## PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Bust anul Ariin 1 dan Lukman Santoso 2

## Abstract
The  case  of  household  violence  physically  or  psychologically  nowadays  is often we hear. That reality factually shows that the violence in the household toward  wife,  is  the  common  phenomenon  in  the  societal  environment. This case is sure not away from the social construct which is developed in the  middle  of  society  that  s  husband  is  the  head  of  family  and  has  a  full authority to the part of family including wife. In that context this research is making effort to peel off how the problem of protecting implementation toward women in violence (KDRT) and Islam gives the answers.
In the context of women protection in the household, Al-Quran texts give a lot of answers which order to make the relationship of household as ma’ruf in the meaning of equal, fair, and democratic. In the terminology of Ushul Fiqh, this concerning agrees with what the goals of law are, that is the law toward ive aspects (al-kulliyat al-khams), which one is soul protection (hifz an-nafs). This explains that Islamic law brings the mission of protection, it is as a God’s mercy to all humans in this world. It is also harmonization with the law of women protecting in Indonesia.
Keywords: women in protection, victim of household violence (KDRT), Islamic Law

## A. Pendahuluan
Islam  sebagai  agama,  memberikan  fondasi  ajarannya  dengan pesan kedamaian dan kebaikan. Demikian pula dalam dimensi hukum keluarga. Ikatan hukum dalam rumah tangga, yang melibatkan suami
1 Post-Graduat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2 Peneliti STAIDA Institute; Peserta Program Doktor Ilmu Hukum UGM Yogyakarta
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
istri  mempunyai  kewajiban  yang  sama  untuk  saling  cinta  mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Suami dan istri juga mempunyai hak dan kedudukan yang  seimbang  dalam  kehidupan  di  dalam  masyarakat  serta  berhak untuk  melakukan  perbuatan  hukum.  Dengan  pengaturan  hak  dan kewajiban  yang  sama  bagi  suami  istri  didalam  kehidupan  rumah tangga,  pergaulan  masyarakat,  dan  dimuka  hukum  menunjukkan bahwa keluarga merupakan bangunan yang mulia.
Meskipun demikian, keluarga merupakan sebuah institusi terkecil di  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  terkadang  menghadapi masalah  di  dalamnya.  Problematika  yang  dihadapi  pun  senantiasa aktual  dan  dinamis  karena  situasi  dan  kondisi  setiap  keluarga  yang satu  dengan  yang  lain  selalu  berbeda.  Problematika  yang  lahir  dari kehidupan  rumah  tangga  dewasa  ini  banyak  yang  menjurus  kepada tindakan-tindakan kekerasan. 3
Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga  akhir-akhir  ini  sangat  memprihatinkan.  Media  cetak  maupun media elektronik hampir setiap hari meliput berita tentang perkosaan, penganiayaan,  perdagangan  perempuan  ( traficking ),  pelecehan seksual,  bahkan  pembunuhan.  Kekerasan  tersebut  dipahami  sebagai kekerasan  yang  berbasis  gender  atau gender  violence .  Konsep  ini sejatinya mengacu pada posisi subordinasi perempuan karena relasi keduanya  mencerminkan powerless dan powerful ,  dengan  kata  lain, terdapat ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. 4
Berdasarkan  data  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (KPPPA),  Linda  Amalia  Gumilar  mengungkapkan kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  (KDRT)  dalam  tiga  tahun terakhir mengalami peningkatan. Bahkan, kasus kekerasan terhadap anak  yang  bermasalah  dengan  hukum  juga  meningkat.  Dalam data  yang  ada,  pada  2009  kasus  KDRT  yang  berhasil  dicatat  KPPPA berdasar  pada  data  Kepolisian  sebanyak  143.586  kasus.  Pada  2010 berjumlah 105.103 kasus. Memasuki 2011, kasus yang ada sebanyak 119.107.  Sementara  pada  kasus  anak  bermasalah  dengan  hukum
3 Bgd. M. Letter. Tuntutan Keluarga Muslim dan Keluarga Berencana , (Padang: Angkasa Raya, 1985), h. 7
4 Romany  Sihite, Perempuan,  Kesetaraan,  dan  Keadilan  Suatu  Tinjauan Berwawasan Gender , (Jakarta: PT RajaGraﬁndo Persada, 2007), h. 226.
