Naskah Diterima : 01 November 2021 Diterima Publikasi : 15 Juni 2022
Journal Homepage https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS
Implementasi Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Desa (Studi di Desa Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan)
Aminullah 1 *, Nur Rohmad Nuzil 2
1*,2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Yudharta Pasuruan, Indonesia, aminullah@yudharta.ac.id, nurrohmadnuzil@yudharta.ac.id

## Abstract
Management and supervision of the sustainability of Village-owned enterprises can be carried  out  by  various  stakeholders  including  the  general  public.  The  application  of  good governance  principles  is  the  main  key  to  a  company's  good  reputation,  both  from  an environmental,  community  or  corporate  point  of  view.  the  concept  of  Good  Corporate Governance  or  GCG  has  several  parts  including  Accountability,  Fairness,  Transparency, Independence, Responsibility, and Accountability. The purpose of this study was to examine the application of GCG principles to BumDes in Karangjati Village, Pandaan District, besides that  this  study  also  aimed  to  determine  the  level  of  trust  in  the  community  towards  the management  process  carried  out  by  BumDes  and  Village  Government.  This  type  of descriptive  qualitative  research  is  used  in  this  study.  From  the  research  conducted,  it  was found that BumDes Karangjati has already implemented the principles of good governance, but the maximization of the implementation of the concept has not been maximized further, the  development  required  requires  an  increase  in  human  resources  for  BumDes Management  as  well  as  an  increase  in  the  role  of  Bumdes  partners  in  order  to  realize  an advanced and transparent Bumdes
Keywords : Good Corporate Governance, GCG, village-owned enterprises, BUMDES

## Abstrak
Pengelolaan  dan  pengawasan  pada  keberlanjutan  badan  usaha  milik  Desa  dapat dilakukan  oleh  berbagai  stakeholder  termasuk  masyarakat  umum,  Penerapan  prinsip  tata kelola  yang  baik  menjadi  kunci  utama  reputasi  baik  perusahaan,  baik  dari  sisi  lingkungan, masyarakat  atau  perusahaan.  konsep  Good  Corporate  Governance  atau  GCG  memiliki beberapa  bagian  antaralain  Accountability,  Fairness,  Transparency,  Independency, Responsibility,  dan  Accountability.  Tujuan  pada  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji Penerapan  Prinsip  GCG  pada  BumDes  di  Desa Karangjati  Kecamatan  Pandaan,  selain  itu penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengetahui  tingkatan  kepercayaan  pada  masyarakat terhadap  proses  pengelola  yang  dilakukan  oleh  BumDes  dan  Pemerintahan  Desa.  Jenis penelitian kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan hasil bahwa BumDes Karangjati sudahtelah menerapkan prinsip tatakelola yang
baik,  akan  tetapi  maksimalisasi  dari  implementasi  konsep  tersebut  belum  maksimal selanjutnya,  pengembangan  yang  dibutuhkan    dibutuhkan  peningkatan  SDM  Pengurus BumDes sekaligus peningkatan peran mitra Bumdes demi terwujudnya Bumdes yang maju dan transparan
Keywords : Badan Usaha Milik Desa, tata kelola perusahaan yang baik, GCG

## 1.  Pendahuluan
Berkembang  secara  positif  yang  telah  terjadi  pada  prakteknya  Good  Corporate Governance (GCG) dalam 10 tahun terakhir di Indonesia, dimana lebih banyak dikenal oleh masyarakat secara general penerapan  Good Corporate Governance (GCG) itu pada sektor bisnis. Akan tetapi pada sektor Publik istilah Good Corporate Governance (GCG) ini kurang familiar,  dimana  sebenarnya  sejarah  Good  Corporate  Governance  (GCG)  pada  mulanya Tahun 1997 di praktekkan  pada BUMN oleh Pemerintah.
Secara  teoritis,  (Newell  &  Wilson,  2009),  menjelaskan  bahwa  nilai  perusahaan dapat  ditingkatkan  dengan  mempraktekkan  prinsip  good  coorporate  governance  (GCG), karenanya jika prakteknya good coorporate governance dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya,  maka  resiko  meguntungkan  diri  sendiri  yang  dilakukan  oleh  dewan  direksi  akan berkurang dan secara umum untuk menambah tingkatan kepercayaan investor juga melalui penerapan  good  corporate  governance.  Tingkat  kepercayaan  investor  semakin  bertambah disebabkan oleh penerapan good corporate governance di anggap sebagai pelindung yang membawa hasil positif kepada para investor untuk memperoleh hasil investasi yang masuk akal.
