Optimizing The Existence of Non- Formal Education to Support Childrens’s Developmental Rights
Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Fahmi Ressa Alfarizki
Universitas Sebelas Maret anjarsricn@staff.uns.ac.id
Article History received 15/09/2022 revised 30/11/2022 accepted 15/12/2022

## Abstract
Education is the right of every citizen, that can be obtained through 3 education systems. In fact, most parents in facilitating their children's education other than informal education in the family environment  only  focus  on  formal  education  within  the  school.  The  purpose  of  this  study  is  to examine the optimization of the existence of non-formal education as a supporter of the rights of children's  growth  and  development.  This  research  is  a  normative  legal  research  using  a statutory  approach,  and  a  theoretical  approach.  Sources  of  research  legal  materials  include primary  legal  materials,  secondary  legal  materials,  and  tertiary  legal  materials.  The  results  of this  study  are  the  3  education  systems  in  Indonesia  are  equally  important  for  the  rights  of children's growth and development, the need for optimizing non-formal education as a supporter of  the  rights  of  children's  growth  and  development  because  in  addition  to  informal  and  formal education,  non-formal  education  actually  plays  an  important  role  in  the  rights  of  children's growth  and  development.  because  non-formal  education  itself  in  addition  to  pre-school  levels before  basic  education  as  a  child's  readiness  to enter  basic  education, can  also  be  used  as  a complement to formal education itself. The need for detailed regulation of non-formal education as  well  as  an  emphasis  on  the  importance  of  non-formal  education,  thus  encouraging  parents not only to focus on the obligation of children to get formal education, even though the existence of non-formal education is as important as formal and informal education.
Keywords: children, children’s developmental right, optimization, education, non-formal education.

## Abstrak
Pendidikan  merupakan  hak  setiap  warga  negara  yang  dapat  ditempuh  melalui  3  jalur pendidikan.  Pada  kenyataannya,  kebanyakan  orang  tua  dalam  memfasilitasi  anak  terkait pendidikan  selain  pendidikan  informal  dalam  lingkungan  keluarga  hanya  berfokus  terhadap pendidikan  formal  dalam  lingkup  sekolah.  Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengkaji  optimalisasi keberadaan  pendidikan  non  formal  sebagai  penunjang  hak  tumbuh  kembang  anak.  Penelitian ini  adalah penelitian  hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan  pendekatan  teori.  Sumber  bahan  hukum  penelitian  meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier.  Hasil  penelitian  ini  adalah  3  sistem  pendidikan  di Indonesia  sama-sama  berperang  penting  terhadap  hak  tumbuh  kembang  anak,  perlunya optimalisasi  pendidikan  non  formal  sebagai  penunjang  hak  tumbuh  kembang  anak  karena selain  pendidikan informal  serta formal, pendidikan non formal sebenarnya memberikan peran penting terhadap  hak tumbuh kembang anak karena pendidikan non formal sendiri selain pra- sekolah  jenjang  sebelum  pendidikan  dasar  sebagai  kesiapan  anak  memasuki  jenjang pendidikan  dasar,  dapat  juga  digunakan  sebagai  pelengkap  dari  pendidikan  formal  itu  sendiri. Perlunya  pengaturan  secara  detail  terhadap  pendidikan  non  formal  serta  penegasan  terhadap pentingnya  keberadaan  pendidikan  non  formal,  sehingga  mendorong  orang  tua  tidak  hanya terfokus terhadap kewajiban anak untuk mendapatkan pendidikan formal, padahal keberadaan pendidikan non formal sendiri sama pentingnya dengan pendidikan formal maupun informal. Kata kunci: anak; hak tumbuh kembang anak; optimalisasi; pendidikan, pendidikan non formal

## PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan hak semua warga negara, suatu hal yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
“Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan” . Menurut  bahasa  Yunani,  pendidikan  berasal  dari  kata pedagogi sehingga pedagogi dapat  diartikan  sebagai  ilmu  dan  seni  mengajar  anak.  Menurut  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional  yang  tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi:
“Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana  untuk  mewujudkan  suasana belajar  dan  proses  pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian  diri,  kepribadian,  kecerdasan,  akhlak  mulia,  serta  keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”
Menurut  Heidjrachman  dan  Husnah  (1997:77)  pendidikan  adalah  suatu kegiatan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  umum  seseorang  termasuk  di  dalam peningkatan penguasaan teori dan keterampilan, memutuskan dan mencari solusi atas persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan di dalam mencapai tujuannya, baik itu persoalan  dalam  dunia  pendidikan  ataupun  kehidupan  sehari-hari  (Heldrianto,  2013). Menurut  Ki  Hajar  Dewantara,  pendidikan  adalah  daya  upaya  untuk  memajukan pertumbuhan  nilai  moral  (kekuatan  batin,  karakter),  pikiran  ( intellect )  dan  tumbuhan anak  antara  satu  dengan  yang  lainnya  saling  berhubungan  agar  dapat  memajukan kesempurnaan  hidup,  yakni  kehidupan  dan  penghidupan  anak-anak  yang  kita  didik selaras (Kadriani et al, 2017).
Pendidikan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi  anak,  karena pendidikan  sendiri  digunakan  sebagai  bekal  ketika  mereka  telah  menginjak  usia dewasa. Anak sebagai penerus bangsa yang harus diperhatikan tumbuh kembangnya sehingga  anak  dapat  menjadi  penerus  yang  berkualitas.  Anak  dalam  negara  di ibaratkan  sebagai  ujung  tombak  suatu  negara,  karena  keberlangsungan  negara kedepannya  berada  di  tangan  anak  sebagai  penerus  bangsa.  Menurut  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  anak  adalah    seseorang yang  belum  berusia  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Dalam Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)  terdapat  10  hak  yang  diamanatkan  oleh  PPB  yang  dimiliki  oleh  anak,  yaitu sebagai berikut:
1. Hak mendapatkan nama atau identitas;
2. Hak memiliki kewarganegaraan;
3. Hak memperoleh perlindungan;
4. Hak memperoleh makanan;
5. Hak  atas  kesehatan  tubuh  yang  sehat  akan  membuat  anak  berkembang optimal;
6. Hak rekreasi;
7. Hak mendapat pendidikan;
8. Hak bermain;
9. Hak untuk berperan dalam pembangunan;
10. Hak untuk mendapat kesamaan.
Hak-hak  anak  menurut  Konvensi  Hak-hak  Anak  dikelompokkan  dalam  4 kategori, yaitu:
1.  Hak  Kelangsungan  Hidup,  hak  untuk  melestarikan  dan  mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
2.  Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
3.  Hak  Tumbuh  Kembang,  hak  memperoleh  pendidikan  dan  hak  mencapai standar  hidup  yang  layak  bagi  perkembangan  fisik,  mental,  spiritual,  moral dan sosial.
4.  Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. (Kreatif, 2012)
Hak mendapat pendidikan sendiri dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak diatur dalam Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi:
Negara-negara  peserta  mengakui  hak  anak  atas  pendidikan  dan  untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama mereka akan khususnya:
a)  Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua;
b)  Mendorong  pengembangan  bentuk-bentuk  yang  berbeda  dari  pendidikan menengah,  termasuk  pendidikan  umum  dan  kejuruan,  menyediakannya untuk  setiap  anak,  dan  mengambil  langkah-langkah  yang  tepat  seperti memperkenalkan  pendidikan  Cuma-Cuma  dan  menawarkan  bantuan keuangan bila diperlukan;
c)  Membuat  pendidikan  yang  lebih  tinggi  tersedia  bagi  semua  berdasarkan kemampuan dengan semua cara yang layak;
d)  Membuat  informasi  dan  bimbingan  pendidikan  dan  kejuruan  tersedia  untuk semua anak dan bisa diperoleh oleh semua anak;
e)  Mengambil  langkah-langkah  untuk  mendorong  kehadiran  teratur  di  sekolah dan pengurangan angka putus sekolah
Konvensi  Hak-Hak Anak  (KHA)  atau  lebih  dikenal  sebagai  UN-CRC (United Nations  Convention  on  the  Rights  of  the  Child) adalah  sebuah  perjanjian hak asasi manusia  yang  menjamin hak anak  pada  bidang  sipil,  politik,  ekonomi,  sosial, kesehatan,  dan  budaya  yang  disahkan  pada  tahun  1989  oleh  PBB . Hak  anak  dalam mendapatkan pendidikan juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
“Setiap  Anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran  dalam  rangka pengembangan  pribadinya  dan  tingkat  kecerdasannya  sesuai  dengan  minat dan bakat”
Pendidikan  sendiri  termasuk  hak  tumbuh  kembang  bagi  anak,  sebagaimana tersirat  dalam  konvensi  hak-hak  anak.  Kesadaran  pemerintah  akan  pentingnya pendidikan  bagi  anak  ditindaklanjuti  dengan  adanya  program  wajib  belajar.  Wajib belajar  adalah  program  pendidikan  minimal  yang  harus  diikuti  oleh  warga  negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:
“Setiap  warga  negara  yang  berusia  6  tahun  dapat  mengikuti  program  wajib belajar”
Wajib belajar  sendiri menurut  Pasal 9 ayat  (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar  dimulai ketika anak berusia 6 tahun.  Untuk  menjamin  hal  tersebut,  terdapat  kewajiban  orang  tua  yang  harus dilakukan  terhadap  anak  dalam  usia  wajib  belajar,  sebagaimana  tercantum  dalam Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan Nasional yang berbunyi:
“Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.”
Secara Nasional wajib belajar di Indonesia adalah 9 tahun, agar terlaksananya Program  Pemerintah  yakni  Program  Indonesia  Pintar  (PIP)  melalui  penerbitan  Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Program  Indonesia  Pintar  Pasal  2  huruf  a  usia  wajib  belajar adalah  6  (enam)  tahun  sampai  dengan  21  (duapuluh  satu)  tahun  atau  tamat  satuan pendidikan menengah sebagai rintisan wajib belajar 12 tahun.
Pada  kenyataannya,  kebanyakan  orang  tua  dalam  memfasilitasi  anak  terkait pendidikan  selain  pendidikan  informal  dalam  lingkungan  keluarga  hanya  berfokus terhadap  pendidikan  formal.  Padahal  selain  pendidikan  formal,  sarana  anak  dalam mendapatkan  pendidikan  lainnya  tidak  kalah  pentingnya  dan  berperan  terhadap tumbuh kembang anak untuk mempersiapkan diri di kemudian hari. Sehingga penulis tertarik  terhadap  perlunya  optimalisasi  keberadaan  pendidikan  non  formal  sebagai penunjang hak tumbuh anak.
Tujuan penelitian ini sendiri untuk memupuk pemahaman terhadap masyarakat bahwa  selain  pendidikan  formal  yang  harus  ditempuh,  sarana  anak  dalam mendapatkan  pendidikan  lainnya  tidak  kalah  pentingnya  dan  berperan  terhadap tumbuh kembang anak untuk mempersiapkan diri di kemudian hari.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  (Marzuki,  2017)  Pendekatan  yang digunakan  di  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan,  dan pendekatan  teori  (Ibrahim,  2012).  Bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:  a.  Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat,  yang meliputi: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  sebagaimana  telah  dirubah  dengan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Anak, Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional, Peraturan  Menteri  Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Nomor  19  Tahun  2016  tentang Program Indonesia Pintar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008  tentang  Wajib  Belajar.  b.  Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  buku-buku  teks  yang ditulis  para  ahli  hukum,  artikel,  dan  sumber  lainnya  yang  memiliki  hubungan  untuk mendukung  penelitian  ini.  c.  Bahan  hukum  tersier,  yaitu  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI).  Jenis  penelitian  penulisan  ini  adalah  yuridis  normatif.  Teknik pengumpulan  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  studi kepustakaan  yaitu  pengumpulan  data  dengan  jalan  membaca  peraturan  perundang- undangan,  dokumen-dokumen  resmi  maupun  literatur-literatur  yang  erat  kaitannya dengan  permasalahan  yang  dibahas  berdasarkan  data  sekunder.  Teknik  analisis menggunakan teknik deduksi kualititatif

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  pendidikan  merupakan  upaya  sadar  manusia  yang  tidak  pernah  ada hentinya. Sebab bilamana manusia berhenti melakukan pendidikan, sulit dibayangkan apa yang akan terjadi pada sistem peradaban dan budaya manusia. Sistem pendidikan nasional di Indonesia terdiri dari 3 bagian, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan  pendidikan  non  formal.  Pendidikan  sebagai  lembaga  konservatif  mempunyai fungsi-fungsi,  antara  lain  fungsi  sosialisasi,  kontrol  sosial,  pelestarian  budaya masyarakat, latihan dan pengembangan tenaga kerja, seleksi dan alokasi, pendidikan dan perubahan sosial, reproduksi budaya, difusi kultural, peningkatan sosial, modifikasi sosial. Fungsi pendidikan dalam masyarakat  adalah fungsi sosialisasi, seleksi, latihan
dan  alokasi,  inovasi  dan  perubahan  sosial,  dan  pengembangan  pribadi  dan  sosial (Makmun, 2012).
Menurut  Pasal  1  ayat  (11)  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  (selanjutnya  disebut  UU  Sisdiknas),  pendidikan  formal adalah  jalur  pendidikan  yang  terstruktur  dan  berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan dasar,  pendidikan  menengah,  dan  pendidikan  tinggi.  Menurut  Pasal  1  ayat  (12)  UU Sisdiknas, pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat  dilaksanakan  secara  terstruktur  dan  berjenjang  yang  diselenggarakan  bagi warga  masyarakat  yang  memerlukan  layanan,  pendidikan  yang  berfungsi  sebagai pengganti,  penambah,  dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  dalam  rangka mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat.  Menurut  Pasal  1  ayat  (13)  UU  Sisdiknas, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
Pendidikan  formal  merupakan  pendidikan  berjenjang  dimulai  dari  pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sebagaimana tersirat dalam Pasal 14  UU  Sisdiknas.  Kategori  pendidikan  formal  tersebut  lebih  lanjut  dijabarkan  dalam Pasal 17 ayat (2), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1) UU Sisdiknas. Pendidikan dasar  berbentuk  SD,  MI  atau  yang  sederajat  dan  SMP,  MTs  atau  yang  sederat. Pendidikan  menengah  berbentuk  SMA,  MA,  SMK,  MAK  atau  yang  sederajat. Sedangkan  pendidikan  tinggi  mencakup  program  pendidikan  diploma,  sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
Pendidikan  non  formal  adalah  jalur  pendidikan  diluar  pendidikan  formal  yang dapat  dilaksanakan  secara  terstruktur  dan  berjenjang  yang  berfungsi  sebagai pengganti,  penambah,  dan/atau  pelengkap  pendidikan  formal  dengan  maksud memberikan  layanan  khusus  kepada  warga  belajar  di  dalam  mencapai  tujuan  belajar (Sulaeman  et  al,  2019)  dalam  rangka  mendukung  pendidikan  sepanjang  hayat (Sulfemi,  2018).  Pendidikan  informal  adalah  pendidikan  yang  didapat  dari  keluarga maupun  lingkungan.  Keluarga  sendiri  merupakan  contoh  pertama  yang  ditiru  atau dicontoh oleh anak, terutama pada masa usia dini. Anak usia dini berada dalam masa keemasan  di  sepanjang  rentang  usia  perkembangan  manusia.  Masa  ini  merupakan periode  sensitif,  selama  masa  inilah  anak  secara  khusus  mudah  menerima  stimulus- stimulus dari lingkungannya (Ariyanti, 2016).
Keluarga  mempunyai  peranan  yang  sangat  besar  dalam  mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga itu bersifat fundamental, karena keluarga merupakan wadah pembentukan watak dan akhlak yang pertama bagi anak. Orang tua adalah pusat kehidupan rohani anak, maka setiap reaksi emosi anak dan  pemikirannya  dikemudian  adalah  hasil  dari  ajaran  orang  tuanya  tersebut. Sehingga  orang  tua  memegang  peranan  yang  penting  dan  amat  berpengaruh  atas pendidikan anak-anak (Wahib, 2014). Melalui sikap dan pola asuh orang tua terhadap anak akan memberi pengaruh pada anak baik secara langsung maupun tidak langsung (Nahriyah, 2018).
Keluarga  adalah  lingkungan  yang  pertama  dan  utama  dikenal  oleh  anak. Karenanya  keluarga  sering  dikatakan  sebagai primary  group .  Kelompok  inilah  yang melahirkan  individu  dengan  berbagai  bentuk  kepribadiannya  di  masyarakatTanpa bimbingan dan arahan, anak kadangkala tidak dapat berbuat baik, tidak tahu arah yang mau dikerjakan dan tujuan yang ingin dicapai. Setiap orang anak sangat membutuhkan kasih sayang, petunjuk dan aturan-aturan karena anak tersebut belum tahu tugas dan kewajibannya.  Anak  berbuat  dan  beraktivitas  hanya  berdasarkan  kemauan,  dan kesenangan  tanpa  memikirkan  baik  buruknya,  pantas-tidaknya  serta  resikonya.  Oleh sebab  itu  peran  orangtua  sangat  menentukan  atas  pendidikan  dan  pembentukan karakter anak tersebut (Karo-Karo, 2013).
Anak  merupakan  generasi  penerus  bangsa  yang  layak  untuk  mendapatkan perhatian dan setiap anak memiliki hak untuk mencapai perkembangan kognisi, sosial
dan  perilaku  emosi  yang  optimal  dengan  demikian  dibutuhkan  anak  dengan  kualitas yang baik agar tercapai masa depan bangsa yang baik (Sugeng et al, 2017). Kualitas anak  yang  baik  dapat  dicapai  dengan  memastikan  bahwa  proses  tumbuh  kembang anak juga baik (Handayani et al, 2017).
Dalam  dunia  pendidikan  dikenal  adanya  jalur  pendidikan  formal,  non  formal, dan  informal.  Ketiga  jalur  ini  oleh  Ki  Hadjar  Dewantara  disebut  dengan  Tri  pusat pendidikan,  karena  ketiganya  memberikan  andil  yang  besar  bagi  proses pengembangan  manusia  untuk  mencapai  kesempurnaan  dalam  berbagai  dimensi. Sekolah yang merupakan jalur formal dalam sistem pendidikan mempunya andil yang sangat  besar  untuk  memberikan  konstribusi  demi  tercapainya  tujuan  pendidikan nasional, akan tetapi dalam proses pendidikan non formal juga memiliki pengaruh yang sangat  penting  untuk  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  yang  mana  program  yang dicanangkan  tidak  terlepas  dari  pengembangan  bakat  dan  minat  setiap  individu (Haerullah, 2020).
Pendidikan dalam lingkungan keluarga (Informal) memiliki peranan yang sangat penting,  karena  setiap  individu  mendapatkan  pendidikan  yang  pertama  berasal  dari lingkungan  keluarga.  Di  dalam  keluarga  individu  dididik  untuk  menjadi  seorang  anak yang baik, yang tahu sopan santun dan etika serta mempunyai moral sifat yang terpuji. Selain dari keluarga pendidikan dapat diperoleh pula dari lingkungan formal, dalam hal ini  sekolah  atau  lembaga  formal  lainnya.  Pendidikan  formal  lebih  difokuskan  pada pemberian keahlian atau skill guna terjun ke masyarakat. Dalam lingkungan formal ini setiap individu akan mendapatkan pendidikan lebih luas mengenai pedoman dan etika moral  kemanusiaan  untuk  bekalnya  dalam  menghadapi  pergaulan  di  masyarakat. Pendidikan non formal merupakan mekanisme yang memberikan peluang bagi setiap orang  untuk  memperkaya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  melalui  pembelajaran seumur  hidup.  Pendidikan  nonformal  adalah  setiap  kesempatan  dimana  terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah (Sulfasyah, 2016).
Pendidikan  nonformal  merupakan  bagian  dari  pendekatan  dasar  dalam pembagunan  sebagai  pelaku  tama  dalam  memberdayakan  sumber  manusia  dalam berbagai  sektor  (Sumarni  et  al,  2020).  Latar    belakang    diselenggarakannya pendidikan    non    formal    ini    adalah    sebagai    peningkatan    pendidikan    informal, pelengkap  pendidikan  formal (M. Arif Hidayat  et  al, 2017). Kategori dalam  Konvensi Hak-hak  Anak  ,  hak-hak  anak  salah  satunya  adalah  hak  tumbuh  kembang,  yang didalamnya  terdapat  hak  memperoleh  pendidikan  dan  mencapai  standar  hidup  yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peran dari pendidikan itu sendiri. Salah satu yang perlu dilakukan selain  adanya  pendidikan  informal  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  terhadap  anak, pendidikan  formal  yang  dilakukan  oleh  guru  terhadap  anak,  perlunya  peran  dari pendidikan non formal sebagai penunjang dari hak tumbuh kembang anak tersebut. Wajib belajar yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19  Tahun  2016  tentang  Pasal  2  huruf  a  dari  wajib  belajar  9  tahun,  menjadi  12  tahun yang  dimulai  dari  pendidikan  dasar  hingga  menengah.  Meskipun  dalam  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar  Pasal 3 ayat  (1),  wajib  belajar  diselenggarakan  pada  jalur  pendidikan  formal,  pendidikan nonformal,  dan  pendidikan  informal,  namun  pada  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  47  Tahun  2008  tentang Wajib  Belajar  Pasal  3  ayat  (3),  lebih  lanjut menjelaskan  bahwa  penyelenggaraan  wajib  belajar  pada  jalur  pendidikan  nonformal dilaksanakan  melalui  program  paket  A,  program  paket  B,  dan  bentuk  lain  yang sederajat  dimana  kedua  paket  tersebut  merupakan  pendidikan  sederajat  dengan pendidikan dasar, maupun menengah dalam pendidikan formal.
Pendidikan  non  formal  sendiri  tidak  semata-mata  hanya  sebatas  pendidikan  pra- sekolah  (pendidikan  formal)  yang  biasa  disebut  dengan  PAUD  atau  yang  setara
dengan itu. Pendidikan nonformal bisa dilaksanakan di beberapa satuan yang ada, hal ini berdasarkan Pasal 26 ayat (4) UU Sisdiknas, yang menjelaskan bahwa pendidikan nonformal  ini  memiliki  lembaga-lembaga  seperti  kursus,  pelatihan,  kelompok  belajar, Pusat  Kegiatan  Belajar  Masyarakat  (PKBM),  dan  majelis  taklim,  dan  juga  pendidikan sejenis yang bekerja secara terorganisasi dan sistematis.
Tujuan  pendidikan  non  formal  itu  sendiri  yaitu  untuk  melayani  warga  belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan  martabat  dan  mutu  hidupnya;  membina  warga  belajar  agar  memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri,  bekerja  mencari  nafkah  atau  melanjutkan  ke  tingkat  dan/atau  jenjang  pendidikan yang  lebih  tinggi  dan;  memenuhi  kebutuhan  belajar  masyarakat  yang  tidak  dapat dipenuhi  dalam  jalur  pendidikan  sekolah.  Sehingga  diharapkan  program  pendidikan non  formal  dapat  mencakup  berbagai  aspek  kehidupan  yakni  pendidikan bermasyarakat,  pendidikan  ekonomi,  dimana  masyarakat  mampu  memenuhi kebutuhan  hidupnya  demi  mencapai  kesejahteraan  hidup  melalui  pendidikan kecakapan  hidup,  pendidikan  lingkungan,  pendidikan  budaya  dan  lain-lain  (Susanti, 2014).
Dalam pendidikan non formal, pada proses pembelajarannya biasanya dimulai dari  satuan  kelompok  kecil  sehingga  tenaga  pengajar  dapat  fokus  terhadap  murid- muridnya  yang  diharapkan  dapat  menjangkau  anak  yang  kurang  paham  materi  yang diberikan.  Dalam  penyampaiannya  biasanya  terkesan  santai  dengan  maksud  anak dapat menangkap apa yang dijelaskan dengan baik sehingga kebanyakan anak lebih mengerti  serta  menikmati  proses  pembelajaran  yang  diberikan.  Tidak  sedikit,  dalam pendidikan  formal  yang  biasanya  satu  kelas  berjumlah  banyak  murid  dalam  satu ruangan  yang  di  setiap  murid  tidak  selalu  mengerti  yang  disampaikan  oleh  gurunya kemudian  takut  dan  minder  untuk  bertanya  hal  yang  tidak  di  mengertinya.  Hal  inilah yang  membuat  peran  keberadaan  pendidikan  non  formal  sebagai  pelengkap, pengganti,  penambah  dari  pendidikan  formal  itu  sendiri  sangat  penting.  Dalam pendidikan non formal tidak sedikit yang menawarkan kurikulum berbasis agama. Hal tersebut  merupakan  sesuatu  yang  penting  yang  sebagian  orang  tidak  terlalu menekankan  dalam  poin  tersebut.  Dengan  adanya  pembelajaran  berbasis  agama dalam pendidikan non formal tersebut dapat memupuk anak menjadi pribadi yang tidak hanya  menguasai  pembelajaran  secara  baik,  tetapi  juga  membuat  anak  berkembang sebagai  pribadi  yang  memilik  akhlak  yang  baik,  serta  membantu  pertumbuhan  dan perkembangan  rohani  anak  agar  memiliki  kesiapan  dikemudian  hari  yang  biasanya dilalui sebelum menempuh pendidikan dasar.
Pada setiap pengembangan program Pendidikan Non Formal perlu melibatkan partisipasi  masyarakat  secara  utuh  dan  menyeluruh.  Bukan  hanya  berupa  program yang  selintas  lalu.  Hal  ini  berkaitan  dengan  pembentukan  kepercayaan  masyarakat terhadap  program-program  Pendidikan  Non  Formal.  Sekolah  lebih  terlihat,  karena bentuknya yang konsisten dan terus menerus melanjutkan programnya dalam berbagai posisi  terhadap  masyarakat.  Dari  sejak  zaman  kolonial  hingga  sekarang,  sekolah tetaplah  sekolah  dengan  pemangku  program  yang  konsisten,  walaupun  berbagai kebijakan pemerintah seringkali memperoleh kritik yang cukup kerasa dari masyarakat, tapi sekolah tetap berjalan.
Menurut  Philippe  Nonet  dan  Philip  Selznick  hukum  yang  baik  seharusnya memberikan  sesuatu  yang  lebih  daripada  sekedar  prosedur  hukum.  Hukum  tersebut harus  berkompeten  dan  juga  adil,  ia  seharusnya  mampu  mengenali  keinginan  publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif. Dukungan pemerintah harus  lebih  realistis,  terutama  mengenai  dukungan  peraturan  yang  memayungi pelaksanaan  program-program  Pendidikan  Non  Formal.  Tak  hanya  berjalur  pada satuan dan institusional yang sudah ada, tapi membutuhkan jalur yang lebih luas dan
lintas lembaga, sehingga mutu lulusan yang dihasilkan tak lagi terbatas pada apa yang dibutuhkan  pada  saat  itu,  tapi  apa  yang  dibutuhkan  pada  saat  ini  dan  yang  akan datang. Sikap program yang antisipatif akan membantu Pendidikan Non Formal untuk terus eksis dengan berbagai tuntutan masyarakat dewasa ini, yang tengah memasuki sebuah global  village .  Pendidikan  formal  takkan  sanggup  untuk  menangani  seluruh tantangan  yang  hadir  di  masyarakat  bahkan  di  tengah  masyarakat  maju  (Mulyono, 2012).
Tegasnya pendidikan non formal banyak memberikan sumbangan pengetahuan bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan non formal disini sebagai metode pengenalan pendidikan  sehingga  ketika  melalui  fase  pendidikan  formal  anak  lebih  siap  dengan adanya suatu tantangan-tantangan baru karena telah dilatih sejak dini. Ditinjau secara umum bahwa pendidikan itu bertujuan untuk mendewasakan jasmani dan rohani anak didik  agar  mampu  mempertahankan  hidupnya  tanpa  banyak  meminta  sesuatu pertolongan  orang  lain,  dalam  artian  anak-anak  kelak  dapat  hidup  mandiri  dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Martin Sardi mengatakan bahwa:
“Di dalam dunia pendidikan manusia dapat menemukan jati dirinya dan dengan pendidikan  orang  mempunyai  sikap  kritis  terhadap  dunia  dan  kenyataan- kenyataan sekitarnya” (Sugito, 2017).
Pendidikan  pra-sekolah  non  formal  sendiri  berperan  penting  bagi  tumbuh kembang anak, karena sebenarnya pendidikan pra-sekolah sendiri mengajarkan anak beberapa  hal  sebagai  persiapan  dalam  memasuki  jenjang  pendidikan  dasar,  yang terpenting  adalah  bersosialisasi.  Dengan  adanya  sosialisasi  membuat  anak  terbiasa bertemu dengan orang banyak yang membuat anak lebih percaya diri. Selain itu, untuk menunjang  hak  tumbuh  kembang  anak,  terdapat  pendidikan  non  formal  berupa bimbingan  belajar  yang membantu  anak  memahami  pelajaran  yang  akan  diserapnya, karena  untuk  sebagian  anak,  belajar  dalam  ruangan  yang  terlalu  banyak  orang menimbulkan perasaan tidak fokus dalam menyerap sehingga peran bimbingan belajar dibutuhkan sebagai pelengkap hak tumbuh kembang anak.
Adapun  cara  yang  dapat  dilakukan  untuk  meningkatkan  efektivitas  pendidikan non  formal  yang  dapat  dilakukan  oleh  penyelenggara  pendidikan  non  formal  maupun komunitas  pendidikan  non  formal  yaitu:  pertama,  perlu  menata  konsep  yang  tepat tentang program-program pendidikan non formal; kedua, perlu merencanakan program pendidikan non formal berbasis kebutuhan nyata  pembelajar; ketiga, penyelenggaraan dan  pengelolaan  pendidikan  non  formal  secara  tekun  dan  berkelanjutan  dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas. Sehingga kesannya pelaksanaan program pendidikan non formal bukan lagi bersifat sebagai sebuah proyek (Susanti, 2014).

## SIMPULAN
Sistem  pendidikan  di  Indonesia  terbagi  menjadi  3  bagian,  antara  lain  adalah pendidikan  formal,  pendidikan  non  formal,  serta  pendidikan  informal.  Ketiga  sistem tersebut termasuk dalam komponen penting dalam menunjang hak tumbung kembang anak dalam mendapatkan pendidikan, karena ketiganya memberikan andil yang besar bagi  proses  pengembangan  manusia  sebagai  bentuk  bekal  anak  dalam  menghadapi permasalahan  dikemudian  hari.  Wajib  belajar  di  Indonesia  dari  sebelumnya  hanya  9 tahun, dirubah menjadi 12 tahun, yang pengaturannya dimulai dari umur 6 tahun atau dimulai  dalam  pendidikan  dasar.  Pada  intinya  wajib  belajar  merupakan  hak  yang didapatkan  anak  yang  dimulai  dari  pendidikan  dasar  atau  pendidikan  yang  sederajat dengan  itu.  Perlunya  optimalisasi  pendidikan  non  formal  sebagai  penunjang  hak tumbuh kembang anak karena selain pendidikan informal serta formal, pendidikan non formal  sebenarnya  memberikan  peran  penting  terhadap  hak  tumbuh  kembang  anak karena  pendidikan  non  formal  sendiri  selain  pra-sekolah  jenjang  sebelum  pendidikan
dasar  sebagai  kesiapan  anak  memasuki  jenjang  pendidikan  dasar,  dapat  juga digunakan  sebagai  pelengkap  dari  pendidikan  formal  itu  sendiri  sehingga  akan menghasilkan pribadi yang  lebih siap dengan adanya suatu tantangan-tantangan baru karena telah dilatih sejak dini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ariyanti,  T.  (2016).  Pentingnya  Pendidikan  Anak  Usia  DIni  bagi  Tumbuh  Kembang Anak  The  Importance  of  Childhood  Education  fir  Child  Development. Dinamika  : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar , 8(1), 50-58.
Haerullah,  E.  (2020).  Dimensi  Perkembangan  Pendidikan  Formal  Dan  Non  Formal. Jurnal Edukasi Nonformal , 1(1), 190-207.
Handayani,  D.  S.,  Sulastri,  A.,  Mariha,  T.,  &  Nurhaeni,  N.  (2017).  Penyimpangan Tumbuh  Kembang  Anak  dengan  Orang  Tua  Bekerja. Jurnal  Keperawatan Indonesia , 20(1), 48-55.
Heldrianto,  B.  (2013).  Penyebab  Rendahnya  Tingkat  Pendidikan  Anak  Putus  Sekolah Dalam  Program  Wajib  Belajar  9  Tahun  Desa  Sungai  Kakap  Kecamatan  Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Sosiologi , 1(1), 1-5.
Hidayat,  M.  A.,  Anwar,  A.,  &  Hidayah,  N.  (2017).  Pendidikan  Non  Formal  Dalam Meningkatkan  Keterampilan  Anak  Jalanan. Edudeena  :  Journal  of  Islamic Religious Education , 1(1), 31-42. Ibrahim,  J.  (2012). Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif. Malang: Banyumedia Publishing.
Kadriani,  L.  (2017).  Persepsi  Masyarakat  Nelayan  Tentang  Pentingnya  Pendidikan Formal  Di  Desa  Jawi-Jawi  Kecamatan  Bungku  Selatan  Kabupaten  Morowali. Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi , 1(2), 1-16.
Karo-Karo,  D.  (2013).  Membangun  Karakter  Anak  Dengan  Mensinergikan  Pendidikan Informal  Dengan  Pendidikan  Formal. Jurnal  Kajian  Pendidikan  dan  Pendidikan Dasar , 1(2), 1-13. Makmun,  A.  S. (2012). Psikologi  Kependidikan:  Perangkat  Sistem  Pengajaran  Modul. Bandung: Remaja Rosdakarya. Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mulyono,  D.  (2012).  Menegaskan  Karakter  Pendidikan  Nonformal. Empowerment: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Luar Sekolah , 1(1), 63-68. Nahriyah, S. (2018). Tumbuh Kembang Anak di Era Digital. Risalah , 4(1), 65-74. Sugeng, H. M. (2017). Gambaran Tumbuh Kembang Anak Pada Periode Emas Usia 0- 24 Bulan Di Posyandu Wilayah Kecamatan Jatinangor. Jurnal Sistem Kesehatan , 4(3), 96-101.
Sugito.  (2017).  Pendidikan  Berwawasan  Karakter  Pada  Pendidikan  Non  Formal.
Proceedings of the 1st International Conference on Education and Islamic Culture “Rethinking  Islamic  Education  Toward  Cultural  Transformation”  Faculty  of Tarbiyah, Islamic Institute of  Nurul Jadid Probolinggo, East  Java, Indonesia,  14th September 2017 , (pp. 149-162). Probolinggo.
Sulaeman,  M.  Y.,  Haila,  H.,  &  Rosmilawati,  I.  (2019).  Strategi  Pembelajaran  Seni Debus Dalam Rangka Pelestarian Budaya Lokal Di Padepokan Terumbu Banten. Jurnal Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah (E-Plus) , 4(1), 91-97. Sulfasyah,  J.  A.  (2016).  Implikasi  Pendidikan  Nonformal  pada  Remaja  . Jurnal Equilibrium Pendidikan , 4(2), 1-8. Sulfemi,  W.  (2016). Modul  Pendidikan  Nonformal.  Program  Studi  Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Bogor: STKIP Muhammadiyah Bogor. Sumarni,  Nasir,  M.,  &  Herlina,  B.  (2020).  ).  Strategi  Pembelajaran  Partisipatif  pada Proses  Penyelenggaraan  Program  Paket  C  di  Kabupaten  Wajo. Journal  of Education and Teaching , 1(1), 9-18.
Susanti,  S.  (2014).  Meningkatkan  Efektivitas  Pendidikan  Nonformal  Dalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia. Jurnal Handayani , 1(2), 9-19. Wahib,  A.  (2014).  Konsep  Orangtua  dalam  Membangun  Kepribadian  Anak. Jurnal Paradigma Institut , 1(1), 1-10.