menguji dan menganalisis sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak dan  kesadaran  aparatur  pemerintah  desa  berpengaruh  secara  parsial  dan  simultan  terhadap kepatuhan  pembayaran  pajak  desa  di  Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif di  6 desa yaitu desa Waimital, Uraur, Waipirit, Kamariang, Hatusua dan desa Seruawan, dengan  responden  30  aparatur desa. Variabel yang diuji yakni; variabel  bebas  yaitu  Sosialisasi  Perpajakan  (X1),  Pemahaman  Pajak  (X2),  Kesadaran  Aparatur Pemerintah Desa (X3), serta variabel terikat yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa (Y). Analisa data adalah regresi berganda .   Hasil penelitian adalah  sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pembayaran  pajak  desa,  pemahaman  pajak  dan kesadaran aparatur pemerintah desa secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran  pajak  desa.    Dan  secara  Simultan,  sosialisasi    perpajakan,  pemahaman  pajak  dan kesadaran  aparatur  pemerintah  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pembayaran pajak desa. Pemda  Kabupaten Seram Bagian Barat perlu menggalakkan sosialisasi  dan  bimtek secara periodik dan melibatkan semua unsur stakhoder, dengan fokus  kepatuhan pembayaran pajak desa.
Kata Kunci: perpajakan, pemahaman,  pemerintah ,  pajak desa.

## PENDAHULUAN
Sejak lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa,  pengelolaan keuangan desa  menjadi perhatian  utama  pemerintah  maupun  masyarakat.  Hal  ini  dikarenakan  desa  memiliki  sumber penerimaan  keuangan  yang  sangat  banyak,  yang  berasal  dari  berbagai  sumber;  misalnya  dari pendapatan  asli  desa,  hasil  pajak  daerah  dan  retribusi    kabupaten  /  kota,  bagian  dari  dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten / kota, serta hibah dan sumbangan  yang  tidak  mengikat  pihak  ketiga.  Dana  tersebut  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaraan  kewenangan  desa  yang  mencakup  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat,  dan  kemasyarakatan.  Dengan  demikian,  pendapatan desa  yang  bersumber  dari  APBN  juga  digunakan  untuk  mendanai  kewenangan  tersebut.  (Galih Wicaksono,2016)
Pengelolaan keuangan desa menjadi tugas  aparatur desa. Oleh Sebab itu Aparatur desa harus memiliki kemampuan untuk bisa mengelola keuangan desa yang jumlahnya cukup besar itu dengan baik, memiliki pemahaman atas kompleksitas tugasnya dan kesadaran atas perannya sebagai aparatur  desa  yang  memiliki  tanggungjawab  yang  besar  kepada  masyarakat  dan  pemerintah. Tanggung  jawab  aparatur  desa  yakni  kepala  desa,  bendahara  desa  sekertaris  desa,  dan  seluruh perangkat desa memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.  Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para  pemangku  kepentingan  di  level  pemerintah  desa,  khususnya  perangkat  desa,  dalam mewujudkan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

## Abstract
The purpose of this study was to test and analyze the socialization of taxation, understanding of taxes  and  awareness  of  village  government  officials  partially  and  simultaneously  affect  the compliance  of  village  tax  payments  in  Kairatu  District,  West  Seram  Regency.  This  research  is quantitative descriptive in 6 villages, namely Waimital, Uraur, Waipirit, Kamariang, Hatusua and Seruawan villages, with 30 village apparatus respondents. The variables tested are; independent variables, namely Tax Socialization (X1), Tax Understanding (X2), Awareness of Village Government Apparatus (X3), and the dependent variable is Village Tax Payment Compliance (Y). Data analysis is multiple regression.   The results of the study are partially tax socialization has no significant effect on compliance with village tax payments, understanding of taxes and awareness of village government officials  partially  significant  effect on  compliance with  village tax payments.    And simultaneously, tax socialization, tax understanding and awareness of village government officials have  a  significant  effect  on  compliance  with  village  tax  payments.  The  West  Seram  Regency Government needs to promote socialization and technical guidance periodically and involve all elements of the stakhoder, with a focus on compliance with village tax payments.
