## POLITIK UANG DALAM KONTEKS HUKUM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA
Rafan Marviandy 1 ; Tatok Sudjiarto 2 ; Abdul Ghoffar 3
1 Mahasiswa Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia 2,3 Dosen Program Studi Hukum Progam Magister Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia Email: Marviandyrafan@ymail.com
ABSTRAK Kata kunci: Studi  Kasus,  Bawaslu, Pidana Penelitian  ini  mengangkat  hasil  analisis  dari  Kasus  Putusan  Nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban  dengan  rumusan  permasalahan  untuk  menganalisis bagaimana kewenangan bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa pemilu di Indonesia  dan  efektivitas  penegakan  hukum  terpadu  (Gakkumdu)  dalam sengketa tindak pidana pemilu dalam putusan nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban. Dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  analisis terhadap  kasus  tersebut,  penelitian  ini  menghasilkan  tiga  kesimpulan,  yaitu: Bawaslu memiliki peran sentral dalam mengawasi dan memastikan kelancaran proses  pemilu  dari  awal  hingga  akhir.  Sebagai  pengawas  utama,  Bawaslu berfungsi  tidak  hanya  sebagai  penengah,  tetapi  juga  pemutus  sengketa  dalam proses  pemilu,  serupa  dengan  fungsi  peradilan.;  Tindak  pidana  pemilu  terkait politik uang adalah memberi uang dengan maksud memenangkan calon tertentu. Ini  dianggap  sebagai  pelanggaran  hukum  dan  dapat  diadili  melalui  proses peradilan  KUHAP  berdasarkan  KUHP.;  dan  Kasus  tindak  pidana  pemilu, terutama  yang  berhubungan  dengan  politik  uang,  tidak  hanya  ditangani  oleh Bawaslu, tetapi juga melibatkan kejaksaan dan kepolisian. ABSTRACT Keywords: Case  Study,  Bawaslu, Criminal In  this  research,  the  analysis  results  of  Case  Decision  Number 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban are discussed with the problem formulation to analyze the  authority  of  Bawaslu  in  the  resolution  process  of  election  disputes  in Indonesia  and  the  effectiveness  of  integrated  law  enforcement  (Gakkumdu)  in election criminal disputes in Decision Number 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban. Using a qualitative, descriptive analysis method for the case, this research yields three conclusions:  Bawaslu  plays  a  central  role  in  overseeing  and  ensuring  the smooth  process  of  elections  from  start  to  finish.  As  the  primary  supervisor, Bawaslu functions not only as a mediator but also as a resolver of disputes in the election process, similar to the judiciary's role; Election crimes related to political  money  involve  giving  money  with  the  intention  of  winning  a  specific candidate. This is considered a legal violation and can be prosecuted through the  KUHAP  judicial  process  based  on  the  Criminal  Code  (KUHP);  and Election crime cases, especially those related to political money, are not only handled by Bawaslu but also involve the prosecutor's office and the police.

## PENDAHULUAN
Dalam hukum pidana, perbuatan jahat bisa dibagi menjadi dua jenis unsur, yaitu unsur pikiran dan unsur situasi. Unsur pikiran berhubungan dengan apa yang ada di dalam hati dan niat pelaku,

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
sementara unsur situasi terkait dengan keadaan luar atau situasi di mana perbuatan itu dilakukan. Jadi, unsur pikiran berkaitan dengan pikiran dan niat pelaku, sedangkan unsur situasi berkaitan dengan  situasi  sekitar  perbuatan  itu. 1 Secara  dasarnya,  setiap  perbuatan  jahat  harus  melibatkan fakta-fakta  seperti  apa  yang  dilakukan,  bagaimana  perilaku  pelaku,  dan  akibat  dari  perbuatan tersebut.  Keduanya  merupakan  bagian  dari  kenyataan  dalam  dunia  nyata  yang  menghasilkan peristiwa atau kejadian yang bisa diamati. 2
Secara  sederhana,  “tindak  pidana  pemilu”  merujuk  pada  perbuatan  yang  melanggar  hukum dalam  konteks  penyelenggaraan  pemilu.  Ini  mencakup  perbuatan  pidana  yang  terkait  langsung dengan  tahapan  pemilu.  Menurut  hukum,  istilah  ini  berarti  perbuatan  pidana  yang  melanggar ketentuan  hukum  pemilu  yang  diatur  dalam  undang-undang,  seperti  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2012  atau  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Berdasarkan definisi itu, tindak pidana pemilu merujuk pada perbuatan yang diatur sebagai pelanggaran atau kejahatan  dalam  undang-undang  pemilu.  Dengan  kata  lain,  tindak  pidana  pemilu  merupakan suatu  tindakan  yang,  jika  melanggar  aturan  yang  ada  dalam  undang-undang  pemilu,  dapat mengakibatkan sanksi pidana. Secara lebih spesifik, tindak pidana pemilu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yakni pelanggaran dan kejahatan. 3
Dengan kata yang lebih mudah dipahami, tindak pidana pemilihan umum bisa diartikan dalam tiga cara yang berbeda. Pertama, ini mencakup semua pelanggaran hukum yang terkait dengan penyelenggaraan  pemilu  dan  diatur  oleh  undang-undang  pemilu.  Kedua,  ini  mencakup  semua pelanggaran  hukum  yang  terkait  dengan  pemilu,  baik  yang  diatur  oleh  undang-undang  pemilu maupun  undang-undang  lain  seperti  hukum  partai  politik  atau  KUHP.  Ketiga,  ini  mencakup semua  pelanggaran  hukum  yang  terjadi  selama  pemilu,  seperti  pelanggaran  lalu  lintas, penganiayaan,  perusakan,  dan  sebagainya.  Jadi,  tindak  pidana  pemilihan  umum  bisa  merujuk
1 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 173
2 Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, Merajut Hukum Di Indonesia, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 193
3 Khairul Fahmi, Jurnal, Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu (System For The Crime of Election) (Universitas Andalas, 2015), hlm. 266
pada berbagai pelanggaran hukum yang terkait dengan proses pemilihan umum, baik yang diatur secara eksplisit oleh undang-undang pemilu maupun yang terjadi selama pemilu. 4

## METODE
Penelitian  ini  mengangkat  hasil  analisis  dari  Kasus  Putusan  Nomor  93/Pid.Sus/2018/PN.Ban dengan  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  bersifat  deskriptif  analisis  terhadap  kasus tersebut dan dengan rumusan permasalahan untuk menganalisis bagaimana kewenangan bawaslu dalam  proses  penyelesaian  sengketa  pemilu  di  Indonesia  dan  efektivitas  penegakan  hukum terpadu  (Gakkumdu)  dalam  sengketa  tindak  pidana  pemilu  dalam  putusan  nomor 93/Pid.Sus/2018/PN.Ban.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## • Kewenangan
Peran  Bawaslu  sebagai  penyelenggara  pemilu  diperkuat  oleh  keputusan  Mahkamah  Konstitusi No.  11/PUU-VIII/2010  yang  menguji  Undang-Undang  No.  22  tahun  2007  tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tidak hanya mengatur tentang Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan juga tentang  lembaga  pengawas  pemilu  di  bawah  koordinasi  Badan  Pengawas  Pemilu.  Undang- Undang ini memisahkan antara tugas pelaksanaan dan pengawasan penyelenggara pemilu. Jenis pelanggaran  hukum  pemilu,  baik  pelanggaran  administratif  maupun  sengketa  proses  pemilu, lebih  menekankan  pada  pemberian  sanksi  administratif.  Sanksi  administratif  diberikan  kepada pelanggar  oleh  pejabat  pemerintah  tanpa  melalui  proses  pengadilan,  sementara  sanksi  pidana hanya diberikan oleh hakim pidana melalui proses peradilan pidana. 5
Pengaturan tentang tugas Bawaslu diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota  DPR,  DPD,  dan  DPRD  serta  UU  No.  42  Tahun  2008  tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Bawaslu  punya  wewenang  untuk  memeriksa  pelanggaran
4 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 1
5 Philipus M. Hadjon, Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Butir-butir Gagasan dalam Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
administrasi pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu. Proses ini merupakan cara administratif yang diperbolehkan oleh hukum dan teori hukum.
Kewenangan  Bawaslu  dalam  mengambil  keputusan  diatur  oleh  Pasal  95  huruf  b,  c,  dan  d  dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-undang memberikan hak kepada Bawaslu untuk mengadili  pelanggaran  pemilu.  Lebih  lanjut,  wewenang  ini  diberikan  kepada  Bawaslu  sebagai lembaga  semi  peradilan  melalui  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2011  tentang Penyelenggaraan  Pemilu.  Dalam  undang-undang  tersebut,  Bawaslu  berhak  memeriksa  dan mengambil  keputusan  terkait  sengketa  dalam  proses  pemilu.  Keputusan  Bawaslu  bersifat  final dan mengikat bagi KPU, kecuali dalam kasus verifikasi partai politik dan penetapan calon, yang memiliki pengecualian aturan final dan mengikat sesuai ketentuan dalam undang-undang. 6
Dalam  undang-undang  nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu,  diatur  bahwa  Bawaslu,  Bawaslu Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  sengketa dalam proses pemilu. Mereka melakukan pemeriksaan dan memberikan keputusan atas sengketa proses pemilu dalam waktu maksimal 12 hari sejak menerima permohonan. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota mulai menerapkan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi oleh Bawaslu  pada  tahun  2018,  sesuai  dengan  UU  No.  7  Tahun  2017  Pasal  468  yang  menyatakan bahwa  Bawaslu,  Bawaslu  Provinsi,  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota  berwenang  menangani sengketa proses pemilu. 7
Bawaslu  memainkan  peran  penting  mirip  pengadilan  dalam  menyelesaikan  sengketa  proses pemilu  (PSPP).  Dalam  proses  ini,  pihak-pihak  yang  bersengketa  harus  mengikuti  tahapan mediasi. Di Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, mediasi dipimpin oleh anggota Bawaslu yang disebut mediator dan sudah dimulai sejak 2018.
Pemohon yang mengajukan sengketa ke Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tiga partai  politik  yang  berpartisipasi  dalam  pemilu.  Isu  utamanya  berkaitan  dengan  pencalonan. Beberapa  partai  politik  merasa  mereka  sudah  memenuhi  persyaratan  pencalonan  dan
6 Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia,  Putih  Hitam  Pengadilan  Khusus,  Sekretariat  Jendral  Komisi  Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 15-16
7 Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), Permata Press, Surabaya, 2018, hlm. 234

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
mengajukannya  ke  KPU  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota,  tetapi  KPU  menolaknya.  KPU berpendapat bahwa berkas-berkas tersebut belum diterima. Menghadapi masalah ini, PPP, PSI, dan Demokrat menggugat keputusan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan Undang- Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang  pemilu  yang  memberikan  kewenangan  kepada  Bawaslu Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  untuk  menyelesaikan  sengketa  proses  pemilu.  Penyelesaian sengketa ini mengikuti prosedur yang diatur dalam undang-undang dan peraturan Bawaslu.

## • Efektivitas
Tindakan  pidana  pemilu  dalam  Studi  Kasus  Putusan  Nomor  93/Pid.Sus/2018/PN.Ban  yang dilakukan  oleh  Terdakwa  Ira  Marlina  adalah  melanggar  hukum.  Dia  disebut  melakukan pelanggaran dengan memberikan uang atau barang kepada warga Indonesia untuk memengaruhi cara  mereka  memilih.  Pelanggaran  ini  bisa  berupa  mengajak  orang  untuk  tidak  menggunakan hak  pilih,  menggunakan  hak  pilih  dengan  cara  tertentu  agar  suara  tidak  sah,  memilih  calon tertentu,  atau  tidak  memilih  calon  tertentu.  Ini  adalah  pelanggaran  hukum  yang  bisa  dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Berdasarkan penjelasan yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ira Marlina terbukti bersalah  atas  tindak  pidana  yang  dituduhkan.  Dia  memberikan  uang  langsung  kepada  warga negara  Indonesia  dengan  maksud  mempengaruhi  mereka  memilih  calon  tertentu.  Sebagai akibatnya,  Terdakwa  dijatuhi  hukuman  penjara  selama  6  bulan  dan  denda  sebesar  Rp 200.000.000,00. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.
Penting  untuk  dicatat  bahwa  dalam  kasus  ini,  Terdakwa  terlibat  dalam  tindak  pidana  sebagai bagian dari kelompok atau tim. Dia tidak melakukannya sendiri, melainkan terlibat dalam tindak pidana bersama-sama dengan beberapa orang lainnya. Mereka dapat dianggap sebagai kelompok yang diorganisir untuk mencapai tujuan tertentu melalui melakukan tindak pidana tersebut.
Pihak  penegak  hukum,  termasuk  kepolisian,  kejaksaan,  dan  majelis  hakim,  seharusnya  dapat menggunakan asas-asas hukum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan peraturan hukum  lainnya  untuk  menangani  pelanggaran  politik  uang.  Dalam  hal  ini,  mereka  dapat menggunakan  aturan  mengenai  percobaan  tindak  pidana  dan  penyertaan  tindak  pidana  dalam

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
KUHP  Pidana  untuk  menilai  kasus  ini.  Oleh  karena  itu,  tanggung  jawab  hukum  tidak  hanya dikenakan  pada  pelaku  di  lapangan,  tetapi  juga  pada  mereka  yang  menjadi  inisiator  dan penganjur politik uang.
Penting  diingat  bahwa  dalam  hukum  pidana,  yang  utama  adalah  mencari  kebenaran  materiil, yaitu  mengungkapkan  apa  yang  sebenarnya  terjadi  dalam  suatu  kasus.  Pihak  penegak  hukum harus  mempertimbangkan  berbagai  aspek  hukum  yang  relevan,  termasuk  ketentuan  KUHP tentang percobaan tindak pidana dan penyertaan tindak pidana. Hal ini untuk memastikan bahwa semua  yang  terlibat  dalam  politik  uang,  termasuk  inisiator  dan  penganjur,  dimintai pertanggungjawaban hukum sesuai peran mereka. Dengan pendekatan ini, penegak hukum dapat memastikan keadilan dan kebenaran hukum dalam penanganan kasus politik uang, serta bahwa setiap individu yang terlibat bertanggung jawab atas perannya. Dalam sistem hukum, alat bukti yang  sah  sangat  penting  dalam  menentukan  keyakinan  hakim.  Meskipun  berlaku  prinsip  bukti bebas, di mana hakim tidak terikat mutlak pada satu alat bukti, bobot bukti sangat memengaruhi keputusan.  Jika  konsep  penyertaan  diterapkan  dalam  tindak  pidana,  terutama  yang  melibatkan lebih dari satu orang, pertanggungjawaban masing-masing pelaku harus dicari. 8
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  55  dan  56  KUHP,  peran  seseorang  dalam  delik  penyertaan  dapat minimal ada 2, yaitu:
a. Dipidana sebagai pembuat delik ( dader ) suatu perbuatan pidana, dan
b. Sebagai pembantu bagi pembuat delik ( mede plichtiger )
Ada kemungkinan 4 peran sebagai pembuat delik atau dader , yakni:
1) Sebagai pelaku langsung dari tindak pidana ( pleger ).
2) Sebagai pelaku yang turut serta bersama-sama dengan pelaku utama ( mede pleger ).
3)
Sebagai orang yang menyuruh pelaku utama melakukan tindak pidana ( donpleger ).
8 Loebby  Loqman,  Percobaan,  Penyertaan,  dan  Gabungan  Tindak  Pidana,  Universitas  Tarumanegara  UPT Penerbitan, Jakarta, 1995, hlm. 59
4) Sebagai pihak yang menganjurkan pelaku utama melakukan tindak pidana ( uitlocker ).
Ciri-ciri  medepleger  melibatkan  dua  orang  atau  lebih,  melibatkan  kerjasama  yang  telah direncanakan  sebelumnya,  bukan  kebetulan.  Menurut  Eddy  OS  Hiariej,  untuk  dianggap  turut serta,  perlu  dibuktikan  dua  hal  yang  disebut double  opzet , 9 yaitu  kesepakatan  di  antara  pelaku sebagai syarat subyektif dan adanya kerjasama konkret untuk mewujudkan kesepakatan di antara pelaku sebagai syarat obyektif secara bersama-sama.
Pasal  55  KUHP  menyatakan  bahwa  semua  yang  disebut  dalam  pasal  itu  dianggap  sebagai pelaku. Bahkan, Profesor van Bemmelen menyatakan bahwa “dader” berarti “de aansprakelijke dader” atau seseorang yang harus bertanggung jawab.
Dalam  kasus  ini,  perlu  diingat  bahwa  hukum  pidana  memiliki  ketentuan  mengenai  percobaan dan  penyertaan.  Ini  memungkinkan  penyidik  polisi  dan  jaksa  untuk  menilai  peran  dan keterlibatan  pelaku  politik  uang,  termasuk  inisiator  dan  penganjur.  Dengan  demikian,  pelaku politik uang yang menjadi inisiator, penyandang dana, atau pelaku kampanye yang terlibat dalam kecurangan  bisa  terjerat  dalam  tindak  pidana  politik  uang,  tidak  hanya  mereka  yang  bertindak berdasarkan instruksi dari anggota lain.
Konsep  hukum  dalam  negara  hukum  menekankan  pentingnya  hukum  tertulis  untuk  menjamin kepastian  hukum.  Namun,  prinsip  the  rule  of  law  juga  mengakui  nilai-nilai  keadilan  dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dalam putusan  hukum.  Hakim  tidak  selalu  harus  tunduk  pada  teks  hukum,  tetapi  dapat  membuat keputusan berdasarkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat.
Dalam  UU  Pemilu  No.  7  Tahun  2017,  pemerintah  menegaskan  komitmennya  melawan  tindak pidana  pemilu  melalui  pembentukan  Gakkumdu.  Gakkumdu,  atau  Gugus  Tugas  Penegakan Hukum Terpadu, memiliki peran sentral dalam penanganan tindak pidana pemilu. Pasal 486 butir
9 Dalam literatur hukum pidana double opzet atau kesengajaan ganda. Kesengajaan Pertama, menitikberatkan pada kerjasamanya,  dimana  adanya  kesadaran  dari  mereka  yang  terlibat  dan  kerjasama  diantara  mereka,  Kesengajaan Kedua, menitikberatkan pada kejahatan itu sendiri yaitu adanya kesadaran bahwa keterlibatan mereka dalam rangka mewujudkan suatu kejahatan

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
(1) menyatakan tujuan Gakkumdu adalah mengkoordinasikan penanganan tindak pidana pemilu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.
