## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial
Roudetul Jennah 1 , Nur Azizah Hidayat 2
1 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Alamat Jalan Sutorejo No. 59, Kota Surabaya, Kode Pos 60113
E-mail : roudetul.jennah-2018@fh.um-surabaya.ac.id
2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Alamat Jalan Sutorejo No. 59, Kota Surabaya, Kode Pos 60113
E-mail : azizah.hidayat@fh.um-surabaya.ac.id
Abstract—  In  this  digital  era,  the  influence  of  social  media  on  people's  lives  is  increasingly  unstoppable.  In  fact,  due  to economic  factors, more  and more  parents  are  exploiting  their  children  for  social  media  content.  Children  are  heirs  to  the future  of  the  nation  and  state  whose  dignity  and  worth  as  well  as  devoting  their  lives  must  be  preserved.  Exploitation  of children for social media content is a crime, if this happens then there must be a party who is criminally responsible.  The purpose of this study is to find out whether parents of child exploiters can be held criminally responsible and to find out the legal  consequences  and  criminal  liability  for  parents  of  child  exploiters  for  social  media  content.  This  research  is  a normative juridical research with a statutory approach. From the results of the study, it can be seen that parents who exploit children for social media content can be subject to criminal liability as regulated in Law no. 35 of 2014 Amendments to Law Number  23  of  2002  concerning  Child  Protection  and  Law  Number  11  of  2008  concerning  Information  and  Electronic Transactions.
Keywords — : Child exploitation; Parents; Social media; Criminal liability.

## I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sesuai dengan yang termaktub dalam UndangUndang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat  (3)  bahwa  “ Negara  Indonesia  Adalah  Negara  Hukum” .  Hukum  memiliki  peran  sentral  dalam  hal  mengatur  kehidupan bernegara. 1 Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  hukum  menjadi  sesuatu  hal  yang  wajib  ditaati  dan  dipatuhi  oleh  seluruh  warga negara  dan  harus  ditegakkan.  Hukum  menjadi  pelindung  hak-hak  seluruh  elemen  bangsa  dari  berbagai  tindakan  yang bermaksud untuk merampasnya, tak terkecuali hak anak.
Di  era  digital  seperti  saat  ini,  keberadaan  sosial  media  tidak  bisa  lepas  dari  kehidupan  masyarakat  modern. Perkembangan  informasi  dan  komunikasi  ini  dapat  memberikan  kemudahan  akses  informasi  dan  komunikasi  bagi  setiap individu  di  seluruh  dunia,  sehingga  setiap  hal  yang  diunggah  pada  hasil  daripada  perkembangan  teknologi  dan  informasi tersebut bisa diakses atau didapatkan oleh setiap individu di seluruh dunia. 2
Platform pertemanan dan situs berbagi foto atau video sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, terlebih bagi pegiat sosial media yang sering disebut dengan influencer . Sebut saja Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya.  Bagi  mereka  media  sosial  ini  menjadi  ladang  pendapatan,  karena  beberapa  platform  digital  tersebut  memberikan fitur  yang  disebut  monetisasi  yaitu  proses  pada  suatu  kegiatan  yang  bisa  mengubah  sesuatu  menjadi  penghasilan. 3 Contohnya adalah  platform  berbagi  video  YouTube.  Dimana  dalam  setiap  orang  yang  melihat  atau  menjadi  pelanggan  kanal  tersebut,  si pemilik  kanal  akan  mendapatkan  penghasilan  yang  dapat  diuangkan.  Apalagi  jika  pelanggan  atau  pengikutnya  sudah  ribuan atau bahkan jutaan orang. Tentunya hasil yang didapatkan dari media sosial tersebut akan lebih besar.
Anak  merupakan  pewaris  masa  depan  bangsa  dan  negara  yang  harus  dijaga  harkat,  martabat  serta  keberlangsungan hidupnya.  Dalam  hal  ini  negara  wajib  menjamin  dan  melindungi  hak-hak  anak  seperti  yang  diamanahkan  konsitusi. 4 Namun pada  kenyataannya  yang  terjadi  sekarang,  banyak  orang  tua  yang  menjadikan  anaknya  sebagai  obyek  untuk  konten  media sosialnya dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Tindakan orang tua seperti demikian dapat disebut sebagai bentuk ekploitasi ekonomi terhadap anak. Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan  maupun  tindak  kejahatan,  anak  juga  selalu  diposisikan  sebagai  seseorang  atau  sosok  yang  paling  lemah  atau  yang
1 Satria  Unggul  Wicaksana  Prakasa,  Tiara  Yahya  Deramayati.  2021.  “ Peradilan  In  Absentia  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Hak  Pembelaan Terdakwa Dalam Perspektif HAM.” Jurnal Komunikasi Hukum 7: 570– 91
2 (Nasution 2017 Nasution, R. D. 2017.  “ Pengaruh Perkembangan Teknologi  Informasi Komunikasi Terhadap Eksistensi Budaya Lokal.” Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik 21 (1): 30– 42.)
3 accurate.  2020.  “ Monetisasi  Adalah  Proses  Kegiatan  Yang  Mengubah  Sesuatu  Menjadi  Penghasilan.” https://accurate.id/digital- marketing/monetisasi-adalah/
4 Supriyono, Supriyono, and Anang Dony Irawan. 2020. “ Semangat Kebangkitan Nasional Untuk Menghadapi Covid-19 Dalam Konteks Pancasila Dan Konstitusi.” Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman 7 (2): 141– 48. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
tidak  berdaya  dan  memiliki  ketergantungan  yang  tinggi  dengan  orang-orang  dewasa,  maka  harus  mendapatkan  perlindungan dari lingkungan terdekat. 5
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat kasus ekspolitasi anak serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meningkat signifikan selama pandemi. Hingga 4 Oktober 2021 dari data yang diolah melalui Sistem  Informasi  Online  Perempuan  dan  Anak  (SIMFONI  PA)  dari  tahun  2019  hingga  September  2021  tercatat  kasus eksploitasi anak terdapat 106 kasus, tahun 2020 terdapat 133 kasus dan tahun 2021 terdapat 165 kasus. Sementara pada kasus TPPO pada tahun 2019 terdapat 111 kasus, tahun 2020 terdapat 213 kasus dan tahun 2021 terdapat 256 kasus. 6 Angka ini patut menjadi perhatian khusus bagi semua pihak karena akan menjadi potret buram bagi perlindungan anak di Indonesia.
Kasus eksploitasi anak untuk keperluan konten media sosial pernah terjadi di beberapa negara. Menurut laporan CNBC, pada Maret 2019, seorang ibu berusia 48 tahun sekaligus YouTuber bernama Machelle Hackney ditangkap Kepolisian Arizona, Amerika Serikat karena diduga telah melakukan penganiayaan secara fisik terhadap tujuh anak yang ia adopsi. Anak-anak itu merupakan  bintang  di  kanal  komedinya  bernama  Fantastic  Adventures. 7 Pada  16  September  2020  pasangan  suami  istri    yang berprofesi sebagai YouTuber bernama  Ahmad Hassan dan  Zeinab diamankan oleh Kepolisian Mesir. Pasangan suami  istri ini ditangkap  atas  tuduhan  melakukan  eksploitasi  terhadap  anak  sebagai  bahan  lelucon  atau  prank  di  akun  Youtube  mereka. Diketahui  akun  Youtube  mereka  memiliki  enam  juta  pengikut.  Menurut  laporan  media  Egypt  Independent,  ada  aduan  yang diajukan  ke  Dewan  Nasional  untuk  Anak  dan  Ibu  (NCCM)  yang  kemudian  ditindaklanjuti  dengan  laporan  ke  Jaksa  Penuntut Umum. 8 Sementara itu, pada Mei 2021 Kepolisian Kandarah Kerajaan Arab Saudi menangkap YouTuber asal Indonesia yang sekaligus  TKI  bernama  Ahmad.  Ahmad  ditangkap  atas  laporan  dari  Komnas  HAM  Arab  Saudi  dengan  tuduhan  melakukan eksploitasi anak untuk mendatangkan keuntungan melalui kanal YouTube. 9
Di Indonesia sendiri kasus serupa sebenarnya telah banyak terjadi, bahkan melibatkan orang-orang terkenal seperti artis. Betapa banyaknya para influencer /YouTuber yang memanfaatkan anaknya sebagai obyek prank atau lelucon di kanal YouTube- nya untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Namun sepertinya hal ini belum pernah dilaporkan dan belum menjadi perhatian khusus publik maupun penegak hukum. 10 Para pelaku tidak menyadari dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Secara psikologis,  anak  akan  mengalami  gangguan,  karena  untuk  membuat  sebuah  konten  yang  menarik  tidak  jarang  orang  tua melakukan ha-hal  yang  melanggar hak-hak anak.  Anak lebih banyak  ‘ dipaksa’  untuk  mengikuti arahan orang tuanya dalam sebuah konten, sehingga anak akan merasa tertekan.
Sepengetahuan  penulis,  penelitian  tentang  eksploitasi  anak  untuk  konten  media  sosial  masih  sangat  sedikit  dilakukan. Penelitian  ini  lebih  berfokus  kepada  pertanggungjawaban  pidana  orang  tua  yang  melakukan  eksploitasi  anak  untuk  konten media  sosial  yang  dimonetisasi.  Sehingga  penulis  menganggap  penelitian  ini  memiliki  nilai  kebaharuan,  memiliki  perbedaan dari  penelitian-penelitian  sebelumnya  dan  memiliki  urgensi  bagi  perkembangan  ilmu  hukum  pidana.  Sebelumnya  telah  ada beberapa  penelitian  yang  membahas  tentang  konten  media  sosial  yang  melibatkan  anak  namun  penelitian  tersebut  tidak berfokus  kepada tema  yang penulis ambil. Penelitian tersebut antara lain adalah  skripsi  yang ditulis oleh  Elfa  Riskhaturahma pada tahun 2020 dengan judul “ Analisis Yuridis Terhadap Persoalan Perlindungan Anak Dalam Fenomena Youtuber Anak di Media  Sosial Youtube ” .  Penelitian  tersebut  hanya  berfokus  kepada  perlindungan  bagi Youtuber anak.  Selanjutnya  adalah penelitian  yang  ditulis  oleh  Auriel  Karina  S.  Z.  dan  Nunung  Nurwati  pada  tahun  2020  dengan  judul  “ Hubungan  Eksploitasi Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak”. Penelitian tersebut berfokus kepada eksploitasi anak  dalam  perspektif  hak  asasi  manusia.  Kemudian  penelitian  tentang  konten  media  sosial  yang  mengandung prank yang ditulis  oleh  I  Wayan  Budha  Yasa  dan  Gede  Yudiarta  Wiguna  pada  tahun  2021  dengan  judul  penelitian  “ Konten  Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” . Penelitian tersebut hanya mengacu  pada  ketentuan  yang  terdapat  dalam  UU  ITE.  Berikutnya  adalah  Ayu  Intan  Novelianna  Setyono,  Hadibah  Zachra Wadjo  dan  Yonna  Beatrix  Salamor  pada  tahun  2021  dengan  judul  “ Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak  Dari  Eksploitasi Seksual” . Penelitian tersebut berfokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.

## A. Rumusan Masalah
Berdasarkan pemaparan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: Apakah orang tua pelaku eksploitasi anak untuk  konten  media  sosial  dapat  dikenakan  pertanggungjawaban  pidana  dan  bagaimana  akibat  hukum  bagi  orang  tua  yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya untuk keperluan konten media sosial?
5 Mubarak,  Ridho.  2015.  “ Disparitas  Pemidanaan  Pelaku  Tindak  Pidana  Kekerasan  Pada  Perempuan.” Jurnal  Ilmiah  Penegakan  Hukum 2  (1): 78– 95.
6 Antaranews.com. 2021. “ Kasus Eksploitasi Anak Dan Perdagangan Orang Meningkat Selama Pandemi.” 2021. https://www.antaranews.com/berita/2498237/kasus-eksploitasi-anak-dan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi
7 Liputan6.com. 2019. “ Youtuber Ini Dituntut Karena Eksploitasi 7 Anak Demi Video.” 2019. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3923639/youtuber-ini-dituntut-karena-eksploitasi-7-anak-demi-video 8 Republika.co.id. 2020. “ Eksploitasi Anak Demi Konten Media Sosial, Awas Dipenjara!,” 2020. https://www.republika.co.id/berita/qh21d6414/eksploitasi-anak-di-akun-youtube-awas-dipenjara
9 Tribunnews.com.  2021.  “ Kasus  Youtuber  Indonesia  Yang  Dituduh  Eksploitasi  Anak  Masih  Tahap  Penyidikan  Kejaksaan  Saudi.”   2021. https://www.tribunnews.com/internasional/2021/05/26/kasus-youtuber-indonesia-yang-dituduh-eksploitasi-anak-masih-tahap-penyidikan-kejaksaan-saudi
10 I  Wayan  Budha  Yasa,  Gede  Yudiarta  Wiguna. 2021.  “ Konten  Prank  Youtuber  Sebagai  Tindak  Pidana  Berdasarkan  Undang-Undang  Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7 (2): 631– 44

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia

## B. Tujuan Penelitian
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan  mengetahui  apakah  orang  tua  pelaku  eksploitasi  anak  dapat  dikenakan pertanggngjawaban  pidana  dan  untuk  mengetahui  akibat  hukum  dan  pertanggungjawaban  pidana  bagi  orang  tua  yang melakukan eksploitasi terhadap anaknya untuk keperluan konten media sosial.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) . Penelitian  hukum  normatif  ini  didasarkan  pada  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  yaitu  penelitian  yang  mengacu  kepada norma-norma  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan. 11 Pendekatan  perundang-undangan  digunakan  untuk mengetahui aturan –  aturan terkait pertanggungjawaban pidana orang tua pelaku eksploitasi anak untuk keperluan media sosial. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. 12 Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan  resmi  atau  risalah  dalam  pembuatan  undang-undang  dan  putusan-putusan  hakim.
1. Bahan hukum primer yang digunakan untuk menganalisa rumusan masalah adalah :
a. Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan Anak;
b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk membahas masalah adalah :
a. Buku
b. Jurnal hukum

## III. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Orang Tua Pelaku Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial Dapat Dikenakan Pertanggunjawaban Pidana

## 1. Teori Tentang Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana
Tindak pidana berasal dari istilah bahasa beelanda yaitu strafbaarfeit . 13 terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai  pidana  dan  hukuman, baar diartikan  sebagai  dapat  dan  boleh,  dan feit yang  diartikan  sebagai  tindak,  peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Istilah delik atau strafbaarfeit dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan- terjemahan  yang  bermakna  serupa.  Terjemahan  atau  tafsiran  tersebut  diantaranya  ada  yang  menyebutkan  delik  sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana, dan pelanggaran pidana. Menurut Moeljatno,  perbuatan  pidana  atau  tindak  pidana  sebagai  perbuatan  yang  dilarang  dalam  undang-undang  dan  diancam  dengan pidana barangsiapa yang melanggar larangan itu. 14
Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan suatu  tindak  pidana.  Dan  pidana  itu  sendiri  pada  dasarnya  adalah  merupakan  suatu  penderitaan  atau  nestapa  yang  sengaja dijatuhkan  negara  kepada  mereka  atau  seseorang  yang  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana. 15 Pemidanaan  atau  hukuman menurut  Andi  Hamzah  adalah  suatu  pengertian  umum,  sebagai  suatu  sanksi  yang  menderitakan  atau  nestapa  yang  sengaja ditimpakan kepada seseorang. 16
Dalam  hukum  pidana  dikenal  istilah  “ pidana” .  Istilah  ini  merupakan  terjemahan  dari  kata straf (Bahasa  Belanda)  yang memiliki  maksud  yang  lebih  spesifik,  yakni  menunjukkan  suatu  sanksi  dalam  hukum  pidana.  Penjelasan  lebih  lanjut  tentang konsep  pidana  sangat  diperlukan  untuk  dapat  menemukan  arti  dan  hekekat  pidana  itu  sendiri.  Dalam  kehidupan  sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah  “ hukuman”  sebagai terjemahan dari perkataan straf . Menurut Sudarto terdapat perbedaan  antara  istilah  hukuman  dan  pidana.  Istilah  hukuman  mengandung  pengertian  umum  sebagai  sanksi  yang  dengan sengaja ditimpakan kepada seseorang  yang telah  melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana  maupun hukum  perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Artinya, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana, maka kepada pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pidana. 17 Pidana  merupakan  masalah  pokok  dalam  hukum  pidana,  yaitu  menunjukkan  sanksi  pembalasan  terhadap  kesalahan  si pembuat. 18 Di  dalam  bukunya  yang  berjudul  “ Stelsel  Pidana  Indonesia”   Roeslan  Saleh  menjelaskan  bahwa  “ pidana  adalah reaksi  atas  delik,  dan  ini  berwujud  suatu  nestapa  yang  dengan  sengaja  ditimpakan  negara  kepada  pembuat  delik  itu” . 19 Sedangkan menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief ada beberapa unsur pengertian pidana, yaitu meliputi : 20
11 Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press h. 28
12 Peter Mahmud Marzuki, 2015 Penelitian Hukum , Revisi , Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung,
13 Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT Grafindo Persada
14 Hiariej, Eddy O.S. 2020. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
15 Saleh, Roeslan. 1983. Stelsel Pidana Indonesia . Jakarta: Aksara Baru
16 Andi Hamzah, 2015. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi Jakarta: PT. Pradnya Paramita,
17 Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Alumni
18 Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana Yogyakarta: Deepublish
19 Saleh , Ibid
20 Muladi and Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana Bandung: Alumni, . hlm. 2

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur dari tindak pidana dapat disusun sebagai berikut : 21
a. adanya subyek;
b. adanya kesalahan;
c. bersifat melawan hukum (dari tindakan);
d. suatu  tindakan  yang  dilarang  atau  diharuskan  oleh  undang  undang/perundangan  dan  terhadap  pelanggarannya diancam dengan pidana;
e. waktu, tempat dan keadaan tertentu (unsur obyektif lainnya).
Jika merujuk pada unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka dapat dirumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai : suatu tindakan  pada  tempat,  waktu  dan  keadaan  tertentu,  yang  dilarang  (atau  diharuskan)  dan  diancam  dengan  pidana  oleh  udang- undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).
P. A. F. Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, menerangkan bahwa setiap tindak pidana yang termuat dalam KUHP dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. 22 Unsur subyektif  di  sini  mengandung  maksud  yaitu  unsur-unsur  yang  berhubungan  atau  melekat  pada  diri  si  pelaku  termasuk  ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hati si pelaku. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif yaitu unsur-unsur  yang  berhubungan  dengan  keadaan-keadaan,  yaitu  di  dalam  keadaan-keadaan  mana  tindakan-tindakan  dari  si pelaku itu harus dilakukan. Adapun unsur subyektif suatu tindak pidana itu adalah : 23 a. adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) ;
b. adanya maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti dijelaskan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
c. berbagai  maksud atau oogmerk , seperti yang terdapat  misalnya di dalam  kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
d. merencanakan  terlebih  dahulu  atau voorbedachte  raad ,  seperti  yang  terdapat  di  dalam  kejahatan  pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
e. perasaan takut atau vrees , seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
Sedangkan unsur obyektif suatu tindak pidana adalah :
a. sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) ;
b. kualitas atau keadaan dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
c. kausalitas,  yaitu  suatu  hubungan  antara  suatu  perbuatan  atau  tindakan  sebagai  sebab  dengan  suatu  kenyataan sebagai akibat.
Pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  erat  dengan  kesalahan.  Dan  juga  memiliki  hubungan  yang  erat  dengan  penentuan subyek hukum pidana 24 . Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus  memenuhi  syarat-syarat:  melakukan  perbuatan  pidana,  diatas  umur  tertentu  mampu  bertanggungjawab,  ada  bentuk kesalahan baik kesengajaan maupun kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf 25 .

## 2. Pengertian Eksploitasi Anak
Secara  harfiah  eksploitasi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu exploitation yang  berarti  politik  pemanfaatan  yang  secara sewenang-wenang  atau  terlalu  berlebihan  terhadap  suatu  subyek  eksploitasi  hanya  untuk  kepentingan  ekonomi  semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.
Ada aturan hukum yang secara tertulis mendefinisikan arti kata ” eksploitasi”  yaitu dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2007  Tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  eksploitasi  adalah  tindakan  dengan  atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik serupa  perbudakan,  penindasan,  pemerasan,  pemanfaatan  fisik,  sekual,  organ  reproduksi,  atau  secara  melawan  hukum memindahkan  atau  mentransplantasi  organ  dan/atau  jaringan  tubuh  atau  pemanfaatan  tenaga  atau  kemampuan  seseorang  oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. 26 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring  Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  yang  dimaksud  dengan  eksploitasi  adalah  pemanfaatan  untuk  keuntungan
21 EY Kanter & SR Sianturi. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika
22 Lamintang, PAF. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti
23 Lamintang, Ibid .
24 Abdul  Roup,  “ Pertanggungjawaban  Pidana  Koorporasi  Lingkungan  Hidup  Pasca  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  13  Tahun  2016,” Justitia Jurnal Hukum 1, no. 2 (2017): 294– 322.
25 Koes Dirgantara, “ Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar,” Justitia Jurnal Hukum 4, no. 2 (2020): 330– 45.
26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
diri  sendiri,  penghisapan,  pendayagunaan,  pemerasan  atas  diri  orang  lain  hanya  untuk  kepentingan  ekonomi  semata  dan tindakan tersebut merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. 27
Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh  masyarakat  ataupun  keluarga  dengan  tujuan  memaksa  anak  tersebut  untuk  melakukan  sesuatu  tanpa  memperhatikan  hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.
Dalam kajian hukum pidana, persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, namun apabila diteliti beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur masalah batas  usia  anak,  juga  terdapat  perbedaan.  Beberapa  pengertian  anak  dalam  peraturan  perundang-undangan  adalah  sebagau berikut:
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Pengaturan belum dewasa pada hukum pidana tertera pada Buku I KUHP Tentang Ketentuan Umum tepatnya pada Bab III yang mengatur tentang pengecualian, pengurangan hukuman dan penambahan sifat yang terdapat pada pasal 45  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  berbunyi  “ jika  orang  di  bawah  umur  dituntut  karena  melakukan tindak pidana ketika umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun, dapatlah hakim : supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tua atau walinya atau pemeliharaannya dengan tidak dijatuhkan sesuatu pidana. Belum dewasa  adalah  mereka  yang  berumur  16  (enam  belas)  tahun” . 28 Jadi  didalam  KUHP  umur  16  (enam  belas)  tahun merupakan  batas  umur  dalam  menentukan  kedewasaan  seseorang  dan  apabila  umur  seseorang  itu  telah  melewati batas usia yang telah ditentukan KUHP, maka seseorang itu dianggap sudah dewasa.
b. Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak  Asasi Manusia  menyebutkan bahwa  Anak adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Seiring dengan perkembangan jaman dan perkembangan hukum di kehidupan masyarakat, maka pengertian anak menjadi berbeda-beda. 29
c. Menurut  Undang-Undang  No.1  Tahun  2002  tentang  Konvensi  ILO (International  Labour  Organization) No.  82 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak Menurut  undang-undang  ini,  batas  kedewasaan  anak  terdapat  pada  pasal  1  (satu)  yang  tertulis  bahwa  anak  semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. 30
d. Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam  kandungan.  Sedangkan  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 31
e. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 32

## 3. Eksploitasi Anak Untuk Konten Media Sosial Sebagai Tindak Pidana
Merujuk  Pasal  76I  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  Tentang Perlindungan  Anak  (UU  Perlindungan  Anak)  yang  menyebutkan  bahwa  Setiap  Orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan, melakukan,  menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  terhadap  Anak. 33 Lebih khusus lagi dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua,  wali,  atau  pihak  lain  mana  pun  yang  bertanggung  jawab  atas  pengasuhan, berhak  mendapat  perlindungan  dari  perlakuan  diskriminasi;  eksploitasi,  baik  ekonomi  maupun  seksual;  penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. 34
Untuk mengetahui apakah eksploitasi anak oleh orang tuanya untuk konten media sosial dapat dikategorikan sebagai tindak pidana maka harus diketahui unsur – unsur tindak pidana yang disebutkan dalam undang-undang terkait.
27 Kemdikbud KBBI. n.d. “ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.” https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi
28 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
29 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
30 Undang-Undang  No.1  Tahun  2002  Tentang  Konvensi  ILO  (International  Labour  Organization)  No.82  Mengenai  Pelanggaran  Dan  Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
31 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
32 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
33 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
34 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019
Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Unsur-unsur tindak pidana eksploitasi anak yaitu: 35
a. Setiap orang
Orang  merupakan  unsur  subyektif  yakni  pelaku  yang  melakukan  perbuatan  tindak  pidana  yang  mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatan pidana yang ia lakukan tersebut.
b. Yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak Yang  dimaksud  di  sini  yaitu  memperkerjakan  atau  memperdagangkan  anak  dalam  bidang  seksual  untuk mendapatkan keuntungan.
c. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain
Seorang yang mengeksploitasi seksual anak mempunyai maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang  lain  dengan  melakukan  tindak  pidana  eksploitasi  terhadap  seksual  anak  yang  mana  seorang  anak  harus mendapat perlindungan dan di jauhkan dari kegiatan prostitusi yang bertentangan dengan harkatnya.
Meskipun  secara  eksplisit  sulit  untuk  dibuktikan,  namun  jika  tujuan  orang  tua  memanfaatkan  anak  sebagai  obyek  konten media sosial adalah untuk mendapatkan uang dari kegiatan tersebut maka mengacu pada undang-undang itu apa yang dilakukan orang tua tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak secara ekonomi. Jika kita menggarisbawahi frasa  ‘ eksploitasi baik ekonomi  maupun  seksual’ , tentunya eksploitasi anak  ini  merupakan bentuk tindak  pidana dan orang tua sebagai pelaku eksploitasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.
Di  dalam  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  pada  Bab  VII Perbuatan  Yang  Dilarang  tidak  disebutkan  secara  jelas  larangan  tentang  eksploitasi  anak  untuk  konten  media  sosial.  UU  ITE hanya menjelaskan ketentuan pidana yang menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak yaitu dalam Pasal 52 ayat (1). 36 Sehingga untuk melengkapi dan menyempurnakan UU ITE perlu adanya konektivitas dengan UU Perlindungan Anak

## B. Akibat Hukum Bagi dan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Orang Tua Yang Melakukan Eksploitasi Terhadap Anaknya Untuk Keperluan Konten Media Sosial
Jika eksploitasi anak  untuk  konten  media sosial  merupakan tindak pidana, tentunya ada akibat hukum  yang diterima  orang tua  sebagai  pelaku  yaitu  pertanggungjawaban  pidana.  Pasal  76I  UU  Perlindungan  Anak  melarang  setiap  orang  untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual  terhadap  anak.  Maka  mengacu  pada  Pasal  88  UU  Perlindungan  Anak,  setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Selain itu jika bentuk eksploitasinya adalah pelanggaran kesusilaan maka kepada pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU  ITE. Pasal  ini  melarang  setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan  dan/atau membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan. Jika hal tersebut dilakukan kepada anak maka posisi anak di sini akan menjadi unsur pemberat. Seperti dijelaskan dalam  Pasal  52  ayat  (1)  UU  ITE  :  Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  27  ayat  (1)  menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Dari  pemaparan  singkat  yang  telah  disampaikan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  orang  tua  pelaku  eksploitasi  anak  untuk konten  media sosial  dengan tujuan  untuk  mendapatkan  uang (monetisasi) dapat  dikenakan pertanggunjawaban pidana, karena tindakan  ini  termasuk  dalam  eksploitasi  anak  secara  ekonomi  dan  merupakan  tindak  pidana.  Sedangkan  akibat  hukum  bagi orang  tua  yang  melakukan  eksploitasi  terhadap  anaknya  untuk  keperluan  konten  media  sosial  adalah  pelaku  dapat  dipidana sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam  Pasal  76I juncto Pasal  88  UU  Perlindungan  Anak  dan  Pasal  27  ayat  (1) juncto Pasal 52 ayat (1) UU ITE. Dengan maraknya kasus eksploitasi anak oleh orang tuanya untuk konten media sosial di Indonesia namun belum ada pelaku yang dijerat hukum, penulis berharap terdapat peraturan yang lebih khusus untuk penegakan hukum terkait eksploitasi anak untuk konten media sosial ini. Dan pemerintah diharapkan dapat memberikan perhatian khusus terkait hal ini dengan bekerja sama dengan pihak media sosial untuk membuat regulasi yang memiliki kepastian hukum.

## V. DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Chazawi, Adami. 2009. Pelajaran Hukum Pidana II. Jakarta : P.T Raja Grafindo.
EY Kanter & SR Sianturi. 2018. Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika.
Hamzah, Andi. 2015. Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia Dari Retribusi Ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita.
Hiariej, Eddy O.S. 2020. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi . Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Lamintang, PAF. 2012. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
35 Ahmad Sofian, “ TERMINOLOGI HUKUM ‘ KEKERASAN DAN EKSPLOITASI ANAK,’ ” 2018, https://business- law.binus.ac.id/2018/09/29/terminlogi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/.
36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

## YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Imiah Hukum; ISSN: 2580-0019

## Website : http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia
Muladi & Barda Nawawi Arief. 2010. Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: Alumni.
Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum . Revisi. Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung.
Syaiful Bakhri; . (2009). Perkembangan stelsel pidana Indonesia / . Yogyakarta : Total Media Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.
Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana . Yogyakarta: Deepublish.

## B. Jurnal
Abdul  Roup,2017,    “ Pertanggungjawaban  Pidana  Koorporasi  Lingkungan  Hidup  Pasca  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  13  Tahun  2016,” Justitia  Jurnal Hukum 1, no. 2, http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1163.
I Wayan Budha Yasa, Gede Yudiarta Wiguna. 2021. “ Konten Prank Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang 7 (2): 631– 44.
Koes Dirgantara, 2020, “ Pertangungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar,” Justitia Jurnal Hukum 4, no. 2
Mubarak, Ridho. 2015. “ Disparitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Pada Perempuan.” Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 2 (1): 78– 95.
Nasution, R.  D. 2017.  “ Pengaruh  Perkembangan  Teknologi  Informasi  Komunikasi  Terhadap  Eksistensi  Budaya  Lokal.” Jurnal Penelitian  Komunikasi  Dan Opini Publik 21 (1): 30– 42
Satria  Unggul  Wicaksana  Prakasa,  Tiara  Yahya  Deramayati.  2021.  “ Peradilan  In  Absentia  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  Dan  Hak  Pembelaan  Terdakwa Dalam Perspektif HAM.” Jurnal Komunikasi Hukum 7: 570– 91.
Sofian, Ahmad. 2018. “ TERMINOLOGI HUKUM ‘ KEKERASAN DAN EKSPLOITASI ANAK.’ ” 2018. https://business- law.binus.ac.id/2018/09/29/terminlogi-hukum-kekerasan-dan-eksploitasi-anak/.
Supriyono,  Supriyono,  and  Anang  Dony  Irawan.  2020.  “ Semangat  Kebangkitan  Nasional  Untuk  Menghadapi  Covid-19  Dalam  Konteks  Pancasila  Dan Konstitusi.” Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman 7 (2): 141– 48. https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v7i2.137.

## C. Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2002  Tentang  Konvensi  ILO  (International  Labour  Organization)  No.82  Mengenai  Pelanggaran  Dan  Tindakan  Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

## D. Internet
accurate. “ Monetisasi Adalah Proses Kegiatan Yang Mengubah Sesuatu Menjadi Penghasilan,”  2020. https://accurate.id/digital-marketing/monetisasi-adalah/.
Antaranews.com. “ Kasus Eksploitasi Anak Dan Perdagangan Orang Meningkat Selama Pandemi,”  2021. https://www.antaranews.com/berita/2498237/kasus- eksploitasi-anak-dan-perdagangan-orang-meningkat-selama-pandemi.
Kemdikbud KBBI. “ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,”  n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/eksploitasi.
Liputan6.com. “ Youtuber Ini Dituntut Karena Eksploitasi 7 Anak Demi Video,”  2019. https://www.liputan6.com/bisnis/read/3923639/youtuber-ini-dituntut- karena-eksploitasi-7-anak-demi-video.
Republika.co.id. “ Eksploitasi Anak Demi Konten Media Sosial, Awas Dipenjara!,”  2020. https://www.republika.co.id/berita/qh21d6414/eksploitasi-anak-di- akun-youtube-awas-dipenjara.
Tribunnews.com. “ Kasus Youtuber Indonesia Yang Dituduh Eksploitasi Anak Masih Tahap Penyidikan Kejaksaan Saudi,”  2021. https://www.tribunnews.com/internasional/2021/05/26/kasus-youtuber-indonesia-yang-dituduh-eksploitasi-anak-masih-tahap-penyidikan-kejaksaan- saudi.