## ALTERNATIF PENDUKUNG KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN BAGI WISATAWAN ASAL TIONGKOK DI INDONESIA
Tony Mirwanto Politeknik Imigrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM RI

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  sebuah  alternatif  dalam  rangka  mendukung  kebijakan  Bebas  Visa Kunjungan  (BVK)  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Republik  Indonesia.  Alternatif  yang  dimaksud  adalah dengan mewajibkan para wisatawan, khususnya wisatawan asal Tiongkok yang akan menggunakan fasilitas BVK untuk menggunakan Biro Perjalanan resmi tertentu yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia. Dalam penelitian ini  dibahas  tentang  bagaimana  hubungan  kemitraan  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Tiongkok  dalam pembangunan di bidang kepariwisataan Indonesia, dan bagaimana skema alternatif yang digunakan dalam rangka mencegah  pelanggaran  Izin  Tinggal  yang  sering  dilakukan  oleh  Wisatawan  asal  Tiongkok.  Penelitian  ini menggunakan metode kualitatif.  Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, hubungan kemitraan di bidang pariwisata  antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Tiongkok  mengalami  kemajuan  yang  signifikan,  hal  ini dibuktikan  dengan  dikeluarkannya  beberapa  kali  kebijakan  yang  memberikan  kemudahan  untuk  memasuki Wilayah  Indonesia  bagi  Wisatawan  asal  Tiongkok;  dan kedua skema  alternatif  yang  digunakan  dengan mengambil konsep dari penyelenggaraan Umrah yang memberangkatkan Warga Negara Indonesia ke luar negeri, menjadi  konsep  mendatangkan  Wisatawan  Asing  ke  Indonesia.    Besar  harapan  apabila  skema  tersebut  dapat dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga tindak pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal yang selama ini didominasi oleh Warga Negara Tiongkok dapat dikurangi jumlahnya.
Kata Kunci : Bebas Visa Kunjungan Wisata, Biro Perjalanan Resmi, Penyalahgunaan Izin Tinggal

## Abstract
This study aims to provide an alternative in order to support the Visit Visa Free (BVK) policy issued by the Government of the Republic of Indonesia. The alternative is to require tourists, especially tourists from China who will use BVK facilities to use certain official Travel Agencies appointed by the Government of Indonesia. In  this  study  discussed  how  the  partnership  relationship  between the  government  of Indonesia  and  China  in development  in  the  field  of  tourism  in  Indonesia,  and  how  alternative  schemes  are  used  in  order  to  prevent violations of Residence Permits that are often carried out by tourists from China. This study uses a qualitative method. The results of the study concluded that: first, the partnership relationship in the tourism sector between the Indonesian government and China experienced significant progress, this was evidenced by the issuance of several policies that provided convenience for entering the Indonesian territory for tourists from China; and the two alternative schemes used by taking the concept of the implementation of Umrah which dispatched Indonesian citizens abroad, became the concept of bringing foreign tourists to Indonesia. The expectation is that the scheme can be stated in the form of legislation, so that the crime of Abuse of Residence Permit which has been dominated by Chinese Citizens can be reduced in number.
Keywords: Tourist Visit Visa, Official Travel Bureau, Abuse of Stay Permit
PENDAHULUAN Latar Belakang Kekayaan alam Indonesia berupa
keanekaragaman  bahasa,  suku  bangsa,  keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan  sejarah,  seni,  dan  budaya  didukung dengan  letak  geografis  yang  strategis    merupakan sumber  daya  dan  “modal”  untuk  meningkatkan kemakmuran  dan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia sebagaimana  terkandung  dalam  Pancasila  dan dicita-citakan  dalam  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Potensi  sumber  daya  dan  modal  yang  ada  tersebut
perlu dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan  kepariwisataan  yang  ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan  lapangan  kerja  bagi  Warga  Negara  Indonesia, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia, serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antarbangsa.
Saat  ini  Negara  Indonesia  sedang  berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara atau devisa, adapun  salah  satu  sektor  yang  sedang  digencarkan sejak tahun 2015 adalah sektor Pariwisata ( tourism ).
Pemerintah  Indonesia  memiliki  rencana  strategis jumlah  wisatawan  mancanegara  yang  masuk  ke Indonesia  di  tahun  2019  bisa  mencapai  target sebesar 20 (dua puluh) juta wisatawan 1 . Keseriusan Pemerintah  Indonesia  dalam  mengembangkan sektor  pariwisata,  dapat  dilihat  dari  laporan  WEF (World  Economic  Forum) dimana  posisi  Indonesia di  tahun  2017  yang  berada  di  peringkat  42, meningkat  8  poin  dari  peringkat  sebelumnya  di tahun 2015 2 .
Dalam  Pasal  1  angka  (3),  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan, disebutkan bahwa: 3 “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata  dan  didukung  berbagai  fasilitas  serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”
Berdasarkan  pengertian  tersebut,  maka  dapat dijelaskan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kepariwisataan  harus  dapat  dilaksanakan  dan mendapat  dukungan  dari  segenap  masyarakat, pengusaha, maupun pemerintah.
Selama tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan  mancanegara  ke  Indonesia  mencapai 14,04  juta  kunjungan  atau  naik  21,88%  dibanding jumlah  kunjungan  selama  2016  yang  tercatat sejumlah  11,52  juta  kunjungan 4 .  Selanjutnya  pada tahun  2018,  Kementerian  Pariwisata  menetapkan Top 5 dari 14 pasar utama wisatawan mancanegara yang  masuk  ke  Indonesia  berdasarkan  kriteria 3  S (size,  sustainability,  dan  spending) ,  yang  mana negara  Tiongkok  pada  tahun  2018  tercatat  sebagai negara yang memilki jumlah kunjungan wisatawan tertinggi    dengan  rincian  periode  bulan  Januari sampai  dengan  November  2018  jumlah  kunjungan mencapai  1,9  juta  wisman,  dengan  pertumbuhan atau sustain/ growth sebanyak 42.2%, dan spending sebesar  USD1,94  Miliar 5 .  Destinasi  favorit  yang dipilih oleh wisman yang berasal dari Tiongkok  di Indonesia  antara  lain  adalah  Bali,  Jakarta,  dan Kepulauan Riau 6 .
Pada  tanggal  10  maret  2016,  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun
1 Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019
2 World Economic Forum , The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Ranking (Insight Report: The Travel &Tourism Competitiveness Report, 2017).
3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
4 Badan Pusat Statitistik, “Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara/ Intenational Visitor Arrival Statistic ”, Tahun 2017
5 https: //kominfo.go.id/content/detail/12577/ kemenpar- tetapkan-top-five-pasar-utama- wisman/0/berita, diakses 9 Mei 2019
2016  tentang  Bebas  Visa  Kunjungan  yang didalamnya  memuat  sebanyak  169  (seratus  enam puluh  sembilan)  negara  yang  dibebaskan  atau dikecualikan  dari  kewajiban  untuk  memiliki  Visa Kunjungan yang secara umum tujuan dikeluarkannya  kebijakan  tersebut  adalah  untuk meningkatkan  perekonomian  negara  dan  secara khusus adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. 7
Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016 tentang  Bebas  Visa  Kunjungan  (BVK)  ini  sendiri sebenarnya  sudah  mengalami  3  (tiga)  tahap perubahan  dari  tahap pertama ,  Peraturan  Presiden Nomor  69  Tahun  2015  tentang  Bebas  Visa Kunjungan  dengan  mengesahkan  30  (tiga  puluh) negara  yang  mendapatkan  fasilitas,  dimana  posisi Tiongkok  berada  di  nomor  urut  1.  Tahap kedua Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang perubahan  Peraturan  Presiden  Nomor  69  Tahun 2015  dengan  mengesahkan  70  (tiga  puluh)  negara yang mendapatkan fasilitas, dimana posisi Tiongkok berada  di  nomor  urut  52.  Tahap ketiga Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 dengan mengesahkan 169 (seratus enam puluh) negara yang mendapatkan  fasilitas  Bebas  Visa  Kunjungan. Untuk  lebih  jelasnya  diuraikan  dalam  tabel  1 berikut:
Negara Tiongkok sendiri merupakan salah satu negara  yang  berada  di  nomor  urut  161  dari  daftar negara  yang  mendapatkan  fasilitas  Bebas  Visa Kunjungan  dalam  Peraturan  Presiden  Republik Indonesia  Nomor  21  Tahun  2016  tentang  Bebas Visa  Kunjungan.  Selama  pemberlakuan  kebijakan tersebut  dari  tahun  2016  hingga  2017,  tercatat jumlah wisatawan mancanegara asal Tiongkok yang masuk ke Wilayah Indonesia menempati urutan ke 2 (dua)  terbesar  setelah  Malaysia.  Sebagaimana ditunjukkan data dari Badan Pusat Statistik yang di uraikan pada tabel 1 dibawah ini 8 :
6 Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit. P, C, S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Parawisata Indonesia Pada Asean Economic Community. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vo.8 (2): 163 – 176. doi: 10.15408/ ess.v8i2.5928.
7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Indonesia, 2016).
8 Badan Pusat Statistik, Perkembangan Pariwisata Dan Transportasi Nasional Desember 2018 , n.d., https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/01/1543/jumlah- kunjungan-wisman-ke-indonesia-desember-2018-mencapai-1- 41-juta-kunjungan.html.
Tabel 1. Peringkat Negara Dengan Wisatawan Terbanyak ke Indonesia No Negara Jan-Des 2017 Jan-Des 2018 1 Malaysia 2.121,9 2.501,6 2 Tiongkok   2.093,2 2.137,5 3 Singapura  1.554,1 1.768,6
Besarnya  minat  wisatawan  mancanegara  asal Tiongkok  ke  Indonesia  ini  selain  karena  adanya pemberlakuan  Bebas  Visa  Kunjungan  selama  30 (tiga puluh) hari, juga diantaranya dipengaruhi  oleh: pertama berbagai  promosi  yang  gencar  dilakukan oleh  Kementerian  Pariwisata, kedua ketertarikan wisatawan  terhadap  destinasi  laut  dan  pantai  yang banyak  jumlahnya  di  Indonesia, ketiga biaya  yang dikeluarkan untuk berwisata di Indonesia termasuk low cost budget. Banyaknya wisatawan mancanegara  asal  Tiongkok  yang  berwisata  ke Indonesia  tersebut,  seharusnya  dapat  memberikan kontribusi  atau  manfaat  yang  baik  bagi  Indonesia, seperti  misalnya: pertama mempererat  hubungan antara bangsa dan negara Indonesia dengan negara Tiongkok, kedua sebagai  negara  destinasi  maka Indonesia  memperoleh  devisa  ( spending ), ketiga “ menggairahkan” perekonomian negara Indonesia.
Selain  dari  dampak  positif  yang  ditimbulkan bagi  Indonesia,  masuknya wisatawan mancanegara asal  Tiongkok  tersebut  pada  kenyataannya  juga memiliki  dampak  negatif.  Pada  tahun  2018, Ombudsman  RI  merilis  laporan  Triwulan  II  yang mana  hasil  dari  penelitian  yang  dilakukan  selama bulan  Juni  hingga  Desember  2017  di  7  (tujuh) Provinsi  di  Indonesia,  yakni  DKI  Jakarta,  Jawa Barat,  Banten,  Sulawesi  Tenggara,  Papua  Barat, Sumatera Utara, dan kepulauan Riau, menunjukkan bahwa terdapat banyak temuan Tenaga Kerja Asing (TKA)  illegal  yang  tidak  memiliki  Izin  yang menunjukkan lemahnya pengawasan TKA oleh Tim Pengawasan  Orang  Asing  (Tim  Pora)  dan menyarankan  agar  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  mengevaluasi kembali  kebijakan  bebas  visa  untuk  membatasi masuknya  TKA  ilegal 9 .  Hal  tersebut  tentu  menyita perhatian  publik  terkait  maraknya  oknum  Warga Negara  Tiongkok  yang  menyalahgunakan  Izin Tinggal  Kunjungan  yang  berasal  dari  Bebas  Visa Kunjungan  (BVK)  dimana  tujuan  awal  pemberian Izin  Tinggalnya  sebagai  wisatawan,  namun  pada akhirnya justru disalahgunakan untuk bekerja secara tidak sah atau illegal di Indonesia.
9 Laporan Triwulan II (Jakarta, 2018), https://www.ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=LTR.
10 Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21
Orang asing yang yang menyalahgunakan atau melakukan  kegiatan  yang  tidak  sesuai  dengan maksud  dan  tujuan  pemberian  Izin  Tinggal  yang diberikan  kepadanya  dapat  dikategorikan  sebagai sebuah  pelanggaran  Keimigrasian  atau  tindak pidana  Keimigrasian.  Sebagai  sebuah  pelanggaran Keimigrasian,  maka  tindakan  penyalahgunaan  Izin Tinggal  tersebut  dapat  dikenakan  Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Undang-Undang Nomor 6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian.  Selanjutnya, sebgai  sebuah  tindak  pidana  Keimigrasian,  maka tindakan  penyalahgunaan  Izin  Tinggal  oleh  orang asing tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  122,  Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Menurut data dari Direktorat Jenderal Imigrasi dari kurun waktu Januari - Desember tahun 2016 dan Januari – Februari Tahun 2017, menunjukkan bahwa negara  Tiongkok  merupakan  negara  yang  warga negaranya  paling  banyak  dikenakan  Tindakan Administratif  Keimigrasian  dengan  rincian  yang diperlihatkan dalam tabel 2 berikut: 10
Tabel 2.
Peringkat Negara-Negara Dengan Tindakan
Administrasi Keimigrasian Tahun  2017 No. Negara Jumlah 1 Tiongkok 1.849 2 Afgnistan 664 3 Bangladesh 421 4 Vietnam 213 5 Malaysia 246 6. Somalia 198 7. Iran 183 8. Irak 181 9. Philipina 184 10. India 182
Dari  tabel  diatas  dapat  diilihat  bahwa  warga negara  asal  Tiongkok  menempati  posisi  pertama atau  sekitar  24,72%  dari  beberapa  negara  lainnya yang  warga  negaranya  dikenakan  Tindakan Administratif  Keimigrasian.  Padahal  seyogyanya, berdasarkan  kebijakan  selektif (Selective  Policy) yang  dianut  oleh  negara  Indonesia,  setiap  Orang Asing yang masuk dan berada di Wilayah Indonesia,
Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum vol 11, pp 263-285,2017.
haruslah  dapat  memberikan  manfaat  serta  tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum 11 . Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah Indonesia untuk  meningkatkan  devisa  Negara  dalam  rangka mengurangi dampak negatif dari sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum orang asing yang  melakukan  wisata  di  Indonesia.  Penulis mencoba untuk menawarkan sebuah alternatif yang dapat mendukung kebijakan Bebas Visa Kunjungan, yakni dengan menekan jumlah pelanggaran ataupun tindak  pidana  Keimigrasian  melalui  sebuah  sistem penyelenggaraan  wisata  berbasis  Biro  Perjalanan resmi. Adapun  rumusan  masalah  dalam  penelitian ini adalah: pertama, bagaimana hubungan kemitraan antara  pemerintah  Indonesia  dengan  Tiongkok dalam  pembangunan  di  bidang  kepariwisataan Indonesia,  dan kedua bagaimana  skema  alternatif yang digunakan dalam rangka mencegah pelanggaran Izin Tinggal yang sering dilakukan oleh Wisatawan asal Tiongkok?
Selanjutnya,  penelitian  ini  memiliki  tujuan pertama ,  untuk  mengetahui  bagaimana  hubungan kemitraan  antara  pemerintah  Indonesia  dengan Tiongkok dalam pembangunan di bidang kepariwisataan  Indonesia,  dan kedua bagaimana skema  alternatif  yang  digunakan  dalam  rangka mencegah  pelanggaran  Izin  Tinggal  yang  sering dilakukan oleh Wisatawan asal Tiongkok.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan
Dalam  penelitian  ini  digunakan  pendekatan kualitatif  yakni  dengan  memberikan  gambaran, penjelasan,  dan  analisis  terhadap  masalah  yang dibahas.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  dilakukan  melalui kajian  kepustakaan  yaitu  melalui  penelusuruan, identifikasi,  dan  menginventarisasi  buku-buku, literatur,  artikel,  jurnal,  penelitian  ilmiah,  serta laman  internet  yang  ada  kaitannya  dalam penelitian ini.
3. Teknik Analisa Data
Kajian  ini  menggunakan  teknik  analisis  data model interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles  dan  Huberman  yaitu  melakukan  reduksi data  terhadap  data  yang  sudah  diverifikasi,  lalu dilakukan  penyajian  data,  dan  kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.
11 Penjelasan Umum, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
12 Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis

## PEMBAHASAN
Konsep Umum Wisatawan Asing Asal Tiongkok Dalam perkembangannya, kepariwisataan dunia terus menunjukkan  peran  strategisnya  dalam menggerakkan perekonomian dunia. United Nation World Tourism Organization (UNWTO) menyebut kepariwisataan  sebagai  salah  satu  sektor  dengan ekonomi  terbesar  dunia  dengan  pertumbuhan tercepat,  bahkan  pertumbuhan  jumlah  kunjungan wisatawan  mancanegara  ke  negara  berkembang diperkirakan  dua  kali  lebih  cepat  dibanding  ke negara  maju 12 .  Tahun  2012,  negara  berkembang hanya menguasai 47% pangsa pasar wisman, tetapi pada  tahun  2030,  diperkirakan  57%  pangsa  pasar akan  dikuasai  negara  berkembang  dengan  jumlah kunjungan melampaui 1 miliar orang 13 . Pemerintah Indonesia  menanggapi  hal  tersebut  dengan  serius, salah  satunya  adalah  dengan  menggencarkan promosi  dengan  membentuk Visit  Indonesia Tourism  Office  (VITO) di  beberapa  negara  di  luar negeri  dan  merumuskan  kebijakan  yang  dapat mendukung  para  wisatawan  mancanegara  untuk menjadikan  Indonesia  sebagai  destinasi  utama wisatanya.
Wisatawan  asing (Foreign  Tourist )  adalah Orang  asing  yang  melakukan  perjalanan  wisata, yang datang memasuki suatu negara lain yang bukan merupakan  Negara  di  mana  ia  biasanya  tinggal 14 . Berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  di  Indonesia,  istilah  bagi  wisatawan  yang datang  dari  luar  negeri,  diistilahkan  sebagai Wisatawan  Asing.  Kata  tersebut  merupakan gabungan  dari  2  (dua)  istilah,  yakni  “Wisatawan” dan  “Orang  Asing”.    Menurut  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Pasal 1  angka (2), definisi Wisatawan adalah orang yang melakukan  wisata .  Sedangkan  menurut  Undang- Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal  1  angka  (9),  definisi Orang  Asing  adalah orang  yang  bukan  warga  negara  Indonesia . Gabungan  dari  kedua  istilah  selanjutnya  dikenal dengan  sebutan  Wisatawan  Asing  atau  Wisatawan Mancanegara  (Wisman).  UNWTO  mendefinisikan wisatawan mancanegara  sebagai setiap orang  yang melakukan perjalanan ke suatu negara di luar negara tempat tinggalnya, kurang dari satu tahun, didorong oleh suatu tujuan utama (bisnis, berlibur, atau tujuan pribadi  lainnya),  selain  untuk  bekerja  dengan penduduk negara yang dikunjungi 15 .  Perlu diketahui bahwa  terdapat  dua  kategori  tentang  tamu mancanegara,  yaitu: pertama, Wisatawan (tourist) adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit
13 Ibid.
14 A. Hari Karyono, Kepariwisataan (Jakarta: Grasindo, 1997).
15 https://data.go.id/tentang, diakses 9 Mei 2019
24  jam,  akan  tetapi  tidak  lebih  dari  12  (dua  belas) bulan  di  tempat  yang  dikunjungi  dengan  maksud kunjungan, contohnya: berlibur, rekreasi, mengunjungi  teman  atau  keluarga,  belajar  atau pelatihan, kesehatan  olah raga. keagamaan, belanja, transit,  dan  lain-lain. Kedua ,            Pelancong (Excursionist) adalah  setiap  pengunjung  yang tinggal kurang dari dua puluh empat jam di tempat yang dikunjungi (termasuk setiap pengunjung yang tiba di suatu negara dengan kapal/ cruise passenger atau  kereta  api  dimana  mereka  tidak  menginap  di akomodasi yang tersedia di negara tersebut) 16 .
Tiongkok  merupakan  negara  yang  baru memperbolehkan  warga  negaranya  bepergian  ke luar negeri semenjak tahun 1983 dimana pada saat itu  untuk  pertama  kalinya  pemerintah  Tiongkok membuat  kebijakan Approved  Destination  Status (ADS), yakni program di mana negara-negara yang ditetapkan  sebagai  tujuan  yang  disetujui  dapat memasarkan  wisata  kelompok  liburan  di  daratan Cina  bekerja  sama  dengan  agen  perjalanan  yang disetujui pemerintah 17 .  Dampak Kebijakan ADS ini baru dapat dirasakan oleh Indonesia semenjak tahun 2002,  dimana  pada  saat  itu  pemerintah  Indonesia melalui  kementerian  Pariwisata  baru  mendapatkan izin  untuk  mempromosikan  destinasi  wisata Indonesia di negara Tiongkok.
Berdasarkan  data  dari  buku  tahunan  statistik China  tahun  2018,  didapatkan  data  bahwa  jumlah wisatawan outbound Tiongkok  yang  melakukan perjalanan  keluar  wilayah  negaranya  semenjak tahun  2014  sampai  tahun  2017  mengalami peningkatan  setiap  tahunnya.  Dengan  rincian sebagai berikut : 11.659,32 kali perjalanan,  12.786 kali perjalanan, 13.513 kali perjalanan, dan 14.272, 74 kali perjalanan (lihat Tabel 3) 18 :
16 https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html, diakses 9 Mei 2019
17 Sumner La Arita; Edmonds Christopher; Croix and Mak James, “Impact of Approved Destination Status on Chinese Travel Abroad: An Econometric Analysis,” Tourism Economics 17 (5), no. Hawai (2011): 983–996, https://www.researchgate.net/publication/233563442_Impact_ of_Approved_Destination_Status_on_Chinese_travel_abroad_ An_econometric_analysis.

## Tabel 3.
Selain  itu  terdapat  perbedaan  karakteristik antara wisatawan Tiongkok dan wisatawan lainnya. Jika  membandingkan  wisatawan  Tiongkok  dengan wisatawan  dari  negara-negara  barat,  penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik  antara  wisatawan  Tiongkok  dan wisatawan  dari  negara-negara  barat.  Para  peneliti mengamati  bahwa  adanya  perbedaan  nilai  ini disebabkan oleh perbedaan budaya 19 . Bagi wisatawan Tiongkok, pemandangan dunia dinikmati melalui  penglihatan,  penilaian  makanan  didorong oleh  rasa  yang  berbeda  dan  pengaruh  tradisional, dan  interaksi  sosial  dalam  kelompok  sangat  kuat, juga menyebabkan rasa ingin tahu untuk mengenal orang  lain  di  luar  kelompok  sendiri 20 .  Perbedaan yang paling signifikan adalah kemandirian wisatawan  Tiongkok  yang  besar,  didorong  oleh meluasnya penggunaan media sosial dan kemampuan untuk terus meningkatkan kemampuan berhahasa Inggris 21 . Kemitraan Pemerintah Indonesia dalam

## Penyelengaraan Wisatawan Asal Tiongkok
Dalam  pidato  yang  pernah  disampaikan  pada tahun  2016  di  Hotel  Clarion  -  Makassar,  Presiden Republik  Indonesia,  Joko  Widodo,  menyatakan keingingan agar Indonesia dapat menggenjot 20 juta turis ke Indonesia pada tahun 2019 dengan berbagai
18 China Statistics Press, China Statistical Yearbook , 2018,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/indexeh.htm.
19 Xiaoxiao Fu, Xinran Y Lehto, and Liping A. Cai, “Culture-Based Interpretation of Vacation Consumption. Journal of China Tourism Research” 8 (2012): 320–333, https://doi.org/10.1080/19388160.2012.704250.
20 Ibid 21 Wolfgang Georg Altr, “The Second Wave of Chinese Outbound Tourism” 10 (2013): 126–133,
https://doi.org/10.1080/21568316.2013.800350.
11659.32 12786 13513 14272.74 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 2014 2015 2016 2017
Jumlah Wisatawan Tiongkok ke Luar Negeri (Tahun 2014 - 2017)
Jumlah Wisatawan (per 10.000 kali perjalanan)
cara  dan  upaya. 22 Pada  kesempatan  yang  sama, Presiden  Joko  Widodo  juga  melihat  peluang Indonesia  menarik  wisatawan  asal  Tiongkok  yang mencapai  150  juta  wisatawan  per  tahun  yang mayoritas bepergian ke Amerika Serikat dan Eropa, sebanyak  10  juta  turis  asal  Tiongkok  dari  jumlah tersebut dapat didatangkan ke Indonesia. Dari pidato Presiden  tersebut  tentunya  mempertegas  bahwa mendatangkan  wisatawan  asal  Tiongkok  menjadi prioritas  utama  di  bidang  kepariwisataan.  Dalam rangka mewujudkan amanat Presiden tersebut maka diperlukan suatu strategi tertentu dalam pengimplementasiannnya,  adapun  strategi  yang digunakan  adalah  dengan  melakukan  kerjasama dengan  menjalin  Kemitraan.    Definisi  Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih  keuntungan  bersama  dengan  prinsip  saling membutuhkan dan saling membesarkan 23 .
Awal  mula  datangnya  wisatawan  asing  asal Tiongkok, dimulai dari adanya kemitraan khusus di bidang  pariwisata  antara  Indonesia-Tiongkok. Kemitraan  antara  Indonesia  dengan  Tiongkok  ini telah  dimulai  semenjak  tahun  2001,  dimana  pada saat itu diselenggarakan pertemuan bilateral tingkat Kepala  Pemerintahan  antara  Indonesia  dengan Tiongkok (yang diwakili oleh Perdana Menteri, Zhu Rongji). Pertemuan tersebut diselenggarakan tanggal 7-9 November 2001 dan menghasilkan lima nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU)  antara    lain  di  bidang: kerjasama  pertanian,  Persetujuan  Penghindaran Pajak  Berganda  (P3B),  kebudayaan,  persetujuan mengenai pengaturan kunjungan wisatawan Indonesia-Cina,  dan  persetujuan  pemberian  hibah sebesar  40  juta  Yuan 24 .    Adapun  tindak  lanjut  di bidang  pariwisata  pada  tahun  2002,  Indonesia mendapatkan persetujuan dari pemerintah Tiongkok perihal Approved  Destination  Status (ADS). Kemudian  pada  tahun  2005  hubungan  bilateral kedua  negara  semakin  intensif,  hal  tersebut dibuktikan  dengan    diadakannya  “ Indonesia  Solo Exhibition 2005 ”  sebagai  ajang  peningkatan kerjasama  Strategis  Indonesia-Tiongkok.  Kegiatan ini  diselenggarakan  sebagai  tindak  lanjut  dari kunjungan  Pemerintah  Indonesia  sebelumnya  di tahun  yang  sama  ke  negara  Tiongkok,  dimana dalam  kunjungan  Presiden  RI  ke  Tiongkok  pada
22 Amirullah, “Jokowi Targetkan 20 Juta Turis, Ini Yang Akan Dilakukan,” Tempo.Co . 23 Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000)
24 Sukamdi Sahid and Gitorsardjono, Dinamika Hubungan Indonesia-Tiongkok Di Era Kebangkitan Asia (Jakarta:
Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Cina, 2006).
bulan Juli 2005 tersebut telah ditandatangani 2 (dua) perjanjian  di  bidang  perekonomian  dari  5  (lima) perjanjian  yang  bertujuan  untuk  mendorong perdagangan,  investasi  dan  kunjungan  wisatawan kedua Negara 25 .  Selanjutnya, pada tanggal 26 Mei 2006  dibentuk Joint  Commission  Tourism  Meeting Indonesia-RRC )  dalam  rangka  realisasi  aksi  dari Kemitraan Strategis antara Indonesia-Cina di bidang kebudayaan  dan  pariwisata.    Salah  satu  hasil  dari pertemuan  tersebut  adalah  disepakatinya  negara Tiongkok sebagai subjek negara yang dapat masuk ke  Wilayah  Indonesia  dalam  rangka  Kunjungan Wisata dengan menggunakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa  On  Arrival/  VOA) ,  yang dituangkan  dalam  Peraturan  Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor:  M.02-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang perubahan Keputusan Menteri Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI  Nomor:  M.04- IZ.01.10  Tahun  Tahun  2003  tentang  Visa Kunjungan Saat Kedatangan.  Visa Kunjungan Saat Kedatangan  yang  selanjutnya  disingkat  dengan VKSK adalah Visa Kunjungan atas kuasa Direktur Jenderal  Imigrasi  yang  diberikan  kepada  Warga Negara Asing pada saat tiba di wilayah Indonesia 26 . Pada  saat  pemberlakuan  Kebijakan  ini,  Visa  dapat diberikan  ketika  orang  asing  (warga  negara  asal Tiongkok)  yang  bertujuan  untuk  melakukan kegiatan  wisata di  Indonesia. Setibanya  di  bandara (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) yang telah ditentukan.
Dalam  perkembangannya  semenjak  tahun 2007,  Tiongkok  selalu  menjadi  subjek  dari  Visa Kunjungan  Saat  Kedatangan  (VKSK).  Bahkan, semenjak tahun 2015 Tiongkok menjadi salah satu negara  yang  menjadi  subjek  Bebas  Visa  (BVK) hingga saat ini. Sebagaimana diuraikan pada tabel 3 di bawah ini:
25 “Indonesia Solo Exhibition 2005: Ajang Peningkatan Kemitraan Strategis Indonesia -- Tiongkok” (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2005), http://www.kemendag.go.id/files/html/2005/08/22/indonesia- solo-exhibition-2005-ajang-peningkatan-kemitraan-strategis- indonesia-t-id1-1353754134.html.
26 Pasal 1, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Nomor : M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
Tabel 4.
Perubahan Peraturan Pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK)
Kepada Wisatawan Asal Tiongkok Sampai Dengan  Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan (BVK) Tahun 2007-2016 No Nama Peraturan Jumlah Subjek Negara Nomor Urut Negara Tiongkok 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02- IZ.01.10 Tahun 2007 tentang tentang perubahan
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.04- IZ.01.10 Tahun Tahun 2003 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan 30 Negara 50 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01- GR.01.06 Tahun 2010 Visa Kunjungan Saat Kedatangan 64 Negara 50 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-03- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan 65 Negara 50 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 65 Negara 50
Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan 5
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor  19  Tahun 2012 tentang Perubahan  Keempat atas Peraturan Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06  Tahun 2010  tentang  Visa Kunjungan Saat Kedatangan 65 Negara 50 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor  26  Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06  Tahun 2010  tentang  Visa Kunjungan Saat Kedatangan 65 Negara 50 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06  Tahun 2010  tentang  Visa Kunjungan Saat Kedatangan 68 Negara 50
8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Menteri  Hukum  dan Hak  Asasi  Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06  Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan 69 Negara 50 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06  Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan 70 Negara 50 11 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH- 01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan 71 Negara 50 27 Supriadi Purwanto and Wang Ling, “Analisis
Perilaku Wisatawan Tiongkok Di Luar Negeri: Sebuah Studi Literatur” 20 (2016): 57,
http://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEkonomi/article/view/ 1896.
12
Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan 30 Negara 1
13
Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan 70 Negara 52 14 Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan 169 negara 161
Kebijakan bebas visa pada dasarnya diberikan untuk memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan  asing,  sambil  terus  mempromosikan pembangunan  pariwisata  yang  berkelanjutan  di Indonesia.  Walaupun  pemerintah  akan  kehilangan sejumlah besar biaya visa dari kebijakan bebas visa tersebut,  tetapi  pariwisata  domestik  dan  industri terkait  bisa  mendapatkan  penghasilan  lebih  dari sektor  lainnya,  seperti  makanan,  akomodasi,  dan belanja 27 .
Dengan  mempertimbangkan  asas  timbal  balik dan  asas  manfaat,  maka  Pemerintah  Indonesia hingga saat ini telah mengeluarkan kebijakan yang dapat  mendukung  peningkatan  kerjasama  dengan negara Tiongkok. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016 tentang  Bebas  Visa  Kunjungan.  Pada  tahun  yang sama,    Pemerintah  Indonesia  melalui  Kementerian Pariwisata RI menjalin kerjasama strategis  dengan salah  satu  perusahaan  layanan web asal  Tiongkok yang  bernama “ Baidu ” untuk  mempromosikan wisata  Indonesia 28 .  Bentuk  strategi  promosi pariwisata yang digunakan antara lain adalah dengan menggunakan: Search  Engine  Marketing  (SEM) , Display  Ads ,  dan  melalui  program  mendatangkan
28 http://www.kemenpar.go.id/post/kementerian- pariwisata-bekerjasama-dengan-baidu-untuk-menarik-wisman- tiongkok, diakses 10 Mei 2019
high-end  China  Key  Opinion  Leader (KOL) 29 .
Sehingga  para  calon  wisatawan  asal  Tiongkok tersebut  dapat  dengan  lebih  mudah  mencari  tahu tentang  tujuan  destinasi  wisatanya  di  Indonesia, melakukan  pemesanan  ( booking ),  dan  melakukan pembayaran ( payment ) melalui website .
Penyalahgunaan  Izin  Tinggal  oleh  Oknum Wisatawan Asal Tiongkok
Terkait  keberadaan  dan  kegiatan  orang  asing yang  berwisata  ke  Indonesia,  terdapat  beberapa peraturan  perundang-undangan  yang  mengaturnya. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan, memberikan definisi Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu  untuk  tujuan  rekreasi,  pengembangan pribadi,  atau  mempelajari  keunikan  daya  tarik wisata  yang  dikunjungi  dalam  jangka  waktu sementara 30 . Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian mengkategorikan wisatawan  mancanegara  sebagai  Orang  Asing tertentu pengguna Visa Kunjungan atau orang asing yang  dikecualikan  dari  dari  kewajiban  memiliki Visa  untuk  masuk  ke  Wilayah  Indonesia 31 . Peraturan  Presiden  Nomor  21  Tahun  2016  tentang Bebas Visa Kunjungan memberikan Fasilitas Bebas Visa Kunjungan kepada Orang Asing dalam rangka Wisata di Wilayah Indonesia selama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang, serta dialihstatuskan  menjadi  Izin  Tinggal  lainnya 32 . Orang  Asing  yang  melakukan  kegiatan  wisata selama  berada  di  Wilayah  Indonesia  wajib mematuhi  segala  peraturan  perundang-undangan yang  berlaku  di  Indonesia,  selain  itu  juga  tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang membahayakan  dan/atau  mengganggu  ketertiban umum.  Pelanggaran  terhadap  hal  tersebut  akan berakibat kepada Orang Asing (wisatawan mancanegara)  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian maupun  sanksi  pidana  Keimigrasian.  Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  75  ayat  (1)  dan  (2),  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian,  dapat berupa:  detensi,  deportasi,  maupun  dimasukkan namanya  ke  dalam  daftar  penangkalan.  Sedangkan tindak  pidana  Keimigrasian  yang  dimaksud  adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 122 huruf (a), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,  berupa  orang  asing  yang  dengan
29 ttps://ekonomi.bisnis.com/read/20180810/12/826579/baidu- perkuat-kemitraan-dengan-kemenpar-lewat-strategi-sem-dan- display-ads, diakses 10 Mei 2019
30 Pasal 1  angka (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
31 Pasal 38  angka (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pemberian  Izin  Tinggal  kepadanya  yang  dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
Penyelenggaraan  wisata  mancanegara  di Indonesia,  khususnya  yang  berasal  dari  Tiongkok masih  menyisakan  permasalahan.    Hal  tersebut tentunya bertolak belakang dari tujuan penyelenggaraan  awal  pariwisata,  sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yakni:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat
c. menghapus kemiskinan;
d. mengurangi pengangguran;
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumberdaya;
f. memajukan kebudayaan;
g. mengangkat citra bangsa;
h. memupuk cinta tanah air;i.memperkukuh jati diri bangsa; dan
j. mempererat persahabatan negara.
Pada  dua  tahun  belakangan  ini,  terdapat permasalahan  yang  berkembang  di  masyararakat, yakni  banyaknya  temuan  perihal  oknum  Warga Negara Tiongkok yang masuk Indonesia menggunakan modus dengan berpura-pura menjadi wisatawan  dan  menggunakan  fasilitas  Bebas  Visa Kunjungan,  namun  pada  akhirnya  melakukan penyalahgunaan  Izin  Tinggal  yang  diberikan  dan menjadi Tenaga Kerja Asing (TKA) Illegal sebagai buruh  kasar (Unskilled  Labour) di  Indonesia.    Hal ini  dibuktikan  oleh  permintaan  salah  satu  dari Anggota  Komisi  X  DPR  Muslim  yang  meminta kepada  Menteri  Pariwisata  Arief  Yahya  untuk melaporkan  kunjungan  wisatawan  Tiongkok  setiap bulannya. Hal ini dalam kaitan menyikapi keresahan masyarakat, yang terusik dengan kedatangan Tenaga Kerja  Asing  (TKA)  dari  Tiongkok 33 .  Dalam perkembangannya berdasarkan temuan Ombudsman RI di tahun 2018, diperoleh temuan bahwa salah satu kebijakan  yang  diindikasikan  menjadi  penyebab banyaknya  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia adalah kebiakan Bebas Visa, yang mana pada awalnya para TKA asal Tiongkok tersebut berpura-pura masuk ke Indonesia sebagai  wisatawan  dengan  menggunakan  fasilitas bebas  visa  kunjungan,  namun  justru  pada
32 Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
33 http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15225, diakses 10 Mei 2019
kenyataannya mereka bekerja di dalam negeri secara ilegal 34 .  Berdasarkan Tabel 2 pada Latar Belakang, diperlihatkan  data  bahwa  warga  negara  asal Tiongkok  menempati  posisi  teratas  dalam  hal pelanggaran Keimigrasian yang selanjutnya dikenakan  Tindakan  Administratif  Keimigrasian. Wacana  mendatangkan  wisatawan  asing  asal Tiongkok  yang  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  bagi  negara  Indonesia,  justru    berdampak merugikan.  Berdasarkan temuan Ombudsman RI di tahun  2018,  diperoleh  temuan  bahwa  salah  satu kebijakan  yang  diindikasikan  menjadi  penyebab banyaknya  Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  asal Tiongkok  yang  masuk  ke  Indonesia  adalah kebijakan Bebas Visa, yang mana pada awalnya para TKA asal Tiongkok tersebut berpura-pura masuk ke Indonesia sebagai wisatawan dengan menggunakan fasilitas  bebas  visa  kunjungan,  namun  justru  pada kenyataannya mereka bekerja di dalam negeri secara illegal 35 .      Atau  dengan  kata  lain  oknum  Warga Negara  Tiongkok  yang  masuk  Indonesia  dengan modus  berpura-pura  menjadi  wisatawan  dan menggunakan  fasilitas  Bebas  Visa  Kunjungan, namun  pada  akhirnya  melakukan  penyalahgunaan Izin  Tinggal  yang  diberikan  dan  menjadi  Tenaga Kerja  Asing  (TKA) Illegal sebagai  buruh  kasar (Unskilled Labour) di Indonesia.
Dari  sisi  Undang-Undang  Ketenagakerjaan. Hal tersebut tentunya melanggar ketentuan sebagaimana  peraturan  perundang-undangan  yang dimaksud dalam Pasal 42, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, diantaranya:
1) Setiap  pemberi  kerja  yang  mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari;
2) Pemberi  kerja  orang  perseorangan  dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing;
3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  tidak  berlaku  bagi perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatik dan konsuler;
4) Tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
5) Tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.
6) Tenaga  kerja  asing  sebagaimana  dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis dan
34 https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam- temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta- lapangan?page=all, diakses 10 Mei 2019.
tidak  dapat  di  perpanjang  dapat  digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.
Dimana  pelanggaran  terhadap  ketetentuan tersebut  dapat  dikenakan  pidana  sebagaimana dimaksud dalam pasal 185, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni:
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  42  ayat (1) dan  ayat  (2),  Pasal 68,  Pasal  69  ayat  (2), Pasal  80,  Pasal  82,  Pasal  90  ayat  (1),  Pasal 143,  dan  Pasal  160  ayat  (4)  dan  ayat  (7), dikenakan  sanksi  pidana  penjara  paling singkat  1  (satu)  tahun  dan  paling  lama  4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00  (seratus  juta  rupiah)  dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
(2) Tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.
Selain itu dari sisi Undang-Undang Keimigrasian.    Tindakan  Penyalahgunaan  Izin Tinggal  di  Indonesia,  baik  pelaku  dan  yang menyuruh  atau  memberi  kesempatan.  Termasuk dalam kategori tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  122  huruf  (a),  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni: Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah):
a. setiap  orang  asing  yang  dengan  sengaja menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan kepadanya;
b. setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan  kepada  Orang  Asing  untuk menyalahgunakan  atau  melakukan  kegiatan yang  tidak  sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan pemberian  Izin  Tinggal  yang  diberikan kepadanya.
Skema Alternatif Penyelengaraan Wisata
Berbasis Biro Perjalanan Resmi bagi Wisatawan

## Asal Tiongkok
Untuk  dapat  mengatasi  dampak  negatif  yang ditimbulkan  sebagai  akibat  dari  pelanggaran  atau Tindak
Pidana Keimigrasian berupa penyalahgunaan  Izin  Tinggal  yang  salah  satunya berasal  dari  Bebas  Visa  Kunjungan  tersebut, maka ditawarkan sebuah alternatif sebagai sebuah bentuk pencegahan  dan  sebagai  deteksi  dini  tehadap kemungkinan atau potensi pelanggaran
35
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/08273131/enam- temuan-ombudsman-soal-kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta- lapangan?page=all, diakses 10 Mei 2019.
Keimigrasian.  Alternatif  yang  ditawarkan  adalah berupa  proses  identifikasi  dan  penunjukan  Biro Perjalanan resmi tertentu yang memenuhi syarat dan ketentuan  yang  ditentukan  oleh  Pemerintah Indonesia dan Tiongkok.
Dalam  pelaksanaannya,  khusus  bagi  orang asing  asal  Tiongkok  yang  akan  menggunakan fasilitas  Bebas  Visa  Kunjungan  harus  melalui registrasi  di  Biro  Perjalanan  yang  telah  ditentukan sebelumnya  dan  selama  berada  di  Indonesia, keberadaan  serta  kegiatan  orang  asing  tersebut dibawah  penjaminan  Biro  Travel  resmi  tersebut (sebagai  Penjamin).  Perihal  Penjaminan  oleh  Biro Perjalanan resmi ini sendiri dilaksanakan berdasarkan  Pasal  1  angka  26  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yakni Penjamin  adalah  orang  atau  Korporasi  yang bertanggung  jawab  atas  keberadaan  dan  kegiatan Orang  Asing  selama  berda  di  Wilayah  Indonesia . Sehingga  dari  bunyi  pasal  tersebut  Biro  Travel sebagai Korporasi dapat menjadi Penjamin terhadap Orang  Asing  yang  didatangkannya  ke  Wilayah Indonesia, dalam rangka berwisata.
Konsep  bepergian  atau  melakukan  perjalanan antar  negara  dalam  rangka  wisata  melalui  biro perjalanan  resmi  seperti  ini,  sebenarnya  bukan  hal yang  baru  di  Indonesia.    Hal  tersebut  sebenarnya telah  dilaksanakan  terhadap  calon  jemaah  umrah yang  akan  diberangkatkan  dari  Indonesia  ke  Arab Saudi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama  RI  Nomor  8  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Ibadah  Umrah.    Untuk  dapat memberangkatkan calon jemaah umrah, Pemerintah Indonesia menunjuk Biro Perjalanan Resmi tertentu atau  diistilahkan  dengan  Penyelenggara  Perjalanan Ibadah  Umrah  (PPIU).  Biro  Perjalanan  tersebut bertanggung  jawab  dalam  memberikan  pelayanan mulai  dari  bimbingan  ibadah  umrah;  transportasi Jemaah;  akomodasi  dan  konsumsi;  kesehatan Jemaah;  perlindungan  Jemaah  dan  petugas  umrah; dan administrasi dan dokumentasi umrah.
Berkaitan dengan
Keimigrasian, PPIU
bertanggung jawab terhadap kepengurusan dokumen  perjalanan,  visa,  dan    jangka  waktu  izin tinggal  jemaah  di  negara  tujuan.    Dalam  peraturan tersebut  juga secara  khusus  mengatur  bahwa  PPIU bertindak sebagai provider visa dengan kewajiban: mentaati ketentuan peraturan perundangan- undangan  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi; memastikan pelayanan adiministrasi akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi; memastikan pengurusan visa  Jemaah  hanya  kepada  PPIU;  memastikan pengurusan  Jemaah  yang  meninggal  dan/atau
36 Pasal 27 ayat 2, Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah
mengalami  sakit  dan  dirawat  di  Arab  Saudi dan/atau di negara transit, dan sampai kembali ke tanah  air;  memastikan  tiket  Jemaah  ke  dan  dari Arab  Saudi;  dan  memastikan  asuransi  perjalanan Jemaah;  dan  melaporkan  pengurusan  visa  kepada Direktur  Jenderal  paling  lama  10  (sepuluh)  hari sejak  visa  diterbitkan 36 .  Dari  Peraturan  Menteri tersebut  terdapat  beberapa  ketentuan  yang  harus dipenuhi  oleh  PPIU  dan  memilki  tanggung  jawab terhadap  para  jemaah  umrah  asal  Indonesia  dari sebelum diberangkatkan (pra keberangkatan) seperti: layanan administrasi, konsumsi, akomodasi, transportasi.    Berada  di  Arab  Saudi  seperti apabila layanan asuransi apabila mengalami sakit/ dirawat, bahkan  meninggal  dunia  di  Arab  Saudi/  negara transit.    Hingga  kepulangannya  kembali  ke Indonesia.
Apabila konsep penyelenggaraan wisata dengan kewajiban melalui biro travel tertentu yang telah  ditunjuk  oleh  pemerintah  diterapkan  bagi wisatawan  asal  Tiongkok  yang  akan  melakukan outbound tour ke Indonesia.  Maka Biro Perjalanan resmi  tersebut  dapat  menjadi  Penjamin  yang  ikut bertanggung  jawab  terhadap  Orang  Asing  yang melakukan  kegiatan  Wisata  di  Wilayah  Indonesia dari  sebelum  keberangkatan,  keluar/masuk  antar negara,  keberadaannya  di  Indonesia,  hingga kepulangannya  ke  negara  asal.    Bahkan  ikut bertanggung jawab terhadap asuransi para wisatawan  yang  menggunakan  jasa  penyelenggara wisata tersebut, seperti apabila wisatawan mengalami sakit, dirawat, dan meninggal dunia.  Hal tersebut menjadi penting karena melalui kerjasama antara  pemerintah  Indonesia  dan  Tiongkok  dapat mewujudkan  layanan  kepariwisataan  Internasional yang berkualitas.  Serta memberikan kepastian bagi para calon wisatawan yang akan menggunakan jasa (paket wisata) dari penyedia jasa travel tertentu yang menjadi  pilihannya,  serta  telah  ditentukan  oleh kedua  pihak  yakni  pemerintah  Indonesia  dan Tiongkok.
Skema yang dimaksud adalah dengan melibatkan  Biro  Perjalanan  Wisata  (BPW)    mulai dari  pra  keberangkatan.    Dimana  semenjak  awal Biro Perjalanan terlibat langsung dalam kepengurusan  dan  mempersiapkan  administrasi Keimigrasian  (misalnya:  Paspor)  dan  transportasi dalam  rangka  berangkat  ke  negara  tujuan  wisata (misalnya:  tiket  pesawat).    Kemudian  setibanya  di negara  tujuan  (Indonesia)  maka  pihak  Biro  Travel juga  bertanggung  jawab  dalam  pengaturan  para customer yang  menggunakan  jasanya,  semenjak mengantri untuk pemeriksaan Keimigrasian hingga selesai  pemeriksaan  Bea  dan  Cukai.    Kemudian
setelah melalui semua pemeriksaan, Biro Perjalanan juga berkewajiban menyediakan akomodasi, transportasi,  konsumsi,  hingga  asuransi  terhadap customer yang menjadi pengguna jasanya. Selain itu sudah  menjadi  hal  yang  umum  bagi  BPW  dalam memberikan  kejelasan  perihal  rencana  perjalanan wisata.  Seperti misalnya destinasi mana saja yang akan dikunjungi, transportasi yang akan digunakan, akomodasi  yang  disediakan,  durasi  perjalananan wisata,  hingga  asuransi  yang  diperoleh  oleh  calon wisatawan  yang  akan  menggunakan  jasa  BPW tersebut.    Apabila  hal  tersebut  diterapkan  maka dapat  lebih  memudahkan  petugas  yang  memiliki kewenangan  di  Indonesia  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  Orang  Asing  tersebut. Sehingga kasus tindak pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal yang seringkali dilakukan oleh Wisatawan pengguana  BVK  asal  Tiongkok  dapat  dikurangi jumlahnya.

## Tabel 5.
Skema keberangkatan Sampai Dengan
Kepulangan Wisatawan Pengguna BVK Asal Tiongkok

## PENUTUP Kesimpulan
Dari pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Semenjak  tahun  2001  hubungan  kemitraan  di bidang pariwisata antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya  beberapa  kali  kebijakan  yang memberikan  kemudahan  untuk  memasuki Wilayah  Indonesia  bagi  Wisatawan  asal Tiongkok hingga saat ini;
2. Skema alternatif yang digunakan mirip dengan konsep penyelenggaraan Umrah Warga Negara Indonesia  ke  Arab  saudi.    Namun  dirubah menjadi  konsep  mendatangkan  Wisatawan khusus  bagi  pengguna  fasilitas  BVK  asal Tiongkok  ke  Indonesia,  dengan  menggunakan Biro  Travel  resmi  yang  ditunjuk  oleh pemerintah Indonesia dan Tiongkok.

## Saran
Dalam penulisan ini Penulis juga memberikan saran, yakni:
1. Pemberian  fasilitas  kemudahan  masuk  ke Wilayah  Indonesia  bagi  Orang  Asing  yang berasal dari Tiongkok bukan hanya memperioritaskan dari aspek jumlah (kuantitas) tetapi  juga  harus  memperhatikan  kualitas. Kebijakan BVK ini seharusnya juga dibarengi dengan  kebijakan  yang  senantiasa  tidak menimbulkan  potensi  pelanggaran  Hukum  di Indonesia dari semenjak  Orang Asing sebelum masuk,  masuk,  berada,  dan  keluar  Wilayah Indonesia. Sehingga dapat menciptakan ketertiban  umum,  meningkatkan  kualitas,  dan melindungi kepentingan Nasional;
2. Agar  skema  alternatif  dapat  dikonsolidsikan antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dan  hasilnya  dapat  segera  dituangkan  dalam bentuk  peraturan  yang  tidak  terpisahkan  dari Peraturan  Presiden  tentang  pemberian  Bebas Visa Kunjungan, sehingga jumlah pelanggaran Keimigrasian  berupa  penyalahgunaan  Izin Tinggal yang seringkali dilakukan oleh oknum warga  negara  asal  Tiongkok  dapat  dikurangi jumlahnya. Pra Keberangkatan dan Keberangkatan dari negara  asal  (Tiongkok)  ke  negara  tujuan
(Indonesia):
1. Administrasi Keimigrasian 2. Transportasi Keberangkatan
Masuk  dan  Berada  di  negara  tujuan (Indonesia): 1. Masuk Indonesia 2. Penyelenggara Perjalanan Wisata sebagai Penjamin 3. Akomodasi wisata 4. Konsumsi 5. Transportasi 6. Asuransi perjalanan wisata
Keluar  dan  kembali  ke  negara  asal (Tiongkok):
1. Keluar Indonesia
2. Memastikan  jumlah  wisatawan  yang keluar sama dengan jumlah yang masuk
3. Transportasi Kembali ke negara asal

## DAFTAR PUSTAKA
Buku A. Hari Karyono, Kepariwisataan (Jakarta: Grasindo, 1997). Mohammad Jafar Hafsah, Kemitraan Usaha,
(Jakarta: Sinar Harapan, 2000)

## Jurnal/ Makalah
Sabon, V. L., Perdana, M. T. P., Koropit. P, C, S., & Pierre, W. C. D. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Parawisata Indonesia Pada Asean Economic Community. Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen. Vo.8 (2): 163 – 176. doi: 10.15408/ ess.v8i2.5928. Sukamdi Sahid and Gitorsardjono, Dinamika Hubungan Indonesia-Tiongkok Di Era Kebangkitan Asia (Jakarta: Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Cina, 2006).
Sumner La Arita; Edmonds Christopher; Croix and Mak James, “Impact of Approved Destination Status on Chinese Travel Abroad: An Econometric Analysis,” Tourism Economics 17 (5), no. Hawai (2011): 983– 996, https://www.researchgate.net/publication/233 563442_Impact_of_Approved_Destination_ Status_on_Chinese_travel_abroad_An_econ ometric_analysis Supriadi Purwanto and Wang Ling, “Analisis Perilaku Wisatawan Tiongkok Di Luar Negeri: Sebuah Studi Literatur” 20 (2016): 57, http://journal.unpar.ac.id/index.php/BinaEko nomi/article/view/1896.
Trisapto Wahyudi Agung Nugroho, “Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan,” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum vol 11, pp 263-285,2017 Wolfgang Georg Altr, “The Second Wave of Chinese Outbound Tourism” 10 (2013): 126–133, https://doi.org/10.1080/21568316.2013.8003 50.
Xiaoxiao Fu, Xinran Y Lehto, and Liping A. Cai, “Culture-Based Interpretation of Vacation Consumption. Journal of China Tourism Research” 8 (2012): 320–333, https://doi.org/10.1080/19388160.2012.7042 50.

## Peraturan Perundang-Undangan
Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 29 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2015-2019
Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Umrah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01-GR.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan (Indonesia, 2016).
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian.
Sumber Lain “Indonesia Solo Exhibition 2005: Ajang Peningkatan Kemitraan Strategis Indonesia -- Tiongkok” (Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2005), http://www.kemendag.go.id/files/html/2005/ 08/22/indonesia-solo-exhibition-2005-ajang- peningkatan-kemitraan-strategis-indonesia-t- id1-1353754134.html.
Amirullah, “Jokowi Targetkan 20 Juta Turis, Ini Yang Akan Dilakukan,” Tempo.Co . Badan Pusat Statistik, Perkembangan Pariwisata Dan Transportasi Nasional Desember 2018 , n.d., https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/ 01/1543/jumlah-kunjungan-wisman-ke- indonesia-desember-2018-mencapai-1-41- juta-kunjungan.html.
Badan Pusat Statitistik, “Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara/ Intenational Visitor Arrival Statistic ”, Tahun 2017 China Statistics Press, China Statistical Yearbook , 2018,http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2018/i ndexeh.htm
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/15225 http://www.kemenpar.go.id/post/kementerian- pariwisata-bekerjasama-dengan-baidu-untuk- menarik-wisman-tiongkok, diakses 10 Mei 2019 https: //kominfo.go.id/content/detail/12577/ kemenpar-tetapkan-top-five-pasar-utama- wisman/0/berita, diakses 9 Mei 2019
https://data.go.id/tentang, diakses 9 Mei 2019 https://ekonomi.bisnis.com/read/20180810/12/8265 79/baidu-perkuat-kemitraan-dengan- kemenpar-lewat-strategi-sem-dan-display- ads, diakses 10 Mei 2019
https://nasional.kompas.com/read/2018/04/27/0827 3131/enam-temuan-ombudsman-soal- kebijakan-tka-yang-tak-sesuai-fakta- lapangan?page=all,
https://www.bps.go.id/subject/16/pariwisata.html, diakses 9 Mei 2019 Laporan Triwulan II (Jakarta, 2018), https://www.ombudsman.go.id/produk/?c=19 &s=LTR. World Economic Forum , The Travel & Tourism Competitiveness Index 2017 Ranking (Insight Report: The Travel &Tourism Competitiveness Report, 2017).