HUKUM DAN PERAN LILIFUK DI TENGAH REZIM PEMERINTAHAN: Analisis Hukum dan Keberlanjutan Kearifan Lokal  di Desa Kuanheun, Kabupaten Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur

## Meezan Ardhanu Asagabaldan
Program Magister Sumber Daya Pantai Universitas Diponegoro Semarang

## Abstract
The  main  objective  of  the  management  of  coastal  areas  and  marine  resources  is  preserving resources  and  improving  the  welfare  in  coastal  areas  and  small  islands.  The  Ecological, social  and  cultural  rights  of  local  communities  are  the  foundation  for  management  of sustainable resource. Lilifuk is one of the local wisdoms in, West Kupang, with the aim is to support the conservation of coastal and marine. The main income of Lilifuk is fish catch such as lada/Beronang (Siganus spp.), Alu-alu/barracuda (Sphyranidae), grouper (Ephinephelus), and  Peperek  (Leigonathidae).  Lilifuk  has  some  beneficial  thing  for  economical,  social,  and environmental  aspects.  Local  communities  that  are  involved,  either  directly  or  indirectly, make a significant contribution in keeping the existence of Lilifuk.
Keywords:   Lilifuk, Kuanheun village, local wisdom, coastal and marine

## 1. Pendahuluan
Indonesia  memiliki  garis  pantai sepanjang 81.000 km dengan jumlah pulau kurang  lebih  17.508.  Hal  ini  membuat Indonesia dikenal sebagai negara megabiodiversity ,  yaitu  memiliki  tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Selain  itu,  Indonesia  juga  memiliki kawasan  pesisir  yang  sangat  potensial untuk  berbagai  opsi  pembangunan  seperti perikanan,  pemukiman,  obyek  wisata, pelabuhan, dan lain-lain, sehingga
meningkatkan  terjadinya  tekanan  ekologis terhadap ekosistem dan sumberdaya pesisir dan laut. Seperti yang dikatakan Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan 2014,  pada  sub-sektor  perikanan  tangkap misalnya, menunjukkan bahwa stok ikan di beberapa  wilayah  perairan  laut  seperti Selat  Malaka,  Laut  Jawa,  Pesisir  Selatan Sulawesi,  Selat  Bali,    dan  Laut  Arafura telah  mengalami  penangkapan  berlebih (ov er fishing ). Purwanto (2003)
menambahkan  bahwa  beberapa  spesies ikan bahkan dilaporkan telah sulit didapatkan  bahkan  nyaris  hilang  dari perairan Indonesia.
Kenyataan  seperti  ini  terjadi  akibat pola pengelolaan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip  keseimbangan  dan  nilai- nilai lestari ( sustainable values ). Untuk itu, perlu  adanya  suatu  pengelolaan  untuk mencapai tujuan-tujuan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan.
Mitchell et. al., (2000), menyebutkan bahwa  pengelolaan  sumber  daya  alam merupakan  upaya-upaya  pelestarian  dan perlindungan keanekaragaman biologi pada tingkat genetik, spesies dan ekosistem, serta menjamin kekayaan alam, binatang dan tumbuhan di seluruh kepulauan  Indonesia.  Sumber  daya  alam yang  lestari  dapat  menjamin  keberlanjutan produksi  dan  pendapatan  masyarakat  yang
pada  akhirnya  akan  berdampak  pada peningkatan kesejahteraan.
Fauzi  (2004)  menambahkan  aya alam  yang  baik  akan  meningkatkan kesejahteraan  umat  manusia,  dan  juga sebaliknya  yaitu  jika  pengelolaan  sumber daya  alamnya  tidak  baik,  maka  akan berdampak  buruk  bagi  umat  manusia. Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  arif dan berkelanjutan diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan degradasi lingkungan.
