## MANAJEMEN KINERJA KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA DALAM MENGELOLA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
1 Khaerul Uman & 2 Dimas Ariyoso
1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, umam@uinsgd.ac.id
2 Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia; dimasariyoso@yahoo.com

## ABSTRACT
This present research aims to analyze how the performance management of the Ministry of State Secretary in managing  the  service  of  public  information.  The  approach  employed  in  this  research  is  qualitative  with descriptive research. To obtain data, the technique used is literature review through books, journasl, articles, and  othe  researchs.  LINDU-DIS  is  a  new  breakthrough  made  by  the  Deputy  Assistant  Public  Relations  to support  the  implementation  of  their  duties  and  funtions.  LINDU-DIS  can  support  providing  excellent services to the public who want to obtain information within the Ministry of State  Secretary, so that it can increase community satisfaction to the Ministry, and in the end will specifically improve the positive image of the Ministry in the community and generally the government at large. But the thing that needs to be the focus on is that the amount of budget needed in the construction of LINDU-DIS is very large, do not let this budget become ineffective because the ability of human resources who are not ready to become a barrier in LINDU-DIS operations. Continuous evaluation is also needed to measure the extent to  which this program can run and can be replicated by other agencies .
Keywords: Public Service, Performance Management, Bureaucracy, Public Information

## Pendahuluan
Apabila  berbicara  tentang  Peraturan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  maka  kita  perlu  merefleksikan  diri  dan  melihat  kembali bagaimana kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini (Nuriyanto, 2014). Hal tersebut dapat  dilihat,  misalnya  dari  kualitas  pelayanan  yang  cukup  memprihatinkan,  akses pelayanan  yang  masih  diskriminatif,  biayanya  pun  yang  tidak  terjangkau  (paling  tidak untuk  sejumlah  pelayanan  tertentu),  serta  penuh  dengan  ketidak  pastian  baik  dari  segi biaya, waktu, prosedur, akses, dan kualitas (Sirajudin, Sukriono, dan Winardi, 2011).
Dari  14  ruang  lingkup  pelayanan  publik  yang  terdapat  di  dalam  UU  Pelayanan Publik, penulis mengangkat tema mengenai reformasi tata kelola pelayanan publik dalam bidang komunikasi dan informasi studi kasus pelayanan informasi publik di Kementerian Sekretariat  Negara  (Kemensetneg).    Dalam  rangka memahami isu  tersebut,  maka konsep kinerja  penting  untuk  diuraikan,  bahwa  konsep  kinerja  ini  terbagi  atas  dua  macam  yaitu kinerja  pegawai  dan  kinerja  organisasi.  Dua  macam  kinerja  tersebut  mempunyai  suatu hubungan  yang  erat  satu  dengan  yang  lainya,  yaitu  bahwa  tercapainya  tujuan  organisasi tidak  akan  terlepas  dari  ketersediaan  sumber  daya  yang  ada  di  organisasi  tersebut  yang dijalankan  dan  dioperasionalisasikan  oleh  para  pegawai  untuk  dapat  memenuhi  tujuan organisasi nya (Pasolong, 2011).
Bacal  (1999)  dalam  Wibowo  (2011)  melihat  bahwa  hal  tersebut  berhubungan dengan dengan manajemen kinerja, dimana ada sebuah proses komunikasi yang dilakukan antara  pegawai  dengan  atasannya  atau  denganpihak  yang  ada  diluar  itu  seperti  unsur masyarakat secara kontinu. Proses komunikasi ini dapat dimaknai dengan aktivitas untuk membangun kejelasan dan pemahaman yang baik terkait pekerjaan pokok dalam instansi yang  bersangkutan.  Sedangkan  Mahmudi  (2013)  memandang  bahwa  manajemen  kinerja ini  merupakan  proses  yang  sistematis  dalam  arti  untuk  meningkatkan  kinerja  maka
dibutuhkan berbagai macam cara, langkah, dan tahapan yang direncanakan secara matang dan  baik.  Proses  peningkatakan  kinerja  ini  bukan  memerlukan  waktu  kerja  yang  tidak sedikit,  melainkan  proses  evolutif  yang  berjangka  panjang.  Pada  akhirnya  manajeman kinerja  ini  akan  berpengaruh  pada  perbaikan  budaya  kinerja  itu  sendiri,  karena  budaya merupakan  hasil  dari  sebuah  tradisi  yang  panjang.  Dengan  demikian,  maka  perubahan budaya kinerja memerlukan perencanaan yang baik, komprehensif, dan berjangka panjang.
Armstrong  (2004)  memandang  bahwa  manajemen  kinerja  ini  dijadikan  sebagai sarana  untuk  memperoleh  hasil  yang  lebih  optimal  dari  bagian  organisasi,  tim,  maupun masing-masing individu melalui proses pemahaman dan pengelolaan kinerja dalam sebuah kerangka  standar,  prsedur,  ketentuan-ketentuan,  persyaratan-persyaratan,  atribut-atribut, hingga  tujuan  yang  disepakati.  Hal  ini  nampaknya  sesuai  dengan  apa  yang  disampaikan Armstrong dan Baron (1998) bahwa manajemen kinerja ini merupakan sebuah pendekatan yang  strategis  dan  terpadu  dalam  mencapai  sukses  bersama  secara  berkelanjutan  dalam setiap organisasi  dengan cara meningkatkan kinerja pegawai  dan dengan  memperbaharui kapasitas dan kapabilitas tim serta masing-masing individu pegawai.
Kemensetneg  dipilih  karena  institusi  ini  merupakan  lembaga  strategis  yang menyediakan sejumlah bantuan yang bersifat teknis dan administrasi kepada Presiden dan Wakil  Presiden  dalam  menjalankan  kewenangan  dan  kekuasaannya  sebagai  Kepala Pemerintahan  dan/atau  Kepala  Negara.  Tentu  dalam  menjalankan  setiap  tugas  dan fungsinya,  Kemensetneg  memiliki  berbagai  macam  informasi  yang  bersifat  strategis. Informasi tersebut bukan tidak boleh diketahui oleh masyarakat, tetapi beberapa ada yang dapat  diberikan  untuk  masyarakat  secara  luas  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  14 Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik.  Pada  setiap  aktivitas  penyediaan pelayanan informasi, tentu perlu dijalankan dengan efektif dan efisien, sehingga informasi yang  diberikan  sesuai  dengan  yang  diinginkan  oleh  pengguna  informasi  (Nurjaman  &
Umam,  2012).  Untuk  mempercepat  pemberian  pelayanan  informasi  kepada  masyarakat, penulis mempunyai project yang dinamakan Layanan Informasi Terpadu (LINDU)- Drive Thru Information Services (DIS).
Layanan  Informasi  Terpadu  (LINDU)- Drive  Thru  Information  Services  ( DIS) merupakan  sebuah  langkah  terobosan  Kemensetneg  dalam  menghadirkan  pelayanan publik berkualitas baik bagi stakeholder internal maupun eksternal. Inovasi ini tidak hanya menawarkan  kemudahan  akses  pelayanan  bagi  pegawai  dan  pejabat  di  lingkungan Kemensetneg  tetapi  juga  bagi  masyarakat  yang  ingin  mendapatkan  informasi  di lingkungan  Kemensetneg.  Ini  merupakan  cermin  dari  sikap  dan  perilaku  aparat  birokrasi yang  memiliki  kewajiban  dan  tanggung  jawab  untuk  memberikan  pelayanan  yang  prima dan profesional (Wibaya, 2013).
LINDU-DIS menggabungkan konsep Integrated Service System (ISS) dan Drive-thru Information  System (DIS) . ISS  dalam  LINDU-DIS  menunjukkan  bahwa  LINDU-DIS dibangun  dengan  mengintegrasikan  semua  jenis  pelayanan  publik  yang ada di  Kemensetneg. Sedangkan  DIS  yang  menjadi  salah  satu  keunggulan  dalam  inovasi  ini  menitikberatkan  pada penyediaan pelayanan informasi bagi setiap pengendara kendaraan motor maupun mobil.
Gambar 1.1
LINDU-DIS
Proyek penelitian  yang  penulis  rencanakan  adalah  pembangunan  LINDU-DIS, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di Kemensetneg. Sebuah pelayanan publik dengan mencontoh konsep pelayanan sebuah restoran cepat saji,
dimana  pemesan  dapat  memesan  makanan  tanpa  turun  dari  kendaraan  dan  bisa melanjutkan aktivitasnya kembali.
Inovasi  ini  memiliki  beberapa  keunggulan  di  antaranya  yaitu  adanya  sistem  yang terintegrasi dengan sistem informasi lainnya sehingga membantu para pemohon informasi mendapatkan  infromasi  secara  cepat  dan  mudah.  Tentunya  inovasi  ini  dapat  berjalan dengan bersinergi dengan seluruh unit kerja yang ada di Kemensetneg. LINDU-DIS dapat menjadi  media  untuk  melakukan  kerja  sama  dan  koordinasi  antar  unit-unit  kerja  di Kemensetneg  dalam  rangka  pemberian  layanan  informasi  yang  prima  untuk  masyarakat. Di samping itu LINDU-DIS belum ada yang memilikinya di instansi pemerintah manapun di  Indonesia,  jika  diterapkan  maka  akan  menjadi  yang  pertama  dan  dilakukan  oleh Kemensetneg.  Kemensetneg  merupakan  instansi  yang  bertugas  langsung  melayani Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, begitu strategisnya tugas  dan  fungsi  Kemensetneg  menarik  penulis  tertarik  untuk  menganalisis  bagaimana manajemen kinerja Kementerian Sekretariat Negara dalam mengelola pelayanan informasi publik.

## Metode Penelitian
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  tipe penelitian  deskriptif.  Untuk  memperoleh  data,  teknik  yang  dilakukan  adalah  dengan menggunakan  studi  literatur.  Studi  literatur  sendiri  ialah  sumber  data  sekunder  yang didapat  melalui  buku,  artikel  surat  kabar,  majalah,  internet  ataupun  sumber  sekunder
lainnya.  Dalam  teknik  in,  peneliti  menggunakan  sejumlah  literatur  yang  berupa  buku bacaan, jurnal, penelitian, autobiografi dan lain-lain.

## Hasil dan Pembahasan
Dalam  konteks  penyelenggaraan  Pemerintahan,  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN) memiliki  peran  sebagai  seorang  pelayan  publik.  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik  secara  terang  menerangkan  bahwa  pelayanan  publik  adalah kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  untuk  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan  administratif  yang  diberikan  oleh  para  penyelenggara pelayanan publik.
Melalui  Peraturan  Menteri  Sekretaris  Negara  (Permensesneg)  Nomor  3  Tahun 2015  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kemensetneg  sebagaimana  diubah  dengan Permensesneg  Nomor  8  Tahun  2016,  Kemensetneg  telah  mengakomodir  dinamika  dan tuntutan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  melalui  tugasnya  yaitu  menjalankan  tugas perencanaan,  tata  kelola  dan  peningkatan  atau  perbaikan  pelayanan  dalam  hal  informasi publik,  peliputan  dan  analisis  media  terkait  kegiatan  Presiden,  Wakil  Presiden,  dan Kementerian  Sekretariat  Negara,  serta  penyebaran  informasi  hubungan  masyarakat  dan pemberitaan seputar Kementerian Sekretariat Negara.
Asisten Deputi Humas merupakan unit kerja eselon II yang baru terbentuk pada tahun 2015,  di  bawah  lingkungan  unit  eselon  I, Deputi  Bidang  Hubungan  Kelembagaan  dan Kemasyarakatan (Dephublemmas),  setelah  adanya  reorganisasi  melalui  Peraturan  Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara, yang ditindaklanjuti dengan ditetapkannya  Permensesneg  Nomor  3  Tahun  2015.  Pada  Permensesneg  sebelumnya,  yaitu Permensesneg  Nomor  2  Tahun  2011  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kementerian
Sekretariat  Negara,  fungsi  kehumasan  masih  dilaksanakan  oleh  unit  eselon  III  yaitu  Bagian Humas pada Biro Tata Usaha dan Humas yang berada di bawah lingkungan Sekretariat
Kementerian.  Sehingga  bisa  dikatakan  melalui  Permensesneg  Nomor  3  Tahun  2015,  fungsi kehumasan telah diperkuat, direposisi, dan diperluas, yang salah satunya memiliki tugas untuk melakukan  pengumpulan,  pengolahan,  pelayanan  serta  pendokumentasian  informasi  publik yang berada di bawah Kementerian Sekretariat Negara.

## Gambar 3.1

## Struktur Organisasi Asisten Deputi Hubungan Masyarakat
Sesuai Permensesneg Nomor 3 Tahun 2015, Asisten Deputi Hubungan Masyarakat menjalankan fungsi sebagai berikut:
a. Melakukan  koordinasi  dalam  program  pengaturan,  penyelenggaraan  pelayanan dan  peliputan  informasi  publik  yang  berada  di  bawah  Kementerian  Sekretariat Negara;
c. Melakukan  koordinasi  dalam  konteks  agenda  kerjasama  dan  komunikasi  yang berhubungan  dengan  kehumasan  dengan  satuan organisasi  di  lingkungan
Kemensetneg  atau  Kementerian/Lembaga/Instansi  lainnya  serta  masyarakat secara luas;
d. Melaksanakan  pemantauan  dan  analisis  media  berkaitan  dengan  acara  dan agenda Presiden, Wakil Presiden, dan Kementerian Sekretariat Negara;
e. Melaksanakan  kegiatan  peliputan  dan  dokumentasi  perihal  agenda  dan  acara Kementerian Sekretariat Negara;
f. Menyelenggarakan  penyebaran  informasi  perihal  hubungan  masyarakat Kementerian  Sekretariat  Negara  melalui  sejumlah  media  publikasi  yang berbasis pada teknologi informasi;
g. Melaksanakan  tugas  dan  fungsi  lainnya  yang  ditugaskan  Deputi  Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan.
Dalam  menyelenggarakan  tugas  dan  fungsinya  sebagaimana  yang  disampaikan Asdep  Humas  bahwa  terdapat  beberapa  kendala  dan  hambatan  di  masing-masing bidangnya, yaitu sebagai berikut:
Tabel 3.1

## Rekapan Kendala Pelayanan Informasi Publik
Bidang Permasalahan Pengelolaan Informasi • Bidang ini merupakan bidang yang bersinggungan secara Publik langsung dengan masyarakat.
• Kendala   yang   dihadapi   bidang   ini   terlihat   pada ketidaksediaan infrastruktur dan kurangnya Sumber Daya
Manusia  yang  memadai  untuk  melakukan  pelayanan informasi secara langsung/tidak langsung.
• Saat ini fasilitas infrastruktur yang tersedia terbilang masih minim,  ruang  tunggu  layanan  informasi  yang  sulit dijangkau oleh masyarakat (lokasinya berada di basement gedung I sementara meja informasi berada di gedung I lantai 1, dengan kata lain tidak berada dalam satu lokasi (terpisah), fasilitas ruang tunggupun sangat minim, tidak tersedia  dispenser  air  minum/ coffe  corner /snack,  dan sarana prasana pendukung lainnya.
• Petugas  layanan  informasi  merangkap  sebagai  staf administrasi  sehingga  terjadi  tumpang  tindih  pekerjaan menyebabkan  masing-masing  pekerjaan  menjadi  tidak optimal.
Bidang Permasalahan Monitoring dan Analisa • Permasalahan yang paling terlihat pada bidang ini adalah
kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia. Idealnya, pada bidang  ini  memiliki  1  orang  Kepala  Bidang,  2  orang Kepala   Subbidang   yang   terbagi   menjadi   Kepala Sub-bidang  monitoring  dan  Analisa  media  cetak  dan
Kepala  Subbidang  Monitoring  media  online. Dibawah masing-masing  Kepala  Subbidang  ada  pegawai  yang membantu, masing-masing jumlahnya 1 orang. Jadi, total ideal sumber daya manusia pada Bidang ini adalah 5 orang. Namun  yang  terjadi  di  bidang  ini  total  sumber  daya manusia saat ini hanya berjumlah tiga orang, yang dimana Kepala Subbidang Monitoring dan Analisis Media Cetak beserta satu  orang pegawainya tidak ada.Berkurangnya jumlah sumber daya manusia tentu memiliki penyebab di dalam  kualitas  pekerjaan  sehingga  terjadinya  tumpang tindih antara pekerjaan yang satu dengan yang lain.
Peliputan dan Dokumentasi • Sama  halnya  dengan  Bidang  Supervisi  dan  Analisis,
Bidang  Peliputan  dan   Dokumentasi  juga   memiliki permasalahan dalam hal sumber daya manusia. Terutama pegawai dengan kualifikasi tenaga peliputan. Karena baik Kasubbid  Peliputan  dan  Dokumentasi  Visual  maupun Kasubbid Peliputan dan Dokumentasi Audio-Visual sama-
sama tidak memiliki pegawai Tenaga Peliputan.
• Selain  SDM,  Bidang  Peliputan  dan  Dokumentasi  juga memiliki  masalah  pada  peralatan  untuk  peliputan  dan pendokumentasian.  Terlebih  jika  Bidang Peliputan  dan Dokumentasi memiliki jumlah permintaan peliputan yang harus dilakukan bersamaan sehingga terkadang peralatan
yang dipakai kurang memadai.
• Digitalisasi. Permintaan peliputan masih secara manual
melalui memorandum. Alangkah baiknya jika dibangun
sebuah  sistem  yang  dimana  seluruh  unit  kerja  di
Bidang

## Permasalahan
Kementerian  Sekretariat  Negara  dapat  mengirimkan memorandum melalui sebuah sistem sehingga mengurangi jumlah pemakaian kertas dan setiap permintaan peliputan dapattercatatlebih rapid dan teroganisir. Diseminasi Informasi • Bidang Diseminasi Informasi juga memiliki permasalahan yang sama dalam hal sumber daya manusia. Bidang ini,
hanya ada 1 orang Kepala Bidang, 1 Kepala Subbidang Pengelolaan  Website  dan  Media  Sosial,  serta  masing- masing 1 orang pegawai yang berada dibawah Kasubbid Pengelolaan Website dan Media Sosial serta Kasubbid Pengelolaan   Media   Publikasi   Kehumasan.   Idealnya seharusnya ada 2 orang Kasubid dibawah Kepala Bidang, selain  Kasubbid  yang  sudah  dijelaskan  diatas.Saat  ini belum ada personel yang menduduki jabatan Kasubbid Pengelolaan Media Publikasi Kehumasan.

## Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018
Dilihat  dari  tabel  di  atas,  permasalahan  utama  yang  dihadapai  oleh  Asisten  Deputi Hubungan  Masyarakat  yaitu  berada  di  salah  satu  Bidang  yang  saat  ini  melakukan  pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat yaitu Bidang Pengelolaan Informasi Publik. Bidang ini  memiliki  fungsi  pengumpulan,  pengolahan,  pelayanan,  dan  pendokumentasian  informasi publik  yang  berada  di  bawah  penguasaan  Kementerian  Sekretariat  Negara,  fungsi  ini mengakomodir  pelayanan  informasi  publik  yang  implementasinya  berada  dibawah  naungan Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik  dimana  (1) setiap  orang  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  Informasi;  (2  setiap  Badan  Publik  memiliki kewajiban  untuk  memberikan  dan  menyediakan  permintaan  Informasi  secara  efektif  dan efisien ;  (3)  pengecualian  bersifat  ketat  dan  terbatas;  (4)  setiap  Badan  Publik  memiliki kewajiban untuk memperkuat sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.
Dalam  melaksanakan  fungsi  tersebut,  kendala  yang  dihadapi  oleh  Asisten  Deputi Hubungan  Masyarakat  menyangkut  Anggaran,  Infrastruktur,  Sumber  Daya  Manusia pelaksana,  Organisasi  Pelaksana  dan  pemanfaatan  teknologi  informasi  yang sesuai.Pelayanan  Informasi  Publik  Kementerian  Sekretariat  Negara  saat  ini  masih  belum optimal  terutama  dalam  hal  memberikan  layanan  yang  mudah,  cepat,  dan  terjangkau. Sebagaimana  diatur  dalam  Kepmenpan  No.  63  Tahun  2003,  Pelayanan  Informasi  Publik seharusnya  dapat  diberikan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  melaksanakan  peraturan perundang-undangan  untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  masyarakat,  memenuhi  prinsip pelayanan  publik  dengan  memenuhi  Infrastruktur,  Sarana  Prasarana  yang  memadai,
• Adanya ancaman keamanan data atau biasa disebut cyber crime pada website Kemensetneg dan media sosial yang dimiliki oleh Kemensetneg seperti Facebook dan Twitter yang  mengakibatkan  kebocoran  data  akibat  kesalahan manusia.
Sumber  Daya  Manusia  yang  Berkualitas,  dan  tersedianya  layanan  teknologi  informasi yang efisien dan efektif.

## Gambar 3.2

## Fishbones Analysis
Kuantitas  dan  Kualitas  SDM yang belum memadai
Infrastruktur (Sarana & Prasarana)
Layanan Informasi
Terpadu yang belum
Optimal
Keamanan belum optimal Sistem pelayanan publik  masih  manual  dan belum terintegrasi
Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2018
Gagasan  tentang  penyediaan  Layanan  Informasi  Publik  Terpadu  (LINDU)-DIS tersebut  tidak  terlepas  dari  identifikasi  permasalahan  yang  terjadi  di  lingkungan  Asisten Deputi  Hubungan  Masyarakat  dalam  hal  penyediaan  layanan  informasi  publik.  Untuk menyelenggarakan  layanan  informasi  publik  yang  optimal,  Asisten  Deputi  Hubungan Masyarakat  menghadapi  beberapa  kendala  diantaranya  terkait  Infrastruktur,  Keamanan, SDM,  dan  sistem  yang  belum  terintegrasi,  sebagaimana  akan  dijelaskan  di  penjelasan berikutnya.  Dari  keempat  kendala  yang  dihadapi  oleh  Asisten  Deputi  Hubungan Masyarakat, dengan menggunakan fishbones analysis telah terindentifikasi bahwa masalah infrastuktur dan SDM merupakan penyebab utama yang perlu segera ditindaklanjuti.

## Tabel 3.2

## Kondisi Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kemensetneg
adanya ruang tunggu atau ruang khusus ringan didalamnya sehingga para pemohon pelayanan informasi bagi para pemohon informasi  merasa  nyaman  dan  merasa informasi. Selain itu, lokasi yang kurang dihargai.  tak  lupa,  ruangan  dilengkapi strategis  dan  tidak  efektif  karena  ruang  dengan  layar  monitor  yang  dimana  di tunggu  dan  tempat  pelayanan  terpisah dalamnya     membantu para pemohon sehingga menyulitkan stakeholders untuk informasi  untuk  mendapatkan  informasi menemukan tempat pelayanan informasi. terlebih dahulu.
• Sumber Daya Manusia ; kondisi saat ini, Jumlah  sumber  daya  manusia  minimal sumber  daya  manusiadi  lingkungan berjumlah  lima  orang  untuk  melayani
Asisten Deputi
Hubungan pemohon informasi. Sumber daya manusia Masyarakasecara  kualitas  dan  kuantitas  juga  diberikan  pendalaman  materi  yang masih belum memiliki yang cukup untuk cukup tentang Kemensetneg dan diberikan melayani para masyarakat yang
sebuah pelatihan keramahtamahan sebagai membutuhkan informasi. Juga kurangnya dasar sewaktu  mereka melakukan pemahaman tentang Kemensetneg.
pelayanan,  dan  pelatihan  ini  diberikan
secar berkala untuk meningkatkan kemampuan mereka
• Keamanan ;  Asisten  Deputi  Hubungan Setiap  pemohon informasi  diwajibkan
Masyarakat  kurang  memiliki keamanan menyerahkan kartu tanda pengenal terlebih yang ketat untuk para pemohon informasi.  dahulu, sesudahnya baru diberikan akses Mengingat  jumlah  pemohon informasi untuk  mendatangi   ruang permohonan yang  cukup  banyak  dan  berasal  dari
informasi.   Hal   ini   dilakukan   untuk berbagai  kalangan  sehingga keamanan meningkatkan    keamanan dan    tidak kurang memadai dan dinilai masih terlalu mendatangi  langsung  ruangan  Asisten bebas.
Deputi Hubungan Masyarakat yang dimana secara    tidak langsung  menganggu kenyamanan pegawai saat bekerja.
Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2018
Tuntutan  masyarakat  untuk  mendapatkan  pelayanan  publik  yang  berkualitas, berprosedur  jelas,  dilaksanakan  dengan  segera,  dan  dengan  biaya  yang  pantas,  telah  terus mengedepan  dari  waktu  ke  waktu.  Tuntutan  ini  berkembang  seiring  dengan  berkembangnya kesadaran bahwa warga negara dalam kehidupan bernegara bangsa yang demokratik memiliki hak  untuk dilayani.Sebagaimana  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik,  bahwa  setiap  penyelenggara  pelayanan  publik,  baik  yang memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  secara  langsung  maupun  tidak  langsung selayaknya  harusmenyediakan  sebuah  media  dan  tempat  yang  memadai  untuk memberikan informasi terhadap setiap jenis pelayanan publik yang ada di Kemensetneg.
Kemensetneg memiliki 7 unit kerja yang melakukan pelayanan publik, yaitu:
1. Asisten  Deputi  Hubungan  Masyarakat,  Deputi  Bidang  Hubungan  Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
2. Asisten  Deputi  Pengaduan  Masyarakat,  Deputi  Bidang  Hubungan  Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
3. Biro Administrasi Pejabat Negara, Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
4. Biro Administrasi Pejabat Pemerintah, Deputi Bidang Administrasi Aparatur;
5. Biro Tata Usaha, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara;
6. Biro Kerja Sama Tehnik Luar Negeri, Sekretariat Kementerian Sekretariat Negara;
7. Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden.
Mempertimbangkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  untuk  memberikan  kemudahan  bagi masyarakat  dalam mengakses  informasi dan mendapatkan pelayanan prima dari unit-unit kerja yang melakukan pelayanan publik di Kemensetneg, maka Peneliti memandang perlu adanyalangkah  terobosan  Asisten  Deputi  Hubungan  Masyarakat  untuk  menghadirkan Layanan  Informasi  Terpadu  (LINDU)-DIS  yang  mengintegrasikan  seluruh  pelayanan publik yang ada di Kemensetneg serta menyediakan layanan informasi lainnya.
Peneliti  berpendapat,  Layanan  Informasi  Terpadu  dimaksud  sangat  tepat  jika diwujudkan  dalam  bentuk Integrated  Service  System (ISS)  yang  diaplikasikan  dalam LINDU-DIS  ditunjang  dengan  tambahan  infrastruktur Information  Centre,  Interactive Map dan Drive  Thru information  system itu  sendiri  memberikan  kemudahan  tidak  hanya bagi  pejalan  kaki  namun juga  bagi  para  pengendara  kendaraan  roda  dua  maupun  roda empat untuk mendapatkan informasi tanpa harus bertatap muka ke ruang tunggu layanan informasi publik.

## Simpulan
Inovasi  LINDU-DIS  merupakan  sebuah  terobosan  baru  yang  dilakukan  oleh Asisten  Deputi  Hubungan  Masyarakat  untuk  mendukung  pelaksanaan  tugas  dan fungsinya.  Manfaatnya  bagi  unit-unit  kerja  yang  melakukan  pelayanan  publik  secara langsung  kepada  masyarakat/ Stakeholder adalah  dalam  hal  kefektifan  dan  keefisienan dalam  memberikan  informasi  di  awal.  Disamping  itu,  adanya  LINDU-DIS  dapat mendukung  pemberian  pelayanan  prima  kepada  masyarakat  yang  hendak  memperoleh informasi  di  lingkungan  Kemensetneg,  sehingga  dapat  meningkatkan  kepuasan masyarakat  kepada  Kemensetneg  dan  pada  akhirnya  secara  khusus  akan  meningkatkan citra  positif  Kemensetneg  di  masyarakat  dan  pada  umumnya  pemerintah  secara  luas. Namun  bagaimanapun  juga,  karena  jumlah  anggaran  yang  dibutuhkan  dalam pembangunan LINDU-DIS ini sangatlah besar, jangan sampai anggaran ini menjadi tidak efektif karena kemampuan SDM yang belum siap. Evaluasi secara kontinu juga diperlukan untuk  mengukur  sejauh  mana  program  ini  dapat  berjalan  dan  dapat  ditiru  oleh  instansi lainnya.

## Referensi
Anggara, S. Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance . Bandung: CV. Pustaka Setia
Bateman,  T.S.,  &  Scott,  A.S.  2015. Management  Leading  and  Collaboration in  a Competitive World. e 7, p. 118-121. New York: McGraw-Hill Internationaledition.
Danim, Sudarwan. 2008. Kinerja Staf dan Organisasi . Bandung: Pustaka Setia
Denhardt,  J.V.,  Denhardt,  R.B.  2003. The  New  Public  Service:  Serving,  Not  Steering .
York and London: M.E. SharpeNew
Dwiyanto,  A.  2010. Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif.
Yogyakarta: Gamapress
Dwiyanto,  A.  (2012). Reformasi  Birokrasi  Publik  di  Indonesia .  Yogyakarta:  Gadjah
Mada University Press
Morissan.  2014. Teori  Komuikasi  Individu Hingga  Massa .  Jakarta:  Kencana Prenadamedia Group
Melewar, T.C. (2008). Facets of corporate identity, communication, and reputation. New
York: Routledge
Muliawaty,  L.  2013. Administrasi  Publik  Teori  Kontemporer .Bandung:  Remaja
Rosdakarya
Nugroho,  Riant.  2013. Change  Management  untuk  Birokrasi .  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Nuriyanto.  2014. Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  Di  Indonesia,  Sudahkah Berlandaskan Konsep “Welfare State” . Retrieved from
https://media.neliti.com/media/publications/108607-ID-penyelenggaraan- pelayanan-publik-di-indo.pdf
Nurjaman, K., Umam, K. 2012. Komunikasi & Public Relation . Bandung: Pustaka Setia
Pasolong, H. 2012. Metode Penelitian Administrasi Publik . Bandung: Alfabeta
Sagala,  S.  2007. Manajemen  Strategik  dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan, hlm.  130 . Bandung: Alfabeta.
Sinambela,  L.P.  2012. Kinerja  Pegawai:  Teori  Pengukuran  dan  Implikasi ,  hlm.  33. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sirajuddin.,  Sukriono,  D.,  dan  Winardi.  2011. Hukum  Pelayanan  Publik  Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi. Malang: Stara Press.
Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Administrasi . Bandung: Alfabeta
Suharsaputra, U. 2010. Administrasi Pendidikan . Bandung: Refika Aditama.
Umam, K. 2014. Manajemen Perkantoran . Bandung: CV. Pustaka Setia
Wibaya,  H.  Retrieved  from    http://eprints.undip.ac.id/23914/1/HERRY_WIBAWA.pdf, diunduh 30 Januari 2013
Wibowo. 2014. Manajemen Kinerja, Edisi keempat hlm. 67. Jakarta: Rajawali Pers.
https://www.setneg.go.id/struktur
E-Government, Reformasi Birokrasi Ala Kota Pekalongan .
http://www.transformasi.org/id/inovasi/797-e-government-reformasi-birokrasi-ala- kota-pekalongan diakses 17 Desember 2017
http://file.upi.edu/Direktori/.../HAND_OUT_TEORI_ORGANISASI.pdf
http://www.anneahira.com/teori-organisasi.htm