e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa
Erlina B 1 , Anggalana Anggalana 2 , Candra Wayguna 3 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Kekerasan.
How to cite: B, Erlina., Anggalana, Anggalana., dan Wayguna, Candra. (2023). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan pada Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa. Amsir Law Journal, 4(2), 228- 235.
DOI: 10.36746/alj.v4i2.181
Violent  crime  is  a  social  problem  that  is  always  interesting  and  demands serious attention from time to time. The problems in this article are related to why one person is capable of committing a crime against another and what kind of legal sanctions should be imposed on the perpetrator based on the focus of the study on decision Number 67/Pid.B/2020/PN.Liwa. The research method used is a normative approach. The cause of the occurrence of criminal acts  of  violence  against  people  in  the  case  of  decision  Number 67/Pid.B/2020/PN.Liwa is because the perpetrators cannot control their emotions, causing violent crimes against other people. The perpetrator admitted his guilt through a trial which was proven by the public prosecutor through Article 170 paragraph 1 which was legally proven that the perpetrator was proven guilty. The perpetrator was sentenced to imprisonment by a panel of judges for five years and six months.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD  NRI 1945). Setiap warga negara mesti mendapat perlindungan dari segala bentuk penindasan atau kekerasan. Bentuk tindakan kekerasan dari seseorang kepada oran lain, ataupun dari suatu kelompok kepada kelompok lainnya, dengan motif  apapun  adalah  tergolong  sebagai  perilaku  menyimpang. 4 Oleh  karena itu  tidak  bisa dibenarkan menurut norma-norma hukum dan sosial yang berlaku di Indonesia.
Fenomena  tindakan  kekerasan  yang  dilakukan  oleh  individu,  kelompok,  ataupun institusi  sosial  hingga  kini  tetap  saja  berlangsung.  Fenomena  tindakan  kekerasan  itu menunjukkan grafik menaik seiring dengan laju dari proses reformasi yang jelas-jelas antara keduannya (kekerasan dan reformasi) sangat kontradiktif. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu  pengetahuan, dan teknologi menimbulkan dampak positif dan
1 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia. E-mail: erlina@ublr.ac.id .
2 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
3 Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Indonesia.
4 Qodir, Z. (2012). Peran Negara dan Agama Dalam Memerangi Terorisme. Jurnal Orientasi Baru , 21 (1), 93-108.
dampak negatif.  Dampak positif pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam  produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang melalui  satelit dan  meningkatnya  pendapatan  masyakarat. 5 Dampak  negatifnya  antara  lain  semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum dalam berbagai bentuk. 6
Maraknya  tindakan  penganiayaan  yang  kita  lihat  dari  berbagai  sumber  baik  melalui media elektronik maupun media cetak menandakan bahwa penganiayaan tersebut tidak lepas dari  perilaku  masyarakat  yang  kurang  terkontrol  baik  dikarenakan  rendahnya  tingkat pendidikan  dan  pengaruh  lingkungan  yang  kurang  baik.  Penganiayaan  yang  sering  terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dapat mengakibatkan terjadinya luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban penganiayaan. Selain menimbulkan luka, penganiayaan juga menimbulkan  efek  atau  dampak  psikis  bagi  korban  seperti  trauma,  ketakutan,  ancaman bahkan gangguan mental dan jiwa.
Setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana kekerasan,  harus  dihukum sesuai ketentuan  yang  berlaku  di mana  hal  tersebut  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  atas perbuatan    yang    dilakukan. Istilah  “kekerasan”  juga  mengandung  kecenderungan  agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil  dibandingkan  dengan  kekerasan  terhadap  orang. 7 Tindakan  kekerasan  berkonotasi negatif,  destruktif,  tetapi  justru  tindakan  kekerasan  seolah-olah  dianggap  sebagai  sebuah kebiasaan  baru  dalam  menyelesaikan  masalah  sosial  yang  muncul  di  masyarakat  saat  ini. 8 Berbagai  macam  tindak  pidana kekerasan  kerap  terjadi  di kota-kota besar, begitupun yang terjadi di Liwa, Lampung Barat, seperti yang dilakukan oleh terdakwa Hendra Wijaya bin Suhendi yang diadili di Pengadilan Negeri Liwa.
Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya  atau  berfungsinya  norma-norma  hukum  secara  nyata  sebagai  pedoman  perilaku dalam  lalu  lintas  atau  hubungan-hubungan  hukum  dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan bernegara. 9 Kemudian pengertian kekerasan sendiri merupakan tindakan agresif yang dapat berupa  penyiksaan,  pemukulan,  pemerkosaan,  dan  lain-lain,  yang  dapat  menyebabkan penderitaan. 10 Hingga batas tertentu, kekerasan yang terkait dengan kekejaman termuat dalam Pasal 170 ayat 1, 2, dan Pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal 170 KUHP ayat 1 menetapkan bahwa barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, dan ayat 2 yang bersalah akan diancam (1) dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang  atau  jika  kekerasan  yang  digunakan  mengakibatkan  luka-luka,  (2)  dengan  pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat, dan (3) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut. Pasal 351 KUHP ayat 1 menetapkan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
5 Bangki, J. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Pemakai Narkoba. Lex et Societatis , 2 (8), 110-117.
6 Aryani, E., dan Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (3), 248-253.
7 Dewi, P. Y. (2020). Pengaruh Terpaan Adegan Kekerasan Dalam Game Online terhadap Sikap Agresifitas Remaja. Jurnal Ilmu Komunikasi , 11 (3), 270-278.
8 Hufad, A. (2003). Perilaku Kekerasan: Analisis menurut Sistem Budaya dan Implikasi Edukatif. Mimbar Pendidikan , 22 (2), 52-61.
9 Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi , 11 (1), 1-20.
10 Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang. Jurnal Perempuan dan Anak , 2 (1), 13-28.
Pengaturan perlindungan terhadap warga negara tersebut bertujuan untuk mencegah, melindungi  korban  dan  menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  negara  dan masyarakat  wajib  melaksanakan  pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan  pelaku  sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusian  serta  bentuk  diskriminasi.  Oleh  karena  itu, permasalahan  dalam  artikel  ini  berupaya  menjawab  alasan  mengapa  seseorang  mampu melakukan tindakan kriminal kepada yang lainnya dan sanksi hukum seperti apa yang harus ditimpakan kepada pelakunya berdasarkan pada fokus studi putusan dari Pengadilan Negeri Liwa dengan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa.

## 2.  Metode
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris. Metode normatif dilakukan melalui studi kepustakaan ( library research ) atas berbagai literatur yang terkait dengan teori-teori dan asas-asas hukum. 11 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer ialah data yang di dapat dari lapangan secara langsung pada objek penelitian. Data sekunder ialah data yang didapat dari studi kepustakaan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dan dibahas secara kualitatif, dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk narasi. 12 Penelitian hukum secara empiris merupakan  penelitian  yang  ingin  melihat  hubungan  antara  hukum  dengan  masyarakat, sehingga dapat mengungkap efektifitas berlakunya regulasi dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan  langsung  di  lokasi  atau  di  lapangan  guna  memperoleh  data  dan  memberikan gambaran yang lengkap tentang masalah yang diteliti. 13
3.  Penegakan  Hukum  terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  pada  Putusan  Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa
Istilah  hukum  pidana  bermakna  jamak.  Dalam  arti  objektif sering  disebut ius  poenale yang meliputi  perintah  dan  larangan,  yang  atas  pelanggarannya  atau  pengabaiannya  telah ditetapkan  sanksi  terlebih  dahulu  oleh  badan-badan  negara  yang  berwenang,  peraturan- peraturan  yang  harus  ditaati  dan  diindahkan  oleh  setiap  orang,  ketentuan-ketentuan  yang menetapkan  dengan  cara  apa  atau  alat  apa  dapat  diadakan  reaksi  terhadap  pelanggaran peraturan-peraturan  itu,  dan  kaidah-kaidah  yang  menentukan  ruang  lingkup  berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu. 14
Hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim pula disebut ius puniendi , yaitu  peraturan  hukum  yang  menetapkan  tentang  penyidikan  lanjutan,  penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 15
1) Menentukan  perbuatan-perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan,  yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;
11 Soekanto,  Soerjono.,  dan  Mamudji,  Sri.  (2001). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat. Jakarta:  PT  Radja Grafindo Persada.
12 Benuf,  K.,  dan  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
13 Zainuddin. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.18.
14 Hartono, B., dan Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan terhadap Nyawa Orang Lain yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) , 2 (4), 31- 44.
15 Ibid.
2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; dan
3) Menentukan  dengan  cara  bagaimana  pengenaan  pidana  itu  dapat  dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Doktrin  membedakan  hukum  pidana  materiel  dan  hukum  pidana  formiel.  Wirjono Prodjodikoro  menjelaskan  hukum  pidana  materiel  dan  hukum  pidana  formiel  sebagai berikut: 16
1) Penunjukan  dan  gambaran  dari  perbuatan-perbuatan  yang  diancam  dengan hukum pidana;
2) Penunjukan  syarat  umum  yang  harus  dipenuhi  agar  perbuatan  itu  merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana;
3) Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana; dan
4) Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.
Kronologis  kasus  tindak  pidana  kekerasan  terkait  putusan  Pengadilan  Negeri  Liwa Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa bermula dari seorang yang bernama Desta sedang tidur di rumahnya dan mendengar ada yang teriak memanggilnya. Desta pun pergi ke sumber suara tersebut  dan  melihat  Eli  dan  Rita  yang  sedang  membuka  pintu.  Eli  memarahi  Desta, kemudian mereka bertiga beradu mulut hingga baku hantam di dapur. Tak lama kemudian Zainab datang dan melerai mereka bertiga. Desta berniat kabur tetapi tangannya dipegang oleh  Rita.  Saat  itu,  Hendra  datang  membawa  kayu  besar  lalu  dipukulkan  ke  Desta.  Aksi kekerasan  tersebut  membuat  Desta  mengalami  luka,  dan  membuat  dirinya  tidak  mampu melakukan  aktifitasnya  sebagai  tenaga  honorer  di  SMA  Ar-Rahman.  Pemicu  kejadian kekerasan tersebut, dikarekan Desta telah menuduh ibu kandung para pelaku sebagai maling pisang  karena  mengambil  pisang  milik  mertua  Desta  tanpa  izin.  Penyebab  tindak  pidana kekerasan atas Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa dipicu beberapa alasan, menurut kami, ada alasan pendukung yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh seseorang apabila dikaitkan dengan perkara Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa, seperti alasan lingkungan tempat bertumbuh dan berkembangnya seseorang dalam suatu keluarga. Alasan ini memainkan peran penting dalam perkembangan usia awal seseorang.
Lingkungan itu sendiri memiliki pengertian yaitu segala hal yang ada di sekitar kita baik bersifat alami maupun buatan. Lingkungan juga merupakan suatu kawasan termasuk yang ada  di  dalamnya  atau  semua  hal  yang  mepengaruhi  pertumbuhan  manusia  dan  hewan. 17 Mengamati kronologis kejadian yang bermula dari seorang ibu yang mengambil pisang atau hak milik orang lain namun ketahuan oleh pemilik yang kemudian si pemilik tidak menerima perbuatan  tersebut.  Si  pemilik  bahkan  menuduh  sebagai  maling  pisang.  Karena  merasa ibunya terancam, sang anak mendatangi pemilik pisang tersebut hingga terjadilah keributan. Sering kali kita menemukan  kasus seperti ini, disebabkan karena tumbuhnya seseorang di keluarga  atau  lingkungan  yang  sama  yang  secara  biologis  sangat  dekat  dengan  adanya hubungan yang kuat antara ibu dan anak.
Setiap orang ingin dihargai sebagai manusia, terutama oleh para sesamanya yang ada di lingkungan tersebut. Namun, apabila seseorang sudah kehilangan harga diri dan sudah tidak dihargai lagi oleh lingkungannya, maka ia bisa melakukan tindak kekerasan yang biasanya
16 Basuki, A. (2011). Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. Perspektif , 16 (4), 252-258.
17 Effendi, R., Salsabila, H., dan Malik, A. (2018). Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan. Modul , 18 (2), 75-82.
akan dimulai dari sikap dan perilaku marah. Kekerasan yang disebabkan karena hilangnya harga diri memiliki motif yang sangat kuat. 18 Selain itu, bukan hanya bisa dilakukan secara individu saja, tetapi bisa juga dilakukan secara kelompok. Apa yang terjadi pada kasus tersebut yang tidak menerima bahwa ibunya seorang maling, tentunya secara emosional (sedikit atau banyak) tentu berdampak pada sang anak.
Dendam merupakan salah satu sifat yang dapat menyebabkan seseorang melakukan kekerasan. 19 Munculnya rasa dendam ini disebabkan karena seseorang tidak terima dengan perilaku  yang  pernah  menimpa  dirinya,  sehingga  memicu  rasa  amarah  dalam  diri. 20 Dari perasaan marah itulah, seseorang akan nekat untuk melakukan kekerasan demi bisa membalas apa yang pernah diterimanya pada waktu itu.  Pelampiasan amarah yang dituangkan melalui kekerasan ini sangatlah tidak baik karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Bahkan, dengan rasa dendam  dapat menimbulkan adanya korban. Dari dendam ini  bisa saja terus menghadirkan  kekerasan  terhadap  generasi-generasi  selanjutnya  yang  bisa  membuat permusuhan itu sulit untuk dihilangkan.
Berdasarkan  kasus  tindak  pidana  kekerasan  terhadap  Putusan  Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa  perlu  adanya  pertanggungjawaban  pidana  yang  perlu  dilakukan oleh  pelaku.  Pertanggungjawaban  pidana  dalam  istilah  asing  disebut  dengan criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah  seseorang  terdakwa  atau  tersangka  mampu  mempertanggungjawabkan  atas  segala suatu tindakan pidana yang terjadi.
Tindak pidana tidak berdiri sendiri, dan hal tersebut baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban  pidana.  Ini  berarti  setiap  orang  yang  melakukan  tindak  pidana  tidak dengan  sendirinya  harus  (otomatis)  dipidana.  Untuk  dapat  dipidana  harus  ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan ( vewijbaarheid ) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku,  dan  secara  subjektif  kepada  pembuat  tindak  pidana  yang  memenuhi  persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. 21
Dalam bahasa Belanda, menurut Pompe istilah pertanggungjawaban pidana terdapat padanan  katanya,  yaitu aansprakelijk , verantwoordelijk ,  dan toerekenbaar .  Orangnya  yang aansprakelijk atau verantwoordelijk ,  sedangkan toerekenbaar bukanlah  orangnya,  tetapi perbuatannya yang dipertanggungjawabkan kepada orang lain atau subjek yang lain. Biasanya ahli pidana yang lain memakai istilah toerekeningsvatbaar . 22 Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatannya yang toerekeningsvatbaar .
Berdasarkan  uraian  tersebut,  untuk  adanya  pertanggungjawaban  pidana  diperlukan syarat  bahwa  pelaku  mampu  bertanggung  jawab.  Tidaklah  mungkin  seseorang  dapat mempertanggungjawabkan  tindakannya  apabila  orang  tersebut  tidak  mampu  bertanggung jawab. 23 Dalam kasus kekerasan yang terkait artikel ini, kami menelusuri hasil pertimbangan hukum  oleh  majelis  hakim  dan  fakta  persidangan  yang  terungkap,  pelaku  atau  terdakwa
18 Wiyata, A. L. (2002). Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri Orang Madura . Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
19 Willihardi, A. P. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Korban Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia . Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.
20 Tazkiyah, N., dan Silaen, S. M. J. (2020). Hubungan Kecemasan dan Kecerdasan Emosional dengan Kecenderungan Perilaku Agresivitas Anak Jalanan di Sekolah Master Indonesia Depok. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 4 (2), 1-13.
21 Wahyutomo,  M.  D.  H.  (2021).  Pembelaan  Diri  yang  Mengakibatkan  Hilangnya  Nyawa  Orang  Lain. Jurnal  Mitra Manajemen , 5 (12), 847-862.
22 Oktalisa,  Y.  (2016).  Analisis  Yuridis  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap  Pembunuhan  Berencana  yang Dilakukan Anak Dibawah Umur. Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 61-70.
23 Yulianto, I. (2017). Kejahatan Percobaan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana. FENOMENA , 15 (1), 1528-1537.
dianggap  mampu  bertanggung  jawab  bahkan  dalam  persidangan  mengakui  kesalahannya yang telah dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dakwaan JPU dengan mendakwa secara  alternatif  Pasal  170  ayat  1  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bahwa  terdakwa bersalah. Oleh sebab itu terdakwa memenuhi hukumannya selama lima tahun enam bulan penjara.
Majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat 1, yang unsur-unsurnya dibagi sebagai berikut:
1) Unsur “ barang siapa ”, i alah seseorang atau setiap manusia selaku subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU. Istilah barang siapa sebagai unsur pidana menentukan orang yang dihadapkan di persidangan nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan JPU.
2) Unsur  “dengan  terang -terangan  dan  dengan  tenaga  bersama  menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” merujuk pada ketentuan Pasal 89 KUHP. Kekerasan dalam unsur ini bermakna seseorang yang membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.
Oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah  dinyatakan  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindak  pidana “melakukan  kekerasan  terhadap  orang  atau  barang”  sebagaimana  didakwakan  dalam dakwaan  kesatu.  Dalam  persidangan,  majelis  hakim  tidak  menemukan  hal-hal  yang  dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf.  Terdakwa  harus  mempertanggungjawabkan  perbuatannya  oleh  karena  terdakwa mampu bertanggung jawab, hingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lima tahun enam  bulan.  Selain itu,  menurut  informasi  dari  kedua  pihak  yang  bertikai,  terdakwa  telah meminta maaf dan akan melakukan ganti rugi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di luar pengadilan.

## 4.  Kesimpulan
Kekerasan merupakan suatu perbuatan pidana yang perbuatannya dapat merugikan orang lain karena langsung dirasakan oleh korban. Perbuatan pelaku atau terdakwa yang didasari oleh permasalahan yang seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi berujung dengan  tindak  pidana  yang  perbuatannya  sudah  diatur  dalam  KUHP.  Melaui  proses persidangan telah dianalisa dari fakta hukum seperti alat bukti, keterangan saksi-saksi, serta fakta-fakta hukum lainnya yang mendorong terpenuhinya unsur-unsur pidana yang diancam dalam  KUHP.  Maka  secara  hukum  pelaku  atau  terdakwa  mempertanggungjawabkan perbuatannya  setelah  majelis  hakim  membacakan  putusannya  pada  perkara  Nomor 67/Pid.B/2020/PN.Liwa yang mana telah memenuhi unsur dari Pasal 170 ayat 1 KUHP.

## Referensi
Buku dengan penulis: Soekanto, Soerjono., dan Mamudji, Sri. (2001). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
Zainuddin. (2018). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Willihardi,  A.  P.  (2020). Analisis  Yuridis  Perlindungan  Hukum  bagi  Korban  Penyebarluasan Konten Pornografi dengan Motif Balas Dendam (Revenge Porn) di Indonesia . Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur.
Wiyata, A. L. (2002). Carok; Konflik Kekerasan & Harga Diri  Orang Madura . Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.
Artikel jurnal: Arliman,  L.  (2019).  Mewujudkan  Penegakan  Hukum  yang  Baik  di  Negara  Hukum Indonesia. Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi , 11 (1), 1-20.
Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang. Jurnal Perempuan dan Anak , 2 (1), 13-28.
Aryani, E., dan Triwanto, T. (2021). Penyuluhan Hukum tentang Kenakalan Remaja dan Penanganannya. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat , 4 (3), 248-253.
Bangki,  J.  (2014).  Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  di  Bawah  Umur  Pemakai Narkoba. Lex et Societatis , 2 (8), 110-117.
Basuki, A. (2011). Pertanggungan Jawab Pidana Pejabat atas Tindakan Mal-Administrasi dalam Penerbitan Izin di Bidang Lingkungan. Perspektif , 16 (4), 252-258.
Benuf,  K.,  dan  Azhar,  M.  (2020).  Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20-33.
Dewi, P. Y. (2020). Pengaruh Terpaan Adegan Kekerasan Dalam Game Online terhadap Sikap Agresifitas Remaja. Jurnal Ilmu Komunikasi , 11 (3), 270-278.
Effendi,  R.,  Salsabila,  H.,  dan  Malik,  A.  (2018).  Pemahaman  tentang  Lingkungan Berkelanjutan. Modul , 18 (2), 75-82.
Hartono, B., dan Aprinisa, A. (2021). Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan  terhadap  Nyawa  Orang  Lain  yang  Direncanakan  (Pembunuhan Berencana). Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM) , 2 (4), 31-44.
Hufad,  A.  (2003).  Perilaku  Kekerasan:  Analisis  menurut  Sistem  Budaya  dan  Implikasi Edukatif. Mimbar Pendidikan , 22 (2), 52-61.
Oktalisa,  Y.  (2016).  Analisis  Yuridis  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana  terhadap Pembunuhan  Berencana  yang  Dilakukan  Anak  Dibawah  Umur. Justicia  Sains:  Jurnal Ilmu Hukum , 1 (2), 61-70.
Qodir, Z. (2012). Peran Negara dan Agama Dalam Memerangi Terorisme. Jurnal Orientasi Baru , 21 (1), 93-108.
Tazkiyah,  N.,  dan  Silaen,  S.  M.  J.  (2020).  Hubungan  Kecemasan  dan  Kecerdasan Emosional  dengan  Kecenderungan  Perilaku  Agresivitas  Anak  Jalanan  di  Sekolah Master Indonesia Depok. Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora , 4 (2), 1-13.
Wahyutomo, M. D. H. (2021). Pembelaan Diri yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. Jurnal Mitra Manajemen , 5 (12), 847-862.
Yulianto,  I.  (2017).  Kejahatan  Percobaan  Pembunuhan  Dalam  Hukum Pidana. FENOMENA , 15 (1), 1528-1537.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.