Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko

## Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi 2 , Tito Handoko 2
Fakultas Hukum, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  dan  menganalisis  upaya  penyelesaian  perkara kejahatan terorisme dengan menggunakan pendekatan di luar hukum pidana. Penelitian ini urgen untuk  mengatasi  tindak  pidana  terorisme  yang  menjadi  musuh  dunia.  Melalui  pendekatan  non penal,  perlu  ditempuh  alternatif  pencegahan  tindak  pidana  terorisme.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  yuridis  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan,  konsep,  dan perbandingan. Hasil pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan non penal di luar hukum pidana dalam menanggulangi terorisme di kalangan muda dan mahasiswa dapat dilakukan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus seperti HMI.
Kata kunci: HMI; Non Penal; Terorisme

## Abstract
This study aims to examine and analyze efforts to solve terrorism crimes using approaches outside criminal  law.  Through  a  non-penal  approach,  it  is  necessary  to  take  alternative  precautions  for criminal  acts  of  terrorism.  The  research  method  used  is  normative  juridical  with  a  statutory approach,  concepts,  and  comparisons.  The  results  of  the  discussion  of  this  study  concluded  that non-penal  policies  outside  the  criminal  law  in  tackling  terrorism  among  young  people  and students can be done by student participation in extra-campus organizations such as HMI. Keywords: HMI; Non Penal; Terrorism
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023

## 1. PENDAHULUAN
Tindak  pidana  terorisme  yang  terjadi  di  dunia  menimbulkan  penderitaan yang sangat luar biasa bagi umat manusia. 1 Pemberantasan dan pencegahan tindak pidana terorisme menguat pasca ambruknya Gedung World Trade Center di New York.  Jauh  sebelum  itu,  berbagai  tindakan  terror  pun  sudah  kerap  terjadi  di berbagai  belahan  dunia. 2 Pasca  tragedy  WTC,  perhatian  para  peneliti  terhadap gerakan  terorisme  juga  meningkat. 3 Di  sisi  lain,  di  Indonesia  berkembang  pula pemikiran bahwa isu terorisme pasca tragedi WTC sengaja diciptakan barat. 4
Indonesia seringkali dituding sebagai salah satu negara yang menjadi tempat tumbuh suburnya tindakan terorisme. Antara 2001 dan 2017, sebanyak  182 kasus teroris telah terjadi di Indonesia. Kasus-kasus tersebut antara lain bom Bali, bom Kedutaan  Besar  Australia,  bom  Ritz  Charlton,  dan  terorisme  Poso. 5 Tindakan terorisme berawal dari paham radikal yang kadangkala berangkat dari pemahaman agama. 6 Meski  sejatinya  tindakan  terror  tidak  terkait  dengan  isu  agama, kenyataannya  menunjukkan  bahwa  tindakan  terror  berawal  dari  kajian  yang menyimpang dari ajaran agama yang memandang agama lain sebagai ancaman.
Karena  berangkat  dari  pemahaman  agama  maka  sejumlah  tindakan  radikal yang berkembang menjadi perilaku teror dan paham terorisme menjadi sulit untuk diberantas  di  Indonesia.  Orang  yang  terlibat  dalam  gerakan  terorisme berkeyakinan  bahwa  apa  yang  mereka  lakukan  adalah  pelaksanaan  tugas  suci untuk  dan  atas  nama  agama.  Suatu  perbuatan  yang  didorong  kepercayaan  atas agama dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kebaikan atas nama agama  membuat  perilaku  tertentu  yang  tergolong  radikal  dan  menjurus  kepada praktek-praktek teror menjadi sulit untuk diberantas.
Praktik-praktik  terorisme  yang  terjadi  di  Indonesia  ditengarai  bermula  dari kalangan  muda  yaitu  pelajar  dan  mahasiswa.  Menurut  Zaki  Mubarak,  semakin banyak  kelompok  muda  yang  terlibat  jaringan  terorisme,  membuktikan  bahwa perguruan  tinggi  dan  sekolah  semakin  rentan  dari  pengaruh  gerakan  terorisme melalui penyebarluasan paham keagamaan yang ekstrim. 7
1 Heru  Susetyo  Nuswanto,  ‘Terrorism  as  Socially  Constructed  Crime  in  Indonesia’, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 6.2 (2019), 266–86 <https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a4>.
2 Lee  Jarvis,  ‘Critical  Terrorism  Studies  and  the  Far-Right:  Beyond  Problems  and  Solutions?’, Critical Studies on Terrorism , 15.1 (2022), 13–37 <https://doi.org/10.1080/17539153.2021.2017484>.
3 Brian  J.  Phillips,  ‘How  Did  9/11  Affect  Terrorism  Research?  Examining  Articles  and  Authors, 1970–2019’,
Terrorism and Political Violence , 00.00 (2021), 1–24
<https://doi.org/10.1080/09546553.2021.1935889>.
4 Agus  Subagyo,  ‘The  Implementation  of  the  Pentahelix  Model  for  the  Terrorism  Deradicalization Program in Indonesia’, Cogent Social Sciences , 7.1 (2021)
<https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720>.
5 Satria Unggul Wicaksana Prakasa, ‘International Humanitarian Law Review on the Involvement of the Indonesian National Military (TNI) in Combating Terrorism’, Journal of Southeast Asian Human Rights , 5.1 (2021), 63–83 <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18469>.
6 Muhaimin  Zulhair  Achsin,  ‘Culture  and  Role  of  Woman  in  Terrorism  in  Indonesia.  Case  Studies: Suicide  Bombings  in  Surabaya  and  Sibolga’, International  Journal  of  Engineering  and  Advanced Technology , 8.5 (2019), 873–76 <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1123.0585C19>.
7 Dian Damayanti, ‘Implementation of the Cyber Terrorism Prevention, and Rehabilitation Policy in Polda  Metro  Jaya  Police  in  Central  Jakarta’, IBIMA  Business  Review ,  2021  (2021),  1–10 <https://doi.org/10.5171/2021.695424>.
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
Himpunan Mahasiswa Islam adalah salah satu organisasi mahasiswa ekstra kampus  tertua  yang  telah  lahir  sejak  tahun  1947  menghasilkan  sejumlah  kader yang  hari  ini  berperan  secara  nasional  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  baik politik  ekonomi  pemerintahan,  militer,  ulama  dan  akademisi.  Dalam  anggaran dasar dan anggaran  rumah tangga  HMI termaktub  bahwa  HMI adalah organisasi kader yang bersifat nasional sekaligus religius menyeimbangkan antara Islam dan Indonesia  sehingga  jiwa  nasionalisme  Kader  HMI  adalah  komitmen  yang  tidak dapat  ditawar-tawar  lagi  apalagi  HMI  adalah  organisasi  yang  lahir  dan  murni didirikan oleh orang-orang Indonesia.
Para  alumni  HMI  yang  saat  ini  berkiprah  di  tengah-tengah  masyarakat terbukti  tidak  terjurus  kepada  paham-paham  radikal  yang  berafiliasi  kepada organisasi  terorisme  nasional  maupun  internasional.  Penghormatan  kader  HMI terhadap  para  senior  sangat  tinggi  dan  menjadikan  para  senior  sebagai  panutan. Para  senior  yang  teruji  nasionalismenya  tentu  saja  berpengaruh  kepada  para kadernya  untuk  dicontoh.  Para  kader  HMI  juga  intens  dan  rajin  berkomunikasi dengan  para  senior  dan  alumni,  sehingga  pemikiran  alumni  HMI  sangat berpengaruh bagi sikap politik para kader HMI.
Pendidikan  dan  Latihan  kader  HMI  bersama  organisasi  ekstra  kampus lainnya  seperti  PMII,  IMM  dan  KAMMI  diperkirakan  dapat  mencegah  dan mengatasi  mahasiswa  dari  pengaruh  gerakan  radikal  yang  merupakan  akar munculnya  terorisme  di  Indonesia.  HMI  mengajarkan  kadernya  untuk mendepankan fakta dan data daripada isu yang berkembang. Jika pun HMI harus melakukan  perlawanan,  perlawana  itu  harus  dimulai  dengan  dialog  terlebih dahulu, tidak langsung mengambil sikap konfrontasi.
Penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Fatahillah  dan kawan-kawan  bersifat  lebih  umum  yaitu  semua  organisasi  ekstra  kampus mahasiiswa  Islam.  Penelitian  lebih  fokus  hanya  pada  HMI. 8 Penelitian  ini  juga berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sugiarti  yang  membahas radikalisme  pada  umumnya  di  kalangan  mahasiswa,  tidak  berfokus  pada  satu organisasi  saja. 9 Penelitian  ini  juga  berbeda  dengan  penelitian  Arfan  yang berfokus  pada  semua  organisasi  esktra  kampus  yang  bernuansa  Islam. 10 Ketiga penelitian  tersebut  berfokus  pada  semua  organisasi  mahasiswa,  sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada satu organisasi yaitu HMI.
Penelitian ini lebih fokus pada bagaimana organisasi HMI mengatasi paham radikalisme  di  kalangan  mahasiswa  dan  pemuda.  Penelitian  dimaksudkan  untuk mengatasi  tindak  pidana  terorisme  yang  sangat  sulit  untuk  diberantas  diperlukan
8 Arjun  Fatahillah,  Muhammad  Luthfi  Zuhdi,  and  Sidratahta  Mukhta,  ‘Pencegahan  Radikalisme Keagamaan  Di  Pemuda  Indonesia :  Studi  Kasus  Organisasi  Mahasiswa  Islam  (Hmi,  Pmii,  Imm,  Kammi) Periode Pengurus 2017-2021’, Journal of Terrorism Studies , 4.2 (2022)
<https://doi.org/10.7454/jts.v4i2.1051>.
9 Iis  Sugiarti  and  Moh  Roqib,  ‘Diseminasi  Pendidikan  Moderasi  Islam  Pada  Mahasiswa:  Strategi Menangkal Radikalisme Di Perguruan Tinggi Umum (The Dissemination of Moderate Islamic Education to Students:  Strategies  to  Counter  Radicalism  in  Public  University)’, Potret  Pemikiran ,  25.2  (2021),  119 <https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1471>.
10 S.  Sagap,  Arfan,  and  Sya’roni,  ‘Bujang  Damai:  Pendidikan  Sosial  Nir  Kekerasan  Melayu  Jambi Untuk Pendidikan Kader Muda Moderat  Indonesia’, Edukasi  Islami:  Jurnal  Pendidikan  Islam ,  10.2  (2021) <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1380>.
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
satu gagasan atau metode baru yang dapat membendung pengaruh paham radikal dan teroris di kalangan anak muda dan mahasiswa. Gagasan baru yang dimaksud adalah  bahwa  keikutsertaan  mahasiswa  dalam  organisasi  ekstra  kampus  adalah salah  satu  cara  mencegah  radikalisme.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengkaji  dan  menganalisis  upaya  penyelesaian  perkara  kejahatan  terorisme dengan menggunakan pendekatan di luar hukum pidana.
2. METODE
Penelitian  yang  penulis  lakukan  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif    yaitu  penelitian  yang  menjadikan  objek  kajiannya  adalah  data  tidak langsung  atau  sering  disebut  sebagai  sekunder. 11 Penelitian  menggunakan  data sekunder  atau penelitian dengan jenis  yuridis  normatif adalah  suatu  penelitian  di bidang hukum yang dilakukan dengan cara memepelajari dan menganalisis bahan pustaka  atau  data  sekunder.  Spesifikasi  yang  digunakan  adalah  penelitian deskriptif  analitis.  Data  yang  digunakan  bukan  data  primer  yang  diperoleh langsung  atau  bukan  lah  data  yang  belum  ada  sebelumnya,  tetapi  data  yang sebelumnya  sudah  tersedia.  Data  tersebut  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan bahan hukum sekunder yaitu undang-undang dan peraturan perundang-undangan, buku-buku,  jurnal  yang  merupakan  hasil  penelitian  para  akademisi  hukum  yang berkaitan dengan penelitian ini.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam
Organisasi  Himpunan  Mahasiswa  Islam  (HMI)  berdiri  sejak  tahun  1947 oleh  Lapran  Pane  yang  beranggotakan  mahasiswa  perguruan  tinggi  yang  ada  di Indonesia.  Dengan  demikian  dapat  dipastikan  bahwa  anggota  HMI  adalah mahasiswa perguruan tinggi yang ada di  Indonesia. Karena itu mereka steril dari paham-paham asing yang mungkin bertentangan dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila.  Karena  karena  itu  alumni  dan  Kader  HMI  adalah  orang  yang  dapat menyeimbangkan antara keislaman dan keindonesiaan.
HMI  adalah  satu  dari  beberapa  organisasi  ekstra  kampus  yang  anggotanya adalah mahasiswa di kampus. Organisasi serupa selain HMI adalah PMII, GMKI, GMNI,  PMKRI  dan  hari  ini  ada  organisasi  KAMMI.  Organisasi-organisasi tersebut memang organisasi di luar kampus, tapi kader-kadernya lah yang mengisi organisasi dalam kampus. Tempat perkaderan berorganisasi yang sebenarnya ada di organisasi ekstra kampus tersebut.
Berbeda  dengan  organisasi  lainnya,  HMI  adalah  organisasi  pengkaderan yang  tidak  mendoktrin  para  anggotanya  untuk  tunduk  kepada  senior  atau pimpinan melainkan membebaskan anggotanya untuk punya sikap dan pandangan sendiri  terhadap  berbagai  persoalan  kehidupan  termasuk  bagaimana  mereka beribadah. Tidak ada doktrin taklik kepada pemimpin atau senioritas.
HMI  bukan  organisasi  agama,  akan  tetapi  anggotanya  adalah  orang  yang beragama.  Karena  itu,  menurut  Husni  Hentihu,  HMI  tidak  terkotak  dalam pemikiran  dan  aliran  keagamaan  tertentu.  HMI  menganut  keterbukaan  dan
11 Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013).
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
kebebasan buat kader HMI untuk  memilih  paham  ke  Islaman mana yang  sejalan dengan pemikiran mereka dengan slogan ”berpikir bebas setelah berilmu tinggi. 12
Hubungan antara  yunior dan senior adalah hubungan kekeluargaan  semata, bukan  hubungan  hierarkis.  Para  yunior  tetap  dituntut  untuk  kritis  kepada  para pemimpin  dan  senior.  Cara  pandang  seperti  ini  menyebabkan  alumni  dan  Kader HMI  tidak  mudah  menerima  pengaruh-pengaruh  negatif  dari  orang-orang  yang ingin menyebarkan paham-paham atau ideologi tertentu.
Tujuan HMI sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar  HMI adalah untuk membina  insan  akademis  yang  dapat  mencipta  serta  mengabdikan  karya-karya ilmiah  yang  bernafaskan  Islam.  Tujuan  HMI  juga  membina  kader  menjadi bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. HMI bersifat independen dimana ia tidak berafiliasi kepada organisasi mana pun khususnya organisasi politik. Itu sebabnya kader dan alumni HMI  ada  di  semua  partai  politik.  Status  HMI  adalah  organisasi  mahasiswa, sehingga anggotanya adalah mereka yang berstatus sebagai mahasiswa.
Usaha  usaha  untuk  mencapai  tujuannya  adalah  membina  pribadi  muslim yang sesuai dengan akhlakul karimah. Tujuan lain yaitu  membina pribadi muslim yang  mandiri,  mengembangkan  potensi  kreatif  keilmuan,  sosial  dan  budaya, mempelopori  pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  bagi  kemaslahatan masa  depan  umat  manusia,  memajukan  kehidupan  umat  dalam  mengamalkan agama  Islam  baik  untuk  kehidupan  pribadi,  kehidupan  bermasyarakat,  maupun kehidupan    berbangsa  dan  bernegara.  HMI  juga  bertujuan  memperkuat ukhuwah islamiyah sesama umat Islam sedunia. HMI juga diharapkan berperan aktif dalam dunia  kemahasiswaan  dan  perguruan  tinggi  serta  kepemudaan  untuk  mendukung pembangunan  nasional.  HMI  juga  harus  ikut  serta  dalam  penyelesaian  persoalan sosial kemasyarakatan dan kebangsaan.
Anggota  HMI  adalah  mahasiswa  Islam  yang  terdaftar  di  perguruan  tinggi dan dinyatakan lulus latihan kader 1 ( basic training ) oleh pengurusan HMI cabang dan  belum  pernah  menjadi  anggota  HMI  sebelumnya.    Setiap  anggota  Imi terdaftar  sebagai  anggota  komisilat  di  perguruan  tinggi  fakultas  tempat  studinya jika  ayat  2  tidak  terpenuhi  maka  anggota  hmb  tersebut  terdaftar  di  tempat mengikuti  pelaksanaan  latihan  kader  1.  Mereka  yang  tergabung  sebagai  anggota HMI  atau  alumni  HMI  setelah  mereka  tamat  terbukti  tidak  terafiliasi  dengan organisasi yang bersifat radikal dan cenderung menjadi organisasi sayap terorisme nasional maupun internasional.
Untuk mengetahui visi kembangsaan HMI, dapat dilihat berdasarkan konsep Nilai  Dasar  Perjuangan  yang  menjadi  semacam  buku  suci  yang  wajib dipedomenai  oleh kader  HMI.  Nilai Dasar Perjuangan atau Nilai  Identitas Kader sangat  dipengaruhi  oleh  pemikiran  cendekiawan  Muslim  Nurkholis  Madjid  yang pernah  menjadi  Ketua  Umum  Pengurus  Besar  HMI.  Pemikiran  ini  pada  intinya bersikan  tiga  hal  yaitu  iman,  ilmu  dan  amal.  Pengembangan  dari  NDP  ini berintikan  sikap  pluralisme,  penghormatan  terhadap  semua  agama  namun  tetap
12 Amalia  Yunia  Rahmawati,  ‘Counter  Radikalisme  Melalui  Pendidikan  Akademis-Kultural  Oleh Pemuda Bangkalan Madura Haeron’, Jurnal Tarbawi , 11.01 (2022), 1–23.
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
menekankan pada iman Islam bagi setiap kader HMI. Nilai-nilai Dasar Perjuangan itu meliputi :
Tabel 1 Nilai-nilai Dasar Perjuangan HMI No. Nilai Dasar
1. Dasar-dasar Kepercayaan
2. Pengertian-pengertian Dasar tentang Kemanusiaan
3. Kemerdekaan Manusia (Ikhtiar) dan Keharusan Universal (Takdir)
4. Ketuhanan yang Maha Esa dan Perikemanusiaan
5. Individu dan Masyarakat
6. Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi
7. Kemanusiaan dan Ilmu Pengetahuan
Sumber : Hasil Kongres XXXI HMI di Surabaya Tahun 2021
Berdasarkan Tabel 1 tentang Nilai-nilai Perjuangan HMI di atas tergambar bahwa  prinsip  dasar  yang  diajarkan  dalam  Pendidikan  dasar  HMI  adalah keindonesiaan  dan  keislaman.  Kader  HMI  dibentuk  untuk  memahami  Islam sekaligus  mencintai  bangsa  dan  negara.  Untuk  menjadi  anggota  HMI,  seorang mahasiswa harus telah  mengikuti dan lulus Latihan Kader I ( basic training ) yang diselenggarakan oleh pengurus Komisariat HMI.

## Tabel 2 Materi Latihan Kader I
No. Materi 1. Sejarah peradaban Islam
2. Nilai Dasar Perjuangan HMI
3. Misi HMI
4. Konstitusi HMI
5. Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi
Sumber : Hasil Kongres XXXI HMI di Surabaya Tahun 2021
Berdasarkan Tabel 2 tentang Materi Latihan Kader di atas tergambar bahwa kader  HMI  selain  memahami  tentang  ke  HMI  an  tetapi  juga  harus  memahami Sejarah peradaban Islam yang agung. Bagi mahaasiswa yang fokus studinya pada kajian  Islam  atau  alumni  pondok  pesantren,  atau  alumni  madrasah,  Sejarah peradaban  Islam  sudah  merupakan  materi  wajib.  Tetapi  mereka  yang  alumni sekolah umum tidak pernah mendapatkan materi serupa.

## Tabel 3 Materi Latihan Kader II
No. Materi 1. Teori-teori Perubahan
2. Ideopolitor Stategi dan Taktik
3. Studi Gerakan Islam
4. Wawasan Nusantara
5. Nilai Dasar Perjuangan
6. Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi
Sumber : Hasil Kongres XXXI HMI di Surabaya Tahun 2021
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
Berdasarkan  Tabel  3  di  atas  tergambar  bahwa  selain  dibekali  dengan pengetahuan  tentang  politik  pada  umumnya,  para  kader  juga  dibekali  ilmu-ilmu keislaman.

## Tabel 4 Materi Latihan Kader III
No. Materi
1. Nilai Dasar Perjuangan
2. Doktrin dan Peradaban Islam
3. Wawasan Nusantara
4. Wawasan Internasional
5. Analisis Ekonomi Politik
6. Strategi dan Taktik
Sumber : Hasil Kongres XXXI HMI di Surabaya Tahun 2021
Berdasarkan  Tabel  4  atas  tergambar  bahwa  materi  doktrin  dan  peradaban Islam juga diselipkan dalam materi yang penting bagi seorang kader HMI. Setelah seorang  mahasiswa  menamatkan  studinya,  ia  otomatis  terdaftar  sebagai  anggota alumni  HMI  yang  diorganisir  dalam  organisasi  Korps  Alumni  HMI  disingkat KAHMI.
Beberapa tokoh nasional yang merupakan alumni HMI antara lain :

## Tabel 5 Beberapa Tokoh Nasional Alumni HMI
No. Nama 1. Akbar Tanjung
2. Jusuf Kalla
3. Mohd Mahfud MD
4. Hidayat Nur Wahid
5. Yusril Ihza Manhendra
6. Amien Rais
7. Azzumardi Azra
8. Anis Baswedan
9. Dan lain-lain
Sumber: Data diolah
Dari  Tabel  5  tergambar  bahwa  alumni  HMI  telah  tersebar  dalam  berbagai bidang pengabdian yang meluas tidak pada satu bidang saja. Di antara para tokoh tersebut,  tidak  jarang  terjadi  perbedaan  pendapat  dan  paham  politik.  Itu  lah independensi HMI yang membuatnya berbeda dengan organisasi lain.
Para  alumni  HMI  yang  menduduki  jabatan  di  pemerintahan  maupun organisasi kemasyarakatan telah memberikan contoh nyata komitmen kebangsaan Indonesia,  lebih  mendahulukan  kepentingan  bangsa  dan  negara.  Ini  menjadi teladan bagi para kader karena hubungan antara alumni dengan kader HMI sangat dekat. Para kader memanggil para alumni dengan sebutan kanda dan yunda.
3.2. Strategi Kebijakan Non Penal dengan Pendidikan Kader HMI
Model  penegakan  hukum  yang  dikenal  di  seluruh  dunia  meliputi  dua  hal yaitu  kebijakan  Represif  atau  kebijakan  penal  dan  kebijakan  yang  bersifat
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
preventif  atau  kebijakan  non  penal.  Kebijakan  non  penal  adalah  kebijakan  tanpa proses pidana melalui system peradilan pidana. 13
Ketika  kebijakan  represif  terbukti  tidak  mampu  menyelesaikan  persoalan kejahatan  di  tengah  masyarakat  dengan  menggunakan  hukum  pidana  maka kebijakan yang bersifat  represif menjadi  alternatif untuk  menyelesaikan berbagai persoalan  di  tengah  masyarakat  termasuk  salah  satunya  adalah  persoalan  tindak pidana terorisme. 14
Proses  pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  terorisme  mulai  dari pidana  penjara  waktu  tertentu  hingga  pidana  mati  terbukti  tidak  dapat menghambat  berkembangnya  paham  terorisme  di  Indonesia.  Dengan  demikian, maka  sangat  diperlukan  kebijakan  yang  bersifat  alternatif  yaitu  kebijakan  non penal yang bersifat preventif. Kebijakan non penal yang bersifat preventif adalah dengan  cara  membendung  pengaruh  paham  radikal  di  kalangan  anak  muda  dan mahasiswa.  Mengapa  demikian?  Karena  berbagai  fakta  menunjukkan  bahwa pelaku  terorisme  di  Indonesia  adalah  kelompok  milenial.  Contoh  kasus  tersebut antara  lain  pada  28  Agustus  2016,  seorang  remaja  berusia  17  tahun  melakukan serangan terhadap sebuah gereja di Medan, Indonesia.
Kebijakan  penanggulangan  terorisme  di  Indonesia  selama  ini  yang dilakukan  cara  penal  semata  terbukti  tidak  efektif  mencegah  terjadinya  kembali aksi  terorisme.  Kebijakan  yang  bersifat  non  penal  yaitu  dengan  program deradikalisasi  terorisme  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Indonesia,  khususnya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, pun berjalan kurang optimal, dimana masih banyaknya aksi terorisme yang terjadi di wilayah Indonesia. 15
Penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah kader dan alumni HMI beserta rekam  jejaknya  dalam  wawasan  kebangsaan  membuktikan  bahwa  mereka  yang pernah mengikuti pelatihan kader HMI tidak mudah untuk ikut dalam organisasi- organisasi  yang  di  kemudian  hari  terafiliasi  gerakan  terorisme  nasional  atau internasional. 16 Mengapa  demikian?  Karena  HMI  didirikan  oleh  mahasiswa Indonsia  dan  didirikan  di  Indonesia.  HMI  tidak  berafiliasi  dengan  organisasi manapun  baik  dalam  maupun  luar  negeri.  HMI  merancang  sendiri  kurikulum pelatihan, tidak mencontoh organisasi lain.
Hal ini sejalan dengan materi dan kurikulum Pendidikan dan Latihan Kader HMI  sebagaimana  tergambar  di  atas  serta  pengamalan  Nilai  Dasar  Perjuangan. Anggota  dan  alumni  HMI  tidak  mudah  terprovokasi  karena  dituntut  untuk  kritis dalam  menyikapi  suatu  isu,  dituntut  pula  untuk  memiliki  ilmu  dan  data  dalam mengambil sikap menghadapi isu dan persoalan tertentu.
13 Purwoto  Purwoto,  ‘Efforts  to  Prevent  Criminal  Acts  of  Money  Laundering  Using  Penal  Policy Measures’, Indian Journal  of Forensic Medicine  and Toxicology , 14.4 (2020), 3053–57
<https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12054>.
14 Shaban Mohammadi, Nader Naghshbandi, and Zahra Moridahmadibezdi, ‘Investigating the Impact of  Audit  Features  on  Money  Laundering:  Evidence  from  Iranian  Stock  Exchange  Companies’, Journal  of Money Laundering Control , 23.4 (2020), 913–30 <https://doi.org/10.1108/JMLC-09-2019-0072>.
15 Subagyo.
16 Vaibhav  Chadha,  ‘Freedom  of  Speech  and  Expression  Versus  the  Glorification  of  Acts  of Terrorism:  Defining  Limits  in  the  Indian  Context’, Age  of  Human  Rights  Journal ,  17.17  (2021),  54–78 <https://doi.org/10.17561/TAHRJ.V17.6416>.
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
Anggota  dan  alumni  HMI  juga  tidak  akan  menempuh  sikap  yang  radikal tetapi    lebih  mengedepankan  politik  akomodasi  sebagaimana  slogan,  “lebih  baik bersanding  daripada  bertanding.”  Sesuai  visi  ‘insan  cita”,  maka  anggota  dan alumni HMI memilih untuk memiliki keimanan, ilmu dan mengamalkan iman dan ilmu  untuk  kemaslahatan  umat  dan  bangsa.  Dalam  berbagai  dokumen  HMI,  dua kata yaitu umat dan bangsa selalu bergandengan. Itu lah keseimbangan yang wajib dijaga oleh segenap anggota dan alumni HMI sebagaimana tergambar pula dalam logo  HMI  yang  menggambarkan  warna  hijau  yang  melambangkan  kebesaran Islam dan hitam (simbol kebangsaan) secara berimbang.
Sesuai  dengan  pemikiran  Nurkholis  Madjid  yang  pernah  menempuh pendidikan  agama  sekaligus  pendidikan  barat  di  Amerika,  pemikiran  dan  cara pandang  anggota  dan  alumni  HMI  adalah  memandang  Islam  secara  global,  dan kemanfaatan  untuk  kepentingan  bangsa  dan  negara.  Dengan  materi  dan  prinsip dasar  seperti  ini,  tidak  mungkin  anggota  dan  alumni  HMI  ikut  serta  menjadi bagian  gerakan  radikal  yang  bisa  jadi  dipengaruhi  oleh  berbagai  gerakan  radikal dari luar indonesia yang dapat menjadi embrio gerakan terorisme di Indonesia.
Prinsip dan sikap pluralis yang menghargai perbedaan sebagaimana konsep Pancasila, dianggap sebagai satu-satunya saluran bagi agama untuk berkontribusi secara  signifikan  bagi  masyarakat  Indonesia  dalam  mencegah  terorisme. 17 Di Amerika  Serikat,  kebijakan  utama  mengatasi  terorisme  juga  dilakukan  dengan mempengaruhi interpretasi konteks ini untuk memberdayakan kaum puritan yang pada  dasarnya  Anti  Barat  dan  anti  Amerika. 18 Jika  di  Amerika  saja,  kebijakan yang  bersifat  non  penal  ini  menjadi  prioritas,  maka  apalagi  seharusnya  di Indonesia.
BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, mengungkapkan bahwa ciri-ciri  khas  teroris  biasanya  (1)  membenci  negara  dan  pemerintah  serta berpandangan  terhadap  pemerintah  sebagai thaghut (berhala  selain  Allah,  Tuhan yang maha esa); (2) sulit bergaul dengan orang lain; (3) bersikap asosial dan tidak menyatu dengan orang lain; (4) bersikap tertutup; dan (5) lebih suka mengunjungi konten radikal di internet; dan (6) memilih tidak ikut shalat jama'ah karena merasa mereka lebih taat daripada yang lain. 19
Karena  itu,  Pendidikan  dan  Latihan  Kader  HMI  seperti  mungkin  juga pelatihan  kader  organisasi  mahasiswa  ekstra  lainnya  perlu  disebarluaskan  di kalangan mahasiswa. Sayangnya, dewasa ini kecenderungan sejumlah mahasiswa untuk memilih masuk organisasi HMI lebih pada ketertarikan keberhasilan alumni HMI  di  masa  setelah  mereka  menjadi  alumni,  bukan  pada  visi  dan  misi  serta platform organisasi.
Fakta  di  lapangan  juga  menunjukkan  bahwa  perhatian  pimpinan  perguruan tinggi  juga  tidak  maksimal  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  mahasiswa mengikuti organisasi di luar kampus seperti HMI. Pelajaran pendidikan agama di
17 Benyamin Fleming Intan and Calvin Bangun, ‘Principled Pluralism and the Prevention of Religious Terrorism in Indonesia’, Religions , 13.5 (2022) <https://doi.org/10.3390/rel13050429>.
18 Saroja Dhanapal and others, ‘Criminalising Terrorism: An Overview Of Malaysia’s Anti-Terrorism Laws’, International Journal of Criminal Justice Sciences , 15.1 (2020), 70–89 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3821141>.
19 Nuswanto.
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
kampus hanya 2 kredit semester yaitu pertemuan sekali seminggu selama 1 jam 40 menit.  Selebihnya  mahasiswa  mencari  sumber  sendiri  dalam  memahami  agama. Di  masa  kritis  yang  sedang  berkembang  dalam  pencarian  ilmu  pengetahuan, pencarian kebenaran agama ditemukan sendiri melalui berbagai sarana elektronik yang tidak sepenuhnya benar.
Seharusnya,  pimpinan  perguruan  tinggi  memfasilitasi  berkembangnya organisasi-organisasi  mahasiswa  seperti  HMI  untuk  dapat  menampung  sebanyak mungkin  mahasiswa  yang  bergabung  di  dalamnya.  Selain  menjadi  bagian deradikalisasi  di  kalangan  mahasiswa  yang    dapat  mencegah  mahasiswa terjerumus  dalam  organisasi  radikal,  Pendidikan  dan  Latihan  Kader  organisasi semacam  HMI  dapat  menambah  dan  meningkatkan  pengetahuan  mahasiswa dalam  pemahaman  agama  yang  berujung  pada  sikap  pluralis,  toleran  dan demokratis sesuai dengan visi misi dan tujuan HMI.
Manfaat  lain  yang  didapatkan  oleh  mahasiswa  yang  mengikuti  organisasi ekstra  kampus  adalah  mengisi  waktu  luang  mereka  dengan  kegiatan  yang bermanfaat.  Kegiatan  organisasi  juga  melatih  mereka  terampil  dalam  publik speaking,  berani  dan  percaya  diri  dalam  berhadapan  dengan  orang  banyak, mampu dan terampil dalam kepemimpinan dan mengelola konflik. Berbagai studi menunjukkan bahwa mereka yang terampil dan punya bakat kepemimpinan yang baik, pluralis, toleran, humanis, demokratis serta punya skill dalam berkomunikasi adalah mereka yang berlatarbelakang sebagai  aktifis.  Satu  lagi kelebihan  mereka yang ikut organisasi HMI adalah kemampuan mereka menuliskan ide dan gagasan karena  dalam  organisasi  HMI,  melalui  latihan  kader  yang  berjenjang,  mereka dituntut untuk mampu menulis artikel dengan baik.
Kebijakan di luar hukum pidana, dewasa ini  menempati posisi yang sangat sentral  dianggap  sebagai  sarana  pencegahan  kejahatan  yang  efektif.  Kebijakan penggunaan  hukum  pidana  hanya  dilakukan  ketika  masyarakat  benar-benar membutuhkan.  Hukum  pidana  diperlukan  lebih  pada  alat  pemaksa  untuk melakukan  perubahan,  bukan  sekedar  mencerminkan,  norma  sosial,  sikap,  dan keyakinan di samping, dan dikombinasikan dengan, alat pembuat kebijakan non- pidana.  Hukum  pidana  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mempromosikan perubahan  sosial. 20 Di  luar  hal  itu,  penggunaan  sarana  non  hukum  pidana sesungguhnya jauh lebih efektif. BNPT selaku badan negara yang tugasnya focus pada  menangani  tindak  pidana  terorisme  juga  perlu  turut  mempromosikan  dan mendukung  keikutsertaan  mahasiswa  dalam  organisasi-organisasi  mahasiswa ekstra kampus.
4. PENUTUP
Untuk mengatasi tindak pidana terorisme diperlukan kebijakan non penal di luar  hukum  pidana  yang  salah  satunya  adalah  di  kalangan  muda  dan  mahasiswa dapat dilakukan dengan keikutsertaan mahasiswa dalam organisasi ekstra kampus seperti  HMI.  Kebijakan  non  penal  tersebut  merupakan  bagian  gerakan deradikalisasi  mahasiswa  dan  kalangan  muda  dari  pengaruh  pemahaman  agama
20 Yaris  Adhial  Fajrin  and  Ach.  Faisol  Triwijaya,  ‘Arah  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Indonesia  Di Tengah  Pluralisme  Hukum  Indonesia’, Ekspose:  Jurnal  Penelitian  Hukum  Dan  Pendidikan ,  18.1  (2019), 734–40 <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>.
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
yang keliru dan cenderung radikal sebagai bibit dan embrio  gerakan teroris yang terafiliasi dengan gerakan terorisme internasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Achsin,  Muhaimin  Zulhair,  ‘Culture  and  Role  of  Woman  in  Terrorism  in Indonesia.  Case  Studies:  Suicide  Bombings  in  Surabaya  and  Sibolga’, International Journal of Engineering and Advanced Technology , 8.5 (2019), 873–76 <https://doi.org/10.35940/ijeat.E1123.0585C19>
Amalia Yunia Rahmawati, ‘Counter Radikalisme Melalui Pendidikan Akademis- Kultural  Oleh  Pemuda  Bangkalan  Madura  Haeron’, Jurnal  Tarbawi ,  11.01 (2022), 1–23
Chadha, Vaibhav, ‘Freedom of Speech and Expression Versus the Glorification of Acts  of  Terrorism:  Defining  Limits  in  the  Indian  Context’, Age  of  Human Rights Journal , 17.17 (2021), 54–78 <https://doi.org/10.17561/TAHRJ.V17.6416> Damayanti,  Dian,  ‘Implementation  of  the  Cyber  Terrorism  Prevention,  and Rehabilitation Policy in Polda Metro Jaya Police in Central Jakarta’, IBIMA Business Review , 2021 (2021), 1–10 <https://doi.org/10.5171/2021.695424> Dhanapal, Saroja, Nadhratul Wardah Salman, Johan Shamsuddin Sabaruddin, and Norbani  Mohamed  Nazeri,  ‘Criminalising  Terrorism:  An  Overview  Of Malaysia’s Anti-Terrorism Laws’, International Journal of Criminal Justice Sciences , 15.1 (2020), 70–89 <https://doi.org/10.5281/zenodo.3821141>
Fajrin,  Yaris  Adhial,  and  Ach.  Faisol  Triwijaya,  ‘Arah  Pembaharuan  Hukum Pidana Indonesia Di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia’, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan , 18.1 (2019), 734–40 <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>
Fatahillah, Arjun, Muhammad Luthfi Zuhdi, and Sidratahta Mukhta, ‘Pencegahan Radikalisme  Keagamaan  Di  Pemuda  Indonesia :  Studi  Kasus  Organisasi
Mahasiswa Islam (Hmi, Pmii, Imm, Kammi) Periode Pengurus 2017-2021’, Journal of Terrorism Studies , 4.2 (2022) <https://doi.org/10.7454/jts.v4i2.1051>
Intan,  Benyamin  Fleming,  and  Calvin  Bangun,  ‘Principled  Pluralism  and  the Prevention  of  Religious  Terrorism  in  Indonesia’, Religions ,  13.5  (2022) <https://doi.org/10.3390/rel13050429>
Jarvis, Lee, ‘Critical Terrorism Studies and the Far-Right: Beyond Problems and Solutions?’, Critical  Studies  on  Terrorism ,  15.1  (2022),  13–37 <https://doi.org/10.1080/17539153.2021.2017484>
Marzuki,  Peter  Mahmud, Metode  Penelitian  Hukum (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Grup, 2013)
Mohammadi,  Shaban,  Nader  Naghshbandi,  and  Zahra  Moridahmadibezdi, ‘Investigating  the  Impact  of  Audit  Features  on  Money  Laundering: Evidence  from  Iranian  Stock  Exchange  Companies’, Journal  of  Money Laundering  Control ,  23.4  (2020),  913–30  <https://doi.org/10.1108/JMLC- 09-2019-0072>
Nuswanto, Heru Susetyo, ‘Terrorism as Socially Constructed Crime in Indonesia’,
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 6.2 (2019), 266–86
<https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a4> Phillips, Brian J., ‘How Did 9/11 Affect Terrorism Research? Examining Articles
Received: 23-8-2023 Revised: 15-10-2023 Accepted: 12-11-2023
Pendidikan Kader Himpunan Mahasiswa Islam Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Kalangan Muda
Erdianto Effendi, Tito Handoko
and  Authors,  1970–2019’, Terrorism  and  Political  Violence ,  00.00  (2021),
1–24 <https://doi.org/10.1080/09546553.2021.1935889>
Prakasa,  Satria  Unggul  Wicaksana,  ‘International  Humanitarian  Law  Review  on the  Involvement  of  the  Indonesian  National  Military  (TNI)  in  Combating Terrorism’, Journal  of  Southeast  Asian  Human  Rights ,  5.1  (2021),  63–83 <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18469>
Purwoto, Purwoto, ‘Efforts to Prevent Criminal Acts of Money Laundering Using Penal  Policy  Measures’, Indian  Journal  of  Forensic  Medicine  and Toxicology , 14.4 (2020), 3053–57 <https://doi.org/10.37506/ijfmt.v14i4.12054> Sagap, S., Arfan, and Sya’roni, ‘Bujang Damai: Pendidikan Sosial Nir Kekerasan Melayu Jambi Untuk Pendidikan Kader Muda Moderat Indonesia’, Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam , 10.2 (2021)
<https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1380>
Subagyo, Agus, ‘The Implementation of the Pentahelix Model for the Terrorism Deradicalization Program in Indonesia’, Cogent Social Sciences , 7.1 (2021) <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1964720>
Sugiarti,  Iis,  and  Moh  Roqib,  ‘Diseminasi  Pendidikan  Moderasi  Islam  Pada Mahasiswa:  Strategi  Menangkal  Radikalisme  Di  Perguruan  Tinggi  Umum (The  Dissemination  of  Moderate  Islamic  Education  to  Students:  Strategies to  Counter  Radicalism  in  Public  University)’, Potret  Pemikiran ,  25.2
(2021), 119 <https://doi.org/10.30984/pp.v25i2.1471>