## PERANAN LEMBAGA POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM
Oleh: Konar Zuber kz.konarzuber11@gmail.com

## Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

## Abstract
Law and law enforcement in Indonesia is similar to linking the two sides of the normative and empirical  sides  which  are  a  replacement  partner  starting  from  the  process  of  law  making, manifestation and implementation, law enforcement and justice, in the framework of legal allowance, the community needs justice in law enforcement service, law enforcement that is in the hands of the police  based  on  the  mandate  of  the  Law  which  is  a  milestone  as  well  as  a  fortress  for  the establishment of law and justice. How to organize the state, the police are responsible for some of the daily  government  tasks,  namely  the  sense  of  security  to  the  community,  many  found  that  the  law enforcement  process  is  lame  with  the  wishes  of  the  people  who  need  it  starting  from  the  police institution.
Keywords: Institution, law enforcement

## Abstrak
Hukum dan penegakan hukum di Indonesia sama dengan mempertautkan ke dua sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan replektif mulai dari proses pembuatan hukum, perwujudan serta  pelaksanaan  peranan  hukum  berupa  penegakan  hukum  dan  keadilan,  dalam  rangka  merespon kebutuhan  masyarakat,  masyarakat  membutuhkan  keadilan  dalam  pelayanan  penegakan  hukum, dimana  pelayanan  penegakan  hukum  yang  hulunya  berada  ditangan  kepolisian  yang  berdasarkan amanat  Undang-Undang  yang  merupakan  tonggak  sekaligus  benteng  untuk  tegaknya  hukum  dan keadilan.  Sebagai  alat  perlengkapan  negara,  polisi  bertanggung  jawab  melaksanakan  sebagian  dari tugas  pemerintah  sehari-hari  yaitu  menimbulkan  rasa aman  pada  warga  masyarakat,  banyak  ditemui bahwasanya  proses  penegakan  hukum  yang  timpang  dengan  keinginan  masyarakat  yang membutuhkannya yang dimulai dari lembaga kepolisian.
Katakunci: Lembaga, penegakan hukum

## I. PENDAHULUAN
Peranan 1 penegakan  hukum 2 di Indonesia  masih  menyisakan  persoalan
1 Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia kata  Peranan  berarti  pekerjaan  yang  dilakukan, menjalankan,  melaksanakan,  berkedudukan  atau bertugas  dikutip  dari  http://kbbi.web.id/Peranan diakses  pada  18  April  2016  pukul  13.27  wib. Dalam penulisan disertasi ini penulis menggunakan istilah  Peranan  menyangkut  bagaimana  penegak hukum  melaksanakan  Peranannya  dalam  rangka penegakan hukum.
2 Soerjono  Soekanto, Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Penegakan  Hukum ,  1983,  hlm  2 secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak  pada  kegiatan  menyerasikan  hubungan nilai-nilai  yang  terjabar  di  dalam  kaidah-kaidah yang  mantap  dan  mengejawatah  sikap  tindak sebagai  rangkaian  penjabaran  nilai  tahap  akhir, untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan  kedamaian  pergaulan  hidup”. Lihat  juga  Barda  Nawawi  Arief, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam  Penanggulangan  Kejahatan ,  Kencana Prenada  Media,  Jakarta,  2007,  hlm  78-79 menyatakan  bahwa  “penegakan  hukum  dalam  arti penanggulangan  kejahatan  melalui  sarana  penal perlu  melalui  tiga  tahap  yaitu  tahap  Formulasi, tahap  aplikasi  (yudikatif)  dan  tahap  eksekusi (pelaksanaan pidana)”. Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum , Genta Press, Yogyakarta, 2009, hlm  vii,    Penegakan  hukum  merupakan  rangkaian proses  untuk  menjabarkan  nilai,  ide,  cita  yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum, Tujuan hukum  atau  cita  hukum  memuat  nilai-nilai  moral, seperti keadilan dan  kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus  mampu  diwujudkan  dalam  realitas  nyata. Eksisitensi  hukum  diakui  apabila  nilai-nilai  moral yang  terkandung  dalam  hukum  tersebut  mampu diimplementasikan atau tidak.
yaitu
adanya ketidak-percayaan masyarakat  terhadap  para  penegak  hukum di  Negara  ini. Masyarakat  telah  jenuh  dan tidak  percaya  lagi  dengan  perlakuan  para penegak hukum  di  Negara  Indonesia  yang katanya menjadikan hukum sebagai panglima  tertinggi.  Hal  ini  terlihat  dengan semakin meningkatnya pelanggaran masyarakat  dewasa  ini  terhadap  hukum. Masyarakat  tidak  lagi  taat  pada  peraturan hukum,  akan  tapi  masyarakat  takut terhadap  hukum.                Dengan  maraknya main  hakim  sendiri  di  tengah-tengah masyarakat  adalah  salah  satu  faktor  dari sekian banyak penyabab ketidak percayaan masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  di Negara ini 3 .
Pembicaraan  mengenai  hukum  dan penegakan  hukum  di  Indonesia  adalah sama  dengan  mempertautkan  ke  dua  sisi normatif dan sisi empirik yang merupakan pasangan  replektif  mulai  dari  proses pembuatan  hukum,  perwujudan  serta pelaksanaan Peranan hukum berupa penegakan  hukum  dan  keadilan,  dalam rangka  merespon  kebutuhan  masyarakat yang sedang membangun di segala bidang, dalam  mencapai  tujuan  hukum  yakni mewujudkan keadilan, menciptakan kepastian hukum dan memberikan kegunaan dan kemanfaatan bagi masyarakat. 4
Persoalan  penegakan  hukum  banyak dibicarakan  di  tengah  masyarakat.  Sampai saat  ini  masih  sangat  dirasakan  oleh masyarakat  yang  membutuhkan  keadilan dalam pelayanan penegakan hukum, dimana pelayanan penegakan hukum  yang hulunya  berada  di  tangan  kepolisian sebagai amanat undang-undang.
3 http://lindasyafitri582.blogspot.co.id/2013/
06/ketidak-percayaan-masyarakat-terhadap.html diakses pada 18 April 2016 pukul 11.27 wib
4 http://www.esaunggul.ac.id/epaper/etika- profesi-perspektif-hukum-dan-penegakan-hukum- dr-h-fauzie-y-hasibuan-sh-mh-wakil-ketum-dpp- ikatan-advokat-indonesia/ diakses tanggal 20 April 2016 pukul 12.37 wib.
Sorotan terhadap hukum dan penegakan  hukum  bukanlah  merupakan sosok  yang  baru  di  tanah  air  kita,  dia begitu  penting  untuk  dibicarakan  karena hal  ini  tidak  saja  merupakan  tugas  dan amanah  konstitusi  (UUD  1945),  tetapi lebih  jauh  di  sisi  lain  ia  juga  merupakan tonggak sekaligus benteng untuk tegaknya hukum  dan  keadilan.  Hal  ini  berhubungan dengan  kelangsungan  masa  depan  pencari keadilan di Indonesia. 5
Di  dalam  perjalanannya,  Kepolisian Republik  Indonesia  (POLRI)  sebagai ujung  tombak  pelayanan  hukum  di masyarakat  Indonesia  merupakan  bagian dari  salah  satu  pilar  penegak  hukum  dari criminal  justice  system 6 yaitu  kepolisian, jaksa, kehakiman dan kemasyarakatan.
Dewasa  ini  banyak  ditemui    proses penegakan  hukum  yang  timpang  dengan keinginan
masyarakat yang
membutuhkannya,  dimulai  dari  lembaga kepolisian RI. Pelayanan penegakan hukum  yang  dirasakan  masyarakat  masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap  kinerja  polisi 7 dalam  pelayanan
5 Fauzie Yusuf Hasibuan, Hukum dan Dunia Peradilan di Indonesia , Fauzie & Partners, Jakarta, 2007, hlm. 1
6 Criminal  justice  system dalam Black  Law Dictionary diartikan sebagai  “ the network of court and  tribunals  which  deal  with  criminal  law  and it’s  enforcem  ent ”.  Pengertian  ini  lebih menekankan pada suatu pemahaman baik mengenai jaringan  didalam  lembaga  peradilan  maupun  pada Peranan  dari  Peranan  dari  jaringan  untuk menegakkan  hukum  pidana.  Jadi,  tekanannya bukan semata-mata pada adanya penegakan hukum oleh  peradilan  pidana,  melainkan  lebih  jauh  lagi dalam  melaksanakan  Peranan  penegakan  hukum tersebut dengan membangun suatu jaringan.
7 Kinerja polisi yang mendapat ketidakpuasan  publik  tertinggi  adalah  penanganan kuropsi  yakni  78,4  persen,  sementara  bidang penegakan  hukum  dan  HAM  58  persen  dan penanganan  narkoba53,2  persen.  Hlm  tersebut terungkap  dalam  survei  yang  dilakukan  „ The Indonesian  Human  Rights  Monitor ‟  (imprasial) sejak  17  Juni  2011.  Survei  terhadap  kinerja  polisi ini dilakukan di DKI Jakarta dengan jumlah sample sebanyak 500 orang. Peneliti dari Imprasial Qufron Mabruri  menjelaskan,  ketidakpuasan  masyarakat
pengakan
hukum.
Sebagai alat perlengkapan  negara,  polisi  bertanggung jawab  melaksanakan  sebagian  dari  tugas pemerintah  sehari-hari  yaitu  menimbulkan rasa aman pada  warga masyarakat.
Tugas pemerintah ini dilakukan oleh polisi  melalui  penegakan  hukum  pidana khususnya  melalui  pencegahan  kejahatan dan menyelasaikan kejahatan  yang terjadi. Tetapi  dalam  menimbulkan  rasa  aman  ini polisi juga bertugas memelihara ketertiban atau  keteraturan/ maintaining  order ,  polisi bukan  lagi  satu-satunya  aparat  penegak hukum, akan tetapi salah satunya disamping lembaga peradilan dan kejaksaan  kemudian  ditambah  lembaga pendukung  seperti  Komisi  Pemberantasan Korupsi  (KPK).  Namun,  perannya  dalam proses  penegakan  hukum  dipandang  oleh masyarakat  masihlah  cukup  dominan  dan tetap diperlukan khususnya yang berkenaan dengan sentuhan-sentuhan psikologis-keamanan terhadap masyarakat.
Pada  hakekatnya  polisi  dibutuhkan oleh  setiap  orang,  dan  pada  tempatnya kalau  semua  orang  sangat  mengidamkan kehadiran  citra  polisi  yang  ideal  dalam dirinya,  secara  konseptual  polisi  yang diharapkan  adalah  sosok  polisi  yang  ideal yang  diidamkan  oleh  setiap  pihak  yang terkait.  Dari  sudut  pandang  masyarakat, polisi  ideal  adalah  polisi  yang  memiliki penampilan sedemikian rupa sebagai sosok sumber motivasi masyarakat untuk berlaku tertib dan mematuhi hukum serta bersama- sama menciptakan rasa aman. 8
DKI  Jakarta  terhadap  kinerja  polisi  cukup  tinggi dan  hampir  merata  di  semua  bidang,  kecuali penanganan  kasus  terorisme.  Dari  hasil  survei „Imprasial‟  ini,  kinerja  polisi  yang  mendapat ketidakpuasan  publik  tertinggi  adalah  penanganan korupsi  yakni  78,4  persen,  sementara  di  bidang penegakan hukum dan HAM 58 persen dan bidang penanganan narkoba 53,2 persen. Diakses http://www.voaindonesia.com/content/masih- tinggi-ketidakpuasan-masyarakat-terhadap-polisi- 125737878/95670.html  pada  tanggal  20  April 2016.
8 Polisi  Ideal  dan  supremasi  kejahatan: Salah  satu  elemen  masyarakat  yang  dieksaminasi
Kepolisian  merupakan  salah  satu pilar  yang  penting  karena  institusi  ini berperan sangat penting dalam mewujudkan  janji-janji  hukum  menjadi kenyataan 9 .  Untuk  mewujudkan  janji-janji tersebut  menjadi  kenyataan,  maka  polisi harus  mampu  dan  sekaligus  mempunyai dedikasi serta komitmen yang tinggi untuk memperlihatkan  citra  kepolisian  dalam bekerja secara professional. Jika kepolisian tidak  mampu  memperhatikan  kinerja  yang demikian,  maka  sangatlah  wajar  jika kemudian  masyarakat  menganggap  bahwa polisi bekerja tidak profesional.
Bermuara  dari  citra  polisi  yang profesional  dan  bertolak  dari  keinginan untukmelakukan perombakan sesuai dengan perkembangan dalam kedua bidang tersebut  diatas  akan  dipakai  dalam pekerjaan polisi dan akan digunakan untuk menentukan  standar  pekerjaan  kepolisian. Standar tersebut menurut Satjipto
atau  diuji  integritas  dan  profesionalitasnya  adalah polisi.  Guru  besar  Unversitas  Diponegoro  yang juga  sosiolog  kenamaan,  Sajipto  Rahardjo,  bahwa polisi itu penegak  hukum jalanan, sedangkan jaksa dan  hakim  penegak  hukum  gendongan.  Polisi dalam  menunaikan  tugasnya  memasuki  wilayah kehidupan  masyarakat  secara  empirik,  seperti bertarung  langsung  dangan  penjahat.  Polisi memang  hidup  dalam  jagat  profesi  yang  lebih menantang  dan  membahayakan.  Polisi  menjemput kasus lewat investigasi yang berpijak pada indikasi yang  bersifat  konkret,  baik  perilaku  yang didasarkan  atas  hukum  maupun  diskresi  yang diambil,  menempatkan  realitas  konkret  sebagai istimewa  kinerjanya.  Polisi  dituntut  berbuat  benar, jujur,  dan  manusiawi.  Secara  hukum,  apa  yang dikerjakan  oleh  polisi  harus  benar  dan  akuntabel menurut hukum. Sepanjang hukum memerintahkan polisi  untuk  menjalankan  tugas  investigasi  dan penegakan  hukum,  maka  polisi  telah  menjadi bagian  dari  pelaku law  enforcement yang  benar menurut hukum. Norma hukum wajib dijadikannya sebagai  supremasi  dan  fondasi  yang  menjustifikasi gerak dinamika profesinya. Diakses http://www.hlmuankepri.com?opini-/4029-polisi- ideal-dan-supremasi-kejahatan.html  pada tanggal 1 Oktober 2010).
9 Satjipto  Rahardjo, Polisi  Sipil,  Dalam Perubahan  Sosial  di  Indonesia ,  Kompas,  Jakarta, 2000, hlm. xxiii
Rahardjo  pertama  latihan,  keterampilan dan  kemampuan  khusus;  kedua,  anggota kepolisian  harus  mempunyai  komitmen terhadap  pekerjaannya;  dan  ketiga,  dalam menjalankan pekerjaannya, polisi membutuhkan  suatu  tingkat  otonomi tertentu 10 .
Progresifitas polisi diharapkan hendaknya  mampu  merubah  kembali  citra kepolisian  yang  akhir-akhir  ini  citranya mulai  menurun  di  mata  masyarakat. Progresifitas  berasal  dari  progresif,  dalam konsep  ini  progresif  berarti  kemajuan, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 11 , hal  ini harus disertai  dengan  pranata  hukum  yang memadai.  Karena  itu  keberadaan  hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman  dan  mampu  menjawab  perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya.
Menurut Bambang Sunggono hukum merupakan  instrument  untuk  mewujudkan tujuan-tujuan  tertentu,  menjadikan  hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan  untuk  mengatur  masyarakat dengan  menggunakan  peraturan-peraturan hukum 12 , yang diharapkan mampu memecahkan  permasalahan  dalam  rangka meningkatkan  profesionalisme  kepolisian di  masa  yang  akan  datang.  Sementara kehidupan  hukum  yang  meliputi  kultur masyarakat,  kinerja  polisi  serta  pranata hukum yang ada belum bisa untuk menuju kea rah kehidupan hukum yang diharapkan.
Pengidentifikasian  polisi sebagai birokrasi  kontrol  sosial  memang  memberi deskripsi  mengenai  polisi  itu.  Polisi seyogyanya di lihat tidak hanya menjalankan kontrol sosial saja, melainkan juga  memberi  pelayanan  dan  interpretasi hukum  secara  konkrit,  yaitu  melalui
10 Ibid ,
11 Satjipto  Rahardjo, Membedah  Hukum Progresif , Kompas, Jakarta, 2007, hlm. ix
12 Bambang Sunggono, Hukum dan Kebijakan Publik , Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm 3
tindakan-tindakannya. Dengan kontrol sosial,  pelayanan  dan  agen  interpretasi tersebut  menjadi  lebih  lengkaplah  bahwa polisi  mewujudkan  janji-janji  hukum dalam rangka merespon 13 kehendak masyarakat.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pada dasarnya  persepsi  tentang  kinerja  Polri merupakan  permasalahan  penting  yang perlu  dilihat  lebih  lanjut  dan  perlu  dikaji ulang dalam rangka mewujudkan profesionalisme  polisi  dalam  menanggapi tantangan  yang  semakin  berat  serta meningkatkan pelayanannya terhadap publik  terutama  dalam  hal  penegakan hukum  bagi  para  pencari  keadilan.  Oleh sebab  itu  dalam  penelitian  ini  akan difokuskan  pada  “Peranan  Penegakan hukum  Lembaga  Kepolisian  dalam  suatu sistem Hukum yang Responsif di Indonesia”,  untuk  memperoleh  dan menemukan  solusi  atas  permasalahan hukum yang akan diuraikan lebih lanjut.

## A. Perumusan  Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang diatas  maka  permasalahan  hukum  yang diangkat  dalam  tulisan  ini  adalah  sebagai berikut :
13 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif , Sebuah sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing,  (Editor:  Ufran)  Yogyakarta,  2009,  hlm 1.  Hukum  yang  responsif  yang  sering  di  gunakan oleh  satjipto  rahardjo  dengan  istilah  hukum progresif. Menurut beliau hukum progresif berawal dan berangkat dari paradigma bahwa hukum untuk manusia  bukan  manusia  untuk  hukum.  Hukum bukan  merupakan  institusi  yang  mutlak  dan  final tetapi  selalu  dalam  proses  menjadi  yang  bertujuan untuk  kesejahteraan  dan  kebahagiaan  manusia. Lebih lanjut dikatakan oleh satjipto rahardjo bahwa hukum  perlu  kembali  pada  filosofi  dasarnya,  yaitu hukum  untuk  manusia  oleh  karena  itu  hukum progresif menganut ideology yang pro keadilan dan pro  rakyat.  Lihat  juga  dalam  Romli  Atmasasmita, Teori  hukum  Integratif : Rekonstruksi  terhadap teori  hukum  pembangunan  dan  teori  hukum progresif ,  Genta  Publishing,  Yogyakarta,  2012, hlm 89 dan 93.
1. Apakah  hakikat  Peranan  penegakan hukum  lembaga  kepolisian  dalam menjalankan  Peranannya  sebagai  salah satu pilar  penegakan hukum?
2. Bagaimana  Peranan  kepolisian  dalam penegakan hukum?
3. Bagaimana seharusnya penegakan hukum  yang  dilakukan  kepolisian dalam suatu sistem hukum responsif?

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  variabel  yang akan  digunakan  dan  diukur  terdiri  dari variabel penegakan hukum, variabel kepolisian,  variabel  sistem  hukum  dan variabel hukum responsif yang akan diolah dari tiga lokasi penelitian yang dilakukan.
Variabel-variabel tersebut didefinisikan,  diklasifikasikan,  dan  di tentukan  teknik  pengumpulannya.  Di samping  hal  tersebut  di  atas,  variabel penelitian ini merupakan variabel kualitatif diskrit 14 karena  hanya  dapat  dikategorikan dalam  jawaban  ya,  tidak  dan  tidak  tahu yang  bersumber  dari  jawaban  responden penelitian  dilokasi  penelitian.  Variabel kualitatif 15 dinyatakan  mengkonstruksi realitas  sosial,  karena  penelitian  kualitatif ini  berlandaskan  paradigma  hukum  untuk manusia  bukan  untuk  sebaliknya.  Hukum di buat harus memihak (pro) rakyat
Penelitian  ini  dapat  dikategorikan sebagai  penelitian  hukum  yang  bersifat deskriptif  dan  eksplanatoris.  Penelitian  ini mempergunakan  dua  macam  pendekatan dalam penelitian, yaitu baik yang doktriner 16 maupun nondoktriner. 17
14 Ibid, hlm  40.  Variabel  diskrit  merupakan variabel  yang  hanya  menggunakan  dua  kutub  atau lebih jawaban responden.
15 Sugiyono, Statistik  untuk  Penelitian , Alfabeta, Jakarta, 2007, hlm 23.
16 Soetandyo  Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma,  Metode  dan  Dinamika  Masalahnya , (Editor:  Ifdal  Kasim  dkk),  Elsam,  Jakarta,  2002, hlm  147.  Penelitian  hukum  doktrinal  merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepkan dan  dikembangkan  atas  dasar  doktrin  yang  dianut pengonsepnya atau pengembangnya.
17 Ibid, hlm 160-162. Penelitian  hukum non doktrinal  merupakan  penelitian  atas  hukum  yang

## II. PEMBAHASAN
A. Hakikat Peranan penegakan hukum lembaga kepolisian dalam  menjalankan  Peranannya sebagai salah satu pilar
penegakan hukum
Secara  teoritis  teori  hakikat  itu sangat  luas  dan  jumlahnya  sangat  banyak. Luasnya  permasalahan  itu  sama  dengan luasnya  objek  penyelidikan  filsafat  (objek materiil,  yaitu  segala  yang  ada  dan  yang mungkin  ada.  Hakikat  artinya  keadaan yang  sebenarnya.  Hakikat  adalah  keadaan sebenarnya  dari  sesuatu,  bukan  keadaan sementara yang selalu berubah-ubah 18 . Penegakan  hukum  adalah  kegiatan menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan  yang  mantap  dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai  serangkaian  penjabaran  nilai btahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup 19 . Masalah  penegakan  hukum  pada umumnya, termasuk di Indonesia mencakup  tiga  hal  penting  yang  harus diperhatikan  dan  dibenahi,  yaitu  kultur masyarakat  tempat  dimana  nilai-nilai hukum  akan  ditegakkan,  struktur  para penegak  hukumnya  dan  terakhir  substansi hukum yang akan ditegakkan. Disampingkan itu untuk mencegah tindakan  main  hakim  sendiri  kepada masyarakat harus secara kontinyu diberikan  penyuluhan  hukum  agar  taat hukum  walaupun  kemungkinan  terjadinya tindakan main hakim sendiri oleh
dikonsepsikan sebagai gejala yang berada, bergerak beroperasi  di  dunia  empiris,  hukum  baik  sebagai substansi  kekuatan  sosial  maupun  sebagai  struktur institusi  pembuat  keputusan  in  concreto  yang berkekuasaan.
18 Juhaya  S.  Praja, Aliran-aliran  Filsafat dan Etika , Yayasan Piara, Bandung, 1997, hlm 28.
19 Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan Hukum dalam Kerangka
pembangunan  di  Indonesia ,  UI-press,  Jakarta, 1983, hlm. 3.
masyarakat  itu  juga  sebagai  dampak  dari lemahnya penegakan hukum 20 .
Masalah  penegakan  hukum  akan selalu terjadi sepanjang kehidupan manusia  itu  ada,  semakin  tumbuh  dan berkembang manusia maka masalah penegakan hukum pun semakin bermacam-macam  yang  terjadi.  Bicara tentang  penegakan  hukum  tentunya  tidak bisa lepas dari soal aparat yang menempati posisi  strategis  sebagai  penegak  hukum yaitu Polisi Jaksa dan Hakim yang terbatas pada masalah profesionalitas 21 .
Kepolisian di dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 Pasal 2 yang merupakan fungsi  pemerintahan  negara  di  bidang pemeliharaan  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Konsep negara hukum,  bahwa  wewenang  pemerintahan berasal dari peraturan perundang- undangan,  artinya  suatu  wewenang  yang harus bersumber dari peraturan perundang- undangan yang berlaku, sehingga di dalam suatu  Negara  Hukum  penerapan  asas  asas Legalitas menjadi salah satu prinsip utama yang menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan  pemerintahan  terutama bagi Negara-negara hukum yang menganut system  civil  Law (Eropa  Kontinental). Dengan  demikian  setiap  penyelenggaraan pemerintahan  harus  memiliki  legitimasi yakni  suatu  kewenangan  yang  diberikan oleh Undang-undang 22 .
Wewenang
kepolisian yang diperoleh secara atributif, yakni wewenang yang  dirumuskan  dalam  pasal  peraturan undang-undangan seperti wewenang kepolisian  yang  dirumuskan  Pasal  30  ayat (4) Undang-undang Dasar, Undang- undang  No.  8  Tahun  1981  Tentang
20 Moh. Hatta, Beberapa Masalah Penegakan  Hukum  Pidana  Umum  dan  Pidana Khusus , Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 32. 21 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 34.
22 Ibid
KUHAP, dan lain-lain. Berdasarkan wewenang  atributif  tersebut  kemudian dalam  pelaksanaannya  lahir  wewenang delegasi  dan  wewenang  mandat,  yakni pemberian  wewenang  dari  satuan  atas kepada  satuan  bawah  (berupa  mandat), maupun  pendelegasian  kepada  bidang- bidang lain di luar struktur.
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara  kegiatan  pemerintahan  di bidang penegakan hukum yang melindungi dan  mengayomi  masyarakat  tidaklah memiliki  tugas  yang  ringan,  karena  ruang lingkup tugas kepolisian sangat luas  yakni seluruh  masyarakat,  dan  perkembangan kemajuan  masyarakat  yang  cukup  pesat, mengakibatkan adanya perubahan tuntutan pelayanan  terhadap  masyarakat  di  segala bidang,  termasuk  pelayanan  kepolisian terhadap masyarakat 23 .
Berdasarkan  Undang-undang  Nomor 8  tahun  1981  tentang  kitab  Undang- undang  Hukum  acara  Pidana  (KUHAP) maka wewenang yang diberikan Undangundang ini kepada aparat kepolisian  adalah  kewenangan  dalam  hal melaksanakan  tugas  sebagai  penyelidik dan  penyidik.  Penyelidikan  dalam  Pasal  1 butir  5  KUHAP  adalah  serangkaian tindakan  penyelidik  untuk  mencari  dan menemukan  suatu  peristiwa  yang  diduga sebagai  tindak  pidana  guna  menentukan dapat  atau  tidaknya  dilakukan  penyidikan menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang- undang.
B. Penegakan hukum oleh Kepolisian
Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak  hukum dan aparat  (orangnya)  penegak hukum.  Dalam arti  sempit  aparatur  penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, imulai dari saksi,  polisi,  penasehat hukum,  jaksa, hakim, dan
23 Mahmud  Mulyadi, Kepolisian  dalam sistem peradilan pidana , USU press, Medan, 2009, hlm. 40
petugas  sipir  pemasyarakatan. Setiap  aparat  dan aparatur  terkait mencakup  pula pihak-pihak  yang bersangkutan dengan  tugas  atau  perannya  yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian,  penjatuhan  vonis  dan  pemberian sanksi  serta  upaya  pemasyarakatan  kembali (resosialisasi) terpidana dan juga aparatur penegak hukum  dapat  memberikan  kenyamanan  bagi masyarakat disekitarnya.
Penegak  hukum  diartikan  sebagai upaya  aparatur  penegakan  hukum  tertentu untuk  menjamin  dan  memastikan  bahwa suatu  aturan  hukum  berjalan  dengan semestinya dan seharusnya. Hukum ditegakkan  demi  kepentingan  masyarakat sehingga  tercapainya  masyarakat  yang aman dan tentram.
Didalam ilmu Kriminologi penegakan  hukum  sangatlah  diperlukan dikarenakan  untuk  memberikan  efek  jera terhadap  para  penjahat  baik  secara sosiologis  dan  ekonomis.  Selain  itu  juga para penjahat akan mendapatkan celaan/ejekan  dari  masyarakat  bahkan mengakibatkan korban jiwinya dirinya.
Hukum bertujuan untuk mewujudkan  ketertiban  dan  rasa  keadilan bagi  masyarakat.  untuk  mewujudkan keadilan  hukum  harus  ditegakkan.  Fungsi dari  penegakan  hukum  adalah  untuk mengaktualisasikan  aturan-aturan  hukum agar  sesuai  dengan  yang  dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap  atau  tingkah  laku  manusia  sesuai dengan  bingkai  ( frame-work )  yang  telah ditetapkan  oleh  suatu  UU  atau  hukum. Pengaktualisasian  atau  konkritasi  aturan hukum  tersebut  dalam  kenyataan  salah satunyas dilaksanakan oleh kepolisian.
Sistem  penegakan  hukum  yang mempunyai  nilai-nilai  yang  baik  adalah menyangkut  penyerasian  antara  nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia.  Dari  aspek  ontolog/hakekat hukum  mempunyai  kepentingan  untuk menjamin  kehidupan  sosial  masyarakat, karena  hukum  dan  masyarakat  teradapat
suatu  interelasi.  Sistem  peradilan  pidana sebagai  wadah  penegakan  hukum  harus selalu mempromosikan kepentingan hukum  dan  keadilan.  Apapun  teori keadilan  yang  dipergunakan,  definisi keadilan  harus  mencakup:  kejujuran  ( fair- ness ),  tidak  memihak  ( impartiality ),  dan pemberian  sanksi  dan  hadiah  yang  patut ( appropriate reward and punishment ).
Selama  ini  peran  penegak  hukum kepolisian secara normatif (hukum formal),  dalam  proses  penegakan  hukum pidana ( integrated criminal justice system ) adalah: pertama, mencegah  dilakukannya tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma hukum  demi  pengayoman  masyarakat; kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan  pembinaan  sehingga  menjadi orang  yang  baik  dan  berguna; ketiga, menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat; keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana.
Penjelasan  secara  konsep  teoritis tersebut  di  atas,  penegakan  hukum  yang ingin  di  capai  adalah  keadilan  procedural dan tidak menyentuh keadilan substantive, oleh  karena  itu    penegakan  hukum  oleh kepolisian  yang  diinginkan  tidak  semata menjalankan  aturan  akan  tetapi  berusaha keluar dari aturan untuk mencapai keadilan restorative ( Restorative justice ).
Restorative  justice menjadi  wacana yang  sangat  popular  di  tengah  kejenuhan masyarakat  yang  melihat  hukum  formal didominasi  aliran  pemikiran  positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan masyarakat karena lebih mengedepankan kepastian hukum
( Rechtssicherheit ). Restorative justice hadir dengan menawarkan konsep penyelesaian tidak formalistik yang sekedar  mengedepankan  sisi legalistic formal, tetapi dapat dilakukan dengan cara mediasi antara pelaku dan korban, reparasi (pelaku  membetulkan  kembali  segala  hal
yang  dirusak),  konferensi  korban-pelaku (yang  melibatkan  keluarga  dari  kedua belah  pihak  dan  tokoh  pemuka  dalam masyarakat),  dan victim  awareness  work (suatu usaha dari pelaku untuk lebih peduli akan  dampak  dari  perbuatannya).  Selain itu,  sistem  peradilan  pidana  yang  ada sekarang  dianggap  tidak  lagi  dapat memberikan  perlindungan  terhadap  HAM serta  transparansi  terhadap  kepentingan umum  yang  semakin  tidak  dirasakan. Kenyataan  menunjukan  bahwa  banyak masyarakat  lebih  memilih  menyelesaikan perkara  pidana  yang  dialaminya  diluar sistem 24 .
Penyelesaian  diluar  sistem  baik dilakukan  oleh  para  pihak  (pelaku  dan korban  secara  mandiri)  ataupun  dengan melibatkan petugas penegak hukum. Ketidakpuasan  terhadap  Sistem  Peradilan Pidana  dengan  demikian  terkait  tidak  saja dengan  mekanisme  penanganan  perkara dan  administrasi,  tetapi  juga  Hasil  akhir dari proses yang berjalan.
Terdapat  pandangan  salah  bahwa seringkali  ukuran  keberhasilan  penegakan hukum hanya ditandai dengan keberhasilan mengajukan  tersangka  ke  pengadilan  dan kemudian  dijatuhi  hukuman.  Seharusnya ukuran  keberhasilan  penegakan  hukum oleh  aparat  penegak  hukum  ditandai dengan  tercapainya  nilai-nilai  keadilan  di dalam  masyarakat.  Lembaga  Kepolisian adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diharapkan dapat menjalankan mekanisme restorative  justice ini.  Tujuan dibentuknya  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  untuk  mewujudkan  keamanan dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban  masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman  dan  pelayanan  masyarakat, serta  terbinanya  ketentraman  masyarakat
24 Eva  Ahjani  Zulfa, Keadilan  Restorative , BP FH UI, Jakarta, 2011, hlm 10. lihat juga dengan Eva Ahjani Zulfa, Pergeseran Paradigma
Pemidanaan , Lubuk Agung, Bandung, 2011.
dengan  menjunjung  tinggi  hak  asasi manusia. 25
Kepolisian  Negara  RI  merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  menegakkan  hukum  serta memberikan  perlindungan,  pengayoman, dan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam rangka  terpeliharanya  keamanan  dalam negeri. 26

## C. Peranan  penegakan  hukum  dalam suatu  sistem  yang  responsif  oleh kepolisian
Selama  ini,  hukum  hanya  dipahami sebagai  aturan-aturan  yang  bersifat  kaku dan  terlalu  menekankan  pada  aspek legal system tanpa  melihat  kaitan  antara  ilmu hukum tersebut dengan persoalan- persoalan lain  seperti dalam hal  masalah- masalah  sosial.  Hukum  identik  dengan ketertiban  sebagai  cermin  pengaturan  dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai  hukum  yang  menekankan  aspek legitimasi  dari  peraturan-peraturan  itu sendiri.  Padahal  semestinya  teori  hukum hendaknya  tidak  menutup  diri  terhadap faktor-faktor  sosial  yang  mempengaruhi perkembangan  masyarakat.  Memahami kenyataan  itu,  mereka  kemudian  mencoba memasukan  unsur-unsur  dan  pengaruh ilmu  sosial  ke  dalam  ilmu  hukum  dengan menggunakan strategi ilmu  sosial,
Hukum  responsif  berorientasi  pada hasil,pada tujuan-tujuan yang akan dicapai diluar  hukum.  Dalam  hukum  responsif, tatanan  hukum  dinegosiasikan,  bukan dimenangkan  melalui  subordinasi.  Ciri khas  hukum  responsif  adalah  mencari nilai-nilai  tersirat  yang  terdapat  dalam peraturan  dan  kebijakan,dalam  hukum responsif ini mereka menyatakan ketidaksetujuan  terhadap  doktrin  yang dianggap  mereka  sebagai  interprestasi yang baku dan tidak fleksibel.
Jadi hukum responsif tidak
membuang ide tentang keadilan,
25 Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002.
26 Pasal 5 UU No. 2 Tahun 2002.
melainkan
memperluasnya untuk mencakup  keadilan  substantif.  Dua  ciri yang  menonjol  dari  konsep  hukum responsif ialah pergerseran penekanan dari aturan-aturan  ke  prinsip  dan  tujan  serta pentingnya  sebagai  tujuan  hukum  maupun cara untuk mencapainya.
Hukum
responsif juga membedakanya dirinya dari hukum otonom didalam penekanan pada perananan  tujuan  didalam  hukum.  Nonet dan  selznick  bicara  tentang  kedaulatan tujuan  ,pembuatan  tujuan  hukum  dan penerapan  hukum  tidak  lagi  merupakan tujuan  sendiri  melainkan  arti  pentingnya merupakan akibat dari tujuan-tujuan sosial yang lebih besar yang dilayaninya 27 .
Suatu permasalahan tersendiri dalam peningkatan pelayanan hukum di Indoensia termasuk SDM yang berkualitas tidaklah  cukup  kalau  hanya  sekadar berpenddikan tinggi akan tetapi, juga harus dibarengi dengan tingkat kepribadian yang berkualitas  pula.  Hal  ini  penting  karena para penegak hukum adalah sebagai ujung tombak sekaligus juga sebagai suri teladan dalam  pelaksanaan  hukum  itu  sendiri namun  sangat  ironis  justru  keberadaan aparatur  penegak  hukum  di  Indonesia  ini masih perlu dipertanyakan, betapa banyaknya  sejumlah  kepolisian  dan  atau para  penegak  hukum  lainnya yang dicurigai  dan  atau  sudah  terkena  kasus suap dan atau kasus tercela lainnya.
Bercermin  dari  kenyataan  tersebut, maka  bisa  ditarik  ke  dalam  suatu  sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala dengan  mudah  menyaksikan  bukan  saja para aparat penegak hukum yang melakukan  penyalahgunaan  kekuasaan, tetapi  betapa  banyak  dan  seringnya  terjadi nuansa  kekerasan  yang  secara  langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan  secara  komunal  telah  mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak
27 Ibid , hlm 35.
kriminal terutama yang bersentuhan langsung  dengan  masyarakat  sehingga pembakaran,  pengeroyokan,  penjarahan, serta  pembunuhan  yang  dilakukan  massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan  arti  dari  sebuah keadilan  atau  cara  yang  tepat  dalam mereka  berhukum  karena  institusi  negara tidak  lagi  dianggap  sebagai  tempat  dalam memproses  dan  menemukan  keadilan (negara  bagaikan  mesin  pabrik  pembuat peraturan-perundangan,  tidak  membesut kepada  kepentingan  masyarakat  sebagaian besar sangat jelata).
Pada  dasarnya  penegakan  hukum  di Indonesia  haruslah  mencakup  tiap  aspek penting  yang  sangat  mendasar,  yaitu; Kultur  masyarakat  tempat  di  mana  nilai- nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak  hukumnya  itu  sendiri,  kemudian Substansi hukum yang akan ditegakkan.
Berdasarkan  paparan  di  atas,  maka dapatlah ditemukan fenomena sosial kaitannya dengan
problematika penegakkan  hukum  di  Indonesia  adalah sebagai  berikut  “Terjadinya  keterpurukan (kebobrokan)  supremasi  hukum  yang ditandai dengan semain banyaknya penyimpangan  yang  dilakukan  oleh  para aparat penegak hukum yang dibarengi pula semakin  maraknya  penghakiman  massa terhadap  tindak  kriminal  di  masyarakat, berkorelasikah dengan hukum yang positivistik”.

## III. PENUTUP
Hakikat  Peranan  penegakan  hukum lembaga  kepolisian  dalam  menjalankan Peranannya  sebagai  salah  satu  pilar penegakan hukum yaitu bagaimana keberadaan  secara  ontologis  atau  hakikat peranan penegakan hukum oleh kepolisian sebagai salah satu pilar penegakan hukum. Hakikat penegakan hukum sering mendapatkan  kritik  yang  tajam.  Kondisi hukum  di  Indonesia  saat  ini  lebih  sering menuai  kritik  daripada  pujian.  Berbagai kritik  diarahkan  baik  yang  berkaitan dengan  penegakan  hukum,  kesadaran
hukum,  kualitas  hukum,  ketidakjelasan berbagai  hukum  yang  berkaitan  dengan proses  berlangsungya  hukum  dan  juga lemahnya penerapan berbagai peraturan.
Kritik  seperti  itu  sering  dilontarkan berkaitan  dengan  penegakan  hukum  di Indonesia.  Sudah  seperti  menjadi  wacana umum  masyarakat  kita  bahwa  hukum  di Indonesia  itu  dapat  dibeli,  yang  menang ialah  mereka  yang  mempunyai  jabatan, nama  dan  kekuasaan  kemudian  mereka yang  punya  banyak  uang  pasti  aman  dari gangguan  hukum  walau  aturan  negara dilanggar.  Ada  pengakuan  di  masyarakat juga  bahwa  karena  hukum  dapat  dibeli maka  aparat  penegak  hukum  tidak  dapat diharapkan  untuk  melakukan  penegakan hukum  secara  menyeluruh,  tegas  dan  adil. Sejauh  ini,  hukum  tidak  saja  dijalankan sebagai  rutinitas  belaka  tetapi  juga dipermainkan  seperti  barang  dagangan. Hukum  yang  seharusnya  mempunyai tujuan  mulia,  justru  jauh  dari  harapan. Praktik  penyelewengan  dalam  proses penegakan  hukum  seperti  mafia  hukum  di peradilan,  peradilan  yang  diskriminatif atau  rekayasa  proses  peradilan  merupakan realitas  yang  gampang  ditemui  dalam penegakan  hukum  di  negeri  ini.  Peradilan yang  diskriminatif  menjadikan  hukum  di negeri ini persis seperti yang didiskripsikan Filsuf  Plato bahwa  hukum adalah “jaring  laba-laba” yang  hanya mampu  menjerat  yang  lemah  tetapi  akan robek jika menjerat yang kaya dan kuat.
Restorative  justice menjadi  wacana yang  sangat  popular  di  tengah  kejenuhan masyarakat  yang  melihat  hukum  formal didominasi  aliran  pemikiran  positivisme dan tidak bisa optimal mengakomodir rasa keadilan  masyarakat.  Selain  itu,  sistem peradilan  pidana  yang  ada  sekarang dianggap  tidak  lagi  dapat  memberikan perlindungan terhadap HAM serta transparansi  terhadap  kepentingan  umum yang  semakin  tidak  dirasakan.  Kenyataan menunjukan  bahwa  banyak  masyarakat
lebih  memilih  menyelesaikan  perkara pidana yang dialaminya diluar sistem.
Dengan menjadikan restorative justice sebagai  pendekatan  maka  ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan.
Pertama , masyarakat diberikan  ruang  untuk  menangani  sendiri permasalahan  hukumnya  yang  dirasakan lebih  adil. Kedua ,  beban  Negara  dalam beberapa hal menjadi berkurang.
Penerapan restorative  justice di Indonesia  dapat  dilakukan  dengan  model Lembaga  Musyawarah.  Dengan  demikian lembaga penegak hukum dapat menjadikannya sebagai solusi untuk mengatasi  kendala  bagi  penegak  hukum dalam  penanganan  perkara  di  lapangan dalam  mengimplementasikan restorative justice adalah  melaui  diversi,  yaitu mengalihkan  penyelesaian  suatu  perkara ke  satu  sistem  ke  sistem  lainnya.  Polisi dapat  melakukan  hal  ini  melalui  diskresi yang  dimilikinya  karena  hal  merupakan kelengkapan  dari  sistem  pengaturan  oleh hukum itu sendiri. Penerapan diskresi akan mendorong  terwujudnya  keadilan  sejalan dengan  perubahan  nilai-nilai  yang  dianut dalam masyarakat. Meski demikian, praktik  penerapan  diskresi  oleh  aparat penegak  hukum  sangat  bergantung  pada subyektivitas  yang  bersangkutan.  Untuk itu  maka  perlu  pengawasan  Komisi Kepolisian dengan berpedoman pada kode etik  aparat  penegak  hukum  dengan berpedoman pada kode etik aparat penegak hukum.
Pelaksanaan restorative  justice oleh Polri  dalam  perspektif  sistem  hukum nasional dapat diterima apabila dilaksanakan  berdasar  falsafah  negara Pancasila; dirancang untuk mencapai tahap tertentu  dari  tujuan  negara  sebagaimana tertuang  di  dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945;  Meminimalisisasi pemberlakuan  dan  penerapan  norma  yang justru  menimbulkan  ketidakadilan,  karena penerapan  praktik  hukum  yang  demikian akan  menimbulkan  ketidakadilan  baru;
penegakan  hukum  harus  dilakukan  secara sistematis,  terarah  dan  dilandasi  konsep yang  jelas,  ditujukan  untuk  meningkatkan jaminan  dan  kepastian  hukum  dalam masyarakat,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah, sehingga keadilan dan perlindungan  hukum  terhadap  hak  asasi manusia dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk menjamin
adanya keseragaman dalam implementasi restorative  justice di  lingkungan  POLRI, diperlukan suatu norma atau kaidah untuk: pertama,  menjamin  kesamaan  tindakan penyidik  Polri  dalam  penerapan  konsep restorative  justice pada  penegakan  hukum pidana, dan memberikan legitimasi kepada penyidik  Polri  agar  segala  tindakan  yang dilakukan  dalam  implementasi restorative justice untuk kepentingan penyidikan tidak dicap ilegal atau menyimpang dari hukum acara yang berlaku.
Berangkat  dari  pemikiran  di  atas, kaitan  dengan  penegakan  hukum  di Indonesia  khususnya  pada  bahasan  pilar kultur masyarakatnya, maka budaya hukum masyarakat Indonesia sebagaimana disebutkan  di  muka,  sangatlah  majemuk ( plural society ) paling tidak, ada persekutuan  atau  keluarga  hukum  yang berkelindan  pada  masing-masing  teritorial adatnya. Dari sosial budaya yang bermacam-macam  termasuk  perbedaan antara  kota  dan  desa  (ada  masyarakt organik  dan  ada  masyarakt  mekanaik), maka  tesis  Nonet  dan  Selznick  tersebut secara  relatif  sangat  bersejalan  dengan fakta  empirik  budaya  hukum  bangsa Indonesia,  namun  untuk  secara  totalitas mengondisikan  kepada  model  penegakan hukum  yang  otonom  kemudian  kepada responsif  tampaknya  perlu  proses  yang lebih  baik  lagi.  Hal  ini  sangat  beralasan, karena disinyalir dalam tesisnya Nonet dan Selznick  bahwa  “tak  ada  rezim  (rezim dengan model hukum) yang dapat bertahan tanpa  landasan  berupa  persetujuan  dari warga  negara  yang  diberikan  secara sukarela”.
Teori-teori hukum aliran positivisme adalah paradigma saintifik yang merambah pada tataran pemikiran ketertiban bermasyarakat  bersejalan  dengan  tertib hukum  sejak  abad  ke-19.  Kaitan  dengan penegakan hukum di Indonesia, paradigma tunggal legal positivsm bukanlah  berart tidak  baik,  namun  secara  Fungsionalnya dalam  memahami,  menganalis,  dan  lebih dalam  untuk  mengontrol  karakteristik kehidupan  yang  pluralistik  berformat regional,  nasional,  atupun  global  adalah sudah  tidak  memadai  dan  perlunya pemikiran alternatif. Banyak aliran hukum yang digagas para ahli, misalakan meramu; aliran legal positivsm ,  aliran Freie Rechtsbewegung ,  aliran Rechtsvinding , atau  aliran-aliran  dalam  format  lain  yang sejatinya  sesuai  dengan  karakteristik bangsa Indonesia seutuhnya.
DAFTAR PUSTAKA
A.Buku-buku:
Bambang Sunggono, Hukum dan
Kebijakan  Publik ,  Sinar  Grafika,  Jakarta, 1994.
Barda  Nawawi  Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan  dengan  Pidana  Penjara ,  BP
Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.
Fauzie  Yusuf  Hasibuan, Hukum  dan Dunia  Peradilan  di  Indonesia ,  Fauzie  & Partners, Jakarta, 2007.
Eva Ahjani Zulfa, Keadilan Restorative , BP FH UI, Jakarta, 2011,
---------------------,
Pergeseran
Paradigma  Pemidanaan ,  Lubuk  Agung, Bandung, 2011. Mahmud Mulyadi, Kepolisian dalam sistem  peradilan  pidana ,  USU  press, Medan, 2009.
Moh.  Hatta, Beberapa  Masalah Penegakan  Hukum  Pidana  Umum  dan Pidana Khusus , Liberty, Yogyakarta, 2009
Satipto Rahardjo, Penegakan Hukum , Yogyakarta, Genta Press, 2009.
---------------------, Polisi Sipil, Dalam  Perubahan  Sosial  di  Indonesia , Kompas Jakarta, 2000.
---------------------, Membedah Hukum Progresif , Kompas Jakarta, 2007
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan  dan  Penggunaan  Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum , FH Universitas Indonesia, Jakarta 1979. Soerjono Soekanto, Beberapa permasalahan  Hukum  dalam  Kerangka pembangunan  di  Indonesia ,  UI-press, Jakarta, 1983
Soetandyo Wignjosoebroto, “Hukum Dalam  Masyarakat”  (Perkembangan  dan Masalah,  Sebuah  Pengantar  ke  Arah Kajian  Sosiologi  Hukum ”,  FISIP  Unair, Surabaya, 2007.
Sugiyono, Statistik  untuk  Penelitian , Alfabeta, Jakarta, 2007, hlm 23. B.Perundang-undangan :
Undang-undang  Dasar  Negara  RI  Tahun 1945 Undang-undnag  Nomor  8  tahun  1981 tentang Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana Undang-undnag Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Negara Undang-undang  Nomor  2  Tahun  1988 tentang Prajurit angkatan bersenjata RI Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2003  tentang Pemberhentian  Anggota Polri
Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2003  tentang Peraturan  Disipilin  Anggota Polri Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan  Teknis  Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  7  tahun  2005 tentang Tata  Cara  Pemberian  Bantuan Nasehat  Hukum  dilingkungan  Kepolisian
Negara RI
Keputusan  Kepala  Kepolisian  Negara
Republik Indonesia No. Pol:
Kep/42/IX/2004  tentang Atasan  yang
berhak  menjatuhkan  hukuman  Disiplin dilingkungan Polri.
C.Bahan Internet http://www.esaunggul.ac.id/epaper/e tika-profesi-perspektif-hukum-dan- penegakan-hukum-dr-h-fauzie-y-hasibuan- sh-mh-wakil-ketum-dpp-ikatan-advokat- indonesia/
http://lindasyafitri582.blogspot.co.id/ 2013/06/ketidak-percayaan-masyarakat- terhadap.html http://www.hlmuankepri.com?opini- /4029-polisi-ideal-dan-supremasi- kejahatan.html http://www.voaindonesia.com/conte nt/masih-tinggi-ketidakpuasan- masyarakat-terhadap-polisi- 125737878/95670.html