## PERSPERKTIF PSIKOLOGIS PERUBAHAN METODE PEMBELAJARAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PENCEGAHAN PENYEBARAN PAHAM RADIKAL TERORISME
Ulfa Dyah Mustika, 1 Widodo 2
Universitas Wisnuwardhana E-mail: ulfadyah@wisnuwardhana.ac.id
Informasi Artikel: Dikirim: (19 Okt 2022) ; Direvisi: (17 Feb 2023); Diterima: (17 feb 2023)
Publish (April 2023)
Abstrak: Penyebaran paham radikal terorisme kepada mahasiswa sudah terjadi dan perlu dicegah, misalnya melalui pembelajaran Kewarganegaraan. Perguruan tinggi perlu melakukan perubahan berupa  penambahan  metode  dan  materi  pembelajarannya.  Kajian  psikologi  dan  hukum  perlu digunakan  sebagai  dasar  pembenaran  ilmiah  perubahan  tersebut  agar  sesuai  dengan  kondisi psikologis mahasiswa dan sah, dan mahasiswa mudah memahami karakteristik, bahaya, dan cara pencegahan  penyebaran  paham  radikal  terorisme  sehingga  dapat  terhindar  dari  paparan  paham radikal terorisme. Artikel ini ditulis berdasarkan hasil penelitian desk research. Hasil penelitian: (1)  Materi  pembelajaran  tentang  Karakteristik,  bahaya  dan  Pencegahan  Penyebaran  Paham Radikal-Terorisme  perlu  ditambahkan  dalam  RPS-KWN  agar  kemampuan  kognitif  mahasiswa berkembang.  (2)  Metode  pembelajaran  studi  kasus  layak  digunakan  penyampaian  materinya, karena  sesuai  dengan  karakteristik  psikologis  mahasiswa  berdasarkan  andragogi.  (3)  Secara hukum, perubahan RPS-KWN pada lingkup perguruan tinggi adalah sah.
Kata kunci: Psikologi, Kewarganegaraan, Penyebaran, Radikal, Terorisme.
Abstract: The dissemination of the radical ideology of terrorism to students has already occurred and needs to be prevented, for example through Citizenship learning. Universities need to make changes in the form of adding methods and learning materials. Psychological and legal studies need to be used as the basis for scientific justification for these changes so that they are in accordance with the psychological conditions of students and are legally valid, and students easily understand the characteristics, dangers, and ways to prevent the spread of the radical ideology of terrorism so as to avoid exposure to radical ideology of terrorism. This article was written based on the results of desk research. The results of the study: (1) Learning materials about the characteristics, dangers, and prevention of the spread of radical-terrorism ideas need to be added to the RPS-KWN so that students' cognitive abilities develop. (2) The case study learning method is suitable for delivering the material because it is in accordance with the psychological characteristics of students based on andragogy. (3) By law, changes to the RPS-KWN in the scope of higher education are legal.
Keywords: Psychology, Citizenship, Dissemination, Radical, Terrorism

## PENDAHULUAN
Keberhasilan  pencapaian  tujuan pembelajaran  mahasiswa dipengaruhi  oleh banyak  faktor, (Mansur,  2015) antara  lain
faktor psikologis mahasiswa dan faktor dari luar diri mahasiswa, (Suryabrata,
1990) misalnya  materi  dan  jenis  metode pembelajaran  yang  digunakan  dosen
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
(Sukmadinata, 1997). Matakuliah Kewarganegaraan  (selanjutnya  disingkat
KWN)  di  perguruan  tinggi  merupakan matakuliah  wajib  pada  kurikulum  bagi semua  mahasiswa  program  Sarjana  dan Diploma  di  seluruh  Indonesia  yang pelaksanaannya  selanjutnya  berdasarkan Kepdirjen Dikti Tahun 2006 dan Kepdirjen Dikti No. 84/E/KPT/2020, termasuk materi, metode,  visi,  misinya.    Tujuan  utama
penyajian matakuliah  KWN  adalah menjadikan  warga  negara  yang  baik, berpartisipasi,  serta  berideologi  Pancasila
(Paturahman, 2017) .
Sejak  tahun  1947  sampai  tahun 2020  dengan  pemberlakuan  kurikulum
merdeka, Kewarganegaraan sudah
diajarkan  pada  pendidikan  tingkat  dasar,
menengah, dan tinggi di seluruh Indonesia
(Raharjo,  2020). Namun  demikian,  tidak semua  mahasiswa  dan  lulusan  perguruan tinggi  yang  sudah  menempuh  matakuliah
KWN  menjadi  warga  negara  yang mempunyai ketahanan
ideologi.
Indikatornya,  k ampus  tertentu  menjadi tempat berkembangnya paham radikal yang dapat  menjadikan  mahasiswa  sebagai pelaku  tindak  pidana  terorisme, (LIPI,
2018), perekrutan mahasiswa agar
menentang  eksistensi  negara  Indonesia,
(Huda  et  al.,  2018),  bahkan  beberapa mahasiswa  sudah  dijatuhi  pidana  karena terlibat tindak pidana terorisme (Harahap et al., 2018). Paham radikal yang
menyebabkan  tindak  pidana  terorisme dapat  disebut  paham  radikal  terorisme. Tahun  2022,  seorang  mahasiswa  yaitu IA (usia 22 tahun) yang ditangkap Detasemen Khusus  88  Anti-teror  karena  diduga mengelola media sosial untuk menyebarkan materi  propaganda ISIS dan  pendanaan terkait tindak pidana terorisme
(Kompas.com, 2022).
Proses  terpaparnya  mahasiswa atas paham radikal terorisme bisa terjadi antara lain  karena  kondisi  psikologis  mahasiswa dan lingkungannya. Kepribadian mahasiswa  program  Sarjana  dan  Diploma belum  matang  karena  masih  pada  transisi antara masa remaja akhir dan dewasa awal, (Dewi,  2021)  yang  ingin  mencoba pengalaman  baru,  serta  masih  mencari identitas,  (Ayurinanda,  2018),  belum memiliki konsep diri yang mapan, padahal konsep  diri  berfungsi  sebagai  kerangka acuan individu dalam menentukan keputusan  dalam  berinteraksi  dengan lingkungan (Dewi, 2021).
Orang  melakukan  tindak  pidana terorisme  bermula  dari  adanya  paham radikal  pada  dirinya,  sehingga  dapat dipahami bahwa setiap paham radikal yang menyebabkan  tindak  pidana  terorisme dapat  disebut  paham  radikal  terorisme. Pengertian paham Radikal terorisme belum didefinisikan  secara  yuridis  di  Indonesia. Tindakan  radikal  dan  aksi  teror  sudah dilakukan oleh kelompok selain orang yang
beragama  Islam,  yaitu  termasuk  yang beragama  Hindu,  Yahudi,  Kristen,  Budha,
(Damayanti,  2019).  Radikalisme  atau fundamentalisme  ada  di  kalangan  umat Yahudi,  Hindu  dan  Budha  karena  paham tersebut  secara  sosiologis  akan  terjadi karena orang dalam situasi anomi kemudian di  dipicu oleh  modernitas  dan  sekularisasi
(Syam, 2005). Dengan demikian,
radikalisme tidak terkait dengan agama, dan umat  dari  agama  apapun  dapat  terpapar paham  radikalisme (S.  Tahir  et  al.,  2020).
Merujuk  pada  pemikiran  tersebut,  maka pengertian  paham  radikal  terorisme  dalam tidak dikaitkan sebagai sebuah paham yang lahir  karena  adanya  kekeliruan  orang  atau kelompok  orang  dalam  memahami  ajaran
agama tertentu. Dengan demikian,
pengertian paham radikal terorisme adalah paham  yang  membentuk  sikap  anti-
Pancasila,  anti  UUD  Negara  RI  Tahun
1945, menolak eksistensi Negara Kesatuan
Republik  Indonesia,  dan  intoleran  yang
berpotensi menimbulkan tindakan
kekerasan  fisik  secara  tidak  sah  untuk mengganti  dasar  negara  tatanan  negara Republik Indonesia.
