PERAN YAYASAN DALAM PENGELOLAAN BIDANG PENDIDIKAN PADA PERGURUAN TINGGI SWASTA
Suryarama (suryarama@mail.ut.ac.id)

## Universitas Terbuka

## ABSTRACT
From the five foundations, four of them (80%) the foundation board have a contribution in managing private university especially in  financial field. Main problems appear between the persons of the foundation board and those who manage private university are caused by the administration management problem (40%), financial problem (20%), and other problems (40%). The people above have commitmenst to overcome the problems  beside attending a board meeting to solve their problems. The authority of the board is not balance if compared with the private university manager’ for 80% of the private university managers have a contribution and take a part in managing the administration and financial field.
Keywords: foundation, management, private university
Dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yayasan memiliki landasan hukum yang kuat. Pendirian yayasan di Indonesia selama ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada kecenderungan masyarakat mendirikan yayasan dengan maksud tidak hanya sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kamanusiaan, melainkan juga bertujuan memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Akhirnya timbul berbagai masalah, seperti  kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar (AD), sengketa antara pengurus dengan pendiri, maupun yayasan digunakan untuk menampung kekayaan yang diperoleh dengan cara melawan hukum.
Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan berhak memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pejabat yang ditunjuk. Sebagai badan hukum yang bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas pembina, pengurus, dan pengawas. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan.
Pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan.
Salah satu kegiatan yayasan di bidang sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk perguruan tinggi swasta (PTS). PTS ini dalam kegiatannya dikendalikan oleh yayasan. Dalam praktik banyak pengurus yayasan yang ikut mengatur semua kebijakan yang menyangkut bidang administrasi umum dan keuangan,  bahkan turut campur pula dalam bidang akademik. Turut campurnya pengurus yayasan  dalam penentuan  kebijakan bidang keuangan dan
bidang akademik menimbulkan potensi konflik antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas.

## Paradigma Baru dalam Pengelolaan Yayasan
Menurut Panggabean (2002), dalam mengelola Yayasan ada 3 (tiga) aspek  yang perlu menjadi pedoman yaitu:

## Aspek Managerial
Ditinjau dari aspek manajerial, agar yayasan dapat tumbuh dan berkembang dalam mencapai maksud dan tujuannya, maka yayasan perlu mempertimbangkan hal-hal strategis di bawah ini.
1. Pendiri dan pengurus harus bersedia menanggalkan kepentingan pribadi dan secara sukarela menyumbangkan pikiran dan sumber daya lainnya bagi pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
2. Visi dan Misi yayasan harus dirumuskan dengan jelas dan tegas sebagai dasar untuk memberi arah dalam penyusunan rencana strategis dalam pencapaian maksud dan tujuan yayasan.
3. Pengelolaan yayasan harus dijalankan secara transparan, karena para donatur dan konstituen yayasan menuntut adanya keterbukaan dan akuntabilitas pembukuan. Profesionalisme pengelolaan yayasan akan menciptakan citra yang positif di mata donatur dan konstituen termasuk pemerintah. Dengan citra yang positif akan memudahkan yayasan menggalang dukungan dan partisipasi berbagai pihak dalam menggali sumber pendanaan.
4. Pengelolaan yayasan dilakukan secara efektif dan efisien seperti halnya suatu organisasi bisnis, namun dana yang dihasilkan diperuntukkan sepenuhnya untuk pencapaiaan maksud dan tujuan yayasan.
5. Yayasan harus menciptakan kegiatan dan program kreatif yang berorientasi pasar karena akan disukai konsumen sehingga memudahkan yayasan menggali sumber pendanaan untuk mendukung kegiatannya.
6. Pengelolaan keuangan dilakukan secara profesional berlandaskan prinsip transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Pembukuan harus diselenggarakan dengan tertib dan informasi keuangan yang dihasilkan tepat waktu sehingga dapat dimanfaatkan oleh pengurus untuk tujuan evaluasi, pengawasan, dan perencanaan.
7. Pengurus harus meningkatkan pemahaman tentang Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yayasan serta berbagai aspek hukum lainnya yang relevan untuk meyakinkan bahwa segala tindakan dan keputusan yayasan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Aspek Keuangan
Pokok-pokok penting UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004 tentang  Yayasan di tinjau dari aspek keuangan adalah;
1. Yayasan wajib menyusun laporan tahunan selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku, yang memuat sekurang-kurangnya laporan keadaan dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai, dan laporan keuangan terdiri dari (Pasal 49 UU No. 21 Tahun 2001):
a. Laporan posisi keuangan.
b. Laporan aktivitas.
c. Laporan arus kas.
d. Catatan atas laporan keuangan.
2. Ikhtisar lapotan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.
3. Apabila yayasan memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri atau pihak lain sebesar Rp 500 juta atau lebih, atau kekayaan yayasan diluar wakaf berjumlah Rp 20 miliar atau lebih, maka:
a. Ikhtisar laporan tahunan wajib diumumkan dalam surat kabar.
b. Laporan keuangan yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Hasil audit disampaikan kepada Pembina dan Menteri Hukum dan HAM.
c. Bentuk laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
Dalam menyambut era keterbukaan seperti saat sekarang ini, sudah selayaknya pengurus yayasan melakukan berbagai pembenahan dalam aspek keuangan yaitu:
1. Membenahi sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi agar seluruh transaksi yayasan dapat dipertanggungjawabkan dan laporan keuangan dapat diterbitkan tepat waktu.
2. Meningkatkan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran dana serta atas kekayaan yayasan.

## Aspek Perpajakan
Sehubungan dengan aspek perpajakan bagi yayasan, selama ini timbul berbagai kesalahpahaman. Sebagai organisasi nirlaba, yayasan bebas dari pajak karena tujuan yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan atau kemanusiaan, yang semata-mata untuk kepentingan umum atau sosial.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka perlu dikaji ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku khususnya menyangkut Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut:
1. Kedudukan Yayasan Menurut UU Pajak
UU Pajak disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Sesuai dengan prinsip keadilan, wajib pajak yang setara kemampuan ekonominya harus memikir kewajiban pajak yang setara pula. Karena perkembangan kegiatan yayasan, maka dalam bidang perpajakan yayasan dipandang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga atau unit kegiatan usaha lain.
2.   Yayasan Sebagai Wajib Pajak Untuk menentukan apakah yayasan memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan dikenakan pajak penghasilan maka terlebih dahulu harus dilihat pengertian wajib pajak.  Secara umum yang dimaksud wajib pajak adalah subjek pajak yang memiliki objek pajak. Adapun subjek pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap (UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan). Adapun yang termasuk badan meliputi ”perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN/BUMD, yayasan.” ( Ali, 1999). Jadi dengan demikian jelas bahwa yayasan memenuhi syarat sebagai subjek pajak.

