## Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi
Arfah Habib Saragih 1 , Dessy Dessy 2 , Adang Hendrawan 3
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia 1
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia 2
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia 3

## Abstract
Tax is Indonesia’s biggest source of income. But, each year tax revenue target is often not achieved. This  shows  that  tax  compliance  in  Indonesia  tends  to  be  low.  There  are  several  factors  that  may influence tax compliance, one of them is religiosity. Indonesia as a country based on Pancasila holds tightly to the value of Godhead. In the teachings of Christianity, it is taught to followers to pay taxes to the  government.  This  study  aims  to  examine  the  effect  of  religiosity  on  tax  compliance  of  Christian individual tax payer in Bekasi city. The research method used is quantitative, data collection techniques by using questionnaires. The results show that religiosity has a positive impacts on tax compliance of Christian individual tax payer in Bekasi city.
Keywords. religiosity; tax compliance; individual taxpayer; christianity; bekasi

## Abstrak
Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Indonesia, namun setiap tahun target penerimaan pajak sering kali tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Indonesia cenderung rendah. Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak,  salah  satunya  adalah  religiusitas. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila memegang erat nilai Ketuhanan. Di dalam ajaran agama Kristen diajarkan kepada pengikutnya untuk membayar pajak kepada pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi yang beragama  Kristen  Protestan  di  Kota  Bekasi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kuantitatif, teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas memiliki pengaruh  positif terhadap kepatuhan  pajak  wajib  pajak  orang  pribadi  beragama  Kristen  Protestan  di Kota Bekasi.
Kata kunci. religiusitas; kepatuhan pajak; wajib pajak orang pribadi; kristen protestan; bekasi
Corresponding author. arfah.habib11@ui.ac.id
How  to  cite  this  article. Saragih,  Arfah  Habib.,  Dessy,  D.,  &  Hendrawan,  Adang.  (2020).  Analisis  Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Pendidikan Akuntansi  & Keuangan, 8(1), 1–14. Retrieved from https://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/16810
History of article. Received: Agustus 2019, Revision: November 2019, Published: Januari 2020

## PENDAHULUAN
Pembangunan  di  Indonesia  merupakan proses memanusiakan manusia yang dihadapkan oleh sejumlah tantangan multidimensi (bappenas.go.id, 2009). Sesuai dengan  tujuan  yang  tercantum  dalam  alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat pembangunan nasional adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, dan  membantu  melaksanakan  ketertiban dunia  dan  perdamaian  abadi.  Dalam  upaya melakukan pembangunan tersebut, Indonesia memerlukan  anggaran  yang  tidak  sedikit. Anggaran  pembangunan  yang  terdiri  dari
Arfah Habib Saragih 1 , Dessy Dessy 2 / Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan
anggaran mengenai penerimaan dan pengeluaran  tersebut  tertuang  di  dalam Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara (APBN). Di dalam APBN, terdapat beberapa sumber penerimaan negara Indonesia antara lain kepabeanan dan cukai, hibah, pinjaman dalam dan luar negeri, dan pajak.
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Sekitar 70% (tujuh  puluh  persen)  penerimaan  Indonesia ditunjang  oleh  penerimaan  pajak.  Berikut adalah  gambar  yang  menunjukkan  proporsi penerimaan  pajak  di  dalam  APBN  yang dibandingkan  terhadap  Penerimaan  Negara Bukan Pajak (PNBP).
Gambar 1. Penerimaan Pajak dan PNBP (dalam triliun rupiah)
Sumber: kemenkeu.go.id (2014, 2015, 2016, 2017) (telah diolah kembali)
Untuk  dapat  menunjang  pembangunan yang  dilakukan,  pemerintah  Indonesia menaikkan  target  penerimaan  pajak  dari tahun  ke  tahun.  Namun,  target  penerimaan pajak  tersebut  seringkali  tidak  tercapai ( shortfall ).  Berikut  adalah  perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak dapat terlihat pada gambar di bawah ini.
Gambar 2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak (dalam miliar Rupiah)
Sumber: Badan Pusat Statistik (2018) dan Badan Pusat Statistik (2017), telah diolah kembali Rendahnya  realisasi  penerimaan  pajak di  Indonesia  menandakan  masih  rendahnya tax ratio di Indonesia. Secara sederhana, tax raio adalah perbandingan antara penerimaan pajak  terhadap  Produk  Domestik  Bruto (PDB)  pada  suatu  waktu  tertentu.  Dalam bukunya,  Mankiw  (2014)  menyebutkan bahwa  PDB  atau Gross  Domestic  Product mengukur total pendapatan dalam perekonomian sebuah negara. PDB merupakan  nilai  pasar  dari  seluruh  barang jadi ( final  goods ), dan jasa  yang diproduksi dalam  sebuah  negara  dalam  periode  waktu tertentu.
Selama  tahun  2007  hingga  2017, besarnya tax ratio Indonesia hanya berkisar di  antara  11%  (sebelas  persen)  hingga  13% (tiga  belas  persen)  (DDTC,  2017).  Pada tahun  2017,  berdasarkan  hasil  audit  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
ditemukan bahwa tax ratio Indonesia hanya berkisar  10,7%  (Kontan  Nasional,  2018). Angka ini masih jauh berada di bawah angka tax ratio negara lain seperti Malaysia dengan tax ratio sebesar 20,2%, Thailand dengan tax ratio sebesar  20,1%,  dan  Australia  dengan tax  ratio sebesar  33,3%. Tax  ratio yang rendah  ini  menunjukkan  bahwa  pajak  yang berhasil dipungut oleh pemerintah Indonesia cenderung  rendah  dibandingkan  terhadap PDB  negara  Indonesia  secara  keseluruhan pada  suatu  tahun.  Pada  sisi  lain,  rendahnya tax  ratio Indonesia  menunjukkan  bahwa masih  ada  peluang  atau  potensi  perpajakan yang  belum  tersentuh  oleh  pemerintah Indonesia.
Tax  ratio Indonesia  yang  cenderung rendah  ini  dapat  mengindikasikan  bahwa kepatuhan  pajak  di  Indonesia  juga  masih rendah.  Definisi  mengenai  kepatuhan  pajak belum  memiliki  definisi  yang  bersifat universal.  Kepatuhan  pajak  ini  seringkali dikaitkan  dengan  konsep  lainnya  misalnya mengenai tax noncompliance , tax avoidance , tax evasion , dan tax cheating . Secara umum,
0 500 1000 1500 2000 2014 2015 2016 2017 Pajak PNBP 0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2 0 1 4
2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 Target
Realisasi
kepatuhan  pajak  adalah  saat  dimana  Wajib Pajak  ( tax  payer )  dapat  memenuhi  segala persyaratan  yang  ditentukan  oleh  otoritas pajak untuk melaporkan pajak yang terutang (Abdul-Jabbar,  2008).  Safri  Nurmantu (2005) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak merupakan  keadaan  dimana  Wajib  Pajak memenuhi  seluruh  kewajiban  dan  hak perpajakannya  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 (dua)  bentuk kepatuhan pajak yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material.  Kepatuhan  material  menekankan pada  keadaan  dimana  Wajib  Pajak  secara material  memenuhi  ketentuan  perundang- undangan  perpajakan,  sedangkan  formal menekankan  pada  kepatuhan  pajak  dalam memenuhi prosedur yang berlaku.
Penyebab  seseorang  patuh  dan  tidak patuh  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor. Perilaku  patuh  dan  tidak  patuh  ( compliance dan non  compliance )  merupakan  suatu perilaku  yang  kompleks  (Etienne,  2011). Dari sisi ilmu ekonomi, perilaku tidak patuh dianggap  sebagai  sebuah  masalah  teknis, sedangkan dari sisi ilmu sosial perilaku tidak patuh  merupakan  sebuah  masalah  sosial. Secara  umum,  terdapat  beberapa  penyebab seseorang gagal dalam melakukan kewajiban perpajakannya  yaitu  antara  lain  adalah karena tidak tahu bagaimana melakukannya, kewajiban  perpajakan  terlalu  membutuhkan usaha,  atau  terlalu  mahal  untuk  melakukan kewajiban perpajakan tersebut.
Terdapat  2  (dua)  model  pendekatan untuk  perilaku  kepatuhan,  yaitu  ilmu ekonomi  yang  bersifat  matematis,  dan  ilmu psikologi yang bersifat non eksakta (Devos, 2014).  Jika  mengacu  pada  penyebab ketidakpatuhan  seseorang  secara  umum, maka  dapat  terlihat  fokus  dari  faktor  yang disebutkan  adalah  faktor  ekonomi.  Kirchler dan Wahl (2008) menyatakan bahwa faktor- faktor ekonomi yang berdasarkan perspektif ilmu ekonomi menjadi penyebab ketidakpatuhan  menunjukkan  efek  yang tidak  konsisten.  Kemudian  di  dalam  survei literatur  penelitian  Pickhardt  dan  Prinz (2014),  disimpulkan  bahwa  pendekatan
penelitian perilaku kepatuhan telah bergeser dari teori ekonomi ke teori psikologi.
Faktor non ekonomi yang mempengaruhi  perilaku  kepatuhan  pajak terdiri  dari  nilai  eksternal  dan  nilai  internal (Mohdali, 2013). Nilai eksternal adalah nilai yang  berasal  dari  luar  diri  Wajib  Pajak, misalnya  persepsi  mengenai  tindakan  dari otoritas pajak kepada Wajib Pajak. Sedangkan  nilai  internal  adalah  nilai  yang berasal  dari  dalam  diri  Wajib  Pajak  yang dapat berupa nilai budaya, nilai keluarga, dan nilai  agama.  Dari  semua  nilai  yang  ada, norma agama merupakan norma yang paling banyak mempengaruhi tingkah laku seseorang (Torgler, 2006).
Nilai-nilai  agama  di  Indonesia  sangat dijunjung  tinggi.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari bagaimana  nilai  agama  ada  di  dalam  sila pertama dari lima sila Indonesia (Pancasila). Pada sila pertama  yang menjadi poin utama adalah  mengenai  Ketuhanan.  Menurut Riyanto  (2007),  sila  pertama  ini  menyinari, mendasari,  dan  menjiwai  keempat  sila lainnya  yaitu  kemanusiaan  yang  adil  dan beradab,  persatuan  Indonesia,  kerakyatan yang  dipimpin  oleh  hikmat  kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pancasila  merupakan  dasar  negara Indonesia,  nilai-nilainya  sebelumnya  dan selama-lamanya  telah  dimiliki  oleh  rakyat Indonesia,  yang  nyata  ada  dan  hidup  dalam jiwa  rakyat  Indonesia.  Maka  tidak  heran apabila  berdasarkan  survei  yang  dilakukan oleh Lembaga Gallup International mendapati  bahwa  Indonesia  merupakan salah  satu  negara  yang  memiliki  tingkat religiusitas tertinggi. Karena memang ajaran agama  sangat  erat  sekali  dalam  kehidupan masyarakat  Indonesia.  Bahkan  sejak  awal mula kemerdekaan Indonesia, nilai agama ini menjadi salah satu poin utama yang diangkat untuk menjadi dasar negara Indonesia.
Menurut  Worthington  et  al.  (2003), religiusitas  (komitmen  untuk  beragama) adalah  seberapa  berkomitmen  seseorang dalam  mengikuti  nilai-nilai  agamanya, mempercayainya  dan  mempraktikkannya
Arfah Habib Saragih 1 , Dessy Dessy 2 / Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan
serta  menggunakan  nilai-nilai  tersebut  di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nilai- nilai  agama tentunya setiap individu,  dalam hal  ini  Wajib  Pajak  tentunya  mengajarkan mengenai  beberapa  hal  yang  dianggap  baik untuk  dapat  menjalani  kehidupan  di  dunia saat ini. Dengan adanya nilai-nilai agama ini diharapkan  dapat  mendorong  Wajib  Pajak untuk  lebih  patuh  dan  lebih  jujur  dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan oleh Utama dan Wahyudi tahun 2016. Hasil dari  penelitian  yang  dilakukan,  ditemukan bahwa terdapat korelasi yang bersifat positif antara  religiusitas  dan  perilaku  kepatuhan Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  (Utama  dan Wahyudi,  2016).  Hasil  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  yang  juga  dilakukan  oleh Raihana Mohdali dan Jeff Pope (2013). Hasil dari penelitian mereka adalah semakin tinggi tingkat  religiusitas  Wajib  Pajak,  semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pajaknya. Pope dan  McKerchar  (2011)  berusaha  untuk mengembangkan model konseptual mengenai  moral  pajak  sebagai  suatu fenomena  yang  dapat  memperlihatkan kepatuhan pembayar pajak ( tax payer ). Dari penelitian  ini  ditemukan  bahwa  model pencegahan  secara  ekonomis  gagal  untuk menjelaskan hal tersebut, dan bahwa terdapat 6 (enam) variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak yakni cara berpikir individu, keluarga  dan  teman,  kepercayaan  religius, masyarakat, administrasi pajak, dan kebijakan  pajak  yang  dikeluarkan  oleh pemerintah.  Pada  tahun  2013,  Boone  et.al melakukan  penelitian  mengenai  faktor  apa yang  mempengaruhi  moral  pajak  pada pembayar  pajak  individu  ( individual  tax payer ). Salah satu faktor yang menjadi pusat adalah religiusitas, dan dalam hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa religiusitas memberikan efek positif bagi moral pajak.
Di  Indonesia  terdapat  6  (enam)  agama resmi  yang  diakui  yakni  Islam,  Kristen Protestan,  Katolik,  Hindu,  Konghucu  dan Budha.  Masing-masing  agama  memiliki ajarannya  masing-masing  dan  pandangan
tersendiri  mengenai  pajak.  Di  dalam  ajaran agama  Kristen  Protestan  diajarkan  kepada pengikutnya untuk membayar pajak. Terdapat  beberapa  penelitian  yang  telah dilakukan di beberapa negara lain mengenai pengaruh  religiusitas  terhadap  kepatuhan pajak,  dan  hasilnya  menemukan  bahwa keduanya  memiliki  korelasi  yang  bersifat positif.  Untuk  itu,  peneliti  ingin  melihat apakah  hasil  penelitian  yang  dilakukan  di luar  negeri  juga  berlaku  di  Indonesia, khususnya di Kota Bekasi.
Di dalam agama Kristen Protestan, pajak memiliki  konteks  yang  berbeda  dengan konteks pajak saat ini. Di dalam Alkitab yang merupakan Kitab Suci umat Kristiani, pajak merupakan  bayaran  wajib  yang  dibayarkan oleh orang Israel kepada pemerintah Romawi yang  pada  saat  itu  menjajah  bangsa  Israel. Untuk  memudahkan  pemungutan  pajak, pemerintah  Romawi  mengutus  beberapa orang  dari  bangsa  Israel  untuk  memungut pajak.  Orang  yang  diutus  untuk  memungut pajak  menaikkan  jumlah  pajak  yang dipungut,  dimana  selisihnya  itu  akan digunakan untuk kepentingan pribadi pemungut  pajak.  Maka  dari  itu,  di  dalam Kitab  Matius  pasal  9  ayat  11,  pemungut pajak saat itu disebut sebagai orang berdosa.
Selama masa hidup-Nya di dunia, Tuhan Yesus  pernah  mengajar  perihal  membayar pajak. Yesus sendiri memberi teladan dengan membayar pajak kepada pemerintah Romawi meskipun saat itu konteksnya sedang ada di bawah  pendudukan  bangsa  Romawi.  Saat Yesus  ditanyakan  mengenai  pendapatNya dalam  hal  membayar  pajak,  Yesus  dengan tegas  dan  jelas  menjawab.  Jawaban  yang Yesus berikan seperti yang terdapat di dalam Kitab  Matius  pasal  22  ayat  21  adalah: “Berikanlah  kepada  Kaisar  apa  yang  wajib kamu  berikan  kepada  Kaisar  dan  kepada Allah  apa  yang  wajib  kamu  berikan  kepada Allah.
Terkait  dengan  membayar  pajak,  Rasul Paulus  di  dalam  suratnya  kepada  jemaat  di Roma  mengajarkan  agar  jemaat  di  Roma tunduk  pada  pemerintah  yang  ada.  Karena
pemerintah merupakan pelayan-pelayan Allah.  Dalam  hal  membayar  pajak  juga merupakan salah satu bentuk hormat kepada Allah. Hal ini ditegaskan oleh Rasul Paulus melalui  suratnya  kepada  Jemaat  di  Roma pasal 13 ayat 1 hingga ayat 7. Secara umum, ajaran  dalam  agama  Kristen  Protestan mendorong  pengikutnya  untuk  taat  pada Pemerintah,  yang  salah  satunya  dapat diwujudkan dengan membayar pajak.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang saat ini terdiri dari 34 provinsi. Berikut adalah  jumlah  penduduk  beragama  Kristen Protestan di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016.
Tabel 1. Jumlah Penduduk Kristen di
Provinsi Jawa Barat (2016) No. Kota/Kabupaten Jumlah Penduduk 1 Kab. Bogor 55.327 2 Kab. Sukabumi 9.137 3 Kab. Cianjur 8.573 4 Kab. Bandung 1.516 5 Kab. Garut 1.088 6 Kab. Tasikmalaya 3.367 7 Kab. Ciamis 1.452 8 Kab. Kuningan 6.928 9 Kab. Cirebon 11.320 10 Kab. Majalengka 1.068 11 Kab. Sumedang 1.875 12 Kab. Indramayu 2.564 13 Kab. Subang 2.318 14 Kab. Purwakarta 3.368 15 Kab. Karawang 6.024 16 Kab. Bekasi 33.124 17 Kab. Bandung Barat 6.250 18 Kota Bogor 44.587 19 Kota Sukabumi 13.528 20 Kota Bandung 68.027 21 Kota Cirebon 14.135 22 Kota Bekasi 119.874 23 Kota Depok 53.694 24 Kota Tasikmalaya 3.014 25 Kota Cimahi 5.134 26 Kota Banjar 915 Sumber: Kementerian Agama (2016) (telah diolah kembali) Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 (dua puluh enam) kota dan kabupaten (jabarprov.go.id).  Dari  data  yang  ada  pada tabel  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  jumlah penduduk  beragama  Kristen  Protestan terbanyak  berada  di  Kota  Bekasi.  Setelah Kota  Bekasi,  urutan  kedua  penduduk beragama Kristen Protestan terbanyak ada di Kabupaten Bogor. Jumlah gereja yang ada di kota  Bekasi  berdasarkan  data  BPS  tahun 2010 adalah 262 gedung gereja (Kementerian  Agama,  2016).  Menurut Torgler (2006), gereja dapat menjadi sarana untuk  menyebarkan  nilai-nilai  yang  bersifat positif. Dengan jumlah penduduk terbanyak, diharapkan pula nilai-nilai agama akan lebih kental di Kota Bekasi. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis ingin meneliti bagaimana  pengaruh  religiusitas  terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) beragama Kristen Protestan di Kota Bekasi  (sebagai  kota  urutan  pertama penduduk  beragama  Kristen  Protestan terbanyak di Provinsi Jawa Barat). Penelitian ini  sekaligus  memberikan  bukti  empiris terkini  mengenai  pengaruh  religiusitas terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  orang pribadi, dengan mengambil sampel WPOP di Kota Bekasi.

## KAJIAN PUSTAKA
1. Konsep Religiusitas
Religiusitas  merupakan  sejauh  mana seorang individu memiliki komitmen terhadap  agama  yang  dianutnya,  dan bagaimana  individu  tersebut  menerapkan iman  dan  ajaran  dalam  agamanya  sehingga cara berpikir dan tingkah laku individu akan dapat mencerminkan komitmennya (Johnson et.al,  2001).  Worthington  et.al.  (2003) mendefinisikan religiusitas sebagai komitmen  beragama  yang  terwujud  dari bagaimana  individu  menerapkan  nilai-nilai agama, kepercayaan dan mempraktikkannya di  dalam  hidup  sehari-hari.  Torgler  (2006) mengukur  religiusitas  dengan  beberapa indikator yaitu keikutsertaan dalam pelayanan  (c hurch  attendance ),  pendidikan keagamaan dari keluarga ( religious
Arfah Habib Saragih 1 , Dessy Dessy 2 / Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan
education ),  keikutsertaan  dalam  organisasi atau kegiatan keagamaan (religious organization ),  pedoman  keagamaan  yang dipegang ( religious guidance ), dan kepercayaan  terhadap  gereja  ( trust  in  the church ).
2. Konsep Kepatuhan Pajak
Critical literature review yang dilakukan  oleh  Wu  (2012)  mencoba  untuk menemukan definisi kepatuhan pajak secara universal. Namun, hal yang didapati oleh Wu adalah  definisi  universal  tetap  sulit  untuk ditentukan,  terlepas  dari  banyaknya  jumlah studi  yang  telah  dilakukan.  Dibutuhkan penelitian tambahan untuk dapat merumuskan definisi kepatuhan pajak secara universal  (McKerchar  et.al.,  2013;  Devos, 2005) .  Fischer  model (Fischer,  1992) mengkategorikan  14  (empat  belas)  faktor yang  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  yang dikemukakan  oleh  Jackson  dan  Milliron menjadi 4 (empat) kelompok yakni demografi,  kesempatan  untuk  tidak  patuh, cara berpikir dan persepsi, dan sistem pajak.
Kepatuhan  pajak  juga  dapat  diartikan sebagai  kondisi  dimana  Wajib  Pajak  dapat memenuhi  semua  kewajiban  dan  hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Kepatuhan  pajak  dapat  dibagi  menjadi  dua yaitu  kepatuhan  pajak  secara  material  dan secara  formal.  Contoh  kepatuhan  pajak secara  formal  adalah  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  (SPT),  dan  membayar  pajak yang terutang tepat waktu. Sedangkan untuk kepatuhan  secara  material  adalah  kondisi dimana  Wajib  Pajak  secara  substantif memenuhi  ketentuan  material  peraturan perundang-undangan perpajakan. Widi Widodo (2010) menjelaskan bahwa kepatuhan pajak secara material dapat dilihat dari  kesesuaian  antara  jumlah  pajak  yang dibayar  dengan  perhitungan  sebenarnya, penghargaan terhadap independensi akuntan publik  atau  konsultan  pajak,  dan  besar kecilnya jumlah tunggakan pajak.
3. Moral Pajak
Moral  pajak  atau tax  morale sering digunakan  untuk  merujuk  pada  hal  yang dapat  mempengaruhi  kepatuhan  pajak  atau tax compliance . Moral pajak menjadi payung yang  menangkap  motivasi  yang  tidak berkaitan  dengan  uang  (Erzo,  2014). Beberapa  ekonomis  mulai  meneliti  faktor apa saja yang dapat menyebabkan kepatuhan pajak  tinggi,  dan  mereka  menemukan jawabannya yakni moral pajak. Moral pajak didefinisikan  sebagai  motivasi  intrinsik untuk  membayar  pajak  yang  muncul  dari kewajiban  moral  untuk  membayar  pajak sebagai kontribusi untuk masyarakat (Doerrenberg,  2010).  Menurut  Torgler (2007),  terdapat  tiga  faktor  penting  untuk memahami  moral  pajak  yakni  aturan  moral dan  sentimen,  keadilan,  hubungan  antara pembayar pajak dan pemerintah.
4. Konsep Wajib Pajak Orang Pribadi Kewajiban perpajakan menurut undang- undang  berada  pada  pihak  Wajib  Pajak. Wajib  Pajak  adalah  masyarakat  yang kewajiban subjektif dan kewajiban objektifnya  telah  terpenuhi.  Kewajiban subjektif  terpenuhi  bila  seseorang  telah memenuhi  syarat  untuk  menjadi  subjek pajak, dan kewajiban objektif terpenuhi jika seseorang  memiliki  objek  pajak  yang dikenakan  pajak  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mansury (1996) memberikan pengertian subjek pajak adalah  sebagai  orang  yang  dituju  oleh undang-undang  untuk  dapat  dikenakan pajak.  Sedangkan  menurut  Markus  dan Yujana  (2002),  subjek  pajak  merupakan pihak yang menjadi sasaran atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk membayar pajak  atau  memikul  beban  pajak.  Subjek pajak  dapat  berupa  orang  pribadi  (individu) atau  badan  (bentuk  usaha).  Menurut Mansury  (1994)  yang  dimaksud  orang pribadi  adalah  manusia  yang  terdiri  dari darah dan daging ( natuurlijk persoon ).
Objek  pajak  menurut  Rosdiana  (2011) adalah keadaan-keadaan, perbuatan-
perbuatan,  dan  peristiwa-peristiwa  hukum
yang dapat dikenakan pajak. Dalam konteks pajak  penghasilan,  yang  menjadi  objek adalah  penghasilan.  Definisi  mengenai penghasilan  hingga  kini  tidak  ada  yang berlaku secara universal. Namun, ada konsep mengenai  penghasilan  yang  cukup  banyak digunakan  oleh  pembuat  kebijakan  di beberapa  negara,  yakni  konsep  SHS  ( SHS Concept ). SHS  concept yang  dikemukakan oleh Schanz, Haig, dan Simon adalah sebagai berikut (Rosdiana, 2013).
a. George Schanz mengemukakan mengenai the  accreation  theory  of
income yang  menyatakan  bahwa  untuk keperluan perpajakan,
pengertian
penghasilan tidak menghiraukan sumber dan  pemakaiannya.  Melainkan  lebih menekankan  kepada  kemampuan  secara ekonomi yang digunakan untuk menguasai barang dan jasa.
b. Haig mengemukakan bahwa penghasilan adalah sebagai nilai uang dari pertambahan  kemampuan  ekonomis  di antara dua titik waktu.
c. Henry  C.  Simon  mengemukakan  bahwa penghasilan adalah sebagai pemanfaatan kontrol  atas  penggunaan  sumber  daya masyarakat yang terbatas.
5. Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia Sistem  pajak  yang  baik  harus  ditopang oleh  2  (dua)  hal  yakni  kebijakan  pajak  ( tax policy ) dan administrasi pajak ( tax administration ). Tugas utama dari administrasi pajak adalah pemungutan pajak (Rosdiana,  2013).  Dalam  memungut  pajak terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan yaitu self-assessment system , official assessment system , dan hybrid systems/semi self-assessment .
a. Self-Assessment  System .  Dalam  sistem ini, Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan  melaporkan  pajak  yang  terutang sendiri. Administrasi pajak hanya melakukan  pengawasan.  Di  Indonesia, sistem  ini  diterapkan  untuk  Pajak Penghasilan  Orang  Pribadi  dan  Pajak Penghasilan Badan.
b. Official  Assessment  System .  Dalam sistem  ini  administrasi  pajak  berperan
aktif  dalam  menghitung  pajak  yang terutanag.
Kemudian berdasarkan ketetapan yang diberikan oleh administrasi  pajak,  Wajib  Pajak  akan membayar pajak yang terutang tersebut.
c. Hybrid  System/Semi  Self-Assessment System . Sistem ini merupakan hibridisasi antara self-assessment system dan official assessment  system ,  yang  sering  dikenal dengan  istilah wtihholding  tax .  Dalam sistem ini, administrasi pajak menggunakan pihak ketiga untuk melakukan  pemungutan  pajak,  yang nantinya pajak yang telah dipungut akan disetorkan ke kas negara.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kuantitatif. Dalam  pendekatan  kuantitatif,  peneliti memulai  penelitian  diawali  dengan  teori yang  telah  ada  dan  kemudian  teori  tersebut menjadi  pedoman  pada  penelitian  ini  yang kemudian  selanjutnya  akan  diuji  (Creswell, 2008).  Dengan  demikian,  peneliti  menguji teori  yang  sudah  ada  sebelumnya  terhadap hasil  temuan  di  lapangan  terkait  pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pajak Wajib Pajak  Orang  Pribadi  beragama  Kristen Protestan di Kota Bekasi. Teknik kuantitatif dilakukan  melalui  metode  survei  yaitu dengan  cara  menyebarkan  angket  berupa kuesioner. Untuk  mendukung  hasil  temuan nantinya, peneliti juga melakukan wawancara  terhadap  pemuka  agama  dan akademisi.
Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2019 dengan menyebarkan kuesioner secara online kepada  100  responden, terkhusus  pada  dua  gereja  di  Kota  Bekasi. Individu  yang  menjadi  responden  dalam penelitian ini adalah individu yang mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP)  di  Kota  Bekasi.  Penarikan  sampel dilakukan  dengan  menggunakan  salah  satu teknik non  probability  sampling ,  yaitu purposive random sampling .
Arfah Habib Saragih 1 , Dessy Dessy 2 / Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Instrumen Penelitian Uji  instrumen  penelitian  dilakukan  dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan  pada  masing-masing  indikator yang terdapat pada dimensi church attendance , religious  education , religious
organization , religious  guidance , trust  in church ,  kepatuhan  pajak  formal,  dan kepatuhan  pajak  material.  Uji  validitas dilakukan  dengan  uji Anti-image  matrices, Kaiser-Meyer-Olkin  Measure  of  Sampling Adequacy (KMO-MSA),  serta  pengukuran nilai factor  loading .  Uji  validitas  disajikan dalam tabel 2 berikut. Tabel 2 Uji Validitas No. Indikator Anti- image matrices Keiser-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy Factor Loading of Component Matrix Church Attendance 1. Saya  mengikuti  ibadah  di  hari  Sabat secara rutin 0.560 0.594 0.916 2. Saya  menjadi  anggota  jemaat  tetap sebuah gereja 0.620 0.594 0.795 3. Saya  mengikuti  kegiatan  gereja  selain Ibadah di hari Sabat 0.627 0.594 0.786 Religious Education 1. Saya  mendapat  pendidikan  keagamaan di keluarga dengan baik 0.5 0.5 0.921 2. Saya  mendapatkan  teladan  dari  orang yang lebih tua di dalam keluarga 0.5 0.5 0.921

## Religious Organization
1. Saya bergabung dengan organisasi atau komunitas keagamaan selain gereja. 0.5 0.5 0.956 2. Saya mengikuti kegiatan yang dilaksanakan  oleh  organisasi  atau komunitas  keagamaan  lainnya  selain gereja 0.5 0.5 0.956

## Religious Guidance
1. Saya percaya bahwa Alkitab merupakan pedoman  keagamaan  untuk  menjalani kehidupan sehari-hari yang baik 0.915 0.857 0.886 2. Saya membaca Alkitab  sebagai sumber petunjuk keagamaan 0.797 0.857 0.950 3. Saya  mempunyai  keyakinan  yang  jelas mengenai  apa  yang  baik  dan  buruk dalam kehidupan sesuai Alkitab 0.877 0.857 0.912 4. Saya  percaya  bahwa  membayar  pajak merupakan  salah  satu  kewajiban  yang diajarkan dalam agama 0.859 0.857 0.926

## Trust In Church
1. Saya  percaya  pada  gereja  yang  saat  ini saya menjadi anggota jemaatnya 0.5 0.5 0.977 2. Saya  mempercayai  bahwa  ajaran  yang diajarkan  dalam  gereja  sesuai  dengan ajaran di dalam Alkitab 0.5 0.5 0.977 Kepatuhan Pajak Formal
No. Indikator Anti- image matrices Keiser-Meyer Olkin Measure of Sampling Adequancy Factor Loading of Component Matrix 1. Saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib Pajak (NPWP) 0.734 0.701 0.786 2. Saya menyampaikan Surat Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan    Pajak Penghasilan setiap akhir tahun pajak 0.652 0.701 0.877 3. Saya membayar pajak yang terutang 0.674 0.701 0.738 4. Saya  tidak  pernah  mendapatkan  surat teguran  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak tempat  saya  terdaftar  sebagai  Wajib Pajak 0.807 0.701 0.686

## Kepatuhan Pajak Material
1. Saya  melaporkan  semua  harta  saya dengan benar di SPT Tahunan PPh 0.780 0.833 0.929 2. Saya  melaporkan  semua  penghasilan saya  dengan  benar  di  dalam  SPT Tahunan PPh 0.746 0.833 0.950 3. Saya  menghitung  pajak  yang  terutang dengan benar 0.886 0.833 0.925 4. Saya  melaporkan  pemotongan  atau pemungutan  pajak  yang  dilakukan terhadap  penghasilan  yang  saya  terima atau peroleh 0.928 0.833 0.893 5. Saya memahami atau berusaha memahami peraturan perundang- undangan di bidang perpajakan 0.884 0.833 0.816 Sumber : SPSS 22, 15 Januari 2019 (telah diolah kembali) Tabel 3 Nilai Cronbach’s Alpha No. Dimensi Koefisien Kriteria Reliabilitas 1. Church Attendance 0.769 Reliabel 2. Religious Education 0.802 Reliabel 3. Religious Organization 0.905 Reliabel 4. Religious Guidance 0.938 Reliabel 5. Trust in Church 0.952 Reliabel 6. Kepatuhan Pajak Formal 0.775 Reliabel 7. Kepatuhan Pajak Material 0.944 Reliabel Sumber : SPSS 22, 15 Januari 2019 (telah diolah kembali)
Arfah Habib Saragih 1 , Dessy Dessy 2 / Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan
Berdasarkan  tabel  2,  terlihat  bahwa  uji validitas dengan menggunakan KMO menunjukkan  nilai  dengan  rentang  dari  0.5 hingga  0.857.  Nilai  ini  berada  di  atas  nilai minimum yang diharapkan sehingga indikator  dalam  dimensi  ini  dikatakan  valid untuk digunakan dalam penelitian. Untuk uji anti-image  matrices menunjukkan  rentang nilai 0.5 hingga 0.928, dan uji factor loading dengan  rentang  nilai  0.686  hingga  0.950. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator yang digunakan valid.
Uji reliabilitas dilakukan dengan Cronbach’s  Alpha.  Dengan  menggunakan SPSS  versi  22  ditemukan  bahwa  nilai Cronbach’s  Alpha  berada  di  atas  nilai minimal yang diharapkan. Ukuran reliabilitas dimensi-dimensi yang digunakan dalam  penelitian  ini  disajikan  pada  tabel  3, sudah memenuhi kriteria reliabilitas.
2. Karakteristik Responden Pengumpulan data dilakukan pada bulan Januari 2019 dengan menyebarkan kuesioner secara  online  kepada  100  responden. Individu  yang  menjadi  responden  dalam penelitian ini adalah individu yang mempunyai  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak (NPWP), dan bertempat tinggal di Indonesia. Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan salah satu teknik non probability sampling , yaitu purposive random  sampling .  Penjelasan  mengenai karakteristik  responden  terbagi  ke  dalam  4 (empat)  kategori  yakni  jenis  kelamin,  usia, pendidikan  terakhir,  dan  pekerjaan.  Secara ringkas karakteristik responden dapat terlihat pada tabel 4 berikut.

## Tabel 4 Karakteristik Responden
Karakteristik Frekuensi Persentase Jenis Kelamin Laki-Laki 45 45% Perempuan 55 55% Usia 22-26 27-31 32-36 27 25 16 27% 25% 16% Karakteristik Frekuensi Persentase 37-41 6 6% 42-46 4 4% 47-51 52-56 57-61 62-66 67-71 6 2 6 6 2 6% 2% 6% 6% 2% Pendidikan Terakhir SMP atau se- derajat 1 1% SMA  atau  se- derajat 32 32% Diploma 3 Diploma 4 / Sarjana Magister (S2)

## Pekerjaan
Tidak Bekerja Karyawan Pelajar Pelaut Pengajar Peneliti PNS Rohaniawan Wiraswasta 13 47 7
7 52 8 1 5 1 6 2 18 13% 47% 7% 7% 52% 8% 1% 5% 1% 6% 2% 18% Sumber : Hasil olahan data Peneliti (2019)

## 3. Uji Regresi Linier
Uji ini dilakukan dengan uji R dan uji R Square untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Dari  analisis  ini,  dapat  dilihat  bagaimana hubungan antara variabel independen dengan dependen,  dan  dapat  diukur  juga  seberapa kuat hubungan antar keduanya dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana  pengaruh  variabel  independen “religiusitas”  terhadap  “kepatuhan  pajak”. Variabel  religiusitas  terdiri  dari  5  (lima) dimensi  yakni church  attendance , religious education , religious  organization , religious guidance ,  dan trust  in  church .  Sedangkan variabel  kepatuhan  pajak  memiliki  2  (dua) dimensi  yakni  kepatuhan  pajak  formal,  dan kepatuhan  pajak  material.  Berikut  adalah hasil uji R.
Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Variabel Penelitian Model R R Square 1 0.680 a 0.463 Sumber : SPSS 22, 15 Januari 2019 (telah diolah kembali)
Dari olahan data penelitian, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai  R  antara  variabel  “religiusitas”  dan variabel  “kepatuhan  pajak”  adalah  sebesar 0,680.  Hal  ini  menunjukkan  terdapat hubungan  yang  kuat  antardua  variabel tersebut.  Diketahui  bahwa  besarnya  nilai  R Square  antara  variabel  “religiusitas”  dan variabel  “kepatuhan  pajak”  adalah  sebesar 0,463.  Nilai  tersebut  digunakan  untuk menggambarkan besarnya pengaruh variabel independen  terhadap  variabel  dependen. Angka  ini  didapat  dari  hasil  penelitian  di lapangan berdasarkan dimensi church attendance , religious  education , religious organization , religious  guidance , trust  in church ,  kepatuhan  pajak  formal,  dan kepatuhan pajak material.
Berdasarkan besarnya R Square tersebut, variabel “kepatuhan pajak” dipengaruhi  oleh  variabel  “religiusitas” sebesar  46,3%.  Kemudian  sebesar  53,7% dipengaruhi  oleh  faktor  lain  yang  berada  di luar  model  regresi  ini.  Untuk  faktor religiusitas, dapat  terlihat  di  dalam jawaban responden  bahwa  sebagian  besar  responden menjawab  karena  merupakan  perintah Tuhan,  tertulis  di  dalam  Kitab  Suci  Orang Kristen. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari  pemuka  agama  Kristen  yakni  Pendeta Wahyu  I  Gede  Wastra  M.Th  yang menyatakan,
“ Jadi, orang Kristen sebagai masyarakat  di  negara  kita,  NKRI.  Sebagai masyarakat tentu membayar pajak. Seharusnya kita sebagai orang Kristen harus menjadi  masyarakat  yang  baik  dari  sebuah negara.  Entah  bagaimana  itu  negara bagaimana, kita Kristen harus berbuat baik. Sebagai  masyarakat  yang  baik  tentu  juga tertib  terhadap  aturan-aturan  dan  hukum. Karena  itu  sebagai  masyarakat  Indonesia, orang  Kristen  wajib  membayar  pajak. ”
(Hasil  wawancara  mendalam  dengan  Pdt. Wahyu  I  Gede  Wastra  M.Th,  Gembala Sidang GBI Getsemani, 8 Januari 2019).
Dari pernyataan tersebut terlihat bagaimana  sesungguhnya  di  dalam  ajaran agama  Kristen  Protestan  sangat  ditekankan untuk patuh pada pemerintah, dan bertindak sebagai  masyarakat  yang  baik.  Kemudian, berdasarkan jawaban dari pertanyaan terbuka di dalam kuesioner mengenai faktor apa yang mendorong  responden  membayar  pajak terdapat  faktor-faktor  lain  yang  disebutkan. Faktor  lain  yang  dimaksudkan  antara  lain adalah:
a. keinginan  untuk  berkontribusi  bagi negara,
b. kemudahan dalam membayar pajak,
c. tarif yang kecil,
d. terpaksa merupakan peraturan pemerintah,
e. kewajiban  sebagai  warga  negara  yang baik,
f. takut kena sanksi, dan
g. transparansi  dalam  penggunaan  uang pajak.
Salah satu faktor yang paling mendorong individu untuk taat pajak adalah manfaat  yang  dirasakan.  Hal  ini  sejalan dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh salah satu informan.
“ Kalau  dari  sisi  literatur  dan  juga survei,  orang  bayar  pajak  karena  lebih karena merasakan manfaat. Misalnya negara-negara  di  Skandinavia,  Nordic, tingkat kepatuhannya tinggi karena pengembalian  ke  masyarakatnya  cukup tinggi.  Kan  di  sana  tarif  pajaknya  tinggi banget  ya,  tetapi  mereka  secure  untuk masalah pendidikan, kesehatan, pensiun. Itu membuat mereka bayar pajak karena mereka merasakan  langsung  manfaatnya.  Kalau sakit  berobat  gratis,  pendidikan  gratis. ” (Hasil  wawancara  mendalam  dengan  Maria R.U.D.  Tambunan,  S.IA,  MGE,  akademisi perpajakan, 11 Januari 2019).
Pernyataan  dari  Maria  sejalan  dengan hasil  jawaban  terbuka  yang  diperoleh  dari kuesioner.  Dalam  poin  mengenai  keinginan untuk  berkontribusi  bagi  negara,  responden menjawab bahwa keinginan tersebut muncul
Arfah Habib Saragih 1 , Dessy Dessy 2 / Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan
karena  menginginkan  fasilitas  publik  yang lebih  baik  ke  depannya.  Sebagian  besar responden  lainnya  menjawab  bahwa  faktor yang  mendorong  mereka  membayar  pajak adalah  karena  menganggap  hal  tersebut sebagai  suatu  kewajiban.  Kewajiban  yang harus  dilaksanakan  sebagai  warga  negara yang baik.  Hal  ini juga  didukung  oleh hasil wawancara  mendalam  yang  dilakukan dengan beberapa informan.
“ Iya, kewajiban. Karena sebagai warga negara yang baik kita harus taat banget dan bayar  banget  pajak. ”  (Hasil  wawancara mendalam  dengan  Retno,  salah  satu responden, 6 Januari 2019).
“ Karena  kita  masih  warga  negara Indonesia,  jadi  kita  wajib  membayar  pajak kepada negara Indonesia. ” (Hasil wawancara  mendalam  dengan  Yohanes, salah satu responden, 6 Januari 2019).
4. Pembahasan Hipotesis Penelitian
Penelitian  ini  hanya  menguji  satu hipotesis  dan  hipotesis  tersebut  adalah hipotesis utama. Pengujian dilakukan dengan menggunakan  uji  F,  dan  nilai  signifikansi. Adapun  hipotesis  utama  dari  penelitian  ini adalah sebagai berikut.
Ho:  Tidak  terdapat  pengaruh  antara “religiusitas” terhadap “kepatuhan pajak”
Ha: Terdapat pengaruh antara
“religiusitas” terhadap “kepatuhan pajak” Tabel 6 ANOVA Model F Sign 1 Regression 84.424 0.000 b
Sumber : SPSS 22, 15 Januari 2019 (telah diolah kembali)
Berdasarkan  tabel  di  atas,  diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 84.424. Dengan  tingkat 𝑎 sebesar  5%  maka  nilai  F tabel  yang  didapati  adalah  3.94.  Dapat diketahui  bahwa  nilai  F  hitung  lebih  besar dari F tabel, sehingga Ho ditolak. Batas nilai signifikansi  yang  digunakan  untuk  menguji hipotesis  adalah  0,05,  sehingga  ketika  nilai signifikansi  berada di  bawah 0,05 maka Ho ditolak,  sedangkan  ketika  nilai  signifikansi
berada  di  atas  0,05  maka  Ho  diterima. Berdasarkan  hasil  olah  data  yang  dilakukan pada  penelitian  ini,  diperoleh  hasil  bahwa variabel kepatuhan pajak dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000. Hal ini  membuktikan  bahwa  Ho  ditolak  dan  Ha diterima. Jadi, jika hipotesis diterima, maka diketahui  bahwa  “religiusitas”  memiliki pengaruh  terhadap  “kepatuhan  pajak”. Temuan  ini  mendukung  konsep  religiusitas kaitannya  dengan  kepatuhan  pajak.  Konsep ini membantu menjelaskan fenomena mengapa  wajib  pajak  dapat  memiliki kepatuhan  pajak  yang  baik  bila  memiliki religiusitas yang tinggi. Religiusitas merupakan  sejauh  mana  seorang  individu memiliki  komitmen  terhadap  agama  yang dianutnya,  dan  bagaimana  individu  tersebut menerapkan iman dan ajaran dalam agamanya sehingga cara berpikir dan tingkah laku  individu  akan  dapat  mencerminkan komitmennya (Johnson et.al, 2001), termasuk dalam hal kepatuhan perpajakan.
Terdapat  beberapa  hal  yang  turut mempengaruhi  diterimanya  hipotesis  ini. Pertama, karena hal tersebut tertulis di dalam Alkitab  yang  merupakan  Kitab  Suci  Orang Kristen.  Dari  hasil  inventarisasi  jawaban terbuka kuesioner, untuk pertanyaan mengenai apakah sebelumnya pernah mendengar bahwa membayar pajak merupakan kewajiban orang Kristen, sebanyak tujuh belas orang menjawab tidak. Kemudian,  untuk  pertanyaan  mengenai apakah  responden  yakin  bahwa  membayar pajak  merupakan  bentuk  ketaatan  kepada Allah,  dan  apakah  hal  tersebut  mendorong untuk membayar pajak, terdapat hanya lima orang responden yang menjawab tidak.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian  yang  juga  dilakukan  oleh  Utama dan Wahyudi (2016) di Provinsi DKI Jakarta, dan  Cyan  et  al.  (2016).  Pada  tahun  2012 Torgler  juga  meneliti  hal  yang  sama,  dan menemukan bahwa terdapat hubungan yang bersifat  positif  antara  religiusitas  dengan kepatuhan  pajak  di  Eropa  Timur.  Namun, untuk  mengukur  religiusitas  respondennya,
Torgler hanya menggunkan indikator berupa keikutsertaan dalam kegiatan gereja.
Namun,  hasil  studi  ini  tidak  sejalan dengan yang ditemukan oleh oleh Budiarto et al. (2018), yang menemukan bahwa tidak ada pengaruh  yang  signifikan  antara  religiusitas dan  penggelapan  pajak.  Untuk  mengukur religiusitas  respondennya,  penelitian  ini tidak  mengukur  mengenai  pengalaman spiritual.  Penelitian  ini  mencoba  mengukur pengalaman spiritual respondennya di dalam pertanyaan terbuka kuesioner.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Pajak  merupakan  sumber  penerimaan terbesar bagi negara Indonesia. Untuk dapat mengoptimalkan  penerimaan  pajak  dapat dilakukan  dengan  meningkatkan  kepatuhan pajak.  Berdasarkan  temuan  pada  studi  ini, salah  satu  faktor  yang  dapat  mempengaruhi kepatuhan  pajak  adalah  religiusitas.  Untuk itu, penulis menyarankan kepada pemerintah Indonesia,  khususnya  Direktorat  Jenderal Pajak  untuk  dapat  meningkatkan  kerjasama dengan  pemuka  agama  dalam  memberikan sosialisasi  terhadap  masyarakat  mengenai perpajakan  yang  dapat  mendorong  kepada kepatuhan pajak pengikut agama tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul-Jabbar,  H.,  &  Pope,  J.  (2008).
Exploring the relationship between tax compliance  costs  and  compliance issues in Malaysia . Journal of Applied Law and Policy.
Boone, JP, et.al. (2013). Religiosity and tax avoidance .  Journal  of  the  American Taxation  Association,  Volume  35, Nomor 1.
Budiarto, Dekeng Setyo, et al. (2018). Does religiosity improve tax compliance? an empirical research based from gender. Jurnal  Dinamika  Akuntansi,  Volume 10.
Cyan,  Musharraf  R,  et  al.  (2016).  The determinants of tax morale in Pakistan.
Journal of Asian Economics 47.
Devos,  Ken.  (2014). Factors  Influencing Individual Taxpayer Compliance
Behavior . Criminal Law and Criminology Journal, Volume 1. Devos, Ken. (2005). The Attitudes of Tertiary Students  on  Tax  Evasion  and  the Penalties  for  Tax  Evasion  -  A  Pilot Study  and  Demographic  Analysis . eJournal of Tax Research, Volume 3. Doerrenberg  Philipp  dan  Andreas  Peichl. (2010). Progressive Taxation and Tax Morale .  Public  Choice,  Cologne Graduate  School  in  Management, Economics and Social Sciences (CGS).
Etienne, Julien. (2011). Compliance Theory: A  Goal  Framing  Approach .  Law  and Policy Journal of University of Denver. Fischer, C, et.al. (1992). Detection
Probability
and Taxpayer Compliance: A Review of the Literature .  Journal  of  Accounting Literature, Volume 11.
Johnson,  B.  R.,  et.al.  (2001). Does Adolescent  Religious  Commitment Matter? A Reexamination of the Effects of Religiosity on Delinquency . Journal of Research in Crime and Delinquency, Volume 38.
Kirchler,  Erich  dan  Ingrid  Wahl.  (2008).
Enforced Versus Voluntary Tax Compliance:  The  “Slippery  Slope” Framework .  Journal  of  Economic Psychology, Volume 29.
Luttmer,  Erzo  F.  P,  dan  Monica  Singhal.
(2014). Tax  Morale .  The  Journal  of Economic Perspective, Volume 28.
McKerchar,  et.al.  (2013). Indicators  of  tax morale: an exploratory study . eJournal of Tax Research, Volume 11.
Mohdali, Raihana dan Pope, Jeff. (2013). The influence  of  religiosity  on  taxpayers’ compliance attitudes:
Empirical
evidence  from  a  mixed-methods  study in  Malaysia .  Accounting  Research Journal, Volume 27.
Nurmantu, Safri. (2005). Pengantar Perpajakan .  Jakarta:  Yayasan  Obor Indonesia.
Pickhardt, Michael dan Aloys Prinz. (2014).
Behavioral Dynamics of Tax Evasion- A  Survey .  Journal  of  Economic Psychology, Volume 40.
Arfah Habib Saragih 1 , Dessy Dessy 2 / Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Beragama Kristen Protestan
Pope,  Jeff  dan  McKerchar,  M.  (2011).
Understanding  Tax  Morale  and  Its
Effect On Individual Taxpayer
Compliance .  British  Tax  Review, Volume 5.
Riyanto,  Astim.  (2007). Pancasila  Dasar Negara  Indonesia .  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan  Tahun  ke-37,  Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
Torgler, Benno. (2007). Tax compliance and tax morale: a theoretical and empirical analysis .  Cheltenham,  UK:  Edward Elgar.
Torgler,  Benno.  (2006). The  Importance  of Faith:  Tax  Morale  and  Religiosity . Journal  of  Economic  Behavior  and Organization, Volume 61.
Utama,  Andhika  dan  Dudi  Wahyudi.  (Mei, 2016). Pengaruh Religiusitas terhadap
Perilaku  Kepatuhan  Wajib  Pajak
Orang  Pribadi  di  Provinsi  DKI Jakarta .  Jurnal  Lingkar  Widyaiswara,
Edisi 3.
Widodo,  Widi.  (2010). Moralitas,  Budaya dan  Kepatuhan  Pajak .  Bandung:
Alfabeta.
Worthington,  E.  L  et.al.  (2003). The Religious  Commitment  Inventory-10: Development,
Refinement, and
Validation  of  a  Brief  Scale  for Research  and  Counseling .  Journal  of Counseling Psychology, Volume
50(1).
Wu, R. (2012). A study on the appropriateness for adopting
“universal” definitions for tax compliance  and  non-compliance:  A
New  Zealand  case  study  approach .
Masters Thesis, University of
Canterbury, Christchurch.