Menjaga kelestarian sumberdaya dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat  di  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil  menjadi  tujuan  utama  dan pengelolaan  sumberdaya  wilayah  pesisir dan  laut.  Berbagai  aspek  seperti  aspek ekologi,  sosial  dan  budaya  masyarakat lokal harus diperhatikan dan dipertahankan sebagai  landasan  pengelolaan  sumberdaya yang  berkelanjutan.  Aspek  ekologi  dapat diwujudkan dalam
fungsi-fungsi ekosistem,  sedangkan  aspek  sosial  budaya dapat  dilihat  dari  kearifan  lokal  dalam suatu daerah. Aspek-aspek tersebut merupakan  modal  utama  untuk  mencapai kelestarian  sumberdaya  dan  kesejahteraan masyarakat pesisir. Keraf (2002)
mendefinisikan kearifan  lokal  adalah  semua  bentuk pengetahuan,  keyakinan,  pemahaman  atau wawasan  serta  adat  kebiasaan  atau  etika yang  menuntun  perilaku  manusia  dalam kehidupan  di  dalam  komunitas  ekologis. Kearifan  tradisional  ini  bukan  hanya  pada pengetahuan  atau  pemahaman  masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik, melainkan juga tentang pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan  tentang  manusia,  alam  dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologi. Seluruh kearifan
tradisional ini merupakan warisan dari satu generasi  ke  generasi  lain  yang  telah diajarkan  secara  turun-menurun  sehingga membentuk  pola  perilaku  manusia  sehari- hari  baik  terhadap  sesama  manusia maupun terhadap alam dan yang gaib.
Berbagai  bentuk  kearifan  lokal  dan kelompok  masyarakat  adat  di  Indonesia mempraktikkan  cara  tradisional  untuk mengelola  sumberdaya  pesisir,  seperti Awig-awig  di  Nusa  Tenggara  Barat ataupun  Sasi  di  Papua  dan  Maluku. Keikutsertaan masyarakat lokal dan kearifan  lokal  diakui  secara  hukum  dalam peraturan  perundang-undangan  Indonesia. Hal  ini  seiring  dengan  adanya  perubahan rezim  pemerintahan  dari  sentralisasi  ke desentralisasi  mengubah  sistem  hukum Indonesia, termasuk di bidang kelautan dan perikanan
dimana kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dapat melibatkan  masyarakat  lokal  melalui kemitraan  dan  mendorong  masyarakat untuk  berpartisipasi  dalam  pengelolaan wilayah pesisir dan laut.
Laut  Sawu,  Nusa  Tenggara  Timur telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Republik menjadi  Kawasan  Konservasi  Perairan Nasional  Taman  Nasional  Perairan  (TNP) melalui  Keputusan  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Republik Indonesia No. 5 tahun 2014.
Terdapat  sekitar  20  kearifan  lokal yang tumbuh dan berkembang di masyarakat desa pesisir di TNP Laut Sawu Ada  sekitar  20  kearifan)  di  TNP  Laut Sawu. Salah satu  contohnya adalah Lilifuk di  Kabupaten  Kupang  tepatnya  di  Desa Kuanheun,  Kecamatan  Kupang  Barat, Nusa Tenggara Timur
Lilifuk merupakan salah satu kearifan lokal yang sudah ada secara turun-temurun dilakukan dengan tujuan untuk mendukung
konservasi pesisir dan laut yang terdiri dari penangkapan  ikan  dengan  alat  dan  cara ramah lingkungan. Kearifan lokal pengelolaan Lilifuk telah membentuk suatu hukum  adat  yang  wajib  dipatuhi  oleh masyarakat  pesisir,  khususnya  di  Desa Kuanheun.  Hukum-hukum  adat  yang telah
dibuat oleh Lilifuk tidak lepas hubungannya  dengan  peraturan-peraturan pemerintah khususnya
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kebijakan yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  KKP dalam mengelola sumber daya pesisir, baik dari  segi  konservasi,  ekologi,  maupun masyarakat disana, sehingga terjadi hubungan antara hukum adat yang dibentuk  oleh Lilifuk dengan  peraturan- peraturan pemerintah yang berlaku.
Tujuan  dari  penulisan  makalah  ini adalah  membahas  bagaimana  peran  dan pelaksanaan  kearifan  lokal Lilifuk di  Desa Kuanheun,  Laut  Sawu,  Kupang  dalam upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan  sumber  daya  laut  bagi
kehidupan masyarakat, khususnya penikanan. Selain itu juga untuk mengetahui  bagaimana  peran  dan  fungsi hukum  adat Lilifuk di  masyarakat  pesisir Laut  Sawu seiring dengan rezim peraturan pemerintahan KKP dan pemerintah lainnya.
2. Pembahasan
2.1.  Gambaran  Umum  Desa  Kuanheun, Laut  Sawu  Kabupaten  Kupang Barat
Desa  Kuanheun  terletak  di  bagian Barat Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang  Propinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Desa  Kuanheun  memiliki  batas-batas daerah sebagai  berikut; Utara:  Desa Bolok Selatan:  Desa  Oematnunu;  Barat:  Selat Semau/Laut  Sawu;  Timur:  Kelurahan Batakte  (Gambar  1).  Luas  wilayah  Desa Kuanheun secara keseluruhan adalah 2.146 Ha,  dimana  luas  tersebut  dibagi  menjadi delapan  fungsi  yaitu  untuk  pemukiman seluas 658 Ha, persawahan
Gambar 1. Peta Desa Kuanheun, Kabupaten Kupang Barat,  Kupang. Nusa Tenggara Timur (Sumber: www.google.com)
280  Ha,  perkebunan  (p)128  Ha,  kuburan 40 Ha, pekarangan 740 Ha, taman 100 Ha, perkantoran  25  Ha,  dan  175  Ha  untuk prasarana umum lainnya.
Desa  Kuanheun  secara  umum merupakan  dataran  rendah  dengan  tingkat kemiringan  0.10.  Desa  Kuanheun  terletak di pesisir pantai yang memiliki iklim yang tidak  jauh  berbeda  dengan  daerah-daerah lainnya  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur yaitu beriklim tropis, suhu rata-rata 31.5°C yang  memiliki  jumlah  bulan  hujan  selama tiga  bulan  dengan  curah  hujan  1000  mm. Jumlah  penduduk  Desa  Kuanheun  adalah 1.506  jiwa  dengan  jumlah  laki-laki berjumlah  718  jiwa  dan  perempuan  788 jiwa.  Pekerjaan  penduduk  Desa  Kuanheun yang paling dominan adalah petani.
Sumberdaya  pertanian  di  desa Kuanheun  ini  sangat  tergantung  dengan kondisi  alam  dan  musim.  Lahan  pertanian yang  terbatas  membuat  para  penduduk Desa Kuanheun melakukan kerja sampingan  seperti  berkebun,  dan  mencari ikan  (nelayan).  Komoditas  pertanianny  di Desa  Kuanheun  meliputi;  jagung,  kacang tanah,  ubi  kayu,  tomat,  mangga,  pisang, semangka, dan pepaya.
Pada sektor perikanan dan kelautan, perairan laut desa Kuanheun  (diganti desa) merupakan  bagian  dari  Taman  Nasional Perairan  (TNP)  Laut  Sawu  yang  memiliki potensi  perikanan  yang  cukup  baik  dan sudah memiliki pengelolaan secara tradisional  melalui  kearifan  lokal Lilifuk . Sehubungan  adanya  aturan  dan  hukum adat Lilifuk ,  masyarakat  khususnya  para nelayan  tidak  dapat  menangkap  ikan secana  bebas  di  area  yang  telah  disepakati sebelumnya.  Ada  batasan-batasan  yang telah  dibuat,  sehingga  budidaya  rumput laut  menjadi  pilihan  bagi  para  nelayan
untuk  menjadi  mata  pencahariannya. Budidaya  rumput  laut  tersebut  juga  tidak terlepas  dari  setelah  mendapat  izin  dari masyarakat setempat.

## 2.2.  Potensi  Perikanan  dan  Kelautan Desa Kuanheun Kabupaten Kupang Barat
Desa  Kuanheun  berbatasan  dengan Laut  Sawu  yang  memliki  sumber  daya perikanan  dan  laut  yang  cukup  potensial antara lain seperti, berbagai jenis ikan laut, padang  lamun,  hutan  mangrove,  terumbu karang dan juga rumput laut. Sumber daya tersebut  dimanfaatkan  sebagai  bahan makanan dan sisanya dijual untuk mendapatkan  uang.  Lokasi  desa  yang strategis ini membuat masyarakat melakukan budidaya rumput laut sekaligus menangkap  ikan  pelagis  dan  ikan  karang. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat setempat  bermata  pencaharian  sebagai nelayan.
Melimpahnya  ikan  karang  di  sekitan
Desa Kuenheun dikarenakan masih banyaknya  terumbu  karang  di  pesisir pantai  desa.  Jenis  karang  yang  ada  di pesisir  desa  terdiri  atas  karang  lunak, karang bercabang, dan karang otak. Selain itu,  masih  dapat  ditemukan  beberapa padang  lamun Enhalus  Acaroides dan Thalisia  Hempricii yang  menjadi  habitat ikan-ikan kanang seperti ikan lada/Beronang ( Siganus Spp .), Alu- alu/banakuda ( Sphyranidae ), Kerapu ( Ephinephelus Spp .), dan Peperek ( Leigonathidae )  yang  merupakan  ikan yang  sering  dijumpai  di  daerah  setempat)/
(Gambar 2.)
2.3.  Kearifan  lokal Lilifuk di  Desa Kuenheun Lilifuk merupakan pengelolaan sumber  daya  laut  berbasis  kearifan  lokal oleh  masyarakat  Kupang.  Kearifan  lokal yang dikenal dengan Lilifuk ini
mendukung  konservasi  pesisir  dan  laut yang terdiri dari penangkapan ikan dengan alat  dan  cara  ramah  lingkungan. Lilifuk adalah  suatu  kolam  besar  yang  dipenuhi dengan padang lamun yang kaya akan ikan lada  (banonang)  dan  ikan  dusung  yang
berada  di  tepi  laut.  Apabila  air  laut  surut, kolam  besar  ini  akan  tampak  dengan kedalaman maksimum 5 meter dengan luas 20.000  m 2 ,  sehingga  ikan  banyak  yang terperangkap di dalamnya
Gambar 2.  Komoditas  ikan  lokal  yang  ada  di  kolam Lilifuk Desa  Kuanheun;  a)  Kerapu;  b) Petek/Peperek;  c)  Lada  /  Beronang;  d)  Alu-Alu  /  Barakuda  (sumber www.google.com)
Oleh  karena  itu  masyarakat  Kupang, khususnya  Desa  Kuenheun  kemudian mengelola  sumber  daya  ini  untuk  ditutup dari aktivitas penangkapan ikan sehari-hari dan  dibuka  untuk  sekali  atau  dua  kali dalam  setahun  sesuai  dengan  kesepakatan untuk  dapat  dimanfaatkan. Lilifuk tersebut merupakan  hak  milik  dari  suatu  suku tertentu  dengan  pengelolaannya  dilindungi oleh hukum adat.
Terdapat  tiga  jenis Lilifuk di  daerah Kupang  yaitu; Lilifuk Baimusu  dan Lilifuk Gatal  di  Desa  Bolok,  serta Lilifuk Baineo di  Desa  Kuanheun.  Batas-batas  wilayah Lilifuk yang  ditutup  sebagai  daerah konservasi  yaitu  sejajar  dengan  garis pantai dengan luas:  a) Lilifuk Gatal:  200 x 100 m, b) Lilifuk Gatal: 370 x 30 m, dan c)
Lilifuk Baineo:  100  x  50  m.  Batas-batas wilayah  tersebut  diberi  tanda  dengan menggunakan  batu.  Akan  tetapi,  karena batu-batu  tersebut  sering  dibongkar  pada saat  dibuka,  maka  batas  tersebut  diganti dengan menggunakan kayu.
Lilifuk di  Desa  Kuenheun  berada  di dalam  penguasaan  suku  Baineo  penduduk kampung  RT  14  Taunesi  Desa  Kuanheun. Lilifuk atau  dengan  kata  lain  menurut istilah  lokal  Masyarakat  Desa  Kuanheun disebut  Nifu  adalah;  daerah  cekung  pada permukaan  dasar  perairan  pantai  yang menyebabkan  adanya  genangan  air  laut pada saat surut tertinggi. Kondisi tergenangnya  air  laut  pada  saat  surut  ini menyerupai Kolam besar di Laut, sehingga masyarakat  setempat  menyebutnya dengan
istilah Nifu dalam dialek lokal yang artinya kolam.
Sejarah awal mula adanya Lilifuk /Nifu  Loles  diprakarsai  suku/klan Baineo.  Terbentukya Lilifuk ini  sejak ratusan  tahun  yang  lalu,  menurut  seorang narasumber  yang  juga  salah  seorang  anak Suku/Klan Baineo menuturkan bahwa, hak penuh suku/klan Baineo terhadap Lilifuk /Nifu  Loles  diawali  dengan  Perang antara  suku/klan  Baineo  (Desa  Kuenheun) dan suku/klan Lai (Desa Bolok) memperebutkan tiga gugusan lokasi terhitung  dan  lokasi  perairan  pantai (Tinmau).  Nam  Tinmau  nama  sebuah kolam  yang  sederetan  dengan Lilifuk /Nifu Loles,  memiliki  kedalaman  lebih  dari  15 meter, berbentuk lingkaran yang
berdiameter  ±  500  meter  dan  dasar  kolam tersebut  terdiri  dari  populasi  terumbu karang yang merupakan tempat berkembangbiaknya ikan. Dalam
peperangan  tersebut  terdengar  kalimat- kalimat  umpatan.  Sebuah  kata  umpatan dalam  bahasa  Dawan  yang  ditujukan suku/Klan  Baineo  kepada  Suku/Klan Laikopan  yang  berbunyi  “ Ho  Loel  Man ” yang  artinya  “Kau  punya  Otak”,  sehingga sejak  saat  itu  tempat  ataupun  pantai dimana  terjadi  peperangan  itu  dinamakan Pantai  Loles  (terjemahan  dan  kata  “ Ho Loel  Man ”).  Suku  Laikopan  mengalami kekalahan  dan  melarikan  diri  ke  Pulau Semau. Sementara itu suku Baineo berhak memiliki  kearifan  lokal  dalam  perairan tersebut (Hidayat, 2014).
Pengelolaan  sumberdaya  pesisir  dan laut  sudah  terbukti  dapat  menjamin keberlangsungan sumberdaya tersebut. Hal ini  perlu  diperhatikan  untuk  memperkuat ataupun  mengembalikan  budaya  yang sudah  tidak  dilaksanakan.  Upaya  untuk mengembalikan  kepercayaan  masyarakat
terhadap kearifan lokal sumberdaya pesisir dan laut perlu dilakukan, yaitu memperkuat kelembagaan masyarakat lokal,  peningkatan  apresiasi  budaya  lokal dan menggali substansi kearifan lokal yang mulai memudar. TNP Laut Sawu memiliki banyak  kearifan  lokal  yang  mendukung pengelolaan  kawasan  konservasi,  seperti budaya Lilifuk di Kabupaten kupang.
2.4.  Hukum  Adat Lilifuk di  Desa Kuenhuen
Lilifuk di  desa  Kuenheun  telah dikuasai  oleh  Suku  Baineo,  sehingga pengelolaannya  pun  diatur  berdasarkan kesepakatan  adat  suku  Baineo.  Ada beberapa  hukum  adat Lilifuk di  desa Kuenheun yang harus ditaati oleh masyarakat, yaitu sebagai berikut:
1. Bahwa  setiap  orang  dilarang  masuk dan mengambil ikan di dalam Lilifuk sampai  dengan  batas  waktu  yang ditentukan.
2. Masa panen Lilifuk dilaksanakan satu kali dalam setahun, kebiasaan setahun  sekali  ini  dikenal  dengan istilah  TUT  NIFU,  namun  yang sekarang  menjadi  wacana  adalah panen Lilifuk dilakukan  dua  tahun sekali  yaitu  pada  bulan  Juni  dan bulan Desember.
3. Pada  saat  panen Lilifuk diharuskan memberi undangan kepada desa-desa tetangga.
4. Upeti/kontribusi  bagi  suku  Baineo selaku  pemilik Lilifuk pada  saat panen  adalah  beberapa  ekor  ikan yang  diambil  dari  hasil  tangkapan setiap  undangan  yang  datang  dalam istilah  adatnya  adalah  “ Tanaib  Ika ” artinya seikat ikan.
Hukum  adat  tersebut  disepakati  dan ditetapkan  dalam  sebuah  upacara  ritual
yang  dikenal  dengan  istilah  adat Tasaeb Talas yang  artinya  mendirikan  rambu- rambu.  Beberapa  sanksi  yang  dijatuhkan kepada oknum yang melanggar antara lain, dikenakan  sanksi  barupa  satu  ekor  hewan (sapi,  babi  dan  kambing)  dan  bagi  pelaku yang  melakukan  pencurian  ikan  di  kolam Lilifuk akan  dikenakan  sanksi  adat  berupa satu ekor babi dengan berat 100 kg. Pelaku yang  menggunakan  alat  tangkap  pukat garu  yang  dapat  mengakibatkan  rusaknya Lilifuk akan  dikenakan  sanksi  adat  berupa uang Rp. 1.000.000,-.
2.5.  Keikutsertaan Lilifuk terhadap Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
Terdapat  lima  elemen  masyarakat yang  berperan  dalam  pengelolaan Lilifuk , yaitu tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa,  masyarakat,  dan  orang  luar  desa. Lima  komponen  masyarakat  tersebut memiliki  fungsi  yang  sesuai  dengan perannya.  Tokoh  adat  memiliki  peran sebagai  penjaga  sumber  daya  perikanan seperti  karang,  lamun,  habitat,  ekosistem, khususnya  ikan-ikan  yang  ada  di  dalam Lilifuk dan  membantu  pemerintah  desa dalam  pengawasan  terhadap  pencurian ikan ( illegal fishing ).
Tokoh  agama  dan  pemerintah  desa berfungsi  sebagai  pengambil  kebijakan, pertimbangan serta pemberian dukungan di dalam penerapan aturan yang sudah dibuat. Pemerintah  desa  juga  berperan  sebagai pemberi informasi kepada masyarakat luas ketika Lilifuk dibuka.  Sementara  itu, Masyarakat  disini  memiliki  peran  penting yaitu  menjaga  kolam Lilifuk dan  mentaati peraturan yang sudah dibuat. Penangkapan ikan  hanya  dilakukan  pada  saat  dibukanya Lilifuk . Penangkapan ikan tersebut biasanya  dilakukan  dalam  dua  hari tergantung  dari  keputusan  pemilik Lilifuk . Pembukaan Lilifuk biasanya dimulai
dengan  pesta  adat  dan  ritual  agama sebelum  dilakukannya  panen  ikan  di wilayah tersebut. Upaya melegalisasi nilai-nilai tradisional dalam pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya pesisir telah dilakukan oleh lembaga pemerintahan desa melalui  Peraturan  Desa  Nomor  1  tahun 2012  tentang  Perlindungan  Sumberdaya Laut di Wilayah Lilifuk . Peraturan merupakan
bentuk antusias dari masyarakat  dan  beberapa  elemen  di  Desa Keunheun  untuk  selalu  menjaga  kearifan dalam  pelestarian  sumberdaya  pesisir  dan laut.
Dalam  Peraturan  desa  ini,  terdapat tujuh  larangan  yang  disertai  dengan  12 sanksi  bagi  setiap  pelanggar.  Larangan dalam  peraturan  desa  ini  antara  lain  setiap orang  dilarang  menggunakan  alat  tangkap yang merusak biota laut, dilarang menangkap  ikan  di  zona  kearifan Lilifuk sebelum  waktunya,  dilarang  merusak, mengambil  penyu  dan  terumbu  karang, dilarang  melakukan  pencurian,  termasuk pasir  dan  batu  laut,  dilarang  dilakukan pencemaran  laut,  serta  dilarang  merusak tempat pengeringan garam.
Selain  sanksi  adat  di  atas,  ada beberapa  sanksi  yang  telah  dibuat  oleh Perdes  ini,  di  antaranya  setiap  orang  yang menggunakan  pukat  garu  dalam Lilifuk dikenai sanksi adat berupa denda Rp 1 juta dan  beras  100  kg,  setiap  orang  yang menggunakan  sorok  lingkar  dikenakan sanksi  Rp  500.000.  Juga  ada  sanksi  bagi setiap orang yang melakukan penangkapan ikan  dengan  bubu,  menangkap  penyu, penggunaan  bom  dan  racun  ikan,  merusak terumbu, pencemaran perairan dan pengrusakan  tempat  pengeringan  garam.
Selain mengatur dalam kegiatan penangkapan,  Perdes  ini  juga  mengatur
pengelolaan  wilayah  pesisir  dalam  bidang lain  seperti  budidaya,  pariwisata,  dan pertambangan pasir laut.
Lilifuk merupakan  suatu  bentuk  hak ulayat  laut  dimana  hak  penguasaan masyarakat  atas  tanah,  air  sungai,  pantai, tumbuh-tumbuhan liar, satwa liar di dalam lingkungan  guna  kepentingan  masyarakat sendiri  dan  anggota-anggotanya  serta orang  luar  (Yulianto,  2008).  Hal  ini diperkuat  oleh  UU  No.  22  Tahun  1999 yang  merupakan  kekuatan  yang  mengakui eksistensi  institusi  yang  ada  di  beberapa daerah dalam mengelola sumber daya ikan.
Keikutsertaan masyarakat dan kearifan  diakui  secara  dalam  peraturan perundang-undangan  Indonesia.  Hal  ini diatur  pada  Peraturan  Menteri  KKP  No. 40/ PERMEN-KP/2014 tentang peran serta dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau- pulau  kecil.  Selain  itu  juga  tercermin dalam  kebijakan  tentang  perlindungan SDA  dan  keterlibatan  masyarakat,  seperti UU  No.  31  tahun  2004  tentang  Perikanan Jo  UU  No.  45  tahun  2009,  UU  No.  27 tahun  2007  tentang  Pengelolan  Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  Jo  UU  No. 01  tahun  2014,  dan  PP  60  Tahun  2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
Berbagai upaya pengelolaan kawasan pesisir  dan  laut  yang  berkelanjutan  adalah dengan  melakukan  upaya  konservasi  yang berbasis masyarakat, partisipatif dan kolaboratif. Lilifuk merupakan  salah  satu pengelolaan  sumber Community  Based Management (CBM) dimana CBM merupakan suatu proses pemberian wewenang, tanggung jawab dan kesempatan  kepada  masyarakat  untuk mengelola  sumber  daya  kelautan  dan perikanan  sendiri  dengan  memperhatikan
kebutuhan, keinginan, tujuan dan aspirasinya (Nikijuluw, 2002).
2.6.  Keberlanjutan Lilifuk di  Desa Kuanheun
Kearifan  lokal Lilifuk di  Desa Kuanheun  memiliki  manfaat  yang  baik bagi  masyarakat,  sehingga  perlu  dijaga keberlanjutan  dari Lilifuk ini.  Manfaat yang  bisa  didapat  adalah  manfaat  secara ekonomi,  sosial  maupun  lingkungan. Manfaat  ekonomi  yang  dirasakan  oleh masyarakat  adalah  menambah  penghasilan dan  penangkapan  ikan  pada  saat  buka Lilifuk .  Sementara  itu  manfaat  sosial  yang diterima  adalah  meningkatkan  hubungan atau  interaksi  sosial  antara  satu  rumah tangga  dengan  rumah  tangga  lainnya  serta menjaga  hubungan  sosial  dengan  tetangga sekitarnya  yang  ikut  pada  waktu  buka Lilifuk ,  bahkan  dengan  masyarakat  di  luar desa  tersebut.  Manfaat  sosial  lainnya Lilifuk menjadi  suatu  hiburan  yang  ingin melihat  acara  buka Lilifuk tersebut.  Selain itu, Lilifuk menjaga tradisi setempat karena Lilifuk merupakan  warisan  orang  tua  dan juga  menjaga  budaya  daerah  setempat karena  pada  saat  dibukanya  dilakukan pesta  adat  yang  menampilkan  acara-acara seni setempat (Yulisti, 2009).
Lilifuk ini  juga  memberikan  manfaat bagi lingkungan ekologinya yaitu terjaganya  ikan  karena  daerah  tersebut ditutup selama setahun. Ikan tersebut akan tumbuh  besar  dan  berkembang  di  daerah tersebut  sehingga  keberlanjutan  sumber daya  ikan  terjaga,  disamping  sumber  daya perikanan  lainnya.  Dengan  adanya Lilifuk , masyarakat  akan  menjaga  lingkungannya secara  baik  dengan  tidak  membuang sampah  sembarangan  di  laut  dan  pantai dan  tidak  menggunakan  alat  tangkap  yang merusak sumber daya.
Masyarakat di Desa Kuanheun menyadari  pentingnya  keberadaan Lilifuk dengan  segala  manfaatnya  yang  langsung dirasakan  oleh  mereka.  Keberlanjutan Lilifuk akan selalu dijaga oleh masyarakat, karena  dengan  merusaknya  berarti  secara tidak langsung masyarakat akan mendapatkan dampaknya juga. Oleh karena  itu  masyarakat  berusaha  untuk menjaga  kawasan  perairan  di  sekitar Lilifuk baik dan dalam lingkungan maupun dan  luar  lingkungannya.  Namun  begitu, beberapa  hal  yang  tidak  dapat  dihindari oleh  masyarakat  yang  dapat  mengancam sumber daya perainan di sekitar Lilifuk dan pengelolaannya  baik  pengaruh  dari  luar maupun dari dalam, yaitu sebagai berikut:
1. Lahan  perairan  semakin  sempit karena adanya budidaya rumput laut
2. Pencemaran  limbah  cucian  dari perusahaan budidaya tersebut
3. Perairan semakin kotor dan tercemar dari  beberapa  kegiatan  lainnya.
Permasalahan  utama  adalah  minyak dan pembuangan sampah sembarangan 4. Ikan-ikan  di  perairan  berkurang  dan kerusakan terumbu karang Selain  manfaat  dan  kendala  dalam Lilifuk , mekanisme pengambilan keputusan
dalam Lilifuk juga penting dalam keberlanjutan Lilifuk . Hal ini akan mempengaruhi masyarakat untuk mengambil  sikap apakah akan mendukung keberlanjutan atau sebaliknya
menghilangkan Lilifuk . Lilifuk memiliki manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, maka perlu dipikirkan bagaimana menjaga keberlanjutan Lilifuk . Faktor-faktor  utama  yang  menjadi prioritas  pada Lilifuk ini  adalah  menjaga dan melindungi serta memperbaiki kelestarian lingkungan, menerapkan aturan
dan sanksi hukum, serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, adanya dukungan  dan  pengawasan  pemerintah. Dalam  rangka  pencapaian  keberlanjutan Lilifuk tersebut,  beberapa  hal  harus dilakukan bersama-sama baik oleh masyarakat,  pemerintah  maupun  tokoh- tokoh  masyarakat  seperti  tetua  adat  dan tokoh  agama.  Banyaknya  pencurian  ikan dikawasan
Lilifuk menyebabkan masyarakat  berpendapat  pentingnya  aspek tersebut untuk lebih diperhatikan.

## 3. Ssimpulan
Kearifan  lokal  seperti Lilifuk ini, memiliki  nilai-nilai  ekologi  dan  prinsip pelestarian lingkungan pesisir yang merupakan  bentuk  kepedulian  masyarakat.
Untuk  itu,  perlu  dipertahankan  dalam rangka mendukung pengelolaan sumberdaya  pesisir  dan  laut  secara berkelanjutan.  Kearifan  lokal Lilifuk di Desa Kuenheun Kabupaten Kupang merupakan  salah  satu  bentuk  revitaliasi kearifan lokal di Laut Sawu.
Penerapan  Peraturan  Desa  Kuenheum tentang  perlindungan  sumberdaya  laut  di wilayah Lilifuk yang mengacu pada hukum adat  pada  jaman  dahulu  sebagai  bentuk upaya  pelestarian  kearifan  lokal  ini. Peraturan  ini  dapat  bermanfaat  bagi  upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya pesisir sehingga dapat menjaga  ketersediaan  sumber  daya  laut bagi  kehidupan  masyarakat,  khususnya daerah  pesisir  di  Desa  Kuenhuen,  Laut Sawu.
Lilifuk dapat bermanfaat secara berkelanjutan  bagi  masyarakat  baik  secara ekonomi,  sosial  maupun  lingkungannya namun  harus  memperhatikan  aspek-aspek pengelolaan yang berkelanjutan.
Masyarakat  lokal  yang  terlibat,  baik langsung  maupun  tidak  langsung,  dapat berperan serta memberikan kontribusi yang nyata dalam menjaga keberadaan Lilifuk .
Pada akhirnya perlu adanya dukungan dan  keterlibatan  dari  pemerintah  pusat (KKP) maupun kelembagaan lokal lembaga  adat  dan  pemerintahan  desa  agar pemanfaatan  dan  pelestarian  sumberdaya pesisir  di  Desa  Kuenhuen,  Kupang  dapat berlangsung secara efektif dan optimal.

## Daftar Pustaka
Fauzi,  A.  2004. Ekonomi  Sumber  Daya  Alam dan  Lingkungan:  Teori  dan  Aplikasi. Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama. 259 hal.
Hidayat,  R.  dan  Guntur  Wibowo.  2014. “Kearifan  Lokal  “Lilifuk”  mendukung Pengelolaan  Taman  Nasional  Perairan
Laut Sawu Berbasis Masyarakat.” Penelitian . Lembaga Laporan Penelitian USU.
Keputusan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan Nomor  6  tahun  2014  tentang  Rencana Pengelolaan dan Zonasi TNP Laut Sawu 2014 – 2034.
Keraf,  A.  Sony.  2002.  Etika  Lingkungan. ( Etika  Lingkungan) .  Jakarta:  Penerbit Buku Kompas. Mitchell, B., B. Setiawan & H.R. Dwita. 2000.
Pengelolaan Sumber
daya dan Lingkungan. Yogyakarta:  Gajah  Mada University Press. Nikijuluw,  V.P.H.  2002. Rezim  Pengelolaan Sumber Daya Penikanan . Jakarta:
Pustaka Cidesindo.
Purwanto.  2003.  Pengelolaan  Sumberdaya Perikanan,  Direktorat  Jendral  Perikanan Tangkap,  Jakarta:  Departemen  Kelautan dan Perikanan.
Yayasan  Pengembangan  Pesisir  dan  Laut, 2010.  Pemetaan  Partisipatif  Taman Nasional  Perairan  Laut  Sawu.  Laporan
untuk The Nature Conservancy.
Kupang, Indonesia. Yulianto,  G.  2008.  Kajian  Kelembagaan  Hak Ulayat  Laut  di  Desa-Desa  Pesisir  Teluk Bintuni.  Buletin  Ekonomi  Perikanan
Volume VIII (2): 82-89.
Yulisti  M,  Kurniasari  N,  Yuliaty  C.  2009. “Analisis keberlanjutan Lilifuk Tinjauan perepsi  masyarakat  lokal. Jurnal  Sosial Ekonomi  dan  Perikanan Volume  9  (20 4).