Perspektif Akuntansi Volume X Nomor X (Bulan tahun), hal. 297-319
ISSN: 2623-0194 (Print), 2623-0186 (Online)
Copyright© The Authors(s). All Rights Reserved Center for Accounting Development and Research (CARD) Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana
DOI: https://doi.org/10.24246/persi.vXiX.p297-319 http://ejournal.uksw.edu/persi
Analisis Meta Fraud di Pemerintahan Indonesia
Natasya Febriola Haurissa 1 Universitas Kristen Duta Wacana Christine Novita Dewi Universitas Kristen Duta Wacana
Received 15/04/2021 Revised 25/05/2021 Accepted 25/05/2021 Abstract. The aim of this research is to study the determinants of fraud  in  government  sector  using  eight  years  observation  period. The purpose of this research is to examine the association between appropriateness  of  compensation,  internal  control  system, organizational  ethical  culture,  distributive  justice,  procedural justice,  internal  control  compliance,  organizational  commitment, leadership style, law enforcement, unethical behavior, information asymmetry,  pressure,  opportunity,  rationalization,  performance accountability, regional income, e-government, internal audit, audit response,  public  official  wages,  collusion,  ability  to  pay  debt, individual  morality,  negative  motivation,  irregularities,  risk assessment,  control  activities,  monitoring,  cash  control  systems, good governance, needs, and greed to fraud in government sector. This  research  accumulates  and  integrates  existing  studies  using Meta Analysis techniques on 35 articles published between 2012-
2019.  Result  of  this  study  confirms  the  fraud  triangle  theory,  as pressure,  opportunity,  and  rationalizations  are  factors  of  fraud occurrence. Other variables that influence the fraud occurrence are the eligibility of compensation and unethical behavior. There are 17 variables  that  have  been  tested  and  robust  to  be  a  factor  that influence fraud occurrence in government sector.
Keywords: fraud  in  government  sector,  pressure,  opportunities, rationalization, compensations, unethical behavior
1 12170142@students.ukdw.ac.id
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang  mempengaruhi fraud di  sektor  pemerintahan  dengan menggunakan  delapan  tahun  data  penelitian.  Penelitian  ini menguji  pengaruh  kelayakan  kompensasi,  sistem  pengendalian internal,  budaya  etis  organisasi,  keadilan  distributif,  keadilan prosedural,  kepatuhan  pengendalian  internal,  komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, penegakan hukum, perilaku tidak etis,  asimetri  informasi,  tekanan,  kesempatan,  rasionalisasi, akuntabilitas kinerja, pendapatan daerah, e-government, internal audit,  respon  audit,  upah  pejabat  publik,  kolusi,  kemampuan membayar  hutang,  moralitas  individu,  motivasi  negatif, penyimpangan (irregularities), penilaian  risiko,  kegiatan pengendalian,  pemantauan,  sistem  pengendalian  kas,  good governance,  kebutuhan (need), dan  keserakahan (greed).
Penelitian  ini  mengakumulasi  dan  mengintegrasikan  studi  yang telah ada dengan menggunakan teknik meta analisis terhadap 35 jurnal  sampel  yang  dipublikasikan  pada  rentang  tahun  2012- 2019. Penelitian ini mengkonfirmasi teori segitiga fraud , bahwa tekanan,  kesempatan,  dan  rasionalisasi  merupakan  faktor  yang menyebabkan  terjadinya fraud .  Variabel  lain  yang  berpengaruh terhadap  terjadinya fraud adalah  kelayakan  kompensasi  dan perilaku  tidak  etis.  Seluruhnya  terdapat  17  variabel  yang  telah diuji  dan  robust  menjadi  faktor  yang  mempengaruhi  terjadinya fraud di sektor pemerintahan.
Kata  kunci: fraud  sektor  pemerintahan,  tekanan,  kesempatan, rasionalisasi, kelayakan kompensasi, perilaku tidak etis

## Pendahuluan
Pemerintah diartikan untuk aktivitas suatu negara sebagai memajukan kesejahteraan warga  negara  dan  rakyat,  dengan  menjalankan  kepentingan  rakyatnya  dan memastikan bahwa fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif dijalankan dengan benar dan baik, Berdasarkan pengertian tersebut, pemerintahan seharusnya melaksanakan segala sesuatu didasarkan dengan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara di atas segalanya. Namun, seiring dengan berjalannya pemerintahan banyak kasus- kasus yang merugikan masyarakat dan tidak berdasarkan kepentingan negara baik yang dilakukan oleh pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Perbuatan yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah salah satunya berupa fraud atau kecurangan.
Association of Certified Fraud Examinations (ACFE), mengkategorikan fraud ke dalam tiga kelompok yaitu; Financial Statement Fraud, Asset Misappropriation, dan Korupsi. Dari  ketiga  kelompok  tersebut  dapat  diidentifikasikan  bahwa fraud merupakan kegiatan  yang  merugikan,  tindakan  kecurangan,  dan  ketidakjujuran.  Sikap  atasan yang  tidak  menjadi  teladan  merupakan  bentuk  kelemahan  yang  utama  yang menyebabkan terjadinya fraud . Atasan justru menjadi pelaku utama fraud (Survey ACFE  Indonesia,  2016).  Hal  ini  tercermin  dari  banyaknya  pejabat,  baik  menteri,
gubernur, bupati atau walikota yang dipenjara karena korupsi ataupun kecurangan lainnya.
Kegiatan fraud di  pemerintahan  merupakan  sesuatu  yang  merugikan  masyarakat. Pasalnya, masyarakat  awalnya mengharapkan dana yang dikelola oleh pemerintah akan  digunakan  untuk  kepentingan  bersama  seluruh  masyarakat  bukan  untuk kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu. Pemerintah yang diharapkan dapat mengelola dana masyarakat tentu memiliki akses. Kemudahan akses ini merupakan salah satu keunggulan yang dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu seperti fraud .  Data  penindakan  yang  dikeluarkan  oleh  KPK  sudah  ada  sekitar  1207 penindakan atas kasus korupsi yang dilakukan oleh KPK terhadap sektor swasta serta sektor  pemerintahan,  baik  itu  pejabat  DPRD,  DPR  sampai  kepala lembaga/kementrian  sedangkan  untuk  kasus  korupsi  tertinggi  dilakukan  oleh anggota DPR dan DPRD.
Dari 1207 penindakan yang dilakukan oleh KPK, sektor swasta menyumbang angka sebesar 308 kasus dan sisanya dilakukan di sektor pemerintahan (Survei KPK, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa korupsi lebih banyak dilakukan di sektor pemerintahan. Data yang dikeluarkan oleh Transparency International pada 2015, Indeks Persepsi Korupsi  Indonesia  mendapat  peringkat  88  dari  168  negara  (Perdana  &  Kurniasih, 2015).  Peringkat  ini  lebih  buruk  daripada  negara  tetangga  seperti  Singapura, Malaysia  dan  Thailand.  Sebagian  besar  yang  menyumbangkan  peringkat  korupsi adalah  korupsi  yang  dilakukan  pada  sektor  pemerintahan.  Berdasarkan  data  yang dikeluarkan  oleh  Komisi  Pemberantas  Korupsi  (KPK),  jumlah  kecurangan  ( fraud ) yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan lebih besar daripada yang dilakukan di sektor  swasta.  Karena  banyaknya  jumlah  korupsi,  penyalahgunaan  aset,  serta penyalahgunaan  laporan  keuangan  yang  dilakukan  di  sektor  pemerintahan  maka, penelitian ini akan membahas fraud di sektor pemerintahan selain itu, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bertentangan dengan visi misi pemerintah.
Penelitian  terkait fraud di  pemerintahan  telah  dilakukan  oleh  beberapa  peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Maria et. al (2017) meneliti terkait tekanan pejabat pemerintahan  terhadap  kecurangan  dengan  pengukuran  menggunakan  dummy, dalam  penelitian  ini  tekanan  berpengaruh  positif  terhadap fraud di  sektor pemerintah.  Dorongan  untuk  melakukan fraud bagi  para  pejabat  sangat  besar terlebih jika mendapat tekanan ( pressure ) dari lingkungan maupun diri sendiri untuk gaya hidup yang tidak sesuai dengan gaji pejabat pemerintah. Hal ini dapat dikatakan bahwa  semakin  tinggi  tekanan  maka  akan  semakin  tinggi  kemungkinan  pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud . Sedangkan penelitian serupa juga dilakukan oleh  Setiawan  et.  al  (2017)  dengan  pengukuran  menggunakan  skala  Likert.  Kedua penelitian  tersebut  menggunakan  pengukuran  yang  berbeda  walaupun  dengan variabel independen yang sama. Sejalan dengan itu, variabel independen yang diteliti oleh  keduanya  adalah  tekanan  ( pressure )  yang  merupakan  komponen  dari fraud triangle yang adalah kerangka yang  dasar fraud dan merupakan akar dari cabang- cabang faktor fraud yang lain .
Beberapa  penelitian  juga  menggunakan  variabel  independen  yang  berbeda  dan dengan pengukuran yang berbeda seperti komponen lain dari fraud triangle maupun turunannya,  dari  jurnal  nasional  sampai  internasional  telah  membahas fraud di pemerintahan. Karena banyaknya penelitian yang membahas fraud di pemerintahan dan  banyaknya  kasus  korupsi  yang  sebagian  besar  dilakukan  oleh  pejabat pemerintahan maka, penelitian ini  bermaksud untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi  terjadinya  kecurangan  di  pemerintahan  dengan  pendekatan  meta. Dari banyaknya penelitian dengan pembahasan yang sama tetapi menghasilkan hasil yang  berbeda  dengan  pengukuran  yang  berbeda,  maka  diperlukan  analisis  meta untuk menemukan hasil yang lebih valid dan dapat diandalkan. Penelitian ini penting untuk dilakukan agar mengingat sektor pemerintah mengelola aset yang sangat besar dan menjadi tulang punggung dari berjalannya suatu negara, sehingga penelitian ini dapat  membantu  pemerintah  menyiapkan  early  warning  system  terhadap  potensi terjadinya fraud dan menurunkan risiko terjadinya fraud .

