TEKNIK PENYUSUNAN ARAH DAN KEBIJAKAN UMUM APBD
H. Aban Subandi Universitas Islam Syeh-Yusuf Tangerang subandiaban97@gmail.com

## Abstrak
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  secara  luas,  nyata,  dan  bertanggungjawab, diperlukan  adanya  reformasi  anggaran.  Aspek  utama  dari  reformasi  anggaran adalah  perubahan  anggaran  dari  tradisional  budget  kepada  performance  budget, dan  salah  satu  komponen  yang  harus  dikembangkan  dalam  rangka  melaksanakan performance budget adalah menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD. Arah dan Kebijkaan  umum  merupakan  pedoman  bagi  Pemerintah  Daerah  dalam melaksanakan berbagai kegiatan pelayanan publik agar dapat mencapai tujuan dan sasaran  secara  efektif.  Arah  dan  Kebijakan  Umum  APBD  memuat  komponen- komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan  Pemerintah  Daerah  yang  akan  dilaksanakan  dalam  satu  tahun anggaran.  Penyusunan  Arah  dan  Kebijakan  Umum  APBD,  harus  memperhatikan Rencana  Strategis  Daerah , Hasil  evaluasi  kinerja  pemerintah  periode  sebelumnya , pokok pikiran  APBD  dan  arahan  dari  pemerintah  pusat .  Arah  dan  Kebijakan  Umum  APBD yang  disusun  harus  memuat  petunjuk  dan  ketentuan-ketentuan  umum  yang disepakati  sebagai  pedoman  dalam  penyusunan  APBD.  Dalam  sistem  anggaran kinerja,  Arah  dan  Kebijakan  Umum  APBD  disamping  merupakan  instrument perencanaan anggaran juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah. Kata  Kunci: Otonomi  daerah,  performance  budgeting,  pohon  masalah,  pohon sasaran, pohon alternatif, strategi SWOT, dan arah kebijakan.

## Abstract
In  implementing  regional  autonomy  in  a  broad,  tangible,  and  responsible  manner,  budget reform is needed. The main aspect of budget reform is the budget of the traditional budget for the performance budget, and one component that must be developed within the framework of budget  implementation  is  to  compile  the  General  Budget  Directions  and  Policies.  General directions  and  policies  are  a  guideline  for  regional  governments  in  carrying  out  various public  service  activities  in  order  to  effectively  achieve  their  goals  and  objectives.  APBD General Direction and Policy. Service components and expected level of approval in each area of  authority.  Local  Government  will  carry  out  one  fiscal  year.  Preparation  of  APBD Direction and General Policy, must consider the Regional Strategic Plan, the results of the evaluation of the performance of the previous period of the government, the main ideas of the Regional Budget and directions from the central government. Directions and APBD General Policies that are compiled must receive instructions and general provisions approved by the APBD. In the performance budget system, APBD Direction and General Policy besides being a  budget  planning  instrument  are  also  the  basis  for  evaluating  regional  financial performance.
Keywords:  Regional  autonomy,  performance  budgeting,  problem  trees,  target  trees, alternative trees, SWOT strategies, and policy directions.

## Pendahuluan
Dalam  rangka  mewujudkan  pemerintah  yang  bersih  ( clean  government ), pemenrintahan  yang  bertanggung  jawab  ( responbility  government ),    dan pemerintahan  yang  baik  ( good  government ),  pemerintah  berdasarkan  Undang- Undang  Nomor:  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah,  telah  memberikan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah.
Untuk  mencapai  tujuan  tersebut  agar  berjalan  secara  efektif,  efisien diperlukan  kesempurnaan  administrasi  keuangan  daerah,  dan  oleh  karena  itu diperlukan reformasi keuangan daerah yang meliputi perubahan struktur anggaran ( budget structure reform ) yaitu merubah struktur anggaran dari anggaran tradisional yang  didominasi  oleh  penyusunan  anggaran  yang  bersifat line  item dan incrementalism menjadi performance  budget .  Akan  tetapi  perubahan-perubahan tersebut  harus  tetap  berpegang  kepada  prinsip-prinsip  pengelolaan  keuangan daerah yang baik meliputi akuntabilitas, value of money , kejujuran, transparansi, dan pengendalian  dan  perubahan  proses  penyusunan  APBD  ( budget  process  reform ) (Mardiasmo, 2002:29).
Salah  satu  komponen  yang  harus  dikembangkan  dalam  melaksanakan anggaran kinerja ( performance budget ), adalah menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD.  Yang  fungsinya  sebagai  pedoman  bagi  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan  berbagai  kegiatan  pelayanan  public.  Dalam  tulisan  ini  pembahasan arah  dan  kebijakan  umum  APBD  meliputi  (1)  pendahuluan,  (2)  arti,  manfaat,  dan kegunaan arah dan kebijakan umum, dan (3) teknik penyusunan arah dan kebijakan umum APBD.

## Arti Manfaat Arah dan Kebijakan Umum APBD
Istilah  arah  dan  kebijakan  umum  APBD  terdiri  dari  tiga  kata  yaitu  arah, kebijakan, dan APBD. Arah mengandung arti tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sedang kebijakan mengandung arti suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai  suatu  tujuan  (Raksasataya,  dalam  Tjokroaminoto,  (1976:5).  Sementara  E. Anderson  mengartikan  kebijakan  adalah  serangkaian  tindakan  yang  mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku  guna  memecahkan  suatu  masalah  tertentu  (Islami,  1997:17).  Pengertian APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (UU  Nomor  17  Tahun  2003).  Dengan  demikian pengertian  arah  dan  kebijakan  APBD  adalah  taktik  dan  strategi  yang  berupa tindakan-tindakan  atau  kegiatan-kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah dalam  tahun  yang  akan  datang,  guna  mencapai  tujuan  dan  sasaran  yang  telah ditetapkan yang dianggarkan pembiayaannya dalam APBD.
Penganggaran  daerah  terdiri  dari  formulasi  kebijakan  anggaran  dan perencanaan  operasional  anggaran.  Penyusunan  arah  dan  kebijakan  umum  APBD termasuk  kategori  formulasi  kebijakan  anggaran  yang  menjadi  acuan  dalam
perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa  fiskal,  sedang  perencanaan  operasional  anggaran  lebih  ditekankan  pada lokasi sumber daya.
Arah  dan  kebijakan  umum  disingkat  AKU,  merupakan  pedoman  bagi pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  berbagai  kegiatan  pelayanan  public  agar dapat  mencapai  tujuan  dan  sasaran  secara  efektif.  Dengan  demikian  arah  dan kebijakan  umum  APBD  tersebut  memuat  antara  lain  komponen-komponen pelayanan  dan  tingkat  pencapaian  yang  diharapkan  pada  setiap  bidang kewenangan  pemerintah  daerah  yang  akan  dilaksanakan  dalam  satu  tahun anggaran.  Dengan  terbentuknya  arah  dan  kebijakan  umum  pemerintah,  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat akan mengetahui kearah mana dan  bidang  apa  saja  yang  menjadi  prioritas  anggaran  pada  satu  tahun  anggaran tertentu.
Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri 29 Tahun 2002, hal penting yang harus  diperhatikan  dalam  penyusunan  arah  dan  kebijakan  umum  APBD,  seperti  : rencana  strategis  daerah,  hasil  evaluasi  kinerja  pemerintah  periode  sebelumnya, pokok pikiran DPRD dan arahan dari pemerintah pusat.
Arah dan kebijakan umum APBD yang disusun harus memuat petunjuk dan ketentuan-ketentuan  umum  yang  disepakati  sebagai  pedoman  dalam  penyusunan APBD. Dalam sistem anggaran kinerja, arah dan kebijakan umum APBD disamping merupakan  instrument  perencanaan  anggaran  juga  sebagai  dasar  untuk  penilaian kinerja keuangan daerah.
Selanjutnya  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  29  Tahun  2002, mengatakan  bahwa  arah  dan  kebijakan  umum  APBD  dapat  disusun  berdasarkan kriteria sebagai berikut :
1. Sesuai  dengan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran  dan  kebijakan  yang  diterapkan  dalam rencana  strategis  daerah  dan  dokumen  perencanaan  lainnya  yang  ditetapkan dalam  rencana  strategis  daerah  dan  dokumen  perencanaan  lainnya  yang ditetapkan oleh daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah saat itu.
2. Memuat  arah  yang  diinginkan  dan  kebijakan  umum  yang  disepakati  sebagai pedoman  penyusunan  strategi  dan  prioritas  APBD  serta  rencana  APBD  dalam satu tahun anggaran yang  telah disusun dari hasil kesepakatan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
3. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberikan peluang untuk pengembangan kreatifitas bagi pelaksanaannya (pihak eksekutif).
Dasar penyusunan arah dan kebijakan umum APBD yang dibuat oleh DPRD dan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
1. Arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang merupakan  bagian  dari  rencana  jangka  panjang,  menengah  yang  dibuat  dalam rencana  strategis  daerah  atau  dokumen  perencanaan  lainnya  sebagai  dasar penyusunan APBD.
2. Untuk  mengantisipasi  perubahan  lingkungan,  pemda  dan  DPRD  perlu melakukan  penjaringan  aspirasi  masyarakat  seperti  telah  disebutkan  pada penjelasan di atas.
3. Penyusunan  arah  dan  kebijakan  umum  APBD  mempertimbangkan  laporan histories  yang  memuat  pencapaian  kinerja  pada  tahun-tahun  anggaran sebelumnya.
4. Konsep  awal  arah  dan  kebijakan  umum  APBD  dapat  disusun  berdasarkan pokok-pokok pikiran DPRD.
5. Penyusunan  arah  dan  kebijakan  umum  APBD  dapat  disusun  berdasarkan pokok-pokok kebijakan pengelolaan keuangan daerah dari pemerintah atasan.
6. Pemda  dan  DPRD  dapat  melibatkan  masyarakat  pemerhati  atau  tenaga  ahli untuk penyusunan konsep arah dan kebijakan umum APBD.
7. Hasil  kesepakatan  mengenai  arah  dan  kebijakan  umum  APBD  selanjutnya dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditanda tangani bersama Pemda dan DPRD.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terlibat dalam gambar 1 dibawah ini.

## Gambar 1

## Mekanisme penyusunan Arah dan Kebijakan Umum APBD
Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2003.

## Teknik Penyusunan Arah dan Kebijakan Umum
Sebagaimana  telah  dikemukakan  dimuka  bahwa  arah  mengandung  arti tujuan  dan  sasaran  yang  ingin  dicapai.  Sedang  kebijakan  mengandung  arti  suatu taktik  atau  strategi  yang  diarahkan  untuk  mencapai  suatu  tujuan.  Dikarenakan adanya masalah tertentu. Dengan demikian penyusunan  arah dan kebijakan umum berisi  kegiatan-kegiatan  yang  akan  dilakukan  pemerintah  guna  memecahkan
Kebijakan Pemerintah Atasan Renstrada / dokumen
Perencaanaan lainnya
Data Historis Tokoh Masyarkat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan Lain-lain. Pokok Pikiran DPRD
PEMDA Arah dan Kebijakan
Umum APBD
DPRD
masalah.  Adapun  teknik  untuk  memecahkan  masalah,  menurut  A.  Dale  Timple (1992:168) menjelaskan : “ Proses pemecahan masalah dilakukan secara ilmiah, hal ini meliputi diagnosis, penetapan sasaran, pembuatan beberapa alternatif tindakan, pengevaluasian berbagai alternatif, pemilihan alternatif, pengujian dan pelaksanaan ”.

