Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
137

## COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA DALAM AKSELERASI PEMBANGUNAN DESA
(STUDI ANALISIS DESA PACUL KABUPATEN TEGAL)

## COLLABORATIVE GOVERNANCE AS AN EFFORT IN VILLAGE DEVELOPMENT ACCELERATION
(STUDY OF ANALYSIS OF PACUL VILLAGE, TEGAL)
Erny Rosyanti 1 , Dwian Hartomi Akta Padma Eldo 2 , Riza Awal Novanto 3 1,2 Universitas Pancasakti Tegal
3 Institut Agama Islam Negeri Pekalongan E-mail: dwianhartomieldo@upstegal.ac.id

## ABSTRACT
Village development is an obligation that must be carried out by any village. Since the promulgation of the Law on Villages No. 6 of 2014 each village has an easy task to realize equitable development in the village. To build a better village, it cannot be  separated  from  the  responsibilities  of  the  Village  Head  and  other  Village apparatus.  Collaboration  between  various  sectors,  especially  the  community,  as well as the private sector though. Collaborative governance is needed in improving village development so that it is better than before. This research aims to see how the efforts of the village government of Pacul Tegal Regency in improving village development  with  a  collaborative  governance  approach.  This  study  uses  a qualitative approach to the data collection method by interviewing stakeholders in the  development  of  the  Village  in  Pacul  Village  Government.  The  results  of  this study  indicate  that  the  village  government  of  Pacul  in  carrying  out  development always  cooperates  with  the  government  and  surrounding  communities  with  a participatory model.
Keywords: Collaborative  Governance;  Village Government;  Village Development

## ABSTRAK
Pembangunan Desa menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Desa manapun.  Semenjak  keluarnya  Undang-Undang  tentang  Desa  no  6  tahun  2014 setiap  Desa  memiliki  tugas  yang  tidak  mudah  demi  mewujudkan  pemerataan pembangunan  di  Desa.  Untuk  membangun  Desa  menjadi  lebih  baik  tidak  bisa terlepas  dari  tanggung  jawab  Kepala  Desa  beserta  perangkat  Desa  lainnya.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Dibutuhkan kerjasama antara berbagai sector terutama masyarakat, serta pihak swasta  sekalipun. Collaborative  governance diperlukan  dalam  meningkatkan pembangunan  Desa  agar  lebih  baik  lagi  dari  sebelumnya.  Penelitian  ini bertujuan  ingin  melihat  bagaimana  upaya  pemerintah  Desa  Pacul  Kabupaten Tegal  dalam  meningkatkan  pembangunan  Desa  dengan  pendekatan collaborative  governance .  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif dengan  metode  pengumpulan  data  dengan  cara  mewawancarai  pemangku kepentingan  dalam  pembangunan  Desa  di  Pemerintahan  Desa  Pacul.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  Desa  Pacul  dalam  melakukan pembangunan  selalu  bekerjasama  dengan  pemerintah  dan  masyarakat  sekitar dengan model partisipatif.
Kata  kunci  :  Collaborative  Governance;  Pemerintahan  Desa;  Pembangunan Desa .

## PENDAHULUAN
Pembangunan  menjadi  suatu  keharusan  yang  dilakukan  oleh  setiap pemerintahan  mulai  dari  level  pusat  sampai  dengan  pemerintahan  terendah sekalipun.  Pembangunan  merupakan  suatu  proses  untuk  mewujudkan  cita-cita bernegara  yaitu  menuju  masyarakat  makmur  sejahtera  secara  adil  dan  merata bagi seluruh rakyat Indonesia (Purwaningsih, 2008). Tujuan diadakannya suatu pemerintahan  adalah  untuk  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat  secara merata  tanpa  adanya  kesenjangan  sosial  di  tengah  masyarakat.  Untuk mewujudkan  hal  tersebut  dibutuhkan  rencana  yang  baik  dan  terukur  serta sistematis oleh setiap pemerintah di level manapun. Bahkan level pemerintahan Desa  sekalipun  juga  harus  siap  untuk  melakukan  perencanaan  di  tingkat  Desa agar kedepannya Indonesia tidak ada lagi kesenjangan antara Desa dan Kota.
Pembangunan  juga  sebagai  suatu  usaha  maupun  rangkaian  usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu  bangsa,  negara  dan  pemerintah,  menuju  modernitas  dalam  rangka pembinaan  bangsa  (Siagian,  1989).  Sampai  saat  sekarang  ini,  Desa  menjadi kajian  yang  menarik  oleh  siapapun,  sebab  kompleksitas  yang  ada  di  Desa
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
139
menjadi  perhatian  bersama  sampai  kapanpun.  Kenyataanya  kekuatan  ekonomi Desa  tidak  mampu  menyaingi  pesatnya  perkembangan  mekanisme  pasar  yang terjadi, serta Desa selalu tidak  berdaya terhadap perkembangan  dan kemajuan kota  (Suharyanto & Sofianto, 2016). Maka dari  itu Pemerintah  selalu berupaya untuk  melakukan  percepatan  pembangunan  sampai  di  tingkat  Desa  dengan salah satu bentuk nyatanya adalah  berlakunya Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 mengenai Desa.
Semenjak  diberlakukan  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  Tentang  Desa merupakan  bentuk  nyata  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam mendorong  kesejahteraan  masyarakat  dalam  lapisan  manapun.  Semenjak berlakunya  UU  No  6  Tahun  2014  ini  Desa  menjadi  lebih  leluasa  dalam menjalankan  serta  mengelola  pemerintahannya  sendiri  termasuk  dalam  hal pembangunan Desa. Pembangunan Desa menjadi perhatian khusus semua pihak karena  masih  ada  yang  spesial  dari  UU  tersebut  antara  lain  adalah  Desa mendapat  kucuran  dana  yang  jumlahnya  mencapai  milyaran.  Dana  sebesar  ini diprioritaskan  untuk  pembangunan,  meskipun  demikian  dana  tersebut  tidak bisa digunakan  sembarangan karena sudah ada ketentuan yang mengatur uang dana Desa tersebut digunakan dalam hal perioritas apa saja.
Gambar 1.
Prioritas Penggunaan Dana Desa
Dana Desa Program Unggulan kawasan pedesaan Penguatan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES)
Sarana dan Prasarana serta
Infrastruktur Desa
Penyelenggaraan event di Desa yang bersentuhan langsung dengan
masyarakat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019

## Sumber : UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
Pemerintah  sejatinya  sudah  memberikan  keleluasaan  yang  sangat  besar kepada  Pemerintah  Desa  dalam  mengembangkan  potensi  lokal  yang  dimiliki oleh  masing-masing  Desa.  Dengan  adanya  dana  Desa  akan  mempercepat pembangunan  Desa  menjadi  lebih  baik  lagi,  sehingga  harapan  bersama  yang telah  tertuang  sejak  lama  mengenai  pemerataan  pembangunan  bisa  dirasakan sampai ke tingkat Desa sekalipun.
Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan  masyarakat  yang  diarahkan  pula  kepada  pembangunan kelembagaan  dan  partisipasi  serta  pemberdayaan  masyarakat  dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan (Adisasmita, 2006). Secara  umum  prinsip-prinsip  pembangunan  pedesaan  meliputi:  transparansi, partisipatif, dapat dinikmati masyarakat, akuntabilitas serta berkelanjutan.
Sesuai  dengan  pendapat  A.M.  Williams  (1966)  yang  sudah  dikutip  oleh (Afifuddin, 2012) mengenai perencanaan;
a) Menentukan atau menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan
b) Menentukan alternatif
c) Mengatur sumber-sumber yang diperlukan
d) Menentukan organisasi, metode dan prosedur
e) Menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri
Beberapa  pakar  telah  menjelaskan  mengenai  pendekatan  perencanaan yang  dikelan  selama  ini  diantaranya  model  pendekatan  perencanaan    yakni (Amien, 2005) 1) model rasional komprehensif; 2) model partisipatif; 3) model adaptif.
Sistem  perencanaan  pembangunan  yang  sudah  tertuang  dalam  UU  No.  6 tahun  2014  Tentang  Desa,  ada  beberapa  dokumen  yang  digunakan  dalam
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
141
perencanaan desa yang meliputi Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) yang masa berlakunya 6 (enam) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP)  yang  masa  berlakunya  1  (satu)  tahun  dan  anggaran  pendapatan  Belanja Desa  (APBDes)  dan  semua  dokumen  tersebut  merupakan  acuan  perencanaan pembangunan  Desa  (Zainudin  &  Sutjiatmi,  2018).  Jadi  untuk  melakukan perencanaan pembangunan yang baik di Desa dibutuhkan dokumen dan strategi yang  jelas  dan  terukur  dengan  beberapa  dokumen  yang  diperlukan.Selain  itu diperlukan juga kerjasama serta dukungan dari berbagai pihak.
Pada  umumnya  perencanaan  mempunyai  unsur-unsur  tertentu  yang diantaranya  (1)  berhubungan  dengan  hari  depan  (2)  mendesain  seperangkat kegiatan  secara  sistematis,  dan  (3)  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  tertentu (Kunarjo, 2022).
Gambar 2.
