## Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara
Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan
Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi
Oleh :
Hj. Suzanalisa, SH.MH* 1
Suzanalisa, Universitas Batanghari, Jambi, 36122, Indonesia

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan hukum yang  menjadi  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  dalam  perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan  Negeri  Jambi  dan Faktor - faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya disparitas  putusan  terhadap  Pertimbangan  hukum    yang  menjadi  dasar  hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan  Fisik Dalam  Rumah Tangga  Yang  Dilakukan  Suami  Terhadap  Istri  Di  Pengadilan  Negeri  Jambi. Penelitian  ini    menggunakan  metode “Yuridis  Empiris”  yakni  mempelajari peraturan  perundangan-undangan  yang  mengatur  kekerasan  dalam  rumah  tangga dikaitkan dengan permasalahan   yang diteliti dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang diperoleh  di  lapangan..  Hasil  Penelitian  diperoleh  1. Pertimbangan  hukum    yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri  Jambi  adalah fakta - fakta  yuridis  yang  terungkap  selama  proses pemeriksaan  di  persidangan  dan  oleh  Undang  Undang  telah  ditetapkan diantaranya dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana. Faktor - faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan hukum   yang menjadi dasar hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi  pidana  dalam  perkara Kekerasan  Fisik  Dalam Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan  Suami  Terhadap  Istri  Di  Pengadilan  Negeri Jambi adalah  latar  belakang  dilakukannya  tindak  tindak  pidana,  akibat - akibat yang  ditimbulkan,  keadaan  diri  terdakwa,  keadaan  sosial  ekonomi  dan  lingkup keluarga  terdakwa  serta  faktor  agama.  Rekomendasi  yang  disampaikan dibutuhkan keprofesionalan  Hakim  yang  jeli  dan  cakap  mempertimbangkan pengkajian penderitaan, hak,  ganti  rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat.

## Kata Kunci: Disparitas, Sanksi, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

## Abstract
This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  considerations  of  law  on  which  the judge  in  imposing  criminal  sanctions  in  the  case  of  Physical  Violence  Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi and factors - factors that influence the
* Corresponding Suzanalisa. Tel.:+62-813-664-89378; fax: +62-741-667-084. E-mail address:suzanalisa_ana@yahoo.co.id
disparity  verdict  against  considerations  of  law  on  which  the  judge  in  impose criminal sanctions in the case of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Jambi District Court. This study uses "Juridical Empirical" that is studying the  legislation  and  regulations  governing  domestic  violence  associated  with  the problem  under  study  done  by  combining  the  ingredients  of  the  law  (which  is  a secondary data) with primary data obtained in the field .. Results 1. obtained legal considerations  on  which  the  judge  in  imposing  criminal  sanctions  in  the  case  of Physical Domestic violence What Do husband to wife in Court Jambi is a fact - a fact juridical revealed during the inspection process at the hearing and by the Act have been established among indictment Attorney , the statements of the accused and  witnesses,  goods - evidence,  Article - Article  in  the  rules  of  criminal  law. Factors - factors that influence the disparity verdict against considerations of law on  which  the  judge  in  imposing  criminal  sanctions  in  the  case  of  Physical Violence Domestic Carried Husband To Wife In Court Jambi is the background of the perpetration of a criminal offense, as a result - the impact, state self-defendant, socio-economic  circumstances  and  the  scope  of  the  defendant's  family  and religious factors. The recommendations required professionalism Judge observant and capable to consider the assessment of suffering, rights, redress the victims to obtain justice and access to know how for justice for victims of domestic violence who need to be harmonized with a sense of justice in society.
Keywords: Disparities, Sanctions, Domestic Violence

## A. Pendahuluan
Keluarga  merupakan  lingkungan  sosial  pertama  yang  dikenal  oleh manusia. Dalam keluarga, manusia belajar untuk mulai berinteraksi dengan orang lain. Oleh  karena  itulah,  umumnya  orang  banyak  menghabiskan  waktunya  dalam lingkungan  keluarga.  Sekalipun  keluarga merupakan  lembaga  sosial  yang  ideal  guna menumbuh-kembangkan  potensi  yang  ada  pada  setiap  individu,  dalam  kenyataannya keluarga  sering  kali  menjadi  wadah  bagi  munculnya  berbagai  kasus  penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga  menimbulkan  kesengsaraan atau penderitaan, yang dilakukan  oleh  anggota  keluarga  satu  terhadap  anggota  keluarga  lainnya,  seperti penganiayaan yang  dikenal  dalam  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga termasuk dalam kekerasan fisik.
Kasus  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  sangat  sering  terjadi  didapati bahwa  korban  paling  banyak  adalah  istri  dan  pelaku  adalah  suami  sebagaimana  data dari  Komnas  Perempuan  dan  Anak  sebanyak  95  %  dibandingkan  korban  suami 2
namun  sangat  jarang  sekali  terungkap  ke  publik.  Si  korban  terkadang  sengaja  tidak mau  mengungkapkannya,  karena  merasa  bersifat  pribadi,  bahkan  beranggapan sebagai aib untuk dibicarakan. Apalagi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib.
Bisa  dipahami,  jika  istri  korban  kekerasan  fisik  dalam  rumah tangga enggan  melaporkan  atau  menceritakan  perihal  yang  dialaminya  kepada  orang  lain. Karena  mereka  menganggap  apa  yang  diperbuat  salah  seorang  anggota  keluarga mereka  kepada  dirinya  merupakan  hal  yang  biasa,  meski  terkadang  mereka menanggung  derita  akibat  perbuatan  itu.  Pertimbangan  ekonomi  menjadi  alasan pertama  bagi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  untuk  mengungkapkan  kasus yang  dialaminya.  Sebab,  pada  umumnya  suami  dalam  rumah  tangga  merupakan kepala  keluarga  dan  sebagai  orang  yang  bertanggungjawab dalam  menafkahi  hidup anggota  keluarganya  sehingga  istri  beranggapan  sebagai  orang  nomor  2  dalam keluarga untuk menopang kepentingan perekonomian keluarga.
Dari  segi  sosial,  sikorban  akan  mengalami  trauma  jiwa,  merasa  takut  dan tertekan  oleh  orang-orang  yang  telah  berbuat  kekerasan  kepadanya,  dan  jika  hal tersebut terungkap ke publik,  maka korban mungkin saja akan merasa malu terhadap masyarakat sekitar, sehingga menimbulkan beban jiwa baginya untuk bertemu dengan orang  lain.  Akibatnya  sang  korban  tetap  tinggal  dirumah,  tidak  mau  keluar  dan kehidupan  sosiologisnya  terganggu.  Dalam  keadaan  demikian,    korban  sangat membutuhkan  pendampingan.
Sebagaimana  diketahui  kekerasan  fisik  yang  dialami  oleh  istri  dengan pelaku  adalah  suami  telah  melanggar  ketentuan  Pasal  5  dan  mendapatkan  sanksi hukuman pidana yang dicantumkan pada Pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut :
Pasal 5
Setiap  orang  dilarang  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  terhadap  orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.
Pasal 44
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)mengakibatkan korban  mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mengakibatkan matinya  korban,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp45.000.000,00  (empat  puluh  lima  juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap  istri  atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau  denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Kasus  kekerasan  fisik  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga,  yang  terungkap  ke publik  dan  diproses  hukum  tidak  banyak  jumlahnya  sebagaimana  yang  diperoleh penelitian  awal  di  Pengadilan  Negeri  Jambi  semenjak  tahun  2011  s.d  2014  yang  telah memiliki  kepastian  hukum  berjumlah  20  perkara  dengan  penjatuhan  hukuman  yang diberikan  oleh  majelis  hakim  kepada  pelaku  berbeda  sanksi  pidana  berupa  kurungan penjara dengan jumlah kurungan penjara antara satu bulan sampai dengan dua tahun 3 .
Masalah  perbedaan  penjatuhan  pidana  (disparitas  pidana)  terhadap  perkara kekerasan  fisik  yang  dialami  oleh  istri  dan  pelaku  adalah  suami  perlu  sekali  mendapat sorotan dan perhatian khusus dari pada praktisi hukum serta ilmuwan guna mengadakan penelitian  agar  tidak  terjadi  kesimpang  siuran  dan  penafsiran  berbeda  oleh  masyarakat dan terpidana terhadap seperangkat hukum pidana. Di dalam pemidanaan terkadang ada kesan  putusan  yang  dijatuhkan  sering  berbeda  (disparitas)  terhadap  terpidana  sehingga dapat menimbulkan perbedaan yang mencolok dan adanya ketidak adilan bagi terpidana.
3 Data Diolah Sumber Pengadilan Negeri Jambi
Dalam  menjatuhkan  putusan  terhadap  kasus  tindak  pidana  dalam  objek  yang sama  ini  apabila  terbukti  dan  terhadap  kasus  tersebut  telah  pernah  diputuskan  oleh pengadilan,  maka hakim  dapat  mempedomani  putusan  hakim  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap  dan  telah  dijadikan  sebagai  Yurisprodensi,  hal  ini  dapat  mempermudah hakim dalam  menjatuhkan pidana dalam objek yang sama dan dapat melaksanakan asas peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  sehingga  putusan  dapat  memenuhi  rasa keadilan bagi terpidana dan masyarakat pada umumnya.
Dari  uraian  diatas,  maka  persoalan  disparitas  putusan  pidana  dalam  objek yang  sama  menjadi  perhatian  khusus  dilapangan  hukum  pidana,  karena  menyangkut kepastian hukum yang didambakan oleh terpidana dan masyarakat pada umumnya demi tegaknya rasa keadilan di negara Republik Indonesia.
Permasalahan  yang  timbul  dan  mengundang  tanya  adalah  penentuan  adanya disparitas  penjatuhan  hukuman  dalam  tindak  pidana  objek yang  sama,  hal  ini  terdapat kekosongan  aturan  dan  ukuran  (parameter)  yang  baku  sebagai  pedoman  oleh  hakim sehingga  dituntutlah  kejelian,  kebijaksanaan,  kepekaan  nyali  seorang  hakim  di  dalam mengambil  keputusan  dalam  kenisgdian  hukuman  yang  sangat  erat  sekali  kaitannya dengan integritas seorang hakim yang telah diatur dalam kode etik profesi hakim sebagai ancaman dan tanggung jawab moral hakim sebagai wajah dan wakil tuhan dimuka bumi.
Kemandirian  seorang  hakim  dalam  memeriksa  dan  mengadili  perkara  yang ditanganinya  dapat  dilihat  dari  kemampuan  dan  ketahanan  hakim  dalam  menjaga integritas  moral  dan  komitmen  kebebasan  profesinya,  dalam  menjalankan  tugas  dan wewenangnya, sehingga tidak terjadi disparitas yang mencolok. Akibat dari permasalahan penentuan  adanya disparitas  penjatuhan  hukuman  tersebut  karena  tidak  adanya  suatu ukuran  yang  baku,  maka  terjadi  disparitas  putusan  yang  dijatuhkan  hakim  dalam  tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dikemukakan,  maka  perumusan  masalah  dalam penelitian ini adalah
1. Bagaimakah  Pertimbangan  hukum    yang  menjadi  dasar  hakim  dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Faktor - faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya disparitas putusan terhadap Pertimbangan  hukum    yang  menjadi  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi
pidana  dalam  perkara Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi?

## C. Metode Penulisan
Dalam  penelitian  ini  penulis  akan menggunakan  metode  penelitian yuridis  empiris  dengan mempelajari  peraturan  perundangan-undangan  yang  mengatur kekerasan  dalam  rumah  tangga  dikaitkan  dengan permasalahan    yang  diteliti dilakukan  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum  (yang  merupakan  data sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan. Kemudian  dilakukan interpretasi,  menilai  dan  melakukan  evaluasi  terhadap  semua bahan  hukum kemudian hasilnya diuraikan secara deskriptif .
D. Disparitas Penjatuhan Hukuman Pidana Dalam Perkara Kekerasan Fisik Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan  Suami  Terhadap  Istri  Di Pengadilan Negeri Jambi
1. Pertimbangan  hukum    yang  menjadi  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi
Pengendalian Kekerasan  Fisik Dalam  Rumah  Tangga yang dialami oleh korban masih mengalami halangan-halangan yang cukup kompleks dan memerlukan pengendalian yang serius memberi  kesan tidak tercapainya tujuan dilaksanakannya system kehakiman tindak pidana yaitu Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus tindak  pidana yang berlaku sehingga masyarakat berpuas  hati, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, dan mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya 4 . Sistem penegakan hukum tindak pidana pada dasarnya merupakan sistem peradilan pidana yang dilaksanakan / ddiwujudkan dalam 4 (empat) sub sistem, yaitu: Kepolisian,  Kejaksaan, Pengadilan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan  hukum tindak  pidana yang penting atau yang sering disebut dengan istilah Sistem Keadilan Tindak pidana.
4 Mardjono  Reksodiputro.  “Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan Pidana”, (Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994) hal 84
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kuasa Polisi selaku penegak  hukum  selepas menerima aduan daripada korban atau masyarakat atas dugaan adanya kasus tindak pidana. Selanjutnya Polisi akan mengambil tindakan lanjut terhadap dengan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan keterangan saksi pelapor, saksi korban, pelaku dan bukti. Hasil penyelidikan dan penyidikan Polisi kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Berkas perkara yang telah diserahkan Polisi kepada Jaksa Penuntut Umum terkadang oleh Jaksa Penuntut Umum dikembalikan kepada Polisi untuk menampilkan bukti-buktinya. Proses berulangnya melengkapi pemberkasan antara Polisi dan Jaksa Penuntut Umum ini terkadang memakan waktu cukup lama. Sehingga membuat korban lelah dan putus asa, bahkan tidak sedikit karena "keadaan tertentu" korban kasus kekerasan dalam rumah tangga kemudian mencabut perkaranya.
Jaksa Penuntut Umum mengembangkan proses hukum guna mempermudah tambahan keterangan dari terdakwa. Apabila menurut Jaksa penting untuk memberikan petunjuk dalam rangka memenuhi syarat formil materil maka Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Polisi untuk memeriksa kembali perkara dan bukti-bukti. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum akan kembali menghadirkan terdakwa dan dilakukan pemeriksaan persidangan. Jaksa Penuntut Umum merasa berkas perkaranya sempurna dan memenuhi syarat materil formil maka Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan kepada Pengadilan untuk dilakukan proses Jaksaan melalui sidang Pengadilan. Artinya saksi korban akan berulang menceritakan peristiwa yang dialaminya, sekurang-kurangnya untuk ketiga atau keempat kalinya korban mengulang cerita peristiwa yang dialami, yang secara psikologis ingin dilupakan.
Hakim dalam proses Jaksaan di Pengadilan, selain mempelajari berkas perkara yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, biasanya memerlukan keterangan terdakwa / saksi dan alat bukti lain. Saksi korban harus memberikan keterangan atas peristiwa yang dialaminya, dan di forum inilah terdakwa dan saksi korban biasanya dipertemukan dalam satu bilik, bahkan boleh berkali-kali. Kesaksian korban di persidangan sesuai permintaan Hakim, Jaksa ataupun Proposal selama proses persidangan secara intensif terdakwa dapat dikaitkan dengan pelbagai pihak untuk menjelaskan duduk perkaranya, yaitu dengan Polisii, Jaksa, Rumah Tahanan di Polisi, Lembaga Pemasyarakatan, Proposal dan Hakim. Sementara Korban hanya berinter-aksi dengan Pendamping (jika ada), Polisi, Penasehat hukum dan Hakim. Dengan demikian sistem Peradilan dalam Kitab Hukum Hukum Acara Pidana, Tersangka / Terdakwa lebih mempunyai akses untuk berinteraksi dengan aparat penegak hukum bila dibandingkan dengan korban.
Jika perkara telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maka masih ada peluang bagi para pihak yang bersengketa (terdakwa dan diwakili Jaksa) untuk memberkaskan permohonan ke Pengadilan Tinggi, bahkan sampai ke tahap Pengadilan Agung. Dengan demikian, sering mekanisme formal ini terkesan panjang dan bertele-tele, karena membolehkan adanya banding terhadap putusan hakim.
Korban diletakkan sebagai pelengkap (objek), dan tidak ada mekanisme yang membolehkan korban untuk didengar pada proses penyelidikan dan penyidikan sebagai subjek atas pengalamannya sebagai korban kekerasan. Ini karena dalam sistem kehakiman tindak pidana di Indonesia terjadi ketidakseimbangan kepentingan dalam proses undang- undang antara terdakwa / terdakwa dengan korban. Hak tersangka / terdakwa acapkali terlalu dikedepankan, sementara hak-hak korban dilupakan, didasarkan pada pandangan bahwa hak-hak korban tidak relevan untuk diperoleh dalam proses kehakiman tindak pidana dengan alasan karena hak-hak korban automatik dianggap dipenuhi apabila pelaku ditangkap, disidik dan selanjutnya dihadapkan di pengadilan dan dijatuhi pidana oleh hakim. Penderitaan dan kekerasan yang dialami serta tuntutan keadilan yang didasarkan atas penderitaan korban seringkali diabaikan oleh para penegak hukum.
Wilayah pengadilan berdasarkan lokus kajian di Kota Jambi, setiap kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban yang telah di proses melalui system kehakiman tindak pidana di Pengadilan Negeri berdasarkan keputusan hakim, telah terjadi disparitas pemidanaan bagi pelaku dengan butiran sebagai berikut:
Tabel : Disparitas pemidanaan oleh Majelis Hakim terhadap Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Tahun 2011-2014
N o. Nomor Perkara Tahun Perkara Dakwaan Putusan Sanksi Hukuman 1. 106/PID.B/2011/P N.JAMBI 2011  Pasal. 44 ayat (2) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 2 Tahun  Pasal. 44 ayat (2) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 tahun 6
bulan
2. 161/PID.B/2011/P N.JAMBI 2011  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 6 bulan  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 4 bulan 3. 109/PID.B/2011/P N.JAMBI 2011  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 4 bulan 4. 266/PID.B/2011/P N.JAMBI 2011  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 bulan  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 bulan 5. 349/PID.B/2011/P N.JAMBI 2011  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 tahun  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 10 bulan 6. 586/PID.B/2011/P N.JAMBI 2011  Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 7 bulan  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 4 bulan 7 hari 7. 376/PID.B/2011/P N.JAMBI 2011  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 4 bulan  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 4 bulan 8. 457/PID.B/2012/P N.JAMBI 2012  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4) Undang  Pasal.  44  ayat  (1) Undang Undang Nomor    23  Tahun 2004  Pasal.  44  ayat  (4)
Undang Nomor 23 Tahun 2004  Penjara 8 bulan Undang Undang Nomor    23  Tahun 2004  Penjara 8 bulan 9. 268/PID.B/2012/P N.JAMBI 2012  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 4 bulan  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 3 bulan 10 . 281/PID.B/2012/P N.JAMBI 2012  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 7 bulan  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 7 bulan 11 . 501/PID.B/2012/P N.JAMBI 2012  Pasal. 44 ayat (1) Undang  Undang  Nomor 23 Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 2 bulan  Pasal.  44  ayat  (1) Undang Undang Nomor    23  Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 bulan 12 . 518/PID.B/2012/P N.JAMBI 2012  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1  tahun 6 Bulan  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 tahun 13 . 717/PID.B/2012/P N.JAMBI 2012  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 2 tahun  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004
 Penjara 2 tahun 14 . 29/PID.SUS/2013 /PN.JAMBI 2013  Pasal. 44 ayat (1) Undang  Undang  Nomor 23 Tahun 2004  351 ayat 1  Kitab Hukum Hukum Pidana  Penjara 1 tahun 5 bulan  Pasal. 44  ayat  (1) Undang Undang Nomor    23  Tahun 2004  351 ayat 1  Kitab Hukum Hukum Pidana  Penjara 1 tahun 15 . 352/PID.SUS/201 3/PN.JAMBI 2013  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 bulan  Pasal.  44  ayat  (1) Undang Undang Nomor    23  Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4)
Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 bulan 16 . 378/PID.SUS/201 3/PN.JAMBI 2013  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 2 bulan  Pasal.  44  ayat  (1) Undang Undang Nomor    23  Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4) Hukum  Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 2 bulan 17 . 400/PID.SUS/201 3/PN.JAMBI 2013  Pasal. 44 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 bulan  Pasal.  44  ayat  (1) Undang Undang Nomor    23  Tahun 2004  Pasal. 44 ayat (4)
Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 20 hari
18 . 664/PID.SUS/201 4/PN.JAMBI 2014  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 8 bulan.  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 6 bulan. 19 . 557/PID.SUS/201 4/PN.JAMBI 2014  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 2 bulan  Pasal. 44 ayat (4) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 bulan 15 hari 20 . 15/PID.SUS/2014 /PN.JAMBI 2014  Pasal. 44 ayat (3) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 Tahun 6 bulan  Pasal. 44 ayat (3) Undang Undang Nomor  23 Tahun 2004  Penjara 1 Tahun 6
bulan
Sumber : Pengadilan Negeri Jambi
Berdasarkan dari Tabel yang telah dikemukakan diatas, sangat terlihat disparitas pemidanaan  yang  diputuskan  oleh  para  hakim  bagi  terdakwa  (suami)  kekerasan  fisik dalam  rumah  tangga  terhadap  korban  (istri).  diatas  berdasarkan  unsur-unsur  yang dipenuhi secara sah terbukti dan meyakinkan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga terdakwa kepada saksi korban sesuai dengan surat dakwaan Jaksa dan hal- hal  yang  memberatkan  dan  meringankan  menjadi  dasar  pertimbangan  majelis  hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Melihat dari penjatuhan pidana yang berbeda antara perkara  yang  telah  diuraikan  penulis  melihat  adanya  pertama,  kebebasan  hakim  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan  berdasarkan Pancasila.
Sehubungan  dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Perlu  diketahui  pendapat hakim terhadap beberapa permasalahan yang diperoleh penulis dari wawancara. Pertama, Apakah  putusan  yang  telah  dijatuhkan  kepada  terdakwa  telah  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Pendapat  Anry  Widyo  Laksono terhadap permasalahan ini menyatakan bahwa :
merujuk  pada  Kedudukan  para  hakim  yang  dimaksudkan  di  atas  telah  diatur dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim, hakim dalam  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  alat  pembuktian  yang  sah  menurut undang-undang,  Kemudian  hakim  mendapat  keyakinan  bahwa  seseorang  yang dianggap  dapat  bertanggung  jawab,  telah  bersalah  atas  perbuatan  yang didakwakan  dan  hakim  harus  mempunyai  integriti  dan  personaliti  yang  tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Berkenaan dengan institusi kehakiman dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili. Untuk itu dalam pemeriksaan perkara Hakim bekerja menemukan hukum  untuk memberikan keadilan bagi saksi korban dan terdakwa 5 ”
Hal senada, menyatakan bahwa:
“hakim  wajib mengundurkan  diri dari  mengadili  perkara apabila  terikat hubungan  keluarga  sedarah  sampai  derajat  ketiga,  hubungan  suami  atau  istri meskipun sudah bercerai dengan hakim ketua, salah satu hakim anggota, penuntut umum  atau  panitera.  Apabila  ternyata  menyalahi  ketentuan - ketentuan  di  atas maka perkara harus diadili ulang dengan susunan majelis yang lain sebagaimana diatur di Pasal 157  Kitab Hukum Hukum Acara Pidana
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar - benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya. Alat bukti yang sah itu adalah :
a. Keterangan saksi ;
b. Keterangan ahli ;
c. Surat ; d. Petunjuk ; e. Keterangan terdakwa.
Dari  Analisa  yang  telah  dikemukakan  diperoleh  dari  semua  putusan  yang  telah untuk perkara Kekerasan fisik dalam rumah tangga yang diadili oleh Pengadilan Negeri memenuhi dua alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, hasil pemeriksaan visum et repertum 6 .
5 Anry Widyo Laksono, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Tanggal Juni  2016 6 Lucas Sahabat Duha, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Wawancara Tanggal 2 Agustus 2016
Kedua,  Apakah  yang  menjadi  dasar pertimbangan  Hakim  dalam  memutuskan penjatuhan hukuman terhadap perkara kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami sebagai terdakwa,  kepada  istri  sebagai  saksi  korban,  dikarenakan  dalam  penjatuhan  hukuman adanya disparitas penjatuhan pidana penjara?
Pendapat Sri Wahyuni Ariningsih menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan  cenderung  yang  didasarkan  pada  fakta - fakta  yuridis  yang  terungkap  selama proses pemeriksaan di persidangan dan oleh Undang Undang telah ditetapkan diantaranya dakwaan Jaksa, keterangan terdakwa dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana.
a. Dakwaan Jaksa.
Surat  Dakwaan  yang  diajukan  oleh  Jaksa  merupakan  asas  hukum  acara  pidana selepas dibaca di muka persidanngan untuk pemeriksaan selanjutnya oleh Majelis Hakim. Sehubungan dengan kekerasan fisik dakwaan yang diajukan oleh penuntut umu berisikan identiti  terdakwa,  kronologi  kekerasan  yang  dilakukan  terdakwa  dengan  menjelaskan waktu, tempat, cara melakukan, barang bukti, hasil pemeriksaan visum et repertum. Pada umumnya  keseluruhan  dakwaan  Jaksa  Penuntut  Umum  ditulis  kembali  di  dalam  amar putusan hakim.
b. Keterangan Terdakwa.
Keterangan  terdakwa  terdiri  daripada  adalah  apa  saja yang  dinyatakan  terdakwa dimuka persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan, diketahui, atau dialami sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 184 butir (e) Kitab Hukum Hukum Acara Pidana, hal ini dijadikan sebagai alat bukti keterangan terdakwa.
Keterangan  terdakwa  di  muka  persidangan  dapat  berupa  penerimaan  dan penolakan  atas  dakwaan yang  dikemukakan  oleh  Jaksa.  Keterangan  terdakwa  juga merupakan jawapan atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim atau penasehat hukum. maka keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penerimaan dan penolakan perbuatan yang dilakukan dimuka persidangan, dan hal ini dijadikan alat bukti  oleh  hakim.  Selanjutnya  Hakim  tidak  hanya  harus  berdasarkan  pengakuan  secara terus  terang  tetapi  diperlukan  analisa  dan  logik  undang-undang  yang  didengar  hakim selama  pemeriksaan  di  persidangan  menghasilkan  kesimpulan  meyakinkan  bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah atau tidak.
Selanjutnya  peranan  hakim  ketua  di  persidangan  sebagai  pengawal  terhadap permasalahan-permasalahan  dari  hakim  anggota,  Jaksa  dan  penasehat  hukum  terhadap
terdakwa yang bersikap menyudutkan, menjerat agar tidak terjadi jawapan-jawapan yang diberikan secara tidak bebas sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (b) kitab Hukum Hukum Acara Pidana.
c. Keterangan Saksi.
Sebagaimana diatur Pasal Pasal 160 ayat 1 huruf b Kitab Hukum Hukum Acara Pidana  majelis  hakim  terlebih  dahulu  mengutamakan  keterangan  saksi  korban  hal  ini bertujuan  memberi  peluang  kepada  terdakwa  mempersiapkan  diri  untuk  membela kepentingannya  dalam  pemeriksaan  persidangan.  Agar  persiapannya  lebih  baik,  Undang Undang  menetapkan  supaya  terdakwa  diberi  peluang  lebih  dulu  mendengar  keterangan para saksi. Dalam perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berlaku pengadilan negeri Jambi  akibatnya  ditemui  banyak  luka,  hematoma  (bengkak  dan  biru)  pada  badan yang  terbentur  oleh  benda  tumpul  sebagaimana  hasil  visum  et  repertum  yang  dijadikan sebagai  alat  bukti  yang  didahului  oleh  angkat  sumpah  oleh  saksi  korban  kemudian disampaikan  di  muka  persidangan  dengan  menyampaikan  keterangan-keterangan sehingga  berlaku kekerasan  fisik  yang  dialaminya.  Selanjutnya  diminta  keterangan- keterangan  saksi  lain  terdiri  daripada  saksi  yang  meringankan  dan  saksi  yang memberatkan  terdakwa  apabila  dianggap  kurang  keterangan  dari  saksi-saksi  yang diajukan  maka  majelis  hakim  dapat  meminta  tambahan  saksi  untuk  mendapatkan maklumat lebih tepat.
Keterangan-keterangan  yang  diperoleh  oleh  saksi  yang  diajukan  oleh  penasehat hukum  dan  Jaksa  di  muka  persidangan  yang  dinilai  menghadapi  fakta-fakta  hukum berupa  perbuatan  tindak  pidana  yang  pernah  berlaku  dan  menjelaskan  siapa  pelakunya oleh  majelis  hakim  sebagaimana  uraian  di  dalam  dakwaan  Jaksa  selanjutnya  dijadikan sebagai  dasar  pertimbangan  bagi  hakim  dan  sebaliknya  apabila  keterangan  saksi  yang disampaikan  di  muka  sidang  pengadilan  yang  merupakan  hasil  reka-reka  dapat  dinilai sebagai alat bukti yang sah.
Untuk  itu  dituntut  kecermatan,  professional  hakim  dalam  menganalogikan keterangan - keterangan  saksi  yang  terungkap  di  muka  persidangan  menjadi pertimbangan dalam putusan. Dalam rangka kecekapan waktu hakim dalam persidangan permasalahan  awal  dilakukan  berkaitan  dengan  perkara  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah penglibatan saksi sebagai korban yang  mengalami,  melihat peristiwa, atau hanya mendengar  sahaja.  Apabila  saksi  memberikan  jawaban  apabila  ternyata  yang  akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat dan alami sendiri, maka
hakim  dapat  membatalkan  status  sebagai  saksi  dalam  perkara  yang  sedang  disidangkan saat itu dan memerintahkan saksi keluar dari ruang tengah hari.
d. Barang - Barang Bukti.
Barang  bukti  dalam  perkara  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  adalah  semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di muka sidang pengadilan  dan  dibacakan  oleh  hakim  sebagai  barang  bu  dikarenakan  benda  ini dipergunakan  untuk  melakukan  kekerasan  secara  langsung  mengakibatkan  saksi  korban mengalami  jatuh  sakit  atau  luka  berat  ,  mengakibatkan  matinya  korban,  atau  tidak menimbulkan  penyakit  atau  halangan  untuk  menjalankanpekerjaan  jabatan  atau  mata pencaharian  atau  kegiatan  sehari-hari  sebagaiman  diatur  di  dalam  Pasal  44  Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan atau Pasal 351 Kitab Hukum Hukum Pidana.
Dengan adanya barang bukti yang didedahkan pada persidangan akan menambah keyakinan  hakim  dalam  menilai benar  tidaknya  perbuatan  yang  didakwakan  kepada terdakwa, dan tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti ititu dikenali dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.
e. Pasal - Pasal Peraturan Pidana.
Salah  satu  yang  terungkap  di  dalam  proses persidangan  adalah  Pasal - Pasal peraturan undang-undang tindak pidana. Pasal - pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam  surat  dakwaan  Jaksa  penuntut  umum,  yang  dirumuskan  sebagai  peruntukan undang-undang  tindak  pidana  yang  dilanggar  oleh  terdakwa.  Pasal - pasal  tersebut kemudian  dijadikan  dasar  pemidanaan  atau  tindakan  oleh  hakim,  di  dalam  amalan persidangan pasal peraturan undang-undang tindak pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan  terdakwa.  Dalam  hal  ini  penuntut  umum  dan  hakim  berusaha  untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat - alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur - unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan undang- undang  tindak  pidana.  Jika  ternyata  perbuatan  terdakwa  memenuhi  unsur - unsur  dari setiap  Pasal  yang  dilanggar,  bermakna  terbuktilah  menurut  undang-undang  kesalahan terdakwa,  yakni  telah  melakukan  perbuatan  seperti  ditetapkan  dalam  Pasal  undang- undang tindak pidana itu.
Mengikut  Pasal  197  Kitab  Hukum  Hukum  Acara  Pidana  salah  satu  yang  harus dimuat  dalam  surat  putusan  pemidanaan  adalah  Pasal  peraturan - peraturan  perUndang Undangan  yang  menjadi  dasar  pemidanaan  atau  tindakan.  Berdasarkan  ketentuan  inilah sehingga  setiap  putusan  pengadilan  selaku  mempertimbangkan  Pasal - Pasal  atau
peraturan  undang-undang  yang  menjadi  dasar  pemidanaannya  itu.  Sehubungan  dengan Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga maka Pasal yang dikenakan adalah :
1) Pasal 335
Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
(1) barang  siapa  secara  melawan  hukum  memaksa  orang  lain  supaya  melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang  tak  menyenangkan,  atau  dengan memakai  ancaman  kekerasan,  sesuatu perbuatan  lain  maupun  perlakuan  yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
(2) Pasal 351 Kitab Hukum Hukum Pidana
(1) Penganiayaan  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  dua  tahun  delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
(2) Jika  perbuatan  mengakibatkan  luka-luka  berat,  yang  bersalah  diancam  dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
(3) Jika  mengakibatkan  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  tujuh tahun.
(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
(3) Pasal  44  Undang  Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  kekerasan  fisik  dalam  lingkup  rumah tangga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  a  dipidana  dengan  pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
(2) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  mengakibatkan korban  mendapat  jatuh  sakit  atau  luka  berat,  dipidana  dengan  pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(3) Dalam  hal  perbuatan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mengakibatkan matinya  korban,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  15  (lima  belas) tahun  atau  denda  paling  banyak  Rp45.000.000,00  (empat  puluh  lima  juta rupiah).
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap  istri atau  sebaliknya  yang  tidak  menimbulkan  penyakit  atau  halangan
untuk  menjalankan  pekerjaan  jabatan  atau  mata  pencaharian  atau  kegiatan sehari-hari,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  4  (empat)  bulan  atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
A. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Putusan Terhadap Pertimbangan  Hukum    Yang  Menjadi  Dasar  Hakim  Dalam  Menjatuhkan Sanksi  Pidana  Dalam Perkara Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi
Faktor - faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  disparitas  putusan  terhadap Pertimbangan hukum  yang menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Jambi adalah latar belakang dilakukannya tindak tindak pidana, akibat - akibat  yang  ditimbulkan,  keadaan  diri  terdakwa,  keadaan  sosial  ekonomi  dan  lingkup keluarga terdakwa serta faktor agama sebagai berikut :
a.  Latar belakang perbuatan terdakwa.
Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan keadaan menyebabkan timbulnya kekerasan yang dialami oleh saksi korban. Dari perkara yang diadili oleh majelis Hakim Pengadilan  Negeri  disebabkan  oleh  perselingkuhan,  keadaan  ekonomi  yang  tidak seimbang antara pendapatan suami dengan istri, kecemburuan, pola asuh yang keras sejak kecil sehingga anak tersebut tumbuh dewasa menjadi seorang yang berkarakter kekerasan menyelesaikan permasalahan 7 .
2.  Akibat Perbuatan Terdakwa.
Perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun  kerugian  pada  pihak  lain.  Perbuatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga mengakibatkan  penderitaan  bagi  saksi  korban  yaitu  luka  atau  jatuh  sakit  yang  dapat menghalang saksi korban melaksanakan aktiviti pekerjaan ataupun boleh mengakibatkan matinya  saksi  korban,  selain  bagi  korban  juga  mengakibatkan  terganggunya  kehidupan bermasyarakat yaitu keselamatan dan ketenteraman umum yaitu memberikan contoh yang buruk  bagi  pasangan  suami  istri,  perkembangan  jiwa  anak  dalam  keluarga  yang  terjadi
7 Anry Widyo Laksono, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Tanggal Juni  2016
keganan dalam rumah tangga lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Akibat yang demikian jadi pertimbangan oleh hakim 8 .
3.  Kondisi Diri Terdakwa.
Keadaan  diri  dependen  adalah  keadaan  fisik  maupun  mental  dependen sebelum  melakukan  kejahatan,  termasuk  pula  status  sosial  yang  melekat  pada  dirinya. Keadaan  fisik  berkaitan  dengan  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  adalah  dalam keadaan  marah  bermula  dari  percekcokan,  pembelaan  diri  akibat  telah  mengalami kekerasan terlebih dahulu oleh saksi korban. Sedangkan status sosial adalah predikat yang dimiliki  dalam  masyarakat  yakni  sebagai  tokoh  masyarakat,  pejabat,  anggota  Polisi, ataupun tenaga perubatan. Uraian status sosial menjadi dasar pertimbangan hakim dilihat pada perkara 376 / PID.B / 2011 / PN.JAMBI, terdakwa berkerja sebagai Penolong Ahli bedah, 266 / PID.B / 2011 / PN.JAMBI, terdakwa berprofesi sebagai doktor, 352 / PID. SUS  /  2013  /  PN.JAMBI,  terdakwa  berprofesi  sebagai  anggota  Polisi,  dimana  ketiga terdakwa yang dibentangkan memberikan perkhidmatan di masyarakat.
4.  Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa.
Keadaan  Sosial  Ekonomi  Terdakwa  dalam  kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga hakim  mempertimbangkan :
a. tujuan  dilakukannya,  untuk  berakhirnya  pertengkaran  yang  bermula  percekcokan, untuk memberi peringatan kepada istri atas kesalahan mengikut terdakwa.
b. cara  melakukan,  kekerasan  terdakwa  kepada  saksi  korban  telah  menimbulkan penderitaan kepada korban yang dirasakan oleh tubuh dan dapat dilihat
c. sikap  batin  terdakwa,  sikap  batin  terdakwa  selepas  melakukan  kekerasan  terhadap saksi  korban  antara  lain  menyesali  perbuatannya,  terdakwa  mengakui  bahwa  ia pelaku ditunjukkan sikap kooperatif selama proses pemeriksaan di persidangan.
d. sikap  dan  tindakan  terdakwa  sesudah  melakukan  tindak  pidana,  terdakwa  selepas melakukan kekerasan terhadap saksi korban antara lain terdakwa tetap bertanggung jawab  terhadap  istri  dan  anaknya,  terdakwa  tidak  berbelit-belit  dalam  memberikan keterangan selama proses pemeriksaan di persidangan
e. pengaruh  pidana  terhadap  waktu  depan  terdakwa,  maksudnya  hakim  menjatuhkan pidana  sesuai  surat  dakwaan  akan  mempengaruhi  waktu  depan  terdakwa  apalagi terhadap terdakwa  yang  berprofesi  sebagai  aparatur  negara  dikarenakan  penjatuhan pidana 4 (empat) tahun atau lebih memberi kesan dapat diberhentikan dengan hormat
8 Anry Widyo Laksono, Hakim Pengadilan Negeri, Wawancara Tanggal 14 Juni
tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagaimana diatur Pasal 23 ayat  4  huruf  (a)  Undang  Undang  Nomor  43  Tahun  1999  Tentang  pokok-pokok Kepegawaian.  Hal  ini  tentunya  bukan  hanya  memberi  kesan  kepada  waktu  depan terdakwa tetapi juga memberi kesan korban tak langsung akibat kekerasan ini yaitu anak hasil perkawinan terdakwa dengan saksi korban.
f. Pandangan  masyarakat  terhadap  perbuatan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang dilakukan  terdakwa  terhadap  saksi  korban  membawa  resah,  dan  mengganggu keamanan serta ketertiban dikarenakan memberikan contoh buruk.

## 5. Faktor Agama Terdakwa.
Setiap  putusan  pengadilan  senantiasa  diawali  dengan  kalimat  ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang  diungkap  dalam  putusannya  itu  semata - mata  untuk  keadilan  yang  berdasarkan ketuhanan.  Kata  ”ketuhanan”  menunjukkan  suatu  pemahaman  yang  berdimensi keagamaan.  Dengan  demikian  apabila para  hakim  membuat  putusan  berdasarkan  pada ketuhanan, bererti dalam setiap keputusan yang dijatuhkan dari hasil mustawarah majelis hakim  berpedoman  kepada  oleh  ajaran - ajaran  agama  yang  dipeluk  masing -masing hakim..
Keterikatan  para  hakim  terhadap  ajaran  agama  tidak  cukup  bila  hanya  sekadar meletakkannya  kata  "Ketuhanan"  pada  kepala  putusan  melainkan  harus  menjadi  saiz penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Bila hal demikian wajar dan sepatutnya walaupun pula seharusnya  ajaran  agama  menjadi  pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan sehingga  hakim  dalam  menjatuhkan  pidana  dengan  sikap  integriti,  kejujuran  dan  fakta- fakta undang-undang sehingga memenuhi unsur penegakan hukum dan keadilan 9
Hakim di dalam  menjatuhkan pidana sangatlah banyak  yang  mempengaruhinya, yaitu  yang  boleh  dipakai  sebagai  pertimbangan  untuk  menjatuhkan  berat  ringannya pemidanaan,  hal  yang  memberatkan  maupun  yang  meringankan  pemidanaan  baik  yang terdapat di dalam Undang Undang maupun diluar Undang Undang.
Dari  uraian  yang  telah  dikemukakan  maka  didapat  dalam  putusan  Mahakamah negeri  hal - hal  (keadaan)  yang  memberatkan  dan  keadaan  yang  meringankan,  sebagai berikut :
1. Hal - Hal  Yang  Memberatkan;  Berbelit - belit  dalam  memberikan  jawaban, Tidak  menyesali  perbuatannya,  Mengingkari  perbuatannya,  Perbuatannya  keji dan tidak berprikemanusiaan, Berpendidikan / berstatus di masyarakat, Perbuatan merugikan  dan  berbahaya  pada  masyarakat, Melarikan  diri  selepas  melakukan kejahatan, Residivis /  telah  berkali - kali  melakukan  tindak  pidana,  Berbuat dengan sengaja.
2. Hal - Hal Yang Meringankan Pemidanaan; terdakwa telah melakukan perdamaian dengan saksi korban,status sosial di masyarakat, kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan, menyesali perbuatannya, bersikap sopan, belum pernah dihukum.
Sehingga  Disparitas pemidanaan kekerasan menimbulkan  perkembangan  analisa yang dikemukakan oleh penulis, dimana para hakim pengadilan negeri Jambi memberikan dasar pertimbangan yaitu korban tidak mengajukan permohonan penggabungan ganti rugi, pelaku tidak mampu secara ekonomi, korban mampu secara ekonomi, Sistem hukum Indonesia memisahkan kuasa dalam pengendalian kasus-kasus tindak pidana dan perdata, sekatan penjara dan denda yang dijatuhkan merupakan keadilan yang layak bagi korban. Berdasarkan persepsi hakim tersebut, jelaslah bahwa hakim sangatlah berfikir legalistik fomal, tanpa sedikitpun memberi pemikiran bagi keadilan yang substitutive untuk member perlindungan bagi korban.
Dengan demikian, hakim kurang memperhitungkan  faktor falsafah keadilan disini, dan hanya mengambil  memperhitungkan faktor normatif sistematif dan empiris, termasuk faktor nonhukum lain yang mempengaruhi keputusan hakim seperti ekonomi maupun  politik. Penegakan  hukum dalam kehakiman tindak  pidana pada kenyataannya sering tidak melihat dirinya mewakili korban, tetapi lebih mewakili terpeliharanya ketertiban dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari proses pengendalian yang hanya mengkondisi korban hanya sebagai pembatas, tanpa mengkaji penderitaan dan hak korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan tersebut dijalankan. Sedangkan di  lain sisi perempuan korban kekerasan, jalur kehakiman tindak pidana lebih dirasa memberatkan dan kurang memuaskan rasa keadilan, baik secara psikis maupun materiil.
Apabila dikaitkan dengan perlindungan korban kekerasan yang begitu minim dalam perundang-undangan, misalnya dengan pemberian ganti rugi yang sangat terbatas pada tindak pidana bersyarat dan penggabungan ganti rugi yang dimohonkan korban yang itu pun bersifat limitatif, disamping kekurangan substantif Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang tidak menyenaraikan pedoman pemidanaan maupun tujuan pemidanaan bagi
hakim. Maka berangkat dari pemikiran formalistis, seorang hakim tidak berani memberikan suatu keputusan alternatif walaupun menjangkau keperluan hukum para pihak khususnya korban. Berkaitan dengan kepekaan dan pemahaman hakim untuk merapatkan rasa keadilan dan pemahaman hakim untuk yang dimintakan melalui keputusan-keputusannya. Tidak pernah diungkapkan pertimbangan hakim mengenai ganti rugi yang layak dan adil bagi korban. Berdasar hal tersebut, dapat ditegaskan kan keperluan undang-undang yang adil dan berbeda dari kacamata formalistis maupun kepekaan keadilan bagi hakim yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan masyarakat.
Dari pelbagai fakta diatas, dapat dikemukakan bahwa bekerjanya hakim dalam penjatuhan pidana tidak sepenuhnya dikaitkan dengan kepentingan korban pula dan termasuk didalamnya adalah perempuan korban kekerasan. Kehadiran korban lebih didudukkan pada sosok yang dilupakan dalam system kehakiman tindak  pidana. Pemikiran perlindungan korban kekerasan secara tak langsung melalui bahan perundang- undangan memberikan perspektif kritikal bagi undang-undang positif sekarang, yaitu dalam Kitab  Undang  Undang  Hukum  Pidana dan undang-undang lain untuk diorientasikan pada perkembangan nilai kemanusiaan yang berabad dan diakui secara internasional, serta disesuaikan dengan nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita- citakan Bangsa Indonesia.

## E. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  pembahasan  permasalahan  di  atas,  maka  dapat disimpulkan bahwa :
1. Pertimbangan  hukum    yang  menjadi  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana  dalam  perkara Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan Suami  Terhadap  Istri  Di  Pengadilan  Negeri  Jambi  adalah fakta - fakta  yuridis yang  terungkap  selama  proses  pemeriksaan  di  persidangan  dan  oleh  Undang Undang  telah  ditetapkan  diantaranya  dakwaan  Jaksa,  keterangan  terdakwa  dan saksi, barang - barang bukti, Pasal - Pasal dalam peraturan hukum pidana
2. Faktor - faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya  disparitas  putusan  terhadap Pertimbangan  hukum    yang  menjadi  dasar  hakim  dalam  menjatuhkan  sanksi pidana  dalam  perkara Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan Suami  Terhadap  Istri  Di  Pengadilan  Negeri  Jambi adalah  latar  belakang dilakukannya  tindak  tindak  pidana,  akibat - akibat  yang  ditimbulkan,  keadaan diri  terdakwa,  keadaan  sosial  ekonomi  dan  lingkup  keluarga terdakwa  serta faktor agam

## F. Rekomendasi
Rekomendasi yang disampaikan penulis dari hasil kajian ini antara lain :
1. Dibutuhkan  keprofesionalan  Hakim  yang  jeli  dan  cakap  di  dalam menempatkan    barang  bukti,    keterangan  saksi  korban,  dengan melakukan  analogi keterangan - keterangan  saksi  korban  yang terungkap  di  muka  persidangan  menjadi  pertimbangan  dalam  putusan sehingga korban mendapatkan keadilan selaku korban istri  kekerasan fisik  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  suami  (pelaku)  bukan dijadikan sebagai saksi di dalam persidangan.
2. Penjatuhan  sanksi  hukuman  yang  dijatuhkan  oleh  Majelis  hakim terhadap  Perkara  Kekerasan  Fisik  Dalam  Rumah  Tangga  Yang Dilakukan  Suami  Terhadap  Istri hendaknya  mempertimbangkan pengkajian penderitaan, hak,  ganti  rugi korban untuk memperoleh keadilan dan akses untuk mengetahui bagaimana keadilan bagi korban kekerasan  dalam  rumah  tangga yang perlu diselaraskan dengan rasa keadilan di masyarakat.

## G. DAFTAR PUSTAKA
Aroma  Elmina  Martha, Proses  Pembentukan  Hukum  Kekerasan  Terhadap Perempuan Di Indonesia Dan Malaysia, Penelitian FH UI, Jakarta, 2012

## Abdul Wahid dan Muhammad  Irfan, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan
Seksual, Refika Aditama, Jakarta, 2001.
Andi  Hamzah, Sistem  Pidana  dan  Pemidanaan  di  Indonesia, Pradnya  Paramita, Jakarta, 1995
Adami Chazawi, Stelsel Pidana , Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaaan dan Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana, Bagian  2,  Jakarta  ;  PT.  Raja  Grafindo Persada, 2001,
Abu Urairah dengan sanad dhaif
Arkins on  dan  Atkinson,:  ” Pengantar  Psikologi ,  Jilid  I”,  Alih  Bahasa  Nurjanah Taufik, Erlangga,Jakarta, 1987
Dr. Su’ad Ibrahim Shalih,: “Ad’wa’ala Nizha”, m Al Usrah Fi Al -Islam
E.Koswara,: “ Agresi Manusia , Rosda Ofset”, Bandung, 1988

## E. Kristi Poerwandari, Pemahaman Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan
Alternative  Pemecahannya,  Pusat  Kajian  Wanita  dan  Jender,  Universitas Indonesia, Jakarta,  2000
Imam Al- Ghazali,:  “ Ihya’Ul’um Ad - Din”
Istiadah, Pembagian Kerja Rumah Tangga Dalam Islam, Lembaga Kajian Agama Dan Jender dengan PSP, Jakarta
Lamintang, Hukum Peninteser Indonesia, Armiko, Bandung
L.De  Clerg,:  ” Tingkah  Laku  Abnormal  Dari  Sudut  Pandang  Perkembangan” , Rasindo, Jakarta, 1994
Muladi  dan  Barda  nawawi  Arief, Teori-teori  dan  Kebijakan  Pidana,  Alumni,

## Bandung, 1992
Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Cet pertama, Jakarta : BP Iblam, 2006
Mardjono    Reksodiputro, Masalah  Sistem  Peradilan  Pidana,  UI  Press,  Jakarta,
1997
Moerti  Hadiati  Soeroso, Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dalam  Perspektif Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta,  2010,
Mardjono  Reksodiputro. Hak  Asasi  Manusia  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana,
Pusat  Pelayanan  dan  Pengabdian  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, 1994
Oemar Seno Adji, Hukum Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1980
Roeslan Saleh, Stesel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1988
Riwayat Abi Ya’la dalam hadis Abi Sa’id Al Khudri dengan sanad  yang dhaif
Riwayat Ibnu Majah dari Hadis Imran Bin Hushain dengan sanad dhaif
Riwayat  At-Thabrani  dalam  Al- Ausath  dan  dalam  Abi  Na’im  dalam  Al -Hilyah dari hadis
Ridwan Mansyur, “ Mediasi Panel Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga”,
Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, 2010
Rika  Saraswati, Perempuan  dan  Penyelesaian  Kekerasan  dalam  rumah  tangga ,
PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2009
Sudarto, Hukum  Pidana  dan  Perkembangan  Masyarakat, Sinar  Baru,  Jakarta, 1983,
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986
Saparinah Sadli, Pengalaman Perempuan Indonesia, Komnas Perempuan, 2002
Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji, 1985, Penelitian  Hukum  Normatif  ,  Suatu Tujuan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers
Soerjono  Soekanto, Sosiologi  Suatu  Pengantar,    PT.Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002
Sagung Putri, M.E.Purwani,: “ Viktimisasi Kriminal terhadap Perempuan ” , (Kerta Patrika, Vol. 33 Nomor  1, Januari  2008)
S.  Miyenti, Kekerasan  Terhadap  Perempuan  Dalam  Rumah  Tangga,  Pusat Penelitian Kependudukan UGM, Yogyakarta, 1999