## Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia)

## A.Wahyurudhanto
Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian – PTIK Jl. Tirtayasa Raya 6, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. E-mail: wrudhanto@gmail.com

## Abstract:
Trafficking in persons is a matter of widespread concern, so that in order to overcome the crime of trafficking in persons, the government ratified the UN protocol by issuing Law No. 21 of 2007 concerning the Eradication of Criminal Trafficking in Persons (PTPPO). But the fact is that TPPO cases are like an iceberg phenomenon and difficult to enforce in Indonesia. This study found data that law enforcement of the TPPO Law carried out by the Indonesian National Police experienced obstacles in the presumption or application of the articles used. Besides that the lack of employment and wages in the area where the research was conducted, namely East Nusa Tenggara made people have no other choice but to become Indonesian Migrant Workers in Malaysia. So this study recommends, one of which is a moratorium on the sending of Indonesian Migrant Workers to Malaysia, so that there is value in bargaining in negotiating various agreements to protect Indonesian Migrant Workers.
Keywords: Crime of Trafficking in Persons, Law Enforcement, Moratorium.

## Abstrak:
Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas, sehingga untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah meratifikasi protokol PBB tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Namun faktanya bahwa kasus-kasus TPPO bagaikan fenomena gunung es dan sulit ditegakkan di Indonesia. Penelitian ini menemukan data bahwa penegakan hukum Undang Undang TPPO yang dilakukan oleh Polri mengalami kendala dalam persangkaan atau perkenaan pasal yang dipergunakan. Disamping itu minimnya lapangan kerja dan upah kerja di wilayah yang menjadi lokasi penelitian, yaitu Nusa Tenggara Timur membuat orang tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi pekerja Migran Indonesia Di Negeri Jiran Malaysia. Maka penelitian ini merekomendasikan, salah satunya adalah dilakukan moratorium untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Malaysia, agar ada nilai bargaining dalam negosiasi berbagai kesepakatan untuk melindungi Pekerja Migran Indonesia.
Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang, Penegakan Hukum, Moratorium.

## Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

## Latar Belakang
Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia tidak luput dari kemajuan perkembangan zaman yang menuntut sebuah negara untuk menjadi bagian dari fenomena global. Globalisasi akhirnya juga telah membuka ruang lingkup kejahatan menjadi berkembang tidak hanya pada tingkatan domestik saja, namun hingga lintas batas negara ( transnational crime ). Salah satu bentuk transnational crime adalah human trafficking (perdagangan orang). Human trafficking telah dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas negara seiring dengan mudah terbukanya jalur komunikasi dan transportasi antar negara. Sebagai salah satu negara dengan penduduk terpadat, Indonesia diketahui telah menjadi salah satu negara penyumbang perdagangan manusia terbesar di kawasan Asia. Berdasarkan data dari International Organization for Migration (IOM)  pada tahun 2005-2014, dari 7.193 orang yang terindikasi, sebesar 92,46% korban human trafficking berasal dari Indonesia dengan mayoritas korban adalah wanita dan anak-anak ( www.indonesia.iom.int) .
Fenomena korban perdagangan orang di Indonesia adalah TKI yang umumnya adalah kaum wanita tidak memiliki keterampilan, berasal dari pedesaan dengan tingkat pendidikan yang rendah dan tidak banyak memiliki pilihan selain menjadi tenaga kerja di luar negeri. Berbagai penyebab yang mendorong terjadinya hal tersebut, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidaktersediaan lapangan kerja, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan. Dalam pemberitaan saat ini, fenomena perdagangan orang sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Namun para tenaga kerja ini tidak dilindungi peraturan tenaga kerja di Indonesia maupun negara tujuan. Karena para tenaga kerja wanita ini
bekerja di rumah pribadi para majikan mereka, tersembunyi dari pengamatan masyarakat, maka keadaan mereka seperti ini menjadikan posisi rentan berupa kekerasan dan eksploitasi. Data pada IOM menyatakan bahwa Indonesia merupakan sumber utama untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) lintas batas dan internal, terutama untuk eksploitasi tenaga kerja dan seksual. Sebagian besar dari korban perdagangan lintas batas adalah migran perempuan yang di- perdagangkan melalui jalur-jalur rekrutmen tenaga kerja.
Perdagangan orang menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh Indonesia. Untuk mengatasi tindak pidana perdagangan orang, pemerintah meratifikasi protokol PBB tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Dalam Undang-undang nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, isinya tidak jauh berbeda dengan rumusan dari Protokol PBB dan lebih rinci atau mencakup ruang lingkup tindak pidana perdagangan dari rumusan KUHP.  Namun faktanya bahwa kasus-kasus TPPO bagaikan fenomena gunung es dan sulit ditegakkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu UU PTPPO memiliki konsekuensi yuridis yang luas (terikat banyak undang- undang), seperti UU Perlindungan Anak, UU Imigrasi, KUHP, UU TKI, UU Tenaga Kerja, UU Sistem Administrasi dan Kependudukan, UU Penempatan TKI di Luar Negeri dan lain- lain. Selain itu juga, pemahaman yang kurang dan tidak seragam diantara aparat penegak hukum. Tindak pidana perdagangan manusia yang merupakan kejahatan lintas Negara atau kejahatan transnasional sudah menjadi keprihatinan global Negara-negara di dunia.
Dari penelitian ini diharapkan bagi Polri sebagai bagian yang terlibat dalam penanganan TPPO dapat secara khusus memberikan masukan formula yang tepat dalam rangka
menegakkan hukum dan melindungi korban, terkait dengan kerjasama antar-negara.

## Permasalahan
Permasalahan yang didalami dalam penelitian ini adalah: apa mekanisme paling efektif dalam kerjasama antar-negara terhadap penanganan tindak pidana perdagangan orang ?
Untuk mempertajam materi penelitian, maka fokus penelitan ini dirinci sebagai berikut : 1. Modus tindak pidana perdagangan orang antar-negara; 2. Penegakan hukum dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang antar-negara saat ini; dan 3. Bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan kerjasama teknik terkait dengan tindak pidana perdagangan orang yang efektif dalam kerjasama antar negara terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

## Tujuan Dan Keluaran Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengambil kebijakan yang terkait kerjasama antar-negara terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban dalam tindak pidana perdagangan orang.
Keluaran dari penelitian ini adalah berupa prosiding penelitian yang berisi mengenai laporan penelitian, analisis, serta rekomendasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

## Landasan Konseptual

## 1.  Konsep Perdagangan Manusia
Dalam Protokol Palermo tahun 2000, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan perdagangan manusia ( Human Trafficking ) sebagai perekrutan, pengiriman, pemindahan,
penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk Mencegah Menanggulangi dan Menghukum PerdaganganManusia, khususnya perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas Negara) (www. idlo.int). Yang termasuk dalam perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi di antaranya adalah kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, perhambaan, pengambilan organ tubuh dan eksploitasi untuk tujuan seksual.
Sedangkan Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW) mendefinisikan perdagangan manusia sebagai semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk pengunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali ( www.gaatw.org) .
Dilihat dari bentuknya, perdagangan manusia dapat terjadi dalam berbagai peristiwa yaitu: penjualan anak, penyelundupan manusia, migrasi dengan tekanan, prostitusi anak, dan prostitusi perempuan dewasa.

## 2.  Konsep Kerjasama Antar-negara
Kerjasama merupakan serangkaian
hubungan yang tidak didasari oleh kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti pada organisasi internasional. Kerjasama terjadi karena adanya penyesuaian perilaku oleh para aktor sebagai respon dan antisipasi terhadap pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor lain. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang secara nyata diadakan. Namun apabila masing-masing pihak telah saling mengetahui, perundingan tidak perlu lagi dilakukan. (Dougherty and Pfaltzgraff 1997 : 418)
Sifat kerjasama internasional biasanya bermacam-macam, seperti harmonisasi hingga integrasi (kerjasama internasional paling kuat). Kerjasama demikian terjadi ketika ada dua kepentingan bertemu dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Ketidakcocokan ataupun konflik memang tidak dapat dihindarkan, tapi dapat ditekan apabila kedua belah pihak bekerjasama dalam kepentingan dan masalahnya.
Terdapat tiga tingkatan kerjasama internasional (Hocking and Smith 1990 : 222) yaitu:
a. Konsensus, merupakan suatu tingkatan kerjasama yang ditandai oleh sejumlah ketidakhirauan kepentingan diantara negara- negara yang terlibat dan tanpa keterlibatan yang tinggi diantara negara-negara yang terlibat.
b. Kolaborasi, merupakan suatu tingkat kerjasama yang lebih tinggi dari konsensus dan ditandai oleh sejumlah besar kesamaan tujuan, saling kerjasama yang aktif diantara negara-negara yang menjalin hubungan kerjasama dalam memenuhi kepentingan masing-masing.
c.  Integrasi, merupakan kerjasama yang ditandai dengan adanya kedekatan dan keharmonisan yang sangat tinggi diantara negara-negara yang terlibat. Dalam integrasi jarang sekali
terjadinya benturan kepentingan diantara negara-negara terlibat.

## 2.  Bentuk Tindak Perdagangan Orang
Ada beberapa bentuk tindak perdagangan orang yang harus diwaspadai, karena terkadang masyarakat tidak sadar bahwa dirinya sudah menjadi korban dari perdagangan orang. Beberapa  bentuk tindak pidana perdagangan orang menurut Agus Hamim dan Agustinanto: 1 , yaitu:
Pertama kerja paksa seks dan eksploitasi seks – baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesi a . Dalam banyak kasus, perempuan dan anak-anak dijanjikan bekerja sebagai buruh migran, PRT, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan-pekerjaan lain tanpa keahlian tetapi kemudian dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan.
Kedua, Pembantu Rumah Tangga (PRT) – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. PRT baik yang di luar negeri maupun yang di Indonesia diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan ilegal, upah yang tidak dibayar atau yang dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik ataupun psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makanan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.
Ketiga, Bentuk Lain dari Kerja Migran – baik di luar ataupun di wilayah Indonesia. Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai PRT, yang lainnnya dijanjikan mendapatkan
1   Hamim, Anis dan Agustinanto. 2008. Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan. Jakarta: Yayasan Obor: 40
pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri cottage, atau toko kecil. Beberapa dari buruh migran ini diperdagangkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan, atau kekerasan.
Keempat, Penari, Penghibur dan Pertukaran Budaya – terutama di luar negeri. Perempuan dan anak perempuan dijanjikan bekerja sebagai penari duta budaya, penyanyi, atau penghibur di negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industri seks atau pada pekerjaan dengan kondisi mirip perbudakan.
Kelima, Pengantin Pesanan – terutama di luar negeri. Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang berkebangsaan asing, telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus semacam itu, para suami mereka memaksa istri-istri baru ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industri seks.
Keenam, Beberapa Bentuk Buruh/ Pekerja Anak – terutama di Indonesia. Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai seperti jermal, dan bekerja di perkebunan telah diperdagangkan ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini. Dan terakhir, Penjualan Bayi – baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Beberapa buruh migran Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal.

## Disain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif-eksplanatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara
terhadap korban dan pelaksana kebijakan dalam penanganan Tindak Pidana Perdangan Orang, serta telaah pustaka. Analisis data dilakukan dengan deskriptif eksplanatif.  Apabila terdapat data kuantitatif, data akan dianalisis dengan cara deskriptif kuantitatif.
Karena pertimbangan waktu pelaksanaan dan anggaran yang tersedia, penelitian ini dilakukan di wilayah yang bisa mewakili tema penelitian, yaitu wilayah asal korban TPPO, wilayah transit TPPO, dan wilayah tujuan TPPO. Untuk itu dalam penelitian ini, wilayah yang dijadikan obyek penelitian adalah Wilayah Hukum Polda Nusa Tenggara Timur, Polda Kepri, serta Negara Malaysia dengan pilihan wilayah pada Johor Bahru.
Sedangkan untuk pengambil kebijakan, pengumpulan data dilakukan di Bareskrim Polri, Divisi Hubinter Polri, Kementerian Luar Negeri, BNP2TKI, serta ditambah NGO yang selama ini aktif menangani human trafficking , yaitu International Organization for Migration (IOM)

## Temuan Penelitian

## 1.  Wilayah Hukum Polda NTT
a.  Tingginya angka keberangkatan warga NTT untuk bekerja di luar daerah, teriutama di luar neger dengan tujuan Malaysia, sebagian besar karena latar belakang tingkat kemiskinan yang tinggi, minimnya tingkat pendidikan, terbatasanya lapangan kerja di NTT, ketidaktahuan masyarakat, perekrut yang aktif mencari korban, kondisi ekonomi masyarakat.
Kemiskinan termasuk faktor  utama yang mendorong orang untuk melakukan apapun agar keluar dari keterbatasan yang dialami. Ketimpangan dan gejala kemiskinan di NTT memunculkan
masalah bagi hak-hak perempuan di NTT, mereka dituntut untuk memperbaiki  kondisi ekonomi. Menurut data Badan Pusat  Statistik (BPS) pada September 2015, sekitar 19,6 dari total 4,9 juta populasi NTT tergolong dalam kategori penduduk miskin. Propinsi NTT merupakan propinsi termiskin urutan ketiga dari 33 Propinsi di Indonesia.
Mayoritas warga NTT secara ilegal direkrut sebagai pekerja migran karena tidak memiliki   pemahaman   akan bahaya  dan resiko bekerja di luar negeri. Pengaruhnya pada  tingkat pendidikan yang minim, tamat SD atau bahkan tidak bersekolah. Pengetahuan yang minim membuat mereka mudah ditipu dan diperdaya sehingga mudah dijadikan korban TPPO.
Karena pendidikan yang rendah dan kurangnya interaksi dengan media, menjadikan kondisi ketidaktahuan masyarakat akan kerentanan TPPO. Salah satu modus yang kerap dilakukan para para perekrut adalah dengan mendatangi keluarga korban dan memberikan uang sirih pinang kepada keluarga, orang tua korban untuk mengikat korban dengan rata-rata Rp. 2.000.000 sampai Rp.3.000.000. Mereka datang membawa uang sirih pinang,untuk orang tua korban, sehingga orang tua korban merasa terbebani dan merelakan anaknya untuk menjadi korban TPPO.
Perusahaan atau perorangan menjadikan rekrut pekerja sebagai “profesi”, karena imbalan yang tinggi. Data yang diperoleh, umumnya perekrut justru dari orang dekat korban, baik famili atau tetangga, karena dengan menjadi
perekrut memperoleh uang jasa, rata- rata Rp 2,5 juta untuk satu pekerja yang bisa direkrut.
b.  Permintaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang cukup tinggi dengan tawaran gaji yang lebih besar. Tingginya permintaan PMI ini juga diberangi dengan lapangan kerja yang tidak ada di NTT. Sebagai salah satu temuan, di wilayah Timor Tengah Selatan, menurut menjelasan dari Disnaker TTS, pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja di TTS sebanyak 213.155 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.900 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Kondisi ekonomi masyarakat (terjerat hutang piutang).
c. Beberapa kasus ditemukan dalam penelitian ini, karena terjerat hutang, maka pilihan yang dilakukan adalah bekerja di luar negeri dengan tujuan untuk menghindarkan ditagih, serta untuk mencari uang dalam upaya membayar utang. Maka jalur ilegal yang ditempuh karena kerap kali masalah pendidikan dan kompetensi menjadi ganjalan utama jika melakukan dengan cara legal.
d.  Para korban   biasanya dikirim ke Malaysia, Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Perekrutan tenaga kerja (korban), sebagian besar diambil dari remaja umur belasan tahun dan dikirim secara ilegal tanpa harus memiliki KTP dan syarat sebagai pekerja resmi. Atau semua dokumen akan dipalsukan mulai dari passport untuk yang bekerja diluar negeri hingga dokumen penting dan data diri lainnya. Pemalsuan identitas ini dilakukan oleh sindikat yang mengatur perjalanan dari lokasi direkrut sampai tiba di Malaysia.

## Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
e.  Dalam hal penanganan TPPO, pihak kepolisian serinkali mengalami kendala dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Kendala yang sering dialami yaitu:

## 1) Penyidik kesulitan melakukan
identifikasi data karena data yang ada pada korban, yaitu identitas mauoun data lain yang dipergunakan untujk kepentingan penyidikan sudah dipalsukan.
2)  Unsur-unsur yang menjadi syarat suatu laporan polisi menjadi TPPO tidak terpenuhi, karena keterlibatan keluarga secara langsung dalam pemalsuan identitas. Artinya keluarga secara sadar tahu bahwa anggota keluarga direkrut dan tidak keberatan. Hal ini karens kondisi ekonomi keluarga, dan pemanfaatan budaya “sirih pinang” oleh perekrut /calo.
3) Untuk bisa menerapkan pasal- pasal dalam UU TPPO, kasus yang ditangani harus memenuhi syarat tiga unsur  utama trafficking , yaitu : (1) Memindahkan orang, baik di dalam maupun  di luar batas negara (termasuk  perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,  pemindahan atau penerimaan); (2) Cara-caranya melawan hukum (termasuk ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi  rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran  atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut); (3) Tujuannya
eksploitasi atau  menyebabkan orang tereksploitasi. Seringkali hal ini menjdi kendala karena beda persepsi antara penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
4) Pada beberapa wilayah, JPU menyatakan bahwa pasal TPPO bisa diterapkan jika ada bukti eksploitasi dan korban dibawa ke luar negeri, sehingga beberapa kasus P-19 karena kendala ini.
f.  Dalam temuan penelitian di Wilayah Hukum NTT, modus yang menonjol, yaitu tindak pidana ini diawali dengan cara legal, yaitu dengan menggunakan alasan Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD). Apabila sudah lolos dari daerah, maka sindikat akan mengurus keperluan administrasi berupa paspos dal surat-surat lain, untuk berubah menjadi Angkatan Kerja Antar Negara (AKAN). Disinilkah awal mulai terjadinya modus-modus dalam TPPO.
g.  Gugus tugas anti perdagangan orang dan pencegahan serta penanganan calon tenaga kerja yang dibentuk oleh Gubernur NTT dalam implementasinya tidak berjalan dengan baik. Bahkan di beberapa daerah seperti Sika, TTS dan TTU sama sekali tidak berjalan. Dengan demikian, fungsi Gugus Tugas yang dimasudkan untuk mencegah TPPO tidak bisa efektif berjalan normal.
h.  Kejadian korban TPPO di NTT sudah berakibat dengan berkali-kali NTT harus menerima kiriman mayat, yang mayoritas adalah akibat pengiriman ilegal. Beberapa catatan dari mayat korban TPPO yang dikirim ini adalah :
1) Jumlah mayat yang dikirim ke NTT karena mereka adalah
warga NTT jumlahnya sangat memperihatinkan. Keterangan dari Dinas Transnakertrans Provinsi NTT, dalam tiga bulan terakhir (Maret – Mei 2018) tercatat lebih dari 60 mayat akibat korban TPPO. Angka ini sangat masuk akal, karena dari temuan pada penelitian ini, pada tahun 2018, di Kabupaten Belu dikirim 6 mayat, Kabupaten Malaka 4 mayat, Kabupaten TTU 8 mayat, dan Kabupaten TTS pada tahun 2017 menerima 16 mayat dan tahun 2018 menerima 4 mayat.
2)  Kondisi mayat yang dikirim sudah dalam keadaan diawetkan (dengan formalin), dan langsung dikirim oleh BP3TKI kepada Disnaker atau ada juga yang langsug ke keluarga. penyebab kematian korban TPPO tersebut.
3) Temuan dari LSM yang berkesempatan membuka peti jenazah menemukan banyak mayat dalam keadaan luka terjahit, dengan organ tubuh sudah hilang. Disinyalir ada sindikat perdagangan organ tubuh yang memanfaatkan kelemahan pengawasan TPPO.
4) Umumnya mayat adalah korban TPPO yang bekerja di Malaysia Timur, dimana sektor perkebunan lebih dominan. Untuk pekerja di Malaysia Barat sektor yang dominan adalah pembantu rumah tangga, umumnya akibat penganiayaan oleh majikan.
5) Disnaker karena keterbatasan ahli dan kewenangan, hanya bisa melakukan menerima mayat dan menguburkan, tanpa mampu mengungkap penyebab kematian
korban TPPO tersebut.
6) Pihak kepolisian kesulitan untuk mengungkap penyebab kematian karena identitas yang sudah dipalsukan sejak awal. Disamping itu asal-usul pengiriman juga tudak jelas, karena umumnya berangkat secara ilegal. Pada korban yang ditemukan berangkat secara legal, kebanyakan tidak melapor setelah selesai kontrak dan kemudian mencari kerja secara ilegal.

## 2.  Wilayah Hukum Polda Kepri
a. Tenaga Kerja Indonesia (sekarang disebut sebagai PMI – Pekerja Migran Indonesia) banyak yang menggunakan wilayah di Kepulauan Riau sebagai daerah transit, baik yang legal maupun ilegal. Penyebutan legal berarti semua persyaratan yang dilalui sesuai prosedur yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan dan dokumen yang dipersyaratkan lengkap. Sedangkan ilegal, bisa dillakukan dengan berangkat ke luar negeri tanpa dokumen resmi dan melalui pelabuhan tudak resmi yang sering disebut sebagai “pelabuhan tikus”, atau berangkat dengan dokumen resmi sebagai turis, namun ketika berada di luar negeri melakukan aktivitas sebagai pekerja. Pihak Polda dan Imigrasi hanya bisa mendeteksi keabsahan dokumen apabila melalui jalur pelabuhan resmi.
b.  Potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pengiriman tenaga kerja ilegal sangat tinggi, karena sejak proses awal, yaitu perekrutan, sudah ada upaya untuk melakukan manipulasi data dan pelanggaran hukum, yaitu peran yang dilakukan oleh sponsor maupun petugas lapangan. Potensi pelanggaran hukum

## Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
tersebut dapat terjadi, karena sponsor juga seringkali menggunakan agen liar untuk pengiriman TKI/ PMI. Di samping itu juga potensi pelanggaran hukum pengiriman TKI/PMI yang dilakukan oleh perorangan langsung kepada majikan.
c.  Berbagai cara dilakukan oleh para perekrut untuk dapat mengiriman pekerja migran, karena adanya iming- iming uang yang bisa didapat dari pekerja maupun dari majikan yang membutuhkan pekerja. Selain itu, juga dapat diperleh dari agen yang memang merupakan sindikat untuk memberangkatkan pekerja migran ilegal.

## d.  Penegakan hukum Undang Undang
TPPO yang dilakukan oleh pihak Polda Kepri mengalami kendala dalam persangkaan atau perkenaan pasal yang dipergunakan. Kesulitan ini mengakibatkan untuk dapat memenuhi unsur-unsur dalam penyidikan, maka lebih sering menggunakan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu yang berkaitan dengan penempatan PMI di luar negeri. Undang-undang yang dikenakan adalah UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kendala yang dihadapi yaitu : 1) Perbedaan persepsi dengan Jaksa Penuntut Umum menjadikan P.19 beberapa kali. Hal ini terkait barang bukti dan alat bukti yang dipersyaratkan untuk memenuhi unsur-unsur dalam UU TPPO, karena harus mendalami hingga ke Malaysia; 2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dijadikan juncto dengan UU TPPO; dan 3) Untuk mempersangkakan
dengan UU Keimigrasian, kompetensi PPNS Imigrasi telah melakukannya, dan hal ini menimbulkan terjadinya tumpang tindih dengan penyidik Polri.
e.  Penegakan hukum Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala dalam hal kehakiman. Walaupun sinergitas dengan Jaksa Penuntut Umum sudah berlangsung dengan baik, namun ternyata vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat ringan, yaitu 6 bulan sampai 18 bulan, padahal ancaman minimalnya adalah 3 tahun dan paling lama 10 tahun. Kendala vonis ringan tersebut dikarenakan saksi korban yang tidak dapat dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Polri didesak untuk memulangkan ke daerah asal. Hal yang menjadi masalah karena untuk menunggu sampai pemeriksaan pengadilan, tidak ada anggaran Polri untuk menampung, membiaya makan berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Kerjasama dengan BNP2TKI juga tidak maksimal dilakukan untuk penampungan, karena keterbatasan anggaran. Sementara BNP2TKI juga mempunyai tanggung jawab untuk memulangkan tenaga kerja bermasalah.
f. Khusus untuk Wilayah Batam dan Polresta Barelang, Polri dapat menerapkan pasal percobaan TPPO dan Pekerja Migran Indonesia, namun dalam implemetasinya lebih banyak menerapkan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran karena modus operandinya terkait perbuatan memalsukan dokumen ketenagakerjaan. Sedangkan untuk menerapkan TPPO, terkendala barang bukti dan alat bukti,

## kecuali tertangkap tangan.
g.  Pada wilayah Polres Tanjung Pinang dan Polres Bintan, semua kasus yang ditangani menggunakan pasal Undang Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan bukan menggunakan Undang Undang tentang TPPO. Hal ini karena dari fakta yang ditemui, Tanjung Pinang dan Bintan merupakan alternatif pemberangkatan TKI ilegal. Kasus yang sering terjadi ketika mereka terdesak karena pemngawasan di Batam lebih ketat, maka para TKI Ilegal tersebut bergeser ke Tanjung Pinang maupun Bintan, karena juga terdapat “pelabuhan tikus” untuk memberangkatkan dan memulangkan pekerja ilegal tersebut.
h.  Dalam hal penanganan TPPO, pihak kepolisian seringkali mengalami kendala dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan. Kendala yang sering dialami yaitu: Penyidik kesulitan melakukan identifikasi data karena data yang ada pada korban, yaitu identitas maupun data lain yang dipergunakan untujk kepentingan penyidikan sudah dipalsukan; Unsur-unsur yang menjadi syarat suatu laporan polisi menjadi TPPO tuidak terpenuhi, karena keterlibatan keluarga secara langsung dalam pemalsuan identitas. Artinya keluarga secara sadar tahu bahwa anggota keluarga direkrut dan tidak keberatan; Pada beberapa wilayah, JPU menyatakan bahwa pasal TPPO bisa diterapkan jika ada bukti eksploitasi dan korban dibawa ke luar negeri, sehingga beberapa kasus P-19 karena kendala ini.
i. Untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang, Polda Kepri telah melakukan berbagai upaya, antara lain: 1) Memberikan Penyuluhan / Ceramah
berupa edukasi dan informasi secara rutin kepada lingkungan masyarakat berkaitan dengan norma – norma (agama, adat, hukum dan sosial) yang berlaku di masyarakat; 2. Menyelenggarakan berbagai seminar/lokakarya bertujuan memberikan informasi ttg ketentuan/ peraturan terkait tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi anak; 3. Berkerjasama dengan instansi terkait dalam menangani tindak pidana perdagangan orang (anak)
j.  Pengawasan di “pelabuhan tikus” yang dipergunakan untuk pemberangkatan atau pemulangan tenaga kerja ilegal sulit dilakukan di wilayah hukum Polda Kepri, karena luasan wilayah dan keterbatasan anggaran dan personel. Direktorat Pol Air Polda Kepri yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan dan penindakan hukum kesulitan, karena armada yang dimiliki mempunyai keterbatasan dalam hal jumlah dan kapasitas, selain itu juga jumlah penyidik yang sangat minim, yaitu hanya memiliki 10 orang penyidik. Sementara kapal patroli hanya memiliki 7 buah dengan kapasitas yang kurang memadai untuk melakukan pengejaran dan pencegahan terhadap berbagai pelaksanaan tugas, termasuk pencegahan kapal yang membawa TKI ilegal dan kasus-kasus kecelakaan di laut.
k. Temuan dari pihak Imigrasi menunjukkan bahwa keterlibatan sindikat sangatlah masif, terutama dalam upaya melakukan pemalsuan data dan dokumen untuk kepentingan menjaga keberlangsungan keberadaan TKI ilegal. Fakta yang ditemukan, karena paspor dipegang oleh majikan di Malaysia, perpanjangan visa kerja
dilakukan oleh majikan, agen, dan sidikatnya melalui pemalsuan stempel masuk dan keluar dari wilayah hukum di Indonesia yang seharusnya dilakukan oleh pihak Imigrasi Indonesia. Sehingga pada temuan ini, banyak pekerja migran tidak pernah kembali ke Indonesia dalam jangka waktu lama, namun dalam paspor yag dimiliki terdapat stenpel kedatangan dan keberangkatan dari wilayah hukum di Indonesia.

## 3.  Wilayah Malaysia
a.  Kedekatan geografis dan kemiripan kondisi sosial dan budaya masyarakat telah menjadikan Malaysia menjadi salah satu destinasi favorit bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dilatarbelakangi oleh sejarah wilayah Nusantara dan pasca kolonial, migrasi tradisional masyarakat dari kedua wilayah pun telah terjadi sejak dulu, bahkan sebelum terbagi-baginya wilayah Nusantara menjadi Indonesia dan Malaysia.
b.  Sifat migrasi tradisional ini sedikit banyak telah membuka lebar pintu- pintu masuk dan keluar khususnya bagi warga Indonesia yang ingin mencari pekerjaan di Malaysia. Dengan iming- iming gaji yang tinggi dan jani-janji tentang hidup enak di luar negeri, banyak masyarakat Indonesia yang memiliki harapan besar saat mencoba mengadu nasib di Malaysia. Sebagian mengalami keberhasilan dan tercapai cita-citanya sesuai harapan, namun sebagian lainnya ada yang bernasib kurang beruntung.
c.  Banyaknya Pekerja Migran Indonesia yang akhirnya kurang beruntung, lebih banyak karena menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Definisi
mengenai perdagangan orang, seperti telah disepakati pada Pasal 3 Protokol PBB, Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia, yaitu : Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.
d.  Tidak sedikit PMI yang telah menjadi korban penipuan oleh calo atau agen ilegal, yang akhirnya membuat nasib PMI berakhir dengan mengenaskan. Ada yang harus menghadapi proses hukum, bahkan ada pula yang menghadapi penyiksaan atau menjadi korban pelecehan seksual. Semua itu terjadi bukan tanpa sebab. Minimnya pengetahuan PMI tentang kondisi dan dinamika masyarakat negara tujuan serta tidak dibekalinya PMI dengan dokumen kontrak kerja yang sah, merupakan bagian dari faktor penyebab mudahnya PMI tereksploitasi, seperti tidak dibayar gaji, jam kerja melebihi ketentuan, tidak diuruskan izin kerja, bahkan mengalami kekerasan fisik.
e.  Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur (KBRI KL) sebagai wakil Pemerintah RI di Malaysia tak  henti- hentinya menyampaikan pesan  dan harapan kepada para PMI agar menempuh jalur legal/resmi untuk menjadi PMI di luar  negeri, serta menghindari calo (perantara/ orang   tengah

## f. Sejumlah  program  Pemerintah
Malaysia dalam menanggulangi maraknya PATI juga telah diluncurkan, diantaranya program Rehiring, namun pada kenyataannya belum  secara maksimal dapat mengatasi seluruh permasalahan yang terjadi. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian yang besar sekaligus keprihatinan khususnya dengan adanya persoalan PMI tanpa dokumen yang sah di Malaysia, sehingga mereka dikategorikan sebagai PATI dan menjadi sasaran penangkapan otoritas berwajib di  Malaysia.    Keprihatinan ini makin meningkat sejak telah dihentikannya  Program Rehiring pada tanggal 30 Juni 2018, dan diluncurkannya operasi penangkapan PATI secara intensif mulai 1 Juli 2018 hingga akhir tahun ini.
g.  Penegakan hukum terhadap terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang tidak bisa dilakukan secara optimal, karena perbedaa pandangan hukum pemerintah Malaysia. Bagi pemerintah Malaysia, korban TPPO adalah pelanggar administrasi keimigrasian. Hal ini juga dikuatkan oleh PDRM, yang menyatakan, penyidikan selama ini selalu gagal menjerat pelaku karena tidka ada unsur pemaksaan atau eksploitasi. Menurut PDRM, selama ini, hasil penyidikan menunjukkan bahwa korban datang ke Malaysia secara sukarela.
h.  Saat ini belum ada kesepakatan antara pemerintah Indonsia dan Malaysia mengenai ketentuan pekerja migran, terutama di sektor pembantu rumah tangga, sehingga rentan menjadi korban TPPO. Ganjalan pembicaraan kedua negara soal pembantu luar rumah tangga terjadi  pada  kebijakan   ketenagakerjaan, karena pemerintah Malaysia belum
meratifikasi konvensi migran tersebut. Sehingga upaya ratifikasi dianggap sia-sia karena tidak akan berpengaruh terhadap perlindungan PMI di negara penempatan. Dalam hal ini, strategi yang dilakukan Indonesia hanya bersifat menunggu sikap Malaysia agar terlebih dahulu meratifikasi konvensi buruh migran.
i.  Malaysia tidak memiliki aturan hukum yang khusus mengurusi para PMI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga karena sifatnya yang informal dan tidak diatur secara resmi dalam aturan ketenagakerjaan di Malaysia. Dengan demikian tidak mengenal  upah minimum, sehingga Malaysia sendiri sulit menerima usulan Indonesia agar upah minimum  dimasukkan  di dalam revisi MoU tentang pekerja domestik. Pemerintah Malaysia berpendapat masalah cost-structure , harus dibahas lebih panjang  lagi sehingga dicapai kata sepakat tentang berapa banyak yang harus dibayar buruh migran untuk menjadi PRT ke Malaysia. Malaysia juga menentang konsep legally binding dan standar perlindungan pekerja migran ilegal berdasarkan hak asasi manusia. Kedua negara misalnya belum mencapai titik temu soal gaji pokok, cost- structure (biaya rekrutmen yang harus dibayar buruh migran untuk menjadi PRT  di Malaysia), hari libur dan kontrak kerja.
j. Kasus-kasus korban TPPO pada sektor pembantu rumah tangga tidak menyebabkan hubungan pemerintah Indonesia dan Malaysia menjadi terganggu secara signifikan. Malaysia dalam menyikapi  PMI terkesan bersikap ambivalent . Alasannya bahwa pemerintah Malaysia masih
membutuhkan jasa  PMI yang bisa dikatakan masih memiliki tarif upah rendah terutama sektor pertanian   dan konstruksi dibanding negara lain. Sedangkan warga negara Malaysia atau masyarakat  lokal jelas tidak ada yang mau bekerja di sektor yang dikenal dengan 3D (dirty, dangerous, and difficult). Namun pada waktu yang  sama, Malaysia juga tidak ingin terdampak oleh membanjirnya TKI yang berpotensi bisa menganggu ketertiban  masyarakat, sosial dan bahkan keamanan negarana . Bagi Indonesia, tentu dengan banyaknya PMI di Malaysia secara tidak langsung diuntungkan karena bisa mengurangi angka pengangguran yang sangat tinggi di tengah terbatasnya lowongan pekerjaan, namun karena kondisi yang yang ada dengan tingkat pendidikan PMI yang sangat rendah dengan ketrampilan yang kurang memadai, menjadi sangat rentan para PMI sebagai korban TPPO.

## Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Minimnya lapangan kerja dan upah kerja membuat orang tidak mempunyai pilihan lain selain menjadi Tenaga Kerja Indonesia(TKI) Di Negeri Jiran Malaysia. Urusan administrasi di pemerintahan untuk menjadi calon TKI melalui jalur legal yang sangat berbelit dan mahal, hal ini membuat para calon TKI cenderung memilih jalur ilegal.
2. Upaya Pengawasan pemerintah Desa hingga Kabupaten Lemah. Kondisi ini, menjadi peluang bagi para calo untuk meraup keuntungan dari dengan merekrut
calon pekerja sebanyak mungkin, tanpe memperhatikan ekses negatif yang bisa muncul.
3.  Keterpaksaan akibat susahnya mendapatkan pekerjaan ini, bersamaan juga dengan tingkat pendidikan yang rendah, secara simultan menjadikan diri mereka bekerja pada bidang apapun asalkan segala kebutuhan keluarga terpenuhi. Ada yang bekerja sebagai calo tenaga kerja, ada yang bertugas sebagai mafia perdagangan manusia, dan ada pula menjadi korban penjualan manusia.
4.  Tenaga Kerja Indonesia (sekarang disebut sebagai PMI – Pekerja Migran Indonesia) banyak yang menggunakan wilayah di Kepulauan Riau sebagai daerah transit, baik yang legal maupun ilegal. Pihak Polda dan Imigrasi hanya bisa mendeteksi keabsahan dokumen apabila melalui jalur pelabuhan resmi. Potensi terjadinya pelanggaran hukum dalam proses pengiriman tenaga kerja ilegal sangat tinggi, karena sejak proses awal, yaitu perekrutan, sudah ada upaya untuk melakukan manipulasi data dan pelanggaran hukum, yaitu peran yang dilakukan oleh sponsor maupun petugas lapangan.
5.  Penegakan hukum Undang Undang TPPO yang dilakukan oleh Polri mengalami kendala dalam persangkaan atau perkenaan pasal yang dipergunakan. Kesulitan ini mengakibatkan untuk dapat memenuhi unsur-unsur dalam penyidikan, maka lebih sering menggunakan Undang Undang tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yaitu yang berkaitan dengan penempatan PMI di luar negeri. Penegakan hukum Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia juga mengalami kendala dalam hal kehakiman, yaitu vonis ringan.
6.  Bagi wilayah hukum Polda Kepri, pengawasan di “pelabuhan tikus” yang dipergunakan
untuk pemberangkatan atau pemulangan tenaga kerja ilegal sulit dilakukan, karena luasan wilayah dan keterbatasan anggaran dan personel.
7.  Temuan dari pihak Imigrasi menunjukkan bahwa keterlibatan sindikat sangatlah masif, terutama dalam upaya melakukan pemalsuan data dan dokumen, antara lain pemalsuan stempel Imigrasi Indonesia kedatangan dan keberangkan pada paspor, untuk keperluan perpanjangan visa kerja oleh majikan.
8. Fenomena permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memerlukan komitmen bersama dari kedua negara dalam pemberantasan tindak kejahatan transnasional penyelundupan migran, serta upaya penanggulangan percaloan yang selama ini marak terjadi hampir di setiap lini pelayanan masyarakat. PMI perlu dikembalikan pada peran yang sesungguhnya, sebagai pahlawan devisa negara. Perjuangan mereka di perantauan hendaknya juga dapat didukung sepenuhnya agar tidak disalahgunakan, serta dapat memberikan manfaat positif bagi pemajuan perekonomian Indonesia.
9. Undang-undang telah mengamanahkan bahwa upaya perlindungan dan penempatan TKI harus diselenggarakan tertib, efisien dan efektif untuk meningkatkan perlindungan, kesejahteraan tenaga kerja, perluasan lapangan kerja, kualitas tenaga kerja dan peningkatan penerimaan devisa dengan memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara. Kemudian juga dijelaskan mengenai penempatan tenaga kerja memperhatikan harkat dan martabat manusia, bangsa dan negara. Indonesia (TKI) dapat dilakukan ke semua negara dengan ketentuan: a) negara tujuan memiliki peraturan adanya perlindungan tenaga kerja asing, b) negara tujuan membuka kemungkinan kerjasama
bilateral dengan negara Indonesia di bidang penempatan TKI, c) keadaan di negara tujuan tidak membahayakan keselamatan TKI dikaitkan dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antarnegara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan pemerintah.
10. Beberapa hal yang membuat kegagalan dari proses negosiasi dengan pihak Malaysia adalah kelemahan Indonesia dalam mengelola tenaga kerja yang akan berkerja di luar negeri. Hal ini karena jumlah TKI ilegal lebih besar dibanding legal. Hal itu disebabkan antara lain rumit, tidak praktis, biaya besar dan waktu lama untuk migrasi melalui jalur resmi. Calon TKI sering hanya mempunyai sedikit akses terhadap informasi tentang prosedur migrasi dan kondisi kerja di Malaysia.,  akibatnya terjebak pada jalur tidak resmi. Hal inilah yang menadi sumber dari modus-modus dalam tindak pidana perdagangan orang.

## Rekomendasi
Berdasarkan pembahasan di atas, maka penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :
1.  Polda mendorong Pemda untuk mengaktifkan peluang-peluang lapangan kerja, untuk menghilkangkan jurang kemiskinan sebagai sumber utama para calo merekrut para calon tenaga kerja, sehingga jika selama ini Polda selalu menjadi “keranjang sampah” atas akibat kasus TPPO, ada sinergitas denan Pemda untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja sebagai akar atau hulu dari persoalan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
2. Polda mendorong keterbukaan BP3TKI mengenai permasalahan TPPO, agar ada informasi mengenai ekses TPPO seperti pengiriman mayat korban TPPO, sehingga polisi tidak selalu pada posisi disalahkan, karena kurang adanya sinergitas dari para pemangku kepentingan. Disamping itu juga dilakukan imbauan apabila ada indikasi kuat terhadap proses perekrutan, tempat penampungan, dan proses pengiriman yang tidak sesuai prosedur, agar masyarakat setempat lapor ke pemerintah setempat atau pihak kepolisian, disamping secara terus menerus bekerjasama dengan Disnaker dan LSM melakukan sosialisasi terhadap keluarga dan masyarakat terkait efek negatif menjadi TKI ilegal.
3. Dilakukan moratorium untuk pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI)/TKI ke Malaysia, karena sebenarnya kebutuhan pihak Malaysia akan PMI sangat tinggi. Dengan melakukan moratorium maka akan ada nilai bargaining dalam negosiasi berbagai kesepakatan untuk melindungi PMI. Melalui moratorium juga dapat dipergunakan sebagai langkah preventif untuk TPPO yang sangat rentan bagi PMI, karena faktor ekonomi. Malaysia merupakan negara paling populer karena faktor geografis, yang dekat dengan Indonesia dan kesamaan bahasa yag memudahkan para PMI melakukan komunikasi. Melalui Moratorium, maka pemerintah Indonesia bisa mendesak pemerintah Malaysia untuk melakukan MoU dalam rangka penanganan Pekerja Migran Indonesia, sebagai salah satu bentuk kerja sama dalam rangka penanganan untuk mencegah adanya TPPO.
4. Persoalan PMI tidak hanya persoalan dalam negeri, tapi menyangkut hubungan
bilateral antara dua negara, bahkan dapat bersifat multilateral. Pemerintah Indonesia harus menekan PMI undocumented , kedua pencegahan di hulu dan terakhir penindakan para pelaku kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perlindungan dan penempatan PMI harus terus dibahas melalui kerjasama G to G antara Indonesia dengan sesama negara pengirim tenaga kerja melalui forum negara-negara pengirim (sending countries forum).

## Daftar Pustaka
Dougherty, J.E., and R. L. Pfaltzgraff Jr. 1997. Contending Theories of International Relations: A Comprehensive Survey . 4 th ed. New York: Addison-Wesley Longman.
Hamim, Anis dan Agustinanto. 2008. Mencari Solusi Keadilan Bagi Perempuan Korban Perdagangan; Sulistyowati Irianti (ed). Perempuan dan Hukum, Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan . Jakarta: Yayasan Obor. Hocking, Brian dan Smith, Michael. 1990. World Politics: An Introduction to International Relations , Hertfordshire: HarverterWheatsheaf.
Holsti, KJ; PolitikInternasional: KerangkaAnalisis, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, 1987.
Putri Utama. 2016. Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam. eJournal Ilmu Hubungan Internasional. ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id.
Suparmin. 2013. Implementasi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Jurnal Universitas Wahid Hasyim, Semarang.