## Konstruksi Pluralisme Agama dalam Praktik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Dompu

## Ilyas Yasin
Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah, STKIP Yapis Dompu E-mail: ilyasdompu73@yahoo.co.id
Article History: Received: 2020-09-14  ||  Revised: 2020-11-02  ||  Published: 2021-01-25 Sejarah Artikel : Diterima: 2020-09-14  ||  Direvisi: 2020-11-02  ||  Dipublikasi: 2021-01-25

## Abstract
As an educational institution, the school is basically a "microcosm" which should reflect reality and plurality, including religious pluralism, which exist in society. This study aims to want to see how teachers understand and  interpret  Islamic  religious  pluralism  in  Islamic  learning.  This  study  used  a  qualitative  approach  to  data collection techniques through observation, interviews and document study. The results of this study indicate that  the  practice  of  teaching  religious  education  is  precisely  to  strengthen  their  own  religious  truth  claims. Although  status  as  a  public  school,  the  reality  of  Islamic  Education  (PAI)  in  SMAN  1  Dompu  still  strongly influenced  by  the  spirit  of  truth  claims.  Consequently,  religious  tolerance  became  one  of  the  learning objectives  PAI  difficult  to  materialize.  Conversely,  religious  education  reinforces  segregation  antarpemeluk religion.  Therefore,  the  future  orientation  of  Islamic  learning  must  be  directed  at  efforts  to  cultivate  moral concern with the problems of humanity.
Keywords : Religion, Pluralism, Claims-righteousness, moral concern.

## Abstrak
Sebagai  lembaga  pendidikan,  sekolah  pada  dasarnya  merupakan  “mikrokosmos”  yang  harus  merefleksikan realitas  dan  pluralitas,  termasuk  pluralitas  agama,  yang  ada  dalam  masyarakatnya.  Penelitian  ini  bertujuan hendak  melihat  bagaimana  guru  PAI  memahami  dan  memaknai  pluralisme  agama  dalam  pembelajaran  PAI. Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  observasi, wawancara  dan  studi  dokumen.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa    praktik  pembelajaran  pendidikan agama  justeru  memperkokoh  klaim  kebenaran  agama  sendiri.  Meski  berstatus  sebagai  sekolah  umum, kenyataannya  Pendidikan  Agama  Islam  (PAI)  di  SMAN  1  Dompu  masih  sangat  kuat  dipengaruhi  semangat truth claim . Akibatnya, toleransi beragama  yang menjadi salah satu tujuan pembelajaran PAI  sulit terwujud. Sebaliknya, pendidikan agama makin memperkokoh segregasi antarpemeluk agama. Oleh karena itu, ke depan orientasi  pembelajaran  PAI  harus  diarahkan  pada  upaya  untuk  menumbuhkan  kepedulian  moral  bersama pada masalah-masalah kemanusiaan universal.
Kata kunci: Agama, Pluralisme, Klaim-kebenaran, Kepedulian-moral.

## I. PENDAHULUAN
Sejak  tahun  1996  pluralitas  kehidupan  sosial  keagamaan di  Tanah  Air menghadapi ujian  yang bertubi-tubi.  Sejumlah    kekerasan  etnik  dan  konflik  bernuansa  agama  terjadi  dalam  skala  massif seperti kasus Sambas, Banyuwangi, Situbondo, Poso, Ambon, pengeboman gereja pada malam Natal dan Tahun Baru, Bom Bali, kekerasan terhadap Ahmadiyah (Parung, Lombok dan Kuningan) hingga sengketa  pendirian  rumah  ibadah  dan  tindak  kekerasan  di  Kabupaten  Bekasi.    Dalam Laporan Tahunan  tentang  Kehidupan  Beragama yang  dirilis  CRCS-UGM  (2010)  disebutkan  bahwa  selama tahun  2009  terdapat  18  kasus  kekerasan  berkaitan  dengan  rumah  ibadah,  25  kasus  penodaan agama, dan 11 kasus berkaitan dengan kelompok Ahmadiyah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa masih terdapat masalah besar dalam kerukunan hidup beragama di Indonesia. Kendati di Indonesia dialog antarumat beragama telah dilakukan sejak 1969, namun daftar panjang kekerasan berlatar agama di atas membuktikan bahwa pluralitas keagamaan merupakan masalah yang bersifat laten. Meski    “agama”  bukanlah  faktor  tunggal, namun  digunakannya  (baca:  diperalat) sentimen  agama
dalam  konflik-konflik  di  atas  menunjukkan  rapuhnya  kohesi  sosial  dalam  masyarakat  sehingga simbol-simbol agama mudah dimanipulasi.
Sekolah merupakan salah satu elemen penting yang memengaruhi corak  kehidupan masyarakat (Jalal dan Musthafa, 2001). Sebagai lembaga resmi, sekolah memainkan peranan dalam melakukan rekayasa  formal  terhadap  cara  berpikir  peserta  didik  dan  anggota  masyarakat.  Sekolah---di samping lingkungan, pola asuh dan interaksi sosial---menjadi instrumen efektif bagi pembentukan konstruksi pandangan-dunia ( world-view ) seseorang dalam mendefinisikan dan menginterpretasikan  realitas  di  sekitarnya.  Dilihat  dari  perspektif  ini  maka  sekolah  seharusnya menjadi “mikrokosmos” yang merefleksikan situasi dan kondisi yang hidup dan berkembang dalam masyarakatnya, sehingga aktivitas dan praktik pembelajaran di sekolah juga harus mencerminkan realitas  yang  ada  dalam  masyarakat.  Dalam  konteks  pluralitas  keagamaan,  ini  berarti  bahwa sekolah  bertanggungjawab  menyiapkan  peserta  didik  untuk  menjawab  tantangan  masa  depan, termasuk hidup dalam realitas kemajemukan beragama. Melihat fungsi strategis sekolah tersebut maka jelas sekolah---atau pendidikan umumnya---merupakan kunci bagi eksistensi, kelangsungan, dan keamanan global (Olsen dkk dalam Tilaar dan Nugroho, 2008:  267). Hal  itu disebabkan oleh corak kehidupan global yang kian bersifat interdependen dan berkoeksistensi sehingga menuntut adanya saling pengertian, saling percaya dan kerjasama antarwarga agar dapat hidup bersama ( to life  together ).  Di  sisi  lain,  pendidikan  agama  yang  diajarkan  di  sekolah---dan  menjadi  mata pelajaran  wajib  pada  semua  jenjang,  jenis  dan  jalur  pendidikan  nasional---dapat  menjadi penghalang  tumbuhnya  suasana  saling  pengertian  tersebut  di  kalangan  siswa.    Pada  jalur pendidikan  umum  seperti  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  pendidikan  agama  Islam  bagi  siswa muslim, misalnya, termuat dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
Sebagai  sebuah  doktrin  keagamaan,  materi  PAI  selain  diproyeksikan  untuk  meningkatkan pemahaman  dan  pengamalan  ajaran  Islam  juga  untuk  memperkuat  dasar-dasar  dan  sistem keyakinan ( belief system ), termasuk menanamkan klaim kebenaran ( truth claim ) mutlak terhadap agama  yang  dianut  siswa.  Dengan  demikian,  praktik  pembelajaran  PAI  di  sekolah  dapat mengarahkan  dan  membentuk  siswa  pada  sikap  dan  perilaku  eksklusif.  Sedangkan  di  sisi  lain, sebagai obyek pembelajaran siswa juga harus membangun interaksi sosialnya dengan lingkungan yang  plural,  termasuk  dengan  agama-agama  yang  berbeda.  Di  sini,  tuntutan  antara  pluralitas keagamaan di satu sisi dengan klaim-kebenaran di sisi lain seringkali melahirkan ketegangan baik yang bersifat doktrinal, psikologis maupun sosial.
Berdasarkan kenyataan tersebut maka menarik untuk melihat bagaimana peran sekolah dalam mendorong  dan  mengembangkan  sikap  keberagamaan  siswa  dalam  merespon  realitas kemajemukan  keagamaan  di  masyarakat. Sebagai  salah  satu  agen  sosial  cukup  penting,  produksi dan reproduksi nilai-nilai keagamaan yang dipelajari di sekolah akan ikut memengaruhi raw input sekolah yakni siswa. Dalam hal ini praktik pembelajaran yang dilakukan guru PAI di sekolah ikut memengaruhi  cara  pandang  siswa  dalam  memahami  dan  memaknai  nilai-nilai  pluralitas keagamaan  di  lingkungannya.  Dalam  konteks  praktik  pembelajaran  PAI  di  SMAN  1  Kabupaten Dompu, secara spesifik realitas tersebut menarik  diteliti terutama dalam kaitannya dengan posisi Islam  sebagai  agama  mayoritas  (siswa)  berhadapan  dengan  agama-agama  lain  seperti  Kristen, Hindu, dan Budha.
Bertolak  dari  permasalahan  tersebut  di  atas  maka  fokus  penelitian  ini  adalah    bagaimana konstruksi pluralisme agama dalam praktik pembelajaran PAI di SMAN 1 Dompu. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan makna pluralisme agama menurut persepsi guru PAI. Penelitian  ini  dapat  menjadi  masukan  dalam  penyusunan  kebijakan  pendidikan  agama  maupun perbaikan praktik pembelajaran PAI di sekolah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan kedalaman dan kealamian dari  subjek  yang  diteliti  ( natural  setting )  sebagai  sumber  data  langsung.  Pengumpulan  data dilakukan  dengan  menggunakan  teknik  observasi  partisipatif,  wawancara  mendalam,  dan  studi dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  sejak  memulai  maupun  setelah  kegiatan  penelitian.  Data primer  penelitian  ini  adalah  guru  PAI    yang  mengajarkan  materi  berkaitan  pluralisme  agama. Berhubung materi tersebut hanya dipelajari di kelas XII maka subjek yang diteliti dalam penelitian ini difokuskan hanya pada satu guru yang mengajar pada kelas tersebut. Pemilihan satu guru PAI
Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) E-ISSN: 2746-7767 Volume 1, Nomor 1, Oktober 2020, Hal (31-38)
tersebut sesuai dengan corak pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan sample purposive yakni guru yang dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam dan mewakili informan yang ada.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Penelitian
Dalam  Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional  (Permendiknas)  No.  22  Tahun  2006  tentang Standar  Isi  Mata  Pelajaran  PAI  untuk  Sekolah  Menengah    Atas  dijelaskan  bahwa  materi  PAI mencakup lima aspek yaitu Al-Quran, Akidah, Akhlak, Fikih, dan Tarikh dan Kebudayaan Islam. Bila dicermati,  berdasarkan  ketentuan  ini  materi  tentang  pluralisme  agama  diajarkan  pada  kelas  XII pada  dua  tempat  pembahasan  yang  berbeda. Pertama ,  diajarkan  pada  semester  ganjil  yang diintegrasikan  dalam  aspek  Al-Quran  dengan  Standar  Kompetensi  (SK)  yang  diharapkan  adalah siswa  memahami  ayat-ayat  Al-Quran  tentang  anjuran  bertoleransi.  Sedangkan  Kompetensi  Dasar (KD) yang hendak dicapai adalah disamping siswa dapat menerjemahkan dan membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi sesuai hukum bacaan yang benar (ilmu tajwid) juga membiasakan perilaku bertoleransi sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat tersebut.
Kedua ,  diajarkan  pada  semester  genap  dan  dimasukkan  dalam  aspek  Akhlaq.  Standar Kompetensinya  adalah  membiasakan  perilaku  terpuji,  sementara  Kompetensi  Dasarnya  siswa memiliki  pengetahuan  tentang  persatuan  dan  kerukunan  serta  menampilkan  dan  membiasakan perilaku  persatuan  dan  kerukunan.  Kendati  dikelompokkan  dalam  dua  aspek  maupun  pokok bahasan  yang  berbeda,  namun  substansi  pembahasan  keduanya  relatif  sama  yakni  menjelaskan bagaimana sikap seorang muslim dalam menyikapi perbedaan agama yang ada. Pembahasan kedua topik tersebut juga sama-sama menggunakan istilah ‘toleransi’ atau ‘kerukunan’ beragama, bukan ‘pluralisme’ agama. Sesuai standar dan acuan nasional, praktik pembelajaran di sekolah menengah terdiri  atas  tiga  tahap  yaitu  kegiatan  awal,  kegiatan  inti,  dan  kegiatan  penutup.  Dalam  Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran  (RPP)  yang  disusun  guru  PAI  SMA  1  Dompu  ditemukan  bahwa  tahap dan  praktik  pembelajaran  tentang  toleransi  beragama  dilakukan  sebagai  berikut.  Pada kegiatan awal , setelah memberi salam dan membuka pembelajaran guru mengajak siswa membaca Al-Quran secara bersama-sama selama 5-10 menit dan menjelaskan secara singkat tentang materi yang akan diajarkan serta kompetensi dasar yang akan dicapai. Pada kegiatan inti , guru dan siswa melakukan sejumlah kegiatan yang terbagi dalam tiga bagian yaitu ekspolarasi, konsolidasi pembelajaran, dan pembentukan sikap dan perilaku ( to be ). Kegiatan eksplorasi adalah  semacam  tes  awal  ( pre  test )  dan  appersepsi  sebelum  kegiatan pembelajaran  dilakukan.  Eksplorasi  dimaksudkan  untuk  mengetahui  penguasaan  peserta  didik terhadap  materi  yang  akan  dipelajari.  Dalam  bagian  ini  guru  mengajukan  beberapa  pertanyaan pancingan atau dasar kepada siswa. Jawaban-jawaban yang relevan dari siswa ditulis oleh guru di papan  tulis  dan  dikomentari  secara  singkat.  Setelah  itu,  di  bawah  bimbingan  guru,  dilakukan pembacaan ayat-ayat Al-Quran secara klasikal yang dipimpin seorang siswa. Beberapa bagian ayat Al-Quran berkaitan dengan toleransi yang dibahas pada pokok bahasan ini adalah Surat Al-Kafirun ayat  1-6,  Surat  Yunus  ayat  40-41,  dan  Surat  Al-Kahfi  ayat  29.  Setelah  selesai  membaca  Al-Quran secara klasikal, guru meminta beberapa siswa untuk membacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan toleransi  tersebut  serta  menjelaskan  hukum  bacaannya.  Selanjutnya  pada  kegiatan konsolidasi pembelajaran ,  guru  meminta  siswa  untuk  membacakan  terjemah  ketiga  surat  di  atas  dan mengajukan beberapa pertanyaan tentang arti kosa kata dari dari ayat-ayat yang dibaca. Setelah itu guru menerjemahkan beberapa kosa kata dan meminta siswa menulis dan menerjemahkan secara lengkap  ayat-ayat  dimaksud.  Guru  juga  menjelaskan  hukum-hukum  bacaan  dan  hikmah  yang terkandung  dalam  ayat-ayat  tentang  toleransi.  Selanjutnya,  guru  menugaskan  siswa  untuk berdiskusi  secara  kelompok  dan  menyampaikan  hasilnya  tentang  contoh  perilaku-perilaku toleransi.  Pada  kegiatan Pembentukan  Sikap  dan  Perilaku ,  guru  menjelaskan  tentang  nilai-nilai, sikap, dan perilaku utama yang terdapat dalam ketiga surat tentang toleransi tersebut seperti sikap toleransi, kebebasan beragama, dan tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain.
Pada kegiatan akhir , sebelum menutup kegiatan pembelajaran guru meminta tiap siswa untuk membaca  kembali  ketiga  surat  yang  berkaitan  dengan  toleransi  beragama  di  atas.  Guru  juga meminta  siswa  untuk  mempelajari  kembali  arti,  hikmah,  dan  kandungan  ayat-ayat  toleransi. Menjelang  berakhirnya  kegiatan  pembelajaran,  guru  melakukan  penilaian  dengan  menggunakan beberapa  pilihan  atau  teknik  tes  yaitu  tes  perbuatan  ( performance )  dan  tes  tertulis.  Kedua  tes
Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan) E-ISSN: 2746-7767 Volume 1, Nomor 1, Oktober 2020, Hal (31-38)
tersebut  dimaksudkan  untuk  mengetahui  penguasaan  siswa  terhadap  materi  pembelajaran maupun praktik toleransi yang dilakukannya. Dalam penjelasannya tentang makna ‘toleransi’ guru menyatakan bahwa toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai keyakinan dan agama lain yang  berbeda  dengan  keyakinan  dan  agama  sendiri.  Sementara  tujuan  toleransi  adalah  agar tercipta  kerukunan  kehidupan  beragama  dan  sebaliknya  terhindar  dari  sikap  salah  paham antarumat beragama.
Bila dicermati, makna ‘toleransi’ seperti dikemukakan guru di atas merupakan pengertian yang paling umum tentang toleransi yang dipahami masyarakat luas selama ini. Pengertian semacam ini secara implisit cenderung pasif dan defensif sesuai makna kata toleransi itu sendiri. Dalam Kamus Umum  Bahasa  Indonesia  (1984:  1084)  ‘toleransi’  berarti  “sifat  atau  sikap  menenggang (menghargai,  membiarkan,  membolehkan)  pendirian  (pendapat,  pandangan,  kepercayaan, kebiasaan,  kelakuan  dsb)    yang  lain  atau  bertentangan  dengan  pendiriannya  sendiri,  misalnya toleransi  agama,  ideologi,  ras  dll”.    Demikian  juga  halnya  dengan  istilah  ‘kerukunan’  yang mengandung  arti  “baik  dan  damai”  atau  “bersatu  hati”.  Akan  tetapi,  dalam  konteks  perbedaan agama, bagaimana cara untuk mencapai dan mewujudkan sikap menghormati perbedaan tersebut tidak  dapat  dijelaskan  oleh  istilah  ‘toleransi’  dan  ‘kerukunan’  tersebut.  Dengan  kata  lain,  kedua istilah  tersebut  lebih  mengacu  pada  “sikap  menghormati  tanpa  dilandasi  pengetahuan  dan pemahaman”  terhadap  sesuatu  yang  dihormati  tersebut.  Pokok  bahasan  tentang  toleransi beragama  hanya  diarahkan  kepada  penanaman  sikap  “agar  tidak  terjadi  ketegangan  dan permusuhan” (Nasution, 2000: 57); dan belum diarahkan pada upaya untuk memahami perbedaan agama secara mendalam. Dalam jangka panjang, sikap seperti ini cukup rentan terhadap timbulnya kesalahpahaman antara pihak-pihak yang saling berhubungan tersebut.
Hal  tersebut  berbeda  dengan  istilah  ‘pluralisme’  agama  yang  mengharuskan  adanya  sikap proaktif.  Dalam  perspektif  pluralisme,  perbedaan-perbedaan  agama  tidak  sekedar  dihargai  dan dihormati tapi juga untuk dipelajari bahkan---kalau mungkin---dihayati. Mengacu pada konsep ten commandment yang  dikemukakan  Swidler  (1984),  dorongan  untuk  mempelajari  dan  menghayati agama  orang  lain  hanya  mampu  tumbuh  jika  yang  bersangkutan  menempatkan  dan memperlakukan agama yang berbeda tersebut dalam posisi setara dengan agama yang dianutnya. Dengan  demikian,  sikap  menghormati  perbedaan  tersebut  bukan  sekedar  untuk  keperluan  etika dan  basa-basi  sosial  melainkan  penganut  agama  lain  dapat  mengambil  manfaat  dari  perbedaan agama tersebut. Hal itu, jika menggunakan kerangka Perenial (Nasr 1993; Schoun 1994), bertolak dari keyakinan bahwa terdapat kebenaran universal dalam setiap jantung agama.
Selain cenderung pasif dan defensif, pada saat yang sama  makna toleransi secara implisit juga mengandung  klaim  kebenaran  ( truth  claim )  terhadap  agama  sendiri  dan  sebaliknya  menganggap ‘sesat’  agama  dan  keyakinan  yang  lain.  Sikap  ‘membiarkan’  dalam  makna  toleransi  mengandung pengertian bahwa sikap tersebut dipilih atau dilakukan karena berdasarkan keyakinan bahwa apa yang  dilakukan  oleh  penganut  agama  yang  berbeda  itu  (baik  keyakinan,  ibadah,  maupun  sistem sosial yang dibentuk oleh agama bersangkutan) merupakan bentuk penyimpangan. Karena itu pula dalam doktrin agama-agama tertentu, khususnya agama misi seperti Islam dan Kristen, dorongan untuk  menyelamatkan  ‘kesesatan’  semacam  itu  dipandang  sebagai  sebuah  kebaikan.  Itulah sebabnya  sistem  pendidikan  dan  pembelajaran  pendidikan  agama  dengan  semangat  klaim kebenaran  serta  tugas  penyelamatan  seperti  di  atas  masih  berlangsung  hingga  kini.  Sementara praktik pembelajaran agama yang responsif dan akomodatif terhadap agama yang berbeda sejauh ini belum banyak dilakukan. Hal itu dengan mudah dapat dilihat dari penjelasan atau uraian dalam beberapa buku teks PAI di SMA.
Sementara  itu,  ketika  menjelaskan  tentang  batas-batas  toleransi  beragama  guru  menegaskan bahwa toleransi hanya boleh dilakukan dalam urusan sosial kemasyarakatan dan tidak boleh dalam urusan  keyakinan dan  peribadatan.  Mengambil  contoh  tentang  toleransi  dalam  kehidupan  sosial, guru menyebutkan antara lain belajar bersama, jual beli, gotong royong, bergaul, bertetangga dan lain-lain. Sedangkan toleransi dalam hal ibadah guru menyontohkan:
Jika kamu merayakan hari Lebaran nggak perlu mengajak temanmu yang nonmuslim untuk ikut merayakannya. Demikian pula, jika ada temanmu yang Galungan (hari raya umat Hindu, red.), kamu  juga  nggak  perlu  ikut.  Kamu  juga  dilarang  memakan  hewan  sembelihan  serta  menikah dengan nonmuslim.
Menanggapi  pertanyaan  seorang  siswa  tentang  kebolehan  pria  muslim  menikah  dengan perempuan  nonmuslim  khususnya  dari  penganut ahlul  kitab ,  guru  memberi  jawaban  sebagai berikut:
Meski Islam membolehkan seorang pria muslim menikahi wanita nonmuslim, tapi hal itu cukup beresiko.  Banyak  rumah  tangga  atau  pasangan  yang  akhirnya  bercerai  karena  dipicu  oleh pertentangan  pendapat  karena  perbedaan  agama.  Belum  lagi  menyangkut    pola  dan  pilihan pendidikan  agama  buat  anak-anaknya  nanti.  Lagi  pula,  apakah  kalian  khususnya  yang  cowok bisa menjamin dapat membimbing istri kalian sesuai agama Islam? Daripada bermasalah,  kan lebih baik kalian pilih saja perempuan muslim; kan masih banyak.
Selanjutnya  guru  menunjukkan  beberapa  contoh  pernikahan  beda  agama  yang  dilakukan beberapa  tokoh  yang  berakhir  dengan  masalah.  Bahkan  ia  memberikan  contoh  ‘ekstrim’  yakni pernikahan  beda  agama  yang  dilakukan  seorang  mantan  pejabat  tinggi  negara.  Guru  mengakui bahwa  diskusi  seputar  pernikahan  beda  agama  memang  selalu  menarik  perhatian  siswa.  Isu pernikahan  beda  agama  secara  tak  langsung  bersinggungan  dengan  masalah  pluralisme  agama. Selain  muncul  dalam  pembahasan  tentang  toleransi  beragama  maupun  topik  tentang  kerukunan seperti  dikemukakan  di  atas,  pertanyaan  siswa  tentang  isu  pluralisme  agama  memang  biasanya muncul  dalam  pokok  bahasan  tentang  hukum  perkawinan  ini.  Topik  bahasan  ini  terdapat  dalam aspek Fiqih yang membahas tentang hukum keluarga menurut hukum Islam yang diajarkan pada semester  ganjil.  Secara  khusus  topik  ini  memang  sensitif  karena  secara  langsung  membahas tentang persamaan keyakinan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. 1 Sebagai remaja, isu tersebut cukup antusias direspon oleh siswa. Untuk mempertegas status larangan menikah dengan nonmuslim, guru mengutip beberapa ayat yang melarang perkawinan tersebut. Kendati demikian, beberapa pertanyaan kritis selalu muncul dari peserta. Misalnya, mengapa pernikahan beda agama dilarang  sementara  di  Jawa  justeru  diperbolehkan?  Menghadapi  pertanyaan  seperti  ini,  guru menjawab dengan jawaban kunci:
Sekarang  apakah  kamu  hendak  mengikuti  yang  dilakukan  di  Jawa  atau  Al-Quran  dan  Hadis. Kalau kamu berislam yang benar, ikutilah petunjuk Al-Quran dan Hadis agar hidupmu bahagia dan selamat dunia akhirat.
Menurut  guru,  jawaban  tegas  tersebut  harus  disampaikan  karena  isu  pernikahan  campur tergolong sensitif dalam kultur masyarakat Dompu. Dengan jawaban seperti itu, dirinya berharap siswanya  tidak  menjalin  hubungan  asmara  apalagi  menikah  dengan  nonmuslim  karena  hal  itu dilarang oleh Islam.

## B. Pembahasan
Dari penjelasan guru di atas terdapat dua hal penting yang perlu dicatat. Pertama , pelaksanaan praktik  pembelajaran  tidak  dapat  sepenuhnya  melepaskan  diri  dari  tuntutan  lingkungan masyarakatnya.  Dalam  konteks  pembelajaran  PAI,  sikap  dan  penjelasan  guru  tentang  masalah pluralisme  agama  seperti  isu  pernikahan  campur,  status  hukum  sembelihan  nonmuslim,  dan menghadiri  acara  ritual  agama  lain,  mencerminkan  pandangan-dunia  ( world-view )    yang  hidup dalam masyarakat tertentu. Dalam hal ini---berbeda dengan kultur Jawa---perbedaan agama dalam kultur  masyarakat  Dompu  memang  dipandang  sebagai  hal  mendasar.  Oleh  karena  itu,  jawaban- jawaban tegas dari guru PAI di atas terhadap isu pernikahan beda agama hakikatnya merefleksikan kenyataan-kenyataan  kultural  dan  sosial  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Namun  demikian, munculnya  beberapa  pertanyaan  kritis  seperti  diajukan  siswa  di  atas  juga  menunjukkan  mulai adanya pergeseran pandangan terhadap pernikahan beda agama. Munculnya kesadaran baru yang mulai  mempersoalkan  kembali  status  pernikahan  beda  agama,  boleh  jadi,  merupakan  implikasi langsung dari globalisasi informasi yang dialami siswa. Kenyataan-kenyataan yang pernah dilihat atau dialami baik di lingkungan sosialnya maupun pengaruh media menyebabkan siswa memiliki perubahan  orientasi  atau  cara  pandang  terhadap  isu  keagamaan seperti pernikahan  beda agama. Dalam  konteks  pembelajaran  PAI,  perubahan  semacam  ini  bukan  tidak  mungkin  juga  turut memengaruhi perspektif mereka terhadap masalah pluralisme agama.
1 Menurut Pasal 22 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan dianggap sah apabila (1) dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan (2) dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kedua ,  sesuai  dengan  coraknya  PAI---bahkan  semua  jenis  pendidikan  agama  umumnya---- bersifat  ‘memihak’.  Kendatipun  di  satu  sisi  orientasi  pembelajaran  PAI  bersifat  fungsional  bagi kehidupan  sosial,  termasuk  dalam  menghadapi  realitas  kemajemukan  beragama 2 namun  dalam praktiknya pembelajaran PAI haruslah bersifat “doktrinal, memihak, dan tidak netral” (Nasih dan Nur  Kholidah,  2009:  15).  Ditilik  dari  indikator  ini  tampak    bahwa  secara  implisit    orientasi pembelajaran  PAI  memang  lebih  diarahkan  ke  “dalam”  yakni  memperteguh  keyakinan  dan  klaim kebenaran terhadap agama sendiri serta untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan  praktik  atau  ritual  agama.  Sebagai  sebuah  doktrin  keagamaan  maka  corak pendidikan agama yang ‘memihak’ tersebut  merupakan hal lumrah dalam setiap agama.  Elaborasi maupun  ilustrasi  tentang  toleransi  beragama  seperti  di  atas,  harus  diakui,  masih  normatif  dan kering.  Di  sini  tampak  guru  belum  mampu  mengembangkan  dan  memperluas  penjelasan  dan contoh toleransi secara lebih komprehensif. Apa yang dikemukakan guru belum keluar dari pakem formal  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  buku-buku  teks  PAI.  Sebagai  agen  pembelajaran,  guru menempatkan dirinya sekedar operator kurikulum dan buku teks PAI.
Pengertian maupun ilustrasi toleransi yang normatif seperti di atas, harus diakui, memang tidak mampu melahirkan kerukunan beragama yang sebenarnya.   Seperti diakui banyak kalangan bahwa masalah  kerukunan  agama  masih  miskin  wacana  karena  kerukunan  hanya  berhenti  pada pemahaman yang verbalistik tentang banyaknya agama, tanpa didasari oleh kerangka teologi yang jelas bahwa pada masing-masing agama yang secara formal berbeda, pada dasarnya disatukan oleh komitmen  spiritual  dan  moral  yang  sama.  Akibatnya,  kerukunan  terkesan  abstrak,  karena sementara  secara  verbal  mengakui  perbedaan,  tapi  masing-masing  hati  pemeluk  agama menyimpan  benih-benih  pertentangan  (Fadjar  dan  Arifin,  2001:  8).  Masalah  kemiskinan  wacana seperti ini tak terkecuali juga berlangsung dalam praktik pendidikan agama. Sementara di sisi lain, menggunakan kerangka Arifin (dalam Syahroni AJ, 2003), integrasi dalam pluralitas keberagamaan ditentukan  oleh  unsur  tokoh  di  samping  faktor  pemahaman  dan  kebudayaan  yang  sama  yang terdapat  dalam  suatu  komunitas  tertentu.  Dalam  konteks  pembelajaran  PAI  maka  guru,  tak diragukan  lagi,  dapat  menjadi  figur  yang  turut  memengaruhi  sikap  dan  pandangan  siswa  dalam memahami maupun merespon persoalan pluralisme agama.
Hingga kini sekolah masih diyakini sebagai salah satu elemen penting yang memengaruhi corak kehidupan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan resmi, sekolah memainkan peranan signifikan dalam  melakukan  rekayasa formal  terhadap  cara  berpikir  peserta didik dan  anggota  masyarakat. Hal itu karena institusi sekolah dipandang memiliki beberapa kekuatan. Menurut Harold G. Shane (dalam  Muqaddimah  Jurnal  Ulumuddin,  2000:  1)  pendidikan  memiliki  empat  potensi  terhadap kehidupan masa depan. Pertama, pendidikan menyediakan wahana untuk implementasi nilai-nilai pada  masyarakat yang  berubah. Kedua, pendidikan  dapat  dipakai  untuk  menanggulangi  masalah- masalah  sosial  tertentu. Ketiga ,  pendidikan  meningkatkan  kemampuan  untuk  menerima  dan mengimplementasikan  alternatif-alternatif  baru. Keempat ,  pendidikan  merupakan  cara  terbaik untuk  membimbing  perkembangan  manusia  hingga  memberikan  kontribusi  pada  kebudayaan masa depan.
Dalam konteks pluralitas keagamaan, ini berarti bahwa sekolah bertanggungjawab menyiapkan peserta  didik  untuk  menjawab  tantangan  masa  depan,  termasuk  hidup  dalam  realitas kemajemukan  beragama.  Hal  itu  karena  internalisasi  nilai-nilai  pendidikan  di  sekolah  akan memengaruhi  dan  ikut  membentuk  persepsi,  sikap  dan  perilaku  seseorang  dalam  merespon realitas kemajemukan dalam lingkungan sosialnya. Menurut Arifin (dalam Syahroni AJ, 2003: 100), ada  tiga  faktor  utama  yang  mendukung  integrasi  dalam  pluralitas  keberagamaan.  Pertama, pemahaman agama, yang menekankan pada pemaknaan secara eksternal dan internal agama yang dipeluknya  maupun  agama  yang  dipeluk  orang  lain.  Pemaknaan  internal  menunjukkan    bahwa masyarakat tetap meyakini kebenaran agama yang dipeluknya. Sedangkan eksternal menunjukkan
2 Menurut PUSKUR Depdiknas tujuan PAI adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan peserta didik melalui pemberian dan  pemupukan  pengetahuan,  penghayatan,  pengamalan  serta  pengalaman  peserta  didik  tentang  agama  Islam  sehingga  menjadi manusia  muslim  yang  terus  berkembang  dalam  hal  keimanan,  ketakwaannya  kepada  Allah  SWT  serta  berakhlak  mulia  dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (Nasih dan Nur Kholidah, 2009: 7).  Adapun indikator  dan karakteristik pembelajaran  PAI  adalah  (1)  mempunyai  dua  sisi  kandungan  yakni  sisi  keyakinan  dan  sisi  pengetahuan  (2)    bersifat  doktrinal, memihak,  dan  tidak  netral  (3)  pembentukan  akhlak  yang  menekankan  pada  pembentukan  hati  nurani      dan  penanaman  sifat-sifat ilahiyah  yang  jelas  dan  pasti  (4)  bersifat  fungsional  (5)  diarahkan  untuk  menyempurnakan    bekal  keagamaan  peserta  didik  dan  (6) diberikan secara komprehensif  (Nasih dan Nur Kholidah, 2009: 15).
bahwa  dalam  agama  lain  juga  ada  kebenaran  yang  seharusnya  juga  perlu  dihormati.  Kedua,  rasa memiliki kebudayaan  yang  sama  (sense  of  common  culture).  Ketiga,  tokoh  agama  dan  tokoh masyarakat yang akomodatif yang bisa menyelesaikan konflik antarkelompok agama.
Adanya  pemahaman  agama  sebagai  salah  satu  prasyarat  intergratif  dalam  pluralitas  agama sebagaimana  dikemukakan  di  atas,  tentu  menempatkan  lembaga  pendidikan  sebagai  salah  satu agen  sosial  cukup  penting.  Besarnya  pengaruh  lembaga  pendidikan  tersebut  makin  penting mengingat  kenyataan  bahwa  ‘agama’  merupakan  salah  satu  faktor  ‘pemisah’  yang  membuat seseorang merasa ‘berbeda’ dengan orang atau kelompok lain. Menurut Susanto (dalam Fadjar dan Arifin, 2001: 6) dalam interaksi sosial terdapat dua jenis jarak sosial yaitu jarak sosial objektif dan subjektif.  Karsidi  (dalam  Fadjar  dan  Arifin,  2001:  6)  menjelaskan  bahwa  jarak  sosial  objektif meliputi  jarak  yang  disebabkan  oleh  keadaan  geografis  dengan  kesukaran  transportasi,  agama, etnis  dan  status  social  ekonomi.  Sedangkan  jarak  sosial  subjektif  adalah  perasaan  dan  pikiran seseorang  terhadap  orang  lain  yang  hendak  (tak  ingin)  diajak  berkomunikasi.  Sebagai  faktor subjektif, perasaan dan pikiran seseorang terhadap orang lain banyak berhubungan dengan kesan (impresi), yaitu hasil persepsi seseorang terhadap pihak lain yang diajak berkomunikasi.
Berdasarkan kategori di atas, tampak bahwa ternyata (perbedaan) agama dapat menjadi sumber munculnya  berbagai  prasangka  dalam  hubungan  sosial.  Oleh  karena  itu,  sebagai  salah  satu  agen sosial  maka  pendidikan  akan  ikut  memengaruhi  konfigurasi  dan  tatanan  sosial  (social  order)  di masyarakat. Secara khusus, pentingnya peran pendidikan tersebut tergantung peran guru.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## A. Simpulan
Dari  uraian  tersebut  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  praktik  pembelajaran  PAI tentang  pluralisme  agama  di  SMAN  1  Dompu  masih  sangat  kuat  dipengaruhi  oleh  semangat klaim  kebenaran  ( truth  claim )  yakni  memandang  dan  memperlakukan  agama  selain  Islam secara stigmatik.  Selain hanya melahirkan toleransi semu, dalam jangka panjang klaim seperti itu  juga  menyebabkan  sulit  mendorong  lahirnya  dialog  agama  yang  terbuka  dan  jujur. Demikian  pula,  kendati  corak  pembelajaran    PAI  mencakup  aspek  ‘pengetahuan’  dan ‘keyakinan’  tapi  dalam  praktiknya  aspek  keyakinan  lebih  menonjol.  Di  samping  itu,  dalam praktik pembelajaran  guru hanya menempatkan diri sekadar operator dari apa yang terdapat dalam buku-buku teks sehingga siswa sulit mendapatkan pandangan maupun pemahaman lain sebagai pembanding  ( second opinion ) tentang materi pembelajaran pluralisme agama.
B. Saran
Untuk  mewujudkan  kehidupan  beragama  yang  harmonis  dan  sejati  maka  relasi  umat beragama tidak cukup hanya mengandalkan sikap saling menghormati tapi yang lebih penting adalah  saling  memahami.  Sikap  terakhir  ini  hanya  bisa  tercapai  jika  tiap  umat  beragama bersikap terbuka, jujur  dan  saling belajar serta memahami  agama satu dengan lainnya. Dalam konteks  ini,  guru  sebagai  agen  pembelajaran  memiliki  peran  penting  dalam  menumbuhkan nilai-nilai kemajemukan tersebut. Para pemangku kepentingan memiliik tanggung jawab untuk membantu    dan  memberdayakan  guru-guru  PAI  maupun  guru  agama  umumnya  dalam memberdayakan  tugas-tugas  profesionalnya  sebagai  guru  baik  berupa  pelatihan,  studi banding, kegiatan ilmiah maupun bantuan lainnya.

## DAFTAR RUJUKAN
AJ, Syahroni. 2003. “Pluralisme Keberagamaan: Wawasan Subyek Dakwah”. Dalam  Jurnal Wacana No. 1, Vol. 3, November.
Cholil, Suhadi dkk. 2010. Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia  2009 .  Yogyakarta: CRCS-UGM.
Fadjar, A. Malik dan Arifin, Syamsul. 2001. “Muhammadiyah dan Pluralisme Agama”. Dalam Jurnal Ulumuddin No 1, Thn IV, Juli.
Jalal,  F&Musthafa,  B.  2001. Education  Reform  in  The  Context  of  Regional  Autonomy:  The  Case  of Indonesia. Jakarta: Ministry of National Education-National Development Planning Agency, The Republic of Indonesia.
Muqaddimah Jurnal Ulumuddin No. 4 Thn 3, Juni 2000.
Nasih, Ahmad Munjin dan Nur Kholidah, Lilik. 2009. Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam . Bandung: Refika Aditama.
Nasr, Seyyed Hossein. 1993. Islam dan Filsafat Perenial . Terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
Nasution, Muslim. 2000. “Pembentukan Akhlak Mulia bagi Siswa SMU”. Dalam Jurnal Pendais Vol.1 No. 3,  September.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Mata Pelajaran PAI untuk Sekolah Menengah  Atas.
Siti Khairiah. 2011. Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Dompu.
Schoun, Frithjof. 1994. Mencari Titik-Temu Agama-agama . Terj. Saafroedin Bahar. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Tilaar, HAR & Nugroho, R. 2008. Kebijakan Pendidikan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
WJS. Poerwadarminta. 1984. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: PN Balai Pustaka.
http://www.sacredheart.edu/pages/13027__the_dialogue_decalogue_by_leonard_swidler.cfm . Diunduh  tgl 23 November 2010.