## Jurnal Pedagogika dan Dinamika Pendidikan
P-ISSN 2252-6676 Volume 5, No. 2, Oktober 2017 email: jurnalpedagogika@yahoo.com

## SISTEM PEMERINTAHAN NEGERI DI PULAU AMBON
DAN PULAU-PULAU LEASE (1824-2008)

## Rina Pusparani, Nuraida Kubangun, Efilina Kissiya
Dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon
ARTICLE INFO

## ABSTRACT
Article History: Accepted 16 September 2017 Available online 16 Oktober 2017

## Keywords:
State Government System,Pulau Ambon, Pulau Lease. Government land on the island of Ambon and Lease
Islands experienced changes  very significantly in each period.  For this  study wanted to  see  how the development of the State Government in Central Maluku in the early 20th century until 1942. To get an answer to problems  above do research using the historical method consists of four stages: heuristics, external  and internal  criticism, interpretation and historiography. In analyzing the dta applied to some of the concepts and theories of other social sciences to get a historical explanation. The  results of this study concluded that the rules regulating government turns the country on the island of Ambon and Lease Islands is not just limited to 2004   because there are rules issued by the local  government to better explain the procedures for land administration system on the island of Ambon and Lease Islands. From 1824 until now there have been  changes in the lowest  administration system in Indonesia, including Maluku, causing conflict between communities within a country on the island of Ambon and Lease Islands. For the archives of these rules will respont the problems that have been faced by people in Maluku.

## PENDAHULUAN
Sistem pemerintahan di Maluku Tengah dapat dilihat dalam bentuk pemerintahan lokal dan sistem pemerintahan Barat (VOC dan Hindia Belanda). Awal
mula berdirinya suatu negeri di Maluku Tengah dimulai dari adanya  masyarakat- masyarakat kecil yang sangat sederhana  terdiri dari beberapa  keluarga saja yang menduduki suatu daerah tertentu membentuk mata-rumah yang dalam istilah daerahnya disebut rumahtau atau lumatau.  Di Maluku Tengah rumahtau ini  merupakan basis dari susunan masyarakat adat.   Untuk mengatur urusan suatu rumatau, baik dalam hubungan ke dalam rumatau, maupun terhadap  pihak luar seperti rumatau lainnya, maka diangkatlah salah seorang  dari anggota rumatau yang  bersangkutan menjadi pimpinan dengan gelar “u pu ” . Biasanya dipilih yang tertua atau yang dituakan di antara anggota rumatau itu. Ini dimaksudkan  supaya diperoleh  seorang pemimpin yang berwibawa. Selanjutnya beberapa rumatau yang mempunyai hubungan genealogis-territorial menggabungkan diri maka terbentuklah soaatau kampung kecil (wijk). Kemudian beberapa soa yang berdekatan membentuk sebuah hena atau aman. Hena dan aman ini adalah bentuk kuno dari kesatuan atau persekutuan yang bersifat territorial dan sekarang tidak dipakai lagi
Akibat dari terjadinya perkembangan sosial, ekonomi dan politik beberapa hena atau aman membentuk lagi perserikatan yang lebih besar yang dikenal dengan nama “ uli ” . Sejak dahulu terkenal dua macam uli yaitu ulilima dan ulisiwa. Ulilima artinya persekutuan  lima negeri dan ulisiwa artinya persekutuan sembilan negeri. Istilah ulilima dan ulisiwa ini dikenal di Maluku Utara, untuk Maluku Tengah khususya pulau Seram dikenal dengan patalima dan patasiwa,di pulau Ambon dan Lease dipakai istilah uli, sedangkan  di Maluku Tenggara dikenal dengan  istilah ur-siu dan lor-lim (Kutoyo ed., 1977: 24, Effendi, 1987: 32-35).
Struktur pemerintahan lokal di Maluku Tengah mulai mengalami perubahan pada abad ke-17 yang mana kesatuan wilayah berupa hena atau aman yang berada di daerah pegunungan dipaksa turun ke daearah pesisir untuk memudahkan pengawasan oleh VOC. Di daerah pesisir inilah mereka mulai membentuk    kesatuan wilayah berupa negeri (Leirissa, 1980: 69) yang terkadang merupakan gabungan dari beberapa hena yang ada di daerah pegunungan. Negeri-negeri    ini dipimpin oleh seoarang upulatu yang di panggil dengan istilah raja. Tugas utama raja-raja di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease adalah mengusahakan agar  kewajiban pembudidayaan rempah- rempah  ditaati. Kebijakan VOC memberikan hak istimewa, menyapa dengan  penuh hormat dan memperkuat posisi raja-raja terhadap penduduk merupakan upaya untuk memastikan adanya kerja sama dari para pemimpin. Di kepulauan Ambon dan Lease bukan saja raja menerima uang hasil tetapi diberikan kepada pemerintah negeri secara keseluruhan yaitu raja, kepala soa dan marinyo. Balas jasa ini merupakan ganti rugi terhadap pelaksanaan pengawasan atas budidaya dan penyerahan cengkeh. Kepada kompeni, raja-raja menyerahkan sejumlah kwarto dan wanita yang belum
kawin untuk melayani rumah tangga/ keluarga mereka di bawah pengawasan  isteri- isteri.
Pada abad ke-19 sistem pemerintahan negeri mulai diatur berdasarkan Staatblad 1824 No. 19A. Istilah negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah ini atau “ bahasa tanah ” . Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah. Di jazirah Hitu (Pulau Ambon) terutama di pantai Utara dan Timur, negeri-negeri  di sana adalah penjelmaan dari uli-uli. Sebuah negeri dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang disebut Pamerentah dan sehari-hari dipanggil “ra ja ” . Di dalam Staatblad 1824 No.19A disebut regent. Sekarang  ini susunan wilayah pemerintahan negeri adalah wilayah yang membentuk negeri. Di bawahnya terdapat wilayah-wilayah soa yang terbentuk dari beberapa rumatau sebagai persekutuan genealogis. Lembaga-lembaga pemerintahan yang  menjalankan roda pemerintahan  negeri antara lain  badan saniri rajapatty, badan saniri lengkap dan badan saniri besar. (Effendi, 1987: 41).
Pada umumnya negeri-negeri di Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease masing- masing berdiri sendiri-sendiri (zelfstandig) dan  tidak merupakan kesatuan. Oleh karena itu dijuluki dorpsrepublieken (republik desa) dengan seorang pemimpin yang dipilih. Tidak ada di antara negeri-negeri  itu yang saling membawahi. Hubungan Pemerintah Belanda dengan rakyat pribumi selalu terbatas dan tidak secara langsung. Sistem komunikasi antara penguasa dan rakyat bersifat feodal. Di negeri- negeri (kampung) peranan dari para Regent (raja) sangat besar, dan hubungan pemerintah dengan penduduk kampung biasanya melalui para raja ini. Dalam politik pemerintahan  para raja diperlakukan  sebagai pegawai pemerintah. Seperti diketahui status mereka sebagai penguasa rakyat yang berdaulat dalam negeri (kampung) yang otonom sejak zaman lampau, telah dihapus setelah mereka dikalahkan dalam perlawanan-perlawanan bersenjata sejak abad ke-17 dan mencapai puncaknya pada Perang Pattimura permulaan abad ke-19.
Kedudukan lembaga-lembaga  pemerintahan lokal (adat) terhadap pemerintah juga tidak mempunyai arti sama sekali. Pengaruh  dan peranannya hanya terbatas di dalam kampung, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah adat. Peranan "Dewan Saniri Negeri" dalam banyak hal sudah didominasi oleh raja sebagai seorang Regent.
Raja (pamerentah atau regent), yaitu orang yang memangku jabatan tertinggi di suatu  negeri yang mengepalai  badan  saniri rajapatty atau dalam istilah sekarang Kepala Pemerintah Negeri. Tugas dan kewajiban  seorang raja ditentukan  oleh para gubernur. Pada tahun 1824 dikeluarkan Staatblad No. 19a 1824 isinya suatu peraturan dasar bagi semua pejabat pemerintahan, termasuk pejabat-pejabat  negeri. Pada pokoknya pejabat desa bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam negerinya,
meneruskan semua perintah yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Belanda, melakukan peradilan bagi perkara-perkara kecil, dan mengawasi penanaman,  pemeliharaan dan panen cengkih (Chauvel, 1990: 10). Selain itu ia juga  mendapat  jatah kwarto atau pekerja yang diatur secara bergantian di antara para pemuda dan pria yang ada dalam negerinya. Dengan tenaga-tenaga  kwarto tersebut para penguasa  negeri dapat mengusahakan kebun-kebunnya, mencari ikan atau mernperbaiki rumahnya dan lain- lain pekerjaan yang bersifat pribadi. Kemudian seorang penguasa negeri secara resmi juga dibantu oleh suatu dewan negeri untuk  menyelesaikan perkara-perkara    kecil seperti pelanggaran, perkelahian, pencurian, dan lainnya. Dengan ini terdiri dari pejabat-pejabat rendahan lainnya seperti kepala soa, kepala kewang, tuagama (untuk negeri-negeri yang penduduknya beragama Kristen) dan imam (untuk negeri-negeri yang penduduknya Islam).
Setelah dikeluarkan Staatblad No. 19a 1824 pengangkatan  seorang raja diatur berdasarkan peraturan tersebut dimana Raja diangkat dan disahkan (dengan surat besluit atau surat keputusan) dari gubernur yang kemudian  disahkan oleh gubernur jenderal. Regent atau raja dipilih melalui suatu pemilihan terbatas oleh saniri lengkap sebagai badan legislatif. Setelah itu calon itu diusulkan  kepada pejabat Belanda dengan dilampirkan riwayat hidupnya. Tidak jarang muncul dua calon yang disokong oleh dua grup. Tetapi kedua calon itu selalu dari “ bangsa raja ” (mata rumah raja). Berdasarkan riwayat hidup itulah dapat diketahui apakah seseorang benar-benar  bangsa raja atau tidak. Keputusan terakhir tergantung  pada gubemur. Tidak jarang  masalah pengangkatan kepala desa ini    berlarut-larut karena masing-masing pihak  terus- menerus  mengajukan usul-usul (request) untuk meyakinkan gubernur bahwa calonnyalah yang paling berhak.
Sistem yang diterapkan sejak zaman belanda inilah yang dipakai dalam pemilihan raja di negeri-negeri adat di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease hingga masa kemerdekaan. Setelah berdirinya pemerintahan Republik Indonesia untuk mengatur sistem pemerintahan terendah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 (Pemerintahan Desa) berlaku di masa orde lama. Propinsi Maluku juga mengalami masa transisi atau perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemberlakuan Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1979 telah melemahkan keberadaan institusi lokal. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Propinsi Maluku No. 14 tahun 2005 tentang  penetapan kembali negeri sebagai kasatuan  masyarakat  hukum adat di wilayah pemerintahan propinsi Maluku. Dengan aturan tersebut maka mekanisme dan kebiasaan pemerintah dan masyarakat setempat menjadi kembali ke sistem negeri dan adat. Oleh pemerintahan kabupaten Maluku Tengah yang di dalamnya termasuk
kawasan Pulau-Pulau Lease dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01-10 tentang negeri dan sistem pelaksanaan pemerintahannya. Yang terkait dengan masalah diatas adalah Perda No. 03 Tahun 2006 Tentang  Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri dan Perda No. 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri. Pada tahun 2008 penerintah kota ambon mengeluarkan perda No.03 tahun 2008 tentang Negeri di kota Ambon.

## KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS
Penulisan sejarah kritis  selain harus bersifat  diakronis, juga memerlukan interpretasi dan analisis secara sinkronis sehingga menghasilkan eksplanasi sejarah (Historical explanation) yang memadai. Untuk dapat melakukan eksplanasi sejarah ini, ternyata teori sejarah saja tidak mencukupi  sehingga membutuhkan teori dan konsep dari ilmu bantu sejarah sebagai sebuah pendekatan (Kartodirdjo, 1993: 8, 57, Herlina, 2008: 83).
a. Pengertian Sejarah
Pada umumnya orang memakai istilah sejarah untuk menunjuk cerita sejarah, pengetahuan sejarah, gambaran sejarah yang kesemuanya itu sebenarnya adalah sejarah dalam arti subjektif. Disebut subjektif tidak lain karena  sejarah memuat unsur-unsur dan isi subjek (pengarang, penulis). Baik pengetahuan maupun gambaran sejarah adalah hasil gambaran atau rekonstruksi dari pengarang,  maka mau  tak mau memuat siflat-sifatnya, gaya bahasanya,  stuktur pemikirannya,  pemandangannya,dan lain sebagainya. Dalam arti subjektif sejarah adalah suatu konstruk, ialah bangunan yang  disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Uraiau atau cerita itu merupakan  suatu kesatuan atau unit yang mencakup fakta-fakta terangkaikan  untuk menggambarkan suatu gejala sejarah, baik proses maupun struktur (Kartodirdjo 1993: 14).
Secara ilmiah kata sejarah sama dengan  kata historia, tetapi pengertian dari kedua kata itu berbeda. Kata sejarah berasal dari Bahasa Arab syajara yang artinya pohon kayu, dan asal-usul kemudian artinya disamakan  dengan silsilah, riwayat, tarikh,   hikayat,   tambo,   babad dan   sebagainya. Sedangkan   menurut Sartono Kartodirdjo (dalam Aman). sejarah tidak    selalu menyangkut past event atau peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi   juga berhubungan atau menyangkut peristiwa-peristiwa mutakhir (Aman, 2003 : 31).
Menurut sejarawan Sidi Gazalba (dalam Aman, 2011: 15) mengemukakan bahwa sejarah adalah gambaran masa lalu tentang manusia dan sekitarnya  sebagai mahluk sosial, yang disusun secara ilmiah dan lengkap, meliputi urutan fakta masa tersebut dengan tafsiran dan penjelasan, yang memberikan pengertian dan pemahaman tentang
apa yang telah berlalu itu. Sejarah dalam arti objektif menunjuk kepada kejadian atau peristiwa  itu  sendiri,  ialah  peristiwa  sejarah  dalam  kenyataannya. Kejadian  itu  sekali terjadi tidak dapat diulang atau terulang lagi (Aman, 2011 : 14). Sementara itu R. Moh. (dalam Aman, 2011 : 15) menjelaskan bahwa sejarah mengandung arti yang mengacu pada hal-hal: 1) perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, peristiwa- peristiwa dalam kenyataan sekitar; 2) cerita tentang  perubahan-perubahan, kejadian- kejadian dan peristiwa-peristiwa realitas tersebut; 3) ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan- perubahan, kejadian-kejadial dan peristiwa yang merupakan realitas tersebut.
Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan   bahwa sejarah adalah keseluruhan dari kegiatan-kegiatan manusia yang benar-benar telah terjadi pada masa lampau kemudian dijadikan sebagai cerita dan pelajaran tentang kejadian dan peristiwa dimasa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang (masa depan). Dari peristiwa masa lalu tentang sistem pemerintahan yang pernah terjadi di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sejak tahun  1824  hingga 2004 akan akan dilihat perubahan- perubahan apa saja yang  pernah terjadi sehingga nantinya dapat dibuat suatu kebijakan untuk sistem pemerintahan terendah agar menjadi sistem yang lebih baik untuk mendukung sistem pemerintahan yang lebih besar.

## b. Sistem Pemerintahan Negeri
Menurut Ziwat Effendi Pamerentah adalah pejabat negeri atau desa yang memimpin jalannya pemerintahan. Jabatan ini dapat disamakan dengan Lurah atau Kepala  Desa. Pelaksanaan pemerintah negeri dijalankan oleh satu badan yang bernama Pemerintah Negeri, semacam pimpinan kolektif. Dengan demikian di satu negeri akan terdapat pejabat yang memakai predikat Pemerintah, dan badan bernama Pemerintah Negeri di bidang eksekutif (Effendi, 1987 : 40).
Pemerintah Negeri adalah badan pemerintahan desa atau negeri yang terdiri atas Pamerentah  dan para Kepala Soa. Mengenai  pengertian  pemerintah negeri  dapatlah dilihat  di dalam  keputusan-keputusan landraad Amboina dan Saparua. Di dalam keputusan landraad Amboina No.  14/1919 disebutkan bahwa ” pemerintah negeri adalah regent en de kepala soa ” . Pengertian yang  sama juga disebutkan lagi  dalam keputusan landraad Amboina lainnya No. 36/1920. Selanjutnya di   dalam keputusan landraad Saparua lainnya No. 30/1919 disebutkan,  bahwa negorijbestuur adalah regent en de kepala-kepala soa. Kemudian dikenal lagi badan raad negeri dan yang    dimaksudkan ialah regent en de kepala-kepala soa, jadi sama dengan pemerintah negeri. Bahwa seorang regent atau pamerentah dari satu negeri itu bukan Pemerintah Negeri dapat dilihat dengan tegas di dalam keputusa landraad Saparua
No. 15/1920 di mana disebutkan, bahwa untuk sahnya suatu wasiat haruslah dibuat dihadapan negorijbestuur, tidak boleh dihadapan regent saja.
Istilah adatnya untuk Pemerintah Negeri ini adalah Saniri Rajapati atau juga Saniri Rajapattih. Juga disebut ” bicara raja patih ” . Di dalam Bahasa Belanda Saniri Rajapatti atau Pemerintah  Negeri ini disebut juga regenstraad dan dialih bahasakan dengan raad regent. Pemerintah  Negeri atau Saniri Rajapatti ini dipimpin  oleh pamerintah atau regent atau raja. Dari keterangan sebagaimana disebutkan  dimuka dapatlah diketahui bahwa Pemerintah Negeri tidak identik dengan pamerentah atau regent. Pamerentah adalah  salah-satu unsur pemerintah Negeri dan  unsur lainnya adalah para kepala soa. Sedangkan duduknya para Kepala Soa di dalam Pemerintah Negeri bukan karena dipilih, tetapi karena jabatannya sebagai Kepala Soa (Effendi 1987: 41-42).
Menurut Pattikayhatu dasar kehidupan kebudayaan  berdasarkan adat dan kepercayaan yang  dibawa dari tempat asalnya lama-kelamaan  karena perkembangan dari alam terjadi suatu proses pertumbuhan, masyarakat kecil itu bertambah besar dan bergabung dengan yang  lain dan  terbentuklah satu-satuan yang lebih besar yang disebut aman/hena ( Pattikayhatu, 1997: 12). Soa sendiri dibentuk atas penggabungan beberapa rumah tua atau mata rumah. Rumah atau mata rumah adalah suatu rumpun keluarga yang berasal dari suatu  leluhur yang sama berdasarkan garis keturunan kebapaan atau patrilineal.
Menurut J. C van Leur dalam Pattikayhatu (1993: 13) bahwa stuktur politik itu berkembang terus, sehingga  menjadi suatu Patrician Republican di bawah suatu kuasa rezim Aristokrasi. Struktur  pemerintahan  ini terdapat di Maluku Tengah, terutama di Banda, Ambon. Kepulauan Lease dan sekitarnya.

## c. Sistem Pemerintahan Negeri Adat
Pada dasarnya semua negeri  di Ambon memilki struktur pernerintahan yang sama. Namun demikian ada juga yang beberapa negeri yang memiliki perbedaan, karena adanya perkembangan dan pengaruh dari luar. Dalam struktur pemerintahannya setiap negeri dipimpin oleh  seorang kepala negeri yang disebut "raja". Dalam arti kepala pemerintahan yang tertinggi dari sebuah negeri adalah seorang raja yang bergelar Upu Latu. Di samping  sebagai kepala negeri, raja juga sebagai kepala adat komuniti negerinya, raja di sini merupakan  istilah umum untuk kedudukan kepala negeri yang turun temurun sifatnya (Sumarsono,1993 :34).
Dibawah raja, duduk Kepala soa yang mengekapalai kampung-kampung  kecil (dusun) atau bagian dari sebuah negeri. Kemudian ada pula tuan tanah atau tuan adat, kapitan (malessi), kewang, muaweng,  dan marinyo. Semua pejabat (aparat) pemerintahan negeri ini berada dalam suatu dewan musyawarah negeri yang disebut
Saniri Negeri. Berdasarkan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Saniri Negeri dalam rangka mengatur dan memudahkan  jalannya pernerintahan negeri, maka dewan ini digolongkan ke dalam tiga kelompok yaitu Saniri Raja Patih, Saniri Negeri Lengkap, Saniri Negeri Besar. Saniri Negeri Raja Patih terdiri dari raja,  kepala- kepala soa, kewang. dan marinyo. Saniri Negeri Raja Patih dianggap sebagai badan eksekutif. Saniri  Negeri Lengkap, terdiri dari raja, kepala-kepala soa, mauweng, tuan tanah atau tua negeri (tua adat) dan kapitan. Saniri Negeri Lengkap  tersebut dianggap sebagai badan legislatif, yang mempunyai tugas membangun dan memperlancar  jalannya roda pemerintahan juga membuat peraturan-peraturan adat. Saniri Negeri Besar merupakan  badan tertinggi dan dapat diumpamakan  sebagai majelis permusyawaratan rakyat. Keanggotannya terdiri dari Saniri Negeri Raja Patih, Saniri Negeri Lengkap. ditambah dengan kepala soa dan semua orang laki-laki warga negeri yang sudah dewasa (Sumarsono, 1993: 35).
Pada umunya negeri-negeri  di Maluku Tengah mempunyai pola dasar pembentukan dan struktur pemerintahan yang sama, namun di antara beberapa pulau dan negeri masih terdapat pula perbedaan-perbedaan atau kekecualian yang mungkin disebabkan karena perkembangan dan pengaruh-pengaruh dari luar sesuai dengan kondisi negeri dan pulau itu sendiri (Pattikayhatu, 1993: 21).
Sistem pemerintahan pada  suatu kelompok masyarakat pada dasarnya dilandasi oleh adanya suatu upaya atau kehendak untuk mengatur suatu  masyarakat sesuai dengan aspirasi dari masyarakat yang bersangkutan. Karena itulah sebuah sistem pemerintahan senantiasa berdasarkan pada berbagai perangkat undang-undang  dan peraturan baik yang bersifat tertulis maupun yang tidak tertulis sebagai pedoman pelaksanaanya (Sumarsono 1993: 59).
Ada beberapa  jabatan-jabatan dalam administrasi pemerintahan negeri, ialah kepala negeri (raja) suatu jabatan yang dulu turun temurun, tetapi sekarang secara resmi harus dipilih oleh rakyat walaupun calon harus dari mata rumah parentah (raja). Kepala adat yang dianggap menguasai suatu bagian negeri (aman) dan kepala bagian negeri (kepala soa). Kecuali itu masih ada pejabat-pejabat lain seperti : ahli adat mengenai hukum adat  tanah dan soal-soal warisan tanah (tuan tanah), seorang pejabat adat yang dulu merupakan panglima perang (kapitan), polisi kehutanan (kewang) dan penyiar berita di negeri (marinyo) semua pejabat-pejabat pemerintahan negeri tersebut tergantung ke dalaln suatu dewan negeri, bernama badan saniri negeri, atau saniri saja (Koentjaraningrat, 2002: 180).
Kepala pemerintahan atau Raja menurut keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 15 Maret 1824 No.1 Staadblad (Lembaran Negara) 1824 No. 19a, disebut Regent adalah orang pertama yang menerima perintah dari pemerintah, melaksanakannya dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaanya. Regent atau raja
dipilih melalui suatu pemilihan terbatas oleh saniri lengkap sebagai badan legislatif. Hasil pemilihan disampaikan kepada Residen. Apabila  terhadap usul calon itu Residen tidak berkeberatan akan diterbitkan surat pengangkatan atas nama Ratu dan persetujuan Gubernur Jenderal. Pelantikan dan pengambilan sumpah dikabulkan oleh kontrolir.
Apabila Residen tidak menyetujui usul pencalonan, maka akan diadakan pemilihan kedua dan apabila yang kedua ini masih ditandai cacat sehingga belum memperoleh calon yang dikehendaki maka Gubernur atau Residen dapat mengangkat sendiri tanpa melalui proses pemilihan. Sehubungan  dengan itu hal yang  perlu  diperhatikan ialah sebaiknya calon berasal dari lingkungan yang paling terkemuka karena kelahiran atau keturunan raja.
Pada waktu seorang diangkat sebagai pemerintah, ia diberi gelar yang tidak sama bagi semua negeri,  karena gelar itu membedakan tingkat  loyalitas dan kesetiaan kepada Belanda. Pasal 93 dan 94 Lembaran Negara 1824 No. 9a, mengatur tentang warna yang dipakai seorang pemerintah dari suatu negeri. Menutut ketentuan tersebut untuk gelar raja menggunakan  warna kuning emas, gelar patti menggunakan wama putih dan gelar orang kaya warna biru (Pemerintahan Provinsi Maluku, 2002: 18).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini merupakan penelitian  sejarah yaitu suatu penelitian yang berhubungan  dengan peristiwa masa lampau sehingga prosedur penelitian ini menggunakan metode sejarah yang  terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tujuannya adalah untuk mencoba melakukan rekonstruksi peristiwa masa lalu (Gottschalk, 1986: 32, Sjamsuddin,  2007: 85-87, Herlina, 2008: 15). Heuristik adalah tahapan atau kegiatan menemukan  dan menghimpun  sumber,  informasi, dan jejak masa lalu (Gottschalk, 1986: 32, Herlina, 2008: 15). Tahapan selanjutnya adalah kritik. Kritik dilakukan untuk menuju ke arah keabsahan sumber. Tahap ketiga adalah interpretasi yakni proses penafsiran terhadap berbagai fakta yang telah terkumpul dalam tahapan heuristik yang  telah menjalani proses kritik. Tahapan  terakhir adalah historiografi yaitu melakukan proses penulisan masa lampau dengan menyeleksi fakta- fakta kemudian dirangkaikan secara    imajinatif menjadi kisah  sejarah yang kronologis (Herlina, 2008: 56-60). Dalam proses penulisan juga terkandung penjelasan atau eksplanasi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau (Sjamsuddin, 2008: 190).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi yang menjadi fokus dalam penelitian ini, mencakup Pulau Ambon, Pulau- Pulau Lease (Saparua, Haruku, Nusalaut). Secara geografis dua daerah ini berada di
wilayah Maluku Tengah dibatasi oleh Laut Seram di sebelah Selatan, Laut Banda di sebelah Utara dan Timur, dan Laut Maluku di sebelah Barat. Pulau Ambon dibagi atas jazirah Leitimur di bagian Selatan yang penduduknya memeluk agama Kristen, dan jazirah Leihitu di bagian Utara yang penduduknya memeluk agama Islam dan Kristen. Kota Ambon juga terletak di Pulau Ambon, dipisahkan oleh Wai Tomo dan Wai Gajah, sedangkan di bagian luar Kota Ambon  terdapat Batu Merah di sebelah Timur dan Batu Gantung di sebelah Barat. Pulau Saparua sering disebut Pulau Honimoa atau Uliasser. Di afdeling  ini terdapat Onderafdeling Saparua, Haruku, Nusalaut. Sebagian besar penduduk di Saparua memeluk agama Kristen, hanya sebagian kecil penduduk  memeluk agama Islam seperti di Sirri Sorri Islam. Pulau Haruku, pertama kali disebut oleh orang-orang asing dengan nama Oma. Kebanyakan penduduk Haruku memeluk agama Kristen, hanya beberapa negeri yang penduduknya memeluk agama Islam, seperti Kailolo, Pelauw, Ori, Rohmoni, Kabau. Pulau Nusalaut dikelilingi oleh gunung-gunung dan enam kampungnya berada di pesisir. Di pulau ini ada Teluk di Nalahia di bagian Barat-Laut dan di Sila. Seluruh masyarakat Nusalaut beragama Kristen.
Asal-usul penduduk Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease berdasarkan gambaran tradisional yang   bersumber pada cerita-cerita orang-orang tua, dongeng atau legenda berasal dari pulau Seram, Maluku Utara, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Tengggara Irian Jaya (masuk  melalui Seram Timur). Nenek moyang  masyarakat Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease tidak datang dari satu tempat saja melainkan dari berbagai daerah. Hal ini dapat dibuktikan dari unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, adat, musik, dan lain-lain yang terdapat di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease (Cooley dalam Abdurrachman et al., 1973: 118).
Di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease terkenal cerita mitos tentang  manusia Nunusaku. Nunusaku adalah suatu tempat di puncak sebuah gunung di Pulau Seram. Menurut cerita rakyat, di tempat ini terdapat sebuah sumber air atau danau yang suci dan keramat. Danau ini merupakan sumber air yang menurunkan Sungai Eti, Sungai Tala, dan Sungai Sapalewa.  Di sana tumbuh  satu pohon beringin dengan  tiga akar tunggalnya mengarah ke sungai-sungai tersebut. Menurut kepercayaan rakyat dari tempat inilah berasal manusia asli di Pulau Seram yaitu orang Alifuru yang kemudian menyebar dan mendiami pulau-pulau  di sekitarnya. Diperkirakan  Nunusaku  terletak pada pertemuan ketiga sungai yang disebutkan di atas (Kutoyo ed., 1977: 6-7, Project Manager PMUPTD SBB, 2010: 243).
Penduduk asli Pulau Seram ini dikenal sebagai suku Alifuru. Menurut penduduk setempat kata itu berarti “ manusia awal ” . Menurut antropolog A.H. Keane, Pulau Seram ini dari dahulu telah didiami oleh suatu suku bangsa yaitu “ Alfuru ” . Suku ini lahir dari percampuran antara Bangsa Kaukakus, Mongol dan Papua. Di Pulau
Seram bangsa ini dikenal   sebagai  suku “ Alune ” dan “ Wamale ” yang  mendiami daerah pedalaman Seram Barat. Suku Alune berpusat di sekitar Desa Riring dan Suku Wamale di sekitar Desa Hunitetu. Di kalangan penduduk  setempat Suku Alune dan Suku Wamale dianggap sebagai keturunan langsung  dari “ Manusia Nunusa ku” (Kutoyo ed., 1977: 8).
Sebelum adanya kontak dengan bangsa Barat, perpindahan  penduduk telah terjadi. Tidak dapat dipastikan  secara mendetail sebab terjadinya perpindahan yang besar-besaran  dari penduduk yang  tinggal di Seram Barat dan Selatan ke Pulau Ambon  dan Pulau-Pulau Lease. Akan tetapi dalam masa sebelum 1475 perpindahan tersebut telah terjadi, disebabkan adanya tekanan-tekanan dari  Maluku Utara dan adanya pertikaian antara golongan Patasiwa Putih  dan Patasiwa  Hitam di Seram Selatan (Cooley dalam Abdurrachman ed., 1973: 118). Perpindahn ini membentuk masyarakat-masyarakat kecil yang baru di pegunungan-pegunungan Pulau Ambon, Saparua, Haruku dan Nusalaut. Pada mulanya mereka bertempat tinggal di gunung- gunung atau di bukit-bukit pada tempat yang aman dan strategis, terlindung dari serangan musuh. Setelah VOC mulai menguasai MalukuTengah    mereka dipaksa pindah ke daerah pesisir  pantai agar  mudah diawasi oleh VOC guna  menjaga monopoli perdagangan cengkeh, jangan sampai penduduk melakukan hubungan dagang dengan pedagang lokal dan untuk memudahkan VOC menaklukan mereka  jika terjadi pemberontakan terhadap Belanda. Setelah mereka pindah ke daerah pesisir, tempat tinggal mereka digunung ini mereka sebut “ negeri lam a” . Pada umumnya nama negeri mereka di pesisir tidak sama dengan nama negeri mereka di gunung  karena negeri baru di pesisir merupakan gabungan dari beberapa negeri di  pedalaman (Manusama dalam Abdurrachman ed., 1973: 38-39, de Graaf, 1977: 23, Bartels, 1977: 16-17, Leirissa 1980: 69).
Pulau Ambon, menurut Imam Rijali dalam Hikayat Tanah Hitu (dalam de Graaf, 1977: 12) pada awalnya   dihuni oleh orang Alifuru. Mereka   di antaranya kelompok  dan clan (marga) Tomu, Hunut, dan Mosapal.  Kemudian dari berbagai penjuru datang orang-orang yang kemudian terkenal sebagai pendiri-pendiri suku di Hitu yaitu mereka yang datang  dari Seram (Seram Barat), dari Jawa (keluarga raja Tuban),  dari Jailolo (Pulau Halmahera) dan yang terakhir dari Gorom (Pulau di bagian timur Pulau Seram). Dari keempat kelompok pendatang  ini membentuk persekutuan (uli) yang kemudian gabungan dari persekutuan ini membentuk sebuah pemerintahan Hitu. Dalam pemerintahan Hitu masing-masing persekutuan dipimpin oleh seorang yang diberi gelar “ perdan a” , dan gelar mereka masing-masing sebagai perdana adalah perdana Sopele atau Zamanjadi bergelar  Totohatu (pendiri dari Seram), Waipaliti atau Zamanmulai Tanihitumessing (pendiri dari Jawa), Latim atau Lating Nusatapy (pendiri dari Jailolo) dan Olong dengan gelar Patituban (pendiri dari
Gorom). Mereka inilah yang disebut “ Empat Perda na  Hitu” dan sebagai pemimpin bersama untuk persekutuan bersama dipilihlah  salah seorang dari keempat  prang perdana yang tertua umurnya dengan jabatan dan sebutan “ Raja Hitu ” . Persekutuan ini disebut “ Uli Helawa n” yang berarti uli emas (Keuning, 1973: 10, Manusama dalam Abdurrachman ed., 1973: 26-27, de Graaf, 1977: 20-21, Kutoyo ed., 1977: 25, Effendi, 1987: 12-13).
Pada umumnya penduduk Pulau Ambon dan Pulau Lease adalah pendatang yang berasal dari berbagai suku dan daerah. Sebagian besar mereka berasal dari Pulau Seram. Pulau Seram adalah pulau induk oleh karena itu dinamakan “ Nusa Ina ” atau “ Pulau Ibu ” . Bukti penduduk  Ambon dan Lease sebagian berasal dari Pulau Seram  dapat dilihat pada  nama  marga atau fam contohnya marga Wattimena, Lokollo,  Kakisina, Kakerissa, Riupassa, Anakotta, Payapo, Manuputty, Killian, Tamaela, Sitania, Mahusa, Halatu, Tauran, Wattimuri, Lessy, dan banyak lagi. Mereka yang leluhurnya berasal dari Pulau Seram ini kebanyakan datang  dari daerah Selatan bagian tengah  dan barat Pulau Seram yaitu daerah tiga aliran sungai yang telah disebutkan di atas yang kita kenal dengan Nunusaku (Effendi, 1987: 11).
Di wilayah Leitimur (Pulau Ambon bagian Selatan) tidak dikenal persekutuan atau uli seperti yanga ada di wilayah Leihitu. Di Leitimur  kelompok-kelompok masyarakat    hidup    di negeri-negeri atau desa-desa yang    terpisah dan    mereka diperintah oleh seorang “ raja ” atau “ patty ’ atau “ orang kaya ” (de Graaf, 1977: 22). Di semenanjung Leitimur ada tiga orang raja yaitu Raja Soya, Raja Kilang  dan Raja Nussanive. Raja-raja ini bukanlah raja territorial, bukan penguasa dari suatu wilayah yang perbatasan-perbatasannya  ditetapkan dengan saksama. Mereka adalah kepala- kepala keterunan yang berdasarkan hak turun temurun (Keuning, 1973: 11).
Struktur masyarakat Maluku Tengah mengalami perubahan sejak  Belanda mulai mengatur sistem pemerintahan  lokal. Menurut van Hoevell, seorang pejabat pemerintah  di tahun 1870-an  dan 1880-an, membagi struktur  masyarakat di negeri dalam lima kelompok: bangsa raja, bangsa hatsil (kepala soa), bangsa kepala kewang, bangsa mesing  (warga desa/anak negeri), dan bangsa budak (keturunan budak) (Liong, 1982: 63-5, Leirissa et al, 1984: 13, van Hoevell, dalam Chauvel, 1990: 5-6).
Sistem pemerintahan   di Maluku Tengah dapat dilihat dalam bentuk pemerintahan lokal dan sistem pemerintahan Barat (VOC dan Hindia Belanda). Awal mula berdirinya  suatu negeri di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease dimulai dari adanya masyarakat-masyarakat kecil yang sangat sederhana  terdiri dari beberapa keluarga saja yang menduduki suatu daerah tertentu membentuk  mata-rumah yang dalam istilah daerahnya disebut rumahtau atau lumatau. Di Pulau Ambon dan Pulau- Pulau Lease rumahtau ini merupakan basis dari susunan masyarakat adat.  Untuk mengatur urusan suatu rumatau, baik dalam hubungan ke dalam rumatau, maupun
terhadap pihak luar seperti rumatau lainnya, maka diangkatlah salah seorang  dari anggota rumatau yang bersangkutan menjadi pimpinan dengan gelar “ upu ” . Biasanya dipilih yang tertua atau yang dituakan di antara anggota rumatau itu. Ini dimaksudkan supaya diperoleh seorang pemimpin yang berwibawa. Selanjutnya beberapa rumatau yang mempunyai hubungan genealogis-territorial menggabungkan  diri maka terbentuklah soa atau kampung kecil (wijk). Kemudian beberapa soa yang berdekatan membentuk sebuah hena atau aman.  Hena dan aman ini adalah bentuk kuno dari kesatuan atau persekutuan yang bersifat territorial dan sekarang  tidak dipakai lagi akibat dari terjadinya perkembangan sosial, ekonomi dan politik beberapa hena atau aman membentuk lagi perserikatan yang lebih besar yang dikenal dengan nama “ uli ” . Sejak dahulu terkenal dua macam uli yaitu ulilima dan ulisiwa. Ulilima artinya persekutuan lima negeri dan ulisiwa artinya persekutuan sembilan negeri. Istilah ulilima dan ulisiwa ini dikenal di Maluku Utara, untuk Maluku Tengah khususya pulau Seram dikenal dengan patalima dan patasiwa,di pulau Ambon  dan Lease dipakai istilah uli, sedangkan  di Maluku Tenggara dikenal dengan istilah ur-siu dan lor-lim (Kutoyo ed., 1977: 24, Effendi, 1987: 32-35).
Struktur pemerintahan  lokal di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease mulai mengalami perubahan pada abad ke-17 yang mana kesatuan wilayah berupa hena atau aman yang berada di daerah pegunungan dipaksa turun ke daearah pesisir untuk memudahkan pengawasan oleh VOC. Di daerah pesisir inilah mereka mulai membentuk  kesatuan wilayah berupa negeri (Leirissa, 1980: 69) yang terkadang merupakan gabungan dari beberapa hena yang ada di daerah pegunungan. Pada abad ke-19 sistem pemerintahan negeri mulai diatur berdasarkan Staatblad 1824 No. 19A. Istilah negeri bukanlah berasal dari bahasa asli daerah ini atau “ bahasa tanah ” . Suatu negeri adalah persekutuan teritorial yang terdiri atas beberapa  soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah. Di jazirah Hitu terutama di pantai Utara dan Timur, negeri-negeri  di sana adalah penjelmaan dari uli-uli. Sebuah negeri dipimpin oleh seorang Kepala Negeri yang disebut Pamerentah dan sehari-hari dipanggil “ raja ” . Di dalam Staatblad1824    No.19A disebut regent. Sekarang ini susunan  wilayah pemerintahan negeri adalah wilayah yang  membentuk negeri. Di bawahnya terdapat wilayah-wilayah soa yang terbentuk dari beberapa rumatau sebagai persekutuan genealogis.
Lembaga-lembaga pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan  negeri antara lain : badan saniri rajapatty, badan saniri lengkap dan badan saniri besar.
1. Badan Saniri Rajapatti ini merupakan badan eksekutif yang oleh masyarakat disebut  pemerintah negeri sedangkan istilah yang di pakai Pemerintah Hindia Belanda disebut regentsraad, badan inilah yang melaksanakan tugas sehari-hari, mereka terdiri dari :
a. Raja (pamerentah), yaitu orang yang memangku jabatan tertinggi di suatu negeri yang mengepalai badan saniri rajapatty atau dalam istilah sekarang Kepala Pemerintah Negeri. Raja diangkat dan disahkan (dengan surat besluit atau surat keputusan) dari gubernur yang kemudian disahkan oleh gubernur jenderal. Dalam masa penjajahan calon raja dipilih oleh para kepala soa dari  negeri yang bersangkutan. Setelah itu calon itu diusulkan  kepada pejabat Belanda dengan dilampirkan riwayat hidupnya. Tidak jarang muncul dua calon yang disokong oleh dua grup. Tetapi kedua calon itu selalu dari “ bangsa raja ” . Berdasarkan riwayat hidup itulah dapat diketahui apakah seseorang benar- benar bangsa raja atau tidak. Keputusan terakhir tergantung pada gubemur. Tidak jarang masalah pengangkatan kepala desa ini berlarut- larut karena masing-masing    pihak terus-rnenerus mengajukan  usul-usul (request) untuk meyakinkan gubernur bahwa calonnyalah yang paling berhak. Tugas dan kewajiban seorang raja ditentukan oleh para gubernur. Pada tahun 1824  dikeluarkan  suatu peraturan dasar bagi semua  pejabat pemerintahan, termasuk pejabat-pejabat negeri. Pada  pokoknya  pejabat desa bertugas menjaga  ketertiban dan keamanan dalam negerinya,  meneruskan semua perintah yang  dikeluarkan oleh pejabat-pejabat Belanda, melakukan peradilan bagi perkara- perkara kecil, dan mengawasi penanaman, pemeliharaan dan panen cengkih  (Chauvel, 1990: 10). Untuk  pekerjaan- pekerjaan itu ia dibantu oleh seorang Marinyo negeri atau pesuruh negeri. Selain itu ia juga mendapat jatah kwarto atau pekerja yang  diatur secara bergantian di antara para pemuda dan pria yang ada dalam negerinya. Dengan tenaga-tenaga kwarto tersebut para penguasa  negeri dapat mengusahakan kebun-kebunnya  , mencari ikan atau mernperbaiki rumahnya dan lain-lain pekerjaan yang bersifat pribadi. Kemudian  seorang  penguasa negeri secara resmi juga dibantu oleh suatu dewan negeri untuk  menyelesaikan perkara- perkara kecil seperti pelanggaran, perkelahian, pencurian, dan lainnya. Dengan ini terdiri dari pejabat-pejabat rendahan lainnya seperti kepala soa, kepala kewang, tuagama (untuk negeri-negeri yang penduduknya beragama Kristen) dan imam (untuk negeri-negeri yang penduduknya Islam).
b. Kepala Soa, yaitu kepala dari satu Soa yang bertugas membantu raja dalam. pelaksanaan pemerintahan. Kepala soa menurut Staatblad No. 19a 1824 diangkat oleh Asisten Residen, tetapi kemudian dalam praktek pemerintahan hanya diangkat oleh Controleur atau Kepala Pemerintah setempat dan sekarang hanya oleh Camat. Karena mereka diangkat dengan
sebuah akte, kepala soa itu juga disebut “ kepala soa akteng (akte )” (Effendi, 1987: 29-30).
c.    Kepala Kewang, yaitu kepala dari satu Soa yang berkewajiban untuk menjaga  dan melindungi hutan negeri, pada waktu dulu disebut Latu Kewanno. Dalam pelaksanaan tugasnya  ia dibantu oleh Anak Kewang Kewanno. Selain menjaga dan melindungi hutan Kewang bertugas pula mengamankan hasil-hasil laut, menjaga    ketertiban serta melakukan segala usaha pengintensifan keuangan negeri.
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Saniri Raja Patty  dibantu oleh marinyo sebagai pesuruh negeri. Tugasnya menyampaikan pengumuman dari raja kepada anak negeri dengan cara tabaos atau berteriak menyuruh atau mengumumkan di sudut-sudut    jalan sekeliling negeri tersebut supaya dapat diketahui oleh anak negeri seluruhnya. Di samping itu, marinyo bertugas melaksanakan pekerjaan kecil lainnya.
2. Badan Saniri Lengkap, badan ini merupakan badan legislatif negeri yang bertugas membantu melancarkan roda  pemerintahan. Saniri Lengkap lazimnya disebut saniri negeri dan oleh pemerintah Hindia Belanda disebut negorijraad. Tugasnya selain sebagai badan legislatif, badan ini juga bertugas memilih raja menurut tatacara yang berlaku. Badan Saniri lengkap terdiri atas: pejabat- pejabat yang  duduk dalam saniri rajapatti dan wakil dari soa-soa tetapi  bukan kepala soa, kapitan, kepala-kepala adat (mauweng) dan tuan tanah (amanupunyo). Walaupun saniri negeri ini semacam badan legislative namun ketuanya adalah raja (pamerentah) juga.
3. Badan Saniri Besar, badan ini merupakan badan tertinggi dalam negeri. Jadi badan  ini semacam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas: Badan Saniri Rajapatti, Badan Saniri Lengkap dan semua lelaki yang sudah dewasa di dalam negeri beserta kepala-kepala keluarga dalam negeri tersebut. Saniri Besar bersidang setahun sekali, namun dapat diadakan sewaktu-waktu bilamana perlu. Saniri besar ini semacam rapat terbuka yang    dilakukan di baileo (balai pertemuan).
Hubungan Pemerintah Belanda dengan rakyat pribumi selalu terbatas dan tidak secara langsung. Sistem komunikasi antara penguasa dan rakyat bersifat feodal. Di negeri-negeri (kampung) peranan dari para Regent (raja) sangat besar, dan hubungan pemerintah dengan penduduk kampung  biasanya melalui para raja ini. Dalam politik pemerintahan    para raja diperlakukan    sebagai pegawai pemerintah. Seperti diketahui status mereka sebagai penguasa rakyat yang berdaulat dalam negeri (kampung) yang otonom sejak zaman lampau, telah dihapus setelah mereka dikalahkan dalam perlawanan-perlawanan bersenjata sejak abad ke-17 dan
mencapai puncaknya pada Perang Pattimura permulaan abad ke-19. Kedudukan lembaga-lembaga  pemerintahan lokal (adat) terhadap pemerintah juga tidak mempunyai arti sama sekali. Pengaruh dan peranannya hanya terbatas  di dalam kampung, terutama yang berhubungan dengan masalah-masalah adat. Peranan "Dewan Saniri Negeri" dalam banyak hal sudah didominasi oleh raja sebagai seorang Regent.
Mengenai struktur dan sistem pemerintahan negeri dan para  latupatinya sejak tahun  1824  telah dibakukan dalam sebuah Regerings Reglement (Keputusan Pemerintah) yang dimuat dalam Staatsblad (Lernbaran Negara) tahun 1824 No.19a. Pengaturan pemerintahan di wilayah Ambon dan Saparua, diatur dalam Staatsblad tersebut (Het Inlandsch bestuur over de onderafdeelingen Amboina en  Saparua is gebaseerd op het Reglement on het bunnenlandsch bestuur opgenomen in Staatsblad 1824 No.19a). Dalam bagian III, "Verdeeling in Districren" disebutkan bahwa "wat nu de Onderafdeeling  Amboina besreft, wordt de verdeeling in een  district en  twee onderdistricten met aan het hoofd inlandsche bestuursamtenaren, met gelijktijdige afschaffing van de volgens Staatsblad 1911 No.631 sub V en den Assistent Resident ioegevoegden (civiel) Gerarghebber, noodzakelijk geacht". Selanjutnya Onderafdeeling Ambon dibagi dalam satu district dan dua  district bawahan yang dikepalai oleh seorang Assistant Resident dan seorang Geraghebber (Staatsblad 1911 No.631). Pembagiannya ditetapkan  sebagai Onderafdeeling Amboina dan Onderafdeeling Saparoea. Pada butir IV berbunyi "Nadere indeeling in districten en onderdistricten", (Afdeeling Amboina) dibagi sebagai berikut :
1. Het District Amboina terdiri atas : Hoofdplaats Amboina (Ibukota Amboina), Nusaniwe, Latoehalat, Silaloen Eri, Amahoesoe, Seri, Soya, Batoe Merah, Oerimessing, Mahia, Hatalai,   Nakoo, Kilang, Ema,   Hoekoerila, Leahari, Roetong, Hoetoemuri, Alang, Lilibooi, Hatoe, Laha, Tawiri, Hatiwe Besar, Nipa, Roemahtiga, Poka.
2. Het Onderdistrict Hila terdiri atas negeri dan kampung sebagai berikut : Wakasihoe, Larike, Assiloeloe,  Oereng, Lima, Seit, Kaitetoe, Hila, Wakal, Hitoelama, Hitoemessing, Mamala, Morela.
3. Het Onderdistrict Passo terdiri dari kampung dan negeri-negeri yakni: Hoenoet, Waeheroe,  Nania,  Negrilama, Galala,  Hatiwe Ketjil, Halong, Latta, Lateri, Passo, Soeli, Tial Serani, Waai. Sedangkan kampong islam yang tercakup dalam Onderdistrict passo adalah Tial Salam, Tengah Tengah, Toelehu  dan Liang (Huwae, 2009: 75).
Keadaan pemerintahan tersebut di atas berlangsung hingga masuknya perintahan Jepang. Kedudukan golongan pribumi dalam pemerintahan sangat rendah dan
terbatas jumlahnya. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan  seperti Residen, Asisten Residen, Controleur, semua dipegang oleh orang kulit putih (Belanda).
Dengan dileburnya R.I.S. (Republik Indonesia Serikat) menjadi Negara Kesatuan RI (Republik Indonesia) pada  tanggal 17 Agustus 1950 dan setelah  pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)  dapat dilumpuhkan, maka sejak tahun 1952 dikeluarkan Undang-Undang   dan Peraturan-Peraturan mengenai pembentukan daerah-daerah  otonomi di Maluku. Daerah Maluku Tengah dan Maluku Tenggara dijadikan Daerah Otonomi Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1952.
Wilayah Daerah Ambon dibentuk dengan Undang-Undang  No.15 tahun 1955 sebagai daerah otonomi yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dimana  wilayahnya adalah bekas Landschap Kota Ambon tidak sejati yang rendahan (Pasal 1 Peraturan Presiden Negara Indonesia Timur tanggal 3 Agustus 1948 No.3 /PR V/48). Selain hal itu tempat kedudukan Pemerintahan Daerah ialah Ambon (Pasal 2 ayat 1. PP No.15 tahun 1955).  Kemudian terbentuk Kotapraja Ambon sesuai Undang-Undang Darurat No.23 tahun 1957 dimana struktur dan organisasi Pemerintahan yang  disesuaikan  dengan  struktur organisasi pemerintahan sebelumnya (PP. No.15 tahun 1955). Kepala Daerahnya bergelar "Walikota". Selanjutnya karena perkembangan masyarakat, telah dibentuk antara lain Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon yang termasuk dalam lingkungan wilayah Propinsi Daerah tingkat I Maluku pada tahun 1965. Kemudian dengan semakin meningkatnya  perkembangan Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon, sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Maluku yang merupakan pusat pemerintahan,  perdagangan dan kegiatan  pembangunan di wilayah  Daerah Tingkat I Maluku, maka wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon perlu diperluas dengan memisahkan  sebagian wilayah  Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Tengah untuk dimasukkan kedalam Wilayah Kotamadya  Daerah Tingkat II  Ambon. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang  mengatur perubahan batas  wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II  Maluku Tengah, yang  tertuang dalam Peraturan Pemerintah RI. No.13 tahun 1979.
Mengenai perubahan wilayah pemerintahan dan  kedudukan Negeri-Negeri didalamnya dapat dicatat sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut sebagai berikut: Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon diperluas dengan memasukan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II   Maluku Tengah yang merupakan sebagian dari Wilayah Kecamatan Pulau Ambon.
Peraturan Pemerintah RI. No.13 tahun 1979 yang realisasinya pada tahun 1980, tidak hanya membawa perubahan pada luas wilayah dari 4,02 Km2 tetapi juga
penghapusan Kecamatan Pulau  Ambon sekaligus untuk 5  (lima) Kecamatan baru diantaranya 3 (tiga) Kecamatan  masuk dalarn Wilayah Pemerintahan Kotamadya Ambon dan 2 (dua) Kecamatan masuk dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah. Bersama itu pula wilayah Kota Ambon yang sebelumnya terbagi dalam 8 (delapan) lingkungan dikembangkan menjadi 16 (enam belas) Kelurahan dan untuk wilayah- wilayah yang barn dimekarkan dibentuk 23 (dua puluh tiga) Desa.
Dengan  demikian dapat dikatakan bahwa dari sisi pemerintahan  pemekaran wilayah Kota Ambon telah berimplikasi pada susunan pemerintahan Kotamadya Ambon yang  tidak  saja Kelurahan  dan  Kecamatan,  tetapi  juga masuk  pemerintahan Desa di dalamnya. Bahkan pemerintahan Desa telah dimekarkan dari 23 (dua puluh tiga) buah Desa menjadi 30 (tiga puluh) buah Desa, dan Kelurahan dimekarkan dari 16 (enam belas) Kelurahan menjadi 20 (dua puluh) Kelurahan.
Ketika Peraturan Pemerintah RI. No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa mulai diberlakukan  di seluruh Indonesia termasuk di Maluku, maka terjadilah penghancuran sistem pemerintahan adat di Maluku. Negeri menjadi Desa atau Kelurahan, Raja diganti menjadi Kades (Kepala Desa) atau Lurah, Saniri diganti menjadi LKMD (Lembaga   Ketahanan Masyarakat Desa), Kepala Soa diganti menjadi Ketua RW (Rukun Warga) dan lainnya. Dalam kenyataannya di lapangan, K.ades  tidak memiliki nilai yang  sama dengan Raja. Begitu pula LKMD tidak memeiliki nilai yang sama dengan Saniri. Nilai-nilai yang baru ini menjadi asing bagi masyarakat adat, sedangkan nilai-nilai yang lama tidak dipakai lagi. Masyarakat adat di Maluku Tengah/Ambon kehilangan pegangan adatnya. Mereka menjadi rendah diri karena nilai budaya yang dimilikinya temyata tidak bermanfaat lagi. Dan hal ini sangat rawan bagi desintegrasi  bangsa scperti yang terjadi pada kerusuhan atau konflik sosial yang terjadi di Maluku dan Ambon pada  Khususnya yang pecah pada tahun 1999 dan mereda sekitar tahun 2004.
Era Otonomisasi dewasa ini memberikan peluang yang besar bagi pembangunan pedesaan. Ketentuan hukumnya dapat dicatat pada UU. No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan dan kedudukan Pemerintah   Desa yang tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu untuk mengganti kedua Undang-Undang tersebut rnaka dikeluarkan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Tetapi kemudian diadakan perubahan  lagi terhadap Undang- Undang ini yang terlalu sentralisasi (dititik beratkan pada pusat) dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang lebih dititik beratkan pada Daerah (Desentralisasi/Otonomi Daerah). lJndang-Undang  No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, tambahan
Lembaran Negara  Nomor  4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang  No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara nyata mengatur pula  mengenai Desa atau dengan nama  lain sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas  wilayah yang  berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan setempat (Huwae, 2009: 80-81).
Bahwa penyelenggaraan pemerintahan di Kota Ambon mempunyai karakteristik tersendiri dimana sebagian besar wilayah Kora Ambon terdiri atas Negeri dengan adat istiadat yang hidup, diakui, dihormati, dipertahankan,  dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat adat serta adanya bagian  wilayah Negeri-Negeri yang telah  dibentuk menjadi Desa dan Kelurahan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Dan aspirasi masyarakat pada Negeri di Kota Ambon menghendaki agat sistem penyelenggaraan pemerintahan  dikembalikan menurut adat  istiadat dan Hukum Adat yang berlaku di Kota Ambon. Oleh karena itu Negeri di Kota Ambon perlu diatur dan ditata kembali berdasarkan hak asal-usul adat istiadat dan hukum adat yang  berlaku. Untuk itu Pemerintah Propinsi Maluku telah    menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Maluku Nomor 14 tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Propinsi  Maluku (Lembaran  Daerah Propinsi Maluku tahun 2005 No.14). Oleh karena itu Pemerintah Kota Arnbon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2008 tentang Negeri di Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon tahun 2008 No.03 Seri E  No.01).
Untuk  Maluku  secara keseluruhan  dan Maluku  tengah khususnya, untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku menerbitkan Peraturan Daerah yang merupakan ketentuan payung (umbrella Provision) untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran   tata hukum   lokal yang diharapkan  mampu menjadikan  wilayah  Kabupaten  Maluku  Tengah berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakaterisitik daerahnya. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang pada prinsipnya menetapkan negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor   01 Tahun 2006 Tentang Negeri.Oleh pemerintahan kabupaten Maluku Tengah yang di dalamnya termasuk kawasan Pulau- Pulau Lease dikeluarkan Peraturan Daerah Nomor 01-10 tentang negeri dan sistem  pelaksanaan pemerintahannya. Yang terkait dengan masalah diatas adalah Perda No.
03 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala
Pemerintah Negeri dan Perda No. 07 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Negeri.
Perubahan undang-undang dan aturan yang terjadi  pada sistem  pemerintahan negeri sejak zaman belanda hingga masa kini inilah memungkinkan terjadi konflik dalam pemilihan raja di negeri-negeri adat di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Hingga sekarang  banyak negeri yang  mengalami perdebatan dalam pemilihan raja. Untuk mengkaji hal tersebut ada baiknya kita melihat dari peristiwa dan fakta sejarah dari kejadian tersebut sehingga bisa dicari jalan keluar bagi negeri yang  sedang bermasalah tersebut.

## Kontribusi Hasil Penelitian dalam Pendidikan Sejarah
Kajian ini tidak hanya berguna bagi masyarakat negeri saja namun bisa juga dikaji oleh para  pelajar dan mahasiswa  sebagai penerus generasi. Dengan mengkaji peristiwa sejarah membuat seseorang paham dengan masa lalu sehingga bisa memecahkan masalah yang terjadi diwaktu sekarang. Seperti tujuan pendidikan sejarah di masa mendatang  menurut Hamid Hasan (1999: 8) yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa  sejarah yang mendasar  untuk digunakan sebagai memahami lingkungan sekitarnya, membangun semangat nasionalisme  dan sikap toleransi serta memiliki  kemampuan berpikir kritis dalam menerapkan ketrampilan sejarah untuk memahami berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang  terjadi disekitarnya. Hal  ini sesuai  dengan fungsi  didaktis  pengajaran  sejarah menurut Sartono Kartodirdjo (1992: 252) bahwa maksud pengajaran sejarah adalah agar generasi muda yang berikut dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman nenek moyangnya.
Pendidikan sejarah hanya  terkonsentrasi pada  peristiwa-peristiwa  sejarah yang tertuang  dalam buku teks/pelajaran sejarah semata. Tidak memiliki keterkaitan dengan dengan apa yang terjadi di masyarakat sekitar  diri siswa. Contohnya seperti kajian di atas merupakan kajian sejarah politik berskala lokal yang pastinya tidak akan  didapati dalam  buku  pelajaran  sejarah  nasional. Buku  pelajaran  sejarah  masih didominasi oleh penerbit dan penulis dari Jawa. Tidak mengherankan kalau fakta- fakta yang ada dalam buku pelajaran tersebut kering dengan kasus-kasus diberbagai daerah. Padahal peristiwa sejarah di daerah khususnya di Maluku banyak yang belum dikaji dan ditulis. Sementara sumber sejarah (arsip dan dokumen) tentang Maluku sangat banyak tersimpan di ANRI  (Arsip Nasional Republik Indonesia). untuk  memperkaya dan memperkuat sejarah nasional maka    sejarah lokal harus banyak  ditulis  oleh masyarakat pemilik sejarah itu sendiri.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian tahun pertama ini dapat disimpulkan aturan yang pengatur  pemerintahan  negeri di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease sudah sangat beragam mulai dari staatsblad 1824 no 19A hingga Perda Maluku Tengah tahun 2006 No 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, dan Perda Kota Ambon tahun 2008 No. 03. Dari  tahun1824 hingga sekarang ini telah terjadi perubahan-perubahan  sistem pemerintahan terendah  di Indonesia termasuk di Maluku sehingga menimbulkan pertentangan diantara masyarakat didalam sebuah negeri yang ada di Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease. Untuk itu arsip-arsip tentang peraturan-peraturan  ini akan menyingkapi masalah- masalah yang selama ini dihadapi oleh masyarakat di Maluku.

## DAFTAR SUMBER
Abdurrachman. Paramitha R. 1973. Bunga Rampai Sejarah Maluku (I). Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
Bartels, Dieter. 1977. Guarding the Invesible Mountain: Intervillage  Alliances, Religious Syncretism and  Ethnic Identity among Ambonese Christians and Moslems in the Moluccas. (Ph.D. Thesis, Cornell University. USA)
Chauvel , Richard. 1990. Nationalts, Soldiers and Separatists. Leiden: KITLV Press..
Cooley, F.L. 1973. “ Persentuhan Kebudayaan di Maluku Tengah 1475-
1675 ” , Dalam Paramitha R. Abdurrachman, Bunga Rampai Sejarah Maluku. Jakarta: Lembaga Penelitian Sejarah Maluku.
De Graaf, H.J. 1977. De Geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Uitgeverij T. Weever B.V. Franeker.
Effendi. Ziwar. 1987. Hukum Adat Ambon Leasse. Jakarta: Pradya Paramitha. Gottschalk, Louis. 1975. Mengerti Sejarah. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan penerbit Universitas Indonesia.
Herlina, Nina. 2008. Metode Sejarah. Bandung: Satya Historika.
Hoevell Baron, G.W.W.C,  van. 1875. Ambon en Meer Bepaalddelijk  de Oeliasers, Geographish, Ethnographisch, Politisch en Historisch. Dordrech: Blusse en Van Braam
Huwae, Andrew. 2009. “ Sejarah kembalinya struktur organisasi pemerintahan negeri dari organisasi pemerintahan  desa dan pemekaran kecamatan di kota ambon ” . Jurnal Kapata arkeologi Vol 5 nomor 9, Ambon : Balai arkeologi Ambon
Kartodirdjo, Sartono. 1992. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Kartodirdjo, Sartono. 1999. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme  sampai Nasionalisme. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
Keuning, J. 1973. Sejarah Ambon Sampai pada Abad ke-17. Jakarta. Bhratara.
Kutoyo Sutrisno. 1977. Sejarah Daerah Maluku. Jakarta: Proyek Pengembangan Media Kebudayaan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Leirissa, R. Z. 1975. Maluku dalam  Perjuangan Nasional Indonesia. Jakarta:
Lembaga Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
.  1983. Sejarah Sosial di Daerah Maluku. Jakarta: Depdikbud.
. 1984. Sejarah Sosial di Daerah Maluku. Jakarta: Depdikbud.
. et al. 1982. Maluku Tengah di Masa Lampau, Gambaran Sekilas Lewat Arsip Abad Sembilan  Belas. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.
Liong, Liem Soei. 1982. Maluku Geografie en Geschiedenis van de Molukken Sinds het Kolonialisme. tt. Wim Schroevers.
Pattikayhattu, Jhon A. 1978. Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Maluku. Jakarta: P3KD Depdikbud
Pemerintah Daerah Propinsi Maluku, 2002. Pemerintahan di daerah  Maluku Dari Zaman penjajahan sampai era reformasi.
Project maneger PMU PTD SBB, 2010. Sejarah Tala Batai sebuah Perspektif Kekinian Masyarakat Batang Aer Tala. PTD KabupatenSEram Bagian Timur.
Sjamsuddin, Helius. 2007. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak.
Staatsblad Nederlandsch-Indie voor het Jaar 1824 No. 19a.