## KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

## Naerul Edwin Kiky Aprianto
Program Pascasarjana Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto Email: naerul_edwin@yahoo.com

## ABSTRAK
Pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari keadilan distribusi bagi setiap individu. Namun pada realitanya,  nampak  terjadi  ketidakadilan  dan  ketimpangan  dalam pendistribusian  pendapatan  dan  kekayaan,  sehingga  berdampak  pada peningkatan  jumlah  kemiskinan. Kebijakan distribusi  dalam Islam  menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada al- Qur’an , yakni agar kekayaan tidak beredar hanya  pada  satu  kelompok  saja. Untuk  itu, tulisan  ini menyimpulkan  bahwa kebijakan distribusi  dalam  pembangunan ekonomi Islam menekankan  pada  penghapusan  sistem  bunga (ribawi) yang  hanya menguntungkan  pihak  yang  bermodal  dan  berakibat  pada  penumpukan  harta pada  golongan  tertentu. Selain  itu, masyarakat dituntut  untuk  menyadari  akan peran  pentingnya  menciptakan  keadilan  distribusi  dan  mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah, wakaf dan waris, sehingga  dapat  dioptimalkan  sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan ekonomi. Kemudian, yang tidak kalah penting dalam kebijakan distribusi adalah dengan  mengoptimalkan  sukuk  sebagai  sumber  pembiayaan  pembangunan negara  dalam  rangka  meningkatkan  pelayanan  publik, sehingga  hasilnya  dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kata Kunci: Kebijakan Distribusi, Pembangunan Ekonomi Islam.

## ABSTRACT
Economic  growth  can  not  be  separated  from  justice  of  distribution  for  each individual. But in reality, it seems an injustice and inequality in the distribution of income and wealth, so the impact on the increase of poverty. Distribution policy in economic development Islam upholds the values of justice based on the Qur'an, that is wealth does not circulate only one group alone. This paper concludes that the distribution policy in economic development Islam emphasizes the elimination rate system that benefits those who have capital and resulted in accumulation of wealth  in  certain  groups.  In  addition,  people  are  required  to  realize  the importance  of  creating  the  role  of  distributive  justice  and  narrow  the  economic gap  with  the  practice  regular  charity,  infaq,  sadaqah, awqaf, inheritance and others, so that it can be optimized as a source of financing economic development. Then,  the  no  less  important  in  the  distribution  policy  is  to  optimize  the  sukuk  to finance the country's development in order to improve public services, so that the results can be felt by the whole society.
Keywords: Distribution Policy, Islamic Economic Development.

## A. PENDAHULUAN
Pengalaman pembangunan ekonomi  Indonesia  yang  dijalankan berdasarkan  mekanisme  pasar  yang tidak  berjalan  dengan  adil  sering menimbulkan permasalahan- permasalahan  sosial  di  masyarakat,  di antaranya  kesenjangan  antara  orang kaya  yang  semakin  kaya  dan  orang miskin yang semakin miskin. Kesenjangan tersebut merupakan akibat  dari  tidak  terciptanya  distribusi yang  adil  di  masyarakat. 1 Sebagai contoh,  dalam pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi.  Sementara  itu, kebijakan pemerintah juga cenderung  berpihak kepada  elit  ekonomi, sehingga pada akhirnya  menjadikan  alokasi  distribusi ekonomi banyak terserap kepada kelompok  tertentu.  Meskipun  pada awalnya  diharapkan  dapat  menetes pada ekonomi
rakyat miskin, sebagaimana  yang  diperkirakan  oleh konsep trickle  down  effect 2 ,  namun pada  kenyataannya  kebijakan  tersebut belum mampu mengangkat kemampuan  ekonomi  rakyat  miskin, sehingga ketimpangan ekonomi
semakin  tajam dan  mengakibatkan semakin  tingginya  tingkat  kemiskinan yang sampai saat ini masih dirasakan.
1 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor,  “Kebijakan Distribusi  Ekonomi  Islam  dalam  Membangun Keadilan  Ekonomi  Indonesia”, Islamica,  Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 316.
2 Teori trickle  down  effect mengemukakan bahwa  jika  terjadi  konsentrasi  modal  pada kelas  atas  dan  menengah,  maka  kekayaan  ini akan menetes ke bawah, sehingga memberikan keuntungan  bagi  masyarakat  miskin  yang  ada di  sekitarnya.  Lihat  Arif  Budiman, Teori
Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta:
Gramedia, 2000), hlm. 67.
Pembangunan ekonomi pada
hakikatnya  merupakan  suatu  proses untuk mengubah suatu keadaan menjadi  lebih  baik  dari  sebelumnya atau  meningkatkan  kualitas  suatu keadaan  menjadi  kualitas  yang  lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran  semakin  tinggi. 3 Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi  bukan  hanya  bertujuan  pada pembangunan material saja, tetapi juga meliputi segi  spiritual  dan  moral.  Oleh sebab itu,  pembangunan  moral  dan spiritual  harus  terintegrasi  dengan pembangunan ekonomi. 4
Untuk  mencapai  kesejahteraan  di masyarakat, maka diperlukan kebijakan distribusi  secara  adil  dan  merata. Pemerintah sebagai  pemegang  amanah Allah  memiliki  tugas untuk  dapat mencukupi  kebutuhan  masyarakatnya, baik  dasar/primer ( ḍarūri) ,  sekunder (ha ĵ i), maupun tersier (ta ḥ s ῐ n ῐ ). Sebagaimana Ruslan  Abdul  Ghofur Noor dalam tulisannya, mengemukakan bahwa kebijakan  distribusi  dalam menciptakan  keadilan  ekonomi  akan sulit  terwujud  jika  tidak  melibatkan peran  institusi  yang  ada  seperti  halnya pemerintah  dan  masyarakat.  Oleh karena itu,  peran pemerintah  dan masyarakat sangat  dibutuhkan,  karena kebijakan distribusi akan teraplikasikan dengan baik ketika kedua institusi yang ada  bekerja.  Ketika  institusi  tersebut bekerja,  keadilan  akan  tercipta  dan
3 Michael  P.  Todaro & Stephen  C.  Smith, Economic  Development,  11th  Edition  (United Kingdom: Pearson Education, Inc., 2012), hlm. 16.
4 Nurul Huda, dkk., Ekonomi Pembangunan Islam (Jakarta:  Prenadamedia  Group,  2015), hlm. 21.
memberi  dampak  pada  tersebarnya harta secara adil di masyarakat. 5 Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini bermaksud untuk menegaskan kembali pentingnya kebijakan distribusi dalam pembangunan  ekonomi  Islam. Upaya ini  dilakukan  sebagai  upaya  untuk mendapatkan  cara  yang  terbaik  dalam mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat secara  adil  dan  merata,  sehingga kebijakan  tersebut  dapat  mengurangi tingkat  kemiskinan  yang  selama  ini menjadi beban negara.

## B. PARADIGMA PEMBANGUNAN  EKONOMI DALAM ISLAM
Pembangunan ekonomi merupakan  objek  utama  dari  kajian ilmu  ekonomi  pembangunan,  yaitu cabang ilmu ekonomi yang menganalisis  masalah-masalah  yang dihadapi  oleh  negara-negara  sedang berkembang dan berupaya untuk mengatasi  masalah-masalah  tersebut supaya negara-negara berkembang dapat membangun ekonominya dengan lebih  cepat. 6 Istilah pembangunan ekonomi digunakan  secara  bergantian dengan  pertumbuhan  ekonomi dan perkembangan ekonomi. Perbedaan yang  mendasar antara  pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan ekonomi,  yaitu  pertumbuhan  ekonomi mengacu  kepada  negara-negara maju, sedangkan perkembangan ekonomi mengacu pada
negara-negara berkembang.
5 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor,  “Kebijaka n
Distribusi  Ekonomi  Islam  dalam  Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, hlm. 326.
