## Kewajiban Pemberian Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berkaitan Dengan Hak Otonomi Pasien
Ervina Dita Harnika Putri ervina.dita.harnika-2018@fh.unair.ac.id Universitas Airlangga

## Abstract
The outbreak of the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) caused various  impacts  on  the  sectors  of  life.  One  of  the  efforts  is  the implementation of the COVID-19 vaccination, with the aim of reducing the transmission of COVID-19. The implementation of mandatory vaccination for every citizen as determined by the government in several regulations. But everyone has the right to autonomy to determine health services for himself. This writing aims to examine and analyze patient autonomy rights related to the administration of the COVID-19 vaccine. The problems are studied through a statute approach and a conceptual approach with a doctrinal research which all legal materials are collected by means of a literature study. The results of this paper indicate that the right to autonomy can be overridden because vaccination has the objective of protecting the community.
Keywords: COVID-19 Vaccination; Patient Autonomy Rights;
Covid-19 Vaccination Obligations.

## Abstrak
Terjadinya wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menimbulkan berbagai dampak pada sektok kehidupan. Salah satu upaya yaitu pelaksanaan vaksinasi COVID-19, dengan tujuan mengurangi penularan COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi wajib bagi setiap warga sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah dalam beberapa peraturan. Tetapi setiap orang memiliki hak otonomi untuk menentukan pelayanan kesehatan bagi dirinya. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis hak otonomi pasien berkaitan dengan pemberian vaksin COVID-19 Permasalahan dikaji melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode penulisan doctrinal research dimana semua bahan hukum dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa hak otonomi dapat dikesampingkan dikarenakan vaksinasi memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat. Kata Kunci: Vaksinasi COVID-19; Hak Otonomi Pasien; Kewajiban Vaksinasi Covid-19.

## Pendahuluan
Wabah Corona Virus Disease 2019 (selanjutnya disebut COVID-19) melanda Wuhan, China pada akhir tahun 2019. COVID-19 tidak hanya melanda

## Jurist-Diction
Volume 5 No. 5, September 2022
Jurist-Diction. 2022; 1743-1756
How to cite: Ervina Dita Harnika Putri, ‘Kewajiban Pemberian Vaksin Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Berkaitan Dengan Hak Otonomi Pasien’ (2022) Vol. 5 No. 5 Jurist-Diction.
Histori artikel: Submit 22 Agustus 2022; Diterima 14 September 2022; Diterbitkan 29 September 2022.
DOI:
10.20473/jd.v5i5.38436 p-ISSN: 2721-8392
e-ISSN: 2655-8297
Copyright © 2022 Ervina Dita Harnika Putri

## 1744 Ervina Dita: Kewajiban Pemberian Vaksin...
di China, akan tetapi juga melanda berbagai negara di awal 2020, salah satunya adalah Indonesia. COVID-19 merupakan penyakit jenis baru yang sebelumnya belum pernah diidentifikasi pada manusia yang disebabkan oleh Sars-CoV-2 yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. 1 COVID-19 dikategorikan sebagai wabah penyait menular. Merujuk pada Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1984), wabah penyakit menular didefinisikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional yang dinyatakan dalam Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut Keppres Nomor 12 Tahun 2020). Penularan COVID-19 dapat terjadi melalui percikan atau droplet oleh seseorang yang terpapar COVID-19. WHO menentapkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, seperti melakukan Karantina wilayah atau disebut dengan Lock Down dan Pembatasan Sosial Berskala Besar, serta penerapan protocol kesehatan yang ketat.
Kesehatan  merupakan  suatu  keadaan  sehat,  baik  fisik,  mental,  spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 2 Pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi pencegahan penularan COVID-19, salah satunya dilakukan dengan pemberian Vaksin COVID-19. Upaya pemberian Vaksin COVID-19 dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat terjangkit COVID-19, mencapai kekebalan kelompok dalam masyarakat, untuk melindungi produktifitas masyarakat
1 Ririn Noviyanti Putri, ‘Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19’ (2020) 20 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.[705].
2 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
baik secara sosial maupun ekonomi dalam masa pandemi COVID-19. 3 Vaksinasi COVID-19 diwajibkan bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan sasaran pemberian vaksin COVID-19 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 ayat (3) PMK No. 10 Tahun 2021. Kewajiban tersebut dituangkan dalam beberapa peraturan, yaitu Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018, Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984, dan Pasal 13A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021.
Akan tetapi apabila merujuk pada Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU No. 36 Tahun 2009), dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, hak tersebut sering disebut dengan hak otonomi pasien. Hak otonomi pasien dapat diartikan sebagai hak mutlak yang dimiliki pasien untuk mengambil keputusan atas tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya dan kesehatannya. Hak otonomi pasien dilandasi dengan dua asas hukum yaitu The right to health care dan The right of self determination, yaitu hak atas pelayanan kesehatan dan hak untuk menentukan nasib sendiri. 4 Upaya pelaksanaan vaksinasi COVID-19 merupakan cara pemerintah untuk melindungi keamanan publik ( public safety ) berkaitan dengan kesehatan, akan tetapi dalam hal ini muncul permasalahan dimana yang diutamakan hak otonomi pasien atau untuk kepentingan keamanan publik ( public safety ). Terdapat pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan vaksinasi COVID-19, yaitu Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018, Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984, dan Pasal 13A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021 yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009.
3 PMK No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
4 Sapta Aprilianto, Agung Dian Syahputra, dan Gusti Ratih Ayu W, ‘Prinsip Otonomi Pasien dalam Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien di Indonesia’ (2015) Seminar Nasional: Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum.[113].

## 1746 Ervina Dita: Kewajiban Pemberian Vaksin...

## Metode Penelitian
Penulisan artikel ini termasuk dalam tipe penelitian hukum doctrinal research yang dilakukan dengan meneliti dan menganalisa norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan ( statute approach ) dan pendekatan konseptual ( conseptual approach ).

## Hak Otonomi Pasien berkaitan dengan Pemberian Vaksin COVID-19
Hak asasi manusia dalam UU No. 39 Tahun 1999 diartikan sebagai hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan serta sebagai anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Hak asasi manusia di Indonesia salah satunya adalah hak atas kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, sehingga diperlukan adanya peraturan yang mengatur terkait dengan hak atas kesehatan sebagai perlindungan terhadap warga negara.Hak atas kesehatan dalam hukum internasional diatur dalam beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut antara lain yaitu:
a.  Article  25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
b.  Article 1 angka 1 International Convenant on Civil and Political Rights (ICCPR); c.  Article 12 International Convenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (ICESCR);
d.  Article 5 angka iv International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) atau Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Sosial ;
e.  Article 11, 12 dan 14 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women ( Women Convention ) atau Konvensi Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan;
f.  Article 1 Convention on the Rights of the Child atau Konvensi Hak Anak.
Indonesia mengatur hak atas kesehatan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999, dan Pasal 4 UU No. 36 Tahun 2009. Dalam mewujudkan kewajiban negara berupa pengimplementasian norma-norma HAM dalam bidang hak atas kesehatan, terdapat beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu ketersediaan pelayanan kesehatan, aksebilitas, penerimaan, dan
kualitas. 5 Hak atas kesehatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat melahirkan hak otonomi pasien sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009. Hak otonomi pasien dapat ditafsirkan sebagai suatu hak yang melekat pada diri pasien untuk menentukan langkah atau tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya, berkaitan dengan kesehatannya. Sejak Nurenberg Code 1947, otonomi pasien mendapatkan pengakuan sehingga melahirkan asas moral pada pasien untuk menentukan nasibnya sendiri atau The Right of Self Determination. 6 Pada asasnya hubungan antara dokter dengan pasien dilandasi dengan dua hak dasar yaitu hak sosial yang berupa hak atas pelayanan kesehatan ( the right to health care ) dan hak yang sifatnya individual, yaitu hak atas informasi ( the right to information ) dan hak untuk menentukan nasib sendiri ( the right of self determination ). 7 Hak kesehatan yang dimiliki setiap orang dapat digambarkan dalam bagan berikut: 8
Pada dasarnya hak kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu hak sosial dan hak individual. Hak sosial merupakan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Hak selanjutnya yaitu hak individual yaitu hak
5 Aditya Candra Pratama Sutikno, ‘Vaksin COVID-19 sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia’ (2020) 5 LEX Renaissance.[822].
6 Pitono Soeparto, dkk, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan (Airlangga Press University 2006).[133].
7 Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran , (Citra Aditya Bakti 1998).[11].
8 Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan (Buku Kedokteran EGC 1999).[7-8].

## 1748 Ervina Dita: Kewajiban Pemberian Vaksin...
untuk menentukan nasib sendiri. Dalam hak untuk menentukan nasib sendiri terbagi lagi menjadi dua hak, yaitu hak atas privasi yang terdiri atas hak atas kerahasiaan informasi, dan yang kedua yaitu hak atas tubuh yang terbagi atas tiga hak, yaitu hak atas informasi tindakan dokter, hak menolak tindakan medis, dan hak untuk memilih dokter. Hak menolak tindakan medis ini merupakan satu kesatuan dengan hak atas persetujuan yang didapatkan setelah seseorang memilih untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dalam masa pandemi COVID-19, vaksinasi merupakan suatu kewajiban sebagaimana dituangkan dalam Pasal 13A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021 dimana setiap orang yang ditetapkan sebagai sasaran wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Hak menolak tindakan medis dalam kewajiban ini bukan termasuk hak untuk menolak divaksin, karena vaksinasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf kesehatan warga negara.
Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan hak-hak yang dimiliki pasien, salah satunya dalam UU No. 29 Tahun 2004. Hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 52 dimana hak otonomi pasien antara lain:
a.  Hak untuk mendapatkan penjelasan secara lengkap terkait dengan tindakan medis;
b.  Hak untuk meminta pendapat dokter maupun dokter gigi lain;
c.  Hak untuk mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan medis pasien;
d.  Hak untuk menolak tindakan medis;
e.  Hak untuk mendapatkan isi rekam medis.
Pemerintah dalam mengupayakan meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan Sistem Kesehatan Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Selanjutnya disebut Perpres 72 Tahun 2012). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Perpres 72 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Sistem Kesehatan Nasional adalah pengelolaan kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung, untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan dalam masyarakat yang setinggi-tingginya. Pasal 6 Perpres No 72 Tahun 2012 menyatakan bahwa pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, upaya promotif dan preventif, akan tetapi tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan
rehabilitatif. Kewajiban pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945, dimana negara memiliki kewajiban yang bersifat mutlak dalam menunjang kelangsungan hidup manusia dengan menyedikan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi masyarakat Indonesia. Pelayanan kesehatan oleh Levey Loomba diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh organisasi baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, kelompok dan ataupun masyarakat. 9
Berdasarkan uraian Hodgetts dan Cascio  dan berdasarkan Pasal 52 UU No. 36 Tahun 2009 pelayanan kesehatan dibagi menjadi dua macam, yaitu:
1.  Pelayanan kesehatan masyarakat ( Public Health Service )
Yaitu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara bersama-sama dengan sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan.
2.  Pelayanan Kesehatan Kedokteran ( Medical Service )
Yaitu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara sendiri, dengan tujuan untu mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan individu, sehingga sasaran utama dalam pelayanan kesehatan kedokeran adalah perseorangan atau individu.
Pelayanan kesehatan harus memenuhi tiga syarat pokok, yaitu sesuai dengan kebutuhan kesehatan atau health needs , terjaminnya mutu atau quality assurance ,
serta dapat dijangkau atau accessibility oleh masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. 10 Sedangkan menurut Somers, terdapat delapan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan pelayanan medik yang baik, yaitu tersedia ( available ), wajar ( appropriate ), berkesinambungan ( continue ) dapat diterima ( acceptable ), dapat dicapai ( accessible ), dapat dijangkau ( affordable ),  efisien
( efficient ), dan bermutu ( quality ). 11 Pelayanan kesehatan tersebut mencakup berbagai
9 Nur  Dwiana  Sari  Saudi,  ‘Efisiensi  dan  Pandangan  Etis  Terhadap  Penggunan  Teknologi Modern dalam Menunjang Pelayanan Keehatan’ (2010) 6 Jurnal MKMI.[117].
10 ibid. [117].
11 Veronica Komalawati, Peranan Inform Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien (Citra Aditya Bakti 2002).[80].

## 1750 Ervina Dita: Kewajiban Pemberian Vaksin...
upaya dan kegiatan berupa pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), peningkatan (promotif), dan pemulihan (rehabilitative). 12 Pelayanan kesehatan termasuk salah satu cara pemerintah dalam melaksanakan SKN, yang mana berdasarkan Pasal 6 ayat (3) huruf a dan b pelaksanaan pelayanaan kesehatan harus berkualitas, adil dan merata, serta pemberian pelayanan kesehatan berpihak kepada rakyat.
Pemberian vaksin COVID-19 untuk masyarakat berdasarkan kategori pelayanan kesehatan termasuk dalam kategori pelayanan kesehatan masyarakat, karena pemberian vaksin COVID-19 memerlukan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaannya serta untuk mencegah penularan COVID-19. Vaksin merupakan agen biologis yang berasal dari pathogen penyebab penyakit menular yang memiliki respons imun terhadap antigen yang lebih spesifik. 13 Sedangkan yang dimaksud dengan vaksinasi ialah pemberian vaksin yang secara khusus diberikan dalam rangka untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit. Vaksinasi merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Upaya pemerintah dalam melaksanakan vaksinasi COVID-19 tidak sepenuhnya diterima dengan baik oleh masyarakat. Terdapat sebagian masyarakat yang menolak untuk diberikan vaksin COVID-19. Sementara masyarakat merupakan variable yang penting dalam mensukseskan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Peraturan terkait dengan vaksinasi COVID-19 tersebar dalam beberapa peraturan yaitu dalam UU No. 4 Tahun 1984,
UU No 6 Tahun 2018, dan PP No. 14 Tahun 2021.
Pada dasarnya pemberian vaksin COVID-19 merupakan hak pasien sebagai individu, sehingga masyarakat berhak menolak pemberian vaksin. Penolakan vaksin dapat dilakukan dengan dasar adanya hak otonomi pasien, sehingga pasien berhak menentukan langkah yang akan dilakukan terhadap diri dan kesehatannya. Akan tetapi di Indonesia vaksinasi merupakan suatu kewajiban, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021. Dalam beberapa peraturan
12 ibid. [79].
13 Indah Pitaloka Sari dan Sri Widodo, ‘Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19’ (2020) 5 Majalah Fermentika.[206].
seperti Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018 dinyatakan bahwa setiap orang wajib ikut serta dalam penyelanggaraan kekarantinaan kesehatan, serta dalam Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 dinyatakan bahwa pemerintah wajib melakukan tindakan- tindakan penanggulangan yang salah satunya dapat dilakukan dengan vaksinasi. Dengan adanya beberapa ketentuan yang mengatur terkait kewajiban vaksinasi COVID-19, maka kewajiban tersebut tidak dapat ditolak. Ditegaskan juga dalam Pasal 14 PMK No. 10 Tahun 2021, bahwa seseorang yang telah menjadi sasaran penerima vaksinasi COVID-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Hak otonomi pasien dalam hal permintaan persetujuan atas tindakan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat.dikesampingkan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 290/Menkes/Per/III/2008 bahwa tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah yang memiliki tujuan utama untuk kepentingan masyarakat banyak, maka tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran dalam pelaksanaannya. Selain dalam Permenkes No. 290/Menkes/Per/III/2008 diatur juga dalam Pasal 56 UU No. 36 Tahun 2009, yang dinyatakan bahwa hak yang dimiliki setiap orang untuk menerima maupun menolak tindakan pertolongan, dikecualikan apabila penderita penyakit dapat menularkan penyakitnya secara cepat ke masyarakat yang lebih luas, keadaan apabila seseorang tidak sadarkan diri, serta yang terakhir apabila orang tersebut memiliki gangguan mental yang berat. Keselamatan rakyat merupakan tujuan utama pemerintah di masa pandemi, dimana sesungguhnya keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau
“ Salus Populi Suprema Lex Esto ”.
Dalam membuat kebijakan hukum, pemerintah tentunya harus memperhatikan tujuan utamanya, yaitu berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat terutama dalam bidang kesehatan. 14 Pemerintah menetapkan aturan vaksinasi dengan megeluarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99
14 Oskar  Arifandi  Ginting,  M  Yamin  Lubis,  Ibnu  Affan,  ‘Analisis  Kebijakan  Kewajiban Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara’ (2021) Volume 3 Nomor 2 Jurnal Ilmiah Metadata.[514].

## 1752 Ervina Dita: Kewajiban Pemberian Vaksin...
Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah dirubah dalam Perpres No. 14 Tahun 2021. Dalam konsideran kedua peraturan tersebut dinyatakan bahwa penyebaran COVID-19 sebagaimana yang dinyatakan WHO merupakan global pandemi, selain itu pemerintah juga telah menetapkan bahwa bencana penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Dalam rangka penanggulangan wabah atau pandemi COVID-19 dan untuk menjaga kesehatan masyarakat maka diperlukan percepatan dan kepastian pengadaan Vaksin COVID-19 sesuai dengan ketersediaan dan kebutuhan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Upaya tersebut menunjukan kepedulian pemerintah akan kesehatan masyarakatnya sehingga upaya vaksinasi sangat diperlukan agar tidak menyebabkan bertambahnya korban jiwa akibat terdampak covid-19.
Dengan adanya kewajiban pemberian vaksin COVID-19, maka diharapkan dapat menimbulkan kekebalan kelompok atau herd immunity dalam masyarakat.
Kekebalan kelompok merupakan situasi dimana sebagaian besar masyarakat telah memiliki kekebalan atau terlindung dari suatu penyakit tertentu, sehingga secara tidak langsung kelompok masyarakat yang rentan dan masyarakat yang tidak dapat menerima vaksinasi karena suatu keadaan-keadaan tertentu dapat turut serta terlindungi. Apabila sebagian penduduk memiliki kekebalan terhadap pathogen yang sama maka kemungkinan penularan antara orang yang terinfeksi terhadap seseorang yang rentan terinfeksi menjadi lebih berkurang, karena banyak inang yang kebal sehingga tidak menularkan pathogen. 15 Untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity , pemerintah mentargetkan 70% penduduk di Indonesia bersedia untuk divaksin. 16 pemberian vaksin COVID-19 kepada masyarakat tidak hanya untuk melindungi masing-masing individu, akan tetapi juga dapat memberikan
15 Haley E. Randolph and Luis B. Barreiro, ‘Herd Immunity: Understanding COVID-19’, (2020) Immunity 52.[737].
16 The Conversation, “27% Penduduk Indonesia masih ragu terhadap vaksin COVID-19, mengapa penting meyakinkan mereka“ (The Conversation 2021) <https://theconversation.com/27- penduduk-indonesia-masih-ragu-terhadap-vaksin-covid-19-mengapa-penting-meyakinkan- mereka-150172> dikunjungi pada 22 Oktober 2021.
perlindungan kepada orang-orang yang tidak dapat diberikan vaskin COVID-19, seperti orang-orang pada usia tertentu maupun dengan penyakit tertentu. 17
Negara-negara di dunia sebagian besar telah melaksanakan vaskinasi COVID-19 sesuai dengan anjuran WHO. Indonesia secara tegas menyatakan kewajiban vaksinasi COVID-19 dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Selain Indonesia, Arab Saudi juga mewajibkan semua pekerja sektor publik dan swasta yang ingin bekerja agar divakinasi. Selain itu vaksinasi juga digunakan sebagai syarat untuk masuk instansi pemerintah, swasta, atau Pendidikan dan menggunakan transportasi umum yang mulai diberlakukan sejak 1 Agustus 2021. 18
Dapat disimpulkan bahwa kewajiban vaksinasi COVID-19 dapat didahulukan apabila dibandingkan dengan hak otonomi yang dimiliki oleh setiap orang. Vaksin COVID-19 telah melalui uji klinis, sehingga aman apabila diberikan kepada masyarakat serta sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan kekebalan kelompok bagi warganya. Meskipun setiap orang memiliki hak otonomi pasien, akan tetapi dapat dikesampingkan dengan beberapa peraturan seperti Pasal 9 UU No. 6 Tahun 2018, Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984, Pasal 13A ayat (2) Perpres No. 14 Tahun 2021, serta Pasal 15 PMK RI No. 290/Menkes/Per/III/2008.

## Kesimpulan
Pada dasarnya pemberian vaksin COVID-19 merupakan hak pasien sebagai individu, sehingga masyarakat berhak menolak pemberian vaksin. Akan tetapi Indonesia merupakan salah satu negara yang mewajibkan rakyatnya untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Dengan adanya kewajiban tersebut, maka masyarakat tidak dapat menolak untuk diberikan vaksin COVID-19. Karena hak otonomi pasien dalam hal permintaan persetujuan atas tindakan kesehatan yang dilaksanakan oleh
17 Iskak, dkk, ‘Meningkatkan Kesadaran Maysyarakat tentang Pentingnya Vaksinasi di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat’ (2021) Volume 1 Nomor 3 Jurnal PADMA.[222].
18 Ika Nur Cahyani, “Termasuk Indonesia, 11 Negara Ini Terapkan Kebijakan Wajib Vaksin COVID-19“(Tribunnews 2021) <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/07/13/termasuk- indonesia-11-negara-ini-terapkan-kebijakan-wajib-vaksin-covid-19?page=4> dikunjungi pada 3 November 2021.

## 1754 Ervina Dita: Kewajiban Pemberian Vaksin...
pemerintah dapat dikesampingkan apabila tindakan tersebut memiliki tujuan utama untuk kepentingan masyarakat banyak, sehingga dalam pelaksanaannya tidak diperlukan persetujuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 15 PMK No. 290/ Menkes/Per/III/2008 dan Pasal 56 UU No. 36 Tahun 2009. Sehingga hak menolak dalam hak otonomi bukan termasuk hak untuk menolak divaksin.

## Daftar Bacaan

## Buku
Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan , (Buku Kedokteran EGC 1999).
Hermien Hadiati Koeswadji, Hukum Kedokteran (Citra Aditya Bakti 1998).
Pitono Soeparto, dkk, Etik dan Hukum di Bidang Kesehatan (Airlangga Press University 2006).
Veronica Komalawati, Peranan Inform Consent dalam Transaksi Terapeutik (Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien (Citra Aditya Bakti 2002).

## Jurnal
Aditya Candra Pratama Sutikno, ‘Vaksin COVID-19 sebagai Pemenuhan Hak Asasi Manusia’ (2020) 5 LEX Renaissance.
Haley E. Randolph and Luis B. Barreiro, ‘Herd Immunity: Understanding COVID-19’ (2020) 52 Immunity.
Indah Pitaloka Sari dan Sri Widodo, ‘Perkembangan Teknologi Terkini dalam Mempercepat Produksi Vaksin COVID-19’ (2020) 5 Majalah Fermentika.
Iskak, dkk, ‘Meningkatkan Kesadaran Maysyarakat tentang Pentingnya Vaksinasi di Masjid Al-Ikhlas, Jakarta Barat’ (2021) 1.
Nur  Dwiana  Sari  Saudi,  ‘Efisiensi  dan  Pandangan  Etis  Terhadap  Penggunan Teknologi Modern dalam Menunjang Pelayanan Keehatan’ (2010) 6 Jurnal MKMI.
Oskar Arifandi Ginting, M Yamin Lubis, Ibnu Affan, ‘Analisis Kebijakan Kewajiban Vaksinasi COVID-19 oleh Pemerintah Terhadap Setiap Warga Masyarakat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara’ (2021) 3 Jurnal Ilmiah Metadata.
Ririn Noviyanti Putri, ‘Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19’ (2020) 20 Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi.
Sapta Aprilianto, Agung Dian Syahputra, dan Gusti Ratih Ayu W, ‘Prinsip Otonomi Pasien dalam Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien di Indonesia’ (2015) Seminar Nasional:Hasil-Hasil Peneliti Ilmu Hukum.

## Laman
Ika Nur Cahyani, “Termasuk Indonesia, 11 Negara Ini Terapkan Kebijakan Wajib Vaksin COVID-19“ (Tribunnews, 2021) <https://www.tribunnews.com/ internasional/2021/07/13/termasuk-indonesia-11-negara-ini-terapkan- kebijakan-wajib-vaksin-covid-19?page=4> dikunjungi pada 3 November 2022.
The Conversation, “27% Penduduk Indonesia masih ragu terhadap vaksin COVID-19, mengapa penting meyakinkan mereka“ (The Conversation, 2021) <https://theconversation.com/27-penduduk-indonesia-masih-ragu-terhadap- vaksin-covid-19-mengapa-penting-meyakinkan-mereka-150172> dikunjungi pada 22 Oktober 2021.

## Perundang-undangan
Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144).
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).

## Ervina Dita: Kewajiban Pemberian Vaksin...
--halaman ini sengaja dibiarkan kosong--