## IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN TRIDATU DALAM
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN

## BULELENG
Oleh : Tut Nik Udiani dan I Nyoman Sukraaliawan

## Abstraksi
Program  Layanan  Tridatu  merupakan  sebuah  inovasi  dan  terobosan  baru dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Dinas  kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng.  Dalam  pelayanan  Tridatu  maka  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  untuk  urusan kependudukan  adalah  anak  yang  baru  lahir  saat  mengajukan  permohonan  akta kelahiran selain terbit akta kelahiran dan KK juga akan langsung diterbitkan KIA Dalam  penelitian  ini,  beberapa  pokok  permasalahan  dapat  dirumuskan yaitu : 1) bagaimanakah implementasi program layanan Tridatu dalam pelayanan administrasi kependudukan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng ?;2) faktor-faktor apakah  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  program  layanan  Tridatu  di Disdukcapil  Kabupaten Buleleng  ?
Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  fakta  implementasi  program layanan  Tridatu  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Disdukcapil Kabupaten  Buleleng  dipengaruhi  oleh  lima  variabel,  yaitu  standar  dan  sasaran kebijakan,  sumberdaya,  komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan  aktivitas, karakteristik agen pelaksana, dan kondisi sosial, politik, dan ekonomi.
Sedangkan  faktor-faktor  yang  menjadi  pendukung  internal  implementasi program  layanan  Tridatu  tersebut  adalah  tersedianya  sumberdaya  baik sumberdaya  manusia  maupun  sumberday  non  manusia  yang  memadai  secara kualitas  dan  kuantitas.  Faktor  pendukung  eksternalnya  adalah  adanya  dukungan dan  kerjasama  dari  instansi  lain  khususnya  pemerintah  desa.  Faktor  penghambat internalnya  berupa  masalah  teknis  yakni  jaringan  yang  terkadang  ada  gangguan dan  peralatan  khsusnya  printer  yang  mengalami  kerusakan.  Penghambat eksternalnya  adalah  karena  kurangnya  informasi  yang  didapatkan  menyebabkan adanya warga masyarakat yang datang dengan persyaratan yang tidak lengkap.
Kata kunci : implementasi kebijakan, program Tridatu, pelayanan.

## 1. PENDAHULUAN
Kependudukan  dan  sumber  daya  manusia  sebagai  salah  satu  bagian integral  pembangunan  nasional.  Hal  ini  dapat  diketahui  dari  tujuan  yang  ingin dicapai  yaitu  memberdayakan  masyarakat,  menumbuhkan  prakarsa,  kreativitas, dan meningkatkan peran serta masyarakat. Disamping itu ditegaskan juga tentang pentingnya  peningkatan  pelayanan  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang  semakin baik,  pengembangan  kehidupan  demokrasi,  keadilan,  dan  pemerataan.  Dari rumusan  yang  tertuang  dalam  beberapa  bagian  undang-undang  menunjukkan bahwa  kependudukan  dan  sumber  daya  manusia  merupakan  sentral  perhatian penyelenggaraan pemerintahan. Dalam berbagai dokumen perencanaan
pembangunan,  sektor  kependudukan  dan  sumber  daya  manusia  juga  menjadi prioritas,  bernilai  strategis  tinggi  dan  bahkan  dipandang  sebagai  faktor  penentu keberhasilan pembangunan.
Sistem  administrasi  kependudukan  merupakan  sub  sistem  dari  sistem administrasi  negara,  yang  mempunyai  peranan  penting  dalam  pemerintahan  dan pembangunan  penyelenggaraan  administrasi  kependudukan.  Hak  asasi  setiap orang  di  bidang  pelayanan  administrasi  kependudukan,  peningkatan  kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan,  pemenuhan  data  statistik  kependudukan  dan  statistik  peristiwa kependudukan, dukungan terhadap perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan  guna  meningkatkan  pemberian  pelayanan  publik  tanpa diskriminasi (Fahruradi, 2011). Sejalan dengan arah penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai sub-sub sistem  pilar  dari  administrasi  kependudukan  perlu  ditata  dengan  sebaik-baiknya agar  dapat  memberikan  manfaat  dalam  perbaikan  pemerintahan  dan pembangunan.  Kemajuan  teknologi  yang  sangat  cepat  mengharuskan  instansi mengikuti  perkembangan  teknologi.  Perkembangan  Teknologi  Informasi  yang kian  pesat  menimbulkan  suatu  revolusi  baru  berupa  peralihan  sistem  kerja  yang konvensional ke era digital. Perubahan ini juga telah merubah cara pandang setiap orang  dalam  melakukan  berbagai  kegiatan  salah  satunya  adalah  pada  kegiatan instansi pemerintah. Untuk itu suatu instansi membutuhkan suatu sistem informasi yang mendukung kebutuhan instansi pemerintah dalam menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja maupun dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Inpres Nomor 3 Tahun 2003, dikatakan bahwa pengembangan e- Government merupakan  upaya  untuk  mengembangkan  penyelenggaraan kepemerintahan  yang  berbasis  (menggunakan)  elektronik  dalam  rangka meningkatkan  kualitas  layanan  publik  secara  efektif  dan  efisien.  Melalui pengembangan e-government dilakukan  penataan  sistem  manajemen  dan  proses kerja  di  lingkungan  pemerintah  dengan  mengoptimasikan  pemanfaatan  teknologi informasi.  Pemanfaatan  teknologi  informasi  tersebut  mencakup  2  (dua)  aktivitas yang berkaitan yaitu :
1) Pengolahan  data,  pengelolaan  informasi,  sistem  manajemen  dan  proses kerja secara elektronis;
2) Pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik  dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.
Penerapan teknologi informasi dalam e-Government ini diantaranya adalah penggunaan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK).  Sistem Informasi  Kependudukan  adalah  salah  satu  jenis  perangkat  lunak  yang  dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan data pencatatan biodata penduduk pada  salah  satu  instansi  pemerintah  yang  bergerak  dalam  bidang  pelayanan administrasi  kependudukan.  SIAK  merupakan  suatu  sistem  informasi  berbasis web  yang  disusun  berdasarkan  prosedur-prosedur  dan  memakai  standarisasi khusus  yang  bertujuan  menata  sistem  administrasi  dibidang  kependudukan sehingga  tercapai  tertib  administrasi  dan  juga  membantu  bagi  petugas  dijajaran pemerintah  daerah  khususnya  Dinas  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  didalam menyelenggarakan layanan kependudukan. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan  yang  ada.  Dengan  adanya  pengelolaan  data  secara  online  maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. SIAK sendiri  memberikan  banyak  manfaat  antara  lain,  hasil  perhitungan  dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan  kebijakan,  strategi  dan  program  bagi  penyelenggaraan  dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. (Helmi, 2011)
Disamping  itu  SIAK  dirancang,  dibangun  dan  dikembangkan  sesuai dengan  prinsip-prinsip  di  atas,  untuk  mampu  menyelenggarakan  penerbitan  NIK Nasional  sebagai  nomor  identitas  tunggal  ( unique )  yang  ditampilkan  pada  setiap dokumen  kependudukan,  dan  sebagai  kunci  akses  untuk  verifikasi  data  diri maupun identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan  publik.  Sejalan  dengan  itu,  aspek  material untuk  penerbitan  dokumen  kependudukan,  seperti  penerbitan  KTP,  Kartu Keluarga  (KK),  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  dan    pembuatan  Akta  Catatan  Sipil juga  harus  terjamin  kualitas  keamanannya  dalam  mendukung  nilai  serta  keaslian dokumen,  yaitu  dengan  menerapkan security feature teknologi  yang  tepat  guna.
Issue  keamanan  ( security )  dalam  hal  ini  bermakna  ganda,  yaitu  bagi penduduk/pemegang  dokumen  dapat  memberikan  rasa  aman,  nyaman,  kepastian hukum  (perlindungan  dan  pengakuan  negara/pemerintah)  atas  data-informasi status kependudukan atau peristiwa vital yang tertera dalam dokumen. Sedangkan bagi  pemerintah,  dokumen  kependudukan  yang  terjamin  keasliannya  dan  valid data  informasi  di  dalamnya  dapat  berfungsi  mengendalikan  penduduk  untuk kepentingan nasional, serta bagi penyelenggara pelayanan publik dapat membantu mendukung terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif.
Prosedur  pelayanan  administrasi  kependudukan  di  Dinas  Kependudukan dan  Pencatatan  Sipil  (  Disdukcapil  )  Kabupaten  Buleleng  mengalami  perubahan seiring  perkembangan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan meningkatnya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  dokumen  kependudukan. Perubahan  pelayanan  yang  diberikan  oleh  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng kepada masyarakat dari tahun ke tahun dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Pelayanan Tahun 2011 s/d 2013, dokumen masyarakat diselesaikan dalam waktu 3 hari.
2. Pelayanan Tahun 2014 s/d 2016, dokumen masyarakat diselesaikan dalam waktu 1 hari.
3. Pelayanan Tahun 2017 s/d 2019, dokumen masyarakat diselesaikan dalam waktu 1 jam.
Berkaitan  dengan  perubahan-perubahan  waktu  penyelesaian  dokumen kependudukan  trsebut  sudah  barang  tentu  dibarengi  dengan  pengkajian  dan perubahan/review  Standar  Operasional  dan  Prosedur  Pelayanan  Administrasi Kependudukan.
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  Nomor  :  470/166/2019  tentang  Inovasi Pelayanan TRIDATU (  Tiga Dalam Satu  Urusan ), maka pelayanan  administrasi kependudukan  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  untuk  urusan  administrasi kependudukan  adalah  bagi  anak  yang  baru  lahir  saat  mengajukan  permohonan akta kelahiran selain terbit akta kelahiran dan KK juga akan langsung diterbitkan KIA    ( Kartu Identitas Anak ).
Berdasarkan latar belakang permasalahan di  atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas melalui penelitian ini adalah :
1. Bagaimanakah  Implementasi  Program  Layanan  Tridatu  dalam  pelayanan administrasi  kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil Kabupaten Buleleng ?
2. Faktor-faktor  apakah  yang  menjadi  pendukung  dan  penghambat  program layanan  Tridatu  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buleleng ?
2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian kualitatif.  Menurut  Bungin  (2012  :  32  ),  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  mengenai  kata-kata  lisan  maupun  tertulis  dan tingkah laku yang dpat diamati dari orang-orang yang diteliti. Sedangkan menurut Trianto  (2011  :  179)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  percaya  bahwa kebenaran  adalah  dinamis  dan  dapat  ditemukan  hanya  melalui  penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dngan situasi sosial mereka
Yang    menjadi  informan  dalam  penelitian  ini  adalah  Kepala  Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Sekretaris, Para Kepala Bidang  dan  staf  pegawai  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng,  serta  warga masyarakat  pengguna  layanan  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng.    Informan tersebut  ditunjuk  secara purposive  sampling, dengan  mempertimbangkan pengetahuan mereka tentang masalah yang ditelaah.
Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:
1.      Implementasi  program  layanan  Tridatu  dalam  layanan  administrasi kependudukan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buleleng, yang meliputi : (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.
2.    Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  program  layanan  Tridatu  di  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil    Kabupaten  Buleleng,  yang  meliputi  : faktor internal dan faktor eksternal.
Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil    Kabupaten  Buleleng.  Lokasi  ini  dipilih  karena  sepanjang  pengamatan peneliti  belum  pernah  ada  yang  melakukan  penelitian  dengan  topik  yang  sama sebelumnya,  dan  data-data  yang  diperlukan  cukup  tersedia.  Selanjutnya pengumpulan  datanya  menggunakan  teknik  observasi,  wawancara  dan pemanfaatan dokumen. Sedangkan analisis datanya dilakukan dengan analisis data kualitatif, dimana analisis data memakai empat tahapan analisis data seperti yang dikemukakan oleh Milles dan Huberman ( Sugiyono, 2013 ), yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan simpulan/verifikasi.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Implementasi  Program  Layanan  Tridatu  di  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
Sebagai  bagian  dari  upaya  pemerintah  dalam  program  tertib  administrasi kependudukan,  maka  berbagai  inovasi  dan  terobosan  dilakukan  oleh  pemerintah dalam  hal  ini  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil.  Inovasi  dan  terobosan tersebut  bertujuan  untuk  memudahkan  dalam  proses  pelayanan  administrasi kependudukan  kepada  masyarakat  sekaligus  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat  tentang  pentingnya  dokumen  kependudukan  untuk  setiap  anggota masyarakat.
Terkait hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng  sejak  tahun  2019,  berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Buleleng  Nomor  :  470/166/2019 tentang  Inovasi  Pelayanan  TRIDATU  (  Tiga  Dalam  Satu  Urusan  ).  Dengan dikeluarkannya  Surat  keputusan  tersebut,  maka  pelayanan  administrasi kependudukan  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  untuk  urusan  administrasi kependudukan  adalah  bagi  anak  yang  baru  lahir  saat  mengajukan  permohonan akta kelahiran selain terbit akta kelahiran dan KK, juga akan langsung diterbitkan KIA.
Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh dua orang informan yang merupakan  pimpinan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  kabupaten Buleleng,  dapat  diketahui  bahwa  Program  Layanan  Tridatu  merupakan  suatu inovasi  dalam  pelayanan  admionistrasi  kependudukan  yang  memberikan
kemudahan  kepada  masyarakat  dalam  pengurusan  dokumen  kependudukan  di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
Terkait  dengan  implementasi  program  layanan  Tridatu  di  Disdukcapil Kabupaten Buleleng tersebut,  maka dapat  ditinjau dari beberapa variabel, yaitu : (1)  standar  dan  sasaran  kebijakan;  (2)  sumberdaya;  (3)  komunikasi  antar organisasi  dan  penguatan  aktivitas;  (4)  karakteristik  agen  pelaksana;  dan  (5) kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

## 3.1.1 Standar dan Sasaran Kebijakan
Implementasi sebuah kebijakan atau program hendaknya memiliki standar sasaran kebijakan yang jelas dan terukur sehingga lebih mudah direalisasikan dan dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan. Standar yang dimaksud berkaitan dengan standar  pelayanan  yang  harus  dipenuhi  oleh  pemberi  layanan  serta  dipatuhi  oleh penerima layanan dalam hal ini masyarakat pencari layanan. Terkait implementasi program  Tridatu  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng,  maka  standar  dan  sasaran kebijakan yang dimaksud sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa orang informan.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung  hasil  pengamatan  secara  langsung  dilokasi  penelitian  yakni  di  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng serta melihat dokumen- dokumen yang ada, dapat diketahui bahwa implementasi program layanan Tridatu di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  sudah  memiliki  standard  dan  sasaran  yang jelas dan dapat direalisasikan oleh pelaksana kebijakan. Standar dan sasaran yang jelas  dari  kebijakan  tersebut  sangat  diperlukan  untuk  menghindari  terjadinya multiinterpretasi.  Standar  pelayanan  tertuang  dalam  Visi,Misi  dan  Kebijakan Mutu  serta  Motto  Pelayanan.  Sedangkan  sasarannya  adalah  semua  penduduk warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng supaya mereka semua memiliki dokumen kependudukan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan  oleh  Meter  dan  Horn  (  Subarsono,  2014  :  99  ),  yang  menyatakan bahwa variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan salah satunya adalah standard dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan  terukur  sehingga  dapat  direalisir.  Apabila  standar  dan  sasaran  kebijakan
kabur,  maka  akan  terjadi  multiinterpretasi  dan  mudah  menimbulkan  konflik  di antara para agen implementasi.
3.1.2 Sumberdaya
Variabel  berikutnya  yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi  sebuah kebijakan adalah sumberdaya, dalam hal ini sumberdaya manusia dan sumberdaya non  manusia.  Sehubungan  dengan  implementasi  program  layanan  Tridatu  di Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng,  maka  implementasi  atau  pelaksanaan  program tersebut  tentunya  sudah  didukung  oleh  sumberdaya  yang  memadai.  Baik  itu  dari segi  jumlah  pegawai  yang  melayani  masyarakat  dalam  pengurusan  dokumen kependudukan  maupun  dilihat  dari  anggaran  yang  disediakan  serta  fasilitas penunjang untuk memperlancar proses pelayanan kepada masyarakat.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang informan,  didukung  dengan  hasil  observasi  langsung  dilokasi  penelitian  maupun dilokasi  CFD,  dapat  diketahui  bahwa  kinerja  implementasi  kebijakan  dalam  hal ini  program  layanan  Tridatu  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  didukung  oleh sumberdaya yang menunjang pelaksanaan program tersebut. Hal ini sesuai dengan yang  disampaikan  oleh  Meter  dan  Horn  (  Subarsono,  2014  :  99  ),  bahwa sumberdaya  merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi  kebijakan.  Implementasi  kebijakan  perlu  dukungan  sumberdaya baik sumberdaya manusia            ( human resources ) maupun sumberdaya non manusia ( non human resources ). Juga sesuai dengan pandangan dari George C. Edward  III  (  Subarsono,  2014  :  91  )  yang  menyatakan  bahwa  sumberdaya merupakan  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan. Implementor  tidak  akan  bisa  melaksanakan  kebijakan  dengan  baik  jika kekurangan  sumberdaya.  Sumberdaya  tersebut  dapat  berwujud  sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah  faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar  efektif.  Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

## 3.1.3 Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Keberhasilan  implementasi  kebijakan  dalam  hal  ini  program  layanan Tridatu  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  juga  dipengaruhi  oleh  adanya komunikasi,  dukungan  dan  koordinasi  dengan  instansi  lain,  dalam  hal  ini
pemerintah  desa  yang  bisa  membantu  mensosialisasikan  kepada  masyarakatnya tentang pentingnya setiap anggota masyarakat memiliki dokumen kependudukan, serta adanya program layanan Tridatu di Disdukcapil Kabupaten Buleleng.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para informan,  serta  didukung  oleh  hasil  pengamatan  langsung  di  lokasi  penelitian serta  memanfaatkan  berbagai  dokumen  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa dukungan, koordinasi serta kerjasama dengan instansi lain sangat diperlukan demi keberhasilan  suatu  program.  Bahwa  salah  satu  variabel  yang  mempengaruhi kinerja  impelementasi  kebijakan  adalah  komunikasi  antar  organisasi  dan penguatan aktivitas. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan  dan  koordinasi  dengan  instansi  lain.  Untuk  itu,  diperlukan  koordinasi dan  kerjasama  antar  instansi  bagi  keberhasilan  suatu  program  (  Meter  dan  Horn dalam Subarsono, 2014 : 99 )

## 3.1.4 Karakteristik agen pelaksana
Variabel  keempat  dari  lima  variabel  yang  mempengaruhi  kinerja implementasi  kebijakan  adalah  karakteristik  agen  pelaksana.  Dalam  hal  ini mencakup struktur birokrasi,  norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Berkaitan dengan pelaksanaan program layanan Tridatu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, maka berkaitan dengan variabel karakteristik agen pelaksana dari program layanan Tridatu tersebut, perlu disimak  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  para  informan  yang merupakan  pimpinan  dan  staf  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  lewat  suatu wawancara.
Berdasarkan  pendapat  dan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh para  informan    yang  terdiri  dari  3  orang  pegawai  di  Disdukcapil  Kabupaten Buleleng serta seorang warga, dapat diketahui bahwa karakteristik agen pelaksana yang  mencakup  struktur  birokrasi,  norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan  yang terjadi  dalm  birokrasi  pelayanan  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng,  sangat mempengaruhi  implementasi  kebijakan  dalam  hal  ini  pelaksanan  program layananTridatu.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Meter  dan  Horn  ( Subarsono, 2014 : 99 ), bahw karakteristik agen pelaksana mempengaruhi kinerja implementasi  kebijakan.  Yang  dimaksud  karakteristik  agen  pelaksana  adalah
mencakup struktur birokrasi,  norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam  birokrasi,  yang  semuanya  itu  akan  mempengaruhi  implementasi  suatu program.  Juga  sesuai  dengan  pandangan  yang  disampaikan  oleh  George C.Edwards  III  (  Subarsono,  2014  :  92  ),  bahwa  strutur  birokrasi  merupakan variabel  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan.  Struktur  birokrasi  yang bertugas  mengimplemantasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  implementasi  kebijakan.  Salah  satu  aspek  struktur  yang  penting  dari setiap  organisasi  adalah  adanya  standar  ( standard  operating  procedures atau SOP)
3.1.5 Kondisi sosial, politik, dan ekonomi
Kondisi  sosial,  politik,  dan  ekonomi  merupakan  variabel  terakhir  atau variabel  kelima  yang  mempengaruhi  kinerja  implementasi  kebijakan.  Dalam  hal ini  kondisi  sosial,  kondisi  politik,  dan  kondisi  ekonomi  sangat  mempengaruhi implementasi program layanan Tridatu di Disdukcapil Kabupaten Buleleng. Salah satu kondisi sosial yang sangat berpengaruh terhadap program layanan Tridatu di Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  adalah  kondisi  adanya  pandemi  akibat  wabah Covid-19  yang  melanda  Indonesia  khususnya  Bali  sejak  Maret  2020.  Situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada terbatasnya aktivitas masyarakat di luar rumah  dengan  diberlakukannya  PPKM  tentunya  berdampak  pada  menurunnya jumlah  masyarakat  yang  datang  ke  Disdukcapil  untuk  mencari  layanan administrasi kependudukan.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, didukung oleh hasil pengamatan secara langsung dilokasi penelitian serta melihat berbagai  dokumen  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa  kondisi  sosial,  politik  dan ekonomi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dalam hal ini pelaksanaan program  layanan  Tridatu  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng.  Hal  ini  sesuai dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn ( Subarsono, 2014 : 99 ), variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan salah satunya adalah kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendorong  keberhasilan  implementasi  kebijakam;sejauhmana  kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan;karateristik  para  partisipan,yakni  mendukung  atau  menolak;bagaimana
sifat  opini  publik  yang  ada  di  lingkungan;  dan  apakah  elite  politik  mendukung implementasi kebijakan.
3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Program Layanan Tridatu
Setiap  program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  pasti  akan  selalu  ada faktor  yang  menjadi  pendukung  bagi  terselenggaranya  dengan  baik  program tersebut. Juga akan selalu ada faktor yang menjadi penghambat sehingga program tersebut  tidak  bisa  terlaksana  dengan  baik.  Berkaitan  dengan  implementasi program layanan Tridatu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng,  maka  pelaksanaan  program  tersebut  tidak  terlepas  dari  faktor pendukung  dan  faktor  penghambat.  Faktor  pendukung  bisa  berasal  dari  internal dan  eksternal.  Begitu  pula  dengan  faktor  penghambat,  ada  yang  berupa  faktor internal dan faktor eksternal.

## 3.2.1 Faktor Pendukung Internal
Terlaksananya  dengan  baik  program  layanan  Tridatu  di  Disdukcapil Kabupaten  Buleleng  tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya  beberapa  hal  yang menjadi  faktor  pendukung  internal  program  tersebut.  Mengenai  hal-hal  yang menjadi  faktor  pendukung  internal  implementasi  program  layanan  Tridatu  di Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng,  seperti  yang  disampaikan  oleh  beberapa  orang informan yang salah satunya adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berhasil diwawancarai.
Berdasarkan  pernyataan-pernyataan  yang  disampaikan  oleh  tiga  orang informan, didukung dengan hasil pengamatan secara langsung dilokasi penelitian serta  melihat  dokumen  yang  ada,  dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  faktor pendukung  implementasi  program  layanan  Tridatu  yang  berasal  dari  internal Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng,  adalah  tersedianya  sumberdaya  baik  itu sumberdaya manusia dan sumberdaya non manusia yang memadai. Juga didukung oleh pemahaman para pelaksana program tersebut tentang bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam permohonan dokumen kependudukan.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  disampaikan  oleh  Meter  dan  Horn  ( Subarsono,2014  :  99  ),  yang  menyatakan  bahwa  implementasi  kebijakan  perlu dukungan  sumberdaya  baik  sumberdaya  manusia                          ( human  resources ) maupun sumberdaya non manusia   ( non human resources ). Juga sesuai dengan
pandangan  George  C.Edwards  III  (  Subarsono,  2014  :  90-91  )  yang  menyatakan bahwa  sumberdaya  adalah  faktor  penting  untuk  implementasi  kebijakan  agar efektif.  Tanpa  sumberdaya,  kebijakan  hanya  tinggal  di  kertas  menjadi  dokumen saja.  Keberhasilan  implementasi  kebijakan  mensyaratkan  agar  implementor mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan.  Apa  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran kebijakan  harus  ditransmisikan  kepada  kelompok  sasaran  ( target  group ) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

## 3.2.2 Faktor Pendukung Eksternal
Sedangkan  yang  menjadi  faktor  pendukung  eksternal  implementasi program layanan Tridatu di Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah adanya dukungan, koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain khususnya dengan pemerintah desa yang merupakan ujung tombak pemerintahan dan berhubungan langsung dengan masyarakat.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan, dapat  diketahui  bahwa  faktor  eksternal  yang  menjadi  pendukung  implementasi program  layanan  Tridatu  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  adalah  adanya dukungan,  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  instansi  lain  khususnya  dengan pemerintah desa. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Meter dan Horn ( Subarsono,2014  :  99  ),  bahwa  dalam  banyak  program,  implementasi  sebuah program  perlu  dukungan  dan  koordinasi  dengan  instansi  lain.  Untuk  itu, diperlukan  koordinasi  dan  kerjasama  antar  instansi  bagi  keberhasilan  suatu program.

## 3.2.3 Faktor Penghambat Internal
Selanjutnya  yang  menjadi  penghambat  internal  implementasi  program layanan  Tridatu  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencacatan  Sipil  Kabupaten Buleleng  selama  ini  lebih  kepada  masalah  teknis  saja.  Dala  hal  ini  masalah jaringan dan alat yang terkadang rusak. Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan  oleh  para  informan  tersebut,  didukung  dengan  hasil  pengamatan secara  langsung  di  lokasi  peneelitian  yakni  di  bagian  pelayanan  administrasi kependudukan,  dapat  diketahui  bahwa  yang  menjadi  penghambat  internal pelaksanaan  pelayanan  program  layanan  Tridatu  adalah  masalah  teknis  semata
yakni  masalah  gangguan  jaringan  dan  kerusakan  peralatan  khususnya  printer untuk mencetak dokumen kependudukan.

## 3.2.4 Penghambat Eksternal
Sedangkan  hambatan  eksternal  yang  selama  ini  sering  terjadi  dalam implementasi  program  layanan  Tridatu  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Buleleng  adalah  masih  adanya  masyarakat  yang  datang  untuk mengurus  administrasi  kependudukan  tetapi  tidak  membawa  persyaratan  yang lengkap.
Berdasarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh para informan lewat  wawancara  didukung  dengan  hasil  pengamatan  secara  langsung  di  lokasi penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  hambatan  eksternal  implementasi  program layanan  Tridatu  di  Disdukcapil  Kabupaten  Buleleng  adalah  kurangnya  informasi yang diterima pencari layanan sehingga persyaratan yang dibawa kurang lengkap dan  berdampak  pada  terhambatnya  pelayanan  yang  diberikan.  Untuk  itulah dukungan  dan  kerjasama  dengan  instansi  lain  khususnya  pemerintah Desa/Kelurahan sangat diperlukan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang kelengkapan persyaratan yang harus dibawa oleh masyarakat ketika mengurus  dokumen  kependudukan  ke  Disdukcapil.  Dukungan  dan  kerjasama dengan  instansi  lain  tersebut  sangatlah  penting,  karena  dalam  banyak  program, implementasi  sebuah  program  perlu  dukungan,  koordinasi  dan  kerjasama  antar organisasi untuk keberhasilan suatu program ( Meter dan Horn dalam Subarsono, 2014 : 99 )

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  pemaparan  lewat  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Implementasi program layanan Tridatu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Kabupaten  Buleleng  dipengaruhi  oleh  lima  variabel  yaitu  :  (a)  standar pelayanan  berupa  visi,misi,kebijakan  mutu  dan  motto  pelayanan  dan  sasaran kebijakan  yaitu  semua  warga  negara  Indonesia  yang  berdomisili  di  wilayah Kabupaten  Buleleng;  (b)  sumberdaya  yaitu  sumberdaya  manusia  dan sumberdaya  non  manusia  ;  (c)  komunikasi  antar  organisasi  dan  penguatan aktivitas,  yakni  adanya  dukungan  dan  kerjasama  dengan  instansi  lain  untuk
mendukung  pelaksanaan  program  layanan  Tridatu;  (d)  karakteristik  agen pelaksana  mencakup  struktur  birokrasi,  norma-norma,  dan  pola-pola  hubungan yang  terjadi  dalam  birokrasi  pelayanan;  dan  (e)  kondisi  sosial,  politik,  dan ekonomi  yang  menyangkut  keadaan  masyarakat,  keadaan  politik  serta perekonomian  masyarakat.  Kelima  variabel  tersebut  sangat  perpengaruh terhadap  kinerja  implementasi  kebijakan  dalam  hal  ini  terlaksananya  dengan baik program layanan Tridatu di Disdukcapil Kabupaten Buleleng.
2.  Faktor  pendukung  dan  penghambat  program  layanan  Tridatu  di  Disdukcapil Kabupaten  Buleleng  terdiri  dari  faktor  internal  dan  faktor  eksternal.  Faktor pendukung  internal  adalah  tersedianya  sumberdaya  baik  sumber  daya  manusia dan  sumberdaya  non  manusia  yang  secara  kualitas  dan  kuantitas  cukup memadai.  Faktor  pendukung  eksternalnya  adalah  adanya  dukungan  dan kerjasama  dari  instansi  lain  untuk  ikut mensukseskan  program  layanan  Tridatu tersebut. Faktor penghambat internalnya adalah terutama masalah teknis seperti masalah  gangguan  jaringan  dan  kerusakan  pada  peralatan  khususnya  printer untuk  mencetak  dokumen  kependudukan.  Sedangkan  hambatan  eksternalnya yaitu  masih  adanya  masyarakat  yang  datang  mencari  pelayanan  tetapi persyaratan  yang  dibawa  kurang  lengkap  akibat  kurangnya  informasi  yang diterima.
Selanjutanya ada beberapa hal yang bisa disarankan oleh peneliti, sebagai berikut :
1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus selalu mengedepankan aspek transparansi,  akuntabilitas,  partisipatif,  kesamaan  hak,  serta  keseimbangan  hak dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan pernah alergi  terhadap  kritik  dan  masukan  yang  diberikan  oleh  siapapun  demi terciptanya pelayanan yang berkualitas dan tentunya memuaskan semua pihak.
2.  Apa  yang  selama  ini  sudah  baik  dalam  proses  pelayanan  hendaknya dipertahankan  dan  ditingkakan.  Berbagai  hambatan  yang  ditemui  hendaknya secepat  mungkin  dicarikan  solusinya  supaya  kedepannya  pelayanan  yang diberikan kepada masyarakat berjalan tertib, lancar, dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.  Dengan demikian upaya pemerintah untuk tertib administrasi
kependudukan  dan  kepemilikan  dokumen  kependudukan  bagi  seluruh  warga negara dapat segera terwujud.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,Burhan, 2012, Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, Raja Grafindo Perkasa : Jakarta
Fahruradi,  dkk.  2013.  Pelayanan  E-KTP  di  Kantor  Camat  Samboja  Kabupaten Kutai  Kartanegara  (Studi  Evaluasi  Perpres  Nomor  26  Tahun  2009 Tentang  Penerapan  Kartu  Tanda  Penduduk  Berbasis  Nomor  Induk Kependudukan Secara Nasional). ISSN. 1 (1): 116-13012. Tersedia  pada Error! Hyperlink reference not valid. . Diakses pada tanggal 8 Oktober 2016.
Helmi,  Syafrizal.  2011. Kualitas  Pelayanan .  Tersedia  pada  http://KUALITAS PELAYANAN « syafrizal Helmi.html. Diakses pada 23 Oktober 2016.
Moleong, Lexy J., 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Karya
:Bandung.
Santoso,  Gempur,  2012. Metode  Penelitian  Kualitatif  dan  Kuantitatif, Prestasi Pustaka : Jakarta
Subarsono,  AG.  2014, Analisis  Kebijakan  Publik  :  Konsep,  Teori  dan Aplikasi, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
Sugiyono,  2013, Metode  Penelitian  Kualitatif,Kuantitatif  dan  R&D ,  Alfabeta  : Bandung
Surat  Keputusan  Kepala  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Buleleng Nomor : 470/166/2019 tentang Inovasi Pelayanan Tridatu.
Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang Administrasi Kependudukan