fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## PERAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN
BUMDES MAKMUR JAYA DESA TALANGO KECAMATAN TALANGO KABUPATEN SUMENEP
Oleh : Ida Syafriyani 1) ,   Lailatur Rafika 2)
1) 2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura Email: idafisipunija@gmail.com **

## Abstract
In  village  administration,  the  Village  Head  becomes  the  person  who  has  the  most roles  as  the  Village leader.  One  of  the activities  that  can improve the community's economy is the existence of  a Village-Owned Enterprise which was launched by the government in order to meet the needs of the community through a business unit that refers  to  the  village  potential.  One  of  the  villages  that  has  BUMDes  is  Talango Village.  Talango  Village  has  owned  BUMDes  since  2017 with  3  business  units, namely screen printing,  cracker packaging and  gas cylinder sales and  savings  and loans. However, during more than 3 years BUMDes had no positive impact. in fact, the Village Head has  the authority and responsibility in  mobilizing  and developing BUMDes. In this study, the aim of this research is to determine the role of the Village Head  in the  development  of  Village-Owned  Enterprises  in  Talango  Village.  The research  method  used in  this  research  is  qualitative  research  methods.  The  results showed  that  the  Village  Head  did not  play  a  significant  role  in  the  development  of Village-Owned  Enterprises  in  Talango.  This  means  that  the  Village  Head  only carries out his role at the beginning of the establishment of BUMDes.
Keywords: Role of Village Head, BUMDes, Talango Village

## Abstrak
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepala  desa  menjadi  seseorang  yang paling  berperan  sebagai  pemimpin  desa.  Salah  satu  kegiatan  yang  dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ialah adanya badan usaha milik desa yang dicanangkan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat melalui  unit  usaha  yang  mengacu  kepada  potensi  desa.  Salah  satu  desa  yang memiliki  BUMDes  ialah  Desa  Talango.  Desa  Talango  memiliki  BUMDes  sejak tahun  2017  dengan  3  unit  usaha  yaitu  sablon,  pengemasan  kerupuk  dan  penjualan tabung  gas  dan  simpan  pinjam.  Namun,  sela  kurun  waktu  3  tahun  lebih  BUMDes tidak  berdampak  positif.  sejatinya,  Kepala  Desa  memiliki  wewenang  dan  tanggung jawab  dalam  menggerakkan  dan  mengembangkan  BUMDes.  Dalam  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  peran  kepala  desa  dalam  pengembangan  badan  usaha milik desa di Desa Talango. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa belum  terlalu  banyak  berperan  dalam  pengembangan  badan  usaha  milik  desa. Artinya  kepala  desa  hanya  melaksanakan  peran  pada  saat  awal  pendirian  badan usaha milik desa makmur jaya.
Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Bumdes, Desa Talango
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## 1. PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin  dengan  kepemimpinan  sering diartikan sama. Padahal diantara keduanya  memiliki  perbedaan  yaitu  dari segi pengertiannya. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk  mengerjakan  dan  melaksanakan sesuatu. Untuk itu, kepemimpinan membutuhkan  penggunaan  kemampuan secara  aktif  untuk  mempengaruhi  pihak lain  dan  dalam  mewujudkan  tujuan organisasi  yang  telah  ditentukan  (Hendi Suhendi, 2010:270).
Menjadi  seorang  pemimpin  yang baik  ialah  seorang  yang  memiliki  sifat yang  siap  melayani,  cerdas,  jujur  dan memiliki  rasa  kasih  sayang.  Sikap  itu tercermin  langsung  terhadap  tingkah  laku dalam bentuk kepedulian akan kepentingan bersama.  Diantara  keduanya  memiliki konsep  pengertian  yang  berbeda  yaitu pemimpin  ialah  seseorang  yang  memiliki tugas  untuk  memimpin  kritis  dan  dapat memainkan  peranan  dalam  membantu kelompok, organisasi, atau untuk mencapai suatu  tujuan.  Sedangkan  kepemimpinan ialah  bakat  dan  sifat  yang  harus  dimiliki oleh seorang pemimpin.
Seorang  pemimpin  juga  memiliki power di  dalam  sebuah  organisasi  yang dipimpinnya. Power atau kekuasaan adalah  kemampuan  untuk  melakukan
sebuah  tindakan  atau  perintah  sehingga menyebabkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menurut Max Weber dalam Hendi Suhendi  (2010:308)  menjelaskan  bahwa kekuasaan  atau power adalah  kesempatan seseorang  atau  sekelompok  orang  untuk menyadarkan  masyarakat  akan  kemauan- kemauan sendiri, sekaligus menerapkannya terhadap tindakan- tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.
Kekuasaan  sebagai  salah  satu potensi  yang  dimiliki  oleh  seorang pemimpin.
Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya  dalam  memahami  situasi maupun kondisi yang ada dalam organisasi serta keterampilan dalam menentukan jenis kekuasaan  yang  tepat  untuk  menjawab tuntutan  dari  situasi  tersebut.  Oleh  sebab itu pemimpin dalam menjalankan kekuasaan  yang  dimilikinya  mempunyai peranan dalam menentukan nasib organisasinya  kedepan.  Salah  satu  peran pemimpin  yang  dapat  diterapkan  dalam sebuah organisasi ialah di dalam pendirian lembaga badan usaha milik    daerah.
Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan  yang  didirikan  dan  dimiliki oleh  pemerintah  daerah.  Kewenangan pemerintah dalam mebentuk dan mengelola  BUMD  ditegaskan  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  2000
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
tentang  kewenangan  pemerintah  dan kewenangan  provinsi  sebagai  daerah otonomi.  BUMD  merupakan  perusahaan pemerintahan daerah atau provinsi sebagai daerah  otonom,  sedangkan  untuk  Badan Usaha  yang  dimiliki  oleh  Desa  disebut dengan Bumdes.
Dalam  buku  panduan  Bumdes yang dikeluarkan oleh Departemen pendidikan  nasional  menjelaskan  bahwa Bumdes  merupakan  badan  usaha  milik desa  yang  didirikan  atas  dasar  kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. Berkenaan  dengan  berdirinya,  Bumdes dibangun  atas  dasar  kebutuhan  dan partisipasi masyarakat.
Badan  usaha  milik  desa  dalam pandangan hukum, dalam Peraturan
Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik Indonesia  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Pendirian,  Pengurusan  Dan  Pengelolaan Dan  Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa  (Bumdes),  dalam  Pasal  1  ayat  2 menyebutkan  Badan  Usaha  Milik  Desa adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau sebagaian  besar  modalnya  dimiliki  oleh desa  melalui  pernyataan  secara  langsung yang  berasal  dari  kekayaan  desa  yang dipisahkan  guna  mengelola  aset,  jasa pelayanan, dan jasa lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
Pemimpin yang baik diperlukan di berbagai  organisasi  seperti  organisasi pemerintahan  di  desa.  Pemerintah  desa dalam  pengelolaan  bumdes  menjadi  unit terdepan  dalam  pembangunan  ekonomi masyarakat. Terutama dalam menjalankan badan  usaha  milik  desa  sebagai  program pemerintah  yang  harus  diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi  masyarakat.  Di  dalam  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014,  pasal  1, ayat  (2)  tentang  Desa  menjelaskan  bahwa Pemerintah  Desa  adalah  penyelenggara urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia. Sedangkan untuk penyelenggaranya  ialah  pemerintah  desa yaitu kepala desa.
Dalam  badan  usaha  milik  desa peran seorang kepala desa sangat berperan penting  baik  dalam  operasional  maupun non  operasional.  Hal  tersebut  dijelaskan dalam Peraturan Daerah  Kabupaten Sumenep  Pasal  9  ayat  (1),  ayat  (2)  dan ayat  (3)  yaitu  Penasihat  sebagaimana dimaksud  dalam  pasal  8  ayat  (2)  huruf  a dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
Pencanangan  program Bumdes  di Kabupaten  Sumenep  sudah  diluncurkan oleh  Bupati  pada  tahun  2016.  Program Bumdes  sangat  diusahakan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  agar
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
semua  desa  terbentuk  Bumdes.  Sebab, apabila  disetiap  desa  memiliki  Bumdes, maka  akan berdampak  positif  bagi perekonomian  masyarakat  desa.  Jumlah Bumdes  di  Kabupaten  Sumenep  dari  330 desa hanya terdapat 276   Bumdes dan yang belum terbentuk terdapat 54 desa.
Keberdaan  desa  yang  belum  terbentuk disebabkan  oleh  pemerintah  desa  dan peran  kepala  desa  yang  kurang  peka terhadap  sesuatu  yang  dapat  digali  dari potensi desanya.
Desa yang paling banyak membentuk  Bumdes  ialah  desa  daratan sedangkan untuk daerah kepulauan mayoritas  belum  membentuk  bumdes. Desa  Talango  merupakan  desa  yang memiliki bumdes yang masih dikategorikan tumbuh dan belum berkembang.  Keberadaannya  ditengah- tengah  masyarakat  masih  diacuhkan  dan tidak dijadikan ladang untuk meningkatkan perekonomian  warga.  Sebagai  salah  satu desa  di  daerah  kepulauan  banyak  sekali meyimpan  kekayaan  alam  yang  dapat dikelola dan dapat mensejahterakan rakyat. Kekayaan  alam  ini  dapat  diperoleh  dari kekayaan laut dan kekayaan hasil pertanian.  Kekayaan  laut  ini  desebabkan dengan  letak  desa  Talango  yang  dekat dengan  laut.  Sehingga  membuat  desa Talango  menjadi  desa  yang  memiliki potensi  dibidang  kelautan.  Kemudian
kekayaan  hasil  pertanian  juga  menjadi potensi  yang  cukup  melimpah.  Sebab, desa  Talango  juga  memiliki  tanah  yang subur untuk dimanfaatkan petani.
Dengan  adanya  potensi  yang dimiliki  oleh  desa  seharusnya  mampu untuk  dapat  meningkatkan  perekonomian melalui  adanya  bumdes.  Fenomena  atau permasalahan  yang  terjadi  di  bumdes makmur  jaya  membutuhkan  peranan kepala  desa  dalam  mencapai  tujuan  yang telah ditetapkan. Sejatinya, dengan adanya bumdes  ada  peningkatan  perekonomian masyarakat.  Tetapi,  apabila  pelaksanaan usaha  unit  tersebut  masih  belum  optimal. Maka  secara  otomatis,  masyarakat  tidak akan  menerima  hasil  apapun  dengan adanya  bumdes.  Kepala  Desa  dapat melakukan  beberapa  kebijakan  yang nantinya  membuat  beberapa  unit  usaha tersendat  dapat  berjalan  kembali.  Bukan hanya  menanyakan  laporan  saja  tentang setiap  unit  usaha  yang  ada  di  bumdes makmur jaya Talango.
