ZINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA

## Syamsul Huda
STAIN Kediri Jl. Sunan Ampel No. 7 Jawa Timur 64127 email: syamsul_huda63@yahoo.co.id
Abstrak.  This  article  discusses  about  adultery  in  Islamic  law perspective  and  the  book  of  law  and  criminal.  By  using  the comparative analysis method found a difference between Islamic law and the book of law and criminal in terms define adultery as well  as  legal  consequences.  Sexual  relations  between  young couples  are  not  categorized  as  adultery  in  the  book  of  law  and criminal because they are not in a valid marriage bond. The book of law and criminal also does not ensnare adultery to Article 27 BW even though they are in a valid marriage bond. In addition, if the husband or wife of adultery gives permission to the partner to commit adultery, then Article 284 cannot ensnare them. While in  Islamic  law  perspective,  any  sexual  relations  outside  a  valid marriage bond is categorized as adultery.
Abstrak.  Artikel  ini  membahas  tentang  zina  dalam  perspektif Hukum  Islam  dan  KUHP.  Dengan  menggunakan  metode  analisis komparatif ditemukan perbedaan antara Hukum Islam dan KUHP dalam mendefenisikan istilah zina serta konsekuensi hukumnya. Hubungan  seksual  antara  pasangan  muda-mudi  tidak dikategorikan  sebagai  perbuatan  zina  dalam  KUHP  karena mereka tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. KUHP  juga  tidak  menjerat  pelaku  zina  yang  tidak  tunduk  pada pasal  27  BW  meskipun  sedang  berada  dalam  ikatan  perkawinan yang  sah.  Selain  itu  jika  suami  atau  isteri  pelaku  zina memberikan izin kepada pasangannya untuk berbuat zina, maka pasal 284 tidak dapat menejratnya. Sementara dalam pandangan Hukum Islam, setiap hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang sah dikategorikan sebagai perbuatan zina.
Kata kunci: hukum Islam, KUHP, zina, hubungan seksual, nikah

## PENDAHULUAN
Secara  umum  hukum  adalah  serangkaian  aturan  yang disepakati  bersama  untuk  mengatur  masyarakat  dengan  sifat memaksa  dan  terdapat  sanksi  bagi  pelanggarnya.  Hukum  akan mengatur  kehidupan  masyarakat  dengan  kaidah-kaidah  yang sangat  sederhana  dan  terbatas  yang  kemudian  berkembang sejalan  dengan  perkembangan  masyarakat  tersebut.  Kaidah hukum  tersebut  akan  terus  bertambah  dan  teori-teorinya  akan terus  berkembang  sejalan  dengan  bertambah  dan  beragamnya kebutuhan  masyarakat  serta  majunya  pemikiran,  ilmu pengetahuan  dan  beradaban.  Hukum  akan  berkembang  dengan cepat  manakala  tatanan  masyarakat  juga  berkembang  dengan cepat.  Artinya  masyarakatlah  yang  menciptakan  hukum  sesuai dengan  kebutuhan  dalam  mengatur  kehidupan  antara  mereka. Hukum  seperti  ini  terus  berkembang  yang  bertalian  dengan perkembangan masyarakatnya. 1 Namun,  berbeda  dengan  hukum  adat  yang  dapat  berubah dengan cepat manakala masyarakatnya menginginkan perubahan,  hukum  positif  memerlukan  waktu  yang  lama  jika ingin berubah, meskipun dirasa tidak sesuai lagi jika diterapkan di tengah tengah masyarakat, karena ada unsur terkodifikasi.
Seperti  halnya  pasal  284  KUHP  yang  membahas  tentang tindak  pidana  zina  dirasa  tidak  sesuai  jika  diterapkan  di  negara Indonesia.Bagaimana  tidak,  zina  yang  merupakan  salah  satu tindak pidana kesusilaan ini menjelaskan bahwa zina hanya dapat dipidanakan jika pelaku telah menikah, tunduk pada pasal 27 BW dan merupakan delik aduan.
Sebenarnya  tindak  pidana  kesusilaan  merupakan  tindak pidana  yang  digolongkan  sebagai  tindak  pidana  yang  bersifat kultural,  artinya  tindak  pidana  kesusilaan  sangat  sarat  dengan nilai-nilai budaya dan kearifal lokal. Tindak pidana demikian akan
1 Abdul  Qadir  Audah, Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Istam  Jilid  I (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008), h. 38.
379
berbeda  antara  satu  negara  dengan  negara  lain  yang  menganut budaya  yang  berbeda.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  pengertian  zina yang  dianut  oleh  orang  Barat,  dan  akan  sangat  berbeda  dengan pengertian zina yang dianut orang Indonesia.
Pengertian  zina  dalam  dunia  Barat  diartikan  sebagai persetubuhan  yang  dilakukan  di  mana  salah  satu  pelaku  atau kedua  pelaku  sudah  terikat  perkawinan  dengan  orang  lain. 2 Jadi jika persetubuhan tersebut dilakukan oleh orang yang sama-sama tidak  terikat  perkawinan  maka  tidak  dapat  dihukumi  sebagai perbuatan  zina.  Sedangkan  menurut  orang  Islam,  zina  adalah hubungan  kelamin  antara  seorang  lelaki  dengan  seorang perempuan  yang  satu  sama  lain  tidak  terikat  dalam  hubungan perkawinan,  sehingga  siapapun  mereka  jika  melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya maka dihukumi zina.