6 M.L.  Jhingan, Ekonomi  Pembangunan dan  Perencanaan (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 3.
Paradigma pembangunan ekonomi selama ini banyak ketergantungan  dengan  pertumbuhan ekonomi (growth). Pertumbuhan ekonomi merupakan proses  kenaikan produksi  suatu  perekonomian  yang diwujudkan  dalam  bentuk  kenaikan pendapatan  nasional.  Suatu  negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi  yang  baik  apabila  produk domestik  bruto  (GDP)  riil  negara tersebut  meningkat,  dan  kemudian  hal ini  dijadikan  sebagai  salah  satu indikator untuk mengukur perkembangan ekonomi. 7 Namun demikian,  pertumbuhan  ekonomi  yang tinggi tanpa diimbangi dengan distribusi  yang  adil  dan  merata  akan menyebabkan kesenjangan ekonomi. Sebagaimana Abul Hasan Muhammad Sadeq mengemukakan bahwa  pertumbuhan  dan  keadilan distribusi  merupakan  suatu  hal  yang tidak dapat dipisahkan dalam pembangunan  ekonomi  Islam. 8 Oleh karena  itu, jika  terjadi kesenjangan ekonomi, maka akan  menimbulkan masalah-masalah lain, seperti penduduk miskin bertambah, pengangguran meningkat, tingkat kejahatan meningkat, kualitas pendidikan  menurun, dan kemampuan daya  beli  masyarakat  menurun. Untuk itu,  kesenjangan ekonomi merupakan salah satu persoalan dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan  ekonomi  diartikan sebagai  proses  yang  menyebabkan pendapatan  per  kapita  penduduk dapat meningkat. Sementara itu, pembangunan  ekonomi  dalam  Islam
7 Nurul Huda, dkk., Ekonomi Pembangunan Islam, hlm. 8.
8 Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Development  in  Islam (Malaysia:  International Islamic University Press, 1990), hlm. 9.
mempunyai  muara  yang  lebih  jauh berupa peningkatan kesejahteraan dunia dan akhirat. 9 Artinya, pembangunan  ekonomi  tidak  hanya berkaitan dengan kemaslahatan duniawi, tetapi juga menyangkut hubungan dengan kemaslahatan akhirat. Dalam  hal  ini,  terjadi  adanya keseimbangan  antara  aspek  materiil dengan moral yang dapat menghantarkan manusia menuju kebahagiaan  yang  hakiki. Oleh  karena itu,  tujuan  pembangunan  ekonomi Islam adalah membangun kesejahteraan  manusia baik di  dunia maupun di akhirat. Secara umum tujuan pembangunan  ekonomi  dalam  Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqâshid syar ῐ ah (agama,  jiwa,  akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falâh atau  kesejahteraan  dunia dan  akhirat. Sebagaimana  Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa falâh meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan  harga  diri  dengan  beberapa  aspek yang  dipenuhi  baik  secara  mikro maupun  makro. 10 Selanjutnya,  fokus
9 Hasan Aedy, Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan  Perspektif  Islam (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 13.
10 Untuk  dapat  melangsungkan  kehidupan, maka  secara  mikro  manusia  membutuhkan pemenuhan kebutuhan biologis seperti
kesehatan fisik atau bebas dari penyakit, dalam tataran  ekonomi  memerlukan  kepemilikan faktor  produksi,  secara  sosial  memerlukan persaudaraan dan hubungan antarpersonal yang harmonis,  dan  dalam  tataran  politik  memiliki kebebasan  untuk  berpartisipasi.  Secara  makro kelangsungan hidup menuntut adanya keseimbangan  ekologi,  pengelolaan  SDA,  dan kebersamaan  sosial.  Untuk  dapat  bebas berkeinginan,  manusia  harus  bebas  dari kemiskinan  dan  memiliki  kemandirian  hidup, sementara  pada  lingkup  makro  harus  tersedia sumber daya bagi penduduk masa sekarang dan
pembangunan  ekonomi  tidak  hanya terletak  pada  pembangunan  material semata,  tetapi  juga  menempatkan manusia  sebagai  pelaku  dan  objek utama  dari  pembangunan  itu  sendiri seiring  fungsinya  sebagai khalîfah di muka bumi.
Islam  sebagai  agama  pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Menurut Khurshid
Ahmad, ada empat  dasar filosofi pembangunan dalam Islam, antara lain:
1. Tauhîd,  yang memegang  peranan penting  karena  esensi  dari  segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan ketundukan pada aturan Allah,  baik yang  menyangkut hubungan  antara  Allah  dengan manusia, serta manusia  dengan sesamanya;
2. Rubûbiyyah, yang menyatakan dasar-dasar  hukum  Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan  yang  bernafaskan Islam.  Konsep  ini  merupakan pedoman  tentang  model  yang  suci bagi  pembangunan  sumber  daya supaya  berguna  dan saling  tolong- menolong dalam berbuat kebaikan;
3. Khalîfah, yang  menjelaskan  status dan  peran  manusia  sebagai  wakil Allah di  muka  bumi. Konsep  ini menempatkan manusia selaku
generasi  yang akan datang.  Adapun untuk bisa memiliki kekuatan dan harga diri, secara mikro setiap  orang  harus  memiliki  kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup, dan secara makro harus  memiliki  kekuatan  ekonomi,  terbebas dari  hutang,  dan  bahkan  memiliki  kekuatan militer yang tangguh. Lihat Muhammad Akram Khan, Economic  Message  of  The  Qur’an (Kuwait:  Islamic  Book  Publisher,  1996),  hlm. 10-11.
khalîfah di  muka  bumi  ini  yang bertanggung jawab sebagai pemegang  amanah  Allah dalam bidang  akhlak,  ekonomi,  politik, sosial,  dan  juga  prinsip  organisasi sosial bagi manusia; dan
4. Tazkiyyah, misi  utama  utusan
Allah  adalah  menyucikan  manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya,  alam  lingkungannya, masyarakat,  dan  negara. 11 Oleh karena itu, fokus utama pembangunan tidak hanya diarahkan pada hal-hal yang bersifat  fisik  material  semata, melainkan  juga  dikaitkan  dengan moral  spiritual. Jalan tazkiyyah dalam pembangunan ekonomi juga mensyaratkan adanya keseimbangan  peran  antara  negara dengan masyarakat. Berdasarkan  pandangan  Islam
yang  komprehensif  terhadap  segala segi  kehidupan,  maka  konsep  Islam dalam  pembangunan  mencakup  sisi jasmani dan rohani. Islam mengajarkan manusia  untuk  membangunkan  dirinya yang pada akhirnya dapat membangunkan semua dimensi kehidupannya termasuk dimensi ekonomi. Pendekatan  konsep  ekonomi pembangunan  Islam  ini  juga  sangat bergantung  pada  kualitas  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  oleh  suatu bangsa.  Manusia  adalah  subjek  dan objek  pembangunan.  Kualitas  sumber daya  manusia  sangat  menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi  suatu  negara.  Karena  itu, pembangunan sumber daya manusia ini perlu  mendapat  perhatian,  apalagi esensi  kemajuan  suatu  bangsa  sangat
11 Khu rshid
Ahmad, “Economic
Development in an Islamic Framework”, dalam Studies  Islamic  Economics (Jeddah:  King Abdul Aziz University, 1976), hlm. 178.
ditentukan  oleh  kualitas  sumber  daya manusia  yang  dimiliki  oleh  suatu bangsa tersebut.
Dengan  demikian,  penekanan utama  dalam  pembangunan  menurut Islam terletak pada pemanfaatan sumber  daya  yang  telah  diberikan Allah kepada  umat  manusia  dan lingkungannya  semaksimal  mungkin. Selain  itu,  pemanfaatan  sumber  daya tersebut melalui pembagian, peningkatannya secara merata berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran.  Oleh  karena  itu,  hasil dari pembangunan tersebut adalah tercapainya falâh, yaitu  kesejahteraan kehidupan di dunia dan di akhirat.

## C. KEADILAN DISTRIBUSI DALAM EKONOMI ISLAM
Sebagai  agama  yang  membawa rahmat  bagi  alam  semesta,  Islam  telah mengatur  seluruh  aspek  kehidupan manusia, termasuk di dalamnya bidang ekonomi.  Salah  satu  tujuannya  adalah untuk  mewujudkan  keadilan  dalam pendistribusian  harta,  baik  dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu. Pembahasan mengenai konsep distribusi dalam ekonomi Islam tidak  telepas  dari  pembahasan  tentang konsep moral ekonomi yang dianut dan juga  model  instrumen  yang  diterapkan individu maupun negara dalam menentukan  sumber-sumber  ekonomi ataupun cara-cara pendistribusiannya. 12 Muhammad Syarif Chaudhry mengemukakan bahwa distribusi ekonomi  penting  dilakukan  untuk menciptakan kesejahteraan di
masyarakat sebagai bagian dari komitmen  persaudaraan  dan  umat.
Untuk menciptakan distribusi yang adil 12 Mustafa Edwin Nasution, dkk., Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 119.
dapat dilakukan dengan  merealisasikan hal-hal  yang  telah  ditetapkan  dalam
Islam  seperti  zakat,  wakaf,  waris  dan lain sebagainya. 13 Secara bahasa, distribusi (dulah) 14 berarti  perpindahan  sesuatu dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  atau sebutan  untuk  benda  yang  diputar  oleh suatu kaum.  Kata tersebut juga berarti harta yang
terus diputar (didistribusikan). 15 Adapun  menurut istilah,  distribusi  mengandung  arti pembagian  atau  penyaluran  sesuatu kepada orang atau pihak lain. 16
13 Zakat  sebagai  bentuk  kewajiban  bagi orang  kaya  untuk  mengeluarkan  sebagian hartanya bagi orang miskin, hukum wakaf (law of awqaf)  mengajarkan  pemberian  harta  untuk kepentingan  umat,  hukum  waris  (law  of inheritance) sebagai bentuk distribusi kekayaan dalam keluarga, amal dan  sedekah (charty and alms),  melarang  penimbunan  harta  (hoarding of  wealth  forbidden)  sebagai  penghalang terciptanya  distribusi  di  masyarakat, dan tindakan  yang  menjadi  penghalang  proses distribusi  (prohibitive  measures)  seperti  riba, korupsi, perjudian, minum-minuman keras, dan lain  sebagainya.  Lihat  Muhammad  Syarif
Chaudhry, “Fundamentals of Islamic Economics System”, dalam www.muslimtenant.com,  diakses  pada  6  Juni
2016, pukul 19.25 WIB.
14 Kata dulah dalam  al- Qur’an  diulang sebanyak  dua  kali,  yaitu  QS.  Al-Hasyr  [59]:  7 dan  QS.  Ali  Imran  [3]:  3.  Pada  QS.  Al-Hasyr [59]:  7,  kata dulah digunakan  dalam  konteks pembagian  fa’i  agar  tidak  terkonsentrasi  pada kelompok tertentu. Adapun pada QS. Ali Imran [3]: 3, kata ini digunakan untuk menggambarkan
kehidupan manusia, peradaban,  dan  jatuh  bangunnya  suatu  bangsa. Lihat  juga  Isnaini  Harahap,  dkk., Hadis-Hadis Ekonomi (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 125.
15 Taqiyuddin  an-Nabhani, Membangun Sistem  Ekonomi  Altenatif,  terj.  Moh.  Maghfur Wachid  (Surabaya:  Risalah  Gusti,  1996),  hlm. 274.
16 Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 71.
Secara teori konvensional, distribusi dimaknai sebagai total pendapatan (income) yang didistribusikan  pada  setiap  individu atau  pada  seluruh  faktor  produksi. Dalam  pengertian  tersebut,  distribusi terfokus  pada  upaya  agar  berbagai faktor  produksi  (tanah,  buruh,  dan modal)  mendapatkan  balasan  atau harga  yang  sesuai. 17 Lebih  jauh, distribusi dalam teori ekonomi konvensional beranggapan bahwa pada dasarnya  masalah  distribusi  tidak terlepas  dari  alokasi  sumber  daya  serta distribusi  pendapatan  bagi  seluruh faktor  produksi  secara  umum  yang ditentukan oleh seberapa besar partisipasi  mereka  dalam  produksi, seperti  halnya  upah  bagi  tenaga kerja/buruh, bunga bagi pemilik modal, dan  sewa  bagi  tuan  tanah  yang  dapat memecahkan  masalah  ketimpangan distribusi  pendapatan  yang  terjadi  di antara kelas sosial di masyarakat.
Dalam  perspektif  Islam, konsep distribusi  memiliki  maksud yang lebih luas,  yaitu peningkatan  dan pembagian hasil  kekayaan  agar  sirkulasi  kekayaan dapat  ditingkatkan  sehingga  kekayaan yang  ada  dapat  melimpah  dengan merata  dan  tidak  hanya  beredar  di antara golongan tertentu saja. 18 Adapun tujuan  dari  distribusi  adalah  suatu kewajiban  manusia  atau  pemerintah sebagai pemimpin dalam memberdayakan sumber daya yang ada sehingga tercipta kemakmuran, 19
17 Nordhaus  Samuelson, Economics (New York: Mac Graw Hill, 2005), hlm. 231-239.
18 Fathurrahman  Djamil, Hukum  Ekonomi Islam:  Sejarah,  Teori,  dan  Konsep (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 186.
19 Merujuk  pada  firman  Allah  dalam  QS. Hud  [11]  ayat  61: “... Dia  telah  menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya ...” .
dengan  niat  mencari  keridhaan  Allah dan saving di hari akhirat kelak. 20 Muhammad Anas Zarqa mengemukakan bahwa distribusi adalah suatu transfer pendapatan kekayaan  antara  individu  dengan  cara pertukaran (melalui pasar) atau dengan cara  lain,  seperti  warisan,  sedekah, wakaf,  dan  zakat.  Menurutnya, ada beberapa  faktor  yang  menjadi  dasar distribusi,
yaitu tukar-menukar (exchange), kebutuhan (need), kekuasaan (power),  sistem  sosial  dan nilai  etika (social  system  and  ethical values). Dalam  hal  ini,  sejalan  dengan prinsip  pertukaran (exchange),  antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang  wajar  dan  adil  sesuai  dengan kinerja  dan  kontribusi  yang  diberikan. Distribusi yang didasarkan atas kebutuhan (need), seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan  oleh  pihak  lain.  Satu  pihak membutuhkan  materi  untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  keluarga  dan pihak  lain  membutuhkan  tenaga  kerja sebagai  faktor  produksi.  Kekuasaan (power) juga berperan penting di mana seseorang  yang  memiliki  kekuasaan atau  otoritas  cenderung  mendapatkan lebih  banyak  karena  ada  kemudahan akses. 21 Dengan  demikian, pemerataan distribusi  merupakan  salah  satu  sarana untuk  mewujudkan  keadilan,  di  mana Islam  menghendaki  kesamaan  pada manusia  dalam  memperoleh  peluang untuk  mendapatkan  harta  kekayaan tanpa memandang status sosial.
20 Ahmad  Dahlan, Keuangan Publik  Islam:
Teori dan Praktik (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008), hlm. 56.
21 Muhammad  Anas  Zarqa,  “Islamic Distributive  Scheme”  dalam  Munawar  Iqbal, Distributive  Justice  and  Need  Fulfilment  in  an Islamic Economics (Islamabad:  International Institute of Islamic Thought, 1986), hlm. 166.
Keadilan dalam distribusi merupakan  suatu  kondisi  yang  tidak memihak  kepada  salah  satu  pihak  atau golongan  tertentu  dalam  ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan  kewajiban  yang  tidak  bisa dihindari dalam ekonomi Islam. 22 Islam telah  memiliki  dasar  hukum  yang  kuat dalam pengaturan keadilan dan
keseimbangan antara hak dan
kewajiban, antara individu dan masyarakat, antara jasmani dan rohani, maupun antara dunia dan akhirat. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan  dan  kekayaan  secara adil sesuai  dengan  norma-norma fairness yang diterima secara universal. Keadaan sosial yang baik ialah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai  dengan  tingkat  kesejahteraan pendapatan  (kekayaan)  yang  tinggi dalam  sistem  sosial,  memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, dan mewujudkan aturan yang menjamin setiap orang untuk mendapatkan haknya berdasarkan usaha-usaha  produktifnya.  Di  samping itu,  yang  tak  kalah  pentingnya  ialah memastikan  bahwa  struktur  produksi harus  menjamin  terciptanya hasil-hasil yang adil. 23
Afzalur  Rahman  menjelaskan bahwa  pemahaman  distribusi  secara adil  dalam konteks  syariah  bukanlah distribusi  yang  ditawarkan  sosialis dengan  sama  ratanya dan  kapitalisme dengan  sistem  pajak  progresifnya.
Namun, keadilan distribusi yang
22 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor, Konsep Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam  dan  Format Keadilan  Ekonomi  di  Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 83.
23 Syed  Nawab  Haidar  Naqvi, Islam, Economics  and  Society (UK:  Kegan  Paul International, 1994), hlm. 89.
dimaksud ialah keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah. 24 Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi  membutuhkan  satu  kondisi yang  dapat  menjamin terciptanya kesempatan  yang  sama  pada  setiap orang  untuk  berusaha mencapai  apa yang diinginkan  dengan  kemampuan, namun  tidak  menuntut  kesamaan hasil dari proses tersebut. Tidak membenarkan perbedaan kekayaan yang  melampaui batas  kewajaran  serta mempertahankannya  dalam  batasan- batasan  yang  wajar. Oleh sebab itu, distribusi merupakan alat untuk menjamin adanya keseimbangan penguasaan  aset  dan  kekayaan  agar kesenjangan yang muncul akibat perbedaan  kemampuan  antar  manusia dapat diminimalisir. Dalam prinsipnya, keadilan distribusi dalam ekonomi Islam mengandung beberapa maksud. Pertama, kekayaan tidak boleh dipusatkan  kepada  sekelompok  orang saja,  tetapi  harus  menyebar  kepada seluruh masyarakat. Islam menghendaki  persamaan  kesempatan dalam  meraih  harta  kekayaan,  terlepas dari  tingkatan  sosial,  kepercayaan,  dan warna kulit. Kedua, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan  nasional  harus  dibagi  secara adil.  Ketiga, Islam tidak  mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui  batas-batas  yang  wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak  benar.  Oleh  karena  itu,  setiap warga  negara memiliki  hak  dan
kesempatan yang sama untuk diperlakukan  secara  adil  baik  oleh negara maupun
oleh sesama masyarakat.
24 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hlm. 82.
Prinsip  keadilan  yang  harus diperankan oleh negara terhadap masyarakat  meliputi  seluruh  sektor kehidupan, mulai dari agama, pendidikan,  kesehatan,  hukum,  politik, hingga  ekonomi.  Secara  tegas  Allah telah memerintahkan untuk berlaku adil dan  dampaknya  jika  keadilan  tidak ditegakkan,  yakni  perbuatan  keji  dan permusuhan  akan  terjadi  di  antara masyarakat. Dalam persoalan ekonomi,
negara harus menjamin dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan  yang sama untuk mengakses  dan  memanfaatkan  sumber daya  ekonomi.  Dampaknya,  setiap orang akan dapat hidup dengan standar kebutuhan  minimum,  seperti  makanan, tempat  tinggal,  kesehatan,  pakaian, ibadah,  dan  pendidikan.  Untuk  itu, negara selayaknya
mengatur pemanfaatan  sumber  daya  ekonomi tersebut  agar  dapat  terdistribusi  secara adil  dan  merata,  sehingga  tidak  ada satu pun bagian dari anggota masyarakat yang terzalimi haknya baik oleh  negara  maupun  sesama  anggota masyarakat  untuk  memperoleh  hak akses  terhadap  sumber  daya  ekonomi tersebut. Oleh  karena  itu,  keadilan distribusi dalam ekonomi Islam bertujuan agar kekayaan tidak
menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat.  Keadilan  distribusi  juga menjamin  terciptanya  pembagian  yang adil  dalam  kemakmuran,  sehingga memberikan  kontribusi  pada  kualitas hidup yang lebih baik.
D. INSTRUMEN DANA

## PEMBANGUNAN ISLAM
Pembangunan  merupakan  upaya untuk  mentransformasi  kehidupan  ke arah  yang  lebih  baik  dan  lebih  berkah. Menurut  K.A  Ishaq  dalam  Beik, menyatakan  bahwa  di  antara  penyebab
kegagalan  pembangunan  ekonomi  di negara-negara berkembang adalah karena diabaikannya instrumen pembangunan  yang  sesuai  dengan agama  dan  budaya  lokal. 25 Oleh  sebab itu,  instrumen dana pembangunan merupakan  salah  satu  objek  penting dalam sistem ekonomi  Islam. Ada beberapa instrumen dana pembangunan Islam, antara lain:
1. Zakat
Zakat  merupakan  pilar  agama Islam  ketiga  setelah  shalat.  Jika  shalat dipahami  sebagai  ibadah badaniyah, maka  zakat  dipahami  sebagai  ibadah maliyah dan  bahkan  dikatakan  sebagai ibadah maliyah  al- ijtima’iyyah ,  yaitu ibadah  di  bidang  harta  yang  memiliki fungsi strategis dan menentukan dalam membangun  kesejahteraan  masyarakat. Untuk  itu,  karena  zakat  adalah  ibadah maliyah, maka zakat dalam Islam dapat dilihat  dari  dua  aspek,  yaitu  aspek agama dan ekonomi.
Dari  aspek  agama,  zakat  adalah ibadah  yang  diperintahkan  oleh  Allah dan  sebagai  bukti  ketaatan  seseorang kepada  perintah  Allah.  Dari  aspek ekonomi,  zakat  memiliki  dampak positif,  baik  pada  tingkat  ekonomi mikro  ataupun  ekonomi  makro.  Pada tingkat ekonomi mikro, zakat memiliki implikasi  ekonomi  terhadap  perilaku konsumsi  dan  tabungan  individu  serta perilaku produksi dan investasi perusahaan  tanpa  berpengaruh  negatif pada  insentif  bekerja.  Pada  tingkat ekonomi makro, zakat memiliki implikasi  ekonomi  terhadap  efisiensi alokatif,  penciptaan  lapangan  kerja, pertumbuhan ekonomi, stabilitas makro ekonomi, distribusi pendapatan,
25 Irfan  Syauqi  Beik  dan  Laily  Dwi Arsyianti, Ekonomi  Pembangunan  Syariah
(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 12.
pengentasan  kemiskinan, dan  jejaring pengaman sosial. 26
Zakat  merupakan  sumber  dana potensial  yang  dimanfaatkan  untuk memajukan  kesejahteraan  umum  bagi seluruh  masyarakat.  Zakat  sangat  erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban  sosial  yang  bersifat  ibadah, karena  zakat  yang  dikenakan  terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar  terpenuhi  kebutuhan dan  mengentaskan  kemiskinan.  Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan  dan  keserakahan  orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta  kekayaan  pada  segelintir  orang tertentu. 27 Oleh  karena  itu,  zakat sebagai  instrumen  keuangan  dalam rangka  pemerataan  pendapatan  dan pengentasan kemiskinan yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan  ekonomi  yang  lebih berkeadilan.
Peran  zakat  dalam  mengentaskan kemiskinan  adalah  peran  yang  tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sebagai contoh  pada  masa khalifah  Umar  bin Abdul  Aziz,  zakat  menjadi  keuangan Islam yang sangat handal. Pada saat itu sangat  sulit  sekali  mencari  mustahik (penerima  zakat),  karena pada  masa tersebut dilakukan pemberdayaan zakat secara adil  dan  merata, sehingga mereka yang berstatus mustahik
(penerima  zakat) berubah  menjadi
26 Aden  Rosadi  &  Mohamad  Anton Athoillah ,  “Distribusi  Zakat  di  Indonesia: Antara Sentralisasi dan Desentralisasi”, Ijtihad,
Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 2, 2015, hlm. 239- 240.
27 Muhammad  Abdul  Mannan, Ekonomi Islam:  Teori  dan  Praktik (Yogyakarta:  Dana Bhakti Wakaf, 1993), hlm. 256.
muzakki (pembayar  zakat). Lebih  dari itu,  zakat  memiliki  beberapa  implikasi dan andil dalam perekonomian.
Pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan. Kedua, zakat memperkecil jurang  kesenjangan  ekonomi.  Ketiga, zakat dapat menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, gelandangan, pengemis,  dan  lain-lain.
Keempat, zakat dapat menjaga kemampuan beli masyarakat atau dapat menjaga  konsumsi  masyarakat  pada tingkat  kebutuhan  minimal  sehingga perekonomian  dapat  terus  berjalan. Oleh sebab itu, kesadaran untuk menunaikan  zakat  bagi  setiap  muslim adalah  kunci  bagi  terciptanya  umat yang sejahtera.
2. Infak dan Sedekah
Sedekah  merupakan  pemberian dari  seorang  muslim  secara  sukarela tanpa  dibatasi  oleh  waktu  dan  jumlah tertentu,  atau  suatu  pemberian  yang dilakukan  oleh  seseorang  sebagai kebajikan yang  mengharap  ridha Allah dan pahala semata. Berdasarkan pengertian  tersebut,  infak  termasuk dalam kategori sedekah. 28 Islam
menuntun umatnya untuk menjadi jiwa yang  bersih,  pemurah  dan  penyantun dengan  mengajarkan  kerelaan  untuk memberikan  bantuan,  berinfak  dan bersedekah yang  merupakan  cerminan dari rasa cinta terhadap orang lain.
Infak  diartikan  mengeluarkan sebagian  dari  harta  atau  pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan  Islam.  Jika  zakat  ada nishab-nya,  maka  infak  tidak  memiliki nishab. Dalam QS. Ali  Imran [3]: 134, disebutkan  bahwa  infak  dikeluarkan setiap  orang  yang  beriman, baik  yang
28 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor, Konsep
Distribusi dalam Ekonomi Islam, hlm. 120.
berpenghasilan  tinggi atau rendah. Selain  tidak  ada  ketentuan nishab dalam infak, ketentuan tentang delapan golongan (tsamaniyah  athnâf) yang menerima  zakat  juga  tidak  berlaku  di dalam infak. Jadi, infak boleh diberikan kepada siapa pun. 29
Sedekah  dalam  konsep  Islam mempunyai  arti  yang  lebih  luas  dan tidak  hanya  terbatas  pada  pemberian sesuatu  yang  bersifat  material. Namun lebih  dari  itu,  sedekah  mencakup semua perbuatan kebaikan, baik secara fisik  maupun  non-fisik. 30 Penekanan terhadap sikap berinfak dan bersedekah merupakan  sarana  yang  tepat  untuk membantu  menciptakan  masyarakat yang peduli akan kondisi sosial, karena pada  dasarnya  setiap  manusia  harus menyadari  bahwa  setiap  individu  tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan orang lain. Jika kesadaran  ini  terus  dibangun,  maka akan memunculkan
dermawan- dermawan  baru  yang  mampu  berbagi bukan hanya dengan harta, namun juga melalui perbuatan.
Apabila  dicermati  lebih  jauh, keberadaan instrumen infak dan sedekah akan membentuk satu mekanisme jaminan sosial yang menyeluruh. Bukan hanya untuk kebutuhan  pokok  masyarakat,  namun lebih  mampu  menciptakan  masyarakat yang  sejahtera.  Pada  kondisi  keimanan
29 Ika Yunia Fauzia & Abdul Kadir Riyadi, Prinsip  Dasar  Ekonomi  Islam  Perspektif Maqâshid  Syar ῐ ah (Jakarta:  Prenadamedia Group, 2015), hlm. 151-152.
30 Macam-macam  sedekah  antara  lain bersedekah  dengan  harta,  menolong  orang, melakukan  kebaikan,  mendamaikan  antara  dua orang yang bermusuhan, menyingkirkan rintangan  dari  jalan,  menunjukan  sesuatu  bagi orang  yang  tidak  mengerti,  dan  lain-lainnya.
Lihat Said Sabiq, Fiqh as-Sunnah (Beirut: Dār al-Kitab al- Arābi, 1985), hlm. 422.
masyarakat  yang  begitu  baik,  maka besar  kemungkinannya  infak  dan sedekah  menjadi  sumber  penerimaan keuangan  negara  dalam  membiayai pembangunan negara.
3. Wakaf
Wakaf  diartikan  sebagai  suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara  menahan  (kepemilikan)  untuk dimanfaatkan
guna kepentingan umum. 31 Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif  untuk  memisahkan  sebagian benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan selamanya  atau  dalam  jangka  waktu tertentu  sesuai  kepentingannya  guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan  umum  menurut  syariah. Wakaf  terbagi  menjadi  dua,  yaitu wakaf aset/barang dan wakaf uang.
Wakaf  pada  dasarnya  sejalan dengan  tujuan  ekonomi  modern,  yakni menjadi  cara  yang  lebih  baik  untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat  dengan  memberikan  solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik. 32 Potensi harta
wakaf seharusnya  mampu  menjadi  sumber dan pembangunan. Jika dikelola dengan  baik,  maka  wakaf  dapat diandalkan untuk pembangunan  di
sektor  pertanian  (lahan  pertanian  dan perkebunan), pendidikan (bangunan
dan  keperluan  pendidikan), kesehatan (rumah  sakit  dan  keperluan  lainnya), serta perdagangan  (pengelolaan lahan wakaf  menjadi  pusat  perdagangan), sebagaimana  yang  dilakukan  oleh
31 Ruslan  Abdul  Ghofur  Noor, Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam, hlm. 112.
32 Murat Cizakca, “Awqaf in History and its
I mplications  for  Modern  Islamic  Economics”, Jurnal  Islamic  Economic  Studies,  Vol.  6,  No. 1, 1998, hlm. 45.
negara-negara  muslim  seperti  Mesir, Arab Saudi, Malaysia, dan lainnya.
Contoh  riil  pemanfaatan  harta wakaf  terlihat  pada  sekitar  Masjid
Nabawi  dan  Masjidil  Haram  yang merupakan tanah wakaf untuk
mendirikan beberapa  tempat  usaha seperti  hotel,  restoran,  rumah  sakit, pusat perkantoran, maupun perniagaan.
Di Indonesia, pemanfaatan harta wakaf dapat  dilihat  pada Pondok  Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo, Universitas  Islam  Indonesia,  serta lembaga  pendidikan  lainnya. Dalam bentuk tempat  ibadah  yang  letaknya strategis, pengembangan wakaf dilakukan dengan menambahkan bangunan  gedung  untuk  pertemuan, pernikahan,  seminar  dan  acara  lainnya yang  merupakan  kegiatan  masyarakat seperti  yang  terdapat  pada  Masjid Sunda  Kelapa,  Masjid  Pondok  Indah, dan lain sebagainya. 33
Di  samping  beberapa  contoh  di atas,  secara  ekonomi pemberdayaan harta wakaf juga dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin. Hal ini dapat dilakukan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan  dan  pelatihan,  lembaga keuangan  mikro,  dan  lain  sebagainya yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan  masyarakat  agar  dapat berdaya saing dan dapat menanggulangi masalah kemiskinan. Kesadaran  untuk  memahami  dan mewakafkan sebagian harta baik secara tunai maupun tidak, memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  dalam terciptanya keadilan distribusi di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya, eksistensi harta wakaf berkaitan  dengan  kemanfaatan  harta
33 Tim  Dirjen  Bimas  Islam, Strategi Pengembangan  Wakaf  Tunai  di  Indonesia (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2004), hlm. 4-6.
bagi kepentingan umat. Apabila eksistensi  tersebut  terealisir dengan baik,  maka  secara  langsung  dapat meningkatkan  kesejahteraan  sosial  di masyarakat. 4. Waris Waris diartikan sebagai perpindahan  hak  kepemilikan  dari orang  yang  telah  meninggal  dunia kepada  ahli  waris. 34 Untuk  itu,  waris merupakan salah satu sarana memperoleh  kepemilikan. Lahirnya konsep  waris  sebagaimana  yang  telah diterangkan dalam al- Qur’a n menempati  posisi  fundamental  dalam ajaran  Islam.  Hal  ini  dapat  dibuktikan dengan  penjelasan  dasar-dasar  sistem kewarisan  Islam  pada  ayat-ayat  al- Qur’an  sebagaimana dalam QS.  an- Nisa  [4]: 11-12  dan  176. Islam  telah mengajarkan  adanya  warisan  tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan  sehingga  penyebaran  harta menjadi  sangat  luas. 35 Jika  dicermati lebih  jauh,  mekanisme  waris  sangat erat  dengan  keinginan  Islam  dalam mewujudkan  keluarga  yang  sejahtera jauh dari kemiskinan.
Sejarah membuktikan bahwa ajaran  waris  Islam  secara  kronologis tidak terlepas dari timbulnya permasalahan dalam distribusi kekayaan  dalam  keluarga,  terutama keinginan  agar  tercipta  keadilan  dalam pembagian  harta  waris.  Sebagaimana Islam  mengajarkan  bahwa  harta  harus tersebar  di  masyarakat  dan  bukan terkumpul  pada  satu  golongan  saja. Konsep  waris  merupakan  mekanisme distribusi  kekayaan  dan  jaminan  sosial riil dalam keluarga.
34 Isnaini  Harahap,  dkk., Hadis-Hadis Ekonomi, hlm. 129.
35 Muhammad  Syarif  Chaudhry, Sistem Ekonomi  Islam (Jakarta:  Kencana,  2012),  hlm. 86.
Dalam proses distribusi kekayaan melalui  warisan,  ada  ketentuan  bahwa warisan  tersebut  harus  diserahkan kepada ahli warisnya dengan ketentuan bagian laki-laki lebih banyak dibandingkan  anak  perempuan  (2:1). Hal  ini  mengingat  laki-laki  memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk menafkahi keluarganya, sedangkan anak  perempuan  menjadi  tanggung jawab  saudaranya  yang laki-laki  atau suaminya. Pembagian  harta  waris  dalam keluarga secara ekonomi dapat membantu dalam menciptakan distribusi  kekayaan  secara  adil  dan membantu  mengurangi  kesenjangan dalam distribusi
kekayaan. 36 Membagikan  harta  waris  kepada  ahli waris  yang  berhak,  baik  disebabkan oleh hubungan perkawinan, kekerabatan  maupun  perwalian,  secara langsung  telah  menciptakan  jaminan sosial  dalam  keluarga  agar  di  antara anggota keluarga tidak terjadi ketimpangan dalam memperoleh kekayaan. Distribusi kekayaan dalam keluarga secara adil berdasarkan konsep waris, dapat memotivasi pewaris untuk semasa hidupnya mencari  rezeki  sebanyak-banyaknya agar  kemudian  tidak  meninggalkan keturunan  yang  miskin. Oleh  karena itu, ahli waris dengan harta waris dapat mencukupi kebutuhan sosio- ekonominya  di  saat  pewaris  telah meninggal  dunia,  seperti  harta  waris digunakan  untuk  biaya  pendidikan, hidup,  usaha, maupun menanggung keluarga.
5. Sukuk
36 M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan  Ekonomi,  terj.  Ikhwan  Abidin
Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 109.
Sukuk  merupakan  istilah  baru yang dikenalkan sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah (Islamic Bonds). Istilah  sukuk  berasal  dari  bahasa  Arab dan merupakan bentuk jamak dari kata sakk yang  berarti  dokumen  atau sertifikat. 37 Sukuk adalah surat berharga  jangka  panjang  berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten  kepada  pemegang  obligasi syariah, yang  mewajibkan  emiten untuk  membayar  pendapatan  kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil,  margin, fee,  serta  membayar kembali  dana  obligasi  pada  saat  jatuh tempo. 38
Merujuk  pada The  Accounting and  Auditing  Organisation  for  Islamic Financial Institutions (AAOIFI), menyatakan bahwa sukuk adalah sertifikat bernilai sama yang merupakan  bukti  kepemilikan  yang tidak  terbagi  atas  suatu  aset,  hak manfaat,  dan  jasa-jasa  atau  atas kepemilikan suatu proyek atau kegiatan investasi  tertentu. Sedangkan menurut Peraturan  Badan  Pengawas  Pasar Modal  (yang  sekarang  telah  menjadi
Otoritas Jasa Keuangan) Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah,  sukuk  didefinisikan  sebagai efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan  yang  bernilai  sama  dan mewakili  bagian  yang  tidak  tertentu (tidak  terpisahkan  atau  tidak  terbagi) atas  aset  berwujud,  nilai  manfaat,  jasa, aset  proyek  tertentu,  dan  kegiatan investasi yang telah ditentukan. Keuntungan  dari  sukuk  dapat  berupa bagi  hasil,  margin,  uang  sewa  atau fee
37 Nurul Huda, dkk., Ekonomi
Pembangunan Islam, hlm. 150.
38 Irfan  Syauqi  Beik  dan  Laily  Dwi Arsyianti, Ekonomi  Pembangunan,  hlm.  207- 208.
tertentu  sesuai  akad  yang  digunakan dalam penerbitan sukuk.
Secara global, sukuk telah mengalami  perkembangan  pesat  meski di  tahun  2008  sempat  mengalami penurunan  akibat  krisis  keuangan global yang dipicu oleh subprime crisis di  Amerika  Serikat.  Kondisi  ini  dapat diperbaiki hingga ke tingkat yang lebih tinggi  di  tahun  2010. Dalam  hal  ini, Asia  menjadi  kawasan  yang  paling banyak  menerbitkan  sukuk  (77%), diikuti  oleh  Timur  Tengah  (17%), Cayman Island (5%), dan Afrika (1%). Pasar  Asia  sampai  sekarang  masih didominasi oleh Malaysia. Untuk pasar nasional, pertumbuhan sukuk negara jauh melebihi pertumbuhan sukuk korporasi. Hal  ini  terutama  pasca  disahkannya Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah Negara  (SBSN).  Pangsa  pasar  sukuk korporasi  per  Mei  2014  mencapai angka  3,17%  dari  keseluruhan  pasar obligasi  nasional,  sedangkan  pangsa pasar  sukuk  negara  telah  mencapai angka 9,8%. Data menunjukkan bahwa total penerbitan sukuk negara mencapai angka  Rp  386,83  triliun  hingga  akhir 2015  yang  terdiri  atas  Surat  Berharga Syariah  Negara  (SBSN)  sebesar  Rp 296,03  triliun  dan  sukuk  negara  retail sebesar Rp 90,8 triliun. 39
Berdasarkan  data  tersebut, sukuk mempunyai  peranan  penting  dalam instrumen pembangunan ekonomi.
Sukuk dapat dijadikan  sebagai sumber pembiayaan  proyek,  sehingga  akan mempercepat akselerasi  pembangunan suatu negara. Selain itu, diluncurkannya sukuk dapat meningkatkan pelayanan publik
khususnya dalam menyediakan sumber
39 Ibid., hlm. 209-210.
pembiayaan pembangunan infrastruktur,  memberdayakan  industri lokal,  dan  meningkatkan investasi pemerintah.  Oleh  karena  itu,  tujuan penerbitan  sukuk  adalah  dalam  rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan maupun  untuk  pembangunan  suatu proyek tertentu. E. KEBIJAKAN DISTRIBUSI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir  dari  sistem  sosial  islami  yang dapat  memberikan  solusi  terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak  kepada  kemaslahatan  dan menciptakan  keadilan  dalam  ekonomi umat. Begitu  pula  kebijakan  distribusi dalam sistem ekonomi Islam
menjunjung  tinggi  nilai-nilai keadilan, sehingga pada konsep distribusi landasan penting yang dijadikan pegangan  yakni  agar  kekayaan  tidak terkumpul  hanya  pada  satu  kelompok tertentu saja. 40
Secara umum Islam mengarahkan mekanisme  berbasis  moral  spiritual dalam  pemeliharaan  keadilan  sosial pada  setiap  aktivitas  ekonomi.  Latar belakangnya karena adanya ketidakseimbangan distribusi pendapatan  dan kekayaan. Dalam  hal ini,  terdapat delapan  faktor  yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi, antara lain: (1) Pertambahan penduduk yang tinggi sehingga menurunkan pendapatan per kapita; (2) Inflasi  di  mana  pendapatan  uang bertambah,  tetapi  tidak  diikuti  secara
40 Merujuk  pada QS.  al-Hasyr  [59]  ayat  7: “... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...” .
proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (3) Ketidakmerataan pembangunan antardaerah;  (4) Investasi yang  sangat banyak  dalam  proyek yang  padat modal,  di  mana  persentase  pendapatan modal  dari  tambahan  harta  lebih  besar dibandingkan dengan persentase pendapatan  yang  berasal  dari  kerja sehingga  pengangguran  bertambah;  (5) Rendahnya mobilitas sosial; (6)
Pelaksanaan  kebijakan  impor  yang mengakibatkan  kenaikan  harga-harga barang  hasil  industri  untuk  melindungi usaha-usaha  golongan  kapitalis;  (7) Memburuknya  nilai  tukar  bagi  negara- negara berkembang dalam perdagangan dengan  negara-negara  maju;  dan  (8) Hancurnya  industri-industri  kerajinan rakyat seperti industri rumah tangga.
Untuk  mengatasi  hal  tersebut, kebijakan  distribusi  dapat  ditempuh dengan berbagai cara. Pertama, meneliti  apakah  mekanisme  ekonomi sudah  berjalan  secara  normal.  Apabila terdapat penyimpangan, misalnya adanya  monopoli,  hambatan  masuk (barrier  to  entry) baik  administratif maupun non-administratif, atau kejahatan  dalam  mekanisme  ekonomi (penimbunan), harus segara dihilangkan. Kedua,  apabila  semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna,  tetapi  kesenjangan  ekonomi tetap  saja  terjadi,  maka  dapat  melalui mekanisme  non-ekonomi.  Cara  kedua ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan  ekonomi  di  masyarakat. Adapun  cara  yang  dapat  ditempuh dalam  pendistribusian  harta  dengan mekanisme  non-ekonomi, antara  lain:
1) Pemberian harta zakat yang dibayarkan  oleh  muzakki  kepada  para mustahik; 2) Pemberian infak, sedekah, dan  wakaf  dari  orang  yang  mampu kepada  yang  memerlukan;  dan  3)
Pembagian  harta  waris  kepada  ahli waris,  dan  lain-lain. Kemudian,  yang tidak  kalah  penting  adalah  dengan mengoptimalkan instrumen sukuk yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan pembangunan negara dalam  rangka meningkatkan  pelayanan publik. Untuk  mendistribusikan  sumber daya  dan  kekayaan,  negara  dapat melakukannya dengan intervensi langsung atau dengan melalui regulasi.
Bentuk  intervensi  langsung  tersebut antara lain dengan menggunakan anggaran  pendapatan  dan  belanja negara.  Dari  sisi  anggaran  pendapatan, pemerintah  dapat  memasang  target penerimaan  zakat,  infak,  sedekah, wakaf,  dan  instrumen  lainnya  sesuai dengan  syariat  Islam.  Semakin  besar target  penerimaan  yang  dicapai,  maka semakin besar sumber daya yang dapat didistribusikan  oleh  negara  kepada orang-orang yang membutuhkan.
Dari sisi belanja negara,
pemerintah harus mengalokasikan
anggaran belanja sesuai dengan ketentuan  syariat.  Jika  dana  yang diterima  dari  sumber-sumber  yang telah  diatur  oleh  syariat  seperti  zakat, maka pemerintah harus mengalokasikannya sesuai dengan perintah  syariat,  yaitu  untuk  delapan golongan  yang  berhak  sesuai  yang telah  ditentukan  di  dalam  al- Qur’an. 41
Adapun
untuk sumber yang
41 Merujuk  pada  firman  Allah  dalam  QS. At-Taubah  [9]  ayat  60: “ Sesungguhnya  zakat- zakat  itu,  hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orang-orang  miskin, pengurus-pengurus  zakat, para mu'allaf  yang  dibujuk  hatinya,  untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang  yang berhutang,  untuk  jalan  Allah, dan  untuk mereka  yuang  sedang  dalam  perjalanan, sebagai  suatu  ketetapan  yang  diwajibkan Allah,  dan  Allah  Maha Mengetahui  lagi  Maha Bijaksana ”.
peruntukannya tidak  ditetapkan  oleh syariat. Lebih dari itu, pemerintah juga dapat  mendistribusikan  sumber  daya tersebut  dengan  cara  yang  lain, misalnya melalui instrumen sukuk yang dapat digunakan  untuk  membiayai pembangunan  infrastruktur,  sehingga seluruh  wilayah  dapat  menikmatinya secara  adil.  Dengan  dibangunnya infrastruktur tersebut, maka pemerintah berupaya menjalankan kebijakan untuk menstimulasi pasar agar dapat mengoptimalkan output-nya. Jika pasar mampu  mengoptimalkan output-nya secara  berkelanjutan,  maka  pasar  akan membutuhkan  lebih  banyak  tenaga kerja.  Semakin  banyak  tenaga  kerja yang  diserap  oleh  pasar,  secara  tidak langsung  pemerintah  telah  mendorong terjadinya  distribusi  pendapatan  di kalangan masyarakat.
Selain  dengan  langkah  intervensi langsung,  negara  dapat  menjalankan peran distribusi melalui regulasi. Regulasi  ini  dijalankan  dengan  tujuan agar  tercipta  redistribusi  pendapatan  di kalangan  masyarakat  secara  sistematis. Sebelum  dijalankan,  regulasi  tersebut harus  disepakati  terlebih  dahulu  oleh dewan  syura  atau  dewan  perwakilan rakyat  suatu  negara,  sehingga  ketika regulasi  tersebut dijalankan  tidak menciptakan  kezaliman  baru  terhadap anggota  masyarakat.  Syariat  Islam tidak menghendaki negara menegakkan keadilan dengan melanggar keadilan itu sendiri.  Jika  regulasi  tersebut  hanya diputuskan  oleh  pemerintah  secara sepihak  tanpa  persetujuan  dari  dewan perwakilan  rakyat  terlebih  dahulu, tidak menutup kemungkinan  terjadi penyimpangan  di  dalam  peraturan tersebut sehingga akan tercipta kezaliman-kezaliman  baru  pada  saat pelaksanaannya.
Dengan regulasi tersebut, pemerintah dapat memaksa mendorong masyarakat  secara  suka  rela  agar mendistribusikan  kekayaannya  kepada orang  lain  yang  membutuhkan.  Jika kemudian hari ketimpangan yang tinggi masih  terjadi  di  masyarakat,  maka pemerintah memiliki hak paksa sehingga orang-orang yang tidak menaati peraturan negara dapat dikenakan  sanksi  atau  dipaksa  agar mau mendistribusikan sebagian kekayaannya.
Bentuk  distribusi  sumber  daya, pada  hakikatnya  bukan  hanya  dalam bentuk  transfer  harta  atau  kekayaan dari  orang  kaya  kepada  orang  miskin. Namun, persoalan distribusi juga menyangkut pemanfaatan barang publik  yang  hanya  dikuasai  oleh segolongan  orang  saja.  Salah  satu contoh  barang  publik  yang  seharusnya terus  berputar  dan  dimanfaatkan  oleh semua  orang  di  dalam  kegiatan ekonomi adalah uang.
Dalam konsep Islam, uang merupakan  barang  publik,  sehingga siapa pun  tidak  berhak  menahan lembaran  atau  kepingan  uang  dari peredaran  dalam  jumlah  yang  terlalu banyak.  Uang  harus  terus  mengalir dengan mengikuti prinsip flow concept. 42 Artinya,  uang  harus  terus berputar  dari  satu  orang  ke  orang lainnya sebagai media transaksi, sehingga  negara tidak  harus  mencetak uang  untuk  memenuhi  kebutuhan likuiditas perekonomian  dalam  jangka pendek.  Laju  inflasi  dapat  ditahan  jika negara  hanya  melakukan  pencetakan uang setelah melihat adanya kebutuhan tambahan  likuiditas  dalam  jangka panjang.
42 Adiwarman  Karim, Ekonomi  Makro Islami (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 88.
Apabila  uang  yang  mengalir mengikuti prinsip capital  concept sebagaimana konsep konvensional, maka  uang  dapat  ditimbun  sesuka  hati oleh  pemegangnya  sehingga  peredaran uang  tersebut  menjadi  tercerabut. Ketika  uang  tercerabut  dari  peredaran, maka  perekonomian  akan  mengalami kekurangan likuiditas sehingga mengganggu  kegiatan  investasi  secara makro.  Perekonomian  akan  melambat dan mengalami penurunan produktivitas akibat menurunnya investasi. Jika perekonomian
melambat,  maka  dampaknya  adalah terjadinya kekurangan jumlah produksi barang  dan  jasa.  Apabila  barang  dan jasa  menurun  drastis,  maka  dampak selanjutnya  adalah  terjadinya  kenaikan harga atau inflasi. Ketika terjadi inflasi, maka  hal  ini  akan  mengakibatkan tergerusnya pendapatan riil masyarakat sehingga  daya  beli  menjadi  menurun. Ketika  daya  beli  masyarakat  menurun, hal  ini  akan  mengganggu  proses transfer  sumber  daya  di  tengah-tengah masyarakat.
Dalam  kaitannya  dengan uang beredar,  negara  harus  memerangi penggunaan  suku  bunga  dan  lebih mengutamakan  sektor  riil.  Jika  suku bunga  masih  diterapkan  di  dalam perekonomian, maka akan
mengakibatkan  munculnya  kerusakan ekonomi yang terjadi secara sistematis. Perekonomian  akan  diwarnai  dengan tindakan  yang  spekulatif  dan  dampak buruk  dari  penggunaan  suku  bunga adalah  tidak  stabilnya  nilai  mata  uang karena tergerus inflasi.
Terjadinya  inflasi salah  satunya
disebabkan oleh faktor penciptaan uang yang  dilaksanakan  otoritas  moneter secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan  otoritas  moneter  harus membayar bunga atas instrumen
moneter yang mereka gunakan.
Instrumen  itu  sendiri  tidak  di-backup oleh  aset  riil  atau  tidak  bersentuhan langsung  dengan  sektor  riil,  tetapi hanya  berkutat  di  pasar financial saja. Oleh  karena  itu,  untuk  membayar bunga  instrumen  tersebut,  otoritas moneter melakukan  pencetakan  uang baru. Sebagaimana  pendapat  yang dikemukakan  oleh Shaikh bahwa terdapat  empat  faktor  utama  penyebab inflasi,  yaitu  suku  bunga,  depresiasi nilai  mata  uang,  pajak  tidak  langsung, dan  distorsi  harga. 43 Oleh  sebab  itu, cukup  beralasan jika  banyak  ahli yang berpendapat  bahwa  bunga  merupakan biang keladi terjadinya inflasi.
Kebijakan distribusi yang diajarkan Islam sangat berkaitan dengan  harta agar  tidak  menumpuk pada  golongan  tertentu  di  masyarakat serta  mendorong  terciptanya  keadilan distribusi. Dalam konteks ini, pemerintah dituntut untuk tidak berpihak  pada  satu  kelompok  atau golongan tertentu agar proses distribusi dapat berjalan dengan adil. Upaya yang harus  dilakukan  pemerintah  sebagai pemangku  kebijakan  distribusi  ialah menghapus sistem bunga (ribawi) yang hanya  menguntungkan  pihak  yang bermodal yang berakibat pada penumpukan  harta  pada  golongan tertentu. Selain  itu,  sistem  bunga
(ribawi) menyebabkan  upaya  dalam mengentaskan kemiskinan berjalan lambat.  Di sisi  lain,  pemerintah  juga harus  menjamin terciptanya  keadilan dalam  distribusi  melalui  instrumen zakat, infak, sedekah, wakaf, waris, dan
43 Salman  Shaikh,  “Monetary  Policy  and Monetary Regime in an Interest Free Economy: An Alternate Approach in Monetary Economics  Amids  Great  Recession”,  dalam http;//mpra.ub.uni-muenchen.de/20029, diakses pada 5 Juni 2016, pukul 21.05 WIB.
lain-lain untuk kepentingan masyarakat luas.
Ketika kebijakan dalam menciptakan  keadilan  distribusi dapat terwujud, maka akan terciptanya kondisi sosial  yang adil  di masyarakat. Kondisi  sosial  yang  memprioritaskan kesejajaran di tengah-tengah masyarakat  yang  ditandai  dengan tingkat kesejajaran
pendapatan
(kekayaan)  dan  kesejahteraan  yang dapat  dilihat  dari  menurunnya  tingkat kemiskinan  secara  absolut,  adanya kesempatan  yang  sama  pada  setiap orang dalam berusaha, dan terwujudnya  aturan  yang  menjamin setiap  orang  mendapatkan  haknya berdasarkan  usaha-usaha  produktifnya.
Untuk  itu,  diperlukan  peran  institusi seperti halnya pemerintah dan masyarakat.
