## STRATEGI PERLUASAN CAKUPAN AKTA KELAHIRAN SEBAGAI WUJUD PEMENUHAN HAK ANAK DI BANDA ACEH DAN ACEH BESAR
Muslim Zainuddin & Mansari
Muslim Zainuddin Adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh & Mansari adalah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Universitas Iskandar Muda
Mansari_kaisar@ymail.com

## Abstrak
Akta kelahiran anak memiliki peran penting bagi dirinya supaya terlindungi dari tindakan eksploitasi  dan  trafficking  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab.Negara  wajib  menfasilitasinyasebagai  wujud  pemenuhan  hak anak.Namun kepemilikan akta kelahiran  belum merata dimiliki oleh anak di wilayah Kota Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tantangan  yang dihadapi dalam pengurusan akta kelahiran dan strategi yang digunakan untuk memperluas cakupan  akta  kelahiran  di  Kota  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar.Penelitian  ini  termasuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan lokasi penelitian di Kota Banda Aceh dan Aceh Besar.Data diperoleh melalu wawancara secara mendalam dengan responden dan observasi langsung.Responden  dalam  kajian  ini  terdiri  dari  Petugas  Disdukcapil  Banda  Aceh  dan Aceh Besar, Tokoh gampong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor penyebab  masyarakat  yang  tidak  mengurusi  akta  kelahiran,  yaitu  :  belum  menganggap penting akta kelahiran, letak geografis yang terlalu jauh, sibuk dengan rutinitasnya, biaya transportasi.  Strategi  yang  digunakan  adalah  membuat  MoU,  Pencatatan  Kelahiran Online,  Pencatatan  Kelahiran  Berbasis  Gampong,  Program  Pelangi,  Program  Door  to Door, belajar praktek baik ke Pasuruan Jawa Timur dan Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan berpartisipasi pada moment-moment tertentu.
Kata Kunci  : Akta Kelahiran & Perlindungan Anak.

## Abstract
Birth certificate is one of the rights that must be obtained by the child as a recognition of the self  was  born  from  both  parents.  The  State  shall  provide  it  as  the  exercise  of  its responsibilities to the citizen and the fulfillment of the rights of the child. But there are still some children who do not have birth certificates that result in the non-fulfillment of other basic  rights  that  should  be  obtained  by  the  child.  This  study  aims  to  determine  the challenges  faced  in  the  birth  certificate  management  and  strategies  used  to  extend  the coverage  of  birth  certificates  in  Kota  Banda  Aceh  and  Aceh  Besar.  This  research  includes qualitative  and  quantitative  research  with  research  sites  in  Kota  Banda  Aceh  and  Aceh Besar.  Data  were  obtained  through  in-depth  interviews  with  respondents  and  direct
Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar
observation.  Respondents  in  this  study  consisted  of  the  Disdukcapil  Officers  Banda  Aceh and  Aceh  Besar,  the  Village  Leaders.  The  results  show  that  there  are  various  community factors that do not take care of birth certificates, namely: not yet considered important birth certificate, geographical location that is too far, busy with routine, transportation cost. The strategies  used  are  making  MoU,  Online  Birth  Registration,  Gampong-Based  Birth Registration, Rainbow Program, Door to Door Program, good practice study to Pasuruan East Java and Intensive socialization to the community and participate in certain moments.
Keywords : Birth Certificate & Child Protection.

## A. Pendahuluan
Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak di dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan  dari  kekerasan  dan  diskriminasi 1 .Pasal  1  Angka  2  UU  Nomor  35 Taun  2014  merumuskan  bahwa  Perlindungan  Anak  adalah  segala  kegiatan untukmenjamin dan melindungi Anak dan hak-haknyaagar dapat hidup, tumbuh, berkembang,  danberpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkatdan  martabat kemanusiaan, serta mendapatperlindungan dari kekerasan dan diskriminasi 2 .
Penyelenggaraan perlindungan anak bertujuan untuk memastikan serta menjamin terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak.Salah satu hak yang harus didapatkan oleh anak adalah hak untuk mendapatkan identitas diri.Pasal 5 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap anak  berhak  atas  suatu  nama  sebagai  identitas  diri  dan  status kewarganegaraan.Menurut Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor 35  Tahun 2014, Identitas diri  setiap  Anak  harus  diberikan  sejakkelahirannya.Selanjutnya  Ayat  (2)  Pasal tersebut  Menentukan  Identitas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)dituangkan dalam akta kelahiran.
Akta  kelahiran  memiliki  peran  penting  bagi  anak  sebagai  pengakuan  bagi dirinya.Di  samping  itu,  adanya  akta  kelahiran  menghindari  anak-anak  dari tindakan yang merugikan bagi dirinya, seperti eksploitasi, dan pemalsuan identitas
1 Amin Suprihatini, Perlindungan terhadap Anak, cet. 1, Klaten: Cempaka Putih, 2008, hal. 2.
2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Muslim Zainuddin & Mansari
untuk keperluan-keperluan lainnya. Secara umum,  manfaat Akta Kelahiran adalah sebagai berikut 3 :
1. Sebagai identitas anak sebelum usia 18 tahun.
2. Merupakan  jaminan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  (mencegah permalsuan identitas dan kekerasan terhadap anak.
3. Untuk pengurusan Paspor.
4. Untuk syarat keperluan masuk sekolah.
5. Sebagai salah satu syarat dokumen pernikahan.
6. Pembuktian hak waris.
Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu adanya koordinasi berbagai  pihak,  terutama  pemerintah,  orang  tua  dan  masyarakat  dalam memberikan  perlindungan  kepada  anak.  Menurut  Maidin  Gultom,  perlindungan anak  bermanfaat  bagi  anak  dan  orang  tuanya  serta  pemerintah,  oleh  karena  itu, koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan 4 .
Secara nasional, target yang diinginkan untuk cakupan akta kelahiran yaitu, pada tahun 2015 75 %, tahun 2016 77,5 %, tahun 2017 80 %, tahun 2018 82,5 % dan tahun 2019  85  % 5 .Menurut  Marwan  Nusuf,  Mantan  Kepala  Dinas  Registrasi  dan Kependudukan  Aceh,  Cakupan  akta  lahir  tahun  2015  baru  mencapai  61,6%  dan pada September 2016 baru mencapai 68,51% 6 .
Dengan  memperhatikan  data  tersebut  menunjukkan  bahwa  masih  banyaknya anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran.Data kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Aceh Besar pada bulan Mei 2017 adalah 107.818.sedangkan yang belum memiliki sebanyak 27.174 7 .
Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, penelitian ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dan strategi
3 Materi  “ Pentingnya  Pencatatan  Kelahiran  dalam  Pemenuhan  Hak  Anak ”,  disampaikan  oleh  Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas Register Gampong yang diselenggarakan oleh PKPM, 17-18 Februari 2017.
4 Maidin Gultom, Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya, Tesis , Program Pascasarjana USU, Medan, 1997, hal. 53.
5 Materi  “ Pentingnya  Pencatatan  Kelahiran  dalam  Pemenuhan  Hak  Anak ”,  disampaikan  oleh  Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas Register Gampong yang diselenggarakan oleh PKPM, 17-18 Februari 2017.
6 Materi  disampaikan  pada  kegiatan  Membangun  Mekanisme  PencatatanKelahiran  Anak  Berbasis Gampong, 19 Januari 2017. Diselenggarakan oleh PKPM yang didukung oleh UNICEF
7 Materi disampaikan pada kegiatan FGD di PKPM, 15 Agustus 2017.
Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar
yang  digunakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dalam memperluas cakupan perolehan akta kelahiran di Banda Aceh dan Aceh Besar.

## B. Pembahasan
1. Tantangan Perluasan Cakupan Akta Kelahiran
a. Belum menganggap penting akta kelahiran
Sebagian  masyarakat  menganggap  akta  kelahiran  tidak  terlalu  penting baginya.Sehingga  mereka  tidak  memiliki  kesadaran  untuk  membuatkannya  pada pejabat yang berwenang.Pada akta kelahiran dewasa ini sangat dibutuhkan untuk pengurusan  administrasi  dalam  rangka  memperoleh  pelayanan  dasar  lain.Secara umum, manfaat adanya akta kelahiran adalah sebagai berikut 8 :
a. Sebagai identitas anak sebelum usia 18 tahun.
b. Merupakan  jaminan  perlindungan  hukum  dari  pemerintah  (mencegah permalsuan identitas, kekerasan terhadap anak.
c. Untuk pengurusan Paspor.
d. Untuk syarat keperluan masuk sekolah.
e. Sebagai salah satu syarat dokumen pernikahan.
f. Pembuktian hak waris.
Dengan demikian, akta kelahiran tidak hanya bermanfaat bagi anak, orang dewasa yang mengurus passport, dokumen pernikahan dan pendaftaran ibadah haji sangat dibutuhkan. Oleh karenanya, anggapan klasik yang selalu disampaikan itu sudah saatnya dihilangkan jika tidak menginginkan kemudharatan bagi dirinya.
Menurut  Alyadi,  terkadang  masyarakat  menginginkan  secara  instan.  Di  saat membutuhkan  akta  kelahiran,  mereka  akan  membuatnya.  Bahkan  sebagian  di antaranya  yang  mendesak  petugas  untuk  segera  mencetak  akta  dikarenakan  waktu yang mendesak 9 .Fenomena ini sering terjadi di kalangan masyarakat, karenanya pihak Disdukcapil akan melakukan sosialisasi secara kontinue supaya adanya kesadaran dari masyarakat.
b. Syarat yang Terlalu Susah
8 Materi  “ Pentingnya  Pencatatan  Kelahiran  dalam  Pemenuhan  Hak  Anak ”,  disampaikan  oleh  Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas Register Gampong yang diselenggarakan oleh PKPM, 17-18 Februari 2017.
9 Wawancara  dengan  Alyadi,  Sekretaris  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Aceh  Besar,    10 Agustus 2017.

## Muslim Zainuddin & Mansari
Masyarakat  masih  menganggap  adanya  kesulitan  mempersiapkan  syarat-syarat  yang diperlukan.Sehingga  memunculkan  kesan  bahwa  pengurusan  akta  kelahiran  harus mutar  balik  ke  Disdukcapil.Anggapan  yang  keliru  tersebut  sebenarnya  dikarenakan belum tersosialisasinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan  Peningkatan  Cakupan  Kepemilikan  Akta  Kelahiran  secara  baik.Dengan disahkannya ketentuan tersebut sudah memberikan kepada masyarakat.Karena apabila tidak memiliki buku nikah dapat menggantikannya dengan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM).
Ketentuan SPTJM diberikan dalam dua bentuk yaitu SPTJM Kebenaran dan Kelahiran dan  SPTJM  Kebenaran  sebagai  Pasangan  Suami  Isteri.Pasal  4  Ayat  (1)  Permendagri Nomor 9 Tahun 2016  menyatakanDalam hal persyaratan berupa surat keterangan lahir daridokter/ bidan/ penolong kelahiran, sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 ayat  (1)  huruf  a  tidak  terpenuhi,  pemohonmelampirkan  SPTJM  kebenaran  data kelahiran. Selanjutnya dalam Ayat (2) ketentuan tersebut merumuskan Dalam hal persyaratan  berupa  akta  nikah/kutipan  aktaperkawinan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  3  ayat  (1)huruf  b  tidak  terpenuhi,  pemohon  melampirkan SPTJMkebenaran sebagai pasangan suami isteri.
Dengan  adanya  ketentuan  tersebut  dapat  membantu  percepatan  perluasan cakupan  akta  kelahiran.  Anak  yang  tidak  memiliki  akta  nikahnya,  dapat menggantikannya  dengan  SPTJM  pasangan  suami  isteri  begitu  juga  dengan  anak yang tidak memiliki surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Bidan Penolong dapat  menggantikannya  dengan  SPTJM  kebenaran  kelahiran.  Hal  yang  sangat dibutuhkan adalah mensosialisasikan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah supaya  masyarakat  pada  setiap  lapisan  dapat  mengetahuinya  sehingga mendaftarkan akta kelahiran bagi anak-anaknya.
c. Letak Geografis
Persoalan umum yang dihadapi oleh masyarakat Aceh Besar adalah letak wilayah yang  terlalu  luas.Jumlah  gampongnya  terdiri  dari  604  gampong.Bahkan wilayahnya sampai ke Pulau Aceh yang apabila kesana harus menggunakan Boat untuk mengarungi lautan.
Berbeda dengan Kota Banda Aceh yang tidak terlalu jauh daerahnya. Radius paling jauh  hanya  sekitar  15  sampai  20  Kilo  Meter.  Sangat  mudah  untuk
Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar
menjangkaunya.Lagi pula, jumlah gampong tidak banyak yaitu 90 gampong.Oleh karena  itu,  bukanlah  suatu  persoalan  yang  serius  menyangkut  dengan wilayah.Apalagi  saat  ini  Pemerintah  Banda  Aceh  telah  melaunching  Program Pencatatan  Kelahiran  Berbasis  Online  pada  22  Maret  2017.Di  mana  masyarakat dapat mengurusnya melalui website yang disediakan.
d. Kesibukan dengan Rutinitas
Profesi  masyarakat  yang  tinggal  di  Kota  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar  sangat bervariasi.Ada sebagian yang bertugas di instansi pemerintahan, di sector swasta, petani,  pekebun  dan  pedagang,  nelayan  dan  lain  sebagainya.Setiap  mereka  yang memiliki  rutinitasnya  masing-masing  pasti  adanya  kesibukan  yang  tidak  dapat dielakkan.Alasan  ini  yang  sering  disampaikan  oleh  masyarakaat  sehingga menyebabkan mereka tidak memiliki waktu yang cukup mengurusinya 10 .
e. Biaya Transportasi
Pengurusan  akta  kelahiran  tidak  dipungut  biaya  apapun  oleh  petugas.Pelayanan diberikan  secara  gratis  bagi  masyarakat.  Namun  sebagian  masyarakat membutuhkan  biaya  transportasi  untuk  mendatangi  kantor  Disdukcapil.  Apalagi wilayahnya yang sangat jauh ke pusat ibu kota kabupaten seperti Jantho. Akhirnya mereka  memiliki  tidak  membuatkan  akta  kelahirannya.Problem  ini  sebenarnya merupakan problem lama yang  belum terselesaikan. Akan tetapi, dengan adanya PKPM  yang  didukung  oleh  UNICEF,  telah  dijadikan  dua  gampong  pilot  projek pencatatan  kelahiran  berbasis  gampong  yaitu  gampong  Meunasah  Tutong  dan Gampong  Lam  Ujong.  Bagi  masyarakat  yang  tinggal  di  Gampong  tersebut  tidak perlu  mengeluarkan  biaya  transportasi  karena  dibantu  oleh  Petugas  Registrasi Gampong.
Penunjukkan  gampong  pilot  projek  pencatatan  kelahiran  juga  dibentuk  di  Banda Aceh  yang  terdiri  dari  empat  gampong,  yaitu  gampong  Lueng  Bata,  Gampong Pango  Raya,  Gampong  Lhong  Raya  dan  Gampong  Lamgugob.  Ini  menjadi kemudahan  bagi  warga  masyarakat.Meskipun  secara  biaya  transportasi sebenarnya bukanlah suatu persoalan di Kota Banda Aceh 11 .
10 Wawancara dengan Ramli, Keuchik Gampong Lam Ujong,
11 Wawancara dengan Meri Kasihani, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh,

## Muslim Zainuddin & Mansari

## 2. Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran
Perluasan cakupan akta kelahiran secara merata di seluruh wilayah kota maupun kabupaten  tidak  akan  berjalan  dengan  sendirinya  tanpa  didasari  oleh  usaha  dan kerja keras di berbagai pihak. Terutama sekali pihak-pihak yang berkaitan dengan dengannya,  seperti  Disdukcapil  sebagai  lembaga  yang  diberikan  kewenangan untuk mengurusi dan melayani pembuatan akta kelahiran. Disdukcapil tidak dapat bekerja  sendiri,  akan  tetapi  perlu  kerjasama  lintas  SKPA  supaya  dapat  dengan mudah dan cepat perluasan cakupan akta kelahiran dilaksanakan.
SKPA yang memiliki potensi besar untuk bekerjasama dengan Disdukcapil adalah Dinas  Kesehatan  dan  Dinas  Pendidikan.  Kedua  instansi  tersebut  memiliki kedudukan  strategis  dalam  proses  perluasan  cakupan  akta  kelahiran.  Dinas Kesehatan  yang  menangani  ibu  melahirkan  anaknya  di  rumah  sakit  dapat melakukan  koordinasi  dan  kerjasama  untuk  langsung  mengurusi  akta  kelahiran anak.  Hal  yang  sama  dapat  dilaukan  oleh  Dinas  Pendidikan.  Anak-anak  pada umumnya,  pada  usianya  antara  6  –  18  tahun  berada  dalam  lingkungan pendidikan.Oleh  karenanya,  Dinas  Pendidikan  memiliki  peluang  besar  untuk menghimpun dan mengidentifikasi anak-anak yang belum memiliki akta kelahiran di  instansinya.  Metode  yang  digunakan  mudah,  dengan  cara  meminta  kepada setiap siswa untuk membawa akta kelahirannya.
Biasanya,  anak-anak  yang  mendengarkan  arahan  dan  perintah  dari  gurunya langsung  menindaklanjutinya.Anak-anak  dengan  cepat  membawakannya  pada saat  ke  sekolah  setelah  mendapatkan  informasi  tersebut.  Dengan  demikian,  anak yang belum memiliki akta akan teridentifikasi. Para guru di sekolah dapat mendata kembali  dan  memintanya  untuk  membawakan  segala  syarat  yang  dibutuhkan untuk pengurusannya.
Untuk  memperluas  cakupan  perolehan  akta  kelahiran  cukup  dengan menggunakan  cara  klassik  dengan  cara  menjadikan  Dinas  Kependudukan  dan Pencatatan Sipil sebagai sentralistik pengurusannya. Namun, untuk melakukannya pengembanga tersebut diperlukan model dan inovasi baru sehingga dapat dengan mudah  percepatan  tersebut  terlaksana.Inovasi  dan  model  sebagai  baru  memiliki peran tersendiri bila dilakukan dengan baik.Berbagai inovasi telah diciptakan dan dilaksanakan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  dalam  rangka
Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar
melakasanakan  tugas  mulianya  yakni  memberikan  pelayanan  yang  mudah  dan efisien bagi masyarakat.
Model baru yang dijadikan sebagai sarana memperluas cakupan akta kelahiran di Banda Aceh dan Aceh Besar memang memiliki caranya tersendiri.Kadangkalanya kebijakan yang telah dilakukan oleh Disdukcapil Banda Aceh Belum dimiliki oleh Aceh Besar.Dari kedua daerah tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa Banda Aceh lebih  maju  dibandingkan  Aceh  Besar.  Meski  demikian,  Aceh  Besar  tetap  akan melahirkan  kebijakan  baru  dalam  mengurusi  akta  kelahiran.  Seperti  misalnya sudah  membentuk  draft  Peraturan  Bupati  sebagai  dasar  baginya  dalam memperluas cakupan akta kelahiran.
Secara umum, usaha dan upaya yang dilakukan oleh Disdukcapi Banda Aceh dan Aceh Besar adalah sebagai berikut:
a. Melakukan MOU dengan Rumah Sakit dan RumahBersalin
Salah  satu  langkah  yang  ditempuh  oleh  Disdukcapil  dalam  mempercepat perolehan cakupan akta kelahiran adalah dengan cara melakukan kerjasama lintas sektoral. Kerjasama ini dilaksanakan dengan Satuan Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh  yang  terkait.Di  antara  kerjasama  yang  dilakukan  Disdukcapil  Banda  Aceh selama  ini  adalah  dengan  Rumah  Sakit  Pertamedika,  Rumah  Sakit  Kesdam  IM, Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Cempaka Az-Zahra, Rumah Sakit Ibu dan Anak,  Rumah  Sakit  Meuraxa  Klinik  Bersalain  Bungong  Seulanga,  Klinik  Bersalin Putroe  Phang,  Klinik  Bersalin  Hartini  DJ,  Klinik  Bersalin  Muhammadiyah  dan Klinik Bersalin Cut Khairiati, Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah.
Hasil  yang  dicapai  melalui  kerjasama  ini  sangat  membantu  Disdukcapil  dalam mengumpulkan  akta  kelahiran.Bahkan  data  yang  terkumpulkan  di  luar  prediksi sebelumnya.Data-data  yang  telah  dikumpulkan,  kemudian  diambil  oleh Disdukcapil untuk dibuatkan akta kelahirannya.
Selama  ini  Disdukcapil  Aceh  Besar  belum  melakukan  penandatanganan  MoU secara spesifik dengan intansi terkait. Akan tetapi langkah yang digunakan adalah dengan cara melakukan pendekatan dengan instansi yang ada di Aceh Besar. Bila mengadakan  kegiatan  atau  moment  tertentu  bisa  bisa  diikutsertakan  supaya moment  tersebut  dapat  dimanfaatkan  untuk  pengumpulan  akta  kelahiran.Seperti

## Muslim Zainuddin & Mansari
kegiatan  ibu  Bhayangkara,  di  mana  Disdukcapil  diikutsertakan  di dalamnya.Kesempatan  itulah  dijadikan  momentum  untuk  mengumpulkan  akta kelahiran anak 12 .
b. Pencatatan Akta Kelahiran Online
Pencatatan  kelahiran  melalui  online  merupakan  proses  pencatatan  kelahiran berbasis  website.  Pemerintah  Banda  Aceh  telah  meluncurkan  model  pencatatan kelahiran  berbasis  online  pada  akhir  pemerintahan  Illiza  Sa’aduddin Djamal.Pengembangan  model  ini  tidak  terlepas  dari  pengaruh  digitalisasi  dalam berbagai  bidang.Kehadiran  tehnologi  juga  harus  dimanfaatkan  untuk mempermudah masyarakat dalam mengurusi akta kelahiran.
Masyarakat dapat  merasakan beberapa manfaat dengan mengurus akta kelahiran secara  online,  yaitu: Pertama ,  memangkas  birokrasi  yang  ada. Kedua ,  efisiensi waktu,  di  mana  masyarakat  tidak  perlu  menunggu  berlama-lama  di  kantor Disdukcapil demi menunggu proses pembuatan akta kelahiran. Masyarakat cukup melakukan registrasi secara online melalui website yang telah disediakan.
Bukti  registrasi  tersebut  dicetak  untuk  dibawakan  ke  Disdukcapil  dilengkapi dengan  persyaratan  yang  telah  ditentukan.Masyarakat  dapat  menukarkan  segala syarat  tersebut  dengan  akta  kelahiran  yang  telah  dicetak  oleh  Disdukcapil. Ketiga , dapat  dilakukan  di  mana  saja,  di  mana  masyarakat  yang  ingin  membuatkan aktanya  bisa  mengakses  website  disdukcapil  di  mana  saja.Menurut  Illiza,  Wali Kota  Banda  Aceh  Periode  2012-2017,  pencataan  kelahiran  online  merupakan dampak  positif  yang  dapat  diperoleh  dari  kemajuan  teknologi  informasi  yang dapat  memberikan  kemudahan  bagi  masyarakat. 13 masyarakat  diberikan  berbagai kemudahan dalam mengurusi akta kelahiran.
Aceh  Besar  belum  melakukan  launching  pencatatan  kelahiran  berbasis online.Pemerintah  perlu  menyiapkan  sarana  dan  prasaran  pendukung  sebelum melakukannya.Seperti Server yang memadai, dan wi-fi yang mendukung.Lagi pula
12 Wawancara dengan Alyadi, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Besar,  10 Agustus 2017.
13 https://bandaacehkota.go.id/berita/2133/illiza-luncurkan-akta-kelahiran-online.html ,  diakses pada 5 Maret 2018.
Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar
selama ini wilayah Aceh Besar sangat luas, karena itu harus dikaji terlebih dahulu terkait penggunaan tehnologi dalam rangka melakukan pencatatan kelahiran 14 .
c. Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong
Sebagaimana  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  bahwa  penerapan  kelahiran  akta kelahiran  berbasis  gampong  baru  dipraktekkan  di  beberapa  gampong  yang merupakan  gampong  dampingan  pilot  projeck  Pusat  Kajian  Pendidikan  dan Masyarakat  (PKPM)  Aceh.      Gampong  dampingan  di  Banda  Aceh  terdiri  dari empat  gampong,  yaitu  Lueng  Bata,  Lhong  Raya,  Pango  Raya,  Lhong  Raya  dan Lamgugob.  Untuk  Kabupaten  Aceh  Besar  terdiri  dari  dua  gampong  yaitu Meunasah Tutong dan Lam Ujong.
Semua gampong tersebut telah ditentukan dua orang yang berasal dari masyarakat untuk  ditugaskan  sebagai  Petugas  Registrasi  Gampong.Petugas  itulah  yang mengumpulkan berkas dan persyaratan yang diperlukan untuk dibawakan kepada UPTD  Disdukcapil  maupun  ke  Disdukcapil.Keberadaan  Petugas  Registrasi  ini bertujuan  untuk  menfasilitasi  masyarakat  dalam  pengurusan  akta  kelahiran.Di samping  itu,  tujuan  ditetapkannya  Petugas  Registrasi  Gampong  adalah dikarenakan  selama  ini  masyarakat  disibukkan  dengan  rutinitasnya  masing- masing sehingga tidak memiliki waktu menguruskannya.
Menurut  Ramil,  Keuchik  Gampong  Lam  Ujong,  adanya  Petugas  ini  memiliki manfaat  yang  luar  biasa  banyak  kepada  masyarakat.Masyarakat  tidak  perlu mendatangi  lagi  ke  Disdukcapil  maupun  UPTD  Disdukcapil.Masyarakat  hanya mendatangi  Petugas  di  Kantor  Keuchik  untuk  membawakan  persyaratan  yang diperlukan.Petugas itulah yang  mendatangi Disdukcapil setelah  menghimpunkan data dan persyaratan yang diperlukan.
Biaya transportasi yang disediakan untuk Petugas Registrasi Gampong selama ini dibiayai  oleh PKPM atas dukungan UNICEF. Inisiatif ini hanya sebagai stimulasi bagi  Pemerintah  Kabupaten  /  Kota  supaya  ke  depan  dapat  menggunakan anggaran lain untuk petugas yang telah ditetapkan. Biaya yang diberikan UNICEF
14 Wawancara  dengan  Alyadi,  Sekretaris  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Aceh  Besar,  10 Agustus 2017.

## Muslim Zainuddin & Mansari
tidak  bersifat  permanen,  tapi  hanya  dalam  jangka  waktu  tertentu  saja.  Menurut Mahmuddin, Program Manager, UNICEF hanya delapan bulan memberikan biaya kepada  petugas.  Padahal  dana  tersebut  dapat  alokasikan  sebagiannya  untuk pembangunan manusia dan keperluan lainnya sepanjang memiliki dampak positif bagi masyarakat 15 .
Mekanisme pencatatan akta kelahiran berbasis gampong dapat dilihat pada bagan berikut ini:
Sumber : PKPM Aceh
d. Program Pelangi
Pelangi (Pelayanan Langsung Jadi) merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh. Kegiatan ini difasilitasi oleh dilakukan dengan cara  mengunjungi  gampong.  Melalui  program  ini,  masyarakat  yang  ingin membuatkan  akta  kelahiran  anaknya  tidak  perlu  menunggu  dalam  waktu  yang lama.Hanya  dalam  durasi  10  sampai  dengan  15  menit  masyarakat  dapat mengambil  secara  jadi  akta  kelahiran  yang  telah  dicetak  langsung  oleh  petugas.
15 Wawancara dengan Mahmuddin, Manager Program Penguatan Perlindungan Anak dan Pencatatan Kelahiran, 20 Agustus 2017.
Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar
Petugas Dukcapil yang dilengkapi dengan sarara dan prasarana pendukung untuk proses percetakan akta ke tempat kunjungannya 16 .
Menurut  Nurul  Kamariah,  Kasi  Data  Disdukcapil  Banda  Aceh,  “sekarang  kita memanjakan  masyarakat, kalau mereka tidak  mau mendatangi, kita (Disdukcapi) yang  mendatangi  mereka” 17 .Melalui  kegiatan  ini  masyarakat  benar-benar merasakan  adanya  pelayanan  dari  pemerintah.  Manfaatnya  langsung  dirasakan karena  tidak  perlu  mendatangi  Disdukcapil,  tapi  mereka  hanya  mengunjungi kantor Keuchik (Kepala Desa) dengan membawakan syarat-syaratnya. Bahkan ada masyarakat yang baru saja lahir anaknya, dapat mengurusi akta anaknya. Tiga Jam kemudian ia langsung mendapatkan akta kelahiran anaknya dalam bentuk jadi. Ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi para petugas Disdukcapil.Kedatangan mereka tidak  disia-siakan  oleh  masyarakat.Bahkan  kedatangan  mereka  memberikan sejumlah manfaat 18 .

## e. Program Door to door
Program  Door  to  door  adalah  program  baru  dari  Disdukcapil  Kota  Banda Aceh  dan  baru  di  laksanakan  di  gampong  Panteriek  kecamatan  Lueng  bata  dan gampong  Lhong  Raya  kecamatan  Banda  raya,  program  ini  mendapat  apresiasi yang  cukup  besar  dari  penduduk  kota  Banda  Aceh 19 .  Program  ini  dilakukan dengan  cara  mendatangi  warga  dari  pintu  ke  pintu  dan  menanyakan  langsung kepada yang bersangkutan terkait dengan kepemilikan akta kelahiran.
Anak-anak  yang  belum  memilikinya  dapat  disampaikan  langsung  oleh orang tuanya kepada petugas untuk dibuatkan aktanya.Pengurusan dan pelayanan yang  diberikan  secara  gratis  tanpa  mengeluarkan  biaya  apapun.Perhatian  dan kepedulian masyarakat lah yang diinginkan.Kegiatan seperti ini belum dilakukan oleh Disdukcapil Aceh Besar.
f. Belajar Praktek Baik Pencatatan Kelahiran ke Pasuruan
16 Observasi Program Pelangi Disdukcapil Banda Aceh, Gampong Lueng Bata, 1 Agustus 2017.
17 http://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/berita89-inovasi-%22pelangi%22-disdukcapil-banda-aceh- .html
18 Wawancara dengan Daeng Mustafa, Kabid Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, 1 Agustus 2017.
19 Makalah disampaikan oleh Suryani, Disdukcapil Banda Aceh, pada acara FGD Pengembangan Legal Draft Sebagai Basis Legal untuk Implementasi Pencatatan Kelahiran yang Efektif Berbasis Prosedur Gampong., 4 Oktober 2017.

## Muslim Zainuddin & Mansari
Disdukcapil  Kota  Banda  Aceh  dan  Aceh  Besar  yang  difasilitasi  oleh  PKPM  Aceh atas  dukungan  UNICEF  melakukan  studi  banding  pencatatan  kelahiran  ke Pasuruan  Jawa  Timur.  Kunjugan  ini  dilaksanakan  dengan  tujuan  untuk  melihat secara langsung praktek pencatatan kelahiran yang dilakukan di sana. Banyak ilmu yang dapat diperoleh melalui kunjunga belajar ini yang dapat diimplementasikan di Aceh.
g. Melakukan Sosialisasi secara Intensif
Strategi yang tidak kalah pentingnya dilakukan oleh Disdukcapil Kota Banda Aceh dan  Aceh  Besar  dalam  memperluas  cakupan  akta  kelahiran  adalah  dengan  cara mengadakan  sosialisasi  secara  intensif  kepada  Camat  di  Kabupaten  Aceh  dan Aparatur  Gampong  terkait  pentingnya  pencatatan  kelahiran.  Langkah  ini dilakukan oleh kedua Disdukcapil tersebut supaya masyarakat dapat memahami bahwa  dalam  pengurusan  akta  kelahiran  tidak  dipungut  biaya  apapun,  dan kesulitan-kesulitan  yang  terjadi  bila  tidak  adanya  akta  kelahiran.Informasi  yang disampaikan  dalam  setiap  sosialisasi  supaya  dapat  disebarluaskan  lagi  kepada masyarakat gampong.
h. Melahirkan Peraturan Bupati Aceh Besar
Rancangan  Peraturan  Bupati  yang  mengatur  tentang  Percepatan  Peningkatan Cakupan  Kepemilikan  Akta  Kelahiran  dan  Akta  Kematian  dalam  proses pembuatan.  Pembuatan  Draft  peraturan  tersebut  dengan  melibatkan  berbagai pihak terkait, yaitu Disdukcapil Aceh Besar dan Banda Aceh.
Dalam  Rancangan  Perbup  terdapat  beberapa  model  pencatatan  kelahiran,  yaitu melalui  mekanisme  gampong,  melalui  UPTD  Disdukcapil,  melalui  Dinas Kesehatan,  Melalui  Dinas  Pendidikan  dan  lembaga  swasta  lainnya  yang  terkait. Semua  lembaga  tersebut  dapat  menfasilitasi  pengurusan  pencatatan  kelahiran untuk diteruskan kepada UPTD Disdukcapil maupun Disdukcapil Aceh Besar.
Untuk  Kota  Banda  Aceh  tidak  dibentuk  lagi,  karena  Banda  Aceh  telah  memiliki Qanun  Kota  Banda  Aceh  Nomor  6  Tahun  2010  tentang  Penyelenggaraan Administrasi  Kependudukan.Oleh  karena  itu,  pembentukan  Qanun  hanya difokuskan  kepada  Aceh  Besar,  di  mana  wilayahnya  yang  sangat  luas.Lagi  pula
Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar
Banda  Aceh  wilayahnya  yang  tidak  terlalu  luas,  dan  tidak  memerlukan  waktu yang lama untuk menuju ke Kantor Disdukcapil Banda Aceh.
Berdasarkan informasi yang  disampaikan oleh Disdukcapil Banda Aceh, cakupan akta kelahiran hingga November 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
NO  Gampong Usia 0-18 Anak  yang memiliki akta kelahiran Anak yang tidak memiliki akta kelahiran LK PR  JML  LK PR  JML % LK  PR  JML % 1 Lam Gugob 628 660 1,288  462 489 951 73.84%  166  171  337  26.16% 2 Pango Raya 417 397 814 340 336 676 83.05%  1 2 3 0.37% 3 Lhong Raya 478 456 934 379 355 734 78.59%  4 3 7 0.75% 4 Lueng Bata 582 535 1,117  448 418 866 77.53%  74  52  126  11.28% KOTA BANDA ACEH 2,105  2,048  4,153  1,629  1,598  3,227  77.70%  245  228  473 38.56%
Perubahan  kenaikan  angka  cakupan  kelahiran  sangat  drastis,  di  mana  Lhong  Raya  0  % anak  yang  tidak  memiliki  akta  kelahiran 20 .Sebenarnya  menurut  data  yang  disampaikan oleh Disdukcapil ada beberapa orang anak yang tidak memiliki akta di Gampong Lhong Raya,  tapi  anak-anak  tersebut  tidak  diketahui  lagi  keberadaannya.Hal  ini  disebabkan karena orang tua anak pindah ke desa lain tanpa diketahui oleh keuchik gampong. Berdasarkan penelusuran Keuchik tidak diketahui lagi tempat kediamannya.
Hal  yang  menggembirakan  lagi  menurut  informasi  terakhir  tanggal  6  Desember  2017 sebagaimana  disampaikan  oleh  Nurul  Kamariah,  bahwa  Gampong  Pango  Raya  hanya  5 anak  lagi  yang  belum  memiliki  akta  kelahiran.  Ia  mengharapkan  ke  depan  perlu dikembangkan ke gampong-gampong yang lain supaya semua anak yang berada di Aceh Besar memiliki akta kelahiran.
20 Wawancara dengan Zulkifli, Keuchik Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya, 25 November 2017.

## Muslim Zainuddin & Mansari

## C. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  di  atas,  dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa factor yang menyebabkan masyarakat tidak menguruskan  akta  kelahiran  anaknya,  yaitubelum  menganggap  penting  akta kelahiran,  letak  geografis  yang  terlalu  jauh,  sibuk  dengan  rutinitasnya,  biaya transportasi. Strategi yang digunakan adalah membuat MoU, Pencatatan Kelahiran Online, Pencatatan Kelahiran Berbasis Gampong, Program Pelangi, Program Door to Door , belajar praktek baik ke Pasuruan Jawa Timur dan Sosialisasi secara intensif kepada masyarakat dan berpartisipasi pada moment-moment tertentu. Disarankan kepada  gampong  lain  yang  bukan  gampong  dampingan  PKPM  Aceh-RJWG  atas dukungan UNICEF dapat mereplikasi praktek baik ini dalam rangka mempercepat, dan  mempermudah  perluasan  cakupan  akta  kelahiran.  Disarankan  kepada Pemerintah Aceh Besar supaya segera mengesahkan Peraturan Bupati yang sudah disusun  oleh  Disdukcapil  yang  difasilitasi  oleh  PKMP  Aceh  sehingga  dapat dijadikan  acuan  oleh  masyarakat  Aceh  Besar  dan  seluruh  SKPK  terkiat  dapat merujuk kepada peraturan tersebut.
Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak di Banda Aceh dan Aceh Besar

## Daftar Pustaka
Amin Suprihatini, Perlindungan terhadap Anak, cet. 1, Klaten: Cempaka Putih, 2008.
Maidin  Gultom,  Aspek  Hukum  Pencatatan  Kelahiran  dalam  Usaha Perlindungan  Anak  pada  Kantor  Catatan  Sipil  Kotamadya,
Tesis , Program Pascasarjana USU, Medan, 1997.
Makalah  disampaikan  oleh  Suryani,  Disdukcapil  Banda  Aceh,  pada acara  FGD  Pengembangan  Legal  Draft  Sebagai  Basis  Legal untuk  Implementasi  Pencatatan  Kelahiran  yang  Efektif Berbasis Prosedur Gampong., 4 Oktober 2017.
Materi  “ Pentingnya  Pencatatan  Kelahiran  dalam  Pemenuhan  Hak  Anak ”, disampaikan oleh Nurhafni pada kegiatan Workshop Petugas RegisterGampong  yang  diselenggarakan  oleh  PKPM,  17-18 Februari 2017.
Materi  disampaikan  pada  kegiatan  Membangun  Mekanisme PencatatanKelahiran  Anak  Berbasis  Gampong,  19  Januari 2017.  Diselenggarakan  oleh  PKPM  yang  didukung  oleh UNICEF
Materi disampaikan pada kegiatan FGD di PKPM, 15 Agustus 2017. Materi  disampaikan  oleh  Nurhafni  pada  kegiatan  Workshop  Petugas Register  Gampong  yang  diselenggarakan  oleh  PKPM,  17-18 Februari 2017.
https://bandaacehkota.go.id/berita/2133/illiza-luncurkan-akta- kelahiran-online.html http://disdukcapil.bandaacehkota.go.id/berita89-inovasi- %22pelangi%22-disdukcapil-banda-aceh-.html