Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3356
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523

## Fulfillment of the right to education for children with disabilities
Pemenuhan Hak Untuk Mendapatkan Pendidikan Bagi Anak Penyandang Disabilitas
Hanif Widianto Rahardjo *
Magister Sains Hukum & Pembangunan, Universitas Airlangga
hanif.widianto.rahardjo-2022@pasca.unair.ac.id
(*) Corresponding Author: hanif.widianto.rahardjo-2022@pasca.unair.ac.id
How  to  Cite:  Hanif  (2023)  Pemenuhan  Hak  Untuk  Mendapatkan  Pendidikan  Bagi  Anak  Penyandang Disabilitas doi : 10.36526/js.v3i2.3356 Abstract Received : 11-10-2023 Revised   : 25-11-2023 Accepted : 26-12-2023 Keywords: disability, rights, fulfillment, education Disability  means  the  individual  has  sensory,  mental,  intellectual  and  physical limitations. People with disabilities have weaknesses in the social sector, therefore local communities must protect people with disabilities through a social approach. The  local  community's  view  of  people  with  disabilities  is  that  they  have mental disorders so they are unable to do various kinds of work that are generally done by local people. The aim is to analyze the fulfillment of the right to education for children with disabilities. The research method uses qualitative research with a literature  review  approach.  The  results  obtained  are  that  several  cases  of individuals with disabilities still do not receive their rights in the field of education due to bullying or discrimination, so that parents have a mindset not to provide education at the school level. However, in some cases it is known that children with  disabilities  can  receive  education,  where  the  school  is  only  specifically  for children  with  disabilities.  Apart  from  that,  there  are  also  sources  that  provide education to children with disabilities through the private education system. The conclusion drawn is that children with disabilities receive legal protection and fulfill their  rights  related  to  the  education  system  in  Indonesia.  This  legal  basis  is contained in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 31. The education that individuals receive is of course to prepare them to obtain decent work in the future, as do children with disabilities who have the right to obtain work. This is stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 27.

## PENDAHULUAN
UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 32 memaparkan bahwa pendidikan khusus dapat diberikan kepada anak yang memiliki kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar. Kesulitan yang dimaksudkan tersebut dapat terjadi saat anak memiliki beberapa kelainan yang dideritanya misalnya disebabkan oleh faktor sosial, mental, emosional, dan fisik (Amanullah, 2022). Kegiatan yang sangat kompleks merupakan salah satu han yang terdapat di bidang pendidikan (Haryati, dkk., 2015). Elemen yang terdapat dalam bentuk kegiatan harus dikenalkan terlebih dahulu, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat teratur, terencana, dan berjalan dengan baik (Boli & Nurhikmah, 2023).
Ditinjau dari perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka bidang pendidikan juga memiliki perkembangan seiring dengan berjalannya waktu, terutama pendidikan bagi penyandang disabilitas (Kasmawanto & Nurjannah, 2021). Penyandang disabilitas memiliki arti bahwa individu tersebut memiliki keterbatasan sensorik, mental, intelektual, dan fisik (Widnarsih, 2019). Umumnya proses penyembuhan atau terapi bagi anak penyandang disabilitas membutuhkan waktu yang cukup lama  dan  bertahap  (Isnawati,  2020).  Penyandang  disabilitas  memiliki  kekurangan  dalam  bidang
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3356
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
sosial,  berdasarkan  hal  tersebut  masyarakat  setempat  harus  melindungi  para  disabilitas  melalui pendekatan sosial (Lestari, dkk., 2017).
Permasalahan  serta  fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  memaparkan  bahwa  berbagai macam  tindakan  diskriminasi  seringkali  dialami  oleh  mereka  yang  menyandang  disabilitas, khususnya pada pemenuhan syarat terkait “kesehatan secara jasmani dan Rohani”. Menurut sumber literature memaparkan bahwa syarat tersebut sangat banyak digunakan dan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk syarat mutlak (Komariah, 2022). Selain itu, dalam bidang mendaftar kuliah ataupun bisa  menjadi  sebagai  wakil  rakyat,  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  adalah  terkait  “sehat jasmani dan Rohani”.
Selain  itu,  pandangan  masyarakat  sekitar  terhadap  penyandang  disabilitas  memiliki anggapan  bahwa  mereka  sebagai  orang  yang  sakit  mental  (Thohari,  2014),  sehingga  memiliki ketidakmampuan  dalam  melakukan  berbagai  macam  pekerjaan  yang  umumnya  dilakukan  oleh masyarakat  setempat  (Sukmana,  2020).  Bahkan,  sebagian  masyarakat  juga  memiliki  paradigma bahwa individu penyandang disabilitas tidak memiliki hak dalam menempuh pendidikan seperti yang dilakukan  oleh  individu  seusianya  (Amin  &  Pare,  2016). Menurut kaum konservatif  memaparkan bahwa disabilitas ialah kehendak Tuhan, sehingga sebagai manusia hanya pasrah terhadap apa yang telah diberikan oleh tuhan (Arrivanisa, 2023).
Pada penelitian terdahulu oleh Hamidi (2016) memaparkan penyandang disabilitas tidak hanya  dialami  oleh  anak-anak  saja.  Akn  tetapi  setiap  individu  tentu  memiliki  potensi  menjadi disabilitas,  baik  itu  orang  tua,  dewasa,  ataupun  temaja.  Menurut  sumber  literature  memaparkan bahwa  penyandang disabilitas  juga  bisa disebabkan  oleh kejadian kecelakaan yang  terjadi,  baik untuk korban bencana alam, kecelakaan kerja, ataupun terjadinya kecelakaan di jlan raya. Selain itu, bagi anak penyandang disabilitas juga memiliki penderitaan sensorik, intelektual, mental, dan fisik, yang umumnya terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hasil penelitian memaparkan bahwa  bagi  anak  penyandang  disabilitas  mendapatkan  perlindungan  hukum  serta  mendapatkan pemenuhan hak terkait sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Dasar hukum tersebut tercantum dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  31.  Pendidikan  yang  didapatkan  oleh  individu  tentu  untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh pekerjaan yang layak dikemudian hari, begitupula dengan anak  penyandang  disabilitas  yang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  pekerjaan.  Hal  tersebut tercantum dalam UUDD NRI Tahun 1945 Pasal 27 (Hamidi, 2016).
Penelitian ini penting dilakukan, karena berdasarkan permasalahan diatas banyak individu yang  menyandang  disabilitas  tidak  mendapatkan  hak  yang  mereka  dapatkan,  khususnya  terkait pendidikan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran terkait upata pemenuhan hak  untuk  mendapatkan  pendidikan  bagi  anak  penyandang  disabilititas.  Berdasarkan  paparan diatas,  penulis  mengambil  judul  “Pemenuhan  Hak  untuk  Mendapatkan  Pendidikan  bagi  Anak Penyandang Disabilitas”. Tujuan dari penulisan ini adalah menganalisis terkait pemenuhan hak untuk mendapatkan  pendidikan  bagi  anak  penyandang  disabilitas.  Batasan  yang  digunakan  dalam penulisan ini hanya didasarkan pada literature review berdasarkan beberapa jurnal, artikel, buku, ataupun beberapa sumber literature lainnya yang relevan dengan judul.

## METODE
Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review (kajian  kepustakaan).  Penelitian  kualitatif  merupakan  salah  satu  jenis  penelitian  yang  memiliki keterhubungan  dengan  penggunaan  kata  ataupun  kalimat  yang  diikuti  dengan  kegiatan  analisis secara  mendetail  berdasarkan  hasil  temuan  dalam  penelitian  (Sugiyono,  2018).  Teknik pengumpulan data melalui studi literature yang dilakukan bersumber dari search Google Scholar, Researchgate, dan database Google. Kata kunci yang digunakan adalah “ Pemenuhan Hak untuk Mendapatkan Pendidikan bagi Anak Penyandang Disabilitas ”. Pengumpulan data yang dilakukan terdapat  pencarian  dengan  total  47.882  sumber  literature.  Akan  tetapi  setelah  disaring  dengan menggunakan diagram prisma hanya didapatkan 4 jurnal yang memenuhi kriteria. Adapun kriteria dalam  pencarian  jurnal  ini  adalah  tahun  terbit  dari  2016-2023,  disesuaikan  dengan  kata  kunci,
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3356
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
disesuaikan  dengan  publikasi,  dan  disesuaikan  dengan  topik  penelitian.  Berikut  adalah  diagram prisma yang memaparkan terkait perolehan data untuk dianalisis lebih lanjut, yaitu:

## Pencarian Melalui
Gambar 1. Diagram Alir PRISMA dimodifikasi Sumber: Jeremy & Pangalo, 2020.
Pemenuhan HJurnal dikecualikan (tidak sesuai kriteria publikasi) ak untuk Mendapatkan Pendidikan bagi Anak Penyandang
Disabilitas Google Scholar n = 389 Google Searches n = 47.300 Researchgate n = 193
Artikel + Jurnal n = 47.882
Jurnal dikecualikan (tidak sesuai kriteria tahun) n = 21.093 Jurnal disaring (tahun 2016-2023) n = 26.789 Jurnal dikecualikan (tidak sesuai kata kunci disabilitas, ha(tahun 2016-2023, disabilitas, hak, pemenuhan, pendidikan) n = 7.549
Jurnal dikecualikan
(tidak sesuai kriteria publikasi)
k, pemenuhan, pendidikan)
n = 25.543 Jurnal disaring (tahun 2016-2023, disabilitas, hak, pemenuhan, pendidikan) n = 7.549 Jurnal dikecualikan (tidak sesuai kriteria publikasi) n = 19.523 Jurnal disaring
(tahun 2016-2023,
disabilitas, hak, pemenuhan,
pendidikan, publikasi) n = 7.266
Jurnal dikecualikan (tidak sesuai topik pendidikan)
n = 7.262
Jurnal disaring (tahun 2016-2023, disabilitas, hak, pemenuhan, pendidikan publikasi) n = 4
IDE NT IFIK ASI PENY AR IN GAN KE L AYAK
AN T E R MA SUK
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3356
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
Selanjutnya setelah data didapatkan kemudian dilanjutkan pada tahap analisis data. Berikut adalah Gambar 2 yang memaparkan terkait hasil analisis data yang dilakukan, yaitu:

## Gambar 2. Teknik Analisis Data
Sumber: Miles & Huberman (1992) dalam (Diyati & Muhyadi, 2019)
HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil
Tabel 1 dibawah ini memaparkan terkait hasil tinjauan kepustakaan terkait judul yang telah dirumuskan oleh penulis, yaitu:
Tabel 1. Hasil Analisis No. Judul Author Tujuan Hasil Analisis 1. “Pemenuhan Hak Pendidikan bagia Anak- Anak Penyandang Disabulitas  di Kabupaten Buleleng” Yuliartini, 2021. Memiliki  tujuan dalam memberikan penjabaran terkait anak penyandang disabilitas  yang memiliki hak penuh terkait mendapatkan pendidikan formal  ataupun informal. Hak  pendidikan  merupakan  salah satu  hak  yang  harus  dipenuhi  oleh pemerintah  kepada  anak-anak. Berdasarkan  hal  tersebut,  maka anak-anak memiliki suatu kewajiban untuk  belajar.  Hal  ini  berlaku untuk seluruh anak di Indonesia, termasuk bagi  anak  penyandang  disabilitas. Pada  Pasal  35-46  Perda  Kab.
Buleleng  No.  2  Tahun  2019 memaparkan  bahwa  pemerintah setempat memiliki kewajiban dalam pemenuhan haka nak terkait bidang pendidikan.  Melalui  Perda  tersebut merupakan salah satu upaya dalam menerapkan keadilan serta kesetaraan  dalam  ruang  lingkup pendidikan  anak.  Bagi  anak penyandang disabilitas dapat disebabkan  oleh  faktor  sejak  lahir, bukan disebabkan oleh faktor akibat
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 kecelakaan.  Secara  umum,  untuk anak penyandang disabilitas memiliki  peran,  kewajiban,  hak, serta  kedudukan  yang  sama didepan negara, sehingga berdasarkan  hal  tersebut,  maka diwajibkan bagi setiap warga negara untuk  saling  melindungi  dan  saling menghormati  antara  satu  dengan yang lainnya. 2. “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi  Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan” Hamidi, 2016. Bertujuan  dalam mendeskripsi- kan terkait sistem pendidikan  yang ada di Indonesia yang  memiliki kewajiban dalam memberikannya kepada anak penyandang disabilitas  serta menganalisis terkait perlindungan hukum terhadapnya. Penyandang disabilitas tidak hanya dialami  oleh  anak-anak  saja.  Akn tetapi  setiap  individu  tentu  memiliki potensi  menjadi  disabilitas,  baik  itu orang tua, dewasa, ataupun temaja. Menurut sumber literature memaparkan  bahwa  penyandang disabilitas juga bisa disebabkan oleh kejadian  kecelakaan  yang  terjadi, baik  untuk  korban  bencana  alam, kecelakaan kerja, ataupun terjadinya  kecelakaan  di  jlan  raya. Selain  itu,  bagi  anak  penyandang disabilitas juga memiliki penderitaan sensorik,  intelektual,  mental,  dan fisik,  yang  umumnya  terjadi  dalam jangka  waktu  yang  cukup  panjang. Hasil penelitian memaparkan bahwa bagi  anak  penyandang  disabilitas mendapatkan  perlindungan  hukum serta mendapatkan pemenuhan hak terkait  sistem  pendidikan  yang  ada di Indonesia. Dasar hukum tersebut tercantum  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945  Pasal  31.  