Tanjungpura Law Journal, Vol. 6, Issue 1, January 2022, Page :62-77 ISSN Print: 2541-0482 | ISSN Online: 2541-0490 Open Access at: http://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj

## Article Info
Submitted : 24 June 2021 | Reviewed : 9 September 2021 | Accepted : 23 Januari 2022
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA
Wedianto Adi Nugroho 1 , Made Warka 2 , Moh. Zeinudin 3

## Abstract
The center of local political power which is grounded with the issuance of Law Number 6 of  2014  concerning  Villages  which  is  personified  through  the  Village  Head  and  his apparatus  is  said  to  be  the  Village  Government.  Through  the  application  of  the  good governance pattern for the government system, it is very necessary to use the principle of transparency and or the principle of openness as mandated by Article 26 paragraph 4 letter (f) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages with Article 24 of Law Number 6 of 2014 concerning  Villages.  However,  these  two  articles  are  in  conflict  The  potential  for misappropriation of these funds will be more open, namely in the case of corruption so that there is a need for control through the pattern of  good governance. The purpose of this paper is to analyze and examine the normative problem of conflicting norms on the principle of transparency and the principle of openness in the pattern of good governance based on e-government  which  affects  the  management  of  village  income  sources.  The  research method  used  is  normative  research.  Then  use  statute  approach  and  the  conceptual approach. The principle of good governance can be used as an embodiment of the concept of transparency and openness which tends to have conflicting norms. This includes the use and  obligation  in  every  government  system  even  at  the  village  level  to  use  the  e- government  pattern  in  achieving  good  governance.  The  management  of  village  income sources carried out by applying the principles of good governance is very relevant to the era  of  bureaucratic  reform  which  is  currently  being  programmed  by  the  government because  it  is  considered  to  have  many  benefits  because  it  is  in  accordance  with  e- government policies in the Indonesian government system.

## Keywords:  good  governance;  management  of  village  income  sources;  village administration

## Abstrak
Sentra kekuasaan politik lokal yang dibumikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  yang  dipersonifikasi  melalui  Kepala  Desa  dan  perangkatnya dikatakan  sebagai  Pemerintahan  Desa.  Melalui  penerapan  pola  good  governance  bagi sistem  pemerintahan  maka  sangat  perlu  menggunakan  prinsip  transparansi  dan  atau prinsip  keterbukaan  sebagaimana  amanat  Pasal  26  ayat  4  huruf  (f)  Undang  -  Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dengan  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  Tentang  Desa.  Namun  kedua  pasal  ini  mengalami  pertentangan.  Kekhawatiran  ini muncul  ketika  Kepala  Desa  dengan  segenap  kewenangannya  dimana  salah  satunya adalah  diberikan  kewenangan  untuk  mengelola  sumber  keuangan  desa  untuk mengembangkan sumber pendapatan desa sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) Undang –Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Potensi untuk melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut akan semakin terbuka yakni dalam kasus korupsi
1 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, nwediantoadi@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, made@untag-sby.ac.id
3 Magister Hukum Universitas Wiraraja, Sumenep, zain.fh@wiraraja.ac.id
sehingga  perlu  adanya  kontrol  melalui  pola  good  governance.  Tujuan  dari  penulisan  ini adalah  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  permasalahan  normatif  adanya  pertentangan norma pada asas transparansi dan asas keterbukaan pada pola pemerintahan yang baik yang  berbasis  e-government  yang  mempengaruhi  terhadap  pengelolaan  sumber pendapatan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian berjenis normatif. Kemudian menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conseptual approach). Prinsip good governance dapat dijadikan sebagai  perwujudan  terhadap  konsep  transparansi  dan  keterbukaan  yang  cenderung memiliki  pertentangan  norma.  Melalui  prinsip  good  governance  ini,  sistem  politik  dan suasana  politik  sangat  berpengaruh  dalam  proses  penegakan  hukum.  Termasuk didalamnya yakni penggunaan serta kewajiban dalam setiap sistem pemerintahan bahkan di tingkat desa untuk menggunakan pola e-government dalam mencapai good governance. Pengelolaan sumber pendapatan desa yang dilakukan dengan menerapkan prinsip good governance  sangat  relevan  dengan  era  reformasi  birokrasi  yang  saat  ini  sedang diprogramkan oleh pemerintah karena dipandang memiliki banyak manfaat karena sesuai dengan kebijakan e-government dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Kata Kunci: good governance; pengelolaan sumber pendapatan desa; pemerintahan desa
I. Pendahuluan
Pemanfaatan teknologi informasi ini yang memiliki kekuatan super-power online  system pada  saat  ini  menunjukkan  bahwa  era  inovasi  digital  telah memasuki  babak  baru.  Peralihan  sistem  pelayanan  publik  yang  semula konvensional ke online system merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari era  industri  4.0 pada  saat  ini.  Dimulai  dari terjadinya  revolusi  industri (disebut generasi pertama) yang ditandai dengan penggunaan mesin uap menggantikan tenaga manusia dan hewan, lalu disusul oleh revolusi industri generasi kedua dengan penerapan konsep produksi massal dengan pemanfaatan tenaga listrik, kemudian  diikuti  revolusi  industri  generasi  ketiga  yang  ditandai  dengan penggunaan  teknologi  otomasi  dalam  industrial  process.  Perubahan  sistem pelayanan  ini  akan  mereduksi  banyak  hal,  tetapi  walaupun  demikian,  pada awalnya  masih  sering  terjadi  resistensi  dari  sebagian  masyarakat  karena adaptasinya  terhadap  kemajuan  teknologi  yang  masih  lambat.  Namun  secara bertahap karena sudah menikmati berbagai kemudahan dari online system ini, maka akhirnya resistensi tersebut malah berbalik menjadi suatu tuntutan yang menginginkan kemudahan yang lebih banyak lagi.
