Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461

## Dehumanisasi Pada Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (overspanning van het straftrecht)
“ Dehumanization in Excessive Application of Criminal Law (Overspanning Van Het Straftrecht) ”
Ramdhan Kasim 1
1 Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Indonesia. Email: ramdhankasim@gmail.com Info Artikel

## Abstrak
Kata Kunci:
Dehumanisasi; Hukum Pidana;
Overspanning.
Cara  Mengutip (APA  Citation Style ) : Kasim,  Ramdhan.  (2020).
“ Dehumanisasi Pada Penerapan  Hukum  Pidana Secara Berlebihan ( Overspanning Van Het Straftrecht ) ”. Jambura  Law Review, JALREV 2 (1):
Jika  melihat  kecenderungan  proses  penerapan  pemidanaan  di  Indonesia, maka  dapat  kita  lihat  bahwasanya  banyak  proses  pemidanaan  yang diterapkan secara berlebihan. Tentunya hal ini menyebapkan adanya over ciminalization  pada  penerapan  pemidanaan  yang  menyebapkan  adanya ketidak harmonisan dalam penerapan hukum pidana, dimana meniadakan rasa kemanusiaan yang berujung pada banyak gejala dehumanisasi yang terjadi.  Pada  penelitian  ini  mengunakan  jenis  jenis  penelitian  hukum normatif  dengan mengunakan  Pendekatan  Perundang-Undangan  (Statue Approach), Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus  (case  Approach).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Bagaimana  penerapan hukum pidana yang ada di Indonesia saat ini dan Bagaimana  Prospektif  hukum  pidana  dan  pemidanaan  yang  ada  di Indonesia.    Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  Bahwa  penerapan  hukum pemidanaan di Indonesia saat ini, masih meninggalkan beberapa catatan penting  antara  lain;  banyak  Terjadinya  Over  Criminalization  dan banyaknya  terjadi  Dekonstruksi  Pidana  dan  Pemidanaan  di  Indonesia dimana dekonstruksi itu antara lain; Pertama, Terjadinya Over Kapasitas Lapas dan Rutan, kedua, Pengaturan Hukuman Mati yang Sangat Massif; ketiga,  Kebijakan  Hukum  Yang  Over  Pada  Penghinaan  Di  Media  Sosial; keempat,  Dalam  Penyidikan  Kriminal  Penyidik  Mencari  Bukti  Dengan Kejahatan (penyiksaaan); kelima, Inkonsistensi Hak  Atas Perkara Cuma- Cuma  (prodeo).  Bahwa  Prospektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana  dan Pemidanaan Yang Ada di Indonesia harus didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pedekatan Restorative Justice dalam Penerapan Pemidanaan; Pendekatan Ultimum remedium dalam penerapan pemidanaan; Reformasi Kelembagaan Lembaga Penegak Hukum; dan Revisi Kitab Undang-Undang
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
© 2020 Kasim, Ramdhan Under the license CC BY-SA 4.0 Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP).

## Article Info

## Abstract
Keywords: Dehumanization; Criminal Law; Overspanning.
How to cite (APA Citation Style):
Kasim, Ramdhan. (2020). “ Dehumanization  in  Excessive Application  of  Criminal  Law (Overspanning Van Het Straftrecht) ”. Jambura Law Review, JALREV 2 (1):
If you look at trends in the application of criminal justice in Indonesia, we can see that  many  criminal  processes  are  over-applied.  Obviously  this  results  in  over- ciminalization in the application of punishment which results in disharmony in the application  of  criminal  law,  which  negates  humanity  which  results  in  many symptoms of dehumanization that occur. In this study using the type of normative legal  research  using  the  Legislative  Approach  (Statue  Approach),  Conseptual Approac), and case Approach. This study aims to determine how the application of criminal law in Indonesia today and how prospective criminal law and criminal law in Indonesia. The results of this study indicate that the application of criminal law in Indonesia today, still leaves several important notes, among others; a lot happened Over  Criminalization  and  a  lot  happened  Criminal  Deconstruction  and  Criminal Justice  in  Indonesia where  deconstruction  among  others;  First,  the  occurrence  of overcapacity  in  prisons  and  detention  centers,  second,  the  regulation  of  a  very massive  death  sentence;  third,  Legal  Policies  Over  Humiliation  on  Social  Media; fourth, in criminal investigations investigators look for evidence with crime (torture) fourth,  in  criminal  investigations  investigators  look  for  evidence  with  crime (torture); Fifth, Inconsistency of Free Right to Case (Prodeo). That the Prospective Reform of Criminal Law and Criminal Existing in Indonesia must be based on several things,  among  others:  Restorative  Justice  Approach  in  Criminal  Application; Ultimum remedium approach in the application of punishment; Institutional Reform of Law Enforcement Agencies; and Revision of the Criminal Code (KUHP) and the Criminal Procedure Code (KUHAP).
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461

## 1. Pendahuluan
Saat ini, tidak hanya tingkat kejahatan atau  kuantitas kejahatan  yang semakin meningkat namun  juga  jenis  kejahatan  atau  kualitas  telah  berkembang  dengan  pesat  di  Indonesia. Sanksi pidana dipandang sebagai solusi yang efektif dalam menanggulangi masalah tersebut. Sanksi  pidana  merupakan  wujud  tanggung  jawab  negara  untuk  menjaga  keamanan  dan ketertiban serta upaya perlindungan hukum bagi warganya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari konsep pembentukan sebuah negara yang menurut JJ Rosseau, didasarkan pada perjanjian masyarakat. Selanjutnya rakyat bersepakat mengadakan sebuah perjanjian luhur (modus vivendi) yang dituangkan dalam sebuah hukum dasar berwujud konstitusi negara. 1
Salah  satu  bentuk  pengaturan  hukum  sebagai  instrumentasi  penegakan  hukum  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  diatur  di  dalam  KUHPidana.  Ketentuan-  ketentuan pemidanaan yang dikondifikasikan dalam bentuk Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau yang  biasa  disingkat  dengan  KUHPidana  ini  diharapkan  dapat  menghadirkan  proses penegakan  hukum  yang  sesuai  dengan  cita  negara  hukum  indonesia.  Namun,  dalam prakteknya ketentuan pemidanaan di Indonesia lebih mengedepankan sanksi sebagai solusi dalam menekan angka kriminalitas, tentunya hal ini bukan hal yang tidak asing lagi dalam praktek  hukum  pidana  yang  ada  di  Indonesia,  sebagaimana  yang  kita  ketahui  bahwa KUHPidana  yang  saat  ini  digunakan  adalah  peninggalan  kolonial  yang  aslinya bernama Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI). KUHP ini pertama kali diberlakukan di Indonesia pada tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Koninklijk Besluit (Titah Raja)  Nomor  33  tertanggal  15  Oktober  1915.  Pasca  kemerdekaan,  untuk  mengisi kekosongan hukum pidana, maka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvS-NI
1 Titin anidyajati, dkk, (2015). “ Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang- undangan” . Jurnal Konstitusi , Volume 12 Nomor 4 Desember: 874
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
tetap  diberlakukan  berdasarkan  UU  No.  1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana Indonesia.  Padahal  di  negara  asalnya  (Belanda)  Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana mereka  telah  beberapa  kali  dilakukan  perubahan  untuk  menyesuain  dengan  tuntutan perubahan zaman, dengan penedekatan pemidanaan modern.
Ketentuan  pemidanaan  yang  masih  menjiwai  KUHPidana  Indonesia  tidak  terlepas  dari sifatnya yang masih dalam pengaruh produk peninggalan kolonial belanda ini seharusnya dan sudah sepantas segera untuk mendapatkan perubahan secara subtantif dan disesuaikan dengan pendekatan teori pemidaanaan modern saat ini, hal perlu dilakukan, mengigat usia KUHPidana kita saat ini yang lagi muda dan yang pasti benyak ketentuan pemidanaan yang diatur  didalamnya  juga  tdak  lagi  sesuai  dengan  kondisi  saat  ini. Termasuk  yang  menjadi catatan  penting  untuk  dilakukan  perubahan  adalah,  bahwa  sifat  KUHPidana  Indonesia adalah  sangat  refresif  lebih  menekangkan  pada  sanksi  ketimbang  rekonsiliasi  sebagai bentuk  penindakan  preventif  dimana  menempatkan  ketentuan  sanksi  diakhir  dan  bukan sebagi  pilar  utama  atau  dalam  teori  pemidanaan  saat  ini  dikenal  dengan  istilah Ultimum remedium . Oleh karena itu, maka seharusnya dalam penegakan hukum pidana yang ada di negara  kita  saat  ini  mengedepankan  beberapa  pendekatan  melalui  prinsip  ultimum remedium yang artinya pemidanaan ditempatkan paling terakhir dalam memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana.
Tatanan instrumen hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia telah mengatur mengenai prosedur formal yang harus dilalui dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana.  Namun sayangnya sistem formil tersebut dalam praktiknya sering digunakan sebagai   alat   represif   bagi   mereka   yang   berbalutkan  atribut   penegak   hukum.  Memang segala  tindak  kejahatan  harus  dihukum  sesuai  dengan  aturan  dan  perundang-undangan
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
yang berlaku. Namun ada kalanya, hukum yang diberlakukan tidak tepat sasaran atau dapat dikatakan tumpul ke atas dan hanya mencederai masyarakat golongan bawah saja yang oleh penulis  sendiri  lebih  memilih  mengunakan  kata “ Dehumanisasi ” dalam  mengambarkan fenomena  penegakan  hukum  yang  ada  di  negara  Indonesia  saat  ini.  Banyak  kasus  yang terjadi di Indonesia, mulai dari yang bersifat sepele sampai dengan yang bertaraf tinggi dan perlu  diproses  secara  ketat.  Khususnya  untuk  yang  bersifat  sepele,  tidak  sedikit  para pelakunya adalah ‘wong cilik’ yang buta akan hukum dan akhirnya menjadi bulan -bulanan di pengadilan karena ketidaktahuannya dan juga faktor lain walaupun sanksi kejahatannya dapat dikatakan sangat ringan.
Dari  kunjungan  Pakar  Hukum  Pidana  Prof.  Andi  Hamzah,  ternyata  60%  perkara  yang ditangani  jaksa  di  Belanda  diselesaikan  melalui  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan ( afdoening  buiten  process ).  Sedangkan,  di  Indonesia  yang  menganut  Asas  Legalitas  dapat dikatakan 99% perkara yang ada di tahap pra penuntutan pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan. 2 Jika berkaca pada proses penyelesaian kasus tindak pidana antara Indonesia dan  Belanda,  maka  kita  dapat  melihat  adanya  garis  demarkasi  yang  besar  antara  proses penyelesaian  tindak  pidana  antara  Indonesia  dengan  belanda  yang  notabene  merupakan induk dari system hukum pidana di Indonesia.
Dengan  melihat  adanya  pemidanaan  yang  kadang  kalah  berlebihan  dalam  system pemidanaan  di  negara  kita,  maka  ada  potensi dehumanisasi yang  besar  jika  dalam  aspek aktualisasi dari system pemidaanaan yang ada saat ini dipertahankan, oleh karena itu, maka
2 Albert Aries. (2018). “Penerapan Hukum Pidana Berlebihan”. Dilansir dari https://www.kulitinta.id/2018/08/13/penerapan-hukum-pidana-yang-berlebihan/ .  Diakses    pada  20 Januari 2019.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
penulis  tertarik  untuk  melakukan  analsisis  hukum  tentang  potensi  Dehumanisasi  pada penerapan hukum pidana secara berlebihan ( Overspanning Van Het Straftrecht ).

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang  akan  menjadi  kajian  utama  dari  penulis.  Adapaun  rumusan  masalahnya  adalah Bagaimana  penerapan  hukum  pidana  yang  ada  di  Indonesia  saat  ini  dan  Bagaimana Prospektif hukum pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia.

## 3. Metode
Metode penulisan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian  ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang di maksud yaitu penelitian yang objek kajiannya meliputi norma atau kaida dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang- undangan,  perbandingan  hukum,  doktrin  serta  yurisprudensi.  Adapun  pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah; Pendekatan Perundang-Undangan (Statue  Approach ),  Pendekatan  konseptual (Conseptual  Approach), dan pendekatan kasus ( case Approach).

## 4. Penerapan Hukum Pemidanaan di Indonesia.
Andi Hamzah memberikan arti sistem pidana dan pemidanaan sebagai susunan (pidana) dan cara pemidanan. Sedangkan M. Sholehuddin menyatakan, bahwa masalah sanksi merupakan hal yang sentral dalam hukum pidana karena seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya  suatu  bangsa.  Artinya  pidana  maengandung  tata  nilai  (value)  dalam  suatu
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
masyarakat mengenai apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang bermoral dan apa yang amoral serta apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. 3
Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa pemidanaan tidak dapat terlepas dari jenis-jenis pidana  yang  diatur  dalam  hukum  positif  suatu  negara.  Pemidanaan  yang  dilakukan  oleh suatu masyarakat yang teratur terhadap pelaku kejahatan dapat berbentuk menyingkirkan atau  melumpuhkan  para  pelaku  tindak  pidana,  sehingga  pelaku  tersebut  tidak  lagi menggangu  di  masa  yang  akan  datang.  Cara  menyingkirkan  atau  melumpuhkan  dapat dilakukan  bermacam-macam  yaitu  berupa  pidana  mati,  pembuangan,  pengiriman keseberang lautan dan sampai pemenjaraan. Secara berangsur-angsur ada kecenderungan cara pemidanaan itu mengalami pergeseran dari waktu ke waktu.
Pada  zaman  kerajaan  majapahit  dikenal  sistem  pemidanaan  berupa;  pidana  pokok  yang meliputi  pidana  mati,  pidana  potong  anggota  badan  bagi  yang  bersalah,  denda,  ganti kerugian,  atau  pangligawa  atau  putukucawa.  Dan  juga  dikenal  pidana  tambahan  yang meliputi tebusan, penyitaan dan patibajambi (uang pembeli obat). 4 jika kita melihat secara mendalam  akan  kita  temukan  bahwa  dalam  kitab  perundang  -undangan  Majapahit  sama sekali  tidak  mengenal  pidana  penjara  dan  pidana  kurungan.  Dengan  demikian  tiap-tiap orang yang bersalah harus menjalani salah satu dari empat pidana pokok sebagaimana yang telah diatur di dalam kitab undang undang kerajaan majapahit tanpa adanya pemidanaan penjara dan kurungan.
3 Ekaputra, Mohammad dan Abul Khair. (2010).  “ Sistem Pidana Di Dalam KUHP Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru” . Medan: USU Press. Hal. 13.
4 Andi Hamzah dan Siti Rahayu. (1986). “ Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia ”. Jakarta: Akademik Pressindo. Hal. 4.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
Berbeda  dengan  keadaan  Majapahit,  untuk  kondisi  atau  keadaan  sekarang  sistem pemidanaan telah mengalami banyak perubahan-perubahan yang berupa penyempurnaan dari  sistem  yang  telah  lalu.  Tidak  terlepas  pula  dengan  keadaan  di  Indonesia,  sistem pemidanaan  yang  ada  berlaku  hingga  sekarang  masih  mengacu  pada  KUHPidana  yang merupakan warisan Kolonial Belanda. Dari sistem ini yang tercantum dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tersebut banyak menimbulkan permasalahan, diantaranya mengenai relevansinya  sistem  pemidanaan  yang  dipakai  dewasa  ini  dengan  keadaan  atau  kondisi bangsa Indonesia. Berikut gambaran penerapan pidana di Indonesia menurut penulis:

## a. Terjadinya Over Criminalization
Kriminalisasi  menurut  Nina  Persak 5 adalah  “ defining  certain  human  conduct  (acts  or omissions) as criminal offences and usually assign-ing to them a certain range of criminal law sanctions.” Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang lebih dikenal sebagai asas legalitas, suatu tindakan hanya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana manakala negara telah melakukan kriminalisasi terhadap tindakan tersebut melalui undang-undang (legislasi). 6
Pernyataan ini dapat dikaitkan dengan konsep negara hukum sebagaimana dijelaskan oleh Brian  Z. Tamanaha.  Menurut  Tamanaha 7 ,  secara  konseptual  the  Rule  of  Law  atau  negara hukum  memiliki “to  impose  legal  restraints  on  government officials.” Fungsi  ini  dilakukan dengan dua cara. Pertama , government offficials must a bide by valid positive laws in force at
5 Nina  Persak.  (2007).  “ Criminalising  Harmful  Conduct:  The  Harm  Principle,  Its  Limits  and  Continental Counterparts”. New York: Springer. Hal. 6.
6 Marthen  H.  Toelle.  (2015).  “ Kriminalisasi  Berlebih  ( Overcriminalization )  Dalam  Kriminalisasi  Korupsi”. Jurnal Refleksi hukum , Vol. 9. No. 2: 113
7 Brian Z. Tamanaha. (2009). “A Concise Guide of the Rule of Law’ dalam Gianluigi Palombella dan Neil Walker, eds., Relocating the Rule of Law ”. England: Hart Publishing. Hal. 4
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
the time of any given action. Konsekuensi yang kemudian timbul: “government actions must have positive legal authorization (without which the action is improper); and no government action  may  contravene  a  legal  prohibition  or  restriction. Tetapi  meskipun  negara  yang membuat peraturan perundang-undangan, tidak berarti negara tidak terikat olehnya. Cara kedua , “ imposes restrictions on the law itself, erecting limitations on the law-making power of the government .” Konsekuensinya ialah 8 :
certain  prohibited  actions  cannot  be  legally  allowed,  even  by  a  legitimate  lawmaking authority. Legal restrictions of this sort rank above (control over) ordinary law-making. The most familiar versions of this are: 1) constitutionally imposed limits, 2) transnational or international legal limits, 3) human rights limits, and 4) religious or natural law limits. In different ways and senses, these types of law are superior to and impose restraints upon routine law making. 9
Dalam  pendapat  tersebut  Persak  memberikan  satu  penekanan  penting  bahwa  tindakan kriminalisasi harus didasari oleh legitimate or justifiable reasons yang disebut dengan istilah principles for criminalisation . Berdasarkan pendapat tersebut, principles for criminalisation bertumpu  pada  konsep  pembatasan  terhadap  kekuasaan  negara/pemerintah  dengan bertolak dari gagasan otonomi atau kebebasan individu.
Beberapa  catatan  penting  dalam  perjalan  sejarah  penegakan  hukum  di  Indonesia meninggalkan sejumlah lorong gelap yang sangat tidak sesuai dengan semangat pemidanaan modern  yang  berkembang  saat  ini.  Banyakya  terjadi  kriminalisasi  secara  berlebihan meruapakan  pintu  baru  bagi  timbulnya  kesengsaraan  di  tengah  masyarakat  contoh sederhana  misalnya,  pada  saat  masyarakat  ingin  menyuarakan  kepentinganya  di  depan
8 Ibid , Hal. 4-5
9 Ibid , Hal. 5
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
umum,  akan  tetapi  langkah  itu  bagi  aparat  penegak  hukum  dinilai  melanggar  hukum sehingga berujung pada pemidanaan.

## b. Dekonstruksi Pidana dan Pemidanaan di Indonesia

## 1) Terjadinya Over Kapasitas Lapas dan Rutan
Merupakan  suatu  fakta  umum  ( notoir  feiten )  yang  sulit  dibantah  bahwa  kondisi  dari sebagian lapas di Indonesia sudah jauh dari semangat memasyarakatkan terpidana. Kondisi ini  senyatanya  tidak  dapat  dibebankan  sepenuhnya  pada  Dirjen  Pemasyarakatan  yang berada  di  bawah  naungan  Kemenkumham.  Adanya  pola  penitipan  tahanan  sementara  di rumah tahanan (rutan), banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan pada kasus "orang kecil", dan  dihukumnya  pelaku  tindak  pidana  yang  ancaman  hukuman  di  bawah  5  tahun  ( lichte misdrijven ) telah membuat rutan dan lapas menjadi over kapasitas.
Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  Yasonna  H  Laoly,  mengakui  kondisi  lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  memang  sangat  memprihatinkan.  Menurutnya  Yasonna  H Laoly  persoalan  utama  datang  dari  kelebihan  kapasitas  dan  keterbatasan  sumber  daya manusia. 10
Mengenai permasalahan overkapasitas Lapas dan Rutan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini 11 :
10 Sindonews Nasional. “ Menkumham Curhat Banyak Lapas Over Kapasitas. Dilansir dari http://nasional.sindonews.com/read/944402/13/menkumham-curhat-banyak-lapas-over-kapasitas- 1420005464 . Diakses pada 20 januari 2019.
11 Anggara dkk. (2015). “ Laporan Situasi Reformasi Hukum Di Sektor Pidana Indonesia (Catatan Di 2014 Dan Rekomendasi Di 2015) ” . Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform . Hal. 8
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
Jumlah Desember 2012 Desember 2013 Desember 2014 Januari 2015 Tahanan 8.309 51.293 52.922 53,014 Narapidana 102.379 108.668 110.482 111.845 UPT 440 459 63 464 Kapasitas 102.040 107.359 109.573 110.098 Overcapacity (%) 148% 149% 149% 150%
Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peningkatan angka tahanan dan narapidana terjadi tiap tahunnya, meskipun jumlah UPT dan kapasitas juga bertambah, namun tentu saja tidak dapat  membendung  lonjakan  penghuni  Rutan  dan  Lapas.  Tercatat  pada  Desember  2012 terdapat 440 UPT dengan kapasitas penghuni mencapai 102.040 orang, jumlah narapidana dan  tahanan  mencapai  150.688  orang,  mengakibatkan  overkapasitas  mencapai  148%. Angka tersebut kemudian meningkat sampai dengan Desember 2013, dengan peningkatan jumlah UPT mencapai 459 UPT, overkapasitas tetap terjadi dan meningkat menjadi 149%. Angka  overkapasitas  sebesar  149%  bertahan  di  Desember  2014,  meskipun  terjadi penambahan UPT menjadi 463 dan kapasitas menjadi 109.573 penghuni. Pada data terakhit melalui SDP Ditjen Pas, Januari 2015, overkapasitas meningkat menembus angka 150%, hal tersebut  dikarenakan  jumlah  penghuni  Rutan  dan  Lapas  yang  mencapai  164.859  orang, berbanding kapasitas 464 UPT yang hanya mampu menampung 110.098 penghuni.
Overkapasitas tentu saja menjadi masalah yang sangat mendasar yang menjadi alasan utama dari  berbagai  persoalan  di  Rutan  dan  Lapas.  Ada  beberapa  masalah  yang  diamati  oleh penulis  yang  merupakan  dampak  langsung  dari  persoalan  overkapasitas.  Dengan  melihat angka di atas, jelas memperlihatkan bagaimana tidak proporsionalnya sistem pemidanaan yang ada dengan infarstruktur pendukungnya, sehingga yang terjadi bukan lagi bukan justru
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
rehabilitas  melainkan  memunculkan  masalah  dan  persoalan  baru  yang  tentu  saja  hal  ini telah menyebapkan terjadinya bentuk pelangaran hak asasi manusia dan memberikan citra buruk terhadap Indonesia yang di anggap sangat berlebihan dalam penerapan pidana dan pemidanaan  dan  beujung  pada  terjadinya  dehumanisasi  pada  penerapan  hukum  pidana secara berlebihan ( Overspanning Van Het Straftrecht ).
Oleh  karena  itu,  maka  kedepannya  sistem  pemidanaan  sudah harus  dirubah  dengan  cara yang lebih humanistis. Mengenai perubahan ini bisa saja melakukan studi perbandingan ke negara Belanda. Meskipun tidak dapat dibandingkan secara apple to apple (dari segi budaya hukum dan jumlah penduduk), hasil yang dicapai oleh pemerintah Belanda dalam menutup 19 lapas karena kekurangan pelaku kejahatan patut untuk ditiru oleh Indonesia. Misalnya, dengan  mengubah  pola  pemidanaan  dari  menghukum  menjadi  rehabilitasi,  kerja  sosial, denda; dan, pemasangan gelang kaki bagi napi sehingga tetap dapat bergaul di masyarakat.

## 2) Pengaturan Hukuman Mati yang Sangat Massif
Hukuman  Mati  di  Indonesia  selalu  memantik  dan  menimbulkan  kontroversi  yang  cukup keras tidak hanya datang dari dalam negeri akan tetapi kritik yang cukup keras juga datang dari  luar  negeri.  Para  pegiat  Hak  Asasi  Manusia  memandang  pengaturan  dan  penerapan hukuman mati justru bertentangan dengan hak hidup 12 . Hukuman Mati di Indonesia masih merupakan bagian dari pidana pokok atau pidana utama yang diatur dalam Kitab Undang – Undang  Hukum  Pidana  (KUHP). 13 Dalam  KUHP  sendiri  ada  Sembilan  jenis  kejahat  yang diancam dengan hukuman mati yaitu:
1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden (Pasal 104 KUHP);
12 Lihat Pasal UDHR, ICCPR, UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
13 Lihat Pasal 10 huruf a angka 1 Kitab Undang undang Hukum Pidana
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
2. Melakukan hubungan dengan negara asing sehingga terjadi perang (Pasal 111 Ayat 2 KUHP);
3. Pengkhianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang (Pasal 124 Ayat 3 KUHP);
4. Menghasut dan memudahkan terjadinya huru-hara (Pasal 124 bis KUHP);
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala negara sahabat (Pasal 140 Ayat 3 KUHP);
6. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);
7. Pencurian  dengan  kekerasan  secara  bersekutu  mengakibatkan  luka  berat  atau mati (Pasal 365 Ayat 4 KUHP);
8. Pembajakan di laut mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP);
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan (Pasal 149 K Ayat 2 dan Pasal 149 O Ayat 2 KUHP).
Selain di KUHP, hukuman mati juga diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya adalah:
1. Tindak Pidana Ekonomi (UU No 7/Drt/ 1955);
2. Tindak Pidana Narkotika (UU No 35 Tahun 2009);
3. Tindak Pidana Korupsi (UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001);
4. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia (UU No 39 tahun 1999);
5. Tindak Pidana Terorisme (UU Nomor 15 tahun 2003).
Dasar  hukum  dari  hukuman  mati  ini  juga  pernah  diuji  di  Mahkamah  Konstitusi  (MK). Tercatat, setidaknya dua kali MK memutuskan konstitusionoialitas hukuman mati, pertama yaitu tentang pidana hukuman matinya yang dianggap masih sesuai dengan UUD 1945 14 dan
14 Lihat Putusan MK No 2-3/PUU-V/2007 tertanggal 30 Oktober 2007 http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_Putusan%2023%20PUUV2007ttgPidana% 20Mati30Oktober2007.pdf.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
kedua  mengenai  tata  cara  pelaksanaan  hukuman  mati  yang  juga  dipandang  tidak bertentangan dengan UUD 1945. 15
Dengan  melihat sebaran  peraturang  perundang  undangan  yang  mengatur  tentang  pidana mati  masih  sangat  massif  diberlakukan  di  Indonesia,  tentunya  hal  ini  menggambarkan bahwa telah terjadi ketidak harmonisan dengan tujuan pemidanaan modern yang saat ini telah menjadi landmark decision pemidanaan di berbagai negara-negara di dunia.

## 3) Kebijakan Hukum Yang Over Pada Penghinaan di Media Sosial
Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan metode riset secara kepustakaan ditemukan setidaknya 16 kasus pemidanaan terhadap penguna media sosial. Kasus  itu  antara  lain  Prita  Mulyasari 16 ,  Narliswani  Piliang 17 ,  Ujang 18 ,  Nur  Arafah 19 ,  Ibnu Rachal  Farhansyah 20 ,  Yan  Sofyan 21 ,  Indra  Bn 22 ,  Budiman 23 ,  Denny  Indrayana 24 ,  Farhat
15 Lihat Putusan MK No 21/PUU-VI/2008 tertanggal 21 Oktober 2008,
http://hukum.unsrat.ac.id/mk/mk_21_2008.pdf
16 Prita mulyasari ditahan karena email keluhkan layanan RS
17 Pada november 2008, narliswani (iwan) piliang, seorang pewarta warga dilaporkan anggota dpr alvin lie karena menulis artikel berita di presstalk.info berjudul 'hoyak tabuik adaro dan soekanto'.
18 Melakukan pencemaran nama baik melalui facebook.
19 Nur arafah atau farah, seorang pelajar sma asal bogor, divonis 2 bulan 15 hari dengan masa percobaan 5 bulan lantaran terbukti menghina felly fandani via facebook
20 Kasus ini terjadi pada 16 maret 2010 silam. Status facebook ibnu rachal farhansyah memicu kemarahan masyarakat bali, yang mayoritas beragama hindu. Sebab di saat mayoritas masyarakat bali menggelar ritual nyepi, ibnu malah menulis status yang memicu konflik
21 Menghina  bupati  pasbar  baharuddin  r  dengan  kata-kata  kotor.  Lewat  tulisan  tersebut,  pelaku  diduga sengaja  mencemarkan  nama  baik  bupati  pasaman  barat  tersebut  ditambah  lagi  dengan menyebarluaskannya di media internet.
22 Kasus pencemaran nama baik
23 Kasus penghinaan Bupati Pangkep, Sulsel, Syamsuddin Hamid Batara.
24 Kasus pencemaran nama baik dan penghinaan
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
Abbas 25 , Bondan Prakoso 26 , Said Ruhpina 27 , Deni Irawan 28 , Irsyad 29 , Yunius Koi Asa 30 , dan Florence Sihombing 31 .
Jika  mencermati  kasus  diatas  hampir  semuanya  dijerat  dengan  UU  No  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik.  Sejak  kelahirannya,  UU  No  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  telah  menuai  banyak  sekali  kontroversi  dan kritik.  Kritik  tersebut  khususnya  ditujukan  terhadap  perumusan  ketentuan  pidana  yang terkait dengan larangan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan; (i) kesusilaan, (ii) penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan (iii) materi yang mengandung materi SARA, serta tingginya ancaman hukuman terhadap larangan tersebut, baik berupa pidana penjara maupun denda.
Menurut  penulis,  Ketentuan  pidana  dalam  UU  ITE  dirumuskan  secara  sangat  longgar, multitafsir  dan  tidak  jelas  membuat  begitu  mudahnya  setiap  pendapat  dan  ekspresi dilaporkan ke polisi akibat dianggap menghina, mencemarkan nama baik, menodai agama atau ungkapan SARA lainnya. Ancaman pidana penjara yang tinggi telah berdampak pada
25 Kasus penghinaan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok 26 Tuduhan pencemaran nama, kasus ini terjadi pada pada 23 April 2011.
27 Kasus  ini  terjadi  pada  bulan  Februari  2013  dimana  Prof.  Said  Ruhpina,  Rektor  IKIP  Mataram,  NTB melaporkan  dosen  Bahasa  Inggris  Fakultas  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Institut  Keguruan  dan  Ilmu Pendidikan Mataram atas tuduhan pencemaran nama baik.
28 dilaporkan oleh Fadlin Akbar, anak mantan Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim ke Polres Metropolitan Tangerang. Deni dilaporkan lantaran status BBM-nya yang dianggap mencemarkan nama baik Fadlin Akbar.
29 Kasus pencemaran nama baik dan penghinaan 30 Direktur Yayasan Abdi Masyarakat dan Alam Lingkungan (AMAL) Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, Yunius Koi Asa, dilaporkan ke Polres Belu, 16 Maret 2013 lalu oleh Silverius Mau, koordinator Program Anggaran  Menuju  kesejahteraan  (Anggur  Merah).Yunius  dilaporkan  gara-gara  mengungkap  kecurangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui jejaring sosial Facebook dan tiga media cetak harian lokal.
31 Mahasiswi pascasarjana UGM, ditahan penyidik Polda DIY lantaran dianggap menghina Yogyakarta lewat status di media sosial Path.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
mudahnya  penegak  hukum  untuk  melakukan  tindakan  penahanan.  UU  ITE  dalam penegakannya, meski mengatur secara khusus hukum acaranya, namun prosedur umumnya masih bersandar pada KUHAP, termasuk dalam prosedur penahanan.
Selain  itu  juga,  di  dalam  pasal  27  ayat  (3)  UU  No  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  tidak  diperlukan  alasan  pembenar,  inilah  yang  menjadi  akar masalahnya  sehingga  seakan-akan  doktrin  membela  diri  dan  alasan  pembenar  tidak  ada dalam  rumusan  Pasal  27  ayat  (3) ITE.  Sementara  Menurut  hukum  Indonesia,  baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, hanya ada satu alasan yang dapat digunakan untuk membela diri dalam perkara penghinaan. Alasan tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP dan Pasal 1376 KUHPerdata. Pentingnya alasan pembenar ini ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Sipol yang telah meletakkan syarat-syarat dasar tentang hal tersebut.

## 4) Dalam  Penyidikan  Kriminal  Penyidik  Mencari  Bukti  Dengan  Kejahatan (penyiksaaan)
Polisi  sebagai  pihak  yang  paling  banyak  melakukan  penyiksaan  maupun  kekerasan terkonfirmasi  berdasarkan  2.200  laporan  yang  diterima  Komnas  HAM  terkait  dugaan pelanggaran  HAM  yang  dilakukan  oleh  anggota  Polri  sepanjang  2014,  angka  ter  nggi kekerasan  dalam  proses  penyidikan  dan  BAP 32 .  Alasan  untuk  mendapatkan  pengakuan mendominasi modus dilakukannya penyiksaan, berbarengan dengan alasan penghukuman yang  dilakukan  oleh  aparat  negara.  Sejauh  ini, berdasarkan  pengamatan  ICJR,  penegakan hukum  terhadap  kasus-kasus  penyiksaan  dalam  tahapan  proses  peradilan  sangat  minim,
32 Detik  News.  “Polri  Bnayak  diadukan  Komnas  HAM  Desak  Pembentukan  Anti  Penyiksaan”  Diakses  dari Dilansir dari http://news.detik.com/read/2015/01/08/144548/2797743/10/polri-banyak-diadukan- komnas-ham-desak-pembentukan-uu-anti-penyiksaan . Diakses pada 21 januari 2019.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
para  pelaku  masih  susah  untuk  diadili  atau  cenderung  dilindungi  oleh  instansi  masing- masing. 33
Merujuk pada sebaran wilayahnya, berdasarkan hasil pemantauan ICJR, Provinsi Sumatera Utara menjadi wilayah dengan tingkat penyiksaan tertinggi sebanyak 6 kasus. Urutan kedua ditempati oleh Sumatera Barat dan Jakarta yang masing-masing sebanyak 4 kasus. Urutan berikutnya tersebar diberbagai wilayah seperti Aceh, Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Tangerang,  Papua,  Maluku,  Riau,  Lampung,  Papua  dan  Sulawesi  Selatan  dengan  masing- masing terdapat 3 sampai 1 kasus. 34

## 5) Inkonsistensi Hak Atas Perkara Cuma-Cuma (Prodeo)
Bantuan  Hukum  sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia  telah  lama  dikenal  dalam  sejarah ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 sebelum proses amandemen secara implisit mengakui hak  atas  bantuan  hukum  sebagai  bagian  dari  prinsip  persamaan  di  muka  hukum. 35 Berdasarkan  ketentuan – ketentuan  dalam  UUD  1945, pada  dasarnya  setiap  orang dijamin haknya  atas  peradilan  yang  adil  dan  tidak  memihak.  Pada  dasarnya  suatu  proses  hukum yang  adil  dalam  suatu  sistem  peradilan  pidana  tidak  akan  dapat  diwujudkan  tanpa memberikan  perlindungan  terhadap  hak – hak  tersangka  dan  juga  terdakwa.  Untuk  itu diperlukan jaminan hak atas bantuan hukum yang melindungi hak tersangka dan terdakwa untuk  sebagai  langkah  awal  untuk  mendapatkan  peradilan  yang  adil  dan  tidak  memihak. Bantuan  hukum,  utamanya  dalam  sistem  peradilan  pidana,  dijamin  sebagai  bagian  dari
33 Anggara dkk. (2015). Op.cit , Hal. 19
34 Ibid 35 Lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
kerangka  hak  konstitusional  warga  Negara  untuk  mendapatkan  akses  terhadap  keadilan dalam rangka menghadapi kekuatan dan kewenangan yang dimiliki oleh Negara.
Kerangka pengaturan hak atas bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana diatur secara khusus dalam Pasal 56 KUHAP. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap orang miskin yang diancam dengan ancaman pidana penjara diatas 5 tahun wajib diberikan hak atas bantuan hukum.  Ketentuan  hak  atas  bantuan  hukum  secara  universal  tanpa  memandang kekayaannya  hanya  diberikan  kepada  anak  yang  yang  menjadi  tersangka  dan  terdakwa 36 serta mereka yang diancam pidana diatas 15 tahun penjara atau diancam hukuman mati. 37 Sayangnya  hak  ini  kemudian  bisa  dikecualikan  dengan  mempertimbangkan  faktor ketersediaan advokat. 38
Jumlah  advokat  yang  terdata  di  PERADI  pada  2012,  diperkirakan  tidak  lebih  dari  25  ibu orang orang dimana mayoritasnya berada di Jawa khususnya Jakarta. 39 Sementara jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 253.609.643. 40 Dengan perbandingan ini, tak heran bila akses terhadap bantuan hukum menjadi sulit untuk dipenuhi.
Situasi hak atas bantuan hukum juga tidak membaik paska disahkannya UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Berdasarkan UU ini, untuk pertama kalinya Indonesia telah memiliki  sistem  penyelenggaraan  bantuan  hukum  yang  lebih  tertata  dan  terintegrasi.
36 Lihat Pasal 23 UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
37 Lihat Pasal 56 ayat (1) KUHAP
38 Lihat Penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Situasi ini juga menjelaskan bahwa jaminan hak atas bantuan hukum untuk anak yang menjadi tersangka dan terdakwa bisa jadi tidak terwujud dengan baik
39 Lihat  Indonesia  Masih  Kurang  Pengacara http://www.antarabali.com/berita/30500/indonesia-masih- kurang-pengacara. Dikases pada 21 januari 2019. Lihat juga data Pusat Bantuan Hukum PERADI 2010.
40 Lihat Negara Dengan Penduduk Terbanyak di Dunia, RI Masuk 4 Besar http://finance.detik.com/read/2014/03/06/134053/2517461/4/negara-dengan-penduduk-terbanyak-di- dunia-ri-masuk-4-besar. Diakses pada 21 januari 2019.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
Namun demikian, jumlah organisasi bantuan hukum yang beroperasi dengan menggunakan dana bantuan hukum yang disediakan melalui UU Bantuan Hukum ini juga masih terbatas.
5. Prospektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Pemidanaan Yang Ada di Indonesia Pemidanaan  terhadap  pelaku  kejahatan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  sistem  pemidanaan yang  dianut  oleh  sistem  hukum  di  Indonesia.  Bagian  penting  dalam  sistem  pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai  apa  yang  seharusnya  dijadikan  sanksi  dalam  suatu  tindak  pidana  untuk menegakkan  berlakunya  norma.  Di  sisi  lain,  pemidanaan  itu  sendiri  merupakan  proses paling  kompleks  dalam  sistem  peradilan  pidana  karena  melibatkan  banyak  orang  dan institusi yang berbeda. 41
Penetapan sanksi hukum pidana seharusnya melakukan pendekatan rasional. Bila berdasar pada  pendekatan  rasional,  maka  kebijakan  penetapan  sanksi  dalam  hukum  pidana  tidak terlepas  dari  penetapan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh  kebijakan  kriminal  secara keseluruhan,  yakni  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai  kesejahteraan.  Penetapan tujuan  ini, oleh  Karl  O.  Christiansen  dikatakan  sebagai  prasyarat  yang  fundamental: “The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined” . 42
Menentukan  tujuan  pemidanaan  pada  sistem  peradilan  menjadi  persoalan  yang  cukup dilematis,  terutama  dalam  menentukan  apakah  pemidanaan  ditujukan  untuk  melakukan
41 Puteri  Hikmawati.  (2011). Analisis  Terhadap  Sanksi  Pidana  Bagi  Pengguna  Narkotika ,  Jurnal,  NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2, November. Hal. 332
42 Karl  O.  Christiansen, Some  Considerations  on  the  Possibility  of  a  Rational  Criminal  Policy, sebagaimana dikutip dalam “ Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana ” oleh Sholehuddin , ibid ., hal. 118.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana  adalah  pencegahan  tingkah  laku  yang  anti  sosial.  Menentukan  titik  temu  dari  dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan memerlukan formulasi baru dalam sistem atau  tujuan  pemidanaan  dalam  hukum  pidana.  Pemidanaan  mempunyai  beberapa  tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan. 43
Sejarah  penegakkan  hukum  (pidana)  telah  mencatat  bahwa  sebagai  negara  hukum  yang menganut  Asas Legalitas,  aparat  penegak  hukum  Indonesia  acapkali  menerapkan  Hukum Pidana secara berlebihan ( overspanning van het straftrecht ). Padahal, esensi Hukum Pidana adalah  "obat  terakhir"  ( ultimum  remedium ),  yaitu  sanksi  hukum  yang  diterapkan  apabila masih ada sanksi lain yang masih dapat digunakan. Dalam suatu sistem peradilan pidana yang  terintegrasi  ( integrated  criminal  justice  system ),  yang  dimulai  dari  penyidikan, penuntutan,  pemeriksaan,  putusan  pengadilan  dan  pelaksanaan  eksekusi,  pada  akhirnya bermuara di Lembaga Permasyarakatan (lapas).
Oleh karena itu, maka sudah saatnya Indonesia sebagai negara hukum yang berbasis pada kedaulatan rakyat, dimana semangat penegakan hukum didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang didalamnya mengamanatkan adanya penegakan hukum secara berkeadilan dan berketuhanan  serta  didasarkan  pada  perlindungan  bagi  seluruh  rakya  Indonesia  Harus mengegedepankan cara-cara yang memanusiakan manusia, adapun prospektif penegakan hukum  pidana  dan  pemidanaan  kedepan  menurut  penulis  penting  untuk  di  laksanakan adalah antara lain:
43 Puteri Hikmawati. Op.cit. Hal. 332-333
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461

## a. Pedekatan Restorative Justice dalam Penerapan Pemidanaan
Pendekatan restorative  justice diasumsikan  sebagai  pergeseran  paling  mutakhir  dari berbagai  model  dan  mekanisme  yang  bekerja  dalam  sistem  peradilan  pidana  dalam menanggani perkara-perkara pidana pada saat ini, meskipun gerakan ini sudah dimulai di era  tahun  1970  di  Amerika  Utara  dan  Eropa  yang  ditandai  kehadiran Victim  Offender Reconciliation Program di Ontario, kemudian discovery di Indiana dan Inggris 44 . bahkan 21 abad yang lalu sejak Yesus atau Isa Almasih menyebarkan Kitab Perjanjian Baru Otajil dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam, sudah diperkenalkan prinsip Restorative Justice yang masing-masing berupa prinsip "Cinta Kasih" dan "Qisos", yang diganti dengan "Diyat", yaitu rnengampuni" dan "memaafkan" 45 .
Berbagai definisi itu, tegas Prof. Dr. Marwan Effendy, SH, mensyaratkan adanya suatu kondisi tertentu  yang  menempatkan  keadilan  restoratif  sebagai  nilai  dasar  yang  dipakai  dalam merespon  suatu  perkara  pidana.  Dalam  hal  ini  disyaratkan  adanya  keseimbangan  fokus antara kepentingan pelaku dan korban, serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat. 46
Keadilan Restoratif sebagai bagian dari penyelesaiaan perkara pidana haruslah diberikan tempat dalam peraturan perundangan yang juga disertai dengan landasan/teori hukumnya.
44 Muladi makalah. (2012). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana disampaikan dalam seminar IKAHI, tgl 25 April. Hal. 1 45 Indriyanto  Seno  Adji.  (2016).  Makalah  Dengan  Judul “ Sistem  Hukum  Pidana  &  Keadilan  Restoratif” Disampaikan Sebagai Pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) dengan Tema “Pembangunan Hukum Nasional  Yang  Mengarah  Pada  Pendekatan  Restorative  Justice  Dengan  Indikator  Yang  Dapat  Terukur Manfaatnya Bagi Masyarakat” , pada hari Kamis, tanggal 01 Desember, Jam 10.00 – 12.30 WIB, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur. Hal. 12
46 Ibid , Hal. 12
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
Restorative  justice yang  dimaksud  adalah  dalam  konsep  hukum  pidana,  bukan  hukum perdata/privat  dan  juga  harus  dibedakan  dengan  mediasi  dalam  hukum  perdata/privat, yang merupakan salah satu jenis Alternative Dispute Resolution (ADR) 47
Dalam  Hukum  Pidana,  penghapusan  suatu  pemidanaan  tentunya  sangat  erat  kaitannya dengan  proses  dalam  pengadilan (court  settlement) mulai  dari  penyidikan,  penuntutan, persidangan dan eksesekusi. Adapun mediasi penal (penal mediation) 48 , de mediation penale dalam Bahasa Perancis, merupakan salah satu bentuk  alternatif penyelesaian sengketa di luar  pengadilan (out  of  court  settlement) atau  biasa  disebut  sebagai alternative  dispute resolution (ADR), yang lazim digunakan dalam lingkungan kasus-kasus perdata. 49 Meskipun serupa,  tetapi  kedua  instrumen  tersebut  tidak  selalu  identik.  Dalam  konsep  restorative justice  bertujuan  menghapus  sama  sekali  penerapan  pidana  penjaranya,  tetapi  dalam konsep  mediasi penal tidak  sepenuhnya  dapat  menghapus  penerapan  pidana  penjara terhadap  delik-delik  tertentu  termasuk  delik  aduan,  tetapi  belum  tentu  terhadap  delik lainnya, dan jika proses pidana tetap diteruskan hanya dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk meringankan hukumannya .
Bagir  Manan,  dalam  tulisannya  menguraikan  tentang  substansi ”restorative  justice” yang berisi prinsip- prinsip, antara lain: ”Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan  kelompok  masyarakat  menyelesaikan  suatu  peristiwa  atau  tindak  pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai ” stakeholders ” yang bekerja bersama dan  langsung  berusaha  menemukan  penyelesaian  yang  dipandang  adil  bagi  semua  pihak
47 Ibid , Hal. 13
48 Barda Nawawi Arief. (2010). Mediasi Penal Penyelesaian Pidana diluar Peradilan , Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UNDIP, hal. 1-3.
49 Indriyanto Seno Adji , Op.cit, Hal. 14
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
(win-win  solutions) ”.Terhadap  kasus  tindak  pidana  yang  di  lakukan  oleh  anak,  maka restorative justice system setidak-tidaknya bertujuan untuk memperbaiki /memulihkan (to restore) perbuatan  kriminal  yang  dilakukan  anak  dengan  tindakan  yang  bermanfaat  bagi anak, korban dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung (reintegrasi dan rehabilitasi) dalam  penyelesaian  masalah,  dan  berbeda  dengan  cara  penanganan  orang dewasa, 50 yang kemudian akan bermuara pada tujuan dari pidana itu sendiri yang menurut Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan bertitik tolak kepada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak. 51
Dengan  memahami  pertimbangan  keadilan  restroratif  justice tersebut,  maka  pendekatan penyelesaian  yang  mengedepankan  pemulihan  pidana  kembali  ke  keadaan  semula merupakan langkah yang lebih tepat, dari pada semata mengambil langkah represif berupa pidana penjara, sebagaimana dikatakan Prof.  Dr. Marwan Effendy, SH, bahwa pendekatan restroratif justice sedang berkembang dan telah dilakukan di berbagai negara di Amerika Utara  dan  di  Eropa.  Sebagai  alternatif  dari  kebijakan  represif,  dan  sejalan  pula  dengan prinsip fundamental dalam UNCAC Tahun 2003 dan terakhir di Marrakech tahun 2011 yang tetap  memprioritaskan  upaya  pengembalian  uang  negara  yang  dikorupsi (asset  recovery) dan selanjutnya menempatkan penggunaan hukum pidana sebagai ultimum remedium atau sebagai upaya terakhir (last resort), dengan mengedepankan pendekatan restorative justice. Sebagai konsekuensi yuridis dari pendekatan tersebut. 52
50 DS. Dewi , Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia . Artikel tidak diterbitkan, hal. 1.
51 Barda  Nawawi  Arief.  (2008).  “ Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana ”.  Jakarta:  PT.  Kencana  Prenada Media Group. Hal. 98.
52 Indriyanto Seno Adji, Op.cit. . Hal. 10
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461

## b. Pendekatan Ultimum Remedium dalam Penerapan Pemidanaan
Hoefnagels,  telah  mengingatkan  pentingnya  mempertimbangkan  berbagai  faktor  untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil ultimum remedium dan tidak terjadi over criminalization antara lain 53 :
1. Jangan menggunakan Hukum Pidana dengan cara emosional;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
3. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan pemidanaan  akan  lebih  besar  dari  pada  kerugian  oleh  tindak  pidana  yang  akan dirumuskan;
4. Jangan  menggunakan  hukum  pidana  apabila  tidak  didukung  oleh  masyarakat secara kuat;
5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya;
6. diperkirakan tidak akan efektif;
7. Hukum  pidana  dalam  hal-hal  tertentu  harus mempertimbangkan  secara  khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
8. Hukum  pidana  sebagai  sarana  represif  harus  didayagunakan  secara  serentak dengan sarana pencegahan.
Hukum Pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, sering juga dikatakan  bahwa  Hukum  Pidana  itu  merupakan  ultimum  remedium.  Ultimum  remedium merupakan istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana
53 G.P. Hoefnagels. (1973). “ The Other Side of Criminology” . Holland: Kluwer Deventer. Hal. 99, 102-106.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
yang  merupakan  sanksi  pamungkas  (terakhir)  dalam  penegakan  hukum.  Sudikno Mertokusumo 54 mengartikan bahwa ultimum remedium sebagai alat terakhir.
Berpijak kepada alasan tersebut, bisa diartikan bahwa pemidanaan dimaksudkan sebagai alternatif  terakhir  penghukuman  suatu  perbuatan  pidana.  Dengan  kata  lain, ultimum remedium itu  mensyaratkan  terlebih  dahulu  upaya  pemberian  sanksi  lain  ( non - penal), berupa ganti rugi, denda, peringatan atau hal lainnya sebelum digunakannya sarana hukum pidana  berupa  penjara  (badan).  Oleh  karena  itu,  maka  kedepan  desain  hukum  pidana Indonesia harus diarahkan mengikuti sistem pemidanaan modern.

## c. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Penetapan  sanksi  dalam  suatu  perundang-undangan  pidana  bukanlah  sekedar  masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  substansi  atau  materi  perundang-undangan  itu  sendiri,  artinya,  masalah  penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi  perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi. 55
Hal yang sangat penting untuk menata sistem pidana dan pemidanaan di indonesia dimulai dari memperbaiki legal substansi daripada ketentuan-ketentuan pidana dalam melakukan Revisi  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Kitab  Undang-Undang  Hukum
54 Sudikno Mertokusumo. (2006). “Penemuan Hukum Sebuah Pengantar”. Yogyakarta: Liberty, Hal. 128 55 Sholehuddin.  (2003).  “Sistem  Sanksi  dalam  Hukum  Pidana”.  Jakarta:  PT  RajaGrafindo  Persada,  Cet akan pertama, September. Hal. 5
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
Acara  Pidana  (KUHAP)  hal  yang  pentig  untuk  dilakukan  adalah  penulis  mendorong  agar pemerintah  dan  DPR  membuka  luas  partisipasi  masyarakat  selain  membuka  seluruh perdebatan – perdebatan  dalam  pembahasan  Rancangan  KUHAP.  mendorong  pemerintah untuk  menguji  ulang  beberapa  ketentuan  dalam  naskah  RUU  KUHAP.  Sedangkan  untuk Rancangan  KUHP,  penulis  mendorong  agar  rancangan  yang  sudah  ada  dipelajari  ulang termasuk perlu memikirkan kembali model kodifikasi penuh yang di gagas dalam rancangan tersebut.

## d. Reformasi Kelembagaan Lembaga Penegak Hukum
Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan  umum.  Pelanggaran  dan  kejahatan  tersebut  diancam  dengan  hukuman  yang merupakan  penderitaan  atau  siksaan  bagi  yang  bersangkutan. 56 Untuk  tegaknya  hukum pidana maka diberilah kewenangan kepada Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. dimana para pelaku kejahatan atau penjahat yang umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah  brutal,  dan  marginal.  Karena  itu  tidak  berlebihan  jika  kejahatan  dianggap  sebagai masalah sosial yang pada umumnya bersumber dari masalah kemiskinan.
Sebagaimana kita ketahui aparat penegak hukum seperti Hakim, Jaksa dan Polisi merupakan Pegawai Negeri Sipil. Di banyak negara, aparat penegak hukum merupakan pejabat negara yang dibedakan dengan Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu melalui Reformasi Birokrasi inilah sistem reward dan kesejahteraan aparat penegak hukum akan ditingkatkan sehingga sesuai dengan tuntutan kebutuhan hidup yang layak dan tuntutan lain dalam menjalankan profesi dengan, integritas tinggt, akuntabel dan terhormat. Lebih jauh lagi melalui Reformasi Birokrasi aparat penegak hukum ini diharapkan akan tercipta suatu organisasi modern yang
56 Yulies Tiena Masriani. (2006).  “ Pengantar Hukum In donesia” . Jakarta: Sinar Grafika, Cet II, Hal. 60
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
mengutamakan pelayanan publik dalam penegakan hukum,melalui perubahan sistem yang mencakup pembenahan kelembangaan, bisnis proses dan sumber daya manusia.
Selain itu, peran krusial advokat, polisi, jaksa, dan hakim sebagai kuartet penegak hukum untuk  mencegah  penerapan  hukum  pidana  yang  berlebihan  juga  perlu  diatur  dalam peraturan  setingkat  Undang-Undang  tentang  Mediasi  Penal,  khususnya  untuk  beberapa kategori  tindak  pidana  tertentu.  Yaitu,  suatu  alternatif  penuntutan  yang  memungkinkan penyelesaian secara negosiasi antara pelaku tindak pidana dan korban.  Dengan perangkat hukum yang baik dan penegak hukum yang berintegritas, bukan mustahil suatu saat nanti di Indonesia akan tumbuh budaya hukum restoratif, sehingga masyarakat bukan menjadi takut untuk dihukum, melainkan "malu" untuk melakukan kejahatan. 57

## 6. Kesimpulan
Penerapan hukum pemidanaan di Indonesia saat ini, masih meninggalkan beberapa catatan penting  antara  lain;  banyak  Terjadinya Over  Criminalization dan  banyaknya  terjadi Dekonstruksi  Pidana  dan  Pemidanaan  di  Indonesia dimana  dekonstruksi  itu  antara  lain; Pertama, Terjadinya  Over  Kapasitas  Lapas  dan  Rutan , kedua , Pengaturan  Hukuman  Mati yang Sangat Massif; ketiga , Kebijakan Hukum Yang Over Pada Penghinaan Di Media Sosial; keempat, Dalam  Penyidikan  Kriminal  Penyidik  Mencari  Bukti  Dengan  Kejahatan (penyiksaaan); kelima , Inkonsistensi Hak  Atas Perkara Cuma-Cuma (prodeo).
Prospektif  Pembaharuan  Hukum  Pidana  dan  Pemidanaan  Yang  Ada  di  Indonesia  harus didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pedekatan Restorative Justice dalam Penerapan
57 Albert Aries. (2019). “ Penerapan Hukum Pidana yang Berlebihan ”. Dilansir dari https://news.detik.com/kolom/d- 4163780/penerapan-hukum-pidana-yang-berlebihan . Diakses pada 28 maret 2019
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461
Pemidanaan;  Pendekatan  Ultimum  remedium  dalam  penerapan  pemidanaan;  Reformasi Kelembagaan Lembaga Penegak Hukum; dan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## Referensi
Andi  Hamzah  dan  Siti  Rahayu.  (1986). Suatu  Tinjauan  Ringkas  Sistem  Pemidanaan  Di Indonesia , Akademik Pressindo, Jakarta.
Anggara dkk, (2015). Laporan Situasi Reformasi Hukum Di Sektor Pidana Indonesia “Catatan Di 2014 Dan Rekomendasi Di 2015” , Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
Brian Z. Tamanaha, ‘A Concise Guide of the Rule of Law’ dalam Gianluigi Palombella dan Neil Walker , eds., Relocating the Rule of Law Hart Publishing 2009.
Barda Nawawi Arief. (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group.
Barda Nawawi Arief. (2010). Mediasi Penal Penyelesaian Pidana diluar Peradilan , Semarang: Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UNDIP.
Ekaputra,  Mohammad  dan  Abul  Khair,  (2010). Sistem  Pidana  Di  Dalam  KUHP  Dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru , Medan: USU Press.
G.P. Hoefnagels. (1973). The Other Side of Criminology , Kluwer Deventer, Holland.
Nina  Persak.  (2007). Criminalising  Harmful  Conduct:  The  Harm  Principle,  Its  Limits  and Continental Counterparts, Springer.
Sholehuddin. (2003). Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cetakan pertama, September.
Sudikno Mertokusumo. (2006). Penemuan Hukum Sebuah Pengantar , Yogyakarta: Liberty, Yulies Tiena Masriani. (2006). Pengantar Hukum Indonesia , Cet II, Jakarta: Sinar Grafika.
Volume 2 Issue 01
January 2020
JALREV 2 (1) 2020
ISSN Print    : 2654-9266 ISSN Online : 2656-0461

## Jurnal, Makalah
DS. Dewi , Restorative justice, Diversionary Schemes and Special Children’s Courts in Indonesia . Indriyanto  Seno  Adji .  ( 2016).  Makalah  Dengan  Judul “ Sistem  Hukum  Pidana  &  Keadilan Restoratif” Disampaikan  Sebagai  Pembicara  pada  Focus  Group  Discussion  (FGD) dengan  Tema “ Pembangunan  Hukum Nasional  Yang  Mengarah  Pada  Pendekatan Restorative  Justice  Dengan  Indikator  Yang  Dapat  Terukur  Manfaatnya  Bagi Masyarakat” , pada hari Kamis, tanggal 01 Desember, Jam 10.00 – 12.30 WIB, di Ruang Aula Lt. 4 Gedung BPHN, Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur
Muladi.  (2012).    makalah Restorative  Justice  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana disampaikan dalam seminar IKAHI, tgl 25 April.
Marthen H. Toelle. (2015). Kriminalisasi Berlebih (Overcriminalization) Dalam Kriminalisasi Korupsi, Jurnal Refleksi hukum, Vol. 9. No. 2.
Puteri Hikmawati. (2011). Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika , Jurnal, NEGARA HUKUM: Vol. 2, No. 2, November.
Titin  anidyajati,  dkk.  (2015). Konstitusionalitas  Norma  Sanksi  Pidana  sebagai  Ultimum Remedium  dalam  Pembentukan  Perundang-undangan, Jurnal  Konstitusi,  Volume  12, Nomor 4, Desember.