JAMBURA Journal Civic Education, (2021) ISSN (p):XXXX; ISSN (e):XXXX Volume 1 Nomor 1, Juli 2021Halaman (29 ) DOI:

## KINERJA APARAT DINAS SOSIAL DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN PENGEMIS DI KOTA GORONTALO
Arif Gani 1 , Zulaecha Ngiu 2 , Maisara Sunge 3
Fakultas Ilmu social, Universitas Negeri Gorontalo
(arifgani@gmail.com)
(zulaechangiu@gmail.com)
(maisarasunge@gmail.com)
Info Artikel
____________________
Sejarah Artikel: Diterima (Mei) (2021) Disetujui (juni) (2021) Dipublikasikan (Juli) (2021) ____________________ Keywords:
Aparat Dinas Sosial Kinerja Pembinaan Pengemis

## Abstrak
______________________________________________________________
Penelitian ini  bertujuan  untuk  mengetaui kinerja  aparat dinas  sosial  dalam  melakukan  pembinaan  pengemis  di  kota gorontalo  dan  mengetahui  faktor-faktor  yang  menjadi penghambat  dari  dinas  sosial  dalam  melakukan  pembinaan pengemis  di  kota  gorontalo.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  metode  kualitatif  deskriptif.  Dengan  demikian peneliti berperan sebagai instrument utama yang terlibat secara langsung  dalam  mengumpulkan  data  melalui  teknik  observasi, teknik wawancara dan teknin dokumentasi. Hasil penelitian ini teradapat  empat  faktor  yang  menjadi  penghambat  kinerja aparat  dinas  sosial  dalam  melakukan  pembinaan  pengemis yaitu : faktor ekonomi, panti rehabilitasi, regulasi dankerja sama dengan  instansi  terkait.  Selama  ini  program  pembinaan pengemis  yang  dilakukan  oleh  aparat  dinas  sosial  dituangkan dalam  bentuk  bimbingan  dan  pelatihan.  Bimbingan  dan Pelatihan  yang  dimaksud  adalah  :  1)  bimbingan  mental,  2) bimbingan  kesehatan,  3)  bimbingan  ketertiban,  4)  bimbingan keagamaan dan bentuk pelatihan yang dilakukan  menyetir dan menjahit. Hasil penelitian secara keseluruhan terlihat selama ini kinerja  aparat  dinas  sosial  dalam  melakukan  pembinaan pengemis  di  kota  gorontalo  sudah  cukup  baik.  hanya  saja  ada beberapa  poin  yang  menjadi  Penghambat  dari  Aparat  Dinas Sosial  dalam  Melakukan  Pembinaan  Pengemis  Di  Kota Gorontalo  seperti  Panti  Rehabilitasi  dan  Regulasi  yang  harus menjadi  perhatian  khusus  dari  Pemprov  Gorontalo  sehingga program pembinaan pengemis akan lebih baik lagi dan berjalan dengan efektif .
1 Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo
2 Dosen Universitas Negeri Gorontalo
3 Dosen Universitas Negeri Gorontalo

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai penduduk yang sangat banyak  maka  perlu  peningkatan  pembangunan  untuk  menopang  kesejahteraan penduduknya. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa pembangunan nasional adalah usaha  peningkatan  kualitas  manusia  dan  masyarakat  Indonesia  secara  berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan  perkembangan  global.  Selain  itu,  tujuan  pembangunan  nasional  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur  yang  merata  material  dan  spiritual,  serta menjalankan  roda  perekonomian  guna  mewujudkan  kesejahteraan  sosial.  Sesuai dengan  pasal  33  UUD  1945  ialah  sebagai  dasar  negara  untuk  mewujudkan  keadilan, kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat  melalui  peranan  dan  keberpihakan  negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat.
Tujuan  pembangunan  nasional  dan  pasal  33  UUD  1945  tersebut  akan  tercapai atau dapat berjalan dengan baik apabila pemerintah dan masyarakat saling membantu dalam  proses  pembangunan  termasuk  dibidang  kesejahteraan  sosial.  Melihat  pada zaman  sekarang  ini  masih  banyak  sebagian  masyarakat  hidup  dalam  keterbatasan dilingkaran kemiskinan sebagai penyebab utama munculnya para pengemis yang hidup dijalanan  yang  kehidupannya  sangat  memerlukan  bantuan  dari  pemerintah  agar mereka dapat merasakan kehidupan yang normal. Hal ini sangat memerlukan kebijakan dan program dari pemerintah untuk membantu masyarakat khususnya para pengemis dalam mengatasi masalah sosialnya.
Setiap daerah  di Indonesia, pasti kita bisa jumpai kelompok-kelompok pemalas yang  dikenal  dengan  pengemis  tersebut.  Tak  terkecuali  di  Kota  Gorontalo.  Hal  ini membuat sebagian masyarakat kota Gorontalo yang mengeluhkan banyaknya aktivitas pengemis  khususnya  pada  malam  hari.  Pengemis  di  Kota  Gorontalo  memang  belum separah  di  kota-kota  lain.  namun,  untuk  jumlah  bukan  hal  yang  dipandang  sebelah mata.  Bukan  hanya  untuk  pengemis  yang  cacat  fisik  namun  yang  kelihatannya  masih kuat dan sehat pun sudah melakukan aktivitas mengemis seperti yang ada di pinggiran jalan maupun pusat perbelanjaan di Kota Gorontalo.
Berdasarkan hasil observasi awal, Data yang peneliti dapatkan dari kantor Dinas Sosial diketahui bahwa jumlah pengemis yang ada di Kota Gorontalo pada tahun 2018 berjumlah  15  orang  yang  terdiri  dari  laki-laki  dan  perempuan,  mereka  berasal  dari
kelurahan  dan  kecamatan  yang  berbeda  dan  beberapa  dari  mereka  tinggal  di lingkungan  yang  sama.  Rata-rata  jenis  permasalahan  yang  mereka  alami  oleh  para pengemis sama yaitu karena faktor ekonomi.
Dengan  demikian,  maka  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kinerja aparat  dinas  sosial  dan  faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dari  aparat  dinas sosial dalam melakukan pembinaan pengemis di kota Gorontalo.

## METODE PENELITIAN
Penulis  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif  deskriptif  dimana  mencoba menggambarkan  tentang  sifat-sifat  individu,  keadaan,  gejala-gejala  dalam  kelompok tertentu,  menetukan adanya hubungan  tertentu antara satu  gejala dengan  gejala yang lainnya  dalam  masyarakat.  Menurut  Sugiyono  (2013:53)  metode  penelitian  pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.  Dengan  upaya  mendapatkan  dan  mengumpulakan  data  dari  kegiatan penelitian.

## HASIL PENELITIAN

## A. Kinerja  Aparat  Dinas  Sosial  dalam  melakukan  pembinaan  pengemis  di  Kota Gorontalo
Permasalahan sosial pengemis merupakan akumulasi dan interaksi dari berbagai permasalahan seperti  halnya kemiskinan, rendah pendidikan,  minimnya keterampilan kerja,  lingkungan,  sosial  budaya  dan  lain-lain.  Masalah  ini  merupakan  masalah  sosial dan bersifat sebagai penyakit dalam masyarakat. Maka dari itu perlu adanya perhatian dari  Dinas  Sosial  yang  merupakan  unsur  pelaksana  dari  pemeritah  untuk  segera menangangi masalah tersebut agar masyarakat tak lagi resah dengan  munculnya para pengemis dilingkungan  mereka.  Ada  4  indikator  kinerja  untuk  mengukur  program pembinaan yang dilakukan oleh aparat dinas sosial yaitu:
a. Efektivitas kinerja
Menurut Efendy efektivitas adalah komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. (e-journal.uajy.ac.id). Berdasarkan teori diatas bahwa
efektivitas  kinerja  yang  dimaksud  terbagi  menjadi  indikator  yaitu:  1)  Anggaran,  2) Waktu,  dan  3)  Sumber  daya  manusia.  Ketiga  indikator  tersebut  akan  peneliti  bahas secara  rinci  per  indikator  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  peneliti  dapatkan dilapangan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  mengenai  anggaran  maka  peneliti  dapat menjelaskan bahwa dalam melakukan program pembinaan pengemis aparat dari Dinas Sosial mendapatkan anggaran dari APBD dan APBN dan Anggaran tersebut pun sudah diberikan  kepada  pengemis  yang  masuk  kategori  penyandang  disabilitas,  hasil wawancara mengenai waktu pelakasanaan pembinaan pengemis tersebut peneliti dapat memberikan  kesimpulan  bahwa  aparat  dinas  sosial  Kota  Gorontalo  melakukan pembinaan  pengemis  setahun  sekali  kecuali  di  tahun  2019  karena  jumlah  pengemis yang  cukup  banyak  dan  harus  dilakukan  pembinaan  dua  kali.  Kemudian  hasil  Dari wawancara  bersama  Sekretaris  Satpol  PP  diatas,  peneliti  dapat  memberikan kesimpulan  bahwa  dalam  hal  kerja  sama  antara  Dinas  Sosial  dan  Satpol  PP  Kota Gorontalo  itu  sudah  pasti  ada  sesuai  dengan  Perda  yang.  Namun,  semua  hanya tergantung bagimana komunikasi yang dijalin antara  Pihak Dinas Sosial dengan Satpol PP.
b. Efisiensi Kinerja
Menurut  Mulyadi  (2007:63)  efisiensi  adalah  tepat  atau  sesaui  untuk mengerjakan  (menghasilkan)  sesuatu  dengan  tidak  membuang-buang  waktu,  tenaga dan  biaya.  Efisiensi  yang  dimaksud  disini  ialah  bagaimana  melakukan  proses pembinaan  terhadap  para  pengemis  harus  tepat  atau  sesuai  sasaran  untuk menghasilkan  sesuatu  atau  mengelurkan  potensi  yang  ada  pada  diri  mereka  dengan tidak  membuang-buang  waktu,  tenaga  maupun  biaya.  Berdasarkan  hasil  wawancara mengenai  Efisiensi  kinerja  yang  peneliti  temui  dapat  disimpulkan  bahwa  proses pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  dinas  sosial  disini  itu  lebih  mengarah  kepada bagimana  pihak  dinas  sosial  menggali  potensi-potensi  yang  ada  pada  diri  mereka (pengemis),  kemudian  setelah  itu  para  pengemis  diberikan  pelatihan-pelatihan keterampilan seperti pelatihan menjahit dan mengemudi agar nantinya ketika mereka kembali ke dalam lingkungan masyarakat bisa menyesuaikan diri. Namun dalam hal ini sebelum mereka melakukan pelatihan-pelatihan, mereka terlebih dahulu harus melalui proses-proses  bimbingan  khusus  dari  pihak  dinas  sosial  seperti,  bimbingan  mental, kesehatan,  ketertiban,  maupun  keagamaan.  Dan  pihak  dinas  sosial  telah  berupaya
melakukan  kegiatan  ini  dengan  terlibat  langsung  selama  proses  pembimbingan tersebut.
c. Keadilan
Menurut  John  Rawl  dalam  Khoiron  (2017:12)  Keadilan  adalah  harus memberikan  kesempatan  yang  kepada  seluruh  warganya,  atau  setiap  individu mempunyai  posisi  yang  sama,  setara  dalam  potensi  dan  kesempatan.  Keadilan  yang dimaksud  disini adalah  aparat dinas sosial harus  memberikan kesempatan yang sama kepada  seluruh  pengemis,  atau  setiap  individu  mempunyai  posisi  yang  sama,  setara dalam potensi dan kesempatan. Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan mengenai  keadilan  kinerja  dari  aparat  dinas  sosial,  peneliti  dapat  mengambil  sebuah kesimpulan  bahwa  pihak  dinas  sosial  sudah  melakukan  pelayanan  secara  adil  tanpa membeda-bedakan  dari  mana  pengemis  itu  berasal.  Namun,  dalam  hal  ini  masih  ada saja  pengemis  yang  mengaku  belum  pernah  dapat  bantuan  maupun  pembinaan  dari pihak dinas sosial agar dapat simpati dari masyarakat walaupun dari pihak dinas sosial telah memberikan bantuan dan telah melakukan program pembinan kepada mereka.
d. Daya Tanggap
Menurut  Kumorotomo  dalam  Pasolong  (2010:180)  Daya  tanggap  organisasi pelayanan  publik  merupakan  bagian  dari  daya  tanggap  Negara  atau  pemerintah  akan kebutuhan  masyarakat  yang  mendesak.  Daya  tanggap  yang  dimaksud  disini  adalah bagimana daya tanggap organsisasi pelayanan publik khususya dinas sosial meberikan respon  terhadap  kebutuhan  dari  para  pengemis.  Berdasarkan  hasil  wawancara mengentai daya tanggap kinerja peneliti  dapat  memberikan  kesimpulan bahwa  ketika aparat dinas sosial mendapatkan informasi tetang keluhan-keluhan dari para pengemis, mereka langsung turun  kelokasi  dimana tempat  mereka  mengemis untuk  mencari tau apa keluhan dari para pengemis. Hasilnya yaitu para pengemis menginginkan bantuan dari  dinas  sosial  namun  ada  sebagian  pengemis  yang  tidak  masuk  dalam  kategori penyendang disabilitas. Sementara bantuan yang di programkan oleh pihak dinas sosial dikhususkan bagi para penyandang disabiltas.

## B. Faktor  Penghambat  Dari  Aparat  Dinas  Sosial  Dalam  Melakukan  Pembinaan Pengemis Di Kota Gorontalo
Ada  bebrapa  faktor  yang  menjadi  penghambat  dari  dinas  sosial  dalam melakukan pembiaan pengemis diantaranya adalah :
a. Faktor Ekonomi
Manusia  pada  dasarnya  mempunyai  kebutuhan  yang  tidak  terbatas  dan  saat itulah  mereka  dihadapkan  oleh  permasalahan  ekonomi  untuk  memenuhi  suatu kebutuhan  masing-masing.  Ekonomi  menjadi  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi sering  munculnya  pengemis  di  Kota  Gorontalo  dan  juga  di  tunjang  oleh  minimnya lapangan  pekerjaan  bagi  mereka  yang  mempunyai  latar  belakang  pendidikan  yang rendah, karena banyak dari mereka yang tidak lulus sekolah bahkan tidak pernah sama sekali  merasakan  pendidikan  di  bangku  sekolah.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang peneliti  dapatkan  dilapangan  bahwa  ada  beberapa  kasus  tentang  pengemis  yang mengalami permasalah ekonomi diantaranya ada yang ingin menjadi pengemis karena menurut  dia  menjadi  seorang  pengemis  bisa  mendapatkan  uang  yang  cukup  banyak dalam satu malam ketimbang harus membuat usaha kecil-kecilan seperti usaha warung. Kemudian  ada  juga  pengemis  yang  memberikan  alasan  bahwa  menjadi  seorang penegmis  adalah  satu-satunya  pililhan  buat  beliau  karena  keterbatasan  pendidikan yang dimiliki sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan.
b. Panti Rehabilitasi
Panti rehabilitasi adalah tempat yang  digunakan  untuk  pemulihan/pembetulan seperti  sediakala,  pengembalian  nama  baik  dan  pambaharuan  kembali.  Di  kota Gorontalo para penyandang masalah sosial khususnya para pengemis harusnya dibawa ke  tempat  tersebut  supaya  mendapat  penanganan  secara  intensif  sesuai  dengan kegunaan  yang  dimiliki  oleh  panti  rehabilitasi  tersebut.  Sayangnya  di  kota  Gorontalo belum  dibangun  panti  rehabilitasi  yang  berguna  untuk  menampung  para  pengemis sehingga  itu  menjadi  salah  satu  kendala  bagi  aparat  dinas  sosial  setempat  dalam melakukan proses pembinaan kepada para pengemis.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  peneliti  dapatkan  dilapangan  bahwa  panti rehabilitasi sangat beperan penting dalam hal melakukan program pembiaan pengemis karena  panti  rahabilitasi  itu  bisa  menjadi  tempat  tinggal  bagi  para  pengemis  untuk mengitu  proses  pembinaan  dengan  maksimal.  Tidak  adanya  panti  rehabilitasi  di  Kota Gorontalo  membuat  proses  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  aparat  dinas  sosial  tidak berjalan  efektif  walaupun  mereka  sudah  menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dengan tetap melakukan pembinaan walaupun hanya di kantor dinas sosial. Pemerintah harus segera membuat panti rehabilitasi di Kota Gorontalo agar jumlah pengemis tidak akan bertambah tiap tahunnya dan dapat diatasi secepatnya.
c. Regulasi
Regulasi  adalah  suatu  peraturan  yang  dibuat  untuk  membantu  mengendalikan suatu  kelompok,  lembaga  organisasi,  dan  masyarakat  demi  mencapai  tujuan  tertentu dalam  kehidupan  bersama,  bermasyarakat,  dan  bersosialisasi.  Tujuan  dibuatnya regulasi  adalah  untuk  mengendalikan  manusia  atau  masyarakat  dengan  batasan- batasan tertentu. Salah satunya adalah pengemis, masalah pengemis ini memang perlu di  atasi  dengan  dibuatnya  regulasi  agar  aparat  dinas  sosial  mampu  dengan  mudah mengatasi  maraknya  para  pengemis  yang  ada  di  wilayah-wilayah  tertentu  khususnya Kota  Gorontalo.  Namun,  berdasarkan  hasil  wawancara  peneliti  sebelumnya  bersama Kepala bidang rehabilitasi sosial menyatakan bahwa belum adanya Perda khusus yang mengantur tentang pengemis membuat aparat dinas sosial kesulitan menangangi para pengemis.  hal  ini  tentunya  perlu  ada  perhatian  dari  pemerintah  provinsi  Gorontalo untuk membuat Perda khusus yang mengatur tentang pengemis agar proses pembinaan yang dilakukan oleh aparat dinas sosial Kota Gorontalo bisa berjalan dengan baik.
d. Kerja sama dengan instansi terkait
Kerja  sama  dengan  instansi  terkait  seperti  Satpol  PP  merupakan  poin  penting yang bisa dilakukan oleh aparat dinas sosial dalam hal melakukan program pembinaan pengemis  dengan  begitu  Satpol  PP  yang  akan  bertugas  untuk  menertibkan  para pengemis  dan  di  antarkan  ke  kantor  dinas  sosial  kemudian  dilakukan  pembinaan dikantor dinas sosial.
Berdasarkan  hasil  wawancara  sebelumnya  bahwa  salah  satu  penghambat  dari aparat dinas sosial dalam melakukan program pembinaan pengemis di Kota Gorontalo adalah  tidak  adanya  kerja  sama  dengan  instansi  terkait.  Hal  inilah  yang  membuat pembinaan terhadap para pengemis itu tidak efektif. karena semua  proses pembinaan dari  mengumpulkan  pengemis  yang  seharusnya  jadi  tugas  Satpol  PP  justru  hanya dilakukan langsung oleh aparat dinas sosial tanpa ada kontribusi dari pihak Satpol PP. hal ini menujukkan bahwa instansi terkait dan dinas sosial Kota Gorontalo terlihat tidak ada komunikasi dan semuanya dilimpahkan kepada dinas sosial Kota Gorontalo.

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil  penelitian atau riset dari pembahasan  di  atas  bahwa  Kinerja Aparat Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo itu sudah dilakukan  secara  bertahap  yaitu  setahun  sekali  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Dinas
Sosial Kota Gorontalo. Namun, program pembinaan yang dilakukan belum bisa berjalan secara  efektif  dikarenakan  adanya  beberapa  faktor  yang  menghambat  Aparat  Dinas Sosial dalam melakukan pembinaan pengemis di Kota Gorontalo.
Kinerja  yang  telah  dicapai  oleh  Dinas  Sosial  dalam  melakukan  pembinaan pengemis  dilakukan  dengan  beberapa  usaha  seperti  memberikan  dana  usaha  dengan mengikuti  tahapan-tahapan  dalam  pembinaan  seperti  mengikuti  bimbingan  mental, bimbingan  kesehatan,  bimbingan  ketertiban,  dan  bimbingan  terhadap  para  pengemis Kota Gorontalo. Hal ini perlu juga ditingkatkan, agar para  pengemis  dapat  merasakan kinerja atau usaha-usaha yang diberikan oleh pemerintah secara merata.
Namun  ada  pula  faktor-faktor  yang  menjadi  penghambat  Kinerja  Aparat  Dinas Sosial Dalam Melakukan Pembinaan Pengemis di Kota Gorontalo. Salah satu faktor yang berpengaruh  adalah  belum  adanya  Peraturan  Daerah  (Perda)  khusus  mengenai pengemis,  sehingga  fasilitas-fasiltas  pendukung  seperti  rumah  singgah  atau  panti rehabilitasi belum ada. Kemudian hambatan lain yaitu tidak adanya kerja sama dengan instansi  terkait  seperti  Satpol  PP  membuat  proses  pembinaan  yang  dilakukan  oleh Aparat  Dinas  Sosial  tidak  berjalan  efektif  karena  seharunya  Satpol  PP  bertugas  untuk melakukan penertiban pengemis dan Aparat Dinas Sosial yang melakukan pembinaan.
Untuk  mencapai  keberhasilan  dalam  program  pembinaan  pengemis  di  Kota Gorontalo,  seharusnya  Dinas  Sosial  menggandeng  Pemerintah  untuk  bisa  membuat suatu terobosan rancangan Perda (Peraturan Daerah) khusus mengenai pengemis agar fasilitas-fasilitas  pendukung  seperti,  rumah  singgah  atau  panti  rehabilitasi  bisa  di bangun. Sehingga pembinaan bisa terlaksana secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Bastaman,  Hanna  P.  2000,  Meraih  hidup  bermakna  kisah  pribadi  dengan  pengalaman tragis, Jakarta: paradigma
Dwidinanti Vol 3, No 1 (2016) Prosiding Penetian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Jurnal Administrasi Publik Vol. 2 No. 1 (2017) oleh Khoiron
Muh.Sabar,  2015.  Skripsi  Kinerja  dina  sosial  dalam  pelaksanaan  program  pembinaan anak jalan di kota makassar
Mulyadi,  2007. Akuntansi  Biaya ,  Edisi  ke  3.  Yogyakarta:  STIE  YKPN.  63 Pasolong.Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Bandung:Alfabeta
Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2008
Sugiyono, metode penelitian pendidikan (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2013