Athoillah Islamy

## MODERASI BERAGAMA DALAM IDEOLOGI PANCASILA

## Athoillah Islamy
Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan athoillahislamy@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Tidak dapat dipungkiri bahwa pada ranah praksis kehidupan beragama dan bernegara di Indonesia masih ditemukan sebagian masyarakat yang membenturkan  Pancasila  dengan  ajaran  agama.  Padahal  sebagai ideologi  negara,  Pancasila  sejatinya  memuat  nilai  pembentukan  paham dan sikap keberagamaan moderat bagi kemaslahatan hidup antar umat beragama di Indonesia. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi  dimensi  nilai-nilai  moderasi  beragama  dalam konstruksi  Pancasila.  Penelitian  pustaka  ini  menggunakan  pendekatan normatif-filosofis.  Hasil  penelitian  menyimpulkan  terdapat  dimensi nilai-nilai moderasi beragama yang termuat dalam konstruksi Pancasila. Pertama , nilai toleransi dalam sila pertama berupa nilai pembentukan paradigma  dan  sikap  sosial  keberagamaan  yang  mengedepankan pluralisme  dalam  kehidupan  antar  umat  beragama.  Kedua , nilai  anti radikalisme dalam sila kedua berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap  sosial  keberagamaan  yang  mengedepankan  spirit  humanisme. Ketiga,  nilai  komitmen  kebangsaan  dalam  sila  ketiga  berupa  nilai pembentukan  paradigma  dan  sikap  sosial  keberagamaan  yang menjunjung  tinggi  nasionalisme.  Keempat, nilai  akomodatif  terhadap kearifan lokal dalam sila keempat dan kelima berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan prinsip musyawarah  dan  menjadikan  nilai  keadilan  sosial  dalam  merespon ragam  kearifan  lokal.  Implikasi  teoritik  dari  temuan  penelitian  ini menunjukan  Pancasila  memuat  nilai  universal  dalam  pembentukan karakter sosial keberagamaan yang moderat di Indonesia. Keterbatasan penelitian ini, yakni belum mengkaji peran pemerintah Indonesia dalam mendesiminasikan  nilai  moderasi  beragama  yang  termuat  dalam Pancasila pada pelbagai lini kehidupan sosial.
Kata Kunci: Moderasi Beragama, Pancasila, Indonesia
Volume 3, Nomor 1, Juni 2022, 18-30 e-ISSN: 2776-4532   |   p-ISSN: 2798-0073 DOI: 10.53491/porosonim.v3i1.333 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/porosonim
Lisensi Internasional Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0.

## ABSTRACT
It is undeniable that in the realm of praxis of religious and state life in Indonesia,  there  are  still  some  people  who  clash  Pancasila  with religious  teachings.  Whereas  as  a  state  ideology,  Pancasila  actually contains  the  value  of  forming  moderate  religious  understandings  and attitudes  for  the  benefit  of  life  between  religious  people  in  Indonesia. This  study  intends  to  identify  the  dimensions  of  religious  moderation values in the construction of Pancasila. This literature research uses a normative-philosophical  approach.  The  results  of  the  study  concluded that  there  are  dimensions  of  religious  moderation  values  contained  in the  construction  of  Pancasila.  First,  the  value  of  tolerance  in  the  first precept  is  in  the  form  of  the  value  of  forming  paradigms  and  social attitudes  of  religion  that  prioritize  pluralism  in  life  between  religious people. Second, the value of anti-radicalism in the second precept is in the  form  of  the  value  of  forming  paradigms  and  social  religious attitudes  that  prioritize  the  spirit  of  humanism.  Third,  the  value  of national commitment in the third precept is in the form of the value of forming  paradigms  and  social  attitudes  of  religion  that  uphold nationalism.  Fourth,  the  accommodating  value  of  local  wisdom  in  the fourth  and  fifth  precepts  is  in  the  form  of  the  value  of  forming paradigms and social attitudes of diversity that prioritize the principle of  deliberation  and  make  the  value  of  social  justice  in  responding  to various  local  wisdom.  The  theoretical  implications  of  the  findings  of this  study  show  that  Pancasila  contains  universal  values  in  the formation  of  a  moderate  social  religious  character  in  Indonesia.  The limitation  of  this  study  is  that  it  has  not  studied  the  role  of  the Indonesian  government  in  disseminating  the  value  of  religious moderation contained in Pancasila in various lines of social life.
Keywords :  Religious Moderation, Pancasila, Indonesia

## A. PENDAHULUAN
Sangat  disayangkan  masih  ditemukan  di  kalangan  umat  beragama Indonesia  yang  memandang  eksistensi  Pancasila  sebagai  idelogi  Negara  tidak sejalan,  bahkan  bertentangan  dengan  semangat  ajaran  agama  (Syam  &  Yusuf, 2020:  100).  Bahkan  yang  lebih  memperihatinkan  lagi  yakni  terdapat  wacana maupun  gerakan  sosial-politik  atas  nama  agama  yang  menginginkan  agar Pancasila  diganti  dengan  ideologi  agama  (Rohman,  2013:  207).  Merespons problem  paradigma  dikotomis  dan  konfrontatif  tersebut,  seyogyanya  umat beragama  di  Indonesia  dapat  bersikap  moderat  dalam  mersepons  Pancasila sebagai  ideologi  negara  yang  notabenenya  bukan  negara  teokrasi,  namun  juga bukan negara sekular (Sutomo & Budihardjo, 2021: 125).
Untuk  mewujudkan  sikap  sosial  keberagamaan  yang  moderat  dalam merespons  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  bukanlah  hal  yang  mudah, melainkan  dibutuhkan kesadaran  paradigmatik bahwa Pancasila memuat nilai universal yang dapat menjadi medium integrasi di tengah pluralitas kehidupan umat  beragama  di  Indonesia  (Amirullah  et.al.,  2002).  Pada  konteks  inilah, empat  indikator  moderasi  beragama  yang  dirumuskan  oleh  Kementerian
Athoillah Islamy
Agama  Republik  Indonesia  (Kemenag  RI)  seyogyanya  dapat  dijadikan  sebagai basis  paradigmatik  maupun  sikap  sosial  keberagamaan  yang  moderat  dalam menerima  eksistensi  Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Empat  indikator moderasi bergama yang dimaksud, yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti- kekerasan, dan akomodatif terhadap kearifan lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 42 – 43).
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengidentifikasi  dimensi  nilai-nilai moderasi beragama dalam konstruksi Pancasila. Penelitian kualitatif ini berupa studi pustaka dengan menggunakan pendekatan normatif-filosofis. Data primer berupa  dokumen  rumusan  Pancasila.  Sementara  itu,  data  sekunder  berupa pelbagai karya ilmiah yang memiliki relevansi dengan pokok pembahasan. Teori analisis  yang  digunakan,  yakni  empat  indikator  moderasi  beragama  di Indonesia  yang  dirumuskan  oleh  Kemenag  RI  berupa  komitmen  kebangsaan, toleransi,  anti-kekerasan,  dan  akomodatif  terhadap  kearifan  lokal.  Keempat indikator  tersebut  akan  digunakan  untuk  mengidentifikasi  dimensi  moderasi beragama  yang  termuat  pada  pelbagai  sila  dalam  rumusan  Pancasila.  Sifat pendekatan penelitian ini,  yakni deskriptif-analitik. Teknik analisa data dalam penelitian  ini  melalui  tiga  tahapan,  yakni  reduksi  data,  penyajian  data,  serta verifikasi data.
Penulis  menyadari  bahwa  kajian  tentang  relasi  sikap  keberagamaan dengan  Pancasila  telah  banyak  dilakukan  oleh  para  peneliti  sebelumnya. Namun di sini akan diuraikan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan erat dengan fokus pembahasan penelitian ini, antara lain penelitian Ihsan dan Ahmad  Fatah,  Nurhadi  (2007)  menyatakan  bahwa  untuk  mengatasi  pelbagai kasus  dekradasi  moral  dapat  melalui  pengejawantahan  pelbagai  nilai  profetik yang termuat dalam Pancasila (Nurhadi, 2017). Sekitar empat tahun berikutnya, Ihsan  dan  Ahmad  Fatah  (2011)  melakukan  penelitian  kembali  dengan menyimpulkan bahwa Pancasila memuat objektifikasi nilai ketauhidan dan nilai religius  (Fatah,  2021:  245 – 246).  Selanjutnya,  penelitian  Febri  Hijroh  Mukhlis (2016)  menuturkan  bahwa  keberadaan  Pancasila  merupakan  representasi bangsa Indonesia dengan pluralitas agama yang ada. Pada konteks tersebutlah, keberadaan  Pancasila  bukan  sekedar  sebagai  ideologi  negara  melainkan  juga dapat  menjadi  landasan  nilai  dan  paradigma  dalam  mewujudkan  kerukunan antar  umat  beragama  di  Indonesia  (Mukhlis,  2016:  185).  Donny  Khoirul  Azis et.al  (2021)  dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  terdapat  nilai-nilai pendidikan  Pancasila  dalam  indikator  moderasi  keberagamaan  di  Indonesia (Azis  et  al.,  2021:  230).  Kemudian  penelitian  K.  Kopong  (2021)  menjelaskan bahwa  fenomena  kontra  narasi  moderasi  beragama  di  Indonesia,  baik  melalui media ofline maupun online (digital) perlu disikapi secara bijak, yakni dengan memberikan  bentuk  kesadaran  sekaligus  pemahaman  bersama  tentang  ajaran agama  dengan  nilai-nilai  Pancasila  (Kopong,  2021:  10).  Berikutnya,  penelitian oleh  Hilmi  Ridho  (2021)  menyebut  keberadaan  Pancasila  sebagai  sumber hukum  mutlak  di  Indonesia  sejatinya  memuat  makna  toleransi  beragama melalui  prinsip  ketuhanan,  kemanusiaan,    persatuan  dan  keadilan  (Ridho, 2020: 75).
Berbeda  dengan  berbagai  penelitian  di  atas,  fokus  penelitian  ini  untuk mengidentifikasi  dimensi  nilai-nilai  moderasi  beragama  dalam  konstruksi Pancasila.  Fokus  tersebutlah  yang  dapat  menjadi  distingsi  sekaligus novelty (kebaruan)  penelitian  ini  dari  berbagai  penelitian  sebelumnya.  Penelitian  ini
penting  dilakukan,  disebabkan  spirit  moderasi  beragama  dalam  kehidupan sosial  masyarakat  Indonesia  sejatinya  bukanlah  hal  baru.  Hal  demikian disebabkan  latar  belakang  masyarakat  Indonesia  sejatinya  memiliki  modal sosial  dan  kultural,  bahkan  pluralitas  ajaran  agama  yang  dapat  berkontribusi besar dalam pembentukan paham dan sikap sosial keberagamaan yang moderat (Siswanto  &  Islamy,  2022:  200).  Terlebih  berbagai  nilai  fundamental  yang termuat  dalam  ideologi  negara  (Pancasila)  seperti  nilai  ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.

## B. INDIKATOR MODERASI BERAGAMA DI INDONESIA
Stigma  negatif  yang  terlanjur  berkembang  di  tengah  masyarakat Indonesia  yakni pengarusutamaan  moderasi  beragama  dalam  kehidupan masyarakat  maupun  bernegara  dipandang  sebagai  bentuk  liberalisasi  agama yang  akan  menjauhkan  pemeluk  umat  beragama  dari  ajaran  agamanya.  Tidak berhenti di situ, kesalahpahaman atas term moderasi beragama juga seringkali dibenturkan  dengan  karakter  keberagamaan  individu  yang  berpegang  teguh terhadap  ajaran  normatif  agama.  Implikasi  dari  stigma  buruk  terhadap moderasi  beragama  tersebut  yakni  munculnya  sikap  antipati  masyarakat  yang cenderung tidak menerima bahkan menentang segala bentuk pengarusutamaan nilai-nilai moderasi beragama.
