## REZIM PEMBANGUNAN INTERNASIONAL: DARI DISKURSUS HEGEMONIK HINGGA KEPENGATURAN POLITIK
Dewi Setiyaningsih
Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional - Kajian Kerjasama dan Pembangunan Internasional, Universitas Gadjah Mada Email : dwsetyajoikromo@gmail.com

## ABSTRAK
Kemiskinan  dan  kesenjangan  telah  menjadi  masalah  paling  memprihatinkan  bagi  komunitas  internasional sejak  beberapa  dekade  silam.  Gagasan  untuk  menuntaskan  masalah  ini  telah  memunculkan  norma pembangunan yang menjadi rezim pembangunan internasional. Makalah ini menjabarkan tentang masalah dalam rezim pembangunan internasional dan bagaimana konsep tersebut secara wajar diadopsi oleh negara- negara berkembang sebagai model pembangunan utamanya. Makalah ini mengkombinasikan dua pendekatan kritis  untuk  menganalisa  konsep  pembangunan  tersebut,  yaitu  pendekatan  poskolonial  yang  dikembangkan oleh  Gayatri  Spivak  dan  Governmentality  yang  dikembangkan  oleh  Michele  Foucault.  Poskolonial  dipakai untuk  menganalisa  masalah  dalam  konsep  pembangunan  internasional  dan  governmentalty  menganalisa bagaimana konsep pembangunan tersebut diadopsi secara wajar dalam struktur politik global. Makalah ini menunjukkan  bahwa  konsep  pembangunan  internasional  yang  didefinisikan  oleh  organisasi  inter- governmental seperti Perserikatan Bangsa-bangsa mengandung gagasan yang hegemonik dan ternormalisasi melalui institusi internasional, organisasi pemerintah maupun non pemerintahan.
Kata kunci: pembangunan internasional, rezim pembangunan, developmentalism.

## ABSTRACT
Poverty and inequality has been being most concern problem for international community in decades. The idea to tackle these problems then created the development norm which becomes international development regime. This paper examines the problem of international development concept and how the conception is normally adopted  by  the  developing  countries  as  the  main  development  model.  It  combines  two  critical  aproach  to analyze,  postcolonial  perspective  developed  by  Gayatri  Spivak  and  governmentality  developed  by  Michele Foucault. Postcolonial perspective is used to analyze the problem of international development concept, while governmentality  is  used  to  analyse  how  the  conception  is  adopted  normally  through  the  global  political structure.  It  shows  that  the  concept  of  international  development  defined  by  inter-governmental  like  UN (United  Nations)  contains  hegemonic  idea  which  is  practiced  normally  through  international  institutions, governmental and non governmental organization.
Keywords: Keyword: international development, development regime, developmentalism.

## PENDAHULUAN
Berakhirnya  Perang  Dunia  II  telah  mengubah  tatanan  politik  global  terkesan  lebih manusiawi,  seperti  lahirnya  gagasan  mengani  pembangunan.  Konsep-konsep  tersebut perlahan berkembang dan menghasilkan institusi-institusi internsional yang menjadi badan penyelenggaranya.  Standar  pembangunan  yang  dibentuk  oleh  institusi-institusi  tersebut perlahan menjadi acuan standar norma pembangunan di negara-negara berkembang. Namun, sekian dekade berlalu, masalah kemiskinan dan ketimpangan global tidak kunjung teratasi
ditengah  laju  komitmen  dan  diskusi  megenai  pembangunan  dihampir  segala  forum internasional. Laporan Oxfam Internasional menunjukkan data kekayaan para pemilik modal mengalami  peningkatan  signifikan  dan  di  tingkat  individu  kelas  pekerja  tidak  mengalami penambahan  pendapatan  per  kapita  (Oxfam,  2018).  Mengapa  ketimpangan  global  dan kemiskinan justru terus tumbuh di tengah komitmen norma pembangunan yang juga tumbuh dalam forum-forum internasional?
Proyek  pembangunan  PBB  yang  selama  ini  terkenal  dan  dipropagandakan  oleh kalangan  pemerintah,  praktisi,  akademisi  maupun  masyarakat  sipil  melalui  organisasi komunitas sosial bernama Millenium Development Goals (MDGs) setalah 15 tahun berjalan tidak cukup signifikan dalam mencapai target ambisisunya (Hickel, 2017) lalu dialihkan ke program  lanjutan  bernama Sustainable  Development  Goals (SDGs).  Samir  Amin  (2006) melihat  MDGs  sebagai  konsep  pembangunan  yang  gagal  dan  justru  butir-butir  poinnya mengindikasi celah-celah neoliberalisme. Namun, Samir Amin belum cukup komprehensif dalam  membongkar  relasi  kuasa  yang  berlangsung  dalam  lensa  ekonomi  politik  sehingga masih  menyisakan  tanya  mengenai  hal-hal  yang  membuat  MDGs  secara  sistematis  rancu dalam  logika  pembangunan  dan  gagal  menjamin  penuntasan  kemiskinan  di  negara  dunia ketiga. Penelitian ini akan meninjau lebih lanjut mengapa konsepsi pembangunan tersebut bermasalah dan bagaimana konsep tersebut terus diterapkan menjadi standar pembangunan di negara-negara sedang berkembang.

