## Meningkatkan Kontribusi Penyuluhan Agama Islam dalam Pemberantasan Korupsi

## Syuhada

## Fakultas Dakwah IAIN Antasari
Under  Indonesian  law  there  are  30  types  of  corruption.  For  eradication,  the government  has  made  a  variety  of  rules  and  institutions,  including  the Corruption  Eradication  Commission  (KPK),  but  corruption  remains  a  problem that must be dealt with in Indonesia. Ministry of Religion as an institution that serves  to  foster  religious  life  has  made  various  efforts  to  make  ummah obedient  to  Islamic  teachings,  religious  and  morally  commendable.  One  of  its efforts  is  to  provide  Islamic  counseling.  However,  counseling  still  should  be increased in order to contribute to corruption eradication. The contribution can be  made by encouraging  the  extension  of  Islamic  counseling  through  the development  of  curriculum  and  materials  used  to  be  consulted  with  the addition  of  an  understanding  of  the  thirty  kinds  of  corruption,  Islamic  moral teachings and principles violated by the perpetrators of corruption.
Key words : Corruption, eradication, Islamic counseling, teachings, principles .
Menurut  hukum  Indonesia  ada  30  jenis  tindak  pidana  korupsi.  Untuk pemberantasannya,  pemerintahan  telah  membuat  berbagai  peraturan  dan lembaga,  termasuk  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK),  namun  korupsi tetap menjadi masalah yang harus selalu ditangani di Indonesia. Kementerian Agama sebagai institusi yang  berfungsi  membina kehidupan beragama telah melakukan  berbagai  upaya  agar  umat  beragama  taat  ajaran,  religious  dan bermoral terpuji. Salah satu upayanya adalah memberikan penyuluhan untuk seluruh  umat  beragama.  Namun  penyuluhan  itu  masih  perlu  peningkatan agar  dapat  berkontribusi  dalam  pemberantasan  korupsi.    Peningkatan kontribusi  dapat  dilakukan  dengan  mendorong    Penyuluh  Agama  Islam melalui  pengembangan    kurikulum/materi  penyuluhan  yang  dipedomani selama  ini  dengan  penambahan  materi  pemahaman  tentang  tiga  puluh  jenis tindak pidana korupsi serta  ajaran dan prinsip moral Islam yang terlanggar pelaku tindak pidana korupsi.
Kata kunci: Korupsi, pemberantasan, penyuluhan agama Islam, ajaran, prinsip.
Korupsi  adalah  fakta  dan  sekaligus ironi.  Fakta,  karena  tidak  ada  yang dapat
menyangkal keberadaan kejahatan  korupsi  yang  telah  dan tengah  bekerja  secara  massif,  sistemik, dan  terstruktur    pada  sistem  sosial, politik, dan kemasyarakatan di Indonesia. Ironi, karena dampak korupsi  tidak  sekadar  menimbulkan
kerugian keuangan negara yang mencapai angka triliunan rupiah, tetapi menghancurkan  sumber  daya  terkait dengan kemanusiaan, sosial, dan alam. Bahkan  korupsi  dapat  merusak  sistem demokrasi,  mendelegetimasi  terwujud- nya  supremasi  hukum,  dan  men- degradasi  pembangunan  berkelanjutan. Demikian ilustrasi korupsi di Indonesia
yang  digambarkan  oleh  Bambang Widjoyanto dan kawan-kawan (2010).
Faktor penyebab korupsi tentu tidak sedikit, Syed Hussein merincikan terdiri atas:  (a)  Ketiadaan  atau  kelemahan kepemimpinan; (b) Kelemahan pengajaran  agama  dan  etika;  (c) Kolonial-isme, (d) kurangnya pendidikan;  (e)  Ke-miskinan;    (f) Tiadanya  tindak  hukuman  yang  keras;
(g)  Kelangkaan  lingkungan  yang  subur untuk  perilaku  anti  korupsi;  (h)  Struk- tur pemerintahan;
(i)
Perubahan radikal;  (j)  Keadaan  masyarakat  (Alatas 1986, 46).
Ada  juga  pendapat  lain  yang  dalam beberapa  hal  ada  kesamaan  dan perbedaan  dengan  pendapat  Syed Hussein  di  atas,  dengan  rincian  terdiri atas:  (a)  Penegakan  hukum  tidak konsisten,
(b) Penyalahgunaan kekuasaan/  wewenang,  (c)  Langkanya lingkungan  yang  anti  korupsi,  (d) rendahnya pendapatan/gaji
penyelenggara  negara,  (e)  Kemiskinan dan    keserakahan,  (f)  Budaya  memberi upeti,  imbalan  jasa,  dan  hadiah  (g) Konsekuensi  hukum  bila  ditangkap lebih  rendah  daripada  keuntungan korupsi (h) Budaya permisif yang serba membolehkan,  (i)  Gagalnya  pendidikan agama  dan  etika  (Mahendra,  t.th,  23- 24).
Banyaknya  faktor  yang  menjadi penyebab korupsi sebagaimana dikemukakan  di  atas,  mengisyaratkan rumitnya  persoalan  yang  dihadapi dalam upaya pemberantasannya. Kondisi  yang  demikian  tentunya    tidak boleh  dibiarkan  dan  menyurutkan segenap  komponen  bangsa  untuk berkontribusi mengatasi berbagai faktor penyebab  sebagai  bagian  dari  upaya pemberantasannya.Kementerian  Agama sebagai  institusi  yang  fungsi  utamanya membina  kehidupan  umat  beragama, justeru    diharapkan  kontribusinya untuk  melakukan  berbagai  upaya  agar terbina ketaatan umat  terhadap ajaran
agamanya,  yang    diyakini  akan berkontribusi  pula  dalam  membentuk pribadi  agamis,  bermoral  dan    tidak korupsi.
Kementerian  Agama  dalam  upaya membina  ketaatan  beragama,  secara struktural  penanganannya    melalui sejumlah  Direktorat  Jenderal  yang mencerminkan  agama  resmi  yang diakui  di  Indonesia.  Khusus  untuk pembinaan umat Islam, penanganannya  antara  lain  melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, yang di tingkat pusat ada pada Direktorat Penerangan agama Islam,  di  tingkat  Propinsi  ada  pada Bidang Penamas Kantor Wilayah Kementerian Agama, di tingkat Kabupaten/kota ada pada Seksi Penamas  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota, dan secara operasional pembinaan ketaatan beragama  bagi    umat  Islam  dilakukan oleh  para  Penyuluh  Agama  Islam  yang tersebar diseluruh Indonesia. Seharusnya  keberadaan      penyuluh agama Islam yang langsung berhadapan dengan umat, dapat meningkatkan keimanan, ketaatan pada  ajaran,  serta  membentuk  pribadi agamis  yang  bermoral  dan  bebas  dari perilaku  korupsi.  Kenyataannya  di negeri  yang  berpenduduk  mayoritas Muslim ini, kesehariannya hampir tidak pernah  sepi  dari  informasi  dan  berita bebagai  media.  Keadaan  demikian meng-isyaratkan  bahwa  penyuluhan agama  Islam  yang  telah  dilakukan belum tampak meyakinkan kontribusinya  dalam  pemberantasan korupsi. Dengan harapan dapat meningkatkan kontribusi penyuluh agama  Islam  dalam  upaya  pem- berantasan  korupsi,  berikut  ini  di kemukakan  pemahaman  tentang  pe- ngertian  korupsi  dan    upaya    pem- berantasannya,  serta  kontribusi  para penyuluh  Agama  Islam  dan    pening-
Penyuluhan Agama Islam                                                                                        Syuhada
katannya    agar  dapat  mendukung upaya pemberantasan korupsi.

## Pengertian Korupsi
Menurut  pengertian  masyarakat umum  sehari-hari,  istilah  korupsi sering  dipahami  untuk  menyebut perbuatan seorang pegawai atau pejabat yang menggunakan  uang negara  untuk  kepentingan  dirinya secara  tidak  sah.  Pengertian  yang demikian
sempit, menimbulkan pengertian  yang  kurang  tepat  tentang korupsi,  sehingga  banyak  perilaku korup yang tidak dianggap korupsi.
