## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## Tanggung Jawab noTaris Dalam Pencegahan TinDak PiDana Pencucian uang

## Notary’s respoNsibilities iN preveNtiNg MoNey
lauNderiNg CriMes

## Fatria hikmatiar al Qindy
Universitas Mataram E-mail: fatriahikmatiar_fh@unram.ac.id

## Putri raodah
Universitas Mataram E-mail: putriraodah@unram.ac.id

## abstrak
Notaris adalah seorang pejabat publik atau disebut juga sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya untuk membuat akta otentik Notaris tidak lepas dari risiko pelanggaran hukum, salah satunya terkait dengan tindak pidana pencucian uang dengan memanfaatkan akta yang di buat oleh Notaris. Tindak Pidana pencucian uang adalah proses mengubah uang yang didapatkan secara ilegal menjadi uang yang terlihat legal. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabila aktanya digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak yang menggunakan jasa Notaris karena tugas Notaris hanya sebagai pencatat yang dituangkan ke dalam akta.
Kata kunci: Notaris; Tindak Pidana; Pencucian Uang.

## abstract
a notary is a public official, also known as a government officer, who has the authority to create authentic deeds. in performing their duties to create authentic deeds, notaries are not exempt from the risk of legal violations, one of which is related to the criminal act of money laundering through the utilization of deeds created by the notary. Money laundering is the process of transforming illegally obtained money into seemingly legitimate funds. the issue to be examined in this research is the responsibility of a notary when their deed is used to commit the crime of money laundering. this study is a normative research with a legislative and conceptual approach. based on the results of this research, it is determined that a notary is not responsible for criminal acts of money laundering committed by parties utilizing the notary’s services, as the notary’s role is solely that of a recorder reflected in the deed.
Keywords: Notary; Criminal Act; Money Laundering.

## a. PenDahuluan
Sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda, Profesi Notaris telah dikenal di Indonesia dan menjadi kebutuhan penting dalam menciptakan akta otentik. Keberadaan Notaris pada masa itu bertujuan untuk menyediakan dokumen resmi yang sah sebagai bukti hukum dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam beberapa
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 464~480
peraturan perundangan, penggunaan akta otentik menjadi wajib untuk beberapa jenis perbuatan hukum tertentu. Seiring berjalannya waktu, peran Notaris dan produk akta Notaris menjadi semakin penting sebagai upaya negara dalam menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat. 1
Sistem hukum di Indonesia telah mengatur posisi Notaris melalui undang-undang yang khusus. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 dari Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan melakukan tugas dan kewenangan lainnya. Dalam konteks ini, Notaris dianggap sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi publik yang berhubungan dengan hukum perdata. Pejabat umum, yang mencakup Notaris, adalah individu yang ditunjuk dan diberhentikan oleh pemerintah. Mereka memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melayani masyarakat dalam hal-hal tertentu, karena mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari otoritas pemerintah. 2
Notaris adalah seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki tanggung jawab moral terhadap jabatannya. Pelanggaran terhadap jabatan Notaris akan mengakibatkan pertanggungjawaban bagi Notaris tersebut, baik dalam hal administrasi maupun dalam mengganti kerugian secara perdata. Selain itu, Notaris juga dapat bertanggung jawab secara pidana jika melakukan pelanggaran terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban seseorang untuk menanggung konsekuensi dari tindakan atau kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sebagainya. 3
Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris ayat (1) huruf (a) menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. 4 Istilah “saksama” dalam pasal tersebut dapat diartikan sebagai teliti, cermat, dan hati-hati. Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus selalu berhati-hati, termasuk dalam mengenal para penghadap. Notaris berhubungan dengan berbagai pihak, mulai dari penghadap yang memiliki kepentingan untuk menyatakan kehendak mereka dalam sebuah akta otentik, hingga berhubungan dengan pemerintah sebagai pemegang regulasi. Posisi Notaris yang berada di tengah-tengah ini memungkinkan mereka untuk mengetahui berbagai jenis perbuatan hukum, seperti perjanjian, pernyataan, transaksi, dan sebagainya.
Seiring dengan perubahan zaman dan pertumbuhan ekonomi yang cepat, berbagai jenis transaksi keuangan mengalami perkembangan dan peningkatan. Transaksi bisnis yang melibatkan Notaris juga semakin beragam. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan pelaku bisnis dan pihak-pihak yang terlibat untuk memiliki bukti tertulis yang sah dan otentik. Namun, seperti dua sisi mata uang, tidak semua pihak yang menghadap Notaris bermaksud untuk melakukan transaksi yang jujur. Ada juga pihak-pihak yang datang dengan niat buruk yang tersembunyi untuk melakukan transaksi keuangan yang
1 Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. (2013). prinsip-prinsip dasar profesi Notaris berdasarkan peratur- an perundangundangan terbaru . Cet. I. Jakarta: Dunia Cerdas. hlm. 2-3.
2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3 W. J. S Poerwadarminta. (1982). Kamus bahasa indonesia . Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 1014.
4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
melanggar hukum, dengan harapan mendapatkan perlindungan di balik kerahasiaan profesi Notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh pihak tersebut terlihat sah. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi adalah pencucian uang.
Secara sederhana, pencucian uang dapat dijelaskan sebagai proses mengubah uang yang didapatkan secara ilegal menjadi uang yang terlihat legal. Salah satu karakteristik umum dalam mendefinisikan pencucian uang adalah “pemindahan aset ilegal ke dalam sistem ekonomi”. Definisi lain mengatakan bahwa pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan keberadaan, sifat, atau sumber uang yang diperoleh secara ilegal, serta melakukan pergerakan atau kepemilikan uang tersebut untuk tujuan tertentu demi melegalkannya. 5 Tindak pidana pencucian uang adalah kegiatan ilegal yang dilakukan untuk menyembunyikan asal usul dana yang diperoleh melalui kegiatan ilegal, sehingga tampak legal. tindak pidana pencucian uang memiliki dampak yang merugikan, termasuk mempengaruhi stabilitas sistem keuangan dan menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kegiatan kriminal.
Pencucian uang atau yang dikenal juga sebagai Money laundering , merupakan jenis tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan serius. Istilah “pencucian uang” merujuk pada kegiatan menyetorkan, menanamkan, atau mentransfer uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari kegiatan pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber ilegal lainnya melalui jalur-jalur legal. Dengan demikian, asal usul uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak. 6
Salah satu tugas yang termasuk dalam wewenang Notaris misalnya adalah membuat akta-akta yang diwajibkan oleh undang-undang, seperti pembuatan akta pendirian perseroan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dinyatakan bahwa perseroan didirikan dengan akta Notaris. Salah satu aspek penting dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas adalah terkait dengan modal atau saham, oleh karena itu, jika terdapat indikasi bahwa pendirian perusahaan dilakukan dengan menggunakan uang hasil kejahatan, maka perusahaan tersebut sebenarnya hanya menjadi “ Kedok ” untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Ketika sebuah akta telah disahkan atau dibuat oleh Notaris, secara umum diasumsikan bahwa akta tersebut telah memenuhi semua persyaratan dan peraturan hukum yang berlaku, sehingga dapat menyembunyikan suatu tindak pidana.
Notaris dalam menjalankan tugasnya menghadapi risiko pelanggaran hukum terkait dengan tindak pencucian uang jika tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugas mereka. Notaris mesti tetap aktif dalam mengetahui profil pihak- pihak yang terlibat dalam transaksi. Undang-Undang Jabatan Notaris mengharuskan penghadap dihadapan Notaris memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dan Notaris harus mengenal penghadap atau diperkenalkan oleh dua orang saksi pengenal.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditarik permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah tanggung jawab Notaris apabila aktanya digunakan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang, dan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab Notaris bila akta yang di buat oleh Notaris digunakan oleh kliennya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.
5 Ivan Yustiavandana. Arman Nefi dan Adiwarman. (2010). tindak pidana pencucian uang di pasar Modal . Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 11.
6 Juni Sjafrien Jahja. (2012). Melawan Money laundering . Jakarta: Visimedia. hlm. 4.

## 466~480

## b. meToDe PeneliTian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang mempelajari peraturan- peraturan dalam suatu sistem hukum yang terorganisir dengan baik. Dalam metode ini, fokus penelitian aktif berada pada analisis norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, bahan kajian utama dalam metode ini adalah produk-produk hukum dan sumber- sumber hukum positif lainnya. Penelitian normatif memperlakukan hukum sebagai sebuah struktur yang terdiri dari sistem norma, seperti asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan doktrin (sumber hukum).

