## PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## Tiara Rezki Pratama
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru, 28293
Abstract: Function Implementation Legislation Regional Parliament. This study aims to de- termine how the implementation of the legislative function of the Board of the Regional Parlia- ment kota Pekanbaru. This study uses a qualitative method presented in descriptive form. The informants are legislators Pekanbaru, the Agency legislation and the secretariat of Parliament. Data were collected through interviews, documents relating to the implementation of regional policy. Data were analyzed descriptively qualitative. Results from the study showed that the implementation of the legislative function in the creation and establishment of regional policy has been implemented as intended. However, in the implementation process, there are still shortcom- ings that come from internal individual and the institution itself.
Keywords: implementation of policy, legislative function, parliament
Abstrak: Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di lingkungan Dewan Per- wakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dis- ajikan dalam bentuk deskriptif. Informan penelitian adalah anggota DPRD Pekanbaru, Badan legislasi dan sekretariat DPRD. Data dikumpulkan dengan wawancara, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan daerah. Data dianalisis secara deskriptif kual- itatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembuatan dan pembentukan kebijakan daerah telah berjalan sebagaimana mestinya. Namun dalam proses pelaksanaan masih terdapat kekurangan-kekurangan yang berasal dari internal individu dan lem- baga itu sendiri.
Kata kunci: pelaksanaan kebijakan, fungsi legislasi, dprd
PENDAHULUAN Penyelenggaraan pemerintahan dae- arah telah mengalami pergeseran dari pola sentralisasi pada masa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ten- tang pokok-pokok pemerintahan daerah, ke pola desentralisasi yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Ta- hun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. kehadiran Undang-Undang 32 Tahun 2004 sebagai buah reformasi merupakan tonggak baru penyelenggaran pemerintahan dae- rah yang membawa serangkaian perubahan
baik secara filosofis, paradigma, mekanisme serta pengaturan yang bersifat operasional. Undang-Undang 32 Tahun 2004 memiliki perbedaan paradigma yang cukup mendasar jika dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya. Bahwa dalam penyeleng- garan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh kepala daerah bersama DPRD. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. Maksudnya bahwa se- baga lembaga pemerintahan daerah DPRD mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja bersifat kemitraan dengan pemerintah daerah dalam arti tidak saling
membawahi. Hubungan bersifat kemitraan berarti DPRD nerupakan mitra kerja pemer- intah daerah dalam membuat dan meng- hasilkan kebijakan daerah dalam penyeleng- garaan otonomi daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Fungsi legislasi oleh DPRD merup- kan serangkaian tanggung jawab untuk ikut berperan dalam penyusunan peraturan dae- rah bersama-sama dengan kepala daerah. Kedudukan yang sama antara DPRD dan kepala daerah seharusnya mampumemben- tuk PERDA yang berkualitas sesuai den- gan kondisi perkembangan zaman. Namun hubungan antara legislatif dan kepala daerah ini belum bisa berjalan dengan baik karena kurang optimalnya sumber daya manusia yang ada. Anggota DPRD yang memiliki otoritas dalam legislasi terkadang tidak me- miliki kompetensi dalam bidang perancan- gan undang-undang sehingga kinerja DPRD kembali dipertanyakan.
Meski saat ini DPRD mendapat per- an yang strategis, akan tetapi pertanyaan tentang sejauh mana DPRD ini telah men- jalankan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya khusunya di bidang legislasi. DPRD seharusnya menajdi sumber inisi- atif, ide, konsep menegenai berbagai per- aturan daerah yang akan mengikat pada masyarakat, sebab DPRD sebagai lembaga perwakilan dari rakyat yang harus tahu dan paham apa yang menjadi keinginan dan cita- cita masyarakat. Pelaksanaan fungsi-fungsi DPRD harus diajalankan sebagaimana ter- cantum dalam Pasal 343 ayat 2 Undang-Un- dang No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kenyataannya mayoritas dari peraturan perundang-undangan diru- muskan dan dipersiapkan oleh dan atas usul kepala daerah, sedangkan DPRD tinggal membahas dan menyetujuinya. Peraturan yang dibuat atas dasar inisiatif DPRD ham- pir tidak ada sama sekali.
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui fungsi legislasi DPRD Kota Pekan- baru.

## METODE
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dianalisis secara deskriptif. Narasumber atau informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Pekanbaru, Badan Legislasi serta pegawai sekertariart DPRD. Untuk mendapatkan data dan infor- masi terkait dengan penelitian ini penulis melalukan teknik pengumpulan data den- gan mewawancarai pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dokumen-dokumen pendu- kung dalam penelitian ini. Analisis data me- lalui prosedur penyajian data, reduksi data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak diberlakukannya Undang-Un- dang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok- pokok pemerintahan daerah, telah terjadi pergesaran paradigm pada tataran pemben- tukan peraturan perundang-undangan di daerah. Pergeseran yang paling menonjol adalah terjadinya peralihan titik fokus ke- wenangan pembentukan undang-undang dari eksekutif ke legislatif. Darmansyah (2003). Undang-Undang ini telah mengatur prinsip/asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama hubungan kewenangan an- tara DPRD dengan kepala daerah Juanda (2004). Termasuk dalam hal ini masalah ke- wenangan memebentuk undang-undang. Namun dalam perkembangannya, undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 me- nimbulkan banyak penyimpangan dianta- ranya adalah semangat kedaerahan yang tidak terkendali. Politisasi aparat pemerin- tah, arogansi lembaga DPRD, pengawasan keuangan daerah yang timpang dan ketida- kseimbangan wewenang antara DPRD dan kepala daerah dalam penyusunan peraturan daerah (Hamid 2004). Dengan banyaknya ketimpangan tersebut, maka pada tahun 2004 Undang-Undang Nmor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Undang-undang ini memberikan porsi yang sama antara kepala daerah dan DPRD dalam hal kewenangan legislasi.

## Tiara Rezki Pratama, Pelaksanaan Fungsi Legislasi
Sesuai dengan undang-undang terse- but, DPRD memliki peran yang setara den- gan kepala daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa laju pemerintahan daerah berada di tangan kepala daerah dan DPRD. Begitu juga yang berkaitan dengan produk hukum- nya, baik kepala daerah maupun DPRD me- miliki otoritas untuk mengusulkan rancan- gan Undang-Undang. Produk hukum daerah bukan merupakan monopoli kepala daerah Pasal 40 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menye- butkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudu- kan sebagai unsur penyelenggaran pemer- intahan daerah. Salah satu dari tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama sebagaiman dinyatakan dalam pasal 42 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Berdasrkan tugas dan kewenangan tersebut, maka di- mungkinkan bagi DPRD untuk mengajukan suatu rancangan Perda kepada kepal daerah guna dibahas bersama. Pengajuan rancan- gan perda oleh DPRD dapat dilakukan atas usul anggota DPRD yang kemudian disetu- jui oleh rapat paripurna DPRD. Namun ke- nyataannya masih ada anggota DPRD yang kurang memiliki pengetahuan dan pemaha- man yang memadai sehingga fungsi legis- lasi tidak maksimal.
Indikasi tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD dapat dilihat dari kuantitas maupun kualitas produk hukum yang di- hasilkan oleh pemerintah daerah.Dari segi kuantitas, belum banyak perda baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berkutat pada Perda-Perda lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang. Tapi mandul dalam memproduksi produk hukum yang baru.
Dari segi kualitas, produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah daerah cendrung bersifat egosentris dan memihak pada salah satu golongan. Perda-Perda yang dihasilkan
masih seputar masalah APBD, kedudukan protokoler dan keuangan DPRD, karena pen- gukuran kinerja DPRD dari fungsi legislasi bisa diukur dari berapa banyak perda yang disahkan secara konteks membela kepent- ingan masyarakat, mendorong kemajuan dunia usaha yang ujungnya menggerakan sektor ekonomi daerah dan tidak bertentan- gan dengan Undang-Undang diatasnya yang banyak mengakomodir kepentingan birokrat dan menghambat dunia usaha. Indikasi lain dari tidak maksimalnya fungsi legislasi DPRD adalah kurangnya inisiatif DPRD dalam mengajukan rancan- gan Undang-Undang. Perda yang dihasilkan pemerintah daerah kebanyakan inisiatif dari kepala daerah (Prakoso, 1995). Sedang- kan DPRD hanya urun rembug atas usulan Undang-Undang tersebut dan ikut menge- sahkan. Sehingga fungsi legislasi anggota DPRD dipandang tidak memuaskan publik. Fenomena di atas memberikan gambaran bahwa kompetensi anggota dewan di bidang legal dan perundangan lemah.
Memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melak- sanakan fungsinya, diantaranya situasi dan kondisi daerah, kelemahan internal DPRD dan benturan kepentingan antar wewenang pusat yang belum diserahkan dan keharusan membawakan aspirasi rakyat daerah (Sa- rundajang, 2002). Tantangan-tantangan sep- erti ini nampaknya perlu dicarikan alternatif pemecahannya secara proporsional. Sehing- ga DPRD bisa aspiratif terhadap tuntutan rakyat dan suportif terhadap kebijaksanaan nasional. Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD telah berjalan sebagaimana mestinya namun dalam pelaksanaannya masih banyak dite- mukan kekurang-kekurangan yang menjadi catatan penting bagi DPRD dalam memper- baiki kualitas kinerja yang belum maksimal. Faktor individual dari seorang wakil dari rakyat seperti latar belakang pendidikan, wawasan yang luas kredibilitas yang teruji serta attitude di masyarakat menjadi fak- tor utama dalam proses pembahasan dan pengesahan suatu peraturan. Hal tersebut
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 90-93
juga menjadi faktor penghambat pelaksa- naan fungsi legislasi DPRD Kota Pekanbaru Periode 2009-2014.

## SIMPULAN
Pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Pekanbaru periode 2009-2014 masih banyak terjadi kekurangan dalam pelaksa- naanya. Pembahasan yang tidak didukung dengan kemampuan intelektual, wawasan yang tinggi, serta perkembangan zaman membuat perda yang dihasilkan belum memberikan dampak positif bagi masyara- kat Kota Pekanbaru. Hal-hal yang disebut- kan diatas akan membantu setiap anggota legislaif  untuk  berfikir  lebih  cermat  dan teliti sehingga pembahasan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi legislasi akan menghasilkan perda yang tepat sasaran dan bermanfaat.
Perda sebagai kebijakan yang berlaku bagi semua pihak berperan penting untuk melindungi kepentingan masyarakat dan khalayak ramai. Jalannya fungsi legislasi yang tepat dan berkualitas akan memberikan arah kebijakan positif bagi subjek berlaku- nya sebuah perda. Perda diharapkan dapat menjadi sumber penyelesaian dari masalah dan gejolak sosial yang sedang dihadapi pemerintah dan masyarakat. Pelaksanaan
kebijakan lebih penting dibandingkan pem- buatannya namun bila dalam pembuatanya namun bila dalam pembuatan suatu perda banyak didapati kekurangan dan penyim- pangan baik dari internal DPRD sebagai pelaksanaan fungsi legislasi maupun pemer- intah sebagai lembaga pendukung akan mengakibatkan ketidak efektif dan efisiensi suatu perda. Kekurangan-kekurangan yang terjadi pada proses pelaksanaan fungsi legis- lasi mengakibatkan masyarakat tidak dapat merasakan dan menerima dampak positif dari perda sebagai kebijakan publik. Hal ini juga berdampak terhadap terhadap ketidak efektif dan efisiensinya penggunaan angga - ran untuk pembuatan suatu perda.

## DAFTAR RUJUKAN
Darmansyah. 2003. DPRD dan Partai Poli- tik, Jakarta. Hamid, Edi Suandi & Sobirin. 2004. Mem- perkokoh Otonomi Daerah, Yogya- karta: UII Press.
Prakoso. 1995. Proses Pembuatan Per- aturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaanya, Jakarta: Ghalia Indonesia. Sarundajang. 2002. Pemerintah Daerah di Berbagai Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.