Moderasi  beragama  sejatinya  merupakan  paham  maupun  sikap keberagamaan  individu  yang  seimbang.  Keseimbangan  yang  dimaksud  yakni prinsip  jalan  tengah  dalam  praktik  keberagamaan  yang  akan  menjauhkan seorang  individu  dari  sikap  ekstrem  berlebihan,  yakni  tidak  ekstrem  kiri maupun ekstrem kanan. Oleh sebab itulah, moderasi beragama dapat menjadi kunci terwujudnya toleransi dan kerukunan dalam pluralitas kehidupan sosial. Moderasi  beragama  juga  akan  menolak  segala  bentuk  ekstremisme  dan liberalisme  dalam  beragama,  sehingga  demi  terpeliharanya  peradaban  dan terwujudnya  perdamaian.  Melalui  semangat  moderasi  beragama  tersebutlah masing-masing  umat  beragama  dapat  menyikapi  orang  lain  dengan  sikap toleransi  secara  harmonis.  Atas  dasar  inilah,  pada  konteks  masyarakat  yang plural  seperti  Indonesia,  moderasi  beragama  bukan  pilihan,  melainkan keniscayaan yang penting diwujudkan (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 13 – 18).
Lebih  lanjut,  upaya  untuk  membumikan  paham  dan  sikap  sosial keberagamaaan  yang  moderat  di  Indonesia  dibutuhkan  peran  aktif  seluruh elemen  masyarakat,  terlebih  para  tokoh  agama  dan  pemerintah.  Mengingat pengarusutamaan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia  tidak  semudah  yang  dibayangkan.  Butuh  usaha  perjuangan  kolektif yakni  seluruh  elemen  masyarakat  melalui  pelbagai  medium  dalam menginternalisasikan nilai-nilai agama dan sosial bangsa yang moderat, seperti halnya melalui lembaga pendidikan yang ada di Indonesia (Zaman et.al., 2022: 139).
Pada sub  pembahasan ini akan penulis jelaskan tentang empat indikator moderasi  beragama  di  Indonesia  yang  telah  dirumuskan  oleh  Kemenag  RI, meliputi  komitmen  kebangsaan,  toleransi,  anti  kekerasan,  dan  akomodatif terhadap tradisi lokal. Uraian penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut:
Athoillah Islamy
Pertama, komitmen  kebangsaaan.  Sikap  komitmen  kebangsaan merupakan bagian dari indikator untuk memahami paradigma, pola sikap, dan praktik  keberagamaan  sosial  individu  atas  komitmennya  dengan  konsensus dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  terlebih  terhadap  eksistensi Pancasila  sebagai  ideologi  negara  Indonesia  serta  pelbagai  prinsip  berbangsa yang  tertuang  dalam  Konstitusi  UUD  1945  dan  regulasi  di  bawahnya. Komitmen  kebangsaan  merupakan  bagian  indikator  moderasi  beragama  yang penting    untuk  mengidentifikasi    paham  dan  sikap  keberagamaan  individu terkait    kehidupan  sosial  keberagamaannya  apakah  dapat  mengejawantahkan ajaran agamanya secara moderat dalam konteks norma kehidupan bernegara di Indonesia (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 42 – 43). Kedua, toleransi.  Manifestasi  sikap  toleransi  menjadi  bagian  dari indikator  paradigma,  pola  sikap,  dan  praktik  keberagamaan  sosial  seseorang dalam  menghargai  sekaligus  menerima  perbedaan  kehidupan  sosial  sebagai hukum alam.  Atas dasar ini, manifestasi sikap toleransi bagi umat berragama di Indonesia  khususnya  menjadi  elemen  yang  sangat  urgen  dalam  membangun kehidupan  pluralitas  masyarakat  Indonesia  yang  harmonis.  Mengingat demokrasi yang menjadi sistem politik bangsa Indonesia dapat terwujud ketika antar  individu  (kelompok)  dapat  bersikap  toleran  dalam  merespons kemajemukan  yang  ada.  Oleh  sebab  itu,  tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan semakin tinggi toleransi terhadap  pluralitas suatu negara, maka akan semakin demokratis.  Dalam  ranah  praktiknya,  indikator  toleransi  dalam  konteks moderasi  beragama  di  Indonesia  akan  menekankan  intensitas  sikap  toleransi antar  umat  beragama  maupun  intra  agama,  baik  berkaitan  kehidupan  sosial maupun politik.  Internalisasi nilai toleransi tersebut dapat direalisasikan dalam pembentukan  paham  dan  sikap  sosial  yang  mengacu  pada  semangat  toleransi beragama.  Oleh  karena  itulah,  melalui  sikap  toleransi  antar  umat  beragama yang  berbeda,  maka    diharapkan  dapat  terwujud  ketersediaan  sikap  saling berdialog,  bekerja  sama  di  dalam  konteks  pluralitas  kehidupan  sosial  umat beragama.  Sedangkan  toleransi  intra  agama  diharapkan  dapat  menjadikan individu pemeluk agama dapat bersikap bijak dalam merespons pelbagai bentuk sekte minoritas yang  dinilai melakukan deviasi  dari arus utama (besar) ajaran dalam komunitas agama tertentu (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 45).
Ketiga, anti  radikalisme.  Pemahaman  tentang  apa  yang  dimaksud dengan  istilah  radikalisme  dalam  pembahsan  tentang  moderasi  beragama, yakni  sebuah  paham  maupun  sikap  (aksi)  individu  yang  memiliki  orientasi dalam  mengganti  sistem  sosial  maupun  politik  di  Indonesia  melalui  pelbagai kekerasan atas nama ajaran agama. Secara umum, pelbagai bentuk radikalisme atas  nama  agama  mengharapakan  perubahan  signifikan  secara  cepat kendatipun harus bertentangan dengan sistem sosial masupun norma di suatu tempat  (negara).    Argumen  mendasar  mengapa  komitmen  kebangsaan  sangat urgen  untuk  dijadikan  sebagai  nilai  dalam  pembentukan  sikap  moderasi beragama,  disebabkan  dalam  perspektif  moderasi  beragama,  kesadaran  untuk mengimplementasikan ajaran
agama sama halnya dengan mengimplementasikan  kewajiban  sebagai  warga  negara.  Dengan  kata  lain, merealisasikan  kewajiban  sebagai  warga  negara  menjadi  bentuk  manifestasi dari  pengamalan  ajaran  agama.    Pada  ranah  aksinya,  radikalisme  juga  sering diidentikan  dengan  aksi  terorisme  atas  nama  agama.  Hal  ini  disebabkan
kelompok  radikal  juga  dapat  melakukan  pelbagai  bentuk  dan  cara  agar orientasinya  terealisasi  kendatipun  harus  meneror  atau  merugikan  pihak  lain yang  tidak  sejalan.  Selain  itu,  penting  untuk  dipahami  juga  bahwa  aksi radikalisme  atas  nama  agama  dapat  terjadi  pada  semua  pemeluk  agama (keyakinan) apapun, yakni tidak hanya agama tertentu.
Keempat, akomodatif  terhadap  kebudayaan  lokal.  Indikator  moderasi beragama  yang  keempat  ini  dapat  menjadi  basis  nilai  dalam  pembentukan karakteri  keberagamaan  individu  agar  dapat  bersikap  moderat  dalam merespons  pluralitas  kearifan  lokal  yang  sudah  mentradisi,  yakni  membudaya pada  pelbagai  daerah  di  Indonesia.  Pada  konteks  inilah,  sikap  akomodatif terhadap  tradisi  lokal    diharapkan  dapat  membentuk  paradigma  dan  sikap moderasi beragama individu yang ramah terbuka dan toleran dalam merespons ragam  praktik  tradisi  kearifan  lokal  selama  tidak  bertentangan  dengan  ajaran agamanya  (Tim  Penyusun  Kementerian  Agama  RI,  2019:  43 – 47).    Terlebih tingginya  pluralitas  budaya  sebagaimana  di  Indonesia  menjadi  aset  kultural sekaligus  penting  mendapatkan  perhatian  serius  dari  pemerintah  dan  seluruh elemen  masyarakat  untuk  menjaga  keharmonisannya.  Hal  ini  disebabkan  aset kultural dapat berpotensi besar dalam memicu terjadinya konflik sosial maupun agama (Prasojo & Pabbajah, 2020) . Sikap perilaku beragama yang akomodatif terhadap pelbagai bentuk budaya lokal dapat menjadi medium untuk digunakan dalam mengidentifikasi kesediaan individu umat beragama dalam menghormati dan  mengharagi  kemajemukan  bentuk  kearifan  budaya  lokal  yang  ada  di Indonesia. Pada konteks inilah, setiap masing-masing individu yang cenderung berpaham  dan  bersikap  moderat  dalam  kehidupan  keberagamaannya  dalam ranah praksisnya akan lebih ramah terhadap realitas kemajemukan tradisi dan budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok (prinsipil) dalam agama  tertentu.  Dengan  kata  lain,  sikap  akomodatif  terhadap  kearifan  tradisi lokal  dapat  melahirkan  paham  dan  sikap  moderasi  beragama  guna merealisasikan  keharmonisan  hidup  dalam  keragaman  praktik  keberagamaan yang sarat dengan budaya lokal (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 46 – 47).
Keberadaan empat indikator moderasi beragama yang telah diuraikan di atas  akan  menjadi  teori  analisis  dalam  mengeksplorasi  sekaligus mengidentifikasi  dimensi  nilai-nilai  moderasi  beragama  dalam  konstruksi Pancasila.

## C. PENGARUSUTAMAAN  NILAI-NILAI  MODERASI  BERAGAMA DALAM PANCASILA
Tidak  dipungkiri  bahwa  dalam  ranah  praktis  kehidupan  masyarakat Indonesia  masih  ditemukan  respons  pro-kontra  di  kalangan  umat  beragama atas  eksistensi  Pancasila  sebagai  idelogi  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (Anwar  et.al.,  2021:  107).  Hal  demikian  sungguh  disayangkan,  karena  pasca Indonesia  disepakati  sebagai  bentuk  negara  bangsa  ( nation  state ),  maka membutuhkan  sebuah  asas  atau  nilai  universal  yang  dapat  menjadi  pedoman dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Asas  yang  dimaksud,  yakni pelbagai  nilai  atau  prinsip  yang  dapat  mempertemukan  seluruh  komponen bangsa yang beragama. Pluralitas karakter sosial budaya bahkan agama bangsa
Athoillah Islamy
Indonesia  yang  ada  meniscayakan  lahirnya  pedoman  universal  sekaligus menjadi  ideologi  dasar  negara  berupa  Pancasila.  Dengan  kata  lain,  eksistensi Pancasila  menjadi  manifestasi  jiwa,  filsafat,  pandangan  hidup,  dan  juga  nilai pembentukan karakter  bagi masyarakat Indonesia (Ridwan, 2017: 209).
Sebelum  jauh  memahami  dimensi  nilai-nilai  moderasi  beragama  dalam rumusan Pancasila, penting untuk dapat dipahami terlebih dahulu tentang arti dari istilah Pancasila.   Term “Pancasila” berakar dari 2 kata, yakni kata Panca menunjukan  arti  lima,  dan  kata  Sila  menunjukan  arti  dasar.  Dari  unsur  segi bahasa  tersebut,  maka  dapat  dipahami  bahwa  Pancasila  memuat  arti  lima dasar,  yakni  lima  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  (Kaderi,  2015:  8). Namun demikian  juga  penting  untuk  dipahami  bahwa  Pancasila  merupakan  rumusan nilai  yang  integral,  disebabkan  masing-masing  sila  saling  sinergis  dalam merealisasikan pelbagai cita yang diusungnya (Gesmi & Hendri, 2018: 6). Pada sub bab pembahasan ini, akan diuraikan dimensi nilai-nilai moderasi beragama yang termuat dalam pelbagai sila Pancasila, sebagai berikut.

## 1. Nilai Toleransi Dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Keberadaan  sila  pertama,  yakni “Ketuhanan  yang  Maha  Esa” , menunjukan bahwa Indonesia selalu mengedepankan Tuhan dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari  kehidupan  bernegara.  Pernyataan  demikian  secara  empiris  dibuktikan dengan  pluralitas  agama  yang  hidup  dan  berkembang  di  Indonesia  yang meliputi  Islam,  Protestan,  Katolik,  Hindu,  Budha,  dan  Konghucu.  Pluralitas agama  tersebut  dalam  ranah  praksisnya  menekankan  masing-masing  umat beragama  di  Indonesia  untuk  menghargai  dan  menghormati  keragamaan penganut  agama  yang  ada.  Pentingnya  sikap  pluralisme    agama  tersebut  juga disebutkkan  pada  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  1945  pasal  29 ayat (1) dan 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak  untuk  memiliki  kebebasan  dalam  mengikuti  ajaran  agamanya  masing- masing  (Wandani  &  Dewi,  2021:  36).  Keberadaan  sila  pertama  ini  juga mengisyaratkan agar manusia melaksanakan berbagai kewajiban dan menjauhi larangan  dari  ajaran  agamanya.  Namun  penting  disadari  bahwa  pada  konteks keyakinan beragama, masyarakat memiliki otoritas hak untuk dapat mengikuti dan mengimplementasikan kewajiban ajaran agama tanpa disertai paksaan dari pihak manapun (Miliano & Dewi, 2021: 4).
Pentingnya sikap untuk saling menghormati dan menghargai keragaman agama  dalam  sila “Ketuhanan  yang  Maha  Esa” ,  menunjukan  bahwa  sila pertama  tersebut  memuat  pengarusutamaan  nilai  moderasi  beragama  berupa nilai  toleransi.  Dalam  ranah  praksisnya  nilai  toleransi  tersebut  menekankan pembentukan  karakter  paham  dan  sikap  sosial  keberagamaan  yang  moderat dalam  membangun  kehidupan  antar  umat  beragama  yang  harmonis.  Hal demikian  disebabkan  keberadaan  sikap  toleransi  dapat  menjadi  landasan paradigmatik  dan  sikap  sosial  keberagamaan  individu  (kelompok)  yang memberikan  ruang  kepada  individu  (kelompok)  lain  meski  memiliki  distingsi dalam berbagai aspek dengan apa dimiliki atau diyakininya. Pada konteks inilah manifestasi sikap toleransi dapat membentuk paham dan sikap keberagamaan individu yang terbuka, mau menghormati dan menghargai sekaligus menerima realitas  kemajemukan  kehidupan  umat  beragama  sebagai  fakta  alam
( sunnatullah ).  Sebagai  contoh,  penyebutan  atau  klaim  minoritas  yang disematkan  kepada  keberadaan  komunitas  agama  dengan  jumlah  pengikut sedikit  dan  penyebutan  mayoritas  kepada  komunitas  agama  dengan  jumlah pengikut yang besar di Indonesia harus dihilangkan (Islamy, 2021: 217).
Atas  dasar  fakta  kemajemukan  umat  beragama  sebagaimana  di  atas, maka  nilai  toleransi  sangat  dibutuhkan  dalam  membina  tatanan  kehidupan masyarakat  yang  demokratis  di  Indonesia.  Pernyataan  ini  dikarenakan demokrasi  sebagai  sebuah  sistem  politik  dapat  berjalan  efektif  jika  masing- masing  individu  (kelompok)  di  dalamnya  dapat  menjunjung  tinggi  sikap toleransi terhadap lainnya. (Tim Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 44). Oleh sebab itu, dimensi nilai moderasi beragama berupa toleransi yang termuat dalam  sila  pertama  Pancasila  dapat  membentuk  karakter  keberagamaan moderat dan saling berdialog, bekerja sama dalam konteks kemajemukan sosial umat  bergama  di  Indonesia.  Terlebih  sikap  toleransi  menjadi  hal  yang  sangat dibutuhkan  bagi  kehidupan  umat  bergama  dalam  menyikapi    ragam  ekspresi sosial keberagamaan yang ada (Yenuri et al., 2021: 141).

## 2. Nilai  Anti  Radikalisme  Dalam  Sila  Kemanusiaan  Yang  Adil  Dan Beradab
Keberadaan  sila  kedua  Pancasila  menyadarkan  kita  bahwa  manusia secara  kodrati  memiliki  kesetaraan  derajat  di  mata  Tuhan.  Atas  dasar  inilah, sikap  menjunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia  secara  beradab merupakan  keniscayaan  (Miliano  &  Dewi,  2021:  4).    Nilai  kemanusiaan (humanisme) dalam  sila  kedua  tersebut  dalam  ranah  praksis  kehidupan masyarakat  Indonesia  dapat  menjadi  landasan  paradigma  sekaligus  nilai pembentukan  karakter  moderat  dalam  kehidupan  keberagamaan,  yakni kesadaran  paham  dan  sikap  bahwa  selain  nilai  keagamaan  terdapat  juga  nilai kemanusiaan  yang  harus  dijunjung  tinggi  dalam  kehidupan  sosial  yang majemuk dan beradab.
Keberadaan nilai kemanusiaan yang termuat dalam sila kedua Pancasila paralel  dengan  nilai  moderasi  beragama  berupa  anti  radikalisme  (kekerasan). Hal  demikian  disebabkan  dalam  konteks  moderasi  beragama  di  Indonesia khususnya, term radikalisme dipahami sebagai ideologi yang berorientasi untuk mewujudkan  perubahan  sistem  sosial  dan  politik  melalui  pelbagai  bentuk kekerasan  atas  nama  agama,  baik  kekerasan  verbal,  fisik,  dan  pikiran. Mengingat kelompok radikal pada umumnya menginginkan sebuah perubahan dalam  tempo  singkat  dan  secara  drastis  meski  harus  bertentangan  dengan sistem sosial yang telah berlaku mapan di suatu negara (wilayah). Tidak hanya itu, term radikalisme juga sering diidentikan dengan pelbagai bentuk tindakan terorisme atas nama agama. Kelompok terorisme tersebut meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Terlepas dari itu, penting juga untuk dipahami bahwa  radikalisme  tidak  hanya  dapat  terjadi  bagi  individu  atau  kelompok agama  tertentu,  melainkan  dapat  terjadi  pada  semua  agama  (Tim  Penyusun Kementerian Agama RI, 2019: 43 – 45).
Di antara motif yang sering disinyalir sebagai pemicu bentuk radikalisme maupun  terorisme  yakni  motif  yang  bersifat  keagamaan.  Hal  demikian sebagaimana  yang  kerap  diberitakan  oleh  media  massa,  baik  cetak  maupun online.  Sebagai  contoh  pada  konteks  radikalisme  atas  nama  agama  Islam
Athoillah Islamy
misalnya,  keberadaan  term  istilah jihad seringkali  menjadi  motif  pelakunya. Meski hal tersebut tidak dapat dibenarkan sepenuhnya, akan tetapi jika dilihat dalam  sudut  pandang  psikologi  agama,  terdapat  istilah  yang  disebut  orientasi agama  intrinsik,  yakni  orientasi  yang  menjadikan  agama  sebagai  orientasi sebuah  tindakan.  Berbeda  dengan  istilah  orientasi  agama  ekstrinsik  yang cenderung menjadikan agama sebagai alat legitimasi atas kepentingan subyektif (Aryani, 2020: 298).
Manifestasi  nilai  anti  radikalisme  dalam  sila  kedua  Pancasila  dalam pembentukan  paham  dan  sikap  moderat  di  Indonesia  sangatlah  penting  dan tidak boleh terabaikan, mengingat dalam mewujudkan realitas kehidupan yang harmonis  antar  individu  dalam  pluralitas  kehidupan  sosial  membutuhkan kesadaran  paham  dan  sikap  sosial  keberagamaan  yang    menjunjung  tingginya nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) .
3. Nilai Komitmen Kebangsaan Dalam Sila Persatuan Indonesia
Sila  ketiga  yang  berbunyi “ Persa tuan  Indonesia” menyadarkan masyarakat  Indonesia  untuk  menjaga  semangat  persatuan  dalam  bingkai Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Oleh  sebab  itu,  sila  ketiga  ini secara  eksplisit  menunjukan  kepada  kita  bahwa  dalam  mewujudkan kemaslahatan  kehidupan  bernegara  di  Indoensia  harus  dapat  mengedepankan kepentingan bersama dalam menjaga persatuan bangsa dan negara (Wandani & Dewi,  2021:  36).  Pada  ranah  praksisnya,  nilai  persatuan  yang  termuat  dalam sila  ketiga  Pancasila  tersebut  diharapakan  dapat  mewujudkan  kesadaran masyarakat  Indonesia  agar  dapat  saling  bersatu.  Mengingat  dengan  adanya sikap  persatuan,  maka  dapat  menghindarkan  perpecahan.  Terlebih  dalam konteks  pluralitas  sosial  budaya  masyarakat  Indonesia,  paham  dan  sikap persatuan menjadi  hal yang tidak boleh terabaikan demi persatuan  kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia (Miliano & Dewi, 2021: 4).
Nilai persatuan dalam sila ketiga paralel dengan nilai moderasi beragama berupa  nilai  komitmen  kebangsaan  (nasionalisme).  Kesadaran  pentingnya manifestasi  komitmen  kebangsaan  dalam  menjaga  persatuan  dan  keutuhan bangsa  pada  ranah  praksisnya  diharapakan  dapat  membentuk  pola  pikir maupun  sikap  sosial  keberagamaan  moderat,  yakni  tidak  mudah terkontaminasi  oleh  pelbagai  bentuk  doktrin  agama  yang  justru  kontra- produktif dengan komitmen nasionalisme itu sendiri.   Oleh sebab itu, muatan nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila dapat dikatakan memiliki titik temu dengan  sikap komitmen  kebangsaan  yang  menjadi  bagian  dari  indikator moderasi  beragama  di  Indonesia.  Dimana  komitmen  kebangsaan  merupakan salah  satu  indikator  yang  sangat  urgen  untuk  dapat  digunakan  dalam  melihat dan  mengidentifikasi  pola  pikir  dan  sikap  keberagamaan  moderat  seseorang atas  loyalitasnya  terhadap  konsensus  dasar  kebangsaan,  terutama penerimaannya  terhadap  eksistensi  Pancasila  sebagai  ideologi  negara Indonesia.  Tidak  berhenti  di  sini,  juga  terkait  semangat  nasioanalisme  dalam menerima pelbagai prinsip berbangsa yang termuat pada Konstitusi UUD 1945 dan  pelbagai  bentuk  regulasi  lainnya  yang  berlaku  di  Indonesia.  Apalagi ditengah arus era globalisasi yang semakin berkembang pesat menjadikan  arus paham  dari  luar  negeri  (internasional)  berpotensi  masuk  ke  Indonesia,  baik berupa  paham  yang  positif  maupun  sebaliknya  yang  justru  berseberangan
dengan semangat nilai-nilai kebangsaan atau ideologi negara Indonesia sendiri. Pada  konteks  inilah,  kesadaran  paham  dan  sikap  komitmen  kebangsaan menjadi  sebuah  keniscayaan  dalam  rangka  merealisasikan  semangat  kesatuan dan persatuan  dalam bingkai kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia.

## 4. Nilai Akomodatif Terhadap Kearifan Lokal Dalam Sila Demokrasi Dan Keadilan Sosial
Keberadaan  sila  Pancasila  yang  menekankan  semangat  demokrasi (musyawarah) dalam kehidupan sosial bermasyarakat maupun bernegara dapat dilihat  dalam  sila  keempat  yang  berbunyi “ Kerakyatan  yang  Dipimpin  oleh Hikmat Kebijaksaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan ” , secara eksplisit menekankan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar semua keputusan atas persoalan  bersama,  baik  tentang  kemasyarakatan  mauapun  kenegaraan hendaknya  selalu  dilakukan  dengan  cara  bermusyawarah  (Wandani  &  Dewi, 2021:  36).  Nilai  musyawarah  (demokrasi)  dalam  sila  keempat  mengandung pesan  yang  mengharuskan  masyarakat  Indonesia  dapat  senantiasa  bersikap demokratis dalam mengambil keputusan terbaik  ketika mengahdapi persoalan bersama.
Sementara itu, sila kelima Pancasila yang berbunyi “ Keadilan Sosial bagi seluruh  rakyat  Indonesia ” ,  menegaskan  pesan  adanya  jaminan  negara  bagi akses  atas  kemakmuran  sesuai  porsinya  bagi  seluruh  kehidupan  rakyat  dalam mencapai  kebahagiaan  dan  kesejahteraan  bersama.  Selain  itu,  sila  kelima tersebut  juga  mendudukan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  negara  adalah egaliter.  Nilai  keadilan  sosial  pada  ranah  praksisnya  diharapkan  dapat membentuk  pola  pikir  dan  sikap  sosial  setiap  masyarakat  Indonesia  agar  mau menghormati  dan  menghargai  berbagai  hak  yang  dimiliki  oleh  setiap  individu dalam mengekspresikannya.
Jika  ditinjau  dalam  perspektif  indikator  moderasi  beragama  di Indonesia, baik sila keempat maupun sila kelima, keduanya memuat pesan nilai yang  sejalan  dengan  nilai  akomodatif  terhadap  kearifan  lokal.  Hal  demikian disebabkan  pentingnya  sikap  kebijaksanaan  dan  permusyawaratan  dapat mewujudkan  sikap  moderasi  beragama  yang  menerima  dan  menghargai  serta terbuka  dalam  menyikapi  persoalan  bersama  dalam  kehidupan  sosial  dan budaya masyarakat yang majemuk (Miliano & Dewi, 2021: 4).
Muatan  pesan  nilai  kebijaksanaan  dan  permusyawaratan  dalam  sila keempat  pada  ranah  praksisnya  juga  dapat  dijadikan  sebagai  landasan pembentukan  paham  dan  sikap  sosial  keberagamaan  yang  moderat  dalam merespons  kemejmukan  kearifan  lokal  yang  ada  di  Indonesia.  Hal  demikian tidaklah  berlebihan  mengingat  kearifan  lokal  dan  agama  dapat  saling berkontribusi  dalam  menjaga  kemajemukan.  Terlebih  budaya  musyawarah  di Indonesia  tidak  lahir  pasca  kemerdekaan  Indonesia,  melainkan  jauh sebelumnya, yakni sudah menjadi warisan leluhur bangsa. Keberadaan budaya musyawarah telah berkontribusi besar dalam pembentukan tatanan kehidupan bermasyarakat  dan  bernegara.  Dengan  kata  lain,  tradisi  musyawarah  telah menjadi  bagian  kearifan  lokal  membentuk  citra  dan  identitas  sosial  budaya masyarakat  Indonesia  secara  turun  menurun.  Bahkan    budaya  musyawarah ditemukan dalam semua suku bangsa di Indonesia, sehingga musyawarah telah diterima sebagai budaya bangsa (Yani, 2018: 167 – 73).
Athoillah Islamy
Budaya  musyawarah  paralel  dengan  pembentukan  paham  dan  sikap sosial  keberagamaan  moderat,  terbuka  dan  toleran  terhadap  kemajemukan budaya  lokal  yang  ada.  Tidak  hanya  itu,  manifestasi  moderasi  beragama berbasis kearifan lokal sejatinya telah  lama  dipraktikkan dan masih mengakar kuat  di  tengah-tengah  kehidupan  masyarakat  Indonesia  sampai  saat  ini.  Hal demikian  disebabkan  pelbagai  nilai  kearifan  lokal  yang  ada  dapat  menjadi perekat kerukunan hidup antar umat beragama serta menghindarkan terjadinya konflik  maupun  disintegrasi  sosial  di  Indonesia  (Arafah,  2020:  58 – 59).  Salah satu  contoh  gagasan  keberagamaan  moderat  dalam  merespons  kearifan  lokal pernah  dilontarkan  oleh  intelektual  muslim  Indonesia,  yakni  Abdurrahman Wahid  atau  yang  sering  disapa  Gus  Dur.  Ia  menawarkan  gagasan  tentang pribumisasi  Islam  sebagai  landasan  paradigmatik  maupun  pendekatan  dalam manifestasi  ajaran  Islam  dalam  konteks  kearifan  budaya  lokal  masyarakat Indonesia.  Pribumisasi  Islam  dapat  dikatakan  sebagai  paham  maupun  sikap moderat  yang  mencoba  mengharmoniskan  pengejawantahan  ajaran  agama dalam  bingkai  kearifan  lokal  tanpa  harus  mendistorsi  ajaran  prinsipil  dari agama Islam itu sendiri (Islamy, 2021: 63)
Sementara  itu,  dimensi  nilai  akomodatif  terhadap  kearifan  lokal  juga termuat  dalam  sila  kelima  Pancasila  yang  berbunyi “Keadilan  Sosial  Bagi Seluruh Rakyat  Indonesia.” Muatan  dalam  sila  keadilan  sosial  tersebut  pada ranah  praksisnya  diharapkan  dapat  mewujudkan  paham  dan  sikap  sosial keberagamaan yang moderat, yakni bentuk sikap bijak dan proporsional dalam menyikapi  pluralitas  ekspresi  keberagamaaan  yang  berkaitan  dengan  kearifan lokal.  Dengan  catatan  selama  tidak  menciderai  ajaran  atau  norma  prinsipil dalam  agama  tertentu.  Lebih  lanjut,  nilai  keadilan  sosial  dalam  sila  kelima tersebut  dapat  dimanifestasi  dalam  bentuk  pola  pikir  dan  sikap  sosial keberagamaan  yang  bersedia  menghormati  dan  menghargai  hak-hak  yang dimiliki oleh setiap umat beragama di Indonesia dalam mengekspresikan wujud keberagamaannya.

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  inti  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat dimensi nilai-nilai moderasi beragama yang termuat dalam konstruksi Pancasila.  Kesimpulan  besar  demikian  dapat  dijelaskan  melalui  berbagai muatan  dimensi  nilai  moderasi  beragama,  sebagai  berikut: Pertama , nilai toleransi  dalam  sila  pertama  berupa  nilai  pembentukan  paradigma  dan  sikap sosial  keberagamaan  yang  mengedepankan  pluralisme  dalam  kehidupan  antar umat  beragama; Kedua , nilai  anti  radikalisme  dalam  sila  kedua  berupa  nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan spirit humanism; Ketiga, nilai komitmen kebangsaan dalam sila ketiga berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang menjunjung tinggi  nasionalisme;  Keempat, nilai  akomodatif  terhadap  kearifan  lokal  dalam sila keempat dan kelima berupa nilai pembentukan paradigma dan sikap sosial keberagamaan yang mengedepankan prinsip musyawarah dan menjadikan nilai keadilan sosial dalam merespon ragam kearifan lokal.
Implikasi  teoritik  dari  temuan  penelitian  ini  menunjukan  Pancasila memuat  nilai  universal  yang  dapat  dijadikan  sebagai  basis  nilai  dalam
pembentukan  paham  dan  sikap  sosial  keberagamaan  moderat  di  Indonesia. Keterbatasan  penelitian  ini  sekaligus  menjadi lacuna (celah)  bagi  penelitian berikutnya,  yakni  penelitian  ini  belum  mengkaji  peran  pemerintah  dalam mendesiminasikan  nilai  moderasi  beragama  yang  termuat  dalam  Pancasila pada pelbagai lini kehidupan sosial di Indonesia.

## REFERENSI

## Buku
Gesmi,  Irwan,  &  Yun  Hendri.  (2018). Buku  Ajar  Pendidikan  Pancasila . Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. Kaderi,  M.  Alwi.  (2015). Pendidikan  Pancasila  Untuk  Perguruan  Tinggi . Banjarmasin: Aswaja Presindo.
Tim Penyusun Kementerian Agama RI. (2019).
Moderasi Beragama. 1. Jakarta: Kementrian Agama RI. https://www.google.com/search?q=Tim+Penyusun+Kementerian+Agam a+RI%2C+Moderasi+Beragama&oq=Tim+Penyusun+Kementerian+Aga ma+RI%2C+Moderasi+Beragama&aqs=chrome..69i57j0i333.541j0j7&so urceid=chrome&ie=UTF-8.

## Disertasi
Islamy,  Athoillah.  (2021). Pemikiran  Hukum  Islam  Nurcholish  Madjid. Semarang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo.

## Jurnal dan lainnya
Amirullah,  et.al.  (2022).  Pancasila  Dan  Kerukunan  Hidup  Antar  Umat Beragama :  Manifestasi  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Peran  Forum Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  Kota. INOVATIF:  Jurnal  Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan, 7 (1).
Anwar, Mokhamad Zainal, et.al. (2021). Pro Dan Kontra Pancasila: Pandangan Politik  Anak  Muda  Muslim  Di  Solo. POLITIKA:  Jurnal  Ilmu  Politik,
12 (1), 107 – 127.
Arafah,  Sitti.  (2020).  Moderasi  Beragama:  Pengarusutamaan  Kearifan  Lokal Dalam  Meneguhkan  Kepelbagaian  (Sebuah  Praktik  Pada  Masyarakat Plural). MIMIKRI, 6 (1), 58 – 73.
Aryani,  Sekar  Ayu.  (2020).  Orientation  of  Religiosity  and  Radicalism:  The Dynamic  of  an  Ex- Terrorist’s  Religio sity. Indonesian  Journal  of  Islam and Muslim Societies, 10 (2), 297 – 321. Azis,  Donny  Khoirul,  et.al.  (2021).  Pancasila  Educational  Values  in  Indicators Religious  Moderation  in  Indonesia. FITRAH:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu Keislaman, 7 (2), 229 – 244.
Ihsan,  &  Fatah,  Ahmad.  (2021).  Pancasila  and  Islamic  Education:  The Deradicalization Model of Madrasahs Based on Islamic Boarding Schools in Central Java, QIJIS, 9 (1), 245-278.
Athoillah Islamy
Islamy,  Athoillah.  (2021).  Landasan  Filosofis  dan  Corak  Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam di Indonesia. Al-Adalah : Jurnal Hukum dan Politik Islam, 6 (1), 51-73.
Kopong, Kristoforus. (2021). Menalar Hubungan Agama, Pancasila Dan Negara Dalam  Membangun  Moderasi  Beragama  Di  Era  Disrupsi  Digital. Atma Reksa: Jurnal Pastoral Dan Kateketik, 6 (1), 23 – 32. Miliano,  Nurva,  &  Dewi,  Dinie  Anggraeni.  (2021).  Re-Implementasi  Pancasila Dalam  Kehidupan  Sosial  Budaya  Indonesia. Antropocene:  Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 1 (4), 1-7. Mukhlis,  Febri  Hijroh.  (2016).  Teologi  Pancasila:  Teologi  Kerukunan  Umat Beragama. Fikrah , 4(2), 171 – 186.
Nurhadi, Nurhadi. (2017). Aktualisasi Nilai-Nilai Profetik Dalam Pembelajaran
PPKn. In: Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, 11 November 2017, Yogyakarta, Indonesia. Retrieved from: http://ppkn.uad.ac.id/knkn/prosiding/.
Prasojo,  Zaenuddin  Hudi,  &  Mustaqim  Pabbajah.  (2020).  Akomodasi  Kultural Dalam Resolusi Konflik Bernuansa Agama Di Indonesia. Aqlam: Journal of Islam and Plurality, 5 (1), 1-28.
Ridho,  Hilmi.  (2020).  Membangun  Toleransi  Beragama  Berlandaskan  Konsep Moderasi  Dalam  Al- Qur’an  Dan  Pancasila. An-Natiq:  Jurnal  Kajian Islam Interdisipliner, 1 (1): 75 – 88. Ridwan,  M.  K.  (2017).  Penafsiran  Pancasila  Dalam  Perspektif  Islam:  Peta Konsep Integrasi. Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 15 (2): 199 – 220.
Rohman,  M.  Saifullah.  (2013).  Kandungan  Nilai-Nilai  Syariat  Islam  Dalam Pancasila. Millah: Jurnal Studi Agama, 13 (1), 205 – 216.
Siswanto,  Eko,  &  Athoillah  Islamy.  (2022).  Fikih  Moderasi  Beragama  Dalam Kehidupan  Bernegara  Di  Indonesia. Al-Adalah:  Jurnal  Hukum  Dan Politik Islam, 7 (2): 198 – 217.
Sutomo,  Imam,  &  Budihardjo,  Budihardjo.  (2021).  The  Rejection  of  Religious Nationalism  towards  the  Secular  State  and  the  Islamic  Caliphate: Indonesian  Religious  Figures  Perspective. Indonesian  Journal  of  Islam and Muslim Societies, 11 (1): 115 – 137. Syam,  Nur,  &  S.  Maryam  Yusuf.  (2020).  Islam  Dan  Pancasila  Dalam Pertarungan  Ideologi  Dunia:  Perspektif  Sosiologis. Dialogia:  Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 18 (1), 100-125. Wandani, Amalia Rizki, & Dewi, Dinie Anggraeni. (2021). Penerapan Pancasila Sebagai  Dasar  Kehidupan  Bermasyarakat. De  Cive:  Jurnal  Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 1 (2): 34 – 39. Yani, Teuku Ahmad.  (2018). Musyawarah Sebagai Karakter  Bangsa Indonesia. Community: Pengawas Dinamika Sosial, 2 (2), 165-174
Yenuri, Ali Ahmad, et.al. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespons Kemajemukan  Hidup  Di  Indonesia:  (Studi  Analisis  Pemikiran  KH Ahmad  Shiddiq). POROS  ONIM:  Jurnal  Sosial  Keagamaan,  2 (2):  141 – 156.
Zaman,  Mohamad  Badrun,  et.al.  (2022).  Harmonisasi  Pendidikan  Islam  Dan Negara:  Pengarustamaan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Orientasi Pendidikan Pesantren Di Indonesia. TARBAWI, 10 (2), 139 – 164.