## PARTAI ISLAM DI NEGARA MAYORITAS MUSLIM: STUDI PEMILU PERTAMA INDONESIA
Jamilludin Ali, M.Hum 1

## Abstract
The majority of Indonesian's populations are Moslems. The Islamic political elite saw the opportunity to take power by bringing the name of Islam to the political party. That are great opportunities because of the assumption that the majority of Moslems  would  vote for  the  Islamic  party  because  Islamic  party  fighting  for  the benefit of Islam. However, history proves the Islamic party had never won in the general  elections  in  Indonesia.  Election  of  1955  is  regarded  as  the  first democratic  elections  in  Indonesia.  It  is  fact.  Although  at  that  time  the  Moslems reach  90%  of  the  total  populations  of  Indonesia,  the  election  results  just  put Islamic parties under nationalist party. The defeat of the Islamic party is caused by many things. Among these are the internal divisions in the Islamic party, is to promote  party  interests  rather  than  Islam,  and  fierce  resistance  from  nationalist and secular party.
Keywords: party, elections, Islam

## Pendahuluan
Islam  merupakan  agama samawi 2 yang  lahir  di  jazirah  Arab.  Namun demikian,  ajaran  Islam  yang  membawa  konsep rahmatan  lil  ‘alamiin (rahmat kepada  seluruh  alam  semesta)  membawa  konsekuensi  penyebaran  ajaran  Islam wajib  disampaikan  kepada  seluruh  umat  manusia  di  manapun  mereka  berada, termasuk  di  Indonesia.  Meskipun  secara  geografis  Indonesia  cukup  jauh  dari jazirah  Arab  tetapi  semangat  dan  keyakinan  pendakwah  Islam  berhasil menjadikan  mayoritas  penduduk  negara  kepulauan  ini  memeluk  agama  yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.
1 Penikmat Sejarah, bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2 Agama samawi adalah  agama  yang  menerima  wahyu  dari  langit.  Selain  Islam,  agama samawi lainnya adalah agama Yahudi dan Nasrani. Dengan adanya istilah agama samawi muncul istilah  agama ardhy, yaitu  agama  yang  tidak  menerima  wahyu  dari  langit.  Agama-agama ardhy cukup banyak, di antaranya adalah Hindu, Buddha, Konghucu, dan lain sebagainya.
Nabi  Muhammad  Saw.  sebagai  pembawa  ajaran  Islam  menjadi suri tauladan (panutan) bagi seluruh muslim. Setiap muslim menjadikan Rasul sebagai panutan pada seluruh bagian kehidupannya.Tidak hanya dalam kehidupan agama saja  tetapi  juga  dalam  kehidupan  ekonomi,  sosial,  pendidikan,  bahkan  politik. Para  politikus  menganggap  bahwa  Rasul  selain  sebagai  nabi  juga  sebagai negarawan.
Selain  itu,  Islam  juga  membawa  ajaran  yang  komplit/menyeluruh ( kaffah ). Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada hubungan manusia dengan Allah saja  ( habl  minallah ),  tetapi  juga  pada  hubungan  sesama  manusia  ( habl minannaas ).  Hubungan  sesama  manusia  ini  termanifestasikan  dalam  hubungan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi, bagi umat muslim terdapat dua alasan penting  yang  mengharuskan  ajaran  Islam  dilaksanakan  secara kaffah yaitu  Al- Quran dan Nabi Muhammad Saw.
Keadaan  di  atas  menyebabkan  sebagian  kaum  muslim  meyakini  bahwa untuk  memperjuangkan  kepentingan  Islam  harus  dilakukan  dengan  jalur  politik. Jalur  politik  menjadi  hal  yang  wajib  bagi  mereka  karena  ajaran  Islam  menurut mereka  juga  mengajarkan  hal tersebut.  Politik  di era  peradaban modern manusia tidak  bisa  dilepaskan  dari  partai.  Oleh  sebab  itu,  jika  kepentingan  Islam  harus diperjuangkan  melalui  jalur  politik  maka  umat  Islam  harus  mempunyai  partai politik  Islam.  Menurut  mereka  hanya  partai  Islam  lah  yang  benar-benar  bisa menjamin terlaksananya agenda perjuangan umat muslim.
Di  Indonesia  partai  Islam  cukup  banyak.  Sejak  dari  Indonesia  merdeka hingga  saat  ini  partai-partai  Islam  hilang  dan  tumbuh  silih  berganti.  Banyaknya partai Islam di Indonesia nampaknya disebabkan oleh kenyataan bahwa mayoritas penduduk  Indonesia  memeluk  agama  Islam.  Bahkan,  Indonesia  adalah  negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Ke-mayoritas-an inilah yang nampaknya  dimanfaatkan  secara  baik  oleh  para  elit  politik  di  Indonesia.Mereka beranggapan  bahwa  dengan  mayoritas  muslim  di  Indonesia  maka  akan  mudah meraih kekuasaan. Namun sejarah membuktikan bahwa partai Islam tidak pernah sekalipun  memenangkan  pemilu  (pemilihan  langsung  umum)  di  Indonesia,  baik
pada pemilu pertama tahun 1955 hingga pemilu terakhir tahun 2014. Paling tinggi partai Islam hanya berhasil menempati posisi kedua.
Pemilu  merupakan  sarana  untuk  memilih  pemimpin  atau  meraih kekuasaan. Pemilu muncul di era modern peradaban manusia. Peradaban modern menganggap  pemilu  merupakan  upaya  paling  baik  dalam  memilih  pemimpin. Anggapan  paling  baik  itu  menyebabkan  bentuk  pemilihan  pemimpin  selain melalui pemilu dianggap kurang atau tidak baik, seperti penunjukan langsung dan pewarisan kekuasaan.
Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan  Umum  menyebutkan  pemilu  adalah  adalah  sarana  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  yang  diselenggarakan  secara  langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 Berdasarkan pengertian  ini  jelas  bahwa  pemilu  merupakan  sarana,  bukan  tujuan.  Dengan demikian dalam pelaksanaan pemilu semua pihak harus memanfaatkan sarana ini secara baik dan benar demi terwujudnya kedaulatan rakyat.
Sementara  itu,  Ramlan  Surbakti  selain  memberikan  pengertian  pemilu berdasarkan  kepada  undang-undang  yang  ada  di  Indonesia  juga  mengartikan pemilu  sebagai  mekanisme  penyeleksi  dan  pendelegasian  atau  penyerahan kedaulatan  kepada  orang  atau  partai  yang  dipercayai. 4 Jadi,  dalam  pemilu  rakyat mendelegasikan  kekuasaannya  kepada  partai  yang  ia  percayai  dapat memperjuangkan  kepentingannya.  Dengan  demikian,  dalam  pemilu  diwajibkan adanya partai sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat.
Pelaksanaan  pemilu  di  era modern  memiliki  tujuan  yang  jelas.  Menurut Huntington 5 sedikitnya  terdapat  lima  tujuan  dilaksanakannya  pemilu.  Tujuan tersebut adalah:
3 Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011  tentang  Penyelenggara Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
4 Ramlan Surbakti, Memahami  Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia  Widya Sarana, 1992, hal. 181
5 Samuel P. Huntington, Gelombang Demokratisasi Ketiga, Jakarta: Grafiti, 2001, hal. 18
1. Pemilu  sebagai  perwujudan  kedaulatan  rakyat.  Demokrasi  menteorikan bahwa  kedaulatan  terletak  di  tangan  rakyat.  Namun  demikian,  tidak mungkin  rakyat  memerintah  secara  langsung.  Diperlukan  adanya  wakil- wakil  rakyat  yang  dapat  memerintah  secara  langsung.  Cara  untuk menentukan  atau  memilih  wakil-wakil  rakyat  tersebut  adalah  melalui pemilu sehingga dengan pemilu dapat dipilih para wakil rakyat yang akan memegang tampuk pemerintahan.
2. Pemilu  sebagai  sarana  untuk  membentuk  perwakilan  politik.  Melalui pemilu,  rakyat  dapat  memilih  wakil-wakilnya  yang  dipercaya  dapat menyampaikan aspirasi dan kepentingannya. Semakin tinggi kualitaspemilu,  semakin  baik  pula  kualitas  para  wakil  rakyat  yang  bisa terpilih dalam lembaga perwakilan rakyat. 6
3. Pemilu  sebagai  sarana  untuk  melakukan  penggantian  pemimpin  secara konstitusional.  Pemilu  bisa  mengukuhkan  pemerintahan  yang  sedang berjalan atau untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pemilu, pemerintahan  yang  aspiratif  akan  dipercaya  rakyat  untuk  memimpin kembali  dan  sebaliknya  jika  rakyat  tidak  percaya  maka  pemerintahan  itu akan  berakhir  dan  diganti  dengan  pemerintahan  baru  yang  didukung  oleh rakyat.
4. Pemilu  sebagai  sarana  bagi  pemimpin  politik  untuk  memperoleh legitimasi.  Pemberian  suara  para  pemilih  dalam  pemilu  pada  dasarnya merupakan pemberian mandat rakyat kepada pemimpin yang dipilih untuk menjalankan  roda  pemerintahan.  Pemimpin  politik  yang  terpilih  berarti mendapatkan legitimasi (keabsahan) politik dari rakyat.
5. Pemilu  sebagai  sarana  partisipasi  politik  masyarakat  untuk  turut  serta menetapkan  kebijakan  publik.  Melalui  pemilu  rakyat  secara  langsung
6 Meskipun  pada  realitanya  tidak  sedikit  wakil  rakyat  yang  terpilih  pada  pemilu  di Indonesia setelah mendapatkan posisi sebagai “wakil rakyat” melupakan rakyat yang diwakilinya. Mereka  melupakan  bahwa  mereka  adalah  perwujudan  dari  kedaulatan  rakyat.  Jadi,  pemilu  yang berkualitas  sebenarnya  belum  bisa  menentukan  berkualitas  atau  tidaknya  wakil  rakyat  yang terpilih.  Bisa  saja  pemilunya  berkualitas,  misal  pelaksanaannya  bebas  dan  rahasia.  Tetapi,  wakil rakyat yang diusung partai tidak menunjukkan dirinya sebagai wakil rakyat. Pada akhirnya partai dan  pemilu  hanya  dijadikan  sebagai  sarana  atau  alat  orang  yang  haus  kekuasaan  untuk  meraih kekuasaan.
dapat  menetapkan  kebijakan  publik  melalui  dukungannya  kepada kontestan  yang  memiliki  program-program  yang  dinilai  aspiratif  dengan kepentingan rakyat. Kontestan yang menang karena didukung rakyat harus merealisasikan  janji-janjinya  itu  ketika  telah  memegang  tampuk pemerintahan.
Apa  yang  telah  dijelaskan  oleh  Huntington  di atas menjadi  bukti  bahwa pemilu  hanya  merupakan  sarana.  Oleh  karena  itu,  sebagai  sarana  ia  dapat  terus berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Perkembangan  zaman mewajibkan  pemilu  disesuaikan  untuk  kepentingan  rakyat  sebagai  pemegang kedaulatan.  Dengan  demikian,  pemilu  tidak  boleh  sama  dari  waktu  ke  waktu karena hal itu akan menyebabkan rakyat dirugikan. Bisa saja sistem pemilu pada tahun  1955  sudah  tidak  cocok  lagi  dengan  pemilu  pada  tahun  2004,  misalnya. Pemilu  yang  baik  adalah  pemilu  yang  terus  disempurnakan  sesuai  dengan kebutuhan rakyat.

## Pemilu demokratis pertama di Indonesia
Pemilu  tahun  1955  merupakan  pemilu  pertama  di  Indonesia  setelah Indonesia  merdeka.  Pemilu  ini  dianggap  sebagai  pemilu  yang  demokratis  di Indonesia karena melibatkan hampir seluruh rakyat yang terdaftar sebagai peserta pemilu.  Rakyat  Indonesia  berbondong-bondong  menuju  ke  bilik  suara  untuk menentukan  siapa  wakilnya  yang  akan  duduk  di  Dewan  Konstituante.  Kabinet Burhanuddin  Harahap  berhasil  secara  baik  melaksanakan  pemilu  demokratis pertama di Indonesia ini.
Antusiasme  besar  rakyat  Indonesia  pada  pemilu  pertama  tahun  1955 sangat  dimanfaatkan  oleh  partai-partai  Islam.  Partai-partai  Islam  berjibaku merebut  hati  mayoritas  pemilih  yang  notabene  mayoritas  muslim.  Disebabkan banyaknya  partai  Islam  pada  saat  itu  maka  sesama  partai  Islam  harus  bersaing merebut hati pemilih. Jadi, lawan partai Islam tidak hanya partai nasionalis tetapi
juga  sesama  partai  Islam.  Secara  hitung-hitungan  politik  tentunya  ini  merugikan posisi partai Islam.

## Ajaran Islam dan kekuasaan politik
Mayoritas umat muslim meyakini bahwa ajaran Islam mencakup seluruh kehidupan.  Menurut  Imam  Al-Ghazali,  agama  dan  politik  merupakan  satu kesatuan. Kedua entitas tersebut tidak bisa dipisahkan. Keterkaitan keduanya bisa digambarkan  dengan  agama  sebagai  dasar  (asal  tujuan)  dan  kekuasaan  politik penjaganya.  Segala  sesuatu  yang  tidak  memiliki  asal  (agama)  akan  hancur,  dan yang tidak berpenjaga (kekuasaan politik) akan hilang. 7 Oleh karena itu, keduanya saling  membutuhkan  agar  kehidupan  manusia  dapat  berjalan  dengan  baik  dan sempurna.
Dalam  ajaran  Islam,  kekuasaan  merupakan  suatu  amanat.  Dengan demikian, sebagai suatu amanat, kekuasaan wajib disampaikan kepada orang yang berhak  menerimanya.  Namun,  si  penerima  kekuasaan  juga  berkewajiban menjalankan  kekuasaan  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  yang  diajarkan  Islam. Prinsip tersebut adalah menegakkan keadilan. Penegakan keadilan menjadi sangat penting  dalam  kekuasaan  karena  jika  seorang  penguasa  bisa  menjalankan kekuasaan dengan keadilan maka ia digolongkan sebagai seorang  yang bertakwa kepada Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 8 Allah Swt. Berfirman, “ Hai orang- orang  yang  beriman,  hendaklah  kamu  menjadi  orang-orang  yang  selalu menegakkan  (kebenaran)  karena  Allah,  menjadi  saksi  dengan  adil.  Dan janganlah  sekali-kali  kebencian  kamu  terhadap  sesuatu  kaum,  mendorong  kamu untuk  berlaku  tidak  adil.  Berlaku  adillah  karena  adil  itu  lebih  dekat  dengan takwa.  Dan  bertakwalah  kepada  Allah,  sesungguhnya  Allah  Maha  Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ” 8
7 Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, Etika Berkuasa: Nasehat-Nasehat Imam Al- Ghazali, terj. Arief B. Iskandar, Bandung: Pustaka Hidayah, 1988, hal. 23
8 Muhammad  Tahir  Azhari, Negara  Hukum:  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta: Bulan Bintang, 2003, hal. 107

## Partai-Partai Islam Pada Pemilu Pertama
Pada pelaksanaan pemilu pertama sejak Indonesia merdeka, partai Islam diwakili  oleh  PSII,  Masjumi,  NU,  dan  Perti.  Sebenarnya  masih  ada  partai  Islam lainnya,  namun  keempat  partai  inilah  yang  dianggap  benar-benar  bisa  mewakili suara umat muslim di Indonesia. Selain itu, keempat partai ini pula yang berhasil meraih suara dan mendudukkan wakilnya di parlemen (Dewan Konstituante).
a. PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia)
Partai  pertama  adalah  PSII  (Partai  Sarekat  Islam  Indonesia).  Partai  ini merupakan  salah  satu  partai  Islam  tertua  di  Indonesia.  Cikal  bakal  partai  ini bermula dari organisasi Sarekat Islam (SI) yang didirikan oleh Haji Omar Said Tjokroaminoto.  Pada  kongres  tahun  1923  yang  diadakan  di  Madiun,  SI akhirnya  diubah  menjadi  partai  politik,  dengannama  Partai  Sarekat  Islam (PSI).Partai itu bertekaduntuk menentang pemerintah Belanda yangmelindungi kapitalisme. 9 Dengan  demikian,  pada  saat  membicarakan  PSII  tidak  bisa terlepas dari sosok Tjokroaminoto.
PSI  selanjutnya  merubah  namanya  menjadi  PSII  (Partai  Sarekat  Islam Indonesia) pada tahun 1929. Sejarah panjang partai ini menyebabkan ia banyak terlibat dalam dunia perpolitikan bangsa Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun  setelah  kemerdekaan.  Namun  demikian,  PSII  tetap  menjadi  partai yang  tidak  bisa  merebut  mayoritas  hati  muslim  Indonesia.  Padahal,  pada  saat masih  berupa  organisasi  Sarekat  Islam,  ia  mampu  merebut  hati  rakyat Indonesia.  Bahkan,  pemimpin  SI  yaitu  H.O.S.  Tjokroaminoto  digelari  Ratu Adil  oleh  rakyat  karena  perjuangannya  dalam  membela  rakyat.  Tidak  hanya itu,  pemerintah  Hindia  Belanda  memberikan  gelar De  Ongekroonde  van Java atau  Raja  Jawa  Tanpa  Mahkota. 10 Gelar  dari  pemerintah  Hindia  Belanda  itu dengan  jelas  menunjukkan  pengaruh  besar  Tjokroaminoto  dengan  SI-nya terhadap rakyat Indonesia pada umumnya dan kaum muslim pada khususnya.
9 Floriberta Aning, 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh Paling Berpengaruh dalam Sejarah Indonesia di Abad 20, Yogyakarta: Penerbit Narasi, 2005,hal. 78
10 Ibid., hal. 75
Namun  demikian,  pengaruh  besar  SI  tersebut  tidak  berhasil  dibawa  ke dalam PSII. Pada saat memutuskan untuk berubah menjadi partai politik, PSII seolah-olah  tidak  memiliki  pengaruh  besar  di  mata  rakyat.  Selain  itu,  PSII disibukkan  dengan  perpecahan  internal.  Masing-masing  tokoh  di  dalam  PSII berusaha  menanamkan  pengaruhnya  pasca  Tjokroaminoto  meninggal  dunia pada  17  Desember  1934.  Perpecahan  tersebut  tentunya  berakibat  pada lemahnya PSII.
Sebelumnya,  PSII  juga  telah  mengalami  perpecahan,  yaitu  dengan berdirinya  PII  (Partai  Islam  Indonesia)  pada  tahun  1933.  PII  didirikan  oleh Surjopranoto  dan  Sukiman  Wirjosandjojo  setelah  keduanya  dipecat  dari PSII.Perpecahan  selanjutnya  terjadi  pada  saat  munculnya  Barisan  Penyadar PSII  yang diinisiasi oleh Agus Salim pada  November 1936. Pada tahun 1937, Barisan Penyadar secara resmi memisahkan diri dari PSII. 11
b. Masjumi
Masjumi  dibentuk  dalam  Muktamar  Islam  Indonesia  di  Gedung Madrasah  Mu’allimin  Muhammadiyah,  Yogyakarta,  tanggal  7-8  November 1945.  Dalam  muktamar  tersebut  diputuskan  bahwa  Masjumi  adalah  satu- satunya  partai  politik  Islam  di  Indonesia,  dan  Masjumi  lah  yang  akan memperjuangkan  nasib  politik  umat  Islam  Indonesia.  Dengan  keputusan  ini, keberadaan  partai  politik  Islam  yang  lain  tidak  diakui. 12 Dengan  adanya  satu partai  politik  Islam  diharapkan  cita-cita  Islam  menjadi  mudah  untuk direalisasikan. 13
Masyumi  mewakili  kepentingan-kepentingan  politik  umat  Islam.  Dalam Anggaran  Dasar  Masyumi  ditegaskan  bahwa  “tujuan  partai  ialah terlaksananya  ajaran  dan  hukum  Islam  di  dalam  kehidupan  orang  seorang,
11 M.  C.  Ricklefs, A  History  of  Modern  Indonesia  Since  c.  1200, Third  Edition , PALGRAVE, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS, 2001, hal. 240
12 Abdul  Azis  Thaba, Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru. Jakarta:  Gema  Insani Press, 1996, hal. 159
13 Pada  kenyataannya,  satu  partai  ini  sebenarnya  tidak  pernah  terjadi.  Selain  Masjumi terdapat partai Islam lain, yaitu PSII dan Perti. Bahkan, beberapa tahun kemudian NU keluar dari Masjumi. Dengan demikian, konsep satu partai mengalami kegagalan total.
masyarakat,  dan  negara  Republik  Indonesia,  menuju  keridhaan  Illahi”. 14
Dengan  tegas  disebutkan  bahwa  tujuan  politik  partai  Masyumi  adalah terbentuknya Negara Republik Indonesia berdasarkan Islam. 15
Partai  ini  dianggap  sebagai  partai  yang  terbesar  di  Republik  Indonesia, walaupun  sampai  terselenggaranya  pemilihan  umum  hal  ini  hanya  dapat menjadi anggapan belaka, karena pada pemilihan umum 1955, Masjumi hanya berhasil  meraih  posisi  kedua  di  bawah  PNI.  Partai  ini  tidak  terorganisasikan secara  teratur,  dan  mengalami  perpecahan  utama  di  dalamnya  antara  para pemimpin  Islam  tradisionalis  dan  modernis. 16 Perpecahan  yang  terjadi  antara NU  dan  Muhammadiyah  tidak  terlepas  dari  persaingan  “perebutan”  posisi dalam  partai  dan  pemerintahan.  Dalam  hal  persaingan  itu,  NU  lebih  banyak mengalami  “kekalahan”  dalam  persaingannya  dengan  kalangan  modernis sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk keluar dari Masjumi pada tahun 1952.  Sebelumnya  pada  tahun  1947,  PSII  telah  lebih  dahulu  keluar  dari Masjumi.
c. NU (Nahdatul Ulama)
Sejak  keluar  dari  Masjumi  pada  tahun  1952  maka  NU  berdiri  sendiri sebagai  partai  politik.  Wahid  Hasyim  menjadi  Ketua  partai  NU  sampai  dia meninggal pada tahun 1953. Berdirinya NU sebagai partai politik Islam sendiri meninggalkan  kenyataan  pahit  dalam  perjuangan  kepentingan  Islam.  Hal  itu terbukti dengan adanya fakta bahwa di Jawa Tengah dan Jawa Timur NU lebih mudah  bekerja  sama  dengan  PNI  dan  PKI  dibandingkan  dengan  Masjumi. Padahal  secara  ideologi  dan  kepentingan  perjuangan  NU  dan  Masjumi  lebih dekat dan sama, yaitu Islam.
PNI  dan  PKI  merasa  lebih  nyaman  berkolaborasi  dengan  partai  Islam NU. 17 Kolaborasi  itu  melepaskan  PNI  dan  PKI  dari  bekerja  sama  dengan Masjumi. Pada akhirnya, kolaborasi ini melahirkan kekuatan baru, yaitu partai
14 Ahmad Syafi’i Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES , 1985, hal. 113
15 Ben  Anderson, Revoloesi  Pemoeda:  Pendudukan  Jepang  dan  Perlawanan  di  Jawa 1944-1946 , terj. oleh Jiman Rumbo, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988, hal. 253
16 Ricklefs, A History..., hal. 293
17 Ibid., hal. 298
Jawa  dan  partai  luar  Jawa.  Partai  Jawa  diwakili  oleh  PNI,  NU,  dan  PKI sedangkan  partai  luar  Jawa  diwakili  oleh  Masjumi.  Perpecahan  ini  menjadi penyebab  sulitnya  memperjuangkan  agenda  Islam  karena  partai  Islam  sendiri tidak bersatu.
d. Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)
Terdapat  satu  partai  Islam  yang  tidak  mau  bergabung  dengan  Masjumi, yaitu Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah).Partai ini memiliki basis pendukung di  Sumatera,  terutama  Sumatera  Tengah.  Partai  ini  secara  ideologis  berkaitan dengan  Tarbiyah  Islamiyah.  Organisasi  ini  didirikan  di  suatu  Pesantren  di Candung, dekat Bukittinggi pada tanggal 20 Mei 1930.
Terbentuknya  Tarbiyah  Islamiyah  sendiri  merupakan  respons  atas kegiatan  pembaruan  di  Minangkabau  yang  dilakukan  oleh  ulama  modernis yang baru pulang dari Mekkah, seperti  Haji Sumanik, Haji Piobang, dan  Haji Miskin  Pandai  Sikek.  Sama  dengan  NU  yang  terbentuk  akibat  dari  kegiatan modernisasi  di  Jawa,  namun  NU  mau  bergabung  dengan  Masjumi  yang didominasi  oleh  kalangan  modernis.  Hal  ini  bisa  terjadi  dikarenakan  di  Pulau Jawa telah ada  upaya  untuk  menyatukan  kalangan  tradisionalis  dan  modernis, seperti  dalam  MIAI.  Usaha-usaha  penyatuan  inilah  yang  memudahkan  NU bergabung dengan Masjumi. Adapun di Sumatera belum ada usaha penyatuan seperti  di  Jawa,  sehingga  Perti,  yang  menganut  paham  tradisionalis,  menolak bergabung dengan Masjumi, yang didominasi oleh kalangan modernis. 18
Perti didirikan pada tanggal 22 November 1945. Selanjutnya, keputusan pendirian  Perti  diperkuat  dengan  Kongres  yang  dilaksanakan  di  Bukittinggi padatanggal  22-24  Desember  1945.Perti  banyak  terlibat  dalam  bidang pendidikan  dan  sosial  semasa  pendudukan  Jepang.  Apa  yang  diperjuangkan oleh Perti sejalan dengan perjuangan Tarbiyah Islamiyah. Perjuangan Tarbiyah Islamiyah  adalah  menyebarkan  fiqh  Syafi’i  dan  mazhab  Ahlusunnah Waljamaah.  Perjuangan  inilah  yang  kemudian  dibawa  Perti  dalam  bidang pendidikan  dan  sosial.  Dalam  anggaran  Dasar  Partai  tahun  1953  menekankan
18 Mengenai  perkembangan  gerakan  modernis  di  Indonesia  lihat  Deliar  Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942, Jakarta: LP3ES, 1994.
kelanjutan  hidup  partai.  Partai  “tidak  boleh  dibubarkan”;  partai  “harus  hidup dari abad ke abad sebagai Benteng pertahanan Ahlussunnah wal Jamaah yang bermazhab Syafii”.

## Gagasan perjuangan Partai Islam
Persoalan  mengenai  klaim-klaim  Islam  atas  politik  Indonesiadihidupkan kembali  oleh  partai-partai  politik  Islam  selama  dansetelah  kampanye  Pemilihan Umum 1955. Dalam upaya memobilisasi dukungan Muslim di level akar rumput, partai-partaipolitik  Islam  menuntut  pendirian  “negara  Islam”  dan  pemberlakuan Piagam  Jakarta.  Dalam  perjuangan  demi kekuasaan,  politikidentitas  direproduksi dengan  menghidupkan  kembali  kenangankolektif  tentang  subordinasi  pada  masa lalu. 19
Pandangan-pandangan  mengenai  unsur-unsur  lain,  misalnyamengenai konsep dan ideologi perjuangan umat Islam,  yang menjadibagian integral batang tubuh  politik  Islam,  menjadi  jelas  dengan  sendirinya.  Sejalan  dengan  konsep tentang  kekuasaan  sepertidisebutkan  di  atas,  maka  tujuan  akhir  konsep  politik perjuanganumat  Islam  kelompok  fundamentalis,  tidak  disangsi-kan  lagi,adalah pembentukan  negara  Islam.  Sementara  itu,  bagi  kelompokreformis,  tujuan akhirnya  adalah  kemenangan  partai-partai  Islamsecara  formal  dalam  pemilihan umum.  Dengan  itu,  maka  kesempatanuntuk  membangun  sebuah  masyarakat Islam—dan tidakserta-merta harus negara Islam—menjadi terbuka lebar. 20
Bagi  elit  partai  Islam  perjuangan  kepentingan  Islam  hanya  bisa diperjuangkan jika partai Islam berhasil memenangkan pemilu. Jika, partai Islam berhasil  memenangkan  pemilu,  maka  perjuangan  kepentingan  Islam  di  parlemen akan  mudah  dilakukan.  Parlemen  dijadikan  medan  perjuangan  elit  politik  Islam yang  menganggap  perjuangan  kepentingan  Islam  bisa  dilakukan  di  negara  yang tidak  harus  negara  Islam.  Dikarenakan  kepentingan  Islam  hanya  bisa  dilakukan
19 Yudi  Latif, Intelegensia  Muslim  dan  Kuasa,  Genealogi  Intelegensi  Muslim  Indonesia Abad Ke-20, Edisi Digital, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2012, hal. 453
20 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia , Edisi Digital, Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi, 2011, hal. 48
melalui pemilu dan parlemen, maka secara eksklusif perjuangan Islam hanya bisa direalisasikan melalui partai-partai Islam.
Namun  demikian,  di  parlemen  perjuangan  partai  Islam  tidak  berjalan mulus.  Partai-partai  nasionalis  dan  sekuler  berusaha  menjegal  perjuangan  partai Islam.  Akibat  kekalahan  dalam  pemilu  1955,  perjuangan  partai  Islam  tidak  bisa maksimal. Hasilnya perjuangan pembentukan negara Islam mengalami kegagalan.

## Pertarungan Partai Islam Pada Pemilu Pertama
Sebelum  pelaksanaan  pemilu  tahun  1955  dilakukan,  tepatnya  dua  tahun sebelum  pelaksanaan  pemilu,  pergolakan  dan  kekerasan  politik  mengalami peningkatan. 21 Terjadi berbagai pergolakan di berbagai daerah, seperti di Medan, Aceh,  Jawa  Barat,  dan  Sulawesi  Selatan.  Pergolakan  ini  disebabkan  oleh ketidakpuasan daerah terhadap elit politik di Jakarta.
Pada  April  1955,  dilaksanakan  Konferensi  Asia-Afrika  di  Bandung. Sejenak  perhatian  rakyat  Indonesia  dan  elit  politik  tertuju  kepada  pelaksanaan konferensi ini. Konferensi ini menjadi penting karena pemerintah Indonesia, yang diwakili  oleh  Kabinet  Ali,  berharap  Indonesia  dapat  berperan  besar  dalam konferensi  ini.  Pemerintah  berharap  Indonesia  menjadi  pemimpin  blok  Asia- Afrika.  Ide  ini  sendiri  merupakan  ide  besar  Presiden  Soekarno.  Sesuai  dengan harapan  tersebut,  Indonesia  berperan  aktif  selama  pelaksanaan  konferensi  di Bandung.  Di  konferensi  ini,  Indonesia  melahirkan  ide-ide  besar  bagi  kemajuan negara-negara di Asia-Afrika.
Setelah  KAA  selesai  dilaksanakan,  para  elit  politik  mulai  mengalihkan perhatiannya ke pemilu. 22 Dua tahun menjelang pemilu tahun 1955 dilaksanakan, PKI  (Partai  Komunis  Indonesia)  mengalami  pertumbuhan  yang  spektakuler. Antara bulan Maret dan November 1954 PKI mengklaim mengalami peningkatan anggota  sebanyak  tiga  kali  lipat  dari  165.206  orang  anggota  menjadi  500.000
21 Ricklefs, A History..., hal. 299
22 Ibid., hal. 302
orang. 23 PKI memusatkan perekrutan anggotanya kepada petani miskin di daerah- daerah.
Usaha  PKI  tersebut  mendapat  perlawanan  dari  NU.  NU  sekuat  tenaga berusaha  membendung  ekspansi  pengaruh  PKI.  Sebagai  pemilik  basis perkampungan  santri,  NU  tidak  mau  basis-basisnya  direbut  oleh  PKI. Pertentangan antara NU dan PKI ini tidak jarang menimbulkan percikan-percikan konflik di daerah.
Pada  September  1955  pemilu  pertama  dalam  sejarah  kemerdekaan Indonesia  berhasil  dilaksanakan.  Pada  pemilu  ini  diperkirakan  39  juta  rakyat Indonesia  ikut memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di Dewan Konstituante. Jumlah  39  juta  tersebut    sama  dengan  91,5%  peserta  yang  terdaftar  sebagai pemilih.  Artinya  dari  100%  pemilih  yang  terdaftar  hanya  sekitar  8,5%  saja  yang tidak  mencoblos,  sisanya  sebanyak  91,5%  ikut  mencoblos. 24 Melihat  besarnya jumlah pemilih yang mencoblos pada hari pelaksanaan pemilu bisa dilihat bahwa rakyat Indonesia sangat antusias dalam mengikuti pemilu ini.
Antusiasime rakyat tersebut setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama tingginya harapan rakyat Indonesia untuk berubah ke arah yang lebih baik. Rakyat Indonesia memiliki harapan dengan dilaksanakannya pemilu ini akan melahirkan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Melalui pemimpin-pemimpin (para wakil rakyat) yang terpilih rakyat Indonesia berharap nasib mereka bisa diperjuangkan.
Penyebab kedua adalah  pemilu  ini  merupakan  pemilu  pertama  yang dilaksanakan  oleh  Indonesia  sejak  merdeka.  Sebelum  merdeka  rakyat  Indonesia tidak memiliki kebebesaan dalam memilih. Jangankan kebebasan dalam memilih pemimpin,  kebebasan  hidup  pun  sangat  terbatas.  Kebebasan  yang  sebesar- besarnya  pada  pemilu  pertama  ini  bisa  diibaratkan  surga  bagi  rakyat  Indonesia untuk menunjukkan identitasnya.
23 Ibid.

## Hasil Pemilu PertamaPartai Islam kalah
Hasil pemilu tahun 1955 ini adalah sebagai berikut: 25
Partai Suara Sah Suara Sah %  Kursi Parlemen Kursi Parlemen % PNI 8 434 653 22.3 57 22.2 Masyumi 7 903 886 20.9 57 22.2 NU 6 955 141 18.4 45 17.5 PKI 6 176 914 16.4 39 15.2 PSII 1 091 160 2.9 8 3.1 Parkindo 1 003 325 2.6 8 3.1 Partai Katholik 770 740 2.0 6 2.3 PSI 753 191 2.0 5 1.9 Murba 199 588 0.5 2 0.8 Lainnya 4 496 701 12.0 30 11.7 Total 37 785 299 100.0 257 100.0
Ternyata,  Pemilihan  Umum  1955  tidak  menghasilkan  kemenangan  bagi kelompok  politik  atau  salah  satu  aliran  besar  manapun  dalam  masyarakat Indonesia. Aliran Islam hanya meraih43,9% dari total suara atau 45,1% dari total kursi  di  DPR.  Daritotal  257  kursi  di  DPR,  partai-partai  Islam  memperoleh 116kursi.  Masyumi,  NU,  PSII,  Perti,  dan  partai-partai  Islam  lain  memperoleh berturut-turut 57, 45, 8, 4, dan 2 kursi. 26
25 Ibid., hal. 304
26 Latif, Intelegensia Muslim..., hal. 453
Pada  pemilu  ini  dapat  diketahui  bahwa  Masyumi  menang  di  hampir semua daerah di luar pulau Jawa, kecuali Bali dan wilayah Kristen. Di Jawa Barat Masyumi juga berhasil memenangkan hati masyarakat Jawa Barat. Sementara itu, di  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur  PNI,  NU,  dan  PKI  hampir  memiliki  kekuatan yang  sama.  Pada  dua  wilayah  ini  PNI  menang  sebesar  32%,  NU  30%,  dan  PKI 27%. Sementara Masyumi hanya berhasil meraih suara sebesar 12%.
Jumlah  total  suara  yang  berhasil  diraih  partai  Islam  yang  hanya  43,9% menunjukkan  bahwa  lebih  dari  50%  penduduk  muslim  Indonesia  mengarahkan pilihannya kepada partai nasionalis dan sekularis. 27 “Ketidaksesuaian” ini seharusnya  menjadifakta  yang  jelas  bahwa  tidak  seluruh  kaum  Muslim memiliki aspirasipolitik  yang  tunggal  atau  sama.  Dengan  demikian,  memilikikeyakinan Islam tidak dapat dipahami secara otomatis sebagaiberkorelasi dengan atau dapat diterjemahkan  sebagai  dukunganuntuk  partai-partai  Islam  atau  kepentingan Islam. 28 Kekalahan partai Islam pada pemilu pertama di Indonesia menurut Bahtiar Effendi diakibatkan oleh perpecahan-perpecahan politis dan ideologis internal. 29
Pada  8  Maret  1956,  karena  PNI  meraih  persentase  suara  terbesar (22,3%),Presiden  Sukarno  menunjuk  pemimpin  PNI,  AliSastroamidjojo  sebagai formatur.  Dalam  Kabinet  Ali  II  ini,semua  partai  Islam  besar  memiliki  wakilnya dalam kabinet. Namun, kabinet ini gagal karena perseteruan ideologis danpersonal yang  sengit  di  tubuh  kabinet  serta  perselisihan  di  tubuhAngkatan  Darat  yang menyulut pemberontakan-pemberontakandaerah. 30
Implikasi  kekalahan  kepada  perjuangan  kepentingan  Islam  di  Dewan Konstituante
Dalam  Konstituante  kelompok  pendukung  Pancasila  memiliki  274  kursi yang  terdiri  dari tujuh  fraksi  besar,  yaitu  Partai  Nasional  Indonesia  (PNI),  Partai
27 Hal  ini  diasumsikan  dengan  fakta  bahwa  penduduk  muslim  pada  tahun  1955  sekitar 90% lebih.
28 Effendy, Islam dan Negara..., hal. 424
29 Ibid., hal.45.  Kesimpulan  Bahtiar  Effendy  ini  berdasarkan  analisisnya  terhadap  tulisan Allan  Samson,  R.  William  Liddle,  B.J.  Boland,  Howard  Federspiel,  dan  Muhammad  Kamal Hassan.
30 Latif, Intelegensia Muslim..., hal. 454
Komunis  Indonesia  (PKI),  Republik  Proklamasi,  Partai  Kristen  Indonesia (Parkindo), Partai Katholik, Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Ikatan Pendukung Kemerdekaan  Indonesia  (IPKI),  serta  empat  belas  fraksi  kecil  lainnya. 31
Sementara  kelompok  pendukung  Islam  mempunyai  230  kursi  yang  terdiri  dari empat  fraksi  besar  yaitu  Masjumi,  Nahdlatul  Ulama  (NU),  Partai  Sarekat  Islam Indonesia  (PSII),  dan  Persatuan  Tarbiyah  Islamiyah  (Perti),  serta  empat  fraksi kecil  lainnya.  Sedangkan  kelompok  pendukung  Sosial-Ekonomi  mempunyai  10 kursi yang terdiri dari tiga fraksi yaitu Partai Buruh, Partai Murba, dan Acoma. 32
Perdebatan-perdebatan  yang  terjadi  dalam  Konstituante  menunjukkan bahwa  masing-masing  kelompok,  terutama  kelompok  pendukung  Pancasila  dan kelompok  pendukung  Islam,  terkesan ngotot dalam  mengajukan  pendapat- pendapatnya.  Argumen-argumen  yang  dikemukakan  diharapkan  dapat mengubah pendirian  anggota-anggota  kelompok  yang  menentang.  Tetapi  dikarenakan masing-masing  pihak  merasa  argumen  atau  pendapatnya  lah  yang  paling  benar, unggul, dan sempurna, maka hasilnya justru kelompok yang menentang semakin menjauh dari kesepakatan. 33
Pada  akhirnya  dikarenakan  masing-masing  pihak  tidak  ada  yang  mau mengalah, Konstituante yang ditugaskan merumuskan dasar negara tidak berhasil menyelesaikan  tugasnya. 34 Dikarenakan  kebuntuan  di  Konstituante  tidak  kunjung terpecahkan,  maka  pada  tanggal  5  Juli  1959  Presiden  Soekarno  mengeluarkan dekrit  yang  membubarkan  Konstituante  dan  menetapkan  kembali  secara  resmi UUD  1945  sebagai  undang-undang  dasar  negara.  Sejak  saat  itu,  Konstituante bubar.
31 Erwien  Kusuma  dan  Khairul,  “Detik-detik  Menjelang  Bubarnya  Konstituante”  dalam Erwien  Kusuma  dan  Khairul  (editor), Pancasila  dan  Islam:  Perdebatan  antar  Parpol  dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, Jakarta: BAUR Publishing, 2008, hal. xii
32 Ibid., hal. xiii
33 Adnan  Buyung  Nasution, Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia:  Studi Sosio-Legal  atas  Konstituante  1956-1959, penerjemah  Sylvia  Tiwon,  Jakarta:  Pustaka  Utama Grafiti, 1995, hal. xxxii
34 Jamilludin  Ali, Islam  Kultural:  Kajian  Pemikiran  Politik  Nurcholish  Madjid (Tesis), Depok: Universitas Indonesia, 2010, hal. 88
Dengan  dibubarkannya  Dewan  Konstituante,  maka  perjuangan  partai Islam hasil pemilu pertama mengalami kegagalan. Bahkan pada masa selanjutnya, yaitu Demokrasi Terpimpin, peran dari partai-partai Islam mengalami penurunan. Lebih  tragisnya,  Partai  Masjumi  yang  dianggap  sebagai  partai  Islam  terbesar harus  membubarkan  dirinya  setelah  dipaksa  oleh  Presiden  Soekarno membubarkan diri.
Berdasarkan  hal  di  atas  dapat  diberikan  kesimpulan  bahwa  partai  Islam hanyalah  sebuah  nama.  Islam  hanya  dijadikan  penarik  pemilih  pemeluk  agama Islam.  Perjuangan  kepentingan  Islam  yang  dijargonkan  oleh  partai  Islam didasarkan  oleh  kepentingan  Islam  menurut  partai  itu.  Bukan  didasarkan  oleh kepentingan  umat  muslim.  Jargon  memperjuangkan  Islam  sebenarnya  adalah memperjuangkan  suatu  agenda  politik  tertentu  dengan  menjadikan  Islam  sebagai kemasan  dan  senjata. 35 Hal  inilah  yang  nampaknya  menjadi  salah  satu  penyebab tidak pernahnya partai Islam memenangi pemilu di Indonesia.
Partai Islam apa pun, tetap memiliki misi dan kepentingan sendiri, tidak identik dengan Islam itu sendiri. Partai politik kendati berlabel Islam atau dakwah bahkan  sejatinya  tetap  partai  politik,  yang  orientasi  utamanya  tetap  pada perjuangan kekuasaan untuk dirinya sendiri, karena itu tidak harus dipersepsikan sebagai mewakili Islam dan umat Islam secara keseluruhan. 36
35 Abdurrahman  Wahid  (editor), Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan  Islam Transnasional di Indonesia, Jakarta: The Wahid Institute, 2009, hal. 19
36 Haedar  Nashir, Kristalisasi  Ideologi  &  Komitmen  Bermuhammadiyah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007, hal. 8-9

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Ghazali,  Imam  Abu  Hamid  Muhammad. Etika  Berkuasa:  Nasehat-Nasehat Imam Al-Ghazali. terj. Arief B. Iskandar. Bandung: Pustaka Hidayah. 1988
Ali,  Jamilludin. Islam  Kultural:  Kajian  Pemikiran  Politik  Nurcholish  Madjid (Tesis). Depok: Universitas Indonesia. 2010
Anderson,  Ben. Revoloesi  Pemoeda:  Pendudukan  Jepang  dan  Perlawanan  di Jawa  1944-1946 .  terj.  oleh Jiman  Rumbo.  Jakarta:  Pustaka  Sinar  Harapan. 1988
Aning, Floriberta. 100 Tokoh Yang Mengubah Indonesia: Biografi Singkat Seratus Tokoh  Paling  Berpengaruh  dalam  Sejarah  Indonesia  di  Abad 20. Yogyakarta: Penerbit Narasi. 2005
Azhari,  Muhammad  Tahir. Negara  Hukum:  Suatu  Studi  Tentang  Prinsip- prinsipnya  Dilihat  dari  Segi  Hukum  Islam,  Implementasinya  pada  Periode Negara Madinah dan Masa Kini. Jakarta: Bulan Bintang. 2003
Effendy,  Bahtiar. Islam  dan  Negara:  Transformasi  Gagasan  dan  Praktik  Politik Islam di Indonesia . Edisi Digital. Jakarta: Democracy Project Yayasan Abad Demokrasi. 2011
Huntington, Samuel P. Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Grafiti. 2001 Kusuma,  Erwien  dan  Khairul  (editor), Pancasila  dan  Islam:  Perdebatan  antar Parpol  dalam  Penyusunan  Dasar  Negara  di  Dewan  Konstituante. Jakarta: BAUR Publishing. 2008
Latif,  Yudi. Intelegensia  Muslim  dan  Kuasa,  Genealogi  Intelegensi  Muslim Indonesia  Abad  Ke-20. Edisi  Digital.  Jakarta:  Democracy  Project  Yayasan Abad Demokrasi. 2012
Maarif, Ahmad Syafi’i. Islam dan Masalah Kenegaraan. Jakarta: LP3ES.1985 Nashir, Haedar. Kristalisasi Ideologi & Komitmen
Bermuhammadiyah. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. 2007
Nasution,  Adnan  Buyung. Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia:
Studi  Sosio-Legal  atas  Konstituante  1956-1959. penerjemah  Sylvia  Tiwon. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1995
Noer,  Deliar. Gerakan  Moderen  Islam  di  Indonesia  1900-1942. Jakarta:  LP3ES.
1994
Ricklefs,  M.  C. A  History  of  Modern  Indonesia  Since  c.  1200. Third  Edition , PALGRAVE, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS. 2001
Surbakti, Ramlan. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widya Sarana. 1992 Thaba,  Abdul  Azis. Islam  dan  Negara  dalam  Politik  Orde  Baru. Jakarta:  Gema Insani Press. 1996
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Bab I Ketentuan Umum Pasal 1
Wahid,  Abdurrahman  (editor). Ilusi  Negara  Islam:  Ekspansi  Gerakan  Islam Transnasional di Indonesia. Jakarta: The Wahid Institute. 2009