juga  menunjukkan  jumlah  serupa.  Pada  2007,  sebanyak  3.145  kasus terjadi. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sejak 2008 dan 2009. Pada 2008 sebanyak 3.380 dan pada 2009 sekitar 4.213. 5
Hal  ini  selaras  data  yang  dilansir  lembaga  Mitra  Perempuan. Statistik Mitra Perempuan Women’s Crisis Centre tahun 2011 (hingga 10  Desember)  mencatat  bahwa  jumlah  layanan  pengaduan  dan bantuan diberikan kepada 209 orang perempuan dan anak-anak yang mengalami kasus  kekerasan,  terutama  90,43%  merupakan  kasus- kasus  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di  wilayah  Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor dan wilayah lainnya. 6
Dari  fakta  ini  menunjukkan  bahwa  tindakan  kekerasan  terhadap perempuan,  khususnya  istri  merupakan  masalah  sosial  yang  serius tetapi  kurang  mendapatkan  tanggapan  yang  memadai.  Mereka menganggap  bahwa  persoalan  rumah  tangga  merupakan  persoalan domestik  (privat)  yang  bersifat  tertutup,  sehingga  ada  keengganan masyarakat untuk membicarakan persoalan pribadi ke dalam wacana luar  karena  adanya  nilai-nilai  yang  mengabsahkannya,  terlebih  oleh agama.  Kekerasan  terhadap  istri  selama  ini  tak  pernah  dide inisikan sebagai persoalan sosial. Akibatnya nyaris mustahil bagi istri meminta bantuan untuk mengatasi kekerasan suaminya. 7
Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri atau yang dikenal dengan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah  salah  satu  bentuk kekerasan  terhadap  perempuan  yang  banyak  terjadi  di  masyarakat. Kekerasan domestik dalam rumah tangga yang dimaksud adalah setiap tindakan  berdasarkan  jenis  kelamin,  berakibat  pada  kesengsaraan dan  penderitaan-penderitaan  perempuan  secara   isik,  seksual  dan psikologis  termasuk  ancaman  tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang ada di depan umum atau dalam lingkungan pribadi.
Dengan  realitas  demikian,  peranan  hukum  Islam  sangat  penting utamanya  dalam  mewujudkan  masyarakat  beradab.  Sebagaimana
5 “Kasus  KDRT  Meningkat,”  dalam  http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum, akses pada  10 Oktober 2012.
6 “Statistik  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,”  dalam  http://perempuan.or.id/ statistik-catatan-tahunan/2012, akses pada 10 Oktober 2012.
7 Elli Nurhayati, Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konseling Berwawasan Jender) , (Yogyakarta: Rifki Anisa, 2000), h. 28
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KDRT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
ditegaskan  dalam  berbagai  ayat  al-Qur’an  bahwa  hadirnya  hukum bagi  umat  adalah  untuk  mewujudkan  keadilan  dan  persamaan  di masyarakat. Oleh karena itu, tema tulisan ini akan lebih memfokuskan mengenai  pelaksanaan  perlindungan  perempuan  korban  kekerasan dalam  perspektif  hukum  Islam.  Terlebih  di  masyarakat  juga  banyak terjadi  pemaknaan  yang  timpang  atas  teks  Qur’an  tentang al-rij alu qawwamuna  ‘ala  an-nisa yang  kemudian  dijadikan  dasar  legitimasi subordinasi.

## B. Konsep Perlindungan Hukum
Secara  etimologi,  kata  “perlindungan”  berasal  dari  kata  lindung, mendapat awalan per dan akhiran –an. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia disusun W.J.S. Poerwodarminto bahwa perlindungan artinya tempat  berlindung.  Terkait  dengan  perlindungan  hukum,  Philipus M.  Hadjon  menyatakan  bahwa  sarana  perlindungan  hukum  ada  dua, yaitu: sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya  dengan  azas freis  ermessen sebagai  bentuk  perlindungan hukum  secara  umum . Sedangkan  sarana  perlindungan  hukum represif  di  Indonesia  ditangani  oleh  badan-badan  Pengadilan  dalam lingkungan  Peradilan  Umum,  Instansi  Pemerintah  yang  merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus. 8
Sarana  perlindungan  hukum  represif  yang  dilakukan  oleh pengadilan misalnya dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah  satu  tujuan  penjatuhan  pidana  menurut  Andi  Hamzah  dan Sumangelipu adalah perlindungan terhadap umum ( protection of the public ), 9 termasuk di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.
Dalam terminologi agama (Islam), hadirnya agama yang di turunkan Tuhan  tentu  berpijak  pada  tujuan  kebaikan  bersama (maslahat  al- ‘ammah) .  Tujuan  hukum  tersebut  dijabarkan  secara  jelas  dalam !irman Allah: “Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.” 10
8 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat , (Surabaya: Bina Ilmu, 1987),  h. 10.
9 Andi  Hamzah  dan  Sumangelipu, Hukum  Pidana  Mati  di  Indonesia,  di  Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 15-16.
10 Al-Anbiya (21): 107
Teks  tersebut  merupakan  landasan  teologis  bagi  umat  manusia untuk  menebar  kebaikan  di  muka  bumi  melalui  ajaran  agama, termasuk  mewujud  dalam  salah  satu  fungsi  keluarga  secara  legal dan  bertanggung  jawab  secara  sosial  maupun  moral.  Demikian  juga dalam  konteks  rumah  tangga,  reproduksi  selama  dalam  wujud  yang di  syari’atkan,  bukanlah  sesuatu  yang  tabu  dalam  Islam.  Reproduksi dianggap kebutuhan prokreasi, maka perkawinan dalam islam menjadi penting karena menjadi institusi prokreasi. 11
Dalam terminologi ushul iqh, perlindungan hukum selaras dengan tujuan  hukum,  yakni  terhadap  lima  aspek (al-kulliy at  al-khams  atau ad-daruriyah  al-khams). 12 Lima  aspek  perlindungan  itu  mencakup agama  (hifz  ad-din),  jiwa  (hifz  an-nafs),  akal  (hifz  al-aql),  keturunan (hifz an-nasl), harta (hifz al-mal). Ini menegaskan bahwa hukum Islam datang ke dunia membawa misi perlindungan yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al-Anbiya’ [21]: 107). Pembuat syari’ah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan  syari’ah  bertujuan  untuk  merealisasikan  kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. 13
Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin maqashid al-syari’ah  dengan  menjelaskan  bahwa  tujuan  akhir  hukum  Islam adalah  satu,  yaitu  kemaslahatan  atau  kebaikan  dan  kesejahteraan umat  manusia.  Pendapat  al-Syathibi  didasarkan  pada  prinsip  bahwa Tuhan  melembagakan  syari’ah  (hukum  Islam)  demi  kemaslahatan manusia,  baik  jangka  pendek  maupun  jangka  panjang. 14 Eksistensi perlindungan hukum dalam institusi keluarga menjadi sangat penting, karena keluarga dihadirkan dengan prinsip mu’asyarah bi al-ma’ruf.
11 Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, (Yogyakarta:
Yayasan Benteng Budaya. 1994), h. 139
12 M. Hasbi Ash-Shieddieqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 188.
13 Muhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,
Cet. Ke-3, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), h. 333
14 Muhammad Khalid Mas’ud, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Terj. oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), h. 225
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KDRT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013

## C. Perlindungan Korban KDRT Dalam Perspektif Pidana Islam
Dalam Islam, aspek hukum pidana materiil tentu menyangkut soal suatu  perbuatan  yang  berdasarkan  syari’at  yang  telah  ditetapkan (digariskan) sebagai suatu tindak pidana. Pembuat hukum, dalam hal ini Allah SWT telah menggariskan berbagai jenis perbuatan (kejahatan) dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti pencurian, penganiayaan, makar, pembunuhan, dan perkosaan (kekerasan seksual).
Ketimpangan relasi suami istri memang sangat potensial terjadinya kekerasan terhadap istri. Pada kenyataannya memang sulit ditampik, bila terjadi pertikaian antara suami istri yang muaranya berasal akibat kekerasan !isik maupun psikis. Tentang hal ini sebenarnya Islam pun sebenarnya  telah  memerintahkan  kepada  suami  untuk  membangun relasi  dengan  istrinya  secara  baik-baik (ma’ruf ). Dalam  pandangan Islam,  kekerasan  terhadap  perempuan,  baik  di  dalam  rumah  tangga atau di luar rumah tangga adalah bentuk kejahatan. Apalagi jika suami menyakiti istri dengan memukulnya hingga terluka. Hal ini jelas masuk dalam kategori tindakan kekerasan terhadap istri.
Fikih  dalam  bidang jinayah secara  khusus  pada  prinsipnya  juga mengatur  pencegahan  yang  dilakukan  oleh  manusia  dan  akan memberikan  sanksi  hukuman  yang  sesuai  dengan  tingkat  kejahatan, karenanya tujuan dari ketentuan itu tidak lain diciptakan Allah untuk mendatangkan  kemaslahatan  umat.  Hal  ini  dipertegas  oleh  hadis Rasulullah  SAW  mengatakan:  “ Tidak  boleh  terjadi  kerusakan  kepada manusia  dan  tidak  boleh manusia  melakukan  kerusakan  terhadap orang lain.”
Secara terminologis, Istilah iqh jinayah atau hukum pidana Islam diartikan  sebagai  ketentuan-ketentuan-ketentuan  hukum syara’ yang melarang orang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta. 15 Ini selaras dengan pendapat Roscoe  Pound  yang  menyatakan  “ law  as  a  tool  of  social  engineering ” hukum  itu  sebagai  alat  untuk  mengubah  masyarakat.  Yang  menjadi pokok  pikiran  hukum  adalah  menata  kepentingan-kepentingan  yang
15 Makhrus Munajat, Dekonstruksi Hukum Pidana Islam , (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2007), h. 2.
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan  kepada  keduanya  mencegah  kamu  untuk  (menjalankan) agama  Allah,  jika  kamu  beriman  kepada  Allah,  dan  hari  akhirat, dan  hendaklah  (pelaksanaan)  hukuman  mereka  disaksikan  oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. 20
Dari  ayat  di  atas  secara  substansial  menunjukan  adanya  unsur pembalasan  yang  dikehendaki  syara’  bagi  pelanggar  undang-undang dan  harus  dilakukan  di  depan  umum.  Dari  uraian  diatas  dapat disimpulkan tujuan pemidanaan dalam Islam sebagai berikut:
1.    Pemidanaan  sebagai  pembalasan  ( retribution ),  artinya  setiap perbuatan  yang  melanggar  hukum  harus  dikenakan  sanksi sesuai  dengan  ketentuan  nas.  Jangka  panjang  aspek  ini  adalah pemberian  perlindungan  terhadap  masyarakat  luas  ( Social defence ). Contoh hukum qisas .
2.    Pemidanaan sebagai pencegahan kolektif atau general prevention artinya pemidanaan bisa memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan serupa. Contoh: orang berzina harus  didera  dimuka  umum  sehingga  orang  lain  melihat  dan diharpkan tidak melakukan perzinaan.
3.    Pemidanaan  dimaksud  sebagai special  prevention (pencegahan khusus) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana setelah diterapkan  sanksi  ia  akan  bertaubat  dan  tidak  mengulangi kejahatannya lagi, dalam aspek ini terkandung nilai treatment. 21
Menurut  pendapat  lain,  Tujuan  pokok  dalam  penjatuhan  hukum dalam  syari’at  Islam  ialah  pencegahan  atau preventif ( ar-radu  wa zajru )  dan  pengajaran  serta  pendidikan  atau represif ( al-islah  wa tahdzib ).  Pengertian  pencegahan  disini  adalah  menahan  pelaku  agar tidak  mengulangi  perbuatan  jarimahnya  atau  tidak  terus  menerus melakukan  perbuatannya,  dan  mencegah  orang  lain  agar  tidak melakukannnya. 22
20 An-Nur (24): 2.
21 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia , (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 288-
290.
22 Ahmad Hanaﬁ, Asas-Asas Hukum Pidana Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 257
Oleh karena tujuan pemidanaan adalah pencegahan, maka besarnya hukuman  harus  sedemikian  rupa  yang  cukup  mewujudkan  tujuan tersebut, tidak boleh kurang atau lebih dari batas yang diperlukan, dan demikian terdapat prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman. Bila demikian  keadaanya,  maka  hukuman  dapat  berbeda-beda  terutama hukum ta’zir , menurut perbuatannya. Selain pencegahan syari’at Islam bertujuan juga untuk memberikan perhatiannya kepada diri pembuat sendiri, bahkan memberikan pelajaran dan mengushakan yang terbaik bagi  pembuat  jarimah.  Disamping  untuk  diri  pembuat,  penjatuahn pidana juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik. 23
Pada konteks Indonesia, maksud tujuan pemidanaan ialah:
1.        Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat, dan penduduk.
2.    Untuk membimbing agar terpidana insyaf dan mejadi anggota masyarajat yang berbudi baik dan berguna.
3.   Untuk menghilangkan noda-noda akibat tindak pidana.
4.   Pemidanaan  tidak  dimaksud  untuk  menderitakan  dan merendahkan martabat manusia.
Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Padahal jinayah merupakan  suatu  hasil  perbuatan  buruk yang  dilakukan  seseorang,  sementara Jarimah adalah  larangan- larangan  Syara’  (yang  apabila  dikerjakan)  diancam  Allah  dengan hukuman  had  dan  ta’zir. Larangan  tersebut  adakalanya  berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak  pidana (jarimah) adalah  melakukan  perbuatan  yang  dilarang atau meninggalkan setiap perbuatan yang diperintahkan, melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditetapkan hukum Islam atas keharaman dan diancamkan hukuman terhadapnya.
Fuqaha  mengistilahkan  lafal  hukuman  dengan  lafal ajziyah— bentuk  plural—dan  bentuk  singularnya  adalah jaza ,  apabila  dalam melakukan  atau  meninggalkan  suatu  perbuatan  atau  meninggalkan
23 Ibid, h. 256-257.

## PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KDRT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
suatu perbuatan tidak ditetapkan hukuman tertentu, perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana (jarimah)
Fuqaha  membagi  tindak  pidana (jarimah) terhadap  manusia menjadi tiga bagian:
a.   Tindak  pidana  atas  jiwa  secara  mutlak.  Masuk  dalam  bagian ini adalah tindak pidana yang merusak jiwa yaitu pembunuhan dengan berbagai macamnya.
b.   Tindak  pidana  atas  selain  jiwa  secara  mutlak.  Masuk  dalam bagian ini adalah tindak pidana yang menyentuh anggota tubuh manusia  tetapi  tidak  menghilangkan  nyawa  yaitu  pemukulan dan pelukaan (penganiayaan).
c.   Tindak pidana atas jiwa di satu sisi dan bukan jiwa di sisi yang lain yakni tindak pidana atas janin. Di satu sisi, janin dianggap jiwa (bernyawa)  tetapi  di  sisi  lain  ia  tidak  dianggap  jiwa.  Dianggap jiwa  karena  ia  adalah  anak  manusia  yang,  tidak  dianggap  jiwa karena janin belum berpisah dari ibunya.
Para  fuqaha  membagi  tindak  pidana  atas  selain  jiwa,  baik  yang disengaja  dan  tidak  disengaja  menjadi  lima  bagian.  Pembagian  ini didasarkan pada akibat perbuatan pelaku. Pembagian tersebut adalah:
1.    Memisahkan anggota badan atau yang sejenisnya.
2.     Menghilangkan manfaat anggota badan, tetapi anggota badannya tetap ada.
3. Melukai kepala dan muka (syajjaj)
4.   Melukai selain kepala dan muka (al-jirah)
5.   Luka yang tidak termasuk empat jenis sebelumnya.
Adapun hukuman bagi pelaku tindak pidana atas selain jiwa adalah: Hukuman Pokok adalah qishas. Qishas dalam arti bahasa adalah dari asal  kata  “ tattabi’al  atsar” artinya  menelusuri  jejak.  Pendapat  ulama Malikiyah, menurutnya terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan tetap  wajib  diterapkan  hukuman qishas ,  terutama  penganiayaan (al- jarh) yang  dilakukan  dengan  sengaja  selama  memungkinkan  untuk dilakukan  persis  sama  seperti  yang  dilakukan  terpidana  dan  tidak dikhawatirkan akan mengakibatkan kematian kepada pelaku.
Hukuman  lain  adalah Takzir. Imam  Malik  berpendapat  bahwa pelaku  tindak  pidana  penganiayaan  disengaja  berhak  di- takzir ,  baik ia berhak di qishas maupun tidak, karena adanya penghalang qishas, ampunan atau akad damai. mencegah, menghalangi dan membuat jera semua  orang  agar  tidak  melakukan  tindak  pidana.  Ketika  hukuman qishas tidak  dapat  diterapkan,  maka  kewajiban  membayar diat merupakan bentuk perlindunagn kepada korban kejahatan, selain itu juga merupakan bentuk pidana pengganti karena asas ajaran pemaaf yang sangat dianjurkan atau ditekankan dalam al-Qur’an dan sunnah.
Ada lima unsur pokok yang harus mendapat perlindungan hukum. Kelima  unsur  pokok  itu  adalah agama,  jiwa,  akal,  keturunan, dan harta . Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan,  sedang  yang  tidak  dapat  memeliharanya  akan mendapatkan  kerusakan.  Prinsip  itulah  yang  dikembangkan  oleh al-Syathibi  dalam  bukunya al-Muw afaqat   i  Ushul  al-Ahkam. Dalam buku  ini  al-Syathibi  memerinci  dengan  panjang  lebar  doktrin maqashid al-syari’ah yang didasarkan pada al-kulliyyat al-khams (lima perlindungan  hukum)  seperti  di  atas.  Lima  perlindungan  ini  masih dibagi  menjadi  tiga  tingkatan,  yaitu dlaruriyyat (perlindungan  aspek primer), hajjiyyat (perlindungan  aspek  sekunder),  dan tahsiniyyat (perlindungan  aspek  tertier).  Perlindungan  aspek  primer  adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini  tidak  dipenuhi  kehidupan  manusia  akan  menjadi  kacau  balau, kemaslahatan  tidak  tercapai,  dan  kebahagiaan  ukhrawi  tidak  bakal dapat diraih. Perlindungan aspek sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari perlindungan spek yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan- kesulitan  dan  kesempitan  atau  kekhawatiran  dalam  menjaga  kelima aspek. 24 Jika perlindungan ini tidak ada, tidak sampai membawa tata aturan hidup manusia berantakan dan kacau, tetapi hanya membawa kesulitan.  Oleh  karena  itu,  prinsip  utama  perlindungan  sekunder  ini adalah  untuk  menghilangkan  kesulitan,  meringankan  beban  taklif, dan  memudahkan  manusia  dalam  melakukan  muamalah  dan  tukar- menukar manfaat. 25
24 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih , (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006), h. 371
25 Mukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-dasar  Pembinaan  Hukum    Fiqh  Islami (Bandung: Al-Ma’arif, 1993). h. 335
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KDRT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
Adapun  perlindungan  aspek  tertier  merupakan  perlindungan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan perlindungan aspek  primer  dan  sekunder.  Tujuannya  bukan  untuk  mewujudkan eksistensi  kebutuhan  yang  lima  atau  menghindari  kesulitan  dalam memelihara  kebutuhan  yang  lima,  akan  tetapi  untuk  menghilangkan ketakutan dan menjaga kemuliaan dalam memelihara kebutuhan yang lima. 26 Dalam  konteks  perlindungan  korban  kekerasan  dalam  rumah tangga, penerapan teori perlindungan kulliyat al-khams menjadi sangat penting. Artinya, perlindungan hukum bagi korban harus disandarkan pada lima aspek tersebut.

## D. Perlindungan Islam Terhadap Perempuan Korban KDRT
Islam  sejak  diturunkan  memiliki  pesan  fundamental,  yakni kedamaian.  Hadirnya  Islam  di  muka  bumi  juga  merupakan  bentuk manifestasi  pesan  Tuhan  untuk  menbar  kedamaian  di  eluruh  alam. Dengan kata lain Islam juga menegaskan bahwa agama Islam sangat anti  dengan  kekerasan,  termasuk  terhadap  perempuan.  Islam sebagaimana agama lain mengajarkan kepada pemeluknya untuk tidak berbuat  kasar  dan  kejam  kepada  perempuan.  Bahkan  dalam  Islam pertanda  kesempurnaan  iman  seseorang  diwarnai  dengan  kebaikan budinya kepada sesama, terlebih kepada perempuan, termasuk sikap dan tindak lakunya terhadap istri. 27
Persoalan  kekerasan  dan  inferioritas  perempuan  di  Indonesia memang  tidak  terlepas  dari  latar  belakang  sejarah  dan  budaya. Konstruksi  !iqh  yang  terwadahi  dalam  simbul  kitab  kuning  yang mengakar  dalam  ranah  masyarakat  tradisional,  yang  berkembang secara  pesat  dalam  kehidupan  masyarakat,  sehingga  dengan sendirinya  terjadi  sutu  proses  yang  mempersulit  kita  untuk  melihat teks suci. Kesulitan ini muncul disebabkan karena Islam di Indonesia pada  umumnya  merupakan  warisan  pemahaman  para  ulama’  salaf pada abad pertengahan, 28 dimana nilai-nilai abad pertengahan tak lain dikonstruksi oleh kelas-kelas menengah waktu itu, yang notabenenya mengambil jarak secara politik.
26 Muhammad Abu Zahrah, Op. Cit., h. 372
27 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Yogyakarta: LkiS, 2006), h. 35-36
28 Lihat Masdar F. Mas’udi, P otensi Perubahan Relasi Gender Dilingkungan Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan . Op.Cit., h. 244
Secara  umum  dalam  UU  tersebut,  ada  beberapa  hal  penting  yang perlu dipahami yaitu:
1.  Penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga  dilaksanakan berdasarkan  asas  penghormatan  hak  asasi  manusia,  keadilan dan  kesetaraan  gender,  non  diskriminasi  dan  perlindungan korban.
2.  Tujuan dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi  korban,  menindak  pelaku  kekerasan  dalam  rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan  sejahtera,  maka  tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah tangga  pada  umumnya  merupakan  delik  umum,  namun  ada pula  yang  bersifat  delik  aduan,  yaitu  tindak  pidana  kekerasan isik  psikis  ringan  serta  pemaksaan  hubungan  seksual  yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya.
3. Undang – undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menetapkan  bentuk-bentuk  kekerasan  dalam  lingkup  rumah tangga yaitu kekerasan isik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, yang penjatuhan hukumannya berbeda dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.
4.  Penelantaran rumah tangga yang mempunyai arti bahwa setiap orang  dilarang  untuk  menelantarkan  orang  dalam  lingkup rumah  tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku baginya  atau  karena  persetujuan  atau  perjanjian  ia  wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
5.  Pemerintah dan masyarakat berkewajiban dalam upaya pencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 35
Adapun asasnya adalah penghormatan terhadap martabat manusia, penghormatan  terhadap  perempuan  sebagai  manusia  merdeka, kesetaraan  dan  keadilan  gender,  anti-diskriminasi  dan  juga  asas perlindungan  terhadap  korban.  Sedangkan  tujuannya  adalah  untuk
35 Lihat  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan dalam Rumah Tangga beserta penjelasannya.

## PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KDRT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; menindak pelaku kekerasan dalam  rumah  tangga;  dan  memelihara  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis dan sejahtera.
Selanjutnya, perlunya perlindungan terhadap hak-hak korban:
1.  Korban  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari  individu, kelompok, atau lembaga baik pemerintah maupun swasta.
2.  Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
3.  Korban berhak mendapatkan penanganan secara rahasia.
4.  Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan  keputusan  berkaitan  dengan  pendampingan  dan penanganan kasusnya.
5.  Korban  berhak  untuk  mendapatkan  jaminan  atas  haknya  yang berkaitan  dengan  statusnya  sebagai  istri,  ibu,  atau  anak  dan anggota rumah tangga lainnya.
6.  Korban  berhak  untuk  mendapatkan  pendampingan  secara psikologis  oleh  pekerja  sosial  dan  bantuan  hukum  yang dilakukan advokat pada setiap tingkat proses peradilan.
7.  Korban berhak mendapatkan bimbingan ruhani.
Realitasnya  di  Indonesia  selama  ini,  kondisi  dari  budaya  yang timpang  telah  menyebabkan  hukum,  dan  sistem  hukum  (materiil hukum,  aparat  hukum,  budaya  hukum)  yang  ada  kurang  responsif dalam  melindungi  kepentingan  perempuan.    Untuk  hal  itu,  upaya- upaya  tersebut  bukan  hanya  dapat  dilakukan  oleh  Kementerian Negara  Pemberdayaan  Perempuan,  melainkan  juga  dapat  dilakukan oleh  lembaga-lembaga  lain,  yakni,  lembaga  sosial  yang  berada  di lingkungan masyarakatnya.
Lembaga  sosial  yang  bertujuan  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan pokok manusia pada dasarnya memepunyai beberapa fungsi, yaitu:
1.  Memberikan  pedoman  pada  anggota  masyarakat,  bagaimana mereka  harus  bertingakah  laku  atau  bersikap  di  dalam
menghadapi  masalah-masalah  dalam  masyarakat,  terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan.
2.  Menjaga keutuhan masyarakat.
3.  Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem  pengendalian  sosial (social  control) .  Artinya,  sistem pengawasan  masyarakat  terhadap  tingkah  laku  anggota- anggotanya. 36
Dengan  demikian,  sangat  tragis  (salah  kaprah)  bila  teks-teks normatif  dalam  Islam  dipahami  sebagaimana  adanya  atau  secara tekstual  semata,  sehingga  ayat  al-Qur’an  terkesan  kasar,  tidak manusiawi  dan  tidak  mempertimbangkan  kondisi  istri  di  dalam menjalankan  hubungan  yang  bernilai  ibadah  tersebut.  Jadi,  jika  itu terjadi  maka  hal  ini  bertentangan  dengan  prinsip  al-Qur’an  berupa mu’asyarah bi al-ma’ruf.
Keutuhan  dan  kerukunan  rumah  tangga  yang  bahagia,  aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga.  Negara  Republik  Indonesia  adalah  negara  yang  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berfondasikan hukum. Dengan demikian, setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  dalam  melaksanakan  hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini perlu terus  ditumbuhkembangkan  dalam  rangka  membangun  keutuhan rumah tangga menuju keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah .
Untuk  mencegah,  melindungi  korban,  dan  menindak  pelaku kekerasan  dalam  rumah  tangga,  negara  dan  masyarakat  wajib melaksanakan  pencegahan,  perlindungan,  dan  penindakan  pelaku sesuai  dengan  ajaran  Islam  yang  juhur,  falsafah  Pancasila  serta  UUD 1945. Terlebih negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  adalah  pelanggaran  hak asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap  martabat  kemanusiaan  serta bentuk diskriminasi.
36 Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar , (Jakarta: Raja Graﬁndo, 1990), h. 199.

## PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEREMPUAN KDRT DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013

## D. Penutup
Islam  sejak  di  transformasikan  di  muka  bumi  memiliki  pesan damai.  Berdasarkan  tulisan  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Islam memberikan  perlindungan  perempuan  korban  KDRT  dalam  banyak aspek.  Dengan  demikian,  sangat  tragis  (salah  kaprah)  bila  teks- teks  normatif  dalam  Islam  dipahami  sebagaimana  adanya  atau secara  tekstual  semata,  sehingga  ayat  al-Qur’an  terkesan  kasar, tidak  manusiawi  dan  tidak  berpihak  terhadap  kaum  perempuan. Dengan  demikian,  setiap  orang  dalam  lingkup  rumah  tangga  dalam melaksanakan  hak  dan  kewajibannya  harus  didasari  oleh  agama dan  hukum.  Hal  ini  perlu  terus  ditumbuhkembangkan  dalam  rangka membangun keutuhan rumah tangga menuju keluarga samara .
Untuk  memberi  perlindungan  korban  berarti  berupaya  untuk tidak  menjadi  korban  tindak  pidana  dan  perlindungan  terhadap korban  setelah  terjadi  tindak  pidana.  Bahkan  tujuan  perlindungan perempuan  dalam  rumah  tangga  mengandung  pengertian  tersebut yaitu mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  menindak  pelaku  kekerasan dalam  rumah  tangga,  dan  menjaga  keutuhan  rumah  tangga  yang harmonis  dan  sejahtera  berdasarkan  prinsip  Islam  yang  damai. Pemulihan  korban,  untuk  kepentingan  pemulihan  korban,  korban dapat  mendapat  pelayanan  dari:  tenaga  kesehatan;  pekerja  sosial; relawan pendamping; pembimbing rohani.

## Daftar Pustaka
Ali, Zainuddin, Huk um Pidana Islam , Jakarta: Sinar Gara!ika, 2007.
Ash-Shieddieqy, M. Hasbi, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang,
1976.
Dawud, Abu, Sunan Abu Dawud, Beirut: Dar al-!ikr, t.t.
Hadjon,  Philipus  M. Perlindungan  Hukum  bagi  Rakyat ,  Surabaya:  Bina Ilmu, ١٩٨٧ .
Hamzah, Andi, dan Sumangelipu, Hukum Pidana Mati di Indonesia, di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan , Jakarta: Ghalia Indonesia, ١٩٨٥ .
Hana!i,  Ahmad, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam ,  Jakarta:  Bulan  Bintang, 1967.
Letter,  Bgd.  M. Tuntutan  Keluarga  Muslim  dan  Keluarga  Berencana , Padang: Angkasa Raya, 1985.
Mas’ud, Muhammad Khalid, Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial.
Terj. oleh Yudian W. Asmin, Surabaya: Al-Ikhlas, ١٩٩٥ .
Mas’udi,  Masdar  F. Potensi  Perubahan  Relasi  Gender  Dilingkungan  Umat Islam Sebuah Pengalaman Dalam Menakar Harga Perempuan, t.t.
Materi Perkuliahan, Filsafat Hukum Islam disampaikan oleh Prof. DR. Ab- dul Salam Arief, tanggal 28 November 2011.
Munajat,  Makhrus, Dekonstruksi  Hukum  Pidana  Islam ,  Yogyakarta:  Lo- gung Pustaka, 2007.
_______________, Hukum Pidana Islam di Indonesia , Yogyakarta: Teras, 2009.
Nurhayati, Elli, Panduan Untuk Pendampingan Korban Kekerasan (Konsel- ing Berwawasan Jender) , Yogyakarta: Ri!ki Anisa, 2000.
Sihite,  Romany, Perempuan,  Kesetaraan,  dan  Keadilan  Suatu  Tinjauan Berwawasan Gender , Jakarta: PT RajaGra!indo Persada, ٢٠٠٧ .
Soekamto,  Soerjono, Sosiologi  Suatu  Pengantar ,  Jakarta:  Raja  Gra!indo, ١٩٩٠ .
Tanya, Bernard L. dkk., Teori-Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
Wajidi, Farid & Cici Farkha Assegaf, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Yo- gyakarta: Yayasan Benteng Budaya. 1994.
As-Salam | Vol IV, No. 2, Th 2013
Yahya,  Muhtar  &  Fatchurrahman, Dasar -dasar  Pembinaan  Hukum  Fiqh Islami, Cet. Ke- ٣ , Bandung: Al-Ma’arif, ١٩٩٣ .
Zahrah, Muhammad Abu, Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
Zaitunah  Subhan,  Kekerasan  Terhadap  Perempuan,  Yogyakarta:  LkiS, 2006.
“Kasus KDRT Meningkat,” dalam http://www.republika.co.id/berita/na- sional/hukum, akses pada  10 Oktober 2012.
“Statistik  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,”  dalam  http://perempuan. or.id/statistik-catatan-tahunan/2012, akses pada 10 Oktober 2012.