Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI YANG
DILAKUKAN OLEH TNI (STUDI KASUS PM PALEMBANG NOMOR. 78-K/ PM.I-04/AD/VII/2019)
Novita Sari Ayu Simanjuntak ! , Jeklyn Yenni Susi Purba " , Rahmat Hidayat Sidabutar # , Herman Brahmana $ 1,2,3,4 Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia novitasariayu267@gmail.com 1 , jeklynpurba02@gmail.com 2 , rahmatsidabutar28@gmail.com 3 , brahmanarandal@gamil.com 4
Naskah diterima: 24 April 2021; revisi: 26 Mei 2021; disetujui: 25 Juni 2021

## Abstract
Crimes againts life in the form of assault on the lives of others, premeditated murder are regulated in article 340 of the Penal Code. In this case also accompanied by mutilation carried out by one member of the Indonesian state army against his lover, mutilation has the sense is the separate limbs of one of the other limbs because of the unnatural perpetrators of self-mutilation of normal people who commit murders  accompanied  by  the  act  of  dis  between  the  victim’s  body  with  his  consciousness  and emotional background. This study aims (1) to analyze the causative factors of perpetratos committing premeditated  murders  crimes  with  mutilation  carried  out  by  the  TNI  (2)  analyzing  legal  sanctions against  perpetratos  of  premeditated  murder  crimes  committed  by  the  TNI  (3)  analyzing  law enforcement in handling cases number 78-K/PM I-04/AD/VII/2019. This legal research is normative legal research of secondary data type which includes primary, secondary, tertiary laws as well as in data collection techniques in research through literature studies.
Key Words: Premeditated Murder, Mutilation, Indonesian State Army
Alamat Korespondensi: Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia E-mail: novitasariayu267@gmail.com
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## LATAR BELAKANG
Kejahatan  terhadap  nyawa  (misdrijven  tegen  bet  leven)  adalah  berupa  penyerangan  terhadap nyawa  orang  lain.Kepentingan  hukum  yang  dilindungi  dan  yang  merupakan  objek  kejahatan  ini adalah nyawa (leven) manusia. 1
Kesengajaan  menghilangkan  nyawa  orang  lain  itu  oleh  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana yang  dewasa  ini  berlaku  telah  disebut  sebagai  suatu  pembunuhan.  Untuk  menghilangkan  nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.
Tindak  pidana  pembunuhan  dengan  direncanakan  lebih  dulu  oleh  pembentuk  undang-undang telah  disebut  dengan  kata  moord  itu  dalam  pasal  340  KUHP,yang  rumusannya  berbunyi  sebagai berikut.
‘’Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain,  karena  bersalah  telah  melakukan  suatu  pembunuhan  dengan  direncanakan  lebih  dulu,dipidana dengan  pidana  mati  atau  dipidana  penjara  seumur  hidup  atau  dengan  pidana  penjara  sementara selama-lamanya dua puluh tahun’’
Dari  rumusan  ketentuan  pidana  pembunuhan  dengan  direncanakan  lebih  dulu  diatas  dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP itu mempunyai unsu-runsur sebagai berikut :
a.Unsur subjektif: 1.opzettelijk atau dengan sengaja 2.voorbedachte raad atau direncanakan lebih dulu
b.Unsur objektif: 1.beroven atau menghilangkan 2.leven atau nyawa 3.een ander atau orang lain. 2 Terlepas  dari  semua  hal  itu  kejahatan  mutilasi  sering  kali  terjadi  dilakukan  oleh  orang-orang yang memang mengalami depresi (merasa sedih yang berkelebihan)gangguan kejiwaan bahwa dengan tidak  memotong-motong  tubuh  korbannya  pelaku  sering  sekali  tidak  merasa  puas  menyelesaikan kejahatannya. 3 Sehingga tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutliasi yang dilakukan oleh TNI termasuk dalam masalah hukum yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam.
Seperti kasus putusan Pengadilan Militer Nomor:78-k/PM.I-04/AD/VII/2019 Palembang bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan TNI sebagai terdakwa bernama Deri  Pramana  pada  hari  Rabu  tanggal  3  Mei  2019  sekira  pukul  21.00  Wib  di  Penginapan  Sahabat Mulya  RT.05  RW.02  Kel.SungaiLilin,  Kec.SungaiLilin,  Kab.Musi  Banyuasin  Propinsi  Sumsel  atau setidak-tidaknya  di  tempat  yang  termasuk  daerah  hukum  Pengadilan  Militer1-04  Palembang,  telah melakukan  tindak  pidana:  “Barangsiapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  terlebih  dahulu merampas jiwa orang lain.’’ Majelis hakim memvonis dengan hukuman pidana pokok penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer karena telah terbukti melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum  Pidana  jo  Pasal  190  ayat  (1)  jo  ayat  (3)  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1997  tentang  Peradilan Militer  jo  Pasal  26  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pengadilan  Militer  dan  ketentuan  perundang- undangan lain yang bersangkutan.

## METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif juga biasa disebut dengan penelitian hukum  doktriner  atau  disebut  dengan  penelitian  perpustakaan,  sebab  penelitian  ini  hanya  ditujukan pada  peraturan-peraturan  tertulis  sehingga  penelitian  tersebut  sangat  erat  hubungannya  pada perpustakaan  dikarenakan  hukum  normatif  ini  akan  membutuhkan  data-data  yang  bersifat  sekunder pada  perpustakaan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yang  diperoleh dari  bahan-bahan  pustaka.Menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  (Library  Research), dengan mencari  dan  mengumpulkan  bahan-bahan  teoritis  dengan  cara  mempelajari  dan  mengutip  bahan- bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana data yang diperoleh kemudian disusun dengan pokok bahasan,tujuan
1 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa ,Raja Grafindo Persada,Jakarta,2018,hlm.55
2 P.A.F Lamintang dan Theo Lamnintang,Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa,Tubuh,& Kesehatan,Sinar Grafika,Jakarta,2010,hlm.52
3 http://www.ubb.ac.id/menulengkap.judul kriminologi pelaku mutilasi pantas dihukum mati & nomor urut artikel 454,diakses pada hari selasa,17 Desember 2019,pukul 12.00 WIB
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
dan konsep yang berkaitan dengan secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Faktor  Penyebab  Terjadi  Tindak  Pidana  Pembunuhan  Berencana  Dengan  Mutilasi Yang Dilakukan Oleh TNI
Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 ditambah dengan adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu.Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana,jika dibandingkan  dengan  pembunuhan  dalam  pasal  338  maupun  339,diletakkan  pada  adanya  unsur dengan  rencaan  terlebih  dahulu.Pada  pasal  338  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  menjelaskan defenisi dari pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain,karena  bersalah  telah  melakukan  “pembunuhan”dipidana  penjara  selama-lamanya  lima  belas tahun”.Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan  yang  paling  berat  ancaman  pidananya  dari  seluruh  bentuk  kejahatan  terhadap  nyawa manusia,diatur dalam pasal 340 yang rumusannya adalah:
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain,dipidana karena pembunuhan dengan rencana,dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu,paling lama 20 tahun”. 4
Mutilasi  memiliki  pengertian  yang  khusus  dari  sisi  ilmu  kriminologi,secara  definitif  yang dimaksud  dengan  mutilasi  adalah  terpisahnya  anggota  tubuh  yang  satu  dari  anggota  tubuh  lainnya oleh  sebab  tidak  wajar.Berdasarkan  defenisi  tersebut  terdapat  penyebab  terjadinya  mutilasi,  bisa disebabkan  oleh  kecelakaan,bisa  juga  faktor  kesengajaan  atau  motif  untuk  melakukan  tindakan jahat(kriminal)  dan  bisa  juga  oleh  faktor  lain-lain.Pelaku  mutilasi  adalah  orang  normal  yang melakukan pembunuhan disertai tindakan memisah-misahkan tubuh korban dengan kesadarannya dan oleh latar belakang emosinya. 5

## Faktor Internal
Merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pelaku yang berasal dari dalam diri pelaku meliputi :
1. Faktor Intelegensi
Bahwa pelaku pembunuhan berencana dilakukan oleh orang yang teliti dan memiliki kemampuan intelegensi yang baik, sehingga sudah bisa memperhitungkan setiap tindakan yang akan dilakukannya. Pelaku  pembunuhan  berencana  tidak  melakukan  pendekatan  secara  kekerasan  terhadap  korban, namun para pelaku menggunakan pendekatan secara verbal kepada calon korban sebelum melakukan pembunuhan.

## 2. Faktor Kejiwaan
Merupakan  Faktor  berhubungan  dengan  kepribadian  individu  yang  memiliki  tipikal  perilaku Merupakan Faktor berhubungan dengan kepribadian individu yang memiliki tipikal perilaku dari area trait kepribadian  tipe  A. Trait ini  terdiri  dari:  emosi  yang  tidak  stabil,  agresifitas  yang  kuat  untuk menyerang, memiliki kecemasan yang berlebihan, mudah kacau, anti sosial, kekaburan identitas diri dan tidak memperdulikan norma-norma yang ada dilingkungan sosial. Hal ini juga didukung dengan hasil Penelitian yang dilakukan oleh Bowers (Cikal & Kristiana, 2014) bahwa individu yang terlibat dalam tindak pembunuhan memiliki tipikal perilaku dari area trait kepribadian tipe A. Trait ini terdiri dari: kepribadian antisosial, narsisisme , jahat, oversensitif , obsesif dan impulsif . 6

## 3. Faktor Usia
Usia  tampaknya  berdampak  penting,secara  langsung  atau  tak  langsung,terhadap  frekuensi  dan tipe  kejahatan  yang  dilakukan.Beberapa  penjelasan  tentang  rasio  usia  dalam  kejahatan  telah dikemukakan.Satu teori menyatakan bahwa rasio itu berkaitan langsung dengan ciri biologis seperti kekuatan  fisik.Gagasan  umumnya  adalah  bahwa  kejahatan  sering  dilakukan    dilakukan  oleh  orang
4 Adami  Chazawi,Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,2018,hlm.80-81
5 Hermawan Aksan,Jejak Pembunuh Berantai,Grafidia (PT Grafindo Pratama),Jakarta Timur,2008,hlm.186- 189
6 Ardian Adi Putra,  Pemfrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana, VOL. 1 No. 1, Agustus 2017
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
yang  kuat  dan  aktif,dan  jarang  dilakukan  oleh  orang  yang  lemah  dan  pasif.Jadi  tingkat  kejahatan bervariasi sesuia kondisi sosial spesifik. 7

## Faktor Eksternal
Merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  tindakan  pelaku  yang  berasal  dari  luar  diri  pelaku meliputi :
1. Faktor Lingkungan Sosial
Faktor ini dilandasi oleh perubahan yang terjadi tidak saja kepada perubahan struktur melainkan perubahan  kepada  perilaku  atau  tingkah  laku  individu  atau  kelompok  oleh  sebab  itu  lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir dan sikap seseorang. 8

## 2. Faktor Pendidikan
Berkontribusi mempengaruhi seseorang dalam menemukan solusi penyelesaian masalah yang dihadapi sehingga membuat definisi situasi seseorang mengenai sebuah persoalan menjadi sangat sempit, demikian pula dengan penyelesaiannya.
Bahwa individu merupakan makhluk rasional dan bertindak secara logis dalam hidupnya. Individu akan melakukan tindakan tersebut sekurang-kurangnya dalam memberikan keuntungan dirinya dalam segala tindakan tersebut. 9

## 3. Faktor Agama
Kurangnya keimanan dari seseorang akan dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan yang menyimpang bahkan dapat merugikan orang lain, seperti pembunuhan berencana.
Faktor-faktor  penyebab  terjadinya  kejahatan  pembunuhan  berdasarkan  teori  psikologi  kriminal meliputi:
A. Personality Characteristic (sifat-sifat kepribadian)
a.  Melihat  pada  perbedaanperbedaan  antara  struktur  kepribadian  dari  penjahat  dan  bukan penjahat;
b. Memprediksi tingkah laku;
c.  Menguji  tingkatan  di  mana  dinamika-dinamika  kepribadian  normal  beroperasi  dalam  diri penjahat;
d.  Mencoba  menghitung  perbedaan-perbedaan  individual  antara  tipe-tipe  dan  kelompok- kelompok pelaku kejahatan.

## B. Teori Psikoanalisa
Teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan delinquent dan perilaku criminal dengan suatu  “conscience”  (hati  nurani)  yang  baik  dia  begitu  menguasai  sehingga  menimbulkan  perasaan bersalah  atau  ia  begitu  lemah  sehingga  tidak  dapat  mengontrol  dorongan-dorongan  si  individu,  dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

## C. Personality Traits/Inherited Criminality
Pencarian/penelitian  personality  traits  (sifat  kepribadian)  telah  dimulai  dengan  mencoba menjelaskan kecakapan mental secara biologis. Feeblemindedness (lemah pikiran), insanity (penyakit jiwa), stupidity (kebodohan), dan dull-wittednes (bodoh) dianggap diwariskan.

## D. Moral Development Theory
Teori  perkembangan  moral  tumbuh preconventional  stage atau  tahap  pra-konvensional.  Disini aturan  moral  dan  nilai-nilai  moral  anak  terdiri  atas  “lakukan”  dan  “jangan  lakukan”  untuk menghindari  hukuman.  Remaja  biasanya  berfikir  pada conventional  level (tingkatan  konvensional). Pada  tingkatan  ini,  seorang  individu  meyakini  dan  mnegadopsi  nilai-nilai  dan  aturan  masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. 10

## E. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana
Kejahatan  terhadap”Orang”dalam  Kitab  Undang-undnag  Hukum  Pidana  mencakup  hal-hal sebagai berikut:
a. Kehormatan (penghinaan) b. Membuka rahasia c. Kebebasan/Kemerdekaan Pribadi
7 Edwin H. Sutherland dkk, Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi.Prenada Media Group,Jakarta,2018,hlm.175
8 Irwan dan Indraddin,Strategi dan Perubahan Sosial, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016, hlm.24
9 Ibid.,hlm.25
10 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa ,Kriminologi,Rajawali Pers,Jakarta,2001,hlm.49-53
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
d. Nyawa e. Badan/Tubuh f. Harta benda/Kekayaan.
Pada  umumnya,  para  pakar  menggabung  hal-hal  tersebut  menjadi  “tindak  pidana  terhadap jiwa dan tubuh” yang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dengan sistematika sebagai berikut:
a. Kejahatan terhadap nyawa orang (Bab XIX) b. Penganiayaan(Bab XX)
c. Menyebabkan mati/lukanya orang karena kesalahan/kelalaian. 11
Berkenaan dengan kejahatan terhadap nyawa ini disebut delik materill yakni delik yang hanya menyebut sesuatu akibat yang timbul,tanpa menyebut cara-cara yang menimbulkan akibat tersebut. 12 Sanksi  yaitu  akibat  (hukuman)yang  dikaitkan  pada  ketaatan  pada  kaidah  yang  mengatur  kehidupan manusia  dalam  masyarakat,baik  ia  adalah  kaidah  sosial  ataupun  kaidah  hukum,berlainan  dengan anggapan  umum  bahwa  hanya  hukum  yang  ada  sanksinya,mungkin  karena  sanksi  itu  juga  sering diterjemahkan  dengan  perkataan  penghukuman.Sanksi  hukum  diatur  oleh  hukum,sering  berupa undang-undang  atau  ketentuan  perundangan  lainnya  sanksi  hukum  diatur  baik  mengenai  cara  atau prosedur  penegakannya,  pihak-pihak  yang  menegakkannya  (penegak  hukum)  dan  bobot  atau  berat sanksinya. 13
Terdakwa  tersebut  yaitu  :  DERI  PRAMANA,  pangkat  Prada,  NRP.  31190049211297, terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  :  “Pembunuhan  berencana”. Sanksi hukum terhadap terdakwa kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh Tni a. PidanaPokok : Penjara Seumur Hidup. b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
Pembunuhan berencana diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.”Barang siapa  dengan  sengaja  dan  dengan  rencana  lebih  dahulu  menghilangkan  nyawa  orang  lain  dihukum karena  salahnya  pembunuhan  berencana,dengan  hukuman  mati  atau  hukuman  seumur  hidup  atau penjara  sementara  selama-lamanya  dua  puluh  tahun”.Namun  kasus  tindak  pidana  pembunuhan berencana  dengan  mutilasi  dilakukan  oleh  TNI  penulis  dapat  melihat,  dari  tingkat  kejahatan  yang dilakukan  oleh  terdakwa  dengan  perilaku  yang  sangat  keji  hal  ini  mencerminkan  bahwa  terdakwa tidak  memiliki  rasa  kemanusiaan  bertentangan  dengan  norma  hukum,norma  yang  hidup  dalam masyarakat  dan  juga  norma  agama.  Begitu  pula,tidaklah  dapat  kita  mengatakan  bahwa  hanya perbuatan-perbuatan  yang  menimbulkan  kerugian  yang  besar  saja  yang  dijadikan,  perbuatan  pidana adalah  kewajiban  pemerintah  untuk  dengan  bijaksana  menyesuaikan  apa  yang  ditentukan  sebagai perbuatan  pidana  itu  dengan  perasaan  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  penentuan  itu  juga dipengaruhi oleh pandangan-pandangan. 14
F. Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI (Studi Kasus Nomor.78-k/PM.I-04/AD/VII/2019)
Majelis  Hakim  terlebih  dahulu  membuktikan  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  oditur militer dalam dakwaan primair sebagaimana diatur  pasal 340 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3)  UU  RI  Nomor  31  Tahun1997  tentang  peradilan  militer  jo  pasal  26  KUHPM  dan  ketentuan peraturan perundang-undangan lain, yang unsur-unsur sebagai berikut:
1.Barang siapa
2.Dengan sengaja dan dengan rencana
3.Merampas nyawa orang lain
Bahwa diketahui berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ pembunuhan berencana”, sebagaimana diatur dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
11 Leden Marpaung,Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh(Pemberantasan dan Prevensinya),Sinar Grafika,jakarta,2002,hlm.2
12 Ibid.,hlm.19
13 Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta,Pengantar Ilmu Hukum,PT.Alumni,Jakarta,1999,hlm.27-28
14 Roeslan Saleh,Perbuatan pidana dan pertanggung Jawaban pidana,Aksara Baru,Jakarta,1983,hlm.13-14
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dalam  jurnal  ini  menunjukkan  bahwa  dalam  menjatuhkan putusan hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta-fakta yang ada serta bukti- bukti  yang  dihadirkan  dalam  proses  persidangan,  sehingga  dalam  menjatuhkan  suatu  keputusan menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan juga kepentingan militer. Pemidanaan pada terdakwa, semata-mata bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga bukan pemuas bagi keluarga korban, melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan terdakwa.
Majelis  Hakim  memutuskan  yang  menjadikan  dasar  dalam  hakim  memutuskan  yang berdasarkan:  keterangan  para  saksi,  keterangan  ahli,keterangan  terdakwa,  surat  dan  petunjuk  serta barang bukti maupun foto rekontruksi.Serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan penegakan hukum bagi  terdakwa hukuman penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer.
HAL-HAL YANG MERINGANKAN
1. Bahwa terdakwa menyerahkan diri;
2. Bahwa terdakwa menyatakan menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya;

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN
1. Perbuatan  terdakwa  bertentangan  dengan  kepentingan  Militer,yang  dididik,dilatih  dan dipersiapkan oleh negara untuk melindungi Negara dan masyarakat bukan membunuh rakyat yang tidak berdosa.
2. Perbuatan    terdakwa  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kearifan  local  masyarakat  yang  diatur dalam hukum adat dan norma-norma yang diyakini oleh masyarakat.
3. Bahwa terdakwa di dalam persidangan tidak berkata sejujurnya terlihat dalam sikap terdakwa.
4. Bahwa  perbuatan  terdakwa  melakukan  pembunuhan  secara  keji  dan  sadis  diikuti  perbuatan terdakwa  untuk  menghilangkan  jenazah  korban  dengan  memutilasi  dengan  upaya pembakaran.
5. Perbuatan terdakwa membunuh korban tidak dimaafkan oleh keluarga korban. 15

## 1. Analisis atas pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019
Dalam  putusan  perkara  Nomor  78-K/PM  I-04/AD/VII/2019  menyatakan  bahwa  putusan tersebut  didasarkan  pada  surat  dakwaan  yang  dijatuhkan  terhadap  terdakwa,  maka  penulis berpendapat  bahwa  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  hukuman  telah  tepat  atas  keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk serta barang bukti maupun foto rekontruksi,  terdakwa  sebagai  prajurit  anggota  militer  (TNI)  sangat  mencemarkan  nama  baik  dan menggoyahkan  sendi-sendi  pembinaan  disiplin  dan  tata  tertib  kehidupan  prajurit  TNI.  Sehingga Hakim  memperoleh  keyakinan  bahwa  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  dengan  mutilasi  yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) berdasarkan dakwaan primair merujuk fakta-fakta hukum dalam proses  persidangan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  pembunuhan  berencana  terhadap korban.

## 2. Kebijakan Penal dan Non Penal a. Kebijakan Penal
Kebijakan  penal  merupakan  upaya  penanggulangan  yang  lebih  menitikberatkan  pada  sifat represif seperti penindasan, pemberantasan, penumpasan yakni merupakan kebijakan terhadap suatu kegiatan  yang  berkaitandengan  tindakan  kejahatan  yang  dilaksanakan  dengan  menggunakan  hukum pidana  yang  dimana  seseorang  yang  melakukan  tindakan  kejahatan  tersebut  akan  dikenakan  sanksi hukuman.
Pada  hakikatnya,  kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy,  criminal  policy ,  atau strafrechtpolitiek) merupakan  proses  penegakan  hukum  pidana  secara  menyeluruh  atau  total. Kebijakan hukum pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal:
a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris
Seperti halnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) maka akan dijatuhi hukuman sesuai dengan hukum yang ada dan dijatuhi sanksi dari instansi militer militer majelis hakim memidana terdakwa penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer. Kebijakan tersebut diberikan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain, mencegah dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum  demi  pengayoman  terhadap masyarakatdan mendatangkan rasa damai terhadap masyarakat.

## b.Kebijakan Non Penal
Kebijakan  non  penal  merupakan  upaya  penanggulangan  juga  disebut  sebagai  upaya  yang dilakukan melalui jalur diluar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan  pada  sifat  preventif,  yakni  tindakan  yang  brupa  pencegahan,  penangkalan, pengendalian  sebelum  terjadinya  kejahatan.  Melalui  upaya  non  penal  ini  sasaran  utamanya  adalah menangani  faktor-faktor  kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan,  yakni  meliputi  masalah-masalah atau  kondisi-kondisi  sosial  yang  secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  atau menumbuhsuburkan kejahatan.
Pencegahan terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan agama merupakan upaya non penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam konteks ini adalah Meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , bagaimana menciptakan komunitas masyarakat yang religius, sesuai dengan agama  dan  kepercayaannyamasing-masing  sehingga  dapat  mendorong  anggota  masyarakat  untuk tidak  melakukan  kejahatan.  Dalam  menentukan  upaya  non  penal  yang  akan  diberlakukan  dalam rangka pencegahan tindak pidana, tentu saja harus memperhatikan kondisi-kondisi yang menjadi akar persoalan tindak pidana itu sendiri.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  dengan  Sertu  J.  Nahampun  (Purn)  upaya penanggulangan non penal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan atau sosialisasi di  bidang  etika,  hukum  dan  keagamaan.  Serta  memberikan  penerangan  tentang  dampak  ataupun akibat  yang  ditimbulkan  apabila  melakukan  suatu  tindak  pidana  dalam  hal  ini  tindak  pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh TNI, selain itu dapat dilakukan dengan cara melakukan pembinaan terhadap mental dan moral melalui pendidikan. 16

## KESIMPULAN
Dalam  hal  faktor  penyebab  terjadi  tindak  pidana  pembunuhan  berencana  dengan  mutilasi  yang dilakukan  oleh  TNI,  suatu  kasus  yang  pokok  permasalahannya  pada  unsur  barang  siapa,  dengan sengaja  dan  rencana  terlebih  dahulu  dan  merampas  nyawa  orang  lain  untuk  melakukan  tindakan kejahatan adanya faktor internal yang timbul dari dalam diri terdakwa.
Sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan di terapkannya hukuman yang  diatur oleh pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut ”Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun sebagai hukuman pidana pokok  dan pidana tambahan  (Dipecat dari dinas militer ).
Penegakan  hukum  terhadap  terdakwa  menghasilkan  suatu  keputusan  yang  berkualitas  dengan menggunakan dasar pertimbangan alat bukti yang ditemukan sesuai dengan pernyataan dalam majelis hakim  terlebih  dahulu,  membuktikan  tindak  pidana  yang  didakwakan  oleh  oditur  militer  dalam dakwaan primair sebagaimana diatur  pasal 340 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31  Tahun1997  tentang  peradilan  militer  jo  pasal  26  KUHPM  dan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan lain. Hakim telah menetapkan bahwa tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) berdasarkan dakwaan primair merujuk fakta-fakta hukum dalam  proses  persidangan  terdakwa  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  pembunuhan  berencana terhadap korban, dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan mutilasi yang dilakukan oleh anggota militer (TNI) maka akan dijatuhi hukuman sesuai, dengan hukum yang ada dan dijatuhi sanksi dari instansi militer majelis hakim memidana terdakwa penjara seumur hidup dan dipecat dari dinas militer.
16 Hasil wawancara dengan sertu j.nahampun(purna) pada hari kamis,20 november 2020 pukul 15.00 WIB..
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol, V. No. 1, Juni 2021 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal,stih-awanglong.ac,id/index.php/juris

## REFERENSI
BUKU Chazawi Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa ,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018 Aksan Hermawan, Jejak Pembunuh Berantai ,Grafidia (PT Grafindo Pratama),Jakarta Timur, 2008 Ardian Adi Putra, Pemfrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana, VOL. 1 No. 1, Agustus 2017 Sutherland H. Edwin dkk, Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi .Prenada Media Group, Jakarta, 2018 Indraddin dan Irwan, Strategi dan Perubahan Sosial , Deepublish(CV Budi Utama, Yogyakarta, 2016 Santoso Topo dan Zulfa Achjani Eva, Kriminologi ,Rajawali Pers, Jakarta, 2001 Marpaung Leden, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh(Pemberantasan dan Prevensinya) ,Sinar Grafika, Jakarta Kusumaatmadja Mochtar dan Sidharta Arief, Pengantar Ilmu Hukum , PT.Alumni, Jakarta,1999 Saleh Roeslan, Perbuatan pidana dan pertanggung Jawaban pidana ,Aksara Baru, Jakarta,1983

## PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Acara Pidana (KUHP dan KUHAP)

## PUTUSAN
Putusan Pengadilan Militer Nomor 78-K/PM I-04/AD/VII/2019 WEBSITE http://www.ubb.ac.id/  menu  lengkap.  judul kriminologi  pelaku  mutilasi.pantas        dihukum  mati  & nomor urut 454,diakses pada hari selasa,17 Desember 2019,pukul 12.00 WIB
http://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/ diakses pada hari selasa,17 Desember019 pada pukul 13.43 WIB