## Telaah Pustaka
Fraud (Kecurangan)
Menurut Arens (2014) ada tiga faktor yang mempengaruhi fraud atau sering disebut sebagai fraud triangle  yaitu,  tekanan (preasure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization). Menurut  Arens,  tekanan  adalah  dorongan  yang membuat  seseorang  melakukan fraud karena  adanya  tekanan  yang  dialami,  baik tekanan dalam bentuk financial maupun non-financial. Ada juga tekanan dari pihak luar  seperti  keluarga  maupun  tekanan  dari  dalam  seperti  keinginan  untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Selain tekanan adapula peluang yang menjadi penyebab terjadinya fraud , peluang disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian. Celah dari lemahnya sistem pengendalian inilah yang menjadi peluang untuk berbuat curang. Ada pula faktor rasionalisasi yang menurut Arens menjadi faktor terjadinya fraud . Rasionalisasi merupakan faktor dari dalam diri yang membenarkan tindakan fraud yang  dilakukan,  tindakan  membenarkan  ini  merupakan  masalah  dalam integritas setiap individu.
Dari tiga faktor yang telah dikemukakan Arens, tiga faktor tersebut dikembangkan kembali  oleh  Crowe  menjadi fraud pentagon. Fraud pentagon  menambahkan  dua faktor  lain  dari fraud triangle  yaitu,  arogansi (arrogance) dan  kompetensi (competence) . Arogansi adalah sikap keserakahan atau merasa berhak memiliki sikap superioritas. Faktor inilah yang biasanya dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Selain itu  adapula  kompetensi  yang  merupakan  kemampuan  individu  untuk mengesampingkan  sistem  pengendalian.  Faktor  kompetensi  ini  dapat  didukung dengan tingginya  tingkat  pendidikan  yang  dimiliki  individu,  hal  ini  sejalan  dengan fakta bahwa para pejabat pemerintahan rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.

## Pengembangan Hipotesis
Berdasarkan  deskripsi  dan  pemaparan  yang  telah  dibahas,  maka  hipotesis  yang dibangun pada penelitian ini.

## Kelayakan Kompensasi dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Permana  et  al.  (2017)  kelayakan kompensasi  tidak  memiliki  hubungan  yang  signifikan  terhadap fraud di  sektor pemerintahan.  Namun  dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pramudita  (2013) kelayakan kompensasi memiliki hubungan yang negatif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan. Kompensasi dapat merupakan hadiah ataupun penghargaan dari  pekerjaan  serta  pelayanan  yang  diberikan  oleh  pegawai  atau  pejabat pemerintahan.  Dapat  dikatakan  bahwa  kompensasi  merupakan  imbalan  dari pekerjaan  yang  dilakukan  pegawai.  Imbalan  yang  tidak  sesuai  dengan  hasil  kerja pegawai,  menyebabkan  pegawai  melakukan  tindakan  kecurangan  untuk  dapat memenuhi kelayakan imbalan atau kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi kompensasi atau imbalan yang diberikan maka  akan  semakin  rendah  keinginan  pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan fraud .
H1 : Kelayakan  kompensasi  berpengaruh  negatif  terhadap fraud di  sektor pemerintahan

## Keadilan distributif dan  Fraud di Sektor Pemerintahan
Keadilan distributif merupakan presepsi pegawai di instansi pemerintahan mengenai keadilan  manajerial  berkaitan  dengan  penggajian  ataupun  pemberian  jabatan  di dalam  instansi  pemerintahan.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Pristiyanti (2012)  keadilan  distributif  memiliki  pengaruh  positif  terhadap fraud di pemerintahan.  Artinya  semakin  tinggi  persepsi  pegawai  mengenai  keadilan distributif  dalam  bentuk  gaji  ataupun  jabatan,  maka  akan  meningkatkan fraud di pemerintahan. Hal ini juga didukung karena sebagian besar fenomena yang terjadi di Indonesia justru para koruptor mempunyai jabatan tinggi dan bergaji besar.
H2 : Keadilan distributif berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Keadilan Prosedural dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Adi  et  al.  (2016)  keadilan  prosedural  tidak memiliki hubungan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Prambudi et al. (2017) keadilan prosedural memiliki hubungan  negatif  terhadap fraud di  sektor  pemerintahan.  Keadilan  prosedural merupakan  presepsi  seorang  pegawai  terhadap  prosedur  yang  digunakan  dalam membuat keputusan sehingga setiap pegawai merasa terlibat di organisasi. Semakin tinggi  rasa  keterlibatan  dan  rasa  keadilan  yang  dirasakan  pegawai  dalam  setiap
pengambilan keputusan akan membuat pegawai mengurunkan niat untuk melakukan fraud .  Seorang  pegawai  atau  pejabat  sekalipun  akan  merasa  bahwa  keputusan melakukan fraud tidak tepat karena akan merugikan pejabat atau pegawai yang lain.
H3 : Keadilan prosedural berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Gaya Kepemimpinan dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zulkarnain  (2013)  gaya  kepemimpinan memiliki hubungan negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan. Pemimpin atau atasan  dalam  suatu  organisasi  kepemerintahan  merupakan  seseorang  yang  sangat mempengaruhi  lingkungan  serta  budaya  organisasi.  Semakin  baik  pemimpinnya maka akan semakin baik budaya serta lingkungan yang dihasilkan pula. Hal ini dapat dikatakan  bahwa  semakin  baik  gaya  kepemimpinan  maka  akan  semakin  rendah kemungkinan pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .
H4 : Gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Penegakan Hukum dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam  penelitian  Prambudi  et  al.  (2017)  penegakan  hukum  berhubungan  negatif terhadap  fraud  di  sektor  pemerintahan.  Fraud  merupakan  bentuk  pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pegawai organisasi. Para pejabat pemerintahan merasa bahwa  kebal  hukum  jika  melakukan  fraud  di  pemerintahan  karena  jabatan  yang tinggi  ataupun  kekuasaan.  Sehingga  penegakan  hukum  di  pemerintahan  tidak berjalan  sesuai  aturan.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  rendah  penegakan hukum  maka  akan  semakin  tinggi  kemungkinan  pegawai  pemerintahan  untuk melakukan fraud.
H5 : Penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Perilaku Tidak Etis terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Zulkarnain  (2013)  perilaku  tidak  etis berpengaruh positif terhadap kecurangan di sektor pemerintahan. Perilaku tidak etis terdiri  dari  perilaku  yang  menyalahgunakan  kedudukan,  perilaku  yang menyalahgunakan  kekuasaan,  perilaku  yang  menyalahgunakan  sumber  daya organisasi, serta perilaku yang tidak berbuat apa-apa. Pejabat pemerintahan dengan standar  etika  yang  rendah  akan  memiliki  risiko  kecurangan  yang  tinggi.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku tidak etis dari birokrasi/pegawai akan memberikan  pengaruh  terhadap  kecenderungan  kecurangan  akuntansi pemerintahan.
H6 : Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Tekanan dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria et al. (2017) tekanan berpengaruh positif terhadap fraud di  sektor  pemerintah.  Dorongan  untuk  melakukan fraud bagi  para pejabat  sangat  besar  terlebih  jika  mendapat  tekanan  (pressure)  dari  lingkungan maupun  diri  sendiri  untuk  gaya  hidup  yang  tidak  sesuai  dengan  gaji  pejabat pemerintah.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  tekanan  maka  akan semakin tinggi kemungkinan pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .
H7 : Tekanan berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Kesempatan dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria et al. (2017) kesempatan berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintah. Kesempatan (opportunity) akan muncul ketika  pengendalian  internal  organisasi  lemah  sehingga,  terdapat  celah  untuk melakukan fraud .  Semakin  tinggi  jabatan  atau  kekuasaan  pegawai  pemerintahan maka  akan  semakin  mudah  untuk  mendapatkan  peluang fraud .  Hal  ini  dapat dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  kesempatan,  maka  akan  semakin  tinggi kemungkinan pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .
H8 : Kesempatan berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Rasionalisasi dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maria et al. (2017) rasionalisasi berpengaruh positif  terhadap fraud di  sektor  pemerintah.  Sikap  merasionalkan  tindakan fraud yang dilakukan adalah benar. Pemikiran ketika akan melakukan fraud merasa bahwa gaji tidak sesuai, tindakan tersebut bukan tanggung jawabnya, dan menganggap biasa tindakan fraud menjadi  faktor  pembenaran  yang  biasanya  dipikirkan  oleh  pelaku fraud . Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi rasionalisasi (rationalization) maka  akan  semakin  tinggi  kemungkinan  pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan fraud .
H9 : Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Respon Audit dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  Muhtar  et  al.  (2018)  respon  audit  berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan. Respon audit merupakan tanggapan dari pihak yang diaudit atas hasil audit, temuan, dan rekomendasi. Respon dari suatu instansi  atau  pejabat  pemerintahan  terhadap  hasil  temuan  audit  yang  terbukti melakukan fraud akan berargumen bahwa tindakan tersebut bukan tanggung jawab mereka dan menganggap tindakan tersebut adalah sesuatu yang biasa. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pengaruh respon audit maka akan semakin tinggi kemungkinan pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .
H10 : Respon audit berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Kemampuan Membayar Hutang dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Hutang merupakan salah satu tekanan yang dimiliki oleh pemerintahan. Organisasi pemerintahan  yang  memiliki  jumlah  utang  tinggi  dengan  tingkat  realisasi  yang rendah  cenderung  melakukan fraud di  dalamnya.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa semakin  rendah  kemampuan  membayar  hutang  maka  akan  semakin  tinggi kemungkinan pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .
H11 : Kemampuan membayar hutang berpengaruh  positif terhadap fraud di sektor pemerintahan
Motivasi Negatif dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Praditasari  et  al.  (2018)  motivasi  negatif memiliki hubungan positif terhadap fraud di sektor pemerintahan. Motivasi negatif merupakan  dorongan  dari  dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  tindakan fraud secara  sadar  dan  merugikan  masyarakat.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  semakin tinggi  motivasi  negatif  maka  akan  semakin  tinggi  kemungkinan  pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .
H12 : Motivasi negatif berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Ketidakberesan dan Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rosyadi  et  al.  (2017)  ketidakberesan (irregularities) berhubungan  positif  terhadap fraud di  sektor  pemerintah. Ketidakberesan  pekerjaan  yang  dilakukan  pemerintah  menyebabkan  kerugian finansial ketika diaudit oleh auditor pemerintah seperti BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Dari kerugian finansial inilah yang mengindikasikan terjadinya fraud yang dilakukan oleh pemerintahan. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin  tinggi  ketidakberesan  (irregularities)  maka  akan  semakin  tinggi kemungkinan pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .
H13 : Ketidakberesan (irregularities) berpengaruh  positif  terhadap fraud di  sektor pemerintahan

## Penilaian Risiko terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan
Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Rahayu  et  al.  (2018)  penelitian  risiko merupakan  salah  satu  unsur  yang  terdapat  dalam  sistem  pengendalian  intern pemerintah. Melalui penilaian risiko, organisasi dapat mengantisipasi setiap kejadian yang  sekiranya  dapat  menghambat  pencapaian  tujuan,  salah  satunya  tindakan kecurangan.  Maka,  semakin  tinggi  tingkat  penilaian  risiko  akan  semakin mengantisipasi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat maupun pegawai pemerintahan.
H14 : Penilaian risiko berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Kegiatan Pengendalian terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rahayu  et  al.  (2018)  penilaian  risiko berpengaruh  negatif  terhadap  kecurangan  laporan  keuangan  pemerintah  daerah. Penilaian risiko merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi dampak dari risiko yang akan menghambat tujuan organisasi. Jika penilaian risiko yang dilakukan secara tidak efektif  dan  tidak  efisien  akan  menimbulkan  celah  untuk  pegawai  pemerintahan melakukan fraud karena,  tidak  adanya  sistem  pengendalian  yang  dapat mengendalikan  tindakan fraud tersebut.  Hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  semakin tinggi penilaian risiko maka, semakin rendah kemungkinan pegawai pemerintahan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Jika semua kegiatan pengendalian sudah  terintergrasikan  dengan  baik  maka  tindakan  kecurangan  akan  lebih  mudah dideteksi dan digagalkan.
H15 :  Kegiatan  pengendalian  berpengaruh  negatif  terhadap fraud di  sektor pemerintahan

## Pemantauan terhadap Fraud di Sektor Pemerintahan
Dalam penelitan yang dilakukan oleh Rahayu et al. (2018) pemantauan merupakan suatu proses menilai kualitas dari kinerja sistem pengendalian berupa pemantauan saat  pelaksanaan  kegiatan,  evaluasi  terpisah,  atau  kombinasi  keduanya.  Menurut Budiharto  (2008)  tujuan  pemantauan  yaitu  untuk  mencegah  terjadinya  korupsi, penyalahgunaan  wewenang,  kebocoran  dan  pemborosan  kekayaan  dan  keuangan negara  dan  berbagai  bentuk  penyalahgunaan  wewenang  lainnya  di  lingkungan pemerintah.  Maka,  dengan  pemantauan  yang  kuat  akan  mengurangi  dan menggagalkan tindakan fraud di pemerintahan.
H16 : Pemantauan berpengaruh negatif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Keserakahan dan Fraud di sektor pemerintahan
Keserakahan  merupakan  penyebab  tindakan fraud yang  membuat  individu melakukan  segala  cara  untuk  memuaskan  hasrat  keserakahannya  tersebut.  Maka semakin tinggi faktor keserakahan dalam diri individu akan mendorong terjadinya fraud pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
H17 : Keserakahan berpengaruh positif terhadap fraud di sektor pemerintahan

## Metoda
Penelitian ini menggunakan metode analisis meta yang dikemukakan oleh Hunter et. al (1982). Meta analisis bertujuan untuk mengidentifikasikan fakta yang lebih akurat daripada  yang  dilakukan  dalam  banyaknya  penelitian  suatu  topik.  Metode  meta analisis juga dapat digunakan untuk merangkum banyaknya hasil penelitian dalam suatu  topik.  Meta  analisis  akan  menyampaikan  ”fakta”  dengan  objektivitas  seperti yang  dikemukakan  Jackson  (1984),  objektivitas  dianggap  sebagai  salah  satu keuntungan  utama  dari  meta  analisis.  Meta  analisis  dilakukan  untuk  mengkaji keajegan  atau  ketidakajegan  hasil  penelitian  yang  semakin  banyak  atau  verifikasi penelitian (Sujipto, 1995).
Proses  seleksi  basis  data  yang  akan  digunakan  dan  mengidentifikasi  variabel explanatory . Analisis statistik melalui analisis meta dilakukan dengan mengkonversi statistic  effect  size dari setiap data  yang  memenuhi  kriteria  menjadi  suatu  matriks yang  sama,  yaitu r .  Penentuan  rata-rata  korelasi  (𝑟̅ )  dan  estimasi  populasi  varian dengan rumus sebagai berikut:
r̅ = ∑(𝑁 𝑖 𝑟 𝑖 ) ∑ 𝑁 𝑖
𝑁 𝑖 adalah ukuran sampel untuk studi i sedangkan 𝑟 𝑖 adalah koefisien korelasi dari Pearson untuk studi i. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung observed variance dengan average square error weighted dibagi dengan jumlah sampel ( 𝑁 𝑖 ).
𝑆𝑟 2 = ∑(𝑁 𝑖 − r̅) 2 ∑ 𝑁 𝑖
Penghitungan estimasi sampling error variance sebelum masuk dalam tahap untuk menghitung variansi populasi.
𝑆𝑒 2 = (1 − r̅ 2 ) 2 𝐾 ∑ 𝑁 𝑖 𝑆𝑝 2 =   𝑆𝑟 2 −   𝑆𝑒 2
Dengan 𝑆𝑝 2 adalah  variansi  populasi  yang  sesungguhnya  dan 𝑆𝑟 2 adalah  total variansi yang diamati.

## Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal penelitian fraud di sektor  pemerintahan  yang  dipublikasikan  melalui  media  internet  ( website resmi penerbit jurnal, google scholar , google , dan lain-lain) untuk periode penelitian 2012- 2019.

## Populasi dan Sampel
Kriteria pengambilan sampel dari penelitian ini yaitu: Jurnal penelitian fraud di sektor pemerintahan  yang  diterbitkan  antara  tahun  2012-2019  dengan  menggunakan Bahasa  Indonesia  maupun  Bahasa  Inggris,  data  yang  dibutuhkan  lengkap  untuk memenuhi  pengujian  analisis  meta;  terdapat  tabel  hasil  perhitungan  statistik.
Diperoleh  35  jurnal  penelitian  yang  memenuhi  kriteria,  terdapat  8  jurnal  Bahasa Inggris dan 27 jurnal Bahasa Indonesia.

## Hasil dan Pembahasan
Fraud dapat terjadi karena adanya motivasi dan dorongan dari dalam maupun luar entitas.  Adanya  dorongan  dan  motivasi  untuk  melakukan fraud di  sektor pemerintahan terjadi karena terdapat celah untuk melakukan fraud serta timbul rasa ketidakpuasan. Proses pengambilan sampel dari penelitian ini didasari pada kriteria:
1. Jurnal penelitian fraud di sektor pemerintahan yang diterbitkan antara tahun 2012- 2019 dengan menggunakan Bahasa Indonesia maupun bahasa inggris sebagai bahasa pengantar.
2. Data yang dibutuhkan lengkap untuk memenuhi pengujian analisis meta, seperti hipotesis, jumlah sampel, pengukuran variabel, dan hasil penelitian.
3. Terdapat tabel hasil perhitungan statistik.
Berikut  ini  adalah  hasil  penelitian  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi fraud di pemerintahan.

## Hasil

## Hasil Uji Hipotesis
Berikut ini adalah hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis meta. Pengujian meta analisis untuk faktor-faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan dilakukan  pengujian  dengan  menggunakan  tujuh  belas  variabel  independen  yaitu Kelayakan  Kompensasi  (KK),  Keadilan  Distributif  (KD),  Keadilan  Prosedural  (KP), Gaya  Kepemimpinan  (GK),  Penegakan  Hukum  (PH),  Perilaku  Tidak  Etis  (PTE), Tekanan  ( Pressure ),  Kesempatan  ( Opportunity ),  Rasionalisasi  ( Rationalization ), Respon  Audit  (RA),  Kemampuan  membayar  Hutang  ( Capabillity ),  Motivasi  Negatif (MN),  Ketidakberesan  ( Irregularities ),  Penilaian  (PR),  Kegiatan  Pengendalian  (KP), Pemantauan (PMT), dan Keserakahan ( Greed ).
Tabel 1. Uji Hipotesis Variable explanatory ∑ Ni K study r sr2 se2 se/sr % Confidence Interval KK 2087 19 0,045 0,024 0,009 38,206 0,016 to 0,073 KD 481 4 -0,111 0,035 0,008 23,311 -0,163 to -0,059 KP 566 5 0,033 0,021 0,009 41,178 0,008 to 0,057 GK 772 7 0,210 0,018 0,008 45,708 0,191 to 0,229 PH 1211 12 0,147 0,073 0,009 12,994 0,022 to 0,271 PTE 694 7 0,290 0,029 0,008 29,331 0,250 to 0,330 Pressure 1298 3 0,170 0,037 0,002 5,926 0,102 to 0,238 Opportunity 1389 4 0,099 0,043 0,003 6,534 0,020 to 0,178 Rationalization 1294 3 0,007 0,000 0,002 2195,83 0,011 to 0,002 RA 511 1 0,005 0,000 0,002 0,000 0,009 to 0,001 Capabillity 427 1 0,135 0,000 0,002 0,000 0,140 to 0,131 MN 89 1 0,568 0,000 0,005 0,000 0,578 to 0,558 Irregularities 128 1 0,023 0,000 0,008 0,000 0,039 to 0,008 PR 64 1 -0,283 0,000 0,013 0,000 -0,257 to -0,309 KP 64 1 -0,409 0,000 0,011 0,000 -0,387 to -0,430 PMT 64 1 -0,338 0,000 0,012 0,000 -0,314 to -0,362 Greed 95 1 0,120 0,000 0,010 0,000 0,140 to 0,100 Sumber: Data Diolah (2020)
Berdasarkan hasil analisis meta pada tabel 1 dari  19 total sampel studi yang diuji, menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r)  untuk  variabel  Kelayakan  Kompensasi sebesar 0,045 dengan tingkat confidence interval (95%) antara 0,016 hingga 0,073 yang  berarti  bahwa,  Kelayakan  Kompensasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H1 ditolak . Untuk Keadilan Distributif menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r)  sebesar  -0,110  dengan  tingkat confidence interval (95%) antara -0,163 hingga -0,059 yang berarti bahwa, Keadilan Distributif berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H2 ditolak .
Untuk  Keadilan  Prosedural  menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r)  sebesar  0,032 dengan  tingkat confidence  interval (95%)  antara  0,008  hingga  0,057  yang  berarti bahwa,  Keadilan  Prosedural  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap fraud di sektor  pemerintahan  maka, H3  ditolak .  Untuk  Gaya  Kepemimpinan  menunjukkan nilai  korelasi  rata-rata  (r)  sebesar  0,210  dengan  tingkat confidence  interval (95%) antara  0,191  hingga  0,229  yang  berarti  bahwa,  Gaya  Kepemimpinan  berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H4 ditolak .
Selanjutnya,  untuk  Penegakan  Hukum  menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r) sebesar 0,146 dengan tingkat confidence interval (95%) antara 0,022 hingga 0,271 yang berarti bahwa, Penegakan Hukum berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di  sektor  pemerintahan  maka, H5  ditolak .  Untuk  Perilaku  Tidak  Etis menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r)  sebesar  0,289  dengan  tingkat confidence interval (95%)  antara  0,250  hingga  0,330  yang  berarti  bahwa,  Perilaku  Tidak  Etis berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H6 diterima . Untuk Tekanan ( Pressure ) menunjukkan nilai korelasi rata-rata (r) sebesar 0,169  dengan  tingkat confidence  interval (95%)  antara  0,102  hingga  0,238  yang
berarti bahwa, Tekanan ( Pressure ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H7 diterima .
Untuk  Kesempatan  ( Opportunity )  menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r)  sebesar 0,098  dengan  tingkat confidence  interval (95%)  antara  0,020  hingga  0,178  yang berarti  bahwa,  Kesempatan  ( Opportunity )  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap fraud di  sektor  pemerintahan  maka, H8  diterima .  Untuk  Rasionalisasi ( Rationalization )  menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r)  sebesar  0,006  dengan tingkat confidence  interval (95%)  antara  0,011  hingga  0,002  yang  berarti  bahwa, Rasionalisasi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap fraud di  sektor pemerintahan maka, H9 diterima . Untuk Respon Audit menunjukkan nilai korelasi rata-rata  (r)  sebesar  0,004  dengan  tingkat confidence  interval (95%)  antara  0,009 hingga 0,001 yang berarti bahwa, Respon Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H10 diterima .
Pada Kemampuan membayar hutang ( Capabillity ) menunjukkan nilai korelasi rata- rata (r) sebesar 0,135 dengan tingkat confidence interval (95%) antara 0,140 hingga 0,131 yang berarti bahwa, Kemampuan membayar hutang pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H11 diterima . Untuk Motivasi Negatif menunjukkan nilai korelasi rata-rata (r) sebesar 0,567 dengan tingkat confidence  interval (95%)  antara  0,578  hingga  0,558  yang  berarti  bahwa, Motivasi  Negatif  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap fraud di  sektor pemerintahan  maka, H12  diterima .  Untuk  Ketidakberesan  ( Irregularities ) menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r)  sebesar  0,023  dengan  tingkat confidence interval (95%)  antara  0,039  hingga  0,008  yang  berarti  bahwa,  Ketidakberesan ( irregularities )  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap fraud di  sektor pemerintahan maka, H13 diterima .
Penilaian  Risiko  menunjukkan  nilai  korelasi  rata-rata  (r)  sebesar  -0,283  dengan tingkat confidence interval (95%) antara -0,257 hingga  -0,309 yang berarti bahwa, Penilaian  Risiko  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap fraud di  sektor pemerintahan maka, H14 diterima . Untuk Kegiatan Pengendalian menunjukkan nilai korelasi rata-rata (r) sebesar -0,4085 dengan tingkat confidence interval (95%) antara -0,387 hingga -0,430 yang berarti bahwa, Kegiatan Pengendalian berpengaruh negatif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H15 diterima . Untuk Pemantauan menunjukkan nilai korelasi rata-rata (r) sebesar -0,3382 dengan tingkat confidence  interval (95%)  antara  -0,314  hingga  -0,362  yang  berarti  bahwa, Pemantauan  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap fraud di  sektor pemerintahan maka, H16 diterima . Untuk Keserakahan ( Greed ) menunjukkan nilai korelasi  rata-rata  (r)  sebesar  0,120  dengan  tingkat confidence  interval (95%) antara 0,140 hingga 0,100 yang berarti bahwa, Keserakahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud di sektor pemerintahan maka, H17 diterima .

## Pembahasan

## Pengaruh Kelayakan Kompensasi terhadap Fraud
Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel kelayakan kompensasi berpengaruh positif dan  signifikan  (H1  ditolak)  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Permana et al. (2017). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa kelayakan kompensasi  yang  tinggi  tetap  tidak  akan  menurunkan  tingkat fraud di  sektor pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa imbalan yang sesuai dengan hasil kerja pegawai atau bahkan lebih, tetap akan melakukan tindakan kecurangan untuk memenuhi hasrat ataupun untuk pemenuhan gaya hidup yang tinggi. Semakin tinggi Kelayakan Kompensasi suatu instansi maka semakin mengindikasikan adanya fraud di  sektor  pemerintahan.  Ini  menunjukkan  bahwa  semakin  besar  kompensasi  yang diberikan  seperti  jabatan  ataupun  imbalan  maka  semakin  besar  kemungkinan terjadinya fraud .  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa kelayakan kompensasi bukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Fraud
Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel keadilan distributif berpengaruh negatif dan signifikan (H2 ditolak). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan distributif yang tinggi akan menurunkan tingkat fraud di sektor pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jabatan yang rendah tidak selalu memudahkan pejabat pemerintahan  untuk  melakukan fraud ,  walaupun  banyak  pejabat  pemerintahan dengan jabatan dan gaji yang rendah ditangkap karena kasus fraud namun, banyak pula pegawai pemerintahan dengan jabatan yang tinggi melakukan fraud dan tidak tertangkap.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  keadilan distributif  bukan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi fraud di  sektor pemerintahan.

## Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Fraud
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  keadilan  prosedural  berpengaruh  positif dan signifikan (H3 ditolak) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adi et al. (2016). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa keadilan prosedural yang tinggi  akan  meningkatkan  tindakan fraud di  sektor  pemerintahan.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  keterlibatan  pegawai  yang  tinggi  dalam  proses  pengambilan keputusan tidak selalu mengurunkan niat pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .  Semakin  tinggi  rasa  keterlibatan  dan  rasa  keadilan  yang  dirasakan  pegawai dalam setiap pengambilan keputusan tidak selalu membuat pegawai mengurunkan niat  untuk  melakukan fraud ada  faktor  lain  yang  lebih  mempengaruhi  seseorang dalam melakukan fraud . Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan prosedural bukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  gaya  kepemimpinan  berpengaruh  positif dan signifikan (H4 ditolak). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan  yang  bagus  akan  meningkatkan  tindakan fraud di  sektor pemerintahan.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemimpin  yang  baik  dan  bagus dalam  mengkoordinir  pegawainya  belum  tentu  luput  dari  tindakan fraud bisa  jadi pemimpin  tersebut  justru  memberikan  tekanan  pekerjaan  yang  berlebihan  dan membuat pegawai merasa kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan tekanan pekerjaan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  gaya kepemimpinan bukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Penegakan Hukum terhadap Fraud
Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel penegakan hukum berpengaruh positif dan signifikan  (H5  ditolak).  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa penegakan  hukum  yang  bagus  belum  tentu  menurunkan  tindakan fraud di  sektor pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum yang baik dan bagus  dalam  tatanan  negara  tidak  menurunkan  niat  para  pegawai  pemerintahan untuk melakukan fraud . Bisa jadi hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh pelaku ketika melakukan fraud . Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum bukan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap Fraud
Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel perilaku tidak etis berpengaruh positif dan signifikan  (H6  diterima)  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Zulkarnain (2013) . Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa perilaku tidak etis  yang  sering  dilakukan  oleh  pegawai  pemerintahan  dalam  lingkungan  kerja mengindikasikan terjadinya fraud di sektor pemerintahan. Semakin berani seorang pegawai untuk melakukan hal yang tidak etis maka, akan semakin berani pula dalam melakukan fraud .  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  perilaku  tidak  etis  akan meningkatkan  kemungkinan  para  pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan fraud . Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  perilaku  tidak  etis menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Tekanan (Pressure) terhadap Fraud
Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel tekanan (pressure) berpengaruh positif dan signifikan (H7 diterima) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maria el al. (2017). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa tekanan yang sering dialami oleh pegawai pemerintahan dalam lingkungan kerja memicu perbuatan fraud di  sektor  pemerintahan.  Semakin  tertekan  seorang  pegawai  maka,  akan  semakin mungkin  pula  untuk  melakukan fraud .  Tekanan  bisa  berasal  dari  dalam  internal maupun eksternal seperti tekanan pekerjaan maupun tekanan dari keluarga untuk memenuhi  biaya  hidup.  Tekanan  juga  dapat  berupa  materil  dan  moril  seperti dibanding-bandingkan pencapaiannya dengan orang lain. Hal tersebut menunjukkan
bahwa tekanan akan meningkatkan kemungkinan para pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud .  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa tekanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Kesempatan (Opportunity) terhadap Fraud
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  kesempatan (opportunity) berpengaruh positif dan signifikan (H8 diterima) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Maria  et  al.  (2017).  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa kesempatan yang sering ditemui oleh pegawai pemerintahan dalam lingkungan kerja memicu perbuatan fraud di sektor pemerintahan. Semakin lebar dan banyaknya celah dalam  pengendalian  internal  suatu  organisasi  maka  makin  memungkinkan  untuk terjadinya fraud . Lebar dan banyaknya celah dapat ditingkatkan dengan seseorang yang  memiliki  akses  untuk  memperlemah  pengendalian  internal.  Hal  tersebut menunjukkan  bahwa  kesempatan  akan  meningkatkan  kemungkinan  para  pegawai pemerintahan  untuk  melakukan fraud .  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa kesempatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Rasionalisasi (Rationalization) terhadap Fraud
Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel rasionalisasi ( rationalization ) berpengaruh positif dan signifikan (H9 diterima) hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Maria  et  al.  (2017).  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa rasionalisasi yang sering dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam tindakan yang tidak  benar  akan  memicu  perbuatan fraud di  sektor  pemerintahan.  maka  makin memungkinkan  untuk  terjadinya fraud .  Pemikiran  ketika  akan  melakukan fraud merasa  bahwa  gaji  tidak  sesuai,  tindakan  tersebut  bukan  tanggung  jawabnya,  dan menganggap  biasa  tindakan fraud menjadi  faktor  pembenaran  yang  biasanya dipikirkan oleh pelaku kecurangan.  Hal tersebut  menunjukkan bahwa kesempatan akan  meningkatkan  kemungkinan  para  pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan fraud .  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kesempatan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Respon Audit terhadap Fraud
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  respon  audit  berpengaruh  positif  dan signifikan  (H10  diterima)  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Muhtar  et  al.  (2018).  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  semakin reaktif pegawai atau instansi pemerintahan yang diaudit atas hasil temuannya maka semakin tinggi pula kemungkinan untuk melakukan fraud . Respon yang diberikanpun menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan bukan merupakan tanggungjawab dari pelaku dan menolak hasil temuan kecurangan.  Semakin bereaksinya suatu instansi akan hasil auditnya maka akan semakin mengindikasikan tingginya tindakan fraud . Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi respon instansi yang diaudit atas hasil auditnya maka semakin tinggi pula kemungkinan para pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud . Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
respon  audit  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi fraud di  sektor pemerintahan.

## Pengaruh Kemampuan Membayar Hutang (Capability) terhadap Fraud
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  respon  audit  berpengaruh  positif  dan signifikan  (H11  diterima).  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa semakin  besar  hutang  yang  dimiliki  dengan  kemampuan  membayar  yang  rendah suatu instansi pemerintahan maka semakin tinggi pula kemungkinan instansi untuk melakukan fraud . Tindakan fraud digunakan untuk membayar hutang yang dimiliki. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi hutang yang dimiliki maka semakin tinggi pula kemungkinan instansi pemerintahan untuk melakukan fraud . Berdasarkan penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kemampuan  membayar  hutang ( capability )  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi fraud di  sektor pemerintahan.

## Pengaruh Motivasi Negatif terhadap Fraud
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  motivasi negatif  berpengaruh  positif dan signifikan  (H12  diterima)  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Praditasari et al. (2018). Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi motivasi negatif atau motivasi buruk yang dimiliki oleh pegawai pemerintahan maka  semakin  tinggi  pula  kemungkinan  pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan fraud . Tindakan fraud dilakukan karena pegawai pemerintahan memiliki tekanan dari dalam  diri  sendiri.  Kepentingan  pribadi  yang  tidak  baik  seperti  ingin  mengambil keuntungan  sebanyak-banyaknya  juga  merupakan  motivasi  negatif.  Berdasarkan penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  motivasi  negatif  menjadi  salah  satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh  Ketidakberesan  (Irregularities)  terhadap  fraud  di  sektor pemerintahan
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  ketidakberesan  berpengaruh  positif  dan signifikan  (H13  diterima)  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rosyadi et al. (2017). Berdasarkan hasil tersebut,  dapat dikatakan bahwa semakin tidak beresnya pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan maka semakin tinggi  pula  kemungkinan  pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan fraud . Ketidakberesan pekerjaan yang dilakukan juga dapat menimbulkan kerugian untuk masyarakat.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa ketidakberesan  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi fraud di  sektor pemerintahan.

## Pengaruh Penilaian Risiko terhadap Fraud
Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel penilaian risiko berpengaruh negatif dan signifikan  (H14  diterima)  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahayu  et  al.  (2018).  Penilaian  risiko  merupakan  kegiatan  untuk  mengidentifikasi dampak dari risiko yang akan menghambat tujuan organisasi. Jika penilaian risiko yang dilakukan secara tidak efektif dan tidak efisien akan menimbulkan celah untuk
pegawai pemerintahan melakukan fraud karena, tidak adanya sistem pengendalian yang dapat mengendalikan tindakan fraud tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa semakin  tinggi  penilaian  risiko  maka,  semakin  rendah  kemungkinan  pegawai pemerintahan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Jika semua kegiatan pengendalian sudah terintergrasikan dengan baik maka tindakan kecurangan akan lebih  mudah  dideteksi  dan  digagalkan.  Berdasarkan  penjelasan  tersebut  dapat disimpulkan bahwa penilaian risiko menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Kegiatan Pengendalian terhadap fraud di sektor pemerintahan
Hasil uji hipotesis menunjukkan variabel kegiatan pengendalian berpengaruh negatif dan  signifikan (H15  diterima).  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat dikatakan  bahwa semakin rendahnya kegiatan pengendalian yang dilakukan maka semakin tinggi pula kemungkinan pegawai pemerintahan untuk melakukan fraud namun sebaliknya, jika kegiatan  pengendalian  semakin  dilakukan  secara  efektif  dan  efisien  maka, kemungkinan  pegawai  untuk  melakukan fraud akan  semakin  rendah.  Kegiatan pengendalian digunakan untuk mengetahui batasan yang akan diketahui oleh seluruh pegawai pemerintahan. Batasan ini memberi acuan kepada para pegawai hal boleh dan tidak boleh dilakukan. Jika semakin rendah kegiatan pengendalian maka semakin tinggi  risiko  batasan  akan  dilanggar  salah  satunya  adalah fraud. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengendalian menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Pemantauan terhadap Fraud
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  pemantauan  berpengaruh  negatif  dan signifikan  (H16  diterima)  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Rahayu  et  al.  (2018).  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  semakin rendahnya  pemantauan  yang  dilakukan  maka  semakin  tinggi  pula  kemungkinan pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan fraud .  Pemantauan  merupakan  suatu proses  menilai  kualitas  dari  kinerja  sistem  pengendalian  berupa  pemantauan  saat pelaksanaan  kegiatan,  evaluasi  terpisah,  atau  kombinasi  keduanya  (Rahayu  et  al, 2018). Kegiatan pemantauan digunakan untuk mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh  pegawai  pemerintahan  dan  tujuan  yang  akan  dicapai.  Jika  semakin  rendah pemantauan  yang  dilakukan  maka  semakin  tinggi  pekerjaan  yang  tidak  dilakukan atau salah dilakukan yang akan menimbulkan terjadinya kecurangan . Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemantauan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Pengaruh Keserakahan (Greed) terhadap Fraud
Hasil  uji  hipotesis  menunjukkan  variabel  keserakahan  berpengaruh  positif  dan signifikan  (H17  diterima).  Berdasarkan  hasil  tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa semakin tingginya keserakahan yang dimiliki pegawai pemerintahan maka semakin tinggi  pula  kemungkinan  pegawai  pemerintahan  untuk  melakukan fraud . Keserakahan merupakan faktor atau keinginan yang berasal dari dalam diri pelaku. Keserakahan merupakan hasrat untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya
walaupun dengan cara yang tidak benar untuk memenuhi keinginannya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa keserakahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan.

## Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  empiris  faktor-faktor  yang mempengaruhi fraud di  sektor  pemerintahan  dengan  teknik  Analisis  Meta  yang dikembangkan oleh Hunter et al. (1982). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 variabel explanatory sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di  sektor  pemerintahan,  sementara  variabel  lainnya  tidak  dapat digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan. Maka dapat  disimpulkan  bahwa  Perilaku  Tidak  Etis,  Tekanan  ( Pressure ),  Kesempatan ( Opportunity ), Rasionalisasi ( Rationalization ), Respon Audit, Kemampuan membayar hutang  ( Capabillity ),  Motivasi  Negatif,  Ketidakberesan  ( Irregularities ),  Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Pemantauan, dam Keserakahan ( Greed ) yang menjadi faktor fraud di sektor pemerintahan. Sementara untuk variabel lainnya ditolak. Hasil meta  analisis  ini  kemudian  menjadi  konfirmasi  bahwa  teori  segitiga fraud masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan, selain faktor-faktor lain yang kemudian muncul yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian berikutnya.
Penelitian  ini  memiliki  beberapa  keterbatasan  yang  dapat  menjadi  pertimbangan untuk  penelitian  selanjutnya.  Pertama,  terdapat  beberapa  jurnal  yang  tidak menyajikan data statistik secara lengkap. Kedua, beberapa hasil variabel explanatory tidak  memenuhi  kriteria  untuk  pengujian  heterogenitas  karena  jumlah  studi  yang terbatas,  sehingga subgroup tidak  dapat  dilakukan.  Ketiga,  penelitian  yang  masuk dalam pengujian ini masih berdasarkan pada teori fraud yaitu fraud triangle dan fraud pentagon .  Berdasarkan  keterbatasan  penelitian  yang  ada  maka  diharapkan  pada penelitian selanjutnya menggunakan jurnal ataupun artikel yang lebih andal seperti penelitian  yang  sudah  terpublikasikan  pada  jurnal  internasional.  Selanjutnya, diharapkan setiap variabel explanatory memenuhi kriteria pengujian subgroup dalam melihat  efek  moderasi  pada  hasil  penelitian.  Kemudian  yang  terakhir,  diharapkan dapat  menggunakan  teori  lain  selain  teori fraud dalam  menguji  faktor-faktor  yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan sehingga hasil dalam penelitian dapat lebih luas dan beragam.

## Daftar Pustaka
Arens, A. A. (2014). Auditing and Assurance Service. Pearson.
Arifianti,  R.,  Santoso,  B.,  &  Handajani,  L.  (2015).  Perspektif  Triangle Fraud Theory  dalam Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Provinsi NTB. Jurnal InFestasi, 195-213.
Barry Aditya Permana, H. D. (2016). Determinany of Fraud in Government Agency: Emperical Study  at  The  Finance  and  Development  Supervisory  Agency  (BPKP)  of  Jakarta Representative Office. Asian Pasific Fraud Journal, 93-108.
Crowe, H. (2011). Why the Fraud Triangle is No Longer Enough. 1-56.
Danuta, K. S. (2017). Crowe’s Fraud Pentagon Theory dalam Pencegahan Fraud pada Proses Pengadaan melalui E-procurement. Jurnal Kajian Akuntansi, 164.
Dewi,  K.  T.,  Wahyuni,  M.  A.,  &  Herawati, N.  T.  (2017). Pengaruh  Sistem  Pengendalian  Kas,
Implementasi  Good  Governance,  Moralitas  Aparatur  Pemerintah  Daerah,  dan Persepsi  Kesesuaian  Kompensasi  Terhadap  Financial Fraud (Studi  Empiris  pada SKPD di Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
Glass, G. (1978). Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. Educational Researcher.
Hayes, R. (2005). Principles of Auditing. Pearson.
Hunter, S. (2004). Method of Meta-Analysis Correcting Error and Bias in Research Finding.
Sage.
Kusuma, I., Perdana, H. D., & Suranta, S. (2017). Fraud ulent Financial Reporting by District / Municipal Government in INDONESIA. Asia Pasific Fraud Journal, 27-48.
Maria, E., & Gudono. (2017). Empirical Test of Fraud Triangle Theory on Local Government (Evidence from Indonesia). International Journal of Applied Business and Economic Research, 233-248.
Maula, K. A. (2017). Analisis Pengaruh Faktor- Faktor Pendorong Tindak Kecurangan terhadap Kecendrungan  Aparatur  Pemerintah  Melakukan Fraud (Persepsi  Pegawai  Dinas Kabupaten Banyumas). Journal of Accounting and Finance, 273-287.
Muhtar, Sutaryo, & Sriyanto. (2018). Corruption in Indonesian local Government: Study on Triangle Fraud Theory. International Journal of Business and Society, 536-552.
Oktavia, T. A., Sayekti, Y., & Prasetyo, W. (2018). The Effect of Compensation to Detection Fraud in  Village  Government  (Empirical  Study  on  Sub-District  of  Pasirian,  District  Of Lumajang). International Journal of New Technology and Research (IJNTR), 68-70.
Permana, B. A., Perdana, H. D., & Kurniasih, L. (2017). Determinant of Fraud in Government Agency:  Empirical  Study  at  The  Finance  and  Development  Supervisory  Agency (BPKP) of Jakarta Represntative Office. Asia Pasific Fraud Journal, 93-108.
Praditasari, P., & Asrori. (2018). The Factors That Affect Fraud ulent Financial Statements of the Local Government. Accounting Analysis Journal, 79-86.
Prambudi,  R.,  Dewangkoro,  B.,  &  Dwimulyani,  S.  (2017).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Terjadinya Kecurangan pada Sektor Pemerintahan (Studi Penelitian pada Kementrian Perdagangan). Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, 209-228.
Prawira,  I.  M.,  Herawati,  N.  T.,  &  Darmawan,  N.  A.  (2014).  Pengaruh  Moralitas  Individu,
Asimetri Informasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan  ( Fraud )  Akuntansi  (Studi  Empiris  pada  Badan  Usaha  Milik  Daerah Kabupaten Buleleng). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
Puspasari, N., & Suwardi, E. (2016). The Effect of Individual Morality and Internal Control on The  Propensity  to  Commit Fraud :  Evidence  from  Local  Government.  Journal  of Indonesian Economy and Business, 208-219.
Rosyadi,  C.  F.,  &  Budding,  T.  (2017).  The  Effectiveness  of  BPKP Fraud Audit  Finding  on Determining the Level of Corruption in Indonesian Provinces. Journal of Society and Governance, 88-109.
Sulastri,  &  Simanjuntak,  B.  H.  (2014). Fraud pada  Sektor  Pemerintah  Berdasarkan  Faktor Keadilan  Kompensasi,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan  Etika  Organisasi Pemerintah  (Studi  Empiris  Dinas  Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta).  e-Journal Magister Akuntasi Trisakti, 199-227.
Susandra, F., & Hartina, S. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecenderungan Fraud pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bogor. JURNAL AKUNIDA, 64-83.
Syarif,  M.  R.  (2016).  Pengaruh  Pengendalian  Internal,  Good  Governance,  Peranan  Auditor Internal, dan Keadilan Organisasi Terhadap Tingkat Kecurangan (Studi Pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). JOM Fekon, 2511-2524.
Wulandari, R., & Suryandari, D. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Accounting Analysis Journal, 76- 85.
Wulandari,  S.,  &  Achmad  Zaky,  M.  A.  (2015).  Determinan  Terjadinya Fraud di  Instansi Pemerintahan  (Persepsi  pada  Pegawai  BPK  RI  Perwakilan  Provinsi  NTB).  Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 1-32.
Zulkarnain, R. M. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. Accounting Analysis Journal, 125-131.