Keywords: taxation, understanding, government, village tax.
Titik  krusial  dalam  mewujudkan  tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik  yaitu  dalam pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menyimpan banyak sekali persoalan. Hal ini disebabkan desa belum siap dalam mengelola anggaran yang sangat besar.  Butuh kemampuan dan komitmen aparatur desa yang bersih, jujur dan paham terhadap undang-undang serta semua aturan-aturan pengelolaan keuangan desa yang baik. Dilain sisi, banyak aparatur desa yang memiliki tingkat  pendidikan  yang  rendah,  skill  yang  terbatas  dan  pengetahuan  yang  kurang  memadai. Sehingga butuh peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa. (Loupatty, 2022)
Tertib  dan  disiplin  anggaran  merupakan  persoalan  yang  cukup  penting  saat  ini  dalam pengelolaan keuangan desa. Sejak diperlakukannya UU Desa No. 6 Tahun 2014, banyak desa yang belum bisa tertib dan disiplin anggaran sehingga mengakibatkan aparatur desa yang terjerat dalam kasus hukum. Banyak faktor yang menyebabkan aparatur desa tidak tertib dan disiplin anggaran misalnya  kurangnya  sosialisasi  terhadap  kewajiban  yang  melekat  pada  aparatur  desa  dalam pengelolaan keuangan, pemahaman akan tugas dan tanggungjawab yang masih rendah akibat dari kualitas  aparatur  desa  yang  rata-rata  rendah  dan  kurangnya    kesadaran  atas  tanggungjawab pengelolaan keuangan desa yang bersih dan jujur.
Kewajiban perpajakan desa juga merupakan bagian yang harus mendapat perhatian dalam tertib dan disiplin anggaran. Dikarenakan anggaran desa yang dikucurkan pemerintah adalah sangat besar. Sehingga pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran harus tertib dan disiplin termasuk dalam pembayaran pajak. Bendahara merupakan aparatur desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima,  menyimpan,  menyetor,  menatausahakan,  membayar,  dan  menangani  sumber  daya keuangan desa  dalam rangka penyelenggara APBDesa (Hamzah 2015). Bendahara bertugas untuk memungut dan menyetor pajak. Kepatuhan bendahara desa  dalam memungut dan membayarkan pajak adalah hal yang penting dalam tertib dan disiplin anggaran desa.
Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di Indonesia. Ketidakkepatuhan wajib pajak dapat memicu keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran dan penggelapan pajak. Oleh karena tidak adanya teguran secara tegas. Penghindaran pajak dilakukan agar wajib pajak dapat memperoleh  keuntungan  dari  pembayaran  pajak  tersebut.  Wajib  pajak  yang  tidak  melakukan kewajiban pajaknya dengan baik dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara yang diakibatkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak khususnya aparatur desa membutuhkan edukasi perpajakan agar memahami prosedur dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tetapi, pada kenyataannya terjadi masalah yaitu minim sosialisasi perpajakan dan kurangnya kesadaran aparatur desa untuk membayar pajak.
Kewajiban pajak yang harus dipungut bendahara desa mencakup; Pajak Pertambahan Nilai (PPN),  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Pasal 21, PPh  Pasal 22,  PPh  Pasal 23,  PPh  Pasal 4  ayat (2),  serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Seluruh transaksi Bendahara Desa yang terkandung
pajak tersebut wajib dipungut/dipotong sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014).
Kacamatan Kairatu Kabupaten Seram bagian Barat  memiliki 6 desa yaitu; Desa Seruawan, Kamarian, Waimital, Hatusua, Uraur dan Waipirit. Dalam pengelolaan keuangan desa juga memiliki banyak persoalan menyangkut tata kelola keuangan. Pelaporan keuangan desa sering mangalami keterlambatan, kurang tersedianya sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan keuangan desa  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  akuntansi,  implementasi  Sistem  Keuangan  Desa  yang  belum sepenuhnya  berjalan  dengan  baik  di  semua  desa  karena  pelaporan  masih  bersifat  manual, ketersediaan tenaga operator yang handal dalam mengoperasikan sistem keuangan desa juga belum memadai. (Loupatty, 2022) Hal-hal tersebut dapat berdampak juga pada kepatuhan pembayaran pajak oleh bendahara desa.
Berdasarkan  fenomena  diatas,  maka  yang  menjadi  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah Apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak dan kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh  secara  parsial  dan  simultan  terhadap  kepatuhan  pajak  desa  di  Kecamatan  Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat? Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk menguji dan menganalisis apakah  sosialisasi  perpajakan,  pemahaman  pajak  dan  kesadaran  aparatur  pemerintah  desa berpengaruh  secara  parsial  dan  simultan  terhadap  kepatuhan  pajak  desa  di  Kecamatan  Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat.

## METODE PENELITIAN

## Metode Lingkup Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2020: 16) metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat  positivisme,  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau  sampel  tertentu, pengumpulan  data  menggunakan  instrumen  penelitian,  analisis  data  bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian  deskriptif  menurut  Sugiyono  (2012:  29)  adalah  metode  yang  berfungsi  untuk mendeskripsikan  atau  memberi  gambaran  terhadap  objek  yang  diteliti  melalui  data  atau sampel yang telah terkumpul sebagimana adanya, tanpa melakukun analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Dan Metode penelitian deskriptif kuantitatif   adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006).
Penelitian ini akan memberi gambaran tentang faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap  kepatuhan  bendahara desa  di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Propinsi  Maluku.  Penelitian  akan  difokuskan  pada  faktor-faktor  sosialisasi  perpajakan,
pemahaman  pajak  dan  kesadaran  aparatur  pemerintah.  Diharapkan  penelitian  ini  akan memberikan  gambaran  apakah  sosialisasi  perpajakan,  pemahaman  pajak  dan  kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kepatuhan pajak desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan sampel
Menurut    Sugiyono  (2019:126)  populasi  adalah  wilayah  generalisasi  yang  terdiri  atas: objek  /  subjek  yang  mempunyai  kuantitas  dan  karakteristik  tertentu  yang  ditetapkan  oleh peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.  Sehingga    populasi    dalam penelitian  ini  adalah  semua desa di Kecamatan Kairatu  Kabupaten Seram Bagian Barat yang berjumlah 6 desa.
Sampel menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel   dalam   suatu   kegiatan   penelitian   adalah mewakili   dan dijadikan  responden  subjek  penelitian.  Penentuan  sampel  perlu  dilakukan dengan  cara  yang  dapat  dipertanggungjawabkan untuk  mendapatkan  data  yang  benar, sehingga    kesimpulan    yang    diambil    dapat    dipercaya.  Agar    sampel    yang    diambil representatif,  maka  diperlukan  teknik  pengambilan  sampel.
Metode   pemilihan   sampel   dalam   penelitian   ini   menggunakan   metode non probability samplingdengan  teknik    sampling  jenuh  atau  lebih  dikenal  dengan  nama teknik  sensus. Sugiyono  (2008;122)  menyatakan  bahwa  sampling  jenuh  adalah  teknik penentuan  sampel bila  semua  anggota  populasi  digunakan  sebagai  sampel.  Menurut Indriantoro    dan    Supomo;  (1999;117)       teknik    sensus    juga    lebih    layak    dilakukan    jika penelitian  dimaksudkan  untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dari suatu populasi. Sampel yang diambil  dalam penelitian ini adalah 6  Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram  Bagian  Barat,  yaitu  desa  Waimital,  Uraur,  Waipirit,  Kamariang,  Hatusua  dan  desa Seruawan, dengan target responden adalah 30 orang Aparatur Pemerintah Desa.

## Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
Variabel dalam penelitian ini ada dua, variabel bebas yaitu Sosialisasi Perpajakan (X1), Pemahaman Pajak (X2), Kesadaran Aparatur Pemerintah Desa (X3), serta variabel terikat yaitu Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa (Y).

## Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer.      Menurut  Suharsimi Arikunto (2013:172) data primer Adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama komam biasanya  dapat  melalui  wawancara  jejak  dan  lain  sebagainya.  Data  primer  mengacu  pada informasi yang  diperoleh  langsung  ketika melakukan wawancara  dan melakukan observasi. Adapun teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara :
1. Observasi, adalah teknik alami yang efektif untuk mengumpulkan data terkait tindakan
dan  perilaku.  Observasi  melibatkan  kegiatan  di  lapangan  untuk  melihat  apa  yang dilakukan  oleh  oleh  aparatur  desa  dalam  mengelola  keuangan  desa,  bagaimana bendahara  dapat  menjalanan  tugasnya  untuk  memungut  dan  menyetor  pajak  desa kepada pemerintah.
2. Wawancara,  adalah  metode  pengumpulan  data  yang  efektif,  terutama  selama  tahap penelitian berlangsun. Tujuan wawancara adalah untuk mengetahui apakah aparatur desa sudah  melaksanakan  seluruh  kewajibannya  dengan  baik  dan  benar,  teristimewa bendahara desa.

## Metode Analisis Data
Metode dalam teknik analisa data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu menguji dan menganalisa data dengan perhitungan angka dan kemudian menarik kesimpulan dari pengujian data tersebut.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  regresi  linier  berganda. Tujuannya adalah  untuk menguji dan menganalisis apakah sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak,  dan  kesadaran  aparatur  desa  sebagai  variabel  independen  yang  mempengaruhi kepatuhan pajak desa. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

## Y = α + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + e
Keterangan :
Y = Kepatuhan pembayaran pajak desa
α = Konstanta
ß = Koefisien regresi
X1 = Sosialisasi perpajakan
X2 = Pemahaman pajak
X3 = Kesadaran aparatur desa
£ = Eror term (variabel pengganggu)
Uji Statistik t
Nilai t digunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen juga dilakukan dengan melihat nilai probabilitasnya (Signifikansi), dimana apabila nilai signifikansi t < 0,05 itu berarti variabel independen tidak berpengaruh terhadap  variabel  dependen  (Ghazali,2013).  Pengujian  ini  menggunakan  taraf  signifikan sebesar 0,05 dan 2 sisi, berikut ketentuan yang digunakan :

## Jika thitung < ttabel atau sig > 0,05 artinya hipotesis ditolak

## Jika thitung ≥ ttabel atau sig ≤ 0,05 artinya hipotesis diterima
Uji Statistik F
Uji mengetahui apakah model  regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah telah  sesuai  dan  layak  digunakan  adalah  <  0,05,  dengan  kriteria  pengambilan  keputusan apabila probabilitas (signifikansi) > 0,05 maka artinya model yang digunakan tidak fit (model tidak sesuai, sebaliknya apabila probabilitas < 0,05 artinya model yang digunakan fit (layak diuji) (Ghazali, 2013).

## Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien  determinasi  (R2)  mengukur  seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu.  Nilai  (R2)  yang  kecil  berarti  variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi  variasi  dependen  (Ghozali,  2013).  Setiap tambahan  satu  variabel  maka  R2  akan  meningkat  tidak  peduli  apakah  variabel  tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 saat mengevaluasi model regresi yang terbaik.  Tidak  seperti    R2,  nilai  adjusted  dapat  naik  atau  turun  apabila  suatu  variabel independen ditambahkan ke dalam model (Ghozali, 2013).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dinas Pengaruh Sosialisasi Perpajakan secara Parsial terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat
Pengujian statistik pada hipotesis (H1) menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.18 yang merupakan hasil uji nilai statistic t variabel sosialisasi perpajakan sebesar -,264 dengan nilai signifikan t sebesar 0,793, yang artinya lebih besar dari α = 0,05. Dengan demikian H1 ditolak  sehingga  dapat  dikatakan  sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan pajak desa.
Kondisi  yang  terjadi  di  6  Desa  di  Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat adalah kurangnya sosialisasi dari KP2KP di  Kabupaten Seram bagian Barat membuat aparatur desa teristimewa bendahara desa acuh tak acuh dengan kegiatan sosialisasi. Jarang mengikuti sosialisasi membuat aparatur desa menjadi tidak peduli dan tidak paham akan tanggung jawab untuk memungut dan membayar pajak kepada negara. Sosialisasi seharusnya menjadi motor penggerak  kepedulian  bendahara  desa  untuk  melaksanakan  tanggungjawabnya.  KP2KP Kabupaten Seram bagian Barat  seharusnya lebih giat melakukan sosialisasi  dengan konten yang  lebih  menarik  dan  tidak  membosankan,  sehingga  aparatur  desa  tertarik  untuk
mengikutinya.  Dan  harus  ada  komitmen  tegas  dari  kepala  desa  dalam  memenuhi tanggungjawab desa terhadap negara. Karena pajak desa adalah iuran desa kepada negara yang wajib dipungut dan disetor.
Uniknya  ada  atau  tidaknya  sosialisasi  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan pembayaran pajak desa. Sikap masa bodoh aparatur di 5 desa, yaitu Desa Waimital, Uraur, Waipirit,  Kamariang  dan  desa  Hatusua    dalam  kegiatan  sosialisasi  seharusnya  berdampak terhadap kepatuhan bendahara desa dalam membayar pajak. Hanya 1 desa saja yang patuh pada kewajiban pembayaran pajak desa, yaitu desa Seruawan. Banyak faktor lain yang lebih dominan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa. Hal itu terlihat pada nilai Adjusted R Square (R²) sebesar 0.429 atau 42.9%. yang berarti 57,1% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
Hasil penelitian ini konsisten dan sejalan dengan hasil penelitian Hadian Wibowo (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak desa karena ketidakpahaman responden atau aparatur desa terhadap materi atau informasi yang telah disampaikan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Marisa  Setiawati  (2019),  yang  menjelaskan  bahwa  sosialisasi  sangat  penting  dilakukan, sehingga apabila sering dilakukan sosialisasi perpajakan dan didukung oleh media yang efektif serta para penerima informasi dapat memahami dengan benar dan detail dan penjelasan yang disampaikan  jelas, benar,  detail, dan nyaman oleh  petugas pajak, maka hal tersebut  dapat meningkatkan  pengetahuan  wajib  pajak  untuk  pentingnya  membayar  pajak,  sehingga  hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh Pemahaman Pajak secara Parsial Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa Pengujian  statistik  pada  hipotesis  H2  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak berpengruh terhadap kepatuhan pajak desa. Hal itu dapat dilihat berdasarkan tabel 4.18 hasil uji nilai statistik t variabel pemahaman pajak sebesar 1.963 dengan nilai signifikansi t sebesar 0.055 yang artinya lebih kecil dari α = 0.05. dengan demikian hipotesis H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa pemahaman pajak berpengruh positif terhadap kepatuhan pajak desa.
Pemahaman perpajakan di 6 Desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan problem dalam kepatuhan  desa membayar pajak. Hampir semua aparatur desa tidak/kurang memahami tanggungjawab desa  dalam memungut  dan  menyetor pajak kepada  negara.  Aparatur  desa  tidak  memiliki  komitmen  yang  kuat  dalam  memenuhi tanggungjawab tersebut. Kurangnya pengetahuan pajak mengakibatkan bendahara desa tidak patuh  terhadap  peraturan  pengelolaan  keuangan  desa.  Palil  (2005)  menyatakan  bahwa pengetahuan  merupakan  hal  penting  dalam  upaya  untuk  meningkatkan  kesadaran  dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Setiap wajib pajak yang memiliki pemahaman pajak yang baik dapat melaksanakan kewajibannya pun dengan baik.
Dibutuhkan aparatur desa yang memiliki kompetensi yang memadai dalam pengelolaan keuangan desa, harus ada bimbingan teknis secara berkala terhadap  tata kelola keuangan desa  yang  baik.  Dan  pengawasan  melekat  bagi  setiap  aparatur  desa.  Setiap  pengguna anggaran harus patuh pada semua peraturan yang ada. Penelitian  ini  juga sejalan dengan penelitian  Kadek  Juniati  (2017)  yang  menunjukkan  bahwa  pemahaman  pajak  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  pajak.  Hal  ini  menyatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dan sadar atas kewajiban perpajakannya.
Pengaruh  Kesadaran  Aparatur  Pemerintah  Desa  secara  Parsial  Terhadap  Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa
Pengujian pada hipotesis H3 menunjukkan bahwa kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak desa. Pada tabel 4.18 dapat dilihat hasil nilai uji statistik t variabel kesadaran aparatur  pemerintah  desa sebesar 2,943 dengan nilai signifik ansi sebesar 0.005 yang artinya lebih kecil dari α = 0.05. Dengan demikian hipotesis H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran aparatur pemerintah desa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak desa.
Kesadaran membayar pajak merupakan keadaan dimana seseorang memiliki bentuk sikap  moral  dalam  memberikan  kontribusi  bagi  negara  dengan  tujuan  agar  dapat meningkatkan pembangunan negara. Bukan hanya itu, namun kesadaran membayar pajak pun dapat  diartikan  sebagai  suatu  tindak  yang  menaati  peraturan  yang  telah  ditetapkan  oleh negara. Kesadaran secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakan bukan hanya dilihat dari pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, namun juga kesadaran dan kemauan untuk  melaksanakan  kewajiban  serta  menaati  tata  aturan  perpajakan  yang  berlaku  dalam masyarakat.
Dan hal itu belum sepenuhnya di temukan di 5 desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Kesadaran Aparatur  desa terutama Bendahara desa  dalam kepatuhan pembayaran  pajak  masih  sangat  rendah.  Hanya  1  desa  saja  yang  sudah  dapat  melakukan tanggungjawab pembayaran pajak kepada negara dengan baik, yakni Desa Serwawan. Tertib dan disiplin anggaran belum dapat diterapkan dengan baik di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Kepatuhan pembayaran pajak desa tidak saja menjadi tugas bendahara, tetapi aparatur desa setempat harus memiliki komitmen yang tinggi untuk membangun tata kelola  keuangan  desa  yang  tertib,  bersih  dan  disiplin.  Sehingga  harus  ada  ketegasan  dan kesadaran  masing-masing  pihak  untuk  saling  mengingatkan  tanggung  jawab  tersebut. Aparatur desa harus memiliki kepekaan untuk melakukan kewajiban bagi negaranya dalam bentuk  memberikan  kontribusi  dana  yang  akan  berguna  bagi  peningkatan  pembangunan
negara.              Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Cindy  Jotopurnomo  (2019)  yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0.000 yang kurang dari 0.05. Hal ini berarti semakin tinggi  kesadaran  dan  kerelaan  wajib  pajak  dan  aparat  desa  maka  akan  meningkat  juga kepatuhan pajak.
Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Aparatur Pemerintah Desa secara Simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Desa
Pengujian    hipotesis  H4  menunjukkan  bahwa  nilai  F  diperoleh  13.749  dengan  tingkat signifikansi 0.000. Ini berarti model regresi ini layak untuk digunakan, karena tingkat signifikansi lebih  kecil  dari  0,05,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  sosialisasi  perpajakan,  pemahaman pajak,  dan  kesadaran  aparatur  pemerintah  desa  secara  simultan  berpengaruh  signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa.
Dari  fenomena  yang  ada,  dapat  terlihat  bahwa  sebuah  efek  domino  terjadi  dalam memenuhi kewajiban perpajakan bendahara desa di 6 desa di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Ada suatu kondisi dimana tata kelola keuangan desa di 6 desa ini belum berjalan efektif dengan implementasi Siskeudes yang masih rendah, didukung oleh rendahnya minat aparatur desa mengikuti sosialisasi perpajakan desa maupun tata kelola keuangan desa membuat  pengetahuan  dan  pemahaman  aparatur  desa  terutama  bendahara  terhadap kepatuhan  pembayaran  pajak  desa  menjadi  sangat  rendah  dan  didukung  oleh  kurangnya kesadaran  bendahara  maupun  aparatur  desa  lainnya  berdampak  terhadap    kepatuhan pembayaran pajak desa. Dibutuhkan kerjasama di level pemerintahan Kabupaten lewat KP2KP Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  Dinas  Pemberdayaan  Desa  dan  APIP  untuk  melakukan sosialisasi  dan  kontrol  yang  berdampak  pada  suatu  sanksi  yang  tegas  pada  kelalaian pembayaran pajak desa..

## SIMPULAN
Berdasarkan Dari hasil pengujian dan analisis terhadap permasalahan pada penelitian ini, kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut bahwa ditemukan:
1. Sosialisasi  perpajakan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  pembayaran pajak desa.
2. Pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak desa.
3. Kesadaran  aparatur  pemerintah  desa  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan pembayaran pajak desa
4. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Pajak dan Kesadaran Aparatur Pemerintah Desa  secara  Simultan  berpengaruh  signifikan  terhadap  Kepatuhan  Pembayaran  Pajak

## Desa
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  perlu  menggalakan  sosialisasi maupun  bimtek  secara  periodik  dan  melibatkan  semua  unsur  stakhoder  di  daerah,  yang fokusnya adalah pada kepatuhan pembayaran pajak desa. Karena ini adalah perintah UU yang harus  dipatuhi.  Agar  dapat  mendukung  program  pembangunan  desa  berkelanjutan, menjadikan  desa-desa  di  Kecamatan  Kairatu  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat  menjadi  desa mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Deni  Darmawan,  (2013), Metode  Penelitian  Kuantitatif,  PT  Remaja  Rosdakarya,  (Sochi Rusmawanti, 2015) Bandung.
Adriyanti  Agustina  Putri.  (2018). Kepatuhan  Wajib  Pajak:  Studi  Aspek  Penerapan  E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak, Vol. 8 No. 2.
Adriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior, Vol.3 No.2.
Amir Hidahayatulloh, A. D. (2020). Moralitas, Peran Prangkat Desa, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : Sanksi Sebagai Variabel Moderating, Vol.7, No.2.
Andriana, N. (2020). Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Prespektif Teori Planned Behavior, Vol. 3 No. 2.
Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud, Vo. 1 No. 4.
Dadang Mulyana, T. S. (2019). Peranan Kelapa Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Masyarakat Desa, Vol. 2, No. 2.
Dadang Mulyani, T. S. (2019). Peranan Kepala Desa Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Aparatur Desa, Vol.2 No.2.
Darmawan, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif. PT Remaja Rosdakarya Bandung.
Febeian Army Wijaya, A. N. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Pajak  Terhadap  Kaptuhan  Wajib  Pajak  Dalam  Memenuhi  Kewajiban  Pajak  Bumi  dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Gusar,  H.  S.  (n.d.). Pengaruh  Sosialisasi  Pemerintah,  Pengetahuan  Perpajakan,  Sanksi  Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Terhadap KEpatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Vol. 2 No. 2, 2015.
Hadian Wibowo, E. M. (2021). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pengetahuan Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol. 4, No. 2.
Hendi Subandi, M. I. (2018). Analisis Faktor Yang Memengaruhi  Kepatuhan  Pajak Bendahara Desa di Kota Batu, Vol. 3, No.1.
Hudallah, S. N. (2021). Peran Aparat Desa Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang, Vol.1 No.1.
Loupatty,  L.  G.  (2022). Efektifitas  Penerapan  Aplikasi  Siskeudes  sebagai  sistem  Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Komparatif di Kota Ambon dan Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat). Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11(02), 697-709.
Loupatty,  L.  G.  (2022).  Evaluasi  Penerapan  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dalam Pengelolaan  Keuangan  Desa/Negeri  Di  Kota  Ambon. Eqien-Jurnal  Ekonomi  dan Bisnis, 10(1), 544-557.
Miko  Nugroho,  E.  K.  (2019). Strategi  Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, Vol.4 No.1.
Muhammas Rifa'i, J. d. (2021). Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan Pajak, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabiltas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Vol.5 No.2.
Ni Komang Ayu Yuliantari, I. M. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak,  dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam MEmbayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar, Vol.3 No.1. Ni Putu Yeni Yustika Dewi, A. Y. (2022). Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak, Tingkat Penghasilan Wajib  Pajak,  Pengetahuan  Peraturan  Perpajakan,  Sosialisasi  Pajak  dan  Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, Vol.4 No.3.
Nelsi Arisandy, (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Nuraini.  (2018). Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Kinerja  Perangkat  Pemerintah  Desa terhadap  Kepatuhan  Membayar  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  (PBB)  di  Desa  Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, Vol.1 No.3.
Nurkholok, M. Z. (2020). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Pidodowatan Kecamatan Patebon Kabupaten Kendal, Vol.7 No.1.
Riano Roy Purnaditya, A. R. (2015). Pengaruh Pemahamn Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari), Vol. 4 No. 4.
Riva  Aulia  Insyatami  Hidayat,  I.  N.  (2019). Pengaruh  Sosialisasi  Pajak,  Sanksi  Pajak  dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Serang Baru, Vol.3, No.2.
Robertus Rinti, E. D. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran MAsyarakat Dalam Mebayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Vol. 5 No. 2.
Rumiyatun, D. K. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak,  Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  Kendaraan  Bermotor  (Studi  kasus  WP  PKB  roda  empat  di  Samsat  Drive  Thru Bantul), Vol.5 No.1.
Ryan  Al  Rachmat,  E.  S.  (2022). Analisis  Faktor  Yang  Berpengaruh  Pada  Tingkat  Kepatuhan Perpajakan Perangkat Desa Di Kabupaten Musi Banyuasin, Vol.12 No.1.
Samira, L. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Kota Bogor, Vol.1 No.1.
Sochi R, D. K. W (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, dan Sensus Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Yang MEmiliki Usaha, Vol. 3 No. 2.
Stefanni Siahaan, H. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Transaksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Vol. 8 No. 1.
Tommy Surya Effendy, A. A. (2013). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan Wajib
Pajak Dalam Membayar Pajak Pertambahan Nilai, Vol.1 No.1.
Wulandari  Agustiningsih  (2016). Pengaruh  Penerapan  E-Filing,  Tingkat  Pemahaman  dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta, Vol. 5 No. 2
Yuni Setyowati, A. N. (n.d.). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Kalidengen, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Proogo Tahun 2014, 2017.
KP2KP  Piru  dan  Dinas  PMD  Kab.  Seram  Bagian  Barat  Gelar  Sosialisasi  Perpajakan  dan Penghargaan Pajak Desa Awards 2022 – PANRB Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformsi Birokrasi (sippn.menpan.go.id)
Perpajakan Yang Berkaitan Dengan Penggunaan Dana Desa – Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur (iaijawatimur.or.id)