## Jurnal Tambora
E -ISSN: 2621-542X https://jurnal.uts.ac.id/index.php/Tambora DOI: https://doi.org/10.36761/suffix
OPEN ACCESS
Vol. 8  No. 2: 102-106 Tahun 2024 Artikel penelitian 

## PERLINDUNGAN  HUKUM  KONSUMEN  DALAM AKTIVITAS JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE.

## CONSUMER LEGAL PROTECTION IN BUYING AND BUYING ACTIVITIES VIA E-COMMERCE.
Putri Nabila Harahap 1* , Bonaraja Purba ,2 , Anecya Tampubolon 3 , Intan Febyanti 4 ,Grace Gultom 5 1,2,3,4,5 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia.
ABSTRAK. Kenyamanan bertransaksi digital sangat dirasakan baik oleh konsumen maupun penjual. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dahulu mereka memerlukan lokasi fisik untuk melakukan bisnis, namun sekarang karena platform internet memungkinkan untuk melakukan operasi langsung, hal tersebut tidak lagi diperlukan. Salah satu dampak paling nyata dari kebangkitan e-commerce adalah  kenyamanan  berbisnis  online.  Istilah "e-commerce" mengacu  pada  sistem  yang memfasilitasi pembelian dan penjualan produk dan layanan melalui Internet. Ada pro dan kontra dalam perdagangan dengan metode komputerisasi. Hal ini memiliki banyak dampak positif, seperti membuat hidup lebih mudah, namun juga memiliki beberapa dampak buruk, termasuk  risiko  pelanggan  kehilangan  uang.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui bagaimana agar belanja online halal bagi konsumen.
ABSTRACT. The  convenience  of  digital  transactions  is  felt  by  both  consumers  and  sellers. Technological developments in the field of information and communication have been used by society. They used to require a physical location to do business, but now that internet platforms allow for direct operations, this is no longer necessary. Among the most noticeable effects of the rise of e-commerce is the convenience of doing business online. The term "e-commerce" refers to the  system  that  facilitates  the  buying  and  selling  of  products  and  services  over  the  Internet.
There are pros and cons to trading with computerized methods. It has many positive effects, like making life easier, but it also has some bad effects, including the risk that customers can lose money. The goal of this research is to find out how to make online shopping lawful for consumers.
 How to cite this article:
Harahap, P. N., Purba, B., Tampubolon, A., Febyanti, I. dan Gultom, G. (2024). Perlindungan hukum konsumen dalam aktivitas jual-beli melalui E- Commerce . Jurnal Tambora, 8(2): 1-4.

## 1. PENDAHULUAN
Meskipun masih merupakan negara berkembang, Indonesia mengalami pertumbuhan pesat dalam infrastruktur TIK. Ada dampak positif dan negatif bagi masyarakat Indonesia yang ditimbulkan oleh kemajuan penelitian ini. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional yang pesat meningkatkan jumlah produk dan jasa yang dapat dikonsumsi. Perluasan perdagangan produk dan jasa lintas batas negara telah difasilitasi oleh perkembangan teknologi informasi, komunikasi, dan  informatika.  Internet  adalah  salah  satu  perkembangan  teknis  paling  signifikan  dalam  sejarah.  Banyak  sektor masyarakat yang memperoleh manfaat dari kemajuan ini, antara lain: bisnis, teknologi informasi, transportasi, pendidikan, kesehatan,  bangunan,  pertanian,  dan  desain.  Banyak  orang  bergantung  pada  sektor  bisnis  untuk  membantu  mereka memenuhi  kebutuhan  keuangan  mereka.  Rapat  tidak  lagi  diperlukan  untuk  menyelesaikan  transaksi  yang  sebelumnya dilakukan  secara  tradisional.  Kenyamanan  bertransaksi  digital  sangat  dirasakan  baik  oleh  konsumen  maupun  penjual. Contoh:  pedagang  dapat  melakukan  penjualan  dan  pelanggan  dapat  menerima  apa  yang  mereka  inginkan  tanpa  harus pergi  ke  bisnis  secara  fisik.  Perkembangan  teknologi  di  bidang  informasi  dan  komunikasi  telah  dimanfaatkan  oleh masyarakat. Masyarakat kini dapat menjalankan bisnis secara langsung pada platform digital yang sudah ada, sehingga menghilangkan persyaratan lokasi fisik  (Rongiyati, 2019).
Kemudahan menjalankan bisnis melalui internet adalah salah satu dampak e-commerce yang paling nyata. Istilah "e-commerce" sering  digunakan  untuk  menggambarkan  pembelian  dan  penjualan  online.  Cara  lain  untuk  melihat “e- commerce” adalah  sebagai  metode  melakukan  bisnis  yang  mengandalkan  teknologi  elektronik  untuk  memfasilitasi pembelian dan penjualan produk dan jasa serta berbagi informasi terkait antara bisnis, pelanggan, dan masyarakat luas. Karena kemudahan jaringan, kebanyakan orang memilih untuk melakukan belanja online melalui internet. Jumlah orang
 Info Artikel: Diterima: 17 Juni 2024 Revisi: 22 Juli 2024 Disetujui: 23 Juli 2024 Dipublikasi: 25 Juli 2024
 Keyword/Kata Kunci: Perlindungan, Hukum, Konsumen,Jual- Beli, E-Commerc e.
* Penulis Korespondensi: Putri Nabila Harahap Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan, Indonesia, Email: putrinabilahrp310@gmail.com
yang  menggunakan  internet  di  Indonesia  meningkat  pesat,  dan  volume  perdagangan  yang  dilakukan  secara  online  ( e- commerce )  meningkat  pesat.  Transaksi  perdagangan  yang  dilakukan  secara  online  semakin  populer  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  pengguna  internet  di  Indonesia.  Besarnya  kemungkinan  transaksi  online  mendesak  pemerintah Indonesia untuk  mendorong perluasan e-commerce. Ada banyak manfaat membeli barang secara  online. Orang-orang menghemat waktu dan energi dengan membeli barang secara online daripada pergi ke toko secara fisik. Banyaknya pilihan barang,  kemudahan  penggunaan,  daya  tahan,  kenyamanan,  dan  ketersediaan  diskon  semuanya  berkontribusi  pada pengalaman  berbelanja  yang  positif.  Namun,  metode  pembayaran  atau  transaksinya  tidak  terlalu  rumit  (Saputra  & Damayanti, 2023).
Meski demikian, perlu diingat bahwa bahaya transaksi online sebanding dengan besarnya animo masyarakat untuk melakukannya, karena transaksi tersebut tidak dilakukan secara langsung. Dapat dimengerti bahwa pembeli online merasa waspada karena meningkatnya kemungkinan aktivitas kriminal termasuk ancaman penipuan dan pelanggaran akun. Dunia usaha sering kali menempatkan pelanggan pada posisi negosiasi yang buruk, dan hal ini merupakan salah satu dampak buruknya pertumbuhan e-commerce yang merugikan konsumen. Masalah  jangka waktu  pengiriman, perbedaan  antara barang yang dijual  dan yang dipasok, kerusakan  barang yang dibeli  yang tidak dapat  diperbaiki, dan penipuan adalah keluhan umum dari pelanggan. Konsumen harus dilindungi dalam melakukan pembelian secara online karena kegiatan ini menimbulkan kerugian bagi pembeli.
UU Informasi dan Transaksi Internet Tahun 2008 dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen dalam perdagangan internet di Indonesia. Pentingnya e-commerce dalam perluasan perdagangan global menjadi semakin penting di zaman modern ini. Untuk lebih menjamin keselamatan individu dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah telah mengkodifikasikan aturan terkait transaksi digital dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Untuk mengatur transaksi online, pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE). Konsumen dilindungi dalam hal keamanan transaksi online oleh sejumlah undang-undang yang dikutip. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bertransaksi online (Saputra & Damayanti, 2023).

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Jenis Penelitian
Waktu Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berkisar dari penelitian hukum normatif hingga pendekatan yang lebih bersifat eksperimental. Contoh pendekatan yang digunakan dapat dilihat dari penelitian mengenai isu  doctrinal  yaitu  menelaah  undang-undang,  kasus  hukum,  dan  dokumen  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan perlindungan  konsumen  online.Melakukan  pembacaan  teoritis  mengenai  topik  hukum  terkait e-commerce termasuk perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan keterlibatan (Rongiyati, 2019).

## 2.2. Sumber Data
Aturan  perundang-undangan,  seperti  “Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  informasi  dan  transaksi elektronik”dan “Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik”. Namun sumber data lain juga dapat digunakan dalam penelitian ini, antara lain: “Literatur hukum, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah, Putusan pengadilan, terkait dengan sengketa e-commerce dan data statistik, tentang aktivitas e-commerce.” (Rongiyati, 2019).

## 2.3. Teknik Pengumpulan Data
Metode  yang  sering  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  untuk  penelitian  ini  meliputi  studi  kepustakaan:  Buku hukum, Undang-Undang, dan keputusan pengadilan harus dikonsultasikan untuk mendapatkan materi yang relevan dan analisis konten: Baca dan pahami peraturan bisnis, etalase online, dan dokumen relevan lainnya (Rongiyati, 2019).

## 2.4. Teknik Analisis Data
Dengan  menggali  data  secara  mendalam  untuk  mengungkap  makna  dan  polanya,  analisis  kualitatif  merupakan pendekatan analisis data yang paling sering digunakan dalam penelitian ini (Rongiyati, 2019).

## 3. PEMBAHASAN

## A. E-Commerce
Kompleksitas  teknologi,  khususnya  TI,  sedang  meningkat  baik  dalam  perdagangan  domestik  maupun  global. Perdagangan  internasional  yang  cepat  sekarang  dapat  dilakukan  berkat  teknologi  ini.  Mengingat  fakta-fakta  ini,  e- commerce  berkembang  sebagai  metode  baru  dalam  berbisnis  (Saputra  &  Damayanti,  2023).  Ketika  membahas  e- commerce  atau  perdagangan  elektronik,  frasa  “transaksi  perdagangan  melalui  sistem  elektronik”  digunakan  dalam konteks hukum perdagangan. Ketika bisnis dan individu melakukan bisnis online melalui penggunaan komputer, praktik ini  dikenal  sebagai  perdagangan  elektronik  (atau  disingkat  “e-commerce”),  menurut  Laudon.  Meskipun  demikian,  e-
commerce didefinisikan oleh Triton sebagai praktik melakukan transaksi bisnis secara elektronik, dengan menggunakan internet, baik oleh pembeli maupun penjual (Rongiyati, 2019).

## B. Perlindungan Hukum Konsumen
Semua  individu  yang  menggunakan  komoditas  dan  jasa  yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  tanpa  menukarnya untuk  kepentingan  diri  mereka  sendiri,  keluarga  mereka,  orang  lain,  atau  bentuk  kehidupan  lainnya  dianggap  sebagai konsumen. Hal ini dimungkinkan dalam segala jenis pembelian atau penjualan, baik yang dilakukan di toko fisik atau, yang  lebih  sering  terjadi  saat  ini,  melalui  Internet.  Pelanggan  tetap  berhak  mendapatkan  produk  yang  sesuai  dengan harapannya, baik transaksi dilakukan secara langsung atau tidak. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tanggung jawab dan hak produsen dan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya merupakan perlindungan konsumen. Melindungi hak-hak  konsumen  juga  merupakan  bagian  dari  upaya  ini.  Negara  dan  dunia  usaha  harus  menjunjung  tinggi  hak-hak konsumen untuk melindungi pembeli online, dan juga semua pembeli. Dalam hal ini, negara harus mengambil tindakan dengan  peraturan  dan  regulasi  yang  bersifat  restriktif  dan  preventif  untuk  melindungi  pembeli  online.  Perlindungan hukum, menurut Muchsin, bisa menjadi pencegah dan penindas. Pemerintah menawarkan perlindungan preventif dalam bentuk  pengamanan  yang  dimaksudkan  untuk  mencegah  pelanggaran  sebelum  terjadi,  sedangkan  hukum  represif berfungsi sebagai garis pertahanan terakhir, dengan menerapkan sanksi seperti denda, hukuman penjara, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau pelanggaran (Suryadi & Gultom, 2023).
Maraknya  start-up  di  sektor  e-commerce  memerlukan  aturan  dan  regulasi  dalam  undang-undang  preventif  yang memberikan  keamanan  dan  stabilitas  hukum  bagi  konsumen  dan  bisnis.  Sebagai  indikasi  kekhawatiran  tersebut, pemerintah  banyak  mengeluarkan  peraturan  yang  mengatur  bisnis  online.  Menurut  Nurmanto,  prosedur  berikut  dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan konsumen berdasarkan hukum:
1. Membangun  mekanisme  perlindungan  konsumen  yang  menjamin  akses  informasi  sekaligus  memberikan kejelasan hukum;
2. Perhatikan kepentingan pelanggan dan, lebih khusus lagi, perusahaan;
3. Meningkatkan standar keunggulan produk dan layanan;
4. Menetapkan undang-undang perlindungan konsumen untuk mencegah pelaku usaha melakukan kegiatan yang menipu dan Menyesatkan;
5. Menggabungkan undang-undang perlindungan konsumen yang terstruktur, ditetapkan, dan dikendalikan dengan undang- undang yang berkaitan dengan bidang lain.
Untuk melindungi klien e-commerce dan mendapatkan kepercayaan mereka terhadap perjanjian yang mereka buat dengan pelaku usaha, maka penting bagi pelaku usaha untuk memberikan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Data dan informasi yang akurat, transparan, dan jujur merupakan hak nasabah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.  Sebagaimana  diketahui,  terdapat  sembilan  (sembilan)  hak  konsumen  yang  dituangkan  dalam  Pasal  8  UU Perlindungan Konsumen, antara lain:
1. Hak untuk mendapatkan pengalaman berbelanja yang aman dan terjamin;
2. Kebebasan  memilih  dan  memperoleh  produk  dan  jasa  sesuai  dengan  syarat,  ketentuan,  dan  jaminan  yang tercantum dalam bursa;
3. Kebebasan untuk mengetahui kebenaran tentang keadaan dan jaminan produk dan jasa;
4. Kebebasan untuk menyuarakan pemikiran dan keluhannya mengenai layanan dan komoditas yang diterima;
5. Kebebasan untuk terwakili secara adil dalam upaya perlindungan konsumen;
6. Hak konsumen atas pendidikan dan pelatihan;
7. janji non-diskriminasi, kejujuran, dan perlakuan adil dalam segala urusan;
8. Hak untuk mendapatkan ganti rugi, penggantian, atau kompensasi dapat dilaksanakan dalam hal produk dan jasa yang diperoleh tidak memenuhi standar perjanjian atau kurang memadai.
9. Peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak tambahan.
Masalah  barang  tidak  terkirim,  penjual  hilang,  alamat  salah,  rekening  mati,  dan  nomor  telepon  tidak  dapat dihubungi mungkin timbul setelah transaksi karena masih sulitnya mengidentifikasi masing-masing pelaku bisnis dengan benar.  Karena  permasalahan  ini,  jelas  bahwa  pelaku  komersial  belum  mengikuti  seluruh  aturan  saat  melakukan perdagangan internet. Hal ini membuka pintu bagi ketidakjujuran dan penipuan. Entah itu karena pelanggan yang ceroboh atau pelaku jahat yang memanfaatkan jangkauan dan aksesibilitas internet, penipuan dan kecurangan dalam pembelian online bisa saja terjadi. Teknologi sistem informasi, khususnya e-commerce, merupakan bidang kompleks yang mencakup beberapa disiplin ilmu, termasuk teknik, bisnis, dan hukum, dan banyak konsumen yang masih kurang memahaminya.
Setelah  RKUHP  tahun  2022  yang  mengatur  mengenai  penipuan  online  telah  disetujui  oleh  Presiden  dan  DPR, aturan tersebut akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2025. Prinsip yang sama juga berlaku untuk  penipuan  online.  Terkait  penipuan  internet,  UU  ITE  dan  revisinya  tidak  jelas.  Dengan  sengaja  dan  tanpa  izin, seseorang dapat dikenakan denda Rp 1 miliar atau hukuman enam tahun penjara berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE jika pemberitaan palsu dan menyesatkan menyebabkan konsumen kehilangan uang dalam transaksi elektronik. Bisnis dan individu sama-sama terpukul oleh penipuan online. Produk atau barang yang tidak sesuai dengan yang dipesan, barang palsu, penggunaan identitas penjual atau pembeli palsu, barang atau produk bekas, tidak layak pakai, atau tidak pernah dikirimkan merupakan beberapa bentuk penipuan jual beli online yang paling banyak terjadi. .Area lain dimana informasi pribadi konsumen mungkin disalahgunakan adalah dalam perdagangan online. Untuk mendefinisikan data pribadi harus mengacu pada UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), sebagaimana telah direvisi
dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Meski begitu, konsep ini belum diatur dalam UU ITE. Selain itu, negara juga wajib menjaga keakuratan dan kerahasiaan data pribadi sesuai dengan Pasal 85 UU Administrasi Kependudukan. Untuk memfinalisasi data para pihak dalam perjanjian, kertas elektronik termasuk informasi pribadi diperlukan dalam transaksi  perdagangan  online.  Langkah-langkah  teknologi  tambahan  diperlukan  untuk  melaksanakan  UU  ITE  guna melindungi data pribadi yang digunakan dalam transaksi elektronik, meskipun undang-undang tersebut masih relevan. Oleh karena itu, masih diperlukan aturan yang lebih ketat pada undang-undang ITE yang mengatur keamanan data pribadi.
Kekhawatiran lain mengenai keamanan konsumen selama pembelian online adalah jenis transaksi yang mungkin terjadi antar pihak yang berlokasi di negara berbeda. Secara khusus,  agar UU Perlindungan Konsumen dapat berlaku, pihak-pihak yang terlibat harus merupakan penduduk negara Republik Indonesia. Meski demikian, untuk menyelesaikan persoalan  transaksi  perdagangan  elektronik  antar  pihak  dari  berbagai  negara,  UU  ITE  harus  berpegang  pada  hukum internasional  dan  hukum  perdata  internasional.  Lebih  lanjut,  UU  ITE  memberikan  konsumen  dan  pelaku  korporasi kebebasan untuk memilih undang-undang mana yang akan mengatur transaksi e-commerce internasional mereka. Pasal 18 ayat (3) UU ITE menyatakan, “Apabila para pihak tidak mengambil keputusan yang sah dalam transaksi elektronik internasional,  maka  hukum  yang  berlaku  berdasarkan  Hukum  Perdata  Internasional.”  Artinya,  Hukum  Perdata Internasional akan menjadi hukum yang mengatur kasus-kasus tersebut. Untuk memitigasi potensi kerugian yang terkait dengan  menjalankan  bisnis  melalui  jaringan  elektronik,  negara  berupaya  untuk  menegakkan  hukum  yang  menindas melalui peraturan terkait (Saputra & Damayanti, 2023). Meskipun demikian, uji tuntas telah dilakukan; namun, risiko salah  satu  pihak  dalam  transaksi  bisnis  yang  menggunakan  teknologi  elektronik  melanggar  hak  pihak  lain  tetap  ada. Undang-undang tersebut memberlakukan persyaratan yang mungkin berdampak untuk  melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi komersial online, termasuk :
1. Penyalahgunaan Data Pribadi
Dalam Pasal 32 UU  ITE, dilarang dengan sengaja mengubah, mengubah, mengurangi,  mengirimkan, merusak, menghapus,  memindahkan,  atau  menyembunyikan  informasi  atau  dokumen  elektronik,  baik  karena  alasan  yang  sah maupun tanpa izin yang sah. perangkat milik orang lain atau masyarakat umum (sebagaimana tercantum dalam ayat satu Pasal 32 UU ITE). Memindahkan atau memindahtangankan dokumen atau informasi elektronik ke sistem elektronik orang lain tanpa izin dilarang dalam Pasal 32 ayat (2) UU ITE. Ayat (3) yang sama melarang perbuatan-perbuatan tersebut pada ayat (1) menyebabkan dokumen atau informasi elektronik yang bersifat rahasia dapat diketahui publik dalam keadaan datanya tidak utuh sebagaimana mestinya
2. Penipuan
Tidak  ada  ruang  bagi  ketidakjujuran  dalam  bertransaksi  online,  sesuai  Pasal  28  ayat  1  UU  ITE.  Menybarkan informasi yang sengaja menyesatkan sehingga menyebabkan konsumen kehilangan uang dalam transaksi online tanpa izin adalah salah satu perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (1). UU ITE mengatur bahwa siapa pun yang terbukti melakukan penipuan internet dapat diancam dengan pidana denda paling banyak satu miliar rupiah (Rp) dan/atau enam tahun penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 ayat (2). Meskipun peraturan ITE mengatur potensi permasalahan perdagangan elektronik, namun dalam praktiknya permasalahan ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan peraturan ini. Saat ini, belum ada proses langsung bagi siapa pun yang mengalami kerugian untuk mengajukan pengaduan. Prosedur pengaduan KUHAP merupakan satu-satunya metode yang dapat diakses saat ini. Karena nilai transaksinya tidak terlalu tinggi,  pihak  yang  kalah  memilih  untuk  tidak  melaporkan  kerugiannya  kepada  pihak  berwenang.  Selain  itu,  terdapat paradigma  yang  berpendapat  bahwa  pelaporan  mempunyai  manfaat  lebih  besar  dibandingkan  kerugiannya.  Karakter masyarakat  tertentu  berkontribusi  terhadap  banyaknya  pengaduan  mengenai  penipuan  dalam  transaksi  perdagangan online. Masuknya internet ke dalam bidang komersial dan ekonomi akan menyebabkan banyak perubahan. Diantaranya adalah  sebagai  berikut:  (1)  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  transaksi  (produsen  dan  konsumen)  tidak  akan  saling mengenal secara pribadi; (2) perkenalan hanya dapat dilakukan secara online; (3) adanya ketidakjelasan mengenai produk yang ditawarkan. , khususnya untuk produk yang memerlukan pengenalan fisik; dan (4) adanya ketidakpastian mengenai barang dagangan yang dikirimkan (Pramita & Suganda, 2023).
Bisnis sering kali menginginkan keuntungan finansial dari hubungan, namun jika kedua belah pihak memenuhi tanggung jawab mereka secara akurat dan jujur, harapan pelanggan akan mudah terpenuhi.  Hak-hak konsumen dalam pembelian online diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Dalam perjanjian komersial, pelanggan akan menyetujui segala keputusan yang diambil oleh produsen atau  pelaku  usaha,  karena  mereka  hanya  tertarik  pada  produknya  dan  bukan  pihak  yang membutuhkannya. Oleh karena itu, terdapat pengamanan untuk melindungi pembeli selama pembelian online, seperti memberikan lokasi fisik, nomor telepon, alamat email, dan deskripsi perusahaan.
2) Dari sudut pandang pelanggan, merupakan praktik umum untuk meminta rincian identifikasi lengkap dari pelanggan atau bisnis sebelum memulai transaksi, karena pelangganlah yang akan menggunakan barang tersebut.  Produsen  berhak  atas  data  ini  karena  memungkinkan  mereka  memverifikasi  keabsahan konsumen.  Sebaliknya,  produsen  tidak  akan  memanfaatkan  informasi  klien  dengan  cara  yang  sama seperti yang dilakukan bisnis dalam materi pemasarannya. Meskipun konsumen tentu saja khawatir akan potensi penyalahgunaan informasi pribadi mereka selama pembelian online, produsen dan pelaku usaha lainnya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data dan identitas pelanggan tidak akan digunakan secara tidak sah tanpa persetujuan mereka.
3) Dalam konteks produk (barang dan jasa), pengetahuan pelanggan sangat penting karena memungkinkan mereka membuat pilihan pembelian yang tepat. Sejauh mana pelanggan mengenali barang yang dijual bervariasi;  bagi  yang  sudah  familiar  dengan  produknya,  informasi  ini  mungkin  tidak  terlalu  penting, namun bagi yang belum familiar, mungkin akan menimbulkan kebingungan. Agar pembeli tidak tertipu dengan informasi yang menyesatkan, produsen memastikan deskripsi produk jelas dan lengkap.

## 4. SIMPULAN
Istilah "e-commerce" mengacu  pada  sistem  yang  memfasilitasi  pembelian  dan  penjualan  produk  dan  layanan melalui  Internet.  Maraknya  start-up  di  sektor  e-commerce  memerlukan  aturan  dan  regulasi  dalam  undang-undang preventif yang memberikan keamanan dan stabilitas hukum bagi konsumen dan bisnis. Sebagai indikasi kekhawatiran tersebut, pemerintah banyak mengeluarkan peraturan yang mengatur bisnis online.  Untuk melindungi klien e-commerce dan mendapatkan kepercayaan mereka terhadap perjanjian yang mereka buat dengan pelaku usaha, maka penting bagi pelaku usaha untuk memberikan data dan informasi yang lengkap dan akurat. Data dan informasi yang akurat, transparan, dan jujur merupakan hak nasabah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak Bonaraja Purba telah menjadi dosen mata kuliah Hukum Komersial kami, dan saya berterima kasih atas masukkan dan komentar yang berharga untuk selama penelitian ini.

## 6. REFERENSI
Pramita, R., & Suganda, M. A. (2023). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Praktik Bisnis Penawaran Online: Studi Kasus Pada Platform E-Commerce. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research , 3 (6), 8753–8765.
Rongiyati,  S.  (2019). Pelindungan  Konsumen  dalam  Transaksi  Dagang  Melalui  Sistem  Elektronik . 10 (1),  1–25. http://ylki.or.id/2017/03/siaran-pers-ylki-
Saputra,  R.,  &  Damayanti,  V.  (2023).  PERLINDUNGAN  KONSUMEN  DALAM  TRANSAKSI  E-COMMERCE INTERNASIONAL. Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 12 (2). https://doi.org/10.28946/rpt.v12i2.3364
Suryadi, R., & Gultom, E. (2023). Analisis Hukum Terkait Melindungi Konsumen dalam Bertransaksi Digital di E-Commerce Shopee. Jurnal Pendidikan Dan Konseling , 5 (1), 328–334.