FAKTOR-FAKTOR SOSIAL BUDAYA DALAM PENINGKATAN DAYA SAING : Kasus Industri Logam Di Sukabumi, Ceper, Tegal dan Pasuruan
Rusydi Syahra 1

## Abstract
This article is aimed at reporting some socio-cultural factors that may have constrained the improvement of the competitive advantage of Indonesian small and medium enterprises (SME). Based on the data collected from metal industries in four locations, namely Sukabumi, Tegal, Ceper and Pasuruan, the study found that the products of these industries, especially automotive parts and components have not been not able to compete in local markets with those from China, not to mention those from Japan and other advanced industrial nations, both in quality and price. Using social capital approach in depicting the existing industries’ situation the study puts forward some important social- cultural factors that have contributed to the competitive disadvantage. These include: (1) the inability to depart from traditional way producing goods in which the quality of products is largely dependent on the skills of a master or “mpu” instead of systematic scientific knowledge as a characteristic in modern industries; (2) a subsistent mentality indicated by the reluctance to develop into a bigger industry which is beyond the controllability of the owner/manager; and (3) the reluctance to form and commit in an industrial association, while this kind of organization may prevent members from cut-throat competition as has prevailed until recently. The study concludes as long as the situation remains, the products of these industries will remain to stay in the lower segment of the market, and more importantly, these industries will have very little chance of becoming business partners and suppliers of parts and components for big assembling industries. This means that in the foreseeable future the local markets will still be flooded by imported metal industrial products, and foreign small and medium metal industries will still hold a dominant position as suppliers for local automotive assembling industries.

## Pengantar
Sekalipun Asian Free Trade Agreement (AFTA) baru saja diberlakukan secara resmi pada awal tahun 2004 ini, sejak beberapa tahun belakangan lalu lintas barang dan modal antara negara di Asia sudah terjadi secara besar-besaran. Produk-produk otomotif dan elektronika dari negara-
1 Peneliti pada Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI
negara industri baru seperti Korea Selatan dan Taiwan dan RRC sudah membanjiri pasar Indonesia. Barang-barang elektronika dan sepeda motor dari Cina, misalnya, telah meramaikan pasar dan menciptakan segmen pasar baru untuk kelas menengah bawah. Padahal sampai beberapa tahun yang lalu pasar untuk kedua jenis produk ini masih didominasi oleh Jepang. Sementara itu produk industri otomotif Korea Selatan, seperti Hyundai dan KIA juga semakin mengurangi pangsa pasar produk industri otomotif Jepang seperti Toyota, Mitsubishi dan Honda (Miranti dan Octavia, 2002). Negara-negara industri baru di Asia ini telah menjadikan Indonesia sebagai ajang kompetisi dan pasar yang sangat potensial bagi penjualan berbagai jenis produknya. Sementara itu krisis ekonomi yang berlarut-larut telah menyebabkan industri nasional Indonesia sendiri semakin terpuruk dan samasekali tidak punya kemampuan untuk ikut dalam persaingan.
Krisis ekonomi yang berlarut-larut memang dapat dijadikan sebagai salah satu penyebab sulitnya untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Tetapi dapat dikatakan bahwa bahkan sebelum dilanda krisis pun produk- produk industri nasional, terutama yang dibuat oleh industri kecil dan menengah (IKM), tidak menunjukkan kemampuan yang berarti menghadapi persaingan dengan produk-produk sejenis dari luar di pasar dalam negeri sendiri. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai kemampuan daya saing industri nasional tidak cukup hanya melihat masalahnya dari sudut pandang ekonomi, tetapi yang juga tidak kurang penting adalah melihat seberapa jauh faktor-faktor sosial dan budaya turut menghambat peningkatan daya saing tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut tulisan ini akan melaporkan hasil kajian yang dilakukan di beberapa sentra-sentra industri logam di empat lokasi, yakni Ceper, Pasuruan, Sukabumi, dan Tegal, melalui pendekatan sosial budaya, terutama konsep modal sosial, sebagai tolok ukur yang cukup penting untuk memahami kondisi daya saing industri nasional pada pada saat ini.
Penelitian lapangan yang dilakukan dari bulan Juni sampai dengan Agustus 2003 ini menggunakan metode observasi langsung ke sentra-sentra industri kecil dan kerajinan logam yang terdapat di keempat lokasi. Data primer bersumber dari serangkaian wawancara dengan sejumlah pengusaha dan pekerja industri logam dan para pejabat Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) setempat. Materi wawancara menyangkut masalah manajemen usaha, tenaga kerja, pengadaan bahan baku, teknologi dan proses produksi, pemasaran produk, serta hubungan kemitraan dan kerjasama dengan para stakeholder.

## Modal Sosial Dalam Pengembangan Usaha
Dalam bukunya Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (1993:36) Robert Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai 'features of social organisation, such as networks, norms, and trust, that facilitate co-ordination and co-operation for mutual benefit,’ ciri-ciri organisasi sosial, seperti jaringan, norma-norma, dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama untuk mendapatkan manfaat bersama. Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang, maksudnya modal sosial terdiri dari “ networks of civic engagements ” jaringan keterikatan sosial yang diatur oleh norma-norma yang menentukan produktivitas suatu kelompok masyarakat atau komunitas. Jadi, menurut Putnam, ada dua hal yang merupakan asumsi dasar dari konsep model sosial, yakni jaringan hubungan dengan norma-norma yang terkait, dan keduanya saling mendukung guna mencapai keberhasilan di bidang ekonomi bagi orang-orang yang termasuk dalam jaringan tersebut.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaporkan dalam bukunya itu, Putnam menyimpulkan bahwa modal sosial yang berwujud norma-norma dan jaringan keterkaitan merupakan prakondisi bagi perkembangan ekonomi. Selain itu juga merupakan prasyarat yang mutlak diperlukan bagi terciptanya pemerintahan yang efektif. Ada tiga alasan bagi Putnam untuk mengatakan mengapa modal sosial penting untuk tatapemerintahan yang baik dan kemajuan ekonomi. Pertama, kepercayaan memiliki dampak positif dalam kehidupan bermasyarakat, yang dibuktikan dengan bagaimana keterkaitan dalam jaringan sosial memperkuat norma-norma mengenai keharusan untuk saling membantu. Kedua, jaringan sosial mempererat koordinasi dan komunikasi serta memungkinkan diperolehnya informasi yang lebih jelas tentang kepercayaan terhadap anggota-anggota lain. Ketiga, berbagai keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama pada waktu sebelumnya melekat pada jaringan ini sehingga keberhasilan tersebut menjadi contoh bagi kerjasama pada waktu selanjutnya. Lebih jauh Putnam mengatakan bahwa modal sosial dapat menjembatani jurang perbedaan ideologi yang ada, dan sebaliknya mendorong terciptanya kesepakatan tentang pentingnya upaya pemberdayaan masyarakat.
Pentingnya kepercayaan dalam pengembangan usaha merupakan sorotan utama dalam kajian yang dilakukan Francis Fukuyama. Dalam karyanya Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperit y (1995) Fukuyama, seorang pakar sosiologi Amerika keturunan Jepang yang terkenal kelahiran Chicago ini, mengatakan bahwa kondisi kesejahteraan dan demokrasi serta daya saing suatu masyarakat ditentukan oleh tingkat kepercayaan antara sesama warga. Bertolak dari karya pakar modal sosial sebelumnya, terutama James Coleman, Fukuyama menggunakan konsep kepercayaan untuk mengukur tingkatan modal sosial. Ia berpendapat bahwa modal sosial akan menjadi semakin kuat apabila dalam suatu masyarakat berlaku norma saling
balas membantu dan kerjasama yang kompak melalui suatu ikatan jaringan hubungan kelembagaan sosial. Fukuyama menganggap kepercayaan itu sangat berkaitan dengan akar budaya, terutama berkaitan dengan etika dan moral. Karena itu ia berpendapat bahwa tingkat saling percaya dalam suatu masyarakat tidak terlepas dari nilai-nilai budaya yang dimiliki masyarakat bersangkutan. Berdasarkan penelitiannya di beberapa negara di Asia, seperti Cina dan Jepang, Fukuyama menyimpulkan untuk mencapai keberhasilan ekonomi diperlukan adanya organisasi-organisasi ekonomi berskala besar dan korporasi yang demokratis. Namun, menurut pendapatnya, kelembagaan itu baru dapat berfungsi secara baik apabila terdapat cukup perhatian terhadap pentingnya peranan kebiasaan-kebiasaan dalam budaya tradisional. “Undang- undang, kontrak, dan rasionalitas ekonomi semata tidak cukup menjamin stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Diperlukan adanya nilai- nilai resiprositas, rasa tanggung jawab moral, kewajiban terhadap masyarakat dan kepercayaan yang lebih didasarkan pada adat kebiasaan ketimbang perhitungan rasional”.
Selanjutnya dalam bukunya tersebut Fukuyama mengatakan bahwa kepercayaan muncul apabila masyarakat sama-sama memiliki seperangkat nilai-nilai moral yang memadai untuk menumbuhkan perilaku jujur pada warga masyarakat. Kelangsungan hidup organisasi dan kelembagaan ekonomi dalam skala besar juga ditentukan oleh masyarakat sipil yang sehat dan dinamis, yang pada gilirannya tergantung pula pada adat kebiasaan dan etika, sebagai hal-hal yang hanya bisa terbentuk secara tidak langsung dengan adanya kemauan politik serta adanya kesadaran yang semakin besar dan penghargaan terhadap budaya.
Bertolak dari anggapan bahwa nilai-nilai budaya yang berkaitan dengan kepercayaan pada suatu bangsa merupakan faktor penentu perkembangan ekonomi negara bersangkutan, akhirnya Fukuyama sampai pada pembedaan bangsa-bangsa dalam dua kategori. Kategori pertama adalah bangsa-bangsa yang memiliki tingkat kepercayaan yang rendah ( low-trust society ) dalam nilai budayanya. Masyarakat seperti ini sulit untuk dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang berskala besar karena dalam nilai budayanya tingkat kepercayaan terbatas pada lingkungan keluarga atau familistik. Di luar lingkungan keluarga itu kepercayaan sulit ditumbuhkan. Fukuyama menyebut Cina, Perancis dan Korea sebagai contoh-contoh masyarakat yang memiliki nilai budaya kepercayaan rendah. Sebaliknya, bangsa-bangsa telah lebih dahulu berhasil menjadi kekuatan ekonomi besar dunia, seperti Amerika Serikat, Jepang dan Jerman, menurut Fukuyama, adalah berkat masyarakatnya memiliki nilai budaya kepercayaan yang tinggi ( high trust society ).
Penelitian-penelitian selanjutnya yang dilakukan sejumlah pakar terhadap berbagai kelompok masyarakat di beberapa negara menemukan modal
sosial memang penting dalam mencapai keberhasilan ekonomi (Gittell, et al., 2001). Studi Gittell dan kawan-kawan ini memperlihatkan bagaimana modal sosial berperan dalam menjalin kerjasama antara masyarakat dengan lembaga- lembaga keuangan yang diharapkan untuk membantu pengembangan usaha masyarakat. Pendekatan modal sosial ini merupakan alternatif dari strategi pengembangan ekonomi masyarakat ekonomi lemah yang lazimnya ditunjang dana yang berasal dari bantuan proyek yang dikelola pemerintah.
Keberhasilan ini dimungkinkan karena prinsip dasar modal sosial yang menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dan kepercayaan baik antara sesama warga masyarakat maupun dengan pihak pemberi bantuan. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa modal sosial dapat menggantikan jaminan berupa agunan yang merupakan persyaratan standar dalam pemberian kredit oleh bank pada umumnya. Dengan kata lain modal sosial yang kuat merupakan “agunan” yang dapat diandalkan. Agunan alternatif ini bisa diterima pihak bank karena dalam masyarakat sendiri telah terdapat kesepakatan untuk memikul tanggungjawab bersama dan saling mengontrol antara sesama warga. Penyimpangan yang dilakukan oleh seorang warga di dalam penggunaan dan pengembalian kredit tidak hanya dianggap sebagai masalah pribadi tetapi merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap masyarakat secara keseluruhan.
Walaupun kesepakatan bersama dan kontrol sosial dapat menjadi prasyarat yang diperlukan sebagai dasar agunan, tetapi hal itu saja tentu tidak cukup untuk menjamin keberhasilan suatu usaha. Sebab yang penting bagi pihak bank bukan saja jaminan kolektif dari komunitas tetapi modal yang dipinjamkan benar-benar dapat dikelola dalam usaha ekonomi produktif, sehingga individu atau kelompok warga yang memperolehnya dapat memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini maka Gittell dan kawan-kawan (2001:124-126) melihat dua peranan lainnya yang dapat dimainkan modal sosial dalam upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi.
Peranan pertama berkaitan dengan bagaimana modal sosial dapat memperkuat kapasitas organisasi yang mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat. Gittell dan kawan-kawan menganggap aset modal sosial dalam pengembangan ekonomi dapat dilihat dari seberapa besar kapasitas yang dimiliki organisasi-organisasi berbasis komunitas, perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi masyarakat sipil yang berorientasi nirlaba dan instansi- instansi pemerintah yang terkait. Berbagai bentuk lembaga pembangunan masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat lainnya itu telah memainkan peranan penting dalam pengembangan ekonomi masyarakat di banyak negara berkembang. Faktor-faktor kunci yang memberi kontribusi terhadap keberhasilan lembaga-lembaga pembangunan masyarakat itu termasuk keterampilan manajemen, kemampuan membuat perencanaan teknis dan
kemampuan anggota personil dalam melaksanakan proyek itu sendiri, serta kemampuan menjalin hubungan baik dengan warga masyarakat.
Selanjutnya, menurut Gittell dan kawan-kawan, berbagai lembaga dengan kemampuan organisatoris yang bekerja di tengah-tengah masyarakat miskin juga bisa memainkan peranan penting baik dalam mengembangkan modal sosial maupun dalam mengorganisir masyarakat. Tetapi salah satu masalah penting dalam menggunakan pendekatan modal sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah bagaimana memilih secara tepat orang-orang yang akan dilibatkan sejak awal dalam upaya pengembangan modal sosial, dan apa insentif yang akan mereka peroleh. Selain itu juga bagaimana memastikan suatu hasil yang dicapai memang jelas berkaitan dengan modal sosial. Masalah ini menjadi penting karena ada kecenderungan bahwa berbagai organisasi berbasis masyarakat, seperti banyak organisasi non- pemerintah (ornop) di bidang pemberdayaan usaha kecil dan kerajinan, lebih banyak menghabiskan energi untuk berkompetisi dalam memperoleh bantuan dana, baik dari pemerintah maupun dari lembaga-lembaga donor yang ada di dalam dan luar negeri. Akibatnya peranan mereka dalam memberdayakan masyarakat seringkali menjadi terkendala.

## Profil Industri Logam Di Empat Lokasi Penelitian
Industri logam yang terdapat di Ceper, Pasuruan, Sukabumi dan Tegal berangkat dari sejarah dan perkembangan yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh kondisi lingkungan setempat yang berlainan, baik dalam hal budaya masyarakatnya maupun kegiatan-kegiatan ekonomi yang ada dan berkaitan dengan keberadaan industri logam. Selain itu perbedaan dalam kearifan lokal tampaknya juga merupakan faktor lain yang menyebabkan adanya perbedaan itu. Produk yang dibuat oleh industri logam di keempat lokasi ini bervariasi, mulai dari barang-barang kebutuhan rumahtangga, komponen dan sukucadang mesin berat dan ringan, mesin-mesin pertanian, alat-alat kesehatan dan olahraga, peralatan TNI dan Polri, lampu-lampu ornamen sampai ke cindera mata. Tabel 1 di bawah memperlihatkan industri logam yang dikunjungi dan diwawancarai oleh tim peneliti di keempat lokasi berikut produknya masing-masing.
Tabel 1:
Industri logam yang diwawancarai di empat lokasi penelitian
Lokasi Nama Perusahaan Produk Utama/Jasa Ceper, Klaten PT Aneka Karya CV Baja Kurnia KUD Batur Jaya UPT Logam Ceper Lab. Politeknik Ceper
Velg Mobil Alloy (Cor non-ferro) Komponen Alat Berat (Cor Ferro) Jasa Machining, bubut Bubut, Impeller Pengujian material (Ferro) Pasuruan CV Berlin (Berkat Lincah) CV Asy’ari & Sons CV Dwi Putra Ngemplak Motor UD Bahtera Jaya Jasa Logam
UPT Logam Pasuruan Komponen mesin (Cor Ferro) Komponen mesin (Cor Ferro) Sukucadang sepeda motor (Foundry) Sukucadang sepeda motor (Putting-out)
Sukucadang sepeda motor (Putting-out) Komponen Mesin (bubut) Bubut, Dry Powder Coating Sukabumi Alfa Utama Alpindo Mitra Jaya Anugrah Cipta EP Fahmi Cipta Abadi CV Logam Makmur Nuansa Ilham Putra Abadi Teknik CV Rhodas
Sarandi Karya Nugraha Serba Jadi
Steanco Putra Perkasa
UPT Logam Sukabumi
Alat Olahraga/Kesehatan Komponen Mesin/Foundry Alat-alat Kesehatan/Rumah Sakit Sparepart Karoseri Mobil/ Foundry Komponen Mesin (Cor Ferro) Komponen karoseri mobil Peralatan ABRI/Polisi (Putting-out) Sparepart Mesin (Cor Non-ferro) Peralatan Rumah Sakit (Meubelaire) Barang Souvenir (cor non-ferro) Instalasi listrik (cor non-ferro) Bubut, bending
Tegal CV Bersaudara
CV Frin Takaru CV Target CV Karya Paduyasa CV Matahari SS UPT Logam Tegal Sparepart alat berat (traktor) Machining (fabricating) Peralatan kesehatan (meubelaire) Komponen alat berat (tractor body)
Komponen mesin besar (cor ferro) Pengujian material non-ferro, CNC dicing

## Pasuruan
Tidak diketahui secara pasti sejak kapan Pasuruan mengenal kerajinan membuat barang-barang dari logam. Yang dapat dikatakan adalah karena Pasuruan merupakan kota pelabuhan dan di daerah sekitarnya terdapat banyak pabrik gula usaha pembuatan barang-barang dengan bahan baku logam di daerah ini menjadi semakin berkembang dengan adanya pesanan untuk membuat berbagai sukucadang pengganti komponen mesin kapal atau mesin pabrik gula yang rusak. Karena alasan itu pula pemerintah penjajahan Belanda menempatkan industri besar logam dan mesin di daerah ini. Pada pertengahan abad ke 19 pemerintah Belanda membangun tiga perusahaan besar untuk membuat peralatan industri besar di kota Pasuruan, yakni NV De Bromo, NV De Industrie dan NV De Vulkaan. Ketiga industri mesin besar ini memainkan
peranan penting dalam menunjang keberlangsungan industri gula di Pulau Jawa selama satu abad. Pada tahun 1958 pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan-perusahaan ini menjadi PN Boma, PN Bisma dan PN Indra. Untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi pada tahun 1971 ketiga perusahaan ini dilebur menjadi satu perusahaan publik dengan nama PT Boma Bisma Indra atau PT BBI seperti yang lebih lazim dikenal penduduk kota Pasuruan.
Merosotnya perusahaan perkebunan dan industri gula di Jawa Timur serta krisis ekonomi yang berkepanjangan berpengaruh sangat besar pada PT BBI. Anak Perusahaan BBI, PT Bromo Metalwork Industry atau lebih dikenal masyarakat dengan nama lamanya yakni Bosto (singkatan dari Boma Stork) dengan tenaga kerja lebih dari 700 orang praktis telah menghentikan kegiatan sejak bulan Maret 2003. Demikian pula PT BBI sendiri dengan tenaga kerja lebih 1000 orang telah merumahkan sebagian besar karyawannya karena jauh berkurangnya pesanan. Padahal perusahaan ini sebelumnya merupakan salah satu industri strategis dan baru beberapa tahun belakangan melakukan investasi besar-besaran untuk memodernisasi peralatan produksinya. Selain itu sejak tahun 1974 mendapat lisensi perusahaan Belanda Stork Werkspoor Sugar untuk mengembangkan kemampuan merancang, membuat mesin-mesin dan membangun pabrik gula, minyak kelapa sawit, dan ketel uap. Bahkan pada tahun 1997 juga telah menjalin kerjasama dengan perusahaan Jerman Klockner Humboldt Deutsch untuk membuat mesin-mesin diesel (Profile BBI, Prospektus di Internet).
Industri besar logam dan mesin di atas dapat dikatakan berada dalam kondisi yang hampir lumpuh total. Tetapi industri kecil dan rumahtangga yang sebenarnya lahir sebagai imbas dari industri besar itu justru semakin menjamur di daerah ini. Sebagian besar industri kecil dan rumahtangga ini pada mulanya dibangun oleh orang-orang yang memperoleh kertrampilan dan pengalaman kerja di PT Bosto. Lokasi industri kecil dan rumah tangga (IKRT) ini juga terletak di tiga kelurahan yang berada persis di luar pagar PT Bosto, yakni Kelurahan Ngempak, Kelurahan Mayang, dan Kelurahan Trajeng, Kota Pasuruan.
Ketiga kelurahan yang menjadi sentra industri logam ini merupakan wilayah permukiman berpenduduk padat (dengan gang-gang MHT seperti di Jakarta) berada di daerah pelabuhan Pasuruan. Terdapat lebih kurang 800 unit usaha rumahtangga dengan berbagai spesialisasi proses pengerjaan logam, mulai dari pengecoran non-ferro, foundry/stamping , bubut, electroplating , dan sebagainya. Sebagian pemilik usaha mengaku mampu membuat pesanan apa saja asal ada contohnya. Tetapi karena keterbatasan tempat - itupun sudah dengan mengorbankan ruang keluarga dan ruang tamu untuk dijadikan bengkel - perusahaan rumahtangga seperti ini hanya mampu menerima pesanan untuk membuat produk berukuran kecil, seperti sukucadang sepeda motor. Beberapa perusahaan yang membuat komponen dan sukucadang yang lebih besar seperti
bagian mesin kapal, truk besar, yang memerlukan ruang kerja lebih luas, memiliki bengkel yang terpisah dari ruang tempat tinggal.
Pembuatan komponen dan sukucadang sepeda motor merupakan andalan utama sebagian besar industri logam rumahtangga Pasuruan. Di sini paling tidak terdapat dua perusahaan pengumpul (maklun) yang meneruskan pesanan untuk membuat sukucadang kepada ratusan industri rumahtangga yang ada di tiga kelurahan tersebut di atas dan kemudian mengirimkan produk- produk ke toko-toko pemesan yang terdapat di hampir semua kota-kota besar di pulau Jawa. Salah satu perusahaan maklun ini bahkan memiliki armada angkutan sendiri untuk mengirim barang-barang pesanan itu, sedangkan yang satu lagi mengirim barangnya melalui perusahaan jasa titipan.
Karena adanya kemampuan untuk membuat hampir seluruh komponen sepeda motor, kecuali blok mesin dan rangka body, beberapa pengusaha sangat yakin Pasuruan bisa memiliki perusahaan perakitan sepeda motor sendiri. Keyakinan itu semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa dahulu kota ini pernah menjadi lokasi perusahaan perakitan Lambretta, sepeda motor dari Italia. Oleh karena itu, anjuran dari Kepala Direktorat Industri Logam dan Mesin, Deperindag, agar Pasuruan tetap berkonsentrasi membuat dan meningkatkan kualitas sukucadang sepeda motor, ditanggapi dengan rasa kecewa oleh sebagian besar pengusaha (Kompas, 6 Mei 2003). Anjuran semacam itu dianggap mematahkan semangat dan kurang menghargai kemampuan mereka. Sementara Dirjen ILM Deperindag tentu memiliki alasan-alasan yang cukup rasional di balik anjurannya itu, sekalipun tidak dijelaskan secara eksplisit kepada para pengusaha tersebut.
Peranan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) kota Pasuruan cukup penting dalam pengembangan usaha industri logam di daerah ini. Selain memberikan kemudahan admistratif dalam bentuk perizinan yang bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat tanpa memungut bayaran, Disperindag juga memberikan jasa konsultasi dan menyediakan ruang rapatnya untuk pertemuan rutin mingguan para pengusaha. Di samping itu beberapa pengusaha juga mendapat manfaat besar dari UPT Logam Disperindag yang memiliki unit pengecatan bubuk kering. Berkat metode pengecatan ini pengusaha logam Pasuruan bisa memenangkan tender untuk membuat beberapa komponen sepeda motor Honda dari PT Astra, dengan mengungguli pesaing utamanya dari Sukabumi.
Bantuan untuk pengembangan industri kecil kerajinan logam juga diberikan banyak instansi vertikal seperti Dinas Koperasi, BKKBN, Telkom dan PLN. Menurut penuturan kepala Disperindag Kota Pasuruan tidak kurang dari 14 instansi pemerintah telah membantu pengusaha logam di sini, baik berupa modal, bimbingan teknis maupun pemasaran. Bantuan itu pada umumnya diberikan langsung kepada pengusaha yang dijadikan target binaan tanpa adanya koordinasi dengan pihak Disperindag. Karena itu seringkali
terjadi bantuan itu tidak tepat sasaran, dan juga pemberi bantuan adakalanya menangani pekerjaan yang samasekali bukan bidangnya. Misalnya, bimbingan teknis diberikan oleh instansi yang fungsi dan bidang tugasnya samasekali tidak ada kaitannya dengan masalah teknis industri logam.
Selain itu, karena sebagian bantuan yang diberikan berasal dari dana proyek instansi bersangkutan maka akuntabilitasnya pada umumnya tidak jelas. Demikian juga seberapa jauh tingkat keberhasilan pemberian bantuan semacam itu tidak pernah diketahui, karena bagi instansi pemberi bantuan yang penting adalah target proyek untuk menyalurkan dana kepada pihak pengusaha dapat tercapai. Akibat lainnya adalah cara pemberian bantuan semacam itu akhirnya tidak mendidik masyarakat menjadi mandiri, sebaliknya menciptakan budaya ketergantungan dan mematikan daya inisiatif dan kreativitas dalam menggali sumber dana bagi pengembangan usaha secara mandiri.
Dampak yang juga timbul dari bantuan tanpa koordinasi dengan Disperindag sebagai instansi yang berwenang menangani masalah pengembangan industri logam adalah timbulnya kecemburuan antara sesama pengusaha. Hal ini terjadi karena ada pengusaha yang dengan kiat tertentu bisa mendapat bantuan dari beberapa instansi sekaligus, sementara ada yang lain yang sebenarnya juga memerlukan tetapi tidak mendapat bantuan. Akibatnya hubungan antara sesama pengusaha menjadi tidak harmonis, saling curiga dan saling tidak percaya. Dengan demikian persaingan tidak sehat yang semula hanya dipicu oleh faktor-faktor internal seperti upaya untuk saling berebut pasar, kemudian menjadi bertambah dengan faktor eksternal yang dibawa oleh cara pemberian bantuan tanpa koordinasi itu.
Sementara itu perhatian pemerintah kota sendiri dalam pengembangan industri logam belum dirasakan secara nyata oleh para pengusaha. Seperti di banyak daerah lain, pemerintah kota lebih mementingkan urusan peningkatan PAD sebagai sumber dana. Padahal, menurut penuturan seorang staf Disperindag, Pemerintah daerah bersama DPRD seharusnya lebih memprioritaskan peningkatan   PDRB yang akan dapat memberi kontribusi lebih berarti bagi pemasukan bagi Pemda. Ini berarti bahwa Pemda terlebih dahulu harus memberdayakan kalangan pengusaha setempat sehingga kemudian mampu menyumbang kepada kas daerah melalui pajak penjualan yang lebih besar.

## Ceper, Klaten
Industri pengecoran logam di Ceper yang berawal dari bengkel pengecoran logam tradisional memiliki sejarah yang sudah cukup panjang. Menurut penuturan seorang pengusaha senior bengkel-bengkel pengecoran besi untuk pembuatan barang-barang kebutuhan rumahtangga dan pertanian sudah
ada sejak abad ke 19. Industri pengecoran logam ini kemudian mengalami perkembangan pesat dengan dibangunnya beberapa pabrik gula di daerah Klaten dan sekitarnya. Pabrik-pabrik gula ini membutuhkan sukucadang untuk mengganti bagian-bagian mesin yang aus dan rusak. Sebagian pesanan untuk membuat sukucadang ini diberikan kepada bengkel pengecoran setempat dengan pertimbangan harga lebih murah dan makan waktu lebih singkat untuk pengadaannya. Bila dibandingkan dengan mendatangkan dari pabrik pembuat mesin itu sendiri di Eropa, pemesanan kepada bengkel pengecoran setempat jauh lebih menguntungksan, karena selain makan waktu lebih lama, harganya juga jauh lebih mahal. Dapat dikatakan pula bahwa pabrik-pabrik gula itu memang dibangun di daerah Klaten dan sekitarnya dengan pertimbangan adanya bengkel-bengkel pengecoran logam dapat diharapkan akan menunjang kelancaran jalannya pabrik-pabrik tersebut.
Seringkali terjadi pesanan suku cadang dari sebuah pabrik gula tidak bisa dikerjakan secara sendiri-sendiri oleh satu bengkel, karena komponen mesin yang dipesan berukuran besar. Untuk pesanan seperti ini biasanya beberapa bengkel bergabung untuk mengerjakannya bersama-sama. Dalam hal ini budaya gotong-royong yang menjadi salah satu ciri masyarakat tradisional muncul sebagai suatu kekuatan. Budaya seperti dapat terus bertahan selama ada pesanan dari pabrik gula maupun dari pihak-pihak lain yang memberikan job order dalam skala besar. Tetapi budaya kebersamaan itu mulai berkurang manakala pesanan menjadi berkurang seiring dengan bangkrutnya beberapa pabrik gula di daerah ini.
Sekalipun industri gula mengalami kemunduran usaha pengecoran logam di Ceper dapat terus bertahan dan bahkan berkembang karena mampu melakukan diversifikasi produk. Ketika banyak pabrik gula yang gulung tikar sebagian pengusaha beralih untuk membuat barang-barang pesanan lain, seperti lampu hias antik, lampu jalan, pompa air, pagar hias, dan sebagainya. Industri logam Ceper kembali mengalami kejayaan dengan membaiknya ekonomi sejak awal tahun 1970an, terutama adanya proyek-proyek pemerintah yang memesan berbagai jenis produk, seperti pompa air, blok rem kereta api dan lampu hias untuk penerangan jalan, dalam jumlah besar. Untuk mengelola pesanan- pesanan dalam jumlah besar ini sekali lagi muncul sifat gotong royong dan rasa kebersamaan dalam masyarakat. Beberapa pengusaha memprakarsai terbentuknya sebuah wadah kerjasama dalam bentuk koperasi, yang diberi nama Batur Jaya. Benih-benih persaingan di antara pengusaha dapat diredam, karena koperasi menjalankan fungsi membagi secara adil pesanan-pesanan dari luar kepada semua anggota. Koperasi yang berdiri tahun 1976 tersebut menghimpun sebagai anggotanya 215 dari 325 usaha industri logam yang sebagian besar terdapat di desa Batur, Kecamatan Ceper.
Suatu langkah penting yang baru saja dimulai di Ceper adalah didirikannya lembaga pendidikan kejuruan Politeknik Manufaktur (Polman)
Ceper yang diharapkan akan menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan teknis dan ketrampilan tinggi di bidang proses pengecoran logam dan manajemen usaha serta pemasaran produk. Pada tahap awal pendidikan yang akan mencetak lulusan setingkat D1 dan D3 mendapat bantuan tenaga ahli dan pengajar serta pengelola dari Polman Bandung yang sudah lama ada. Tetapi tampaknya lembaga pendidikan yang sebenarnya sangat  penting ini kurang mendapat sambutan luas dari kalangan pengusaha setempat. Kurangnya perhatian mereka bersumber pada suatu sikap yang menganggap bahwa pendidikan terlalu tinggi tidak diperlukan untuk menjadi pengusaha. Pengalaman dan kertampilan yang diperoleh selama ini dianggap sudah menjadi bekal yang cukup untuk menjalankan usaha. Persepsi semacam ini tampaknya berkaitan erat dengan sikap dan perilaku subsisten dalam menjalankan usaha ekonomi.
Dengan adanya pola pikir yang subsisten ini dapat dipahami pula mengapa membayar pajak perusahaan dianggap sebagai beban, bukan kewajiban. Hal ini ternyata dari ungkapan salah seorang pengusaha yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana Pemda Kabupaten Klaten yang akan mengharuskan semua perusahaan di daerah itu mengurus Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Langkah Pemda ini dianggap sebagai cara untuk mendata semua perusahaan yang ada untuk dipungut pajak. Padahal, menurut pengusaha ini, dalam kondisi keterpurukan sekarang ini jangankan ada kelebihan untuk membayar pajak, untuk membayar upah pekerja pun seringkali tidak ada dana. Belum jelas apakah data TDP itu memang benar-benar akan digunakan sebagai dasar untuk memajaki perusahaan. Yang jelas adalah persepsi yang disampaikan pengusaha tersebut menunjukkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah daerah dan para pengusaha .

## Sukabumi
Industri logam di Sukabumi yang terletak di Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, bermula dari pandai besi tradisional yang membuat barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti pisau, golok, pacul dan sebagainya. Proses produksi yang dikuasai secara tradisional adalah proses tempa. Proses pengecoran besi bukan merupakan keahlian penduduk setempat. Karena itu bila memerlukan proses seperti itu untuk membuat suatu produk pengusaha daerah ini mendatangkan pekerja dari Ceper, Klaten, yang memang sudah memiliki keterampilan pengecoran logam secara turun temurun.
Seperti juga di Pasuruan sebagian besar industri logam di sini adalah usaha rumahtangga yang membuat barang dalam ukuran kecil. Terdapat sekitar 600 usaha rumah tangga semacam ini di wilayah permukiman padat desa Cibatu sampai ke tepi jalan raya Cisaat-Sukabumi. Tetapi berbeda dengan Pasuruan yang membuat berbagai macam pesanan terutama peralatan mesin,
produk yang dibuat di sini pada umumnya adalah peralatan rumahtangga dan suvenir.
Industri logam Sukabumi dalam skala lebih besar baru berkembang berkat adanya bantuan pemerintah pusat pada tahun 1984 yang membangun Lingkungan Industri Kecil (LIK) Sukabumi, sekaligus bengkel UPT  Sukabumi yang membantu pengusaha setempat dengan jasa mesin bubut dan mesin bending. Melalui UPT ini pula pemerintah memberi bantuan berupa bimbingan teknis, kredit lunak bagi sekitar 20 pengusaha yang mendapat fasilitas bengkel kerja cukup luas di LIK Sukabumi. Bantuan yang diberikan pada mulanya memang telah mampu meningkatkan skala usaha beberapa pengusaha, bahkan salah satu diantaranya berhasil melakukan ekspansi secara besar-besaran. Bengkel kerja perusahaan ini yang pada mulanya hanya sekitar 600 meter dengan tenaga kerja belasan orang, sekarang telah bertambah menjadi hampir satu hektar dengan cara membebaskan lahan-lahan tetangga, sedangkan karyawannya berjumlah lebih 200 orang. Ini dimungkinkan karena adanya sebuah perusahaan di Jepang yang melakukan outsourcing untuk beberapa komponen mesinnya kepada perusahaan ini. Dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan perusahaan yang satu ini justru sangat beruntung, karena menggunakan baku lokal yang dibeli dengan rupiah, sementara produk dinilai dengan dollar.
Bantuan untuk pengusaha setempat juga diberikan belakangan oleh Yayasan Dana Bantuan Astra (YDBA).  Pada tahun 1996 YDBA membangun sentra industri Sukabumi (SENTRIS) di desa Cibatu, yang berlokasi sekitar dua km dari jalan raya Cisaat, untuk memberi tempat kepada 40 pengusaha logam mengembangkan usahanya. Bantuan yang diberikan bukan saja berupa ruang bengkel yang cukup luas, bahkan juga kredit untuk pengadaan peralatan dan modal kerja. Tetapi belum sempat para pengusaha di Sentris ini mengembangkan usahanya krisis ekonomi melanda pada tahun 1997. Akibatnya sebagian besar terpaksa gulung tikar dan kesulitan untuk mengembalikan kredit. Dari 40 pengusaha hanya 9 yang masih tetap bertahan di Sentris, sementara yang lainnya kembali ke usaha rumahtangga.
Dari sembilan unit usaha yang mampu bertahan itu, hanya satu yang berhasil menjadi besar dan melakukan ekspansi dengan menempati tujuh ruang bengkel yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Perusahaan yang satu ini dapat terus berkembang hingga saat ini karena membuat jenis peralatan dan meubelaire kesehatan dalam jumlah besar untuk memenuhi pesanan dari banyak rumah sakit di kota-kota besar seluruh Indonesia. Sementara itu sebagian ruang bengkel yang kosong di Sentris ini disewakan pihak pengelolanya kepada Pusat Pelatihan Satpam Sukabumi agar tidak menjadi rusak.
Guna menghindari persaingan di antara sesamanya baik dalam mendapatkan bahan baku maupun untuk mendapat order dan pemasaran
pengusaha logam di Sukabumi membentuk wadah kerjasama berupa koperasi bernama Koperasi Industri Kerajinan Rakyat (Kopinkra) Sukabumi, yang juga menempati salah satu bangunan di dalam komplek LIK Sukabumi. Koperasi ini bukan saja menjalankan fungsi seperti telah disebutkan, tetapi juga mempunyai bengkel kerja sendiri yang melayani kebutuhan produksi sebagian anggotanya. Walaupun pada dasarnya usaha seperti ini dimaksudkan untuk membantu para anggota, tidak jarang kinerja para pengurus yang pada umumnya berasal dari generasi tua menimbulkan rasa tidak puas usahawan generasi muda, karena dianggap konservatif dan tidak tanggap terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan kebutuhan pasar.
Rasa tidak puas ini mendorong para pengusaha muda untuk membentuk sebuah wadah baru yang bernama Forum Kemitraan Usaha Industri Logam Sukabumi. Pengurus dan anggota Forum ini yang rata-rata berpendidikan lebih tinggi dari generasi orangtuanya, mempunyai visi yang jauh ke depan, dan sebagian di antaranya adalah para pengusaha yang berhasil. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang memiliki wawasan terbatas baik dalam bidang produksi maupun pemasaran, para anggota Forum ini berambisi menjadikan Sukabumi menjadi andalan nasional industri logam yang mampu bersaing tidak saja di pasar dalam negeri tetapi juga mampu menembus pasar global. Untuk mendapatkan kualitas produksi yang baik mereka menganggap teknologi maju mutlak digunakan dalam proses produksi. Pembuatan dice atau cetakan logam, misalnya, sudah tidak bisa lagi hanya mengandalkan peralatan sederhana dan ketrampilan manual tetapi harus menggunakan peralatan modern dengan mesin-mesin CNC ( computer numerical control ) termasuk mesin wire cutting .
Sejak awal Forum sudah memperlihatkan upaya untuk mengatasi persaingan internal antara perusahaan dengan cara membentuk sembilan klaster usaha sebagai wadah konsultasi antara anggota  dengan produk sejenis. Dalam sembilan klaster itu termasuk bidang-bidang usaha (1) cindera mata, (2) asesoris rumahtangga, (3) komponen otomotif, (4) alat perlengkapan TNI dan Polri, (5) konstruksi dan permesinan, (6) machining dan stamping, (7) alat kesehatan dan olahraga, (8) alat pertanian, dan (9) komponen instalasi PLN dan Telkom. Melalui wadah komunikasi klaster ini para anggotanya diharapkan dapat saling membantu untuk memenuhi keperluan usaha masing-masing, mulai dari penggalian sumber dana untuk modal kerja, pengadaan bahan baku, distribusi job order, proses produksi, sampai kepada pemasaran. Seberapa besar kemungkinan Forum ini bisa merealisasikan tujuan-tujuannya tampaknya akan tergantung dari semua stakeholder yang berkaitan. Tetapi paling tidak Pemda Kabupaten Sukabumi sendiri telah memperlihatkan perhatian cukup besar untuk membantu.

## Tegal
Sesuai dengan keberadaan Tegal sebagai kota pelabuhan antar pulau, industri logam di daerah bermula dari adanya kebutuhan akan sukucadang untuk penggantian bagian-bagian mesin kapal yang rusak. Tetapi dalam perkembangan kemudian terjadi diversifikasi produk yang dibuat karena adanya berbagai permintaan untuk membuat barang-barang lain dari bahan logam. Kawasan industri logam Tegal semula terdapat di dua kecamatan, Talang dan Cempaka, dalam kota Tegal. Tetapi karena sempitnya lahan untuk pengembangan usaha pada pertengahan tahun 1980an pemerintah membangun kawasan industri baru seluas sekitar duapuluh hektar di tepi jalan raya menuju Pemalang di bagian timur kota Tegal. Kawasan industri baru ini diberi nama Lingkungan Industri Kecil Talang dan Cempaka Baru atau disingkat menjadi LIK Takaru. Sebagian industri logam yang ada ki kelurahan Talang dan Cempaka yang kesulitan akses transportasi bahan baku dan produk memindahkan usahanya ke lokasi yang baru ini.
Dengan luas lantai bengkel rata-rata seribu meter persegi yang dibangun pemerintah untuk pengembangan usahanya serta bantuan teknis dari Disperindag dan YDBA, sebenarnya para pengusaha logam di LIK ini dan sekitarnya memiliki peluang yang sangat besar untuk maju. Tetapi seperti halnya industri yang sama di daerah lain, krisis ekonomi telah memupuskan harapan mereka untuk bisa berkembang. Dari sepuluh industri pengecoran ferro yang ada di LIK ini hanya satu yang masih jalan. Sembilan lainnya sudah tidak berproduksi lagi samasekali, dan dari 25 bangunan di LIK, hanya tinggal 14 yang masih digunakan sebagai tempat usaha. Kondisi LIK Takaru sejak dua tahun lalu memang sudah mulai tampak merana, karena banyak pengusaha yang meninggalkan lokasi LIK. Sebagian pengusaha banting stir, bukan lagi sebagai produsen melainkan hanya sekedar tukang yang mengerjakan pesanan dari perusahaan lain yang jadi mitra kerjanya (Kompas, 12 Juli 2001).
Kebijakan pemerintah yang tidak konsisten dan selalu berubah juga turut memberi dampak buruk bagi pengembangan usaha logam di daerah ini. Misalnya, ketika pada tahun 1996 pemerintah membuat kebijakan untuk menyelamatkan lingkungan dan menghemat bahan bakar fossil dengan mencanangkan briket batubara sebagai bahan bakar alternatif, sebuah perusahaan di LIK Takaru mendapat pesanan besar dari pemerintah untuk membuat puluhan ribu kompor briket batubara. Sebagai uji coba dan promosi sebagian besar kompor tersebut berikut briket batubara yang didatangkan dari Cina kemudian didistribusikan secara cuma-cuma kepada warga masyarakat yang biasanya memasak menggunakan minyak tanah atau kayu api. Pemberian briket batubara gratis itu berlangsung selama tiga bulan. Setelah itu masyarakat diharapkan akan membeli sendiri di pasaran.
Rencana itu tidak dapat terlaksana karena PT Tambang Batubara Bukit Asam yang diharapkan menjadi produsen briket batubara melalui tiga
pabrik yang dibangun di Tanjung Enim, Tarahan dan Gersik gagal berproduksi. Akibatnya masyarakat yang baru mulai terbiasa dengan kompor briket kembali lagi ke cara memasak sebelumnya. Sementara itu perusahaan di atas rugi besar karena ribuan kompor yang terlanjur dibuatnya masih menumpuk di gudang dan belum dibayar pemerintah. Tampaknya kebijakan kompor briket itu tidak akan diteruskan dalam waktu dekat, sebab melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 dana yang semula direncanakan untuk pembangunan beberapa pabrik briket batubara di Serang, Semarang, Cilacap dan Gresik, diubah menjadi untuk membiayai kegiatan operasional dan pengembangan usaha PT Tambang Batubara Bukit Asam.
Perhatian Pemerintah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan dayasaing industri logam di daerah ini tampaknya besar. Hal ini ternyata dari dana yang cukup besar, sekitar Rp. 2,5 milyar, yang telah dikeluarkan Pemda untuk pengadaan peralatan modern yang ditempatkan dalam ruangan khusus yang baru dibangun sebagai perluasan UPT Logam Tegal. Peralatan ini terdiri dari dua unit komputer dengan perangkat lunak CAD ( computer aided design ) untuk perancangan yang dihubungkan dengan mesin-mesin CNC ( computer numerical control ) yang terdiri dari wire cutting machine dan mesin pembuat dice atau cetakan logam. Penggunaan teknologi mutakhir berbasis komputer ini menggantikan metoda lama yang menggunakan ketrampilan manual dan peralatan sederhana , yang selain memakan waktu lama untuk membuat suatu produk juga kualitas dan tingkat presisinya rendah. Dari keempat lokasi yang diteliti hanya Tegal satu-satunya yang telah memiliki fasilitas seperti ini. Seperti telah disebut di atas bagi pengusaha industri logam di Sukabumi memiliki fasilitas produksi seperti ini baru merupakan cita-cita, tetapi di Tegal sudah menjadi kenyataan.
Faktor-faktor Sosial Budaya dalam Peningkatan Daya saing:

## Temuan Penelitian
Berdasarkan laporan The World Competitiveness Yearbook 2000 Indonesia berada pada peringkat terendah di antara sepuluh negara di Asia, bahkan di antara negara-negara di lingkungan ASEAN. Menduduki peringkat 45 dari seluruh negara di dunia Indonesia jauh berada di bawah Malaysia yang telah berhasil mencapai peringkat 25. Indonesia pasti tidak akan dapat mencapai peringkat ke dua seperti yang dicapai Singapura karena kondisi geopolitis dan geoekonomi sebagai sebuah negara kota memungkinkannya untuk mencapai peringkat tersebut. Tetapi dua negara ASEAN lainnya, Thailand dan Filipina yang relatif hampir sama keadaannya dengan Indonesia, bahkan dengan sumberdaya alam yang jauh lebih terbatas juga bisa menduduki peringkat lebih baik, yakni peringkat 33 dan 39 (lihat Tabel 2).
Tabel 2:
Daya Saing Negara-Negara Asia
Negara Peringkat tahun 2000 Singapore 2 Hong Kong 14 Japan 17 Taiwan 22 Malaysia 25 Korea Selatan 28 China 31 Thailand 33 Filipina 39 Indonesia 45
Sumber: The World Competitiveness Yearbook 2000
Dapat dikatakan bahwa keunggulan kompetitif kedua negara tersebut, dan terutama juga Malaysia, bisa lebih baik antara lain adalah karena tidak mengalami krisis multidimensional yang berkepanjangan. Selain itu juga ditunjang oleh sumberdaya manusia yang lebih berkualitas serta modal sosial yang lebih baik. Oleh karena itu analisis mengenai kondisi modal sosial pada umumnya, dan secara lebih terbatas modal sosial pengusaha akan dapat menjelaskan mengapa daya saing industri yang diteliti rendah. Penelitian yang pernah dilakukan di berbagai negara oleh pakar-pakar ilmu sosial di atas (Putnam 1993, Fukuyama 1995, Gittell dan Thomson 2001) semuanya sampai pada kesimpulan bahwa ada tiga faktor kunci untuk mencapai keberhasilan ekonomi, pertama besarnya kemauan untuk bekerjasama mencapai tujuan dan kepentingan bersama, kedua adanya sikap saling percaya dan empati antara berbagai stakeholder yang terkait dengan pengembangan ekonomi. Dan ketiga juga tidak kurang penting adalah adanya kemampuan pengusaha industri atau pelaku bisnis pada umumnya untuk mengapresiasi dan merespon secara positif berbagai bantuan dan perhatian yang datang dari berbagai pihak. Dengan menggunakan konsep pemikiran Putnam (1993) mengenai ketiga faktor kunci ini, networks , trust dan norms of reciprocity akan dapat diperkirakan sejauh mana kemungkinan suatu kelompok pengusaha untuk memiliki dayasaing dalam pemasaran produknya.
Kesadaran akan pentingnya kerjasama dan membangun jaringan komunikasi untuk mencapai kepentingan bersama dan mengatasi persaingan sudah diperlihatkan oleh para pengusaha muda di Sukabumi. Seperti telah dipaparkan di atas sejumlah pengusaha muda bersepakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam peningkatan usaha dengan membentuk organisasi yang diberi nama Forum Kemitraan Usaha Logam Sukabumi. Dalam
pandangan Gittell dan Thomson (2001) seperti diuraikan sebelumnya aset modal sosial bagi pengembangan ekonomi dapat dilihat dari seberapa besar kapasitas organisasi-organisasi berbasis komunitas, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berorientasi nirlaba dan badan- badan pemerintah. Akan tetapi, meminjam pendapat Gittell dan Thomson diperlukan adanya sejumlah faktor kunci yang akan memberi kontribusi keberhasilan lembaga-lembaga seperti Forum Kemitraan ini, itu termasuk keterampilan manajemen, kemampuan membuat perencanaan teknis dan kemampuan para anggota untuk mematuhi dan melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama demi mencapai tujuan bersama.
Pendapat Gittell dan Thomson ini perlu mendapat perhatian mengingat jaringan hubungan yang bisa dibangun oleh Forum masih sangat terbatas. Dari lebih 800 unit usaha logam yang ada baru 44 yang menjadi anggota. Rendahnya kesadaran akan pentingnya organisasi ini bolehjadi disebabkan sebagian besar industri logam di Sukabumi, dan juga di tiga lokasi lainnya, masih berbentuk usaha kerajinan dan industri rumahtangga dengan sistem manajemen keluarga, serta masih memiliki pola pikir ekonomi subsisten. Bagi bentuk usaha seperti ini organisasi dianggap tidak terlalu penting, bahkan hanya akan menambah beban pikiran dan pengeluaran. Pemikiran demikian didasarkan pada kenyataan bahwa penghasilan usaha kecil dan kerajinan rumahtangga pada umumnya sangat terbatas, sehingga mereka biasanya enggan untuk ikut organisasi karena alergi dengan iuran anggota. Selama sistem produksi masih masih belum beranjak dari usaha kerajinan dengan bengkel tradisional atau “ guild ” yang menggunakan teknologi sederhana, dan memiliki pola pikir ekonomi subsisten, memang sulit diharapkan akan terjadinya peningkatan penghasilan. Akibatnya keikutsertaan dalam organisasi tidak menjadi prioritas karena tidak bisa dipahami manfaatnya, bahkan sebaliknya justru dianggap sebagai beban tambahan.
Mental subsisten seperti diatas tampaknya sulit diubah selama tingkat pendidikan dan wawasan masih terbatas. Wawasan yang sempit menyebabkan para pengusaha pada umumnya belum mampu meninggalkan cara berpikir etnosentrisme seperti dikatakan Perlmutter (1969). Perlmutter menyebutkan beberapa ciri orientasi etnosentrisme, seperti perencanaan yang tidak efektif, kurang adanya respon yang fleksibel, organisasi yang sederhana, serta kontrol dan komunikasi yang lebih baik. Dikaitkan dengan usaha kecil dan kerajinan logam tradisional, organisasi yang sederhana, komunikasi dan kontrol yang lebih baik itu dimungkinkan karena usaha dikelola sendiri dengan pekerja yang pada umumnya juga adalah anggota keluarga sendiri atau kerabat dekat. Sistem usaha tradisional seperti ini sulit melakukan ekspansi dan menerapkan manajemen profesional, sebab dengan demikian berarti diperlukan tambahan investasi dan tenaga kerja luar. Cara demikian bukan merupakan pilihan yang disukai pemilik, karena ini bisa menyebabkan mereka akan kehilangan kendali mutlak atas perusahaannya sendiri. Padahal, untuk bisa meningkatkan daya
saing, jaringan kerja yang luas serta sistem manajemen yang profesional perlu dijadikan andalan.
Sekalipun secara teoritis sistem manajemen modern telah terbukti mampu meningkatkan kinerja perusahaan, tetapi untuk usaha yang terdapat di lingkungan masyarakat tradisional seperti di Pasuruan, ditemukan suatu kenyataan yang bertolak belakang. Sebuah perusahaan pembuat sukucadang kendaraan bermotor yang cukup besar pada mulanya meyakini organisasi dan manajemen modern akan bisa menyebabkan usaha berkembang. Untuk itu pemilik membentuk organisasi kerja lengkap dengan semua hirarki manajemen yang diperlukan, serta mempekerjakan tenaga hampir seratus orang. Setelah berjalan beberapa tahun ternyata bentuk manajemen semacam itu samasekali tidak efektif dan efisien. Akhirnya organisasi kerja disederhanakan dengan menghapus semua fungsi dan jabatan manajerial yang sebelumnya diserahkan pada tenaga-tenaga profesional. Jumlah tenaga kerja pun dipangkas sehingga saat ini hanya tinggal kurang dari 40 orang. Semua urusan pengelolaan usaha akhirnya ditangani sendiri oleh pemilik bersama keluarga. Pendekatan terhadap pekerja yang sebagian besar adalah orang luar juga tidak bisa dilakukan seperti pada organisasi kerja modern yang lebih didasarkan pada perhitungan rasional, tetapi lebih banyak menggunakan pendekatan emosional dan kekeluargaan. Dengan kembali pada pendekatan manajemen tradisional ini perusahaan tersebut justru mampu bertahan menghadapi krisis yang masih berlangsung hingga kini. Kasus seperti ini dapat dijadikan sebagai bukti bahwa sistem manajemen modern tidak selalu lebih unggul dan mendatangkan manfaat dalam setiap situasi dan kondisi.
Permasalahan budaya yang juga berkaitan dengan daya saing adalah rendahnya daya inovasi. Keadaan demikian disebabkan adanya kecenderungan bengkel tradisional untuk membuat produk yang sudah biasa dikenal secara turun temurun. Dalam pemasaran mereka juga lebih banyak bersifat menunggu daripada mendatangi pelanggan yang memerlukan. Juga dapat dikatakan bahwa usaha tradisional lebih mengandalkan ketrampilan dan pekerjaan ‘mpu’ daripada teknologi modern. Para mpu ini mengaku bisa mengerjakan pesanan membuat produk apa saja, seperti sukucadang otomotif, industri tekstil, pabrik gula dan lain-lain asal ada contoh fisiknya. Ini dilakukan dengan lebih banyak menunggu kedatangan pemesan daripada proaktif mendatangi calon-calon pelanggan yang potensial.
Keterbatasan kemampuan teknologi serta tidak dapat dipenuhinya persyaratan kerja secara profesional merupakan penyebab utama perusahaan- perusahaan besar agen tunggal pemegang merk (ATPM) hingga saat ini tidak bersedia melakukan outsourcing kepada IKM logam tradisional. Selain produk yang dibuat tidak bisa memenuhi standar mutu, IKM logam tradisional juga tidak mampu memenuhi beberapa kriteria penentu dayasaing lainnya, seperti
penyerahan tepat waktu, jumlah kuantitas yang dibutuhkan secara kontinyu, serta harga produk yang rendah.
Tidak mungkinnya IKM dalam negeri membuat produk bermutu dengan harga murah selain karena kemampuan teknologi terbatas juga terutama disebabkan bahan baku harus diimpor. Sebagai perbandingan kasar mengapa produk lokal tidak akan pernah bisa bersaing dengan produk impor sejenis: dengan harga tertentu konsumen sudah bisa memperoleh barang jadi bikinan luar, sementara dengan harga yang sama pengusaha lokal baru bisa mendapat bahan baku. Bila pengusaha lokal membuat barang yang persis sama bentuknya dengan kualitas yang belum tentu lebih baik harganya akan menjadi beberapa kali lipat dibandingkan dengan barang impor.
Masalah di atas antara lain berkaitan dengan kurang terbinanya linking social capital atau modal sosial berupa hubungan serta perhatian yang sungguh-sungguh dari stakeholder, terutama pemerintah, terhadap kesulitan yang dihadapi pengusaha.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2000, misalnya, masih mengenakan bea sebesar 5 persen terhadap berbagai jenis bahan baku yang digunakan industri komponen otomotif. Padahal tanpa bea impor pun dengan harga pokok bahan baku yang diimpor itu pengusaha lokal sudah sulit menghadapi persaingan dengan produk sejenis dari luar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sektor-sektor ril termasuk IKM logam pada saat ini mengalami keadaan seperti “sudah jatuh masih terimpa tangga pula”.
Sementara itu pelaksanaan kebijakan otonomi daerah juga lebih dirasakan sebagai bencana oleh industri logam. Para pengusaha mengeluh ketatnya pengenaan pajak atas usaha mereka. Perajin UKM logam di Jawa Tengah, misalnya, mengharapkan adanya keluwesan pengenaan pajak sampai kondisi perekonomian normal kembali. Pengenaan pajak, terutama PPn (Pajak Penjualan) sebesar 10-15 persen, menurut mereka, wajar diberlakukan apabila perajin memperoleh kesempatan berusaha secara normal. Beberapa praktek perhitungan pajak juga membuat perajin makin pusing, di antaranya penjadwalan kembali aset milik perajin, yang sebagian di antaranya telah dijual untuk menutup hutang. Berbagai aset termasuk mesin terpaksa dijual untuk membayar ongkos produksi, ongkos pekerja, dan membayar utang setelah produksi terhenti. (Kompas 02/04/2001). Kebijakan Pemda yang kurang memiliki empati dan hanya memikirkan jalan pintas untuk meningkatkan PAD ini justru dianggap tidak membantu terciptanya suasana yang kondusif bagi IKM logam untuk bangkit dari keterpurukan.
Sikap ketergantungan kepada bantuan dari luar tampaknya telah menjadi semacam budaya pada sebagian pengusaha IKM. Sekalipun budaya ini bukan merupakan monopoli IKM - tetapi malahan lebih nyata lagi pada usaha- usaha besar konglomerasi, yang jelas dari pinjaman BLBI yang menimbulkan malapetaka ekonomi nasional - budaya ketergantungan itu akhirnya
menumbuhkan suatu pola pikir bahwa bantuan itu adalah hak yang harus selalu mereka dapatkan. Karena bantuan itu sudah merupakan hak maka akibat lanjutnya adalah kurang terpikirkan bagaimana merespon bantuan itu secara lebih positif. Tidak jelas terlihat adanya norms of reciprocity atau norma untuk berbalas kebaikan sebagai salah satu pilar penting modal sosial dalam merespon bantuan yang diperoleh.
Sebagai contoh, banyak pengusaha IKM logam yang bisa menjadi maju seperti sekarang berkat adanya bengkel UPT Logam yang menyediakan berbagai peralatan seperti mesin bubut, mesin pres dan mesin tekuk (bending). Peralatan itu dulu merupakan andalan utama mereka untuk mengerjakan berbagai pesanan sebelum mereka mampu membeli peralatan sendiri. Dari beberapa pengusaha yang diwawancarai memang ada yang mengakui jasa besar UPT Logam untuk membesarkan mereka. Tetapi dari wawancara dengan sebagian lagi terdapat kesan seperti dikatakan pepatah “habis manis sepah dibuang”.
Kenyataan seperti ini dikeluhkan oleh beberapa pegawai Disperindag yang ditemui. Mereka mengatakan, “banyak pengusaha minta dibantu terus, tetapi setelah dibantu mereka lupa bahwa mereka pernah beberapa kali dibantu”. Selain itu karena begitu banyak macam permintaan bantuan dari pengusaha IKM mulai dari pengadaan bahan bahan baku, bimbingan teknis sampai pemasaran, seorang kepala Disperindag akhirnya mengatakan “Kalau saya bisa memberikan segala macam bantuan itu lebih baik saya ikut menjadi pengusaha saja dan berhenti jadi pegawai”.

## Kesimpulan
Temuan-temuan di atas dapat dikatakan baru merupakan hasil observasi singkat di empat industri kecil dan menengah (IKM) logam yang semuanya berawal dari usaha bengkel tradisional. Dari pengamatan singkat ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pengusaha masih memiliki usaha berbentuk industri kerajinan dan rumahtangga (IKRT). Selain itu pola pikir dan orientasi bisnis pengusaha seperti ini masih belum beranjak dari ekonomi subsisten, sehingga sulit sekali diharapkan akan bisa melakukan ekspansi usaha dan menggunakan sistem manajemen profesional.
Tingkat pendidikan yang rata-rata rendah menyebabkan wawasan kebanyakan pengusaha menjadi sangat terbatas. Pada umumnya tidak mampu untuk berpikir inovatif dan kreatif. Akibatnya dalam menjalankan usaha mereka lebih banyak berfungsi sebagai tukang yang menunggu pelanggan yang memerlukan jasa mereka datang untuk minta dibuatkan suatu produk tertentu. Terbatasnya wawasan itu juga menyebabkan adanya keengganan untuk ikut dalam organisasi untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Sebab
keikutsertaan dalam organisasi justru lebih dilihat sebagai beban, bukan manfaat.
Hanya sebagian kecil pengusaha industri logam yang memiliki jiwa wirausaha. Mereka ini lah yang sekarang telah berhasil naik tingkat dari pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah dengan aset mencapai milyaran rupiah dan tenaga kerja mencapai seratus orang atau lebih. Meskipun demikian kemampuan teknologi dan sumberdaya manusia yang dimiliki tetap masih terbatas, sehingga masih sulit bagi mereka untuk diterima oleh perusahaan- perusahaan ATPM sebagai mitra kerja untuk membuat komponen otomotif. Tetapi sebagaimana IKRT logam, sebagian industri yang telah berhasil menjadi besar ini tetap tidak memiliki merk dagang sendiri dan hanya mengerjakan pesanan dari perusahaan-perusahaan OEM ( Original Equipment Manufacturer ).
Hambatan sosial budaya dalam peningkatan daya saing jelas terlihat dari belum memadainya modal sosial yang dimiliki. Hal ini ternyata dari kurang terbinanya hubungan yang saling menunjang dengan semua stakeholder termasuk instansi pemerintah terkait. Kurangnya empati dari Pemda menyebabkan kebijakan Otoda yang diharapkan bisa memberi manfaat bagi pengembangan usaha pada kenyataannya justru membawa bencana.
Akhirnya, daya apresiasi yang rendah terhadap bantuan yang pernah diterima justru telah berakibat lanjut berupa tidak terbangunnya kemandirian dalam berusaha. Apabila berbagai kondisi seperti di atas ini tidak dapat diatasi maka sulit diharapkan dayasaing IKM logam pada umumnya, khususnya yang membuat komponen otomotif akan bisa meningkat dalam waktu dekat.

## Daftar Pustaka
Ermina Miranti & Sutjiati Octavia, 2002, “Prospek Dan Peluang Industri Otomotif Di Indonesia (artikel di Internet)
Fukuyama, Francis, 1995, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity . New York: The Free Press
Gittel, Ross dan J. Phillip Thompson, 2001, “Making Social Capital Work: Social Capital and Community Economic Development” dalam Saegert, Susan, J. Phillip Thompson and Mark R. Warren (eds.) Social Capital and Poor Communities . New York: Russell Sage Foundation.
Perlmutter, Howard V., 1969, “The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation,” Columbia Journal of World Business (4): 9-18.
Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Raffaella Nanetti, 1993, Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy . Princeton, N.J.: Princeton University Press.
80
.