## AKAD QARDH DALAM LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Fasiha
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo fasihaiainpalopo@gmail.com

## Abstrak
Lembaga  Keuangan  merupakan  lembaga  yang  memiliki  peran  penting  dalam mengelolah dana umat. seperti halnya, perbankan Syariah  yang menyediakan berbagai macam  produk  yang  ditawarkan  kepada  umat.  Tulisan  ini  akan  mengkaji  salah  satu produk  lembaga  keuangan  syariah  yakni  Qardh.  Pemahasaan  tulisan  ini  menekankan pada  Penerapan  Akad  Qardh    dalam  Lembaga  Keuangan  Syari‟ah.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerapan  akad  qardh  dalam  LKS  harus  mengikuti  rukun  dan syarat  qardh,  akad  qardh  dan  shigat  qardh.  LKS  sebagai  wadah  dalam  menyalurkan dana  umat.  Seperti:  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  dalam  bentuk  Qard.  Qard  adalah pinjaman  tanpa  keuntungan.  LKS  memberi  penilaian  kelayakan  kepada  nasabah.  LKS tidak boleh menarik keuntungan dalam kontrak. Dalam qard. nasabah mengembalikan dana sebesar pinjaman ke pada LKS.
Kata Kunci: Qardh, LKS, Bank Syariah

## Abstract
Financial institutions involved in fund management. like, Islamic banking that provides a  wide  range  of  products  offered  to  people.  This  paper  will  explore  one  product  of Islamic  financial  institutions  that  is  Qardh.  This  understanding  begins  with  the Implementation of Qardh Agreement at Sharia Financial Institutions. The results show that  the  implementation  of  the  contract  in  the  LKS  should  be  in  accordance  with  the terms and conditions of qardh, qardh contract and shigat qardh. LKS as a container in channeling public funds. Such as: zakat, infaq, and shadaqah in Qard form. Qard is a non-profit  loan.  LKS  provides  eligibility  to  customers.  LKS  should  does  not  gain  any profit  in  the  contract.  In  qard,  the  customer  returns  the  loan  in  accordance  with  the loan amount to the LKS
Keywords: Qardh, Islamic financial

## A. Pendahuluan
Seiring  dengan  cepatnya  akselerasi  wacana  ekonomi  Syari‟ah  di  tengah-tengah masyarakat, fiqhi muamalat menjadi bahan diskusi terus menerus. Persoalan yang selalu mengemuka  adalah  apakah  fiqhi  muamalat  persoalan  hukum  ataukah  persoalan ekonomi.  Di dalam muamalat dibahas tentang berbagai macam tehnis transaksi dalam
hubungannya  dengan  aktifitas  melakukan  produksi,  distribusi,  dan  konsumsi,  maka muamalah  sarat  dengan  isu-isu  ekonomi,  namun  di  sisi  lain  dalam  muamalah  juga digariskan  tentang berbagai ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah aktifitas produksi, distribusi dan konsumsi tersebut dianggap sah, maka muamalah sarat dengan  isu-isu  hukum.  Maka  tidak  salah  jika  isu-isu  muamalah  memang  terkandung makna ekonomi dan hukum sekaligus. 1
Dengan  membaca  hukum-hukum  syara‟  yang  menyangkut  masalah  ekonomi tersebut, nampaklah bahwa Islam telah memecahkan masalah bagaimana agar manusia bisa  memanfaatkan  kekayaan  yang  ada.  Dan  inilah  yang  sesungguhnya,  menurut pandangan Islam, dianggap sebagai masalah ekonomi bagi suatu masyarakat. Sehingga ketika  membahas  ekonomi,  Islam  hanya  membahas  masalah  bagaimana  cara memperoleh  kekayaan,  masalah  mengelolah  kekayaan  yang  dilakukan  oleh  manusia, serta  cara  mendistribusikan    kekayaan  tersebut  di  tengah-tengah  mereka.  Atas    dasar inilah,  maka  hukum-hukum  yang  menyangkut  masalah  ekonomi  dibangun  di  atas  tiga kaidah, yaitu kepemilikan (property), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. 2
Lembaga  Keuangan  merupakan  lembaga  yang  memiliki  peranan  penting  dalam mengelolah  dana  umat,  seperti  halnya  dengan  perbankan  Syariah    yang  menyediakan berbagaimana  macam  produk  yang  ditawarkan  kepada  umat.  Produk-produk  bank syariah tidak terlepas  dari jenis  akad  yang digunakan. Jenis  akad  yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut. Dalam makalah ini penulis akan  mengkaji  salah  satu  produk  lembaga  keuangan  syariah  yakni Qardh ,  dalam penulisan  tersebut  penulis  penekankan  pada  Penerapan  Akad Qardh dalam  Lembaga Keuangan Syari‟ah.
1 M. Yazid Afandi , Fiqhi Muamalah dana Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari‟ah (Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009), h. 1
2 Taqyuddin An-Nabhani, An-Nidlam Al-Iqtishadi An-Nabhani, (terj) Membangun Sistem Ekonomi Alternatif “perspektif Islam” (Surabaya; Risalah Gusti, 1996), h.61

## B. Pembahasan
Qardh menurut  bahasa  adalah
ﺾﺮﻗ - ﺽﺍﺭﻗﻹﺍ yang  artinya  pinjaman- peminjaman. 3 ,  atau Qiradh berarti Al Qith‟u (cabang)  atau  potongan  ialah  harta  yang diberikan  seseorang  pemberi qiradh kepada  orang  yang  diqiradhkan  untuk  kemudian dia  memberikannya  setelah  mampu 4 ,  pengalihan  hak  milik  harta  atas  harta 5 jadi al- Qardh adalah  pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang  dapat  ditagih  atau  diminta kembali  atau  dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa  mengharapkan  imbalan.  Dalam literature  fiqhi  klasik,  qardh  dikategorikan  dalam aqd  tathawwui atau  akad  saling membantu dan bukan transaksi komersial 6 .
Qardh secara  bahasa,  berarti Al-Qath‟u: pemotongan.  Harta  yang  disodorkan kepada  orang  yang  berutang  disebut Qardh ,  karena  merupakan  „potongan‟  dari  harta orang yang memberikan utang. Ini termasuk penggunaan isim mashdar (gerund = non verbal) untuk menggantikan ism maf ul .
Secara  syar‟i,  menurut  Hanafi,  adalah  harta  yang  memiliki  kesepadanan  yang anda  berikan  untuk  anda  tagih  kembali,  atau  dengan  kata  lain:  suatu  transaksi  yang dimaksud  untuk  memberikan  harta  yang  memiliki  kesepadanan  kepada  orang  lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu. 7
Memberi  hutang  merupakan  kebaikan  yang  dianjurkan,  karena,  hal  itu  berarti membantu  menunaikan  hajat  orang  yang  membutuhkan.  Semakin  kebutuhan  itu mendesak  dan  amalnya  semakin  ikhlas  karena  Allah,  maka  pahalanya  semakin  besar. Memberi hutang ibarat bersedekah dengan setengahnya. 8
3 Ahmad Warsun Munawwir, Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 1191
4 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah (Kuala Lumpur; Victori A, 1990), h. 129
5 Wahbah Zulhili, Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu.  terj. (Jakarta; PT. BMI, 1999) h. 1/11
6 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik . (Jakarta; Gema Insani Press, 2001), h.131
7 Wahbah Zulhili, Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu. , h. 2/11
8 Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Kaffah (Surabaya; Pustaka Yassir, 2009). h. 919
1. Dasar Hukum QS. Al-Hadiid: 11 وَّن اَذ يِ َّ لَّٱ ُضِرۡقُي َ َّللّٱ ًَُفِعَٰ َضُيَف اٗي َسَح ا ًضۡرَق ۥ ُ َ ل ۥ ُ َ لَو ٓۥ ٞميِر َك ٞرۡجَأ ١١
Terjemah:
Siapakah  yang  mau  meminjamkan  kepada  Allah  pinjaman  yang  baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.
QS. An-Naml; 89
وَن ِب َء ٓاَج ِةَي َسَ ۡ لۡٱ ًَُلَف ۥ عَزَف وِّن مٌَُو اٍَۡيِّن ٞ ۡيَۡخ َنَُيِناَء ٍذِئَنََۡي ٨٩

## Terjemah:
Barangsiapa  yang  membawa  kebaikan,  Maka  ia  memperoleh  (balasan) yang  lebih  baik  dari  padanya,  sedang  mereka  itu  adalah  orang-orang yang aman tenteram dari pada kejutan yang dahsyat pada hari itu.
Al-Hadis
‏ ‏ْنَع ‏‏‏ ‏ٍدوُعْسَم‏ِنْبا ‏‏‏ ‏َِّبَِّنلا‏َّنَأ ‏‏‏ ‏َمَّلَسَو‏ِوْيَلَع‏َُّللَّا‏ىَّلَص ‏‏‏ ‏ َلاَق ‏‏‏ ‏ِْيَْ تَّرَم‏اًضْرَ ق‏اًمِلْسُم‏ُضِرْقُ ي‏ٍمِلْسُم‏ْنِم‏اَم ‏ًةَّرَم‏اَهِتَقَدَصَك‏َناَك‏ َّلَِّإ ‏‏‏ ‏ ِنَِأَبْ نَأ‏َكِلَذَك‏َلاَق ‏‏‏ دوُعْسَم‏ُنْبا 9 ‏ٍٍ

## Artinya;
Ibnu  Mas‟ud  meriwayatkan  bahwa  Nabi  Saw,  berkata,  “Bukan  seorang muslim  (mereka)  yang  meminjamkan  muslim  (lainnya)  dua  kali  kecuali yang  satunya  adalah  (senilai)  sedekah  (HR.  Ibnu  Majah  no.  2420,  Kitab al-Ahkam)
‏ ‏َِّللَّا‏ُلوُسَر‏َلاَق ‏‏‏ ‏َمَّلَسَو‏ِوْيَلَع‏َُّللَّا‏ىَّلَص ‏‏‏
‏ِرْشَعِب‏ُةَقَدَّصلا‏ًبَوُتْكَم‏ِةَّنَْلْا‏ ِبَبَ‏ىَلَع‏ ِبِ‏َيِرْسُأ‏َةَلْ يَل‏ُتْيَأَر
‏َيَ‏ُتْلُقَ ف‏َرَشَع‏َةَيِناَمَثِب‏ُضْرَقْلاَو‏اَِلِاَثْمَأ ‏‏‏ ‏ُليِْبِْج ‏‏‏ ‏َّنَِلِ‏َلاَق‏ِةَقَدَّصلا‏ْنِم‏ُلَضْفَأ‏ِضْرَقْلا‏ُلَبَ‏اَم ‏َو‏ُهَدْنِعَو‏ُلَأْسَي‏َلِئاَّسلا ةَجاَح‏ْنِم‏ َّلَِّإ‏ُضِرْقَ تْسَي‏ َلَّ‏ُضِرْقَ تْسُمْلا 10 ‏ٍٍ
Artinya;
Bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di-Isra-kan, pada  pintu  surge  tertulis:  sedekah  dibalas  sepuluh  kali  lipat  dan  qardh delapan  belas  kali.  Aku  bertanya,  Wahai  Jibril,  mengapa  qardh  lebih utama dari sedekah. Ia menjawab, „karena peminta-minta sesuatu dana
9 Muslim Explorer (Islamic Softwere for Al-Quran and Hadits Studies) , v.7. Ibnu Majah no. 2420, Kitab al-Ahkam
10 Muslim Explorer,. Ibnu Majah no. 2421, Kitab al-Ahkam
ia  punya,  sedangkan  yang  meminjam  tidak  akan  meminjam  kecuali karena keperluan. (HR. Ibnu Majah no. 2421, Kitab al-Ahkam)
2. Rukun dan Syarat Qardh
Rukun harus ada dalam setiap akad untuk terjadinya akad, 11 karena rukun adalah sesuatu  yang  menjadi  tegaknya  dan  adanya  sesuatu,  dan  rukun  bersifat  internal (dakhiliy) dari sesuatu yang ditegakkanya. 12
Rukun Qardh ada empat yakni 13 ;
a. Muqridh ; orang yang mempunyai barang-barang untuk diutangkan
b. Mustaridh ; orang yang mempunyai utang
c. Muqtaradh ; obyek yang berutang
d. Sighat akad; ijab Kabul
Yang disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum dan barang  yang  dihutangkan  disyaratkan  berbentuk  barang  yang  dapat  diukur/  diketahui jumlah  maupun  nilainya.  Disyaratkannya  hal  ini  agar  pada  waktu  pembayaran  tidak menyulitkan,  sebab  harus  sama  jumlah/  nilainya  dengan  jumlah/  nilai  barang  yang diterima. 14
Adapun  syarat  yang  terkait  dengan  akad  qardl,  dirinci  berdasarkan  rukun  akad qardl di atas 15 ;
a. Syarat Aqidain (muqridl dan muqtaridl)
1) Ahliyatu  al-tabarru (layak  bersosial);  adalah  orang  yang  mampu mentasarufkan  hartanya  sendiri  secara  mutlak  dan  bertanggung  jawab. Dalam  pengertian  ini  anak  kecil  belum  mempunyai  kewenangan  untuk mengelolah  harta,  orang    cacat  mental  dan  budak  tidak  boleh  melakukan akad qardl .
11 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat (Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2007), h.96
12 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqhi Muamalah Kontekstual (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002), h. 78
13 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah , h.142-143
14 Chairumah Pasaribu & Suhrawadi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam (Jakarta; Sinar Grafika, 1996), h. 137
15 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah , h.143
2) Tanpa  ada  paksaan;  bahwa  muqridl  dalam  memberikan  hutangnya  tidak dalam tekanan dan paksaan orang lain, demikian juga sebaliknya. Keduanya melakukan secara suka rela.
b. Syarat Muqtaradl (barang  yang  menjadi  obyek qardl ),  adalah  barang  yang bermanfaat  dan  dapat  dipergunakan.  Barang  yang  tidak  berguna  secara  syar‟i tidak bisa ditransaksikan
c. Syarat  Shighat;  Ijab  qabul  menunjukkan  kesepakatan  kedua  bela  pihak,  dan qardl  tidak  boleh  mendatangkan  manfaat  bagi muqridl .  Demikian  juga  shighat tidak mensyarakatkan qardl bagi akad lainnya.
Sebagaimana dalam al_Qur‟an surat an-Nisaa: 29 sebagai berikut:
اٍَُّي َ أَٰٓ َي َويِ َّ لَّٱ ِب مُكَيۡيَب مُك َلََٰوۡنَأ ْآَُلُكۡأَت  َلَ ْاَُيَناَء ِلِطَٰ َب ۡلٱ ِإ
ضاَرَت وَع ًةَرَٰ َجِت َنَُكَت ن َ أ ٓ َّ لَ َّنِإ ۡۚۡمُك َسُفى َ أ ْآَُلُتۡقَت َ لََو ۡۚۡمُكيِّن َ َّللّٱ اٗهيِحَر ۡمُكِب َن َكَ ٢٩

## Terjemah:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Menurut Wahbah zulhili; qard diperbolehkan dengan dua syarat 16 :
a. Tidak  mendatangkan  keuntungan,  jika  keutungan  tersebut  untuk muqridh , maka para ulama sudah bersepakat  bahwa ia tidak diperbolehkan. Karena ada larangan  dari  syariat  dan  karena  sudah  keluar  dari  jalur  kebajikan.  Jika  untuk muqtaridh ,  maka  diperbolehkan.  Dan  jika  untuk  mereka  berdua,  tidak  boleh, kecuali jika sangat membutuhkan, akan tetapi ada perbendaan pendapat dalam mengartikan “sangat dibutuhkan”
b. Tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya
Adapun  hadiah  dari  pihak muqtaridh ,  maka  menurut  Malikiyah,  tidak  boleh diterima  oleh  muqridh  karena  mengarah  pada  tambahan  atas  pengunduran  sedangka jumhur ulama memperbolehkan, jika bukan merupakan kesepakatan 17

## 3. Akad Qardh dan Shigat Qardh
16 Wahbah Zulhili, Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu , h. 10/11
17 Ibid, h. 10/11
Dalam  hukum  Islam  untuk  terbentuknya  suatu  akad  (perjanjian)  yang  sah  dan mengikat  haruslah  dipenuhi  1)  rukun  akad  dan  2)  syarat  akad.  Syarat  akad  dibedakan menjadi empat yaitu 18 :
a. Syarat terbentuknya akad (syuruth al-in‟iqad)
b. Syarat keabsahan akad (syuruth ash-shihhah)
c. Syarat berlakunya akibat hukum akad (syurutha-nafadz)
d. Syarat mengikatnya akad (syuruth al-luzum)
Akad  juga  terbentuk  karena  adanya  unsur-unsur  atau  rukun-rukun  yang membentuknya, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu 19 :
a. Para pihak yang membuat akad (al-aqidan)
b. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul –aqd)
c. Objek akad (mahallul – aqd) , dan
d. Tujuan akad (maudhu‟ al-aqd)
Menurut  Sayid  Sabiq,  Akad Qiradh adalah  akad  Tamlik,  karena  itu  tidak  sah kecuali dari orang yang boleh (secara hukum) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan  ijab  dan  kabul  seperti  akad  jual  beli  dan  hibah.  Akad  dinyatakan  sah  dengan lafaz qardh ,  salaf  dan  semua  lafaz  yang  berpengertian  sama.  Menurut  mazhab  Maliki, pemilikan  terjadi  dengan  akad  (saja)  sekali  pun  serah  terima  harta  belum  terjadi  dan semua qiradh yang membuahkan bunga adalah riba dalam kaedah fiqhi 20 ;
ﺎﺒﺮﻮﻬﻔﺎﻌﻔﻨﺮﺠﺾﺮﻘﻞﻜ
“Semua bentuk Qardh yang membuahkan bunga adalah riba”
Para ulama‟ fiqhi sepakat bahwa akad qard dikategorikan akad Ta‟awuniy (akad saling  tolong  menolong),  bukan  transaksi  komersial.  Maka  dalam  perbankan  syariah akad  ini  dapat  digunakan  untuk  menjalankan  kegiatan  sosial  bank  syari‟ah.  Yaitu memberi  pinjaman  murni  kepada  orang  yang  membutuhkan  tanpa  dikenakan  apapun. Meskipun  demikian  nasabah  tetap  berkewajiban  untuk  mengembalikan  dana  tersebut kecuali jika bank mengihklaskannya 21 .
18 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, h.95
19 ibid, h. 96
20 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah . h.131 dan lihat, Wahbah Zulhili, Al-Fiqhu Al Islam wa Adillatuhu , h. 4/11
21 M. Yazid Afandi, M.Ag, Fiqhi Muamalah , h. 144
4. Pembayaran Hutang 22
a. Pembayaran utang dengan barang yang tidak sama jenisnya
Dalam  sebuah  riwayat  dikatakan  bahwa  Umar  mengatakan  boleh.  Beliau berkata tentang seorang laki-laki yang meminjam dinar kepada orang lain, apa boleh  dia  menerima  pembayaran  dengan  dirham?  Umar  ra.  Berkata:  “Jika dirham itu sama harga/nilainya dengan dinar yang dipinjam, maka bayarlah
b. Syarat adanya manfaat yang harus diterima oleh orang yang menghutangi
Tidak boleh memberikan syarat, keharusan adanya harta atau manfaat yang lain yang  harus  diterima  oleh  orang  yang  memberi  hutang  dari  orang  yang berhutang, karena  itu adalah riba dan tidak halal dalam Islam
c. Sebaik-baik pembayaran
Jika  orang  yang  menghutangi  tidak  memberikan  syarat  adanya  tambahan  atau manfaat, lantas orang yang hutang memberikan sesuatu kepadanya, maka boleh dia mengambilnya. Karena ini termasuk sebaik-baik pembayaran Diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa Ubay bin Ka‟ab meminjam kepada Umar ra.  Sepuluh  ribu.  Lalu  ia  memberikan  buah-buahan  yang  paling  bagus  di Madinah  kepada  Umar  ra.,  tapi  dikembalikan  oleh  Umar  ra.,  kemudian  Ubay menyakinkannya: “tidak ada larangan pemberian saya ini”. Akhirnya Umar mau menerima buah-buahan pemberian Ubay tersebut
5. Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah
Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah Qardh dan turunanya Qardhul Hasan . Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman Qardh maupun Qardhul  Hasan merupakan  pinjaman  tanpa  bunga.  Lebih khusus  lagi,  pinjaman Qardhul  Hasan merupakan  pinjaman  kebajikan  yang  tidak bersifat komersial. 23 Sehingga disebut akad Ta‟awuniy (akad saling tolong menolong).
22 Muhammad Rawwas Qal‟ahji, Ensiklopedi Fiqhi Umar bin Khathab ra (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 59, bandingkan dengan Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At- Tuwaijiri, Ensiklopedi Islam Kaffah (Surabaya; Pustaka Yassir, 2009). h. 920
23 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h.46
Berdasarkan fatwa DSN, maka yang menjadi pertimbangan DSN menetapkan al- Qard  al-Hasan sebagai  sebuah  sistem  perekonomian  yang  sah  menurut  syari‟ah adalah: 24
a. Lembaga  Keuangan  Syari‟ah  (LKS)  disamping  sebagai  lembaga  komersial, harus  dapat  berperan  sebagai  lembaga  sosial  yang  dapat  meningkatkan perekonomian secara maksimal
b. Sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS  adalah  penyaluran  dana  melalui  prinsip al-Qard ,  yakni  suatu  akad pinjaman  kepada  nasabah  dengan  ketentuan  bahwa  nasabah  wajib mengembalikan  dana  yang  diterimanya  kepada  LKS  pada  waktu  yang  telah disepakati oleh LKS dengan nasabah.
c. Akad  tersebut  sesuai  dengan  syari‟ah  Islam,  DSN  memandang  perlu mendapatkan fatwa tentang akad al-qard untuk dijadikan pedoman oleh LKS
Qard biasanya digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasaba prima dan untuk menyumbang sektor usaha kecil/ mikro atau membantu sektor sosial 25 . Sifat qardh tidak  memberikan  keuntungan  finansial,  karena  itu,  pendanaan qardh dapat diambil menurut  kategori berikut; 26
a. Al-Qardh yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan diatas dapat diambilkan dari modal bank
b. Al-Qardh yang diperlukan untuk usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber  dari  dana  zakat,  infak,  dan  sedekah.  Disamping  sumber  dana  umat, para  praktisi  perbankan  syariah,  demikian  juga  ulama,  melihat  adanya  sumber dana  lain  yang  dapat  dialokasikan    untuk  qardh  al-hasan,  yaitu  pendapatan- pendapatan  yang  diragukan,  seperti  jasa  nostro  di  bank  koresponden  yang konvensional, bunga atas  jaminan L/C di bank asing, dan sebagainya. Salah satu pertimbangan  pemanfaatan  dana-dana  ini  adalah  kaidah akhaff  dhararain (mengambil mudharat yang lebih kecil).
24 Brifecase Books Edukasi Profesional Syari‟ah, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari‟ah Kontemporer (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 55
25 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah , h. 47
26 Muhammad Syafi‟I Antonio, Bank Syariah, 133
Skema al-Qardh
Dari  skema  di  atas  maka  dapat  digambarkan  bahwa  LKS  hanya  sebagai wadah  dalam  menyalurkan  dana  umat,  baik  berupa  zakat,  infaq,  dan  shadaqah  dalam bentuk Qard yakni pinjaman tanpa adanya keuntungan. LKS dalam hal ini memberikan penilaian  yang  berhak  memperoleh  pinjaman  qard  dan  LKS  tidak  boleh  menarik keuntungan  yang  diperjanjikan.  Dalam qard ini  nasabah  wajib  mengembalikan  dana kepada  LKS  sebesar  pinjaman  yang  telah  diperoleh  dalam  artian  LKS  meneriam kembalian modal dari nasabah
Dengan demikian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan qard al- hasan yakni 27 ;
a. Qard  al-hasan adalah  pembiayaan  yang  diberikan  kepada  nasabah  (muqtarid) yang membutuhkan
b. Nasabah qard al-hasan wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati
c. Biaya adminitrasi dibebankan kepada nasabah
d. Nasabah qard hasan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad
27 Brifecase Books Edukasi Profesional Syari‟ah, h. 55-56
NASABAH BANK PROYEK USAHA KEUNTUNGAN PERJANJIAN QARDH MODAL 100% TENAGA KERJA KEMBALI MODAL 100%
e. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah menentukan ketidakmampuannya maka LKS dapat;
f. Memperpanjang jangka waktu pengembalian
g. Menghapus (write off) sebagian atau seluruh kewajiban

## C. Kesimpulan
Dalam  perbankan  syari‟ah,  akad  qaedh  dijalankan  untuk  fungsi  sosial  bank. Dananya  diambil  dari  dana  zakat,  infak,  shadaqah  atau  diambilkan  dari  sebagian keuntungan bank. Akad qardh disebut akad Ta‟awuniy (akad saling tolong menolong). Qardh  lebih  efektif  jika  pinjaman  yang  diberikan  adalah  dipergunakan  untuk kepentingan  produktif,  bukan  untuk  konsumsi.  Dalam  pelaksanaannya,  LKS  harus mengikuti rukun dan syarat qardh , akad qardh dan shigat qardh.

## Daftar Pustaka
Afandi,  M.  Yazid. Fiqhi  Muamalah  dana  Implementasinya  dalam  Lembaga Keuangan Syari‟ah. Yogyakarta; Logung Pustaka, 2009.
An-Nabhani,  Taqyuddin. An-Nidlam  Al-Iqtishadi  An-Nabhani,  (terj) Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  “perspektif  Islam”. Surabaya;  Risalah  Gusti, 1996.
Antonio,  Muhammad  Syafi‟I. Bank  Syariah  dari  Teori  ke  Praktik .  Jakarta; Gema Insani Press, 2001.
Anwar,  Syamsul. Hukum  Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang  Teori  Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta; PT. Grafindo Persada, 2007.
Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
Brifecase  Books  Edukasi  Profesional  Syari‟ah, Fatwa-Fatwa  Ekonomi Syari‟ah Kontemporer. Jakarta: Renaisan, 2005.
Mas‟adi,  Ghufron  A. Fiqhi  Muamalah  Kontekstual. Jakarta;  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Muhammad,  Syaikh. Ensiklopedi  Islam  Kaffah. Surabaya;  Pustaka  Yassir, 2009.
Munawwir,  Ahmad  Warsun. Kamus  Al-Munawwir:  Arab-Indonesia . Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
Muslim  Explorer (Islamic  Softwere  for  Al-Quran  and  Hadits  Studies) ,  v.7. Ibnu Majah no. 2420, Kitab al-Ahkam
Pasaribu,  Chairumah.,  &  Suhrawadi  K.  Lubis, Hukum  Perjanjian  dalam Islam. Jakarta; Sinar Grafika, 1996.
Qal‟ahji,  Muhammad  Rawwas. Ensiklopedi  Fiqhi  Umar  bin  Khathab  ra. Jakarta; PT Raja Grafindo Persada, 1999.
Zulhili,  Wahbah. Al-Fiqhu  Al  Islam  wa  Adillatuhu.    terj. Jakarta;  PT.  BMI, 1999.