## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 104 − 113 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1087

## Indikator Fundamental Ekonomi Pulau Kalimantan: Analisis Tipologi Daerah
Firman
Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pontianak, Pontianak, Indonesia Email: firmankuburaya@gmail.com
Email Penulis Korespondensi: firmankuburaya@gmail.com Submitted: 17/11/2021 ; Accepted: 27/11/2021 ; Published: 30/11/2021
Abstrak −Pembangunan ekonomi dearah kepulaun sering terjadi ketimpangan baik dari jumlah penduduk dan jumlah pengangguran yang relative besar, infrastruktur kurang memadai, serta sarana dan prasana pendidikan serta kesehatan yang belum maksimal. Tujuan penelitin  ini  untuk  mengetahui  tipologi  daerah  Pulau  Kalimantan  dilihat  dari  indikator  fundamental  ekonomi  daerah  dengan menggunakan data sekunder provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan menggunakan analisis tipologi daerah dengan waktu penelitian tahun 2015-2020 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pulau Kalimantan memiliki ketimpangan yang cukup tinggi, walaupun dari tahun 2015-2020 dari data Gini rasio mengalami peningkatan, selain itu juga dilihat dari tipologi daerah kelima Provinsi di Kalimantan tidak ada satupun yang memiliki pertumbuhan ekonomi, PDRB Perkapita dan IPM/HDI secara bersama-sama memiliki nilai tinggi, artinya bahwa  ada  daerah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  PDRB  tinggi,  tetapi  IPM/HDI  rendah  dan  sebaliknya.  Kalimantan  Utara merupakan daerah dengan kategori cepat maju dan cepat tumbuh karena memiliki nilai pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, Kalimantan Timur yang memiliki kualifikasi daerah maju dan cepat tumbuh, yakni dengan pendapatan tinggi diikuti juga oleh IPM/HDI, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masuk kategori daerah potensial atau daerah maju tepi tertekan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi IPM/HDI rendah.
Kata Kunci: Fundamental Ekonomi; Tipologi Daerah; Pulau Kalimantan
Abstract −The economic development of the island regions often results in inequality both in terms of population and relatively large unemployment, inadequate infrastructure, and inadequate education and health facilities and infrastructure. The purpose of this study was to determine the regional typology of the island of Kalimantan in terms of regional economic fundamental indicators by us ing secondary data from the provinces of West Kalimantan, South Kalimantan, North Kalimantan, East Kalimantan and Central Kalimantan using regional typology analysis with a research period of 2015-2020 sourced from the National Agency of Drug and Food Control. Center for Statistics. The results of this study found that the island of Kalimantan has a fairly high inequality, although from 2015- 2020 the Gini ratio has increased, besides that it is also seen from the typology of the five provinces in Kalimantan that none of them has economic growth, GRDP per capita and HDI/ Together, HDI has a high value, meaning that there are regions with high economic growth and GRDP, but low HDI/HDI and vice versa. North Kalimantan is an area with a fast-developing and fast-growing category because it has a high value of economic growth and per capita income, East Kalimantan which has advanced and fast-growing regional qualifications, namely those with high incomes, followed by HDI, Central Kalimantan and North Kalimantan are included. the category of potential areas or developed regions on the edge of depression or areas with high economic growth but low HDI.
Keywords : Economic Fundamentals; Regional Typology; Kalimantan Island

## 1. PENDAHULUAN
Kualitas  sumberdaya  manusia  dengan  produktivitas  tenaga  kerja  yang  tinggi  serta  pemerataan  pembangunan  dan pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  tujuan  pembangunan  ekonomi  baik  pusata  ataupun  daerah.  Pergeseran makna dari pembangunan, agaknya jelas bahwa dalam penyusunan fundamental ekonomi diperlukan identifikasi sasaran dalam penyususnan indikator fundamental ekonomi daerah, karena penyusunan indikator ekonomi merupakan kebutuhan yang mendesak bagi suatu daerah (Kuncoro, 2015a).
Sasaran  fundamental  yang  ingin  dicapai  dalam  pembangunan  suatu  daerah  meliputi:  (1)  peningkatan  laju pertumbuhan ekonomi daerah, (2) peningkatan pendapatan per kapita, dan (3) pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan, serta (4) peningkatan kualitas pembangunan manusia. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau yang kaya  akan sumberdaya alam  seperti hasil hutan, perkebunan, gas, minyak dan batubara. Banyak negara yang terjebak pada  ketimpangan  yang  lebar  dan  kasus  kemiskinan  yang  cukup  parah.  Hal  ini  menunjuk-kan  bahwa  ketimpangan menjadi isu penting yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan dibiarkan.
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  untuk  melihat  kinerja  perekonomian,  baik  di  tingkat nasional maupun regional (daerah) (Lumbantoruan & Hidayat, 2014). Menurut Todaro dalam (Suntari & Yunani, 2019) pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu  untuk  menghasilkan tingkat  pendapatan yang semakin besar. Begitu juga menurut  (Wihastuti, 2008) Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu perekonomian. Kesejahteraan dan  kemajuan  suatu  perekonomian  ditentukan  oleh  besarnya  pertumbuhan  yang  ditunjukkan  oleh  perubahan  output nasional. Adanya perubahan output dalam perekonomian merupakan analisis ekonomi jangka pendek.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 104 − 113 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1087
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020
Pada tahun 2015 dan 2016 pertumbuhan ekonomi terendah adalah provinsi Kalimantan Timur, yakni pertumbuhan ekonomi  Kalimantan  Timur  sebesar  -1,2  dan  0,38%  %.  Kinerja  ekonomi  Kalimantan  Timur  Triwulan  III-2015  yang diukur  berdasarkan  perkembangan  PDRB  pada  triwulan  III-2015  dibanding  triwulan  II-2015  terkoreksi  sebesar  -1,47 persen ( q-to-q ). Jika dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2014 juga terkoreksi, yaitu sebesar -3,49 persen ( y- on-y ).  Secara  kumulatif,  pertumbuhan  ekonomi  Kalimantan  Timur  dari  Triwulan  I  hingga  Triwulan  III-2015 dibandingkan  dengan  periode  yang  sama  tahun  2014  mengalami  kontraksi  sebesar  -1,65  persen  ( c-to-c ).  Dari  sisi produksi, pertumbuhan ekonomi triwulan III-2015 secara y-on-y dipengaruhi  oleh penurunan kinerja Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang terkoreksi sebesar -9,61 persen dan Industri Pengolahan yang juga terkoreksi sebesar -1,16 persen, yang berimbas pada penurunan Jasa Perusahaan sebesar  -4,81 persen. Dari  sisi  pengeluaran dipengaruhi oleh komponen Ekspor Luar Negeri yang mengalami koreksi cukup signifikan sebesar -13,56 persen (BPS, 2016).
Meskipun PDRB Kalimantan Timur tinggi, namun sebagian besar dikontribusi oleh sektor dari sumber daya alam yang tak terbarui terutama sektor minyak, gas dan batubara. Hal ini akan menjadi sebuah masalah utama jika sumber daya alam  tak  terbarui  tersebut  makin  menipis  dan  pemerintah  belum  maksimal  mendorong  pertumbuhan  sektor-sektor strategis lain yang menunjang perekonomian (BPS, 2016).
Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi  dari  pulau  Kalimantan  lainnya,  dari  5  tahun  terakhir  pertumbuhan  tinggi  yakni  Kalimantan  Tengah,  dimana tahun 2015 Kalimantan tengah yakni sebesar 7,01%. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur merupakan salah satu sebab fundamental ekonomi daerah tersebut tidak berjalan sempurna, apalagi saat pandemic yang mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2020, Kalimantan Timur merupakan dengan pertumbuhan ekonomi dengan minus paling dalam yakni sebesar -2,85%, melebihi dari minus pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni -2,02%.
Pebedaan  pertumbuhan  ekonomi  antar  daerah  Pulau  Kalimantan  akan  berdampak  terhadap  kesenjangan dimasyarakat  khususnya  masyarakat  di  Kalimantan.  Permasalahan  pokok  dalam  pembangunan  ekonomi  adalah peningkatan Gross  Domestic  Product (GDP),  pengurangan  kesenjangan  pendapatan  dan  penghapusan  kemiskinan.  Di beberapa negara tujuan tersebut kadang-kadang menjadi sebuah dilema antara mementingkan pertumbuhan ekonomi atau mengurangi kesenjangan pendapatan (Waluyo, 2006).
Gambar 2. Jumlah Penduduk Miskin (Rp.) Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020
Pembangunan  dalam  lingkup  negara  secara  spasial  tidak  selalu  merata.  Kesenjangan  antar  daerah  seringkali menjadi permasalahan yang serius. Beberapa daerah dapat mencapai pertumbuhan yang signifikan, sementara beberapa daerah lainnya mengalami  pertumbuhan yang lambat. Daerah yang tidak mengalami  kemajuan yang sama disebabkan karena  kurangnya  sumber-sumber  yang  dimiliki;  adanya  kecendrungan  pemilik  modal  (investor)  memilih  daerah

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 104 − 113 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1087
perkotaan atau daerah yang memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi juga tenaga terampil (Ismail, 2020).
Pemerintah  daerah  memerlukan  informasi  kemiskinan  menurut  sektor  ekonomi  untuk  membuat  kebijakan investasi yang berbasis kemiskinan, guna mempercepat program pengentasan kemiskinan. Salah satu sebab kemiskinan masih  terjadi  didaerah  pedesaan  adalah  karena  imbas  dari  alokasi  anggaran  pemerintah  baik  pusat  dan  daerah  dalam kurang  seimbang,  dimana  sebagian  besar  anggaran  atau  alokasi  anggaran  lebih  bertumpu  pada  sector  industry  atau perdagangan  sementara  sector  pertanian  yang  merupakan  terletak  di  pedesaan  setiap  tahunnya  mengalami  penurunan. Para petani di desa cenderung miskin karena cara dan pola pengembangan pertanian yang tradisioanal dan hanya bertani untuk kehidupan sendiri dan keluarga, artinya bahwa masyarakat desa bertani hanya untuk kehidupan sehari-hari mereka.
Selama lima tahun terakhir penduduk miskin  terbanyak di  pulau Kalimantan adalah Kalimantan Barat, dimana tahun  2020  jumlah  penduduk  miskin  di  Kalimantan  Barat  sudah  mencapai  370,71  ribu  jiwa  walaupun  mengalami pengurangan jumlah penduduk miskin dari tahun 2015 yakni sebesar 405,51 ribu jiwa perbedaan jumlah penduduk miskin sangat besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan lainnya seperi Kalimantan Utara merupakan provinsi di Kalimantan dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2015 sebesar 40,93 ribu jiwa menjadi 52,7 ribu jiwa pada tahun 2020.
Kalimantan  salah  satu  pulau  yang  kaya  dengan  sumber  daya  alam  yang  melimpah,  seperti  batu  bara,  hutan, perkebunan, minyak dan gas merupakan salah satu kekayaan dibumi yang ada di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu perlu pengembangan sektor ekonomi menjadi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan mengurang jumlah  penduduk  miskin  (Murohman  et  al.,  2018).  Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  indikator fundamental ekonomi di Pulau Kalimantan, yakni pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita, pengangguran, ketimpangan dan IPM tahun 2015-2020. Sehingga dari penelitian ini muncul rumusan  dan masukkan kepada pemerintah khususnya pemerintah  Provinsi  yang  ada  di  Pulau  Kalimantan  agar  lebih  tepat  membuat  sasaran  pembangunan  daerah  sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan IPM yang merata, serta mampu mengurangi ketimpangan dan pengangguran.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini menganalisis Tipologi Daerah berdasarkan indikator Fundamental Ekonomi di Pulau Kalimantan pada tahun 2015- 2020  dengan  data  yang  digunakan  adalah  pertumbuhan  ekonomi,  PDRB  per  kapita,  pengangguran,  ketimpangan  dan IPM/HDI provinsi di 5 pulau Kalimantan, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Adapun data bersumber data Badan Pusat Statistik Indonesia dan beberapa literatur dan informasi yang tertulis baik dari buku dan jurnal yang berhubungan dengan judul yang peneliti lakukan.
Alat  yang  digunakan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  ini  adalah,  peneliti  menggunakan  alat  tipologi  daerah, dimana alat ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah (Kuncoro, 2015a). Dalam mendapatkan hasil, peneliti membuat kreteria yang digunakan untuk membagi provinsi pulau  Kalimantan  sebagai  berikut,  yaitu;  (1)  daerah  cepat  maju  dan  cepat  tumbuh  atau  provinsi  yang  memiliki pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  pendapatan  perkapita  tinggi;  (2)  daerah  maju  tepi  tertekan  atau  daerah  dengan pendapatan tinggi tetapi pertumbuha ekonomi rendah; (3) daerah berkembang cepat, yakni dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pendatan perkapita rendah; (4) daerah relative tertinggal, yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 1.
Tabel 1. Tipologi Daerah
Keterangan: r : Rata-rata pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan
y
: Rata-rata PDRB per kapita Pulau Kalimantan
ri : Pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan yang diamati (i)
yi : PDRB per kapita pulau Kalimantan yang diamati (i)
Untuk mendapatkan hasil yang kedua yakni  peneliti  juga membagi  kreteria dengan; (1) daerah cepat  maju dan cepat tumbuh atau provinsi yang memiliki pendapatan perkapita tinggi dan HDI tinggi; (2) daerah maju tepi tertekan atau daerah dengan HDI tinggi tetapi pendapatan perkapita rendah; (3) daerah berkembang cepat, yakni dengan pendapatan
PDRB Per Kapita (y)
Pertumbuhan Ekonomi (r) (y1>y) (y1<y) (r1>r) Pendapatan tinggi & pertumbuhan tinggi Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi (r1<r) Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah Sumber : (Kuncoro, 2015b)

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 104 − 113 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1087
perkapita  tinggi  tetapi  HDI  rendah;  (4)  daerah  relatif  tertinggal,  yakni  pendapatan  perkapita  dan  HDI  rendah.  Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Tipologi Daerah
Keterangan:
r : Rata-rata IPM/ HDI Pulau Kalimantan y : Rata-rata PDRB per kapita Pulau Kalimantan ri
: IPM/ HDI pulau Kalimantan yang diamati yi : PDRB per kapita pulau Kalimantan yang
Untuk mendapatkan hasil yang ketiga, peneliti juga membagi  kreteria dengan; (1) daerah cepat maju  dan cepat tumbuh  atau  provinsi  yang memiliki  pertumbuhan  ekonomi  tinggi  dan  HDI  tinggi;  (2)  daerah  maju  tepi  tertekan  atau daerah dengan HDI tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah; (3) daerah berkembang cepat, yakni dengan pertumbuhan ekonomi  tinggi  tetapi  HDI  rendah;  (4)  daerah  relatif  tertinggal,  yakni  pertumbuhan  ekonomi  dan  HDI  rendah.  Lebih jelasnya dapat dilihat pada table 3.
Tabel 3. Tipologi Daerah
Pertumbuhan Ekonomi (y)
IPM/HDI
(y1>y) (y1<y) (r1>r) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi &  IPM/ HDI tinggi Pertumbuhan Ekonomi rendah dan IPM/ HDI tinggi (r1<r) Pertumbuhan ekonomi tinggi dan  IPM/ HDI rendah Pertumbuhan Ekonomi rendah dan IPM/ HDI rendah Keterangan: r : Rata-rata IPM/ HDI Pulau Kalimantan y : Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Pulau Kalimantan ri : IPM/ HDI pulau Kalimantan yang diamati yi : Pertumbuhan Ekonomi pulau Kalimantan yang

## Indeks Williamson (IW)
Untuk  mengetahui  ketimpangan  pembangunan  antar  Kalimantan  dapat  dianalisi  dengan  menggunakan  indeks ketimpangan  regional  ( regional  inequality )  yang  dinamakan  indeks  ketimpangan  Williamson.  Indeks  ketimpangan regional ini diformulasikan (Kuncoro, 2015a) sebagai berikut:
Keterangan:
Yi  = PDRB per kapita Kalimantan Y   = PDRB rata-rata per kapita Indonesia fi   = jumlah penduduk Kalimantan n   = jumlah penduduk Indonesia Untuk mengukur ketimpangan Ekonomi (pendapatan) antar wilayah Indeks Williamson (Iswanto & Maski, 2013), IW berkisar antara 0 – 1
a. Bila IW,< 0,3 artinya : ketimpangan ekonomi wilayah rendah
b. Bila IW, 0,3 - 0,5 artinya ketimpangan ekonomi wilayah sedang
c. Bila IW.> 0,5 artinya ketimpangan ekonomi wilayah tinggi

## Indek Entropi Theil (IT)
Selain  menggunakan  Indeks  Williamson,  dalam mengukur  suatu  ketimpangan  pendapatan  di  Indonesia  menggunakan Indeks Theil (Kuncoro, 2015b). Adapaun antar pulau digunakan persamaannya adalah:
Di mana:
PDRB Per Kapita (y) IPM/ HDI (y1>y) (y1<y) (r1>r) Pendapatan tinggi &  IPM/ HDI tinggi Pendapatan rendah dan  IPM/ HDI tinggi (r1<r) Pendapatan tinggi dan  IPM/ HDI rendah Pendapatan rendah dan  IPM/ HDI rendah

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
I(y) = indeks entropi Theil yj = PDRB per kapita Kalimantan j y = rata-rata PDRB per kapita Indonesia xj = jumlah penduduk Kalimantan j X = Jumlah penduduk Indonesia
Indeks  Entropy  Theil  yang  semakin  besar  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  yang  terdapat  pada  suatu daerah/wilayah semakin besar atau ketimpangan di daerah tersebut tidak merata. Demikian juga, apabila indeks Entropy Theil  semakin  kecil  menunjukkan  bahwa  ketimpangan  yang  terdapat  di  suatu  daerah/wilayah  tersebut  semakin kecil/rendah atau dapat dikatakan ketimpangan pada daerah tersebut semakin merata (Kuncoro, 2015a).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  menjawab  dari  ketiga  tujuan  penelitian  ini,  peneliti  membagi  hasil  tipologi  daerah  menjadi  tiga  bagian,  yakni PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan HDI/IPM, serta Pertumbuhan Ekonomi dan HDI/IPM.

## PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  peneliti  klasifikasi  menjadi  empat  kompenen,  yakni  1)  Daerah  cepat  maju  dan  cepat tumbuh atau provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan pendapatan perkapita tinggi; 2) daerah maju tepi tertekan atau daerah dengan pendapatan tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah; 3) daerah berkembang cepat, yakni dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pendapatan perkapita rendah; 4) daerah relative tertinggal, yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita rendah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4 .  PDRB Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi (r) PDRB Per Kapita (y) (y1>y) (y1<y) (r1>y) Pendapatan tinggi & pertumbuhan tinggi: Kalimantan Utara Pendapatan rendah dan pertumbuhan tinggi: Kalimantan Tengah (r1<y) Pendapatan tinggi dan pertumbuhan rendah: Kalimantan Timur Pendapatan rendah dan pertumbuhan rendah: Kalimantan Barat Kalimantan Selatan
Pembagian ini yakni PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi, pada kuadran pertama, yakni daerah cepat maju dan cepat  tumbuh atau pendapatan tinggi  dan pertumbuhan tinggi  hanya ada satu  provinsi  yakni  Provinsi  Kalimantan Utara dimana rata-rata PDRB perkapita Kalimantan Utara dari tahun 2015-2020 sebesar Rp.79.062.59 ribu rupiah dan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar  4.15%.
Daerah  dengan  kategori  daerah  maju  tepi  tertekan  atau  daerah  dengan  pendapatan  tinggi  tetapi  pertumbuhan ekonomi  rendah  tidak  ada.  Sedangkan  untuk  daerah  dengan  kategori  daerah  berkembang  cepat,  yakni  dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pendapatan perkapita rendah hanya satu yakni Kalimantan Tengah, dan untuk kategori daerah relative tertinggal, yakni pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita rendah adalah sebagian besar provinsi Kalimantan berada diposisi daerah relatih tertinggal, yakni Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.
Kalimantan Utara merupakan Provinsi di Kalimantan yang dibilang daerah cepat maju dan cepat tumbuh, dimana penyumbang  terbesar  terhadap  PDRB  ADHK  Kalimantan  Utara  adalah  sector  Pertambangan  dan  Penggalian  yakni sebesar  25,45%  pada  tahun  2020,  atau  sebesar  Rp.  15.664.218,8  juta  rupiah  dan  terbesar  di  subsector  Pertambangan Batubara dan Lignit yakni Rp.9.882 .804,7 juta rupiah. Penyebab utama Kalimantan Utara masuk daerah derah maju dan cepat berkembang adalah jumlah penduduk yang sangat sedikit dibandingkan dengan daerah Kalimantan lainnya, dimana pada tahun 2020 persentase penduduk Kaltara adalah hanya 4% dari jumlah penduduk di Pulau Kalimantan atau penduduk Kaltara sebanyak 708.4 ribu jiwa dari jumlah penduduk Pulau Kalimantan yakni 16.432.9 ribu jiwa dan penduduk tebesar adalah Kalimantan Barat 32%, Kalimantan Selatan 25% dan Kalimantan Timur 23%.
Sedangkan  darah  dengan  pendapatan  rendah  dan  pertumbuhan  rendah  seperti  Kalimantan  Barat  penyumbang terbesar  terahadap  PDRB  adalah  sector  pertanian,  Kehutanan  dan  perikanan,  dimana  pada  tahun  2020  sebesar  Rp. 32.340.499,90 atau 24% dan industry pengolahan yakni sebesar 15%, sedangkan untuk Kalimantan Selatan penyumbang terbesar PDRB adalah sector  Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 24,39% atau sebesar Rp. 31.920.344,87 juta rupiah,  sedangkan  untuk  Kalimantan  Timur  dimana  distribusinya  tertinggi  terhadap  PDRB  pada  tahun  2020  adalah Pertambangan dan Penggalian yakni sebesar 41,43% atau sebesar Rp.223.064.386,07 juta rupiah dan disusul oleh Indsutri pengolahan yakni sebesar 18,90% atau sebesar Rp.94.146.617,30 juta rupiah.
Pertumbuhan  ekonomi  daerah  merupakan  hal  penting  dalam  pembangunan  daerah  dan  pertumbuhan  ekonomi daerah  tidak  akan  terwujud  bila  tidak  ada  pertumbuhan  produksi  dan  jasa  (Sjafrizal,  2018).  Perkembangan  jumlah penduduk bisa menjadi faktor pendorong dan penghambat pembangunan. Faktor pendorong, karena dapat memungkinkan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 104 − 113 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1087
semakin banyak tenaga kerja yang tersedia dan perluasan pasar. Luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh dua faktor penting, yaitu pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Penduduk disebut faktor penghambat pembangunan karena akan  menurunkan  produktivitas  dan  akan  banyak  pengangguran  (Sukirno,  2016).  Selain  itu  juga  perbedaan  dari kesenjangan  antar  provinsi  atau  daerah  perkotaan  dan  pedesaan  dalam  hal  kemiskinan  tentu  berkaitan  dengan pembangunan ekonomi, termasuk kondisi pasar tenaga kerja, jumlah penduduk, struktur pendidikan formal (Tambunan, 2016).

## PDRB Perkapita dan IPM/HDI
Begitu juga PDRB perkapita dan IPM/HDI peneliti mengklasifikasi  menjadi  empat kompenen, yakni  1) Daerah cepat maju dan cepat tumbuh atau provinsi yang memiliki IPM/HDI tinggi dan pendapatan perkapita tinggi; (2) daerah maju tepi tertekan atau daerah dengan pendapatan tinggi tetapi IPM/HDI rendah; (3) daerah berkembang cepat, yakni dengan IPM/HDI tinggi tetapi pendapatan perkapita rendah; (4) daerah relative tertinggal, yakni IPM/HDI dan pendapatan per kapita rendah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. PDRB Perkapita dan IPM/HDI IPM/HDI (r) PDRB Per Kapita (y) (y1>y) (y1<y) (r1>y) Pendapatan tinggi & IPM/HDI tinggi : Kalimantan Timur Pendapatan rendah dan IPM/HDI tinggi: (r1<y) Pendapatan tinggi dan IPM/HDI rendah: Kalimantan Utara Pendapatan rendah dan IPM/HDI rendah: Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan
Dari tabel di atas menjelaskan tentang PDRB perkapita dan IPM/HDI Provinsi Kalimantan, dimana pada tabel di atas  menjelaskan  bahwa  hanya  satu  Provinsi  yang  berada  pada  klasifikasi  Daerah  cepat  maju  dan  cepat  tumbuh  atau provinsi yang memiliki IPM/HDI tinggi dan pendapatan perkapita tinggi, yakni Kalimantan Timur, dimana pada tahun 2015-2020 PDRB perkapita Kalimantan Timur sebesar Rp.127,236.43 juta rupiah dengana IPM/HDI 75.43.
Sedangkan Kalimantan lainnya yakni, Kalimantan Utara ada pada posisi  daerah maju tepi tertekan atau daerah dengan  pendapatan  tinggi  tetapi  IPM/HDI  rendah  dan  untuk  provinsi  Kalimantan  Barat  Kalimantan  Tengah  dan Kalimantan  Selatan  berada  pada  posisi  daerah  relative  tertinggal,  yakni  dengan  IPM/HDI  dan  pendapatan  per  kapita rendah.
Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan daerah dengan IPM tertinggi diantara pulau Kalimantan lainnya, dimana pada tahun 2020 IPM Kaltim adalah sebesar 76,24 dan terendah adalah Kalimantan Barat yakni sebesar 67,66, dimana Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 9,77 tahun, dengan harapan lama sekolah 13,72 tahun, sedangkan untuk Umur Harapan Hidup (UHH) adalah sebesar 74,33 tahun dan pengeluaran per kapita sebesar Rp. 11.728,00 ribu rupiah.
Menurut Amartha Sen dalam (Putra, 2018) menerangkan bahwa kelaparan terjadi bukan karena kekurangan bahan makanan tetapi karena tidak meratanya pembangunan pemerataan distribusi makanan. Kalimantan Utara walaupun IPM rendah  tetapi  pendapatn  perkapita  daerah  tersebut  tinggi,  dimana  IPM  Kaltara  sebesar  70,63  tahun  2020,  sedangkan provinsi  Kalbar,  Kalteng,  dan  Kalsel  merupaha  daerah  dengan  pendapatan  rendah  dan  HDI  rendah,  IPM  Kalbar merupakan  IPM  terendah  dari  tahun  2015-2020, dimana  tahun  2020 IPM  Kalbar  sebesar  67,66  dengan  rata-rata  lama Sekolah  7,3  tahun,  Harapan  Lama  Sekolah  sebesar  12,60,  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  sebesar  70,69  tahun  dan Pengeluaran Perkapita Pertahun adalah sebesar Rp. 8.930,00, sedangkan IPM Kalteng sebesar 71,05 dengan Rata-rata lama  Sekolah  8,59  tahun,  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  sebesar  12,66  tahun,  Angka  Harapan  Hidup  (AHH)  sebesar 69,74 tahun dan Pengeluaran Perkapita Pertahun adalah sebesar Rp. 11.154,00 ribu rupiah, sedangkan untuk IPM Kalsel sebesar  70,91  dimana  Rata-rata  lama  Sekolah  8,29  tahun,  Harapan  Lama  Sekolah  (HLS)  sebesar  12,52  tahun,  Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 68,66 tahun dan Pengeluaran Perkapita Pertahun adalah sebesar Rp. 12.032,00 ribu rupiah.
Pengembangan pendidikan merupakan pada semua tingkatan merupakan salah satu  unsur penting dalam proses pembangunan  yang  baik  pada  tingkat  nasional  dan  wilayah.  Selain  itu  juga  dalam  proses  pembangunan  harus  lebih ditekankan  pada  pembangunan  manusia  yang  berkualitas,  seperti  pengembangan  pendidikan,  peningkatan  pelayanan kesehatan dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna (Sjafrizal, 2018). Kalimantan Timur unggul dihampir semua indicator baik di rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah Umur Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita. Menurut  Tyler dalam (Widiansyah, 2017) mengungkapkan bahwa pendidikan dapat  meningkatkan produktivitas kerja seseorang,  yang  kemudian  akan  meningkatkan  pendapatannya.  Peningkatan  pendapatan  ini  berpengaruh  pula  kepada pendapatan  nasional  negara  yang  bersangkutan,  untuk  kemudian  akan  meningkatkan  pendapatan  dan  taraf  hidup masyarakat berpendapatan rendah.
Konsep  pendidikan  yang  berorientasi  terhadap  tenaga  kerja  merupakan  investasi  pendidikan,  artinya  bahwa pendidikan  yang  siap  jual,  siap  guna  dan  siap  mendiri  atau  yang  disebut  dengan  pendidikan  berbasis  life  skill  (Putra, 2018). Pengeluaran per kapita merupakan salah satu capaian pembangunan manusia dalam mewujudkan kehidupan yang layak  terkait  dengan  konsumsi  riil  per  kapita  (Dewi  &  Sutrisna,  2014).  Indeks  pembangunan  manusia  memuat  tiga dimensi  penting  dalam  pembangunan  yaitu  terkait  dengan  aspek  pemenuhan  kebutuhan  akan  hidup  panjang  umur

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 104 − 113 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1087
(longevity) dan hidup sehat (healthy life), untuk mendapatkan pengetahuan (the knowledge) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup (Sayifullah & Gandasari, 2016).

## Pertumbuhan Ekonomi dan IPM/HDI
Begitu juga pertumbuhan ekonomi dan IPM/HDI peneliti mengklasifikasi  menjadi  empat kompenen, yakni  1) Daerah cepat maju dan cepat tumbuh atau provinsi yang memiliki IPM/HDI tinggi dan pertumbuhan ekonomi tinggi; (2) daerah maju tepi tertekan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi IPM/HDI rendah; (3) daerah berkembang cepat, yakni  dengan IPM/HDI tinggi tetapi pertumbuhan ekonomi rendah; (4) daerah relative tertinggal, yakni  IPM/HDI dan pertumbuhan ekonomi rendah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Pertumbuhan Ekonomi dan IPM/HDI IPM/HDI (r) Pertumbuhan ekonomi (y) (y1>y) (y1<y) (r1>y) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi & IPM/HDI tinggi: Pertumbuhan Ekonomi Rendah & IPM/HDI Tinggi: Kalimantan Timur (r1<y) Pertumbuhan Ekonomi Tinggi & IPM/HDI rendah: Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Pertumbuhan Ekonomi Rendah & IPM/HDI rendah: Kalimantan Barat Kalimantan Selatan
Dari  tabel di  atas menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi dan IPM/HDI Provinsi  Kalimantan, dimana pada tabel di atas menjelaskan bahwa hanya satu Provinsi yang berada pada klasifikasi daerah maju tepi tertekan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi IPM/HDI rendah yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara, dimana rata-rata pada tahun 2015-2020 pertumbuhan ekonomi Kalimantan tengah sebesar 5,06% dan IPM/HDI sebesar 69,97, sedangkan  Kalimantan  Utara  pertumbuhan  ekonominya  sebesar  4,15%  dengan  IPM/HDI  sebesar  70,02.  Sedangkan provinsi  lainnya  yakni  provinsi  Kalimantan  Timur  berada  pada  kuadran  daerah  berkembang  cepat,  yakni  dengan IPM/HDI tinggi tetapi  pertumbuhan ekonomi rendah dan provinsi Kalimantan Barat  dan Selatan berada pada kuadran daerah relative tertinggal, yakni IPM/HDI dan pertumbuhan ekonomi rendah.
Pada pertumbuhan ekonomi dan HDI/IPM semua provinsi di Kalimantan tidak masuk kategori daerah maju dan cepat  berkembang.  Untuk  daerah  dengan  pertumbuhan  ekonomi  rendah  dan  HDI rendah  dalah  Kalimantan  Barat  dan Kalimantan Selatan dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kalbar sebesear 5,09% pada tahun 2020 turun minus sebesar  -1,82%  karena  covid-19  dan  dengan IPM/HDI  sebesar  67,66 tahun  2020,  sedangkan  untuk  Kalsel  pada  tahun 2019 sebesar 4,08% pada tahun 2020 turun minus sebesar -1,81% dengan IPM/HDI sebesar 70,91 pada tahun 2020. Untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara berada kuadran pertumbuhan ekonomi tingi tetapi IPM/HDI rendah sedangkan untuk Kalimantan timur berada di kuadran daerah dengan pertumbuhan ekonomi rendah dan IPM/HDI tinggi.
Solow dalam (Asnidar, 2018) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor kenaikan kuantitas dan kualitas manusia (tenaga kerja). Menurut (Ezkirianto & Alexandi, 2018) pembangunan manusia  yang  tinggi  memengaruhi  proses  pertumbuhan  ekonomi,  dan  sebaliknya,  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi memengaruhi  kualitas pembangunan manusia. Namun  tidak selalu pembangunan manusia yang tinggi  disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pula, begitu pula sebaliknya.  Begitu juga jika IMP tinggi tetapi tidak didukung oleh lapangan  pekerjaan  yang  memadai  maka  akan  memperbesar  pengangguran  (Prasetyoningrum,  2018).  Upaya  untuk mencapai pertumbuhan tinggi, pendapatan perkapita tinggi serta HDI tinggi untuk Kalimantan Barat memerlukan strategi yang mengarah pada konvergensi dalam ketiga bidang tersebut (Bariyah, 2015).

## Indeks Gini
Indeks  gini  sering  dipakai  untuk  mengukur  ketimpangan  dan  sebagai  salah  satu  indicator  yang  paling  sering  dipakai. Adapun indeks gini provinsi Kalimantan adalah sebagai berikut:

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 3, No 2, November 2021, Hal 104 − 113 ISSN 2685-869X (media online) DOI 10.47065/ekuitas.v3i2.1087
Data diatas adalah rata-rata ketimpangan dan Pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan dan Indonesia tahun 2015- 2020, dimana ketimpangan tertinggi adalah Kalimatan Selatan yakni sebesar 0,34 atau sebesar 34%. Dari tahun 2015  – 2020  Gini  Rasio  Kalimantan  Selatan  dominan  terbesar  yakni  pada  tahun  2015  sebesar  0,33,  2016 sebesar  0,35,  2017 sebesar 0,34 dan tahun 2020 sebesar 0,35.
Penyebab terjadinya ketimpangan di Kalimantan Selatan adalah semakin besar pertambagan tetapi tidak merata di Kabupaten/Kota, salain itu juga adanya perbedaan sumber daya alam atau kandungan yang ada di Kalimantan Selatan antar  Kabupaten/Kota  sehingga  sebagian  besar  PDRBnya  bertumpu  pada  sector  pertambangan  dan  penggalian  serta keberadaan sumber daya alam khususnya dalam sektor pertambangan mengalami tingkat produktivitas tinggi yang turut meningkatkan pendapatan perkapita daerahnya.
Selain itu juga menurut penelitian (Maulana et al., 2021), ketimpangan yang masih besar diakibatkan oleh beberapa kabupaten yang memiliki keunggulan Sumber Daya Alam (SDA) berupa melimpahnya komoditi batubara yang memiliki PDRB perkapita jauh diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu juga Kalimantan Timur berada pada posisi ketimpangan tertinggi nomor 2 dari pada Provinsi lainnya,  rata-rata ketimpangan pada tahun 2015-2020 sebesar 0,331, dimana ketimpangan tertinggi adalah pada tahun 2018 yakni sebesar 0,442. Ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur disebabkan oleh ketidaklancaran proses perdagangan dan mobilitas faktor produksi antar daerah merupakan salah satu penyebab terjadinya ketimpangan wilayah (Suryani, 2012).
Ketimpangan  daerah  bisa  terkait  dengan  anggaran  belanja  pembangunan  yang  terbatas  atau  tidak  optimal,  daya dukung infrastruktur yang kurang, kontribusi  sektor ekonomi yang tidak seimbang atau terkait dengan pengaruh yang lainnya. Ketimpangan daerah yang dibiarkan secara terus menerus tersebut  akan membawa pengaruh yang merugikan seperti terjadinya kecemburuan sosial antar daerah dan terganggunya kestabilan perekonomian.

## Indeks Williamson (IW)
Untuk  mengetahui  ketimpangan  pembangunan  antar  Kalimantan  dapat  dianalisi  dengan  menggunakan  indeks ketimpangan regional ( regional inequality ) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Adapun hasil uji Indeks Williamson Pulau Kalimantan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
Gambar 4 . Indeks Williamson Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020
Hasil dari ketimpangan Indek Williamson di atas menunjukkan bahwa, pada tahun 2015-2020 ketimpangan Pulau Kalimantan mengalami perbaikan, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sebesar 0,745 menjadi 0,679 pada tahun 2020.
Gambar 5 . Indeks Williamson Per Provinsi di Kalimantan Tahun 2015-2020
Sedangkan untuk ketimpangan antar provinsi di Kalimantan dapat dilihat pada gambar 4, dimana pada tahun 2015-2020 ketimpangan terbesar adalah Kalimantan Barat, yakni rata-rata ketimpangan Kalimantan Barat sebesar 1,82 dan disusul oleh Kalimantan Selatan yakni sebesar 1,24 dan ketimpangan terendah adalah Kalimantan Utara yakni 0,13.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)

## Indek Entropi Theil (IT)
Indeks Entropy Theil yang semakin besar menunjukkan bahwa ketimpangan yang terdapat  pada suatu  daerah/wilayah semakin besar atau ketimpangan di daerah tersebut tidak merata (Pamrihnan & Cahyadin, 2016).
Gambar 6 . Indeks Entropi Theil Pulau Kalimantan Tahun 2015-2020
Hasil  dari  ketimpangan  Indek  Entropi  Theil  di  atas  menunjukkan  bahwa,  pada  tahun  2015-2020  ketimpangan Kalimantan mengalami perbaikan, hal ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sebesar 0,240 menjadi 0,222 pada tahun 2020. Menurut  (Tambunan, 2016), factor yang menyebabkan ketimpangan pendapatan di Indonesia bahkan antar provinsi di  Indonesia adalah karena ketimpangan pembangunan ekonomi antar provinsi, pada gilirannya akan disebabkan oleh infrastruktur (fisik maupun kualitas) kualitas SDM terutama pulau  jawa dengan diluar pulau jawa. Sedangkan menurut Kuncoro dalam (Tambunan, 2016), menjelaskan bahwa penyebab terjadinya ketimpangan selama ini adalah karena factor efek  backwash  (negative)  lebih  besar  dari  pada  efek  penyebarannya  (positif),  karena  selain  factor  ekonomi  yang menyebabkan ketimpangan adalah factor kelembagaan, sejarah, social, politik dan bahkan kultural.

## 4. KESIMPULAN
Disparitas jumlah penduduk yang begitu besar, pengangguran yang makin bertambah menjadi salah satu penting pulau Kalimantan menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, terutama Kalimantan Barat, dari keliman Provinsi Kalimantan tersebut, tidak ada satupun Provinsi di Kalimantan yang memiliki keunggulan dari  ketiga  indicator  (pertumbuhan  ekonomi,  PDRB  perkapita  dan  HDI/IPM)  tersebut.  Sedangkan  Kalimantan  Utara merupakah  daerah  dengan  keunggulan  yang  paling  dominan  dari  indicator  fundamental  ekonomi  selama  tahun  2015- 2020,  yakni  pertumbuhan  ekonomi  tertinggi,  PDRB  per  kapita  tertinggi,  dan  ketimpangan  terendah.  Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus didukung oleh program pengendalian pertumbuhan penduduk rendah pula, Kalimantan Barat dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak didukung oleh program pengendalian laju pertumbuhan ekonomi oleh pemerintah daerah sehingga tidak bisa menjadi daerah maju dan cepat tumbuh. Selain itu juga walaupun pendapatan perkapita meningkat tetapi tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi hanya akan menjadi daerah dengan berkembang, dimana daerah berkembang ini sebagian besar penduduknya memiliki penghasilan disektor pertanian. Kalimantan Utara merupakan daerah dengan kategori cepat maju dan cepat tumbuh karena memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang tinggi, sedangkan Kalimantan Tengah merupakan daerah potensial karena memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pendapatan perkapita rendah, sedangkan untuk Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur merapakan daerah dengan kategori terbelakang artinya bahwa ketiga Kalimantan ini memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan  perkapita  rendah.  Pendapatan  perkapita  juga  penting  dalam  proses  pembangunan  daerah,  tetapi  harus didukung  oleh  Pembangunan  manusia  yang  berkualitas.  Hanya  Kalimantan  Timur  yang  memiliki  kualifikasi  daerah dengan maju dan cepat tumbuh serta Kalimantan Utara daerah dengan kategor Potensial karena pendapatan tinggi tetapi IPM/HDI  rendah,  sedangkan  provinsi  lainnya  masuk  dalam  kategori  daerah  relative  tertinggal  yakni  pertumbuhan ekonomi rendah dan IPM/HDI rendah. Untuk kategori pertumbuhan tinggi dan IPM/HDI tinggi provinsi Kalimantan tidak ada,  sedangkan  Kalimantan  Tengah  dan  Kalimantan  Utara  masuk  kategori  daerah  potensial  yakni  daerah  maju  tepi tertekan atau daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi IPM/HDI rendah. Kalimantan Timur merupakan daerah berkembang  atau  daerah  dengan  pertumbuhan  kecil  tetapi  IPM/HDI  tinggi  dan  untuk  daerah  Kalimantan  Barat  dan Kalimantan Selatan merupakan daerah dengan ketegori  terbelakang atau relative tertinggal  dari  daerah lainnya karena pertumbuhan ekonomi dan IPM/HDI rendah.

## REFERENCES
Asnidar.  (2018).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (Ipm)  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Di  Kabupaten  Wajo. JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA , 2 (1), 55.
Bariyah,  N.  (2015).  Analisis  Indikator  Fundamental  Ekonomi  Daerah  di  Kalimatan  Barat:  Pertumbuhan  Ekonomi,  Pendapatan Perkapita dan HDI. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan , 4 (1), 72. https://doi.org/10.26418/jebik.v4i1.11462 Dewi, N. L. S., & Sutrisna, I. K. (2014). Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
0.222 0.225 0.226 0.230 0.233 0.240 0.210 0.215 0.220 0.225 0.230 0.235 0.240 0.245 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Series1

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Bali. E-Jurnal EP Unud , 3 , 106–114.
Ezkirianto,  R.,  &  Alexandi,  M.  F.  (2018).  Analisis  Keterkaitan  Antara  Indeks  Pembangunan  Manusia  Dan  Pdrb  Per  Kapita  Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 2 (1), 14–29. https://doi.org/10.29244/jekp.2.1.2013.14-29 Ismail, A. (2020). Pertumbuhan dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Kalimantan Barat. Pertumbuhan Dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Anatar Daerah Fi Provinsi Kalimantan Barat , 011 , 143–159. Iswanto, D. A., & Maski, G. (2013). Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran: Validitas Hukum Okun di Indonesia. Jurnal Ilmiah , 1–12. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/526 Kuncoro, M. (2015a). Mudah Memahami & Menganalisis Indikator Ekonomi. Cetakan kedua . UPP STIM YKPN. Kuncoro, M. (2015b). Mudah Memahami dan Menganalisis Indikator Ekonomi .
Lumbantoruan, E., & Hidayat, P. (2014). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Provinsi-Provinsi Di Indonesia (Metode Kointegrasi). Jurnal Ekonomi Dan Keuangan , 2 (2), 14780.
Maulana, A., Rosyidi, M. I., Koesfardani, C. F. P. P., Hidayah, S. A., & Amory, I. D. G. R. A. (2021). Potensi Dampak Platform Peer- To-Peer Economy Airbnb Terhadap Usaha Penyediaan Akomodasi Di Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan , 29 (1), 59–80. https://doi.org/10.14203/jep.29.1.2021.59-80
Murohman,  M.,  Hutagaol,  M.  P.,  &  Asmara,  A.  (2018).  Peranan  Sektor  Ekonomi  Dalam  Pengentasan  Kemiskinan Di Kalimantan Barat. Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan , 3 (1), 23–41. https://doi.org/10.29244/jekp.3.1.23-41 Pamrihnan,  A.,  &  Cahyadin,  M.  (2016).  ANALISIS  KETIMPANGAN  PENDAPATAN  DAN  IDENTIFIKASI  SEKTOR  BASIS ANTAR KECAMATAN DI KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2010-2014. JIEP , 16 (November), 31–48.
Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran
Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah , 6 (2), 217.
https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663
Putra, W. (2018). Perekonomian Indonesia Penerapan Beberapa Teori Ekonomi Pembangunan Di Indonesia .
Sayifullah,  S.,  &  Gandasari,  T.  R.  (2016).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  Dan  Pengangguran  Terhadap  Kemiskinan  Di Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi-Qu , 6 (2), 236–255. https://doi.org/10.35448/jequ.v6i2.4345 Sjafrizal. (2018). Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi . Baduose Media. Sukirno,  S.  (2016). Makro  Ekonomi  Modern.  Perkembangan  Pemikiran  Dari  Klasik  Hingga  Keynesian  Baru .  PT.  RajaGrafindo Persada.
Suntari, M. V, & Yunani, A. (2019). the Analysis of Economic Development Inequality and Inequality of Income Distribution in South Kalimantan Province (Case Study of Banjarmasin City and Tanah Bumbu Regency). Jurnal Ecoplan , 2 (2), 67–76. Suryani,  S.  (2012).  ANALISIS  PENGARUH  FINANCING  TO  DEPOSIT  RATIO  (FDR)  TERHADAP  PROFITABILITAS PERBANKANSYARIAH  DI  INDONESIA  (Rasio  Keuangan  pada  BUS  dan  UUS  Periode  2008-2010). Economica:  Jurnal Ekonomi Islam , 2 (2), 153–170. https://doi.org/10.21580/economica.2012.2.2.854 Tambunan, T. (2016). Pembangunan Ekonomi Inklusif. Sudah Sajauh Mana Indonesia?. LP3ES.
Waluyo,  J.  (2006).  Hubungan  Antara  Tingkat  Kesenjangan  Pendapatan  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi : Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 9 (1), 1–20.
Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan Pendidikan dalam Pembangunan Ekonomi. Jurnal Cakrawala , XVII (2), 207–215.
Wihastuti,  L.  (2008).  PERTUMBUHAN  EKONOMI  INDONESIA:  Determinan  dan  Prospeknya. Jurnal  Ekonomi  &  Studi Pembangunan , 9 (1), 30660.