Dari  adanya  permasalahan  yang ada  peneliti  ingin  mengkaji  tentang  peran dari  kepala  desa  Talango  terhadap pengembangan  badan  usaha  milik  desa yang  telah  didirikan  sejak    tahun  2016. Dengan  latar  belakang  tersebut  maka peneliti  tertarik  untuk  mengambil  judul “Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Bumdes  Makmur  Jaya    Desa  Talango
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

## Kecamatan Talango”.

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## PERAN
Peran
secara terminology merupakan  seperangkat  tingkah  yang diharapkan  dimiliki  oleh  orang  yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan tugas atau kewajiban seseorang  dalam  suatu  usaha  mencapai tujuan  tertentu.  Peran  merupakan  aspek dinamis kedudukan.  Apabila  seseorang melaksanakan  hak  dan  kewajibannya sesuai  dengan  kedudukan,  berarti  dia menjalankan suatu  peran.  Menurut  Ralph Linton dalam Soejono Soekanto dan  Budi Sulistyo menjelaskan bahwa peran melekat  pada  diri  seseorang  yang  harus dibedakan  dengan  posisi  dan  pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masarakat  merupakan  unsur  statis  yang menunjukkan tempat individu  suatu organisasi masyarakat. Peran lebih  banyak menunjuk  pada  fungsi,  penyesuaian  diri, dan  sebagai  suatu  proses. Jadi,  seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.
Teori  peran  adalah  sebuah  teori yang  digunakan  dalam  dunia  sosiologi, psikologi dan antorpologi yang merupakan  perpaduan  berbagai  teori, orientasi maupun disiplin ilmu (Sarlito.2015:215).  Peran  adalah  teori
yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang  yang  diharapkan  dari  padanya tidak  berdiri  sendiri,  melainkan  selalu berada  dalam  kaitannya  dengan  orang- orang  yang  berhubungan  dengan  orang atau aktor tersebut.
Teori  Peran  adalah  teori  yang merupakan  perpaduan  berbagai  teori, orientasi,  maupun  disiplin  ilmu.  Istilah peran  diambil  dari  dunia  teater  Artinya, seorang  aktor  harus  bermain  sebagai seorang  tokoh  tertentu  dalam  posisinya sebagai  tokoh  itu  ia  diharapkan  untuk berperilakusecara  tertentu.  Selain  itu, Peran  menurut  Bruce  J.Cohen  juga memiliki  beberapa  bagian,  antara  lain sebagai berikut:
a. Peranan  nyata  adalah  suatu  cara yang  betul-betul  dijalankan  oleh seseorang dalam menjalankan suatu peranan
b. Peran  yang  dianjurkan  adalah  cara yang  diharapkan  masyarakat  dari kita menjalankan peran tertentu
c. Konflik peran  adalah  suatu  kondisi yang dialami seseorang yang menduduki  suatu  status  atau  lebih yang menuntut  harapan  dan  tujuan peranan  yang  saling  bertentangan satu sama lain
d. Kesenjangan Peran adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
e. Model  Peran  adalah  seseorang
yang  tingkah  lakunya  dicontoh dan diteladani
f. Rangkaian  atau  lingkup  peran adalah sehubungan seeorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya
g. Ketegangan  peran  adalah  kondisi yang  timbul bila seseorang
mengalami kesulitan dalam memenuhi  harapan  dan  tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain. Menurut Harbani
Pasolong
(2015:32-33)  menjelaskan  terdapat  empat peran  pemimpin  yang  mutlak  dilakukan dalam suatu organisasi antara lain sebagai berikut:
a. Merencanakan
Merencanakan adalah suatu  hal yang urgent dari seluruh kegiatan. Oleh karena itu, perencanaan  merupakan  sarana bagi  pemimpin  dalam  suatu organisasi  untuk  menentukan  ke arah  mana  organisasi  akan  di bawa,  sulit diharapkan  hasil  yang baik  jika  perencanaan  dalam organisasi  kurang  baik,  sekalipun pelaksanaan dilakukan  secara baik.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian yaitu suatu  konsep  yang  memiliki makna  yang  cukup  luas  karena menyangkut dua hal yaitu pertama struktur  organisasi sebagai  wadah melaksanakan  kegiatan.  Kedua penempatan pegawai dalam organisasi.
c. Mengawasi Mengawasi
yaitu kegiatan pemimpin yang sangat  menentukan,  karena mengawasi akan menghasilkan sesuatu  yang  sesuai  dengan yang telah dicanangkan.
d. Mengevaluasi
Mengevaluasi yaitu pemimpin  berperan untuk melakukan  evaluasi  terhadap pelaksanaan  pekerjaan  yang telah  dilakukan  oleh  pegawai. Kemudian,  hasil  evaluasi  ini dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan- perbaikan jika ditemukan kendala-kendala dalam melaksanakan pekerjaan.

## KEPALA DESA
Kepala  Desa  merupakan  pimpinan penyelenggaraan Desa berdasarkan kebijakan  yang  ditetapkann  bersama badan permusyawaratan  desa.  kepala  desa
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
juga memiliki wewenang dalam menetapkan  peraturan  desa  yang  telah mendapat persetujuan  dari  BPD.  Kepala desa  dipilih  langsung  melalui  pemilihan umum  oleh  penduduk  setempat.  Kepala desa bertugas menyelenggarakan
Pemerintahan  desa  dan  juga  ikut  aktif dalam  melaksanakan pembangunan  desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Kepala  Desa berwenang :
a. Menjamin penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
b. Megangkan  dan  memberhentikan perangkat Desa
c. Memegang kekuasaan dan
pengelolaan keuangan dan aset Desa
d. Menetapkan Peraturan Desa
e. Menetapkan  Anggaran  Pendapatan dan Belanja Desa
f. Membina  kehidupan  masyarakat Desa
g. Membina ketentraman dan
ketertiban masyarakat Desa
h. Membina dan
meningkatkan
perekonomian desa demi mewujudkan  perekonomian  skala produktif  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan Desa
k. Mengembangkan  kehidupan  sosial budaya masyarakat desa
l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
n. Mewakili  desa  di  dalam  dan  diluar pengendalian  atau  menunjuk  kuasa hukum  untuk  mewakilinya  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
o. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat pengelolaan agar desa dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat
p. Melaksanakan  wewenang  lain  yang sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1979  Tentang  Pemerintahan  Desa Pasal 10 ayat (1) menjelaskan tentang hak, wewenang  dan  kewajiban  Kepala  Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban  pimpinan  pemerintahan  Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara  dan  pertanggung  jawaban utama di bidang pemerintahan, pembangunan  dan kemasyarakatan  dalam rangka penyelenggaraan urusan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
pemerintahan  desa,  urusan  pemerintahan umum  termasuk  pembinaan  ketentraman dan  ketertiban  sesuai  dengan  peraturan perundang-  undangan  yang  berlaku  dan menumbuhkan  serta mengembangkan jiwa  gotong  royong  masyarakat  sebagai sendiri  utama  pelaksanaan  pemerintah desa.
Kepala  desa  adalah  pimpinan tertinggi  di  sistem  Pemerintahan  Desa yang memiliki  tugas  dan  wewenang  yang telah  ditentukan  oleh  undang-undang. Menurut Undang-Undang  nomor  6  tahun 2014  pasal  24  ayat  1  bahwa  Kepala  Desa bertugas  menyelenggarakan  Pemerintah desa,  melaksanakan  pembangunan  desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Dalam buku panduan bumdes yang dikeluarkan  oleh  Departemen  pendidikan nasional  menjelaskan  bahwa  bumdes merupakan  badan  usaha  milik  desa  yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan  berdirinya,  bumdes  dibangun  atas dasar      kebutuhan dan partisipasi masyarakat.  bumdes  juga  merupakan perwujudan  partisipasi  masyarakat  desa secara keseluruhan, sehingga menciptakan model  usaha yang dipelopori  oleh kelompok tertentu di desa. Bumdes sendiri
diatur  oleh  peraturan  menteri  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang pengembangan desa, pembangunan perdesaan dan pemberdayaan  masyarakat  desa.  Oleh karena itu, diperlukan upaya  yang sistematis  dari  peran  pemimpin  dalam mengelola  dan  mengembangkan  bumdes demi daya saing ekonomi perdesaan.
Menurut  Rudy  Suryanto  (2018.1) beberapa fungsi yang dapat dilakukan oleh BUMDes  antara lain sebagai berikut :
a. Pengembangan  kemampuan  SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah  dalam  pengelolaan  aset ekonomi desa.
b. Mengintegrasikan  produk  produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki  posisi  nilai  tawar  yang baik daam jaringan pasar.
c. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan
d. Mendistribusika  kegiatan  ekonomi kepada warga desa.
e. Menghidupkan keaktifan dan patisipasi masyrakat dalam membangun desanya.
f. Menguatkan kelembagaan ekonomi desa.
Badan  usaha  milik  desa  atau yang  disebut  dengan  bumdes  merupakan badan usaha  yang  seluruh  atau  sebagian
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
besar    modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan  dan usaha lainnya  untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  desa.  Bumdes adalah  satu  bentuk social  enterprise , yaitu lembaga bisnis  yang didirikan untuk menyelesaikan  masalah-masalah  sosial, caranya dengan menciptakan nilai tambah, mengelola potensi dan aset dan memberikan  manfaat  sebesar-besarnya bagi warga.
Misi  dari  pengembangan  bumdes adalah  menggerakkan  perekonomian  desa dengan  mengoptimalkan  potensi.  Bumdes bisa dilihat sebagai gerakan desa wirausaha, yang  mana  desa  akan  mampu mengoptimalkan  seluruh  potensi  sumber dayanya untuk menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapamgan kerja  bagi  masyarakat  usia  produktif. Menciptakan  sentra  ekonomi  di  desa diharap  mampu  mengurangi  urbanisasi dan pembangunan.
Tujuan  dari  pendirian  bumdes dimaksudkan  sebagai  upaya  menampung seluruh  kegiata  dibidang  ekonomi  dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Di  dalam  Pasal  3  Permendesa  Nomor  4 Tahun  2015  BUMDes  didirikan  dengan tujuan antara lain sebagai berikut :
a. Meningkatkan perekonomian desa
b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat  untuk  kesejahteran Desa
c. Meningkatkan  usaha  masyarakat dalam  pengelolaan  potensi  ekonomi Desa
d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha  antar  desa  atau  dengan pihak ketiga
e. Menciptakan  peluang  dan  jaringan pasar  yang  mendukung  kebutuhan layanan umum
f. Membuka lapangan kerja
g. Meningkatkan pendapatan
masyarakat Desa  melalui  perbaikan layanan umum
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat  Desa  dan  Pendapatan Asli Desa.

## PEMIMPIN
Secara  umum  pemimpin  berasal dari  kata  pimpin.  Kata  pimpin  memiliki pengertian  mengarahkan,  membina  atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi orang  lain.  Pemimpin  memiliki  suatu tanggung  jawab  terhadap  keberhasilan aktivitas  kerja  dari  yang  dipimpin, sehingga  menjadi  seorang  pemimpin  itu tidak  mudah dan  tidak  akan  setiap  orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinanya.
Menurut  Santosa  dalam  Veitzhal
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Rivai  (2013:4)  “kepemimpinan  sebagai usaha  untuk  mempengaruhi  anggota kelompok agar mereka bersedia menyumbangkan  kemampuannya  lebih banyak  dalam  mencapai  tujuan  kelompok yang telah disepakati”. Adanya kepemimpinan  disini  diperlukan  orang yang  handal  dan  cerdas  dalam  mengelola organisasi. Suatu gaya kepemimpinan juga menjadi  variasi  penting  yang  sekiranya dapat diwujudkan dalam organisasi. Berkembang  atau  tidaknya  organisasi dapat dilihat gaya atau model
kepemimpinanya. Seperti model
kepemimpinan
partisipatif dan
pendelegasian,  kepemimpinan  karismatik maupun kepemimpinann transformasional.

## 3. METODE PENELITIAN
Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu  metode  dalam  meneliti  status sekelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa masa sekarang. Menurut Meleong  dalam  Suharsimi  (2010:21) terdapat  karakteristik  dalam  penelitian kualitatif  yaitu  latar  alamiah,  manusia sebagai  alat,  lebih  mementingkan  proses daripada  hasil  dan  desain  yang  bersifat sementara.  Metode  deskriptif  kualitatif adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang termasuk  dalam  penelitian  kualitatif  dan
bertujuan untuk mengungkapkan kejadian, variabel  dan  keadaan  yang  terjadi  saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menghasilkan prosedur  Fokus  penelitian  merupakan sebuah  bentuk  dari  pemusatan  fokus kepada sebuah intisari dari penelitian yang akan  dilakukan.  Fokus  penelitian  dalam peran  Kepala  Desa  dalam  pengembangan badan  usaha  milik  desa  di  desa  Talango mengacu  kepada  teori  dari  Harbani Pasolong  (2015:32-33)  tentang  peran pemimpin, antara lain :
a. Merencanakan
b. Pengorganisasian
c. Mengawasi dan
d. Mengevaluasi. Subjek penelitian merupakan informan  yang  dapat  membantu  dalam proses  penelitian  dimana  dimanfaatka untuk  memberikan  informasi  tentang  hal yang  akan  diteliti.  Oleh  karena  itu, terdapat  3 informan  dalam  penelitian  ini anatar4a lain sebagai berikut :
1. Informan  kunci  adalah  kepala  desa talango
2. Informan  Utama  adalah  Pelaksana Operasional  Badan  Usaha  Milik Desa makmur jaya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
3. Informan Pendukung adalah masyarakat yang  menggunakan
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
jasa  usaha  BUMDes  sebanyak  6 orang.
Dalam  proses  pengumpulan  data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah teknik  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Menurut  bodgan  dalam Sugiyono (2017:332) mengemukakan bahwa  analisis  data  dilakukan  dengan mengorganisasikan  data,  menjabarkannya ke  dalam  unit-unit,  melakukan  sintesa, menyusun  ke  dalam  pola,  memilih  mana yang  penting  dan  yang  akan  dipelajari, dan  membuat  kesimpulan  yang  dapat diceritakan  kepada  orang  lain.  Dan  dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan  cara  analisis  data  yaitu  data reduction,  data  display,  dan  conclusion drawing atau verification.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran  dari  seorang  kepala  desa menjadi tanggung jawab terhadap tumbuh atau  berkembangnya  suatu  kegiatan  desa termasuk
bumdes. Bumdes diselenggarakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi-potensi yang dimiliki desa.
Talango  memiliki  banyak  potensi  yang dapat  dikelola  menjadi  unit-unit  usaha masyarakat  baik  dari  potensi  pertanian maupun potensi laut.
Dari hasil pengamatan dan penelitian  di  lapangan  mengenai  peran
kepala  desa  dalam  pengembangan  badan usaha  milik  Desa  (BUMDes)  di  Desa Talango.  Dibawah  ini  hasil  penelitian melalui proses wawancara terhadap beberapa  responden.

## Merencanakan
Perencanaan  merupakan  kegiatan yang  penting  dalam  sebuah  organisasi. Tanpa  adanya  sebuah  perencanaan  yang baik  maka  arah  kebijakan  dari  organisasi tidak  akan  berjalan  optimal.  Proses perencanaan  juga  merupakan  kegiatan atau  peran  dari  seorang  pemimpin.  Hal tersebut  juga  dilaksanakan  oleh  kepala desa  yang  merupakan  pemimpin  di  desa yang memiliki  kekuasaan  tertinggi.  Peran kepala desa  dalam  proses  merencanakan juga  dilakukan  di  badan  usaha  milik  desa yang  merupakan  kebijakan  pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di desa dengan  mengacu  kepada  potensi  yang dimiliki desa.
Dalam  badan  usaha  milik  desa kepala  desa  dapat  melaksanakan  proses perencanaan  yaitu  perencanaan  taktis  dan perencanaan  strategis.  Badan  usaha  milik desa  yang  ada  di  desa  Talango  sudah berjalan  selama  tiga  tahun.  Perencanaan yang  dilakukan  pertama  kali  oleh  kepala desa  yaitu  perencanaan  taktis  atau perencaan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun berupa Rancangan Kegiatan  Anggaran  Tahunan  (RKAT)
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
bumdes  Talango  telah  melaksanakan RKAT  ini  di  awal  pembentukan  bumdes yakni  di  tanggal  26  Desember  2017. Melalui  peran  kepala  desa  pembentukan badan  usaha  milik  desa  terselenggara dengan  baik  pada  saat  itu.  Hal  ini dibuktikan dengan adanya RKAT tersebut. Namun  selama  satu  tahun  yakni  pada tahun  2018  tidak  ada  hasil  yang dibuktikan  pada  saat  musyawarah  desa yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan pengurus beserta aparatur desa.
Perencanaan taktis untuk tahun selanjutnya  tidak  dilakukan  mengingat bumdes  yang  sampai  saat  ini    tidak berkembang.
Perencanaan sangat penting dilakukan  oleh  seorang  pemimpin  untuk menjadwalkan  apa  saja yang  akan dilakukan  kedepan.  Menurut  Siagian dalam Ulbert Silalahi (2013:166)
menjelaskan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada  hal-hal yang  akan  dikerjakan  dimasa  yang  akan datang  dalam  rangka  pencapaian  tujuan yang telah ditentukan.
Kepala  Desa  Talango  mengaku tidak  memiliki  tanggung  jawab  dan wewenang dalam melakukan perencanaan. Padahal  Kepala  Desa  menjadi  bagian terpenting  dalam  bumdes  yaitu  sebagai penasihat  atau  pemberi  saran.  Dengan
adanya mandat demikian kepala desa dapat menggunakan  haknya  dalam  memberikan saran  kepada  bumdes  dalam  rancangan atau  rencana  seperti  apa  yang  dapat dijadikan planning kedepan untuk pengembangan bumdes. Kemudian perencanaan  strategis  dimana  perencanan ini  dilaksanakan  untuk  jangka  panjang yakni  lima  tahun  kedepan.  Output  yang dapat  dihasilkan  dalam  perencanaan strategis yakni unit usaha yang dibentuk di dalam  bumdes.  Sesuai  dengan  yang dikemukakan  dalam  teori  Ulbert  Silalahi (2013:166)  menjelaskan  bahwa  pemimpin harus menjadi perencana yang baik dalam pencapaian  tujuan  dan  perencana  di  masa yang akan datang. Jika Kepala Desa telah menjadi  perencana  yang  baik,  bumdes akan  berdampak  baik  bagi  masyarakat setempat.
.  Unit  usaha  seharusnya  dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki  oleh  desa.  Kepala  desa  mengaku bahwa pembentukan unit usaha diserahkan  kepada  badan  operasional bumdes.  Jika  dilihat  dari  unit  usaha  yang dimiliki  oleh  bumdes  makmur  jaya terdapat  tiga  yaitu  sablon,  penjualan tabung gas  dan  pengemasan  krupuk  serta simpan  pinjam.  Pada  dasarnya  Talango memiliki  banyak  potensi  yang  dapat dikembangkan melalui bumdes.

## Pengorganisasian
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Peran  kedua  yang  dilakukan  oleh pemimpin yaitu dengan melakukan pengorganisasian. Menurut Harbani Pasolong  (2015:32-33)  Pengorganisasian yaitu  suatu  konsep  yang  memiliki  makna yang  cukup  luas  karena  menyangkut  dua hal  yaitu  pertama  struktur  organisasi sebagai  wadah  melaksanakan  kegiatan. Pengorganisasian dilakukan untuk mementukan struktur kepengruusan dalam suatu  organisasi.  Hal  tersebut  juga  dapat dilaksanakan di pembentukan kepengurusan  badan  usaha  milik  desa yang  dipelopori  oleh  kepala  desa.  badan usaha  milik  desa  di  Talango  berdiri  pada tanggal  26  Desember  2017  sekaligus pembentukan  struktur  Badan  operasional bumdes makmur jaya melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa.
Pengorganisasian  ini  dilaksanakan melalui  kesepakatan  bersama  pada  saat pemilihan  calon  ketua,  terdapat  dua  atau tiga  orang  yang  mencalonkan  untuk dijadikan  ketua  bumdes.  Namun  yang terpilih  terdapat  satu  orang  yaitu  Bapak Aziz  yang  sampai  saat  ini  menjabat sebagai  ketua  bumdes  di Desa  Talango. Kemudian,  setelah  ketua  bumdes  terpilih kepala  desa  langsung memasrahkan  ketua untuk  memilih  anggotanya,  dikarenakan kepala  desa  mengaku  tidak  memiliki wewenang  dalam  memilih  atau  mencari siapa yang akan menjadi anggota bumdes.
Kepala desa sejatinya memiliki wewenang dalam  memberikan  arahan  dan  nasihat dalam  kepungurusan  bumdes.  Dalam pembentukan kepengurusan meskipun bagian terkecil dalam bumdes, kepala desa hadir  dalam  memberikan  saran  dan nasihat. Ketepatan pegawai dalam penempatan  tugas  akan  berpengaruh terhadap keefektifan organisasi tersebut.
Pengorganisasian di bumdes makmur jaya tidak berjalan optimal, hal ini dibuktikan  dengan  bumdes  makmur  jaya yang  sudah  berjalan  selama  tiga  tahun belum  mengalami  perkembangan  yang dapat membangun perekonomian masyarakat. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi penyebab dari tidak berkembangnya  bumdes  salah  satunya ialah  dari  kepengurusan  bumdes  itu sendiri.  Tidak  ada  konsolidasi  yang  tepat membuat  bumdes  makmur  jaya terhambat dalam  tahapan  perkembangannya.  Kepala desa  dapat  berperan  dalam  melakukan pembaharuan struktur dengan mengedepankan Job  description agar badan  operasional  bumdes  sesuai  dengan tupoksi kerja yang akan dilakukan.

## Mengawasi
Dalam  teori  Harbani  Pasolong (2015:32-33) menyebutkan bahwa mengawasi  adalah  kegiatan  pemimpin yang sangat menentukan, karena mengawasi  akan  menghasilkan  sesuatu
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
yang sesuai dengan yang telah dicanangkan.  Proses  mengawasi  yang dilakukan  oleh  kepala  desa tidak  berjalan secara  efektif  Sebab,  pemberian  surat hanya  dilakukan  satu  kali  saja  berupa teguran kepada ketua bumdes.
Pengawasan  dapat  dikatakan  optimal apabila hasil yang di dapat dari pengawasan  tersebut  juga  baik.  Apabila hanya  dilakukan  satu  kali  saja,  maka pengawasan  tersebut  tidak  akan  berjalan efektif.
Dalam  struktural,  kepala  desa memiliki  tugas  sebagai  penasihat  yang tugasnya  menasihati  dan  memberikan saran tentang beberapa permasalahan yang harus  dihadapi  dengan  bumdes.  Tetapi, pengawasan merupakan peran dari pemimpin yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Meskipun kepala desa Talango  mengaku  bahwa  tugasnya  hanya menasihati  saja  dan  tidak  melakukan pengawasan  yang  benar-benar  efektif  . Hal tersebut  berbeda  halnya  dengan  jurnal peran kepala  desa  dalam  pengembangan bumdes  di  Desa  Jemparing  (Kahirul Agusliansyah:2016)  bahwa  kepala  desa berperan sebagai pengontrol dan pengawas  dalam  kegiatan  usaha  yang berada di dalam desa. artinya, Kepala desa ikut  hadirdalam  beberapa  kegiatan  unit usaha  dan  menjadi  pengawas  secara langsung.
Sehingga apabila dilakukan pengawasan  yang  baik  kemudian  terlihat akar permasalahan yang terjadi di bumdes. Kepala desa akan mudah menemukan jalan keluar  atau  cara  dalam  menyelesaikan permasalahan  dan  membuat  bumdes makmur  jaya  berkembang  serta  dapat meningkatkan  perekonomian  masyarakat Talango.

## Mengevaluasi
Di  dalam  badan  usaha  milik  desa, kepala desa selain menjadi penasihat yang tugasnya  untuk  menasehati  Pelaksana operasional bumdes juga memiliki kewajiban  melaksanakan  evaluasi  secara optimal.  Sebab,  dengan  adanya  evaluasi dengan  melakukan  identifikasi  terlebih dahulu  tentang  permasalahan  yang  ada. Maka, permasalahan baik internal maupun eksternal  akan  terselesaikan  dengan  baik. Seorang  kepala  desa  dalam  kegiatan mengevaluasi  harus  dilakukan  dengan cara objektif.
Hal  tersebut  sesuai  dengan  teori yang  dikemukakan  oleh  Ismail  Nawawi Uha (2013:154) bahwa pemimpin menjadi penilai apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh bumdes sudah tercapi atau tidak.  Dimana  dalam  penilaian  ini dilakukan  tanpa  adanya  pertimbangan subjektif atau perorangan ataupun kedekatan  emosianal  yang  ada  antara kepala  desa  dengan  pengurus  bumdes.
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
Penilaian  dari  proses  evaluasi  tersebut,
sejatinya harus diberitakan yang sebenarnya  terjadi  sesuai  dengan  keadaan bumdes makmur jaya saat ini.
Peran  kepala  desa  di  Talango dinilai  kurang  optimal  dalam  tahap pengevaluasian bumdes. Beberapa informan  baik  informan  utama  dan informan  pendukung  menyatakan  bahwa permasalahan di bumdes ada di kepengurusan  dan  unit usaha  yang  tidak berpedoman kepada potensi Desa. sehingga  hal  ini  perlu  untuk  dievaluasi agar  bumdes  dapat  memberikan  manfaat yang  baik  kepada  masyarakat  setempat. kepala  desa  Talango  hanya  mengaku bahwa  dirinya  tidak  dapat  keluar  dari wewenang  yang  ada  yaitu  hanya  sebatas penasihat  saja  dan  memberikan  saran kepada pengurus bumdes.
Kemudian  yang  dilakukan  oleh kepala  desa  melihat  bumdes  makmur jaya yang  selama  tiga  tahun  berdiri  dalam proses  pengevaluasian  hanya  melakukan pertemuan  bersama  pengurus  di  awal bumdes  berdiri  pada  thaun  2018  namun tidak intens dilakukan dan tidak menghasilkan apapun serta tidak mendorong  ke  arah  perbaikan  bumdes. Pengembangan bumdes selain dari bagaimana  kinerja  dari  pengurus  bumdes memerlukan  dukungan  serta  perbaikan oleh kepala desa.

## 5. PENUTUP
Sebagaimana  yang  telah  dibahas dalam  penelitian  ini  yang  berjudul  peran kepala desa dalam pengembangan bumdes makmur  jaya  di  Desa  Talango  bahwa kepala  desa  tidak  begitu  banyak  berperan dalam  pengembangan  badan  usaha  milik desa makmur jaya setelah bumdes berdiri. Peran  yang  dilakukan  oleh  kepala  desa Talango dalam merencanakan  hanya  pada awal pembentukan bumdes dan dibuktikan dengan adanya Rencana Kegiatan Anggaran  Tahunan  pada  tahun  2017. Sedangkan  untuk  tahun  2018  sampai saat ini tidak ada RKAT lagi. Kepala Desa juga tidak berperan dalam penentuan jenis  unit usaha  BUMDes  Makmur  Jaya.
Kemudian  peran  kepala  desa  dalam pengorganisasian yaitu pada awal pendirian  badan  usaha  milik  desa  di Talango.  Pengorganisasian  dilaksanakan pada  tanggal  26  Desember  2017  melalui Musyawarah  Desa.  Kepala  Desahanya berperan  dalam  pemilihan  atau  penetapan ketua  bumdes  saja.  Peran  kepala  desa dalam  mengawasi  bumdes  yaitu  dengan memberikan  pertanyaan  kepada  ketua bumdes  tentang  bagaimana perkembangan bumdes  makmur  jaya.  Peran yang dilakukan  oleh  kepala  desa dalam  proses mengevaluasi yaitu dengan cara mengundang  seluruh  pengurus  bumdes
fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id
Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ejournalwiraraja.com
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
tahun  awal  pendirian  bumdes  makmur jaya yaitu pada tahun 2018.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur Penelitian  :  Suatu  Pendekatan Praktik . Jakarta: Rimeka Cipta
Djaenuri,  Aries.  2015 .  Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintahan. Bogor: Ghalia Indonesia
Lano,  Reza.  2015. Fungsi  Kepemimpinan Untuk Mengurangi Sikap Arogansi Pegawai. Universitas  Tribhuwana
Tunggadewi Moleong, Lexy j. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Rosdakarya Offset
Pasolong,  Harbani.  2015. Kepemimpinan Birokrasi . Bandung:Alfabeta Rivai, Veitzhal. Dkk. 2013. Pemimpin dan Kepemimpinan  dalam  Organisasi.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Sedarmayanti.  2017. Manajemen  Sumber Daya Manusia:Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai  Negeri  Sipil .  Bandung:
Refika Aditama
Sugiyono.  2017. Metode  Penelitian Ridwansyah, Ardhi. 2012 . Leadership 3.0: Seni Kepemimpinan  Horizontal  Untuk Semua  Orang .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama Suhendi, Hendi. Dkk.  2010. Perilaku Organisasi . Bandung: CV Pustaka Setia Suryanto,  Rudy.  2018. Peta  Jalan BUMDes  Sukses. Yokyakarta: Syncore Indonesia Kombinasi (Mixed  Methods) .  Bandung: AlfabetaRivai,
Sarwono,  Wirawan  Sarlito.  (2015).  Teori- Teori  Psikolog  Sosial.  Jakarta  :
Rajawali Pers
Suhendi,  Hendi.  Dkk.  2012. Perilaku Organisasi .  Bandung:  CV  Pustaka
Setia Solekhan,Moh.  2014. Penyelenggaraan Pemerintah  Desa Berbasis Masyarakat.
Malang: Setara Press Uha,  Ismail  Nawawi.  2013. Budaya
Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group
Uha,  Ismail  Nawawi.  2014. Manajemen Perubahan  :  Teori  dan  aplikasi pada organisasi  publik  dan  bisnis . Bogor: Ghalia Indonesia
Umam, Khaerul. 2018. Perilaku Organisasi . Bandung:Pustaka Setia Peraturan  Pemerintah  No.  25  Tahun  2000 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  tertinggal dan Transmigrasi UU  Republik  Indonesia  Nomor  4  Tahun 2015 tentang Pendirian,
Pengurusan  dan  Pengelolaan  dan
Pembubaran  Badan  Usaha  Milik Desa Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan  Daerah  No  1  Tahun  2016 Peraturan  Desa Talango  Nomor 05
Tahun 2017
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1979 Tentang  Pemerintahan  Desa  Pasal 10  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun 20014 Pasal 3 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015
UU Nomor 43 Tahun 2014
Kabar  Madura.  2020.  Hanya  10  Desa di  Sumenep  memiliki  BUMDes berkembang. Diakses di https:/kabarmadura.id-10-desa-di- sumenep-memiliki-bumdes/. Diunduh pada  tanggal 28 September 2020. http://digilip.unila.ac.id/740/3/BA B%20II.pdf (Diunduh  pada  tanggal 28  September  2020). Hal 10-11