Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 7 No. 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5134 , P-ISSN: 2442-6822 Web: http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/yurisprudentia
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)

## Ihsan Helmi Lubis
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan ihsan@iain-padangsidimpuan.ac.id

## Abstract
In Decision Number 37 P / HUM / 2017 concerning the Implementation of Transportation  of  People  with  Public  Motorized  Vehicles  Not  on  Route,  the Supreme Court revoked all of the Petitioners' petitions by stating PM. Number 26 of 2017 contradicts Law Number 20 of 2008. As a result of this decision, it raises pros  and  cons  among  the  public.  One  party  stated  that  this  decision  was  a decision  that  was  responsive  to  innovation  in  the  transportation  sector.  On  the other hand, stated that the legal considerations used by the Supreme Court were inadequate  because  they  did  not  use  Law  Number  22  of  2009  and  Government Regulation Number 74 of 2014 which were the basis for making PM Number 26 of 2017 and this decision did not reflect justice for the parties. The method used to solve  the  problem  in  this  study  is  to  use  a  type  of  library  research  with  a normative  juridical  approach  while  the  type  of  research  used  is  descriptive analytical. Based on these problem, the authors will analyze The Supreme Court’s decision from  the principle of  justice. Based on the results of  research using the principle of justice, The Supreme Court Decision Number 37/P/HUM/2017 tended to  side  with  the  Petitioners  by  revoking  all  the  provisions  petitioned  for  judicial review. Even though this provision is an ideal provision to be maintained in order to  create  balance,  equality  and  non-discrimination  between  Special  Charter Transportation and Conventional Taxis.

## Keywords; Justice, Balance, Equality and Non-Discrimination

## A. Pendahuluan
Perkembangan  tekhnologi  informasi dan komunikasi telah mengubah seluruh pola perilaku  dan  pola  hidup  ataupun  pergaulan dalam  suatu  masyarakat.  Perkembangan tekhnologi  yang  kita  nikmati  dewasa  ini diibaratkan seperti  pedang bermata dua,  satu sisi Ia memberikan kontribusi bagi peningkatan  kemakmuran,  kemajuan  dan peradaban manusia ke arah yang lebih praktis
dan  instan.  Namun,  disisi  lain  Ia  menjadi sarana  efektif  untuk  melakukan  perbuatan melawan  hokum. 1 Satu  diantara  banyaknya contoh  perkembangan  tekhnologi  informasi dan  komunikasi  adalah e-commers.  E- commers adalah  suatu  proses  transaksi  jual
1 Geistiar  Yoga  Pratama,  Suradi,  and Aminah,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap  Data Pribadi  Pengguna  Jasa  Transportasi  Online  Dari Tindakan  Penyalahgunaan  Pihak  Penyedia  Jasa Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen”, Diponegoro  Law Journal , Vol. 5, No. 3, 2016, h. 1.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
beli  barang  maupun  jasa  yang  dilakukan melalui  media  komputer, yaitu  internet (daring). 2 Ada  tiga stake  holder yang  terkait dalam  transaksi  jual  beli  secara  elekronik ataupun dalam jaringan (daring), yaitu seller , buyer dan provider . 3
Transportasi merupakan kegiatan memindahkan  suatu  objek  dari  tempat  asal (origin) ke  tempat  akhir (destination) .  Jika dikaitkan dengan pengertian e-commers yang telah  penulis  paparkan  di  atas,  maka  yang dimaksud  dengan  Transportasi  Online  ialah suatu  system  pelayanan  jasa  transportasi berbasis  jaringan  komputer  yang  kegiatan transaksinya,  mulai  dari  pemesanan  sampai dengan  pembayarannya  dilakukan  melalui media internet ataupun daring.
Kemajuan layanan
Transportasi
Online  memiliki  dua  sisi  yang  saling berlawanan  yaitu,  satu  sisi  sangat  membantu dan memudahkan aktifitas masyarakat dengan  fasilitas  yang  ditawarkan.  Namun sebaliknya,  disisi  lain  kemajuan  layanan transportasi  online  rentan  memicu  konflik, seperti  konflik  yang  terjadi  di  beberapa daerah,  yaitu  Medan, 4 Makassar 5 dan Malang. 6
2 Ahmad  M.  Ramli, Cyber  Law  Dan  HAKI Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia, (Jakarta:  Reflika Aditama, 2004), h.1.
3 Azhar  Muttaqin,  “Transaksi  E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam”, Ulumuddin , Vol. VI No. VI, 2010, h. 461.
4 Konflik  terjadi  ketika  pengemudi  GrabCar bergesekan  dengan  pengemudi  becak  bermotor  di
Langkah-langkah mediasi yang dilakukan  oleh  Kementerian  Perhubungan untuk  menghindari  konflik  berkelanjutan antara Transportasi Online dengan Transportasi  Konvensional  adalah  dengan mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Nomor.  26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor  Umum  tidak  dalam  Trayek. 7
Namun regulasi ini dianggap oleh Ir. Johanes Bayu  Sarwo,  Antonius  Handoyo,  Iwanto, Sutarno, Aji Lie Herman Susanto, dan Endru Valianto  Nugroho  tidak  mencerminkan keadilan  bagi  mereka  sebagai  pengemudi Transportasi  Online,  sehingga  regulasi  ini diajukan  hak  uji  materiil  ke  Mahkamah
depan  Plaza  Medan  Fair  yang  mengakibatkan pemukulan dan perusakan mobil pengemudi Grab Car yang  dilakukan  oleh  pengemudi  becak  bermotor, Muhammad Soleh,  “Konflik Transportasi Online Dan Konvensional Merambah Ke Daerah”, dalam www.merdeka.com, diakses pada 13 April 2021.
5 Konflik  terjadi  ketika  puluhan  pengemudi Angkutan  Kota  dan  Taksi  Konvensional  melakukan demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulawesi Selatan karena penurunan pendapatan yang mereka alami serta tidak  taatnya  pengendara  Taksi  Online  terhadap  tariff yang  diberlakukan  Dinas  Perhubungan  Sulawesi Selatan,  Yantina  Debora,  „Bentrok  Transportasi Konvensional  Dan  Online‟,  dalam  tirto.id,  diakses pada 13 April 2021.
6 Konflik terjadi ketika pengendara Angkutan Koa  melakukan  aksi  demonstrasi  dan  mogok  massal di  depan  Balai  Kota  Malang,  Andi  Hartik,  „Konflik Angkutan  Konvensional  Dan  Online  Di  Malang  Sulit Diatasi‟, dalam regional.kompas.com, diakses pada 13 April 2021.
7 Peraturan  Menteri  Perhubungan  Nomor  26 Tahun  2017  Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang  Dengan  Kendaran  Bermotor  Umum  Tidak Dalam  Trayek,  dalam  paparan  selanjutnya  penulis akan sebut PM. 26/2017.
Agung  yang  kemudian  permohonan  ini diregister dengan Nomor 37/P/HUM/2017. 8 Adapun pokok permohonan keberatan  hak  uji  materiil  itu  terdapat beberapa ketentuan yaitu; pertama, ketentuan pembatasan  wilayah  dan  jumlah  kedaraan yang  terdapat  pada  pasal  20  dan  pasal  21. Kedua, ketentuan  tarif  Angkutan  Sewa Khusus  yang terdapat  pada pasal  19 ayat  (2) huruf  f  dan  pasal  5  ayat  (1)  huruf  e. Ketiga, ketentuan  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan atas nama pemegang izin yang terdapat pada pasal  19  ayat  (3)  huruf  e,  pasal  27  huruf  a, pasal  36  ayat  (4)  huruf  c,  pasal  37  ayat  (4) huruf  c  dan  pasal  66  ayat  (4). Keempat, ketentuan  penyedia  aplikasi  yang  terdapat pada  pasal  51  ayat  (2)  dan  ayat  (3). Kelima, ketentuan pengguna Sertifikasi Registrasi Uji Tipe  (SRUT)  untuk  keperluan  perizinan  dan pelaksanaan  uji  berkala  yang  terdapat  pada pasal  35  ayat  (9)  huruf  a  angka  2  dan  ayat (10) huruf a angka 3, pasal 38 ayat (9) huruf a  angka  2  dan  ayat  (10)  huruf  a  angka  3, pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b, pasal  44  ayat  (10)  huruf  a  angka  2  dan  ayat (11)  huruf  a  angka  2. Keenam, ketentuan kewajiban penggunaan tanda nomor
8 Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017  Tentang  Penyelenggaraan  Angkutan Orang  Dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum  Tidak Dalam Trayek dalam paparan selanjutnya penulis akan sebut Putusan Mahkamah
Agung Nomor 37/P/HUM/2017.
kendaraan  bermotor  sesuai  domisili  yang terdapat pada pasal 30 huruf b. 9
Menurut  para  Pemohon,  ketentuan- ketentuan  diatas  bertentangan  dengan  Pasal 3,  Pasal  4,  Pasal  5,  dan  Pasal  7  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah 10 sebab akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berlandaskan  demokrasi  ekonomi  yang menjunjung  tinggi  rasa  keadilan  dan  tidak selaras dengan prinsip-prinsip dasar pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah. 11
Hal  yang  menarik  minat  penulis mengkaji permasalahan ini secara mendalam adalah  karena  Mahkamah  Agung  menilai Angkutan  Sewa  Khusus  ataupun  yang  lebih sering disebut dengan Taksi Online merupakan  konsekuensi  logis  yang  tidak dapat dihindari dari perkembangan tekhnologi  informasi  dalam  moda  angkutan jalan  ataupun  transportasi  dan  telah  berhasil meminimalisir bahkan menghapuskan bentuk pasar  yang  sebelumnya  dikuasai  oleh segelintir  orang (monopoly  market) ke
9 Putusan Mahkamah Agung Nomor 37/P/HUM/2017, h. 26-32.
10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil, Dan  Menengah  dalam  paparan  selanjutnya  penulis akan sebut UU 20/2008.
11 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 37/P/HUM/2017, h. 34.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
persaingan  pasar  yang  lebih  bebas  dan kompetitif dengan memberdayakan keunggulan  tekhnologi  untuk  bekerjasama dengan  masyarakat,  baik  itu  pengusaha mikro  dan  kecil  dengan  berlandaskan  pada konsep sharing economy . 12
Akibat  yang  ditimbulkan  Putusan Mahkamah Agung tersebut adalah terpecahnya  dua  pandangan  yang  saling bertolak  belakang  di  kalangan  masyarakat, yaitu  ada  yang  sependapat  (pro)  dengan putusan  tersebut  dan  ada  yang  tidak sependapat (kontra) dengan putusan tersebut.
Pihak  yang  pro  berpendapat  bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan  suatu  bentuk  dukungan  Hakim akan  tuntutan  zaman  terhadap  kemajuan tekhnologi  dalam  moda  transportasi  yang tidak  bisa  dihindarkan.  Sedangkan  pihak yang  kontra,  seperti  Danang  Parikesit,
Pengamat Transportasi Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno
berpendapat  bahwa  Transportasi  Online bukan  termasuk  UMKM,  tetapi  Pengusaha dengan modal besar yang berlindung seolah- olah  UMKM. 13 Terkait  penyedia  aplikasi juga telah bertindak melebihi kewenangannya dan idealnya sebelum
12 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 37/P/HUM/2017, h. 75.
13 Gloria Fransisca Katharina Lawi, “Putusan MA  Soal  Transportasi  Online,  Keadilan  Iklim  Bisnis Perlu  Dijaga”,  dalam  ekonomi.bisnis.com,  diakses pada 13 April 2021.
memutuskan  suatu  permasalahan  angkutan jalan,  Hakim  Mahkamah  Agung  meminta pertimbangan  dari  pemangku  kepentingan, seperti  Masyarakat  Transportasi  Indonesia (MTI) dan akademisi di bidang transportasi. 14
Pada  prinsipnya  Putusan  Hakim memiliki  3  (tiga)  tujuan  dasar  hokum,  yaitu harus  mencakup  rasa  keadilan,  kepastian hokum  dan  bermanfaat 15 bagi  para  pihak yang  berperkara  (secara  khusus)  maupun oleh  seluruh  masyarakat  (secara  umum). Aktualisasi  ketiga  prinsip  tersebut  tidaklah suatu hal yang mudah untuk diimplementasikan  karena  sangat  sering terjadi  ketidakselarasan  antara  ketiganya, seperti  ketidakselarasan  antara  kepastian hokum  dan  keadilan,  satu  sisi  Hakim berkewajiban  untuk  menegakkan  hokum dengan  merujuk  pada  regulasi  tertulis  yang bertujuan  untuk  menjamin  kepastian  hokum dengan mengabaikan rasa keadilan, begitupun  sebaliknya,  jika  Hakim  hanya menerapkan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam suatu  masyarakat,  maka  tidak  menutup kemungkinan kepastian hokum akan terabaikan  sehingga  yang  dicita-citakan  oleh hukum tidak dapat terwujud.
14 Subekti Rahayu, “Putusan MA Soal Aturan Angkutan  Daring  Bisa  Picu  Keresahan”,  dalam republika.co.id, diakses pada 8 April 2021.
15 Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan,  “Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian Hukum  Melalui  Konstruksi  Penalaran  Positivisme Hukum”, Jurnal Crepido , Vol. 1, No. 1, 2019, h. 14.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah tersebut,  maka  permasalahan  utama  yang akan  dijawab  pada  penelitian  ini  adalah pertimbangan  Hakim  Mahkamah  Agung dalam  Putusan  Nomor.  37/P/HUM/2017 ditinjau  dari  asas  keadilan.  Sedangkan batasan  permasalahan  yang  akan  dijawab hanya unsur pencabutan ketentuan pembatasan  wilayah  dan  jumlah  kendaraan serta ketentuan tarif Angkutan Sewa Khusus.

## B. Metodologi Penelitian
Metode  penelitian  pada  artikel  ini menggunakan jenis penelitian pustaka library research ) 16 dengan  pendekatan  yuridis- normatif. 17 Dalam  pendekatan  ini  penulis akan  menggali  berbagai  berbagai  polemik Angkutan  Sewa  Khusus  (Taksi  Online), kemudian menghubungkannya dengan seluruh  regulasi  yang  berlaku  di  Indonesia, sehingga  akan  diketahui  konsep  dasar  dari keberadaan hukum tersebut.
16 Penelitian  pustaka  menurut  Moh.  Nazir adalah suatu  metode  yang dipakai dengan penalaahan buku-buku  yang  berhubungan  dengan  tema  yang dibahas,  Usman  Yahya,  „Konsep  Pendidikan  Anak Usia  Sekolah  Dasar  (6-12)  Tahun  Di  Lingkungan Keluarga  Menurut  Pendidikan  Islam‟, Jurnal Islamika , Vol. 15, No. 2, 2015,  h. 231. 17 Pendekatan  yuridis  normatif  adalah  suatu kegiatan  yang  mengkaji  mengenai  penyelesaian masalah-masalah  yang  terdapat  dalam  peraturan- peraturan ataupun hukum positif, Kornelius Benuf and Muhamad  Azhar,  „Metodologi  Penelitian  Hukum Sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer‟, Gema  Keadilan ,  Vol.  7,  No.  1,  2020, h. 23.
Adapun  sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  bahan  hukum primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  primer terdiri  dari  perundang-undangan,  catatatan- catatan  resmi  atau  risalah  dalam  perbuatan perundang-undangan  dan  putusan-putusan Hakim.  Dalam  hal  ini  Putusan  Nomor.  37 P/HUM/2017.  Sedangkan  bahan  hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen- dokumen resmi, meliputi buku-buku, skripsi, jurnal,  dan  internet  yang  berkaitan  dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan tipe  penelitian  menggunakan  deskriptif analitis 18 untuk  mengetahui  permasalahan yang diteliti secara gamblang dan terfokus.

## C. Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor. 37/P/HUM/2017  Ditinjau  Dari  Asas Keadilan
Pada hakikatnya adil bermakna menempatkan  sesuatu  pada  tempatnya  dan memberikan  kepada  setiap  orang  hak-hak yang  melekat  padanya. 19 Hal  ini  sesuai  pada asas bahwa setiap orang memiliki kedudukan
18 Deskriptif  analitis  adalah  menggambarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan teori-teori  hukum  yang  kemudian  dikaitkan  dengan aktualisasinya  yang  menyangkut  permasalahan  yang diteliti, Fathalya  Laksana, „Analisis Yuridis Terhadap Kasus  Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Atas Ketidakabsahan Peralihan Hak Milik Benda Bergerak (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 1081/K/PDT/2018)‟, Sol  Justisio :  Jurnal  Penelitian Hukum , Vol. 2, No. 2, 2020, h. 229.
19 Afifa  Rangkuti,  “Konsep  Keadilan  Dalam Perspektif  Islam”, TAZKIYA;  Jurnal  Pendidikan Islam , Vol. VI. No. 1, 2017, h. 18.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
yang  sama  di  depan  hokum  ( equality  before law ). 20 Dengan kata lain, asas keadilan wajib mempertimbangkan hokum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat, 21 yang terdiri  dari  kebiasaan  ataupun  ketentuan hokum  tidak  tertulis. 22 Apabila  seorang Hakim  memilih  asas  keadilan  sebagai  dasar memutus  perkara  yang  dihadapinya 23 maka seorang Hakim harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang tumbuh dan berkembang  dalam  suatu  masyarakat,  baik itu kebiasaan-kebiasaannya maupun penerapan  hukum  tidak  tertulis  yang  sampai saat  ini  tetap  dilestarikan  secara  turun menurun.
Keadilan  memiliki  dua  sifat,  yaitu sifat  normatif  dan  konstitutif  bagi  hokum. Bersifat  normatif  karena  memiliki  fungsi sebagai prasyarat trasendental yang mendasari  setiap  hokum  positif  yang bermartabat. 24 Keadilan  menjadi  landasan
20 Julita  Melisa  Walukow,  “Perwujudan Prinsip  Equality  Before  Law  Bagi  Narapidana  Di Dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  Di  Indonesia”, Lex et Societatis , Vol.1, No. 1, 2013, h. 163.
21 A  Salman  Maggalatung,  “Hubungan Antara  Fakta  Norma,  Moral,  Dan  Doktrin  Hukum Dalam  Pertimbangan  Putusan  Hakim”, Jurnal  Cita Hukum , Vol. 2, No. 2, 2014, h. 185. 22 Ahmad Tahali, “Hukum Adat Di Nusantara Indonesia”, Jurisprudentie :  Jurusan  Ilmu  Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum , Vol. 5, No. 1, 2018, h.
32.
23 Fence M. Wantu, “Mewujudkan Kepastian Hukum,  Keadilan  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Putusan Hakimr  Di  Peradilan  Perdata”, Jurnal  Dinamika Hukum , Vol. 12, No. 3, 2012, h. 485. 24 Handayani,  Johannes,  and  Kiki,  “Peranan Filsafat  Hukum  Dalam  Mewujudkan  Keadilan”,
moral  hokum  dan  sekaligus  tolak  ukur system  hokum  positif 25 sebab  pangkal  dari hukum  positif  adalah  keadilan. 26 Sedangkan konstitutif  karena  keadilan  harus  menjadi unsur  absolut  bagi  hokum. 27 Tanpa  adanya keadilan sebuah aturan ataupun regulasi tidak layak menjadi hokum. 28 Hal ini memperhatikan  pula  asas  prioritas  yang dipelopori oleh Gustav Radbruch yaitu untuk menerapkan  hokum  secara  tepat  dan  adil guna  memenuhi  tujuan  hokum  maka  yang diutamakan  adalah  keadilan,  kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hokum. 29
Adapun  teori  keadilan  yang  penulis gunakan  dalam  pembahasan  ini  adalah  teori keadilan  yang  dipelopori  oleh  Murtadha Muntahhari, yaitu sebagai berikut;
1. Adil bermakna keseimbangan, yaitu suatu masyarakat  yang  ingin  tetap  bertahan
Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni , Vol. 2, No. 2, 2018, h. 724.
25 Shinta  Dewi  Rismawati,  “Menebarkan Keadilan  Sosial  Dengan  Hukum  Progresif  di  Era Komodifikasi  Hukum”, Jurnal  Hukum  Islam  (JHI) , Vol. 13. No. 1, 2015, h. 2.
26 Herri  Swantoro,  Efa  Laela  Fakhriah  dan Isis  Ikhwansyah,  “Permohonan  Upaya  Hukum Peninjauan  Kembali  Kedua  Kali  Berbasis  Keadilan Dan  Kepastian  Hukum”, Mimbar  Hukum ,  Vol.  29,
No. 2, 2017, h. 194.
27 Rachmadi  Usman,  “Kepailitan  Terhadap Bank  Berdasarkan  Asas  Keseimbangan  Sebagai Perwujudan  Perlindungan  Kepentingan  Nasabah Penyimpan”, Badamai  Law  Journal ,  Vol.  1,  No.  1, 2016, h. 152.
28 Supriyono, “Terciptanya Keadilan, Kepastian  Dan  Kemanfaatan  Dalam  Kehidupan Masyarakat”, Jurnal  Ilmiah  Fenomena ,  Vol.  XIV. No. 2, 2016, h. 1574.
29 Yustinus  Suhardi  Ruman,  “Keadilan Hukum  Dan  Penerapannya  Dalam  Pengadilan”, Humaniora , Vol. 3, No. 2, 2012, h. 346.
maupun  mendapatkan  kemapanan,  maka masyarakat  tersebut  harus  berada  dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada di  dalamnya harus  eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan social mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relative  melalui  penentuan  keseimbangan yang  relevan  dengan  menerapkan  potensi yang  semestinya  terhadap  keseimbangan tersebut.
2. Adil  bermakna  persamaan  dan  non- diskriminasi,  yaitu  menjaga  persamaan ketika hak memilikinya sama. 30
Dibawah ini penulis akan
menghubungkan  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 dengan teori keadilan yang telah penulis paparkan di atas, yaitu sebagai berikut;
a) Pembatasan  Wilayah  dan  Jumlah
Kendaraan Pada Putusan Nomor. 37/P/HUM/2017 Mahkamah Agung mencabut ketentuan pembatasan wilayah dan jumlah kendaraan yang diatur dalam Pasal  20  dan  Pasal  21  PM.  26/2017,
Mahkamah Agung menyatakan
bertentangan  dengan  Pasal  3  dalam  UU
20/2008. Hal ini tentunya akan
30 Murtadha  Munthahhari, Keadilan  Ilahi: Asas  Pandangan  Dunia  Islam (Bandung:  Mizan, 2009), h. 60-63.
mengakibatkan adanya ketidakseimbangan dan diskriminasi terhadap  Taksi  Konvensional  karena tunduk  dan  patuh  terhadap  Pasal  152 Undang-Undang  Nomor.  22  Tahun 2009 31 yang  mengamanatkan  kepada Walikota  untuk  menetapkan  jumlah kebutuhan maksimal Taksi dalam kawasan Perkotaan, Bupati dalam kawasan  Kabupaten,  Gubernur  apabila melampaui wilayah Kota/Kabupaten dalam  satu  wilayah  Provinsi,  atau Menteri  yang  bertanggung  jawab  di bidang  sarana  dan  prasarana  lalu  lintas dan  angkutan  jalan  untuk  Taksi  yang wilayah  operasinya  melampaui  wilayah Provinsi.
Pada  Pasal  20  PM.  26/2017 mengamanatkan  kepada  Kepala  Badan untuk  menetapkan  klasifikasi  kawasan perkotaan,  perkiraan  kebutuhan  jasa Angkutan  Sewa  Khusus,  perkembangan daerah  kota/perkotaan  dan  tersedianya prasarana  jalan  yang  memadai  untuk wilayah operasi  Angkutan Sewa Khusus yang  melampaui  lebih  dari  satu  daerah kabupaten/kota dalam satu Provinsi.
Sedangkan  dalam  Pasal  21  PM. 26/2017  menyatakan  bahwa  Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu
31 Undang-Undang  Nomor.  22  Tahun  2009 Tentang  Lalu  Lintas  Dan  Angkutan  Jalan,  dalam paparan selanjutnya penulis akan sebut UU 22/2009.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
ditetapkan  dengan  mempertimbangkan perkiraan kebutuhan jasa angkutan orang dengan  tujuan  tertentu,  adanya  potensi bangkitan perjalanan. Hal ini didasarkan pada  pertimbangan  Direktur  Jenderal, Kepala  Badan  dan  Gubernur  sesuai dengan kewenangan menetapkan rencana  kebutuhan  kendaraan  Angkutan Orang  dengan  Tujuan  Tertentu  untuk jangka waktu lima tahun.
Dari  kedua  ketentuan  di  atas, baik  pembatasan  wilayah  dan  jumlah kendaraan  yang  diterapkan  kepada Angkutan  Sewa  Khusus  (Taksi  Online) maupun  Taksi  Konvensional  sama-sama ditetapkan  oleh  Pemerintah.  Hal  ini tentunya  untuk  menciptakan  mekanisme pasar  yang  sehat  yaitu supply dan demand yang  seimbang.  Jika  tidak diatur, maka secara otomatis akan terjadi kelebihan supply yang dapat mengakibatkan  persaingan  tidak  sehat. 32
Hal  ini  senada  dengan  pasal  17  huruf  f PP  74/2014  yang  menyatakan  bahwa Pemerintah  bertanggung  jawab  atas penciptaan  persaingan  yang  sehat  pada industry jasa angkutan umum.
Dibawah ini penulis akan memberikan  contoh  tanggapan  para pengemudi  Angkutan  Sewa  Khusus
32 Darmaningtyas,  “Angkutan  Online  Pasca- Putusan  Mahkamah  Agung”,  dalam  beritagar.id, diakses pada 8 April 2021.
(Taksi  Online)  dan  Taksi  Konvensional bahwa  jumlah  Angkutan  Sewa  Khusus (Taksi  Online)  sudah  terlalu  banyak, yaitu sebagai berikut;
1) Abdullah  Umar  sebagai  Ketua
Serikat  Pekerja  Pengemudi  Online
(SPPO) menyatakan bahwa Pengemudi  Taksi  Online  di  Jakarta sudah terlalu banyak  yang berimbas kepada  kredit  ataupun  cicilan  mobil tidak  lancar  dan  pendapatan  sering menurun,  hal  ini  sangat  jauh berbeda  dengan  satu  atau  dua  tahun lalu yang penghasilannya tinggi. 33
2) Para Pengendara Taksi Konvensional di Purworejo
menyatakan  bahwa  angkutan  umum di Purworejo sudah lebih dari cukup untuk  melayani  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan sebagian besar masyarakat sudah memiliki
kendaraan  pribadi.  Jika  tidak  ada pembatasan jumlah kendaraan terhadap Taksi Online tentunya akan berimbas kepada pendapatan mereka. Bahkan mereka mempertanyakan  akan  mengangkut apa jika regulasi tersebut ditetapkan. 34
33 Nograhany  Widhi,  “Tarif  Dan  Kuota Diatur Di PM 32/2016, Ini Kata Sopir Taksi Online”, dalam news.detik.com, diakses pada 8 April 2021.
34 Muhammad  Ansori,  “Tolak  Angkutan Online,  Puluhan  Pengemudi  Taksi  Konvensional  Dan
Jika  ditinjau  dari  kacamata
adil bermakna
keseimbangan tentunya  pencabutan  ketentuan  yang terdapat  dalam pasal  20  dan pasal  21 PM.  26/2017  tidak  sesuai  karena keseimbangan  itu  pada  hakikatnya mengharuskan neraca kebutuhan ( supply dan demand ) dan menerapkan potensi  (batasan  jumlah  kendaraan) yang semestinya.
Sedangkan  jika  ditinjau  dari kacamata  adil  bermakna  persamaan dan  non-diskriminasi  juga  tidak sesuai  karena  dikhawatirkan  jumlah Taksi  Online  akan  terus  meningkat bahkan  tidak  terbendung,  semakin memperparah kemacetan, bahkan memicu munculnya entrepreneur baru  di  bidang  transportasi  untuk membeli  mobil  dengan  cara  kredit dan  pembayarannya  dari  hasil  usaha menjadi Taksi Online.
Diberlakukannya ketentuan yang terdapat pada pasal 20 dan pasal 21  PM.  26/2017  menurut  penulis sama  sekali  tidak  membatasi  hak masyarakat Indonesia pada umumnya serta  Para  Pemohon  pada  khususnya untuk  menjadikan  kegiatan  Taksi Online  sebagai  bagian  dari  mata pencahariannya. Namun, dengan
Angkot Demo Ke Kantor Dishub”, dalam purworejo.sorot.co, diakses pada 8 April 2021.
diberlakukannya aturan ini,
merupakan wujud dari upaya Pemerintah  dalam  melindungi  semua stakeholder dalam  moda  Angkutan Jalan agar mempunyai kesetaraan hak dan  kewajiban  bukan  ketimpangan yang berimbas kepada konflik- konflik  antara  Taksi  Online  dengan Taksi Konvensional.
b) Tarif  Angkutan  Sewa  Khusus  (Taksi Online)
Pasal  5  ayat  (1)  huruf  e  PM. 26/2017  menyatakan  bahwa  pelayanan angkutan Taksi wajib memenuhi pelayanan  tarif  angkutan  berdasarkan argometer  atau  tertera  pada  aplikasi berbasis tekhnologi informasi. Sedangkan pada Pasal 19 ayat (2) huruf f PM.  26/2017,  menyatakan  bahwa  Taksi Online  wajib  memenuhi  pelayanan berupa  penentuan  tarif  berdasarkan  tarif batas  atas  dan  tarif  batas  bawah  atas dasar  usulan  dari  Gubernur/Kepala Badan  yang  ditetapkan  oleh  Direktur Jenderal  atas  nama  Menteri  setelah dilakukan analisa.
Berdasarkan  kedua  ketentuan diatas,  Mahkamah  Agung  menyatakan bertentangan  dengan  Pasal  183  ayat  (2) UU  22/2009  yang  menyatakan  bahwa tarif  penumpang  untuk  angkutan  orang

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
tidak  dalam  trayek  dengan  tujuan tertentu, pariwisata dan beberapa kawasan tertentu  ditetapkan berdasarkan kesepakatan  antara  pengguna  jasa  dan perusahaan angkutan umum.
Senada dengan putusan Mahkamah Agung terhadap Pasal 5 ayat (1)  huruf  e  PM.  26/2017  bahwa bertentangan  dengan  Pasal  183  ayat  (2) karena  akan  memberikan  2  (dua)  opsi kepada Taksi Konvensional untuk menetapkan  tarif  berdasarkan  argometer dan  tarif  yang  tertera  pada  aplikasi berbasis  tekhnologi  informasi.  Hal  ini tentunya  akan  memicu  polemik  antara Pengemudi  Taksi  Online  dan  konsumen apabila tarif yang tertera dalam argometer dan aplikasi berbasis tekhnologi informasi berbeda.
Sedangkan  putusan  Mahkamah Agung  terhadap  pencabutan  keberadaan Pasal 19 ayat (2) huruf f, penulis menilai tidak  tepat.  Hal  ini  dikarenakan  selama ini  tarif  yang  diberlakukan  oleh  Taksi Online tidak didasarkan pada mekanisme pasar  dan  tidak  melibatkan  Pemerintah. Hal  ini  tentunya  bertentangan  dengan Pasa1 03 PP 74/2014 yang menginstruksikan  kepada  Perusahaan Angkutan  Umum  untuk  mengusulkan besaran tarif penumpang angkutan orang tidak dalam trayek kepada Menteri untuk
Taksi yang wilayah operasinya melampaui  wilayah  Provinsi.,  Gubernur untuk  Taksi  yang  wilayah  operasinya melampaui wilayah Kota/Kabupaten dalam  1  (satu)  wilayah  Provinsi  dan Bupati/Walikota  untuk Taksi yang wilayah  operasinya  melampaui  wilayah Kabupaten/Kota.
Pada  penjelasan  di  atas  penulis menyebutkan bahwa tarif yang diberlakukan  oleh  Taksi  Online  tidak didasarkan  pada  mekanisme  pasar. Dibawah  ini  penulis  akan  melampirkan contoh  perbandingan  tarif  antara  Taksi Online  dengan  Taksi  Konvensional  baik sebelum  maupun  setelah  PM.  26/2017 diterapkan.
Sebelum PM. 26/2017
diterapkan,  tarif  Taksi  Online  dan  Taksi Konvensional  sangat  jauh  berbeda, seperti  pengalaman  salah  satu  warga yang bernama Priyambodo yang menggunakan jasa Taksi Online, baik itu Uber  Car  atau  Grab  Car  dari  Cibubur menuju  Bandara  Soekarno-Hatta  hanya membayar  Rp.  100.000,00.  Sementara saat menggunakan jasa Taksi Konvensional bisa sampai
menghabiskan  Rp.  200.000,00. 35 Hal yang  sama  juga  dituturkan  oleh  Wulan Fajarini,  yang  menyatakan  bahwa  saat
35 Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 37/P/HUM/2017, h. 9.
menggunakan  jasa  Taksi  Online  berupa Uber  Car  dari  Penjompangan  pada  pagi hari  saat  hari  kerja  menuju  Bandara Soekarno-Hatta,  tarif  yang  dikenakan sekitar  Rp.  70.000,00.  Sementara  saat menggunakan  jasa  Taksi  Konvensional harus  mengeluarkan  uang  sebesar  Rp. 120.000,00.  Keduanya  belum  termasuk membayar administrasi jalan tol. 36
Sedangkan
tarif yang diberlakukan  pasca  PM.  26/2017  adalah sebagai berikut;
Tarif  dibagi  menjadi  2  (dua)
wilayah, yaitu Wilayah I untuk Sumatera, Jawa dan Bali. Untuk wilayah I,  tarif  batas  atasnya  sebesar  Rp.
6.000/km  dan  tarif  batas  bawahnya  Rp.
3.500/km.  Sedangkan  wilayah  II  terdiri dari  wilayah  Kalimantan,  Sulawesi, Nusa  Tenggara,  Maluku  dan  Papua. Untuk  wilayah  tersebut,  tarif  batas atasnya  sebesar  Rp.  6.500/km  dan  tarif batas bawahnya Rp. 3,700/km. 37
Bila  diasumsikan  rute  perjalanan di  Wilayah  I,  seperti  di  daerah  Jakarta dari  Terminal  Bus  Blok  M  menuju Monas sepanjang 9,5 km, maka estimasi biaya yang harus dibayarkan penumpang
36 Ana  Shofiana  Syatiri,  “Enak  Naik  Uber Atau  Grab  Daripada  Naik  Taksi  Argo”  dalam megapolitan.kompas.com, diakses pada 8 April 2021.
37 Biro  Komunikasi  dan  Informasi  Publik, “Kemenhub  Konsisten  Terapkan  PM  26  Tahun  2017 Sepenuhnya”dalam dephub.go.id, diakses pada 8 April 2021.
sebesar  Rp.  33.250  sampai  dengan  Rp. 57.000.  sedangkan  untuk  Wilayah  II, seperti  di  daerah  Makassar,  dari  Fort Rotterdam  menuju  Trans  Studio  Mall dengan  jarak  5,3  km,  maka  estimasi biaya yang harus dibayarkan penumpang sebesar Rp. 19.610 hingga Rp. 34.450. 38
Sedangkan  perbandingan  tarif
Taksi
Online dengan Taksi
Konvensional,  misalnya  untuk  rute Terminal  Bus  Blok  M  menuju  Monas sepanjang  9,5  km  dan  diasumsikan keadaan jalanan lancar, biaya
menggunakan  tarif  batas  bawah  sebesar Rp. 33.250. Sedangkan, jika menggunakan Taksi Konvensional menjadi  tidak  signifikan,  hanya  sebesar Rp. 6.500. 39
38 Dinda  Purnamasari,  “Mereka  Yang Diuntungkan  Dari  Tarif  Atas-Bawah  Taksi  Online” dalam tirto.id, diakses pada 8 April 2021.
39 Dinda  Purnamasari,  “Mereka  Yang Diuntungkan Dari Tarif Atas-Bawah Taksi Online”.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
Dari  kedua  perbandingan  diatas, terlihat  bahwa  sebelum  terbitnya  PM. 26/2017  perbedaan  tarif  antara  Taksi Konvensional  dengan  Taksi  Online sangat  signifikan  dan  jauh  dari  batas kewajaran.  Sedangkan  setelah  keluarnya PM. 26/2017 terlihat bahwa ada kewajaran ataupun kestabilan tarif antara Taksi  Konvensional  dan  Taksi  Online. Hal  ini  tentunya  akan  menjadikan mekanisme  pasar  yang  sehat  dan kompetitif.
Jika  ditinjau  dari  kacamata  adil bermakna keseimbangan, tentunya pencabutan  ketentuan  yang  terdapat dalam  Pasal  19  ayat  (2)  huruf  f  PM. 26/2017  tidak  sesuai  karena  terdapat ketimpangan tarif yang sangat signifikan.  Hal  ini  tentunya  dapat menciptakan  persaingan  usaha  yang tidak  sehat  dan  kompetitif  bahkan  dapat memunculkan  bentuk  monopoli  baru dikarenakan  tarif  yang  Taksi  Online tawarkan  jauh  dibawah  standard  tarif yang  telah  diberlakukan  kepada  Taksi Konvensional. Selain itu pasca
keluarnya PM. 26/2017 saham dari Taksi Konvensional  seperti,  PT.  Blue  Bird Tbk.  dan  PT.  Express  Trasindo  Utama Tbk. langsung menguat pada perdagangan  setelah  libur  Lebaran. Berdasarkan  data  RTI  di  sesi  pertama perdagangan  saham,  Senin  3  Juli  2017, saham  PT.  Blue  Bird  Tbk.  naik  6,03 (persen)  ke  level  Rp.  5.100  per  saham. Sementara  saham  PT.  Express  Trasindo Utama  Tbk.  menguat  menjadi  2,59 (persen)  ke  level  Rp.  119  per  saham. 40
Hal  ini  tentunya  jauh  berbeda  sebelum keluarnya  PM.  26/2017  yang  kedua Perusahaan Taksi  Konvensional  tersebut lebih  sering  mengalami  penurunan saham.
Sedangkan  jika  ditinjau  dari kacamata  adil  bermakna  persamaan  dan non-diskriminasi juga tidak sesuai karena secara otomatis pasca dicabutnya peraturan  tersebut,  Taksi  Online  bisa kemali  menetapkan  tarif  tanpa  adanya standard  Tupun  acuan,  sehingga  akan berimbas kepada tidak  mampunya Taksi Konvensional  untuk  bersaing  dengan Taksi  Online  mengingat  tarif  dari  Taksi Konvensional mahal dikarenakan adanya kewajiban  untuk  melakukan  Sertifikasi
40 Pingit  Aria,  “Perbandingan  Tarif  Taksi Online  Dan  Konvensional  Setelah  Aturan  Baru Transportasi”  dalam  katadata.co.id,  diakses  pada    8 April 2021.
Registrasi  Uji  Tipe  (SRUT),  kewajiban harus berbadan hokum, tersedianya pool, pajak  kendaraan,  asuransi  dan  lain-lain yang  semuanya  itu  tidak  berlaku  untuk Taksi Online.
Dari  analisis  yang  telah  penulis paparkan diatas terkait dengan ketentuan pematasan wilayah dan jumlah kendaraan  serta  tarif  angkutan  sewa khusus  (Taksi  Online),  pada  hakikatnya peraturan  tersebut  harus  dipertahankan dan  diperkuat  oleh  Mahkamah  Agung untuk menciptakan keadilan bagi
Pengemudi Taksi Online, Taksi Konvensional maupun masyarakat
sebagai  kosumen  kedua  jasa  angkutan tersebut.
Pada hakikatnya peraturan dalam PM.  26/2017  tersebut  ditetapkan  hanya untuk  memberikan  kedudukan  yang sama  kepada  Taksi  Online  yang  dalam beberapa tahun belakangan belum diatur. Adapun  isyarat  keadilan  tertuang  dalam QS. Al-Maidah ayat 8, yaitu;
ِِۖط ۡسِق ۡلٱِب  َءَٰٓاَدَهُش ِ َّ ِلِلّ  َييِه ََّّٰىَق ْاىًُىُك ْاىٌَُهاَء  َييِرَّلٱ اَهُّيَأَََّٰٰٓي َيَش  ۡنُكٌََّه ِر ۡجَي  َلَ َو ْْۚاىُلِد ۡعَت  َّلََأ  ًَََّٰٰٓلَع  ٍم ۡىَق  ُىا َٔ  ٔ ُريِبَخ َ َّلِلّٱ  َّىِإ  ََّْۚلِلّٱ ْاىُقَّتٱ َو  َِّٰۖي َىۡقَّتلِل  ُب َرۡقَأ  َىُه ْاىُلِد ۡعٱ ِ َّ ِلِلّ  َييِه ََّّٰىَق  ْاىًُىُك  ْاىٌَُهاَء  َييِرَّلٱ  اَهُّيَأَََّٰٰٓي    َىىُلَوۡعَت  اَوِب َيَش  ۡنُكٌََّه ِر ۡجَي  َلَ َو  ِِۖط ۡسِقۡلٱِب  َءَٰٓاَدَهُش ًَََّٰٰٓلَع  ٍم ۡىَق  ُىا َٔ  ٔ َّىِإ  ََّْۚلِلّٱ ْاىُقَّتٱ َو  َِّٰۖي َىۡقَّتلِل  ُب َرۡقَأ  َىُه ْاىُلِد ۡعٱ  ْْۚاىُلِدۡعَت  َّلََأ
ُريِبَخ َ َّلِلّٱ
َىىُلَوۡعَت اَوِب Artinya;    Hai  orang-orang  yang beriman  hendaklah  kamu  jadi  orang-orang yang  selalu  menegakkan  (kebenaran)  karena Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan janganlah  sekali-kali  kebencianmu  terhadap
sesuatu  kaum,  mendorong  kamu  untuk berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah,  karena adil  itu  lebih  dekat  kepada  takwa.  Dan bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya Allah  Maha  Mengetahui  apa  yang  kamu kerjakan.
Dalam  QS.  an-Nisaa‟  ayat  58  Allah berfirman:
اَذِإ َو  اَهِل ۡهَأ  ًَََّٰٰٓلِإ  ِتٌََّٰ ََّٰهَ ۡلۡٱ  ْاوُّدَؤُت  ىَأ  ۡنُك ُرُهۡأَي  َ َّلِلّٱ  َّىِإ اَّوِعًِ َ َّلِلّٱ  َّىِإ  ِْۚلۡدَعۡلٱِب ْاىُوُك ۡحَت ىَأ  ِساٌَّلٱ  َيۡيَب نُت ۡوَكَح ا ٗري ِصَب ا َعيِوَس َىاَك َ َّلِلّٱ َّىِإ َٰٓۗٓۦِهِب نُكُظِعَي Artinya; Sesungguhnya Allah menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat kepada  yang  berhak  menerimanya,  dan (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya Allah  memberi  pengajaran  yang  sebaik- baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
Esensi  dari  kedua  ayat  tersebut adalah  semangat  menegakkan  keadilan kepada  siapapun  tanpa  pandang  bulu ataupun berat sebelah, 41 keadilan tidak boleh ditegakkan  dengan  setengah  hati  dan berdasarkan  selera  pribadi.  Artinya  keadilan harus  ditegakkan  atas  dasar  persamaan  dan non  diskriminasi,  baik  itu  kepada  Taksi Online maupun Taksi Konve sional.

## D. Penutup
Kesimpulan  dalam  penelitian  ini adalah  bahwa  asas  keadilan  dalam  Putusan Mahkamah  Agung  Nomor.  37  P/HUM/2017
41 Djoko  Sutrisno,  “Lembaga  Kekuasaan Kehakiman Dan Peradilan Islam”, Al Fatih , 2015, 24.

## Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Vol. 7 No. 1 Juni 2021
tidak  didapatkan  oleh  pihak  Angkutan  Sewa Khusus  (Taksi  Online)  karena  dalam putusannya  Mahkamah  Agung  mencabut semua  ketentuan-ketentuan  yang  idealnya dipertahankan supaya dapat tercipta keseimbangan, persamaan dan non-
diskriminasi  antara  para  pihak  (Angkutan Sewa  Khusus  ataupun  Taksi  Online  dengan Taksi Konvensional) serta menjamin keberlangsungan  dalam  moda  transportasi, baik itu untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih kompetitif dan berkeadilan.

## REFERENSI
Benuf  Kornelius  and  Muhamad  Azhar,  2020, „Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen  Mengurai  Permasalahan  Hukum Kontemporer‟, Gema  Keadilan ,  Vol.  7,  No. 1
Fathalya  Laksana,  „Analisis  Yuridis  Terhadap  Kasus Gugatan  Perbuatan  Melawan  Hukum  Atas Ketidakabsahan  Peralihan  Hak  Milik  Benda Bergerak  (Studi  Kasus  Putusan  Mahkamah Agung  Nomor  1081/K/PDT/2018)‟, Sol Justisio :  Jurnal  Penelitian  Hukum ,  Vol.  2, No. 2, 202.
Handayani,  Johannes  dan  Kiki,  2018  ,  „Peranan
Filsafat Hukum Dalam
Mewujudkan Keadilan‟, Jurnal  Muara  Ilmu  Sosial, Humaniora, Dan Seni , Vol. 2, No.2
Julyano,  Mario,  and  Aditya  Yuli  Sulistyawan,  2019, „Pemahaman  Terhadap  Asas  Kepastian
Hukum Melalui Konstruksi Penalaran
Positivisme  Hukum‟, Jurnal  Crepido ,  Vol. 1, No. 1
Maggalatung,  A  Salman,  2014,  „Hubungan  Antara Fakta  Norma,  Moral,  Dan  Doktrin  Hukum Dalam  Pertimbangan  Putusan  Hakim‟,
Jurnal Cita Hukum , Vol. 2, No. 2
Munthahhari,  Murtadha,  2009, Keadilan  Ilahi:  Asas Pandangan Dunia Islam , Bandung: Mizan.
Muttaqin,  Azhar,  2010,  „Transaksi  E-Commerce Dalam  Tinjauan  Hukum  Jual  Beli  Islam‟, Ulumuddin , Vol. VI, No. VI
PrPratama,  Geistiar  Yoga,  Suradi,  and Aminah, 2016, „Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi  Online  Dari Tindakan  Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang- Undang  Nomor  8  Tahun 1999 Tentang Perlindungan  Konsumen‟,
Diponegoro  Law  Journal , Vol. 5, No. 3
Ramli,  Ahmad  M.,  2004, Cyber  Law Dan  HAKI  Dalam  Sistem Hukum  Indonesia ,  Jakarta: Reflika Aditama.
Rangkuti, Afifa, 2017, „Konsep
Keadilan Dalam Perspektif Islam‟, TAZKIYA;  Jurnal Pendidikan Islam , Vol. VI,
No. 1
Rismawati, Shinta Dewi, 2015,
„Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum‟, Jurnal Hukum Islam (JHI) ,
Vol. 13, No. 1
Ruman,  Yustinus  Suhardi,  2012, „Keadilan  Hukum  Dan Penerapannya
Dalam
Pengadilan‟, Humaniora , Vol. 3, No. 2 Supriyono, 2016, „Terciptanya Keadilan,  Kepastian  Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan  Masyarakat‟, Jurnal  Ilmiah  Fenomena , Vol. XIV, No. 2 Sutrisno,  Djoko,  2015,  „Lembaga Kekuasaan Kehakiman Dan  Peradilan  Islam‟, Al Fatih . Swantoro,  Herri,  Efa  Laela  Fakhriah, and Isis Ikhwansyah, 2017, „Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis  Keadilan  Dan Kepastian Hukum‟, Mimbar  Hukum ,  Vol.  29, No. 2
Tahali,  Ahmad,  2018,  „Hukum  Adat
Di  Nusantara  Indonesia‟, Jurisprudentie :  Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah  Dan  Hukum ,  Vol. 5, No. 1 Usman,  Rachmadi,  2016,  „Kepailitan Terhadap Bank Berdasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan  Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan‟, Badamai Law Journal , Vol. 1, No. 1 Walukow, Julita Melisa, 2013, „Perwujudan Prinsip Equality  Before  Law  Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga  Pemasyarakatan Di  Indonesia‟, Lex  et
Societatis , Vol. 1, No.1 Wantu,  FenceM,  2012,  „Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan  Perdata‟, Jurnal Dinamika Hukum , Vol. 12,
No. 3
Yahya, Usman, 2015 „Konsep Pendidikan Anak Usia Sekolah Dasar (6-12) Tahun Di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan  Islam‟, Jurnal Islamika , Vol. 15, No. 2

## Internet
Ansori,  Muhammad,  2021,  „Tolak
Angkutan Online, Puluhan Pengemudi  Taksi  Konvensional Dan  Angkot  Demo  Ke  Kantor Dishub‟ dalam purworejo.sorot.co Aria,  Pingit,  2021,  „Perbandingan Tarif Taksi Online Dan Konvensional Setelah Aturan Baru Transportasi‟ dalam katadata.co.id Biro Komunikasi dan Informasi Publik, 2021, „Kemenhub Konsisten  Terapkan  PM  26 Tahun  2017  Sepenuhnya‟  dalam dephub.go.id Darmaningtyas, 2021, „Angkutan Online Pasca-Putusan Mahkamah Agung‟ dalam beritagar.id
Debora,  Yantina,  2021,  „Bentrok Transportasi  Konvensional  Dan Online‟ dalam tirto.id
Hartik, Andi, 2021, „Konflik Angkutan Konvensional Dan Online  Di  Malang  Sulit  Diatasi‟ dalam regional.kompas.com Lawi,  Gloria  Fransisca  Katharina, 2021, „Putusan MA Soal Transportasi  Online,  Keadilan Iklim  Bisnis Perlu Dijaga‟ dalam ekonomi.bisnis.com
Nograhany  Widhi,  2021,  „Tarif  Dan Kuota Diatur Di PM 32/2016, Ini Kata  Sopir  Taksi  Online‟  dalam news.detik.com
Purnamasari,  Dinda,  2021,  „Mereka Yang  Diuntungkan  Dari  Tarif
Atas-Bawah Taksi Online‟ dalam tirto.id
Soleh,  Muhammad,  2021,  „Konflik Transportasi Online Dan Konvensional Merambah Ke Daerah‟ dalam www.merdeka.com Subekti,  Rahayu,  2021,  „Putusan  MA Soal  Aturan  Angkutan  Daring Bisa Picu Keresahan‟dalam
republika.co.id
Syatiri,  Ana  Shofiana,  2021,  „Enak Naik  Uber  Atau  Grab  Daripada Naik Taksi Argo‟ dalam megapolitan.kompas.com

## Undang-Undang
Peraturan  Menteri  Perhubungan  RI Nomor  PM  26  Tahun  2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaran Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor 37/P/HUM/2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor  Umum  Tidak  Dalam Trayek Undang-Undang  Nomor.  22  Tahun 2009  Tentang  Lalu  Lintas  Dan Angkutan Jalan
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2008  Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah.