## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENYELUDUPAN MANUSIA
Mhd. Teguh Syuhada Lubis
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Email: teguhsuhada88@gmail.com

## Abstract
The  developments  of  information  technology  and  transport  is  increasing so as to make the boundaries between countries increasingly apparent. Traffic is more  easily  accessible.  More  open  the  traffic  between  countries  in  the globalization era also led the increasing of mobility of goods and people between one country to another country. The opening track between countries are not only used  for  business  necessities  of  life,  but  also  the  movement  of  people  from  one country to another. The flow of human movement, basically is the goal to find the solution  of  all  the  problems  that  they  find  in  the  place  of  themselves.  The movement of human movement is a gap for the occurrence of crime. In the context of  transnational  crime,  human  trafficking  is  a  form  of  transnational  organized crime  that  potentially  cause  the  kinds  of  implications  for  other  crimes.  Human smuggling can be a weak dose of a country’s legal system in dealing with covert motivation  of  the  imigiran  to  make  the  country  as  a  state  intermediary  for  the crime.  Other  crimes  may  arise  due  to  the  omission  of  the  practice  of  human trafficking, such as conventional crimes (fraud, rape, murder, and theft), shipping, human trafficking, money laundering, banking crimes and terrorism .
Kata Kunci:  Pertanggungjawaban  Pidana,  Tindak  Pidana,  Penyeludupan Manusia

## A. Latar Belakang
Era globalisasi yang ada saat ini membuka peluang untuk terbukanya pasar bebas  lintas  antar  negara.  Masing-masing  negara  memiliki  peluang  besar  untuk saling  mengisi  kebutuhan  di  dalam  negeri,  baik  dari  segi  infrastruktur  maupun suprastruktur. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi kian meningkat sehingga  membuat  batas-batas  antar  negara  semakin  semu.  Jalur  lalu  lintas  pun semakin  mudah  untuk  diakses.  Semakin  terbuka  lebarnya  jalan  lalu  lintas  antar negara pada era globalisasi ini menyebabkan meningkatnya pula mobilitas barang dan  manusia  antar  satu  negara  ke  negara  lain.  Dalam  memenuhi  kebutuhannya, secara  tidak  langsung  negara  membuka  lebar  pintu  masuk  dan  akses  ke  dalam
ruang  lingkup  batasan  negara.  Masing-masing  individu  juga  dengan  mudah melakukan  perjalanan  dari  satu  negara  ke  negara  lain  dengan  berbagai kepentingan.
Akibat  fenomena  tersebut, berbagai  usaha dilakukan untuk  tetap menjaga keamanan  dan  stabilitas  negara,  seperti  menetapkan  peraturan-peraturan  tentang keimigrasian, walaupun masih banyak terdapat kelemahan yang dapat dimanfaat- kan  oleh  manusia  antarnegara.  Awalnya  hanya  sebagai  kegiatan  migrasi  yang bersifat  tradisional  atau  konvensional,  yaitu  perpindahan  penduduk  dari  satu negara ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih baik di negara tujuan, tetapi  dengan  munculnya  negara-negara  bangsa  yang  memiliki  kedaulatan  atas suatu wilayah mengharuskan arus migrasi memakai pola legal.
Adanya  hambatan-hambatan  dalam  pola  migrasi  legal,  mendorong munculnya  keterlibatan  kelompok  kejahatan  lintas  negara  yang  berupaya mengembangkan  pola  migrasi  illegal.  Kelompok  kejahatan  ini  memanfaatkan kondisi  kelemahan  ekonomi,  sosial,  budaya,  dan  psikologis  masyarakat  kelas bawah. Pola migrasi illegal yang berimplikasi munculnya masalah keamanan baru berupa aksi-aksi kejahatan yang melintasi batas negara ( transnational crime ) yang berkembang  menjadi  kejahatan  lintas  negara  terorganisasi  ( transnational organised  crime ),  seperti  penyeludupan  migran.  Indonesia  sebagai  negara kepulauan  terbesar  di  dunia,  rentan  terhadap  penyeludupan,  termasuk penyeludupan migran (Agus Rukanda, http://rukandabanget.blogspot.com).
Arus  pergerakan  manusia,  pada  dasarnya  perpindahan  yang  dilakukan selalu  bertujuan  untuk  mencari  solusi  dari  segala  permasalahan  yang  mereka temukan  di  tempat  asalnya.  Ketika  manusia  merasa  tidak  nyaman  dengan kehidupannya  karena  berbagai  masalah,  seperti  keamanan,  ekonomi  (tempat tinggal,  sandang,  pangan),  ataupun  kondisi  politik,  ras  agama  dan  ideologi  di tempat mereka tinggal sebelumnya, maka naluri untuk mendapatkan tempat yang lebih  baik  pun  akan  muncul.  Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri,  karena  sejarah mencatat  bahwa  perpindahan  selalu  didasari  karena  ketidaknyaman  di  tempat sebelumnya,  demikian  juga  yang  dilakukan  oleh  Romawi  dan  bangsa-bangsa lainnya (Nugrogo, https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id).
Penyeludupan  manusia  merupakan  salah  suatu  bentuk  kejahatan transnasional  yang  terorganisasi  yang  potensial  menimbulkan  berbagai  macam implikasi  pada  kejahatan  lain.  Penyeludupan  manusia  dapat  menjadi  takaran lemahnya sistem hukum suatu negara dalam menangani motivasi terselubung dari para  imigran  untuk  menjadikan  negara  tersebut  sebagai  negara  perantara  untuk kejahatan.  Bentuk  kejahatan  lain  dapat  saja  muncul  sering  dengan  pembiaran praktik  penyeludupan  manusia  seperti;  kejahatan-kejahatan  konvensional (penipuan,  pemerkosaan,  pembunuhan  dan  pencurian),  pelayaran,  perdagangan orang,  pencucian  uang,  kejahatan  perbankan  dan  tidak  menutup  kemungkinan adanya kejahatan terorisme (Nugrogo, https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id).
Penyeludupan  manusia  di  Indonesia  belum  dikenal  sebagai  sebuah kejahatan  tetapi  lebih  dikenal  dengan  pelanggaran  keimigrasian  oleh  sebagian penegak  hukum  yang  pernah  menangani  kejahatan  ini,  karena  penanganan kejahatannya  yang  menggunakan  undang-undang  keimigrasian.  Di  sisi  lain penyeludupan manusia juga dikenal sebagai kejahatan perdagangan orang, karena mempunyai  modus  operandi  yang  mirip,  oleh  sebab  itu  penulis  tertarik menganalisis  pertanggungjawaban  pidana  dalam  hal  terjadinya  penyeludupan manusia ini.

## B. Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana dalam Hal Terjadinya Kejahatan
Tindak  pidana  berupa  kejahatan  dipandang  dari  sudut  formil  (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang diberi pidana oleh masyarakat (dalam hal ini negara), bila ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, maka kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan  (Edi  Warman,  1994: 6).  Bonger  sebagaimana  dikutip  Edi  Warman  (1994:  7)  memberikan  penjelasan mengenai  pengertian  kejahatan  yang  bertentangan  dengan  kesusilaan,  dimana kesusilaan  mengenai  tentang  sifat  dan  hakekat  dari  perbuatan  asusila  ( immoral ), terlihat ada 2 (dua) sudut pandangan, yaitu:
1. Pandangan  subjektif,  yaitu  dipandang  dari  sudut  orangnya,  adalah  perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
2. Pandangan  objektif,  yaitu  jika  dipandang  dari  sudut  masyarakat  adalah  per- buatan yang merugikan masyarakat.
Kejahatan  dalam  artian  kriminologis  adalah  tiap  kelakuan  yang  bersifat merugikan,  yang  menimbulkan  begitu  banyak  ketidaktenangan  dalam  suatu masyarakat  tertentu,  sehingga  masyarakat  itu  berhak  untuk  mencelanya  dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan  karena  kelakuan  tersebut  (Roeslan  Saleh,  1980:  17).  Pengertian kejahatan  dalam  buku  terminologi  hukum  pidana  memberikan  pengertian kejahatan ( misdaad, misdrijf, crime ) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana berat oleh undang-undang (Andi Hamzah, 2007: 81).
Dalam  hal  terjadinya  kejahatan,  maka  ada  pelaku  kejahatan  yaitu  orang yang  telah  melakukan  kejahatan  yang  sering  pula  disebut  “penjahat”.  Penjahat adalah  orang  yang  sering  melakukan  kejahatan  (Andi  Hamzah,  2007:  82). Menurut  Teori  Lambroso  tentang born  criminal (penjahat  yang  dilahirkan) dinyatakan  bahwa  para  penjahat  adalah  suatu  bentuk  yang  lebih  rendah  dalam kehidupan,  lebih  mendekati  nenek  moyang  mereka  yang  mirip  kera  dalam  hal sifat  bawaan  dan  watak  dibanding  mereka  yang  bukan  penjahat.  Mereka  dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa atavistic stigmata -ciri-ciri fisik dari makhluk  pada  tahap  awal  perkembangan,  sebelum  mereka  benar-benar  menjadi manusia.  Lambroso  beralasan  bahwa  seringkali  para  penjahat  memiliki  rahang yang  besar  dan  gigi  taring  yang  kuat,  suatu  sifat  yang  pada  umumnnya  dimiliki mahkluk carnifore yang merobek dan melahap daging mentah. Jangkauan/rentang lengan  bawah  dari  para  penjahat  sering  lebih  besar  dibanding  tinggi  mereka, sebagaimana  dimiliki  kera  yang  menggunakan  tangan  mereka  untuk  menggerak- kan tubuh mereka di atas tanah (Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2001: 38).
Studi  terhadap  pelaku  kejahatan  ini  kemudian  berkembang  ke  studi terhadap  korban  kejahatan  yang  melahirkan  “ viktimologi ”,  hal  ini  dikarenakan pengaruh dari karangan Hans von Henting dan B. Mendelsohn yang berjudul “ The Criminal  and  his  Victim ”  (1949)  yang  menyatakan  bahwa  dalam  kejahatan- kejahatan  tertentu  ditemui  adanya  peranan  korban  kejahatan-kejahatan  tertentu ditemui,  adanya  peranan  korban  yang  sangat  penting  dalam  menimbulkan
kejahatan.  Hasil  dari  studi  penyebab  kejahatan  inilah  nantinya  yang  melahirkan sejumlah teori tentang penyebab kejahatan (Topo Santoso dan Eva Achani Zulfa, 2001: 13).
Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan di kota di bandingkan  di  pedesaan,  sebagai  kenyataannya  bahwa  manusia  dalam  pergaulan hidupnya  sering  terdapat  penyimpangan  terhadap  norma-norma,  terutama  norma hukum. Penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan  itu  sendiri  merupakan  masalah  sosial  yang  berada  di  tengah-tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat  (Kukuh Binanto, http://kukuhbinanto.blogspot.com).
Secara  umum  ada  beberapa  faktor  yang  menyebabkan  terjadinya  sebuah kejahatan. Pertama, adalah faktor  yang berasal  atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan  dan  kejiwaan  (penyakit  jiwa).  Kedua,  adalah  faktor  yang  berasal  atau terdapat  di  luar  diri  pribadi  si  pelaku,  maksudnya  bahwa  yang  mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan, tetapi faktor yang paling  menentukan  dalam  hal  ini  adalah  faktor  lemahnya  iman,  jika  iman  lemah atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya (Kukuh Binanto, http://kukuhbinanto.blogspot.com).
Dalam  hal  terjadinya  kejahatan,  maka  aspek  penting  yang  perlu  dilihat adalah  terkait  dengan  tanggung  jawab  seseorang  akibat  adanya  perbuatan  itu. Pertanggungjawaban  pidana  dalam  Bahasa  Belanda  disebut  dengan  istilah “ toerekenbaarheid ”  atau  dalam  Bahasa  Inggris  disebut  dengan  istilah  “ criminal responsibility ”.  Pertanggungjawaban  pidana  dimaksudkan  untuk  menentukan apakah seseorang terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi  atau  tidak,  apabila  ternyata  tindakannya  bersifat  melawan  hukum  dan terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dapat dipidana.
Berbicara  tentang  pertanggungjawaban,  maka  tidak  dapat  dilepaskan dengan  tindak  pidana,  walaupun  dalam  pengertian  tindak  pidana  tidak  termasuk
masalah  pertanggungjawaban  pidana.  Tindak  pidana  hanya  menunjuk  kepada dilarangnya  suatu  perbuatan.  Dasar  adanya  tindak  pidana  adalah  asas  legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan, berarti bahwa pembuat  tindak  pidana  hanya  akan  mempertanggungjawabkan  suatu  perbuatan pidana  jika  ia  mempunyai  kesalahan  dalam  melakukan  tindak  pidana  tersebut (Nugrogo, https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id)
Menurut  Moeljatno  dalam  pidato Dies Natalies sebagai  mana  dikutip Nugrogo (https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id), dikatakan bahwa antara per- buatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada hubungan erat seperti  halnya  dengan  perbuatan  dan  orang  yang  melakukan  perbuatan. Kemampuan bertanggungjawab menurut Roeslan Saleh (1980: 80) adalah mampu untuk  menginsyafi  sifat  melawan  hukumnya  perbuatan  dan  sesuai  dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya.

## C. Tindak Pidana Penyeludupan Manusia
Penyeludupan  manusia  ( smuggling ) , menurut  definisi  Pasal  3  Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyeludupan Manusia adalah mencari untuk mendapat, langsung  maupun  tidak  langsung,  keuntungan  finansial  atau  materi  lainnya,  dari masuknya seseorang secara illegal ke suatu bagian negara, dimana orang tersebut bukanlah  warga  negara  atau  memiliki  izin  tinggal.  Masuk  secara  illegal  berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.
Penyeludupan  manusia  unsur  yang  hampir  sama  dengan  perdagangan orang,  yaitu  ada  unsur  proses,  cara  dan  tujuan.  Unsur  proses  adalah  aktivitas pemindahan seorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur cara adalah tidak  ada  unsur  penyelewengan  persetujuan  kehendak  pribadi,  maupun  dengan penggunaan  kekerasan,  umumnya  calon  migran  mencari  dan  memulai  kontak dengan  penyelundup  sendiri  dengan  menyadari  tujuannya,  yaitu  untuk  melintasi batas  suatu  negara  secara  illegal,  sedangkan  unsur  tujuan,  yaitu  selalu  ada  nilai mendapatkan  keuntungan  berupa  finansial  dan  pelaksanaannya  untuk  tujuan
melintasi perbatasan negara yang dilakukan secara illegal (Nur Kusuma Wardani, http: // journal.unair.ac.id).
Perbedaan  mendasar  antara  perdagangan  orang  dengan  penyeludupan manusia, adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dalam perdagangan orang persetujuannya  diperoleh  karena  kekerasan,  paksaan,  penipuan,  sedangkan penyeludupan  manusia  selalu  ada  persetujuan  untuk  pemindahan.  Dari kepentingan,  dimana  perdagangan  orang  tujuannya  selalu  eksploitas,  sedangkan penyeludupan  manusa  tunjuannya  pemindahan  orang  secara  illegal.  Dilihat  dari sifat  hubungan  antara  individu  dengan  fasilitator/pihak  yang  mengeksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban dan traffiker ) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di negara tujuan hubungan ini masih  berlangsung,  sedangkan  penyeludupan  manusia  antara  (pembeli  dan pemasok)  hubungan  jangka  pendek  dan  putus  setelah  kegiatan  pemindahan  ke suatu negara tercapai Nur Kusuma Wardani, http: // journal.unair.ac.id).
Selain  persamaan,  terdapat  pula  perbedaan  antara  keduanya,  bahwa penyulundupan  manusia  ( human  smuggling )  lebih  banyak  menekankan  unsur illegalitas  dan  perpindahan  seseorang  lintas  perbatasan,  sedangkan  dalam  kasus perdagangan  yang  terpenting  bukan  persoalan  sah  atau  tidaknya  perpindahan  itu secara  geografis,  tetapi  yang  menjadi  fokus  perhatian  adalah  adanya  unsur eksploitasi, pemanfaatan, dan perlakuan salah kepada korban. Perdagangan orang selalu  menggunakan  kekerasan  dan  intimidasi,  guna  mempertahankan  korban tetap berada dalam situasi tereksploitasi, sedangkan untuk penyeludupan manusia tidak  selalu  menggunakan  kekerasan  dan  intimidasi.  Dari  segi  otonomi  dan kebebasan,  untuk  perdagangan  orang  dimana  korban  selalu  dalam  posisi  lemah, sedangkan  untuk  penyeludupan  manusia  korban  biasanya  tidak  terlalu  lemah kecuali  jika  dibutuhkan  agar  pemindahan  berhasil.  Dari  aspek  geografis, perdagangan  orang  terjadi  secara  internal  dan  lintas  batas  negara,  sedangkan penyeludupan  manusia  terjadi  secara  lintas  batas  negara.  Dari  segi  dokumen, perdagangan  orang  bisa  legal  maupun  illegal,  sedangkan  penyeludupan  manusa biasanya  selalu  illegal,  dan  yang  terakhir  dari  segi  kejahatan,  dimana  untuk perdagangan  orang  selalu  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  sifat  dari
kejahatannya  dilakukan  terhadap  individu,  sedangkan  untuk  penyeludupan manusia bersifat kejahatan terhadap negara (Bagong Suyanto, 2006: 13).
Penyeludupan  manusia  adalah  kejahatan,  karena  penyeludupan  manusia secara  jelas  melanggar  ketentuan-ketentuan  resmi  dari  negara-negara  yang bersangkutan.  Telah  diakui  bahwa  penyeludupan  manusia  merupakan  suatu tindakan melanggar hak asasi manusia dan bentuk perbudakan kontemporer. Para imigran  diperlakukan  dengan  tidak  baik  sangat  sering  kondisi  perjalanan  yang tidak  manusiawi  ditumpuk  dalam  angkutan  (umumnya  perahu)  yang  penuh  dan sesak,  dan  bahkan  sering  terjadi  kecelakaan  yang  fatal.  Setibanya  di  tempat tujuan,  status  illegal  mereka  menyebabkan  mereka  terpaksa  menjadi  budak  para penyelundup  yang memaksa bekerja selama bertahun-tahun di pasar tenaga kerja illegal. Para imigran secara tidak langsung dieksploitasi oleh pihak tertentu demi keuntungan materil (Mansur Zikri, http: // manshurzikri.wordpress.com).
Penyeludupan  manusia  menjadi  lahan  bisnis  tersendiri  yang  sangat menguntungkan.  Diperkirakan  setiap  tahunnya  dapat  menghasilkan  keuntungan sebesar  lima  hingga  sepuluh  juta  dolar.  Berdasarkan  perkiraan  tersebut,  setidak- nya satu juta imigran harus membayar rata-rata sebesar lima hingga sepuluh ribu dolar  secara  paksa  ketika  melintasi  perbatasan  antar  negara.  Organisasi Internasional untuk Migrasi ( IOM ) mencatat bahwa penyeludupan manusia, yang merupakan  “sisi  gelap”  dari  globalisasi,  adalah  sebuah  bisnis  besar  yang  kian tumbuh  dan  berkembang.  Selain  itu,  penyeludupan  manusia  juga  menimbulkan masalah  tersendiri  bagi  negara  tempat  mereka  meminta  suaka.  Hal  ini  juga melanda negara Indonesia (Mansur Zikri, http: // manshurzikri.wordpress.com).
Praktik penyeludupan orang atau people smuggling telah meningkat dalam beberapa  dekade  terakhir  dan  pada  saat  ini,  laporan  signifikan  mengenai  jumlah imigrasi  tidak  resmi  terus  meningkat  di  berbagai  negara,  termasuk  di  Indonesia, yang  semula  sebagai  negara  transit  saat  sekarang  ini  menjadi  negara  tujuan. People  smuggling umumnya  dapat  terjadi  dengan  persetujuan  dari  orang  atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan, dan alasan yang paling umum dari  mereka  adalah  peluang  untuk  mendapatkan  pekerjaan  atau  memperbaiki status  ekonomi,  harapan  untuk  mendapatkan  penghidupan  yang  lebih  baik  bagi
diri sendiri atau keluarga, dan juga untuk pergi menghindari konflik  yang terjadi di negara asal (Mansur Zikri, http: // manshurzikri.wordpress.com).
People  smuggling dan  imigran  gelap  merupakan  suatu  tindakan  pidana yang saling kait mengait. Kegiatan tersebut dapat terjadi jika salah satunya dapat direalisasikan,  dalam  artian  bahwa  imigran  gelap  akan  berhasil  dengan  adanya persekongkolan  dari  agen-agen  penyeludup,  dan  menyeludup  orang  mengakibat- kan semakin meningkatnya jumlah imigran gelap. Penyeludupan manusia ( people smuggling )  dapat  diartikan  mencari  untuk  mendapat,  langsung  maupun  tidak langsung,  keuntungan  finansial  atau  materi  lainnya,  dari  masuknya  seseorang secara  illegal  ke  suatu  bagian  negara  dimana  orang  tersebut  bukanlah  warga negara  atau  memiliki  izin  tinggal.  Masuk  secara  illegal  ke  suatu  negara  secara legal (Sam Fernando, http: // hukum.ub.ac.id).
Berdasarkan pendapat yang diuraikan di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyeludupan  manusia  pada  umumnya  dipahami  sebagai  pengadaan  atau pengangkutan  manusia  untuk  mendapatkan  keuntungan  untuk  masuk  secara illegal  ke  dalam  sebuah  negara,  tetapi  menyediakan  fasilitas  untuk  masuk  atau melintasi  sebuah  negara  secara  illegal,  secara  tersendiri,  bukanlah  perdagangan manusia,  walaupun  seringkali  dilaksanakan  dalam  keadaan  yang  berbahaya, bahkan mempertaruhkan keselamatan jiwa.
Penyeludupan seringkali melibatkan para migran yang telah setuju dengan kegiatan  tersebut,  sedangkan  perdagangan  manusia,  dapat  tanpa  persetujuan mereka  atau  kalaupun  korban  pada  awalnya  sudah  memberi  persetujuan, persetujuan  mereka  telah  ditiadakan  karena  pemaksaan,  penipuan,  atau  tidakan kejam dari pada pelaku perdagangan.
Korban  perdagangan  manusia  seringkali  tidak  menyadari  bahwa  mereka akan  dipaksa  melakukan  prostitusi  atau  mengalami  situasi  kerja  paksa  yang bersifat  eksploitasi.  Oleh  sebab  itu,  penyeludupan  manusia  dapat  menjadi perdagangan  illegal.  Komponen  kunci  yang  membedakan  perdagangan  dengan penyeludupan adalah unsur kecurangan, penipuan, atau pemaksaan. Tidak seperti penyeludupan,  perdagangan  manusia  dapat  terjadi  baik  korban  dipindahkan  di dalam negeri atau ke luar negeri.

## D. Pertanggungjawaban Pidana Penyeludupan Manusia
Perbuatan  tindak  pidana  penyeludupan  manusia  merupakan  suatu  tindak pidana di bidang keimigrasian. Istilah imigrasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu “ immigratie ”,  yang  berasal  dari  Bahasa  Latin,  yaitu  “ immigratio ”,  dengan  kata kerjanya, “ immigreren ”, yang di dalam Bahasa Latinnya disebut “ immigrare ” dan selanjutnya  lazim  disebut  menjadi  “ immigratie ”.  Dalam  Bahasa  Inggris  disebut “ immigration ”, yang terdiri dari 2 (dua) kata “ in ” artinya “dalam” dan “migrasi” artinya “pindah, datang, masuk atau boyong” (Sihar Sihombing, 2009: 2).
Pengertian  imigrasi  adalah;  pindah,  datang,  atau  pemboyongan  orang- orang masuk ke suatu negara. Dalam Bahasa Inggris dirumuskan: “ immigration is the  entrance  ito  an  alien  country  of  persons  intending  to  take  part  in  the  life  of that country and to make it their more or less permanent residence ”. Pernyataan ini  mengandung  arti  bahwa  pemasukan  ke  suatu  negara  asing  dari  orang-orang yang  berniat  untuk  menumpang  hidup  atau  mencari  nafkah.  Sedikit  atau  banyak menjadikan  negara  itu  untuk  tempat  mereka  berdiam  atau  menetap  (Sihar Sihombing, 2009: 2).
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigirasian,  disebutkan bahwa keimigrasian  adalah hal  ihwal  lalu lintas orang yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia,  serta  pengawasannya  dalam  rangka menjaga  tegaknya  kedaulatan  negara.  Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia “keimigrasian  adalah  perihal  yang  bertalian  dengan  imigrasi;  seluk-beluk imigrasi:  ia  dikenakan  tindakan  berupa  deportasi  dan  namanya  dicantumkan dalam daftar penangkalan”.
Keimigrasian  dapat  dirumuskan  sebagai  hal  ihwal  lalu  lintas  orang  yang masuk  atau  ke  luar  wilayah  republik  Indonesia  dan  pengawasan  terhadap  orang asing  di  wilayah  Negara  Republik  Indonesia,  dimana  setiap  orang  dapat  keluar wilayah  Indonesia  setelah  mendapatkan  tanda  bertolak,  dan  yang  dimaksud dengan tanda bertolak adalah tanda tertentu  yang diterakan oleh pejabat  imigrasi di  tempat  pemeriksaan  imigrasi  dalam  surat  perjalanan  setiap  orang  yang  akan meninggalkan wilayah Indonesia. Sebaliknya, setiap orang asing dapat masuk ke wilayah Indonesia setelah mendapat izin masuk. Izin masuk yang dimaksudkan di
sini adalah izin yang diterakan pada Visa atau Surat Perjalanan orang asing untuk memasuki  wilayah  Indonesia  yang  diberikan  oleh  pejabat  imigrasi  di  tempat pemeriksaan imigrasi (Koerniatmanto Soetoprawiro, 1994: 74).
Dalam  peraturan  perundang-undangan  diatur  kewajiban  setiap  orang,  baik untuk  orang  Indonesia  maupun  untuk  orang  asing  yang  mau  masuk  wilayah Indonesia (Sihar Sihombing, 2009: 17), yaitu:
1. untuk Warga Negara Indonesia yang akan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, maka mereka diwajibkan untuk:
a. memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku;
b. memiliki lembar E/D, dan
c. pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi
2. untuk  Warga  Negara  Asing  yang  mau  masuk  ke  wilayah  Negara  Republik Indonesia, maka mereka diwajibkan untuk:
a. memiliki surat perjalanan yang sah dan masih berlaku;
b. memiliki visa yang  masih  berlaku,  kecuali  orang  yang  tidak  diwajibkan memiliki visa , dan
c. memiliki lembar E/D, kecuali bagi pemegang kartu elektronik.
Selain  itu  ada  hal  yang  perlu  dilakukan  terhadap  orang  asing,  yaitu pemeriksaan: (1) tiket untuk kembali atau untuk meneruskan perjalanan ke negara lain; (2) keterangan mengenai jaminan hidup selama berada di Indonesia; atau (3) keterangan  kesehatan  bagi  negara  yang  terkena  wabah.  Berdasarkan  hasil pemeriksaan tersebut, petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi dapat memberikan keputusan: (1) menolak pemberian ijin masuk karena dianggap tidak memenuhi  ketentuan-ketentuan  tersebut  di  atas;  atau  (2)  memberikan  ijin  masuk karena  telah  memenuhi  ketentuan-ketentuan  sebagaimana  yang  telah  disebutkan diatas atau untuk yang telah memiliki ijin masuk kembali, masih berlaku ijinnya. Penolakan atau tidak pemberian izin keimigrasian, apabila orang asing:
1. Tidak memiliki Surat Perjalanan yang sah atau tidak berlaku;
2. Tidak  memiliki visa ,  kecuali  orang  yang  tidak  diwajibkan  memiliki visa sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  huruf  a  Undang-undang  Nomor  9
Tahun  1992,  yakni  orang  asing  warga  negara  dari  negara  yang  berdasarkan Keputusan Presiden tidak diwajibkan memiliki Visa E
3. Menderita  gangguan  jiwa  atau  penyakit  menular  yang  membahayakan kesehatan umum.
4. Tidak  memiliki  izin  masuk  kembali  atau  tidak  mempunyai  izin  masuk  ke negara lain
5. Memberikan keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Surat Perjalanan dan/atau visa .
Orang-orang  yang  tidak  dapat  izin  keimigrasian  ini,  untuk  tetap  masuk dalam  wilayah  Negara  Indonesia,  lazimnya  menempuh  cara-cara  illegal  melalui penyeludupan,  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  keimigrasian. Mengenai  bentuk  penyeludupan  manusia  dalam  tindak  pidana  keimigrasian menurut Noldy Mohede (2011: 41), antara lain:
1. Orang  asing  yang dengan sengaja membuat  palsu atau memalsukan visa atau izin keimigrasian.
2. Orang  asing  yang  dengan  sengaja  menggunakan visa atau  izin  keimigrasian palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau berada di wilayah indonesia.
3. Orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian yang diberikan kepadanya
4. Setiap orang yang dengan sengaja:
a. menggunakan  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  sedangkan  ia mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa Surat Perjalanan itu palsu atau dipalsukan.
b. menggunakan  Surat  Perjalanan  orang  lain  atau  Surat  Perjalanan  Republik Indonesia  yang  sudah  dicabut  atau  dinyatakan  batal,  atau  menyerahkan kepada  orang  lain  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  yang  diberikan kepadanya, dengan maksud digunakan secara tidak berhak.
c. memberikan  data  yang  tidak  sah  atau  keterangan  yang  tidak  benar  untuk memperoleh Surat Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain.
d. memiliki  atau  menggunakan  secara  melawan  hukum  2  (dua)  atau  lebih Surat Perjalanan Republik Indonesia yang semuanya berlaku;
5. Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  mencetak, mempunyai,  menyimpan  blanko  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  atau blanko dokumen keimigrasian.
6. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat, mempunyai atau  menyimpan  cap  yang  dipergunakan  untuk  mensahkan  Surat  Perjalanan Republik Indonesia atau dokumen keimigrasian.
7. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain merusak, menghilangkan atau mengubah baik sebagian maupun seluruhnya keterangan atau cap yang terdapat dalam Surat Perjalanan Republik Indonesia.
8. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain mempunyai, menyimpan, mengubah atau menggunakan data keimigrasian baik secara manual maupun elektronik.
9. Pejabat  yang  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum  memberikan  atau  mem- perpanjang  berlakunya  Surat  Perjalanan  Republik  Indonesia  atau  dokumen keimigrasian kepada seseorang yang diketahuinya tidak berhak.
Penyeludupan  manusia  ada  tiga,  yaitu:  benar-benar  diseludup,  menyeludup sendiri dan penyeludupan secara sukarela (wikipedia, http://wikipedia.org).
1. Benar-benar  diseludup,  maksudnya  bahwa  seorang  atau  sekelompok  manusia diangkut  dari  suatu  negara  ke  negara  lain  dengan  cara  paksaan.  Hal  ini dilakukan untuk kepentingan berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab atas apa  yang  akan  terjadi  pada  orang  yang  diseludupkan  tersebut,  kebanyakan mereka  yang  diseludupkan  itu  adalah  wanita  dan  anak-anak.  Wanita-wanita dan  anak-anak  yang  diseludupkan  tersebut  akan  dijual  kepada  penampung yang  berada  di  negara  tersebut.  Banyak  dari  mereka  dipekerjakan  bukan menjadi  kehendak  mereka  sendiri,  biasanya  wanita  akan  menjadi  buruh  di pabrik,  pekerja  rumah  tangga  dan  pekerja  seks  komersial  yang  terorganisir, sedangkan anak-anak lebih banyak menjadi pengemis di jalanan atau menjadi pekerja paksa.
2. Menyelundup sendiri, maksudnya bahw memasuki negara lain tanpa dokumen yang  sah  melalui  jalur  illegal  menuju  pintu  masuk  tidak  resmi  dari  negara tersebut,  tindakan  tersebut  dilakukan  tanpa  adanya  paksaan  orang  lain  dan melakukannya  sendiri.  Kebanyakan  para  pelaku  penyeludupan  ini  untuk mencari pekerjaan kasar ataupun hanya jalan-jalan semata, agar terhindar dari biaya yang besar dan persyaratan yang rumit.
3. Penyeludupan  secara  sukarela,  maksudnya  bahwa  seorang  atau  sekelompok orang  yang  ingin  diseludupkan  ke  negara  lain  tanpa  ada  paksaan  dari  pihak manapun.  Mereka  yang  melakukan  hal  ini  lebih kepada  mengirit  biaya  untuk bekerja di negara orang lain, dikarenakan administrasi yang dilakukan tersebut tidaklah serumit jika mereka melakukan secara legal.
Penyeludupan  manusia  sebagai  kejahatan  terorganisir  telah  dibahas  di dalam United  Nation  Convention  against  Transnational  Organized  Crime atau Konvensi  PBB  melawan  Kejahatan  Transnasional  Terorganisir.  Indonesia  telah menyetujui  hasil  konvensi  tersebut  dan  penandatanganan  pada  tanggal  12 Desember  2000  (Ken  Lazuardhi  Syarnubi,  2014:  18).  Hasil  dari  konvensi  PBB melawan kejahatan transnasional terorganisir akhirnya disahkan melalui Undang- undang  Nomor  5  Tahun  2009,  guna  untuk  memperkuat  kerja  sama  internasional dan  ditingkatkan  agar  dapat  mencegah  dan  memberantas  tindak  pidana transnasional  yang  terorganisasi.  Dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  6 Tahun  2011  dan  Undang-undang  Nomor  5  tahun  2009,  diharapkan  Indonesia dapat  melakukan penegakan hukum  terhadap para pelaku  penyeludupan  manusia yang dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat di Indonesia, yang memberi legalitas  untuk  memberikan  sanksi  atau  hukuman  bagi  pelaku  penyeludupan manusia.
Sanksi  atau  hukuman  adalah  akibat  hukum  bagi  pelanggar  ketentuan undang-undang,  ada  sanksi  administrasi,  ada  sanksi  perdata  dan  sanksi  pidana. (Andi  Hamzah,  2007:  138).  Mengenai  sanksi  atau  hukuman  yang  diberikan kepada  pelaku  tindak  pidana  dilihat  dari  sistem  pemidaaan,  dimana  sistem pemidanaan  adalah  menetapkan  suatu  sanksi.  Keberadaan  sistem  pemidanaan akan  memberikan  arah  dan  pertimbangan  mengenai  apa  yang  seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma- norma.  Di  sisi  lain,  pemidanaan  itu  sendiri  merupakan  proses  paling  kompleks dalam  sistem  peradilan,  karena  melibatkan  banyak  orang  dan  institusi  yang berbeda.
Pemidanaan  dapat  diartikan  sebagai  tahap  penetapan  sanksi  dan  juga pemberian  sanksi  dalam  hukum  pidana.  Hal  ini  dapat  disimak  dari  pendapat Sudarto yang menyatakan bahwa pemberian pidana in abstracto adalah menetap- kan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentukan undang-undang, sedangkan  pemberian  pidana concerto menyangkut  berbagai  badan  yang kesemuanya  mendukung  dan  melaksanakan  stelsel  sanksi  hukum  pidana  itu. Sanksi  dalam  hukum  pidana  adalah  semua  reaksi  terhadap  pelanggaran  hukum
yang ditentukan undang-undang dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim.
Hukuman  atau  sanksi  yang  dianut  hukum  pidana  membedakan  hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk  memelihara  keamanan  dan  pergaulan  hidup  yang  teratur,  yang  menjadi perbedaan para pakar adalah dasar diadakannya hukuman tersebut, yang akhirnya menimbulkan 3 (tiga) teori (Leden Marpaung, 2008: 105-107), yakni:
1. Teori absolut (teori pembalasan)
Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan  itu  telah  menimbulkan  penderitaan  kepada  orang  lain,  sebagai imbalannya  si  pelaku  harus  diberi  penderitaan.  Beberapa  pakar  sebagai penganjur teori ini di antaranya Immanuel Kant yang mengatakan “ fiat justitia ruat coelum ” yang artinya “walaupun besok dunia akan kiamat, tetapi penjahat terakhir harus menjalani pidananya”. Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral dan etika. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan, karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.
2. Teori relative (teori maksud dan tujuan)
Berdasarkan  teori  ini  hukuman  dijatuhkan  untuk  melaksanakan  maksud  atau tujuan  dari  hukuman  itu,  yakni  memperbaiki  ketidakpuasan  masyarakat sebagai  akibat  kejahatan  itu.  Tujuan  hukuman  harus  dipandang  secara  ideal dan selain itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah ( prevensi ) kejahatan.
3. Teori verenigingstheorie (teori gabungan)
Teori  gabungan  adalah  gabungan  dari  teori  di  atas,  gabungan  kedua  teori  ini mengajarkan  bahwa  penjatuhan  hukuman  adalah  untuk  mempertahankan  tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.
Mengenai  sanksi  atau  hukuman  dalam  hukum  pidana  yang  dijatuhkan utamanya  mengacu  pada  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  tetapi untuk hukum pidana khusus ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub di dalam KUHP. Dalam pengusutan terhadap  kasus  penyeludupan  manusia,  pihak  penyidik  kepolisian  melihat  ada ketentuan dalam KUHP yang dilanggar oleh pelaku penyeludupan manusia yakni
Pasal  263  KUHP,  mengenai  pemalsuan  surat-surat.  Ayat  (1)  menentukan  bahwa barang  siapa  membuat  secara  tidak  benar  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menimbulkan  sesuatu  hak,  perikatan  atau  pembebasan  hutang,  atau  yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh  orang  lain  memakai  surat  tersebut  seolah-olah  isinya  benar  dan  tidak dipalsu,  diancam,  jika  pemakaian  surat  tersebut  dapat  menimbulkan  kerugian karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Ayat (2) menentukan  bahwa  diancam  dengan  pidana  yang  sama,  barang  siapa  dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, apabila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.
Ketentuan  dalam  Pasal  263  KUHP  ini  lebih  kepada  pelaku  yang memalsukan  surat  atau  dokumen  perjalanan  orang  asing  atau  warga  negara Indonesia  yang  masuk  atau  ke  luar  dari  wilayah  Indonesia  demi  menghindari prosedur  yang ketat. Seiring dengan perkembangan zaman,  ternyata KUHP tidak mampu menanggulangi masalah kedatangan imigran gelap yang diakomodasi oleh penyelundup khususnya (Eranovita Kalalo Paembonan, 2014: 7).
Berdasarkan penjelasan Pasal 47 UU No. 9 Tahun 1992, dikatakan bahwa tindak  pidana  imigrasi  termasuk  tindak  pidana  umum,  tetapi  menurut  Mulyatmo dan Sathochid,  dikatakan  bahwa tindak pidana umum  adalah sebagaimana diatur di dalam Buku II dan Buku III KUH, dengan demikian, di luar ketentuan tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana khusus. Mengingat Undang-undang Nomor 6 Tahun  2011  mengatur  sanksi  tersendiri  di  luar  ketentuan  Buku  II  dan  Buku  III KUHP, maka sesuai dengan pendapat kedua pakar di atas, tindak pidana imigrasi dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  khusus,  dan  berlaku  ketentuan lex  spesialis derogat lex generalis .
Tindak pidana penyeludupan manusia merupakan suatu kejahatan dimana setiap  tindak  pidana  atau  kejahatan  akan  diberi  sanksi.  Sanksi  dalam  hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang ditentukan undang- undang  dimulai  dari  penahanan  tersangka  dan  penuntutan  terdakwa  sampai  pada penjatuhan  vonis  oleh  hakim,  dan  dalam  Pasal  10  KUHP  telah  ditetapkan  jenis- jenis pidana,  yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari
empat  jenis  pidana,  dan  pidana  tambahan  terdiri  atas  tiga  jenis  pidana.  Jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah:
1. Pidana pokok yang meliputi:
a. Pidana mati
Pidana  mati  sebagai  mana  yang  ditentukan  dalam  Pasal  11  KUHP  yaitu pidana  mati  dijalankan  oleh  algojo  di  tempat  gantungan  pada  leher terpidana,  kemudian  menjatuhkan  papan  tempat  terpidana  berdiri.  Pidana mati  ini  dilaksanakan  atau  dieksekusi  akan  setelah  mendapatkan  Fiat Eksekusi dari Presiden (Kepala Negara).
b. Pidana penjara
Pidana penjara adalah pidana  yang paling banyak dimuat di dalam KUHP dan  ketentuan  pidana  lainnya.  Pidana  penjara  adalah  pidana  berupa pembatasan kemerdekaan bagi pelaku tindak pidana ke dalam suatu rumah penjara.  Hal  yang  diharapkan  bagi  si  terpidana  untuk  merenungkan  dan menyadari segala kesalahan yang telah diperbuatnya. Istilah penjara berasal dari  kata  “penjera”  atau  dalam  bahasa  jawa  “ penjero ”.  Terdapat  3  (tiga) sistem pemenjaraan, yaitu:
1) Sistem pensylvania/cellulaire sistem
Sistem dimana terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, dan sama sekali  tidak  dizinkan  menerima  tamu,  baik  tamu  dari  luar  maupun sesame narapidana.
2) Sistem auburn
Sistem ini disebut juga sistem silent karena pada malam hari terpidana dimasukkan  ke  dalam  sel  sendiri,  tetapi  pada  siang  hari  diwajibkan bekerja  sama  dengan  narapidana  lain,  tetapi  dilarang  berbicara  antar sesama narapidana atau kepada orang lain.
3) Sistem English/Progresif
Sistem ini dilakukan secara bertahap, tahap pertama selama tiga bulan, terpidana  menggunakan celluler  sistem, setelah  ada  kemajuan  si terpidana  diperbolehkan  menerima  tamu,  tahap  selanjutnya  ia  boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.
c. Pidana kurungan
Hukuman  kurungan  lebih  ringan  dari  hukuman  penjara.  Lebih  ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa  peralatan  yang  dibutuhkan  terhukum  sehari-hari,  misal  tempat tidur, selimut dan lain-lain.
Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari  dan  paling  lama  satu  tahun.  Lamanya  hukuman  kurungan  ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yang menentukan sebagai berikut:
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena  gabungan  atau  pengulangan  atau  karena  ketentuan  Pasal  52  dapat ditambah  menjadi  satu  tahun  empat  bulan.  Pidana  kurungan  sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.
d. Pidana denda
Pidana  denda  adalah  hukuman  berupa  kewajiban  seseorang  untuk mengembalikan  keseimbangan  hukum  dan  menebus  dosanya  dengan pembayaran sejumlah uang.
2. Pidana tambahan
Pidana  tambahan  hanya  dapat  dijatuhkan  bersama-sama  dengan  hukuman pokok.  Penjatuhan  hukuman  tambahan  itu  biasanya  bersifat fakultatif ,  dan hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan, ada beberapa pidana tambahan
a. Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
b. Perampasan barang-barang tertentu
c. Pengumuman putusan hakim.

## E. Penutup
Kejahatan penyeludupan manusia dilihat sebagai perbuatan memindahkan orang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa berkas atau dokumen lengkap untuk memasuki suatu wilayah hukum.  Pertanggungjawaban pidana bagi  pelaku tindak pidana  penyeludupan  manusia  yang  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  120  ayat  (1) UU No. 6 Tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Andi Hamzah. 2007. Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika.
Edi Warman. 1994. Selayang Pandang Tentang Kriminologi . Medan: USU Press. Koerniatmanto  Soetoprawiro.  1994. Tindak  Pidana  Keimigrasian .  Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Marpaung,  Leden.  2008. Asas,  Teori,  Praktik  Hukum  Pidana .  Jakarta:  Sinar Grafika
Roeslan  Saleh.  1980. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana . Jakarta: Aksara Baru.
Sihombing, Sihar. 2009. Hukum Imigrasi . Bandung: Nuansa Aulia.
Topo  Santoso  dan  Eva  Achani  Zulfa.  2001. Kriminologi. Jakarta:  RajaGrafindo Persada.

## Jurnal/Majalah/Karya Ilmiah:
Bagong  Suyanto.  2006.  “Kebijakan  dan  Program  Penanggulangan  Women  and Child  Trafficking  belajar  dari  kasus  Propinsi  Jawa  Timur”. Majalah Pledoi . Vol. 1.
Eranovita  Kalalo  Paembonan,  2014.  “Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap Tindak  Pidana  Penyeludupan  Orang  (People  Smuggling)”. Lex  Crimen , Vol. 3. No. 4. Fakultas Hukum Unsrat. Manado.
Ken  Lazuardhi  Syarnubi.  2014  “Penyeludupan  Manusia  oleh  Sindikat Internasional  di  Jakarta”. Karya  Ilmiah .  Depok:  Fakultas  Hukum Universitas Indonesia.
Noldy  Mohede.  2011  “Sanksi  Pidana  terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana Keimigrasian”, Jurnal Hukum Unsrat . Vol. XIX. No. 4. Juli-September.

## Peraturan Perundang-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan Hukum Pidana.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  Pengesahan United  Nations  Convention  Against  Transnational  Organized  Crime (Konvensi  Perserikatan  Bangsa  Bangsa  Menentang  Tindak  Pidana Transnasional yang Terorganisasi).
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

## Internet:
Agus  Rukanda.  “Imigran  Gelap.  http://rukandabanget.blogspot.com.  Diakses tanggal 18 September 2016. Pukul 03.13 WIB
Kukuh  Binanto.  “Faktor  Penyebab  Terjadinya  Suatu  Tindak  Kejahatan  di  Kota Dibandingkan  di  Pedesaan.  http://kukuhbinanto.blogspot.com,  Diakses tanggal 19 September 2016. Pukul 02.42 WIB.
Mansur  Zikri.  “Permasalahan  Imigran  Gelap  dan  People  Smuggling  dan  Usaha- usaha  serta  Rekomendasi  Kebijakan  dalam  Menanggulanginya”.  http: // manshurzikri.wordpress.com.  Diakses  tanggal  18  September  2016.  Pukul 02.50 WIB.
Nugrogo. “Perlunya Kriminalisasi  terhadap Kejahatan  Penyeludupan Manusia di Indonesia”.  https://nugrohokriminolog.blogspot.co.id.  Diakses  tanggal  16 Juli 2016. Pukul 01.59 WIB.
Nur  Kusuma  Wardani.  “Trafficking  pada  Anak  dan  Perempuan”.  http: // journal. unair.ac.id. Diakses tanggal 18 September 2016. Pukul 03.40 WIB.
Sam  Fernando.  “Politik  Hukum  Pemerintah  (Diroktorat  Jendral  Imigrasi)  dalam
Menanggulangi  Masalah  Penyeludupan  Manusia”.  http: // hukum.ub.ac.id . Diakses tanggal 16 September 2016. Pukul 03.10 WIB.
Wikipedia. “Penyeludupan Manusia”. http://ms.wikipedia.org. Diakses tanggal 21
Agustus 2016. Pukul 01:47 WIB.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081370136613 E-mail :  teguhsuhada88@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan