## E-MONEY (UANG ELEKTRONIK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARI’AH
Choiril Anam, M.EI.
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
namrades@gmail.com

## Abstract:
E-Money / Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan telebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit. Kemudian uang tersebut disimpan  secara  elektronik  dalam  suatu  media  uang  elektronik  yang  dapat  digunakan  sebagai alat  pembayaran  kepada  pedagang dan  bukan  penerbit. Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  dimaksud  sebagai  metode  penelitian  yang  temuan- temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistika atau bentuk hitungan lainnya. Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif normatif, yaitu dengan cara yang digunakan  dalam  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang ada. Dalam penelitian ini  diketahui  bahwa  penggunaan  uang  elektronik  berpengaruh  positif terhadap  pengeluaran  konsumsi masyarakat.  Hasil  tersebut  sejalan  dengan  teori  yang dikemukakan  oleh  Dias  (2001)  ditinjau  dari  segi  makroekonomi,  adanya  penggunaan  uang elektronik  (e-money)  akan  mendorong  konsumsi  dan  permintaan  masyarakat  terhadap  barang dan jasa yang pada gilirannya berpotensi mendorong aktivitas sektor riil.

## Abstract:
E-Money / Electronic Money is a means of payment issued on the basis of the value of money deposited in advance by the holder to the issuer. Then the money is stored electronically in  an  electronic  money  medium  that  can  be  used  as  a  means  of  payment  to  traders  and  non- publishers.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method,  referred  to  as  a  research method  whose  findings  are  not  obtained  through  statistical  procedures  or  other  forms  of calculation.  The  research  approach  is  carried  out  using  a  normative  qualitative  approach, namely  by  means  of  being  used  in  legal  research  conducted  by  examining  existing  library materials. In this study it is known that the use of electronic money has a positive effect on public consumption expenditure. These results are in line with the theory put forward by Dias (2001) in terms  of  macroeconomics,  the  use  of  electronic  money  (e-money)  will  encourage  public consumption  and  demand  for  goods  and  services  which  in  turn  has  the  potential  to  encourage real sector activity.
Key Words: electronic money, security, consumption.

## PENDAHULUAN
Dalam  beberapa  tahun  terakhir  ini, perkembangan  sistem  pembayaran  yang berbasis  teknologi  telah  mengubah  secara signifikan  arsitektur  sistem  pembayaran konvensional yang mengandalkan fisik uang
sebagai  instrumen pembayaran.  Meski  fisik uang  sampai  saat  ini  masih  banyak digunakan  masyarakat  dunia  sebagai  alat pembayaran, namun sejalan dengan perkembangan teknologi sistem pembayaran yang  pesat,  pola  pembayaran  tunai  (cash)
JANUARI  2018
secara berangsur beralih menuju pembayaran non tunai (non-cash). 1
Hal  ini  dikarenakan  perkembangan teknologi memberikan pengaruh yang cukup besar  terhadap  aspek-aspek  kehidupan. Perkembangan  tersebut  berpengaruh  pada aspek  hukum,  politik,  budaya  dan sistem pembayaran.
Sistem pembayaran di era sekarang ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan mata uang 2 yang diawali dari pembayaran  secara  tunai  sampai  kepada pembayaran  elektronis  yang  bersifat  non tunai atau dikenal dengan E-money (Electronic  Payment  System). Menurut Listfield dan Montes-Negret sistem pembayaran  adalah  peraturan,  standar,  serta instrumen  yang digunakan untuk pertukaran nilai  keuangan  (financial  value)  antara  dua pihak  yang  terlibat  untuk  melepaskan  diri dari kewajiban. 3
Sedangkan menurut  UU  Bank Indonesia  No.  23/1999,  sistem  pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari
1 R. Maulana Ibrahim, Paper Seminar Internasional  Toward  a  Less  Cash  Society  in Indonesia (Jakarta:  Direktorat  Akunting  dan  Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006), h. 12
2 Sri  Mulyani, Kebijakan  Sistem  Pembayaran (Jakarata: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003).
3 Listfield, R. dan F. Montes-Negret, Modernizing Payment System in Emerging Economies,  World  Bank  Policy  Research  Working Paper, 1994. p. 27
suatu kegiatan ekonomi. Jadi dapat disimpulkan  bahwa  sistem  pembayaran adalah  sistem  atau  metode  yang  digunakan untuk  menciptakan  transaksi  yang  lebih efisien dan dalam transaksi tersebut terdapat seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme pemindahan dana dari pihak satu ke  pihak  lain  guna  memenuhi  kewajiban dalam suatu kegiatan perekonomian. 4
Seiring dengan kemajuan teknologi, kehidupan manusia kini berjalan dengan sangat cepat,  efektif,  dan efisien. Di  dunia usaha penggunaan teknologi khususnya internet pun sudah lazim dilakukan sehingga transaksi menjadi lebih cepat, mudah dan efektif. 5 Begitupun dalam hal sistem pembayaran pada dunia perbankan. Gaya hidup  modern  seperti itu mendorong munculnya sistem pembayaran  non-tunai seperti penggunaan kartu kredit, kartu debit, kartu ATM, dan e-money.
Uang  elektronik  pada  dasarnya sama  seperti  uang  biasa  karena  memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi  jual  beli  barang.  Dalam  perspektif syariah hukum uang elektronik adalah halal. Kehalalan  ini  berlandaskan  kaidah;  setiap transaksi  dalam  muamalah  pada  dasarnya diperbolehkan  kecuali  jika  ada  dalil  yang
4 Laila  Ramadani, "Pengaruh  Penggunaan  Kartu Debit  dan  Uang  Elektronik  (E-Money)  Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa", JESP-Vol. 8, No 1 (Maret 2016), h. 3
5 Afrizal  Yudistira ,”  analisis  faktor  yang mempengaruhi  preferensi  dan  aksesibilitas  Terhadap penggunaan  kartu  pembayaran  elektronik” ,  Portal Garuda (2014), h. 1
JANUARI  2018
mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  penelitian  kepustakaan.  Penelitian kepustakaan  merupakan  penelitian yang penemuanya  didapatkan  dengan  mencari data  dari  berbagai  literatur  dan  referensi yang berhubungan dengan materi pembahasan. 6
Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif, dimaksud  sebagai  metode  penelitian  yang temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui prosedur  statistika  atau  bentuk  hitungan lainnya. 7 Penelitian Kualitatif menurut Flick ialah “specific relevance to the study of  social  reletions,  owing  to  the  fact  of  the pluralization  of  life  worlds” . 8 Penelitian kualitatif  adalah  keterkaitan  spesifik  pada studi  hubungan  sosial  yang  berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dunia kehidupan. 9 Pendekatan penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif  normatif,  yaitu  dengan  cara  yang digunakan dalam  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan pustaka  yang  ada. 10 Sumber  data  yang
6 M.  Nazir, Metode  penelitian.  Bandung (Indonesia: Ghalia Indonesia, 2003). h. 193.
7 Gunawan,  I., Metode  penelitian  kualititaif (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2015), h. 80.
8 Flick,  U., An  introduction  to qualitative research (4th Ed.) (California, US: SAGE Publications, 2009). h. 12.
9 Gunawan, I. H. 81.
10 Soekanto, S., & Mamudji, S., Penelitian hukum normatif:  Suatu  tinjauan  singkat (Cet.  XI; Jakarta, Indonesia: Rajawali Press, 2009). h. 14-15.
diperlukan  adalah  data  primer  dan  data sekunder.
Teknik pengumpulan data merupakan  langkah  yang  paling  strategis dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari penelitian adalah mendapatkan data. 11 Peneliti  melakukan  teknik  pengumpulan data  dengan  dengan  melakukan  penelitian terhadap  berbagai  literatur  yang  dilakukan untuk mencari konsep yang ada relevansinya dengan topik pembahasan melalui pengkajian buku-buku, jurnal, majalah, serta pendapat  para  ahli  secara  tidak  langsung. Dalam  hal  ini  literatur  yang  digunakan merujuk  kepada  Hukum  Ekonomi  Syariah, maqashid  syariah,  dan  Peraturan  Bank Indonesia  tentang  uang  elektronik.  Semua literatur  yang  ada  akan  dibandingkan  satu sama  lain  dengan  pendapat  yang  sesuai dengan maqashid  syariah,  kemudian  akan dianalisis  secara  mendalam.  Penelitian  ini menggunakan  teknis  analisis  deskriptif. Analisis  deskriptif  yakni  analisis  dengan cara memaparkan data yang telah terkumpul dan tersusun secara sistematis. 12

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI Definisi  Uang Elektronik
Bank for  International  Settlement (BIS)  dalam  salah  satu publikasinya  pada bulan  Oktober  1996  mendefinisikan  uang elektronik  sebagai stored-value  or  prepaid
11 Sugiyono, Metode  penelitian  kuantitatif, kualitatif  dan  R&D (Bandung,  Indonesia:  Alfabeta, 2013), h. 224.
12 Rahmat,  J., Metodologi  hukum (Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997), h. 134.
JANUARI  2018
products  in  which  a record  of  the  funds  or value  available  to  a  consumer  is  stored  on an  electronic  device  in  the  consumer’s possession. 13

## Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia
Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elekronik, Uang  Elektronik  adalah  alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang  yang  disetor  dahulu  oleh  pemegang kepada  penerbit,  yang  tersimpan  secara elektronik  dalam  suatu  media  seperti server atau chip,  dan  nilai  uang  tersebut  bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai  alat  pembayaran  kepada  pedagang yang  bukan  merupakan  penerbit  uang elektronik tersebut.
Alat Pembayaran Non Tunai (E-Payment)
Electronic  Payment  System atau lebih familiar dikenal dengan e-money dapat didefinisikan  sebagai  layanan  perbankan modern denganmemanfaatkan teknologi yang  dapat  meningkatkan  kinerja  dan memungkinkan  berbagai  kegiatan  dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat dan akurat, sehingga  akhirnya  akan  meningkatkan produktifitas. 14
Perkembangan E-Payment diharapkan  pula  dapat  digunakan  sebagai alternatif alat  pembayaran  non  tunai  yang dapat  menjangkau  masyarakat  yang  selama ini  belum  mempunyai akses kepada  sistem perbankan. E-Payment juga dapat
13 Bank For International Settelments,
Implications  For  Central  Bank  Of  The  Development Of Electronic Money, (Basel: BIS, 1996), h. 1.
14 Afrizal Yudistira, h. 3
didefinisikan  sebagai  alat  pembayaran  yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
1. diterbitkan  atas  dasar  nilai  uang  yang disetor  terlebih  dahulu  oleh  pemegang kepada penerbit;
2. nilai  uang  disimpan  secara  elektronik dalam  suatu  media  seperti  server  atau chip;
3. digunakan  sebagai  alat  pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan  penerbit  uang  elektronik tersebut;
4. nilai  uang  elektronik  yang  disetor  oleh pemegang  dan  dikelola  oleh  penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana  dimaksud  dalam  undang- undang yang mengatur mengenai perbankan.
Dasar Hukum  Penyelenggaraan
Uang Elektronik telah diatur dalam :
1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009  tanggal  13  April  2009 tentang  Uang  Elektronik  (Electronic Money).
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP  tanggal  13  April  2009 perihal  Uang  Elektronik  (Electronic Money).
Penggunaan Uang Elektronik sebagai  alat  pembayaran  dapat  memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Memberikan  kemudahan  dan  kecepatan dalam  melakukan  transaksi  transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
JANUARI  2018
2. Tidak  lagi  menerima  uang  kembalian dalam  bentuk  barang  (seperti  permen) akibat padagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh)
3. Sangat applicable untuk  transaksi massal  yang  nilainya  kecil  namun frekuensinya tinggi, seperti:
transportasi, parkir, tol, fast food, dll.
4. Risiko  keamanan  terkait  uang  seperti kehilangan,  kecurian,  penipuan,  dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang, selama media nontunai yang digunakan.
5. Sistem  pembayaran  nontunai lebih efisien, memungkinkan  masyarakat  dan perusahaan-perusahaan  untuk  menekan biaya  operasionalnya  seperti  biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya.
Jenis Electronic  Payment  System
Menurut
Anderson (dikutip dalam Sumanjeet, 2009), E-Payment sistem diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok,  yaitu: 1) Sistem  pembayaran kartu  kredit  online.  Sistem  pembayaran  ini digunakan  setelah  ditemukannya  small plastic  card  pada  sistem  tersebut,  2) Sistem Pembayaran E-Cheque. Sistem E-Cheque ini sengaja  diciptakan  untuk  mendukung  dan memperluas fungsi belanja online, 3) Sistem Pembayaran  E-Cash,  4) Sistem  pembayaran elektronik berbasis smart-card. 15
15 Tri  Suci  Gandawati, “ Jurnal  Analisis  Proses Adopsi Electronic Payment System Dengan Menggunakan  Utaut  Model  (Studi  pada  Sistem
Jenis-jenis Transaksi dan Macam-Macam Uang Elektronik (E-Money):
Jenis-jenis Transaksi
Ada  banyak  jenis-jenis  transaksi yang  dapat  ditempuh  dengan  menggunakan uang elektronik, jenis-jenis transaksi tersebut antara lain: 16
Pertama,  penerbitan  dan  pengisian ulang  uang  elektonik,  Sebelum  penerbit menerbitkan  uang  elektronik,  penerbit  akan mengisi  nilai  uang  terlebih  dulu  ke  dalam media  elektronik  yang  akan  digunakan sebagai  uang  elektronik.  Kemudian  apabila nilai  uang  elektronik  yang  dipegang  oleh pemegang  sudah  habis,  pemegang  dapat melakukan pengisian uang (top up).
Kedua, transaksi pembayaran dengan  uang  elektronik  pada  prinsipnya dilakukan  melalui  penukaran  nilai  uang yang  ada  di  dalam  uang  elektronik  dengan barang  atau  jasa  antara  pemegang  dengan penjual dengan menggunakan protocol yang telah ditetapkan sebelumnya. 17
Ketiga, transfer.  Transfer  dalam fasilitas uang elektronik merupakan fasilitas pengiriman  nilai  uang  elektronik  antar pemegang uang elektronik melalui terminal- terminal yang telah dilengkapi perlengkapan khusus oleh penerbit. 18
Pembayaran  Online  Kaspay  di  Kaskus) ” Universitas Gunadarma (2011), h. 1
16 Muamar, “ Electronic  money  (e-money)  in maqashid al-sharia  perspective ” Journal  of  Islamic Economics Lariba, vol. 3, issue 2 (2017), 75-84
17 Hidayati,  S.,  Nuryanti,  I.,  Firmansyah,  A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., Operasional e-money. (Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2006), h. 10-11.
18 Hidayati,  S.,  Nuryanti,  I.,  Firmansyah,  A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. h. 10.
JANUARI  2018
Keempat,  tarik  tunai  yaitu  fasilitas penarikan  uang  atas  nilai  uang  elektronik yang  tercatat  dalam  media  uang  elektronik yang dimiliki pemegang yang dapat dilakukakan  setiap  saat  oleh  pemegang (Bank Indonesia, 2014).
Dan kelima,  Refund/Redeem  yakni penukaran  kembali  nilai  uang  elektronik kepada  penerbit,  baik  dilakukan  pada  saat nilai  uang  elektronik  tidak  terpakai  atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau  masa  berlaku  media  uang  elektronik telah berakhir  (Bank  Indonesia,  2009), ataupun yang dilakukan oleh pedagang pada saat  penukaran  nilai  uang  elektronik  yang diperoleh  pedagang  dari  pemegang  atas transaksi jual beli barang. 19

## Macam-Macam Uang Elektronik
Berdasarkan media penyimpanannya,  saat  ini  Uang  Elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu: 20

## Pertama, Uang  Elektronik  yang
Nilai Uang Elektroniknya selain dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit juga  dicatat  pada  media  elektronik  yang dikelola  oleh  Pemegang. Media  elektronik yang  dikelola  oleh  Pemegang  dapat  berupa chip yang  tersimpan  pada  kartu,  stiker,  atau harddisk yang  terdapat  pada personal computer milik Pemegang.
19 Hidayati,  S.,  Nuryanti,  I.,  Firmansyah,  A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y., h. 11
20 Penjelasan  Atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, Tentang Uang Elektronik, h. 1-2

## Kedua, Uang Elektronik yang Nilai
Uang  Elektroniknya  hanya  dicatat  pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dalam hal ini Pemegang diberi hak akses  oleh  Penerbit terhadap  penggunaan Nilai Uang Elektronik tersebut.
Berdasarkan masa berlaku medianya, uang elektronik dibedakan kedalam dua bentuk:
Pertama, Reloadable. Uang elektronik  dengan  bentuk reloadable adalah uang  elektronik  yang  dapat  di  lakukan pengisian  ulang,  dengan  kata  lain,  apabila masa  berlakunya  sudah  habis  dan  atau  nilai uang  elektroniknya  sudah  habis  terpakai, maka  media  uang  elektronik  tersebut  dapat digunakan  kembali  untuk  di  lakukan pengisian ulang.
Kedua, Disposable. Uang elektronik  dengan  bentuk disposable adalah uang elektronik yang tidak dapat diisi ulang, apabila  masa  berlakunya  sudah  habis dan/atau  nilai  uang  elektroniknya  sudah habis terpakai,  maka  media  uang  elektronik tersebut  tidak  dapat  digunakan  kembali untuk dilakukan pengisian ulang.
Berdasarkan Berdasarkan jangkauan  penggunaannya,  uang  elektronik dibedakan menjadi:
Pertama, Single  Purpose. Single- purpose adalah uang elektronik yang digunakan  untuk melakukan  pembayaran  atas kewajiban yang timbul dari satu jenis transaksi ekonomi,  misalnya  uang  elektronik  yang hanya  dapat  digunakan  untuk  pembayaran  tol
JANUARI  2018
atau  uang  elektronik  yang  hanya  dapat digunakan  untuk  pembayaran  transportasi umum. 21
Kedua, Multi Purpose. Multi- purpose adalah  uang  elektronik  yang digunakan untuk melakukan berbagai pembayaran atas kewajiban pemegang kartu terhadap  berbagai  hal  yang  dilakukannya. Contohnya yaitu suatu uang elektronik yang dapat  digunakan  dalam  beberapa  jenis transaksi seperti penggunaan uang elektronik untuk pembayaran tol, dapat juga digunakan  untuk  membayar  telepon,  jasa transportasi,  pembayaran  pada  minimarket dan lain-lain cukup menggunakan satu kartu.
Berdasarkan Pencatatan Data Identitas  Pemegang,  Uang  Elektronik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:
Pertama, uang elektronik yang data identitas pemegangnya terdaftar dan tercatat pada Penerbit (registered); dan
Kedua, Uang  Elektronik  yang  data identitas  Pemegangnya  tidak  terdaftar  dan tidak tercatat pada Penerbit (unregistered). Prinsip-prinsip Dasar Sistem Pembayaran:
Faktor  yang mempengaruhi  pola konsumsi dipengaruhi  oleh  kepercayaan, sikap  dan  nilai-nilai  pelanggan,  serta berbagai  faktor  dalam  lingkungan  sosial pelanggan. Menurut Samuelson pola
konsumsi diartikan sebagai kegiatan
21 Veithal  Rivai,  Dkk, Bank  And  Financial Institution  Management (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2001), h. 1367
menghabiskan  nilai  guna  barang  dan  jasa. 22
Konsumsi  mempunyai  pengertian  yang  luas yaitu barang dan jasa akhir yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Barang dan jasa akhir yang dimaksud adalah barang dan jasa yang sudah siap di konsumsi oleh konsumen.
Proses  keputusan  memilih  barang atau jasa dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seseorang.

## Faktor External
Faktor external yang  memengaruhi keputusan belanja antara lain:
1. Keluarga Banyak keputusan belanja dibuat untuk produk yang
2. dikonsumsi  oleh  keluarga  secara keseluruhan. Ritel harus memahami bagaimana suatu keluarga membuat keputusan  belanja  dan  bagaimana anggota keluarga lainnya memengaruhi keputusan ini.
3. Kelompok  yang  dijadikan  acuan Kelompok  yang  dijadikan  acuan satu  atau  lebih  orang-orang  yang digunakan  seseorang  sebagai  dasar perbandingan  untuk  kepercayaan, perasaan, dan perilaku.
4. Budaya adalah faktor yang mendasar dalam pembentukan norma-norma yang dimiliki seseorang yang kemudian
membentuk atau mendorong
22 Samuelson,  Paul  A  & Nordhaus,William  D., Makroekonomi (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2000), h. 88.
JANUARI  2018
keinginan  dan  perilakunya  menjadi seorang  konsumen.  Budaya  dalam hal  ini  meliputi  hal-hal  yang  dapat dipelajari  dari  keluarga,  tetangga, teman, guru maupun tokoh masyarakat.

## Faktor Internal
Faktor  pribadi  atau  internal  di dalam  diri  seseorang  yang  memengaruhi keputusan belanja antara lain:
1. Aspek  pribadi  Seorang  pelanggan akan mempunyai perbedaan dengan pelanggan  yang  lain  karena faktor- faktor pribadi yang berbeda misalnya,  tahapan  usia,  kondisi keuangan, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri.
2. Aspek  psikologis  Faktor  psikologi yang memengaruhi seseorang dalam  tindakan  membeli  suatu barang  atau  jasa  didasarkan  pada motivasi,  persepsi,  kepercayaan, dan  perilaku  serta  proses  belajar yang dilalui konsumen.
Mekanisme Transaksi Uang Elektronik (E-Money)
Penyelenggaraan  uang  elektronik diatur  secara  khusus  dalam  Peraturan  Bank Indonesia  Nomor  16/8/PBI/2016  tentang perubahan  atas  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor 11/12PBI/2009 tentang uang elektronik,  mekanisme  dan  alur  transaksi uang  elektronik  secara  umum  ada  tiga macam,  yakni  Single  Issuer,  Multi  Issuer Single  Operator,  dan  Multi  Issuer  Multi
Operator.  Multi  Issuer  Single  Operator,  dan Multi  Issuer  Multi  Operator  secara  umum hampir sama pada mekanismenya menggunakan  lebih  dari  satu  Issuer  yang menerbitkan uang elektronik namun perbedaanya  terletak  pada  jumlah  sistem operator yang digunakan. 23
Secara  sederhana,  transaksi  uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan  uang  tunai  kepada  penerbit (Issuer), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya  dengan  uang  yang  disetorkan oleh  pemegang  kepada  penerbit.  Setelah pemegang  mendapatkan  uang  elektronik, pemegang  dapat  menggunakanya  untuk transaksi  pembayaran  kepada  pedagang (Merchant)  secara  langsung  nilai  uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian  pedagang  (Merchant)  dapat menukarkan  nilai  uang  elektronik  yang diperoleh  dari  pemegang  kepada  penerbit (Issuer).
Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap E- Money:

## Penggunaan teknologi dalam Islam
Teknologi  adalah  segala  daya upaya yang  dapat  dilaksanakan  oleh manusia  untuk  mendapat  taraf  hidup  yang lebih baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong  dari  fungsi  produksi,  dapat
23 Hidayati,  S.,  Nuryanti,  I.,  Firmansyah,  A., Fadly, A., & Darmawan, I. Y. h. 52
JANUARI  2018
dikatakan  demikian  karena  jika  suatu teknologi  yang  digunakan  lebih  modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan  barang  atau  jasa  yang  lebih banyak dan lebih efisien atau efektif. 24
Islam tidak melarang bentuk teknologi  selagi  tidak  bertentangan  dengan ajarannya.  Al-Quran malah  memberitakan bahawa  manusia  adalah  khalifah  di  atas muka  bumi  dan  Allah  menempatkan  posisi alam  ini  untuk  digunakan  oleh  manusia dengan  usaha-usahanya  yang  baik.  Firman Allah SWT:
ۚ
Artinya  : “ Dialah  Allah,  yang menjadikan  segala  yang  ada  di  bumi  untuk kamu  dan  Dia  berkehendak  (menciptakan) langit,  lalu  dijadikan-Nya  tujuh  langit.  Dan Dia Maha Mengetahui s egala sesuatu”. (al- Baqarah 2: 29). 25
Dalam  ayat  yang  lain  Allah  SWT berfirman:
ۖ ۖ
24 Zahrul Muttaqin, et. al., Manajemen Teknologi
Agribisnis (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 19
25 Kementrian  Agama  RI  Direktorat  Urusan Agama Islam. Al- qur’an dan Terjemahannya (Jakarta: , Kementrian Agama RI, 2012). h. 6
Artinya  : “Allah -lah  yang  telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia  mengeluarkan  dengan  air  hujan  itu berbagai  buah-buahan  menjadi  rezeki untukmu;  dan  Dia  telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar  di  lautan  dengan  kehendak-Nya, dan  Dia  telah  menundukkan  (pula)  bagimu sungai- sungai”. (Ibrahim 14: 32 )

## Kemaslahatan dalam Uang Elektronik
Menurut Al-Syatibi  sebagai  yang dikutip  dari  ungkapanya  “ sesungguhnya
syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan  manusia  di  dunia  dan  di akhirat ”. Dan  dalam  ungkapan  yang  lain, dikatakan  oleh  Al-Syatibi  yangng  artinya “Hukum -hukum  disyariatkan  untuk  ke maslahatan hamba. 26 Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqâsid Syarī’ah atau  tujuan  hukum  adalah  untuk kemaslahatan  ummat  manusia.  Tidak  ada satupun  hukum  Allah  dalam  pandangan  Al- Syatibi  yang  tidak  mempunyai  tujuan. 27
Pernyataan  tersebut  menegaskan  bahwa kemaslahatan merupakan  tujuan  atau  hasil yang diraih oleh Maqasid Syarī’ah .

## Akad-Akad Pada Uang Elektronik
Prinsip syariah adalah  prinsip hukum  Islam  dalam  kegiatan  muamalah (interaksi sesama manusia) yang mendorong
26 Bakri, A. J., Konsep maqasid syarī’ah menurut Al-Syatibi (Jakarta, Indonesia: Raja GrafindoPersada, 1996), h. 62.
27 27 Bakri, A. J. h. 63.
JANUARI  2018
kepada  hal-hal  kebaikan (ma’ruf) dan
mencegah dari hal-hal buruk yang diharamkan oleh syariah (munkar). Sedangkan menurut  UU  No  21  Tahun  2008  tentang perbankan  syariah  prinsip  syariah  adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Secara  umum  prinsip  syariah  terbagi menjadi  2  yaitu  prinsip  syariah  dalam  hal ibadah  dan  prinsip  syariah  dalam  bidang muamalah  (interaksi  antara  manusia).  Prinsip syariah dalam bidang muamalah adalah:

## ﺎﻬﳝﺮﲢ ﻰﻠﻋ
Maksud prinsip  ini  adalah  bahwa dalam  setiap  muamalah  dan  transaksi,  pada dasarnya  boleh,  seperti  jual  beli,  sewa menyewa,  gadai,  kerja  sama  (mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain.
Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan  kemudaratan,  tipuan,  judi, dan riba. 28
Terdapat beberapa akad yang berhubungan  dengan  mekanisme  uang elektronik. Diantaranya yaitu sebagai
berikut:
1. Akad Jual Beli (al- ba’y )
Dalil  diperbolehkannya  jual  beli dalam firman Allah  dalam  surat  al-Baqarah ayat 275:
28 A.  Djazuli,  Kaidah-Kaidah  Fiqih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah  yang Praktis (Cet.  1;  Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137
Artinya:  “ Allah  telah  menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ”.
Dan hadist Nabi  yang  berasal  dari Rufa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al- Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:
ﻪﻴﻠﻋ
Artinya : “ Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan  tangannya dan jual beli yang mabrur”.
Dalam hadist lain disebutkan :
:
)
(
Artinya: “Dari  Jabir  r.a. bahwa Rasulullah  SAW.  bersabda, sesungguhnya Allah  dan    Rasul  telah mengharamkan  jual beli  arak,  bangkai,  babi,  dan  berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
Akad  jual  beli  adalah  akad  tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara  yang  telah  ditentukan  oleh  syariat. Dalam  Fatwa  DSN  MUI  NO:  82/DSN- MUI/VIII/2011, Akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya  kepemilikan  obyek  jual  beli.
JANUARI  2018
Akad  jual  beli  dalam  kegiatan  uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (wahdat  al-illiktruniyat) yang tersimpan  dalam media  penyimpanan,  baik berupa  server  atau  chip  yang  dimiliki  oleh penerbit dijual  kepada  calon  pemegang dengan  sejumlah  uang  senilai  uang  yang tersimpan dalam media uang elektronik. 29
Hikmah  diperbolehkannya  jual  beli adalah menghindarkan manusia dari kesu litan dalam bermu’amalah. 30
2. Akad Wadiah
Dalil diperbolehkannya wadiah terdapat dalam firman Allah SWT:
ۚ ۗ
Artinya: “ Sesungguhnya Allah menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu menetapkan  dengan adil.  Sesungguhnya Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah  Maha  Mendengar  lagi  Maha Melihat. ” (Qs. An-Nisa 4:58)
Allah  Swt  berfirman dalam  surat AL-Baqarah ayat 283:
29 Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian  Prinsip-Prinsip  Syariah (Jakarta:  Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61
30 Amir  Syarifuddin, Garis-Garis  Besar  Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-194.
ۖ ۗ ۚ ۗ Artinya: “ Jika  kamu  dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai)  sedang  kamu  tidak  memperoleh seorang  penulis,  maka  hendaklah  ada barang  tanggungan  yang  dipegang  (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu  mempercayai  sebagian  yang  lain, maka  hendaklah  yang  dipercayai  itu menunaikan  amanatnya  (hutangnya)  dan hendaklah  ia  bertakwa  kepada  Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka  sesungguhnya  ia  adalah  orang  yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” (Qs. Al Baqarah 2:283)
Akad wadiah adalah akad yang berupa  penitipan  barang/harta  kepada  orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan  menjaganya. Wadiah dalam  uang elektronik  terjadi  ketika  calon  pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan  maksud menitipkan dan  selanjutnya  sejumlah  uang  tersebut dikonversikan  menjadi  sebuah  nilai  uang elektronik  senilai  uang  yang  diserahkan. Selanjutnya  Penerbit  wajib  memelihara  dan
JANUARI  2018
menjaga  sejumlah  uang  tersebut  dan menyerahkannya  kepada  pemegang  saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada  pedagang (Merchant). Apabila menggunakan  akad  wadiah,  maka  harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Bersifat  titipan
b. Titipan
bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja c. Penerbit dapat menginvestasikan uang  titipan  dengan  terlebih  dahulu meminta izin kepada Pemegang d. Dalam  hal  uang  titipan  digunakan penerbit  dan  mengalami  resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh e. Otoritas  dapat  menjamin  atau  tidak menjamin  dana  pemegang  uang elektronik yang dititipkan di Penerbit
3. Akad Sharf
Dalam Al- quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275, yaitu:
) ٢٧٥ (
Artinya: “Orang -orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni- penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”
Secara bahasa sharf berarti tambahan,  penukaran,  penghindaran  atau transaksi  jual  beli. 31 Secara  istilah, sharf adalah bentuk jual beli naqdain baik sejenis maupun  tidak  yaitu  jual  beli  emas  dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak  dan  baik  telah  berbentuk  perhiasan maupun  mata  uang.  Jadi  sharf  dalam  istilah fiqh muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang  sejenis  maupun  antar  mata  uang berlainan jenis. 32
31 Sutan  Remy  Sjahdiyni, Perbank  an  Islam  dan Kedudukannya  dalam  Tata  Hukum  Perbankan Indonesia (Jakarta:  Pustaka  Utama  Grafiti,  1999),  h. 87
32 Fatwa  DSN-MUI    No  28/DSN-MUI/III/  2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). h. 1
JANUARI  2018
Akad sharf dapat  dianalogikan (Qiyas) dengan  uang  elektronik  karena
terdapat
beberapa kesamaan
karakteristiknya. Para  Fuqaha  mengatakan  bahwa
kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan  pada  sejumlah  hadis  nabi  yang antara lain pendapat :
a. Dari  Ubadah  bin  Shamit  r.a  Nabi
SAW. Berkata, “Emas dengan emas,
perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya’ir dengan sya’ir, kurma
dengan kurma, garam dengan garam,  hendaklah  sama  banyaknya, tunai  dan  timbang terima.  Apabila berlainan  jenisnya  boleh  kamu  jual kehendakmu asal tunai .”
b. Dari  Abu  Hurairah  dari  Nabi  SAW.
Bersabda, “(boleh  menjual)  emas dengan  emas  setimbang,  sebanding, dan  perak  dengan  perak  setimbang sebanding” (H.R  Ahmad,  Muslim dan Nasa’i)
c. Dari  Abu  Hurairah,  Nabi  bersabda,
“ (Boleh  menjual)  tamar  dengan tamar,  gandum  dengan  gandum, sya’ir  dengan  sya’ir,  garam  dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah  atau  minta  tambah  maka telah  berbuat  riba,  kecuali  yang berlainan warn anya” (H.R Muslim)
4. Akad Ijarah
Jumhur  ulama’  berpendapat  bahwa ijarah  disyariatkan  berdasarkan  Al- Qur’an,
As- Sunnah, dan Ijma’.
Firman Allah dalam surat At-Thalaq:
Artinya: “jika  mereka  menyusui (anak-anakmu)  untukmu,  maka  berikanlah mereka upahnya” . (QS. At-Thalaq : 6)
Firman  Allah  dalam  surat  Al- Qashash
ۖ ۖ ۖ ۚ Artinya: “salah  seorang  dari  kedua wanita  itu  berkat a,  “Ya  ayahku,  ambilah  ia sebagai orang yang bekerja (pada kita),karena  sesungguhnya  orang  yang  paling baik  kamu  ambil  untuk  bekerja  (pada  kita) ialah  orang  yang  kuat  lagi  dipercaya”. Berkatalah dia” (Syu’aib), “sesungguhnya aku  bermaksud  menikahkan  kamu  dengan salah  seorang  dari  kedua  anakku  ini,  atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun.  Dan  jika  kamu  cukupkan  sepuluh tahun,  maka  itu  adalah  (suatu  kebaikan)  dari diri kamu.” (QS. Al-Qashash: 26-27)
Dalam Peraturan Bank  Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan  Dan  Penyaluran  Dana  Bagi Bank  Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan  Prinsip  Syariah  Ijarah, akad ijarah  adalah  transaksi  sewa  menyewa  atas suatu  barang  dan  atau  upah  mengupah  atas suatu jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui
JANUARI  2018
pembayaran  sewa  atau  imbalan  jasa.  Menurut fatwa  DSN  MUI  No:  09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad ijarah yaitu akad  pemindahan  hak  guna  (manfaat)  atas suatu  barang  dalam  waktu  tertentu dengan pembayaran  sewa (ujrah),  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  barang  itu sendiri.
Apabila  menggunakan  akad ijarah harus  memenuhi  tentuan  dalam  fatwa sebagai berikut:
a. Obyek  ijarah  adalah  manfaat  dari
penggunaan barang dan/atau jasa.
b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai  dan  dapat  dilaksanakan dalam kontrak.
c. Manfaat  barang  atau  jasa  harus yang  bersifat  dibolehkan  (tidak diharamkan).
d. Manfaat  harus  dikenali  secara spesifik  sedemikian  rupa  untuk menghilangkan
jahalah (ketidaktahuan) yang akan
mengakibatkan sengketa.
e. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan  dengan  jelas,  termasuk jangka waktunya. Bisa juga
dikenali  dengan  spesifikasi  atau identifikasi fisik.
f. Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran  manfaat.  Sesuatu yang dapat  dijadikan  harga  dalam  jual beli  dapat  pula  dijadikan sewa  atau upah dalam Ijarah.
5. Akad Wakalah
Al-Wakalah terkonsep dalam syariah berlandaskan beberapa macam dalil, antara lain Q.S. Al-Kahfi (18) ayat ke 19:
ۚ ۖ ۚ
Artinya: “ Dan  demikianlah  Kami bangunkan  mereka  agar  mereka  saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah  berapa  lamakah  kamu  berada (disini?)".  Mereka  menjawab:  "Kita  berada (disini)  sehari  atau  setengah  hari".  Berkata (yang  lain  lagi):  "Tuhan  kamu  lebih mengetahui  berapa  lamanya  kamu  berada (di  sini).  Maka  suruhlah  salah  seorang  di antara  kamu  untuk  pergi  ke  kota  dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka  hendaklah  ia  membawa  makanan  itu untukmu,  dan  hendaklah  ia  berlaku  lemah- lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan  halmu  kepada  seorangpun” . ( Q.S. Al-Kahfi (18): 19 )
Banyak hadis  menjadi  landasan keabsahan al-wakalah, di antaranya:
Dari  Jabir  ra  berkata,  aku  keluar hendak  pergi  ke  Khaibar,  lalu  aku  datang kepada Rasulullah saw., aku katakan kepada
JANUARI  2018
Beliau, “Sungguh  aku  ingin  keluar  ke Khaibar”. Lalu  Beliau  bersabda,  "Bila engkau  datang  pada  wakilku  di  Khaibar, maka  ambillah  darinya  15  wasaq." (HR. Abu Daud)
Secara  bahasa wakaalah adalah melindungi. Menurut ulama Mazhab Syafi’i mengatakan bahwa wakaalah adalah penyerahan  kewenangan  terhadap  sesuatu yang  boleh  dilakukan  sendiri  dan  bisa diwakilkan  kepada  orang  lain,  untuk dilakukan  oleh  wakil  tersebut  selama pemilik kewenangan asli masih hidup. 33
Apabila  menggunakan  akad  ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:
a. Ijab  Qabul harus  dinyatakan  oleh
para  pihak  untuk  menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad)
perwakilan ini
b. Bersifat  mengikat  dan tidak dapat
dibatalkan sepihak
c. Orang yang
mewakilkan
(muwakkil) adalah  pemilik  sah  dari
sesuatu yang diwakilkan
d. Muwakkil harus orang mukallaf
atau anak mumayyiz
e. Orang  yang mewakili (wakil) harus cakap  hukum,  dapat  mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas
33 Mughnil  Al-Muhtaaj,  Vol.  II,  H.  217,  Dalam Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul  hayyie  Al-Kaffaani  dkk, Jilid  5 (Cet.  X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 590-591
f. Hal-hal  yang  diwakilkan  harus diketahui  dengan  jelas  oleh  orang yang  mewakili,  tidak  bertentangan dengan  syariah  Islam,  dan  dapat diwakilkan menurut syariah Islam 6. Akad Qardh
Dasar disyari’atkannya qardh (hutang  piutang)  adalah  al- qur’an,  hadits, dan ijma’:
Dasar  dari  al- Qur’an  adalah  firman allah swt:
Artinya: “Siapakah  yang  mau memberi  pinjaman  kepada  allah  pinjaman yang  baik  (menafkahkan  harta  di  jalan allah),  maka  allah  akan  melipatgandakan pembayaran  kepadanya  dengan  lipat  ganda yang banyak.” (Al-Baqarah : 245).
Dasar dari as-sunnah: 34
: ) (
Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah  SAW,  bersabda,  “tidak  ada seorang  muslim  yang  menukarkan  kepada seorang  muslim  qarad  dua  kali,  maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).
34 Wahbah  Az-zuhaili, Al-Fiqhul  Islami  wa Adillatuhu. Jilid 4, h. 720.
JANUARI  2018
Kaum  muslimin  sepakat  bahwa qarad dibolehkan dalam islam. Hukum qarad adalah  dianjurkan  (mandhub)  bagi  muqrid dan  mubah  bagi  muqtarid,  berdasarkan hadits diatas.
Akad Qardh yakni suatu akad pinjaman  kepada  nasabah  dengan  ketentuan bahwa  nasabah  wajib  mengembalikan  dana yang  diterimanya  kepada LKS  pada  waktu yang  telah  disepakati  oleh  LKS  dan  nasabah. Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum  antara  penerbit  dengan  memegang uang  elektonik.  Apabila  menggunakan  akad Qard,  maka  harus  memenuhi  ketentuan sebagai berikut:
a. Bersifat  hutang-piutang
b. Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari Pemegang Uang Elektronik
c. Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan
d. Ototitas boleh membatasi penerbit
dalam penggunakaan dana hutang dalam pertimbangan maslahah.

## KESIMPULAN
Pola  konsumsi  seseorang  pada dasarnya  mulai  terbentuk  dari  usia  remaja. Pada  usia  ini  seseorang  berada  pada  masa peralihan dimana kebiasaan mulai terbentuk, termasuk  kebiasaan  dalam  berkonsumsi. Karena  sifat  remaja  yang  masih  labil membuatnya cenderung berkonsumsi
dengan  alasan  yang  kurang  rasional  seperti terpengaruh  iklan  dari  berbagai  media, meniru  teman,  serta  kecenderungan  boros. 35
Perilaku  yang  konsumtif  ini  membuat remaja  seperti  halnya  mahasiswa  akan membelanjakan  uangnya  secara  berlebihan sehingga  pengeluaran  konsumsi  mahasiswa akan meningkat.
Dalam penelitian ini  diketahui bahwa penggunaan uang elektronik berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengeluaran  konsumsi masyarakat.  Hasil tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan  oleh  Dias  (2001) ditinjau  dari segi  makroekonomi,  adanya  penggunaan uang  elektronik  (e-money)  akan  mendorong konsumsi dan permintaan masyarakat terhadap  barang  dan  jasa  yang  pada gilirannya  berpotensi  mendorong  aktivitas sektor  riil.  Dewasa  ini,  orang  enggan membawa  uang dalam  jumlah  yang  besar didalam  sakunya  karena  selain  dipandang tidak aman juga tidak praktis.

## DAFTAR PUSTAKA
Az-Zuhaili, Wahbah,  Fiqih  Islam  Wa Adillatuhu,  penerjemah  Abdul  hayyie Al-Kaffaani  dkk, Jilid  5 (Cet.  X; Jakarta: Gema Insani, 2011).
Bakri,  A.  J., Konsep  maqasid  syarī’ah menurut
Al-Syatibi (Jakarta,
35 Wagner, Gaya Hid up “Shopping Mall” sebagai Bentuk  Perilaku  Konsumtif  Pada  Remaja  di Perkotaan:  Kasus  Konsumen  Remaja  di  Tiga  One Stop  Shopping  Mall  di  Jakarta. Skripsi  tidak diterbitkan (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2009).
JANUARI  2018
Indonesia: Raja GrafindoPersada,
1996).
Bank For International Settelments,
Implications For Central Bank Of The Development  Of Electronic  Money, (Basel: BIS, 1996).
Djazuli,  A.  Kaidah-Kaidah  Fiqih:  Kaidah-
Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang  Praktis, Ed.1 (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2006).
Fatwa  DSN-MUI    No  28/DSN-MUI/III/
2002 Tentang  Jual  Beli  Mata  Uang (Al-Sharf).
Flick,  U., An  introduction  to  qualitative research  (4th  Ed.) (California,  US:
SAGE Publications, 2009).
Gunawan,  I., Metode  penelitian  kualititaif
(Jakarta,  Indonesia:  Bumi  Aksara, 2015).
Hidayati,  S.,  Nuryanti,  I.,  Firmansyah,  A.,
Fadly,  A.,  &  Darmawan,  I.  Y., Operasional e-money. (Jakarta,
Indonesia: Bank Indonesia, 2006y)
Kajian  Bersama  Uang  Elektronik  Ditinjau
Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip
Syariah (Jakarta:  Bank  Indonesia  dan
Dewan Syariah Nasional, 2016).
Kementrian  Agama  RI  Direktorat  Urusan
Agama Islam. Al- qur’ an dan
Terjemahannya (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012).
Listfield, R. dan F. Montes-Negret,
Modernizing Payment System in
Emerging  Economies (World  Bank
Policy  Research  Working  Paper, 1994).
Maulana  Ibrahim, R., Paper  Seminar Internasional  Toward  a  Less  Cash Society in Indonesia, (Jakarta: Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, 2006). Muamar,  “Electronic  money  (e -money)  in maqashid al- sharia perspective” Journal  of  Islamic  Economics  Lariba, vol. 3, issue 2 (2017).
Mulyani, Sri, Kebijakan Sistem Pembayaran (Jakarata : Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2003). Muttaqin, Zahrul,  et.  al.,  Manajemen Teknologi Agribisnis, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).
Nazir,  M., Metode  penelitian.  Bandung,
(Indonesia: Ghalia Indonesia, 2003). Rahmat, J., Metodologi  hukum (Jakarta, Indonesia: Fajar Agung, 1997).
Ramadani, Laila, "Pengaruh  Penggunaan Kartu  Debit  dan  Uang  Elektronik  (E- Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi  Mahasiswa", JESP-Vol.  8, No 1 (Maret 2016).
Remy  Sjahdiyni, Sutan, Perbank  an  Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia (Jakarta:
Pustaka Utama Grafiti, 1999).
Rivai, Veithal,  Dkk, Bank  And  Financial Institution  Management (Jakarta:  PT. Raja Grafindo Persada, 2001).
JANUARI  2018
Samuelson, Paul A & Nordhaus,William D.,
Makro Ekonomi (Jakarta:  Penerbit
Erlangga, 2000)
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S., Penelitian
Hukum  Normatif:  Suatu  tinjauan singkat (Cet.  XI; Jakarta,  Indonesia:
Rajawali Press, 2009).
Suci Gandawati, Tri, “Jurnal Analisis Proses
Adopsi  Electronic  Payment  System Dengan  Menggunakan  Utaut  Model
(Studi pada Sistem Pembayaran Online Kaspay di Kaskus)”
Universitas Gunadarma (2011).
Sugiyono, Metode  penelitian  kuantitatif,
kualitatif dan R&D. (Bandung,
Indonesia: Alfabeta, 2013).
Syarifuddin, Amir, Garis-Garis Besar Fiqh,
(Jakarta: Kencana, 2003).
Wagner, Gaya  Hidup  “Shopping  Mall” sebagai  Bentuk  Perilaku  Konsumtif Pada  Remaja  di  Perkotaan:  Kasus Konsumen  Remaja  di  Tiga  One  Stop Shopping  Mall  di  Jakarta. Skripsi tidak  diterbitkan  (Bogor:  Institut Pertanian Bogor, 2009).
Afrizal  Yudistira,”  analisis  faktor  yang mempengaruhi preferensi dan aksesibilitas  Terhadap  penggunaan kartu  pembayaran  elektronik”,  Portal
Garuda (2014).