Konsep Good Governance
Sumber: Sedarmayanti; 2012
Konsep Good Governance sudah menjelaskan bahwa dibutuhkan kerjasama antara 3 (tiga) elemen  diantaranya  pemerintah, swasta, dan  masyarakat dalam suatu pembangunan, termasuk di tingkat Desa sekalipun. Pemerintah Desa tidak lagi berdiri sendiri dalam melakukan pembangunan, masyarakat ataupun pihak swasta  harus  terlibat  dalam  melakukan  pembangunan.  Dimulai  dari
Pemerintah Masyarakat Swasta
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Perencanaan  pembangunan  antara  pemerintah  Desa  dengan  masyarakat  dan diakhiri  dengan  pelaksanaanya  mampu  melibatkan  pihak  swasta  sekalipun.Itu selama  ini  yang  disebut  dengan Collaborative  Governance dalam  menjalankan pembangunan di tingkat Desa.
Collaborative  Governance merupakan  tata  kelola  pemerintahan  yang disusun  serta  dirancang  dengan  melibatkan  badan  publik  dan  organisasi  non pemerintah  dalam  proses  pengambilan  keputusan  secara  formal,  berorientasi musyawarah mufakat, dan ada pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program publik serta aset  publik (Ansell & Gash, 2007). Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  dibutuhkan  kerjasama  yang  baik  antar berbagai  stakeholder  dalam  melakukan  pembanguan  sebuah  Desa  demi mencapai tujuan dalam pemerataan daerah.
Bagan 1.
Model Collaborative Governance
Pada  Bagan  di  atas  terlihat  bahwa  beberapa  model collaborative governance yang akan dijalankan oleh setiap pemerintahan. Diantaranya adalah
1) starting  condition ,  atau  lebih  sering  disebut  dengan  persiapan  awal  dalam menjalankan  sebuah  perencanaan  jika  hendak  melakukan collaborative
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
143
governance . 2) Institutional design , adalah melihat bagaimana struktur birokrasi yang  harus  dihadapi  dan  menjalankannya  dalam  konsep collaborative governance .  3) Facilitative  leadership, yaitu  kondisi  dimana  seorang  pemimpin mamu  memfasilitasi  sebuah  kerjasama  antara  pihak  Pemerintah  dengan  pihak lainnya. 4) Outcomes , adalah sebuah hasil yang dirasakan dari sebuah kerjasama yang telah disepakati di awal. Dan  hasil ini  harus bisa dirasakan  langsung oleh masyarakat.
Setiap  Desa  saat  ini  telah  berupaya  untuk  melakukan  pembangunan dengan  sebaik mungkin, segala potensi yang dimiliki sudah diupayakan, segala sumberdaya manusia sudah dipersiapkan dan segala bentuk pengelolaan sedang dijalankan  sedemikian  rupa.  Semua  itu  tidak  akan  terlepas  dari  yang  namanya kerjasama  antar  berbagai  pihak  terkait  yang  memiliki  tujuan  bersama  dalam menjalankan perubahan serta kemajuan untuk Desanya masing-masing.
Desa  Pacul  merupakan  salah  satu  Desa  yang  masuk  dalam  Kabupaten Tegal, tepatnya di Kecamatan Talang. Dipimpin oleh kepala desa yang menjabat belum genap 1 (satu) tahun  yang sedang berusaha menjalankan  pembangunan untuk Desa Pacul menjadi lebih baik dan tidak tertinggal dari Desa yang lainnya. Maka  dari  itu  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  tentang  bagaimana upaya pemerintah Desa Pacul dalam melakukan percepatan pembangunan Desa Pacul  Kecamatan  Talang  Kabupaten  Tegal  dengan  model  pedekatan collaborative governance ?

## METODE PENELITIAN
Pada  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan metode  study  kasus (case  study). Penelitian  kualitatif  sangat  tepat  digunakan dalam  penelitian  ini  karena  penelitian  kualitatif  pada  hakikatnya  mengamati orang  dalam  lingkungan  hidupnya,  berinteraksi  dengan  mereka,  berusaha
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
144
memahami  bahasa  dan  tafsiran  mereka  tentang  dunia  sekitarnya  (nasution dalam  Sugiyono, 2009).  Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian secara  holistik  dan  dengan  cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa, pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dengan  memanfaatkan  berbagai metode alamiah (Moleong, 2012).
Metode  ini  dapat  juga  digunakan  untuk  mendapatkan  wawasan  tentang sesuatu  yang  baru  sedikit  diketahui,  serta  dapat  membantu  peneliti  memberi rincian  yang  kompleks  tentang  fenomena  yang  sulit  diungkapkan  oleh  metode kuantitatif    (Strauss  &  Corbin,  2003).  Pendekatan  dengan  Kualitatif,  peneliti berusaha mencermati dan menganalisis perlaksanaan perencanaan pembangunan di Desa Pacul Kabupaten Tegal.
Dengan  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif,  maka  data  yang  di dapat  akan  lebih  lengkap,  lebih  mendalam,  kredibel,  dan  bermakna  sehingga tujuan  penelitian  dapat  dicapai    (Sugiyono,  2017).  Adapun  tujuan  penelitian deskriptif  kualitatif  adalah  untuk  menggambarkan,  meringkas  berbagai  kondis, berbagai  situasi,  atau  berbagai  fenomena  realitas  sosial  yang  ada  di  dalam masyarakat  ataupun  organisasi  yang  menjadi  objek  penelitian  dan  berupaya menarik  realitas  itu  ke  permukaan  sebagai  suatu  ciri,  karakter,  sifat,  model, tanda gambar tentang kondisi, situasi fenomena tertentu  (Bungin, 2008).

## HASIL DAN DISKUSI
1) Pembangunan di Desa Pacul Kabupaten Tegal
Setiap Desa selalu melakukan upaya terhadap kinerja dalam pembangunan di  Desa  masing-masing.Hal  tersebut  menjadi  tugas  utama  oleh  seorang  kepala Desa,  bagaimana  membuat  Desa  lebih  maju  dan  tidak  tertinggal  dengan  Desa
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
145
yang lainnya. Maka dari  itu untuk meningkatkan  kinerja pembangunan  di  Desa diperlukan sebuah perencanaan pembangunan yang baik.
Berbeda dengan pemerintah daerah, model pembangunan yang dilakukan di  tingkat  Desa  harus  mengedepankan  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan. Karena dengan dana Desa yang telah diberikan sesuai amanat UU no  6  Tahun  2014  Tentang  Desa  telah  mengatur  semua  hal  terkait  penggunaan dana  Desa  yang  harus  dikelola  swadaya  dan  tidak  boleh  melibatkan  pihak swasta.  Maka  dari  itu  Pembangunan  di  Desa  salah  satu  unsur  yang  penting adalah keterlibatan masyarakat di dalamnya.
Saat  ini,  salah  satu  berhasil  tidaknya  visi  dan  misi  suatu  pembangunan Desa  tergantung  dari  partisipasi  masyarakat,  yang  mana  masyarakat  berperan langsung dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Upaya keerlibatan masyarakat melalui  perencanaan  partisipatif  dapat  membawa  keuntungan  substantive dimana  keputusan  yang  diambil  akan  bisa  menjadi  lebih  efektif.  Maka  dari  itu keterlibatan  masyarakat  dalam  proses  perencanaan  pembangunan  kan menjadikan  nilai  strategis  bagi  masyarakat  itu  sendiri  menjadi  syarat  penting dalam upaya pembangunan yang dilaksanakan.
Untuk melihat bagaimana upaya pemerintah Desa  Pacul dalam melakukan akselerasi  pembangunan  di  Desa  Pacul  sendiri  perlu  melakukan  beberapa identifikasi  untuk  melihat  bagaimana  kondisi  Desa  Pacul  saat  ini  dan  mampu mengambil kebijakan dalam pembangunan kedepannya.
2) Upaya Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa Pacul
Pemerintah Desa Pacul belum genap memiliki pemimpin Desa atau Kepala Desa yang baru telah  berupaya melakukan perubahan  Desa menjadi  lebih baik lagi.  Kepala  Desa  yang  baru  ini  dengan  nama  Bapak  Krisbiyanto  baru  dilantik awal  januari  2019  yang  lalu,  itu  artinya  belum  genap  1  (satu)  tahun kepengurusan beliau sebagai Kepala Desa Pacul.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Sebagai kepala Desa baru dengan memiliki semangat baru dengan dibantu dengan  pemerintah  Desa  yang  lainya  telah  berupaya  melakukan  perencanaan yang jelas dalam pembangunan yang ingin dilakukan. Sebagai kepala Desa yang baru  dan  juga  dipilih  secara  demokratis  oleh  masyarakat  Desa  Pacul  dengan memilih secara langsung pada Desember 2018 yang lalu, juga memiliki visi dan misi  untuk  mewujudkan  Desa  Pacul  menjadi  lebih  baik  kedepannya.  Visi  dan misi tersebut yang perlahan harus dijalankan dengan mengelaborasikan dengan keinginan masyarakata secara keseluruhan terkait Desa Pacul kedepannya.
Pertama  dan  utama  sekali  mari  kita  lihat  program  yang  ditawarkan  oleh Kepala Desa Pacul terpilih dalam rentang waktu 6 tahun ke depan;
Bagan 2.

## Program Utama Kepala Desa Pacul
Pada Bagan di atas sudah terlihat bahwa sebagai Kepala Desa Pacul terpilih terbukti  bahwa  memang  sudah  memiliki  perencanaan  yang  jelas  dan  terukur dalam  perencanaan  pembangunan  yang  akan  dilakukan  di  Desa  Pacul.  Untuk tahap  pertama  Kepala  Desa  menginginkan  memperbaiki  segala  infrastruktur yang  ada  di  Desa  Pacul,  karena  memang  Desa  Pacul  sampai  saat  sekarang  ini masih  terkendala  dengan  sebagian  jalan  yang  masih  belum  di  aspal.  Sebagian jalan  yang  ada  di  Desa  Pacul  adalah  milik  jalan  Kabupaten,  tepatnya  berlokasi
2019-2021 (Pembangunan Infrastruktur seperti Drainase, Tempat Pembuangan Sampah, jalan dan sarana umum lainya) 2022-2023 (Peningkatan Perekonmian Desa dengan BUMDES) 2024-2025 (Desa Pacul memiliki produk unggulan asli Desa)
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
147
pada  Pacul  bagian  Timur.  Namun  meskipun  jalan  kabupaten  ternyata  sampai saat  sekarang  ini  jalan  tersebut  belum  menjadi  perhatian  oleh  Pemerintah Kabupaten  Tegal  dengan  tidak  pernah  melakukan  perbaikan  sebagaimana mestinya, dan  sampai  sekarang masih jalan  dengan  timbunan  kerikil yang  ada. Hal  tersebutlah  yang  menjadi  Desa  Pacul  terutama  bagian  timur  terlihat  tidak ada pembangunan yang terjadi.
Gagasan yang dimiliki oleh Kepala Desa Pacul tersebut selanjutnya dibahas bersama masyarakat dan tokoh masyarakat/agama/adat dalam Musrembangdes yang dilakukan setiap awal tahun. Musrembangdes merupakan salah satu wadah dalam pembahasan bersama terkait rencana kedepan dalam pembangunan Desa Pacul.  Pemerintah  Desa  dalam  hal  ini  berperan  sebagai  Narasumber  dan masyarakat  yang  aktif  dalam  penyampaian  aspirasi  yang  diinginkan  terkait pembangunan  Desa  kedepannya. Semua aspirasi  yang dihimpun dan  kemudian akhirnya  dijadikan  suatu  program  perioritas  untuk  pembangunan  Desa  Pacul kedepannya  menjadi  lebih  baik.  Jadi  Musrembangdes  Pacul  yang  telah dilaksanakan  menjadi  suatu  tempat  perumusan  program  bersama  yang  juga disinkronkan dengan rencana program yang dimiliki oleh kepala Desa.
Untuk  menentukan  program  yang  akan  dilaksanakan  memang  harus melakukan  identifikasi yang jelas dalam permasalahan  yang ada di  Desa  Pacul. Pemerintah  Desa  tidak  bisa  langsung  merumuskan  begitu  saja  program perioritas  yang  ada  di  Desa  kedepannya  itu,  karena  memang  harus  mampu memetakan  segala  permasalahan  yang  ada.  Pemerintah  Desa  melakukan  hal tersebut  agar perencanaan pembangunan  di  Desa pacul bisa terukur dan  tepat guna  sesuai  dengan  kebutuhan  Desa  sendiri.  Hasil  dari  identifikasi  tersebutlah menjadikan  sebuah  program  perencanaan  pembangunan  di  Desa  Pacul  dan dirumuskan bersama saat Musrembangdes.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Dalam  waktu  yang  belum  genap  1  tahun  masa  jabatan  pemerintah  Desa Pacul telah melakukan upaya perbaikan Drainase di bagian Pacul bagian Timur, yang  mana  memang  Desa  Pacul  bagian  timur  bersebelahan  dengan  Sawah  dan pengairan warga. Untuk melakukan perbaikan drainase dengan Dana Desa yang tersedia  juga  harus  dengan  keterlibatan  masyarakat,  dan  pemerintah  Desa melakukan  cara  agar  masyarakat  memahami  dan  mau  turut  berpartisipasi dalam  perbaikan  Drainase  tersebu.  Adapun  mekanisme  yang  dilakukan pemerintah  Desa  untuk  membahas  terkait  perbaikan  Drainase  adalah  sebagai berikut;

## Gambar 4.

## Alur Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Drainase
Pada  gambar  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  Desa  untuk melaksanakan  program  terlebih  dahulu  selalu  berkomunikasi  dengan  Tokoh Masyarakat/Agama/Adat dan selanjutnya kepada ketua masing-masing RW dan
Masyarakat Yang melaksanakan secara Swadaya Ketua RT
(setemp at) Ketua RW (setemp at)
Tokoh masyarakat/ Agama (setempat) BPD Pemerintah Desa memiliki Program Perbaikan Drainase Disosialisas
ikan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
RT  diwilayah  sekitar.  Hal  tersebut  dilakukan  agar  terjalinya  komunikasi  yang baik  antara  pemerintah  Desa  dan  tokoh  masyarakat  dalam  kesepemahaman dalam  pembangunan  yang  akan  dilakukan.  Selain  itu,  hal  tersebut  juga  akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan yang ada di Desa.
Selain  upaya  pembangunan  fisik  yang  dilakukan,  Pemerintah  Desa  Pacul juga  berupaya  dalam  peningkatan  partisipasi  masyarakat.  Partisipasi masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam  pembangunan  Desa  Pacul,  hal  tersebut juga  sudah  menjadi  amanat  perundang-undangan  yang  menyebutkan  bahwa Pemberdayaan  masyarakat  serta  partisipasi  masyarakat  harus  ditingkatkan, karena hal tersebut sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan Desa. Dana Desa  yang  diberikan  kepada  setiap  Desa  di  Indonesia  harus  dikelola  mandiri atau  swadaya,  tanpa  ikut  campur  oleh  pihak  swasta  dan  program  yang dijalankan tidak boleh melibatkan pihak lain selain masyarakat Desa itu sendiri. Maka  dari  itu  partisipasi  atau  kesadaran  masyarakat  sangat  dibutuhkan  dalam pembangunan Desa Pacul.
Pemerintah  Desa  sudah  berupaya  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat  agar  bisa  terlibat  dalam  berbagai  hal  untuk  pembangunan Desa.Salah satunya adalah melibatkan seluruh masyarakat dalam Musrembangdes  agar  segala  aspirasinya  bisa  tertampung  dan  bisa  tertuang dalam agenda perencanaan  pembangunan  Desa PAcul kedepannya. Masyarakat yang  terkadang  hanya  melibatkan  diri  pada  pelaksanaan  teknis  dalam pembangunan  fisik  yang  ada,  sekarang  sudah  mau  terlibat  dalam  proses perancangan  pembangunan  dalam forum yang bernama Musrembangdes Pacul pada tahun 2019 ini.
Hal  lain  yang  dilakukan  adalah  dengan  memberikan  kebebasan  kepada setiap  RT  untuk  melakukan  pergantian  ketua  RT  dengan  system  dikembalikan
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
150
lagi  dalam  kesepakatan  warga  RT  setempat.  Hal  tersebut  dilakukan  sekaligus untuk  melihat  bagaimana  antusiasme  warga  terkait  agenda  yang  ada  di  Desa termasuk salah satunya  adalah regenerasi  ketua RT yang ada. Terbukti dengan adanya himbauan  kepada warga yang ingin melakukan  pergantian  RT ternyata beberapa  RT  memang  memilih  untuk  melakukan  pergantian  ketua  RT.  Alasan beragam  mewarnai  pergantian  ketua  RT,  ada  yang  memang  ketua  RT  sudah sangat berumur, ada yang memang sudah menjabat sebagai ketua RT selama 30 tahun,  da  nada  juga  ketua  RT  yang  jarang  ada  di  rumah  karena  memang  kerja diluar kota.
Pada  umumnya  pergantian  RT  yang  dilakukan  untuk  pertama  kalinya dilakukan dengan system pemilihan secara langsung. Hal tersebut dipilih karena kesepakatan warga yang ingin memilih ketua RT yang baru sesuai keinginan dan secara demokratis. Untuk tingkat Desa pacul sebenarnya esensi pemilihan ketua RT secara langsung bukan pada hal siapa yang akan terpilih nantinya, melainkan bagaimana  melakukan  guyub  rukun  bersama  sesama  RT  dengan  pendekatan kekeluargaan.  Jadi  hal  tersebutlah  yang  menjadi  alasan  untuk  melakukan pemilihan secara langsung, bukan hanya sekedar ingin mendapatkan kekuasaan dalam jabatan ketua RT. Dengan demikian disana terlihat antusias warga terkait keinginan  melakukan  perubahan  di  wilayahnya  menjadi  lebih  baik  lagi kedepannya.
Jadi  pada  tahun  2019  ini  terlihat  bahwa  upaya  pembangunan  yang dilakukan oleh pemerintah Desa Pacul ada di 2 sektor yaitu pembangunan fisik dan  pembangunan  kesadaran  masyarakat  terhadap  partisipasi  dalam pembangunan  Desa  Pacul.  Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  gambar  5 dibawah ini;
Gambar 5.
Prioritas pembangunan Desa Pacul tahun 2019
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Pada  gambar  5  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  untuk  tahun  ini  prioritas pembangunan adalah dalam pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Pacul. Tujuan  tersebut  diartikan  bahwa  memang  masalah  yang  ada  di  tingkat  Desa Pacul  sampai  saat  sekarang  ini  masih  minimnya  infrastruktur  public  yang  bisa dimanfaatkan  oleh  masyarakat  luas  dan  memberikan  dampak  yang  positif kepada Desa.Selain itu pembangunan  partisipasi  masyarakat  sangat  diperlukan demi suksesnya dalam pembangunan di Desa pacul. Maka dari 2 sektor tersebut menjadi  perhatian  utama  oleh  pemerintah  Desa  Pacul  dalam  pembangunan  ke depan agar Desa Pacul sendiri tidak tertinggal dari Desa yang lainnya.
Upaya  bertahap  yang  dilakuka  oleh  pemerintah  Desa  Pacul  juga  sudah dilaksanakan  dengan  memulai  identifikasi  masalah yang ada di Desa  Pacul dan memetakan  hal  prioritas  dalam  pembangunan  untuk  selanjutnya  dibahas bersama  dengan  tokoh  masyarakat,  BPD  dan  masyarakat  secara  umum  dalam Musrembangdes Pacul yang dilaksanakan setiap tahun.
3) Strategi Pemerintahan Desa Pacul dalam Pengembangan Potensi Desa
Desa  pacul  sebagaian  besar  merupakan  tanah  kering  menurut penggunaannya,  hal  tersebut  menjadikan  Desa  Pacul  menjadi  Desa  yang  tidak memiliki potensi wisata disektor perairan atau sejenisnya.Selain itu Desa Pacul juga terdapat tanah sawah, tanah sawah tersebut juga tidak sepenuhnya dimiliki oleh Desa, melainkan oleh masyarakat secara pribadi. Jika kita lihat luas wilayah Desa Pacul menurut penggunaanya tertuang pada table 1. Dibawah ini;
Tabel 1. Luas Desa Pacul menurut penggunaanya
Prioritas Pembang unan
Desa Pacul 2019 Pemban gunan Infrastr uktur Pemban gunan partisip asi Masyar akat
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019 152
Penggunaanya Luas Luas Tanah Sawah 49,876 Ha Luas tanah Kering 169,578 Ha Luas Tanah Basah 0 Ha Luas tanah perkebunan 0 Ha Luas Fasilitas Umum 10,876 Ha Luas tanah hutan 0 Ha Total Luas 230,330
Pada  table  di  atas  dapat  terlihat  bahwa  memang  sebagian  besar  tanah  di desa  PAcul  merupakan  jenis  Tanah  kering  berdasarkan  kegunaanya.  Maksud dari tanah kering adalah tanah yang tidak bisa dimanfaatkan selain hanya untuk pembangunan  rumah  atau  pekarangan  sekalipun.  Selain  itu  luas  tanah  sawah juga sebagian  besar adalah  sawah irigasi  yang dikelola oleh masyarakat  secara kepemilikan  pribadi.sawah  yang  terdaftar  sebagai  asset  Desa  sampai  saat sekarang ini  sudah menipis da nada yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan lagi karena sudah dikelilingi oleh perumahan sebagian.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  Desa  Pacul  memang  tidak  ada kesempatan untuk memiliki potensi wisata yang berasal dari sumberdaya alam yang dimilikinya. Dengan konstruksi tanah yang dimiliki seolah-olah Desa Pacul merupakan  Desa  gersang  yang  tidak  memiliki  potensi  Desa  berbasis  wisata alam. Namun bukan berarti Desa pacul tidak dapat berkembang dan lebih maju lagi meskipun tidak memiliki potensi wisata yang dimilikinya.
Untuk  meningkatkan  potensi  yang  ada  di  Desa  Pacul,  pemerintah  Desa Pacul  sudah  melakukan  perencanaan  yang  baik  dan  matang  agar  potensi  Desa Pacul  benar-benar  bisa  digali  dan  dimanfaatkan  bersama.  Pemerintah  Desa Pacul telah menyadari  bahwa di  Desa Pacul untuk meninkatkan  perekonomian
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Desa  berbasis  pariwisata  itu  sangat  sulit,  namun  yang  harus  disadari  bahwa masyarakat Desa Pacul memiliki usaha jasa dalam bidang meubel atau membuat sofa.
Pemerintah  Desa  telah  mencatat  bahwa  ada  beberap  pengrajin  meubel yang  membuka  usaha  yang  berlokasi  di  Desa  Pacul.Meskipun  ada  beberapa pengrajin  meubel  bukan  asli  masyarakat  Desa  Pacul,  namun  pekerja  disana sebagian besar berdomisili di Desa Pacul. Hal tersebut menjadikan peluang yang sangat  baik,  yang  mana  masyarakat  Desa  Pacul  banyak  yang  memiliki keterampilan  dalam  bidang  pengrajin  meubel  dengan  harapan  kedepannya mampu membuka usaha sendiri tanpa bekerja dengan orang lain lagi.
Pemerintah Desa Pacul juga sudah membuat road map terkait pemanfaatan potensi  Desa  tersebut  meskipun  berbasis  jasa  pengrajin  meubel.Hal  tersebut dilaukan  untuk  melakukan  perencanaan  yang  baik  demi  mewujudkan  potensi Desa yang dimiliki. Adapun roadmap yang telah dirancang oleh pemerintah Desa Pacul dalam meningkatkan  potensi  desa dapat  dilihat  pada gambar 6 di bawah ini;
Gambar 6. Road map potensi Desa Pacul
2019-2021 Pembekalan para pengrajin Meubel asli Desa Pacul
2022-2024 Persiapan untuk melakukan usaha sendiri sebagai pengrajin meubel 2025 menjadi pusat pengrajin meubel khas
Pacul
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
Dapat  dilihat  bagaimana  program  jangka  panjang  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  Desa  dalam  mewujudkan  potensi  Desa  Pacul  agar  segera  terwujud dan kebermanfaatanya bisa dirasakan oleh masyarakat Desa Pacul sendiri. Pada tahun  awal  pemerintah  Desa  Pacul  menyadari  bahwa  belum  begitu  banyak pengrajin  meubel  yang memiliki  usahanya  sendiri  dan  masyarakat  yang  bukan asli  dari  Desa  Pacul.  Maka  dari  itu  masyarakat  Desa  Pacul  diberi  pembekalan ilmu  dengan  mengikuti  bekerja  dengan  pengrajin  meubel  yang  sudah  ada  saat ini dengan harapan ilmu yang dimilikinya bisa dijadikan bekal untuk membuka pengrajin meubel sendiri kedepannya.
Setelah  masyarakat  Desa  Pacul  yang  memiliki  ketertarikan  sebagai pengusaha  meubel  dan  sudah  dibekali  dengan  cara  bekerja  kepada  pengusaha yang  sudah  ada  saat  ini,  maka  langkah  selanjutnya  adalah  mencarikan  modal ataupun  tempat  untuk  usaha  agar  usaha  pengrajin  meubel  menjadi  menyebar dan mampu menularkan kepada masyarakat sekitar. Sehingga tujuan akhir yang diinginkan adalah menjadikan Desa Pacul menjadi Desa yang memiliki pengrajin Meubel sendiri dan menjadi potensi Desa yang bisa dikenal oleh masyarakat luar yang mana Desa Pacul kedepannya akan menjadi Kampung pengrajin meubel.

## KESIMPULAN
Setiap Desa selalu berupaya meningkatkan pembangunan yang ada di Desa masing-masing, tidak berbeda dengan Desa Pacul yang juga selalu berupa untuk melakukan pembangunan yang baik terukur dan tepat guna serta meningkatkan potensi Desa Pacul diantaranya;
1) Melakukan  identifikasi  permasalahan  utama  yang  ada  di  Desa  Pacul sehingga  mampu  menentukan  arah  kebijakan  pembangunan  yang  akan dilakukan.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
2) Melibatkan  seluruh masyarakat  dalam proses  perencanaan  pembangunan dengan tujuan agar permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat bisa di bahas dan sinkronisasi dengan program pembangunan Desa.
3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya partisipasi dalam pembangunan Desa agar program Desa Pacul bisa berjalan dengan baik.
4) Strategi  yang  dilakan  dalam  meningkatkan  potensi  Desa  Pacul  adalah memberi kesempatan sumberdaya manusia yang ada untuk mengembangkan usaha pengrajin meubel yang kedepannya akan dijadikan pusat sentral meubel khas Desa Pacul.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita,  R.  (2006). Pembangunan  Pedesaan  dan  Perkotaan .  Yogyakarta: Graha Ilmu.
Afifuddin. (2012). Pengantar Administrasi Pembangunan . Bandung: Alfabeta. Amien,  M.  (2005). Kemandirian  Lokal  “Konsepsi  Pembangunan,  Organisasi,  dan Pendidikan dari Perspektif Sains Baru.” Jakarta: PT Gramedia Press. Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governanance in Theory and Practice . Berkeley: University of California.
Kunarjo. (2022). Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan . Jakarta: Universitas Indonesia UI Press.
Ndraha, T. (1990). Pembangunan Masyarakat . Jakarta: Rineka Cipta.
Purwaningsih,  E.  (2008).  PARTISIPASI  MASYARAKAT  DALAM  PEMBANGUNAN
DESA. Jantra (Jurnal Sejarah Dan Budaya) , III (6), 443. Siagian, S. . (1989). Administrasi pembangunan . Jakarta: Ghalia Indonesia. Suharyanto,  S.,  &  Sofianto,  A.  (2016).  Model  Pembangunan  Desa  Terpadu Inovatif  di  Jawa  Tengah. Jurnal  Bina  Praja , 04 (04),  251–260. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.251-260
Zainudin,  A.,  &  Sutjiatmi,  S.  (2018).  Pembangunan  dan  Mekanisme  Sistem Perencanaan  (Studi  Kasus  Desa  Pengabean  dan  Desa  Karanganyar). Jurnal Ilmu  Pemerintahan :  Kajian  Ilmu Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 3 (1),  1. https://doi.org/10.24905/jip.v3i1.710.
Journal of Governance and Local Politics (JGLP)
ISSN (online): 2684-9992, Vol. 1, No. 2, November 2019
156
Dokumen lainnya:
Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa