## PENYUSUNAN ROADMAP REFORMASI BIROKRASI DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KOTA BANDUNG
Dewi Kurniasih  , Mohammad Ali Syamsudin Amin  , Nia Karniawati 

## Abstract
Bureaucracy  reform  is  an  important  thing.  The  aim  is  to  actualize  good  governance, particularly  in  Bandung  city.  The  research  is  started  with  continuing  previous  program, program  socialization,  recommended  evaluation  or  progress  of  bureaucracy  reform, arrangement of reformation agenda in 2015-2019, implementation of regulation, gradual report related with progress of bureaucracy reform program in Bandung city. Bureaucracy reform is implemented in purpose to actualize increasing of public service quality towards society. The government has issued many regulations as legal and operational directions in implementation of bureaucracy reform in period 2015-2019. The research has special target for helping local government, Bandung City in arranging road map of bureaucracy reform in Bandung City in second period, based on National Medium-Term Development Plan (RPJMN). With this special target, increasing of public service quality by Bandung bureaucracy will be reached.
Key word : good governance, road map, bureaucracy reform

## Abstrak
Reformasi  Birokrasi  (RB)  sangat  penting.  Tujuannya  adalah  untuk  mewujudkan  tata  kelola kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance )  khususnya  di  Kota  Bandung.  Penelitian  ini diawali dengan melanjutkan agenda kerja sebelumnya, sosialisasi program, evaluasi usulan atau kemajuan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi,  penyusunan  agenda  reformasi  2015-2019, implementasi  materi  Undang-Undang  dan  pelaporan  secara  berkala  terkait  kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di Kota Bandung. Reformasi birokrasi  dilaksanakan dalam  rangka  terwujudnya  peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  kepada  masyarakat. Pemerintah pun telah mengeluarkan berbagai peraturan sebagai landasan legal dan operasional dalam pelaksanaan reformasi birokrasi periode 2015-2019. Penelitian ini memiliki target khusus untuk  membantu  Pemerintah  Daerah  Kota  Bandung  dalam  menyusun Road  Map Reformasi Birokrasi  (RMRB)  di  Kota  Bandung  periode  lima  tahun  kedua  berdasarkan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN).  Dengan  target  khusus  ini  peningkatan kualitas pelayanan publik oleh birokrasi Pemerintah Kota Bandung akan tercapai.
Kata kunci : Kepemerintahan yang baik, Peta jalan, Reformasi birokrasi
Ketiga merupakan dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia di Jl. Dipatiukur No. 102-116 Bandung 40132
 Dapat dihubungi melalui dekur010575@yahoo.com
 Dapat dihubungi melalui m.ali.syamsudin@mail.com
 Dapat dihubungi melalui nkarniawati@yahoo.co.id

## Pendahuluan
Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah internal birokrasi pemerintahan. Tumpang tindihnya tugas dan kesemrawutan fungsi organisasi diberbagai tingkatan, persoalan etos dan budaya kerja, belum adanya standar pelayanan publik,  penggunaan  anggaran  yang  belum  berorientasi  pada  hasil  dan  standar  kinerja, monitoring serta evaluasi yang lemah merupakan beberapa masalah yang harus diatasi.
Proses  reformasi  yang  terjadi  saat  ini  mengakibatkan  tuntutan  masyarakat terhadap  birokrasi  menguat.  Birokrasi  dituntut  untuk  menjadi publik  servant .  Artinya tugas  birokrasi  adalah  melayani  masyarakat,  bukan  sebaliknya  masyarakat  yang melayani birokrat. Masyarakat menuntut manajemen yang baik dan transparan. Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus meningkatkan kinerja dalam fungsi pelayanan publik agar lebih efektif, efisien dan transparan demi terwujudnya tata pemerintahan yang baik ( good  governance ).  Strategi  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  beberapa  persoalan birokrasi tersebut adalah melalui reformasi birokrasi.
Pemerintah  kesulitan  melaksanakan  reformasi,  sehingga  kebijakan  yang dilaksanakan  belum  membuahkan  hasil  bagi  perbaikan  fungsi  birokrasi.  Salah  satu penyebabnya  adalah  karena  para  pengambil  kebijakan  didalam  pemerintahan  terlalu bertumpu  pada  pendekatan  struktural ala Weberian  dalam  melakukan  reformasi birokrasi.  Para  pengambil  kebijakan  cenderung  melihat  birokrasi  sebagai  organisasi yang  harus  melaksanakan  fungsinya  tanpa  mempertimbangkan  lingkungan  tempat birokrasi  tersebut  bekerja,  yaitu  masyarakat.  Padahal,  menurut  Kiggundu  (2002:93), “… the  application  of  the  Weberian  principles  is  in  conflict  with  prevailing  norms  of behavior  bothwithin,  the  target  organization  and  wider  society,  bureaucracy  will  not lead  to  the  expected  benefit .”  Keberadaan  masyarakat  yang  kompleks  dengan  sistem sosial budaya mereka yang terus berkembang harus menjadi pertimbangan dalam proses reformasi birokrasi ini.
Tujuan  khusus  penelitian  ini  adalah  menciptakan  efektifitas  dan  optimalisasi pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  lingkungan  Pemerintah  Kota  Bandung. Roadmap Reformasi  Birokrasi  akan  menjadi  alat  bantu  bagi  Pemerintah  Daerah  terutama  Kota Bandung  dalam  mewujudkan good  governance guna  mencapai  tujuan  penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Uraian di atas menunjukkan betapa penting penelitian ini dilakukan.
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
Roadmap Reformasi  Birokrasi  adalah  bentuk  operasionalisasi Grand  Design Reformasi Birokrasi  yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Temuan yang  ditargetkan  dalam  penelitian  ini  adalah  kaidah  yang  berisi  rencana  rinci pelaksanaan  reformasi  birokrasi  di  Kota  Bandung  dari  satu  tahapan  ke  tahapan selanjutnya  selama  lima  tahun  dengan  sasaran  per  tahun  yang  jelas.    Selain  rencana pelaksanaan  kegiatan, roadmap juga  akan  menjelaskan  informasi  penting  lain  yang mencakup:  penanggung  jawab,  pelaksana,  dukungan  yang  diperlukan,  anggaran  yang diperlukan serta target atau indikator pencapaiannya.

## Tinjauan Pustaka
Konsep  birokrasi  disampaikan  oleh  Max  Weber  yang  dikutip  oleh  Frinces 93 yaitu a clearly defined hierarchy where office holders have very specific functions and apply  universalistic  rules  in  a  spirit  of  formalistic  impersonality .  Birokrasi menggambarkan  suatu  hierarki  ditetapkan  secara  jelas  dimana  pemegang  kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik.
Reformasi  birokrasi  adalah  upaya  pemerintah  meningkatkan  kinerja  melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi menurut Sedarmayanti 94 berarti:
1. perubahan cara berfikir
2. perubahan penguasa menjadi pelayan
3. mendahulukan peranan dari wewenang
4. tidak berfikir hasil produksi tetapi hasil akhir
5. perubahan manajemen kinerja
6. pantau  percontohan  reformasi  birokrasi,  mewujudkan  pemerintahan  yang baik,  bersih,  transparan  dan  professional,  bebas  korupsi,  kolusi  dan nepotisme (KKN) melalui:
a. Penataan kelembagaan
b. Penataan ketatalaksanaan
c. Penataan sumber daya manusia aparatur
d. Akuntabilitas
93 Frinces, Z. Heflin, Manajemen Reformasi, Birokrasi, Yogyakarta: Mida Pustaka, 2008, hlm. 32
94 Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktifitas Kerja, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, Hlm. 71-72
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung
e. Pelayanan dan kualitas pelayanan
Reformasi  birokrasi  bukanlah  sekedar  perubahan  pada  struktur  dan reposisi  birokrasi.  Lebih  dari  itu,  reformasi  birokrasi  harus  meliputi  perubahan dari suatu sistem politik dan hukum secara menyeluruh, perubahan sikap mental dan  budaya  baik  birokrat  dan  juga  masyarakat,  serta  perubahan mindset dan komitmen pemerintah serta partai politik (Prasojo dan Kurniawan 95 ).
Menurut  Mustafa 96 reformasi  birokrasi  merupakan  upaya  penataan mendasar yang diharapkan dapat berdampak pada perubahan sistem dan struktur. Faktor  yang  mendorong  timbulnya  reformasi  birokrasi  pemerintahan  menurut Thoha 97 adalah:
1. adanya kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan
2. memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis nasional
3. memahami perubahan yang terjadi dilingkungan strategis global
4. memahami  perubahan  yang  terjadi  dalam  paradigm  manajemen pemerintahan.
Reformasi  birokrasi  dilakukan  sebagai  upaya  mewujudkan good  governance . Good  Governance dari  segi  teori  pembangunan  diartikan  sebagai  berikut (Tjokrowinoto 98 ):
“….. a political and bureaucratic framework which provides an enabling macro- economic  environment  for  investment  and  growth,  which  pursues  distributional and equity related policies; which makes entrepreneurial interventions when and where required and which practices honest and efficient management principles. A committed and imaginative political leadership accompanies by an efficient and accountable  bureaucracy  does  seem  to  be  the  key  to  the  establishment  of  good governance in a country.”
Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  Pramusinto 99 yang  menegaskan  bahwa “tercapainya  cita-cita  kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance) sesuai  tuntutan
95 Prasojo, T  & Kurniawan, T. Reformasi Birokrasi dan Good Governance : Kasus Best Practice dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial & Politik. 2008. Hlm
96 Mustafa, Delly. Birokrasi Pemerintahan. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 143
97 Thoha, Miftah., Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 106- 107
98 Tjokrowinoto, Moeljarto dkk. Birokrasi dalam Polemik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. Hlm. 3

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
masyarakat  masyarakat,  diperlukan  suatu  sistem  yang  memungkinkan  terjadinya mekanisme  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  efektif  dan  efisien  dengan  menjaga sinergi yang konstruktif diantara masyarakat, sektor swasta dan masyarakat”.

## Metodologi
Metode penelitian  yang digunakan dalam penelitian  ini adalah metode deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  kualitatif  digunakan  karena  peneliti merupakan  perencana,  penafsir  data/informasi,  dan  pada  akhirnya  sekaligus  menjadi pelapor  hasil  penelitian.  Peneliti  menjadi  pemeran  utama  dalam  seluruh  proses penelitian  ini.  Fokus  penelitian  ini  adalah  ingin  melihat  bagaimana  proses  reformasi birokrasi di Kota Bandung dalam upaya menciptakan good governance . Hal ini sejalan dengan  pendapat  Merriam 100 yang  mengatakan  bahwa a  central  characteristic  of qualitative research is that individual construct reality in interaction with their social worlds . Selain itu, pemilihan metode deskriptif ini diharapkan dapat lebih mengarahkan peneliti dalam melakukan penulisan dan pengamatan yang lebih signifikan seperti yang dikemukakan  Denzim  dan  Lincoln 101 bahwa  penelitian  kualitatif  dapat  didefinisikan, sebagai a situated activity that locates the observer in the world .
Instrumen  penelitian  utama  dalam  penelitian  ini  adalah  peneliti  sendiri. Penelitian  ini  menitikberatkan  pengambilan  data  melalui  informasi  yang  disampaikan oleh  informan.  Informasi-informasi  yang  diberikan  oleh  informan  tersebut  diperoleh melalui  serangkaian  dialog,  baik  yang  terstruktur  maupun  tidak,  sesuai  dengan instrumen penelitian yang telah dibuat oleh peneliti.
Penetapan  informan kunci (key informan) menggunakan berbagai pertimbangan berdasarkan  konsep  atau  teoritis  menjadi  penting  sesuai  dengan  sifat  penelitian ini.  Melalui  informan  peneliti  memperoleh  informasi  kualitatif  dengan  deskripsi yang  penuh  arti,  yang  lebih  bermakna  dari  hanya  sekedar  pernyataan,  jumlah,  atau frekuensi dalam bentuk angka.
99 Pramusinto, Agus dan Erwan Agus Purwanto. Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media. 2009. Hlm. 87 100 Merriam, Sharan B. Qualitative Research, A Guide to Design and Implementation. San Fransisco:John Wiley & Sons, Inc. 2009. Hlm. 22
101 Denzim,  Norman,  K  dan  Yvonna  S.  Lincoln. Handbook  of  Qualitative  Research .  California:Sage Publications Inc. 2005. Hlm. 3
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung
Teknik  penentuan  informan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah purposive (pengambilan  informan  berdasarkan  tujuan).  Dalam  hal  ini  peneliti menentukan  anggota  informan  berdasarkan  pertimbangan  peneliti  sendiri  yang  sesuai dengan  maksud  dan  tujuan  penelitian.  Prosesnya  tidak  melalui  proses  pemilihan sebagaimana  yang  dilakukan  dalam  teknik  random  tetapi  sampel  ditetapkan  secara sengaja  oleh  peneliti.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah:
1) Studi  Pustaka,  dengan  mengumpulkan  data  berupa  bahan-bahan  dalam  tulisan, buku, dokumen atau penjaringan data hasil penelitian yang relevan. Kajian pustaka ini dilakukan untuk mencari data sekunder sejak langkah awal penelitian.
2) Studi  Lapangan,  dengan  cara  mengamati  dan  terjun  langsung  ke  lapangan  untuk mengetahui  bagaimana  penyusunan road  map reformasi  birokrasi  dalam  upaya mewujudkan good governance di Kota Bandung yang menjadi objek penelitian ini.
Studi lapangan ini terdiri dari:
(1) Observasi,  yang  peneliti  lakukan  dengan  cara  mengamati  secara  langsung permasalahan  yang  ada  dengan  menggunakan  indera  penglihatan  peneliti. Adapun  observasi  yang  digunakan  adalah  observasi  non  partisipan  ( non partisipant observation ).
(2) Wawancara  mendalam  ( in-depth  interview ).  Wawancara  dalam  penelitian  ini memiliki  tujuan  mengumpulkan  keterangan-keterangan  lisan,  dengan  cara bertanya  langsung  kepada  informan  untuk  mengetahui  apa  yang  terkandung dalam  pikiran  dan  hati  informan  serta  mampu  untuk  mendapatkan  informasi tentang  hal-hal  yang  diamati  peneliti.  Wawancara  dilakukan  dengan  cara mendalam kepada informan dengan menggunakan alat bantu   berupa pedoman wawancara.
(3) Dokumentasi.  Peneliti  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  konsep  berupa catatan buku, majalah dan sebagainya yang terkait dengan penyusunan road map reformasi  birokrasi  dalam  upaya  mewujudkan good  governance di  Kota Bandung.
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  dengan  penelitian  ini  adalah  analisa deskriptif  kualitatif.  Data  dikumpulkan  terlebih  dahulu  sebelum  diinterprestasikan. Artinya data diproses terlebih dahulu melalui prosedur atau pentahapan yang sistematis,

## Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
melalui  tahapan  umum  prosedur  pengolahan  data  kualitatif,  sebagai  berikut  :  reduksi data,  yaitu  bagian  dari  proses  analisia  dengan  bentuk  analisis  untuk  mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sehingga  dapat  disimpulkan.  Penyajian  data,  yaitu  susunan  informasi  yang memungkinkan  dapat  ditariknya  suatu  kesimpulan,  sehingga  memudahkan  untuk memahami  apa  yang  terjadi.  Dan  penarikan  kesimpulan,  yaitu  suatu  kesimpulan  yang diverifikasi  dengan  cara  melihat  dan  mempertanyakan  kembali,  dengan  meninjau kembali  secara  sepintas  pada  catatan  lapangan  untuk  memperoleh  pemahaman  yang lebih cepat.
Dengan  demikian  kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  mungkin  dapat menjawab  rumusan  masalah  yang  dirumuskan  sejak  awal  tetapi  mungkin  juga  tidak karena  seperti  yang  telah  dikemukakan  bahwa  masalah  dan  rumusan  masalah  dalam penelitian  kualitatif  masih  bersifat  sementara  dan  akan  berkembang  setelah  peneliti berada di lapangan.
Validitas  (keabsahan)  data  diperlukan  dalam  penelitian  ini  untuk  menentukan keabsahan  data,  sehingga  diperlukan  teknik  pemeriksaan.  Validitas  data  dalam penelitian  ini  menggunakan  triangulasi.  Tujuan  dari  triangulasi  adalah  mengecek kebenaran data adaptasi masyarakat dalam i penyusunan road map reformasi birokrasi dalam  upaya  mewujudkan good  governance di  Kota  Bandung  dengan membandingkannya  dengan  data  yang  diperoleh  dari  sumber  lain  pada  berbagai  fase penelitian  di  lapangan,  pada  waktu  yang  berlainan,  dan  sering  dengan  menggunakan metode yang berlainan. Bentuk utuh yang dihasilkan dari penelitian ini adalah deskripsi tentang  penyusunan road  map reformasi  birokrasi  dalam  upaya  mewujudkan good governance di Kota Bandung. Penggolongan atau klasifikasi digunakan dengan tujuan untuk menyederhanakan realitas sosial yang sangat kompleks agar dapat dianalisis.

## Hasil dan Pembahasan
Sejak  terjadinya  pergeseran  sistem  pemerintahan  dari  sentralisasi  ke desentralisasi  inovasi  pada  pemerintahan  daerah  mulai  menjadi  perhatian.  Dengan desentralisasi,  daerah  dituntut  untuk  mandiri  yaitu  penciptaan  daerah  yang  kompetitif bagi keberlangsungan daerah tersebut. Inovasi pemerintah daerah merupakan keharusan
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung
dalam  upaya  mencapai  kemakmuran  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan  daerahnya. Strategi percepatan Reformasi Birokrasi di Kota Bandung meliputi:
1. Penataan Struktur Birokrasi
2. Penataan Jumlah, dan distribusi PNS
3. Sistem Seleksi CPNS dan Promosi PNS secara Terbuka
a. Lelang jabatan terbuka dua kepala dinas
b. Launching rapor Camat
c. Launching rapor Lurah
4. Profesionalisasi PNS
5. Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah ( E-Government )
Ketercapaian  sasaran  Reformasi  Birokrasi  di  lingkungan  Pemerintah  Kota Bandung,  telah  meminimalisir  kemungkinan  tindakan  kolusi  dan  nepotisme  antar pejabat audit (objek pemeriksaan) dengan pejabat fungsional dalam pengurangan hasil temuan.  Adanya  program  Audit  berbasis  Web  yang  dilakukan  Inspektorat  Kota Bandung  telah  meminimalisasi  terjadinya  korupsi  maupun  gratiﬁkasi,  sehingga diharapkan  dapat  meningkatkan  profesionalisme  dan  independensi  dari  para  Pejabat Fungsional atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara keseluruhan. Hal ini juga  telah  mengurangi  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  di  SKPD  serta  mendorong ketercapaian clean  government and good  governance .  Adanya  Wilayah  Tertib Administrasi (WTA) telah mempersingkat waktu dalam membuat laporan hasil apabila Sistem telah berjalan baik dan dilakukan reviu oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Wakil  Penanggung  jawab  secara  berjenjang.  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  telah mencapai  sasaran  opini  BPK-RI  atas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Bandung, yang  dalam  prosesnya  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Kota  Bandung  terlebih  dahulu dilakukan  reviu  oleh  Inspektorat  sebelum  Walikota  Bandung  menyerahkan  kepada BPK-RI.
Pemerintah Kota Bandung pun telah mengambil langkah-langkah antisipatif dan upaya  strategis  dalam  meningkatkan  kualitas  pengelolaan  dan  pengendalian  APBD, dengan  memanfaatkan  Teknologi  Informasi  untuk  membantu  menyusun  sebuah rancangan  sistem  tata  kelola  anggaran  yang  komprehensif  secara  elektronik  dan terintegrasi,  yang  kemudian  disebut  dengan Bandung  Integrated  Resources Management System (BIRMS).
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
Kecamatan  Bandung  Wetan  sebagai  contohnya  telah  berusaha  untuk  dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi maka terciptalah Digital Informasi Sistem sebagai suatu sistem yang diharapkan dapat mememuaskan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik, seperti memberikan kemudahan  pelayanan  surat-surat,  menghemat  waktu  dan  tenaga  dan  juga  bertujuan untuk menghilangkan/ meminimalisir tradisi terjadinya pungutan-pungutan liar.
Kemudian  adanya  iImplementasi e-Kelurahan di  Kelurahan  Sadang  Serang Kecamatan  Coblong  Kota  Bandung  yang  merupakan  upaya  percepatan  peningkatan kualitas  pelayanan  publik,  sehingga  mendukung  pelaksanaan  reformasi  birokrasi. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu  isu  strategis  dalam  reformasi  birokrasi.  Hal  ini  dapat  mendorong  aplikasi e- Governmen t    yang  mendorong  peningkatan  akuntabilitas  kinerja  dan  transparansi penyeleggaraan  pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  Bappeda  Kota  Bandung  membuat Program RW Net . Kepada pemerintah, RW-Net memberikan manfaat akurasi pendataan penduduk,  layanan  publik  yang  lebih  prima,  monitoring  kondisi  masyarakat,  dan penanganan  masalah-masalah  kependudukan.  Kepada  mitra  usaha,  RW-Net memberikan  manfaat  kontribusi  dalam  pembangunan  dan  proﬁtabilitas  usaha  yang meningkat.   Kepada masyarakat,  RW-Net  memberikan manfaat  kecepatan pengurusan layanan  kependudukan  tingkat  RW,  jasa  pelayanan  masyarakat  yang  lebih  cepat, tanggap,  dan  akurat,  program  pemerintah  yang  tepat  sasaran,  dan  kinerja  Pemerintah yang  dapat  terkontrol  dengan  lebih  baik  dan  objektif.  Hal  ini  kemudian  mendorong lahirnya aplikasi informasi e-Kampung  Berkebun.
Potensi-potensi  penghematan  dapat  dicapai  dalam  hal  perawatan  penerangan jalan.  Sebagai  dampak  dari  sisi  biaya,  penghematan  ini  juga  berpengaruh  ke  proses perawatan dimana tidak banyak perawatan yang dibutuhkan, dibandingkan dengan PJU dengan  lampu  biasa.  Pemanfaatan  teknologi  LED  ini  dengan  demikian  menurunkan jumlah  tenaga  dan  waktu  yang  dibutuhkan  dalam  pemeliharaan  penerangan  umum. Kualitas yang lebih baik dari teknologi LED ini juga akan meningkatkan reliability dari penerangan  jalan,  yang  dengan  demikian  memberikan  peningkatan  efektivitas  dan eﬁsiensi pelayanan publik.
Sistem  Musrenbang  RKPD Online menawarkan  transparansi  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintahan  yang  menjadi  tujuan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi.
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung
Masyarakat  dapat  mengakses  informasi    untuk  melihat  aspirasinya  terakomodir  atau tidak dalam rencana kerja SKPD .
Pemanfaatan  Hibah  Bansos Online telah  mendukung  pokok-pokok  Reformasi Birokrasi, antara lain :
a. Menciptakan organisasi kerja yang efektif dan efesien, rasional, dan  proporsional dalam  mekanisme  proses  penganggaran,  penatausahaan,  pelaksanaan  serta monitoring dan evaluasi Dana Hibah dan Bantuan Sosial untuk masyarakat
b. Menciptakan PNS yang profesional, netral, produktif, transparan, bersih dan bebas KKN untuk melayani dan memberdayakan masyarakat.
c. Menciptakan Eﬁsiensi kinerja aparatur dan peningkatan budaya kerja, terwujudnya sistem  dan  mekanisme  kerja  yang  efektif  dan  eﬁsien  (dalam  administrasi pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat), sistem kearsipan yang andal (tepat  guna,  tepat  sasaran,  tepat  waktu,  efektif  dan  eﬁsien)  menggunakan otomatisasi administrasi perkantoran.
d. Terlaksananya sistem akuntabilitas instansi yang berguna sebagai sarana penilaian kinerja instansi dan individu oleh stakeholders (atasan, masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan) didukung sistem informasi dan pengolahan data elektronik.
e. Terbangunnya sistem pengawasan internal, Pengawasan eksternal, dan pengawasan masyarakat.
f. Menciptakan Pelayanan Publik yang transparan dan akuntabel, menjamin rasa aman dan nyaman serta tertib.
g. Menciptakan Budaya Kerja yang produktif, eﬁsien dan efektif.
Oleh  karena  itu,  seyogyanya  Pemerintah  dan  masyarakat  Kota  Bandung  terus mengembangkan  inovasi  dan  menciptakan  ide  kreatif  sebagaimana  halnya  Ide  Kreatif Hibah Bansos Online Sabilulungan untuk terwujudnya BANDUNG JUARA.
Selain  itu,  Kota  Bandung  juga  memiliki  Sipanto  yang  merupakan  kepanjangan dari Sistem Antrian Pasien Otomatis RSKGM yang berguna sebagai berikut:
1. Masyarakat  diperkenalkan  budaya  antri  dan  untuk  masa  depan  dengan  adanya tambahan SMS gateway pasien bisa mengetahui jam berapa akan dilayani di klinik yang dituju.
2. Peningkatan pelayanan publik, pasien dapat menunggu dengan tenang sesuai nomor antrian
3. Peningkatan kinerja aparatur, alur pasien dapat dikendalikan dengan mudah, cepat, dan  eﬁsien  oleh  karyawan  RSKGM  dengan  menggunakan  teknologi  tepat  guna berupa mesin antri otomatis yang terintegrasi dengan SIM Rumah Sakit
4. Pencegahan  Korupsi,  memperkecil  kemungkinan  pengeluaran  dana  oleh  pasien diluar yang tertera di bukti pembayaran.
5. Peningkatan Pelayanan Publik
Inovasi  merupakan  perubahan  yang  sedang  dilakukan  Pemerintah  Kota Bandung. Pengertian inovasi dalam  pelayanan publik dipahami sebagai  ide kreatif atau cara  baru  atau  memperbaharui  yang  sudah  ada  dibidang  teknologi  pelayanan  atau menciptakan  terobosan  atau  penyederhanaan  dibidang  aturan,  pendekatan,  prosedur, metode, maupun struktur organisasi pelayanan yang memberikan nilai tambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan.
Inovasi  dalam  pelayanan  publik  tidak  mengharuskan  suatu  penemuan  baru, tetapi  dapat  merupakan  suatu  pendekatan  baru  yang  bersifat  kontekstual,  dalam  arti inovasi  tidak  terbatas  dari  tidak  ada  kemudian  muncul  gagasan,  tetapi  dapat  berupa inovasi hasil perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang telah ada.
Inovasi  di  tingkat  penyelenggara  pemerintahan  terkait  pelayanan  publik  dalam hal ini RSUD Kota Bandung, mencoba menyelenggarakan inisiatif “sistem pengambilan nomor  antrian  pendaftaran  pelayanan  kesehatan  melalui  SMS”  dari  hasil  pemantauan dan  evaluasi  terhadap  kinerja  sistem  tersebut  dan  dampaknya  terhadap  masyarakat dihasilkan  pernyataan  positif  dan  mendukung  untuk  terus  dikembangkan  sebagaimana hasil wawancara kami dengan pasien dan petugas rumah sakit.
Adapun  aspek-aspek  perubahan  yang  terjadi  dalam  reformasi  birokrasi  seperti pada aspek kelembagaan bahwa Unit SIM RS merupakan unit kerja yang bertanggung jawab  kepada  Direktur  RSUD  Kota  Bandung  melalui  Kepala  Bidang  Program  dan Pemasaran,  dengan  adanya  inovasi  tersebut  menunjukkan  kinerjanya  yang    mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap Sistem  pelayanan kesehatan di RSUD  Kota  Bandung.  Pada  aspek  ketatalaksanaan  menunjukkan  eﬁsiensi  dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bandung. Pada Aspek  Sumber  Daya  Manusia  menunjukkan  adanya  perubahan  sikap  dan  pola  pikir serta budaya kerja dalam menghadapi dan melayani pasien atau pelanggan RSUD Kota Bandung ke arah yang lebih baik.
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung
Dinas  Kesehatan  telah  membuat  Sistem  Penanggulangan  Gawat  Darurat Terpadu (SPGDT)  yang  memadukan penanganan gawat  darurat  mulai  dari  tingkat  pra rumah  sakit  sampai  tingkat  rumah  sakit  dan  rujukan  antara  rumah  sakit  dengan pendekatan  lintas  program  dan  multisektoral.  Penanggulangan  gawat  darurat menekankan  respon  cepat  dan  tepat  dengan  prinsip Time  Saving  is  Life  and  Limb Saving . Public Safety Care (PSC) sebagai ujung tombak safe community adalah sarana publik/masyarakat  yang  merupakan  perpaduan  dari  unsur  pelayanan  ambulans  gawat darurat,  unsure  pengamanan  (kepolisian)  dan  unsur  penyelamatan.  PSC  merupakan penanganan  pertama  kegawatdarvuratan  yang  membantu  memperbaiki  pelayanan  pra RS  untuk  menjamin  respons  cepat  dan  tepat  untuk  menyelamatkan  nyawa  dan mencegah kecacatan, sebelum dirujuk ke Rumah Sakit yang dituju.
Pengelolaan  sampah  selama  ini  hanya  menjadi  domain  pemerintah. Pemerintahlah  yang  melakukan  pengelolaan  sampah  untuk  diangkut  dari  TPS selanjutnya dibuang ke TPA. Masyarakat yang dikoordinir oleh RW-nya masing-masing mengumpulkan  sampah  dari  rumah-rumah  untuk  dikumpulkan  di  TPS.  Akan  tetapi masih  banyak  masyarakat  yang  membuang  sampah  sembarangan.  Dari  mulai  sampah yang  berukuran  kecil  sampai  dengan  sampah  dengan  ukuran  besar  dan  banyak. Kesadaran  masyarakat  dan  keterlibatan  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  belum sepenuhnya  terbangun.  Dengan  dilaksanakannya  gerakan  pungut  sampah,  maka diharapkan  kesadaran  masyarakat  akan  tumbuh  untuk  menciptakan  lingkungan  yang bersih.  Sehingga  penyelesaian  masalah  sampah  dilaksanakan  oleh  seluruh  elemen masyarakat tidak hanya bertumpu pada pemerintah saja.
Permasalahan  pembangunan  bukan  hanya  tugas  pemerintah,  namun  tugas seluruh  elemen  yang  ada.  Terutama  terkait  pembiayaan,  saat  ini  tidak  hanya  bisa bergantung  kepada  APBD  saja  karena  APBD  tidak  akan  cukup  untuk  membiayai seluruh kebutuhan pembangunan. Pembiayaan melalui CSR merupakan salah satu jenis pembiayaan  yang  perlu  digali  lebih  dalam  terutama  mengenai  aturan  mainnya. Pemerintah Kota Bandung berkolaborasi dengan Aksi Cepat Tanggap dan Konsorsium Gerakan  Sejuta  Biopori  Bandung  menggagas  Gerakan  Sejuta  Biopori  Bandung  yang digagas  BPLH  Kota  Bandung,  dengan  melibatkan  seluruh  lapisan  masyarakat  kota Bandung.  Gerakan  ini  diharapkan  mampu  menjadi  salah  satu  alternatif  solusi  dalam menyelesaikan  permasalahan  lingkungan  di  Kota  Bandung  serta  untuk  menghidupkan
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
kembali  budaya  gotong  royong  dalam  menjaga  lingkungan  sekaligus  mengedukasi masyarakat  bahwa  kondisi  lingkungan  adalah  tanggung  jawab  bersama  semua  pihak bukan  hanya  pemerintah  atau  komunitas  tertentu.  Sasaran  program  ini  adalah  30 Kecamatan,  151  Kelurahan,  1561  RW,  9.691  RT  dan  sebanyak  mungkin  dapat melibatkan masyarakat Bandung. Program ini dilaksanakan pada 28 November 2013 – 30  Januari 2014.
Menciptakan  Inovasi  dan  Menuliskan  Inovasi  Menjadi  Regulasi  Dalam  upaya menjamin  keberlanjutan  pelayanan  publik  yang  telah  dilaksanakan,  salah  satu  upaya yang  ditempuh  adalah  menciptakan  sistem  yang  ideal,  kemudian  memastikan  semua personil  yang  terlibat  dalam  proses  pelayanan,  bekerja  dalam  sistem  yang  dibangun. Akan sangat sulit mengawasi kinerja orang perorang tanpa menciptakan sistem. Sistem yang  telah  dibangun,  kemudian  ditetapkan  dalam  regulasi  yang  ada,  sehingga  bersifat legal  dan  mengikat.  Jika  sebuah  sistem  kinerja  yang  dibangunan  telah  ditetapkan menjadi  regulasi,  maka  menjadi  kewajiban  bagi  setiap  personil  untuk  melaksanakan regulasi tersebut.  Membuang Pekerjaan yang Tidak Perlu Birokrasi  yang ideal adalah birokrasi  yang  bekerja  lebih  efektif  dan  eﬁsien.  Salah  satu  indikator  bekerja  eﬁsien adalah  dalam  waktu  singkat  menghasilkan  kinerja  maksimal.  Personil  yang  terlibat dalam  pelayanan  perizinan,  hanya  diberikan  pekerjaan  yang  dianggap  penting. Pekerjaan yang kurang penting harus dihindari dan diberikan kepada pihak lain. Sebuah pekerjaan  dianggap  penting  adalah  apabila  pekerjaan  itu  harus  dikerjakan  oleh pemerintah,  dan  jika  dikerjakan  oleh  selain  pemerintah  menjadi  tidak  syah.  Dalam implementasi  pelayanan  perizinan,  BPPT  telah  menggeser  sebagian  besar  pekerjaan yang  semula  dikerjakan  oleh  petugas  pelayanan,  menjadi  dikerjakan  sendiri  oleh pemohon. Misalnya pekerjaan pengisian data pemohon, pengisian data perusahaan dan datadata lainnya. Petugas BPPT melakukan pekerjaan sisanya, misalnya memveriﬁkasi berkas,  melakukan  validasi,  memberikan  keputusan  dan  memberikan  tandatangan. Pekerjaan  diatas  hanya  boleh  dilakukan  oleh  pegawai  pemerintah.  Hanya  Melakukan Pekerjaan Strategis; Banyak pekerjaan yang cukup rumit dan dikerjakan oleh manusia, dapat  dengan  mudah  dilakukan  oleh  komputer.  Reformasi  birokrasi  berarti  hanya memberikan pekerjaan yang strategis saja kepada manusia (birokrat), yang benar-benar tidak bisa dikerjakan oleh komputer. Orang Sedikit Beban Maksimal SDM Efektif dan Produktif Dengan membuang pekerjaan yang tidak perlu, meningkatkan otomasi sistem
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung
pelayanan  dan  hanya  mengerjakan  pekerjaan  yang  strategis  saja,  maka  kinerja  SDM akan  efektif  dan  eﬁsien.  Dengan  jumlah  SDM  minimal  mampu  menyelesaikan  beban maksimal.  Inilah  substansi  reformasi  birokrasi  yang  telah,  sedang  dan  akan  terus dilaksanakan di BPPT Kota Bandung.
Implementasi  inovasi  pelayanan  perizinan  ini  dilaksanakan  dengan  model kolaborasi  antar  antara  beberapa  pihak  yang  saling  memiliki  kepentingan.  Model kolaborasi  ini  dilaksanakan  dengan  prinsip  saling  membantu  dan  saling menguntungkan,  dimana  urusan  tertentu  akan  lebih  eﬁsien  jika  dilaksanakan  secara kolaborasi.  Kolaborasi  yang  dilaksanakan  antar  Pemerintah  dengan  Pemerintah  (G  to G), Pemerintah dengan privat (G to B) dan antara private dengan Pemerintah (B to G). Kolaborasi  yang  dibangun  dilaksanakan  dengan  pola  partnership  maupun  sponsorship dalam  melaksanakan  pelayanan  perizinan.BPPT  telah  membangun  partnership  yang saling menguntungkan, antara lain dengan : Bank BJB, BPJS, PT. POS, Televisi, Radio dan Media lain, Biro Reklame.
Pelayanan perizinan secara online ini, diselenggarakan BPPT dengan melibatkan seluruh  stakeholder  Pemerintah  Kota  Bandung  yang  terkait,  antara  lain:  Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bandung; Dinas Sosial Kota Bandung; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung; Badan Pertanahan Kota Bandung.
Peningkatan  kesehatan  kawasan  kumuh  miskin  perkotaan  berdasarkan penyelesaian  permasalahan  kesehatan  sesuai  kebutuhan  masyarakat  daerah  binaan model di kawasan permukiman kumuh dengan masyarakat miskinnya tersebut menjadi pembelajaran yang baik untuk  mempermudah SKPD, Instansi Pendidikan dan Profesi, Pihak  Swasta  dan  Masyarakat  dalam  membuat  perencanaan  dan  realisasi  program maupun  kegiatan  pembangunan  yang  berwawasan  kesehatan  yang  lebih  eﬁsien  dan efektif,  dan dilaksanakan secara berkolaborasi antara setiap SKPD, Instansi Pendidikan dan  Profesi,  Pihak  Swasta  dan  Masyarakat  yang  sinergis  dan  terpadu  program  dan kegiatan, diharapkan  hasilnya akan lebih dirasakan manfaat yang sebesar-besarnya oleh masyarakat.  Percepatan  penyelesaian masalah kesehatan sesuai kondisi  dan kebutuhan masyarakat di kawasan kumuh miskin perkotaan akan sangat baik dilaksanakan secara fokus, terpadu dan sinergis program dan kegiatan Lintas Program/Lintas Sektor, dengan
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
demikian  kegiatan  inisiatif  ini  perlu  ditingkatkan  penyelenggaraannya  di  masa  yang akan datang.
Pelayanan  Satu  Hari  BPHTB  dinilai  dapat  meningkatkan  pelayanan  terhadap masyarakat,  sehingga  dapat  dikatakan  memiliki  kontribusi  yang  efektif  terhadap reformasi birokrasi, dimana melalui program ini masyarakat mendapat kemudahan yang lebih dan aparat petugas pelayanan atau birokrat selalu dituntut memiliki kinerja yang baik,  efektif,  inovatif,  kreatif,  dedikatif  serta  mempunyai  semangat  yang  tinggi  untuk terus  memberikan  palayanan  terhadap  masyarakat  serta  secara  tidak  langsung merupakan bentuk peningkatan kapasitas birokrasi.
Peningkatan  peran  pemerintah  dalam  layanan  kesehatan  merupakan  upaya mendasar dalam meningkatkan kualitas SDM.  Penyakit kronis dengan prevalensi yang semakin  meningkat  adalah  Diabetes  dan  hipertensi  yang  termasuk  dalam  10  pola penyakit  terbanyak  dalam  tiga  tahun  terakhir.  Penanganan  dua  jenis  penyakit  ini terkendala dengan Angka kepatuhan dalam pengobatannya  rendah, karena pasien baru datang  begitu  gejala  dirasakan,  sehingga  pasien  menderita  komplikasi  berat  yang berujung  fatal.  Meningkatnya  pasien  yang  berpotensi  menderita  penyakit  diabetes  & hipertensi  karena  ada  trend  bergesernya  gaya  hidup  bersih  dan  sehat,  serta meningkatnya  jumlah  pasien  lansia  ke  Puskesmas.  Kondisi  seperti  ini    mengharuskan proses  penanganan  yang  intensif  terhadap  penyakit  kronis  yang  terjangkit  di masyarakat.    Hal  inilah  yang  membuat  Dinas  Kesehatan  Kota  Bandung  melansir program Prolanis Plus alias Program Pengelolaan Penyakit Kronis.
Berdasarkan  analisa  /pengamatan  dalam  penerapan  program  inovasi Perpustakaan  sahabat  anak  dan  Silaturahmi  buku,  memiliki  kontribusi  terhadap efektivitas  terhadap  reformasi  birokrasi,  dimana  melalui  program  inovasi  ini  birokrasi dituntut  untuk  memiliki  kreativitas,  dedikasi  dan  loyalitas  yang  tinggi  untuk memberikan  pelayanan  terhadap  masyarakat  serta  secara  tidak  langsung  merupakan bentuk  peningkatan  kapasitas  birokrasi    melalui  pembelajaran  pendekatan  sosial masyarakat.    Hal  lain  yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  merupakan  sarana  efektif sebagai  langkah  awal  motivasi  minat  baca  melalui  kelompok  terkecil  yakni  keluarga ( habbit reading ).
Hal ini terkait dengan Program Diskamtam tentang Taman Tematik. Pengalaman umum dari pelaksanaan inisiatif ini adalah (1) Menghemat dana APBD Kota Bandung;
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung
(2) Meningkatkan kualitas taman di  Kota Bandung;   (3) Kerjasama antara pemerintah kota,  pihak  swasta,  warga  dan  komunitas  merupakan  suatu  kolaborasi  dalam  rangka akselerasi  pengelolaan  taman  di  Kota  Bandung.  (4)    Rekomendasi  ke  depan  untuk inisiatif  ini  sebagai  berikut  :  Mengajak  pihak  swasta  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pembangunan  Taman  Tematik  di  Kota  Bandung  melalui  program  CSR.  Mendorong masyarakat  untuk  berperan  aktif  dalam  pengelolaan  dan  mengaktivasi  Taman  di  Kota Bandung .
Jumlah keluhan warga mengenai kerusakan infrastruktur di Kota Bandung yang meningkat  dari  waktu  ke  waktu  cukup  menyita  perhatian  dari  Pemerintah  Kota Bandung.  Disamping  jumlahnya  yang  tinggi,  ketidakpastian  munculnya  keluhan  yang diterima  oleh  Dinas  Bina  Marga  dan  Pengairan  (DBMP)  Kota  Bandung  ini menunjukkan  bahwa  perlu  dibentuknya  unit  khusus  dalam  menangani  keluhan  warga tersebut.  Sesuai  dengan  Arah  Kebijakan  DBMP  Tahun  2014-2015,  yaitu  pola pemeliharaan  jalan  swakelola;  penyediaan  cadangan  bahan  material  perbaikan  jalan menjadi program  antisipasi terhadap perubahan kondisi jalan secara tiba-tiba sehingga dapat dilakukan langkah segera oleh unit reaksi cepat yang akan dibentuk, dibentuklah Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Kota Bandung.
6. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Aparatur
Pemerintah  Kota  Bandung  telah  memiliki  program  Akselerasi  Pembangunan Berbasis  Kolaborasi  yang  dilakukan  Bagian  Perekonomi  Setda  Kota  Bandung  dengan memperhatikan aspek-aspek transparansi anggaran yang masuk ke Pemerintah dan pola pembangunan  yang  harus  dilakukan  tidak  hanya  oleh  Pemerintah  saja,  namun  juga dengan bantuan dari masyarakat dan Pihak Swasta.
7. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri
8. Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasarana Kerja PNS
Adapun  beberapa  upaya  reformasi  birokrasi  yang  telah  dilakukan  Pemerintah Kota  Bandung  adalah:  Launching  SIP  (Sistem  Informasi  Pemerintahan),  Launching Hibah/ Bansos online, Menghapus tim penagih pajak lapangan, Launching penerimaan peserta  didik  baru,  Membentuk  TABG  (Tim  Ahli  Bangunan  Gedung),  Melaunching program anti korupsi/ gratifikasi, Memperbaiki rapor pelayanan publik, Melaunching e- Musrenbang ,  Launching  LAPOR,  Kota  pertama  yang  wajib  menggunakan  twitter  di semua  dinas,  Launching  unit  reaksi  cepat  tambal  jalan,  Launching  Puskesmas  24  jam
Jurnal Transformative, Vol. 3, Nomor 1, Maret 2017
untuk  warga  miskin,  Launching  Puskesmas  rawat  inap  untuk  penyakit  kronis, Memperbanyak barang/  jasa via e-catalog , Mengubah antrean  dokter di  RSUD Ujung Berung lewat SMS, Launching Smart City .
Selain  itu  Kemenpan  RB  telah  menilai  bahwa  reformasi  birokrasi  di  Kota Bandung  telah  dilaksanakan  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  pada  Penilaian  Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi berikut ini:
Sumber: http://pmprb.menpan.go.id/diunduh tanggal 27 Juni 2015:1.12 PM.
Reformasi birokrasi Kota Bandung saat ini berjalan baik. Kota Bandung, sudah mendapatkan  tiga  penghargaan  dari  KPK  untuk  kategori  antikorupsi  serta  perubahan rapor  dari  Ombusdman.  Menurutnya,  data  fakta  tersebut  pun  merupakan  bagian  dari reformasi birokrasi.

## Kesimpulan dan Saran
Pelaksanaan  Reformasi  Birokrasi  di  Kota  Bandung  telah  mengikuti  acuan road map reformasi  birokrasi  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  20  Tahun  2010  yang  meliputi  9  area perubahan.  Hal  ini  dilaksanakan  juga  sesuai  dengan  amanat  RPJMD  Kota  Bandung Tahun 2009-2013, sehingga pencapaiannya  ada  yang telah dan sedang berjalan dalam proses.  Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  ini  diharapkan  dapat  terkoordinasi  dan terintegrasi  dalam  koridor  arah  kebijakan,  tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkan.
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung
Oleh  karena  itu, roadmap reformasi  birokrasi  yang  visioner,  menyeluruh,  taktis,  dan terukur sangat diperlukan.
Berdasarkan  kesimpulan  di  atas,  kami  merumuskan  saran  sebagai  berikut: pertama,  Samakan  perspektif  terhadap  arah  kebijakan,  tujuan  dan  sasaran  reformasi birokrasi bagi seluruh jajaran aparatur Kota Bandung mulai dari tingkat manajer sampai pelaksana.  Kedua,  tingkatkan  komitmen  pimpinan  Pemerintah  Kota  Bandung  dalam melakukan  agenda  reformasi  birokrasi.  Ketiga,  hilangkan  tumpang  tindih  dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung terkait pelaksanaan reformasi birokrasi.keempat, tingkatkan kapasitas aparatur Pemerintah  Kota  Bandung  dalam  melaksanakan  tupoksinya  melalui  pendidikan  dan pelatihan.  Kelima,  tingkatkan  penggunaan  teknologi  informasi  dalam  proses penyelenggaraan  manajemen  pemerintahan  di  Kota  Bandung.  Keenam,  efektifkan transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  sumberdaya  aparatur  dan  pengelolaan keuangan  daerah  Pemerintah  Kota  Bandung.  Ketujuh,  tingkatkan  kualitas  pelayanan publik  yang  lebih  cepat,  murah,  aman,  dan  mudah  dijangkau)  oleh  Pemerintah  Kota Bandung.***

## Daftar Pustaka
Denzim,  Norman,  K  dan  Yvonna  S.  Lincoln.  (2005). Handbook  of  Qualitative Research . California: Sage Publications Inc.
Dwiyanto,  Agus.  (2005). Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik .
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Effendi,  Sofian. (2012). Reformasi Tata  Pemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara untuk  Mendukung  Demokratisasi  Politik  dan  Ekonomi  Terbuka .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Merriam,  Sharan  B.  (2009). Qualitative  Research,  A  Guide  to  Design  and Implementation. San Fransisco: John Wiley & Sons, Inc.
Mustafa, Delly. (2013). Birokrasi Pemerintahan . Bandung: Alfabeta.
Pramusinto,  Agus  dan  Erwan  Agus  Purwanto.  (2009). Reformasi  Birokrasi,
Kepemimpinan  dan  Pelayanan  publik:  Kajian  tentang  Pelaksanaan  Otonomi Daerah di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media.
Prasojo,  T  &  Kurniawan,  T.  (2008).  Reformasi  Birokrasi  dan Good  Governance : Kasus Best  Practice dari  Sejumlah  Daerah  di  Indonesia. Jurnal  Ilmu  Sosial  &
Politik.
Sedarmayanti.  (2009). Sumber Daya Manusia dan Produktifitas  Kerja . Bandung:  CV.
Mandar Maju.
Siswadi, Edi. (2012). Birokrasi Masa Depan: Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima . Bandung: Mutiara Press.
Thoha,  Miftah.  (2011). Birokrasi  Pemerintah  Indonesia  di  Era  Reformasi .  Jakarta: Kencana.
Tjokrowinoto,  Moeljarto  dkk.  (2011). Birokrasi  dalam  Polemik .  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar.
Dewi Kurniasi, dkk. Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Bandung