## PERTANGGUNGJAWABAN PIHAK DILUAR AKTA DAN ORGAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERIKATAN PERSEROAN TERBATAS
(Liability of Parties Outside The Deed And Organs on The Agreement of Company)
Muhammad Ridwan 1
Barkah 2
Rifkiyati Bachri 3
Fakultas Hukum Universitas Pancasila Jln. Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.
E-mail :
1 iwanz_56@yahoo.co.id 2 iwanz_56@yahoo.co.id
3 rifkiyati@univpancasila.ac.id

## Abstrak
Badan  usaha  merupakan  suatu  pusat  kegiatan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya.  Badan  usaha  yang  banyak  dimintati  saat  ini  ialah  badan  usaha  yang berbentuk badan hukum terutama perseroan khususnya Perseroan Terbatas (PT). PT sebagai artificial person dalam praktiknya membutuhkan organ yaitu RUPS, Dewan Komisaris  dan  Direksi,  masing-masimg  organ  ini  memiliki  tugas  dan kewenangannya sendiri. Organ-organ ini terikat dengan Anggaran dasar dan UUPT. Pentingnya  akta  pendirian  dan  anggaran  dasar  perseroan  guna  mengetahui  siapa- siapa  sajakah  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  jika  apa  yang  dilakukan melampaui  batas  wewenang  dan  tanggungjawabnya  sebagaimana  diatur  dalam anggaran  dasar  dan  UUPT,  seperti  kasus  yang  terjadi  pada  Labora  Sitorus  Putusan No 1081/K/Pid.sus/2014.  Labora Sitorus memiliki 2 (dua)  Perseroan Terbatas  yaitu PT  Rotua  dan  PT  Seno  Adhi  Wijaya  dimana  secara  legal  formal  dalam  kedua Perseroan  Terbatas  tersebut  nama  Labora  Sitorus  tidak  ada  atau  dengan  kata  lain Labora  Sitorus  tidak  ada  hubungannya  dengan  kedua  perseron  terbatas  tersebut, namun  dalam  praktiknya  Labora  Sitorus  mempunyai  kekuasaan  dan  kewenangan yang sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. sehingga timbul pertanyaan dapatkah Labora Sitorus sebagai pihak yang tidak  tercantum  dalam  akta  dan  organ  Perseroan  Terbatas  dimintai  pertanggung jawaban  terhadap  perikatan  Perseroan  Terbatas  menurut  UUPT.  Untuk  menjawab permasalahan  itu  digunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  sehingga  didapat simpulan bahwa Labora Sitorus sebagai pihak  yang tidak tercantum dalam akta dan organ  Perseroan  Terbatas  tidak  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  terhadap perikatan PT menurut UUPT.
Kata Kunci : Labora Sitorus, Perseroan Terbatas, Organ PT

## Abstract
Business  entities  are  a  center  of  human  activity  to  meet  the  needs  of  life.  Business entities  that  are  in  high  demand  today  are  business  entities  in  the  form  of  legal entities, especially companies, especially limited liability companies (PT). PT as  an artificial  person  in  practice  requires  organs,  namely  the  General  Meeting  of Shareholders (GMS), the Board of Commissioners and the Board of Directors, each of  these  organs  has  its  own  duties  and  authorities.  These  organs  are  bound  by  the Articles of Association and UUPT. The importance of the deed of establishment and articles of association of the company in order to know who can be held accountable if what is done exceeds the limits of their authority and responsibility as stipulated in the articles of association and the Company Law, as was the case with Labora Sitorus Decision  No.  1081/K/Pid.sus  /2014.  Labora  Sitorus  has  2  (two)  limited  liability companies,  namely  PT  Rotua  and  PT  Seno  Adhi  Wijaya  where  in  both  limited liability companies the name Labora Sitorus does not exist or in other words Labora Sitorus  has  nothing  to  do  with  the  two  limited  liability  companies,  but  in  practice Labora  Sitorus  has  very  significant  and  decisive  power  and  authority  in  making decisions  and company  policies. so that the question arises can  Labora Sitorus as  a party  not  listed  in  the  deed  and  organs  of  the  limited  liability  company  be  held responsible  for  the  limited  liability  company  engagement  according  to  the  Limited Liability Company Law. To answer this problem, a normative legal research method is  used,  so  that  it  can  be  concluded  that  Labora  Sitorus  as  a  party  not  listed  in  the deed  and  organ  of  the  limited  liability  company  cannot  be  held  responsible  for  the Limited Liability Company engagement according to the Limited Liability Company Law.
Keywords : Labora Sitorus, Company , Organs

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  membuat  menjamurnya badan  usaha  baik  itu  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  yang  bukan  berbadan hukum.  Menjamurnya  badan  usaha  ini  dikeranakan  badan  usaha  merupakan  suatu pusat  kegiatan  manusia  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Bicara  mengenai badan  usaha  maka  tidak  luput  dari  pembicaraan  mengenai  kesatuan  organisasi  dan ekonomi  yang  memiliki  tujuan  untuk  mencari  keuntungan  serta  memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Badan usaha yang banyak dimintati saat ini ialah badan usaha yang berbentuk badan hukum terutama perseroan karena pertanggungjawaban dalam perseroan yang
terbatas  serta  mudahnya  pemegang  saham  ketika  akan  mengalihkan  sahamnya kepada  pihak  lain. 1 Perseroan  merupakan  salah  satu  jenis  perusahaan  yang  ada  di Indonesia sehingga dalam  menjalankan perseroan tidak mungkin  jika tidak mencari untung/laba,  usaha  yang  dilakukan  juga  harus  terus  menerus/tetap,  memiliki kedudukan  tertentu,  objek  yang  diperdagangkan  harus  jelas  atau  terang-terangan serta dibutuhkan modal untuk menjalankan usaha tersebut.
Perseroan  Terbatas    (PT)  sebagaai  perusahaan  bisnis  sedikitnya  memiliki  5 (lima)  karakteristik  stuktural  yaitu  (1) legal  personality (badan  hukum),  (2) limited liability (tanggung jawab terbatas), (3) transferable shares (saham dapat dialihkan),
(4) centralized  management (manajemen  terpusat),  dan  (5) shared  ownership (pemilikan  saham  oleh  pemasuk  modal). 2 Dari  5  (lima)  karakteristik  itu,  salah satunya  ialah  Perseroan  Terbatas  memiliki  tanggung  jawab  yang  terbatas  dan  hal inilah  yang  merupakan  pembeda  antara  Perseroan  Terbatas  dengan  badan  usaha lainnya  seperti  persekutuan  perdata,  persekutuan  dengan  nama  bersama  (firma)  dan persektuan komanditer. Adapun arti dari tanggung jawab yang terbatas dalam PT ini ialah tanggung jawab para pihak yang terlibat di dalam PT terbatas pada kedudukan dan  fungsinya  masing-masing,  sebagai  contoh;  pemegang  saham  pada  Pasal  3 Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  (selanjutnya  akan disingkat  menjadi  UUPT)  terlihat  memiliki  tanggung  jawab  yang  terbatas,  sebatas modal  atau  saham  yang  diserahkan  pada  PT.  Begitu  pula  dengan  komisaris  yang bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  jalannya  PT  serta  kinerja  direksi,  sementara direksi bertanggung jawab untuk mengurus PT itu sendiri.
Selain  itu,  Perseroan  Terbatas  dalam  Pasal  1  butir  1  Undang-Undang  No.40 Tahun  2007  tentang  Perseroan  Terbatas  menyatakan  secara  jelas  bahwa  Perseroan Terbatas  adalah  badan  hukum,  artinya  Perseroan  Terbatas  secara  jelas  mengakui dirinya  sebagai  subjek  hukum.  Selaku  subjek  hukum  maka  perseroan  dapat melakukan  hubungan  hukum  dengan  subjek  hukum  lainnya,  namun  hanya  sebatas lingkup hukum harta kekayaan seperti sewa menyewa, jual beli dan sebagainya. PT
1 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis, Perseroan Terbatas ,(Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 1.
2 Kurniawan, Tanggung Jawab Pemegang Saham Persroan Terbatas Menurut Hukum Positif , Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol.26 No.1, Februari Tahun 2014.
juga  dapat  dituntut  dan  menuntut  atas  suatu  tindakan  hukum  yang  dilakukannya. Pada dasarnya PT sebagai subjek hukum  yang mandiri maka hak dan kewajibannya terpisah dari para pemodal/pemegang saham dan para pengelolanya.
Karakteristik  lain  PT  yang  membedakannya  dengan  perusahaan  persekutuan ialah  saham  sebagai  modal  dalam  PT  dapat  dialihkan  kepemilikannya.  Peralihan kepemilikan  saham  ini  tidaklah  menggangu  keberadaan  PT  atau  eksistensi  PT  itu sendiri  sebagai  subjek  hukum,  bahkan  peralihan  kepemilikan  saham  ini  bisa  terjadi setiap harinya. PT juga dikatakan sebagai asosiasi modal artinya PT lebih berpotensi untuk menghimpun modal sebasar-besarnya untuk kepentingan PT itu sendiri.
Sebagai  suatu  orang  bentukan  hukum  ( artificial  person ),  maka  tentu  dalam melakukan  aktivitas  keseharianya  diperlukan  organ  yang  mewakili  perseroan dimaksud. 3 Adapun  organ  yang  dimaksud  untuk  mewakili  Perseroan  Terbatas  ialah rapat  umum  pemegang  saham  (RUPS),  dewan  komisaris  dan  direksi.  Setiap  organ dalam  Perseroan  Terbatas  memiliki  wewenang  dan  tanggung  jawabnya  masing- masing sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya akan disingkat menjadi PT).
Berdasarkan  definisi  perseroan  terbatas  yang  terdapat  dalam  Pasal  1  butir  1 UUPT  maka  suatu  perseroan  terbatas  didirikan  berdasarkan  adanya  perjanjian. Perjanjian  ini  dilakukan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih  dengan  akta  notaris  dalam bahasa  Indonesia.  Di  dalam  perjanjian  pendirian  perseroan  terbatas  sekaligus memuat  anggaran  dasar  dan  keterangan-keterangan  lain  yang  berkaitan  dengan pendirian  tersebut  (Pasal  8  ayat  1  jo  Pasal  15  UUPT). 4 Di  dalam  sebuah  akta memuat semua informasi lengkap terkait identitas pemilik perseroan lengkap dengan foto  dan  alamatnya,  kesepakatan  yang  terjadi  ketika  mendirikan  perseroan  terbatas serta anggaran dasar.
Anggaran  dasar  dan  UUPT  merupakan  aturan  yang  mengikat  seluruh  organ perseroan  terbatas  dalam  melaksanakan  wewenang  dan  tanggungjawabnya.  Selama
3 Hasbullah F. Sjawie, Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires , https://media.neliti.com/media/publications/82266-ID-tanggung-jawab-direksi-perseroan- terbata.pdf , diakses tanggal 15 Maret 2019
4 Herlien Budiono, Arah Pengaturan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Dalam Menghadapi Era Global , Jurnal RechtVinding Media Pembina Hukum Nasional,Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, ISSN 2089-9009.

## Jurnal Legal Reasoning
organ  dalam  perseroan  terbatas  melaksanakan  wewenang  dan  tanggungjawabnya sesuai dengan anggaran dasar dan UUPT maka organ dalam perseroan terbatas tidak dapat  dimintai  pertanggung  jawaban  atas  kerugian  yang  diderita  oleh  perseroan terbatas.  Hal  ini  dikarenakan  karakteristik  perseroan  terbatas  yaitu limited  liability (tanggung  jawab    terbatas).  Dengan  kata  lain  seluruh  perbuatan  perseroan  terbatas dengan subjek hukum lain menjadi tanggung jawab perseroan terbatas itu sendiri.
Pentingnya  akta  pendirian  dan  anggaran  dasar  perseroan  guna  mengetahui siapa-siapa sajakah yang dapat dimintai pertanggungjawaban jika apa yang dilakukan melampaui  batas  wewenang  dan  tanggungjawabnya  sebagaimana  diatur  dalam anggaran  dasar  dan  UUPT.  Seperti  kasus  yang  terjadi  pada  Labora  Sitorus  Putusan No 1081/K/Pid.sus/2014, yang didakwa primair melakukan menerima, membeli atau menjual,  menerima  tukar,  mnerima  titipan,  menyimpan  atau  memiliki  hasil  hutan, diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  kawasan  hutan  yang  diambil  atau  dipungut secara  tidak  sah.  Subsidair,  Labora  Sitorus  didakwa  sebagai  orang  yang  melakukan atau  turut  melakukan  perbuatan  yakni  dengan  sengaja  mengangkut,menguasi  atau memiliki hasil yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil  hutan, kedua sebagai  orang  yang  melakukan  atau  turut  serta  melakukan  yakni telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud Pasal  23 tanpa memiliki ijin usaha  pengangkutan. Ketiga ,  dengan  sengaja  membayarkan  atau  membelanjakan harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana baik  perbuatan  itu  atas  namanya  sendiri,maupun  atas  nama  pihak  lain  dengan maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang diketahui  atau  patut  diduga  merupakan  hasil  tindak  pidana. Keempat ,  telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  laur  negeri,  mengubah  bentuk, menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berhargaatau  perbuatan  lain  atas  harta kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tinda  pidana sebagaaimana dimaksud  dalam Pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.