Peran  kedua  institusi tersebut (pemerintah  dan  masyarakat)  sangat dibutuhkan, karena kebijakan distribusi akan  teraplikasikan  dengan  baik  ketika kedua  institusi  yang  ada  bekerja.
Langkah  awal  yang  dapat  dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada  pemerintah  dan  masyarakat selaku institusi ekonomi bahwa terciptanya keadilan ekonomi merupakan  tanggung  jawab  bersama, bukan  tanggung  jawab  salah  satu institusi. Ketika institusi tersebut bekerja, maka keadilan distribusi dapat terwujud  di  tengah-tengah  masyarakat sehingga akan berdampak pada meningkatnya  pembangunan  ekonomi suatu negara.

## F. KESIMPULAN
Kebijakan  yang  berpijak  pada pertumbuhan ekonomi merupakan kebijakan  yang  membatasi  peredaran harta  di  kalangan  orang-orang  kaya saja. Untuk  itulah kebijakan  distribusi yang ditawarkan ekonomi Islam sangat bertolak  belakang  dengan  kebijakan ekonomi  kapitalis  yang  berpijak  pada metode  pertumbuhan  ekonomi.  Prinsip utama konsep distribusi dalam pandangan  Islam  adalah  peningkatan dan  pembagian  bagi  hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan  sehingga  kekayaan  yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. Tulisan ini sangat merekomendasikan supaya sistem bunga dihapuskan dari sistem perekonomian.  Hal  ini  dikarenakan apabila  menggunakan  sistem  bunga (ribawi),  maka uang  hanya  akan berkutat  di  pasar financial saja  dan akan diwarnai dengan tindakan spekulatif.  Selanjutnya, penggunaan suku  bunga  akan  berdampak  buruk pada tidak  stabilnya  nilai  mata  uang. Oleh  karena  itu,  dengan  adanya penghapusan  sistem  bunga,  maka setiap  instrumen  baik  fiskal maupun moneter mau tidak mau harus bersentuhan  secara  langsung  dengan sektor  riil.  Jika  tidak,  para  pemegang likuiditas  akan  cenderung  lebih  suka untuk  menginvestasikan  uangnya  di pasar financial dibanding  bersentuhan langsung dengan sektor riil.
Apabila kondisi tersebut terjadi, maka  investasi  di  sektor  riil  akan menyusut. Jika investasi  di  sektor  riil berkurang,
berarti telah terjadi
perlambatan  di  sektor  riil  sehingga kuantitas supply barang  dan  jasa  di pasar akan menyusut pula. Dampaknya
secara  ekonomi,  pengangguran  akan meningkat  karena  investasi  di  sektor riil  yang  menyusut,  sehingga  lapangan kerja otomatis juga akan menurun. Jika kondisi  tersebut  terjadi,  maka  sistem ekonomi  telah  menyimpang  dari  salah satu  tujuan  penting  Islam  di  dalam ekonomi, yaitu keadilan sosial- ekonomi dalam hal distribusi harta dan kekayaan di seluruh lapisan masyarakat. Oleh karenanya, penggunaan sistem  bunga  (ribawi) yang hanya menguntungkan pihak yang bermodal dan berakibat pada penumpukan  harta  pada  golongan tertentu. Untuk  itu,  sistem  bunga
(ribawi)  harus  dihapuskan  dari  sistem perekonomian.
Masyarakat  juga  dituntut  untuk menyadari  akan  peran  pentingnya menciptakan  keadilan  distribusi  dan mempersempit  kesenjangan  ekonomi dengan menunaikan zakat, infak, sedekah,  wakaf, dan waris, sehingga dapat  dioptimalkan  sebagai  sumber pembiayaan pembangunan  ekonomi. Kemudian,  yang  tidak  kalah  penting dalam  kebijakan  distribusi  adalah dengan mengoptimalkan instrumen sukuk  sebagai  sumber  pembiayaan pembangunan  suatu  negara  dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan  pembangunan  infrastruktur. Oleh sebab itu, kebijakan  distribusi dalam pembangunan
ekonomi akan
teraplikasikan  dengan  baik  ketika pemerintah  dan  masyarakat saling bersinergi dalam  menciptakan  kondisi masyarakat adil dan makmur.

## DAFTAR PUSTAKA
Aedy, Hasan. 2011. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif  Islam.  Yogyakarta: Graha Ilmu. Ahmad,  Khurshid.  1976.  “Economic Development in an Islamic Framework”, dalam Studies Islamic Economics. Jeddah: King
Abdul Aziz University.
Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi. 2016.
Ekonomi Pembangunan  Syariah.  Jakarta: RajaGrafindo Persada. Budiman, Arif. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga.
Jakarta: Gramedia.
Chapra,  M.  Umer.  2000. Islam  dan Pembangunan Ekonomi, terj. Ikhwan  Abidin  Basri.  Jakarta: Gema Insani Press.
Chaudhry,  Muhammad  Syarif.  2012.
Sistem  Ekonomi  Islam.  Jakarta: Kencana.
________________________. “Fundamentals of Islamic Economics System”, dalam www.muslimtenant.com,  diakses pada  6  Juni  2016,  pukul  19.25
WIB.

## Cizakca,  Murat.  1998.  “Awqaf  in
History  and  its  Implications  for
Modern Islamic Economics”,
Jurnal Islamic Economic Studies,
Vol. 6, No. 1.
Dahlan,  Ahmad.  2008. Keuangan Publik  Islam:  Teori  dan  Praktik. Yogyakarta: Grafindo Litera Media. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. Kamus Besar Bahasa  Indonesia.  Jakarta:  Balai
Pustaka.
Djamil,  Fathurrahman.  2013. Hukum
Ekonomi  Islam:  Sejarah,  Teori, dan Konsep. Jakarta: Sinar Grafika.
Fauzia,  Ika  Yunia  &  Riyadi,  Abdul Kadir.  2015. Prinsip  Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqâshid Syar ῐ ah. Jakarta:
Prenadamedia Group.
Harahap,  Isnaini  dkk.  2015. Hadis- Hadis Ekonomi.
Jakarta: Prenadamedia Group.
Huda,  Nurul  dkk..  2015. Ekonomi Pembangunan  Islam.  Jakarta:
Prenadamedia Group.
Jhingan, M.L. 1993. Ekonomi
Pembangunan  dan  Perencanaan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Karim,  Adiwarman.  2014. Ekonomi
Makro  Islami.  Jakarta:  Rajawali Press.
Khan,  Muhammad  Akram.  1996.
Economic Message of The Qur’an .  Kuwait:  Islamic  Book Publisher.
Mannan,  Muhammad Abdul.  1993.
Ekonomi Islam: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. Nabhani, Taqiyuddin. 1996. Membangun Sistem Ekonomi
Altenatif,  terj.  Moh.  Maghfur
Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
Naqvi,  Syed  Nawab  Haidar.  1994.
Islam,  Economics  and  Society. UK: Kegan Paul International.
Nasution,  Mustafa  Edwin  dkk.  2006. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana.
Noor,  Ruslan  Abdul  Ghofur.  2012.
“Kebijakan  Distribusi  Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan  Ekonomi  Indonesia”, Islamica, Vol. 6, No. 2. ______________________. 2013. Konsep Distribusi dalam Ekonomi  Islam  dan  Format Keadilan  Ekonomi  di  Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Rahman, Afzalur. 1995. Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 2. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. Rosadi,  Aden  &  Athoillah, Mohamad Anton . 2015. “Distribusi Zakat di Indonesia:  Antara  Sentralisasi dan Desentralisasi”, Ijtihad,
Jurnal Wacana Hukum Islam dan
Kemanusiaan, Vol. 15, No. 2.
Sabiq,  Said.  1985. Fiqh  as-Sunnah. Beirut: Dār al -Kitab al- Arābi .
Sadeq,  Abul  Hasan  Muhammad.  1990. Economic  Development  in  Islam. Malaysia:  International  Islamic
University Press. Samuelson, Nordhaus. 2005. Economics.  New  York:  Mac Graw Hill. Shaikh, Salman. “Monetary Policy  and
Monetary  Regime  in  an  Interest
Free  Economy:  An  Alternate Approach in Monetary Economics Amids Great Recession”, dalam
http;//mpra.ub.uni-
muenchen.de/20029,
diakses
pada  5  Juni  2016,  pukul  21.05 WIB.
Tim Dirjen Bimas Islam. 2004. Strategi
Pengembangan  Wakaf  Tunai  di Indonesia.  Jakarta:  Dirjen  Bimas Islam.
Todaro,  Michael  P.  &  Smith,  Stephen C. 2012. Economic Development, 11th  Edition.  United  Kingdom: Pearson Education, Inc.
Zarqa, Muhammad Anas. 1986. “Islamic  Distributive  Scheme” dalam Munawar Iqbal, Distributive  Justice  and  Need Fulfilment in an Islamic Economics. Islamabad: International  Institute  of  Islamic Thought.