Dari  segi  fungsional,  aspek governance dapat  ditinjau  dari  apakah pemerintah  telah  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien  dalam  upaya  mencapai tujuan yang telah digariskan atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi dalam hal ini adalah Pemerintah Desa.  Kunci  utama  memahami  g ood  governance adalah  pemahaman  atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertitik tolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan
tolak  ukur  kinerja  suatu  pemerintahan  di  desa  yang  baik  sebagaimana  yang diharapkan bersama.
Prinsip good  governance di  Indonesia  tertuang  dalam  Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip ini ditemukan dalam Pasal 20 Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  telah mengalami dua kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah.  Pasal  ini  mengatur  tentang  penyelenggaraan pemerintahan  yang  wajib  dijalankan  dengan  asas  umum  penyelenggaraan pemerintahan.  Pasal  tersebut  berbunyi  sebagai  berikut:  Penyelenggaraan pemerintahan  berpedoman  pada  asas  umum  penyelenggaraan  negara  yang terdiri atas: (1) Asas kepastian hukum; (2) Asas tertib penyelenggaraan negara; (3) Asas kepentingan umum; (4) Asas keterbukaan; (5) Asas proporsionalitas; (6) Asas profesionalitas; (7) Asas akuntabilitas; (8) Asas efisiensi; dan (9) Asas efektivitas.
Sentra kekuasaan politik lokal yang dibumikan dengan terbitnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dipersonifikasi melalui Kepala Desa  dan  perangkatnya  dikatakan  sebagai  Pemerintahan  Desa,  yang  mana posisi  ini  memegang  peranan  sangat  penting  mengingat  mayoritas  penduduk Indonesia bertempat tinggal di pedesaan. Tidak heran jika desa merupakan zona eksklusif yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa dengan segala atribut pemerintahannya. Politik lokal ini berada pada tingkat paling konkret yakni terkait  dengan  pembangunan  dan  juga  hubungannya  dengan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Ujung  tombak  ini  berada  pada  Pemerintahan  Desa  yaitu Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat Desa (Pasal 25 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
Hal ini menunjukkan bahwasanya untuk kondisi masyarakat pada era 4.0 sangat  dimungkinkan  dan  memang  dituntut  untuk  berprogres  terhadap demokrasi informasi dalam hal sistem tata pemerintahan yang baik. Teori hukum progresif  Satjipto  Raharjo  sangat  relevan  digunakan  dalam  mengawal Pemerintahan  Desa  menuju good  governance yang  berbasis e-government . Paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran  hukum.  Hukum  itu  berputar  di  sekitar  manusia  sebagai  pusatnya. Hukum  ada  untuk  manusia,  bukan  manusia  untuk  hukum.  Apabila  kita
berpegangan pada keyakinan, bahwa manusia itu adalah untuk hukum, maka manusia  itu  akan  selalu  diusahakan,  mungkin  juga  dipaksakan,  untuk  bisa masuk ke dalam skema-skema yang telah dibuat oleh hukum.
Melihat  begitu  banyaknya  keistimewaan  yang  diterima  oleh  pejabat Pemerintahan  Desa  terutama  Kepala  Desa  maka  tidak  heran  apabila  banyak yang  berbondong–  bondong  untuk  mencalonkan  diri  mejadi  Kepala  Desa. Bahkan  tidak  sedikit  modal  yang  mereka  keluarkan  demi  memenangkan Pemilihan Kepala Desa tersebut. Ketika telah menang dan menjadi Kepala Desa terpilih  dalam  pemilihan  Kepala  Desa  maka  modal  yang  dikeluarkan  tersebut harus bisa kembali. Hal ini sangat berpotensi dilakukan tindak pidana Korupsi mengingat kekuasaan Kepala Desa dalam mengelola sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa sebagian besar adalah dari APBN yang dikelola dalam bentuk dana desa, selain itu ada yang bersumber dari dana Perimbangan APBD dari  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  setelah  dikurangi  dengan  Dana  Alokasi Khusus yang dikelola dalam bentuk ADD (Alokasi Dana Desa).