## Penyebab Penyimpangan Pengelolaan Yayasan
Banyak sebab mengapa yayasan menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya. Pertama, sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Apakah pendidikan termasuk dalam definisi kegiatan sosial? Namun dalam kenyataan banyak institusi pendidikan yang mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayar dengan mahal. Di Amerika Serikat, universitas-universitas pilihan umumnya adalah universitas swasta. Mereka menjaring tidak saja calon mahasiswa yang pandai tetapi juga calon
mahasiswa yang berasal dari kalangan berada, kenyataan tersebut tidak jauh berbeda dengan di Indonesia. Oleh karenanya sulit untuk menentukan secara sederhana  apa yang dipahami sebagai kegiatan sosial benar-benar merupakan kegiatan sosial yang sama sekali terhindar dari aspek komersial.
Kedua, penyebab lain dari penyimpangan bersumber pada peraturan perundang-undangan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan dapat ditemukan ketentuan yang mensyaratkan penyelenggaraan suatu kegiatan dilakukan oleh yayasan. Di sektor pendidikan, universitas swasta harus dikelola oleh yayasan. Padahal, tidak semua kegiatan pendidikan hanya bersifat sosial. Bagi mereka yang ingin mendirikan lembaga pendidikan untuk tujuan komersial tentunya tidak mempunyai pilihan lain selain menggunakan yayasan sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang- undangan. Akibatnya adalah yayasan didirikan untuk sekedar memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.  Padahal yayasan tersebut dikelola sebagaimana layaknya sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum yang mencari keuntungan.
Ketiga, Yayasan digunakan sebagaimana layaknya PT. Yayasan didirikan dengan maksud sebenarnya untuk mencari keuntungan baik langsung maupun tidak langsung. Banyak contoh, yayasan didirikan untuk memiliki saham, untuk mengelola gedung secara komersial, bahkan biro perjalanan yang menawarkan perjalanan ke tempat-tempat suci sering menggunakan yayasan sebagai badan “usaha”-nya. Masuk dalam kategori ini adalah perusahaan-perusahaan yang mendirikan yayasan untuk mendapat keringanan pajak. Padahal selain mendapat keringanan pajak, perusahaan tersebut akan terkesan dimata banyak orang sebagai tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembagian tugas dalam mengelola PTS dan alternatif pemecahan masalah, jika  terjadi konflik antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS.
Populasi penelitian adalah pengurus yayasan yang mengelola PTS di wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Tangerang. Sampel yang  menjadi objek penelitian adalah 2 (dua) PTS  di wilayah Jakarta Selatan, yaitu Universitas Pancasila, Universitas Jagakarsa, dan 3 (tiga) PTS  di wilayah Kabupaten Tangerang yaitu Universitas Syekh Yusuf, Universitas Pamulang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YUPENTEK.
Pengambilan sampel bagi  5 (lima) PTS  dilakukan berdasar usia PTS, yaitu PTS yang berusia antara 4 sampai 40 tahun, memiliki sekitar 2000 sampai 15.000 mahasiswa dan telah terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, survei  dan wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang dilakukan dengan pengkajian data atau informasi secara menyeluruh sambil mengecek kembali keabsahan data tersebut kemudian membuat rangkuman hasil wawancara.
Variabel utama yang digunakan dalam penelitian adalah pembatasan tugas dan wewenang pengurus yayasan dengan pengelola universitas dan upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi perselisihan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Yayasan sebagai salah satu badan hukum privat mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan ( Rido, 1986). Dalam aktivitasnya, yayasan semata-mata tidak untuk mencari keuntungan, meskipun kenyataannya unsur keuntungan tidak dapat diabaikan.
Salah satu kegiatan yayasan yang bersifat sosial adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi melalui universitas atau sekolah tinggi. Pada umumnya pengelolaan kegiatan di bidang pendidikan dilakukan oleh pengurus yayasan. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan kegiatan di bidang pendidikan tinggi yang berbentuk PTS.
Sistem pemilihan rektor di PTS, diatur dalam statuta (AD) perguruan tinggi masing-masing. Statuta secara rinci mengatur kelembagaan, hak dan wewenang perguruan tinggi termasuk didalamnya hubungan kerja yayasan dan rektor, yayasan dengan sumber daya yang ada. Statuta ini umumnya merupakan modifikasi dan mengacu pada peraturan perundangan yang telah  ditetapkan Pemerintah melalui  Peraturan Pemerintah No.60 Th. 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
PTS yang bernaung di bawah yayasan, secara operasional sering  terjadi ”benturan” dengan yayasan. Dan yang telah menjadi kasus umum adalah tarik-menarik kepentingan dan kekuasaan antara yayasan dan PTS. Yayasan merasa sebagai pemilik, berhak mencampuri urusan operasional, sampai pada masalah-masalah pengaturan ruangan, posisi ruangan, proses seleksi dosen, sementara pihak universitas (PTS) merasa yayasan terlalu jauh mengintervensi pelaksanaan operasional universitas.  Sikap yang terlalu hati-hati terkesan tidak adanya trust yayasan terhadap manajemen PTS, apalagi kalau berurusan dengan proyek, dana dan pengadaan barang tertentu. Sebaliknya universitas terlalu mencurigai yayasan dalam berbagai hal, karena tingkah polahnya yang terlalu kuat mendominasi, termasuk hal-hal ”sepele” yang dapat digolongkan pelanggaran terhadap statuta. Hal ini diperparah dengan komunikasi yang tidak transparan, pelanggaran hak dan wewenang pekerjaan membuat lingkup dan koridor wewenang semakin tidak jelas. Kondisi inilah yang menjadi isu utama terjadinya perpecahan serta tarik menarik kekuasaan antara yayasan dan universitas (Juwana, 2000)
PTS yang didirikan oleh yayasan mirip perusahaan keluarga, termasuk personil yang menduduki jabatan dalam manajemen PTS masih dalam ikatan kekerabatan, sehingga PTS seolah ”milik  pribadi” atau ”milik kelompoknya”. Masalahnya, yayasan dan manajemen PTS menjadi sangat harmonis, sehingga mudah tergoda secara masif dan kompak menyimpang pada tujuan semula. Yayasan lebih cenderung dan mudah terbuai pada kepentingan yang semata-mata berorientasi pada bisnis, kepentingan keluarga, kepentingan kerabat, kepentingan konco-konconya dan kepentingan golongannya, walaupun PTS dikelola secara professional dan berdalih sebagai industri mulia. Itu sebabnya Pemerintah merasa perlu mengatur hal ini, melalui Undang-Undang Yayasan (UU No.16 tahun 2001 yang kemudian diubah dengan UU No. 28 tahun 2004), agar akuntabilitas dan mutu pendidikan yang dikelolanya dapat lebih dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Pengelola PTS diangkat dan diberhentikan oleh pengurus yayasan sehingga pengelola PTS harus bertanggung jawab kepada pengurus yayasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan responden cukup memadai yaitu tiga berpendidikan S2 dan dua berpendidikan S1. Dengan pendidikan yang memadai diharapkan pengurus yayasan mampu mengelola sebuah yayasan secara profesional. Usia yayasan menjadi salah satu pertimbangan yang dipilih sebagai responden karena semakin tua usia pengurus yayasan, semakin berpengalaman pengurus yayasan mengelola PTS. Dari data lapangan yang dikumpulkan terdapat sebanyak dua  PTS telah berdiri sejak tahun 1966, sementara masing-masing  satu  PTS berusia lebih muda karena baru berdiri pada tahun 1979, 1989, dan 1992.

## Tabel 1. Tahun Pendirian Yayasan
Nama Yayasan Lokasi Tahun Pendirian Islam Syekh Yusuf Pendidikan Jagakarsa Yuppentek Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Sasmita Jaya Tangerang Jakarta Selatan Tangerang Jakarta Selatan Tangerang 1966 1966 1979 1989 1992
Semua responden menyatakan bahwa AD Yayasan PTS sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, artinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam AD Yayasan PTS sesuai dengan ketentuan dalam UU Yayasan. Selain itu mereka juga mengetahui tugas dan  wewenangnya.
Kesesuaian AD Yayasan PTS dengan UU Yayasan seperti tampak pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Kesesuaian AD dengan UU Yayasan
Komponen UU Yayasan Praktik Nama dan tempat kedudukan Wajib ada Sesuai UU Maksud, tujuan, serta kegiatan Wajib ada Sesuai UU Jumlah kekayaan awal Wajib ada Sesuai UU Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pimbina, pengurus, dan pengawas. Wajib ada Sesuai UU Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas. Wajib ada Sesuai UU Tata cara penyelenggaraan rapat. Wajib ada Sesuai UU Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar Wajib ada Sesuai UU Penggabungan dan pembubaran yayasan. Wajib ada Sesuai UU
Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari pengurus yayasan berpedoman pada AD Yayasan. Hal ini ditunjukkan oleh pengurus yayasan yang menjawab pertanyaan tentang pekerjaan yang dilakukan oleh pengurus kurang dari separuh atau 40%. Pekerjaan pengurus yayasan sesuai ketentuan Undang-Undang No. 16 Th. 2001 Pasal 35 meliputi:
a. bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
b. menjalankan tugas dengan iktikad baik, dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.
Sebanyak 20% menjawab bahwa dalam melakukan pekerjaan kegiatan yayasan berdasarkan kesepakatan rapat pengurus yayasan, sedangkan 40% lainnya tidak menjawab.

## Peran Pengurus Yayasan dalam Mengelola PTS
Pengurus yayasan sangat berperan dalam ikut mengelola suatu PTS. Hal itu terbukti dari hasil penelitian yaitu sejumlah 80% pengurus yayasan  ikut serta mengurusi bidang administrasi dan keuangan dan bertanggung jawab penuh untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Setiap pengurus menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan tujuan yayasan.  Sementara pengelolaan bidang akademik diserahkan kepada PTS masing-masing. Hanya satu  pengurus yayasan yang sama sekali tidak turut campur mengelola bidang keuangan maupun bidang
administrasi. Meskipun sudah ada pimpinan universitas dan jajaran di bawahnya,  peran pengurus yayasan dalam ikut serta mengelola PTS sangat dominan.
Dari hasil penelitian, memperlihatkan bahwa sejumlah pengurus yayasan menyatakan pernah berbeda pendapat dengan pengelola PTS. Perbedaan disebabkan diantaranya masalah keuangan.
Upaya yang  ditempuh untuk mengatasi perbedaan pendapat  antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS, ditempuh melalui musyawarah antara pengurus yayasan  dengan pengelola PTS dan selebihnya dua pengurus yayasan tidak memberikan jawaban.
Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Kurang dari separuh pengurus yayasan yang menyatakan bahwa penerimaan dana  dari mahasiswa yang berasal dari pembayaran SPP, dana pembangunan dan lain sebagainya langsung disetor ke rekening pengurus yayasan. Selebihnya  pengurus yayasan menyatakan pembayaran uang dari mahasiswa tidak langsung disetor ke pengurus yayasan tetapi tetap disimpan di  PTS terlebih dahulu.
Sementara pengeluaran dana untuk pembayaran gaji pegawai dan kegiatan operasional sehari-hari, menurut pengakuan sebagian responden, mereka selalu mengusulkan kepada pengurus yayasan setiap kali memerlukan dana. Sementara itu sebagian lainnya mengemukakan pengeluaran uang dilakukan dengan cara mengambil langsung dari uang SPP, baru kemudian dilaporkan dan selebihnya tidak memberikan jawaban.
Lebih dari separuh pengurus yayasan mengetahui bahwa penerimaan/pemasukan uang yang berasal dari mahasiswa dibayarkan PTS. Sedangkan sisanya tidak memberi jawaban bagaimana cara penerimaan uang dari mahasiswa.

## PENUTUP
Berdasarkan analisa di atas, kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah.
1. Pembagian tugas dan wewenang antara pengurus yayasan dengan pengelola universitas terlihat tidak seimbang karena pengurus yayasan sangat berperan dalam mengelola bidang administrasi dan keuangan PTS, hanya sebagian kecil responden yang menyatakan  pihak yayasan tidak ikut mengelola bidang administrasi dan keuangan dan pengelolaan diserahkan sepenuhnya kepada PTS yang bersangkutan.
2. Terjadinya perselisihan pendapat antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS pada umumnya disebabkan masalah keuangan dan pengelolaan administrasi. Upaya yang ditempuh untuk mengatasi perselisihan itu dilakukan melalui musyawarah dan rapat internal.
Pengelolaan bidang administrasi, keuangan, maupun akademik di PTS sebaiknya
diserahkan sepenuhnya kepada PTS yang bersangkutan. Pengurus yayasan hendaknya lebih fokus memikirkan kebijakan untuk pengembangan kegiatan yayasan. Pemisahan kewenangan tersebut sangat penting untuk menghindari  timbulnya perselisihan antara pengurus yayasan dengan pengelola PTS.

## REFERENSI
Ali, C. (1999). Badan hukum. Bandung: Penerbit PT. Alumni. Juwana. (2000). Pengelolaan yayasan di Indonesia dan rancangan undang-undang yayasan.
Seminar sebagai masukkan untuk pembuatan rancangan undang-undang yayasan. Jakarta. Panggabean, H.P. (2002). Praktik peradilan menangani kasus aset yayasan dan upaya penanganan sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

## Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Bagian Hukum dan
Tata Laksana Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Rido, A. (1986). Badan hukum dan kedudukan badan hukum perseroan, perkumpulan, koperasi, yayasan, wakaf. Bandung: Penerbit Alumni.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan. Jakarta: Sinar Grafika. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Jakarta: Sinar Grafika.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.