## Akuntansi dan Manajemen
Vol.14, No.2, 2019, Hal. 109-118
Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau

## Neli Agustin
Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis Email: neliagustin12071997@gmail.com

## ABSTRACT
This  study  aims  to  empirically  examine  the  effect  of  budget  planning  and  internal  control  on  public accountability  in  the  Riau  Provincial  Government.  This  study  uses  quantitative  methods  because  it emphasizes  the  method  of  data  analysis  with  statistical  procedures.  The  type  of  data  used  in  this  study  is primary  data.  Primary  data  obtained  from  the  distribution  of  questionnaires  distributed  by  researchers  to respondents contained in SKPD of the Regional Government of Riau Province. The research sample  is SKPD employees who work in the planning department as well as employees who are the internal audit team at the SKPD in the Riau Provincial Government. The statistical method uses Multiple Linear Regression Analysis. The results of this study indicate that budget planning and internal control have a positive and significant effect on public accountability in Riau province.
Keywords: Employees, Budget Planning, Internal Control, Public Accountability

## ABSTRAK
Penelitian  ini bertujuan  untuk menguji secara empiris  pengaruh perencanaan anggaran  dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik  pada Pemerintah  Daerah Provinsi Riau . Penelitian ini  menggunakan metode kuantitatif karena menekankan pada metode analisis data dengan prosedur statistik. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperolah dari penyebaran kuesioner yang disebarkan  peneliti  kepada  responden  yang  terdapat  di  SKPD  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau. Sampel penelitian  adalah  pegawai  SKPD yang  bekerja  pada  bagian  perencanaan  serta  pegawai  yang  menjadi  tim audit  internal  pada  SKPD  di  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau.  Metode  statistik  menggunakan  Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas publik di provinsi Riau.
Kata kunci : Pegawai, Perencanaan Anggaran, Pengendalian Intern, Akuntabilitas Publik

## Pendahuluan

## Latar Belakang
Akuntabilitas publik di Indonesia masih sangat lemah karena masih banyak uang negara yang  diambil  oleh  koruptor.    Hal  tersebut  membuat  akuntabilitas  pemerintah  masih rendah. Sama  halnya  dengan  kasus  korupsi  yang  terjadi  di  Kabupaten  Bengkalis  yang saat ini marak dibicarakan di berbagai media, dan di kalangan masyarakat. Salah satunya yaitu kasus yang menjerat Bupati Bengkalis yang menggelapkan dana sebesar 5,6 Miliar . Oleh  karena  itu,  penting  untuk  mewujudkan  akuntabilitas  publik.  Salah  satu  caranya yaitu  dengan  adanya  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern  yang  baik. Perencanaan  anggaran  mencakup  penyusunan  kebijakan  umum  APBD  sampai  dengan disusunnya  rancangan  APBD.  Adapun  tujuan  dari  penggunaan  dana  pemerintah  yaitu tepat sasaran sehingga dana digunakan secara efektif dan efisien.
Akuntansi dan Manajemen Vol.14, No.2, 2019
Adanya pengendalian intern  di pemerintah diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kecurangan  dalam  organisasi  khususnya  yang  berkaitan  dengan  keuangan  negara. Pengendalian  intern  di  pemerintah  masih  banyak  kelemahan,  salah  satunya  yaitu  hasil pemeriksaan  LKPP  semester  I  tahun  2018  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik Indonesia (BPK) mengungkapkan 15.77 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi kelemahan  sistem  pengendalian  intern  (SPI)  senilai  11,55  triliun,  ketidak  patuhan terhadap  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  senilai  Rp10,06  triliun,  serta permasalahan  ketidak  hematan,  ketidak  efisienan,  dan  ketidak  efektifan  senilai  Rp1,49 triliun.  Ketua  BPK  menjelaskan  bahwa  permasalahan  ketidak  patuhan  mengakibatkan kerugian senilai Rp2,34 triliun, potensi kerugian senilai Rp1,03 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp6,69 triliun. Terhadap masalah ketidak patuhan tersebut pada saat pemeriksaan,  entitas  yang  diperiksa  telah  menindaklanjuti  dengan  menyerahkan  aset atau  menyetor  ke  kas  negara/daerah/perusahaan  Rp676,15  miliar  (bpk.go.id. 23/05/2019).
Perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern  merupakan  kegiatan  yang  paling penting  dalam  pengelolaan  keuangan  negara  karena  berkaitan  dengan  akuntabilitas kepada  publik.  Fenomena  tersebut  membuktikan  bahwa  masih  banyak  pembenahan yang  harus  dilakukan  dalam  pemerintah  Daerah  di  Indonesia  khususnya  di  Provinsi Riau.  Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi,  maka  penulis  terdorong  untuk  melakukan suatu  penelitian  tentang  bagaimana  pengaruh  penyusunan  anggaran  dan  pengendalian intern  terhadap  Akuntabilitas  Publik  baik  secara  parsial  maupun  simultan  pada Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

## Tinjauan Pustaka Peneliti Terdahulu
Penelitian  terdahulu  ini  menjadi  salah  satu  acuan  penulis  dalam  melakukan  penelitian sehingga  penulis  dapat  memperkaya  teori  yang  digunakan  dalam  mengkaji  penelitian yang dilakukan.
Andyrwanto  (2016),  melakukan  penelitian  yang  berjudul  pengaruh  perencanaan anggaran  dan  pengendalian  intern  terhadap  akuntabilitas  keuangan  daerah  dengan realisasi  anggaran  sebagai  variabel  intervening.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah Perencanaan  anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  publik.  Sedangkan pengendalian  intern  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  akuntabilitas publik.
Rakhmini  juwita  (2016),  melakuan  penelitian  dengan  judul  Pengaruh  perencanaan anggaran  dan  pengendalian  intern  terhadap  akuntabilitas  publik  pada  pemerintah daerah  provinsi  banten.  Hasil  dari  penelitian  ini  Perencanaan  anggaran  dan pengendalian intern berpengaruh signifikan  terhadap akuntabilitas publik.

## Perencanaan Anggaran Pengertian Anggaran
Conyers dan Hills (1994), mendefenisikan Perencanaan Sebagai” Suatu proses yang berkesinambungan  yang  mencakup  keputusan-keputusan  atau  pilihan-pilihan  atas berbagai alternatif penggunaan  sumber  daya untuk mencapai tujuan-tujuan  tertentu di masa yang akan datang.

## Fungsi Anggaran
Anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik memiliki beberapa fungsi. Menurut Nordiawan (2008), fungsi anggaran  diantaranya  yaitu:
a) Anggaran  sebagai  Alat  Perencanaan,  dengan  adanya  anggaran  organisasi  tahu  apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang akan  dibuat.
b) Anggaran  sebagai  Alat  Pengendalian,  dengan  adanya  anggaran  organisasi  dapat menghindari  adanya  pengeluaran  yang  terlalu  besar  (overspending)  atau  adanya penggunaan dana yang tidak semestinya (misspending).
c) Anggaran  sebagai  Alat  Kebijakan,  melalui  anggaran  organisasi  dapat  menentukan arah atas kebijakan tertentu.
d) Anggaran  sebagai  Alat  Politik  dalam  organisasi,  melalui  anggaran  dapat  dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
e) Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi, melalui dokumen anggaran yang komprehensif  sebuah  bagian  atau  unit  kerja  atau  departemen  yang  merupakan  sub organisasi  dapat  mengetahui  apa  yang  harus  dilakukan  dan  juga  apa  yang  akan dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.
f) Anggaran  sebagai  alat  Penilaian  Kinerja,  anggaran  adalah  suatu  ukuran  yang  bisa menjadi  patokan  apakah  suatu  bagian  atau  unit  kerja  telah  memenuhi  target  baik berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.
g) Anggaran  sebagai  alat  Motivasi,  anggaran  dapat  digunakan  sebagai  alat  komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian.

## Pengendalian Intern Pengertian Pengendalian Internal
Menurut  Hery  (2011),  sistem  pengendalian  intern  terdiri  atas  kebijakan  dan prosedur  yang  dirancang  untuk  memberikan  kepastian  yang  layak  bagi  manajemen, bahwa  perusahaan  telah  mencapai  tujuan  dan  sasarannya.  Manajemen  memiliki  tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif, yaitu keandalan pelaporan  keuangan,  efisiensi,  dan  efektivitas  operasi  serta  ketaatan  pada  hukum  dan peraturan.  Pengertian  SPI  menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  8  tahun  2006 tentang  pelaporan  keuangan  dan  kinerja  instansi  pemerintah,  Sistem  Pengendalian Intern  adalah  suatu  proses  yang  dipengaruhi  oleh  manajemen  yang  diciptakan  untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dan  keandalan  penyajian laporan keuangan Pemerintah.

## Akuntabilitas Publik Pengertian Akuntabilitas
Akuntabilitas  (Accountability)  secara  bahasa  dapat  diartikan  sebagai  Pertaggung jawaban.  Akuntabilitas  mengandung  arti  pertanggungjawaban,  baik  oleh  orang-orang maupun  badan-badan  yang  dipilih,  atas  pilihan-pilihan  dan  tindakan-tindakannya. Akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk  menjawab  dan  menjelaskan  kinerja  dan  tindakan  seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak/berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Oleh karena itu,  pemberlakuan  undang-undang  otonomi  daerah  harus  dapat  meningkatkan  daya inovatif dari pemerintah daerah untuk dapat memberikan laporan pertanggungjawaban
mengenai pengelolaan keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas kepada DPRD maupun masyarakat luas (Wahida, 2015).

## Manfaat Akuntabilitas
Manfaat  akuntabilitas  pada  dasarnya  memberi  perhatian  pada  hasil-hasil  dari kegiatan  pemerintahan.  Hasil  kegiatannya  terfokus  pada  efektivitas,  tidak  sekedar kepatuhan  terhadap  prosedur.  Bukan  hanya  output,  tapi  sampai  outcome.  Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Outcome lebih tinggi nilainya  daripada  output,  karena  output  hanya  mengukur  dari  hasil  tanpa  mengukur dampaknya  terhadap  masyarakat,  sedangkan  outcome  mengukur  output  dan  dampak yang  dihasilkan.  Pengukuran  outcome  memiliki  dua  peran  yaitu  restopektif  dan prospektif. Pera restopektif terkait dengan penilaian kinerja(Setiawan, 2012).

## Akuntabilitas laporan Keuangan Pemerintah
Akuntabilitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  menjadi  hal  penting karena  merupakan  bentuk  pertanggungjawaban  pemerintah  daerah  terhadap pelaksanaan  APBD.  Untuk  mengetahui  akuntabilitas  laporan  keuangan  pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan (diaudit). Pemeriksaan tentang akuntabilitas LKPD dilakukan BPK RI sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara  sebagaimana  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  nomor  15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

## Metode Penelitian Data Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer.    Data  primer  adalah  data    penelitian yang  diperoleh  secara  langsung  dari sumber  aslinya  tidak  melalui  perantara. Dalam hal  ini    data    primer  diperoleh  dari  jawaban  responden    terhadap  kuesioner  yang diajukan kepada responden. Data primer pada penelitian ini diperolah dari penyebaran kuesioner  yang  disebarkan  peneliti  kepada  responden  yang  terdapat  di  SKPD  di Pemerintah Daerah Provinsi Riau.

## Populasi
Populasi  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian ini adalah  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.

## Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang  diambil  melalui  cara-cara  tertentu  yang  juga memiliki  karakteristik  tertentu,  jelas,  lengkap  dan  dianggap  bisa  mewakili  populasi. Metode  penentuan  sampel  pada  penelitian  ini  menggunakan  purposive  sampling  yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan dalam  penelitian  ini  yaitu  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Dinas  Pertanian, Dinas  Kebersihan,  Inspektorat  Kabupaten,  Bappeda,  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat, Kesbang,  Kantor  Pelayanan  terpadu,  Dinas  Koperasi  yang    merupakan  instansi  yang terkait  dengan  anggaran.    Kriteria    sampel    dalam   penelitian    ini   yaitu  pegawai    yang mempunyai jabatan  struktural  dalam  SKPD yaitu kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Sub Bagian,  Kepala  Bidang  dan  Kepala  Seksi    sehingga    yang    menjadi  responden  adalah
pegawai  yang  mengerti  tentang  proses  penganggaran  dan  yang  paham  tentang Pengendalian Internal.

## Variabel Penelitian
1. Variabel Independen (X)
a. Perencanaan  Anggaran  (X1).  Untuk  mengukur  variabel  perencanaan anggaran,  maka  dalam  penelitian  ini  menggunakan  aspek  penyusunan rencana kerja anggaran SKPD menurut PP Nomor 58 tahun 2005.
b. P engendalian  Intern  (X2).  Untuk  mengukur  variable  Pengendalian  Intern menggunakan teori COSO dan PP Nomor 60 tahun 2008 yaitu: (a) lingkungan pengendalian, (b) Penaksiran resiko, (c) Aktifitas Pengendalian (d) Informasi dan komunikasi (e) Pemantauan.
2. Variabel Dependen (Y) Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  yaitu  Implementasi  Prinsip  Akuntabilitas Publik yang diukur dengan menggunakan teori dari elwood yang terdapat dalam Renyowijoyo (2012), yang menyatakan bahwa akuntabilits publik terdiri atas: (a) Akuntabilitas  Kejujuran  dan  Hukum,  (b)  Akuntabilitas  Proses,  (c)  Akuntabilitas Program, (d) Akuntabilitas Kebijakan.

## Hasil dan Pembahasan Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  data  dilakukan  dengan  menggunakan  Kolmogorov-Smirnov dengan alpha sebesar 5%.  Hasil uji normalitas data dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
Keterangan Unstandardized Residual N 32 Normal Parameters a,b Mean 0,000 Std. Deviation 1,11608561 Most Extreme Differences Absolute 0,123 Positive 0,077 Negative -0,123 Test Statistic 0,123 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 c,d
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0.200 lebih besar 0,05. Hal ini dapat diartikan bahwa data berdistribusi normal.
Uji Validitas
Penelitian  ini  telah  lolos  uji  validitas  serta  model  penelitian  juga  tidak  memiliki masalah  asumsi  klasik.  Dengan  menggunakan  analisis  regresi  berganda,    tabel  di bawah ini menunjukkan hasil uji hipotesis.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas
Koefisien Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1 (Konstan) 2,533 1,736 1,459 0,155 Perencanaan(X1) 0,138 0,129 0,127 1,07 0,294 Pengendalian Intern(X2) 0,663 0,106 0,746 6,281 0,000
Dari  tabel  diatas  menunjukkan  bahwa  persamaan  regresi  berganda  yang diperoleh dari hasil analisis dengan mengunakan software SPSS versi 22,00. Yaitu:
Dari  persamaan  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  perencanaan  anggaran  dan pengendalian  intern  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap  akuntabilitas publik  yang  terlihat  dari  nilai  koefisien  regresi  variabel  perencanaan  anggaran  (X1) diperoleh  sebesar  0.138  dengan  tingkat  signifikan  0,294.  Sedangkan  koefesien  regresi variabel  pengendalian  internal  (X2)  0.663  dengan  tingkat  signifikansi  0.000.  Jadi  dapat dijelaskan  bahwa  pengaruh  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern  terhadap akuntabilitas publik berpengaruh secara positif yang terlihat dari koefisien regresi yang diperoleh  positif.  Selain  pengaruh  dari  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern ada  faktor-faktor  atau  variabel-variabel  lain  juga  yang  mempengaruhi  akuntabilitas publik  (Y)  yang  ditandai  oleh  simbol  epsilon  (å1).  Sehingga  hubungan  tersebut  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Konstanta  (α)  sebesar  2,533  yang  berarti  apabila  perencanaan  dan  pengendalian intern tidak ada perubahan maka tingkat akuntabilitas publik cenderung positif atau akan meningkat.
b) (nilai koefisien regresi X1) 0,138 perncanaan anggaran bernilai positif, hal ini dapat diartikan bahwa jika perencanaan anggran (X1) ditingkatkan sedangkan variabel lain adalah tetap (konstan) maka akuntabilitas publik akan meningkat.
c) b(nilai koefisien  regresi X2) 0,663  pengendalian  intern bernilai positif, hal ini dapat diartikan  bahwa  jika  pengendalian  intern  (X2)  meningkat  sedangkan  variabel  lain adalah tetap (konstan) maka tingkat akuntabilitas publik akan meningkat.

## Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Publik
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini,  menunjukkan  bahwa terdapat  pengaruh  signifikan  antara  perencanaan  anggaran  terhadap  akuntabilitas publik. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh niali t hitung lebih kecil dari nilai t table 1.070 < 1.694 sehingga H0 diterima dan H1 ditolak.
Tabel 3
Koefisien Korelasi dan Determinasi Pengaruh X1 Terhadap Y
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,366 a ,134 ,105 2,031
Berdasarkan  hasil  olah  data  pada  Tabel  03,  nilai  koefesien  korelasi  sebesar  0.336, menurut  katergori  Guilford  hubungan  perencanaan  anggaran  dan  akuntabilitas  publik dinilai  sedang,  pengaruh  perencanaan  anggaran  terhadap  akuntabilitas  publik  sebesar 13.4%.  Masih  ada  86.6%  atau  pengaruh  variabel  lainnya  (epsilon)  diluar  pengaruh  X1 yang tidak diteliti.

## Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Publik
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  pada  penelitian  ini,  menunjukkan bahwa  menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  signifikan  antara  pengendalian  intern terhadap  akuntabilitas  publik  (Y).  Artinya  bahwa  setiap  peningkatan  pengendalian intern  akan  meningkatkan  akuntabilitas  publik.  Hal  tersebut  berdasarkan  hasil  uji statistik diperoleh niali t hitung lebih besar dari nilai t table 6.281 > 1.694 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima.

## Tabel 4 Koefisien Korelasi dan Determinasi Pengaruh X2 Terhadap Y
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 ,849 a ,721 ,712 1,152
Berdasarkan  hasil  olah  data pada  tabel  04 diketahui nilai koefesien korelasi  sebesar 0.849,  menurut  katergori  Guilford  hubungan  Pengendalian  Intern  dan  akuntabilitas publik  dinilai  sedang,  pengaruh  perencanaan  anggaran  terhadap  akuntabilitas  publik sebesar  72.1%.  Masih  ada  27.9%  atau  pengaruh  variabel  lainnya  (epsilon)  diluar pengaruh pengendalian intern yang tidak diteliti.

## Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  dan  Pengendalian  Intern  Terhadap Akuntabilitas Publik
Dari  hasil  pengujian  hipotesis  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini,  menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dan pengendalian intern berpengaruh  signifikan terhadap akuntabilitas publik. Hal tersebut berdasarkan hasil uji statistik diperoleh niali F hitung lebih besar dari nilai F tabel (25,208 > 3.29) sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Dapat disimpulkan  bahwa  semakin  baik  perencanaan  anggaran(X1)  dan  pengendalian  intern (X2) maka akan semakin baik pula akuntabilitas publik (Y).
Tabel 5
Koefisien Korelasi dan Determinasi Pengaruh X1 dan X2 Terhadap Y
Model Summary Model R R Square Durbin-Watson 1 ,797 a 0,635 1,858
Berdasarkan hasil olah data pada tabel di atas nilai koefesien korelasi diatas sebesar 0.797  menurut  katergori  Guilford  hubungan  perencanaan  anggaran  dan  akuntabilitas publik  dinilai  sedang.  Pengaruh  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern terhadap  akuntabilitas  publik  sebesar  63.5%.  Masih  ada  36.5%  atau  pengaruh  variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X1 yang tidak diteliti.
Perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern  mempunyai  pengaruh  yang  positif terhadap  akuntabilitas  publik,  hal  ini  menandakan  ada  kecenderungan  bahwa perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  yang  lebih  baik  secara  bersamaan  mampu mendorong  pelaksanaan  akuntabilitas  secara  baik.  Pengaruh  positif  dari  perencanaan anggaran  dan  pengendalian  intern  terhadap  implementasi  akuntabilitas  publik, menunjukkan  bahwa  baiknya  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern merupakan determinan akuntabilitas publik. Pelaksanaan pengendalian internal sebagai pemantau  dan  penilai  dalam  pelaksanaan  anggaran  berbasis  kinerja  dan  merupakan salah satu cara mewujudkan akuntabilitas publik.
Akuntabilitas publik sebagai tujuan utama dalam meningkatkan new public management di  pemerintahan  dinilai  kategori  baik,  hal  tersebut  menandakan  bahwa  akuntabilitas publik di Provinsi Riau belum maksimal dilakukan. Akuntabilitas publik dalam penelitian ini  terdapat  empat  pengukuran  akuntabilitas  public  yaitu  akuntabilitas  kejujuran  dan hukum,  akuntabilitas  proses,  akuntabilitas  Program  dan  Akuntabilitas  kebijakan  yang dijadikan sebagai dimensi akuntabilitas publik.

## Perbandingan dengan Peneliti Terdahulu
Andyrwanto  (2016),  memperoleh  hasil  penelitian  yaitu  Perencanaan  anggaran  tidak berpengaruh  terhadap  akuntabilitas  publik  dan  pengendalian  intern  mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas publik. Sedangkan hasil dari penelitian ini  yaitu  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan terhadap akuntabilitas publik. Jadi hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan peneliti terdahulu karena jumlah sampel yang digunakan berbeda.
Menurut  Rakhmini  juwita  (2016),  Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  yaitu Perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern  berpengaruh  signifikan    terhadap akuntabilitas  publik.  Sedangkan  Hasil  dari  Penelitian  ini    yaitu  perencanaan  anggaran dan pengendalian intern  berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Jadi hasil dari penelitian ini sejalan dengan peneliti terdahulu.

## Simpulan dan Saran
Berdasarkan  pembahasan  hasil  penelitian  pengaruh  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian intern terhadap akuntabilitas publik di Provinsi Riau maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
a) Perencanaan  anggaran  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  publik  di Provinsi Riau. Hal ini berarti ada kecenderungan bahwa perencanaan anggaran yang lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. pengaruh  perencanaan anggaran  terhadap  akuntabilitas  publik  sebesar  13.4%.  Masih  ada  86.6%  atau pengaruh variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh X1 yang tidak diteliti.
b) Pengendalian  intern  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  akuntabilitas  publik  di Provinsi  Riau.  Hal  ini  berarti  ada  kecenderungan  bahwa  pengendalian  intern  yang  lebih baik mampu meningkatkan akuntabilitas publik yang lebih baik. pengaruh  perencanaan anggaran  terhadap  akuntabilitas  publik  sebesar  72.1%.  Masih  ada  27.9%  atau pengaruh  variabel lainnya (epsilon) diluar pengaruh pengendalian intern yang tidak diteliti.
c) Perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern  mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap akuntabilitas  publik  di  Provinsi  Riau.  Hal  ini  berarti  ada  kecenderungan  bahwa perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern  yang  lebih  baik  mampu  meningkatkan akuntabilitas  publik  yang  lebih  baik.  Pengaruh  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian intern terhadap akuntabilitas public sebesar 63,5%, sisanya 36,5% dipengaruhi oleh faktor lain selain pengendalian intern.
d) Penelitian ini  diharapkan dapat bermanfaat  bagi peneliti  selanjutnya  yang akan meneliti dan tertarik dengan judul ini ataupun ada variabel yang mungkin sama, diharapkan untuk lebih  mengembangkan  variabel  perencanaan  anggaran,  pengendalian  intern  dan akuntabilitaas  publik.  Selain  itu,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi Pemerintah  Daerah  Provinsi  Riau  sebagai  pedoman  peningkatan  kualitas  perencanaan anggaran, pengendalian intern dan akuntabilitas publik.

## Referensi
Andirwanto.  2016.  Pengaruh  perencanaan  anggaran  dan  pengendalian  intern terhadap  akuntabilitas  keuangan  daerah    dengan  realisasi  anggaran  sebagai variabel intervening (studi skpd kabupaten kepulauan selayar).
Asikin,  Decky  Firmansyah.  2014.  Faktor-Faktor  Yang  Memengaruhi  Penyusunan Anggaran  Berbasis  Kinerja  (Studi  Empiris  Pada  Pemerintah  Kota  Makassar Provinsi Sulawesi Selatan). Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
Bastian,  I.  2010.  Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu  Pengantar  Edisi  Ketiga.  Erlangga. Jakarta.
Fatmala,  Juanita.  2014.  Pengaruh  Penerapan  Sistem Akuntansi  Pemerintah  Daerah, Pemahaman  Akuntansi,  dan  Ketaatan  Pada  Peraturan  Perundangan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Universitas Bengkulu.
Hehanussa,  Salomi  j.  2015.  Pengaruh  Penyajian  Laporan  Keuangan  Daerah  dan Aksesibilitas  Laporan  Keuangan  Daerah  Terhadap  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Skripsi.  Sultan  Agung  Islamic University.
Indriantoro,    Nur    dan    Bambang    Supomo.  2014.  Metodelogi    penelitian    bisnis. Yogyakarta : BPFE.
Mardiasmo.  2009.  “Akuntansi  Sektor  Publik”,  Cetakan  ke  empat,  Penerbit  Andi,
Yogyakarta.
Muhanafiah, Rizal Fadilah. 2015. Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Realisasi Anggaran. Skripsi. Universitas Widyatama.
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Republik  Indonesia,  Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  60  Tahun  2008    tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Saleba, Sitti Nurjannah. 2014. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Skripsi. Universitas Hasanuddin Makassar.
Sudaryanti,  Dwi.  2013.  Pengaruh  Penganggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat  Pemda Melalui  Sistem  Informasi  Keuangan  Daerah  (Studi  Kasus:  Pemda  Kab  Kudus). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis. Volume 12. Nomor 01.
Sugiharto. 2013. Pengaruh Kualitas Anggaran dan Pengendalian Anggaran Terhadap Efektivitas  Organisasi  di  Lingkungan  Pemerintahan  Kota  Jambi.  Alumni Magister Ilmu Akuntansi. Universitas Jambi.   Sujarweni, V. Wiratna. 2014. SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
Wicaksono,  Widi  Cahyo.  2013.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Efektivitas Pengendalian  Intern  di  Sektor  Pemerintahan  (Persepsi  Pegawai  Pada DinasDinas Kota Semarang. Skripsi. Universitas Negeri Semara.