## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.272

## Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules

## Yurike Violina
Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Jl. Raya Gandul No. 4, Cinere, Kota Depok, 16512 Telp/HP 082114777341 Correspondence email: yurike.violina@gmail.com
Abstrak . Kebutuhan seksual narapidana menjadi salah satu masalah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan karena belum adanya regulasi  yang  jelas  mengakibatkan  kegelisahan  narapidana  sehingga  menimbulkan  banyaknya  penyimpangan  seksual  terjadi  di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Kebutuhan biologi narapidana seharusnya dipenuhi oleh Negara karena juga tercantum di dalam instrument  internasional Standard  Minimum  Rules  For  The  Treatment  Of  Prisoners. Pemenuhan  hak  narapidana  sudah  diatur dalam  Undang  -  Undang  No.  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan  yang  mana  narapidana  hanya  kehilangan  kebebasannya tetapi tidak kehilangan hak dan martabatnya sebagai manusia.
Kata Kunci: kebutuhan seksual, SMR, narapidana, penyimpangan seksual
Abstract . The sexual needs of prisoners become one of the problems in Penitentiary because there are no clear rules that cause prisoners anxiety so that there are many sexual deviations that occur in the Penitentiary. The biological needs of prisoners must be  met  by  the  State  because  they  are  also  included  in  international  instruments  Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of Prisoners. The fulfilment of prisoners rights is regulated in Law No. 12 of 1995 concerning Penitentiary where detainees only lose their freedom but do not lose their rights and dignity as human beings.

## Keyword: sexual needs, SMR, prisoners, sexual deviations

## PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  sosial  yang  mempunyai  berbagai  macam  kebutuhan  di  dalam  menjalani  alur  kehipudannya, ada banyak tingkah laku manusia yang bisa diterangkan dengan melihat tendensi sebagai cara untuk mencapai tujuan- tujuan  pribadi  yang  membuat  kehidupan  seseorang  penuh  dengan  makna  dan  tentunya  akan  memuaskan.  Tentunya narapidana  sebagai  terpidana  yang  menjalani  masa  pidana  mengalami  derita  yang  salah  satunya  adalah  kehilangan kemerdekaan bergerak di Lembaga Pemasyarakatan tidak dapat memenuhi kebutuhan fisiologisnya dengan sendirian apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan seksusal.
Menurut  Maslow  dalam  mencapai  kepuasan,  seseorang  harus  berjenjang,  tidak  peduli  seberapa  tinggi  jenjang yang  sudah  dilewati,  kalau  jenjang  dibawah  mengalami  ketidakpuasan  atau  tingkat  kepuasannya  masih  sangat  kecil, dia  akan  kembali  ke  jenjang  yang  tak  terpuaskan  itu  sampai  memperoleh  tingkat  kepuasan  yang  dikehendaki.  5 kebutuhan dasar menurut Maslow yaitu:
1. Kebutuhan Fisiologis
Umumnya kebutuhan fisiologis bersifat neostatik (usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik) seperti makan, minum,  gula,  garam,  protein,  serta  kebutuhan  istirahat  dan  seks.  Kebutuhan  fisiologis  ini  sangat  kuat,  dalam keadaan  absolut  (kelaparan  dan  kehausan)  semua  kebutuhan  lain  ditinggalkan  dan  orang  mencurahkan  semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini.
2. Kebutuhan Keamanan ( Safety )
Sesudah  kebutuhan  fisiologis  terpuaskan  secukupnya,  muncul  kebutuhan  keamanan,  stabilitas,  proteksi,  struktur hukum, keteraturan, batas, kebebasan dari rasa takut dan cemas. Kebutuhan fisiologis dan keamanan pada dasarnya adalah  kebutuhan  mempertahankan  kehidupan.  Kebutuhan  fisiologis  adalah  pertahanan  hidup  jangka  pendek, sedang keamanan adalah pertahanan hidup jangka panjang.
3. Kebutuhan Dimiliki dan Cinta ( Belonging and love )
Sesudah  kebutuhan  fisiologis  dari  keamanan  relatif  terpuaskan,  kebutuhan  dimiliki  atau  menjadi  bagian  dari kelompok  sosial  dan  cinta  menjadi  tujuan  yang  dominan.  Orang  sangat  peka  dengan  kesendirian,  pengasingan, ditolak lingkungan, dan kehilangan sahabat atau kehilangan cinta. Kebutuhan dimiliki ini terus penting sepanjang hidup. Ada dua jenis cinta (dewasa) yakni Deficienc y atau D-Love dan Being atau B-love 4. Kebutuhan Harga Diri
Saat  kebutuhan  dimiliki  dan  mencintai  telah  relatif  terpuaskan,  kekuatan  untuk  memotivasi  melemah,  diganti dengan motivasi harga diri. Adapun jenis harga diri yaitu yang pertama menghargai diri sendiri ( self respect ) dan yang kedua mendapat penghargaan dari orang lain ( respect from another ).
Yurike Violina, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules

## 5. Kebutuhan Aktualisasi Diri
Lahirnya  kebutuhan  meta  atau  kebutuhan  aktualisasi  diri  adalah  sesudah  keseluruhan  kebutuhan  dasar  terpenuhi. Kebutuhan  meta  menjadi  sesuatu  yang  orang-orang  wujudkan  semaksimal  mungkin  dengan  menuangkan  seluruh bakat,  kemampuan  dan  potensinya.  Yang  dimaksud  dengan  aktualisasi  diri  yaitu  keinginan  untuk  mendapatkan kepuasan dengan dirinya sendiri ( Self fullfilment ), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang dikatakan dapat mencapai  target aktualisasi diri adalah manusia yang  yang mendapatkan  kepuasaannya dari kebutuhan-kebutuhan orang-orang di sekitarnya dan orang-orang itu tidak menyadari bahwa ada sesuatu hal yang menjadi kebutuhan orang lain.
Begitu juga dengan narapidana sebagai manusia memiliki kedudukan yang sama untuk tetap menikmati hak-hak dasarnya.  Pemenuhan  hak-hak  tersebut  telah  dinyatakan  dalam  Undang-undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Sistem Pemasyarakatan  yang  sebelumnya  dikukuhkan  secara  internasional  tentang  ketentuan  minimum  dalam  pembinaan para  tahanan  yang  dituangkan  melalui  Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners.  Ada  95  pasal  yang dijadikan sebagai ketentuan dari negara-negara anggota dalam memperlakukan  tahanan, tak terkecuali di negara  kita negara Indonesia yang telah menjadi salah satu anggota PBB.
Dalam  Pasal  10  Konvenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  digariskan  bahwa  “Setiap  orang  yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri  manusia” 1 .  Berangkat  dari  pemahaman  hak  tersebut,  maka  kebutuhan  biologis,  sebagai  bentuk  turunan  dari  hak atas masalah pribadi dan  keluarga, dan hak  atas perlakuan manusiawi, pada prinsipnya dapat dikurangi  atau dibatasi oleh negara. Dalam konteks individu yang sedang menjalani masa hukumannya di lembaga pemasyarakatan, tentu saja diperlukan  sebuah  derajat  proporsionalitas  terhadap  pembatasan  tersebut.  Adapun  prinsip  proporsionalitas  dalam  hal ini ialah pertimbangan antara perlindungan hak individu di satu sisi dan ketertiban publik di sisi lain. 2
Kebutuhan  seksual  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  adalah  hal  yang  wajib  untuk  dipenuhi  dan  ini adalah  hak  dasar  sebagai  manusia  apalagi  jika  narapidana  tersebut  dulunya  aktif  dalam  hubungan  sex  maka keinginanya  untuk  memenuhi  hasratnya  lebih  kuat.  Akan  tetapi  karena  adanya  keterbatasan  di  dalam  lembaga pemasyarakatan  yang  akhirnya  mengakibatkan  sejumlah  narapidana  yang  tidak  kuat  menahan  hasratnya  melakukan masturbasi,  bahkan  bisa  melakukan  penyimpangan  seksual  seperti  sodomi  atau  berhubungan  sesama  jenis  karena gairah seksual mereka yang tidak dapat mereka salurkan sebagaimana mestinya.
