-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702

## KEBIJAKAN MENTERI ATR/BPN TERKAIT DENGAN HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH PADA PERSEROAN KOMANDITER

## Faizah Inas Hadisti, Widhi Handoko, Irawati
Program StudiMagister Kenotariatan, Fakultas Hukum,UniversitasDiponegoro E-mail : finashadisti@gmail.com

## Abstract
Land  Rights  are  rights  that  authorize  holders  of  rights  to  use  and/or take  advantage  of  the  land  it occupies. The subject ownership of land rights is intended for Indonesian citizens and legal entities. Limited Partnership (CV) is a business entity that  doesn’t have  legal entity status, therefore CV is not subject to land rights. Mid-2019 The Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency  issued  Circular  Letter  No.2/SE-HT.02.01/VI/2019,  which  circular  letter  contains  policies regarding  the  ownership  of  land  for  the  Right  to  Build  (HGB)  on  the  CV.  The  circular  letter provides multiple interpretations as if the CV is a Legal Entity. The approach method used here is Social  Legal,  law  is  associated  with  social  problems,  which  in  this  study  aims  to  examine  the effectiveness  of  the  rule  of  law  in  society.  The  reason  the  Minister  issued  the  policy  was  for  the sake of investment in CV. The results of research at the Semarang District Land Office, the circular can  not be applied. The Circular still  needs to be reviewed  because  it  isn’t in accordance with the regulations above.
Keywords: land ownership rights; HGB; CV.

## Abstrak
Hak  Atas  Tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya. Subjek kepemilikan hak atas tanah  banyak  diperuntukan  bagi  Warga  Negara  Indonesia  dan  Badan  Hukum.  Perseroan Komanditer  (CV)  merupakan  suatu  badan  usaha  yang  belum  memiliki  status  badan  hukum,  maka dari itu CV bukan merupakan subjek hak atas tanah. Pertengahan tahun 2019 Menteri Agraria dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  mengeluarkan  Surat  Edaran  No.2/SE-HT.02.01/VI/2019, yang mana surat edaran tersebut berisi mengenai  kebijakan kepemilikan tanah Hak Guna Bangunan (HGB) pada CV. Surat edaran tersebut  memberikan multitafsir seakan-akan CV itu adalah sebuah Badan  Hukum.  Metode  pendekatan  yang  digunakan  disini  yaitu Social  Legal ,  hukum  dikaitkan dengan  masalah  sosial.Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  efektivitas  aturan  hukum  dalam masyarakat. Alasan Menteri ATR/BPN mengeluarkan kebijakan tersebut adalah untuk kepentingan investasi  pada  CV.  Hasil  penelitian  di  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Semarang,  surat  edaran tersebut  belum  dapat  diterapkan.Surat  Edaran  tersebut  masih  perlu  dikaji  kembali  karena  tidak sesuai  dengan  peraturan  diatasnya.  PPAT  juga  tidak  mau  membuatkan  akta  peralihan  hak  atas tanahnya tersebut karena tidak mau mengambil resiko dikemudian hari.
Kata Kunci : hak kepemilikan tanah; HGB; CV.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702

## A. Pendahuluan
Hak  Atas  Tanah  adalah  hak  yang  memberi  wewenang  kepada  pemegang  haknya  untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)  mengenai  hak-hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 16 dimana dikenal adanya jenis-jenis hak atas tanah, antara lain :  Hak  Milik  (HM),  Hak  Guna  Usaha  (HGU),  Hak  Guna  Bangunan  (HGB),  Hak  Pakai  (HP), Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, dan, Hak Memungut Hasil Hutan (Limbong, 2012).
Setiap Warga Negara, kelompok masyarakat, atau Badan Hukum dapat memilki hak atas tanah  sesuai  dengan  jenis  yang  ditetapkan  dalam  ketentuan  dimaksud.  Pendaftaran  tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dalam memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah, karena itu bagi penguasaan tanah yang telah didaftarkan akan diterbitkan surat tanda bukti hak berupa “sertipikat” (Hartanto, 2014).
Pendaftaran  hak  atas  tanah  termasuk  di  dalam  kegiatan  pemeliharaan  data  haruslah tercatat  dalam  sertipikat  hak  atas  tanah.  Kepala  Kantor  Pertanahan  dan  PPATatau  PPAT Sementara  dalam  melaksanakan  pendaftaran  peralihan  hak  ini  merujuk  pada  Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah  dan  Peraturan  Menteri  Negara Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Marhel, 2013).  Dalam  Permenag/Ka.BPN  Nomor3  Tahun  1997  diatur  prosedur  pelaksanaan pendaftaran  peralihan  hak  atas  tanah  yang  harus  dilakukan  oleh  pihak-pihak  yang  bertugas melaksanakan kegiatan pendaftaran.
Subjek  Hak  Milik  atas  tanah  ditetapkan  dalam  Pasal  21  UUPA  dan  peraturan pelaksanaanya,  yaitu  :  Warga  Negara  Indonesia,  dan  Badan  Hukum  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  (Santoso, 2015). Subjek  hukum Hak  Guna Usaha  menurut Pasal 30 UUPA juncto Pasal 2 PP Nomor 40 Tahun 1996, yaitu :  Warga Negara Indonesia, dan Badan Huk um yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Subjek hukum Hak Guna Bangunan menurut Pasal 36 ayat (1) UUPA juncto Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, yaitu : Warga  Negara  Indonesia,  dan  Badan  Hukum  yang  didirikan  menurut  hukum  Indonesia  dan berkedudukan di Indonesia.
Subjek kepemilikan hak atas tanah banyak diperuntkan bagi Warga Negara Indonesia dan Badan  Hukum.  Menurut  R.  Rochmat  Soemitro,  Badan  Hukum  adalah  suatu  badan  yang  bisa memiliki harta, hak serta kewajiban seperti orang (manusia) pribadi.Menurut R. Subekti, Badan Hukum  adalah  suatu  badan  atau  bisa  juga  disebut  dengan  perkumpulan  yang  memiliki  hak untuk  dapat  melakukan  perbuatan  seperti  manusia  dan  memiliki  kekayaan  sendiri,  dapat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
menggugat atau digugat di depan hakim (Raharjo, 2009). Jadi, Badan Hukum dapat dikatakan sebagai artificial person dari sebuah bentuk organisasi yang mana memiliki hak dan kewajiban selayaknya orang/manusia.
Dasar  pengaturan  CV  dalam  KUHD  tidak  diatur  secara  khusus/tersendiri  sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdata ( Maatschap ), namun beberapa kalangan ahli hukum berpendapat  bahwa  bagi  CV  dapat  diberlakukan  terhadap  pasal-pasal  mengenai  persekutuan firma maupun persekutuan perdata. Ketentuan CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32 KUHD (Muslim, 2017). Pasal-pasal tesebut tidak menjabarkan CV secara khusus namun dalam pasal-pasal tersebut dapat dipelajari perihal Perseroan Komanditer.
Perseroan Komanditer atau Commanditatre Vennootschap (CV) adalah persekutuan firma yang  memiliki  satu  atau  beberapa  orang  sekutu.CV  memiliki  2  macam  sekutu,  yaitu  sekutu komanditer  dan  sekutu  kemplementer.  Sekutu  komanditer  adalah  sekutu  yang  hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan (sebagai modal), namun  dia  tidak  ikut  campur  dalam  pengurusan  atau  penguasaan  persekutuan.  Sekutu Komplementer  yaitu  sekutu  yang  menjadi  pengurus  persekutuan  (sekutu  aktif)  (R.Sakiman, 2011).
Secara  Umum  CV  merupakan  suatu  badan  usaha  yang  belum  memiliki  status  badan hukum  dengan  modal  terbatas  yang  berdiri  karena  adanya  kerjasama  antara  dua  orang  atau lebih.Badan  usaha  merupakan  sebuah  organisasi  yang  bergerak  dalam  suatu  bidang  usaha. Badan  usaha  ini  bukan  sembarang  organisasi  karena  meliputi  aspek  hukum,  teknis,  dan ekonomi (Saptini, 2015). CV bukanlah Badan Hukum karena tidak adanya harta terpisah dalam pengaturanya,  karena  bukan  merupakan  badan  hukum  maka  dari  itu  CV  bukan  merupakan subjek hak atas tanah.
Pertengahan  tahun  2019  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional mengeluarkan  Surat  Edaran  No.2/SE-HT.02.01/VI/2019,  yang  mana  surat  edaran  tersebut berisi  tentangkebijakan  mengenai  kepemilikan  hak  atas  tanah  berupa  HGB  pada  CV. Penjelasan dari perwakilan pihak BPN dalam acara seminar “Dialektika Surat Edaran Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang  Mengenai  Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  pada  CV  dan  Hak Tanggungan Online” yang  diadakan  oleh  pengurus  IPPAT  Jawa  Tengah  di  Surakarta  pada  22 Agustus  2019,  menjelaskan  bahwa  CV  kini  diperbolehkan  memiliki  tanah  berstatus  HGB dengan ketentuan sertipikat hak atas tanahnya tertulis atas nama seluruh persero, dan jika akan dialihkan  haknya  harus  atas  persetujuan  seluruh  persero  yang  tercatat  dalam  sertipikat kepemilikan  hak  atas  tanah  tersebut.  BPN  menyatakan  kebijkan  ini  bertujuan  duntuk memberikan kemudahan pada CV untuk meningkatkan investasi.
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086 -
1702
Surat  edaran  tersebut    memberikan  multitafsir  pada  CV,  seakan-akan  CV  itu  adalah sebuah Badan Hukum. Terjadi pembiasan  yaitu ketika hak atas tanah  milik CV dapat  dimiliki atas nama orang/perorangan/kelompok, yang mana seharusnya tanah tersebut atas nama Badan Usaha  dengan  ditentukan  bagian  masing-masing  para  persero.  Surat  edaran  tersebut menimbulkan  banyak  pertanyaan  dalam  masyarakat  khususnya  para  Notaris  dan  PPAT  yang berurusan langsung dalam kepengurusan Tanah dan CV.
Teori  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Teori  Triadism  Law  dan  Teori Stufenbau.
Teori Triadism Law,Menurut Radbruch  dari tiga nilai  dasar hukum  yang ada  jika terjadi ketegangan  antara  nilai-nilai  dasar  tersebut,  harus  menggunakan  dasar  atau  asas  prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru nilai kegunaan atau kemanfaatan dan  terakhir  kepastian  hukum.  Ini  menunjukan  bahwa  Redbruch  menempatkan  nilai  keadilan lebih  utama  dari  pada  nilai  kemanfaatan  dan  nilai  kepastian  hukum,  dan  menempatkan  nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum. Jadi, pada saat ketiganya terjadi benturan maka harus ada yang dikorbankan (Muliawan, 2014).
Teori  Stufenbau,  Hans  Kelsen  berpendapat  bahwa  norma-norma  hukum  itu  berjenjang- jenjang  dan  berlapis-lapis  dalam  suatu  hierarki  (tata  susunan)  dalam  arti  suatu  norma  yang lebih  tinggi  berlaku,  bersumber  dan  berdasar  pada  norma  yang  lebih  tinggi  lagi,  demikian seterusnya  sampai  pada  suatu  norma  yang  tidak  dapat  ditelusuri  lebih  lanjut  dan  bersifat hipotetis  dan  fiktif,  yaitu  Norma  Dasar  ( Grundnorm ).  Pembuatan  norma  yang  lebih  rendah ditentukan  oleh  norma  lain  yang  lebih  tinggi  (Jimly  Asshiddiqie,  2012).  Dalam  sistem perundang-undangan  dikenal  adanya  hierarki  peraturan  perundang-undangan,  ada  peraturan perundang-undangan  yang  mempunyai  tingkatan  yang  tinggi  dan  ada  yang  mempunyai tingkatan lebih rendah. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya.
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang “KebijakanMenteri  ATR/BPN  Terkait  dengan  Hak  Kepemilikan  Atas  Tanah  Pada  Perseroan Komanditer”
Dari  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas  dapat  di  simpulkan  bahwa  Surat  Edaran yang  dikeluarkan  masih  dibutuhkan  pengkajian  ulang  karena  tidak  sesuai  dengan  peraturan diatasnya  yaitu UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan PP Nomor 40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  dan  Hak  Pakai  atas  Tanah. Permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam  penelitian  ini  adalah  alasan  Menteri  ATR/BPN mengeluarkan  kebijakan  berupa  diperbolehkanya  kepemilkan  hak  atas  tanah  berstatus  HGB
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
pada CV, dan bagaimana sistem Pendaftaran Tanah didalam pemberian hak atas tanah kepada Badan Usaha.
Penelitian Rizky Aulia, Fakultas Hukum Universita Lampung Tahun 2017 yang berjudul “Kewenangan Badan Pertanahan Nasional dibawah Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN”, dalam  penelitian  ini  menjelaskan  mengenai  apa  saja  kewenangan  menteri  Badan  Pertanahan Nasional  dibawah  Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang/BPN,    serta  dampak  hukum  terkait kewenanganya tersebut(Aulia, 2017).
Penelitian  Endang Sri Santi, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Tahun 2013 yang  berjudul  “Fungsi  Birokrasi  Pertanahan  dalam  Penerbitan  Sertipikat  Tanah  Sebagai Alat Bukti Yang Kuat”, dalam penelitian ini menjelaskan perihal fungsi dan konsep di dalam kantor pertanahan  yang  berhubungan  dengan  birokrasi  pertanahan  dalam  mengeluarkan  tanda  bukti kepemilikan  hak atas tanah  yaitu sertipikat agar sertipikat tersebut memiliki pembuktian  yang sempurna (Santi, 2013).
Penelitian  Nevy  Harawaty,  Magister  Kenotariatan  Universitas  Gajah  Mada  Tahun  2010 yang berjudul “Kerancuan Persekutuan Komanditer (CV) Sebagai Subyek Hak Guna Bangunan (HGB) dan implikasinya”, dalam penelitian ini menjelaskan perihal wacana kantor pertanahan yang  akan  memberikan  kebijakan  berupa  CV  dapat  memiliki  tanah  berstatus  Hak  Guna Bangunan,  dan  akibat  yang  mungkin  timbul  dalam  masyarakat  dan  dunia  praktisi  hukum  jika wacana tersebut di berlakukan di kemudian hari. Kesimpulan dari penelitianya yaitu CV bukan merupakan  subjek  hak  atas  tanah,  jika  di  kemudian  hari  CV  memiliki  tanah  maka  harus dialihkan  kepada  skutu  aktifnya  dalam  kurun  waktu  1  tahun,  jika  tidak  kepemilikan  tanah tersebut dapat dibatalkan (Harawaty, 2010).
Penelitian ini memiliki daya pembeda dengan penelitian terdahulu yaitu, mengenai alasan Menteri  ATR/BPN  mengeluarkan  kebijakan  berupa  kepemilikan  tanah  pada  CV  serta bagaimana proses pendaftaran hak atas tanah nya di Kantor Pertanahan  jika memang kebijakan tersebut  diterapkan.  Unsur  kebaharuan  dalam  penelitian  ini  juga  mengenai  efektivitas  surat edaran  yang  berisi kebijakan  menteri ATR/BPN tersebut dalam dunia  akademisi, praktisi, dan masyarakat luas.
B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan Social  Legal .  Hukum  dikaitkan  dengan masalah sosial, dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas aturan hukum dalam  masyarakat,  pengaruh  masalah  sosial  tertentu terhadap  aturan  hukum  (Marzuki,  2005).
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu dimaksudkan
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
untuk  memberi  data  yang  seteliti  mungkin  tentang  suatu  keadaan  atau  gejala–gejala  lainnya (Muhammad,  2004).  Penelitian  ini  menggunakan  dua  teknik  pengumpulan  data,  yaitu  Teknik Pengumpulan  Dokumen  yang  akan  menghasilkan  data  sekunder  diperoleh  dari  peraturan perundang-undangan  dan  studi  kepustakaan  yang  terkait,  kemudian  Teknik  Wawancara  yang akan  menghasilkan  data  primer  dengan  penelitian  langsung  di  lapangan  pada  Kantor Pertanahan  Kabupaten  Semarang  dan  Notaris  PPAT  di  Kota  Semarang.  Penelitian  ini menggunakan  metode  Analisis  kualitatif  yaitu  dari  data  yang  diperoleh  kemudian  disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai  kejelasan  pada masalah yang dibahas.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Kebijakan Menteri ATR/BPN dalam  kepemilkan hak atas tanah berstatus HGB pada Perseroan Komanditer.
Badan Pertanahan Nasional adalah  lembaga pemerintah nonkementerian di Indonesia yang  mempunyai  tugas  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  secara  nasional,  regional  dan sektoral. BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor  85  Tahun  2012,  Peraturan  Presiden  Nomor  63  Tahun2013,  serta  perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasiona..
Tugas  dari  Badan  Pertanahan  Nasional  adalah  membantu  Presiden  dalam  mengelola dan  mengembangkan  Administrasi  Pertanahan  baik  berdasarkan  UU  No.  5  tahun  1960 tentang  UUPA  maupun  peraturan  perundang-undangan  lain  yang  meliputi  pengaturan, penggunaan,  penguasaan  dan  pemilikan  tanah,  penetapan  hak-hak  atas  tanah,  pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden(Harsono, 1994a).
Sesuai  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2015  tentang Kementrian  Agraria  dan  Tata  Ruang,  ATR/BPN  mempunyai  tugas  menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  negara.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional.  BPN  mempunyai  tugas melaksanakan  tugas  pemerintahan  di  bidang  pertanahan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  BPN  menyelenggarakan  beberapa  fungsi  ,  salah  satunya  yaitu
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
penyusunan  dan  penetapan  kebijakan  di  bidang  pertanahan;  serta  perumusan  dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.
Salah  satu  kebijakan  dari  BPN  yang  baru-baru  ini  di  keluarkan  di  pertengahan  tahun 2019  yaitu  pada  Surat  Edaran  Menteri  ATR/BPN  Nomor.2/SE-HT.02.01/VI/2019  yang berisi  kebijakan  mengenai  CV  diperbolehkan  untuk  memiliki  tanah  berstatus  Hak  Guna Bangunan.  Jika  dilihat  dari  segi  yuridis  dalam  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional  tersebut  di  atas  bahwa  BPN berhak  dan  Surat  Edaran  tersebut  sah,  karena  dalam  surat  edaranya  berisi  mengenai kebijakan di bidang pertanahan.
Pasal 7  huruf e Peraturan Menteri  Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 bahwa ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pemberian  pertimbangan  teknik  pertanahan  harus  memenuhi  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Jika dilihat disini dalam surat edaran Nomor.2/SE-HT.02.01/VI/2019 tersebut tidak lah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, karena dalam UUPA dan  PP  Nomor  40  Tahun  1996  menyatakan  bahwa  CV  bukan  merupakan  subjek  hukum yang diperbolehkan untuk memiliki tanah berstatus HGB.
Surat  edaran  tersebut  bertentangan  dengan  Pasal  36  Ayat  (1)  UUPA juncto Pasal  19 Peraturan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996,  yang  mana  menyatakan  bahwa  subjek kepemilikan tanah Hak Guna Bangunan  yaitu  Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. CV adalah sebuah badan  usaha  yang  mana  belum  berbadan  hukum,  jika  dilihat  dari  pengaturan  diatas  maka surat  edaran  tersebut  tidak  dapat  diterapkan  dan  dilaksanakan  karena  bertentangan  dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.
Surat  edaran  tersebut  juga  menimbulkan  banyak  kontra  dari  kalangan  PPAT  selaku profesi  yang  bersinggungan  langsung  dengan  pembuatan  akta  tanah  nya.  Jika  kebijakan dalam  surat  edaran  tersebut  diterapkan,  dari  sisi  PPAT  tidak  mau  membuatkan  akta peralihan hak atas tanah nya tersebut, PPAT tidak mau mengambil resiko di  kemudian hari atas  akta  yang  dibuatnya  tersebut  jika  bermasalah  karena  kebijakan  menteri  dalam  surat edaran  tersebut  bertentangan  dengan  UUPA,  karena  PPAT  dalam  melaksanakan  jabatanya dalam hukum pertanahan harus berpayung pada UUPA.
Kebijakan  tersebut  berisi  CV  diperbolehkan  memiliki  tanah  berstatus  HGB  dengan sertipikat tanah tertulis atas nama seluruh persero dan jika akan dialihkan hak nya harus atas persetujuan  seluruh  persero  yang  terdaftar  namanya  dalam  sertipikat.  Seperti  yang  telah
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
diketahui  bahwa  arus  keluar  masuk  persero  dalam  CV  itu  cepat,  tidak  menutup kemungkinan bahwa persero-persero yang tertulis namanya dalam sertipikat tersebut masih sama  di  kemudian  hari  ketika  tanah  tersebut  akan  di  alihkan  haknya.  Jika  hal  demikian terjadi, maka timbulkan pertanyaan apakah jika hendak dialihkan hak nya harus berdasarkan persetujuan  seluruh  persero  yang  namanya  tercatat  dalam  sertipikat  atau  atas  persetujuan seluruh  persero  pengurus  pada  saat  tanah  tersebut  dialihkan.  Jika  memang  harus  atas persetujuan  seluruh  persero  yang  tercatat  dalam  sertipikat,    maka  disini  akan  timbul kesulitan  dalam  peralihan  hak  atas  tanahnya  karena  para  persero  harus  mengumpullkan seluruh  persero  yang  namanya  tercatat  dalam  sertipikat,  sementara  persero-perseo  yang namanya  tercatat  dalam  sertipikat  belum  tentu  masih  menjadi  persero  CV  pada  saat  tanah tersebut akan di alihkan haknya .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  pada  Pasal 39 Ayat (1) huruf c yang isinya bahwa PPAT harus menolak untuk membuat akta jika salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan tidak berhak atau  tidak  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  demikian.  Berdasarkan  Pasal  tersebut  maka PPAT  harus  menolak  membuatkan  akta  kepemilikan  tanah  pada  CV  karena  PPAT berpedoman  pada  UUPA  dan  Peraturan  Pemerintah    Nomor  40  Tahun  1960,  bahwa  CV bukanlah merupakan subjek hukum atas kepemilikan hak atas tanah.
Seperti dalam teori pemikiran  yang  penulis  gunakan dalam penelitian  ini,  yaitu  Teori Stufenbaubahwa  norma-norma  hukum  itu  berjenjang-jenjang  dan  berlapis-lapis,  ada peraturan  perundang-undangan  yang  mempunyai  tingkatan  yang  tinggi  dan  ada  yang mempunyai  tingkatan  lebih  rendah.  Peraturan  yang  lebih  rendah  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  diatasnya.Undang-Undang  Pokok  Agraria  dan  Peraturan  Pemerintah Nomor  40  Tahun  1960  serta  Peraturan  Pemerintah    Nomor  24  Tahun  1997,  merupakan peraturan superior diatas surat edaran tersebut. Maka surat edaran tersebut seharusnya tidak boleh  bertentangan  dengan  3  peraturan  superior  tersebut,  dan  jika  memang  terjadi pertentangan  diantaranya  maka  kita  harus  tetap  berpegang  para  peraturan  yag  lebih tinggi/lebih superior.
Alasan Menteri ATR/BPN mengeluarkan kebijakan tersebut adalah dalam rangka utuk memberikan  kemudahan  pelayanan  pertanahan  bagi  CV,  agar  dapat  lebih  mudah  bergerak dalam  investasi.Namun  tetap  saja  dalam  membuat  sebuah  kebijakan  seharusnya  tidak bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi.Hukum  pertanahan  kita  berpayung  pada UUPA, dan kita harus kembali kepada UUPA dalam kepengurusan tanah agar dapat tercipta keadilan di bidang pertanahan.
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪ ISSN:2086 -
1702

## 2. Sistem  Pendaftaran  Tanah  Di  Kantor  Pertanahan  dalam  pemberian  hak  atas  tanah kepada Badan Usaha
Pendaftaran  tanah  merupakan  salah  satu  langkah  dari  pemerintah  untuk  mengatasi permasalahan  dalam  pertanahan,  dengan  penyelenggaraan  pendaftaran  tanah  maka  pihak- pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kekuatan hukum pada tanah  tertentu  yang  dihadapinya.  Mulai  dari  letak  tanah,  luas  tanah,  dan  batas-batasnya, siapa pemiliknya, serta beban-beban apa yang ada di atasnya (Balqis, 2016).
Pendaftaran  berasal  dari  Bahasa  Belanda  yaitu Cadaster :suatu  istilah  teknis  untuk suatu record (rekaman)  menunjukkan kepada  luas,nilai,dan kepemilikan (atau lain-lain atas hak)  terhadap  suatu  bidang  tanah.Kata  ini  berasal  dari  Bahasa  Latin “Capitastrum” yang berarti  suatu  register  atau  capita  atau  unit  yang  yang  diperbuat  untuk  pajak  tanah  Romawi (capotatio terrens). Dengan demikian cadaster merupakan alat yang tepat yang memberikan uraian  dan  idenfikasi  dari  lahan  tersebut  dan  juga  sebagai continous  recording (rekaman yang berkesinambungan)dari pada hak atas tanah(Perlindungan, A.P., 1999).
Menurut  Boedi  Hasono,  pendaftaran  tanah  adalah  suatu  rangkain  kegiatan  yang dilakukan  oleh  Negara/Pemerintah  secara  terus  menerus  dan  teratur  berupa  pengumpulan keterangan  atau  data  tertentu  mengenai  tanah-tanah  tertentu  yang  ada  diwilayah-wilayah tertentu,  pengelolaan,  penyimpanan,  dan  penyajian  bagi  kepentingan  rakyat,  dalam  rangka memberikan  jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  termasuk  penerbitan  tanda buktinya  dan  pemeliharaanya.  Pendafatarn  Tanah  merupakan  tugas  pemerintah,yang diselenggarakan  dalam  rangka  jaminan  kepastian  hukum  bidang  pertanahan  (suatu “ rechcadaster atau legal cadaster ”) (Harsono, 1994b).
Pembuatan akta-akta yang  berkaitan dengan tanah  juga  berada dalam  lingkup  hukum Perdata,  yakni  untuk  meberikan  kepastian  hukum  dan  sebagai  bukti  bagi  suatu  perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah, maka kriteria otentisitas akta-akta tanah tersebut tetap mengacu pada Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut  maka  pejabat  umum  yang  berwenang  untuk membuat akta otentik mengenai tanah adalah Notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angkta  1 juncto Pasal  15  ayat  (2)  huruf  fUndang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  tentang  Jabatan  Notaris  (Sari,  I
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Gusti  Agung  Dhenita,  &  Wairocana,  I  Gusti  Ngurah,  2018)  Kemudian,  kualitas  informasi yang  akan  digunakan  untuk  kepentingan  pertanahan  (pendaftaran  tanah)  perlu  perhatian lebih  serius karena berkaitan dengan aspek legal mengenai kepemilikan bidang tanah. Jadi pendaftaran  tanah  sangatlah  penting  bagi  keberlangsungan  hukum  pertanahan  di  Indonesia (Charish Mustofa, Fahmi & Aditya , Trias. 2018)
Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,  tujuan  pendaftaran  tanah  yaitu  :  (1)  Untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan perlindungan  hukum  kepada  pemegang  hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun hak-hak  lain  yang  terdaftar  agar  dengan  mudah  dapat  membuktikan  dirinya  sebagai pemegang  hak  yang  bersangkutan;  (2)Untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan  dapat  mengadakan  hukum  mengenai  bidang-bidang  tanah  dan  satuan-satun rumah  susun  yang  sudah  tersusun;  dan  (3)  Untuk  terselenggaranya  tertib  administrasi pertanahan.
Pasal  9  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997,  ada  enam  bidang  tanah  yang dapat  dijadikan  sebagai  objek  pendaftaran  tanah,  yaitu  :  (1)  Bidang-bidang  tanah  yang dipunyai  dengan  hak  milik,  hak  guna  usaha,  hak  guna  bangunan  dan  hak  pakai;  (2)  Tanah hak  pengelolaan;  (3)  Tanah  wakaf;  (4)  Hak  milik  atas  satuan  rumah  susun;  (4)  Hak tanggungan; dan (5) Tanah negara.
Berdasarkan  Surat  Edaran  Menteri  ATR/BPN  Nomor.2/SE-HT.02.01/VI/2019  yang berisi  kebijakan  mengenai  CV  diperbolehkan  untuk  memiliki  tanah  berstatus  Hak  Guna Bangunan,  bertujuan  dalam  rangka  memberikan  kemudahan  pelayanan  pertanahan, Pemerintah  melalui  Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang/ATR  BPN,  badan  usaha persekutuan  komanditer  (CV)  dapat  mengajukan  permohonan  hak  atas  tanah  berupa  Hak Guna Bangunan. Pengajuan permohonan dapat dilakukan oleh anggota komanditer maupun komplementer atau melalui kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama serta persetujuan seluruh  anggota  komanditer  dan  komplementer.  Pendaftaran  Hak  Guna  Bangunan  wajib disertai  oleh  dokumen  legalitas  dari  pendirian  CV  yang  telah  memperoleh  pengesahan  dan persetujuan dari Pemerintah.
Pencatatan  pendaftaran  HGB  untuk  persekutuan  komanditer  (CV)  dilakukan  untuk atas  nama  seluruh  anggota  komanditer  dan  komplementer  dalam  persekutuan  komanditer (CV)  dimaksud  atau  salah  satu  anggota  komanditer  dan  komplementer  dengan  persetujuan seluruh  anggota  komanditer  dan  komplementer.  Nantinya  dalam  Sertifikat  Hak  Guna Bangunan  tersebut,  dicatatkan  bahwa  pemilik  HGB  tersebut  adalah  anggota  komanditer
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086 -
1702
dan/atau  anggota  komplementer  atau  masing-masing  anggota  tersebut  dengan  persetujuan dari anggota komanditer dan anggota komplementer.
Permohonan  HGB  dapat  diajukan  ke  Badan  Pertanahan  Nasional  dan  pemohon memenuhi persyaratan permohonan yaitu :
 Formulir  permohonan  yang  sudah  diisi  dan  ditandatangani  pemohon  atau  kuasanya diatas materai;
 Identitas pemohon;
 Izin lokasi atau izin penunjukan penggunaan tanah;
 Izin usaha dari instansi yang bersangkutan;
 Peta bidang tanah;
 Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang dalam bentuk proposal
 Surat  pernyataan  bermaterai  cukup  yang  memuat  bahwa  tanah  yang  bersangkutan tidak  dalam  sengketa,  luas  tanah,  jenis  tanah,  status  tanah  yang  dimiliki  dan keterangan  kesediaan  dalam  melepaskan  hak  atas  tanah  jika  akan  dipergunakan  bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 Risalah panitia pemeriksaan tanah;
 Bukti  perolehan  tanah/alas  hak  dari  pemilik/penggarap  tanah  atau  pemegang  aset tanah/SK Pelepasan Kawasan hutan, dan
 SPPT  PBB  Tahun  berjalan  yang  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  oleh  Petugas  loket dan bukti bayar uang pendaftaran hak.
 Anggaran  Dasar  /  Anggaran  Rumah  Tangga  dari  CV  yang  telah  didaftarkan  di Kementerian Hukum dan HAM.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  diatas  dalam  hal  permohonan  HGB  untuk  badan  usaha CV tidak ada perbedaan dengan permohonan HGB untuk subjek hukum lainya (WNI/Badan Hukum).  Dikatakan  bahwa tidak ada perbedaan  atau kekhususan  dalam proses pendaftaran tanah  Hak  Guna  Bangunan  pada  Persatuan  Komanditer  dengan  pendaftaran  hak  atas  tanah lainya.  Kantor  Pertanahan  akan  memperoses  pendaftaran  tanah  Hak  Guna  Bangunan tersebut jika semua syarat dan dokumen diatas tersebut telah terpenuhi.
D. KESIMPULAN
Kebijakan  Menteri  ATR/BPN  yang  termuat  dalam  Surat  Edaran  No.2/SE- HT.02.01/VI/2019, mengenai CV dapat memiliki hak atas tanah HGB perlu dikaji dan dibahas ulang.Alasan  Menteri  ATR/BPN  mengeluarkan  kebijakan  tersebut  adalah  dalam  rangka  utuk memberikan  kemudahan  pelayanan  pertanahan  bagi  Perseroan  Komanditer,  agar  CV  dapat
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
lebih  mudah  bergerak  dalam  investasi.Namun  Surat  edaran  tersebut  menimbulkan  banyak kontra  dari  kalangan  PPAT,  dimana  PPAT  tidak  mau  membuatkan  akta  peralihan  hak  atas tanah  nya  tersebut  karena  tidak  mau  mengambil  resiko  dikemudian  hari  atas  akta  yang dibuatnya jika bermasalah karena kebijakan tersebut bertentangan dengan UUPA.Surat edaran tersebut bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu Pasal 36 Ayat (1) UUPA juncto Pasal 19 PP Nomor 40 Tahun 1996, serta Pasal 39 Ayat (1) huruf c PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
CV dapat mengajukan permohonan hak atas tanah  HGB ke Kantor Pertanahan setempat. Pendaftaran  HGB  wajib  disertai  oleh  dokumen  legalitas  dari  pendirian  CV  yang  telah memperoleh  pengesahan  dan  persetujuan  dari  PemerintahPencatatan  pendaftaran  HGB  untuk CV.  Sertifikat  Hak  Guna  Bangunan  tersebut,  dicatatkan  bahwa  pemilik  HGB  adalah  anggota komanditer  dan/atau  anggota  komplementer  atau  masing-masing  anggota  tersebut  dengan persetujuan  dari  anggota  komanditer  dan  anggota  komplementer.Tidak  ada  perbedaan  atau kekhususan dalam proses pendaftaran tanah  HGB pada CV dengan pendaftaran hak atas tanah lainya.  Kantor  Pertanahan  akan  memperoses  pendaftaran  tanah  Hak  Guna  Bangunan  tersebut jika semua syarat dan dokumen diatas tersebut telah terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Harsono,  B.  (1994). Hukum  Agraria  Indonesia:  Sejarah  Pembentukan  Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (1st ed.). Jakarta: Djambatan.
Hartanto, A. (2014). Hukum Pertanahan : karakteristik jual beli tanah yang belum terdaftar hak atas tanahnya . Surabaya: LaksBang Justitia.
Jimly Asshiddiqie, A. S. (2012). Teori Hans Kelsen tentang Hukum . Jakarta: Konstitusi Press. Limbong, B. (2012). Hukum Agraria Nasional . Jakarta: Margaretha Pustaka.
Marzuki, P. M. (2005). Penelitian Hukum : Edisi Revisi . Surabaya: Prenada Media Group. Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muliawan, J. W. (2014). Tinjauan Kritis Regulasi dan Implementasi P3MB . Malang: Pustaka Ifada.
Perlindungan, A.P. (1999). Pendaftaran Tanah Di Indonesia . Bandung: Mandar maju.
R.Sakiman, A. (2011). Hukum Bisnis Untuk Perusahaan : Teori dan Contoh Kasus . Jakarta: Kencana.
Raharjo, H. (2009). Hukum Perusahaan . Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Santoso, U. (2015). Perolehan Hak Atas Tanah . Jakarta: Kencana.

## JURNAL / KARYA ILMIAH
-
1702 ▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015) ▪ ISSN:2086
-
1702
Aulia,  R.  (2017). Kewenangan  Badan  Pertanahan  Nasional  dibawah  Kementrian  Agraria dan Tata Ruang/BPN . Universitas Lampung , 2 . Retrieved from jurnal.fh.unila.ac.id Balqis,  W.  R.  (2016). Tinjauan  Yuridis  Atas  Kegiatan  Pendaftaran  Tanah    Sebagai    Wujud Landreform  Di  Kantor  Pertanahan  Kota  Kisaran (Universitas  Sumtera  Utara). Retrieved from jurnal.usu.ac.id
Fahmi  Charish  Mustofa,  &  Trias  Aditya,  H.  S.  (2018). Sistem  Informasi  Pertanahan Partisipatif  Untuk Pemetaan Bidang Tanah - Sebuah Tinjauan Pustaka Komprehensif . Universitas Gadjah Mada , 20 (20-1.702), 7. Retrieved from jurnal.big.go.id Harawaty,  N.  (2010). Kerancuan  Persekutuan  Komanditer  (CV)  Sebagai  Subyek  Hak  Guna Bangunan (HGB) dan implikasinya . Universitas Gajah Mada.
I  Gusti  Agung  Dhenita  Sari,  &  I  Gusti  Ngurah  Wairocana,  &  M.  G.  S.  K.  R.  (2018). Kewenangan  Notaris  dan  PPAT  dalam  Proses  Pemberian  Hak  Guna  Bangunan  atas Tanah Hak Milik. Universitas Udayana , 3 , 50. Retrieved from ojs.unud.ac.id Marhel,  J.  (2013). Proses  Pendaftaran  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Dalam  Perspektif Kepastian Hukum.Universitas Nusa Cendana I Ndonesia , 46 , 250.
Muslim,  A.  F.  (2017). Tanggung  Jawab  Pengurus  Persekutuan  Komanditer  (CV)  dalam Keadaan Pailit . Universitas Islam Djakarta , XXI , 170. Retrieved from ojs.uid.ac.id Santi, E. S. (2013). Fungsi Birokrasi Pertanahan dalam Penerbitan Sertipikat Tanah Sebagai Alat Bukti Yang Kuat . Universitas Diponegoro.
Saptini,  E.  (2015). Kewenangan  Para  Sekutu  CV  Dalam  Memfidusiakan  Peralatan Operasional  Perusahaan.Universitas  Sebelas  Maret , II ,  101.  Retrieved  from media.neliti.com

## PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang .
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan . , Pub. L. No. 15 (2018).
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun 1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah . , Pub. L. No. 3 (1997)
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah . , (1997).
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah . ,  Pub.  L.  No.  24 ( 1997 ).
Peraturan  Presiden  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Badan  Pertanahan  Nasional .  ,  Pub.  L. No. 20 (2015).
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2015  tentang  Kementrian  Agraria dan Tata Ruang . , Pub. L. No. 17 (2015).
Peratutan  Pemerintah  Nomor  40  Tahun  1996  tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah . , Pub. L. No. 40 (1996).
Surat Edaran No.2/SE-HT.02.01/VI/2019 . , Pub. L. No. 2 (2019).
-
1702
▪ Edisi 08 Nomor 2 September (2015)
▪
ISSN:2086
-
1702
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria . , Pub. L. No. 5 (1960).