## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283
p-ISSN: 2549-5151
Matra Pembaruan 2 (2) (2018): 139- 148
DOI:
10.21787/mp.2.2.2018.139-148
Keywords: Authority Dualism, Batam, Government, and Special Economic Zones
Kata Kunci : Dualisme Kewenangan, Batam, Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi Khusus

## *Korespondensi
Phone      : +62 878 0962 7342
Email       : frisca212@gmail.com

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat, 10450
T ������ T ����� K��������� P����������� K ������ E������ K����� B ����
Alexander Yanuard Dalla 1 , Friska Natlia Hutabarat 2 1,2 Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri, Jl. Kramat Raya  No. 132 Senen- Jakarta
Dikirim: 25 Mei 2018; Direvisi: 10 Juni 2018; Disetujui: 30 Juli 2018

## Abstract
The enactment of regional autonomy in Batam City created a dualism of authority between the Batam City Government (Batam City Government) and Batam Business Entity (BP Batam). The issue of dualism of authority resulted in disharmony between the two institutions in the administration of government in Batam City. Government efforts have also not been able to resolve this issue. One of the strategies pursued is to make Batam a Special Economic Zone (SEZ). In this regard, this study aims to identify the overlapping of  authority  between  the  Batam  City  Government  and  Batam  Concession Agency; and �ind the impact of overlapping authority on the development of Special Economic Zones. This study is a policy research, using a descriptive method  with  a  qualitative  approach,  namely  explaining  the  events  of overlapping  authority  that  occurred  in  the  administration  of  government and its impact on the development of Special Economic Zones in Batam. Data collection  is  done  through  desk  research  (documentation  techniques)  and �i eld studies, namely in-depth interviews (in-depth interviews) and Focused Group  Discussion  (FGD).  The  results  of  the  study  show  that  overlapping authority  occurred  in  several  aspects  of  government  related  to  Licensing, Land,  Spatial  Planning,  Forests,  and  Assets.  This  overlapping  of  authority impedes  the  development  of  Special  Economic  Zones,  namely  the  issue  of division of work areas, assets and types of permits. The solutions offered are the need for the division of authority based on the division of work areas or zoning so that it becomes clear the work space of BP Batam and Pemko Batam.

## Abstrak
Diberlakukannya  otonomi  daerah  di  Kota  Batam  menimbulkan dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) dan Badan  Pengusahaan  Batam  (BP  Batam).  Masalah  dualisme  kewenangan tersebut, mengakibatkan ketidakharmonisan antara kedua institusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam. Pelbagai upaya pemerintah juga belum mampu menyelesaikan persoalan ini. Salah satu strategi yang diupayakan  yaitu  menjadikan  Batam  sebagai  Kawasan  Ekonomi  Khusus (KEK). Terkait hal itu, kajian ini bertujuan untuk mengidenti�i kasi tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam;  dan menemukan  dampak  tumpang  tindih  kewenangan  terhadap pengembangan  Kawasan  Ekonomi  Khusus.  Kajian  ini  merupakan  Kajian Kebijakan  ( policy  research), menggunakan  metode  deskriptif  dengan pendekatan  kualitatif,  yaitu  menjelaskan  peristiwa  tumpang  tindih kewenangan  yang  terjadi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  serta dampaknya terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam.
© Alexander Yanuard Dalla, Friska
Natalia Hutabarat
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.
Pengumpulan data dilakukan melalui desk research (teknik dokumentasi) dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan Focussed Group Discussion (FGD). Hasil kajian menunjukkan tumpang tindih kewenangan terjadi pada beberapa aspek pemerintahan terkait Perizinan, Lahan Pertanahan, Tata ruang, Hutan, dan Aset. Tumpang tindih kewenangan ini menghambat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yaitu pada persoalan pembagian wilayah kerja, asset dan jenis perizinan. Solusi yang ditawarkan yaitu perlunya pembagian wewenang berdasarkan pembagian wilayah kerja atau zonasi sehingga menjadi jelas ruang kerja BP Batam dan Pemko Batam.

## I. Pendahuluan
Kajian ini mengangkat isu tentang tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Kota Batam (Pemko Batam) dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Transisi Batam menuju Kawasan Ekonomi Khusus. Tumpang tindih kewenangan yang dimaksud dalam kajian ini adalah adanya urusan pemerintahan dengan jenis yang sama dikerjakan oleh dua lembaga pemerintah, sehingga menyebabkan tidak berjalannya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, khususnya yang terjadi di Batam. Adapun yang dimaksud dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dijabarkan lebih jauh dalam UU No 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus adalah kawasan dengan batas tertentu dalam hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kota Batam adalah sebuah kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Kota Batam terdiri dari Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang, serta pulau-pulau kecil lainnya di kawasan Selat Singapura dan Selat Malaka. Ketiga pulau tersebut terhubung oleh Jembatan Barelang. Batam merupakan salah satu kota yang strategis karena Batam berada di jalur pelayaran internasinal dan kota yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.
Pada 1970-an, Batam dibangun oleh Otorita Batam. Saat itu, Batam hanya dihuni sekitar 6.000 penduduk dan tempo 40 tahun penduduk Batam bertumbuh sampai 158 kali lipat. Kota Batam dijadikan Singapura-nya Indonesia sesuai Kepres No 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam. Dengan ditetapkannya Batam sebagai daerah industri yang berstandar Internasional maka lingkungan kerja daerah industri tersebut didukung oleh Otorita Batam sebagai penggerak pembangunan Batam.
Pada Era Reformasi, dengan terbitnya UU No 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam maka Kotamadya Administratif Batam berubah statusnya menjadi daerah otonomi. Tahun tersebut merupakan titik balik bagi kedudukan hubungan Pemkot Batam dan BP Batam. Pemkot Batam yang menjadi penyelenggara dan BP Batam “hanya” diikutsertakan.
Kemudian, pada 2007, Batam ditetapkan menjadi Kawasan Khusus atau Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Otorita Batam berubah menjadi BP Batam. Dimana BP Batam menjadi penyelenggara fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, dan Pemkot Batam “hanya” menjalankan fungsinya lainnya di luar fungsi khusus (KawanBPBatam, 2016). Keberadaan BP Batam yang didahului oleh Otorita Batam berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 Tahun 1973 dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan Pulau Batam dan semakin diperkuat dengan lahirnya UU No 36 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden No 44 Tahun 2007, serta Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2011 secara vis a vis dengan UU No 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 32 Tahun 2004 serta UU No 53 Tahun 1999 (Murti, 2014). Namun demikian, tidak adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemkot Batam dan BP Batam mengakibatkan ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemkot Batam dan BP Batam (Sudarsono, 2017). Selain itu, eksistensi kedua lembaga yang didukung oleh struktur dan substansi hukum yang berbeda menyebabkan kebijakan pengelolaan Pulau Batam tidak harmonis dan timbul dualisme kewenangan.
Dualisme kewenangan di Kota Batam menimbulkan beberapa masalah, misalnya konflik  dalam  Perencanaan,  Pemanfaatan,  dan Pengawasan Tata Ruang. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maka Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Penataan Ruang di wilayahnya masing-masing. Pemko Batam telah melaksanakan kewajibannya dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Namun, sekali lagi Pemkot Batam tidak memiliki kewenangan dalam pengawasan tata ruang di wilayah Kota Batam karena hal ini terkait dengan kewenangan pemberian Ijin penggunaan lahan yang hingga saat ini masih dipegang oleh BP Batam. Selain itu, adapun konflik dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan yang dikarenakan Ijin Prinsip atau fatwa planologi atau Penggunaan Lahan (PL) diterbitkan oleh BP Batam. Akibat Pemberian Ijin Penggunaan Lahan (PL) yang tidak
pada peruntukannya, ratusan rumah di beberapa perumahan  belum  punya  sertifikat  karena berada di lokasi bekas hutan lindung. Sedangkan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan oleh Pemko Batam. Dengan kondisi ini, peran Pemko sebagai pemegang otoritas menyeluruh dalam pengendalian pembangunan tidak dapat berlangsung sebagaimana mestinya karena Pemko hanya bisa mengendalikan tertib bangunan.
Masalah yang juga memprihatinkan yaitu dalam pengendalian lingkungan hidup, terjadi karena aturan yang memuat kewajiban investor untuk melaksanakan analisis dampak lingkungan akibat pembangunan yang direncanakannya melekat pada perijinan prinsip/fatwa planologi yang diterbitkan oleh pihak BP Batam. Dengan demikian, Pemko tidak memiliki otoritas untuk mengendalikan lingkungan. Saat ini telah terjadi banyak sekali kegiatan pemotongan bukit-bukit dan reklamasi pantai yang tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan.
Pelayanan pertanahan juga terdapat masalah yang  muncul  akibat  konflik  ini  adalah  adanya dua jenis pajak tanah yang dibebankan kepada masyarakat yaitu berupa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh Pemko dan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) oleh BP Batam (batampos. co.id, 2016).
Kemudian, dalam pelayanan administrasi penanaman modal sampai saat ini otoritas kewenangan yang biasanya diserahkan kepada BKPM untuk Nasional dan BKPMD, sedangkan untuk daerah ada di pihak BP Batam yang merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian dampak ekonomi atas banyaknya investasi yang ada di Kota Batam tidak dapat dinikmati oleh masyarakat setempat karena pendapatan atas pajak investasi tersebut hanya sedikit sekali yang menjadi hak dari Pemko. Di sisi lain, isu ini juga mempengaruhi penurunan kinerja investasi dan ekspor di Batam di antaranya pada sisi ketenagakerjaan; terus meningkatnya perdebatan yang terjadi mengenai upah minimum, kontrak pekerja, dan outsourcing , yang diikuti dengan terjadinya banyak protes dan demonstrasi dari buruh, menyebabkan beberapa investor asing menutup atau memindahkan usahanya ke negara lain di Asia, seperti Malaysia dan Vietnam yang lebih menarik insetif dan fasilitasnya; ketidak-konsistenan atau misinterpretasi; Meskipun kerangka regulasi secara umum telah mengatur kekhususan dan insentif bagi investor di kawasan Batam, namun dalam praktiknya masih sering terjadi ketidak-konsistenan atau misinterpretasi, contohnya terkait dengan perizinan di Kawasan Berikat yang tidak berjalan di bawah satu atap sebagaimana mestinya setelah Otonomi Daerah. Investor di Batam sering mengeluhkan terjadinya
tumpang tindih peraturan yang dikeluarkan oleh ketiga institusi tersebut. Padahal, Kota Batam merupakan salah satu daerah utama tujuan utama investasi asing maupun domestik di Indonesia.
Pada 1990-1999 investasi asing dan domestik di Kota Batam pernah tumbuh sangat pesat dengan pertumbuhan rata-rata 10,31% pertahun, jauh di atas rata-rata nasional. Dan, pada 2000-2001 mengalami penurunan dengan pertumbuhan rata-rata 7,68% pertahun. Sementara pada 2011, tercatat pertumbuhan ekonomi Batam 7,20%. Lalu, pada 2012 tercatat 6,78%, dan akhirnya pada 2013 terus menurun menjadi 5,83%, serta 5,76% pada 2014 (Sudirman & Yuwono, 2016).
Melihat sejarah pengembangan serta persoalan yang timbul dalam pengelolaan Batam, pelbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi akibat dari dualisme maupun tumpang tindih dalam implementasi kebijakan tersebut. Upaya yang telah dilakukan mulai dari perubahan status batam, perbaikan struktur kelembagaan pengelolaan batam, serta upaya sinkronisasi fungsi antara kedua lembaga penyelenggaraan pengelola Batam.
Masalah Batam ini mendapat arahan khusus dari Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas di kantor Presiden pada Selasa, 19 Januari 2016 yang mengamanatkan agar masalah dualisme dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas atau Free Trade Zone (FTZ) Batam harus segera diselesaikan. Dualisme kewenangan dan pengelolaan Batam yang terjadi antara pemerintah daerah dan Badan Pengusahaan (BP) Batam berdampak kepada kepastian hukum bagi investor, masalah penyediaan infrastruktur, masalah kelambanan dalam perizinan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan (kbc12, 2016).
Seiring dengan isu-isu tersebut, telah diterbitkan Keppres No 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam Sebagai Komitmen Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan Batam, dan juga rencana perubahan status dari kawasan perdagangan bebas (free trade zone) menjadi Kawasan ekonomi khusus (special economic zone) sehingga perlu diidentifikasi fenomena yang terjadi dalam masa transisi ini.
Pelbagai masalah sebagaimana dikemukakan di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa tumpang tindih kewenangan itu telah mengganggu proses pemerintahan dan pembangunan yang sedang digalakkan di sana. Oleh karenanya, penelitian yang komprehensif yang mampu menggambarkan persoalan tumpang tindih secara utuh seraya berupaya memecahkan persoalan tersebut adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar.
Sejauh ini penelitian mengenai Tumpang Tindih Kewenangan dan Transisi Batam Menuju
Kawasan Ekonomi Khusus belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian tentang dualisme kewenangan pernah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2014) menyimpulkan, adanya dualisme kewenangan dalam pelayanan administrasi penanaman modal di Kota Batam memiliki dampak negatif bagi investor, dampak tersebut antara lain: Pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi investor selaku penanam modal. Kedua, prosedur dan waktu perizinan yang lebih panjang dan lama. Ketiga, double cost atau biaya tambahan bagi investor selaku penanam modal. Putra tidak meneliti secara detail tentang dampak dari tumpang tindih kewenangan (dualisme kewenangan) itu telah mengganggu proses pemerintahan dan pembangunan yang sedang berlangsung di Batam. Selain Putra, Abra (2017), dalam penelitiannya lebih berfokus kepada regulasi dalam pembentukan Kota Batam. Dalam penelitiannya, Abra menyimpulkan bahwa ketidaktegasan pemerintah pusat dan ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem pemerintahan daerah, sehingga menimbulkan dualisme kewenangan antara Pemkot dan BP Batam, yang seharusnya kewenangan multak dimiliki oleh daerah itu sendiri, yakni bisa bersifat gubernur, bupati, atau walikota dengan pemerintahan kota. Penelitian lainnya dilakukan oleh Zaenuddin (2017). Dia a mengatakan bahwa permasalahan utama tata kelola di Kota Batam adalah terjadinya dualisme kewenangan antara Pemerintah Daerah Batam dan Otorita Batam. Zaenuddin menawarkan beberapa rekomendasi untuk mengatasi berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Rekomendasi jangka pendek, diusulkan adanya kelanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Hubungan Kerja Pemkot Batam dan BP Batam, perlu adanya peningkatan sinergi dalam Pembangunan Ekonomi Khusus hubungan antara Pemkot Batam dan BP Batam. Sedangkan rekomendasi jangka panjang, dalam penelitiannya mengusulkan untuk membentuk sebuah pemerintahan khusus/ekonomi khusus melalui UU Khusus Batam. Begitupun kajian yang dilakukan oleh Tumpal Silahoho (2010) tentang dampak ekonomi pembentukan kawasan ekonomi khusus di ungkapkan bahwa masalah umum yang dihadapi oleh bidang ekonomi adalah penyediaan insentif yang tidak sesuai dengan kondisi wilayah, dan kekurangannya konsistensi antara aturan yang menjadi dasar dan pendirian zona ekonomi dan peraturan pendukung. Selain itu, Wishnu (2016) mengungkapkan pelaksanaan wilayah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam bukan merupakan penyimpangan terhadap pelaksanaan prinsip Desentralisasi melalui rezim Otonomi Daerah, melainkan sesuai dengan kaidah yang ditentukan dan diamanatkan dalam Konstitusi
Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu UUD Tahun 1945 khususnya Pasal 18B ayat 1 (2017). Sedangkan, Ady (2014) dalam penelitiannya menyatakan investasi merupakan salah satu sumber pemasukan negara. Namun, sampai sekarang pengelolaan investasi di Indonesia belum dapat dikelola secara optimal, disebabkan salah satunya oleh sistem pengorganisasian pengelolaan investasi yang masih lemah. Persoalan lainnya adalah  hubungan antara organisasi ( network governance ) di dalam sistem pengorganisasian dalam pengembangan investasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang belum optimal yang dikarenakan adanya dualisme kewenangan.
Isdian Anggraeny dari hasil penelitiannya mengungkapkan penyebab insinkronisasi pengaturan bidang pertanahan dengan SK.456/ Menhut-II/2013 mengakibatkan adanya perselisihan kewenangan BP Batam dan Kementerian Kehutanan. Dimana, hak pengelolaan yang dimiliki BP Batam menjadi kekuatan hukum mengikat, timbul ketidakpastian hukum Hak Pengelolaan Lahan BP Batam yang sertifikatnya telah ditertibkan oleh Kantor Pertanahan dan pihak perbankan masih ragu-ragu  untuk  menerima  jaminan  sertifikat  hak atas tanah yang berada di lokasi kawasan hutan. Oleh karenannya keberadaan SK.456/Menhut-II/2013 berdasarkan asas Lex superior derogat legi inferior dan asas Lex specialis derogat legi generali tidaklah tepat karena bertentangan dengan pengaturan khusus dalam pembentukan Daerah Industri Kota Batam (Anggraeny, Bakri, & Hamidi, n.d.). Kendati begitu, pelbagai penelitian tersebut belum melihat dampak tumpang tindih kewenangan terhadap pengembangan wilayah Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus, serta belum memberikan solusi penyelesaian secara teknis terhadap persoalan tumpang tindih kewenangan ini. Oleh karenanya, kajian ini akan berfokus pada Pertama, identifikasi  tumpang  tindih  kewenangan  antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Batam; dan kedua, dampak tumpang tindih kewenangan terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

## II. Metode
Kajian ini menggunakan metode deskriptif sebab melihat masalah/peristiwa tumpang tindih yang terjadi sehingga lebih mudah untuk dijelaskan dan tidak ada variable yang harus diukur. Sedangkan, pendekatan yang digunakan melalui pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan tradisi penelitian kualitatif yang berakar pada  filosofi  dan  psikologi,  dan  berfokus  pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Oleh karena
itu pendekatan fenomenologi tersebutmenjelaskan peristiwa tumpang tindih kewenangan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dampaknya terhadap pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam. Sementara, engumpulan data dilakukan melalui desk research (teknik dokumentasi) dan studi lapangan, yaitu melalui wawancara mendalam (indepth interview) dan Focussed  Group  Discussion (FGD). Data diolah dengan triangulasi data dengan membandingkan teori, hasil penelitian lain juga fakta lapangan serta peraturan-peraturan yang mengatur. Karena merupakan kajian kebijakan, maka dilakukan analisis terhadap masalah kebijakan. Informan yang dipilih adalah informan kunci seperti Asisten Bidang Pemerintahan Kota Batam, Kaban kesbangpol Kota Batam, para Kepala Dinas serta Pejabat BP Batam, dan informan biasa seperti tokoh masyarakat, pelaku usaha dan masyarakat yang mengetahui persis persoalan yang terjadi di lapangan. Pengambilan data dilakukan pada Mei 2016 dan Batam menjadi lokus penelitian karena memiliki persoalan unik yaitu dualisme pemerintahan yang berimplikasi terhadap pembangunan.

## III. Hasil dan Pembahasan
Dengan adanya dua lembaga yang masing- masing dengan berlandaskan aturan normatif di lingkupnya masing-masing jelas menimbulkan dualisme kewenangan di Batam. Hal itu membawa akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan.

## A. Tumpang Tindih Kewenangan di Batam
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang ditujukan idealnya, adalah memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, pariwisata dan bidang-bidang lainnya yang pada gilirannya diharapkan untuk meningkatkan daya saing produk ekspor di pasar global, pada kenyataan tidak optimal dilaksanakan. Hal tersebut ditandai oleh rendahnya penyerapan tenaga kerja, dan belum tingginya volume produksi dan nilai ekspor serta turunnya nilai investasi domestik maupun asing dari Batam.
Masalah tumpang tindih kewenangan pelayanan termasuk didalamnya bagi para investor asing menggejala terjadi pasca pemberlakuan otonomi daerah. Khususnya di Batam yang memiliki potensi ekonomi tinggi, tumpang tindih tersebut terjadi   fatwa planologi atau penggunaan lahan masih diterbitkan  oleh BP Batam sedangkan IMB diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam. Demikian pula dengan pelayanan administrasi penanaman modal yang dikelola oleh BP Batam
yang mencakup perizinan dan retribusi investasi untuk industri dan sektor lain. Hal ini berpengaruh terhadap pendapatan daerah pemerintah kota yang pada gilirannya tidak dapat dimanfaatkan warga masyarakat.
Beberapa perizinan lain yang ada dalam kewenangan BP Batam seperti Perizinan Fatwa Planologi atau izin prinzip pemanfaatan/ penggunaan lahan, cut  and  field , alokasi lahan, titik lokasi iklan atau reklame, lalu lintas keluar masuk barang. BP Batam juga memegang kendali pengelolaan atas pelabuhan ferry Internasional Batam Centre dan Sekupang, bandara Hang Nadim, dan pengelolaan air minum. Pemerintah Kota Batam barangkali satu-satunya pemerintah daerah yang tidak memiliki kewenangan mengelola air bersih atau air minum.
Selain itu, dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, pemerintah Kota tidak memiliki kewenangan. Kewenangan terkait hal itu sesungguhnya melekat dalam kewenangan pemberian izin penggunaan lahan oleh BP Batam. Dengan demikian dalam kaitan dengan investor yang akan menanam investasinya dan mewajibkan investor untuk melaksanakan seperti  kegiatan analisis dampak lingkungan kewenangannya ada di BP Batam. Amdal atas akibat pembangunan yang direncanakan melekat pada kewenangan izin prinsip penggunaan lahan yang diterbitkan oleh BP Batam.
Kondisi seperti itu jelas membawa dampak bagi penyelesaian ekses atas pembangunan itu sendiri berupa kerusakan lingkungan dan dampak lain terhadap masyarakat. Masalahnya, pemerintah kota yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat tidak memiliki cukup otoritas untuk mengendalikan dan bahkan melakukan pemulihan sehingga peran pemerintah kota dalam melindungi masyarakat menjadi kurang efektif. Padahal, pemerintahan hadir pada tingkat pertama adalah untuk menjamin ketertiban dan melindungi masyarakatnya.
Tumpang tindih kewenangan salah satunya juga disebabkan oleh penerapan aturan ketentuan perundang-undangan yang bias di lapangan. S eperti, persoalan penerapan UWTO dan PBB. Padahal, hakekatnya Batam ditujukan untuk kawasan yang menimbulkan daya tarik investasi dengan mengurangi beban biaya bagi investor yang berminat. Dengan kondisi demikian jelas berpotensi mengurangi minat investasi asing. Tumpang tindih yang mengurangi minat investasi juga semakin kentara ketika untuk menentukan besaran upah pekerja bukan domain kewenangan BP Batam. Upah pekerja atau upah minimum kota diusulkan oleh pemerintah kota dan ditetapkan oleh
Gubernur Kepulauan Riau. Tentu saja jika semangat dalam menentukan upah pekerja atau upah minimum kota tidak sejalan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam maka membawa dampak bagi investasi yang masuk. Artinya, BP Batam mengundang investor masuk tetapi ketidaktepatan Pemerintah kota dalam menetapkan upah pekerja justeru dapat menyebabkan investor tidak berminat atau berpindah ke negara yang upah pekerjanya kompetitif.
Masalah lain yang mengiringi dinamika perkembangan Kota Batam adalah pesatnya pembangunan pusat perbelanjaan dan berbagai gedung perkantoran untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian yang digerakkan kalangan swasta.  Namun, hakikinya bahwa perkembangan pertumbuhan pusat perbelanjaan dan perkantoran tidak terlalu mendukung penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur. Penetapan Batam sebagai kawasan telah membawa dampak tersendiri ketika pada kurun waktu hampir dua dasawarsa telah mengundang arus migrasi dari luar ke Batam. Dampak sosial sebagai akibat migrasi tersebut yang tidak terhindarkan adalah ketika pemerintah kota sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam mengatasi masalah- masalah kemasyarakatan menjadi lamban karena ambiguitas kewenangan yang ada padanya. Masalah sosial yang perlu diatasi adalah tingkat kriminalitas, lemahnya penataan kawasan pemukiman yang ditandai maraknya pemukiman liar, kesehatan dan masalah lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari para informan, masalah mendasar yang banyak diungkapkan oleh para informan adalah permasalahan lahan. Seperti hasil wawancara dengan Kabag Kesbangpol Kota Batam yang mengatakan permasalahan lahan dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Batam dan juga pertikaian antar masyarakat di Kota Batam contohnya pertikaian etnis. Permasalahan tumpang tindih kewenangan menurut Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, berakar setelah adanya pengaturan UU No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No 5 Tahun 1974. Sementara, UU No 22 Tahun 1999 mengetengahkan prinsip otonomi daerah penuh yang harus diaplikasikan pada tataran pengelolaan pemerintahan di daerah.
Jika pada UU sebelumnya prinsip sentralisasi pemerintahan menjadi dasar pengelolaan pemerintahan di daerah, dapat dipahami bahwa organ pemerintah pusat beroperasi di daerah. Tetapi ketika terjadi perubahan prinsip yang menegaskan pelaksanaan asas desentralisasi yang terus berlanjut pada pengaturan tentang pemerintahan daerah baik di UU No 32 Tahun 2004 maupun UU No 23 Tahun
2014, seharusnya daerah memiliki kewenangan untuk mengelola berbagai aspek pemerintahan di daerah. Jika diterapkan asas tersebut secara konsekuen maka tumpang tindih kewenangan yang ada di Kota Batam dengan sendirinya dapat diakhiri. Meskipun dalam hal tertentu seperti pengelolaan kawasan strategis seperti Bandara dan pelabuhan tetap dilakukan oleh pemerintah pusat  (menurut Kepala Dinas Perhubungan).
Pada dasarnya dualisme terjadi karena keengganan pihak BP Batam untuk menghentikan kehadiran mereka dalam pengelolaan kawasan Batam lebih karena kekukuhan yang didasarkan dorongan rasa ego karena telah merasa berbuat mengembangkan Batam dari kondisi awalnya. Namun di sisi lain, pada kenyataannya sebagai sebuah lembaga BP Batam telah mempekerjakan hampir 2.000 karyawan untuk menopang tanggung jawabnya mengelola kawasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Secara internal, penurunan daya saing disebabkan beberapa hal, mulai dari dualisme pengelolaan wilayah antara pemerintah kota dan Badan Pengelola (BP) Batam, dualisme tanggung jawab vertikal BP Batam ke Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, serta ledakan penduduk hingga ke maraknya penyelundupan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam menyebutkan, nilai ekspor Kotam Batam sepanjang 2015 mencapai US$ 636,03 juta. Sementara nilai impornya mencapai US$ 508,28 juta. Meski demikian, ada investor di Batam yang hengkang. Namun jika dibandingkan dengan jumlah investor yang masuk, angka yang keluar lebih sedikit. Alasan lain hengkangnya investor akibat masalah internal mereka.
Masalah tumpang tindih kewenangan yang terjadi di Batam setidaknya terjadi dalam empat (4) aspek yaitu: 1. Aspek perizinan 2. Aspek Lahan Pertanahan 3. Tata Ruang dan Hutan dan 4. Aspek Asset. Aspek tersebut di antaranya:

## 1)  Aspek Perizinan
Dampak dari dualisme bahkan tumpang tindih kewenangan tersebut pelayanan perizinan terbelah di antara dua lembaga tersebut, sehingga durasi pelayanan menjadi panjang dan lama, biaya tinggi, dan tidak terdapatnya kepastian dalam melakukan investasi. Sekalipun telah dibentuk 1 (satu) Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), namun operasionalisasi tetap dikelola oleh kedua lembaga tersebut.
Duplikasi perizinan berupa terjadinya ijin ganda atau memiliki kesamaan objek yang harus diurus oleh masyarakat dan dunia usaha, antara lain berupa: 1). Fatwa planologi oleh BP Batam dan Advice planning oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kota (BAPPEKO) Batam; 2). Ijin
titik reklame oleh BP Batam dan Ijin Reklame oleh Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kota Batam; 3). Ijin Penggunaan Ruang Manfaat/Ruang Milik Jalan oleh BP Batam dan Ijin Ruang Manfaat Jalan/ Ruang Milik Jalan oleh Dinas PU Kota Batam; 4) Pengalokasian lahan di kawasan pantai/perairan laut oleh BP Batam dan ijin Percadangan/Prinsip Pemanfaatan Ruang Kawasan Pengembangan Pantai oleh Pemerintah Kota Batam (sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan RIau); dan 5). Ijin Usaha oleh BP Batam dan Ijin Usaha oleh Pemerintah Kota Batam, dan lainnya.

## 2)  Aspek Lahan /Pertanahan
Hampir seluruh lahan yang ada di kawasan PBPB Batam berada dalam Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam. BP Batam Berhak dan berkewajiban atas HPL yaitu: a). perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah ; b) Penggunaan tanah sesuai keperluan pelaksanaan; c) penyerahan tanah tersebut kepada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perUUan; dan d) menerima uang pemasukan dan uang wajib tahunan. Jumlah HPL yang terbit hingga saat ini berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional adalah 350 HPL dengan luas 19.500 Ha. Sisa 20% dari pulau Batam yang belum ada HPL-nya. Adanya kontinuitas pola pengelolaan lahan di KPBPB Batam telah mewariskan berbagai persoalan lahan yang telah ada sebelumnya, antara lain pengalokasian lahan di kawasan-kawasan yang masih berstatus hutan lindung, pengalokasian lahan yang belum memiliki  sertifikat  HPL  dari  BPN  (belum  menjadi kewenangan HPL BP Batam), pengalokasian lahan di areal yang menjadi buffer zone jalan, penelantaran lahan-lahan yang telah dialokasikan kepada pihak ketiga dan lainnya. Sebagian besar lahan-lahan yang dialoksikan oleh BP kawasan PBPB Batam kepada investor  tidak  dapat  diterbitkan  sertifikat  HGB karena belum memiliki Sertifikat Hak Pengelolaan.
Hal lain yang miris ketika adanya pembebanan ganda terhadap masyarakat dalam membayar kewajiban terkait lahan yang dimiliki yaitu UWTO kepada BP Batam dan PBB kepada pemerintah Kota Batam. Status Batam yang belum jelas masih memungkinkan terus terjadi pembebanan pajak uang wajib tahunan Otorita sementara Pemerintah Kota pun sesuai dengan kewenangannya tetap memberikan Pajak Bumi Bangunan sebagai bagian dari PAD Kota Batam.
BP Batam telah memberikan alokasi lahan di Pulau Batam sebanyak 80%. Banyak lahan yang telah dialokasikan kepada investor namun belum/ tidak dibangun. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa lokasi sengaja tidak dibangun oleh investor merupakan bagian dari spekulasi untuk menghambat pembangunan Batam
dalam menyaingi negara tetangga. Dan, terhadap hal tersebut, BP Batam belum memberikan tindakan kepada investor atau pengguna lahan. Pemerintah Kota Batam merasakan bahwa tidak mudah untuk meyakinkan pihak BP Batam untuk mendapatkan hak penguasaan atas lahan yang akan digunakan bagi kepentingan masyarakat dalam lingkup pelayanan kepada masyarakat. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah ketika pemerintah kota Batam ingin membangun atau menambah jumlah Sekolah Menengah Pertama di Kota Batam melalui dana alokasi DAK 2014 tetapi tidak dapat dilaksanakan karena terhambat ketersediaan lahan.
Dari penelusuran terkait sumber permasalahan berbasis lahan, kentara sekali apa yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Batam bahwasanya terjadi kerancuan dalam penetapan peruntukan lahan untuk kawasan, sehingga mengabaikan atau menyebabkan terbengkalainya fasilitas publik dan pembangunan ekonomi di Kota Batam. Terlebih lagi pada era penerapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Kota Batam .

## 3)  Aspek Tata Ruang dan Hutan
RTRW Kota Batam yang ditetapkan dengan Perda No 2 Tahun 2004 telah habis masa berlakunya pada 2014. Adapun Ranperda RTRW yang baru belum disahkan karena menunggu penyelesaian pelepasan kawasan DPCLS Hutan dan penetapan Perda RTRW Provinsi. Perpres No 87 Tahun 2011 tentang RTR Kawasan Batam Bintan Karimun yang masih mengguanakan holding zone terhadap lokasi yang berada pada kawasan hutan berdasarkan SK Menhut No 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan ( TGHK ). Terdapat perbedaan pola ruang pada Perpres No 87 Tahun 2011 dengan kondisi existing di lapangan Provinsi Kepulauan Riau Belum memiliki Perda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) sehingga belum dapat memanfaatkan potensi wilayah pesisir (termasuk reklamasi). Beberapa wilayah rencana pengembangan investasi belum termasuk dalam di dalam KPBPB Batam seperti wilayah pulau Tanjung Sauh dan Pulau Ngenang yang akan dikembangkan dan terkendala RTRW yang masih menetapkan sebagai kawasan pertanian. Lambatnya proses alih fungsi hutan lindung di Kota Batam dan masih terdapat sebagian kawasan yang masih berstatus hutan lindung dan Daerah Penting Cakupan Strategis (DPCLS).

## 4)  Aspek Asset
Persoalan asset ini berakar pada persoalan kewenangan pengalokasian lahan yang sepenuhnya berada pada BP Batam (sebelumnya OB). Dengan
kewenangan penuh/mutlak tersebut, maka setiap kebutuhan lahan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Batam demikian juga oleh K/L harus mengajukan permohonan kepada BP Batam dan mendapatkan persetujuannya.
Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa, Pemerintah Kota Batam dan Sebagian K/L sulit untuk mendapatkan lahan bagi pembangunan sarana pemerintahan dan sosial-ekonomi (seperti lahan kebun raya, lahan MAN IC, lahan untuk sekolah dan sarana kesehatan, lahan untuk Pengembangan Balai Latihan Kerja). Sejumlah sarana Pemerintah yang secara de facto telah dikelola oleh Pemerintah Kota Batam, tetapi status assetnya masih berada pada BP Batam (penetapan lokasinya). Namun menurut BP Batam, mereka memberikan lokasi yang diminta sesuai kebutuhan daerah akan tetapi Pemko meminta lahan-lahan yang menurut BP Batam strategis sehingga tidak semua permintaan Pemko dipenuhi.
Di samping itu, pemerintah Kota Batam tengah menghadapi kendala seperti penyelesaian kedudukan sejumlah aset-aset BP Batam melalui Kementerian Keuangan. Biaya yang dikeluarkan selama ini melalui APBD Kota Batam untuk pembangunan dan pemeliharaan aset, yang sesuai ketentuan perundangan bahwa untuk mencegah potensi persoalan hukum ke depan dan tertib penatausahaan aset daerah, harus sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota.  Aset tersebut seperti kawasan dan gedung perkantoran Walikota Batam, TPA Telaga Punggur, Mesjid Agung Batam, Jalan Kota, Tempat Pemotongan Hewan, dan lainnya.

## B.  Pengembangan Wilayah Batam Menuju Kawasan Ekonomi Khusus
Perubahan menjadi KEK Batam melalui tahap transisi. Tahap transisi ini, di antaranya mengganti pengurus BP Batam yang lama. Setelah itu, pengurus yang baru melakukan identifikasi aset, pengelolaan kerja sama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan wewenang dengan Pemkot Batam, serta melakukan persiapan untuk strategi pengembangan kawasan ke depan. Semua proses transisi ini ditargetkan selesai dalam tempo 3-6 bulan, kemudian akan dipertimbangkan pengusulan menjadi KEK tentunya sesuai dengan petunjuk UU 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Presiden Joko Widodo telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) No 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam pengganti Keppres 18/2013 pada 29 Feberuari 2016. Dimana, kewenangan DK PBPB Batam sesuai Keppres tersebut adalah: a) Menetapkan kebijaksanaan umum; b) Membina; c) Mengawasi; dan d) Melakukan koordinasi kegiatan dengan BP KPBPB Batam. Keppres tersebut, menyebutkan bahwa
pembentukan penetapan Dewan Kawasan PBPB Batam diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (merangkap anggota) dengan anggota: Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Poin pentingnya, BP Batam langsung di bawah kendali Pemerintah pusat. Tidak hanya itu, posisi Ketua DK yang sebelumnya diketuai Gubernur Kepri H.M. Sani, diambil alih dan diketuai oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sejumlah pejabat yang duduk di BP Batam juga diganti, termasuk kepala BP Batam Mustofa Widjaja. Struktur BP Batam tetap, tetapi pimpinan dan manajemennya diganti (Irene Harty, 2016). Pelantikan 7 pengurus semula dipermasalahkan karena tidak melalui tahapan seleksi juga belum terlihat kinerja yang membawa perubahan  signifikan  terhadap  investasi  di  Batam dalam hal menarik investor akibat persoalan yang belum juga terselesaikan sampai saat ini dan tidak semudah yang dibayangkan menyelesaikan kasus ini. Dalam kewenangan mengelola Pulau Batam, Presiden tidak menyerahkan haknya kepada Dewan Kawasan (DK), melainkan kepada BP Batam. Dewan Kawasan, fungsinya hanya sebatas menetapkan kebijaksanaan umum, membina, mengawasi dan sebagai koordinator. Hak istimewa yang dimiliki DK, hanya bisa menentukan Kepala dan anggota BP Kawasan, namun UU itu tidak menyebutkan, apakah Ketua DK juga berhak untuk memberhentikannya. Tapi jika model ini dijadikan alat ukur tupoksi BP Batam dan DK, maka didapati kesimpulan, bahwa sesungguhnya BP Batam adalah badan dan kaki. Dia ditugasi negara untuk mengelola Pulau Batam, dan sekitarnya, dan bukan DK.
Jadi jelas, sesungguhnya kewenangan BP Batam pasca ganti baju, adalah lebih luas dibandingkan saat badan ini masih bernama Otorita Batam. Penambahan kewenangan itu terlihat pada ketentuan yang mengatur soal pos anggaran, dan kewenangan untuk melakukan kontrak dagang dan pinjaman hutang keluar negeri.
Di tengah proses masa transisi ini Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam menyayangkan bahwa DPRD Batam tidak diajak koordinasi terkait pembahasan status masa depan Batam yang saat ini masih terus dibahas di tingkat Pusat karena DPRD merupakan bagian dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD juga menurut lembaga yang paling dekat dengan masyarakat, meskipun Badan Pengusahaan (BP)
Batam memang bukan mitra kerja DPRD Batam. Namun permasalahan Batam seharusnya juga melibatkan lembaga wakil rakyat (Ahmad Rohmadi, n.d.). Kontroversi menuju KEK ini tidak cukup sampai disini. Bahkan telah terjadi demo penolakan perubahan status Batam dari Free  Trade  Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Sejumlah pihak terutama dari unsur pengusaha kurang setuju dengan rencana tersebut karena menurut mereka yang menjadi masalah utama bukan pada status Batam tetapi masalah dualisme kewenangan yang mengahambat proses perizinan.
Di sidang kabinet diputuskan bahwa Batam akan mengarah ke kawasan yang merupakan kawasan tempat investasi dan permukiman. Masalahnya, di kawasan permukiman juga ada investasi. Sehingga desainnya, di daerah permukiman, pemerintah tidak akan mengubah fasilitas yang sudah ada. Hal ini tentu menjadi semakin rumit mengingat pernyataan Ketua DK Batam yang ingin menciptakan kawasan lain di Batam yang bukan permukiman menjadi KEK. Jika sesuai dengan karakteristik KEK sendiri yaitu terdiri dari beberapa zona peruntukannya yang di dalamnya melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu sehingga tidak boleh ada aktivitas masyarakat serta penyelenggaraan pelayanan fungsi pemerintahan umum.
Kawasan pemukiman yang juga investasi dimaksud adalah business property yang sedang marak berkembang di pulau Batam sehingga kalau sampai hal tersebut dibiarkan terus berkembang maka tujuan pemanfaatan Pulau Batam yang seharusnya menjadi pusat industri akan terganggu dengan pembangunan business property yang mengatasnamakan investasi pemukiman.
Melihat karakteristik antara kawasan khusus Batam dengan kawasan khusus yang berada di daerah lain jelas berbeda karena kawasan ini lahir sebelum terbentuk daerah otonom sehingga prinsip KEK yaitu diusulkan untuk daerah ketika memiliki potensi untuk memajukan suatu daerah jelas berbeda dengan batam yang sebelumnya sudah maju dan kemudian dialihkan statusnya dari Free Trade Zone menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Kawasan Ekonomi Khusus yang dimaksud dalam UU 39 Tahun 2009 bukanlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dimaksudkan oleh BP Batam. Kawasan Ekonomi Khusus tersebut tidak Representatif sehingga tidak dapat mengatasi masalah Batam. Masalahnya jika dijadikan KEK, maka akan banyak KEK yang terbentuk dan jika ingin ada satu KEK saja maka akan ada banyak zonasi yang terpencar mengingat sudah membaur kawasan permukiman dengan zonasi yang akan dijadikan KEK sehingga nantinya juga berpengaruh pada zona Batas.
Kemudian bagaimana dengan kedudukan
BP Batam ketika menjadi KEK apakah menjadi administrator ataukah menjadi Badan Pengelola mengingat pernyataan Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Sekretaris Dewan Kawasan Nasional memaparkan kehadiran KEK tidak mengganggu BP Batam (Adiatmaputra Fajar Pratama, 2016). Pasalnya KEK hanya mengambil sebagian kecil wilayah perdagangan bebas ( Free Trade Zone ) di Batam. Itu artinya, BP Batam masih mempunyai kewenangan pada wilayah lain di luar KEK ataukah seluruh kawasan Free Trade Zone akan dijadikan KEK.

## IV. Kesimpulan
Dualisme kewenangan menyebabkan terhambatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi di Kota Batam. Untuk itu, perlu adanya pembagian wilayah kerja dan kewenangan antara Pemko Batam dan BP Batam. Selain itu juga perlu segera menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah untuk pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hanya dengan KEK segala persoalan dualisme kewenangan di Kota Batam dapat terselesaikan.
Berdasarkan data dan fakta terkait kedudukan dan Posisi Pemko Batam dihadapkan dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus dibutuhkan kemungkinan cara bertindak (KCB)  yaitu  mengefektifkan  Pulau  Batam  sebagai Kawasan Ekonomi Khusus sesuai UU No 39 Tahun 2009 selaras dengan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; memperjelas kewenangan penguasaan lahan kawasan Batam dengan prinsip zonasi wilayah pengelolaan BP Batam; menyerahan sarana/prasarana berupa asset dan dokumen yang terkait dengan penyelenggaraan urusan tersebut dari BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam; dan mempercepat penyerahan aset dan dokumen dari BP Batam kepada Pemerintah Kota Batam sesuai kebutuhan dalam mendukung pelayanan publik dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam sebagaimana amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pusat Litbang Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan Kemendagri yang telah memfasilitasi kajian ini.

## V. Daftar Pustaka
Abra, E. H. (2017). Penegakan Sistem Hukum Pe- merintahan Daerah Kota Batam (Tinjauan Kri- tis Dualisme Kewenangan antara Badan Pen- gusahaan Batam dan Pemerintah Kota Batam).
OPINI , 1 (1). Retrieved from http://opini.unri- ka.ac.id/index.php/opini/article/view/67/62 Adiatmaputra Fajar Pratama. (2016). Ada KEK, Batam Tetap Jadi Wilayah Perdagangan Be- bas. Retrieved March 21, 2018, from http:// www.tribunnews.com/bisnis/2016/03/17/ ada-kek-batam-tetap-jadi-wilayah-perdagan- gan-bebas Ahmad Rohmadi. (n.d.). DPRD Batam Sesalkan Tak Pernah Diajak Koordinasi Bahas Status Batam. Retrieved November 7, 2018, from http://m. batamtoday.com/berita-68817-DPRD-Ba- tam-Sesalkan-Tak-Pernah-Diajak-Koordi- nasi-Bahas-Status-Batam.html Anggraeny, I., Bakri, M., & Hamidi, J. (n.d.). AKI- BAT HUKUM INSINKRONISASI PENGATURAN BIDANG PERTANAHAN DI KOTA BATAM. Re- trieved from http://hukum.studentjournal. ub.ac.id/index.php/hukum/article/view- File/689/676 batampos.co.id. (2016). PBB Itu Pajak Kenikmatan, UWTO ialah Pengakuan Hak Menguasai Tanah. Retrieved March 13, 2018, from http://bat- ampos.co.id/2016/04/27/pbb-pajak-kenik- matan-uwto-ialah-pengakuan-hak-mengua- sai-tanah/
Irene Harty. (2016). Menko Perekonomian Lan- tik Pejabat Baru BP Batam. Retrieved March 21, 2018, from http://www.mediaindonesia. com/read/detail/38551-menko-perekonomi- an-lantik-pejabat-baru-bp-batam
KawanBPBatam. (2016). Mendudukan Kewenangan Pengelolaan Batam Pasca UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Kawan BP Batam. Retrieved March 16, 2018, from http://kawanbpbatam.org/21-mendudu- kan-kewenangan-pengelolaan-batam-pas- ca-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemer- intahan-daerah.html kbc12. (2016). Jokowi tak mau dengar lagi masalah dualisme kewenangan pengelolaan kawasan ekonomi khusus. Retrieved March 13, 2018, from http://kabarbisnis.com/read/2864068/
jokowi-tak-mau-dengar-lagi-masalah-du- alisme-kewenangan-pengelolaan-ka- wasan-ekonomi-khusus Murti, M. S. (2014). URGENSI OTONOMI KHUSUS BATAM DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN 2015. Urgen- si Otonomi Khusus Batam ... (Muhammad Sapta Murti) , 3 (2). Retrieved from http://rechtsvind- ing.bphn.go.id/artikel/ART 5 JRV 3 NO 2 PRO- TECT.pdf
Murzadi Ady, A. N. (2014). # Layout FEB 2014. Jur- nal Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Pub- lik , 1 (1), 28. Retrieved from http://dx.doi. org/10.18196/
Putra, B., & Kumorotomo, P. D. W. (2014). Dampak Dualisme Kewenangan Dalam Pelayanan Ad- ministrasi Penanaman Modal: Studi Kasus Implementasi Desentralisasi di Kota Batam. Retrieved from http://etd.repository.ugm. ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub- =PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_ id=68860&is_local=1
Sihaloho Tumpal, N. M. (2010). Kajian Dampak Ekonomi Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus. Jurnal.Kemendag.Go.Id , 4 . Retrieved from http://jurnal.kemendag.go.id/index. php/bilp/article/view/150
Sudarsono. (2017). BP Batam dan/atau Pemko BATAM. Retrieved March 16, 2018, from http:// www.haluankepri.com/rubrik/opini/102178- bp-batam-danatau-pemko-batam.html
Sudirman, L., & Yuwono, W. (2016). Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC KAJIAN STRATEGI INVESTASI DI KOTA BATAM MELALUI IMPLEMENTASI TEKNIK FISHBEIN. Universitas Bakrie . Retrieved from https://media.neliti. com/media/publications/171038-ID-kajian- strategi-investasi-di-kota-batam.pdf
Wishnu, K. (2017). Free Trade Zone sebagai Salah Satu Wujud Implementasi Konsep Disentralisasi. Jurna Selat , 4 (2), 161.
Zaenuddin Muhammad, Wahyudi Kumorotomo, Samsubar Saleh, A. H. H. (2017). Dualisme Kelembagaan antar Pemerintah Kota dan Badan Pengusahaan Batam serta Dampaknya terhadap Kinerja Perekonomian di Kota Batam. Journal of Business Administration , 1 (2), 73– 85. Retrieved from http://jurnal.polibatam. ac.id/index.php/JABA/article/view/613/425