Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## PANDANGAN AGAMA ISLAM DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILU TAHUN 2024
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6
Program Studi Pendidikan Agama Islam,Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Buana Perjuangan  Karawang
Email : rahma.dilla@ubpkarawang.ac.id 1 , haerudin@ubpkarawang.ac.id4 2 , siti.masruroh@ubpkarawang.ac.id 3 , mitra.sasmita@ubpkarawang.ac.id 4 , pi21.rebihadinata@mhs.ubpkarawang.ac.id 5 , pi21.herisandi@mhs.ubpkarawang.ac.id 6

## ABSTRAK
Pemilu  adalah  satu  proses  demokrasi  yang  harus  dilaksanakan  untuk  memilih  para  pemimpin,  baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) maupun kepala negara --presiden dan wakilnya--  yang  disebut  dengan  khalifah.  Untuk  itu  setiap  warga  negara  wajib  menggunakan  hak pilihnya,  dan  khusus  bagi  umat  Islam  wajib  memilih  orang-orang  yang  terbaik,  sesuai  pilihan  hati nuraninya  masing-masing,  tanpa  adanya  pengaruh,  intimidasi  dari  partai  politik  manapun,  baik  partai nasional maupun partai lokal.
Islam dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas mengatur  hubungannya  dengan  Allah  Swt  (ibadah),  tetapi  juga  mengatur  hubungan  manusia  dengan sesamanya  (muamalah),  termasuk  pengaturan  sistem  pemerintahan  dan  ketatanegaraan  dalam  upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini melalui pemilihan  Umum  (Pemilu) Tahun  2024 dalam  upaya mewujudkan masyarakat  yang partipatif dan demokratis bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan masyarakat, cinta tanah air dan  negara  serta  mampu  mewujudkan  masyarakat  yang  menanamkan  nilai-nilai  demokrasi  dalam kehidupannya.Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  peran  masyarakat  sebagai  partisipasi pemilu pada tahun 2024 dalam prespektif Islam. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek  penelitian  Masyarakat  Desa  Jatibaru  Kecamatan  Jatisari  Kabupaten  Karawang.  Pengumpulan data dengan cara melalui observasi dan wawancara. Dari hasil penelitian ini peneliti berharap agar dapat memberikan  kontribusi  dan  manfaat  bagi semua  pihak  yang  terkait,  terutama  bagi  masyarakat  Desa Jatibaru,  karena  Islam  sendiri  tidak  mengatur  sistem  politik  secara  spesifik,  akan  tetapi  secara  umum ajaran  Islam  di  dalam  Al-  Quran  dan  Hadits  mengajarkan  seluruh  aspek  kehidupan  termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin.
Kata Kunci : Pemilu, Masyarakat, Prespektif Islam
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517

## ABSTRACT
Elections are a democratic process that must be carried out to elect leaders, both as representatives of the people in the legislative body (ahl al-halli wa al-'aqdi) and heads of state - the president and his deputy - who  are  called  caliphs.  For  this  reason,  every  citizen  is  obliged  to  exercise  his  right  to  vote,  and especially  Muslims  are  obliged  to  choose  the  best  people,  according  to  the  choice  of  their  own conscience,  without  any  influence  or  intimidation  from  any  political  party,  whether  national  or  local parties.
Islam, with the totality of its teachings, regulates all aspects of human life, not only limited to regulating their  relationship  with  Allah  SWT  (worship),  but  also  regulates  human  relationships  with  each  other (muamalah), including the regulation of government and constitutional systems in an effort to realize the overall benefit of the people and its upholding. sharia-based justice values on this earth through the 2024 General  Election  (Pemilu)  in  an  effort  to  create  a  society  that  is  participatory  and  democratic, responsible,  cares  about  the  community  environment,  loves  the  homeland  and  country  and  is  able  to create a society that instills democratic values in its life .The aim of this research is to determine the role of society in participating in elections in 2024 from an Islamic perspective. The method in this research is  descriptive  qualitative.  Research  subjects:  Jatibaru  Village  Community,  Jatisari  District,  Karawang Regency.  Data  collection  was  done  through  observation  and  interviews.  From  the  results  of  this research,  the  researcher  hopes  that  it  can  provide  contributions  and  benefits  for  all  parties  involved, especially  for  the  people  of  Jatibaru  Village,  because  Islam  itself  does  not  specifically  regulate  the political  system,  but  in  general  Islamic  teachings  in  the  Al-Quran  and  Hadith  teach  all  aspects  life includes leadership and the appointment of leaders.
Keywords: Election, Society, Islamic Perspective

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  salah  satu  Negara  yang  menganut  sistem  Demokrasi.  Demokrasi  memiliki arti  suatu  keadaan  Negara  di  mana  dalam  sistem  pemerintahan  dan  kedaulatannya  berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan  rakyat  dan  kekuasaan  oleh  rakyat.  Kekuasaan  rakyat  yang  dimaksud  sistem demokrasi  adalah  kekuasaan  di  mana  rakyat  berkuasa  untuk  menentukan  siapa  yang  akan menjadi  pemimpin  mereka.  Pengangkatan  pemimpin  dalam  sistem  demokrasi  yaitu  melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang  diselenggarakan  secara  langsung,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil  guna  menghasilkan pemerintahan  negara  yang  demokratis  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Secara  umum  Pemilu  yang  dilaksanakan  dari
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
tingkatan  atas  seperti  pemilihan  Presiden  (pemimpin  negara)  sampai  ke  tingkatan  bawah seperti pemilihan kepala Desa pemerintahan demokratis
Islam memang tidak ada sistem politik secara spesifik akan tetapi dalam totalitas ajaran agama Islam,  Al-Quran  dan  Hadits  juga  mengajarkan  seluruh  aspek  kehidupan  termasuk kepemimpinan dan pengangkatan pemimpin. Islam adalah agama yang mampu menempatkan diri dalam ruang dan waktu di mana dan kapan ia berada. bahkan Islam mewajibkan kepada umatnya  untuk  mengangkat  seorang  pemimpin  dalam  suatu  Negara  yang  akan  mengatur kesejahteraan  dan  mengayomi  masyarakat  dalam  kepemimpinannya.  Pemimpin  dalam  Islam tidak  hanya  bertanggung  jawab  di  urusan  dunia  saja  akan  tetapi  juga  bertanggung  jawab  di akhirat maka proses pemilihan umum adalah sebuah sarana yang bisa untuk dijadikan sebagai media untuk memilih calon pemimpin.
Dalam  kenyataannya  dari  setiap  pemilu  ke  pemilu,  seperti  pada  Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada)  Kab.  Karawang  Tahun  2020  partisipasi  masyarakat  hanya  sekitar  70  –  71  % (Sumber  KPU  Kab.  Karawang)  tentu  ini  menjadi  sebuah  motivasi  bagi  semua  komponen untuk  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  menyongsong  pemilu  tahun  2024  yang demokratis
Dengan  demikian  dari  berbagai  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  dengan judul  “Pandangan  Agama  Islam  Dalam  Upaya  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Pada Pemilu Tahun 2024”.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini  dilaksanakan  di  Desa  Jatibaru  Kecamatan Jatisari  selama  kurang  lebih  8  bulan dimulai  dari  bulan  April  dan  berakhir  pada  bulan  Nopember  2023,  dengan  obyek penelitiannya  Masyarakat  Desa  Jatibaru,  Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS)  dan  Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatisari.

## Tabel 1. Jumlah Masyarakat sebagai sampel
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  lapangan  (field  research)  dengan  jenis  penelitian deskriptif kualitatif dengan metode yang digunakan yaitu studi kasus. Maksud dari penelitian deskriptif  adalah  untuk  menguraikan  literal  ihwal  manusia,  kejadian,  atau  suatu  proses  yang
NO Komunitas JUMLAH
KET 1 Panitia Pemilihan Kecamatan 5 2 Panitia Pemungutan Suara 3 3 Tokoh Agama 5 4 Tokoh Masyarakat 3 6 Warga Jatibaru 24 Jumlah Total 40
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
diamati (A.Haedar, 2011,h.26). sedangkan penelitian kualitatif menurut Nana Sudjana adalah penelitian  yang  data-datanya  berupa  kata-kata  yang  tertulis  (bukan  angka-angka)  atau  kata- kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Margono, 1997, h.36)  data yang akan diperoleh  dari  penelitian  ini  melalui  data  observasi,  data  wawancara/angket,  dan  data dokumentasi.
Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis proses siklus  yang  interaktif  dimulai  dengan  pengumpulan  data,penyajian  data,  reduksi  data  dan penarikan kesimpulan (Miles dan Humberman 1992 :16-18)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama tentang Perspektif Agama Islam terhadap Pemilihan Umum dari data penelitian yang didapatkan dari studi pustaka bahwa Pemilu adalah satu  proses  demokrasi  yang  harus  dilaksanakan  untuk  memilih  para  pemimpin,  baik  sebagai wakil  rakyat  di  lembaga  legislatif  (ahl  al-halli  wa  al-‘aqdi)  maupun  kepala  negara  --presiden dan  wakilnya--  yang  disebut  dengan  khalifah.  Untuk  itu  setiap  warga  negara  wajib menggunakan  hak  pilihnya,  dan  khusus  bagi  umat  Islam  wajib  memilih  orang-orang  yang terbaik,  sesuai  pilihan  hati  nuraninya  masing-masing,  tanpa  adanya  pengaruh,  intimidasi  dari partai politik manapun, baik partai nasional maupun partai lokal.
Islam  dengan  totalitas  ajarannya,  mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  umat  manusia,  tidak hanya  sebatas  mengatur  hubungannya  dengan  Allah  Swt  (ibadah),  tetapi  juga  mengatur hubungan  manusia  dengan  sesamanya  (muamalah),  termasuk  pengaturan  sistem  pemerintahan dan  ketatanegaraan  dalam  upaya  mewujudkan  kemaslahatan  umat  secara  menyeluruh  dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini.
Bila  nilai-nilai  tersebut  --kemaslahatan  dan  keadilan--  bagi  manusia  diabaikan,  maka sungguh  akan  terjadi  berbagai  bentuk  diskriminasi,  penindasan  dan  kezaliman.  Berkaitan dengan  hal  itu,  maka  Islam  mengatur  dan  menetapkan  bahwa  harus  ada  pemimpin  yang  akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Terkait dengan persoalan ini, tentu harus ada pula lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam  istilah  teori  kenegaraan  modern  (saparation  of  power),  terdiri  dari  pihak  atau  lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
Sekalipun,  betapa  pentingnya  sebuah  pemerintahan  (negara)  dalam  mengatur  dan memberikan  perlindungan  kepada  rakyatnya,  tetapi  Islam  tidak  pernah  memberikan  suatu model atau bentuk dari suatu negara tersebut. Karena itu munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, merupakan sesuatu yang wajar. Baik Alquran maupun al-Sunnah, yang  keduanya  merupakan  sumber  utama  ajaran  Islam,  nampaknya  tidak  memberi  petunjuk yang tegas tentang hal itu.
Dari uraian di atas jelas bahwa pemilu dalam pandangan Agama Islam adalah sesuatu yang harus  dilkasnakan  oleh  semua  lapisan  masyarakat  karena  Islam  dengan  totalitas  ajarannya, mengatur  seluruh  aspek  kehidupan  umat  manusia  tidak  hanya  sebatas  mengatur  hubungannya dengan Allah Swt berupa ibadh mahdhoh saja, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya  (muamalah),  termasuk  pengaturan  sistem  pemerintahan  dan  ketatanegaraan  dalam upaya  mewujudkan  kemaslahatan  umat  secara  menyeluruh  dan  tegaknya  nilai-nilai  keadilan berbasis  syariah  di  bumi  Indonesia  melalui  pemilihan  umum  yang  demokratis  atau  dalam Bahasa  agama  musyawarah  untuk  menentukan  pemimpin  atau  kepala  negara  yang  bisa mengatur  jalannya  pemerintahan  suatu  negara,  untuk  memberikan  rasa  aman,  sejahtera  dan kemakmuran  kepada  masyarakatnya  dan  menjaga  dikiriminasi  serta  penindasan  maka  aturan yang  mengatur  tatakelola  pemerintahan  suatu  negara  sangat  diperlukan  sebagaimana  dalam undang-undang 1945 kedaulatan ada ditangan rakyat.
Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah kedua, Untuk mengetahui bagaimana peran Agama  Islam  Dalam  Meningkatkan  Partispasi  Masyarakat  pada  Pemilu  Tahun  2024  dalam penelitian  ini  sebagai  pemahaman  dan  penunjang  indikator  pandangan  agama  dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  peneliti  melaksnakan  dan  membuat  jadwal  silaturhami dengan para tokoh agama juga mengikuti kegiatan pengajian dengan materi tentang pentingnya musyawarah dan pentingnya menjaga dan mencintai negara dengan turut serta andil dalam setiap kegiatan  pemilu  serta  mengadakan  berbagai  macam  sosilaisasi  yang  bekerja  sama  dengan aparatur pemerintah, Tokoh Agama, para penyelnggara dan  mengumumkan program sosialisasi tentang pemilu.
Sosialisasi  atau  menyebarluaskan  pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  sangat  penting dilakukan  dalam  rangka  meminimalisir  golput.  Hal  ini  di  sebabkan  intensitas  pemilu  di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa, bupati/walikota, gubernur, pemilu legislatif dan pemilu presiden. Kondisi lain yang mendorong sosialisi sangat penting  dalam  upaya  meningkatkan  partisipasi  politik  masyarakat  adalah  dalam  setiap  pemilu
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
terutama  pemilu  di  era  reformasi  selalu  diikuti  oleh  sebagian  peserta  pemilu  yang  berbeda. Sehingga  menuntut  penyelenggara  pemilu,  peserta  pemilu,  serta  seluruh  stakehoolder  untuk terus selalu menyebarluaskan informasi seputaar pemilu secara massif. Diantaranya sosialisasi ke kelompok strategis seperti kalangan Guru, kalangan para tokoh / pimpinan agama, kalangan komunitas pemuda, disabilitas, Ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya dengan mengintensifkan sosialisasi  kepada  semua  lapisan  masyarakat  sampai  tingkat  bawah  dimungkinkan  partisipasi masyarakat  meningkat,  karena  melihat  dari  pemilu  kepemilu  sebagaimana  sumber  dari  KPU Kab.  Karawang  partisipasi  masyarakat  terutama  pemilihan  kepala  daerah  stagnan  diangka  70- 71% akan tetapi untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden partisipasinya cukup baik, perbedaan inilah yang harus terus dilakukan agar partisipasinya meningkat
Sedangkan  untuk  menjawab  permasalahan  ketiga  tentang  peran  tokoh  Agama  Islam  dalam Mewujudkan  pemilu  yang  demokratis  peneliti  melakukan  observasi  lapangan,  membagikan angket  wawancara  dengan  objek  penelitian,  objek  penelitian  ini  dibagi  dua  macam  satu  objek utama  yaitu  tokoh  agama  yang  menjadi  sample,  kedua  objek  penelitian  pendukung,  yaitu pemerintah desa juga masyarakat.
Tokoh  Agama  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mewujudkan  pemilu  baik pilkades,  pilkada  atau  pileg  pilpres  2024  pada  14  Februari  mendatang  menjadi  pemilu  yang demokratis dan berkualitas adapun diantara peran tokoh agama dalam mewjudkan pemilu yang demokratis  adalah  ikut  mensosialisasikan  pada  saat  pengajian  terkait  hak  memilih  kepada masyarakat  agar  tidak  Golput,  serta  mencegah  terjadinya  politik  uang  dan  menagkal  berita  – berita  hoax  dengan  cara  mencerdaskan  masyarakat  dalam  mencerna  informasi  yang  belum tentu  ada  kebenarannya  akan  ditanggap  dan  didengar  para tokoh  agama lah  yang  mempunyai peran strategis menyampaikan hal tersebu t sebagaimna peneliti melakukan wawancara dengan objek pendukung diantaranya Dengan sekretaris
Desa Jatibaru pada  Hari  Selasa,  Tanggal  29  Nopember  2023    beliau  menyampaikan kami  sangat  bersyukur dengan  adanya  keterlibtan tokoh  agama dalam  setiap  kegiatan  pemilu  baik  pilkades,  Pilkada ataupun  pileg  pilpres  yang  akan  datang  karena  suara  dan  nasehat  serta  petuah  para  tokoh agama iku akan di dengar sehingga pemilu yang damai, aman, demokratis
Dengan  Saeful  sebagai  Panitia  Pemungutan  Suara,  Hari Jumat Tanggal    01  Desember 2023 Beliau menyampaikan “bahwa dalam pelaksnaan penyelnggraan pemilu kepemilu pilkades ke pilkades kami sering melibatkan para tokoh agama yang juga sebagai tokoh masyarakat dalam rangka  sosilisasi  kemasyarakat  dengan  tujuan  masyarakat  peduli  dan  turut  andil  dalam
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
menggunakan  hak  pilih  nya,  agar  tidak  Golput,  serta  mencegah  terjadinya  politik  uang  dan menagkal  berita  –  berita  hoax  dengan  cara  mencerdaskan  masyarakat  dalam  mencerna informasi  yang  belum  tentu  ada  kebenarannya  dan  kami  yakin  dengan  keterlibtan  semua stakholder diantaranya peran tokoh agama maka pemilu yang demokratis akan tercipta, yakni pemilu  yang  damai,  aman,  menghormati  dan  menghargai  perbebadaan  baik  karakter, pandagan,  pikran  maupun  pilihan  maka  dengan  nilai-nilai  demokrasilah  mereka  akan  selau rukun,  saling  menghargai  dan  menghormati  ditengah  tengah  perbedaan  yang  ada  di masyrakat.
Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas dapat dismpulkan bahwa kegiatan tokoh agama dalam meningkatkan dan mewujudkan pemilu yang demkratis

## PEMBAHASAN

## Pemilu dalam Perspektif Agama Islam
Pemilihan  umum  (pemilu)  yang  berlangsung  di  negara  kita  Republik  tercinta  ini  setiap lima tahun sekali, tampaknya mendapat legalitas dari ajaran Islam. Pemilu adalah satu proses demokrasi yang harus dilaksanakan untuk memilih para pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) maupun kepala negara --presiden dan wakilnya- -  yang  disebut  dengan  khalifah.  Untuk  itu  setiap  warga  negara  wajib  menggunakan  hak pilihnya,  dan  khusus  bagi  umat  Islam  wajib  memilih  orang-orang  Islam  yang  terbaik,  sesuai pilihan  hati  nuraninya  masing-masing,  tanpa  adanya  pengaruh,  intimidasi  dari  partai  politik manapun, baik partai nasional maupun partai lokal.
Islam dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya  sebatas  mengatur  hubungannya  dengan  Allah  Swt  (ibadah),  tetapi  juga  mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (muamalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan  ketatanegaraan  dalam  upaya  mewujudkan  kemaslahatan  umat  secara  menyeluruh  dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini.
Bila  nilai-nilai  tersebut  --kemaslahatan  dan  keadilan--  bagi  manusia  diabaikan,  maka sungguh  akan  terjadi  berbagai  bentuk  diskriminasi,  penindasan  dan  kezaliman.  Berkaitan dengan hal itu, maka Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara.
Terkait  dengan  persoalan  ini,  tentu  harus  ada  pula  lembaga  yang  membuat  peraturan perundang-undangan, perda atau qanun, di samping lembaga yang secara khusus menegakkan
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
supremasi hukum. Ketiga otoritas tersebut dalam istilah teori kenegaraan modern (saparation of power), terdiri dari pihak atau lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
Sekalipun,  betapa  pentingnya  sebuah  pemerintahan  (negara)  dalam  mengatur  dan memberikan  perlindungan  kepada  rakyatnya,  tetapi  Islam  tidak  pernah  memberikan  suatu model  atau  bentuk  dari  suatu  negara  tersebut.  Karena  itu  munculnya  perbedaan  di  kalangan para ahli hukum dan pakar politik, merupakan sesuatu yang wajar. Baik Alquran maupun al- Sunnah,  yang  keduanya  merupakan  sumber  utama  ajaran  Islam,  nampaknya  tidak  memberi petunjuk  yang  tegas  tentang  hal  itu.  Alquran  hanya  memberikan  beberapa  landasan  yang prinsipil, antara lain “asas musyawarah” dalam hubungan dengan proses pemilihan pemimpin, menuntut pertanggungjawaban dan pemberhentiannya. Hal ini seperti dijelaskan Allah dalam Alquran:  “Dan  bagi  orang-orang  yang  menerima  seruan  Tuhan-Nya  dan  mendirikan  shalat, sedang  urusan  mereka  diputuskan  dengan  musyawarah  antara  mereka  dan  mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka” (QS.al-Syu’ara: 38)
Atas  dasar  itu  mengharuskan  setiap  pemimpin  (penguasa),  yang  mendapat  kepercayaan dari  rakyat,  untuk  menggunakan  asas  musyawarah  dalam  setiap  tugasnya  dan  pengambilan keputusan  berhubungan  dengan  kepentingan  rakyat.  Kewajiban  pemerintah  untuk  selalu memperhatikan  kemaslahatan  ini  berkaitan  erat  dengan  ajaran  Islam  tentang  hubungan pemerintah  dan  rakyatnya  seperti  dikatakan  oleh  Imam  al-Syafi’i  bahwa  kedudukan pemerintah  dalam  hubungannya  dengan  rakyatnya  adalah  seperti  kedudukan  wali  dalam hubungan dengan anak yatim

## Partisipasi Masyarakat
Peran  serta  atau  partisipasi  masyarakat  dalam  politik  adalah  kegiatan  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  turut  serta  secara  aktif  dalam  kehidupan  politik,  dengan  jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public  policy .  Secara  konvensional  kegiatan  ini  mencakup  tindakan  seperti, memberikan  suara  dalam  pemilihan  umum,  menghadiri  rapat  umum,  menjadi  anggota  suatu partai  atau  kelompok  kepentingan  mengadakan  pendekatan  atau  hubungan  dengan  pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya (Budiardjo, 2009)
Selama  ini  kegiatan  partisipasi  masyarkat  masih  dipahami  sebagai  upaya  mobilitasi masyarakat  untuk  kepentingan  Pemerintah  atau  Negara.  Padahal  sebenarnya  partisipasi idealnya  masyarakat  ikut  serta  dalam  menentukan  kebijakan  Pemerintah  yaitu  bagian  dari
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.
Partisipasi  politik  akan  berjalan  selaras  manakala  proses  politik  berjalan  secara  stabil. Seringkali  ada  hambatan  partisipasi  politik  ketika  stabilitas  politik  belum  bisa  diwujudkan, karena  itu  penting  untuk  dilakukan  oleh  para  pemegang  kekuasaan  untuk  melakukan  proses stabilisasi  politik.  Disamping  itu  pula  proses  berikutnya  melakukan  upaya  pelembagaan politik  sebagai  bentuk  dari  upaya  untuk  memberikan  kasempatan  kepada  masyarakat  untuk mengaktualisasikan cita-citanya.
Di  kebanyakan  negara  yang  mempraktekkan  demokrasi,  pemilihan  umumya  yang dilaksanakan  secara  periodik  dalam  tenggang  waktu  tertentu  dianggap  lambang,  sekaligus tolak  ukur  dari  sebuah  demokrasi.  Pemilu  dianggap  sebagai  indikator  utama  negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas.
Meningkatnya  keterlibatan  masyarakat  dalam  penyelenggaraan  Pemilihan  Umum (Pemilu),  menunjukan  semakin  kuatnya  tatanan  demokrasi  dalam  sebuah  negara.  Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak).
Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja  tidak  boleh  dilepaskan  dari  adanya  keterlibatan  masyarakat  ( teori  bahwa  negara  ada sebagai  manivestasi  kehendak  tuhan  di  muka  bumi  yang  menjelma  dalam  aspirasi  rakyat ). Sesuatu  yang  tidak  bisa  dilepaskan  ketika  membahas tentang  partisipasi  adalah  golput  untuk menyebut  bagi  pemilih  yang  tidak  menggunakan  haknya.  Fenomena  golput  ini  ada  di  setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.
Meminjam  tulisan  muh  Isnaini,  Eep  Saefulloh  Fatah  mengklasifikasikan  golput  atas empat  golongan.  Pertama,  golput  teknis,  yakni  mereka  yang  karena  sebab-sebab  teknis tertentu  berhalangan  hadir  ke tempat  pemungutan  suara, atau  mereka  yang  keliru  mencoblos sehingga  suaranya  dinyatakan  tidak  sah.  Kedua,  golput  teknis-politis,  seperti  mereka  yang tidak  terdaftar  sebagai  pemilih  karena  kesalahan  dirinya  atau  pihak  lain  (lembaga  statistik, penyelenggara  pemilu).  Ketiga,  golput  politis,  yakni  mereka  yang  merasa  tak  punya  pilihan dari  kandidat  yang  tersedia  atau  tak  percaya  bahwa  pileg/pilkada  akan  membawa  perubahan dan  perbaikan.  Keempat,  golput  ideologis,  yakni  mereka  yang  tak  percaya  pada  mekanisme
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
demokrasi  (liberal)  dan  tak  mau  terlibat  di  dalamnya  entah  karena  alasan  fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.
Jika  dilihat  faktor  penyebab  seseorang  tidak  menggunakan  hak  pilihnya  ada beberapafaktor. Pertama faktor teknis; ialah adanya kendala teknis yang dialami oleh pemilih sehingga  menghalanginya  untuk  menggunakan  hak  pilihnya.  Seperti  pada  hari  pencoblosan pemilih sedang sakit, ada kegiatan yang lain, ada diluar daerah, atau berbagai hal lainnya yang sifatnya  menyangkut  pribadi  pemilih.  Termasuk  kendala  pekerjaan  sehari-hari  pemilih sehingga  menghalanginnya  untuk  menggunakan  hak  pilihnya.  Seperti  misalkan  warga Kabupaten Kulonprogo yang bekerja diluar negeriatau luar daerah(merantau) sehingga ketika ada pemilu tidak sempat ikut berpartisipasi. Kedua faktor politik; faktor ini adalah alasan atau penyebab  yang  ditimbulkan  oleh  aspek  politik  masyarakat  tidak  mau  memilih.  Seperti  tak punya  pilihan  dari  kandidat  yang  tersedia  atau  tak  percaya    bahwa  pileg/pilkada  akan membawa  perubahan dan perbaikan, ketidak percaya dengan partai.
Kondisi  inilah  masyarakat  tidak  menggunakan  hak  pilihnya.  Beredarnya  berita  negatif yang  menerpa  para  wakil  rakyat,  yang  notabene  adalah  para  politisi,  sedikit  banyak berpengaruh   pada   pandangan   masyarakat   terhadap pemilu. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik.
Kedua faktor  sosialisasi;  Sosialisasi  atau  menyebarluaskan  pelaksanaan  pemilu  di Indonesia  sangat  penting  dilakukan  dalam  rangka  meminimalisir  golput.  Hal  ini di  sebabkan intensitas pemilu di Indonesia cukup tinggi mulai dari memilih kepala dusun, memilih kepala desa,  bupati/walikota,  gubernur,  pemilu  legislatif  dan  pemilu  presiden.  Kondisi  lain  yang mendorong sosialisi sangat penting dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah  dalam  setiap  pemilu  terutama  pemilu  di  era  reformasi  selalu  diikuti  oleh  sebagian peserta pemilu yang berbeda. Sehingga menuntut penyelenggara pemilu, peserta pemilu, serta seluruh  stakehoolder  untuk  terus  selalu  menyebarluaskan  informasi  seputasr  pemilu  secara massif.  Diantaranya  sosialisasi  ke  kelompok  strategis  seperti  kalangan  Guru,  kalangan  para tokoh / pimpinan agama, kalangan komunitas pemuda, disabilitas, Ibu-ibu pengajian dan lain sebagainya  dengan  mengintensifkan  sosialisasi  kepada  semua  lapisan  masyarakat  sampai tingkat  bawah  dimungkinkan  partisipasi  masyarakat  meningkat,  karena  melihat  dari  pemilu kepemilu  sebagaimana  sumber  dari  KPU  Kab.  Karawang  partisipasi  masyarakat  terutama
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
pemilihan kepala daerah stagnan diangka 70-71% akan tetapi untuk pemilihan umum presiden dan  wakil  presiden  partisipasinya  cukup  baik,  perbedaan  inilah  yang  harus  terus  dilakukan agar partisipasinya meningkat
Ketiga faktor  administrasi;  adalah  faktor  yang  berkaitan  dengan  aspek  adminstrasi  yang mengakibatkan  pemilih  tidak  bisa  menggunakan  hak  pilihnya.  Diantaranya  tidak  terdata sebagai  pemilih  dan  tidak  memiliki  identitas  kependudukan  (KTP).  Hal-hal  administratif seperti inilah yang terkadang membuat pemilih tidak ikut dalam pemilihan. Meskipun seorang dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan identitas diri, meskipun belum tercatat dalam  DPT  dengan  syarat  hanya  di  alamat  sesuai  dengan  KTP.  Menjadi  persolan  jika  tidak mempunyai KTP.
Faktor  lainnya  yang  tidakkalahmenentukan  adalah  keakuratan  data  pemilih  atau  data kependudukan.  Sebagaimana  diketahui  bahwa  tingkat  partisipasi  diukur  dengan  melihat jumlah  kehadiran  pemilih  dibandingkan  dengan  jumlah  pemilih  terdaftar.  Jika  validitas  DPT rendah  atau  ada  banyak  data  ganda,  tidak  valid  maka  otomatis  banyak  warga  terdaftar  yang tidak  hadir.  Terjadinya  data  ganda  dalam  DPT  mempengaruhi  tingkat  partisipasi.Contohnya adalah  warga  Sentolo  yang  secara de  jure masih  tercatat  sebagai  warga  Sentolo,  tetapi sebenarnya yang bersangkutan sudah tidak lagi di Sentolo. Atau seorang warga Sentolo yang sudah pindah domisili tetapi tidak pernah memperbarui data kependudukannya.
Para petugas PPDP/Pantarlih juga tidak berani mencoret pemilih tersebut karena secara de jure  tercatat,  dan  keluarga  juga  tidak  merekomendasikan  untuk  dicoret.  Bahwa  partisipasi dipengaruhi  oleh  keakuratan  data  kependudukan  dapat  dilihat  dalam  metode  pendaftaran pemilih. Keakuratan data penduduk dengan pendaftaran pemilih secara de facto menghasilkan partisipasi yang lebih baik, dibanding dengan metode de jure . Dibawah ini adalah data tingkat partisipasi  pemilih  pemilu  legislatif  dan  pemilu  presiden  2004,  2009,  2014  beserta  Pilkada 2006 dan 2011

## Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu
Peningkatan partisipasi masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam proses  memilih  anggota  legislatif  dan  eksekutif.  Karena  bagaimanapun masyarakat  memiliki andil  yang  cukup  besar  dalam  proses  pemilihan  umum  dimana  masyarakat  sebagai  pemilih yang menentukan dalam pemenangan dalam proses pemilihan umum tersebut. Adalah menjadi tanggungjawab pemerinta dengan melibatkan stakeholder berupaya untuk meningkatkan peran
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
masyarakat  dalam  pemilu  sebagai  proses  demokratisasi  yang  sudah  berjalan  di  Indonesia. Bahwa  peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemilu  tidak  semata-mata  tanggungjawab penyelenggara KPU, tetapi peran partai poliitik cukup besar, disamping stakeholder yang lain. Meminjan  tulisan  muh  Isnaini  beberapa  hal  yang  perlu  dilakukan  untuk  meningkatkan pertisipasi masyarakat.

## a. Pendidikan Politik Rakyat
Motivasi  memilih  atau  tidak  memilih  tersebut  lebih  cenderung  pada  kepentingan  politik semata  dengan  mengabaikan  hal-hal  ini  seperti  pendidikan  politik  rakyat.  Istilah pendidikan  politik  sering  disamakan  dengan  istilah political  socialization ,  yang  secara harfiah  bermakna  sosialisasi  politik.  Dengan  kata  lain,  sosialisasi  politik  adalah pendidikan  politik  dalam  arti  sempit.  Sosialisasi  politik  dibagi  dua  yaitu  pendidikan politik  dan  indoktrinasi  politik.  Pendidikan  politik  merupakan  suatu  proses  dialogik diantara  pemberi  dan  penerima  pesan.  Melalui  proses  ini  para  anggota  masyarakat mengenal  dan  mempelajari  nilai-nilai,  norma-  norma,  dan  simbol-simbol  politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

## b. Memaksimalkan Fungsi Partai Politik
Tujuan parpol adalah untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna melaksanakan / mewujudkan program-program yang telah mereka susun sesuai dengan ideologi tertentu. Oleh  karena  itu  maka  untuk  mencapai  tujuannya  tersebut  maka  partai  politik  memiliki fungsi. Menurut UU no 2 tahun 2008 bahwa partai poliitik berfungsi sebagai sarana:
a. Pendidikan  politik  bagi  anggota  dan  masyarakat  luas  agar  menjadi  warga  negara indonesia  yang  sadar  akkan  hak  dan  kewajibanya  dalam  kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
b. Penciptaan  iklim  yang  kondusif  bagi  persatuan  dan  keatuan  bangsa  indonesia  untuk kesejahteraan masyarakat.
c. Penyerap,  penghimpun  dan  penyalur  aspirasi  politik  masyarakat  dalam  merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

## KESIMPULAN
Pemilu adalah  satu  proses  demokrasi  yang  harus  dilaksanakan  untuk memilih  para  pemimpin, baik sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif (ahl al-halli wa al-‘aqdi) maupun kepala negara -
Rahma Dilla Zainuri 1 , Haerudin 2 , Siti Masruroh 3 , Mitra Sasmita 4 , Rebi Hadinata 5 , Heri Sandi 6 Vol 8 No 2 ISSN : 2541 - 6995 E ISSN : 2580 - 5517
-presiden  dan  wakilnya--  yang  disebut  dengan  khalifah.  Untuk  itu  setiap  warga  negara  wajib menggunakan  hak  pilihnya,  dan  khusus  bagi  umat  Islam  wajib  memilih  orang-orang  yang terbaik,  sesuai  pilihan  hati  nuraninya  masing-masing,  tanpa  adanya  pengaruh,  intimidasi  dari partai politik manapun, baik partai nasional maupun partai lokal.
Islam dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak hanya sebatas  mengatur  hubungannya  dengan  Allah  Swt  (ibadah),  tetapi  juga  mengatur  hubungan manusia  dengan  sesamanya  (muamalah),  termasuk  pengaturan  sistem  pemerintahan  dan ketatanegaraan dalam upaya mewujudkan kemaslahatan umat secara menyeluruh dan tegaknya nilai-nilai keadilan berbasis syariah di bumi ini melalui pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 dalam  upaya  mewujudkan  masyarakat  yang  partipatif  dan  demokratis  bertanggung  jawab, peduli terhadap lingkungan masyarakat, cinta tanah air dan negara serta mampu mewujudkan masyarakat yang menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupannya.
Selanjutnya  dalam  weujudkan  pemilu  yang  demokratis  harus  melibatkan  beberapa  unsur kelompok strategis diantarnya adalah tokoh agama, Tokoh Agama memiliki peran yang sangat penting  dalam  mewujudkan  pemilu  baik  pilkades,  pilkada  atau  pileg  pilpres  2024  pada  14 Februari  mendatang  menjadi  pemilu  yang  demokratis  dan  berkualitas  adapun  diantara  peran tokoh  agama  dalam  mewjudkan  pemilu  yang  demokratis  adalah  ikut  mensosialisasikan  pada saat  pengajian  terkait  hak  memilih  kepada  masyarakat  agar  tidak  Golput,  serta  mencegah terjadinya  politik  uang  dan  menagkal  berita  –  berita  hoax  dengan  cara  mencerdaskan masyarakat dalam mencerna informasi yang belum tentu ada kebenarannya

## DAFTAR PUSTAKA
1. Al-Kamali,  Abdullah.  Maqashid  al-Syari’ah  Fi  Dau’  Fiqh  alMuuwazanat.cet.  I,  Beirut-  Libanon: Dar al-Fikr, 2000.
2. Al-Maraghi,  Ahmad  Musthafa,  Tafsir  al-Maraghi,  Juz  IV,  Beirut:  Musthafa  Bab  al-Halabi,  t.th, Mukthie  Fadjar,  Pemilu  yang  Demokratis  dan  Berkualitas:  Penyelelesaian  Hukum  Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1. April 2009.
3. Achmad Zubaidi dan Kaelan, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta, 2007. Affan Ghafar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
4. Nugroho, Setyo, “Demokrasi dan Tata Pemerintahan Dalam Konsep Desa dan Kelurahan”, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 2 (2013).
5. https://aceh.tribunnews.com/2014/03/14/pemilu-dalam-perspektif-islam?page=2
6. Majalah Al-Waie, tahun 2004. dan http://hati.unit.itb.ac.id/?p=77