Pendidikan  yang didapatkan oleh individu tentu untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh  pekerjaan  yang  layak dikemudian hari, begitupula dengan anak  penyandang  disabilitas  yang memiliki  hak  untuk  mendapatkan pekerjaan.  Hal  tersebut  tercantum dalam UUDD NRI Tahun 1945 Pasal 27. 3. “Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas di Jawa Timur” Afifah & Hadi, 2018. Memiliki  tujuan dalam mendeskripsi- kan tentang anak yang mengalami kejadian Anak  penyandang  disabilitas  dapat terjadi di berbagai macam provinsi, termasuk  di  Provinsi  Jawa  Timur. Warga  negara  secara  keseluruhan memiliki  hak  yang  sama  dalam mendapatkan pendidikan, baik bagi anak  normal  ataupun  bagi  anak
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523 disabilitas dalam pemenuhan  hak pendidikan  yang terdapat di Provinsi  Jawa Timur. penyandang disabilitas. Berdasarkan  hal  tersebut,  negara tentu  memiliki  kewajiban  dalam memenuhi  hak  warga  negaranya. Akan  tetapi,  fakta  dilapangan memaparkan bahwa perilaku diskriminatif terhadap anak penyandang  disabilitas  umumnya sering  kali  terjadi  yang  disebabkan oleh  kondisi  fisik  mereka.  Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dala bidang pendidikan. Pada UU NO. 23 Tahun 2014  pemerinta  setempat  memiliki kewajiban dalam memberikan beberapa pelayanan dasar, diantaranya adalah sosial, perlindungan masyarakat, ketertiban umum,  ketentraman,  kawasan permukiman,  penataan  ruang, pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan.  Kewajiban  tersebut harus  dipenuhi  oleh  pemerintah provinsi ataupun pusat. 4. “Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif terhadap Penyandang Disabilitas” Anzari,  dkk., 2018, Bertujuan  dalam menjabarkan terkait sistem pendidikan  yang ada di Indonesia yang  memiliki kewajiban dalam memberikannya kepada anak penyandang disabilitas  serta menganalisis terkait perlindungan hukum terhadapnya. Secara  khusus  anak  penyandang disabilitas dapat diberikan pendidikan  secara  inklusif.  Anak penyandang  disabilitas  umumnya memiliki  keterbatasan  dalam  hal sensorik,  mental,  intelektual,  dan fisik.  Bagi  penyandang  disabilitas, tentu  memiliki  kesulitan  ataupun hambatan dalam pemenuhan interaksi dengan lingkungan. Umumnya keterbatasan yang dimiliki  oleh  penyandang disabilitas bersifat  sementara  dan  permanen. Sifat  permanen  yang  dimiliki  oleh penyandang disabilitas dapat terjadi seumur  hidup.  Akan  tetapi,  bagi penyandang  diabilitas  sementara, memiliki kemungkinan untuk sembuh  dengan  jangka  waktu bertahap dengan mengikuti berbagai  macam  terapi.  Menurut studi literature memaparkan bahwa pemenuhan  terhadap  pendidikan bagi  anak  penyandang  disabilitas tentu  harus  diberikan.  Dalam pemenuhan  hak  pendidikan  anak
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
dibutuhkan  sosialisasi  pendidikan inklusif,  guru  pembimbing  khusus, dan aksebilitas pendidikan. Sebagai seorang  pendidik,  juga  harus memiliki  kesabaran  yang  ekstra dalam  pemenuhan  hak  pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

## Pembahasan
Hak pendidikan merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada anak-anak. Berdasarkan hal tersebut, maka anak-anak memiliki suatu kewajiban untuk belajar. Hal ini berlaku untuk seluruh anak di Indonesia, termasuk bagi anak penyandang disabilitas. Pada Pasal 35-46 Perda Kab. Buleleng No. 2 Tahun 2019 memaparkan bahwa pemerintah setempat memiliki kewajiban dalam pemenuhan haka nak terkait bidang pendidikan. Melalui Perda tersebut merupakan salah satu upaya dalam menerapkan keadilan serta kesetaraan dalam ruang lingkup pendidikan anak. Bagi anak penyandang disabilitas dapat disebabkan oleh faktor sejak lahir, bukan disebabkan oleh faktor akibat kecelakaan. Secara umum, untuk anak penyandang disabilitas memiliki peran, kewajiban, hak, serta kedudukan yang sama didepan negara, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka diwajibkan bagi setiap warga negara untuk saling melindungi dan saling menghormati antara satu dengan yang lainnya (Yuliartini, 2021).
Permasalahan  serta  fakta  yang  ditemukan  di  lapangan  memaparkan  bahwa  berbagai macam  tindakan  diskriminasi  seringkali  dialami  oleh  mereka  yang  menyandang  disabilitas, khususnya pada pemenuhan syarat terkait “kesehatan secara jasmani dan Rohani”. Menurut sumber literature memaparkan bahwa syarat tersebut sangat banyak digunakan dan bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk syarat mutlak (Komariah, 2022). Selain itu, dalam bidang mendaftar kuliah ataupun bisa  menjadi  sebagai  wakil  rakyat,  salah  satu  syarat  yang  harus  dipenuhi  adalah  terkait  “sehat jasmani dan Rohani”.  Selain itu, pandangan masyarakat sekitar terhadap penyandang disabilitas memiliki  anggapan  bahwa  mereka  sebagai  orang  yang  sakit  mental  (Thohari,  2014),  sehingga memiliki ketidakmampuan dalam melakukan berbagai macam pekerjaan yang umumnya dilakukan oleh  masyarakat  setempat  (Sukmana,  2020).  Bahkan,  sebagian  masyarakat  juga  memiliki paradigma bahwa individu penyandang disabilitas tidak memiliki hak dalam menempuh pendidikan seperti  yang  dilakukan  oleh  individu  seusianya  (Amin  &  Pare,  2016).  Menurut  kaum  konservatif memaparkan bahwa disabilitas ialah kehendak Tuhan, sehingga sebagai manusia hanya pasrah terhadap apa yang telah diberikan oleh tuhan (Arrivanisa, 2023). Penyandang disabilitas memiliki kekurangan dalam bidang sosial, berdasarkan hal tersebut masyarakat setempat harus melindungi para disabilitas melalui pendekatan sosial.
Penyandang disabilitas tidak hanya dialami oleh anak-anak saja. Akan tetapi setiap individu tentu  memiliki  potensi  menjadi  disabilitas,  baik  itu  orang  tua,  dewasa,  ataupun  temaja.  Menurut sumber literature memaparkan bahwa penyandang disabilitas juga bisa disebabkan oleh kejadian kecelakaan  yang  terjadi,  baik  untuk  korban  bencana  alam,  kecelakaan  kerja,  ataupun  terjadinya kecelakaan  di  jlan  raya.  Selain  itu,  bagi  anak  penyandang  disabilitas  juga  memiliki  penderitaan sensorik,  intelektual,  mental,  dan  fisik,  yang  umumnya  terjadi  dalam  jangka  waktu  yang  cukup panjang.  Hasil  penelitian  memaparkan  bahwa  bagi  anak  penyandang  disabilitas  mendapatkan perlindungan  hukum  serta  mendapatkan  pemenuhan  hak  terkait  sistem  pendidikan  yang  ada  di Indonesia. Dasar hukum tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31. Pendidikan yang didapatkan oleh individu tentu untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh pekerjaan yang layak dikemudian  hari,  begitupula  dengan  anak  penyandang  disabilitas  yang  memiliki  hak  untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 (Hamidi, 2016).
Anak penyandang disabilitas dapat terjadi di berbagai macam provinsi, termasuk di Provinsi Jawa  Timur.  Warga  negara  secara  keseluruhan  memiliki  hak  yang  sama  dalam  mendapatkan
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3356
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
pendidikan,  baik  bagi  anak  normal  ataupun  bagi  anak  penyandang  disabilitas.  Berdasarkan  hal tersebut, negara tentu memiliki kewajiban dalam memenuhi hak warga negaranya. Akan tetapi, fakta dilapangan  memaparkan  bahwa  perilaku  diskriminatif  terhadap  anak  penyandang  disabilitas umumnya sering kali terjadi yang disebabkan oleh kondisi fisik mereka. Oleh karena itu, dibutuhkan perlindungan kepada anak penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dala bidang pendidikan. Pada UU NO. 23 Tahun 2014 pemerinta setempat memiliki kewajiban dalam memberikan beberapa pelayanan dasar, diantaranya adalah (1) Sosial,
(2) Perlindungan masyarakat, ketertiban umum, ketentraman,
(3) Kawasan permukiman,
(4) Penataan ruang, pekerjaan umum,
(5) Kesehatan,
(6) Pendidikan.
Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi ataupun pusat (Afifah & Hadi, 2018).
Secara  khusus  anak  penyandang  disabilitas  dapat  diberikan  pendidikan secara  inklusif.
Anak  penyandang  disabilitas  umumnya  memiliki  keterbatasan  dalam  hal  sensorik,  mental, intelektual, dan fisik. Bagi penyandang disabilitas, tentu memiliki kesulitan ataupun hambatan dalam pemenuhan interaksi dengan lingkungan. Umumnya keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas  bersifat  sementara  dan  permanen.  Sifat  permanen  yang  dimiliki  oleh  penyandang disabilitas dapat terjadi seumur hidup. Akan tetapi, bagi penyandang diabilitas sementara, memiliki kemungkinan  untuk  sembuh  dengan  jangka  waktu  bertahap  dengan  mengikuti  berbagai  macam terapi.  Menurut  studi  literature  memaparkan  bahwa  pemenuhan  terhadap  pendidikan  bagi  anak penyandang disabilitas tentu harus diberikan. Dalam pemenuhan hak pendidikan anak dibutuhkan sosialisasi  pendidikan  inklusif,  guru  pembimbing  khusus,  dan  aksebilitas  pendidikan.  Sebagai seorang pendidik, juga harus memiliki kesabaran yang ekstra dalam pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas (Anzari, dkk., 2018).

## PENUTUP
Simpulan secara teoritis yaitu anak penyandang disabilitas umumnya memiliki keterbatasan dalam  hal  sensorik,  mental,  intelektual,  dan  fisik.  Bagi  penyandang  disabilitas,  tentu  memiliki kesulitan  ataupun  hambatan  dalam  pemenuhan  interaksi  dengan  lingkungan.  Hasil  penelitian memaparkan  bahwa  bagi  anak  penyandang  disabilitas  mendapatkan  perlindungan  hukum  serta mendapatkan  pemenuhan  hak  terkait  sistem  pendidikan  yang  ada  di  Indonesia.  Dasar  hukum tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 31. Pendidikan yang didapatkan oleh individu tentu untuk mempersiapkan diri untuk memperoleh pekerjaan yang layak dikemudian hari, begitupula dengan anak penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Hal tersebut tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27.
Kemudian secara praktis beberapa kasus bagi individu yang menyandang disabilitas masih belum mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya sikap bullying, diskriminasi, dan lain sebagainya terkait anak penyandang disabilitas, sehingga bagi orang tua  memiliki  pola  pikir  untuk  tidak  memberikan  pendidikan  pada  jenjang  sekolah.  Namun,  pada beberapa kasus diketahui bahwa anak penyandang disabilitas dapat menerima pendidikan, dimana pada sekolah tersebut hanya dikhususkan bagi anak-anak yang memiliki kekurangan. Selain itu, terdapat juga sumber yang memberikan pendidikan terhadap anak penyandang disabilitas melalui sistem pendidikan privat.
Saran  ditujukan  untuk  penulis  selanjutnya  untuk  melanjutkan  penulisan  ini  dengan menambahkan beberapa data yang bersifat kuantitatif dan kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS, sebab penelitian ini hanya didasarkan pada kajian literature review, sehingga hasil penelitian  yang  didapatkan  lebih  valid  dan  layak.  Selanjutnya  disarankan  bagi  pembaca  untuk memperdalam  ilmu  pengetahuan  terkait  beberapa  hak  yang  didapatkan  oleh  individu  sebagai penyandang disabilitas, sehingga pengetahuan dari pembaca lebih luas lagi. Disarankan pula bagi
Available online at https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet                             DOI: 10.36526/js.v3i2.3356
Research Article                                                                                                                    e-ISSN: 2541-6130  p-ISSN: 2541-2523
masyarakat  luas  untuk  saling  melindungi  dan  menghormati  terkait  individu  yang  menyandang disabilitas, dan tidak melakukan beberapa perbuatan tercela terhadap mereka, misalnya bullying, menghina, diskriminasi, dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah, W., & Hadi, S. (2018). Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Jawa Timur. DiH: Jurnal
Ilmu Hukum, 14(28), 85-101.
Amanullah, A. S. R. (2022). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus: Tuna Grahita, Down Syndrom
Dan Autisme. ALMURTAJA: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 1(1), 1-14.
Amin, R., & Pare, S. T. A. I. H. (2016). Titik Singgung Pendidikan Agama Islam dengan Paradigma Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus). Jurnal Kajian Islam: Al–Makrifat, 1(1).
Anzari, M., Sarong, A. H., & Rasyid, M. N. (2018). Hak Memperoleh Pendidikan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. Syiah Kuala Law Journal, 2(1), 57-73.
Arrivanissa, D. S. (2023). Mewujudkan Hak dan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra Dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia. El-Dusturie, 2(1).
Boli, M., & Nurhikmah, N. (2023). Langkah-Langkah Pelaksanaan Evaluasi Manajemen Pendidikan Islam. el-Idarah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 9(1), 70-81.
Diyati,  H.,  &  Muhyadi,  M.  (2019).  Peran  Kepemimpinan  Kepala  Sekolah  Dalam  Pengembangan Budaya  Sekolah  Di  SDN  Kwayuhan,  Kecamatan  Minggir,  Sleman.  Jurnal  Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 2(1), 28–43.
Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 23(4), 652-671.
Haryati, S., Sudarsono, A., & Suryana, E. (2015). implementasi data mining untuk memprediksi masa studi  mahasiswa  menggunakan  algoritma  c4.  5  (studi  kasus:  universitas  dehasen bengkulu). Jurnal Media Infotama, 11(2).
Isnawati,  R.  (2020). Cara  Kreatif  Dalam  Proses  Belajar  (Konsentrasi  Belajar  pada  Anak GejalaGangguan Pemusatan Perhatian (ADD)). Jakad Media Publishing.
Jeremy,  T.  &  Pangalo.  (2020).  Hubungan  Dukungan  Keluarga  dengan  Kepatuhan  Minum  Obat Pasien Hipertensi: Studi Literature sebagai Evidence Based Promosi Kesehatan.  Jurnal Keperawatan, 1(1), 1-6.
Kasmawanto, Z., & Nurjannah, S. (2021). Strategi KPUD Lamongan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih  Penyandang  Disabilitas  Di  Kabupaten  Lamongan  Pada  Pemilu  Serentak 2019. HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, 13(1), 71-79.
Komariah,  S.  (2022). Peranan  Ki  Hajar  Dewantara  dalam  Pembaharuan  Pendidikan  di Indonesia (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).
Lestari, E. Y., Sumarto, S., & Isdaryanto, N. (2017). Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten  Semarang  melalui  implementasi  convention  on  the  rights  of  persons  with disabillities (CPRD) dalam bidang pendidikan. Integralistik, 28(1), 1-9.
Perda Kab. Buleleng No. 2 Tahun 2019.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In Penerbit Alfabeta. Alfabeta.
Sukmana, O. (2020). Program Peningkatan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas Netra (Studi di Panti Rehabilitasi Bina Netra Malang, Jawa Timur). Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 9(2), 132-146.
Thohari,  S.  (2014).  Pandangan  disabilitas  dan  aksesibilitas  fasilitas  publik  bagi  penyandang disabilitas di kota Malang. Indonesian Journal of Disability Studies, 1(1). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Widinarsih, D. (2019). Penyandang disabilitas di indonesia: perkembangan istilah dan definisi. Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, 20(2), 127-142.
Yuliartini, N. P. R. (2021). Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Buleleng. Justitia Jurnal Hukum, 5(1), 123-135.