AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA SUBAN AYAM KECAMATAN SELUPU REJANG KABUPATEN REJANG LEBONG
Tri Juniarti 1
Anggi Novrie Putra Perdana 2
Universitas Terbuka

## Politeknik Raflesia
Abstract - This  study  aims  to  determine  how  the  administration,  reporting  and accountability of  village  funds  in  Suban  Ayam  Village,  Selupu  Rejang  District, Rejang Lebong Regency, Bengkulu Province. This research method is descriptive qualitative. Sources of data are primary data and  secondary  data.  Data  collection  techniques  were  interviews,  and documentation and conclusions were drawn using qualitative analysis techniques. The results of the study show: (1) The administration is carried out by finance in the form of expenses recorded in the general treasury book, bank book and tax subsidiary ledger. (2) Delay in reporting for semester 1 due to grammatical errors. (3) Accountability The submission of accountability reports to the public through billboards/banners  as  well  as  direct  submission  for  the  convenience  of the community to see the performance of the village government.

## Keywords: Village Fund, Suban Ayam Village, Accountability

## 1. PENDAHULUAAN
Otonomi daerah diharapkan akan menjadikan pemerintah bisa lebih efektif dan efisien  dalam  melaksanakan  kegiatan  pemerintahan,  pembangunan  dan pelayanan  kepada  masyarakat,  selain  untuk  memotivasi  masyarakat  dan pemerintah  daerah  masing-masing  agar  memiliki  rasa  tanggungjawab  dan kepedulian  yang  lebih  besar  terhadap  daerahnya  dalam  segala  aspek kehidupan.  Pada  saat  ini  kebijakan  yang  ada  masih  menitikberatkan  otonomi pada  tingkat  kabupaten/kota,  namun  secara  esensi  sebenarnya  kemandirian tersebut  harus  dimulai  dari  level  pemerintahan  di  tingkat  paling  bawah,  yaitu desa. Menurut Rosalinda (2014)  pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas  kebutuhan  masyarakat  dibandingkan  pemerintah  kabupaten  yang secara nyata memiliki ruang lingkup permasalahan lebih luas dan rumit. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  menyatakan  bahwa  desa  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak asal usul, dan     hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia.
Keberadaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  desa  yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  dana  desa  yang  bersumber  dari  anggaran  pendapatan  dan  belanja negara,  bertujuan  untuk  meningkatkan  kemandirian  desa  melalui program  dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Dana  desa  diberikan untuk  mengganti  program  pemerimtah yang  dulunya disebut  dengan  Program  Nasional  Pembangunan  Mandiri  (PNPM),  Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Perdesaan  (PNPM  Mandiri
Perdesaan  atau  PNPM  Perdesaan  atau  Rural  PNPM)  merupakan  salah  satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam  upaya  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  dan  perluasan kesempatan kerja di  wilayah pedesaaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  desa  menyatakan  bahwa  pemerintah  memberikan dana  desa  melalui mekanisme  transfer  kepada  kabupaten/kota,  berdasarkan  dana  desa  tersebut, maka tiap kabupaten/kota menyalurkannya kepada setiap desa.
Menurut Penny Kusumastuti (2014) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia  penyelenggaraan  kegiatan  publik  untuk  dapat  menjelaskan  dan menjawab segala  hal menyangkut  langkah  dari  seluruh  keputusan dan  proses yang  dilakukan,  serta  pertanggungjawaban  terhadap  hasil  kinerjanya.  Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan  oleh  hukum  melalui seperangkat  prosedur  yang  sangat  spesifik.  Desa  Suban  Ayam  merupakan desa  yang  berada  di  Jalan  Lintas  Curup-Lubuk  Linggau  KM  10  Kecamatan Selupu  Rejang  Kabupaten  Rejang Lebong.  Berdasarkan  observasi  awal  yang dilakukan, diperoleh informasi bahwa pencairan dana desa serentak dilakukan disetiap desa yang ada di kecamatan selupu rejang dan dana desa tidak akan cair  jika  salah  satu  desa  tidak  menyelesaikan  laporan  realisasi  APBDesa sehingga  mengakibatkan  keterlambatan  pencairan  dana  desa  serta terganggunya  proses  pelayanan serta  tertundanya  pekerjaan  fisik  yang  sudah direncanakan.
Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan dana desa adalah pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah wajib membuat laporan dari pengelolaan dana desa. Penyampaian  laporan  realisasi  dana  desa  secara tertulis  oleh  kepala  desa kepada  bupati/walikota.  Dalam  tata  kelola pemerintahan  yang  baik  ( good governance ),  maka  pertanggungjawaban  tidak  hanya  disampaikan  kepada pemerintah,  tetapi  juga  harus  disampaikan  kepada  masyarakat lewat sosialisasi,  baliho  dan  media  lainnya  yang  mendukung  agar  informasi pertanggungjawaban dana desa bisa sampai langsung kepada masyarakat.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  pada proses pelaporan dana desa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  termasuk  didalamnya  dana desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada bupati/walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi dana desa dilakukan paling lambat minggu  keempat  bulan  juli  tahun  anggaran  berjalan  untuk  semester  satu  dan paling  lambat  minggu keempat  bulan januari  tahun  anggaran  berikutnya  untuk semester dua.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  laporan  realisasi  dana  desa  dibuat  oleh pemerintah  desa  setiap  tahap,  dikarenakan  pencairan  dana  desa  tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi dana desa tahap sebelumnya. Oleh  karena  itu,  pelaporan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  desa  kepada bupati/walikota  berdasarkan  setiap  tahapan.  Pihak  pemerintah  desa  juga berkoordinasi  tentang  laporan  dana  desa  yang  tercantum  dalam  APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap tahunnya.
Pengelolaan  yaitu  suatu  rangkaian  tugas  yang  dilakukan  oleh  seorang  atau sekelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan., salah satu aspek yang harus  dimiliki  pemangku  kepentingan  desa khususnya  aparat  desa  adalah pengetahuan  dan  pemahaman  dalam pengelolaan  dana  desa,  aspek  ini  harus dimiliki guna mewujudkan asaz akuntabilitas.
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014  menyatakan bahwa  kepala  desa  adalah  pemegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  desa dan  mewakili  pemerintah  desa  dalam  kepemilikan  kekayaan  milik  desa  yang
dipisahkan. Jangka waktu pengelolaan keuangan desa dalam satu anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember tahun berjalan dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
Didalam  peraturan  ini  juga  menjelaskan  tentang  bagaiamana  proses dalam mengelola dana desa, yaitu:
a. Perencanaan
Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan  desa sesuai dengan kewenangannya  yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
b. Penatausahaan
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014 penatausahaan  keuangan  desa  merupakan  kegiatan  pencatatan  yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan untuk seluruh transaksi baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Pencatatan  yang  dilakukan  oleh  bendahara  dengan  cara sederhana, belum berupa jurnal akuntansi melainkan pembukuan.
c. Pelaporan
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota
d. Pertanggung jawabn
Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  pada  semester  pertama dan semester  akhir  tahun  serta  laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan  APBDesa  tercantum  dalam  lampiran  yang  merupakan  bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri.
Desa  sebagai  penyelenggara  urusan  pemerintah  dan  kepentingan masyarakat  diharuskan  menyusun  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes).  Keberhasilan  suatu  desa  dalam  penyelenggaraan  urusan pemerintah  pusat  dan  daerah  dapat  dinilai  dari  kualitas  APBDes yang  diukur melalui terlaksananya strategi dan  program pengembangan desa.

## 2 Metode Penelitian

## 2.1 Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian studi kasus yang dimana metode ini berfokus pada suatu objek dengan mempelajari suatu kasus, serta bertujuan untuk memberikan  gambaran  yang  rinci  mengenai  latar  belakang,  sifat,  serta  karakter khas  dari  suatu  kasus  untuk  kemudian  dihubungkan  dengan  hal  yang  bersifat umum. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Suban Ayam yang beralamat di Jalan Lintas Curup-Lubuk Linggau di Desa Suban Ayam Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.
a.  Definisi Operasional Penelitian
1)  Penatausahaan Dana Desa
Akuntabilitas  penatausahaan  dana  desa  adalah  pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa dalam menatausahakan keuangan desa, sesuai dengan  asas-asas  pengelolaan  keuangan  desa  agar  terciptanya pemerintahan yang baik.

