## Research Article
Tinjauan Hukum Kemandirian Dan Independensi Mahkamah Agung Didalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
Restu Permadi 1* , Fifiana Wisnaeni 2 1 Pengadilan Negeri Parepare
2 Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
* Restupermadi91@gmail.com

## ABSTRACT
The Supreme Court should has the independence of managing Human Resources and the independence of managing  the  budget.  Both  of  these  will  greatly  affect  the  independence  of  the  Supreme  Court's  judicial function. The purpose of this study is to explain the independence of the implementation of judicial power by the Supreme Court, and explain the ideal concept of the implementation of judicial power by the Supreme Court. This study uses a normative juridical approach. The results of this study indicate that the Supreme Court's independence as an institution has not yet been fully granted to him, especially in the field of duties, functions and organizational structure within the secretariat and clerkship of the Supreme Court, it implies the intervention of  government  power  (executive). In  the field  of  financial  management, they  also do not  have complete independence in preparing their organizational budgets. The ideal concept of the administration of judicial power by the Supreme Court is a concept that integrates the Principles of Democracy, the Rule of Law, and the Principles of Independent Judicial Power as an integrated system of administering state power.
Keywords: Supreme Court; Judicial Power; Independent.

## ABSTRAK
Mahkamah  Agung dalam  melaksanakan  fungsinya harus  diberikan  kemandirian  organsiasi, terkait pengelolaan Sumber Daya Manusia dan anggaran. Kedua hal tersebut akan sangat berpengaruh kepada kemandirian fungsi judicial Mahkamah Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan kemandirian dan  independensi  pelaksanaan kekuasaan  kehakiman  oleh  Mahkamah  Agung,  dan  menjelaskan  tentang konsep  ideal  pelaksanaan  kekuasaan  kehakiman  oleh  Mahkamah  Agung.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  yuridis  normative. Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Kemandirian  dan  Independensi Mahkamah  Agung  secara  kelembagaan terutama  di  bidang  tugas,  fungsi  dan  susunan  organisasi  di lingkungan  sekertariat  dan  kepaniteraan Mahkamah  Agung mensiratkan  adanya  intervensi  kekuasaan pemerintah (eksekutif). Dibidang pengelolaan finansial, juga tidak sepenuhnya memiliki kemerdekaan didalam menyusun anggaran organisasinya. Konsep ideal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung adalah konsep yang mengintegrasikan antara Prinsip Demokrasi, Prinsip Negara Hukum, dan Prinsip Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka sebagai satu kesatuan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara.
Kata kunci : Mahkamah Agung; Kekuasaan Kehakiman; Mandiri.

## A. PENDAHULUAN
Dalam  konteks  penegakan  hukum  sebagai upaya pencapaian ketertiban masyarakat,
Kekuasaan  yudikatif yang  direpresentasikan  melalui Kekuasaan Kehakiman harus diberikan kemerdekaan dan  kemandirian  agar  didalam  melaksanakan  tugas dan fungsinya benar-benar mampu menjalankan dan menciptakan hukum yang adil bagi masyarakat tanpa campur  tangan  atau  intervensi  dari  kekuasaan Negara  lainnya.  Seperti  disampaikan oleh  John Locke  bahwa  konsekuensi  dari  Negara  hukum adalah penerapan harus  dilaksanakannya  beberapa hal yang menjadi prinsip dasar negara hukum yaitu supremasi  hukum,  perlakuan  yang  sama  terhadap warga  negara,  dan  proses  penegakan  hukum  yang diatur secara jelas oleh hukum itu sendiri (Hadiyono, 2018).
Penyelenggaraan  Negara  Indonesia  yang berdasarkan  hukum,  memiliki  konsekuensi  logis salah  satunya  adalah bahwa  masing-masing kekuasaan  negara  harus  diberikan  independensi didalam melaksanakan kewenangannya, yang mana hubungan  antar  lembaga  Negara  (sebagai pelembagaan  dari  kekuasaan  negara)  hanya dilakukan  dalam  konteks check  and  balances yang juga  ditentukan secara  limitatif  oleh  undang-undang tanpa adanya suatu intervensi antara keuasaan yang satu dengan kekuasaan lainnya.
Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia  telah menentukan  secara  tegas  bahwa  Kekuasaan Kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam
menegakkan  hukum  dan  keadilan  (vide:  pasal  24 ayat (1) UUD 1945) yang kemudian didalam ayat ke- 2  menentukan  bahwa  lembaga  Negara  sebagai pelaku kekuasaan  kehakiman  adalah Mahkamah Konstitusi  dan Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  yang  berada  dibawahnya yakni  meliputi Peradilan  Umum,  lingkungan  Peradilan  Agama, lingkungan  Peradilan  Militer,  lingkungan  Peradilan Tata Usaha Negara.
Pasca  reformasi,  Independensi  Kekuasaan Kehakiman  telah  menunjukan keseriusan  didalam pelaksanaannya.  Hal  yang  paling  menonjol  sebagai hasil  dari  reformasi  pembangunan  dibidang  hukum khususnya  mengenai  lembaga  negara  sebagai pelaksana  kekuasaan  kehakiman  adalah dengan diwujudkannya kebijakan satu atap (one roof system) lembaga  peradilan  dibawah  naungan  Mahkamah Agung  yang  untuk  kali  pertama  melalui  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  1999  tentang  perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Selain itu,  hal  mendasar  lainnya  yang  berubah  pasca reformasi  adalah  bahwa  kekuasaan pembentukan Undang-Undang  yang  sebelumnya  berada  pada kekuasaan Presiden, kini beralih menjadi Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat (Warjiati, 2012). Kebijakan (One  Roof  System) telah  menjadikan  pembinaan kepegawaian,  administratif  dan  finansial  yang sebelumnya  dikelola  secara  langsung  oleh Pemerintah, kini telah menjadi kekuasaan Mahkamah Agung,  walaupun  belum  sepenuhnya  (Sina CH, 2018). Kebijakan  tersebut  merupakan  salah  satu gagasan  yang  dikonsepsikan  sebagai  upaya  untuk
memproteksi  lembaga  peradilan sebagai  pelaksana kekuasaan  kehakiman  dari  intervensi-intervensi pemerintah  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung.
Kekuasaan  kehakiman yang  merdeka pada prinsipnya memiliki pola dan bentuk yang beragam. Terdapat  pendapat  yang  menyatakan  bahwa kekuasaan  kehakiman  cukup  ditentukan  melalui pembentukan  norma  hukum  saja,  namun  pula  ada yang berpendapat bahwa sikap komitmen dan politis didalam  pelaksanaannya  adalah  bagian  yang  lebih penting daripada sekedar ketentuan normatif belaka (Dressel,  2012). Kekuasaan  Kehakiman  memiliki  2 (dua)  unsur  penting  yang  harus  ada  didalam pelaksanaannya, yaitu kemandirian dan independensi.  Kemandirian  diartikan  sebagai kemerdekaan  secara  personal  dan  Independensi diartikan  sebagai  kemerdekaan  secara  institusional (Pamintel,  2009).  Lembaga  pelaku  kekuasaan kehakiman  harus  dapat  bekerja  secara  objektif  dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain (Jailani, 2012).
Setidaknya  terdapat  dua  ruang  yang  harus diperhatikan  terkait  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  yang  merupakan  kekuasaan yang merdeka,  yaitu pertama lembaga  peradilan  dimana proses  peradilan  dilaksanakan,  dan kedua lembaga pengadilan  yang  merupakan  institusi  lembaga  yang mana  didalamnya  terdapat  lembaga  peradilan, keduanya diharuskan memegang teguh independensi didalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.
Berdasarkan  hal  tersebut,  dapat  ditarik  garis besarnya  bahwa  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  adalah  mencakup  kemandirian  hakim sebagai  representasi  badan  peradilan  dan independensi  institusi  pengadilan  sebagai  lembaga pelaku kekuasaan  kehakiman. Lebih  spesifik, dapat diformulasikan bahwa kemandirian dan independensi yang  harus  diberikan  kepada  Mahkamah  Agung sebagai  lembaga  pelaksana  kekuasaan  kehakiman, setidaknya adalah kemandirian dalam hal organisasi, dan  kemandirian  dalam  hal  fungsi.  Kemandirian dalam hal fungsi adalah kemandirian yang berkaitan dengan  pelaksanaan  fungsi judisial  sebuah  badan peradilan. Kemandirian dalam hal organisasi adalah kemandirian  yang  berkaitan  dengan  fungsi  non judicial  sebuah  lembaga  Mahkamah Agung  dan badan peradilan dibawahnya, yaitu setidaknya dapat difokuskan  pada  kemandirian  dalam  hal pengelolaan/manajemen Sumber Daya Manusia dan kemandirian  dalam  hal  pengelolaan/manajemen keuangan/finansial. kedua hal tersebut memperlihatkan  keterkaitan  yang  sangat  erat  serta memiliki  hubungan  timbal  balik  yang  mana kemandirian  organisasi lembaga  Mahkamah  Agung akan sangat berpengaruh kepada kemandirian fungsi judicialnya. Pada prakteknya, pengelolaan menejemen  Sumber  Daya  Manusia  (khususnya dalam  hal  rekrutmen  pegawai,  termasuk  hakim  di pengadilan  dibawah  Mahkamah  Agung)  dan pengelolaan  Anggaran  (khususnya  dalam  hal perencanaan  anggaran  dan  pelaporan)  Mahkamah Agung  belum  sepenuhnya  diberikan  kemandirian
402
untuk  mengelolanya. Fokus  pembahasan  penelitian ini diformulasikan kedalam 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, apakah  Mahkamah  Agung  telah melaksanakan kekuasaan kehakiman secara mandiri dan independent. Kedua, bagaimana  konsep  yang ideal  didalam  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman oleh Mahkamah Agung.
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  teori  Negara Hukum  dan  terori  Pemisahan  Kekuasaan  sebagai piasu analisa dalam membedah permasalahan yang akan dibahas. Friedrich Julius stahl mengemukakan ciri suatu Negara hukum adalah Adanya pengakuan HAM; kekuasaan  negara  terbagi  menjadi  beberapa cabang  kekuasaan;  Penyelenggaraan  negara didasarkan pada konstitusi; Terdapat Peradilan Tata Usaha  Negara yang  berwenang  mengadili  tentang sengketa administrasi Negara (Adji, 1966). A. Dicey mengemukakan  unsur-unsur the  rule  of  law adalah supremacy  of  law,  equality  before  the  law,  dan constitution  based  on  human  rights (Koentjoro, 2004). Secara  formal,  istilah  Negara  hukum  dapat dipersamakan  dengan  rechtsstaat  ataupun  rule  of law karena ketiganya memiliki arah dan tujuan yang sama  yakni  menghindari  adanya  kekuasaan  yang bersifat absolut dengan mengedepankan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
Dalam bukunya yang berjudul Two Treaties on  Civil  Government John  Locke  memisahkan kekuasaan  dari  tiap-tiap  negara  menjadi 3  (tiga) yakni Kekuasaan  untuk  membuat  undang-undang (kekuasaan legislatif), Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang (kekuasaan
eksekutif), Kekuasaan untuk mengadakan perserikatan  dan  aliansi  serta  segala  tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar negeri (kekuasaan federatif). Montesqiuieu kemudian dalam bukunya L’Esprit  des  lois mengemukakan  bahwa dalam  setiap  pemerintahan  terdapat  tiga  jenis kekuasaan yakni kekuasaan  legislatif,  kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Ketiga kekuasaan tersebut melaksanakan secara  penuh kekuasaan yang diamanatkan padanya (Suparto, 2016). Menurut Montesqiueu kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga  fungsi  kekuasaan  dipegang  oleh  orang  atau badan  yang  berbeda.  Pemisahan  kekuasaan  dalam sistem suatu pemerintahan negara oleh Montesquieu dikenal dengan istilah trias politica. Ketiga kekuasaan ini haruslah dipisah satu sama lain, baik dari fungsi (tugas) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang melaksanakan (Arsil, 2017).
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman oleh Lembaga  pelaku  Kekuasaan  Kehakiman  memgang teguh  prinsip  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan hukum dan keadilan, mengandung pengertian bahwa kemerdekaan,  kebebasan,  atau  kemandirian  adalah bersifat  kelembagaan  (vide:  SEMA  No.  10  tahun 2005).  Ketentuan  UUD  1945  tersebut  dapat ditafsirkan  bahwa  seharusnya  Mahkamah  Agung diberikan  kemandirian didalam  menyelenggarakan tugas  dan  fungsinya. Bahwa  didalam  tata manajemen  organisasinya,  Mahkamah  Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 membagi dua fungsi kelembagaan yaitu fungsi
403
mengadili  (judicial)  dan  fungsi Non Judicial yakni sebagai  fungsi  administrasi. Fungsi Non Judicial Mahkamah  Agung  setidaknya  mencakup beberapa pengadministrasian  yang  dapat  diklasifikasikan menjadi  Institusi/Organisasi,  Menejemen  SDM,  dan Menejemen  Finansial.  Bahwa  didalam  menejemen SDM,  dan  Menejemen  Finansial  Mahkamah  Agung masih  bergantung  kepada  kekuasaan  Eksekutif, yakni  status  kepegawaian  dan  model  rekrutmennya (termasuk  Hakim  pada  Pengadilan  dibawah Mahkamah  Agung)  yang  masih  menggantungkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; serta kuasa penganggaran (menejemen  finansial)  untuk  menyelenggarakan organisasinya  yang  masih  bergantung  pada Kekuasaan Eksekutif melalui Kementerian Keuangan.
