Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## REGULASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
Author : Rochmawati, Niru Anita Sinaga, Sudarto watymardhikalubis@gmail.com, anita_s1naga@yahoo.com

## Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

## Abstrak
Tindak pidana penggelapan uang di Indonesia saat ini menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem hukum material yang mengabaikan nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan  manusia  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi hukum dalam hukum pidana Indonesia? Dan Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan uang? Pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi dalam hukum  pidana  Indonesia  diatur  di  dalam  Dalam  KUHP  Buku  II  Pasal  372-377 Sedangkan  Penggelapan  didalam  KHUP  terbaru  yaitu  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana.  Tindak  Pidana Penggelapan diatur di dalam BAB XXVI yang terdiri dari Pasal 486, 487, 488, 489, 490  dan  491  dan  Tindak  pidana  penggelapan  uang  banyak  terjadi  di  dalam kehidupan  sehari-hari.  Pelaku  tindak  pidana  penggelapan  bisa  dilakukan  oleh siapapuun juga, tidak hanya masyarakat melainkan pejkabat yang memiliki Jabatan disebuah instansi dapat melakukan tindak pidana penggelapan uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian Yuridis Normatif dengan data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum premier, sekunder dan tersier. Pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi perlu disosialisakan kepada masyarakat agar masayarakat  paham  bahwa  tindak  pidana  penggelapan  bisa  terjadi  secara  massif dan  tidak  di  sadari  oleh  masyarakat.  Pemerintah  harus  mengatur  sanksi  tindak pidana penggelapan lebih berat dari saat ini agar menimbulkan efek jera dan kehati- hatian bagi Masyarakat.
Kata Kunci : Tindak Pidana Penggelapan, Regulasi Tindak Pidana Penggelapan, Sanksi Tindak Pidana Penggelapan

## PENDAHULUAN
Perkembangan  Ilmu  hukum  pidana  sejak  tahun  1940-an  dengan  perubahan alam pikir dari Perang Dunia I dan Perang Dunia II, hukum pidana berubah 180 derajat,  yaitu  dari  karakter  tirani  dan/atau  otoriter  yang  mempersenjatai  hukum kepada penguasa sehingga penguasanya adalah otoriter, maka secara konkret yang diawali dengan bahan pemikiran Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan ditindak lanjuti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 seterusnya hukum pidana total menjadi perkembangan baru yang bertentangan dengan hukum pidana masa lalu (Prasetyo, 2016).
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Pembinaan hukum nasional tidak hanya tertuju pada aturan atau substansinya hukum saja, tetapi juga pada struktur, instansi dan budaya hukum masyarakat yang mendukung pelaksanaan hukum yang bersangkutan. Dengan demikian, pembinaan hukum  menurut  H.  Abdulrahman  adalah  usaha  menyeluruh  dan  terpadu  untuk menangani  hukum  di  Indonesia  dalam  semua  aspek.  Salah  satu  aspek  dari pembinaan hukum nasional adalah membangun adanya suatu konsepsi hukum yang akan dibangun. Hukum yang dibangun harus bertujuan untuk mengakhiri tatanan sosial  yang  tidak  adil  dan  menindas  hak-hak  asasi.  Politik  hukum  Indonesia sesungguhnya harus beroriantasi pada cita-cita Negara hukum yang didasarkan atas prinsip-prinsip  demokrasi  yang  baerakeadilan  sosial  dalam  suatu  masyarakat bangsa  Indonesia  yang  bersatu  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (H. Abdurahman, 1989)
Pada  era  Orde  Baru  golongan  militer  dan  birokrat  merupakan  kelompok- kelompok social yang terorganisir secara pidana mempunyai visi dan ideology yang relative  homogeny,  yakni ide  persatuan  nasional.  Ideologi  persatuan  nasional  ini memberikan  ligitimasi  penting  bagi  naiknya  golongan  militer  dan  birokrat  ke panggung  politik.dengan  demikian,  produk  strategi  pembangunan  hukumnya adalah  ortodoks  yang  menghasilkan  hukum  bersifat  positivis  instrumentalis. Hukum  yang  menjadi  instrument  yang  ampuh  bagi  pelaksanaan  ideologi  dan program dari Negara. Dalam hal ini hukum bersifat kaku dan kurang terbuka bagi perubahan,  sehingga  hukum  itu  menjadi  kurang  tanggap  terhadap  tuntutan kebutuhan masyarakat. Transisi demokrasi di Indonesia yang sedang berlangsung pada era reformasi ini memberi harapan baru akan lahirnya berbagai reformasi di segala  bidang  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Namun  demikian,  kenyataan membuktikan bahwa cita luhur itu tidak semudah realisasinya. Terdapat sejumlah persoaln  yang  menghadang  untuk  sekedar  mempersempit  jarak  antara  cita  dan realita sebagai akibat dari krisis multidimensi yang melandanya(I. B. G. A. Putra et al., 2022).
Tanpa  mengingkari  adanya  berbagai  kelemahan  yang  ada  dalam  era reformasi,  secara  objektif  era  ini  tidaklah  sepenuhnya  gagal  total,  terdapat  buah yang dapat dipetik dari arah perubahan sosial yangsedang berlangsung itu. Selain tumbuhnya kesadaran baru dalam masyrakat memngenai pembelajaran demokrasi politik  dan  transparansi  ekonomi,  kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum merupakan  suatu  prastasi  tersendiri  yang  patut  untuk  diapresisasi  secara  positif. Munculnya  tuntutan  masyarakat  terhadap  penegakan  hukum  di  satu  sisi  dan menyeruaknya kasus-kasus hukum terutama tindak pidana, di sisi lain mendorong adanya upaya-upaya l aw enforcement di Indonesia.
Indonesia  adalah  Negara  hukum  yang  berdasarkan  atas  hukum,  sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan  pada  peraturan  yang  ada  dan  norma-norma  yang  berlaku  dalam masyarakat  (Mohammad  Effendy,  2022).  Hukum  tidak  lepas  dari  kehidupan manusia  karena  hukum  merupakan  aturan  untuk  mengatur  tingkah  laku  manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan  seperti  apa  nantinya  Negara  kita  ini.  Pembangunan  nasional  Indonesia bertujuan  mewujudkan  manusia  yang  adil,  makmur,  sejahtera  dan  damai
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945.  Untuk  mewujudkan keberadaan hukum (Wijaya, 2014).
Salah  satu  hukum  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  penegakan  hukum adalah  hukum  pidana  yang  termasuk  kedalam  lingkup  hukum  publik,  karena  di dalam  hukum  pidana  yang  menjadi  subyek  hukum  adalah  orang  yang  melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah  bagian  dari  keseluruhan  hukum  yang  berlaku  di  suatu  negara  yang mengadakan  dasar-dasar  dan  mengatur  ketentuan  tentang  perbuatan  yang  tidak boleh  dilakukan,  dilarang  yang  disertai  ancaman  pidana  bagi  barang  siapa  yang melakukan (Hiariej, 2018).
Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana  formil,  hukum  pidana  materiil  mengatur  mengenai  tindak  pidana,  pelaku tindak pidana, dan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang  pelaksanaan  hukum  pidana  materiil  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana  (selanjutnya  disebut  KUHAP)  (Pajduani,  2019). Tujuan  dari  hukum  acara  pidana  adalah  untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau setidak  tidaknya  mendekati  kebenaran  materiil,  kebenaran  yang  selengkap- lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan  putusan  dari  pengadilan  guna  menemukan  apakah  terbukti  bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwakan itu dapat dipersalahkan”(Hamzah, 2016).
Salah satu fungsi perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfung simengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan  dan  kebutuhan.antara  satu  kebutuhan  yang  satu  dengan  kebutuhan yang lain tidak saling berlainan, tetapi terkadang saling bertentangan. Agar sikap dan  perbuatannya  tidak  merugikan  kepentingan  dan  hak  orang  lain,  hukum memberikan rambu-rambu dan berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya itu. Fungsi yang demikian itu terdapat pada setiap jenis hukum, termasuk dalamnya hukum pidana. Oleh karena itu, fungsi yang demikian disebut dengan fungsi umum hukum pidana (Hamzah, 2016).
Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak  terjadi.  Hal  tersebut  tidak  lepas  dari  perkembangan  zaman  yang  semakin canggih  sehingga tidak  menutup  kemungkinan  modus  pelaku  tindak  kriminal  itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi  teknologi.  Perkembangan  teknologi  tersebut  sangatlah  mempengaruhi berbagai  pihak/oknum  untuk  melakukan  berbagai  cara  dalam  melakukan  atau memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang  dialami  dari  seseorang  yang  menjadi  korban  dari  suatu  kejahatan  adalah kerugian  dari  segi  harta  kekayaan.  Oleh  karena  itu  untuk  melindungi  seseorang akan  harta  kekayaannya  maka  KUHP  menempatkan  perbuatan  yang  dapat
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP (Bemmelen, 1987).
Dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,  menggerakkan  orang  lain  untuk  menyerahkan  barang  sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena  penipuan  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  tahun”.  Menurut Pasal 372 KUHP tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan  melawan  hukum  memiliki  barang  sesuatu  yang  seluruhnya  atau  sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau  pidana  denda  paling  banyak  900.000,00  (sembilan  ratus  ribu  rupiah) (Bemmelen, 1987).
Bahwa  kejahatan  (tindak  pidana)  adalah  gejala  social  yang  senantiasa dihadapi untuk setiap masyarakat di dunia. Apapun usaha untuk menghapuskannya tidak  tuntas  karena  kejahatan  itu  memang  tidak  dapat  dihapus.  Hal  itu  terutama disebabkan  karena  tidak  semua  kebutuhan  dasar  manusia  dapat  dipenuhi  secara sempurna,  lagi  pula  manusia  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda  yang  dapat berwujud sebagai pertentangan yang prinsipil (Soerjono, 1999).
Permasalahan kejahatan saat ini sangat penting kiranya untuk dibahas, yang menjadi  perhatian  terhadap  nilai  keamanan  bagi  masyarakat  khususnya  di Indonesia. Banyak fenomena kejahatan yang muncul di berbagai daerah yang ada di  Indonesia  yang  menjadi  polemik  bagi  semua  kalangan  masyarakat.  Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat(Permadani et al., 2021).
Hukum  pidana  adalah  hukum  publik  yang  merupakan  bagian  daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang  dilarang,  dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam KUHP dan Undang-Undang lain yang menyebutkan secara tegas suatu perbuatan sebagai  pelanggaran  Tindak  pidana  dibidang  ekonomi  atau  kejahatan  ekonomi adalah  suatu  tindak  pidana  yang  mempunyai  motif  ekonomi  dan  lazimnya dilakukan  oleh  orang-orang  yang  mempunyai  kemampuan  intelektual  dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat dan pekerjaannya.
Tindak  pidana  penggelapan  adalah  salah  satu  jenis  kejahatan  terhadap kekayaan  manusia  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Mengenai tindak pidana penggelapan itu sendiri diatur dalam buku kedua tentang kejahatan  dalam  Pasal  372-Pasal  377  KUHP,  yang  merupakan  kejahatan  yang sering kali terjadi dan dapat terjadi di segala bidang bahkan pelakunya di berbagai lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan  yang  merupakan  kejahatan  yang  berawal  dari  adanya  suatu kepercayaan  pada  orang  lain,  dan  kepercayaan  tersebut  hilang  karena  lemahnya suatu kejujuran.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Penulis memberikan sebuah Contoh kasus: Kasus ini berawal terjadi di bulan Juni  tahun  2022  seorang  perempuan  berinisial  MSM  (39  tahun)  terlibat  kasus penggelapan  uang  perusahaan  tempat  dia  bekerja.  Diduga  jumlah  uang  yang digelapkan  mencapai  Rp600  juta. Pelaku  MSM  ditangkap  lantaran  melakukan tindak  pidana  penggelapan  saat  bekerja  sebagai  kasir  di  PT  Sumber  Batu  yang berlokasi  di  Jalan  Raya  Serang,  Kecamatan  Balaraja,  Kabupaten  Tangerang. Laporan  dari  perusahaan  terkait  adanya  dugaan  tindak  pidana  penggelapan  yang dilakukan oleh seorang karyawan sebagai kasir di PT Sumber Batu.
Pihak  perusahaan,  mulanya  curiga  saat  sedang  melakukan  audit  keuangan. Tercatat adanya ketidaksesuaian antara jumlah pemasukan dengan jumlah barang yang  terjual. Sesuai  dengan  laporan  audit  yang  didapat  dari  pihak  perusahaan mengalami  kerugian  sebesar  Rp  662  juta.  Pada  saat  pemeriksaan,  MSM menyangkal  tuduhan  angka  yang  disebutkan  oleh  perusahaan.  MSM  menyebut tidak  menggelapkan  uang  sebesar  itu.  Pengakuan  darinya,  jumlah  uang  yang digelapkan  hanya  sekitar  Rp  125  juta. pelaku  juga  mengaku  telah  menggunakan uang  itu  untuk  keperluan  pribadinya. Atas  perbuatannya,  MSM  dijerat  Pasal  374 KUHP  dan  atau  372  KUHP  tentang  Dugaan  Tindak  Pidana  Penggelapan  Dalam Jabatan dan atau Penggelapan. Adapun ancaman hukumannya lima tahun penjara. Melihat  pada  contoh  kasus  yang  sederhana  diatas,  terlihat  bahwa  tindak pidana  penggelapan  uang  merupakan  persoalan  yang  tidak  akan  ada  habis- habisnya,  hal  tersebut  dikarenakan  penggelapan  sangat  erat  kaitannya  dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang juga tidak akan ada habisnya,  yang  muncul  dari  itikad  baik  buruknya  seseorang  dalam  berinteraksi dengan orang lain. Demikian juga dapat dilihat penggelapan sebagai tindak pidana kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan uang perusahaan terhadap karyawannya sendiri.
Ditengah  keuntungan  sebuah  perusahaan  yang  diperoleh  perusahaan  dan adanya  tindak  pidana  bagi  karyawan  perusahaan  tersebut  justru  menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu  kejahatan  yaitu  penggelapan  uang  perusahaan.  Perbuatan  tersebut  tentu sangat  merugikan  perusahaan  dan  juga  merupakan  persoalan  tindak  pidana penggelapan yang harus disikapi bersama oleh pihak yang berkepentingan.
Dari  uraian  diatas  timbul  suatu  kegelisahan  akademik  berkenaan  dengan tinjauan yuridis terhadap upaya penerapan sanksi pelaku tindak pidana penggelapan uang.
Atas  dasar  hal  tersebutlah,  penulis  tertarik  untuk  meneliti  lebih  lanjut  dan memilih  judul  tesis  ini  dengan  judul “REGULASI  DAN  SANKSI  PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN .”

## RUMUSAN MASALAH
Bertolak  dari  uraian  diatas,  dapat  dirumuskan  permasalahan  pokok  yang dapat diteliti dan dituangkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan tindak pidana penggelapan dan sanksi hukum dalam hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimana  penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana penggelapan uang?
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  adalah  suatu  proses  untuk  menemukan  aturan  hukum, prinsip-prinsip  hukum,  maupun  doktrin-doktrin  hukum  guna  menjawab  isu-isu hukum  yang  dihadapi  (Marzuki,  2008).  Dalam  penulisan  Artikel ini  metode penelitian yang dipilih adalah metode penelitian hukum normatif ( yuridis normatif ) untuk  dapat  sebanyak  mungkin  pendapat  dan  atau  konsep  para  ahli  yang  telah melakukan  penelitian  atau  penulisan  terlebih  dahulu  di  bidang  tindak  pidana penggelapan uang sesuai dengan pasal 372 KUHP (Mamudji, 2001)

## PEMBAHASAN
1. Pengaturan  Tindak  Pidana  Penggelapan  dan  Sanksi  Dalam  Hukum  Pidana Indonesia
Istilah  penggelapan  sebagaimana  yang  lazim  dipergunakan  orang  untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “ verduistering ” dalam bahasa Belanda (Effendy, 1989). Lebih mendekati pengertian bahwa pelaku menyalahgunakan  haknya  sebagai  yang  menguasai  suatu  benda  (memiliki),  hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk  menguasai  benda  tersebut  bukan  karena  kejahatan.  Dalam  Kamus  Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  penggelapan  diartikan  sebagai  suatu  proses,  cara, perbuatan menggelapkan atau menyelewengkan barang secara tidak sah (Chazawi, 2006).
Menurut R. Soesilo penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian  seperti  yang  terdapat  dalam  pasal  362  KUHP.  Bedanya,  bahwa  pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada  ditangan  sipelaku tidak  dengan jalan  kejahatan.  Kadang-kadang  sukar  sekali membedakan  antara  penggelapan  dan  pencurian,  misalnya  A  menemukan  uang dijalanan lalu mengambilnya. Jika pada waktu mengambil itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini disebut pencurian. Apabila pada waktu itu pikiran A adalah mengambil untuk menyerahkannya kepada polisi dan  betul  diserahkannya,  maka  A  tidak  melakukan  suatu  peristiwa  pidana,  akan tetapi  jika  sebelum  sampai  dikantor  polisi  timbul  maksud  (niat)  untuk  memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A melakukan perbuatan menggelapkan (Soesilo, 1995).  Apabila  suatu  benda  berada  dalam  kekuasaan  orang  bukan  karena  tindak pidana,  tetapi  karena  suatu  perbuatan  yang  sah,  misalnya  karena  penyimpanan, perjanjian penitipan barang. Kemudian orang yang diberi kepercayaan menyimpan dan  menguasai  barang  tersebut  untuk  diri  sendiri  secara  melawan  hukum,  maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan (Tongat, 2006).
Pengertian Tindak Pidana Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, pasal 372 KUHP yang berbunyi Barang siapa dengan sengaja mimiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan  benda  itu  ada  dalam  tangannya  bukan  karena  kejahatan,  dihukum  karena penggelapan dengan hukuman penjara selama – lamanya empat tahun atau denda sebanyak  Rp.  900.  Rumusan  Pasal  372  KUHPidana  mencantumkan  unsur
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
kesengajaan  pada  tindak  pidana  penggelapan,  sehingga  dengan  mudah  orang mengatakan  bahwa  penggelapan  merupakan  opzettelijk  delict  atau  delik  sengaja semantara itu unsure objektif terdiri dari Pertama barang siapa seperti yang telah di paparkan”  dalam  tindak  pidana  pencurian,  kata  “barang  siapa”  ini  menunjukkan orang apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka  dia  dapat  disebut  pelaku  atau  dader.  Tujuan  untuk  diadakan  pidana  dan perkembangannya  di  Indonesia  dimaksudkan  sebagai  salah  satu  usaha  untuk mencegah  atau  menanggulangi  kejahatan  dimana  hampir  semua  Negara menggunakan aturan pidana untuk mencegah dan memberantas kejahatan (I. G. N. A. B. B. Putra et al., 2021).
Dalam melakukan penggelapan, unsur-unsur yang harus terpenuhi menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu: “unsur barang siapa; unsur dengan  sengaja;  unsur  melawan  hukum  mengaku  sebagai  milik  sendiri  barang sesuatu  yang  seluruhnya atau  sebagian adalah  kepunyaan  orang  lain;  unsur  yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Apabila kita bandingkan dengan pencurian, penggelapan adalah salah satu tindak pidana dari Negara Jerman yang dapat dikatakan sebagai tindak pidana baru. Dalam KUHP Buku II Pasal 372-377 disebutkan bahwa “Penggelapan uang merupakan jenis kejahatan yang dilakukan terhadap harta benda”. Terkait faktor terjadinya tindak pidana penggelapan hampir sama dengan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pada umumnya. Hal itu tentu karena tindak pidana penggelapan uang merupakan bagian dari kejahatan sesuai  dengan  yang  dijelaskan  dalam  KUHP  Buku  II  Pasal  372-377  (Nandini, Radha Putri, 2022). Unsur-unsur Penggelapan dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada  hubungannya  dengan  keadaan-keadaan,  yaitu  dalam  keadaan-keadaan  mana tindakan-tindakan  pelaku  itu  harus  dilakukan,  sedangkan  unsur  unsur  subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku (Lamintang, 1997).

## 2. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Uang
Tujuan pidana dan hukum pidana yang hanya berorentasi pada perlindungan masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan  sosial  (konsep  tradisional  dari social defence )  merupakan  pendekatan  sepihak.  Tujuan  untuk  diadakan  pidana  dan perkembangannya  di  Indonesia  dimaksudkan  sebagai  salah  satu  usaha  untuk mencegah  atau  menanggulangi  kejahatan  dimana  hampir  semua  Negara menggunakan  aturan  pidana  untuk  mencegah  dan  memberantas  kejahatan. Mengenai hal ini dikenal beberapa teori pidana terdiri atas (Made Rony Setiawan, 2020):
1. Teori pembalasan ( Absolut / Vergelding theorieen );
2. Teori tujuan ( Relatif theorieen doeltheorieen ); dan
3. Teori gabungan yang dikenal dengan ( Verenigingstheorieen )
Tindak pidana penggelapan merupakan kejahatan yang mengakibatkan orang lain  mengalami  kerugian  baik  secara  materil  maupun  materi.  Tindak  kejahatan penipuan ini sering kita lihat dan dengar baik di media massa (seperti koran atau majalah)  dan  media  elektronik  (seperti  televisi  atau  internet)  ataupun  kejahatan
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
penggelapan  yang  terjadi  disekitar  lingkungan  kita.  Penerapan  hukum  terhadap tindak pidana penggelapan uang lebih lanjut akan penulis uraikan sebagai berikut:
Pengaturan  tindak  pidana  penggelapan  uang  yang  diatur  oleh  KUHP memberikan  jalan  untuk  menegakkan  keadilan.  Selain  itu  penerapan  sanksi  dan penegakkan  hukum  yang  telah  berlangsung  saat  ini  sudah  berjalan  dengan  baik sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari  penjelasan  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka  dalam  hal  ini penulis menarik kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaturan  tindak  pidana  penggelapan  dan  sanksi  dalam  hukum  pidana Indonesia diatur di dalam Dalam KUHP Buku II Pasal 372-377 disebutkan bahwa  “Penggelapan  uang  merupakan  jenis  kejahatan  yang  dilakukan terhadap harta benda”. Sedangkan Penggelapan didalam KHUP terbaru yaitu Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak Pidana Penggelapan diatur di dalam BAB XXVI yang terdiri dari Pasal 486, 487, 488, 489, 490 dan 491.
2. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  uang  dan penegakkan  hukum  yang  telah  berlangsung  saat  ini  sudah  berjalan  dengan  baik sesuai sistem perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana penggelapan uang banyak  terjadi  di  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Pelaku  tindak  pidana  penggelapan bisa  dilakukan  oleh  siapapuun  juga,  tidak  hanya  masyarakat  melainkan  pejkabat yang  memiliki  Jabatan  disebuah  instansi  dapat  melakukan  tindak  pidana penggelapan uang.

## Saran
Dari  penjelasan  sebagaimana  telah  diuraikan  diatas,  maka  dalam  hal  ini penulis memberikan saran dari penulisan ini adalah sebagai berikut:
1. Pengaturan  tindak  pidana  penggelapan  dan  sanksi  dalam  pidana  hukum pidana Indonesia perlu disosialisakan kepada masyarakat agar masayarakat paham bahwa tindak pidana penggelapan bisa terjadi secara massif dan tidak di sadari oleh masyarakat. Selain itu agar pihak-pihak yang diberikan lebih amanah  dan  dan  bertanggungjawab  serta  lebih  berhati-hati  terhadap wewenang yang telah ia terima.
2. Penerapan  sanksi  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penggelapan  uang sudah berjalan dengan baik, namun pemerintah harus mengatur sanksi tindak pidana penggelapan lebih berat dari saat ini agar menimbulkan efek jera dan kehati-hatian bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Bemmelen, J. M. Van. (1987). Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum , . Bina Cipta.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Chazawi, A. (2006). Kejahatan Terhadap Harta Benda . Bayumedia Publishing.
Effendy, R. dan P. A. L. (1989). Asas-asas Hukum Pidana . Leppen UMI. H. Abdurahman. (1989). Perekmbangan Pemikiran Tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia . Akademi Presindo. Hamzah, A. (2016). Hukum Acara Pidana Indonesia (2nd ed.). Sinar Grafika.
Hiariej, E. O. S. (2018). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (5th ed.). Cahaya Atma Pustaka.
Lamintang, P. A. F. (1997). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia . PT Citra Aditya Bhakti.
Made Rony Setiawan, D. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Situs Jual Beli Online. Jurnal Interpretasi Hukum , 1 (1), 127.
Mamudji, S. S. dan S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat (1st ed., Issue 5). Radja Grafindo Persada.
Marzuki, P. M. (2008). Penelitian Hukum . Kencana.
Mohammad Effendy, M. (2022). Penggelapan Uang Titipan Pembayaran Pajak
Bumi Bangunan oleh Notaris/PPAT dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Hukum , 1 (2), 116–13.
Nandini, Radha Putri, I. G. A. A. D. W. (2022). PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS. Jurnal Kertha Negara Vol , 10 (9), 925–
935.
Pajduani, M. A. 2019. (2019). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapab Dalam Jabatan Notaris Berdasarkan pasal 374 KUHP (Putusan Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR)”. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume , 1 (17).
Permadani, A. K., Mulyanti, D., Ferindra, R. G., & Linasari, Y. (2021). Pertanggungjawaban Komisaris Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Ditinjau Dari Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) (Analisa Putusan Nomor 1595 K/Pid.Sus/2020). Jurnal Ikamakum , 1 (2), 661–684.
Prasetyo, T. (2016). Hukum Pidana . PT RajaGrafindo Persada.
Putra, I. B. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan Secara Berlanjut. Jurnal Konstruksi Hukum , 3 (3), 476–481. https://doi.org/10.55637/jkh.3.3.5307.476-481
Putra, I. G. N. A. B. B., Sugiartha, I. N. G., & Dewi, A. . S. L. (2021). Pengaturan Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online. Analogi Hukum , 3 (3), 322–327. https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/dow nload/4523/3124
Soerjono, S. (1999). Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (9th ed.). Radja Grafindo
Persada.
Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Politeia.
Tongat. (2006). Hukum Pidana Materil . UMM Press.
Jurnal Transparansi Hukum P-ISSN 2613-9200 E-ISSN 2613-9197 Vol.07 No.1 / Januari 2024
Wijaya, A. (2014). Pertanggung Jawaban Pidana Adw Dan MBZM Terhadap Hasil Penggelapan Koperasi Su Ditinjau dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya , 2 (2), 1–11.