## 2.2  Pelaporan Dana Desa
Dalam pelaksanaan pelaporan dana desa pemerintah desa melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, dalam hal ini  kepala  desa  beserta  perangkat  desa yang  mempunyai  tanggung  jawab  dalam
pelaporan  dana  desa  wajib  untuk  menyusun  Laporan  Realisasi  Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) yang bersifat periodik, yaitu semesteran dan tahunan PertanggungJawaban Dana Desa
Kepala  desa  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kepada  bupati/walikota  melalui  camat.  Laporan  pertanggungjawaban realisasi  pelaksanaan  APBDesa  yang  terdiri  dari  pendapatan,  belanja,  dan pembiayaan.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa disampaikan paling lambat 1  (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

## 2.3 Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  akuntabilitas  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa pada Desa Suban Ayam  Kecamatan  Selupu  Rejang  Kabupaten  Rejang  Lebong.  Sampel  pada penelitian ini adalah akuntabilitas penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  dana  desa  pada  Desa  Suban  Ayam  Kecamatan  Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong.

## 3.  HASIL ANALISIS & PEMBAHASAN

## 2.4 Dana Desa Suban Ayam
Kepala  dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Rejang  Lebong Suradi  Rifai  mengatakan  bahwa  pada  tahun  2020  Kabupaten  Rejang  Lebong mendapatkan  jatah  dana  desa  dari  pemerintah  sebesar  Rp114  Miliar  kemudian ditambahkan Anggaran Dana Desa yang berasal dari APBD Rejang Lebong tahun 2020 sebesar RP. 62.483 miliar untuk 112 desa yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Rejang Lebong.Kucuran dana desa yang diperoleh di Desa Suban ayam sendiri untuk tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 939.775.000 Juta, proses penyaluran dana desa  di  Desa  Suban  Ayam  terbagi  menjadi  3  tahap  sesuai  dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa dan peraturan penyaluran anggaran dana desa, dimana tahap 1 sebesar 40% paling cepat cair bulan Januari dan paling lambat bulan Juni, tahap 2 sebesar 40% paling cepat  cair bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus, tahap 3 sebesar 20% yang cair pada bulan Juli.

## 2.5  Penatausahaan Dana Desa Suban Ayam
Menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014  pasal  35 menyatakan  bahwa,  proses  penatausahaan  dilakukan  oleh  bendahara  desa  yang wajib  melakukan  pencatatan  setiap  pemasukan  dan  pengeluaran  kas  serta melakukan  tutup  buku  setiap  akhir  bulan  secara  tertib.Dalam  pelaksanaan penatausahaan dana desa, di Desa Suban Ayam memiliki sedikit perbedaan karena tupoksi atau peran bendahara desa diganti dengan kaur keuangan, hal itu disebabkan karena  kebutuhan  dari  pemerintahan  desa  suban  ayam  itu  sendiri,  dalam melaksanakan tugasnya kaur keuangan memiliki tugas yang sama dengan bendahara desa  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Tahun  2014, dengan  dibantu  aplikasi  SISKEUDES  mempermudah  pekerjaan  kaur  keuangan dalam membukukan pencatatan transaksi keuangan desa. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara berikut:
“Tugas bendahara desa di desa suban ayam dilakukan oleh kaur keuangan   karena sesuai  dengan  kebutuhan  pemerintahan  desa  dan sudah dikoordinasikan dengan Badan  Permusyawartan  Desa  (BPD). “(Kepala  Desa)“.“Jadi  untuk  penatausahaan Desa  Suban  Ayam  kita  di  sini  sudah mengacu  pada  Permendagri  113,  mulai  dari pencatatan penerimaan, belanja hingga pelaporannya. “(Sekretaris Desa)”.“Memang seharusnya ada banyak perbedaan dalam tupoksi antara bendahara desa dan kaur keuangan tetapi karena terbatasnya SDM dan kebutuhan dari kepala desa beserta perangkat,  jadi  tugas  saya  hampir  sama  seperti  bendahara  desa  khusunya  dalam penyusunan  dan pencatatan keuangan desa, dana desa, penerimaan, belanja  dan pelaporan yang harus harus ada buku kas umum, buku pembantu pajak serta buku
bank,  dan  juga  kita  pada  tahun  2020  menyusunnya  dengan  cara  manual  dan menggungakan  aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa  (SISKEUDES)  dengan  bantuan aplikasi ini semuanya lebih mudah dan sudah dibilang berhasil. ”(Kaur Keuangan)”. Proses  pencatatan  transaksi  keuangan  desa  suban  ayam  menggunakan  sistem manual  dan  menggunakan  aplikasi  siskeudes  diperuntukkan  untuk  kebutuhan pengelolaan  keuangan  desa  yang disahkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  6  tahun 2014  yang  mana  aplikasi  ini  bertujuan  untuk  pencatatan  transaksi  keuangan  yang dilakukan  oleh  kaur  keuangan  desa  suban  ayam  yang  sudah  mencakup  semua pembukuan  yang  diperlukan  yaitu  buku kas umum,  buku  kas  pembantu  pajak dan buku bank.

