## Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bandung Barat dengan Menggunakan Analytic Hierarchy Procces (AHP)
Santy Sriharyati 1
Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Bandung
Email: santysriharyati@plb.ac.id Lulu Ulfa Sholihannisa 2
Program Studi D3 Manajemen Informatika Program Studi Manajemen Informatika Politeknik LP3I Bandung Email: mfha15feb@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  evaluasi  yang  dilakukan  dalam rangka  menilai  pencapaian  tujuan  kebijakan,  program,  ataupun  kegiatan, dan  menganalisis  permasalahan  yang  terjadi  dalam  proses  implementasi sehingga  dapat  menjadi  umpan  balik  bagi  perbaikan  kinerja  atau pelaksanaan pembangunan, dimana stakeholder memegang peranan penting dalam  perencanaan  dan  evaluasi.  Dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bandung  Barat  untuk  melaksanakan  evaluasi  yang  dilakukan secara  berkala  dengan  pembahasan  target  yang  sudah  atau  belum  tercapai maupun  program  kegiatan  yang  sudah  berjalan  sesuai  dengan  Rencana Kerja dan Renstra  yang  telah ditetapkan.  Metode evaluasi  yang digunakan pada penelitian adalah metode evaluasi kualitatif dan kuantitatif. Hasil yang diperoleh  dari  penelitian  ini  dapat  dilihat  dari  aspek  berbeda,  yaitu  1) indikator  kinerja  pembangunan  dan  2)  evaluasi  kinerja  dengan menggunakan  AHP  yang  meliputi  indeks  pembangunan  manusia,  rata-rata lama  sekolah,  angka  melek  huruf,  angka  harapan  hidup,  daya  beli masyarakat, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, indeks gini, laju  pertumbuhan  ekonomi,  laju  pertumbuhan  investasi,  ketaatan  terhadap RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, indeks kepuasan masyarakat, inflasi dan jumlah penduduk.
KATA KUNCI: Evaluasi, Manajemen, Perencanaan, Pembangunan

## PENDAHULUAN
Perencanaan  pembangunan  dilakukan  untuk  menentukan  skala  prioritas pembangunan dan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menciptakan kesejahteraan  sosial,  dirancang  oleh  pemerintah  dan  seluruh  tingkatannya serta  dengan  melibatkan  seluruh  komponen  bangsa  (stakeholder). Pernyataan  ini  secara  implisit  mengedepankan  pentingnya  pembangunan berdasarkan kebutuhan, pemerataan pembangunan, sinkronisasi dan sinergi serta  penguatan  koordinasi  dalam  proses  pembangunan,  termasuk  tahap perencanaan  pembangunan,  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah sebagai institusi utama pelaksana perencanaan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota perlu senantiasa memperkuat  koordinasi  guna menciptakan sinergi  dan  sinkronisasi  perencanaan  yang  berdasar  kepada  hasil  evaluasi pelaksanaan pembangunan sebelumnya.
Salah  satu  sasaran  pembangunan  Kabupaten  Bandung  Barat  dalam mewujudkan  Visi  Kabupaten  Bandung  Barat  “Mewujudkan  Masyarakat Yang  Cerdas,  Rasional,  Maju,  Agamis  dan  Sehat  Berbasis  Pada Pengembangan  dan  Pemberdayaan  Potensi  Wilayah”  adalah  Membangun Ekonomi  Daerah  yang  berbasiskan  ekonomi  kerakyatan  dengan  seluruh kekuatan  sumberdaya  daerah,  menciptakan  iklim  investasi  yang  kondusif, penyediaan  sarana  dan  prasarana  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi dari  semua  sektor,  serta  meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan  tetap menjaga keseimbangan sumberdaya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
Kebijakan  ini  berangkat  dari  keseragaman  potensi  sumber  daya  alam Kabupaten  Bandung  Barat  yang  secara  geografis  memiliki  posisi  yang sangat  strategis  untuk  menjadi  barometer  pertumbuhan  kawasan  Provinsi Jawa  Barat.    Adapun  upaya  yang  dilakukan  dalam  mendukung pembangunan  adalah  dengan  melaksanakan  evaluasi  pelaksanaan pembangunan  di  Kabupaten  Bandung  Barat    dengan  unit  analisis  tingkat kecamatan,  guna  mendukung  perencanaan  pembangunan  yang  lebih memberikan  dampak  bagi  upaya  penciptaan  kesejahteraan  sosial  secara agregat di masing-masing tingkatan pemerintahan.
Tujuan  Pelaksanaan  Analisis  Perencanaan  Pembangunan  di  Kabupaten Bandung  Barat  diantaranya  adalah  untuk  Memperkuat  koordinasi perencanaan  provinsi  dan  kabupaten  dalam  rangka  perumusan  kebijakan Kabupaten  Bandung  Barat  yang  terkait  dengan  indikator  kinerja pembangunan  serta  sinergi  dengan  kebijakan-kebijakan  provinsi  dan  pusat yang berbasis analisa data.
Ruang  lingkup  kegiatan  yang  dilaksanakan  dalam  Evaluasi    Perencanaan Pembangunan   di  Kabupaten Bandung Barat  meliputi substansi pekerjaan sebagai berikut:
1. Penyusunan  Indikator  Kinerja  Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat  dalam kurun waktu 2013-2017.
2. Penyusunan  Data  Realisasi  program  dan  kegiatan  dalam  kurun  waktu 2013-2017 melalui pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
3. Analisa  kebijakan  perencanaan  pembangunan  menggunakan  metode Analytic  Hierarchy  Process  (AHP) ,  untuk  menentukan  prioritas kebijakan pembangunan sesuai dengan indikator kinerja pembangunan.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Konsep Evaluasi Kinerja
Evaluasi  kinerja  merupakan  aktivitas  dalam  manajemen  proses kebijakan  yang  dilakukan  pada  tahap  pemantauan  pelaksanaan, pengawasan,  ataupun  pertanggungjawaban  (Mustopadidjaja,  2003). Setiap tahapan berisi kegiatan pengumpulan dan analisis mengenai data dan informasi serta pelaporan mengenai tingkat perkembangan capaian hasil  kegiatan  pelaksanaan,  ketepatan  sistem  dan  proses  pelaksanaan, dan  ketepatan  kebijakan  serta  akuntabilitas  kelembagaan  secara keseluruhan.    Evaluasi  yang  dilakukan  pada  tahap  pemantauan didasarkan  atas  hasil  dari  pelaksanaan  pemantauan.  Dengan  kata  lain hasil  dari  pelaksanaan  pemantauan  dijadikan  sebagai  bahan  untuk melakukan evaluasi.
Evaluasi  juga  menyediakan  informasi  yang  kredibel  dan  berguna,  dan juga  menghasilkan feedback yang  dapat  digunakan  sebagai  masukan untuk  perencanaan  yang  akan  datang.  Perencanaan  yang  dikombinasi dengan  monitoring  dan  evaluasi  dapat  berperan  penting  dalam peningkatan  efektifitas  program  dan  kegiatan  pembangunan. Perencanaan membantu  untuk fokus pada hasil, sedangkan monitoring dan evaluasi membantu untuk mempelajari kesuksesan dan tantangan di masa  lampau  dan  memberikan  informasi  untuk  pembuatan  keputusan sehingga  periode  saat  ini  dan  masa  yang  akan  datang  akan  menjadi lebih  baik.  Dengan  demikian  antara  perencanaan,  monitoring,  dan evaluasi memiliki keterkaitan dan membentuk suatu siklus.

