PRINSIP KEADILAN HUKUM WARIS ISLAM TENTANG PEMBAGIAN WARISAN ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
Dahris Siregar
dahrissiregar1977@gmail.com
Universitas Tjut Nyak Dhien
Received: 10/06/2024 Revised: 20/06/2024 Aproved: 28/06/2024

## Abstrak
Hukum  Islam  membagi  ahli  waris  pria  dan  wanita  dengan  perbandingan  2:1. Penulis ingin mempelajari lebih lanjut tentang pembagian kewarisan dipengaruhi oleh  laki-laki  dan  perempuan  sebagai  ahli  waris,  serta  interpretasi  pembagian warisan  menurut  hukum  Islam.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memberikan  rasa keadilan  ke  semua  ahli  waris  dengan  menjelaskan  pembagian  waris  yang sebenarnya  sesuai  dengan  peraturan  Islam  dimasyarakat,  dan  kemudian  untuk mengetahui  bagaimana  harta  waris  dibagi  antara  masing-masing  ahli  waris. Penelitian  kepustakaan  jenis  ini  mempelajari  dokumen  dengan  memanfaatkan berbagai  sumber  data  sekunder,  seperti  undang-undang,  putusan  pengadilan, teori-teori  hukum,  dan  mungkin  pandangan  para  akademisi  yang  menangani masalah  tersebut.  Data  sekunder  berasal  dari  karya  literatur  terkait  topik penelitian.  Selanjutnya,  data  dievaluasi  menggunakan  teknik  analitis  deskriptif. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  masyarakat  pertama-tama  menggunakan aturan  Islam  tentang  pembagian  waris  sebagian,  membagi  harta  menurut  jenis kelamin  ahli  waris,  dengan  perbandingan  2:1  antara  pria  dan  wanita.  Kedua, keadilan  dapat  diterapkan  secara  efektif  sebagai  salah  satu  pilar  pembangunan masyarakat dan mengurangi konflik antara sesama ahli waris. Namun, masyarakat tidak memahami prinsip-prinsip kewarisan Islam dan hukumnya.
Kata Kunci: Ahli Waris, Keadilan, Masyarakat, Sengketa

## Abstract
Islamic law divides male and female heirs in a ratio of 2:1. The author wants to learn more about the division of inheritance influenced by men and women as heirs, as  well  as  the  interpretation  of  the  division  of  inheritance  in  accordance  with Islamic  law.  This  study's  goal  is  to  promote  a  feeling  of  fairness.  to  all heirs  by explaining the actual division of inheritance according to Islamic rules in society, and  then  to  find  out  how  inheritance  is  divided  between  each  heir.  This  type  of literature research studies documents by utilizing various secondary data sources, such as laws, court rulings, legal theories, and perhaps the views of academics who deal  with  the  problem.    Secondary  data  comes  from  books,  journals,  and  other writings in line with the study's subject. Next, the data is evaluated using descriptive
analytical techniques. The results showed that society first used the Islamic rule of partial inheritance division, dividing property according to the sex of heirs, with a ratio of 2:1 between men and women. Second, justice can be applied effectively as one of the pillars of community development and reduce conflicts between fellow heirs. However, the public does not understand the principles of Islamic inheritance and its laws.
Keywords: heirs, justice, society, disputes

## A. Pendahuluan
Hampir semua orang mengalami pewarisan, dan itu adalah salah satu masalah yang paling dibahas. Al-Quran membahas masalah ini secara luas. Dari keseluruhan aturan masyarakat, kewarisan ini menunjukkan sistem perkawinan. Oleh karena itu, setiap orang harus memahami hukum  waris, terutama orang  Islam karena agama tersebut telah memberikan penjelasan mendalam hukum waris. 1
Hukum  tentang  waris  dan  diatur  dalam  Alquran  karena  setiap  orang  pasti mengalami masalah waris. Hukum waris, kecuali itu secara eksplisit mengacu pada barang yang dimiliki setiap orang jika tidak ada syarat yang jelas. Jika hukum waris tidak diterapkan secara menyeluruh, hal itu dapat menyebabkan konflik keluarga dan bahkan pertumpahan darah. Ini terjadi karena kebiasaan dan hukum adat yang kuat,  sehingga  Ahli  waris  dapat  mati  jika  mereka  menunda  pembagian  harta peninggalan mereka dan keluarga mereka.
Karena itu, hukum waris sangat penting, dan kedudukan hukum waris dalam Islam sangat penting, seperti yang disebutkan "Pelajari sejarah dan ajarkan orang lain, karena faraidh adalah bagian dari disiplin ilmu  yang mudah terlupakan, dan adalah pertama kali hilang dari umatku," ujar Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh  Ibnu  Majah  dan  Ad-Daruquthni.  "Pelajarilah  Al-Qur'an  dan  sampaikanlah kepada  masyarakat,  maka  belajar  tentang  faraid  dan  sampaikanlah  kepada masyarakat, saya adalah manusia biasa dan suatu saat ilmu itu akan lenyap, hampir saja ada dua orang yang berdebat tentang faraid dan permasalahannya namun, tidak ada yang dapat memberikan nasihat tentang cara mengatasinya." 2
1 Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris (Surabaya: Remaja Rosda Karya, 2013).
2 Saifullah  Basri,  “Hukum  Waris  Islam  (Fara’Id)  Dan  Penerapannya  Dalam  Masyarakat Islam,” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 37, https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591.
Regulasi Islam, sebagai penghubung sosial, memiliki dua kapasitas. Kontrol sosial adalah kemampuan utama; Namun, aturan Islam dianggap sebagai ketetapan Tuhan, yang membedakan diri dari otoritas sosial dan membentuk  struktur sosial yang  mendukung  eksistensi  suatu  daerah.  Hukuman  secara  khusus  lebih  adalah barang yang diakui yang pada akhirnya dianggap sebagai sarana untuk mendukung keinginan  untuk  perubahan  sosial,  tradisional,  dan  politik,  meskipun  tidak  lagi penting selama perubahan sosial. 3
Regulasi warisan Islam berlaku untuk semua di manapun umat Islam berada baik di lingkungan mereka maupun di daerah lain yang mempengaruhi peraturan warisan. Hukum Islam adalah kumpulan keputusan, hal ini membangun interaksi antara individu dalam masyarakat (hubungan horizontal) dan antara manusia dan Tuhannya  (hubungan  vertikal).  Aturan  yang  mengatur  manusia  dan  tuhannya termasuk cara berinteraksi dengan tuhan yang ditetapkan sebagai cinta. Hubungan ini disebut muamalah , dan prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana manusia dan Tuhan  berhubungan  satu  sama  lain  dikenal  sebagai  hukum  muamalah.  Hukum- hukum ini sangat terkait dengan kehidupan manusia, karena hukum waris adalah manusia itu sendiri. 4
Ulama menciptakan fakta bahwa ada perintah yang berbeda untuk ilmu faraid (pembagian  warisan)  membuatnya  menjadi  bidang  pengetahuan  yang  otonom. mempelajarinya dan mengajarkannya. 5
Namun, faktanya adalah bahwa aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an sering diabaikan  oleh  orang-orang  di  dunia  modern  untuk  berpihak  pada  kebiasaan masyarakat. Dalam praktik umum, ahli waris harus menerima warisan secara adil, atau  " s emua  aset  dipandang  sebagai  bagian  dari  grup  secara  keseluruhan”.  Anak perempuan dan laki-laki dengan jumlah ahli waris yang sama, hak yang sama untuk memperoleh  warisan.  Banyak  orang  tua  yang  juga  meninggalkan  harta  benda
3 Ahmad Rofiq, Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia (Yogyakarta: Gama Media, 2001).
4 Rifanto Bin Ridwan, Lukman Asha, and Iain Curupindonesia, “Abstrak Dengan Tuhannya ( Hubungan Vertikal ), Serta Interaksi Antar Individu Dalam Masyarakat ( Hubungan Bahkan Al- Qur ’ an Mengatur Masalah Warisan Sedemikian Rupa . Hal Ini Benar Apakah Pertanyaan Bagian Dari Warisan , Bagian Itu Dibagi Dua Pertiga Di ” 16, no. 6 (2022): 2172–85.
5 MA  KH.  Ahmad  Azhar  Basyir, Hukum  Waris  Islam ,  Edisi  revi  (Yogyakarta:  UII  Press, 2018).
mereka  kepada  orang  lain  sebelum  meninggal  dunia  yang  tidak  menguntungkan keturunannya,  apakah  laki-laki  atau  wanita.  Konsep  tersebut  sering  berubah menjadi  perdebatan  dan  konflik,  yang  kadang-kadang  dapat  menyebabkan ketidaksepakatan dalam kelompok ahli waris.
Dengan  mempertimbangkan  situasi  ini,  peneliti  ingin  mempelajari  hukum Islam tentang waris yang sesuai dengan syariat dan peraturan faraid, dengan prinsip pembagian dua per satu  antara pria dan  wanita sebagai  ahli waris,  jadi tidak ada perselisihan dalam pembagian harta.

## B. Metode Penelitian
Penelitian kepustakaan ini dimasukkan ke dalam studi dengan menggunakan jenis  penelitian  deskriptif.  Penelitian  ini  dengan  metode  standarisasi  ( syar'i )  dan yuridis  untuk  mempelajari  objek  masalah  untuk  memahami  maksud  dan  tujuan. Penulis  kemudian  akan  melihat  bagaimana  distribusi  pembagian  harta.  Untuk memulai,  penulis  akan  menjelaskan  dari  perspektif  yuridis.  Ini  akan  melihat  di mana  strategi  berada  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Diharapkan  bahwa masyarakat  secara  keseluruhan  akan  menerima  kontribusi  yang  signifikan  dari penelitian ini. 6
Metode  pengumpulan  data  literatur,  data  tentang  warisan,  dan  pembagian waris  antara  ahli  waris  pria  dan  wanita.  Setelah  itu,  hasil  pemikiran  yang  telah dikumpulkan dipelajari dengan metode induktif, atau setidaknya, dimulai dengan kenyataan dan peristiwa penting. Setelah itu, dari kenyataan dan peristiwa penting tersebut, kemudian dilanjutkan dengan teori-teori umum tentang bagaimana prinsip keadilan diterapkan dalam pembagian warisan bersama ahli waris perempuan dan laki-laki.
6 Wasikoh  Soleman,  Saharuddin  Ambo,  and  Malpha  Della  Thalita,  “Fiqih  Mawaris  Dan Hukum Adat Waris Indonesia,” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 2 (2022): 92, https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958.

## B. Pembahasan

## Bagian Ahli Waris Pria dan Wanita menurut KHI
Hakim  di  Pengadilan  Agama  bergantung  pada  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI) sebagai bagian dari prinsip hukum mereka dalam memutuskan kasus. Hukum waris adalah salah satu bagian yang sesuai dengan KHI.  Pasal 171–193 dan 209 Kompilasi Hukum Islam,  yang membahas wasiat wajib, membahas hukum waris tersebut, dengan deskripsi berikut: 7
Ketentuan umum tentang Pasal 171;
a. Kewarisan menentukan siapa yang berhak menerima warisan dan harta yang mereka dapatkan.
b. Orang yang meninggal atau dinyatakan meninggal oleh pengadilan, termasuk laki-laki, ahli waris, dan pewaris harta warisan.
c. Orang  yang  meninggal  atau  diputuskan  meninggal  akibat  keputusan pengadilan dianggap sebagai pewaris, termasuk laki-laki, ahli waris, dan harta warisan.
d. Harta milik seorang pewaris, baik hak-haknya dan harta benda, disebut harta warisan.
e. Baik harta dasar maupun bagian dari harta adalah komponen harta warisan.
f. bersama  dengan  biaya tahjiz ,  pembayaran  hutang  dan  memberikan  kepada anggota  keluarga  setelah  digunakan  untuk  keperluan  anggota  keluarga  saat mereka sakit atau meninggal.
Menurut Pasal 174, Ayat (1), di antara anggota kelompok ahli waris adalah:
1. Sehubungan dengan ikatan darah;
a. Keluarga  ayah,  saudara  laki-laki,  paman,  kakek  membentuk  kelompok laki-laki.
b. Perempuan adalah ibu, nenek, saudara perempuan, dan anak perempuan.
2. Jika semua ahli waris telah meninggal, hanya orang tua, ayah, ibu, janda, atau duda yang dapat mewarisi. Duda atau janda harus memiliki hubungan perkawinan, ayat (2).
7 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam , Cetakan 8, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020).
Ukuran  bagian  diatur  dalam  Pasal  176.    Anak  perempuan  memperoleh separuh bagian jika disertai oleh satu orang, dua pertiga bagian ketika dua atau lebih orang bergabung.
Jenis Bagian Warisan Pasti 8
a. mendapat  setengah,  yaitu suami,  saudara seayah, anak perempuan sekandung, dan saudara perempuan.
b. menerima seperempat, suami dan istri.
c. mendapat seperdelapan, yang berarti istri.
d. mendapat 1/3, yaitu ibu, saudara seibu.
e. 1/6 diberikan kepada ibu, ayah, kakek, nenek, cucu perempuan dari saudara laki- laki atau saudara seayah, anak perempuan atau laki-laki, dan saudara perempuan atau laki-laki seibu.
f. 2/3 diberikan kepada kakak perempuan, kakak tiri, cucu, dan anak perempuan.
Warisan Ashabah
a. Ahli  waris  binafsih  adalah  mereka  yang  memiliki  hak  untuk  bagian  ashabah karena status mereka. Ahli waris tersebut termasuk Ayah, kakek, cucu laki-laki, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara sepupu, paman kandung, paman sebapak, keponakan laki-laki  kandung,  keponakan  perempuan  kandung,  keponakan  perempuan sebapak, mu'tiqah dan mu'tiq .
b. Bagian  yang  tersisa  ditanggung  oleh  ahli  waris,  bersama  dengan  Ahli  waris tambahan adalah Ashabah bi al-Ghoir , yang menerima bagian yang tersisa. Ahli waris ini termasuk anak perempuan, saudara perempuan, dan cucu laki-laki.
c. Ahli  waris Ashabah  ma  al-Ghoir ,  termasuk  saudara  laki-laki  dan  perempuan sekandung yang tidak menerima bagian yang tersisa. 9
Hak  waris  terhadap  anak  dan  orang  tua  yang  telah  ditentukan  sebelumnya diatur dalam Qs. an-Nisā' (4)", serta jumlah yang diberikan kepada semua ahli waris berdasarkan prinsip keuntungan. Karena hak dan kewajiban pasangan mengandung
8 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris , Ed. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).
9 Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki- Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam,” The  Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and Civil Law 2, no. 2 (2021): 152–69, https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166.
unsur  kebenaran  dan  keadilan,  hukum  perkawinan,  pembagian  kekayaan  ini rasional,  serta  tanggung  jawab  anak  laki-laki  untuk  menjaga  dan  mengurus  ayah dan ibunya setelah menikah. 10
Namun, Qs. an-Nisā’ (4): 12 membahas bagaimana saudara, duda, dan janda pewaris membagi warisan. Petunjuk ayat ini berkaitan dengan pemberian warisan kepada  istri  atau  duda  pewaris  dan,  jika  terjadi,  perolehan  keluarga  " kallah " (kematian tidak memiliki keturunan). Ayat ini juga memberikan asas keseimbangan untuk  pembagian  waris  saudara,  duda,  dan  janda.  Ini  didasarkan  pada  prinsip keadilan  mengatur  hak  dan  kewajiban  yang  semua  orang  harus  penuhi,  bukan diskriminasi gender ,  memungkinkan  duda  membeli  janda.  Ini  terlihat  dari bandingkan dengan saudara laki-laki dan perempuan yang disebutkan sebelumnya, yang masing-masing memiliki ukuran yang sama dan dibagi secara berserikat.
Definisi bagian-bagian ahli waris tertentu dijelaskan pada ayat sebelumnya. Bagian ini ditetapkan sebagai petunjuk dari Allah kepada orang Islam. Oleh karena itu, untuk informasi lebih lanjut, lihat bagian berikut: 11
1. Persyaratan  pertama  menunjukkan  bahwa  perbandingan  bagian  dari  warisan antara anak-anak adalah 2:1;
2. Kedua, jika ada lebih dari dua orang, 2/3 dari anak perempuan;
3. Ketentuan  ketiga:  berkaitan  dengan  bagian  anak  perempuan  setengah  jika  dia sendiri;
4. Dalam  ketentuan  keempat  menyatakan  bahwa  jika  si  pewaris  memiliki keturunan, bagian ayah dan ibu akan dikurangi 1/6;
5. Ketentuan kelima: jika pewaris tidak memiliki keturunan, bagian ibu 1/3;
6. Ketentuan keenam adalah bahwa jika pewaris memiliki lebih dari satu saudara, bagian ibu akan menjadi 1/6;
Berikut ini adalah penjelasan tentang penentuan bagian dalam "ayat (12)":
1. Dalam  ketentuan  ketujuh,  jika  istri  (pewaris)  tidak  memiliki  anak,  suami mendapat bagian setengah;
10 M. Lutfi Hakim, “Tagayyur Al-Ahkām Bi Altagayyir Al-Azminah Wa Al-Amkinah ).,” Jurnal Ilmu Hukum 3 (1) (2016): 1–18.
11 Raja Ritonga, “Ta’yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan,” Al- Syakhshiyyah 3, no. 1 (2021): 29–47, https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348.
2. Menurut  ketentuan  kedelapan,  jika  pewaris  memiliki  anak,  suami  akan menerima 1/4 bagian suami;
3. Ketentuan kesembilan: jika suami atau pewaris tidak memiliki anak, bagian istri akan dikurangi seperempat;
4. Menurut ketentuan kesepuluh, jika suami (pewaris) memiliki anak, bagian istri akan dikurangi sepersepuluh;
5. Menurut  ketentuan  kesebelas,  jika  salah  satu  dari  dua  saudara  seibu  memiliki bagian 1/6;
6. Bagian 1/3 dari saudara seibu menurut ketentuan kedua belas jika mereka terdiri dari lebih dari satu.

## Kewarisan Islam dan Keadilan
Dalam Islam, ada asas yang menjelaskan pembagian warisan. Terlepas dari kenyataan bahwa sumber Al-Qur'an dan Hadits belum ditemukan. Asas tradisi ini berasal dari keputusan ulama. Pembagian warisan ini memiliki dasar filosofis yang kuat.  Pertama,  asas ijbari yang  berarti  melakukan  sesuatu  di  luar  kehendaknya sendiri. Oleh karena itu, kewarisan berdasarkan ijbari didasarkan pada hukum waris Islam,  bukan  keinginan  pewaris. 12 Kedua,  asas  individual.  Dengan  cara  ini, seseorang dapat  memiliki harta pewaris setelah  ahli warisnya mewarisinya.  Oleh karena  itu,  bagiannya  tidak  diwariskan  kepada  ahli  waris  yang  lain;  ini  berbeda dengan  keadaan  di  mana  bagian-bagian  dalam  hukum  adat  dapat  dimiliki  secara kolektif daripada secara individu. 13
Al-Quran  secara  normatif  menganggap  perempuan  dan  laki-laki  sebagai individu yang adil, terutama dalam hal hak waris. Hukum kewarisan Islam terutama berkaitan dengan keadilan, di mana hak mewarisi sama antara pria dan wanita, dan perbandingan  mereka  adalah  2:1,  atau  2  banding  1.  Sejauh  yang  kita  ketahui, keadilan adalah salah satu prinsip hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, keadilan tidak dihitung berdasarkan status ahli waris sama, beban kewajiban yang
12 Walim  Walim,  “Prinsip,  Asas  Dan  Kaidah  Hukum  Waris  Islam  Adil  Gender,” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 1 (2017): 35, https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.9.
13 Afidah  Wahyuni,  “Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peraturan  Perundang- Undangan  Di  Indonesia,” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya  Syar-I 5,  no.  2  (2018):  147–60, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412.
dibebankan kepada mereka dan situasi secara keseluruhan akan dipertimbangkan. 14
Menurut  Islam,  tujuan  terakhir  hukum  adalah  keadilan.  Keadilan  harus dicapai dalam kaitannya dengan hukum Islam, meskipun mengarah pada dasar Al- Qur'an  dan  Hadis,  yang  termasuk  dalam  agama  Islam,  harus  digunakan  sebagai dasar hukum universal yang mengutamakan keadilan dapat diterapkan di mana pun dan  kapan  pun,  sebanding  dengan  kehendak  alami  yang  dibawa  ke  dunia  oleh agama Islam. Selain itu, Al-Qur'an mengandung asas keadilan bersama dengan asas kemutlakan dan individu.
Asas  keadilan  menurut  hukum  kewarisan  Islam,  artinya  bahwa  hak  dan tanggung jawab ahli waris sama, hidup yang seimbang dengan hak dan harta yang mereka  dapatkan.  Dengan  demikian,  dalam  hukum  waris  Islam,  keadilan  tidak tergantung  pada  apakah  ahli  waris  berada  pada  tingkat  yang  sama,  tetapi  pada seberapa besar tanggung jawab yang diberikan pada mereka dari perspektif umum.
Ketentuan  ini  berasal  dari  masyarakat  muslim,  di  mana  masing-masing individu  berbeda  dalam  memberikan  nafkah  kepada  keluarga  mereka.  Jika perempuan tersebut masih gadis atau belum menikah, tanggung jawabnya ada pada orang tua, wali, atau saudara laki-lakinya. Namun, suami seorang perempuan akan bertanggung jawab atas pindahannya.
Selama proses pembagian harta, setiap ahli waris dapat mencapai konsensus tentang metode  yang akan digunakan untuk membagi harta mereka.  Persetujuan dan keinginan Masing-masing ahli waris menentukan bagaimana harta akan dibagi. Jika setelah proses penentuan, semua ahli waris setuju untuk melakukan pembagian menurut  adat  atau  keluarga,  itu  boleh  dilakukan. 15 Untuk  setiap  ahli  waris, penentuan bagian penting dari proses pembagian warisan.
Setelah  mereka  mengetahui  jumlah  bagian  yang  mereka  miliki,  ahli  waris memiliki hak untuk mengambil komponen secara keseluruhan atau sebagian, atau
14 Muhammad  Ali  Murtadlo,  “Keadilan  Gender  Dalam  Hukum  Pembagian  Waris  Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur,” Tafáqquh:  Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian Keislaman 6, no. 1 (2018): 76–89, https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132.
15 Muhamad Zainal Abidin, “Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung Arso Vii Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam,” AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum  Keluarga  Islam  Dan  Kemanusiaan 2,  no.  2  (2020):  111–21,  https://doi.org/10.35673/as- hki.v2i2.920.
mereka dapat menolak untuk mengambilnya sama sekali.  Karena setiap individu memiliki  hak  penuh  untuk  mempertahankan  aset  yang  dimilikinya.    Tidak  ada masalah jika pasca penentuan bagian, semua ahli waris setuju untuk membagi harta secara  merata.  Karena  itu,  tujuan  utama  mawaris  adalah  untuk  mempelajari  hak setiap orang tanpa melanggar hak orang lain.
Menurut  penulis,  gagasan  keadilan  2:1  dalam  bagian  waris  laki-laki  dan perempuan  tetap  relevan  dan  universal.  Ini  disebabkan  fakta  bahwa  laki-laki  di Indonesia masih harus memberikan mahar dan pendapatan kepada istrinya. Namun, ketika  berkaitan  dengan  konsep  umum  tentang  perempuan  yang  bekerja  dapat berubah  sesuai  dengan  perkembangan  sosial  di  Indonesia.  Konsep al-ahliyah  al- wujūb dapat  digunakan  untuk  memecahkan  masalah  sosial  kasuistik  ini  tentang perbedaan gender dalam  pembagian  warisan,  yang  berarti  bahwa  seseorang mukallaf dapat  melakukan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan  hukum  tanpa membedakan status mereka.

## C. Kesimpulan
Hukum  kewarisan  Islam  menentukan  seberapa  besar  atau  seberapa  kecil bagian  warisan  yang  dapat  diterima  setiap  ahli  waris  berdasarkan  derajat kekerabatan  mereka.  Jadi,  hubungan  yang  lebih  kuat  mendapatkan  lebih  banyak. Jika  terdapat  kerabat  tertentu,  sebagian  dari  kerabat  akan  menerima  hak-hak mereka, jadi bahkan tidak semua kerabat akan menerima warisan.
Keadilan bagian waris 2:1 antara pria dan wanita masih ada dan umum. Laki- laki  harus  tanggung  jawab  untuk  keluarganya,  termasuk  suaminya  dan  anak- anaknya, menurut hukum kewarisan Islam, yang memberikan tanggung jawab dua kali lipat lebih besar kepada laki-laki lebih dari wanita dalam hal pembagian waris. Menurut pembagian waris  2 :  1,  Pada akhirnya, ini  akan diberikan kepada  anak- anaknya dan istrinya, bukan kepada dirinya sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Muhamad Zainal. “Persepsi Waris Masyarakat Transmigrasi Di Kampung
Arso Vii Kabupaten Keerom Propinsi Papua Perspektif Hukum Waris Islam.” AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 2, no.
2 (2020): 111–21. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.920.
Aulia,  Tim  Redaksi  Nuansa. Kompilasi  Hukum  Islam .  Cetakan  8,.  Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
Basri,  Saifullah.  “Hukum  Waris  Islam  (Fara’Id)  Dan  Penerapannya  Dalam Masyarakat Islam.” Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan 1, no. 2 (2020): 37. https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591.
Faizah,  Isniyatin,  Febiyanti  Utami  Parera,  and  Silvana  Kamelya.  “Bagian  Ahli Waris  Laki-Laki  Dan  Perempuan  Dalam  Kajian  Hukum  Islam.” The Indonesian  Journal  of  Islamic  Law  and  Civil  Law 2,  no.  2  (2021):  152–69. https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.166.
Hakim,  M.  Lutfi.  “Tagayyur  Al-Ahkām  Bi  Altagayyir  Al-Azminah  Wa  Al- Amkinah ).” Jurnal Ilmu Hukum 3 (1) (2016): 1–18.
Hasbiyallah. Belajar Mudah Ilmu Waris . Surabaya: Remaja Rosda Karya, 2013.
KH. Ahmad Azhar Basyir, MA. Hukum Waris Islam . Edisi revi. Yogyakarta: UII Press, 2018.
Murtadlo,  Muhammad  Ali.  “Keadilan  Gender  Dalam  Hukum  Pembagian  Waris Islam  Perspektif  The  Theory  Of  Limit  Muhammad  Syahrur.” Tafáqquh: Jurnal  Penelitian  Dan  Kajian  Keislaman 6,  no.  1  (2018):  76–89. https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v6i1.132.
Ridwan, Rifanto Bin, Lukman Asha, and Iain Curupindonesia. “Abstrak Dengan Tuhannya  (  Hubungan  Vertikal  ),  Serta  Interaksi  Antar  Individu  Dalam Masyarakat  (  Hubungan  Bahkan  Al-Qur  ’  an  Mengatur  Masalah  Warisan Sedemikian Rupa . Hal Ini Benar Apakah Pertanyaan Bagian Dari Warisan , Bagian Itu Dibagi Dua Pertiga Di ” 16, no. 6 (2022): 2172–85.
Ritonga,  Raja.  “Ta’yin;  Penentuan  Bagian  Ahli  Waris  Sebelum  Pembagian Warisan.” Al-Syakhshiyyah 3, no. 1 (2021): 29–47. https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348.
Rofiq, Ahmad. Fiqh Mawaris . Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
———. Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia . Yogyakarta: Gama Media, 2001.
Soleman, Wasikoh, Saharuddin Ambo, and Malpha Della Thalita. “Fiqih Mawaris Dan Hukum Adat Waris Indonesia.” Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 2, no. 2 (2022): 92. https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1958.
Wahyuni,  Afidah.  “Sistem  Waris  Dalam  Perspektif  Islam  Dan  Peraturan Perundang-Undangan  Di  Indonesia.” SALAM:  Jurnal  Sosial  Dan  Budaya Syar-I 5, no. 2 (2018): 147–60. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412.
Walim,  Walim.  “Prinsip,  Asas  Dan  Kaidah  Hukum  Waris  Islam  Adil  Gender.”
Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 1 (2017): 35. https://doi.org/10.35194/jhmj.v3i1.9.