Sejalan  dengan  perkembangan  Good  Corporate  Governance  yang  begitu  pesat pada sektor bisnis, pada sektor publik juga sudah mulai menarik perhatian para peneliti dan akademisi.  Mulai  dari  tingkat  Pemerintahan  Pusat  sampai  pada  level  Pemerintahan  Desa. Istilah Good Corporate Governance sudah tidak asing jika kita ikuti perkembangannya pada BUMN dan BUMD. Akan tetapi pada level Desa istilah tersebut masih belum familiar.
Terdapat 74.093 desa yang dimiliki Indonesia berjejer di penjuru nusantara. Artinya, Indonesia  memiliki  70  ribu  lebih  ciri  khas  dan  potensi  yang  mampu  menjadi  penghidupan. Desa sebagai pemerintah yang secara langsung dan  nyata terjun masuk dalam memenuhi apa  yang  dibutuhkan  masyarakat  dalam  meraih  kesejahteraan.  Jika  desa  mampu menyediakan kebutuhan  warganya  secara mandiri,  maka  desa telah  dinilai  mampu  meraih kesejahteraan  warganya,  sekaligus  mengadakan  pendapatan  secara  independen.  Desa merupakan basis sistem pada masyarakat disuatu bangsa yang kuat untuk memperluas dan mengembangkan  sistem  politik,  sosial,  budaya,  dan  ekonomi,  serta  hankam.  Menyediakan potensi  desa  dan  pemenuhan  kebutuhan  warga  desa  dapat  ditunjang  melalui  UU  No.  32 tahun 2004 perihal Pemerintah Daerah, pemerintah menyumbang hal-hal yang mendukung dalam  skala  besar  agar  terciptanya  badan  usaha  milik  desa  dapat  bekerja  untuk mengembangkan  dan  menggerakkan  perekonomian  lokal.  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes)  menjadi  tempat  naungan  pemerintah  desa  dan  warganya  secara  proporsional mengimplementasikan  program  pemanfaatan  perekonomian  di  tingkat  desa.  Keberadaan BUMDes  menjadi  harap  agar  mampu  menstimulasi  dan  mendorong  geraknya  roda perekonomian desa.

## 2. Kerangka Teori
Implementasi good corporate governance berawal dari pemisahan antara pemilik dan pengelola  dalam  sebuah  perusahaan  atau  korporasi.  Konsep  GCG  ini  bertujuan  untuk menyelesaikan  permasalahan  agensi  atau agency  problem .  Penerapan  GCG  ini  akan menimbulkan  terjadinya value  added serta  tersedianya  ukuran  kinerja  yang  jelas  dan penilaian  akuntabilitas.  Dari  hal  ini  selanjutnya  timbullah  kesejahteraan  dari  adanya peningkatan  nilai  pada  perusahaan  atau  korporasi  yang  telah  benar-benar  didistribusikan secara  nyata.  Penerapan  GCG  bertujuan  agar  target  perusahaan  tercapai  dengan  baik, memuaskan  dan  efisien,  selain  itu  perusahaan  akan  memiliki  reputasi  yang  baik  pada masyarakat  atau stakeholders yakni  sebagai  perusahaan  yang  tumbuh  dan  berkembang serta  memberikan  manfaat  sebagai impact dari  praktik  tatakelola  perusahaan  yang  sehat dan  baik.  Era  saat  ini  penerapan  GCG  berada  pada  fase  adanya  tuntutan  untuk menyampaikan dengan transparan kepada masyarakat atau publik terkait program, laporan atau apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan atau korporasi tersebut (Sudarmanto et al., 2021).

## 3. Metode
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  yakni  dengan  metode  deskriptif dengan tujuan agar mendapatkan informasi yang valid dan dapat dipercaya terkait dengan penerapan  prinsip  Good  Coorporate  Governance  pada  BUMDES  Desa  Karangjati Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan. Format kulitatif deskriptif sendiri bertujuan untuk menunjukkan  gambaran  dan  ringkasan  berbagai  kondisi  dan  situasi,  bahkan  juga menggambarkan  berbagai  fenomena  realitas  yang  menyebar  di  penjuru  sosial,  kemudian berupaya  untuk  mengangkat  realitas  ke  permukaan  sebagai  suatu  perbedaan,  karakter, sifat,  model,  tanda,  atau  tentang  kondisi,  ataupun  fenomena  tertentu.  Dalam  konteks penelitian  ini  menggambarkan  realitas  BUMDES  Desa  Karangjati  Kecamatan  Pandaan dalam  kaitannya  penarapan  pronsip  GCG,  kemudian  menarik  kesimpulan  tentang  model penerapannya  dalam  manajemen  BUMDES  di  Desa  Karangjati  Kecamatan  Pandaan Kabupaten Pasuruan.

## 4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

## 4.1 Hasil
Dalam  prinsip  ini,  Bumdes  harus  berkenan  dalam  menyampaikan  berbagai  informasi yang  berguna  secara  langsung  dalam  pelaksanaan  pengambilan  keputusan  dan pengambilan keputusan wajib secara terbuka, mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.  Aspek  informasi  tersebut  mengandung  komunikasi  visi,  pendukung  visi  yakni misi, promosi produk, kritik dan saran, laporan penjualan, dan informasi-informasi lain yang berguna  dalam  kaitannya  dengan  perusahaan.  Dalam  hal  ini  jika  dikaitkan  dengan penerapannya pada Bumdes Desa Karangjati sudah menerapkan asas transparansi dalam bentuk  pelaporan  kepada  Desa  secara  terbuka,  dan  sekaligus  masyarakat  Desa  Bisa mengakses segala bentuk informasi berkaitan dengan Bumdes Desa Karangjati.

## 4.2  Pembahasan
Dalam  prinsip  ini,  Bumdes  harus  menampilkan  berbagai  informasi  yang  relevan  dan tepat  sasaran,  serta  adanya  keterbukaan  dalam  pelaksanaan  pengambilan  keputusan.
Akses  dalam  mendapatkan  informasi  sangat  perlu  diperhatikan  dan  informasi  tersebut mudah  dipahami  oleh  pemangku  kepentingan.  Informasi  mengandung  aspek  komunikasi yang  menunjukkan  secara  jelas  visi,  aspek  dalam  misinya,  promosi  produk,  kritik  yang mkembangun,  saran,  dan  laporan  dari  penjualan  serta  informasi  lain  yang  berhubungan dengan perusahaan. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan penerapannya pada Bumdes Desa Karangjati  sudah  menerapkan  asas  transparansi  dalam  bentuk  pelaporan  kepada  Desa secara  terbuka,  dan  sekaligus  masyarakat  Desa  Bisa  mengakses  segala  bentuk  informasi berkaitan dengan Bumdes Desa Karangjati.

## DISCUSSION
Empat Prioritas Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal, transmigrasi Tahun  2017  UU  Nomor  6  tahun  2014.  Tiga  Hal  tersebut  didalamnya  terdapat  pendirian Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes),  dan  menyebutkan  mengenai  desa  bahwa  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang memiliki modal yang prosentasenya sebagian  atau  keseluruhan  didapat  dari  kekayaan  desa  yang  telah  dipilah  atau  dipisahkan dan berperan mengolah aset, menjadi jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa.
Sedangkan  dalam  Permendesa  PDTT  dan  Transmigrasi  No  4  tahun  2015  Pasal  7 memeberikan  informasi  bahwa  BUMDes  isinya  terdapat unint-unit  usaha  berbadan  hukum. Lembaga  bisnis  yang  berbadan  hukum  yang  dimiliki  oleh  BUMDes  dan  masyarakat merupakan salah satu bentuk unit-unit usaha tersebut. BUMDes menjadi pilar utama dalam kegiatan-kegiatan  ekonomi  desa  yang  berperan  menjadi  lembaga  sosial  (social  institution) dan berfungsi sebagai komersial (commercial institution).