Penyimpangan  yang  terjadi  di  dalam  penjara  memiliki  berbagai  macam  bentuk,  dianataranya  yaitu penyimpangan seksual, di mana penyaluran hasrat seksual disublimasikan dengan berbagai cara, yang dikenal dengan “homobo’loalabui 3 ”  (homoseksual),  “ana-anakan”  (karakter  istri),  “bapak-  bapakan”  (karakter  suami),  “pelacur” (homo), “eentogan/wartil” (hubungan di Lapas tanpa izin), “memerian” (hubungan seksual di luar Lapas tanpa izin) 4 Hubungan homosexual sudah lazim ada di lembaga pemasyarakatan. Banyak narapidana yang menajadi korban pemuas hasrat seksual para narapidana yang lebih berkuasa diantara kalangannya. Kebanyakan yang menjadi korban adalah narapidana yang umurnya masih muda memiliki kulit yang halus, putih dan termasuk golongan anak hilang.
Penyimpangan seksual sangat berbahaya karena dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan yang dibawa narapidana setelah keluar dari lemabaga pemasyaraktan. Bahkan kebiasaan ini berbahaya bagi kesehatan karena sodomi atau anal sex ini adalah salah satu faktor penyebab penularan virus HIV/AIDS.

## METODE
Jenis  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  yuridis  empiris  (hukum sebagai  kenyataan  sosial,  kultural  atau  das  sein).  Instrumen  pengumpulan  data  menggunakan  data  sekunder  melalui studi kepustakaan dan wawancara. Yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan ( library research ) yaitu penelitian yang bersifat teoritis yang diperoleh lewat modul, diktat-diktat, buku-buku, dokumen-dokumen perundang-undangan,
1 Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  yang  diratifikasi  oleh  Negara  Indonesia  melalui  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internatonal Covenant on Civil and Political Rights.
2 Harison Citrawan. “Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Prespektif Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Widyariset,, Vol. 16, No. , April 2013: 31-38
3 Perilaku homoseksual dikenal sebagai homo-boolabui (bool berarti anus dalam Bahasa sunda). Biasanya pembool adalah seorang  narapidana  atau  yang  dianggap  sebagai  kepala  kamarnya,  sedangkan  yang  menjadi  sasarannya  adalah  penghuni  yang berkulit  putih,  berwajah  imut  -imut  dan  suara  kentutnya  masih  nyaring.  Dikutip  dari  Tesis  Pengelolaan  Pemenuhan  Kebutuhan Biologis  (seksual)  Narapidana  di  Lapas  Bekasi  oleh  Sri  Pamudji,  (Jakarta:  Universitas  Indonesia  Program  Pascasarjana,  2005), hal. 3-4.
4 A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, Stud Kebudayaan Lembaga Pemasyarkatan di Indonesia, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hal. 12.
Yurike Violina, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules
hasil-hasil  penelitian,  serta  internet  dan  data-data  yang  diperoleh  relevan  dan  berkaitan  dengan  penelitian  yang dilakukan.
Setelah  pengumpulan  data  dilakukan,  maka  data  tersebut  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  melakukan pengamatan  dan  menghubungkan  data-data  yang  sudah  diperoleh  dengan  ketentuan-ketentuan  yang  terkait  dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Standard  Minimum  Rules  For  The  Treatment  Of  Prisoners  adalah  penerapan  aturan  standard  tentang penanganan tahanan yang diadopsi dari kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pencegahan kejahatan dan tindak pelaku kejahatan, yang diadakan di Jenewa pada Tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial melalui Resolusi  663  C  (XXIV)  tertanggal  31  Juli  1957  dan  Resolusi  2076  (LXII)  tertanggal  13  Mei  1977  dan  aturan  ini berlaku secara Internasional. 5
Indonesia  yang  mengakui  instrumen  Internasional  The  Standard  Minimum  Rules  For  The  Treatment  Of Prisoners  selanjutnya  disingkat  SMR  tahun  1957  mengatur  hak-hak  narapidana  yang  kemudian  berbagai  ketentuan dalam  SMR  tersebut  diimplementasikan  ke  dalam  Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan, terkait hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 6 .
Di  dalam  SMR  mengatur  pentingnya  hubungan  sosial  bagi  para  narapidana  padal  Pasal  79,  yang  mengatakan bahwa  seseorang  narapidana  perlu  mendapat  perhatian  khusus  dalam  pemeliharaan  dan  peningkatan  hubungan sevagaimana yang diinginkan dalam kepentingan terbaik dengan keluarganya. 7
Dengan  latar  belakang  sebagai  narapidana  maka  pihak  pemerintah  telah  mengatur  alur  pemenuhan  kebutuhan dasar  narapidana  misalnya  kebutuhan  fisiologi  seperti  kebutuhan  nutrsi  yang  harus  terpenuhi,  disamping  hal  itu kebutuhan yang lainnya seperti kebutuhan seksual juga harusnya dipenuhi. Karena pada dasarnya, kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia yang seharusnya dipenuhi dan didapatkan oleh narapidana.
Beberapa  pihak  berprasangka  bahwasannya  kegagalan  pemerintah  dalam  menangani  permasalahan  ini  yang menimbulkan  banyaknya  penyimpangan  seksual  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan.  Berdasarkan  penelitian  yang dilakukan banyak ragam penyimpangan seksual narapidana berdasarkan objek dan cara memperoleh objek.
Banyak hal yang dapat dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan seksual narapidana. Contohnya bisnin seks yang ada di dalam Lapas Cipinang jika memiliki uang mereka dapat menyewa PSK yang sudah disiapkan oleh petugas dan bisa menyewa ruangans esuai dengan kelas  mereka.  Ada kelas ekonomi, bisnis dan eksekutif teragntung isi kantong narapidana. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hasrat mereka dan dianggap sebagai rahasia umum di Lapas tersebut. 8
Bagi narapidana yang tidak memiliki uang mereka biasa disebut sebagai anak hilang dikarenakan mereka tidak pernah  sekalipun  dibesuk  oleh  keluarga  atau  bahkan  teman-temannya.  Kondisi  ini  lah  yang  memaksa  mereka  untuk memuaskan  gairah  mereka  dengan  sesamanya  narapidana.  Lokasi  berkencan  mereka  biasanya  yaitu  tiap-tiap  sudut yang  sepi  yang  ada  di  kawasan  Lapas.  Biasanya,  narapidana  yang  umurnya  relatif  masih  muda  dijadikan  sebagai korban pemuas, narapidana belia ini selalu menjadi sasaran narapidana-narapidana dewasa dan selalu dijadikan objek pemuas gairah seks mereka yang tidak tersalurkan.
Penyediaan conjugal  visit dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  salah  satu  cara  yang  dapat  di  lakukan untuk  mencegah  terjadinya  penyimpangan  yang  terjadi  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan. Conjugal  visit dapat membantu  narapidana  untuk  memelihara  dan  meningkatkan  hubungan  dengan  pasangan  sahnya,  sehingga  dapat memenuhi kebutuhan hasrat seksual narapidana.
Melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dalam pasal 72 bagian a dikatakan bahwa setiap  orang  berhak  mendapatkan  kehidupan  reproduksi  dan  seksual  yang  sehat,  aman,  tanpa  peksaan  dengan pasangan yang sah, dan selanjutnya diatur dalam Pasal 73, Pemerintah wajib untuk menyediakan sarana informasi dan pelayanan terkait akan hal tesebut. 9
Maka  dari  itu  untuk  menjaga  kesehatan  narapidana  dari  penyakit  akibat  penyimpangan  seksual,  pemerintah harus  menyediakan  fasilitas  yang  layak  berupa  sarana  untuk  menyalurkan  gairah  seksualnya  dengan  pasangan  sah mereka  tentunya  dengan  cara  yang  baik  dan  benar.  Penyakit  seperti  HIV/AIDS,  gangguan  reproduksi  dan  penyakit
5 John  Kleinig,  ‘Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners’,  Prisoners’  Rights,  2018,  407–20 <https://doi.org/10.4324/9781315089461-18>.
6 I  Nengah  Suantra  Ni  Nyoman  Ome  Tania  Langden,  ‘TINJAUAN  YURIDIS  URGENSI  KEBIJAKAN  CONJUGAL VISIT SEBAGAI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA’, 1–15.
7 Kleinig.
8 A.  Sulistyawan,  ‘Membangun  Model  Hukum  Yang  Memerhatikan  Kebutuhan  Seksual  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme’, Jurnal Ilmu Hukum Riau, 4.1 (2014), 9094.
9 ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN’, 2009, 31–47.
Yurike Violina, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules
kelamin  menular  akan  meningkat  apabila  pemerintah  tidak  memperhatikan  masalah  ini  dan  tidak  mengatur  pola perilaku seksual selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan benar.
Dalam  Pasal  10  Konevenan  hak-hak  sipil  dan  politik  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dirampas kemerdekaannya,  wajib  untuk  diperlakukan  dengan  cara  manusiawi  dengan  mempertahankan  harkat  dan  martabat yang  melekat  pada  dirinya  sebagai  manusia.  Dari  pasal  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kebutuhan  biologis  salah satu hak yang harus dipenuhi.
Akan tetapi derajat proposionalitas diperlukan untuk pembatasan dalam artian pertimbangan perlindungan hak individu  dengan  ketertiban  publik.  Fungsi  Pemasyarakatan  diperlukan  sebagai  dasar  pemenuhan  dengan  mencakup prinsip- prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Pemberian  pidana  hanya  menghilangkan  kemerdekaan  seseorang,  bukan  merupakan  tindakan  balas  dendam oleh  negara,  dalam  artian  tidak  ada  penyiksaan  yang  berupa  ucapan,  tindakan  ataupun  penempatan  terpidana. 10 Program conjugal visit sebagai salah satu tindakan memberikan perawatan yang tidak menyiksa.
Gairah  seseorang  untuk  berhubungan  seksual  tidak  dapat  “dipenjarakan”,  dikatakan  oleh  Benjamin  Karpman bahwa  dorongan  seksual  merupakan  hal  yang  sangat  dasar  dan  naluriah  dan  tidak  dapat  terhenti  oleh  karena penahanan  (kurungan  penjara).  Tahanan  berusaha  mengontrol  sejak  awal  dipenjara  untuk  mempertahankan heteroseksualitasnya. Kunjungan dari anggota keluarga sering dapat meredakan ketengangan. 11
Kebijakan  yang  mengatur  mengenai  masalah  pemenuhan  hak  narapidana  akan  kebutuhan  seksual  selama  ini belum  jelas.  Akibat  ketidak  jelasan  kebijakan  yang  mengatur  pemenuhan  kebutuhan  seksual  narapidana  banyak narapidana yang merasakan kegelisahan sehingga menimbulkan penyimpangan seksual sesama jenis.
Melihat  fakta  yang  ada  maka  sudah  seharusnya  pemerintah  lebih  memperhatikan  lagi  bidang  permasalah  ini dikarenakan jika dilihat dari aspek psikologis merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi dan didapatkan oleh manusia yang  sudah  dewasa.  Tidak  adanya  regulasi  yang  jelas  akan  kebutuhan  tersebut  mengindikasikan  bahwa  Negara mengabaikan  dan  mengingkari  akan  adanya  kebutuhan  dasar  yang  harus  dipenuhi.  Dibutuhkan  kebijakan  untuk memfasilitasi kebutuhan dan perilaku seksual narapidana.
Sudah banyak Negara lain yang juga memberikan fasilitas conjugal visit seperti Denmark, Belanda, wedia dan negara  lainnya.  Di  Negara  tersebut, conjugal  visit diberikan  dalam  bentuk  memberikan  izin  pada  narapidana  untuk dikunjungi pasangan selama tiga jam di ruangan yang sudah disediakan.
Permasalahan  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  memang  tidak  hanya  penyimpangan  seksual  masih  ada overcrowded salah  satunya  yang  menjadi  prioritas  Pemerintah  tetapi  bukan  berarti  Pemerintah  dapat  menutup  mata akan  hal  ini  karena  dampak  yang  ditimbulkan  akan  menjadi  permasalahan  lain  yang  lebih  rumit  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan.

## SIMPULAN
Pemenuhan  kebutuhan  biologi  bagi  narapidana  adalah  hal  yang  juga  wajib  untuk  dipenuhi  seperti  layaknya kebutuhan  makan  dan  minum.  Kebutuhan  ini  juga  merupakan  hal  yang  harus  diperhatikan  agar  terhindar  dari penyimpangan seksual seperti yang marak terjadi di Lembaga Pemasyarakatan selama ini.
Berdasarkan  hak-hak  narapidana  terkait  kebutuhan  seksual  yang  diakui  dalam  instrument  internasional Standard Mminimum Rules For The Treatment Of Prisoners dan International Convenant On Ecomonic, Social and Cultural  Right. Setiap  orang  walaupun  direnggut  kebebasannya  tetapi  pemenuhan  atas  kebutuhan  wajib  harus  tetap dipenuhi.
Sebaiknya  pemerintah  memberikan  fasilitas  untuk  mendukung  kebijakan conjugal  visit untuk  tetap  memenuhi kebutuhan  biologis  narapidana.  Hal  ini  merupakan  perilaku  memanusiakan  manusia  dan  penghapusan  diskriminasi pada narapidana sesuai dengan tujuan pemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Josias  Simon  R  dan  Thomas  Sunaryo,  Stud  Kebudayaan  Lembaga  Pemasyarkatan  di  Indonesia,  (Bandung:  CV Lubuk Agung, 2011), hal. 12
Benjamin  Karpman,  Sex  Life  in  Prison,  Journal  of  Criminal  Law  and  Criminology  (1931-1951),  Vol.38,  No.5. (Januari-Februari 1948), h. 477
Gerson W. Bawengan., Pengantar Psikologi Kriminil, Jakarta,PT. Pradnya Paramita, 1991, h. 190. Harison  Citrawan.  “Seksualitas  Dalam  Penjara:  Studi  Tentang  Kebutuhan  Biologis  Narapidana  dari  Prespektif  Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Widyariset,, Vol. 16, No. , April 2013: 31-38
10 Gerson W. Bawengan., Pengantar Psikologi Kriminil, Jakarta,PT Pradnya Paramita, 1991, h. 190.
11 Benjamin Karpman, Sex Life in Prison, Journal of Criminal Law and Criminology (1931 -1951), Vol.38, No.5. (Januari- Februari 1948), h. 477
Yurike Violina, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules
Kleinig,  John,  ‘Standard  Minimum  Rules  for  the  Treatment  of  Prisoners’, Prisoners’  Rights ,  2018,  407–20 <https://doi.org/10.4324/9781315089461-18>
Kovenan  Internasional  Hak-Hak  Sipil  dan  Politik  yang  diratifikasi  oleh  Negara  Indonesia  melalui  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internatonal Covenant on Civil and Political Rights.
Ni Nyoman Ome Tania Langden,  I Nengah  Suantra, ‘TINJAUAN YURIDIS URGENSI  KEBIJAKAN CONJUGAL VISIT SEBAGAI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA’, 1–15
Sulistyawan,  A.,  ‘Membangun  Model  Hukum  Yang  Memerhatikan  Kebutuhan  Seksual  Narapidana  Di  Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme’, Jurnal Ilmu Hukum Riau , 4.1 (2014), 9094 ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN’, 2009, 31– 47