## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP SUAMI PELAKU PENGANIAYAAN DALAM RUMAH TANGGA

## Lailatus Sururiyah
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara E-mail: ailatussururiyah@gmail.com

## Abstract
Persecution  is  to  deliberately  injure  the  human  body  or  cause  pain  as  a goal,  not  as  a means  of achieving  a permissible  purpose, such as hitting a child within  the  boundaries  deemed  necessary  by  the  child’s  own  parent.  The persecution of husbands in the household is included in criminology crimes. It is known  that  many  areas  in  Indonesia  where  husbands  abuse  in  the  household  in this case the persecution to his wife and children. It is understood that the causes of husbands are persecuting the household, namely the wife and child in general, because  the  husband  is  often  drinking  and  using  drugs,  but  the  whole  cause  is economic,  social,  psychological,  supporting,  and  also  the  cause  of  the  accident. The  criminology  review  of  husband’s  abuse  of  wife  and  child  when  the persecution causes pain, discomfort to the body, the wound of the body. And there must  also  be  elements  of  the  act,  either  originated  from  attacks  or  fights.  The consequences  of  criminal  law for  husbands who inflict  abuse on their  wives and children are imposed in accordance with Article 44 of Laws Number 23/2004 on the  Elimination  of  Domestic  Violence  and  also  Article  80  of  Laws  Number 35/2014 on Child Protection.
Kata Kunci: Kriminologi, Penganiayaan, Rumah Tangga.

## A. Pendahuluan
Kriminologi  merupakan  suatu  tindakan  kejahatan  yang  dilakukan  oleh seseorang,  tetapi  kriminologi  secara  teoritis  adalah  ilmu  pengetahuan  yang berdasarkan  pengalaman  yang  seperti  ilmu  pengetahuan  lainnya  yang  sejenis, memperhatikan  gejala-gejala  dan  mencoba  menyelidiki  sebab-sebab  dari  gejala tersebut  ( aetiologi ) dengan cara-cara  yang  ada padanya. Kejahatan adalah pokok penyelidikan  kriminologi,  yaitu  kejahatan  yang  dilakukan  dan  orang-orang  yang melakukannya,  sedangkan  segi  yuridis  dari  persoalan  tersebut,  yaitu  perumusan dari pada berbagai kejahatan itu, tidak menarik cakupan perhatian kriminologi .
Arti kejahatan dipandang dari sudut formil (menurut hukum), adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi pidana, suatu uraian
yang  tidak  memberi  penjelasan  lebih  lanjut  seperti  juga  definisi-definisi  yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai pada intinya, suatu kejahatan merupakan  sebagian  dari  perbuatan-perbuatan  yang  bertentangan  dengan kesusilaan. Kejahatan harus termasuk di dalamnya, biarpun tidak dapat disangkal bahwa juga ada perbuatan dalam zaman pendudukan dengan kekejamannya sudah banyak  dikenal,  yang  dicap  sebagai  kejahatan  tetapi  tidak  dirasakan  sebagai melanggar  kesusilaan,  yang  dimaksudkan  di  sini  ialah  perbuatan  yang  hanya dipandang jahat menurut bentuknya (Bonger, 1995: 19).
Kejahatan  kriminologi  ini  dapat  berupa  dari  berbagai  bentuk  termasuk dalam  bentuk  penganiayaan,  baik  penganiayaan  kepada  orang  lain  maupun penganiayaan  kepada  keluarga  sendiri  (isteri  dan  anak).  Kejahatan  kriminologi dalam  hal  ini  penganiayaan  kepada  isteri  dan  anak  dapat  terjadi  oleh  beberapa faktor  yang menyebabkan. Di dalam lingkungan  rumah tangga baik  suami,  isteri dan anak, penganiayaan yang sering dilakukan oleh si suami disebut juga dengan kekerasan dalam rumah tangga.
Rumah  tangga  (keluarga)  adalah  unit  sosial  terkecil  dalam  masyarakat yang  berperan  dan  berpengaruh  sangat  besar  terhadap  perkembangan  sosial  dan perkembangan  kepribadian  setiap  anggota  keluarga.  Keluarga  memerlukan organisasi  tersendiri  dan  perlu  kepala  rumah  tangga  sebagai  tokoh  penting  yang memimpin keluarga selain beberapa anggota keluarga lainnya. Anggota keluarga terdiri  dari  ayah,  ibu,  dan  anak  merupakan  sebuah  satu  kesatuan  yang  memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam  hubungan  timbal  balik  antar  semua  anggota/individu  dalam  keluarga. Sebuah  keluarga  disebut  harmonis  apabila  seluruh  anggota  keluarga  merasa bahagia yang ditandai dengan tidak adanya konflik, ketegangan, kekecewaan dan kepuasan  terhadap  keadaan  (fisik,  mental,  emosi  dan  sosial)  seluruh  anggota keluarga, dan keluarga disebut disharmonis apabila terjadi sebaliknya.
Ketegangan  maupun  konflik  antara  suami  dan  istri  maupun  orang  tua dengan  anak  merupakan  hal  yang  wajar  dalam  sebuah  keluarga  atau  rumah tangga. Tidak ada rumah tangga yang berjalan tanpa konflik tetapi konflik dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hampir semua keluarga pernah
mengalaminya,yang  berbeda  adalah  cara  mengatasi  dan  menyelesaikan  konflik yang terjadi tersebut.
Setiap  rumah  tangga  memiliki  cara  untuk  menyelesaikan  masalahnya masing-masing. Apabila masalah diselesaikan secara baik dan sehat, maka setiap anggota  keluarga  akan  mendapatkan  pelajaran  yang  berharga,  yaitu  menyadari dan mengerti perasaan, kepribadian dan pengendalian emosi tiap anggota keluarga sehingga  terwujudlah  kebahagiaan  dalam  keluarga.  Penyelesaian  konflik  secara sehat  terjadi  jika  masing-masing  anggota  keluarga  tidak  mengedepankan kepentingan pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat solusi yang sama- sama menguntungkan anggota keluarga melalui komunikasi yang baik dan lancar. Di  sisi  lain,  apabila  konflik  diselesaikan  secara  tidak  sehat  maka  konflik  akan semakin sering terjadi dalam keluarga.
Penyelesaian  masalah  ada  yang  dilakukan  dengan  marah  yang  berlebih- lebihan,  hentakan-hentakan  fisik  sebagai  pelampiasan  kemarahan,  teriakan  dan kata-kata  kasar  maupun  ekspresi  wajah  menyeramkan.  Terkadang  muncul perilaku  seperti  menyerang,  memaksa,  mengancam  atau  melakukan  kekerasan fisik.  Perilaku  seperti  ini  dapat  dikatakan  pada  tindakan  kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT)  yang  diartikan  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, yang merupakan jenis tindak pidana.
Tindak pidana merupakan suatu perbuatan  yang  dilarang atau diwajibkan undang-undang  yang  apabila  dilakukan  atau  diabaikan,  maka  orang  yang melakukan  atau  yang  mengabaikan  itu  diancam  dengan  pidana.  Dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Buku  II  mulai  Pasal  104  s.d. Pasal  488 mengatur  tentang  Kejahatan,  dan  dalam  BAB  XX  tentang  Penganiayaan  yaitu Pasal  351  s.d.  Pasal  358.  Tindakan  penganiayaan  terhadap  perempuan  banyak terjadi dewasa ini terutama kekerasan dalam rumah tangga atau singkatnya KDRT diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 Tahun 2004).
Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai  merupakan  dambaan  setiap  orang  dalam  rumah  tangga.  Negara  Republik Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  dijamin oleh  Pasal  29  Undang  Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  145),  dengan  demikian,  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  harus  didasari  oleh  agama.  Hal  ini  perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga.
Mewujudkan  keutuhan  dan  kerukunan  tersebut,  sangat  tergantung  pada setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga,  terutama  kadar  kualitas  perilaku  dan pengendalian  diri  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  tersebut.  Keutuhan dan  kerukunan  untuk  rumah  tangga  dapat  terganggu,  jika  kualitas  dan  pengen- dalian  diri  tidak  dapat  dikontrol,  yang  pada  akhirnya  dapat  terjadi  kekerasan dalam rumah tangga, sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.
Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut sebagai “ hidden crime ” yang telah memakan cukup banyak korban dari berbagai kalangan masyarakat. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan disebabkan oleh berbagai faktor. Sebagai akibatnya  tidak  hanya  dialami  oleh  istri  saja,  tetapi  anak-anak  jaga  ikut  meng- alami  penderitaan.  Untuk  mencegah,  melindungi  korban,  dan  menindak  pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga,  negara  dan  masyarakat  wajib  melaksanakan pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan  pelaku  sesuai  dengan  falsafah Pancasila dan UUD 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  adalah  pelanggaran  hak  asasi  manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi.
Perkembangan  dewasa  ini  menunjukkan  bahwa  tindak  kekerasan  secara fisik,  psikis,  seksual,  dan  penelantaran  rumah  tangga  pada  kenyataannya  terjadi, sehingga  dibutuhkan  perangkat  hukum  yang  memadai  untuk  menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang  perempuan,  sehubungan  dengan  banyaknya  kasus  kekerasan,  terutama kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Pembaruan  hukum  tersebut  diperlukan  karena undang-undang  yang  ada  belum  memadai  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  per-
kembangan  hukum  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  pengaturan  tentang tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara  tersendiri,  walaupun  secara umum di  dalam KUHP  telah diatur mengenai  penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.
Penganiayaan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh pihak suami kepada isteri dan anaknya tersebut selain dapat dilihat dari sudut pandang hukum pidana juga dapat dilihat dari sudut pandang tinjauan kriminologi. Itu dimaksudkan agar diketahui bahwa alasan ataupun faktor-faktor yang mengakibatkan suami melaku- kan  penganiayaan/kekerasan  kepada  orang  yang  dicintainya  dalam  hal  ini  isteri dan  anak,  serta  dikaji  juga  tentang  perbuatan  suami  itu  dalam  arah  kriminologi termasuk  penyimpangan  yang  seperti  apa,  karena  kasus-kasus  penganiayaan ataupun kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya terjadi di satu tempat atau di  satu  keluarga  saja,  melainkan  juga  terjadi  di  berbagai  tempat  atau  pun  di banyak  lingkungan  keluarga.  Kasus  ini  tidak  boleh  hanya  dipandang  dari  sudut hukum  pidana  melainkan  juga  dari  sudut  gejala  kejahatan  kriminologi,  karena penganiayaan/kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  dilakukan  suami  ini  sudah menjangkit di banyak tempat.

## B. Kriminologi dan Jenis Kejahatan Kriminologi
Kriminologi  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  mempelajari  tentang kejahatan.  Istilah  kriminologi  yang  ditemukan  oleh  P.  Topinard  (1830-1911) seorang  ahli  antropologi  Perancis,  secara  harfiah  berasal  dari  kata crimen yang berarti  kejahatan  atau  penjahat  dan logos yang  berarti  ilmu  pengetahuan,  maka kriminologi  dapat  berarti ilmu  tentang kejahatan  atau penjahat.  Beberapa  sarjana memberikan  definisi  berbeda  mengenai  kriminologi  ini  (Topo  Santoso  dan  Eva Achjani Zulfa, 2010: 9), bahkan kriminologi berbeda dengan hukum pidana.
Hukum  pidana  sudah  ada  dengan  sanksi  yang  berat,  tetapi  mengapa kejahatan tetap terjadi? Pada dasarnya para pembentuk hukum pidana mengharap- kan  bahwa  pada  suatu  saat  kejahatan  akan  lenyap  dan  disinilah  kriminologi memegang peran penting. Adalah suatu kenyataan bahwa hukum pidana tidaklah efektif.  Thomas  More  membuktikan  bahwa  sanksi  yang  berat  bukanlah  faktor
yang utama untuk memacu efektivitas dari hukum pidana. Adalah suatu kenyataan pada  zamannya  para  pencopet  tetap  bereaksi  di  tengah  kerumunan  masyarakat yang tengan menyaksikan suatu eksekusi hukuman mati pada 24 penjahat. Suatu gambaran bahwa orang menjadi masa bodoh dengan hukum pidana.
Hukum pidana pada abad ke-16 hingga abad ke-18 semata-mata dijalankan untuk  menakut-nakuti  dengan  jalan  menjatuhkan  hukuman  yang  sangat  berat. Hukuman mati yang dilakukan dengan berbagai cara, umumnya dilakukan dengan cara  yang mengerikan dan hukuman badan merupakan hal  yang biasa dijatuhkan terhadap  kejahatan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Hal  yang  menjadi  tujuan  pada waktu  itu  adalah  bagaimana  agar  masyarakat  pada  umumnya  dapat  terlindungi dari kejahatan. Hukum acara pidana, hal yang sama pun terjadi. Bonger melukis- kan  bahwa  terdakwa  diperlakukan  seperti  barang  untuk  diperiksa.  Pemeriksaan dilakukan  secara  rahasia  dan  pembuktian  digantungkan  kepada  kemauan  si pemeriksa  (Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa,  2010:  4-5).  Kriminologi termasuk  cabang  ilmu  yang  baru,  berbeda  dengan  hukum  pidana  yang  muncul begitu manusia bermasyarakat.
Kriminologi  baru  berkembang  tahun  1850  bersama-sama  sosiologi, antropologi  dan  psikologi,  cabang-cabang  ilmu  yang  mempelajari  gejala/tingkah laku manusia dalam masyarakat. Harus diingat pula manusia adalah makhluk yang paling berkembang di antara makhluk lain (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010: 3), oleh karena itu kriminologi ini sangat berpengaruh terhadap pola tingkah laku  manusia  dalam  melakukan  suatu  perbuatan.  Salah  satu  bentuk  pembahasan kriminologi  adalah  kejahatan.  Kejahatan  merupakan  suatu  fenomena  yang kompleks  yang  dapat  dipahami  dari  berbagai  sisi  yang  berbeda.  Hal  ini  yang menyebabkan  dalam  keseharian  orang  dapat  menangkap  berbagai  komentar tentang  suatu  peristiwa  kejahatan  yang  berbeda  satu  dengan  yang  lain.  Dalam pengalaman, ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri.
Bonger  dalam  buku  Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa  (2010:  9), memberikan  definisi  kriminologi  sebagai  ilmu  pengetahuan  yang  bertujuan menyelidiki  gejala  kehatan  seluas-luasnya.  Melalui  definisi  ini,  Bonger  lalu membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:
1. Antropologi  kriminil,  adalah  ilmu  pengetahuan  tentang  manusia  yang  jahat ( somatic ). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang  jahat  dalam  tubuhnya  mempunyai  tanda-tanda  seperti  apa,  apakah  ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya;
2. Sosiologi  kriminil,  adalah  ilmu  pengetahuan  tentang  kejahatan  sebagai  suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat;
3. Psikologi kriminil, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya;
4. Prikopatologi dan europatologi kriminil; dan
5. Penology , ada ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.
Selain  itu  menurut  Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa  (2010:  9-10), terdapat kriminologi terapan, berupa:
1. Higiene kriminil,  adalah  usaha  yang  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya kejahatan.  Misalnya:  usaha-usaha  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk menerapkan  undang-undang,  sistem  jaminan  hidup  dan  kesejahteraan  yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan;
2. Politik  kriminil,  adalah  usaha  penanggulangan  kejahatan  dimana  suatu kejahatan  telah  terjadi.  Di  sini  dilihat  sebab-sebab  seorang  melakukan kejahatan.  Bila  disebabkan  oleh  faktor  ekonomi,  maka  usaha  yang  dilakukan adalah  meningkatkan  keterampilan  atau  membuka  lapangan  kerja.  Jadi  tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi; dan
3. Kriminalistik  ( police  scientific ),  adalah  ilmu  tentang  pelaksanaan  penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.

## C. Tindak Pidana Penganiayaan dan Jenis-jenis Penganiayaan
KUHP  adalah  sumber  pokok  hukum  pidana  materil,  memuat  tentang aturan  umum  hukum  pidana  dan  rumusan-rumusan  tindak  pidana  tertentu. Mengenai  aturan  umum  dimuat  dalam  Buku  I,  sedangkan  tindak  pidana  tertentu dimuat dalam Buku II dan III. Aturan umum memuat asas-asas umum mengenai berbagai  hal  atau  bidang  dalam  hukum  pidana,  misalnya:  tentang  batas-batas
berlakunya hukum  pidana, tentang pidana dan hal-hal  yang meniadakan,  mengu- rangi, serta memberatkan pidana, tentang percobaan, tentang perbarengan, tentang penyertaan dan lain-lain. Aturan umum hukum pidana ini berlaku tidak saja bagi tindak  pidana  yang  ada  dalam  Buku  II  dan  Buku  III  KUHP,  melainkan  juga terhadap tindak pidana yang ada di luar KUHP, apabila dalam undang-undang lain itu  tidak  ditentukan  lain  (Pasal  103  KUHP).  Tindak  pidana  yang  dimuat  dalam Buku  II  dan  III  tadi,  berupa  rumusan  tentang  perbuatan-perbuatan  tertentu  (aktif maupun  pasif)  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  orang  yang  disertai  ancaman pidana  tertentu  bagi  setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  menjadi larangan itu.
Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan  melakukan  perbuatan  yang  dirumuskan  dalam  undang-undang  adalah sebagai  suatu  ciri  dari  suatu  tindak  pidana  tertentu,  yang  membedakan  dengan aturan  mengenai  larangan  perbuatan  lain  yang  bukan  merupakan  tindak  pidana. Kejahatan  yang  dimuat  dalam  Buku  II,  pada  kenyataannya  mengandung  sanksi pidana  yang  lebih  berat  daripada  pelanggaran  di  tempatkan  dalam  golongan- golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu  adalah  berdasarkan  suatu  kepentingan  hukum  ( rechtsbelang )  yang  dibahaya- kan/dilanggar (Adami Chazawi, 2013: 1-2). Kejahatan yang dapat membahayakan atau  melanggar  itu  termasuk  kejahatan  terhadap  tubuh  manusia.  Kejahatan terhadap tubuh manusia itu ialah termasuk di dalamnya penganiayaan, oleh karena itu tindak pidana penganiayaan/kejahatan terhadap tubuh manusia tersebut juga di atur dalam KUHP.
Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ( misdrijven tegen bet liif ) ini  ditujukan  bagi  perlindungan  kepentingan  hukum  atas  tubuh  dari  perbuatan- perbuatan  berupa  penyerangan  atas  tubuh  atau  bagian  dari  tubuh  yang  meng- akibatkan  rasa  sakit  atau  luka,  bahkan  karena  luka  yang  sedemikian  rupa  pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Terdapat beberapa macam bentuk kejahatan terhadap  tubuh  manusia,  hal  tersebut  sesuai  dengan  unsur-unsur  yang  ditimbul- kan.  Atas  dasar  unsur  kesalahannya  kejahatan  terhadap  tubuh  ada  2  (dua)  jenis, yaitu:
1. Kejahatan  terhadap  tubuh  yang  dilakukan  dengan  sengaja.  Kejahatan  yang dimaksudkan  ini  diberi  kualifikasi  sebagai  penganiayaan  ( misbandeling ), dimuat dalam Bab XX Buku II, Pasal 352 s.d. dengan Pasal 358 KUHP; dan
2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam Pasal 360 Bab XXI KUHP, yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.
Kejahatan terhadap tubuh  yang dilakukan  dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 (enam) jenis, yaitu:
1. Penganiayaan biasa ( Pasal 351 KUHP);
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP); dan
6. Penganiayaan dengan cara dan terhdap orang-orang  yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).
Jenis-jenis  penganiayaan  tersebut  dikualifikasikan  berdasarkan  luka  yang diakibatkan dari penganiayaan itu, dan walaupun istilah luka ringan tidak dikenal dalam  rumusan  bentuk-bentuk  penganiayaan,  karena  dengan  adanya  istilah  luka berat  dalam  Pasal  351  ayat  (2)  KUHP,  begitu  juga  dalam  Pasal  353  ayat  (2)  jo Pasal  90,  tetapi  luka  ringan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  luka  yang  bukan  luka berat  sebagaimana  yang  dimaksudkan  oleh  Pasal  90,  suatu  pengertian  kebalikan dari  luka  berat  (Adami  Chazawi,  2011:  16-17).  Pemberian  kualifikasi  sebagai penganiyaan  biasa  yang  dapat  disebut  juga  dengan  penganiayaan  bentuk  pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidak- tidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.
Dilihat  dari  sudut  cara  pembentuk  undang-undang  dalam  merumuskan penganiayaan,  kejahatan  ini  mempunyai  suatu  keistimewaan.  Apabila  pada rumusan  kejahatan-kejahatan  lain,  pembentuk  undang-undang  dalam  membuat rumusannya adalah dengan menyebut unsur tingkah laku dan unsur-unsur lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau unsur mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya  dan  sebagainya,  tetapi  pada  kejahatan  sebagaimana  tersebut  pada
Pasal  352  ayat  (1)  KUHP  yang  diberi  kualifikasi  penganiayaan  ini,  dirumuskan dengan  sangat  singkat,  yaitu  dengan  menyebut  kualifikasinya  sebagai  peng- aniayaan  ( misbandeling )  sama  dengan  judul  dari  Bab  XX,  dan  menyebutkan ancaman pidananya (Adami Chazawi, 2013: 7-8).

## D. Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  yang  dulu  dianggap  mitos  dan persoalan pribadi ( private ), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga.  Dengan  berlakunya  UU  No.  23  Tahun  2004,  maka  persoalan  KDRT  ini menjadi  domain  publik.  Sebagian  besar  korban  KDRT  adalah  kaum  perempuan dan  pelakunya  adalah  suami,  walaupun  ada  juga  korban  justru  sebaliknya,  atau orang-orang  yang  tersubordinasi  di  dalam  rumah  tangga  itu.  Pelaku  atau  korban KDRT  adalah  orang  yang  mempunyai  hubungan  darah,  perkawinan,  persusuan, pengasuhan,  perwalian  dengan  suami,  dan  anak  bahkan  pembatu  rumah  tangga, tinggal  di  rumah  tersebut.  Ironisnya  kasus  KDRT  sering  ditutup-tutupi  oleh  si korban  karena  terpaut  dengan  struktur  budaya,  agama  dan  sistem  hukum  yang belum  dipahami.  Padahal  perlindungan  oleh  negara  dan  masyarakat  bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.
UU  No.  23  Tahun  2004,  secara  substanstif  memperluas  institusi  dan lembaga  pemberi  perlindungan  agar  mudah  diakses  oleh  korban  KDRT,  yaitu pihak  keluarga,  advokat,  lembaga  sosial,  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  atau pihak  lainnya,  baik  perlindungan  sementara,  maupun  berdasarkan  penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan  disebutkan  pihak  lainnya,  sehingga  dapat  memaksimalkan  dalam  mem- bantu perlindungan (korban) kekerasan dalam rumah tangga.
Aturan-aturan  ataupun  dasar-dasar  hukum  yang  berhubungan/terkait dengan  perlindungan  isteri  dan  anak  dapat  didapat  pada  umumnya  ada  juga  di KUHP,  secara  khususnya  terdapat  dalam  UU  No.  23  Tahun  2004  dan  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang  Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  (UU  No.  35  Tahun  2014).  Undang-
undang  yang  disebutkan  ini  hampir  seluruhnya  mengkoordinir  ataupun  melin- dungi tentang hak-hak isteri dan anak.
Menurut  Pasal  1  angka  16  UU  No.  35  Tahun  2014  disebutkan  bahwa pengertian  “kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap  anak  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  psikis,  seksual  dan/atau penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan,  pemaksaan,  atau perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum”,  sedangkan  dalam  Pasal  1 angka  1  UU  No.  23  Tahun  2004.  mengartikan:  “kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  setiap  perbuatan  terhadap  seseorang  terutama  perempuan  yang  berakibat timbulnya  kesengsaraan  atau  penderitaan  secara  fisik,  seksual,  psikologis, dan/atau  penelantaran  rumah  tangga  termasuk  ancaman  untuk  melakukan perbuatan,  pemaksaan,  atau  perampasan  kemerdekaan  secara  melawan  hukum dalam lingkup rumah tangga”.
Selanjutnya  dalam  Pasal  1  angka  3  UU  No.  23  Tahun  2004  menjelaskan pengertian  “korban  adalah  orang  yang  mengalami  kekerasan  dan/atau  ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Berarti berdasarkan penjelasan pasal ini menerangkan bahwa korban dalam kekerasan dalam rumah tangga ini  dapat  saja ibu,  bapak,  suami,  isteri ataupun  anak,  tetapi  dalam  faktanya  bahwa  kebanyakan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga  yaitu pihak isteri dan anak, dan pelakunya adalah suami sendiri.
Pasal  89  KUHP  menjelaskan  bahwa:  “yang  disamakan  melakukan kekerasan  itu,  membuat  orang  jadi  pingsan  atau  tidak  berdaya  lagi  (lemah)”. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam  senjata,  menyepak,  menendang  dan  sebagainya,  dan  yang  disamakan dengan melakukan kekerasan menurut pasal ini ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
Pingsan  artinya  tidak  ingat  atau  tidak  sadar  akan  dirinya,  umpamanya memberi  minum  racun  kecubung  atau  lain-lain  obat,  sehingga  orangnya  tidak ingat  lagi.  Orang  yang pingsan itu tidak dapat  mengetahui apa  yang terjadi  akan dirinya.  Tidak  berdaya  artinya  tidak  mempunyai  kekuatan  atau  tenaga  sama
sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya meng- ikat  dengan  tali  kaki  dan  tangannya,  mengurung  dalam  kamar,  memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh.
Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Mengancam orang yang membuat orang itu pingsan atau tidak berdaya itu tidak boleh disamakan dengan mengancam dengan kekerasan, sebab dalam pasal ini hanya mengatakan tentang melakukan kekerasan, tidak membicarakan tentang kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  (Soesilo,  1995:  98),  sehingga  pada  dasarnya yang dapat dikenakan sebuah sanksi pidana dari tindak pidana kekerasan itu ialah pelaku yang memang benar-benar melakukan penganiayaan/kekerasan itu sendiri, sedangkan  orang  yang  hanya  melakukan  pengancaman  untuk  melakukan  peng- aniayaan tidak dikenakan sanksi itu.
Ketentuan  pidana  terhadap  pelaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  diatur dalam  Pasal  44  sampai  dengan  Pasal  53  UU  No.  23  Tahun  2004.  Sanksi  pidana terhadap  kekerasan  dalam  rumah  tangga  secara  umum  ada  juga  diatur  beberapa dalam KUHP selain UU No. 23 Tahun 2004. Kekerasan ini dapat termasuk dalam jenis penganiayaan, dan beberapa pasal dimaksud yaitu Pasal 351, Pasal 352 dan Pasal  352  KUHP.  Pasal-pasal  dalam  KUHP  ini  menyebutkan  sanksi  pidana  bagi para  pelaku  kekerasan  ataupun  penganiayaan,  dan  itu  juga  berlaku  bagi  perlaku kekerasan  dalam  rumah  tangga  ataupun  yang  dilakukan  seorang  suami  kepada istrinya/seorang ayah kepada anaknya.

## E. Unsur Kriminologi Penganiayaan  yang Dilakukan Suami dalam Rumah Tangga
Kriminologi  adalah  kumpulan  ilmu  pengetahuan  tentang  kejahatan  yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal  yang berhubungan dengan  kejahatan,  pelaku  kejahatan  serta  reaksi  masyarakat  terhadap  keduanya, jadi  obyek  studinya  menurut  Topo  Santoso  dan  Eva  Achjani  Zulfa  (2010:  12) mencakup:
1. Perbuatan yang disebut dengan kejahatan;
2. Pelaku kejahatan, dan
3. Reaksi  masyarakat  yang  ditujukan  baik  terhadap  perbautan  maupun  terhadap pelakunya.
Ketiga  hal  tersebut  membuktikan  bahwa  perlakuan  aniaya  ataupun seseorang  yang  melakukan  penganiayaan  kepada  orang  yang  lain  termasuk  di dalam  pelaku  kejahatan  kriminologi.  Penganiayaan  dilihat  dari  sudut  pandang kriminologi  tentunya  termasuk  dalam  kejahatan.  Oleh  sebab  itu,  penganiayaan yang  dilakukan  suami  kepada  istri  dan  anaknya  ini  dapatlah  dilihat  dari  sudut pandang  kriminologi,  sehingga  dapat  dilihat  unsur-unsur  kriminologi  apa  saja yang termasuk dalam perbuatan penganiayaan oleh suami kepada istri dan anak.
Suami  berarti  laki-laki  atau  pria  yang  telah  kawin,  beristeri  (Muhammad Ali,  2000:  463),  sekaligus  kepala  dalam  rumah  tangga.  Sebagai  kepala  rumah tangga  suami  harus  melindungi  istri  dan  anaknya,  bukanlah  melakukan  tindakan kriminologi  seperti  penganiayaan  ini.  Banyak  bentuk  kekerasan  dalam  rumah tangga, sebagaimana yang nyata-nyata dirasakan oleh kaum perempuan atau anak. Apabila  dilihat  dari  bentuknya,  dapat  dibagi  2  (dua)  bentuk,  yaitu  kekerasan terhadap psikis dan kekerasan terhadap fisik (Mustofa Hasan, 2011: 363).
Menurut  doktrin/ilmu  pengetahuan  hukum  pidana,  berdasarkan  sejarah pembentukan  dari  pasal  yang  bersangkutan  sebagaimana  yang  diterangkan, penganiayaan  diartikan  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  dengan  sengaja  untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Ternyata dalam doktrin penganiayaan  diberi  arti  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  pengertian  yang dirumuskan  pertama  pada  rancangan  dari  pasal  yang  bersangkutan  yang  sudah diterangkan sebelumnya. Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya kesengajaan;
2. Adanya perbuatan; dan
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
a. Rasa sakit pada tubuh; atau
b. Luka pada tubuh.
Unsur  yang  pertama  adalah  berupa  unsur  subyektif  (kesalahan),  unsur kedua  dan  ketiga  berupa  unsur  obyektif.  Kesengajaan  di  sini  berupa  sebagai maksud  atau opzet  als  oogmerk ,  selain  harus  ditujukan  pada  perbuatannya,  juga harus ditujukan pada akibatnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbuatan seperti  orang  tua  (ayah)  yang  memukul  anak  adalah  termasuk  juga  pada  penger- tian penganiayaan (Mustofa Hasan, 2011: 10-11).
Unsur-unsur  demikian  jika  ada  juga  pada  penganiayaan  yang  dilakukan oleh suami kepada istri dan anaknya, maka penganiayaan yang dilakukan tersebut sudah  terpenuhilah  unsur-unsur  kriminologi  di  dalamnya.  Dengan  demikian penganiayaan  suami  kepada  istri  dan  anak  itu  termasuk  dalam  kejahatan kriminologi, yang pelakunya adalah si suami, karena unsur-unsur untuk dikatakan kejahatan kriminologi itu sendiri sudah terpenuhi.
Unsur-unsur  kriminologi  itu  juga  dapat  muncul  akibat  tidak  dipenuhinya hak-hak istri dan anak dan suami tidak memenuhi kewajibannya. Hak merupakan kemaslahatan yang diperoleh secara syara, hak juga dapat diartikan yaitu sesuatu yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia tersebut mustahil dapat hidup  dan dikatakan sebagai  manusia, sedangkan kewajiban berarti sesuatu  yang apabila  dilaksanakan  mendapat  pahala  dan  berdosa  jika  ditinggalkan.  Kewajiban di  sini  selanjutnya  ialah  sesuatu  yang  wajib  dilakukan  oleh  seseorang  dalam waktu,  kondisi  dan  keadaan  tertetu  dengan  ketentuan  apabila  tidak  dilaksanakan akan mendapatkan sanksi (Muhammad Yusuf Siregar, 2015: 81). Bagi yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak memberikan hak-hak kepada orang lain dalam hal  ini  istri  dan  anak,  maka  hal  tersebut  juga  dapat  dikatakan  suatu  perbuatan kejahatan  kriminologi.  Seperti  halnya  kewajiban  suami  untuk  menjaga  istri  dan anaknya,  tetapi  yang  dilakukan  suami  kebalikannya  adalah  mencelakakan/ menganiaya istri dan anak, dengan begitu akan dikenakan sanksi karena unsur dari kejahatan  kriminologi  itu  telah  terpenuhi.  Tentunya  jika  penganiayaan  tersebut memang terbukti dan meninggalkan bekas luka pada fisik ataupun rasa sakit.
Unsur-unsur  terpenuhinya  kejahatan  kriminologi  itu  dapat  dilihat  dari  2 (dua) hal, yaitu dari spritualisme dan juga dari naturalisme. Termasuk juga untuk melihat  memang  terpenuhinya  unsur  kriminologi  dalam  penganiayaan  yang
dilakukan suami kepada istri dan anaknya. Dapat dilihat dari kedua sudut pandang tersebut. Dengan mengetahui kedua hal tersebut, maka dapat dilihat penganiayaan itu memang berdasarkan unsur kriminologi ataupun tidak.
Penjelasan  tentang  kejahatan,  menurut  spiritualisme  memiliki  perbedaan mendasar  dengan  metode  penjelasan  kriminologi  yang  ada  saat  ini.  Berbeda dengan  teori-teori  saat  ini,  penjelasan  spiritualisme  memfokuskan  perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari tuhan atau dewa dan keburukan yang  datang  dari  setan.  Seseorang  yang  telah  melakukan  suatu  kejahatan dipandang  sebagai  orang  yang  telah  terkena  bujukan  setan.  Landasan  pemikiran yang paling rasional dari perkembang ini adalah bahwa pada periode sebelumnya kejahatan  dianggap  sebagai  permasalahan  antara  korban  dan  keluarga  korban dengan  pelaku  dan  keluarganya.  Akibatnya  adalah  konflik  berkepanjangan  antar keluarga  yang  dapat  mengakibatkan  musnahnya  keluarga  tersebut.  Juga  menjadi suatu  masalah  adalah  bahwa  pelaku  kejahatan  yang  berasal  dari  keluarga  yang memiliki  posisi  kuat  dalam  masyarakat  tidak  akan  dapat  dihukum  (Muhammad Yusuf Siregar, 2015: 20).
Metode  untuk  membuktikan  kesalahan  seseorang  dalam  masyarakat primitif memiliki banyak model, walaupun dalam kenyataan di masyarakat, dapat dilihat bahwa penjelasan spiritual ini ada dan berlaku dalam berbagai bentuk dan tingkat  kebudayaan,  tetapi  aliran  ini  memiliki  kelemahan.  Kelemahannya  itu terletak pada penjelasan yang tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.
Selanjutnya  yaitu  naturalisme,  merupakan  model  pendekatan  lain  yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Perkembangan paham rasionalisme yang muncul  dari  perkembangan  ilmu  alam  setelah  abad  pertengahan  menyebabkan manusia  mencari  model  penjelasan  lain  yang  lebih  rasional  dan  mampu dibuktikan  secara  ilmiah.  Dalam  perjalanan  sejarah  kedua  model  penjelasan  ini beriringan  meski  bertolak  belakang.  Lahirnya  rasionalisme  menjadikan  pen- dekatan  ini  mendominasi  pemikiran  tentang  kejahatan  pada  abad  selanjutnya (Muhammad Yusuf Siregar, 2015: 21). Penganiayaan dapat dirasionalkan menjadi salah  satu  bentuk  kejahatan  kriminologi  melalui  kedua  pendekatan  tersebut, sehingga  ditemukan  unsur-unsur  kejahatan  kriminologi  dalam  perbuatan  peng-
aniayaan  itu,  dan  tentunya  khusus  pada  penganiayaan  yang  dilakukan  suami kepada istri dan anak
obyek  tinjauan  kriminologi  ditekankan  pada  gejala  kejahatan  seluas- luasnya  dalam  artian  mempelajari  kejahatan  dan  penjahat,  usaha-usaha  pen- cegahan penanggulangan kajahatan, serta perlakuan terhadap penjahat, sedangkan subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai  suatu  kelompok  sosial  yang  memiliki  gejala-gejala  sosial  sebagai  suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan.
Tinjauan  kriminologi  penganiayaan  suami  terhadap  istri  dan  anak  yang terjadi di lingkup rumah tangga dan pelaku kejahatan kriminologi yang tidak lain adalah  si  suami  terhadapnya  berlaku  psikologi  kriminal  dan  sosiologi  kriminal. Psikologi  kriminal  mencari  sebab-sebab  dari  faktor  psikis  termasuk  agak  baru, seperti  halnya para positivis  pada umumnya, usaha untuk  mencari ciri-ciri psikis kepada  para  penjahat  didasarkan  anggapan  bahwa  penjahat  merupakan  orang- orang  yang  mempunyai  ciri-ciri  psikis  yang  berbeda  dengan  orang-orang  yang bukan  penjahat,  dari  ciri-ciri  psikis  tersebut  terletak  pada  intelegensinya  yang rendah.
Psikologi  kriminal  adalah  mempelajari  ciri-ciri  psikis  dari  para  pelaku kejahatan  yang  sehat,  artinya  sehat  dalam  pengertian  psikologis.  Mengingat konsep  tentang  jiwa  yang  sehat  sulit  dirumuskan,  dan  kalaupun  ada  maka perumusannya  sangat  luas  dan  masih  belum  adanya  perundang-undangan  yang mewajibkan  para  hakim  untuk  melakukan  pemeriksaan  psikologis/psikiatris, sehingga masih sepenuhnya diserahkan kepada psikolog. Dalam konteks lain, ada juga  yang  dinamakan  sosilogi  kriminal.  Obyek  utama  sosiologi  kriminal  adalah mempelajari  hubungan  antara  masyarakat  dengan  anggotanya,  antara  kelompok baik  karena  hubungan  tempat  atau  etnis  dengan  anggotanya  antara  kelompok dengan  kelompok  sepanjang  hubungan  itu  dapat  menimbulkan  kejahatan (Muhammad Yusuf Siregar, 2015: 21).
Terhadap  pembahasan  mengenai  asal-usul  tingkah  laku  kriminal  dan dalam  pertimbangan  mengenai  faktor  mana  yang  memegang  peran,  utamanya  di antara  faktor  keturunan  atau  faktor  lingkungan,  kriminolog  tersebut  menarik
kesimpulan,  bahwa  kriminalitas  manusia  normal  adalah  akibat,  baik  dari  faktor keturunan  maupun  dari  faktor  lingkungan,  di  mana  kadang-kadang  dari  faktor keturunan  dan  kadang-kadang  pula  faktor  lingkungan  memegang  peran  utama, dan di mana kedua faktor itu juga dapat saling mempengaruhi.
Harus  dikaji  secara  lebih  mendalam  dengan  menemukan  unsur  dalam tinjauan kriminologi dalam menentukan kejahatan kriminologi penganiayaan yang dilakukan  suami  kepada  anak  dan  istri  dalam  rumah  tangga.  Dalam  aspek kriminologi  unsur  penganiayaan  dapat  dilihat  dari  berbagai  sudut  pandang. Penganiayaan itu juga mempunyai 2 (dua) unsur utama, yaitu unsur obyektif dan juga unsur subyektif. Unsur-unsur obyektif yaitu:
1. perbuatan turut serta;
2. dalam penyerangan atau dalam perkelahian;
3. dimana terlibat beberapa orang; dan
4. menimbulkan akibat:
a. ada yang luka berat;dan
b. ada yang mati.
Sedangkan  unsur  subyektif  ialah  dengan  sengaja.  Berdasarkan  unsur-unsurnya, kejahatan  hanya  mungkin  terjadi  jika  adanya  penyerangan  dan  perkelahian  di mana terlibat beberapa orang. Orang yang dipersalahkan adalah bagi mereka yang dengan  sengaja  turut  serta  dalam  penyerangan  atau  perkelahian  itu,  dan  bukan bagi  orang  yang  menyerang  atau  yang  berkelahi,  jika  penyerangan  atau  per- kelahian itu menimbulkan adanya orang luka berat dan adanya orang mati.
Pada kasus penganiayaan yang dilakukan suami kepada anak dan istrinya, dapat  berawal  dari  perkelahian  di  antara  suami  dan  istri  ataupun  dapat  berupa penyerangan  sepihak  oleh  suami,  baik  penyerangan  ataupun  perkelahian  dapat memicu  timbulnya  perbuatan  penganiayaan  yang  dilakukan  oleh  suami  tersebut. Di  antara  penyerangan  ataupun  perkelahian  yang  mengakibatkan  terjadinya penganiayaan  oleh  suami,  tergolong  perbuatan  kejahatan  kriminologi,  karena merugikan pihak anak ataupun istri.
Terkait  faktor-faktor  suami  melakukan  penganiayaan  kepada  istri  dan anak,  yang dalam kejahatan ini  dicantumkan unsur kesengajaan.  Ada keterangan
yang  menyatakan  bahwa  setiap  unsur  kesengajaan  yang  dicantumkan  dalam rumusan  tindak  pidana,  berarti  unsur  kesengajaan  itu  ditujukan/meliputi  unsur- unsur  yang  ada  di  belakang  perkataan/unsur  kesengajaan  itu,  dan  jika  dihubung- kan dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 358 KUHP, maka kesengajaan itu ditujukan pada unsur-unsur perbuatan turut serta, dalam penyerangan atau dalam perkelahian,  yang  melibatkan  beberapa  orang.  Artinya  petindak  menghendaki untuk  melakukan  perbuatan  turut  serta,  dan  pelaku  mengetahui  bahwa  turut sertanya  itu  adalah  dalam  penyerangan  atau  perkelahian,  dan  pelaku  mengerti bahwa dalam penyerangan atau perkelahian itu terlibat beberapa orang.
Kesengajaan itu tidak perlu ditujukan pada akibat adanya orang luka berat atau  adanya  orang  mati.  Unsur  akibat  ini  adalah  berupa  unsur  syarat  tambahan untuk  dapat  dipidananya  orang  yang  melakukan  penyerangan  atau  perkelahian. Akibat  ini  tidak  disyaratkan  harus  timbul  dari  perbuatan  itu,  tetapi  dari  penye- rangan atau perkelahian itu sendiri. korban yang harus menderita akibat luka berat atau kematian itu. Pihak yang menderita luka berat atau kematian itu adalah pada pihak yang diserang atau pihak yang berkelahi, tetapi dapat juga pada pihak orang lain  yang  tidak  terlibat/pihak  ketiga  yang  mungkin  berusaha  memisah  penye- rangan  atau  perkelahian  (Muhammad  Yusuf  Siregar,  2015:  49-50),  sehingga unsur-unsur  kriminologi  dalam  penganiayaan  oleh  suami  kepada  anak  dan  istri termasuk di dalamnya adanya penyerangan ataupun perkelahian.
Unsur  kriminologi  penganiayaan  suami  kepada  istri  dan  anaknya  dapat dilihat  dari  suami  yang  melakukan  perbuatan  itu  pada  saat  setelah  meminum minuman  keras/memabukkan  dan  juga  ada  setelah  memakai  narkoba.  Perbuatan kriminologi  sebelumnya  itu  memicu  suami  melakukan  penganiayaan,  serta terkadang  pihak  suami/ayah  terkadang  tidak  mengetahui  telah  melakukan kekerasan kepada istri dan/atau anaknya. Hal itu membuktikan suami tesebut telah sering  melakukan  penganiayaan/pemukulan  itu  kepada  istri  dan/atau  anak,  lama- kelamaan menjadi suatu kebiasaan oleh suami. Terhadap penganiayaan yang telah menjadi  kebiasaan  oleh  suami  itu,  cukuplah  unsur  kriminologi  terpenuhi  dalam penganiayaan  itu,  sama  seperti  penyakit  kriminologi  bagi  suami  melakukan penganiayaan tanpa merasakan salah ataupun penyesalan.
Unsur-unsur kriminologi penganiayaan yang dilakukan suami kepada istri dan  anak  mengaitkan  banyak  hal.  Seperti  yang  sudah  dijelaskan  sebelumnya, unsur-unsur  itu  ada  unsur  kesengajaan  ataupun  tidak  penganiayaan  itu  tetap termasuk kejahatan kriminologi, apabila menimbulkan rasa sakit, tidak enak pada tubuh,  lukanya  tubuh  (baik  luka  ringan  atau  luka  berat).  Harus  ada  juga  unsur perbuatan,  baik  berawal  dari  penyerangan  ataupun  perkelahian,  jika  semua  hal tersebut telah terpenuhi pada saat suami melakukan penganiayaan kepada istri dan anaknya, maka lengkaplah unsur kejahatan kriminologi suami.
Melalui tinjauan kriminologi didapati bahwa kejahatan penganiayaan yang dilakukan  suami  kepada  istri  dan  anak  dalam  rumah  tangga  dapat  dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
1. Kejahatan  penganiayaan  ringan,  yaitu  dikarenakan  beberapa  penganiayaan yang  dilakukan  suami  kepada  istri  dan  anaknya  hanya  atas  dasar  ketidak- sengajaan  dan  juga  hanya  karena  batas  emosi/kemarahan  sesaat,  serta penganiayaan  yang  dilakukan  suami  bukan  suatu  bentuk  kebencian  kepada istri  dan  anaknya,  melainkan  hanya  pelampiasan  sesaat  atas  hal  (kejahatan) yang  telah  dilakukannya  sebelumnya,  dan  kemudian  penganiayaan  itu  hanya menimbulkan  luka  ringan,  yang  tidak  mengakibatkan  penyakit  yang  serius kepada istri atau anaknya.
2. Kejahatan  penganiayaan  berat,  yaitu  dikarenakan  penganiayaan  yang  dilaku- kan  suami  kepada  anak  dan  istrinya  sendiri,  perbuatan  penganiayaan  yang dilakukan  kepada  anak  dan  istrinya  sendiri  sisi  kejahatan  yang  lebih  dalam. Selain itu, penganiayaan memang telah dilakukan berulang kali, bahkan sering dilakukan  oleh  suami  kepada  si  anak  terutama  istri,  sehingga  mengakibatkan kejahatan  penganiayaan  menjadi  suatu  kebiasaan.  Penganiayaan  ini  dari  segi tinjauan kriminologi dikatakan sebagai kejahatan berat.
Kedua  jenis  kejahatan  kriminologi  itu  dikelompokkan  dengan  alasan sebab-sebab  serta  akibat-akibat  yang  ditimbulkan  dari  kejahatan  kriminologi  itu sendiri,  serta  juga  dilihat  dari  objek  pelaku  dan  juga  pihak  yang  menjadi  korban dari  kejahatan  kriminologi.  Tinjauan  kriminologi  melihat  dari  segala  sudut pandang  terhadap  kejahatan-kejahatan  kriminologi  yang  dimaksud,  termasuk
intensitas kejahatan itu dilakukan, maka kejahatan kriminologi penganiayaan yang dilakukan  suami  kepada  istri  dan  anak  di  dalam  rumah  tangga  meliputi  2  (dua) jenis kejahatan penganiayaan di atas.
Berdasarkan beberapa tinjauan kriminologi,  juga ditemukan bahwa suami sebagai  pelaku  kejahatan  kriminilogi  (penganiayaan)  kepada  istri  dan  anak  di dalam rumah tangga termasuk dalam 3 (tiga) macam bentuk kejahatan, yaitu:
1. The  casual  offender ,  yaitu  seorang  melakukan  pelanggaran  disebabkan  oleh kelalaiannya  dan  dilakukan  secara  kebetulan.  Perbuatan  tersebut  sebetulnya belum  dapat  dikategorikan  sebagai  penjahat,  karena  perbuatannya  dilakukan secara tidak disadari dan atau terpaksa.
2. The  habitual  criminal ,  yaitu  pelaku  kejahatan  yang  melakukan  kejahatan karena  kebiasaannya.  Perbuatan  itu  dilakukan  terus  menerus,  karena  per- buatannya dianggap menjadi bagian dari kebiasaan hidupnya.
3. The  normalicious  criminal ,  bahwa  pada  tipe  ini  melakukan  kejahatan  yang dianggap benar menurut dirinya, tetapi orang lain menganggapnya tidak benar. Hal  ini  disebabkan  adanya  kelompok  tertentu  menganggap  bahwa  perbuatan tersebut  benar,  tetapi  kelompok  lain  menganggapnya  sebagai  perbuatan  yang tidak  benar.  Jadi  orang  ini  melakukan  kejahatan  karena  adanya  perbedaan penafsiran  tentang  standar  kebenaran  yang  digunakannya.  Kejahatan  ini dianggap  relatif,  karena  setiap  orang  dapat  menafsirkan  dari  sudut  yang berbeda.
Berdasarkan  tinjauan  kriminologi  tersebut  maka  dapatlah  ditentukan bahwa  penganiayaan  yang  dilakukan  suami  terhadap  istri  dan  anak  di  dalam rumah  tangga  ialah  pelaku  kejahatan  itu  (suami)  terkadang  tidak  sengaja melakukan  penganiayaan  kepada  istri  dan  anak,  telah  terbiasa  melakukan  peng- aniayaan  kepada  suami  dan  anaknya,  ataupun  suami  menganggap  perbuatannya itu  adalah  tidak  salah  dengan  kata  lain  hal  tersebut  perbuatan  yang  benar. Pemikiran  yang  demikianlah  yang  terdapat  pada  sebagian  besar  kepala  keluarga (suami)  yang  melakukan  penganiayaan  di  dalam  rumah  tangga,  sehingga  pelaku kejahatan  kriminologi  (penganiayaan)  itu  tetap  melakukan  tindakan  itu  kepada istri dan anak.
Paling diharapkan untuk menghindari penganiayaan yang dilakukan suami dalam rumah tangga adalah keterpaduan kerja sama antara ayah (suami)  dan ibu (istri) dalam melakukan tugas ini. Jalinan kerja sama antara keduanya hanya akan dapat diwujudkan selama kedua orang tua itu masih tetap dalam hubungan suami istri yang baik. Dalam suasana yang demikian, kendatipun tugas itu sesuai dengan tabiatnya akan lebih banyak dilakukan oleh pihak ibu, tetapi peranan seorang ayah tidak  dapat  diabaikan,  baik  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  yang  mem- perlancar tugas, maupun dalam menciptakan suasana dalam rumah tangga di mana anak diasuh dan dibesarkan (Satria Effendi, 2010: 166-167).

## F. Penutup
Tinjauan kriminologi penganiayaan suami terhadap istri dan anak di dalam rumah  tangga  mengaitkan  banyak  hal.  Unsur-unsur  kriminologi  itu  ada  unsur kesengajaan ataupun tidak, penganiayaan itu tetap termasuk kejahatan kriminologi apabila menimbulkan rasa sakit, tidak enak pada tubuh, lukanya tubuh (baik luka ringan  atau  luka  berat),  serta  harus  ada  juga  unsur  perbuatan,  baik  berawal  dari penyerangan  ataupun  perkelahian,  dan  jika  semua  hal  ini  terpenuhi  pada  saat suami melakukan penganiayaan kepada istri dan anaknya, maka lengkaplah unsur kejahatan kriminologi suami.
Berdasarkan  kajian  kriminologi  pula  ditemukan  bahwa  suami  melakukan penganiayaan  kepada  istri  dan  anak  kebanyakan  karena  sebelumnya  telah melakukan  kejahatan  kriminologi  yang  lain,  sehingga  memicu  melakukan penganiayaan kepada istri dan anak ketika sampai di rumah. Unsur kriminologi itu terbukti  bahwa  sebelumnya  suami  telah  melakukan  tindakan  kejahatan  yang lainnya,  dan  suami  menjadi  terbiasa  melakukan  kejahatan  kriminologi    itu, sehingga  kejahatan  kriminologi  (penganiayaan)  tersebut  dapat  dikelompokkan menjadi kejahatan penganiayaan ringan dan kejahatan penganiayaan berat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Adami  Chazawi.  2011. Penafsiran  Hukum  Pidana,  Dasar  Peniadaan, Pemberatan  &  Peringanan,  Kejahatan  Aduan,  Perbarengan  &  Ajaran Kausalitas . Jakarta: Rajawali Pers.
Adami Chazawi. 2013. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa . Jakarta: Rajawali Pers.
Bonger, W.A. 1995. Pengantar Tentang Kriminologi . Jakarta: Pustaka Sarjana,
Muhammad  Ali.  2000. Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  Modern .  Jakarta: Pustaka Amani.
Muhammad Yusuf Siregar. 2015. Hukum Perkawinan di Indonesia, Rantauprapat: Yayasan Universitas Labuhanbatu.
Mustofa Hasan. 2011. Pengantar Hukum Keluarga . Bandung: CV.Pustaka Setia.
Satria Effendi. 2010. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana.
Soesilo,  R.  1995. Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  srta  Komentar- komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal . Bogor: Politeia.
Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2010. Kriminologi . Jakarta: Rajawali Pers.

## Peraturan Perudangan-undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1946,  tentang  Peraturan Hukum Pidana.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan Atas  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak.

## BIODATA PENULIS
Nama :  Lailatus Sururiyah, S.H., M.H Pekerjaan :  Dosen  Fakultas  Hukum  Universitas  Muhammadiyah  Sumatera Utara Jabatan :  Asisten Ahli Nomor HP :  081361681589 E-mail :  ailatussururiyah@gmail.com
Alamat Kantor  :  Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Medan