## ISTIHSAN DAN PEMBARUAN HUKUM ISLAM
Salma

## ABSTRAK

## A. PENDAHULUAN
Al-Qur’an  merupakan  sumber  ajaran  Islam  yang  telah  diturunkan  umat manusia  sebagai  pedoman  dalam  menata  kehidupan  di  dunia  dan  di  akhirat. Oleh  karena  itu,  maka  kandungan  Al-Qur’an  meliputi  seluruh  aspek kehidupan  m a nu sia.   Ha nya  saj a  Al -Qu r’ an   dala m   m em bi ca ra ka n   suatu m asa la h  t ida k  tersusun  secara  sistematis  dan  terperinci.  Pada  umumnya keterangan  Al-Qur’an  bersifat  global.  Kemudian  Nabi  Muhammad  Saw, sebagai  utusan  Allah  untuk  hamba-Nya  diberikan  otoritas  untuk  menjelaskan lebih rinci hal-hal yang bersifat global yang terdapat dalam Al-Qur’an.
Sunnah  sebagai  penjelas  dari  apa  yang  telah  tertulis  dalam  Alqur’an,  maka dapat  dipahami  bahwa  sunnah  baik  berupa  perkataan  ( qaul), perbuatan  ( fi’il) dan ( taqrir) Nabi merupakan  sumber  kedua  sesudah  Al-Qur’an.  Namun  diakui  juga. bahwa  Al-Qur’an  dan  sunnah  terbatas,  karena  tidak  semua  persoalan  dapat dijawab  oleh  Al-Qur’an  dan  sunnah.  Sementara  semakin  lama  semakin  banyak persoalan  yang  muncul.  Untuk  menyelesaikan  persoalan  yang  muncul,  maka ulama-ulama melakukan ijtihad, 1 karena wahyu tidak turun lagi sebab Rasulullah telah wafat. Maka tidak ada lagi yang  dapat menilai  hasil  ijtihad  mereka  apakah benar  atau  salah,  untuk  itulah  diperlukan  ijma'  sebagai  parameter  dalam  menguji kebenaran  hasil  ijtihad  itu  dengan  pertimbangan  ijma',  yang  diambil  secara
1 Hamka  Haq, Dialog  Pemikiran  Islam  Ujung  Pandang (Cet.  I;  Ujung  Pandang:  Yayasan AHKAM, 1997), h. 104.
kolektif jauh lebih kuat dibanding dengan yang dibuat secara individu. 2
Kondisi  seperti  itu  tidak  dapat  lagi  dipertahankan,  karena  kekuasaan  Islam semakin  luas,  dengan  terpencarnya  para  ulama,  maka  ijma'  tidak  mungkin dilakukan  lagi.  Akhirnya  masing-masing  ulama  melakukan istinbath hukum sendiri.  Maka  lahirlah  berbagai  macam  metode istinbath hukum.  Seperti  metode qiyas,  istihsan,  istislah,  'urf,  istishab dan  lain  sebagainya.  Metode-metode istinbath hukum seperti itulah yang menjadi obyek pembahasan ushul fikih. 3
Dalil- dalil  sya ra'  ya ng  dij adikan  seba gai   sumbe r  h ukum   ba gi   para mujtahid  masing-masing  berbeda.  Imam  Abu  Hanifah  menjadikan  dalil-dalil syara'  yaitu:  Alqur’an,  sunnah,  ijma'  sahabat, qiyas,  istihsan dan 'urf. Mazhab Maliki  berpegang  kepada  Alqur’an,  sunnah,  ijma'  ahlul  Madinah,  fatwa  sahabat, khabar  ahad dan qiyas,  istihsan,  istislah dan sadd  al-zara’i,  mura’at  khilaf  al- mujtahidin,  istishab dan syar’u  man  qablana. Sedangkan  dalil-dalil  syara'  yang dipegang  oleh  mazhab  Syafi'i  adalah  Alqur’an,  sunnah,  ijma', qiyas,  istislah dan istishab. Bagi  Ahmad  bin  Hanbal  berpegang  pada  Alqur’an,  sunnah,  fatwa sahabat dan qiyas. 4
Dari  gambaran  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  tidak  semua  imam mujtahid  sepakat  menggunakan istihsan sebagai  sumber  hukum.  Imam  Syafi'i  telah menolak penggunaan istihsan sebagai sumber hukum karena dianggap seorang muj tahid  telah  mengambil  sesuatu  yang  menurutnya  baik,  bukan  didasari oleh  argumentasi  yang  diperoleh  secara  langsung  menurut  redaksi  teks (nash) Al-Qur’an dan sunnah ataupun berdasarkan ijma' para sahabat rasul. 5 Bahkan
2 Iskandar  Usman, Istihsan  dan  Pembaharuan  Hukum  Islam (Cet.  I;  Jakarta:  Raja  Grafindo, 1994), h. 5.
3 Muhammad  Abu  Zahrah, Ushul  al-Fiqh ,  diterjemahkan  oleh  Saefullah  Ma’sum  dengan  judul Ushul Fiqih (Cet. VI; Jakarta; Pustaka Firdaus, 2000), h.6.
4 Iskandar Usman, loc.cit. , 5 Muhammad Abu Zahrah, Imam Syafi’i, Hayatuhu wa’asruhu wa Fiktuhu ara’uhu wa Fiqhuhu, diterjemahkan  oleh  Abdul  Syukur  dengan  judul, Imam  Syafi’i:  Biografi  dan  Pemikirannya  dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqh (Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005), h. 479.
lebih  jauh  Imam  Syafi’i  mengatakan  menggunakan istihsan sebagai istinbath hukum dengan hawa nafsu dan mencari enaknya saja.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  di  atas,  maka  yang  menjadi permasalahan dalam makalah ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  pengertian,  hakikat,  pembagian  dan  kehujjahan istihsan dan bagaimana pula pengertian pembaruan hukum ?
2. Bagaimana relevansi antara istihsan dan pembaruan hukum Islam ?

## B. PEMBAHASAN
1. Pengertian Istihsan dan Pembaruan Hukum
Istihsan secara  etimologi  merupakan  bentuk  masdar  dari ﻦﺴﺤﺘﺳا yang  berarti    menganggap  baik  sesuatu. 6 Atau  mengira  sesuatu  itu  baik. 7 Abu Hanifah tetap  menggunakan  arti  lughawi  sebagai  dasar  pemakaian istihsan yaitu ﻦﺴﺤﺘﺳا ( astahsin ) berarti  saya  menganggap  baik . 8 Arti  lain  dari istihsan adalah  mengikuti  sesuatu  yang  lebih  baik  atau  mencari  yang  lebih  baik  untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. 9
Dari  pengertian  secara  etimologi  tersebut,  maka  tergambar  adanya seseorang  yang  telah  menghadapi  dua  hal  yang  keduanya  baik,  akan  tetapi  ada  hal yang  mendorongnya  untuk  meninggalkan  satu  di  antaranya  dan  menetapkan  untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.
Adapun  pengertian istihsan menurut  istilah,  ada  beberapa  definisi  yang dirumuskan oleh beberapa ahli ushul:
6 Umar Hubeis dan A. Yazid, Fiqh al-Lighah al-“Arabiyah , Jilid II (Cet. IX; Surabaya; Pustaka Progresif, 1985), h. 187.
7 Badran  Abu  al-‘Ainaini  Badran, Ushul  Fiqh  al-Islamiy (Mesir:  Mu’assasah  Syabab  al- Iskandariyah, t.th), h. 263.
8 Abu Zahrah, Ushul , op.cit., h. 402.
9 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh ,  Jilid II (Cet. I; Jakarta: Logos, 1999), h. 305.
1. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:
ﮫﻨﻣ ي ﻮﻗا س ﺎﯿﻗ ﻲﻟا س ﺎﯿﻗ ﻦﻋ لوﺪﻋ
Beralih  dari  penggunaan  suatu  qiyas  kepada  qiyas  lain  yang  lebih  kuat  dari padanya. ( qiyas pertama). 10
ﺔﺤﻠﺼﻤﻠﻟ ةد ﺎﻌﻟا ﻲﻟا ﻞﯿﻟ ﺪﻟا ﻦﻋ ل و ﺪﻋ
Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.
Ibnu  Subki  menjelaskan  bahwa  definisi  yang  pertama  tidak  terjadi  perdebatan karena  yang  terkuat  di  antara  dua qiyas harus  didahulukan.  Sedangkan definisi  kedua  ada  pihak  yang  menolaknya.  Alasannya,  apabila  dapat  dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi  atau  sesudahnya, dan  tanpa  ada  penolakan  dari  nabi  atau  dari  yang  lainnya,  tentu  ada  dalil pendukungnya,  baik  dalam  bentuk  nash  maupun  ijma’.  Dalam  bentuk  seperti  ini  adat harus  diamalkan  secara  pasti.  Namun  bila  tidak  terbukti  kebenarannya,  maka  cara tersebut tertolak secara pasti. 11
2. Istilah istihsan dikalangan  Ulama  Hanafiyah  sebagaimana  yang  dikutip oleh al-Sarkhasi 12
ﺎﻏ و دﺎﮭﺘﺟﻻﺎﺑ ﻞﻤﻌﻟا ﺐﺋ ﻻ ﻮﻛ ﻮﻣ ع ﺮﺸﻟا ﮫﻠﻌﺟ ﺎﻣ ﺮﯾ ﺪﻘﺗ ﻲﻓ ياﺮﻟا ارا ﻲﻟا ﺺﻨﻟ ﺋ ﺎﻨ
Beramal  dengan  ijtihad  dan  umum  pendapat  dalam  menentukan  sesuatu  yang syara' menyerahkannya kepada kita.
ﺎﻌﻟا ﻢﻜﺣ ﻲﻓ ﻞﻣ ﺎﺘﻟا مﺎﻌﻧا ﻞﺒﻗ مﺎھوﻻا ﮫﯿﻟا ﻖﺒﺴﺗ يﺬﻟا ﺮھ ﺎﻈﻟا سﺎﯿﻘﻠﻟ ﺎﺿر ﺎﻌﻣ ن ﻮﻜﯾ يﺬﻟا ﻞﯿﻟ ﺪﻟا ﯿﻟ ﺪﻟا ﻦھ ﺮﮭﻈﯾ لﻮﺻ ﻻا ﻦﻣ ﺎﮭھ ﺎﺒﺷاو ة د ﮫﻗﻮﻓ ﮫﺿر ﺎﻋ يﺬﻟا ﻞ ا ﻮﻟا ﻮھ ﮫﺑ ﻞﻤﻌﻟا نﺎﻓ ةﻮﻘﻟا ﻲﻓ
ﺐﺟ
Dalil  yang  menyalahi qiyas yang zahir yang  didahului  prasangka  sebelum
10 Ibid.
11 Ibid.
12 Ibid., h. 307.
diadakan  pendalaman  terhadap  dalil  itu  namun  setelah  diadakan penelitian  yang  mendalam  terhadap  dalil  itu  dalam  hukum  yang  berlaku  dan dasar-dasar  yang  sama  dengan itu  ternyata  bahwa  dalil yang menyalahi qiyas itu lebih kuat dan oleh karenanya wajib diamalkan.
3. Istihsan menurut ulama Malikiyah di antaranya sebagaimana yang dikemukakan oleh oleh al-Syatibi. 13
ﺧ ﻻا ﻚﻟ ﺎﻣ ﺐھ ﺬﻣ ﻲﻓ ﻮھ و ﻲﻠﻛ ﻞﯿﻟد ﺔﻠﺑ ﺎﻘﻣ ﻲﻗ ﺔﯿﺋ ﺰﺟ ﺔﺤﻠﺼﻤﺑ ﺬ lstihsan  dalam  Mazhab  Malik  adalah  menggunakan  kemaslahatan  yang  bersifat juz ’ i sebagai pengganti dalil yang bersifat kulli.
Dari  definisi  di  atas  mengandung  arti  bahwa  seorang  mujtahid  semestinya menetapkan  hukum  dengan  berpedoman  kepada  dalil  yang  ada  yang  bersifat  umum. Namun  karena  dalam  keadaan  tertentu  mujtahid  melihat  karena  adanya  kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada  dalil umum  yang  ada,  tetapi  menggunakan  kemaslahatan  atau  kepentingan    yang  bersifat khusus.
Dari  beberapa  definisi  yang  telah  dikemukakan  oleh  ulama,  maka  dapat ditemukan esensi istihsan ada dua: 14
1. Mentarj ih qiyas  khafi daripada qiyas  jali karena  ada  dalil  yang mendukungnya .
2. Memberlakukan  pengecualian  hukum juz’iyah daripada  hukum kulli a t a u k a i d a h   u m u m ,   d i d a s a r k a n   p a d a   d a l i l   k h u s u s   y a n g   mendukungnya.
Meskipun definisi di atas cukup beragam, namun ada kesamaankesamaan yang  dapat  kita  tarik  benang  merah,  bahwa istihsan adalah  meninggalkan  suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang  melakukan  ijtihad.  Baik  dengan cara  meninggalkan qiyas  jali dan  mengambil qiyas  khafi sebagai sandaran  hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya juz’i
13 Abi Ishaq al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah , Juz I (Cairo: t.th), h. 30.
14 Nasroen Harun, Ushul Fiqh I (Cet. I; Jakarta: Loogos, 1996), h. 105.
dari  permasalahan  yang  sifatnya kulli. Oleh  karena  itu  jelaslah  bahwa istihsan tetap dibangun  berdasarkan  dalil-dalil  yang  kuat,  bukan  berdasarkan  hawa  nafsu  belaka. Sedangkan  definisi  pembaharuan  seperti  dalam  literatur  kontemporer,    kata "pembaruan"  silih  berganti  dipergunakan dengan kata reformasi,  modernisasi,  reaktualisasi, dekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid . Di antara kata-kata tersebut yang paling sering digunakan adalah  kata reformasi , islah dan tajdid. Reformasi  berasal  dari  Bahasa  Inggris "reformation"  yang  berarti  membentuk  atau  menyusun  kembali. 15 Reformasi  sama artinya dengan memperbarui, asal kata "baru" dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru,  menggantikan atau me nj adik an  b aru,  at au p ro se s  pe r buata n,   ca ra   me mp e rb arui,   pr oses  pembangunan  adat  istiadat  atau cara  hidup  yang  baru. 16 Tajdid mengandung  arti  membangun kembali, menghidupkan  kembali,  menyusun  kembali  atau  memperbaiki  agar  dapat dipergunakan  sebagaimana  yang  diharapkan. 17 Sedangkan kata islah mengandung arti perbaikan atau memperbaiki. 18 Dalam sejarah perkembangan pemikiran Islam kata islah dan tajdid sering  dipakai  secara  berdampingan  dengan  arti  yang  sama  adalah "pembaruan. 19 Bustami Muhammad Saad 20 mengemukakan bahwa kata tajdid adalah lebih  tepat  digunakan  untuk  membahas  tentang  pembaruan  hukum,  sebab  kata tajdid mempunyai  arti  pembaruan.  Sedangkan  kata islah meskipun  sering  digunakan  secara berdampingan tetapi lebih dekat pengertiannya kepada “pemurnian”.
15 John M. Echol dan Hassan  Shadily, Kamus Inggeris Indonesia (Cet. XXV; Jakarta; Gramedia, 2000), h. 473.
16 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi  Keempat  (Cet.  II; Jakarta; Balai Pustaka, 2002), h. 109.
17 Mahmud  Yunus, Kamus  Arab  Indonesia (Jakarta:  Yayasan  Penyelenggara  Penterjemah Alquran, 1990), h. 84.
18 Ibid., h. 219
19 Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 146. 20 Ibid.

## 3. Hakikat Istihsan
Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai keabsahan istihsan sebagai dalil pokok dalam  pengambilan  hukum.  Di  antara  ulama  yang  paling  santer  dalam  membela  dan mengamalkan istihsan sebagai  hujjah  adalah  ulama  Mazhab  Hanafi.  Di  tambah sebagian  ulama-ulama  lainnya  dari  Madzhab  Maliki  dan  Hanbali.  Hanya  saja,  ulama Mazhab Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda dalam memposisikan istihsan sebagai dalil pokok dalam pengambilan hukum.
Sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  pandangan  ulama  yang membela dan mendukung istihsan dengan ulama yang menentang istihsan. Mereka tidak berselisih dalam penggunaan lafaz istihsan, karena kata yang mengandung makna hasan (baik)  itu  terdapat  dalam  teks  Al-qur’an  dan  sunnah.  Allah  Swt  berfirman  dalam  QS. Al-Zumar (39) : 17-18.
                             
Terjemahnya:  “Dan  orang-orang  yang  menjauhi  thaghut  (yaitu)  tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu  sampaikanlah  berita  itu  kepada  hamba-hamba-Ku.  Yang  mendengarkan perkataan  latu  mengikuti  apa yang  paling  baik  di  antaranya.  Mereka itulah  orang-orang  yang  telah  diberi  Allah  petunjuk  dan mereka  itulah  orang- orang yang mempunyai akal.” 21
Selain itu juga, Rasulullah Saw, bersabda:
21 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: Toha Putra, 2002), h.. 661.

## ءر ﺎﻣ ﻤﻟا ها ﻦﺴﺣ ﷲ ﺪﻨﻋ ﻮﮭﻓ ﺎﻨﺴﺣ ن ﻮﻤﻠﺴ
Artinya  :  “Sesuatu  yang  dipandang  oleh  kaum  muslimin  itu  baik,  maka menurut Allah pun adalah baik. (HR. Ahmad).
Dari  sini,  ulama  Mazhab  Hanafi  tetap  berpegang  kepada istihsan. Akan  tetapi mereka menggunakannya tetap berdasarkan kepada dalil-dalil yang kuat. Bukan kepada hawa nafsu sebagaimana yang dituduhkan para ulama yang menentang istihsan. Mereka berpendapat  dalam  posisi istihsan ini,  melakukan istihsan lebih  utama  dari  pada melakukan qiyas. Karena pengambilan dalil yang lebih kuat diutamakan dari pada dalil yang  lemah.  Pada  dasarnya  dalam  praktek istihsan ini,  tidak  mesti  ada  dalil  yang bertentangan,  tetapi istihsan itu  cukup  dilakukan  ketika  ada  dalil  yang  lebih  kuat, sekaligus  menggugurkan  dalil  yang  lemah.  Atau istihsan itu  dilakukan  dengan  cara meninggalkan qiyas karena ada dalil-dalil  lain  yang  lebih  kuat  yang  diambil  dari teks Al-Qur’an, sunnah, ijma', adanya darurat, atau dari qiyas khafi.

## 4. Pembagian Istihsan
Abdul  Karim  Zaidan  dalam  bukunya Al-Wajiz  fi  Ushul  Fiqh, membagi istihsan kepada dua segi. Pertama, istihsan dipandang dari segi pemindahan hukumnya, yang  kedua, istihsan dipandang  dari  sandaran  dalilnya. 22 Adapun istihsan dari segi pemindahan hukumnya, terbagi kepada dua macam yaitu sebagai berikut:
1. Istihsan dengan  cara  pemindahan  hukum kulli kepada  hukum juz’i. Co ntoh nya,   dala m   huk um   s ya ra '  se se orang  t i da k  boleh   me lak ukan t r a n s a k s i   j u a l   b e l i   d e n g a n   b a r a n g   y a n g   b e l u m   a d a   k e t i k a dilangsungkannya  akad  jual  beli.  Aturan  ini  berlaku  untuk  seluruh  jenis transaksi  jual  beli.  Karena  jual  beli  tanpa  adanya  barang  ketika  akad berlangsung  maka  akad  tersebut  menjadi  rusak.  Inilah  yang  disebut
22 Abdul Karim Zaidan, Al-Wajiz fi Ushul Fiqhi ( Beirut: Mu’assasah Risalah, 2002), h.. 230.
dengan hukum kulli.
Kemudian,  syari'at  memberikan  keringanan  dan  pengecualian  kepada pembelian  barang  dengan  uang  tunai  tapi  barangnya  dikirim  kemudian dengan  waktu  dan  jenis  barang  yang  telah  ditentukan  (jual-beli  salam). Jual  beli  ini  dilakukan  karena  telah  menjadi  kebiasaan  di  masyarakat, juga  jual  beli  ini  untuk  mempermudah  bagi  para  penjual  yang  tidak memiliki  modal.  Pengecualian  atau  keringanan  ini  dinamakan  dengan pemindahan  hukum kulli kepada  hukum juz'i. Mengenai  jual  beli  salam  ini Rasulullah Saw, bersabda:
(ير ﺎﺨﺒﻟا هاور ) م ﻮﻠﻌﻣ ﻞﺟا ﻲﻟا م ﻮﻠﻌﻣ نزوو م ﻮﻠﻌﻣ ﻞﯿﻛ ﻲﻓ ﻒﻠﺴﯿﻠﻓ ﺊﯿﺷ ﻲﻓ ﻒﻠﺳا ﻦﻣ
Artinya: “Barang siapa yang meminjamkan sesuatu, hendaknya ia meminjamkan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan dalam tempo yang jelas.” (HR. Bukhari).
2. Istihsan dengan  cara  pemindahan  dari qiyas  jali kepada qiyas  khafi, karena ada  dalil  yang mengharuskan  pemindahan  itu.  Contoh,  menurut  Mazhab Hanafi, sisa  minum  burung  buas  seperti  burung  elang  dan  gagak  adalah  suci  dan  halal diminum.  Penghalalan ini ditetapkan berdasarkan istihsan. Menurut qiyas  jali, meminum  sisa  minuman  binatang  buas  seperti anjing dan burung buas adalah haram,  karena  binatang  tersebut  langsung  minum  dengan  lisannya  yang diqiyaskan  kepada  dagingnya.  Menurut istihsan, berbeda  antara  mulut  binatang buas  dengan  burung  buas  tadi.  Kalau  binatang  buas  langsung  minum  dengan mulutnya,  sedangkan  burung  buas  minum  melalui  paruhnya  yang  bukan merupakan  najis.  Karena  itu  mulut  burung  buas  tadi  tidak  bertemu  dengan dagingnya yang haram dimakan. Dari perbedaan antara binatang buas dan burung buas, maka ditetapkanlah perpindahan qiyas jali kepada qiyas khafi.
Sedangkan istihsan dipandang dari seqi  sandaran dalilnya, dibagi menjadi beberapa macam yaitu:
1. Istihsan yang disandarkan kepada teks Al-qur’an atau hadits yang lebih kuat.
Seperti jual beli salam yang telah penulis bahas.
2 .  Istihsan yang  disandarkan  kepada  ijma'.  Contoh,  bolehnya  mengambil upah  dari  orang  yang  masuk  WC.  Menurut  kaidah  umum,  tidak  boleh seseorang  mengambil  upah  tersebut,  karena  tidak  bisa  diketahui  dan dipastikan  berapa  lama  si  pengguna  berada  di  dalam  WC,  juga  tidak  bisa diketahui  seberapa  banyak  dia  menggunakan  air  di  dalam  WC.  Tetapi berdasarkan istihsan, diperbolehkan  si  petugas  mengambil  upah  dari p e n gg u n a   W C   t e r s e b u t ,  k a r e na   s u d a h   m e m ba n t u   me n g h i l an gk a n kesulitan  orang,  juga  sudah  menjadi  kebiasaan  dan  tidak  ada  penolakan dari seorang pun sehingga menjadi ijma'.
3 . Istihsan yang  disandarkan  kepada  adat  kebiasaan (‘urf). Seperti  pendapat sebagian  ulama  yang  membolehkan  wakaf  dengan  barang-barang  yang bergerak,  seperti  mewakafkan  buku,  mobil  dan  barang-barang  lainnya. Menurut  kaidah  umum,  wakaf  itu  harus  pada  barang-barang  yang  tidak bergerak,  seperti  tanah,  atau  bangunan.  Kemudian  ulama  membolehkan wakaf  dengan  barang-barang  yang  bergerak  tadi  karena  sudah  menjadi adat (‘urf) di lingkungan tersebut.
4 . Istihsan yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur  yang  terkena  najis,  hanya  dengan  mengambil  sebagian  air  dari sumur itu. Menurut qiyas, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat  untuk  membersihkan  air  itu  sudah  kena  najis,  dan  tidak  mungkin dibersihkan.  Tetapi  menurut istihsan, air  itu  bersih  lagi  hanya  dengan mengeluarkan  sebagian  airnya  saja.  Karena  mengeluarkan  sebagian  air itu  tidak  mempengaruhi  kesucian  sisanya.  Inilah  yang  dinamakan
dengan  darurat,  yang  bertujuan  untuk  memudahkan  urusan  manusia. Selain  itu  juga  dalam  ayat  Alqur’an  sudah  disebutkan  bahwa  agama itu bukan untuk menyusahkan manusia. Allah Swt berfiman dalam QS. Al-Hajj (22) : 78
    
 
Terjemahnya  :  “Dia  sekali-kali  tidak  menjadikan  untuk  kamu  dalam agama suatu kesempitan.” 23
5.   Istihsan yang disandarkan kepada kepada kemaslahatan.
6. Istihsan yang disandarkan kepada qiyas khafi. Seperti bolehnya          minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

## 5. Kehujjahan Istihsan
Para ulama yang menggunakan istihsan, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik  dan  sebagian  pengikut  Imam  Ahmad  bin Hanbal. Alasan-alasan  mereka  adalah, penelitian  terhadap  beberapa  peristiwa  hukum  dan  ketentuan  hukumnya  membuktikan bahwa  terus  menerusnya  berlaku  ketetapan qiyas, berkelanjutannya  ketetapan  umum dan  meyeluruhnya  ketetapan kulli ,  kadang-kadang  membawa  hilangnya  maslahat  dan akan  membawa  mafsadat. 24 Oleh  karenanya  merupakan  suatu  rahmat  Allah,  karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan qiyas kepada  ketentuan  hukum  lain  yang  dapat  mewujudkan  maslahat  dan  menolak mafsadat .
23 Al-Qur’an dan Terjemahnya, op.cit., h. 474. 24 Ahmad  Hassan ,  Islamic  Reserch  Institute ,  diterjemahkan  oleh  Aqah  Garnadi  dengan  judul Pintu Ijtihad sebelum Tertutup (Cet. I; Bandung: Pustaka, 1984), h. 141.
Menurut  al-Syatibi, istihsan yang  telah  dipakai  oleh  imam  mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi  sebenarnya  semuanya  dikembalikan  kepada  maksud  syara'  yang  umum  dalam peristiwa-peristiwa  yang  dikemukakan  yang  sifatnya  kontekstual  demi  terwujudnya “ maqashid al-syari’ah. 25 Sebagai contoh dibolehkannya memeriksa aurat  tubuh  untuk kesehatan. Ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.
Husain  Hamid  Hassan  menjelaskan  bahwa  dasar  pemakaian istihsan menurut Imam Malik, kembali kepada nash dari dua segi: 26 Pertama , kaedah istihsan merupakan kaedah  yang  diambil  dari  dalil  syara'  dengan  cara  induksi  yang  memberi  faedah qath'i , bukan  mengemukakan  pendapat  akal  atau  mengikuti  hawa  nafsu  semata. Kedua ,  kaedah istihsan mujtahid  kembali  kepada  dalil  syara'  yang  diambil  dari induksi  nash-nash  syariat.  Ijma'  dan  ‘urf  telah  diakui  kehujjahannya  oleh nash syariat.  Sedangkan maslahah  mursalah bila  dihadapkan  dengan qiyas berarti  beramal dengan nash-nash yang mendukung maslahat daripada qiyas.
Demikian  pula  Mazhab  Hanafi  memberi  penjelasan  tentang istihsan tidak berbeda  dengan  Mazhab  Malik.  Al-Taftazani  mengemukakan  bahwa istihsan merupakan suatu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama karena istihsan di dasarkan kepada nash, ijma' darurat atau kepada qiyas khafi. 27
Adapun  dalil-dalil  yang  digunakan  Mazhab  Hanafi  dalam  pemakaian istihsan adalah firman Allah SWT dalam QS. Az-Zumar (39) : 18 dan 55.
  
25 Abi Ishaq al-Syatibi, Juz IV, op.cit., h. 206.
26 Husain Hamid Hasan, Nazriyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islamiyah ( Mesir: Dar al-Wahdat al- ‘Arabiyah, t.th), h. 589.
27 Al-Taftazani, Syarh al-Talwik ‘ala al-Taudih , Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 62.
                             
Ayat  pertama  menurut  mereka  adalah  memuji  orang-orang  yang mengikuti  pendapat  yang  paling  baik,  sedang  ayat  kedua  memerintahkan  untuk mengikuti  yang  paling  baik  apa  yang  diturunkan  oleh  Allah. 28 Seandainya mengikuti cara  yang  terbaik  namun tidak  mempunyai  kekuatan  dalil, tentu  Allah  tidak mengisyaratkan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa istihsan tidak lain adalah upaya untuk membuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.
Selain  ayat  tersebut,  para  ulama  juga.  menggunakan ijma' sebagai  dasar kehujjahan istihsan. Sebagai contoh, bolehnya masuk ke dalam kolam renang tanpa ada penetapan  harga  tertentu,  penggantian  air  yang  digunakan  dan  jangka  waktu pemakaiannya.
Imam Syafi'i beserta pengikutnya memiliki pandangan yang berbeda mengenai istihsan . Mereka menolak dan mengkritik habis orang-orang yang menggunakan istihsan sebagai  dalil  pokok  dalam  pengambilan  hukum  setelah  empat  dasar    pokok  yang  telah disepakati yaitu Al-Qur’an, Hadits, ijma', dan qiyas . Bahkan mengenai istihsan ini, Imam Syafi'i  berkata  : 29 ع ﺮﺷ ﺪﻘﻓ ﻦﺴﺤﺘﺳا ﻦﻣ artinya  :  “Barangsiapa  yang  berhujjah dengan
28 Amir Syarifuddin, op.cit., h. 317. 29 Imam Syafi’I, Al-Risalah, diterjemahkan  oleh Ahmadi  Toha (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 241
.
istihsan berarti ia telah menetapkan sendiri hukum syara’.
Imam  Syafi'i  berkeyakinan  bahwa  berhujjah  dengan istihsan , berarti  dia  telah mengikuti  hawa  nafsunya,  karena  telah  menentukan  syariat  baru.  Sedangkan yang berhak membuat syariat itu hanyalah Allah Swt. Dari sinilah terlihat, bahwa Imam Syafi'i beserta pengikutnya cukup keras dalam menolak masalah istihsan . 30
Dilihat  dari  paradigma  yang  dipakai  oleh  Imam  Syafi'i  berserta pengikutnya, ternyata berbeda dengan paradigma yang dipakai oleh Ulama Hanafiyah. Imam Syafi'i berpegang bahwa yang berhujjah dengan istihsan berarti ia telah mengikuti hawa  nafsunya.  sedangkan istihsan yang  dimaksud  oleh  ulama  Hanafiyah  adalah berhujjah berdasarkan dalil yang lebih kuat.
Adapun  dalil-dalil  yang  disodorkan  ulama  Hanafiyah  mengenai istihsan, seperti  kutipan  a yat  Al-Qu r’a n  dalam  sur at  az-Zumar  ayat  1 8,  dan  hadits Rasulullah  Saw,  yan g  di ri wayatkan  oleh  Imam  Ahmad,  ulama  S yafi'iyah memiliki pemahaman yang berbeda juga. 31
Mengenai  Surah  az-Zumar  ayat  18  tersebut,  ulama  Syafi'i  menjawab bahwa  ayat  tersebut  tidak  menunjukan  adanya istihsan . Juga  tidak  menunjukan wajibnya  mengikuti  perkataan  yang  paling  baik.  Kemudian  mengenai  kutipan hadis  Rasulullah  Saw.,  mereka  menjawab  bahwa  hadits  tersebut  mengisyaratkan adanya ijma' kaum  muslimin.  Sedangkan ijma' itu  merupakan hujjah yang
30 Abu Zahrah, Ushul, op.cit., h. 415.
31 Abdul Karim Zaidan, op.cit., h. 234.
bersumber  kepada  dalil. 32 Jadi  hadis  tersebut  tidak  berarti  setiap  orang  yang m ema ndan g  suat u   u ru san  itu   b ai k,   ma ka   bai k  men urut   Alla h   Swt .   Ka lau pemahamannya  seperti  yang  dilontarkan  ulama  Hanafiyah,  maka  ketika  kaum muslimin  yang  awwam  memandang  suatu  perkara  itu  baik,  maka  baik  pula menurut  Allah  Swt.  Inilah  pemahaman  yang  seharusnya  tidak  ada  dalam  benak kaum muslimin.
Jadi  penolakan  Syafi'iyah  tersebut  bukan  pada  lafaz istihsannya , karena Imam  Syafi'i  pun  sering  menggunakan  kata-kata istihsan. Seperti  pada  kasus pemberian  mut'ah  kepada  wanita  yang  di  talak.  Imam  Syaf i'i  berkata  aku menganggap  baik  pemberian  nilai  mut'ah  itu  sebanyak  30  dirham.  Padahal di  dalam  teks  Al-Qur’an  tidak  ada  penentuan  nilai  yang  harus  diberikan. Tetapi  beliau  melakukan  itu  sebagai  ijtihad  beliau  atas  makna  pemberian  yang ma'ruf. J a d i ,   c a r a   s e p e r t i   i n i   s e b e n a r n y a   m e n u r u t   H a n a f i y a h   m e r u p a k a n c a r a   pengambilan hukum dengan istihsan, tetapi menurut Syafi'i, ini bukan dengan cara istihsan tetapi  dengan  membatasi  sesuatu  dengan  melihat  kondisi  waktu  itu ( takhshishul illah) . 33

## B. Relevansi istihsan dengan pembaruan hukum Islam.
Setelah menyimak pengertian istihsan dan pembaruan hukum di atas, dan untuk melihat lebih jauh lagi relevansi istihsan dengan pembaruan hukum Islam,  maka  perlu ditegaskan  kembali  bahwa  pembaruan  hukum  Islam  berarti    menetapkan  hukum  yang mampu  menjawab  permasalahan  dan  perkembangan  baru  yang  ditimbulkan  oleh kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  modern,  baik  menetapkan  hukum  terhadap
32 Imam Syafi’i, op.cit., h. 242.
33 Abuddin Nata, Masail Fiqhiyah (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 162.
masalah baru untuk menggantikan ketentuan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan  kemaslahatan  manusia  masa  sekarang. 34 Muhammmad  Rasyid  Ridha mengatakan 35 bahwa  sesungguhnya  hukum  itu  dapat  berbeda  karena  ada  perbedaan waktu  dan  lingkungan,  situasi  dan  kondisi.  Jika  satu  hukum  yang  diundangkan  pada waktu  dibuat  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat  terhadap  hukum  itu,  tetapi kemudian kebutuhan  akan  hukum  itu  sudah  tidak  ada  lagi,  maka  sebaiknya  hukum  yang  baru sesuai  dengan  situasi  dan  kondisi,  waktu  dan  tempat  dalam  masyarakat  yang melaksanakan hukum itu.
Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum Islam sebagimana tersebut  di  atas,  yang  mengakibatkan  munculnya  berbagai  macam  perubahan  dalam tatanan  sosial  umat  Islam,  baik  yang  menyangkut  ideologi  politik,  sosial,  budaya,  dan sebagainya. 36 .    Faktor-faktor  tersebut  melahirkan  sejumlah  tantangan  baru  yang harus  dijawab  sebagai  bagian  yang  tidak  t e r pi sa h k a n   d a r i   up a ya p e m b a r ua n   pe m i ki ra n   h u ku m   I sl a m .   U nt u k   mengantisipasi masalah ini,  maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam.
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  modern  telah  mendapat  perhatian  yang  serius dalam Islam. Karena Islam sendiri sangat menginginkan umatnya untuk menuntut ilmu pengetahuan  dan  menguasai  teknologi.  Keinginan  itu  dapat  dipahami  dari  Al-Qur’an dan sunnah Nabi Saw,. Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-`Alaq (96) : 1-5.
               
34 Abdul Manan, op.cit., h. 154 .
35 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar , Juz I (Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1987), h. 414
36 Abdul Manan, op.cit., h. 156.
        
Terjemahnya  :  “  1.  Bacalah  dengan  (menyebut)  nama  Tuhanmu  Yang menciptakan,  2.  Dia  telah  menciptakan  manusia  dari  segumpal  darah, 3.  Bacalah,  dan  Tuhanmulah  Yang  Maha  Pemurah,  4.  Yang m e n g a j a r   ( m a n u s i a )   d e n g a n   p e r a n t a r a a n   k a l am .   5 .   D i a   mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” 37
Di  samping  ayat  di  atas,  terdapat  ayat  lain  yang    menyarankan  untuk menuntut  ilmu  seperti:  QS.  at-Taubah  (9)  :  122,  QS.  al-Ghasyiyat  (88)  :  17-20,  dan QS.al-Mujadilat (58): 11. Serta hadis yang menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu adalah:
ﺐﻠط ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ ﻚﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺲﻧا ﻦﻋ ﻢﻠﺴﻣ ﻞﻛ ﻲﻠﻋ ﺔﻀﯾ ﺮﻓ ﻢﻠﻌﻟا
( ﮫﺟ ﺎﻣ ﻦﺑا هاور )
38
Artinya :
“ Dari  Anas  bin  Malik  berkata:  Rasulullah  saw,  bersabda  menuntut  ilmu merupakan fardhu bagi setiap muslim.” (HR.Ibnu Majah)
Dari  ayat-ayat  dan  hadis  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  Islam  tidak menghambat  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  bahkan  sebalikn ya Islam  sangat  mendoron g  u matn ya  untu k  menguasai   ilmu   pengetahuan  dan teknologi.  Bahkan  dengan penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  manusia  dapat mengatur dan mengelola alam ini dengan baik.
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  itu  telah  menimbulkan perkembangan  baru  dalam  segala  bidang  kehidupan,  tidak  terkecuali  bidang  hukum Islam.  Seiring  dengan  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah  mendapat tempat terhormat dalam Islam, maka agar hukum Islam tidak ketinggalan  zaman  dan mampu  menjawab  perkembangan  baru  yang  timbul  dalam  masyarakat.  Maka
37 Departemen Agama RI, op.cit., h.904.
38 CD Rom, al-Kutub al-Tis’ah
perkembangan baru itu harus dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum.
Agama  Islam  telah  memuliakan  dan  menghormati  manusia  sejak  lahir  sampai meninggal.  Maka  anggota  badan  manusia  merupakan  pemberian  dari  Allah  SWT, kepada manusia agar mereka dapat merealisasikan tuntutan-Nya dengan sempuma, yaitu tuntutan untuk mengabdi kepada-Nya. Oleh karena itu Islam melarang memotong dan  mengambil  anggota  tubuh  manusia  tersebut  meskipun  ia  telah  meninggal. 39 Sebagaimana Hadis Nabi  Saw., berbunyi:
ﯿﻤﻟا ﻢﻈﻋ ﺮﺴﻛ لﺎﻗ ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر نا ﺔﺸﺋ ﺎﻋ ﻦﻋ ﻦﻤﺣ ﺮﻟا ﺪﺒﻋ ﺖﻨﺑ ة ﺮﻤﻋ ﻦﻋ ﺖ
(دواد ﻮﺑا هاور ) ﺎﯿﺣ ه ﺮﺴﻜﻛ
40
A r t i n y a :
“ Dari 'Amrah binti Abdi Rahman dari 'Aisyah sesungguhnya Rasulullah saw., bersabda:  memecahkan  tulang  orang  mati  sama  hukumnya  dengan memecahkan tulangnya ketika ia hidup”. (Diriwayatkan oleh Abu Dawud).
Akibat  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dalam  bidang kedokteran  sehingga  memungkinkan  dilakukannya  pencangkokan  kornea  mata,  bagi yang  sudah  meninggal  secara  yuridis  dan  medis,  hukumnya  mubah. 41 Lalu  bagaimana pandangan Islam terhadap pencangkokan kornea mata bagi si mayat kepada orang buta yang sangat membutuhkan agar ia dapat melihat seperti orang normal lainnya.
Transplantasi ini khususnya kornea mata dibenarkan menurut Islam, dengan pertimbangan bahwa bagi donor yang telah meninggal korneanya tidak berfungsi  dan tidak  bermanfaat  lagi  baginya.  Padahal,  jika  korneanya  dimanfaatkan  oleh tunanetra  akan  sangat  besar  manfaatnya.  Meskipun  si  tunanetra  tidak  akan meninggal karena tidak dapat melihat, namun penglihatan merupakan kebutuhan hidup, untuk  menghindari  kesempatan  dan  akan  bisa  menyempurnakan  fungsi  hidup  si
39 Iskandar Usman, op.cit., h. 180.
40 CD Rom, al-Kutub al-Tis’ah
41 Abuddin Nata, op.cit., h. 106.
tunanetra setelah dapat melihat dengan jalan transplantasi kornea mata orang lain. Allah tidak  menjadikan  kesempitan  bagi  umat  manusia  dalam  beragama.  Kebutuhan  yang diperlukan  untuk  menghindari  kesempatan  hidup  dapat  diberi  kedudukan  darurat,  baik bersifat khusus maupun umum. 42
Memuliakan anggota tubuh si mayat merupakan masalah tahsiniyat tidak perlu dipertahankan, bila dengan mempertahankan maslahat tahsiniyat dapat menyebabkan  lenyapnya  maslahat  yang  lebih  utama  yaitu hajiyat dan daruriyat Sedangkan  kebolehan  pencangkokan  kornea  mata  si  mayat  kepada  orang  buta bertujuan  untuk  memelihara  masalahat hajiyat. Maka  dengan  demikian larangan  memotong  dan  mengambil  anggota  tubuh  si  mayat  dikalahkan  oleh kepentingan  lain  yang  lebih  besar  yaitu  kemaslahatan  orang-orang  yang  masih  hidup yang  sangat  memerlukan  kornea  mata  agar  mereka  bisa  hidup  sempurna  dan  dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai khalifah di muka bumi. 43
Berkaitan  dengan  donor  kornea  mata  ini,  maka  Majelis  Ulama  Indonesia mengeluarkan  fatwa  pada  tanggal  17  Maret  1989,  memutuskan  bahwa  wasiat  orang Islam untuk menyumbangkan kornea mata sesudah ia meninggal adalah halal sepanjang hal itu disetujui dan disaksikan oleh keluarga terdekat. Lalu dilanjutkan fatwa itu bahwa pengoperasian  kornea  mata harus  dilakukan  oleh  para  ahli  bedah  yang  berkompoten dan berwibawa. 44 Keputusan ini didasarkan p a d a   k a i d a h   f i k i h ت ا ر و ﺮ ﻀ ﻟ ا ت ا ر ﻮ ﻀ ﺤ ﻤ ﻟ ا   ﺢ ﯿ ﺒ ﺗ : k e a d a a n   d a r u r a t   d a p a t   m e m b o l e h k a n sesuatu yang diharamkan.
Hukum  Islam  pada  dasarnya  merupakan  ketentuan  hukum  yang dipahami  oleh  para  ulama  dari nash Al-Qur’an  dan  hadis.  Hal  itu  sangat dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan masyarakat tempat para ulama berada. Hukum Islam  sebagaimana  diketahui  bahwa  keberadaannya  untuk  mewujudkan  tujuan  syariat
42 Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi (Cet. IV; Bandung; Mizan, 1996), h. 156.
43 Iskandar Usman , op.cit., h. 181.
44 Hasbi Umar, Nalar Fiqh Kontemporer (Cet. I; Jakarta: Gaung Persada, 2007), h. 185.
yaitu  untuk  merealisasikan  kemaslahatan  umat  manusia.  Maka  untuk  merealisasikan tujuan  syariat,  hukum  itu  dapat  berubah  sesuai  dengan  keadaan  dan  perkembangan masyarakat.
Sebagai  contoh  bahwa  Nabi  Saw.,  pada  awal  perkembangan  Islam melarang ziarah kubur karena  perbuatan itu dapat mengantar seseorang yang beriman menjadi  musyrik.  Hal  itu  disebabkan  karena banyak  orang  yang  berziarah kubur meratap sambil berguling-guling dan juga ada yang sampai merobek-robek pakaiannya. Sampai  merasa  kehilangan semangat hidup dan tidak percaya  kepada ketentuan Allah. Bahkan  ada  yang  menganggap  bahwa  kuburan  itu  tempat  yang  keramat,  dapat mengabulkan  suatu  permohonan,  dan  menjadikan  sebagai  tempat  pengaduan nasib. 45 Tetapi  setelah  keadaan  berubah,  akidah  dan  keimanan  masyarakat  sudah kuat,  maka  Nabi  Saw,  mengizinkan  ziarah  kubur,  karena  dengan  ziarah  kubur  dapat menambah  kesadaran  beriman  bagi  seseorang.  Adapun  hadis  yang  dijadikan dasar kebolehan ziarah kubur adalah:
ر ﺎﻧ د ﻦﺑ بر ﺎﺤﻣ ﻦﻋ
ﻦﻋ ﻢﻜﺘﯿﮭﻧ ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻲﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر لﺎﻗ لﺎﻗ ﮫﯿﺑا ﻦﻋ ةﺪﯾ ﺮﺑ ﻦﺑا ﻦﻋ
(ﻢﻠﺴﻣ هاور ) ﺎھورﺰﻓ رﻮﺒﻘﻟا ةرﺎﯾز
46
Artinya :
“ Dari  Muharib  bin  Dinar  dari  Ibnu  Buraidah  dari  bapaknya  berkata:  Nabi  saw.,
bersabda dulu aku melarangmu menziarahi kubur, sekarang ziarahilah.”
Dari  uraian  tersebut,  maka  telah  jelaslah  bahwa  keadaan  dan perkembangan  masyarakat  harus  dijadikan  pertimbangan  hukum  agar  hukum  benar- benar  dapat  berfungsi  di  tengah-tengah  masyarakat.  Serta  mampu  merealisasikan maqashid al-syari’ah yaitu kemaslahatan masyarakat umat untuk menggapai manfaat dan menolak mafsadat.
Menurut  Ibnu  Qayyim  al-Jauziyyah 47 bahwa  hukum  itu  mengalami  perubahan
45 Iskandar Usman, op.cit., h. 182.
46 CD Rom, al-Kutub al-Tis’ah 47 Mujiono Abdillah, Dialektika Hukum Islam Perubahan Sosial Sebuah Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (Cet. I; Surakarta: Muhammadiyah Press, 2003), h. 74.
dalam bentuk penundaan atau pembatalan suatu ketentuan hukum tampak selaras dengan panduan dan tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.
Pembaharuan  hukum  Islam  sebenarnya  adalah  usaha  menetapkan  hukum yang  dapat  menjawab  permasalahan  dan  perkembangan  baru  yang  ditimbulkan  oleh ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  dengan  cara  menjadikan  perkembangan  baru  tersebut sebagai  pertimbangan  hukum  agar  hukum  tersebut  betul-betul  mampu  merealisasikan tujuan syariat yang dalam istilah ushul fikih disebut  dengan maqashid  al-syari’ah. Jadi  pembaruan  hukum  Islam  bukanlah  berarti  usaha  menetapkan  hukum  Islam yang  mampu  menjawab  permasalahan  dan  perkembangan  baru  secara  sembarangan tanpa  berpedoman  kepada  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai  dasar  yang  dibawa  Al- Qur’an  dan  hadis.  Akan  tetapi  pembaruan  hukum  Islam  merupakan  usaha menetapkan  suatu  ketentuan  hukum  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dan  nilai-nilai dasar Islam yang dalam pemahamannya dibantu oleh perkembangan baru sebagai suatu pertimbangan dalam menjabarkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar tersebut. 48
Lalu  bagaimana  relevansi istihsan dengan  pembaruan  hukum Islam. Istihsan sebagaimana diketahui bahwa berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada  suatu  masalah  kepada  hukum  yang  lain  karena  ada  tinjauan  lebih  kuat  yang menghendaki  berpalingnya  seorang  mujtahid.  Maka  asas istihsan adalah penetapan  hukum  yang  berbeda  dengan  kaidah  umum,  karena  keluar  dari  kaedah umum  dapat  menghasilkan  ketentuan  hukum  yang  lebih  sesuai  dengan  tujuan syariat.  Maka  berpegang  pada istihsan merupakan  cara  berdalil  yang  lebih  kuat  dari pada berpegang pada qiyas. 49
Maka  dengan  demikian istihsan sangat  relevan  dengan  pembaruan hukum  Islam.  Pembaruan  hukum  Islam  bertujuan  untuk  memelihara  tujuan syariat  dengan  menghasilkan  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  mampu menjawab  permasalahan  dan  perkembangan  baru  yang  telah  ditimbulkan  oleh  ilmu pengetahuan  dan  teknologi  modern.  Sedangkan istihsan merupakan  suatu  metode
48 Iskandar Usman, op.cit., h. 186. 49 Ibid., h. 187.
istinbat hukum  yang  sangat  mementingkan  pemeliharaan  tujuan  syariat.  Jadi istihsan adalah  suatu  metode istinbat hukum  yang  sangat  relevan  dengan  pembaruan  hukum Islam.  Dengan  demikian,  antara istihsan dan  pembaruan  hukum  Islam  tidak  dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

## III. KESIMPULAN
Dari  uraian  sebelumnya,  maka  penulis  dapat  mengambil  beberapa  kesimpulan  yaitu sebagai berikut :
1. Istihsan  merupakan  salah  satu  metode istinbat hukum  yang  dapat  dijadikan  hujjah. Dalam  fikih  Maliki  dan  Hanafi istihsan mempunyai  peranan  yang  sangat menetukan,  karena,  banyak  hal  yang  telah  diselesaikan  dengan  metode istihsan dan  telah  ditetapkan  hukumnya.  Nampaknya  hukum  yang  ditetapkan dengan istihsan lebih  mengayomi  dan  lebih  mampu  merealisasikan  tujuan  syariat. Walaupun  metode  ini  telah  ditolak  oleh  Syafi'iyah  karena  berbeda pemahamannya  dengan  Imam  Abu  Hanifah  dan  Imam  Malik.  Akan  tetapi  jika pemahaman Imam Syafi'i sama dengan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, maka tidak terjadi  pertentangan.  Sebenarnya  mereka  berbeda  dalam  penamaan  istilah saja.  Karena  ulama  Syafi'i  memandang  cara-cara  yang  ada  dalam istihsan , sudah terwakili oleh dalil-dalil muttafaq alaiha , sedangkan ulama Mazhab Hanafi memiliki nama sendiri yaitu istihsan .
2. P ad a   da sa r nya Ist i hsa n me m pu n yai   r e l eva nsi   d en ga n   pe m ba r ua n h uk um   I sla m .   Kerelevansian  keduanya  adalah  terletak  pada maqashid  al-syari’at.
Hal  ini  dapat  dilihat bahwa  pembaruan  hukum  Islam  bertujuan  untuk  merealisasikan dan memelihara kemaslahatan umat manusia semaksimal mungkin yang merupakan tujuan  syari’at, sedangkan istihsan adalah  salah  satu  metode istinbat hukum  yang sangat mengutamakan dan menonjolkan nilai-nilai daripada maqashid al-syari’ah dan selalu berusaha merealisasikan serta memelihara maqashid al-syari’ah yang dimaksud.

## DAFTAR PUSTAKA

## Alquran al-Karim
Abdillah,  Mujiyono. Dialektika  Hukum  Islam  Perubahan  Sosial  Sebuah  Refleksi Sosiologis atas Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Cet.1; Surakarta:
Muhammadiyah Press, 2003.
Abu  Zahrah,  Muhammad, Ushul  al-Fiqh, diterjemahkan  oleh  Saefullah  Ma’sum,
dengan judul Ushul Fiqih, Cet. VI; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
Abu  Zahrah, Muhammad, Imam Syafi’i, Hayatuhu wa ‘asruhu wa fiktuhu ara’uhu wa fiqhuhu, diterjemahkan  oleh  Abdul  Syukur,  dengan  judul Imam  Syafi’i  : Biografi  dan  Pemikirannya  dalam  Masalah  Akidah,  Politik  dan  Fiqh, Cet. II; Jakarta: Lentera, 2005.
Badran,  Abu  al-'Ainaini  Badran. Ushul  Fiqh  a1-Islamiy, Mesir:  Mu'assasah Syabab al-Iskandariyah, t.th.
Basyir,  Ahmad  Azhar. Refleksi  atas  Persoalan  Keislaman  Seputar  Filsafat, Hukum,Politik  dan  Ekonomi  , Cet.  IV;  Bandung:  Mizan,  1996.  CD Room, al-Kutub al- Tisah
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Semarang: Toha Putra, 2002 Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  bahasa  Indonesia, Edisi Keempat, Cet. II; jakarta: Balai Pustaka, 2002
Echol,  John  M.  dan  Hassan  Shadily, Kamus  Inggris  Indonesia (Cet.  XXV; Jakarta: Gramedia, 2000)
Haq,  Hamka. Dialog  Pemikiran  Islam  UjungPandang, Cet.  I;  Ujung  Pandang: Yayasan AHKAM, 1997.
Haroen, Nasrun. Ushul Figh 1, Cet.1; Jakarta: Logos, 1996.
Hassan,  Ahmad. Islamic  Reserch  Institute, diterjemahkan  oleh  Aqah  Garnadi dengan  judul Pintu  ljtihad  sebelum  Tertutup, Cet.  I;  Bandung:  Pustaka, 1984.
Hassan, Husain Hamid. Nazariyat al-Maslahat fi al-Fiqh a]-Islamiyah (Mesir: Dar al-Wahdat al-'Arabiyah, t.th)
Hubeis,  Umar.  dan  A. Yazid, Fiqh  al-Lughah  al-  Arabiyah, Jilid  II,  Cet.  IX;
Surabaya Pustaka Progresif, 1985.
Khallaf,  Abdul  Wahab. Ilmu  Ushul  Fiqh, diterjemahkan  oleh  Noer  Iskandar dengan  judul Kaidah-Kaidah  Hukum  Islam  Ilmu  Ushul  Fiqh, Cet.  II;
Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
Manan,  Abdul. Reformasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  1;  Jakarta:  Raja Grafindo, 2007)
Nata, Abuddin. Masail Fiqhiyah , Cet.I; Jakarta: Kencana,2003.
Ridha,  Muhammad  Rasyid. Tafsir  al-Manar, Juz  I,  Kairo:  Dar  al-Fikr  al-'Arbi, 1987.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh , Jilid II, Cet. I; Jakarta: Logos, 1999.
Al-Syatibi, Abi Ishaq. al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, Juz I, Cairo: t.th.
Al-Taftazani, Syarh  al-Talwik  'ala  al-Taudih , Juz  11  (Beirut:  Dar  al-Kutub  alIlmiyah,
t.th)
Umar, Hasbi. Nalar Fiqih Kontemporer, Cet. I; Jakarta: Gaung Persada, 2007
Usman, Iskandar. Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo:
1994.
Yunus,  Mahmud, Kamus  Arab  Indonesia, Jakarta:Yayasan  Penyelenggara. Penterjemah Pentafsiran Alquran, 1990.
Zaidan, Abdul Karim. Al-Wajiz fi Ushul Fiqhi, Beirut: Penerbit Muassasah Risalah, 2002.