…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)

## SISTEM DAN PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI
(Studi Perbandingan Perubahan Konstitusi Di Indonesia, Amerika Serikat Dan Belanda)
Oleh Arie Purnomosidi Fakultas Hukum Universitas Surakarta email arie.poernomosidi@gmail.com
Article History: Received: 13-04-2024 Revised: 11-05-2024 Accepted: 20-05-2024
Abstract: The Basic Law or constitution for a country is the basis for carrying out or administering state life. In drafting a constitution, the basic values and norms that  exist  in  society  and  the  practice  of  state administration also influence the formulation of norms into a text of the Constitution. Over time, a constitution may become obsolete or be left behind by the dynamics in  society  and  the  influence  of  globalization.  So,  in order to keep up with changes in society and changes in globalization, the constitution  inevitably has to be changed. Changes to this constitution can be made by way  of  change  or  amendment.  In  amendment constitution, there are many differences between one country  and  another.  The  differences  in  systems  and processes  can  be  seen  from  the  arrangements  in  the ConstituC.tion itself. However, it does not rule out the possibility that there are also similarities in the model of amendment constitution
Keywords: Constitution Amendement, 1945 Constitution, United States Constitution, Grondwet Netherlands Kingdom

## INTRODUCTION
Konstitusi  atau  sering  disebut  juga  dengan  istilah  Undang-Undang  Dasar 1 merupakan landasan bagi suatu negara guna menjalankan atau menyelenggarakan kehidupan bernegara. Ketika membicarakan tentang Undang-Undang Dasar atau konstitusi berarti membicarakan masalah ketatanegaraan.  Urgensi konstitusi atau Undang-Undang Dasar dalam suatu negara, sesuai dengan sejarahnya di dunia barat bertujuan untuk membatasi kewenangan penguasa (Muntoha, 2003:287).
1 Terdapat  beberapa  ahli  yang  menyamakan  UUD  dengan  Konstitusi  misalnya  Sri  Soemantri (lihat Sri Soemantri, Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi (Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945), Edisi Kedua, Cet. Pertama, (Alumni, 2006). Namun mayoritas ahli Hukum Tata Negara dan Hukum Konstitusi membedakan antara UUD dengan Konstitusi. Penulis sendiri lebih menyetujui bahwa UUD dan Konstitusi merupakan hal yang berbeda. Karena menurut penulis Konstitusi lebih luas  jika  dibandingkan  dengan  UUD.  Karena  Konstitusi  terdiri  dari  konstitusi  tidak  tertulis ( konvensi) dan konstitusi tertulis atau UUD. Dengan kata lain bahwa UUD merupakan bagian dari konstitusi,  yaitu  konstitusi  tertulis.  Namun  di  dalam  makalah  ini  penulis  menggunakan  istilah konstitusi dan UUD secara bergantian.
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Suatu undang-undang dasar merupakan jaminan utama perlindungan warga negara dari perlakuan  sewenang-wenang  penguasa.  Dengan  demikian  timbul  konsep  negara konstitusional  ( the constitutional  state) ,  dimana  undang-undang  dasar  dianggap  sebagai institusi  yang  paling  efektif  untuk  melindungi  warganya  melalui  konsep rule  of  law atau rechtsstaat (M. Budiardjo, 2009:171). Selain itu suatu undang-undang dasar memberi tahu tentang apa maksud membentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya serta asas-asas kehidupan yang terdapat di dalamnya. Dengan undang- undang dasar, maka suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas dan akan memandu menuju apa yang di cita-citakannya (S. Rahardjo, 2009:81).
Menurut  Jimly  Asshiddiqie,  dalam  penyusunan  suatu  undang-undang  dasar,  nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan suatu norma kedalam suatu naskah Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu suasana kebatinan ( geistichenchentergrund ) yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis,  politis  dan  historis  perumusan  juridis  suatu  ketentuan  undang-undang  dasar perlu  dipahami  dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat di dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Undang-undang dasar tidak dapat dipahami  hanya  melalui  teks-teksnya  saja.  Untuk  sungguh-sungguh  mengerti,  harus dipahami  konteks  filosofis,  sosio-historis,  sosio-polits,  sosio-juridis  dan  bahkan  sosio ekonomis yang mempengaruhi perumusannya (J. Asshidiqie, 2010:29-30). Bahkan konstitusi terkadang  sebagai  suatu  produk  dari  kehendak  dan  sebagai  suatu  produk  dari  akal (P.W.Kahn, 1989:11)
Seiring  berjalannya  waktu,  suatu  konstitusi  bisa  saja  menjadi  usang  atau  tertinggal dengan dinamika yang ada di dalam masyarakat maupun pengaruh dari globalisasi. Sehingga guna  mengikuti  perubahan  masyarakat  maupun  perubahan  globalisasi  tersebut,  maka konstitusi tersebut mau tidak mau harus dilakukan perubahan. Perubahan meliputi hal-hal berkaitan  dengan  aturan  tentang  anatomi  struktur  kekuasaan,  pembatasan  kekuasaan, jaminan perlindungan hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman, dan pertanggungjawaban kekuasaan kepada rakyat, dan sebagainya (A. Finaldi dan Nurman, 2015:19).
Perubahan terhadap konstitusi ini dapat dilakukan dengan cara  penggantian ( change ) maupun  perubahan  ( amandement ).  Menurut  Hardjono,  terdapat  perbedaan  antara penggantian  konstitusi  ( change  constitution )  dengan  perubahan  konstitusi  ( amandement constitution ).  Dalam  penggantian  konstitusi,  tujuannya  adalah  mengganti  konstitusi  yang lama dengan konstitusi yang baru. Alasan penggantian konstitusi ini dikarenakan pertama , konstitusi  yang  lama  telah  usang  dan  tidak  mampu  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan zaman. Kedua , adanya penggantian filsafat dasar negara atau dasar ideologi negara; Ketiga ,  adanya  penggantian  rezim  pemerintahan  yang  menghendaki  untuk mengganti  konstitusi  atas  dasar  kepentingan  kekuasaannya; Keempat ,  penggantian konstitusi dilakukan dengan alasan demi tujuan revolusi (Hardjono, 2009:43).
Sementara itu, tujuan dari perubahan konstitusi ( amandement the constitution) adalah untuk memperkuat pasal yang lama, menggantinya dengan pasal yang baru dan/atau dengan menyisipkan pasal yang baru di antara pasal yang lama (Hardjono, 2009:43). Adapun alasan dilakukannya perubahan dalam arti amandemen, menurut Sri Soemantri, adalah:
1. Guna memproses diktum yang terdapat dalam pasal undang-undang dasar;
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
2. Guna  menghadapi  perkembangan  ketatanegaraan  yang  dituntut  guna  terciptanya kepastian hukum dalam waktu yang relatif lama;
3. Guna memperbaiki atau menyempurnakan diktum untuk menghindari penafsiran ganda;
4. Guna mengoreksi kesalahan yang terdapat dalam sebuah diktum;
5. Guna  menambah  diktum  baru  untuk  menyempurnakan  sistem  ketatanegaraan  yang dianut dalam konstitusi tersebut (Sri Soemantri, 2006:44).
Terkait dengan proses perubahan konstitusi, K.C. Wheare memberikan empat rambu atau batasan yang harus diperhatikan, yaitu:
1. Konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang, dan bukan karena alasan yang sederhana atau secara serampangan;
2. Rakyat mesti diberi kesempatan mengungkapkan pandangan mereka sebelum dilakukan perubahan;
3. Dalam sistem federal, kekuasaan unit-unit dan pemerintah pusat tidak bisa dibuah oleh satu pihak;
4. Hak  individu  atau  masyarakat  (misalnya  hak  minoritas  dalam  bahasa,  agama,  atau kebudayaan) harus dilindungi (K.C. Wheare, 2015:2128).
Di dalam sistem dan proses perubahan konstitusi, terdapat banyak perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain. Perbedaan sistem dan proses tersebut dapat dilihat dari pengaturan di dalam Konstitusi itu sendiri. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan juga terdapat persamaan dalam model perubahan konstitusi.
Dengan  mengacu  kepada  uraian  di  atas,  maka  permasalahan  dalam  artikel  ini  adalah mengenai bagaimana perbandingan perubahan konstitusi antara Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda?

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini berupa penelitian hukum normative. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan  pendekatan  perbandingan.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Adapun  tehnik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakan  dengan  tehnik analisis data berupa tehnik deduksi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Sekilas Pandang Tentang Konstitusi
Menurut Jimly Asshidiqqie, dari catatan sejarah terdapat dua perkataan yang terkait erat dengan pengertian konstitusi, yaitu Politeia yang berasal dari bahasa Yunani dan Constitutio yang berasal dari bahasa latin. Istilah  konstitusi berasal dari bahasa Perancis “ Constituer ” yang berarti membentuk atau pembentukan (J. Asshidiqie, 2010:34). Menurut Solly Lubis yang  dimaksud  membentuk  disini  adalah  membentuk  suatu  negara,  atau  menyusun  dan menyatakan suatu negara (M.S. Lubis, 1978:44). Maka Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara (W. Prodjodikoro, 1977:10). Terkait dengan pembentukan negara tersebut, maka konstitusi selalu dianggap mendahului dan mengatasi pemerintahan dan segala keputusan serta peraturan yang lainnya.
Sebagaimana telah disinggung diatas, bahwa ada sebagian sarjana yang mempersamakan
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
istilah konstitusi dengan undang-undang dasar. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut berbeda,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  penamaan  yang  digunakan  di  Belanda,  Jerman  dan Perancis. Di Belanda terdapat perbedaan antara constitutie/grondrecht dengan grondwet . Di Jerman  dibedakan  antara verfassung dan grundgesetz .  Sedangkan  di  Perancis  digunakan istilah Droit  Constitutionnelle dan Loi  Constitutionnelle. Istilah  yang  pertama  diidentikkan dengan konstitusi dan istilah yang kedua di identikkan dengan undang-undang dsar dalam arti yang tertuang dalam naskah tertulis (J. Asshidiqie, 2011:95).
Herman Heller mengungkapkan bahwa undang-undang dasar yang tertulis dalam satu naskah  yang  bersifat  politis,  sosiologis,  dan  bahkan  bersifat  yuridis  hanyalah  merupakan salah  satu  bentuk  atau  sebagian  saja  dari  pengertian  konstitusi  yang  lebih  luas,  yaitu konstitusi  yang  hidup  di  tengah-tengah  masyarakat.  Artinya  disamping  konstitusi  yang tertulis itu, segala nilai normatif yang hidup dalam kesadaran masyarakat luas, juga termasuk ke dalam pengertian konstitusi yang luas itu (J. Asshidiqie, 2011:99). Dengan demikian istilah Konstitusi dan undang-undang dasar merupakan hal yang berbeda. Karena menurut penulis Konstitusi lebih luas jika dibandingkan dengan UUD. Karena Konstitusi terdiri dari konstitusi tidak tertulis yang disebut konvensi dan konstitusi tertulis atau UUD. Dengan kata lain bahwa UUD merupakan bagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis.
Menurut K.C. Wheare dalam bukunya yang berjudul Modern Constitution , membedakan konstitusi kedalam dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti  yang  sempit.  Dalam  arti  yang  luas,  konstitusi  digunakan  untuk  menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, serta kumpulan peraturan-peraturan yang mendasari dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan (K.C. Wheare, 2015:1).
C.F.  Strong,  mengemukakan  bahwa  konstitusi  didefinisikan  sebagai  suatu  kerangka masyarakat politik (negara) yang diorganisir dengan dan melalui hukum, yang mana hukum tersebut  menetapkan  adanya  lembaga-lembaga  permanen  dengan  fungsi  yang  diakui  dan hak-hak yang telah ditetapkan (C.F. Strong, 1973:21-22). Sedangkan menurut James Bryce, yang  dimaksud  dengan  konstitusi  adalah  suatu  kerangka  negara,  diorganisasikan  melalui dan dengan hukum, yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap dengan diakui fungsi- fungsi  dan  hak-haknya.  Jadi  menurut  Bryce,  konstitusi  sebagai  kerangka  dasar  dari  suatu negara  yang  diorganisasikan  melalui  dan  dengan  hukum  yang  menetapkan  lembaga  yang permanen, fungsi dari lembaga-lembaga yang permanen tersebut (A. Riyanto, 2009:31).
Kalangan sarjana dalam negeri, misalnya Juniarto mengemukakan setidaknya terdapat tiga arti dari konstitusi. Pertama konstitusi dalam arti yang luas yang disebut dengan hukum tata negara; kedua, konstitusi dalam arti yang sempit yang diartikan sama dengan Undang- Undang  Dasar.  Yang  ketiga,  konsitusi  diartikan  sebagaimana  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Dasar  1945  yang  digunakan  untuk  menunjuk  pengertian  hukum  dasar  ( droit constitutionelle ), yaitu peraturan dasar, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (konvensi). Dengan pengertian yang ketiga ini, maka istilah konstitusi lebih luas dari Undang-Undang Dasar tetap lebih sempit dari Hukum Tata Negara karena hanya mencakup ketentuan yang dasar-dasar saja (A. Riyanto, 2009:33-34).
Sistem Dan Prosedur Perubahan Konstitusi.
Istilah  perubahan  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  dalam  Bahasa  Belanda  yaitu verandering ( veranderingen ) in  de  grondwet sedangkan  dalam  Bahasa  Inggris  digunakan istilah amend  the  constitution . To  amend  constitution oleh  Sri  Soemantri  diartikan  bukan
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
hanya  mengubah  sesuatu  tetapi  juga  menambahkan  sesuatu  yang  belum  diatur  dalam konstitusi. Sedangkan menurut Widodo Ekatjahjana, pengertian to amend the constitution tidak saja dalam pengertian atau pemahaman formal ( formale begrip ) akan tetapi juga non formal ( non formale begrip ), sehingga bentuk perubahan konstitusinya dapat berupa formal amendmet ,  dan non  formal  amendment atau extra  formal  amendment (W.  Ekatjahjana, 2015:47-48).
Menurut  teori  konstitusi,  terdapat  beberapa  istilah  yang  dapat  digunakan  untuk menyebut  perubahan.  Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Taufiqurhaman  Syahuri, terdapat  setidaknya  tujuh  istilah    seratus  konstitusi  di  dunia,  Taufiqurohman mengkualifikasikan  istilah  perubahan  kedalam  tujuh  istilah,  yaitu:  1) amandement (perubahan); 2) revision (perbaikan); 3) alteration (perubahan atau penggantian); 4) change (penggantian); 5) reform (perbaikan); 6) modified (modifikasi); 7) review (peninjauan) (T. Syahuri, 2004:41). Meskipun istilah perubahan tersebut mempunyai banyak istilah namun dalam aplikasinya mengandung maksud yang sama, yaitu mencakup pencabutan ( repeal ), penambahan ( addition ) dan penggantian ( replacement ) (T. Syahuri, 2004:73). Terjadinya perubahan konstitusi setidaknya karena tiga hal, yaitu pertama , perubahan konstitusi  karena  amandemen  formal; kedua, perubahan  konstitusi  karena  adanya penafsiran yudisial; dan ketiga, perubahan konstitusi karena kebiasaan dan tradisi (konvensi ketatanegaraan) (K.C. Wheare, 2015:28).
Jellinek membedakan perubahan konstitusi menjadi dua cara, yaitu, pertama dengan cara merubah  konstitusi  yang  dilakukan  dengan  sengaja  dengan  cara  sebagaimana  telah ditentukan oleh konsitusi itu sendiri atau yang disebut dengan versfassung-anderung ; kedua, merubah  konstitusi  dengan  cara  yang  non-formal  sebagaimana  cara verfassung  anderung melainkan  dengan  cara  yang  istimewa  seperti,  revolusi,  konvensi  maupun  kudeta  ( coup d’etat ) atau yang sering disebut dengan istilah verfassung-wandelung (T. Syahuri, 2010:515). Sementara  itu,  Khrisna  Harahap,  yang  berpendapat  bahwa  pada  dasarnya  perubahan konstitusi modern dapat ditempuh melalui cara-cara berikut:
1. konstitusional,  yaitu  perubahan  terjadi  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam konstitusi yang akan dirubah;
2. konvensi,  yaitu  perubahan  yang  terjadi  diluar  ketentuan  yang  ditetapkan  konstitusi. Perubahan ini dimungkinkan oleh kebiasaan ketatanegaraan;
3. inkonstitusional, yaitu diluar prosedur konstitusi dalam artian bahwa perubahan terjadi secara revolusioner tanpa melalui prosedur konstitusi (K. Harahap, 2004:54).
Terkait  dengan  mekanisme  perubahan  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar,  Jimly Asshiddiqie  mengemukakan  terdapat  tiga  macam  mekanisme  perubahan,  yaitu:  (a) perubahan  konstitusi  atau  Undang-Undang  Dasar  dapat  dilakukan  dengan  penggantian naskah yang satu dengan naskah yang sama sekali berbeda; (b) perubahan dalam arti dalam naskah  UUD  dengan  menambahkan,  mengurangi  atau  merevisi  sesuatu  rumusan  dalam naskah UUD menurut tradisi negara-negara Eropa Kontinental; dan (c) perubahan dengan cara  melampirkan  naskah  perubahan  itu  pada  naskah  UUD  yang  sudah  ada,  yang  dalam istilah disebut dengan amandemen menurut tradisi Amerika Serikat.(J. Asshidiqie, 2011:1) Di  Indonesia  sendiri  perubahan  UUD  1945  menggunakan  istilah  amandemen  dengan adendum sebagaimana dipraktekkan di Amerika Serikat.
Sementara  itu,  perubahan  ( amandement )  konstitusi  jika  ditinjau  dari  segi  siapa  yang
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
mempunyai  kewenangan  untuk  melakukan  perubahan  terdapat  empat  macam  cara perubahan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh C.F. Strong dalam bukunya yang berjudul Modern Political Constitutions yang menyebutkan adanya empat teori perubahan konstitusi, yaitu (1) perubahan melalui parlemen; (2) perubahan melalui referendum; (3) perubahan melalui  persetujuan  negara  bagian;  dan  (4)  konvensi  atau  lembaga  khusus  (C.F.  Strong, 1973:143). Adapun keempat macam cara perubahan tersebut diuraikan sebagai berikut: 1. perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, tetapi menurut pembatasan-pembatasan  tertentu.  Perubahan  yang  pertama  ini  terjadi  melalui  tiga macam  kemungkinan,  yaitu:  pertama,  bahwa  untuk  mengubah  konstitusi,  sidang pemegang  kekuasaan  legislatif  harus  dihadiri  oleh  sekurang-kurangnya  sejumlah anggota tertentu. Hal ini disebut dengan kuorum. Adapun kuorum ini ditentukan secara pasti,  misalnya  sekurang-kurangnya  2/3  dari  jumlah  anggota  pemegang  kekuasaan legislatif harus hadir. Keputusan untuk mengubah konstitusi tersebut adalah sah, apabila disetujui oleh misalnya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Kedua, bahwa untuk mengubah konstitusi, lembaga perwakilan rakyatnya harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang terpilih inilah yang kemudian melaksanakan kewenangannya untuk mengubah konstitusi. Ketiga, prosedur  ini  dilakukan  oleh  parlemen  yang  menganut  sistem  dua  kamar  (bikameral), bahwa  untuk  mengubah  konstitusi,  kedua  kamar  dalam  parlemen  harus  mengadakan sidang  gabungan.  Sidang  gabungan (join  session) inilah  dengan  sayarat-syarat  seperti dalam cara kesatu yang berwenang mengubah konstitusi.
2. Perubahan  konstitusi  yang  dilakukan  oleh  rakyat  melalui  referendum.  Menurut  Sri Soemantri,  secara  garis  besar  perubahan  konstitusi  melalui  referendum  berlangsung apabila  ada  kehendak  untuk  mengubah  konstitusi,  maka  lembaga  yang  diberi kewenangan  untuk  itu  mengajukan  usul  perubahan  kepada  rakyat  dalam  suatu referendum  atau  plebisit.  Usul  perubahan  konstitusi  yang  dimaksud  disiapkan  lebih dahulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau plebisit ini rakyat  menyampaikan  pendapatnya  dengan  jalan  menerima  atau  menolak  usul perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan ditolak atau diterimanya suatu usl perubahan diatur dalam konstitusi.
3. Perubahan  konstitusi  yang  dilakukan  oleh  sejumlah  negara-negara  bagian.  Perubahan yang ketiga ini berlaku dalam negara yang berbentuk negara serikat, karena konstitusi dalam  negara  serikat  ini  dianggap  sebagai  “perjanjian”  antara  negara -negara  bagian, maka  perubahan  terhadapnya  harus  dengan  persetujuan  sebagai  besar  negara-negara tersebut. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat – dalam hal ini lembaga  perwakilan  rakyat  (parlemen) — tetapi  kata  akhir  berada  pada  negara-negara bagian. Disamping itu, usul perubahan dapat pula berasal dari negara-negara bagian.
4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga  negara  khusus  yang  dbentuk  hanya  untuk  keperluan  perubahan.  Cara  yang keempat ini dapat dijalankan baik dalam negara serikat maupun dalam negara kesatuan. Apabila  hendak  untuk  mengubah  UUD,  amak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku, dibentuklah  suatu  lembaga  negara  khusus  yang  tugas  serta  kewenangannya  hanya mengubah  konstitusi.  Usul  perubahan  dapat  berasal  dari  pemegang  kekuasaan perundang-undangan  dan  dapat  pula  berasal  dari  lembaga  negara  khusus  tersebut.
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Apabila  lembaga  negara  khusus  dimaksud  telah  melaksanakan  tugas  serta kewenangannya sampai selesai, dengan sendirinya lembaga tersebut bubar (D. Haryanti, 2012:218).
Perubahan Konstitusi di Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda.
1. Perubahan Konstitusi di Indonesia.
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, sampai saat ini, UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami pergantian dan perubahan-perubahan, hal itu disebabkan karena adanya  perubahan  dan  perkembangan  politik  demokrasi  di  Indonesia  (M.A.  Santoso, 2013:120).  Dalam  sejarah  perjalanan  bernegara  bangsa  Indonesia,  setidaknya  Indonesia telah  memberlakukan  lima  undang-undang  dasar,  yaitu  (1)  UUD  1945  proklamasi,  (2) Konstitusi RIS 1949, (3) UUDS 1950, (4) UUD 1945 hasil dekrit presiden 5 Juli 1959 dan (5) UUD 1945 hasil amandemen.
Terkait  dengan  perubahan  atau  penggantian  konstitusi,  dari  kelima  undang-undang dasar  negara  tersebut,  dapat  dibedakan  menjadi  2  yaitu  (1)  penggantian  undang-undang dasar  dan  (2)  perubahan  Undang-Undang  Dasar.  Penggantian  undang-Undang  Dasar  ini dapat dilihat pada saat UUD 1945 diganti dengan Konstitusi RIS 2 . Kemudian Konstitusi RIS 1949 diganti oleh UUDS 1950 3 , dan penggantian terakhir adalah UUDS 1950 diganti dengan UUD  1945. 4 Sementara  itu  perubahan  konstitusi  terjadi  pada  saat  UUD  1945  diubah sebanyak  empat  kali  yaitu  mulai  tahun  1999  sampai  dengan  tahun  2002. 5 Dalam melaksanakan amandemen UUD 1945 terdapat kesepakatan diantara fraksi-fraksi di MPR yang dirumuskan oleh Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR Tahun 1999. Kesepakatan dasar diantara fraksi-fraksi di MPR ini yang  kemudian dijadikan dasar  dalam mengamandemen UUD  1945.  Adapun  kesepakatan  fraksi-fraksi  MPR  tersebut  adalah:  pertama,  pembukaan UUD 1945 tidak dilakukan perubahan; kedua, dipertahankannya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; ketiga, mempertegas system pemerintahan presidensial; keempat, tidak diperlakukannya penjelasan UUD 1945 dan perumusan penjelasan yang sifatnya normative kedalam pasal-pasal; dan kelima amandemen UUD 1945 dilakukan dengan cara addendum (M.A.  Santoso,  2013:120).  Selain  itu,  juga  penegasan  prinsip check  and  balances dalam pembagian  kekuasaan  negara  Indonesia  (Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi,  2010:954- 955).
2 Dengan adanya persetujuan pembentukan negara RIS pada tahun 1949, maka secara otomatis negara Indonesia harus membuat UUD baru untuk menggantikan UUD 1945 dan hasilnya UUD 1945 di ganti dengan Konstitusi RIS 1949.
3 Pelaksanaan terhadap Konstitusi RIS 1949 tidak bisa terlaksana secara optimal dikarenakan Konstitusi RIS 1949 hanya berlaku kurang dari satu tahun dikarenakan Konstitusi RIS di ganti oleh UUDS 1950.  UUDS 1950 ini lahir karena negara Indonesia kembali kepada negara Kesatuan. Hal ini sebagaimana di nyatakan dalam bab menimbang UUDS 1950 bahwa Rakyat daerah-daerah bagian di seluruh Indonesia menghendaki bentuk susunan negara Republik Kesatuan.
4 Sama  seperti  Konstitusi  RIS  1949,  pelaksanaan  UUDS  1950  belum  sepenuhnya  terlaksana karena pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya  adalah  kembali  kepada  UUD  1945.  Dengan  adanya  dekrit  Presiden  tersebut  maka  negara Indonesia memberlakukan kembali UUD 1945.
5 Menurut Moh. Mahfud MD, UUD 1945 tidak diubah sebanyak empat kali melainkan hanya satu kali tetapi dilakukan melalui empat tahap (Moh. Mahfud MD: 2010).
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Sebelum adanya kesepakatan di antara fraksi-fraksi MPR, muncul beragam pandangan mengenai proses, prosedur dan bentuk perubahan UUD 1945. Di satu sisi bentuk perubahan UUD 1945 dilakukan sebagaimana yang dipraktekan di Amerika Serikat yaitu dengan cara adendum. Sementara di sisi lain menghendaki agar perubahan UUD 1945 mengikuti bentuk perubahan sebagaimana dilakukan di negara-negara Eropa Kontinental yaitu dengan cara membentuk  undang-undang  yang  baru  (T.  Syahuri,  2004:106).  Prosedur  perubahan  UUD 1945  sebelum  amandemen  secara  konstitusional  diatur  dalam  Pasal  37  UUD  1945  yang mengatur bahwa:
(1) Untuk  mengubah  UUD,  sekurang-kurangnya  dua  pertiga  dari  pada  jumlah  anggota majelis permusyawaratan rakyat harus hadir;
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga daripada jumlah anggota yang hadir.
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 UUD 1945, menurut Sri Soemantri sebagaimana dikutip oleh Abdul Mukthie Fadjar, secara prosedur perubahan memuat tiga kaidah hukum, yaitu:
a. Yang berwenang merubah UUD adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat;
b. Untuk merubah UUD kuorum sidang MPR adalah 2/3 jumlah anggota MPR;
c. Sahnya perubahan UUD apabila disetujui oleh minimal 2/3 anggota MPR yang hadir (A.M. Fadjar, 2006:17).
Dengan demikian, mengacu kepada Pasal 37 UUD 1945 tersebut, sahnya perubahan UUD 1945 adalah apabila disetujui oleh 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir, yaitu 2/3 dari jumlah seluruh anggota MPR. Jadi, secara matematis hanya dibutuhkan suara sebesar 2/3 kali 2/3 kali seluruh anggota MPR, atau 4/9 atau sama dengan 44,4 % suara dari seluruh jumlah anggota MPR (T. Syahuri, 2004:144).
Sementara itu, prosedur perubahan UUD menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945 hasil amandemen, yaitu:
(1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR;
(2) Setiap usul perubahan pasal — pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya;
(3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR;
(4) Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  UUD  dilakukan  dengan  persetujuan  sekurang- kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 amandemen, pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan mengenai kewenangan MPR dalam melakukan perubahan atas Undang-Undang Dasar. Yang membedakan  perubahan  UUD  menurut  ketentuan  Pasal  37  UUD  asli  dengan  UUD  1945 amademen terletak pada prosedur dan jumlah kuorum perubahan undang-undang dasar.
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  37  UUD  amandemen,  dinyatakan  bahwa  untuk mengubah  pasal-pasal  undang-undang  dasar,  sidang  MPR  harus  dihadiri  oleh  sekurang- kurangnya  2/3  jumlah  anggota  MPR.  Putusan  untuk  mengubah  pasal-pasal  tersebut dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota  MPR.  Jadi  untuk  tercapainya  suatu  kuorum  menurut  Pasal  37  UUD  1945 amandemen, dihitung berdasarkan jumlah seluruh anggota MPR, bukan berdasarkan jumlah
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
anggota yang hadir pada saat itu, seperti yang diatur Pasal 37 UUD 1945 lama (T. Syahuri, 2004:147).
Jumlah anggota yang hadir dapat saja hanya 2/3 dari seluruh jumlah anggota MPR. Jadi menurut ketentuan Pasal 37 UUD 1945 lama, persetujuan 2/3 dari 2/3 seluruh anggota MPR adalah sama saja dengan 44,44% dari total jumlah anggotanya. Ini berarti masih dibawah angka 50%,  artinya jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah 50% plus satu dari seluruh anggota MPR sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945 amandemen (T. Syahuri, 2004:147).  Dengan  demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  persyaratan  kuorum  untuk  dapat merubah  UUD  menurut  ketentuan  dalam  Pasal  37  UUD  1945  amandemen  lebih  sulit  jika dibandingkan dengan persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945 lama. Dengan demikian,  dapat  dikatakan  bahwa  prosedur  perubahan  atau  amandemen  UUD  1945 mempunyai  sifat  yang  rigid  atau  kaku.  Dikatakan  rigid  atau  kaku  karena  prosedur perubahannya yang sulit dan juga tidak dapat diubah dengan cara yang biasa sebagaimana merubah undang-undang (Mahantesh GS dan M. Rangaswamy, 2022:106).
Sementara  itu,  sistem  perubahan  UUD  1945  menganut  sistem  adendum  sebagaimana dianut  oleh  Amerika  Serikat.  Yang  mana  dalam  sistem  adendum  tersebut,  berlakunya konstitusi yang telah diubah tetap didasarkan pada saat berlakunya konstitusi asli. Sehingga perubahan  konstitusi  melalui  system  addendum  ini  tidak  dilakukan  melalui  penggantian naskah konstitusi yang bersifat big bang (J. Asshidiqie, 2018:16). Oleh karena itu, perubahan redaksi  dan  substansi  atas  beberapa  pasal  atau  ketentuan  tersebut  dijadikan  sebagai lampiran  dari  konstitusi  asli.  Sehingga,  sedikit  atau  banyaknya  jumlah  ketentuan  dalam konstitusi  yang  diubah  tersebut  bukan  merupakan  penentu  bagi  sistem  amandemen  (T. Syahuri,  2004:156-157).  Dengan  diterapkannya  pola  addendum  dalam  amandemen  UUD 1945, susunan UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas:
a. Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  terdiri  atas Pembukaan, Pasal-Pasal dan Penjelasan;
b. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Perubahan Konstitusi di Amerika Serikat.
Konstitusi  Amerika  Serikat  dianggap  sebagai  konstitusi  modern  tertua  di  dunia. Pembentukan  konstitusi  Amerika  Serikat  didasarkan  kepada  beberapa  prinsip,  yaitu pertama  prinsip  republicanism,  yang  merupakan  suatu  bentuk  pemerintahan  dimana kekuasaan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh wakil-wakil yang terpilih. Prinsip kedua,  federalism,  yaitu  konsep  pembagian  kekuasaan  di  antara  pemerintah  pusat  dan pemerintah negara bagian. Ketiga prinsip pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislative dan yudikatif)  dan  prinsip  keempat  yaitu  check  and  balances.  Prinsip  ketiga  dan  keempat diperlukan untuk memastikan bahwa salah satu cabang tidak boleh saling mendominasi (K. Janda, at all, 2016:65-66).
Sebagai  Konstitusi  tertua,  Konstitusi  Amerika  Serikat  telah  mengalami  27  (duapuluh tujuh) amandemen konstitusi, yaitu sepuluh kali pada tahun pertama dan tujuh belas kali dalam jangka waktu 65 (enam puluh lima) tahun berikutnya. Sepuluh amandemen pertama yang secara kolektif dinamakan sebagai Bill  of Rights. Amandemen Bill Of  Rights tersebut
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
secara khusus mengenai jaminan kebebasan beragama, berbicara dan kebebasan pers, hak rakyat  untuk  berkumpul  secara  damai,  mengajukan  petisi  kepada  pemerintah  untuk menyampaikan  keluhan,  untuk  menyandang  senjata,  mengamankan  diri  dan  rumah,  juga dokumen mereka serta menolak penggeledahan dan penyitaan yang tidak masuk akal, proses hukum yang jujur dan guna sebuah pengadila yang cepat dan penyelenggaraan pengadilan umum oleh juri yang tidak memihak (L. Marzuki, 2011:481).
Menurut Tradisi Amerika Serikat, perubahan dilakukan terhadap materi tertentu dengan menetapkan  naskah  amandemen  secara  terpisah  dari  naskah  asli  undang-undang  dasar. Dalam amandemen konstitusi atau undang-undang dasar di Amerika Serikat, materi yang diubah  biasanya  menyangkut  satu  isu  tertentu  (Muntoha,  2003:289).  Terkait  dengan perubahan konstitusi tersebut, Konstitusi Amerika Serikat mengaturnya di dalam Artikel V (Pasal 5) yang mengatur bahwa:
The Congress, whenever two thirds of both Houses shall deem it necessary, shall propose Amendments to this Constitution, or, on the Application of the Legislatures of two thirds of the several States, shall call a Convention for proposing Amendments, which, in either Case, shall be valid to all Intents and Purposes, as part of this Constitution, when ratified by the Legislatures of three fourths of the several States, or by Conventions in three fourths thereof, as the one or the other Mode of Ratification may be proposed by the Congress; Provided that no Amendment which may be made prior to the Year One thousand eight hundred and eight shall in any Manner affect the first and fourth Clauses in the Ninth Section of the first Article; and that no State, without its Consent, shall be deprived of its equal Suffrage in the Senate.
Dengan  mengacu  kepada  Pasal  5  ( Article  V )  Konstitusi  Amerika  Serikat,  menurut  L.B. Orfield sebagaimana dikutip oleh Sri Soemantri, terdapat dua prosedur perubahan konstitusi di Amerika Serikat, yaitu:
1) Usul  perubahan  yang  diajukan  oleh  konvensi  nasional  ( national  convention )  dan  yang diratifikasinya  dilakukan  oleh  konvensi  dari  masing-masing  negara  bagian (state convention). Sesuai dengan ketentauan dalam artikel V Konstitusi Amerika Serikat, untuk menempuh prosedur yang pertama ini harus ada permohonan dari sekurang-kurangnya 2/3  dari  Badan  Perwakilan  Rakyat  Negara-negara  Bagian.  Permohonan  tersebut disampaikan  kepada  Kongres  Amerika  Serikat.  Kongres  inilah  yang  akan  memanggil sidang konvensi nasional. Dari kenyataan ini dapat diketahui bahwa kongres tidak dapat memanggil sidang konvensi nasional atas prakarsa sendiri. Sebaliknya, 2/3 dari badan perwakilan  rakyat  negara-negara  bagian  tidak  dapat  memanggil  sidang  konvensi nasional tanpa campur tangan kongres. Perlu dikemukakan bahwa kongres tidak dapat menolak  permohonan  2/3  dari  badan  perwakilan  rakyat  negara-negara  bagian  (Sri Soemantri, 2006:123). Konvensi nasional apabila sudah terbentuk, maka badan tersebut akan  membuat  usul  perubahan  konstitusi.  Dalam  hal  konvensi  nasional  sudah  selesai dengan  usul  perubahan  konstitusi,  maka  hal  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada konvensi negara-negara bagian yang dibentuk oleh masing-masing negara bagian. Perlu dicatat, bahwa perubahan konstitusi Amerika Serikat menurut Prosedur yang pertama ini sampai sekarang belum pernah ditempuh (Sri Soemantri, 2006:124).
2) Usul  perubahan  yang  diajukan  oleh  kongres  dan  yang  diratifikasinya  dilakukan  oleh badan perwakilan rakyat negara-negara bagian ( state legislature ). Usul perubahan yang kedua ini diajukan oleh anggota atau anggota-anggota konggres Amerika Serikat. Hal ini
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
berarti bahwa usul perubahan konstitusi, beberapa anggota konggres dapat mengajukan resolusi  bersama  atau  dapat  juga  dalam  bentuk  rancangan  undang-undang.  Setelah resolusi bersama mengenai perubahan tersebut diajukan kepada Kongres dan dibaca dua kali, kemudian diajukan kepada sebuah komisi (Sri Soemantri, 2006:125). Dalam hal tersebut, terdapat tiga kemungkinan, yaitu: pertama, resolusi atau rancangan undang-undang dimaksud dibahas dalam Komisi Kehakiman; kedua, resolusi bersama yang berisi  perubahan  konstitusi  dapat  pula  dibahas  dalam  komisi  yang  bersangkutan  dengan materi  yang  dituangkan  dalam  resolusi  tersebut.  Ketiga,  apabila  resolusi  itu  demikian pentingnya  maka  hal  itu  dapat  diserahkan  kepada  sebuah  komisi  yang  dibentuk  secara khusus  oleh  kongres.  Pada  umunya  sebagian  besar  usul  rancangan  perubahan  konstitusi sudah ditolak dalam komisi ini (Sri Soemantri, 2006:125).
Usul  perubahan  yang  tidak  ditolak  dalam  komisi  dilaporkan  kepada  kongres  untuk dibahas dan diperdebatkan. Suatu rancangan perubahan undang-undang dasar baru dapat diterima oleh kongres apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota kongres.  Dengan  diterimanya  usul  rancangan  tersebut,  belum  berarti  menjadi  perubahan konstitusi Amerika Serikat. Keputusan Kongres tersebut masih harus disampaikan kepada negara-negara  bagian.  Setelah  kongres  menerima  dan  menyetujui  usul  perubahan, keputusan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Negara Pemerintah Amerika Serikat kepada masing-masing  gubernur  negara  bagian,  yang  kemudian  meneruskan  lagi  kepada  Badan perwakilan  Rakyatnya  (Sri  Soemantri,  2006:126).  Badan  Perwakilan  Rakyat  inilah  usul perubahan  tersebut  dibahas  dan  diputuskan,  apakah  diterima  atau  ditolak.  Suatu  usul perubahan  Undang-Undang  dasar  dinyatakan  diterima,  apabila  hal  itu  disetujui  oleh sekurang-kurangnya  ¾  Badan  Perwakilan  Rakyat  dari  seluruh  jumlah  Negara  Bagian  di Amerika Serikat (Sri Soemantri, 2006:126-127).
Sementara itu, terkait dengan sistem perubahan konstitusi, Amerika Serikat menganut sistem adendum. Perubahan konstitusi dengan sistem adendum yaitu sistem  dimana teks undang-undang dasar yang asli tetap utuh dalam satu naskah, sedangkan teks perubahannya menjadi  adendum  atau  sebagai  aanhangsel  dari  undang-Undang  Dasar  atau  konstitusi aslinya.  Sehingga  konstitusi  yang  lama  masih  tetap  dianggap  berlaku,  hanya  beberapa ketentuan yang sudah diganti yang tidak berlaku lagi (T. Syahuri, 2004:156). Dengan kata lain  ketentuan  yang  berlaku  adalah  ketentuan  yang  baru  hasil  dari  perubahan.  Adapun pengesahan  amandemen  Konstitusi  Amerika  Serikat  disamping  harus  didukung  oleh  ¾ anggota kongres juga harus mendapat persetujuan dari negara-negara bagian (T. Syahuri, 2010:517).

## 3. Perubahan Konstitusi di Belanda.
Belanda, baru mengenal Konstitusi ( Grondwet ) setelah abad pertengahan. Hal tersebut dikarenakan penguasa Belanda pada waktu itu memiliki kekuasaan yang absolut sehingga tidak  perlu  tunduk  kepada  hukum.  Baru  pada  tahun  1798  Belanda  memiliki Grondwet . Penggunaan istilah Grondwet pertama kali dikemukakan oleh Gijbert Karel van Hogendrop pada  tahun  1814  sebagai  pengganti  istilah constitutie dan staats  regeling (Sri  Soemantri, 2006:100).
Grondwet yang sekarang berlaku di Belanda merupakan Konstitusi yang dirancang pada tahun  1815  ( https://www.cannonvannederland.nl/id/grondwet) . Grondwet Belanda ditinjau dari segi perubahannya merupakan konstitusi yang mempunyai sifat kaku (rigid).
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Walaupun  bersifat  kaku  ( rigid) ,  namun Grondwet Kerajaan  Belanda  telah  beberapa  kali mengalami  perubahan  atau  amandemen,  yaitu  pada  tahun  1815,  1848  dan  terakhir  pada tahun 1972.
Amandemen Grondwet Belanda yang paling signifikan terjadi pada tahun 1848. Dimana amandemen Konstitusi 1848 tersebut  dianggap sebagai awal mula demokrasi di Belanda. Grondwet 1848  ini  merupakan  rancangan  seorang  ahli  hukum  konstitusi  yang  bernama Thorbecke.  Dimana  pada  waktu  itu,  Raja  William  II  setuju  terjadi  perubahan  Konstitusi terutama  terkait  dengan  pengurangan  kekuasaan  monarki  dan  memperbesar  kekuasaan rakyat ( https://www.cannonvannederland.nl/id/grondwet ).
Terkait  dengan  ketentuan  mengenai  perubahan  konstitusi,  Undang-undang  dasar Kerajaan Belanda Tahun 1972 mengaturnya di dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 215. Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda Tahun 1972, kehendak untuk mengubah  konstitusinya  harus  dituangkan  dalam  undang-undang.  Dalam  undang-undang tersebut harus dinyatakan dengan tegas usul perubahan yang dikehendaki. Selain itu, dalam undang-undang  yang  bersangkutan  harus  dikemukakan  alasan-alasan  untuk  mengubah undang-undang dasar. Karena hal tersbut dilakukan dengan undang-undang, maka prosedur serta proses pengajuan serta penetapannya sama dengan undang-undang. Dengan demikian, hal  tersebut  berarti  bahwa  prakarsa  dalam  pengajuannya  dapat  berasal  dari  pemerintah dalam hal ini menteri atau menteri-menteri yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk  itu  dan  dapat  pula  berasal  dari staten-Generaal .  Prakarsa  yang  berasal  dari Staten Generaal hanya dapat dilakukan oleh Majelis Rendah saja (Sri Soemantri, 2006:105). Di  dalam Gronwet Kerajaan  Belanda  Tahun  1972  juga  disebutkan  syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  sahnya  keputusan  tentang  perubahan grondwet (undang-undang  dasar) ialah  2/3  dari  yang  hadir  menyetujui,  sedangkan  kuorum  untuk  itu  adalah  sekurang- kurangnya  ½  (setengah)  jumlah  anggota  sidang  ditambah  satu.  Syarat-syarat  tersebut berlaku  pula  bagi Eerste  Kamer dalam  membahas  Undang-Undang  yang  berisi  perubahan UUD  yang  disampaikan  oleh Tweede  Kamer. Seandainya  kedua  kamar  staten  generaal menerima undang-undang dimaksud, maka oleh Eerste Kamer hal itu diberitahukan kepada Raja/Ratu  dan Tweede  Kamer .  Setelah  disahkan  oleh  Raja,  undang-undang  tentang perubahan  undang-undang  dasar  tersebut  kemudian  di  umumkan  dalam Staatsblad .  (Sri Soemantri, 2006:108).
Pasal 212 Grondwet Belanda antara lain mengatakan bahwa perubahan undang-undang dasar  tersebut  dimasukkan  dalam Grondwet .  Dengan  demikian  yang  berlaku  adalah  UUD Kerajaan  Belanda  yang  baru  yaitu  yang  telah  diubah  atau  berubah.  Berarti  dalam  sistem perubahan undang-undang dasar di Belanda yang berlaku adalah sistem jika suatu undang- undang  dasar  atau  konstitusi  diubah,  maka  berlakulah  undang-undang  dasar  yang  telah diubah  tersebut  sebagai  konstitusi  baru  yang  berdiri  sendiri  (Syahuri,  2004:154).  Hal  ini mengakibatkan konstitusi lama dianggap tidak berlaku lagi karena sudah digantikan dengan konstitusi yang baru.

## KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu:
1. Ditinjau  dari  sifat  konstitusi,  perubahan  konstitusi  di  Indonesia,  Amerika  Serikat  dan Belanda  terdapat  persamaan,  yaitu  bahwa  dalam  proses  amandemen  konstitusi  baik
…………………………………………………………………………………………………….......................................... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Indonesia, Amerika Serikat dan Belanda bersifat rigid atau kaku. Hal ini dapat terlihat dari mekanisme amandemen yang sangat sulit.
2. Ditinjau dari sistem perubahannya, perubahan Konstitusi antara Indonesia dan Amerika Serikat terdapat persamaan, yaitu dengan sistem adendum, yakni perubahan dengan cara melampirkan naskah perubahan itu pada naskah UUD yang Asli. Yang mana dalam sistem adendum  ini,  Konstitusi  yang  lama  masih  tetap  berlaku  sepanjang  tidak  terjadi perubahan.  Sedangkan  di  Belanda  sistem  perubahan  menggunakan  sistem  konstitusi baru  yang  berdiri  sendiri  yang  berbeda  dengan  adendum.  Sehingga  di  Belanda  yang digunakan adalah konstitusi yang baru dan konstitusi yang lama tidak berlaku lagi.
3. Jika  ditinjau  dari  pendapat  C.F  Strong,  terdapat  persamaan  antara  Indonesia  dengan Belanda,  yaitu  perubahan  konstitusi  dilakukan  oleh  lembaga  parlemen  (di  Indonesia dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sedangkan di Belanda dilakukan oleh Staten  Generale ).  Sedangkan  di  Amerika  Serikat  perubahan  dapat  dilakukan  oleh parlemen (dalam hal ini kongres) dan juga dapat dilakukan oleh negara-negara bagian (konvensi).

## Daftar Pustaka
[1] Asshiddiqie, J., (2010) Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia , Edisi Kedua, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta.
[2] ______, (2011), Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara , Rajawali Pers, Jakarta.
[3] ______,  (2011), Gagasan  Perubahan  Kelima  UUD  1945 ,  (Seminar  Nasional  Perubahan UUD  1945  yang  diselenggarakan  atas  Kerjasama  Dewan  Perwakilan  Daerah  Dengan Presiden University.
[4] ______, (2018), Perkembangan  Baru  Tentang  Konstutisi  dan  Konstitusionalisme  Dalam Teori dan Praktik, Genta Publishing, Yogyakarta.
[5] Budiardjo, M. (2009), Dasar-Dasar Ilmu Politik , Edisi Revisi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
[6] Ekatjahjana,  W.,  (2015), Negara  Hukum,  Konstitusi  dan  Demokrasi:  Dinamika  Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia , Jember University Press, Jakarta.
[7] Fadjar, A.M., (2006), Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi , Penerbit Kerjasama Antara Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta.
[8] Frinaldi,  A.  dan  Nurman  S.,  (2005),  Perubahan  Konstitusi  Dan  Implikasinya  Pada Perubahan Lembaga Negara, Jurnal Demokrasi , 4(1), 9-21,
https://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/993/837
[9] Harahap, K., (2004), Konstitusi Republik Indonesia Dari Proklamasi Hingga Reformasi, PT. Grafiti Budi Utami, Bandung.
[10] Hardjono, (2009), Legitimasi Perubahan Konstitusi: Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945 , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
[11] Haryanti,  D.,  (2012),  Tinjauan  Singkat  Konstitusi  Tertulis  Yang  Pernah  Berlaku  di Indonesia,
Jurnal Selat , 2(1), 212-225,
https://media.neliti.com/media/publications/235494-tinjauan-singkat-konstitusi- tertulis-yan-2312df63.pdf
[12] Janda, K., Berry, J.M., Goldman, J. Schildkraut, D., (2016), The Challenge of Democracy:
…………………………………………………………………………………………………………………………………… .. Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
American Government in Global Politic , Cengage Learning, Australia.
[13] Kahn, P.W., (1989) Community in Contemporary Constitutional Theory , The Yale Law Journal, 99(1), 1-85,
https://openyls.law.yale.edu/bitstream/handle/20.500.13051/2766/Community_in_ Contemporary_Constitutional_Theory.pdf?sequence=2&isAllowed=y
[14] Konstitusi  1848:  Peraturan  dasar  dan  Prinsip-Prinsip  Dasar  Pemerintahan, https://www.cannonvannederland.nl/id/grondwet
[15] Lubis, M.S., (1978) Asas-Asas Hukum Tata Negara , Cet. Kedua, PT. Alumni, Bandung.
[16] Mahantesh GS dan Rangaswamy, M., (2022), An Analysis of the Amandment Process in Constitution, National Journal for Legal Research and Innovative Ideas , 2(1), 103-120, https://www.researchgate.net/publication/364351006_AN_ANALYSIS_OF_THE_AME NDMENT_PROCESS_IN_THE_CONSTITUTION
[17] Mahfud, M.D, (2010), Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu , Cet. Kedua, Rajawali Pers, Jakarta.
[18] Marzuki, L., (2011), Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Konstitusi , 8(4), 479-488, https://doi.org/10.31078/jk843
[19] Muntoha,  2003,  Teori  Amandemen  dan  Proses  Amandemen  di  Indonesia, UNISIA , 49/XXVI/III. 284-295, https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss49.art7 .
[20] Prodjodikoro, W., (1977), Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia, Cet. Ketiga Dian Rakyat, Jakarta.
[21] Rahardjo,  S.,  (2009), Negara  Hukum  Yang  Membahagiakan  Rakyatnya, Genta Publishing, Yogyakarta.
[22] Riyanto, A., (2009), Teori Konstitusi, Penerbit YAPEMDO, Bandung.
[23] Santoso, M.A., (2013), Perkembangan Konstitusi Di Indonesia , Jurnal Yustisia, Vol. 2(3).
[24] Soemantri, S., (2006), Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi (Sebelum Dan Sesudah Perubahan UUD 1945) , Edisi Kedua, Cet. Pertama, Alumni, Bandung.
[25] Strong, C.F., (1973), Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form , Sudgwick and Jackson.
[26] Syahuri, T., (2004), Hukum Konstitusi: Proses Perubahan Dan Prosedur Perubahan UUD Di  Indonesia  1945 – 2002  Serta  Perbandingannya  Dengan  Konstitusi  Negara  Lain  di Dunia , Ghalia Indonesia, Bogor.
[27] ______,  (2010) Metode  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945  dan  Perbandingannya Dengan  Konstutisi  di  Beberapa  Negara ,  Jurnal  Hukum,  Vol.  17,  No.  4,  513 – 529. https://doi.org/10.20885/iustum.vol17.iss4.art1
[28] ______, Perubahan  UUD  1945  dan  Perbandingannya  Dengan  Negara  Lain ,  Jurnal  Lex Jurnalica , 1(2), 105-108. https://doi.org/10.47007/lj.v1i2.217 .
[29] Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, (2010), Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 (Buku I Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945 , Edisi Revisi, Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
[30] Wheare, K.C., (2015), Konstitusi-Konstitusi Modern, Pustaka Eureka, Surabaya.