Berdasarkan hal tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan  yang  mendasar  bahwa  kekuasaan kehakiman  yang  dilaksanakan  oleh  Mahkamah Agung secara kelembagaan, masih menggantungkan diri  kepada  Kekuasaan  Eksekutif  dalam  beberapa hal,  yakni  menejemen  kepegawaian,  dan penganggaran.  Hal  demikian  tentu  bertentangan dengan amanat UUD 1945, bahwa pelaku kekuasaan kehakiman  (dalam  hal  ini  termasuk  Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  dibawahnya)  harus benar-benar diberikan kemandirian dalam menjalankan  fungsinya  agar  dapat  dicapai independensi pelaku kekuasaan kehakiman.
Penelitian  ini  difokuskan  pada  independensi Mahkamah  Agung Republik  Indonesia sebagai
lembaga  pelaku  kekuasaan  kehakiman.  Mengenai independensi  kekuasaan  kehakiman  telah  dibahas dalam  beberapa  penelitian,  diantaranya  adalah penelitian  yang  dilakukan  oleh Nur Agus  Susanto pada tahun 2011 yang meneliti tentang independensi hakim sebagai pejabat pelaku kekuasaan kehakiman (Susanto,  2011).  Pada  tahun  2019  Azhar dengan penelitiannya yang berjudul “Inkonsistensi Penerapan Prinsip  Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam Pelaksanaan  Seleksi  Calon  Hakim”,  yang  memiliki fokus  pada  proses  rekruitmen  hakim  pada  badan peradilan  dibawah  Mahkamah  Agung  yang masih melibatkan  pemerintah (Azhar,  2019).  Pada  tahun 2018, Nuria Siswi  Enggarani penelitiannya  yang berjudul  “Independensi Peradilan  dan  Negara Hukum”,  yang  fokus  pada  korelasi  prinsip  Negara hukum  dan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka (Enggarani,  2018).  Sedangkan  Ferejohn  dalam penelitiannya  yang  berjudul “Independent  Judges, Dependent  Judiciary  :  Explaining  Judicial Independence” fokus  pada  karakterisasi  dan penjelasan  struktur  perlindungan  institusional  untuk hakim dan proses hukum dalam pemerintah federal di  Amerika  Serikat (Ferejohn,  1999). Sedangkan Mohammad Rameh Javad et.al dalam penelitiannnya yang  berjudul  “Analyzing  The  Impact  Of  Financial Independence  Of  The  Judiciary  System  On  Justice And  Corruption”, membahas mengenai  hubungan yang  signifikan  antara  kemandirian  finansilal  dari sistem  yudisial  dan  tingkat  korupsi,  sistem  yudisial, dan keadilan (Javad, Faez, & Zadeh, 2018).
Meskipun  memilki  kesamaan  dengan penelitian sebelumnya namun penelitian ini memiliki kebaharuan  yakni penelitian  ini  spesifik  membahas Kemandirian  dan  independensi  Mahkamah  Agung secara  umum dari  sudut  pandang  kelembagaan, dalam  mengelola  organisasi (SDM  dan  Anggaran) serta kemandirian personal hakim.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  normatif  dengan  spesifikasi  penelitian deskriptif  analitis  yang  hanya  menggambarkan bagaimana  penerapan  peraturan  hukum mengenai Mahkamah  Agung yang  berlaku, dimana  peraturan tersebut dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti. Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yuridis normatif adalah data sekunder dengan bahan hukum primer,  sekunder  dan  tersier mengenai  Mahkamah Agung yang  diperoleh  melalui studi kepustakaan yang  kemudian  dianalisis  dengan  dengan  cara menggali  asas,  nilai,  serta  norma  pokok  yang terkandung  didalamnya  melalui  penelaahan  logika berpikir secara deduktif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Kemandirian  dan Independensi  Mahkamah Agung Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman a. Kekuasaan  Kehakiman  Menurut  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Tentang Kekuasaan Kehakiman
Sebagai  upaya prefensi  untuk  memastikan kedaulatan  rakyat  benar-benar  dilaksanakan, Indonesia  memilih  konsep  Negara  hukum (rechtsstaat) sebagai  pengawal  demokrasi. Konsekuensi  dari  hal  tersebut  adalah  Indonesia harus  memberikan  jaminan  penegakan  hukum  dan keadilan  melalui  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka (Mahkamah Konstitusi, 2008).
Kali  pertama  Kekuasaan  kehakiman  diatur didalam  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1947 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan  Kejaksaan  Agung,  yang  kemudian  dicabut  dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948. Didalam undang-undang tersebut menentukan bahwa  Mahkamah  Agung  merupakan  badan kehakiman yang tertinggi, dan disampingnya adalah Kejaksaan  Agung  yang  memiliki  kewenangan pengawasan  terhadap para  jaksa dan  polisi.  Dalam konteks  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  1947  dan Undang-Undang  Nomor  19 tahun  1948,  Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung yang secara lembaga membawahi pula  kepolisian  dalam  hal  pengawasan.  Hal  pokok yang  menjadi  perhatian  didalam  Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 adalah bahwa Kehendak untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka tanpa campur tangan kekuasaan pemerintahan telah secara tegas dinyatakan didalam undang-undang ini, yakni  pada  pasal  3  ayat  (2)  dan  (3),  yang menyatakan  bahwa “Para  hakim  merdeka  dalam melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  dan  hanya tunduk pada Undang-undang; Pemegang kekuasaan
Pemerintahan dilarang campur-tangan dalam urusan kehakiman,  kecuali  dalam  hal-hal  yang  tersebut dalam Undang-undang Dasar”.
Pada rezim Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun  1951, mengatur  Kekuasaan  Kehakiman  yang dilakukan  oleh  beberapa  badan  peradilan  bahkan termasuk  didalamnya  badan  peradilan  yang  ada pada masa pra kemerdekaan sampai denagn badan peradilan seperti yang  ada  sekarang  (Mahkamah Konstitusi, 2008). Pada era Undang-Undang Nomor 19  tahun  1964 terjadi  penyimpangan  terhadap amanat  pasal  24  Undang-Undang  Dasar  1945 (naskah  asli), Pasal  7  ayat  (3)  Undang-Undang tersebut  membuat  badan  peradilan  secara kelembagaan  bergantung  sepenuhnya  pada kekuasaan pemerintah (eksekutif). Terlebih pasal 19 undang-undang tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa “Demi  kepentingan  revolusi,  kehormatan Negara  dan  Bangsa  atau  kepentingan  masyarakat yang  sangat  mendesak,  Presiden  dapat  turut  atau campur-tangan dalam soal-soal pengadilan”.
Rezim  Orde  baru mengeluarkan  Undang- Undang  Nomor  14  tahun  1970  yang  menganulir pasal  19  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  1964, namun  masih  belum  memberikan  kemandirian kepada lembaga pelaku kekuasaan kehakiman (vide pasal  11).  Baru  setelah  reformasi,  ditetapkan Undang-Undang Nomor  35  tahun  1999  sebagai perubahan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1970, yang pokoknya mengubah pasal 11 dan memberikan kemandirian  kepada  Mahkamah  Agung  untuk mengurus organisasinya sendiri.
Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara Repbulik Indonesia tahun 1945 membawa perubahan yang  sangat  signifikan  terhadap  pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Penjelasan bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, pada perubahan ketiga  dimasukan  kedalam  batang  tubuh  sehingga menjadi  norma  yang  tercantum  didalam  pasal  24 ayat (1) dengan maksud untuk mempertegas bahwa konsitusi  menghendaki  adanya  kemerdekaan pelaksanaan  Kekuasaan  Kehakiman  dalam  arti mandiri  dan  independen  oleh  lembaga  pelaku Kekuasaan  Kehakiman (Mahkamah  Konstitusi, 2008). sebagai  bentuk  respon  terhadap  perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang secara signifikan mengubah  subjek  pelaku  kekuasaan  kehakiman, dikeluarkan  Undang-Undang  nomor  4  tahun  2004. Pada  perkembangannya,  Undang-Undang  Nomor  4 tahun 2004 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Berdasar berbagai ketentuan normatif tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat kehendak para penyusun Undang-Undang Dasar dan para  penyusun  Undang-Undang  untuk  memberikan kemerdekaan,  kebebasan,  dan  kemandirian  kepada pelaku kekuasaan kehakiman.
b. Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan

## Lembaga Negara Lainnya
Moh.  Yamin  pada  rapat  BPUPKI, menyampaikan  pendapatnya bahwa suatu pemerintahan  yang  berasaskan  kedaualatan  rakyat, didalam penyelenggaraannya harus didasarkan pada prinsip  pembagian  kekuasaan,  yang  dapat  dibagi
406
kedalam  enam  badan  kekuasaan,  yaitu  :  Presiden dan  Wakil  Presiden,  Kementerian,  Mahkamah Agung,  Dewan  Pertimbangan  Agung,  Dewan Perwakilan  Rakyat,  dan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat (Mahkamah  Konstitusi,  2008).  Cabang kekuasaan tersebut, dalam penerapannya dilembagakan  menjadi  sebuah  organ/lembaga Negara yang kedudukannya secara hirarki ditentukan berdasarkan  sumber  kewenangan  yang  dimilikinya, yakni  ada  yang  bersumber  dari  Undang-Undang Dasar  dan  ada  pula  yang  bersumber  dari  Undang- Undang,  dan  peraturan  perundangan  dibawah Undang-Undang (Mulyani, 2016).
Mahkmah  Agung  adalah  lembaga  tinggi Negara  yang  kewenangannya  diberikan  langsung oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia tahun 1945. Hubungan Mahkamah Agung dan  Lembaga  Negara  lainnya,  dapat  ditemui  dalam beberapa  Undang-Undang  diantaranya  Undang- Undang  Nomor  7  tahun  1947;  Undang-Undang Nomor  19  tahun  1948;  Undang-Undang  Nomor  19 tahun 1964; Undang-Undang Nomor 13 tahun 1965; Undang-Undang  Nomor  14  tahun  1970;  Undang- Undang  Nomor  14  tahun  1985;  Undang-Undang Nomor  35  tahun  1999;  Undang-Undang  Nomor nomor 5 tahun 2004; dan Undang-Undang Nomor 3 tahun  2009. Berdasar  pada  beberapa  Undang- Undang tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa secara normatif bahwa hubungan Mahkamah Agung dengan  lembaga  Negara  lainnya  adalah bersinggungan  erat  dengan  beberapa  lembaga sebagai  berikut  : 1) Lembaga  Presiden  sebagai
Kepala Negara, dalam hal penetapan hakim agung, dan  sebagai  kepala  pemerintahan  dalam  hal penentuan Anggaran operasional Mahkamah Agung didalam  APBN,  dan  pengisian  kebutuhan  sumber daya  manusia  (aparatur  sipil)  sebagai  pelaksana administrasi pada kesekretariatan Mahkamah Agung. “The President, as the sole executive, is elected as head  of  state  and  head  of  the  government” (Ludwikowski, 2003); 2) Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat,  dalam  hal  pemilihan  hakim  Agung  dan secara  tidak  langsung  dalam  hal  penentuan Anggaran  Operasional  Lembaga  Mahkamah  Agung didalam  APBN; 3) Lembaga  Komisi  Yudisial,  dalam hal pengusulan calon hakim agung dan pengawasan dalam  rangka  menjaga  dan  menegakkan kehormatan,  keluhuran  martabat,  serta  perilaku hakim; 4) Lembaga  Badan  Pengawas  Keuangan, dalam  hal  pemeriksaan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  atas  anggaran  dan  biaya lembaga Mahkamah Agung.
Hubungan  antar  lembaga  Negara  yang dilakukan  Mahkamah  Agung  dengan  lembaga Negara lainnya sebagaimana tersebut, secara umum dapat  dilihat  sebagai  hubungan  yang  bersifat koordinasi dalam kerangka penerapan prinsip check and balance, tetapi dalam sisi lain ada beberapa hal yang  dapat  dilihat  sebagai  hubungan  yang  lebih cenderung  bersifat  subordinasi  yang  dapat menciderai  prinsip  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka.  Diantara  yang  menjadi  perhatian  dalam konteks  hubungan  yang  cenderung  bersifat subordinasi  adalah  kedudukan  aparatur  pegawai
pada  Kesekretariatan  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang masih menjadi  domain  wilayah  administrasi  Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara, meskipun tidak sepenuhnya.

## c. Kemandirian  Mahkamah  Agung  Sebagai Lembaga Pelaku Kekuasaan Kehakiman
Secara  khusus,  bentuk  kemandirian  yang harus dimiliki oleh Mahkamah Agung dikualifikasikan kedalam 2 (dua) jenis kemandirian yaitu kemandirian Organisasi  dan Kemandirian  fungsi.  Kemandirian organisasi  dalam  konteks  pembahasan  ini  adalah kemandirian  yang  berkaitan  dengan  kekuasaan mengurusi  sumber  daya  manusia  dan  finansial, sedangkan  kemandirian  adalah  kemandirian  yang berkaitan  dengan  kekuasaan  dalam  hal  menerima, memeriksa,  mengadili  dan  menyelesaikan  setiap perkara yang diajukan kepadanya.
(1) Kemandirian Organisasi Mahkamah Agung Kekuasaan mengurusi organisasi, administrasi dan finansial oleh Mahkamah Agung diberikan sejak diundangkannya  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 1999.
(a) Sumber Daya Manusia Berdasar  pada  ketentuan  Pasal  5,  pasal  18 dan pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana  telah  diubah  untuk  kedua  kalinya menjadi  Undang-Undang  Nomor  3  tahun  2009 tentang  Mahkamah  Agung,  menentukan  bahwa susunan organisasi  Mahkamah  Agung  secara  garis besar  terdiri  dari  Ketua  dan  Wakil  Ketua,
Kepaniteraan,  dan  Sekretariat.  Kepaniteraan  dan Sekretariat  Mahkamah  Agung  lebih  sering  disebut sebagai  organ  pendukung  (auxiliary  organ)  untuk terselenggaranya  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  di  lembaga  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  dibawahnya.  Legitimasi  sekretariat Mahkamah Agung terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2005 dan Kepaniteraan Mahkamah Agung  didasarkan  pada  Peraturan  Presiden  Nomor 14 tahun 2005.
Pasal  36  Peraturan  Presiden  13  tahun  2005 menentukan bahwa :
"Rincian  tugas,  fungsi,  susunan  organisasi,  dan tata  kerja  satuan  organisasi  di  lingkungan Sekretariat  Mahkamah  Agung  ditetapkan  oleh Sekretaris  Mahkamah  Agung  setelah  mendapat persetujuan  tertulis  dari  Menteri  yang bertanggung  jawab  di  bidang  Pendayagunaan Aparatur Negara.” Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 14 tahun 2005 menentukan bahwa :
“Rincian  tugas,  fungsi,  susunan  organisasi  dan tata  kerja  satuan  organisasi  di  lingkungan Kepaniteraan Mahkamah  Agung  ditetapkan  oleh Ketua  Mahkamah  Agung  setelah  mendapat persetujuan  tertulis  dari  Menteri  yang bertanggung  jawab  di  bidang  pendayagunaan aparatur Negara.” Frasa “…setelah mendapat persetujuan tertulis dari  Menteri…”  didalam  ketentuan  tersebut mengandung  kontradiksi  dengan  ketentuan  pada Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman  yang memberikan  kemandirian  dalam  bidan  organisasi, administrasi  dan  finansial  sepenuhnya  kepada Mahkamah  Agung.  Hal  tersebut  menjadikan kemandirian  Mahkamah  Agung  bahkan  secara normatif  pun  tersandera  dan  terintervensi  oleh
kekuasaan  eksekutif  dalam  hal  ini  melalui  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara  Dan Reformasi Birokrasi.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah bahwa berdasarkan pasal 19 jo pasal 1 ayat (5) jo pasal 31 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  48  tahun  2009, pasal  122  huruf  e  Undang-Undang  Nomor  5  tahun 2014 menentukan bahwa hakim merupakan pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur  oleh  Undang-undang.  Namun  pada pelaksanannya hakim pada badan peradilan dibawah Mahkamah Agung masih diperlakukan sama dengan pegawai  negeri  sipil,  dalam  hal  kepangkatan, golongan,  proses  rekruitmen  dan  bahkan  penilaian kinerja  yang  didasarkan  pada penilaian  sasaran kinerja  pegawai  negeri  sipil.  Hal  tersebut  tentu bertentangan  dengan  ketentuan  pada  pasal  276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil, yang menentukan bahwa  PNS  diberhentikan  sementara  apabila diangkat  menjadi  pejabat  Negara,  dan  pasal  23 Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian  Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil,  yang menentukan  bahwa  ketentuan  penyusunan  sasaran kinerja  pegawai  tidak  berlaku  bagi  Pegawai  Negeri Sipil yang diangkat menjadi pejabat Negara.
(b) Anggaran (Finansial)
Kemandirian  dalam  hal  finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya diatur dalam pasal  21  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang Nomor  48  tahun  2009,  dan  pasal  81A  Undang- Undang  Nomor  3  tahun  2009.  Mahkamah  Agung,
selain  mengelola  urusan  finansial  didalam lembaganya,  ia  juga  diberikan  kekuasaan  untuk mengelola  urusan  finansial  pada  badan  peradilan dibawahnya. Dalam memahami konteks pasal-pasal tersebut  diatas  haruslah  dengan  pendekatan interpretasi  sistematis  yang  menghubungkan  antara kedua  pasal  tersebut  dengan  kehendak  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tentang kekuasaan kehakiman.
Pengelolaan finansial dalam konteks ini adalah mencakup  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pelaporan  keuangan  lembaga,  yang  pada penerapannya masih belum selaras  dengan  prinsip kemandirian lembaga pelaku kekuasaan kehakiman. Setidaknya  hal  tersebut  dapat  dilihat  dalam  proses penyusunan  rencana  kerja  dan  anggaran kemeterian/lembaga  (RKA  K/L)  Mahkamah  Agung dan badan peradilan dibawahnya.
Berdasar  pasal  1  ayat  (1)  dan  ayat  (2) Peraturan  Pemerintah  Nomor  90  tahun  2010; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015,  dapat  disimpulkan  bahwa pengaturan  mengenai  penyusunan  Rencana  Kerja dan  Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga  (RKA K/L)  berlaku  bagi  semua  kementerian  dan  lembaga Negara  tanpa  membedakan hirarki/kedudukan lembaga Negara berdasarkan lembaga tinggi Negara (primer) atau lembaga Negara yang bersifat auxiliary organ,  padahal  Mahkamah  Agung  merupakan lembaga  Negara  primer  yang  memiliki  kekhususan yaitu  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka, bebas dari intervensi-intervensi pemerintahan negara
409
baik  langsung  maupun  tidak  langsung.  Dalam konteks  pengaturan  tersebut,  bahkan  kedudukan kementerian Negara dan lembaga Negara lain yang kedudukannya  dibawah  kekuasaan  pemerintahan (eksekutif),  disamakan  pengaturannya  dengan lembaga  Negara  lainnya  yang  kedudukannya didalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia  adalah sama  atau  sejajar  dengan  kedudukan  lembaga Presiden/Wakil Presiden.
Pasal 1 ayat (13) Jo Pasal 8 ayat (3), (4) dan (5)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  90  tahun  2010 menentukan  bahwa  pagu  indikatif  disusun  oleh menteri  keuangan  bersama  menteri  perencanaan. Pagu indikatif tersebut merupakan dasar bagi semua kementerian/lembaga untuk menyusun anggarannya. Hal  tersebut  memperlihatkan  bahwa  terdapat inkonsistensi  dalam  peraturan  pemerintah  tersebut, serta peraturan turunannya terhadap ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang  secara  normatif  dikatakan  berada  didalam kekuasaan  Mahkamah  Agung.  Mahkamah  Agung dan  badan  peradilan  dibawahnya  bahkan  tidak memiliki  kekuasaan  untuk  menyusun  rencana  kerja dan anggarannya secara mandiri, karena ia dibatasi oleh  pagu  indikatif  tersebut,  yang  notabene  berada pada domain kekuasaan eksekutif. Hal tersebut tentu akan sangat mempengaruhi kemandirian Mahkamah Agung  dan  badan  peradilan  dibawahnya  sebagai lembaga  pelaku  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya.
Hal  tersebut  dapat  dipandang  sebagai  inervensi pemerintah secara tidak langsung.
(2) Kemandirian Fungsi Kemandirian  hakim  sebagai  wujud  dari independensi lembaga peradilan, telah diatur secara tegas  didalam  beberapa  ketentuan  norma  undang- undang  sebagai  penjabaran  dari  amanat  Undang- Undang  Dasar  terkait  penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  yang  merdeka.  Undang-Undang  Nomor 14  tahun  1985  sebagaimana  telah  diubah  untuk kedua  kalinya  menjadi  Undang-Undang  Nomor  3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, pada pasal 1 menegaskan  bahwa  Mahkamah  Agung  merupakan salah  satu  pelaku  kekuasaan  kehakiman sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun  1945,  kemudian  pada pasal  2  menentukan  bahwa  Mahkamah  Agung adalah  peradilan  Negara  tertinggi  dari  semua lingkungan  peradilan,  yang  lepas  dari  pengaruh pemerinahan  dan  lainnya.  Undang-Undang  Nomor 28  tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  juga mengatur  mengenai  penegasan  independensi  dan kemandirian  hakim,  diantaranya  pada  pasal  3  ayat (1)  yang  menegaskan  bahwa  hakim  wajib  menjaga kemandirian  peradilan,  dan  ayat  (2)  yang menegaskan  tentang  larangan  campur  tangan  dari pihak  manapun  diluar  kekuasaan  kehakiman. Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut  maka secara  normatif,  Mahkamah  Agung  dan  badan peradilan  dibawahnya telah  secara  tegas diperintahkan  oleh  undang-undang  untuk  mampu bersikap  independen  dalam  melakukan  tugas  dan
410
fungsinya  sebagai  pejabat  yang  diberikan kewenangan  untuk  memeriksa,  mengadili  dan menyelesaikan  setiap  perkara  yang  diajukan kepadanya. Namun,  harus  dipahami  betul  bahwa independensi hakim sangat dipengaruhi oleh sistem pemerintahan,  politik,  ekonomi  dan  lainnya. Pada dasarnya Hakim  merupakan  manusia  sebagaimana umumnya yang dapat terpengaruh oleh hal-hal yang berada  dalam  dirinya  sendiri,  maupun hal-hal  yang berada diluar dirinya sendiri (Goesniadhie S, 2007).
2. Konsep  Ideal  Penyelenggaraan  Kekuasaan Kehakiman Oleh Mahkamah Agung a. Konsep  Pembagian  Kekuasaan  dalam  Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara
Pemisahan  kekuasaan  sering  diartikan sebagai pemisahan  kekuasaan  Negara  baik  dalam hal organ maupun dalam hal fungsinya (Kusnardi, & Harmaily,  1988), sedangkan  pembagian  kekuasaan sering  diartikan  sebagai  pembagian  kekuasaan Negara  kedalam  beberapa  organ,  tetapi  tidak dipisahkan  sehingga  masih  memungkinkan  antara organ  kekuasaan  tersebut  untuk  melakukan koordinasi  dan kerjasama (Kusnardi, &  Harmaily, 1988). Bahwa  yang  menjadi  ide  dasar  pembagian kekuasaan  kedalam  beberapa  bidang  kekuasaan adalah  bahwa  suatu  Negara  yang  didalamnya terdapat fungsi mengatur (melalui fungsi legislative), fungsi  penyelenggaraan  administrasi  (fungsi executive)  dan  menegakkan  peraturan  (fungsi judicative), tidak mungkin dilaksanakan didalam satu organ  kekuasaan  saja,  karena  hal  tersebut  akan menimbulkan  kesewenang-wenangan  pemegang
kekusaan  yang  cenderung  mutlak  tersebut. Pembagian kekuasaan sebagaimana tersebut adalah bertujuan untuk mencipatakan keseimbangan antara lembaga-lembaga  pelaku  kekuasaan  negara, sehingga  tidak  ada  kekuasaan  yang  super  diantara lembaga-lembaga  tersebut  karena  terdapat  saling kontrol diantaranya, dan penyimpangan/penyalahgunaan  kekuasaan  bisa dihindari (Sunarto, 2016).
Dari  berbagai  cabang  kekuasaan  negara, Kekuasaan  Yudikatif  (kekuasaan  kehakiman) menjadi  cabang  kekuasaan  yang  paling  lemah karena  didalam  penyelenggaraanya  ia  tidak  dapat terlepas  dari  campur  tangan  kekuasaan  pemerintah dan  kekuasaan  legislatif (Taufik,  2014). Ide  tentang penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang merdeka merupakan ide yang sangat relevan dengan konsep  pembagian  kekuasaan  yang  mengandung tujuan  untuk  menghindarkan  sikap abuse  of  power oleh  para  pemegang  kekuasaan.  Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  sangat  sejalan  dengan konsep  Negara  hukum  dan  konsep  pembagian kekuasaan. Negara hukum (Rechtsstaat) merupakan keniscayaan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa,  karena  ia  merupakan the  guardian  of democracy. Indonesia  telah  mendirikan  negaranya yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila yang salah satunya  adalah  demokrasi,  maka  hal  yang  harus dilakukan adalah berkomitmen untuk menyelenggarakan  kekuasaan  Negara  berdasarkan hukum.  Jika  dihubungkan  antara  konsep  Negara hukum  dan  konsep  pembagian  kekuasaan,  maka
411
akan  ditemukan  titik  singgung  diantaranya.  Bahwa pembagian kekuasaan merupakan salah satu ciri dari Negara  hukum,  dan  didalam  penyelenggaraan kekuasaan  yang  dibagi  kedalam  beberapa  cabang kekuasaan,  salah  satunya  adalah  penyelenggaraan kekuasaan  Negara  dibidang  yudikatif  yang  harus diselenggarakan  secara  terpisah,  mandiri  dan independen yang bebas dari pengaruh dan intervensi cabang kekusaan lainnya.

## b. Sistem Kekuasaan Kehakiman Dalam Konsep Negara Hukum.
Penambahan  pasal  1  ayat  (3)  didalam Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia pada perubahan ketiga adalah sebagai upaya untuk memproteksi  dan  menjamin  pelaksanaan  pasal  1 ayat (1) dan ayat (2), yakni menjamin bahwa Negara Indonesia  merupakan  Negara  kesatuan  yang berbentuk  Republik  yang menyelenggarakan kedaulatannya  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut  Undang-Undang  Dasar. Konstitusi  tidak hadir  begitu  saja,  tetapi  kehadirannya  sebagai ekspresi pergumulan sebuah bangsa mengenai nilai- nilai  budaya,  kaidah-kaidah,  filosofi  dan  tujuan pembangunan  bangsa  tersebut  (Konradus,  2016). Penegasan  mengenai  Negara  hukum  sebagaimana tersebut  mengandung  makna  yang  sangat fundamental  terkait  supremasi  hukum,  demokrasi, penghargaan  hak  asasi  manusia,  dan  pembatasan kekuasaan  pemerintah  oleh  konstitusi (Kusnardi, & Harmaily, 1988).
Konsep  negara  hukum  yang  dianut  dalam Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  Tahun
1945  adalah  negara  hukum  yang  aktif  dan  dinamis (Aswandi, &  Roisah,  2019). Berdasar  pada kesepakatan pada konstitusi Negara Indonesia yakni Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945,  Indonesia  harus  menyelenggarakan kekuasaan Negara yang didasarkan pada kedaulatan rakyat yang identik dengan pemahaman demokrasi. Untuk  menjamin  bahwa  kebebasan  demokrasi tersebut dapat diselenggarakan dengan tertib, maka satu-satunya  upaya  yang  dapat  dilakukan  adalah menempatkan  hukum  sebagai  kekuatan  yang mampu  mengatur  rakyat  tersebut  dengan memberikan  batasan-batasan  yang  disepakati  oleh rakyat  melalui  lembaga  perwakilannya.  Dalam negara  hukum,  eksistensi  hukum  dijadikan  sebagai instrumen  dalam  menata  kehidupan  kenegaraan, pemerintahan,  dan  kemasyarakatan  (Bhustami, 2017). Bentuk  nyata  dari  upaya  menciptakan supremasi hukum didalam penyelenggaraan negara, adalah  penerapan  prinsip  kekuasaan  kehakiman yang merdeka.
Sistem kekuasaan kehakiman didalam konsep Negara hukum adalah sistem kekuasaan kehakiman yang didasarkan pada konsep pembagian kekuasaan Negara  secara  fungsional,  yang  didukung  oleh kemandirian  lembaga  didalam  menyelenggarakan peradilan  guna  menegakan  hukum  dan  keadilan. Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  sebagai keniscayaan  didalam  upaya  mencapai  cita  Negara hukum yang mampu memberikan jaminan ketertiban didalam  penyelenggaraan  sistem  demokrasi. Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, pada
412
pokoknya  menganut  asas  kebebasan  kekuasaan kehakiman  yang  bebas  dari  intervensi  kekuasaan manapun  diluar  kekuasaan  kehakiman  itu  sendiri, namun  kebebasan  tersebut  dibatasi  oleh  undang- undang (Ariawan, 2010).
Dalam  sistem  kekuasaan  kehakiman  di Indonesia, kebebasan  diberikan  kepada  lembaga pelaku  kekuasaan  kehakiman  (Mahkamah  Agung dan  badan  peradilan  dibawahnya  dan  Mahkamah Konstitusi) dan juga diberikan kepada pejabat pelaku kekuasaan  kehakiman  (hakim) (Adonara,  2015). Permasalahan  penegakan  hukum  pada  Mahkamah Agung diantaranya adalah Integritas penegak hukum yang  relatif  masih  rendah,  Adminstrasi  peradilan yang  kurang  baik,  dan  Regulasi  peraturan perundang-undangan  yang  belum  mengakomodir semua  hal  yang  dibutuhkan  didalam  sistem penyelenggaraan  kekuasaan kehakiman  oleh Mahkamah  Agung  (Muntaha,  2019). Secara  ideal, Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya sebagai  lembaga  pelaku  kekuasaan  kehakiman harus  diberikan  kemandirian  secara  kelembagaan, yakni dalam hal pengurusan organisasi, administrasi dan  finansial,  serta  kemandirian  personal  yakni kemandirian  dan  independensi  yang  diberikan kepada  Hakim  selaku  pejabat  Negara  yang melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  berdasarkan undang-undang.  Kedua  jenis  kemandirian  tersebut dapat  dilaksanakan  salah  satunya  adalah  dengan menggunakan  instrument  peraturan  perundang- undangan yang mendukung penerapan kemandirian tersebut. setidaknya terdapat 2 (dua) hal yang harus
disempurnakan  agar  upaya  penerapan  prinsip kekuasaan  kehakiman  dapat  dilaksanakan  dengan sempurna.  Dua  hal  tersebut  adalah  memberikan kemandirian  lembaga  yakni  dengan  menyerahkan sepenuhnya  pengelolaan  organisasi,  administrasi dan finansial secara sepenuhnya kepada Mahkamah Agung  sebagai  pengadilan  Negara  tertinggi. Hal demikian  sangat  relevan  dengan  tafsir Mahkamah Konsitutsi  yang pada  pokoknya menyatakan  bahwa kebebasan/kemerdekaan  kekuasaan  kehakiman dapat  dilihat  dari kemampuan  lembaga  pelaku kekuasaan kehakiman dalam mengurus lembaganya secara  mandiri tanpa  bergantung pada lembaga lainnya (Hakim, 2018).

## D. SIMPULAN
Kemandirian  dan  Independensi  Mahkamah Agung  Sebagai  Pelaku  Kekuasaan  Kehakiman, secara  kelembagaan  masih  belum  sepenuhnya diberikan  kepada  Mahkamah  Agung.  Hal  tersebut setidaknya  dapat  dilihat  ketentuan    rincian  tugas, fungsi,  susunan organisasi,  dan  tata  kerja  satuan organisasi  di  lingkungan  Sekretariat  dan Kepaniteraan  Mahkamah  Agung  ditetapkan  oleh Sekretaris  Mahkamah  Agung  setelah  mendapat persetujuan  tertulis  dari  Menteri  yang  bertanggung jawab  di  bidang  pendayagunaan  aparatur  negara. Sebagaimana  diatur pada ketentuan pasal  36 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 dan pasal 16  Peraturan  Presiden  Nomor  14  tahun  2005. Dibidang  pengelolaan  finansial  Mahkamah  Agung tunduk pada peraturan pemerintah Nomor 90 tahun
413
2010  tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja  dan Anggaran  Kementerian  Negara/Lembaga,  yang dengan  demikian  Mahkamah  Agung  tidak sepenuhnya  memiliki  kemerdekaan  didalam menyusun  anggaran  untuk  penyelenggaraan organisasinya.
Konsep  Ideal  Penyelenggaraan  Kekuasaan Kehakiman  Oleh  Mahkamah Agung  adalah  konsep yang  mengintegrasikan  antara  Prinsip  Demokrasi (Kedaulatan  Rakyat),  Prinsip  Negara  Hukum,  dan Prinsip  Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka sebagai  satu  kesatuan  sistem  Penyelenggaraan Kekuasaan  Negara.  Dasar  pemikiran  dari  konsep tersebut adalah  bahwa  penyelenggaraan  demokrasi hanya  akan  tercapai  dengan  tertib  apabila  suatu Negara  menerapkan  prinsip-prinsip  Negara  hukum, sedangkan  dalam  penerapan  prinsip-prinsip  Negara hukum,  salah  satu  yang  harus  diselenggarakan adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Susanto,  Nur  A (2011).  Independensi  Kekuasaan Kehakiman  Dan  Efektivitas  Sanksi  Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. Jurnal Yudisial, Vol IV, (No. 01, April), p.32.
Taufik,  Giri  A.  (2014).  Pembatasan  Dan  Penguatan Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Pemilihan Hakim  Agung  Kajian  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  27/Puu-XI/2013. Jurnal Yudisial, Vol.7, (No.3, Desember), p.296.
Aswandi,  Bobi.,  &  Roisah,  Kholis.  (2019).  Negara Hukum  Dan  Demokrasi  Pancasila  Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM), Jurnal  Pembangunan  Hukum  Indonesia,  Vol.
1, (No. 1), p.132.
Azhar,  I.  (2018).  Inkonsistensi  Penerapan  Prinsip Independensi  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam Pelaksanaan Seleksi Calon Hakim. Veritas et
Justitia, Vol. 4, (No. 2), p.439.
Busthami,  D.  (2017).  Kekuasaan  Kehakiman  Dalam Perspektif  Negara  Hukum  Di  Indonesia.
Masalah – Masalah  Hukum, Jilid  46,  (No.  4,
Oktober), p.338.
Ferejohn,  J.  (1999). Analyzing  The Impact  Of Financial  Independence  Of  The  Judiciary System  On  Justice  And  Corruption.  Southern California  Law  Review, Vol.  72:353,  pp.353- 384.
Adonara, Firman F.  (2015).  Prinsip  Kebebasan Hakim  Dalam  Memutus  Perkara  Sebagai Amanat  Konstitusi. Jurnal  Konstitusi, Vol.12,
(No. 2, Juni), p.221.
Goesniadhie S, K.  (2007).  Prinsip  Pengawasan Independensi  Hakim. Jurnal  Hukum, Vol.14, (No.3, Juli), p.443.
Ariawan,  I Gusti  K.  (2010).  Penerobosan  Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman. Jurnal Masalah-Masalah  Hukum,
Jilid 39, (No.4, Desember), p.318.
Jailani,  S.  (2012). Independensi  Kekuasaan Kehakiman  Berdasar  Undang-Undang  Dasar
1945. Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, (No.3, Sept.-Desember), p. 2.
Javad,  Mohammad  Rameh.,  Faez,  Ali.,  & Zadeh.
Mohammad  Javad  Baghi.  (2018). Analyzing The Impact Of Financial Independence Of The Judiciary  System  On  Justice  And  Corruption, Irian Journal of Business and Economics, Vol.
5, (No.4), pp.75-81.
Konradus,  D.  (2016).  Politik  Hukum  Berdasarkan Konstitusi. Masalah-Masalah  Hukum,  Jilid  45, (No.3, Juli), p.200.
Mulyani,  T.  (2016).  Kajian  Normatif  Mengenai Hubungan  Antar  Lembaga  Negara Dalam Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945: Sebelum  Dan  Sesudah  Amandemen.
Humani, Vol.6, (No.1, Januari), p. 76.
Muntaha. (2019). Problematika Lembaga Mahkamah Agung  Dalam  Penegakan  Hukum  Di Indonesia, Jurnal Hukum Dan Pembangunan,
Vol.49, (No.3), p. 557.
Pamintel, D. (2009). Reframing The Independence V.
Accountability  Debate:  Defining  Judicial Structure  In  Light  Of  Judges’  Courage  And Integrity. Cleveland Law Review, Vol.57, (No. 1), pp.14-15.
Ludwikowski, Rett R. (2003). Latin American Hybrid Constitutionalism: The  United  States
Presidentialism  In  The  Civil  Law  Melting  Pot.
Boston  Untversity  International Law  Journal, Vol. 21:29, p. 34.
Hakim,  Muh  R.  (2018).  Tafsir  Independensi Kekuasaan  Kehakiman  Dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi. Jurnal  Hukum  Dan
Peradilan, Vol.7, (No.2, Juli), p. 295.
Enggarani, Nuria S. (2018). Independensi Peradilan dan Negara Hukum. Law and Justice Journal, Vol. 3 (No. 2, Oktober), p. 85.
Sunarto. (2016). Prinsip Check And Balance Dalam
Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia. Masalah- Masalah Hukum, Jilid.45, (No.2, April), p. 157.
Suparto.  (2016).  Pemisahan  Kekuasaan,  Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut  Islam. Jurnal  Selat,  Vol.4,  (No.1, Oktober), p. 118.
Warjiati, S. (2012). Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca  Amandemen  UUD  1945. Al-Daulah:
Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol.2, (No.2, Oktober), p.189.

## BUKU
Arsil,  F.  (2017) Teori  Sistem  Pemerintahan
Pergeseran  Konsep  Dan  Saling  Kontribusi Antar  Sistem  Pemerintahan  Di  Berbagai Negara. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
Dressel, B. (2012). The Judicialization Of Politics In Asia. New York: Routledge.
Hadiyono,  V.  (2018). Hukum  Tata  Negara  “Suatu
Pengantar”. Surabaya: CV.  Garuda  Mas Sejahtera.
Koentjoro,  Diana  H.  (2004). Hukum    Administrasi Negara. Bogor: Ghalia Indonesia.
Kusnardi,  Mohamad.,  &  Harmaily,  Ibrahim.  (1988)
Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
Adji,  Oemar  S.  (1966). Prasarana  Dalam  Indonesia Negara Hukum. Jakarta: Simposium UI.
Sina  CH,  I.  (2018). Politik  Hukum  Jaminan Kemerdekaan  Kekuasaan  Kehakiman  Di Indonesia. Universitas Gadjah Mada.
Mahkamah Konstitusi. (2008). Naskah Komprehensif
Perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesisa  Tahun  1945 – Buku  I Latar  Belakang,  Proses,  Dan  Hasil Pembahasan  1999-2002, Buku  II  Sendi- Sendi/Fundamen Negara, Buku VI Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.

## Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2009 Tentang
Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang
Nomor  14  Tahun  1985  Tentang  Mahkamah
Agung.

## Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2004 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undangd  Nomor  14  Tahun  1985 Tentang
Mahkamah Agung.

## Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  90  Tahun  2010
Tentang  Penyusunan  Rencana  Kerja  Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

## Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung.
Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang
Sekretariat Mahkamah Agung.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  7  Tahun  2015 Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Laksana Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman
Penyusunan  Dan  Penyampaian  Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.