INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 11949-11958 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Pencabutan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Kelalaian Ibu dalam Mengurus Anak Ditinjau d ari Maqashid Syari’ah
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan No.2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)
Fikri Al Muhaddits Dalimunthe 1 ✉ , Faisar Ananda 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Email: fikri.al.muhaddits@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Diatur dalam fikih bahwa jika terjadi perceraian maka yang paling berhak mengasuh anak yang belum mumayiz adalah ibu si anak. Jika ada persyaratan hadanah yang dilanggar ibunya, maka pengasuhan beralih kepada ibunya ibu si anak (nenek). Namun, Putusan Pengadilan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn menetapkan  hadanah  ada  pada  ayah  si  anak.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  ketentuan hadanah menurut fikih dan peraturan perundang-undangan, mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan tersebut, mengetahui analisis terhadap pertimbangan hakim ditinjau dari maqashid syariah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, pengasuhan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak (ibu) sepanjang istri (ibu) masih memenuhi syarat yaitu tidak bersuami baru. Namun meskipun pihak ibu yang lebih berhak atas hak asuh anak tetapi dalam kondisi tertentu hak hadanah ibu dapat gugur apabila tidak memenuhi syarat seperti yang di atur dalam Pasal 156 poin c KHI bahwa dikhawatirkan anak yang diasuh oleh orang yang memiliki sifat kurang baik akan berdampak buruk bagi anak yang berada dalam asuhannya. Selanjutnya, keputusan hakim yang  menetapkan  ayah  sebagai  seseorang  yang  berhak  dalam  mengasuh  anak  karena  kelalain  ibu dalam  mengurus  anak  sudah  sesuai  dengan  maqashid  syariah  yaitu  berkaitan  erat  dengan  konsep dharuriyyat dalam unsur (hifzh al-nafs), yang mana prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara jasmani dan rohani agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai seorang anak. Juga berada pada konsep dharuriyyat aspek menjaga akal (hifzh al- ‘aql). Perkembangan akal seorang anak harus diperhatikan  oleh  orang  tua  karena  dengan  akal  lah  seseorang  akan  memiliki  potensi  untuk mendapatkan derajat yang tinggi atau yang rendah dalam kehidupan. Untuk yang terakhir jika dilihat dari prinsip maqashid syariah dalam prinsip hifzh al-nasab maka prinsip ini bertujuan agar si anak tetap jelas nasabnya dari kedua orang tua yang bercerai. Oleh sebab itu hadanah dijatuhkan kepada ayah kandung si anak dan bukan pada kerabat ibunya karena di dalam kewarisan harus mempunyai kejelasan
nasab, agar tidak dikhawatirkan pemutusan nasab dari orang tua yang bercerai.
Kata Kunci: Hadanah, Mumayiz, Maqashid Syari'ah

## Abstract
It is regulated in fiqh that if a divorce occurs, the person who has the most right to care for a child who is not yet mumayiz is the child's mother. If the mother violates any requirement of hadanah, then care shifts to the child's mother (grandmother). However, Court Decision no. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn stipulates that the gift rests with the child's father. This research aims to find out the provisions of hadanah  according  to  fiqh  and  statutory  regulations,  find  out  the  judge's  considerations  in  the decision, find out the analysis of the judge's considerations in terms of maqashid sharia. The conclusion of this research is that based on Article 105 KHI, care for children who are not mumayiz or not yet 12 years old is the right of the (mother) as long as the wife (mother) still meets the requirements, namely not having a new husband. However, even though the mother is more entitled to custody of the child, under certain conditions the mother's right to custody can be terminated if she does not fulfill the requirements as stipulated in Article 156 point c KHI, which states that it is feared that children who are cared for by people who have bad characteristics will have a bad impact on their children. children in his care. Furthermore, the judge's decision to determine the father as someone who has the right to care for the child because of the mother's negligence in taking care of the child is in accordance with maqashid sharia, which is closely related to the concept of dharuriyyat in elements (hifzh al-nafs), which principle aims to protect the child's self. both physically and spiritually so as not to lose his rights as a child. It is also in the concept of dharuriyyat, the aspect of maintaining reason (hifzh al-'aql). Parents must pay attention to the development of a child's mind because it is with reason that a person will have the potential to achieve high or low levels in life. For the latter, if seen from the principles of maqashid sharia in the hifzh al-nasab principle, this principle aims to ensure that the child's lineage remains clear from his divorced parents. Therefore, the gift is passed to the child's biological father and not to the mother's relatives because inheritance must have a clear lineage, so that there is no fear of breaking the lineage of divorced parents.

