## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 11 Nomor 2, September 2023

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

## PENERAPAN TERTIB ADMINISTRASI DALAM PENGADAAN TANAH DEMI KEPENTINGAN UMUM YANG BERLANDASKAN KEADILAN
Fitria Dewi Nafisa 1*
1* Fitria  Dewi  Navisa;  Fakultas  Hukum,  Universitas  Islam  Malang,  Malang,  Indonesia,  email: navisa@unisma.ac.id
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 6 September 2023 Direvisi: - Diterima: 6 September 2023 Diterbitkan: September 2023
In everyday life, the country, in order to ensure development and progress,  requires  sufficient  land  to  build  public  facilities.  In  its implementation,  the  government,  in  ensuring  the  availability  of land to carry out development, always carries out a policy in the form of land procurement, which is regulated in Law No. land is available.  However,  in  reality,  problems  always  arise,  be  it  land disputes, dissatisfaction with the solutions given, or compensation that is deemed inappropriate. In order to overcome these things, the government needs to take good steps for the common good by considering  the  general  interests.  Meanwhile,  after  the  land  is available,  the  government  is  obliged  to  carry  out  orderly administration to protect state assets in the future so that it does not cause  losses  to  the  state,  and  by  implementing  orderly administration,  the government  has  implemented  Law  No.  30 of 2014 concerning government administration. So this is where there is a need to review norms and regulations that apply and must be balanced with existing legal principles or norms to act as a control in  the  application  of  existing  regulations,  which  are  expected  to provide justice for all parties in the future.
Keywords: General Interests; Principles of Law; Orderly Administration.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2
Copyright  ©2023  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Pengertian negara menurut t Aristoteles, t negara hukum merupakan negara yang berdiri dan berdasar diatas t hukum t yang t menjamin t keadilan t kepada t warga t negaranya.  (Yahman, 2019) Dari pendapat aristoteles bisa diambil sebuah garis besar bahwa keadilan merupakan
sebuah pondasi dasar yang harus dijujung tinggi oleh setiap manusia dalam melakukan suatu perbuatan yang memunculkan sebuah dampak secara umum yang mana itu salah satu makna dari kosep negara hukum.
Adrian a Sutedi  dalam d bukunya  mengungkapkan bahwa Indonesia adalah  negara hukum yang memberikan jaminan serta perlindungan atas hak-hak warga t negara,antara lain hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai dan menikmati hak t milik.(Sutedi, 2007) Dalam hal ini terlihat bahwa negara memiliki peran sebagai pelaksana dan pelayanan bagi masyarakat salah satunya yaitu memberikan sebuah hak kepemilikan atas sebuah tanah yang mana  itu  dasarkan  aturan  Per  Undang-undangan  yang  telah  ditetapkan  sebagai  salah  satu bentuk jamian dan perlidungan hukum atas masyarakat yang memiliki hak t kepemilikan t atas suatu t tanah.
Tanah t merupakan t salah t satu t karunia  yang t Tuhan  Yang  Maha  Esa  berikan t sebagai t salah t satu  sumber t daya  alam t yang  penting  guna t untuk t kelangsungan t hidup umat t manusia. t Bagi t bangsa t Indonesia,  tanah  merupakan t sumber  kekayaan t nasional. Sebagai t sumber t kekayaan t nasional, t tanah t juga t mengandung t berbagai t macam t kekayaan alam  yang t dapat  dimanfaatkan t manusia.(Sutedi,  2020)  Dari  pejelasan  di  atas  bisa  terlihat bahwa tanah adalah sebuah elemen yang sangat penting bagi keberlasungan kehidupan yang ada  di  negeri  ini.  Oleh  karena  itu  tanah  harus  dimanfaatkan  dan  dikelolah  sebagaimana semestinya yang mana ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD tahun 1945 yang mana isinya “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan  untuk  sebesar- besar  kemakmuran  rakyat” ( UUD  1945  Pasal  33 .)  Dari  aturan yang  telah  dijelaskan  bahwa  peran  Negara  disini  sebagai  penguasa  atas  tanah  beserta  isi kadunganya  yang t mana  ini  masih  dalam  wilayah  teritorial  kedaulatanya  dan  dimanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Kekuasaan  ini  muncul  karena  adanya  negara  sebagai  pelaksanaan  mau  pun  yang mengatur  agar  aturan  yang  ada  terlaksana  sebagaimana  semestinya  yang  mana  itu  sesuai dengan  konsep  yang  dimaksud  sebagai  negara  hukum,oleh  karena  itu  negara  dalam melaksanakan  wewenangnya  harus  mengedepankan  prinsip  keadilan  dalam  melakukan penguasaan  atas  segala  sesuatu  yang  didalam  tanah,yang  mana  itu  termasuk  dalam bagaimana  cara  mempergunakan  kekuasaannya  demi  sebuah  kepentingan  umum  serta kesejahteraan masyarakat kedepanya. Adapun untuk mewujudkan itu perlulah sebuah aturan yang jelas serta pelaksanaan yang konkrit guna memperoleh sebuah hasil yang maksimal demi terciptanya dan menjaga apa itu sebuah keadilan bersama.
Oleh karena itu demi melakukan sebuah perkembangan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, Pemerintah melakukan sebuah pembangunan nasional yang mana ini termasuk dalam amanat Pembukaan UUD 1945 yang mana isinya yaitu untuk memajukan serta mejaga kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,oleh karena itu sebagai sebuah bentuk usaha untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik.
Adapun dalam melaksanakan pembangunan memerlukan sebuah bidang tanah sebagai syarat guna mendukung terlaksanya sebuah pembangunan, Namun disinilah yang menjadi sebuah konflik karena jumlah tanah yang dikuasai oleh negara sangat terbatas.Oleh karena itu perlulah  diadakan  sebuah  transaksi  Tanah  oleh  Pemerintah  dengan  perorangan  atau kelompok guna memastikan kebutuhan tanah bagi pembangunan serta perkembangan sektor guna kepentingan umum.
Definisi Pengadaan Tanah dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah “Kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”. ( Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (2) )  Keadilan  yang  dimaksud  sebagaimana  yang  dijelaskan dalam  penjelasan umum Pasal l 2 h huruf f b  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  adalah “Memberikan sebuah  jaminan berupa penggantian yang  sesuai  kepada  pihak  yang g terkena  dampak  dalam proses s pengadaan tanah h sehingga  dengan  adanya  sebuah  jaminan  dari  negara  masyarakat  memiliki  sebuah kesempatan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik kedepanya.
Dalam m proses kegiatan pengadaan n tanah, yang dilakukan oleh negara melalu alatnya yaitu  pemerintah  selalu  memperhatikan n prinsip p penghormatan n atas  sebuah  hak- hak k yang g sah atas s sebuah calon n tanah yang akan dijadikan sebuah fasilitas bersifat t umum. Oleh  karena  itu  perlu  adanya  sebuah  pertimbangan  dari  semua  aspek  yang  mana  dalam pelaksanaanya menerapkan (konsultasi public) atau musyawarah antara para perorangan yang sah  sebagai  pemilik  atas  tanah  tersebut  dengan  pemerintah  guna  memperoleh  sebuah kesepakatan.
Dalam m Pelaksanaan  pemberian n ganti r rugi  bagi  mereka  yang g berhak  dan  sah  secara hukum  akibat  dari  dampak  pengadaan  tanah  demi  kepetingan  umum,seringkali  prinsip keadilan  dikesampingkan  yang  mana  dalam  pelaksanaanya  lebih  mengutamkan  prinsip kepastian  dan  kemanfaatan  dari  hukum  itu  sendiri  serta  dalam  memastikan  keamaan  atas sebuah  tanah  maka  perlu  juga  tertib  administrasi  yang  dilakukan  guna  menghidari permasalahan di kemudian hari.

## METODE PENELITIAN
Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan karena penelitian ini mengkaji berbagai aturan hukum yang menjadi dasar sentral untuk penelitian.  Dalam pencarian sebuah solusi dari permasalahan diatas penulis menggunakan cara yang di gunakan dalam jurnal ini yaitu berdasarkan hukum atau yuridis - normatif yang mana ini mengacu pada pernyataan – pernyataan ataupun ketentuan – ketentuan yang ada dalam UU No.02 tahun 2012 serta UUPA dan aturan aturan pendukung lainnya yang mana memiliki relevansi dalam pemecahan kasus diatas, Serta tidak lupa melakukan pemustakaan pada beberapa buku maupun media yang lain  sebagai  sebuah  alat  penujang  atas  informasi  yang  sesuai  guna  menambah  ilmu  serta memperkaya isi didalamnya guna bermanfaat dalam kajian ilmu kedepanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan  tanah  merupakan  sebuah  perbuatan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam pemanfaatan dan pelestarian akan tanah serta kadungan yang ada didalamnya yang mana dalam  pelaksanaanya  sudah  diatur  dalam m Pasal  33  ayat  (3)  UUD  1945, yang g isinya a bahwa a seluruh h sumber d daya a alam  yang g ada  guna  memenuhi  kebutuhan hidup p masyarakat,yang  mana  salah  satunya  yaitu  tanah,  Maka  Pemerintah  harus  bisa mengelolah hal tersebut demi terwujudnya kesejahteraaan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.  Adapun n untuk k mewujudkan n tujuantersebut,  maka  disinilah  peran  Negara melalui alat negaranya melakukan sebuah usaha guna memunculkan dasar aturan yang bisa memberikan jaminan terwujudnya keadilan dan kepastian atas setiap perbuatan yang bersifat umum.  Yang  mana  atas  alasan  tersebut  munculah  UUPA S sebagai  salah  satu u acuan n dasar yang mana mengatur r bagaimana tata cara serta menjelaskan bagai mana peralihan hak atas sebuah  tanah  perorangan  yang  kemudian  di  kuasai  negara  demi  kepentingan  umum  yang biasanya dikenal dengan Hak Menguasai Negara (HMN).
Pemerintah  dalam  melakukan  pengadaan  tanah  berlandaskan  atas,  filosofis z UUPA a yang g dilandaskan n pada p Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang mana tujuan utaman yaitu untuk mencapai sebuah t keadilan n sosial bagi s seluruh masyarakat d dalam kaitannya dengan tatacara p perolehan d dan  pemanfaatan s sumber d daya a alam  khususnya  tanah h demi  sebuah kepentingan umum. Yang mana dalam pelaksanaanya memiliki pandangan yang berbeda atas apa itu fungsi s sosial dan e ekonomi hak k atas t tanah h demi sebuah kepentingan umum.
Dalam  Perwujudan n fungsi  sosial d dapat  kita  lihat  dalam  sebuah p pelaksanaan pembangunan n yang  ada  disetiap  daerah  ,  yang  mana  alasanya  dalam  pembangunan  itu berupa kepentingan n umum, Dimana d disini pemilik k hak atas tanah harus memberikan tanah
mereka secara sukarela maupun dengan cara melakukan sebuah musyawarah yang mana dari hal itu diharapkan memuculkan sebuah keadilan yaitu berupa sebuah ganti rugi atas lepasnya hak seseorang atas penguasaan sebuah atas tanah tersebut demi untuk sebuah p pembangunan. Fungsi sosial sering dijadikan sebuah alasan untuk melegitimasi sebuah pelaksanaan atas pembangunan  disuatu  daerah  tertentu,  dimana  Fungsi s sosial  atas s sebuah  tanah h yang bermula difokuskan untuk pembangunan n guna mencapai s sebuah kesejahteraan n yang mana sesuai  amanat t UUPA,  akan  tetapi  dalam m implementasi  nyata  justru u fungsi  sosial  ini bergeser pemahamanya a menjadi sebuah pembangunan yang fokus pada sebuah kepentingan individu lain (pemilik modal), yang mana hal ini telah menciderai amanat UUPA atas hak-hak pemilik tanah sebagai fungsi sosial.
Di  masa  ini,  kebutuhan  tanah  sangat  lah  tinggi  dikarenakan  tanah  merupakan  aspek penting  dalam  terwujudnya  sebuah  pembangunan,  yang  mana  hal  ini  meningkat  guna terwujudnya  sebuah  perkembangan  atas  negara  serta  tercapainya  sebuah  kemakmuran masyarakat  yang  diimpikan.  Akibat  dari  pembangunan  ini  ketersediaan  atas  tanah  yang dikuasai  negara  sangat  minim  disisi  lain  keinginan  kemajuan  serta  perkembangan  negara yang terus meningkat memuculkan sebuah peluang terjadinya perbuatan pengambilan tanah hak milik (perorangan) yang mana ini merupakan sebuah opsi yang harus dilakukan demi terlaksananya pembangunan atas suatu daerah tertentu.
Dari  permasalahan  diatas  munculah  sebuah  Istilah  pengadaan tanah  ini  menjadi pengganti dari  istilah pembebasan tanah  yang  mendapat r respon k kurang  positif f di  tengah- tengah masyarakat sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dalam pelaksanaannya  di l lapangan,  sekaligus s bermaksud  untuk  menampung g aspirasi b berbagai kalangan  dalam  masyarakat sebagai reaksi terhadap  eksist-eksist p pembebasan t tanah  yang selama ini t terjadi.
Aktivitas pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara teoritik didasarkan pada asas/prinsip tertentu dan terbagi menjadi dua subsistem:
1. pengadaan n tanah h untuk k kepentingan n umum, dan
2. pengadaan n tanah s selain s untuk k kepentingan S umum.
Sedangkan pengadaan t tanah h untuk kepentingan i umum dibedakan menjadi dua, yaitu:
1. pengadaan n tanah H untuk kepentingan u umum dalam m skala a luas, dan
2. pengadaan n tanah h untuk kepentingan n umum dalam s skala k kecil.
Sejak berlakunya Keputusan Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  hingga
diundangkan u Undang-Undang n Nomor  2  Tahun  2012,  pengertian n pengadaan n tanah
mengalami p perubahan.  Semula d dalam  Keputusan p Presiden  Nomor  55  Tahun  1993  dan Peraturan p Presiden Nomor 36 Tahun 2005 yang d diubah oleh h Peraturan p Presiden Nomor 65 Tahun n 2006  dinyatakan b bahwa  pengertian p pengadaan t tanah  adalah  kegiatan u untuk mendapatkan t tanah.  Kemudian n diubah  oleh h Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2012 dan n Peraturan p Presiden  Nomor r 148  Tahun  2015  menjadi k kegiatan  untuk m menyediakan tanah. Kemudian d diubah k kembali d dengan UU nomor 11 tahun 2020 Tentang g Cipta a Kerja Dimana a undang-undang g dan  peraturan n inilah  yang  menjadi p pedoman  pengadaan n tanah hingga s saat ini.
Didalam Keputusan p Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tersebut r terlihat t adanya upaya yang d dilakukan oleh p pemerintah untuk k melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan atas t tanah bila dibandingkan dengan peraturan dimasa lalu yang dianggap kurang baik bagi masyarakat  yang  biasah  dikenal  dengan  sebutan  pembebasan  lahan  atau  sebidang  tanah. Dapat  dipahami  bahwa  perbaikan-perbaikan  tersebut  bermula  baik  dari  tingkatan peraturannya, isi dari aturan itu sendiri serta tata cara pelaksanaan dalam pengadaan tanah itu sendiri yang sesuai dengan saat ini.
Definisi mengenai pengadaan tanah-pun berbeda-beda di setiap peraturan tersebut: a. Menurut  Pasal  1  angka  (1)  Keputusan p Presiden  No.55  Tahun a 1993,Disebutkan a definisi a dari  pengadaan a tanah  yaitu a "setiap a kegiatan a untuk  mendapatkan a tanah dengan a cara memberikan a ganti kerugian k kepada yang a berhak atas s tanah a tersebut”.
b. Menurut a Pasal a 1 a angka a (3) s Peraturan a Presiden a Nomor a 36 a Tahun a 2005, mendefinisikan pengadaan tanah yaitu: setiap kegiatan a untuk mendapatkan a tanah dengan cara a memberikan  ganti  kerugian a kepada  yang  melepaskan  atau  menyerahkan tanah, a bangunan, a tanaman, dan benda-benda yang berkaitan a dengan tanah atau dengan pencabutan hak atas tanah.
c. Didalam Pasal 1 angka (3) PeraturanPresiden a Nomor 65 Tahun 2006
mendefinisikan a pengertian  yang a sama  dengan a Peraturan a Presiden a No.36 a Tahun  2005 tentang a pengadaan a tanah,  namun  dengan a menghilangkan  kata-kata a terakhir  yaitu “atau a dengan a pencabutan hak a atas tanah”.
d. Dalam  Pasal  1 a angka  (2)  Undang-Undang  Nomor a 2 a Tahun  2012  diubah  dengan  UU Nomer  11  tahun  2020  yang  mana  disebutkan a bahwa  arti  dari a pengadaan a tanah  adalah “kegiatan a menyediakan tanah dengan a cara memberi a ganti kerugian a yang layak a dan adil kepada a pihak yang a berhak”. (Santoso, 2018)
Dari b Beberapa  pengertian  tentang  pengadaan n tanah h dari  peraturan d diatas  bisa  di ambil  garis  besar,  bahwa  inti  dari  pengadaan  tanah  yaitu  suatu k kegiatan n yang dilakukan n alat  negara  yang g bertujuan n untuk  memastikan  ketersediaan  lahan n yang dikelolah guna mewujudkan pembangunan yang bersifat umum dengan tata cara yang telah diatur oleh perundang – udangan dan peraturan pelaksana lainnya yang mana berupa sebuah pelepasan  hak  menguasai  atas  sebidang  tanah  atau  penyerahan  secara  sukarela  dengan diberikan  sebuah  ganti  rugi  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban  dari  Negara  atas  lahan tanah yang akan dikuasai sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Adapun y yang  dimaksud d dengan  Pelepasan h Hak k atas t tanah m Menurut  Prof.  Boedi Harsono, SH, yang dimaksud dengan pelepasan hak atas tanah adalah s setiap perbuatan y yang dimaksud d langsung  maupun t tidak  langsung m melepaskan h hubungan  hukum m yang  ada antara p pemegang  hak k atau  penguasa a atas  tanahnya a dengan c cara  memberikan g ganti rugi k kepada yang g berhak atau p penguasa tanah h tersebut. (Boedi, 1990).
Setiap  hak k atas  sebuah  tanah h dapat  diserahkan n secara s sukarela  kepada a negara. Adapun  dalam  pelaksanaan  penyerahan s secara s sukarela,  yang g mana  dalam  prakteknya pelepasan  hak  secara  sukarela a sudah  tidak  murni  lagi,  karena  pada  keyataan  dilapangan sering  adanya  unsur p paksaan.  Adapun d dalam  bahasa s sehari-hari,  penyerahan n sukarela seperti i itu  muncul  akibat a adanya  sebuah  tindakan p penggusuran  oleh s suatu  pihak k yang memerlukan n tanah h guna mau melakukan pelepasan atas hak tanah tersebut. Penggusuran seperti  hal  diatas  banyak  terjadi  di d kota-kota b besar  salah h satunya y yaitu u ibu kota j Jakarta.Yang  mana  Pada  hakekatnya,  penggusuran  secara  tidak  langsung  merupakan sebuah  perbuatan  mengambil  hak  atas  sebuah  tanah  dengan  cara a terselubung. Praktek d demikian n timbul karena a acara pencabutan hak berdasarkan Undang- Undang g Nomor  20  Tahun n 1961  tentang  Pencabutan n Hak-Hak a Atas t Tanah  dan b Benda- Benda yang g ada diatasnya dianggap p terlalu lama m dan sudah tidak efisien lagi. Seperti y yang sudah dijelaskan n diatas dalam n hal acara p pelepasan h hak, yang g mana dalam hal ini banyak sekali alat negara yang ikut serta dalam kegiataan tersebut termasuk presiden.
Adapun  penyerahan  hak  atas  atas  sebuah  bidang  tanah  dapat  dilaksanakan  apabila sudah  tercapai  kesepakatan  dalam  musyawarah  antara  Pemerintah  sebagai  alat  negara ataupun  perusahaan  swasta  yang  memerlukan  lahan  tersebut  dengan  pemilik  atas s tanah yang s sah  mengenai b bentuk  dan  pelaksanaan  pemberian g ganti r rugi  akibat  dari  sebuah pengalihan  hak  atas  sebidang  tanah  tersebut.  Apabila  sudah h tercapai  sebuah kesepakatan m mengenai b bentuk  dan n besarnya  sebuah  ganti r rugi  yang  diterima,  maka
dibuatlah a Akta p Pelepasan n Hak k Atas s Tanah  (APH)  atau  surat p pernyataan  pelepasan n hak atas s tanah yang dilakukan oleh pihak pihak yang bersangkutan guna sebagai dasar acuaan pelaksanaan eksekusi lahan tanah. Seiring  dengan penandatanganan APH atau s surat p pernyataan  pelepasan h hak  atas s tanah  oleh  pemilik k tanah,  maka  Pemerintah ataupun perusahaan s swasta tersebut harus menyerahkan ganti i rugi s secara langsung k kepada p pemilik  sebidang g tanah  tersebut, t yang  mana  telah  mau  melepaskan kepemilikan atas tanah yang diperlukan demi kepentingan n umum.
Adapun Menurut Bruggink, Pengertian n kepentingan n umum dapat diartikan sebagai pengertian y yang  kabur,  yakni  pengertian-pengertian n yang  intinya  sendiri  juga a tidak j jelas. Bruggink menyatakan bahwa P pengertian kabur dibidang g hukum sering g dikenal, mengingat pembuat  undang-undang  kadang-kadang i menggunakannya.  Contohnya, a antara  lain: kesusilaan a yang a baik,  dapat d diterima a akal, a adil,ketertiban a umum,  kecermatan a yang layak d dalam pergaulan d masyarakat, dan sebagainya. (Hajati et al., 2020)
Dari pendapat bruggink terlihat bahwa adanya sebuah kesamaran atas makna dari sebuah kalimat kepentingan umum oleh karenanya perlu pengkajian lebih dalam yang mana bisa kita lakukan pada peraturan perundangan yang memiliki keterkaitan oleh kepentingan yang mana bisa mengurangi sebuah tidakan peyelewengan wewenang yang dilakukan oleh alat negara terhadap masayarakat.
Pengertian  Kepentingan  Umum  dalam  Pasal  1  angka  (6)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2012 juncto Pasal  1  angka  (6)  Peraturan n Presiden  Nomor 1 148  Tahun  2015,  ialah: “Kepentingan i Umum  adalah  kepentingan  bangsa,  negara,  dan  masyarakat  yang g harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan s sebesar-besarnya a untuk kemakmuran a rakyat”.
( Peraturan Presiden No.148 tahun 2015 .)
Dari pengertian dapat kita pahami bahwa kepentingan umum yaitu kepentingan yang bersifat  luas  cakupanya  berupa  itu  masyarakat,bangsa,  maupun  negara,  yang  mana  dalam pelaksaannya  dilakukan  oleh  pemerintah  demi  terwujudnya  tujuan  besar  yaitu  untuk meningkatkan  kemakmuran  masyarakat  itu  sendiri.  Dengan  dibuatnya  aturan  diatas diharapkan  bisa  dijadikan  sebagai  sebuah  dasar  dalam  melaksanakan  pengadaan  sebuah tanah  yang  dilakukan  pemerintah  guna  memberikan  kepastian  hukum  atas  perlindungan terhadap a masyarakat  agar a tidak  terkena  sebuah  tidakan  sewenang - wenang  dari  para pelaksana pengadaan tanah tersebut di masa yang akan datang.
Adapun  Penggunaan n tanah  untuk a kepentingan  bersama a secara s umum i merupakan sebuah penerapan dari salah satu a asas yang ada dalam i UUPA, yaitu a semua hak a atas a tanah
mempunyai a fungsi sosial a sebagaimana a yang ditetapkan a dalam a Pasal 6 UUPA. yang mana isi  dari  pasal  tersebut  jelas  bahwa hak atas  tanah selain  milik  perorangan,  Tetapi  juga mengandung sifat kebersamaan (kepentingan bersifat umum). Dalam hal menggunakan tanah harus  memprioritaskan  kepentingan a umum  daripada  kepentingan pribadi  yang  artinya ketika  pemerintah  membutuhkan  tanah  demi  kelacaran  pembagunan  yang  bersifat  umum maka  masyaraka  sebisa  mungkin  memeberikan  dukungan  agara  pembangunan  yang dilakukan bisa segera terealisasi dan manfaatnya bisa segera dirasakan. Namun demikian, hal ini  bukan  berarti  bahwa  kepentingan  pribadi  diabaikan  begitu  saja.  apabila  kepentingan pribadi dari seorang atas tanah diambil pemerintah, maka sudah sepatutanya mereka yang memiliki  hak a atas a tanah  tersebut s harus  diberikan s ganti  rugi i yang i sesuai  sebagaimana mestinya.
Ganti a rugi dalam s sebuah pelaksanaan a pengadaan a tanah adalah sebuah tidakan yang dilakukan  pemerintah  dalam  memberikan  pengganti  atas  timbulnya  kerugian yang a diderita a oleh  pemegang a atas  sebuah  tanah a akibat  dari  terjadinya  sebuah  tidakan peralihan  hak  atas  penguasaan  tanah  tersebut.  Adapun  Masalah a ganti a rugi  menjadi aspek a yang  paling  sensitif o yang  mana  dalam a pelaksanaanya  selalu  menimbulkan permasalahan  yang  lain  juga  memakan  waktu  yang  panjang  untuk  panjang a dan  berlarut i - larut dalam a peyelesaianya.
Dalam  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2012  Pasal  9  Ayat  (1)  menyatakan  bahwa Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya pada Ayat (2) menyatakan  bahwa  “ pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum  dilaksanakan  dengan pemberian  ganti  kerugian  yang  layak  dan  adil.dari  aturan  diatas  jelas  bahwa  dalam melaksanakan pengadaan sebuah tanah harus mempertimbangkan banyak aspek baik itu dari sisi s kepentingan  maupun a dari a sisi  masyarakat  itu  sendiri.  Tidak  hanya  itu  dalam pelaksanaan pun harus mematuhi aturan yang ada yang mana dalam setiap perbuatan maka harus diberikan sebuah penggati bisa berupa Uang,tanah yang lain ,ataupun betuk yang lain setelah  disepakati  semua  pihak  karena  dengan  adanya  sebuah  kesepakatan  maka  sebuah keadilan sebagai landasan dasar pelaksanaan sudah dilaksanakan sebagaimana semestinya
Peraturan a Presiden No. 71 Tahun 2012 Pasal 63 ayat (1) menyatakan bahwa “penetapan besarnya nilai ganti kerugian dilakukan oleh ketua Pelaksana Pengadaan tanah berdasarkan hasil  penilaian  jasa  penilai  atau  penilai  publik”.  Dari  aturan  ini  dijelaskan a bahwa a dalam menjalankan pengadaan a tanah harus melalui proses musyawarah yang mana ini dilakukan
secara  langsung  dengan a pihak  yang a berhak  dengan  jangka a waktu a 30  hari a kerja,  Sejak hasil a penilaian  keluar  dari a pihak  penilai.  Adapun  Hasil a kesepakatan  dalam  sebuah musyawarah a merupakan  dasar a acuan  atas  besar  kecilnya  pemberian  ganti  rugi  yang  akan diterima  masyarakat  guna  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  pemerintah  kepada  warga negaranya. Adapun betuk ganti rugi yang akan di terima masyarakat bervariasi tergantung dari kesepakatan semua pihak baik berupa uang, Tanah pengganti, Hunian lain, Pemilikan atas  saham  ataupun  betuk  betuk  lain  yang  disepakati  selama  tidak  bertentangan  dengan aturan yang ada.
Bentuk  ganti  rugi  yang  bersifat  individu  (Perorangan)  maupun a gabungan a dari beberapa a bentuk  ganti a rugi,  Yang  mana  dalam  pemberian  ini  disesuaikan  dengan a nilai ganti a kerugian yang stadartnya sama a dengan a nilai yang dikeluarkan oleh a pihak pemerintah melalui  tim a Penilai.  Adapun  dalam  teori  acuan  dalam  menentukan  harga  tanah,  selain merujuk  atas  Penilai  Publik  secara  lapang  teryata  ada  rujukan  lain  yang  bisa  digunakan sebagai  acuan  penetuan  nilai  sebuah  tanah  yakni  Nilai a Jual a Obyek  Pajak  (NJOP).  Adapun dalam penentuan a ganti rugi dalam a praktek lapang dapat s saja mengahasilkan a sebuah hasil yang s dirasa  tidak a layak  bahkan  bisa  jadi  keadilan  didalamnya  tidak  dilaksanakan  oleh pemerintah  terhadap  pemilik a tanah a sehingga  menimbulkan s sengketa  dalam a proses eksekusi  atas  sebuah  tanah a dilapang.  Apabila terjadi  permasalahan  sengketa a dilapang, maka a dalam hal a ini menujukan bahwa dalam pelaksanaan pedoman formal yang ada tidak bisa  mecover  pelaksanaan  dilapang  yang  mana  menimbulkan  sebuah  keputusan tentang a ganti kerugian a yang dirasa kurang adil a bagi pemilik a tanah khususnya.
Dalam perpres No. 40 tahun 2014 pasal 73 jika terjadi sebuah ketidaksepakatan mengenai ganti kerugian,  maka pihak yang berhak dapat  mengajukan  kepada  Pengadilan Negeri a setempat a dalam a kurun waktu  kurang g lebih  yaitu  selama  14  hari  kerja  setelah penandatanganan sebuah Berita Acara dari sebuah hasil musyawarah. Selanjutnya Pengadilan Negeri akan mengeluarkan n sebuah keputus atas s besar atau kecilnya a ganti kerugian dalam waktu paling l lambat t 30 hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Bagi pihak yang keberatan atas putusan yang dikeluarkan bisa mengajukan kasasi dalam kurun waktu 14 hari setelah  dikeluarkan  kemudian  kasasi  di  ajukan  kepada a Mahkamah  Agung  (MA).  MA wajib b memberikan  sebuah h keputusan  dalam  kurun  waktu  paling  lambat  30  hari k kerja sejak k permohonan a kasasi  diterima.  adapun  jika  pihak  pemilik  atas  sebuah  tanah  menolak atas sebuah bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian yang didasarkan pada sebuah putusan pengadilan  negeri/MA  yang  telah  bersifat  hukum  tetap,maka  instansi  terkait  yang
membutuhkan lahan tersebut dapat mengajukan permohonan untuk menitipkan ganti rugi kepada d ketua p pengadilan negeri setempat yang mana akan dilakukan pembangunan untuk kepentingan umum.
Pada a saat  memberikan a sebuah  ganti a rugi,  ada  beberapa  orang  yang g berhak  untuk menerima  yaitu;  (a)  Mereka  yang  telah  melepaskan  penguasaan  tanah  baik  secara  fisik maupun  yuridis;  dan  (b)  Menyerahkan  bukti k kepemilikan  atas  obyek k bidang  tanah kepada s sebuah lembaga atau pemerintah yang mebutuhkan tanah tersebut melalui sebuah cara pengadaan tanah. Adapun orang yang yang menerima sebuah ganti rugi yang diberikan wajib bertanggung jawab atas sebuah kebenaran atas bukti penguasaan dan kepemilikan yang diserahkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga apabila muncul sebuah masalah dari pihak lain atas sebuah obyek tanah yang telah diberikan kepada institusi yang memerlukan tanah  menjadi  sebuah  tanggung  jawab  pihak  yang  telah  memperoleh  ganti  rugi  tersebut. Setiap orang yang telahmenerima sebuah ganti kerugian dan ia tidak mau mempertanggung jawabkan  kebenaran  dan  kevalidan  atas  bukti  penguasaan a yang  telah  diberikan  kepada sebuah instansi a memerlukan tanah maka orang tersebut bisa dikenakan sanksi baik secara tindak pidana maupun sebuah pelanggaran dalam hal perdata.
Dengan  demikian  dalam  sebuah  aktivitas  pengadaan  atas  sebuah  tanah  untuk pekembangan dan pembangunan negara terdapat dua hal yang menjadi sebuah pertimbangan yaitu yang pertama tujuan dalam pengadaan harus demi sebuah kepentingan yang bersifat umum dan yang kedua harus melalui sebuah musyawarah yang bisa menghasilkan sebuah kesepakatan  antara  semua  pihak  yang  bersangkutan  yang  mana  dalam  hal  ini  harus didasarkan pada akal sehat serta hati nurani yang baik serta menjujung tinggi sebuah keadilan yang  mana  dalam  penerapanya  dituangkan  atas  semangat  kebersamaan  demi  kemajuan wilayah tersebut tanpa ada sebuah unsur intimidasi maupun paksaan dari pihak manapun.
Adapun dalam dalam Pepres No.36 tahun 2005 dijelaskan n bahwa Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi  dan  masalah  lain  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pengadaan  tanah  atas  dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak yang mempunyai tanah, bangunan,tanaman, dan benda-benda  lain  yang  berkaitan  dengan  tanah  dengan  pihak  yang  memerlukan tanah.( Peraturan Presiden No.36 tahun 2005 ) Dari aturan yang ditetapkan jelas bahwa dalam pelaksanaan  dan  tatacara  telah  diatur  sedemikian  rupa  guna  untuk  meperoleh  sebuah kesepakatan,kepastian  dalam  yuridis,kemanfaatan  atas  penerapan  aturan  tersebut  serta
menjujung tinggi rasa keadilan tanpa melihat kedudukan subyek tersebut dalam pelaksanaan sebagai apa guna memperoleh sebuah hasil yang diinginkan semua pihak.
Oleh karena itu Musyawarah dalam pengadaan tanah mempunyai makna yang sangat penting sebelum memasuki ranah Pengadilan karena musyawarah menetukan yang pertama yaitu, dapat atau tidaknya pengadaan sebuah tanah ini dilaksanakan, yang kedua, sebagai dasar  acuan  dalam  pemberian  sebuah  ganti  rugi  yang  akan  diterima  oleh  pemilik  tanah. Apabila  jika  dalam  proses  tersebut  tidak  mencapai  sebuah  hasil  yang  diinginkan  terutama dalam hal bentuk/besarnya ganti kerugian dalam proses musyawarah tersebut,Maka negara bisa melakukan tidakan mengacu Pasal 2 dan 6 UUPA yakni asas Fungsi sosial dan HMN, dimana  disitu  mucul  kewenangan  negara  untuk  mencabut  hak-hak  atas  tanah  dengan memberikan ganti kerugian, Sehingga ketika sebuah kepentingan umum menghendaki, maka kepentingan pribadi harus mau mengalah pada kepentingan yang lebih besar yang mana itu akan memberikan sebuah dampak besar kepada perkembangan suatu wilayah guna sebuah kemakmuran masyarakat dimasa depan.
Dalam  hal-hal  melaksanakan  sebuah  pengadaan  tanah  tidak  hanya  mengacu  pada peraturan  perudang-undangan,peraturan  pelaksana  baik  dari  pepres  pemda  maupun peraturan pedukung lainya akan tetapi perlu juga kita juga menerapkan asas asas pengadaan itu sendiri yang mana itu sebagai sebuah peyeimbang dan kontrol atas sebuah aturan yang ada, Yang mana ini diatur dalam Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012.
Adapun makna dari asas yang terkadung dalam pasal diatas :

## Asas Kemanusian
Asas  kemanusiaan  dalam  pelaksanaan  sebuah  pengadaan  tanah  perlu  adanya  sebuah perlindungan  serta  adanya  penghormatan  atas  HAM,  yang  mana  sesuai  dengan  qodrat sebagaimana layaknya manusia sesungguhnya yang harus saling menghargai atas hak dan kewajiban masing-masing. Dalam Proses sebuah pengadaan tanah memiliki keterkaitan yang sangat erat hubungannya dengan hak atas penguasaan atas tanah, dalam hal seperti inilah manusia sebagai subyek hukum atas pemegang hak atas sebuah bidang tanah yang sah secara yuridis  maupun  fisik,  Yang  mana  dalam  hal  tersebut  harus  memperoleh  perlakuan  yang manusiawi dalam prosesnya dilapang.

## Asas Keadilan
Asas Keadilan yaitu sebuah asas yang mana dalam penerapanya memberikan kepastian atas  sebuah  jaminan  yang  sesuai  dalam  pemberian  sebuah  ganti  rugi  kepada  pihak  yang memiliki hak akibat adanya sebuah proses peralihan hak atas sebuah Tanah yang dilakukan pemerintah,  Sehingga  dengan  adanya  asas  keadilan  diharapkan  bisa  memberikan  sebuah perlidungan atas hak masyarakat guna untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik dengan diberikanya sebuah ganti rugi yang sesuai sebagaimana mestinya.

## Asas Kemanfaatan
Sebuah asas yang mana dalam pengaplikasianya merujuk pada suatu hasil dari sebuah pengadaan  itu  sendiri  yang  mana  mampu  memberikan  sebuah  manfaat  bagi  seluruh masyarakat,bangsa,dan negara yang ada. Sedangkan Kemanfaatan itu sendiri bisa dimaknai adalah  sebagai  sebuah  hasil  dari  proses  pengadaan  yang  mana  harus  meprioritaskan kepetingan umum untuk memberikan sebuah dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat selajutnya,  Baik  masyarakat  yang  menguasai  sebuah  tanah  (berkaitan  dengan  besarnya perolehan  atas  ganti  rugi),  dan  masyarakat  yang  berada  disekitar  lokasi  pengadaan  tanah tersebut.

## Asas Kepastian
Adalah sebuah asas yang menunjukan sebuah aturan yang ada itu berlaku dan dipatuhi yang  mana  dalam  hal  pengadaan  ini  asas  ini  merujuk  pada  tanggung  jawab  negara  akan tersediannya sebuah tanah dalam proses pembangunan dan memberikan sebuah kepastian akan jaminan kepada pihak-pihak yang secara sah untuk mendapatkan ganti kerugian yang sepatutnya atas adanya proses pengadaan tersebut.

## Asas Keterbukaan
Adapun maksud dari asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses Pengadaan sebuah Tanah  untuk  pelaksanaan  pembangunan,  Pemerintah  harus  memberikan  akses  informasi publik  kepada  masyarakat  guna  adanya  tujuan  pengadaan  tersebut  diwilayah  itu  agar masyarakat  memahami  apa  yang  sedang  dikerjakan  pemerintah,  Serta  masyarakat  bisa membantu  meyukseskan  hal  tersebut  sebagaimana  menjadi  warga  negara  yang  baik  demi kemaslahatan bersama.

## Asas Kesepakatan
Pejelasan atas arti dari asas kesepakatan yaitu sebuah proses dalam sebuah pengadaan sebuah  tanah  yang  mana  dilakukan  dengan  cara  musyawarah  atara  para  pihak  secara sukarela, tanpa unsur paksaan untuk yang mana diharapkan bisa memeberikan sebuah hasil kesepakatan  semua  pihak.  Oleh  karena  itu  dalam  penerapan  Asas  ini  lebih  difokuskan
terhadap prinsip pengadaan tanah yang mana ditekankan tidak diperbolehkan adanya sebuah unsur paksaan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pengadaan terhadap pemilik atas tanah agar meyerahkan tanah yang dikuasai secara langsung (Fisik) dan sesuai peraturan hak milik.

## Asas Keikutsertaan
Asas keikutsertaan merupakan sebuah asas yang jadi dasar atas kelacaran d alam proses pengadaan  yang  mana  dalam  hal  ini  masyarakat  turut  serta  mensukseskan  program pemerintah  demi  kepetingan  bersama,  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung  sejak awal perencanaan hingga sebuah kegiatan pembangunan itu selesai. Keikutsertaaan dalam pengadaan tanah akan terjadi apabila masyarakat dengan pemerintah saling sinegritas dan gotong royong demi cita cita untuk tercapainya kemakmuran bersama.

## Asas Kesejahteraan
Merupakan  sebuah  asas  mejadikan  sebuah  alasan  dasar  terciptanya  sebuah  kelacaran dalam Pengadaan sebuah Tanah untuk tercapainya pembangunan yang mana dalam hal ini terlihat  bahwa  dengan  adanya  pembangunan  diharapkan  bisa  memberikan  sebuah  nilai tambah  bersifat  positif  bagi  kelangsungan  pihak  yang  berwenang  serta  masyarakat  secara luas.

## Asas Keberlanjutan
Asas  keberlanjutan  merupakan  asas  yang  berfokus  dalam  hal  proses  kegiatan pembangunan  yang  mana  berlangsung  secara  terus-menerus,  berkesinambungan  dan mencapai tujuan yang diharapkan dan hasil yang memuaskan guna kepetingan bersama.

## Asas Keselarasan
Asas keselarasan merupakan sebuah asas peyeimbang dan pelengkap untuk asas-asas yang lain yang mana dalam Pengadaan Tanah asas ini sebagai tolak ukur untuk pembangunan agar bisa mencapai keseimbang yang mana itu sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara bukan hanya utung kepentingan perorangan saja.
Dari  pejelasan  diatas  bisa  dipahami  bahwa  asas  dan  nurma  sangatlah  penting  demi sebuah tercapainya pembangunan yang diimpikan oleh semua pihak, Yang mana disini asas merupak sebagai control atas pelaksanaan pihak dilapang agar masyarakat bisa tenang dan terjamin  apabila  hak  mereka  dicabut  oleh  pemerintah  demi  kepentingan  bersama  dan memeperoleh  ganti  sebagaiman  mestinya  guna  kelangsungan  hidup  yang  lebih  baik kedepanya.
Setelah Pengadaan tanah telah memperoleh kesepakatan bersama dan tanggung jawab pemerintah  dalam  hal  ganti  rugi  telah  dilaksanakan  maka  sepatutnya  pemerintah  mulai melakukan eksekusi tanah tersebut yang mana hal itu diatur dalam Keputusan MenKeu No. 21/Kmk.01/2012 Tentang Pedoman Pengamanan Dan Pemeliharaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian BabII yang mana isinya mengatur a tata f cara a pemeliharaan Barang Milik Negara. Serta PP No. 27 tahun 2014 Tentang a Pengelolah a Barang Milik a Negara/Daerah yang  mana  dalam  aturan  diatas  disebutkan  bagaimana  langkah-langkah  selajutnya  yang seharusnya pemerintah lakukan atas tanah yang telah dikuasai guna pekembangan dimasa akan datang dengan mengelolah dengan baik yang mana secara fisik maupun administratif guna menghidari hal hal yang mungkin bisa saja terjadi dimasa yang akan datang.
Analisis  Kasus  yaitu  Sebuah  sengketa  terhadap  aset  negara  yang  berdampak  kepada masyarakat luas, Yaitu antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melawan 1 ahli waris yang berdampak kepada 50 kepal keluarga yang tinggal ditanah aset negara yang beralamatkan di Jalan a Mutiara a RT 0 07  RW 0 04,  Kelurahan a Karet a Tengsin,  Tanah  Abang,  Jakarta  Pusat. Adapun pokok permasalah yaitu bermula pemerintah BPAD (Badan Pengelolah Aset Daerah) sebagai  sebuah  alat  negara  yang  berwenang  memelihara  dan  mengelolah  aset  negara melakukan pembelian tanah kepada Seseorang bernama Mt. Manurung pada tahun 1980 yang mana tanah tersebut berupa SHM Ber Nomor 18. Setelah transaksi dilakukan teryata beberapa tahun  kemudian  Seorang  ahli  waris  menduduki  secara  fisik  menguasai  tanah  seluas  4.695 meter persegi yang mana kemudian ia mulai membagun dilahan tersebut karena ia merasa sebagai ahli waris dan tanah yang dikuasai masih atas nama orang tuanya.
Setelah  ia  membagun  rumah  dilahan  tersebut  ia  tidak  lupa  juga  meyewakan  lahan tersebut kepada beberapa keluarga. Yang mana pada akhirnya tercatat ada sekitar 50 kepala keluarga  menurut  lurah  setempat  21  kepala  keluarga  merupakan  masyarakat  ber  Ktp  DKI Jakarta  dan  sisanya  merupakan  Ktp  diluar  wilayah  DKI  Jakarta.  Masyarakat  sekitar merupakan warga yang telah menetap puluhan tahun. Disitu hingga akhirnya datang pihak pemerintah melakukan penggusuran dengan alasan bahwa tanah yang diduduki sebayak 50 kepala  keluarga  ini  merupakan  tanah  aset  Daerah  milik  Pemprov  DKI  yang  akan  dibagun sebuah Gedung kantor. (Ihsanuddin, 2021)
Sehingga  disinilah  sebuah  permasalah  muncul  hingga  di  bawa  jalur  Hukum  karena ketika  dilakukan  Musyawarah  masyarakat  dan  pemerintah  tidak  menemukan  sebuah kesepakatan.hingga  akhirnya  jatuh  putusan  di  MA  pada  tahun  2019  yang  mana  hak kepemilikan  jatuh  ketangan  Peprov  DKI  yang  akhirnya  Warga  dilakukan  sosialisasi  untuk
dipindahkan ke rusun yang ada di daerah Cakung, Jakarta Timur yanga mana dalam hal ini masyarakat banyak yang keberatan karena menurut mereka lokasi yang diberikan pemerintah terlalu jauh untuk mereka akses serta mereka juga tetap harus bayar sewa,serta dari beberapa kepala  keluarga  terlah  lanjut  usia  yang  mana  dari  sisi  ini  masyarakat  eggan  dan  merasa keberatan untuk berpidah dari rumah yang mereka tempati sekarang ini.
Dari  permasalahan  diatas  terlihat  bahwa  sengketa  yang  muncul  disebabkan  karena Pemerintah  DKI  tidak  menerapkan  Keputusa  MenKeu  No.21/Kmk.01/2012  Tentang Pedoman Pengamanan Dan a Pemeliharaan s Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Keuangan  serta  aturan  dalam  PP n No.27  tahun  2014  Tentang Pengelolah a Barang Milik a Negara/Daerah  yang  mana  dalam  aturan  ini  jelas  bahwa  ketikan  pemerintah  telah mengadaakan  tanah  perorangan  seyogyanya  mereka  harus  menerapkan  pelaksanaan pengamaan  sebagai  aset  negara  sesuai  aturan  diatas  baik  itu  berupa  pengamanan  fisik ataupun  administrasi  yang  mana  itu  tidak  dilakukan  oleh  pemerintah  DKI  pada  saat melakukan Jual beli Kepada Pemilik lahan yang mengakibatkan terjadinya sebuah problem dimasa ini.
Dalam hal ini juga terlihat bahwa Asas dalam pengadaan tanah tidak diterapkan seperti Asas keadilan yang mana setiap orang yang tanah nya di ambil alih pemerintah atau lembaga yang membutuhkan seyogyanya menerima ganti rugi guna melajutkan kehidupan yang baik Sesuai UU No 02 tahun 2012 . Kemudian dalam permasalahan diatas tidak terlaksananya Asas Keterbukaan yang mana dalam permasalahan diatas terlihat ketika tanah sudah dibeli teryata masyarakat sekitar tidak mengetahui hal tersebut bahkan ahli waris pun mengaggap bahwa tanah  yang  didirikan  rumahnya  merupakan  peninggalan  orangtuanya  sehingga mengakibatkan kerugian terhadap ahli waris beserta 50 kepala keluarga lainnya yang telah meyewa lahan tersebut.
Sudah sepatutnya pemerintah memberikan sebuah solusi bagi masyarakat tersebut yang mana  dalam  kasus  ini  dinilai  ada  kesalahan  yang  dilakukan  antara  kedua  pihak  sehingga perlunya  kesadaran  masing-masing  yang  mana  baik  pihak  masyarakat  mau  mendukung program pemerintah dengan mau meninggalkan lahan tersebut, Disisi lain juga Pemerintah juga harus memberikan sebuah ganti rugi yang adil dan layak sebagaimana telah diatur dalam UU No. 02 tahun 2012 pasal 1 ayat (2).
Dari  Analisis  yang  dilakukan  diatas  terlihat  bahwas  Peraturan  Pengadaan  tanah merupakan sebuah acuan dasar dalam melaksanakan pengadaan yang baik dan benar yang kemudian  diimbangi  dengan  peraturan  pelaksana  serta  asas-asas  didalamnya  guna  untuk memberikan sebuah kemanfaat bersama serta tetap menjujung tinggi rasa kemanusian serta keadilan antara pemerintah dengan masyarakat bersama agar pekembangan pembangunan bisa segera dilaksanakan dan memeperoleh manfaat bagi semua pihak serta bisa mencegah terjadinya sengketa dimasa yang akan datang apabila semua aspek diatas telah diterapkan. Dengan  menertibkan  kepemilikan  tanah  negara  serta  melaksanakan  tertib  administrasi diharapkan bisa memberikan sebuah preventif akan sebuah masalah yang akan datang guna sebagai acuan dasar dalam peyelesaian sengketa yang sama dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Boedi,  H.  (1990). Aspek-Aspek  yuridis  Penyediaan  Tanah  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional . Makalah.
Hajati,  S.,  Winarsi,  S.,  Sekarmadji,  A.,  &  Moechtar,  O.  (2020). Buku  Ajar  Politik  Hukum Pertanahan . Airlangga University Press.
Ihsanuddin.  (2021). Ini  Duduk  Pekara  Sengketa  Lahan  di  Karet  Tengsin  Yang  Bikin  50  Keluarga Tergusur .
kompas.com.
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/11/12294711/ini-duduk-perkara-
Peraturan  Presiden  No.148  tahun  2015,  Perubahan  Keempat  atas  Pepres No,71  tahun  2012, “Tentang  Peyelenggaraan  Pengadaan  tanah  bagi  pembagunan  untuk  kepentingan umum”.
Peraturan  Presiden  No.36  tahun  2005,  “Tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.
Santoso, U. (2018). Buku Ajar Hukum Pengadaan Tanah dan Pendaftaran Hak Atas Tanah. Revka Petra Media, Surabaya .
Sutedi, A. (2007). Peralihan hak atas tanah dan pendaftarannya .
Sutedi,  A.  (2020). Implementasi  prinsip  kepentingan  umum  di  dalam  pengadaan  tanah  untuk pembangunan . Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (2) ,“Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”.
UUD  1945  Pasal  33,  “Perekonomian  Disusun  Sebagai  Usaha  Bersama  Berdasarkan  Asas Kekeluargaan”.
Yahman, S. H. (2019). Peran advokat dalam sistem hukum nasional . Prenada Media.