## PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL TERHADAP    IMIGRAN SURIAH
Mentari Jastisia Universitas Wiralodra Email: mjastisia@gmail.com ,

## ABSTRACT
Immigrants are people who have fled from their country to other countries where they can be referred to as refugees or asylum seekers. There are legal instruments that regulate and provide  protection  for  them.  Arrangements  for  asylum  seekers  are  contained in  the  1967 Declaration  of  Territorial  Asylum,  State  practice,  humanitarian  issues,  Declaration  of Human  Rights  (UDHR).  Meanwhile,  the  arrangements  for  refugees  are  contained  in  the Convention  Relating  to  the  Status  of  Refugees  1951,  Protocol  relating  to  the  status  of Refugees 1967, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). This papers uses  a  normative  juridical  method.  This  juridical  approach  is  because  this  research analyzes existing legal aspects, and is normative because this research focuses more on the analysis  of  existing  laws  and  regulations  and  other  regulations,  using  secondary  data, namely scientific references or other scientific writings as study material that can support the  completeness  of  this  scientific  papers.  Regarding  legal  protection  for  Syrian immigrants,  the  same  applies  to  immigrants  from  other  state  as  regulated  in  the arrangements  that  have  been  regulated.  Countries  in  the  European  Union  implement international  human  rights  law  protections  for  Syrian  immigrants  residing  in  European Union countries consistently as mandated in the European Convention on Human Rights, Convention applying the Schengen Agreement dated June 14, 1985, Lisbon treaty, Dublin II  Regulation  (Council  Regulation  (EC) 343/2003)  2003.  The  indication  is  that there  are several countries in the European Union such as Greece, Hungary which refuse and do not want to take more responsibility for their obligations as a State related to the provisions of international human rights law to provide protection for Syrian immigrants in Europe.

## Keywords: Legal Protection, Human Rights, Syrian Immigrants

## I. PENDAHULUAN
Idealnya  keberadaan  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  sebagai  suatu  organisasi Negara-negara tingkat dunia dapat  mewujudkan harapan bagi masyarakat internasional di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Konsekwensinya, pertahanan perdamaian dan keamanan dunia masih merupakan sebuah harapan Negara-negara dunia. Berjuta-juta penduduk  terus  menderita  karena  perang,  tirani,  fanatisme,  ketidakadilan,  ekonomis,
keadilan sosial, politik serta persebaran senjata- senjata pemusnah missal masih tertimbun di berbagai tempat dunia 1 .
Kondisi tersebut diatas, tentunya memberikan gambaran bahwa  dibanyak Negara masih  banyak  terjadi  pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  meresahkan  umat manusia  didunia  dan  sudah  semestinya  terehadap  kondisi  demikian  mendapat  perhatian prioritas  dari  PBB  melalui  komisi  yang  dibentuknya.  Meskipun  keberadaan  Deklarasi Universal  Hak  Asasi  Manusia  tersebut  bukan  merupakan  bentuk  ketentuan  yang mengikat  ( binding ),  tetapi  setidak-tidaknya  telah  menjadi  landasan  bagi  pembentukan norma-norma  HAM  internasional  yang  di  implementasikan  dalam  berbagai  format perjanjian  internasional  yang  secara  normatif  mengikat  Negara-negara  sebagai  pihak yang mengikatkan diri didalamnya 2 .
Konvensi  tahun  1951  berikut  protokolnya  tahun  1967  secara  substansial melidungi  HAM  pada  pengungsi.  Dengan  demikian  Konvensi  tersebut  dikategorikan sebagai  jenis-jenis  HAM  yang  perlu  dilindungi,  khususnya  bagi  pengungsi.  Hukum HAM  dibagi  dalam  tiga  keadaan,  yaitu: 3 Pertama ,  hukum  HAM  umum  yang  berlaku bagi semua orang dalam keadaan normal. Kedua , hukum HAM yang diberlakukan dalam situasi  perang  dikenal  dengan  hukum  humaniter. Ketiga ,  hukum  HAM  yang  khusus diterapkan  kepada  pengungsi  (dikenal  dengan  hukum  pengungsi).  Hukum  HAM  ini diterapkan  kepada  pengungsi  karena  berada  di  luar  Negaranya  serta  tidak  ada  yang melindungi.
Bermula  dari  kota  selatan  Deraa,  pada  bulan  Maret  2011  penduduk  setempat berkumpul  melakukan  unjuk  rasa  yang  menuntut  agar  pasukan  keamanan  Suriah membebaskan  14  mahasiswa  yang  telah  ditangkap  karena  dituduh  telah  merongrong stabilitas keamanan Suriah dengan cara melakukan provokasi melalui tulisan  di dinding, slogan  terkenal  dari  pemberontakan  rakyat  di  Tunisia  dan  Mesir:  "Orang-orang  ingin kejatuhan  rezim”.  Para  demonstran  juga  menyerukan  demokrasi  dan  kebebasan  yang lebih  besar 4 .  Selama  terjadi  pergolakan  peperangan  saudara  di  Suriah,  PBB 5 mencatat
1 PBB, Pengetahuan  Dasar  Mengenai  Perserikatan  Bangsa-Bangsa ,  (Jakarta:  Kantor  Penerangan  PBB (UNIC), hlm. 33.
2 Rita  Maran, Perkembangan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Politik  Internasional ,  artikel  dimuat  dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1 No. 3, Maret-Juni 2001, The Habibie Center, hlm. 159.
3 Eny Haryono dalam Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 32.
4 Syria. International Monetary Fund. Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015.
lebih dari 220.000 warga Suriah tewas, jumlah tersebut tidak termasuk korban tewas dari pihak pemerintah yang berkuasa di bawah kendali Presiden Bashar Al-Assad.
Negara-negara  di  Uni  Eropa  dijadikan  salah  satu  Negara  yang  dituju  oleh pengungsi  Suriah,  karena  selama  konflik  politik  dan  peperangan  antar  kelompok  yang bertikai tidak ada daerah yang disepakati sebagai safe zone dan non-fly zone oleh pihak yang  saling  bertikai.  Kebijakan open  door  policy kepada  para  pengungsi  Suriah  oleh Erdogan membuat banyak pengungsi lari ke Turki. Turki juga dipilih karena dari Turki para  pengungsi  Suriah  bisa  berpeluang  ‘menerobos’  ke  Eropa.  Di  Eropa-lah,  para pengungsi ini berharap mendapatkan status asylum 6 .
Melihat  latar  belakang  tersebut  upaya  masyarakat  internasional  sudah  banyak seperti  Liga  Bangsa-Bangsa  yang  membentuk  Komisaris  Tinggi  Liga  Bangsa-Bangsa untuk  menetapkan  status  hukum  dan  memastikan  diberikannya  perlindungan internasional untuk para pengungsi. Upaya ke arah pembentukan instrumen internasional sebagaimana  telah  dirintis  PBB  baru  bisa  dilanjutkan  pasca  Perang  Dunia  Kedua 7 . Terdapat  instrumen  hukum  yang  mengatur  dan  memberikan  perlindungan  terhadap mereka. Pengaturan bagi asylum seeker terdapat pada Declaration of Territorial Asylum 1967, praktek  Negara , persoalan  kemanusian ,  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR). Sedangkan pengaturan bagi pengungsi terdapat pada Convention Relating to the Status of Refugees 1951, Protocol relating to the status of Refugees 1967, International Covenant on  Civil  and  Political  Rights  ( ICCPR ). Pengaturan  mengenai  pengungsi  atau  asylum seeker sudah di atur di Eropa juga, tetapi masih ada beberapa Negara di Eropa yang tidak mau menerima tanggung jawab lebih terkait hal tersebut.

## II. IDENTIFIKASI MASALAH
Penulis  berpandangan  bahwa  topik  yang  dipaparkan  diatas,  cukup  menarik  untuk dilakukan  penelitian  dan  dianalisa  dalam  bentuk  karya  tulis  ilmiah  dengan  membatasi identifikasi masalah:
1. Untuk  mengetahui  perlindungan  hukum  HAM  internasional  terhadap  imigran Suriah.
5 Adirini  Pujayanti, Isu  Pencari  Suaka  dan  Kebijakan  Uni  Eropa ,  Jurnal  Vol.  VII,  No.17/1/P3DI/ September/2015.
6 Syria. International Monetary Fund . Diunduh pada tanggal 14 Oktober 2015.
7 Wagiman, S.Fil, Hukum Pengungsi Internasional , Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 32.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap imigran Suriah di Eropa.

## III. METODE
Pokok  bahasan  dalam  tulisan  ini  berhubungan  dengan  perlindungan  hukum HAM internasional terhadap imigran Suriah. Oleh karena itu, proses penulisan karya ilimiah ini terarah,  penulis  menggunakan  teori  hukum  internasional  dan  hak  asasi manusia  (HAM). Dalam  pandangan  Mochtar  Kusumaatmadja,  bahwa  hukum  internasional  adalah  seluruh kaidah  dan  asas  yang  mengatur  hubungan  yang  melintasi  batas-batas  antarnegara. Hubungan  yang  melintasi  batas-batas  nasional  Negara-negara  (hubungan  internasional) tersebut  dapat  terjadi  baik  hubungan  yang  diadakan  Negara  dengan  Negara  maupun Negara dengan subjek hukum internasional  lainnya  yang bukan Negara 8 .
Dalam  konteks  masyarakat  internasional,  terdapat  pengakuan  bahwa  setiap Negara mempunyai hak eksklusif dalam batas wilayah Negaranya  tanpa  ada keterikatan atau  pembatasan  dari  hukum  iternasional 9 .  Hak  dasar  suatu  Negara  mencakup  salah satunya  adalah  yurisdiksi  territorial 10 .  Yurisdiksi  merupakan  kewenangan  untuk melaksaanakan  ketentuan  hukum  nasional  suatu  Negara  berdaulat  dan  ini  merupakan sebagian implementasi kedaulatan Negara  sebagai  yurisdiksi Negara  dalam  batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada Negara berdaulat 11 .
Sebagai  subjek  hukum  internasional,  Negara  memiliki  kedaulatan  yang  diakui oleh  hukum  internasional.  Terkait  imigran,  yaitu  orang  yang  melarikan  diri  dari Negaranya ke Negara lain, sampai sekarang belum ada  pengaturan yang  jelas dan tegas. Imigran yang melarikan diri ke luar negeri dapat disebut asylum seeker atau pengungsi. Masuknya seseorang ke dalam suatu teritorial tertentu, dengan asumsi ia mencari suaka. Suaka adalah penganugrahan perlindungan dalam  wilayah  suatu Negara  kepada  orang- orang  dari  Negara  lain  yang  datang  ke  Negara  bersangkutan  karena  menghindari pengejaran atau bahaya besar 12 .
8 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional , Bandung, 2003, hlm. 2.
9 Imam  Santoso, Perspektif  Imigrasi  Dalam  Nation  Convention  Against  Transnational  Organizet  Crime, Perum Percetakan Negara RI , Jakarta, hlm.42.
10 Wagiman. Op. Cit ., hlm. 18.
11 Yudha Bhakti dalam Wagiman, Ibid.
12 Ajat Sudrajat Havid, Pengungsi dalam Kerangka Kebijakan Keimigrasian Kini dan  yang  Akan Datang . Lihat, Protecting Refugee, A field Guide for NGO’s tanpa tahun, hlm. 125.
Konvensi  Tentang  Pengungsi  1951  juga  memberikan  definisi  mengenai pengungsi.  Konvensi ini memuat definisi pengungsi yang sangat  umum dalam Pasal 1A ayat  (2) Convention  Relating  to  the  Status  of  Refugees  1951 13 .  Adapun  Protokol mengenai  Pengungsi  1967.  Dalam  Pasal  1  ayat  (2)  protocol  ini,  pengertian  pengungsi dalam  konvensi  1951  diperluas.  Instrumen  yang  terkait  dengan  pengungsi  dalam kawasan Eropa antara lain 14 Agreement of the Abolition of Visas for  Refugees , European Agreement  on  Transfer  of  Responsibility  for  Refugess, dan Reccomendation  on  the Protection of Persons not Formally Recognized as Refugees Under 1951 Convention . Membicarakan  hukum  pengungsi  internasional  harus  dilengkapi  juga membicarakan  hukum  migrasi  internasional.  Migrasi  adalah  perpindahan  penduduk dengan  tujuan  untuk  menetap  dari  suatu  tempat  ke  tempat  lain  melewati  batas administratif (migrasi internal) atau batas politik / Negara (migrasi internasional) 15.
Terkait  hal  di  atas  beberapa  prinsip  telah  mencakup  hak-hak  asasi  manusia internasional.  Hal  yang  sangat  fundamental  dari  hak  asasi  manusia  pada  jaman sekarang  adalah  ide  yang  meletakkan  semua  orang  terlahir  bebas  dan  memiliki kesetaraan  dalam  hak  asasi  manusia.  Kemudian  yang  tidak  kalah  penting  adalah Menurut  hukum  hak  asasi  manusia  internasional,  suatu  Negara  tidak  boleh  secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan 16 .
Banyak Negara-negara  yang tidak mau mengikatkan dirinya terhadap konvensi tersebut dengan berbagai alasan dan pandangannya masing-masing, namun di samping itu  semua  Negara,  yang  pada  prinsipnya  dibentuk  berdasarkan  kontrak  dan  sebagai personalitas internasional, tanpa terkecuali mempunyai kewajiban yang sama di dalam perlindungan  dan  penegakan  hak  asasi  manusia 17 .  Masalah  status  pengungsi merupakan  bagian  dari  hukum  internasional,  pengungsi  adalah  suatu  status  yang diakui oleh hukum internasional.
13 Konvensi  ini  disepakati  tanggal  25  Juli  1951  namun  baru  diberlakukan  pada  tanggal  22  April  1954. Konvensi  ini  disetujui  pada  Konferensi  PBB  tentang  Pengungsi  dan  orang-orang  Tanpa Kewarganegaraan yang  diselenggarakan  di  Geneva.  Konferensinya  itu  sendiri  merupakan  mandate  dari Resolusi  PBB Nomor 429 (V).
14 Uni  Eropa  Bahas  Kebijakan  Mengenai  Pengungsi, www.dw-world.de/dw/article/0,4131532,00.html. Diunduh pada tanggal 15 Januari 2016.
15 Pengertian  dan  Ruang  Lingkup  Mobilitas  Penduduk ,  makalah  dimuat  dalam http://meetabied.wordpress .com/2010/01/14makalah-mobilitas-penduduk/
16 Rita  Maran, Perkembangan  Hak  Asasi  Manusia  dalam  Politik  Internasional, artikel  dimuat  dalam Jurnal Demokrasi dan HAM, Vol. 1 No. 3, Maret-Juni 2001, The Habibie Center, hlm. 159.
17 Eny  Haryono, Permasalahan  di  Sekita  Pengungsi , www.seputarkita.com .  Diunduh  pada  tanggal  11 Januari 2016.
Adapun  UNHCR  yang  menjalankan  prosedur  Penentuan  Status  Pengungsi (RSD),  yang  dimulai  dengan  registrasi  atau  pendaftaran  terhadap  para  pencari  suaka. Setelah  registrasi,  UNHCR  akan  melakukan  wawancara  individual  dengan  masing  – masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini  melahirkan  keputusan  yang  beralasan  yang  menentukan  apakah  permintaan  status pengungi  seseorang  diterima  atau  ditolak  dan  memberikan  masing  –  masing  individu sebuah  kesempatan  (satu  kali)  untuk  meminta  banding  apabila  permohonannya ditolak 18 .

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perlindungan hukum HAM Internasional terhadap imigran Suriah
Masalah  kemanusiaan  yang  dihadapi  oleh  para  pengungsi  Suriah  ketika  terpaksa keluar dari Negaranya dan masuk ke Negara orang lain merupakan masalah yang rumit dan kompleks  sehingga  tidak  dapat  dengan  mudah  saja  dicari  solusi  terbaiknya.  Awalnya imigran  Suriah  hanya  ditempatkan  di  Negara-negara  tetangga  seperti  Iran  dan  Libya namun  kini  mulai  menyebar  kewilayah  Eropa  terutama  Jerman.  Salah  satu  alasannya adalah  untuk  mendapatkan  perlindungan  dan  menghilangkan  pendengaran  atas  saudara- saudaranya  yang  sedang  berada  di  medan  perang.  Akan  tetapi,  keinginan  mereka  untuk berada di Eropa tidak sepenuhnya mendapat tanggapan baik  dari Negara-negara  di benua tersebut.  Dalam  kondisi  demikian,  perlu  ada  perangkat  hukum  HAM  internasional  yang memproteksi  para  imigran  pada  umumnya.  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  merupakan  hal yang  relatif  baru.  Sejak  perjanjian  Westpalia  tahun  1648  sampai  lahirnya  Piagam Perserikatan  bangsa-Bangsa  (PBB)  tahun  1945  belum  menjadi  agenda  Internasional. Esensi  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  mengatur  kemanusiaan  universal  tanpa terikat atribut ruang dan waktu tertentu 19 .
Hukum internasional telah meletakan kewajiban dasar  bagi  tingkah  laku Negara dalam  melaksanakan  perlindungan  internasionalnya.  Tindakan  yang  bertentangan dengannya  akan  melahirkan  tanggung  jawab  internasional.  Tangggung  jawab internasioanal  diartikan  sebagai  suatu  perbuatan  salah  yang  memiliki  karakteristik
18 United  Nation  High  Commisioner  for  Refugees ,  2003,  Membantu  Para  Pengungsi,  Terbitan  Berkala UNHCR Tahun 2003.
19 Agus  Fadhillah, Pengantar  Hukum  Internasional  dan  Hukum  Humaniter  Internasional ,  Elsam.  Jakarta, hlm. 6-7.
internasional.  Tanggung  jawab  demikian  muncul  manakala  terdapat  pelanggaran  yang sungguh-sungguh  terhadap  hal-hal  yang  menyangkut  perlindungan  atas  hak-hak  asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi pengungsi.
Terkait  perlindungan  pengungsi  atau  pencari  suaka  telah  di  atur  oleh  hukum HAM internasional  seperti  pada  Convention  Relating  to  the  Status  of  Refugees 1951, Declaration  of  Territorial  Asylum  Seeker 1967, International  Covenant  on  Civil  and Political Rights (ICCPR), dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
Berdasarkan  ketentuan  di  atas  maka  hak  untuk  mendapat  perlindungan  suaka  di Negara lain termasuk kelompok hak asasi yang harus diakui secara universal karena tiap- tiap  manusia  memiliki  hak  inheren  untuk  hidup  yang  harus  dilindungi  oleh  hukum. Serta telah di atur juga mengenai hak-hak dan kewajiban Negara peserta konvensi yang harus  dilakukan  kepada  pengungsi  tersebut.  Oleh  karena  itu  perlindungan  hukum  yang harus  di  berikan  kepada  imigran  yang  keluar  dari  Negaranya  untuk  mencari perlindungan di Negara lain dalam hal ini imigran Suriah haruslah di berlakukan hukum yang  sama  tentunya  dengan  menanggapi  secara  baik  dari  Negara-negara  yang  di datanginya  dan  tidak  dapat  di  kembalikan  ke  Negara  asalnya  dimana  keamanannya sedang terancam.

## B. Analisis Implementasi perlindungan hukum bagi Imigram Suriah di Eropa
Konflik  peperangan  yang  terjadi  di  Suriah  menimbulkan  ketidakpastian  atas keselamatan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan jutaan warga Negara Suriah harus rela merubah  status  mereka  menjadi  pengungsi  dan  mencari  perlindungan  baik  di  dalam negeri terlebih lagi ke luar negeri. Salah satu Negara yang menjadi penerima pengungsi Suriah adalah Uni Eropa. Uni Eropa adalah salah satu kawasan dunia yang paling stabil dari  segi  politik  dan  paling  makmur.  Negara-negara  anggotanya  mematuhi  prinsip bahwa  mereka  harus  menawarkan  suaka  bagi  mereka  yang  lari  akibat  perang  saudara atau  tekanan  politik.  Dalam  konflik  ini  terdapat  kerjasama  antara  Uni  Eropa  dengan United  Nations  High  Commisioner  for  Refugees (UNHCR)  dalam  upaya  menangani pengungsi Suriah di Eropa.
Menurut  UNHCR  pada  desember  2014  bahwa  para  pengungsi  asal  Suriah  telah mendapatkan  penawaran settlement diberbagai  Negara  di  Eropa,  Amerika  hingga Australia  dengan  kuantitas  yang  berbeda-beda  setiap  Negara.  Sebanyak  4  juta  lebih penduduk  suriah  yang  telah  memutuskan  untuk  mengungsi  ke  Negara-negara  belahan
dunia  lainnya  dengan  penyebaran  telah  menyentuh  seluruh  benua 20 .  Menurut  UNHCR " Resettlement "  adalah  penempatan  baru  tetap  terutama  pengungsi  terluka,  ke  Negara ketiga  yang  mau  menerima.  Ini  diharap  memberi  perlindungan  penuh  bagi  pengungsi terkait  dan  membuka  perspektif  integrasi.  UNHCR  juga  menyerukan  redistribusi pengungsi  yang merata di Uni Eropa dan juga telah menghimbau kepada pemerintah di Uni  Eropa  untuk  memastikan  bahwa  mereka  menangani  situasi  ini  dengan  sensitif  dan mematuhi kewajiban internasional.
1. Dublin  II  Regulation yang  mengatur  tentang  Suaka  Uni  Eropa  tidak  dapat Mengesampingkan Prinsip Non-Refoulement
Dublin II Regulation dibuat untuk menjadikan sirkulasi keluar  masuknya pencari suaka  maupun  pengungsi  dapat  teratur,  namun  dalam  kenyataannya  ternyata  ciri  khas yang  terdapat  dalam  peraturan Dublin  Regulation adalah  adanya  pemindahan  pencari suaka 21 yaitu Pasal 17 dan Pasal 18 Regulation yang kerap dilaksanakan dan kebanyakan pemindahan tersebut ditujukan ke  Negara  Uni Eropa  yang meiliki  keterbatasan sistem, penerimaan  pencari  suaka  yang  dapat  mengakibatkan  hak-hak  mendasar  pencari  suaka terlanggar, dalam hal ini contohnya adalah Yunani.
Kesimpulan yang didapat adalah walaupun Negara-negara Uni Eropa telah secara sadar  melaksanakan  kewajiban  dari primary  legislation Uni  Eropa,  namun  pelaksanaan secara teknis dikembalikan lagi ke hukum nasional Negara anggota Uni Eropa tersebut.
2. Prinsip Non-Refoulment sebagai  Hukum  Kebiasaan  Internasional  dalam  Hukum Pengungsi Internasional
Konvensi  tentang  Pengungsi  1951  merupakan  sebuah  instrumen  internasional yang  lahir  pada  rezim  penegakkan  hak  asasi  manusia.  Prinsip non-refoulement pada dasarnya  berkaitan  dengan  prinsip  perlindungan  dalam  hukum  hak  asasi  manusia, utamanya  dalam  kaitannya  dengan  perlindungan  individu  dari  tindakan-  tindakan  yang dapat  dikategorikan  sebagai  penyiksaan  dan  atau  penghukuman  yang  kasar  dan merendahkan  martabat  dan  tidak  manusiawi.  Prinsip  yang  paling  mendasar  bagi keseluruhan sistem hukum pengungsi internasional ini telah dilebagakan dalam Pasal 33 Konvensi  tentang  Pengungsi  1951.  Dalam  sistem  hukum  pengungsi  internasional, keberadaan  prinsip non-refoulement telah  dilembagakan  dalam  berbagai  instrumen
20 Di akses dari http://www.unhcr.org.
21 Transfer of Asylum Seekers.
hukum  internasional  yang  berupa  konvensi,  deklarasi,  maupun  dalam  hukum  kebiasaan internasional. Makna utama dari prinsip non-refoulement adalah tidak boleh ada Negara yang mengembalikan atau mengirim pengungsi dan atau pencari suaka ke suatu wilayah tempat  kehidupan  dan  keselamatan  pengungsi  atau  pencari  suaka  tersebut  benar-benar terancam.

## B. PENUTUP
A. Simpulan
1. Imigran adalah orang yang melarikan diri dari Negaranya ke Negara lain di mana dapat  disebut  sebagai  pengungsi  atau asylum  seeker .  Terdapat  instrumen  hukum yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap mereka. Pengaturan  bagi asylum  seeker terdapat  pada Declaration  of  Territorial  Asylum  1967, praktek Negara , persoalan  kemanusian ,  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR).
Sedangkan  pengaturan  bagi  pengungsi  terdapat  pada Convention  Relating  to  the Status  of  Refugees  1951,  Protocol  relating  to  the  status  of  Refugees  1967, International Covenant on Civil and Political Rights ( ICCPR ).
2. Terkait  dengan  perlindungan  hukum  terhadap  imigran  Suriah  berlaku  sama terhadap  imigran  dari  Negara  lainnya  sebagaimana  diatur  dalam  pengaturan yang  telah  di  atur  tersebut . Negara-negara  di  Uni  Eropa  mengimplementasi perlindungan hukum HAM internasional terhadap imigran Suriah yang berada di Negara-negara  Uni  Eropa  dengan  konsisten  sebagaimana  di  amanatkan  dalam European  Convention  on  Human  Rights,  Convention  applying  the  Schengen Agreement  tanggal  14  Juni  1985,  Lisbon  treaty,  Dublin  II  Regulation  (Council Regulation  (EC)  343/2003)  tahun  2003. Indikasinya  ada  beberapa  Negara  di Uni  Eropa  seperti  Yunani,  Hungaria  yang  menolak  dan  tidak  mau  mengambil tanggung jawab lebih terhadap kewajibannya selaku Negara yang terkait dengan ketentuan  hukum  HAM  internasional  untuk  memberikan  perlindungan  terhadap imigran Suriah di Eropa.

## B. Saran
1. Selayaknya  jaminan  perlindungan  harus  diberikan  oleh  semua  negara  dan  tidak terbatas  hanya  bagi  negara-negara  yang  memiliki  hubungan  persekutuan internasional  untuk  menjamin  perlindungan  kepada  seluruh  penduduk  suatu
negara,  terlebih  lagi  bagi  mereka  para  pengungsi  yang  membutuhkan perlindungan lahir dan batin akibat kerasnya kehidupan di negara sebelumnya.
2. Jaminan  perlindungan  tersebut,  sebaiknya  harus  tetap  diberikan  meskipun  suatu negara tidak memiliki pengaturan dalam memberikan perlindungan terhadap para pengungsi  dari  negara  lain,  setidaknya  perlu  dilakukan  pandangan  menyeluruh dari segi kemanusiaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku :
Achmad  Romsan,  dkk. Pengantar  Hukum  Pengungsi  Internasional ,  Bandung:  Sanic Offset. 2003.
Atik  Krustiyati,  “Penanganan Pengungsi  di  Indonesia ” Tinjauan  Aspek  Hukum Internasional dan Nasional. Brilian Internasional . Surabaya. 2010.
Boer  Mauna, Hukum  Internasional  :  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era Dinamika Global , Edisi Kedua, Penerbit P.T. Alumni, Bandung, 2008. Damos Dumoli Agusman, Hukum Perjanjian Internasional: Kajian Teori dan Praktik Indonesia, Cetakan Kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
Daniel  Warner. The  Refugee  State  and  State  Protection , dalam “ Refugee Rights  and Realities . Cambridge University Press. 1999.
Davidson. Hak  Asasi  Manusia:  Sejarah,  Teori,  dan  Praketk  dalam  Pergaulan Internasional . Jakarta: Pustaka Grafiti. 1994.
Dudung  Indra  Ariska, Yurisdiksi  Asas  Oportunitas  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana Indonesia , deepublish, Yogyakarta, 2013.
Mochtar  Kusumaatmadja  dan  Etty  R.  Agoes, Pengantar  Hukum  Internasional ,  P.T. Alumni, Bandung, 2003.
M  Rudi  Rizki, Pokok-Pokok  Hukum  Hak  Asasi  Manusia  Internasional .  Seri  Bahan Bacaan  Kursus  HAM  Tahun  2005,  Lembaga  Studi  dan  Advokasi Masyarakat, Jakarta, 2005.
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan Singkat , Raja Grafindo, Jakarta, 2001
Sulaeman  Hamid,  Lembaga  Suaka  dalam  Hukum  Internasional,  PT  Raja  Grafindo, Jakarta, 2002.
Wagiman, Hukum  Pengungsi  Internasional ,  Cet.  1,  Sinar  Grafika,  Jakarta  Timur,
2012. Walter  Cairns, Introduction  to  European  Union  Law  (2 nd Edition) , Cavendish Limited,
London. Sidney, 2002.

## B. Perundang-undangan
1. Instrumen Hukum Internasional: United Nations Charter.
Universal  Declaration  of  Human  Rights  (UDHR).  Convention  Relating  to  the Status of Refugees 1951. Declaration of Territorial Asylum 1967.
International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). European Contion on Human Rights. United Nation of Human.
2. Perjanjian Internasional Regional Uni Eropa
Dublin II Regulation (Council Regulation (EC) 343/2003) tahun 2003.
Council  Directive  2003/9/EC  of  27  January  2003  laying  down  minimum standards for the reception of asylum seekers (OJ 2003 L 31, p. 18) tahun 2003. Convention applying the Schengen Agreement tanggal 14 Juni 1985. Agreement of the Abolition of Visas for Refugees 1959.
European Agreement on Transfer of Responsibility for Refugess 1980.
Reccomendation  on  the  Protection  of  Persons  not  Formally  Recognized  as Refugees Under 1951 Convention . European Refugee Fund Regulation 2008.
Lisbon Treaty (TFEU, TEU dan CFR) tahun 2009 .