## Keywords: Hadanah, Mumayiz, Maqashid Syari'ah

## PENDAHULUAN
Perkawinan merupakan sunatullah yang merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk hidup bersama dalam rumah tangga menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam. Dalam pandangan Islam, tujuan dari perkawinan antara lain adalah agar suami istri dapat membina kehidupan yang tentram lahir batin dan saling cinta mencintai dalam satu rumah  tangga  yang  bahagia.  Di  samping  itu  diharapkan  pula  kehidupan  rumah  tangga dapat berlangsung  kekal, oleh  karena  itu Islam telah memberi petunjuk atau jalan yang harus  ditempuh apabila terjadi  perselisihan  dalam  rumah tangga. Dalam rumah tangga,
meskipun tujuan dan harapanya adalah menjalin sebuah hubungan penuh dengan kasih sayang dan akan berjalan sesuai alur dan bertahan seiring berjalanya waktu, namun pada kenyataanya  dengan  adanya  perbedaan  yang  tidak  dirawat  secara  selaras  dengan  rasa mengayomi dan menghargai akan pudar bahkan akan terjadi sebuah rasa kebencian. Jika sebuah pertentangan antara suami dan istri tidak menemukan jalan keluar sampai terjadinya perceraian, maka keadaan tersebut tentu tidak akan berdampak baik bagi kondisi fisik dan psikis anak-anaknya.
Suatu  perceraian  ini  akhirnya  menimbulkan  berbagai  permasalahan.  Disamping perceraian menimbulkan putusnya suatu ikatan perkawinan, muncul pula masalah apabila sudah memiliki keturunan yaitu masalah tentang siapa yang paling berhak mengasuh atau mendapatkan hak asuh anak. Kemudian masalah yang paling pokok dalam pemeliharaan anak  adalah  syarat-syarat  menjadi  pengasuh,  karena  sifat  seorang  pengasuh  akan berpengaruh  kuat  terhadap  anak  yang  menjadi  asuhanya,  karena  hal  ini  berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam perkembangan, kedewasaan, dan pendidikan anak.
Apabila terjadi perceraian, maka orang yang paling berhak mengasuh dan memelihara anak-anaknya  adalah  ibunya.  Apalagi  apabila  anak  masih  dibawah  usia  12  tahun  masih sangat membutuhkan kasih sayang yang lebih. Meskipun secara fisik seorang laki-laki jauh lebih kuat dibandingkan perempuan, namun pada beberapa hal tertentu ibu jauh memiliki kemampuan yang tidak dimiliki suami. Jadi, peran  ibu mendidik anaknya yang masih  di bawah umur tidak bisa digantikan oleh orang lain atau bahkan oleh suaminya sendiri.
Hadanah  didefinisikan  dalam  Pasal  1  huruf  g  yaitu  penyusunan  syariat  sebagai tindakan memelihara, melestarikan atau mengajari anak-anak sampai dewasa atau mampu dapat mengurus dirinya sendiri (Mahkamah Agung RI, 2011).
Pemeliharaan anak-anak yang belum mumayiz seringkali menjadi tantangan dalam pengasuhan  pasca  perceraian  karena  anak-anak  ini  sangat  membutuhkan  cinta  dan bimbingan orang tua mereka. Banyak permasalahan yang timbul karena hadanah anak yang belum  mumayiz  terutama  masalah  siapa  yang  lebih  berhak  atas  hak  ini,  sehingga permasalahan ini dapat dibawa ke Pengadilan Agama.
Serupa  dengan  yang  diputuskan  dalam  kasus  No.  2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn  di Pengadilan Agama Medan. Sesuai posita atau pendahuluan perkara dalam surat gugatan tertanggal 26 April 2021 yang dicatat di kantor catatan Pengadilan Negeri Medan. Fakta bahwa pihak yang dirugikan dan pihak yang berperkara merupakan pasangan suami isteri yang berpisah pada tahun 2016 dan menjadi salah satu unsur pokok permasalahan.
Apalagi  dalam  kasus  ini  ibu  dari  anak-anak  tergugat  mengaku  sering  melakukan aktivitas  di  luar  rumah  sehingga  mengakibatkan  pihak  penggugat  berhadapan  dengan
anak-anak  pihak  yang  berperkara  dan  tersinggung.  Tergugat  pun  juga  mengakui bahwasanya dia menikah lagi dengan seorang pria pada bulan November 2018 dan telah memiliki seorang anak.
Oleh  karenanya dari permasalahan diatas mengenai urutan yang lebih berhak atas hadanah yang dijatuhkan hakim kepada pihak ayah yang tidak selaras dengan ketentuan KHI dan Fikih. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam bentuk sebuah skripsi yang membahas dari segi dasar hukum, penetapan majelis, beserta faktor lainya yang menyebabkan majelis hakim menetapkan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dengan  judul: “Pencabutan  Hak  Asuh  Anak  di  Bawah  Umur  Akibat  Kelalaian  Ibu  Dalam Mengurus  Anak  Ditinjau  Dari Maqashid  Syari’ah (Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn)” .

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum ini menggunakan metode empiris yaitu tipe penelitian hukum yang melihat hukum dari sudut pandang di luar ilmu hukum. Dalam penelitian hukum empiris ini melihat  hukum  sebagai  suatu  gejala  sosial  di  masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  objek utamanya adalah mengenai pencabutan hak asuh anak dibawah umur akibat kelalaian ibu dalam  mengurus  anak.  Pendekatan  penelitian  adalah  metode  atau  cara  mengadakan penelitian. Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yang mana pengkajian selanjutnya dalam penelitian ini merupakan prosedur penelitian yang akan  menghasilkan  data  deskriptif  yang  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan.  Dan  juga menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris  yaitu  pendekatan  dengan  melihat  sesuatu kenyataan  hukum  di  dalam  masyarakat.    Kemudian  dalam  metode  pengumpulan  data, artikel ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Hadanah
Hak asuh anak atau hadanah menurut etimologi berasal dari kata اًنْضَح ُنُضْحَي َنَضَح yang memiliki  arti  mengasuh  anak,  memeluk  anak  ataupun  pengasuh  anak  (Mahmud  Yunus, 2000). Sedangkan secara terminologi hadanah adalah kegiatan dalam menjaga anak laki- laki  atau  perempuan  yang  belum  hidup  mandiri  serta  menjaga  anak  tersebut  dari lingkungan  yang  mengancam  jiwa,  raga  dan  akalnya.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk memberikan hak dan kewajiban kepada si anak agar dapat hidup mandiri dan bertanggung jawab atas segala kewajiban (Sayid Sabiq, 1995).
Menurut para ulama fikih, hadanah adalah melakukan pengasuhan terhadap anak- anak kecil, baik remaja putra maupun remaja putri yang belum mumayiz, berikanlah sesuatu yang agung kepada mereka, lindungi mereka dari sesuatu yang merugikan dan merugikan mereka, ajari mereka kapasitas fisik, dunia lain dan keilmuan agar mereka dapat melanjutkan hidupnya secara mandiri dan mengambil pada kewajiban (Abd. Rahman Ghazaly, 2003).
Dasar Hukum Hadanah
Ada banyak dasar hukum hadanah, di antaranya adalah sebagai berikut:
1. Alquran
Seperti firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233:
لٱ َّمِتُي نَأ َداَرَأ  ْنَمِل ۖ ِنْيَلِماَك ِنْيَل ْوَح َّنُهَدَٰـَل ْوَأ َنْع ِض ْرُي ُت ََٰدِل ََٰوْلٱ َو ۞
َّنُهُت َوْسِك َو َّنُهُق ْز ِر ۥُهَل ِدوُل ْوَمْلٱ ىَلَع َو ۚ َةَعاَضَّر
ِدَل َوِب ۥُهَّل  ٌٌۭدوُل ْوَم  َلَ َو اَهِدَل َوِب ٌٌۢةَدِل ََٰو َّرٓاَضُت  َلَ ۚ اَهَعْس ُو  َّلَِإ  ٌسْفَن  ُفَّلَكُت  َلَ ۚ  ِفوُرْعَمْلٱِب
َصِف اَدا َرَأ  ْنِإَف ۗ َكِلََٰذ ُلْثِم ِث ِرا َوْلٱ ىَلَع َو ۚ ۦِه نَع  ًلَا
َنُج  َلََف ْمُكَدَٰـَل ْوَأ ۟ا ٓوُع ِض ْرَتْسَت نَأ ْمُّتدَرَأ  ْنِإ َو ۗ اَمِهْيَلَع َحاَنُج  َلََف  ٌۢ ر ُواَشَتَو اَمُهْنِ م  ٌۢ ضاَرَت ۗ  ِفوُرْعَمْلٱِب مُتْيَتاَء ٓاَّم مُتْمَّلَس اَذِإ ْمُكْيَلَع َحا
َت اَمِب َ َّللَّٱ َّنَأ ۟ا ٓوُمَلْعٱ َو َ َّللَّٱ ۟اوُقَّتٱ َو ٌٌۭري ِصَب َنوُلَمْع .
Artinya: “Para  ibu  hendaklah  menyusukan  anak -anaknya  selama  dua  tahun  penuh, yaitu  bagi  yang  ingin  menyempurnakan  penyusuan.  Dan  kewajiban  ayah  memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan  menurut  kadar  kesanggupannya.  Janganlah  seorang  ibu  menderita kesengsaraan  karena  anaknya  dan  seorang  ayah  karena  anaknya,  dan  warispun berkewajiban  demikian.  Apabila  keduanya  ingin  menyapih  (sebelum  dua  tahun) dengan  kerelaan  keduanya  dan  permusyawaratan,  maka  tidak  ada  dosa  atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa  bagimu  apabila  kamu  memberikan  pembayaran  menurut  yang  patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)

## 2. Hadis
Dalama  riwayat  al-Baihaqi  dari  Abi  Rafi  (Jalaluddin  al-Suyuti,  t.t),  Rasulullah  saw bersabda:
َح
َلَ  ْنَأ َو َةَياَم ِ رلا َو َةَحاَبِ سلا َو َةَباَتِكْلا ُهَمِ لَعُي  ْنَأ ِدَلا َوْلا ىَلَع ِدَل َوْلا ُّق ) يِقَهْيَبْلا ُها َوَر( .اًبِ ي ط  َّلَِإ ُهَقْرَي
Artinya: “Hak  seorang  anak  atas  orang  tuanya  adalah  hendaknya  orang  tuanya mengajarinya menulis, renang, memanah, dan tidak memberinya rezeki kecuali rezeki yang baik.”
Urutan Yang Berhak Atas Hadanah
Dalam  pelaksanaan  hadanah  selain  komitmen  yang  harus  dipenuhi,  namun  juga pertimbangan terhadap permintaan siapa yang lebih berhak atau layak dalam melakukan hadanah. Dalam buku Hasan Ayyub, Fikih Keluarga diungkapkan bahwa jika sepasang suami isteri berpisah, namun mereka mempunyai anak yang masih kecil, maka ibulah yang paling berhak  untuk  benar-benar  memusatkan  perhatian  dan  mengasuh  anak  tersebut  hingga mereka  dewasa,  mengingat  faktanya  ibu  adalah  orang  yang  sangat  teliti  dan  gigih,  jadi sebaiknya anak tinggal bersama ibunya asalkan ibunya tidak menikah dengan laki-laki lain, padahal  sang  ayah  masih  wajib  memberikan  pertolongan  pada  anaknya  (Hasan  Ayyub, 2001).
Hak hadanah seorang ibu akan gugur apabila (Wahbah al-Zuhaily, 1989):
a. Sang ibu menikah lagi dengan seseorang yang tidak ada hubungannya dengan anak- anaknya, yang akan mengurangi dampak buruk bagi anak-anaknya.
b. Sang ibu bertindak sangat tidak masuk akal dan terus terang.
c. Sang ibu berpindah tempat tinggal agar sang ayah tidak melakukan pengelolaan.
d. Sang ibu meninggalkan agamanya (pembelot).
e. Sang ibu tidak sopan.
Para peneliti berbeda-beda sudut pandang mengenai siapa yang berhak mengasuh, apakah yang berhak hadhin atau mahdhun (pemuda). Sebagian pemeluk Mazhab Hanafi berpendapat bahwa p engasuhan adalah hak anak, sedangkan menurut Syafi’i, Ahmad dan sebagian  pendukung  Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  yang  berhak  mendapatkan pengasuhan adalah hadhin (Djaman Nur, 2001).

## Hadanah Anak Menurut KHI
Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau hadanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri. Defenisi di dalam KHI tidak jauh berbeda dengan definisi hadanah dalam hukum Islam.
Dikatakan juga dalam Inpres No1 tahun 1979 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat (3) KHI berbunyi:
Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik  mengenai  pertumbuhan  jasmani,  rohani  maupun  kecerdasan  dan  pendidikan agamanya.
Pasal 104 KHI Ayat (1) berbunyi:
Semua  biaya  penyusuan  anak  dipertanggungjawabkan  kepada  ayahnya.  Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuannya dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
Pasal 105 KHI sebagai berikut:
1. Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayiz diserhkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah.
Pertimbangan Hakim Dalam Putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn Berdasarkan  putusan  PA  Medan  No.  2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn  alasan  penggugat ingin  mencabut  hadanah  anak  disebabkan  penggugat  ingin  mendidik  serta  merawat anaknya,  karena  tergugat  yang  merupakan  ibu  dari  2  anak  tergugat  telah  menikah  lagi dengan pria lain dan telah memiliki 1 anak hasil dari perkawinan di tahun 2018. Alasan lain karena tergugat sering melakukan aktivitas di luar rumah sehingga anak penggugat dan tergugat lebih sering diasuh oleh orang orang tua dari tergugat.
Selanjutnya,  berdasarkan  surat  gugatan  penggugat,  yang  menjadi  pokok  masalah dalam  perkara  ini  penggugat  mengajukan  gugatannya  mengenai  pencabutan  hak  asuh anak  terhadap  tergugat  yang  telah  ditetapkan  oleh  putusan  Pengadilan  Agama  Medan, dengan  beberapa  alasan  bahwa  pengugat  ingin  mendidik  anak  dan  mengasuhnya, penggugat  juga  merasa  khawatir  mengenai  perkembangan  fisik  dan  psikologi  kedua anaknya jika yang mengasuh adalah tergugat karena tergugat telah mneikah lagi dengan laki-laki lain seperti yang telah tercantum pada bagian duduk perkara.
Tergugat telah mengakui atas aktifitasnya yang tinggi dan sering beraktivitas di luar rumah,  sehingga  orang  tua  tergugat  yang  mengasuh  dan  mengurus  kebutuhan  anak peggugat  dan  tergugat.  Untuk  itu  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tergugat  telah melakukan kelalaian dalam mengasuh anak penggugat dan tergugat karena tergugat tidak pernah menyerahkan tanggung jawab pengasuhan anak penggugat dan tergugat kepada orang tua tergugat dan dengan aktivitas yang tinggi di luar rumah tersebut, tergugat tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik dan keterbatasan waktu untuk mengurus dan mendidik kedua anak tersebut diakibatkan oleh pekerjaan tergugat.
Analisis Maqashid Syari’ah Pada Putusan PA Meda n No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn Merujuk pada fakta-fakta yang dijadikan Majelis Hakim sebagai pertimbangan untuk menetapkan  hak  asuh  anak  jatuh  kepada  penggugat  (suami),  penulis  meninjau  bahwa
keputusan  Majelis  Hakim  juga  berdasarkan  dengan  tujuan  dan  prinsip  syara'  yaitu kemaslahatan.  Upaya  untuk  mencapai  kemaslahatan  tersebut  sejalan  dengan  konsep maqasid  syari'ah  menurut  Imam  Syatibi  (Abu  Ishaq  al-Syatibi)  dengan  mengkategorikan kebutuhan yang harus dipelihara dalam rangka mencapai maslahat ke dalam 3 tingkatan, yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.
Dalam kebutuhan dharuriyyat terdapat beberapa unsur di dalamnya yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kita kaitkan dengan pertimbangan hakim pada putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn, saya sebagai penulis menganalisa bahwa permasalahan yang ada dalam putusan ini berkaitan erat dengan konsep dharuriyyat yaitu dalam unsur hifzh al-nafs, yang mana prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara jasmani dan rohani agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai seorang anak.
Jika kita lihat dari fakta yang ada bahwa tergugat isteri telah menikah lagi dengan laki- laki  lain  dan telah memiliki anak hasil  dari  perkawinan mereka dan tergugat  juga sering melakukan aktivitas di luar rumah karena tuntutan pekerjaan yang mengakibatkan anak- anak  dari  tergugat  lebih  sering  bersama  orang  tua  dari  tergugat,  hal  tersebut  akan berdampak pada jiwa si anak, dari perkembangan fisik dan psikologi pada kedua anak yang diasuh  oleh  tergugat  karena  merasa  kurang  kasih  sayang  dan  perhatian  dari  si  ibu  dan keterbatasan waktu untuk mengurus serta mendidik anak, menurut keterangan saksi yaitu ibu  kandung dari tergugat  juga mengatakan bahwa tergugat tidak tinggal bersama lagi dengan suaminya dan kedua anaknya bersama dengan kedua orang tua tegugat. Padahal dalam hakikatnya anak masih memerlukan orang tua dalam tumbuh kembang si anak.
Peran  ibu  terhadap  masa  depan  anak  sebagai  pendidik,  pembimbing  dan mengevaluasi anaknya. Selain itu, ibu menjaga fisik anak baik dalam keadaan sehat maupun sakit.  Ibu  juga  memfasilitasi  anak  dalam  mempersiapkan  dana  pendidikan  dan  masa depannya. Ibu juga merupakan teladan bagi anaknya dalam beragama, berbicara, bertindak dalam pengaturan uang dan dalam menyayangi anaknya.
Menurut  hemat  penulis,  pertimbang  Majelis  Hakim  juga  berada  pada  konsep dharuriyyat, yaitu aspek menjaga akal (hifzh al- ‘aql ). Perkembangan akal seorang anak harus diperhatikan oleh orang tua karena dengan akal lah seseorang akan memiliki potensi untuk mendapatkan  derajat  yang  tinggi  atau  yang  rendah  dalam  kehidupan.  Tentunya  perlu adanya  pendidikan  akal  sejak  dini  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  sebagai  pemegang kewajiban mendidik.
Merujuk pada pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak asuh anak jatuh kepada  Penggugat  (suami),  penulis  melihat  bahwa  pertimbangan  Majelis  Hakim  sejalan dengan salah satu qawa’id fiqhiyyah yaitu :
ُلا َزُي ُرَرَّضلا
Artinya: “Kemudharatan harus dihilangkan.”
Berdasarkan kaidah tersebut dapat dikaitkan dengan kasus penetapan hak asuh anak pada  Putusan  PA  Medan  No.  2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn,  bahwa  potensi  mudarat  yang diterima  oleh  si  anak  dapat  berupa  tidak  terjaminnya  kasih  sayang  anak,  tidak bertumbuhkembangnya akal si anak serta dapat pula mengancam keselamatan bagi anak karena  perbuatan tergugat (isteri) yang menikah  lagi  dan meninggalkan kedua  anaknya bersama orang tua tergugat. Maka dari itu, potensi mudarat yang diterima si anak tersebut harus dihilangkan.
Selanjutnya, berdasarkan pendidikan Islam seorang ibu merupakan sosok yang dapat menjadi pendidik yang baik bagi si anak apabila memberikan perhatian, waktu serta contoh perilaku  yang  mendidik  bagi  anak.  Namun,  apabila  sang  ibu  justru  tidak  memberikan perhatian, waktu dan kasih sayang serta perilaku yang tidak mendidik, maka ibu dari si anak tersebut tidak bisa dijadikan pendidik yang baik bagi anak (Kasmiati, 2018).
Jika dilihat dari prinsip maqashid syari’ah dalam prinsip hifzh al-nasab maka prinsip ini bertujuan agar si anak tetap jelas nasabnya dari kedua orang tua yang bercerai. Maka dari itu,  hadanah  dijatuhkan  kepada  ayah  kandung  si  anak  dan  bukan  pada  kerabat  ibunya adalah  karena  di  dalam  kewarisan  harus  mempunyai  kejelasan  nasab  dan  agar  tidak dikhawatirkan pemutusan nasab dari orang tua yang bercerai.

## SIMPULAN
Ketentuan hadanah menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam sampai saat ini belum mengatur secara khusus tentang urutan penguasaan anak. Namun dalam fikih Dimaklumi siapa yang berhak mendapatkan hadanah bagi anak yang belum mumayiz atau di bawah umur  ketika  terjadi  perpisahan,  khususnya  pasangan  (ibunya).  Apabila  ibu  tidak memenuhi  syarat  hadanah,  maka  diserahkan  kepada  ibu,  karena  ibu  lebih  berhak mendidik  dan benar-benar memperhatikan anak sampai dia  bisa memahaminya demi keuntungannya sendiri. Putusan hakim tidak mempertimbangkan urutan hadanah jika ibu si anak tidak memenuhi persyaratan. Putusan PA Medan No. 2568/Pdt.G/2020/PA.Mdn menetapkan ayah yang menjadi hak asuhnya dan bukan kepada ibunya ibu. Keputusan hakim yang menetapkan ayah sebagai seseorang yang berhak dalam mengasuh anak adalah karena kelalain ibu dalam mengurus anak sudah sesuai dengan maqashid syari’ah yaitu berkaitan erat dengan konsep dharuriyyat dalam unsur hifzh al-nafs, yang mana prinsip ini bertujuan untuk menjaga diri si anak baik secara jasmani dan rohani agar tidak kehilangan hak bagi dirinya sebagai seorang anak.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Suyuti, Jalaluddin, t.t, al- Jami’ al -Shagir, Juz 2, Bandung: al- Ma’arif
Ayyub, Hasan, 2001, Fiqih Keluarga, Jakarta: Pustaka al-Kaustar Al-Zuhaily, Wahbah, 1989, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Jilid 7, Damaskus: Dar al-Fikr Dapartemen  Agama  Republik  Indonesia,  2005, Alquran  dan  Terjemahnya,  Bandung:
Sygma.
Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, Fiqih Munakahat, Jakarta: Prenada Media Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Kasmiati,  2018, Eksistensi  Ibu  Sebagai  Pendidik  Anak  Usia  Dini  dan  Dampaknya  Bagi Kualitas Pendidikan Anak, Vol. 1 No. 1, Journal of Pedagogy.
Mahkamah Agung RI, 2011, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Mahkamah Agung RI,
Mahmud Yunus, 2000, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung
Nur, Djaman, 2001, Fiqih Munakahat, Semarang: Dina Utama Thoha Putra Group Sabiq, Sayid, 1995, Fikih Sunnah, Vol. II, Darul Fikri.