## KERANGKA ANALISIS
Riset ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang bersumber dari data-data sekunder, yaitu literatur ilmiah dan dokumen-dokumen yang terkait. Kerangka teori yang digunakan adalah pendekatan Poskolonial dan Foucauldian. Dua pendekatan ini akan dikombinasikan untuk  mengurai  relasi  kuasa  ekonomi  dan  pengetahuan  dalam  pengarusutamaan  agenda pembangunan internasional.
Pertama, untuk memahami sekaligus mengkritik pemaknaan atas pembangunan yang dihasilkan  dari  diskursus  pembangunan  internasional,  penulis  menggunakan  perspektif poskolonial yang dikembangkan Gayatri Spivak. Kritik poskolonial Spivak ditujukan pada pemikiran modern a la Barat yang mendominasi diskursus pengetahuan. Dalam hal tersebut, Spivak  memandang  pengalaman-pengalaman  di  negara  bekas  jajahan  berbeda  dengan pengalaman  Barat,  maka  teori-teori  yang  dikembangkan  terkesan  konstitutif  dan menghegemoni (Hartwick, 2015).
Penulis  meminjam  konsep  rezim  yang  diperkenalkan  oleh  John  Ruggie  dalam memandang  konsep-konsep  pembagnunan  internasional  seperti  MDGs  dan  SDGs. Pendefinisian  rezim  menurut  Rugie  adalah  titik  temu  dari  kepentingan,  ekspektasi,  dan identitas pihak yang turut serta dalam perumusan rezim tersebut. Ruggie menyarankan agar institusi  dipandang  sebagai  perwujudan  dari  suatu  rezim  melalui  suatu  proses institusionalisasi  (Ruggie,  1982).  Dengan  demikian,  dalam  mengidentifikasi  rezim  tidak dimulai  dari  institusi  atau  organisasi  internasional  dimana  rezim  terinstitusionalisasi, melainkan pada proses institusionalisasi tersebut.
Selanjutnya penulis menganalisis bagaimana rezim pembangunan tersebut menjadi sebuah  praktik  institusi  menggunakan  teori  Governmentality.  Governmentality  berguna untuk  mengidentifikasi  bagaimana  wacana  diskursif  pembangunan  dimaknai  secara taken for granted melalui konsep kepengaturan yang akhirnya menyetting agenda pembangunan negara-negara  dunia  ketiga.  Meskipun  governmentality  tidak  berbicara  dalam  spektrum global,  namun  secara  logika  ia  bisa  diterapkan  dalam  arena  internasional  sebagai  bentuk pemerintahan, dalam lemabga-lemabga internasional, sementara tubuh sosial diasosiasikan dengan  negara-negara.  Hal  ini  untuk  melihat  implikasi  praktik  dari  konsep  pembangunan internasional terhadap tatanan lembaga internasional di negara-negara berkembang.
Gagasan Foucault tidak hanya berkutat pada determinisme ekonomi seperti Marxian, namun  juga  mengidentifikasi  relasi  kuasa  pengetahuan.  Foucault  (1980)  mengamati pernyataan yang dirasionalisasi dan diorganisasi oleh para ahli yang olehnya disebut wacana. Menurutnya, pernyataan dari para ahli yang mendapat legitimasi baik melalui perkuliahan, artikel ilmiah, buku non fiksi, review seseorang akan mendapat validitas kebenaran. Wacana dianggap benar karena epistemologinya dipercayai terpisah dari hal fiksi. Dalam hal itulah wacana dapat dijadikan sarana untuk mendapatkan kuasa (power). Wacana memiliki struktur sistematis  yang  dapat  dianalisis  secara  arkeologis  (mengidentifikasi  elemen  dasarnya  dan relasi-relasinya yang membentuk menjadi wacana) dan secara genealogi (bagaimana wacana dibentuk oleh praktik sosial nondiskursif, terutama institusi kuasa).
Dalam Discipline and Punish (1977) Foucault menjabarkan logika disiplinisasi yaitu membuat tubuh individu patuh dan disiplin melalui sistem sosial non-diskursif. Logika ini dianalogikan  dengan  istilah  Panoptikon,  yaitu  ilustrasi  tahanan  penjara  yang  dikelilingi beton  dan  setiap  sudutnya  terdapat  militer  yang  memantau  setiap  gerak-geriknya,  dengan begitu  si  tahanan  merasa  diawasi  sehingga  harus  bersikap  patuh.  Dari  pemkiran
pengendalian tubuh, Foucault menyelidiki lebih lanjut mengenai kepatuhan yang dibuat dari lembaga-lembaga pemerintahan, yang disebutnya Governmentality, jika sebelumnya hanya tubuh individu, dalam Governmentality yang disasar adalah tubuh sosial (populasi).  Kontrol terhadap  tubuh  sosial  tersebut  tidak  terjadi  secara  koersif  namun  halus  dan  bahkan  tidak disadari  oleh  tubuh  sosial  karena  secara  diskursif  dianggap  sebagai  kebenaran  (Burchell, 1991). Praktik semacam ini pula yang terjadi dalam konsep pembangunan internasional di negara-negara  berkembang.  Setelah  direproduksi  secara  berulang-ulang  sebagai  wacana kebenaran,  konsep  pembangunan  internasional  juga  menajdi  praktik  formal  di  lembaga pemerintah ataupun lembaga-lembaga sosial.

## PEMBAHASAN

## Konsep Pembangunan Internasional: Dari Wacana ke Rezim Hegemonik
Istilah pembangunan awalnya muncul berkat inisiasi Truman melalui rancangan Four Points, yang  didalamnya  terkandung  istilah  pembangunan  ( development )  dan  keterbelakangan ( underdevelopment ). Nomenklatur tersebut semata-mata sebagai sarana politik luar negeri Amerika  terhadap  negara-negara  lain  dengan  tujuan  memperluas  prengaruhnya  di  area internasional.  Hal  ini  juga  dikenal  sebagai  politik  luar  negeri  donor  karena  Amerika memberikan  bantuan  donor  berupa  dana  segar  kepada  negara-negara  korban  perang  guna merekonstruksi insfrastrukturnya. Dari sini, dapat dipahami bahwa inisiasi ide pembangunan awalnya bersifat politis (Rist, 2008)
Four  Point  menawarkan  narasi  bahwa  negara-negara  kaya  di  Eropa  dan  Amerika Utara adalah negara maju yang berada di posisi Great Arrow of Progress karena lebih cerdas inovatif dan giat bekerja serta ditopang oleh nilai, institusi dan teknologi yang lebih baik. Sebaliknya,  negara-negara  Selatan  dunia  miskin  dianggap  belum  menemukan  kebijakan yang tepat, sehingga menyebakan negara-negara ini masih tertinggal, terbelakang dan dalam tahap berjuang untuk mengejar ketinggalan. Hal ini membuat negara-negara maju merasa bertanggungjawab untuk menolong negara-negara di Selatan. Lewat inilah ide-ide tentang mengenai cita-cita pembangunan diatur oleh negara Utara (Hickel, 2017).
Pada  1978  World  Development  Report  menyatakan  bahwa  upaya  pembangunan harus diarahkan pada pertumbuhan cepat yang objektif dan pengurangn angka kemiskinan secepat mungkin. Idenya adalah untuk menggunakan sumber yang ada demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara cepat guna memperluas layanan publik dan untuk sementara waktu,  memenuhi  kebutuhan  dasar  menajdi  pendekatan  institusi  keuangan  internasional. Pendekatan ini diterjemahkan dalam Keynesianism global yang berujung pada ide pemasifan
investasi  di  negara  dunia  ketiga  dengan  dalih  meningkatkan  secara  cepat  produktivitas ekonomi  di  negara  dunia  ketiga  melalui  investasi  asing  (Hartwick,  2015).  Kisah  sukses pembangunan  yang  berdampak  pada  wacana  pembangunan  ini  datang  dari  ekonomi  Asia Timur Korea Selatan, Taiwan, dan Malaysia. Di negara-negara tersebut, kemiskinan turun secara  signifikan  di  tengah  tingkat  pertumbuhan  yang  tinggi.  Faktor  yang  mendasarinya antara lain: reformasi tanah di Korea Selatan dan Taiwan (yang diberlakukan oleh Amerika setelah  perang),  penyebaran  awal  pendidikan  dasar,  dan  pertumbuhan  permintaan  untuk tenaga kerja tidak terampil dalam industri ekspor padat karya. Pada titik tersebut, liberalisasi perdagangan menjadi anjuran yang diserukan dan lembaga-lembaga finansial pemberi kredit untuk tahap industrialisasi demi tujuan pembangunan (Kanbur, 2009).
Konferensi di Bretton Woods, New Hampshire pada 1944 memiliki dua agensi yang digadang sebagai sarana penting dalam proses pembangunan selama paruh kedua abad 20 hingga sekarang yaitu IMF dan World Bank. IMF didesain untuk menolong negara melalui pinjaman dana segar dalam jangka pendek sementara World Bank  yang semula bernama International  Bank for Reconstruction and Development menjamin pinjaman bank swasta untuk investasi jangka panjang dalam aktivitas produksi. Namun, sebenarnya para sarjana dan  tokoh  politik  menetapkan  struktur  dan  tujuan  kedua  organisasi  ini  sebagai  penjaga stabilitas pasar keuangan global (Gas, 2016).
Teori  pembangunan  modernisasi  ini  menyatu  dengan  sedirinya  bersama  praktik- praktik  institusi.  Pendekatan  modernisasi  yang  dikembangkan  dari  doktrin  Amerika  ini dibarengi  dengan perkembangan metode-metode sains  berbasis kuantitatif sehingga dapat diarahkan  pada  teori-teori problem  solving ,  maka,  teori  sosiologi  yang  berkembang  pung cenderung  bercorak  mendukung status-quo ,  yaitu  teori  Talcott  Parson, structural- fungsionalist . Hal ini untuk mendukung legitimasi konsep pembangunan. Para ekonom dan sosiolog  yang  terlibat  dalam  perancangan  program  pembangunan  pun  dari  USAID  dan World  Bank  (Sylvester,  1999).  Dengan  demikian,  jebakan  pembangunan  dipintal  oleh industri internasional yang berkembang dari lembaga bilateral, swasta, multilateral bahkan hingga akademis.
Lembaga  finansial  memiliki  peran  penting  dalam  menopang  rezim  pembangunan internasional  yang bercorak neoliberalisme tersebut,  seperti dalam penelitian Juichi Inada (Inada, 2017) berikut ini:

## Tabel 1. Evolution of International Development Assistance Regime
Period Degree of development Major actors Principles, norms,and rules 1945 - 1960 Establishment of an international development assistence regime United States, World Bank Restoration  of  the capitalist world economy 1960s Expansion  of  the  number of  developing  countries, improvement  in  the  aid bureaucracy of each donor US, UN, World Bank, and DAC Secondary:  other  bilateral donors Recognition  of  the North-South  issues and the responsibilities of developed countries for the South 1970s Changes  in  the  world economic  system,  search for desirable international development assistence regime. US,  UN,  World  Bank, DAC, Secodary:  G-7 (Group of developing countries) North-South conflict  (demands for the new international economic order (NIEO),  focus  on basic  human  needs (BHN). 1980s Establishing of a structural adjustment regime (partial) World  Bank,  IMF,  UN, and major bilateral donors (particularly G-7) Liberal structural reforms, conditionally 1990s Global  expansion  of  the structural adjustment regime, joint responses to global challenges World  Bank,  UN,  and major  bilateral  donors (particularly G-7) Structural  reforms (market  mechanism and  open  economic system), conditionally, common values (democratization, the environment, etc) 2000s- later Establishment of the PRS regime  (as  an  ezpansion of the
structural adjustment regime to cover  social  issues),  joint responses to global challenges    (increasing partnership) Partnership  led  by  the World  Bank  and  the  UN, major  bilateral  donors (particularly G-8) Secondary:  NGOs  and government of developing countries Importance of poverty reduction and governance, linkage between reform  efforts  and aid, common values and procedures (increasing partnership)
Sumber : Inada, J. (2017). Evolution of International Development Assistance Regime— Harmonization of Aid Policies among Major Donors and Its Structure. Retrieved Juli 2018, from https://www.researchgate.net/publication/242754526
Ditopang  berbagai  lembaga  finansial  dan  legitimasi  politik  global,  konsep pembangunan telah membentuk norma yang terlembagakan. Memasuki dekade millenium, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sepakat merancang komitmen pembangunan berjangka 15 tahun yang dinamai MDGs. MDGs telah memainkan peran penting dalam membentuk wacana  pembangunan  dilanjutkan  dengan  SDGs  (Battersby,  2016).    Melalui  instrumen- instrumen  yang  terlembagakan  tersebut,  pengontrolan  dilakukan  secara  teknis  melalui perangkat-perangkat  pengawasan  dari  program  pembangunan  internasional,  misalnya, dalam MDGs, terdapat 33 organisasi internasional, termasuk lebih dari 20 badan PBB, Bank Dunia dan OECD yang berfungsi sebagai instrumen pengawas 22 target MDGs dengan 43 indikator (Whitman, 2011).