## c. analisis Dan Pembahasan

## wewenang notaris Dalam membuat akta otentik
Sebagai pejabat umum, Notaris diberikan sejumlah wewenang berdasarkan ketentuan undang-undang. Sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, berikut adalah beberapa wewenang yang dimiliki oleh Notaris: 7
1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang berdasarkan undang-undang dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dibuatkan dalam akta otentik;
2.  Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;
3.  Menyimpan akta;
4. Memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
Selain dari kewenangan di atas, Notaris juga memiliki wewenang lain yang masih berkaitan dengan akta, yakni: 8
1.  Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4.  Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6.  Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7.  Membuat akta risalah lelang;
8.  Kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Selain itu, terdapat sejumlah wewenang khusus yang diberikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).
Wewenang Notaris berdasarkan UUPT antara lain sebagai berikut: 9
1.  Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT, Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta pendirian perseroan terbatas;
7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
8 ibid.
9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2.  Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 128 ayat (2) UUPT, Notaris memiliki wewenang untuk membuat akta pemindahan saham;
3. Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) UUPT, Notaris memiliki wewenang untuk membuat Akta Penggabungan, Pengambilalihan, atau Pemisahan perusahaan. Selain ketentuan UUPT, terdapat juga wewenang Notaris lain yang diatur dalam Pasal 19, 20, 21, dan Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu dalam melakukan pendaftaran Commanditer Vennootschap (CV) atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Persekutuan Komanditer. Wewenang Notaris dalam pendirian CV juga ditegaskan kembali dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham 17/2018). Menurut Pasal dalam Permenkumham 17/2018, pengesahan CV, Firma, dan Persekutuan Perdata hanya dapat dilakukan oleh pendiri (pemilik) melalui Notaris.
Sebagai pejabat umum, Notaris diberikan wewenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Oleh karena itu, Notaris diharapkan untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Ini berarti bahwa akta yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi semua persyaratan hukum dan juga memenuhi permintaan pihak yang berkepentingan. Untuk menghasilkan akta yang berkualitas dan sesuai dengan aturan hukum serta keinginan pihak yang terlibat, Notaris harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 UUJN, sebagai berikut: 10
a.  bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
b.  membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c.  melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
e.  memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
f.  merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
g.  menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
h.  membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
i.  membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j.  mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
k.  mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
10   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 468~480
l.  mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
n. menerima magang calon Notaris.
Dari beberapa kewajiban yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui bahwa salah satu tugas yang harus dilakukan oleh Notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN adalah menjaga kerahasiaan isi akta. Prinsip kerahasiaan dalam jabatan Notaris juga mencakup ketentuan hukum umum yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut menjelaskan bahwa mereka yang karena pekerjaan, kedudukan, atau jabatannya diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan, dapat meminta pembebasan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi terkait hal-hal yang dipercayakan kepada mereka. 11
Prinsip kerahasiaan yang terkait dengan jabatan Notaris dan ketentuan hukum acara pidana yang telah disebutkan sebelumnya menjadi pedoman yang harus diikuti oleh Notaris dalam menjalankan kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan isi akta sebaik mungkin, hanya diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam akta tersebut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 54 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris hanya boleh memberikan, menunjukkan, atau mengungkapkan isi akta, grosir akta, salinan akta, atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung dalam akta tersebut, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
Namun, adanya norma atau prinsip yang mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan isi akta maupun informasi lain yang terkait dengan akta Notaris sering kali memberikan celah bagi para pelaku tindak pidana untuk melakukan kejahatan melalui pemanfaatan jasa yang diberikan oleh Notaris.
Kewajiban menjaga kerahasiaan dalam jabatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) butir f, tidak bersifat mutlak. Kewajiban untuk merahasiakan segala hal dapat dikecualikan jika ada ketentuan dalam Undang-Undang yang menentukan sebaliknya. Dengan adanya pengecualian ini, ketentuan mengenai kerahasiaan dalam jabatan dapat dilanggar apabila terdapat perintah dari Undang-Undang.

## Tanggung Jawab notaris Terhadap aktanya Jika digunakan untuk Tindak Pidana Pencucian uang
Notaris, dalam menjalankan tugas profesinya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mematuhi aturan yang berlaku. Penting bagi Notaris untuk memahami bahwa tugas jabatannya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Sebagai Notaris, mereka memiliki kewajiban untuk memastikan kebenaran dari setiap akta yang mereka buat, walaupun akta Notaris tidak menjamin bahwa semua pihak atau penghadap selalu berkata benar, tetapi akta tersebut menjamin bahwa para pihak mengatakan apa yang tercantum dalam akta tersebut. Oleh karena itu, seorang Notaris diharapkan memiliki kepekaan, integritas, keadilan, dan transparansi yang tinggi dalam pembuatan setiap
akta untuk memastikan kepuasan semua pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pembuatan akta otentik.
Dalam menjalankan tugasnya, seorang Notaris harus mematuhi dengan tegas kode etik yang mengatur profesi Notaris. Hal ini sangat penting karena tanpa itu, integritas dan profesionalisme yang melekat pada Notaris akan hilang, dan kepercayaan dari masyarakat akan terganggu.
Pada umumnya, Notaris memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh dalam pembuatan akta Notaris, kecuali jika ada perintah yang diberikan oleh undang-undang yang menyatakan bahwa Notaris tidak diwajibkan menjaga kerahasiaan dan harus memberikan keterangan yang diperlukan terkait dengan akta tersebut. Dengan demikian, hanya undang-undang yang memiliki kewenangan untuk memerintahkan Notaris untuk mengungkapkan rahasia isi akta dan informasi atau pernyataan yang diketahui oleh Notaris yang terkait dengan pembuatan akta tersebut.
Kewajiban Notaris untuk menolak (ingkar) merahasiakan tercantum sebagai salah satu tugas yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, kewajiban Notaris untuk menolak adalah bagian integral dari tugas jabatan Notaris. Sebagai kewajiban yang harus dilakukan, kewajiban untuk menolak tidak dapat dilewatkan atau diabaikan oleh Notaris. Ini berbeda dengan hak untuk menolak, yang dapat digunakan atau tidak digunakan tergantung pada keadaan, sementara kewajiban untuk menolak harus dilaksanakan sepenuhnya oleh Notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan penghapusan kewajiban tersebut. 12 Saat ini, terdapat undang-undang yang mengatur pengecualian terhadap kewajiban Notaris untuk menolak (ingkar), yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penjelasan mengenai pengecualian tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43/2015).
Tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencakup beberapa perbuatan, yaitu: 13 1. Memindahkan, mentransfer, mengalihkan, menghabiskan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau melakukan tindakan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau dapat diduga merupakan hasil tindak pidana, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut.
2. Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak, atau kepemilikan sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau dapat diduga merupakan hasil tindak pidana.
3. Menerima, menguasai, melakukan penempatan, mentransfer, melakukan pembayaran, melakukan perubahan, memberikan sumbangan, menitipkan, menukarkan, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau dapat diduga merupakan hasil tindak pidana.
Dalam menghadapi kejahatan pencucian uang, Notaris diharuskan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan yang dilakukan atas nama klien atau untuk kepentingan
12   Ivan Yustiavandana. Arman Nefi dan Adiwarman. (2010). tindak pidana pencucian uang di pasar Modal . Bogor: Ghalia Indonesia. hlm. 11.
13   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 470~480
klien. Notaris yang terlibat dalam transaksi bisnis juga harus memahami profit, maksud, dan tujuan dari hubungan bisnis tersebut. Selain itu, pengguna jasa dan beneficial owner juga harus melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap transaksi yang mereka lakukan.
Sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang, Notaris memiliki peran sebagai pelapor potensi transaksi keuangan yang mencurigakan. Hal ini tidak melanggar prinsip kerahasiaan jabatan Notaris, tetapi merupakan penerapan prinsip kehati-hatian. Notaris diharapkan melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) saat mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan akta yang mereka buat.
Dalam Pasal 8 PP 43/2015, disebutkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang mungkin harus dilaporkan oleh Notaris jika kegiatan-kegiatan tersebut mencurigakan terkait dengan pencucian uang. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 14
1. Pembelian dan penjualan properti.
2. Pengelolaan uang, efek, dan produk jasa keuangan lainnya.
3. Pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito, dan efek.
4. Pengoperasian dan pengelolaan perusahaan.
5. Pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Jika kita menghubungkan wewenang-wewenang Notaris yang telah disebutkan sebelumnya dengan beberapa kegiatan yang mencurigakan terkait pencucian uang menurut Pasal 8 PP 43/2015, maka beberapa wewenang Notaris tersebut dapat masuk ke dalam kategori kegiatan yang wajib dilaporkan sesuai dengan Pasal 8 PP 43/2015 jika ada dugaan pencucian uang yang terkait.
Berdasarkan Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, terdapat ciri-ciri transaksi keuangan yang mencurigakan yang meliputi: 15
a. Transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
b. Transaksi keuangan yang diduga dilakukan oleh pengguna jasa dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
c.  Transaksi keuangan yang melibatkan penggunaan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
d.  Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Selain itu, Pasal 8 PP 43/2015 juga mengatur bentuk-bentuk transaksi keuangan yang mencurigakan, seperti pembelian dan penjualan properti, pengelolaan uang, efek, dan produk jasa keuangan lainnya, pengelolaan rekening giro, tabungan, deposito, efek, pengoperasian dan pengelolaan perusahaan, serta pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum.
Dengan demikian, jika suatu transaksi yang masuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal 8 PP 43/2015 memiliki ciri-ciri sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 8 PP 43/2015, maka berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PP 43/2015, pihak yang mengetahui transaksi tersebut memiliki kewajiban untuk melaporkannya kepada PPATK.
14   Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
15 ibid.
Pasal 1 angka 3 PP 43/2015 juga menjelaskan bahwa Pihak Pelapor adalah orang yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang untuk menyampaikan laporan kepada PPATK. Lebih lanjut, Pasal 3 PP 43/2015 menyebutkan beberapa profesi yang termasuk sebagai Pihak Pelapor, antara lain advokat, Notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencana keuangan.
Berdasarkan ketentuan yang disebutkan di atas, diketahui bahwa profesi Notaris memiliki kewajiban untuk melaporkan transaksi yang masuk ke dalam kategori transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Jo. Pasal 8 PP 43/2015.
Selain kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, terkait dengan transaksi keuangan mencurigakan, Pasal 4 PP 43/2015 mewajibkan pihak pelapor, termasuk Notaris, untuk menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Definisi yang lebih lanjut mengenai prinsip ini tidak dijelaskan dalam PP 43/2015, namun Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris (Permenkumham 9/2017).
Pasal 1 angka 3 Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa pengguna jasa adalah setiap orang yang menggunakan jasa Notaris. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa Notaris wajib menerapkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam menjalankan tugasnya, yang minimal mencakup identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa. 16
Lebih lanjut, Pasal 6 jo. Pasal 7 Permenkumham 9/2017 menjelaskan bahwa Notaris wajib melakukan identifikasi terhadap pengguna jasa perseorangan, korporasi, dan perikatan lainnya ( legal arrangement ). Terhadap pengguna jasa perseorangan, Notaris harus mengumpulkan data berupa identitas lengkap, pekerjaan, sumber dana, hubungan usaha atau tujuan transaksi, nomor pokok wajib pajak, dan informasi lain yang diperlukan untuk memahami profil pengguna jasa secara lebih detail sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk pengguna jasa korporasi, Notaris wajib mengumpulkan data sebagai berikut:
a.  Identitas lengkap pengguna jasa (termasuk nama lengkap, SK badan hukum, bentuk korporasi, bidang usaha, izin usaha, alamat, dan kontak korporasi).
b.  Sumber dana.
c.  Hubungan usaha atau tujuan transaksi yang akan dilakukan.
d.  Informasi pihak yang ditunjuk sebagai wakil dan memiliki wewenang untuk bertindak atas nama korporasi.
e.  Informasi pemilik manfaat (beneficial owner) atas korporasi.
f.  Nomor pokok wajib pajak.
g.  Informasi lain yang diperlukan untuk memahami profil pengguna jasa secara lebih rinci sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, untuk melaksanakan “Verifikasi Pengguna Jasa”, Notaris harus memastikan kebenaran dokumen formal yang mendukung identifikasi pengguna jasa. Jika terdapat keraguan terhadap dokumen tersebut, Notaris berwenang meminta dokumen lain dari
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 472~480
pihak yang berwenang. Verifikasi ini dilakukan sebelum Notaris menjalin hubungan dengan pengguna jasa tersebut.
Pada tahap terakhir, yaitu pemantauan Transaksi Pengguna Jasa, Pasal 21 Permenkumham 9/2017 menyebutkan bahwa Notaris harus memantau kewajaran transaksi pengguna jasa yang telah diselesaikan. Meskipun tidak ada penjelasan rinci terkait ketentuan ini, pada tahap ini Notaris hanya perlu memonitor perkembangan transaksi yang telah dilakukan.
Dalam penjabaran di atas, tahap yang paling penting adalah “Identifikasi” dan “Verifikasi”, karena kedua tahap ini harus dilakukan sebelum Notaris menjalin kerja sama dengan pengguna jasa. Apabila hasil identifikasi pengguna jasa menunjukkan adanya data yang mencurigakan, Pasal 17 ayat (5) Permenkumham 9/2017 memberi wewenang kepada Notaris untuk menyetujui atau menolak pengguna jasa dan pemilik manfaat (beneficial owner) yang dianggap memiliki risiko tinggi, serta membuat keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan hubungan usaha dengan pengguna jasa dan pemilik manfaat yang tergolong berisiko tinggi. Selain itu, jika pengguna jasa menolak mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa atau Notaris meragukan kebenaran informasi yang disampaikan oleh pengguna jasa, Pasal 24 ayat (1) Permenkumham 9/2017 mengharuskan Notaris untuk mengakhiri hubungan usaha dengan pengguna jasa. Dalam kasus tersebut, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Permenkumham 9/2017, Notaris wajib melaporkan rencana transaksi tersebut kepada PPATK.
Dalam menjalankan tugasnya, Notaris harus mematuhi prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Prinsip-prinsip tersebut mencakup identifikasi nasabah, pelaporan transaksi yang mencurigakan, penyimpanan dokumen dan data transaksi, serta menjaga kerahasiaan informasi.
Peran Notaris dalam mencegah tindak pidana pencucian uang adalah melaporkan kepada PPATK ketika mengetahui adanya transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan akta yang dibuatnya. Untuk melaporkan transaksi tersebut, dulunya Notaris dapat menggunakan aplikasi GRIPS ( gathering reports and information processing system ). 17 GRIPS adalah aplikasi yang digunakan oleh PPATK untuk melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan. Namun, aplikasi ini telah diganti dengan aplikasi pelaporan go Anti Money Laundering (goAML) pada tanggal 1 Februari 2021. 18
Notaris diwajibkan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan pengguna jasanya PPATK, sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3 PP 43/2015. Notaris harus melaporkan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK paling lambat dalam waktu tiga hari sejak diketahuinya transaksi keuangan mencurigakan tersebut. Rincian mengenai tata cara pelaporan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi.

## D. kesimPulan
17 pengumuman - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI (ahu. go.id). (di akses 11 juli 2023). 18 pengumuman bersama - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI (ahu.go.id) . (di akses 11 juli 2023).
Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak atau kliennya yang menggunakan jasa Notaris karena tugas Notaris hanya sebagai pencatat yang dituangkan ke dalam akta. Notaris hanya berkewajiban melaporkan kepada PPATK apabila dicurigai ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh para pihak atau kliennya melalui jasanya sebagai Notaris.

## DaFTar PusTaka
Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani. 2013. prinsip-prinsip dasar profesi Notaris berdasarkan peraturan perundangundangan terbaru . Cet. I. Jakarta: Dunia Cerdas.
Ivan Yustiavandana. Arman Nefi dan Adiwarman. 2010. tindak pidana pencucian uang di pasar Modal . Bogor: Ghalia Indonesia.
Juni Sjafrien Jahja. 2012. Melawan Money laundering . Jakarta: Visimedia.
W. J. S Poerwadarminta. 1982. Kamus bahasa indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan  Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
Peraturan Kepala PPATK Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi