## KEHADIRAN MEDIA BARU (NEW MEDIA) DALAM PROSES KOMUNIKASI POLITIK
Jerry Indrawan 1 ,  Efriza 2 ,  Anwar Ilmar 3
1&3 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta; 2 Program Studi Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIP-AN)
email: 1 jerry.indrawan@upnvj.ac.id, 2 efriza.riza@gmail.com,
3 anwar.ilmar@upnvj.ac.id

## Abstrak
Pola komunikasi politik di era multimedia ini sudah sangat mengandalkan kehadiran media baru yang berbasis internet, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Line  Today,  dll.  Penguasaan  teknologi  informasi  adalah  bagian  dari  munculnya kekuatan  media  baru,  di  mana  hal  ini  tentunya  membawa  perubahan  di  dalam masyarakat. Siapa pun, termasuk pengguna media baru tersebut, sekarang juga bisa terlibat langsung dalam proses tersebut. Perubahan dalam masyarakat inilah yang ingin penulis teliti karena dampaknya dalam pola komunikasi politik sangat terasa. Interaksi antara pemilih dengan yang dipilih sudah tidak terhambat lagi oleh jarak dan waktu, sehingga kualitas komunikasi politik dalam demokrasi seharusnya dapat meningkat. Komunikasi politik dapat berjalan dua arah atau bahkan lebih, sehingga feedback  dari  masyarakat  dapat  langsung  diterima.  Atas  dasar  itulah,  media  baru memiliki signifikansi yang penting terkait aktivitas-aktivitas komunikasi politik saat ini. Penulis melakukan analisa kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data dan informasi  sekunder  melalui  kajian  pustaka.  Hasil  penelitian  penulis  menunjukkan bahwa  kehadiran  media  baru  memberikan  dampak  signifikan  terhadap  aktivitas politik,  khususnya  proses  komunikasi  politik.  Penulis  merekomendasikan  agar kegiatan komunikasi politik harus dilakukan lebih banyak melalui medium siber, agar memiliki dampak yang lebih luas.
Kata Kunci: Komunikasi Politik, Multimedia, Media Baru
Abstract
The pattern of political communication in the multimedia era is already relying heavily on  the  presence  of  internet  based new  media,  such  as  Facebook,  Twitter,  Instagram, YouTube, etc. Mastery of information technology is part of the emergence of new media forces, where this certainly brings change in society. Anyone, including users of the new media, can now also be directly involved in the process. This change in society is what the  author  wants  to  examine  because  the  impact  in  the  pattern  of  political communication is felt. The interaction between the voters and the voted is no longer hampered by distance and time, so the quality of political communication in democracy should  increase.  Political  communication  can  be  done  two  ways,  or  evn  more,  so feedback from the community can be directly accepted. On the basis of that, new media has an important significance related to current political communication activities. The author conducted a descriptive qualitative analysis by collecting secondary data and information  through  literature  review.  The  result  of  this  research  shows  that  the presence of new media give significance impact to political activities, especially political
communication.  The  writers  recommends  that  political  communications  activities should be conducted more through cyberspace, in order to have a wider impact.
Key Words: Political Communication, Multimedia, New Media

## PENDAHULUAN
Di era globalisasi dan interkonektivitas yang sangat tinggi seperti sekarang ini, aspek multimedia menjadi sarana yang sangat tepat untuk melakukan komunikasi politik.  Teknologi  tidak  akan  dapat  dilepaskan  dari  bagaimana  para  aktor-aktor politik di era ini melakukan proses-proses yang terkait dengan komunikasi politik. Teknologi  tersebut  diejawantahkan  melalui  medium  yang  sekarang  disebut  media baru  (new  media).  Keberadaan  media  baru  ini  tentunya  harus  sejalan  dengan pelaksanaan  demokrasi  sebagai  prinsip  politik  bagi  kebanyakan  negara-negara  di dunia ini.
Digitalisasi sebagai bagian dari kemajuan teknologi, memberikan kesempatan bagi lahirnya internet, yang didefinisikan dalam bahasa Inggris sebagai international connection  networking.  Konsep  ini  sendiri  dapat  dimengerti  sebagai  jaringan internasional yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Istilah lain yang  kita  sering  dengar  adalah  globalisasi  yang  memiliki  makna  lintas  negara (internasional).  Internet  menjadi  bagian  integral  dari  globalisasi  yang  diakibatkan perkembangan pesat dari teknologi informasi (Arifin, 2014: 104).
Internet jika ingin dilihat dari bentuk fisik berbentuk jejaring laba-laba yang menyelimuti bola dunia. Jejaring tersebut berdiri dari titik-titik yang berkaitan antara satu titik dengan titik lainnya. Analogi lainnya dari internet adalah sebuah kota digital yang besar dan luas. Di dalam kota tersebut, setiap penduduknya memiliki alamat, di mana alamat tersebut digunakan sebagai sarana pertukaran informasi. Internet juga bisa  dianalogikan  sebagai  gedung  atau  perpustakaan  yang  di  dalamnya  tersimpan banyak  informasi  (database)  yang  sangat  lengkap.  Tentunya  semua  analogi  ini berbentuk digital atau multimedia.
Sejumlah  kelebihan  internet,  adalah  hampir  tidak  ada  batasan  ruang  dan waktu. Selain itu, sifat global internet  membuat akses untuk memperoleh informasi sangat  mudah.  Internet  juga  meningkatkan  kemampuan  masyarakat  untuk berkumpul dan berpendapat secara bebas, sehingga terkadang kebebasan itu dapat mengancam  sebuah  pemerintahan  yang  bercirikan  otokrasi.  Terakhir,  internet memiliki kelebihan dalam kecepatan, yang memungkinkan sebuah informasi dapat berkembang dan menyebar secara masif (Tabroni, 2012: 153).
Selanjutnya,  internet  adalah  oase  bagi  demokrasi.  Bagi  negara-negara  yang memiliki  sistem  pemerintahan  otoriter  atau  monarki,  internet  adalah  ancaman. Internet dapat menyebarluaskan informasi politik, baik yang bersifat umum, sampai yang  bersifat  rahasia.  Oleh  karenanya,  internet  dapat  digunakan  oleh  kelompok minoritas  yang  dimarginalkan,  bahkan  pihak  oposisi  sebuah  pemerintahan,  untuk memperjuangkan  hak-hak  politiknya.  Apalagi,  di  tempat-tempat  di  mana  media- media konvensional malah menjadi corong kebijakan pemerintahan. Itulah mengapa internet  berperan  sangat  penting  di  dalam  komunikasi  politik.  Sebagai  medium proses  komunikasi  politik,  internet  digunakan  untuk  kampanye  partai,  kampanye kandidat  calon  presiden,  dan  secara  umum  untuk  menyampaikan  informasi- informasi politik untuk kepentingan-kepentingan politis. Efektivitas internet dalam menyampaikan  pesan-pesan  politik,  baik  dari  bawah  ke  atas,  maupun  sebaliknya,
membuatnya  berperan  penting  dalam  proses  komunikasi  politik  (Tabroni,  2012: 154).
Penelitian  terdahulu  yang  penulis  jadikan  rujukan  ada  dua.  Pertama  jurnal dari Jerry Indrawan, yang diterbitkan di Jurnal Politica, Volume. 10, Nomor. 1 tahun 2019,  berjudul:  “Cyberpolitics  sebagai  Perspektif  Baru  Memahami  Politik  di  Era Siber”. Jurnal ini secara umum menjelaskan bagaimana kegiatan politik di masa depan akan  didominasi  melalui  medium  siber,  atau  cyberpolitics  menurut  istilah  penulis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberpolitics dapat digunakan sebagai medium berpolitik yang baru terhadap semua kegiatan dan aktivitas politik yang selama ini dijalankan secara tatap muka.
Penelitian  terdahulu  kedua  yang  penulis  gunakan  adalah  jurnal  dari  Afdal Makkuraga, yang diterbitkan di Jurnal Visi Komunikasi, Volume. 16, Nomor. 2 tahun 2017,  berjudul:  “Penggunaan  New  Media  sebagai  Sarana  Kampanye  Politik  Pada Kontestasi  Pilkada  Jabar  2018”. Jurnal  ini  membahas  tentang  kampanye  Ridwan Kamil dan Uu Rizhanul Ulum dalam Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2018 lalu,  yang  menggunakan  medium  new  media,  secara  khusus  media  sosial.  Hasil penelitian menujukkan bahwa kampanye menggunakan media sosial dipandang lebih efektif  ketimbang  media  konvensional  karena  mampu  mendorong  terbentuknya demokrasi yang bersifat deliberatif untuk meningkatkan kehadiran dan partisipasi masyarakat  yang  lebih  luas  dan  aktif.  Partisipasi  ini  dilakukan  melalui  medium internet, utamanya media sosial.
Signifikansi  dari  penelitian  ini  adalah  bagaimana  media  baru  memiliki peranan penting terkait aktivitas-aktivitas komunikasi politik yang dijalankan saat ini.  Bahkan,  secara  umum,  apalagi  di  era  “New  Normal”  pasca  pandemi  Cov id-19, hampir seluruh aktivitas-aktivitas politik dijalankan melalui medium siber. Kondisi demikian  menjadi  perhatian  penulis  mengapa  mengangkat  tema  ini  sehingga signifikansinya pun sangat jelas terlihat. Selain itu, signifikansi yang penulis jelaskan di atas juga menjadi bagian dari kebaruan (novelti) tulisan ini. Kajian terkait media baru juga masih relatif kekinian untuk dibahas  di dalam ilmu komunikasi politik. Atas dasar  itulah,  penelitian  kami  berusaha  untuk  meneropong  proses  berjalannya komunikasi  politik  yang  dilakukan  melalui  medium  media  baru  di  era  multimedia seperti  sekarang  ini  sehingga  memberikan  dampak  yang  luas  terhadap  aktivitas- aktivitas politik.

## KERANGKA TEORI
Teori yang penulis gunakan adalah teori media baru dari Flew, Power, dan Littlejohn  yang dikutip dari Fajar Junaedi. Menurut bidang ilmu komunikasi, media sosial dianggap sebagai bagian dari media baru (new media). Flew mendefinisikan new  media  sebagai,  as  those  forms  that  combine  the  three  Cs:  computing  and information technology (IT); Communication Network; digitised media & information content.  Sedangkan,  Power  dan  Littlejohn  menyebut  new  media  sebagai,  a  new periode in which interactive technologies and network communications, particularly the internet, would transform society. Persamaan definitif tentang konsep new media memperlihatkan  bahwa  kekuatan  dalam  suatu  media  baru  itu  adalah  penguasaan teknologi (terutama internet) yang dapat membawa perubahan dalam  masyarakat (Junaedi, 2011: 53).
Teknologi  komunikasi  baru  sangat  terkait  dengan  tiga  hal  berikut,  yaitu interactivity,  de-massification,  dan  asynchronous.  Interactivity  dapat  diartikan sebagai  sebuah  kemampuan  untuk  berbicara  balik  atau  interaksi  menggunakan sistem teknologi komunikasi baru.  Metode yang lebih interaktif seperti ini membuat penggunanya dapat  melakukan  kegiatan  komunikasi  dengan  lebih  efektif  dan  juga optimal (Junaedi, 2011: 8-9).
De-massification  (non-massal)  diartikan  sebagai  sebuah  pesan  yang disampaikan secara masing-masing diantara para pengguna yang ada dalam jumlah yang  banyak  (berisfat  individu).  Dalam  de-massification,  pengaturan  dari  sistem komunikasi massa tidak lagi dikendalikan produsen pesan, namun oleh konsumen media. Terakhir, asynchronous, yang memiliki pengertian bahwa teknologi baru ini dapat mengirim dan menerima pesan kapan pun, di mana pun, dan oleh siapa pun. Sifatnya  yang  global  membuat  teknologi  komunikasi  baru  memiliki  kemampuan menjangkau siapa saja yang diinginkan penggunanya (Junaedi, 2011: 9).
Teknologi  komunikasi  kemudian  menjadi  landasan  dalam  perkembangan komunikasi politik di era multimedia ini. Komunikasi politik memang selalu berjalan kongruen  dengan  kebebasan  demokrasi,  terutama  kebebasan  berpendapat. Kemudian,  komunikasi  politik  yang  terjadi  di  era  globalisasi  ini  menunjukkan penguatan  kebebasan  demokrasi  yang  berujung  pada  kebebasan  berpendapat  di komunitas  dunia  maya  atau  virtual  community.  Dengan  demikian,  kebiasaan komunikasi  pada  manusia  mulai  mengalami  perubahan  secara  mendasar.  Dengan masih  semakin  masifnya  kebebasan  berpendapat  yang  dilakukan  melalui  medium teknologi komunikasi tersebut, fatsun itu pun akhirnya berlaku.
Media sosial, seperti Instagram dan Facebook misalnya, memiliki peranan dan dampak tersendiri yang cukup masif dalam meningkatkan tekanan publik. Banyaknya perbincangan di situs media sosial seperti itu menunjukkan munculnya ruang publik baru (new public sphere). Saat media-media konvensional terbatasi oleh kepentingan bisnis  dan  politik  pemiliknya,  maka  media  daring,  terutama  situs  media  sosial mendapatkan tempat terhormat sebagai saluran berbagi kesadaran bersama (shared group  conciousness)  yang  masih  bebas dari  dominasi  negara  dan intervensi pasar (Heryanto, 2011: 153).
Politisi,  aktivis,  kelompok  penekan  dan  kelompok  kepentingan,  jurnalis, bahkan  birokrat  sudah  semakin  terbiasa  menggunakan  internet  untuk  melakukan pekerjaannya  sehari-hari.  Sebuah  fenomena  kontemporer  yang  sangat  menarik, karena menggunakannya dalam konteks statis, maupun dinamis. Artinya, sekalipun tidak aktif menggunakannya, paling tidak mereka pernah menggunakannya. Banyak informasi, seperti sosialisasi ide, gagasan, ajakan, sampai berupa protes dan tuntutan terhadap  sebuah  kebijakan  misalnya,  yang  didapatkan  melalui  internet.  Prosesnya pun dilakukan secara lebih cepat daripada lewat televisi atau media cetak. Hubungan antara  sesama  masyarakat,  termasuk  konektivitas  antara  suprastruktur  politik dengan infrastruktur politik, berlangusng tanpa dibatasi ruang dan waktu (Heryanto, 2011: 153).
Penggunaan internet untuk kegiatan politik kini semakin marak di Indonesia. Setidaknya ada dua faktor yang membuat hal ini bisa terjadi. Pertama, adalah sistem politik di Indonesia yang semakin demokratis.  Pasca reformasi, berkembangnya pers, serta  kebebasan  untuk  berkumpul,  berserikat,  dan  menyatakan  pendapat  kian meningkat. Alhasil, siapapun di era reformasi ini bebas untuk menggunakan dunia maya sebagai artikulasi gagasan, ide, pemikiran, bahkan tuntutan dan tekanan kepada
pemerintah atau penguasa. Kondisi ini melahirkan sebuah ruang publik yang berada di  dalam  dunia  maya.  Penguatan  demokrasi  terjadi  tidak  secara  offline,  namun  di ruang  siber.  Faktor  kedua,  adalah  berkembangnya  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  (TIK)  dalam  media  massa.  Semakin  luasnya  perkembangan  ini  dalam media massa memberikan akses yang mudah bagi masyarakat. Masyarakat menjadi lumrah,  bahkan  sering,  menggunakan  teknologi  mesin  pencari  (search  engine), seperti Google, sebagai sumber utama informasinya. Sangat mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai lingkungannya karena media cetak, televisi, dan radio di Indonesia saat ini banyak yang sudah terintegrasi secara daring. Hal ini membuat informasi yang beredar di masyarakat menjadi mudah diakses, termasuk informasi-informasi dengan konten politik (Heryanto, 2011: 154).
Hal  yang  menarik  minat  penulis  adalah  bagaimana  di  dalam  komunitas virtual,  ruang-ruang  publik  baru  muncul  dan  semakin  berkembang  dari  segi kuantitas.  Ruang-ruang  publik,  seperti  media  sosial,  adalah  bagian  dari  proses demokrasi.  Situs  media  sosial  merupakan  situs  pertemanan  yang  menghubungkan satu  orang  dengan  orang  lain  dalam  satu  komunitas  dunia  maya.  Situs  ini memanfaatkan  jejaring  untuk  mengumpulkan  teman  dekat,  kerabat,  rekan  kerja, teman yang memiliki kesamaan minat, ideologi dan juga platform gerakan (Heryanto, 2011: 154-155).

## METODE PENELITIAN
Penulis  melakukan  penelitian  kualitatif  yang  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-yang  diamati.  Metode  penelitian deskriptif  dipilih  karena  dapat  menjelaskan  masalah  pada  penelitian  ini.  Metode kualitatif  dapat  membantu  penulis  untuk  menggambarkan  sebuah  kejadian  secara sistematis, faktual, dan akurat terkait objek dan subjek penelitian yang penulis akan teliti (Moelong, 2001: 3). Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan  untuk  mendeskripsikan  fenomena-fenomena  yang  ada,  baik  fenomena alamiah  maupun  fenomena  buatan  manusia.  Fenomena  itu  bisa  berupa  bentuk, aktivitas,  karakteristik,  perubahan,  hubungan,  kesamaan,  dan  perbedaan  antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006: 72). Penelitian kualitatif  deskriptif  merupakan  penelitian  untuk  memecahkan  masalah  yang  akan diteliti  dengan  melakukan  penggambaran  subjek  dan  objek  yang  akan  diteliti tersebut. Subjek dan objek tersebut bisa dalam bentuk lembaga, komunitas, individu, dan lain-lain). Analisis yang dilakukan harus sesuai dengan kenyataan di lapangan, dalam arti faktual dan sesuai realita (Nawawi, 1997: 63).

## PEMBAHASAN
Pada  bagian  awal  tulisan  ini,  penulis  ingin  terlebih  membahas bagaimana  teknologi  digunakan  dalam  proses  komunikasi  politik. Sebelumnya, karena  komunikasi politik adalah bagian dari ilmu komunikasi secara  umum,  maka  baiknya  penulis  juga  membahas  tentang  teknologi komunikasi,  yang  menjadi  awalan  dari  perkembangan  teknologi  yang digunakan sebagai bagian dari komunikasi politik.
Menurut  Rogers  yang  dikutip  dari  Rahardjo,  teknologi  komunikasi adalah peralatan yang berbentuk piranti keras, struktur organisasi, dan nilai-
nilai  sosial  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  individu  untuk  mengumpulkan, memeroses,  dna  mempertukarkan  informasi  dengan  individu  lain.  Dari  asal katanya, teknologi berasal dari bahasa Latin “ texere ”, yang berarti menyusun atau  membangun,  sehingga  teknologi  tidak  seharusnya  dibatasi  pada penggunaan  mesin-mesin  saja.  Selama  tahun  1980-an,  komunikasi berkembang menjadi entitas penting dalam proses tukar-menukar informasi menggunakan  basis “ many  to  many ” .  Basis  ini  dilakukan  melalui  sistem komunikasi yang terkomputerisasi. Hal ini yang pertama kali disebut sebagai teknologi  komunikasi  baru.  Teknologi  komunikasi  baru  ini  memungkinkan terjadi  proses  interaksi  antar-pengguna  (interaktif).  Munculnya  teknologi komunikasi  baru  ini  membuat  perubahan  pada  karakteristik  komunikasi antar-manusia (Junaedi, 2011: 7-8).
Komunikasi  yang  dilakukan  masyarakat  tentunya  juga  ada  sebagian yang  bermuatan  politik.  Di  era  menjelang  reformasi  dulu  kita  melihat komunikasi politik masyarakat dilakukan lewat media massa, seperti koran, majalah,  tabloid,  dan  lain-lain.  Komunikasi  politik  juga  dilakukan  melalui rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan klandestin (bawah tanah), termasuk menyebarkan leaflet, pamflet, dan selebaran berisikan kritik terhadap rezim Soeharto  yang  berkuasa  saat  itu.  Tentunya  hal  ini  dilakukan  untuk menghindari tekanan dan opresi pemerintah Orde Baru ketika itu. Tiadanya kebebasan  demokrasi  dalam  bentuk  pelarangan  kebebasan  berpendapat  di muka  umum  membuat  komunikasi  politik  rakyat  tidak  bisa  dilakukan  di ruang-ruang  publik,  karena  setiap  komunikasi  politik  yang  muncul  di- screening sedemikian  rupa  oleh  penguasa  agar  tidak  membahayakan  rezim. Sebaliknya, komunikasi politik yang dilakukan rezim Soeharto berjalan satu arah kepada masyarakat, yang isinya  sangat partikularis untuk kepentingan rezim saja. Komunikasi politik yang dilakukan pun masih konvensional, yaitu melalui media cetak, radio, dan televisi (Efriza dan Indrawan, 2018: 167).
Akan  tetapi,  saat  ini  komunikasi  politik  yang  dilakukan  oleh masyarakat bersifat lebih bebas, bukan hanya karena eranya sudah demikian (reformasi),  tetapi  perkembangan  teknologi  membuat  penggunaan  ruang publik dapat diinisiasi melalui ruang-ruang privat yang bernama media sosial. Tidak ada lagi pembatasan kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh rezim yang  berkuasa,  malah  kecenderungan  komunikasi  politik  masyarakat dilakukan secara kebablasan mulai terlihat. Komunikasi politik bisa dilakukan sebebas-bebasnya dengan hanya sedikit limitasi dari penegak hukum. Semua ini  bisa  terjadi  karena  perkembangan  teknologi  yang  luar  biasa,  terutama melalui internet, sehingga muncul saluran-saluran baru, di mana masyarakat bisa berkomunikasi politik secara lebih bebas, lebih cepat, dan pastinya lebih memiliki  dampak  yang  sangat  luas  karena  dilakukan  di  ruang  publik  yang bernama dunia maya  (Efriza dan Indrawan, 2018: 167).
Kehadiran media sosial sebagai media baru, membuat internet sebagai sarana  yang  paling  tepat  digunakan  untuk  menyebarluaskan  pengaruh  dan dampak  dari  media  sosial  tersebut.  Ketika  media  konvensional  tidak  selalu membutuhkan  internet,  media  sosial  (dan  media-media  baru  lainnya
nantinya) sangat bergantung pada layanan internet. Media sosial tidak akan ada  tanpa  kehadiran  internet, karena  eksistensinya  memang  membutuhkan kolaborasi yang seimbang antara keduanya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan  media  massa  dalam  konteks  diseminasi  informasi  di  dunia tidak bisa dilepaskan dari internet,  sehingga menciptakan iklim komunikasi politik  yang  berada  dalam  ranah  multimedia    (Efriza  dan  Indrawan,  2018: 168).
Kehadiran  media  baru  ini  merupakan  bagian  tiga  generasi  dari komunikasi  politik,  seperti  Blumler  dan  Kavanagh  dalam  Heryanto,  yang menamakannya “ third  age  of  political  communication ”. Menurut  mereka, media  cetak  dan  penyiaran,  seperti  televisi  dan  radio,  tidak  lagi  dijadikan rujukan  utama  dalam  proses  komunikasi  politik.  Hal  ini  disebabkan  oleh semakin  masifnya  penggunaan  internet  sebagai  sumber  utama  masyarakat dalam  mencari  informasi  mengenai  berita-berita  atau  peristiwa-peristiwa politik.  Apalagi,  dalam  media  sosial  katakanlah,  proses  pencarian informasinya pun bersifat dua arah. Masyarakat dapat berpartisipasi langsung (dinamis), tidak hanya menunggu (pasif).
Terdapat  tiga  generasi  komunikasi  politik  dilihat  dari  dinamika komunikasi  politik  tersebut.  Generasi  pertama  disebut  retorika  politik,  di mana kemampuan berbicara (seni berbicara) memegang peranan yang sangat penting  karena  banyak  pesan-pesan  dalam  komunikasi  ditujukan  terhadap kemampuan tersebut. Generasi kedua memperlihatkan dominasi dari peran media massa yang diklasifikasikan sebagai media arus utama (mainstream). Kemudian,  generasi  ketiga  adalah  munculnya  perkembangan  dari  apa  yang kita bahas dalam tulisan ini, yaitu media baru (Heryanto dan Rumaru, 2013: 161).
Platform media cetak, audio, dan video memberikan kesempatan bagi pengguna untuk melakukan komunikasi secara dua arah. Hal ini adalah akibat dari digunakannya internet oleh platform-platform tersebut. Informasi yang beredar di internal sulit untuk dikontrol. Itu sebabnya internet disebut sebagai media  baru  yang  revolusioner.  Kontrol  informasi  dan  adanya  lembaga pengawas adalah ciri khas dari media cetak dan televisi, yang tidak ada lagi di internet. Alhasil, internet berkembang menjadi sebuah bentuk “media” yang sulit untuk dikendalikan, termasuk oleh pemerintah (Heryanto dan Zarkasy, 2012: 57-58).
Ciri-ciri  yang  membuat  internet  berbeda  dengan  bentuk  komunikasi lainnya,  adalah  dengan  adanya  penggunaan  multimedia, hypertextual , dispersal , virtuality , dan interactivity . Multimedia dimengerti sebagai sebuah medium yang di dalamnya terdapat banyak konten. Konten-konten tersebut adalah  perpaduan  antara  teks,  audio,  video,  gambar  (image),  animasi,  dan ragam konten interaktif lainnya.
Karakteristik  multimedia  dapat  kita  pahami  sebagai  medium  dengan beragam bentuk konten yang meliputi perpaduan teks, audio , image , animasi, video  dan  bentuk  konten  interaktif. Hypertextual ,  dipahami  sebagai  sebuah
teks yang dapat mengizinkan kita mengakses teks-teks lain. Sebagai contoh, sebuah tautan yang terdapat di dalamnya, cukup di klik satu kali saja untuk menghubungkan kita dengan halaman atau situs lain dengan  substansi teks yang pastinya juga berbeda (Efriza dan Indrawan, 2018: 169).
Kemudian,  d ispersal ,  yakni  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  tidak terpusat. Hal ini karena setiap pengguna internet dapat sesuka hati berperan menjadi  produsen,  distributor,  atau  hanya  sekadar  konsumen  ( personal freedom ).  Inilah  yang  membuat  media  baru  dianggap  sebagai  media  yang bersifat  pribadi  ( individually ),  sehingga  dapat  menjadi  hal  biasa  dalam kehidupan  sehari-hari  penggunanya.  Berikutnya, virtuality ,  adalah  karakter unik yang dimiliki media baru, karena terkait dengan persepsi kita terhadap objek-objek immaterial .
Sekalipun kita sering menyebut media baru dengan dunia maya, akan tetapi ,  walaupun  tidak  secara  fisik,  nuansa  “kehadirannya”  muncul  secara virtual.  Hal  ini  yang  membuat  media  baru  memiliki  karakter  budayanya sendiri,  namun  bukanlah  budaya  seperti  pada  umumnya  yang dimanifestasikan  secara  nyata,  namun  sebuah  budaya  digital. Interactivity memberikan  kesempatan  interaksi  bagi  komunikator  di  antara  sesama komunikator.  Komunikator-komunikator  tersebut, selain  dapat  berinteraksi secara daring, juga dapat menciptakan konten-konten pesan mereka sendiri untuk  kemudian  dipublikasikan.  Sebagai  contoh,  ketika  komunikator berkomunikasi via email atau fitur chat di media sosial, maka mereka sadar bahwa  internet  memungkinkan  mereka  berkomunikasi  secara  dua  arah (Efriza dan Indrawan, 2018: 169-170).
Media  konvensional  menunjukkan  bahwa  antara  komunikator  dan khalayaknya  digambarkan  sebagai  hubungan  satu  arah one-to-many- relationship , sementara internet dapat dilihat sebagai sarana komunikasi satu arah, dua arah, satu ke banyak, maupun banyak ke satu seperti halnya media konvensional. Meski dalam realitanya  sebenarnya, interaksi tersebut terjadi antara manusia dengan komputer, namun dalam budaya baru, yaitu budaya virtual, komunikasi terjadi tidak hanya satu arah (Wardhani dan Makkuraga, 2012: 185).
Berkembangnya  media  baru  menjadi  lebih  dinamis  membuat  media lama  atau  konvensional  harus  menghadapi  tantangan  yang  tidak  mudah. Media sosial, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, interactive blogs melahirkan  interaksi  antar-masyarakat  yang  dinamakan  jurnalisme  warga. Jurnalisme  warga  ini  memungkinkan  adanya  koneksi  antara  pencari  dan penyedia informasi. Atas dasar itu, eksistensi  dari media konvensional akan berkurang karena proses diseminasi informasinya terbatas ruang dan waktu.
Kita  juga  harus  memahami  tentang  apa  arti  baru  (new)  dari  konsep media  baru  yang  sedang  kita  pelajari.  Media  baru  bukanlah  teknologi  saja. Pemahaman  kita  harus  jauh  melebihi  itu.  Kita  harus  sadar  bahwa perkembangan teknologi akan membawa perubahan pada banyak bidang di dalam kehidupan manusia. Perubahan-perubahan tersebut berujung pada tiga
hal berikut. Pertama, peralatan terkait dengan teknologi yang dipergunakan memungkinkan  individu  dapat  memperluas  kemampuan  berkomunikasi. Kedua,  kegiatan  dan  praktek  komunikasi  dalam  media  baru  dapat meningkatkan kemampuan individu dalam penggunaan alat teknologi. Ketiga, penggunaan alat dan praktek dalam media baru akan membentuk nilai-nilai sosial dan sistem pengorganisasian yang baru pula (Junaedi, 2011: 53).
Media  sosial  sebagai  bagian  dari  media  baru memang  menghadirkan cara pandang baru terkait bagaimana manusia memaknai arus informasi yang di  era  globalisasi  ini  “ berseliweran ”  dimana -mana.  Media  sosial  memang memberikan  informasi,  yang  bagi  manusia  modern  adalah  bagian  dari kebutuhan primer, hanya saja akurasi dan kebenaran dari informasi tersebut membutuhkan  verifikasi  lanjutan.  Bedanya  dengan  media  konvensional,  di mana  ada  aturan  hukum  yang  melingkupi  setiap  aliran  informasi  yang ditampilkannya,  dalam  konteks  media  sosial  hal  tersebut  sama  sekali  tidak ada. Maka, tak heran muncul terminologi “ hoax ”, “ fake news ”, “ false news ”, dll . Apalagi, media sosial berada dalam ranah daring (Junaedi, 2011: 50).
Sifat media sosial adalah daring, alias sangat  membutuhkan internet. Hal  tersebut  membuat  penggunanya  sangat  mudah  untuk  terlibat berpartisipasi.  Partisipasi  dalam  hal  ini  artinya  adalah  kemudahan  berbagi dan  menyampaikan  informasi,  kemudahan  juga  dalam  membuat  konten, pesan,  atau isi yang akan disampaikan  kepada khalayak, dan mengomentari masukan-masukan yang diterima, di mana semua hal tersebut terjadi secara cepat  tanpa  batasan-batasan  yang  restriktif.  Harian  Kompas  di  awal  tahun 2011 menuliskan  secara  bombastis  bahwa  dari  dua  belas  manusia  di  bumi, satu orang pasti mempunyai akun media sosial Facebook . Media sosial yang mengandalkan jaringan internet ini dapat memberikan koneksi terhadap lebih dari  satu  miliar  manusia  di  seluruh  dunia. Facebook kemudian  berhasil memetakan  pola  hubungan-hubungan  sosial  diantara  manusia-manusia penggunanya  itu.  Ini  berarti Facebook merupakan  media  yang  mampu menciptakan sistem baru dalam pertukaran informasi. Konsekuensi yang tak terelakkan  adalah,  situasi  ini  mengubah  cara  hidup  banyak  orang  (Junaedi, 2011: 51).
Keberhasilan Facebook sampai sekarang ini yang sudah melebihi satu miliar pengguna, serta mampu menciptakan jaringan konektivitas yang luar biasa  melalui  media  sosial,  tidak  pernah  diperkirakan  sebelumnya. Kesempatan yang diberikan Facebook untuk memungkinkan manusia untuk melakukan  proses  interaksi  tanpa  halangan  waktu,  tempat,  dan  jarak, sangatlah luar biasa. Mengingatkan seperti ramalan Marshall McLuhan, bahwa perkembangan  teknologi  akan  menghantarkan  manusia  menuju “ Electronic Revolution ”, dan suatu saat nanti akan berkembang menjadi “ Global Village ”. Saat ini, ramalan McLuhan itu sudah terjadi dengan perkembangan internet Littlejohn  mengomentari  ramalan  tersebut  dengan  kalimat  berikut  ini, McLuhan’s  time  had  finally  arrived  with  the  inception  of  instantaneous information provided by the internet (Junaedi, 2011: 52).
Peran  teknologi,  terutama  internet,  menjadi  kata  kunci  dalam perubahan-perubahan  yang  terjadi  melalui  media  sosial.  Teknologi  internet menjadi  faktor  yang  memungkinkan  ( enabler ).  Sebagai  media  daring, teknologi ini dapat dengan mudah diakses kapan pun, dimana pun, dan oleh siapa  pun.  Daya  jangkau  internet  yang  global  memungkinkan  terjadinya konektivitas dan interaktivitas yang tinggi. Hal ini membuat internet sarana yang efisien dalam proses komunikasi. Termasuk untuk media sosial, di mana penggunanya  makin  hari  makin  banyak,  belum  termasuk  jasa  penyedianya seperti  Facebook  dan  Instragram.  Meningkatnya  jumlah  pengguna  ini berdampak pada media konvensional tentunya, karena akses informasi akan lebih  cepat  didapatkan  masyarakat  melalui  media  sosial.  Perbedaan kharakteristik,  khalayak,  dan  faktor-faktor  pembentuk  antara  media  sosial dan  media mainstream inilah    yang  membawa  perubahan  signifikan  dalam kajian-kajian komunikasi (Junaedi, 2011: 52).
Kemudian, dalam konteks kajian-kajian komunikasi politik, teknologi internet  membawa  dampak  yang  sangat  signifikan  terkait  diseminasi  arus informasi politik, baik secara top down , maupun bottom up . Penggunaan media sosial, yang menggunakan teknologi internet, membuat setiap orang mampu berkomunikasi politik kapan pun ia inginkan. Konten-konten politik menjadi lebih  mudah  ditemui  di  dalam  akun-akun  media  sosial  masyarakat,  karena aksesnya  sangat  terbuka.  Masyarakat  memiliki  kebebasan  dalam berkomunikasi  politik,  seperti  memberikan  komentar  terkait  kebijakan- kebijakan  politik  yang  dirumuskan  oleh  para  elit  politik.  Oleh  karenanya, terjadi dua level komunikasi secara bersamaan, yaitu komunikasi pada level interpersonal  dan  komunikasi  pada  level  media  massa.  Kondisi  demikian mengakibatkan  pesan  yang  bersifat  desentralisir  karena  produsen  dapat sekaligus sebagai konsumen dan sebaliknya; komunikasi berlangsung dalam dua arah antara produsen dan konsumen; dalam pengelolaan pesan berada di luar  kontrol  negara;  terbentuk  demokrasi;  dan  berorientasi  pada  individu (Junaedi, 2011: 55).
Dilihat  dari  sisi  elit  politik,  media  sosial  sekarang  menjadi  corong utama komunikasi politik mereka terhadap masyarakat. Berbagai kebijakan, usulan  kebijakan,  pernyataan,  dan  komentar-komentar  lainnya  terkait permasalahan politik, dapat dilakukan melalui media sosial. Selain akses yang sangat terbuka dan juga mudah, ongkos yang dikeluarkan juga lebih rendah daripada  menggunakan  media mainstream atau  melakukan  pertemuan- pertemuan publik secara fisik. Selain bersifat sentralistik (hanya satu arah), menggunakan media mainstream juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hasil  menggunakan  media  sosial  pun  sangat  signifikan  karena  dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat, termasuk mendapatkan feedback dari mereka. Fakta ini memperlihatkan sebuah fenomena, yaitu penggunaan media sosial menjadi sebuah medium efektif untuk digunakan pada khazanah kajian komunikasi politik (Efriza dan Indrawan, 2018: 173).
Terkait komparasi antara media mainstream dengan media baru, dalam hal  ini  media  sosial,  dalam  kajian  teori  media  secara  mikro  peran  media
mainstream sebagai  produsen  terlihat  sekali  bersifat  sentralistik.  Apa  yang disampaikan  media  melalui  pesannya  yang  searah  (dari  media  kepada khalayak)  akan  menghasilkan  teori-teori  yang  memperlihatkan  determinan media  terhadap  khalayak.  Pada  kelompok  makro,  juga  memperlihatkan kekuatan  media  dari  sisi  konten  terhadap  sistem  sosial  masyarakat.  Akan tetapi,  semua  pengertian  dan  pemetaan  ini  akan  bergeser,  bahkan  berubah secara total, bila dimasukkan dalam era media baru. Keberhasilan teori-teori media mainstream yang sangat tergantung pada produksi pesan komunikator kepada konsumennya, akan sangat berlainan dalam era media baru, di mana produsen pesan akan sekaligus berperan sebagai konsumen. Kemudian akan muncul kondisi, di mana penggunaan masing-masing teori menjadi kabur atau tidak jelas (Junaedi, 2011: 57).
Selanjutnya,  media  sosial  tidak  hanya  satu-satunya  yang  dapat diklasifikasikan  sebagai  media  baru.  Contoh  lainnya,  adalah  mesin  pencari raksasa ( search engine ), dikenal juga dengan istilah news aggregator , seperti Google, Yahoo, Bing, Never, dsb.  Kemudian, ada jasa penyaring berita ( news filtering  service ),  contohnya  Line  Today  dan  Indonesia  Indikator.  Ada  juga kegiatan jual beli secara daring, disebut E-Commerce. Semua jenis media baru ini dapat membentuk opini dalam masyarakat ( public opinion maker ) karena masifnya sifat pemberitaannya (Aji dan Indrawan, 2019: 91-92).
News  aggregator adalah  salah  satu  contoh  yang  penulis  ingin  bahas. Media  baru  jenis  ini  beroperasi  dengan  menunjukkan  situs  berita  dengan jumlah  akses  terbanyak  di  halaman  pertama  pencariannya.  Problemnya adalah,  hasil  pencarian  ini  dilakukan  secara  kuantitatif,  dengan  tidak melakukan  pengecekan  atau  verifikasi  terdapat  substansi  berita  yang ditampilkan  tersebut.  Ditambah  lagi,  situs  berita  yang  menyajikannya  pun tidak  terverifikasi.  Selain  itu,  jasa  penyaring  berita  pun  kerap  menjadi masalah. Dikarenakan kuantitas dari berita yang ada di dunia maya sangatlah banyak, media baru ini hanya melakukan beberapa penyaringan saja terhadap berita-berita  yang  ada.  Misalnya,  dari  dua  puluh  situs  berita,  jasa  ini  hanya menyaring  dua  atau  tiga  situs  saja.  Sekalipun  dimudahkan,  pembaca  tidak mendapat informasi secara berimbang terkait pemberitaan sebuah peristiwa karena  berita  yang  tampil  dipilihkan  oleh  jasa  penyaring  berita  tersebut. Karena  itulah,  melalui  media  baru,  siapa  saja  dapat  berperan  aktif membicarakan tentang suatu topik tertentu, utamanya politik. Berbagai opini akan  banyak  kita  temui,  sehingga  seseorang,  yang  hanya  masyarakat  biasa sekalipun, tiba-tiba dapat menjadi terkenal karena opini dan tulisannya (Aji dan Indrawan, 2019: 92).
Dampak  keberadaan  sosial  media  juga  mengharuskan  partai  politik, pemerintah, dan lembaga DPR untuk dengan segera menanggapi semua input yang masuk. Saat ini masyarakat memiliki kesempatan untuk berkomunikasi langsung  dengan  lembaga-lembaga  di  atas,  untuk  beropini,  berkomentar, bahkan  sampai  menyampaikan  tuntutannya.    Atas  dasar  itulah,  diperlukan pemahaman mengenai dampak dari kehadiran media baru, utamanya sosial media, yaitu sebagai berikut:
1. Menyediakan  peluang  untuk  berkomunikasi  lebih  banyak  dan  memberi ide, informasi, dan opini.
2. Membuka  kesempatan  baru  untuk  berkomunikasi  langsung  dengan khalayak  walaupun  dapat  menimbulkan  risiko  seperti  berkembangnya informasi  negatif.  Komunikasi  menjadi  lebih  personal  dan  dapat berlangsung tanpa perantara.
3. Meningkatkan komunikasi dan informasi secara cepat dan tepat dengan berbagai isu.
4. Membuka kesempatan untuk meraih khalayak dengan efektif dan efisien.
5. Membuka kesempatan untuk meraih khalayak baru dari kelompok muda atau  usia  yang  tidak  tersentuh  oleh  media mainstream yang  biasa digunakan oleh organisasi.
6. Blog dan media sosial membuka komunikasi secara global.
7. Media  baru  memungkinkan  organisasi  untuk  memperoleh  data  atau informasi  secara  cepat  tentang  bagaimana  pendapat  publik  terhadap organisasi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan partai politik (Aji dan Indrawan, 2019: 108-109).
Penjelasan  di  atas  menunjukkan  bahwa  media  baru  memberikan banyak peluang untuk meningkatkan komunikasi eksternal yang efektif dan efisien. Tapi, kehadirannya tentu disertai beberapa hal yang harus diwaspadai. Pertama,  media  baru  menciptakan cyber  selfishness, (keegoisan  pengguna internet),  maksudnya  menghasilkan  banyak  orang-orang  yang  tidak bertanggungjawab  secara  sosial.  Kedua,  sekalipun  ruang  dan  waktu  tidak terbatas,  hal  tersebut  tidak  berlaku  untuk  pertemuan  langsung  secara  fisik. Oleh  karena  tidak  bertemu  dengan  lawan  bicara  secara  langsung, kemungkinan terjadi penipuan atau pembohongan di dalam dunia maya cukup tinggi. Ketiga, terjadinya berita atau tulisan yang dianggap tidak sesuai ( hoax ), maka dengan cepat komentar akan mengiringnya, sehingga pihak organisasi atau  perorangan  yang  memiliki  kepentingan  untuk  pembangunan  citra semestinya harus memiliki pengetahuan dan literasi terhadap dampak media baru (Aji dan Indrawan, 2019: 110).
Dampak dari berkembangnya media baru ini sebenarnya sudah terlihat cukup lama Sejak tahun 2010, mulai terjadi kemandekan demokrasi di dunia, bak menjadi arus balik dari gelombang demokratisasi ketiga. Namun di tengah kegalauan itu, sebuah perkembangan tak terduga terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, kawasan yang selama ini seperti tak ikut ambil bagian dari tiga gelombang  demoraktisasi  dunia.  Revolusi  rakyat  menggulung  rezim-rezim otoritarian  sejak  awal  2011.  Aksi  bakar  diri  seorang  pedagang  asongan  di Tunisia,  Muhammad  Bouazizi  mencetuskan  Revolusi  Melati  yang menumbangkan Presiden Zine al-Abidin Ben Ali, otokrat yang telah berkuasa selama 23 tahun, pada 14 Januari 2011. Dari negara Arab Maghribi itu, revolusi menyeberang  ke  Mesir  dan  menumbangkan  Husni  Mubarrak  yang  telah berkuasa selama 30 tahun pada 11 Februari 2011 (Efriza dan Indrawan, 2018: 176).
Ini  terjadi  terutama  generasi  web  2.0 mulai  memasuki  relung-relung kehidupan  rakyat  di  Timur  Tengah.  Dengan  menggunakan  media  internet, aktivis prodemokrasi yang selama ini kesulitan untuk menyuarakan suaranya melalui  media  massa  konvensional  menemukan  jalan  baru  dalam menyuarakan demokrasi. Pada tanggal 18 Desember 2010, demonstrasi besar terjadi di Tunisia karena kematian Bouazizi tersebar dengan cepat di internet, utamanya melalui media sosial, ke seantero negeri itu. Demonstrasi besar itu akhirnya membuat Presiden Ben Ali jatuh pada tanggal 14 Januari 2011 (Efriza dan Indrawan, 2018: 176-177).
Di Mesir, aksi massa juga terjadi secara masif dimulai tanggal 25 Januari 2011.  oleh karena aksi itu, pemerintah Mesir memutus jalur komunikasi, yaitu telepon dan internet. Langkah memutus jaringan internet ini merupakan aksi kali  pertama  dan  terbesar  sepanjang  sejarah  internet  di  dunia.  Hal  ini dilakukan  Mesir  untuk  menanggapi  aksi  demonstrasi  warga  yang  menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur, dan juga mencegah demonstrasi merebak lebih luas. Aksi massa yang terus menerus membuat Presiden Mesir kala itu, Hosni Mubarak, lengser dari jabatan yang sudah puluhan tahun diembannya (Efriza dan Indrawan, 2018: 177-178).
Ternyata,  “Musim  Semi  Arab”  ( Arab  Spring )  belum  memperlihatkan tanda berhenti. Dari dua negara itu, angin revolusi berembus tampa ampun dan  mengincar  rezim-rezim  otokrasi  lainnya  di  Timur  Tengah  dan  Afrika Utara,  lalu  menumbangkannya,  seperti  Libya  (2011)  dan  Yaman  (2011). Isunya  memang  bukan  lagi  sekadar  kemiskinan  dan  pengangguran  seperti panggung  dramatis  Bouazizi.  Isunya  sudah  berkembang  menjadi  persoalan perlawanan dan penindasan. Angin perubahan kini sedang melanda jantung dunia Islam, menggulung para despot dan otokrat yang telah berurat-berakar. Sehingga ada yang berasumsi bahwa gelombang demokratisasi keempat telah dimulai. Sebuah gelombang yang memperlihatkan gelagat akan menyapu yang tersisa,  yang  tak  tersentuh  gelombang demokratisasi  pertama  (1828-1926), kedua  (1943-1962),  dan  ketiga  (1974-2000).  Gelombang  demokratisasi keempat  ini  hadir  tak  bisa  dilepaskan  dari  publik  menemukan  media  baru untuk menyampaikan aspirasinya (Efriza dan Indrawan, 2018: 178-179).
Internet  telah  menjadi  bagian  dari  proses  komunikasi  politik  yang memungkinkan publik bersuara lebih bebas tanpa ada lagi ketakutan terhadap sensor yang dilakukan redaksi maupun pihak-pihak di luar redaksi, terutama aparat  pemerintah.  Dan  patut  diakui  dan  dipahami  bahwa  perkembangan teknologi  komunikasi  dan  informasi  ( information  and  communication technology )  melalui  web  2.0  semakin  mengukuhkan  dominasi  media  dalam kehidupan manusia. Jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Blog, YouTube, dan  sejenisnya  menjadi  media  baru  yang  mengumpulkan  manusia  dalam perkampungan global ( global village ) (Rohaniah dan Efriza, 2017: 139-140).
Peristiwa Arab Spring ini adalah contoh kasus  dari dampak interaksi baru  yang  dihasilkan  oleh  media  baru,  di  mana  jenis  interaksi  komunikasi manusia tidak lagi langsung, tetapi tidak langsung. Akibat yang ditimbulkan
oleh jenis interaksi baru ini, adalah kemungkinan bagi beberapa orang untuk mengalami  satu  fenomena  secara  bersama-sama,  walaupun  berada  dalam lokasi yang terpisah. Hal ini disebut sebagai fenomena “ the doubling of space ” atau  fenomena  penduplikasian  suatu  lokasi.  Walaupun  pengguna  media berada di lokasi yang berbeda dan saling berjauan, bahkan dalam zona waktu yang  berbeda  pula,  mereka  tetap  dapat  melihat  kejatuhan  rezim  Ben  Ali, Mubarak, Gaddafi, dan Ali Abdullah Saleh, bersamaan dengan mereka-mereka yang  mengalaminya  langsung  di  Tunisia,  Mesir,  Libya,  dan  Yaman.  Konsep ruang dapat digandakan di, dan oleh media elektronik, termasuk media baru (Junaedi, 2011: 140).
Atas dasar itu pula, interaksi manusia yang didukung oleh media baru ini membawa dampak atau pengaruh positif dan juga negatif bagi kehidupan manusia. Di satu sisi, hubungan antarmanusia menjadi lebih mudah dan cepat. Akan  tetapi,  di  sisi  lain  pengguna  media  baru  ini  dapat  dengan  mudah terbelenggu dengan interaksi yang terjadi secara virtual tersebut. Contohnya, apabila  seseorang  masuk  terlalu  dalam  ke  dalam  hubungan  atau  interaksi interpersonal yang ia bangun di dunia virtual, maka ia dapat dengan mudah kehilangan  kepekaan  terhadap  lingkungan  fisik  sekitarnya  (Junaedi,  2011: 137).
Salah  satu  contohnya  adalah  penelitian  Amalia  dan  Haris,  yang melakukan  analisis  wacana  dari  sepuluh  berita  seputar  terorisme.  Hasil penelitiannya  menyebutkan  bahwa  semua  berita  tersebut  berupaya  untuk menyudutkan  Islam. Propaganda negatif terkait Islam yang dikaitkan dengan terorisme global adalah akibat dari diselewengkannya ajaran Islam, sehingga muncul interpretasi yang keliru. Islam dan umatnya akhirnya menjadi dibenci karena  stigma yang tidak benar tersebut. Realitas yang    terjadi    ini    pada akhirnya   menunjukkan   bahwa   ternyata   terdapat interdependesi     media dalam     memberitakan     kasus     seputar     teroris. Dikhawatirkan   bahwa kelompok  teroris  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  untuk  mencari perhatian  media  massa  agar  aksinya  mendapatkan  sorotan  publik.  Aksi terorisme  sangat  membutuhkan  liputan  media  karena  mereka  ingin melakukan  propaganda  dan  pembenaran  terhadap  aksi-aksinya.  Untuk  itu, mereka  mencari  sensasi  agar  mendapatkan  perhatian  media.  Media  pun menyambut  hal  ini  karena  dianggap  sebagai  sebuah  berita  yang  akan mendapatkan  banyak  perhatian  publik,  serta  dapat  juga  menjadikan  media tersebut  sebagai leading  newspaper terhadap  kompetitornya  (Amalia  dan Haris, 2019: 79).
Selanjutnya,  pola  manusia  berinteraksi  dewasa  ini  sudah  berubah akibat dari perkembangan teknologi komunikasi. Tidak ada lagi batasan ruang dan waktu dalam berkomunikasi. Interaksi manusia yang dulunya dilakukan melalui  proses  tatap  muka,  sekarang  bisa  menggunakan  media  sebagai ekstensi. Interaksi sosial melalui media baru yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu  tersebut  mengurangi  porsi  interaksi  tatap  muka.  Komunikator  yang awalnya hanya bersifat pasif karena hanya mendapatkan informasi satu arah, sekarang dapat berpartisipasi, terutama dalam user generated media , seperti
Wikipedia,  YouTube, ataupun Flickr .  Dari  situ  jejaring  sosial  tersebut, komunitas-komunitas  pun  terbangun.  Internet  menjadi  ajang  bertemunya mereka yang memiliki pemikiran dan minat serupa (Junaedi, 2011: 142).
Secara  politis,  media  sosial  telah  membuktikan  perannya  dalam beragam  kegiatan  politik.  Contohny  adalah  Barack  Obama  melalui kampanyenya  di  berbagai  media  sosial  yang  berbasis  internet.  Kemampuan media sosial dalam mengumpulkan massa memang sangat besar, contohnya dalam  kasus  mantan  pimpinan  KPK  2007-2009,  Bibit  Samad  Riyanto  dan Chandra Hamzah yang didukung banyak sekali masyarakat di Facebook . Selain itu,  ranah  kontestasi  politik  Indonesia  juga  tidak  mau  kalah.  Kita  melihat bagaimana  para  calon  presiden  2014,  yaitu  Joko  Widodo  dan  Prabowo Subianto  menggalang  dukungan  publik  melalui  media  sosial,  sebagai  salah satu medium utama kampanye mereka (Junaedi, 2011: 144).
Belum  lagi  betapa  massifnya  penggunaan  media  sosial  dalam pertarungan  politik “pilkada  rasa  pil p res”,  dalam  pilkada  DKI  Jakarta  tahun 2017 yang lalu. Secara khusus dalam kontestasi tersebut, adalah penggunaan media  sosial  terkait  kasus  Ahok.  Saat  Ahok    dituduh  melakukan  penistaan agama,  muncullah  demonstrasi  dan  pengerahan  massa  besar-besaran  di Jakarta.  Informasi  terkait  hal  itu  tentunya  disampaikan  melalui  platform media-media baru, sehingga peserta aksinya bisa mencapai ratusan ribu orang (Indrawan, 2017: 178).
Para konsultan politik dewasa ini juga mulai menggunakan cyberspace sebagai  wahana  melakukan  kampanye  politik.  Di  masa  depan,  kampanye- kampanye  politik  akan  bermain  di  ranah  siber.  Pelaku  perdagangan  juga sudah memulai cara ini melalui konsep memasarkan produknya melalui media baru  yang  bernama E-Commerce .  Para  konsultan  politik  ini  meniru  cara tersebut  dengan  melakukan political  branding terhadap  klien-klien  mereka (Indrawan, 2019: 10-11).
Contoh lain penggunaan media baru dalam politik, adalah penggunaan media  sosial  sebagai  sarana  kampanye.  Cara  berkampanye  seperti  ini dilakukan  oleh  pasangan  calon  Ridwan  Kamil  dan  Uu  Ruzhanul  Ulum  saat mencalonkan diri dalam Pilkada Jawa Barat tahun 2018 yang lalu. Pasangan ini  menggunakan  secara  efektif  media  sosial  untuk  berkampanye.  Dalam kampanyenya, calon gubernur ini mempublikasikan kegiatan-kegiatan, serta program-program  mereka  lebih  dari  sepuluh  kali  setiap  harinya  di  media sosial, seperti Facebook dan Instagram (Makkuraga, 2017: 61).
Terakhir, media sosial dapat menjadi tempat bertemu para stakeholder dalam politik  yang  terpisah  ruang  dan  waktu. Stakeholder tersebut,  seperti  penguasa, pejabat,  politisi,  partai,  kelompok-kelompok  politik  lainnya,  dan  tentunya  juga masyarakat. Media sosial memungkinkan terjadinya cyber democracy , yaitu di mana media  sosial  dapat  digunakan  untuk  menunjang  aktivitas  komunikasi  politik. Contohnya, penguasa yang ingin menyampaikan kebijakan publik, politisi atau partai yang  ingin  melakukan  pencitraan  atau  kampanye  untuk  pemilihan  umum,  dan masyarakat  yang  ingin  mengkritik  sebuah  kebijakan  atau  aturan  yang  dibuat  oleh penguasa. Semua interaksi ini dilakukan di dalam dunia maya.

## KESIMPULAN
Internet  dalam  konteks  komunikasi  politik  adalah  medium  utama  dalam perkembangan teknologi, khususnya media baru, dalam hal ini media sosial. Sifatnya yang daring membuat media jenis ini mudah untuk dijangkau oleh siapa pun dan di mana  pun.  Jangkauan  global  internet  membuat  konektivitasnya  sangat  efisien dan fleksibel untuk digunakan sebagai sarana dalam proses komunikasi politik.
Beragam informasi, dalam bentuk gagasan, ide, tuntutan, sampai protes, dapat disampaikan melalui ranah daring, yaitu internet. Internet pun memiliki kecepatan yang  jauh  melebihi  media-media  konvensional  lainnya,  seperti  televisi  atau  media cetak.  Konektivitas  sesama  masyarakat,  maupun  antara  infrastruktur  dan suprastruktur politik, dapat dilakukan tanpa melalui batasan ruang dan waktu. Saat ini komunikasi politik yang dilakukan oleh masyarakat bersifat lebih bebas, bukan hanya  karena  eranya  sudah  demikian,  tetapi  perkembangan  teknologi  membuat penggunaan ruang publik dapat diinisiasi melalui ruang-ruang privat, yang bernama Facebook,  Twitter,  Instagram,  You  Tube,  Line  Today,  dan  sebagainya,  yang  masuk dalam kategori media baru.
Kehadiran  media  baru  di  Indonesia  mengubah  secara  drastik  perjalanan politik dan demokrasi bangsa ini. Di era Orde Baru, kebebasan berpendapat adalah suatu  hal  yang  sangat  dibatasi,  bahkan  cenderung  tabu.  Namun,  di  era  globalisasi seperti  sekarang  ini  hampir  tidak  ada  lagi  batasan  bagi  setiap  warga  negara  atau masyarakat  untuk  menyuarakan  pendapat  dan  ekspresinya.  Di  era  multimedia, seperti  sekarang  ini,  berpendapat  adalah  bagian  esensial  dari  kehidupan  manusia. Pendapat-pendapat  itu  tak  jarang  memiliki  konten  politik.  Atas  dasar  itulah, komunikasi  politik  di  era  ini  mengalami  perkembangan  yang  sangat  signifikan, karena secara kuantitasnya sudah dilakukan secara masif.

## DAFTAR PUSTAKA
Aji, P. A., & Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics: Perspektif Baru Memahami Politik Era Siber. Depok: Rajawali Pers.
Amalia, A., & Haris, A. (2019). Wacana Islamophobia di Media Massa. Jurnal Medium, 7(1), 71-81.
Arifin, A. (2014). Politik Pencitraan Pencitraan Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Efriza  &  Indrawan,  J.  (2018).  Komunikasi  Politik:  Pemahaman  Secara  Teoritis  dan Empiris. Malang: Intrans Publishing.
Heryanto, G. G. (2011). Dinamika Komunikasi Politik. Jakarta: PT. Laswell Visitama.
Heryanto,  G.  G.,  &  dan  Rumaru,  S.  (2013).    Komunikasi  Politik  Sebuah  Pengantar.
Bogor: Ghalia Indonesia.
Heryanto, G. G. & Zarkasy, I. (2012). Public Relations Politik. Bogor: Ghalia Indonesia. Indrawan,  J.  (2017).  Dampak  Komunikasi  dan  Opini  Publik  terhadap  Perilaku Masyarakat. Jurnal Wacana, 16(2), 171-179.
Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik Era di Siber. Jurnal Politica, 10(1), 1-15.
Junaedi,  F.  (ed).  (2011).  Komunikasi  2.0:  Teoritisasi  dan  Implikasi.  Yogyakarta:
Aspikom.
Makkuraga, A. (2017). Penggunaan New Media sebagai Sarana Kampanye Politik Pada Kontestasi Pilkada Jabar 2018. Jurnal Visi Komunikasi, 16(2), 55-68.
Moelong, L. (2001). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nawawi,  H.  (1997).  Metode  Penelitian  Bidang  Sosial.  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Rohaniah, Y., & Efriza. (2017). Handbook Sistem Politik Indonesia: Menjelajahi Teori dan Praktik. Malang: Intrans Publishing.
Sukmadinata. (2006). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Tabroni,  R.  (2012).  Komunikasi  Politik  Pada  Era  Multimedia.  Bandung,  Simbiosa Rekatama Media.
Wardhani, D., & Makkuraga, A. (ed). (2012). The Repotition of Communication In The Dynamic of Convergence: Reposisi Komunikasi dalam Dinamika Konvergensi. Jakarta: Kencana.