## JURNAL CREPIDO
Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum Tersedia online di https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/
Volume 02, Nomor 02, November 2020

## EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2020 PADA MASA PANDEMI DARURAT COVID-19 DI INDONESIA
Aprista Ristyawati Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Semarang aprista_r@yahoo.co.id

## Abstract
The Corona Virus Disease (COVID - 19)  is currently happening has increasingly troubled global public  health.  COVID-19  does  not  only  affect  the  public  health  sector,  but  also  many  other sectors ranging from the economy, education, culture, politics, to government. Specifically in the political  field,  the  COVID-19  pandemic  has  resulted  in  postponement  of  the  2020  regional elections (Pilkada). In this paper, we will discuss the negative impacts of continuing to hold the 2020  regional  elections  in  the  midst  of  the  COVID-19  pandemic  and  how  efforts  can  be achieved so that the 2020 simultaneous regional elections can be carried out well. This paper will  be  shown  that  the  holding  of  simultaneous  regional  elections  in  2020  has  positive  and negative impacts, but there are several efforts that can be achieved so that the 2020 regional elections can be carried out well.
Keywords : Simultaneous Regional Elections; COVID-19

## Abstrak
Wabah  Corona  Virus  Disease  (COVID  -  19)  yang  terjadi  saat  ini    semakin  meresahkan kesehatan  masyarakat  global.  COVID-19  tidak  hanya  berdampak  terhadap  sektor  kesehatan publik,  tetapi  juga  banyak  sektor  lain  mulai  dari  ekonomi,  pendidikan,  budaya,  sosial,  politik, hingga  pemerintahan.  Secara  khusus  dalam  bidang  politik),  pandemi  COVID-19  telah mengakibatkan  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada)  2020  mengalami  penundaan.  Pada  tulisan ini,  akan  membahas  mengenai  dampak  negatif  dengan  tetap  diselenggarakannya  pilkada serentak  2020  di  tengah  pandemi  COVID-19  dan  bagaimana  upaya-upaya  yang  dapat ditempuh  agar  pilkada  serentak  2020  dapat  terlaksana  dengan  baik.  Tulisan  ini,  dapat ditunjukkan  bahwa  tetap  diselenggarakannya  pilkada  serentak  tahun  2020  ini  mempunyai dampak  positif  dan  dampak  negatif,  namun  ada  beberapa  upaya  yang  dapat  ditempuh  agar pilkada serentak tahun 2020 dapat terlaksana dengan baik.
Kata Kunci : Pilkada Serentak; COVID-19

## A. Pendahuluan
Wabah Corona Virus Disease ( COVID - 19 ) yang terjadi di seluruh negara di dunia saat ini  semakin  merajalela.  Kasus pneumonia  unknown  etiology atau  Covid-19  ini  pertama  kali terdeteksi  di  Kota  Wuhan  ,  Provinsi  Hubei,  Cina  pada  tanggal  31  Desember  2019.  Sudah hampir  sembilan  bulan  lamanya  kasus Corona  virus/  COVID-19 menjadi  bencana  nasional sejak bulan Maret 2020 lalu. Pandemi seperti ini juga telah mengakibatkan krisis tata kelola dan
Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia
kebijakan penanganan pandemi di berbagai negara di dunia 1 . Indonesia sebagai negara hukum dalam  menghadapi  wabah  pandemi COVID-19 melakukan  upaya  pencegahan  terhadap  jenis penyakit menular tersebut wajib dibentuk dalam sebuah aturan atau regulasi.
Banyak  sektor  dalam  kehidupan  manusia  megalami  dampak  karena  adanya  wabah COVID-19. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan, tetapi  juga  banyak  sektor  lain  mulai  dari  pendidikan,  ekonomi,  budaya,  sosial,  politik,  hingga pemerintahan. Pada tahun 2020 ini, Indonesia memang akan melaksanakan pesta  demokrasi yaitu  pemilihan  kepala  daerah  /  pilkada  serentak.  Namun  dengan  wabah  yang  terjadi  saat  ini dan  dengan  semakin  meningkatnya  jumlah  kasus  covid-19  di  Indonesia  memang  sangat berpengaruh  kepada  sector  politik  khususnya.  Mengingat  kasus  covid-19  yang  semakin merajalela  maka  pemerintah  mengeluarkan  kebijakan  terkait  penundaan  pemilihan  kepala daerah  (pilkada)  serentak  tahun  2020.  Indonesia  memiliki  agenda  untuk  menyelenggarakan Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pilkada)  di  tanggal  23  September  2020.  Namun,  melalui Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati,  dan  Walikota  Menjadi  Undang-Undang,  Pemerintah  Indonesia  memutuskan  untuk menjadwalkan ulang pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 2 . Keputusan tersebut tentunya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menyikapi penundaan beberapa tahapan pilkada pada masa pandemic COVID-19 dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggaraannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif.
Terkait  pelaksanaan  pemilihan  umum  di  beberapa  negara,  ada  55  negara  menunda pemilu  nasional  ataupun  lokal  dan  referendum  nasional.  Namun,  ada  21  negara  yang  tidak menunda  pemilu,  9  diantaranya  telah  terselenggara  di  tengah  pandemi COVID-19. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu pada 15 April 2020 ( International  Institute  for  Democracy  and  Electoral  Assistance ,  2020).  Di  Indonesia, penjadwalan  pilkada serentak  yang akan  diselenggarakan di bulan Desember 2020 dinilai tak realistis.  Karena  faktanya,  hingga  menjelang  bulan  Desember  2020  ini  jumlah  kasus  positif COVID-19 terus  meningkat  secara  nasional.  Banyak  pihak  khawatir,  bila  pilkada  tetap dilangsungkan Desember 2020 justru akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 .
1 W.  Mas’udi  dan  P.S.  Winanti,  2020, Dari  Krisis  Kesehatan  ke  Krisis  Tata  Kelola.  In  W.  Tata  Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm 3- 15.
2 Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  (Perpu) Nomor 2  Tahun  2020 tentang  Perubahan Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat  dirumuskan  permasalahan  sebagai berikut pertama ,  apa  dampak  positif  dan  dampak  negatif  dengan  tetap  diselenggarakannya pilkada  serentak  2020  di  tengah  pandemi COVID-19 ?  dan kedua ,  bagaimana  upaya-upaya yang dapat ditempuh agar pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik?

## B. Pembahasan
1. Dampak  Positif  dan  Dampak  Negatif  Tetap  diselenggarakannya  Pilkada  Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19
Pemilihan  Umum  /  pemilu  merupakan  konsekuensi  logis  dari  negara  demokrasi,  dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum 3 . Pada Pasal 1  ayat  (2)  dan  ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  menjelaskan  bahwa  Indonesia  adalah  negara hukum  yang  demokratis.  Demokratis  berarti  kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan dilaksanakan  menurut  Undang-Undang  Dasar.  Demokrasi,  negara  hukum,  dan  negara kesejahteraan menjadi dasar filosofis dari penyelenggaraan pemilu 4 . Menurut Satjipto Rahardjo, Pemilu  yang  demokratis  ialah  lembaga  yang  mereproduksi  kontrak  sosial  baru  antara  rakyat dengan pemimpin pemerintahan 5 . Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu selain sebagai perwujudan  demokrasi  dan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM),  juga  bertujuan  untuk  mengisi  dan melaksanakan  suksesi  kepemimpinan  secara  tertib 6 .  Dalam  melaksanakan  pemilihan  umum yang demokratis, dapat dijalankan secara langsung maupun tidak langsung 7 .
Di tahun 2020 ini Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu dengan pemilihan  umum  kepala  daerah  secara  serentak.  Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  Serentak artinya  Pemilihan  kepala  daerah  yang  dilakukan  secara  langsung  oleh  penduduk  daerah administrative setempat yang memenuhi syarat, yang dilakukan secara bersamaan di daerah- daerah  yang  ada  di  Indonesia.  Pemilihan  kepala  daerah  dilakukan  sekaligus  bersama  wakil kepala daerahnya, yang mana mencakup Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan  Wakil  Bupati  untuk  kabupaten,  dan  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  untuk  kota.  Ada  270 wilayah  di  Indonesia  akan  menggelar  Pilkada  2020.  Pilkada  serentak  2020  ini  merupakan Pilkada  serentak  gelombang  keempat  yang  dilakukan  untuk  kepala  daerah  hasil  pemilihan
3 Arief Hidayat, 2010, Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum ), Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum , Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 32
4 Harry  S  Nugraha,  “Gagasan  Amandemen  Ulang  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1), 2018, hlm 61-85
5 Ida  Budhiati,  “Quo  Vadis  Demokrasi  Prosedural  dan  Pemilu:  Sebuah  Refleksi  Teoritis” Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Vol. 42, (No. 2), 2013, hlm 268-273
6 Jimly  Asshiddiqie,  2014, Pengantar Ilmu  Hukum Tata  Negara ,  Edisi  1, Cetakan  6,  Jakarta,  Rajawali Pers, hlm 17
7 W. Melfa, “Penataan Hukum Menuju Hukum Ideal Dalam Pengaturan Pemilukada”, Masalah-Masalah Hukum , Vol. 42, (No. 2), 2013, hlm 211–217.
Desember 2015. Ada 270 daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2020, rinciannya adalah 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 karena Pilkada Kota Makassar diulang pelaksanaannya. 8
Di  tengah-tengah  pandemi COVID-19 yang  terjadi  saat  ini  dan  dengan  tetap diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020 yang awalnya dilaksanakan pada tanggal 23 September  2020  dan  ditunda  menjadi  bulan  Desember  2020  memang  sudah  seharusnya negara  mampu  merespon  keadaan  yang  dimanifestasikan  dalam  wujud  peraturan perundangan-undangan  sebagai  jaminan  konstitutisonalitas  penundaan  Pilkada  2020. Peraturan  tersebut  harus  mampu  bertindak  guna  melindungi  rakyat  dan  menjamin kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.
Dengan tetap  diselenggarakannya  Pilkada Serentak 2020 di tengah  pandemi COVID-19 ini  dengan  aturan  yang  berlaku  tentunya  memiliki  dampak  positif  dan  juga  dampak  negatif. Dampak positifnya antara lain :

## a.  Amanat Regulasi yang berlaku tetap terlaksana
Dengan  diselenggarakannya  Pilkada  Serentak  tahun  2020  berarti  pula merupakan  pelaksanaan  amanat  yang  tertuang   dalam  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2016  Pasal  201  ayat  6  dapat  terlaksana  yang  mana  berbunyi  “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan  Wakil Walikota  hasil pemilihan  tahun  2015  dilaksanakan  pada bulan  September tahun 2020 ” 9 . Namun memang karena pandemi covid-19 ini pilkada serentak ditunda dengan  dikeluarkannya  Perpu  Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Perubahan  Ketiga  Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan pada bulan Desember 2O2O”, yang mana penundaan pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan desember 2020.
Pilkada  serentak  ini  memang  harus  tetap  diselenggarakan  namun  tentunya dengan  protokol  Kesehatan  yang  ketat,  karena  peran  dan  posisi  dari  kepala  daerah memang  sangat  dibutuhkan  untuk  saling  bersinergi  dan  berkolaborasi  dengan
8 “Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020”, Detiknews , Minggu 23 Juni 2019.
9 Pasal 201 ayat  6  Undang-Undang  Nomor 10 Tahun  2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
pemerintah  pusat  guna  mempercepat  penanganan COVID-19 serta  percepatan proses pemulihan pasca- COVID-19 .

## b.  Hak Konstitusional Peserta Pilkada dan Masyarakat tetap terpenuhi
Implementasi  dari  kedaulatan  rakyat  salah  satunya  ialah  dengan diselenggarakannya  pemilihan  umum.  Mengingat  tahun  2020  ini  Indonesia  akan menyelenggarakan  pilkada  serentak,  maka  pilkada  serentak  ini  harus  tetap dilaksanakan  walaupun  berada  ditengah-tengah  wabah  pandemi  covid-19  namun tentunya juga tetap menerapkan protokol Kesehatan. Pilkada serentak ini merupakan salah  satu  sarana  penyaluran  hak  asasi  warga  negara  yang  sangat  principal,  maka dari  itu  dalam  rangka  pelaksanaan  hak-hak  asasi  warga  negara  sudah  seharusnya pemerintah  menjamin  terlaksananya  pilkada  serentak  tahun  2020  apalagi  sudah seharusnya  pula  Pemerintah  menjamin  agar  pelaksanaan  pilkada  serentak  jangan sampai  tertunda  lebih  lama  lagi.  Hal  terkait  Penyelenggaraan  pemilu  yang  ada  di dalam  Undang  Undang  Dasar  NRI  Tahun  1945,  merupakan  salah  satu  dasar  dari segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia. Karena, momentum politik seperti pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara. Baik mereka sebagai  calon peserta pemilu maupun siapa saja yang hendak menyalurkan hak politiknya untuk memilih dan dipilih.
c.  Mengurangi  praktik  kepemimpinan  pemerintah  daerah  yang  terlalu  banyak dipimpin oleh pejabat sementara
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pejabat  sementara  atau  pelaksana  tugas  (Plt) sangat terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang  strategis.  Artinya  para  pejabat  sementara  tidak  dapat  mempunyai  wewenang untuk membuat aturan yang mana sangat penting sekali diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan  persoalan  di masa  pandemic COVID-19 ini  dan  juga  dianggap kurang  efektif  karena  kewenangan  yang  dimiliki  oleh  Pejabat  sementara  sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja.
Kepala  Daerah  dan  wakil  kepala  daerah  Bukan  sekadar  simbol  pemerintahan, tapi  gubernur,  wali  kota  atau  bupati  memiliki  kewenangan  yang  lebih  powerful, misalnya  dalam  bidang  penataan  organisasi  birokrasi,  SDM  atau  kepegawaian maupun  soal  alokasi  anggaran  untuk  merealisasikan  janji-janji  kampanyenya  pada rakyat yang telah memilihnya.

## d.  Mencegah Pembengkakan Anggaran
Dampak lain  yang  perlu  dipikirkan  lagi  jika  pelaksanaan  pilkada tahun 2020  ini ditunda adalah pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya yang dimaksud yaitu baik dari  pemerintah  maupun  dari  pasangan-pasangan  calon  kepala  daerah  yang  mana sudah  banyak  mengeluarkan  biaya  operasional  dalam  melalukan  sosialisasi  dan persiapan lainnya guna keperluan pilkada. Anggaran yang telah dicairkan pada tahun 2020 akan terbuang sia-sia karena lewat tahun anggaran.
Dampak positif tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat dan baik. Selain dampak positif, dengan diselenggarakannya  pilkada juga membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif , antara lain :

## a.  Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi
Dengan  tetap  diselenggarakannya  Pilkada  ini  memang  tidak  dapat  dipungkiri sangat  berpotensi  memunculkan  kerumunan-kerumunan  massa  yang  mana  potensi penularan  sangat  tinggi.  P ilkada di  masa  pandemi punya  risiko  besar.  Seperti tecermin pada  hari  pertama  pendaftaran  pasangan  calon  pada  tanggal  4  September lalu,  banyak  pasangan  calon  di  berbagai  daerah memancing  kerumunan  dengan melakukan konvoi  yang  kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan covid- 19. Terlebih lagi, kini sejumlah  bakal calon juga terinfeksi virus Corona. Hal tersebut tentunya sangat membuat semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang  pilkada dilaksanakan,  yang  ditakutkan lonjakan  kasus  covid-19  bisa  menciptakan  krisis  yang semakin  meresahkan  semua  masyarakat.  Hal  tersebut  tentu  sangat  berpotensi menciptakan klaster besar apalagi di daerah-daerah  yang sebelumnya masih berkategori zona  hijau  bisa  jadi  dengan  diselenggarakannya pilkada  bisa  berpotensi  menjadikan daerah  tersebut  zona  merah  jika  semua  orang  tidak  memiliki  kesadaran  untuk  tetap melaksanakan protokol Kesehatan covid-19.

## b.  Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan
Dengan  tetap diselenggarakannya pilkada tahun  2020  tentunya  akan membuat kekhawatiran  terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi  politik  uang  yang  semakin  marak  di  tengah  kondisi  pandemi. Perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan  hidup.  Hal  tersebut  ditakutkan  para  pemilih  memilih  calon  kepala  daerah
tanpa  mempertimbangkan  kualitas  yang  baik  hanya  karena  diiming-imingi  uang  saja yang bahkan jumlahnya pun tidak seberapa.
Selain  itu,   potensi pelanggaran  pada  hari  pelaksanaan  pilkada  serentak  tahun 2020  ini  dapat  berpotensi  terjadi  pada  tiga  tahapan  pilkada,  yaitu  pada  tahapan pemungutan,  penghitungan  dan  rekapitulasi.  Terutama  pada  tahapan  rekapitulasi adalah  pembukaan  kotak  suara  di  luar  ketentuan,   pemungutan  di  tengah  pandemi covid  ini  menggunakan  hal  baru  di  dalam  hal  penggunaan  teknologi  dan  ditakutkan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi tersebut.

## c.  Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput
Keputusan  pemerintah  terkait  penyelenggaraan  Pilkada  mendapatkan  protes oleh  beberapa  masyarakat.  Dikhawatirkan  dengan  tetap  dilaksanakannya  Pilkada serentak  tahun  2020    ini  diprediksi  akan  berpotensi  memunculkan  masyarakat  yang tidak menggunakan hak pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah Golput (Golongan Putih) karena alasan kesehatan dan keselamatan warga.
Menjadi  Golput  boleh  jadi  adalah  pilihan  yang  paling  rasional  mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah covid-19 yang  sangat    membuat  resah.  Hal  yang  ditakutkan  adalah  jika  pemerintah  tetap menerapkan  kebijakannya  untuk  tetap  menyelenggarakan  pilkada  serentak  yang berpotensi  memiliki  risiko  akan  membuat  kepercayaan  publik  terhadap  negara  akan menurun.  Apalagi  situasi  yang  ada  saat  ini  diperparah  dengan  maraknya  spekulasi tentang kolusi dan menguatnya politik dinasti di kalangan pemerintah serta maraknya politik uang karena perekonomian Indonesia yang semakin terpuruk sehingga Pilkada yang bersih dan jujur sulit untuk diselenggarakan.

## 2. Upaya-Upaya Agar Pilkada Serentak 2020 Dapat Terlaksana Dengan Baik
Dengan  tetap  diselenggarakannya  pilkada  serentak  tahun  2020  di  tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih mewabah di Indonesia ini tentunya kita semua berharap, baik dari aspek demokrasi maupun kesehatan masyarakat, sama-sama dapat tercapai dan tidak ada satupun  yang  dipertaruhkan.  Pesta  demokrasi  yang  terwujud  melalui  pilkada  serentak  tahun 2020  diharapkan  dapat  berjalan  dengan  lancar,  tingkat  partisipasi  masyarakat  tetap  tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19 . Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar  pilkada  serentak  tahun  2020  ini  dapat  berjalan  dengan  baik  dan  efektif.  Upaya-upaya tersebut antara lain :

## a.  Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan
Upaya  dalam  persiapan  pelaksanaan  pilkada  serentak  tahun  2020  yang  baik tentu    dapat  meningkatkan  kualitas  berdemokrasi  dengan  tetap  patuh  protokol kesehatan  untuk  mencegah  penularan  Covid-19.  Pada  tiap  tahapan  pilkada diharapkan  semua  dapat  menyesuaikan  dengan  mekanisme  pemilihan  dan  protokol kesehatan Covid-19.
Penyelenggara  Pilkada,  para  kepala  daerah  dan  para  calon  kepala  daerah, pengawas  Pilkada,  serta  aparat  keamanan  negara  diharapkan  juga  agar  turut berperan  aktif  dalam  menciptakan  situasi  yang  kondusif  dalam  pelaksanaan  Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 nanti.
Salah  satu  upaya  agar  pilkada  serentak  tahun  2020  tetap  terlaksana  adalah dengan  menerapkan  aturan  pada  Pasal  11  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak  Lanjutan  dalam  Kondisi  Bencana  Nonalam  Corona  Virus  Disease  2019 ( COVID-19 ) : 10
(1)  Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan  Calon,  serta  para  pihak  yang  terlibat  dalam  Pemilihan  Serentak Lanjutan wajib melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai  dengan  Pasal  9  paling  kurang  berupa  penggunaan  masker  yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
(2)   Dalam  hal  terdapat  pihak  yang  melanggar  kewajiban  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS memberikan teguran  kepada  pihak  yang  bersangkutan  untuk  mengikuti  ketentuan  protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019  ( COVID- 19 ).
(3)  Dalam  hal  pihak  yang  bersangkutan  telah  diberikan  teguran  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tetap  tidak  melaksanakan  protokol  kesehatan  protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019  ( COVID- 19 ), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS berkoordinasi dengan Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  atau
10 Pasal  11  Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 )
Panwaslu  Kelurahan/Desa  untuk  mengenakan  sanksi  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang- undangan.

## b.  Tetap menjunjung integritas dalam Penyelenggaran Pilkada
Integritas  merupakan  suatu  keutamaan,  suatu  karakter  baik  manusia  atau budaya  baik  organisasi,  yang  menimbulkan  daya  dorong  bagi  pemiliknya  untuk mewujudkan  keputusan  dan  tindakan  bagi  kebaikan  bersama 11 .  Integritas  sangat berperan  dalam  mengarahkan  kompetensi  untuk  menghasilkan  kinerja  baik  dan berkualitas.  Dalam  penyelenggaraan pilkada,  integritas  dapat  dilihat  dari  semua  sisi subyek.  Dari  sisi  penyelenggara  pilkada,  dapat  dilihat  seberapa  konsistennya  dalam melaksanakan hukum dan aturan pemilihan kepala daerah. Dari sisi peserta pilkada, dapat dilihat dari bagaimana wujud pelaksanaan hukum penyelenggaraan pilkada dan apakah  mencari  celah  untuk  melakukan  pelanggaran  serta  setelah  memenangkan suara dalam pilkada akan menepati janji dan menerapkan program dan kebijakannya atau tidak. Dari sisi pemilih, dapat dilihat dari bagaimana ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan  pilkada  sebelum  maupun  sesudahnya  serta  dilihat  dari  bagaimana pemilih tidak ikut menjadi pelanggar pilkada.
Dalam menerapkan integritas ada beberapa tantangan yang menjadi faktor yang melemahkan  integritas,  antara  lain 12 :  (1)  Rendahnya  nilai  religiusitas,  disiplin  serta etika dalam bekerja serta adanya sifat tamak, egois dan mementingkan diri sendiri; (2) Tidak  adanya good  will serta  keteladanan  dari  pemimpin  untuk  meningkatkan integritas.  Karena  Keputusan  pemimpin  yang  berlawanan  dengan  ketentuan perundang-undangan tentunya dapat menyebabkan runtuhnya integritas tersebut; (3) Sistem  dan  prosedur  yang  tidak  transparan  dan  efektif,  hal  tersebut  ditakutkan berpotensi  terjadinya  kecurangan  dalam  hal  ini  adalah  kecurangan  dalam pelaksanaan  pilkada  yang  mana  hak  tersebut  juga  dapat  dikategorikan  menciderai demokrasi;  (4)  Struktur  organisasi  yang  tidak  sistematis,  tidak  memiliki  tujuan  yang jelas, tumpang  tindih  pembagian tugas dan adanya persaingan  yang tidak sehat;  (5) Budaya kerja yang tidak mementingkan integritas.
11 Gunardi  Endro,  “Menyelisik  Makna  Integritas  dan  Pertentangannya  dengan  Korupsi”,  Universitas Bakrie, Volume 3, Nomor 1, Maret 2017 , hlm 131.
12 Agni  Indriani,  “Mewujudkan  Penyelenggara  Pemilu  Berintegritas,  Suara  KPU  Jawa  Timur”, Jurnal Inspirasi Demokrasi , November 2016 , hlm 13.
Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia

## c.  Harus ada komitmen baik untuk Peserta pilkada maupun pelaksana
Penegakan  disiplin  protokol  kesehatan  sangat  diutamakan  mengingat  aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan  yang  besar  dalam  rangka  melaksanakan  pilkada  serentak  tahun  2020  di tengah  pandemi COVID-19 ini.  Karena  beberapa  pelanggaran  mengenai  penegakan disiplin  protokol  Kesehatan  masih  banyak  terjadi.  Perlu  disadari  bahwa  dalam pelaksanaan  pilkada  serentak  ini  tidak  hanya  menyangkut  persaingan  politik  antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan.

## d.  Kedisiplinan Masyarakat
Rencana   pilkada  tidak  boleh  mengabaikan  kesehatan  dan  keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk  kebaikan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Demokrasi  memiliki  makna pemerintahan  dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan  untuk  rakyat.  Artinya,  setiap  kebijakan apapun  itu  adalah  untuk  kebaikan  dan  kemaslahatan  masyarakat.  Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting.
Badan  Pengawas  Pemilu  RI  telah  gencar  mengingatkan    protokol  kesehatan pencegahan COVID-19 dalam    Pilkada  2020.  Apabila  ada  pihak  yang  terlibat  dalam pilkada  kemudian  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan  maka  siap-siap  mendapatkan teguran  hingga  sanksi.  Oleh  karena  itu  tantangan  tersebut  harus kita  cegah  dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada,  pemerintah,  partai politik pasangan calon,  masyarakat  bagaimana  kita  punya  komitmen  punya  niat  yang  kuat  untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID dengan baik dan tetap aman.

## C. Simpulan
Berdasarkan  pembahasan  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tetap terselenggaranya Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 memiliki dampak positif  dan  juga  dampak  negatif.  Dampak  positifnya  antara  lain  amanat  regulasi  yang  berlaku tetap  terlaksana,  hak  konstitusional  peserta  Pilkada  dan  masyarakat  tetap  terpenuhi, mengurangi  praktik  kepemimpinan  pemerintah  daerah  yang  terlalu  banyak  dipimpin  oleh pejabat  sementara,  mencegah  pembengkakan  anggaran.  Sedangkan  dampak  negatifnya antara lain resiko penularan COVID-19 semakin tinggi , berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan, penolakan Pilkada berpotensi meningkatkan angka golput. Upaya-upaya agar  Pilkada  serentak  2020  dapat  terlaksana  dengan  baik  antara  lain  meningkatkan
pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada, harus ada komitmen baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana, kedisiplinan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Asshiddiqie,Jimly,  2014, Pengantar  Ilmu  Hukum  Tata  Negara ,  Edisi  1,  Cetakan  6,  Jakarta, Rajawali Pers.
Dahl,  Robert  A.,  1971, Polyarchy:  Opposition  and  Participation ,  Yale  University  Press,  New Haven and London.
W.Mas’udi    &  Winanti,  P.  S,    2020, Dari  Krisis  Kesehatan  ke  Krisis  Tata  Kelola.  In  W.  Tata Kelola  Penanganan  COVID-19  di  Indonesia  Kajian  Awal ,  Yogyakarta,  Gadjah  Mada University Press.

## Jurnal:
Akbar,Idil,  2016, Pilkada  Serentak  dan  Geliat  DInamika  Politik  dan  Pemerintahan  Lokal Indonesia , Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.2. No.1 April 2016
Budhiati  Ida,  2013,  “Quo  Vadis  Demokrasi  Prosedural  dan  Pemilu:  Sebuah  Refleksi  Teoritis” Jurnal Masalah-Masalah Hukum , Vol. 42, (No. 2).
Endro  ,  Gunardi,  2017,  “Menyelisik  Makna  Integritas  dan  Pertentangannya  dengan  Korupsi”,
Universitas Bakrie, Volume 3, Nomor 1
Indriani, Agni, 2016,  “Suara KPU Jawa Timur”, Jurnal Inspirasi Demokrasi , November 2016.
Melfa,  W,  2013,  “Penataan  Hukum  Menuju  Hukum  Ideal  Dalam  Pengaturan  Pemilukada”,
Jurnal Program  Studi  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Universitas  Diponegoro Masalah-Masalah Hukum , Vol. 42, (No. 2)
Nugraha,  Harry  S,  2018,  “Gagasan  Amandemen  Ulang  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 3, (No. 1)

## Orasi Ilmiah:
Hidayat,  Arief,  2010,    “Bernegara  Itu  Tidak  Mudah  (Dalam  Perspektif  Politik  dan  Hukum)”,
Dalam Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Ilmu  Hukum ,  Semarang,  Fakultas  Hukum Universitas Diponegoro,

## Surat Kabar:
“Ini 270 Daerah yang Gelar Pilkada Serentak 2020”, Detiknews, Minggu 23 Juni 2019.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  2020  tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota  Serentak  Lanjutan  dalam  Kondisi  Bencana  Nonalam Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19 )
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  (Perpu)  Nomor  2  Tahun  2020  tentang Perubahan  Ketiga  atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang