## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.369
Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut,

## Menguasai, Atau Memiliki Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)
Candra Agung Laksana 1* , Bambang Hartono 2 , Zainudin Hasan 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
* Correspondence email: candraagunglaksana@gmail.com
Abstrak. Tindak  kriminal  yang  terjadi  di  arena  publik  adalah  kriminal  terhadap  harta  benda  (materi  yang  salah),  seperti perampokan, pemerasan, perampokan, pemerasan, perusakan dan pengurungan. Demonstrasi kriminal baru adalah kriminal untuk memindahkan,  mengontrol,  atau  memiliki  item  hutan  kayu  yang  tidak  memiliki  otentikasi  keabsahan  item  hutan.  Teknik pemeriksaan menggunakan metodologi yuridis standarisasi dan tepat. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi tambahan dan  informasi  penting. Mengumpulkan  informasi  eksplorasi perpustakaan dan penelitian  lapangan.  Pemeriksaan  informasi  yang digunakan  adalah  yuridis  subjektif.  Unsur-unsur  yang  membuat  pelakunya  melakukan  penguasaan  pidana,  penguasaan,  atau memiliki barang kayu yang tidak memiliki pengesahan barang hutan yang sah berdasarkan Putusan Nomor: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot bersifat finansial dan komponen instruktif, kesulitan mendapatkan hibah dan tidak ada pengawasan. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana pengiriman, penguasaan, atau kepemilikan barang hutan yang tidak mengikuti dengan  pengesahan  barang  dusun  yang  sah  berdasarkan  Putusan  Nomor:  259  /  Pid.Sus  /  LH  /  2019  /  PN  Kot  layak  pidana kurungan 1 (satu) 1 ( satu) bulan dan denda Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) asumsi denda tidak dibayar diganti dengan penahanan 1 (satu) bulan.
Kata kunci: Tindak pidana; Hasil kayu hutan; Surat keterangan
Abstract.  Criminal  demonstrations  that  happen  in  the  public  arena  are  criminal  demonstrations  against  property  (material wrongdoings),  like  robbery,  blackmail,  theft,  extortion,  defacement  and  confinement.  The  new  criminal  demonstration  is  the criminal  demonstration  of  moving,  controlling,  or  having  wood  woodland  items  that  are  not  joined  by  an  authentication  of lawfulness of timberland items. The examination technique utilized standardizing and exact juridical methodologies. The kind of information  utilized  is  auxiliary  information  and  essential  information.  Gathering  information  through  library  exploration  and field  research.  The  information  examination  utilized  was  subjective  juridical.  The  elements  making  the  culprit  perpetrate  the criminal demonstration of shipping, controlling, or having lumber  woods items that are not joined by an endorsement of lawful woodland  items  dependent  on  Decision  Number:  259/Pid.Sus/LH/2019/PN  Kot  are  financial  and  instructive  components,  the trouble in getting a grant and absence of oversight. The execution of responsibility for the culprit of a criminal demonstration of shipping,  controlling,  or  possessing  wood  woodland  items  which  isn't  joined  by  an  endorsement  of  lawful  backwoods  items dependent on Decision Number: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot is deserving of detainment for 1 (one) 1 (one) month and a fine of Rp. 500,000,000.00 (500,000,000 rupiah) gave that assuming the fine isn't paid, it is supplanted by detainment of 1 (one) month.

## Keywords: Criminal act; Forest wood products; Certificate

## PENDAHULUAN
Tanggung  jawab  pidana  adalah  salah  satu  bagian  dari  hukum  pidana  terlepas  dari  demonstrasi  kriminal, kesalahan dan perasaan. Kewajiban pidana merupakan suatu hal yang kritis dalam hukum pidana, mengingat tidak ada yang  menyiratkan  bahwa  disiplin  dipaksakan  pada  seseorang  yang  melakukan  demonstrasi  pidana  jika  orang  yang melakukannya tidak dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya  yang salah. Dalam  hal seseorang terkait dengan melakukan  demonstrasi  pidana  namun  tidak  ditangani  tergantung  pada  undang-undang  sistem  pidana  untuk memutuskan apakah ia dapat dianggap bertanggung jawab atas perbuatan salah, itu sebenarnya ingin menumbangkan kewenangan  hukum  pidana  di  arena  publik.  Hal  ini  akan  menimbulkan  pandangan  umum  bahwa  tidak  perlu  takut melakukan demonstrasi kriminal karena mereka tidak akan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut.
Tanggung jawab pidana tergantung pada aturan kesalahan. Standar kesalahan dalam bahasa Belanda membaca dengan  teliti  geen  straf  zonder  schuld,  yang  menyiratkan  bahwa  tidak  ada  kesalahan  tanpa  kesalahan.  Akibatnya, seseorang  harus  dihukum  jika  individu  tersebut  tidak  benar.  Tidak  masuk  akal  jika  seseorang  yang  tidak  memiliki kekurangan  terhadap  dirinya  dihukum  disiplin.  Menurut  Barda  Nawawi  Arief,  aturan  menyalahkan  merupakan pedoman  yang  sangat  penting  dalam  melakukan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  produsen  yang  diancam melakukan  demonstrasi  kriminal.  Ini  seharusnya  menjadi  pedoman  utama  karena  itu  adalah  kesalahan  yang memutuskan  seseorang  dapat  didakwa  atau  tidak.  Dalam  hal  seseorang  telah  memenuhi  semua  komponen  dari
Candra Agung Laksana, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan, Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut,  Menguasai,  Atau  Memiliki  Hasil  Hutan  Kayu  Yang  Tidak  Dilengkapi  Secara  Bersama  Surat  Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)
demonstrasi kriminal  yang dipersalahkan  untuknya, maka  untuk didakwa atas  individu tersebut  harus  ada kesalahan. Sebaliknya, dalam hal tidak ada kesalahan, orang tersebut tidak dapat dihukum. 1
Membahas  perbuatan  salah  sebagai  perampokan  dalam  aktivitas  publik  tidak  akan  pernah  berhenti  sepanjang hidup, karena perampokan adalah perbuatan salah yang ditimbulkan oleh komponen yang disengaja dari setiap orang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ada beberapa jenis perampokan, mulai dari perampokan kecil hingga perampokan  besar-besaran,  misalnya:  perampokan  ayam,  perampokan  uang  tunai,  perampokan  penawaran, perampokan barang-barang tambang, perampokan kayu dan banyak lagi lainnya. 2
Tindak pidana perampokan kayu bakar diarahkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok- pokok  Kehutanan  yang  selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kehutanan  (UU  TIPIHUT).  TIPIHUT adalah:  "tindakan  yang  dilarang  oleh  pedoman  layanan  penjaga  hutan  dan  perlindungan  aset  tetap  hidup  dan lingkungannya,  dengan  bahaya  persetujuan  pidana  bagi  setiap  individu  yang  karena  kesalahan  langkah  mereka menyalahgunakan penyangkalan". Ada beberapa kegiatan yang dikecualikan dalam UU TIPIHUT, antara lain Pasal 50 ayat (1) dan (2). Pasal 50 ayat (1) menyebutkan "Setiap orang dilarang melenyapkan kerangka dan kantor keamanan kayu." Pasal 50 ayat (2) membaca dengan teliti: "Setiap orang yang diberi izin penggunaan wilayah untuk beroperasi, izin  penggunaan  bantuan  alam  untuk  beroperasi,  izin  penggunaan  barang  hutan  bukan  kayu  untuk  beroperasi,  dan hibah  bermacam-macam  barang  hutan  kayu  dan  non-kayu.  ,  dilarang  melakukan  latihan  yang  menyebabkan kerusakan. Hutan ". 3
Instrumen yang sah diharapkan dapat menentukan bentrokan atau kesalahan yang ada di mata publik. Salah satu upaya  untuk  mencegah  dan  mengendalikan  perbuatan  salah  tersebut  adalah  dengan  memanfaatkan  hukum  pidana dengan hukuman sebagai hukuman. Aktivitas kriminal dapat diuraikan secara  kriminologis dan yuridis. Demonstrasi kriminal dari perspektif kriminologis  adalah  demonstrasi manusia yang mencemari standar fundamental masyarakat. Ini diusulkan sebagai demonstrasi komponen yang mengabaikan standar yang hidup dan tercipta di arena publik. 4 Kegiatan pidana dalam arti yuridis, berupa perbuatan keji yang spesifik atau perbuatan yang merugikan dalam arti  penting  hukum  pidana,  mengandung  makna  bahwa  perbuatan  salah  tersebut  dibentuk  dalam  pedoman  pidana. Demonstrasi  kriminal  yang  terjadi  di  arena  publik  adalah  demonstrasi  kriminal  terhadap  harta  benda  (pelanggaran material),  seperti  perampokan,  pemaksaan,  pencurian,  misrepresentasi,  perusakan  dan  penahanan.  Demonstrasi kriminal  baru  adalah  demonstrasi  kriminal  untuk  memindahkan,  mengontrol,  atau  memiliki  item  hutan  kayu  yang tidak disertai dengan bukti keabsahan item dusun tersebut.
Salah satu jenis demonstrasi pidana pengapalan, penguasaan, atau kepemilikan barang dusun kayu tidak disertai bukti  keabsahan  barang  hutan  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  83  ayat  (1)  huruf  b  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyatakan bahwa pemindahan,  penguasaan,  atau  pengambilan  barang  hutan  kayu  tidak  disertai  dengan  pengesahan  keabsahan  barang hutan sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) dan limit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar 500.000.000 rupiah).
Mengingat  Putusan  Nomor:  259  /  Pid.Sus  /  LH  /  2019  /  PN  Kot,  di  mana  dalam  putusan  tersebut  dinyatakan bahwa  Tergugat  Rendra  Wahyu  Setiawan  tabung  Sutrisno  telah  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  dapat  dituduh melakukan  demonstrasi  pidana  "Pengiriman  kayu  kayu  yang  bukan  dilengkapi  dengan  surat,  data  keabsahan  barang dusun  ".  Mengutuk  termohon  Rendra  Wahyu  Setiawan  wadah  Sutrisno  dengan  hukuman  kurungan  1  (satu)  tahun  1 (satu)  bulan  dan  denda  Rp.  500.000.000,00  (500.000.000  rupiah)  dengan  asumsi  dendanya  tidak  dibayar  maka dilunasi. dengan penahanan selama 1 (satu) bulan. Untuk menentukan waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani  Tergugat,  dikurangi  sama  sekali  dari  hukuman  paksa.  Mengkonfirmasi  bahwa  Tergugat  masih  ditahan. Penetapan bukti sebagai: Tanda krisan 10 (sepuluh) 2 (dua) meter sebagai kayu bulat dan balken, 1 (satu) kendaraan Mitsubishi L 300 gelap dengan Nomor Polisi: BE 8368 CG, 1 (satu) STNK kendaraan Mitsubishi L 300 gelap Nomor Polisi BE 8368 CG dan digunakan untuk dokumen situasi Gatra Kirana, S. Sos I container Darwis.

## METODE
Metode digunakan adalah metodologi yuridis yang mengatur dan tepat. Jenis informasi yang digunakan adalah informasi tambahan dan informasi penting. Mengumpulkan informasi melalui penelitian perpustakaan dan penelitian lapangan. Pemeriksaan informasi yang digunakan adalah yuridis subjektif.
1 Barda Nawawi  Arif.  2003. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Citra  Aditya  Bakti, Bandung, hlm. 85.
2 Soerjono, Soerkanto. 2005. Metode Penelitian Hukum . Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2.
3 Muladi dan  Barda  Nawawi. 1992. Teori-teori dan  Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung, hlm. 148.
4 Ibid , hlm. 149.
Candra Agung Laksana, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan, Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut,  Menguasai,  Atau  Memiliki  Hasil  Hutan  Kayu  Yang  Tidak  Dilengkapi  Secara  Bersama  Surat  Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Faktor  Penyebab  Pelaku  Melakukan  Tindak  Pidana  Mengangkut,  Menguasai,  atau  Memiliki  Hasil  Hutan Kayu  yang  Tidak  Dilengkapi  Secara  Bersama  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan  Berdasarkan  Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot
Transportasi  kayu  hutan  adalah  interaksi  yang  dimulai  dari  menumpuk  barang-barang  hutan  menjadi  metode untuk  transportasi  dan  transportasi  yang  membawa  barang-barang  dusun  ke  tujuannya  dan  membuang,  membuang atau  menghilangkan  barang-barang  hutan  dari  pengangkutan  tersirat.  Bagaimanapun,  sebagai  aturan  umum  ada banyak  pertemuan  yang  melakukan  latihan  pengangkutan  kayu  item  yang  tidak  mengikuti  teknik  atau  strategi  yang ditentukan oleh otoritas publik. Salah satunya adalah banyaknya kegiatan pengangkutan barang hutan tanpa memiliki surat pernyataan yang sah.
Penghancuran Timberland telah menjadi demonstrasi kriminal dengan konsekuensi yang fenomenal. Maraknya praktik kriminalitas di kawasan pelayanan ranger di Tanah Air ini mengkhawatirkan berbagai perkumpulan. Dengan tujuan  agar  Pemerintah  memberikan  peraturan  perundang-undangan,  termasuk  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan.  Namun  undang-undang  ini  dianggap  kurang  dan  belum  memiliki  opsi  untuk  mengelola pemusnahan  pemusnahan  hutan  secara  sukses.  Melihat  pemikiran  tersebut,  maka  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  (P3H)  disusun  dan  dicanangkan.  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  sebagai  salah  satu  tindakan pencegahan  terhadap  terjadinya  demonstrasi  tindak  pidana  pemindahan  kayu  dusun  tanpa  memiliki  pembuktian keabsahan  barang  hutan.  Dengan  banyak  penipuan  dan  persetujuan  manajerial,  dipercaya  bahwa  hal  itu  akan menimbulkan dampak yang menghalangi para penjahat di area layanan ranger.
Mengenai  faktor-faktor  pokok  penyebab  terjadinya  tindak  pidana  pemindahan,  penguasaan,  atau  kepemilikan barang  kayu  yang  tidak  disertai  dengan  pembuktian  barang  dusun  yang  sah  di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri Kota Agung, khususnya:

## Faktor Moneter
Konsekuensi  pertemuan  dengan  Edi  Qorinas  selaku  penguji  dari  Polres  Tanggamus  mengungkapkan  bahwa faktor  tingkat  keuangan  dan  pendidikan  individu  yang  tinggal  di  kawasan  hutan  sangat  rendah.  Jadi,  individu  yang tinggal di wilayah teritorial di mana demonstrasi kriminal secara teratur terjadi dengan mengirimkan, mengendalikan, atau mengklaim barang-barang dusun kayu yang tidak disertai dengan pengesahan yang sah atas barang-barang hutan, mereka  sering  ditipu  oleh  orang-orang  yang  memiliki  kepentingan  terpisah,  mereka  tertarik  dengan  ukuran  khusus uang tunai  untuk menebang pohon di hutan tanpa hibah dari otoritas publik  atau individu  mana pun yang bekerja di wilayah layanan penjaga hutan, dan daerah  setempat tidak memiliki petunjuk apa yang telah mereka lakukan.  Hasil pertemuan  dengan  Rustam  Efendi  selaku  staf  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung  mengungkapkan  bahwa  faktor penyebabnya  adalah  kebutuhan  dan  faktor  pekerjaan.  Sebagian  besar  ini  berakhir  dengan  orang-orang  yang  tinggal dekat atau di hutan. Di tengah persaingan yang merepotkan di bidang pekerjaan dan faktor tekanan moneter, individu pasti melakukan demonstrasi kriminal memindahkan, mengendalikan, atau memiliki barang-barang hutan  kayu  yang tidak disertai dengan pengesahan barang-barang dusun yang sah sebagai penebang kayu yang melanggar hukum dan dari  sini  daerah  setempat  bisa  menegakkan  hidup  mereka.  Selain  itu,  juga  ada  bagian  yang  dibuat  oleh  perakitan mekanik di lapangan, pengamanan kayu merupakan kewajiban bersama.

## Faktor Pendidikan
Akibat  pertemuan  dengan  I  Kadek  Dwi  Ariatmaja  selaku  Kejaksaan  Agung  Kota  Agung  mengungkapkan bahwa  oknum-oknum  yang  membutuhkan  pelatihan  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang  memiliki  organisasi perkayuan haram untuk menebang kayu. Terlebih lagi, mereka juga mudah digunakan karena mereka tidak memiliki kemampuan sebagai konfirmasi dan instruksi yang memadai untuk mengamankan posisi lain.

## Komponen Kesulitan Memperoleh Izin
Akibat  pertemuan  dengan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  Ratriningsih  Ariani  mengungkapkan  bahwa ketika mereka perlu menebang pohon di hutan, hal pokok yang mereka lakukan adalah tidak menebang pohon seperti itu  atau  kita  menganggapnya  sebagai  demonstrasi  kriminal  untuk  bergerak,  mengontrol,  atau  mendapatkan  hasil. Hutan kayu yang tidak dilengkapi dengan dukungan keabsahan barang-barang hutan, tetapi mereka meminta izin dari kantor  yang  berwenang  dari  wilayah  tersebut,  namun  kadang-kadang  para  penghibur  hanya  memberikannya  jangka waktu  yang  sangat  singkat  (dalam  waktu  paling  lama  hanya  sebulan).  Ketika  mereka  memperluas  izin  penebangan pohon, yang  sering terjadi adalah  komponen-komponen yang menyulitkan daerah setempat untuk memperluas hibah penebangan pohon mereka. Hal inilah yang secara teratur mendorong daerah setempat untuk melakukan demonstrasi kriminal pemindahan, penguasaan, atau kepemilikan barang-barang hutan kayu yang tidak disertai dengan pernyataan
Candra Agung Laksana, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan, Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut,  Menguasai,  Atau  Memiliki  Hasil  Hutan  Kayu  Yang  Tidak  Dilengkapi  Secara  Bersama  Surat  Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)
keabsahan  barang-barang  dusun  tersebut.  Meskipun  keadaan  moneter  rendah  dari  area  lokal  di  sekitar  hutan,  hal  ini telah mendorong peningkatan jumlah kasus kriminal pengiriman, pengendalian, atau kepemilikan barang-barang hutan kayu yang tidak disertai dengan otentikasi barang-barang dusun yang sah, nomor dasar keamanan lahan hutan. pejabat dan tidak adanya kantor asuransi hutan yang dimiliki oleh otoritas publik. misalnya, senjata api yang digunakan oleh pejabat untuk menjaga keamanan hutan dari demonstrasi kriminal yang memindahkan, mengendalikan, atau memiliki barang-barang hutan kayu  yang tidak disertai dengan pengesahan keabsahan barang-barang dusun. Konsekuensi dari pertemuan  dengan  Rustam  Efendi  selaku  staf  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung  mengungkapkan  bahwa  upaya penjaminan  hutan  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  menjatah  aset  dusun  normal  dengan  tujuan  akhir  untuk  menjaga kapasitas lahan hutan. menjaga kapasitas  hutan. Sejalan dengan  itu, di dalam Kementerian Kehutanan dan kediaman dibentuk Polisi Khusus Kehutanan (Polhut). Petugas hutan adalah otoritas utama di dalam organisasi jasa ranger yang sesuai dengan tugas dan kapasitas untuk memiliki kekuasaan dan kewajiban di bidang jaminan  hutan. Kewajiban dan Fungsi  Polisi  Kehutanan  Berdasarkan  Pasal  4  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P75  /  Menhut-II  /  2014 tentang Polisi Kehutanan, kewajiban dan unsur Polisi Kehutanan adalah:
a. Jalankan asuransi dan perlindungan hutan, kawasan hutan, item dusun hijau; dan b. Menjaga  dan  melindungi  hak-hak  istimewa  negara  bagian,  area  lokal,  dan  orang-orang  di  atas  hutan,  item  hutan zona hutan, tanaman dan kehidupan liar, spekulasi dan gadget yang diidentifikasi dengan dusun para eksekutif.

## Ketiadaan Faktor Pengawas Hutan
Pertemuan  dengan  Edi  Qorinas  selaku  agen  dari  Polsek  Tanggamus  mengungkapkan  bahwa  faktor  lain  dari illegal  logging  adalah  penebangan  untuk  memperoleh  kayu  dan  perubahan  lahan  untuk  penggunaan  yang  berbeda, seperti  perkebunan,  agribisnis  dan  permukiman  karena  tidak  adanya  pengawasan.  Salah  satunya  adalah  dengan membingkai  sebuah  alat  yang  tugasnya  tidak  hanya  untuk  memantau  tetapi  juga  untuk  menunjukkan  langsung demonstrasi  penyalahgunaan  kapasitas  hutan.  Kemajuan  inovasi  yang  cepat  sehingga  kapasitas  individu  untuk menyalahgunakan  hutan,  terutama  untuk  demonstrasi  kriminal  memindahkan,  mengontrol,  atau  memiliki  item  hutan kayu  yang  tidak  dilengkapi  dengan  otentikasi  yang  sah  dari  item  dusun  lebih  mudah  dilakukan  dengan  peningkatan inovasi untuk menebang pohon yang tidak diperlukan untuk beberapa waktu karena alat yang disempurnakan.
Pelanggaran  layanan  penjaga  hutan  untuk  situasi  ini  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor  yang  berdampak  pada perbaikan  kesalahan  penebangan  liar.  Seperti  yang  ditunjukkan  oleh  Dudley,  ada  tiga  faktor  yang  menyebabkan meluasnya penebangan liar di tingkat lingkungan dan memungkinkan penebangan liar menyebar dengan cepat, lebih spesifiknya:
a. Faktor-faktor yang diidentifikasi dengan nilai kawasan lokal dan keadaan individu di kota-kota yang dekat dengan hutan.
b. Unsur keuangan kepentingan pasar yang khas diidentifikasi dengan bisnis penebangan.
c. Faktor-faktor  yang  mengidentifikasi  para  visioner  bisnis  dan  pengaruhnya,  sama  seperti  persekongkolan  dengan pembuat undang-undang dan pemimpin terdekat. 5
Dilihat dari penggambaran di atas, maka cenderung dapat diteliti bahwa unsur-unsur yang membuat pelakunya melakukan  demonstrasi  pidana  pemindahan,  penguasaan,  atau  kepemilikan  barang-barang  hutan  kayu  tidak  disertai dengan pengesahan barang-barang hutan yang sah tergantung Keputusan Nomor: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot adalah komponen keuangan dan instruktif, kesulitan memperoleh izin dan tidak adanya manajemen
Implementasi Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil  Hutan  Kayu  yang  Tidak  Dilengkapi  Secara  Bersama  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan Berdasarkan Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot.
Dalam pandangan hukum pidana, gagasan "tugas pidana" adalah gagasan fokus  yang dikenal sebagai instruksi kesalahan.  Dalam  bahasa  Latin,  mendidik  kesalahan  dikenal  sebagai  mens  rea.  Doktrin  mens  rea  tergantung  pada demonstrasi tidak membuat individu bertanggung jawab kecuali jika jiwa individu jahat. Berdasarkan standar-standar ini, ada dua syarat  yang  harus dipenuhi untuk menghukum seseorang,  yaitu  ada tindakan  yang tampaknya dilarang / demonstrasi kriminal ( actus reus ) dan sifat keji / watak yang tidak bisa dimaafkan ( mens rea ). 6
Sebagaimana diindikasikan oleh Barda Nawawi Arief, untuk keberadaan kewajiban pidana pada awalnya harus jelas  siapa  yang  dapat  diwakili,  menyiratkan  bahwa  pada  awalnya  harus  ditentukan  siapa  yang  diproklamasikan sebagai  pelakunya  suatu  perbuatan  salah.  Masalah  ini  menyangkut  subjek  demonstrasi  kriminal  yang  selama  ini
5 Sukardi. 2005. Op. Cit , hlm. 74.
6 Mahrus Ali. 2009. Dasar-Dasar Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta, hlm.156.
Candra Agung Laksana, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan, Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut,  Menguasai,  Atau  Memiliki  Hasil  Hutan  Kayu  Yang  Tidak  Dilengkapi  Secara  Bersama  Surat  Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)
direncanakan  oleh  para  pembuat  undang-undang  untuk  perbuatan  salah  yang  bersangkutan.  Setelah  pelakunya diselesaikan, kemudian apa yang bisa dikatakan tentang pertanggungjawaban pidana. 7
Hasil  pertemuan  dengan  Edi  Qorinas  selaku  spesialis  dari  Polres  Tanggamus  menyatakan  bahwa  kewajiban pidana  terkait  kejahatan  individu  (natuurlijke  individual)  yang  melakukan  pengangkutan  kayu  hutan  tanpa  memiliki surat pernyataan sah tentang barang hutan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pidana, telah  diputuskan  pertanggungjawaban  individu  sesuai  dengan  perilaku  perbuatan  pelakunya  baik  sengaja  maupun karena kecerobohannya dan mendapat hukuman pengganti, berbeda dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang hanya mengatur mentalitas. dari demonstrasi sengaja dalam tanggung jawab.
Konsekuensi  dari  pertemuan  dengan  Rustam  Efendi  selaku  staf  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung mengungkapkan  bahwa  untuk  situasi  ini  pihak  penggugat  melakukan  demonstrasi  pidana  yang  sah  dan  membujuk demonstrasi yang tidak mengindahkan hukum dan harus bertanggung jawab atas demonstrasi yang dilakukannya. Hal ini  terlihat  dari  tujuan  responden  untuk  mengirimkan  kayu  dusun  namun  penggugat  tidak  menyelesaikan  arsip  yang merupakan bukti sah dari barang-barang hutan.
Akibat dari pertemuan dengan  I Kadek Dwi  Ariatmaja selaku Kejaksaan  Agung Kota Agung mengungkapkan bahwa  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan, tertuang dalam Pasal 16 bahwa setiap individu pengangkutan kayu dusun diperlukan untuk memiliki arsip yang berupa surat. data tentang keabsahan item kayu. Sangat mungkin beralasan bahwa kegiatan yang disampaikan oleh responden tidak  melegitimasi  apa  yang  telah  dilakukannya.  Apalagi  dengan  adanya  pembenaran  absolusi,  tidak  ada  komponen pembenaran  yang  mengampuni  kegiatan  terdakwa  sehingga  ia  dibebaskan  atau  dibebaskan  dari  hukumannya.  Yang harus diperhatikan dalam Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Kota Agung adalah kepastian hukuman pidana terhadap  yang  diadukan.  Sedangkan  denda  yang  dipaksakan  kepada  penggugat  merupakan  keadilan  mengingat keadaan tergugat yang ikhlas dalam melakukan kegiatannya selama persidangan.
Akibat  dari  pertemuan  dengan  Ratriningsih  Ariani  selaku  Hakim  Pengadilan  Negeri  Kota  Agung  menyatakan adanya kesadaran atas situasi ini yang terlihat bahwa Tergugat memahami bahwa demonstrasi yang ia ajukan adalah sebuah kesalahan namun sampai saat ini belum ada. diselesaikan oleh Tergugat. Penggugat mengetahui bahwa dengan mengajukan demonstrasi, maka otorisasi akan mengikuti demonstrasi yang merupakan kesalahan. Keputusan majelis hakim  juga  tidak  memiliki  unsur  grasi,  meski  lebih  ringan  dari  yang  ditetapkan.  Penjelasannya  adalah  bahwa demonstrasi  yang  diajukan  oleh  tergugat  merupakan  demonstrasi  yang  tidak  sah  dan  memiliki  komponen menyalahkan. Dengan kesalahan ini, penggugat masih dihukum karena melakukan kesalahan.
Pilihan  juri  atau  akhiri  dengan  menyatakan  bahwa  penggugat  untuk  kepentingan  Muhardi  didemonstrasikan secara  sah  dan  dihukum  karena  melakukan  demonstrasi  kriminal  "Dengan  sengaja  mengirimkan  kayu  hutan  tanpa memiliki  catatan  yang  menetapkan  pengesahan  yang  sah  atas  barang-barang  hutan",  seperti  dalam  pilihan  pertama penyidik  publik  penuntutan,  khususnya  Pasal  88  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Putusan yang diberikan Majelis Hakim berupa pidana kurungan 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dan denda Rp. (500.000.000 rupiah) menyatakan bahwa jika denda tidak dibayarkan,  itu  harus  diganti  dengan  penahanan  (1).  satu)  bulan,  telah  memuaskan  rasa  keadilan  yang  sah  terhadap Tergugat  serta  memberikan  dampak  hambatan  dan  pemerataan  bagi  daerah  setempat  sebagai  pencegahan  sehingga daerah setempat tidak melakukan hal yang sama.
Mengingat  penggambaran  di  atas,  maka  cenderung  diteliti  bahwa  pelaksanaan  pertanggungjawaban  pelaku demonstrasi  kriminal  pemindahan,  penguasaan,  atau  kepemilikan  barang-barang  hutan  kayu  tidak  disertai  dengan otentikasi barang-barang dusun yang sah berdasarkan Nomor Keputusan: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot dengan penahanan  1  (satu)  tahun  1  (satu)  bulan  dan  denda  Rp.  500.000.000,00  (500.000.000  rupiah),  dengan  asumsi  denda tidak dibayarkan, diganti dengan penahanan 1 (satu) bulan.

## SIMPULAN
Mengingat konsekuensi dari pemeriksaan dan pembicaraan tersebut, sangat mungkin beralasan bahwa: 1. Variabel  yang  membuat  pelakunya  melakukan  demonstrasi  pidana  pengapalan,  penguasaan,  atau  kepemilikan barang  kayu  yang  tidak  digabungkan  dengan  otentikasi  barang  hutan  yang  sah  tergantung  pada  Putusan  Nomor: 259 / Pid.Sus / LH / 2019 / PN Kot bersifat moneter dan edukatif. elemen, kesulitan mendapatkan hibah dan tidak adanya manajemen.
2. Pelaksanaan  Tanggung  Jawab  Pelaku  Tindak  Pidana  Perkapalan,  Pengendalian,  atau  Penuntutan  Barang  Lumber Hutan Kayu  yang tidak disertai surat  wasiat  barang dusun yang  sah berdasarkan Putusan  Nomor: 259 / Pid.Sus  /
7 Alvi  Syahrin  Dkk.  2015. Pertanggungjawaban  pidana  Illegal  Loging  (pembalakn  Liar)  sebagai  kejahatan  kehutanan berdasarkan  Undang-Undang  No.41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2013  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Peruskan Hutan , USU Law Journal Vol.3.No.2,  Agustus 2015, hlm. 110
Candra Agung Laksana, Bambang Hartono dan Zainudin Hasan, Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Mengangkut,  Menguasai,  Atau  Memiliki  Hasil  Hutan  Kayu  Yang  Tidak  Dilengkapi  Secara  Bersama  Surat  Keterangansahnya Hasil Hutan (Studi Putusan Nomor: 259/Pid.Sus/LH/2019/PN Kot)
LH / 2019 / PN Kot layak menjalani penahanan untuk 1 (satu) orang. 1 (satu) bulan dan denda Rp. 500.000.000,00 (500.000.000 rupiah) menyatakan bahwa jika dendanya tidak dibayarkan diganti dengan penahanan 1 (satu) bulan.
Mengingat tujuan-tujuan di atas, beberapa gagasan dapat diberikan, antara lain:
1. Bagi organisasi yang terindentifikasi dengan jasa ranger, diyakini telah mengedepankan pedoman dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.43 / MenLHK / Setjen / 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu  yang  Berasal  dari  Hutan  Alam.  Seperti  halnya  penyempurnaan  pedoman  demonstrasi  tindak  pidana pemusnahan  hutan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  agar  tidak  memberikan  klausul  pelarian  yang  sah  kepada  pelaku  tindak  pidana pemusnahan hutan.
2. Para  ahli  hukum  dipercaya  untuk  meningkatkan  kedisiplinan  para  pelaku  aksi  unjuk  rasa  kriminal  pemusnahan dusun  yang  harus  dilakukan  dengan  kokoh  dan  sesuai  dengan  kegiatan  yang  mereka  lakukan.  Pengaturan  pidana bagi pihak yang telah melakukan demonstrasi kriminal, baik orang, substansi bisnis, perusahaan, pelanggaran, yang telah  diatur  harus  memiliki  prinsip  yang  jelas  sehingga  individu  yang  melakukan  demonstrasi  kriminal  saat  ini tidak dapat mengelak.

## DAFTAR PUSTAKA
Alvi  Syahrin  et  al.  2015. Pidana  Penebangan  Liar  (Illegal  Logging)  sebagai  salah  satu  jasa  ranger  berdasarkan Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang  Kehutanan  dan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan , Jurnal Hukum USU Vol.3. .2, Agustus 2015, hal. 110 Barda Nawawi Arif. 2003. Kepentingan Kompilasi Kebijakan Hukum Pidana . Citra Aditya Bakti, Bandung, Mahrus Ali. 2009. Pokok-pokok Hukum Pidana . Sinar Grafika. Jakarta. Muladi dan Barda Nawawi. 1992. Teori dan Kebijakan Kriminal . Tamat kelas, Bandung Soerjono, Soerkanto. 2005. Metode Penelitian yang Sah . Rineka Cipta, Jakarta.