Namun,  MDGs  rupanya  gagal  mencapai  target-targetnya  sekalipun  telah  ditopang oleh  berbagai  donor  dari  International  Monetary  Fund  (IMF),  World  Bank  (WB), International Developmetn Bank (IDB) dan donor bilateral lain semisal AUSAid dan USAid. MDGs dan SDGs juga telah menjadi standar di rencana pembangunan nasional setiap negara anggota  PBB  dengan  implementasi  ditopang  dari  donor-donor  tersebut,  baik  melalui pemerintahan langsung maupun masyarakat sipil (Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM). Menggunakan  kerangka  analitik  poskolonial  Spivak  (1988),  negara-negara  berkembang bekas kolonial yang didefinisikan sebagai “primitif” dan terbelakang tersebut menjadi objek pengadaan  program-program  sosial,  diteliti  dan  dihitung  perkembangan  proyek pembangunannya  melalui  PDB  tersebut  merupakan  kelompok  subaltern.  Dalam  hal  ini, subaltern tidak memiliki kendali untuk mendefinisikan pengetahuan akan pemangunan itu sendiri.  Sementara  itu,  narasi-narasi  yang  dibangun  mengenai  keberhasilan  pembangunan diterjemahkan oleh negara-negara maju tersebut melalui ukuran-ukuran yang disepakati di level rezim dimana sarat akan diskurusus developmetalisme yang hegemonik.
Sejak  akhir  ke-20  pembangunan  sebenarnya  telah  menujukkan  dirinya  sebagai konsep yang sangat  problematik karena semakin  kehilangan janji-janjinya. Para ahli teori anti-developmentalis  berpendapat  bahwa,  alih-alih  melepaskan  kolonialisasi,  justru melangsungkan  kontinuitasnya  melalui  pelestarian  sikap  yang western-centric ,  yaitu validitas  sains  dan  pengetahuan  Barat  (Sharp,  2004).  Ide  pembangunan  sebagai  ideologi tidak  membawa  dampak  positif  bagi  negara  dunia  ketiga  yang  dililit  kemiskinan  dan kesenjangan  antara  negara  selatan  dan  utara  pun  tak  kunjung  dapat  direda,  ditambah  lagi degradasi  lingkungan  justru  kian  meningkat.  Di  sisi  lain,  identitas  kultural  dan  nilai-nilai
lokal  menjadi  semakin  kabur  akibat  modernisasi  yang  merupakan  buah  gagasan pembangunan.
Menurut  para  pemikir  poskolonial,  pembangunan  yang  mengacu  pada  proyek modernisasi  justru  membuat  ketimpangan  semakin  tajam.  Dihadapkan  dengan  berbagai kegagalan  pembangunan,  beberapa  ahli  teori  dan  praktisi  pembangunan  mengkritik pendekatan modernisasi karena didasarkan pada transfer ilmu dan teknologi dari Utara ke Selatan, hal tersebut membuat pengetahuan pribumi yang memiliki nilai-nilai luhur menjadi termarjinalkan  (Sharp,  2004).  Fanon  (dalam  Hickel,  2017)  juga  menjelaskan  bahwa kemiskinan di negara-negara Selatan bukan merupakan kondisi alamiah. Kemiskinan pada dasarnya  hasil  dari  proses  penjarahan  yang  sedang  berlangsung—proses  yang menguntungkan sekelompok kecil orang dengan mengorbankan sebagian besar kelompok lainnya.
Paradigma bantuan memungkinkan negara-negara kaya dan individu terlihat seolah- olah memperbaiki negara miskin, yang di sisi lain mereka eksploitasi alam dan manusianya melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Adalah sebuah delusi untuk percaya bahwa bantuan adalah solusi yang sepadan, apalagi jujur dan bermakna, untuk masalah semacam ini. Landasan moral yang menjadi basis dalam merancang program-program pembangunan internasional hegemonik perlu ditelaah secara sistematis dari sudut pandang ekonomi politik.

## Rezim Pembangunan Hegemonik dalam Praktik Kepengaturan Politik
Meskipun  bersifat  hegemonik,  model  pembangunan  internasional  telah  menjadi  praktik dalam  agenda  pembangunan,  sebab  konsep-konsep  tersebut  telah  memasuki  tahap kepengaturan.  Tahap  kepengaturan  itu  tercermin  dalam  pengadopsian  prinsip-prinspnya dalam  kebijakan-kebijakan  pemerintah  nasional  ataupun  lembaga  masyarakat.  Angelis (2016) menjelaskan bahwa kepengaturan pembangunan noliberal tersebut terjadi dalam dua lapis. Lapis pertama, yakni praktik perancangan diskursus di level global yang membentuk disiplin. Lapis pertama menunjukkan makna pertama dari berbagai makna dan merujuk pada pengaturan  cara,  dalam  sebuah  struktur  pemerintah  dan  sistem  regulasi.  Sementara  lapis kedua, melalui pelaksanaan dalam aspek kehidupan atau bisnis, cara hidup, perilaku, sikap dan atau tindakan.
Lapis  pertama  kepengaturan  pembangunan  neoliberal  sendiri  berangkat  dari diskursus yang berevolusi. Saad-Filho ( 2011) membagi evolusi ini dalam tiga tahap untuk memahami  neoliberalisme,  yaitu  paradigma  Neoliberal  pra-Konsensus  Washington,
Neoliberal  Konsensus  Washington,  dan Neoliberal  Paska-Konsensus  Washington (PKW). Tiga  evolusi  diskursus  tersebut  berkembang  dalam  forum-fourm  internasional  yang kemudian diadopsi menjadi kebijakan publik di negara-negara berkembang.
A. Neoliberal Pra-Konsensus Washington (1970-an – 1980-an)
Pandangan  Neoliberal  Pra-Konsesus  Washington  mengamati  ketimpangan  global disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan di negara-negara Selatan. Solusi dari pandangan  ini  adalah  negara  berkembang  butuh  melakukan  transisi  melalui modernisasi  ke  model  kapitalisme  maju  dimana  agenda-agenda  pembangunannya membutuhkan ongkos besar melalui proyek-proyek investasi, termasuk kepemilikan publik  di  sektor-sektor  utama.  Hal  ini  untuk  medorong  pertumbuhan  ekonomi sebagai  syarat  utama  pembangunan.  Tujuannya  agar  tercipta  kesempatan  kerja, stabilitas  makroekonomi  yang  berdampak  menghapus  kemiskinan  melalui  efek “tetesan ke bawah”.
B. Neoliberal Konsensus Washington (1980an – 1990-an)
Pandangan  Neoliberal  Konsensus  Washington  (KW)  muncul  tahun  1980-an  dan akhir  1990-an  sebagai  ideologi  neoliberal  yang  berkomitmen  pada  pasar  bebas. Wacana-wacana yang muncul sebagai analisa persoalannya seperti masalah korupsi dan inefisiensi. Kanbur (2009) menganalisis elemen dasar dalam KW menyebabkan reformasi  kebijakan  pembangunan  yang  menghasilkan  10  agenda,  yakni:  disiplin fiskal,  tatanan  ulang  prioritas  belanja  publik,  reformasi  pajak,  liberalisasi  suku bunga, nilai tukar yang kompetitif. Saya takut saya terlibat dalam pemikiran semu dalam menyatakan bahwa ada konsensus yang mendukung memastikan bahwa nilai tukar akan kompetitif, liberalisasi perdagangan,liberalisasi investasi langsung asing, privatisasi, deregulasi, hak milik (Hak Kekayaan Intelektual/HKI).
C. Neoliberal Pasca-Konsensus Washington (pertengahan 1990-an – sekarang)
Inti  proses  kebijakannya  yaitu  mekanisme  pasar  yang  terlihat  manusiawi  melalui hubungan sosial, distribusi hak milik, jaminan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Paradigma tersebut  berdampak pada pengkooptasian konflik dan perjuangan kelas dalam  pembangunan  akibat  pendekatan  manajerial-teknokratik  yang  dilakukan dalam politik (Caroll, 2010). PKW melengkapi apa yang tidak ada dalam KW, yaitu elemen  regulasi,  kompetisi,  dan  transparansi.  Paradigma  ini  menekankan  pada perluasan  pasar  liberal  dan  meraih  efisiensi  pasar  liberal  dengan  pengaturan
kapitalisme dan peran negara pada isu-isu sosial, seperti mendorong kebijakan pro- poor dan pelibatan warga (miskin) dalam perencanaan penganggaran pembangunan. Di  lapis  kedua  kepengaturan,  agenda  dilakukan  dengan  ciri  mendasar,  yakni:  pertama,  ia dibentuk  oleh  sebuah  jaringan  beragam  aktor  sosial  yang  melibatkan  lembaga-lembaga pemerintah (lokal, nasional ataupun supranasional) serta bisnis dan organisasi masyarakat sipil.  (Angelis,  2016).  Kedua,  sebagai  konsekuensinya,  ia  merupakan  sebuah  kerangka pengorganisasian  bagi  tindakan  aktor  yang  relevan,  yang  memiliki  beragam  kepentingan sekaligus nilai dalam mengkoordinasikan tindakan sosial.
Bentuk  lapis  kedua  kepengaturan  tersebut  dapat  dilihat  melalui  program-program World Bank di Indonesia tahun 2000-an merujuk pada penelitian Tania Muray Li. Penelitian Li (2007) menyelidiki program pemerintah pada awal abad milenium melalui strategi Bank Dunia. Program tersebut bernama '‘Pembangunan Sosial.’, merupakan hasil dari akumulasi pengetahuan dan praktik neoliberalisme di mana konsep persaingan dan akuntabilitas terlihat dominan. Dalam program tersebut, strategi yang digunakan melalui penggabungan elemen- elemen  neoliberal  dengan  konsep  partisipasi  dan  pemberdayaan  yang  dipromosikan  oleh LSM,  tujuannya  untuk  mengubah  masyarakat  menuju  ke  perbaikan.  Program  tersebut (1998–2003) dilaksanakan dipuluhan ribu desa di seluruh nusantara melalui serapan dana pinjaman  sebesar  US  $  1  miliar  yang  bersumber  dari  separuh  pinjaman  Bank  Dunia  ke Indonesia pada tahun 2001 (Li, 2007).
Bank  Dunia  tidak  lagi  menyasar  pemerintah,  namun  justru  masyarakat.  Dalam praktik  tersebut,  pertama-tama  Bank  Dunia  menggerakkan  jaringan-jaringan  Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai aktor sosialnya. Pemahaman yang dibentuk oleh Bank Dunia bahwa masyarakat desa memiliki modal sosial yang cukup untuk mengelola dirinya sendiri, maka, isu-isu yang diangkat oleh Bank Dunia pada waktu itu adalah transparansi, demokratisasi dan swakelola desa. Pada periode yang serupa, rezim pembangunan di belahan bumi  selatan  memiliki  rasa  frustasi  terhadap  rekayasa  sosial  oleh  negara,  pengelolaan komperhensif  terhadap  kehidupan  politik  dan  ekonomi  yang  dianggap  gagal.  Di  titik  ini, pemerintah  bergeser,  bukan  lagi  melenakan,  namun  memberdayakan,  menyemangati  dan memfasilitasi melalui agenda-agenda program LSM.
Paradigma  pembangunan  neoliberal  ini  diarahkan  pada  membangun  kemandirian masyarakat  melalui  stimulus  modal,  bukan  pada  kerangka  struktur  sosial-politik- ekonominya.  Sebagai  konsekuensi,  masyarakat  secara  teknis  diarahkan  untuk  berpikir rasional,  menyusun  prioritas  dari  beberapa  opsi  yang  tersedia.  Contoh  dari  fenomena  ini
dapat  dilihat  melalaui  program  Program  Pengembangan  Kecamatan  (PPK).  Output  yang dihasilkan dari program tersebut adalah proposal pembangunan yang dikompetisikan guna bersaing  mendapatkan hibah, pelatihan ini agar kedepannya masyarkat paham  bagaimana cara mengundang investor. PPK juga melatih secara teknis prosedur pemberantasan korupsi, meningkatakan  kapasitas  lokal  dan  manajemen  konflik.  Masyarkat  diajari  menyelesaikan konflik  dengan  aktif  dalam  kegiatan  ekonomi  melalui  penciptaan  iklim  yang  merangsang pembangunan  ekonomi  di  daerah  konflik.  Dengan  begitu,  investor  mudah  diterima  oleh masyarakat.  Pada  akhirnya,  kedatangan  investasi  justru  memunculkan  konflik-konflik agraria (Li, 2016).

## KESIMPULAN
Rezim  pembangunan  internasional  adalah  konsep  yang  lahir  dari  sebuah  konteks  politik pasca perang dunia II dengan diawali oleh doktrin Truman. Diskursus pembangunan yang dipopulerkan di era tersebut demi merustrukturisasi kepentingan ekonomi Amerika. Doktrin ini lalu berkembang sebagai norma hingga melembaga seiring dengan dibentuknya forum- forum internasional. Pada abad 20-an, diskursus pembangunan mulai menuai kritik dari para pemikir  kritis  karena  konsepsinya  yang  hegemonik  dan  bercorak  neoliberal.  Namun, diskursus mengenai pembangunan internasional justru mengalami proses rezimentasi yang lebih kuat melalui pengarusutamaan diskursusnya di forum-forum internasional.
Seiring dengan itu, konsepsi ini menjadi role model yang diterapkan dalam struktur politik  dan  teknis  program  di  negara-negara  berkembang.  Disinilah  kepengaturan  itu berlangsung  dengan  halus  dan  menciptakan  konsekuensi  kemiskinan  dan  ketimpangan dengan  adanya  efek  tetesan  ke  bawah  ( trickle  down  effect ),  alih-alih  kesejahteraan. Kepengaturan, pembangunan noliberal tersebut terdiri dari dua lapis. Lapis pertama, yakni praktik  perancangan  diskursus  di  level  global  yang  membentuk  disiplin.  Sementara  lapis kedua,  melalui  pelaksanaan  kehidupan  atau  bisnis,  cara  hidup,  perilaku,  sikap  dan  atau tindakan.  Selama  konsep  pembangunan  yang  dipakai  landasan  oleh  negara-negara berkembang adalah konspsi pembangunan yang lahir dari rezim internasional, maka, cita- cita kesejahteraan tetaplah utopia. Oleh karenananya, negara perlu meninjau kemiskinan dari dimensi  dan  aspek  sosial,  politik,  budaya  lokal  dan  menentukan  aspek  kesejahteraan  dari analisis yang berbasis masyarakat itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin, S. (2006). The Millenium Development Goals: A Critique from the South . Monthly Review .
Angelis, M. D. (2016). Ekonomi Politik Governance Neoliberal Global. In M. H. (Peny),
Petaka Neoliberalisme (Terj) (pp. 1 - 36). Yogyakarta: Intrans Publishing.
Battersby, J. (2016). MDGs to SDGs – new goals, same gaps: the continued absence of urban food  security  in  the  post-2015  global  development  agenda. African  Geographical Review DOI: 10.1080/19376812.2016.1208769 , 1 -15.
Burchell,  G.  (1991). The  Foucault  Effect:  The  Studies  in  Governmentality. US:  The University of Chicago Press.
Caroll,  T.  (2010). Delusions  of  Development:  The  World  Bank  and  The  Washington Consensus in Southeast Asia. UK McMillan: Palgrave Macmillan.
Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: Tge Birth of the Prison. New York: Vintage Books.
Foucault,  M.  (1980). Power/Knowledge:  Selected  Interviews  and  Order  Writings  1972- 19777. New York: Phanteon Books.
Gas,  M.  M.  (2016).  The  World  Bank  and  IMF  in  Developing  Countries:  Helping  or Hindering? International  Journal  of  African  and  Asian  Studies.  Vol.  28 ,  38-49. https://core.ac.uk/download/pdf/234690231.pdf
Hartwick, R. P. (2015). Theories of Development: Contentations, Arguments, Alternatives. US: The Guilford Press.
Hickel, J. (2017). The Divide. UK: Penguin Press.
Inada,  J.  (2017). Evolution  of  International  Development  Assistance  Regime— Harmonization  of  Aid  Policies  among  Major  Donors  and  Its  Structure. Retrieved Juli 2018, from https://www.researchgate.net/publication/242754526
Kanbur,  R.  (2009).  The  Co-Evolution  of  the  Washington  Consensus  and  the  Economic
Development  Discourse. Macalester  International:  Vol.  24 ,  Article  8. DOI: 10.22004/ag.econ.48920
Li,  T.  M.  (2007). The  Will  to  Improve  Governmentality,  Developmentand  the  Practice  of Politics. Durham & London : Duke University Press.
Li, T. M. (2016). Petaka Neoliberalisme. Yogyakarta: Intrans.
Oxfam. (2018). Rewar Work, Not Wealth.
Rist, G. (2008). The History of Development: From Western Origins to Global Faith. UK: Zed Books.
Ruggie,  J.  G.  (1982).  International  Regimes,  Transactions,  and  Change:  Embedded Liberalism in the =Postwar Economic Order. International Organization 36(2) .
Saad-Filho, A. ( 2011). Growth, Poverty and Inequality: Policies and Debates from the (Post- )  Washington  Consensus  to  Inclusive  Growth. Indian  Journal  of  Human Development, Vol. 5, No. 2 , 321-344. https://doi.org/10.1177/0973703020110202 Sharp, J. B. (2004). Indigenous knowledges and development: a postcolonial caution. Third World  Quarterly  25:4  DOI:  http://dx.doi.org/10.1080/01436590410001678915 , 661-676.
Spivak, G. C. (1988). Can the Subaltern Speak? Die Philosophin , 42-58.
Sylvester, C. (1999). Development studies and postcolonial studies: Disparate tales of the 'Third  World. Third  World  Quarterly  20:4  'DOI:  10.1080/01436599913514 ,  703- 721.
Whitman, N. K. (2011). The Millennium Development Goals and Development after 2015. Third World Quarterly, 32:1 DOI: 10.1080/01436597.2011.543823 , 181-198.