Dalam  kasus  ini  Labora  Sitorus  memiliki  2  (dua)  perseroan  terbatas  yaitu  PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dimana secara legal formal dalam kedua perseroan
terbatas tersebut nama Labora Sitorus tidak ada atau dengan kata lain Labora Sitorus tidak  ada  hubungannya  dengan  kedua  perseron  terbatas  tersebut,  namun  dalam praktiknya  Labora  Sitorus  mempunyai  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan kesaksian Lulu Ilvani yang menyatakan bahwa setiap kali untuk  mengambil  kebijakan  atau  keputusan  selalu  berkoordinasi  dengan  Labora Sitorus.
Dalam  kasus  ini  Labora  Sitorus  tidak  masuk  dalam  kepengurusan  PT  Rotua dan  PT  Seno  Adhi  Wijaya,  namun  hanya  rekeningnya  yang  digunakan  oleh  kedua perusahaan  itu  sebagai  lalu  lintas  transaksi  keuangan  dan  hal  ini  tidak  dipersoalkan oleh direksi kedua perusahaan tersebut.
Berdasarkan  latarbelakang  inilah  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  tulisan mengenai  dapatkah  Labora  Sitorus  sebagai  pihak  yang  tidak  tercantum  dalam  akta dan  organ  perseroan  terbatas  dimintai  pertanggung  jawaban  terhadap  perikatan perseroan terbatas menurut UUPT? Adapun tujuan khusus penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah Labora Sitorus sebagai orang yang namanya tidak tercantum baik dalam  akta  dan  organ  perseroan  terbatas  dapat  dimintai  pertanggungjawaban terhadap perikatan perseroan terbatas menurut UUPT.
Penelitian ini dikatakan metodologis karena peneltian ini menggunakan metode peneltian  tertnetu  yaitu  metode  peneltian  yuridis  normative  serta  konsisten  artinya dalam  penususnannya  tidak  ada  hal  yang  bertentangan  dengan  kerangka  tertentu. Dengan pemahaman demikian melalui metode penelitian suatu objek penelitian akan mampu dijelaskan secara benar.
Jenis  peneltian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  yuridis  normatif. Adapun  yang  dimaksud  dengan  peneltian  yuridis  normative  ialah  peneltian  yang memfokuskan diri untuk menkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum  positif. 5 Dengan  demikian  penelitian  ini  identik  dengan  norma  tertulis  yang dibuat oleh pejabat  yang berwenang. Artinya data  yang digunakan dalam penelitisn ini  menggunakan  data  sekunder  yaitu  berupa  peraturan  perundang-undangan  dalam
5 Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang: Bayumedia Publishing,2006), hlm. 295.
hal  ini  ialah  UUPT  dan putusan  pengadilan  No  1081/K/Pid.sus/2014  serta  literatur- literatur lainnya yang terkait dengan penelitian ini khususnya jurnal-jurnal ilmiah.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  tanggal  21  Oktober  2010,  Labora  Sitorus  mendirikan  PT.  Rotua  yang berusaha dalam bidang wood working , furniture , kontraktor, dan perdagangan umum.
Adapun yang datang menghadap ke Notaris Semuel Laisina, S.H. untuk mendirikan PT  tersebut  adalah  Lisna  Panauhe  dan  Sandritje  Panauhe  (isteri  Terdakwa  Labora Sitorus).  PT ROTUA ini didirikan dengan akta pendirian No 20 Tahun 2010 tanggal 21 Oktober 2010. Adapun susunan pengurus dalam PT ROTUA ink adalah:
a) Direktur Utama LULU ILVANI (direktur utama ini ditunjuk berdasarkan perintah Labora Sitorus);
b) Direktur Lisna Panauhe
c) Komisaris Sanridtje Panauhe
Selain  memiliki  PT  ROTUA,  diketahui  Labora  Sitorus  juga  memiliki  2  (dua) TPKT (Tempat Penampungan Kayu Terdaftar) yaitu TPKT CV Bintang Tiurma dan TPKT  CV  Laksana  Bintang  Timur.  Secara  legalitas  direktur  CV  Bintang  Tiurma adalah  Robinhood  Sitorus  dan  petugas  penerbit  FAKO  TPKT  adalah  Dahlan Pasaribu dan direktur CV Laksana Bintang Timur adalah Yuda Arifianto Siaila serta petugas  penerbit  FAKO  TPKT  adalah  Jemangat.  untuk  memenuhi  kebutuhan  akan bahan  bakunya  CV  Bintang  Tiurma  bekerjasama  dengan  6  (enam)  pemegang  ijin IPHHK  yaitu  IPHHK  atas  nama  Dominggus  Sede,  Yan  Waris  Sawat,  Yonatan Kutumlas,Zakeus  Klafyu,Titus  Sawat,  dan  Mika  Klin.  Sedangkan  CV  Laksana Bintang  Timur  bekerjasama  dengan  Zadrak  Olimpa,  dan  Misel  Mobilala.  Segala kepengurusan  dalam  penerbitan  ijin  IPHHK  di  dianas  kehutanan  kabupaten  Sorong dilakukan oleh Dahlan Pasaribu bersama sodara Yoga dan untuk pembayaran PSDH dan  retribusi  daerah  menggunakan  dana  dari  PT  Rotua.  Massa  berlaku  ijin IPHHKnya  ialah  1  tahun  dengan  kapasitas  penebangan  sebanyak  50m2,  sehingga volume  maksimal  kayu  olahan  yang  dapat  dipasok  oleh  8  (delapan)  pemegang  ijin IPHHK adalah sebanyak 400m2 pertahun.
Selain  mendapatkan  pasokan  kayu  dari  TPKT  CV  Bintang  Tiurma  dan  CV Laksana  Bintang Timur,  Labora Sitorus juga membeli  kayu dari masyarakat  pualau Batanta,Misol,  Waliebet  dan  pulau-pulau  lain  di  wilayah  Kabupaten  Raja  Ampat yang dipungut secara tidak sah. Dalam kurun waktu 2011 hingga April 2013 Labora Sitorus telah melakukan penjualan kayu olahan masih dalam bentuk  industri primer kepada  konsumen  yang  berada  di  Surabaya  atau  ada  juga  pembeli  yang  menemui langsung  ke  sorong  atau  melalui  email.  Dalam  transaksi  tersebut  ada  yang  dibuat perjanjian jual beli dan  yang tidak dibuat perjanjian jual belinya. Terkait perjanjian jual belinya Labora Sitorus tidak ikut menandatanganinya melainkan ditandatangani oleh  pengurus  PT  Rotua  antara  lain  Lulu  Ulviani,  Walter  Sitanggang,  Imanuel Mamoribo,  namun  cara  pembayarannya  dari  setiap  transaksi  dibayarkan  melalui rekening milik Labora Sitorus.
Terhadap  tindakan  Labora  Sitorus  yang  menjual  kayu  olahan  yang  tergolong industri  primer  kepala  dinas  pertanian  kota  sorong  telah  menerbitkan  surat  No. 522/699/I/2013  tanggal  07  Januari  2013  yang  tidak  memperbolehkan  PT.  Rotua melaksanakan penimbunan, pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke  dalam/ke  luar  kota  sorong.  Kepala  dinas  kota  sorong  pun  melalui  surat  No 522/686/I/2013  tanggal  18  Januari  2013  yang  ditujukan  kepada  Walikota  Sorong telah  memohonkan  untuk  melakukan  peninjauan  kembali  terhadap  Izin  Usaha Industri atas nama PT. Rotua dengan kesimpulan:
1. Telah terjadi kesalahan hasil produksi yang dihasilkan oleh PT Rotua yang mana pada IUI-Hasil Industri Sekunder, namun kenyataan hasil industri yang dihasilkan masih  terolong  industri  primer. Hal  ini berdampak pada kerugian Negara berupa iuran PSDH-DR sector kehutanan.
2. Bahan kayu yang digunakan juga masih berasal dari industri primer dan atau hasil pembalakan liar.
3. Telah terjadi kesalahan pada surat rekomendasi pengiriman yang dikeluarkan oleh Dinas  Perindutrian  dan  Pertambangan,  jika  dilihat  dari  hasil  fisik  industri  kayu olahan  PT  Rotua  pada  dasarnya  hasil  produksinya  masih  berupa  hasil  industri primer  sehingga  dari  hasil  tersebut  maka  yang  berwenang  merekomendasikan pengiriman yaitu dinas pertanian cq bidang kehutanan kota sorong.
Vol. 3, No. 2, Juni 2021 P-ISSN 2654-8747
Walaupun  sudah  ada  larangan  untuk  melakukan  penimbunan,  pengolahan, produksi serta pemasaran/perdagangan kayu ke dalam/ke luar kota sorong kepada PT Rotua,  faktanya  Labora  Sitorus  masih  melakukan  penjualan  kayu  olahan  dengan melakukan  pengiriman  kayu  olahan  pada  tanggal  07  Februari  2013  dan  15  April 2013.  Pada  tanggal  08  Juni  2013,  Penyidik  Polda  Papua  telah  melakukan penggeledahan di PT. Rotua dan ditemukan kayu olahan, ketika diperiksa dokumen yang  menyertai  kayu,  ternyata  tidak  ditemukan    dokumen  yang  menyatakan  bahwa kayu  tersebut  diperoleh  secara  sah.  Oleh  karena  perbuatannya  tersebut  Labora Sitorus diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf F Undang- Undang Nomor: 41 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Labora  Sitorus  bersama-sama  maupun  bersekutu  satu  sama  lain  dengan Immanuel  Mamoribo  melakukan  perbuatan  yakni  dengan  sengaja  mengangkut, menguasai  atau  memiliki  hasil  hutan  yang  tidak  dilengkapi  bersama-sama  dengan surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  sehingga  Labora  Sitorus  dikenai  Pasal  78  Ayat (7)  jo.  Pasal  50  Ayat  (3)  huruf  (h)  Undang-Undang  Nomor:  41  Tahun  1999  yang telah  diubah  dengan  UndangUndang  Nomor:  19  Tahun  2004  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  :  1  Tahun  2004  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  :  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP.
Kemudian,  Labora  Sitorus  secara  bersama-sama  dengan  Jimmi  Legessang, yang  sejak  bulan  April  2012  sampai  dengan  bulan  Maret  2013,  bertempat  di Dermaga  Akademi Perikanan Sorong Suprau  yang terletak di  Distrik Sorong  Barat, Kota  Sorong  sebagai  orang  yang  melakukan  atau  turut  serta  melakukan  yakni pengangkutan  sebagaimana  di  dalam  Pasal  23  tanpa  memiliki  ijin  usaha pengangkutan. Hal ini dilakukan Labora Sitorus dengan cara Labora Sitorus membeli PT  Seno  Adhi  Wijaya  dan  Kapal  Batamas  Sentosa  I  kepada  saksi  H.  Seno  Adji Nurtjahjo  seharga  Rp1.000.000.000  (satu  miliar  rupiah),  cara  pembayaran  yang dilakukan pada saat  itu  adalah untuk  pembelian  kapal  Batamas Sentosa  I dilakukan
secara cash dengan  melalui  transfer  dari    Nomor  Rekening  :  1540098166105  pada Bank  Mandiri  atas  nama  Labora  Sitorus  seharga  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah)  dan  untuk  pembelian  PT.  Seno  Adhi  Wijaya  dilakukan  secara  angsuran seharga  Rp500.000.000,00  (Lima  Ratus  Juta  Rupiah).  Setelah  pembelian  PT  Adhi Wijaya  tersebut  Labora  Sitorus  berniat  untuk  mengganti  susunan  kepngurusan  PT Adhi Wijaya. Pada bulan April 2008,
Labora  Sitorus  bersama  dengan  Rommel  Sitorus  dan  Seno  Adji  Nurtjahjo menghadap  Notaris Semeul Laisina, S.H. dengan tujuan meminta dibuatkan kembali Akta  Notaris  tentang  Risalah  Rapat  Umum  Para  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  PT. Seno Adhi Wijaya merujuk Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-04160.AH.01.02  Tahun  2008  tanggal  28  Januari  2018  dan  atas  permintaan tersebut  diterbitkanlah  akta  notaris  no  14  tanggal  24  April  2018  yang  mengubah sususan anggota direksi dan komisaris PT Adhi Wijaya menjadi:
a) Direktur Utama:  Tuan Rommel Sitorus.
b) Direkur:  Tuan Robinhood Sitorus.
c) Komisari Utama:  Ny. Sandrintje Panauhe.
d) Komisaris: Ny. Lisna Panauhe
Pada  tanggal  27  Agustus  2010  berdasarkan  Akta  Nomor:  24  tanggal  27 Agustus 2010, Saudara Robinhood Sitorus selaku Direktur dan itu bertindak sebagai Kuasa  Direktur  Utama  menghadap  Notaris  untuk  melakukan  Risalah  Rapat  Umum Pemegang Saham PT. Seno Adhi Wijaya dengan pengunduran diri Saudara Rommel Sitorus dan akhirnya terjadi perubahan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, yakni:
1. komisaris utama: Ny. Sandrintje Panauhe.
2. Komisaris: Ny. Lisna Panauhe
3. Direktur Utama: Jimmi Legesang
4. Diretur: Robinhood Sitorus
Walaupun dalam pembelian PT. Seno Adhi Wijaya dan asset PT. Petro Energi berupa  KMT  (Kapal  Motor  Tangki)  Batamas  Sentosa  I  dilakukan  oleh  Labora Sitorus,  namun  dalam  legalitas  kepemilikan  dan  kepengurusan  Badan  Usaha, Terdakwa Labora Sitorus tidak mencantumkan namanya seolah-olah Labora Sitorus tidak  ada  hubungannya  dengan  pembelian  PT  Seno  Adhi  Wijaya  dan  Batamas
Sentosa  I.  Untuk  dapat  mengendalikan  transaksi  kegiatan  PT.  Seno  Adhi  Wijaya, Labora  Sitorus  mendapatkan  Surat  Kuasa  Direktur  Utama  yaitu  Rommel  Sitorus berdasarkan  Surat  Kuasa    Nomor  :  022/SAW/SRG/SK/V/2008  oleh  saudara  Ir. Rommel  Sitorus  kepada  Labora  Sitorus  (wiraswasta)  dikeluarkan  tanggal  03  Juni 2006, sehingga  Labora Sitorus dapat  mentransaksikan atas rekening PT. Seno Adhi Wijaya pada Bank Mandiri Nomor Rekening : 1540004261206. Segala kegiatan PT. Seno  Adhi  Wijaya  dikendalikan  oleh  Labora  Sitorus  oleh  karena  uang  yang digunakan untuk pembelian BBM ke Pertamina berasal dari rekening Labora Sitorus Bank  Mandiri  Nomor  Rekening:1600000217519  dan  seluruh  hasil  transaksi penjualan  akan  dikembalikan  lagi  ke  Rekening:  1600000217519.  Pada  tanggal  01 Oktober 2012 oleh PT. Pertamina telah memblokir Nomor Kontrak SP Sold TO (SP) 764656  dan  Ship  TO  (SH)  764656,  dan  pada  tanggal  27  November  2012  PT. Pertamina telah memutuskan hubungan kontrak dengan PT. Seno Adhi Wijaya. sejak pembelian terakhir pada bulan April 2012 yaitu sebanyak 150 KL, ternyata PT. Seno Adji  Wijaya  masih  melakukan  pengangkutan  BBM  yang  tidak  berasal  dari  Badan Usaha  yang  memiliki  Izin  Usaha  Niaga  Umum  ke  beberapa  pelanggan  dengan menggunakan  KMT  Batamas  Sentosa  I  dan  juga  kapal  milik  Terdakwa  Labora Sitorus  lainnya  yaitu  KM.  Rotua  III,  Monang  Jaya  II,  Rotua  II,  Aman  8  (kapal khusus  penampung  BBM)  padahal  dalam  pengangkutan  BBM  disyaratkan menggunakan alat angkut yang berizin juga harus dilengkapi dengan Delivery Order (DO) dan Surat Jalan dari Badan Usaha Yang Memiliki Izin Usaha Niaga Umum.
Pada  21  Maret  2013  petugas  dari  POLDA  PAPUA  mendatangi    Dermaga Akedemi  Perikanan  Sorong  Suprau  Distrik  Sorong  Barat  Kota  Sorong  dan  di  atas kapal ditemukan BBM jenis Solar dengan berbagaai jenis dan terhadap bahan bakar tersebut  tidak  dilengkapi  dokumen  pengangkutannya.  Perbuatan  Labora  Sitorus btersebut  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  53  huruf  b  Undang- Undang  RI    Nomor  :  22    Tahun  2001,  tentang  Minyak  Dan  Gas  Bumi  jo.  Pasal  55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Labora Sitorus sejak tahun 2004 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2004 hingga tahun 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Kota Sorong
dan Bank Mega Cabang Sorong yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor: 60  Kota  Sorong  “Dengan  sengaja  membayarkan  atau  membelanjakan  Harta Kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana, baik  perbuatan  itu  atas  namanya  sendiri  maupun  atas  nama  pihak  lain  dengan maksud  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  yang diketahuinya  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak  pidana”  atas  perbuatan tersebut  Labora  Sitorus  diancam  pidana  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (1) huruf c Undang-Undang Nomor :  15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UndangUndang  Nomor  :  25  Tahun  2003 tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  :  15  Tahun  2002  tentang  Tindak Pidana Pencucian Uang.
Labora Sitorus sejak tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 Mei 2013  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu-waktu  antara  tahun  2004  sampai  dengan 2010 bertempat di Bank Mandiri Cabang Sorong Ahmad Yani yang terletak di Jalan Jendral  Achmad  Yani  Nomor  :  99  Kota  Sorong,  “telah  menempatkan,  mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau  perbuatan  lain  atas  harta  kekayaan  yang  diketahuinya  atau  patut  diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan  menyembunyikan  atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan.  Perbuatan Labora  Sitorus  tersebut  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  3 Undang-Undang  Nomor:  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Dari  uraian  di  atas,  hal  penting  yang  ingin  ditegaskan  dalam  kasus  ini  ialah Labora  Sitorus  memiliki  2  (dua)  Perseroan  Terbatas  yaitu  PT  Rotua  dan  PT  Seno Adhi  Wijaya  dimana  secara  legal  formal  dalam  kedua  Perseroan  Terbatas  tersebut nama  Labora  Sitorus  tidak  ada  atau  dengan  kata  lain  Labora  Sitorus  tidak  ada hubungannya  dengan  kedua  perseron  terbatas  tersebut,  namun  dalam  praktiknya Labora  Sitorus  mempunyai  kekuasaan  dan  kewenangan  yang  sangat  signifikan  dan menentukan  dalam  pengambilan  keputusan  dan  kebijakan  perusahaan.  Hal  ini dibuktikan  dengan  kesaksian  Lulu  Ilvani  yang  menyatakan  bahwa  setiap  kali  untuk
mengambil  kebijakan  atau  keputusan  selalu  berkoordinasi  dengan  Labora  Sitorus. Dalam kasus ini Labora Sitorus tidak masuk dalam kepengurusan PT Rotua dan PT Seno  Adhi  Wijaya,  namun  hanya  rekeningnya  yang  digunakan  oleh  kedua perusahaan  itu  sebagai  lalu  lintas  transaksi  keuangan  dan  hal  ini  tidak  dipersoalkan oleh direksi kedua perusahaan tersebut.
Labora  Sitorus  memiliki  2  (dua)  buah  PT  yaitu  PT  Rotua  dan  PT  Seno  Adhi Wijaya.  Kedua  PT  ini  jika  dikaitkan  dengan  Pasal  1  butir  1  UUPT  yaitu  “badan hukum  yang  merupakan  persekutuan  modal,  didirikan  berdasarkan  perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksananya”.  Artinya  kedua  PT  milik  Labora  Sitorus  tersebut  telah  memenuhi persyaratan sebagai PT sebagaimana dimaksud dalam UUPT sehingga kedua PT itu memenuhi kriteria pokok yang harus dimiliki oleh PT yaitu:
1. PT adalah badan hukum.
2. PT adalah persekutuan modal.
3. Didirikan berdasarkan perjanjian.
4. Melakukan kegiatan usaha.
5. Modalnya terdiri dari saham-saham. 6
Jika diuraikan kriteria tersebut satu per satu maka:
a. PT adalah badan hukum
PT  Rotua  dan  PT  Seno  Adhi  Wijaya  adalah  badan  hukum.  Konsekuensinya ialah  kedua  PT  tersebut  adalah  pendukung  hak  dan  kewajiban  disamping  itu  juga memiliki  keterbatasan  risiko  terhadap  para  pendirinya  berikut  direksi  dan komisarisnya.  Keterbatasan  risiko  ini  merupakan  implementasi  dari  tanggungjawab terbatas  yang  memang  telah  ada  dalam  konsep  suatu  PT.  Pertanggungjawaban terbatas  ini  merupakan  pertanggungjawaban  yang  hanya  mengikat  para  pendiri  PT sebatas dengan nominal saham yang di suatu PT.
Status  PT  sebagai  badan  hukum  lahir  ketika  menerima  pengesahan  dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 7 ayat (4)
6 Ridwan Khairandy, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia , (Yogyakarta: FHUII Press, 2013), hlm 65-66.
UUPT:  “ Perseroan  memperoleh  status  badan  hukum  pada  tanggal  diterbitkannya Keputusan  Menteri  mengenai  pengesahan  badan  hukum  Perseroan ”.  Hal  itu memiliki arti  bahwa  kedua PT milik  Labora Sitorus telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM.
b. PT adalah Persekutuan Modal
Persekutuan modal disini lebih mengarah pada terkumpulnya uang atau modal itu sendiri tanpa mementingkan siapa-siapa saja yang memiliki modal tersebut (bisa saja diantara para pemegang saham tidak saling mengenal satu sama lain).
Kedua  PT  milik  Labora  Sitorus  itu  baik  PT  Rotua  maupun  PT  Seno  Adhi Wijaya, pemilik modal terbesar ialah Labora Sitorus.
c. PT Didirikan Berdasarkan Perjanjian
Pasal 1 angka 1 UUPT menyebutkan pendirian suatu Perseroan Terbatas harus didasarkan  perjanjian.  Sebagai  suatu  entitas  berbadan  hukum  yang  didirikan berdasarkan  perjanjian,  maka  Perseroan  Terbatas  secara  otomatis  demi  hukum tunduk pada peraturan peraturan yang mengatur tentang perjanjian itu sendiri. Pasal 1313  KUHPerdata  memberikan  definisi  tentang  perjanjian  yaitu  “ suatu  perbuatan dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya  terhadap  satu  orang  lain atau lebih ”. Dalam UUPT juga mengatur hal sejalan dengan hal tersebut, termaktub pada  Pasal  7  ayat  (1)  UUPT  “ Perseroan  didirikan  oleh  2  (dua)  orang  atau  lebih dengan  akta  notaris  yang  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia ”.  Dengan  demikian otomatis Perseroan Terbatas pasti didirikan oleh minimal 2 (dua) orang pendiri atau pemegang  saham  yang  kemudian  diantara  mereka  membuat  akta  pendirian  secara otentik  untuk  kemudian  disahkan  oleh  kementerian  terkait.  Selain  itu  juga  harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal.
Kedua PT Labora Sitorus dengan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum  dan  HAM  sebagai  badan  hukum  maka  dapat  dipastikan  bahwa  kedua  PT tersebut  didirikan  berdasarkan  perjanjian  yang  artinya  terdiri  dari  2  (dua)  orang pemegang saham.
d. Melakukan Kegiatan Usaha
UUPT  mengatur  bahwa  Perseroan  harus  mempunyai  maksud  dan  tujuan  serta kegiatan  usaha  yang  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, hal ini ada pada ketentuan Pasal 2 UUPT. Kemudian UUPT merinci lebih lanjut pada Pasal 18 UUPT, yaitu “ Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran  dasar  Perseroan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan ”.
Berdasarkan  kasus  posisi  di  atas  maka  terlihat  kegiatan  usaha  dari  PT  Rotua yaitu berusaha dalam bidang wood working , furniture , kontraktor, dan perdagangan umum dan PT Seno Adhi Wijaya melakukan kegiatan usaha dibidang pengangkutan.
e. Modalnya Terdiri dari Saham
Adapun  maksud  dari  modal  terdiri  dari  saham  adalah  badan  usaha  yang berbadan  hukum  dalam  bentuk  PT  berdasarkan  Pasal  1  butir  1  UUPT  dinayatakan bahwa  modal  PT  terbagi  seluruhnya  dalam  saham.  Modal  kedua  PT  milik  Labora Sitorus adalah saham.
Ketika kedua PT milik Labora Sitorus adalah badan hukum, berarti suatu badan yang  terdiri  dari  kumpulan  orang  yang  diberi  status person oleh  hukum  sehingga memiliki  hak  dan  kewajiban.  Badan  hukum  dapat  menajalankan  perbuatan  hukum sebagai  pembawa  hak  manusia,  meskipun  badan  hukum  memiliki  perbedaan  yang medasar  dibandingkan  dengan  subjek  hukum  manusia. 7 akibat  hukumnya  ialah tanggung  jawab  yang  terbatas  terhadap  harta  kekayaan  pribadi  para  pendiri  badan usaha  atau  para  pengurus  badan  usaha  atau  dengan  kata  lain,  kedua  PT  itulah  yang akan bertanggung jawab terhadap perikatan  yang dibuat dengan pihak ketiga bukan para pendiri atau pemegang saham dalam PT ataupun pengurus PT tersebut.
PT  sebagai artificial  person maka  dalam  praktiknya  dibutuhkan  organ  untuk menjalankannya.  Berdasarkan  Pasal  1  butir  2  UUPT,  organ  PT  terdiri  atas  Rapat Umum  Pemegang  Saham,  direksi  dan  dewan  komisaris.  adapun  susunan  pengurus pada PT Rotua adalah:
a) Direktur  Utama  LULU  ILVANI  (direktur  utama  ini  ditunjuk  berdasarkan perintah Labora Sitorus);
7 Rr. Dijan Widijowati, Hukum Dagang , (Yogyakarta: Andi, 2012), hlm. 14-15.
b) Direktur Lisna Panauhe
c) Komisaris Sanridtje Panauhe
Sedangkan pengurus pada PT. Seno Adhi Wijaya, yakni:
1. Komisaris utama: Ny. Sandrintje Panauhe.
2. Komisaris: Ny. Lisna Panauhe
3. Direktur Utama:Jimmi Legesang
4. Diretur: Robinhood Sitorus
Menurut  Pasal  1  angka  4  UUPT  ialah  “ Organ  Perseroan  yang  mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang  ditentukan  dalam  Undang-Undang  ini  dan/atau  anggaran  dasar. ”  Secara prinsip ini berarti RUPSlah yang menjadi organ perusahaan bukan pemegang saham secara  individu. 8 Melalui  RUPS  inilah  para  pemegang  saham  ( owner )  dapat melakukan  kontrol  terhadap  kepengurusan  yang  dilakukan  oleh  direksi  maupun terhadap  kekayaan  serta  kebijakan  kepengurusan  yang  dijalakan  manajemen perseroan. 9 jadi  melalui  RUPS  inilah  jalannya  suatu  PT  akan  terkontrol,  baik  itu kinerja direksi maupun komisaris.
Menurut  Pasal  1  angka  5  UUPT,  direksi  adalah  Organ  Perseroan  yang berwenang  dan  bertanggung  jawab  penuh  atas  pengurusan  Perseroan  untuk kepentingan  Perseroan,  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan  Perseroan  serta  mewakili Perseroan,  baik  di  dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan anggaran dasar.
Direksi ini merupakan organ dalam perseroan yang bertugas untuk melakukan pengurusan  terhadap  kegiatan  sehari-hari  perseroan  dengan  mengacu  kepada peraturan  perundang-undangan  maupun  anggaran  dasar  perseroan.  Direksi  dalam menjalankan  tugas  pengurusannya  harus  tetap  mengedepankan  kepentingan perseoran  dan  sesuai  dengan  maksud  serta  tujuan  perseoran.  jika  dikaitkan  dengan PT  Rotua  maka  yang  bertanggung  jawab  terhadap  kepengurusan  PT  Rotua  adalah Lulu Ilvani dan Lisna Panauhe, sedangkan untuk PT Seno Adhi Wijaya adalah Jimmi Legesang dan Robinhood Sitorus.
8 Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 43.
9 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , hlm. 306.
Selain  RUPS  dan  Direksi,  organ  PT  yang  terakhir  ialah  komisaris.  Pasal  1 angka  6  UUPT  memberikan  pernyatan  bahwa  dewa  komisaris  ialah  “ Organ Perseroan  yang  bertugas  melakukan  pengawasan  secara  umum  dan/atau  khusus sesuai  dengan  anggaran  dasar  serta  memberi  nasihat  kepada  Direksi” .  Dewan komisaris  melakukan  pengawasan  atas  kebijakan  pengurusan,  jalannya  pengurusan pada  umumnya,  baik  mengenai  perseroan  maupun  usaha  perseroan.  Selain  itu, komisaris juga bertugas untuk memberikan nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian  nasihat  wajib  semata-mata  dilakukan  untuk  kepentingan  perseroan. Adapun Komisaris dalam PT Rotua ialah Sanridtje Panauhe dan komisaris dalam PT Seno Adhi Wijaya adalah Ny. Sandrintje Panauhe selaku komisaris utama serta Ny. Lisna Panauhe selaku komisaris.
Menelisik  uraian di  atas  maka tidak  ada satu  pun nama  Labora Sitorus dalam susunan kepengurusan kedua PT baik  itu PT Rotua maupun PT Seno Adhi Wijaya. namun faktanya Labora Sitorus mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang sangat signifikan dan menentukan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan perusahaan. Hal  ini  dibuktikan  dengan  pernyataan  dari  Lulu  Ilvani  yang  menyatakan  bahwa setiap  kali  untuk  mengambil  kebijakan  atau  keputusan  selalu  berkoordinasi  dengan Labora  Sitorus.  Keberadaan  Labora  Sitorus  menyalahi  ketentuan  dalam  UUPT karena sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa dalam PT terdapat 3 (tiga) organ yang  memiliki  tugas  dan  kewenangannya  masing-masing  yaitu  RUPS,  Direksi  dan Dewan  Komisaris,  Labora  Sitorus  bukanlah  organ  PT  namun  Labora  Sitorus  dapat mengendalikan  kedua  PT  tersebut,  terbukti  dengan  perikatan-perikatan  yang  akan dilakukan terhadap pihak ketiga harus meminta persetujuan dari Labora Sitorus.
Sebagai  suatu  PT  yang  berbadan  hukum  maka  jika  ada  perikatan  terhadap pihak  ketiga  maka  yang  bertanggung  jawab  adalah  PT  itu  sendiri  bukan  organ  atau pengurus PT tersebut. Begitu pula dengan PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya yang sudah  berbadan  hukum  maka  ketika  ada  perikatan  yang  dilakukan  dengan  pihak ketiga maka yang bertanggung jawab atas hal tersebut adalah PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya itu sendiri. Menarik dari kasus ini ialah adanya “pengendali” terhadap jalannya PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya dan si “pengendali” ini tidaklah terdata dalam akta maupun susunan kepengurusan PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya, jika
terjadi  perikatan  terhadap  pihak  ketiga  dapatkan  si  “pengendali”  ini  bertanggung jawab.
Melihat pada kasus di atas maka Labora Sitorus selaku “pengendali” jalannya PT  Rotua  dan  PT  Seno  Adhi  Wijaya  dalam  pelaksanaannya  Labora  Sitorus  selalu menggunakan  kuasa  atau  kewenangannya  melalui  organ-organ  dalam  kedua  PT tersebut  sehingga  jika  terjadi  perikatan  dengan  pihak  ketiga  maka  akan  terlihat adalah  perikatan  antara  PT  Rotua  atau  PT  Seno  Adhi  Wijaya  dengan  pihak  ketiga bukan  antara  Labora  Sitorus  dengan  pihak  ketiga.  Sehingga  terhadap  masalah  ini menurut  UUPT  Labora  Sitorus  tidaklah  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban,  yang dapat dimintai pertanggung jawaban adalah PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya itu sendiri.

## C. SIMPULAN
Labora  Sitorus  sebagai  pihak  yang  tidak  tercantum  dalam  akta  dan  organ perseroan terbatas tidak  dapat  dimintai  pertanggung jawaban terhadap perikatan PT menurut  UUPT  karena  Labora  Sitorus  selaku  “pengendali”  jalannya  PT  Rotua  dan PT  Seno  Adhi  Wijaya  dalam  pelaksanaannya  Labora  Sitorus  selalu  menggunakan kuasa  atau  kewenangannya  melalui  organ-organ  dalam  kedua  PT  tersebut  sehingga jika terjadi perikatan dengan pihak ketiga maka akan terlihat adalah perikatan antara PT  Rotua  atau  PT  Seno  Adhi  Wijaya  dengan  pihak  ketiga  bukan  antara  Labora Sitorus dengan pihak ketiga. Sehingga terhadap masalah ini menurut UUPT Labora Sitorus  tidaklah  dapat  dimintai  pertanggung  jawaban,  yang  dapat  dimintai pertanggung jawaban adalah PT Rotua dan PT Seno Adhi Wijaya itu sendiri karena kedua PT tersebut berbadan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Chidir. Badan Hukum . Bandung: Alumni. 1991.
---------------. Badan Hukum . Bandung: Alumni. 2014.
Agustina, Rosa. Perbuatan Melawan Hukum . Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2003.
Arif Djohan T. Aspek Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Harvarindo. 2008.
Budiono,  Herlien. Arah  Pengaturan  Undang-Undang  No.40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  Dalam  Menghadapi  Era  Global ,  Jurnal  RechtVinding Media  Pembina  Hukum  Nasional,Volume  1  Nomor  2,  Agustus  2012,  ISSN 2089-9009.
Budiyono,  Tri. Hukum  Perusahaan,  Telaah  Yuridis  Terhadap  UU  No.  40  Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Salatiga: Gria Media. 2011.
Fuady, Munir. Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis . Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
------------------ Perseroan  Terbatas  Paradigma  Baru .  Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti. 2003.
----------------. Doktrin-Doktrin  Modern  Dalam  Corporate  Law  Dan  Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2010.
Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika. 2009
Hartini, Rahayu. Hukum Komersial. Malang: UMM Press. 2005.
Ibrahim,  Jhonny. Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang: Bayumedia Publishing. 2006.
Isfardiyana , Siti  Hapsah. Business  Judgment  Rule Oleh  Direksi  Perseroan. Jurnal Panorama Hukum . Vol. 2 No. 1 Juni 2017.
Isfardiyana,Siti  Hapsah. Tanggungjawab  Direksi  Perseroan  Terbatas  Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty , Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum . Volume.  2 No. 1 Tahun 2015.
Kurniawan. Tanggung Jawab Pemegang Saham Persroan Terbatas Menurut Hukum Positif . Jurnal Mimbar Hukum UGM, Vol.26 No.1, Februari Tahun 2014.
Khairandy,  Ridwan. Perseroan  Terbatas  Doktrin,  peraturan  Perundang-Undangan dan Yurisprudensi . Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2009.
------------------------. Perseroan  Terbatas  Sebagai  Badan  Hukum,  Jurnal  Hukum Bisnis , Vol 26 No. 3 Tahun 2007.
-------------------------. Pokok-Pokok  Hukum  Dagang  Indonesia .  Yogyakarta:  FHUII Press. 2013.
Metode Peneltian Hukum. http://digilib.unila.ac.id/3564/15/BAB%20III.pdf , diakses 15 Maret 2019.
Prasetya, Rudhi. Perseroan Terbatas . Jakarta: Sinar Grafika.  2011.
Sardjono, Agus, Yetty Komalasari Dewi, Rosewitha Irawaty dan Togi Panagribuan.
Pengantar Hukum Dagang . Jakarta:Raja Grafindo Persada.
Silalahi, Udin. Badan Hukum dan Organisasi Perusahaan. Depok: IBLAM. 2005.
Sjawie,  Hasbullah  F. Tanggung  Jawab  Direksi  Perseroan  Terbatas  Atas  Tindakan Ultra  Vires , https://media.neliti.com/media/publications/82266-ID-tanggung- jawab-direksi-perseroan-terbata.pdf .
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cet. 3 . Jakarta: UI-Press. 1986.
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji. Peneltian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
Usman,  Rachmadi. Dimensi  Hukum  Perusahaan  Perseroan  Terbatas .  Jakarta: Alumni. 2004.
Widijowati, Rr. Dijan. Hukum Dagang . Yogyakarta: Andi. 2012.
Widjdja, Gunawan. 150 Tanya Jawab Tentang  Perseroan Terbatas . Jakarta:  Forum Sahabat. 2008.
------------------------. Resiko  Hukum  Sebagai  Direksi,  Komisaris  dan  Pemilik  PT Jakarta: Forum Sahabat. 2008.
Yani,  Ahmad  dan  Gunawan  Widjaja. Seri  Hukum  Bisnis,  Perseroan  Terbatas . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999.