## TINJAUAN TERHADAP SAHNYA DAN AKIBAT HUKUM
PERKAWINAN  DI BAWAH  UMUR DI DESA PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Kadek Andre Hendrawan 1 , Putu Sugi Ardana 2
(sugi.ardana@unipas.ac.id)
Abstrak: Desa  Pedawa  sebuah  desa  Bali  Kuno  atau  Bali  Aga  yang  masih memiliki  beberapa  masalah  berkaitan  dengan  pelaksanaan  perkawinan,  salah satunya  adalah  perkawinan  di  bawah  umur.  Sehubungan  dengan  hal  tersebut, penelitian  ini  meneliti  tentang  sahnya  perkawinan  di  bawah  umur  dan  akibat hukumnya di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan  penelitian  hukum  empiris,  bersifat  deskriptif.  Pengumpulan  data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara  kualitatif.  Simpulan  yang  dapat  ditarik  dari  penelitian  ini  sebagai  berikut. Perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Pedawa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten Buleleng  yang  dilakukan  tanpa  adanya  dispensasi  dari  pengadilan/pejabat  yang berwenang dianggap sebagai perkawinan tidak sah. Perkawinan di bawah umur di Desa  Pedawa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng  yang  tidak  sah mengakibatkan tidak sah pula akibat yang timbul dari perkawinan tersebut antara lain  berkaitan  hubungan  antara  suami  dan  istri,  harta  benda  dalam  perkawinan, dan  hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut .
Kata-kata Kunci: Perkawinan, Perkawinan Di Bawah Umur, Sahnya Perkawinan

## PENDAHULUAN
Fenomena yang terjadi di kebanyakan negara berkembang seperti Indonesia perkawinan  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  sudah  cukup  umur (dewasa)  saja.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974    menyebutkan bahwa  batas  minimal  perkawinan  seseorang  adalah  19  tahun  untuk  laki  laki  dan 16 tahun untuk perempuan, namun juga terjadi di kalangan anak di bawah umur, banyak kasus-kasus perkawinan dibawah umur yang terjadi di Indonesia terutama di pedesaan.
Bali  merupakan  salah  satu  provinsi  yang  ada  di  Indonesia,  sangat  kental dengan hukum adat dan kebiasan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
yang  ditunjukkan  untuk  mengatur  kebutuhan  masyarakatnya.  Walau  secara nasional  bangsa  Indonesia  telah  memiliki  ketentuan-ketentuan  (aturan-aturan) yang tegas mengenai perkawinan dan juga pelaksanaanya, karena disebabkan oleh majemuknya  latar  budaya  daerah  masing-masing  maka  pelaksanaan  perkawinan lebih tertumpu pada adat dan tradisi yang diwariskan secara turun temurun.
Desa  Pedawa  sebuah  desa  dari  masa  Bali  Kuno  atau  Bali  Aga  yang merupakan sebagai salah satu desa tertua di Bali, yaitu sistem sosial budaya dari masa  sebelum  masa  Majapahit  yang  dikenal  dengan  Bali  Aga,  di  kenal  dengan beberapa jenis perkawinan, yang salah satunya adalah perkawinan di bawah umur, sedangkan  perkawinan  tersebut  bertentangan  dengan  Undang  Undang  Nomor  1 Tahun 1974. Penulis menganggap fenomena ini sebagai suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti dan harus dicarikan solusi dan jalan keluarnya.
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti dapat merumuskan 2 rumusan masalah :
1. Bagaimanakah  sahnya  perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng?
2. Apa akibat hukum perkawinan dibawah umur di Desa Pedawa Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng

## TINJAUAN PUSTAKA
Ditempatkannya  kedudukan  agama  sebagai  dasar  pembentukan  keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dalam Undang-undang Perkawinan berarti suatu  perkawinan  yang  dikehendaki  oleh  perundangan  nasional  bukan  saja merupakan ‘perikatan keperdataan’ tetapi juga merupakan ‘perikatan keagamaan’ dan  sekaligus  menampung  asas-asas  perkawinan  menurut  Hukum  Adat  yang menghendaki  perkawinan  sebagai  ‘perikatan  kekeluargaan’  dan  ‘perikatan kekerabatan’ (H. Hilman Hadikusuma, 1990: 12).
Perkawinan  menurut  hukum  agama  adalah  perbuatan  suci,  yaitu  suatu perikatan  antara  dua  pihak  dalam  memenuhi  perintah  dan  anjuran  Tuhan  Yang Maha  Esa,  agar  kehidupan  berkeluarga  dan  berumah  tangga  serta  berkerabat
tetangga  berjalan  dengan  baik  sesuai  dengan  ajaran  agama  masing-masing.  Jadi perkawinan  dilihat  dari  segi  keagamaan  adalah  suatu  ‘perikatan  jasmani  dan rokhani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai  beserta  keluarga  kerabatnya.  Hukum  agama  telah  menetapkan kedudukan  manusia  dengan  iman  dan  taqwanya,  apa  yang  seharusnya  dilakukan dan  apa  yang  tidak  seharusnya  dilakukan  (dilarang).  Oleh  karenanya  pada dasarnya  setiap  agama  tidak  dapat  membenarkan  perkawinan  yang  berlangsung tidak seagama (H. Hilman Hadikusuma, 1990: 12).
Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat adat di Indonesia pada  umumnya  bagi  penganut  agama  tergantung  pada  agama  yang  dianut masyarakat  adat  yang bersangkutan, maksudnya jika telah dilaksanakan menurut tata tertib hukum agamanya maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat (Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, 1978: 67).
Perkawinan di bawah umur adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan  seorang  perempuan  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga  yang  kekal  dan  bahagia  yang  dilaksanakan  oleh  calon  suami  dan  atau istri  yang  usianya  masih  belum  mencapai  usia  yang  telah  ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni  umur 19 tahun bagi  pria  dan  umur  16  tahun  bagi  wanita.  Istilah  ini  lebih  sering  dikenal masyarakat dengan sebutan perkawinan dini.
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  telah  diatur  tentang  usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan yaitu sebagai berikut :
Pasal 6 :
(1)  Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
(2)  Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
Pasal 7 :
(1)  Perkawinan hanya diizinkan bila pihakpria mencapai umur 19 (sembilan bela)  tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  usia  16  (enam  belas) tahun.
(2)    Dalam    hal  penyimpangan    dalam  ayat  (1)    pasal  ini    dapat  minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris.  Jenis  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  mempergunakan  pendekatan  yuridis sosiologis  yaitu  jenis  pendekatan  yang  beranjak  dari  norma  atau  aturan  hukum yang ada kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.
Jika  dihubungkan  dengan  penelitian  ini,  norma  yang  dimaksud  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Hukum, perkawinan di bawah umur tidak sah, kecuali dilaksanakan dengan dispensasi dari pengadilan/pejabat yang berhak, tetapi dalam kenyataannya menurut masyarakat adat  dianggap sah.
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek– aspek yang diselidiki (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, 2016: 12).
Pemilihan  lokasi  sangat  penting  dalam  melakukan  penelitian.  Lokasi Penelitian  menunjuk  pada  pengertian  lokasi  situasi  sosial,  yang  dicirikan  oleh adanya  tiga  unsur  yaitu:  tempat,  pelaku  dan  kegiatan  dalam  penelitian.  Sesuai dengan  permasalahan  yang  dikaji,  penelitian  ini  dilakukan  di  desa  Pedawa kecamatan  Banjar  kabupaten  Buleleng  dan  penelitian  kepustakaan  dilakukan  di Perpustakaan  Universitas  Panji  Sakti,  dan  di  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten Buleleng.
Sumber  data  penelitian  ini  terdiri  dari  sumber  data  kepustakaan    dan sumber  data  lapangan.  Dari  sumber  data  lapangan  diharapkan  diperoleh  data
primer.  Data  primer  didapat  dengan  melakukan  penelitian  lapangan  atau field research adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  cara  terjun langsung  untuk  dapat  melihat  sendiribagaimana  pengaturan  perkawinan  menurut adat di desa Pedawa dan aturan perkawinan nasional atau diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan baik dari responden maupun informan.
Dalam  penelitian  ini  mempergunakan  beberapa  teknik  pengumpulan  data seperti:
a. Teknik studi dokumentasi/ kepustakaan.
b. Teknik wawancara berencana/ terstruktur.
c. Teknik  pengamatan/  observasi.    Pengamatan  dilakukan  tentang  perilaku masyarakat berkaitan dengan aturan tentang Perkawinan dibawah umur yang terjadi  di  Desa  Pedawa.  Hal  yang  diamati  adalah  bagaimana  perkawinan tersebut dilakukan, serta sikap dan perilaku masyarakat terhadap perkawinan apakah dianggap sah atau tidak.tau
Analisis  Data  adalah  mengorganisasikan  dan  menguraikan  data  ke  dalam pola,  kategori  dan  satuan  uraian  dasar  sehingga  dapat  ditemukan  sesuai  masalah penelitian.  Data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  ini  dianalisis  secara  kualitatif. Dimaksudkan  dengan  metode  kualitatif  adalah  suatu  tata  cara  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  analisis,  yaitu  suatu  teknik  pengolahan  data  yang dilakukan  dengan  jalan  menyusun  secara  sistematis  data  yang  ada,  sehingga diperoleh  kesimpulan  yang  umum.  Alur  pengolahan  data    sebagai  berikut:  data dikumpulkan  kemudian  disusun  secara  sistematis,  direduksi,  dipaparkan  secara sistematis, dan ditarik simpulan sebagai jawaban atas permasalahan (Moleong, L., 1999: 103).
Data tentang  perkawinan di bawah umur yang diperoleh di Desa Pedawa, baik  mengenai  tata  cara  perkawinan,  anggapan  masyarakat,  maupun  akibat hukumnya,  disusun  dalam  unraian  untuk  menjawab  kedua  masalah  penelitian yang  telah  dirumuskan,  yaitu  berkaitan  dengan:  sahnya  perkawinan  di  bawah umur  di  Desa  Pedawa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten  Buleleng  dan  akibat hukumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara singkat tahapan pemeriksaan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja adalah sebagai berikut.
Lembaga  yang  sangat  berperan  di  Desa  pedawa  berkaitan  dengan pelaksanaan  perkawinan  dan  pewarisan  adalah  Desa  Pakraman.  Struktur  Desa Pakraman Pedawa adalah sebagai berikut:

## SANGKET
ULU DESA KELIAN ADAT PANGLIMA (Wayan Dulat) PANYARIKAN
PATENGEN (Ketut Suarta) (Ketut Rostika)

## BAKIN
(Pembantu Umum)
KLIAN SAMBANGAN                                          KLIAN SAMBANGAN NAWAN                                                                   PAING
KLIAN SAMBANGAN              KLIAN SAMBANGAN PON                                           WAGE
Salah satu  tradisi unik  yang berbeda dengan kebanyakan desa di  Bali dan masih tetap  dipertahankan  hingga  kini  di  Desa  Pedawa  adalah  tradisi  perkawinan  atau pawiwahan . Upacara perkawinan di  Desa Pedawa dikenal  dengan istilah melaib .
Melaib memiliki beberapa jenis dan setiap jenisnya memiliki suatu keadaan yang berbeda, diantaranya adalah melaib ngemaling (kawin lari), melaib ngerorod , dan melaib ngidih . Berdasarkan sarana upacara yang digunakan, prosesi melaib dibagi menjadi dua yaitu melaib mebase tegeh dan tidak mebase tegeh . Di samping itu, adapula tradisi melaib yang sudah tidak dilaksanakan karena telah melanggar hak asasi manusia (HAM) yaitu melaib mapekirang (Upacara Melaib atau Pawiwahan di Desa Pedawa”, melalui https:// kabarkomik. wordpress.com. diakses tanggal 4 Juli 2018).