Kinerja  Pemerintahan  Desa  semakin  terasa  tidak  berpedoman  pada konsep pemerintahan yang baik ( good governance ) yang berbasis e-government yaitu  terlihat  pada  pertentangan  norma  pada  asas  transparansi  dan  asas keterbukaan  yang  ditemui  dalam  beberapa  aturan  seperti  yang  terjadi  antara Pasal 26 ayat 4 huruf (f) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Pasal 24 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Hal ini juga  memicu  Pemerintah  Desa  untuk  berbuat  maladministrasi  dalam pengelolaan sumber pendapatan desa baik itu berupa DD (Dana Desa) maupun ADD (Alokasi Dana Desa) dan juga yang bersumber dari aset desa.
Pengelolaan keuangan desa baik yang bersumber dari dana APBN, ADD ataupun  Aset  Desa  seharusnya  tetap  menggunakan  asas  keterbukaan  dan transparansi,  selain  ini  merupakan  pertanggungjawaban  terhadap  hajat  hidup orang  banyak,  potensi  tindak  pidana  Korupsi  memang  besar  terjadi  karena kucuran  dana  desa  termasuk  sangat  besar.  Apabila  tetap  mengandalkan penyampaian  informasi  yang  masih  berbasis  konfensional  seperti  membuat spanduk dan banner tidak akan efisien. Dan apabila tidak dilakukan perbaikan sistem  pengelolaan  sumber  pendapatan  desa  dengan  menerapkan e- government di  era  yang  serba online ini  maka  keniscayaan  untuk  menekan tingkat korupsi tidak akan tercapai.
Pada konsep pemerintahan yang baik ( good governance ) yang berbasis
e-government yaitu terlihat adanya pertentangan norma pada asas transparansi dan asas keterbukaan yang ditemui dalam beberapa aturan seperti yang terjadi antara Pasal 26 ayat 4 huruf (f) Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .  U ntuk  menentukan  apa  saja  kategori  yang  termasuk  dalam  ranah keterbukaan  dan  transparansi  tidak  dapat  dipisah,  karena  pada  hakikatnya kedua  konsep  tersebut saling  berkesinambungan dan mempengaruhi.  Melihat pada  beragamnya  pengaturan  yang  dijadikan  pedoman  dalam  pengelolaan sumber  pendapatan  desa  maka  diperlukan  penegasan  sehingga  tidak  terjadi multitafsir diantara kedua konsep yakni keterbukaan dan transparansi.
Berdasarkan pada uraian di atas, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan normatif adanya pertentangan norma pada  asas  transparansi  dan  asas  keterbukaan  pada  pola  pemerintahan  yang baik  ( good  governance )  yang  berbasis e-government yang  mempengaruhi terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa.
II. Metode
Menggunakan  jenis  penelitian  normatif  yang  kemudian  menggunakan pendekatan  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach )  dan pendekatan konsep ( conseptual approach ). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam  suatu  penelitian  yang  bersifat  preskriptif  adalah  suatu  yang  penting karena digunakan untuk memperoleh bahan hukum secara lengkap dan relevan. Untuk pengolahan bahan hukum menggunakan teknik editing, sistematisasi, dan deskripsi.  Setelah  mengumpulkan  bahan  hukum,  mengkualifikasikan  dalam pengolahan bahan hukum, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan  masalah  dan  tahap  akhir  adalah  menarik  kesimpulan  dari  sumber penelitian  yang  diolah.  Dengan  menggunakan  teknik  pengumpulan  bahan hukum yakni dengan cara studi pustaka dan melalui pengolahan bahan hukum yakni secara editing sistematis dan deskripsi kemudian dilakukan analisis bahan hukum tersebut dengan cara deskriptif kualitatif.
III. Analisis dan Pembahasan
A. Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Dalam  Mengelola  Sumber Pendapatan Desa
Desa  memiliki  hak  asal  usul  dan hak tradisional  dalam mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  berperan  mewujudkan  cita-cita kemerdekaan  berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan
landasan  yang  kokoh  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan pembangunan  menuju  masyarakat  yang  adil,  makmur,  dan  sejahtera. Pemerintah desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa dilaksanakan Kepala  Desa  yang  dibantu  oleh  perangkat  desa  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  desa.  Dalam  kehidupan  bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa,  monopoli,  dan  mencakup  keduanya.  Dengan  adanya pemerintahan,  semua  wilayah  dan  batas-batasnya  dapat  dikontrol  dan diawasi  serta  dapat  diatur  dengan  mudah.  Setiap  wilayah  memiliki pemerintahan  dan  perangkat  pemerintahannya  sendiri  mulai  dari  desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.
Dikatakan  bahwa  yang  termasuk  dalam  kategori  penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa tidak terlepas dari pengelolaan sumber  pendapatan  dan  dana  desa,  dimana  diperlukan  adanya  prinsip transparansi  dalam  pengelolaannya.  Hal  ini  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 127 ayat (1) menyatakan bahwa:  Pemerintah,  pemerintah  daerah  provinsi,  pemerintah  daerah kabupaten/kota,  dan  pemerintah  desa  melakukan  upaya  pemberdayaan masyarakat  desa.  Pasal  127  ayat  (2)  pemberdayaan  masyarakat  desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilakukan  dengan:  salah  satunya menurut  huruf  e  adalah  mengembangkan  sistem  transparansi  dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.
Secara  tegas  dapat  disebutkan  bahwa  dalam  pelaksanaan penggunaan  dana  desa  cenderung  terjadi  praktek-praktek  korupsi. Kendatipun  dalam  pengaturan  Undang-Undang  Desa  diterapkan  prinsip transparansi  dan  akuntabilitas,  namun  praktek-praktek  korupsi  tetap  tidak dapat dihilangkan secara total dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa. Oleh sebab itu, desa harus secara serius mengambil langkah-langkah nyata untuk memerangi tindak pidana korupsi. Distribusi dana desa secara langsung kepada desa dan pengelolaan dana desa secara mandiri oleh desa pada  dasarnya  rentan  terhadap  munculnya  penyimpangan  dan penyelewengan dana.
Pentingnya  e -government salah  satunya  didasari  atas  kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perkembangan peradaban dan kemajuan teknologi informasi dalam zaman percepatan sudah dimulai dan  juga  ini  merupakan  perwujudan  dari  penerapan  suatu  konsep pemerintahan  yang  baik  atau  yang  dikenal  dengan good  governance .
Program  tersebut  tentunya  memiliki  tujuan,  salah  satunya  untuk meningkatkan  pelayanan  publik  melalui  pemanfaatan  teknologi  informasi dan komunikasi tersebut.
Adapun dalam Undang Undang No 6 Tahun 2014 pada Pasal 26 ayat (1)  Kepala  Desa  bertugas  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Dalam  melaksanakan  tugasnya  Kepala Desa berwenang:
1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan aset desa.
4) menetapkan Peraturan Desa serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5) membina kehidupan masyarakat desa.
6) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
7) membina serta meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya  agar  mencapai  perekonomian  skala  produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
8) mengembangkan sumber pendapatan desa.
Proses  perubahan  dari  model  konvensional  menjadi e-government tentu memiliki tantangan tersendiri apalagi untuk memulai. Instruksi Presiden (Inpres)  No.  3  tahun  2003  tentang  kebijakan  dan  strategi  nasional pengembangan e-government menjadikan e -government sangat layak untuk diterapkan  sebagai  bentuk  dukungan  dari  pengembangan  pelayanan kepada  masyarakat.  Sehubungan  dengan  informasi  publik  pada  ruang lingkup desa dalam hal pengelolaan sumber pendapatan desa.
Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan  Transaksi  Elektronik  (UU  ITE)  dan  juga    Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  (UU  KIP)  maka  ada Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas menurut Pasal
2 ayat (2) UU KIP.
Tata  kelola Pemerintahan Desa  di  dalamnya tidak luput  dari  sebuah pengawasan  dimana  juga  bersinergi  dengan  kegiatan  hukum  yang  lain , dimana  makna  luas  mengatakan  bahwa  pengawasan  tersebut  mencakup kegiatan  untuk  melaksanakan  dan  menerapkan  hukum  serta  melakukan tindakan hukum terhadap setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh  subyek  hukum  dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Desa  yakni  Kepala Desa. Hal  ini  dilakukan  baik  melalui  prosedur  peradilan  dan  juga  melalui prosedur arbitrase dalam penyelesaian sengketa lainnya. Sedangkan makna sempit  mengatakan  bahwa  penegakan  hukum  dalam  pengawasan  tata kelola  Pemerintahan  Desa  yaitu  mencakup  kegiatan  penegakan  terhadap setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti  dalam  akuntabilitas  sumber  dana  pendapatan  Desa  dimana  sifat transparansi  maupun  keterbukaan  sudah  ditanggalkan  oleh  Pemerintah Desa  karena  sistem  yang  digunakan  belum  berpedoman  kepada  pola e- government . Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum progresif adalah menjalankan  hukum  tidak  hanya  sekedar  kata-kata  hitam-putih  dari peraturan ( according to the letter ), melainkan menurut semangat dan makna lebih  dalam  ( to  very  meaning )  dari  undang-undang  atau  hukum.  Bukan hanya  berkaitan  dengan  konsep  intelektual  tapi  juga  terkoneksi  kepada konsep  intelektual  atau  kecerdasan  dari  norma  yang  terkandung  dalam peraturan  perundang-undangan  tersebut.  Dengan  kata  lain,  penegakan hukum  yang  dilakukan  dengan  penuh  determinasi,  empati,  dedikasi, komitmen  dan  disertai  keberanian  untuk  mencari  jalan  lain  daripada  yang biasa  dilakukan.  Penegakan  hukum  terhadap  tindak  pidana  korupsi  yang berdasarkan  pada  fakta  hukumnya  mengatakan  bahwa  Pemerintah  Desa (Kepala  Desa)  dalam  mempertanggungjawabkan  setiap  program pengembangan desa dengan sumber dana pendapat desa yang berasal dari APBD, APBN, ADD, dan DD tidak lagi mencerminkan amanat Pasal 26 Ayat (4)  huruf  f  Undang-Undang  Desa  Nomor  6  Tahun  2014  yang  berisikan kewajiban Pemerintah Desa dalam melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa  yang  akuntabel,  transparan,  profesional,  efektif  dan  efisien,  bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
Oleh  sebab  itulah  sistem  politik  dan  suasana  politik  sangat berpengaruh  dalam  proses  penegakan  hukum  itu  sendiri  sangat
berpengaruh  termasuk  di  dalamnya  yakni  penggunaan  serta  kewajiban dalam setiap sistem pemerintahan tingkat desa untuk menggunakan pola e- government dalam  mencapai good  governance .  Sistem  politik  yang  baik dengan dibarengi suasana politik yang kondusif juga akan mempermudah dalam  penegakan  hukum  begitupun  sebaliknya  jika  sistem  dan  suasana politik carut marut akan sangat menghambat terhadap penegakan hukum itu sendiri. Demi mewujudkan penegakan hukum yang baik perlu tatanan dan praktik  politik  yang  baik  juga  tentunya.  Terutama  hukum  harus  mampu merespon  dinamika perkembangan  berpikir  masyarakat  sehingga  hukum tidak  berjalan  di  tempat.  Dalam  hal  penegakan  hukum  di  Indonesia khususnya, jika dipahami secara kaku dan seadanya maka tidak ada hakim keliru dalam setiap memberikan atau memutuskan suatu perkara, walaupun keputusan  itu  salah,  keliru,  tidak  tepat,  bertentangan  dengan  keadilan, bahkan  bertentangan  dengan  hati  nuraninya  sendiri.  Sehingga  ini memunculkan aparat-aparat penegak hukum rimba yang sewenang-wenang dan menindas.
B. Pola  Good  Governance  Pemerintahan  Desa  yang  Dipengaruhi  Oleh Prinsip Keterbukaan dan Transparansi
Cita good governance kini sudah menjadi bagian sangat serius dalam wacana  pengembangan  paradigma  birokrasi  dan  pembangunan  kedepan. Karena  peranan  implementasi  dari  prinsip good  governance adalah  untuk memberikan mekanisme  dan pedoman  dalam memberikan  keseimbangan bagi para stakeholders dalam memenuhi kepentingannya masing-masing.
Dalam  konsep governance ,  pemerintah  hanya  menjadi  salah  satu aktor  dan  tidak  selalu  menjadi  aktor  yang  menentukan.  Implikasi  peran pemerintah  sebagai  pembangunan  maupun  penyedia  jasa  layanan  dan infrastruktur  akan  bergeser  menjadi  bahan  pendorong  terciptanya lingkungan  yang  mampu  memfasilitasi  pihak  lain  di  komunitas.  Sumarto dalam bukunya yang berjudul Inovasi, Pasrtisipasi, dan Good Governance mengatakan bahwa: “ Governance menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti  adanya  redefinisi  pada  peran  warga. Adanya  tuntutan  yang  lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.” 4 Selanjutnya ada pengertian lain dari good governance menurut Asmawi Rewansyah adalah sebagai berikut:
4 Sumarto  Hetifa  Sj.  2003. Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance. Bandung:  Yayasan  Obor Indonesia, hlm. 1-2.
”Governance  (kepemerintahan)  yang  merujuk  pada  proses,  yaitu proses  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  suatu  negara  dengan melibatkan bukan saja negara, tetapi juga semua stakeholder yang ada, baik itu dunia usaha/bisnis dan masyarakat madani ( civil society ).” 5
Dalam  dokumen  kebijakan United  Nation  Development  Programme
(UNDP) lebih jauh menyebutkan ciri-ciri good governance yaitu:
1) Mengikut  sertakan  semua,  transparansi  dan  bertanggung  jawab, efektif dan adil.
2) Menjamin adanya supremasi hukum.
3) Menjamin  bahwa  prioritas-prioritas  politik,  sosial  dan  ekonomi didasarkan pada konsesus masyarakat.
4) Memperhatikan  kepentingan  mereka  yang  paling  miskin  dan  lemah dalam  proses  pengambilan  keputusan  menyangkut  alokasi  sumber daya pembangunan 6 .
Semua  kegiatan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan  pembangunan desa,  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan  masyarakat desa, pengembangan desa, hingga pada pengelolaan sumber pendapatan desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Desa Nomor  6 Tahun  2014  Pasal  26 Ayat  (4)  Huruf  f  bahwa  Pemerintah  Desa dalam mengatur Pemerintahan Desa berkewajiban “melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme”.
Sektor  pemerintahan  baik  itu  Pemerintahan  Desa,  perubahan lingkungan  strategis  dan  kemajuan  teknologi  mendorong  aparatur Pemerintahan  Desa  untuk  mengantisipasi  paradigma  baru  dengan  upaya peningkatan  kinerja  birokrasi  serta  perbaikan  pelayanan  menuju terwujudnya  pemerintah  yang  baik  ( good  governance ).  Prinsip good governance di  Indonesia  tertuang  dalam  Undang-Undang  tentang Pemerintah Daerah. Prinsip ini ditemukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang  telah  dicabut dengan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.  Pasal  ini  mengatur  tentang penyelenggaraan pemerintahan  yang
5 Asmawi  Rewansyah.  2010. Reformasi  birokrasi  dalam  rangka  good  governance. Jakarta: Yusaintanas Prima.
6 Sumarto Hetifa Sj, op.cit , hlm. 3.
wajib dijalankan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Penyelenggaraan  pemerintahan  berpedoman  pada  Asas  Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
1) Asas kepastian hukum;
2) Asas tertib penyelenggaraan negara;
3) Asas kepentingan umum
4) Asas keterbukaan;
5) Asas proporsionalitas;
6) Asas profesionalitas;
7) Asas akuntabilitas;
8) Asas efisiensi; dan
9) Asas efektivitas.
Dari  segi  fungsional,  aspek governance dapat  ditinjau  dari  apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan  yang  telah  digariskan  atau  justru  sebaliknya  dimana  pemerintahan tidak berfungsi secara efektif dan terjadi inefisiensi. Kunci utama memahami good  governance adalah  pemahaman  atas  prinsip-prinsip  di  dalamnya.
Bertitik tolak dari prinsip-prinsip ini maka didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan.  Pada  pasal  4  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 dijelaskan  mengenai  asas-asas  dari  pelayanan  publik  yang  apabila dianalisis lebih mendalam sangat berkaitan dengan prinsip transparansi dan partisipasi.  Selain  itu,  dua  prinsip  tersebut  sangat  penting  dalam mewujudkan good governance dan mendukung kebijakan maupun program yang dibuat oleh pemerintah. Apabila dianalogikan, jika prinsip transparansi tidak  dilaksanakan  oleh  pemerintah,  maka  bagaimana  masyarakat  dapat berpartisipasi  dalam  mengawasi  pelayanan  publik?  Sebaliknya,  apabila masyarakat  tidak  dapat  mengawasi  pelayanan  publik,  maka  bagaimana prinsip  transparansi  tersebut  dapat  terwujud?  Sampai  pada  akhirnya berdampak  pada  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  dan  carut  marutnya penyelenggaraan negara.
Keterbukaan menurut  Penjelasan Pasal  24  huruf  d  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  adalah  :  “asas  yang  membuka  diri terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur, dan  tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa
dengan  tetap  memperhatikan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”. Sedangkan  asas  umum  yang  digunakan  dalam  penyelenggaraan  negara salah satunya adalah asas keterbukaan (Pasal 3 angka (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme)  dalam  penjelasan  Pasal  3 angkat  (4)  yaitu:  “Asas  Keterbukaan”  adalah  asas  yang  membuka  diri terhadap  hak  masyarakat  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur, dan  tidak  diskriminatif  tentang  penyelenggaraan  negara  dengan  tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.”
Transparansi menurut penjelasan Pasal 14 Huruf h Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  adalah sebagai  berikut:  “transparansi”  adalah  keterbukaan  dalam  melaksanakan proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan Informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kegiatan pelayanan pada  Pemerintahan  Desa  yang  berada  dalam  ruang  lingkup  asas keterbukaan menurut Pasal 77 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah: pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan  asas  kepentingan  umum,  fungsional,  kepastian  hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Sudah jelas bahwa menurut peraturan ini dalam hal pengelolaan kekayaan milik desa yang mana merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
Selanjutnya  menurut  Permendagri  tentang  Pengolaan  Aset  Desa Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 1 angka 5 mengatakan bahwa aset desa adalah barang  milik  desa  yang  berasal  dari  kekayaan  asli  milik  desa,  dibeli  atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Namun yang menjadi lebih simpang siur dan memiliki makna dualistis adalah pada Pasal 3 Permendagri tentang Pengelolaan  Aset  Desa  Nomor  1  Tahun  2016,  mengatakan  bahwa “pengelolaan  aset  desa  dilaksanakan  berdasarkan  asas  fungsional, kepastian  hukum,  transparansi  dan  keterbukaan,  efisiensi,  akuntabilitas, dan kepastian nilai.”
Pengelolaan keuangan desa baik yang bersumber dari dana APBN, ADD ataupun aset desa seharusnya tetap menggunakan asas keterbukaan dan transparansi, selain ini merupakan pertanggungjawaban terhadap hajat
hidup  orang  banyak,  potensi  tindak  pidana  korupsi  memang  besar  terjadi karena  kucuran  dana  desa  termasuk  sangat  besar.  Apabila  tetap mengandalkan penyampaian informasi yang masih berbasis konvensional seperti membuat spanduk dan banner tidak akan efisien. Dan apabila tidak dilakukan perbaikan sistem pengelolaan sumber pendapatan desa dengan menerapkan e-government di era yang serba online ini maka keniscayaan untuk menekan tingkat Korupsi tidak akan tercapai. Jika ingin memilah atau mengkotakkan  antara  bagian  mana  yang  termasuk  dalam  kegiatan  yang harus  menggunakan  Asas  Transparansi  dan  kegiatan  yang  harus menggunakan asas keterbukaan tidak ditemukan pengelompokannya. Hal ini  sudah  menunjukkan  tidak  ditemukannya  keseragaman  Asas  yang digunakan dalam hal pengelolaan sumber pendapatan desa.
Melalui penerapan pola good governance bagi sistem pemerintahan khususnya  Pemerintahan  Desa  maka  sangat  perlu  dilakukan  dengan menggunakan  prinsip  transparansi  dan  atau  prinsip  keterbukaan sebagaimana amanat  Pasal  26  ayat  4  huruf (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2014  tentang  Desa  dengan  Pasal  24  Undang-  Undang  Nomor  6 Tahun  2014  tentang  Desa.  Tujuan  penerapan  ini  dalam  melakukan pengelolaan sumber pendapatan desa yang notabene anggaran bersumber dari  APBN  yang  dikelola  dalam  bentuk  dana  desa,  selain  itu  ada  yang bersumber  dari  dana  perimbangan  APBD  dari  Pemerintah  Pusat  dan Daerah setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus yang dikelola dalam bentuk  ADD  (Alokasi  Dana  Desa)  tidak  terlepas  dari  upaya  terhadap penekanan perbuatan korupsi yang kerap dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni Kepala Desa.
Kekhawatiran  ini  muncul  ketika  Kepala  Desa  dengan  segenap kewenangannya  yang  mana  salah  satunya  adalah  diberikan  kewenangan untuk  mengelola  sumber  keuangan  desa  untuk  mengembangkan  sumber pendapatan  desa  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pasal  26  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka potensi untuk melakukan penyelewengan terhadap dana tersebut akan semakin terbuka yakni dalam kasus Korupsi sehingga perlu adanya kontrol melalui pola good governance . Sangat efisien apabila dalam mewujudkan pola pemerintahan yang  baik  didukung  dengan  komitmen  regulasi  yang  tidak  saling bertentangan.  Apabila  melihat  pada  Pasal  26  ayat  4  huruf  (f)  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  yang  menghendaki  adanya
transaparansi, sedangkan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menghendaki adanya keterbukaan.
Antara transparansi dengan keterbukaan merupakan sebuah konsep yang  saling  berhubungan  dan  melengkapi.  Hubungan  yang  dimaksud adalah keterbukaan publik sejatinya merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi  pada  kemampuan  pemerintah  dalam  mewujudkan good governance .  Sebagai  contoh,  Pemerintah  Desa  dapat  memberikan informasi  mengenai  aturan  main  serta  rincian  bentuk  kegiatan pengembangan desa secara jelas sehingga masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan Pemerintah Desa tersebut secara langsung. Selain itu, dengan  adanya  keterbukaan  publik  dan  transparansi  dapat  membentuk suatu check  and  balances dan  mempermudah  masyarakat  untuk mengetahui  tindakan  yang  rasional  sebagai  kontrol  sosial  dengan membandingkan sistem nilai yang ada.

## IV. Penutup
Pengelolaan sumber pendapatan desa yang dilakukan dengan menerapkan prinsip good governance sangat relevan dengan era reformasi birokrasi yang saat ini  sedang  diprogramkan  oleh  pemerintah  karena  dipandang  memiliki  banyak manfaat  karena  sesuai  dengan  kebijakan e-government dalam  sistem pemerintahan  Indonesia.  Adanya  prinsip good  governance dapat  dijadikan sebagai  perwujudan  terhadap  konsep  transparansi  dan  keterbukaan  yang cenderung  memiliki  pertentangan  norma.  Melalui  prinsip good  governance ini, sistem politik dan suasana politik sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum.  Termasuk  didalamnya  yakni  penggunaan  serta  kewajiban  dalam  setiap sistem  pemerintahan  bahkan  di  tingkat  desa  untuk  menggunakan  pola e- government dalam mencapai good governance .
Bibliografi
Buku :
Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas “Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
Asmawi Rewansyah. 2010. Reformasi birokrasi dalam rangka good governance.
Jakarta: Yusaintanas Prima.
Bambang Istianto, Manajemen Pemerintahan : dalam Perspektif Pelayanan Publik , Edisi 2, (Jakarta : Mitra Wacana Media,2011)
BKSI,  “ Mencari  Format  Dan  Konsep  Transparansi  Dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” Disajikan pada seminar “Menciptakan Transparansi Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  :  Memberdayakan  Momentum Reformasi” ,  Forum  Inovasi  dan  Kepemerintahan  yang  Baik,  Program Pascasarjana,  Program  Studi  Ilmu  Administrasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok, 12 Juni 2001
Buku  Pedoman  Penguatan  Pengamanan  Program  Pembangunan  Daerah,
Bappenas dan Depdagri 2002
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum , PT. Rineka Cipta, Jakarta,
Dede  Rosyada  Dkk, Demokrasi,  Hak  Asasi  Manusia  Dan  Masyarakat  Madani ,
(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000)
Encik  Muhammad  Fauzan, Hukum  Tata  Negara  Indonesia, Cetakan  Pertama, Setara Press, Malang, 2016
Janet Caldow, Intitute for Electronic Government , (UK : IBM Corporation, 2001)
Johnny  Ibrahim, Teori  dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif, Bayumedia, Malang
Mardiasmo, Otonomi  &  Manajemen  Keuangan  Daerah ,  Penerbit  ANDI, Yogyakarta, 2004
Mashuri  Mashab, Politik  Pemerintahan  Desa  Di  Indonesia ,  Cetakan  I,  PolGov, Fisipol UGM, Yogyakarta, 2013
Max  Pohan, Mewujudkan  Tata  Pemerintahan  Lokal  yang  Baik(Local  Good Governance) dalam  Era Otonomi Daerah, Disampaikan pada Musyawarah Besar Pembangunan  Musi  Banyuasin  ketiga,  Sekayu,  29  September –  1 Oktober  2000  Kepala  Biro  Peningkatan  Kapasitas  DaerahBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,
Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010
Richardus  Eko  Indrajit, Electronic  Government  :  Strategi  Penmbangunan  dan Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Publik  berbasis  Teknologi  Digital, (Yogyakarta : Andi, 2002)
Romli  Atmasasmita,  2001, Reformasi  Hukum,  Hak  asasi manusia  &  Penegakan hukum , Mandar maju, Bandung
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  Ghalia Indonesia, Jakarta
Sarwoto,  1990, Dasar-Dasar  organisasi  dan  Manegemen ,  ghala  Indonesia,
Jakarta
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2007)
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Pers, Jakarta
Soerjono Soekanto,1983, Penegakan hukum, bina cipta, Bandung
Sugiyono, Metode Penelitian Kuanitatif, Kualitatif dan R & D, Alfabeta, Bandung,
Sumarto  Hetifa  Sj.  2003. Inovasi,  Partisipasi  dan  Good  Governance. Bandung:
Yayasan Obor Indonesia.
Widjaya,  Amin  Tunggal,  1993, Manajemen  suatu  pengantar  cetakan  pertama,
Rineka cipta jaya, Jakarta.

## Jurnal
Aprilia  Puspasari.  2019.  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Transparansi  dan Akuntabilitas pada KPP Pratama Cikarang Utara. Jurnal Perspektif, Vol 17 (2).
Neneng  Siti  Maryam.  2016.  Mewujudkan Good  Governance melalui  Pelayanan
Publik. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi , Volume VI No. 1.
Sri  Warjiyati.  2018.  Implementasi  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  dalam Pelaksanaan Pemerintah di Indonesia. Jurnal APPPTMA , VIII.
Undang - Undang : Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
Peraturan  Pemerintah  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  tentang  Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan  Bupati  Sumenep  Nomor  52  Tahun  2017  Tentang  Pelaksanaan  dan Pengembangan E-Government di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3 Tahun  2003  Tentang  Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government