COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574

## PENDAMPINGAN PENERAPAN HYGIENE DAN SANITASI PANGAN PADA KANTIN INSTITUSI PEMERINTAHAN KOTA PAREPARE
RUSLAN LA ANE 1,* ,SYAMSUAR MANYULLEI 2 , MUH. FAJARUDDIN NATSIR 3 , WAHYULAN AMBOI 4 , SITI CHAERANI FATIMAH APDIN 5 1,2,3,4,5 Departemen Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin *e-mail: ruslan.ane@unhas.ac.id

## ABSTRAK
Salah satu  upaya dalam menjamin kehalalan  suatu  produk pangan yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip  hygiene  dan  sanitasi  pada  tempat-tempat  pengelolaan  pangan  (TPP)  /  kantin. Masih minimnya data dan informasi mengenai kantin yang menerapkan prinsip-prinsip hygiene dan  sanitasi  pangan  di  Kota  Parepare  menjadi  dasar  pemikiran  pelaksanaan  program pengabdian  kepada  masyarakat  ini.  Untuk  itu  dibutuhkan  pendampingan  bagi  TPP/Kantin dalam  menerapkan  hygiene  dan  sanitasi  pangan  yang  aman  dan  sehat.  Kegiatan  ini  berupa pelatihan  dan  pendampingan  bagi  pengelola  kantin  yang  ada  di  kantor-kantor  pemerintahan kota Parepare terkait penerapan hygiene dan sanitasi TPP yang aman dan sehat, meliputi (a) pembuatan  dan  pembagian  buku  saku  berisi  panduan  penilaian  dan  pengawasan  hyigene  & sanitasi TPP secara mandiri, (b) penyuluhan dan pelatihan penerapan hygiene & sanitasi TPP pada  kantin  atau  sejenisnya  yang  aman  dan  sehat,  serta  (c)  pendampingan  pengajuan  label pengawasan/pembinaan bagi pengelola kantin yang telah memenuhi syarat kesehatan di kantor- kantor  pemerintahan  Kota  Parepare. Tempat  pengelolaaan  pangan  khususnya  pada  kantin  di kantor-kantor lingkup pemerintahan Kota Parepare harus menjadi  contoh  penerapan prinsip- prinsip hygiene dan sanitasi pangan yang aman dan sehat guna mendukung rencana penerapan program Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Parepare.
Kata Kunci: Hygiene, Sanitasi, Kantin, Kantor Pemerintahan, Parepare.

## ABSTRACT
One of the efforts in ensuring the halal status of a food product is by applying the principles of hygiene and sanitation in food management places (TPP) such as canteens. The lack of data and information about canteens that apply the principles of food hygiene and sanitation in Parepare City is the rationale for conducting this community service program. For this reason, assistance is needed for TPP/Canteen in implementing safe and healthy food hygiene & sanitation. This program was in the form of training and assistance for managers and owners/sellers in canteens within  government  offices  in  Parepare  city  related  to  the  implementation  of  hygiene  and sanitation  of  safe  and  healthy  TPP,  which  includes  (a)  making  and  distributing  handbooks containing guidelines for self-assessment and self-supervising for hygiene & sanitation of the TPP, (b) counseling and training on the implementation food management places, especially in canteens within government institutions in Parepare city, also (c) assistance in submission for labeling of being supervised and monitored for canteens who have met health requirements for healthy canteens in institution setting. Food management places (TPP), especially in canteens within government office in Parepare city, must become a role model in the implementation of safe and healthy food hygiene & sanitation principles in order to support the implementation plan of the Halal Product Guarantee System program in Parepare city.
Keywords : Hygiene, Sanitation, Canteen, Government offices, Parepare.
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574

## PENDAHULUAN
Keamanan pangan merupakan salah satu isu sentral yang berkembang di masyarakat. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya kasus-kasus keracunan pangan maupun semakin meningkatnya  kesadaran  dan  tuntutan  masyarakat  terhadap  makanan  yang  sehat  dan  halal. Selama  masa  pandemik  COVID-19,  sebagian  besar  masyarakat  memilih  untuk  memesan makanan melalui jasa kurir secara online. Sehingga menjadi hal yang utama dan mutlak bagi penyedia jasa pengelolaan pangan dalam menjamin keamanan pangan bagi para konsumennya.
Undang-Undang  nomor  18  tahun  2012  tentang  pangan  mengamanatkan  bahwa keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak  bertentangan  dengan  agama,  keyakinan  dan  budaya  masyarakat.  Indonesia  merupakan negara  dengan  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam,  sebesar  87,18%  dari  total  populasi (ibTimes.ID,  2020).  Secara  syariat,mengonsumsi  produk  halal  bagi  umat  Islam  merupakan kewajiban  (Farhan,  2018).  Jaminan  produk  halal  perlu  diberlakukan  untuk  memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan produk halal bagi konsumen Muslim. Untuk itu pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal agar konsumen Muslim mendapat kepastian hukum terhadap produk pangan dan barang konsumsi lainnya. Pasal 4 Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal merupakan salah satu upaya dalam mengaplikasikan sistem jaminan halal (Charity, 2017).
Sistem jaminan halal ialah sistem yang mengintegrasikan konsep-konsep syariat Islam terkait  halal-haram,  etika  usaha  dan  manajemen  keseluruhan,  prosedur  dan  mekanisme perencanaan, implementasi dan evaluasinya pada suatu proses produksi yang akan dikonsumsi khususnya  konsumen  Muslim  (Prabowo  dan  Azmawani,  2016).  MUI  menerbitkan  sistem jaminan halal yang dikenal dengan  Halal Assurance System (HAS) 23000  pada tahun 2012, yakni dokumen yang berisi tentang kriteria sistem jaminan halal sebagai persyaratan sertifikasi halal  LPPOM  MUI,  tujuan  serta  prinsip-prinsip  sistem  jaminan  halal.  Oleh  karena  BPJPH diberikan  kewenangan  sebagai  penyelenggara  sertifikasi  halal  berdasarkan  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu adanya perubahan dan penyesuaian sistem jaminan halal agar sertifikasi halal terlaksana dengan efektif.
Berdasarkan  Permenkes  Nomor  14  Tahun  2021  tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan salah satu komponen  yang  diatur  adalah  terkait  standar  Sertifikat  Laik Hygiene Sanitasi  (SLHS)  dan standar  label  pengawasan/pembinaan hygiene sanitasi  pangan.  Dalam  Permenkes  tersebut disebutkan  bahwa  jenis  usaha  pangan  olahan  siap  saji  dikelompokkan  dan  dikenal  dalam beberapa  Tempat  Pengelolaan  Pangan  (TPP)  yaitu  jasa  boga,  rumah  makan,  restoran,  TPP tertentu, Depot Air Minum (DAM), sentra pangan jajanan/kantin atau sejenisnya, gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dan dapur gerai pangan jajanan. Keempat jenis TPP yang disebutkan  pertama  secara  beturut-turut  wajib  memiliki  SLHS,  sedangkan  selebihnya  hanya diwajibkan  memiliki  label  pengawasan/pembinaan.  Label  pengawasan/pembinaan  diberikan oleh Dinas  Kesehatan  Kab/Kota atau  Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) kepada TPP yang sudah memenuhi syarat.
Jenis  TPP  sentra  pangan  jajanan  di  Indonesia  cukup  beragam  penamaannya  seperti kantin,  sentra  UMKM,  sentra  kuliner,  pujasera, foodcourt dan  lain-lain.  Pada  satuan  kerja perangkat  daerah terdapat  sentra pangan jajanan/kantin, warung (gerai  pangan jajanan) yang berada di dalam kantor. Salah satu konsumen yang sangat potensial sekaligus menjadi populasi rentan adalah karyawan atau pegawai kantor tersebut. Oleh karena itu, peran kantin di kantor- kantor  pemerintahan  sangatlah  strategis  dalam  menyediakan  pangan  jajanan  yang  aman  dan sehat. Penyediaan pangan yang berkualitas baik dari segi keamanan pangan dan kebutuhan gizi
harus menjadi prioritas bagi setiap kantor. Pengelolaan pangan olahan siap saji di lingkungan kantor  seperti  kantin,  pangan  yang  disediakan  oleh  jasaboga  perlu  mendapat  perhatian  oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah. Pengelolaan pangan olahan siap saji yang memenuhi persyaratan  kesehatan  dapat  mencegah  terjadinya  Kejadian  Luar  Biasa  (KLB)  Keracunan Pangan dan penyakit infeksi saluran pencernaan seperti diare, hepatitis A dan E, serta demam tifoid/tifus.

## METODE PELAKSANAAN
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan diskusi interaktif tentang penerapan hygiene dan sanitasi TPP pada kantin berdasarkan jenis dan skala TPP yang ada di kantor-kantor pemerintah kota Parepare secara aman dan sehat.
Tahapan kegiatan ini meliputi: (a) pembuatan dan pembagian buku saku berisi panduan penilaian  dan  pengawasan  hyigene  dan  sanitasi  TPP  secara  mandiri,  (b)  penyuluhan  dan pelatihan penerapan hygiene & sanitasi TPP pada kantin atau sejenisnya yang aman dan sehat, dan  (c)  pendampingan  pengajuan  label  pengawasan/pembinaan  bagi  pengelola  kantin  yang telah memenuhi syarat kesehatan di kantor-kantor pemerintahan Kota Parepare.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra yang diuraikan sebelumnya telah dilakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan bagi pengelola kantin yang ada di kantor-kantor pemerintahan kota Parepare terkait penerapan hygiene dan sanitasi tempat pengelolaan pangan (TPP) kantin yang aman dan sehat.

## Hasil
Penyusunan  dan  pembuatan  buku  saku  dilakukan  sebelum  kegiatan  penyuluhan  dan pelatihan dengan rujukan utama pada buku pedoman pengawasan higiene dan sanitasi pangan berbasis  risiko  dan  buku  pedoman  higiene  dan  sanitasi  sentra  pangan    jajanan/kantin  atau sejenisnya  yang  aman  dan  sehat  yang  diterbitkan  oleh  Kementerian  Kesehatan  Republik Indonesia pada tahun 2021.
Buku  saku  ini  sebagaimana  disajikan  pada  Gambar  1.  telah  diberikan  ( Granted ) sertifikat pencatatan ciptaan dari Direktur Hak Cipta dan Desain Industri, Kementerian Hukum dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  dengan  nomor  pencatatan  EC00202291845 tertanggal 21 November 2022.
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
Rangkaian kegiatan berikutnya berupa penyuluhan dan pelatihan dilakukan selama satu hari bertempat di Aula Endotel SMK Negeri 3 Parepare pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2. Sebanyak 25 peserta terdiri dari pengelola dan pemilik  gerai  sentra  pangan  jajanan/kantin  seperti  yang  disajikan  pada  Tabel.1  tercatat  ikut hadir  dalam  kegiatan  tersebut  yang  berasal  dari  19  institusi  pemerintah  dan  BUMN  lingkup kota Parepare.
Gambar 2. Kegiatan penyuluhan dan pelatihan penerapan hygiene & sanitasi TPP pada kantin atau sejenisnya yang aman dan sehat
Tabel 1. Distribusi peserta pelatihan berdasarkan Asal instansi TPP/Kantin
No TPP/Kantin Instansi Jumlah Peserta (orang) 1 Kantin PKM Lumpue 2 2 Kantin Kantor Pajak 1 3 Kantin Kantor Walikota 1 4 Kantin DISPENDA 1 5 Kantin DINKES 2 6 Kantin Balai Ainun- Parepare 1 7 Sentra Jajanan Pelabuhan 2 8 Kantin Dinas PU 1 9 Kantin LAPAS Parepare 1 10  Kantin Pare Beach 1 11  Kantin Perpustakaan 1 12  Kantin BAPPEDA 1 13  Kantin Veteran 3 14  Kantin BRI 1 15  Kantin Dinas PERKIMTAN 1 16  Kantin PERTAMINA 1 17  Kantin Asrama BRIMOB 1 18  Kantin SMKN 3 Parepare 2
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
19  Kantin DPRD 1 Total 25
Kegiatan selanjutnya yang masih dalam rangkaian pengabdian kepada masyarakat ini yaitu pendampingan pengajuan label pengawasan/pembinaan bagi pengelola kantin yang telah memenuhi  syarat  kesehatan  pada  masing  masing  instansi  pemerintahan  dan  BUMN  Kota Parepare. Sesuai dengan jenis dan skala TPP berdasarkan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang  Standar  Kegiatan  Usaha  dan  Produk  pada  Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, bahwa sentra pangan jajanan/kantin atau sejenisnya cukup dengan memperoleh label pengawasan/pembinaan dengan status “MEMENUHI SYARAT”.
Kegiatan pendampingan ini dilakukan dengan metode diskusi interaktif dan konsultasi teknis  antara  pihak  pengelola  kantin  dengan  tim  pengabdi  dari  Departemen  Kesehatan Lingkungan  Fakultas  Kesehatan  Masyarakat  Universitas  Hasanuddin  bekerjasama  dengan pihak Dinas Kesehatan kota Parepare selaku instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan di lapangan.

## Pembahasan
Kota Parepare merupakan salah satu wilayah pemerintahan dengan status Kota Madya dengan  jumlah  penduduk  sebanyak  151.454  jiwa  dengan  kurang  lebih  94%  penduduknya beragama  Islam  (BPS  Kota  Parepare,  2021)  sekaligus  sebagai  salah  satu  sentra  atau  pusat perekonomian dan perdagangan di bagian barat provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu prioritas pengembangan pembangunan di Kota Parepare adalah penerapan sistem jaminan produk halal pada keseluruhan proses produksi pangan. Salah satu upaya dalam menjamin kehalalan suatu produk  yaitu  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  hygiene  dan  sanitasi  pada  tempat-tempat pengelolaan pangan (TPP) / kantin di kota Parepare.
Higiene  sanitasi  pangan  merupakan  upaya  pengendalian  faktor  risiko  terjadinya kontaminasi terhadap pangan, baik yang berasal dari pangan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi (Kemenkes-RI, 2021a). Penerapan persyaratan kesehatan diterapkan dengan fokus pengendalian diarahkan pada empat aspek faktor risiko yaitu tempat, peralatan, penjamah pangan dan pangan.
1. Faktor tempat
Aspek  pertama  yang  menjadi  fokus  pengendalian  risiko  penyakit  bersumber  pangan adalah tempat. Bagian ini meliputi kondisi dan letak bangunan serta fasilitas sanitasi yang harus ada dalam sebuah kantin. Lokasi bangunan kantin yang memenuhi syarat kesehatan, misalnya: jauh  dari  area  yang  dapat  menyebabkan  pencemaran  dan    area  rawan  banjir,  dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan. Penelitian oleh Suryaningsih dan Wijayanti (2020)  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara  lokasi  kantin  dengan keberadaan bakteri pada jajanan yang dijual di kantin sekolah dasar di Kecamatan Gunungpati. Selain itu, keberadaan fasilitas  sanitasi  juga merupakan  salah  satu  sarana yang sangat penting dan harus ada di suatu tempat pengolahan  makanan.  Fasilitas  sanitasi  ini antara lain meliputi ketersediaan air bersih, toilet, tempat cuci tangan, dan tempat sampah. berbagai literatur telah membuktikan hubungan antara kondisi fasilitas sanitasi dengan keamanan pangan pada tempat pengolahan pangan (Hidayati, 2022).
2. Faktor peralatan
Peralatan  makan  harus  memenuhi  kriteria  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  buku pedoman  higiene  dan  sanitasi  sentra  pangan    jajanan/kantin  atau  sejenisnya  yang  aman  dan sehat (Kemenkes-RI, 2021a). Ketidaksesuaian terhadap kriteria peralatan tersebut diatas akan berdampak pada timbulnya potensi pencemaran (fisik, kimia, dan mikrobiologis), baik secara
COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Oktober 2022 E-ISSSN : 2797-0159 P-ISSN : 2797-0574
langsung maupun tidak langsung termasuk pencemaran silang ( cross contamination ), terutama pada saat pengolahan bahan mentah dan bahan matang jika menggunakan peralatan yang sama.
Salah  satu  kriteria  lainnya  yang  diatur  adalah  peralatan  yang  sudah  bersih  harus disimpan dalam keadaan kering, dan terlindung dari bahan kimia, vektor dan binatang pembawa penyakit.  Kontaminan  fisik,  kimia,  maupun  mikrobiologis  baik  yang  ada  di  udara  maupun melalui perantara hewan pembawa penyakit akan dengan mudah menempel pada alat makan apabila tempat penyimpanannya terbuka atau tidak terlindungi. Sebagaimana hasil penelitian oleh Ma’unah dan Ulfah (2020) yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara teknik penyimpanan peralatan makan dengan kebersihan peralatan makan (p = 0,004 dan OR = 9,867)  dimana  dari  nilai  OR  yang  diperoleh  tersebot  dapat  diinterpretasikan  bahwa  teknik penyimpanan peralatan makan dengan benar (memenuhi syarat) mempunyai peluang 10 kali memiliki kebersihan peralatan yang memenuhi syarat pula.
3. Faktor penjamah
Penjamah  pangan  adalah  setiap  orang  yang  menangani  atau  kontak  secara  langsung dengan pangan, peralatan memasak, peralatan makan, dan/atau permukaan yang kontak dengan pangan  (Kemenkes-RI,  2021a).  Faktor  penjamah  makanan  ini  tdak  kalah  pentingnya  dalam menjamin keamanan pangan. Aspek kebersihan perorangan ( personal hygiene ) dari penjamah makanan  dalam  pengelolaan  pangan  merupakan  variabel  kunci  dalam  upaya  pengendalian risiko keamanan pangan. Kebersihan perorangan ini antara lain meliputi kebersihan tangan dan kuku, kebersihan rambut, serta kebersihan pakaian. Penelitian yang dilakukan oleh Trigunarso (2020)  menemukan  bahwa  terdapat  hubungan  signifikan  antara personal  hygiene pedagang dengan angka kuman pada makanan jajanan di lingkungan salah satu sekolah di Kota Bandar Lampung.  Hasil  penelitian  ini  juga  menyimpulkan  bahwa  pedagang  dengan  kebersihan perorangan  yang  buruk  mempunyai  resiko  29,700  kali  lebih  besar  memiliki  makanan jajanannya tidak memenuhi syarat berdasarkan jumlah kuman yang diperiksa.
4. Faktor pangan
Pengelolaan pangan olahan siap saji harus menerapkan enam prinsip  hygiene sanitasi pangan  yang  terdiri  dari:  pemilihan/penerimaan  bahan  pangan,  penyimpanan  bahan  pangan, pengolahan/pemasakan pangan, penyimpanan pangan matang, pengangkutan pangan matang, dan penyajian pangan matang. Hasil penelitian oleh Afrah dan Djaja (2020) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemilihan bahan pangan (p=0,042 dan  OR=5,040) dan pengolahan pangan (p=0,003dan OR=12,214) dengan kontaminasi bakteri Escherichia coli pada pangan jajanan di sekolah dasar Kecamatan Beji, Kota Depok. Berdasarkan hasil analisis multivariate  pada  penelitian  ini  juga  menunjukkan  bahwa  faktor  yang  paling  berpengaruh terhadap kontaminasi bakteri Escherichia coli adalah faktor pengolahan pangan.

## KESIMPULAN
Tempat  pengelolaaan  pangan  (TPP)  khususnya  pada  kantin  di  kantor-kantor  lingkup pemerintahan  Kota  Parepare  harus  menjadi  contoh  penerapan  prinsip-prinsip  hygiene  dan sanitasi  pangan  yang  aman  dan  sehat  guna  mendukung  rencana  penerapan  program  Sistem Jaminan Produk Halal di Kota Parepare.

## DAFTAR PUSTAKA
Arfah, Nuvia Manzilina. dan Djaja, I Made. (2020).  Faktor yang Memengaruhi Kontaminasi Bakteri Escherichia coli pada Makanan Jajanan di Sekolah Dasar Kecamatan Beji, Kota  Depok  Tahun  2018.  Jurnal  Nasional  Kesehatan  Lingkungan  Global,  Vol.1, No.2: 101-108. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/326577361.pdf BPS  Kota  Parepare.  (2021).  Kota  Parepare  Dalam  Angka  2021.  Badan  Pusat  Statistik  Kota
Parepare. Available at
https://pareparekota.bps.go.id/publication/2021/02/26/61db9b60bfef2187e0d226a 9/kota-parepare-dalam-angka-2021.html. diakses pada tanggal 11 Februari 2022. Charity, May Lim. (2017). Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia). Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 01, hal. 99-108.
Farhan, Ahmad. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi  LPPOM MUI Provinsi  Bengkulu). Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, Nomor 1.
Hidayati, Fajrina (2022). Fasilitas Sanitasi dan Kontaminasi Escherichia coli pada Air Kobokan Rumah Makan di Wilayah Kerja Puskesmas Ulakan. Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK), Vol.6, No.1: 93-98. Available at http://www.jik.stikesalifah.ac.id/index.php/jurnalkes/article/view/495/pdf
IbTimes.ID.  (2020).  Data  Populasi  Penduduk  Muslim  2020  :  Indonesia  Terbesar  di  Dunia. https://ibtimes.id/data-populasi-penduduk-muslim-2020-indonesia-terbesar-di- dunia/. diakses pada tanggal 8 Februari 2022.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2021a).  Pedoman  Higiene  dan  Sanitasi  Sentra Pangan    Jajanan/Kantin  atau  Sejenisnya  yang  Aman  dan  Sehat.  Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2021b).  Pedoman  Pengawasan  Higiene  dan Sanitasi Pangan Berbasis Risiko. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Ma’unah, Nur ‘Ashri dan Ulfa, Laila. (2020). Hubungan Antara Personal Hygiene, Fasilitas
Sanitasi dan Teknik Penyimpanan Peralatan Makan dengan Kebersihan Peralatan Makan  di  Kantin  dan  Makanan  Jajanan.  Jurnal  Untuk  Masyarakat  Sehat (JUKMAS), Vol. 4, No. 2: 112-119. Available at http://ejournal.urindo.ac.id/index.php/jukmas/article/view/918/695.
Prabowo,  Sulistyo  dan  Azmawani  Abd  Rahman.  (2016).  Sertifikasi  Halal  Sektor  Industri Pengolahan Hasil Pertanian. Forum Penelitian Agro Ekonomi, Vol. 34 No. 1: 57- 70.t
Suryaningsih,  Nita  dan  Wijayanti,  Yuni.  (2020).  Higiene  Sanitasi  Kantin  dan  Tingkat Kepadatan  Lalat  dengan  Keberadaan  Escherichia  coli  pada  Jajanan.  HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development), Vol.4 (Special 2): 426–436.
Trigunarso, Sri Indra (2020). Hygiene Sanitasi dan Perilaku Penjamah Makanan dengan Angka Kuman pada Makanan Jajanan di Lingkungan Sekolah. Jurnal Kesehatan, Vol. 11, No. 1: 115-124. Available at: https://ejurnal.poltekkes- tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/1739/1101 .