BUMDes  yang  perannya  menjadi  lembaga  sosial  menyatu  dalam  pengelolaan kepentingan-kepentingan  yang  ada  di  masyarakat  melalui  kontribusinya  dengan menyediakan  pelayanan  sosial.  Sedangkan  mencari  laba  dapat  ditemukan  dalam penawaran sumberdaya lokal yang terdiri dari jasa dan barang ke pasar menjadi tujuan yang dikejar  oleh    lembaga  komersial.  Dalam  pelaksanaan  usaha  semaksimal,  maka  prinsip efisiensi  dan  efektifitas  ditekankan  secara  berkala.  Adapun  Empat  tujuan  penting  dalam pendirian BUMDes adalah:
1.  Bertambahnya Tingkatan Perekonomian Desa
2.  Bertambahnya Tingkatan Pendapatan asli Desa
3.  Bertambahnya  Tingkatan  Pengelolaan  potensi  dalam  desa  yang  sepadan  dengan  apa yang dibutuhkan masyarakat
4.  Menjadi  peran  utama  dalam  pertumbuhan  dan  perkembangan,  serta  pemerataan ekonomi desa.
Good Corporate Governance Indonesia (2006) dalam pedomannya telah menjelaskan adanya 5 (lima) prinsip good coorporate governance, yaitu
1. Transparan, yang memilik makna keterbukaan aktivitas yang mempengaruhi keperluan dan  kebutuhan  masyarakat . Bentuk  transparansi  ini  sangat  diperlukan  dikarenakan BUMDEs  melakukan  kegiatan  ekonomi  di  pedesaan  yang  harus  menanamkan  nilai kejujuran  dan  keterbukaan  untuk  selanjutnya  diharapkan  memberikan  peningkatan kesejahteraan warga Desa.
2. Akuntabilitas,  yakni  keseluruhan  output  dan  input  usaha  yang  dapat  dilaporkan tanggung  jawabnya  baik  dari  segi  administrasi  maupun  teknis.  BUMDEs  juga diharuskan  untuk memiliki tugas,  pokok  dan fungsi  yang jelas  dan  sesuai  dengan  visi- misi  serta  strategi  organisasi.  Pengelolaan  BUMDEs  secara  akuntabel  bertujuan  agar organisasi  dapat  berjalan  secara  efektif,  efisien,  profesional,  mandiri  dan  bertanggung
jawab. Pengelolaan secara akuntabel berisi terkait tata aturan yang disepakati bersama, dimana dalam hal ini mengurangi distorsi ekonomi di wilayah terkait.
3.  Responsibilitas, memiliki arti bahwa  BUMDes harus melaksanakan aturan  yang sesuai prinsip  kehati-hatian  serta  kepatuhan  terkait  perundang-undangan  tanggung  jawab sosial masyarakat dan lingkungan agar proses bisnis dapat terpelihara dan sustainable serta memiliki interaksi yang baik dengan masyarakat serta mendapatkan predikat good corporate citizen.
4.  Kewajaran  yaitu  dalam  pelaksanaan  kegiatannya  terdiri  dari  kesetaraan  dan  keadilan, Kepentingan  stakeholder  dan  pemegang  saham  lainnya  harus  diperhatikan  oleh BUMDes  berdasarkan  asas  kesetaraan  dan  kewajaran.  Badan  usaha  semaksimal mungkin  harus  memperluas  peluang  bagi  pemangku  kepentingan  untuk  memberikan masukan  dan  memberikan  pendapat  untuk  kepentingan  badan  usahanya  serta membangun  jalan  akses  terhadap  keseluruhan  informasi  yang  relevan  dengan  prinsip transparansi dalam antar kedudukan satu sama lain. BUMDes wajib berlaku wajar dan adil ke seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peran positf dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Tidak hanya itu, memperluas peluang yang sama dalam penerimaan  calon  karyawan  juga  termasuk  keharusan  BUMDes,  berkarir  dan menjalankan tanggung jawab secara profesional tanpa membedakan golongan dan ras, suku, agama, gender, dan kondisi fisik.
5.  Independensi.  BUMDes  dikelola  secara  independen  merupakan  keharusan  yang dilakukan  supaya  mendukung  melancarkan  implementasi  asas  GCG,  sehingga  organ- organ yang ada didalam perusahaan tidak saling menguasai dan tidak ada jarak antara pihak satu sama lain. Setiap organ usaha menghindari adanya penguasaan oleh pihak dalam maupun pihak luar, tidak terpengaruh oleh kepentingan yang bukan kepentingan perusahaan,  bahkan  kepentingan  diluar  organisasi,  bebas  dari  segala  benturan kepentingan  (conflict  of  interest)  dan  seluruh  tekanan  dan  pengaruh,  sehingga  ke- obyektifan  dapat  diterapkan  dalam  pengambilan  keputusan.  Masing-masing  pengurus BUMDes wajib melaksanakan perintah, fungsi dan tanggungjawabnya yang diharapkan pada  anggaran  dasar  dan  peraturan  perundang-undangan,  tidak  saling  menguasai sendiri dan atau saling melempar tanggung jawab.
Bahwa  dalam  pelaksanaan  sesuai  hasil  temuan  dilapangan,  BUMDes  Di  BUMDes Kujati  Perdana  Pada  awal  pengelolaan  yang  hanya  4  bulan,  BUMDes  sudah  mampu menyetorkan  PADES  sebesar  54jt  di  tahun  2018,  dan  yang  paling  banyak  kontribusinya padaPADES adalah unit parkiran yang mecapai 120 jt perbulanya, dari awal beroperasinya lahan  parkir,  itu  yang  paling  banyak  menghasilkan,  terbukti  kita  banyak  terbantu  untuk penyetoran  PADes  54jt  taun  kemarin,  sekarang  berkembang  lagi  menjadi  120jt  per  april 2018.
Pada  pembagian  hasil  usaha  di  BUMDes  Kujati  Perdana,  sebagaimana  di  tetapkan dalam AD/ART Pasal 24 mengenai Pembagian Hasil Usaha terhadap pendapatan BUMDes disahkan  berdasarkan  presentase  dari  hasil  keuntungan  bersih  dengan  berpedoman,  yang berarti  aspek  transparansi  benar-benar  dilaksanakan  dilapangan,  bahkan  peneliti  dengan sangat mudah mendapat data pelaporan keuangan Bumdesa.
Kerja  sama  pada  dasarnya  memilik  prinsip  yakni  saling  menguntungkan.  Adapun penentuan  pengeluaran,  pemasukan,  dan  bagi  hasil  usaha  pada  tahunnya  bersamaan dengan  LPJ  dengan  realisasi  sebagai  berikut:  1)  30%  Disetor  ke  PADES  2)  15%  untuk Pemupukan modal 3) 15% untuk Kesejahteraan Penasehat dan Pelaksanaan Oprasional 4) 15% sebagai Cadangan modal 5) Sebesar 10% diperuntukkan bagi Peningkatan Kapasitas
dan  Pelaksanaan  Oprasional  6)  Sosial  10%  7)  nilai  5%  untuk  Insentif  Badan  Pengawas Implikasi  perekonomian  kepada  masyarakat  terlihat  jelas,  salah  satunya  dengan  adanya program  KKP  (Kartu  karangjati  Pintar),  ini  merupakan  progam  kontribusi  sosial  pada masyarakat  desa  untuk anak  yatim  piatu  dengan  cara  mengulurkan  bantuan  dalam  bentuk tunai  pendidikan,  dimana  sasarannya  yakni  anak  usia  sekolah  berusia  6  tahun  sampai  21 tahun yang pada dasarnya dari keluarga tidak mampu. Seperti yang dijelaskan oleh bapak koko: “Di BUMDes yang menjadi persoalan penting itu adalah BUMDEs karena sudah dapat menyekolahkan  anak  yatim  64  anak  anak  yatim  piatu  yang  terdiri  dari  20  sekolahan  SD, SMP,  dan  SMA  di  pandaan  sukorejo  dll,  seluruh  biaya  sekolah  mereka  ditanggung  oleh bumdes ”.
Kepentingan  sosial  seperti  menyekolahan  anak  yatim  berasal  dari  10%  keuntungan BUMDes.  program  kami  nanti,  menjadikan  anak  yatim  sebagai  sarjana  yang  berguna  bagi masyarakat.  Program  utama  tujuan  pertama  kita  yaitu  anak  yatim  yang  tidak  mampu sekolah, Alhamdulillah itu tepat sasaran karena bantuannya tidak kami berikan langsung ke orangtua,  tetapi  langsung  ke  sekolahan.  Pihak  sekolah  sangat  bersemangat  dan  antusias, jadi mereka perbulan mengambil kesini nanti, khusus anak karangjati. Rencananya Ini masih ingin  menambah  kuota,  ada  anak  yatim  piatu  baru  yang  nanti  kita  harus daftarkan”  Dalam pelaksanaan  BUMDes,  masyarakat  desa sangat  support  dengan  adanya  program  program yang  ada  di  BUMDes,  karena  mereka  berfikir  dengan  kita  ikut  partisipasi  dalam  bentuk materi  dan  lainya,  mereka  juga  ikut  membantu  menyekolahkan  anak  yatim  piatu  dan membantu  memberikan  bantuan  tiap  tahunya  pada  masjid  di  desa  mereka.  Seperti  yang dipaparkan  oleh  bapak Koko : “Support ,  sudah  terlihat  dari  dua minggu yang  lalu  adanya kegiatan  ekspansi  pembangunan  air  hippam  air  di  kami,  sekarang  pembangunan  proyek yang  ada  pada  dusun  lain,  itu  supportnya  sangat  besar,  berbondong-bondong  untuk memasang  hippam,  karena  mereka  menyatakan  keikutsertaan  menyumbang  juga  di  anak yatim piatu, keuntungan positif semakin besar, semakin besar dampak positifnya bagi anak yatimnya.  Masyarakat sudah mengetahui adanya bumdes, dan kami berhasil membuktikan bahwa  banyak  kontribusi  BUMDes  bagi  mereka,  awalnya  mereka  juga  pesimis,  tapi  kami buktikan  dengan  menyetorkan  PADES  dan  memberikan  bantuan  ke  masjid  di  sangar  dan anak yatim pastinya.”
Dalam  prinsip  ini,  Bumdes  harus  berkenan  dalam  menyampaikan  berbagai  informasi yang  berguna  secara  langsung  dalam  pelaksanaan  pengambilan  keputusan  dan pengambilan keputusan wajib secara terbuka, mudah di akses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.  Aspek  informasi  tersebut  mengandung  komunikasi  visi,  pendukung  visi  yakni misi, promosi produk, kritik dan saran, laporan penjualan, dan informasi-informasi lain yang berguna  dalam  kaitannya  dengan  perusahaan.  Dalam  hal  ini  jika  dikaitkan  dengan penerapannya pada Bumdes Desa Karangjati sudah menerapkan asas transparansi dalam bentuk  pelaporan  kepada  Desa  secara  terbuka,  dan  sekaligus  masyarakat  Desa  Bisa mengakses segala bentuk informasi berkaitan dengan Bumdes Desa Karangjati.
Pada  prinsip  lain  Bumdes  harus  berani  bertanggung  jawab  atas  kinerja  selama periodenya  secara  wajar  dan  terbuka  (transparan),  jadi  harus  ada  pengolaan  secara  baik dan  terukur,  proporsional,  dan  menyesuaikan  dengan  kepentingan  Bumdes,  serta  tetap memperhitungkan  kepentingan  pemegang  saham  maupun  pemangku  kepentingan  yang lain.  Pada  aspek  Akuntabilitas  Pengurus  Bumdes  mempetanggunjawabkan  kinerja  secara formal kepada Kepala Desa dan Masyarakat secara informal.
Prinsip  Tanggung  jawab  (responsibility)  adalah  perusahaan  harus  menjalankan perintah dan larangan yang ada pada peraturan perundang-undangan serta
bertanggungjawab  terhadap  problem  yang  ada  di  ruang  kemasyarakatan  dan  lingkungan, jika  problem  tersebut  terpecahkan  akan  terciptanya  keberlanjutan  antara  usaha  jangka panjang  dan  good  corporate  citizen  akan  diakui.  Hal  yang  sama  juga  berdasar  pada  fakta empiis  bahwa  penerapan  prinsip  responsibility  juga  benar-bnar  diterapkan  oleh  Pnguruus BUMDesa Desa Karangjati.
Prinsip selanjutnya, menjelaskan bahwa pengolahan Bumdes harus dilakukan mandiri agar organ-organ yang ada di bumdes tidak mendominasi atau menguasai dan tidak adanya jarak  antara  pihak  satu  dengan  pihak  lainya.  Dalam  kaitannya  dengan  penerapan  prinsip independen  Bumdes  Desa  Karangjjati  berdasarkan  fakta  empiris  sudah  dikatakan  mandiri bahkan sebagai Badan Usaha milik Desa bisa menghasilkan Penadapatan Asli Desa yang bisa dirasakan oleh Masyarakat Desa Karangjati.
Prinsip  terkahir  ini  menerangkan  jika  proses  pelaksanaan  program  kegiatannya, Bumdes  harus  secara  berkala  mencermati  kepentingan  pemegang  saham  maupun pemangku  kepentingan  lainnya  berdasarkan  prinsip  kesetaraan  dan  kewajaran.  Prinsip terakhir  berkaitan  dengan  prinsip  keadilan  dalam  penerapannya  bisa  ikatakan  adil  dengan tidak meninggalkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

## 5.  Kesimpulan dan Saran
Penerapan  Good  Corprate  Governance  tidak  hanya  bisa  diaplikasikan  pada  sektor bisnis, kan tetapi pada instansi sktor publik pun bisa diaplikasikan, seperti halnya Penerapan Praktek  pada  Prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance  di  Institusi  Bumdes  di  Desa Karangjati  Kecamatan  Pandaan  Kabupaten  Pasuruan.  Kelima  Prinsip  GCG  tersebut  bisa diaplikasikan  pada  Bumdes  dan  sangat  bermanfaat  baik  bagi  pengurus  Bumdes,  Kepala Desa  an  seluruh  Perangkat  Desa  serta  bagi  masyarakat  Desa  Kaangjati  Kecamatan Pandaan.

## 6.  Daftar Pustaka
Anton.  (2012).  Analisis  Good  Corporate  Governance  Terhadap  Kinerja  Keuangan Perusahaan. Majalah Ilmiah Informatika.
A.  Sarbah  &  W.  Xiao.  (2015).  Good  Corporate  Governance  Structures:  A  Must  for  Family Businesses. Open Journal of Businesses and Management. 3. 40-57.
D.  Ramaia,  S.  Kaderi,  &  E.  Sumirat.  The  Effect  of  Good  Corporate  Governance  and Financial  Performance  on  The  Corporate  Social  Responsibility  Disclosure  of Telecomunication Company in Indonesia.
E. Halimatusadiah, D. Sofianty, & N. Ermaya. (2015). Effects of The Implementation of Good Corporate Governance on Profitability.
European  Journal  of  Business  and  Innovation  Research.  3(4),  19-35.  Muhammad  Miqdad. (2012).  Praktik  Tata  Kelola  Perusahaan  (Corporate  Governance)  dan  Usefelness Informasi Akuntansi. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 14(2), 147-155.
Good  Corporate  Governance:  Tata  Kelola  Perusahaan  Yang  Sehat.  Jakarta:  PT.  Damar Mulia Rahayu
I  Nyoman  Tjager.  (2003).  Corporate  Governance:  Tantangan  Dan  Kesempatan  Bagi Komunitas Bisnis Indonesia. Jakarta: Prenhallindo
Lillananda  Putri  Mayangsari.  (2015).  Pengaruh  Good  Corporate  Governance  Dan  Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. 4(4).
Newell, R., & Wilson, G. (2009). A premium for good governance. The MCKinsey Quartely , 3 , 20 –23.
Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., & Krisnawati. (2021). Good Corporate Governance (GCG) . Yayasan Kita Menulis.
The Indonesian Journal of Business Administration. 1(5). 296-300.
Thomas  S.  Kaihatu. (2006). Good  Corporate  Governance  dan  Penerapannya  di  Indonesia. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. 8(1), 1-9.
Wahyudin  Zarkasyi.  (2008). Good  Corporate Governance  Pada  Badan Usaha  Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya. Bandung: Alfabeta