Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023,
ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

## PERAN BUMDES DALAM MENOPANG MODAL USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DESA TEBABAN
Mijahamuddin Alwi 1 , I Nengah Suastika 2 , I Wayan Lasmawan 3
Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia mijahamuddin@student.undiksha.ac.id 1 , nengah.suastika@undiksha.ac.id 2 , lasmawanizer@undiksha.ac.id 3

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menopang modal Usaha Kecil Menengah (UKM) desa Tebaban. UKM mempunyai peran penting dalam perekonomian di Indonesia, khususnya bagi pemerintah tingkat desa. Tetapi, keberadaan UKM sering diabaikan dan tidak mendapat dukungan pemerintah setempat. Oleh karena itu, pemerintah harus melibatkan BUMDes untuk mendukung keberadaan UKM, agar masyarakat dapat meningkatkan potensi desa tersebut.
Kata Kunci: Peran BUMDes, Modal UKM

## Abstract
This study examines the role of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in supporting the capital of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Tebaban village. SMEs have an essential role in the economy in Indonesia, especially for the village-level government. However, the existence of SMEs is often ignored and does not receive the support of the local government. Therefore, the government must involve BUMDes to support the existence of SMEs, so that the community can increase the village's potential .
Keywords: BUMDes role, small and medium enterprise capital
A. PENDAHULUAN Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Maksud dari kesejahteraan umum juga adalah kesejahteraan rakyat yang dapat dilakukan dengan mengurangi tingakat kemiskinan rakyat perkotaan atau perdesaan. Tetapi, mengingat bahwa Sebagian besar dari penduduk Indonesia tinggal di desa, maka perlu diprioritaskan perekonomian yang ada di desa yang nantinya dapat membuat kemandirian kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Perbaikan perekonomian tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat di desa.
Desa adalah bagian terkecil dari negara yang dekat dengan kehidupan masyarakat yang dikepalai oleh seorang kepala desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis
Submit:30-12-2022 Vol.9 / No.2: 106-10, Juli 2023, Edited: 04-01-2023 ISSN : 2599-3348 (online) Reviewer: 11-04-2023 ISSN : 2460-0083 (cetak) Publish : 31-07-2023 Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019 DOI: 10.30739/istiqro.v9i2.1818
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian yang terdekat dengan masyarakat, desa wajib melaksanakan pembangunan desa, seperti pembangunan sumber daya manusia. Pendekatan yang diharapkan untuk mendorong dan mengerakan roda perekonomian di desa dengan mendirikan dan atau mengelola lembaga perekonomian masyarakat desa. Lembaga ekonomi yang dimaksud adalah lembaga yang tidak di intruksi pemerintah tetapi atas keinginan masyarakat desa, mulai dari pengelolaan potensi yang akan menimbulkan permintaan pasar. Menurut Ridwan dalam Syamsul, Erlina, dan Rujiman (2020), pendirian lembaga ini bertujuan membantu kebutuhan dana masyarakat dan menumbuhkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan, menciptakan pemerataan lapangan usaha sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui Gerakan mendorong atau mendukung ekonomi desa yang dapat diwadahi oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan salah satu instrumen yang mencoba untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masyarakat desa, BUMDes sifatnya bukan eksklusif semua masyarakat desa bisa mengakses semua kegiatan yang ada didalamnya dan tidak membedakan golongan ekonomi (Amir dan Gusnardi, 2018). Sedangkan tujuan BUMDes adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu sumber perekonomian desa yang perlu dukungan adalah usaha kecil menengah (UKM).
UKM merupakan pilar perekonomian di dalam negeri, terlebih bagi pemerintahan tingkat desa (Salmi, Abdul, dan Martin., 2021). Permasalahannya adalah UKM jarang diberikan perhatian walaupun pada umumnya UKM sangat berdampak pada pendapatan atau perekonomian masyarakat desa. Pemberdayaan dan pengembangan UKM merupakan salah satu cara untuk menanggulagi kemiskinan yang terjadi (Risal dan Siradjuddin, 2022), meningkatkan pendapatan masyarakat desa (Ama, Eka, dan Ahsin., 2021). Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat secara umum tentang peran BUMDes dalam menopang modal Usaha Kecil Menengah (UKM) desa Tebaban.

## B. KAJIAN TEORI
1. Ruang Lingkup Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. BUMDes juga dapat dikatakan sebagai suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba (Nurdiyanti dan Hailuddin, 2021).
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) telah dikeluarkan, yaitu Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, yang menjadi pedoman bagi daerah dan desa dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Berdasarkan peraturan tersebut, BUMDes merupakan Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat dan meningkatkan perekonomian desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Tujuh ciri-ciri utama yang membedakan BUMDes dengan Lembaga ekonomi komersial pada, yaitu (1) badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama; (2) modal usaha bersumber dari desa 51% dan dari masyarakat 49% melalui penyertaan modal (saham atau andil); (3) operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom); (4) bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar; (5) keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy); (6) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes; dan (7) pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota) (Amir dan Gunardi, 2018; Pradnyani, 2019). Melihat dari ciri-ciri di atas, BUMDes dikelola oleh inisiatif masyarakt sendiri, didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi yang ada pada desa untuk kemajuan di dalam masyarakat desa tersebut. Menurut Kamaroesid dalam (Hafiziah, et.al., 2022) empat tujuan utama didirikannya BUMDes, yaitu (1) meningkatkan perekonomian desa; (2) meningkatkan pendapatan asli desa; (3) meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan (4) menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi perdesaan. Amir dan Gunardi (2018) juga memaparkan tujuan dari dibentuknya BUMDes, yaitu (1) mendorong perkembangan perekonomian desa; (2) meningkatkan pendapatan asli desa; (3) meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan (4) mendorong berkembangan usaha mikro sektor informal BUM Desa didirikan berdasarkan kebutuhan dan potensi desa yang merupakan prakarsa masyarakat desa. Berkaitan dengan tujuan tersebut, maka BUMDes harus mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Sedangkan, pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan enam prinsip sebagai beriku: (1) kooperatif, yaitu adanya partisipasi dari seluruh elemen dalam pengelolaan BUMDes dan mampu saling bekerja sama dengan baik; (2) partisipatif, yaitu keseluruhan komponen yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes harus sama- sama memberikan semangat dan dukungan serta kontribusi secara sukarela untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha BUMDes; (3) emansipatif, yaitu semua komponen yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDes diperlakukan seimbang tanpa membedakan golongan, suku, dan agama; (4) transparan, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan BUMDes dan memiliki pengaruh pada kepentingan umum harus terbuka dan segala lapisan masyarakat mengetahui seluruh kegiatan tersebut; (5) akuntabel, yaitu keseluruhan kegiatan secara teknis maupun administratif harus dipertanggungjawabkan; dan (6) sustainabel, yaitu masyarakat mengembangkan dan melestarikan kegiatan usaha BUMDes (Agus, 2021).
Walaupun berdirinya BUMDes diinisiasi oleh masyarakat, tetapi pada umumnya harus tetap mempertimbangkan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desaterhadap kewajibannya. Hal ini juga menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten. Karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUM Desa menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) dalam Amir dan Gunardi (2018) antara lain: (1) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (2) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (3) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan (4) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Setelah memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes dan karakteristik masyarakat yang mendapatkan pelayanan BUMDes, berikut adalah jenis usaha dalam BUMDes yang diklasifikasikan dalam enam jenis, yaitu (1) bisnis sosial, jenis usaha bisnis sosial dalam BUMDesa yakni dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan kata lain memberi keuntungan sosial kepada warga, meskipun tidak mendapatkan keuntunggan yang besar; (2) bisnis uang, BUMDes menjalankan bisnis uang yang memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat desa dengan bunga yang lebih rendah daripada uang yang didapatkan masyarakat desa dari para rentenir desa atau bank-bank konvensional; (3) bisnis penyewaan, BUMDes menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa; (4) lembaga perantara, BUMDes menjadi “lembaga perantara” yang menghubungkan komoditas pertanian dengan pasar atau agar para petani tidak kesulitan menjual produk mereka ke pasar atau BUMDes menjual jasa pelayanan kepada warga dan usaha-usaha masyarakat; (5) trading atau perdagangan, BUMDes menjalankan bisnis yang berproduksi dan/atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada sekala pasar yang lebih luas; dan (6) usaha bersama, BUM Desa sebagai ”usaha bersama”, atau sebagai induk dari unit-unit usaha yang ada di desa, dimana masing-masing unit yang berdiri sendiri-sendiri ini, diatur dan ditata sinerginya oleh BUM Desa agar tumbuh usaha bersama (Amir dan Gunardi, 2018).
BUMDes merupakan lembaga ekonomi modal usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes bersumber dari masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan BUMDes mengajukan peminjaman modal melalui pihak ketiga ataupun pihak lainnya. Pemenuhan prinsip-prinsip, karakteristik dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanan BUMDes diupayakan tidak membuat masyarakat terbebani, mengingat BUMDes menjadi usaha desa yang akan menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
2. Usaha Kecil Menengah (UKM) Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR- RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Kemudian dibuatlah pengertian UKM melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang Nomor 20 Pasal 1 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Usaha Kecil Menengah (UKM) terdiri dari dua istilah usaha yaitu usaha kecil dan usaha menengah. Menurut Dewi (2022) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Sedangkan, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah. Jadi, UKM merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan yang memenuhi kriteria usaha usaha kecil dan usaha menengah.
Karakteristik UKM menurut Anoraga dalam Salmi, Khalik, dan Martin (2022) sebagai berikut: (1) sistem pembukaan sangat sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukaan yang standar; (2) margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi; (3) modal yang terbatas; (4) pengalaman manejerial dalam pengelolaan masih sangat terbatas; (5) skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit untuk mengaharapkan, untuk mampu menekan biaya mencapai titik efesiensi jangka panjan; (6) kemampuan pemasaran dan negosisasi pada pasar sangat terbatas; dan (7) kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya.
Usaha Kecil Menengah atau UKM adalah jenis usaha yang paling banyak di Indonesia, tetapi jenis-jenis tersebut beragam sehingga bersifat relative dan perlu diklasifikasikan. Menurut Undang-Undang itu, usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai atau yang paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil jualan tahunan paling besar Rp 300 juta; usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp2.500.000.000,00 dan Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta hingga paling banyak Rp 10 miliyar, atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 milyar lima juta sampai paling tinggi Rp 50 miliyar. Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, Sejumlah lembaga pemerintah seperti departemen perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara UMI (usaha mikro), UK (usaha kecil), UM (usaha menengah), dan UB (usaha besar). Misalnya, menurut BPS, UMI (atau disektor industri manufatur umum disebut industri rumah tangga) adalah unit jumlah dengan usaha pekerja tetap hingga 4 orang: UK antara 5 hingga 19 pekerja; dan UM dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori UB (lima puluh miliyar rupiah) (Lathifah dan Noorman, 2018). Uraian nilai usaha di atas merupakan ukuran kriteria usaha yang dipakai untuk
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
UKM atau besaran modal yang dimiliki. UKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok menurut UU No. 20 Tahun 2008 (Serlika, 2021), yaitu (1) Livelihood Activities merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima; (2) Micro Enterprise merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan; (3) Small Dynamic Enterprise merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor; dan (4) Fast Moving Enterprise merupakam UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).
UKM merupakan bagian penting dari perekonomian suatu negara atau daerah, seperti halnya Indonesia. UKM ini sangat mempunyai peran penting dalam berlangsungnya perekonomian masyarakat. Terbukti pada tahun 1997 disaat Indonesia dilanda krisis ekonomi, UKM dapat menyelamatkan perekonomian negara. Dengan demikian, UKM tidak diragukan lagi berperan sebagai peningkatan kompetisi pasar dan menjadikan sistem ekonomi menjadi stabil. Dan berkaitan dengan itu perlu perhatian yang signifikan terhadap UKM dengan memaksimalkan potensi unggulan lokal, dan meningkatkan semangat usaha kecil dan menengah.

## 3. Peran BUMDes Dalam Menopang Modal UKM
Rahman (2009) menyatakan bahwa UKM atau Usaha Mikro, Kecil, Menengah telah menunjukan peranannya dalam menciptakaan lapangan pekerjaan dan sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi. UKM memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional termasuk dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Peran UKM dalam bidang sosial, diantaranya mampu mereduksi ketimpangan pendapatan, terutama di negara-negara berkembang. Selain itu mampu menyediakan barang dan jasa untuk konsumen berdaya beli tinggi seperti di perkotaan. Selain itu UKM juga diyakini mempunyai rantai pemasaran yang kompleks, bahkan mampu menyonkong keberlangsungan usaha besar dan menengah. Pengembangan UKM yang tepat pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah desa melalui BUMdes dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM, diperlukan penciptaan iklim usaha yang berkesinambungan, bantuan permodalan pemenerintah desa melalui BUMDes, perlindungan produk usaha, pengembangan kemitraan, memperbanyak pelatihan-pelatihan, meningkakan promosi produk dan mengembangkan kerjasama dengan mitra yang ada (Hahsah, 2004).
BUMDes merupakan lembaga usaha perekonomian desa yang dikelola oleh masyarakat berdasarkan potensi-potensi desa tersebut. BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat menurut Fay (2020) adalah sebagai berikut: (1) Membangun dan mengelola potensi-potensi desa serta serta mengelola kemampuan ekonomi masyarakat desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat; (2) Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat; (3) Memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai porsinya; dan (4) Membangun, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, yakni membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilannya sehingga tercapainya suatu kemakmuran bagi masyarakat. Sedangkan, PPP BUMDes (Evi, et.al., 2022; Hasanah, et,al., 2021)
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
menjelaskan peran BUMDes ditinjau melalui beberapa aspek yang merupakan tujuan dari BUMDes itu sendiri, yaitu: (1) Pelayanan-Keuntungan-Keberlangsungan; (2) Akuntabilitas-Perkembangan Aset Desa; (3) Peningkatan Taraf Hidup Pengurus- Komisaris-Masyarakat; dan (4) Ketaatan BUMDes terhadap peraturan dan Perundang- Undangan.
BUMDes sebagai salah satu mitra pemerintah desa dalam mewujudkan rencana- rencana perekonomian ekonomi dituntut mampu menyediakan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pengembangan usaha. Agar keberadaan BUMDes di desa tidak hanya sebagai formalitas saja, maka seharusnya berperan aktif dalam mewujudkan tujuan awal dibentuknya BUMDes. Keberadaan BUMDes bisa mendukung perekonomian masyarakat desa salah satunya dengan bersinergi dengan UKM yang ada di desa. Saat ini memang terlihat antara BUMDes dan UKM masih berjalan masing-masing dan penytertaan modal yang bersumber dari dana belum sepenuhnya menyentuh UKM yang ada di desa, karena itu maka perlu dilakukan sinergi antara BUMdes dengan UKM untuk kepentingan kemajuan ekonomi desa. Terkait dengan hal di atas, maka terdapat 3 aspek dalam pengembangan UKM, diantaranya adalah aspek input, aspek proses, dan aspek output. Persoalan dalam ketiga aspek tersebut lebih pada sinergi UKM itu sendiri terhadap eksistensi BUMDes. Aspek input adalah terkait dengan aksebilitas bahan baku, yaitu sejauh mana pelaku UKM dapat mengakses bahan baku. Beberapa komponen yang terkait dengan bahan baku adalah akses bahan dasar produksi dan akses ketenagakerjaan. Sementara aspek proses adalah terkait dengan proses produksi atau proses pelayanan jasa. Jika sebuah pelaku usaha semakin efisien dan efektif, maka kemungkinan besar proses produksi yang dihasilkan juga akan semakin optimal. Beberapa komponen yang terkait dengan aspek proses adalah ketersediaan teknologi inovasi sebagai komponen penting dalam output adalah terkait dengan produk barang atau jasa yang dihasilkan serta bagaimana pelaku usaha yang bersangkutan dapat memasarkannya. Ketika tingkat aksebilitas pemasaran semakin baik, maka kemungkinan besar produk atau jasa yang dihasilkan dapat dengan mudah terserap oleh pasar melalui hubungan yang baik dengan BUMDes.

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. Fenomenologi merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu (Repki, 2022). Pada penelitian ini, peneliti mendengarkan dan melihat secara terperinci tentang peran apa saja yang dilakukan oleh BUMDes dalam menopang modal Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Tebaban melalui pengelola BUMDes dan pelaku UKM di desa tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan wawancara, sedangkan data yang didapatkan yaitu berupa data sekunder yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan sebagai arah penentuan dari penelitian.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan prioritas kebijakan strategi BUMDes dalam mengembangkan UKM juga di dasarkan pada kondisi UKM yang ada di desa tersebut. Berdasarkan kondisi UKM Desa tebaban, prioritas kebijakan secara
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
umum dibagi menjadi lima aspek yaitu aspek lingkungan usaha (budaya, sosial, politik, dan keamanan), aspek permodalan, aspek ketenagakerjaan, aspek teknologi inovasi, dan aspek pemasaran. BUMDes memiliki peran tersediri pada setiap aspek pada empat aspek tersebut. Pada aspek lingkungan usaha terdapat 3 kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UKM Desa Tebaban, yaitu: a). diperlukan kemudahan pelayanan perizinan bagi BUMDes terkait dengan UKM. b). pentingnya menjaga lingkungan keamanan yang kondusif dalam menunjang perkembangan usaha. c). diperlukan kebijakan pemerintah desa yang dapat menjamin kepastian lingkungan sosial yang kondusif. Selanjutnya pada aspek permodalan, terdapat tiga kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UKM Desa Tebaban, yaitu: a). diperlukan adanya kebijakan Pemda dalam memediasi antara pelaku usaha dengan pihak yang menyediakan permodalan. b). diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak non bank kepada pelaku usaha. c). diperlukan kemudahan akses permodalan dari pihak perbankan kepada para pelaku usaha. kemudian Pada aspek ketenagakerjaan, terdapat tiga kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UKM Desa Tebaban, yaitu: a). Diperlukan kebijaka upah minimum yang sama-sama menguntungkan pelaku usaha dan pekerja. b. pemda perlu menyediakan sarana pelatihan bagi para pekerja. c. pelatihan bagi seluruh anggotanya. Dan Pada aspek teknologi inovasi, terdapat dua kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UKM Desa Tebaban, yaitu: a. setiap pelaku usaha mempunyai penguasaan teknologi pemasaran, b. Pemdes perlu memberikan insentif bagi pelaku usaha yang inovatif. Selanjutnya Pada aspek pemasaran, terdapat dua kebijakan prioritas yang harus diambil BUMDes dalam rangka mengembangkan UKM Desa Tebaban, yaitu: a. pentingnya pelatihan inovasi pemasaran khususnya bagi pelaku UKM. b. pentingnya asosiasi sebagai kekuatan modal sosial bagi pelaku usaha.
BUMDes menggolongkan UKM yang ada di desa Tebaban ke dalam beberapa klaster berdasarkan pada jenis produknya. Tujuannya adalah untuk mempermudah UKM dalam menjangkau bahan baku serta menjangkau target pasar. Dengan adanya klaster UKM, pelaku usaha bersama-sama akan melakukan pembelian bahan baku dalam jumlah banyak (sistem pembelian tanggung renteng). Sistem tanggung renteng disini yakni anggota akan membuat asasosiasi pengumpulan modal guna pembelian bahan baku. Anggota akan membayar bahan baku sesuai dengan jumlah yang dibeli, dengan kata lain sebenarnya dalam proses pembelian bahan baku tidak ada yang berubah. Hanya saja supaya memperoleh harga yang lebih murah, maka anggota membeli bahan baku secara bersamasama dalam jumlah banyak. Dengan pembelian bahan baku dalam jumlah banyak inilah nantinya akan menekan biaya produksi. Selain itu, pembentukan kluster ini juga mempermudah BUMDes dalam memberikan pendampingan dan evaluasi kinerja UKM. Tentu saja pembentukan klaster ini juga akan sangat menguntungkan bagi UKM, hal ini karena dengan adanya sistem klaster akan membantu UKM dalam mencapai proses produksi yang efektif dan efesien, yang nantinya akan berdampak pada terpenuhinya skala ekonomi. Sehingga UKM akan semakin lebih mudah dalam memperluas jaringan pemasarannya.
Jika klaster UKM sudah terbentuk maka selanjutnya BUMDes melaksanakan pelatihan skill terhadap pelaku UKM. Pelatihan pelaku UKM penting digunakan untuk meningkatkan skill, pengetahuan serta kreatifitas SDM. Pelatihan tidak cukup jika
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019
hanya dilakukan satu atau dua kali, tapi harus masiv. Pada UKM Desa Tebaban sebenarnya produk usaha yang ada sudah beraneka ragam, akan tetapi yang menjadi masalah proses produksi yang belum efesien. Hal ini dikarenakan mayoritas UKM masih menggunakan metode produksi tradisional/ manual. Oleh sebab itu, pelatihan tahap awal yang dilakukan di Desa Tebaban misal pelatihan penggunaan teknologi produksi pembuat keripik dan pelatihan packaging. Dari sana pelaku UKM diberikan bantuan alat berupa pengering keripik pasca goreng serta diberikan pula alat packaging. Kemudian dengan alat-alat tersebut, para pelaku UKM diajari bagaimana cara penggunaan alat, cara mengurus manajemen produksi, cara menginovasi produk agar lebih menarik, hingga cara packaging. Selain produk keripik pathilo, pelatihan lain yang sudah berjalan yaitu pelatihan pembuatan sabun cuci dari Abu. meskipun sudah banyak kemasan sabun cuci dengan beraneka ragam merek yang beredar, namun produk khas daerah tentu saja mempunyai nilai tersendiri dalam masyarakat. Selain itu keunggulan lain sabun cuci ini yaitu ramah lingkungan.
Langkah-langkah dalam mendukung pola sinergitas yang telah diterapkan antara BUMDES dan UKM Desa di Tebaban, perlu ditingkatkan kerjasama dengan pihak pihak lain salah satunya adalah Perguruan tinggi seperti Universitas Hamzanwadi melalui program pengabdian masyarakat. Kerjasama dengan perguruan tinggi ini dibutuhkan khususnya dalam meningkatkan kualitas produk dan manajemen BUMDES serta UKM agar akses dan model pemasaran produk UKM semakin meluas. Adanya sinergitas BUMDES, UKM dan Perguruan Tinggi akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tebaban pada akhirnya.

## E. KESIMPULAN
Peran BUMDes dalam memberikan modal pada UKM yang telah menjalankan unit usahanya di Desa Tebaban, BUMDes dalam memberikan modal usaha untuk menopang berjalannya kegiatan uasaha UKM Desa Tebaban Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur.UKM yang dibantu modal usaha adalah UKM binaan yang bergerak dibidang pertanian, Menjahit dan Kuliner. BUMDes Tebaban berperan aktif dalam membina kelompok usaha dalam meningkatkan pendapatan usaha yang dijalankan. Selain itu BUMDes juga berperan dalam mengembangkan potensi desa sebagai tempat usaha yang dilakukan pihak untuk membuka lapangan pekerjaan dan memajukan desanya.
Sebagai lembaga pemerintah desa yang berperan dalam membantu UKM untuk modal usaha berupa uang, dengan melihat beberapa faktor pendukung kemajuam usaha yang ada di desa tebaban mendorong BUMDes dalam terus Meningkatkan bantuan modal untuk kemajuan dan pekembangan UKM, tersedianya SDM yang memadai, dan adanya dana dari desa yang dapat dikelola secara professional oleh pengurus untuk dapat mengembangkan keuangan desa. Disisi lain dalam pengeloaan UKM di desa tebaban terdapat faktor penghambat seperti manajemen kelembagaan berjalan dengan kurang baik dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang BUMDes serta minimnya keterlibatan masyrakat dalam kegiatan UKM.
Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.9 / No.2: 106-115, Juli 2023, ISSN : 2599-3348 (online) ISSN : 2460-0083 (cetak) Terakreditasi Nasional Sinta 4: SK. No.30/E/KPT/2019

## DAFTAR PUSTAKA
Ama, Z., Eka, A., & Ahsin, D. (2021). Peran usaha BUMDes berbasis pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis, 21 (1), 47-57.
Amir, H. & Gunardi. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Pendapat Asli Desa Dan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. Pekanbaru: Taman Karya.
Agus, S. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya pengembangan ekonomi masyarakat desa Pejanggik. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 7 (1), 97-104. Evi, F. N., Yunni, R. DJ., Luluk, N. A., & Nabila, Z. I. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam mendukung pemberdayaan masyarakat di desa Jatirejo kecamatan Tikung kabupaten Lamongan. SENARSIS: Semiar Nasional Ekonomi dan Bisnis, 1 (1), 25-33. Dewi, A. (2022). Keadaan dunia Usaha Kecil Menengah (UKM) pada masa setelah pademi covid 19 Indonesia.Jurnal Ilmu Ekonomi Pemangunan, 1-7 , Diakses 3 November 2022, dari Universitas Pembangunan Nasional.
Hafiziah, N. P., Sopyan, R., Haura, A., & Lina, A., (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi (Studi di desa Tanjungbaru kecamatan Cikarang Timur kabupaten Bekasi), Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. 8(10), 353-359. Hasanah, et. al. (2021). Manajemen Bumdes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor . Jakarta: UM Jakarta Press. Lathifah, H., & Noorman. (2018). UKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dan Bentuk-Bentuk Usaha . Semarang: Unnissula Press. Nurdiyanti, R., & Hailuddin. (2021). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa Labuhan Haji Lombok Timur. Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan, 3 (1), 1-9. Pradnyani, N. L. P. S. P. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tibubeneng Kuta Utara. Juara: Jurnal Riset Akuntansi, 9 (2), 39-47. Risal, M., & Siradjuddin. (2022). Meningkatkan usaha kecil dan mikro syariah dalam mengatasi kemiskinan. Jurnal Sosial Dan Sains, 2 (2), 223-229. Repki, M, I. (2022). Nasib Para Pengusaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Selama Covid-19. Journal of Digital Communication And Design, 1 (2), 86-93. Salmi, Y. B., Khalik, A., & Martin, R. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan Usaha Kecil Menengah (UKM) di desa Gerung Permai, kecamatan Suralaga, kabupaten Lombok Timur. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 6 (1), 1887-1894. Serlika, A. (2021). Peranan peer to peer lending dalam menyalurkan pendanaan pada usaha kecil dan menengah. Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, 16 (1), 37-61. Syamsul, B. G., Erlina., & Rujiman. (2020). Peranan badan usaha milik desa dalam meningkatkan perekonomian masyarkat perdesaan. Media Komunikasi Geografi, 21 (2), 203-209.