https://jkp.ejournal.unri.ac.id

## KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA

## VILLAGE ASSET MANAGEMENT AND UTILIZATION POLICY
Ilham Akbar 1*, Auradian Marta 2 , Zulkarnaini 3
1,2 Prodi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru
3 Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Riau, Simpang Baru, Pekanbaru
* Koresponden email: ilham.akbar9696@gmail.com

## ABSTRAK
Pengelolaan aset desa merupakan salah satu bentuk dari otonomi desa, dan ini penting untuk dilakukan terutama bagi desa yang  mempunyai aset desa dan  berpotensi menghasilkan pendapatan  asli desa.  Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset desa dan faktor penghambat dalam melakukan pengelolaan aset desa tersebut. Riset ini menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  dengan  menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Adapun  subjek  yang  terlibat dalam penelitian ini yakni Kepala Desa Desa Bongkal Malang, Ketua BPD Desa Bongkal Malang, Kepala Dinas PMD Kab.  Indragiri  Hulu,  Camat  Kelayang,  Direktur  BUMDes  Bongkal  Emas,  dan  Tokoh  Masyarakat  Desa  Bongkal Malang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisa data dilakukan dengan melakukan analisis terhadap data yang didapatkan dari hasil wawancara dan sekaligus juga menganalisis dokumen yang terkait dengan topik penelitian dan dilakukan secara terus menerus sampai tuntas. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan mengenai pengelolaan aset desa sudah dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMDes 2020-2026 dan RKPDes Desa Bongkal Malang Tahun 2020 dan 2021, namun kenyataannya rencana pengelolaan aset desa untuk aset desa seperti tanah kas desa dan pasar desa, batal ditetapkan dalam APBDes Desa Bongkal Malang Tahun 2020 dan 2021, dikarenakan Pemerintah Desa Bongkal Malang ingin merealisasikan program pembangunan lain yang lebih prioritas dibandingkan harus mengurusi pengelolaan aset desa tersebut, dan juga Pemerintah Desa Bongkal Malang menegaskan komitmennya bahwa masih belum ada niatan dan rencana untuk melakukan pengelolaan aset desa tersebut.
Kata Kunci: Aset desa, kebijakan, pengelolaan, pendapatan asli desa

## ABSTRACT
Village Asset Management is a form of village autonomy, and this is important to do, especially for villages that have village assets and have the potential to generate original village income. This research aims to analyze village asset management and the inhibiting factors in managing village assets. This research uses descriptive research using a qualitative approach. The subjects involved in this research were the Village Head of Bongkal Village, Malang, Chair of  the  Bongkal  Village  BPD,  Malang,  Head  of  the  District  PMD  Service.  Indragiri  Hulu,  Head  of  Kelayang Subdistrict, Director of BUMDes Bongkal Emas, and Community Figures from Bongkal Village, Malang. The data collection  techniques  used  in  this  research  are  interviews  and  documentation.  And  the  data  analysis  technique  is carried out by analyzing the data obtained from interviews and at the same time also analyzing documents related to the research topic and is carried out continuously until complete. The research results show that policies regarding village asset management have been outlined in planning documents such as the 2020-2026 RPJMDes and the 2020 and 2021 Bongkal Malang Village RKPDes, but in reality the village asset management plan for village assets such as village treasury land and village markets has not been stipulated in the Village APBDes. Bongkal Malang Village in 2020 and 2021, because the Bongkal Malang Village Government wants to realize other development programs that are more priority than having to manage the village assets, and also the Bongkal Malang Village Government confirms its commitment that there is still no intention and plan to manage the village assets.
Keywords: Village Assets, policy, management, village original income

## PENDAHULUAN
Aset desa merupakan barang milik desa yang berasal  dari  kekayaan  asli  desa,  dibeli  atau  di- peroleh  atas  beban  APBDes,  atau  perolehan  hak lainnya  yang  sah,  sebagaimana  hal  tersebut  telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya undang-undang desa  tersebut  pemerintah  desa  telah  diberikan kewenangan yang menjadi tugasnya, salah satunya kewenangan untuk mengelola aset desa. Tentu su-
dah  seharusnya  pemerintah  desa  memanfaatkan dan  melakukan  pengelolaan  terhadap  aset  desa yang telah dimiliki selama ini terutama sekali bagi aset desa yang  berpotensi menghasilkan pendapa- tan  asli  desa.  Hal  ini  penting  untuk  dilakukan karena  selama  ini  beberapa  aset  desa  belum  ter- kelola  dengan  baik  dan  bahkan  cenderung  di- biarkan  begitu  saja,  tanpa  ada  tindak  lanjut  dari pemerintah  desa.  Salah  satunya  seperti  tanah  kas desa dan pasar desa.
Kemudian  terkait  mengenai  pengelolaan  aset desa  secara  eksplisit  telah  diatur  dalam  Permen- dagri  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan Aset  Desa  pada  Pasal  2  ayat  (1)  yang  berbunyi bahwa “Jenis aset desa terdiri atas: Kekayaan asli desa,  Kekayaan  milik  desa  yang  dibeli  atau diperoleh  atas  beban  APBDesa,  Kekayaan  desa yang  diperoleh  dari  hibah  dan  sumbangan  atau yang  sejenis,  Kekayaan  desa  yang  diperoleh  se- bagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang- undang, Hasil kerja sama desa, dan Kekayaan desa yang  berasal  dari  perolehan  lain  yang  sah”.  Ke- mudian  diperjelas  lagi  pada  ayat  (2)  bahwa  yang dimaksud sebagai kekayaan asli desa sebagaimana yang  telah  disebutkan  pada  ayat  (1)  terdiri  atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu,  bangunan  desa,  pelelangan  ikan  yang dikelola  oleh  desa,  pelelangan  hasil  pertanian, hutan  milik  desa,  mata  air  milik  desa,  pemandian umum  dan  lain-lain  kekayaan  asli  desa.  Dari penjelasan  tersebut,  sudah  jelas  bahwasanya  desa memiliki  beragam  jenis  aset  yang  bila  dikelola dengan baik tentunya akan  berkontribusi terhadap pendapatan asli desa.
Pengelolaan aset desa selama ini belum begitu maksimal dilakukan, karena desa selama hampir 10 tahunan ini sudah terlena dengan adanya kebijakan dana  desa  (DD)  sejak  terbitnya  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  tersebut, sebagaimana  yang  sama-sama  kita  ketahui  bahwa Dana  Desa  (DD)  tersebut  bersumber  dari  APBN, sehingga  membuat  desa-desa  terkesan  menjadi malas  dan  tidak  mau  lagi  untuk  mencari  sumber pendapatan  lainnya,  yang  salah  satunya  dengan melakukan pengelolaan aset desa yang dapat meng- hasilkan  pendapatan  asli  desa  (PADes)  tersebut. Kondisi ini juga terjadi disebagian besar desa-desa yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yang mana hampir  setiap  tahunnya  selalu  mengandalkan sumber  pendapatannya  dari  dana  transfer  yang selama ini begitu mendominasi, baik itu dana dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah.. Hal ini peneliti ketahui berdasarkan pada APBDes tahun  anggaran  yang  sedang  berjalan  tersebut. Salah  satunya,  peneliti  melakukan  penelitian  di Desa Bongkal Malang, Kecamatan Kelayang, Ka- bupaten  Indragiri  Hulu.  Dapat  disampaikan  bah- wasanya pendapatan asli desa (PADes) pada Desa Bongkal Malang ini masih belum ada sama sekali, seperti  untuk  rentang  waktu  tahun  2020  hingga 2021.
Berdasarkan  pada  APBDes  Desa  Bongkal Malang  Tahun  2020  dan  2021,  untuk  pemasukan desa  berasal  dari  Dana  Desa  (DD),  Alokasi  Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta  bantuan  keuangan  provinsi,  dan  belum  ada sama  sekali  dari  sisi  pendapatan  asli  desa.  Se-
bagaimana Desa Bongkal Malang untuk Dana Desa (DD)  tahun  2020  mendapatkan  anggaran  sebesar 755  juta  rupiah  dan  tahun  2021  mendapatkan anggaran sebesar 764 juta rupiah. Berikutnya untuk Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  tahun  2020  men- dapatkan  anggaran  sebesar  473  juta  rupiah  dan tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar 484 juta rupiah.  Lalu  untuk  bagi  hasil  pajak  dan  retribusi daerah  untuk  tahun  2020  mendapatkan  anggaran sebesar  24  juta  rupiah  dan  untuk  tahun  2021 mendapatkan anggaran sebesar 18 juta rupiah, serta bantuan keuangan provinsi tahun 2020 sebesar 200 juta rupiah. Dari beberapa macam pendapatan desa tersebut tidak ada satupun pendapatan yang benar- benar  dihasilkan  atas  usaha  dari  Pemerintah  Desa Bongkal Malang dalam hal ini pendapatan asli desa (PADes). Karena peneliti beranggapan bahwa jika kebijakan  mengenai  Dana  Desa  (DD)  ataupun kebijakan  mengenai  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) tersebut ditiadakan maka bisa saja Pemerintah Desa Bongkal Malang akan sangat kesulitan dalam men- danai berbagai program pembangunan desanya.
Padahal  jika  Pemerintah  Desa  Bongkal  Ma- lang  mampu  mengelola  aset  desa  khususnya terhadap  aset  desa  yang  berpotensi  menghasilkan pendapatan  asli  desa  seperti  tanah  kas  desa  dan pasar  desa  maka  tidak  akan  mungkin  sampai kosong  pendapatan  asli  desa  tersebut.  Selain  itu Undang-Undang  Desa  juga  telah  memberikan kewenangan dan menegaskan kepada Kepala Desa untuk  melakukan  pengelolaan  aset  desa  seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa  yang  berbunyi  “Kepala  Desa  berwenang memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan  dan aset desa”. Itu artinya Undang-Undang Desa secara jelas  dan  eksplisit  telah  memberikan  kewenangan kepada Pemerintah Desa dalam hal ini kepala desa untuk  melakukan  pengelolaan  aset  desa,  dan  ini merupakan salah satu cerminan dari otonomi desa tersebut,  namun  kewenangan  tersebut  tak  pernah dimanfaatkan  secara  maksimal  oleh  Pemerintah Desa Bongkal Malang.
Kemudian  dapat  peneliti  sampaikan  bahwa Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang  memiliki  aset desa  seperti  tanah  kas  desa  dengan  luas  lebih kurang  4  hektar,  namun  hingga  saat  ini  tanah  kas desa  tersebut  belum  dilakukan  pengelolaan  oleh Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang.  Padahal  jika tanah kas desa tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik  seperti  dijadikan  sebagai  lahan  perkebunan kelapa  sawit  ataupun  menggunakan  skema  sewa kepada  pihak  lain  yang  tentunya  sesuai  dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, tentunya hal ini akan  memberikan  kontribusi  dan  menghasilkan pendapatan asli desa bagi Desa Bongkal Malang.
Selanjutnya  Desa  Bongkal  Malang  memiliki aset desa dalam bentuk pasar desa yang berjumlah
3 unit bangunan atau los pasar desa yang letaknya cukup  strategis  di  tepi  jalan  lintas  Inhu-Kuansing dan  tentu  saja  jika  pasar  desa  ini  dikelola  dengan baik  tentunya  juga  akan  dapat  menghasilkan pendapatan asli desa (PADes). Sebagai bagian dari hasil  aset  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Desa Bongkal Malang tentunya harus ada peraturan desa yang  mengatur  tentang  pengelolaan  pasar  desa tersebut. Namun hingga saat ini belum ada regulasi atau  peraturan  desa  yang  mengatur  tentang  pasar desa tersebut.
Berikutnya  Pemerintah  Desa  Bongkal  Ma- lang juga memiliki BUMDes yang bernama BUM- Des Bongkal Emas yang telah dibentuk sejak akhir tahun  2019.  Dapat  penulis  sampaikan  bahwa BUMDes Bongkal Emas ini untuk modal awalnya itu berasal dari penyertaan modal yang ditetapkan dalam  APBDes  Desa  Bongkal  Malang,  sehingga BUMDes ini juga dikategorikan sebagai aset desa sebagaimana  yang  telah  disebutkan  dalam Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Pe- ngelolaan Aset Desa pada Pasal 2 ayat (1) huruf b yang  berbunyi  “kekayaan  milik  desa  yang  dibeli atau diperoleh atas beban APBDes. Oleh karena itu BUMDes  ini  juga  peneliti  anggap  sebagai  aset desa.
Sebagaimana  untuk  diketahui  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan  wadah  dalam mengembangkan  berbagai  aset  desa  yang  telah dimiliki dengan tujuan agar perekonomian semakin maju  dilingkup  desa.  Jadi  jika  seandainya  pe- ngelolaan BUMDes tersebut berjalan dengan baik, hal ini tentu akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan  asli  desa  melalui  skema  bagi  hasil antara  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang  dengan pengelola  BUMDes  Bongkal  Emas  tersebut.  Na- mun yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan hara- pan  karena  pengelolaan  BUMDes  tersebut  belum berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
Dari beberapa aset desa tersebut, untuk potensi yang dihasilkan cukup menjanjikan dengan catatan aset desa tersebut dapat dikelola dengan baik, dan memang  sudah  seharusnya  Pemerintah  Desa Bongkal Malang memiliki sumber pendapatan desa dari  sektor  pendapatan  asli  desa  (PADes)  yang diperoleh  melalui  pengelolaan  aset  desa  tersebut, selain  tentunya  pendapatan  dari  dana  transfer, karena dengan  adanya PADes tersebut  setidaknya dapat  mengurangi  ketergantungan  Pemerintah Desa  Bongkal  Malang  terhadap  pendapatan  desa dari  dana  transfer  yang  berasal  dari  pemerintah pusat  maupun  dari  pemerintah  daerah  tersebut. Sekarang  tergantung  lagi  inisiatif  atau  kebijakan dari  pemerintah  desa  dalam  hal  ini  Kepala  Desa Bongkal  Malang  bersama  perangkat  desa  untuk dapat  segera  melakukan  proses  pengelolaan  aset desa dengan memberdayakan semua fasilitas yang ada  ataupun  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh
pemerintah desa dalam upaya untuk mengelola aset desa tersebut.
Penelitian  ini  ingin  melusuri  mengapa  aset desa yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli desa  tersebut  tidak  dilakukan  pengelolaan  oleh Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang,  serta  apa  saja faktor  penghambat  dalam  melakukan  pengelolaan aset  desa  tersebut.  Sehingga  dengan  demikian dapat diketahui proses kebijakan pengelolaan aset desa  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Desa  Bo- ngkal  Malang  Kecamatan  Kelayang  Kabupaten Indragiri  Hulu  Tahun  2020-2021  dan  juga  untuk mengetahui  faktor  penghambat  dalam  melakukan pengelolaan  aset  desa  di  Desa  Bongkal  Malang Kecamatan  Kelayang  Kabupaten  Indragiri  Hulu Tahun  2020-2021  yang  merupakan  tujuan  dari penelitian ini.

## METODE
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  meng- gunakan pendekatan atau metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengambarkan dan mencari penjelasan me- ngenai  fenomena  yang  terjadi  secara  akurat  dan sistematis.  Dalam  penelitian  ini  akan  dideskripsi- kan  mengenai  proses  pengelolaan  aset  desa  se- bagaimana  hal  tersebut  menjadi  tanggungjawab dari  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang  dan mendeskripsikan  secara  jelas  mengenai  faktor penghambat  dalam  melakukan  pengelolaan  aset desa  di  Desa  Bongkal  Malang  Kecamatan  Kela- yang Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2020-2021. Lokasi  penelitian  ini  yakni  di  Desa  Bongkal Malang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.  Kemudian  untuk  teknik  pengumpulan  data dilakukan  secara  gabungan,  yang  mana  peneliti melakukan  pengumpulan  data  melalui  wawancara dan  penelusuran  dokumen-dokumen  terkait  pene- litian  ini.  Untuk  itu  dibutuhkan  informan  yang dapat membantu peneliti dalam menjawab perma- salahan pada penelitian ini yang terdiri dari Kepala Desa Bongkal Malang, Ketua BPD Desa Bongkal Malang, Kepala Dinas Pemberdayaan Masya-rakat dan Desa  Kab. Indragiri Hulu, Direktur BUMDes Bongkal Emas, serta salah satu Tokoh Masyarakat Desa  Bongkal  Malang.  Berikutnya  adapun  teknik analisa data  yang  dig-unakan dalam penelitian  ini yakni  menganalisis  berbagai  informasi  yang  telah peneliti  kumpulkan  dari  hasil  wawancara  dan menganalisis  beberapa  dokumen  yang  dibutuhkan seperti  RPJMDes,  RKPDes,  APBDes,  maupun peraturan  perundang-undangan  terkait  serta  data lainnya  yang  semua  itu  peneliti  lakukan  secara terus-menerus sampai tuntas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dapat  disampaikan  bahwa  hasil  penelitian yang penulis dapatkan dari riset Pengelolaan Aset
Desa yang berimplikasi bagi Pendapatan Asli Desa (PADes)  di  Desa  Bongkal  Malang  tersebut  yang mana  untuk  menjawab  masalah  tersebut  peneliti menggunakan  teori  pengelolaan  aset  desa  yang dikemukakan  oleh  Muhamad  Mu’iz  Raharjo  me- ngenai  teknis  pengelolaan  aset  desa  yang  terdiri dari 6 tahapan dalam pengelolaan aset desa tersebut yakni:
Pertama,  Perencanaan  Aset  Desa.  Dalam  ta- hapan  ini  berbagai  usulan  termasuk  mengenai kebijakan  terhadap  pengelolaan  aset  desa  dibahas dalam  forum  musrenbangdes  yang  melibatkan berbagai pihak mulai dari Pemerintah Desa, BPD, LPMD, serta unsur masyarakat desa. Dapat peneliti sampaikan  bahwa  dalam  tahapan  ini  sebenarnya rencana untuk melakukan pengelolaan aset desa di Desa  Bongkal  Malang  terutama  sekali  bagi  aset desa  yang  berpotensi  untuk  menghasilkan  pend- apatan asli desa seperti tanah kas desa, pasar desa dan  juga  penyertaan  modal  bagi  BUMDes  telah dibahas  dan  dituangkan  dalam  dokumen  perenca- naan  yakni  pada  RKPDes  Desa  Bongkal  Malang Tahun  2020  dan  2021.  Untuk  pengelolaan  bagi tanah  kas  desa  sebenarnya  telah  direncanakan dalam RKPDes Desa Bongkal Malang Tahun 2021, dengan  nama  kegiatan  yakni  pembuatan  kebun desa. Namun tidak jadi dimasukan dalam APBDes Desa  Bongkal  Malang  Tahun  2021,  untuk  lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 1. Kegiatan Pembuatan Kebun Desa (Tanah Kas Desa) berdasarkan pada RKPDes dan ABPDes
Tahun RKPDes APBDes 2020 - - 2021 Rp. 50.000.000 -

## Sumber: Data Olahan Penulis
Dari tabel tersebut, terlihat bahwasanya sudah ada  rencana  untuk  melakukan  pengelolaan  aset desa bagi tanah kas desa pada tahun 2021, namun yang  terjadi  rencana  kebijakan  tersebut  batal  di- masukan kedalam APBDes tahun 2021, sementara untuk  tahun  2020  memang  tidak  direncanakan sama  sekali  bagi  kebijakan  tersebut.  Kemudian untuk pengelolaan pasar desa sebenarnya juga telah direncanakan  dalam  RKPDes  Desa  Bongkal  Ma- lang  Tahun  2021  dengan  nama  kegiatan  yakni Pemeliharaan  Pasar  Desa,  namun  sifat  dari  ke- giatan tersebut hanya untuk pemeliharaan bagi ba- ngunan los pasar desa, belum sampai kepada tahap pengelolaan yang dapat menghasilkan PADes. Un- tuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  pada  tabel  berikut ini:
Tabel 2. Kegiatan Pemeliharaan Pasar Desa berdasarkan pada RKPDes dan ABPBes Tahun RKPDes APBDes 2020 - - 2021 Rp. 10.000.000 -
Sumber: Data Olahan Penulis
Dari tabel tersebut, terlihat bahwasanya sudah ada  rencana  untuk  melakukan  pengelolaan  ter- hadap pasar desa, tapi sifatnya hanya pemeliharaan saja, belum sampai ketahap pengelolaan yang dapat menghasilkan PADes. Namun walaupun demikian hal  itu  telah  menunjukan  sudah  ada  upaya  untuk melakukan  pengelolaan  bagi  pasar  desa  tersebut. tapi  sekali  rencana  tersebut  juga  batal  dimasukan dalam APBDes Desa Bongkal Malang Tahun 2021, sementara  itu  untuk  tahun  2020  rencana  kegiatan tersebut memang tidak direncanakan sama sekali.
Selanjutnya  untuk  rencana  penyertaan  modal bagi BUMDes Bongkal Emas juga telah direncana- kan dalam RKPDes Desa Bongkal Malang Tahun 2020  dan  2021.  Sebagaimana  dapat  peneliti  sam- paikan bahwa penyertaan modal bagi BUMDes ini juga  termasuk  sebagai  bagian  dari  jenis  aset  desa karena modal awal BUMDes tersebut berasal dari anggaran yang ditetapkan dalam APBDes. Hal ini sesuai  dalam  Permendagri  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  pada  Pasal  2  ayat (1)  huruf  b  yang  berbunyi  “Kekayaan  milik  desa yang  dibeli  atau  diperoleh  atas  beban  APBDes”. Dari  penjelasan  tersebut  dapat  peneliti  sampaikan bahwa penyertaan  modal  kepada BUMDes  Bong- kal Emas itu merupakan salah satu bentuk dari aset desa, dan untuk besaran jumlah penyertaan modal bagi BUMDes Bongkal Emas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel  3. Kegiatan  Penyertaan  Modal  BUMDES
Berdasarkan RKPDes dan APBDes Tahun RKPDes APBDes 2020 Rp. 170.000.000 Rp. 170.000.000 2021 - Rp. 75.000.000

## Sumber: Data Olahan Penulis
Dari  tabel  tersebut,  dapat  peneliti  jelaskan bahwa pada RKPDes Desa Bongkal Malang Tahun 2020  telah  merencanakan  penyertaan  modal  bagi BUMDes  Bongkal  Emas  sebesar  170  juta  rupiah dan  bagusnya  rencana  tersebut  di  tetapkan  dalam APBDes  Desa  Bongkal  Malang  Tahun  2020,  se- mentara itu untuk penyertaan modal bagi BUMDes Bongkal  Emas  jika  mengacu  pada  RKPDes  Desa Bongkal Malang Tahun 2021 tidak direncana tapi rencana tersebut malah ditetapkan dalam APBDes Desa Bongkal Malang Tahun 2021.
Dari  beberapa  rencana  pengelolaan  aset  desa tersebut  hanya  rencana  penyertaan  modal  bagi BUMDes  saja  yang  dimasukan  dalam  APBDes tahun  anggaran  2020  dan  2021.  Sementara  itu untuk pengelolaan aset desa seperti tanah kas desa dan  pasar  desa,  tidak  jadi  ditetapkan  dalam  APB- Des tahun anggaran 2020 dan 2021. Hal ini sesuai penjelasan  yang  disampaikan  Kepala  Desa  Bong- kal  Malang  yang  menjelaskan  kepada  peneliti, bahwasanya pada tahun tersebut Pemerintah Desa
Bongkal Malang memiliki tekad untuk merealisasi- kan  beberapa  program  pembangunan  lain  yang lebih  penting  untuk  dilaksanakan  dari  pada  harus mengelola  aset-aset  desa  tersebut.  Lalu  untuk rencana  penyertaan  modal  yang  ditetapkan  dalam APBDes  Desa  Bongkal  Malang  Tahun  2020  dan 2021,  itupun  tidak  sesuai  dengan  harapan  yang dinginkan oleh Pemerintah Desa Bongkal Malang. Karena  pada  saat  itu  walaupun  telah  dialokasi penyertaan  modal  bagi  BUMDes  Bongkal  Emas, nyatan  BUMDes  tersebut  gagal  dalam  mengelola anggaran  tersebut,  yang  ada  hanya  mendapatkan kerugian dan para pengurus BUMDes tersebut tak mampu  mempertanggungjawabkan  dengan  baik. Sebagaimana peneliti mendapatkan informasi dari Direktur  BUMDes  Bongkal  Emas  lalu  peneliti konfirmasi hal tersebut kepada Kepala Desa Bong- kal  Malang,  dan  hasilnya  memang  benar  bahwa sudah 2 jenis usaha yang dijalankan oleh BUMDes Bongkal  Emas  sejak  tahun  2020  yang  lalu,  yakni pertama  usaha  pupuk  non-subsidi,  lalu  beralih kejenis usaha lainnya yakni membuat usaha ternak kambing. Namun semua itu berakhir dengan sia-sia karena  para  pengurus  BUMDes  Bongkal  Emas gagal  dalam  mengembangkan  bisnisnya  dan  juga mengalami  kerugian  dalam  mengelola  anggaran yang telah disediakan dari penyertaan modal BUM- Des tersebut.
Kedua,  Pemanfaatan  Aset  Desa.  Dalam tahapan ini terdapat 4 bentuk pemanfaatan aset desa yang  dapat  dilakukan  yakni  sewa,  pinjam  pakai, kerjasama  pemanfaatan,  bangun  guna  serah  dan bangun  serah  guna.  Namun  dari  semua  bentuk pemanfaatan aset desa tersebut, satupun tidak ada yang  terealisasi,  dan  hal  tersebut  mengisyaratkan bahwa  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang  tidak mampu untuk mengelolanya  secara langsung atau tidak  ingin  diserahkan  pengelolaannya  kepada BUMDes Bongkal Emas, maka masih ada opsi lain dari  beberapa  bentuk  pemanfaatan  aset  desa  ter- sebut.  Namun  lagi-lagi  hal  itu  belum  pernah dilakukan oleh  Pemerintah Desa Bongkal Malang setelah  peneliti  mendapat  konfirmasi  dari  Kepala Desa  Bongkal  Malang  melalui  hasil  diskusi wawancara. Seperti tanah kas desa dan juga pasar desa,  jika  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang  mau melakukannya, tentu akan memberikan kontribusi bagi  pendapatan  asli  desa.  Lalu  untuk  bentuk pinjam pakai tidak dapat diterapkan kepada tanah kas  desa,  dan  juga  pasar  desa,  sebab  hal  ini terbentur  oleh  aturan  dari  Permendagri  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  pada pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa pinjam pakai aset desa dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor. Lalu bentuk  kerjasama  pemanfaatan  ini  diartikan  se- bagai  mengelola  aset  desa  secara  bersama-sama yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan pihak
lain. Begitu juga dengan bentuk  pemanfaatan aset desa berupa  bangun guna serah  dan bangun  serah guna  juga  belum  pernah  dilakukan,  sehingga  ber- bagai bentuk pemanfaatan aset desa tersebut tidak meng-hasilkan apapun bagi Pendapatan Asli Desa (PADes) pada Desa Bongkal Malang.
Ketiga, Pengamanan Aset Desa. Dalam taha- pan  ini  setiap  aset  desa  wajib  dilakukan  penga- manan  aset  desa  oleh  kepala  desa  bersama  pe- rangkat  desa,  sebagaimana  hal  tersebut  tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan  Aset  Desa  pada  pasal  19  ayat  (1). Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa  pasal  76  ayat  (4)  dan  ayat  (6) juga mengatakan bahwa setiap kekayaan milik desa berupa  tanah  harus  disertifikat  atas  nama  peme- rintah desa, lalu untuk bangunan milik desa harus dilengkapi  status  kepemilikan  dan  ditatausahakan dengan tertib. Namun kondisi yang terjadi di Desa Bongkal  Malang,  untuk  kebijakan  pengamanan tanah kas desa dengan luas yang mencapai 4 hektar tersebut baru hanya sekedar diberikan patok batas, dan belum disertifikat atas nama Pemerintah Desa Bongkal  Malang,  begitupun  juga  untuk  bangunan desa  seperti  pasar  desa  itu  juga  belum  ada  ke- bijakan  untuk  dibuatkan  sertifikat  atau  bukti  ke- pemilikan  yang  jelas  dari  Pemerintah  Desa  Bo- ngkal  Malang.  Hal  ini  bisa  saja  menjadi  masalah dikemudian  hari  seperti  kasus  sengketa  lahan  dan lain  sebagainya,  sehingga  dengan  kata  lain  untuk sisi pengamanan aset desa masih belum maksimal dilakukan sebagaimana mestinya.
Keempat, Penghapusan dan Pemusnahan Aset Desa.  Untuk  tahapan  ini  dari  informasi  yang peneliti  dapatkan  dari  Pemerintah  Desa  Bongkal Malang, sampai saat ini belum ada kebijakan untuk menghapus  atau  memusnahkan  aset  desa  seperti tanah  kas  desa  dan  juga  pasar  desa,  karena  jika mengacu  kepada  Permendagri  Nomor  1  Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa pada pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa “Penghapusan aset desa dilakukan  dalam  hal  aset  desa  karena  terjadinya, antara lain: beralih kepemilikan, pemusnahan, atau sebab lain”. Kecuali jika aset desa tersebut sudah mengalami  kerusakan  dan  tidak  layak  pakai, barulah  bisa  dihapus  dari  daftar  inventaris  aset desa. Lalu khusus untuk tanah kas desa dan pasar desa  juga  tidak  akan  mungkin  dihapus  atau  di- musnahkan begitu saja.
Kelima, Pemindahtanganan Aset Desa. Dalam tahapan  ini  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang menjelaskan kepada peneliti khusus untuk aset desa berupa tanah kas desa dan pasar desa itu juga belum ada kebijakan pemindahtanganan aset desa, karena Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang  menyebutkan bahwa sesuai aturan dalam Permendagri Nomor 1 Tahun  2016  tentang  Pengelolaan  Aset  Desa  pada pasal 6  ayat (4) dan ayat (5) menyebutkan bahwa
aset  desa  dilarang  untuk  diserahkan  kepada  pihak lain  sebagai  pembayaran  atas  tagihan  kepada pemerintah desa, lalu juga aset desa dilarang untuk digadaikan  atau  dijadikan  jaminan  untuk  men- dapatkan  pinjaman.  Sehingga  atas  dasar  itu  aset desa  yang  berupa  tanah  kas  desa  dan  pasar  desa tersebut  tidak  boleh  dipindahtangankan  kepada pihak lain.
Keenam,  Penatausahaan  Aset  Desa.  Da-lam tahapan ini setiap aset desa harus di In-ventariskan kedalam daftar inventaris aset desa, namun seiring berjalannya  waktu,  inventaris  aset  desa  saat  ini telah menggunakan aplikasi yang bernama Sistem Pengelolaan  Aset  Desa  (SIPADES).  Kemudian peneliti  mendapatkan  informasi  dari  Pemerintah Desa Bongkal Malang yang menjelaskan bahwasa- nya  dalam  rangka  untuk  mengoperasikan  aplikasi tersebut, perangkat desa di Pemerintah Desa Bong- kal  Malang  telah  melaksanakan  pelatihan  terkait pengoperasian aplikasi SIPADES pada tahun 2019 yang  lalu  yang  ditaja  oleh  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Indragiri  Hulu, karena dengan adanya aplikasi tersebut memudah- kan bagi Pemerintah Desa Bongkal Malang dalam melakukan  inventaris  terhadap  semua  aset  desa, sehingga sampai saat ini untuk inventaris aset desa berjalan dengan baik dan tidak ada kendala karena semua  aset  desa  termasuk  itu  tanah  kas  desa  dan pasar desa terinventariskan dengan baik.
Selanjutnya  selain  dari  penjelasan  beberapa tahapan pengelolaan aset desa tersebut, berikut ini akan  dibahas  mengenai  beberapa  faktor  peng- hambat  dalam  pengelolaan  aset  desa  di  Desa  Bo- ngkal  Malang  Kecamatan  Kelayang  Kabupaten Indragiri Hulu antara lain sebagai berikut:
Pertama,  Komitmen  Pemerintah  Desa  Bo- ngkal Malang. Dapat peneliti jelaskan bahwasanya pada saat proses perencanaan aset desa, pihak BPD Desa  Bongkal  Malang  telah  menyarankan  dan mengusulkan  kepada  Pemerintah  Desa  Bongkal Malang  agar  aset-aset  desa  yang  berpotensi  me- nghasilkan  pendapatan  asli  desa  seperti  tanah  kas desa dan pasar desa untuk dapat dilakukan penge- lolaan,  hal  ini  karena  pihak  BPD  Desa  Bongkal Malang menginginkan agar Desa Bongkal Malang mulai  belajar  untuk  lebih  mandiri  lagi  dari  sisi keuangan  desa,  karena  selama  ini  Desa  Bongkal Malang  selalu  bergantung  pada  pendapatan  dari dana transfer baik itu dari pemerintah pusat dalam bentuk  Dana  Desa  (DD)  dan  Pemerintah  Kabu- paten yang berupa Alokasi Dana Desa (ADD), dan sebenarnya  apa  yang  disarankan  oleh  BPD  meru- pakan  niat  yang  baik  buat Desa  Bongkal  Malang. Namun  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang  me- miliki komitmen yang kuat yakni ingin menyelesai- kan  program  pembangunan  lain  yang  lebih  prio- ritas.  Sebagaimana  Kepala  Desa  Bongkal  Malang menyampaikan  kepada peneliti  bahwa pada  tahun
2020 dan 2021 tersebut, Pemerintah Desa Bongkal Malang  belum  ada  niatan  dan  rencana  untuk melakukan  kebijakan  mengenai  pengelolaan  aset desa sehingga rencana kebijakan tersebut tidak jadi dimasukan  dalam  APBDes,  dikarenakan  pada tahun tersebut ada sejumlah program pembangunan lain yang lebih penting untuk direalisasikan seperti pem-bangunan  semenisasi  jalan  gang,  pembuatan drainase  jalan,  pembuatan  pos  keamanan  di  4 dusun, lalu pembangunan fasilitas olahraga seperti pembuatan lapangan voli dan beberapa pembangu- nan lainnya.
Selain  itu  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang juga  memiliki  alasan  lainnya  yakni  jika  aset  desa tersebut  diserahkan  pengelolaannya  kepada  badan usaha  yang  dimiliki  Desa  Bongkal  Malang  yang bernama  BUMDes  Bongkal  Emas,  namun  pihak Pemerintah Desa Bongkal Malang masih ragu dan kurang percaya akan kinerja dari pengurus BUM- Des  tersebut,  sebagaimana  hal  tersebut  telah  pe- neliti  jelasnya  sebelumnya  pada  bagian  perenca- naan  aset  desa.  Dari  pernyataan  tersebut  jelaslah bagi  peneliti  bahwa  adanya  komitmen  yang  kuat dari Pemerintah Desa Bongkal Malang yang ingin menyelesaikan  program  pembangunan  lain  yang lebih  penting  untuk  direalisasikan  pada  tahun,  se- hingga  sampai  saat  ini  aset-aset  desa  tersebut belum juga dikelola.
Selain itu faktor penghambat dalam pengelo- laan aset desa yang kedua yakni, Rendahnya SDM Aparatur  Pemerintahan  Desa.  Dapat  peneliti  sam- paikan  bahwasanya  salah  satu  yang  menjadi kendala  bagi  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang untuk  berinovasi  dan  berkreatifitas  dalam  rangka untuk  melakukan  pengelolaan  aset  desa  tersebut adalah  masih rendahnya tingkat sumber daya ma- nusia  dari  para  aparatur  pemerintah  desa  yang diukur dari tingkat pendidikan formal terakhir, baik itu  dari  pihak  Pemerintah  Desa  Bongkal  Malang, Badan  Permusyawaratan  Desa  Bongkal  Malang, serta  para  pengurus  BUMDes  Bongkal  Emas. Untuk lebih jelasnya berikut ini peneliti tampilkan tabel  mengenai  tingkat  pendidikan  dari  para  pe- nyelenggara Pemerintahan Desa Bongkal Malang, antara lain sebagai berikut:
Tabel 4. Tingkat Pendidikan Aparatur Pemerintahan   Desa No Nama Jabatan Pendidikan Terakhir 1 H. Depy Ariat Kepala Desa SMP 2 Ridwan, S.Pd Sekretaris Desa S1 3 Aswadi Ketua BPD SD 4 Jefriandi Wakil Ketua BPD SMP 5 Erniati. R, S.Pd Sekretaris BPD S1
6 Aan Nasution Anggota BPD SMA 7 Ifandi Edi Sudarsah Anggota BPD SMP 8 Awaludin Anggota BPD SMP 9 Syaiful Anggota BPD SMA 10 Lestya Rivana Direktur Bumdes SMA 11 Dian Ariani Wakil Direktur Bumdes SMA 12 Liza Puspita Sari Sekretaris Bumdes SMA

## Sumber: Data Olahan Penulis
Dari  tabel  diatas,  dapat  dilihat  bahwasanya tingkat  pendidikan  formal  terakhir  dari  para  apa- ratur  penyelenggara  Pemerintahan  Desa  Bongkal Malang  masih  tergolong  rendah,  hanya  sebagian kecil  saja  yang  tamatan  pendidikan  diperguruan tinggi,  sementara  itu  untuk  pimpinan  di  masing- masing lembaga seperti Kepala Desa, Ketua BPD serta Direktur BUMDes hanya tamatan pendidikan dasar  dan  menengah  saja.  Hal  ini  jelas  akan mempe-ngaruhi  cara  pandang  dan  membuat  pola pikir mereka menjadi sedikit terbatas dalam upaya menciptakan ide-ide, gagasan dan pemikiran yang lebih  kreatif,  inovatif  dan  imajinatif  terhadap  pe- ngelolaan aset desa tersebut.

## KESIMPULAN
Pengelolaan  aset  desa  penting  untuk  di- lakukan karena hal ini bisa memberikan kontribusi bagi  pendapatan  asli  desa  yang  mana  dengan adanya  pendapatan  asli  desa  tersebut,  desa  dapat menjadi  lebih  mandiri  dan  dapat  mengurangi ketergantungan  pendapatannya  yang  selama  ini bersumber  dari  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah.  Sebagaimana  Desa  Bongkal  Malang,  me- miliki beberapa aset desa yang jika dikelola dengan baik  maka  akan  berpotensi  menghasilkan  pen- dapatan asli desa seperti tanah kas desa, pasar desa dan  juga  BUMDes.  Berdasarkan  pada  dokumen RKPDes  Desa  Bongkal  Malang  Tahun  2020  dan 2021  dan  juga  RPJMDes  Desa  Bongkal  Malang Tahun  2020-2026,  sejumlah  rencana  kegiatan  un- tuk melakukan pengelolaan aset desa telah dituang- kan,  namun  nyatanya  kebijakan  untuk  melakukan pengelolaan  aset  desa  tidak  jadi  ditetapkan  dalam APBDes  Desa  Bongkal  Malang  Tahun  2020  dan 2021,  dikarenakan  Pemerintah  Desa  Bongkal Malang  belum  ada  niatan  dan  rencana  untuk melakukan  pengelolaan  terhadap  aset-aset  desa tersebut,  karena  masih  ada  program  kegiatan  lain yang  lebih  penting  untuk  direalisasikan  terlebih dahulu,  dibandingkan  harus  mengurusi  masalah pengelolaan  aset  desa  tersebut.  Lagi  pula  jika pengelolaan  aset  desa  tersebut  diserahkan  kepada
BUMDes  Bongkal  Emas,  Pemerintah  Desa  Bo- ngkal  Malang  masih  ragu  dan  belum  memiliki kepercayaan  atas  kinerja  dari  para  pengurus BUMDes  tersebut.  Kemudian  jika  Pemerintah Desa Bongkal Malang belum mau mengelola aset desa  tersebut  secara  langsung  ataupun  melalui BUMDes  Bongkal  Emas,  maka  dapat  meng- gunakan opsi pemanfaatan aset desa dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, serta bangun guna serah dan bangun serah guna, namun lagi-lagi kebijakan tersebut tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah Desa Bongkal Malang.
Faktor  penghambat  dalam  upaya  untuk melakukan pengelolaan aset desa di Desa Bongkal Malang  tersebut  yakni  adanya  komitmen  dari Pemerintah Desa Bongkal Malang yang masih kuat pada  pendirian  untuk  merealisasikan  program pembangunan  lain  yang  lebih  prioritas  di  tahun 2020  hingga  2021  tersebut  dibandingkan  harus mengelola  aset  desa,  dan  ini  menjadi  salah  satu faktor  penghambat  yang  cukup  mempengaruhi dalam  upaya  untuk  melakukan  pengelolaan  aset desa tersebut. Kemudian masih rendahnya sumber daya  manusia  dari  aparatur  Pemerintahan  Desa Bongkal  Malang,  yang  mana  sebagian  besar  para aparatur  penyelenggara  pemerintahan  desanya hanya  tamatan  pendidikan  dasar  dan  menengah, dan  hanya  sebagian  kecil  saja  yang  tamatan  pen- didikan tinggi, tentu hal ini memberikan pengaruh kepada  cara  pandang  dan  pola  pikir  mereka  yang menjadi  sedikit  terbatas  dalam  mengeluarkan berbagai ide dan gagasan yang kreatif dan inovatif terhadap  pengelolaan  aset  desa  tersebut.  Oleh karena  itu  dari  faktor  penghambat  inilah  yang membuat aset desa tersebut tak kunjung dilakukan pengelolaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Hasbullah., Ambarwati, Dewi., Zulkarnain  A,  Ariandi.  2021.  Implementasi Pengelolaan BadanUsaha Milik Desa (BUMDesa)  Jatimakmur  dalam  Peningkatan Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  di  Desa Jatirejoyoso. Jurnal  Inovasi  Pemerintahan , Vol. 3, No. 2.
Andari,  M.,  &  Zulkarnaini,  Z.  (2022).  Efektivitas Pemanfaatan Aset Daerah Bidang Pertanian di Kabupaten  Indragiri  Hulu. Jurnal  Ilmiah Wahana Pendidikan , 8 (17), 253-265.
Creswell  W.  John.  2019. Research  Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Gufron,  &  Hajairin.  2019.  Pelaksanaan  BUMDes dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Belo Kabupaten  Bima. Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial dan Humaniora, Vol. 6, No. 1.
Hermansah,  Anggi.  2019.  Pengelolaan  Objek Wisata  Citumang  Oleh  Karang  Taruna  Desa Bojong Dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli  Desa  (PADes)  di  Desa  Bojong Kecamatan  Parigi  Kabupaten  Pangandaran, Jurnal Moderat . Vol. 5, No. 3.
Hidayat,  Rachmat.,  Nursetiawan,  Irfan.  2022. Strategi  Pengelolaan  Aset  Desa  Berbasis Aplikasi  Sistem  Pengelolaan  Aset  Desa “Sipades”  di  Desa  Karangjaladri  Kecamatan
Parigi Kabupaten Pangandaran. Jurnal
Moderat , Vol. 8, No. 2.
Hilman,  Adam,  Yusuf.,  Nizah,  Zacrotun.  2021.
Tata  Kelola  Aset  Desa  Yang  Ideal  di  Desa Babadan  Kecamatan  Pangkur  Kabupaten Ngawi. Jurnal Riset Inossa . Vol. 3, No. 1.
Khamdun, Ibnu., Sukomo., Akbar, Syaiful, Dendy. 2019.  Pengaruh  Optimalisasi  Pemanfaatan Aset  Desa  Terhadap  Pendapatan  Asli  Desa. Jurnal Akuntapedia . Vol. 1 No. 1.
Kurman,  Imran,  Cisan,  Nur.,  Setyawan,  Dody.,
Fitriana,  Noora.  2021.  Strategi  Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan  Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 10, No. 3. Kushartono,  Toto.,  Rohayatin,  Titin.,  Kurnia, Dadan., Wulandari, Widuri., Munawaroh, Siti. 2022. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Melalui  Tata  Kelola  Aset  Desa. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol. 6, No.
3.
Lestanata, Yudhi., Zitri, Ilham. 2020. Optimalisasi
Sektor Pariwisata Guna Meningkatkan
Pendapatan  Asli  Desa  (PADes)  Studi  Kasus Pulau Kenawa di Desa Poto Tano Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat. Jurnal Pemerintahan  dan  Politik  Lokal .  Vol.  2,  No.
1.
Marlina, Eka. 2019. Pengelolaan Objek Wisata Air Panas Guna Meningkatkan  Pendapatan  Asli Desa  (PADes)  Di  Desa  Cikupa  Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis. Jurnal Moderat . Vol. 5, No. 1.
Marshaliany,  E.  F.  2019.  Pengelolaan  Aset  Desa Oleh  Pemerintah  Desa  di  Desa  Utama Kecamatan Cijeungjing Kabupaten  Ciamis. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara , Vol. 7, No. 1.
Mariam, M., & Zulkarnaini, Z. (2021). Pengelolaan Barang  Milik  Daerah  (Bmd)  Kabupaten
Rokan Hilir (Studi Kasus Kompleks
Perkantoran  Kawasan  Batu  Enam). Jurnal Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  (JISIP) , 10 (3),
238-244.
Moleong.  2019. Metodologi  Penelitian Kualitatif .
Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nugroho,  H.  S.  (2020).  Implementasi  Kebijakan Sistem  Pengelolaan  Aset  Desa  (SIPADES) Pemerintah Desa Wukirsari Kabupaten Sleman. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi , Vol. 3, No. 2.
Nurdinawati, Eva. 2019. Buku Pintar Pengelolaan Aset  Desa. Temanggung;  Desa  Pustaka Indonesia.
Pamungkas,  Tetuko,  Linggar.,  Wahjuni,  Ekapti., Widiyahseno,  Bambang.  2020.  Pengelolaan Aset Desa Sebagai  Sumber Pendapatan  Asli Desa  (PADes)  di  Desa  Ngebel,  Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa . Vol. 1, No. 1.
Prasetyo,  Titus.,  Ivanasandi,  Lutfi,  Julian.,  Putra,
Ardi. 2022. Pengelolaan Aset Desa (BUMDes Desa Sungai Raya). Jurnal Ilmu Pemerintahan . Vol. 2, No. 2.
Pratiwi,  Bella,  Nadia.  2022.  Strategi  Desa
Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Program  Desa  Wisata  di Desa  Jambu Kecamatan  Kayen  Kidul  Kabupaten  Kediri.
Jurnal Ilmu Politik . Vol. 2, No. 1. Raharjo,  Mu’iz,  Muhammad.  2020. Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa. Jakarta: Bumi Aksara.
Sandra, W., & Zulkarnaini, Z. (2017). Pengelolaan Barang Milik Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau (Doctoral dissertation, Riau University). Sephia,  P.P.,  Jumiati.  2022.  Pengelolaan  dan Pemanfaatan  Aset  Desa  Pasir  Sunur  Kota Pariaman, Journal  of  Public  Administration Studies. Vol. 1, No. 1.
Setyoko, Joko., Riyadi, Ahmad. 2021. Optimalisasi
Pengelolaan Objek Danau  Kepungo  Dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  Balai Rajo Kecamatan Vii Koto Ilir Kabupaten Tebo Tahun 2020. Jurnal Ilmiah Kajian Politik dan Pembangunan . Vol. 8,  No. 2.
Siregar, D. Doli. 2020. Manajemen Aset;  Strategi Penataan  Konsep  Pembangunan  Berkelanjutan secara  Nasional  dalam  Konteks  Kepala Daerah sebagai CEO’s pada Era Globalisasi &  Otonomi  Daerah. Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama.
Sugiyono.  2022. Metode  Penelitian  Kualitatif;
Bandung: CV. Alfabeta.
Suprihartini, Amin. 2018. Pemerintahan Desa dan Kelurahan . Klaten: Cempaka Putih.
Wowor,  Mario.,  Singkoh,  Frans.,  Waworundeng,
Welly. 2019. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan
Pendapatan  Asli  Desa  Kamanga  Kecamatan Tompaso. Jurnal Ilmu Pemerintahan . Vol. 3,
No. 3.