## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN PENGELOAAN KEBUN JAGUNG

## Randi Saputra, Ashabul Kahfi

## Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## Abstrak
Pokok  masalah  penelitian  ini  adalah  bagaimana  Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap Perjanjian  Pengelolaan  Kebun  Jagung  (Studi  Kasus  di  Desa  Kire  Kec.  Budong-budong Kab.  Mamuju  Tengah)  Jenis  penelitian  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan yang  empiris,  yuridis  normatif.  Adapaun  sumber  primer  (wawancara)  dan  sekunder (dokementasi). Metode pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan  data  dan  analisi  data  dilakukan  tiga tahapan,  yaitu:  reduksi  data,  penyajian data  dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  akad  sudah terpenuhi  dalam  perjanjian  akan  tetapi  ada  salah  satu  unsur  dalam  perjanjian  yaitu perjanjian  yang  dilakukan  itu  tidak  tertulis  atau  lisan,  dan  menurut  hukum  Islam  itu mewajibkan  ketika  bermuamalah  haruslah  ditulis  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Al- Qur’an dan Hadist, maka perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Desa Kire Kec.
Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah khususnya di Dusun KM II Sampoang itu tidak sah.
Kata Kunci: Hukum Islam, Perjanjian, Perjanjian Tidak Tertulis.

## Abstract
The main problem of this research is how the Islamic law observation on engagement of corn field management (study case in kire village budong-budong district center Mamuju regency)  the  method  used  is  qualitative  with  empirical,  juridical  normative  approach. However  the  prime  source  (interview)  and  secondary  (documentation).  The  method  of data  collection  is  interview  and  documentation.  Technic  of  data  management  and analysisdone with three steps which are: data reduction, data presentation and drawing conclusions.  The  result  of  this  research  shows  that  the  agreement  are  done  in  the engagement  but  one  of  the  aspects  on  the  engagement  which  are  done  with  no  written and verbal form and according to Islamic law which should compulsory with written and verbal form when it comes to the term of muamalah according to the law on Al-Qur'an and hadist, so the engagement of corn field management in kire village budong-budong district center Mamuju regency especially in orchard KM II Sampoang is not valid. Keyword: Engagement, Unwritten Engagement, Islamic Law.

## A. PENDAHULUAN
Islam mengajarkan dua demensi hubungan yang harus dipelihara dan di jaga, yaitu (ibadah mahdah )  hubungan manusia  dengan  Tuhannya  dan  segala  aturan  yang  terdapat di  dalamnya  ditetapkan  dengan  rapi  tanpa  ada  cela  bagi  manusia  untuk  mengatur  atau merubahnya  lagi  dan  ( muamalah )  yang  diajukan  untuk  mengatur  kehidupan  manusia dengan  manusia  lainnya.  Secara  sempit  disimpulkan  bahwa muamalah menekankan keharusan  untuk  menaati  aturan-aturan  Allah  yang  telah  ditetapkan  untuk  mengatur
hubungan  antara  manusia  dengan  cara  memperoleh,  mengatur,  mengelolah  dan mengembankan harta benda ( mal ). 1
Manusia dan tanah mempunyai hubungan erat. Selain untuk kepentingannya sendiri dan  orang  lain,  tanah  juga  dibutuhkan  untuk  kepentingan  yang  lebih  luas. 2 Salah  satu kepentingan  dalam  hubungan  manusia  dan  tanah  yaitu  berkebun,  bertani  dan  macam lainnya.  Dalam  hal  berkebun,  masyrakat  mengelolah  kebun  dengan  bermacam-macam tanaman  yang  ditanam  baik  itu  padi,  sawit,  jagung  dan  lain-lain,  baik  itu  dikelolah sendiri maupun mempekerjakan orang lain.
Tanaman  yang  ditanam  di  kebun  salah  satunya  adalah  jagung  baik  itu  dikelola sendiri  atau  mempekerjakan  kepada  orang  lain.  Menyangkut  dengan  mempekerjakan orang lain dengan cara memberikan atau si pekerja datang meminta izin untuk mengelola kebun itu. Dalam mempekerjakan orang lain untuk mengelola kebun yang diatur dalam sebuah perjanjian atau akad baik tertulis atau lisan.
Secara  umum  yang  dianggap  sah  perjanjian  adalah  secara  tertulis  namun  faktanya pada  masyarakat  di  Desa  Kire  Kec.  Budong-budong  Kab,  Mamuju  Tengah  mayoritas bertransaksi  dengan  perjanjian  tidak  tertulis,  dan  dalam  hukum  Islam  pun memerintahkan ketika melakukan kegiatan maka tulislah sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah/2: 282.
Perjanjian  tidak  tertulis  dalam  hal  pengelolaan  kebun  jagung  di  Desa  Kire  Kec. Budong-Budang  Kab.  Mamuju  Tengah  dilaksanakan  ketika  pemilik  kebun  ingin menanam  sawit  dan  sudah  tidak  mampu  untuk  mengelola  sendiri  maka  pemilik  kebun akan  memberikan  atau  mempekerjakan  orang  lain  untuk  mengelolanya.  Mayoritas masyarakat  di  sana  sudah  mempekerjakan  kebunnya  dikarenakan  sudah  tidak  mampu (kurangnya  tenaga),  atau  masih  banyak  pekerjaan  lainnya.  Kemudian  pemilik  kebun memberikan modal awal untuk membersihkan kebun tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  temasuk  penelitian  lapangan  ( field  research )  yaitu:  “suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengangkat data-data yang ada di  masyarakat/lapangan”.Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yakni  dengan menggunakan  metode  penelitian  kualitatif. 3 Metode  kualitatif  merupakan   metode yang menekankan  pada  pemahaman  mengengenai  masalah-masalah  atau  problematika  sosial berdasarkan kondisi  realitas (nyata) dan natural setting yang holitis, kompleks dan rinci. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pemahaman, pencerahan terhadap fenomena dan  eksploitasi  pada  situasi  yang  sama. 4 Lokasi  Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Kire Kecamatan  Budong-Budong  Kabupaten  Mamuju  Tengah  Provinsi  Sulawesi  Barat, dengan  cara  mewancarai  beberapa  masyarakat  untuk  memperoleh  data  dan  keterangan akurat tentang wanprestasi pada perjanjian pengelolaan kebun jagung.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pendekatan  empiris merupakan pendekatan yang timbul terhadap gejala sosial dalam masyarakat. Dalam hal ini  penulis  mengamati  sejauh  mana  perjanjian itu  sehingga  mengakibatkan  suatu akibat yang  melanggar  perjanjian  dalam  hukum  Islam,  dan  pendekatan  yuridis  normatif yakni
1 Andi Intan Cahyani, Fiqh muamalah, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11
2 Rosnidar Sembiring, Hukum Pertanahan  Adat , (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 1.
3 Suharismi Arikunto, Dasar-Dasar Research, (Bandaung: Tarsoto, 1995),  h. 58
4 Albi  Anggito  dan  Johan  Setiawan, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, (Jawa  Barat:  CV  Jejak, 2018), h. 9
penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  dengan  cara mengadakan penelusuran terhadap permasalahan yang diteliti.
Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber  data yaitu sumber primer  (utama)  sumber  data  primer  yakni  data  yang  diperoleh  dari  observasi  dan wawancara langsung terhadap pihak-pihak yang terkait dengan praktik wanprestasi yang ada  di  Desa  Kire  Kecamatan  Budong-Budong  Kabupaten  Mamuju  Tengah  Provinsi Sulawesi  Barat,  dan  sekunder  (pendukung)  sumber  data  sekunder  yakni  data  yang diperoleh  dari  perpustakaan  dan  informasi  lain-lain  seperti  dpkumen,  buku,  jurnal penelitian, dan artikel yang berhubungan dengan materi penelitian.
Metode  Pengumpulan  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu Wawancara dilakukan  dengan  cara  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan  menyangkut  materi  secara langsung  kepada  pihak  yang  bersangkutan  atau  berkaitan  dengan  objek  yang  akan diteliti.  Wawancara  merupakan  pertemuan  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  bertukar informasi  dan  ide-ide  melalaui  tanya-jawab,    Dalam  hal  ini  wawancara  merupakan metode  atau  teknik  pengumpulan  data  atau  informasi  dengan  cara  tanya  jawab  dengan bertatap  muka  langsung  agar  mendapatkan  informasi  yang  lebih  lengkap  tentang  topik yang diteliti, dengan metode ini penulis dengan mudah mendapatkan informasi atau data yang  lebih  terperinci,  dan  dokumen  dilakukan  dengan  jenis  pengumpulan  data  ini yang diperoleh  melalui  doekumen-dokumen.  Dokumen  tersebut  bisa  berupa  tulisan,  gambar, arsip dan masih banyak lainnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Proses  Pelaksaan  Perjanjian  Pengelolaan  kebun  jagung  di  Desa  Kire  Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah
Perjanjian  pengelolaan  kebun  jagung  Desa  Kire  khususnya  di  Dusun  KM  II Sampoang  merupakan  kegiatan  muamalah  yang  sering  di  lakukan  oleh  masyarakat  dan menurut  masyarakat  di  sana  perjanjian  ini  sudah lama  di  gunakan  ketika  masyarakat  di sana  mengalami  kekurangan  atau  kesulitan  dalam  bekerja  atau  memperkerjakan kebunnya, agar bisa memenuhi keutuhan sebagai makhluk sosial dan kehidupan sehari- hari.
Dalam  hal  memperkejakan  kebunnya  pasti  ada  perjanjian  di  awal  terlebih  dahulu yaitu orang yang memiliki kebun hanya mendapat keuntungan agar kebunnya bersih dan sawit cepat tumbuh besar sedamgkan yang mendapat hasil panen itu pekerja kebun, yang menyediakan  modal  adalah  pemilik  kebun,  meskipun  perjanjian  yang  dilakukan  tidak tertulis atau lisan masyarakat di Desa Kire khususnya di Dusun Sampoang mereka sudah memakai sistem ini sejak lama.
Perjanjian lisan yang dilakukan tersebut dan telah disepakat bersama antara pemilik kebun  dan  pekerja  kebun  di  Desa  Kire  khususnya  di  Dusun  Sampoang  lebih mengedepankan  nilai  adat-istiadat  masyarakat  yang  berlaku  secara  turun  temurun. Masyarakat  di  desa  tersbut  lebih  mengedepankan  maslahat bagi  para  pihak  bila  terjadi pelanggaran atau  perselisihan  dari  salah  satu  pihak  yang  tidak melaksanakan  perjanjian sesuai  dengan  keiinginan  dan  kesepakatan  bersama,  biasanya  diselesaikan  dengan  cara baik-bak  antara  pekerja  dan  pemilik  atau  dengan  kekeluargaan  atau  dan  di  bantu  oleh tokoh  masyarakat,  karena  masyarakat  di  desa  tersebut  mengedepankan  yang  namanya kekeluargaan. Adapun gambaran dari perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Khsusnya di Dusun Sampoang di bawah ni.
Gambaran:  kebun  yang  dimiliki  oleh  si  A  (pemilik  kebun),  yaitu  si  A  mencari pekerja  kebun  atau  ada  yang  meminta  untuk  di  kerja  oleh  si  B  (pekerja  kebun),  pada
awalnya si A mencari pekerja kebun atau ada pekerja yang meminta kebunnya oleh si B menyetujui  apa  tidak,  dalam  perjanjian  itu  si  A  hanya  mendapatkan  kebunnya  bersih sehingga  tanaman  sawit  tidak  terganggu  dengan  tanaman  liar  dkarenakan  sawit membutuhkan  jangka  waktu  lama  untuk  berbuah  dan  di  panen,  sedangkan  si  B mendapatkan semua hasil yang dia kerjakan di kebun dan proses penyerahan kebun atau perjanjian yang dilakukan secara lisan atau tidak tertulis. Maka si A menyediakan modal awal untuk d pinjamkan dan digunakan oleh si B dalam mebersihkan kebunnya agar bisa di tanami jagung yang dikerja oleh si B, dan ketika panen tiba maka si B berkewajiban membayar  pinjaman  dan  masa  tanam  selanjutnya  tanggung  jawab  si  B,  panen  kedua- ketiga  kalinya  disitulah  sawit  di  tanam  agar  sawit  tidak  terganggu  dan  subur. Berkahirnya perjanjian ini ketika sawit sudah besar dan tidak bisa lagi di tanami jagung, ketika si B terjadi hal yang tidak di inginkan dan ketika si B melakukan perbuatan yang tidak baik, Kemudia si B menyerahkan kembali kebun yang telah di kerja. Hal ini sudah menjadi tradisi atau kebiasan masyarakat di Desa kire Khusus di Dusun Sampoang.
Dari gambaran diatas perjanjian yang dilakukan masyarakat di Desa Kire merupakan perjanjian yang biasanya berupa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang bersifat timbal balik si pekerja mendapatkan haknya dan melaksanakan kewajibannya begitupun sebaliknya. Seperti yang di terangkan oleh ibu Hariani selaku pemilik kebun.
Saya memperkerjakan kebun saya di karenakan ada beberapa faktor seperti tanaman yang  saya  tanami  (sawit)  tidak  terganggu  dengan  rumput  liar  dan  bersih,  kalau  di kerja  orang  lain  maka  pemilik  lebih  ringan  dalam  mengelolah  kebunnya  seperti kebrsihan dan jikalau pekerja menanami jagung maka harus bersih kebun, baru bisa ditanami. 5
Dalam  peranjian  dilakukan  oleh  ibu  Hariani  dengan  bapak  sulaiman  atau  pak  aril tidak jauh berbeda dengan perjanjian pada umummnya hanya yang berbeda yaitu pemilik kebun  tidak  mendapatkan  hasil  dari  tanaman  pekerja  kebun  (jagung)  pemilik  kebun hanya  mendapatkan  kebersihan  kebun  semata,  agar  tanaman  sawitnya  bisa  tumbuh dengan  baik.  Perjanjian  ini  hanya  berjangka  pendek  apabila  sawit  sudah  berbuah  dan besar  sudah  tidak  memunkinkan  ditanami  jagung  maka  si  pekerja  (bapak  Aril) mendatangi pemilik kebun lalu menyerahkan kembali kebunnya.
Proses penanaman jagung hingga panen ada beberapa tahap, tahap pertama dimulai dari musim hujan pekerja fokus membersihkan kebun mulai dari penyemprotan rumput, dan memcabut rumput kemudian membakar hingga layak untuk di tanami jagung. Tahap kedua  menyipkan  bibit minimal  10  kg  untuk  ditanam  di  lokasi  yang  sudah  di  bersikan, proses  penanaman  di  mulai  ketika  semua  sudah  siap  dan  memanggil  warga  untuk membantu  menanami  jagung.  Tahap  ke-tiga  ketika  sudah  tumbuh  jangung  berumur  2 minggu  waktunya  untuk  pemupukan  agar  jangung  tumbuh  sehat  dan  menyomprotkan disinfektan  agar  hama  tidak  menggangu  proses  pertumbuhan  tanaman  jagung,  ketika sudah  berbuah  harus  di  jaga  dari  hewan-hewan  yang  merusak  tanaman  seperti  babi. Tahan  selanjutnya  yaitu  masa  panen,  panen  dilakukan maksimal  3  kali  tapi masyarakat disana hanya 2 kali panen dalam setahun. Seperti yang dikatakan oleh bapak Hardim.
Kita  panen  itu  tergantung  dari  cara  kerja  si  pekerja  ketika  kerja  kita  bagus  maka hasilpun  bagus  bgitupun  dengan  pemilik  kebun  pasti  merasa  ikut  senang  ketika hasilnya  bagus  dan  hasil  dari  panen  tersebut  terserah  kepada  pekerja  kebun  mau
5 Hariani(40), Ibu Rumah Tangga, Wawancara, Kire, 27 Januari 2020.
memberikan atau tidak dan menurut saya selaku pekerja kebun sistem begini dalam hal jangka pendek sangat baik. 6
P roses  panen  pun  memiliki  tahan  mulai  dari  tahap  pertama  yaitu masseppe yaitu mengambil  buah  jagung  di  pohon  dan  mengumpulkan  di  karung  lalu  di  kumpulkan  di tempat  tertentu,  tahap  kedua  menyewa  alat  penggiling  jagung,  setelah  di  giling  proses selanjutnya  jikalau  di  kebun  di  giling  maka  di  bawah  pulang  kerumah  menggunakan motor, tahap selanjutnya menjemur jagung minimal maksimal 3 hari agar jagung kering dan siap di jual ke pedegang, dan begitu seterusnya hingga sawit tumbuh besar perkiraan 4 tahunan.
Hasil  dari  penen  tersebut  di  ambil  sepenuhnya  oleh  si  pekerja  dan  kembali  lagi  ke perjanjian pemilik hanya mendapatkan keuntungan kebersihan kebun agar tanaman sawit tumbuh dengan baik.
Menurut  saya  tidak  masalah  justru  itu  lebih  baik  karena  yang  dia  kerja  hasil  dari kerjanya kecuali ada akad lain baru bisa di bagi hasilnya, akan tetapi saya serahkan sama pekerja saja intinya saya mendapat kebersihan dan perawatan kebun saya ujar dari salah satu pemilik kebun. 7
Dalam perjanjian pengelolaan kebun jagung, rata-rata melakukan perjanjian ini yaitu pemilik  hanya  mendapatkan  kebersihan  kebun  dan  si  pekrja  mendapatkan  hasil  dari kerjannya (dana), pekerja kebun berkewajiban menjaga dan mebersihkan kebun yang ia kerja sampai sawit yang ditanam oleh pemilik kebun menghasilkan buah. Seperti yang di katakan oleh salah satu pekerja kebun  bapak Sulaiman (bapak Aril).
Kita selaku pekerja kebun pasti memberikan yang terbaik dalam mengerjakan kebun yang  diberikan  oleh  pemlik  pasti  bersungguh-sungguh,  dan  perjanjiannya  pun  itu sama-sama  menguntunkan  baik  dari  pemilik  maupun  pekerja.  Dan  pasti  pemilik kebun mau lihat cara kerja kita selaku pekerja yang bertanggung jawab. 8
Adapun isi perjanjian yang di sepakati oleh kedua pihak yaitu :
1. Selama  perjanjian  tersebut  kebun  yang  diserahkan  oleh  pemilik  kebun  berada penuh di tangan pekerja kebun;
2. Segala  hal  yang  ditanami  oleh  pekerja  itu  dan  membuahakan  hasil  itu  milik  si pekerja kebun;
3. Sama-sama  memberikan  keuntungan,  si  pemilik  mendapatkan  kebersihan  kebun agar sawit tumbuh dengan baik sedangkan pekerja mendapatkan hasil dari kebun yang ia kelolah;
4. Perjanjian ini berlangsung selama 4 tahun;
5. Berkhirnya  perjanjian  ini  apabila  sawit  sudah  menghasilkan  buah,  dan  pekerja tidak bertanggung jawab.
Setelah pejanjian telah disepakati oleh pihak pemilik kebun dan pekerja kebun maka terjalinlah sebuah perjanjian. Dalam penelitian beberapa permasalahan dalam perjanjian pengelolaan kebun jagung, diataranya:
1. Pekerja  kebun  tidak  bertanggung  jawab,  perjajian  ini  kadang  ada  pekerja  yang bermain-main  atau  ketika  sudah  panen  pertama  atau  panen  kedua  sudah  tidak ingin  bekerja  lagi  dikarenakan  sudah  mendapatkan  hasil  yang  menguntungkan padahal  perjanjian  ini  ketika  sawit  sudah  besar  dan  sudah  berbuah,  keadaan  ini lah yang biasa merugikan  pemilik kebun dikarenakan modal awal, semua racun,
6 Hardim(46), Petani, Wawancara, Kire, 29 Januari 2020.
7 Bahria(36) , Ibu Dusun KM III Sampoang, Wawancara, Kire, 28 Januari 2020.
8 Suliaman(34), Kepala RT KM III Sampoang, Wawancara, Kire, 27 Januari 2020.
pupuk dan lain-lain telah disedikan oleh pemilik kebun nanti ketika sudah panen baru mengganti atau membayar hutangnya ke pemilik.
2. Keadaan  tertentu  seperti  kejadian  yang  tidak  di  inginkan  seperti  pekerja mengalami  kecelakaan  dan  hal-hal  lain  yang  terjadi  dan  harus  mermbatalkan perjanjian.
3. Perjanjian yang dilakukan itu secara lisan atau tidak tertulis.

## 2. Perjanjian Tidak Tertulis dalam Pengelolaan Kebun Jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah dalam Pandangan Hukum Islam
Perjanjian  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Desa  Kire  Khsususnya  di  Dusun Sampoang dalam hal pengelolaan kebun jagung dilakukan secara tidak tertulis atau lisan, seperti  perjanjian  yang  dilakukan  oleh  ibu  Hariani  dengan  bapak  Sulaiman  sudah memenuhi beberapa rukun dan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sebagai berikut: 9 Pertama Sighat  Al-‘aqd (ijab  kabul),  yang  menunjukkan  suatu  perjanjian  yang  sah apabila  mengandung  keinginan  dan  kerelaan(rida)  antara  kedua  belah  pihak  agar perjanjian yang dilakukan  itu bisa disempurnakan. Perjanjian antara ibu Hariani dengan bapak  Sulaiman  dapat  diketahui  melalui  dari  ucapan  dari  ibu  Hariani  selaku  pemilik kebun  yang  telah  memberkan  tanggung  jawab  untuk  mengerjakan  kebun  miliknya kepada bapak Sulaiman menerima tawaran selaku pekerja kebun dari ibu Hariani.
Kedua Al-Aqidain (pelaku  akad) , pelaku  yang  dimaksud  disini  ialah  orang  yang melakukan  sebuah  perjanjian,  seperti  yang  dilakukan  oleh  ibu  Hariani  selaku  pemilik kebun dan bapak Sulaiman selaku pekerja kebun.
Ketiga Ma’qud  ‘alaih (objek  akad),  dalam  ini  perjanjian  yang  dilakukan  harus memiliki objek, perjanjian yang dilakukan di Desa Kire khususnya di Dusun Sampoang rata-rata objeknya ialah kebun atau lahan kosong.
Ke-empat Maudhu  Al-‘aqd (tujuan  akad),  masyarakat  di  Desa  Kire  khususnya  di Dusun  Sampoang  tujuan  dalam  melakukan  sebuah  perjanjian  bertujuan  agar  tanaman buah sawit itu terjaga dengan baik dan terlindungi.
Mayoritas  masyarakat  hanya  mengetahui  sistem  perjanjian  yang  dilakukan  sudah baik  dan  tidak  melihat  aturan-aturan  yang  ada  didalam  Al-Qur’an  dan  minimnya penjelasan mendalam tentang perjanjian ujar dari imam dusun. 10
Rukun  dan  syarat  terpenuhi  akan  tetapi  perjanjian  yang  dilakukan  di  Desa  Kire khususnya di Dusun  Sampoang secara  lisan atau tidak tertulis sedangkan dalam hukum Islam  menganjurkan  kita  dalam  bermuamalah  haruslah  tertulis  agar  menjadi  bukti dikemudian hari ketika terjadi sengketa. Allah swt. telah berfirman sesuai dalam QS. Al- Baqarah/2: 282.
ُّيَأَٰٓ َي َء َنيِذَّلٱ اَه اَذِإ ْا َٰٓوُنَما
ُِۚلۡدَعۡلٱِب  ُُۢبِتاَك  ۡمُكَنۡيَّب بُت ۡكَيۡل َو ُُۚهوُبُت ۡكٱَف ى ّٗ مَسُّم  ٖلَجَأ َٰٓ ىَلِإ ٍنۡيَدِب مُتنَياَدَت
. ..
Terjemahannya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  kamu  bermu'amalah  tidak  secara  tunai untuk  waktu  yang  ditentukan,  hendaklah  kamu  menuliskannya.  Dan  hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. . . 11
9 Mas Heru(54), Imam Dusun KM II Sampoang, Wawancara , Kire 28 Januari 2020.
10 Mas Heru(54), Imam Dusun KM II Sampoang, Wawancara , Kire 28 Januari 2020.
11 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 48.
Sesuai  dengan  firman  Allah  swt.  bahwasanya  diatas  menganjurkan  ketika  dalam bermuamalah  haruslah  dilakukan  secara  tertulis.  Begitupun  dengan  perjanjian  yang dilakukan  di  Desa  Kire  khususnya  di  Dusun  Sampoang,  seharusnya  perjanjian  itu  di tuliskan  secara  resmi  agar  dikemudian  ketika  terjadi  sengketa  atau  wanprestasi memudahkan  di  kemudian  hari.  Perjanjian  yang  dilakukan  haruslah  dengan  adil  dan tidak mengurangi ataupun menambah sedikitpun isi dari perjanjian itu.
Bertanggung  jawab  dalam  melakukan  sebuah  perjanjian  itu  hukumnya  wajib, dikarenakan  perjanjian  memiliki  dampak  bagi  perdamaian  dan  dapat  menyelesaikan persengketaan sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surah QS. Al-Maidah/5: 1.
ُك ۡيَلَع   ىَلۡتُي اَم  َّلَِّإ  ِم َعۡنَ ۡلۡٱ ُةَميِهَب مُكَل  ۡتَّل ِحُأ ُِۚدوُقُعۡلٱِب ْاوُف ۡوَأ ْا َٰٓوُنَماَء  َنيِذَّلٱ اَهُّيَأَٰٓ َي اَم ُمُك ۡحَي َ َّللَّٱ َّنِإ  ٌۗ م ُرُح  ۡمُتنَأ َو ِدۡيَّصلٱ يِ ل ِحُم  َرۡيَغ  ۡم
ُدي ِرُي .
Terjemahannya:
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  penuhilah  aqad-aqad  itu.  Dihalalkan  bagimu binatang  ternak,  kecuali  yang  akan  dibacakan  kepadamu.  (Yang  demikian  itu) dengan  tidak  menghalalkan  berburu  ketika  kamu  sedang  mengerjakan  haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. 12 Pada tahap ini pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus melaksanakan  apa  yang  ia  janjikan  atau  isi  perjanjan  tersebut  harus  jadi  kewajibannya dalam  perjanjian  tersebut.  Dalam  halnya  oleh  pemilik  kebun  ibu  Hariani  menyadari bahwa  perjanjian  yang  ia  lakukan  dengan  pekerja  kebun  bapak  Sulaiman  sudah  sama- sama  rida  agar  tidak  terjadi  kesalahpahaman  antara  kedua  belah  pihak  sehinggah perjanjian yang dilakukan berjalan sesuia dengan keiinginan.
Apabila  perjanjian  telah  berakhir  atau  putus  dikarenakan  perbuatan  pekerja  kebun maka  para  pihak  kembali  kepada  keadaan  semula  seolah-olah  tidak  pernah  terjadi konrak,  pihak  pekerja  mengembalikan  perjanjian  pengelolaan  kebun  dengan  keadaan semula,  akan  tetapi  jika  pekerja  kebun  tidak  mengembalikan  dengan  keadaan  semula atau tidak melaksanakan perjanjian dengan baik maka perjanjian yang dilakukan oleh si pekerja  dapat  merugikan  pihak  pemilik  kebun  dikenakan  pemilik  kebun  harus membersihkan dari awal lagi dan makin susah di tanami bibit sawit terkecuali si pekerja kebun mengembalikan kebun dalam keadaan bersih dan siap di tanami bibit sawit.
Menurut penulis, perjanjian yang tidak tertulis ini yang dilakukan oleh pihak pekerja kebun  ketika  ada  kesalahpahaman  bisa  diselesaikan  dengan  cara  musyawarah  dengan pemilik  kebun  dan  melibatkan  tokoh  masyarakat,  ketika  si  pekerja  mempunyai  itikad baik. Sangat jelas apa yang di inginkan pemilik kebun yang hanya ingin melihat tanaman bibit  sawit  itu  tumbuh  dengan  baik  meskipun  sederhana  dari  tujuan  perjanjian  ini  tapi alangkah  baiknya  jika  perjanjian  tersebut  tertulis,  agar  ada  kekuatan  hukum  yang mengikat dalam suatu perjanjian.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:
1. Setelah  penulis  melakukan  penelitian  dan  menganalisis  data  yang  ditemukan  di lapangan  serta  beberapa  data  pendukung  lainnya,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan
12 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya , h. 106
sebagai berikut: Pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun jagung di Desa Kire Kec. Budong-Budong Kab. Mamuju Tengah yaitu, pemilik kebun mencari pekerja kebun untuk mengelolah kebunnya begitupun sebaliknya pekerja kebun biasanya meminta langsung  kepada  pemilik  kebun  untuk  mengelolah  kebun  si  pemilik,  dan  pemilik kebun menyiapkan modal untuk si pekerja kebun, tujuan utama dari pemilik kebun memeperkerjakan  kebunnya  adalah  untuk  menjaga  dan  memelihara  tanaman  bibit sawit  sampai  menghasilkan  buah,  sedangkan  pekerja  kebun  mengelolah  kebun dengan menanami jagung serta hasil dari yang dikerja oleh pekerja kebun itu milik dari  pekerja  kebun  dan  terserah  pada  pekerja  mau  meberikan  apa  tidak  kepada pemilik kebun dan waktu pelunasan  modal yang di pinjam ketika sudah panen, dan perjanjian pengelolaan kebun jagung yang tidak tertulis dilakukan di Desa Kire Kec. Budong-budong  Kab.  Mamuju  Tengah  ditinjau  dari  hukum  Islam  tidak  sah dikarenakan  meskipun  sudah  memenehui  rukun  dan  syarat  dalam  perjanjian  akan tetapi ada unsur lainnya yaitu perjanjian yang dilakukan di Desa Kire Kec. Budong- budong  Kab.  Mamuju  Tengah  itu  tidak  tertulis  dan  di  dalam  hukum  Islam mewajibkan  ketika  kita  bermuamalah  tidak  secara  tunai  maka  haruslah  di  tuliskan sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Qur’an.
2. Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penulis  memberikan  saran-saran  untuk  menajdi bahan  pertmbangan  yaitu:  Mengenai  pelaksaan  perjanjian  tersebut,  seharusnya pemilik  kebun  maupun  pekerja  kebun  menuliskan  perjanjian  agar  ada  kekuatan hukum  yang  tercantum  di  dalam  suatu  perjanjian,  untuk  kepentingan  pembuktian bial dikemudian hari terjadi sengketa, dan dalam pelaksanaan perjanjian pengelolaan kebun  jagung  di  Desa  Kire  Kec.  Budong-budong  Kab.  Mamuju  Tengah  jangan sampai  mengabaikan  prinsip  syariah  seperti  yang  di  jelaskan  dalam  Al-Qur’an  dan Hadist yang merupakan dasar hukum dari perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito,  Albi  dan  Setiawan,  Johan, Metodologi  Penelitian  Kualitatif, Jawa  Barat:  CV Jejak, 2018
Arikunto, Suharismi, Dasar-Dasar Research, Bandaung: Tarsoto, 1995. Cahyani, Andi Intan, Fiqh muamalah, Makassar: Alauddin University Press, 2013.
Kementrian  Agama  Republik  Indonesia, Al-Qur’an  dan  Terjemahnya ,  Solo:  PT.  Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2009.
Sembiring, Rosnidar, Hukum Pertanahan Adat , Depok: Rajawali Pers, 2017.
Wawancara dengan Bahria, Warga Desa Kire, pada tanggal 28 Januari 2020 Wawancara dengan Hardim, Warga Desa Kire, pada tanggal 29 Januari 2020 Wawancara dengan Hariani, Warga Desa Kire, pada tanggal 27 Januari 2020 Wawancara dengan Mas Heru, Warga Desa Kire, pada tanggal 28 Januari 2020 Wawancara dengan Sulaiman, Warga Desa Kire, pada tanggal 27 Januari 2020