Saat ini pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Desa Pedawa sudah jauh berkurang  dari  masa-masa  sebelumnya.  Ada  beberapa  hal  yang  menjadi  latar belakang  perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Pedawa,  antara  lain  masalah keadaan  perekonomian  keluarga.  Anak-anak  dari  keluarga  kurang  mampu, umumnya tidak mengikuti pendidikan lanjutan, setelah tamat sekolah dasar. Anak laki-laki  kebanyakan  membantu  keluarga  bertani,  beternak,  dan  mengerjakan pekerjaan-pekerjaan  rumah  tangga.  Pada  saat  panen  cengkeh,  anak-anak  ikut menjadi  tenaga  upahan  memetik  cengkeh.  Anak-anak  perempuan  umumnya membantu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Setelah lebih dewasa, anak-anak  ini  baik  perempuan  maupun  laki-laki  sebagian  ada  yang  merantau menjadi buruh proyek. Anak-anak seperti inilah, yang tidak melanjutkan sekolah, umumnya  lebih  cepat  menikah.  Dijelaskan  lebih  lanjut,  ada  juga  faktor meringankan  beban  keluarga.  Anak-anak  yang  menikah  cepat,  umumnya  lebih cepat  mandiri  dalam  memenuhi  kebutuhan-kebutuhannya,  hal  ini  dapat meringankan beban orang tuanya yang serba kekurangan.
Faktor adat dan agama, tidak menjadi hal yang sangat menentukan terhadap terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Pedawa.  Memang,  secara  adat ukuran  apakah  seseorang  telah  dewasa  atau  tidak,  tidak  sepenuhnya  dilihat  dari umur,  tetapi  lebih  banyak  dilihat  dari  fisik  secara  nyata.  Anak-anak  perempuan,
apabila sudah datang bulan, dianggap sudah dewasa. Anak-anak laki-laki, dilihat dari  bentuk  tubuh,  perubahan  suara.  paling  penting,  adalah  kemampuan  untuk melaksanakan ayah-ayahan di  Desa  Pakraman.  Anak-anak  yang  sudah  mampu melaksanakan  kewajiban-kewajiban  dari  Desa  Pakraman  dianggap  sudah  cukup umur.
Hal  lain  yang juga dapat menyebabkan dilakukannya perkawinan di  bawah umur di Desa Pedawa adalah kehamilan. Anak-anak yang tidak sekolah, maupun sedang  sekolah,  yang  telah  terlanjur  hamil,  umumnya  dikawinkan  meskipun dalam  beberapa  kejadian  umumnya  belum  mencukupi  untuk  kawin  menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini banyak dilatarbelakangi pergaulan bebas di kalangan anak-anak muda.
Dalam Awig-awig Desa Pakraman Pedawa, perihal perkawinan diatur antara lain sebagai berikut ( Pawos 51 sampai 56):
1. Perkawinan  diberi  batasan  sebagai  berikut: Pawiwahan  inggih  punika panunggalan  Purusa  lan  Pradana  melarapan  antuk  penunggalan  kayun suka  cita,  kadulurin  antuk  Upasaksi  Sekala  Niskala (Perkawinan  adalah bersatunya  Pria  dan  Wanita  berdasarkan  rasa  saling  menyukai,  disertai saksi-saksi).
2. Pelaksanaan perkawinan di  Desa Pedawa dilaksanakan di  mana pihak laki- laki meminang pihak perempuan, dan dibawa ke rumah pihak laki-laki.
3. Perkawinan di Desa Pedawa dibedakan antara:
a. Kawin lari ( melaib/ merangkat / ngerorod ).
b. Melamar ( pepadikan ).
c. Mengakui ( ngangken ).
d. Neteg.
e. Mengkeb Mebasa Tegeh.
4. Perkawinan  dapat  dilaksanakan  apabila  dipenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut:
a. Calon mempelai sudah dewasa ( daa/teruna ).
b. Didasarkan pada saling suka.
c. Sesuai dengan Agama dan Adat ( dresta ).
d. Jika  berasal  dari  Agama  lain  sudah  beralih  ke  Agama  Hindu ( kawisuddha Wadani ).
e. Sesua  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  yang  disahkan  oleh Pemerintah.
5. Jika  syarat-syarat  perkawinan  tidak  dipenuhi,  tidak  dianggap  sah  menurut adat, dan dapat dikenakan denda, sesuai hasil musyawarah desa ( pararem ).
Jika  mengacu  kepada  Awig-awig  Desa  Pakraman  Pedawa,  perkawinan  di bawah umur dianggap tidak sah, bahkan dapat dikenakan denda. Jika perkawinan yang  akan  dilaksanakan  masih  dapat  ditunda  dan  calon  mempelai  wanita  tidak hamil, Prajuru Desa Pakraman dan Perbekel akan mengarahkan agar perkawinan ditunda  lebih  dahulu,  sampai  kedua  belah  pihak  memenuhi  syarat  umur.  Jika kedua  keluarga  bersikukuh,  disarankan  agar  melakukannya  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  7  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang menyatakan  bahwa  jika  terjadi  penyimpangan  terhadap  ayat  (1)  pasal  ini ( Perkawinan  hanya diizinkan bila piha  pria  mencapai  umur 19 (sembilan  belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun ) dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita. Demikian juga jika perkawinan tidak dapat ditunda, disarankan agar meminta dispensasi ke Pengadilan.
Dalam  kenyataannya  meskipun  tidak  ada  dispensasi,  masyarakat  adat  di Desa  Pedawa  menganggap  perkawinan  di  bawah  umur  tetap  sah,  apalagi  jika pihak  perempuan  telah  hamil.  Hal  yang  dipentingkan  adalah  agar  anak  yang dilahirkan tidak menjadi anak bebinjat/ astra.
Secara normatif perkawinan di bawah umur Di Desa Pedawa yang dilakukan tidak sejalan dengan Awig-Awig Desa pakraman Pedawa merupakan perkawinan yang tidak sah, dengan demikian perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, dan membawa  akibat  hukum,  tidak  sah  pula  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  dari perkawinan tersebut.
Akibat  hukum  dari suatu perkawinan itu pada pokoknya menyangkut  3 hal penting, yaitu (Mulyadi, 2008: 41):
1. Timbulnya hubungan antara suami dan istri.
2. Timbulnya harta benda dalam perkawinan.
3. Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak.
Meskipun  normatifnya  dianggap  tidak  sah,  tetapi  dalam  kenyataannya dianggap  sah  oleh  masyarakat  adat  di  Desa  Pedawa.  Pencatatannya  yang  sering dilakukan  setelah  kedua  mempelai  cukup  umur.  Hal  ini  menyebabkan  akibat perkawinan  yang  timbul  juga  sah,  termasuk  anak  yang  lahir  dari  perkawinan tersebut.

## PENUTUP
Simpulan adalah jawaban akhir dari rumusan masalah. Dari uraian di depan dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Pedawa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten Buleleng  menurut  anggapan  masyarakat  adat  dianggap  sah,  apabila  telah dilakukan  menurut  Hukum  Adat  dan  Agama  Hindu,  meskipun  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  menyatakan  sebagai  perkawinan  yang  tidak sah  jika  tidak  dilakukan  dengan  adanya  dispensasi  dari  pengadilan/petugas yang berhak.
2. Perkawinan  di  bawah  umur  di  Desa  Pedawa  Kecamatan  Banjar  Kabupaten Buleleng  yang  sah  mengakibatkan  sah  pula  akibat  yang  timbul  dari perkawinan  tersebut  antara  lain  berkaitan  hubungan  antara  suami  dan  istri, harta benda dalam perkawinan, dan  hubungan antara orang tua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman dan Ridwan Syahrani. 1978. Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia . Bandung: Alumni.
H. Hilman Hadikusuma. 1990. Hukum Perkawinan Indonesia . Bandung: Mandar Maju.
Moleong, L. 1999. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
Mulyadi. 2008. Hukum Perkawinan Indonesia . Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.
Upacara Melaib atau Pawiwahan di Desa Pedawa”, melalui https:// kabarkomik. wordpress.com. diakses tanggal 4 Juli 2018.