Meskipun  tidak  semua  orang  yang terpapar  paham  radikal  akan  menjadi teroris,  tetapi  semua  teroris  berpaham radikal (BNPT, 2020). Alasan terpaparnya paham  radikal  pada  seseorang  pada  bisa karena  ideologi,  finansial,  propaganda politik,  alasan  religius,  ketidakpercayaan terhadap  sistem  politik  negara  dan
demokrasi, (I.  Tahir  &  Tahir,  2020) perbedaan  cara  dan  tingkat  pemahaman individu terhadap lingkungan dan pendistribusian  wewenang  yang  tidak  adil (Natalia, 2016).
Berdasarkan  fakta  dan  kerangka berpikir  dalam perspektif  psikologi tersebut, perguruan tinggi juga wajib segera melakukan pencegahan agar paham radikal terorisme  tidak  memapar  pada  mahasiswa dengan  berbagai  cara,  antara  lain  melalui melakukan  peninjauan  ulang  Rencana Pembelajaran Semester matakuliah Kewarganegaraan (RPS-KWN) agar materi dan  metode  pembelajarannya  disesuaikan dengan  kondisi  kepribadian  remaja  akhir dan  visi  KWN,  karena  pendidikan  perlu
dikembangkan sesuai dengan perkembangan jaman dan hakikat kemanusiaan (Muchith, 2016).
Penyesuaian  materi  dan  metode pembelajaran  KWN  di  Perguruan  Tinggi wajib  dilakukan  dengan  melakukan peninjauan  RPS,  karena  setiap  kegiatan pembelajaran wajib didasarkan RPS-KWN. Agar  matakuliah  KWN  dapat  mencapai tujuannya  diperlukan  pembaruan  materi dalam  RPS  sesuai  dengan  kebutuhan mahasiswa,  masyarakat  dan  pengguna lulusan. Perubahan  kurikulum  dan  RPS-
KWN wajar dan suatu yang rasional karena pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan perkembangan  ilmu,  visi  dan  konvensi keilmuan, sistem perpolitikan, dan kondisi
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
masyarakat  pengguna  lulusan  (Raharjo, 2020).
Jika  RPS-KWN  ditinjau  ulang  dan menghasilkan  RPS-KWN  yang  sudah diperbarui  berdasarkan  kebutuhan  lulusan dan visi keilmuan, maka akan bisa dijadikan acuan  proses  pembelajaran  di  kelas  agar juga  mengarah  pada  upaya  mencegah mahasiswa  agar  tidak  terpapar  paham radikal terorisme. Jika tujuan pembelajaran KWN  tercapai,  bukan  hanya  mahasiswa peserta  matakuliah  KWN  yang  tidak terpapar paham radikal terorisme tetapi juga orang-orang  di  sekitar  mahasiswa,  karena mahasiswa  berpotensi  mengkampanyekan nilai-nilai positif di masyarakat (Harahap et al., 2018).
Secara  keilmuan,  a gar  visi,  misi, dan tujuan matakuliah KWN di Perguruan Tinggi  tercapai,  pembaruan  materi  dan metode pembelajarannya harus disesuaikan dengan kondisi psikologis mahasiswa agar memperoleh  alasan  putusan  pembenaran
(justifikasi)  teoretik.  Analisis  psikologi perkembangan,  psikologi  pendidikan  dan
andragogi perlu digunakan karena mahasiswa  termasuk  orang  dewasa,
(Paturahman,  2017),  yaitu  dewasa  awal
(usia 16-20 tahun) dan  dewasa pertengahan
yaitu 20- 40 tahun (Hiryanto, 2017).
Metode  pembelajaran  studi  kasus sesuai dengan andragogi karena
pembelajaran, menurut  andragogi  modern, harus  disusun  sedemikian  rupa  untuk
meminimalkan  peran  dosen  dengan mengutamakan  metode  seminar,  diskusi, studi  kasus,  sesuai  dengan  materi  dan kondisi  mahasiswa.  Andragogi  lebih mengutamakan pembelajaran yang kompleks  (inter-disipliner)  dan  cocok digunakan  untuk  penyampaian  materi- materi  hukum  dan  peradilan  kontemporer karena  dapat  mendorong  proses  belajar- mengajar  yang  lebih  efektif  dalam mencapai  tujuan  pembelajaran  (Birzer, 2004).
Permasalahan  dalam  artikel  ini adalah:  (1)  mengapa  dalam  rangka mencegah  agar  mahasiswa  tidak  terpapar ideologi radikal terorisme perlu penambahan materi pencegahan penyebaran paham radikal terorisme dalam
RPS-KWN?;    (2)  apakah  metode pembelajaran  studi  kasus  dapat  digunakan sebagai sarana pencapaian tujuan pembelajaran agar dapat mencegah mahasiswa  agar  tidak  terpapar  ideologi radikal  terorisme?  (3)  apakah  perubahan RPS-KWN  pada  lingkup  perguruan  tinggi melalui  penambahan  materi  dan  metode pembelajaran tidak melanggar hukum?

## METODE
Penelitian ini merupakan penelitian konseptual  atau desk  research, yaitu mengkaji  bahan  pustaka  yang  sudah  ada. Data  tersebut  berupa  hasil  penelitian terdahulu,  maupun  data  tentang  kasus
penyebaran  radikal-terorisme  di  kalangan mahasiswa,  termasuk  ulasan  psikologi dalam  beberapa  bahan  pustaka  (misalnya buku,  artikel,  ulasan  dari  ahli,  berita  di media massa). Data yang sudah terkumpul kemudian kategorisasikan, dikomparasikan dan dianalisis menggunakan teori psikologi pendidikan,  pendekatan  pendidikan  orang dewasa,  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dengan  RPS-KWN.    Proses penelitian  ini  dapat  dikategorikan  sebagai
External  Desk  Research karena  data  yang diperlukan dalam penelitian yang digunakan sebagai dasar pembahasan atas 3 permasalahan  penelitian  berasal  artikel bidang psikologi
pendidikan,
penanggulangan  tindak  pidana  terorisme, dan  aturan  hukum,  laporan  periodik  dari pemerintah atau lembaga negara yang tidak dibuat  oleh  penulis.  Data  dan  ulasan tersebut dikumpulkan secara online .  Data yang  diperoleh  baik  berupa  angka,  kata, kalimat  dan  lain-lain  kemudian  dianalisis menggunakan  teknik  analisis  isi,  yaitu mengkaji  secara  mendalam  atas  isi informasi  baik  tertulis  tangan  maupun tercetak  dalam  dokumen  atau  peraturan hukum  (Hutchinson  &  Duncan,  2012). Teknik  analisis  isi  dipilih  karena  dapat digunakan  pada  semua  jenis  teks  tertulis dari mana pun asal bahannya. Secara umum ada  4  urutan  langkah  teknik  analisis  isi
dalam penelitian 4, yaitu
dekontekstualisasi, rekontekstualisasi,
kategorisasi,  dan  kompilasi  (Bengtsson, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Justifikasi Psikologis Perlunya Penambahan Materi tentang
Karakteristik  dan  Bahaya  Paham Radikal  Terorisme  dalam  RPS-KWN dapat  Mencegah  Mahasiswa  Terpapar Paham Radikal Terorisme
Berdasarkan  analisis  kebutuhan mahasiswa  dalam  mencegah  agar  tidak terpapar  paham  radikal  terorisme  maka dibutuhkan materi dasar tentang karakteristik  paham  radikal  teroris  dan upaya  pencegahan  penyebarannya.  Hal  ini didasarkan argumentasi bahwa pemahaman hakikat dan bahaya paham radikal terorisme
dapat meningkatkan pengetahuan
mahasiswa  agar  terhindar  dari  paham radikal. Pemahaman  tentang  ideologi Pancasila  melalui  kuliah  KWN efektif mencegah  terpaparnya  mahasiswa  dari paham  radikal, (Nurhayati  et  al.,  2020)
p endalaman isi Konstitusi dapat mencegah penyebaran  radikalisme  (Satriawan  et  al.,
2019).    Berpijak  pada  hasil  penelitian tersebut,  maka  m ateri,  maka  diperlukan tentang  “Karakteristik,  Bahaya  Paham
Radikal Terorisme dan
Penanggulangannya” dijadikan  suplemen
(materi  tambahan)  dalam  pokok  bahasan ketahanan  nasional,  yaitu  pada  sub  pokok bahasan ketahanan ideologi. Materi tersebut dikemas  dalam  bentuk  modul  yang
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
menyajikan  materi  secara  berurutan, sebagai  berikut:  pengertian  paham  radikal
terorisme; sejarah lahir dan perkembangannya; isi ajarannya;
karakteristik  dan  jaringannya;  tujuannya;
tokoh pencetus dan penyebarnya; program kerja jangka pendek dan panjangnya; orang dan  organisasi  yang  dijadikan  sasaran penyebarannya;  metode  dan  tahapan penyebarannya;  dampak  negatif  paham
tersebut pada mahasiswa, anggota masyarakat,  negara  RI,  dan  masyarakat dunia; metode pencegahan penyebarannya; metode  menghilangkan;  Klarifikasi  bahwa Paham  radikal  bertentangan  dengan ideologi  Pancasila  dan  Hukum  Indonesia; dan pertanggungjawaban moral dan hukum terhadap  mahasiswa  yang  terpapar  paham tersebut  dan  bagi  pelaku  tindak  pidana terorisme.
Materi pembelajaran yang berkaitan dengan pencegahan paham radikal terorisme  sebagaimana  terjabar  di  atas belum ada sehingga masih perlu dibuat oleh pemangku  kepentingan  dalam  sebuah modul  khusus  untuk  mahasiswa.  Modul tersebut dapat disusun secara berkelompok oleh pakar dan dosen dari berbagai bidang keilmuan,  misalnya  hukum,  sosiologi, psikologi,  pendidikan  dan  politik.  Materi modul  diselaraskan  dengan  isi  peraturan perundang-undangan  terkini,  teori-teori yang  ditulis  para  ahli,  dan  modul-modul dari BNPT.    BNPT  sebagai  badan  negara
sudah  mengampanyekan  upaya  mencegah radikalisme dan terorisme termasuk kepada pemuda, mahasiswa (Ansori et al., 2019).
Berdasarkan kajian psikologi pendidikan,  penambahan  materi  tentang paham radikal terorisme dalam matakuliah KWN  akan  menambah  kemampuan kognitif  mahasiswa,  khususnya  dalam melakukan  analisis  situasi  dalam  rangka menentukan pilihan sikap dan tingkah laku.
Matakuliah  kewarganegaraan  di  banyak negara dianggap lebih dari sekadar disiplin kajian akademis, tetapi sekaligus matakuliah  yang  dapat  meningkatkan keterampilan kewarganegaraan dalam menaati hukum (Özden, 2020).
Penyajian materi yang proporsional dengan  metode  pembelajaran  yang  tepat, maka kemampuan kognitif mahasiswa akan meningkat dan berpengaruh secara signifikan  pada  pemahaman  mahasiswa terhadap  perilaku  manusia  (Purwati  et  al.,
2021).  Kemampuan  mahasiswa  dalam menganalisis  materi  makin  meningkat, sehingga dapat membentuk pola baru, dan evaluasi  diri,  (Ruwaida,  2019)  termasuk dalam kaitannya dengan upaya menghindar dari  penyebaran  paham  radikal  terorisme. Dengan demikian, secara psikologis potensi radikalisme pada individu yang ditentukan oleh persepsi individu terhadap radikalisme, dan ketika persepsi diperbaiki dan  memastikan  bahwa  Pancasila  adalah ideologi bangsa Indonesia maka mahasiswa
akan  dapat  menentukan  sikap  anti- radikalisme, (Satriawan et al., 2019) karena pengambilan keputusan mahasiswa tersebut dipengaruhi  oleh  konsep  diri,  nilai  yang diyakini, dan persepsi terhadap lingkungan. Hakim  et  al.,  2021).  Dalam  konteks ideologi, teroris melakukan aksinya karena
tidak mampu memahami secara
komprehensif  sila  1,  2,  dan  3  Pancasila
(Faridah, 2022). Sebaliknya, jika
mahasiswa  tidak  diberikan  pemahaman tentang  karakteristik  dan  bahaya  paham radikal  terorisme,  dan  tidak  memahami
keandalan ideologi Pancasila maka kemampuan  kognitif  mahasiswa  akan
tertutup dan akan berpengaruh positif pada
potensi keradikalan mahasiswa  (Hamida &
Nuqul, 2020). Melalui perkuliahan KWN kesadaran hukum mahasiswa akan
meningkat  dan  meningkatkan  kemampuan bertanggungjawab  mahasiswa  terhadap permasalahan  di  lingkungan.  Kesadaran hukum mahasiswa berperan penting dalam berperilaku.  Ada pengaruh yang signifikan antara  pembelajaran  KWN  terhadap kesadaran  hukum,  dan  kesadaran  hukum mendorong  kepatuhan  hukum.  Kesadaran hukum  mahasiswa  yang  rendah  akan
menyebabkan mahasiswa melanggar hukum,  (Tjeppy,  2021)  sehingga  jika kesadaran berideologi Pancasila mahasiswa rendah  maka  akan  mudah  terpapar  paham radikal terorisme. Ideologi radikal tersebut
dapat  menjadi  dasar  orientasi  seseorang menjadi teroris (Rokhmad, 2012).
Berdasarkan  pembahasan  dapat dipahami  secara  psikologis  bahwa  j ika mahasiswa  memiliki  kemampuan  dalam memahami ideologi Pancasila secara benar dan  komprehensif,  serta  mahasiswa  dapat memperoleh  bukti  kekeliruan  paham radikal terorisme yang ternyata melanggar nilai-nilai  Pancasila,  hukum,  dan  ajaran agama,  dan  nilai  universal  hak  asasi manusia.  Penanaman  nilai  agama  dan Pancasila  yang  benar  akan  membentuk ketahanan  mahasiswa  dalam  berideologi Pancasila  sehingga  akan  tahan  terhadap pengaruh ideologi radikal karena dalam diri mahasiswa  memiliki  kemampuan  kognitif yang  mapan.  Secara  psikologis  jika kemampuan  kognitif  tentang  ideologi Pancasila mahasiswa akan meningkat maka mahasiswa  secara  sadar  lebih  memahami perilaku  manusia  yang  benar,  (Purwati  et al., 2021) terbentuk pengetahuan, sikap, dan kesadaran hukum pada mahasiswa
(Endiyono  &  Prasetyo,  2017) yang  akan berpengaruh  positif  terhadap  pemahaman hukum  Indonesia, (Fachrozi,  2015)  dan akhirnya  membentuk  kepatuhan  hukum mahasiswa  (Ningtias  et  al.,  2021)  karena pemahaman  mahasiswa  terhadap  ideologi Pancasila  dalam  aspek  kognitif  (sebagai referensi para  pengambil  keputusan),
(Sulistiyanti  &  Nahartyo,  2012) kemudian dapat  membentuk  aspek afektif,  dan keterampilan  kewarganegaraan.  Semua
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
ranah  tersebut  berdampak  positif  pada seseorang  dalam  menentukan  keputusan, (Hasan,  2015)  yaitu  mahasiswa  menolak paham  radikal  terorisme  dan  menerima ideologi Pancasila.
Berkaitan  dengan  apakah  hasil pembelajaran  KWN  dalam  sub-pokok
bahasan ketahanan ideologi dapat
menyebabkan  orang  menolak  paham radikal  terorisme,  maka  perlu  dipahami bahwa paham radikal merupakan penyebab psikologis  orang melakukan tindak pidana terorisme.  Akar  tindak  pidana  terorisme adalah  paham  radikal  terorisme  yang  pola pemikirannya  keras  dan  sempit  serta intoleran, (Arizki  &  Rusdiana,  2012) menginginkan  penggantian  dasar  negara dan  sistem  pemerintahan  (Arizki  &
Rusdiana, 2012). Secara psikologis, proses orang menjadi radikal- teroris juga
mengikuti  suatu  perkembangan  tingkah laku  secara  umum,  yaitu  alienasi  sosial
( keadaan  individu  yang  merasa  terasing),
propaganda  di website dan  media  sosial.
(Rosmaya  &  Ganefwati,  2016),  budaya
(Qodir,  2016) , kejenuhan  sosial  yang
mengarah  pada  sikap  ketidaksetujuan  dan protes,  dan  akhirnya  menjadi  teroris  yang melakukan  penyerangan  (Gazi  &  Lutfi,
2011). Pelaku  tindak  pidana  terorisme adalah  orang  yang  berkepribadian  normal,
bukan abnormal atau mengalami gangguan patologis. (Moghaddam,  2009). Secara psikologis,  paham  radikal  yang  ada  pada
seseorang  berhubungan  langsung  dengan kehidupan pribadi pelaku sejak anak-anak. Lingkungan  ber pengaruh  signifikan  dalam terpaparnya  orang  dari  paham  radikal  dan perilaku agresif (Kuntarto & Widyaningsih, 2018).  Dinamika  psikologi  individu  dari eksternal  maupun  internal  mempengaruhi tingkat  terpaparnya  individu  dari  paham radikal  (Kuntarto  &  Widyaningsih,  2018). Radikalisme  tidak  dapat  dianggap  sebagai aktualisasi  diri,  karena  banyaknya  proses psikologis (Bahri & Fadlah, 2021).
Mayoritas orang yang terlibat tindak pidana  terorisme  diawali  dari  terpaparnya ideologi  radikal  dan  imitasi  pada  perilaku ekstrim yang terjadi di dunia nyata atau dari media massa.  Cara menjadikan seseorang terpapar  ideologi  radikal  dan  menjadi teroris bisa berbeda-bena antara orang satu dengan  lainnya,  tetapi  semuanya  perlu proses yang panjang. (Gazi & Lutfi, 2011). Berkaitan dengan pendapat ini, maka secara teoretik,  proses  penyajian  materi  tentang karakteristik,  bahaya  dan  pencegahan paham  radikal  terorisme  dengan  metode studi kasus dapat menghindarkan mahasiswa  dari  paparan  paham  radikal teroris, karena melalui pembelajaran materi tersebut mahasiswa tidak diajarkan melihat dunia  secara  hitam  atau  putih  salah  atau benar, dan ukurannya kebenarannya adalah fatwa  pimpinannya.  Ini  sesuai  dengan  6 tangga  proses  orang  menjadi  teroris (teori staircases  to  terrorism), yaitu  melalui
tangga dasar, tangga 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada tangga 4, orang digiring pemahamannya ke arah melihat dunia hanya 2 sisi yaitu benar atau  salah  yang  standarnya  didasarkan fatwa  pimpinannya  sehingga  semua  cara bisa dilakukan demi tujuan. Kemudian pada tahap 5 mengidentifikasi siapa musuh siapa teman, dan tangga 6, orang melibatkan diri pada kegiatan teror mulai perencanaan dan
pendanaan sampai melakukan aksi
(Moghaddam, 2009). Variabel kepribadian individu  dan  variabel  situasi  selalu membentuk  orang  menjadi  radikal  bahkan teroris. Tahapan psikologisnya terdiri atas 5 tahapan.  Pencegahan  penyebaran  paham radikal  teroris  tidak  cukup  hanya
memperbaiki kemampuan kognitif seseorang  dalam  berideologi,  tetapi  juga ada  kewajiban  pemerintah  memperbaiki
kondisi  masyarakat  secara  menyeluruh
termasuk sistem  demokrasi,  (Moghaddam,
2009) karena antara demokrasi, demokratisasi  dan  terorisme  memiliki korelasi  yang  kompleks.    Berdasarkan pemikiran  tersebut,  selain  memperbaiki RPS-KWN,  pemerintah  RI  wajib  memilih kebijakan  yang  rasional  dan  tepat  dalam kegiatan anti-radikalisasi (Mukhtar, 2016).
Paham  radikal  pada  seseorang berhubungan  langsung  dengan  lingkungan dan  kehidupan  pribadi  pelaku  sejak  anak- anak.  Lingkungan  ber pengaruh  signifikan dalam terpaparnya orang dari paham radikal dan  perilaku  agresif,  dan  dinamika psikologi  individu  dari  faktor  eksternal
mempengaruhi tingkat terpaparnya individu dari paham radikal (Kuntarto &
Widyaningsih, 2018). Berdasarkan
pendapat  dan  hasil  penelitian  tersebut tampak  jelas  bahwa  penyebab  orang menganut  paham  radikal  terorisme  bukan karena  faktor  internal  dalam  kepribadian (misalnya abnormal atau gangguan kejiwaan), tetapi faktor eksternal  sehingga untuk  mencegah  agar  mahasiswa  tidak terpapar  paham  radial  terorisme  perlu diperbaiki pola berpikirnya dalam memahami  ideologi  Pancasila  dan  anti- ideologi  radikal,  bukan  dengan  cara intervensi  psikologi  terhadap  mahasiswa karena  belum  terpapar  paham  radikal terorisme.  Salah  satu  cara  memahamkan orientasi  pemikiran  mahasiswa  adalah menata  lingkungan  yang  kondusif  dan memberikan pendidikan, misalnya pembelajaran  KWN  di  perguruan  tinggi yang  prospektif (Huda  et  al.,  2018). Jika Nilai,  norma,  dan  persepsi  individu menyebabkan  orang  menjadi  radikal, karena  itu  agar  mahasiswa  terhindar  dari terpaparnya paham radikal terorisme maka langkah  yang  diperlukan  oleh  perguruan tinggi  antara  lain  dengan  memperbaiki persepsi  tentang  negara  RI  dan  ideologi Pancasila.  Caranya  dengan  menyajikan matakuliah  kewarganegaraan. KWN  dapat digunakan  sebagai  upaya  anti-radikalisasi, karena  pendidikan  merupakan  jalan moderat untuk mempengaruhi pola pemikiran  generasi  muda.  Materi-materi
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
kontemporer  perlu  disajikan  dalam  KWN
(Fahmi  et  al.,  2021), agar  nilai  toleransi dapat meningkat, termasuk penyajian narasi tandingan untuk mengalahkan narasi-narasi
paham  radikal (Muhamad  et  al.,  2021).
Sajian  materi  yang  tepat  dengan  metode yang  efektif  akan  mendorong    mahasiswa terhindar  dari  paham  radikalisme  yang cirinya  bersifat  intoleran  dan  mengarah pada tindak pidana terorisme, (Muhamad et
al.,  2021) karena  selalu  terjadi perubahan
kognitif,  afektif  dan  psikomotor  pada  diri mahasiswa  mengenai  kenegaraan  RI (Ramdhani & Aliantika, 2019).
Justifikasi  Psikologis  tentang  Relevansi Penggunaan Metode Pembelajaran Studi Kasus  dalam  Penyajian  Materi  tentang Karakteristik  dan  Bahaya  Paham Radikal  Terorisme  dalam  Rangka Mencegah Terpaparnya Mahasiswa dari Paham  Radikal  Terorisme  Ditinjau Berdasarkan Andragogi
Studi kasus dalam konteks psikologi pendidikan merupakan metode
pembelajaran,  bukan  merupakan  teori.
Metode studi kasus dilakukan dosen kepada mahasiswa  agar  melakukan  kajian  pada
kasus  atau  situasi  tertentu  dengan  cara mengamati, menganalisis, merekam,
menerapkan,  menyimpulkan,  meringkas,
atau merekomendasikan penyelesaian kasus tersebut. Studi kasus dibuat dan digunakan sebagai  alat  untuk  analisis  dalam  diskusi.
Metode pembelajaran studi kasus mendorong  kekritisan  berpikir,  membuka
peluang debat ilmiah, mendorong interaksi akademik  yang  kondusif  antara  dosen dengan  mahasiswa  dan  antar-mahasiswa. Metode  studi  kasus  merupakan  eksplorasi terhadap realitas secara mendalam sehingga dapat  menghadirkan  sifat  investigatif. Pelaksanaannya  dapat  didorong  oleh  satu atau  lebih  faktor,  agar  dalam  kajian penyelesaian  kasus  dapat  merangsang pengalaman  baru  dan  teknis  analisis  baru. Dengan  demikian,  metode  pembelajaran studi  kasus  memberikan  peluang  kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman
dalam pengumpulan data beserta sistematisasinya, akhirnya dapat
menempatkan  mahasiswa  seperti  pada tempat  dan  situasi  serta  kondisi  terjadinya kasus yang sedang dipecahkan (Minniti et al., 2017).
Metode  pembelajaran  studi  kasus dibangun  berdasarkan  situasi  dan  kasus tertentu  yang  tujuannya  menyajikan skenario  kehidupan  nyata.    Simulasi  dan skenario  penyelesaian  kasus  tersebut bersifat  deduktif  karena  tidak  dialami secara  langsung  oleh  mahasiswa,  yaitu mengarah pada upaya mahasiswa
menggunakan  pengetahuan  yang  sudah dimiliki  untuk  menyelesaikan  kasus
termasuk
menggunakan orientasi retrospektif,  misalnya  melihat  bagaimana orang  lain  telah  memecahkan  kasus tersebut.  Metode  ini  selaras  dengan  pola pemikiran dalam andragogi bahwa
mahasiswa  peserta  matakuliah  KWN sebagai  orang  dewasa  pendidikan  harus diarahkan  pada  perubahan  konsep  diri melalui  pengalaman  karena  dalam  metode pembelajaran  studi  kasus  memungkinkan mahasiswa  berpartisipasi  secara  optimal
untuk menentukan pilihan. Sintaks pembelajaran  dalam  metode  studi  kasus sistematis  dan  sesuai  dengan  4  prinsip pendidikan orang dewasa yaitu kemandirian pembelajar (karena,
pengembangan  pengalaman,  berdasarkan kesiapan  belajar  sendiri,  dan  menggeser dari  pemusatan  subjek  ke  pemusatan kinerja, (M. S. Knowles, 1980) yaitu berupa kemandirian  memilih,  menganalisis  dan mencari solusi penyelesaian kasus berdasarkan prinsip-prinsip pemberantasan paham radikal terorisme
dalam pembelajaran  KWN.  Model  pembelajaran studi kasus dalam pembelajaran KWN akan lebih  efektif  jika  menggunakan  pola  kelas kecil,  karena  jika  jumlah  mahasiswa  di kelas  sedikit  maka  akan  lebih  sedikit kesulitannya, dan jika
jumlah
mahasiswanya  banyak  maka  kesulitannya
makin  banyak,  tetapi  permasalahan  masih bisa diselesaikan dengan  cara peningkatan
kemampuan  dosen  dalam  mengelola  kelas
(sebagai manajer dan fasilitator)
(Anggraeni,  2012).  Metode  ini  lebih
moderat  karena  dalam  40  tahun  terakhir sudah  diteliti  dan  ternyata  jenis  kelamin,
program  studi,  usia,  bidang  studi,  tidak berpengaruh pada kepuasan belajar pelajar
orang  dewasa  (Ekoto  &  Gaikwad,  2015).
Dengan demikian, melalui metode pembelajaran  studi  kasus  yang  didasarkan pada prinsip andragogi dalam KWN selaras pula dengan teori motivasi dan selektivitas sosio-emosional (Ekoto & Gaikwad, 2015).
Metode  pembelajaran  studi  kasus dalam  KWN  layak  digunakan  membahas kasus gejala dan penyebaran paham radikal teroris  di  Indonesia  dalam  sub-pokok bahasan  ketahanan  ideologi  (yaitu  pada pokok  bahasan  Ketahanan  Nasional), karena  metode  pembelajaran  studi  kasus mahasiswa dijadikan pusat orientasi dalam pembelajaran sehingga mahasiswa akhirnya mampu  mengidentifikasi,  mengeksplorasi, dan  memberikan  solusi  untuk  masalah dunia  nyata  dengan  berfokus  pada  suatu atau  beberapa  contoh  kasus  khusus. Beberapa  penelitian  menunjukkan  bahwa kesuksesan  metode  pembelajaran  studi kasus  dalam  ilmu  sosial  dan  humaniora, misalnya melalui penerapan strategi metode studi  kasus  dapat  meningkatkan  hasil belajar mahasiswa terutama pada matakuliah  yang  memerlukan  banyak pertimbangan  sosial  dalam  menentukan keputusan,(Ananda,  2018)  pendidikan ekonomi  dan  bisnis,  kedokteran  karena persepsi  mahasiswa  dapat  meningkat melalui  keterampilan  berkomunikasi  lisan dan  tertulis  dan  akhirnya  akan  mengenali hubungan  antar-konsep  secara  tepat (Bonney,  2015).    Metode  pembelajaran studi  kasus  layak  digunakan  dalam
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
pembelajaran  KWN  karena  karakteristik metode ini adalah sangat mudah diadaptasikan,  terutama  dalam  materi pembelajaran yang memerlukan pemikiran kritis-analitis yang
memerlukan keterlibatan logika mahasiswa,  (Herreid et al.,  2011),  namun  tetap  saja  dosen  wajib
mempertimbangkan  aspek  karakteristik mahasiswa  dan  kasus  yang  di-studi (Ananda,  2018).  Banyak  fakultas  dari
banyak institusi telah melaporkan kesuksesan penggunaan metode studi kasus pada  mata  kuliah  inti  dalam  kurikulum,
(Yadav  et  al.,  2007)  karena  selalu meningkatkan  persepsi  mahasiswa  yang berkorelasi  positif  dengan  peningkatan kinerja  mahasiswa  pada  ujian  sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran secara cepat.(Bonney, 2015). Begitu juga penggunaan  metode  pembelajaran  studi kasus  dalam  KWN,  karena  dapat mendorong  kekritisan  mahasiswa  dalam mengidentifikasi,  menggali,  menganalisis, dan  menyimpulkan  hasil  analisisnya  di depan  kelas.  Hasil  yang  sama  juga  terjadi pada  perkuliahan  Hubungan  Internasional, sehingga peranan dosen lebih pada seorang motivator, fasilitator dan evaluator, bahkan melalui  pembelajaran  tersebut  suasana pembelajaran lebih demokratis (Anggraeni, 2012).  Metode  pembelajaran  studi  kasus yang  berbasis  andragogi  cocok  digunakan
untuk penyampaian materi-materi
penyadaran  hukum  masyarakat  karena
dapat  mendorong  proses  belajar-mengajar yang  lebih  efektif  dalam  mencapai  tujuan
pembelajaran melalui penedekatan
interdispliner  (Birzer,  2004).  Hal  ini  juga dikuatkan  dengan  pernyataan  bahwa prinsip-prinsip
andragogi yang menggunakan  metode  studi  kasus  lebih tepat  digunakan  untuk  membelajarkan mahasiswa dalam KWN karena mahasiswa sudah memasuki masa dewasa yang matang secara  biologis,  psikologis  dan  sosial (Hiryanto, 2017) sehingga 6 prinsip dalam teori  andragogi,  yaitu  keinginan  belajar yang  mandiri,  memiliki  teknik  dan  tujuan belajar,  memiliki  pengalaman  yang  luas mengenai  materi  yang  dipelajarinya, memiliki  kesiapan  belajar,  senang  belajar pada  bagaimana  memecahkan  masalah, memiliki  motivasi  belajar  tinggi  untuk belajar pada dibutuhkan (M. Knowles et al.,
1998),  terpenuhi  oleh orang  dewasa  akan belajar sepanjang hayat, (Brookfield, 1995)
untuk peningkatan partisipasi dan responsifivitas (Letseka, 2021).
Legalitas  Penambahan  Materi  dan Metode Pembelajaran dalam Perubahan

## RPS-KWN
Pengembangan kurikulum merupakan bagian inti proses pembelajaran
KWN  agar  dapat  menopang  pencapaian tujuan pendidikan nasional melalui pembentukan  karakter  dan  mengokohkan ideologi  Pancasila  (Hemafitria,  2017).
Perkembangan kurikulum tersebut
didasarkan  pada  kebutuhan  lulusan, termasuk  situasi  politik  dan  hukum
(Raharjo, 2020). Perguruan Tinggi sebagai
institusi penggerak  perubahan mempunyai
posisi  strategis  dalam  menanggulangi penyebaran  radikalisme  di  masyarakat,
(Huda  et  al.,  2018),  sehingga  peninjauan
RPS-KWN menjadi konsekuensi logis dari pengembangan kurikulum, dan merupakan keniscayaan  karena  lembaga  pendidikan tinggi  sangat  rentan  dijadikan  tempat diseminasi  ideologi  radikal,  (Ramdhani  & Aliantika,  2019). M ateri  pembelajaran
KWN  secara  nasional  di  perguruan  tinggi belum memuat secara proporsional tentang pencegahan paham radikal terorisme dalam rangka  peningkatan  ketahanan  bidang ideologi  dalam  pokok  bahasan  ketahanan nasional.  Padahal, mahasiswa  mudah terpapar  paham  radikal  karena  mereka belum  banyak  memahami  bahaya  paham radikal  bagi  diri  dan  lingkungannya,
semangat  aktualisasi  diri  yang  tidak diimbangi  dengan  pengendalian  diri,  serta kepribadian  yang  masih  labil  sehingga mudah  terprovokasi. (Nurhayati  et  al.,
2020).
Berdasarkan  Perpres  No.  8  Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi
Nasional  Indonesia,  kualifikasi  paling rendah  bagi  l ulusan  program  Diploma-4 dan Sarjana adalah pada jenjang 6 (jabatan teknisi  atau  analis)  yang kualifikasi umumnya antara lain bahwa dalam rangka
menyelesaikan  tugasnya  lulusan  wajib memiliki  moral,  etika,  dan  kepribadian yang  baik.  Peraturan  tentang  penerapan KKNI  di  perguruan  tinggi  sebagaimana diatur Permendikbud  No  73  Tahun  2013 (selanjutnya disebut Permendikbud KKNI) secara  tersirat  memberikan  peluang  setiap perguruan tinggi melakukan telaah
kurikulum, termasuk
RPS-KWN.
Berdasarkan  fakta  bahwa  mahasiswa banyak  yang  terpapar  paham  radikal terorisme, maka kurikulum dan RPS-KWN perlu  ditinjau  ulang  agar  dapat  mencegah terpaparnya mahasiswa dari paham radikal terorisme, karena perilaku anti-radikal pada mahasiswa  dipengaruhi  secara  signifikan oleh  k urikulum  KWN,  karena  proses  dan hasil  pembelajaran  KWN  berpengaruh positif  pada  pembentukan  ketahanan ideologi (Chalim, 2018).
Berdasarkan Pasal 10 ayat (4) huruf b Permendikbud KKNI, kewajiban
menyusun,
melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum
diberikan  kepada  program  studi.  Merujuk pada  ketentuan  hukum  tersebut,  maka secara yuridis, perubahan RPS-KWN harus dilakukan oleh  program  studi  dengan  cara memberikan tugas kepada kelompok dosen. Jika  matakuliah  KWN  dikelola  oleh  unit khusus, misalnya unit pengelola matakuliah wajib kurikulum di suatu perguruan tinggi, maka  kepala unit dapat  memberikan tugas kepada kelompok dosen KWN. Proses dan hasil  peninjauan  RPS-KWN  sah  jika
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
didasarkan  pada  isi peraturan  akademik perguruan  tinggi.  Praktiknya,  dosen  atau kelompok  dosen  dapat  mengembangkan
RPS (Junaidi,  2020)  tetapi  wajib
berorientasi  pada  hasil  pembelajaran
(Mansur,  2015)  termasuk  mengarahkan
pada pembentukan akhlak mulia mahasiswa
(Junaidi, 2020).
Berdasarkan  hasil  kajian  dalam
artikel ini, yaitu perlunya perubahan RPS-
KWN  untuk  mencegah  agar  mahasiswa tidak  terpapar  paham  radikal  terorisme maka dapat dipahami secara yuridis sebagai berikut.
a. Penambahan materi pencegahan
penyebaran  paham  radikal  terorisme
sesuai  dengan  isi Kepdirjen  Dikti  No. 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan  Mata  Kuliah  Wajib  pada Kurikulum  Pendidikan  Tinggi.  Aturan hukum ini merupakan tindak lanjut dari Kepdirjendikti No. 43 /Dikti/Kep/2006 tentang  Rambu-Rambu  Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
b. Penambahan  Metode  pembelajaran
studi  kasus  dalam  pembelajaran  RPS- KWN  pada  pokok  sub-pokok  bahasan ketahanan  ideologi  sesuai  dengan  isi Pasal  5  ayat  (3)  Kepdirjendikti  No. 43/Dikti/Kep/2006  yang  mengatur bahwa salah satu metode pembelajaran yang  direkomendasikan  adalah studi kasus.  Bahkan secara jelas diatur dalam
Permendikbud  No.  3  Tahun  2020 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan Tinggi  bahwa  mahasiswa  wajib dijadikan  sebagai  pusat  orientasi pembelajaran  agar  dapat  memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan secara efisien dan efektif.
Pembelajaran KWN selalu
didasarkan RPS-KWN. Tujuan penggunaan RPS agar mahasiswa mempersiapkan bahan perkuliahan  dan  memahami  rencana capaian pembelajaran dan kompetensi yang dihasilkan.  Berdasarkan  hasil  perubahan RPS-KWN melalui peninjauan RPS-KWN, yang  di  dalamnya  memuat  penambahan materi dan metode maka pembelajaran akan mengarah  pada  prinsip  fleksibilitas  dan penajaman  fokus  capaian  pembelajaran, (Boak,  1998) karena RPS  sebagai  kontrak perkuliahan dapat secara efektif membantu mahasiswa  menyiapkan  proses  belajar, mengidentifikasi kebutuhan belajar bahkan membimbing mahasiswa melakukan evaluasi diri terhadap capaian pembelajaran (Sitepu & Lestari, 2018).

## PENUTUP
Merujuk  pada  hasil  penelitian  dan pembahasan,    diperoleh  simpulan  berikut.
(1) Materi pembelajaran tentang
Karakteristik,  bahaya  dan  Pencegahan
Penyebaran  Paham  Radikal  Terorisme perlu  ditambahkan  dalam  RPS-KWN
karena secara psikologis dapat
mengembangkan  kemampuan  kognitif
mahasiswa yang akhirnya dapat mematangkan  pertimbangan  mahasiswa dalam pengambilan keputusan berideologi, yaitu menolak paham radikal terorisme dan tetap  berideologi  Pancasila.  (2)  Metode pembelajaran  studi  kasus  layak  digunakan dalam  penyampaian  materi  pembelajaran
tentang Karakteristik, Bahaya dan Pencegahan  Penyebaran  Paham  Radikal Terorisme , karena sesuai dengan karakteristik psikologis mahasiswa
berdasarkan andragogi. (3) Perubahan RPS-
KWN pada lingkup perguruan tinggi perlu dilakukan, dan tidak melanggar hukum jika dilakukan  oleh  ketua  program  studi  atau ketua  unit  pengelola  matakuliah  wajib kurikulum  di  suatu  perguruan  tinggi  dan
dilaksanakan berdasarkan peraturan akademik perguruan tinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Ananda, R. (2018). The Effectiveness of  the  Implementation  of  the  Case Methods  in  the  Learning  Evaluation Course  at  State  Islamic  University  of North  Sumatera. Jurnal  Ilmiah
Peuradeun , 6 (1). Anggraeni,  L.  (2012).  Penerapan  Metode Studi Kasus Dalam Upaya Meningkatkan  Kemampuan  Berpikir Kritis  Mahasiswa  Pada  Mata  Kuliah Hubungan Internasional. Media Komunikasi FIS , 11 (1). Ansori, M. H., Rasyid, I., Peranto, M. A.  S.,  Efendi,  J.,  &  Hutagalung,  V. 2019. Memberantas  Terorisme  di Indonesia:  Praktik,  Kebijakan  Dan Tantangan . The Habibie Center.
Arizki,  F.  F.  P.,  &  Rusdiana,  E.  (2012). Konsep  Radikal  Dalam  Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Jurnal Novum , 1 (1).
Ayurinanda,  A.  R.  (2018).  Konseling
Gestalt sebagai Upaya Kuratif
Pengaruh  Paham  Radikalisme  di kalangan  Remaja. Jurnal  Konseling Religi , 9 (1).
Bahri, A. S. R. M., & Fadlah, O. F. (2021). Radikalisme  dalam  Perspektif  Ilmu Psikologi  Agama. Jurnal  Al  Ghazali Jurnal  Kajian  Pendidikan  Islam  Dan Studi Islam , 4 (2).
Bengtsson,  M.  (2016).  How  to  Plan  and Perform  a  Qualitative  Study  Using Content  Analysis  Author  Links  Open Overlay Panel. Nursing Plus Open , 2 . Birzer,  M.  L.  (2004).  Andragogy:  Student Centered  Classrooms  In  Criminal Justice Programs. Journal of Criminal Justice Educcation , 15 (2). BNPT. (2020). Tidak semua yang radikal adalah Teroris .
Https://Bnpt.Go.Id/Bnpt-Tidak-
Semua-Yang-Radikal-Adalah-Teroris.
Boak,  G.  1998. A  Complete  Guide  to
Learning Contracts . Aldershot: Gower. Bonney, K. M. (2015). Case Study Teaching Method Improves Student Performance  and  Perceptions  of Learning Gains. Journal of Microbiology Education , 16 (1). Brookfield,  S.1995.  Adult  Learning ;  An
Overview. In International
Encyclopedia of Education . Pergamon Press.
Chalim,  S.  (2018).  Pengaruh  Misi, Kurikulum,  Dan  Kepemimpinan  di Perguruan  Tinggi  Terhadap  Perilaku Anti-Radikalisme  Mahasiswa. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan , 3 (1). Damayanti, A. (2019). Radikalisme pada Komunitas Non-Islam. In http://repository.uki.ac.id/id/eprint/63 7 .
Dewi,  F.  N.  R.  (2021).  Konsep  Diri  pada
Masa Remaja Akhir dalam Kematangan  Karir  Siswa,  Konseling
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
Edukasi. Journal  of  Guidance  and Counseling , 5 (1).
Ekoto,  C.  E.,  &  Gaikwad,  P.  (2015).  The Impact  of  Andragogy  on  Learning Satisfaction  of  Graduate  Students. American  Journal  of  Educational Research , 3 (11).
Endiyono,  &  Prasetyo,  F.  D.  (2017). Hubungan  Pengetahuan  dan  Sikap Mahasiswa terhadap Kepatuhan Melakukan  Cuci  Tangan  dengan Metode  Hand  Wash. 6th  University
Research  Colloquium  MIPA  Dan Kesehatan .
Fachrozi,  I.2015. Hubungan  Pengetahuan Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum terhadap Peraturan Perundang- Undangan  Hak  Cipta  yang  Terkait dengan  Buku  dan  Karya  Ilmiah .  UIN
Syarif Hidayatullah.
Fahmi, R., Nadya, A., Rizki, N., & Hubi, Z.
B.  (2021).  Penguatan  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Diradikalisasi  Generasi  Muda. JPK (Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan) , 6 (2).
Faridah,  H.  (2022).  Terorisme  dalam Tinjauan Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal Pancasila , 3 (1). Gazi, & Lutfi, I. (2011). Dari Orang Biasa Menjadi  Teroris:  Telaah  Psikologi atas Pelaku dan Perilaku Teror .
Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D.,
Isbaya,  &  Ramly,  A.  T.  (2021). Persepsi,  Pengambilan  Keputusan, Konsep  diri  dan  Values. Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana , 1 (3).
Hamida, N. A., & Nuqul, F. L. (2020). Peran Kecenderungan Berpikir Tertutup dan Kecenderungan   Kebersetujuan  pada Potensi  Perilaku  Radikal  Mahasiswa. Psikologika , 25 (2).
Harahap, H. R. H., Hanafiah, R., & Sinaga,
R. S. (2018). Pendayagunaan
Kelompok Diskusi Mahasiswa Dalam Menangkal  Paham  Radikalisme  Dan Paham  Terorisme  di  Lingkungan Perguruan  Tinggi. Abdimas  Talenta , 3 (1).
Hasan,  I.  (2015).  Analisis  Penguasaan
Domain Kognitif, Afektif, dan
Psikomotorik  terhadap  Keputusan Pilihan  Berwirausaha  Menghadapi Masyarakat  Ekonomi  ASEAN-2015, (Studi  Pada  Mahasiswa  Pendidikan Ekonomi  FKIP  Universitas  Syiah Kuala). Jurnal Kebangsaan , 4 (7). Hemafitria.  (2017).  Penguatan  Karakter
Bangsa Melalui Pengembangan Kurikulum Dan Pembelajaran Pendidikan  Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 1 (1). Herreid, C. F., Schiller, N. A., Herreid, K. F.,  &  Wright,  C.  (2011).  In  case  you are  interested:  results  of  a  survey  of case study teachers. Journal of College Science Teaching , 40 (4).
Hiryanto. (2017). Pedagogi, Andragogi dan Heutagogi  Serta  Implikasinya  Dalam Pemberdayaan  Masyarakat. Dinamika Pendidikan , 22 (1).
Huda, U., Haryanto, T., & Haryanto, B. S.
(2018). Strategi Penanggulangan
Radikalisme  di  Perguruan  Tinggi Kabupaten  Banyumas. An-Nidzam , 5 (1).
Hutchinson,  T.,  &  Duncan,  N.  (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. Deakin Law
Review , 17 (1), 83. https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17
no1art70 Junaidi,  A.2020. Penyusunan  Kurikulum Pendidikan Tinggi Di Era Industri 4.0 Untuk  Mendukung  Merdeka  Belajar- Kampus Merdeka . Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
Knowles,  M.,  Holton  III,  E.,  &  Swanson, R.1998. The  Adult  Learner:  The Definitive  Classic  in  Adult  Education and  Human  Resource  Development . Elsevier.
Knowles, M. S.1980. The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to
Andragogy . Cambridge Adult Education. Kompas.com. (2022). Ada Mahasiswa yang Terpapar Radikalisme, Ini Upaya UB Mengatasinya . Https://Www.Kompas.Com/Edu/Read /2022/05/26/140000371/Ada-
Mahasiswa-Yang-Terpapar- Radikalisme-Ini-Upaya-Ub- Mengatasinya?Page=all. Kuntarto,  &  Widyaningsih,  R.  (2018).
Dinamika Psikologis Pelaku Radikalisme. Prosiding Seminar Nasional  Dan  Call  for  Papers ”Pengembangan Sumber Daya Perdesaan  Dan  Kearifan  Lokal Berkelanjutan VIII” , 8 (1).
Letseka, M. A. M. (2021). The andragogical value  of  content  knowledge  method: the  case  of  an  adult  education programme  in  Kwa-Zulu  Natal Province  of  South  Africa. Heliyon , 7 (9). LIPI.  (2018). BIN :  39  Persen  Mahasiswa Terpengaruh Paham Radikal . Http://Lipi.Go.Id/Lipimedia/Bin:-39- Persen-Mahasiswa-Terpengaruh-
Paham-Radikal/20439.
Mansur,  N.  (2015).  Pencapaian  Hasil Belajar  Ditinjau  dari  Sikap  Belajar Mahasiswa. Lantanida Journal , 3 (2). Minniti, L. F. S., MeloJr, J. S. M., Oliviera, R. D., &  Salles, J. A. A. (2017). The Use  of  Case  Studies  as  a  Teaching Method  in  Brazil. Procedia  -  Social and Behavioral Sciences , 237 .
Moghaddam, F. M. (2009). The new global American  Dilemma  and  terrorism. Journal of Political Psychology , 30 (3). Muchith, M. S. (2016). Radikalisme Dalam Dunia Pendidikan. ADDIN , 10 (1). Muhamad,  Y.  M.,  Muchtar,  S.  al,  &
Anggraeni,  L.  (2021).  Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Internalisasi  Nilai  Toleransi  dalam
Mencegah  Potensi  Radikalisme  di Universitas  Pendidikan  Indonesia. Jurnal Educatio , 7 (3).
Mukhtar,  S.  (2016).  Strategi  Pemerintah Indonesia  Menghadapi  Terorisme dalam  Era  Demokratisasi. Reformasi ,
6 (2). Natalia, A. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Radikalisme dalam Beragama (Kajian Sosiologi  terhadap  Pluralisme  Agama di Indonesia). Al-Adyan , 11 (1).
Ningtias, A. P., Anderson, I., & Kuswanto.
(2021). Pengaruh Pengetahuan Hukum dan  Kesadaran  Hukum  terhadap
Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi dalam Menerapkan Protokol Kesehatan  Covid-19. Jurnal  PPKN , 9 (2).
Nurhayati, N., Indriani, I., & Utaminingsih, S.  (2020).  Efektivitas  Mata  Kuliah Pendidikan Pancasila dalam Mencegah Radikalisme  di  Kalangan  Mahasiswa Program  Studi  Teknik  Industri
Universitas Pamulang. Prosiding
Senantias , 1 (1).
Özden,  M.  (2020).  Science  Education  for Citizenship:  A  Case  Study. AJESI  - Anadolu  Journal  of  Educational Sciences International , 10 (1).
Paturahman,  M.  (2017).  Reaktualisasi
Pendidikan Kewarganegaraan Di
Perguruan  Tinggi  (Suatu  Tinjauan Andragogi). Sosio-E-Kons , 9 (3). Purwati,  Y.,  Sulistya,  H.,  &  Santosa,  S.
(2021). Pengaruh Kemampuan
Kognitif  Mahasiswa  MPI  terhadap Pemahaman Teori-Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi (Studi Kasus Kelas C  MPI)  E-journal. Cakrawala:  Studi Manajemen  Pendidikan  Islam  Dan Studi Sosial , 5 (2).
Qodir, Z. (2016). Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama. Jurnal Studi Pemuda , 5 (1).
Raharjo.  (2020).  Analisis  Perkembangan Kurikulum  PPKn:  Dari  Rentjana Pelajaran  1947 sampai dengan Merdeka Belajar 2020. PKN Progresif , 13 (1).
Ramdhani,  H.,  &  Aliantika,  N.  N.  (2019).
Aktualisasi
Pendidikan
Kewarganegaraan  Sebagai  Upaya
Deradikalisasi  Mahasiswa. Prosiding Seminar  Nasional  Pendidikan  FKIP Untirta , 2 (1).
Rokhmad,  A.  (2012).  Radikalisme  Islam dan  Upaya  Deradikalisasi  Paham Radikal. Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan , 20 (1). Rosmaya,  I.,  &  Ganefwati,  R.  (2016). Persepsi Mahasiswa terhadap Radikal- Terorisme Melalui Website dan Social Media. Jurnal Cakrawala , 10 (2). Ruwaida, H. (2019). Proses Kognitif Dalam Taksonomi  Bloom  Revisi:  Analisis Kemampuan  Mencipta  (C6)  Pada
Ulfa Dyah Mustika, Widodo– Perspektif Psikologis Perubahan Metode Pembelajaran Kewarganegaraan untuk Pencegahan Penyebaran Paham Radikal Terorisme
Pembelajaran  Fikih  di  MI  Miftahul Anwar  Desa  Banua  Lawas. Al- Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah , 4 (1). Satriawan,  I.,  Islami,  M.  N.,  &  Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi  Pancasila  dan  Budaya  Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. Jurnal
Surya Masyarakat , 1 (2). Sitepu,  B.  P.,  &  Lestari,  I.  (2018). Pelaksanaan  Rencana  Pembelajaran Semester  Dalam  Proses  Pembelajaran Di  Perguruan  Tingg. Perspektif  Ilmu
Pendidikan , 32 (1). Sukmadinata,  N.  S.1997. Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek . Remaja Rosdakarya.
Sulistiyanti,  U.,  &  Nahartyo,  E.  (2012).
Pengaruh  Aspek  Kognitif  dan  Afektif dalam Pengambilan Keputusan dengan Menggunakan Balanced Scorecard  (Studi  Eksperimen  Pada Organisasi Sektor Publik) . Universitas
Gadjah Mada. Suryabrata, S.1990. Psikologi Pendidikan . Rajawali Press. Syam,  N.  (2005).  Radikalisme  dan Masadepan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial  Agama.  In https://core.ac.uk/download/pdf/3421 2117.pdf .
Tahir,  S.,  Malik,  A.,  &  Novrika.2020.
Panduan  Pencegahan  Radikalisme  di Lingkungan Kerja BUMN dan Perusahaan Swasta . BNPT, Kementerian BUMN, KADIN Indonesia. Tahir,  I.,  &  Tahir,  M.  I.  (2020). Perkembangan Pemahaman Radikalisme  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah  Administrasi  Pemerintahan
Daerah , 12 (2).
Tjeppy.  (2021).  Learning  Civic  Education on Students’ Legal Awareness. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan , 18 (1).
Tripathy, M. R. (2008). Case Methodology for Adult Learning: A Critical Review of Theory and Practice. Asian Journal of Management Cases , 5 (1).
Yadav, A., Lundeberg, M., Deschryver, M., Schiller, N., Maier, K., Herreid, C. F., &  Dirkin,  K.  H.  (2007).  Teaching Science With Case Studies: A National Survey  of  Faculty  Perceptions  of  the Benefits  and  Challenges  of  Using Cases. Journal  of  College  Science Teaching , 37 (1).