https://doi.org/10.35891/jsb.v9i1.3165

## JURNAL SKETSA BISNIS
Naskah Diterima : 19 Juni 2022 Diterima Publikasi : 30 September 2022
Journal Homepage https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS
Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang
Sulasno 1 , Inge Dwisvimiar 2
1 Program Studi Hukum Fisipkum Universitas Serang Raya, Sulasno1971@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, ingerajwa@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  (yuridis  empiris)  adalah penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif secara in  action pada  setiap  peristiwa  hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Tujuan  penelitian  ini  yaitu  mengetahui,  meemahami,  dan  menganalisa  strategi  dan penerapan  perlindungan  hukum  terhadap  persaingan  usaha  produk  usaha  mikro  kecil menengah  (UMKM)  di  Kabupaten  Serang  dan    pengembangan  perlindungan  hukum terhadap  persaingan  usaha  produk  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  di  Kabupaten Serang.  Dengan  adanya  persaingan  usaha  menuntut  masyarakat  untuk  meningkatkan strategi  usaha  sehingga  mampu  bersaing  dengan  produk-produk  lainnya.    Pemerintah berupaya  dan  mendorong  terwujudnya  para  pelaku  UMKM  dalam  melindungi  produk- produknya  melalui  proses  permohonan  pendaftaran  Kekayaan  Intelektual    (KI)  yaitu  hak merek maupun hak Cipta. Sementara itu para pelaku UMKM belum mempunyai komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, UMKM. Persaingan Usaha

## Abstract
Small  and  medium  enterprises  are  one  of  the  breakthroughs  in  increasing  economic growth in the midst of society to achieve adequate welfare. MSME activities train people to  have  high  skills,  creativity,  and  productivity  so  that  they  are  expected  to  be  able  to compete.  The  existence  of  business  competition  requires  the  Indonesian  people  to improve  their  business  strategies  so  that  they  can  compete  with  other  products.  This research  uses  qualitative  research  (empirical  juridical)  which  is  legal  research  regarding the  enforcement  or  implementation  of  normative  legal  provisions  in  action  on  every particular legal event that occurs in society. The purpose of this study is to determine the strategy  and  application  of  legal  protection  against  business  competition  products  of micro,  small  and  medium  enterprises  (MSMEs)  in  Serang  Regency  and  to  know  the development of legal protection against business competition products of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Serang Regency. The existence of business competition
*) Penulis Korespondensi: Sulasno1971@gmail.com
requires the community to improve business strategies so that they are able to compete with  other  products.  One  form  of  legal  protection  for  MSME  products  is  in  the  form  of Intellectual  Property  Registration  (KI).  The  government  assists  SMEs  in  registering  IP rights, namely trademark rights and copyrights.
Keyword: Protection Of Law, Small and Medium Enterprise (SME), Business competition

## 1. Pendahuluan
Perkembangan  industri  suatu  negara  sangat  mendukung  pertumbuhan  ekonomi. Oleh  karena  itu,  salah  satu  strategi  yang  di  tempuh  pemerintah  adalah  dengan memberdayakan  dan  mengembangkan  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  sebagai tumpuan  pembangunan ekonomi.  Secara  historis,  usaha mikro kecil menengah  (UMKM) di  Indonesia  telah  hadir  dan  berkembang  sejak  tahun  1997,  meskipun  krisis  ekonomi melanda. Perekonomian nasional menguntungkan baik individu maupun instansi.
Dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dalam  meningkatkan  perekonomian nasional,  Usaha  Mikro  kecil  menengah  (UMKM)  dari  waktu  ke  waktu  mengalami perkembangan  bagus.  Para  pelaku  bisnisnya  pun  menghasilkan  jenis  produk  yang beragam.  Usaha  kecil  menengah  menjadi  salah  satu  terobosan  meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat untuk mencapai kesejahteraan hidup yang  memadai.  Usaha  kecil  menengah  menjadi  penopang  perekonomian  Indonesia, karena membantu pertumbuhan perekonomian masyarakat.
Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  adalah  kegiatan  ekonomi  rakyat  yang bersekala kecil dan memenuhi kirteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil dan menengah. Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.  20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha  mikro  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  memegang  peranan  penting  bagi perekonomian  nasional.  Hal  ini  karena  UMKM  memberi  akses  terhadap  peluang kesempatan  kerja  dari  berbagai  sektor  usaha.  Sektor-sektor  usaha  UMKM  sangat bervariatif,  mulai  industri,  jasa,  dan  sektor  usaha  pertanian  dan  perkebunan.  Diantara sektor  usaha  tersebut  sektor  pertanian  yang  paling  banyak  menyerap  tenaga  kerja. UMKM menghadapi tantangan yang cukup berat. Saat krisis moneter di Indonesia tahun 1997/1998, banyak perusahaan besar yang terpaksa bangkrut.
Meski  demikian,  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  tetap  eksis,  bahkan  usaha mikro  kecil  menengah  (UMKM)  menjadi  pilar  utama  dan  penggerak  perekonomian Indonesia.  UMKM  tumbuh  signifikan  dibandingkan  periode  yang  sama  dari  tahun  ke tahun.  Namun,  di  dalam  perjalananya  untuk  berkembang  lebih  maju,  para  pelaku  bisnis UMKM  tidak  lepas  dari  kendala-kendala.  Sehingga  diperlukan  campur  tangan  dari pemerintah  maupun  swasta  untuk  mendorong  perkembangan  yang  diharapakan bersama.
Selain  itu,  sulit  bagi  usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM)  untuk  mencapai pemerataan, terutama dalam hal penguasaan pasar dan akses pemodalan dari lembaga keuangan (Bank). Di sisi lain, perusahaan besar dapat dengan bebas mengontrol sumber daya  ekonomi  publik  dan  dengan  demikian  mengurangi  peluang  bagi  perusahaan  kecil dan  menengah.  Pemerintah  telah  berupaya  melindungi  dan  mengembangkan  usaha mikro  kecil  menengah  (UMKM)  diberbagai  bidang.  Memang,  UMKM  memainkan  peran penting  dalam  penciptaan  lapangan  kerja  dan  pemerataan  peluang  usaha.  UMKM  juga
menarik  lapangan  pekerjaan,  mengurangi  kemiskinana  dan  berkontribusi  terhadap perekonomian  nasional  melalui  penerimaan  pajak,  royalti,  dan  bentuk  pendapatann lainnya..  UMKM  juga  merupakan  pionir  di  industri  dalam  negeri.  Akibatnya,  UMKM memaikan peran penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia.
Kegiatan  UMKM  melatih  masyarakat  memiliki  ketrampilan,  kreatifitas,  dan produktifitas  yang  tinggi  sehingga  diharapkan  mampu  bersaing.  Usaha  yang menghasilkan  produk  berkualitas  mampu  membuka  pasar  perdagangan  baik  lokal maupun  internasional.Persaingan  usaha  secara  internasional  menuntut  masyarakat Indonesia untuk meningkatkan strategi usaha sehingga mampu bersaing dengan produk luar negeri.
Berbagai jenis  produk  yang  dihasilkan  para  pelaku  bisnis  UMKM  memiliki kualitas. Hal  ini  dikarenakan  keinginan  mereka  untuk  nampu  bersaing  di  pasar.  Sekalipun  para pelaku  bisnis  tersebut  yang  bertaraf  UMKM  tetapi  mereka  mempertimbangkan  aspek mutu  dan  kualitas  sebelum  barang  yang  mereka  hasilkan  akan  dipasarkan.  Kondisi persaingan pasar yang kompetitif menjadi aspek yang tidak lepas dari perhatian, mereka harus  saling  bersaing  untuk  mampu  menjadi  yang  diminati  pasar,  belum  lagi  harus bersaing dengan perusahaan besar. Alasan para pelaku bisnis UMKM mempertimbangkan aspek mutu dan kualitas tentu salah satunya dikarenakan kesadaran mereka terhadap konsumen  dan calon konsumen yang lebih selekif sebelum melakukan keputusan pembelian.
Kekurangan  atau  kelemahan  yang  sering  dihadapi  oleh  para  pelaku    UMKM  di Kabupaten  Serang  berkisar  pada  para  pelaku  usaha  mengaku    kesulitan  untuk  bangkit dan tidak lagi dapat bersaing dengan para pelaku usaha yang mempunyai modal besar. Untuk  itu  perlu  dikenalkan  perjanjian  kerja  sama  yang  adil  dan  saling  menguntungkan antara  UMKM  dengan  mitra  usahanya  (baik  pemodal  besar  dan  importir  luar  negeri). Harapannya,  UMKM  dapat  memajukan  dan  mengembangkan  usahanya  menjadi  lebih baik  lagi,  dan  sekaligus  dapat  meningkatkan  kualitas  produknya  sehingga  menciptakan persaingan usaha yang sehat dan adil dengan produk-produk unggulan lainnya. Sehingga penelitian  ini  pun  dilakukan  bertujuan  untuk  mengetahui  strategi  dan  penerapan perlindungan  hukum  serta  pengembangan  perlindungan  hukum  terhadap  persaingan usaha produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Serang.

## 2. Kerangka Teori
2. 1   Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
Menurut  Undang-Undang  No.  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah terdapat definisi sebagai berikut:
a.  Usaha  Mikro  adalah  usaha  produktif  milik  orang  perorangan  dan/  badan  usaha perorangan  yang  memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp.  50.000.000  (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
b.  Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  menengah  atau  usaha besar  yang  memiliki  kekayaan  bersih  dari  Rp.  50.000.000  (lima  puluh  juta  rupiah) sampai  dengan  paling  banyak  Rp.  500.000.000  (lima  ratus  juta  rupiah)  tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan
lebih  dari  Rp.  300.000.000  (tiga  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
c.  Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari  usaha  kecil  atau  usaha  besar dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000  (sepuluh  miliar  rupiah)  tidak  termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah). (Fajar, 2016).
Sedangkan  menurut  Soerjono,  Ariwibowo,  dan  Nizma  (2018),  Usaha  Kecil  adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak  perusahaan  atau  bukan  cabang  perusahaan yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  dari usaha  menengah  atau  usaha  besar  yang  memenuhi  kriteria  Usaha  Kecil  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perseorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dengan  Usaha  Kecil  atau  usaha  besar  dengan  jumlah kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang tersebut ( Soerjono et al., 2021).

## 2. 2   Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum merupakan unsur yang fundamental dari hukum. Ini berkaitan dengan upaya untuk melaksanakan dan memulihkan hak-hak sipil badan hukum tertentu. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan dan/atau  memulihkan  hak-hak  keperdataan  suatu  badan  hukum  tertentu.    Wahyu Sasongko  mendefinisikan  perlindungan  hukum  sebagai    tindakan  melindungi  atau melindungi  pihak  tertentu  dengan  sasaran  pihak  tertentu  dengan  cara  tertentu.  Dari definisi tersebut, muncul tiga unsur  perlindungan hukum (Sasongko, 2007) a. Elemen perlindungan;
b. elemen orang tua;
c. Elemen metode atau mekanisme perlindungan.
Konsep  perlindungan  hukum  sebenarnya  merupakan  konsep  yang  sudah  lama dikenal dalam   hukum. Di sana sebagai aturan umum, semua hubungan hukum perdata bisa bermasalah. Oleh karena itu, konsep perlindungan hukum merupakan prasyarat bagi konsep  hukum  perdata.  Perlindungan  hukum  mencakup  banyak  sarana  dan  lembaga hukum. Selain asas hukum hukum perdata, sarana hukum perlindungan hukum tentunya adalah hukum. Hukum dan prinsip hukum membantu melindungi kepentingan hukum dari mitra  kontrak  kita.  Hukum  dan  prinsip-prinsip  hukum  ini  ditegakkan  oleh  sistem  hukum yang  ada  seperti  pengadilan  sebagai  pemutus  kasus  dan  badan  penyelesaian  sengketa alternatif.
2. 3   Persaingan Usaha
Persaingan  usaha  menurut  (Marbun,  2003)  adalah  perusahaan  menerima  dari perusahaan.  Sehingga  persaingan  usaha  adalah  organisasi  atau  individu  ras  menyukai konsumen,  pangsa  pasar,  peringkat  voting,  atau  sumber  daya  membutuhkan kemenangan  hati  konsumen.  Agen  ekonomi  berusaha  untuk  menawarkan  produk  yang menarik dan layanan baik dari segi harga dan kualitas, dan layanan. Kombinasi tiga unsur persaingan  merebut  hati  konsumen  untuk  memenangkan  Inovasi,  Penerapan  teknologi tepat  guna,  dan  Keterampilan  Manajemen,  Kepemimpinan  Sumber  daya  perusahaan dicapai  dengan  kemenangan.  Pelaku  usaha  jarang  menjadi  mandiri  ketika  menjual  ke pasar pelanggan tertentu.
Perusahaan bersaing dengan total perusahaan: Pesaing ini perlu mengidentifikasi, memantau dan meneliti untuk memperoleh pelanggan  dan mempertahankan pelanggan. Jika  terjadi  proses  persaingan  antar  pelaku  usaha,    mereka  berusaha  mencapai  tujuan lebih  unggul  satu  sama  lain  dalam  menarik  konsumen  dan  pangsa  pasar.  Ini  berarti meningkatkan efisiensi konsumsi  sumber  daya dan perlindungan keuntungan konsumen dengan tujuan kebijakan kompetitif menjamin implementasi pasar yang optimal, terutama biaya  produksi  pada  harga  terendah  dan  tingkat  laba  kemajuan  yang  wajar  disertai pengembangan produk.

## 3. Metode
Penelitian  Kualitatif  ini  menggunakan  metode  deskriptis  analitis,  jenis  penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya  dalam  masyarakat terutama  UMKM  yang  ada  di  Kabupaten  Serang.  Data Primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung  dari  narasumber  dilokasi  yaitu  pada  Dinas Perindustrian  dan  Perdagangan,  para  pelaku  UMKM.  Data  Sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan  menelaah  literatur,  artikel,  jurnal,  makalah serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti. Teknik  penetapan  sampel  dalam  penelitian  ini  adalah  purposive  sampling.  Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu observasi, wawancara,  dan  dokumentasi.  Sementara  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah analisis domain.
4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan
4.1 Strategi dan penerapan perlindungan hukum persaingan usaha produk UMKM

## Gambar 1 Peta Kabupaten Serang
Berdasarkan  hasil  analisa  kepustakaan  dan  analisa  data  sekunder  dari  Undang- undang  No  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  dibedakan berdasarkan jumlah asset dan omsetnya. Usaha mikro memiliki jumlah asetnya maksimal 50  juta  sedangkan  omsetnya  maksimal  300  juta.  Usaha  kecil  memiliki  jumlah  asset  >50 juta –  500  juta  dan  omsetnya  >300  juta  –  2,5  miliar  (Khudaefah,  2018).  Dan  usaha menengah  memiliki  jumlah  asset  >500  juta –  10  miliar  dan  omsetnya  >2,5  miliar  –  50 miliar (Khudaefah, 2018). Kabupaten Serang dengan luas wilayah 1.467,35 km² memiliki jumlah  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  yaitu  50.420  yang  tersebar  luas  di  29 kecamatan.
Tabel 2. Rekapitulasi UMKM Kabupaten Serang Tahun 2020
No Kecamatan Jumlah UMKM Kategori Micro Kecil Menengah 1 Kecamatan Kibin 969 855 101 13 2 Kecamatan Cikande 1,853   1,736 109 8 3 Kecamatan Kopo 2,586   2,566 19 1 4 Kecamatan Jawilan 1,159   1,107 47 5 5 Kecamatan Binuang 1,315   1,010 303 2 6 Kecamatan Tanara 1,090 994 84 12 7 Kecamatan Carenang 1,175 886 248 41 8 Kecamatan Tirtayasa 1,545   1,404 137 4 9 Kecamatan Pontang 1,556   1,394 134 28 10 Kecamatan Lebak Wangi 1,608   1,507 88 13 11 Kecamatan Ciruas 1,689   1,532 119 38 12 Kecamatan Kragilan 1,928   1,671 241 16 13 Kecamatan Petir 1,332   1,108 223 1 14 Kecamatan Cikeusal 1,844   1,728 116 0
No Kecamatan Jumlah UMKM Kategori Micro Kecil Menengah 15 Kecamatan Bandung 2,211   1,838 369 4 16 Kecamatan Pamarayan 1,364   1,223 131 10 17 Kecamatan Tunjung Teja 1,729   1,674 45 10 18 Kecamatan Baros 1,570   1,463 98 9 19 Kecamatan Pabuaran 1,555   1,459 86 10 20 Kecamatan Ciomas 2,213   2,143 69 1 21 Kecamatan Gunungsari 1,605   1,435 151 19 22 Kecamatan Mancak 3,169   2,976 192 1 23 Kecamatan Padarincang 2,194   1,747 434 13 24 Kecamatan Kramatwatu 1,440   1,265 150 25 25 Kecamatan Waringin Kurung 2,357   2,193 129 35 26 Kecamatan Anyar 2,312   1,976 334 2 27 Kecamatan Cinangka 2,501   2,323 176 2 28 Kecamatan Pulo Ampel 1,020 868 136 16 29 Kecamatan Bojonegara 1,531   1,411 99 21 J U M L A H 50,420 45,49 2 4,568 360
Sumber : Data Primer yang Telah Diolah oleh Peneliti (2022)
Data  ini  didapat  dari  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Serang. Peneliti  tidak  mengolah  data  tersebut  dengan  menggunakan  SPSS  atau  analisa  yang berbasis  angka,  statistik  karena  metode  yang  dipakai  dalam  penelitian  ini  deskriptis analitis.    Dengan  mendapatkan  data  UMKM  tersebut  sebagai  dasar  peneliti  untuk menganalisa  dan  mengkaji  melalui  analisa  diskripsi  apa  yang  ada  di  lapangan  (obyektif empiris) kemudian di kaji melalui peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang UMKM  dan  Undang-undang  yang  berkaitan  dengan  Kekayaan  Intelektual,  Undang- Undang Persaingan usaha tidak sehat dan anti monopoli.
Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa setiap kecamatan di Kabupaten Serang memiliki jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berbeda-beda. Sementara itu menurut  tabel  1.1.  dan  hasil  interview  peneliti  dengan  Adang  Rahmat  selaku  Kepala Dinas  Koperasi,  UKM  dan  Perdagangan  Kabupaten  Serang,  dapat  diketahui  bahwa Kecamatan  Mancak  memiliki  jumlah  UMKM  yang  paling  banyak  yang  berjumlah  3,169 dengan  mikro  yang  berjumlah  2,976,  kecil  192,  dan  menengah  1  UMKM.  Sedangkan untuk wilayah yang memiliki jumlah UMKM yang paling sedikit di wilayah kecamatan Kibin dengan  jumlah  969  dengan  mikro  yang  berjumlah  855,  kecil  101,  dan  menengah  13 UMKM (Ramhmat, 2022). Data ini di peroleh melalui wawancara pada dinas Perindustrian dan  Perdagangan  di  Kabupaten  Serang.  Dari  data  tersebut  diperoleh  bahwa  dari jumlah Usaha Kecil Mikro Menengah  (UMKM). Data ini merupakan kualitatif, oleh karena itu data tersebut    tidak  dapat  diangkakan  atau  bersifat  non  numerik.  Sedangkan  Teknik  analisia data  kualitatif  pada  umumnya  merupakan  bahasan  konseptual  suatu  dari  persoalan. Karena  pada  pembahasan  ini  yang  berkaitan  dengan  UMKM  maka  khususnya  strategi, perlindungan hokum dan persaingan produk produk UMKM.
Tabel 3 Produk Unggulan UMKM di Kabupaten Serang NO UMKM Pemilik Daerah 1 Emping Ibu Kholisoh Kramatwatu 2 Kerupuk Ikan 3 Sate Bandeng Ibu Roktal Kramatwatu 4 Gerabah Bapak A. Suhaimi Ciruas 5 Handicraft dan Kerajinan Fossil Muhammad Ismail Cikande
Sumber : Data Primer yang Telah diolah Peneliti (2022)
Indonesia  merupakan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  yang didalamnya diatur melalui UUD 1945 termasuk dalam hal ini mengenai perekonomian. Hal ini  tercantum  dalam  pasal  33  ayat  (4)  yang  berbunyi  Perekonomian  nasional diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi  dengan  prinsip  kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,  serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Persaingan  usaha  tidak lepas  dari  ekonomi  itu  sendiri.  Pelaku  dalam  ekonomi  ada penjual  dan  pembeli  atau economy  agent .  Sebagai  penjual  tentu  ingin  mendapatkan keuntungan  yang  sebesar-besarnya  dengan  modal  yang  sekecil-kecilnya.  Sebagai pembeli  tentu  ingin  harga  murah  dengan  kualitas  yang  tinggi.  Hal  ini  tentu  memiliki kepentingan yang berbeda satu sama lain.
Persaingan  antara  para  pelaku  usaha  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari kegiatan  usaha.  Dalam  demokrasi  ekonomi,  iklim  persaingan  yang  sehat  mutlak  perlu diciptakan dan tetap terpelihara,  sedangkan suasana persaingan yang tidak sehat harus dihindarkan.  Persaingan  yang  sehat  merupakan    persaingan  yang  diarahkan  untuk  me- ningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan efisiensi pcrusahaan dan produktivitas kerja,  peningkatan  mutu  hasil  produksi,  peningkatan  pelayanan  kepada  pembeli, pengembangan  produk  baru,  dan  perluasan  pasar  ekspor.  Sedangkan  persaingan  yang tidak  sehat  merupakan    persaingan  yang  bertujuan  untuk  mematikan  pesamg  dengan cara-cara  yang  tidak  wajar,  memonopoli  suatu  bidang  usaha  untuk  memperolch keuntungan  berlebih,  dan  menutup  kesempatan  bagi  pesaing-pesaing  baru  dengan berbagai cara.
Untuk  itu,  keberadaan  persaingan  usaha  yang  sehat  adalah  sebuah  keniscayaan. Setidaknya,  terdapat  dua  manfaat  persaingan  usaha  agar  menjadi  sehat.  Pertama  dari sisi hukum, yakni dengan menjalankan bisnis yang benar dan tidak melanggar peraturan. Kedua, dari  sisi  ekonomi  adanya  pemerataan  pendapatan  dan  tercipta  iklim  usaha  yang baik (Hukumonline.com, 2021).
Dari  sisi  hukum  persaingan  usaha  dalam  teori  maupun  praktik  beracara  menjadi penting untuk diketahui bagi para pelaku usaha yang hendak menjalankan usaha, merger, akuisisi,  hingga  konsolidasi  saham.  Di  sisi  lain,  perlu  dicermati  konsekuensi  hukum  atas setiap ketentuan di dalamnya. Hal ini menjadi penting agar ke depan, pelaku usaha dapat meminimalisasi  risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari dalam rangka memberikan keuntungan  bagi  masing-masing  pihak  dan  menghindarkan  diri  dari  kerugian  atau sengketa yang dapat terjadi kepada pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu  pengaturan    tentang  kebijakan  persaingan  usaha  sudah  diatur  dalam  Undang –
Undang    No.5  Tahun  1999  tentang  larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Tidak Sehat.  Dalam  hukum  tersebut  tentunya  sangat  berpengaruh  terhadap  para  pengusaha dan pelaku UMKM.
Peran  hukum  dan  kebijakan  persaingan  usaha  yaitu  untuk  melindungi  dan mengawasi persaingan usaha agar terhindar dari monopoli perdagangan dan usaha yang tidak  bagus.  Dengan  adanya  peran  hukum  dan  kebijakan  persaingan  usaha  ini  dapat menghilangkan  rasa  kekhawatiran  para  pelaku  usaha  dan  pembisnis  terhadap  monopoli perdagangan karena  mereka telah  dilindungi  oleh  hukum.  Dengan  adanya  peran  hukum ini  dapat  memicu  para  pembisnis  muda  untuk  lebih  inovatif  lagi  dalam  mengembangkan usahanya agar menjadi yang lebih baik lagi.
Secara  umum  diundangkan  Undang-Undang  Nomor  5  tahun  1999  dalam  rangka mendorong persaingan yang sehat sehingga iklim dalam berusaha lebih fair dan kondusif untuk  menjamin  industri  yang  kompetitif  bisa  tumbuh  dan  berkembang  serta kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.
Peran  Hukum   juga  turut  membantu  mereka  dalam  peningkatan  pendapatan  dan mendorong  perekonomian  nasional  agar  negara  Indonesia  sejahtera.  Dengan  adanya hukum yang melindungi para pengusaha dan pelaku UMKM, maka mereka merasa aman dan terlindungi. Dan juga hukum bertugas untuk mengawasi para pengusaha dan pelaku UMKM  agar tidak melakukan perdagangan monopoli yang dapat merugikan masyarakat.
Dapat  dikatakan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  seseorang  itu merupakan  hak  dari  orang  yang  bersangkutan.  Ini  berarti  bahwa  perlindungan  hukum yang  diberikan  kepada  pelaku  usaha  kecil  juga  merupakan  hak  dari  pelaku  usaha tersebut, agar ia dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.
Adapun tujuan dari UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur pada Pasal 3 adalah untuk:
1.  Menjaga  kepentingan  umum  dan  meningkatkan  efisiensi  ekonomi  nasional  sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2.  Mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan  persaingan  usaha  yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3.  Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4.  Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Dua  hal  yang  menjadi  unsur  penting  bagi  penentuan  kebijakan (policy  objectives ) yang ideal dalam pengaturan persaingan di negara-negara yang memiliki undang-undang persaingan  adalah  kepentingan  umum  ( public  interest )  dan  efisiensi  ekonomi  ( economic efficiency ).    Pada  Pasal  2  dan  3  tersebut  di  atas  menyebutkan  asas  dan  tujuan-tujuan utama  UU  Diharapkan  bahwa  peraturan  mengenai  persaingan  akan  membantu  dalam mewujudkan  demokrasi  ekonomi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  33  ayat  (1)  UUD 1945  (Pasal  2)  dan  menjamin  sistem  persaingan  usaha  yang  bebas  dan  adil  untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sistem perekonomian yang efisien (Pasal 3).
Oleh  karena  itu,  mereka  mengambil  bagian  pembukaan  UUD  1945  yang  sesuai dengan Pasal 3 huruf a dan b UU No.  5 Tahun 1999 dari struktur ekonomi untuk tujuan perealisasian  kesejahteraan  nasional  menurut  UUD  1945  dan  demokrasi  ekonomi,  dan yang menuju pada sistem persaingan bebas dan adil dalam Pasal 3 huruf a dan b UU No. 5  Tahun  1999.  Hal  ini  menandakan  adanya  pemberian  kesempatan  yang  sama  kepada
setiap  pelaku  usaha  dan  ketiadaan  pembatasan  persaingan  usaha,  khususnya penyalahgunaan wewenang di sektor ekonomi.
Bila  kita  lihat  dari    asas  dan  tujuan,  pada  Pasal  2  dan  3  tidak  memiliki  relevansi langsung  terhadap  pelaku  usaha,  karena  kedua  pasal  tersebut  tidak  menjatuhkan tuntutan  konkrit  terhadap  perilaku  pelaku  usaha.  Walaupun  demikian,  kedua  pasal tersebut  harus  digunakan  dalam  interpretasi  dan  penerapan  setiap  ketentuan  dalam  UU No.  5  Tahun  1999.  Peraturan  persaingan  usaha  agar  diinterpretasikan  sedemikian  rupa sehingga  tujuan-tujuan  yang  termuat  dalam  Pasal  2  dan  3  tersebut  dapat  dilaksanakan seefisien mungkin.
Tujuan  utama  undang-undang  anti  monopoli  adalah  untuk  mencegah  perusahaan mendapatkan  dan  menggunakan  kekuatan  pasar  ( market  power )  untuk  memaksa konsumen  membayar  lebih  mahal  untuk  produk  dan  pelayanan  yang  mereka  dapatkan (Lubis, 2020). Perlindungan hukum diberikan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang  Anti  Monopoli  bagi  pelaku  usaha  kecil  adalah  juga  wujud  dari  pelaksanaan demokrasi  ekonomi  yang  antara  lain  mengandung  prmsip  keadilan,  kebersamaan,  dan berkeadilan. Keadaan ini tentu dapat mendorong terciptanya kesempatan berusaha bagi setiap  warga  negara  dalam  suasana  persaingan  yang  sehat  dan  wajar,  sehingga  tidak menimbulkan  adanya  pemusatan  kekuatan  ekonomi  pada  pelaku  usaha  tertentu  saja. Perlindungan hukum itu tentu saja dapat memberi peluang bagi pelaku usaha kecil untuk dapat memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha yang dilakukannya.
Bahwa  setiap  pelaku  usaha  memiliki  peranan  dan  fungsinya  masing-masing  dan ikut  menentukan  jalannya  perekonomian  nasional.  Terlebih  lagi  dalam  sistem  ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi ekonomi yang dikembangkan di Indonesia, hubungan antara pelaku usaha yang satu dengan lainnya harus bersifat tidak semata-mata didasari oleh  pertimbangan  ekonomi  semata,  tetapi  perlu  membangun  hubungan  yang  saling menunjang  berdasarkan  atas  semangat  kebersamaan,  asas  kekeluargaan,  dan  asas keadilan.  Misalnya,  pelaku  usaha  yang  besar  tidak  dihalangi  dalam  upayanya memperoleh  kemajuan  dan  perkembangan,  tetapi  ia  berkewajiban  membantu perkembangan  pelaku  usaha  yang  lebih  kecil.  Pelaku  usaha  yang  lemah  perlu  dibantu dan diberi dorongan agar dapat maju lebih cepat. Dengan demikian, tentu semua pelaku usaha dapat tumbuh dan berkembang bersama (Paendong, 2017).
Menurut  teori  persaingan  yang  modern,  proses  persaingan  dapat  mencapai  tujuan tersebut  dengan  cara  memaksakan  alokasi  faktor  dengan  cara  ekonomis  sehingga terwujudlah  penggunaan  paling  efisien  sumber  daya  yang  terbatas,  penyesuaian kapasitas  produksi  dengan  metode  produksi  dan  struktur  permintaan  serta  penyesuaian penyediaan barang dan jasa dengan kepentingan konsumen (fungsi pengatur persaingan usaha),  dengan  menjamin  pertumbuhan  ekonomi  yang  optimal,  kemajuan  teknologi  dan tingkat  harga  yang  stabil  (fungsi  pendorong  persaingan)  serta  dengan  menyalurkan pendapatan menurut kinerja pasar berdasarkan produktivitas marginal (fungsi distribusi).
Penelitian  ini  dilakukan  di  desa  Bumi  Jaya,  Kabupaten  Serang.  Desa  Bumi  Jaya adalah  desa  yang  terkenal  dengan  produksi  gerabah.  Salah  satu  daerah  serang  yang sampai sekarang dikenal sebagai tempat pembuatan gerabah tradisional. Desa ini berada di Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang. Gerabah Bumi Jaya merupakan salah satu ikon kerajinan  tangan  dari  kawasan  Banten.  Kerajinan  gerabah  bumi  Jaya  sudah  ada  sejak lampau  dan  hingga  kini  masih  hidup  dari  generasi  ke  generasi.  Gerabah  Bumi  Jaya berasal  dari  "kampung  gerabah",  di  Desa  Bumi  jaya,  Kecamatan  Ciruas,  Kota  Serang. Gerabah  Bumi  Jaya  terkenal  dengan  kekuatanya  karena  tanah  lempung  sebagai  bahan
memiliki kualitas baik. Di kampung Bumi Jaya setiap orang mampu menghasilkan 10 – 20 gentong  sehari,  bahan  setengah  jadi.  Seperti  yang  dikerjakan  oleh  para  wanita  yang sedang mengerjakan pembuatan gentong dirumahnya, produksi keramik yang dihasilkan hampir di setiap rumah didesa Bumi Jaya bermacam macam jenisnya antara lain; kendi, gentong,  celengan,  padasan  (tempayan  untuk  air  sembahyang),  pot  bunga,  dupa, pendaringan, keren (tempat masak), kuali, buyung, coet, momolo dan lain sebagainya.
Persaingan  usaha  yang  di  alami  dari  ketiga  pelaku  usaha  UMKM  unggulan  di Kabupaten  Serang,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Pak  Suhaemi  pelaku  UMKM  gerabah yang  telah  berkecimpung  di  industry  gerabah  selama  13  Tahun mengatakan  :  “seperti yang  telah  di ketahui  indutri gerabah  satu-satunya  hanya  ada  di  desa  Bumijaya  ini  saja, gerabah  merupakan  ikonik  Provinsi  Banten  dan  tertua.  Di  desa  Bumijaya  ini  kami melakukan  bersama-sama  tidak  ada  persaingan  tentu  saja  pesaing  itu  ada  terutama  di luar  Provinsi  Banten  seperti  Bandung,  Surakarta,  Cirebon  dan  Yogyakarta.    Persaingan yang  di  alami,  saat  itu  belum  ada  aluminium  jadi  semua  peralatan  dapur  semuanya  dari gerabah  tapi  sekarang  kita  membuat  gerabah  sesuai  pesanan  konsumen  baik  motif tradisional  maupun  motif  modern”  (Suhaemi,  2021).    Begitu  pula  dengan  ibu  Kholisoh pelaku  UMKM  emping  dan  Ibu  Roktal  pelaku  UMK M  sate  bandeng mengatakan  :  “saya tidak  terlalu  memusingkan  persaingan,  kalau  sudah  rezekinya  dari  Allah  SWT  kita bersyukur. Alhamdullilah selama ini konsumen pada suka, ada yang beli saja saya sudah bersyukur banget” ujar ibu pemili usaha yang bernama Roktal.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dari  ketiga  narasumber  tersebut  tidak  terlalu mempermasalahkan pesaing salama ini mereka selalu melakukan persaingan yang sehat. Pelaku  UMKM  ataupun  pelaku  usaha  besar  dalam  menjalankan  usaha  atau  bisnisnya harus  mengenal,  memahami,  dan  memiliki  etika  dalam  berusaha  atau  berbisnis.  Etika dalam  berbisnis  sangat  penting  untuk  para  pelaku  UMKM  dan  pelaku  usaha  besar. Pengetahuan  tentang  etika  bisnis  penting  untuk  pencegahan  atas  pelanggaran- pelanggaran  yang  potensial  dilakukan  oleh  para  pelaku  usaha.  Etika  Bisnis  merupakan pedoman  dalam  menentukan  ada  tidaknya  suatu  tindakan  yang  dilakukan  oleh  suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya.
Selaras  dengan  apa  yang  dikemukakan  oleh  para  pelaku    UMKM,    Etika  bisnis dipahami  sebagai  upaya  untuk    memberikan  dorongan  bagi  kesadaran  moral  dan memberikan batasan bagi para pengusaha atau pebisnis untuk dapat menjalankan bisnis secara jujur dan adil serta menjauhi bisnis penipuan yang merugikan banyak orang atau pihak  yang  memiliki  keterikatan.  Selain  itu,  etika  bisnis  mempunyai  tujuan  agar  bisnis dapat dijalankan dan dicetuskan seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang telah disepakati.
Berdasarkan wawancara dengan ibu Vita Agustini Sebagai kepala bidang UMKM di Dinas  Koperasi  Perindustrian  dan  Perdagangan  Kabupaten  Serang  beliau  menuturkan: “salah  satu  bentuk  perlindungan  hukumnya itu yaitu legal  usaha  dan legal  produk,  legal usaha  adalah  itu  perlindungan  yang  terkait  dengan  usahanya.  Salah  satu  legal  usaha UMKM  itu  yaitu  adanya  OSS  ( Online  Single  Stabition ).  Lalu  legal  produk  itu  dalam  hal pertama  yaitu  punya  sertifikat  halal,  selanjutnya  ada  juga  PIRT  (pangan  industri  rumah tangga)  artinya  bahan  yang  digunakan  tersebut  bahan-bahan  aman,  selanjutnya  yang lebih tinggi lagi yaitu BPOM.”
Untuk  memulai  sebuah  bisnis  ada  satu  hal  penting  yang  harus  dipenuhi,  yaitu legalitas.  Hal  tersebut  sudah  menjadi  peraturan  wajib  untuk  seluruh  kegiatan  bisnis  di daerah  Indonesia.  Legal  Usaha  atau  usaha  berizin tentu  saja  memiliki  nilai  plus  apabila
dibandingkan  dengan  usaha  yang  tidak  berijin.  Namun,  sebelum  berbicara  mengenai keuntungan,  harus  mempertimbangkan  bahwa  mengurus ijin  usaha merupakan  sebuah kewajiban  dan  tanggung  jawab  kita  sebagai  warga  negara  yang  baik  dan  taat hukum. Perijinan  usaha telah  diatur  dalam  Undang-  Undang  dan  merupakan  peraturan resmi dari pemerintah yang harus dijalankan oleh siapapun. Sebagai produk hukum, tentu saja  peraturan  mengenai ijin  usaha tersebut  berfungsi  untuk  menjaga  kepentingan bersama  masyarakat  dan  tidak  merugikan  pihak  manapun.  Karenanya, ijin  usaha akan membuat kejelasan usaha dan menjamin hak dari pemilik usaha tersebut untuk dilindungi secara  hukum  dan  juga  menjamin  hak  masyarakat  luas  agar  tidak  dirugikan  dengan hadirnya usaha tersebut.
Pada dasarnya izin usaha memiliki nilai plus dalam  hal jaminan hak hukum. Selain mengurus ijin  usaha merupakan  kewajiban,  pemegang  ijin  juga  memiliki  hak-hak  yang diatur  dalam  undang-  undang.  Salah  satu  yang  terpenting  adalah  jaminan  hukum  untuk mendapat  perlindungan  dari  pemerintah  apabila  terjadi  hal  yang  tidak  diinginkan, misalnya  pungutan-pungutan  diluar  pungutan  resmi  atau  pengakuan  hak  paten  merek milik  kita  oleh  orang  lain,  dan  lain-lain.  Pemegang izin  usaha berhak  melaporkan  dan mendapat perlindungan dari aparat penegak hukum. Selain itu, apabila memiliki ijin dalam menjalankan  usaha,  berarti  tidak  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum.  Karena, apabila menjalankan usaha yang tidak berijin, maka sama saja melakukan aktifitas ilegal yang  melanggar  hukum  dan  dapat  diperkarakan.  Tentu  saja  hal  ini  akan  merugikan pelaku usaha.
Selain  itu  jika  suatu usaha  yang  memiliki  ijin yang  lengkap  dan  sah  maka  yang tadinya misalnya merupakan usaha informal dapat menjadi usaha yang formal dan akan lebih  mudah  untuk  mendapatkan  pembiayaan  dari  perbankan,  sehingga  dengan dukungan  permodalan  yang  lebih  kuat  bukan  tidak  mungkin  usaha  anda  akan  semakin berkembang dan besar.
Selain legal usaha ada juga legal produk, pelaku usaha berusaha dan berkewajiban mendaftarkan  produknya  ke  BPOM  dan  sertifikat  halal.  Bagi  para  pelaku  usaha,  tentu sudah tidak  asing  dengan  Badan  Pengawas  Obat  dan  Makanan (BPOM) yakni  lembaga yang  mengawasi  peredaran  obat  dan  makanan  ini  memang  sangat  penting  untuk keberlangsungan  produk  para  pengusaha.  Untuk  menjamin  keamanan  suatu  produk aman  dikonsumsi  atau tidak maka  diperlukan  adanya  izin  dari  instansi  yang  berwenang. Mendapat izin edar dari BPOM sangat penting. Karena produk yang telah mendapat izin BPOM  berarti  telah  melalui  uji  lab  dan  verifikasi  dokumen  sehingga  produk  tersebut dikatakan layak beredar di pasaran. Produk yang telah mendapatkan izin edar dari BPOM telah  memenuhi  standar  keamanan  dan  mutu  untuk  dikonsumsi  atau  digunakan masyarakat.  Secara  otomatis,  hal  ini  akan  menambah  kepercayaan  konsumen  untuk memakai atau mengkonsumsi produk tersebut. Selain itu, dengan mendapatkan izin edar dari  BPOM  juga  memberikan  ketenangan  bagi  anda  yang  menjual  produk  karena  telah memiliki  legalitas  dari  instansi  yang  berwenang.  Karena  produk  yang  tidak  memiliki  izin edar akan dianggap ilegal dan akan ditarik dari pasaran.
Sertifikat halal akan dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan hasil audit dan fatwa MUI yang  secara  tertulis  menyatakan  kehalalan  suatu  produk  sesuai  dengan  syariat  Islam. Pemberian  sertifikat  halal  pada  pangan,  obat-obatan  dan  kosmetika  untuk  melindungi konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal.
Pencantuman  label  halal  ini  penting  tidak  hanya  untuk  konsumen,  tapi  juga  untuk para  produsen.  Label  halal  ini  gunanya  memberikan  rasa  aman  bagi  para  konsumen.
Juga, sebagai jaminan untuk mereka kalau produk yang mereka konsumsi tersebut aman dari  unsur  yang  tidak  halal  dan  diproduksi  dengan  cara  halal  dan  beretika.  Untuk produsen,  label  halal  ini  berfungsi  dalam  membangun  kepercayaan  dan  loyalitas konsumen  terhadap  produk-produk  mereka.  Produk  yang  bersetifikat  halal  juga  jadi memiliki  daya  saing  yang  lebih  tinggi  dibanding  produk  yang  tidak  mencantumkan  label halal di produknya.
Perlindungan  terhadap  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (UMKM)  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah    Nomor  7  Tahun  2021  tentang  kemudahan,  perlindungan  dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah yang terdapat pada Pasal 48 dan Pasal 50. Pasal 48 yang berbunyi:
(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
(3) Layanan  bantuan  dan  pendampingan  hukum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) meliputi:
a. penyuluhan hukum;
b. konsultasi hukum;
c. mediasi;
d. penyusunan. Dan/atau
e. pendampingan di luar pengadilan.
Sementara itu  pada pasal Pasal 50  bunyinya sebagai berikut : :
(1) Pernerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat rnemberikan bantuan pembiayaan kepada.  Usaha  Mikro  clan.psaha  Kec'il  yang  meminta  layanan  bantuan  dan pendanrpingan hukum yang disediakan pihak lain.
(2) Pihak lain sebagamana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perorangan yang neemiliki izin praktik sebagai advokat;
b. lernbaga pemberi bantuan hukum; atau
c. perguruan tinggi.
(3) Layanan  bantuan  dan  penclamplngan  hukum  yang  diterkukan  pihaL:  lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a.  Konsultasi hukum
b.  rnediasi;
c.  penyusunan dokumen hukum;
d.  perrdampingan di luar pengadilan; dan/atau
e.  pendarnpingan di pengadilan.
(4) Tata  cara  dan  besaran  bantuan  pembiayaan  layanan  banttran  dan  pendampingan hukum ditetapkan oleh Menteri.
Adapaun  Bentuk  perlindungan  UMKM  di  Kabupaten  Serang  diatur  secara  khusus dalam  Peraturan  Daerah    (Perda)    No  8  Tahun  2015  tentang  Usaha  Mikro  dan  Kecil  di Kabupaten Serang yang terdapat pada Pasal 14, sebagai berikut:
(1) Pemerintah Daerah melalui SKPD, Dunia Usaha dan Masyarakat wajib memberikan perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil.
(2) Perlindungan  usaha  kepada  Usaha  Mikro  dan  Kecil  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  merupakan  upaya  yang  diarahkan  pada  terjaminnya  kelangsungan  Usaha Mikro dan Kecil dalam kemitraan dengan usaha besar.
https://doi.org/10.35891/jsb.v9i1.3165
(3) Perlindungan usaha kepada Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. memfasilitasi pendirian dan perizinan usaha;
b. persaingan usaha yang sehat;
c. kemitraan usaha; dan
d. perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).
Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2015 tentang Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Serang  pada  Pasal  14  ayat  (3)  huruf  d salah  satu  perlindungan  hukum  terhadap  UMKM dengan mendaftarkan Kekayaan Intelektual (KI).  Bidang Kekayaan Intelektual (KI) sangat diperlukan  guna  memberikan  kepastian  hukum  dalam  bidang  usaha  bagi  setiap  pelaku usaha  yang  menjalankan  usahanya  di  Indonesia.  Salah  satu  iklim  usaha  yang  harus dijaga oleh pemerintah adalah situasi persaingan usaha yang sehat dan wajar yang tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi bagi sebagian pelaku usaha.
Salah  satu  bentuk  perlindungan  hukum  terhadap  persaingan  usaha  dengan mendaftarkan  Kekayaan  Intelektual.  Hal  ini  harus  diperhatikan  harus  diperhatikan  oleh pelaku usaha UMKM adalah menetapkan Hak Kekayaan Intelektual salah satunya Merek. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Pak  Suhaimi  pelaku  UMKM  gerabah  di  desa Bumijaya Ciruas Beliau mengatakan
“Insya  Allah  tahun  depan  saya  berencana  untuk  mendaftarkan  hak  kekayaan intelektual salah satunya hak cipta dengan Kemenkumham ” (Suhaemi, 2021). Begitupun dengan ibu Roktal pelaku UMKM sate bandeng Beliau mengatakan “Saya minta bantuan ke  anak  ke  Mahasiswa  magang  untuk  untuk  mendaftarkan  hak  merek  dan  saya  juga sudah  mendaftarkan  BPOM  dan  sertifikat  halal  dan  itupun  masi h  dalam  proses”  ujar pemilik usaha snack Roktal.
Tetapi  pada  kenyataannya  hanya  sedikit  UMKM  di  Kabupaten  Serang  yang mendaftarkan  produk-produk  yang  dihasilkannya,  hambatan  yang  dialami  pelaku  usaha UMKM dalam mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya sebagai berikut:
1. Kesadaran  pengusaha  UMKM  yang  masih  kurang  untuk  mendaftarkan  Kekayaan Intelektual (KI)
2. Mengenai  kurangnya  penyuluhan  tentang  Kekayaan  Intelektual  (KI)  khususnya  yang berkaitan dengan merek serta proses prosedur pendaftarannya
3. Kekhawatiran akan nama merek yang sama setelah didaftarkan
4. Tidak ada orientasi ke depan terhadap merek suatu produk tertentu.
5. Proses permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) yang susah
6. Perpanjangan merek yang tidak diurus lagi.
7. Terkendala dengan biaya pendaftaran.
Dari  uraian  diatas  maka  peneliti  mencoba  untuk  melihat    dari  pendapatnya Rawlinston  (1986),  melihat  berpikir  kreatif  identik  dengan divergen atau lateral .  Ia  juga mendefinisikan  kreatifitas  sebagai  kemampuan  menghubungan  ide  atau  hal-hal  yang sebelumnya yang tidak berhubungan satu sama lain.  Dengan demikian, kratifitas adalah masalah attitude disertai  tindakan  untuk:  a)  berani  memulai  hal  yang  baru  yang  belum dikerjakan orang lain; b) memilih alternative terbaik, kreatif bukan baru sama sekali, tetaoi bias juga dengan menerapkan strategi ATM (adopsi, tiru, dan modifikasi); serta c) berani menciptakan nilai pembeda/unik.
Namun  ada  hal  yang  perlu  dilakukan  oleh  pelaku  UMKM  dalam  kaitannya  dengan kreatifitas  yang  perlu  di  dukung  semua  pihak  terkait,  yakni  mencatatkan  buah kreativitasnya  pada  institusi  hukum  guna  memperoleh  perlindungan.  Dengan  demikian, Upaya pengembangan perlu diarahkan bagaimana UMKM mendapatkan dukungan untuk memperoleh  hak  kekayaan  intelektual  atas  produk,  metode,  ataupun  ide  yang dikembangkannya.
Secara umum Kekayaan intelektual (KI) terbagi menjadi dua yakni a) Hak cipta dan b)  Hak  milik  perindustrian.  Untuk  hak  milik  Perindustrian  terbagi  lagi  menjadi:  Paten, merk,  desain  industri  desain  tata  letak  sirkuit  terpadu,  rahasia  dagang  dan  indikasi geografis. “Untuk melindungi suatu produk diharapkan  menghindari plagiat yaitu dengan mendaftarkan  kekayaan  intelektual  (KI).  Yang  paling  gampang  diurusin  yaitu  merek. Untuk produk yang benar-benar original atau hasil karya sendiri seperti batik , gerabah , atau produk lainya itu bisa didaftarkan merek dan hak cipta, syukur syukur hak patennya. Karya  cipta  berupa    batik  di  Kabupaten  Serang  ini  kebanyakan  atau  umumnya  sudah terdaftar pada Direktorat Jenderal hak cipta Kementerian Hukum dan Hak Asazi Manusia” ujar bu Agustini.
Merek  dagang  merupakan  bagian  dari  kekayaan  intelektual    (KI)  yang  tidak  kalah penting  yang  harus  diperhatikan  oleh  pelaku  UMKM  dengan  cara  melakukan  proses permohonan  pendaftaran  merek  sampai  pada  sertifikat  merek  keluar  sehingga mendapatkan  perlindungan  hukum.  Oleh  karena  itu  para  pelaku  produk-produk  UMKM dapat  menetapkan  merek.  Penetapan  merek  tersebut  kemudian  dibuat  suatu  kemasan. Kemasan merupakan pendukung  Citra merek  yang  utama  sehingga  dalam  pembahasan selanjutnya,  kedua  hal  itu  diuraikan  secara  terintegrasi.  Citra  merek  pada  usaha  UMKM lebih banyak dibangun melalui media dari mulut ke mulut. Hal dianggap sebagai strategi pemasaran  tradisional  merupakan  cara  ini  cukup  ampuh  untuk  meyakinkan  para konsumen.
Citra  merek  atau brand  image menurut  Keller  adalah  a)  penilaian  tentang  yang merek yang direfleksikan konsumen yang berupa bermula dari ingatan konsumen, b) cara berpikir  orang tentang  sebuah  merek secara  abstrak  dalam  pemikiran mereka sekalipun pada  saat  mereka  memikirkannya  mereka  tidak  berhadapan  langsung  dengan  produk tersebut.  Membangun  citra  merek  dapat  dilakukan  melalui  kajian  yang  intensif  dalam jangka  waktu  lama  terhadap  produk  dan  kegiatan  usaha  tersebut  dengan mempertimbangkan:  a)  kesederhanaan  untuk  mudah  diingat;  b)    memuat  keunikan  dan identik  dengan  identitas  produk;  c)    bisa  membedakan  dengan  produk,  kegiatan  usaha; dan d) tidak berkonotasi destruktif dalam ingatan publik.
Bila  di  lihat  dari  sudut  UU  No.  5 Tahun  1999 tentang  larangan  praktek persaingan usaha  tidak  sehat  dan  anti  monopoli    dimaknai  bahwa  adanya  pemberian  beberapa pengecualian dalam pengaturan pasal-pasalnya. Pengecualian tersebut diberikan kepada para pelaku usaha tertentu, kegiatan usaha tertentu serta perjanjian tertentu.
Sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut maka hanya pelaku usaha besar dan menengah saja yang terkena larangan, karena Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 secara  tegas  membeikan  pengecualian  kepada  pelaku  usaha  kecil.  Pemberian pengecualian  kepada  pelaku  usaha  kecil  dari  ketentuan-ketentuan  yang  ada  dalam Undang-Undang Anti Monopoli menimbulkan suatu implikasi baik bagi pelaku usaha kecil tersebut  maupun stakeholder lainnya  yang  terkait.  Pemberian  pengecualian  ini merupakan  suatu  kebijakan  persaingan  usaha  yang  memberi  manfaat  untuk  UMKM (Ningsih, 2019)
Disamping  itu  juga  Undang-Undang  Anti  Monopoli,  diatur  beberapa  perjanjian, kegiatan,  dan  bentuk  posisi  dominan  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  pelaku  usaha. Melihat  kembali  ketentuan  Pasal  50  huruf  h  Undang-Undang  Anti  Monopoli  yang menyebutkan dengan tegas bahwa yang dikecualikan dari ketentuan adalah pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil.
Pemberian pengecualian kepada pelaku usaha kecil dari ketentuan-ketentuan yang terdapat  pada  Undang-Undang  Anti  Monopoli  yang  pertama  yaitu  menimbulkan  suatu keberanian  untuk  berusaha  (membuka  usahanya)  bagi  para  pelaku  UMKM.  Pelaku UMKM merasa terlindungi dengan adanya pengecualian tersebut. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah pelaku UMKM.
Tingginya tingkat pertumbuhan pelaku UMKM memberikan gambaran bahwa tujuan dari  Undang-Undang  Anti  Monopoli  yang  tercantum  dalam  Pasal  3  huruf  b  tercapai. Pemerintah  berhasil  mewujudkan  iklim  usaha  yang  kondusif  melalui  pengaturan persaingan  usaha  yang  sehat  sehingga  menjamin  adanya  kepastian  kesempatan berusaha  yang  sama  bagi  pelaku  usaha  besar,  pelaku  usaha  menengah,  dan  pelaku usaha kecil.
4.2 Pengembangan  perlindungan  hukum  terhadap  persaingan  usaha  produk  UMKM  di Kabupaten Serang
Pengembangan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  usaha  untuk  meningkatkan kemampuan  konseptual,  teoritis,  teknis,  dan  moral  individu  sesuai  dengan  kebutuhan pekerjaan  atau  jabatan  melalui  pendidikan  dan  pelatihan.  mengemukakan  bahwa pengembangan  UMKM  lebih  diarahkan  untuk  menjadi  pelaku  ekonomi  yang  berdaya saing  melalui  perkuatan  kewirausahaan  dan  peningkatan  produktivitas  yang  didukung dengan  upaya  peningkatan  adaptasi  terhadap  kebutuhan  pasar,  pemanfaatan  hasil inovasi dan penerapan teknologi (Afifuddin, 2010). Pengaruh dari pengembangan UMKM di  Indonesia  dan  melihat  peran  serta  pemerintah  dalam  meningkatkan  pertumbuhan UMKM  di  Indonesia  memiliki  hasil  positif,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung. Pengembangan  UMKM  pada  hakikatnya  merupakan  tanggungjawab  bersama  antara pemerintah dan masyarakat.
Terutama pembangunan  di  daerah  salah  satunya  di  Kabupaten  Serang dengan  ini mengajak  masyarakat  dalam  perubahan  yang  terjadi,  ada  bagai  dipersiapkan  upaya mengoptimalkan  peran  serta  kelembagaan  ekonomi  masyarakat  dalam  hal  ini  koperasi dan  usaha  mikro  kecil  dan  menengah  atau  UMKM  agar  pelaku  usaha  daerah  bias berkontribusi  dalam  memanfaatkan  masuknya  arus  investasi  ke  daerah.  Guna mendukung kearah itu penting maknanya pemetaan potensi usaha daerah yang memberi gambaran  detail  dalam  penyusunan  program  pembangunan  yang  komprehensif. Pemetaan yang dimaksud antara lain memuat: Sumber  daya alam, kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan serta spesifikasi kewilayahan yang mendukung lahirnya produk  unggulan.  Pemetaan  tidak  bersifat  sektoral  dan  sesaat  namun  hanya  seyogiaya, holistik, lintas sektoral, spasial, dan berkesinambungan. Hal yang paling penting dokumen itu  digunakan  saat  merumuskan  berbagai  kebijakan  yang  diambil  atas  nama kesejahteraan  rakyat.  Kebijakan  potensi  daerah  melalui  pengembangan  UMKM  pada dasarnya  adalah  pelibatan  sebanyak  mungkin  masyarakat  yang  selaras  dengan paradigma baru pembangunan.
Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menjadi  salah  satu program  prioritas  di  Dinas  Koperasi  Perindustrian  dan  Perdagangan  (Diskoperindag) Kabupaten  Serang.  Program  itu  bagian  dari  upaya  Pemkab  Serang  dalam  pemulihan ekonomi  di  masa  pandemi  Covid-19.  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan (Diskoperindag)  sudah  menyiapkan  beberapa  program  kerja  untuk  mendukung pengembangan  UMKM  di  Kabupaten  Serang.  Mulai  dari  bantuan  permodalan,  pelatihan dan  pembinaan,  mendorong  UMKM  naik  kelas,  hingga  mendorong  lahirnya  wirausaha baru,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskoperindag Kabupaten Serang, Plauri, baru- baru ini (diksinews.com, 2021).
Tahun  ini  Diskoperindag  sudah  menganggarkan  untuk  bantuan  prmodalan  UMKM. Bantuan  itu  akan  disalurkan  melalui  unit  pengelola  kegiatan  (UPK)  di  setiap  kecamatan. Syaratnya,  UMKM  yang  akan  menerima  bantuan  itu  harus  sudah  memiliki  izin  usaha mikro kecil (UMMK). Peraturan Daerah (Perda)  nomor 8 tahun 2015 tentang usaha mikro dan kecil di Kabupaten Serang. Pengembangan UMKM terdapat dalam  pasal 5 ayat (3) yang terdiri dari produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan, desain dan teknologi.
1) Produksi dan Pengolahan
Berdasarkan  Perda  Perda  nomor  8  tahun  2015  tentang  usaha  mikro  dan  kecil  di Kabupaten  Serang  pengembangan  UMKM  yang  terdapat  pada  Pasal  6  yang  berisi: Pengembangan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dalam  bidang  produksi  dan  pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :
a.  meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen;
b.  memberikan  kemudahan  dalam  pengadaan  sarana  dan  prasarana,  produksi  dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk;
c.  mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan;dan d.  meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan.
Peran  Dinas  koperasi  perindustrian  dan  perdagangan  Kabupaten  Serang memberikan bantuan berupa alat atau mesin untuk membantu produksi dan pengolahan bagi produk. Seperti yang dituturkan oleh bapak Suhaemi beliau mengatakan:
“selama  masa  pandemi  ini  pemerintah  berperan  sekali  dalam  membantu perkembangan UMKM gerabah ini. Pemerintah memberikan batuan berupa BLT sebesar Rp. 1. 200.000 dan berupa alat yaitu tungku pembakaran ge rabah” Sama halnya dengan Ibu  Roktal  yang  mendapatkan  batuan  dari  pemerintah  yaitu  berupa  BLT  dan  mesin penggiling  daging.  Begitu  pula  dengan  Ibu  Kholisoh  mendapat  bantuan  BLT  yang membantu membeli bahan baku emping.
2) Pemasaran
Berdasarkan  Perda  Perda  nomor  8  tahun  2015  tentang  usaha  mikro  dan  kecil  di Kabupaten  Serang  pengembangan  UMKM  yang  terdapat  pada  Pasal  7  yang  berisi: Pengembangan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dalam  bidang  pemasaran,  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara:
a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;
b. menyebarluaskan informasi pasar;
c. meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
d. menyediakan  sarana  pemasaran  yang  meliputi  penyelenggaraan  uji  coba  pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang, dan promosi;
e. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan
f. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.
g. Dinas  Koperasi  perindustrian  dan  perdagangan  Kabupaten  Serang  memberikan bantuan  berupa  pelatihan  pemasaran  secara online menggunakan  platform online shop dan  melakukan  pameran  yang  diselenggarakan  oleh  DISKOPERINDAG Kabupaten Serang
Tidak  hanya  melalui  platform  online  shop  DISKOPERINDAG  juga  membatu memasarkan produk UMKM yang dimasukkan ke Indomart dan Alfamart.

## 3) Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  Perda  Perda  nomor  8  tahun  2015  tentang  usaha  mikro  dan  kecil  di Kabupaten  Serang  pengembangan  UMKM  yang  terdapat  pada  Pasal  8  yang  berisi: Pengembangan  Usaha  Mikro  dan  Kecil  dalam  bidang  sumber  daya  manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
c. Membentuk  dan  mengembangkan  lembaga  pendidikan  dan  pelatihan  untuk melakukan  pendidikan,  pelatihan,  penyuluhan,  motivasi  dan  kreativitas  bisnis,  dan penciptaan wirausaha baru.
Pengembangan  sumber  daya  manusia  melalui  berbagai  program  pendidikan  dan pelatihan.  Pelatihan  yang  dilaksanakan  menyangkut  aspek  yang  bersifat  umum  seperti pemahaman  dasar  berwirausaha,  dasar  manajemen  dan  pemasaran,  penyusunan perencanaan usaha dan sejenisnya. Ada pula yang bersifat khusus menyangkut, optimasi biaya  produksi,  strategi  penetapan  insentif  pegawai,  penganggaran  keuangan  dan seterusnya.
Pengembangan  sumber  daya  UMKM  diartikan  sebagai  penyiapan  individu  atau kelompok dengan seperangkat Informasi, pengetahuan,  dan ilmu guna mencapai tingkat kompetensi  tertentu  agar  memiliki  standar,  pengetahuan,  sikap,  keterampilan,  dan tanggung jawab baru dalam pengembangan usahanya. Dengan demikian, Pengembangan  sumber  daya  manusia  memiliki  ciri-ciri,  yakni:  a)  Berorientasi  pada kebutuhan  yang  akan  dating,  b)  Berjangka  panjang,  dan  c)  Merupakan  perubahan terencana.
4) Desain dan Teknologi
Berdasarkan  Perda  Perda  nomor  8  tahun  2015  tentang  usaha  mikro  dan  kecil  di Kabupaten  Serang  pengembangan  UMKM  yang  terdapat  pada  Pasal  9  yang  berisi: Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan cara:
a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;
b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi;
c. meningkatkan  kemampuan  di  bidang  penelitian  untuk  mengembangkan  desain  dan teknologi baru;
d. memberikan  insentif  kepada  yang  mengembangkan  teknologi  dan  melestarikan lingkungan hidup; dan
e. mendorong  Usaha  Mikro  dan  Kecil  untuk  memperoleh  sertifikat  hak  atas  kekayaan intelektual.
Perkembangan  teknologi  diperkenalkan  banyak  kemudahan  namun  banyak  dari pelaku  usaha  masih  enggan  mengenal  teknologi  internet  untuk  mengembangkan usahanya.  Padahal  pemanfaatan  teknologi,  informasi,  dan  jaringan  internet  semakin mudah dijangkau dan digunakan bahkan untuk orang awam sekalipun.
Masyarakat Indonesia memiliki kreativitas yang beragam, hal itu sangat berpotensi membangun  UMKM  yang  memiliki  daya  saing  tinggi.  Hanya  saja  sebagian  orang  tidak tahu cara membangun suatu produk menjadi dikenal dan punya potensi pasar yang luas dengan pemanfaatan teknolgi internet.
Kondisi tersebut merupakan kesempatan yang kini dimanfatkan oleh para penggiat teknologi  yang  turut  serta  membantu  para  pelaku  UKM  mengadaptasi  layanan  berbasis teknologi  untuk  menjalankan  pemasaran  secara online, sehingga  dari  hal  ini  bisa menciptakan ragam peluang baru yang menguntungkan.
4.3 Hambatan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Serang
1.  Modal:  Selama  ini  UMKM  cenderung  mengandalkan  kantong  pribadi  untuk  bisa mengembangkan  usahanya.  Namun  modal  para  pengusaha  ini  pun  tak  terhitung besar.  Sehingga,  hal  tersebut  menjadi  kendala  bagi  para  pelaku  UMKM  untuk berkembang.  Pada  saat  yang  sama  meminjamkan  dana  dari  bank  atau  lembaga keuangan lainnya Sulit diperoleh karena persyaratan administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.
2.  Perizinan  Usaha:  Untuk  perizinan  sebenernya  pemerintah  sudah  memberi kemudahan  untuk  UMKM  mengurus  perizinan  namun  masih  sedikit  UMKM  yang mau mengurus perizinan usaha.
3.  Sumber  Daya  Manusia:  Sumber  daya  manusia  adalah  aspek  terpenting  dalam melakukan  usaha.  pengusaha  UMKM  kurang  memiliki  kemampuan  manajeman yang  baik  dalam  mengelola  usaha  dan  karyawannya,  tentunya  hal  ini  harus diperbaiki oleh UMKM agar usahanya dapat berjalan dan berkembang dengan baik. Selain  itu  kurangnya  kreatifitas  dan  inovasi  suatu  produk  dapat  menghambat perkembangan UMKM.
4.  Lemahnya  Akses  Pasar:  Kendala  lainnya  yang  dialami  UMKM  untuk  berkembang adalah miskinnya akses untuk memasarkan produk.
Promosi  yang  kurang  menarik  dan  UMKM  biasanya  hanya  terfokus  kepada  cara- cara  promosi  tradisional  dari  mulut  ke  mulut.  Di  zaman  modern  ini  pelaku  UMKM  dapat memanfaatkan teknologi untuk promosi suatu produk seperti melalui media social dan e- commerce. Hal ini dikarenakan menurut Alhamidi, Ariwibowo, Saputro, dan Juriah (2021) bahwa  Perspektif  Pasar  dan  Orientasi  Kewirausahaan  secara  simultan  berpengaruh positif  dan  solid  terhadap  New  Normal  (Covid-19)  di  UMKM  Jakarta  Timur  pada  saat menjalankan usahanya.

## 5. Kesimpulan dan Saran

## 5.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  di  atas  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1.  Strategi  dan  penerapan  perlindungan  hukum  terhadap  persaingan  usaha  mikro menengah  kecil  (UMKM)  di  Kabupaten  Serang,    sebagai  berikut:  melakukan pendampingan,  sosialisasi,  FGD,  edukasi,  proses  permohonan  pendaftaran
Kekayaan  Intelektual  sampai  pada  terbitnya  sertifikat.  Di  samping  itu  masih  ad acara lain yaitu ada pemberian barcode, pelebelan, pengemasan, dan pemasaran. 2.  Pengembangan  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  menjadi  salah  satu program prioritas di Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Serang.
Berdasarkan  Perda  nomor  8  tahun  2015  tentang  usaha  mikro  dan  kecil  di Kabupaten Serang pengembangan UMKM terdapat pasal 5 ayat (3) yang terdiri dari produksi  dan  pengolahan,  pemasaran,  sumber  daya  manusia  dan,  desain  dan teknologi.

## 5.2. Saran
1. Bagi  instansi  pemerintah,  teliti  dan  peka  dalam  memberikan  bantuan  apapun terutama  dalam  hal  ini  ialah  modal  atau  dana.  Tidak  semua  UMKM  berani mengaspirasikan pendapatnya atau mengajukan permohonan bantuan walaupun hak merek atau hak cipta sedang membutuhkan.
2. Bagi UMKM, usaha yang dijalankan berbekal dengan modal sendiri atau asupan dari pihak luar sekiranya dapat  difokuskan untuk pengembangan usaha terutama produk dan  perspektif  lain  seperti  pembiayaan,  pemasaran,  kemitraan  dan  wawasan  akan perkembangan pasar sehingga dapat berkembang dari hari ke hari dan tetap menjadi penyangga perekonomian negara Indonesia.
3. Bagi  peneliti  selanjutnya,  hendaknya  menganalisa  sampel  dan  populasi  penelitian dengan  lebih  spesifik  akan  sektor  usahanya  misalnya  hanya  terfokus  pada  industry pengolahan  kayu,  pengolahan  makanan,  industry  kreatif,  dan  lain-lain  serta menggunakan metode penelitian kualtatifdan kuantitatif dengan alat uji analisis yang lebih bervariatif.
4. Diharapkan  penelitian  selanjutnya  berupa  pengembangan  dari  tulisan  ini  sesuai dengan  roadmap  yaitu  persaingan  produk  Usaha  Kecil  Mikro  Menengah  (UMKM) berbasis kekayaan intelektual (KI) di Kabupaten/Kota Serang, Provinsi Banten.

## 6.  Daftar Pustaka
.  S.  V.,  .  J.  O.,  .  N.  .,  Utomo,  S.  B.,  &  Budhiarjo.,  I.  S.  (2021).  PENERAPAN STANDARISASI  LAPORAN  KEUANGAN  UMKM  BAGI  PENGUSAHA  KECIL MENENGAH  UNTUK  MENINGKATKAN  KINERJA  USAHA  PADA  UMKM  MERTA JASA. Jurnal Lokabmas Kreatif : Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif , 2 (2), 28. https://doi.org/10.32493/jlkklkk.v2i2.p28-34.11611
Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. CV Alfabeta.
B. N. Marbun. (2003). Kamus Manajemen . Pustaka Sinar Harapan.
Hukumonline.com. (2021). https://www.hukumonline.com/ . https://www.hukumonline.com/
Lubis, T. R. (2020). JAM KERJA KARYAWAN TERHADAP PERILAKU TIDAK AMAN DI PT JUNACON BALIKPAPAN (STUDI KASUS: PT JUNACON). IDENTIFIKASI , 6 (2), 360 –363.
Paendong, J. E. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Dalam Persaingan Usaha  Di  Indonesia  Menurut  Undang-  Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang Larangan  Praktek  Monopoli  Dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat. Lex  Privatum , V (4), 52 –58.
Sasongko,  J.  (2007).  Perancangan  Sistem  Pakar  Troubleshooting  Personal  Computer. Teknologi Informasi DINAMIK , XII (1), 37 –50.
Suhaemi,  U.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Usaha  Dan  Biaya  Operasional  Terhadap Laba  Bersih. COMPETITIVE  Jurnal  Akuntansi  Dan  Keuangan , 5 (2),  35. https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4166
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Serang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang  Usaha  Mikro  dan Kecil di Kabupaten Serang
Peraturan  Pemerintah  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Kemudahan,  Perlindungan  Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Prasasti,  Emas.  (2016).  Studi  Deskriptif  Tentang  Faktor  Penghambat  Pengembangan Industri  Kecil  Dan  Menengah  Di  Kampung  Binaan  Bordir  Di  Kelurahan  Kedung Baruk  Kecamatan  Rungkut  Surabaya. Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  Publik Volume 4, Nomor 2
Purwaningsih, Endang. (2010). Hukum Bisnis. Jakarta: Ghalia Indonesia Rawls,  John.  (2006). A  Theory  of  Justice,  London:  Oxford  University  press ”. diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta
Rokan,  Mustafa  Kamal.  (2010). Hukum  Persaingan  usaha  (Teori  dan  Praktiknya  di Indonesia) , Jakarta: Rajawali Pers. Santoso, M. Agus. (2014). Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua , Kencana, Jakarta. Sasongko, Wahyu. (2007). Ketentuan-Ketentuan Pokok Perlindungan Konsumen . Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung
Siswanto, Arie. (2004). Hukum Persaingan Usaha, 2nd ed . Bogor: Ghalia Indonesia. Soerjono,  S.,  Ariwibowo,  P.,  &  Nizma,  M.  (2018).  Penerapan  Standarisasi  Laporan Keuangan  UMKM  bagi  Pengusaha  Kecil  Menengah  untuk  Meningkatkan  Kinerja Usaha. Jurnal PkM Pengabdian kepada Masyarakat , 1 (03), 287-295.
Sugiyono.  (2017). Metode  Penelitian  Pendidikan ,Pendekatan  kuantitatif,  kualitatif,  dan R&D,( Bandung: Alfabeta)
Suherningtyas, Ika Afianita. (2018). Analisis Strategi Usaha Mikro Kecil Memengah Dalam Menghadapi  Asean  Economic  Community  Di  Kecamatan  Tegalrejo  Kota Yogyakarta, MKG Vol. 19, No.2. Suwarni, Emi, Sedyastuti, Kristina, dan Mirza, A. Haidar. (2019 ). Peluang Dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro Pada Era Ekonomi Digital . Jurnal  Ikraith Ekonomika , Vol 2 No 2 Tjiptono, Fandy. (2008) Strategi Pemasaran , Yogyakarta : CV. Andi Offset
Undang-Undang  Nomor  20  tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (LN No.93 Tahun 2008, TLN No. 4866).
Undang-undang  Nomor  5  Tahun  1999  tentang  Larangan  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No.33 Tahun 1999, TLN No. 3817)
Waluyo, Bambang. (2002). Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta, Sinar Grafika Wilantara,  Rio  F.  dan  Susilawati.  (2016). Strategi  &  kebijakan  Pengembangan  UMKM (Upaya Daya Saing UMKM Nasional di Era MEA). Bandung, PT Refika Aditama