## ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI PUSKESMAS
BERNADETHA 1 , NUR HAYATI 2 *, YUDI ADNAN 3 , SUSILO WIRAWAN 4 , RIDA' MILLATI 5
Jurusan Promosi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Kaltim 1 , Prodi S1 Administrasi Kesehatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya 2* , Fakultas kedokteran dan Ilmu kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 3 , Prodi D3 Gizi, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 4 , Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin 5 bernadetha93@yahoo.com 1 ,  nurrhayati2908@gmail.com 2* ,  yudi.adnan@yahoo.com 3 , susilo.wirawan@poltekkesjogja.ac.id 4 ,  rida.millati@unbjm.ac.id 5
Coresspondence Author: Nur Hayati, nurrhayati2908@gmail.com
Abstract: Based on the results of the 2018 Basic Health Research, the national prevalence of stunting  in  2018  was  30.8  percent.  The  prevalence  consists  of  11.5%  very  short  and  19.3% short. Based on the results of the 2018 Riau Province Riskesdas by the Indonesian Ministry of Health,  the  incidence  of  stunting  in  Riau  Province  was  25.7%.  Salo  Regency  is  one  of  the highest ranked for stunting rates in Riau Province at (31.99%). The purpose of this study was to analyze how the health promotion program in the prevention of stunting at Puskesmas Salo Kiri  Hilir.  The  study  used  an  analytical  qualitative  method  conducted  at  the  Salo  Kiri  Hilir Health Center to 4 informants including promkes holders, nutrition holders. Mothers who have stunted  children  and  the  Head  of  the  Puskesmas.  The  results  showed  that  in  general  the implementation of the promkes program at the Salo Kiri Hilir Health Center has been running, but there are obstacles  such as limited budget resources in  supporting the implementation of the promkes program at the Salo Kiri Hilir Health Center. It is suggested that the Puskesmas Salo  Kiri  Hilir  can  be  used  as  material  for  evaluating  the  Health  promotion  program  at Puskesmas Salo Kiri Hilir in accordance with budget capacity.
Keywords: Budget, Health Promotion, Health Center
Abstrak: Berdasarkan  hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  tahun  2018,  prevalensi  stunting  secara nasional  tahun 2018 adalah 30,8 persen. Prevalensi  tersebut terdiri dari 11,5% sangat pendek dan  19,3%  pendek.  Berdasarkan  hasil  Riskesdas  Provinsi  Riau  tahun  2018  oleh  Kementerian Kesehatan  RI,  angka  kejadian  balita  stunting  di  Provinsi  Riau  sebanyak  25,7  %.  Kabupaten Kampar  merupakan  salah  satu  peringkat  tertinggi  untuk  angka  stunting  di  Provinsi  Riau sebesar  (31,99%).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menganalisis  bagaimana  program  promosi kesehatan  dalam  pencegahan  stunting  di  Puskesmas  Salo.  Penelitian  menggunakan  metode kualitatif  analitik  yang  dilakukan  di  Puskesmas  Salo  kepada  4  orang  informan  meliputi pemegang promkes, pemegang gizi.  Ibu yang memiliki anak stunting dan Kepala Puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pelaksanaan program promkes di Puskesmas Salo telah  berjalan,  namun  terdapat  kendala  seperti  masih  terbatasnya  sumber  anggaran  dalam mendukung pelaksanaan program promkes di Puskesmas Salo. Disarankan kepada Puskesmas Salo untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi program promosi Kesehatan di Puskesmas Salo sesuai dengan kapasitas anggaran.
Kata Kunci : Anggaran, Promkes, Puskesmas,

## A.Pendahuluan
Masalah anak pendek ( Stunting ) merupakan salah satu permasalahan gizi yang dihadapi di  dunia,  khususnya  di  negara-negara  miskin  dan  berkembang  (Unicef,  2013).  Stunting  atau pendek adalah salah satu bentuk kekurangan gizi. Banyak orang berpikir bahwa tinggi seorang anak bergantung pada faktor genetik (keturunan) dan tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mencegah  atau  memperbaikinya.  Sebenarnya  pendek  adalah  kondisi  serius  yang  terjadi  saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama
(kronik),  sehingga  stunting  dapat  dicegah  dengan  asupan  gizi  yang  memadai,  terutama  pada 1000 hari pertama kehidupannya (Tpn2k, 2017).
Menurut  Kemenkes  Stunting  adalah  Status  gizi  seorang  balita  yang  sudah  diukur panjang  badan  dan  tinggi  badan  menurut  umur  (PB/U  dan  TB/U)  lalu  dibandingkan  dengan standar baku WHO – MGRS (Multicentre Growth Reference Study) tahun 2005, apabila nilai z-scorenya kurang dari -2SD dan -3SD. Stunting tidak hanya mempengaruhi kognitif tapi juga akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara karena akan mengakibatkan berkurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Periode  yang  sangat  kritis  bagi  pertumbuhan  dan  perkembangan  anak  dipengaruhi  oleh status gizi ibu pada saat pra hamil, kehamilan dan saat menyusui. Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) atau periode emas (golden periode) adalah periode yang dimulai sejak terjadinya  konsepsi  sampai  anak  berusia  2  tahun  yang  terdiri  dari  270  hari  selama  kehamilan dan 730 hari kehidupan pertama sejak bayi dilahirkan. Salah satu program yang terdapat dalam Gerakan  1000  Hari  Pertama  Kehidupan  (1000  HPK)  dalam  upaya  mencegah stunting adalah intervensi  gizi  spesifik  dengan  sasaran  ibu  hamil,  ibu  menyusui  dan  anak  usia  0-23  bulan (Muthia,  2019).  Kerangka  intervensi stunting yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Indonesia terbagi  menjadi  dua,  yaitu  intervensi  gizi  spesifik  oleh  sektor  kesehatan  dan  intervensi  gizi sensitif oleh sektor non-kesehatan.
Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi stunting secara nasional tahun 2018 adalah 30,8 persen. Prevalensi tersebut terdiri dari 11,5% sangat pendek dan 19,3% pendek.  Berdasarkan  hasil  Riskesdas  Provinsi  Riau  tahun  2018  oleh  Kementerian  Kesehatan RI,  angka  kejadian  balita stunting di  Provinsi  Riau  sebanyak  25,7  %.  Kabupaten  Kampar merupakan  salah  satu  peringkat  tertinggi  untuk  angka stunting di  Provinsi  Riau  sebesar (31,99%).
Kebijakan  dan  strategi  penanggulangan Stunting di  Indonesia  dalam  konvergensi pencegahan stunitng di  Desa  yang  dapat  dilakukan  oleh  puskesmas  yaitu  konfirmasi  status gizi,  penentuan  jumlah  dan  alokasi  sasaran,  lokakarya  mini,  dan  perencanaan  menu. Selanjutnya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pustu  atau  Poskesdes,  yaitu  rekap  data  calon  sasaran, konfirmasi  sasaran,  dan  pembinaan.  Dan  yang  dilakukan  oleh  Posyandu,  yaitu  pendataan, calon sasaran, tim PMBA, dan perencanaan pergerakan monev (Kemenkes RI, 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  survey  awal  yang  dilakukan  peneliti  kepada  pemegang program  gizi  dan  promkes  di  Puskesmas  Salo,  peneliti  mendapat  informasi  dari  pemegang program gizi bahwa  untuk tenaga  gizi hanya  ada 1 orang, kemudian dari pola asuh orang  tua pemegang  program  gizi  mengatakan  bahwa  masih  ada  ibu  yang  menyajikan  makanan  untuk anaknya tidak sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh tenaga puskesmas, lalu pemegang gizi dan  tenaga  puskesmas  lain  juga  telah  melakukan  pemberian  makanan  tambahan  (PMT)  bagi ibu  hamil  dan  juga  anaknya.  Kemudian  peneliti  mendapat  informasi  dari  pemegang  promkes bahwa  tenaga  promkes  1  orang  di  puskesmas  tersebut.  Untuk  penganggaran  sudah  tercukupi dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah karena Puskesmas tersebut masuk ke dalam Lokus Stunting. Program  yang  telah  bagian  Promkes  lakukan  dalam  pencegahan Stunting hanya melakukan penyuluhan mengenai Stunting dan demo masak kepada masyarakat. Untuk media informasi  pencegahan Stunting hanya  disebarkan  sewaktu  dilakukan  nya  penyuluhan,  untuk media  di  tempat  umum  seperti  spanduk  atau  baliho  mengenai  pencegahan Stunting masih belum ada.
Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis bagaimana program promosi kesehatan dalam pencegahan stunting di Puskesmas Salo.

## B.Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian  dilakukan  di  Puskesmas  Salo  tahun  2021.  Variabel  penelitian  yaitu  advokasi, pemberdayaan  dan  metode.  Adapun  informan  yaitu  pemegang  promkes,  pemegang  program gizi,  ibu  yang  memiliki  anak  stunting  dan  Kepala  Puskesmas.  Instrument  penelitian menggunakan  pedoman  wawancara,  lembar  observasi.  Analisis  data  dilakukan  dengan  cara Triangulasi.

## C.Hasil dan Pembahasan
Pemberdayaan Masyarakat, Berdasakan  hasil  wawancara terhadap 5 orang  informan, diketahui  pemberdayaan  masyarakat  sudah  dilaksanakan.  Bentuk  pemberdayaan  masyarakat yaitu  melibatkan  kader  dalam  kegiatan  seperti  pembagian  PMT  (Pemberian  makanan Tambahan),  namun  dalam  pelaksanaannya  terkadang  terkendala  waktu  dan  keterbatasan tenaga. Karena pada umumnya baik tenaga gizi maupun promkes memiliki beban kerja ganda. Sementara  itu  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  antara  Puskesmas  Bersama  kader meliputi pendataan balita, pelaksanaan posyandu, menimbang balita, kader diberikan sosialisai terkait stunting agar dapat disampaikan ke masyarakat.
Advokasi, Berdasakan  hasil  wawancara  terhadap  3  orang  informan,  diketahui  petugas Puskesmas  telah  melakukan  advokasi  kepada  pembuat  kebijakan  dalam  hal  ini  Kepala  Desa, camat.  Pelaksanaan  advokasi  oleh  puskesmas  secara  lintas  sektor  kepada  Camat  dan  Lurah dalam rang meminta dukungan dana . Metode, Berdasakan  hasil  wawancara  terhadap  3  orang  informan,  diketahui  metode yang digunakan Puskesmas dalam pencegahan stunting yaitu penyuluhan yang dilakukan baik di Puskesmas maupun di Posyandu serta pembagian PMT

## 1.Pemberdayaan Masyarakat
Hasil penelitian dari wawancara mendalam kepada 3 informan, diketahui pemberdayaan masyarakat  sudah  dilaksanakan.  Bentuk  pemberdayaan  masyarakat  yaitu  melibatkan  kader dalam  kegiatan  seperti  pembagian  PMT,  namun  dalam  pelaksanaannya  terkadang  terkendala waktu  dan  keterbatasan  tenaga.  Karena  pada  umumnya  baik  tenaga  gizi  maupun  promkes memiliki beban kerja ganda.
Diketahui  pemberdayaan  masyarakat  di  Puskesmas  Salo  terkait  program  promosi Kesehatan  dalam  pencegahan  stunting  sudah  berjalan.  Namun  dalam  pelaksanaan  mengalami keterbatasan  karena  adanya  beban  kerja  ganda.  Hal  ini  berdasarkan  surat  keputusan  menteri kesehatan nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di  daerah.  Pemberdayaan  masyarakat  yang  dilakukan  petugas  Kesehatan  merupakan  suatu upaya  penggerakan  atau  pengorganisasian  di  masyarakat,  Penggerakan  atau  organisasi masyarakat  diawali  dengan  membantu  kelompok  masyarakat  mengenai  masalah  -  masalah yang  menggangu  kesehatan  sehingga  masalah  tersebut  menjadi  masalah  bersama,  kemudian masalah  tersebut  dimusyawarahkan  untuk  dipecahkan  secara  Bersama-sama,  dari  hasil pemecahan  masalah  tersebut  tentunya  masyarakat  melakukan  upaya  -  upaya  agar  masalah tersebut tidak menjadi masalah lagi. Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diperlukan kemampuan  komunikasi  interpersonal  yang  baik  dalam  memberdayakan  kader.  Sehingga kader dapat menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan Puskesmas, khususnya dalam upaya pencegahan stunting.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Tampubolon  (2020)  tentang  kebijakan intervensi  penanganan  stunting  terintegrasi,  diketahui  sebagai  upaya  intervensi  dalam pencegahan  stunting  diperlukan  adanya  upaya  pemberdayaan  masyarakat  dengan mengoptimalkan  peran  kader.  Pemberdayaan  masyarakat  memainkan  peran  penting  dalam program  penanggulangan  stunting  karena  memungkinkan  partisipasi  aktif  dari  individu, keluarga, dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program.
Menurut  asumsi  peneliti,  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  masyarakat  sebagai  upaya pencegahan  stunting  perlu  adanya  kerja  sama  lintas  program  khususnya  tenaga  gizi  dan promkes.  Kader  sebagai  perpanjangan  tangan  Puskesmas  perlu  diberikan  sosialisasi  dan pengetahuan  agar  dapat  menjalankan  perannya  dalam  upaya  pencegahan  stunting.  Dengan menerapkan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  program  penanggulangan  stunting,  diharapkan dapat  menciptakan  perubahan  yang  berkelanjutan  dalam  pola  makan,  praktik  perawatan kesehatan,  dan  kondisi  lingkungan,  yang  pada  akhirnya  akan  membantu  mengurangi  angka stunting dan meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan keluarga.

## 2.Advokasi
Hasil  penelitian  dari  wawancara  mendalam  kepada  3  informan,  diketahui  petugas Puskesmas  telah  melakukan  advokasi  kepada  pembuat  kebijakan  dalam  hal  ini  Kepala  Desa, Camat.  Pelaksanaan  advokasi  oleh  puskesmas  secara  lintas  sektor  kepada  Camat  dan  Lurah dalam rangka meminta dukungan dana.
Advokasi  merupakan  suatu  upaya  atau  tahapan  yang  direncanakan  untuk  mendapatkan komitmen  serta  dukungan  dari  pihak  -  pihak  yang  terkait  baik  itu  tokoh  -  tokoh  masyarakat informal  maupun  yang  formal  agar  masyarakat  di  lingkungan  puskesmas  berdaya  untuk mencegah  serta  meningkatkan  kesehatan  serta  menciptakan  lingkungan  yang  sehat. Pelaksanaan  advokasi  oleh  Puskesmas  Salo  dalam  rangka  pencegahan  stunting  sudah dilakukan.  Advokasi  dilakukan  dengan  sasaran  kepada  Kepala  Desa,  Camat  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  dukungan.  Advokasi  membantu  meningkatkan  kesadaran  masyarakat, pemangku  kepentingan, dan pembuat  kebijakan tentang pentingnya penanggulangan stunting. Melalui  kampanye  informasi  dan  edukasi,  advokasi  dapat  memperkuat  pemahaman  tentang dampak stunting pada kesehatan dan perkembangan anak serta konsekuensi jangka panjangnya terhadap  masyarakat  dan  ekonomi.  Melalui  advokasi,  dapat  ditekan  untuk  pengalokasian sumber  daya  yang  memadai  untuk  program-program  penanggulangan  stunting.  Ini  termasuk alokasi  anggaran  untuk  gizi  dan  kesehatan  anak,  akses  terhadap  air  bersih  dan  sanitasi  yang layak, serta dukungan untuk layanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Sewa  (2019)  tentang  Pengaruh  Promosi Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap dengan Tindakan Pencegahan Stunting oleh Kader Posyandu di Wilayah kerja Puskesmas Bailang Kota Manado, diketahui dalam upaya promosi Kesehatan pencegahan stunting diperlukan kerja sama lintas sektor dan upaya advokasi kepada pembuat kebijakan dalam angka dukungan.
Menurut  asumsi  peneliti,  pelaksanaan  program  pencegahan  stunting  diperlukan dukungan dari pembuat kebijakan dalam hal ini Camat, kepala Desa. Dukungan tersebut dapat berupa  dukungan  kebijakan,  dana.  Sehingga  pelaksanaan  pencegahan  stunting  dapat  berjalan secara efektif.

## 3.Metode
Hasil  penelitian  dari  wawancara  mendalam  kepada  4  informan,  diketahui  petugas Puskesmas menggunakan metode pencegahan stunting  yaitu penyuluhan  yang dilakukan  baik di Puskesmas maupun di Posyandu serta memaksimalkan peran kader.
Metode dalam pencegahan stunting di Puskesmas ini adalah metode komunikasi berupa penyuluhan  Kesehatan  kepada  masyarakat.  Hal  ini  berdasarkan  surat  keputusan  menteri kesehatan nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan promosi kesehatan di daerah. Dalam pelaksanaan promosi Kesehatan pada dasarnya meliputi pemberdayaan, bina suasana dan advokasi merupakan suatu proses komunikasi. Adapun dalam proses komunikasi tersebut  diperlukan  suatu  metode.  Dalam  pemilihan  metode  penting  untuk  memperhatikan siapa sasaran.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri (2017) tentang Evaluasi Pelaksanaan Program  Gizi  yang  berkaitan  dengan  Kejadian  Stunting  (Tubuh  Pendek)  di  Kabupaten indramayu  Tahun  2017,  diketahui  metode  komunikasi  seperti  penyuluhan  bertujuan menambah wawasan dan merubah pola pikir khususnya mengenai pencegahan stunting.
Menurut  asumsi  peneliti,  Dalam  program  penanggulangan  stunting,  pemilihan  metode atau  pendekatan  yang  tepat  sangat  penting  untuk  mencapai  hasil  yang  optimal.  Metode membantu dalam menentukan  intervensi  atau tindakan  yang paling efektif dalam mengurangi stunting. Pelaksanaan program pencegahan stunting diperlukan metode komunikasi yang tepat dan  sesuai  dengan  sasaran.  Penyuluhan  Kesehatan  dengan  memanfaatkan  media  yang  tepat dapat memaksimalkan pelaksanaan pencegahan stunting di Puskesmas Salo.

## D.Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  disimpulkan  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  promosi kesehatan  sudah  terlaksana  sebagai  langkah  pencegahan  stunting.  Namun  terdapat  beberapa
hal  yang  belum  berjalan  efektif  diantaranya  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang terkadang  terkendala waktu dan keterbatasan tenaga,  Sehingga disarankan  kepada Puskesmas Salo  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  evaluasi  program  promosi  Kesehatan  di  Puskesmas  Salo sesuai dengan kapasitas anggaran serta beban kerja.

## Daftar Pustaka
Astuti, Sri. dkk. (2018). Gerakan Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang . Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 7 (3),  185-188.
Direktorat  Jendral  Kesmas  Kementerian  Kesehatan.  (2018). Pedoman  Strategi  Komuniksi Perubahan Perilaku Dalam Percepatan Pencegahan Stunting di Indonesia .
Kemenkes RI. (2019). Laporan Riskesdas 2018 . Jakarta: Kemenkes RI. Muthia,  Gina.  dkk.  (2019). Evaluasi  Pelaksanaan  Program  Pencegahan  Stunting  Ditinjau Dari Intervensi Gizi Spesifik Gerakan 1000 HPK di Puskesmas Pegangbaru Kabupaten Pasaman . Jurnal Kesehatan Andalas, 8 (4), 100-108.
Notoatmodjo,  S.  (2018).  Promosi  Kesehatan  dan  Perilaku  Kesehatan.  Jakarta:  PT  Rineka Cipta.
Putri, Riezka Diana. dkk. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Gizi Yang Berkaitan Dengan Kejadian  Stunting  (Tubuh  Prndek)  di  Kabupaten  Indramayu  Tahn  2017 .  Jurnal Kesehatan Indra Husada, 6 (1), 31-38.
Puskesmas  Salo.  (2020). Data  Hasil  Rekap  Balita  Berdasarkan  Status  Gizi  dan  Usia  di Puskesmas Salo Tahun 2019 .
Tim  Nasional  Percepatan  Penanggulangan  Kemiskinan  (TNP2K).  (2018). Strategi  Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024 .