UU  No.  7  Tahun  2017  memberi  Bawaslu  wewenang  signifikan  untuk  mengawasi  pemilu. Namun,  pelaksanaan  wewenang  ini  harus  mematuhi  aspek-aspek  kunci:  wewenang,  prosedur, dan substansi. Dalam menangani pelanggaran pemilu, Bawaslu perlu bekerja sama erat dengan kepolisian dan kejaksaan, memastikan penanganan yang cepat dan tepat.
Komisioner  Bawaslu  perlu  memiliki  pemahaman  hukum  yang  mendalam,  dan  pelatihan  serta bimbingan  teknis  diperlukan  untuk  meningkatkan  kompetensi  mereka.  Kerjasama  yang  baik antara  penyelenggara  pemilu,  peserta  pemilu,  dan  masyarakat  pemilih  adalah  kunci  untuk menciptakan pemilu yang demokratis. Praktik politik uang sering menjadi akar masalah korupsi, dan upaya bersama diperlukan untuk mengatasi hal ini.
UU  No.  15  Tahun  2011  dan  revisi  UU  No.  7  Tahun  2017  menegaskan  tugas  Bawaslu  dalam pengawasan Pemilu, mencakup pencegahan dan penindakan pelanggaran serta pengawasan Dana Kampanye.  UU  terbaru  juga  menambah  tanggung  jawab  Bawaslu  dalam  mencegah  Money Politics TSM dan mengawasi ASN, TNI, dan POLRI. Secara keseluruhan, UU No. 7 Tahun 2017 memperkuat  peran  dan  kewenangan  Bawaslu,  meningkatkan  penegakan  hukum  pemilu  dan memastikan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil simpulan sebagai berikut:
1. Bawaslu  memiliki  peran  sentral  dalam  mengawasi  dan  memastikan  kelancaran  proses pemilu dari awal hingga akhir. Sebagai pengawas utama, Bawaslu berfungsi tidak hanya sebagai  penengah,  tetapi  juga  pemutus  sengketa  dalam  proses  pemilu,  serupa  dengan fungsi  peradilan.  Keputusan  Bawaslu  dalam  menyelesaikan  sengketa  bersifat  final  dan mengikat  bagi  Komisi  Pemilihan  Umum.  Sengketa  pemilu  dapat  melibatkan  peserta pemilu atau sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
2. Tindak  pidana  pemilu  terjadi  ketika  seseorang  melanggar  hukum  dalam  upaya  untuk memenangkan proses pemilu. Penyelesaiannya melibatkan Gakkumdu, yang terdiri dari Bawaslu,  Kejaksaan,  dan  Kepolisian.  Kasus  tindak  pidana  pemilu,  khususnya  yang berkaitan  dengan  politik  uang,  tidak  hanya  diselesaikan  oleh  Bawaslu,  melainkan  juga melibatkan kejaksaan dan kepolisian.
3. Tindak  pidana  pemilu  terkait  politik  uang  mencakup  pemberian  hadiah  berupa  uang dengan tujuan memenangkan calon tertentu. Tindakan ini dianggap sebagai tindak pidana dan  dapat  diproses  melalui  hukum  pidana  berdasarkan  KUHP  sesuai  proses  peradilan KUHAP.  Proses  peradilan  melibatkan  Bawaslu,  Kejaksaan,  Kepolisian,  dan  berakhir  di pengadilan,  di  mana  hakim  memberikan  putusan  terhadap  individu  yang  terbukti melakukan tindak pidana pemilu, seperti politik uang, untuk kepentingan salah satu calon legislatif .

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Ghofur  Anshori, Filsafat  Hukum:  Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan ,  Gadjah  Mada University Press, Yogyakarta , 2006
Adam  Prezeworski,  dalam  Ian  Shapiro  &  Casioano  Hacker-Cordoned),“Democracy”s  Value”,
Cambridge University Press, 1999
Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana , Grafindo, Jakarta, 2002 Adnan Buyung Nasution, Mendidik Manusia Merdeka , 65 TahunY.B. Mangunwijaya, Interfidei,
1995
Adnan  Buyung  Nasution, Pergulatan  Tanpa    Henti    Pahit    Getir    Merinti  sdemokrasi ,  Aksara Karuna, 2004
Afan Gaffar, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 Agun Gunandjar, Kewenangan Polri Dalam Pemilu 2004 Yang Multikompleks Polri dan pemilu 2004 , PT. Percetakan Penebar Swadaya, Jakarta, 2003 Alfian, Pemilihan Umum dan Prospek Pertumbuhan Demokrasi di Indonesia , dalam Demokrasi dan Proses Politik , Gramedia, Jakarta, 1980
Amirudin dan Zaini Bisri, Pilkada Langsung Problem dan Prospek , Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
2006
Amriani,  Nurnaningsih, Mediasi  Aternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
Andre  Ata  Ujan, Keadilan  dan  Demokrasi,  Telaah  Filsafat  Politik  John  Rawls ,  Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2001
Ateng  Syafrudin, Menuju  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Negara  yang  Bersih  dan Bertanggungjawab , Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
Ayman  Ayoub  &  Andrew  Ellis  (Ed.), Electoral  Justice:  The  International  IDEA  Handbook , International IDEA Bagus  Hermanto  Nyoman  Mas  Aryani, Rekonstruksi  Kejelasan  Kedudukan  Wakil  Presiden Dalam  Kerangka  Penguatan  Dan  Penegasan  Sistem  Presidensiil  Indonesia ,  Legislasi Indonesia 15, no. 02, 2018
Bahder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern , Yustisia, 3, 2, 2014
Barda  Nawawi  Arief, Bunga  Rampai  Kebijakan  Hukum  Pidana  (Perkembangan  Penyusunan Konsep KUHP Baru), Prenada Media Group, Jakarta, 2010 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002 BAWASLU, 12 Oktober 2022, https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/ Bernadus Wibowo Suliantoro dan Caritas Woro Murdiati Runggandini, Konsep Keadilan Sosial dalam Kebhinekaan Menurut Pemikiran Karen J. Warren, Respons, 23, 1, 2018 Bruce Ackerman, The New Separation Of Power , Harvard Law Review 113, no. 3 (2000): Burhanuddin  Muhtadi, Populisme  Politik  Identitas  dan  Dinamika  Elektoral ,  Intrans  Publising, Malang, 2019 Dahlan  Sinaga, Tindak  Pidana  Pemilu:  Dalam  Perspektif  Teori  Keadilan  Bermartabat, Nusa Media, Bandung, 2018
Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 , Liberty, Yogyakarta, 1993
Darji  Darmodiharjo  dan  Shidarta, Pokok-Pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan  Bagaimana  Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006 Dean  Gotteher, Ombudsman  Legislative  Resource  Documen t,  Occasional  Paper,  International Ombudsman Institute, 1998 Dede  Rosyada,  Dkk, Demokrasi,  Hak  Asasi  dan  Masyarakat  Madani ,  Prenada  Media,  Jakarta, 2000, cet.1
Denny Indrayana, Siapa Mau Jadi Presiden , Kompas, 2004 Didik Supriyanto, Veri Junaidi, Devi Darmawan , Penguatan Bawaslu , Perludem, Jakarta, 2012 DR. H. Jazilul Fawaid, SQ., M.A., “Meletakan Konstitusi dalam Proses Demokrasi dan Pemilu di Indonesia”, MPR, 28 September 2022, https://mpr.go.id/berita/Meletakkan-Konstitusi- Dalam-Proses-Demokrasi-dan-Pemilu-di-Indonesia
Eko Handoyo, Sosiologi Politik , Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013
Fareed  Zakaria;  The  Future  of  Freedom:  Illiberal  Democracy  at  Home  and  Abroad,  (2003),
NewYork:  W.W.  Norton.
Firdaus. Penyelesaian  Sengketa  Pemilu  Sebagai  Upaya  Memulihkan  Kepercayaan  dan Memperkuat  Legitimasi  Pemerintahan  Demokrasi, Universitas  Sultan  Ageng  Tirtayasa, Banten, 2014
Franz Magnis Suseno, Siapa Mau Jadi Presiden , Kompas, 2004 Futorokhman, Dian Aminudin dan Sirajuddin, Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004 Gordon  B.  Davis, management  Informatiaon  System  Conceptual  Fundation  Structure  and Development ,  Mc.  Graw  Hill,  Tokyo,  Sidney,  1974,  hlm  81-86  dikutip  Muladi,  Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
Gunawan  Suswantoro, Mengawal  Penegakan  Demokrasi  di  Balik  Tata  Kelola  Bawaslu  & DKPP , Erlangga, Jakarta Timur, 2016
Hans Kelsen, Introduction to The Problems of Legal Theory , translated by Bonnie Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford, Clarendon Press, 1992
Hans  Kelsen, Teori  Umum  Tentang  Hukum  dan  Negara ,  Nuansa  dan  penerbit  Nusamedia, Bandung, cet. 1, 2006
Hikmahanto  Juwana, Kewajiban  Negara  Dalam  Proses  Ratifikasi  Perjanjian  Internasional: Memastikan  Keselarasan  Dengan  Konstitusi  Dan  Mentransformasikan  Ke  Hukum Nasional , Undang: Jurnal Hukum 2, no. 1 (2019) Huntington, The  Third  Wave:  Democratitation  in  The  Late  Twentieth  Century ,  Uni-versity  of Oklahoma Press, 1991
Inge Dwisvimiar, Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum , Jurnal Dinamika Hukum, 11, 3, 2011
Jean Jacques Rousseau, Du Contract Social ( Perjanjian Sosial ), Visimedia, Jakarta, cet. 1, 2007 Jimly  Asshiddiqie, Cita  Negara  Hukum  Indonesia  Kontemporer,  Orasi  Ilmiah pada  Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004
Jimly  Asshiddiqie, Gagasan  Konstitusi  Sosial,  Institusionalisasi  dan  Konstitusionalisasi Kehidupan Sosial Masyarakat Madani , LP3ES, Jakarta, 2015 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme , Konstitusi Press, Jakarta, 2005 Jimly  Asshiddiqie, Perkembangan  dan  Konslidasi  Lembaga  Negara  Pasca  Reformasi , Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006 John  Rawls, A  Thery  Of  Justice  (Revised  Edition), Cambridge,  Massachusetts:  The  Belknap Press Of Harvard University Press, 1971
Joko J Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 Josep A. Scumpeter, Capitalis, socialsm & Democracy , Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011 Joseph  Losco  dan  Leonard  Williams,  Political  Theory, Kajian  Klasik  dan  Kontempoter Pemikiran Machiavelli-Rawls, Volume II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005 Joseph Schumpeter (1947) Capitalism, Socialism, and Democracy, New York:Harper, hal. 122.
Untuk  argumentasi  serupa  dalam  khazanah  keilmuan  yang  lebih  kontemporer,  lihat Samuel  P.  Huntington  (1991)  The  Third  Wave:  Democratization  inthe  Late  Twentieth Century,Norman: Oklahoma University Press
Jurdi, Fajlurrahman., Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Kencana, Jakarta, 2018 Karen  Leback,  Six  Theories  of  Justice, Teori-Teori  Keadilan  :  Analisis  Kritis  Terhadap Pemikiran  J.S.  Mill.  John  Rawls,  Robert  Nozick,  Reinhold  Neibuhr,  Jose  Porfirio Miranda , diterjemahkan oleh Yudi Santoso, Nusamedia, Bandung, 1986 Kenneth  W.  Thomson, “Introduction”  dalam  Selo  Soemardjan  dan  KennethThomson (eds), Culture, Development and Democracy: A Tribute to Soedjatmoko. Tokyo: United Nation University Press, 1994
Khairul  Fahmi, Pemilihan  Umum  dan  Kedaulatan  Rakyat ,  PT  RajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2011
Koirudin , Profil Pemlu 2004 Evaluasi Pelaksanaan, Hasil dan Perubahan PetaPolitik Nasional Pasca Pemilu Legislatif 2004 , Pustaka Pelajar, 2004

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
Komisi  Yudisial  Republik  Indonesia, Putih  Hitam  Pengadilan  Khusus ,  Jakarta,  Sekretariat Jendral Komisi Yudicial Republik Indonesia, 2013 Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, cet.1 Loebby  Loqman, Percobaan,  Penyertaan,  dan  Gabungan  Tindak  Pidana ,  Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, Jakarta, 1995 M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum , Kencana, Jakarta, 2014, cet. 2
M.  Yahya  Harahap ,  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP,  Penyidikan  dan Penuntutan , ed. 2, cet.  11, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
Mahfud MD, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia , Rineka Cipta, Jakarta, 1993 Maruarar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi RI , Sinar Grafika, Jakarta, 2012 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004 Matthias  Lutz-Bachmann, The  Discovery  of  a  Normative  Theory  of  Justice  in  Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle’s Theory of Justice by St. Thomas Aquinas , Medieval Philosophy and Theology, 9, 1, 2000
Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1993 Moh. Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia , Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Universitas Andalas, Padang, 2008 Mohammad  Agus  Maulidi.  (2017).  Problematika  Hukum  Implementasi  Putusan  Final  dan Mengikat  Mahkamah  Konstitusi  Perspektif  Negara  Hukum. Jurnal  Hukum  Ius  Quia Iustum No. 4 Vol. 24 Oktober 2017
Mohtar Mas’Oed, Restrukturisasi Masyarakat oleh Pemerintah Orde Baru,Prisma 7, 1987 Musfialdy, Mekanisme Pengawasan Pemilu di Indonesia , Jurnal Sosial Budaya, 2012 N. Fadhilah, Keadilan: Dari Plato Hingga Hukum Progresif , Jurnal Cita Hukum, 5, 1, 2013 Ni’matul Huda, Ilmu Negara , Raja Grafindo, Jakarta, 2014 Nisrina  Irbah  Sati, Ketetapan  MPR  Dalam  Tata  Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan  Di Indonesia , Jurnal Hukum & Pembangunan 49, no. 4, 2020 Noor Ms Bakri, Pendidikan Kewarnegaraan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012 Nota  Kesepahaman  Bersama  Bawaslu  RI,  Kepolisian  RI  dan  Kejaksaan  RI,  tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu 2014
Nota  Kesepahaman  Bersama  Bawaslu  RI,  Kepolisian  RI  dan  Kejaksanaan  RI  tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu 2014
Novembri  Yusuf  Simanjuntak, Pemantauan  dalam  Proses  Penyelenggaraan  Pemilu ,  Jurnal Bawaslu, 2007
Padmo Wahjono, Membudayakan UUD 1945 , IND HILL-Co, Jakarta, 1991 Perancis  Sihite, Efektifitas  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  Dalam  Penanganan  Tindak Pidana Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Di Provinsi Riau . JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume II Nomor 2
Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 5 Tahun 2020
Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilu  No.  18  Tahun  2017  Tentang  Tata  Cara  Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

## Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum di Indonesia
Philipus  M.  Hadjon, Penegakan  Hukum  Administrasi  dalam  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup, Butir-butir  Gagasan  dalam  Penyelenggaraaan  Hukum  dan  Pemerintahan  yang  Layak , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
Purnomo  S.  Pringgodigdo, Pembentukan  SOP  Sentra  Gakkumdu  dan  Tantangannya ,  KRHN, Jakarta, 2013 Puslit IAIN, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani , IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000 Putusan Pengadilan Nomor 93/PID.SUS/2018/PN.BAN R Siti Zuhro, Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019 , Jurnal Penelitian Politik 16, no. 1 (2019 Ramlan Subakti, Penanganan Sengketa Pemilu , Kemitraan Partnership, Jakarta, 2011 Ramlan  Surbakti  dan  Hari  Fitrianto, Trasformasi  Bawaslu  dan  Partisipasi  Masyarakat  dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015 Ramlan  Surbakti, Demokrasi  Menurut  Pendekatan  Kelembagaan  Baru ,  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, edisi 19 Tahun 2003 Ramlan Surbakti, Efektivitas Pemerintahan Demokrasi Presidensial , Prisma 35, no. 3, 2016 Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik , Cet. 10, Kompas Gramedia, Jakarta, 2015 Ramlan Surbakti, Pemilu Berintegritas dan Adil , Harian Kompas, 2014 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 Sodikin, Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan , Pratama Publishing, Bekasi, 2014 Sri Soemantri, Hak Uji Materiil Di Indonesia , Alumni, Bandung, 1997 Sudarsono, Mahkamah  Konstitusi  Sebagai  Pengawal  demokrasi,  Penyelesaian  Sengketa  Hasil Pemilu 2004 Oleh Mahkamah Konstitus i, 2005 Sudarto, Hukum Pidana 1A-1B , Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto, 1990 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat:Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana , Sinar Baru, Bandung Suryo Sakti Hadiwijoyo, Negara, Demokrasi Dan Civil Society , Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, ed.ke-1, cet. 1
Syaukani, Affan Gaffar, M. Ryass Rasyid, Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan , Kerjasama Pusataka Pelajar dan Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta, 2002 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 Topo Santoso, Tindak Pidana Pemilu , Sinar Grafika, Jakarta, 2006 Tunggul Anshari SN Hananto Widodo, Sudarsono Moh Fadli, The Legal Politics of the Inquiry Rights of the House of Representatives Post 1945 Constitutional Amendment , Journal of Law, Policy and Globalization 85, no. 123–132, 2019 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang  No  8  Tahun  2012  Tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewa Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan Walikota (UU Pilkada)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1980  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  15
Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan
Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2003  disyahkan  bulan  Maret  2003,  satu  tahun menjelangdisekenggarakannya Pemilu Legislatif dan DPD
Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017,  Lembaran  Negara  Nomor  182  Tahun  2017,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Veri Junaidi, dkk., Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu, 2014, Perludem, Jakart, 2015 Wahiduddin  Adams, Harmonisasi  Peraturan  Perundang-Undangan  di  Indonesia ,  dalam  Dinal Fedrian  dkk, Dialektika  Pembaharuan  Sistem  Hukum  Indonesia ,  Komisi  Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012
Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan , Bumi Aksara , Jakarta, 2014, ed ke-3, cet. 2

## This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License