## THE INFLUENCE OF ORIGINAL REGIONAL INCOME AND GENERAL ALLOCATION FUNDS TO CAPITAL EXPENDITURE ON DISTRICTS / CITIES IN RIAU PROVINCE
Fadrul dan Eka Pariani Program Studi S1 Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia Jalan Jend. A. Yani No. 78-88 No. Telp. (0761) 24418 Pekanbaru 28127 Email: fadrulwf@gmail.com dan Ekapariani@gmail.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  effects  caused  by  the  variable  of  Original  Regional  Income  and General Allocation Fund on Capital Expenditure at Regency / City in Riau Province. Sampling technique in this research using purposive sampling technique. The population in this study consists of 10 districts and 2 cities in Riau Province. With observation period of research for 3 years, that is 2013 - 2015. The method of analysis used in  this  research  is  multiple  linear  regression  analysis  with  the  help  of  SPSS  Program.  From  the  results  of research  that  has  been  done,  simultaneous  regression  test  (Test  F)  shows  that  overall  has  a  significant significance  to  the  dependent  variable  (Capital  Expenditure).  Partial  regression  test  (T  test)  does  not  show significant  influence  to  Dependent  Variable  (Capital  Expenditure)  and  General  Allocation  Fund.  Breathing Influence in effect (R2) by both variables. Show the influence of 52,30% to working capital.
Keywords: Local Revenue, General Allocation Fund and Capital Expenditure.

## PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  pengaruh  yang  ditimbulkan  oleh  variabel  Pendapatan  Asli Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/  Kota  di  Propinsi  Riau.  Teknik pengambilan  sample  dalam  penelitian  ini  menggunakan  teknik  metode  purposive  sampling.  Populasi  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  10  Kabupaten dan 2  Kota  di  Propinsi  Riau.  Dengan  periode pengamatan  penelitian selama 3 tahun, yaitu 2013 – 2015. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear  berganda  dengan  bantuan  Program  SPSS.  Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan,  uji  Regresi simultan (Uji F) menunjukan bahwa seluruh variabel independen (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum)  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (Belanja  Modal).  Uji  regresi  Parsial (Uji  T)  menunjukan  Bahwa  Variabel  Independen  (Pendapatan  Asli  Daerah)  tidak  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  Variabel  Dependen  (Belanja  Modal)  dan  Dana  Alokasi  Umum  terdapat  Pengaruh  yang signifikan terhadap Belanja Modal. Besarnya pengaruh yang di timbulkan (R2) oleh kedua variabel independen menunjukan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan pengaruh sebesar 52,30%  terhadap belanja modal.
Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal .

## PENDAHULUAN
Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, berimplikasi pada terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah  kini  memiliki  kewenangan  yang  besar  untuk  merencanakan,  merumuskan,  dan  melaksanakan  kebijakan  serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduknya sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat  mengurangi kemiskinan di daerah (Jolianis, 2016).
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  APBD  menjadi  pedoman  dalam  menjalankan  aktivitas pemerintahan.  APBD  memuat  pendapatan  dan  pengeluaran  pemerintah  daerah.  Anggaran  pendapatan  dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah .
Amrozi (2013) dalam Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi menyatakan anggaran sektor publik pemerintah daerah  dalam  APBD  dapat  dilihat  kondisi  keuangan  suatu  Pemerintah  Daerah.  Pada  sisi  pendapatan,  dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dapat dilihat tingkat kemandirian suatu daerah,  dimana  semakin  tinggi  nilainya  semakin  tinggi  tingkat  kemandirian  keuangan  daerahnya.  Dengan tingginya  tingkat  kemandirian  suatu  daerah  sehingga  pemerintah  daerah    dapat  leluasa  mengalokasikan  dana untuk  pembangunan  daerah  melalui  belanja  modal.  Dari  sisi  pengeluaran  dapat  dilihat  kecendrungan  pola belanja  daerah,  apakah  suatu  daerah  cenderung  mengalokasikan  dananya  untuk  belanja  yang  terkait  dengan upaya peningkatan ekonomi, seperti belanja modal, atau untuk belanja yang sifatnya untuk pendanaan aparatur, seperti belanja pegawai.
Permasalahan  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  dalam  organisasi  sektor  publik  adalah  mengenai pengalokasian  anggaran.  Pengalokasian  anggaran  merupakan  jumlah  alokasi  dana  yang  di  gunakan  untuk masing-masing  program  kegiatan.  Dengan  sumber  daya  yang  terbatas,  Pemerintah  Daerah  harus  dapat mengalokasikan  penerimaan  yang  diperoleh  untuk  belanja  daerah  yang  bersifat  produktif  (Belanja  Modal). Belanja  daerah  merupakan  perkiraan  beban  pengeluaran  daerah  yang  dialokasikan  secara  adil  dan  merata  agar relatif  dapat  dinikmati  oleh  seluruh  kelompok  masyarakat  tanpa  diskriminasi,  khususnya  dalam  pemberian pelayanan umum (Kawedar, 2008).
Belanja  Modal  adalah  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembentukan  modal  yang  sifatnya menambah  aset  tetap/inventaris  yang  memberikan  manfaat  lebih  dari  satu  periode  akuntansi,  termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.
Alokasi  belanja  modal  didasarkan  pada  kebutuhan  daerah  akan  sarana  dan  prasarana,  baik  untuk kelancaran  pelaksanaan  tugas  pemerintah  maupun  untuk  fasilitas  publik  (Rumiyati,  2013).  Saragih  (2008), menyatakan  bahwa  pemanfaatan  belanja  daerah  hendaknya  dialokasikan  untuk  hal-hal  yang  produktif  seperti untuk  melakukan  aktivitas  pembangunan.  Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  Stine  (2009),  menyatakan  bahwa penerimaan  pemerintah  hendaknya  lebih  banyak  untuk  program-program  pelayanan  publik.  Felix  (2012) berpendapat  bahwa  Pemerintah  Daerah  semestinya  dapat  mengalokasikan  belanja  modal  yang  lebih  tinggi dibandingkan  belanja  rutin  yang  relatif  kurang  produktif.  Ketiga  pendapat  ini  menyiratkan  pentingnya mengalokasikan belanja daerah dalam hal ini belanja modal untuk berbagai kepentingan publik .
Pemerintah pusat terus menghimbau Pemerintah Daerah (PEMDA) agar persentasi belanja modal terus ditingkatkan  sebesar  30  persen  dari  total  APBD, ( dalam  artikel  situs  Kemendagri  pada  tanggal  11  Desember 2013 dengan alamat http://keuda.kemendagri.go.id/artikel/detail/41-belanja-modal-pemda-harus-capai-30- persen) ,  terlebih  dari  total  Belanja  Modal  yang  telah  dialokasikan,  sebagian    untuk  kepentingan  lembaga  atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Misalnya, bangunan kantor dan meubelair . Sementara persentase Belanja Modal  pada    Kabupaten/  Kota  di  Provinsi  Riau  dari  tahun  2013-2015  masih  banyak  yang  belum  memenuhi himbauan tersebut .
Sementara persentase Belanja Modal pada  Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau dari tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Data belanja modal merupakan data alokasi anggaran pada APBD,  sedangkan Total Belanja merupakan data realisasi belanja masing-masing daerah. Pada tahun 2013 dapat dilihat bahwa ada 5 (lima) kabupaten/  kota  yang  belum  memenuhi  himbauan  tersebut yaitu  Kuantan  Singingi,  Indragiri  Hilir,  Kampar  ,  Kota Pekanbaru dan Dumai. Pada tahun 2014 jumlah kabupaten/ kota yang belum memenuhi himbauan diatas berkurang , terdapat 2 (dua) kabupaten / kota yang belum memenuhi himbauan yaitu Kuantan Singingi dan Kabupaten Kampar. Sedangkan pada tahun 2015 ada 5 (lima) kabupaten/ kota yang belum memenuhi himbauan tersebut yaitu Kuantan Singingi, Kampar , Rokan Hulu , Rokan Hilir dan Dumai, bahkan Kabupaten Kampar persentasenya sangant kecil yaitu 18 %.
Data anggaran pada belanja modal ini memiliki persentase lebih besar dari pada data realisasi belanja modal pada kabupaten /kota di Provinsi Riau. Apabila data Belanja Modal yang dibandingkan maka persentasenya terhadap Total Belanja akan lebih kecil lagi.
Tabel 1. Data Kabupaten / Kota Di Provinsi Riau TA. 2013- 2015 (Dalam Jutaan Rupiah)
NO Kabupaten/Kota TO TAL BELANJA BELANJA MODAL Regency/City 2013 2014 2015 % THD TB % THD TB % THD TB 1 Kuantan Singingi 1.257.566       1.380.114       1.502.453 24% 26% 22% 2 Indragiri Hulu 1.467.620       1.736.011       1.373.078 32% 33% 38% 3 Indragiri Hilir 1.524.027       1.714.461       1.822.697 23% 30% 33% 4 Pelalawan 1.345.055       1.362.139       1.684.164 41% 58% 51% 5 Siak 2.263.619       2.647.678       2.690.439 32% 35% 46% 6 Kampar 2.114.899       2.498.985       2.543.966 23% 23% 18% 7 Rokan Hulu 1.422.404       1.374.147       1.373.078 30% 38% 27% 8 Bengkalis 3.686.421       3.544.642       4.546.130 56% 61% 42% 9 Rokan Hilir 2.281.576       1.821.224       2.128.433 56% 73% 22% 10 Kepulauan Meranti 1.002.663       1.142.707       1.205.638 52% 51% 35% 11 Pekanbaru 1.938.889       2.342.869       2.536.344 25% 38% 51% 12 D u m a i 1.212.894       1.291.017       1.044.125 26% 32% 23% Jumlah/ Total 21.517.632 22.855.994 24.450.546

## Sumber : Data Diolah
Infrastuktur  dan  sarana  prasarana  yang  ada  di  daerah  akan  berdampak  pada  pertumbuhan  ekonomi daerah.  Jika  sarana  dan  prasarana  memadai  maka  masyarakat  dapat  melakukan  aktivitas  sehari-harinya  secara aman  dan  nyaman  yang  akan  berpengaruh  pada  tingkat    produktivitasnya    yang  semakin    meningkat,    dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut.
Desentralisasi   fiskal  memberikan  kewenangan  yang  besar  kepada  daerah untuk menggali potensi yang  dimiliki  sebagai  sumber  pendapatan  daerah  untuk  membiayai      pengeluaran      daerah      dalam      rangka pelayanan      publik.      Berdasarkan  Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004,  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  lain-lain  PAD  yang  sah.  Peningkatan  PAD  diharapkan meningkatkan  investasi  belanja  modal  pemerintah  daerah  sehingga  kualitas  pelayanan  publik  semakin  baik tetapi  yang terjadi adalah peningkatan  pendapatan  asli  daerah  tidak  diikuti  dengan  kenaikan  anggaran  belanja lainnya.
Dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki, supaya bisa membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD)  (Wandira,  2012).  Infrastruktur  dan  sarana  dan  prasarana  merupakan  belanja  yang  termasuk pada belanja modal.
Setiap  daerah  mempunyai  kemampuan  keuangan  yang  tidak  sama  dalam  mendanai  kegiatan- kegiatannya,  hal  ini  menimbulkan  ketimpangan  fiskal  antara  satu  daerah  dengan  daerah  lainnya.  Oleh  karena itu,  untuk  mengatasi  ketimpangan  fiskal  ini  Pemerintah  mengalokasikan  dana  yang  bersumber  dari  APBN untuk mendanai kebutuhan  daerah  dalam  pelaksanaan  desentralisasi.
Salah  satu  dana  perimbangan  dari  pemerintah  adalah  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  yang pengalokasiannya  menekankan  aspek  pemerataan  dan  keadilan  yang  selaras  dengan  penyelenggaraan  urusan pemerintahan (UU 32/2004), melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan adanya transfer dana dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) ini, diharapkan  pemerintah daerah  bisa  lebih  mengalokasikan  PAD  yang  didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.
Oleh  karena  itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah  komposisi  belanjanya.  Selama  ini  belanja  daerah  lebih  banyak  digunakan  untuk  belanja  rutin  yang relatif kurang produktif.
Peneliti  sebelumnya  seperti  (Mentayani,  2013)  yang  meneliti  di  Kabupaten  dan  Kota  di  Kalimantan memperoleh hasil yaitu PAD dan DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan (Sugiarthi, 2014) yang  meneliti di  daerah Kabupaten Buleleng  memperoleh  hasil PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
Berdasarkan  perumusan  masalah  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  maka  tujuan  penelitian  ini adalah:  Untuk  menganalisa  pengaruh    signifikan    pendapatan    asli  daerah  (PAD)  terhadap  belanja  modal  pada Pemerintahan  Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Riau.  Menguji  pengaruh  signifikan  dana  alokasi  umum  (DAU) terhadap belanja modal pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Riau.
Sehubungan  dengan hal tersebut, maka judul penelitian ini adalah: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan  Dana  Alokasi  Umum  Terhadap  Belanja  Modal  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Riau  Periode  2013  - 2015.”

## TINJAUAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut Mardiasmo (2007), Pendapatan  Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan  yang diperoleh dari  sektor pajak daerah,  retribusi  daerah  hasil  perusahaan  milik  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah.  Sedangkan  menurut  UU  No.  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut Pendapatan Asli Daerah  adalah  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan”.
Adapun  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  33  Tahun 2004 yaitu sebagai berikut.

## Pajak Daerah
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  Daerah  bagi  sebesar- besarnya kemakmuran rakyatnya

## Retribusi Daerah
Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagian  pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Mardiasmo  (2007Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

## Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Undang-undang  mengizinkan  pemerintah  daerah  untuk  mendirikan  Badan  Usaha  Milik  Daerah  (BUMD). BUMD ini bersama sektor swasta atau Asosiasi Pengusaha Daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi daerah  sehingga  dapat  menunjang  kemandirian  daerah  dalam  pembagunan  perekonomian  daerah.  Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: (1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD. (2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN. (3) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

## Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
Lain-lain  pendapatan  yang  sah  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  belanja  daerah  dapat  diupayakan  oleh daerah  dengan  cara-cara  yang  wajar  dan  tidak  menyalahi  peraturan  yang  berlaku.  Hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  menurut  objek  pendapatan  yang  mencakup:  (1)  Hasil  penjualan kekayaan  daerah  yang tidak  dipisahkan.  (2)  Jasa  giro.  (3)  Pendapatan  Bunga.  (4)  Pendapatan  denda  atas  keterlambatan  pelaksanaan pekerjaan. (5) Pendapatan denda pajak. (6) Pendapatan denda retribusi. (7) Dan lain-lain.

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Menurut  Mardiasmo  (2007),  “Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  perimbangan  dalam  rangka  untuk pemerataan  kemampuan  keuangan  antar  daerah”.  Sedangkan  menurut  Halim  (2008),  “Dana  Alokasi  Umum (DAU)  adalah  dana  yang  berasal  dari  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  (APBN)  yang  dialokasikan dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  daerah  untuk  membiayai  kebutuhan  pengeluarannya  dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.
Dana alokasi umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Dana alokasi umum ini dimaksudkan untuk menggantikan transfer berupa subsidi daerah otonom dan inpres. Adapun tujuan dari transfer ini adalah untuk menutup kesenjangan fiskal ( fiscal gap ) dan pemerataan kemampuan fiscal antara daerah dan pusat dan antar daerah. Sehingga dana alokasi umum tiap daerah  tidak  akan  sama  besa  rnya.  Daerah  yang  mempunyai  pendapatan  asli  daerah  rendah  akan  mendapatkan dana  alokasi  umum  yang  tinggi,  dan  begitu  juga  sebaliknya  daerah  yang  mempunyai  pendapatan  asli  daerah tinggi akan mendapatkan dana alokasi umum yang rendah.
Menurut  UU  No.  33  tahun  2004  tentang  perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah, jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

## Belanja Modal
Belanja  modal  digunakan  untuk  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam  rangka  pembelian/pengadaan  atau pembangunan  aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  12  (dua  belas)  bulan  untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, seperti
dalam  bentuk  tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung  dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan  jaringan,  dan  aset  tetap lainnya.
Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.91/PMK.06/2007  tentang  Bagan  Akun  Standar  (BAS) menyebutkan  bahwa  belanja  modal  merupakan  pengeluaran  anggaran  yang  digunakan  dalam  rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.
Indikator  variabel  belanja  modal  antara  lain:  Belanja  Tanah,  Belanja  Peralatan  dan  Mesin,  Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Lainnya .

## METODE PENELITIAN

## Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini  adalah seluruh data PAD, DAU, Belanja Modal Kota dan  Kabupaten di Provinsi Riau yang meliputi 10 daerah Kabupaten dan 2 daerah Kota sehingga daerah total populasi adalah 12 daerah.

## Teknik Penarikan Sampel
Sampel  adalah  bagian  dari  populasi  yang  mempunyai  karakteristik  dianggap  dapat  mewakili  keseluruhan populasi (Sugiyono, 2012). Teknik sampling yang digunakan adalah teknik full sampling, yaitu semua populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2013 – 2015.

## Definisi Operasional  Variabel Penelitian
Variabel  merupakan  jumlah  yang  terukur  yang  dapat  bervariasi  atau  mudah  berubah  (sesuatu  yang  dapat membedakan  atau  mengubah  nilai)  (Kuncoro,  2010).  Untuk  mempermudah  pengukuran  variabel  penelitian, maka  peneliti  membutuhkan  pengukuran  dan  definisi  operasional  dari  variabel-variabel  yang  akan  diteliti. Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  adalah  belanja  modal,  sedangkan  variabel  independennya  adalah Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum.  Untuk  menganalisis  hubungan  antara  variabel  terikat  dan variabel bebas digunakan model persamaan regresi berganda.
Berikut ini pembahasan definisi operasional yang menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

## Variabel Dependen
Belanja Modal adalah untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset  tetap  berwujud  yang  mempunyai  nilai  manfaat  lebih  dari  12  (duabelas)  bulan  untuk  digunakan  dalam kegiatan  pemerintahan  (Dalam  Permendagri  No.  59  tahun  2007),  seperti  dalam  bentuk  tanah,  peralatan  dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

## Variabel Independen
Pendapatan asli daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber dari sektor pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelola  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  pendapatan  lain  -lain  yang  sah. Rumus untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu:
PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)    adalah  dana  transfer  dari Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  yang bersumber  dari  APBN  yang  dialokasikan  Kepada  Pemerintah  Daerah  dengan  tujuan  pemerataan  kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanaii kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.(UU Nomor 33  Tahun  2004).  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  diperoleh  dengan  melihat  dari  Dana  Perimbangan  yang  ada  di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah.

## Teknik Analisis Data Analisis Deskriptif
Metode deskriptif  menurut Sugiyono (2012) adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dalam analisis deskriptif ini akan menjelaskan tentang analisis deskriptif masing-masing variabel dan analisis deskriptif statistik.

## Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas
Pengujian  normalitas  memiliki  tujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi,  variabel  penganggu  atau residual  memiliki  distribusi  normal.  Seperti  diketahui  bahwa  uji  t  mengasumsikan  bahwa  nilai  residual mengikuti  distribusi  normal.  Kalau  asumsi  ini  dilanggar  maka  uji  statistik  menjadi  tidak  valid  untuk  jumlah sampel kecil.
Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S).  Jika  hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan  nilai  signifikan  diatas  0,05  maka  data residual  terdistribusi  dengan  normal.  Sedangkan  jika  hasil Kolmogrov-Smirnov menunjukkan  nilai  signifikan dibawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal.

## Uji Multikolinearitas
Uji  Multikorelasi  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  hubungan  di  antara  variabel  bebas  memiliki  masalah multikorelasi (gejala  multikolinearitas) atau tidak. Multikorelasi adalah  korelasi  yang sangat tinggi atau  sangat rendah yang terjadi pada hubungan di antara variabel bebas. Multikorelasi dapat dilihat dari nilai VIF ( variance- inflating factor). Jika VIF < 10, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi (Sarjono dan Julianita, 2011:70).

## Uji Autokorelasi
Menurut Wijaya dalam Sarjono dan Julianita (2011:80), uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi  linier  ada  korelasi  antara  kesalahan  pengganggu  ( disturbance  term– ed)  pada  periode  t  dan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya (t-1). Apabila terjadi korelasi maka hal tersebut menunjukkan adanya problem autokorelasi.

## Uji Heteroskedastisitas
Menurut  Wijaya  dalam  Sarjono  dan  Julianita  (2011:66),  heterokedatisitas  menunjukkan  bahwa  varians  tabel tidak sama  untuk  semua pengamat/observasi. Jika  varians dari residual  suatu pengamatan ke pengamatan  yang lain tetap maka disebut homokedatisitas. Model regresi yang baik adalah terjadi homokedatisitas dalam model, atau dengan perkataan lain tidak terjadi heterokedatisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedatisitas, yaitu dengan melihat scatterplot.

## Analisis Regresi Linier Berganda
Metode  Analisis  regresi  linier  berganda  merupakan  suatu  metode  statistik  yang  digunakan  untuk  mengetahui pengaruh  antara  dua  variabel  yaitu  variabel  bebas  (Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  alokasi  Umum)  dan variabel  terikat  (Belanja  Modal).  Pengaruh  antara  keduanya  ini  akan  diformulasikan  ke  dalam  persamaan (Sugiyono, 2012).
Ada dua persamaan regresi, persamaan regresi adalah:
Y = α + b1X1+ b2X2 + e Dimana : Y   = Belanja Modal a = Konstanta X1 = PAD X2 = DAU b1b2 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X e = Error term

## Uji Model (F)
Uji simultan  dilakukan dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel, dengan tingkat keyakinan 95%. Adapun kriteria keputusan yang di ambil sebagai berikut:
Jika Fhitung > Ftabel Maka Ha Di terima dan Ho di tolak. Jika Fhitung < Ftabel Maka Ha Di tolak  dan Ho di terima.

## Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel- variabel  independen  dalam  menjelaskan  variasi  variabel  dependen  amat  terbatas.  Nilai  yang  mendekati  satu berarti  variabelvariabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang  dibutuhkan  untuk  memprediksi variasi variabel dependen.

## Pengujian Hipotesis (Uji t)
Dibagi menjadi dua: (1) Pengujian hipotesis pertama. Pengujian hipotesis pertama digunakan untuk mengetehui apakah  variable  independent  mempunya  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variable  dependen  yaitu  antara Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Belanja  Modal.  (2)  Pengujian  hipotesis  kedua.  Pengujian  hipotesis  kedua
digunakan  untuk  mengetehui  apakah  variable  independent  mempunya  pengaruh  yang  signifikan  terhadap variable dependen yaitu antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Normalitas
Sumber : Data Olahan
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas
Berdasarkan  keterangan  gambar  di  atas,  titik  menyebar  disekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

## Uji Multikolinearitas
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 3331468.887 931498.939 3.576 .006 PAD 1.601 .910 .405 1.760 .112 .999 1.001 DAU -1.274 .500 -.586 -2.547 .031 .999 1.001
Sumber : Data Olahan
Berdasarkan Tabel  diatas tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel Variance Inflation Factors (VIF) di bawah  10  dengan  angka tolerance yang  menunjukkan  nilai  lebih  dari  0,10.  Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  model  yang  terbentuk  tidak  terdapat  adanya  gejala  multikolinearitas  antar  variabel  independen  dalam model regresi.

## Uji Autokorelasi
Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .723 a .523 .417 1093196.19641 1.702 a. Predictors: (Constant), DAU, PAD b. Dependent Variable: BELANJA MODAL

## Sumber : Data Olahan
Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson tabel di atas, nilai DW untuk kedua variabel independen adalah 1,702 yang berarti  nilai  DW  berada  diantara  -2  sampai  +2  sehingga  dapat  disimpulkan  tidak  terdapat  autokorelasi  dalam model penelitian ini.
Uji Heterokedasitas
Sumber : Data Olahan Gambar 2. Hasil Uji Heterokedasitas
Berdasarkan  grafik scatterplot diatas  ini terlihat  titik  menyebar  secara  acak,  tidak  membentuk  sebuah  pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.
Dari  hasil  uji  asumsi  klasik  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  semua  uji  telah  terpenuhi.  Artinya,  model regresi terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan terdistribusi normal.

## Analisis Regresi Linier Berganda

## Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 3331468,887 931498,939 3,576 ,006 PAD 1,601 ,910 ,405 1,760 ,112 DAU -1,274 ,500 -,586 -2,547 ,031 a. Dependent Variable: BELANJA MODAL
Sumber : Data Olahan
Koefisien regresi dapat diperoleh dari Tabel 4, persamaan regresi yang  diperoleh adalah:
Belanja Modal =  3.333.468,887 + 1.601 x1 – 1.274 x2 + e
Angka  konstanta  sebesar  3.333.468,887  menyatakan  bahwa  bila  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana Alokasi Umum nilainya 0, maka Belanja Modal nilainya adalah sebesar 3.333.468,887.
Koefisien  regresi  untuk  X1  sebesar  1.601  artinya  adalah  jika  variabel  independent  lain  nilainya  tetap dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  sebagai  variabel  X1  mengalami  kenaikan  1  %  maka  Belanja  Modal  akan mengalami  kenaikan sebesar  1.601. Nilai positif pada koefisien tersebut artinya terjadi hubungan positif antara Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dengan  Belanja  Modal  (BM).  Semakin  naik  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) maka Belanja Modal (BM) akan naik.
Koefisien regresi untuk X2 yang negatif (-1.274) artinya adalah jika variabel independent lain nilainya tetap dan Dana Alokasi umum (DAU) mengalami penurunan sebesar 1.274. Nilai negatif pada koefisien tersebut artinya terjadi hubungan negatif antara Dana Alokasi umum (DAU) dengan Belanja Modal (BM). Semakin naik Dana Alokasi umum (DAU) maka Belanja Modal (BM) akan turun.

## Uji F (Model)
Tabel 5. Hasil Uji Uji F Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 1 Regression 11810933878525.639 2 5905466939262.819 4.941  .036 b Residual 10755701314549.280 9 1195077923838.809 Total 22566635193074.918 11
a. Dependent Variable: BELANJA MODAL b. Predictors: (Constant), DAU , PAD Sumber : Data Olahan
Dari Tabel di atas, diperoleh nilai uji F hitung sebesar 4.941 > F tabel sebesar 4,26 dan signifikan pada 0,036  <  0,05.  Dengan  demikian  H0  di  tolak  dan  Ha  di  terima  yang  berarti  semua  variabel  independen (  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Alokasi  Umum)  secara  simultan  merupakan  penjelas  yang  signifikan terhadap variabel dependen (Belanja Modal).
Dari hasil penelitian terbukti secara simultan jika semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang diperoleh maka semakin tinggi juga  yang dialokasikan untuk belanja  modal.  Begitu juga dengan Dana Alokasi Umum,  semakin  besar  Dana  Alokasi  Umum  yang  diberikan  Pemerintah  Pusat  ke  Pemerintah  Daerah  maka semakin besar juga persentasi Belanja Modal daerah tersebut.

## Koefisien Determinasi (R2)

## Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .723 a .523 .417 1093196.19641 1.702 a. Predictors: (Constant), DAU , PAD b. Dependent Variable: BELANJA MODAL
Sumber : Data Olahan
Berdasarkan  perhitungan  nilai  tersebut  diatas  di  peroleh  ini  maka  Koefisien  Determinasi  (R2)  sebesar 0.523.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pertumbuhan  PAD  dan  DAU  memberikan  pengaruh  sebesar  52,30% terhadap  belanja  modal.  Sedangkan  sisanya  sebesar  47,7%  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti dalam penelitian ini.

## Pengujian Hipotesis (Uji t)
Pengujian hasil penelitian hipotesis pertama
Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis Pertama
Model t Sig. 1 (Constant) 3.576 .006 Pendapatan Asli Daerah 1.760 .112

## Sumber : Data Olahan
Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4.10 di atas di peroleh nilai Thitung sebesar 1,760 dan Ttabel sebesar 2,262 (Thitung < Ttabel) dan Pvalue sebesar 112 > 0.05. maka hasil penelitian ini menyatakan maka H0 diterima dan  H1  ditolak.  Artinya,  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Belanja Modal.
Dari  hasil  penelitian  semakin  tinggi  Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh  kepada  besar  dan kecilnya alokasi untuk Belanja Modal pada kabupaten /kota di Provinsi Riau.

## Pengujian Hasil Penelitian Hipotesis Kedua
Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis Kedua
Model t Sig. 1 (Constant) 3.576 .006
Dana Alokasi Umum -2.547 .031

## Sumber : Data Olahan
Dari hasil uji hipotesis pada tabel 4.11 di atas di peroleh nilai Thitung sebesar – 2.547 dan Ttabel sebesar - 2,262 (Thitung > Ttabel) dan Pvalue sebesar 0.031 < 0.05. maka hasil penelitian ini menyatakan maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya, Terdapat pengaruh yang signifikan antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
Dari  hasil  penelitian  semakin  tinggi  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  kepada  besar  dan  kecilnya alokasi untuk Belanja Modal pada kabupaten /kota di Provinsi Riau.

## Pembahasan

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah  Terhadap Belanja Modal
Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  dari  hasil  daerah  itu  sendiri,  misalnya  Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Pendapatan dari  Laba  Perusahaan  Daerah  dan  lain-lain  Pendapatan  Yang  Sah  (Mardiasmo,  2007).  Seperti  yang  di  ketahui bahwa Belanja  modal termasuk dari bagian kelompok belanja langsung  merupakan bagian dari balanja daerah. Sesuai  dengan  hasil  penelitian  diatas,  maka  semakin  besar  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  diperoleh  maka  akan semakin  besar  pula  dana  yang  harus  di  salurkan  lewat  belanja  langsung  untuk  melakukan  aktivitas  pemerintah dan  program-program  pembangunan  daerah.  Namun  hal  itu  belum  tentu  sepenuhnya  terjadi  kenaikan  pada belanja modal karena belanja modal hanya bagian dari kelompok belanja langsung dari belanja daerah.
Hasil penelitian pengaruh Pendapatan Asli Daerah  terhadap Belanja Modal adalah bahwa tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah  terhadap Belanja Modal.
Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arwati & Hadiati (2013), Sugiarthi  &  Supadmi  (2014),  Martini  &  Suwendra(2014)  dan  Jaya  &  Dwirandra  (2014)    serta  Aditiya  (2017) yang  menemukan  bukti  empiris  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  positif  terhadap  Belanja  Modal. Dengan pemahaman bahwa peningkatan atau penurunan tingkat Pendapatan Asli Daerah tidak atau belum tentu terjadi peningkatan dalam belanja modal pemerintah Kota/ Kabupaten di Propinsi Riau.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal
Pernyataan (Halim, 2008) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang besifat umum dari Pemerintah  Pusat  kepada  Pemerintah  Daerah  untuk  mengatasi  ketimpangan  horizontal  yang  bertujuan  utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi  Umum  yang  diperoleh  Pemerintah  Daerah  dari  Pemerintah  Pusat,  maka  akan  semakin  tinggi  pula Belanja Modal.
Hasil  penelitian  pengaruh  Dana  Alokasi  Umum terhadap  Belanja  Modal  adalah  bahwa  terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ricardo  (2012),  Sugiarthi  & Supadmi (2014), Martini & Suwendra (2014)  serta penelitian Adyatma (2015) menyatakan ada hubungan yang positif antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Dengan pemahaman bahwa apabila belanja modal menurun  maka  dapat  dipastikan  bahwa  belanja  langsung  juga  akan  menurun  karena  belanja  modal  merupakan kelompok dari belanja langsung dari pada Belanja Daerah.

## PENUTUP
Dari Hasi uji hipotesis pertama maka hasil penelitian ini menyatakan maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/ kota di Propinsi Riau.
Dari hasil uji hipotesis kedua maka hasil penelitian ini menyatakan maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya,  Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  Dana  Alokasi  umum  terhadap  Belanja  Modal  pada kabupaten/ kota di Propinsi Riau.
Bagi  pemerintah  daerah  agar  dapat  berusaha  untuk  mengoptimalkan  tingkat  pendapatan  asli  daerah misalnya dengan membentuk peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah secara jelas dan tegas ataupun dengan  memberikan  kesempatan  bagi  putra-putra  daerah  untuk  mengelola/bekerjasama  dengan  pihak  -pihak yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerah , sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan  sebaik  mungkin  dan  hal  ini  berarti  bahwa  pendapatan  asli  daerah  akan  semakin  meningkat  dan tingkat  ketergantungan  terhadap  transfer  dari  pusat  juga  semakin  berkurang  sehingga  otonomi  daerah  dapat berjalan dengan baik.
Selanjutnya bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota di Propinsi Riau, dapat lebih memprioritaskan untuk  mengalokasikan  kepada  Belanja  Modal  dari  setiap  Penerimaan  Asli  Daerah.  Karena,  Belanja  Modal merupakan  pengeluaran  atau  belanja  yang  dilakukan  pemda  yang  bersifat  produktif  dan  jangka  panjang dibandingkan Belanja Rutin yang sifatnya konsumtif dan jangka pendek.
Hendaknya  penelitian  selanjutnya  menggunakan  variabel  yang  lebih  lengkap,  agar  lebih  dapat melakukan  generalisasi  atas  hasil  penelitian.  Misalnya  dengan  menambah  rentang  waktu  yang  diteliti  dan memperluas obyek penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian akan datang diharapkan lebih lengkap dan  bervariasi  dengan  menambah  variabel  independen  lain  baik  ukuran-ukuran  atau  jenis-jenis  penerimaan Pemerintah  Daerah  lainnya,  maupun  variabel  non  keuangan  seperti  kebijakan  pemerintah,  kondisi  makro ekonomi. Variabel yang bisa ditambahkan antara lain Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

## DAFTAR RUJUKAN
Amrozi,  Akhmad  Imam.2013. Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) Terhadap  Alokasi  Belanja  Pemerintah  Daerah.  Jurnal  Ilmu  &  Riset  Akuntansi Vol.  2  No.  9.  Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
Arwati Dini, Novita Hadiati.2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum  Terhadap  Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013). ISBN: 979-26-0266-6.
Felix, Olurankinse. 2012. Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria . Journal of Accounting and Taxation , 4(1), pp: 1-6.
Halim,  Abdul.  2008. Bunga  Rampai  Manajemen  Keuangan  Daerah. UPP-AMP YKPN. Yogyakarta.
Jolianis.  2016. Analisis  Pengaruh  PAD,  DAU  dan  DAK  Terhadap  Kemiskinan  Pada  Kabupaten/Kota  Di Provinsi  Sumatera  Barat  Dengan  Pertumbuhan  Ekonomi  Sebagai  Variabel  Intervening, Journal  of Economic and Economic Education, Vol.4, No. 2, Hal. 34-57. Kawedar,  Warsito,  Abdul  Rohman,  dan  Sri  Handayani.  2007. Akuntansi  Sektor  Publik:  Pendekatan Penganggaran Daerah dan Akuntansi Keuangan Daerah . UNDIP. Semarang.
Mardiasmo. 2007. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Andi. Yogyakarta. Mentayani.  2013. Pengaruh  Pendaptan  Asli  Daerah  Dana  Alokasi  Umum  Dan  Sisa  Lebih  Pembiayaan anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota Dan Kabupaten di Pulau Kalimantan.Jurnal InFestasi Vol. 9 No. 2 Desember 2013 91-102.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59. 2007. Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Riduawan & Kuncoro, 2010, Metode Kuantitatif : Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi . Edisi Kelima. UUP STIM YKPN. Yogyakarta Saragih, Juli, Panglima, 2008, Desentralisasi  Fiskal  dan  Keuangan  Daerah  dalam  Otonomi . Ghalia Indonesia, Jakarta.
Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita, 2011. SPSS vs LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset . Salemba Empat. Jakarta
Stine,  W.  Oates,  2009, Fiscal  Decentralization  and  Economic  Growth  in  China . Economic  Development  and Cultural Change. Vol 49. Hal: 1- 21. Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung.
Sugiarthi,  Ni  Luh  Dwi  Eka  Rini.  2014. Pengaruh  PAD,  DAU,  Dan  Silpa  Pada  Belanja  Modal  Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 477- 495 ISSN: 2302-8556  .
UU  RI.  2004. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004    tentang  Perimbangan  Keuangan antara Pusat dan Daerah.
UU RI.2009 . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
Wandira, Arbie Gugus. 2013. Pengaruh  PAD, DAU, DAK, dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal . ISSN 2252-6765.