## Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1, No. 1, Juni 2019, pp 22-32 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.145
Coresponden author:
* Email: evelineterisno@yahoo.com
A rtikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY
Penjatuhan Dua Putusan Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama
(Kajian Putusan Nomor 2135 K/Pid.Sus/2016)

## Prisilia Anggraini Evelyn Terisno* & Yuliana Angela
Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, Email: evelineterisno@yahoo.com

## Artikel Info
Article History : Received : 20-05-2019 Revised : 22-05-2019 Accepted : 30-05-2019 Published :  16-06-2019
Keywords : Nebis in idem; Criminal Case; Concursus
Kata Kunci : Nebis in idem; Perkara Pidana; Concursus
Abstract . Indonesia is a state of  law, so that it can guarantee certainty, benefit and justice for the community. One form of  legal certainty for citizens is the implementation of  the principle of  ne bis in idem. The purpose of  this paper is to analyze the judge’s decision on two criminal case decisions in one object of  the same case. The research method used in the statute approach is the approach by examining all the laws of  the regulation that relate to the legal issues and Conceptual Approach, which is an approach that departs from the views and doctrines that developing in law. The result of  this writing is that in a criminal case which is a concursus that is tried separately it is not a violation of  the principle of  ne bis in idem, as long as each of  these cases does not have permanent legal force, but it is supposed to guarantee legal certainty against criminal acts of  justice and decided in one decision.
Abstrak . Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga dapat menjamin adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum bagi warga negara yaitu dengan pemberlakuan asas ne bis in idem. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis putusan hakim terhadap terhadap dua putusan perkara pidana dalam satu objek perkara yang sama. yaitu tujuan praktis, sehingga dapat diterapkan dalam tindak pidana sejenis. Metode penelitian yang digunakan pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach, adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapidan Conceptual Approach, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil dari penulisan ini adalah dalam suatu perkara pidana yang merupakan concursus yang diadili secara terpisah bukan merupakan pelanggaran asas ne bis in idem, selama masing-masing perkara tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, namun sudah seharusnya untuk menjamin kepastian hukum terhadap tindakan pidana concursus untuk diadili dan diputus dalam satu putusan.

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Adanya persamaan hak dan kewajiban tanpa diskriminasi merupakan jaminan negara untuk melindungi hak asasi manusia dan dapat mewujudkan terciptanya supremasi hukum. Abdul Manan berpendapat bahwa “supremasi hukum merupakan upaya atau kiat untuk menegakkan dan memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima, melindungi dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang status dan kedudukannya.” (Manan, 2005:217) . Pendapat Abdul Manan tersebut selaras dengan UUDN RI Tahun 1945, dalam Pasal 28 huruf  d ayat (1) yang menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Dengan demikian Indonesia seharusnya dapat menjamin adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat. Pada kenyataannya ketentuan Pasal 28 huruf  d ayat (1) UUD NRI 1945 hanya merupakan sebuah aturan yang tertulis di atas kertas tetapi pelaksanaannya belum dapat terwujud atau diwujudkan. Dalam rangka menghindari kesalahpahaman pada para penegak hukum M.Yahya Harahap berpendapat :
“Jika mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat asas diferensiasi, dimana masing-masing instansi memiliki kewenangannya masing-masing atau adanya pembagian tugas. Walaupun sudah ditetapkan pembagian wewenang secara instasional, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama hal ini untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisien kerja, sekaligus diarahkan untuk terbina satu tim aparat penegak hukum, sehingga adanya sistem checking (Harahap, 1984:49-50).
Saling konsultasi antara sesama instansi penegak hukum sangatlah diperlukan untuk menghindari terjadi kesalahan dalam menegakan hukum termasuk dalam menentukan kompentesi pengadilan mana yang berwenang mengadili suatu perkara. Jika membahas mengenai kewenangan pengadilan, maka pengadilan yang berwenang adalah pengadilan dimana tindak pidana itu dilakukan, adapun pengadilan dimana tersangka atau terdakwa bertempat tinggal atau berkediaman terakhir atau ditemukan atau ditahan hanya berwenang jika sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat. Kalau beberapa tindak pidana dilakukan di beberapa wilayah hukum, maka tiap pengadilan yang bersangkutan berwewenang tapi dapat pula digabungkan saja ditangani oleh salah satu dari pengadilan itu (Hamid, 1981:63). Memperjelas pendapatnya terkait wewenang pengadilan, M. Yahya Harahap menambahkan :
“Jika suatu tindak pidana dilakukan diberbagai wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda maka harus melihat apakah terdapat perbarengan dalam perbuatan tersebut, atau terdapat lex spesialis atau tidak. Jika terdapat unsur perbarengan (concurcus) atau lex spesialis maka sejak awal pelimpahan perkara diserahkan pada satu pengadilan negeri yang dianggap paling berwenang untuk mengadili (Harahap, 1984: 630-632).
Asas ne bis in idem diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berlaku secara nasional pada tanggal 20 September 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
24 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
(selanjutnya disebut KUHP) yaitu; “seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapatkan putusan yang telah berkekuataan hukum tetap.” Menurut R. Soesilo, asas ne bis in idem ini berlaku terhadap putusan bebas (vrijspraak) , lepas (onstlag van alle rechtsvolging), pemidanaan (veroordeling) (Soesilo, 1983:90). Selain itu syarat untuk dapat dinyatakan ne bis in idem adalah adanya pihak yang sama, pada waktu dan tempat kejadian yang sama ( tempus dan locus delicti -nya sama). Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem, dalam surat edaran tersebut Bagir Manan selaku Ketua Mahkamah Agung menghimbau para Ketua Pengadilan agar melaksanakan asas ini dengan baik sehingga menghindari ketidakpastian hukum akibat putusan yang berbeda (Hukum Online, 2011). Yang dimaksud dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara (Hiariej, 2016:423 ). R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, menambahkan tujuan dasar dari rumusan Pasal 76 KUHP adalah (Soesilo, 1983:90) :
1.  Jangan sampai pemerintah berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa yang sama itu juga, sehingga dalam satu peristiwa ada beberapa putusan-putusan yang rupa-rupa akan mengurangkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahnya.
2.  Sekali orang sebagai terdakwa harus diberi ketenangan hati janganlah orang dibiarkan terus-menerus dengan perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali dalam peristiwa yang sekali telah diputus.
Kasus ini terjadi pada sekitar bulan Oktober 2014 hingga bulan April 2015, yang dilakukan oleh SS berumur 63 tahun di wilayah Kota Kediri tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah  umur yang terjadi wilayah Kabupaten Kediri dan wilayah Kota Kediri. Atas kasus ini diputus oleh dua pengadilan berbeda untuk jenis pidana yang sama yaitu di putus oleh Pengadilan Negeri (selanjutnya disebut “ PN ”) Kota Kediri dan PN Kabupaten Kediri terkait kasus persetubuhan dengan anak di bawah umur. PN Kabupaten Kediri memulai sidang pada tanggal 25 Desember 2015 dan memutus bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, putusan dibacakan pada tanggal 23 Mei 2016 dengan menjatuhkan penjara pidana 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). PN Kota Kediri memulai sidang pada tanggal 28 Januari 2016 dan memutus bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut UUPA 2002) Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Putusan dibacakan pada 19 Mei 2016 dengan menjatuhkan penjara pidana selama 9 (sembilan) tahun dan denda Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Banding yang dilakukan terdakwa terhadap putusan PN Kota Kediri di Putus oleh Pengadilan Tinggi (selanjutnya disebut” PT ”) Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2016, Majelis Hakim memutus berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UUPA Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 13 tahun dan dena Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Fakta dipersidangan Locus Delicti semua tindak pidana baik di Hotel Bukit Daun maupun Hotel Mitra Semampir berada di wilayah Kediri dan terdapat dua korban yang sama baik di Hotel Mitra Semampir maupun di Hotel Bukit Daun.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini penelitian yuridis normatif, dalam bentuk penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap bahan hukum sekunder, yang terdiri dari peraturan perundang- undangan dan literatur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan atau statute approach , adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi (Marzuki, 2014:133) dan Conceptual Approach , yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014:135) . Sehingga dari kedua pendekatan tersebut diharapkan menjawab permasalahan yang dipaparkan. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini, terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat pokok atau mengingkat berupa peraturan perundang- undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer, berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## LITERATURE REVIEW

## A.   Asas Ne Bis In Idem
Pengaturan mengenai asas ne bis in Idem dapat dilihat dalam Pasal 76 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut “KUHP”) yang mengatur tentang asas ne bis in idem , menentukan:
1)  Kecuali dalam hal putusan Hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh Hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.
Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk juga Hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.
2)  Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari Hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
1.  putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
2.  putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluarsa.
Dalam rumusan di atas dalam lihat bahwa KUHP secara tegas menyatakan terhadap diri terdakwa hanya boleh diperiksa sekali saja atas satu perbuatan pidana yang dilakukan dan secara tegas undang-undang melarang terdakwa untuk diperiksa dan disidang kembali untuk kedua kalinya dengan peristiwa dan tindak pidana yang sama. Eddy O.S Hiariej menjelaskan bahwa berdasarkan pasal a quo ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. Pertama, nemo debet bis vexari yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama, yang umumnya dikenal sebagai Ne Bis In Idem. Kedua, nihil in lege intolerabilius est (quam) eadem rem diverso jure censeri yang berarti hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan ( Hiariej, 2016: 422).
Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah ada pemeriksaan terhadap pokok perkara. Putusan berkaitan dengan kompetensi absoulut atau kompetensi relatif, demikian juga putusan yang berkaitan dengan
26 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
sah-tidaknya dakwaan bukanlah putusan yang berkekuatan hukum tetap pasti. Konsekuensi lebih lanjut, kalau perkara tersebut kembali diadili, maka tidak dapat dinyatakan sebagai ne bis in idem . Syarat ne bis in idem adalah res judicata yang berarti ada suatu tindak pidana yang telah diperiksa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ( Hiariej, 2016:425) . Pengaturan mengenai ne bis in idem tidak hanya ditemukan dalam KUHP saja tapi juga di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) yaitu pasal 1917 KUH Perdata. Dengan demikian sudah jelas bahwa tujuan penerapan asas ne bis in idem dalam perkara pidana adalah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap diri terdakwa agar tidak dapat dituntut dan disidangkan kembali dalam peristiwa dan perkara pidana yang sama dan yang sebelumnya sudah pernah diputus, hal ini untuk menghindari pemerintah untuk mengadili suatu perbuatan yang sama berulang kali yang dapat menimbulkan beberapa putusan yang berbeda.

## B.   Gabungan Tindak Pidana ( Concursus )
Yang dimaksud dengan perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Ketentuan mengenai perbarengan pada dasarnya merupakan suatu ketentuan mengenai bagaimana cara menyelesaikan perkara dan menjatuhkan pidana dalam hal jika ada lebih dari satu tindak pidana di mana semua tindak pidana itu belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Ketentuan mengenai perbarengan mengatur mengenai cara menyidangkan atau memeriksa (menyelesaikan perkara)dan cara atau sistem penjatuhan pidananya terhadap satu orang pelaku yang telah melakukan beberapa tindak pidana yang semuanya belum diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Undang-undang menghendaki untuk memberkas beberapa tindak pidana itu dalam satu berkas perkara dan disidang dalam satu perkara dengan satu majelis hakim, pengaturan demikian dapat dilihat dalam Pasal 141 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut “ KUHAP ”). Pengaturan demikian terkait bagaimana cara atau sistem penjatuhan pidana.
Ada dua alasan pembentuk undang-undang menghendaki agar beberapa tindak pidana (perbarengan) diadili secara serentak dan diputus dalam satu putusan pidana dan tidak dijatuhkan sendiri-sendiri artinya tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan itu tidak dipidana sepenuhnya sesuai ancaman pidananya masing-masing yaitu (Chazawi,2016:161-166) :
a.  Pertimbangan Psikologi, maksudnya adalah bahwa menjalani pidana satu kali dalam waktu yang lama dirasakan lebih berat dari pada menjalani pidana dua kali dalam jumlah yang sama.
b.  Pertimbangan dari segi kesalahan si pembuat, maksudnya ialah kesalahan si pembuat dalam hal melakukan tindak pidana berikutnya dipandang lebih ringan dari pada kesalahan dalam hal melakukan tindak pidana yang pertama. Pertimbangan ini dikemukakan berhubung dengan adanya anggapan bahwa penjatuhan pidana pada dasarnya adalah suatu peringatan oleh negara kepada si pembuat tentang kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana.
Dalam hukum pidana perbarengan dibagi menjadi 3 macam yaitu concursus idealis, concursus realis dan perbuatan berlanjut :

## Penjatuhan Dua Putusan Perkara ... (Terisno & Angela) | 27

## 1. Concurcus Idealis
Atau disebut juga eendaadse samenloop diatur dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP. Menurut Pompe dikatakan concursus idealis jika orang melakukan suatu perbuatan konkret yang diarahkan kepada satu tujuan yang merupakan benda dan objek aturan hukum. Hoge Raad berpendapat mengenai concursus idealis bahwa perbuatan yang satu bukan bagian perbuatan yang lain, perbuatan yang satu bukan suatu keadaan, dalam mana perbuatan lain terjadi; bahwa perbuatan itu tampak dengan nyata tidak sangkut paut.
2. Concursus Realis Concursus realis disebut juga perbarengan perbuatan atau meerdaadse samenloop, menurut Simons berdasarkan Memorie van Toelichting pembentuk undang- undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis. Pasal 65 KUHP mengatur mengenai kejahatan dengan ancaman pokok sejenis, bunyi Pasal 65 KUHP sebagai berikut:
1)  Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.
2)  Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
3. Perbuatan Berlanjut
Perbuatan berlanjut disebut juga voortgezette handeling pada dasarnya menyerupai concursus realis namun memiliki karakter khusus. Diantara para sarjana terdapat perbedaan dalam menyebut Voortgezette handeling ada yang menerjemahkan sebagai “Perbuatan yang dilanjutkan” ada juga yang menyebutnya sebagai “perbuatan yang diteruskan” sedangkan Utrecht menyebutnya sebagai “perbuatan terus-menerus”. Pengaturan tentang perbuatan berlanjut dapat dilihat dalam Pasal 64 KUHP. Dalam perbuatan berlanjut terdapat lebih dari satu perbuatan dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lain saling terkait atau merupakan satu kesatuan ( in zodanige verband ). Undang-undang tidak memberikan penjelasan kriteria suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut. Lamintang berpendapat bahwa ada 3 kriteria untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut, yaitu: (Lamintang, 1988:708):
a.  apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang ;
b. apabila perilaku-perilaku seorang tertuduh itu telah menyebabkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sejenis dan
c.  apabila pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif  cukup lama.
Pendapat Lamintang diperkuat oleh Leden Merpaung dalam bukunya yang berjudul Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, dalam bukunya beliau memaparkan bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, yaitu: (Lamintang, 1988:378):
1)  kejahatan atau pelanggaran tersendiri itu adalah pelaksanaan dari satu kehendak yang terlarang;
2)  kejahatan atau pelanggaran itu sejenis;

## 28 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
3)  tenggang waktu antara kejahatan atau pelanggaran itu tidak terlalu lama. Diperjelas kembali oleh Adami Chazawi bahwa apa yang dimaksud dalam pelaksaan dari satu kehendak yang terlarang ini merupakan (Chazawi, 2016:137) “satu kehendak dasar (wilsbesluit) yang terbentuk sebelum orang itu melakukan tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan berikutnya bersumber pada kehendak dasar ini, dan bukan niat yang ditujukan pada setiap kali perbuatan. Bahwa satu kehen’dak inilah yang mendorong-memotivasi terhadap setiap kali mewujudkan perbuatan pidana.”
Timbul pertanyaan ketika terjadi perbarengan atau concursus , Pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut, karena terjadinya beberapa tindakpidana yang berlain-lainan, dengan waktu dan tempat tindak pidana yang berbeda, terkait dengan kompetensi relative pengadilan, untuk menghindari konflik yuridiksi, Pasal 84 ayat 2 KUHAP telah menegaskan bahwa semua Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, Pasal 84 ayat 2 KUHAP berbunyi:
“Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan.” Adami Chazawi berpendapat :
“Namun diantara Pengadilan Negeri itu, untuk menentukan yang paling berwenang, sebaiknya melihat sistem penjatuhan pidana pada bentuk perbarengan yang terjadi. Bila yang terjadi itu adalah perbarengan perbuatan (65), dimana menggunakan sistem hisapan diperberat, yakni menjatuhkan satu pidana saja dengan maksimum pidana yang diancamnya terberat dengan dapat ditambah sepertiganya, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana tindak pidana yang terberat itu terwujud. Apabila yang terjadi adalah bentuk perbarengan peraturan (63 ayat 1) dana tau perbuatan berlanjut ( voorgezette handeling ,64), dimana menggunakan hisapan murni yakni menjatuhkan satu pidana saja ialah terhadap tindak pidana terberat, Pengadilan Negeri yang paling berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tindak pidana yang terberat terwujud. Sementara itu, bila terjadi perbarengan peraturan antara aturan pidana umum dan khusus (63 ayat 2), Pengadilan Negeri yang mengadili adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum tindak pidana dalam aturan khusus itu dilakukan”

## C.   Tempus dan Locus Delicti
Dalam KUHP pengaturan waktu berlakunya hukum pidana dapat dilihat dalam Pasal 1 yang menentukan:
1.  Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada
2.    Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan.
Ketentuan demikian dikenal dengan Asas Legalitas atau Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana
Penjatuhan Dua Putusan Perkara ... (Terisno & Angela) | 29 kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang sudah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Selain Pasal 1 KUHP pengaturan tentang waktu dan tempat terjadinya tindak pidana dapat dilihat dalam Pasal 143 (2) KUHAP yang menentukan :
Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :
a.    nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agam dan pekerjaan tersangka;
b.    uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
Van Bemmelen yang dikutip oleh P.A.F Lamintang mengungkapkan bahwa: “Kepastian mengenai waktu dilakukannya sesuatu tindak pidana itu adalah penting antara lain (Lamintang, 1988:227):
a.  berkenaan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) dan 2 KUHP;
b.  bagi semua peristiwa dimana usia dari pelaku dan korban itu mempunyai arti pada saat itu suatu tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelakunya, yaitu misalnya usia dari pelaku dan usia dari korban di dalam delik delikkesusilaan;
c.  berkenaan dengan ketentuan mengenai kadarluasanya hak untuk melakukan tuntutan pidana dan hak untuk menjalankan hukuman seperti yang termaksud di dalam Pasal 78-85 KUHP;
d.  bagi semua peristiwa di mana sesuatu tindak pidana itu telah di syaratkan sebagai harus dilakukan di dalam keadaan perang agar pelakunya dapat dihukum, yaitu misalnya di dalam tindak-tindak pidana seperti yang telah di rumuskan di dalam Pasal-pasal 122 ayat 2 dan 124-127;
e.   berkenaan dengan ketentuan mengenai pengulangan melakukan tindak pidana seperti yang diatur di dalam Pasal-Pasal 486-488 KUHP.
Untuk dapat menentukan secara pasti waktu dan tempat kejadian suatu tindak pidana tidaklah mudah, undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan detail mengenai waktu dan tempat yang harus dipandang sebagai waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana. Menurut Van Bemmelen “ yang harus dipadang sebagai waktu dan tempat dilakukannya suatu tindak pidana itu pada dasarnya adalah waktu dan tempat di mana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiel (Lamintang, 1988:229). Namun pada delik material perlu diperhatikan bahwa untuk menentukan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana tidak hanya memperhatikan waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana, sebab saat perbuatan itu dilakukan belum tentu saat itu juga akibat perbuatan tersebut timbul tapi bisa saja akibat perbuatan tersebut timbul di waktu dan tempat yang berbeda dengan waktu dan tempat dilakukannya perbuatan pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A.  Analisis Putusan Nomor: 2135 K/Pid.Sus/2016 Terhadap Perkara Pidana Dalam Suatu Objek Perkara Yang Sama
Hakim dalam kewenangannya diberi wewenang dalam memutus dan menyelesaikan suatu perkara. Hal tersebut menunjukkan adanya kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (Ahmad & Djanggih, 2018:491). Kaitan dengan adanya kebebasan hakim tersebut sebagaimana objek kajian ini yakni menganalisis
30 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019
perkara yang sama sebagaimana telah diadili oleh dua pengadilan yang berbeda sehingga terdapat dua putusan yang berbeda pula, hal ini tentunya merugikan terdakwa sebab tidak adanya kepastian hukum, seseorang dapat dituntut berkali-kali atas suatu perbuatan pidana yang dilakukannya. Eddy O.S Hiariej menjelaskan bahwa berdasarkan pasal a quo ada dua adagium yang terkandung di dalamnya. Pertama, nemo debet bis vexari yang berarti tidak seorang pun boleh diganggu dengan penuntutan dua kali untuk perkara yang sama, yang umumnya dikenal sebagai ne bis in idem. Kedua, nihil in lege intolerabilius est (quam) eadem rem diverso jure censeri yang berarti hukum tidak membiarkan kasus yang sama diadili di beberapa pengadilan (Hiariej, 2016:422). Kasus yang menimpa terdakwa diadili dan putus oleh dua pengadilan negeri yaitu PN Kabupaten Kediri dan PN Kota Kediri untuk kasus persetubuhan dengan anak dibawah umur dimana terdapat dua korban yang sama dan terdapat tempus delicti yang sama juga, dimana pada PN Kota Kediri diputus berdasar Pasal 81 ayat (2) UUPA 2002 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memutus berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UUPA Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang kemudian pada banding di adili oleh PT Surabaya dan diputus dengan dua putusan yang berbeda pula.
Dalam kasus ini terdakwanya adalah SS yang kemudian melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur dimana terdapat korban yang sama baik di Hotel Mitra Semampir maupun di Hotel Bukit Daun, yaitu Korban AP dan Korban CAL. Dalam dakwaan penuntut umum Kota Kediri juga mencantumkan kejadian yang terjadi di Hotel Daun yang sebenarnya adalah wilayah hukum Kabupaten Kediri, dalam dakwaan penuntut umum Kabupaten Kediri juga menjadikan Hotel Daun sebagai tempus delicti . Sehingga kedua pengadilan ini mengadili SS atas tindak pidana persetubuhan dengan korban yang sama dan dengan tempat yang sama yaitu korban CAL dan AP di Hotel Daun.
Jika melihat pada pendapat diatas bahwa selain dibutuhkan korban dan pelaku yang sama dibutuhkan juga perbuatan yang sama yang kemudian oleh Adami Chazawi kembali diperjelas bahwa yang dimaksud “perbuatan” yang sama ini terkait dengan perbarengan dimana menurut Adami jika terjadi perbarengan peraturan maka atas perbuatan tersebut tidak dapat diadili dua kali dengan dakwaan pelanggaran atas aturan pidana yang lain dalam peristiwa yang perbuatannya satu tersebut. Perbarengan adalah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang di mana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim. Apa yang dilakukan SS merupakan persetubuhan dengan anak dibawah umur yang merupakan perbarengan sebab hanya ada satu pelaku dengan beberapa tindak pidana.
Ketika kasus SS masih di proses oleh penuntut umum Kabupaten Kediri ternyata kasus SS juga di proses oleh penuntut umum Kota Kediri. Perkara SS kemudian jalan secara bersamaan baik di Kabupaten maupun di Kota dan oleh penuntut umum Kabupaten tidak dapat menahan SS sebab SS masih dalam penahanan penuntut umum Kota, jika merujuk pada Pasal 141 KUHAP sebagaimana telah dijabarkan diatas, atas kasus SS dapat dilakukan penggabungan sebab SS melakukan beberapa tindak pidana yang merupakan concurcus , serta penggabungan berkas SS perlu bagi kepentingan pemeriksaan dan dalam putusan hakim. Jika atas kasus SS di pisah menjadi dua pemerkasan dan diperiksa oleh dua pengadilan yang berbeda tentunya akan ada dua putusan yang berbeda pula, hal ini akan menimbulkan
Penjatuhan Dua Putusan Perkara ... (Terisno & Angela) | 31 ketidakpastian hukum sebab atas suatu tindakan yang merupakan kesatuan seperti perbuatan berlajut kepada terdakwa/ terpidana dapat diadili berkali-kali. Persetubuhan dengan anak yang dilakukan oleh SS dilakukan dibeberapa tempat sehingga dianggap sebagai beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan diatur dalam satu aturan pidana yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak (Roesli, Syafi’i, & Amalia, 2018). Dalam kasus SS antara satu perbuatan dengan perbuatan lain ada hubungannya dapat dilihat bahwa terdapat korban yang sama.
Beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh SS adalah sejenis yaitu persetubuhan dengan anak dan persetubuhan dengan anak telah diatur dalam UUPA, sehingga atas perbuatan SS dikenakan hukuman pidana yang sama, sebagaimana di atur dalam Pasal 10 KUHP yaitu pidana penjara.
Kompetensi relative ini untuk menentukan pengadilan manakah yang berwenang untuk mengadili SS, menurut Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa semua Pengadilan Negeri berwenang mengadilinya, Pasal 84 ayat (2) KUHAP berbunyi : “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerah tindak pidana itu dilakukan.”
Maknanya apabila dihubungkan dengan perkara SS maka ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berwenang mengadili adalah PN Kabupaten Kediri sebab sebagian besar saksi-saksi berkediaman diluar wilayah PN Kota Kediri dan tempus delicti dalam dakwaan jaksa penuntut umum lebih banyak mengarah pada kejadian yang terjadi di Hotel Bukit Daun yang merupakan wilayah PN Kabupaten Kediri. Tindakan SS yang melakukan persetubuhan secara terus menerus/berlanjut dengan anak tidak dapat dikategorikan sebagai ne bis in idem sebab rumusan Pasal 76 KUHP menentukan bahwa untuk dapat dikatakan suatu putusan ne bis in idem putusan tersebut harus berkekuatan hukum tetap, sedangkan pada kasus SS belum berkekuatan hukum tetap sebab masih dalam proses kasasi dan belum ada putusan dari Mahkamah Agung. Walaupun demikian seharusnya hakim wajib menolak dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum Kota Kediri. Tindakan SS yang melakukan persetubuhan dengan anak dibawah umur merupakan perbuatan berlanjut karena telah memenuhi ketentuan Pasal 64 KUHP dimana antara satu tindakan yang dilakukan SS dengan tindakan lain memiliki hubungan erat dan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat terlepas satu dengan yang lain. Oleh karena itu hukuman yang dapat diterima SS menggunakan sistem absorbsi yaitu hanya ketentuan pidana terberatlah yang dipergunakan. Berdasarkan Pasal 141 KUHAP kasus SS seharusnya digabung dalam satu berkas sehingga memudahkan dalam penuntutan dan penjatuhan putusan hakim, penggabungan berkas dalam kasus SS sudah seharusnya terjadi sebab penuntut umum sudah mengetahui bahwa atas kasus ini, SS juga diadili olehPengadilan di wilayah hukum lain serta dalam dakwaan penuntut umum Kota Kediri juga memasukan lokasi Hotel Daun sebagai locus delicti yang mana merupakan wilayah hukum PN Kediri, sehingga terjadi overlapping atau tumpang tindih dimana SS diadili dua kali untuk tempat dan korban yang sama. Sehingga berdasarkan hal tersebut dan Pasal 84 ayat (2) KUHAP kasus SS seharusnya diadili oleh PN Kabupaten Kediri.

## 32 | Indonesian Journal of  Criminal Law (IJoCL), Vol. 1, No. 1, Juni 2019

## SIMPULAN DAN SARAN
Penjatuhan perkara pidana dalam satu objek perkara yang sama pada studi putusan nomor 2135 K/Pid.Sus/2016 bahwa belum adanya jaminan kepastian hukum suatu perbuatan yang berlanjut bagi pelaku tindak pidana. Keadilan bagi terdakwa dalam mendapatkan hak-haknya tidak perlu menjalankan masa penahanan dua kali yaitu penahanan terkait kasus yang diadili oleh pengadilan negeri Kota Kediri dan penahanan untuk kasus yang diadili oleh pengadilan negeri Kabupaten karena untuk kasus perbuatan berlajut seharusnya diadili oleh satu pengadilan yang dianggap paling berwenang menurut undang-undang, dan kemanfaatan hukum yaitu dengan adanya pemidanaan bukan berarti pembalan dendam tapi sebagai teguran bagi terdakwa/ terpidana bahwa apa yang ia lakukan itu salah dan membuat pelaku jera. Antara instansi penegak hukum baik ditingkat penyedikan, penyilidikan maupun penuntutan serta pengadilan harus ada komunikasi dan pemberkasan yang baik untuk menghindari satu kasus yang merupakan concurcus diadili oleh pengadilan yang berbeda.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Kepada seluruh pihak yang telah mengambil bagian dalam penulisan ini.

## DAFTAR RUJUKAN
Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. Ius Quia Iustum Law Journal , 24 (3), 488-505.
Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana bagian 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Chazawi, A. (2016). Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, ed.revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Hamid, A.T. (1981). Praktek Peradilan Perkara Pidana, Al-ihsan, Surabaya.
Harahap, M. Y. (1986). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta.
Hiariej, E.O.S. (2016). Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Cahaya Adma Pustaka, Yogyakarta.
Hukum Online, (2011). Apa Syarat Suatu Gugatan Dinyatakan Nebis in Idem, diakses pada http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3223/apa-syarat-suatu- gugatandinyatakan-ne-bis-in-idem.
Lamintang, P.A.F. (1988). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung
Manan, A. (2005). Aspek Aspek Pengubah Hukum, Kencana , Jakarta.
Marzuki, P.M. (2014). Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Prenada Media Group, Jakarta. Roesli, M., Syafi’i, A., & Amalia, A. (2018). KAJIAN ISLAM TENTANG PARTISIPASI ORANG TUA DALAM PENDIDIKAN ANAK. Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam , 9 (2), 332–345.
Soesilo, R. (1983). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.