P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023

## PAJAK PROGRESIF KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF FIKIH EKONOMI KONTEMPORER

## (Studi Di Wilayah HukumSAMSAT Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat)
Fadhila Syurtika 1* ;Zainuddin 2 1, 2 UIN Mahmud Yunus Batusangkar
1) dhilasyur@gmail.com , 2) zainuddin@iainbatusangkar.ac.id
Abstrak: Studi  ini  mengkaji  tentang  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  dalam perspektif fikih ekonomi. Permasalahannya adalah dalam fikih muamalah terdapat kajian  tentang  pajak  dengan  berbagai  istilah.  Sementara  di  negara  juga  terdapat kewajiban  pajak.  Dapatkah  kewajiban  negara  dan  kewajiban  fikih  saling disinergikan.  Dari  permasalahan  tersebut  muncul  pertanyaan  penelitian:  pertama, bagaimana pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor?, kedua, apa implikasi pajak  progresif  bagi  pemerintah  dan  kendaraan  bermotor?  Penelitian  ini menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  melalui  penelitian  lapangan  ( field research ).  Sumber  data  diperoleh  melalui  wawancara  dengan  petugas  penagihan pajak progresif dan masyarakat pembayar pajak di Wilayah hukum Kantor SAMSAT Tanah Datar Sumatera Barat. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi data, menyajikan data dan memverifikasi data. Hasilnya didiskusikan dengan teori-teori yang  dikemukakan.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  pembayaran  pajak  progresif dipungut secara adil, dicek terlebih dahulu nama dan alamat yang terdapat di STNK si  pemilik  kendaraan  bermotor  apabila  terdapat  didalam  database  memiliki kendaraan lebih dari satu dan mempunyai kendaraan yang sudah balik nama maka pembayaran  pajak  progresif  akan  dikenakan  sesuai  dengan  kepemilikan  yang tercatat  serta  tarif  yang  sudah  ditetapkan  sesuai  dengan  urutan  kepemilikan. Implikasi  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  terhadap  pemerintah  dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar. Implikasi terhadap  kendaraan  bermotor  terbatasnya  masyarakat  untuk  mempunyai kendaraan bermotor lebih  dari satu  dengan atas nama yang sama. Pajak progresif kendaraan bermotor menurut fikih ekonomi termasuk ke dalam dharibah .
Kata kunci: Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor, Fikih Ekonomi
Abstract: This study examines the progressive tax on motor vehicles in the perspective of economic law. The problem is that in muamalahfiqh there is a study of taxes with various terms. While in the country there are also tax obligations. Can state obligations and  fiqh  obligations  be  synergized  with  each  other?  From  these  problems,  research questions  arise:  first,  how  is  the  payment  of  progressive  tax  for  motorized  vehicles?, second, what are the implications of progressive tax for the government and motorized vehicles? This study uses a qualitative descriptive method through field research (field research).  Sources  of  data  were  obtained  through  interviews  with  progressive  tax collection officers and tax-paying communities in the jurisdiction of the Tanah Datar SAMSAT  Office,  West  Sumatra.  Data  analysis  was  carried  out  by  reducing  data, presenting  data  and  verifying  data.  The  results  are  discussed  with  the  theories  put forward. This study found that progressive tax payments are collected fairly, first check

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
the name and address contained in the STNK of the motorized vehicle owner if there is in  the  database  having  more  than  one  vehicle  and  having  a  vehicle  that  has  been renamed  then  progressive  tax  payments  will  be  charged  according  to  ownership. recorded as well as rates that have been determined in accordance with the order of ownership. Implications of a progressive tax on motorized vehicles for the government and motorized vehicles can increase Local Own Revenue (LOR) in Tanah Datar District and  implications  for  motorized  vehicles  are  limited  to  people  having  more  than  one motorized vehicle with  the same name. According to economic  fiqh,  the progressive tax on motor vehicles is included in the dharibah
Keywords: Progressive Tax, Motorized  Vehicles, Fiqh Economics

## PENDAHULUAN
Pajak  progresif  kendaraan  bermotor  inisemakin  banyak  menjadi  bahan  perbincangan oleh  masyarakat  karena  sebagian  dari  masyarakat  belum  mengerti  sepenuhnya  pajak progresif. Pajak progresif ini merupakan pajak yang dikenai apabila memiliki kendaraan lebih dari  satu  dengan  atas  nama  yang  sama,  ini  sering  terjadi  di  masyarakat  ketika  menjual kendaraan bermotornya kepada pemilik ke-2 namun tidak melakukan balik nama, maka data yang tercatat adalah nama pemilik ke-1 seharusnya kendaraan bermotornya sudah dikenai pajak progresif karena kendaraan tersebut sudah tidak dikuasi lagi oleh si pemilik ke-1. 1 Hal ini  menimbulkan permasalahan pada masyarakat yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor  yang  dimiliki.  Masyarakat  membayar  pajaknya  lebih  banyak  karena  jumlah kendaraan yang terdaftar atas namanya lebih dari satu kendaraan bermotor 2 , 3 .
Sepanjang  penelitian  tentang  pajak  progresif  kendaraan  bermotorsetidaknyaada sembilan artikel yang membahasnya dan dapat dipetakan menjadi dua ketegori yaitu sebagai berikut:    pertama,  dari  aspek  ekonomi 4,5,6,7 ;  kedua  dari  aspek  hukum 8 , 9 , 10 , 11 , 12 .Sejauh  ini
1 Maswandi,  “Masyarakat  Sumbar  Antusias  Manfaatkan  ‘Pemutihan’  Pajak  Kendaraan,” Antara  Sumbar , September 2022.
2 Yani  Rizal  and  Miftahul  Hidayah,  “Analisis  Kontribusi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (PKB)  Dan  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Di SAMSAT Aceh Timur Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh,” Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis , 2018, https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464.
3 Faisal  Reza  Nasution  and  Abdul  Muthalib,  “Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Dalam  Pelayanan  Bea  Balik  N ama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan,” JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA) , 2017. 4 Ida  Bagus  Agung  Daparhita  and  Anak  Agung  Ayu  Tini  Rusmini  Gorda,  “EFEKTIVITAS  PEMBERLAKUAN TARIF PROG RESIF BAGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR GUNA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK,” Jurnal Analisis Hukum , 2020, https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.244.
5 Put ri Kemala Dewi, “Analisis Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims Di Upt  Bp2rd  Provsu  Stabat,” JAKPI  -  Jurnal  Akuntansi,  Keuangan  &  Perpajakan  Indonesia ,  2020, https://doi.org/10.24114/jakpi.v8i1.19027.
belum  ada  studi  yang  mengkaji  mengenai  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  dalam perspektif fikih ekonomi kontemporer.
Studi  ini  meneliti  tentang  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  dalam  perspektif  fikih ekonomi  kontemporer  yang  dilakukan  di  wilayah hukum  SAMSAT  Kabupaten  Tanah  Datar. Pertanyaan  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini  adalah  :  1)  bagaimana  pembayaranpajak progresif  kendaraan  bermotor?  2)  apaimplikasi  pajak  progresif  bagi  pemerintah  dan pemilikkendaraanbermotor?  Setelah  data-data  terungkap  melalui  penelitian,  kemudian disajikan dalam hasil penelitian lalu dibahas dengan merujuk pada teori-teori yang relevan.
Studi  mengenai  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  dalam  perspektif  fikih  ekonomi kontemporer  ini  perlu  dilakukan  penelitian,  karena  belum  semua  masyarakat  khususnya wajib  pajakdi  Kabupaten  Tanah  Datar  yang  paham  mengenai  pajak  progresif  kendaraan bermotor  yang  berdasarkan  pada  hukum  ekonomi  syariah  serta  tidak  ada  lagi  wajib  pajak yang tidak mau dalam membayar pajak progresif dan yang tidak kalah pentingnya yaitu agar saling terjaganya asas keadilan.

## LITERATUR REVIEW

## Pajak
Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap individu ataupun warga negara kepada negara untuk memperoleh keuntungan dan bantuan pemerintah secar keseluruhan.
6 Nini,  “ Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tarif  Pajak  Progresif,Sanksi  Pajak,  Akuntabilitas  Pelayanan Publik, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ,” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis , 2020.
7 Nur Farida Liyana, Vita Apriliasari, and Gusti Ayu Indah Ratnasari, “Progresivitas Pajak Penghasilan Orang Pribadi  Dan  Dampaknya  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi,” Balance  Vocation  Accounting  Journal ,  2022, https://doi.org/10.31000/bvaj.v5i2.5430.
8 Ida  Bagus  Prayoga,  “ Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Bali  Dalam  Pemungutan  Pajak  Progresif ,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 2016, https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i03.p08.
9 Dias Rastosari, “ Analisis Penghapusan Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Sebagai Upaya Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Provinsi  Lampung ,” Justicia  Sains:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  2020, https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.790.
10 ALFA  FAROTUA  PASKAH  - A11111136,  “ Praktek  Penyelundupan  Pajak  Untuk  Menghindari  Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Studi Kasus Di Kota Pontianak ,” Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 2015.
11 Wahyudi,  “Penegakan  Hukum  Pajak  Yang  Progresif,” Synotic  Law:  Jurnal  Ilmu  Hukum ,  2022, https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.11.
12 Wahyuni  Fitri,  “Problematika  Penerapan  Pajak  Progresif  Terhadap  Kendaraan  Bermotor  Di  Wilayah Bandung  Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  13  Tahun  2011  Tentang  Pajak  Daerah,” Pemuliaan Hukum , 2019.
,amfaat  dari  pajak  ini  bisa  dirasakan  oleh  masyarakat  karena  ini  dapat  digunakan  untuk kepentingan umum bukan individu 13,14 .
Pajak dalam Islam dikenal dengan yang namanya Adh-Dharibah artinya beban. Disebut dengan  beban  karena merupakan  kewajiban  yang ekstra atas  harta setelah  zakat,  sehingga dalam  pelaksanaannya  akan  terasa  seperti  beban. Dharibah ini  sendiri  dalam  Islam merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  negara  yang  hanya  sebagai  solusi  dalam  hal mendesak 15 , 16 . Dharibah ini  dipungut  untuk  pembiayaan  yang  merupakan  kewajiban  bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah waktu diperlukan.

## Kendaraan Bermotor
Kendaraan  bermotor  merupakan  kendaraan  yang  beroda  dua  atau  lebih  beserta dengan gandengannya yang digunakan di jalan darat serta digerakkan oleh peralatan teknis yang  berupa  motor  atau  lainnya  yang  berfungsi  untuk  mengubah  sumber  daya  energi tertentu  menjadi  tenaga  gerak  kendaraan  yang  bersangkutan,  termasuk  dengan  alat-alat besar 17 .  Maka  pajak  kendaraan  bermotor  yaitu  dikenakan  pajak  atas  kepemilikan  atau penguasaan kendaraan bermotor.

## Fikih Ekonomi Kontemporer
Fikih merupakan pengetahuan tentang hukum syara’ didasarkan pada dalil tafshil (Al- Quran dan hadist). Ekonomi adalah segala aktivitas manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan  dengan  alat  pemenuhan  kebutuhan  yang  terbatas  dalam  kerangka  syariah 18 . Sedangkan kontemporer dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan yaitu pada waktu yang sama, semasa, pada masa ini dan dewasa ini 19 . Maka secara konsep fikih ekonomi kontemporer ini merupakan suatu ilmu yang membahas mengenai aturan Allah SWT dimana wajib  untuk  ditaati  serta  juga  mengatur  hubungan  antarsesama  manusia  yang  dalam
13 Muhammad Fikri and Husni Thamrin, “Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam,” Tamaddun Ummah (JTU) , 2021, https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94.
14 Desy Farina et al., “ Pengaruh Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Daya Beli Konsumen Barang Elektronik Di Pasar Batusangkar ,” AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah , 2021, https://doi.org/10.31958/al-ittifaq.v1i1.3271.
15 Maman Surahman and Fadilah Ilahi, “ Konsep Pajak Dalam Hukum Islam ,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 2017, https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538. 16 Muhammad Fikri and Husni Thamrin, “Revitalisasi Konsep Pajak Dalam Perspektif Islam.”
17 Bashiruddin Ahmad, Buyung Romadhoni, and Muhammad Adil, “ Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor ,” Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 2021, https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401.
18 Asmuni dan Nispul, 2017, “Fikih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum”, Wal Ashri: Medan
19 KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Kamus yang versi online . Diakses pada tanggal 21 Juni 2023.

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
kaitannya dengan kehartabendaan, aktivitas manusia serta transaksi-transaksi yang modern pada saat ini.

## METODEPENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  termasuk  penelitian  deskriptif  kualitatif  dengan  jenis  penelitian lapangan  ( field  research ).Penelitian  ini  dilakukan  di  wilayahhukumKantor  SAMSAT  (Sistem Administrasi  Manunggal  Satu  Atap)  Kabupaten  Tanah  Datar  Sumatera  Barat.  Sumber  data adalahpetugas  penagihan  pajak  progresif  dan  masyarakatpembayarpajakprogresif. Pengumpulan  data  dilakukanmelalui  wawancara  denganinforman.Analisis  data  dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan datadanmemverifikasi data.Pada tahapan akhir ini data disajikanuntuk menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pembayaran Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di SAMSAT Tanah Datar
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  yang  telah  dilakukan  dengan  Riki  Suardi  selaku kasi  penerimaa  penagihan  di  wilayah  hukum  kantor  SAMSAT  Kabupaten  Tanah  Datar Sumatera Barat dengan pertanyaan bagaimana pembayaran pajak progresif:
“ dalam melakukan pembayaran pajak progresif di SAMSAT Kabupaten Tanah Datar ini petugas penagihan akan melihat terlebih dahulu alamat yang sudah tertera di dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bermotor. Apabila jika didalam satu keluarga memiliki  3  (tiga)  motor  atau  mobil  dan  atas  nama  yang  sama  maka  itu  akan  secara otomatis  terdeteksi  dikenakan  tarif  pajak  progresif.  Tetapi  apabila  sudah  perpindah atau berubah kepemilikannya maka seorang wajib pajak harus melaporkannya untuk di  catat  urutan  kepemilikannya.  Penetapan  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  ini dilihat  dari  nama  dan  alamat  yang  sama  serta  jenis  kendaraannya  ini  dibuktikan dengan kartu keluarga yang sudah dikeluarkan oleh instansi yang berwajib ” 20 .
Selanjutnya Riki Suardi menjelaskan mengenai tarif pajak progresif pada saat melakukan pembayaran pajak progresif kendaraan bermotor yaitu:
“ pada saat pewajib pajak melakukan pembayaran pajak progresif maka petugas yang menerima  pajak  tersebut  mencek  terlebih  dahulu  kendaraan  bermotor  yang  miliki sudah pemilik ke berapa karena di dalam pajak progresif ini ada tarif yang didasarkan dari  tingkat  kepemilikan,  seperti  kalau  pemilik  kedua  itu  dikenakan  tarifnya  2,5%, kepemilikan  ketiga  dikenakan  tarifnya  3%,  kepemilikan  keempat  dikenakan  tarifnya 3,5%  dan  kepemilikan  keempat  dikenakan  tarifnya  sebesar  4%  sampai  seterusnya. Sebelum  ditentukan  tarif  pembayaran  pajak  progresifnya  dilihat  terlebih  dahulu  Cc
20 Riki Suardi, Kasi Penerimaan Penagihan, Wawancara: 30 Mei 2023

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
(cubical centimeter) kendaraan bermotor nya jika 1.900 Cc keatas itu untuk kendaraan roda 4 dan 250 Cc keatas kendaraan roda 2 ” 21 .
Selanjutnya  Riki  Suardi  juga  menjelaskan  mengenai  pembayaran  pajak  progresif  sesuai dengan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang dimiliki oleh si pewajib pajak:
“ pembayaran pajak  progresif  ini  sama hal  nya  dengan  pembayaran  pajak  kendaraan bermotor  biasanya  yaitu  tetap  dilakukan  1x  setahun,  tetapi  bedanya  dengan  pajak progresif  yaitu  pajak  progresif  memiliki  tarif-tarif  setiap  kendaraan  bermotor  yang dimiliki  lebih  dari  satu,  misalnyaada  seseorang  memiliki  2  unit  mobil  merek  Innova, pajak  kendaraan  bermotor  di  STNK  mobil  tersebut  tertulis  sebesarRp4.000.000.  dan sumbangan  wajib  dana  kecelakaan  lalu  lintas  jalan  (SWDKLLJ)  sebesar  Rp.  250.000. maka pembayaran untuk nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) yaitu Rp.4.000.000 : 2 x 100 = 200.000.000. Sedangkan untuk pembayaran pajak progresifnya yaitu untuk mobil pertama,  pajak  progresif  =  PKB  +  SWDKLLJ  berarti  Rp4.000.000  +  Rp250.000  = Rp4.250.000.  kalau  untuk  mobil  kedua  berarti  PKB  :  Rp200.000.000  x  2,5%  = Rp5.000.000  berarti  untuk  pajak  progresifnya  yaitu  pajak  progresif  =  Rp5.000.000  + Rp250.000 = Rp5.250.000 ” 22 .
Penulis  juga  mewawancarai  masyarakat  khususnya  wajib  pajak  yang  terkena  pajak progresif yaitu Helma Fitra yang mengatakan bahwa:
“ saya  sangat  keberatan  dengan  adanya  pajak  progresif  ini,  karena  saya  harus membayar pajak lebih besar dari yang biasanya, dan saya tau adanya pajak progresif ini ketika pada saat saya melakukan pembayaran pajak ” 23 .
Helma Fitra juga menjelaskan mengenai pembayaran pajak progresif, ia mengatakan:
“ ketika  saya  melakukan  pembayaran  pajak  kendaraan  bermotor,  nama  dan  alamat saya  di  cek  oleh  petugas  yang  menerima  berkas  KTP  dan  STNK  saya  setelah  di  cek ternyata  kendaraan  yang  saya  bayar  pajak  ini  terkena  pajak  progresif  karena memang saya memiliki kendaraan lebih dari satu dengan atasnama dan alamat yang sama, ya mau tidak mau saya harus membayar pajak progresifnya ” 24 .
Riki Suardi juga mengatakan bahwa:
“ sejak  DPRD  mengeluarkan  peraturan  daerah  mengenai  pajak  progresif  kendaraan bermotor ini memang sudah dilaksanakan atau dijalankan dengan baik sesuai dengan berlakunya peraturan daerah. Tetapi tentu ada beberapa kendala yang dihadapi pada saat  pelaksanaan  pajak  progresif  di  kantor  SAMSAT  Kabupaten  Tanah  Datar  ini. Dimana  kendala  yang  dihadapi  itu  berupa  seperti  kurangnya  sosialisasi  mengenai pajak progresif ini kepada masyarakat terkhususnya kepada wajib pajak yang berada di  luar  Kabupaten  Tanah  Datar,  terkadang  wajib  pajak  yang  berada  di  luar
21 Riki Suardi, Kasi Penerimaan Penagihan, Wawancara: 30 Mei 2023
22 Riki Suardi, Kasi Penerima Penagihan. Wawancara: 29 Juni 2023 23 Helma Fitra, Masyarakat Terkena Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Wawancara: 21 Juni 2023
24 Helma Fitra, Masyarakat Terkena Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Wawancara: 21 Juni 2023

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
Kabupaten  Tanah  Datarkurang  mengetahui  adanya  pajak  progresif  yang  baru dikeluarkan oleh pemerintah daerah . ” 25

## 2. Implikasi Pajak Progresif Bagi Pemerintah dan Pemilik Kendaraan Bermotor
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dengan  Riki  Suardi  selaku  petugas  penagihan pajak  progresif  di  wilayah  hukum  kantor  SAMSAT  Kabupaten  Tanah  Datar  Sumatera Barat, mengatakan bahwa implikasi dari pajak progresif kendaraan bermotor yaiu:
“ implikasi  dari  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  ini  dapat  menimbulkan  dampak positif  dan  negatif,  jika  dilihat  dari  implikasi  positifnya  yaitu  dapat  meningkatkan pendapatan  dari  pajak  kendaraan  bermotor  karena  pajak  kendaraan  bermotor  ini adalah salah satu dari sumber pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah  Datar,  serta  berkurangnya  jumlah  kendaraan  bermotor  sehingga  membuat masyarakat lebih taat dengan hukum yang ada. Sedangkan implikasi negatifnya yaitu; pertama, masyarakat akan terbatas untuk memiliki kendaraan lebih dari satu dengan atas  nama  yang  sama  karna  sudah  dipastikan  akan  dikenakan  pajak  progresif kendaraan  bermotor;  kedua,  masyarakat  akan  banyak  yang  tidak  tertib  dengan peraturan  daerah  karena  tidak  mau  membayar  pajak  progresif  kendaraan  bermotor secara  tepat  waktu  dengan  alasan  uang  tidak  mencukupi  untuk  membayar  pajak prgresif kendaraan bermotornya; ketiga, banyak juga masyarakat atau wajib pajak ini belum  melaporkan  kendaraannya  telah  dijual  kepada  orang  lain  karena  apabila kendaraannya sudah dijual itu wajib untuk di balik nama kepada pemilik ke-2 ataupun ke-3 ” 26 .
Dari hasil wawancara terkait penjelasan dari Yudi mengenai implikasi pajak progresif dapat  penulis  buktikan  dengan  data  yang  akurat  bahwa  pajak  progresif  kendaraan bermotor ini juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat yaitu:
25 Yudi, Petugas Pajak Progresif, Wawancara: 30 Mei 2023
26 Yudi, Petugas Pajak Progresif, Wawancara: 30 Mei 2023

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang
P-ISSN 2715-7725  E-ISSN 2721-9496 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023
Grafik 1: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat

## Tahun 2017-2022

## Sumber: BKD Kabupaten Tanah Datar
Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten  Tanah  Datar  dari  tahun  2018-2022  cenderung  meningkat.  Pada  tahun  2020 realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mengalami  kenaikan  yaitu  sebesar  98,49%,  tahun 2021 realisasi PAD mengalami pertumbuhan 106,84%, tahun 2022 realisasi PAD 113,30%. 27 Artinya,  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  naik  dengan  adanya  pembayaran  pajak progresif kendaraan bermotor di SAMSAT Kabupaten Tanah Datar.
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  peneliti  lakukan  terlihat  bahwa  pembayaran  pajak progresif  diawali  dengan  melihat  terlebih  dahulu  nama  dan  alamat  yang  tertera  di  dalam Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  yan  dimiliki  oleh  si  wajib  pajak  jika  ditemukan didalam  database  nama  dan  alamat  tersebut  memiliki  kendaraan  lebih  dari  1  maka  akan dikenakan  pajak  progresif.  Pada  saat  melakukan  pembayaran  pajak  progresif  akan  dilihat urutan kepemilikan kendaaraan tersebut karena tarif setiap urutan kepemilikan itu berbeda- beda, tarifnya yaitu kepemilikan kendaraan ke-2 dikenakan tarifnya 2,5%, kepemilikan ke-3 dikenakan  tarifnya  3%,  kepemilikan  ke-4  dikenakan  tarifnya  3,5%,  kepemilikan  ke-5 dikenakan tarifnya 4%. Pembayaran pajak progresif ini berlaku untuk kendaraan bermotor roda empat yang 1.900 Cc ke atas seperti Innova dan kendaraan beroda dua yang 250Cc ke atas.  Jika  setiap  wajib  pajak  sudah  menjual  kendaraan  bermotornya  maka  wajib  untuk
27 Yudi, Petugas Penagihan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor, Wawancara: 30 Mei 2023
0,00 20.000.000.000,00 40.000.000.000,00 60.000.000.000,00 80.000.000.000,00 100.000.000.000,00 120.000.000.000,00 140.000.000.000,00 160.000.000.000,00 2018 2019 2020 2021 2022 Target Realisasi
dilaporkan  ke  pihak  yang  berwajib  supaya  nantinya  ketika  membayar  pajak  tidak  dikenai pajak progresif oleh orang yang sudah tidak mengkuasi kendaraan bermotornya
Selain dari pembayaran pajak progresif tentu ada implikasi nya terhadap pemerintah maupun  pemilik  kendaraan,  implikasinya  terhadap  pemerintah  yaitu  dapat  membantu pemerintah  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  seperti  yang  diketahui bahwasanya  salah  satu  sumber  penerimaan  daerah  berasal  dari  pajak  kendaraan bermotor,bukan  hanya  itu  saja  dengan  adanya  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  ini membuat masyarakat tidak bebas dalam memiliki kendaraan bermotor yang lebih dari satu kendaraan  dengan  atas  nama  yang  sama.  Implikasi  lainnya  yaitu  dapat  membuat  seluruh masyarakat  taat  dengan  aturan  di  lalu  lintas  karena  semakin  banyak  kendaraan  bermotor maka semakin banyak juga masyarakat yang melanggar aturan-aturan yang ada.
Tujuan  dari  ekonomi  Islam  yaitu  untuk  menciptakan  kehidupan  manusia  yang  aman dan  sejahtera 28 .  Dimana  manusia  itu  wajib  melaksanakan  tugasnya  terhadap  Allah  SWT, dirinya,  dan  seluruh  umat  manusia  juga  terhadap  negaranya,  salah  satu  tugas  wajib  dari manusia yaitu kewajiban dalam membayar zakat 29,30 .
Dalam  ajaran  Islam  pajak  ini  disebut  dengan  istilah Adh-dharibah yang  artinya mewajibkan,  menetapkan,  menentukan,  memukul,  atau  membebankan.  Maka  dari  itu dharibah memang mempunyai banyak artinya untuk membayar harta yang dipungut sebagai kewajiban.  Hal  ini  tampak  jelas jizyah dan kharaj dipungut  secara dharibah .  Jadi, dharibah adalah  harta  yang  dipungut  secara  wajib  oleh  negara  untuk  selain  dari jizyah dan kharaj sekalipun keduanya sering dikategorikan sebagai dharibah 31 . Jizyah ini merupakan pajak dari non-muslim yang harus dibayarkan kepada pemerintah Islam, kharaj merupakan pajak atas tanah dan ‘ usyr merupakanbea cukai bagi para pedagang non-muslim yang masuk ke dalam negara Islam 32 . Tetapi dharibah bisa diartikan sebagai pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak  lainnya. Dharibah ini hanya dipungut dari kaum
28 Didi Suardi, “MAKNA KESEJAHTERAAN DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM,” Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 2021, https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180.
29 Rizal FAHLEFI, Asyari HASAN, and Alimin ALIMIN, “MANAGEMENT MODEL O F ZAKAT COLLECTION AND ITS DISTRIBUTION FOR ZAKAT AGENCY / Management Model of Zakat Collection and Its Distribution for Zakat Agency,” Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi , 2019, https://doi.org/10.29216/ueip.561657.
30 Anisa Marseli and Zainuddin Zainuddin, “ Investasi Dana Zakat Sebelum Didistribusikan Kepada Mustahiq Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ,” JURNAL SYARIKAH : JURNAL EKONOMI ISLAM , 2020, https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.1862.
31 Surahman and Ilahi, “ Konsep Pajak Dalam Hukum Islam .” 32 Husnul Fatarib and Amalia Rizmaharani, “ Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam),” ISTINBATH: Jurnal Hukum , 2018.
Muslim  yang  kaya  dan  tidak  dibenarkan  dipungut  dari  selain  orang  kaya  jika  dikaitkan  ke pajak  progresif  yaitu  dimanaorang  yang  memiliki  kendaraan  lebih  dari  satu  dengan  atas nama  yang  sama  bisa  diartikan  mereka  mampu  secara  ekonomi  secara  otomatis  mereka mampu untuk membayar pajak progresif kendaraan bermotornya.
Untuk lebih memperkuat pembahasan ini penulis mengutip dalil berdasarkan dari Al- Qur’an yang mana pajak ( dharibah) mengambil pajak dari kaum muslimin terdapat di dalam QS. Al-Baqarah 2:177 :
ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ
Artinya: “ Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan  itu  ialah  (kebajikan)  orang  yang  beriman  kepada  Allah,  hari  akhir, malaikat-malaikat,  kitab-kitab,  dan  nabi-nabi  dan  memberikan  harta  yang dicintainya  kepada  kerabat,  anak  yatim,  orang-orang  miskin,  orang-orang  yang dalam  perjalanan  (musafir),  peminta-minta,  dan  untuk  memerdekakan  hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji  apabila  berjanji,  dan  orang  yang  sabar  dalam  kemelaratan,  penderitaan  dan pada  masa  peperangan.  Merekaitulah  orang-orang  yang  benar,  danmerekaitulah orang-orang yang bertakwa . ” (Qs. Al-Baqarah 2:177)
Pada  ayat  diatas  dijelaskan  bahwa  kewajiban  atas  harta  yang  wajib  adalah  zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan, maka akan ada kewajiban tambahan yaitu pajak ( dharibah ) 33 . Karena pemanfaatan pajak ini digunakan demi kepentingan  umum  sehingga  memungkinkan  si  pewajib  pajak  untuk  memenuhi  perintah Allah SWT sesuai dengan ayat di atas. Maka diperbolehkannya memungut pajak hanya untuk kemaslahatan umat, logikanya jika dana pemerintah tidak memadai untuk pengeluaran dan pengeluaran itu tidak dibiayai maka akan timbul suatu kemudharatan.
Pembayaran pajak progresif di SAMSAT Kabupaten Tanah Datar sudah berjalan dengan baik  karena  memenuhi  asas  keadilan  dan  juga  mempertimbangkan  kemampuan  si  wajib pajak berdasarkan dari urutan kepemilikan dimana sesuai dengan tarif-tarif pajak progresif yang  sudah  ditetapkan.  Dengan  melihat  adanya  asas  keadilan  sosial  serta  pendistribusian
33 Rizal  Fahlefi  Fakultas,  “Building  People’S  Economic  Empowerment  in  Shari’Ah  Constellation:  An Overview of the Role of Zakat At the Micro and Macro Levels,” Batusangkar International Conference II, October 14- 15 2017 , 2017.
pendapatan  daerah  yang  merata  maka  perpajakan  progresif  di  Kabupaten  Tanah  Datar  ini seirama dengan fikih ekonomi Islam

## PENUTUP
Dari  hasil  penelitian  ditemukan, Pertama, dalam  melakukan  pembayaran  pajak progresif di wilayah hukum kantor SAMSAT Kabupaten Tanah DatarSumatera Barat petugas yang  menerima  berkas  pembayaran  pajak  mencek  terlebih  dahulu  nama  dan  alamat  yang tertera  di  dalam  Surat  Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  wajib  pajak.Setelah  dicek  apabila ditemui  di  dalam  database  perpajakan  nama  dan  alamat  bersangkutan  memiliki  lebih  dari satu  kendaraan  bermotor  maka  akan  dikenai  pajak  progresif.  Pajak  progresif  kendaraan bermotor ini dipungut secara adil, karena sesuai dengan urutan kepemilikan serta tarif yang sudah ditetapkan. Kedua, implikasi pajak progresif kendaraan bermotor bagi pemerintah dan pemilik kendaraan bermotor yaitu: pemerintah dapat meningkatkanPendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terbukti pada Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat dimana Pendapatan Asli Daerah  (PAD)  Kabupaten  Tanah  Datar  Sumatera  Barat  cenderung  meningkat  dan  sejalan dengan fikih ekonomi.
Menurut  pandangan  fikih  ekonomi  pajak  progresif  kendaraan  bermotor  ini  termasuk ke  dalam dharibah karena  kewajiban  tambahan setelah  zakat  yaitu  membayar  pajak. Maka didalam  fikih  ekonomi  pajak  ( dharibah )  progresif  ini  diperbolehkan  yang  mana  tidak  ada bertentangan sedikitpun dengan fikih ekonomi. Pajak ( dharibah ) progresif ini juga digunakan untuk  kemaslahatan  masyarakat  di  Kabupaten  Tanah  Datar  dalam  pembangunan infrastruktur seperti jembatan, memperbaiki jalan dan sebagainya. Pajak progresif ini tidak bisa  dikategorikan  sebagai jizyah,  kharaj maupun  ‘ usyr karena  sifat  dan  karekteristiknya berbeda dengan dharibah .

## Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang

## DAFTAR PUSTAKA
Alfa  Farotua  Paskah .  “Praktek  Penyelundupan  Pajak  Untuk  Menghindari  Pajak  Progresif Kendaraan Bermotor, Studi Kasus Di Kota Pontianak.” Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura , 2015.
Ahmad,  Bashiruddin, Buyung  Romadhoni,  and  Muhammad  Adil.  “Efektivitas  Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.” Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan , 2021. https://doi.org/10.26618/jrp.v3i1.3401.
Daparhita,  Ida  Bagus  Agung,  and  Anak  Agung  Ayu  Tini  Rusmini  Gorda.  “Efektivitas Pemberlakuan  Tarif  Progresif  Bagi  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Guna  Meningkatkan Penerimaan Pajak.” Jurnal Analisis Hukum , 2020.
https://doi.org/10.38043/jah.v1i1.244.
Dewi,  Putri  Kemala.  “Analisis  Tarif  Pajak  Progresif  Kendaraan  Bermotor  Berdasarkan  The Four  Maxims  Di  Upt  Bp2rd  Provsu  Stabat.” JAKPI  -  Jurnal  Akuntansi,  Keuangan  & Perpajakan Indonesia , 2020. https://doi.org/10.24114/jakpi.v8i1.19027.
FAHLEFI, Rizal, Asya ri HASAN, And Alimin ALIMIN. “Management Model Of Zakat Collection And Its Distribution For Zakat Agency / Management Model of Zakat Collection and Its Distribution  for  Zakat  Agency.” Uluslararası  Ekonomi, İşletme  ve  Politika Dergisi , 2019. https://doi.org/10.29216/ueip.561657.
Fakultas, Rizal Fahlefi. “Building People’S Economic Empowerment in Shari’Ah Constellation: An  Overview  of  the  Role  of  Zakat  At  the  Micro  and  Macro  Levels.” Batusangkar International Conference II, October 14-15 2017 , 2017.
Farina,  D esy,  Revi  Candra,  Yudi  Irawan,  and  Yudi  Irawan.  “Pengaruh  Pengenaan  Pajak Pertambahan  Nilai  (Ppn)  Terhadap  Daya  Beli  Konsumen  Barang  Elektronik  Di  Pasar Batusangkar.” AL-ITTIFAQ: Jurnal Ekonomi Syariah , 2021. https://doi.org/10.31958/al- ittifaq.v1i1.3271.
Fatarib, Husnul, and Amalia Rizmaharani. “Pajak Dalam Persepektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep  Pajak  Dan  Sistem  Perpajakan  Dalam  Keadilan  Islam).” ISTINBATH:  Jurnal Hukum , 2018.
Liyana,  Nur  Farida,  Vita  Apriliasari,  and  Gusti  Ayu  Indah  Ratnasari.  “Progres ivitas  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  Dan  Dampaknya  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi.” Balance Vocation Accounting Journal , 2022. https://doi.org/10.31000/bvaj.v5i2.5430.
Marseli,  Anisa,  and  Zainuddin  Zainuddin.  “Investasi  Dana  Zakat  Sebelum  Didistribusikan Kepad a  Mustahiq  Dalam  Perspektif  Hukum  Ekonomi  Syariah.” Jurnal  Syarikah :  Jurnal Ekonomi Islam , 2020. https://doi.org/10.30997/jsei.v6i2.1862.
Maswandi. “Masyarakat Sumbar Antusias Manfaatkan ‘Pemutihan’ Pajak Kendaraan.” Antara Sumbar . September 2022.
Muhammad  Fikri,  and  Husni  Thamrin.  “Revitalisasi  Konsep  Pajak  Dalam  Perspektif  Islam.” Tamaddun Ummah (JTU) , 2021. https://doi.org/10.57113/jtu.v1i2.94.
Nasution, Faisal Reza, and Abdul Muthalib. “Evaluasi Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat UPT Pangkalan Brandan.” JPPUMA:
Jurnal  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Sosial  Politik  UMA  (Journal  of  Governance  and  Political Social UMA) , 2017.
Nini.  “Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak,  Tarif  Pajak  Progresif,Sanksi  Pajak,  Akuntabilitas Pelayanan  Publik,  Dan  Sistem  Samsat  Drive  Thru  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Kendaraan Bermotor.” Jurnal Ekonomika Dan Bisnis , 2020.
Prayoga,  I da  Bagus.  “ Kewenangan  Pemerintah  Provinsi  Bali  Dalam  Pemungutan  Pajak Progresif .” Jurnal  Magister  Hukum  Udayana  (Udayana  Master  Law  Journal) ,  2016. https://doi.org/10.24843/jmhu.2016.v05.i03.p08.
Rastosari,  Dias.  “Analisis  Penghapusan  Pemungutan  Pajak  Prog resif  Kendaraan  Bermotor Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Provinsi  Lampung.” Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum , 2020. https://doi.org/10.24967/jcs.v5i1.790.
Rizal, Yani, and Miftahul Hidayah. “Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermoto r (PKB) Dan Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  Di  SAMSAT  Aceh  Timur  Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Provinsi  Aceh.” Jurnal  Samudra  Ekonomi  Dan  Bisnis , 2018. https://doi.org/10.33059/jseb.v9i1.464.
Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam.” Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah , 2021.
https://doi.org/10.36908/isbank.v6i2.180.
Surahman, Maman, and Fadilah Ilahi. “Konsep Pajak Dalam Hukum Islam.” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 2017. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i2.2538. Wahyudi. “Penegakan Hukum Pajak Yang Progresif.” Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum , 2022. https://doi.org/10.56110/sl.v1i2.11.
Wahyuni  Fitri. “Problematika  Penerapan  Pajak  Progresif Terhadap  Kendaraan  Be rmotor  Di Wilayah Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.” Pemuliaan Hukum , 2019.