Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah https://journal.staisar.ac.id/index.php/mediasas Vol. 6, No. 2, 2023, pp: 169-192 P-ISSN (Print) 2655-1497 │ E-ISSN (Online) 2808-2303
DOI: 10.58824/mediasas.v6i2.122
The Partiality of Family Law Reform towards Women: A Comparative Study of Women's Material Rights after Divorce in Muslim Countries

## Keberpihakan Reformasi Hukum Keluarga terhadap Perempuan: Studi Komparasi Hak-hak Materil Perempuan pasca Perceraian di Negara- Negara Muslim
Mohammad Bachrul Falah 1* Jimmy Lukita 2 , Muhammad Sibawaihi 3 , Muhammad Ikhwan 4 , Anita Intan Rohmatuszahroh 5 1,2,5 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia 3 Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Quran Payakumbuh, Indonesia *Corresponding Author: falahbahrul862@gmail.com Article Info Abstract
Received: 02-11-2023
Revised: 20-11-2023
Accepted: 20-12-2023
Keywords: Reform;
Family Law; Secularism; Feminism. This  research  examines  post-divorce  maintenance  partiality  in Indonesia, South Yemen, and Turkey. After that, the partiality will be correlated  with  legal  reform  from  several  aspects,  including  its historicity  and  political  turmoil.  The  type  of  research  used  is normative  research  with  a  comparative  approach.  Primary  data  is obtained  from  legal  materials  regarding  post-divorce  maintenance  in the  three  countries that  are  the  object  of study.  The  results showed that  post-divorce  maintenance  in  Turkey  and  South  Yemen  did  not provide  much  material  benefit  to  the  ex-wife,  in  contrast  to  the condition  of  post-divorce  maintenance  in  Indonesia.  This  is influenced  by  the  description  of  the  pattern  of  husband  and  wife relations in Turkish and South Yemeni law which was influenced by the  secularism  and  feminism  movements,  while  Indonesia  did  not experience  these  movements.  This  research  implies  that  there  are historical factors of legal reform and the influence of political turmoil on material partiality towards women. Info Artikel Abstrak Kata Kunci: Reformasi; Hukum Keluarga; Sekulerisme; Feminisme; Penelitian  ini  mengkaji  keberpihakan  nafkah  pasca  perceraian  di Indonesia,  Yaman  Selatan,  dan  Turki.  Setelah  itu,  keberpihakan tersebut  akan  dikorelasikan  dengan  reformasi  hukum  dari  beberapa aspek,  termasuk  historisitas  dan  gejolak  politiknya.  Jenis  penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  normatif  dengan  pendekatan komparatif.  Data  primer  diperoleh  dari  bahan-bahan  hukum mengenai nafkah pasca perceraian di tiga negara yang menjadi objek penelitian.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  nafkah  pasca
perceraian di Turki dan Yaman Selatan tidak memberikan keuntungan yang  banyak  secara  materiil  kepada  mantan  istri.  Berbeda  dengan kondisi nafkah pasca perceraian di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gambaran  pola  relasi  suami  istri  dalam  hukum  Turki  dan  Yaman Selatan  yang  dipengaruhi  oleh  gerakan  sekularisme  dan  feminisme, sedangkan Indonesia tidak mengalami gerakan tersebut. Penelitian ini mengimplikasikan  adanya  faktor  sejarah  reformasi  hukum  dan pengaruh  gejolak  politik  terhadap  keberpihakan  materiil  terhadap perempuan.
Copyright© 2023 by Author(s)
This  work  is  licensed  under  a  Creative  Commons  Attribution-Non  Commercial-Share  Alike  4.0  International License .

## PENDAHULUAN
Situasi  abad  20  memuncukan  fenomena  baru  terkait  upaya  pembaruan  hukum keluarga  di  negara-negara  yang  mayoritas  berpenduduk  muslim.  Keadaan  yang  demikian merupakan  respon  dari  perkembangan  dinamika  masyarakat  yang  menuntut  modernisasi hukum. Terkait dengan pembaruan hukum  keluarga, setidaknya terdapat tiga tujuan  yang hendak  dicapai,  yaitu  mengenai  penghilangan  diskriminasi  terhadap  status  perempuan, unifikasi  hukum,  dan  rekonstruksi  fikih  tradisional  yang  dianggap  kurang  mampu menyelesaikan persoalan kontemporer (Atho, 2003).
Reformasi hukum keluarga yang diupayakan oleh negara-negara muslim tidak lepas dari fakta sejarah terkait dengan kebebasan negara-negara yang ada dari imperialisme Barat (Wari,  2020).  Sembari  menyusun  rencanan  penataan  negara  yang  baru,  perhatian masyarakat  dan  pemerintah  tertuju  pada  pembentukan  hukum  keluarga.  Hal  ini menegaskan adanya urgensi pembentukan sebuah hukum keluarga yang berasaskan syariat Islam. Namun dalam perkembangannya, pembentukan hukum keluarga di beberapa negara melespas  doktrin-doktrin  mazhab  yang  telah  mapan,  meskipun  di  sebagian  negara  lain masih mempertahankannya (Arif & Al Farisi, 2023).
Penelitian ini mengkaji eksistensi hukum keluarga di negara-negara muslim. Hukum kelurga  dalam  kajian  ini  hanya  berkisar  dalam  topik  seputar  hak-hak  perempuan  paca perceraian.  Adapun  negara-negara  tersebut  adalah  Indonesia,  Yaman  Selatan,  dan  Turki. Pemilihan tiga negara didasarkan adalah perbedaan keuntungan materil untuk perempuan yang berbeda. Indonesia cenderung memberikan keuntungan materil yang besar terhadap perempuan,  yaitu  dengan  adanya  nafkah iddah dan mut’ah .  Sedikit  berbeda,  keuntungan materil  di  negara  Turki  mengakomodasi  nilai-nilai  keseteraan  tanpa  memandang  jenis kelamin: Siapa yang menyebabkan perceraian maka dia berkewajiban membayar ganti rugi.
Pola itu sebenanrnya ditemukan di ketentuan hukum keluarga Yaman Selatan, akan tetapi besaran  ganti  rugi  di  Yaman  Selatan  masih  memandang  jenis  kelamin.  Laki-laki  yang menyebabkan  perceraian  diwajibkan  membayar  nafkah  selama  setahun,  sedangkan perempuan hanya diharuskan membayar pengganti mahar.
Perbedaan  bentuk-bentuk  keuntungan  materil  pasca  perceraian  di  negara-negara muslim  menjadi  hal  yang  menarik.  Ketentuan  di  Indonesia,  Mesir  dan  Turki mengindikasikan  adanya  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  eksistensi  keuntungan  dan keberpihakan  materil  pasca  perceraian.  Pembentukan  suatu  hukum  dipengaruhi  oleh reformasi hukum (law  reform) di suatu  negara.  Faktor  sosial dan  politik  mempunyai  peran penting dalam law reform . Menurut pluralisme politik, suatu kebijakan atau hukum memiliki keterkaitan  dengan  beberapa  kepentingan yanag  ada  di  masyarakat, seperti  partai  dan  elit politik,  kelompok  advokasi,  dll,  agar  arah  dan  bentuk  hukum  tersebut  sesuai  dengan kepentingan  mereka  (Smith,  1995).  Teori  itu  menjadi  titik  penting  untuk  memahami keberpihakan  material  hak-hak  pasca  perkawinan  di  tiga  negara  yang  menjadi  objek penelitian,  dengan  pertanyaan,  apa  dan  siapa  yang  mendasari  bentuk-bentuk  reformasi hukum  dari  masing-masing  negara  dalam  topik  tersebut,  sehingga  membentuk keberpihakan materil yang demikian.
Studi  literatur  mengenai  perbandingan  hak-hak  perempuan  pasca  perceraian  di negara-negera muslim telah diteliti oleh Sadari. Ia mengatakan, materi hukum mengenai hal itu  di  negara  Indonesia,  Malaysia,  Tunisia,  Iran,  Mesir  Yaman  Selatan,  Turki  dan  Irak sebagain besar didominasi oleh substansi paradigma dari mazhab Syafii. Meskipun berpola fikih  klasik,  laki-laki  dan  perempuan  memiliki  kedudukan  dan  hak  yang  sama  di  depan hukum  (UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  2015).  Berkaitan  dengan  reformasi  hukum  di negara-negara Islam, Firdawaty mengemukakan bahwa Turki dan Mesir merupakan pelopor reformasi  hukum  keluarga  di  dunia  modern  (Firdawaty  et  al.,  2017).  Reformmasi  hukum yang  berkaitan  dengan  nafkah  pasca  perceraian  memiliki  tujuan  untuk  merealisasikan kemaslahatan.  Safitri  mengungkapkan,  pemberian  nafkah  pasca  perceraian  memiliki kepentingan  untuk  mengimplementasikan  lima  kebutuhan  pokok  dalam maqashid  syariah (Safitri, 2023) . Penelitian-penelitian tersebut menjadi poin penting, sekaligus menjadi dasar penelitian ini, sebagai wacana awal keterkaitan reformasi hukum di negara-negara muslim yang berkaitan dengan hak-hak pasca perceraian.
Tujuan  penelitian  ini  untuk  melihat  eksistensi  hukum  keluarga  yang  terdapat  di negara-negara muslim, terutama perihal topik seputar hak-hak pasangan pasca perceraian.
Hak-hak  yang  dimaksud  hanya  berkaitan  dengan  keberpihakan  dan  keuntungan  materil yang didadapatkan pasangan dari perceraian, melalui keterkaitan dengan reformasi hukum (law  reform ).  Selain  itu,  aspek law  reform yang  digali  berkaitan  dengan  faktor  historis  dari kondisi  sosial  dan  politik  di  negara  Turki,  Indonesia,  dan  Yaman  Selatan,  guna mengidentifikasi  relasi  antara  tiga  aspek,  kebijakaan  hukum,  kepentingan  politik,  dan keberpihakan terhadap perempuan.

## RESEARCH METHOD
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  normatif  dengan  pendekatan perbandingan (comparative approach) . Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang berkaitan dengan  nafkah  pasca  perceraian  di  negara  Indonesia,  Turki  dan  Yaman  Selatan.  Adapun data  sekunder  didapatkan  melalui  literatur-literatur  yang relate dengan  topik  penelitian, meliputi buku, artikel jurnal, makalah, skripsi, dan informasi dari website yang kredibel.

## HASIL AND PEMBAHASAN

## Hak Perempuan Pasca Perceraian
Islam  dalam  tataran  awal  sejak  diturunkan  ke  bumi  diidentikan  dengan  agama “rahmah”. Sebagai bukti adanya misi tersebut terlihat dal am bentuk-bentuk ketentuannya yang  tidak  hanya  mengatur  hubungan  vertikal  antara  manusia  dengan  pencipta  secara sepihak.  Syariat  Islam  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  SAW  juga  mengatur ketentuan hubungan horizontal antara sesama manusia yang tentunya tidak menghilangkan esensi  ketuhanan  dalam  hubungan  tersebut.  Islam  mengatur  adanya  tanggungjawab peradaban  manusia  melalui  jalan  pernikahan  yang  sekaligus  menjadi  tanda  bahwa  agama Islam tidak menghapuskan fitrah kemanusiaan (Hasbi & Apandi, 2022).
Pernikahan  dalam  Islam  merupakan  suatu  ikatan  suci  yang  dijalin  untuk membentuk  keluarga  yang  bahagia,  abadi  dan  sejahtera.  Dalam  istilah  lain  dikemukakan bahwa  tujuan  penikahan  adalah  untuk  membentuk  keluarga  yang sakinah,  mawaddah,  wa rahmah (Febrian, 2020) . Namun dalam perjalanannya, harapan dan keinginan tidak semudah yang diharapkan, banyak dari pasangan keluarga yang berpisah di tengah jalan karena tidak dapat  melalui  badai  ujian  rumah  tangga.  Meskipun  pada  dasarnya  perceraian  boleh dilakukan,  akan  tetapi  sepatutnya  manusia  senantiasa  berusaha  untuk  dapat  menolaknya. Allah Swt berfirman:

## ُقَلََّطلا ِالله  َلَِإ  ِل َلََْلْا ُضَغْ بأ
“ Perkara halal yang dibenci Allah Swt adalah thalaq. ” (HR Dawud dan Ibnu Majah).
Syariat  Islam  dalam  ketentuannya  menganjurkan  manusia  untuk  semaksimal mungkin  mempertahankan  hubungan  rumah  tanga  yang  telah  dibangun.  Kehidupan rumah  tangga  tidak  luput  dari  cobaan-cobaan  yang  bermacam-macam  bentuknya. Pasangan  yang  dapat  melalui  cobaan-cobaan  tersebut  dengan  kebijaksanaannya  pasti akan  mendapatkan  hikmah  syariat  Islam  yang  dijanjikan  Allah  Swt  kepada  manusia. Perceraian  dapat  dilaksanakan  apabila  hubungan  rumah  tangga  tidak  bisa dipertahankan  lagi  dengan  sebab  yang  beragam  (Kaidah  et  al.,  2019).  Jika  memang jalan  yang  dipilih  adalah  perceraian,  syariat  Islam  mewajibkan  mantan  suami  untuk melaksanakan kewajiban pasca percerain dalam bentuk nafkah yang diberikan kepada mantan istri saat menjalani masa iddah (Syarifuddin, 2003).

## a) Nafkah Iddah
Nafkah iddah tersusun  dari  dua  kata,  yaitu  nafkah  dan Iddah .  Nafkah  adalah tanggung  jawab  kebutuhan  istri  yang  dibebankan  kepada  suami  meliputi  makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu jika diperlukan, alat-alat untuk membersihkan tubuh dan  perabot  rumah  tangga  (Muhammad,  2019).  Sedangkan iddah adalah  masa  tunggu bagi  mantan  istri  sebagai  akibat  dari  perceraian  yang  telah  dilakukan  dalam  rangka mengosongkan rahim. Masa iddah yang demikian berlaku dalam perceraian diakibatkan karena  cerai  talak  dan  cerai  mati.  Disyaratkan  pula  mantan  istri  telah  disetubuhi  oleh mantan suami saat masa pernikahan (ba’da dukhul) . Kesimpulannya, nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami selama istri menjalankan masa iddah nya. Kadar nafkah iddah yang wajib diberikan kepada istri dalam talak raj’i meliputi makanan, pakaian, dan pakaian. Filosofi yang mendasari kewajiban tersebut terkait dengan status perempuan  yang  berada  dalam iddah talak raj’i masih  diangggap  sebagai  istri.  Hal  itu berbeda dengan kondisi istri yang menjalani iddah talak ba’in . Menurut Imam Hanbali, istri  ditalak ba’ in tidak  berhak  mendapatkan  nafkah  dan  tempat  tinggal  berdasarkan hadist Nabi:
“Dari Fathimah bin Qays, ia berkata: “aku menemui nabi saw dan menjelaskan bahwa aku adalah  anak  dari  keluarga  Khalid  suamiku  si  Fulan,  mengutus  seseorang  kepadaku  untuk
menyampaikan talaknya. aku menuntut kepada keluarganya hakku terhadap nafkah dan tempat ting gal. Mereka tidak mengabulkannya, mereka menjelaskan kepada Rasulullah bahwa “suaminya telah menyampaikan talak sebanyak tiga kali” fatimah berkata lagi “Rasulullah saw b ersabda: hak nafkah dan tempat tinggl hanya dimiliki oleh seorang perempuan apabila suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya.” (HR Ahmad dan Nasa’i)
Pendapat Imam Hanbali tidak memberikan celah terhadap pemberian nafkah iddah bagi istri yang menjalani iddah karena talak ba’in, kecuali jika istri dalam keadaan hamil. Imam  Syafi  dan  Malik  memiliki  pandangan  yang  lain  dengan  masih  memberikan kesempatan bagi mantan istri untuk mendapatkan tempat tinggal, dengan dasar firman Allah Swt:

## ْمُكِدْجُو ْنِم ْمُتْ نَكَس ُث ْيَح ْنِم َّنُهوُنِكْسَأ
Tempatkanlah  mereka  (para  istri)  dimana  kamu  bertempat  tinggal  menurut  kemampuanmu (Ath-Thalaq: 6)
Posisi yang bersebarangan tentang permasalahan ini terdapat dalam pendapat Imam Hanafi.  Menurutnya,  nafkah  dan  tempat  tinggal  merupakan  hak  mutlak  bagi  mantan istri  yang  menjalani  masa iddah ,  meskipun  disebabkan  adanya  talak ba’in .  Pemikiran Imam Hanafi didasarkan atas Q.S Ath-Thalaq ayat 6, sebagaimana disebutkan.  Imam Hanafi beralasan bahwa substansi tertahannya masa iddah adalah demi memenuhi hak suami,  maka  selayaknya  nafkah  diberikan  atas  pengorbanan  itu  (Komalasari  et  al., 2022).
b) Mut’ah
Mut’ah secara  bahasa  berarti  kesenangan  atau  kenikmatan  yang  dapat  dinikmati. Dalam  istilah  terminologi  fikih mut’ah dapat  berarti  pemberian  mantan  suami  kepada mantan  istri  akibat  talak  yang  telah  dilakukan.  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia menyebutkan  pengertian  mut’ah  sebagai  berik ut: “Sesuatu  ( uang,  barang,  dan  sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya) ( Arti  Kata  Mutah  -  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  Online ,  n.d.) . Sesuai d engan  pengertian  KBBI  terkait  dengan  barang  yang  dapat  dijadikan  mut’ah,  Ulama mengklasifikasikan bentuk mut’ ah dalam beberapa macam: misalnya harta atau pakaian (Qala'ij & Qunaybi, 2012).
