## ANALISIS MANAJEMEN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERANTASAN DEMAM BERDARAH DENGUE
NUR HAYATI 1 , *RICKY PERDANA POETRA 2 , INNA NOOR INAYATI 3 , HASTUTI 4 , VEBY ANDRIANI 5
1 Prodi S1 Administrasi Kesehatan, Institut kesehatan dan Teknologi Buton Raya, 2 Prodi S1 Administrasi Kesehatan, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, 3 Kebidanan, Akademi Kebidanan Bandung, 4 Prodi Administrasi Rumah Sakit, Institut Ilmu Kesehatan Pelamonia, 5 Fakultas Kesehatan, Universitas Widya Nusantara nurrhayati2908@gmail.com, rickyperdana_poetra@yahoo.com.au, innanoor@gmail.com, hastutimansyur@gmail.com, vebyandriani2@gmail.com
Coresspondence Author : Ricky Perdana Poetra; rickyperdana_poetra@yahoo.com.au
Abstract: Based  on  an  initial  survey  in  the  Tanjung  Morawa  Puskesmas  working  area,  it shows  that  the  implementation  of  the  Dengue  Fever  Eradication  Program  (P2DBD)  has  not reached  an  optimal  level.  The  problems  identified  include  the  lack  of  involvement  of  health workers in running the P2DBD Program, delays in reporting the results of P2DBD activities, and lack of facilities and infrastructure needed to run the program. The purpose of the study was  to  determine  the  management  implementation  of  the  dengue  hemorrhagic  fever eradication  program.  The  research  used  an  analytical  qualitative  method  conducted  at  the Tanjung  Morawa  Health  Center  to  5  informants.  The  results  showed  that  inputs  include insufficient  human  resources,  the  infrastructure  used  is  still  incomplete,  the  funds  come  from the Health Operational Assistance and the method according to the technical guidelines. The process  of  activities  from  the  implementation  of  the  P2DBD  Program  still  has  activities  that have  not  been  carried  out  optimally.  It  is  recommended  that  the  Tanjung  Morawa  Health Center can increase the human resources involved in the P2DBD program, equip facilities and infrastructure  according  to  the  needs  in  implementing  the  P2DBD program,  improve  a  good and  effective  supervision,  control  and  evaluation  system  in  every  process  of  program implementation by making various observations directly in the field so that mistakes made by officers can be corrected immediately.
Keywords: Puskesmas, P2DBD, HR
Abstrak : Berdasarkan survei awal di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Morawa menunjukkan bahwa  pelaksanaan  Program  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  (P2DBD) belum  mencapai  tingkat  optimal.  Masalah-masalah  yang  diidentifikasi  meliputi  kurangnya keterlibatan  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  Program  P2DBD,  keterlambatan  dalam pelaporan  hasil  kegiatan  P2DBD,  serta  kekurangan  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan untuk  menjalankan  program  tersebut.  Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  pelaksanaan manajemen  pelaksanaan  program  pemberantasan  demam  berdarah  dengue.  Penelitian menggunakan  metode  kualitatif  analitik  yang  dilakukan  di  Puskesmas  Tanjung  Morawa kepada  5  orang  informan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  input  meliputi  Sumber  daya manusia belum mencukupi, sarana prasarana yang digunakan masih belum lengkap, dana yang berasal  dari  Bantuan  Operasional  Kesehatan  dan  Metode  sesuai  dari  juknis  (Petujuk  teknis). Proses kegiatan dari pelaksanaan Program P2DBD masih ada  kegiatan yang belum dilakukan secara  optimal.  Disarankan  kepada  Puskesmas  Tanjung  Morawa  dapat  Menambah  Sumber daya manusia yang terlibat di dalam program P2DBD, Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan  kebutuhan dalam melaksanakan program P2DBD, Meningkatkan sistem pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang baik serta efektif di setiap proses pelaksanaan program dengan melakukan  berbagai  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan  sehingga  kesalahan  yang  di lakukan oleh petugas dapat segera diperbaiki.
Kata Kunci : Puskesmas, P2DBD, SDM.

## A.Pendahuluan
Demam  Berdarah  Dengue  (DBD)  adalah  suatu  infeksi  yang  disebabkan  oleh  virus dengue.  Virus  dengue  ditularkan  oleh  nyamuk  Aedes  Spp,  jenis  nyamuk  yang  memiliki perkembangan yang paling cepat di dunia dan menyebabkan hampir 390 juta orang terinfeksi setiap  tahunnya.  Beberapa  jenis  nyamuk  dapat  menularkan  atau  menyebarkan  virus  dengue. Meskipun DBD memiliki gejala yang mirip dengan demam dengue, namun DBD juga ditandai dengan  adanya  keluhan  sakit  atau  nyeri  pada  ulu  hati  yang  berkelanjutan,  serta  adanya pendarahan  pada  hidung,  mulut,  gusi,  atau  memar  pada  kulit  (Kementerian  Kesehatan  RI, 2018).
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) tersebar hampir di seluruh dunia, terutama di negara-negara  tropis  dan  subtropis.  Kejadian  DBD  telah  mengalami  peningkatan  yang signifikan  di  seluruh  dunia  dalam  beberapa  dekade  terakhir.  Menurut  WHO,  diperkirakan terdapat  sekitar  390  juta  infeksi  dengue  setiap  tahunnya  (interval  kredibel  284-528  juta),  di mana  sekitar  96  juta  (67-136  juta)  kasus  menunjukkan  gejala  klinis  (WHO,  2018).  Program P2DBD  merupakan  serangkaian  langkah  untuk  mencegah  dan  mengendalikan  kasus  Demam Berdarah Dengue (DBD), termasuk tindakan untuk mengurangi penyebaran penyakit tersebut. Mengingat  bahwa  nyamuk  pembawa  penyakit  ini  telah  menyebar  luas  di  seluruh  wilayah Indonesia, baik di lingkungan rumah maupun di tempat umum, upaya pencegahan tidak hanya menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  atau  tenaga  kesehatan,  tetapi  juga  harus  melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pelaksanaan Program P2DBD ini harus didampingi oleh kegiatan supervisi dan bimbingan teknis.
Langkah-langkah  dalam  upaya  pemberantasan  penyakit  demam  berdarah  dengue dilakukan  melalui  pelaksanaan  serangkaian  kegiatan  kontrol  DBD,  termasuk  survei epidemiologi,  deteksi  dan  penanganan  kasus,  pengendalian  vektor,  peningkatan  partisipasi masyarakat, sistem peringatan dini dan penanggulangan wabah, penyuluhan, kerjasama dengan mitra,  pengembangan  sumber  daya  manusia,  riset  dan  studi  lapangan,  serta  pemantauan  dan evaluasi.  Fokus  dari  upaya  pemberantasan  DBD  adalah  memobilisasi  potensi  masyarakat untuk  aktif  berpartisipasi  dalam  Pemberantasan  Sarang  Nyamuk  DBD  (PSN  DBD)  melalui pendekatan  4M  Plus  (4M:  menguras,  menutup,  mendaur  ulang  barang  bekas,  mengubur,  dan Plus:  menabur  larvasida  (abatisasi),  memelihara  ikan  pemakan  jentik,  menggunakan  kawat kasa,  dan  menghindari  penggunaan  tempat  gantung  yang  memungkinkan  genangan  air). pakaian  di  dalam  kamar,  mengenakan  kelambu  dan  memakai  obat/lotion  anti  nyamuk) (Kemenkes, 2011).
Pada periode tahun 2018 hingga 2019, Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan kasus  Demam  Berdarah  Dengue  (DBD).  Berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  Dinas Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Utara  pada  tahun  2018,  terdapat  5.623  kasus  DBD  dan  26 kematian  tercatat.  Tingkat  kesakitan  atau  Incidence  Rate  (IR)  mencapai  39,01  per  100.000 penduduk, sementara tingkat kematian atau Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,46%. Namun, pada  tahun  2019,  jumlah  kasus  DBD  di  Provinsi  Sumatera  Utara  meningkat  menjadi  7.731, dengan  38  kematian  terjadi.  Tingkat  kesakitan  atau  Incidence  Rate  (IR)  mencapai  53,09  per 100.000 penduduk, sedangkan tingkat kematian atau Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,49% (Profil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2019).
Kabupaten Deli Serdang mencatat peningkatan kasus Demam Berdarah Dengue  (DBD) dari  tahun  2019  hingga  2020,  menurut  data  yang  disajikan  dalam  Profil  Kesehatan  Deli Serdang.  Pada  tahun  2019,  jumlah  kasus  DBD  di  Kabupaten  Deli  Serdang  mencapai  997 kasus, dengan tingkat kesakitan atau Incidence Rate (IR) sebesar 46,3 per 100.000 penduduk, dan tingkat kematian  atau Case Fatality Rate (CFR) sebesar 0,0%. Namun, pada tahun 2020, terjadi peningkatan jumlah kasus DBD menjadi 1.326 kasus, dengan 2 kasus kematian tercatat. Tingkat  kesakitan  atau Incidence  Rate (IR)  mencapai  60,4  per  100.000  penduduk,  sementara tingkat  kematian  atau  Case  Fatality  Rate  (CFR)  sebesar  0,2%.  Sepuluh  kecamatan  dengan jumlah kasus DBD tertinggi di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2020 antara lain  Tanjung Morawa. Namo Rambe, Bandar Khalipah, Lubuk Pakam, Dalu Sepuluh, Kenangan, Araskabu, Tanjung Rejo, Batang Kuis, dan Pagar Jati (Profil Kesehatan Deli Serdang, 2019).
Hasil  survei  awal  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Tanjung  Morawa  menunjukkan  bahwa pelaksanaan  Program  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  (P2DBD)  belum mencapai  tingkat  optimal.  Masalah-masalah  yang  diidentifikasi  meliputi  kurangnya keterlibatan  tenaga  kesehatan  dalam  menjalankan  Program  P2DBD,  keterlambatan  dalam pelaporan  hasil  kegiatan  P2DBD,  serta  kekurangan  sarana  dan  prasarana  yang  diperlukan untuk  menjalankan  program  tersebut.  Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui pelaksanaan manajemen pelaksanaan program pemberantasan demam berdarah dengue.

## B.Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  desain  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif. Penelitian  dilakukan  di  Puskesmas  Tanjung  Morawa  tahun  2021.  Variabel  penelitian  yaitu SDm,  Sarana,  Anggaran  dan  Pelaksanaan  PSN.  Adapun  informan  penelitian  meliputi  Kepala Puskesmas,  Bidang  pengelola  program  DBD,  Tenaga  Surveilans  DBD,  Tenaga  Kesling,  dan Masyarakat Penderita DBD. Instrument penelitian menggunakan pedoman wawancara, lembar observasi. Analisis data dilakukan dengan cara Triangulasi.

## C.Hasil dan Pembahasan
Sumber  Daya  Manusia. Puskesmas  tanjung  morawa  dipimpin  oleh  seorang  Dokter. Pemegang  program  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  (P2DBD)  adalah tenaga  kesehatan  S1  Kesehatan  Masyarakat.  Adapun  tenaga  yang  berperan  dalam  program P2DBD  selain  pemegang  program  juga  berkoordinasi  dengan  tenaga  kesehatan  lingkungan, surveilans,  dan  tenaga  promosi  kesehatan,  tenaga  promosi  kesehatan  turun  lapangan  apabila melakukan  penyuluhan  terhadap  masyarakat.  Berdasarkan  hasil  wawancara  diatas menunjukkan bahwa yang berperan dalam program pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue (P2DBD) yaitu pemegang program P2DBD, Tenaga kesehatan lingkungan, surveilans, dan promosi kesehatan.
Ketersediaan  Sarana  Prasarana. Sarana  dan  Prasarana  yang  tersedia  baik  dari  segi kuantitas  dan  kualitas  akan  mendukung  untuk  mencapai  tujuan  dari  suatu  program. Berdasarkan  wawancara yang dilakukan dengan informan sarana dan prasarana  yang  tersedia dalam program P2DBD Di Puskesmas Tanjung Morawa yaitu alat untuk Fogging, Tranportasi, Obat-obatan untuk membunuh jentik-jentik nyamuk atau bubuk Abate.
Anggaran. Anggaran  merupakan  pendukung  dalam  suatu  program  agar  program  yang dibuat berhasil serta memperoleh yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil wawancara yaitu Dana yang  diperoleh  untuk  pelaksanaan  Seluruh  Kegiatan  dari  program  P2DBD  berasal  dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).
Pelaksanaan  PSN. Berdasarkan  hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan kegiatan  Pemberantasan  Sarang  Nyamuk  (PSN)  di  wilayah  kerja  puskesmas  tanjung  morawa telah  cukup  dilakukan  terhadap  masyarakat.  Namun  terlihat  bahwa  kegiatan  tersebut dilaksanakan  jika  ada  kasus  DBD  yang  terkena  pada  masyarakat,  pelaksanaan  PSN  yang dilakukan  sesuai  jadwal  yang  ditentukan  sehingga  pelaksanaan  nya  lama  karena  Puskesmas Tanjung Morawa menaungi 16 desa.

## 1.Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43  Tahun  2019 tentang Standar Puskesmas, setiap Puskesmas yang menyediakan layanan rawat inap dan rawat jalan  di  daerah  perkotaan  diwajibkan  memiliki  tenaga  kesehatan  yang  ahli  dalam  bidang Lingkungan, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Epidemiologi Kesehatan, dan Entomologi Kesehatan. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun  2017  tentang  Standar  Baku  Mutu  Kesehatan  Lingkungan  dan  Persyaratan  Kesehatan untuk  Vektor  dan  Binatang  Pembawa  Penyakit  serta  Pengendaliannya,  pasal  13  mengenai Sumber  Daya  Pengendalian  Vektor  menyatakan  bahwa  sumber  daya  yang  terlibat  dalam pengendalian vektor, termasuk vektor Demam Berdarah Dengue (DBD), haruslah terlatih dan dianggap  sebagai  kader  kesehatan  yang  telah  menerima  pelatihan  khusus  di  bidang
pengendalian  vektor,  termasuk  vektor  DBD,  yang  diselenggarakan  oleh  Dinas  Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.
Setiap Puskesmas, termasuk Puskesmas yang menyediakan  layanan  rawat  inap maupun rawat  jalan,  serta  rumah  sakit,  diwajibkan  memiliki  tenaga  kesehatan  yang  terampil  dalam bidang  Lingkungan,  Epidemiologi,  Promosi  Kesehatan,  dan  Entomologi  Kesehatan,  yang memiliki kualifikasi dan kewenangan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan dan  melaksanakan  program  pencegahan  penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  (DBD)  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Kondisi  ini  menunjukkan  belum  terpenuhinya  persyaratan mengenai kebutuhan tenaga kesehatan yang berperan dalam pengendalian vektor DBD.
Dalam  konteks  krisis  kesehatan  yang  dipicu  oleh  pandemi  Covid-19,  peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi semakin penting. Hal ini juga berlaku dalam pelaksanaan  Program  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  (P2DBD)  di Puskesmas  Tanjung  Morawa.  Selain  pemegang  program  DBD  yang  berkoordinasi  dengan tenaga  kesehatan  lingkungan,  tenaga  surveilans,  dan  tenaga  promosi  kesehatan  dan  ilmu perilaku,  masih  diperlukan  peningkatan  kompetensi  melalui  pelatihan.  Hal  ini  diperlukan karena  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  masih  terlihat  adanya  ketergantungan  pada pemberitahuan dari kader desa untuk melaksanakan kegiatan dari program P2DBD tersebut.
Tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  memiliki  peran  penting  sebagai  garda  terdepan  dalam menyediakan  dan  menyelenggarakan  layanan  kesehatan  dasar  kepada  masyarakat.  Untuk memberikan  pelayanan  kesehatan  yang  optimal,  Puskesmas  membutuhkan  dukungan  tenaga kesehatan  yang  memadai  baik  dari  segi  jumlah  maupun  kualitas.  Berdasarkan  Peraturan Menteri  Kesehatan  Nomor  75  Tahun  2014,  disebutkan  bahwa  tenaga  kesehatan  yang diperlukan  berdasarkan  standar  ketenagaan  di  Puskesmas  minimal  mencakup  9  jenis  tenaga kesehatan (Yuni, 2018).

## 2.Sarana/Prasarana
Dilihat  dari  Pedoman  Pencegahan  dan  Pengendalian  Demam  Berdarah  Dengue  di Indonesia  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  RI  pada  tahun  2017,  terkait  sarana dan  prasarana  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  pemberantasan  penyakit  DBD, termasuk dalam kegiatan pengendalian vektor DBD, adalah alat-alat seperti alat fogging, Alat Pelindung  Diri  (APD)  saat  fogging,  insektisida,  dan  bubuk  abate  untuk  kegiatan  larvasida. Namun,  dalam  penelitian  ini,  terdapat  beberapa  sarana  dan  prasarana  yang  belum  terpenuhi, khususnya  APD  saat  fogging  dan  keberadaan  insektisida.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya pengawasan  dan  pemeliharaan  terhadap  alat-alat  tersebut,  serta  proses  pengadaan  yang memerlukan waktu setelah pengajuan dilakukan.
Menurut Ketetapan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
581/MENKES/SK/VII/1992  tentang  Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue, sarana  dan  perlengkapan  yang  diperlukan  mencakup  mesin  fogging  dengan  alokasi  4  unit untuk setiap puskesmas, 10 unit untuk setiap kabupaten/kota, dan 10 unit untuk setiap provinsi. Selain  itu,  termasuk  dalam  daftar  adalah  mesin  ULV  (Ultra-Low  Volume)  dan  kendaraan pengangkut ULV, dengan  kebutuhan masing-masing sebanyak 2 unit  untuk setiap kabupaten, kotamadya,  dan  provinsi.  Selain  itu,  juga  termasuk  kebutuhan  PSN  kit,  kebutuhan  Jumantik (Juru  Pemantau  Jentik),  insektisida,  larvasida,  dan  bahan  pendukung  diagnosis  serta penatalaksanaan penderita DBD (Depkes RI, 2011).
Pemenuhan  Sarana  Prasarana  dan  Alat  Kesehatan  (SPA)  harus  dilakukan  secara bersamaan  dengan  optimalisasi  manajemen  yang  baik.  Penyediaan  dan  pengelolaan  fasilitas pelayanan kesehatan harus diintegrasikan sejalan dengan pemenuhan SPA, pendanaan, sumber daya  manusia,  akreditasi,  sistem  pelayanan,  dan  rujukan.  Saat  ini,  penilaian  terhadap  sarana dan  prasarana  fasilitas  kesehatan  dilakukan  melalui  proses  akreditasi,  yang  bertujuan  untuk memastikan bahwa manajemen yang efektif  dapat memenuhi kebutuhan pelayanan  kesehatan pasien  secara  berkelanjutan.  Sarana  dan  prasarana  pelayanan  kesehatan  merupakan  hasil  dari kerja  sama  yang  berkelanjutan  untuk  memanfaatkan  semua  fasilitas  dengan  cara  yang  efektif dan efisien, sehingga penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat terjamin (Netty, 2020).

## 3.Anggaran
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  23  tentang  Puskesmas,  Pasal  62 menyebutkan  bahwa  pendanaan  untuk  kegiatan  di  Puskesmas,  termasuk  Program Pemberantasan  Penyakit  Demam  Berdarah  Dengue  (P2DBD),  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD). Dana tersebut digunakan untuk membeli alat-alat yang diperlukan dalam pelaksanaan keenam  kegiatan  dari  program  P2DBD,  serta  untuk  biaya  transportasi  petugas  dalam melaksanakan tugas mereka secara langsung kepada masyarakat.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Umbara (2020) yang melakukan penelitian terkait  pelaksanaan  program  pengendalian  penyakit  demam  berdarah  dengue  (P2DBD)  di wilayah kerja upt puskesmas bengkalis kabupaten bengkalis menyatakan walaupun terkendala dalam  pencairan  dana,  kegiatan  P2DBD  dapat  berjalan  dengan  baik  apabila  tidak  terkendala dalam  permasalahan  pendanaan.  Sehingga  setiap  kegiatan  P2DBD  yang  membutuhkan  dana, dapat langsung berjalan tanpa harus menunggu pencairan dana dari APBD.

## 4.Pelaksanaan Pemberantasan Sarang Nyamuk
Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue (PSN DBD) adalah serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  mencegah penyakit  DBD,  dengan  melakukan  pemantauan  secara  terus  menerus.  PSN  DBD  merupakan bagian  krusial  dari  upaya  keseluruhan  untuk  memerangi  penyakit  DBD.  Kegiatan  PSN meliputi  3M  Plus,  yaitu  menguras,  menutup,  dan  mengubur,  dengan  tujuan  untuk mengendalikan  populasi  nyamuk  Aedes  aegypti  sehingga  penularan  DBD  dapat  dicegah  atau diminimalkan (Rosmina, 2016). Berdasarkan hasil wawancara di Puskesmas Tanjung Morawa mengenai  pelaksanaan  PSN  DBD,  masyarakat  dan  para  kader  melakukan  kegiatan  seperti Jum'at  Bersih  dan  memberantas  perkembangbiakan  nyamuk  Aedes  aegypti  di  tempat-tempat penampungan air.

## D.Penutup
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan  Sumber daya manusia yang ada di Puskesmas Tanjung  Morawa  yang  terlibat  pada  program  P2DBD  adalah  pemegang  program  yang berkoordinasi dengan  Tenaga Kesehatan Lingkungan,  Surveilans dan  Promosi Kesehatan  dan tergolong  masih  kekurangan  sumberdaya  manusia  untuk  menaungi  16  desa.  Sarana  dan prasarana pada program pemberantasan penyakit demam berdarah dengue (P2DBD) yaitu alat untuk  Fogging,  Transportasi  dan  bubuk  abate  sehingga  dinilai  masih  belum  lengkap.  Dana pada program pemberantasan penyakit demam berdarah dengue (P2DBD) berasal dari Bantuan Operasional  Kesehatan  (BOK).  Sehingga  disarankan  bagi  Puskesmas  Tanjung  Morawa  dapat Menambah Sumber daya manusia yang terlibat di dalam program P2DBD, Melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan program P2DBD, Meningkatkan sistem  pengawasan,  pengendalian  dan  evaluasi  yang  baik  serta  efektif  di  setiap  proses pelaksanaan  program  dengan  melakukan  berbagai  pengamatan  secara  langsung  di  lapangan sehingga kesalahan yang di lakukan oleh petugas dapat segera diperbaiki.

## Dafar Pustaka
Dinas Kesehatan Deli Serdang. (2021). Profil Kesehatan Deli Serdang 2021. Dinas  Kesehatan  Sumatera  Utara.  (2021).  Profil  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Utara  2021. Medan Dinas Kesehatan.
Herawati,  A.,  Febrianti,  D.,  Santoso,  D.,  Arya,  F,  B.  (2022).  Analisis  Pencegahan  Demam Berdarah Dengue (DBD). Journal of Public Health Education. Vol. 1. 4.
Kementerian Kesehatan RI. (2017). Data dan informasi. Kemenkes RI: Jakarta. Kementerian  Kesehatan  RI.  (2018). Pencegahan  Demam  Berdarah  Dengue. Kemenkes  RI: Jakarta.
Puskesmas Tanjung Morawa. (2021). Profil Puskesmas Tanjung Morawa 2021. Umbara,  B.,  Raviola.  (2020).  Analisis  Pelaksanaan  Program  Pengendalian  Penyakit  Demam Berdarah  Dengue  (P2dbd)  Di  Wilayah  Kerja  Upt  Puskesmas  Bengkalis  Kabupaten
Bengkalis Tahun 2020. Prepotif Jurnal Kesehatan Masyarakat. Vol. 4. No. 2 Yuni,  (2018).  Analisis  Sebaran  Tenaga  Kesehatan  Puskesmas  Di  Indonesia  Berdasarkan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  75  Tahun  2014  Tentang  Puskesmas.  Jurnal Kesehatan Manarang.