INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 8249-8255 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam mengembangkan Potensi Hutan Bakau Sebagai Wisata Alam

## di Pantai Permata Probolinggo
Husni Mubaroq 1 ✉ , Eko Yudianto Yunus 2 , Diska Cintya Veredila 3
Universitas Panca Marga
Email: diskacv38@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Potensi alam yang unik dan khas pada umum diorientasikan sebagai asset wisata. Alasannya pariwisata sebagai bentuk industry yang strategis gunna membangun aspek sosial dan ekonomi, bahkan sebagai pelestarian budaya. Potensi alam yang besar dan khas  wilayah pesisir adalah hutan mangrove atau bakau. Hal ini menggerakkan Pemerintah Daerah mengorientasikan pengelolaan hutan bakau sebagai pariwisata yang memuat kelestarian alam secara berkelanjutan. Terutama di Kota Probolinggo terdapat area Pantai dan Pesisir dengan potensi hutan Bakau, salah satunya di Pantai Permata. Hal ini menarik untuk diteliti khususnya untuk mengetahui peran pemerintah Kota Probolinggo yang di wakilkan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam mengembangkan wisata hutan bakau  di  Pantai  Permata  Pilang.  Penelitian  dengan  metode  kualitatif  deskriptif.  Focus  riset  dengan orientasi  peran  pemerintah  sebagai  Regulator,  Dinamisator,  dan  Fasilitator.  Hasil  penelitian menunjukkan  Peran  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata  Kota  Probolinggo  dalam pengembangan  hutan  bakau  Pantai  Permata  Pilang  menjalankan  peran  regulator,  dinamisator,  dan fasilitator.
Kata Kunci: Kata Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Pengembangan, Lingkungan

## Abstract
Unique and distinctive natural potential is generally oriented as a tourist asset. The reason is that tourism is a strategic form of industry to build social and economic aspects, even as cultural preservation. The great natural potential and typical of coastal areas is mangrove forests or mangroves. This moves the Regional Government to orient the management of mangrove forests as tourism that contains natural sustainability in a sustainable manner. Especially in Probolinggo City, there are beach and coastal areas with mangrove forest potential, one of which is Permata Beach. This is interesting to study, especially to find out the role of the Probolinggo City government represented in the Probolinggo City Youth, Sports and Tourism Office  in developing mangrove forest tourism at Permata Pilang Beach. Research with descriptive  qualitative  methods.  Focus  research  with  the  orientation  of  the  government's  role  as Regulator, Dynamizer, and Facilitator. The results showed that the role of the Department of Youth, Sports and Tourism of Probolinggo City in the development of mangrove forests at Permata Pilang Beach played the role of regulator, dynamizer, and facilitator.
Keywords: The Words Regulator, Dynamizer, Facilitator, Development, Environment

## PENDAHULUAN
Pengelolaan potensi alam memiliki peranan dalam pembangunan daerah (Komariah et  al.,  2018).  Potensi  alam  yang  unik  dan  khas  pada  umum  diorientasikan  sebagai  asset wisata  (Girindra,  2020).  Sehingga  wilayah  yang  memiliki  potensi  alam  yang  khas  akan merawat  dan  mengelola  potensi  alam  dengan  baik  untuk  menjadi  pariwisata  daerah. Pemerintah akan turun langsung untuk mengelola area pariwisata tersebut agar menarik perhatian wisatawan (Alfiannur & Burhanduin, 2022). Alasannya pariwisata sebagai bentuk industry  yang  strategis  gunna  membangun  aspek  sosial  dan  ekonomi,  bahkan  sebagai pelestarian budaya.
Salah  satu  potensi  alam  di  Indonesia  yang  dijadikan  area  pariwisata  adalah  hutan mangrove (Rijal et al., 2020). Di Indonesia luas mangrove di Indonesia mencapai 3,49 Juta Ha, namun 52% atau 1,82 juta Ha bakau Indonesia dalam kondisi rusak. Hutan mangrove atau hutan bakau tidak hanya sebagai potensi alam biasa, namun memiliki fungsi sebagai habitat bagi beragam spesies. Fungsi lainnya adalah sebagai bentuk pelestarian alam yang mencegah terjadinya abrasi  pantai.
Khususnya pada saat ini, Indonesia menerapkan pembangunan berkelanjutan. Artinya tidak hanya memanfaatkan potensi alam tapi mengutamakan kelestarian alam. Salah satu konsep pembangunan berkelanjutan dan wisata alam yang berkaitan dengan hutan bakau adalah model ekonomi biru (Fitria & Supriyanto, 2023). Konsep ekonomi biru pada hutan bakau  tidak  hanya  pemanfaatan  fisik  saja  namun  memperhatikan  kelestarian  mulai  dari menjaga dari pencemaran, kerusakan, dan lainnya.
Pengembangan wisata hutan bakau tidak dapat berjalan sendiri, namun perlu peran dari  Pemerintah  Daerah,  masyarakat,  akademisi,  dan  pihak  swasta  untuk  bekerjasama dengan  baik.  Khususnya  Pemerintah  Daerah  memiliki  kewenangan  dalam  pengaturan wilayah sendiri sesuai dengan potensi daerah dan kemampuan daerahnya (Djadjuli, 2018). Beberapa daerah sudah mewujudkan hal tersebut dengan peran pemerintah daerah secara optimal. Seperti pada penelitian terdahulu oleh Nawawi et al. (2017) menunjukkan bahwa peran  pemerintah pertama adalah  pembentukan kebijakan dalam tata  kelola mangrove. Peran kedua adalah pelaksanaan kebijakan dalam tata kelola mangrove. Penelitian lainnya oleh Krisifu & Pattiwael (2024) yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengembangka  objek  wisata  mangrove  di  Klawalu  mulai  dari  tahap  perencanaan, pembangunan, penerapan kebijakan, serta sebagai fasilitator.
Kota Probolinggo juga ikut aktif dalam pengembangan wisata hutan mangrove atau hutan bakau di seluruh pantai Kota Probolinggo (Supriyanto & Fitria, 2022). Salah satunya adalah pengembangan wisata hutan bakau di Pantai Permata Pilang. Pantai Permata Pilang memiliki  panjang  7  km  dan  sebagian  di  tumbuhi  bakau.  Konsep  Wisata  Pantai  Permata Pilang  dikhususkan  dalam  pemberdayaan  masyarakat  melalui  3  pilar  yang  diutamakan meliputi konservasi, rekreasi wisata, dan edukasi. Pantai Permata Pilang merupakan objek wisata yang pengelolaannya diserahkan pada Kelompok Sadar Wisata dan pada naungan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo.
Berdasarkan pemaparan di atas, hal ini menarik untuk diteliti. Penelitian mendalam untuk  mengetahui  peran  pemerintah  Kota  Probolinggo  yang  di  wakilkan  pada  Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam mengembangkan wisata hutan bakau di Pantai Permata Pilang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  menerapkan  metode  riset  secara  kualitatif.  Menurut  (Moleong,  2018), menjelaskan teori dari Bodgan dan Taylor  merupakan prosedural  riset membentuk  data deskriptif. Penelitian dilakukan di Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo. Data dihimpun dari metode triangulasi meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilaksanakan langsung oleh penulis (Sugiyono, 2018). Data dihimpun dengan berkala untuk memperoleh keabsahan data dengan penarikan intisari dan diverifikasi selama proses penelitian.
Focus riset merupakan peran pemerintah dalam pengembangan Wisata Hutan Bakau di  Pantai  Permata  Pilang  Kota  Probolinggo.  Teori  yang  digunakan  adalah  teori  peran pemerintah  oleh  Yusuf  (2014)  dalam  Arifin  (2021)  meliputi  peran  pemerintah  sebagai Regulator, Dinamisator, dan Fasilitator.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil riset dengan menggunakan teori peran pemerintah menurut Iyas Yusuf (2014) meliputi tiga peran pemerintah menunjukkan
a. Regulator
Peran  pemerintah  Kota  Probolinggo  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kota Probolinggo menyelenggarakan pengembangan hutan  bakau  sesuai  dengan  kebijakan,  baik  dari  Undang-undang  hingga  Perwali  Kota Probolinggo. Dispopar Kota Probolinggo bergerak sesuai landasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 17 Nomor 50 Tahun 2011 terkait Rencana Induk Pembangunan Keperawisataan Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025. Dispopar Kota Probolinggo bekerjasama dengan  Organisasi  Perangkat  Daerah  di  Kota  Probolinggo  dalam  pembangunan  dan mengembangkan sarana prasarana di Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo.
Bentuk  kerjasama  dari  Dinas  Pekerjaan  Umum,  Penataan  Ruang,  Perumahan  dan Kawasan Pemukiman (DUPRPKR) Kota Probolinggo yang merenovasi sarana jalan menuju arah pantai. Jalan direnovasi dengan model jalan paving. Sementara pembangunan oleh anggaran Dispopar difokuskan pada kelengkapan prasarana seperti mushola, kamar mandi, fasilitas  air  bersih,  tempat  sampah.  Selanjutnya  Dinas  Lingkungan  Hidup  (DLH)  Kota Probolinggo membangun 10 unit  gazebo  sebagai fasilitas pendukung yang lebih  ramah keluarga.  Bagi  Pemerintah  Kota  Probolinggo  Bersama  POKDARWIS  sebagai  pengelola melaksanakan  CSR secara bertanggung jawab. Wujud CSR  diorientasikan ada dukungan wisata meliputi memfasilitasi toilet, gazebo, kedai kuliner, ayunan dan spot foto yang ada di pantai permata. Tentu pelaksanaan kerjasama dan CSR ini disesuaikan dengan aturan baik dari anggaran, konsep kerjasama, dan model pembangunan yang tepat dan tidak merusak lingkungan dan aman untuk wisatawan.

## b. Dinamisator
Peran  pemerintah  Kota  Probolinggo  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kota Probolinggo menyelenggarakan pengembangan hutan  bakau  dengan  bentuk  bekerjasama  dengan  aktor    terkait  dalam  pengembangan Pantai Permata Pilang Kota Probolinggo. selama ini untuk pengembangan pantai permata ini memang kita bekerjasama bukan hanya pada sektor satu itu saja tapi kita juga lintas sektor  artinya  disini  karena  pantai  permata  ini  kewenanggannya  masih  ada  di  provinsi akhirnya kita juga bekerjasama dengan pihak provinsi dalam hal ini adalah DKP, kita juga bekerjasama dengan KSOP yang memang mempunyai jalur kewenangan disana juga dan mempunyai kepentingan KSOP ini artinya apa disana adalah ada jalur pelayaran yang ada
secara  aturan  itu  masuk  kedalam  KSOP,  kemudian  DKP  Provinsi  kaitannya  dengan kewenangan karena apa karena dengan adanya undang-undang No. 23 Tahun 2014 nol pantai  itu  sudah  menjadi  kewenanggan  pemerintah  provinsi,  makanya  kenapa  sampai dengan saat ini pantai permata itu belum dikelola oleh Pemerintah Kota Probolinggo tetapi mereka adalah berbasis pemberdayaan masyarakat, masyarakat siapa yaitu masyarakat Kota Probolinggo yang ada diwilayah itu jadi mereka mengembangkan potensi-potensi yang ada di pantai permata itu untuk menjadi suatu atraksi yang menarik dikunjunggi oleh wisatawan. Koordinasi juga bukan lintas sektor saja tetapi kita juga dengan OPD terkait yang ada di Pemerintah Kota Probolinggo ini misalnya ada BAPPEDA terkait tata ruangnya, kemudian ada  DPUPR  (Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kota  Probolinggo  )  terkait infrastrkturnya,  kemudian  dengan  perizinan,  kalau  sudah  keluar  seluruh  sertifikat  dan sebagainya otomatis kita mengajukan izin ini perannya DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Probolinggo) untuk mengawal perizinan yang ada di pantai permata, adapun juga dengan DLH terkait dengan lingkungan yang ada di pantai permata jadi ini kompleks ya kita juga bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada di pantai permata yaitu POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang berjumlah 17 anggota tugasnya  mengurus  objek  wisata  pantai  permata  ,  POKMASWAS  (Kelompok  Masyarakat Pengawas  Perikanan)  berjumlah  20  anggota  untuk  menjaga  dan  melindungi  terkait tumbuhan laut dan lahan pantai permata, sehingga mereka berkolaborasi mengembangkan pantai  permata  itu,  tetapi  tetap  dibawah  pembinaannya  UPD  terkait  seperti  misalnya POKDARWIS  itu  dibawah  DISPOPAR,  POKMASWAS  bawahnya  DKP  (Dinas  Kelautan  dan Perikanan Provinsi Jawa  Timur (DISBUDPAR). Kerjasama  dengan  DISPOPAR  dilaksanakan melalui  komunikasi  langsung  atau  komunikasi  di  media  sosial  yang  berbentuk  juga  ada bantuan dari DISPOPAR. Serta ikut serta dalam kegiatan dan ada dukungan dari DISPOPAR sesuai arahan dan sarannya. Seperti kegiatan dari luar ijin ke DISPOPAR akan dihubungkan pada POKDARWIS untuk pengembangan dan promosi Pantai Permata Pilang. Khususnya POKDARWIS Pantai Permata Pilang bagian dari binaanDISPOPAR.

## c. Fasilitator
Peran  pemerintah  Kota  Probolinggo  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAR) Kota Probolinggo menyelenggarakan pengembangan hutan  bakau  dengan  menjalankan  fungsi  utama  sebagai  Lembaga  yang  melaksanakan sekaligus mengawasi. Saat ini sarana dan prasarana yang sudah diberikan DISPOPAR yaitu memfasilitasi mushola, air bersih, pengelola limbahnya, kemudian kita juga berkerja sama
dengan CSR , penyedian toilet, kemudian pengelola sampah dan disana sudah ada tempah, ini yang sudah disediakan oleh DISPOPAR di pantai permata Kota Probolinggo termasuk kita  pemasangan  banner  dan  fasilitas  DISPOPAR  juga  mengadakan  program  untuk POKDARWIS  seperti  program  pembinaan  dan  pelatihan  SDM  setiap  tahunnya  seperti pelatihan  tata  kelola,  pelatihan  manajemen  pemasaran  dan  pelatihan  pengembangan atraksi Adapun pelatihan dan pembinaan juga diselenggarakan oleh OPD-OPD yang terkait dengan tema  destinasi  wisata.  Selain itu Dispopar menjalankan fungsi sebagai  penyedia pelatihan setiap akhir tahun. Bahkan pelatihan hingga keluar kota, seperti ke Bondowoso studi banding dan di Tahun 2023 pembinaan secara teori di Pasebansena seperti paparan teori kepariwisataan.

## SIMPULAN
Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah  Peran  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan Pariwisata Kota Probolinggo dalam pengembangan hutan bakau Pantai Permata Pilang menjalankan  peran  regulator,  dinamisator,  dan  fasilitator.  Peran  Dispopar  sebagai regulator dengan mengedepankan pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  pasal  17  Nomor  50  Tahun  2011  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Keperawisataan Nasional (RIPPARNAS) 2010-2025. Peran Dispopar sebagai dinamisator dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DUPRPKR) Kota Probolinggo, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Probolinggo, dan POKDARWIS Pantai Permata Pilang. Sementara Peran Dispopar sebagai fasilitator dengan menyediakan sarana prasarana dan membina masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiannur,  D.,  &  Burhanduin.  (2022).  Peran  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata  dalam Mengembangkan  Pariwisata  Hutan  Mangrove  di  Desa  Tanjung  Batu  Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 10(1).
Arifin, M. S. (2021). Peran Dinas Perikanan Kota Bekasi Dalam Pemberdayaan Peternak Ikan Hias Di Kecamatan Rawalumbu. Pandita, 4(1).
Djadjuli,  R.  D.  (2018).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pembangunan  Ekonomi  Daerah. Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(2), 8 – 21.
Fitria, N. J. L., & Supriyanto. (2023). Pemberdayaan Peningkatan Sadar Wisata Pelabuhan Melalui Konsep Ekonomi Biru dan Orientasi Potensi Lokal. MALLOMO: Journal of Community Service, 4(1), 190 – 205. https://doi.org/10.33369/kreativasi.v2i2.28676
Girindra,  I.  A.  G.  (2020).  Sendang  Biru  Tourism  Penciptaan  Value  Creation  Sebagai
Optimalisasi  Pengembangan  Potensi  Wisata  Bahari  Berbasis  Penta  Helix  Model. Jurnal Widya Publika, 8(2), 142 – 162. https://doi.org/10.47329/widyapublika.v8i2.646 Komariah, N., Saepudin, E., & Yusup, P. M. (2018). Pengembangan Desa Wisata Berbasis
Kearifan Lokal. Jurnal Pariwisata Pesona, 3(2), 158 – 174. https://doi.org/10.26905/jpp.v3i2.2340
Krisifu,  J.  E.  A.  C.,  &  Pattiwael,  M.  (2024).  Peran  Pemerintah  Daerah  Dalam  Upaya Pengembangan Kawasan Objek Wisata Hutan Mangrove  Kelurahan Klawalu  Kota Sorong. Jurnal Agribisnis, 17(1).
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi, Z. H., Alamsyah,  A., & Hasan, I. (2017). Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Mangrove (Studi Terhadap Pengelolaan Mangrove di Lantebung). Sulesana, 11(2).
Rijal, S., Zainal, F. A., & Badollahi, M. Z. (2020). Potensi Hutan Mangrove Sebagai Daya Tarik  Wisata  (Studi  Kasus  Pada  Hutan  Mangrove  Idaman  Kec.  Tarowang,  Kab. Jeneponto, Prov. Sulawesi Selatan). PUSAKA: Journal of Tourism, Hospitality, Travel and Busines Event, 2(2).
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif. Alfabeta.
Supriyanto,  &  Fitria,  N.  J.  L.  (2022).  Modal  Sosial  Dan  Potensi  Wisata  Dalam Pengembangan  Kompleks  Pariwisata  Pelabuhan  Kota  Probolinggo  Berbasis Masyarakat Pendahuluan lokal dengan melibatkan norma dan nilai sebagai fasilitasi serta menciptakan kolaborasi dapat mudah serta cepat teratasi tanp. Entita, 4(2).