## KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERHITUNGAN POTENSI
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H
Wakil Sekretaris Jenderal I, Asosiasi Profesor dan Doktor Hukum Indonesia Jl. Cijagra Nomor 61, Buah Batu, Bandung indra_yksh@yahoo.com
Naskah diterima: 5 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

## ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji tentang peranan lembaga auditor, khususnya BPK dan BPKP, dalam menghitung  potensi kerugian keuangan negara.  Dalam Tindak pidana korupsi di Indonesia salah satu unsur  delik dalam tindak korupsi adalah “kerugian keuangan negara”.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini,  adalah menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal  yaitu penelitian  hukum  yang  menggunakan  sumber  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini mengharuskan  perlunya  penghitungan  keuangan  untuk  menentukan  besar  kecilnya kerugian  negara.  Perhitungan  kerugian  keuangan  negara  juga  diperlukan  untuk menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayar terpidana. Sebab selain dapat dijatuhi  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan  dalam  KUHP,  terpidana  korupsi  juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.
Kata kunci: Kerugian, Keuangan Negara, Tindak Pidana.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽

## CRIMINAL LAW POLICY ON CALCULATION OF POTENTIAL STATE FINANCIAL LOSSES
Dr. Indra Yudha Koswara, S.H., M.H
Deputy Secretary General I, Association of Professor and Doctor Law of Indonesia Cijagra Street Number 61, Buah Batu, Bandung indra_yksh@yahoo.com

## ABSTRACT
This  study  examines  the  role  of  auditor  institutions,  especially  BPK  and  BPKP,  in calculating  the  potential  loss  of  state  finances.  In  the  corruption  case  in  Indonesia, one  element  of  the  offense  in  the  act  of  corruption  is  “state  financial  losses”.  The method  of  approach  used  in  this  study  is  to  use  a  normative  juridical  approach  or doctrinal  legal  research,  namely  legal  research  using  secondary  data  sources.  The results of this study require the need for financial calculations to determine the size of state  losses.  Calculation  of  state  financial  losses  is  also  needed  to  determine  the amount of substitute money that must be paid by the convict. Because in addition to being  subject  to  basic  and  additional  criminal  penalties  in  the  Criminal  Code, convicts  of  corruption  can  also  be  sentenced  to  additional  penalties  in  the  form  of payment of substitute money.
Keyword: Losses, State Finance, Criminal Acts.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽

## A. Latar belakang
Hukum  Indonesia  sebagai  perlengkapan  masyarakat  ini  berfungsi  untuk menintegrasikan  kepentingan-kepentingan  anggota  masyarakat  sehingga  tercipta ketertiban  dan  keteraturan,  karena  hukum  mengatur  hubungan  antarmanusia  dengan manusia,  manusia  dengan  masyarakat  dan  sebaliknya,  ukuran  hubungan  tersebut adalah  keadikan. 1 Korupsi  ibarat  sebuah  penyakit  kanker  yang  mengancam  proses pembangunan  dengan  berbagai  akibat,  antara  lain  merugikan  keuangan  dan perekonomian  negara  sehingga  menghambat  pembangunan  nasional.  Korupsi  juga menjadi  kendala  investasi  dengan  meningkatkan  berbagai  risiko  bagi  investor  baik dari dalam maupun dari luar negeri karena pelaku bisnis bekerja dan berurusan dalam lingkungan masyarakat yang korup. 2
Terkait dengan bisnis transaksi internasional, bentuk korupsi yang sering terjadi adalah  penyuapan  ( bribery )  yang  dilakukan  oleh  orang  asing  terhadap  pejabat  suatu negara tempat kegiatan bisnis itu dilakukan. 3 Korupsi bukan lagi masalah lokal, akan tetapi  telah  menjadi  sebuah  fenomena  internasional  yang  mempengaruhi  seluruh masyarakat  dan  perekonomian,  oleh  karena  itu  kerjasama  internasional  untuk mencegah  dan  mengendalikannya  menjadi  sangat  penting. 4 Korupsi  tidak  terjadi begitu  saja,  korupsi  adalah  hasil  belajar  seseorang  yang  kemudian  diajarkan  lagi kepada orang lainnya. Faktor terpenting dari tindakan korupsi adalah manusia, karena manusia selain sebagai makhluk individu juga merupakan makhluk sosial. Disatu sisi sebagai  individu,  manusia  menampilkan  diri  pribadi  yang  memiliki  cipta,  rasa,  dan karsa,  sementara  disisi  yang  lainnya  sebagai  makhluk  sosial,  manusia  harus mempertahankan  eksistensinya  melalui  proses  interaksi  dengan  manusia  lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.
Korupsi terjadi bersamaan dengan berdirinya sebuah Negara dan berkaitan erat dengan  moralitas  penguasa  Negara.  Presiden  Amerika  Serikat  ke-4  James  Madison, menegaskan  sebuah  pemerintah  tidak  lain  dari  cermin  yang  terbesar  dari  semua cermin sifat manusia. Jika manusia adalah malaikat, maka tidak perlu pemerintahan. Jika  malaikat  yang  memerintah  manusia,  maka  tidak  perlu  pengawasan  atas pemerintah,  dari  luar  maupun  dari  dalam. 5 Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  dalam peradilan  tindak  pidana  korupsi  perbuatan  korupsi  yang  paling  banyak  dilakukan adalah  jenis  korupsi  yang  terkait  dengan  kerugian  keuangan  Negara  yang  diatur dalam  Pasal  2  dan  Pasal  3  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Di  samping  hal  tersebut  korban  tindak  pidana  dan  korban  penyalahgunaan kekuasaan,  dan  juga  seringkali  keluarga  korban,  para  saksi  dan  orang  lain  yang membantu  korban,  secara  tidak  adil  mengalami  kerugian,  kerusakan  atau  cidera,
1 Wawan Muhwan, Pengantar Ilmu Hukum , (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 183.
2 Juni Sjafrien Jahja, Say No To Korupsi , (Jakarta: Visi Media, 2012), hlm. 3.
3 Ibid . , hlm. 4. 4 Ibid . , hlm 7.
5 Jeremy Pope, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional , (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 44.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
selain itu juga menderita kesulitan ketika membantu dalam penuntutan terhadap para pelaku kejahatan.
Rumusan unsur-unsur pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pasal  2:  Setiap  Orang;  Memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain  atau  korporasi; Dengan  cara  melawan  hukum;  Dapat  Merugikan  Keuangan  Negara  atau Perekonomian Negara.
2. Pasal 3; Setiap Orang; Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  atau  suatu  korporasi;  Menyalahgunakan  kewenagan,  kesempatan  atau sarana; Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 6
Selanjutnya jika dilihat dari ketentuan kedua pasal tersebut, terdapat salah satu unsur  yang sama  yaitu  “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.  Menurut  Bagir  Manan,  unsur  kerugian  negara  dalam  perkara  korupsi merupakan unsur yang memiliki derajat tertinggi dari unsur-unsur lainnya. Tidak ada kerugian Negara, sama dengan tidak ada korupsi, tidak ada yang diperkaya, juga tidak ada yang memperkaya diri sendiri, karena memang tidak ada kerugian. 7
Sementara itu,  dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi, menentukan  sebagai  berikut:  “Yang  dimaksud  dengan  “secara  nyata  telah  ada kerugian  keuangan  negara  adalah  kerugian  yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya berdasarkan  hasil  temuan  instansi  yang  berwenang  atau  akuntan  publik  yang ditunjuk”. 8
Dalam  menentukan  terbukti  atau  tidaknya  adanya  kerugian  keuangan  negara tersebut  dalam  praktik  suatu  peradilan  pidana  telah  ditentukan  dengan  merajuk kepada  ketentuan  Hukum  Acara  Pidana  yang  mengutamakan  kebenaran  materiil, sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP menentukan alat-alat bukti yang sah  berupa:  Keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan terdakwa,  bahkan  dalam  perkara  Tindak  Pidana  Korupsi,  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  dan  Terorisme  dengan  berlakunya  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008 tentang  Informasi  Taransaksi  Elektronik,  alat  bukti  yang  sah  diperluas  degan informasi dan dokumen  elektronik yang sudah diperbaharui melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. 9
6 Buku  Saku  KPK, “Memahami untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi” .  Undang-undang  Nomor  31 Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
7 Bagir  Manan, “Seandainya  Saya  Hakim  Bank  Century” , Varia  Peradilan  Tahun  XXX  Nomor  349 Desember 2014.
8 Penjelasan  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9 Andriani Nurdin, “Keterangan Saksi Disidang Dalam Perkara Pidana Yang Disangka Palsu berdasarkan Pasal 174 KUHAP”, Varia Peradilan Tahun XXVII Nomor 328 Desember 2013. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Ayat (1). Informasi Elektronik dan/atau dokumen
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
Bertolak  ukur  dari  ketentuan  Pasal  184 KUHAP  tersebut,  untuk  membuktikan seseorang terbukti atau tidaknya melakukan suatu perbuatan korupsi harus terpenuhi keseluruhan  unsur-unsur  tindak  pidana  korupsi  tersebut,  yaitu  dengan  berdasarkan kepada  fakta-fakta  yang  terungkap  sebagai  fakta  hukum  di  persidangan.  Atas  dasar itu  Penulis  merasa  tertarik  untuk  mengadakan  penelitian  mekanisme  untuk membuktikan  seseorang  dapat  dikatakan  terbukti  secara  hukum  dalam  memenuhi unsur  “Merugikan  Keuangan  Negara”,  oleh  karena  Undang-undang  tentang  Tindak Pidana  Pemberantasan  Korupsi  tidak  mengatur  dan  tidak  menyebutkan  siapa  yang berhak  untuk  menghitung  adanya  kerugian  keuangan  Negara.  Bahwa  sesuai  dengan pembidangannya  para  penegak  hukum  baik  Polisi,  Jaksa  Penuntut  Umum,  Hakim maupun  Pengacara  (Advokat)  di  dalam  persidangan  sebagaimana  Hukum  Acara Pidana  tidak  diberikan  kewenangan  untuk  menghitung  adanya  kerugian  keuangan negara,  yang  tentunya  hal  tersebut  dibutuhkan  adanya  keahlian  khusus  dalam bidangnya yaitu Akunting untuk melakukan perhitungan andanya kerugian keuangan negara atau Auditor.
Bahwa  dengan  merajuk  kepada  ketentuan  Pasal  184  ayat  (1)  huruf  b  tersebut, ternyata disebutkan salah satu alat bukti yang sah menurut hukum adalah keterangan ahli,  namun  demikian  dalam  praktek  persidangan  mengenai  keterangan  ahli  sebagai seorang ahli Auditor sering dipermasalahkan mengenai kewenangannya antara Jaksa selaku  Penuntut  Umum  dan  para  Advokat  dalam  melakukan  pembelaannya,  oleh karena  menurut  hukum  apa  bila  perhitungan  adanya  kerugian  keuangan  Negara tersebut  dilakukan  oleh  Auditor  yang  tidak  mempunyai  kewenangan  secara  hukum akan  mengadung  cacat  secara  hukum  dan  mencidrai  rasa  keadilan  serta  menjadi pelanggaran  bagi  hak  asasi  manusia  yang  tentunya  akan  menjadi  suatu  “persoalan hukum”.
Menyangkut  masalah  keadilan,  perlu  kiranya  diperhatikan  pendapat  Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa untuk suatu keadilan diperlukan aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan mana saja yang diperbolehkan dan dilarang, dan ini tugas  Negara  untuk  menentukannya.  Penentuan  perbuatan-perbuatan  mana  yang dilarang  dan  diperbolehkan  maka  perlu  suatu  undang-undang  yang  khusus,  sebab tanpa undang-undang akan menimbulkan ketidakadilan, sebab keadilan tidak berdasar pada oknum. Melainkan kepada ikatan-ikatan kemasyarakatan. 10
Selanjutnya menurut pendapat Clive Walker menjelaskan: “suatu penghukuman yang  lahir  dari  ketidak  jujuran  atau  penipuan  atau  tidak  berdasarkan  hukum  dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan  pidana  yang  menghormati  hak-hak  individu.  Dalam  konteks  ini  kegagalan penegakan  keadilan  akan  menimbulkan  bahaya  bagi  integritas  moral  proses  hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum”. 11
Elektronik  atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  bukti  hukum  yang  sah;  ayat  (2).  Informasi  elektronik  dan/atau dokumen  elektronik  dan/atau  hasil  cetaknya  dimaksud  ayat  (1)  merupakan  perluasan  dari  alat  bukti  yang  sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
10 Edi Setiadi., dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi , (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 6.
11 Clive  Walker, Miscarriage  of  Justice  in  Principle  and  Pratice dalam Clive  Walker  dan  Keir  Starter, Miscarriage of justice a Review of Justice in Error , (U.S: Black stone Press Limited, 1999).
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
Sesungguhnya,  untuk  menjunjung  tinggi  nilai  keadilan  dan  kemenusiaan  yang menghormati  hak  asasi  manusia,  Negara  telah  meletakan  dasar  dan  menjamin sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  yaitu:  “bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum”  (Pasal  27)  dan  “perlakuan  yang  sama  dihadapan hukum”  (Pasal  28  D),  sebagaimana asas “equality  before  the  law”,  selain  dari  pada itu,  Negara  telah  mengatur  dan  menentukan  lembaga  mana  yang  dapat  menentukan adanya  “Kerugian  Keuangan  Negara”,  hal  ini  dinyatakan  sebagaimana  dalam  Pasal 23E  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945  yang  telah  di  amandemen  menegaskan  sebagai berikut;  “untuk  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggungjawab  tentang  keuangan  negra diadakan  satu  Badan  Pemerisa  Keuangan  yang  bebas  dan  mandiri”. 12 Pengaturan tersebut  dimaksudkan  agar  dalam  pemeriksaan  tidak  terjadi  tumpang  tindih pemeriksaan  atas  suatu  objek  pemeriksa  yang  terjadi  secara  berulang-ulang  dalam satu  tahun  anggaran,  maka  oleh  karena  itu  diatur  pemeriksaan  tersebut  cukup dilakukan oleh hanya satu pemeriksa eksternal dan satu pemeriksa internal dalam satu tahun anggaran. 13

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  permasalahan  dalam  penelitian  ini adalah:
1. Siapakah yang berhak menghitung adanya kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi menurut kewenangannya?
2. Bagaimana  peran  BPK  dan  BPKP  dalam  menghitung  adanya  kerugian keuangan negara terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi?

## C. Tujuan Penulisan
Sejalan  dengan  permasalahan  tersebut,  maka  tujuan  penelitian  yang  hendak dicapai di dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk  mengkaji  siapakah  yang  berhak  menghitung  adanya  kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi menurut kewenangannya.
2. Untuk  meneliti  peran  BPK  dan  BPKP  dalam  menghitung  adanya  kerugian keuangan negara terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi?

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan metode  yuridis  normatif  yakni  metode  yang  metode  yang  digunakan  dengan menguasai  hukumnya  bagi  suatu  persoalan  tertentu  serta  bagaimana  melaksanakan atau  menerapkan  peraturan-peraturan  hukum  tersebut.  Pendekatan  yuridis  normatif ini  mencakup  penelitian  terhadap  sistematika  hukum,  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi  hukum.  Penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum kepustakaan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  yang ada,  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  dan  bahan  hukum  tersier untuk  selanjutnya  bahan-bahan  hukum  tersebut  disusun  secara  sistematis,  dikaji kemudian  ditarik  suatu  kesimpulan  dalam  hubungannya  dengan  masalah  yang
12 Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Indonesia, Bahan  Tayangan  Materi  Sosialisasi  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Republik Indonesia , (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2012), hlm. 28.
13 Surachmin, “Siapa Yang Harus Menghitung Kerugian Negara”, Varia Peradilan Tahun XXVII Nomor 317 April 2012, hlm. 39.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
diteliti. 14 Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan- bahan hukum dari berbagai sumber. 15

## E. Kerangka Teoretis dan Yuridis
Dalam  menetukan  pengertian  Kerugian  Negara  maka  dapat  dilihat  ketentuan hal itu diantaranya, yaitu:
1. Pasal  1  angka  15  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa  Keuangan  (yang  selanjutnya  disingkat  UU  BPK):  “Kerugian Negara/Daerah  adalah  kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan  barang,  yang nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik sengaja  maupun  lalai”.    Berdasarkan  UU  BPK  dan  Keppres  Nomor  103 Tahun  2001  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  yang menilai/menetapkan  ada  tidaknya  kerugian  keuangan  negara  adalah  Badan Pemeriksa  Keuangan  (yang  selanjutnya  disingkat  BPK)  dan  Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (yang  selanjutnya  disingkat BPKP).  Adapun perhitungan kerugian negara sendiri bersifat kasuistis, atau dilihat  kasus  per  kasus.  Penjelasan  lebih  lanjut  dapat  Anda  simak  dalam artikel tersebut;
2. Pasal  1  angka  22  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara  (yang  selanjutnya  disingkat  UU  Perbendaharaan Negara): “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya  sebagai  akibat  perbuatan melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai”.    Dalam  Penjelasan  Pasal  59 ayat (1) UU Perbendaharaan Negara dikatakan bahwa kerugian negara dapat terjadi  karena  pelanggaran  hukum  atau  kelalaian  pejabat  negara  atau pegawai  negeri  bukan  bendahara  dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan administratif  atau  oleh  bendahara  dalam  rangka  pelaksanaan  kewenangan kebendaharaan.  Penyelesaian  kerugian  negara  perlu  segera  dilakukan  untuk mengembalikan  kekayaan  negara  yang  hilang  atau  berkurang  serta meningkatkan  disiplin  dan  tanggung  jawab  para  pegawai  negeri/pejabat negara pada umumnya, dan para pengelola keuangan pada khususnya;
3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (  yang  selanjutnya  disingkat  UU 31/1999):  “Yang  dimaksud  dengan  “secara  nyata  telah  ada  kerugian keuangan  negara”  adalah  kerugian  yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”.
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.
15 Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap  Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure: Kajian  Ilmiah  Hukum ,  Volume  1  Nomor  1,  2016.  Lihat  juga  Pamungkas  Satya  Putra,  “Accountability  of Construction  Services  Contract  by  Village  Government  In  Karawang  District”, Yustisia ,  Volume  3  Nomor  3, 2014.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
Contoh  kasus  yang  terdapat  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi  menganut  kerugian negara  dalam  arti  formil.  Kasus  tersebut  menceritakan  tentang  soal  pertimbangan majelis hakim yang menyatakan unsur “kerugian negara” tidak terbukti dalam kasus kredit  yang  disalurkan  Bank  Mandiri  kepada  PT.  Cipta  Graha  Nusantara  (CGN) karena perjanjian kredit masih berlangsung hiingga September 2007 dan CGN selalu membayar cicilan hutang. Alasan majelis hakim menyatakan unsur “kerugian negara” tidak  terbukti  dalam  kasus  tersebut  adalah  karena  secara  substansi,  Bank  Mandiri tidak  mengalami  kerugian  sehingga  negara  juga  tidak  dirugikan.  Pendapat  majelis hakim  ini  mengacu  pada  Pasal  1  angka  22  UU  Perbendaharaan  Negara  yang mensyaratkan  adanya  kerugian  negara  yang  benar-benar  nyata.  Namun,  ada pandangan  lain  yang  menyebutkan  seharusnya  hakim  dalam  menilai  unsur  kerugian negara  itu  tidak  berpedoman  pada  UU  Perbendaharaan  Negara.  Guru  Besar  Hukum Pidana Universitas Padjajaran Komariah  Emong Sapardjaja berpendapat pertimbangan  majelis  dalam  kasus  tersebut  tidak  tepat  dan  tidak  sesuai  dengan ketentuan  UU  31/1999.  UU  31/1999  menganut  konsep  kerugian  negara  dalam  arti delik  formil.  Unsur  ‘dapat  merugikan  keuangan  negara'  seharusnya  diartikan merugikan  negara  dalam  arti  langsung  maupun  tidak  langsung.  Artinya,  suatu tindakan  otomatis  dapat  dianggap  merugikan  keuangan  negara  apabila  tindakan tersebut  berpotensi  menimbulkan  kerugian  negara.  Jadi,  ada  atau  tidaknya  kerugian negara secara riil menjadi tidak penting. Ketentuan dalam UU Pemberantasan Tipikor yang dimaksud adalah Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999: “(...) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.
Di dalam penjelasan pasal di atas dikatakan bahwa kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi  merupakan  delik  formil,  yaitu  adanya  tindak  pidana  korupsi  cukup  dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat,  pendapat  lain  yang  senada  juga  diungkapkan  ahli  hukum  pidana,  Romli Atmasasmita,  berpendapat  majelis  hakim  seharusnya  mengartikan  unsur  ‘dapat merugikan  keuangan  negara'  dalam  konteks  delik  formil.  Oleh  karena  itu,  kerugian negara  secara  nyata  tidak  diperlukan  selama  didukung  oleh  bukti-bukti  yang mengarah adanya potensi kerugian negara. Dengan digunakannya UU Perbendaharaan  Negara,  berarti  majelis  hakim  telah  menghilangkan  makna  kata ‘dapat'  dalam  unsur  ‘dapat  merugikan  keuangan  negara'.  Pasalnya,  UU Perbendaharaan  Negara  menganut  konsep  kerugian  negara  dalam  arti  delik  materiil, sedangkan UU 31/1999 menganut konsep kerugian negara dalam arti delik formil.
Dari  uraian  di  atas,  penulis  cenderung  sependapat  dengan  para  ahli  yang menyatakan bahwa unsur “merugikan keuangan negara” itu diartikan dalam konteks delik  formil  sesuai  UU  31/1999,  dan  bukan  delik  materiil  seperti  dianut  UU Perbendaharaan  Negara.  Hal  ini  karena adanya  tindak  pidana  korupsi  cukup  dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Jadi, apabila perbuatan korupsi itu sudah ‘berpotensi’ menimbulkan kerugian keuangan negara, hal itu sudah dianggap menimbulkan kerugian keuangan negara.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽

## F. Hasil Pembahasan
1.  Kewenangan  Untuk  Menghitung  Adanya  Kerugian  Keuangan  Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah  diubah  dengan  UU 20/2001  tentang  Perubahan  Atas  UU  31/1999.  Hal  ini  mengharuskan    perlunya penghitungan  keuangan  untuk  menentukan  besar  kecilnya  kerugian  negara. Perhitungan  kerugian  keuangan  negara  juga  diperlukan  untuk  menentukan  jumlah uang    pengganti  yang  harus  dibayar  terpidana.  Sebab  selain  dapat  dijatuhi  pidana pokok  dan  pidana  tambahan  dalam  KUHP,  terpidana  korupsi    juga  dapat  dijatuhi pidana  tambahan  berupa  pembayaran  uang  pengganti,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001. Dalam  kaitannya  dengan  pembuktian  unsur  “merugikan  keuangan  negara”, untuk  kasus-kasus  yang  sulit  perhitungannya  biasanya  penegak  hukum  meminta bantuan instansi atau  bekerja sama dengan instansi terkait yang mempunyai keahlian dalam  masalah  audit  keuangan,  seperti  BPK  dan  BPKP,  karena  kedua  institusi tersebut  mempunyai  auditor  yang  memiliki  keahlian  dalam  melakukan  audit investigasi  dan    penghitungan  masalah  keuangan.  Kewenangan  BPK  dan  BPKP dalam  melakukan  audit  dan  penghitungan  kerugian  keuangan  adalah  “zona accounting”  sehingga  tidak  sampai  jauh  mencari  ada-tidaknya  perbuatan  melawan hukum  karena  hal  tersebut  merupakan  kewenangan  penegak  hukum.  Keberadaan BPK  sebagai  intitusi  yang  berwenang  melakukan  pemeriksaan  keuangan  lembaga yang mengelola keuangan negara diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa undang-undang terkait, seperti: Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Tanggung  Jawab  Keuangan   Negara; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara;  dan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang Keuangan Negara.
Sementara  tugas  dan  kewenangan  BPKP  diatur  antara  lain:  Keppres    Nomor 103  Tahun  2001  tentang  Kedudukan,  Tugas  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa  kali  diubah  dan  terakhir  diubah  dengan  Perpres  Nomor  64  Tahun  2005; Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal Pemerintah;  dan  Inpres  Nomor  4  Tahun  2011  tanggal  17  Februari  2011  tentang Percepatan  Peningkatan  Kualitas  Akuntabilitas  Keuangan  Negara.  Akhir-akhir  ini muncul perlawanan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditandai:
a. Banyaknya  gugatan  yang  diajukan  kepada  BPKP  terkait  dengan  apa dasar  hukum  kewenangan  BPKP  dalam  melakukan  perhitungan kerugian  keuangan  negara.  Pihak  BPKP  sendiri,  ketika  dikonfirmasi mengenai  hal  tersebut  justru  menyatakan    bahwa  tugas  mereka  hanya membantu  melakukan  perhitungan  kerugian  keuangan  negara  atas permintaan Penyidik Tipikor;
b. Beberapa  ahli  hukum  keuangan  negara  yang  dihadirkan  oleh terdakwa/penasehat  hukum  dalam  persidangan  tindak  pidana  korupsi seringkali  menyatakan  bahwa  BPKP  tidak  lagi  berwenang  melakukan perhitungan kerugian negara dengan argumentasi bahwa lembaga yang
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
berwenang  melakukan  perhitungan  kerugian  negara  adalah  BPK karena  mempunyai  payung  hukum  yang  lebih  tinggi  yaitu  UUD  NRI Tahun  1945  dan  undang-undang.  Fakta  di  atas  menunjukkan  bahwa adanya  celah  atau  multi  tafsir  atas  kewenangan  BPKP  dalam melakukan  audit  investigasi  atau    penghitungan  kerugian  keuangan negara  dapat  dijadikan  sarana  oleh  terdakwa  dan  kuasa  hukumnya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum.
Hal  tersebut  tentunya  dapat  menyulitkan  bagi  jaksa  selaku  penuntut  umum karena  hasil  audit  yang  dilakukan  oleh  BPKP  tersebut  menjadi  salah  satu  materi “Surat Dakwaan”. Dalam tatanan hukum positif Indonesia yang berlaku, bahwa yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap adanya kerugian negara adalah  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK).  Berdasarkan  undang-undang  yang  dapat digunakan sebagai dasar hukum yang dapat dikatakan untuk mendukung alasan yang dikemukakan tersebut, yaitu sebagai berikut:
a. Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 pada Bab I Ketentuan Umum Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan  Pemeriksa Keuangan,  Badan  Pemeriksa  Keuangan,  yang  selanjutnya  disingkat BPK,  adalah  lembaga  negara  yang  bertugas  untuk  memeriksa pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Bahkan  undang-undang  ini juga  mengatur  mengenai  pengertian  kerugian  negara  sebagaimana Pasal 1  angka 15, bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,  surat  berharga,  dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya sebagai  akibat  perbuatan  melawan  hukum  baik  sengaja  maupun  lalai. Setidaknya  ada  beberapa  pasal  yang  menegaskan  kewenangan  BPK dalam menentukan adanya kerugian negara, yaitu Pasal 10 ayat (1) dan ayat  (2)  serta  Pasal  11  huruf  b  dan  c.  Pasal  10 ayat  (1).  BPK  menilai dan/atau  menetapkan  jumlah  kerugian  negara  yang  diakibatkan  oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh  bendahara,  pengelola  BUMN/BUMD,  dan  lembaga  atau  badan lain  yang  menyelenggarakan  pengelolaan  keuangan  negara.  (2). Penilaian  kerugian  keuangan  negara  dan/atau  penetapan  pihak  yang berkewajiban  membayar  ganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  ditetapkan  dengan  keputusan  BPK”.  Pasal  11  menegaskan bahwa:  “a.  Pertimbangan  atas  penyelesaian  kerugian  negara/daerah yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Pusat/Pemerintah  Daerah;  dan/atau, b.  Keterangan  ahli  dalam  proses  peradilan  mengenai  kerugian negara/daerah”.  Selanjutnya,  pasal-pasal  tersebut  di  atas,  telah  sangat jelas  dan  tegas  menempatkan  kedudukan  BPK  sebagai  lembaga  yang berhak  untuk  melakukan  perhitungan  terhadap  ada  atau  tidaknya kerugian negara.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
b. Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara secara  eksplisit  menempatkan  BPK  sebagai  Badan  Pemeriksa independen  yang  sangat  penting  kedudukannya  dalam  menentukan standar  akuntansi  pemerintahan.  Adapun  pasal  yang  dimaksud  dalam undang-undang  ini  adalah:  Pasal  32  ayat  (2):  “Standar  akuntansi pemerintahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  disusun  oleh suatu  komite  standar  yang  independen  dan  ditetapkan  dengan Peraturan  Pemerintah  setelah  terlebih  dahulu  mendapat  pertimbangan dari  Badan  Pemeriksa  Keuangan”.  Pasal  ini  juga  telah  sangat  jelas memberikan  kedudukan  yang  istimewa  dalam  menentukan  standar akuntansi  pemerintahan,  yang  mana  standar  akuntansi  pemerintahan adalah pedoman dalam penyusunan APBN/APBD.
c. Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  Beberapa  pasal yang  menempatkan  BPK  sebagai  lembaga  pemeriksan  keuangan negara,  termasuk  kerugian  yang  dialami  negara  adalah:  Pasal  2  ayat (2):  “BPK  melaksanakan  pemeriksaan  atas  pengelolaan  dan tanggung jawab  keuangan  negara”.  Pasal  3  ayat  (1):  “Pemeriksaan  pengelolaan dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  yang  dilakukan  oleh  BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal  2  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara”. Pasal 13 menegaskan bahwa: “Pemeriksa  dapat melaksanakan  pemeriksaan  investigatif  guna  mengungkap  adanya indikasi  kerugian  negara/daerah  dan/atau  unsur  pidana”.  Pasal-pasal tersebut  di  atas  sama  dengan  ketentuan  dalam  UU  BPK  dan  UU Keuangan  Negara  yang  menegaskan  bahwa:  Badan  Pemeriksa Keuangan adalah badan yang paling berwenang untuk melakukan audit terhadap  keuangan  negara,  termasuk  audit  terhadap  adanya  dugaan kerugian keuangan negara.
2.  Peran  BPK  dan  BPKP  dalam  menghitung  adanya  Kerugian  Keuangan Negara Terhadap Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK adalah lembaga tinggi negara  dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  yang  memiliki  wewenang  untuk mengelola dan bertanggung jawab atas keuangan negara.  BPK masuk dalam kategori lembaga  yang  independen  dan  bebas,  menyetujui  ini  dimasukkan  dalam  UUD  NRI Tahun 1945. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan tetap mempertimbangkan DPD dan  kemudian  diresmikan  oleh  Presiden.  Dalam  pembentukannya,  lembaga  ini memiliki  sejarah  yang  terpisah  dan  juga  dilengkapi  untuk  memiliki  tugas  dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan yang seperti pada uraian di bawah ini.
Dalam  Pasal  23  ayat  (5)  UUD  NRI  Tahun  1945  mengatur  tentang pertanggungjawaban  yang  berkaitan  dengan  keuangan  Negara  mengatur  tentang Badan Pemeriksa Keuangan di mana peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian  disampaikan  kepada  DPR.  Berdasarkan  amanat  yang  diterbitkan  dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut. Kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Pemerintah Nomor  11/OEM  tanggal  28  Desember  1946  yang  berisi  tentang  pembuatan  Badan
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
Pemeriksaan  Keuangan.  Pada  awalnya  BPK  mulai  bekerja  pada  tanggal  1  Januari 1947  dan  memiliki  kedudukan  sementara  di  Magelang.  Pada  saat  pembentukan  ini, BPK memiliki 9 orang pegawai yang diketuai oleh R. Soerasno.
Tugas dan wewenang Badan Pemeriksa Keuangan dalam UU  BPK, yaitu pada BAB  III  bagian  kesatu  dan  kedua.  Tugas  BPK  berdasarkan  UU  ini  masuk  dalam bagian kesatu, isinya antara lain sesuai dengan berikut:
a. Pemeriksaan  keuangan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  yang dilakukan  oleh  BPK  terbatas  pada  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah Daerah,  Bank  Indonesia,  Lembaga  Negara  Lainnya,  BUMN,  Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara;
b. Pelaksanaan  pemeriksaan  BPK  tersebut  dilakukan  atas  dasar  undang- undang  tentang  pemeriksaan  pengelolaan  dan  tanggung  jawab keuangan negara;
c. Pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  meliputi  pemeriksaan keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu;
d. Hasil  pemeriksaan  yang  dilakukan  oleh  BPK  harus  sesuai  dengan standar pemeriksaan keuangan negara yang berlaku;
e. Hasil  pemeriksaan  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan negara  kepada  DPD,  DPR,  dan  DPRD.  Dan  juga  menyerahkan  hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;
f. Jika  terbukti  ada  tindakan  pembunuhan,  maka  BPK  wajib  melapor pada otoritas yang paling lambat 1 bulan sejak diakui adanya tindakan pengadilan tersebut.
Wewenang Badan Pemeriksa Keuangan UU BPK pada Bab III, yaitu:
a. Dalam  menjalankan  tugasnya,  BPK  memiliki  wewenang  untuk menentukan  objek  pemeriksaan,  mengatur  serta  melaksanakan pemeriksaan.  Penentuan  waktu  dan  metode  pemeriksaan  juga menyusun laporan juga menjadi wewenang dari BPK tersebut;
b. Semua  data,  informasi,  file  dan  semua  hal  yang  berkaitan  dengan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara  hanya  sebagai  alat untuk bahan pemeriksaan;
c. BPK  juga  memberikan  pendapat  kepada  DPR,  DPD,  DPRD,  dan semua  lembaga  keuangan  negara  lainnya  yang  diperlukan  untuk menunjang sifat pekerjaan BPK;
d. BPK  yang  menyetujui  saran/pertimbangan  yang  terkait  dengan penyelesaian masalah kerugian negara.
Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun  2014  tentang  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan,  BPKP memiliki tugas dan fungsi Sebagai Berikut:
a. Tugas  BPKP,  yaitu:  Mengelola  tugas  pemerintah  di  bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional;
b. Fungsi dari BPKP, yaitu sebagai berikut:
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
1). Perumusan  kebijakan  pengawasan  nasional  terhadap  akuntabilitas keuangan  negara/kawasan  dan  Pembangunan  nasional  yang berkaitan  dengan  sektoral,  kegiatan  kebendaharaan  publik berdasarkan  penetapan  oleh  Menteri  Keuangan  selaku  Bendahara Umum  Negara,  dan  kegiatan  lain  berdasarkan  penugasan  dari Presiden; 2). Pelaksanaan  audit,  evaluasi,  evaluasi,  pengawasan,  dan  kegiatan pengawasan  lainnya  terhadap  perencanaan,  pelaksanaan  dan pertanggungjawaban  akuntabilitas  penerimaan  negara/daerah  dan akuntabilitas pelaporan keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang terkait atau keuangan dibiayai oleh  negara/daerah  dan/atau  subsidi  termasuk  badan  usaha  dan badan lain yang ada di dalamnya adalah kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas keuangan negara/daerah;
3). Pengawasan  intern  terhadap  perencanaan  dan  pengimplementasian aset negara/daerah;
4). Memberikan  konsultansi  terkait  dengan  manajemen  risiko, pengendalian  intern,  dan  tata  kelola  terhadap  lembaga/badan  lain dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
5). Pengawasan  terhadap  perencanaan  dan  pelaksanaan  program dan/atau  kegiatan  yang  dapat  mencegah  kelancaran  pembangunan, audit atas harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan  yang  berindikasi  merugikan  keuangan  negara/
daerah, audit penghitungan, dan upaya pencegahan korupsi;
6). Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan terhadap akuntabilitas  keuangan  negara/daerah  dan  pembangunan  nasional bersama-sama  dengan  pengawasan  pemerintah  di  pemerintahan lainnya; 7). Melakukan  review  atas  laporan  keuangan  dan  laporan  keuangan pemerintah pusat; 8). Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, dan konsultansi penyelenggaraan  sistem  pengendalian  intern  kepada  lembaga pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang terkait memerlukan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 9). Pelaksanaan Kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan
Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
10). Auditor  pengawasan  auditor  internal  dan  sertifikasi  jabatan fungsional;
11). Pelaksanaan  pendidikan,  pelatihan,  penelitian,  dan  pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengawasan intern pemerintah;
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
12). Pembangunan  dan  pengembangan,  serta  pengolahan  data  dan informasi  hasil  pengawasan  atas  penyelenggaraan  akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
13). Pelaksanaan  pengawasan  intern  terhadap  pelaksanaan  tugas  dan fungsi di BPKP; dan
14). Pembinaan  dan  administrasi  umum  di  bidang  perencanaan  umum, ketatausahaan,  organisasi  dan  tatalaksana,  kepegawaian,  keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
Selain  Peraturan  Presiden  Nomor  192  Tahun  2014,  berdasarkan  Instruksi Presiden  Nomor  9  Tahun  2014  tentang  Peningkatan  Kualitas  Sistem  Pengendalian Intern  dan  peningkatan  Penyelenggaraan  Fungsi  Pengawasan  Intern  dalam  rangka mewujudkan  kesejahteraan  Rakyat,  Presiden  Menugaskan  Kepala  BPKP  untuk melakukan pengawasan dalam rangka meningkatkan penerimaan negara/daerah serta efisiensi dan penghematan anggaran negara/daerah, mengizinkan:
1). Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan penerimaan pajak, bea dan cukai;
2). Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak  pada  Instansi  Pemerintah,  Badan  Hukum  lain,  dan  Wajib Bayar;
3). Audit dan evaluasi terhadap pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
4). Audit dan evaluasi terhadap pemanfaatan aset negara/daerah;
5). Audit  dan  evaluasi  terhadap  program/kegiatan  strategis  di  bidang kemaritiman,  ketahanan  energi,  ketahanan  pangan,  infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; 6). Audit dan evaluasi terhadap pembiayaan pembangunan nasional/daerah;
7). Evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian  kecurangan  yang  dapat  mencegah,  memperbaiki,  dan menangkal korupsi; 8). Investigasi  audit  terhadap  penyimpangan  yang  berindikasi merugikan keuangan negara/daerah untuk memberikan pertentangan yang efektif;
9). Audit  dalam  rangka  penghitungan  kerugian  negara/daerah  dan persetujuan ahli sesuai dengan peraturan perundangan.
Selain  ketentuan  tersebut  diatas,  Pemerintah  sebelumnya  telah  menerbitkan Keputusan  Presiden  Nomor  103  Tahun  2001  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi, Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga  Pemerintah  Non Departemen, dengan tugas pokok yaitu:
a. Mempersiapkan  perumusan  kebijaksanaan  pengawasan  keuangan  dan pembangunan;
b. Menyelenggarakan  pengawasan  umum  atas  penguasaan  dan pengurusan keuangan;
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
c. Menyelenggarakan pengawasan pembangunan.
Adapun  salah  satu  fungsi  dari  tugas  pokok  BPKP  sebagaimana  diamanatkan dalam Keputusan Presiden tersebut, dalam Pasal 3 huruf n menyatakan: “Melakukan pemeriksaan  keuangan  terhadap  kasus-kasus  tidak  lancarnya  pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus  yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang  merugikan  Pemerintahan  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik Negara, Badan Usahan Milik Daerah dan badan-badan lainnya yang dianggap perlu”.
Kewenangan BPKP tersebut, setelah adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004  tentang  Badan  Pemeriksa  Keuangan  menjadi  tidak  jelas  mengenai kewenangannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam mengisi kekosongan tugas BPKP tersebut,  telah  menerbitkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  tentang Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  yang  dalam  Pasal  49  ayat  (2) menyebutkan: “BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:
a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
b. Kegiatan  kebendaharaan  Umum  Negara  berdasarkan  penetapan  oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
c. Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
Jika  dikaji  secara  yuridis  formal,  dengan adanya  Peraturan  Pemerintah  Nomor 60  Tahun  2008  tentang  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  menjadi  sangat jelas  peran  BPKP,  akan  tetapi  hanya  berperan  sebagai  Pembina  Penyelenggaraan Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah,  yang  telah  sejalan  dengan  aturan  dalam konstitusi  bahwa  pemeriksa  eksternal  hanya  dilakukan  oleh  satu  badan  yaitu  BPK sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23E.
G. Penutup
1. Kesimpulan
a. Keberadaan  BPK  diatur  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada intinya adalah  memeriksa  pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan  negara yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Pusat,  Pemerintah  Daerah,  Lembaga Negara  lainnya,  Bank  Indonesia,  BUMN,  Badan  Layanan  Umum, BUMD,  dan  lembaga  atau  badan  lain  yang  mengelola  keuangan  negara, yang  dalam    pelaksanaannya  dilakukan  berdasarkan  UU  Pemeriksaan Pengelolaan  dan  Tanggung  Jawab  Keuangan  Negara.  BPK  juga  dapat berperan  dengan  cara  memberikan  keterangan  ahli  mengenai  kerugian negara  atau  daerah  dalam    proses  peradilan,  sebagaimana  diatur  dalam Pasal 11 huruf c UU BPK.
b. Jika  dikaji  secara  yuridis  formal,  dengan  adanya  Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, menjadi  sangat  jelas  peran  BPKP,  akan  tetapi  hanya  berperan  sebagai Pembina  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Internal  Pemerintah, yang  telah  sejalan  dengan  aturan  dalam  konstitusi  bahwa  pemeriksa
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
Eksternal hanya dilakukan oleh satu badan yaitu  BPK sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 E.
2. Saran
a. Perlu  adannya  revisi  Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang Badan  Pemeriksa  Keuangan  agar  keahlian  dalam  auditor  dari  BPKP, dapat dipergunakan dalam proses peradilan Tindak Pidana Korupsi.
b. Bahwa BPK dan BPKP, memiliki standar yang sama sesuai kaidah Audit pemeriksaan  keuangan  sehingga  dapat  dipergunakan  dalam  menilai kerugian  negara    proses  peradilan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Pengawasan dan Peran BPK dan BPKP harus lebih ditingkatkan untuk menekan angka Tindak Pidana Korupsi.
H. Daftar Pustaka
1. Buku
Chazawi,  Adami. Hukum  Pidana  Positif  Penghinaan .  Surabaya:  Putra  Media Nusantara. 2009.
Gosita,  Arif. Masalah  Korban  Kejahatan ( Kumpulan  Karangan ).  Jakarta:  PT. Bhuana Ilmu Populer. 2004.
Hamzah, Andi. Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Bandung: Binacipta. 1986. Harahap,  M.  Yahya. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP , Pemeriksaan  Sidang  Pengadilan,  Banding,  Kasasi  dan  Peninjauan  Kembali . Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
Huda,  Chaerul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan:  Tinjauan  Kritis  Terhadap Teori  Pemisahan  Tindak  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Pidana. Jakarta: Kencana. 2006.
Jahja, Juni Sjafrien. Say No To Korupsi . Jakarta: Visi Media. 2012. Jonkers, J.E. Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda . Jakarta: Penerbit Bina Aksara.  1987.Nasution,  Adnan  Buyung. Arus  Pemikiran  Konstitualisme . Jakarta: Hasta Pustaka. 2007.
Kholis,  Efi  Laila. Pembayaran  Uang  Pengganti  dalam  Perkara  Korupsi .  Depok: Solusi Publishing. 2010.
Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Indonesia. Bahan  Tayangan  Materi  Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  rakyat  Republik  Indonesia .  Jakarta:  Sekretariat Jenderal MPR RI Tahun 2012.
Moeljatno. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  Dalam  Hukum  Pidana . Yogyakarta: Seksi Kepidanaan FH UGM. 1969.
Muhwan, Wawan. Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: Pustaka Setia. 2012. Pope,  Jeremy. Strategi  Memberantas  Korupsi  Elemen  Sistem  Integritas  Nasional . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003.
Setiadi,  Edi.,  dan  Rena  Yulia. Hukum  Pidana  Ekonomi. Yogyakarta:  Graha  Ilmu. 2010.
Schravendijk,  H.J.  van. Buku  Pelajaran  tentang  Hukum  Pidana  Indonesia .  Jakarta: J.B Wolters. 1955.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. 2008. Subekti, R. Hukum Pembuktian. Jakarta: Paramita. 2005. Sudarsono. Kamus Hukum. Edisi Baru. Jakarta: Rineka Cipta. 2007. Sunaryo, Sidik. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press. 2005. Sunggono,  Bambang. Hukum  dan  Kebijaksanaan  Publik .  Jakarta:  Sinar  Grafika. 1994.
Walker, Clive., dan Keir Starter. Miscarriage of justice a Review of Justice in Error . U.S: Black stone Press Limited. 1999.
2.  Artikel Jurnal
Afandi,  Fachrizal.  “Perbandingan  Praktik  Praperadilan  dan  Pembentukan  Hakim Pemeriksaan  Pendahuluan  Dalam  Peradilan  Pidana  Indonesia”. Mimbar Hukum . Volume 28. Nomor 1. Februari 2016.
Amin,  Muhammad.,  Pamungkas  Satya  Putra.  “Dinamika  Penerapan  Kewenangan Pemerintah  Kabupaten  Berau  Dalam  Pengelolaan  Pertambangan  Berdasarkan Perda  Nomor  17  Tahun  2011  tentang  Pertambangan  Mineral  dan  Batu  Bara”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2  Nomor  1. 2017.
Manan, Bagir.  “Seandainya  Saya  Hakim  Bank  Century” .  Varia  Peradilan Tahun XXX Nomor 349 Desember 2014.
Moeliono, Tristam  P.,  dan Widati Wulandari. “Asas  Legalitas Dalam Hukum  Acara Pidana  Kritikan  Terhadap  Putusan  MK  tentang  Praperadilan” , Jurnal  Hukum Ius Quia Iustum . Volume 22. Nomor 4. Oktober 2015.
Muntaha.  “Pengaturan  Praperadilan  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di  Indonesia”, Mimbar Hukum . Volume 29. Nomor 3. Oktober 2017.
Nurdin, Andriani. “Keterangan Saksi Disidang Dalam Perkara Pidana Yang Disangka Palsu berdasarkan Pasal 174 KUHAP”. Varia Peradilan Tahun XXVII Nomor 328 Desember 2013.
Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum  Dihubungkan  Dengan  Konsep  Hak  Asasi  Manusia  dan  Hukum  Air Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  2 Nomor 1. 2017.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Kewenangan  Mahkamah  Kehormatan  Dewan  Terhadap Dugaan  Pelanggaran  Kode  Etik  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia”. Jurnal  Ilmiah  Hukum  De’Jure:  Kajian  Ilmiah  Hukum .  Volume  1 Nomor 1. 2016.
________________. “Accountability  of  Construction  Services  Contract  by  Village Government In Karawang District”. Yustisia . Volume 3 Nomor 3. 2014. Robert, Luc., dan Kris Vanspauwen. “The Implementation of the UN Declaration of Basic  Principles  of  Justice  for  Victims  of  Crime  and  Abuse  of  Power:  The Belgium  State  of  Affairs”. Jurnal  The  Victimologist .  Volume  5.  Nomor  1. Tahun 2001.
Sapardjaja,  Komariah  Emong. “Kajian  dan  Catatan  Hukum  Atas  Putusan Praperadilan Nomor 04/Pid.Prad/2015/PN.Jkt.Sel Tertanggal 16  Februari 2015 Pada Kasus  Budi  Gunawan: Sebuah Analisis Kritis” . Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , Volume 2. Nomor 1. 2015.
∽ Volume 4 ∽ Nomor 1 ∽ Mei 2019 ∽
∽ Jurnal  Ilmiah  Hukum De’Jure :  Kajian  Ilmiah  Hukum ∽ Kebijakan  Hukum  Pidana Terhadap Perhitungan Potensi Kerugian Keuangan Negara ∽ Indra Yudha Koswara ∽
Surachmin.  “Siapa  Yang  Harus  Menghitung  Kerugian  Negara”. Varia  Peradilan Tahun XXVII Nomor 317 April 2012. 3.  Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun  1945 .  UUD Tahun 1945. Naskah Asli.
________________. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
________________.Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi Taransaksi Elektronik.
________________.Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang  Badan Pemeriksa Keuangan.
________________.Undang-undang  Nomor  15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
________________.Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan Negara.
________________.Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
________________.Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
________________.Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana.
________________.Peraturan  Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008,  Tentang  Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
________________.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,  Fungsi,  Kewenangan,  Susunan  Organisasi,  dan  Tata  Kerja  Lembaga Pemerintah Non Departemen.
4. Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 Tertanggal 23 Oktober 2012.