Untuk  menghindari  pemahaman yang  salah  tentang  arti  korupsi, berbagai  ciri    berikut  dapat  dijadikan patokan,  yaitu:  (a)  Korupsi  senantiasa melibatkan  lebih  dari  satu  orang,  (b) korupsi  pada  umumnya  melibatkan keserba-rahasiaan, (c)
Korupsi melibatkan  elemen  kewajiban  dan keuntungan  timbal  balik,  (d)  Mereka yang  mempraktikkan cara-cara  korupsi biasanya berusaha menyelubungi perbuatannya  dengan  berlindung  di balik  pembenaran  hukum,  (e)  Mereka yang  terlibat  korupsi  adalah  mereka yang  menginginkan  keputusan  yang tegas  dan  mereka  yang  mampu mempengaruhi keputusan itu, (f) Setiap tindakan korupsi
mengandung penipuan,  biasanya  pada  badan  publik atau  masyarakat  umum,  (g)  Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan  kepercayaan,(h)  setiap bentuk  korupsi  melibatkan  fungsi ganda  yang  kontradiktif  dari  mereka yang  melakukan  tindakan  itu,  (i)  suatu perbuatan  korupsi  melanggar  norma tugas  dan  pertanggung-jawaban  dalam tatanan  masyarakat  (Alatas  1986,  12- 14).
Selain  itu,  perlu  pula  diketahui bahwa  ada  berbagai  bentuk  korupsi yang  paling  umum  dikenal.  Mengacu
pada    kutipan  dari  Gerald  E.Caiden, “ Toward  General  Theory  of  Official Corruption ”,  Asian  Journal  of  Public Administration,  Vol.10,  No.  1,  1988. Bentuk-bentuk korupsi dimaksud adalah  berkhianat,  subversi,  transaksi luar  negeri  illegal,  penyelundupan; menggelapkan  barang  milik  lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu  dan  mencuri;    menggunakan uang  yang  tidak  tepat,  memalsu dokumen  dan  menggelapkan  uang, mengalirkan uang lembaga  ke  rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana; menyalahguna-kan wewenang, intimidasi,  menyiksa,  penganiayaan, memberi  ampun  dan  grasi  tidak  pada tempatnya;    menipu  dan    mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya,
memeras;
mengabaikan keadilan, melanggar hukum,  memberikan  kesaksian  palsu, menahan  secara  tidak  sah,  menjebak; tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel  pada  orang  lain  seperti benalu;  penyuapan  dan  penyogokkan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi;  menjegal  pemilihan  umum, memalsu  kartu  suara,  membagi  bagi wilayah  pemilihan  umum  agar  bisa unggul; menggunakan informasi internal  dan  informasi  rahasia  untuk kepentingan  pribadi,  membuat  laporan palsu;  menjual  tanpa  izin  jabatan pemerintah,  barang  milik  pemerintah, dan  surat  izin  pemerintah;  manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan,  kontrak,  dan  pinjaman uang;    menghindari  pajak,  meraih  laba berlebih  lebihan;    menjual  pengaruh, menawarkan  jasa  perantara,  konflik kepentingan;  menerima  hadiah,  uang jasa,  uang  pelicin  dan  hiburan, perjalanan  tidak  pada  tempatnya;
berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap;
perkoncoan
menutupi kejahatan; memata-matai secara tidak sah,
menyalah-gunakan  telekomunikasi  dan pos;  menyalah-gunakan  stempel  dan kertas  surat  kantor,  rumah  jabatan, dan  hak  istimewa  jabatan  (Pope  2003, xxvi).
Menurut  perspektif  hukum  negara Indonesia,  pengertian  korupsi  mengacu pada    13    pasal  dalam      UU  No.  31 tahun  1999 jo UU  No.  20  Tahun  2001. Berdasar pasal-pasal dimaksud, korupsi  dirumuskan  menjadi  tigapuluh bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi  tersebut,  dapat  dikategorikan dalam  tujuh  kelompok  yaitu  tindak pidana  korupsi  yang  terkait  dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
Tindak  pidana  korupsi  yang  terkait dengan  kerugian  keuangan  negara, terdiri atas:
1.  Tindak  Pidana  “Melawan  hukum untuk  memperkaya  diri  dan  dapat merugikan  keuangan  negara”.  Tindak pidana  ini  berdasar  pada  pasal  2  yang unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Setiap orang;  (2)  Memperkaya  diri  sendiri, orang  lain  atau  korporasi;  (3)  Dengan cara  melawan  hukum;  (4)  Dapat merugikan  keuangan  negara  atau  per- ekonomian negara.
2.  Tindak  Pidana  ”Menyalahgunakan kewenangan  untuk  menguntungkan diri  dan  dapat  merugikan  keuangan negara”.  Tindak  pidana  ini  berdasar pada  pasal  3    yang    unsur-unsurnya adalah:  (1)  Setiap  orang;  (2)  Dengan tujuan  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi; (3)  Menyalahgunakan  ke-wenangan, kesempatan  atau  sarana;  (4)  Yang  ada padanya karena jabatan
atau kedudukan; (5) dapat merugikan keuangan  negara  atau  perekonomian negara.
Tindak  pidana  korupsi  yang  terkait dengan suap menyuap, terdiri atas:
1. Tindak Pidana “Menyuap Pegawai negeri/pasal 5 ayat (1) huruf a”,  unsur- unsurnya    adalah:  (1)  Setiap  orang;  (2) memberi  sesuatu  atau  menjanjikan sesuatu; (3) Kepada Pegawai Negeri Sipil atau  penyelenggara  negara;  (4)  Dengan maksud  supaya  berbuat  atau  tidak berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya. 2. Tindak pidana “Menyuap pegawai negeri/ pasal 5 ayat (1) huruf b”, unsur- unsurnya  adalah:  (1)  Setiap  orang;  (2) Memberi  sesuatu;  (3)  Kepada  Pegawai Negeri  atau  penyelenggara  negara;  (4) Karena  atau  berhubungan  dengan sesuatu  yang  bertentangan  dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 3.  Tindak  pidana  “Memberi  hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya”. Tindak pidana ini berdasar pada  pasal    13,  yang  unsur-unsurnya adalah:  (1)    Setiap  orang;  (2)  Memberi hadiah  atau  janji;  (3)  Kepada  pegawai negeri;
(4) dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,  atau  oleh  pemberi hadiah  atau  janji  dianggap,  melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
4.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri menerima  suap/pasal  5  ayat  (2)”,  yang unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara; (2)  Menerima  pemberian  atau  janji;  (3) Sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  5 ayat  (1)  huruf  a  dan  huruf  b.(lihat tindak pidana nomor 3 dan 4 di atas).
5.  Tindak  pidana  “Pegawai  negeri menerima  suap/pasal  12  huruf  a”, unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai negeri  atau  penyeleng-gara  negara;  (2) Menerima  hadiah  atau  janji;  (3) Diketahuinya  bahwa  hadiah  atau  janji tersebut diberikan untuk meng-
gerakkannya  agar  melakukan  atau
Penyuluhan Agama Islam                                                                                        Syuhada
tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya;  (4)  Patut  diduga  bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan untuk menggerakkannya agar melakukan  atau  tidak  melakukan sesuatu  dalam  jabatannya  yang  ber- tentangan dengan kewajibannya.
6.  Tindak  pidana  “Pegawai  negeri menerima  suap/pasal  12  huruf  b”, unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai negeri  atau  penyelenggara  negara;  (2) Menerima  hadiah;  (3)  Diketahuinya bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai  akibat  atau  karena  telah melakukan  sesuatu  dalam  jabatannya yang bertentangan
dengan kewajibannya;  (4)  Patut  diduga  bahwa hadiah  tersebut  diberikan  sebagai akibat  atau  karena  telah  melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  dalam jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya.
7.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri menerima  hadiah  yang  berhubungan dengan jabatan-nya”. Tindak pidana ini berdasar  pada  pasal    11  yang  unsur- unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai  negeri atau penyelenggara negara;
(2)
Menerima  hadiah  atau  janji;  (3) Diketahuinya;  (4)  patut  diduga  bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan karena  kekuasaan  atau  kewenangan yang  ber-hubungan  dengan  jabatannya dan  menurut  pikiran  orang  yang memberikan  hadiah  atau  janji  tersebut ada hubungan dengan jabatan-nya.
8.  Tindak  Pidana  “Menyuap  hakim”. Tindak  pidana  ini  berdasar  pada  pasal 6  ayat  (1)  huruf  a,  yang  unsur- unsurnya  adalah:  (1)  Setiap  orang;  (2) Memberi atau men-janjikan sesuatu; (3) kepada  hakim;  (4)  Dengan  maksud untuk  mempengaruhi  putusan  perkara yang  diserahkan  kepadanya  untuk diadili.
9.
Tindak pidana “Menyuap advokat”.  Tindak  pidana  ini  mengacu pada  pasal  6  ayat  (1)  huruf  b,  yang
unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Setiap orang;  (2)  Memberi  atau  men-janjikan sesuatu;  (3)  Kepada  advokat  yang menghadiri  sidang  pengadilan;  (4) Dengan  maksud  untuk  mempengaruhi nasihat  atau  pendapat  yang  akan diberikan  berhubung  dengan  perkara yang  diserahkan  kepada  pengadilan untuk diadili.
10.  Tindak  Pidana  “Hakim  &
Advokat menerima suap”. Tindak pidana  ini  mengacu  pada  pasal  6  ayat (2),  yang  unsur-unsurnya  adalah:  (1) Hakim atau advokat; (2) Yang menerima pemberian  atau  janji;  (3)  Sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  6  ayat (1)  huruf a  atau  huruf  b  (lihat  tindak  pidana nomor  10 dan 11 di atas).
11. Tindak Pidana “Hakim menerima suap”.  Tindak  pidana  bentuk  ini mengacu  pada  pasal  12  huruf  c,  yang unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Hakim;  (2) Menerima  hadiah  atau  janji;  (3) Diketahui  atau  patut  diduga  bahwa hadiah  atau  janji  tersebut  diberikan untuk  mempengaruhi  putusan  perkara yang  diserahkan  kepadanya  untuk diadili. 12. Tindak Pidana “Advokat menerima  suap”.  Tindak  pidana  ini mengacu  pada  pasal  12  huruf  d,  yang unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Advokat yang  menghadiri  sidang  di  pengadilan; (2)  Menerima  hadiah  atau  janji;  (3) Diketahui  atau  patut  diduga  bahwa hadiah  atau janji  tersebut  untuk  mem- pengaruhi  nasihat  atau  pendapat  yang akan  diberikan  berhubung  dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
Tindak  pidana  korupsi  yang  terkait dengan  penggelapan  dalam  jabatan, terdiri atas: 1.  Tindak  Pidana  “Pegawai  Negeri Sipil meng-gelapkan uang atau membiarkan peng-gelapan”.  Tindak pidana ini mengacu pada pasal 8, yang unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri
yang  ditugaskan  menjalankan  suatu jabatan  umum  secara  terus-menerus atau  untuk  sementara  waktu;  (2) Dengan sengaja; (3) Menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan  orang  lain  menggelapkan atau  membantu  dalam  melakukan perbuatan  itu;  (4)  Uang  atau  surat berharga;  (5)  yang  disimpan  karena jabatan-nya.
2.  Tindak  pidana  “Pegawai  negeri memalsukan  buku  untuk  pemeriksaan administrasi”. Tindak pidana ini mengacu  pada  pasal  9,  yang  unsur- unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai  negeri atau  orang  selain  pegawai  negeri  yang ditugaskan  menjalankan  suatu  jabatan umum  secara  terus  menerus  atau untuk  sementara  waktu;  (2)  Dengan sengaja;  (3)  Memalsu;  (4)  Buku-buku atau  daftar-daftar  yang  khusus  untuk pemeriksaan administrasi.
3.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri merusakkan  buku”.  Tindak  pidana  ini mengacu  pada  pasal  10  huruf  a,  yang unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang  ditugaskan  menjalankan  suatu jabatan  umum  secara  terus  menerus atau  untuk  sementara  waktu;  (2) Dengan  sengaja;  (3)  Menggelapkan, menghancurkan,  merusakkan,  atau membuat  tidak  dapat  dipakai;  (4) Barang,  akta,  surat,  atau  daftar  yang digunakan  untuk  meyakinkan  atau membuktikan  dimuka  pejabat  yang berwenang;
(5) Yang dikuasainya karena jabatan.
4.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri membiarkan  orang  lain  merusakkan bukti”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf b, yang unsur-unsurnya adalah:  (1)  Pegawai  negeri  atau  orang selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan menjalankan  suatu  jabatan  umum secara  terus  menerus  atau  untuk sementara  waktu;  (2)  Dengan  sengaja;
(3)
Membiarkan
orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan,  atau  membuat  tidak dapat  dipakai;  (4)  Barang,  akta,  surat, atau  daftar  sebagaimana  disebut  pada pasal  10  huruf  a  (lihat  tindak  pidana nomor 17 di atas).
5.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri membantu  orang  lain  merusakkan bukti”. Tindak pidana ini mengacu pada pasal 10 huruf c, yang unsur-unsurnya adalah:  (1)  Pegawai  negeri  atau  orang selain  pegawai  negeri  yang  ditugaskan menjalankan  suatu  jabatan  umum secara  terus  menerus  atau  untuk sementara  waktu;  (2)  Dengan  sengaja;
(3) Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan,
merusakkan,  atau  membuat  tidak dapat  dipakai;  (4)  Barang,  akta,  surat, atau  daftar  sebagaimana  disebut  pada pasal  10  huruf  a  (lihat  tindak  pidana nomor 17 di atas).
Tindak  pidana  korupsi  yang  terkait dengan  perbuatan  pemerasan,  terdiri atas:
1.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri memeras/  pasal    pasal  12  huruf  e”, unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai negeri  atau  penyeleng-gara  negara;  (2) Dengan  maksud  meng-untungkan  diri sendiri  atau  orang  lain;  (3)  Secara melawan hukum; (4) Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan  sesuatu  bagi  dirinya;  (5) menyalahgunakan ke-kuasaan.
2.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri memeras/  pasal    pasal  12  huruf  g”  , unsur-unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai negeri  atau  penyeleng-gara  negara;  (2) Pada  waktu  menjalankan  tugasnya;  (3) Meminta  atau  menerima  pekerjaan, atau  penyerahan  barang;  (4)  Seolah- olah  merupakan  utang  kepada  dirinya; (5)  Diketahuinya  bahwa  hal  tersebut bukan merupakan utang.
3.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri memeras  pegawai  negeri  yang  lain”. Tindak  pidana  ini  mengacu  pada  psal
Penyuluhan Agama Islam                                                                                        Syuhada
12  huruf  f,  yang  unsur-unsurnya adalah:  (1)  Pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara;  (2)  Pada  waktu menjalankan tugas; (3) Meminta, menerima, atau memotong pembayaran; (4) Kepada pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  yang  lain atau kepada kas umum; (5) Seolah-olah pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  yang  lain  atau  kas  umum mempunyai  utang  kepadanya;  (6) Diketahuinya  bahwa  hal  tersebut bukan merupakan utang.
Tindak pidana korupsi  yang terkait dengan perbuatan curang, terdiri atas: 1. Tindak Pidana “Pemborong berbuat  curang”.    Tindak  pidana  ini mengacu  ada  pasal  7  ayat  (1)  huruf  a, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pemborong, ahli bangunan, atau penjual bahan bangunan; (2) Melakukan  perbuatan  curang;  (3)  Pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan  bahan  bangunan;  (4) yang  dapat  membahayakan  keamanan orang  atau  keamanan  barang    atau keselamatan  negara  dalam  keadaan perang.
2.  Tindak  Pidana  “Pengawas  proyek membiarkan perbuatan curang”. Tindak pidana  ini  mengacu  pada  pasal  7  ayat (1)  huruf    b,  yang  unsur-unsurnya adalah:  (1)  Pengawas  bangunan  atau pengawas penyerahan bahan bangunan; (2) Membiarkan dilakukannya  perbuatan  curang  pada waktu membuat bangunan atau menyerahkan  bahan  bangunan;  (3) Dilakukan dengan
sengaja;
(4) Sebagaimana  dimaksud  pada  pasal  7 ayat  (1)  huruf  a  (lihat  tindak  pidana nomor 23 di atas). 3. Tindak Pidana “Rekanan TNI/POLRI  berbuat  curang”.  Tindak pidana  ini  mengacu  pada  pasal  7  ayat (1)  huruf  c,  yang  unsur-unsurnya adalah: (1) Setiap orang; (2) Melakukan perbuatan  curang;  (3)  Pada  waktu menyerahkan  barang  keperluan  TNI
dan  atau  Kepolisian  negara  RI;  (4) Dapat  membahaya-kan  keselamatan negara dalam keadaan perang.
4. Tindak pidana “Pengawas rekanan
TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang”.  Tindak  pidana  ini  mengacu pada  pasal  7  ayat  (1)  huruf  d,  yang unsur-unsurnya adalah: (1) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang    keperluan  TNI  dan  atau Kepolisian  Negara  RI;  (2)Membiarkan perbuatan curang (sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf c (lihat tindak pidana nomro 25 di atas). 5.  Tindak  Pidana  “Penerima  barang TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang”.  Tindak  pidana  ini  mengacu pada  pasal  7  ayat  (2),  yang  unsur- unsurnya  adalah:  (1)  Orang  yang menerima penyerahan bahan bangunan atau  orang  yang  menerima  penyerahan barang keperlun TNI dan atau Kepolisian  Negara  RI;  (2)  Membiarkan perbuatan  curang;  (3)  Sebagaimana dimaksud  pada pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c (lihat tindal pidana nomor 23 dan 25 di atas).
6.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri menyerobot  tanah  negara  sehingga merugikan  orang  lain”.  Tindak  pidana ini  mengacu  pada  pasal  12  huruf  h, yang unsur-unsurnya adalah: (1) Pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara;  (2)  Pada  waktu  menjalankan tugas menggunakan tanah negara yang di  atasnya  ada  hak  pakai;  (3)  seolah- olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (4) Telah merugikan yang berhak; (5) diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Tindak  pidana  korupsi  yang  terkait dengan  benturan  kepentingan  dalam pengadaan, yaitu:
1.  Tindak  pidana  “Pegawai  negeri turut  serta  dalam  pengadaan  yang diurusnya”. Tindak pidana ini mengacu pada  pasal  12  huruf  I,  yang  unsur-
unsurnya  adalah:  (1)  Pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara;  (2)  Dengan sengaja;  (3)  Langsung  atau  tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan;  (4)  Pada  saat  dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan  untuk  mengurus    atau mengawasinya.
Tindak  pidana  korupsi  yang  terkait dengan gratifikasi, yaitu:
1.  Tindak  Pidana  “Pegawai  negeri me-nerima  gratifikasi  dan  tidak  lapor KPK”.  Tindak pidana ini mengacu pada pasal  12  B,  yang  unsur-unsurnya adalah:  (1)  Pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara;  (2)  Menerima gratifikasi;  (30  Yang  berhubungan dengan  jabatan  dan  belawanan  dengan kewajiban atau tugasnya;
(4)
penerimaan  gratifikasi  tersebut  tidak dilaporkan  kepada  KPK  dalam  jangka waktu  30  hari  sejak  diterimanya gratifikasi.
Selain  itu,  dalam  UU  No.  31  Tahun 1999 jo.UU No. 20 Tahun 2001,  masih ada enam  tindak  pidana  lain  yang  berkaitan dengan  tindak  pidana  korupsi,  yaitu: merintangi  proses  pem eriksaan  perkara korupsi,  tidak  memberikan  keterangan atau  memberi    keterangan  yang  tidak benar,  Bank  yang  tidak  memberikan keterangan  rekening  tersangka,  saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan  atau  memberi  keterangan palsu,  orang  yang  memegang  rahasia jabatan  tidak  memberikan  keterangan atau  memberi  keterangan  palsu,  serta saksi yang membuka identitas pelapor.
Mengacu  pada  uraian  di  atas, pengertian  korupsi  di  Indonesia,    tidak sesempit pemakaian umum sehari-hari, tetapi  juga  tidak  seluas  bentuk-bentuk korupsi yang dikenal umum sebagaimana  kutipan  dari  Gerald E.Caiden  di  atas,  tetapi    menurut perspektif  hukum  yang  berlaku  dan terinci  atas  tiga  puluh  bentuk/jenis tindak  pidana  korupsi  yang  dapat  di
kelompokkan  sebagai  tindak  pidana: kerugian keuangan negara, suap menyuap,  penggelapan  dalam  jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan  dan  gratifikasi  (KPK  2006, 4-5).

## Pemberantasan Korupsi
Upaya  pemberantasan  korupsi  di Indonesia,  sudah  sejak  lama  dilakukan melalui pembentukan berbagai lembaga  dan  penerbitan  berbagai peraturan    untuk  itu.  Berbagai  produk hukum  yang  berkait  antara  lain:
Peraturan Penguasa Militer No. PRT/PM/06/1957,    Perpu  No.24  tahun 1960  tentang  Pengusutan,  Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi,  yang  selanjutnya  ditetapkan menjadi  Undang  Undang  No.  1  Tahun 1961,  Keppres  No.  228  Tahun  1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan  Korupsi,  Keppres  No. 12  tahun  1970  tentang  Pembentukan Komisi  Empat,  Keppres  No.  13  tahun 1970 tentang pengangkatan Dr. Muhammad  Hatta  sebagai  Penasehat Presiden  dalam  bidang  pemberantasan Korupsi,  Undang-Undang  No.  3    tahun 1971  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi dan lain-lain.
Selanjutnya  setelah  belajar  dari pengalaman  kegagalan  di  masa  orde baru,  di  era  reformasi  terbit  berbagai produk    antara  lain:  TAP  MPR  No. XI/MPR/1998  tentang  Pemerintahan yang  bersih  dan  bebas  dari  Korupsi kolusi  dan  nepotisme,  Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih dan  Bebas  dari  Korupsi  Kolusi  dan Nepotisme,  Undang-Undang  No.  31
Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Keppres No. 27
Tahun 1999 mengenai Komisi Pemeriksa  Kekayaan  penyelenggara
Penyuluhan Agama Islam                                                                                        Syuhada
negara,  Peraturan  Pemerintah  No.  19 tahun  2000  mengenai  Tim  Gabungan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selanjutnya  disusul  dengan  Undang- Undang  No.  20  tahun  2001  tentang perubahan  Undang-Undang  No.  31 Tahun 1999, dan lain-lain.
Selama kurun waktu yang demikian panjang, ternyata pemberantasan tindak  pidana  korupsi  belum  dapat dilaksanakan  secara  optimal.  Lembaga pemerintah  yang  menangani  perkara tindak  pidana  korupsi  belum  berfungsi secara efektif  dan efisien. Upaya untuk pemberantasan  tindak  pidana  korupsi perlu  ditingkatkan  secara  profesional, intensif dan berkesinambungan. Kondisi yang demikian  menjadi bagian dari pertimbangan dibentuk dan disahkannya  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  30  tahun  2002 tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),  menurut  pasal  6  UU  KPK mempunyai tugas:
1.  Koordinasi  dengan  instansi  yang berwenang    melakukan  pemberantasan korupsi;  2.  Supervisi  terhadap  instansi yang  berwenang  melakukan  pem- berantasan  tindak  pidanan  korupsi;  3. Melakukan  penyelidikan,  penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana
korupsi;
4. Melakukan tindakan-tindakan  pencegahan  tindak pidana  korupsi;  dan  5.  Melakukan monitor-pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan negara.
Mengacu  pada  ketentuan  pasal    7 UU  KPK,  dalam  melaksanakan  tugas koordinasi,  KPK  berwenang  meng- koordinasi  penyelidikan,  penyidikan dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi termasuk  wewenang    menetapkan sistem
pelaporan kegiatan pemberantasan, meminta  informasi kegiatan pem-berantasan kepada instansi  terkait,  me-laksanakan  dengar pendapat  atau  per-temuan  dengan
instansi  yang  berweang  melakukan pemberantasan,  dan  meminta  laporan instansi  terkait  menganai  pencegahan yang dilakukan.
Dalam melaksanakan tugas supervisi,  sesuai  ketentuan  pasal  8 UU KPK,    KPK  berwenang  melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan  terhadap  instansi  yang menjalanan  tugas  dan  wewenangnya yang  berkait  dengan  pemberantasan tindak  pidana  korupsi  dan  instansi yang  melaksanakan  tugas  pelayanan publik, termasuk wewenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap  pelaku  tindak  pidana  korupsi yang  sedang  dilakukan  oleh  kepolisian atau  kejaksaan,  dengan  ketentuan dalam hal KPK  mengambil alih penyelidikan dan penyidikan, kepolisian atau  kejaksaan  wajib  menyerahkan tersangka    dan  seluruh  berkas  perkara beserta  alat  bukti  dan  dokumen  lain yang  diperlukan  dalam  waktu  paling lama  14  hari  kerja  terhitung  sejak tanggal diterimanya permintaan KPK.
Pelaksanaan  tugas  penyelidikan, penyidikan,  dan  penuntutan  tindak pidana  korupsi,  KPK  dengan  mengacu pada  pasal  11  UU  KPK,  berwenang melakukan  penyelidikan,  penyidikan, dan  penuntutan  tindak  pidana  korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum,  penyelenggara  negara,  dan orang  lain  yang  ada  kaitannya  dengan tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan oleh  aparat  penegak  hukum  atau penyelenggara negara; mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat,  dan  atau  yang  meyangkut kerugian  negara  paling  sedikit  Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
KPK  dalam  melaksanakan  tugas pencegahan, menurut pasal 13 UUKPK, berwenang melakukan pendaftaran dan pemeiksaan  terhadap  laporan  harta kekayaan penyelenggara negara, menerima  laporan  dan  menetapkan status  gratifikasi,  menyeleng-garakan
program  pendidikan  anti  korupsi  pada setiap  jenjang  pendidikan,  merancang dan  mendorong  terlaksananya  program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, kampanye anti korupsi kepada  masyarakat  serta  melakukan kerjasama    bilateral    atau  multilateral dalam  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.
Tugas  monitor  yang  diemban  KPK, berdasar pasal 14 UU KPK, dilaksanakan dengan wewenang melakukan  pengkajian  terhadap  sistem administrasi  pada  semua  lembaga negara dan pemerintah, memberi saran kepada  pimpinan  lembaga  negara  dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasar hasil pengkajian sistem administrasi tersebut berpotensi  korupsi.  Dalam  hal  saran dimaksud tidak diindahkan, KPK berwenang melaporkan kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK.
Sebagai  kelanjutan  dari  terbitnya UU  KPK,  pada  tahun  2004  terbit Keppres  No.  59  Tahun  2004  mengenai Pengadilan  Tipikor  yang  berwenang memeriksa dan memutus kasus korupsi yang  penuntutannya  diajukan  oleh KPK.  Tahun  2005  terbit  lagi  Keppres 11/2005  mengenai  Tim  Koodinasi Pemberantasan  Tipikor  dengan  tugas koordinasi  penyelidikan,  penyidikan, penuntutan kasus korupsi yang ditangani  kejaksaan  serta  menelusuri, mengamankan  aset  korupsi  untuk pengembalian  kerugian  negara  secara optimal (Maheka 2010, 27-29).
Keberadaan  komisi  ini  memberikan harapan  untuk  keberhasilan  upaya pemberan-tasan korupsi. Apalagi visinya  (jelas)    untuk  mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi,  misinya (tegas)  sebagai  penggerak  perubahan untuk  mewujudkan  bangsa  yang  anti korupsi,  serta  strateginya  (mantap) berdasar tugasnya
yaitu: (1) Pembangunan  kelembagaan  dengan tujuan  terbentuknya  suatu  lembaga
KPK  yang  efektif;  (2)  Pencegahan dengan  tujuan  ter-bentuknya  sistem pencegahan  Tipikor  yang  handal;  (3)
Penindakan dengan tujuan meningkatkan  penyelesaian  perkara Tipikor; (4) Penggalangan keikutsertaan masyarakat dengan tujuan terbentuknya  suatu  keikutsertaan  dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa  dalam  memberantas  korupsi (Maheka 2010: 54).
Busyra  Muqaddas  (saat  masih sebagai  Ketua  KPK)  dalam  seminar ”Korupsi  yang  memiskinkan”  yang dilaksanakan  oleh  Kompas  tanggal  21- 22  Februari  2011,  mengemukakan kinerja KPK sejak tahun 2004 s.d 2010. Sebagai  rangkuman  dari  kinerja  yang beliau kemukakan: (1) laporan pengaduan masyarakat berjumlah 45.301,  terdiri  atas:  delik  benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifiksi, pemerasan, penggelapan dalam  jabatan,  penyuapan,  perbuatan curang, perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang yang  mengakibatkan  kerugian  negara, tindak pidana lain yang berkait dengan tindak  pidana  korupsi,  serta  yang lainnya termasuk yang belum diklasifikasikan; (2) Penanganan perkara  menurut  jenisnya  berjumlah 196 perkara yang terdiri atas pengadaan barang/jasa, perijinan, penyuapan, pungutan dan penyalahgunaan anggaran; (3) Penanganan  perkara  menurut  jabatan pelakunya berjumlah 245 perkara yang melibatkan anggota DPR/DPRD, Kepala lembaga/kementerian, Duta Besar, Komisioner, Gubernur, Walikota/bupati,  Eselon  I,  II  dan  III, Hakim,  Swasta,  dan  lain-lain;  (4) Penangan perkara menurut Propinsi/wilayah, berjumlah 196
perkara  di  pemerintah  pusat,  NAD, Sumatera  Utara,  Sumatera  Selatan, Riau dan Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa  Barat,  jawa  Tengah,  Jawa  Timur,
Penyuluhan Agama Islam                                                                                        Syuhada
Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan  Timur,  Sulawesi  Utara,
Sulawesi  Selatan,  NTB,  Papua,  serta  di Malaysia  dan  Singapura  (Hartiningsih 2011, 320).
Mengacu  pada  kinerja  sebagaimana dikemukakan  di  atas,  jumlah  laporan pengaduan  masyarakat  yang  cukup tinggi, mengisyaratkan besarnya kepercayaan  dan  harapan  masyarakat terhadap  KPK.  Kinerja  KPK  dalam penanganan  perkara  yang  menyentuh berbagai pihak baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, mengesankan besarnya kekuasaan yang dipegang oleh KPK.  Kekuasaan  yang  demikian,  bagi yang  tidak  memaklumi  latar  belakang sejarah  pembentukannya,  dianggap sebagai  pelanggaran  prinsip  dasar demokrasi, karena prinsip dasar demokrasi  adalah  adanya  pembagian kekuasaan  yang  jelas.  Tidak  boleh  ada satu lembaga yang memegang kekuasaan  begitu  besar.  Karena  ini memunculkan  kecenderungan  untuk menyalahgunakan kekuasaan yang dipegangnya  serta  benturan  dengan lembaga  sejenis  (Hartiningsih  2011, 320).
Kekuasaan  yang  besar  bagi  KPK, oleh    pihak  yang  memaklumi  latar belakang  sejarah  pembentukannya,
dianggap sebagai keharusan dan jawaban  atas  tuntutan  sejarah,  karena diyakini  memberikan  harapan  dan dapat berbuat banyak dalam pemberantasan korupsi.
Besarnya jumlah  laporan  pengaduan  masyarakat yang  diterima  KPK  sebagai  tanda kepercayan  masyarakat  untuk  itu,  dan berbagai perkara yang ditangani selama ini  sebagai  bukti  bahwa  KPK  sudah berupaya berbuat banyak dalam memenuhi harapan masyarakat. Prestasi KPK yang demikian,
ternyata  belum  membuat  berbagai pihak  takut  untuk  berbuat  korup. Korupsi di Indonesia hingga kini belum ada  tanda-tanda  mereda,  bahkan
Indeks Persepsi Korupsi untuk
Indonesia  menurut  versi  Transparansi International,  pada  tahun  2003  berada di  peringkat  122  dengan  skor  1,9, tahun  2005  berada  di  peringkat  137 dengan    skor  2,2.  (bandingkan  dengan peringkat  1  Islandia  dengan  skor  9,7)
(Maheka 2010, 9). Menurut versi Transparansi Indonesia/ Transparancy  International , IPK  Indonesia  5  tahun  terakhir:  Tahun 2007  skor  2,3  ranking  143  dari  179 negara,  tahun  2008  skor  2,6  ranking 126, tahun 2009 skor 2,8 ranking 111, tahun  2010  skor  2,8  ranking  110, tahun  2011  skor  3,0  ranking  100  dari 182 negara. Selanjutnya kalau dibanding dengan IPK/ Indeks Corruption Perception(ICP ) negara- negara ASEAN 2010 (Urutan/Negara/ICP):  5/Singapore/9,2; 44/  Brunei/5,2;    60/Malaysia/4,3; 80/Thailand/3,4;  100/Indonesia/  3,0; 112/Vietnam/2,9;  129/  Filipina/2,6; 154/Laos/2,2; 169/Kamboja/2,1; 180/Myanmar/1,5.  Selain itu menurut survey Lembaga konsultan PERC ( Political and Economic Risk Consultancy) yang berbasis di Hongkong,  menempatkan  Indonesia sebagai  negara  terkorup  di  Asia  Pasifik dari  16  negara  tujuan  investasi  (Agus 2012).
Berdasar  IPK  yang  diluncurkan Transparancy  Internasional  Indonesia , tampak  bahwa  upaya  pemberantasan korupsi  di  Indonesia  menunjukkan peningkatan  hasil  dari  2003  (skor  1,9), 2005  (skor  2,2),  2010  (skor  2,8) hingga 2011  (skor  3,0).  Peningkatan  tersebut memang menggembirakan, namun masih sangat  kecil dan  jauh dibanding skor  ideal  (10).    Capaian  skor  IPK  3,0 untuk Indonesia  menunjukkan  bahwa potensi  korupsi  di  Indonesia  masih sangat  besar,  karena  skor  IPK  yang bergerak  antara  rentang  angka    0-10 berarti “ makin kecil angka IPK  makin
besar  potensi  korupsi  dan  makin  besar angka IPK makin kecil potensi korupsi”.
Keadaan yang demikian, tampaknya diamini  oleh  KPK  melalui  pernyataan Direktur  Pendidikan  dan  Pelayanan Masyarakat  KPK,  Dedie  A.  Rachim bahwa    upaya  memberantas  praktek korupsi  di  tanah  air  memang  berat, sehingga upaya preventif melalui pendidikan  moral  dan  mental  anti korupsi  perlu  dilakukan  sejak  dini (2010).

## Konstribusi Penyuluh Agama Islam
Menurut  Keputusan  menteri  Agama RI  No.  791  tahun  1985,  Penyuluh agama adalah pembimbing umat beragama  dalam  rangka  pembinaan mental,  moral  dan  ketaqwaan  kepada Tuhan  yang  Maha  Esa.  Selanjutnya yang  dimaksud  dengan  penyuluh agama  Islam  adalah  Pembimbing  umat Islam dalam rangka pembinaan mental, moral  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan Yang  Maha  Esa,  Allah  SWT,  serta menjabarkan segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama.
Pengertian  penyuluh  agama  Islam yang  demikian,  menunjukkan  bahwa penyuluhan  yang  dilakukan  para penyuluh  agama  Islam,    menganut pengertian “sebagai usaha suatu badan baik pemerintah maupun swasta untuk meningkatkan  kesadaran,  pemahaman, sikap dan keterampilan warga masyarakat  berkenaan  dengan  hal tertentu” (Prayitno 2004, 106).
Pengertian  yang  demikian  mengandung arti  pembinaan  masyarakat  dalam  hal tertentu,  yaitu  pembinaan  mental, moral  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan yang  Maha  Esa,  Allah  Swt,  serta penjabaran berbagai
aspek pembangunan dengan bahasa agama.
Penyuluh  Agama  Islam  (PAI)  terdiri atas penyuluh agama yang berasal dari
masyarakat  dan  yang  berasal  dari pegawai  negeri  sipil.  Tugas  yang diembannya  adalah  membimbing  umat dalam  menjalankan  ajaran  agama  dan menyampaikan  gagasan  pembangunan kepada  masyarakat  dengan  bahasa agama  serta  meningkatkan  kerukunan hidup  beragama  (Dirjen  Bimas  Islam 2007, 9).
Sasaran  Penyuluhan  agama  adalah berbagai  kelompok  masyarakat,  yang paling sedikit terdiri atas  26  kelompok yaitu: masyarakat transmigrasi, lembaga  pemasyara-katan,  generasi muda,  pramuka,  kelompok  orang  tua (pemimpin  rumah  tangga),  kelompok wanita,  kelompok  masyarakat  industri, kelompok  profesi,  masyarakat  daerah rawan,  masyarakat  suku  terasing, inrehabilitasi  pondok  sosial,  rumah sakit,  komplek  perumahan,  asrama, kampus/masyarakat
akademis, karyawan  instansi  pemerintah/swasta, daerah  pemukiman  baru,  pejabat instansi pemerintah/swasta, masyarakat kawasan indusri,
masyarakat  real  estate,  masyarakat peneliti  serta  para  ahli  dalam  bebagai disiplin  ilmu  dan  eknologi,  masyarakat gelandangan  dan  pengemis,  balai  desa, tuna  susila,  majelis  taklim,  dan masyarakat  pasar  (Dirjen  Bimas  Islam 2007, 14-26).
Penyuluh agama Islam dikelompokkan  dalam  tiga  kategori, yaitu  penyuluh  agama  muda,  madya dan  utama.  Ketiga  kategori  penyuluh dituntut mampu menguasai dan menyampaikan materi bimbingan dengan  mengacu  pada  kurikulum penyuluhan agama Islam. Penyuluh agama Islam muda, diarahkan agar menguasai materi dasar tentang    akidah  islamiyah,  syariah, akhlak  dan  baca  tulis  Alquran.  (1) Materi  akidah  islamiyah  diberikan rincian  antara  lain:  Mengenal  Allah, Mengenal  sifat-sifat  allah,  beberapa penjelasan tentang Allah, bentuk
Penyuluhan Agama Islam                                                                                        Syuhada
perbuatan  yang  dilarang  dan  dapat merusak  tauhid  seseorang,  sifat  Allah yang  tercantum  dalam  asmaul  husna, mengenal  Allah  dengan  mengenal ciptaannya,  malaikat  sebagai  makhluk immaterial,  Kitabullah  ialah  kumpulan wahyu-wahyu Allah, hubungan Alquran dengan  kitab-kitab  Allah  yang  telah lalu, beberapa aspek keyakinan kepada nabi/rasul  Allah,  hari  akhir/Qiyamat meliputi  alam  barzah  dan  nama-nama hari qiyamat, qadho dan qodar meliputi pengertian-pengerian yang benar- hubungannya  dengan  ikhtiar  dan  doa,
tauhid dan segala sesuatunya (beberapa  pengertian  dan  segi  bahasa dan istilah), urgensi tauhid dalam Islam serta  manifestasi  tauhid.  (2)  Materi syariah  dirincikan  antara  lain:  Ibadah sebagai  bagian  dari  syariah  (mencakup beberapa pengertian dan ruang lingkup syariah),  pengertian  ibadah,  klasifikasi ibadah  (khusus  dan  umum),  sumber- sumber  syariah.  (3)  Materi  akhlak dirincikan    antara  lain:  Beberapa pengertian mengenai akhlak, ihsan dan etika,  perbandingan  akhlak  dengan etika,  penerapan  akhlak,  pengertian nilai  dan  norma,  sumber  nilai  dan norma,  pengaruhnya  terhadap  tingkah laku.  (4)  Materi  baca  tulis  Alquran: mengajarkan baca tulis Alquran, memberikan bimbingan cara-cara menulis huruf hijaiyah, menghafal ayat- ayat    atau  surat-surat  pendek  Alquran untuk  diamalkan  sehari-hari  (Dirjen Bimas Islam 2007, 26-29).
Penyuluh agama Madya juga diarahkan agar  memperhatikan materi akidah,  syariah  dan  akhlak  yaitu:  (1)
Akidah  meliputi:  mengenal  Allah  dan sifat-sifatnya, mengenal dan menghayati  kebenaran  Allah,  Ruh sebagai  alam  yang  unik,  mukjizat  para nabi  dan  rasul,  malaikat-jin-syaitan, kitab-kitab  suci  yang  diturunkan  Allah Swt,  Alquran  sebagai  wahyu–mukjizat- pedoman  hidup  dan  korektor,  sejarah dan  esensi-esensi  pokok  Alquran,
karakter-tugas  dan  peranan  seorang rasul/nabi, kerasulan Muhammad Saw, kefanaan alam, hari pembalasan sebagai  janji,  kesempurnaan  keadilan Allah  Swt,  arti  qadha  dan  qadar  serta hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya,  hubungan  qadha  dan  qadar dengan  ikhtiar  manusia.(2)  syariah meliputi  ibadah  khusus  dan  bentuk- bentuknya,  ibadah  umum  dan  bentuk- bentuknya, iman dan ibadah, ilmu dan ibadah,  amal  saleh  sebagai  realisasi agama, peranan dalam kehidupan, nilai thaharah  menurut  Islam,  shalat  dan kedudukannya  dalam  Islam,  zakat  dan kedudukannya dalam Islam, puasa dan kedudukannya  dalam  Islam,  berhaji dan kedudukannya dalam Islam, pentingnya  doa  dalam  kehidupan manusia, pengurusan jenazah, pembagian harta pusaka, sistem perkawinan  dalam  Islam,  membangun masyarakat  Islam.  (3)  akhak  meliputi; beberapa  pemahaman  tentang  akhlak- ihsan-moral-etika,  akhlak  dan  etika (sebuah perbandingan), penerapan akhlak dalam kehidupan manusia, nilai dan  moral  dalam  Islam,  beberapa pengaruh  nilai  dan  norma  terhadap tingkah  laku  manusia,  kriteria  akhlak baik  dan  akhlak  buruk  (Dirjen  Bimas Islam 2007, 30-32).
Penyuluh  agama  utama  diarahkan agar  mengembangkan  diri  dengan materi  yang lebih  luas  yaitu: (1)  agama secara  umum  meliputi  urgensi  agama dalam kehidupan, Islam sebagai agama, konsep  Islam  tentang  Tuhan,  masalah Tuhan  dalam  konsepsi  para  filosof, masalah  tuhan  dalam  bidang-bidang agama,  mengenal  dan  menghayati kebenaran Allah, perkem-bangan pemikiran  manusia  terhadap  agama, manusia  menurut  Islam,  manusia: tugas,  peranan,  tujuan,  teman,  lawan hidupnya,
penciptaan manusian menurut  Alquran,  manusia  sebagai makhluk pribadi, berkeluarga,
bermasyarakat serta manusia dan alam
semesta. (2) Aqidah meliputi: Kewajiban seorang  muslim  menurut  ajaran  Islam, aspek  keyakinan  seorang  muslim terhadap  Islam,  Tuhan  dan  segala sesuatunya,  malaikat  dengan  segala permasalahannya,  Kitabullah  dengan segala sesuatu yang bekaitan dengannya,  aspek  keyakinan  kepada nabi/rasul,  hari  pembalasan  sebagai janji  Allah  Swt,  segala  sesuatu  yang menyangkut  qadha  dan  qadar  serta pertanggung-jawaban manusia di yaumil  mahsyar.  (3)  Syariah  meliputi: hablumminallah, hablumminannas,
beberapa  pengertian  ibadah,  Ibadat yang khas, Ibadah yang „aam, pentingnya  ibadat  dalam  kehidupan manusia,  Nisbah  ilmu  dengan  ibadat, Nisbah  iman  dengan  ibadat,  Ibadah sebagai  bagian  dari  syari‟ah,  sumber- sumber syari‟ah, klasifikasi dan pelaksanaan syari‟ah, kedudukan shalat  dalam  ajaran  Islam,  tinjauan tentang  hikmah  shalat  dari  sebagai disiplin  ilmu,  peranan  zakat  dalam mengatasi  kemiskinan,  zakat  sebagai stabilisator ekonomi, kedudukan puasa dalam  ajaran  Islam,  hikmah  di  balik perintah puasa, kedudukan ibadah haji dalam  ajaran  Islam,  hikmah  di  balik perintah  haji,  pengurusan  jenazah (pandangan Islam tentang mati, hal-hal yang  bersangkutan  dengan  kubur  dan sepeninggal  yang  mati),  pembagian harta  pusaka  (tata  hitung  pembagian harta pusaka, hikmah faraidh), Pernikahan  dan  segala  sesuatu  yang berkaitan  dengannya,  masyarakat  yang dicita-citakan  oleh  seorang  Muslim, kerukunan hidup antar umat beragama dan  sebagainya  (Dirjen  Bimas  Islam 2007, 33-35).
Selain  materi  di  atas,  penyuluh agama juga dituntut untuk memperhatikan  materi  lintas  sektoral yang terdiri atas: (1) Materi  penunjang antara  lain    Pancasila  dan  UUD  1945, (2)  Usaha  perbaikan  gizi  keluarga menurut  Islam,  (3)  Motivasi  dan
penyuluhan  imunisasi  melalui  jalur agama Islam (Dirjen Bimas Islam 2007, 35-37).
Sebagai  ilustrasi  sebaran  penyuluh agama  Islam,  dapat  dilihat  dari  table  1 tentang  data  Penyuluh  Agama  Islam seluruh  Indonesia    menurut  sumber Kementerian  Agama  RI  tanggal  17 Januari 2010.
Keberadaan  Penyuluh  Agama  Islam yang  langsung  berhubungan  dengan masyarakat,  posisinya  sangat  strategis untuk pembinaan ketaatan  umat terhadap ajaran agama serta penyampaian pesan pembangunan dengan  bahasa  agama.  Posisi  yang demikian  merupakan    peluang  yang patut  dimanfaatkan  penyuluh  untuk berkontribusi dalam upaya pemberantasan korupsi. Penyuluh dapat  berkontribusi  menum-buhkan kesadaran umat bahwa korupsi merupakan  perbuatan  tercela  baik menurut hukum yang berlaku maupun menurut ajaran agama. Kesadaran yang demikian  tentunya  akan  memperkuat kontrol  sosial  terhadap  berbagai  pihak yang cenderung/berperilaku korup. Dengan mengacu pada materi penyuluhan sebagaimana dikemukakan di atas, diyakini bahwa penyuluh  telah berkontribusi dalam membangun semangat keberagamaan              umat, walaupun belum meyakinkan kontribusinya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Materi  penyuluhan  yang  terdiri  dari akidah,  syariah  dan  akhlak,  dengan realita  semaraknya  berbagai  kegiatan keagamaan  dan  tampak  gairahnya umat dalam melakukan berbagai ibadah ritual, tentu menjadi bagian dari Kontribusi  yang  meyakinkan  dari penyuluh agama Islam dalam membangun  semangat  keberagamaan umat.
Penyuluhan Agama Islam                                                                                        Syuhada
Tabel 1. Data penyuluh agama tahun 2010 No Propinsi Fungsional Honorer Total 1 Bali 35 495 530 2 Bangka Belitung 26 1380 1406 3 Banten 146 3405 3551 4 Bengkulu 84 2602 2686 5 D.I Yogyakarta 109 2200 2309 6 DKI Jakarta 137 1158 1295 7 Gorontalo 20 613 633 8 Jambi 106 2220 2326 9 Jawa Barat 584 8483 9067 10 Jawa Tengah 305 8717 9022 11 Jawa Timur 284 7919 8202 12 Kalimantan Barat 91 1072 1163 13 Kalimantan Selatan 122 2856 2978 14 Kalimantan Tengah 69 1254 1323 15 Kalimantan Timur 110 1846 1956 16 Kepulauan Riau 26 835 861 17 Lampung 155 232 387 18 Maluku 47 1847 1894 19 Maluku Utara 29 655 684 20 NAD 141 9838 9979 21 Nusa Tenggara Barat 138 1333 1471 22 Nusa Tenggara Timur 56 786 842 23 Papua 301 179 480 24 Papua Barat - 1027 1027 25 Riau 114 2506 2620 26 Sulawesi Barat 20 397 417 27 Sulawesi Selatan 101 3196 3297 28 Sulawesi Tengah 66 4472 4538 29 Sulawesi Tenggara 76 5024 5100 30 Sulawesi Utara 30 1057 1087 31 Sumatera Barat 82 3378 3460 32 Sumatera Selatan 188 2794 2982 33 Sumatera Utara 195 671 866 Jumlah 3993 86447 90440 Sumber : Kementerian Agama RI Tahun 2010
Keraguan terhadap kontribusi penyuluh agama Islam dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi, karena arahan materi penyuluhan yang dipedomani  selama  ini  memang  tidak menyentuh  masalah          korupsi dan  realitanya  juga  menunjukkan bahwa kasus korupsi belum ada tanda- tanda  mereda.    Keraguan  ini  juga didukung    rendahnya  Indeks  Persepsi Korupsi  (IPK)  untuk  Indonesia  tahun 2011, IPK dengan Skor 3,0 mengandung arti bahwa potensi korupsi  di  Indonesia  masih  sangat besar  (masih  jauh  dari  angka  ideal dengan  skor  10).  Kenyataan  ini  juga menunjukan bahwa keberadaan penyuluh  agama  Islam  hingga  2011, masih  belum  tampak  memberikan kontribusi  yang  meyakinkan  dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Seyogianya  keberadaan  penyuluh agama Islam tidak terhenti kontribusinya pada terbangunnya semangat  keberagamaan  umat  yang tampak gairah dalam ibadah ritual dan semarak  dalam    berbagai  kegiatan keagamaan,  tetapi  ditingkatkan    ke arah  terbentuk  perilaku  umat  yang taat ajaran dan punya komitmen moral islami  agar  turut  berkontribusi  dalam pemberantasan  korupsi.  Untuk  itu tentu banyak hal yang patut dilakukan, namun  materi  penyuluhan  harus diperhatikan. Arahan materi penyuluhan  yang  dipedomani  selama ini,    perlu  dapat  perhatian  dan dilengkapi  dengan  tambahan  materi pengenalan tentang berbagai bentuk/jenis  tindak  pidana  korupsi serta  berbagai  ajaran/komitmen  moral Islami  yang terlanggar oleh pelaku.
Tambahan materi yang perlu sebagai pelengkap  pedoman  penyuluh  yang berkait  dengan    pengenalan  tentang berbagai  bentuk/  jenis  tindak  pidana korupsi,  dapat    mengacu  pada    UU No.31  tahun  1999  jo  UU  No.  20  tahun 2001, yang terinci atas 30 bentuk/jenis
tindak pidana korupsi dan diklasifikasikan  dalam  tujuh  kelompok tindak pidana korupsi yaitu; perbuatan merugikan  keuangan  negara,  suap menyuap,  penggelapan,  pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan, dan gratifikasi. Tambahan materi  yang  perlu  sebagai  pelengkap pedoman penyuluh yang berkait dengan ajaran/komitmen  moral  Islam  yang dilanggar pelaku tindak pidana korupsi, dapat  menggunakan  beberapa  istilah sebagai bentuk ungkapan yang mendekati  atau  mengandung  unsure korupsi.
Istilah  korupsi  memang    tidak ditemukan  dalam  ajaran  Islam,  namun dapat  dilacak  perbandingannya  dengan beberapa  ungkapan  yang  dilarang dalam  Islam.  Muhammadiyah  dan Nahdhatul  Ulama,  sebagai  organisasi sosial keagamaan yang selalu mendukung upaya pemberantasan korupsi, masing-masing telah menghasilkan keputusan-keputusan tentang  hukum  korupsi  berdasar  pada kajian-kajian agama.
Hasil  kajian  Nahdhatul  Ulama dituangkan  dalam  buku”  NU  Melawan Korupsi:  Kajian  Tafsir  dan  Fiqh”  yang disusun  oleh  Tim  Kerja  Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU”,  mengemukakan   empat istilah yang  mendekati  dengan  kejahatan korupsi  yaitu: sariqah (pencurian), risywah (suap), ghulul (penggelapan), dan hirabah (  perbuatan  yang  merusak tatanan public/mengancam harta sekaligus  jiwa  orang  banyak),  dan  di samping  itu  dikemukakan  pula  prinsip moral  yaitu:  komitmen  kejujuran  dan larangan  berbuat  tidak  jujur/curang dan  menipu,  komitmen  amanah  dan melarang  khianat,  serta  komitmen untuk  berlaku  adil  dan  larangan berlaku zalim (Widjoyanto, Gismar, dan Syarif 2010, 103-105).
Tabel 2. Perbandingan istilah korupsi dalam Islam dan Undang-Undang
Dalam  buku  berjudul  “Fikih  Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah”  yang  disusun  oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dikemukakan beberapa istilah sebagai bentuk ungkapan  yang  mengandung  unsur korupsi  adalah: ghulul (mengambil sesuatu  dan  menyembunyikan  dalam hartanya, termasuk komisi dan hadiah), risywah (suap), khiyanat , mukabarah, dan ghasab (yang pengertiannya meliputi  eksploitasi  secara  tidak  sah atas  benda  dan  manusia,  termasuk ghasab  yang    merupakan  tindakan menguasai  atau  mengekploitasi  milik pihak  lain  berdasar  kekuatan  dan kekuasaan), sariqah (pencurian), intikhab (merampas  atau  menjambret), ikhtilash (mencopet),  dan aklusuht
(kesenangan usaha, makan dan manfaatkan
barang/hasil haram)
(Widjoyanto,  Gismar,  dan  Syarif  2010, 18-29).  Pandangan  kedua  kelompok dan  organisasi  terbesar  umat  Islam Indonesia  tersebut  kalau  digabungkan, menunjukkan ada sejumah istilah sebagai ungkapan yang dilarang  dalam  Islam  dan  mendekati unsur korupsi.
Adapun istilah-istilah dimaksud adalah    ghulul,  risywah,  sariqah,  tidak jujur,  khianat,  zalim,  hirabah,  ghasab, dan mukabarah, intikhab dan ikhtilash, dan  aklusuht.    Kesemua  istilah  ini, kalau dikaitkan dengan tujuh kelompok tindak  pidana  korupsi,  kedekatannya dapat tergambar dalam  tabel 2.
Mengacu  pada  pengertian  ringkas beberapa istilah sebagai ungkapan yang mendekati unsur korupsi menurut versi Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah, maka gambaran daftar di atas menunjukkan bahwa: (1) Tindak Pidana
No  Kelompok TPK Larangan dalam Ajaran Islam Rugikan uang Negara Suap menyuap Pengge lapan Peme- rasan Curang Konflik Kepen- Tingan Gratifi- kasi 1  Ghulul X - X - X X X 2  Risywah - X - X X - X 3  Sariqah X - X - - X - 4  Tidak jujur X X X X X X X 5  Khianat X X X X X X X 6  Zhalim X X X X X X - 7  Hirabah X X X-       X X           X X 8  Ghasab&Muka Barah X X X X X X - 9  Intikhab&Ikhti Lash X - - X X - - 10  Aklu suht X X X X X X X
Sumber :  Bambang Widijoyanto, Abdul Malik Gismar, dan Laode M. Syarif, eds., Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) Koruptor itu Kafir (Bandung: Mizan, 2010}, Cet., ke-1.
merugikan keuangan negara mendekati larangan: ghulul,  sariqah,  tidak jujur, khianat,    zalim,  hirabah,    ghasab danmukabarah,  intikhab  &  ikhtilash dan  aklusuht.  (2)  Tindak  Pidana  Suap menyuap  mendekati  larangan:  risywah, tidak  jujur,  khianat,  zalim,  hirabah, ghasab & mukabarah dan aklusuht. (3) Tindak  Pidana  Penggelapan  mendekati larangan:  ghulul,  sariqah,  tidak  jujur, khianat,  zalim,  hirabah,  ghasab  & mukabarah,  dan  aklusuht.  (4)  Tindak Pidana Pemerasan mendekati larangan: risywah,  tidak  jujur,  khiyanat,  zalim, hirabah, ghasab & mukabarah, intikhab  &  ikhtilash  dan  aklusuht.  (5) Tindak Pidana perbuatan curang mendekati  larangan:  ghulul,  risywah, tidak  jujur,  khiyanat,  zalim,  hirabah, ghasab  &  mukabarah,  intikhab  & ikhtilash  dan  aklusuht.  (6)  Tindak Pidana  konflik  kepentingan  mendekati larangan:  ghulul,  sariqah,  tidak  jujur, khianat,  zalim,  hirabah,  ghasab  & mukabarah  dan  aklusuht.  (7)  Tindak Pidana  Gratifikasi  mendekati  larangan; ghulul,  risywah,  tidak  jujur,  khianat, hirabah, dan aklusuht.

## Kesimpulan
1.  Penyuluh  Agama  Islam,  diyakini telah  dapat  berkontribusi  dalam  mem- bangun  ketaatan  beragama  umat  yang tampak  gairah  dalam  berbagai  ibadah ritual  dan    semaraknya  berbagai kegiatan  keagamaan  yang  dilaksa- nakan. Ke-yakinan ini, karena kurikulum  atau  materi  penyuluhan yang  di  pedomani  selama  ini  sudah memuat  arahan  yang  cukup  luas tentang  materi  akidah,  syariah  dan akhlak yang diyakini dapat menumbuhkan kreati-vitas dan inisiatif para penyuluh.
2.  Penyuluh  Agama  Islam,  belum diyakini  kontribusinya  dalam  upaya pemberantasan  korupsi.  Keraguan  ini,
karena kurikulum atau materi penyuluh-an  yang  dipedomani  selama ini,  tidak  memuat  materi  yang  cukup menuntut  para  penyuluh  memberikan penyuluhan  tentang  korupsi  sebagai perbuatan  melanggar  hukum  dan agama.
Kurikulum atau materi penyuluhan  yang  demikian  diragukan dapat mendorong kreativitas dan inisiatif  penyuluh  untuk  berkontribusi dalam pemberantasan korupsi.
3.  Peningkatan  kontribusi  penyuluh agama  Islam  dalam  pemberantasan korupsi,  dapat  dilakukan  dengan  me- lengkapi  kurikulum  atau  materi  pe- nyuluhan  yang  dipedomani  selama  ini dengan:    (1)  pengertian  korupsi  yang terdiri  atas  30  bentuk/jenis  tindak pidana  korupsi  dan    dikelompokkan dalam  tujuh  kelompok  tindak  pidana korupsi,   (2) Pengertian berbagai istilah yang dikenal sebagai larangan menurut ajaran  Islam  dan  mendekati  unsur korupsi, serta (3) Pemahaman kedekatan berbagai istilah yang dikenal sebagai larangan menurut ajaran Islam dengan  berbagai  kelompok  tindak pidana  korupsi  yang  terinci  atas  30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi.

## Referensi
2010.  "Tajuk  Rencana  Suara  Merdeka: Pertanda  Dini  Perilaku  Korupsi." Suara Merdeka , 16 Mei. Agus,  Soebandhi.  2012.  Mengupas Korupsi  sebagai  Patologi  Birokrasi. Dalam Soebandhiagus's Blog . Alatas,  Syed  Hussein.  1986. Sosiologi Korupsi sebuah Penjelajahan dengan Data  Kontemporer .  Diterjemahkan oleh  Al  Ghozie  Usman.  Jakarta: LP3ES.
Dirjen  Bimas  Islam.  2007. Panduan Tugas  Penyuluh  Agama  Masyarakat. Jakarta: Departemen Agama RI. .
Penyuluhan Agama Islam                                                                                        Syuhada
Hamzah, Fahri. 2012. Demokrasi
Transisi  Korupsi .  Jakarta:  Faham
Indonesia. Hartiningsih, Maria. 2011. Korupsi yang Memiskinkan . Jakarta: Kompas. Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). 2006. Memahami  untuk  Membasmi (Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana  Korupsi) .  Jakarta:  Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
Maheka,  Arya.  2010. Mengenali  dan
Memberantas Korupsi . Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pope, Jeremy. 2003. Strategi Memberantas Korupsi . Diterjemahkan  oleh  Masri  Maris. Jakarta: Yayasan Obor.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo  Undang-Undang  Nomor  20  tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang  Nomor  30  tahun  2002 tentang Komsi Pemberantasan Korupsi Prayitno.  2004. Dasar-dasar  Bimbingan dan  Konseling .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Widjojanto,  Bambang,  Abdul  Malik Gismar,  dan  Laode  M.  Syarif.  2010. Telaah Fiqih Korupsi dalam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama  (NU)  Koruptor  itu  Kafir . Bandung: Mizan.