P ara  ulama  berbeda  pendapat  mengenai  hukum  pemberian  mut’ah.  Imam  Syafi’i berpendapat  bahwa mut’ah wajib  diberikan  kepada  mantan  istri  yang  dicerai  dalam segala keadaan, baik talak setelah adanya persetubuhan ( ba’da dukhul ) atau tidak (qobla dukhul) .  Namun Imam  Malik  memiliki  pandangan  lain,  mut’ah  pada  dasarnya  hanya sunah  diberikan  dalam  semua  jenis  perceraian,  kecuali  jika  mantan  suami  belum member ikan  mahar  akad  nikah  terdahulu.  Maka  dalam  hal  ini  mut’ah  yang  wajib menurut Imam Malik adalah tanggungan mahar (Angga, 2022).
Kedua  pendapat  di  atas  terlihat  memiliki  perbedaan  yang  menyeluruh.  Wahbah Zuhaili  sebagai  dalam  kitabnya  lebih  memilih  pendapat  Imam  Syafii  dengan  alasan kuatnya landasan yang diberikan, serta adanya bentuk penghiburan kepada mantan istri untuk  meringankan  rasa  sakit  akibat  perceraian  yang  telah  terjadi.  Sebagaimana  yang diketahui  bahwa  salah  satu  fungsi  pemberian  nafkah  perceraian  adalah  sarana  untuk menjadikan perempuan yang telah dicerai mempersiapkan kehidupan mereka dan agar tidak berlarut dalam kesedihan perceraian

## Hak-hak Perempuan Pasca Perceraian di Negara-negara Muslim
a) Indonesia
Eksistensi  hukum  perkawinan  dalam  sejarah  hukum  di  Indonesia  telah  terlihat sebelum  masa  kemerdekaaan,  tepatnya  ketika  masih  dalam  masa  penjajahan  Belanda. Pada  tahun  1760,  diundangkannya compendium  freijeryang yang  menjadi  pegangan  bagi hakim Pengadilan VOC Hindia Timur (Hatta, 2008). Compendium freijeryang adalah kitab yang  berisi  peraturan-peraturan  mengenai  hukum  perkawinan  dan  waris  Islam. Kemudian muncul jenis hukum serupa yang ditetapkan di Palembang pada tahun 1823. Namun kali ini memiliki kewenangan yang lebih luas.
Selanjutnya,  pada  tahun  1882  perluasan  hukum  Islam  mulai  menyebar,  hal  ini ditandai   dengan   adanya   Pengadilan Agama Jawa-Madura   berdasarkan staatsblaad (stbl) 1882 No.  152. Pada  tahun  1931  terbentuklah staatsblaad (stbl) 1931 No. 53 yang mengatur  tentang  beberapa  pokok  ketentuan  peradilan  agama:  1)  Pengadilan  agama, raad agama  dan priesterraad alih  status  menjadi  penghulu gerecht yang  berwenang dalam  hal  nikah,  talak,  rujuk, hadhanah dan  wakaf;  2)  sebagai  tingkat  banding dibentuklah Mahkamah Islam Tinggi (MIT) (Rohman & Zarkasi, 2021).
Pasca  kemerdekaan  Indonesia,  reformasi  hukum  keluarga  di  Indonesia  semakin mendapat  atensi.  Tepatnya  pada  tahun  1946,  lahirlah  Undang-Undang  No.  22/1946
tentang  pencatatan  nikah,  talak,  dan  rujuk.  Undang-undang  ini  sebagai  penanda  awal perkembangan  hukum  keluarga.  Pada  awalnya  unang-undang  tersebut  hanya diberlakukan  untuk  wilayah  Jawa  dan  Madura,  namun  seiring  berjalannya  waktu, kewenangan undang-undang diperluas untuk seluruh wilayah Indonesia. Hal itu terjadi sebab diundangkannya UU No. 32 tahun 1954 (Qurni, 2014).
Tonggak  sejarah  awal  pembentukan  hukum  keluarga  seperti  yang  telah  dijelaskan tidak secara komprehensif mencakup peraturan mengenai perkawinan Islam. Ketentuan menyeluruh tentangnya baru mendapat posisi dalam hirarki perundang-undangan pada tahun  1974  dengan  berlakunya  UU  No.  1  tahun  1975  tentang  Perkawinan.  Bahkan setelah  itu  muncul  turunannya  dengan  adanya  PP  No.  9  tahun  1975  mengenai keberlakuan UU  Perkawinan. Sebelum  itu telah  lahir UU  No. 14  tahun 1970  tentang Kekuasaan  Kehakiman.  Undang-undang  ini  semakin  menegaskan  posisi  Pengadilan Agama  yang  sekaligus  menjadi  tanda  perhatian  pemerintah  orde  baru  terhadap reformasi hukum keluarga Islam (Bisri, 2000).
Gagasan  lanjutan  mengenai  reformasi  hukum  keluarga  muncul  saat  Munawir Syadzali mengisi seminar di IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 1985. Dalam diskusi yang terjadi, perlu membentuk kitab Kompilasi tentang Hukum Islam. Perhatian tekait hal  itu  akhirnya  melahirkan  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Mahkamah  Agung  dan Menteri  Agama  No.  07/KMA/1985  dan  No.  25  tahun  1985  mengenai keberlakungsungan  proyek  pembangunan  hukum  Islam.  Munawir  Syadzali  menjadi tokoh yang penting terkait reformasi hukum keluarga, hingga akhirnya pada tahun 1991 terbit Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden No. 1/1991.
Kompilasi  Hukum  Islam  terdiri  dari  tiga  Buku  yaitu  tentang  Perkawinan, Kewarisan,  dan  Perwakafan.  Terkait  dengan  Perkawinan,  di  dalamnya  memuat Sembilan  belas  bab  yang  membahas  segala  aspek  tentang  perkawinan,  salah  satunya mengenai  Akibat  Putusnya  Perkawinan  yang  terdapat  dalam  bab  tujuh  belas.  Dalam pasal 149 disebutkan:
Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla ad-dukhul.
b. Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama masa idah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil
c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla ad-dukhul.
d. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun
b) Turki
Proses  reformasi  Ottoman  menjadi  negara  modern  dipengaruhi  oleh  gerakan Tanzimat yang dikumandangkan oleh Turki Muda. Secara terminologis Tanzimat dapat berarti  pengaturan,  perbaikan  atau  penyusunan.  Dalam  pengertian  yang  lebih  luas, Tanzamiat adalah  upaya  pembaruan  terhadap  aturan  dan  susunan  struktur  organisasi sosial, pemerintah, ekonomi, dan kebudayaan nasional pada rentang waktu 1839-1876 M (Asmuni, 1995). Gerakan Tanzimat lahir dari idiologi  Earat yang merambah masuk melalui proses politik yang dilatarbelakangi oleh beberapa keadaan.
Pemikiran  mengenai Tanzimat yang  menjadi  tonggak  sejarah  reformasi  di  Turki berkiblat  pada  sistem  hukum  Barat  yang  sekuler.  Oleh  karena  itu  dalam  beberapa literatur  memang  disebutkan  bahwa tanzimat merupaakan  sebuah  usaha  untuk menghilangkan  pola  dasar  syariat  Islam  di  Ottoman  (Asmuni,  1995).  Perubahan mendasar sistem hukum Turki Usmani yang dipengaruhi oleh Tanzimat terlihat dalam penetapan  hukum  pidana  ( Ceza  Kanunamesi )  pada  tahun  1843,  hukum  dagang  ( Ticaret Kanunamesi )  tahun  1850,  hukum  agraria  pada  1858,  hukum  perdagangan  laut  tahun 1863.
Tanzimat dapat dikatakan sebagai hasil intervensi dan tekanan dari internal maupun eksternal  kekaisaran  Turki  Usmani.  Sejak  pemaklumatan tanzimat oleh  pihak  kerajaan pada  tahun  1839,  status  hukum  muslim  dan  non-muslim  menjadi  sama  di  hadapan sultan.  Status  tersebut  melahirkan  maklumat  lanjutan  tahun  1856  memiliki  pengarus spesifik  sebagai  berikut;  peniadaan jizyah (pajak)  bagi ahl  adz-dzimmah ,  larangan diskriminasi  bagi ahl  adz-dzimmah dengan  perlakuan  dan  perkataan  buruk, ahl  adz- dzimmah berkesempatan  untuk  bekerja  di  bidang  militer  (Mukhsin,  2009).  Maklumat lanjutan  tersebut  merupakan  intervensi  nyata  dari  Eropa  terhadap  reformasi  Turki Usmani.
Pengaruh Tanzimat terhadap  keinginan  pembentukan  negara  modern  dapat terindetifikasi  dari  adanya  wacana  pembentukan  lembaga  legislatif  non-religius  yang berupa Dewan Tertinggi untuk menangani proses yudisial. Gagasan ini menjadi dasar terbentuknya pemisahan antara hukum ilahi (devine law ) dan kehendak penguasa ( qanun ).
Sehingga penguasa dapat terikat oleh hukum. Pada masa ini pula dicanangkan kodifikasi hukum yang menjadi identitas hukum modern (Zayyadi, 2014).
Reformasi  hukum  era  ini  memunculkan  lembaga  peradilan  yang  terpisah.  Pada tahun  1853  terbentuk  pengadilan Nizamiyah yang  bertugas  untuk  menangani  perkara kejahatan  dan  keperdataan.  Struktur  pengadilan Nizamiyah terdiri  dari  pengadilan pertama,  banding  dan  kasasi.  Pengadilan  tidak  hanya  dapat  mengadili  warga  Turki Usmani, akan tetapi juga mencakup warga asing yang tinggal di Turki Usmani. Sebelum eksisnya  pengadilan  Nizamiyah,  telah  didirikan  pengadilan  Agama  yang  menangani perkara  keperdataan  Islam  dan  kejahatan  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  hukum syariah.
Pembaharuan hukum keluarga di Turki dimulai pada tahun 1917 sejak disahkannya The  Ottoman  Law  of  Family .  Hadirnya  undang-undang  ini  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap perkembangan kodifikasi hukum keluarga di negara-negara muslim lainnya.  Peraturan  yang  diundangkan  mencakup  urusan  hak  keperdataan  perorangan dan  hukum  keluarga  dengan  tidak  memaskukkan  perkara  waris,  wasiat,  dan  hibah  di dalamnya.  Menariknya,  ketentuan  dalam  undang-undang  tidak  hanya  menyasar kepentingan masyarakat muslim, di beberapa bagian terdapat beberapa peraturan yang belaku bagi masyarakat Yahudi dan Nasrani. Padahal produk fikih Imam mazhab yang dianut  oleh  muslim  Sunni  menjadi  dasar  peraturan  yang  ada.  Akan  tetapi,  Undang- undang ini hanya berlaku selama 2 tahun (Zayyadi, 2014).
Pasca  tidak  berlakunya  undag-undang  di  atas,  situsi  politik  Turki  memberikan peluang  kepada  masyarakat  dan  pemerintah  untuk  melakukan  pembaruan  hukum. Setelah  konferensi  Perdamain  Lausanne  pada  tahun  1923,  Turki  membenruk  sebuah komisi  yang  bertugas  untuk  mempersiapkan  hukum  perdata  terbaru.  Komisi  yang dibentuk berusaha untuk memberikan produk baru berdasarkan undang-undang  lama The  Ottoman  Law  of  Turki , Majallah  al-Ahkam  al-Adhliyah, dan  hukum  tradisional  tidak tertulis  yang  hidup  di  masyarakat.  Perbedaan  pendapat  yang  tajam  tidak  terelakkan dalam perundingannya. Mencuatnya perbedaan pendapat mengenai dasar hukum yang digunakan antara kalangan tradisonalis dan modernis menjadi faktor utama kegagalan komisi ini dalam menjalankan tugasnya (Sari, 2016).
Pembentukan  komisi  tidak  membuahkan  hasil  sedikitpun,  sehingga  pemerintah Turki  membubarkannya.  Akibat  adanya  kegagalan  komisi,  negara  Turki  mengalami kekosongan hukum keperdataan. Pengadopsian hukum perdata Swiss tahun 1912 untuk
diberlakukan di Turki dianggap mampu menjadi solusi kekosongan hukum. Pada tahun 1926 lahirlah hukum  perdata Turki yang  merupakan hasil adopsi  dari hukum  perdata Swiss dengan beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Turki. Dalam  perjalannya,  terdapat  banyak  tanggapan  negatif  dari  masyarakat  yang menganggap  hukum  perdata  Turki  yang  baru  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum Islam tradisional.
Seiring dengan berubahnya zaman dann perkembangan sosial, hukum perdata Turki mengelami beberap  amandemen. Amandemen  awal terjadi  pada rentang  waktu  1933- 1956,  sedangkan  amandemen  selanjutnya  berlangsung  pada  thun  1988-1992. Amandemen  kedua  terkait  dengan  peraturan  perceraian  yang  didasari  kesepkatan bersama,  nafkah  istri  dan  ketentuan  mengenai  penetapan  sementara  saat berlangsungnya  perceraian.  Setalah  itu  terjadi  amandemen  lanjutan  pada  tahun  1990 yang  memperbarui  ketentuan  pertunangan,  adopsi,  dan  pasca  perceraian.  Proses amandemen tersebut berakhir tahun 1992. Pembaruan lanjutan terjadi pada tahun 2001, kali  ini  usia  minimal  pernikahan  dirubah  menjadi  18  tahun  ( Turkish  Civil  Code  | Turk.Estate , n.d.).
Turkish  Civil  Code amandemen  2001  yang  menjadi  hukum  perdata  Turki  terbaru terdiri dari 1030 pasal. Undang-undang ini merupakan respon atas perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan kehidupan lainnya. Perhatian tentang perubahan ini terdapat dalam esensi  kesamaan  hak  pasangan  atas  pernikahan  yang  dijalani.  Salah  satunya  terkait dengan hak dan kewajiban ganti rugi atas pasca perceraian. Hal itu terdapat dalam pasal;

## 174
The  party  at  less  fault  or  with  no  fault  whose  current  or  expected interests  are  damages  by  divorce  can  demand  pecuniary  damages  of  an appropriate amount of the party at fault
(Pihak  yang  kurang  bersalah  atau  tanpa  kesalahan  yang memiliki  kepentingan  sekarang  atau  yang  diharapkan  rusak  karena perceraian dapat menuntut ganti rugi uang dari jumlah yang sesuai dari pihak yang bersalah)
The party whose personal rights are attacked due to events leading to divorce can demand an appropriate amount of money to be paid in the form of non-pecuniary damages.
(Pihak  yang  hak-hak  pribadinya  diserang  karena  peristiwa yang mengarah pada perceraian dapat menuntut sejumlah uang yang layak untuk dibayarkan dalam bentuk ganti rugi nonuang)

## 175
The party to be driven to poverty due to divorce can demand alimony for   subsistence of the other party indefinitely to the extent permitted by their financial power provided that the party demanding alimony is not at more fault .
(Pihak  yang  akan  jatuh  miskin  karena  perceraian  dapat menuntut  tunjangan  untuk  nafkah  pihak  lain  tanpa  batas  waktu sejauh diizinkan oleh kekuatan keuangan mereka asalkan pihak yang menuntut tunjangan tidak lebih bersalah)
No fault shall be sought for with the party incumbent to pay alimony
(Tidak  ada  kesalahan  yang  akan  dicari  dengan  kewajiban pihak untuk membayar tunjangan)
c) Yaman Selatan
Sejak abad 19, Yaman Selatan merupakan negara jajahan dari kolonialisme Inggris. Selama  itu  juga  sistem  politik,  hukum,  peradilan,  perundang-nudangan  dan pemerintahan yang dijalankan di negara Yaman Selatan banyak mengadopsi kebijakan Pemerintahan Persemakmuran India (British India) . Dalam aspek perundang-undangan, adopsi yang dilakukan terkait pemberlakuan The Guardians and War Ordinance 1937, Law of Aden-The  Child  Married  Restraint  Act,  The  Penal  Code  1860,  The  Criminal  Procedur  Code 1898 . Sedangkan produk hukum asli Yaman Selatan yang digunakan terdapat dalam The Interpretation and General Clauses Ordonaceonace yang memuat hukum syariat Islam dengan penerapan yang terbatas (Sulaiman, 2016).
Lepasnya  kolonialisme  Inggris  membuat  Yaman  Selatan  berada  dalam  kekuasaan Kesultanan  Qua’aiti (UIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta,  2015).  Kemerdekaan  Yaman
Selatan  menjadi  pemicu  dibentuknya  sistem  hukum  baru  yang  di  dalamnya  memuat syariat-syariat  Islam  (Diyarti  et  al.,  2022).  Dekrit  Kesultanan  1942  yang  merupakan sumber hukum kesultanan menjadi modal bagi Yaman Selatan untuk membuat sistem hukum  baru.  Yaman  Selatan  dalam  keputusannya  menjadi  negara  republik  tetap menempatkan agama Islam sebagai agama resmi negara (Rohmah, 2020).
Pembentukan  sistem  hukum  Perdata  dan  pidana  menjadi  prioritas  setelah  adanya Konstitusi Yaman Selatan 1970. Salah satu prioritasnya terkait dengan reformasi hukum keluarga  dengan  membuat  satu  peraturan  perundang-undangan.  Isu-isu  mengenai gerakan  emansipasi  wanita  menjadi  wacana  yang  tidak  terelakkan  dalam  proses reformasi.  Hak-hak  perempuan  menjadi  salah  satu  agenda  prioritas  negara  yang  baru merdeka. Kebijakan tahrir al- mar’ah (emansipasi wanita) merupakan hasil dari kebijakan anti- imperialis dan “progresif” dari Front Pembebasan Nasional, yang mengambil alih setelah  kepergian  Inggris.  Sejalan  dengan  kebijakan  itu,  perempuan  diundang  untuk bergabung dalam kehidupan publik (Dahlgren, 2010).
Seluruh  proses  pembahasan  rancangan  hukum  keluarga  berlangsung  selama  tiga tahun. Otoritas legislatif pada saat itu adalah Dewan Tertinggi Rakyat, yang dibentuk oleh  beberapa  orang  independen  dan  Front  Nasional,  sebuah  partai  politik  yang dibentuk atas dasar Front Pembebasan Nasional (NLF), yang memperoleh kekuasaan setelah Inggris pergi dan bertindak di aliansi dengan dua partai kecil, Partai Ba'ath dan partai  komunis  kecil,  Rakyat  Persatuan  Demokrat.  Ormas-ormas  yang  dekat  dengan partai berkuasa, seperti Persatuan Perempuan, juga berperan dalam pembahasan RUU tersebut, begitu pula Kementerian Kehakiman dan Wakaf (Dahlgren, 2013).
Pada tahun 1974 terbentuklah Qanun al-Usrah-The Family Law of South Yaman Selatan (Hukum  Keluarga  Yaman  Selatan)  yang  memuat  5  Bab  yang  terdiri  dari  53  pasal. Perincian  5  Bab  yang  ada  sebagai  berikut;  Bab  I  Perkawinan,  Bab  II  Pemeriksaan Perceraian,  Bab  III  Akibat  Berakhirnya  Ikatan  Perkawinan,  Bab  IV  Kelahiran  dan Akibat Hukumnya, Bab V Ketentuan Penutup (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015). Perihal  problematika  perceraian  terdapat  dalam  Bab  II  yang  memuat  pasal  25-30. Dalam pasal 30 dijelaskan:
a. Apabila  Pengadilan  menemukan  fakta  bahwa  suami  yang  menjadi  faktor  penyebab perselisihan yang mengarah pada perceraian tersebut, sedangkan isteri tidak ditemukan kesalahannya. Maka isteri yang telah dicerai harus mendapatkan ganti rugi yang tidak terbatas seperti halnya pemberian nafkah selama satu tahun.
b. Apabila  seorang  isteri  didapati  suka  bertengkar  dan  menjadi  penyebab  keretakan, maka  Pengadilan  dapat  menetapkan  suami  mendapatkan  ganti  rugi  tidak  terbatas seperti halnya mahar yang diberikan

## Nafkah  pasca  Perceraian  di  Negara-negara  Muslim:  Telaah  atas  Konstitusi  dan Arah Reformasi
a) Konstitusi
Prinsip konstitusi negara berpegaruh besar terhadap perkembangan hukum. Dasar hukum  tertinggi  yang  menjadi  pedoman  berlakunya  ketentuan  hukum  negara dilandaskan  atas  kesepakatan  konstitusi  yang  dibentuk.  Konstitusi  mengatur  hak  dan kewajiban  warga  negara,  baik  hubungan  secara  horizontal  maupun  vertikal  dengan pemerintah. Pijakan yang undang-undang yang disusun harus didasarkan atas konstitusi. Sehingga  batasan-batasan  keadilan  dan  kesejahteraan  yang  dijadikan  indikator  hukum dapat diterima oleh masyarakat.
Turki  dan  Yaman  Selatan  memiliki  konstitusi  yang  berseberangan.  Tragedi runtuhnya  kekuasaan  Ottoman  di  timur  tengah  menjadikan  Turki  memilih  prinsip sekuler sebagai dasar konstitusi (Naufal, 2016). Sedangkan Yaman Selatan sampai saat ini masih terikat dengan sistem konstitusi yang berlandaskan syariat Islam atau teokrasi. Indonesia  berada  di  antara  keduanya.  Agama  tertentu  tidak  menjadi  dasar  sistem konstitusi  Indonesia.  Akan  tetapi  Indonesia  tidak  memisahkan  agama  sepenunya. Dalam hal ini Indonesia dikenal sebagai negara hukum (rechstaat ) (Rahmatullah, 2020).
Ketiga  negara  di  atas  memiliki  mayoritas  penduduk  beragama  Islam.  Masyarakat muslim  yang  hidup  di  negara  tersebut  memiliki role  model yang  berbeda  dalam bermazhab. Indonesia menjadi negara muslim yang mayoritas penduduknya bermazhab Syafii (Rohman & Zarkasi, 2021). Keadaan yang hampir sama ada pada negara Yaman Selatan, perbedaannya terletak pada keikutsertaan Syiah Zaidiyah. Meskipun demikian, mayoritas  masyarakat  muslim  Yaman  Selatan  masih  berpegang  teguh  pada  mazhab Syafii. Sedangkan mayoritas penduduk muslim Turki bermazhab Hanafi (Faruq Thohir et al., 2019).
b) Materi Hukum Nafkah Pasca Perceraian
Yaman Selatan sebagai negara yang menganut prinsip teokrasi mengalami reformasi hukum keluarga yang menarik. Problematika fikih tradisional yang disusun oleh ulama terdahulu selalu dikaitkan dengan isu diskriminasi status perempuan. Setelah merdeka
dari  koloni  Inggris,  pembentukan  hukum  negara  Yaman  selatan  dipengaruhi  oleh gerakan-gerakan  emansipasi  wanita  yang  muncul.  Dalam  praktiknya  paradigma  yang dibawa memberi  pengaruh terhadap  eksistensi The Family  Law  of South  Yaman  Selatan . Kesetaraan hak dan kewajiban pasangan tanpa membedakan jenis kelamin menjadi garis perjuangan  gerakan tahrir  al- mar’ah .  Hukum  keluarga  yang  dibentuk  harus mengakomodasi kepentingan kesetaraan status jenis kelamin dalam keluarga (Dahlgren, 2010).
Ketentuan hak pasca perceraaian yang ada dalam pasal 30 The Family Law of South Yaman Selatan secara garis besar berbeda dengan ketentuan fikih klasik mazhab Syafii. Dalam fikih mazhab Syafii dikenal dengan istilah nafkah iddah dan mut’ah yang menjadi hak  mantan  istri  setelah  terjadinya  talak  mantan  suami.  Apabila  terjadi khulu’ yang diajukan, mantan istri  berkewajiban membayar iwadh (tebusan) kepada mantan  suami.
Ketentuan bentuk iwadh yang boleh diberikan disamakan dengan maskawin. Dalam arti, barang  yang  dapat  digunakan  untuk  pembayaran  maskawin,  dapat  digunakan  untuk pembayaran iwadh (Basyir, 2020).
Perarturan  hukum  keluarga  Yaman  Selatan  tidak  mengenal  hal  itu.  Hak  nafkah pasca perceraian didasarkan atas faktor kesalahan salah satu pihak yang mengakibatkan adanya perceraian. Jika laki-laki menjadi pihak yang menyebabkan perselisihan, maka ia wajib membayar ganti rugi kepada mantan istri dengan kadar nafkah selama satu tahun. Pembayaran ganti rugi juga diwajibkan bagi mantan istri yang menjadi pihak bersalah, akan tetapi jumlahnya hanya sebatas nominal mahar akad nikah terdahulu. Pembatasan pembayaran  ganti  rugi  secara  esensi  hampir  sama  dengan  ketentuan  nafkah  pasca perceraian  dalam  talak  dan iwadh yang  telah  dirumuskan  fikih  klasik.  Perbedaannya terletak  faktor  yang  melatarbelakangi,  ketentuan  fikih  klasik  digantungkan  pada  cara perceraiannya.  Sedangkan  hukum  keluarga  Yaman  Selatan  berdasarkan  pihak  yang menjadi sebab perselisihan.
Turki  dalam  kerangka  negara  sekuler  menempatkan  hukum  perdata  Turki  dalam sejarah  yang  kontroversial.  Adopsi  menyeluruh  pada  awal  pemberlakuan Turkish  civil Code 1926 mengundang pertentangan masyarakat, dengan sorotan ketidaksesuaian hasil adopsi  hukum  perdata  Swiss  dengan  produk  fikih  tradisional  mazhab-mazhab  sunni. Amandemen hukum keluarga Turki setelah itu disesuaikan dengan ketentuan mazhab Hanafi  diikuti  mayoritas  penduduk.  Meskipun  demikian,  karakter  hukum  modernis yang  tertanda  dalam Turkish  Civil  Code masih  kentara  dengan  tidak  menyeluruhnya
perubahan-perubahan  yang  sesuai  dengan  produk  hukum  mazhab-mazhab  secara tekstual.
Amandemen  terakhir Turkish  Civil  Code terjadi  pada  tahun  2001.  Produk  hukum yang  dihasilkan  mencoba  mengakomodasi  kesetaraan  pasangan  dalam  keluarga  tanpa membedakan  jenis  kelamin.  Dalam  ketentuan  hak  nafkah  pasca  perceraian  pasal  174 dan 175 menyatakan bahwa mantan suami dan istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama.  Nafkah  pasca  perceraian  wajib  diberikan  berdasarkan  tuntutan  yang  diajukan pihak yang menjadi miskin akibat adanya perceraian, dengan syarat pihak tersebut tidak lebih bersalah. Pihak yang menjadi penyebab adanya perceraian wajib membayar ganti rugi terhadap pihak lain yang dirugikan akibat perceraian.
Sistematika  pembayaran  ganti  rugi  di  Turki  hampir  sama  dengan  ketentuan  hak nafkah pasca perceraian di negara Yaman Selatan. Jumlah nominal ganti rugi yang wajib diberikan  di  negara  Yaman  Selatan  menjadi  pembeda  dengan  negara  ini.  Paradigma ganti  rugi  tidak  dikenal  di  produk  fikih  klasik.  Nafkah  pasca  perceraian  hanya  wajib diberikan mantan suami kepada mantan istri. Sedangkan ganti rugi hanya diberlakukan kepada istri atas khulu yang diajukan. Dalam produk hukum ini, Turki memberlakukan ketentuan yang sama sekali tidak memiliki kesesuaian dengan produk fikih mazhab.
Indonesia dengan sistem negara hukum tidak mencoba membawa pengaruh agama dalam reformasi perundang-undangan. Namun fakta tersebut dalam perkembangannya hanya sampul luar yang tidak terimplementasi sepenuhnya. Simbiosis mutualisme antara agama  dan  negara  membawa  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  eksistensi  hukum keluarga Islam di Indonesia. Terciptanya Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dan Kompilasi  Hukum  Islam  menjadi  penanda  hadirnya  negara  dalam  memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim Indonesia.
Hukum  keluarga  Indonesia  yang  termuat  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  sebagai produk hukum yang masih terikat dengan produk fikih mazhab sunni. Lebih dari itu, mazhab Syafii menjadi pilihan utama yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Hukum Keluarga Islam. Fakta tersebut menjadikan produk hukum keluarga Indonesia berbeda  jauh  dengan  produk  hukum  Yaman  Selatan  dan  Turki,  terutama  dalam permasalahan  hak  nafkah  pasca  perceraian.  Pemberian  nafkah iddah dan mut’ah diwajibkan  bagi  mantan  suami  yang  melakukan  talak.  Ganti  rugi  dengan  nama iwadh diberlakukan bagi mantan istri yang mengajukan cerai talak atau khulu . Produk hukum keluarga Indonesia dalam tataran materil masih mengikuti doktrin ulama mazhab.
Namun, dalam praktik yang terjadi, pengajuan khulu atau cerai gugat yang dilakukan di  Pengadilan  Agama  memiki  sedikit  perbedaan  dengan  ketentuan  mazhab  Syafii. Mantan istri yang mengajukan cerai gugat dapat menuntut nafkah yang belum diberikan saat  pernikahan (madliyah) dan  nafkah  pasca  perceraian  kepada  mantan  suami  seperti yang tertera dalam SEMA No. 3 tahun 2018 (Widyakso, 2019). Menurut Yurisprudensu No. 137/K/AG/2007, istri yang mengajukan khulu ’ atau cerai gugat mendapatkan hak nafkah iddah dan mut ’ah dari mantan suami (Harianti et al., 2021). Dalam ketentuan fikih madzhab  Syafii,  perempuan  yang  mengajukan khulu tidak  berhak  mendapat  nafkah iddah (Anisah,  2019),  bahkan  ia  wajib  memberikan  uang  tebusan.  Hal  itu mengindikasikan adanya perkembangan pemikiran yang terjadi dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia.
c) Arah Reformasi
Arah reformasi hukum keluarga di negara-negara muslim dapat diukur berdasarkan kesesuainnya dengan perumusan awal hukum Islam. Nabi Muhammad dalam risalahnya telah  mengatur  segala  aspek  kehidupan  umat  muslim.  Perkembangan  hukum  Islam semakin beragam sejak nabi Muhammad wafat. Muncul beragam pandangan mengenai aspek furuiyyah dalam fikih (Amrullah & Pohan, 2021). Bahkan, terminology fikih dalam diskursus  ilmu  khusus  baru  ditemukan  oleh  ulama-ulama  masa tabi’in .  Maka  tidak berlebihan jika dalam penelitian ini ketentuan empat imam mazhab dijadikan indikator awal pembentukan fikih Islam.
Turki  dan  Yaman  Selatan  menjadi  negara  yang  melakukan  reformasi  secara menyeluruh hak nafkah pasca perceraian. Kedua negara tersebut tidak mengenal istilah nafkah iddah dan mutah .  Pihak  yang  membuat  kesalahan  sehingga  menyebabkan terjadinya  perceraian  diwajibkan  membayar  ganti  rugi,  baik  laki-laki  maupun perempuan.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  reformasi  hukum  secara  menyeluruh  tanpa berpedoman pada ketentuan mazhab dalam topik ini. Namun dalam ketentuan Yaman Selatan  masih  ditemukan  sedikit  esensi  adaptasi  mazhab  sunni,  yaitu  terkait  nominal pembayararan  ganti  rugi  yang  hampir  sama  dengan  ketentuan  nafkah  dan iwadh (Amrullah & Pohan, 2021). Meskipun demikian, hal itu tidak berarti menggambarkan arah reformasi hukum tradisional dengan mengadopsi mazhab-mazhab dalam kenetuan nafkah pasca perceraian.
Turki yang sejak awal reformasi memutuskan untuk menjadi negara sekuler sangat wajar  apabila  tidak  mengadopsi  ketentuan  mazhab.  Amandemen  Turkey  Civil  Code
pada masa awal menunjukkan adanya indikasi adopsi ketentuan mazhab Hanafi. Akan tetapi  dalam  permasalahan  nafkah  perceraian,  tidak  ditemukan  adanya  bentuk pemberian  nafkah  iddah  yang  menjadi  ketentuan  mutlak  mazhab  Hanafi.  Meskipun dalam  ketentuan  posisi  struktural  suami  sebagai  pencari  nafkah  yang  menjadi  dasar relasi suami-istri fikih tradisional diadopsi dalam amandemen awal.
Yaman  Selatan  merupakan  negara  yang  menganut  sistem  teokrasi  dengan menjadikan agama  Islam sebagai  bagian dari  negara. Namun  dalam ketentuan  nafkah pasca perceraain, Yaman Selatan tidak mengadopsi ketentuan fikih mazhab mengenai nafkah iddah dan mut’ah .  Kecuali  adanya  kesamaan  esensi  ganti  rugi  pasca  perceraian yang  wajib  dibayarkan  mantan  istri  dengan  ganti  rugi iwadh sebatas  nominal  mahar (Amrullah  &  Pohan,  2021).  Faktor  yang  mempengaruhi  reformasi  menyeluruh  dalam hal  ini  terkait  dengan  adanya  pengaruh  gerakan  feminisme  dalam  pembentukan The Family  Law  os  South  Yaman  Selatan ,  dengan  mengarahkan  reformasinya  menuju modernisasi  dalam  rangka  memberikan  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  antara  laki-laki dan perempuan.
Indonesia  tidak  menganut  prinsip  teokrasi  dan  sekuler,  akan  tetapi  berdiri  di  atas dua  macam  prinsip  yang  berseberangan  tersebut.  Secara  konstitusi,  Indonesia mendeklarasikan  diri  sebagai  negara  hukum.  Pilihan  itu  tidak  menjadikan  Indonesia terlepas  sama  sekali  dengan  agama,  terbukti  dengan  adanya  pembentukan  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  umat  muslim.  Sebagai  negara  yang memiliki  mayoritas  penduduk  muslim,  kebijakan-kebijakan  politik  dan  hukum  negara sedikit  banyak  dipengaruhi  oleh  kaidah-kaidah  agama  Islam.  Salah  satunya  terhadap eksistensi hukum keluarga.
Reformasi  hukum  keluarga  di  Indonesia  cenderung  memiliki  arus  yang  masih berkiblat  pada  fikih  Imam  Mazhab.  Peraturan-peraturan  yang  termaktub  dalam Kompilasi Hukum Islam banyak mengadopsi secara langsung dari pendapat-pendapat Ulama-Ulama  Syafiiyah  (Umam,  2017).  Dalam  ketentuan nafkah  mut’ah misalnya, diantara  empat  Imam  Mazhab,  hanya  Imam  Syafii  yang  mewajibkan  pembayarannya. Namun dalam praktiknya terdapat perubahan yang tidak menyerupai pendapat mazhab (Ritonga, 2022), yaitu dengan hadirnya SEMA No. 03 Tahun 2018. Sebab jika gugatan cerai talak diqiyaskan dengan khulu, mantan istri tidak berhak mendapat nafkah iddah dan  mut’ah,  kecuali  apabila khulu’ dapat  disamakan  dengan  talak ba’in  sughra (Anisah,
2019) .
d) Keberpihakan Materil
Turki dan Yaman Selatan sebagai negara yang menerapkan reformasi keseluruhan nafkah pasca perceraian, cenderung menempatkan perempuan pada posisi yang setara, baik dalam hak dan kewajibannya. Laki-laki dan perempuan wajib membayar ganti rugi yang  dapat  dikatakan  sebagai  nafkah  perceraian.  Maka  reformasi  secara  menyeluruh dapat  mengikis  keuntungan  material  perempuan  yang  sebelumnya  mendapat  lebih banyak hak daripada laki-laki. Keberpihakan yang berbeda ditunjukkan oleh Indonesia yang  masih  mengadopsi  ketentuan  mazhab.  Indonesia  cenderung  memberikan keuntungan material yang lebih terhadap mantan istri. Apalagi dengan adanya reformasi praktikal yang tertera dalam SEMA No. 3 Tahun 2018.
Tabel 1: Perbandingan Konstitusi, Nafkah Pasca Perceraian, Arah Reformasi,
Dan Keuntungan Materil Di Turki, Yaman Selatan Selatan Dan Indonesia Turki Yaman Selatan Indonesia Konstitusi Negara Sekuler Negara Teokrasi Negara Hukum Materi Hukum -Pasangan yang menyebabkan terjadinya  perceraian berhak dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang dirugikan -Mantan  suami  dan istri memliki hak dan kewajiban yang sama terhadap nafkah pasca perceraian -Ganti  rugi  tidak didasarkan atas pihak yang mengajukan perceraian -  Pasangan  yang menyebabkan terjadinya  perceraian berhak dituntut untuk membayar ganti rugi oleh pihak yang dirugikan -Ganti  rugi  bagi mantan suami sebesar nafkah selama setahun, sedangkan  mantan istri sebesar pengganti mahar -Ganti  rugi  tidak didasarkan atas pihak yang mengajukan perceraian -Permohonan  Talak mengakibatkan suami wajib membayar nafkah iddah dan mut’ah , kecuali  jika istri nusyuz . -Gugatan cerai (khulu) menjadikan mantan  istri  wajib membayar iwadh , jika hakim  menilai  istri tidak  bersalah  dan dirugikan dalam cerai gugat, istri juga berhak mendapat
nafkah iddah dan
mut’ah dari  mantan suami -Nafkah pasca perceraian  dan iwadh didasarkan atas pihak yang mengajukan perceraian.
Arah Reformasi Tidak  merujuk  pada 4  mazhab  (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hanbali) Tidak  merujuk  pada 4  mazhab  (Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali) Merujuk  pada  4 mazab dengan takhoyyur Keuntungan Materil  Laki-laki dan perempuan cenderung  memilki keuntungan dan kerugian yang sama Laki-laki dan perempuan cenderung  memilki keuntungan dan kerugian  yang  sama, kecuali dalam jumlah ganti rugi Perempuan lebih diuntungkan

## KESIMPULAN
Reformasi hukum yang unik terjadi di Turki dan Yaman Selatan. Sekulerisasi negara berpengaruh besar terhadap pembentukan hukum keluarga pada masa awal. Yaman Selatan juga demikian, gerakan tahrir al- mar’ah ikut serta merancang pembentukan hukum keluarga. Namun, peristiwa yang semacam itu tidak terjadi di Indonesia. Reformasi yang dipengaruhi peristiwa  di  atas  memberikan  pengaruh  besar  terhadap  hasil  materi  hukum  keluarga. Keduanya  membawa  gagasan  kesetaraan  hak  dan  kewajiban  terhadap  laki-laki  dan perempuan,  salah  satunya  terkait  dengan  ketentuan  nafkah  pasca  perceraian  yang  dapat dibebankan  kepada  laki-laki  dan  perempuan  melalui  skema  ganti  rugi.  Turki  dengan sekulerisasinya  tentu  wajar,  akan  tetapi  sistem  teokrasi  Yaman  Selatan  tidak  membawa pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tekstualitas  ketentuan  nafkah  fikih  tradisional  yang masih  menggunakan  istilah  dan  ketentuan nafkah  iddah,  mut’ah, dan iwadh .  Hal  itu dipengaruhi  oleh  intervensi  gerakan tahrir  al- mar’ah .  Justru  Indonesia  yang  menempatkan diri sebagai negara hukum memiliki kecondongan terhadap ketentuan fikih mazhab. Justru dengan  adopsi  tersebut,  mantan  istri  mendapat  banyak  keuntungan  materil.  Adapun  di negara Turki dan Yaman Selatan tidak demikian.
Penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dengan  mengungkap  dinamika reformasi hukum keluarga di Turki dan Yaman Selatan yang dipengaruhi oleh sekularisasi dan  gerakan  sosial,  serta  membandingkannya  dengan  Indonesia  yang  tetap mempertahankan ketentuan fikih tradisional. Implikasinya menunjukkan bahwa sekularisasi
dan  intervensi  gerakan  sosial  seperti tahrir  al-mar ’ ah dapat  menghasilkan  hukum  keluarga yang lebih egaliter, sementara negara seperti Indonesia lebih cenderung mempertahankan aturan  fikih  mazhab.  Saran  untuk  penelitian  lanjutan  adalah  mengeksplorasi  lebih  dalam faktor-faktor  yang  mempengaruhi  adopsi  atau  resistensi  terhadap  perubahan  hukum keluarga  di  berbagai  negara  serta  dampaknya  terhadap  kesetaraan  gender  dan  keadilan sosial.

## REFERENCES
Amrullah, M. D., & Pohan, Z. (2021). Eksistensi Mazhab Fiqih Pada Zaman Kontemporer Sekarang. Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam , 6 (2), 423 – 458.
Angga,  J.  (2022). Nafkah  mut ’ ah  dalam  perspektif  empat  mazhab .  Universitas  Islam  Negeri Raden Intan Lampung.
Anisah,  S.  (2019). Pemberian  Mut ’ ah  dan  Nafkah  Iddah  dalam  Perkara  Cerai  Gugat ” .  Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.
Arif, M. I., & Al Farisi, M. A. (2023). Perbandingan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Negara  Penganut  Mazhab  Syafii  (Malaysia  Dan  Yaman  Selatan). Al-Ahwal  Al- Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam , 4 (1), 57 – 70.
Arti kata mutah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online . (n.d.). Retrieved June 10, 2024, from https://kbbi.web.id/mutah
Asmuni, M. Y. (1995). Pengantar Studi Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan dalam Islam . Raja Grafindo Persada.
Atho.  (2003). Hukum  Kelurga  di  Dunia  Muslim  Modern:  Studi  Perbandingan  UU  Modern  dari Kitab-kitab Fikih . Ciputat Press.
Basyir, R. (2020). Fiqih Munakahat 2 . IAIN Parepare Nusantara Press.
Bisri, C. H. (2000). Peradilan Agama di Indonesia . Rajawali.
Dahlgren, S. (2010). Contesting realities: the public sphere and morality in southern Yemen . Syracuse University Press.
Dahlgren, S. (2013). Revisiting the Issue of Women ’ s Rights in Southern Yemen. Statutory Law,  Sharia  and  Customs. Arabian  Humanities.  Revue  Internationale  d ’ archéologie  et  de Sciences  Sociales  Sur  La  Péninsule  Arabique/International  Journal  of  Archaeology  and  Social Sciences in the Arabian Peninsula , 1 .
Diyarti, S., Asasriwarni, A., & Zulfan, Z. (2022). Analisis Sistem Peradilan Agama di Negara Yaman Selatan dan Pelaksanaannya. Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari ’ ah Dan Ahwal Al- Syakhsiyyah , 5 (2), 148 – 162.
Faruq  Thohir,  U.,  Institut,  D.,  Keislaman,  I.,  Hasan,  Z.,  &  Kraksaan,  G.  (2019).
Pembaharuan  Hukum  Waris  Islam  di  Turki. Asy-Syari ’ ah :  Jurnal  Hukum  Islam , 5 (2), 181 – 201. https://doi.org/10.55210/ASSYARIAH.V5I2.121
Febrian,  H.  (2020).  Makna  Keluarga  Sakinah,  Mawaddah,  Wa  Rahmah  Dalam  Al-Qur ’ an (Analisis  Surah  al-Rum  Ayat  21). An-Nawazil:  Jurnal  Hukum  Dan  Syariah  Kontemporer ,
2 (01), 17 – 36.
Firdawaty, L., Fakultas, D., Uin, S., Intan, R., Jl, L., Suratmin, E., & Lampung, S. B. (2017). Kontektualisasi Hukum Keluarga Islam (Telaah Atas Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Negara-negara Muslim). Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam , 9 (2), 374459. https://doi.org/10.24042/ASAS.V9I2.3250
Harianti, H., Mansari, M., & Rizkal, R. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak  Isteri  Dalam  Kasus  Cerai  Gugat  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar ’ iyah  Banda Aceh  Nomor  157/Pdt.  G/2020/Ms.  Bna). Jurnal  MEDIASAS:  Media  Ilmu  Syari ’ ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah , 4 (1), 47 – 67.
Hasbi, M. F., & Apandi, D. (2022). Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur ’ an. Hikami: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir , 3 (1), 1 – 18.
Hatta,  M.  (2008).  Perkembangan  Legislasi  Hukum  Islam  di  Indonesia. Al-Qanun:  Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam , 11 (1 Juni), 142 – 166.
Kaidah, J. H., Zulkifli, S., Ardhiya, T. :, Pramono, E., Qoni, A., Fadillah, S., & Azura, A.
(2019).  Putusnya  Perkawinan  Akibat  Suami  Menikah  Tanpa  Izin  Dari  Istri. Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat , 18 (3), 14 – 26. https://doi.org/10.30743/JHK.V18I3.1184
Komalasari,  E.,  Arif,  S.,  &  Irfani,  F.  (2022).  Hak  Istri  dalam  Masa  Iddah  Talak  Bain menurut  Empat  Mazhab  dan  Kompilasi  Hukum  Islam. Jurnal  Pendidikan  Tambusai , 6 (2), 16144 – 16151.
Muhammad, H. (2019). Fiqh Perempuan . IRCiSoD.
Mukhsin,  A.  (2009).  Turki  Usmani  Dan  Politik  Hukumnya. MIQOT:  Jurnal  Ilmu-Ilmu Keislaman , 33 (2).
Naufal, Y. A. (2016). Revolusi Sistem Pemerintahan Turki Dari Khilafah Islamiyah Menuju Negara Sekuler . Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Qala ’ ij, M. R., & Qunaybi, H. S. (2012). Mu ’ jam Lughoh al-Fuqoha . Dar an-Nafais.
Qurni,  W.  (2014). Sanksi  Bagi  Penghulu  Ilegal  Dalam  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1946  Jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 .
Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. Adalah , 4 (2), 39 – 44.
Ritonga,  Z.  (2022).  Pemberian  Nafkah  Iddah  Cerai  Gugat        Menurut  Mazhab  Syafi ’ i (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007). Jurnal Landraad ,
1 (1), 1 – 21. https://jurnal.ishlahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/32
Rohmah,  L.  (2020). Studi  Komparasi  Hukum  Positif  di  Indonesia  dengan  Qonun  al-ahwal  as- Syakhshiyyah di Yaman Selatan Nomor 20 Tahun 1992 tentang Perceraian .
Rohman, M. M., & Zarkasi, M. (2021). Reformasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam. AL- SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan , 3 .
Safitri,  N.  R.  (2023). Pemenuhan  Hak-hak  Perempuan  Pasca  Perceraian  Perspektif  Maq ā ṣ id  Asy- syar ī ʿ ah  (Studi  Kasus  Perkara  Nomor  382/pdt.  g/2022/pa.  tmk) .  Universitas  Islam Indonesia.
Sari,  E.  Y.  (2016). Poligami  dalam  perundang-undangan  Indonesia  dan  Turki .  Jakarta:  Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
Smith,  M.  (1995).  Pluralism.  In Theory  and  Methods  in  Political  Science (pp.  209 – 210). Macmillan.
Sulaiman,  M.  (2016). Kedudukan  Nafkah  dalam  Peraturan  Perundang-Undangan  Perkawinan  di Indonesia dan Yaman Selatan. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Syarifuddin, A. (2003). Garis-garis Besar Fiqh . Kencana.
Turkish  Civil  Code  |  Turk.Estate .  (n.d.).  Retrieved  June  11,  2024,  from https://turk.estate/en/about-turkey/grazhdanskij-kodeks-turtcii/
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S. (2015). HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN :
ANALISIS  PERBANDINGAN  HUKUM  KELUARGA  DI  INDONEISA  DAN DUNIA. Istinbath : Jurnal Hukum , 12 (2), 215 – 247. https://e-
journal.metrouniv.ac.id/istinbath/article/view/583
Umam, K. (2017). Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi ’ i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam. De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar ’ iah , 9 (2), 117 – 127. https://doi.org/10.18860/J- FSH.V9I2.6991
Wari,  N.  P.  (2020).  Ekspansi  Dan  Imperialisme  Barat  Kenegeri  Negeeri  Islam  Hingga Jatuhnya Khalifah Utsmani Turki. Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah .
Widyakso, R. (2019). Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat. Makalah Calon Hakim Magang Pada Pengadilan Agama Semarang .
Zayyadi, A. (2014). Reformasi Hukum Di Turki Dan Mesir (Tinjauan Historis-Sosiologis). Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum , 2 (1).