## DOI: 10.46730/japs.v2i1.15
Inkonsistensi Tentang Pemberhentian Kepala Negara Menurut Konstitusi Indonesia
Aryo Akbar 1
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau. Email : aryoakbar@law.uir.ac.id Kata kunci Abstrak Tujuan  dari  penelitian,  Untuk  Menganalisis  Tentang  Pemberhentian Kepala  Negara  Menurut  konstitusi,Untuk  Mengetahui  Idealnya Bentuk Idealnya Pengaturan  Tentang Pemberhentian Kepala Negara
Berdasarkan  Konstitusi.  penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian hukum  normatif  yakni  penelitian  yang  berdasarkan  buku  atau kepustakaan  untuk  mengkaji  dan  meneliti  terhadap  penelitian  yang akan  dilakukan.  Hasil  penelitian  ini  Hendaknya  perlu  dilakaukan legislatif  review  mengenai  amandemen  terhadap  konstitusi  guna memberikan  kekuatan  hukum  mengenai  putusan  Mahkamah Konstitusi terhadap pemberhentian Presiden dan/atau Wakil. Keywords Abstract Hukum, Kontitusi, Kepala Negara The purpose of the research is to analyze the dismissal of the head of state  according  to the  constitution,  to  find  out  the ideal  form  of  the ideal arrangement for the dismissal of the head of state based on the constitution.  This  research  is  included  in  normative  legal  research, namely research based on books or literature to study and research the  research  that  will  be  carried  out.  The  results  of  this  research. Legislative  review  of  the  amendments  to  the  constitution  should  be carried out in order to provide legal force regarding the decision of the  Constitutional  Court  on  the  dismissal  of  the  President  and  /  or Deputy.

## Pendahuluan
Sebuah  bangsa  saat  melaksanakan  demokrasi  untuk  menggerakkan  roda kekuasaan.  Menyebabkan  orang  yang  menjadi  peminpin  guna  menjalankan  kekuasaan dalam  negara  tersebut  harus  berdasarkan  dari  keinginan  rakyat  dalam  negara  tersebut. Hal  tersebut  juga  terjadi  terhadap  seorang  Presiden  yang  dipilih  oleh  rakyat.  Presiden adalah  orang  yang  diberikan  kewenanagan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan berdasarkan  keinginan  rakyat.  Kewenangan  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  ini diberikan pada bidang eksekutif. (Bagir Manan, 2005: hlm. 33)
Volume 2, Nomor 1 April 2021
P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
Menurut  Soewoto  Mulyusudarmo  setiap  kekuasaan  yang  dijalankan  oleh Presiden  harus  dipertanggungjawabkan  penyelengaraan  negara  yang  dijalankannya kepada  Parlemen  yakni  lembaga  eksekutif  dan  MPR.  Ini  disebabkan  karena  tidak  ada kekuasaan  dalam  suatu  bangsa  menggunakan  pemerintahan  yang  demokrasi  tanpa pertanggungjawaban  saat  menyelenggarakan  pemerintahan.  Sehingga  setiap  system pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  kelola  negara  harus  dipertanggungjawabankan kepada  pihak  parlemen  yang  memiliki  kewenangan  dalam  melakukan  pengawasan terhadap  kinerja  kepala  negara  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan.    (Soewoto Mulyusudarmo, 199: hlm. 1-2)
Mekanisme  dalam  pemberhentian  kepala  negara  yang  masih  memiliki  waktu untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  sebelum  dilakukan  amandemen  terhadap konstitusi  belum  diatur  secara  tegas  serta  jelas  terhadap  pemberhentian  kepala  negara. Namun,  setelah  dilakukan  amandemen  yang  ketiga  terhadap  konstitusi  mekanisme dalam  pemberhentian  kepala  negara  Indonesia  pada  Pasal  7A  dan  7B.  Terhadap kewenangan  pemberhentian  Presiden  juga  melibatkan  lembaga  peradilan  yakni Mahkamah  Konsitusi  berdasarkan  Pasal  24C  ayat  (2)  konstitusi  Indonesia.  (Abdul Muktie Fadjar, 2006: hlm. 29)
Sehingga  Mahkamah  Konstitusi  harus  memeriksa  pendapat  DPR  mengenai indikasi  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  sebagaimana  yang  diatur  dalam  konstitusi mengenai  alasan-alasan  yang  dapat  dijadikan  untuk  dilakukan  pemberhentian  terhadap kepala negara. (Abdul Muktie Fadjar, 2006: hlm. 31)
Setelah  dilakukan  pemeriksaan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  maka  akan dituangkan  dalam  bentuk  putusan  hukum.  Setelah  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan pendapat DPR selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat akan menyampaikan pada Majelis Permusyawaratan  Rakyat  untuk  mengadakan  sidang  istimewa  dengan  agenda pemberhentian Presiden. Hal ini disebabkan karena MPR adalah  pihak  yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengangkatan serta pemberhentian Presiden.
Setelah  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  pendapat  DPR  selanjutnya  putusan tersebut  akan  diberikan  kembali  pada  DPR,  DPR  akan  memberikan  pada  Majelis Permusyawaratan Rakyat yang selanjutnyan akan dibawa saat sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan  Rakyat  untuk  memutuskan  nasib  Presiden  diberhentikan  atau  tetap menjalankan  system  pemerintahan.  seringkali  keputusan  diambil  nantinya  melalui voting (suara  terbanyak).  Jadi  pemberhentian  Presiden  tidak  lepas  dari  unsur  politik dalam menjalankan roda pemerintahan.
Adapun  ketentuan  yang  telah  diatur  berdasarkan  ketentuan  Pasal  7A  kostitusi menyangkut alasan-alasan pemberhentian kepala negara. Sedangkan ketentuan Pasal 7B konstitusi  adalah  mengenai  proses  pemberhentian  terhadap  kepala  negara  yang  masih memegang  kekuasaan  untuk  menyelenggarakan  negara.  Jadi,  dilakukan  amandemen adalah untuk dilakukannya pengaturan mengenai pemberhentian kepala negara telah ada pada  konstitusi  Indonesia  ini  menginginkan  dalam  pemberhentian  kepala  negara  tidak dilakukan sewenang-wenang oleh parlemen. (Abdul Muktie Fadjar, 2006: hlm. 35)
Menurut Saldi Isra menyatakan “apapun bentuk kesalahan yang telah dilakukan Presiden/Wakil  Presiden  dapat  menjadi  celah  dalam  melaksanakan  pemberhentian.  Ini terjadi  berdasarkan  pendapat  DPR  dalam  memberikan  pendangan  mengenai  ketentuan pada  Pasal  7A  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 mengenai apa alasan dalam melakukan pemberhentian  Presiden walaupun belum habis masa jabatannya”. (Saldi Isra, Gerbang Menuju Pemakzulan, Media Indonesia, Rabu 04 November 2009)
Bila  suatu  negara  koalisi  yang  di  bangun  diparlemen  sangat  besar  maka  sangat susah  untuk  melakukan  pemberhetian  terhadap  kepala  negara  dalam  suatu  negara. Menurut  Penulis  kepastian  hukum  mengenai  putusan  yang  diberikan  Mahkamah Konstitusi  tidak  memiliki  kekuatan  apa-apa  karena  akan  dibawa  pada  rapat  MPR. Sehingga  diputus  Mahkamah  Konstitusi  seharusnya  dijalankan  oleh  pihak  Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun faktanya bila diparlemen dukungan terhadap Presiden cukup  besar,  maka  untuk  memberhentikan  Presiden  dalam  masa  jabatannya  akan  sulit untuk  dilakukan  karena  dukungan  politik  sangat  berpengaruh  dalam  pengambilan keputusan.
Namun  putusan  yang  dibuat  Mahkamah  Konstitusi  tidak  secara  langsung dilaksanakan  sebab  putusan  yang  dibuat  oleh  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  diberikan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  bertujuan  bagi  parlemen  dalam  memutuskan apakah  Presiden  diberhentikan  atau  tidak  diberhentikan  sebagai  orang  yang  diberikan kewenangan  berdasarkan  pilihan  rakyat  untuk  menjalankan  roda  pemerintahan  dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
Sebelum  perubahan  terhadap  konstitusi  Indonesia  proses  pemberhentian pemberhentian  terhadap  kepala  Negara  adalah  tergantung  diterima  atau  tidaknya laporan  pertanggungjawaban  yang  diberikan  dan  dibacakan  dalam  sidang  istimewa MPR. Pada sistem ketatanegaraan  Indonesia proses pemberhentian kepala negara  yang dilakukan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  terhadap  Presiden  yang  masih menjalankan  kekuasaan  pernah  ada  terhadap  2  (dua)  orang  yang  memimpin  Indonesia yakni pada masa Presiden Soekarno yang tidak diterima laporan pertanggungjawabannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. laporan pertanggungjawaban  yang diberikan oleh Soekarno dalam sidang istimewa tidak dapat diterima  oleh  pihak  parlemen,  sehingga  mengakibatkan  dilakukan  pemberhentian terhadap dirinya.
Pada  masa  Presiden  Abdurrahman  Wahid  yang  tidak  menghadiri  sidang istimewa  guna  memberikan  laporan  pertanggungjawabannya  kepada  Majelis Permusyawaratan  Rakyat.  Saat  itu  Presiden  Abdurahhman  Wahid  tidak  melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban yang diminta oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat  serta  tidak  hadir  dalam  sidang  istimewa  yang  dilaksanakan  Majelis Permusyawaratan  Rakyat.  Akhirnya  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  mengeluarkan ketetapan pemberhentian Abdurrahman Wahid sebagai Presiden karena
ketidakhadirannya  untuk  memberikan  laporan  pertanggungjawabannya  pada  Majelis Permusyawaratan Rakyat. ( Firmansyah Arifin Dkk, 2005: hlm. 45-46)
.

## Metode Penelitian
Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berdasarkan buku atau kepustakaan untuk mengkaji dan meneliti terhadap  penelitian  yang  akan  dilakukan.  Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  pada pemberhentian  kepala  negara  dalam  konstitusi  Indonesia.  Soerjono  Soekanto  dan  Sri Mamudji, 2007: hlm. 13-14)

## Hasil Dan Pembahasan

## Pengaturan Pemberhentian Kepala Negara Berdasarkan Konstitusi
Penerapan model pemberhentian kepala negara ini mengalami perubahan setelah dilakukannya  amandemen  pada  konstitusi  Indonesia.  Pasca  perubahan  yang  dilakukan dalam  konstitusi  mekanisme  mengenai  pemberhentian  kepala  negara  tidak  hanya melibatkan  lembaga  perwakilan  rakyat,  Mahkamah  Konstitusi  masuk  sebagai  lembaga peradilan  yang  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  putusan  terhadap  Presiden yang disampaikan oleh pihak DPR. ( Sjachran Basah, 1981: hlm. 39)
Menurut  Abdul  Mukthie  Fadjar  menyatakan  penerapan  system  pemerintahan yang  Presidensial  memiliki  dampak  mengenai  adanya  pemberhentian  terhadap  kepala negara  yang  dilakukan  oleh  lembaga  parlemen.  Dalam  melakukan  pemberhentian terhadap kepala negara perlu diatur pada konstitusi. (Abdul Mukthie Fadjar, 2006: hlm. 240)
Proses  pemberhentian  Presiden  harus  berdasarkan  ketentuan  yang  telah  diatur pada  konstitusi  Indoneesia.  Untuk  menghindari  terjadinya  kesalahan  pada  proses pemberhentian Presiden mengingat Presiden dipilih melalui sistem demokrasi.
Berdasarkan  Pasal  7A  dan  7B  Undang-konstitusi  Indonesia  berisi  tentang pemberhentian  kepala  negara . Pemberhentian  Presiden  berdasarkan  usulan  dari pendapat  Dewan  Perwakilan  Rakyat  harus  meminta  pendapat  pada  lembaga  peradilan untuk memutuskan pendapat DPR.
Pengajuan  usulan  dari  pihak  Legislatif  Kepada  Mahkamah  Konstitusi  adalah salah satu bentuk keseimbangan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. hal ini menyebakan kedua  lembaga negara negara ini untuk menciptakan proses check and balance pada  lembaga  negara.  DPR  harus  meminta  putusan  kepada  Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu.
Dewan Perwakilan Rakyat harus akan meminta pendapat Mahkamah Konstitusi sebagai  dalam  memutuskan  mengenai  dugaan  pelanggaran  hukum.  Hasil  putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan menjadi alasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk  menyampaikan  usulan  agar  dilaksanakannya  sidang  istimewa  guna  menentukan masa jabatan Presiden.
Dukungan  politik  di  parlemen  sangat  berpengaruh  dalam  pengambilan  putusan mengenai  pemberhentian  terhadap  kepala  negara.  Dukungan  politik  lebih  berpengaruh dibandingkan  putusan  yang  diberikan  oleh  mahkamah  konstitusi  terhadap  pelanggaran hukum  yang  dilakukan  kepala  negara  dalam  menjalankan  roda  pemerintahan  yang
dibuktikan melalui pemeriksaan  yang dilakukan  Mahkamah Konstitusi dan dituangkan dalam bentuk putusan.
Penulis  berpendapat  bahwa  perubahan  konstitusi  dianggap  perlu  guna memperbaiki mengenai  pengaturan pemberhentian kepala negara. Perlu juga dilakukan penguatan  terhadap  sistem  Presidensial  dalam  konstitusi.  Menurut  Penulis  pengaturan mengenai  pemberhentian  Presiden  setelah  dilakukannya  perubahan  terhadap  konstitusi telah  jelas  diatur.  Berdasarkan  konstitusi  mengenai  alasan  pemberhentian  Presiden diatur dalam Pasal 7A serta mekanisme pemberhentian Presiden telah ada di Pasal 7B.
Pengaturan  yang  mengatur  mengenai  pemberhentian  kepala  negara  baru  mulai diatur  seteleh  dilakukan  amandemen  terhadap  konstitusi.  Sebelum  dilakukan amandemen pemberhentian kepala negara hanya berdasarkan laporan pertanggungjawaban  yang dibarikan kepada pihak parlemen saat sidang istimewa. Jika laporan yang diberikan tersebut bisa diterima oleh pihak parlemen maka Presiden tidak akan  diberhentikan  dan  akan  terus  menjalankan  roda  pemerintahan  dalam menyelenggarakan  negara.  Namun,  bila  laporan  pertanggungjawaban  yang  diberikan tidak  dapat  diterima  oleh  pihak  parlemen  maka  ada  kemungkinan  Presiden  akan diberhentikan.
Namun, alasan yuridis semata tidak dapat diputus langsung untuk dilakukannya pemberhentian  terhadap  kepala  negara.  Alasan  yuridis  hanya  merupakan  alasan  yang dijadikan  dasar  dalam  melakukan  pemberhentian  kepala  negara.  Maka  selanjutnya Dewan Perwakilan Presiden akan meminta lembaga pengadilan untuk memutuskannya. Adapun  kewenangan  menjadi  kewajiban  dari  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  untuk memutuskan  pendapat  DPR  berdasarkan  alasan  yuridis  yang  diberikan  kepada Mahkamah Konstitusi mengenai kesalahan yang telah dilakukan Presiden.

## Idealnya  Pengaturan    Tentang  Pemberhentian  Kepala  Negara  Berdasarkan Konstitusi
Selanjutnya  Pasal  7A  menguraikan  apa  yang  menjadi  alasan-alasan  dalam pemberhentian  kepala  negara  dalam  masa  jabatannya,  selanjutnya  Pasal  7B  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  Indonesia  menguraikan mekanisme  pemberhentian  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  dalam  masa  jabatannya. Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  (Refly  Harun,  Zainal  A.M. Husein, dan Bisariyadi, 2004: hlm 77)
Tidak  ada  ketentuan  dalam  konstitusi  mewajibkan  MPR  untuk  melakukan putusan  yang  telah  dilakukan  lembaga  mahkamah  konstitusi  mengenai  pemberhentian terhadap  kepala  negara  tidak  memiliki  akibat  hukum  atau  sanksi  sehingga  tidak dilaksanakannya  putusan  yang  dibuat  Mahkamah  Konstitusi  akan  menimbulkan ketidakpastian  hukum  bila  tidak  dilaksanakan  oleh  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat selaku eksekutor dari putusan Mahkamah Konstitusi.
Idealnya  seharusnya  putusan  yang  dibuat  atau  dikeluarkan  oleh  Mahkamah Konstitusi harus segera dijalankan dengan dibawa kesidang istimewa guna menjalankan putusan  Mahkamah  Konstitusi  tanpa  melakukan voting lagi.  Bila  voting  dilakukan
otomatis  jika  suara  terbanyak  tidak  menerima  putusan  yang  dibuat  Mahkamah Konstitusi.
Tidak dijalankannya putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi jelas telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  yang  menyatakan  bahwa  “negara  Indonesia  adalah negara Hukum”. Salah satu unsur dari negara hukum adalah adanya Supremacy Hukum (Penegakan Hukum).
Pemberian  keputusan  dilakukan  Majelis  Permusyawaratan  rakyat  harus  sesuai dengan konstitusi. (Maruarar Siahaan, 2011: hlm. 77)
Mahkamah  Konstitusi  dalam  memberikan  putusan  mengenai  pemberhentian kepala negara tidaklah final. Hal ini disebabkan putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi bisa dianulir oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal ini tergantung suara mayoritas diparlemen. (Abdul Latif, 2007: hlm. 164)
Idealnya dalam konstitusi putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi harus langsung dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat saat sidang istimewa. Sebab kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Presiden berdasarkan konstitusi.
Ini  disebabkan  bila  putusan  yang  telah  dibuat  oleh  Mahkamah  Konsitusi  tidak dilaksanakan  disebabkan  suasana  politik  diparlemen.  Maka  hal  tersebut  jelas  tidak memberikan kepastian hukum dalam putusan yang telah dibuat 1
Pada  konsep  negara  hukum  yang  terdapat  pada  konstitusi.  Terdapatnya penegakan  hukum  dan  tersedianya  peradilan  adminitrasi  negara  merupakan  konsep negara  hukum.  Dalam  proses impeachment .  Ini  bertujuan  dalam  proses  pemberhentian Presiden/Wakil  Presiden  tidak  dilakukan  secara  sewenang-wenangan  terhadap pemberhentian  kepala  negara  yang  masih  memegang  jabatannya  dalam  menjalankan roda pemerintahan.
Penulis  berpendapat  bahwa  perubahan  terhadap  konstitusi  dianggap  perlu  guna memperbaiki  mengenai  pengaturan  pemberhentianPresiden  dan  Wakil  Presiden.  Perlu juga  dilakukan  penguatan  terhadap  sistem  Presidensial  dalam  Konstitusi  Indonesia. Selain  itu  proses  pemberhentian  kepala  negara  harus  disesuaikan  dalam  sistem pemerintahan Presidensial menurut konstitusi .

## Kesimpulan
Berikut kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Pengaturan  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  diatur  di  Pasal  7A  dan  7B  setelah dilakukan perubahan terhadap konstitusi.
2. Idealnya  setelah  putusan  yang  dibuat  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dan  diserahkan kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  selanjutnya  Dewan  Perwakilan  Rakyat mengusulkan  kepada  Majelis  Perwakilan  Rakyat  untuk  melaksanakan  sidang Istimewa  untuk  melaksanakan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  tanpa  melakukan voting lagi.
1 Ibid. , . hlm. 59.

## Daftar Pustaka
Abdul Rasyid Thalib. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Abdul  Latif.  2007. Fungsi  Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Upaya  Mewujudkan  Negara Hukum Demokrasi. Yogyakarta: Total Media. Abdul  Muktie  Fadjar.  2006. Hukum  Konstitusi  &  Mahkamah  Konstitusi .  Jakarta: Konstitusi Press.
Abdul Ghoffar. 2009. Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju. Jakarta: Kencana. Abdul Rasyid Thalib. 2006. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti. Achmad  Ali.  2002. Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan  Sosiologis) , Jakarta: Gunung Agung.
Ahmad  Syarizal.  2007. Peradilan  Konstitusi  Suatu  Studi  tentang  Adjudifikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Yogyakarta: Total Media.
Bagir Manan. 2006. Lembaga Kepresidenan , Cetakan Ketiga (Edisi revisi). Yogyakarta: FH UII Press.
Bagir Manan . 2005. DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 BARU . Yogyakarta: FH UII Press.
Cst  Kansil,  Christine  ,  S.T  Kansil,  Engelien  R,  Palandeng  dan  Godlieb  N  Mamahit. 2009. Jakarta: Kamus Istilah Hukum.
Ellydar Chaidir. 2007. Hukum Dan Teori Konstitusi . Yogyakarta: Total Media.
Fatmawati.  2006. Hak  Menguji  (Toetsingsrecht)  Yang  Dimiliki  Hakim  Dalam  Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Firmansyah  Arifin  dkk.  2005. Lembaga  Negara  dan  Sengketa  Kewenangan Antarlembaga Negara. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.
Hamdan Zoelva. 2011. Pemakzulan Presiden di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Hamdan Zoelva . 2005. Impeachment Presiden: Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945 . Jakarta: Konstitusi Press. Hans Kelsen. 2010.  “ General Theory of law and state ”. Bandung: Nusa Media.
Hans  Kelsen  .  2011. Teori  Umum  Tentang  Negara  dan  Hukum,  penerjemah:  Raisul Muttaqien, Cet VI. Bandung: Nusa Media.
I  Dewa  Gede  Atmadja.  2010. Hukum  Konstitusi  Problematika  Konstitusi  Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945 . Malang: Setara Press. Ibrahim R.. dkk (penyadur). 1995. Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial, Cetakan pertama. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Ismail Suny. 1985. Pembagian Kekuasaan Negara. Jakarta: Aksara Baru.
Janedri M. Gaffar. 2012. Demokrasi Konstitusional Praktek Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 . Jakarta: Konpress. Jazim  Hamidi  dan  Mustafa  Lutfi.  2010. Hukum  Lembaga  Kepresidenan  Indonesia . Bandung: Alumni.
Jimly  Asshiddiqie.  2010. Konstitutsi  dan  KonstitusionalismeIndonesia .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Jimly  Asshiddiqie.  2005. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Cetakan Kedua. Jakarta:Konstitusi Press.
Jhon Pieris. 2007. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden Republik Indonesia. Jakarta: Pelangi Cendikia.
Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik  Sudrajat.  2010. Hukum  Administrasi  Negara  dan Kebijakan Pelayanan Publik . Bandung: Nuansa.
M. Saleh dan Mukhlish. 2010. Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Sebuah Tinjauan Konstitusional). (Surabaya: Bina Ilmu Offset.
Miriam Budiardjo. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Moh.  Mahfud  M.D.  2011. Perdebatan  Hukum  Tata  Negara  Pasca  Amandemen Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers. Moh.  Kusnardi  dan  Harmaily  Ibrahim.  1999. Hukum  Tata  Negara  Indonesia ,  Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Hukum UI dan CV. Sinar Bakti.
Munir Fuady. 2009. Konsep Negara Demokrasi . Jakarta: Retika Aditama.
Muhammad  Yamin.  2002. Proklamasi  dan  Konstitusi  Indonesia .  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
Ni’matul  Huda.  2007. Dalam  Lembaga  Negara  Dalam  Masa  Transisi  Demokrasi. Yogyakarta: UII Press.
Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana. Philipus M. Hadjon. 1997. Tentang Wewenang . Yogyakarta: Yurika. Refly  Harun,  Zainal  A.M.  Husein,  dan  Bisariyadi.  2004. Menjaga  Denyut  Konstitusi  : Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi . Jakarta: Konstitusi Press. Saldi  Isra.  2010. Pergeseran  Fungsi  Legislasi  Menguatkan  Model  Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia. Jakarta: Rajawali Press. Syamsuddin  Haris.  2007. Konflik  Presiden-DPR  dan  Dilema  Transisi  Demokrasi  di Indonesia. Jakarta: Grafiti.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2007. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo.
Soehino. 2000. Ilmu Negara. Liberty: Yogyakarta. Soimin  dan  Mashuriyanto.  2013. Mahkamah  Konstitusi  Dalam  Sistem  Ketatnegaraan Indonesia . Yogyakarta: UII Press. Titik  Triwulan  Tutik.  2005. Konstruksi  Hukum  Tata  Negara  Indonesia  Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## B. Jurnal/Makalah
Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggung  Jawab ,  Jurnal  Pro  Justisia  Edisi  IV,(Bandung:  Universitas Parahyangan, 2000
Cora Elly Novianti, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan , dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 2, Juni, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2013
Rusadi  Kantaprawira, Hukum  dan  Kekuasaan ,  Makalah,  (Universitas  Islam  Indonesia:
Yogyakarta, 1998
SoewotoMutyosudarmo, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi,
Assosiasi Pengajar HTN dan HAN Jawa Timur dan In-Trans, Malang, 2004
C. Internet
jurnalverstek.files.wordpress.com/2012  diakses  pada  hari  senin  tanggal  11  Agustus
2014 Saldi Isra, Gerbang Menuju Pemakzulan , tersedia di http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=category&id=
23&Itemid=11 , diakses tanggal 12 November 20