Ironisnya,  pengertian  zina  dalam  KUHP  masih  mengikuti pemikiran orang Barat. 3 Hal ini terjadi karena KUHP yang ada saat ini adalah warisan dari Belanda. Sedangkan masyarakat Indonesia adalah  masyarakat  yang  religius  yang  tentu  saja  mempunyai pemikiran  yang  sangat  berbeda  dengan  pola  pikir  orang  Barat mengenai  zina.  Hal  ini  terlihat  bahwa  KUHP  masih  tidak  sesuai dengan  hukum  adat  atau  pun  kultur  yang  dianut.  Indonesia bukanlah  negara  yang  sekuler,  karena  nilai-nilai  agama  sangat berpengaruh  pada  kehidupan  sehari-hari,  oleh  karena  itu perumusan  tindak  pidana  tentang  kesusilaan  seharusnya memasukkan nilai-nilai agama. 4
Zina,  misalnya,  yang  merupakan  kejahatan  yang menyangkut  kehormatan  seseorang  yang  seharusnya  dihukum berat  ternyata  dalam  KUHP  hanya  diancamkan  hukuman
2 "Tindak  Pidana  Kesusilaan  dalam  Perspektif  Hukum  Pidana  Islam", dalam http://one.indoskripsi.com , diakses tanggal 14 Oktober 2008.
3 Zainuddin Ali, Hukum Pidana lslam (Jakarta: Sinar Crafike, 2OO7), h. 37.
4 "Tindak  Pidana  Kesusilaan  dalam  Perspektif  Hukum  Islam",  dalam http://one.indoskripsi.com , diakses tanggal l4 Oktober 2015.
maksimal 9 bulan penjara dan itupun harus memenuhi beberapa syarat,  antara  lain  dalam  pasal  284  KUHP  dijielaskan  bahwa seorang laki-laki atau perempuan dikatakan melakukan kejahatan zina,  apabila  memenuhi  tiga  syarat,  yaitu:  1)  melakukan persetubuhan dengan perempuan atau laki-laki bukan suami atau isterinya; 2) Bagi dirinya berlaku pasal 27 BW; 5 3) Dirinya sedang berada dalam perkawinan. 6
Hal ini tentu berbeda dengan Islam yang tidak membedakan apakah  pelaku  telah  menikah  atau  belum.  Zina  menurut  Islam adalah  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  pasangan  yang  tidak terikat  perkawinan  yang  sah.  Untuk  pelaku  zina  sendiri  dibagi menjadi dua  yaitu zina muḥṣan dan ghair muḥṣan. Zina muḥṣan adalah  suatu  zina  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  sudah  balig, berakal, merdeka dan sudah pernah bercampur secara sah dengan orang  lain  jenis  kelaminnya. 7 Dengan  kata  lain  zina muḥṣan adalah zina yang pelakunya sudah menikah. Sedangkan zina ghair muḥṣan  adalah  zina  yang  dilakukan  oleh  orang  yang  belum pernah  melangsungkan  perkawinan  sah. 8 Dalam  hal  penetapan hukuman  pun  terdapat  perbedaan  antara  keduanya.  Jika  pelaku muḥṣan  dihukum  rajam,  maka  pelaku  ghair  muḥṣan  dihukum dera  atau  jilid  100  kali  kemudian  diasingkan.  Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nūr (24): 2.
Bertolak  dari  persoalan  di  atas,  penulis  akan  mengkaji bagaimana kriteria dan sanksi tindak pidana zina menurut hukum Islam  dan  KUHP?  Dan  bagaimana  implikasi  yang  timbul  dari perbedaan  antara  hukum  Islam  dan  KUHP  tentang  kriteria  dan sanksi tindak pidana zina tersebut.
5 Isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut; "Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”.
6 Adami  Charawi, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan (Jakarta:  Raja Grafindo Persada 2005), h. 57.
7 R.  Abdul  Djamali, Hukum  Islam (Bandung  :  CV.  Mandar  Maju,  2002),  h 1999
8 Ibid.

## ZINA DALAM PERSPEKTIF ISLAM
Zina menurut fiqh adalah persetubuhan  antara laki-laki dan perempuan  tanpa  ada  ikatan  perkawinan  yang  sah,  yaitu memasukkan  kelamin  laki-laki  ke  dalam  kelamin  perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). 9
Persetubuhan  yang  diharamkan  dan  dianggap  zina  adalah persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang  celak  di  dalam  botol  celak  atau  seperti  timba  di  dalam sumur.  Persetubuhan  dianggap  zina,  minimal  dengan  terbenam- nya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika  zakar  tidak  mempunyai hasyafah,  dan  menurut  pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi. 10
Menurut Abdul  Halim Hasan,  zina artinya  seorang laki-laki memasukkan  kemaluannya  ke  dalam  kemaluan  perempuan, dengan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan subhat. 11
Pengertian  ini  hampir  serupa  dengan  pengertian  yang dikemukakan  oleh  Abdul  Djamali,  yakni  zina  adalah  perbuatan memasukkan  kemaluan  laki-laki  sampai  katuknya  ke  dalam kemaluan perempuan yang diinginkan. 12
Adapun  menurut  ulama  fiqih  pengertian  zina  adalah memasukkan  zakar  ke  dalam  farji  yang  haram  dengan  tidak subhat.  Dan  menurut  Ibnu  Rusyd  pengertian  zina  adalah persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah/semu nikah  dan  bukan  karena  pemilikan  hamba  sahaya.  Sedangkan menurut  Hamka,  berzina  adalah  segala  persetubuhan  di  luar nikah,  dan  di  juzu’  yang  lain  beliau  mendefinisikan  zina  sebagai
9 M.  Abdul  Mujieb,  dkk. Kamus  Istilah  Fiqh (Jakarta:  Pustaka  Firdaus,
2002), h. 443
10 Abdul  Qadir  Audah, Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Islam (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), h. 154
11 Abdul Halim Hasan, Tafsir AL-Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006), h. 531 12 Abdul Djamali, Hukum Islam (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 198
segala  persetubuhan  yang  tidak  disyahkan  dengan  nikah,  atau yang tidak syah nikahnya. 13
Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam disebutkan definisi zina menurut beberapa madzhab, yang meskipun berbeda redaksi tetapi  sebenarnya  maksudnya  sama  yaitu  persetubuhan  antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh mukallaf yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah. 14
Zina  merupakan  tindak  pidana  yang  diancam  dengan hukuman ḥudūd  atau  ḥad,  yakni  suatu  hukuman  yang diberlakukan  terhadap  pelanggaran  yang  menyangkut  hak Allah. 15 Dengan  demikian,  hukuman  tindak  pidana  zina  telah diatur  oleh  Alquran  karena  merupakan  hak  Allah  swt.  secara mutlak. Ada dua macam perbuatan zina yang mendapat hukuman wajib  bagi  pelakunya,  yaitu: Ghairu  Muḥṣan,  artinya  suatu  zina yang  dilakukan  oleh  orang  yang  belum  pernah  melangsungkan perkawinan  yang  sah. 16 Artinya  pelaku  zina  yang  masih  bujang atau perawan, yaitu mereka yang belum menikah.
Untuk hukuman yang dibebankan pada pelaku zina dengan status ghair muḥṣan adalah dera seratus kali, berdasarkan Q.S. al- Nūr  (24):  2.  Ayat  ini  menggambarkan  ketegasan  dalam menegakkan  hukuman ḥad,  dilarang  memberi  belas  kasihan dalam menjatuhkan  hukuman atas  kekejian yang  dilakukan oleh dua  orang  pezina  tersebut,  juga  ada  larangan  membatalkan hukuman ḥad atau berlemah lembut dalam menegakkannya. Oleh karenanya  dilarang  menunda  penegakan  agama  Allah  dan mengundurkan  hak-Nya.  Pelaksanaan  hukuman  hendaknya dilaksanakan  di  depan  khalayak  ramai,  yaitu  sekelompok  orang- orang yang beriman, sehingga diharapkan memberi efek jera dan
13 Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XVII (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983), h. 4
14 Lihat: Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi... , h. 153-154
15 Al-Imam  Muhammad  al-Syaukāni, Kitab  Nailul  Authar dalam http//groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158,  diakses  tanggal  28
Mei 2015
16 Abdul Djamali, Hukum…, h. 199
mempengaruhi  jiwa  orang-orang  yang  telah  melakukan perbuatan  zina  dan  memberi  pelajaran  bagi  orang-orang  yang menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.
Terdapat perbedaan dalam tata cara pelaksanaan hukuman dera.  Menurut  Imam  Malik  yang  didera  adalah  punggung  dan seputarnya serta harus menanggalkan baju. Menurut Imam Syafi’i yang  didera  seluruh  anggota  badan,  kecuali  kelamin  dan  muka yang  harus  dihindarkan  serta  penanggalan  baju.  Menurut  Abu Hanifah seluruh anggota badan, kecuali kelamin, muka dan kepala serta penaggalan baju. 17
Selain  didera  seratus  kali,  pelaku  zina ghair  muḥṣan  juga diasingkan  selama  setahun,  hal  ini  bersandar  pada  keterangan Ibnu al-Munẓir yang mengatakan: “Dalam kasus seorang pelayan yang  berzina  dengan  majikan  putri,  Rasulullah  saw.  bersumpah bahwa  beliau  akan  memutusinya  berdasarkan  Kitabullah. Kemudian  beliau  menyatakan,  bahwasanya  pelayan  tersebut harus dihukum dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama setahun.  Itulah  penjabaran  dari  firman  Allah  dan  itulah  yang dipidatokan  oleh  Umar  bin  Khattab  di  atas  mimbar  dan  yang kemudian  diamalkan  atau  dipraktekkan  oleh  para  Khulafā‘  al- Rāsyidīn  dan  mengamininya.  Hal  tersebut  menjadi  dasar  ijma’ (konsensus). 18 Sementara
Muḥṣan,  adalah  suatu  zina  yang dilaukan  oleh  orang  yang  sudah  balig,  berakal,  merdeka  dan sudah  pernah  bercampur  secara  sah  dengan  orang  lain  jenis kelaminnya. 19
Hukuman  bagi  pelaku  zina  yang  berstatus muḥṣan  adalah rajam.  Rajam  adalah  hukuman  mati  dengan  cara  dilempari dengan  batu. 20 Karena  hukuman  rajam  tidak  tersebut  secara  jelas
17 Ahmad Sudirman “Kupasan Ibnu Rusyd Tentgang Zina dan Hukumnya” http//www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm, diakses tanggal 28 Mei 2015
18 Al-Imam  Muhammad  al-Syaukāni, Kitab  Nailul  Authar dalam http//groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158
19 Abdul Djamali, Hukum…, h. 199 20 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi …, h. 47
dalam  Alquran,  maka  kaum  khawarij  mengingkarinya.  Menurut mereka  hukuman  bagi  pezina muḥṣan  maupun  ghair  muḥṣan adalah sama yaitu didera.
Pasal  hukum  rajam  dalam  Alquran  tidak  ada,  tetapi  hanya atas  pernyataan  Umar  ibn  Khattab  yang  pernah  melihat  Nabi Muhammad  SAW  memerintahkan  perajaman  bagi muḥṣan. 21
Pernyataan  Umar  tersebut  sebagaimana  termaktub  dalam  hadis yang berbunyi:
Diriwayatkan  dari  Sayyidina  Umar  bin  al-Khatab  r.a.  Katanya:
Sesungguhnya  Allah  telah  mengutus  Muhammad  saw.  dengan kebenaran  dan  telah  menurunkan  kepada  baginda  kitab  Alquran.  Di antara  yang  diturunkan  kepada  baginda  ialah  ayat  yang  menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat  tersebut.  Rasulullah  saw.  telah  melaksanakan  hukuman  rajam tersebut  dan  selepas  baginda,  kami  pun  melaksanakan  juga  hukuman itu.  Pada  akhir  zaman  aku  merasa  takut,  akan  ada  orang  yang  akan mengatakan:  “Kami  tidak  menemukan  hukuman  rajam  dalam  kitab Allah  yaitu  Alquran  sehingga  mereka  akan  menjadi  sesat  karena meninggalkan  salah  satu  kewajiban  yang  telah  diturunkan  oleh  Allah.
Sesungguhnya  hukuman  rajam  yang  terdapat  dalam  kitab  Allah  itu mesti  dilaksanakan  kepada  pezina  yang  pernah  kawin  baik  laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri”. 22
Pemberian  hukuman  yang  lebih  berat  bagi  pelaku  zina muḥṣan,  adalah  balasan  bagi  pelaku  yang  telah  mendapatkan kesempatan  dari  Tuhan  untuk  merasakan  hubungan  seksualitas yang  sah,  melalui  perkawinan.  Dengan  demikian  pengingkaran terhadap  nikmat  yang  telah  diberikan  harus  dibalas  dengan kepedihan  rajam.  Sedangkan  zina ghairu  muḥṣan  dihukum  dera dan pengasingan adalah karena mungkin sifat keingintahuannya yang  mendorong  untuk  berbuat  zina  sedang  dia  belum  menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara  syar’i.  Karena  memang  secara  fitrah  terdapat
21 Abdul Djamali, Hukum… , h. 199 22 CD  Holy  Qur’an  &  Al-Hadis: Kumpulan  Hadis  Riwayat  Bukhari  &
Muslim , 2002, hadis no. 997
kecenderungan  antara  laki-laki  dan  perempuan.  Oleh  karena  itu Islam menghalalkan nikah dan menghramkan zina. Jadi hubungan apapun  antara  laki-laki  dan  perempuan  di  luar  batasan  syariat dinamakan zina.

## KRITERIA ZINA DALAM HUKUM ISLAM
Hukum  bagi  pelaku  zina  baru  dapat  ditetapkan  apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Pertama,  melakukan  persetubuhan  di  luar  perkawinan  yang  sah dan  disengaja. 23 Persetubuhan  dianggap  zina  minimal  dengan terbenamnya hasyafah  (pucuk  zakar)  pada  farji,  sekalipun  tidak ereksi. 24 Selain  itu  pelaku  juga  mengetahui  bahwa  persetubuhan yang  mereka  lakukan  adalah  haram.  Dalam  tindak  pidana  zina, pelaku  zina  laki-laki  maupun  perempuan  disyariatkan mempunyai  kesengajaan  atau  niat  melawan  hukum.  Niat melawan  hukum  dianggap  terpenuhi  jika  pelaku  tahu  bahwa  ia menyetubuhi  perempuan  yang  haram  baginya.  Juga  kalau perempuan  yang  berzina  menyerahkan  dirinya  dan  tahu  bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya. 25
Kedua,  pelaku  adalah  mukallaf.  Islam  menetapkan  setiap mukallaf dapat dijerat hukuman hudud jika terbukti berbuat zina terlepas apakah sudah menikah atau belum menikah. Bila seorang anak  kecil  atau  orang  gila  melakukan  hubungan  seksual  di  luar nikah  maka  tidak  termasuk  dalam  kategori  zina  secara  syar’I, begitu  juga  bila  dilakukan  oleh  seorang  idiot  yang  paramedis mengakui kekurangan tersebut. 26
Ketiga,  zina  adalah  persetubuhan  yang  dilakukan  dalam kondisi  sadar  tanpa  paksaan,  artinya  antar  pelaku  telah  setuju
23 Surat  Tashih  dari  Lajnah  Pentashih  Mushaf  Al-Qur’an  Departemen Agama (Semarang : Citra Effhar, 1993), h. 568
24 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi... , h. 154 25 Ibid ., h. 173
26 Hartono,  “Pengertian  Zina”,  dalam  http://dirga-sma-khadijah- surabaya. blogspot.com, diakses tanggal 28 Mei 2015
untuk  berzina  bukan  karena  paksaan.  Persetubuhan  yang dipaksakan  adalah  pemerkosaan.  Jika  salah  satu  pihak  ternyata dipaksa,  maka  dia  bukanlah  pelaku  melainkan  korban.  Dalam kasus  pemerkosaan  ini,  pelaku  tetap  dijatuhi  hukum ḥad, sedangkan korban tidak.
Keempat,  terdapat  bukti-bukti  telah  terjadi  perzinaan.  Ada tiga alat bukti untuk pembuktian zina, yaitu: a) Saksi, para ulama sepakat  bahwa  zina  tidak  bisa  dibuktikan  kecuali  empat  orang saksi. Ini merupakan ijma’ para ulama. 27 Saksi dalam tindak pidana zina harus berjumlah empat orang laki-laki, balig, berakal, hifẓun (mampu  mengingat),  dapat  berbicara,  bisa  melihat,  adil  dan beragama  Islam; 28 b)  Pengakuan,  Imam  Malik  dan  Imam  Syafi’i berpendapt  bahwa  satu  kali  pengakuan  sudah  cukup  untuk menjatuhkan hukuman. Pendapat ini dikemukakan juga oleh Ibnu Dawud,  Abu  Ṡaur,  al-Ṭabarī. 29 Sedangkan  Imam  Abu  Hanifah beserta  pengikutnya,  Ibnu  Abi  Lala,  Imam  Amad  dan  Ishaq berpendapat  bahwa  hukuman  zina  baru  bisa  dijatuhkan  apabila adanya  pengakuan  empat  kali  yang  dikemukan  satu  persatu  di tempat  yang  berbeda-beda. 30 c) Qarīnah  (Indikasi),  kehamilan seorang  perempuan  telah  mewajibkan  untuk  dikenai  hukuman ḥad  jika  perempuan  tersebut  tidak  mempunyai  suami  ataupum pemilik. 31

## ZINA DALAM PERSPEKTIF KUHP
Di dalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang  pengertian  zina,  tetapi  cenderung  memaparkan  tentang kriteria  pelaku  yang  dapat  dijerat  oleh  pasal  perzinaan.
27 Ibid , h. 190 28 Lihat:  Hamka, Tafsir..., h.  124;  Haliman, Hukum  Pidana  Syari’at  Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 399
29 Ahmad Sudirman “Kupasan Ibnu Rusyd tentgang Zina dan Hukumnya” dalam  http//www.dataphone.se/~ahmad/000307.htm,  dikses  tanggal  28  Mei 2009
30 Ibid .
31 Haliman, Hukum Pidana Syari’at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 399
387
Penjelasan pasal 284 KUZHP zina diartikan sebagai persetubuhan yang  dilakukan  oleh  laki-laki  atau  perempuan  yang  telah  kawin dengan  perempuan  atau  laki-laki  yang  bukan  isterinya  atau suaminya. 32 Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  persetubuhan ialah  perpaduan  antara  anggota  kemaluan  laki-laki  dan perempuan yang biasa  dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota  laki-laki  masuk  ke  dalam  anggota  perempuan,  sehingga mengeluarkan  air  mani. 33 Pengertian  ini  relatif  sama  dengan istilah adultery  dalam  bahasa  Inggeris  yang  diartikan  sebagai “ Voluntary sexual intercourse by a married person with one who is  not  his  or  her  spouse”.  Jika  diterjemahkan  dalam  Bahasa Indonesia  berarti  “Hubungan  seksual  sukarela  oleh  seseorang yang  terikat  perkawinan  dengan  orang  yang  bukan  suami  atau isterinya”. 34

## Kriteria Tindak Pidana Zina
Kriteria zina menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah: pertama,  persetubuhan  yang  dilakukan  dengan perempuan  bukan  isteri  atau  laki-laki  bukan  suami.  Zina dilakukan  secara  bersama-sama,  tidak  dapat  dilakukan  oleh  satu orang atau dua orang yang sejenis artinya tidak dapat dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita. 35
Dengan demikian, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh  seorang  laki-laki  atau  perempuan  yang  sedang  terikat perkawinan  yang  sah  dengan  seorang  perempun  atau  laki-laki yang  bukan  isteri  atau  suaminya.  Sehingga  hanya  pelaku  yang sedang terikat perkawinan yang sah saja yang dapat dijerat pasal 284  KUHP.  Jika  salah  satu  dari  pelaku  zina  tidak  sedang  terikat perkawinan  yang  sah  maka  dia  tidak  bisa  divonis  melakukan
32 R.  Soesilo, Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor: Polites, 1996), h. 209 33 Ibid . 34 Ledeng  Marpaung, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah Prevensina (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 42
35 Ibid. , h. 45
perbuatan  zina,  tetapi  divonis  telah  turut  serta  melakukan  zina dan dibebani tanggung jawab yang sama dengan pembuat zina itu sendiri. 36 Orang yang turut serta melakukan zina tidak harus telah menikah.  Dia  pun  tidak  harus  tunduk  pada  pasal  27  BW. 37 Sedangkan dia tahu bahwa kawan berzinanya tunduk pada pasal 27  BW.  Dengan  kata  lain,  jika  salah  satu  dari  pelaku  perzinaan tersebut  sedang  terikat  perkawinan,  maka  meskipun  kawan berzinanya tidak sedang terikat perkawinan maka dia juga dapat dijerat  pasal  perzinaan,  meskipun  bukan  sebagai  pelaku  tindak pidana  zina,  tetapi  sebagai  pelaku  turut  serta  melakukan  zina, namun dibebani hukuman yang seperti pelaku tindak pidana zina.
Apabila kedua pelaku zina tidak sedang terikat perkawinan yang  sah,  maka  KUHP  tidak  dapat  menjeratnya  karena  dalam pasal  284  ayat  (1)  disebutkan  bahwa  yang  dapat  dijerat  pasal perzinaan adalah yang dilakukan oleh laki-laki yang beristri atau perempun yang bersuami. Dalam konteks ini yang berlaku adalah pasal  27  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (BW)  yang menegaskan  bahwa  seorang  lelaki  hanya  boleh  terikat perkawinan  dengan  satu  orang  perempuan  saja,  dan  seorang perempuan  hanya  dengan  satu  orang  lelaki  saja.  Dalam  hal  ini tampak jelas bahwa KUHP sangat dipengaruhi oleh tradisi Eropa, khususnya  Belanda.  Di  sana  baik  seorang  laki-laki  maupun perempuan yang sudah kawin, melakukan tindak pidana berzina apabila bersetubuh dengan orang ketiga. 38
Selanjutnya, pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan  delik  aduan  absolut.  Artinya  tidak  dapat  dituntut apabila  tidak  ada  pengaduan  dari  pihak  suami  atau  isteri  yang
36 Adami  Chazawi, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2005), h. 57 37 BW  Singkatan  dari  Burgelijk  Wotbook  yang  dalam  bahas  Indonesia dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
38 M.  Sudrajat  Bassar, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), h. 166
dirugikan  (yang  dimalukan). 39 Pengaduan  tidak  dapat  dilakukan orang lain selain suami atau isteri dari yang berzina itu.
Dalam  hal  perzinaan,  pengaduan  tidak  dapat  diajukan terhadap  penyerta  saja.  Tetapi  hendaklah  kedua  pelaku dilaporkan. Mengingat kejahatan zina adalah tindak pidana yang untuk  terwujudnya  diperlukan  dua  orang,  disebut  dengan penyertaan  mutlak,  yang  tidak  dapat  dipisahkan  satu  dengan yang  lain,  walaupun  pengadu  mengadukan  satu  orang  saja  di antara  dua  manusia  yang  telah  berzina  itu,  tidak  menyebabkan untuk tidak dilakukannya penuntutan terhadap orang yang tidak diadukan oleh pengadu. 40 Jaksa penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhdap orang yang tidak diadukan berdasarkan asas opportunitas.
Pengaduan  dapat  diartikan  sebagai  keberatan  dalam  arti “ketidaksetujuan”.  Jika  telah  dianggap  ada  “persetujuan”  maka tidak  memenuhi  syarat  untuk  dituntut. 41 Sehingga  jika  terjadi perzinaan  sedangkan  isteri  atau  suami  pelaku  setuju  akan tindakan  perzinaan  yang  dilakukan  oleh  pasangannya,  maka masalah  ini  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  perzinaan.  Ini  karena suami atau isteri pelaku telah setuju.
Namun  demikian,  dalam  hal  pengadun  semacam  ini,  pasal 72,  73  dan  75  tidak  berlaku.  Pasal  72  mengenai  pengadu  yang belum dewasa yang umurnya belum genap enam belas tahun atau di  bawah  pengampun.  Pasal  73  tentang  korban  yang  berhak mengadu  telah  meninggal  dunia.  Dan  pasal  75  tentang  hak menarik  pengaduan  dalam  waktu  tiga  bulan.  Pada  kasus perzinaan, pengaduan dapat dicabut kembali, selama peristiwa itu belum  mulai  diperiksa  dalam  sidang  pengadilan.  Dalam prakteknya,  sebelum  sidang  pemeriksaan  dimulai,  hakim  masih
39 R. Soesilo, Kitab ..., h. 209 40 Adami Chazawi, Tindak... , h. 61
41 Ledeng Marpaung, Kejahatan ..., h. 46
menanyakan  kepada  pengadu,  apakah  ia  tetap  pada pengaduannya itu, bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. 42
Sanksi Tindak Pidana Zina
Mengeni  sanksi  tindak  pidana  zina,  KUHP  hanya mengancam  hukuman  maksimal  sembilan  bulan  pidana  penjara. Dalam rancangan undang-undang (RUU) KUHP telah dirumuskan sanksi  tindak  pidana  zina  yang  baru.  Yaitu  pada  pasal  484 disebutkan  tentang  ancaman  hukuman  untuk  perbuatan  zina adalah  lima  tahun  penjara.  Dan  diancam  pidana  maksimal  dua tahun penjara bagi pelaku kumpul kebo, yaitu perbuatan tinggal serumah tanpa ada ikatan perkawinan.
Meskipun  belum  sah  diundangkan,  tapi  setidaknya  ada perencanaan  perubahan  sanksi  zina.  Dan  sepertinya  terjadi perluasan kriteria zina. Buktinya dalam RUU KUHP tersebut telah disebutkan  definisi  kumpul  kebo,  yaitu  perbuatan  tinggal serumah  tanpa  ada  ikatan  perkawinan.  Namun  demikian,  yang terjerat  hukuman  hanya  yang  melakukan  perbuatan  tinggal serumah,  sedangkan  persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  mereka yang  belum  menikah  dan  tidak  tinggal  serumah  tetap  tidak  bisa dijerat hukum.

## PERSAMAAN DAN PERBEDAAN HUKUM ISLAM DENGAN KUHP
Hukum  Islam  memberikan  penjelasan  bahwa  zina  adalah persetubuhan  yang  dilakukan  di  luar  perkawinan  yang  sah.  Hal ini  berbeda  dengan  rumusan  KUHP,  bahwa  zina  hanya  berlaku jika  kedua  pelaku  sedang  terikat  perkawinan  yang  sah.  Maka hanya  pelaku  yang  sedang  terikat  dalam  perkawinan  yang  sah saja yang dapat dijerat oleh pasal perzinaan.
Dalam  hal  kriteria  tindak  pidana  zina,  ada  beberapa  hal yang  dijadikan  patokan  dalam  penentuan  tindak  pidana  zina, yang  tentunya  dalam  masing-masing  kriteria  tersebut  terdapat persamaan  juga  perbedaan  antara  hukum  Islam  dan  KUHP.
42 R. Soesilo, Kitab ..., h. 89
391
Kriteria  tindak  pidana  zina  meliputi: pertama,  persetubuhan  di luar perkawinan yang  sah yang  dilakukan  dengan sengaja.  Islam telah dengan tegas mengatakan bahwa setiap persetubuhan yang dilakukan di luar ikatan perkawinan yang sah adalah zina. KUHP pun berpendapat bahwa segala persetubuhan yang terjadi di luar perkawinan  yang  sah  dan  dilakukan  dengan  kesengajaan merupakan  suatu  tindakan  perzinaan.  Namun  berbeda  dengan hukum  Islam,  dalam  KUHP  pelaku  yang  dapat  dijerat  pasal perzinaan hanyalah pelaku yang sedang terikat perkawinan yang sah saja.
Kedua, pelaku tindak pidana zina yang dapat dijatuhi sanksi menurut hukum Islam adalah orang mukallaf. Hukum Islam tidak membedakan  dalam  hal  status  pelaku  zina  apakah  dia  sudah menikah  atau  belum  menikah  dan  apakah  dia  sedang  berada dalam  ikatan  perkawinan  sah  atau  tidak.  Akan  tetapi  dalam menjatuhkan  sanksi  hukum  Islam  membedakan  pelaku  zina  ke dalam  dua  kategori  yakni muḥṣan  dan  ghair  muḥṣan.  Pezina muḥṣan  adalah  pelaku  zina  yang  sudah  menikah  terlepas  dari apakah saat berzina dia sedang berada dalam ikatan perkawinan yang  sah  ataupun  tidak,  dalam  arti  apakah  masih  berstatus sebagai  suami  atau  isteri  ataukah  berstatus  sebagai  duda  atau janda,  asal sudah  pernah  melakukan  perkawinan  yang  sah  maka dikategorikan  sebagai  pezina muḥṣan.  Sedangkan  pezina  ghair muḥṣan  adalah  pelaku  zina  yang  belum  pernah  menikah.  Dalam KUHP istilah zina muḥṣan ataupun ghair muḥṣan tidak dikenal.
KUHP  juga  mensyaratkan  pelaku  harus  tunduk  pada  pasal 27  BW  karena  dalam  pasal  27  BW  tersebut  menganut  azas monogami,  di  mana  seorang  laki-laki  hanya  diperkenankan menikahi  seorang  perempuan  saja,  dan  begitu  juga  sebaliknya seorang  perempuan  hanya  diperkenankan  menikah  dengan seorang laki-laki saja. Sehingga bagi pelaku perzinaan yang tidak tunduk pada pasal 27 BW maka mereka tidak dapat dikategorikan sebagai  pelaku  perzinaan  ataupun  pelaku  turut  serta  melakukan perzinaan  karena  mereka  dianggap  menganut  azas  poligami.
Padahal  KUHP  mensyaratkan  hanya  pelaku  yang  sedang  berada dalam ikatan perkawinan yang sah dan yang tunduk pada pasal 27 BW saja yang dapat dijerat hukum.
Ketiga, dilakukan bukan karena terpaksa. Hukum Islam dan KUHP  sepakat  bahwa  tindak  pidana  zina  adalah  persetubuhan yang  dilakukan  oleh  dua  orang  yang  suka  sama  suka.  Artinya, persetubuhan  tersebut  dilakukan  atas  dasar  persetujuan keduanya.  Sehingga  ketika  terjadi  salah  satunya  tidak menghendaki  persetubuhan  tersebut  maka  persetubuhan tersebut tidak lagi  disebut sebagai tindak pidana zina melainkan masuk  dalam  kategori  tindak  pidana  pemerkosaan.  Dalam  hal pemerkosaan,  sanksi  hukum  hanya  menjerat  pada  pelaku pemerkosa  saja,  sedangkan  untuk  korban  pemerkosaan  tidak dapat  dijerat  pasal  pemerkosaan  karena  korban  tidak menginginkan persetubuhan tersebut dan dia berada pada posisi yang dirugikan.
Keempat,  proses  pemindanaan.  Dalam  hukum  Islam,  zina termasuk  pada jarīmah  ḥudūd  yang  mana  merupakan  hak  Allah swt.  secara  mutlak.  Sehingga  dalam  proses  pemidanannya memerlukan sikap kehati-hatian dan diperlukan bukti-bukti yang kuat  untuk  memutuskan  masalah  zina.  Setidaknya  ada  tiga  alat bukti  untuk  membuktikan  telah  terjadi  perzinaan,  yaitu:  saksi, pengakuan, dan qarīnah. Dari beberapa alat bukti tersebut dapat diketahui  bahwa  perbutan  zina  dalam  hukum  Islam  dapat dipidanakan ketika minimal salah satu alat bukti itu ada. Sehingga tidak  diperlukan  pengaduan  dari  pihak  yang  dirugikan,  asal terpenuhi  bukti-bukti  telah  terjadi  perzinaan  maka  hukum berlaku  pada  pelakunya.  Hukum  Islam  juga  tidak  membatasi hanya  pada  suami  atau  isteri  yang  dirugikan  saja  yang  bisa melapor tetapi siapa saja yang mengetahui telah terjadi perzinaan asal  terpenuhi  semua  alat  bukti.  Hal  ini  berbeda  dengan  KUHP yang  menyebutkan  bahwa  perzinaan  merupakan  delik  aduan absolut  sehingga  ketika  tidak  ada  pengaduan  dari  pihak  yang dirugikan, yaitu suami atau isteri pelaku, maka pelaku tidak dapat
393
dijerat  pasal  perzinaan.  Selain  itu  KUHP  memberikan  izin  pada pelapor  untuk  pencabut  kembali  tuntutannya  selama  peristiwa tersebut  belum  mulai  diperiksa  dalam  sidang  pengadilan, meskipun  pada  kenyataannya  sebelum  dimulai,  hakim  masih menanyakan  kepada  pengada,  apakah  ia  tetap  pada pengaduannya itu bila tetap, barulah dimulai pemeriksaannya. Ini berbeda dengan hukum Islam yang ketika diketahui telah terjadi perzinaan  maka  hukuman  tidak  bisa  dibatalkan.  Karena  tindak pidana zina masuk pada jarīmah ḥudūd yang merupakan mutlak hak Allah swt. dan hukumannya telah ditetapkan dalam Alquran.
Kelima,  sanksi  tindak  pidana  zina.  Jika  hukum  Islam memberikan  hukuman  dera  atau  rajam,  maka  KUHP  hanya mengancamnya dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan. Perbedaan  ini  jelas  terjadi  karena  memang  dasar  dari  kedua hukum  tersebut  berbeda.  Hukum  Islam  bersandar  pada  Alquran dan  Hadis,  sedangkan  KUHP  hanya  bersumber  dari  hasil  pikir manusia.  Apalagi  KUHP  adalah  produk  pemikiran  orang-orang barat.
Keenam,  tujuan  pelarangan  zina.  Tujuan  pelarangan  zina oleh  hukum  Islam  adalah:  a)  untuk  menjaga  kelestarian  dan pengembangan  keturunan;  b)  menjaga  keharmonisan  rumah tangga  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  serta  harga  diri dari  hal-hal  aib  dan  noda;  c)  mencegah  timbulnya  penyakit  dan virus  yang  mematikan.  Sedangkan  KUHP  menganggap  bahwa tindak  pidana  zina  merupakan  sutu  bentuk  pengingkaran  atau pengkhianatan  atas  perkawinan.  Sehingga  dari  sini  dapat diketahui bahwa tujuan pelarangan tindak pidana zina oleh KUHP adalah  untuk  menjaga  keharmonisan  rumah  tangga.  KUHP  tidak memperhatikan  kemungkinan-kemungkinan  lain  yang  timbul akibat  perzinaan.  Seperti  penularan  penyakit  dan  virus  yang mematikan  akibat  hubungan  badan  yang  tidak  sehat.  Penyakit kelamin  seperti  virus  HIV/AIDS,  penyakit  gonorchoo  atau
syphilis, merupakan jenis penyakit yang mencemaskan. Penyakit tersebut berjangkit melalui hubungan kelamin. 43

## PENUTUP
Hukum  Islam  membedakan  zina  menjadi  dua  macam  yaitu zina muḥṣan  dan  zina  ghairu  muḥṣan.  Zina  muḥṣan  adalah  zina yang  dilakukan  oleh  pelaku  yang  sudah  menikah,  sanksinya adalah rajam. Dan zina ghairu muḥṣan adalah zina yang dilakukan oleh  pelaku  yang  belum  menikah,  sanksinya  adalah  seratus  kali dera  atau jild  dan  diasingkan  selama  satu  tahun.  Sedangkan menurut KUHP, zina hanya menjerat pelaku yang sedang terikat perkawinan  sah,  tunduk  pada  pasal  27  BW,  adanya  pengaduan dari pihak yang dirugikan (dalam hal ini suami atau isteri pelaku) dan sanksinya adalah pidana penjara maksimal sembilan bulan.
Antara  hukum  Islam  dan  KUHP  terdapat  persamaan  dan juga  perbedaan  dalam  menanggapi  masalah  tindak  pidana  zina, antara  lain  masalah  kriteria  tindak  pidana  zina,  meliputi persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sengaja. Hukum Islam dan KUHP menegaskan bahwa zina adalah persetubuhan  yang  dilakukan  di  luar  perkawinan  yang  sah. Bedanya, jika hukum Islam tidak memandang status pelaku zina, maka  KUHP  hanya  menjerat  pelaku  yang  sedang  terikat  dalam perkawinan  yang  sah.  Kemudian  masalah  pelaku  tindak  pidana zina,  hukum  Islam  menetapkan  setiap  mukallaf  dapat  dijatuhi sanksi had dengan membagi pelaku zina menjadi dua, zina ghairu muḥṣan dan zina muḥṣan, sehingga siapa saja bisa dihukum had kecuali anak kecil, orang kurang akal dan orang idiot karena tidak termasuk mukallaf. Sedangkan KUHP hanya menjerat pelaku yang sedang terikat dalam perkawinan yang sah dan tunduk pada pasal 27 BW saja. Selanjutnya dilakukan bukan karena terpaksa, dalam hal  ini  hukum  Islam  dan  KUHP  sepakat  bahwa  perzinaan  tidak berlaku bagi orang yang dipaksa. Karena perzinaan dilakukan atas dsar suka sama suka. Untuk proses pemidahannya, dalam hukum
43 Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 51
395
Islam setiap perzinaan dapat dipidanakan ketika terpenuhi bukti- bukti  yang  menunjukkan  telah  terjadi  perzinaan,  bukti-bukti tersebut adalah adanya empat orang saksi, pengakuan pelaku dan terdapat  qarīnah.  Berbeda  dengan  KUHP  yang  menempatkan perzinaan  pada  delik  aduan  absolut,  sehingga  hanya  suami  atau isteri  pelaku  saja  yang  dapat  melaporkan  perzinaan  tersebut. Terakhir  adalah  dalam  hal  pemberian  sanksi,  hukum  Islam memberikan sanksi rajam dan dera bagi pelaku zina sedang KUHP hanya  memberikan  sanksi  pidana  penjara  maksimal  sembilan bulan  penjara  saja.  Sehingga  dampak  yang  timbul  akibat  adanya perbedaan  antara  kedua  hukum  tersebut,  adalah  semakin maraknya pergaulan bebas dan prostitusi karena  ternyata KUHP tidak dapat menjerat semua pelaku tindak pidana zina sebab tidak terpenuhinya kriteria yang disuguhkan oleh pasal 284 KUHP.
Berdasarkan  semua  data  dari  hasil  penelitian  dan  analisa yang telah dilakukan, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut: satu,  hendaknya  pasal  284  KUHP  segera  direvisi  dan diganti  dengan  undang-undang  yang  lebih  efektif  untuk mencegah perzinaan. Kedua, hendaknya kriteria dan sanksi dalam pasal  284  KUHP  lebih  dipertegas.  Tidak  hanya  terbatas  pada pelaku yang sedang terikat perkawinan dan tunduk pada pasal 27 BW  saja  tetapi  pada  semua  pelaku  persetubuhan  di  luar perkawinan  yang  sah. Ketiga,  hendaknya  pemerintah  membuat peraturan  sendiri  untuk  pelaku  zina  yang  beragama  Islam, mengingat  dalam  Islam  zina  merupakan  jarīmah  hudūd  yang merupakan hak Allah SWT secara mutlak, maka hukumnya tidak bisa  ditwar-tawar  lagi. Keempat,  bagi  masyarakat  hendaknya menghindari  perbuatan  zina  mengingat  begitu  banyak  hal-hal negatif  yang  timbul  akibat  zina,  salah  satunya  adalah  dapat gtertular  virus  HIV/AIDS  yang  sampai  saat  ini  belum  ditemukan obatnya. Selain itu zina termasuk dalam kategori dosa besar yang tanggung jawabnya begitu besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin, Hukum Pidana lslam, Jakarta: Sinar Crafike, 2OO7.
Audah,  Abdul  Qadir, Ensiklopedi  Hukum  Pidana  Istam  Jilid  I, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.
Bassar,  M.  Sudrajat, Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  di  dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana,  Bandung:  Remaja Rosdakarya, 1986.
CD  Holy  Qur’an  &  Al-Hadis: Kumpulan  Hadis  Riwayat  Bukhari  & Muslim, 2002, hadis no. 997
Chazawi,  Adami, Tindak  Pidana  Mengenai  Kesopanan,  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
Departemen  Agama,  Surat  Tashih  dari  Lajnah  Pentashih  Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama, Semarang: Citra Effhar, 1993.
Djamali, R. Abdul, Hukum Islam, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
Haliman, Hukum  Pidana  Syari’at  Islam  Menurut  Adjaran  Ahlus Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1970,
Hamka, Tafsir Al-Azhar Juz XVII, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
Hartono,  “Pengertian  Zina”,  dalam  http://dirga-sma-khadijah- surabaya. blogspot.com, diakses tanggal 28 Mei 2015
Hasan, Abdul Halim, Tafsir AL-Ahkam, Jakarta: Kencana, 2006.
Marpaung,  Ledeng, Kejahatan  Terhadap  Kesusilaan  dan  Masalah Prevensina, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
Mujieb,  M.  Abdul,  dkk. Kamus  Istilah  Fiqh,  Jakarta:  Pustaka
Firdaus, 2002.
Soesilo, R., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya  Lengkap  Pasal  Demi  Pasal,  Bogor:  Polites,
1996.
397
Sudirman,  Ahmad,  “Kupasan  Ibnu  Rusyd  Tentgang  Zina  dan
Hukumnya” http//www.dataphone.se/~ahmad/000307.
htm, diakses tanggal 28 Mei 2015
Syaukāni  Al-Imam  Muhammad  al-, Kitab  Nailul  Authar  dalam
http//groups.yahoo.com/group/alqanitat/message/158, diakses tanggal 28 Mei 2015
Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", dalam http://one.indoskripsi.com, diakses tanggal 14 Oktober 2008.