## PEMBANDINGAN ANTARA KONSEP  PERSEKUTUAN DAN BAGI HASIL DALAM SYARIAH

## Muhammad Elsa Tomisa
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751 Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134 Email: elsatomisa@gmail.com

## Abstrak
Persekutuan terjadi apabila dua orang atau lebih mengikat diri untuk memberikan suatu  berupa  uang,  barang  atau  tenaga  dalam  bentuk  suatu  kerja  sama.  Pada hakikatnya  persekutuan  tidak  hanya  dalam  bidang  ekonomi  yang  barangkali cakupannya  berorientasi  pada  perolehan  laba  sebanyak-banyaknya.  Namun  juga terdapat  persekutuan  yang  bergerak  dalam  bidang  sosial  yang  tentunya berorientasi bagaimana bisa memberikan jasa atau layanan kepada orang lain.
Persekutuan  merupakan  komitmen  persetujuan (‘aqad) antara  dua  orang  atau lebih, dengan tujuan keuntungan yang didapat akan dibagi bersama. Dan kerugian yang  diderita  akan  ditanggung  bersama,  sesuai  dengan  persentase  modal  yang diberikan  pada  waktu ‘aqad. Adapaun  bagi  hasil  atau profit  sharing dapat diartikan  sebagai  sebuah  bentuk  kerjasama  antara  pihak  investor  atau  penabung (shahibul  maal) dengan  pihak  pengelola (mudharib) ,  dan  nantinya  akan  ada pembagian hasil sesuai dengan persentase jatah bagi hasil ( nisbah ) sesuai dengan kesepakatan ke dua belah pihak.
Kata kunci: Persekutuan, bagi hasil, komitmen, ‘aqad, profit sharing

## A.    Pendahuluan
Sebagai insan sosial ternyata kita selalu membutuhkan orang lain. Ini sudah menjadi  ketetapan  yang  mutlak.  Karena  sungguh  mustahil  kita  bisa  hidup  tanpa adanya  interaksi  dengan  orang  lain.  Dalam  bidang  ekonomi misalnya,  kerjasama dengan  pihak  lain  merupakan  salah  satu  sisi  yang  urgensi  dan  memiliki  peran penting dalam aktifitasnya sebagai masyarakat sosial.
Salah  satu  bidang  yang  kerap  sekali  memerlukan adanya  pihak  lain adalah konsep  persekutuan (syirkah) .  Tentunya  dalam  kegiatan  persekutuan  tersebut masing-masing  lembaga  memiliki  tujuan  yang  akan  dicapai.  Dan  pada  dasarnya setiap  individu  ketika  melakukan  kegiatan  ekonomi  maka  tujuan  yang  akan dicapai adalah bagaimana bisa mendapatkan keuntungan (laba). Pada hakikatnya persekutuan  tidak  hanya  dalam  bidang  ekonomi  yang  barangkali  cakupannya berorientasi  pada  perolehan  laba  sebanyak-banyaknya.  Namun  juga  terdapat persekutuan  yang  bergerak  dalam  bidang  sosial  yang  tentunya  berorientasi bagaimana bisa memberikan jasa atau layanan kepada orang lain.
Syirkah dalam fiqih Islam ada beberapa macam: di antaranya yang kembali kepada  perjanjiannya,  dan  ada  juga  yang  kembali  kepada  kepemilikan.  Dari  sisi hukumnya  menurut  syariat,  ada  yang  disepakati  boleh,  ada  juga  yang  masih diperselisihkan hukumnya.

## B.     Pengertian Persekutuan dan Bagi Hasil
Sebenarnya terdapat kesamaan makna antara persekutuan (syarikah) dengan bagi  hasil.  Karena  persekutuan  itu  sendiri  adalah  suatu  persetujuan  antara  dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari persekutuan itu dibagi diantara mereka. 1
Persekutuan juga bisa diartikan suatau persetujuan (‘aqad) antara dua orang atau  lebih,  dengan  komitmen  untuk  memberikan,  memasukkan,  dan menginvestasikan  segala  bentuk  modal  baik  berupa  harta  maupun  kerja,  dengan tujuan keuntungan yang didapat akan dibagi bersama. Dan kerugian yang diderita akan  ditanggung  bersama,  sesuai  dengan  persentase  modal  yang  diberikan  pada waktu ‘aqad. 2
Adapaun  bagi  hasil  atau profit  sharing ini  dapat  diartikan  sebagai  sebuah bentuk  kerjasama  antara  pihak  investor  atau  penabung (shahibul  maal) dengan pihak  pengelola (mudharib) ,  dan  nantinya  akan  ada  pembagian  hasil  sesuai dengan  persentase  jatah  bagi  hasil  ( nisbah )  sesuai  dengan  kesepakatan  ke  dua belah  pihak.  Dalam  hukum  perdata  Indonesia  sekarang  persekutuan  sering diistilahkan dengan perseroan.
Sebagai  bagian  dari  kegiatan  sipil,  maka  perseroan  ini  juga  disebut  dengan ‘perseroan  perdata’.  Namun  bila  dilihat  dalam  praktek  lapangan,  ternyata persekutuan  memiliki  ruang  lingkup  yang  luas.  Sebagaimana  Mesir  sendiri memisahkan  antara  persekutan  dagang (syarikah  tijariah) dan  persekutuan  sipil (syarikah  madaniah), 3 karena  adanya  perbedaan  lahan  garapan  kedua  sistem persekutuan tersebut.

## C.    Konsep Persekutuan dan Bagi Hasil dalam syariah
Berbicara tentang konsep maupun bentuk dari persekutuan, tidak lepas dari para  pelaku  kegiatan   ekonomi.  Karena  pada  dasarnya  setiap  invidu  yang bersekutu dalam sebuah lembaga dengan penanaman modal baik itu berupa uang, benda-benda  berharga  maupun  skil  atau  keahlian  yang  dimiliki  adalah  bertujuan mencari  keuntungan.  Dan  dilihat  dari  bentuk  kegiatan  persekutuan  itu  sendiri ternyata  mencakup  dalam  bentuk  dan  bidang  yang  beragam.  Keberagaman  ini sesuai  dengan  jenis  maupun  cara  pembentukan syirkah itu  sendiri,  dan  sesuai dengan ladang garap yang ditempuh. Sebagaimana negara Mesir mengelompokkan  persekutuan  ini  dalam  beberapa  bentuk.  Seperti:  persekutuan dagang (syirkah tijâriah) , persekutuan patungan (syirkah tadhâmun) , persekutuan patungan  terbatas (syirkah  taushiyyah  basîthah) , persekutuan  dengan  modal bersama (syirkah musâhamah), dan sebagainya.
Dalam  kaca  mata  syariah,  kita  juga  menemukan  beberapa  konsep persekutuan  yang  mungkin  tidak  jauh  berbeda  dengan  konsep  positif (konvensional).  Barangkali  perbedaan  mendasar  terletak  pada  penamaan,  sistem
1 Soedharyo  Soimin,  S.H. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, Sinar  Grafika,  Jakarta, cet. Keenam, 2005, hal. 413-414
2 Dr.  Tsarwat  Ali  Abdurrahim, Syarh  al-Qânun  at  –Tijârî  al-Mashri  al-Jadîd, Dâru  an- Nahdhatu al-‘Arabiah, kairo, cet. Keenam, 2006, hal. 317
3 Ibid. hal 285
dan  cara  kerja.  Diantaranya  kita  mengenal  dengan  konsep mudârabah, musyârakah, muzâra’ah dan musâqah.
a. Mudhârabah
Mudhârabah adalah  sebuah  bentuk  kemitraan  di  mana  salah  satu  mitra, yang  disebut shâhibul-mâl  atau  rabbul-mâl (penyedia  dana)  yang  menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra yang lain  disebut mudharib yang  menyediakan  keahlian  usaha  dan  manajemen  untuk menjalankan  perdagangan,  industri  atau  jasa  dengan  tujuan  mendapatkan keuntungan (laba).
Mudharib merupakan  orang  yang  diberi  amanah  dan  juga  sebagai  agen usaha. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak hati-hati dan bertanggung  jawab  terhadap  kerugian  yang  terjadi  karena  kelalaiannya.  Sebagai agen usaha, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk  menghasilkan  laba  optimal  bagi  usaha  yang  dijalankan  tanpa  melanggar nilai-nilai  syariah  Islam.  Perjanjian mudhârabah dapat  juga  dilakukan  antara beberapa penyedia dana dan pelaku usaha.
Mudharabah juga dapat diartikan sebagai pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diusahakan atau  dikelola sedangkan keuntungan dagang  itu  dibagi  menurut  kesepakatan  bersama. 4 Mudharabah dalam  bahasa teknis  keuangan  dikenal  dengan  istilah  kerjasama  mitra  usaha  dan investasi  atau trust financing/trust investment.
Secara  umum,  mudharabah  terbagi  atas  dua  jenis,  yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayadah.
1. Mudhârabah  Muthlaqah ( unrestricted )  adalah  bentuk  kerjasama  antara shâhibul  mâl dengan mudhârib yang  cakupannya  sangat  luas  dan  tidak dibatasi  oleh  spesifikasi  jenis  usaha,  waktu,  dan  daerah  bisnis.  Penyedia dana  melimpahkan  kekuasaan  yang  sebesar-besarnya  kepada mudhârib untuk mengelola dananya.
2. Mudhârabah Muqayyadah ( restricted ) adalah kebalikan dari mudhârabah muthlaqah , di mana mudhârib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha yang telah diperjanjikan di awal akad kerjasama.
Dalam  praktek  bagi  hasil  ( profit sharing )  antara  pemilik  modal  ( shahibul maal) dengan  pihak  pengelola  atau  ( mudharib) sesuai  dengan  persentase  yang sudah menjadi kesepakatan ke dua belah pihak.
Misalkan investor, dalam hal ini adalah nasabah bank itu menaruh uangnya sebagai  bentuk investasi  untuk  dikelola  oleh mudhârib yakni  pihak  bank  dengan nilai nisbah, misalnya 60 persen bagi pengelola dan 40 persen bagi investor. Untuk mudhârabah muthlaqah , pihak pengelola  yaitu pihak bank memiliki otoritas penuh untuk menginvestasikan atau memutar uangnya. Sedangkan untuk mudhârabah  muqayyadah ,  pemilik  dana  memberi  batasan  kepada  pihak pengelola.  Misalnya,  adalah  jenis  invetasi,  tempat  investasi,  serta  pihak-pihak yang diperbolehkan terlibat dalam investasi.
4 Serial Studi Ekonomi Islam 1 , PAKEIS-ICMI Orsat kairo, kairo, cet. Ketiga, 2005, hal. 46

## b. Musyârakah
Musyârakah ( patnership , project financing participation )  merupakan  suatu bentuk  organisasi  usaha  di  mana  dua  orang  atau  lebih  menyumbangkan pembiayaan  dan  manajemen  usaha,  dengan  proporsi  sama  atau  tidak  sama. Keuntungan  dibagi  menurut  perbandingan  yang  sama  atau  tidak  sama,  sesuai kesepakatan,  antara  para  mitra,  dan  kerugian  akan  dibagikan  menurut  proporsi modal.
Musyarakah  secara  bahasa  berarti  mencampur.  Dalam  hal  ini  mencampur satu  modal  dengan  modal  yang  lain  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan  satu  sama lain.  Musyarakah  dikenal  juga  dengan  istilah syirkah. Menurut  istilah  fikih, syirkah  adalah  sebuah  transaksi  kontribusi  antara  dua  orang  atau  lebih  dalam suatu  harta  atau  pekerjaan  yang  membenarkan  tasharuf  keduanya,  dan  kongsi keduanya dalam untung maupun menanggung kerugian. 5
Ketentuan tentang pembagian keuntungan dan petanggungjawaban kerugian persekutuan dalam syirkah, menurut M. Nejatullah Siddiqi adalah:
1. Kerugian  merupakan  bagian  modal  yang  hilang,  karena  kerugian  akan dibagi ke dalam bagian modal yang diinvestasikan dan akan ditanggung oleh para pemodal;
2. Keuntungan akan dibagi di antara para sekutu atau mitra usaha dengan bagian  yang  telah  ditentukan  oleh  mereka  dengan  bagian  atau persentase  tertentu,  bukan  dalam  jumlah  nominal  yang  pasti  yang ditentukan oleh dan bagi pihak manapun;
3. Dalam suatu kerugian usaha yang berlangsung terus, diperkirakan usaha akan  menjadi  baik  kembali  melalui  keuntungan  sampai  usaha  tersebut menjadi seimbang kembali. Penentuan jumlah nilai ditentukan kembali dengan  menyisihkan  modal  awal  dan  jumlah  nilai  yang  tersisa  akan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian;
4. Pihak-pihak  yang  berhak  atas  pembagian  keuntungan  usaha  boleh meminta  bagian  mereka  hanya  jika  para  penanam  modal  awal  telah memperoleh kembali investasinya, atau pemilik modal melakukan suatu transfer yang sah sebagai hadiah kepada mereka.
Aplikasi musyârakah dalam  praktek  lembaga  keuangan  adalah  berupa: pembiayaan  Proyek  Lembaga  keuangan  dan  pengusaha  secara  bersama-sama menyediakan  dana  untuk  membiayai  sebuah  proyek.  Setelah  proyek  selesai, pengusaha mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati kepada lembaga keuangan.
Kemitraan  musyarakah  dapat  merupakan  suatu  bentuk  kombinasi  dari  berbagai bentuk  persekutuan.  Persyaratan  Syariah  dalam  membagi  proporsi  modal  dan keuntungan  dalam  bermitra  usaha  adalah  keadilan.  Keadilan  yang  dimaksud bukanlah  pemerataan  secara  mutlak,  tetapi  adalah  keseimbangan  antar  individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Dengan demikian  keadilan  dalam  kemitraan  usaha  mengandung  implikasi  bahwa  saham
5 Ibid. hal 104
proporsional  dalam  laba  harus  merefleksikan  kontribusi  yang  diberikan  kepada usaha  oleh  modal  mereka  baik  berupa  keahlian,  waktu,  kemampuan manajemen, kemauan  baik,  dan  kontrak,  serta  kerugian  juga  harus  dirasakan  bersama  sesuai proporsi modal dan tuntutan-tuntutan lain yang timbul akibat usaha tersebut.
Dalam sebuah sistem perekonomian dengan perbedaan-perbedaan kekayaan yang  begitu  substansial,  dan  pemberian  pinjaman  modal  yang  menginginkan keuntungan tanpa terlibat resiko bisnis, adalah irrasional untuk dapat memberikan pinjaman  kepada  orang  miskin  sama  banyaknya  seperti  halnya  yang  diberikan kepada  orang-orang  kaya,  atau  mengulurkan  pinjaman  sama  banyaknya  karena persyaratan yang sama bagi keduanya, seperti tingkat suku bunga yang sama atau bahkan  lebih  tinggi  kepada  pengusaha  kecil  daripada  yang  dikenakan  kepada pengusaha  besar,  dan  keharusan  memiliki  kolateral  (jaminan)  dengan  nilai  yang lebih tinggi dari pinjaman modal dengan mengabaikan kenyataan apakah mereka akan menghasilkan keuntungan di atas rata-rata dari investasi modal mereka. Hal ini  merupakan  preseden  buruk  bagi  masyarakat  karena  akan  mengakibatkan pemihakan  kepada  satu  kelas  sosial  tertentu  saja,  dan  menimbulkan  kegagalan masyarakat dalam memanfaatkan bakat wirausahanya secara maksimal.
Penggunaan  sistem  kemitraan  bagi  hasil  berdasarkan  Syariah  diharapkan mampu  menanggulangi  permasalahan  modal  dan  peluang  usaha  yang  terjadi selama ini karena akan menyuburkan kemampuan wirausaha di kalangan anggota masyarakat  yang  lemah  dari  sisi  permodalan,  sehingga  usaha  kecil  dan  mikro mampu  menyumbang  kepada  output,  lapangan  pekerjaan,  dan  distribusi pendapatan.  Dengan  adanya  penanggungan  resiko  dan  keuntungan  bersama  oleh lembaga  keuangan  akan  mengurangi  beban  pengusaha  pada  saat-saat  sulit  dan mengganti membayar lebih tinggi pada masa-masa untung, dan lembaga keuangan bersedia  menanggung  resiko  usaha  tanpa  mengurangi  kekuatan  finansialnya, karena  terbangunnya  sistem  pencadangan  pengganti  kerugian  (loss-offsetting reserves).

## c. Muzâra’ah dan musâqah
Bentuk  dari  persekutuan  lain  dalm  tinjauan  syariah  adalah  sistem Muzâra’ah dan musâqah . Kedua sistem ini pada dasarnya memiliki garapan yang sama,  namun  ada  sedikit  perbedaan  yang  mendasar.  Karena  dalam muzâra’ah merupakan sebuah transaksi antara pemilik modal (shâhibul mâl) dengan pemilik keahlian  atau  pekerja (shâhibul  mihnah) .  Dan  musâqah  juga  juga  merupakan sebuah ‘aqad kontrak  kerja yang  sama  sebagaimana  yang  terjadi  dalam ‘aqad muzâra’ah, hanya saja dalam musâqah merupakan transaksi antara pemilik modal (lahan) yang tanamannya sudah jadi dan hampir berbuah, tinggal shâhibul ‘amal memelihara  dengan ‘aqad dan  jangka  waktu  tertentu.  Sedangkan  muzâara’ah adalah  sebaliknya,  dimana  pemilik  modal  hanya  menyerahkan  modalnya  (lahan) tinggal pihak kedua yang menanamnya. Dengan kata lain dalam sistem muzâra’ah shâhibul ‘amal memulainya dari nol. 6
6 Ibid. hal. 167-180

## D.    Penutup
Bagaimanapun  konsep  yang  ada  dalam  syariah  merupakan  konsep  yang komprehensif (syumûliah) dan meliputi dalam berbagai dimensi. Dan juga konsep yang  selalu  memperhatikan  keadilan  sesama.  Berbeda  dengan  konsep-konsep kapitalis  yang  ditawarkan  oleh  para  pendukungnya  yang  mengingingkan keuntungan itu hanya dimiliki diri sendiri atau kelompoknya. Sehingga kita akan menemukan  jurang  pemisah  yang  semakin  menganga  diantara  orang-orang  kaya (pemilik modal) dengan orang-orang miskin.
Dalam  ruang  lingkup  bagi  hasil  dari  keuntungan  yang  diterima,  konsep  syariah sangat memperhatikan kebersihan dari unsur-unsur riba. Karena aspek inilah yang sangat  membedakan  konsep  syariah  dengan  konsep  konvensional  yang  masih memegang prinsip bunga sebagai bagian dari unsur riba itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahim, Dr. Tsarwat Ali, Syarh al-Qânun at –Tijârî al-Mashri al-Jadîd, Dâru an-Nahdhatu al-‘Arabiah, kairo, cet. Keenam, 2006.
al-Fanjari,  Muhammad  Syauqi, al-Islam  wa  al-Ta’min, Akadz:  Riyad  Saudi Arabiah, 1984
Soedharyo  Soimin,  S.H. Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata, Sinar  Grafika, Jakarta, cet. Keenam, 2005.
Serial  Studi  Ekonomi  Islam  1 ,  PAKEIS-ICMI  Orsat  kairo,  kairo,  cet.  Ketiga, 2005.