## Penyidikan Tindak Pidana

## Illegal Logging pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur
Rico Yumasri Mahasiswa Magister Ilmu Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK. Jln Tirtayasa Raya Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

## Abstract
This paper wants to give an idea about the condition of illegal logging crime in East Kutai Regency. Focus on writing about the stage of investigation carried out and analyze the factors that influence law enforcement by East Kutai Police. The research findings show that the pattern of illegal logging in East Kutai Regency is more on the deviation of social innovation according to Anomie’s theory, the investigation is in accordance with the legal procedure but quite weak in the planning and supervision stage, and the factors influencing according to the theory of Soekanto’s law enforcement factors. Therefore, it is necessary to create employment for the society equally in East Kutai Regency, socialization of all parties about forestry criminal law, East Kutai Polres should increase the quantity and quality of investigator, carry out the supervision function maximally, and utilize the activeness of society who care about environment.
Keywords : illegal logging, investigation, law enforcement, environment

## Abstrak
Tulisan ini ingin memberikan gambaran seputar kondisi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Timur. Fokus tulisan tentang tahapan penyidikan yang dilakukan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Polres Kutai Timur. Temuan penelitian menunjukan bahwa pola tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Timur lebih pada penyimpangan sosial innovation sesuai teori Anomie, penyidikan sudah sesuai prosedur hukum namun cukup lemah pada tahap perencanaan dan pengawasan, dan adanya faktor yang mempengaruhi sesuai teori faktor penegakan hukum Soekanto. Oleh karena itu diperlukan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat secara merata di Kabupaten Kutai Timur, sosialisasi semua pihak tentang aturan pidana kehutanan, Polres Kutai Timur hendaknya meningkatkan kuantitas dan kualitas penyidik, melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal, dan memanfaatkan keaktifan masyarakat yang peduli lingkungan hidup.
Kata kunci : illegal logging, penyidikan, penegakan hukum, lingkungan hidup

## Pendahuluan
“Hutan ini bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan dari anak cucu kita”. Adagium ini memiliki makna sangat mendalam sehingga layak untuk dijadikan dasar pemikiran dalam upaya menjaga kelestariannya. Dengan menyadari, bahwa hutan adalah hak untuk anak cucu di masa mendatang, oleh sebab itu perlu ada rasa kewajiban untuk menjaganya. Apalagi dipahami bahwa hutan merupakan salah satu karunia Tuhan yang perlu disyukuri dengan memelihara, pelestarian serta memanfaatkan secara optimal sehingga keberadaannya untuk masa yang akan datang terjaga. Salah satu permasalahan pelik saat ini adalah pemberantasan tindak pidana illegal logging yang terus terjadi. Istilah Illegal Logging sendiri sering muncul di pemberitaan media massa karena dianggap sebagai penyebab utama kerusakan hutan di dunia terutama di negara–negara berkembang seperti Indonesia ini. Apa yang dimaksud dengan illegal logging ? Berdasarkan pendekatan hukum atau aspek legalitasnya, illegal logging adalah praktik penebangan hutan secara liar karena dilakukan secara tidak sah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Secara lebih luas, illegal logging termasuk praktik pembalakan hutan yang dilakukan secara eksploitatif melebihi daya dukung ( carrying capacity) Sumber daya hutan secara lestari dan bersifat destruktif sehingga menimbulkan akibat dan dampak negatif berupa kerusakan hutan dan lingkungan.
Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan terkendali, serta penegakan hukum terlebih menyangkut masalah pemberantasan illegal logging . Selanjutnya Polri juga memuat tugas- tugas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta melaksanakan penegakan
hukum. Isu ini menjadi menarik seiring dengan bergulirnya pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terkait masalah ijin pertambangan dan pembukaan lahan perkebunan sawit. Kondisi ini diyakini sebagai faktor pemicu munculnya tindak pidana pembalakan liar atau illegal logging. Polres Kutai timur pada dasarnya telah melaksanakan proses penyidikan tindak pidana kehutanan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan illegal logging yang dilakukan oleh penyidik Polres Kutai Timur ini mungkin belum menimbulkan efek jera terhadap pelaku, hal ini terlihat dari terus berlanjutnya praktik pembalakan liar di berbagai daerah di wilayah hukum Polres Kutai Timur.
Pada Kabupaten Kutai Timur terdapat kawasan hutan lindung seluas 397.098,56 Ha, kawasan hutan produksi seluas 1.438.496,02 Ha, dan kawasan hutan konservasi seluas 722.935,06 Ha (Taman Nasional Kutai). Dari luas hutan tersebut terdapat beberapa areal yang menjadi lahan ijin usaha kehutanan baik Hak Pengusahaan Hutan (HPH) maupun ijin pemanfaatan kayu (IPK) yang dimiliki oleh masyarakat baik berupa perorangan, CV, maupun oleh Koperasi. Polres Kutai Timur merupakan polres dengan tipe rural dengan 7 (tujuh) Polsek jajaran,  memiliki jumlah personil sebanyak 408 (empat ratus delapan) personil, yang tersebar dilingkungan Polres, Polsek dan Polsubsektor jajaran Polres Kutim. Dari jumlah tersebut terdapat 49 (empat puluh sembilan) perwira yang bertugas baik di Polres, Polsek maupun Polsubsektor. Jumlah ini tentunya masih jauh dari idealnya polisi untuk satuan Polres. Pada satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur terdapat sebanyak 6 (enam) perwira selaku penyidik, 29 (dua puluh sembilan) anggota selaku penyidik/penyidik pembantu yang menangani seluruh berkas perkara pidana yang ditangani di Polres Kutai Timur dan 1 (satu) Pegawai Negeri Sipil.
Mengingat wilayah hutan di Kabupaten
Kutai Timur yang begitu luas, tidak dapat dipungkiri kalau angka kejahatan bidang kehutanan ini marak terjadi. Sebagian besar dari warga yang berada di kawasan pinggir hutan yang rawan menjadi pelaku tindak pidana illegal logging ini merupakan pendatang baik dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan atau dari Jawa, yang kemudian menetap dan berkembang menjadi penduduk setempat dalam masyarakat yang majemuk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka memanfaatkan kekayaan alam yang besar diwilayah ini yaitu hutan dengan kayu yang berlimpah dan sulit untuk diawasi oleh pihak yang berwajib. Selain itu dari para pengusaha juga masuk untuk melakukan usahanya dibidang kehutanan, dan memanfaatkan tenaga dari masyarakat setempat.
Sat Reskrim Polres Kutai Timur pada tahun 2013 telah melakukan penyidikan terhadap 24 (dua puluh empat) kasus illegal logging yang seluruhnya dapat diselesaikan oleh penyidik secara tuntas . Sedangkan pada tahun 2014 berjalan Sat Reskrim Polres Kutim telah menerima dan melakukan proses penyidikan terhadap 13 (tiga belas) Laporan Polisi terkait tindak pidana illegal logging , dimana 4 (empat) diantaranya telah dinyatakan lengkap (P21) dan selanjutnya dinyatakan selesai dan dilakukan tahap dua atau pelimpahan kepada Jaksa Penuntut umum (JPU). Jumlah penanganan ini dirasakan masih sangat minim dibandingkan dengan potensi atau jumlah terjadinya tindak pidana illegal logging dengan berbagai motif dan modus pelaku, yang terjadi wilayah Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan hutan yang luas.
Motif utama dari pelaku tindak pidana illegal logging adalah ekonomi. Motif ekonomi juga dijumpai pada pengusaha pemilik ijin usaha kehutanan dimana saat menjalankan usahanya mereka juga kerap melakukan pelanggaran, baik administrasi maupun pidana. Motif ekonomi ini dijadikan alasan bagi masyarakat sekitar
kawasan hutan Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan perbuatan yang mereka anggap bukanlah perbuatan yang tercela, tapi adalah upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari. Cara melakukan perbuatannya bermacam-macam, dari yang sangat sederhana yaitu menebang pohon, hingga pengangkutan dengan kapal motor ke luar daerah Kalimantan Timur. Modus-modus tersebut banyak ditemukan diberbagai wilayah di Kabupaten Kutai Timur. Modus lain yang ditemukan penyidik yang biasa dilakukan oleh pemilik modal yaitu dengan membeli kayu illegal untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi, mengolah kayu limbahan land clearing dari pembukaan lahan perusahaan perkebunan, kecurangan dalam administrasi oleh perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, volume kayu yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada dokumen sah hasil hutan, serta berbagai modus lainnya.
Polres Kutai Timur dalam penanganan tindak pidana ini, telah melakukan upaya penanganan dari tahapan pre-emtif, preventiv , dan secara represif penegakan hukum. Dalam hal pre-emtif semua fungsi ikut memiliki peran dalam mencegah maraknya kegiatan pembalakan liar di wilayah ini. hal nyata dilakukan dengan kegiatan sosialisasi, himbauan langsung atau melalui media masa oleh Sat Bimas dan Humas Polres Kutai Timur. Sedangkan dalam upaya preventiv Polres Kutai Timur juga memberdayakan fungsi terkait seperti Satuan Samapta dan Satuan Lalu Lintas dalam kegiatan Patroli. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan ini, Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur selalu mengacu kepada Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dan aturan teknis lain yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan. Satuan Reserse
Kriminal Polres Kutai Timur cukup memiliki literatur yang mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum,  khususnya bidang tindak pidana illegal logging . Literatur tersebut dapat berupa buku perundang-undangan, ataupun dengan media internet, sehingga setiap penyidik akan dengan mudah untuk mempelajari dan memahami aturan yang ada.
Dalam manajemen peyidikan tindak pidana terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh hasil yang baik. Tahapan- tahapan tersebut dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, dapat dipastikan bahwa terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan. Pengaruh ini dapat bersumber dari dalam lingkungan penyidik sendiri maupun dari luar lingkungan penyidik tersebut. Hal tersebut dapat mempengaruhi secara positif sehingga dapat dijadikan faktor pendukung dari pelaksanaan penyidikan, namun juga dapat memberikan pengaruh negatif sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur. Faktor internal dalam proses penyidikan tindak pidana Illegal logging bersumber dari tubuh Polri sendiri, dalam hal ini adalah Polres Kutai Timur dan secara khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur. Faktor ini dapat berupa hal-hal yang menyangkut personil penyidik ataupun bersumber dari sarana pendukung terlaksananya penyidikan. Faktor eksternal dalam penyidikan tindak pidana ini dapat bersumber dari berbagai hal, diantaranya adalah perundang-undangan sendiri atau dari sosial budaya masyarakat.

## Temuan dan Pembahasan
Istilah Illegal logging digunakan untuk tindakan pencurian kayu di hutan negara
termasuk perdagangannya. Ketentuan tindak pidana illegal logging yang berada dalam lingkup kejahatan dibidang kehutanan ini mengacu kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pada undang-undang ini dijelaskan bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, atau penggunaan kawasan hutan tanpa izin.

## Illegal logging di Kutai Timur
Di Kabupaten Kutai Timur  kejahatan ini marak terjadi dikarenakan potensi hutan yang terdapat pada kawasan yang begitu luas. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya para penegak hukum untuk mengawasi dan mengamankannya sehingga memberikan kenyamanan bagi pelaku tindak pidana kehutanan untuk melakukan kejahatannya. Motif dari pelaku umumnya adalah untuk kepentingan ekonomi. Sedangkan modus operandi yang dilakukan bermacam- macam seperti penebangan langsung pohon di kawasan hutan baik dengan sarana sederhana hingga terorganisir dengan menggunakan alat berat, pengangkutan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah baik dengan alat angkut darat ataupun laut, membeli kayu illegal untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi, mengolah kayu limbahan land clearing dari pembukaan lahan perusahaan perkebunan, kecurangan dalam administrasi oleh perusahaan yang bergerak dibidang kehutanan, volume kayu yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada dokumen sah hasil hutan, serta berbagai modus lainnya.
Pelaku tindak pidana illegal logging umumnya adalah mereka yang tinggal di sekitar kawasan hutan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sebagian besar dari warga yang berada di kawasan pinggir hutan merupakan pendatang baik dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan
atau dari Jawa, yang kemudian menetap dan berkembang menjadi penduduk setempat dalam masyarakat yang majemuk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka memanfaatkan kekayaan alam yang besar diwilayah ini yaitu hutan dengan kayu yang berlimpah. Dengan cara ini mereka memperoleh hasil keuntungan dalam waktu yang cukup singkat. Teori yang dikemukakan oleh Robert K. Merton menyatakan, bahwa dalam struktur sosial budaya dijumpai tujuan, sasaran atau kepentingan yang didefinisikan oleh kebudayaaan sebagai tujuan yang sah bagi seluruh ataupun sebagian anggota masyarakat. Struktur sosial ini menghasilkan tekanan kearah anomie ( strain toward anomie ) dan perilaku menyimpang. Merton mengidentifikasi lima tipe cara adaptasi individu terhadap situasi tertentu, empat di antara lima perilaku dalam menghadapi situasi tersebut merupakan perilaku menyimpang (Sunarto, 2000: 180). Kelima tipe tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
a. Conformity :
Perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, dan mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut.
b. Innovation :
Perilaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat.
c. Ritualism :
Perilaku meninggalkan tujuan yang ditentukan masyarakat, namun masih mengikuti cara yang ditentukan masyarakat untuk mencapai.

## d. Retreatism :
Perilaku yang tidak mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat, dan juga tidak mengikuti cara yang ditentukan masyarakat.

## e. Rebellion :
Perilaku yang tidak lagi mengakui struktur sosial yang ada dan berupaya menciptakan suatu struktur sosial yang lain (pemberontakan).
Perbuatan pelaku tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Timur adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri dan keluarga pelaku. Tujuan ini merupakan suatu sasaran atau kepentingan yang didefinisikan oleh kebudayaaan sebagai tujuan yang sah bagi seluruh masyarakat, namun dalam hal cara atau jalan dalam mencapai tujuan tersebut bertentangan atau dilarang oleh masyarakat secara umum. Cara yang dilakukan itu adalah dengan melakukan tindak pidana illegal logging yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sehingga apa yang dilakukan itu merupakan suatu kejahatan dimata hukum dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan teori anomie diatas dapat dianalisa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur merupakan suatu perilaku menyimpang. Perilaku ini sesuai dengan tipe adaptasi individu dalam menghadapi situasi tertentu yang kedua, yaitu Innovation dimana perilaku yang ditunjukan oleh pelaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat (memenuhi kebutuhan hidup/ekonomi) tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat (dengan melakukan tindak pidana bidang kehutanan).

## Penyidikan pada Satreskrim Polres Kutai Timur
Dalam penyidikan tindak pidana ini Sat Reskrim Polres Kutai Timur berdasar kepada perundang-undangan yang mengatur masalah tindak pidana kehutanan, yaitu Undang-
Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dimana pada undang-undang ini dijelaskan, bahwa perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin. Di kabupaten Kutai Timur pelanggaran pasal yang umum ditemukan oleh penyidik untuk ditangani berdasarkan undang- undang diantaranya adalah mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
Dalam hal manajemen penyidikan, operasional reserse menggunakan tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Selaras dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh  George R Terry dalam bukunya Principles of management (asas asas managemen). Terry merumuskan fungsi manajemen terdiri dari (Winardi, 1986): Perencanaan  ( Planning ), Pengorganisasian ( Organizing ), Pelaksanaan / penggerak ( Actuating ), Pengendalian ( Controling ). Teori Manajemen tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya pengklasifikasian fungsi maka pimpinan dapat  mengevaluasi prestasi-prestasi kerja dan dapat dilakukan tindakan-tindakan koreksi sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana- rencana yang ditetapkan. Berdasarkan teori diatas dapat dianalisa pelaksanaan manajemen penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim
Polres Kutai Timur pada setiap tahapan.
a.  Perencanaan ( planning) penyidikan tindak pidana illegal logging oleh sat reskrim polres Kutai Timur. Perencanaan kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Kutai Timur dilakukan dengan perumusan rencana kegiatan yang dilakukan untuk jangka waktu tahunan, rengiat bulanan, rengiat mingguan dan rengiat harian. Sat Reskrim Polres Kutai Timur ini terlihat belum maksimal dalam perencanaan, sehingga pelaksanaan penyidikan tidak dapat dilihat berdasarkan rengiat.
b. Pengorganisasian ( organizing) penyidikan tindak pidana illegal logging oleh Sat Reskrim Polres Kutai Timur. Dalam hal pengorganisasian pelaksanaan penyidikan tindak pidana illegal logging oleh Sat Rekrim secara umum terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari pembagian tugas dan peran masing-masing personil dalam tugas penegakan hukum yang diemban. Teknis pelaksanaan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada.
c.  Pelaksanaan ( actuating) penyidikan tindak pidana illegal logging oleh sat reskrim polres Kutai Timur. Dalam hal pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim, walaupun belum terencana dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaanya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan yang dipedomani. Proses penyidikan berjalan tanpa adanya pengaruh dari pihak lain. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan pada Sat Reskrim berjalan dengan cukup baik. Pengendalian ( controling) penyidikan tindak pidana illegal logging oleh sat reskrim polres Kutai Timur.Pengendalian terhadap pelaksanaan tugas penyidikan yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur dilakukan dengan
pengawasan secara melekat dengan mengacu kepada Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Fungsi Wassidik dan Atasan penyidik memiliki peran pengawasan sesuai Pasal 98 huruf b, yaitu dengan pemeriksaan laporan kemajuan, supervisi, dan pelaksanaan gelar perkara.Pelaksanaan pengendalian ini juga dilakukan diluar teknis penyidikan, seperti yang dilakukan oleh fungsi/seksi profesi dan pengamanan (Sipropam) Polres Kutim. Mengingat luasan wilayah dan keterbatasan personil, untuk tahapan pengendalian ini dirasakan belum maksimal, sehingga kemungkinan untuk adanya penyimpangan yang dilakukan oleh anggota masih dapat terjadi.
Dari uraian analisa di atas dapat dilihat bahwa pelaksanaan manajemen operasional reserse yang dilakukan pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur telah berjalan, namun belum terlaksana maksimal. Dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, yang dapat berjalan dengan baik hanya pada tahapan pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan untuk tahapan perencanaan dan pengendalian belum terlaksana secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan tindak lanjut oleh atasan penyidik guna memaksimalkan penyelenggaraan tugas penegakan hukum bidang penyidikan tindak pidana illegal logging pada Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur ini.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh sat reskrim polres Kutai Timur dapat dipastikan bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi jalannya proses penyidikan. Faktor ini dapat bersumber dari dalam lingkungan penyidik sendiri maupun dari luar lingkungan penyidik. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi penyidikan secara positif
sehingga dapat dijadikan faktor pendukung dari pelaksanaan penyidikan, namun juga dapat memberikan pengaruh negatif sehingga menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal polres Kutai Timur. Disebutkan Soekanto (1983:2) faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu: Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, Faktor sarana atau fasilitas, Faktor masyarakat, dan Faktor kebudayaan. Teori dapat digunakan untuk menganalisa hal-hal yang mempengaruhi proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana illegal logging yang dilakukan oleh satuan reserse kriminal polres Kutai Timur, sehingga dapat memberikan gambaran tentang kondisi yang dihadapi dari berbagai faktor.
a.  Faktor hukumnya sendiri
Untuk tindak pidana illegal logging saat ini berlaku Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini menggantikan Peraturan perundang- undangan telah ada sebelumnya yaitu Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dianggap tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan. Aturan perundang-undangan ini sangat jelas mengatur bagaimana kejahatan pidana yang harus berhadapan dengan hukum, beserta ketentuan dalam penegakan hukum terhadap pelanggarnya sehingga tidak terjadi multitafsir dari penegak hukum atau unsur sistem peradilan pidana lainnya. Begitu juga dengan pemahaman masyarakat terhadap penerapan undang-undang ini dimana masyarakat dapat mengetahui dengan baik hal-hal yang dilarang dalam bidang kehutanan, sehingga seluruh aturan perundang-undangan tersebut telah
mendukung pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Timur.
b.  Faktor penegak hukum
Faktor penegak hukum disini mencakup kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan pemasyarakatan. Di tubuh kepolisian khususnya di Polres Kutai Timur sebagai pengemban tugas penyidikan dalam penegak hukum pidana bidang kehutanan adalah Anggota Satuan Reskrim. Dari segi jumlah penyidik/penyidik pembantu yang ada terlihat masih belum cukup. Selain itu juga dapat dilihat dari ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seorang personil dengan melihat latar belakang pendidikan personil. Kemampuan penyidik/penyidik pembantu Sat Reskrim Polres Kutai Timur secara umum dari segi pengalaman kerja dikepolisian sudah cukup untuk mengemban tugas penyidikan. Bila dilihat dari segi pendidikan yang pernah diikuti oleh personil sat reskrim ini dapat dikatakan masih belum memadai. Untuk itu diperlukan rencana peningkatan kemampuan penyidik/penyidik pembantu dengan mengikuti pendidikan kejuruan atau pelatihan penyidikan tindak pidana illegal logging .Tingkat motivasi dari anggota dapat dikatakan cukup baik, terlihat dari penanganan dan pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang terselenggara dengan baik. Disisi lain sangat sulit untuk menilai masalah integritas dari penyidik yang bertugas dilapangan, dimana harus dihadapkan dengan berbagai situasi yang memungkinkan untuk terjadi penyimpangan yang luput dari pengawasan, untuk itu dibutuhkan pola pengawasan yang baik dari unsur pengawasan internal reskrim dan seksi pengawasan Polri.
c.  Faktor sarana atau fasilitas Dilingkup penyidikan yang dilakukan
oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur, Sarana dan prasarana yang ada guna mendukung pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana illegal logging diantaranya berupa peralatan kantor beserta set komputer bagi pelaksanaan pemberkasan hal ini di rasakan cukup. Namun untuk pelaksanaan kegiatan dilapangan masih dirasakan kendala dari segi transpotasi. Hal ini terkadang mengakibatkan terjadinya penundaan atau perlambatan pelaksanaan proses penyelidikan atau penyidikan di lapangan. Untuk anggaran pelaksanaan penyidikan tindak pidana illegal logging diambil dari anggaran Sat Reskrim Polres Kutai Timur. Untuk tahun 2014 anggaran sat reskrim keseluruhan adalah senilai Rp. 529.854.000,-. Dari jumlah tersebut dialokasi untuk penanganan itindak pidana illegal logging adalah senilai Rp. 38.130.000,- selama setahun. Jumlah ini dinilai masih belum ideal mengingat medan dan geografis dari wilayah Polres Kutai Timur serta biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses penyidikan.

## d.  Faktor masyarakat
Masyarakat kabupaten Kutai Timur sebagian besar berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Beragam etnis yang ada dari suku Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, dan sebagian kecil dari suku lain. Untuk daerah ibukota kabupaten Sangatta, sebagian besar warganya cukup mapan dan memiliki tingkat pendidikan yang baik. Namun untuk wilayah pedesaan yang jauh dan berada dipinggir hutan atau sekitar kawasan hutan masih banyak yang memiliki tingkat ekonomi yang sulit dan berpendidikan rendah, bahkan tidak jarang ditemukan warga yang tidak mengenyam pendidikan. Kondisi sosial yang tidak merata ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial sehingga berpengaruh terhadap
terjadinya penyimpangan dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal ini mengakibatkan terjadinya pengabaian aturan perundang- undangan oleh sebagian masyarakat. Salah satu penyimpangan ini adalah  perbuatan pidana illegal logging yang terjadi di berbagai wilayah di Kabupaten Kutai Timur sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat disini telah menghambat jalannya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Timur.
e.  Faktor kebudayaan
Bagi suku Dayak dan suku Kutai tertanam pemahaman bahwa mereka adalah warga pribumi. Alam dan lingkungan hutan merupakan warisan nenek moyang mereka. Karena itu melakukan penebangan dan pemanfaatan hasil hutan tanpa mengikuti aturan perundang-undangan bukanlah hal yang dilarang atau boleh dilakukan. Pemahaman ini tidak jarang menimbulkan perdebatan antara warga dan penegak hukum. Begitu juga dengan warga yang berada di kawasan pinggir hutan merupakan pendatang baik dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan atau dari Jawa, yang kemudian menetap dan berkembang menjadi penduduk setempat dalam masyarakat yang majemuk. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka memanfaatkan kekayaan alam yang besar diwilayah ini yaitu hutan dengan kayu yang berlimpah dan sulit untuk diawasi oleh pihak yang berwajib. Masyarakat Kutai Timur menganggap bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah suatu kejahatan yang besar, karena dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Walaupun sebenarnya mereka mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar aturan perundang- undangan dan dapat berhadapan dengan hukum. Budaya ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sulitnya penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal logging
yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur.

## Kesimpulan
Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan :
a.  Pada Kabupaten Kutai Timur yang memiliki kawasan hutan yang luas menjadi tempat untuk para pelaku tindak Pidana illegal logging melakukan perbuatan melawan hukum di bidang kehutanan dengan berbagai modus operandi. Motif utama dari pelaku tindak pidana illegal logging ini adalah ekonomi guna memperoleh keuntungan. Perbuatan yang dilakukan ini melanggar sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana illegal logging oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur ini merupakan suatu penyimpangan sosial yang terjadi tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat dianalisa dengan teori Anomie yang dikemukakan Robert K. Merton dimana perilaku ini sesuai dengan tipe adaptasi individu dalam menghadapi situasi tertentu yang kedua, yaitu Innovation dimana perilaku yang ditunjukan oleh pelaku mengikuti tujuan yang ditentukan masyarakat (memenuhi kebutuhan hidup/ ekonomi) tetapi menggunakan cara yang dilarang oleh masyarakat (dengan melakukan tindak pidana bidang kehutanan).
b. Penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur dalam menangani Tindak Pidana illegal logging telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan
Tindak Pidana, serta aturan teknis lain yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan. Manajemen Penyidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Kutai Timur telah berjalan, namun belum terlaksana maksimal. Dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian, yang dapat berjalan dengan baik hanya pada tahapan pengorganisasian dan pelaksanaan, sedangkan untuk tahapan perencanaan dan pengendalian belum  terlaksana secara maksimal. Untuk itu dibutuhkan tindak lanjut oleh atasan penyidik dalam hal perencanaan dan pengawasan ini guna memaksimalkan penyelenggaraan tugas penegakan hukum bidang penyidikan tindak pidana illegal logging di Kabupaten Kutai Timur ini.
c.  Faktor yang mempengaruhi penyidikan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Kutai Timur terhadap tindak pidana illegal logging, dapat dianalisa dengan Teori Penegakan Hukum menurut Soerjono Soekanto yang membagi kedalam 5 (lima) faktor, yaitu: Pertama adalah hukumnya sendiri (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) yang cukup jelas menerangkan aturan pidana dibidang kehutanan sehingga kecil kemungkinan terjadinya multitafsir oleh penegak hukum dan masyarakat, Kedua yaitu faktor penegak hukum yang masih memiliki keterbatasan dari segi kuantitas dan kualitas ilmu pengetahuan serta pola perencanaan dan pengawasan yang belum maksimal, Ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang masih belum memadai seperti kendaraan serta anggaran pendukung penyidikan, Kempat adalah faktor masyarakat pada Kabupaten Kutai Timur dimana adanya kesenjangan sosial sehingga dalam pemenuhan kebutuhan hidup dimungkinkan mengabaikan aturan hukum yang ada, dan  Kelima yaitu faktor budaya
masyarakat dimana adanya pemahaman bahwa perbuatan yang dilakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan hutan yang merupakan warisan leluhur dimana hal tersebut tidak merugikan orang lain sehingga perbuatan itu bukanlah kejahatan.

## Daftar Pustaka

## Buku
Azwar, Saifuddin. 2004. Metode penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Departemen Pendidikan Nasional. 2002. Kamus besar bahasa Indonesia . edisi 3. Jakarta: Balai Pustaka.
George R.Terry. 2006. Asas-asas menejemen,. Winardi. Bandung: PT.Alumni.
Marpaung, Lion, 2001. Tindak pidana terhadap kehutanan, Jakarta: Erlangga.
Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal hukum suatu pengantar , edisi 5, cet. 2. Yogyakarta: Liberty.
Moeljatno. 2008. Asas-asas hukum pidana , edisi revisi, cet. 8. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Muhammad, Farouk dan H. Djaali. 2005. Metodologi penelitian sosial , edisi revisi. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Bunga rampai hukum pidana, Bandung:  Alumni. Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakkan hukum (suatu tinjauan sosiologis), cet. 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
Sabuan, Ansorie; Syarifuddin Pattanase dan Ruben Achmad. 1990. Hukum acara pidana, Bandung: Angkasa.
Soekanto, Soerjono. 2012 , Faktor-faktor
yang mempengaruhi penegakan hukum , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sunarto, Kamanto. 2000, Pengantar sosiologi, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

## Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Tahun 2002 No. 2.
Republik Indonesia, Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Lembaran Negara Tahun 2013 No. 130.

## Internet
Website resmi pemerintah kabupaten kutai timur. 2013. http://www.kutaitimurkab.go.id/ .