## Contoh Merumuskan Arah dan Kebijakan Umum :

## 1. Mengidentifikasi Masalah dan Penyebabnya.
Untuk  mengidentifikasi  masalah  disusun  dan  dilukiskan  sebagai  suatu rangkaian  sebab  akibat,  berbentuk  sebuah  pohon,  pohon  masalah  dimulai dengan  masalah  yang  utama  sebagai  hasil  analisis  situasi,  dianalisis  penyebab masalah  tersebut.  Pikiran  apa  akibat  yang  mungkin  akan  timbul  dari  masalah tersebut.
Contoh pohon masalah.
Akibat ……………………………………………………...………. Sebab
Dari ketiga masalah tersebut seandainya waktu, tenaga, dan biaya terbatas, jika ingin memilih masalah yang dominan caranya dengan menggunakan teknik USG  (Urgensi,  Serious,  dan  Growth),  pemberian  nilai  menggunakan  skala Likeert, seperti contoh dibawah ini.
N O MASALAH U S G TOTAL PRIORITAS 1  Motivasi Belajar Rendah 4 4 4 12 2 2 Peran  Pendidik  Luar  Sekolah Rendah 4 3 4 11 3 3  Daya Tampung Sekolah Rendah 5 5 5 15 1
Keterangan : U = Urgensi (mendesak) S = Serious (gawat) G = Growth (tumbuh,kembang)
Berdasarkan hasil USG tersebut maka masalah dominan yang menjadi prioritas penyelesaian masalah adalah daya tamping sekolah rendah.
Pendidikan Rendah Motivasi belajar
rendah
Peran pendidik luas Sekolah rendah Daya tamping sekolah rendah Angka melek huruf rendah

## 2. Menetapkan Sasaran
Untuk menentukan sasaran yang ingin dicapai dengan cara mempositifkan dari pernyataan masalah. Pernyataan sasaran menggunakan kata awalan ter atau awalan  me  dan  akhiran  nya  (Entang,  2000:29),  misalnya  :  meningkatnya, terkendalinya,  hal  ini  dimaksudkan  bahwa  sasaran  yang  akan  dicapai,  adalah sebagai berikut:
Contoh pohon sasaran

## 3. Pohon Alternatif
Pohon  alternatif  adalah  teknik  untuk  mengidentifikasi  alternative pemecahan masalah atau arah tindakan yang dapat dipakai untuk mewujudkan sasaran tertentu dan melukiskan dalam format sederhana.
Contoh pohon Alternatif.
Meningkatnya Pendidikan Meningkatnya Angka Melek
huruf Meningkatnya Motivasi belajar Meningkatnya Pendidikan
Meningkatnya Daya
Tampung Sekolah Meningkatnya Peran Pendidik luar Sekolah Meningkatnya Angka Melek Huruf Meningkatnya Daya Tampung Sekolah

## Penetapan Strategi dan Kebijakan
Untuk  membuat  kebijakan,  teknik  yang  digunakan  adalah  mengguakan analisis  SWOT  adalah  singkatan  dari  Strength,  Weakness,  Opportunities,  dan Threaths  (kekuatan).  Weakness  (kelemahan)  mengacu  pada  factor  internal, sedangkan  Opportunities  (peluang)  dan  threaths  (ancaman)  adalah  lingkungan eksternal,  hasil  dari  analisis  SWOT  dapat  dijadikan  basis  untuk  merumuskan strategi dan atau aksi.
Analisis  SWOT  adalah  teknik  yang  sering  digunakan  sebagai  bagian  dari proses penyusunan perencanaan strategis. Untuk mencapai sasaran “ Meningkatnya Daya  Tampung  Sekolah  ”,  maka  strategi  dan  kebijakan  yang  ditempuh,  adalah sebagai berikut :
Contoh : Analisis SWOT
Identifikasi Faktor NO FAKTOR INTERNAL
Srengths Weaknesses S1 Tersedianya Sekolah W1  Kualitas bangunan rendah S2 W2  Terbatasnya anggaran S3 W3  Ruang kelas terbatas

## FAKTOR EKSTERNAL
Opportunities Threaths 01 Adanya dana alokasi khusus T1 Bencana alam 02 Adanya partisipasi masyarakat T2 KKN 03 Adanya sekolah swasta T3 Mahalnya harga tanah
Setelah disusun identifikasi faktor, selanjutnya dilakukan penilaian terhadap idntifikasi  factor,  yang  memiliki  nilai  lebih  dari  factor  lain  disebut  factor  strategis yang  merupakan  kunci  keberhasilan.  Aspek  yang  dinilai  dari  tiap  factor  adalah  : Urgensi factor terhadap misi, meliputi nilai Urgensi (NU) dan bobot factor (BF).

## Cara Menentukan Nilai-Nilai Urgensi dan Bobot Faktor.
Untuk  menentukan  nilai  urgensi  (NU)  dan  bobot  factor  (BF)  menggunakan matrik  urgensi,  penilaian  dilakukan  terhadap  factor  pendorong  (strength  dan opportunity) dan factor penghambat (weakness dan threats), seperti contoh dibawah ini :

## MATRIK URGENSI FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT
KODE FAKTOR PENDORONG MATRIK URGENSI A B C D E F TOTAL BOBOT(%) A Tersedianya Sekolah X A A D A A 4 26.67 B Tersedianya Guru A X C D B B 2 13.33 C Adanya kewenangan A C X D D D 1 6.67 D Adanya Pinjaman Perbankan D D D X D D 5 33.33 E Adanya Partisipasi Masyarakat A B D D X D 2 13.33 F Adanya Sekolah Swasta A B D D E X 1 6.67 JUMLAH 15 100

## Faktor kunci keberhasilan
Dari matrik urgensi tersebut diatas bobot yang paling besar adalah :
KODE FAKTOR PENGHAMBAT MATRIK URGENSI A B C D E F TOTAL  BOBOT (%) A Kualitas bangunan rendah X A C A A A 4 26.67 B Terbatasnya anggaran A X C B B B 3 20 C Ruang kelas terbatas C C X C C C 5 33.33 D Bencana Alam A B C X E F - 0 E KKN A B C E X F 1 6.67 F Mahalnya harga tanah A B C F F X 2 13.33 JUMLAH 15 100
1. Untuk factor strength (kekuatan adalah tersedianya sekolah nilai 26,67%
2. Untuk factor opportunity (peluang) adalah pinjaman Bank nilai 33,33%
3. Untuk factor weaknesses (kelemahan) adalah ruang kelas terbatas nilai 33,33%
4. Untuk factor threatment (ancaman) adalah mahalnya harga tanah nilai 13,33%
Dengan demikian strategi yang akan ditetapkan untuk meningkatkan daya tampung sekolah, adalah sebagai berikut :

## Formulasi Strategi SWOT
ANALISIS FAKTOR

## INTERNAL
ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL DAFTAR KEKUATAN INTERNAL Tersedianya Sekolah DAFTAR KELEMAHAN INTERNAL Ruang Kelas Terbatas Daftar peluang eksternal (0) Pinjaman Perbankan SO Membangun Sekolah Melalui Pinjaman Bank WO Menambah ruang kelas melalui pinjaman Bank Daftar Ancaman Eksternal Mahalnya harga tanah ST Atasi mahalnya harga tanah untuk membangun sekolah WT Atasi ruang kelas yang terbatas dengan mengatasi mahalnya
harga tanah
Berdasarkan  formulasi  stratgei  SWOT  diatas,  maka  penentuan  strategi dengan menggunakan teori tapisan, sebagaimana terlihat dalam table dibawah ini :
NO  ALTERNATIF

## STRATEGI EFEKTIVITAS  KEMUDAHAN  BIAYA  PRIORITAS
1 Membangun sekolah melalui pinjaman Bank 5 4 3 12 2 Menambah ruang kelas 5 4 3 12
melalui pinjaman
Bank
3 Atasi
mahalnya harga tanah untuk membangun sekolah 4 3 3 10 4 Atasi ruang kelas yang terbatas dengan mengatasi mahalnya harga tanah 4 3 4 11
Dengan  demikian  strategi  untuk  meningkatnya  daya  tampung  sekolah  adalah membangun  sekolah  dan  menambah  ruang  kelas  melalui  pembiayaan  dana pinjaman Bank. Selanjutnya kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

## Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan
SASARAN STRATEGI  KEBIJAKA N PROGRAM  KEGIATAN Meningkatn ya daya tampung sekolah Membang un  sekolah dan menambah ruang kelas Perluasan gedung sekolah bertingkat Pembangun an  gedung sekolah bertingkat 1. Membangun gedung sekolah bertingkat 2. Menyediakan sarana prasarana pendidikan
Demikianlah  salah  satu  contoh  cara  menyusun  arah  dan  kebijakan  umum APBD, sudah  barang  tentu sasaran yang  ingin dicapai oleh pemerintah daerah itu banyak,  maka  setiap  sasaran  yang  ingin  dicapai  dibuat  arah  dan  kebijakan umumnya,  manfaatnya  dibuat  arah  dan  kebijakan  ini,  tiada  lain  agar  penggunaan anggaran  dapat  berjalan  secara  berdata  guna  dan  berhasil  guna.  Pada  gilirannya kinerja Pemda menjadi produktif.

## Kesimpulan
Dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  secara  luas,  nyata,  dan  bertanggung jawab,  diperlukan  adanya  reformasi  anggaran.  Aspek  utama  dari  reformasi anggaran adalah perubahan anggaran dari tradisional budget kepada performance budget. Salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja  adalah  menyusun  Standar  Analisa  Belanj  (SAB).  SAB  merupakan  standard atau pedoman yang bermanfaat untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap  suatu  kegiatan  yang  direncanakan.  SAB  digunakan  untuk  menilai  dan menentukan  rencana  program,  kegiatan  dan  anggaran  belanja  yang  paling  efektif dalam  upaya  pencapaian  kinerja.  Dengan  APBD  disusun  berdasarkan  pendekatan kinerja maka dalam APBD harus jelas sasaran yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.  Sasaran  termaksud  ditetapkan  dalam  arah  dan  kebijakan  umum  APBD yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Daerah  bersama  DPRD.  Arah  dan  Kebijakan Umum  merupakan  petunjuk  dan  ketentuan-ketentuan  umum  yang  disepakati sebagia  pedoman  dalam  penyusunan  APBD.  Arah  dan  kebijakan  umum  APBD disamping merupakan instrument perencanaan anggaran juga sebagai dasar untuk penilaian  kinerja  keuangan  daerah.  Dalam  penyusunan  arah  dan  kebijakan  umum APBD,Pemerintah  Daerah  harus  tetap  mempertimbangkan  dokumen-dokumen pemerintah  lainnya  seperti  :  rencana  strategis  daerah,  hasil  evaluasi  kerja pemerintah periode sebelumnya, pokok pikiran DPRD dan Arahan dari Pemerintah Pusat. Teknik penyusunan arah dan kebijakan umum menggunakan pohon masalah, pohon sasaran, pohon alternative, teknik USG dan analisis SWOT.

## Daftar Pustaka
Kuncoro, Mudrajad. 2002. Otonomi Dan Pembangunan Daerah . Jakarta : Eelangga.
Mardiasmo. 2002. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta : Penerbit Andi.
Martini Huseini dan Moenek Reydonnizar. 2004. Manajemen Keuangan Daerah Dan Anggaran Kinerja . Jakarta : Departemen Dalam Negeri.
Ndraha, Talizuduhu. 1985. Research, Teori Metodologi Administrasi . Jakarta : Bina Aksara.
Subandi, Aban. 2003. Administrasi Keuangan Negara . Bandung : Rizki Press.
Sanipar, J.P.G. dan Entang, H.M. 2003. Teknik-Teknik Analisis Manajemen . Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
Timpe A. Dale. 1992. Kinerja (Performance) . Jakarta : Gramedia Asri Media