## PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KINERJA PADA LEMBAGA PEMERINTAH
1 Daniel Lukito
1 Fakultas Digital Business, Univrsitas Bina Nusantara Email: 1 daniel.lukito@binus.ac.id
2 Amiruddin Qadaar
2 Fakultas Manajemen, STIE Tri Dharma Widya Email: 1 amiruddinqadaar@gmail.com
3 Budi Mardikawati
3 Manajemen transportasi Jalan, Politeknik Transfortasi Darat Bali Email: 1 mardikawati@poltradabali.ac.id
4 Melly Susanti
4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bengkulu Email: 1 maksi07.unib@gmail.com
Korespondensi author: daniel.lukito@binus.ac.id ========================================================================== Abstract  : Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  hubungan  antara  penganggaran  berbasis kinerja  dan  akuntabilitas  kinerja  lembaga  pemerintah.  Akuntabilitas  kinerja  pemerintah  diukur  dengan indikator  kelancaran  program,  pelaksanaan  anggaran,  indikator  kinerja,  analisis  keuangan,  pelaporan evaluasi,  dan  durasi  program.  Penganggaran  berbasis  kinerja  menggunakan  ukuran  akuntabilitas  dan transparansi, keadilan anggaran, efisiensi, dan efektivitas sebagai variabel independen. Keputusan dibuat oleh individu yang mempunyai kekuasaan demi kepentingan terbaik. Penelitian ini melibatkan 39 pegawai departemen,  sekretaris,  kepala  bagian,  kepala  subbagian,  dan  subunit  kerja  dari  Satuan  Kerja  Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu yang membantu penyusunan anggaran pemerintah. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner, dan responden diberikan satu. Untuk menganalisis data digunakan uji Spearman Rank  dan uji  hipotesis.  Hasil penelitian  menunjukkan bahwa ketiga  variabel  independen-penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  dengan  metrik  akuntabilitas  dan transparansi anggaran, disiplin anggaran, kewajaran anggaran, efisiensi anggaran, dan efektivitas anggaran- berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.
Kata Kunci: Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Perencanaan Anggaran, Implementasi Anggaran.
Abstract : The aim of this research is to investigate the relationship between performance-based budgeting and  performance  accountability  of  government  institutions.  Government  performance  accountability  is measured by indicators of program smoothness, budget implementation, performance indicators, financial analysis,  evaluation  reporting,  and  program  duration.  Performance-based  budgeting  uses  measures  of accountability and transparency, budget fairness, efficiency, and effectiveness as independent  variables. Decisions  are  made  by  individuals  who  have  power  in  the  best  interests.  This  research  involved  39 department employees, secretaries, section heads, sub-division heads, and work subunits from the Regional Work Unit (SKPD) of the Environment and Forestry Service of Bengkulu Province who helped prepare the government budget. Data was collected through a questionnaire method, and respondents were given one. To analyze the data, the Spearman Rank test and hypothesis testing were used. The results of this research show that the three independent variables-implementation of performance-based budgeting with metrics of budget accountability and transparency, budget discipline, budget fairness, budget efficiency, and budget effectiveness-influence the performance accountability of government institutions.
Keywords: Performance-Based Budget Implementation, Budget Planning, Budget Implementation. ==========================================================================

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Keuangan  Negara  menyoroti  perubahan  dalam  tata  kelola keuangan  negara,  menekankan  efisiensi  dan  efektivitas,  serta  mengedepankan akuntabilitas  dan  transparansi.  Paradigma  penganggaran  berbasis  kinerja  yang diperkenalkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 menandai era baru
peran anggaran dalam kemajuan negara. Menurut Ramadhana et al., (2023) dan Tarigan et al., (2023) meskipun sejumlah kebijakan penganggaran berbasis kinerja dianggap lebih unggul  dibandingkan  teknik  penganggaran  sebelumnya,  pengembangan  berkelanjutan tetap  diperlukan  untuk  meningkatkan  implementasi  penganggaran  berbasis  kinerja karena,  untuk  mencapai  kesempurnaan  dan  perumusan  anggaran  berbasis  kinerja semaksimal  mungkin,  keadaan  dan  tuntutan  harus  selalu  berubah  (Ramadhana  et  al., 2023).
Di  Indonesia,  proses  perencanaan  dan  penganggaran  belum  terintegrasi  secara langsung  dengan  penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  (PBK)  (Suliantoro,  2023; Kustiwi & Ratnawati, 2023). Integrasi proses penganggaran berbasis kinerja diperlukan untuk  mencapai  keseimbangan  antara  pemenuhan  harapan  masyarakat  dan  tujuan pemerintah.  Pendekatan  Kementerian  Agama  Kabupaten  Serang  dalam  menerapkan anggaran  berbasis  kinerja  akan  lebih  berhasil  dan  mampu  mengatasi  tantangan  dan kekurangan  yang  ada  saat  ini  (Syihabudin  et  al.,  2023).  Penganggaran  sebagai  alat kontrol,  insentif,  dan  persuasi  satuan  kerja  untuk  bertindak  efektif  dan  efisien  dalam mencapai tujuan organisasi merupakan salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam pendidikan tinggi (Alimuddin et al., 2022). Situmorang & Martani, (2023) menyatakan bahwa  penganggaran  berbasis  kinerja  telah  digunakan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan berdasarkan temuan penilaian kinerja anggaran yang menyangkut implementasi, manfaat, dan konteks. Peningkatan kompetensi dan kerjasama SDM harus dilakukan  secara  konsisten  karena  pelaksanaannya  tidak  ideal  ketika  ada  perubahan personel, peraturan perundang-undangan, atau penerapan.
Akuntabilitas  anggaran  dan  kinerja  penyerapan  anggaran  yang  lebih  baik didorong oleh penganggaran berbasis kinerja  akan membantu pada instansi pemerintah merencanakanan  perubahan  dan  menetapkan  agenda  (Biswan  &  Grafitanti,  2021); (Nasution  et  al.,  2023).  Guna  mengidentifikasi  tantangan  dan  tujuan  strategis pembangunan  kesehatan  sejalan  dengan  perencanaan  dan  penganggaran  pusat-daerah yang berbasis kinerja, Kementerian Kesehatan berdedikasi penuh dalam menyelenggarakan dan memetakan seluruh hasil tujuan Musrenbangda bidang kesehatan (Wibowo, 2023). Efektivitas pengendalian anggaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pemantauan fungsional preventif dan penganggaran  berbasis  kinerja  pada  saat  yang  bersamaan  (M.  D.  Sari,  2022).  Kinerja pegawai pada BLUD RSUD Palabuhanratu dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh penganggaran  berbasis  kinerja  (Haq,  2022).  Penganggaran  berbasis  kinerja  mendapat manfaat dari akuntabilitas dan keterbukaan (Fransisca, Saiful, 2018).
Menurut Zaghena et al., (2022) dan Wardani & Silvia (2021) jika proses penilaian kinerja  sudah  dilaksanakan  dengan  memperhatikan  indikator  yang  ada,  maka pelaksanaannya akan berjalan dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti. Kejelasan sasaran  anggaran  dan  Anggaran  berbasis  kinerja  berpengaruh  terhadap  akuntabilitas kinerja  instansi  pemerintah  pada  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura Provinsi  Sumatera  Selatan  (Handayani  et  al.,  2022;  Rochman,  2021;  Suhendar  et  al., 2021).  Demikian  juga  dengan  Nusa  &  Mutmainnah  (2022)  bahwa  perencanaan  dan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pengembangan Daerah  Kabupaten  Bandung.  Penganggaran  berbasis  kinerja  terbukti  secara  signifikan meningkatkan  akuntabilitas  instansi  pemerintah  di  Dinas  Pertanian,  Tanaman  Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat (Sari & Noviyana, 2022). Pelaksanaan anggaran dan evaluasi kinerja berpengaruh positfi sedangkan perencaan anggaran dan pertanggung
jawaban  anggaran  berpengaruh  negative  terhadap  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  (Attamimi  &  Lestari,  2023).  Anggaran  berbasis  kinerja,  sistem  pelaporan keuangan  dan  pengendalian  akuntansi  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada BPMP Provinsi Papua (Saptarinur, 2022).
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan hipotesis empiris balhwal penganggaran didasarkan pada kinerja dan talnggung jawab instansi pemerintah Provinsi Bengkulu  yang  relevaln.  Akuntabilitas  instansi  pemerintalh  terhadap  kinerja  merupakan variabel  terikat,  sementara  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  merupakan  variabel independen. Sedangkan kebaruan dari penelitian ini akuntabilitas penggunaan anggaran di tingkat Pemerintah ditinjau dari teori keagenan, teori implementasi kebijakan dan teori konjensi.

## KAJIAN LITERATUR

## Agency Theory
Pengaturan hukum, juga dikenall sebagai keagenan hubungan, terjadi ketika satu pihak  (prinsipal)  menugaskan  pihak  lain  (agen)  untuk  mengajukan  tuntutan  atas  namal prinsipal dan memberikan pihak lain cara untuk mendapatkan informasi untuk membuat keputusan. pilihan yang didasarkan pada kepentingan terbaik kepala sekolah (Zogning, 2022). Ketika aktivitas seseorang mempengaruhi orang lain, terdapat hubungan prinsipal- agen,  atau  keagenan  (Gwala  &  Mashau,  2023).  Perjanjian  tertulis  atau  implisit  dibuat antara agen dan prinsipal dengan harapan agen akan melakukan hal-hall atau melakukan tugas atas permintaan prinsipal. Gagasan kontrak dan standar perilaku adalah salalh satu dari banyak tingkat perjanjian yang dibuat oleh sistem kelembagaan. Salah satu hasil dari situasi pengetahuan yang tidalk seimbang atau asimetris antara prinsipal dan agen adalah bahwa agen memiliki kemampuan yang lebih besar daripada prinsipal untuk mempelajari lebih lanjut tentang bisnisnya.  Akibatnya, agen lebih cenderung menyembunyikan hal- hal yang tidak disadari oleh prinsipall, dengan asumsi bahwa orang-orang bertindak demi kepentingan terbaik mereka. Dari perspektif pemerintah, masalah keagenan berasal dari kecenderungan  eksekutif  untuk  memaksimalka  keuntungan  mereka  sendiri,  dimulai dengan  penganggaran  dan  pengambilan  keputusan,  dan  diakhiri  dengan  penyediaan laporan  keuangan  yang  adil  untuk  menunjukkan  pencapaian  mereka  saat  ini  dan memungkinkan  mereka  untuk  mempertahankan  pekerjaan  mereka.  Perauran-peraturan dan  pendapat  masyarakat  (Oktariani,  2017).  Teori  keagenan  dapat  digunakan  untuk menjelaskan  konsep  akuntabilitas.  Akuntabilitas  secara  garis  besar  mengacu  pada tanggung  jawab  pemberi  amanalh,  yang  mencakup  penyediaan,  pelaporan,  dan pengungkapan  kepada  pihak  pemberi  amanalh  atas  semua  tindakan  dan  tanggung jawabnya. Kepala sekolah, atau Dewan Perwakilan Sekolah, memiliki otoritas dan berhak untuk bertanggung jawab. Menurut (Beal Partyka, 2022), variabel akuntalbilitas kinerja dalam penelitian ini didukung oleh gagasan teori keagenan.

## Teori Implementasi Kebijakan
Menurut  (Ananda  Naufal  Zaki  et  al.,  2023)  keagenan  dapat  digunakan  untuk menjelaskan  konsep  akuntabilitas.  Akuntabilitas  secara  garis  besar  mengacu  pada tanggung  jawab  pemberi  amanah,  yang  mencakup  penyediaan,  pelaporan,  dan pengungkapan  kepada  pihak  pemberi  amanah  atas  semua  tindakan  dan  tanggung jawabnya. Kepala sekolalh, atau Dewan Perwakilan Sekolah, memiliki otoritas dan berhak untuk bertanggung jawab (Xu & Gao, 2017). Jauh lebih sulit untuk mengungkapkannya dalam kata-kata dan slogan yang dapat diterima oleh para pemimpin dan pemilih yang mungkin mendengarnyal. Menurut (Mubarok et al., 2020) proses mengimplementasikan
keputusan kebijakan utama. Hal ini biasanya berbentuk undang-undang, tetapi bisa juga melalui perintah eksekutif yang signifikan, keputusan pengadilan, atau cara lain. Dalam kebanyakan kasus, keputusan tersebut mencakup penjelasan tentang masalah yang harus diselesaikan, penjelasan tentang tujuan atau alasan yang harus dicapai, dan sejumlalh opsi untuk mengatur atau menyusun proses pelalksanaan.

## Teori Kontinjensi
Menurut (Shala et al., 2021) Teori Kontingensi merupakan lingkungan organisasi di mana sistem pengendalian akan diterapkan mempengaruhi bagaimana sistem tersebut dirancang.  Kesesuaian  antara  struktur  organisasi  suatu  organisasi  dengan  lingkungan operasinya menentukan seberapa efektif organisasi tersebut. Penelitian (Viviane, 2019); (Harney, 2023) menunjukkan bahwa peningkatan kesesuaian antara sistem pengendalian dan variabel kontingensi akan menghasilkan kinerja organisasi yang lebih baik. Menurut teori  kontingensi,  kesesuaian  antara  komponen  kontekstuall  (kontinjensi)  dan  sistem akuntansi  manajemen  interoperabilitas  (misalnya,  sistem  akuntansi  kinerja  dan manajemen)  menentukan  seberapa  baik  manajemen  dapat  meningkatkan  kinerja perusahaan.  Dalam  kasus  ini,  sistem  penganggaran  akan  memungkinkan  peningkatan kinerja di sektor publik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif,  yaitu  rumusan  masalah  tentang  adanya  variabel dividen, baik pada satu variabel maupun beberapa variabel (Rojo-ramos et al., 2022). Para ilmuwan  meneliti  populasi,  yaitu  sekelompok  besar  benda  atau  orang  dengan karakteristik tertentu, untuk menarik kesimpulan. Studi ini melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Pemilihan sampel purposive digunakan karena hanya  anggota  Tim  Anggaran  Pemerintah  Daeralh  (TAPD)  yang  dapat  dipilih  untuk menjawab.  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu  adalah  satu- satunya sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Sistem akuntansi manajemen Interoperabilitas  aspek  kontekstual  seperti  sistem  akuntansi  kinerja  dan  manajemen, khususnya sistem penganggaran yang akan meningkatkan kinerja sektor publik. Ukuran dan susunan populasi sedikit banyak tercermin dalam sampel. Jika karenal alasan apa pun ukuran  sampel  terlalu  besar  bagi  peneliti  untuk  meneliti  populasi  secaral  keseluruhan, mereka masih dapat menggunakan sampel dari populasi (seperti kurangnya sumber daya, waktu, atau personel) (Sugiyono, 2011). Pekerja dari Bengkulu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi menjadi salmpel penelitian. Kepala departemen, sekretaris, tigal kepala subbagian, empat kepala bagian, dan tiga puluh sub unit kerja diantaranya.

## Metode Pengumpulan Data
Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari responden tanpal menggunakan perantara; dalam kasus ini, ini adalah tanggapan atas pertanyaan kuesioner. Sumber  datakuantitatif  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  skor  atau  nilai jawaban  responden  terhadap  pertanyaan  kuesioner.  Penelitian  ini  mengumpulkan  data utama dari tanggapan para partisipan terhadap variabel penelitian yang diteliti. Kuesioner dapat dikirimkan sebagai bagian dari strategi pengumpulan data. Metode pengumpulan data ini melibatkan responden untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pertanyaan tertulis. Kepala Dinas, sekretaris, kepala seksi, kepala subbagian, dan subunit kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu menjadi sumber data primer bagi peneliti dalam hal ini. Pada pertanyaan tertutup, peserta hanya dapat memilih satu (√) dari daftar  kemungkinan  jawaban.  Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini,  yaitu  perencanaan anggaran,  pelaksanaan  anggaran,  dan  akuntabilitas  anggaran,  serta  variabel  bebas,
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dinilai dengan skala Likert yang berkisar antara 1 hingga 5.
Motode Analisis Data a. Uji Rank Spearman
Jika setiap variabel yang dihubungkan adalah unik, korelasi peringkat Spearman dapat digunakan untuk mengidentifikasi hubungan atau mengevaluasi pentingnya hipotesis. Menurut Sugiyono (2013), Rumus Korelasi Rank Spearmaln (ρ = rho) adalah sebagai berikut:
𝜌 = 1 − 6∑𝑏 𝑖 2 𝑛 (𝑛 2 − 1)
P adalah singkatan dari koefisien korelasi peringkat Spearman, n untuk jumlah sampel, dan  ∑b_  i^2  untuk  selisih  total  peringkat  variabel  X  dan  variabel  Y.  Koresponden dapat  menggunakan  pedoman  berikut  untuk  membantu    dan  menentukan  apakah koefisien korelasi yang diamati besar atau kecil:

## Tabel 1. Pedoman Interpretasi Korelasi/Hubungan
Sumber : (Sugiyono, 2013 : 231)
Uji Hipotesis
Uji  t  digunakan  dalam  pengujian  hipotesis  untuk  menentukaln  signifikaln altalu  tidalknyal hasil komputasi dan untuk menunjukkan keakuratannya:
1) Uji t
2) t hitung =   r xy (n – 2)
(1 – r xy 2 ) Keterangan: t hitung
= tes hitung r = koefesien kolerasi r 2 = koefesien kolerasi determinalsi n = jumlah sampel
3) Teori statistik yang diterapkan Ho1:   Terdapat  korelasi  yang  kuat  antara  akuntabilitas  kinerja  dan  penerapan penganggaran berbasis kinerja di organisalsi pemerintah.
Ha1:   Tidak ada korelasi yang signifikan secara statistik antaral akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dan penerapan penganggaran berbasis kinerja.
4) Menentukan level of signifikacant sebesar 5% atau = 0,05 dk = 39 – 3 = 36 dengan kritiria pengujian sebagai berikut:
H o diterima jika t hitung < t tabel artinya tidak terdapat hubungan positif.
H a diterima jikal t hitung > t tabel artinya terdapat hubungan positif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Dengan menggunakan korelasi peringkat Spearman, penerapan anggaran berbasis kinerja  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu  terbukti berhubungan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Dengan asumsi analisis  dilakukan  untuk  mencari  hubungan  atau  menguji  hipotesis  asosiatif  yang signifikan jika setiap variabel terhubung secara ordinall dan sumber datanya tidalk harus sama, maka analisis rank Sperman merupakan metode yang digunakan untuk memastikan hubungan  asosiatif  antaral  variabel-variabel  tersebut.  variabel  pelaksanaan  anggaran berbasis kinerja (X) dan variabel alkuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y). Data rasio yang digunakan untuk korelasi peringkat spearman harus diubah terlebih dahulu menjadi data  ordinal  berupa  peringkat  yang  berasal  dari  skor  jawaban  responden.  Variabel pelalksanaan  anggaran  berbasis  kinerja  (X)  dan  variabel  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  (Y)  Dinas  Lingkungaln  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu dikorelasikan dengan menggunakan metode perangkingan spearman seperti berikut ini. Keterangan : nilai n = 39 dan bi2 = 149.
Selanjutnyal  digunakan  rumus  berikut  untuk  mendapatkan  nilai  korelasi  rank sperman variabel X daln Y:
𝜌 = 1 − 6∑𝑏 𝑖 2 𝑛 (𝑛 2 −1) 𝜌 = 1 − 6∑149 39 (39 2 − 1)
𝜌 = 1 − 894 59280 𝜌 = 1 −  0,015 𝜌 = 0,98
Berdasarkan nilai korelasi rank Spearman, nilai rho yang dihitung berada antara 0,800 dan 1,000, dengan nilai 0,98. Hal ini menunjukkan tingginya korelasi yang terjalin antara penganggaran berbasis kinerja dengan akuntabilitas kinerja.

## Pengujian Hipotesis
Nilai  taksiran  rho  dibandingkan  dengan  rhotabel  untuk  melihat  apakah  hipotesis yang  diajukan  diterima  atau  ditolak.  Kemudian,  kriteria  pengujian  hipotesis  ditinjau dalam keadaan berikut:
1. Menentukan nilai t hitung dan t tabel 2. rH o ditolak dan rH a diterima ; jika nilai Ho hitug > Ho tabel 3. rH o diterima dan rH a ditolak ; jika nilai Ho hitug < Ho tabel 4. Penentuan level of signifikan 95% alau alpa (α) 5%
Hubungan  antar  variabel  diuji  dengan  menggunakan  analisis  korelasi  rank spearman  (ρ).  Hubungan  tersebut  kemudian  diuji  dengan  menggunakan  uji  t  untuk mengetahui  hipotesis  yang  benar.  Berikut  rincian  hipotesis  hubungan  antara  anggaran berdasarkan  pekerjaan  (X)  dengan  akses  terhadap  pekerjaan  pemerintah  (Y)  pada Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu.
t hitung = r √ 𝑛−2 1−𝑟 2 diketahui
r = Nilai Korelasi Rank Spearman ( 𝜌) yang telah dianalisa adalah 0,98 t tabel = 1,687 (terlampir)
Dari nilai tersebut dapat dihitung uji hipotesisnya sebagai berikut :
t hitung = r √ 39−2 1−𝑟 2 = 0,98 √ 37 1−(0,4) 2
= 0,98 √ 37 0.84
= 0.98 √44,0476 =  6,504

## Pembahasan
Dari hasil perhitungan uji t menghasilkan thitung 6,504 dan t tabel 1,687. Hal ini menunjukkan Ho ditolak dan Ha disetujui karena t hitung > t tabel (6,504 > 1,687). Hal ini  menunjukkan  terdapat  hubungan  antara  penganggaran  berbasis  kinerja  dengan akuntabilitas. Studi menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara akuntabilitas kinerja Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu  dengan  penggunaan anggaran berbasis kinerja (Parwoto, 2020); (Suwanda et al., 2021). Akuntabilitas kinerja instansi  pemerintah  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu dengan  penerapan  anggaran  berbasis  kinerja  mempunyai  korelasi  yang  signifikan, berdasarkan temuan uji hipotesis rho. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja harus diterapkan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dapat berfungsi lebih bertanggung jawab.
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu  telah  menerapkan penganggaran  berbasis  kerja  (kinerja  based  budgeting)  dengan  tujuan  transparansi  dan akuntabilitas  anggaran.  Untuk  itu  digunaka  dokumen  rencana  pembangunan  yang memuat visi, misi, dan program kerja daerah. Laporan keuangan SKPD yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan yang meliputi neraca, rencana anggaran, dan catatan atas  laporan  keuangan.  Perencanaan  anggaran  kas  dan  dokumentasi  pelaksanaan anggaran  merupakan  contoh  disiplin  anggaran  (Innovate,  2015);  (Sekar  Mayangsari, 2021).  Kepercayaan  pada  proses  dan  keadilan  hasil,  bukan  pada  prosedur  atau  hasil, merupakan prasyarat keadilan anggaran di kalangan anggota organisasi. Pagu Anggaran Sementara (PPAS) rioritas ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Dalam hal pengelolaan keuangan, Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu  telah  melakukan perbandingan  antara  realisasi  pendapatan  dengan  kenyataan  pengeluaran,  dengan pengeluaran  yang  dianggarkan  merupakan  batas  tertinggi  pengeluaran  hidup  yang diperbolehkan.  Anggaran  dibuat  dengan  menggunakan  metode  kinerja  berdasarkan tingkat kinerja tugas yang diinginkan.
Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu  meminta pertanggungjawaban  instansi  pemerintah  atas  kinerjanya,  memastikan  bahwa  program dilaksanakan  dengan  lancar  dan  bahwa  kegiatan  dan  program  diutamakan  daripadal penggunaan sumber keuangan yang tersedia secaral efektif. Penetapan hubungan kinerja yang jelas antara tujuan program atau kegiatan yang sedang atau akan dilaksanakan dan metrik kinerja. Tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau program ditentukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu dengan menggunakan datal internal
dan eksternal beserta indikator kinerjanya (Kien et al., 2018). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu telah mengeluarkan laporan selesainya kegiatan dan mempublikasikannya kepada  masyarakat  dengan  tetap  mengacu  pada  standar  tertentu yang  berlaku  dalam  penilaian  pelaporan  dan  siaran  program.  Program  pelaporan  dan penilaian memberi bobot lebih pada kegiatan dibandingkan dengan keuntungan atau hasil akhir yang diperoleh masyarakat.

## KESIMPULAN
Hubungan  antara  penganggaran  berbasis  kinerjal  dengan  akuntabilitas  kinerja instansi  pemerintah  pada  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi  Bengkulu diwakili oleh nilai rHo (ρ) hitung sekitar 0,98 yang terletak pada interval 0,600 hinggal 0,799  yang  menunjukkan  bahwa  kinerjal-  penganggaran  berbasis  relatif  tinggi. Keterkaitan  penerapan  anggaran  berbasis  kinerjal  dengan  akuntabilitas  kinerja  instansi pemerintah  dinilai  dengan  nilai thitung  sebesar  6,504  dan  1,687.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  kapasitas  aparatur  pemerintah  dalam  bekerja  di  Perumahan  dan  Lingkungan Perkotaan  Kabupaten  Bengkulu  sangat  dipengaruhi  oleh  anggaran  berdasarkan pengalaman kerja. Angka ini juga lebih tinggi dari tabel (6,504 > 1,687).

## DAFTAR PUSTAKA
Alimuddin, F. H., Haliah, & Kusumawati, A. (2022). Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Perguruan Tinggi Di Indonesia. In Isafir: Islamic Accounting And Finance  Review (Vol.  3,  Issue  2,  Pp.  272–280).  Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar. https://doi.org/10.24252/isafir.v3i2.34071
Ananda  Naufal  Zaki,  Melati  Oktafiyanni,  &  Lenni  Yovita.  (2023).  Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. Jekobs , 2 (1), 23-37daniel Mazmanian Dan Paul Sabatier. Http://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jekobs
Attamimi, D. F., & Lestari, Y. O. (2023). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Pada  Seluruh  Opd  Kabupaten  Pamekasan. Akuisisi : Jurnal Akuntansi , 19 (01), 118–130.
Beal Partyka, R. (2022). Supply Chain Management: An  Integrative Review From The Agency Theory Perspective. Revista De Gestao , 29 (2), 175–198. https://doi.org/10.1108/rege-04-2021-0058
Biswan,  A.  T.,  &  Grafitanti,  I.  D.  (2021).  Memaknai  Kembali  Penganggaran  Berbasis Kinerja Berdasarkan Studi Implementasi Penganggaran Sektor Publik. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan , 2 (1), 35–56.
Fransisca,  Saiful,  N.  A.  (2018).  Pengaruh  Akuntabilitas  Dan  Transparansi  Terhadap Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jurnal Fairness Volume , 8 , 171–182.
Gwala,  R.  S.,  &  Mashau,  P.  (2023).  Tracing  The  Evolution  Of  Agency  Theory  In Corporate  Governance. Governance  As  A  Catalyst  For  Public  Sector Sustainability , April , 260–285. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6966-8.ch013 Handayani, F., Hartati, S., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi Pemerintah Pada Dinas Pertanian Tph. Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik , 4 (8.5.2017), 2003–2005.
Haq, A. (2022). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan Di  Blud  Rsud  Palabuhanratu  Kabupaten  Sukabumi. Mimbar  Administrasi
Mandiri , 18 (2), 87–112.
Harney,  B.  (2023).  Contingency  Theory. Encyclopedia  Of  Human  Resource Management, Second Edition , May 2016 , 60–61. https://doi.org/10.4337/9781800378841.c.19
Innovate,  G.  (2015).  1budget  And  Financial  Planing. Global  Innovate  Leadership Module , 40. www.eleaderstochange.com
Kien,  C.,  Grillich,  L.,  Nussbaumer-Streit,  B.,  &  Schoberberger,  R.  (2018).  Pathways Leading  To  Success  And  Non-Success:  A  Process  Evaluation  Of  A  Cluster Randomized  Physical  Activity  Health  Promotion  Program  Applying  Fuzzy-Set Qualitative  Comparative  Analysis. Bmc  Public  Health , 18 (1),  1–14. Https://doi.org/10.1186/s12889-018-6284-x
Kustiwi, I. A., & Ratnawati, T. (2023). Penganggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Desa  Cupak  Kabupaten  Jombang.  In Seminar  Nasional  Teknologi  Dan Multidisiplin Ilmu (Semnastekmu) (Vol. 3, Issue 1, Pp. 41–52). Universitas Sains Dan Teknologi Komputer. Https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1.202
Mubarok,  S.,  Zauhar,  S.,  Setyowati,  E.,  &  Suryadi,  S.  (2020).  Policy  Implementation Analysis: Exploration Of George Edward Iii, Marilee S Grindle, And Mazmanian And Sabatier Theories In The Policy Analysis Triangle Framework. Journal Of Public Administration Studies , 005 (01), 33–38. Https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7 Nasution, A. P., Pristiyono, P., & Melia, Yona. (2023). Total Quality Management As A Business  Investment  In  Facing  Business  Competition  Asean  Countries  Areas. Amca Journal Of Community Development , 3 (2), 42–48. Https://doi.org/10.51773/ajcd.v3i2.227
Nusa,  I.  B.  S.,  &  Mutmainnah,  U.  G.  (2022).  Pengaruh  Perencanaan  Dan  Anggaran Berbasis  Kinerja  Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  (Survei  Pada  Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Bandung).
In Journal Of Economics, Management, Business And Accounting (Vol. 2, Issue 2, Pp. 172–191). Universitas Komputer Indonesia. Https://doi.org/10.34010/jemba.v2i2.8539 Parwoto,  P.  (2020). The  Relationship  Between  Performance  Based  Budgeting Implementation  ,  Budget  Absorption  ,  Accountability  And  Local  Government Performance . October , 13–14.
Pengaruh  Anggaran  Berbasis  Kinerja  Dan  Kejelasan  Sasaran  Anggaran  Terhadap Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pada  Lembaga  Penjaminan  Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung. (2021). In Jurnal Bisnis &Amp; Akuntansi Unsurya (Vol.  6,  Issue  1).  Universitas  Dirgantara  Marsekal  Suryadarma. Https://doi.org/10.35968/jbau.v6i1.625
Ramadhana,  A.  M.  N.,  Ummam,  N.,  Qodarina,  N.,  Istika,  P.,  &  Siregar,  R.  (2023).
Kendala Dan Kelemahan Sistem Penganggaran Berbasis Kinerja Sektor Publik : Suatu Tinjauan. Journal Of Law, Administration, And Social Science , 3 (1), 63– 71.
Rochman,  F.  (2021).  Analisis  Sistem  Manajemen  Pekerjaan  Berbasis  Web  Untuk Menunjang  Akuntabilitas  Kinerja  Di  BPS  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  In Jiko (Jurnal  Informatika  Dan  Komputer) (Vol.  4,  Issue  3,  Pp.  180–186).  Lppm Universitas Khairun. Https://doi.org/10.33387/jiko.v4i3.3414
Rojo-Ramos, J., Extremadura, U. De, Martín-Carmona, R., Deporte, C., Extremadura, U. De, Vega-Muñoz, A., Manzano-Redondo, F., Rojo-Ramos, J., Vega-Muñoz, A.,
& Manzano-Redondo, F. (2022). Análisis Descriptivo De Los Turistas Deportivos En  España  Descriptive  Analysis  Of  Sports  Tourists  In  Spain  Revista  De Educación , Motricidad E Investigación. E-Motion , 18 (2022), 86–99.
Saptarinur,  R.  (2022).  Anggaran  Berbasis  Kinerja,  Sistem  Pelaporan  Keuangan  Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah , 2 , 1–23.
Sari, M. D. (2022). Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja , Pengawasan Preventif Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektifitas Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi Malikussaleh , 1 (1), 78–92.
Sari,  S.,  &  Noviyana,  N.  (2022).  Pengaruh  Penerapan  Anggaran  Berbasis  Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Pada  Dinas  Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat. In Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (Vol.  12,  Issue  2).  Universitas  Muhammadiyah  Aceh. Https://doi.org/10.37598/jam.v12i2.1611
Sekar  Mayangsari,  A.  B.  (2021).  The  Role  Of  Cash  Planning  In  Budget  Absorption: Perception Testing. Jurnal Akuntansi , 25 (2), 201.
Https://doi.org/10.24912/ja.v25i2.806
Shala, B., Prebreza, A., & Ramosaj, B. (2021). The Contingency Theory Of Management As A Factor Of Acknowledging The Leaders-Managers Of Our Time Study Case: The Practice Of The Contingency Theory In The Company Avrios. Oalib , 08 (09), 1–20. Https://doi.org/10.4236/oalib.1107850
Situmorang, G. M., & Martani, D. (2023). Evaluasi Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Di Masa Pandemi Covid-19. In Owner (Vol. 7, Issue 4, Pp. 2941–2948). Politeknik Ganesha. Https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1694
Suhendar,  S.,  Sari,  M.  S.,  &  Nofitri,  R.  (2021).  Pengaruh  Anggaran  Berbasis  Kinerja Terhadap  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah”  (Studi  Pada  Dinas Perumahan  Dan  Permukiman  Kabupaten  Lampung  Selatan).  In Journal  Of Accounting  Taxing  And  Auditing  (Jata) (Vol.  2,  Issue  1).  Universitas  Mitra Indonesia. Https://doi.org/10.57084/jata.v2i1.585
Suliantoro,  I.  (2023).  Penganggaran  Berbasis  Kinerja:  Antara  Indonesia  Dan  Korea
Selatan.  In Jurnal  Manajemen  Keuangan  Publik (Vol.  7,  Issue  1,  Pp.  26–42). Politeknik Keuangan Negara Stan. Https://Doi.Org/10.31092/Jmkp.V7i1.2153
Suwanda, D., Moenek, R., Lukman, S., & Syaifullah, M. (2021). The Implementation Of Performance-Based Budgeting Through A Money Follow Program In Impressing Budget  Corruption. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 21 (2),  871. Https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1576
Syihabudin, T., Ma’mur, I., & Shobri. (2023). Analisis Strategi Penguatan Penganggaran Berbasis  Kinerja  Di  Kementerian  Agama  Kabupaten  Serang. Jurnal  Sosio Dialektika , 8 (1), 25–41.
Tarigan,  W.  J.,  Sinaga,  M.  H.,  &  Ginting,  R.  S.  (2023).  Berbasis  Kinerja  Di  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (  Bappeda  )  Kota  Pematangsiantar. Jurnal Ekonomi Pembangunan , 5 (1), 9–20.
Viviane,  S.  (2019).  Contingency  Theories  Of  Leadership. Encyclopedia  Of  Group Processes And Intergroup Relations , 1–5.
Wibowo,  D.  (2023).  Tantangan  Implementasi  Hasil  Musyawarah  Perencanaan Pembangunan  Daerah  (Musrenbangda)  Berdasarkan  Perencanaan  Dan Penganggaran  Berbasis  Kinerja  Melalui  Pendekatan  Transformasi  Sistem Kesehatan. In Media Kesehatan Masyarakat Indonesia (Vol. 22, Issue 2, Pp. 82–
88).  Institute  Of  Research  And  Community  Services  Diponegoro  University (Lppm Undip). Https://doi.org/10.14710/mkmi.22.2.82-88
Xu,  Q.,  &  Gao,  L.  (2017). The  Causes  Analysis  Of  Public  Policy  Implementation
Deviation:  Based  On  A  Framework  Of  Paul  A.  Sabatier  And  Daniel  A.
Mazmanian . 157 (Iceiss), 298–303. Https://doi.org/10.2991/iceiss-17.2017.71
Zaghena,  P.,  Mamentu,  M.,  Mingkid,  E.,  Pascasarjana,  M.,  Studi,  P.,  Sumberdaya,  P.,
Ratulangi,  U.  S.,  &  Korupsi,  B.  (2022).  Kinerja  Dinas  Pariwisata  Dalam Penyusunan  Laporan  Akuntabilitas  Kinerja  Instansi  Pemerintah  (  Lakip  ) Kabupaten  Minahasa  Selatan  The  Performance  Of  The  Tourism  Office  In Preparing The Government Agency Performance Accountability Report ( Gapar ) Of South . Agri-Sosioekonomi Unsrat , 18 (September), 927–938. Zogning,  F.  (2022).  Agency  Theory :  A  Critical  Review  Agency  Theory :  A  Critical Review. Management Journal , 9 (October), 1–8.