## 2. Tujuan Evaluasi
Tujuan umum dari evaluasi adalah memberikan masukan umpan balik yang  dapat  digunakan  untuk  meningkatkan  program,  kebijakan,  dan strategi,  serta  ditujukan  pula  untuk  akuntabilitas  dan  ransparansi, sedangkan  tujuan  khusus  dari  evaluasi  adalah  untuk  menentukan
kerelevansian  obyek,  efisiensi,  dan  efektifitasterhadap  pencapaian obyek, dan mengukur dampak dan keberlanjutan  dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan. Namun secara spesifik, tujuan evaluasi menurut Crawford (2000) terdiri dari:
a) Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
b) Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap prilaku hasil.
c) Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
d) Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.
Dengan  demikian  tujuan  akhir  evaluasi  adalah  untuk  memberikan bahan-bahan  pertimbangan  untuk  menentukan/membuat  kebijakan tertentu,  yang  diawali  dengan  suatu  proses  pengumpulan  data  yang sistematis.

## 3. Manfaat dan Kegunaan Evaluasi
Pengukuran  kinerja  merupakan  suatu  aktivitas  penilaian  pencapaian target-target  tertentu  yang  diderivasi  dari  tujuan  strategi  organisasi (Lohman,  2003).  Pengukuran  kinerja  dapat  dilakukan  dengan menggunakan  sistem  penilaian  ( rating )  yang  relevan. Rating tersebut harus  mudah  digunakan  sesuai  dengan  yang  akan  diukur,  dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja (Werther dan Davis, 1996:346).
Prinsip-prinsip penerapan perencanaan dan penganggaran kinerja yaitu 1)  alokasi  anggaran  berorientasi  pada  kinerja  ( output  and  outcome oriented ),  2)  keluwesan  pengelolaan  anggaran  untuk  mencapai  hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas ( let the manager manages ), 3)  anggaran  mengikuti  fungsi  ( money  follow  function ),  fungsi  diikuti struktur  organisasi  ( function  followed  by  strcuture )  (Randy  R Wrihatnolo, 2010).
Tabel 1.  Indikator Kinerja dan Turunan di Kabupaten Bandung Barat
No Indikator Kinerja Daerah Indikator Turunan 1 Rata-rata Lama sekolah Indikator Input : - Rasio murid-guru 2
Angka  Melek  Huruf/Harapan
Lama Sekolah - Jumlah sekolah - Pendidikan  kepala  rumah tangga Indikator proses :
- Jarak ke sekolah
- Angka partisipasi sekolah - Angka partisipasi kasar - Angka partisipasi murni 3 Angka Harapan Hidup Indikator Input : - Rata-rata  umur  kawin pertama - Fasilitas  tempat  buang  air besar - Sumber  air  minum  yang digunakan - Ketersediaan sarana kesehatan  (rumah  sakit bersalin, poliklinik puskesmas,  puskesmas pembantu) - Jumlah  tenaga  kesehatan
(dokter,  dokter  gigi,
bidan, perawat)
- Indikator proses
- Jumlah kunjungan ke Puskesma - Jumlah kunjungan ke Rumah sakit - Jumlah Anak yang mendapat imunisasi 4 Daya Beli Masyarakat Indikator Input :
5 Laju Pertumbuhan Ekonomi - Jumlah  penduduk  bekerja menurut lapangan pekerjaa Indikator proses : - Jumlah pencari kerja terdaftar 6 %tase Penduduk Miskin
7 Tingkat
Pengangguran Terbuka

## Sumber : Bappeda Jawa Barat 2016

## 4. Pengukuran Evaluasi Kinerja  Dengan Menggunakan AHP
Metode Analytic  Hierarchy  Process dikembangkan  oleh  Thomas  L.
Saaty  sekitar tahun  1970  ketika  di  Warston  School.  Metode  AHP merupakan  salah  satu  metode  yang  dapat  digunakan  dalam  sistem pengambilan  keputusan  dengan  memperhatikan  faktor-faktor  persepsi, preferensi,  pengalaman  dan  intuisi.  AHP  menggabungkan  penilaian- penilaian dan nilai-nilai pribadi ke dalam satu cara yang logis. Analytic Hierarchy  Process  (AHP) dapat  menyelesaikan  masalah  multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Masalah yang kompleks dapat di artikan  bahwa  kriteria  dari  suatu  masalah  yang  begitu  banyak (multikriteria), struktur  masalah  yang  belum  jelas,  ketidakpastian pendapat  dari  pengambil  keputusan,  pengambil  keputusan  lebih  dari satu orang, serta ketidakakuratan data yang tersedia.
Tahapan-tahapan  dalam  pengambilan  keputusan  dengan  metode  AHP pada dasarnya adalah sebagai berikut:
a) Mendefenisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan.
b) Membuat  struktur  hirarki  yang  diawali  dengan  tujuan  umum, dilanjutkan  dengan  kriteria-kriteria  dan  alternatif-alternatif  pilihan yang ingin di rangking. c) Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan  kontribusi  relatif  atau  pengaruh  setiap  elemen terhadap  masing-masing  tujuan  atau  kriteria  yang  setingkat  diatas. Perbandingan  dilakukan  berdasarkan  pilihan  atau  judgement  dari pembuat  keputusan  dengan  menilai  tingkat-tingkat  kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya.
d) Menormalkan  data  yaitu  dengan  membagi  nilai  dari  setiap  elemen didalam  matriks  yang  berpasangan  dengan  nilai  total  dari  setiap kolom.
e) Menghitung  nilai Eigen  Vektor dan  menguji  konsistensinya,  jika tidak konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai Eigen  Vektor yang  dimaksud  adalah  nilai Eigen  Vektor
maksimum  yang  diperoleh  dengan  menggunakan matlab maupun dengan manual.
f) Mengulangi langkah, 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.
g) Menghitung Eigen  Vector dari  setiap  matriks  perbandingan berpasangan.  Nilai Eigen  Vektor merupakan  bobot  setiap  elemen.
Langkah  ini  untuk  mensintetis  pilihan  dalam  penentuan  prioritas elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian tujuan.
h) Menguji  konsistensi  hirarki.  Jika  tidak  memenuhi  dengan  CR  < 0,100 maka penilaian harus diulangi kembali.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  evaluasi  kualitatif  dan kuantitatif.  Metode  kuantitatif  digunakan  untuk  membandingkan  target dengan capaian, kemudian membandingkan pula antara capaian  yang telah diperoleh  dengan  capaian  dari  provinsi  lain  (dalam  satu  pulau)  dan  juga capaian secara kabupaten. Jenis data yang digunakan untuk evaluasi adalah data  primer  dan  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  berasal  dari  BPS, SKPD,  dan  juga  Instansi  daerah/SKPD.  Data  primer  juga  diperoleh  dari SKPD melalui FGD dan wawancara mendalam.
Design  study yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  rancangan  study deskriptif  dimana  menggambarkan  besarnya  evaluasi  kinerja,  fokus  pada pendalaman  variabel-variabel  yang  dievaluasi.  Pendalaman  tersebut meliputi:
1. Pemilihan pengukuran evaluasi kinerja: dilihat dari beberapa tipe kriteria yaitu:  efektifitas,  efisiensi,  kecukupan,  perataan,  responsivitas  dan ketepatan.
2. Pengumpulan  data:  terdapat  beberapa  teknik  dalam  pengumpulan  data, tetapi  yang  lebih  dipakai  dalam  evaluasi  kinerja  ini  adalah  analisis dokumentasi.
3. Analisis data: setelah data terkumpul peneliti dapat mulai mengagregasi, mengorganisasi, dan mengklasifikasi data menjadi unit-unit yang dapat dikelola.  Agregasi  merupakan  proses  mengabstraksi  hal-hal  khusus menjadi  hal-hal  umum  guna  menemukan  pola  umum  data.  Data  dapat diorganisasi  secara  kronologis,  kategori  atau  dimasukkan  ke  dalam tipologi.  Analisis  data  dilakukan  sejak  peneliti  di  lapangan,  sewaktu pengumpulan data dan setelah semua data terkumpul atau setelah selesai dan lapangan.
4. Perbaikan  ( refinement ):  meskipun  semua  data  telah  terkumpul,  dalam pendekatan  studi  kasus  hendaknya  dilakukan  penyempurnaan  atau
penguatan  ( reinforcement )  data  baru  terhadap  kategori  yang  telah ditemukan.
Dengan demikian, design study pada evaluasi kinerja ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

## Gambar 1. Evaluasi Kinerja
Unit  data  yang  dibutuhkan  dalam  Kegiatan  Kajian  Evaluasi  Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bandung Barat yaitu:
1. Data sekunder yang diperoleh dari SKPD di Kabupaten Bandung Barat tentang  program  dan  kegiatan  dengan  capaian  realisasi  dalam  kurun waktu 2013-2017 di Kabupaten Bandung Barat, meliputi pembangunan sektor  publik  melalui  pembiayaan  yang  berasal  dari  APBN,  APBD Propinsi,  APBD  Kabupaten,  Pendanaan  Swasta  dan/atau  swadaya masyarakat;
2. Data    berupa  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Rata-rata  Lama  Sekolah, Angka  Melek  Huruf,  Angka  Harapan  Hidup,  Daya  Beli  Masyarakat, Laju  Pertumbuhan  Ekonomi,  %tase  Penduduk  Miskin  dan  Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu 2013-2015;
3. Data  hasil  Focus  Group  Discussion  (FGD),  diskusi  dan  rapat-rapat koordinasi dengan pemerintahan kecamatan dan data penunjang lainnya.
Rekomendasi:
Pilihan-pilihan pembangunan
kecamatan
untuk keberlanjutan kemandirian di masa mendatang ANALISIS
PROSPEKTIF Analisis capaian
kinerja Program: Apa yang sudah/belum berjalan Analisis faktor
pendorong dan penghambat Evaluasi
Kinerja Analisis Studi Evaluasi Analisis capaian kinerja program Kecamatan ANALISIS RESPEKTIF

## PEMBAHASAN

## 1. Indikator Kinerja Pembangunan
Indikator    Kinerja    Pembangunan  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kabupaten Bandung  Barat    dalam  kurun  waktu  2013-2017,  yang  terdiri  dari  16 Indikator yang mempengaruhi perkembangan pada Kabupaten Bandung Barat,  antara  lain:  Indeks  Pembangunan  Manusia,  Rata-rata  Lama Sekolah,  Angka  Melek  Huruf,  Angka  Harapan  Hidup,  Daya  Beli Masyarakat,  Tingkat  Kemiskinan,  Tingkat  Pengangguran  Terbuka, Indeks Gini, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Pertumbuhan Investasi, Ketaatan terhadap RTRW, Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB, Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Inflasi dan Jumlah Penduduk.
Dari  ke  16  indikator  kinerja  tersebut,  dengan  metode  wawancara dengan  stake  holder  serta  studi  literatur,  yang  selanjutnya  dilakukan pengolahan  data  dengan  bantuan  metode Analytic  Hierarchy  Process (AHP) menggunakan  program  expert  choice  maka  diperoleh  rangking tentang  pertingnya  (urgent)  program  tersebut  untuk  dilaksanakan  di Kabupaten Bandung Barat.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  metode Analytic  Hierarchy Process  (AHP), faktor  yang  paling  berpengaruh    terhadap  Kinerja Pembangunan  Provinsi  Jawa  Barat  dan  Kabupaten  Bandung  Barat adalah  Indeks  Pembanguanan  Manusia  (14,7%),  Laju  Perumbuhan Investasi  (10,3%),  Laju  pertumbuhan  Ekonomi  (9,3%),  Inflasi  (8,3%) dan Tingkat Kemiskinan (8,2%). Ke 6 Indikator kinerja tersebut harus menjadi  perhatian  utama  untuk  meningkatkan  kinerja  pembangunan Kabupaten  Bandung  Barat  karena  dari  total  dari  ke  5  indikator  diatas memengaruhi terhadap kinerja pembangunan Kabupaten Bandung Barat sebesar  53,5%.  Adapun  ke-10  indikator  selain  indikator  diatas  yaitu: Tingkat Pengangguran Terbuka (6,9%), Daya Beli Masyarakat (6,8%), Angka  Harapan  Hidup  (5,7%),  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (5,6%), Jumlah  Penduduk  (5%),  Ketaatan  terhadap  RTRW  (4,6%),    Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB (3,7%), Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (3,6%), Indeks Gini (ketimpangan pengeluaran) (3,4%), Angka Melek Huruf (2,2%), Rata- rata  Lama  Sekolah  (1,7%),  dan    mempengaruhi  total  sekitar  46,5%. Artinya  pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  untuk  meningkatkan kinerja harus melaksanakan ke 16 indikator tersebut berdasarkan skala prioritas  mengingat  penting  dan  besarnya  pengaruh  indikator  tersebut terhadap keberhasil pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.
2. Evaluasi Kinerja dengan Menggunakan AHP (Analytical
Hierarchy Process)

## Indeks Pembangunan Manusia
Pengertian  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  – (Human Development  Index)  menggambarkan  tiga  dimensi  kehidupan manusia, yaitu peluang hidup ( longevity ), pengetahuan ( knowledge ),
dan standar hidup layak ( decent living standard ). Gambar 3 AHP Bandung Barat Gambar 2 pemilihan program prioritas
Berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  metode Analytic  Hierarchy Process  (AHP) terhadap  indikator  Indeks  Pembangunan  Manusia (IPM),  faktor  tertinggi/terpenting  untik  menungkatkan  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  di  Kabupaten  Bandung  Barat  adalah Ilmu  Pengetahuan.  Untk  meingkatkan  Ilmu  Pengetahunan  dapat dilakukan  dengan  cara  meningkatkan  sarana  dan  prasarana  serta program  wajib  sekolah/belajar  terhadap  warga  Kabupaten  Bandung Barat.  Selanjutnya  berdasarkan  hasil  perhitungan  dengan  metode Analytic  Hierarchy  Process  (AHP) terhadap  indikator  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  Kabupaten  Bandung  Barat  adalah dengan cara meningkatkan standar hidup layak dan hidup sehat.

## Laju Pertumbuhan Investasi
Adalah  sangat  penting  untuk  meningkatkan  laju  pertumbuhan ivestasi  di  Kabupaten  Bandung  Barat  untuk  menunjang  dan meningkatkan  kinerja  pembangunan  di  Kabupaten  Bandung  Barat. Untuk  menarik  investor  agar  melakukan  investasi  di  Kabupaten

## Gambar 4 Indeks Pembangunan Manusia
Bandung  Barat,  maka  perlu  diciptakan  iklim  tersebut  dengan mengefisienkan  perijinan  dan  peningkatan  terhadap  infrastruktur pendukung.

## Laju Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi ( Economic  Growth )  adalah  perkembangan kegiatan  dalam  perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa yang  diproduksikan  dalam  masyarakat  bertambah  dan  kemakmuran masyarakat  meningkat.  Masalah  pertumbuhan  ekonomi  dapat dipandang  sebagai  masalah  makro  ekonomi  dalam  jangka  panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas  produksi  suatu  perekonomian  yang  diwujudkan  dalam bentuk  kenaikan  pendapatan  nasional.  Perekonomian  dikatakan mengalami  pertumbuhan  apabila  jumlah  balas  jasa  riil  terhadap penggunaan  faktor-faktor  produksi  pada  tahun  tertentu  lebih  besar daripada  tahun  sebelumnya.  Berkelanjutan  pertumbuhan  ekonomi harus  mengarah  standar  hidup  yang  lebih  tinggi  nyata  dan  kerja meningkat.
Indikator  yang  digunakan  untuk  menghitung  tingkat  Pertumbuhan Ekonomi  dilihat  dari  tingkat  pertumbuhan  PDB  (Produk  Domestik Bruto) dan tingkat pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto).
Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bandung Barat terdiri dari 3 indikator, antara lain:
a. Pendapatan per Kapita
b. Kesejahteraan Penduduk
c. Tenaga Kerja dan Pengangguran
Faktor  utama  untuk  meningkatkan  laju  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten  Bandung  Barat  adalah  dengan  cara  meningkatkan pendapatan  perkapita.  Selanjutnya  melakukan  proram  untuk kesejahteraan  penduduk.  Serta  program  untuk  meingkatkan  serapan terhadap  tenaga  kerja  terutama  angkatan  kerja  yang  produktif sehingga  akan  mengurangi  jumlah  pengangguran  di  Kabupaten Bandung Barat.

## Inflasi
Inflasi dikatakan  sebagai  suatu  proses  kenaikan  harga,  yaitu  adanya kecenderungan bahwa harga barang meningkat secara terus-menerus. Inflasi  adalah  proses  dari  suatu  peristiwa,  bukan  tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukan  inflasi.  Inflasi  adalah  suatu  proses  atau  peristiwa kenaikan tingkat harga barang-barang secara umum. Data inflasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat dilihat pada gambar 6 dibawah ini:

## Gambar 5 Laju Pertumbuhan Ekonomi
Inflasi terdiri dari 2 indikator, antara lain:
a. Indeks Harga Konsumen (IHK)
b. Indeks Harga Perdagangan Besar
Berdasarkan perhitungan  terhadap  indikator  inflasi  menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan bantuan program expert choice faktor terpenting adalah Indeks harga Konsumen (IHK). Indeks  harga  Konsumen  (IHK)  memberikan  informasi  mengenai harga  barang  dan  jasa  yang  dibayar  oleh  konsumen  terhadap  barang dan  jasa  yang  digunakan.  Komponen  kedua  yang  mempengaruhi inflasi adalah Indeks harga Pedagang Besar.

## Tingkat Kemiskinan
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2010),  untuk  mengukur  kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs  approach ).  Berdasarkan  pendekatan  tersebut,  indikator  yang digunakan  adalah  Head  Count  Index  (HCI)  yaitu  jumlah  dan persentase  penduduk  miskin  yang  berada  dibawah  garis  kemiskinan

## Gambar 6 Tingkat Inflasi
( poverty line ).
Berdasarkan  hasil  olah  data  Tingkat  kemiskinan  dengan  metode Analytic  Hierarchy  Process  (AHP) menggunakan  program expert choice terhadap 6 indikator, dari nilai yang tertinggi (penting) hingga yang nilai yang terendah adalah sebagai berikut:
a. Rendahnya  kualitas  sumber  daya  manusia  dan  terbatasnya  sumber daya  alam.  Sumber  daya  alam  terdiri  dari  2  macam,  Sumber  daya
Alam yang bisa diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui  (habis  terpakai).  Untuk  mengolah  sumber  daya  alam terutama  Sumber  Daya  Alam  yang  dapat  diperbaharui  dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDA) yang terampil dan ahli di bidangnya. Pemerintah  Kabupaten  Bandung  wajib  mencetak  Sumber  daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaen Bandung ( link and match ). Cara yang paling mudah untuk melakukan hal ini adalah dengan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi.
a. Inilah  prioritas  utama  yang  harus  dilakukan  oleh  Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
b. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
c. Ketidakmampuan  memenuhi  kebutuhan  konsumsi  dasar (sandang, pangan dan papan).

## Gambar 7 Tingkat Kemiskinan
d. Tidak  adanya  akses  terhadap  kebutuhan  hidup  dasar  lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
e. Tidak  adanya  jaminan  masa  depan  (karena  tiadanya  investasi untuk pendidikan dan keluarga).
f. Kerentanan  terhadap  goncangan  yang  bersifat  individual maupun massa.

## Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut An ILO Manual on Concepts and Methods yang menjadi dasar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Penganggur terbuka, terdiri dari:
a. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
b. Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
c. Mereka  yang  sudah  punya  pekerjaan,  tetapi  belum  mulai bekerja.
Pengangguran  terbuka  merupakan  masalah  yang  pasti  ada  di  setiap daerah  termasuk  di  Kabupaten  Bandung  Barat.  Untuk  mengatasi pengangguran  di  Kabupaten  Bandung  Barat  yang  pertama  adalah melakukan  pendataan  jumlah  dan  keahlian/bidang  minat  terlebih dahulu,  selanjutnya  dibuka  lapangan  pekerjaan  yang  sesuai. Disamping  itu,  perlu  dilakukan  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan ( link and match ) di Kabupatan Bandung Barat.
Daya Beli Masyarakat
Berdasarkan hasil olah data Daya Beli Masyarakat dengan metode Analytic Hierarchy Process ( AHP ) menggunakan program expert choice  terhadap  5  indikator,  dari  nilai  yang  tertinggi  (penting)
hingga yang nilai yang terendah adalah sebagai berikut:
a. Konsumsi  rumah  tangga .  Pengeluaran  rumah  tangga  di  sini mencakup  pembelian  untuk  makanan  dan  bukan  makanan (barang  dan  jasa)  di  dalam  negeri  maupun  luar  negeri. Termasuk  pula  disini  pengeluaran  lembaga  nirlaba  yang tujuan  usahanya  adalah  untuk  melayani  keperluan  rumah tangga.  Pada  Kabupaten  Bandung  Barat,  Konsumsi  rumah tangga  menempati  urutan  paling  tinggi  untuk  daya  beli masyarakat.
b. Penjualan  Ritel .  Pada  Kabupaten  Bandung  Barat,  Penjualan ritel menempati urutan ke 2 setelah konsumsi.
c. Kredit Konsumsi . Kredit konsumsi merupakan pinjaman yang disalurkan  pada  individual.  Oleh  karena  itu,  kelayakan masing-masing  nasabah  untuk  mendapatkan  pinjaman  akan dipertimbangkan  masak-masak  oleh  pihak  bank,  termasuk dengan  melakukan "BI  checking"  terhadap  data  Informasi Debitur  Individual  (IDI)  historis  di  Biro  Informasi  Kredit Bank  Indonesia.  Kredit  Konsumsi  ini  umumnya  dikenali dalam  bentuk  Kredit  Kepemilikan  Rumah  (KPR)  dan  non- KPR. d. Penjualan  kendaraan.  Penjualan  sepeda  motor  tumbuh 18,96% dan mobil penumpang tumbuh 3,25% pada kuartal II 2018. Sementara itu, penjualan motor dan mobil pada kuartal II  2017  masing-masing  10,93%  dan  11,2%.  Januari-
September  2018,  kendaraaan  niaga  tumbuh  sekitar  20,1% dibanding  periode  yang  sama  tahun  lalu.  Masuk  dalam