## 2.6  Pelaporan Dana Desa Suban Ayam
Peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 pasal 37 menyatakan bahwa proses  pelaporan  dana  desa  dilakukan  oleh  kepala  desa  beserta  perangkat  desa untuk  tujuan  menyusun  dan  menyampaikan  pelaporan  dalam  bentuk  laporan realisasi  pelaksanaan  APB  Desa  kepada  bupati/walikota  melalui  camat,  pelaporan berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun, keterlambatan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I, dapat menyebabkan keterlambatan dalam  pencairan  dana desa  Tahap  II  begitu  juga  dengan  Tahap  III. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDesa paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan, sedangkan penyampaian semester II harus dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan.
Kepala desa suban ayam sudah melakukan koordinasi dengan kaur keuangan terkait kewajiban  pemerintahan  desa  untuk  melakukan  penyusunan  dan  penyampaian pelaporan  dana  desa  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113 Tahun 2014 pasal 37 Dalam pelaporan pengelolaan dana desa Desa sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di kantor desa melalui penyampaian kaur keuangan menerangkan  bahwa: “Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  menggambarkan realisasi  pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  hingga  akhir  tahun  yang  bersifat akumulasi.  Laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  pada  tahap  Idilaporkan pada bulan Agustus 2020. Laporan akhir tahun dilaporkan pada bulan Januari 2021. ” (Kaur Keuangan)“. “Pada laporan realisasi pelaksanaan APBDesa tahap I  terdapat sedikit kesalahan tetapi tidak fatal karena hanya berupa kesalahan tata tulis ( Human Error ), sudah dilaporkan kembali setelah perbaikan. ”(Kepala Desa)” Pelaporan yang berupa laporan realisasi pelaksanaan  APBDesa suban ayam disampaikan ke bupati/walikota melalui camat  selupu rejang, pada tahap 1 sebesar 60% yang dilaporkan pada bulan Agustus 2020 dan tahap 2 sebesar 40% yang dilaporkan pada bulan  Januari Tahun 2021  yang  mana  dana desa  tahap 1  dan  2  lebih  banyak  digunakan untuk kegiatan pembangunan fisik dan pemberdayaan untuk masyarakat desa.

## 2.7  Pertanggungjawaban Dana Desa Suban Ayam
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  Pasal  38  dan  41  Tahun 2014menyatakan  bahwa  proses  pertanggungjawaban  dan  desa  berupa  laporan realisasi  APBDesa  akhir  tahun  disusun  oleh  bendahara  desa,  sekretaris  desa bersama unsur staf perangkat desa yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah  tahun  anggaran  berkenaan.  Laporan  pertanggungjawaban  realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, yang disampaikan kepada bupati melalui camat dan kepada seluruh  lapisan  masyarakat  secara terbuka  dengan  melalui  media-media.  Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa desa ayam dilakukan oleh kaur keuangan. Di dalam struktur pemerintahan desa, kaur keuangan dibantu oleh perangkat desa lainnya  karena  selain bekerja dengan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa, sistem kerja fleksibel juga diterapkan oleh kepala desa di Desa Suban Ayam, hal ini disampaikan oleh informan sebagai berikut:
“Dalam  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan APBDesa  kita  telah sampaikan  kepada  bupati  pada  akhir  tahun anggaran,  yaitu  berupa  pendapatan,
belanja,  dan  pembiayaan,  tetapi  ada  sedikit  perbedaan  pada  penyusunan,  karena yang  menyusun  untuk  kebutuhan  pertanggungjawaban  laporan  realisisasi pelaksanaan APBDesa adalah kaur keuangan, dibantu bersama kaur perencanaan, sekretaris desa. “(Kepala Desa)”.
Dalam  mewujudkan  hal  tersebut,  pemerintah  desa  suban  ayam  merealisasikan kinerjanya dengan mempublikasikan melalui beberapa media seperti dengan adanya pemasangan  baliho,  sosialisasi  serta  pertemuan  langsung antara  masyaraka  serta kepala dusun, dibuktikan dengan wawancara sebagai berikut:
“Terkait  pertanggungjawaban  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  untuk penduduk  desa  suban  ayam,  kami  memasang  baliho  di  lingkungan  kantor  desa, semulanya  efektif  karena  letak  kantor  desa  di  pinggir  jalan  sehingga  membuat penduduk desa dapat dengan mudah melihatnya, tetapi ada sedikit masalahkarena banyak  juga  elemen masyarakat yang sukar untuk melihat baliho tersebut. Baliho efektif, tetapi dari pihak kepala dusun ada saran agar penyampaian juga dilakukan secara  langsung,  karena  sarannya  juga  bagus  jadi  yang  efektifnya  bapak mensosialisasikan  setiap  ada  pertemuan  dengan  pkk,  organisasi  masyarakat, pemuda  serta  masyarakat lainnya  itu  bapak  sampaikan  perkembangan  pekerjaan sekarang,  juga  termasuk  permasalahan  kita  sampaikan  dan  kita  yakinkan masyarakat  jangan sampai  nanti  kita  disalahkan.  ”(Kepala  Desa)”.Selain penyampaian  laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada  pihak  yang  lebih tinggi (bupati) melalui camat selupu rejang, perangkat desa suban ayam sebagai pihak  pengambil  keputusan  ( agen) juga  telah  melakukan  penyampaian  kepada elemen  masyarakat  sebagai  pihak principal baik  melalui  media  informasi  atau penyampaian secara langsung lewat sosialisasi
2.8 Penatausahaan Dana Desa Suban Ayam Proses  penatausahaan  desa  suban  ayam  secara  teknis  telah  berupaya  untuk berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor  113  tahun  2014.  Hal tersebut terlihat dengan adanya koordinasi bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  terkait  peraturan  desa  mengenai Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDesa)  yang  telah disepakati. Penatausahaan yang dilakukan oleh desa suban ayam  melalui  pencatatan  oleh  kaur  keuangan  meliputi:Buku  kas  umum;  Buku pembantu pajak, Buku bank. Pemerintah desa suban ayam telah berupaya maksimal untuk pemenuhan  prinsip  akuntabilitas,  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan  desa suban ayam hanya belum maksimal dalam penerapan prinsip penyerahan tugas. Hal ini dapat dilihat dari tugas yang seharusnya dilakukan oleh bendahara  desa  tetapi  di berikan  kepada  kaur  keuangan,  yang menimbulkan ketidaksinkronan kinerja pada pengelolaan  keuangan  desa,  karena  menurut  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 menyebutkan bahwa bendahara desa merupakan salah  satu  unsur  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Desa  (PTPKD)  yang menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan bertanggungjawab atas penerimaan  pendapatan  desa  dan  pengeluaran  pendapatan  desa  dalam  rangka pelaksanaan  APBDesa,  maka  tugas  bendahara  jauh  lebih  detail  dan teknis  dalam penanganan masalah keuangan desa serta bendahara desa jauh lebih sibuk dalam kegiatan keseharian karena berurusan dengan berbagai perkara teknis pengelolaan keuangan.  Sedangkan  untuk  kaur  keuangan  lebih  fokus  kepada  persoalan manajemen  keuangan  desa.  Kaur  keuangan  akan  lebih  banyak  memikirkan bagaimana  mengalokasikan  dana  desa  sehingga  berbagai  program  yang diamanatkan  pada  desa  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Kaur  keuangan  pula  yang harus  bekerja  keras  agar  pemerintah  daerah  mendapatkan income dari  berbagai sektor yang kemudian menjadi pendapatan bagi daerah maupun dari desa. 3.5 Pelaporan Dana Desa Suban Ayam
Dalam pelaksanaan pelaporan pengelolaan dana desa kepala desa menyampaikan laporan  realisasi  APBDesa  yang  bersifat  periodik  kepada  bupati/walikota  berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester
pertama APBDesa paling lambat disampaikan  pada akhir  bulan Juli  tahun  berjalan dan,  sementara  laporansemester  akhir  tahun  paling  lambat  disampaikan  bulan Januari  tahun  berikutnya.  Jika  terjadi  keterlambatan  dalam  penyampaian  laporan realisasi pelaksanaan APBDesa Tahap I, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pencairan dana desa Tahap II dan III. Dari hasil wawancara kepada kepala desa dan kaur  keuangan  desa  suban  ayam  peneliti  dapat  menyimpulkan  bahwa  perangkat desa  telah  berupaya  dalam  menerapkan  akuntabilitas  pelaporan  dana  desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu:
1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat selupu rejang;
2) Laporan realisasi semester pertama berupa APBDesa;
3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan Agustus;
4) Laporan  semester  akhir  tahun  dilaporkan  oleh  kepala  desa  kepada  bupati  melalui camat pada bulan Januari 2021. Pemerintah desa suban ayam dalam penyampaian laporan  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  semester  I  mengalami  sedikit  masalah karena  adanya  kesalahan  tata  tulis (Human  Error) yang  tidak  fatal,  oleh  sebab  itu dalam penyampaiannya mengalami sedikit keterlambatan y tetapi dapat diselesaikan dan  dilaporkan  kembali  pada  bulan  Agustus  tahun  2020.  Untuk  penyampaian semester II atau akhir tahun, perangkat desa suban ayam bisa dikatakan tepat waktu, yaitu awal bulan Januari 2021.
2  Pertanggungjawaban Dana Desa Suban Ayam
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  113  tahun  2014  Pasal  38  menyebutkan bahwa  laporan  pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDesa  setiap  akhir tahun  anggaran  disampaikan  kepada  bupati  melalui  camat  yang  terdiri  dari pendapatan, belanja dan pembiayaan desa yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan  setelah  tahun  anggaran berkenaan.  Dalam  wawancara  dari  perangkat  desa peneliti dapat menarik bahwa pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa di Desa Suban Ayam sudah  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 113  pasal 38 Tahun 2014, karena kepala desa menyampaikan laporan pertanggung jawaban  realisasi  APBdesa  kepada  bupati/walikota  melalui  camat.  Laporan pertanggungj  awaban  realisasi  APBDesa  terdiri  dari  seluruh  kegiatan  penerimaan belanja dan pembiayaan desa, disamping telah melakukan pelaporan pertanggungjawaban  realisasi  APBDesa,  penyampaian  juga  dilakukan  tepat  waktu yaitu  pada  bulan  Januari  2021  Pernyataan  ini  secara  tersirat  menggambarkan kesiapan  pemerintah  desa  suban  ayam  dalam  mempertanggungjawabkan  dana desa.Dalam  penerapan  pertanggungjawaban  pemerintah  desa  suban  ayam  telah mengupayakan  implementasi  yang  baik  yang  mana  pemerintah  desa  telah melakukan  tanggungjawab  berupa  penyampaian  kinerja  melalui  berbagai  media informasi.  Penyampaian  laporan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat  telah dilakukan  baik  melalui  media  baliho  maupun  sosialisai  secara  langsung  untuk mempermudah masyarakat ketika ada pertanyaan mengenai realisasi pelaksanaan APB  Desa,  Namun  perangkat  desa  sendiri  tetap  berupaya  untuk  mendapatkan bimbingan terkait pertanggungjawaban dana desa, agar  masyarakat di Desa Suban Ayam bisa lebih aktif lagi untuk melihat hasil laporan pertanggungjawaban dana desa di lingkungan kantor desa agar lebih mempermudah kinerja pemerintah desa dalam penyampaian pertanggungjawaban  laporan realisasi pelaksanaan APB Desa.
Tabel  4.2  Perbandingan  Proses  Pelaksanaan  Pengelolaan  Dana  Desa Suban Ayam
No Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pelaksanaan Di Desa Suban Ayam Kecamatan  Selupu  Rejang  Kab. Rejang Lebong Keterangan SangatSesuai (SS)/Sesuai (S)/Cukup Sesuai (CS)/Kurang Sesuai (KS)/Tidak Sesuai (TS) (SS)  (S)  (CS) (KS)  (TS) 1. Penatausahaa n a. Penatausa
haan dilakukan
oleh bendahara desa; a.  Penatausahaan  dilakukan  oleh kepala urusan keuangan desa; CS b. Bendahar a desa wajib mencatat penerimaa n dan pengeluar an mengguna
kan:
1) Buku Kas Umum;
2) Buku Kas Pemba ntu Pajak;
3) Buku Bank.
b. Kaur  keuangan  bersama  kasi perencanaan  dan  sekretaris  desa suban ayam telah menyusun serta mencatat penerimaan dan
pengeluaran  dana  desa  untuk kewajiban  proses  pelaksanaan penatausahaan, menggunakan:
1) Buku Kas Umum;
2) Buku Kas Pembantu Pajak;
3) Buku Bank.
S
2. Pelaporan a.         Kepala desa menyusun laporan realisasi pelaksana an APBDesa; a.  Kepala  desa  memberi  tugas kepada  kaur  keuangan  untuk membuat pembukuan
untuk setiap  bulan  yang  mana  itu mempermudah  untuk  menyusun laporan  realisasi  pelaksanaan APBDesa; S b.         Kepala desa menyamp aikan laporan b.  Laporan  semester  pertama  dan semester  kedua  atau  akhir  tahun dilaporkan  oleh  kepala  desa kepada  bupati  melalui  camat selupu rejang;
S
realisasi pelaksana an APBDesa kepada bupati/wali kota;
c. Laporan semester pertama dilaporkan paling lambat akhir bulan juli  tahun berjalan; c. Laporan semester pertama dilaporkan  oleh kepala desa kepada bupati melalui camat pada bulan Agustus tahun 2020; CS d. Laporan akhir tahun dilaporkan paling
lambat bulan januari
tahun
berikutnya .
d.  Laporan  semester  akhir  tahun dilaporkan  oleh  kepala  desa kepada bupati melalui camat pada bulan Januari 2021. S 3. Pertanggungja waban a. Kepaladesa menyusun dan menyampaika n laporan pertanggungj awaban realisasi
pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikot a  setiap  akhir tahun anggaran;
a.  Kepala  desa  suban  ayam  sudah menyampaikan  dan  melaporkan laporan pertanggungjawaban dana desa  dalam bentuk realisasi pelaksanaan  APB  Desa  kepada bupati/walikota melalui camat setiap  akhir  tahun  anggaran  yang sebelumnya sudah berkoordinasi dengan BPD; S

## 4.  Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  penelitian  pengelolaan  dana  desa  yang  telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.  Penatausahaan  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Suban  Ayam  sudah memadai  dengan  prinsip  akuntabilitas  berdasarkan  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  113  pasal  35  Tahun  2014  tentang  pengelolaan keuangan  desa,  karena  tugas  dari  bendahara  desa  diberikan  kepada kaur keuangan yang memiliki perbedaan dalam tupoksi kerjanya, tetapi
dalam proses penatausahaan pencatatan transaksi keuangan desa justru telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas karena selain pencatatan secara manual  perangkat  desa  juga  telah  menggunakan  sistem  aplikasi,  yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang mana semua transaksi baik penerimaan,  pembiayaan  dan  belanja  desa  bisa  diinput  ke SISKEUDESsehingga  dapat  mewujudkan  penatausahaan  keuangan desa yang akuntabel.
b.  Pelaporan  pengelolaan  keuangan  di  Desa  Suban  Ayam  masih  belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 37,  untuk  semester  pertama  belum  terlaksana  tepat  waktu  yang  dilaporkan pada bulan Agustus.
c.  Pertanggungjawaban dana desa di Desa Suban Ayam sudah melakukan upaya  pertanggungjawaban  sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 38 dan 41, baik dalam pelaporan kepada  pihak  yang  lebih  tinggi  maupun kepada masyarakat. Penyampaian  pelaporan  pertanggungjawaban  kepada  masyarakat melalui  berbagai  media  seperti  baliho,  spanduk  serta  sosialisai  secara langsung  untuk dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah desa.
5.  Saran Penelitian  ini  hanya  membahas  proses  pengelolaan  keuangan  desa berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 yaitu mengenai penatausahaan, pelaporan  dan  pertanggungjawabannya.  Kesulitan  mendapatkan  akses terhadap kinerja dan pelaporan membuat peneliti hanya mendapatkan hasil penelitian  ini  yang  menyajikan  perbandingan  kesesuaian  undang-undang dengan pelaksanaan di lapangan, sehingga kelemahan pada penelitian ini adalah  tidak  membahas  secara  mendalam  setiap  komponen  pengelolaan keuangan  desa  dan  tidak  pula  membahas  nominal  keuangan desa.Sehingga saran bagi peneliti selanjutnya agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan mendalam termasuk untuk tahapan  pelaksanaan,  pembinaan  dan  pengawasannya.  Mengenai  nilai kerja  pihak  pemerintahan,  pada  proses  pengendaliannya,  serta  nominal uang  yang  tertera  format  laporan  program  pemerintah  dan  pemerintah daerah  yang masuk ke desa

## DAFTAR PUSTAKA
Abu Masihad. (2018). Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi  Dana  Desa  (Add)  Desa  Marga  Ayu  Kecamatan  Margasari
Kabupaten Tegal . Skripsi. Fakultas dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. http://eprints.walisongo.ac.id/9002/1/skripsi%20lengkap.pdf Adrian  Puspa  Wijaya.  Julia.  (2016). Modul  Pengelolaan  Keuangan  Desa . PusdikLatwas BPKP. Ciawi Bogor. http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Modul_Sistem%20K euangan%20%20%20Desa_2016_.pdf Amin  Rahmanurrasjid.  (2008). Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan  Yang  Baik  Di  Daerah  Jombang .  Tesis.  Universitas
Diponegoro Semarang.
https://core.ac.uk/download/pdf/11716289.pdf
Astuti, T.P. (2016). Good Govermance Penelolaan Keuangan Desa, Berdasarkan
berlakunya  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014.  Universitas  Setia  Budi Surakarta.
Bpkd.rejanglebongkab.go.id.  (14  Januari  2020). Kementerian  Keuangan  resmi mengubah  besaran  penyaluran  anggaran  dana  desa  lewat  Peraturan Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor  205  Tahun  2019. Diakses  pada  20 Juli  2021.  Dari  https://bpkd.rejanglebongkab.go.id/kemenkeu- resmi- mengubah-besaran-penyaluran-anggaran-dana-desa-lewat- peraturan- menteri-keuangan/
Hanifah,  S.I  dan  Sugeng  P.  (2015). Akuntabilitas  dan  Transparasi Pertanggungjawaban  Anggaran  Pendapatan  Belanja  Desa  (APBDesa) . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol 4.
Hanni   Andini. (2018). Penerapan  Prinsip Akuntabilitas Dan  Prinsip Transparansi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Desa .  Skripsi.  Fakultas Ekonomi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. https://repository.usd.ac.id/31922/2/142114042_full.pdf
Hasniati.  (2016). Model  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa .  Jurnal  analisis dan pelayanan publik (Online), Vol 2, No 1. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jakpp/article/view/1519/846
Ika  Asmawati1,  Prayino  Basuki.  (2019). Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana  Desa, Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan (Online) Vol. 2. https://akurasi.unram.ac.id/index.php/akurasi/article/download/15/1
Indrawati,  S.  M.  (2017). Buku  Saku  Dana  Desa  untuk  Kesejahteraan  Rakyat . Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Irma Nur Afni. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di  Urut Sewu
Kabupaten  Kebumen .  Skripsi.  Pendidikan  Ekonomi  Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. http://lib.unnes.ac.id/30249/1/7101413202.pdf
Ismail,  M.  dkk  (2016). Sistem  Akuntansi  Pengelolaan  Dana  Desa .  Jurnal Universitas Sebelas Maret Vol 79.
Kadek  Rindi,  dkk.  (2017). Penerapan  Prinsip  Akuntabilitas  Pada  Bumdes  Teja Kusuma .  Jurnal  Akuntansi  dan  Humanika  (Online),  Vol  7  (1),  Hlm  1-2. https://www.researchgate.net/publication/329879652_Akuntabilitas_Pen g elolaan_Keuangan_Desa
Kementrian Keuangan  Republik  Indonesia.  (2017). Buku  Pintar  Dana  Desa .