Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 7, No. 2, Desember 2022, pp. 253-270

## TINJAUAN PERILAKU DESTRUKTIF PEROKOK AKTIF TERHADAP KAWASAN TANPA ROKOK DI INDONESIA DALAM PERSPEKFTIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM

## Tauratiya
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
* Corresponding author: tauratiya@gmail.com

## Abstract
The  background  of  this  problem  is  the  rampant  of  destructive  behavior  of smokers which causes restlessness in the community. Cigarettes are not a taboo in society, especially the people of Indonesia. Cigarettes can be categorized as addictive  substances  that  can  cause  addiction  for  the  consumer.  Not  only addiction,  there  are  many  bad  things  such  as  damaging  health  that  can  be caused by smoking. Besides that, smokers usually often use cigarettes in public places if the smoke can disturb the surrounding community. Even though it has been explained about the area where there is no smoke. In fact, this has been regulated in the Indonesian Criminal Law as evidence that the government is very serious in responding to this matter. In the realm of Islamic law, there are already other provisions regarding to this matter. Although it is not explained in detail about smoking, it can still be likened to other things such as khamr. The  destructive  behavior  of  active  smokers  can  disturb  the  surrounding community so that criminal law enforcement and Islamic law can be applied to violators of these rules. This is to create a situation where the general public is not disturbed by the destructive behavior of smokers.

## Keywords: Cigarettes, Destructive, Criminal Law, Islamic Law

## Abstrak
Latar belakang permasalahan ini adalah maraknya perilaku destruktif perokok yang menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat. Rokok bukanlah hal yang  tabu  di  masyarakat,  khususnya  masyarakat  Indonesia.  Rokok  dapat dikategorikan  sebagai  zat  adiktif  yang  dapat  menimbulkan  ketagihan  bagi pemakainya.  Tak  hanya  kecanduan,  banyak  sekali  hal-hal  buruk  seperti merusak  kesehatan  yang  dapat  diakibatkan  oleh  rokok.  Selain  itu,  perokok biasanya  seringkali  menggunakan  rokok  di  tempat  umum  yang  sekiranya asapnya  dapat  menggangu  masyarakat  sekitar.  Padahal  sudah  dijelaskan
mengenai tempat kawasan tanpa asap rokok. Bahkan hal ini telah diatur dalam Hukum  Pidana  di  Indonesia  sebagai  bukti  bahwa  pemerintah  sangat  serius dalam  menanggapi  hal  ini.  Dalam  ranah  Hukum  Islam  pun  sudah  terdapat berbagai ketentuan mengenai hal ini. Walaupun tidak dijelaskan secara rinci mengenai  rokok  tapi  tetap  dapat  diserupakan  dengan  hal-hal  lain  seperti khamr.  Perilaku  destruktif  perokok  aktif  tersebut  dapat  menganggu masyarakat sekitar, sehingga penegakan hukum pidana maupun hukum Islam dapat  diterapkan  bagi  para  pelanggar  akan  aturan  tersebut.  Hal  ini  guna menciptakan  keadaan  dimana  masyarakat  umum  tidak  terganggu  oleh perilaku destruktif perokok tersebut.

## Kata kunci: Rokok, Destruktif, Hukum Pidana, Hukum Islam

## A. Pendahuluan
Rokok bukanlah hal yang tabu di masyarakat. Pengaruh dari rokok telah menyentuh berbagai kalangan di masyarakat, baik yang merupakan perokok aktif maupun pasif. Rokok adalah produk hasil olahan tembakau  yang sudah terbungkus termasuk cerutu disertai bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari tanaman Nicotiana Tabacum , lalu Nicotiana Rustica dan juga spesies lainnya serta sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar di dalamnya dengan atau tanpa perlu penambahan bahan tambahan.
Berdasarkan  bentuknya  rokok  dapat  diklasifikasikan  menjadi  rokok filter  atau  kretek,  cerutu,  shisha,  dan  pipa  atau  cangklong.  Rokok  filter  atau kretek adalah tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung dengan kertas baik  dengan  tangan  atau  menggunakaan  mesin.  Cerutu  merupakan  bentuk lembaran yang menyerupai rokok dengan di dalamnya berisi tembakau murni. Shisha atau  disebut  juga  dengan  rokok  arab  merupakan  tembakau  yang dicampur dengan aroma atau perasa buah - buahan dan rempah - rempah yang dihisap  dengan  alat  khusus.  Terakhir  adalah  pipa  atau  cangklong  yakni tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa. 1
1 P2PTM Kemenkes RI, “Apa Itu Rokok?”, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, diakses dari: http://p2ptm.kemkes.go.id/infographicp2ptm/penyakit-paru- kronik/page/3/apa-itu-rokok, pada tanggal 10 Agustus 2022, pukul 14.14. WIB.
Salah satu negara dengan prevalensi merokok tertinggi di dunia adalah Indonesia. Kecenderungan merokok terus meningkat dari tahun ke tahun di berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, terutama pada laki-laki mulai dari anak-anak, remaja dan dewasa. 2 Berdasarkan data Susenas tahun 1995, 2001, 2004 dan data Riskesdas tahun 2007 dan 2010 menunjukan prevalensi perokok 16  kali  lebih  tinggi  pada  laki-laki  (65,8%)  dibandingkan  perempuan  (4,2%), hampir 80% perokok mulai merokok Ketika usianya belum mencapai 19 tahun. 3 Ada banyak sekali alasan mengapa seseorang mencobanya meskipun pernah mendengar  bahaya  merokok.  Beberapa  alasan  paling  populer  seseorang pertama kali mencoba rokok, antara lain karena tuntutan sosial, ingin terlihat keren atau dewasa, sebagai bentuk pembangkangan kepada keluarga terutama orang  tua,  melihat  kebiasaan  orang  terdekat  (orang  tua,  kakak,  paman  dan sebagainya),  sebagai  pelarian  untuk  melepas  penat  atau  stress,  iseng  atau sekadar  penasaran  dengan  rasanya,  ingin  menurunkan  berat  badan,  serta alasan-alasan lainnya.
Hampir  semua  orang  yang  pada  awalnya  hanya  mencoba  merokok, merasa  bahwa  dapat  berhenti  kapan  pun  mereka  mau  dan  tidak  akan mengalami kecanduan. Padahal, ini merupakan sebuah kesalahan fatal karena pada faktanya banyak orang yang tidak sanggup untuk lepas dari kebiasaan ini. Ketika seseorang merokok, tubuh mereka akan merasa nyaman dan mulai menunjukkan  rasa  tidak  nyaman  ketika  tidak  mengonsumsinya.  Rasa  tidak nyaman ini muncul ketika tubuh berpikir bahwa asupan nikotin kurang atau tidak cukup sering dilakukan.
Untuk  membuat  seseorang  menjadi  pecandu  rokok  tidaklah membutuhkan  waktu  yang  lama.  Hanya  dalam  waktu  6  sampai  dengan  10
2 Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia. Info  Datin  Pusat  Data  dan  Informasi Kementerian Kesehatan RI (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, 2015), hlm. 4.
3 Ibid., hlm. 5.
detik  zat  nikotin  sudah  mampu  mempengaruhi  otak.  Inilah  yang  membuat perokok menjadi sulit berhenti dan berada pada fase ketagihan. Saat dihirup, paru-paru akan menyerap zat nikotin ke dalam aliran darah, dan dengan cepat menuju  otak  dan  jantung.  Kemudian  reaksi  otak  adalah  mengeluarkan  zat kimia  yang  memiliki  efek  yang  sama  ketika  seseorang  mengonsumsi  kokain atau amphetamine. 4
Kebanyakan para perokok mengaku menikmati sensasi menyenangkan saat  melakukan  ritual  tersebut.  Namun  ketika  rokok  yang  dihisap  hampir habis, akan segera muncul perubahan suasana hati menjadi negatif. Berikut ini sederet  gejala  yang  muncul  ketika  seseorang  mulai  menghabiskan  rokoknya atau berupaya berhenti merokok,  yaitu  perasaan mudah marah, frustasi dan cemas; tremor; sulit tidur; depresi; nafsu makan yang tiba-tiba meningkat; sulit berkonsentrasi; serta sulit merasa senang dan nyaman. 5
Selain  mempengaruhi  keadaan  psikis  pemakainya,  rokok  juga  tentu mempengaruhi  kondisi  kesehatan  tubuh  penggunanya  secara  fisik.  Ada banyak dampak buruk rokok bagi kesehatan tubuh yakni dapat mempengaruhi kesuburan  dan  kehamilan,  merusak  gigi  dan  menimbulkan  bau  mulut, penuaan  dini,  tulang  Rapuh,  merusak  organ  pencernaan,  menimbulkan penyakit  paru  obstuktif  kronik,  risiko  serangan  jantung  dan  stroke,  radang sendi kronis, diabetes tipe dua, dan risiko kanker. Yang menjadi ironi adalah dampak buruk rokok tidak hanya dirasakan oleh penggunanya saja, tetapi asap yang dikeluarkan juga berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan orang di  sekitarnya,  inilah  yang  dinamakan  perokok  pasif.  Asap  rokok  yang    bisa berdampak  buruk  bahkan  bisa  membawa  pengaruh  yang  sama  atau  bahkan bisa  lebih  parah  pada  perokok  pasif  ketimbang  perokok  aktif.  Hal  ini
4 Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa, “ Bahaya Merokok dan Alasan Mengapa
Masih Banyak Orang Melakukannya”, 2019, diakses melalui
https://ybkb.or.id/bahaya-merokok-dan-alasan-mengapa-masih-banyak-orang- melakukannya/, pada tanggal 2 Desember 2021, pukul 07:39 WIB.
5 Ibid.
menunjukkan bahwa rokok dan penggunanya telah membawa dampak negatif bagi lingkungan sosial.
Dengan  mempertimbangkan  segala  kerugian  yang  akan  ditimbulkan oleh rokok, maka penting untuk diadakannya regulasi yang mengatur tentang rokok  agar  terciptanya  lingkungan  masyarakat  yang  sehat,  dan  tertib  dari gangguan asap rokok. Permasalahan mengenai rokok juga menjadi topik yang hangat diperbincangkan oleh umat muslim yang berada di Indonesia.
Berdasarkan  pandangan  hukum  Islam,  rokok  dapat  dikatagorikan  ke dalam makanan dan minuman yang pada dasarnya hukumnya adalah boleh (mubah) karena tidak ada yang melarang dengan nash yang qath’i , tegas, dan terperinci.  Namun  demikian,  dalam  menetapkan  hukum  sesuatu  masalah, dapat ditetapkan atas dasar manfaat dan mudaratnya, didasarkan pada maqasid al- syari’at (maksud/tujuan ditetapkannya hukum) yang penetapan hukum itu didasarkan  atas  kemaslahatan.  Dimana  ada  kemaslahatan  dan  ada kemudaratan pada sesuatu masalah yang ditetapkan hukumnya, maka dicari mana  yang  lebih  banyak  membawa  maslahat,  itulah  yang  dijadikan  dasar. Kemaslahatan yang  sempurna itu dapat  menciptakan manfaat dan sekaligus menolak kemudaratan. 6
Terdapat beberapa kelompok ulama yang berbeda dalam menentukan hukum rokok. Di antaranya pendapat yang diambil dari para ulama adalah: Pertama,  meskipun  tidak  sampai  pada  dosa  besar  bagi  yang  melakukannya, kecuali  jika  jelas-jelas  membahayakan,  terdapat  pendapat  bahwa  hukum merokok secara mutlak adalah haram.  Kedua, menetapkan hukum merokok adalah  makruh.  Ketiga,  menghalalkannya  secara  mutlak.  Keempat, menyatakan  hukum  merokok  bersifat  fleksibel,  bahkan  bisa  berlaku  kelima hukum taklif (haram, makruh, mubah, sunah, dan wajib) tergantung kondisi dan keadaan.
6 Husnaini, “ Hukum Rokok Analisis Al- Qur’an Dan Fatwa MUI”, Jurnal Syarah , Vol. 7, No. 1, 2018, hlm. 65.
Masing-masing  kelompok  yang  mengemukakan  pendapat  tersebut memiliki sandaran dalil sendiri-sendiri, baik melalui melalui logika (dalil aqli) maupun  melalui  dalil  al- Qur’an  dan  al -Hadis  (dalil  naqli).  Kelima,  tidak membicarakannya,  yakni  sikap  yang  tidak  mengambil  pendapat  apapun. Adapun dari masing-masing mazhab, ada yang mengharamkannya, ada yang memakruhkannya, dan ada pula yang menganggapnya mubah. 7
Salah  satu  kepedulian  umat  Islam  terhadap  arti  penting  kesehatan, khususnya  bahaya  rokok,  diwujudkan  oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) yang  menjadi  salah  satu  lembaga  umat  Islam  dengan  mengadakan  forum Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  se -Indonesia  di  Aula  Perguruan  Diniyah  Putri, Padang  Panjang,  Sumatera  Barat  yang  berlangsung  sejak  tanggal  23  sampai dengan 26 Januari 2009. Sidang Pleno yang diadakan pada Minggu petang, 25 Januari  2009  yang  dipimpin  K.H.Ma’ruf  Amin  (Ketua  Fatwa  MUI), memutuskan  bahwa  merokok  hukumnya  dilarang,  yakni  antara  haram  dan makruh. Akhirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa fatwa haram  merokok  hanya  berlaku  bagi  perokok  di  tempat  umum,  anak-anak wanita hamil.
Fatwa  ini  dapat  dikatakan  sebagai  jalan  tengah  atas  kontroversi  yang terjadi di masyarakat serta diikuti oleh perdebatan di antara para ulama dalam forum resmi MUI. Dengan mempertimbangkan pengaruh rokok bagi sosial dan pribadi, masyarakat dipersilahkan untuk memilih di antara keputusan tersebut. Adapun dampak dari Fatwa MUI ini, melahirkan banyak respon dari berbagai kalangan, yaitu berupa pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengaruh fatwa tersebut terhadap dampak manfaat dan mudarat bagi masyarakat. 8
7 Departemen  Agama  RI, Islam  Untuk  Disiplin  Ilmu  Kesehatan  dan  Kedokteran  2  (Fiqh Kontemporer) ( Jakarta: Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam. 2003), hlm. 220.
8 Husnaini, “ Hukum Rokok Analisis ……..”, hlm. 66-67.
Sebagai  negara  yang  memiliki  populasi  penduduk  dengan  mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia memberlakukan hukum Islam diantara berbagai  jenis  hukum  lainnya  untuk  mengatur  beberapa  hal  terutama  yang berkaitan  dengan  permasalahan-permasalahan  yang  dialami  oleh  warga negara yang beragama Islam. Mengingat zaman dan peradaban semakin maju dengan  segala  kompleksitas  masalah  yang  terjadi  tentu  menyebabkan pengaruh  yang  signifikan  terhadap  perkembangan  hukum  di  negara  ini. Seperti  halnya  rokok,  tidak  dijelaskan  dengan  pasti  di  dalam  Al- Qur’an bagaimana  pemberlakuan  hukumnya.  Karena  rokok  merupakan  hal  yang dipertimbangkan  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kesehatan,  sosial,  dan lingkungan, maka dalam penegakan hukumnya membutuhkan regulasi yang tegas  demi  mewujudkan  ketertiban  di  masyarakat.  Salah  satu  hukum  yang dapat mewujudkan ketertiban di masyarakat dengan langkah pendekatan yang tegas serta memiliki efek jera yang cukup terasa daripada pendekatan hukum lainnya  adalah  hukum  pidana.  Dengan  pertimbangan  inilah  menarik  untuk diteliti  mengenai  bagaimana  perspektif  hukum  pidana  dan  hukum  Islam kontemporer  dalam  menanggapi  perilaku  destruktif  perokok  aktif  di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Jenis  data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  yang  bersumber  pada  bahan-bahan kepustakaan,  dan  sumber  bahan  hukum  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi,  atau  risalah  dalam  pembuatan peraturan  perundang-undangan.    Kemudian  bahan  hukum  sekunder,  dapat diperoleh  dari  penjelasan  pada  peraturan  perundang-undangan,  buku-buku bacaan, serta data dari internet.  Kemudian penulis juga menggunakan sumber data tersier sebagai pelengkap seperti kamus, artikel dan sebagainya. Karena
data yang diperoleh merupakan data sekunder dan metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, maka teknik pengumpulan  data  dilakukan  adalah  dengan  cara  dokumentasi,  yakni  suatu cara  yang  digunakan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  dalam  bentuk buku,  arsip,  dokumen,  tulisan  angka,  dan  gambar  sebagai  laporan  serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

## C. Pembahasan
1. Perspektif Hukum Pidana dalam Menanggapi Perilaku Destruktif Perokok Aktif di Indonesia
Indonesia menghadapi masalah yang dilematis mengenai rokok, karena  rokok  memberikan  keuntungan  dan  kerugian  bagi  negara  dan masyarakat. Dengan demikian maka penting untuk dipikirkan bagaimana cara  agar  merokok  tidak  menjadi  hal  yang  merugikan  bagi  bangsa  dan negara namun di sisi lain kualitas kesehatan bangsa tetap terjaga. Dampak yang ditimbulkan akibat merokok bisa berakibat dari berbagai sisi, baik itu dari sisi ekonomi, kesehatan, bahkan sisi kehidupan sosial. Salah satu akibat dari  tindakan  merokok  ialah  timbulnya  sikap  destruktif.  Sikap  ini cenderung dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
Dalam  hukum  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia,  pelanggaran mengenai aktivitas merokok merupakan pelanggaran larangan di kawasan tanpa  rokok.  Apabila  merokok  pada  tempat-tempat    seperti  fasilitas kesehatan,  fasilitas  pelayanan,  proses  belajar  mengajar,  tempat  bermain, ibadah, angkutan umum, tempat umum, juga kerja  dan tempat lain yang memang  sudah  ditetapkan  sebagai  kawasan  tanpa    adanya  rokok  maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya ada Pidana denda atas pelanggaran yang terjadi kawasan tanpa adanya  rokok yang  dapat  dikenakan  bagi  setiap  orang  tanpa  terkecuali  yang  sengaja melanggar kawasan tanpa adanya rokok.
Ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur tentang kawasan tanpa rokok. Kawasan yang dilarang merokok  tersebut  mewajibkan  pimpinan  dan/atau  penanggung  jawab apabila terbukti membiarkan orang  merokok berada di kawasan tersebut yaitu    dilarang  merokok,  akan  diberi  sanksi  administrasi  dalam  bentuk peringatan tertulis atau bisa juga penghentian sementara kegiatan, usaha, serta  pencabutan izin. 9 Sanksi pidana yang disebabkan oleh pelanggaran terhadap  hukum  yakni  adanya  ketentuan  berupa  pidana  atau  tindakan. 10
Pidana yakni hukuman yang dijatuhkan kepada orang-orang yang terbukti melakukan  kesalahan  dengan  adanya  delik  berdasarkan  putusan  tetap. 11
Pelanggaran merupakan yang dilarang dan diancam pidana yang sanksinya lebih ringan dari kejahatan. 12
Banyak  sekali  sikap  destruktif  bagi  perokok  yang  merugikan  bagi diri  sendiri  dan  orang  lain.  Salah  satu  diantaranya  adalah  pelanggaran terhadap  kawasan  tanpa  rokok.  Eksistensi  dari  kawasan  tanpa  rokok dimaksudkan  untuk  membuat  masyarakat  terlindungi  dari  bahayanya pengaruh asap rokok. Dengan menyediakan tempat-tempat khusus untuk perokok  maka  telah  diberlakukan  pembatasan  area  merokok  terutama diruang  publik.  Tempat-tempat  yang  disediakan  ini  tentunya  harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam regulasi yang telah ada.
Pemerintah sangat memperhatikan mengenai kawasan tanpa rokok ini. Hal ini terbukti dengan adanya sanksi-sanksi pidana yang diatur dalam beberapa  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bagi  pelanggar
9 Republik Indonesia , “ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ” , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
10 Farid  Yaman, Analisis  Fatwa  MUI  Komisi  B-1  tentang  Hukum  Merokok (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Syariah, 2016), hlm. 118.
11 Ibid. , hlm. 119.
12 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 95.
kawasan tanpa rokok sebagaimana dalam ketentuan Pasal 199 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Kesehatan: 13
(1)   Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  memproduksi  atau memasukkan  rokok  ke  dalam  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dengan  tidak  mencantumkan  peringatan kesehatan  berbentuk  gambar  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  114  dipidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan dendan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
(2)   Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melanggar  kawasan  tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
Selain  itu,  beberapa  pemerintah  daerah  ataupun  kota  di  Indonesia juga  membentuk  peraturan  yang  mengatur  mengenai  sanksi  pidana  bagi perilaku destruktif perokok salah satunya merokok di kawasan tanpa rokok. Contohnya  dengan  pertimbangan  bahwa “ rokok  merupakan  hasil  olahan tembakau dan sintesis yang mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia ”, serta untuk menindaklanjuti  Pasal 115 ayat (2) UndangUndang Kesehatan dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, mewajibkan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok, maka Kabupaten Bireuen mengeluarkan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. 14
Pengaturan  tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok  (KTR)  dalam  qanun Kabupaten Bireuen terdapat dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13, serta dalam  qanun  tersebut  juga  telah  diatur  sanksi  denda.  Pada  Pasal  24 menyebutkan bahwa akan dikenakan denda sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh
13 Republik Indonesia , “ Undang-Undang Nomor 36 ……..”, Pasal 199.
14 Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, “ Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014  Tentang  Kawasan  Tanpa  Rokok ” ,  (Lembaran  Daerah  Kabupaten  Bireuen  Tahun  2014 Nomor 55).
Ribu  Rupiah)  bagi  setiap  orang  yang  merokok  di  tempat  atau  area  yang dinyatakan sebagai KTR.
Qanun Kabupaten Bireuen yang mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok beserta sanksi pidananya sejauh ini belum diterapkan, bagi orang- orang  yang  merokok  hanya  diberikan  peringatan  dan  himbauan  untuk tidak  merokok  di kawasan-kawasan  yang  dilarang  untuk  merokok  tanpa dikenakan sanksi pidana denda maupun dihentikannya pelayanan publik. Untuk  saat  ini  qanun  tersebut  tidak  mengalami  perkembangan  yang signifikan dan tidak membawa dampak positif kepada pemerintah maupun masyarakat. 15 Hal ini menunjukan adanya aturan yang tidak dijalankan di wilayah Kabupaten Bireuen, adanya kesenjangan antara aturan yang dibuat dengan  perilaku  masyarakatnya.  Pemerintah  tidak  menyediakan  sarana yang  dapat  digunakan  agar  penerapan  pidana  dapat  dilakukan  sehingga masyarakat terarah ketika akan diterapkannya sanksi pidana tersebut. Dari sisi masyarakat dapat dikatakan perokok aktif yang sudah biasa merokok sulit  untuk  berhenti  merokok,  sehingga  hanya  bisa  diarahkan  agar  tidak merokok di kawasan tanpa rokok. Namun dimana mereka dapat merokok apabila tempat untuk merokok itu sendiri belum ada.
Selain itu, Pemerintah kota Denpasar juga mengatur mengenai sanksi bagi pelaku yang melanggar ketentuan KTR dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang KTR dinyatakan bahwa setiap orang dilarang merokok di KTR, setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 dan ayat (1) dipidana dengan pidana
15 Rizky  Oktria  Ramy,  Nursiti,  “ Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap  Pelanggaran Merokok di Kawasan Tanpa Rokok ”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 8.
kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 16
Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  7  Tahun  2013  Tentang Kawasan Tanpa Rokok khusnya untuk efektivitas sanksi pidana menurut pandangan  dari  penegak  hukum  yakni  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Denpasar mengatakan bahwa Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan efektif. Karena sudah ada yang ditindak dan diberikan hukuman sesuai dasar hukum yakni Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Tersebut. 17 Meskipun dari penegak hukum dari Satuan Polisi Pamong  Praja  berpendapat  sanksi  yang  dijatuhkan  oleh  majelis  hakim masih tergolong sangat rendah, tetapi seperti itulah keputusan hakim yang banyak mempertimbangkan dari tujuan hukum itu sendiri, yaitu dari sudut pandang keadilan, kepastian hukum, dan Kemanfaatan.
Dari adanya ketentuan dari hukum pidana mengenai sikap destruktif para  perokok  aktif  di  Indonesia  membuktikan  bahwa  pemerintah memperhatikan  bagaimana  untuk  menciptakan  suasana  yang  baik  bagi lingkungan  dan  orang  sekitar  melalui  instrumen  hukum  pidana. Pembentukan  aturan-aturan  diatas  sebagai  wadah  untuk  mengendalikan perilaku perokok agar tidak merugikan bagi masyarakat sekitar.

## 2. Perspektif  Hukum  Islam  dalam  Menanggapi  Perilaku  Destruktif Perokok Aktif di Indonesia
Rokok adalah lintingan atau gulungan tembakau yang digulung/ dibungkus  dengan  kertas,  daun,  atau  kulit  jagung,  sebesar   kelingking dengan  panjang  8-10  cm,  cara  penggunaan  rokok  biasanya  dihisap
16 Sekretaris Daerah Kota Denpasar, “ Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok ” , (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7).
seseorang setelah dibakar ujungnya. 18 Rokok juga dikategorikan sebagai zat adiktif  karena  dapat  menyebabkan  adiksi  (ketagihan)  dan  dependensi (ketergantungan) bagi orang yang menghisapnya. 19 Dengan kata lain, rokok termasuk  golongan  NAPZA  (Narkotika,  Psikotropika,  Alkohol,  dan  Zat Adiktif). 20
Dalam  konteks  hukum   Islam, status  hukum  NAPZA   memang tidak  disebutkan  secara  langsung  dalam kalimat-kalimat suci  Al-quran maupun  Hadits.  Hal ini dikarena masalah NAPZA tidak terdapat di sekitar pergaulan  Nabi  Muhammad  Saw. semasa  hidupnya, zat-zat  sejenis  yang sangat    populer    pada  zaman  nabi  adalah  sejenis  minuman  keras  yang disebut dengan khamr .
Oleh  karena memang  belum  ditemukan  status  hukum  NAPZA dalam  syariat  Islam,  baik  dalam  Al-quran  maupun  Hadits,  maka  para ulama ( mujtahid ) biasanya menyelesaikan dengan jalan melakukan ijtihad melalui metodologi  hukum  Islam dengan menggunakan pendekatan  qiyas (analogi  hukum)    sebagai  solusi  istinbãth  hukum  yang  belum  jelas hukumnya dalam syariat Islam.
Sebelum  itu  perlu  diketahui  terlebih  dahulu  bahwa  masalah minuman  yang  memabukkan  -  sebagai  ashl    -  dalam  Al-Qur ’ an    yang disebut  dengan khamr ,  pada  pemulaan  Islam  juga  belum  ditentukan hukumnya  secara  tegas,  akan  tetapi  karena  mengandung  lebih    banyak mudarat  daripada  manfaatnya  maka  dengan  cara  yang sangat  bijaksana, Allah  Swt.  -sebagai  pembuat  hukum-secara gradual  menetapkan status
18 https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK- DAN- AKIBATNYA.html#:~:text=Rokok%20juga%20termasuk%20zat%20adiktif,Alkohol%2C%20da n%20Zat%20Adiktif). Diakses pada tanggal 13 Agustus 2022, Pukul. 11.06 WIB.
19 Ibid.,
hukum khamr ,  melalui  beberapa    firman-Nya,  seperti  Firman  Allah  Swt dalam: 21
a) Surat an-Nahl: 67, ayat tersebut menjelaskan  manfaat  dari  buah Anggur  dan  Kurma,  dan sekaligus  menunjukkan  akan  ada efek  yang  berbahaya  (mudarat)  bila  buah-buahan itu dijadikan minuman yang memabukkan ( khamr ).
b) Surat al-Baqarah ayat 21, berisi  nasihat,  sebelum  ada  larangan yang    tegas    di    dalamnya,  bahwa    keberadaan khamr mengandung  dosa  yang  besar,  karena  dampak  negatif yang berbahaya, tetapi sedikit manfaatnya bagi manusia.
c) Surat  al-Nisa  ayat  43,  ayat  ini  turun  disebabkan  adanya  suatu peristiwa unik dalam sebuah acara di rumah Abd al-Rahnian bin Auf  yang  juga  mengundang  Ali  bin  Abi  Thalib  dan  sahabat- sahabat  lainnya.  Kemudian  dihidangkan  minuman khamr , sehingga terganggulah  otak  mereka.  Ketika  tiba  waktu  shalat, Aliu    tampil    sebagai    imam.  Dalam  Shalatnya  itu  ia  membaca surat al-Kafirun dengan keliru.
Ayat-ayat di atas  belum  juga  menunjukkan  status  hukum khamr secara  tegas  (kepastian  hukum),  akan  tetapi  hanya  ada  pelarangan minuman khamr ketika shalat.
Pada tahapan terakhir Allah Swt. Melalui firman-Nya dalam surat al-
Maidah ayat 90 sampai dengan 91, menetapkan status khamr adalah haram dalam Islam. Dengan turunnya ayat tersebut, maka dengan tegas Allah Swt. mengharamkan khamr , karena berakibat dapat meghilangkan akal fikiran, memabukkan, dan merupakan perbuatan setan yang dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta membuat lalai dari kewajiban terhadap Allah Swt.
21 M.  Ali  Haidar  dalam  Chuzaimah  T.  Yanggo  (editor), Problematika  Hukum  Islam Kontemporer, cet. II (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 121-122.
Melalui  pendekatan  qiyas (analogi  hukum) terkait hubungan antara rokok dan khamr ,  yakni  menghubungkan  satu  kejadian  yang  tidak  ada nashnya kepada kejadian lain  yang ada nashnya, dalam hukum  yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya. 22 Walaupun  di  satu  sisi  rokok  tidak  dapat  melemahkan  dan memabukkan namun sebenarnya r okok termasuk kedalam “khabais”, yakni didefinisikan sebagai sesuatu yang membahayakan dan kotor. 23
Dari  uraian  di  atas, maka rokok sebagai salah satu zat adiktif dapat dikategorikan  sebagai khamr , sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa khamr  pada  dasarnya  adalah  sebutan bagi  tiap-tiap  yang  memabukkan; Mabuk    dalam    artian    hilangnya    kesadaran    akal  sebagai    akibat    dari minuman  keras  atau  yang  serupa  dengannya.  Walaupun di satu sisi rokok  tidak  dapat  memabukkan  dan  melemahkan  namun  sebenarnya Rokok  termasuk  kedalam  “ khabais ”  (sesuatu  yang  kotor)  dan membahayakan. Khamr ,    dengan  demikian,    tidak    terbatas    dibuat    atau yang  diolah  dari  lima  macam  buah  pada waktu  itu,  yang  diharamkan dimadinah.
Kemudian  apabila  dilihat  dari  kenyataanya,  penggunaan Rokok lebih banyak menularkan dampak negatif, sedangkan berbuat sesuatu yang lebih membahayakan  itu  tidak  dibolehkan  di  dalam  Alquran,  meskipun terhadap  diri sendiri, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surat Yunus ayat 44, yang berbunyi: “ Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun,  tetapi  manusia  itulah  yang  menzalimi  dirinya  sendiri ”. Dalam  sebuah Hadis,  Rasulullah  Saw.  telah  bersabda:  Dari  ilkrimah,  dari  Ibnu  Abbas
22 Abdul Wahab Khalaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, terjemah Nur Iskandar al-Barsany, cet. I (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 76.
23 Yusuf  Qaradhawi, Fatwa-Fatwa  Kontemporer ,  cet  V,  jld  II  (Jakarta:  Gema  Insani Press,1996), hlm. 792-794.
Rasullah Saw. telah bersabda: “ Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh memberi bahaya kepada orang lain ” (HR. Ibnu Majah).
Berdasarkan  keterangan  Hadits  nabi  di  atas,  para  ulama  sepakat bahwa bagi para  pemakai khamr dikenakan  had  berupa  hukuman  dera atau    cambuk,    baik  digunakan  sedikit  maupun  banyak.  Tetapi  tetap terdapat  banyak  perbedaan  pendapat  terkait  berat  ringanya  hukuman tersebut. Setelah rokok  diidentifikasi  pengaruhnya terhadap fisik maupun akal  pikiran,  maka  ketentuan  hukumnya  dimasukkan  kedalam    kategori khamr ,  yang  dengan  tegas  dilarang  oleh  Allah  Swt.  dan  Rasul-Nya.  Jadi jika    dihubungkan    dengan    rokok  yang    diketahui  mempunyai  dampak yang lebih luas dan bahkan lebih berbahaya dari pada khamr itu sendiri, baik bagi pengguna, keluarga, masyarakat, bahkan negara dan bangsa, dan  bila berlebihan,  akan  mengakibatkan  kematian  bagi  pemakainya.  Di samping itu  juga  akan  berimbas  pada  timbulnya  tindakan-tindakan  destruktif seperti    pencurian,    pemerkosaan    bahkan    tak    segan-segan    melakukan pembunuhan untuk memenuhi kebutuhan ketergantunganya kepada rokok (zat adiktif) tersebut.
Maka    sejatinya,    berdasarkan    ketentuan    hukum    di    atas, penggunaan  rokok  oleh  perokok  dengan  pertimbangan  dampak  negatif yang ditimbulkan cukup luas dan kompleks. Lewat analogi rokok dengan khamr ,  maka  perokok  dapat  dikenakan    sanksi    hukum    had    dan    tazir, karena    hukum    had    dijatuhkan    sebagai  konsekuensi  ketetapan  agama (syariat), sementara tazir diterapkan sebagai tindakan yang didasarkan atas pertimbangan  hakim  (imam)  dan  menjaga  keamanan  dan  kemaslahatan umum.

## D. Kesimpulan
Banyak sekali sikap destruktif bagi perokok yang merugikan bagi diri sendiri  dan  orang  lain.  Salah  satu  diantaranya  adalah  pelanggaran  terhadap
kawasan tanpa rokok. Pemerintah sangat memperhatikan mengenai kawasan tanpa  rokok  ini.  Hal  ini  terbukti  dengan  adanya  sanksi-sanksi  pidana  yang diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan.  Rokok sebagai zat adiktif dalam Islam dapat  dikategorikan  sebagai khamr .  Walaupun di  satu  sisi  rokok  tidak  dapat  melemahkan  dan  memabukkan,  namun sebenarnya  rokok  dikategorikan  ke  dalam  “ khabais ”  yang  diartikan  sebagai sesuatu  yang  membahayakan  dan  kotor.  Kemudian    apabila    dilihat    dari kenyataanya,  penggunaan Rokok  lebih banyak menularkan dampak negatif, sedangkan berbuat sesuatu yang lebih membahayakan  itu  tidak  dibolehkan di  dalam  Alquran,  meskipun  terhadap  diri sendiri

## E. Saran
Pemerintah  seharusnya  lebih  memperhatikan  kawasan-kawasan  yang harus dibebaskan dari asap rokok seperti gedung sekolah, tempat bekerja, dan perlunya penyediaan tempat untuk merokok bagi perokok agar tidak berlalu lalang mengganggu serta penting untuk diadakan ketetapan larangan merokok di daerah. Selain itu, adanya tindakan nyata dari konsistensi dan profesionalitas aparat  penegak  hukum  juga  berperan  penting,  karena  ketika  ditemukan pelanggaran atas aturan undang-undang mengenai kawasan rokok maka perlu diberikan sanksi yang tegas sehingga aturan dapat berlaku secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

## Al- Qur’an dan Hadist
Departemen  Agama  Republik  Indonesia.  (2003).  Islam  Untuk  Disiplin  Ilmu Kesehatan dan Kedokteran (Fiqh Kontemporer).
Haidar, M.  Ali dalam  Chuzaimah  T.  Yanggo. (1992). Problematika Hukum Islam Kontemporer . Jakarta: Pustaka Firdaus.
Husnaini.  (2018).  Hukum  Rokok  Analisis  Al- Qur’an  Dan  Fatwa  MUI . Jurnal Syarah , Vol. 7, No. 1.
Jamaluddin.  (2016). Transaksi  Jual  Beli  Rokok  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam .
Makasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
Khalaf,  Abdul  Wahab.  (1989). Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam. Terjemah  Nur Iskandar al-Barsany. Jakarta: Rajawali.
Qaradhawi, Yusuf. (1996). Fatwa-Fatwa Kontemporer . Jakarta: Gema Insani Press. Ramy,  Rizky  Oktria,  Nursiti.  (2018).  Penerapan  Sanksi  Pidana  Terhadap Pelanggaran Merokok di Kawasan Tanpa Rokok. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana , Vol. 2, No. 1.
Rusyd, Ibn. (1995) Bidayah al-Mujtahid . Beirut: dar al-Fikr.
Soekanto,  Soerjono.  (1984). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Universitas Indonesia-Ui Press.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Yaman,  Farid.  (2011). Analisis  Fatwa  MUI  Komisi  B-1  tentang  Hukum  Merokok .
Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Syariah.

## Peraturan perundang-undangan.
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun 2009  Tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 144)
Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen, Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok , Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2014 Nomor 55, Bireuen: 2014.
Sekretaris  Daerah  Kota  Denpasar, Peraturan  Daerah  Kota  Denpasar  Nomor  7 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok , Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2013 Nomor 7, Denpasar: 2013.