## Gambar 8 Daya Beli Masyarakat
kategori  kendaraan  niaga  adalah  segmen  bus,  truk,  dan  pick up.  Bila  melihat  secara  segmen  pun  masing-masing  berhasil tumbuh  cukup  kencang.  Pertumbuhan  tertinggi  terjadi  di segmen kendaraan truk yang berhasil naik hingga 34,8% pada periode  Januari  –  September  tahun  ini  dibanding  periode yang  sama  tahun  lalu.  Disusul  oleh  segmen pick  up yang tumbuh 10,7%, dan bus tumbuh 7,2%. e. Kredit  Properti.  Pertumbuhan kredit  properti  pada  Juli  2017 menunjukkan  angka  yang  positif.  Pertumbuhan  tersebut terjadi  baik  di  sektor  konstruksi, real  estate maupun  kredit pemilikan  rumah  (KPR)  dan  kredit  pemilikan  apartemen (KPA). Berdasarkan data uang beredar yang dirilis oleh Bank Indonesia  (BI),  pertumbuhan  kredit  pada  Juli  2017  tercatat sebesar  Rp  755,1  triliun,  meningkat  13,9%  ( year  on year/ yoy). Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan Juni 2017 yang sebesar 12,1% (yoy) atau senilai Rp 746,8 triliun. Masih dari  data  tersebut,  pertumbuhan  kredit  properti  terjadi  di semua  segmen,  baik  kredit  konstruksi, real  estate, maupun KPR  dan  KPA.  Dari  ketiga  segmen  tersebut,  kredit konstruksi  mencatat  pertumbuhan  tertinggi,  yakni  23,4%
(yoy)  jadi  Rp  236,5  triliun,  lebih  tinggi  dibandingkan pertumbuhan pada Juni 2017 yang mencapai 20,8%.

## Angka Harapan Hidup
Perolehan angka harapan hidup dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Berdasarkan  hasil  olah  data  Angka  Harapan  Hidup  dengan  metode Analytic  Hierarchy  Process  (AHP) menggunakan  program  expert choice terhadap 4 indikator, dari nilai yang tertinggi (penting) hingga yang nilai yang terendah adalah sebagai berikut:
a. Kesehatan.  Kesehatan  merupakan  indikator  penting  peringkat pertama  untuk  meningkatkan  harapan  hidup  masyarakat  di Kabupaten  Bandung  Barat.  Oleh  sebab  itu  Pemerintah Kabupaten  Bandung  Barat  wajib  menempatkan  kesehatan sebagai  program  utama.  Jejaring  kesehatan  masyarakat  yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat perlu diperkuat.
b. Ekonomi.  Prioritas  kedua  untuk  meningkatkan  angka  harapan hidup  adalah  dengan  cara  meningkatkan  perekonomian masyarakat.  Pemerintah  Kabupatan  Bandung  Barat  hendaknya memetakan  hasil  bumi  dari  Masyarakat  Kabupaten  Bandung Barat dan menciptakan atau memperkuat jalur distribusinya.
c. Pendidikan.  Prioritas  ke  3  meningkatkan  angka  harapan  hidup pendidikan.  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  wajib meningkatkan pendidikan masyarakat sehingga akan mengurangi  penganngguran  di  Wilayah  Kabupaten  Bandung Barat  yang  pada  akhirnya  akan  berpengaruh  terhadap  Angka Harapan Hidup.
d. Sosial. Prioritas ke 4 meningkatkan angka harapan hidup sosial kemasyarakatan.  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Wajib menciptakan  baik  konsidi  maupun  tempat  guna  interaksi  sosal masyarakatnya.  Dengan  adanya  tempat  dan  konsidi  interaksi

## Gambar 9 Angka Harapan Hidup
sosial,  makan  akan  meingkatkan  tingkat  keceriaan  ( happiness indeks )  masyarakatnya  yang  akan  berakibat  terhadap  Angka Harapan Hidup di Kabupaten Bandung Barat.

## Indeks Kepuasan Masyarakat
Dalam  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No. Kep./25/M.PAN/2/2004  tentang  Indeks  Kepuasan  Masyarakat, menyatakan  bahwa:  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  adalah data  dan  informasi  tentang  tingkat  kepuasan  masyarakat  yang diperoleh  dari  hasil  pengukuran  secara  kuantitatif  dan  kualitaif atas  pendapat  masyarakat  dalam  memperoleh  pelayanan  dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Menurut Kep./25/M.PAN/2/2004 tersebut  terdapat  14 unsur  yang relevan, valid dan reliable, sebagai unsur minimal yang harus ada sebagai dasar  pengukuran  indeks  kepuasan  masyarakat,  seperti  yang
tertuang dalam gambar 10 yaitu:
Berdasarkan hasil olah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) menggunakan program  expert  choice  terhadap  5  indikator,  yaitu  adalah Persyaratan  pelayanan,  keamanan  pelayanan,  Kejelasan  petugas pelayanan,  prosedur  pelayanan  dan  kedisiplinan  petugas pelayanan.    Kelima  indikator  tersebut  berhubungan  dengan prosedur  dan  aturan.  Indiktor  sisanya  berhubungan  dengan Sumber daya manusia sebagai pelaksana pekerjaan.

## Jumlah Penduduk
Jumlah  penduduk  yang  besar  di  Wilayah  Kabupaten  Bandung Barat  merupakan  potensi  yang  dapat  menunjang  suksesnya pembangunan  di  kabupaten  Bandung  Barat.  Penduduk  perlu  di kelola  sejak  awal,  pendidikan  warganya  disesuaikan  dengan potensi  lapangan  kerja  yang  terdapat  di  Kabupaten  Bandung Barat. Pembukaan sekolah/tempat pendidikan harus inline dengan lapanan  kerja  yang  tersedia,  sehingga  angkatan  kerja  akan terserap  yang  pada  akhirnya  akan  mengurangi  jumlah pengangguran.
Gambar 10 Indeks Kepuasan Masyarakat

## Ketaatan terhadap RTRW
Rencana  RTRW  Kabupaten  Bandung  Barat  harus  inline (berdasarkan)  RTRW  Propinsi  dan  RTRW  Nasional.  Perijinan dan  kegiatan  pembangunan  harus  mengacu  kepada  RTRW Kabupaten Bandung Barat.
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB
Pemberian  Ijin  pembangunan  harus  memperhatikan  rasio  ruang terbuka hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB.

## Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
Jaringan  jalan  yang  ada  di  Kabupaten  Bandung  Barat  baik  yang berupa  jalan  Negara,  jalan  Propinsi,  Jalah  Kabupaten  serta  jalan desa  harus  diperihara  dalam  kondisi  baik,  karena  jalan  selain sebagai  sarana  transportasi  juga  merupakan  sarana  pembangkit ekonomi.  Perekonomian  akan  tumbuh  dengan  cepat  apabila  ada akses  jalan  yang  baik.  Kondisi  jalan  harus  di  inventarisasi kondisinya,  dan  dibuatkan  jadwal  pemeliharannya.  Selain  itu perlu  di  inventarisasi  juga  kemungkinan  dibuat  jalan  baru  guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

## Indeks Gini (ketimpangan pengeluaran)
Digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  kemerataan,  apakah  telah terjadi ketimpangan atau tidak.

## Angka Melek Huruf
Proporsi  penduduk usia  15 tahun ke atas  yang  mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa  harus  mengerti  apa  yang  di  baca/ditulisnya  terhadap penduduk  usia  15  tahun  ke  atas.  Untuk  jawa  barat  angka  melek huruf  adalah  99,08  (data  BPS),  hal  ini  adalah  sangat  baik  untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Bandung Barat.

## Rata-rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada gambar berikut ini:
Berdasarkan hasil olah data Rata-rata Lama Sekolah dengan metode
Analytic  Hierarchy  Process  (AHP) menggunakan  program expert choice terhadap 3 indikator, dari nilai yang tertinggi (penting) hingga yang nilai yang terendah adalah sebagai berikut:
a. Tingkat Kemiskinan. Tingkat kemiskinan merupakan indikator utama  yang  mempengaruhi  Rata-rata  Lama  Sekolah  di Kabupaten Bandung Barat. Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat  sama  artinya  dengan  mempercepat  rata-rata  lama sekolah. Dengan cepatnya rata-rata sekolah, maka akan tersedia angkatan kerja yang produktif. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga harus siap dengan cara menyediakan lapangan kerja, sehingga angkatan kerja yang produktif akan terserap.
b. Lingkungan  Tempat  Tinggal. Rata-rata  lama  sekolah  anak yang  terdapat  di  Kabupaten  Bandung  Barat  berada  pada

## Gambar 11 AHP Lama Sekolah
lingkungan yang tidak kondusif yang membutuhkan waktu lebih lama dalam menempuh pendidikan.
c. Beban  ketergantungan .  Mereka  yang  digolongkan  dalam kelompok umur bekerja adalah berumur 15 tahun ke atas sampai dengan  umur  64  tahun.  Sedangkan  yang  berumur  14  tahun  ke bawah dan umur 65 tahun keatas digolongkan dalam usia beban ketergantungan .

## KESIMPULAN
Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam hal ini merupakan indikator di level dampak  (impact)  yang  merupakan  akumulasi  dari  hasil  ( outcome )  multi- aspek  penyelenggaraan  pembangunan  di  daerah.  Indikator  Kinerja  Utama (IKU) diambil dari indikator sasaran strategik yang positioning-nya lebih ke arah dampak final/akhir ( final impact ) dari pembangunan.
Evaluasi  perencanaan  pembangunan  telah  dilakukan  oleh  Pemda  Kab. Bandung  Barat,  masih  belum  optimal.  Evaluasi  telah  dilakukan  terhadap Rencana  Strategis  (Renstra) selain  itu  melakukan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  pembangunan,  diantaranya  adalah  evaluasi  terhadap RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD .
Evaluasi  tersebut  ada  yang  dilakukan  secara  tahunan,  tengah  periode,  dan akhir  periode.  Secara  umum,  metode  yang  selalu  digunakan  untuk melakukan evaluasi adalah metode gap analysis dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dari data/laporan yang ada.
Sebagian  besar  substansi  yang  dimuat  dalam  laporan  tersebut  mengenai realisasi  penyerapan  dana,  realisasi  pencapaian  target  keluaran,  kendala yang dihadapi, dan tindak lanjutnya. Untuk substansi tentang keberlanjutan program/kegiatan  dan  manfaat/hasil  program/kegiatan  tidak  semua dilakukan.  Hasil  evaluasi  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada user (SKPD  terkait) di  Kabupaten  Bandung  Barat,  walaupun  hasil  evaluasi tersebut  tidak  semuanya  dapat  digunakan,  lebih  bersifat  dokumen  laporan kegiatan. Laporan tersebut kemudian disampaikan kepada beberapa instansi, diantaranya  adalah  Bappeda,  SKPD  terkait.    Hasil  evaluasi  pelaksanaan pembangunan,  oleh  daerah  dimanfaatkan  sebagai  masukan  untuk  proses perencanaan periode selanjutnya.
Stakeholder memegang  peranan  penting  dalam  perencanaan  dan  evaluasi. Dalam  hal  ini  adalah  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung  Barat. Keterlibatan stakeholder pada  setiap  tahapan  evaluasi  berfokus  pada penilaian,  penyusunan  pertanyaan  yang  akan  diajukan,  pengidentifikasian
sumber  yang  dapat  dipercaya  berdasarkan  bukti,  dan  meninjau  kembali temuan  serta  penilaian  interpretasi  yang  akan  meningkatkan  kredibilitas, potensi kegunaan dan keberlanjutan dari hasil evaluasi.

## SARAN
Dibutuhkan penyusunan pedoman evaluasi  yang bersifat jelas, praktis, dan sistematis.  Evaluasi  pelaksanaan  pembangunan  sebaiknya  dikelompokkan ke  dalam  3  (tiga)  jenis  evaluasi,  yaitu:  1) Evaluasi  Rencana  Kerja Pemerintah  (RKP) ;  2)  Evaluasi  Rencana  Strategis;  dan  3) Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD ).
Evaluasi  dilakukan  dalam  rangka  untuk  menilai  pencapaian  tujuan kebijakan, program, ataupun kegiatan, dan menganalisis permasalahan yang terjadi dalam proses implementasi sehingga dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan kinerja atau pelaksanaan pembangunan.
Evaluasi  pelaksanaan  perencanaan  pembangunan  sebaiknya  dilakukan secara  berkala.  Perlu  adanya  tindak  lanjut  sesuai  dengan  kesimpulan  dan rekomendasi yang telah disampaikan.
Memanfaatkan  hasil  evaluasi  berkala  untuk  penetapan  kinerja  selanjutnya dimanfaatkan  dalam  pengarahan  dan  pengorganisasian  kegiatan,  dan memonitor  hasil  pencapaian  penetapan  kinerja  secara  berkala  untuk mengetahui dan mengukur keberhasilan kinerja.
Masyarakat  di  KBB  harus  meningkatkan  pendidikan,  meningkatkan kesehatan  dan  daya  beli  supaya  dapat  ikut  berpartisipasi  dalam  mengisi pembangunan daerah dan memajukan KBB. Peran Pemerintah daerah KBB juga harus dapat memfasilitasi sarana dan prasarana lainnya yang ada agar mendukung meningkatkanya pembangunan di KBB.
Perencanaan  pembangunan  perlu  memperhatikan  pemerataan  wilayah kecamatan dan skala prioritas pembangunan di kecamatan.
Pemerintah  Kabupaten  Bandung  Barat  sebaiknya  membuat  prioritas perencanaan pembangunan berdasarkan hasil perhitungan AHP, ada 5 (lima) komponen utama dalam kegiatan perencanaan pembangunan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu:
1. Indeks  Pembangunan  Manusia,  dimana  Perkembangan  IPM  di  KBB yang  mencerminkan  capaian  kemajuan  di  bidang  pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
2. Laju  Pertumbuhan  Investasi,  saat  ini  KBB  merupakan  Kawasan Perhatian  Investasi.    Namun  belum  menjadi  5  kota/kabupaten  yang paling diminati.
3. Laju  Pertumbuhan  Ekonomi,  terkait  dengan  pendapatan  perkapita, kesejahjateraan penduduk, tenaga kerja dan pengangguran
4. Inflasi, indeks harga konsumen (IHK) dan indeks harga perdagangan besar.
5. Tingkat  Kemiskinan,  merupakan  salah  satu  permasalahan  utama  di KBB.    Perlu  adanya  program-program  penanggulanan  kemiskinan dengan lintas sektor.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. 2015. Kabupaten Bandung Barat dalam Angka Tahun 2014.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. 2016. Kabupaten Bandung Barat dalam Angka Tahun 2015.
Direktorat  Sistem  dan  Pelaporan  Evaluasi  Kinerja  Pembangunan.  2014. Kajian  Evaluasi  terhadap  Pelaksanaan  Evaluasi  Pembangunan. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
Crawford,  John.  2000.  Ed.  2. Evaluation  of  Libraries  and  Information
Services .  London:  Aslib,  the  Association  for  Information Management and Information Management International. Lohman, 2003. Tersedia Online mohmahsun.blogspot.com/2011/04/ Indikator Kinerja Mustopadidjaja, A.R. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik .  Jakarta: Duta Pertiwi
Foundation
Sugiono (2017). Statistika Untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.
Sugiyono  (2018).  “Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Methods).
Alfabeta, Bandung.
Werther,  W.B.,  and  Davis,  K. Human  Resources  and  Personnel Management . 5th Ed. New York: MacGraw Hill, Inc, 1996
Wibisono,  Dermawan.  2011. Manajemen  Kinerja  Korporasi  dan Organisasi; Panduan Penyusunan Indikator . Jakarta, Erlangga. Wrihatnolo,  Randy  R.  2010.  Seri  Manajemen  Perencanaan  Pembangunan.
Pendekatan  Sektoral  Dalam  Perencanaan  Pembangunan . Jakarta: Institute for Development and Policy Study (IDPS).