Jurnal Interpretasi Hukum |ISSN: 2746-5047 Vol.  2,  No.  1 – April  2021,  Hal.  132-136|  Tersedia  online  di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.1.3085.132-136

## PERBANDINGAN KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI OTENTIK DAN PERJANJIAN BAWAH TANGAN (Studi Kasus Perkara Nomor: 939/Pdt.G/2018/PN Dps)
Ronaldo Darmawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukariyati Karma Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Setiap  warga  negara  di  Indonesia  harus  mentaati  peraturan  yang  berlaku  demi  terwujudnya  ketertiban  dan keamanan warga. Hukum sendiri berfungsi sabagai pemersatu bangsa dan mengikat setiap orang dengan sanksi. Jika  ada  warganya  yang  melanggar  aturan  maka  akan  dikenakan  sanksi  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kekuatan hukum alat bukti akta otentik dengan akta bawah tangan dan  menganalisis  pertimbangan  hakim  dalam  putusannya  atas  kekuatan  hukum  akta  bawah  tangan  yang mengalahkan  akta  otentik.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  tipe  penelitian  hukum  normatif  yang dilakukan dengan  metode  pencatatan  dan  pengkajian  berdasarkan  bahan-bahan  hukum.  Sumber  data  yang  digunakan berasal  dari  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Kekuatan  pembuktian  akta  bawah  tangan  tidak sekuat  akta  otentik  karena  akta  bawah  tangan  tidak  memiliki  tiga  jenis  kekuatan  seperti  akta  otentik  yaitu pembuktian  luar,  formil,  dan  materiil.  Tetapi  hanya  terbatas  pada  daya  kekuatan  formil  dan  materiil  dengan bobot yang jauh lebih rendah daripada akta otentik.
Kata kunci: Kekuatan Hukum, Alat Bukti Otentik, Perjanjian di Bawah Tangan

## Abstract
Every  citizen  in  Indonesia  must  obey  the  prevailing  regulations  for  the  creation  of  public  order  and  security. The law itself functions as a unifying nation and binds everyone with sanctions. If there are citizens who violate the rules, they will be subject to sanctions according to the applicable rules. This study aims to determine the comparison  of  the  legal  strength  of  authentic  deed  evidence  with  underhand  deeds  and to  analyze  the  judges' considerations in their decision on the legal strength of underhand deeds over authentic deeds. The method in this research is a type of normative legal research which is carried out by the method of recording and studying based  on  legal  materials.  The  data  source  used  comes  from  documents.  The  results  showed  that  the  proving power of underhand deeds was not as strong as authentic deeds because underhand deeds did not have three types of strength such as authentic deeds, namely external, formal, and material proof. But it is only limited to formal and material strength with a much lower weight than the authentic deed.
Keywords: Legal Strength, Authentic Evidence, Underhand Agreement

## I. PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  terdiri  atas  pulau-pulau  yang  terpisah  antara  satu  dengan  lainnya,  namun  aturan pemerintah yang dibuat berlaku di semua daerah mulai dari pedalaman sampai perkotaaan. Hukum di buat  untuk  ditaati  dan  dipahami  sebagai  membatasi  tingkah  laku  manusia  agar  tidak  semena-mena terhadap diri sendiri atau orang lain. Aturan yang ketat serta berubah-ubah sepanjang tahun mengikuti perkembangan  jaman  membuat  rakyat  semakin  mematuhi  aturan  yang  dibuat  oleh  perintah  serta sanksi  yang  juga  mengikuti  perkembangan  jaman  sebagai  perhatian  bagi  masyarakat  agar  tidak melanggar peraturan atau hukum positif.
Sebagai negara hukum Indonesia memberlakukan hukum tanpa pandang bulu, aturan dan sanksi yang diberikan tidak mengenal status sosial dan ekonomi, muda tua, kaya dan miskin. Hukum sendiri sudah  menjadi  batasan  bagi  seseorang  yang  ingin  menguasai  harta  benda  orang  lain,  hak  seseorang atau bahkan nyawa seseorang dengan berulah sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Hukuman yang  tegas  diberlakukan  terhadap  perilaku  tindak  pidana,  tujuannya  agar  negara  menjadi  aman  dan rakyat  sejahtera  menjalani  aktifitas  tanpa  mengkhawatirkan  keamanan  dirinya  jika  berada  di  luar lingkungan rumahnya.
Kontak yang sering terjadi antar sesame masyarkat mengakibatkan terjadinya hubungan hukum semisal transaksi di swalayan, atau negosiasi bisnis yang setiap hari pasti terjadi. Kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih didasari keinginan mendapatkan sesuatu atau hak. Hak seseorang dapat
diperoleh bila kita melakukan kewajiban atau interaksi dengan pihak lainnya biasa disebut hubungan hukum perdata. Tetapi tidak semua hak dan kewajiban dapat direncanakan sebagaimana kesepakatan pasti  ada  saja  salah  satu  pihak  atau  individu  tidak  menggubris  kesepakatan  membuat  perselisihan antar  pihak  hingga  terjadi  wanprestasi.  Terjadi  ingkar  janji  sudah  menjadi  hal  biasa  dalam  sebuah perjanjian, perlu di ingat sebesar apapun permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan dengan kepada dingin  tanpa  perlu  di  besar  besarkan.  Bisa  tidak  bisa  diselesaikan  secara  kekeluargaan  maka dipersilahkan mengadukan tuduhan ke pengadilan agar mendapatkan kebenaran real. Aduan melalui pengadilan  secara  langsung  tidak  efisien  karena  menghabiskan  banyak  waktu  dan  biaya  yang sebenarnya bisa dipergunakan untuk kepentingan yang lain.
Peraturan – peraturan yang ada di pengdilan harus dipatuhi tanpa ada yang mangkrak atau tidak hadir  jika  di  minta  sebagai  saksi  atau  terduga  tersangka  oleh  majelis  hakim.  Pengadilan  juga  harus tegas tanpa melupakan tugas masing  – masing agar masyarakat menjadi percara pada  hukum positif saat  ini  ( Projodikoro,  2009 ).  Tugas  seorang  hakim  sebagai  pemutus  atau  memberi  putusan  kepada konflik yang terjadi antara para pihak bersangkutan. Putusan diberikan secara adil dan tidak memihak ke salah satu pihak lainnya tanpa bersama hasil diskusi antar pengadil di pengadilan serta secara tegas menjatuhkan  hukuman  pada  pihak  yang  terbukti  bersalah  tanpa  merubah  hasil  putusan.  Hakum memutus  suatu  perkara  harus  berdasarkan  aturan  yang  berlaku  di  Indonesia  agar  masyarakat  yakin bahwa  hukum  yang  ada  di  negara  berkembang  ini  sudah  tersusun  dan  terencana  selain  sebagai  alat pemersatu  bangsa.  Adanya  kepastian  hukum  didapat kedua  belah pihak  membuat  masyarkat merasa aman  dan  tenang  karena  sanksi  diperikan  pada  pihak  yang  tepat  dan  hukuman  yang  berat  serta hukuman  tambahan  diterima  berupa  denda.  Apabila  selama  masa  kurungan  tidak  dapat  melunasi hutang  –  hutangnya  maka  barang  milik  tersangka  akan  di  sita  lalu  digadaikan  sebagai  pembayaran denda ( Sugiarto, 2015 ).
Sebelum  membuat  perjanjian  kedua  pihak  agar  mendiskusikan  isi  dari  surat  perjanjian  yang dipergunakan tujuannya agar tidak terjadi wanprestasi atau ada salah satu pihak tidak terima atas hasil kesepakatan.  Fungsi surat selain  sebagai  pengesahan perjanjian dapat  difungsikan  sebagai  alat  bukti dalam persidangan. Surat sebagai alat pembuktian adalah bagian terpenting disebuah sidang perkara perdata  dimana  surat  dapat  membuktikan  bahwa  seseorang  melakukan  kesalah  atau  melakukan wanprestasi  atas  perbuatannya  sendiri.  Terkadang  seseorang  dapat  tertipu  dengan  surat  palsu  yang diberikan sebagai bukti atau jaminan. Tujuannya agar mendapatkan keuntungan namun memberikan surat orang lain. Demikian supaya selalu memperhatikan objek dan surat-surat penunjang kesepakatan sebelum kemudian hari menyesal karena tertipu.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif  berpatokan  pada  peraturan  pemerintah. Penelitian  hukum  normatif  adalah  hukum  kepustakaan  yang  mengacu  pada  norma  hukum  yang terdapat  dalam  peraturan  Perundang-undangan  ( Waluyo,  2002 )  ( Fajar  &  dkk,  2010 ).  Penelitian  ini menggunakan pendekatan perundangan-undangan dengan berpatokan pada undang – undang sebagai dasar penyusunan penelitian ini. Pendekatan kasus dilakukan guna melihat, mencatat dan memahami permasalahan  yang  diangkat  dalam  penelitian  ini  dengan  tidak  keluar  dari  batas  hukum  positif. Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dan  kualitatis  dimana  dalam  pengerjaannya  peneliti menelaah isu hukum dengan didasari peraturan-peraturan hukum di Indonesia ( Saebeni, 2008 ).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai sebuah surat yang biasanya dipergunakan seseorang dalam perjanjian, Akta biasanya dibuat oleh  pegawai  yang  memiliki  wewenang  untuk  membuatnya  dan  disaksikan  oleh  kedua  belah  pihak yang melakukan perjanjian ( Pratiwi, Oleary, & Ujianti, 2020 ). Di samping itu, terdapat juga ahli waris yang  bertugas  untuk  melanjutkan  perjanjian  yang  dibuat  oleh  para  pemberi  waris.  Biasanya, perjanjian  dengan  jarak  waktu  panjang  memilih  ahli  waris  jika  hanya  sewa  menyewa  toko  atau kendaraan tidak memerlukan ahli waris. Namun, dilihat dari pihak yang melakukan perjanjian, apakah kedua belah pihak  cakap atau usia masih memadai dalam membuat perjanjian; jika tidak, perjanjian tidak dapat dilanjutkan karena melanggar syarat sah perjanjian yang dibuat pemerintah sebagai acuan masyarakatnya dalam berkontrak. Akta itu dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan ( Tulenan, 2014 ). Akta otentik merupakan komponen penting dalam perjanjian, fungsi akta  otentik  sebagai  alat  bukti  yang  mengikat  para  pihak  yang  berkontrak  didalamnya  tedapat  isi
perjanjian  serta  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  di  buat  oleh  pejabat  yang  memiliki  skil dibidangnya serta memiliki kekuatan hukum tetap.
Orang yang memiliki wewenang membuat akta otentik disebut notaris. Surat yang harus dimiliki oleh setiap pihak yang melakukan perjanjian agar mengantisipasi terjadinya wanprestasi dikemudian hari. Notaris membuat sebuah surat terdapat bentuk akta dengan penjabaran sebagai berikut.
1. Akta  relaas  merupakan  akta  yang  tidak  memiliki  komparisi.  Akta  tersebut  sering  disebut akta  pejabat  dibuat  sedemikian  rupa  oleh  pejabat  berwenang,  secara  garis  besar  segala sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian dijelaskan langsung oleh pejabat serta di tulis pada akta  tersebut  mengakibatkan  tanggung  jawab  besar  dipegang  oleh  notaris  itu  sendiri  atau segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  akta  yang  di  buat  semua  menjadi  tanggung  jawab notaris.
2. Akta  pada  umumnya  yang  biasa  disebut  sebagai  akta  notaris  yang  dibuat  berdasarkan kesepakatan  para  pihak  yang  berkontrak.  Di  buat  berdasarkan  permintaan  pihak  yang bersangkutan secara sepakat, terdapat komparisi dalam akta tersebut membuat notaris harus mengikuti perintah para pihak yang bersangkutan terkait isi akta tersebut. Menjadi tanggung jawab para pihak apabila kemudian hari terjadi wanprestasi. Tugas seorang pejabat notaris hanya sampai membuat akta maka harus dipertimbangkan secara matang isi dari akta yang ingin di buat ( Sjaifurrachman & Adjie, 2011 ).
Terdapat  kelemahan  antara  akta  yang  dibuat  oleh  pejabat  berwenang  yaitu  akta  notaris  yang  dibuat oleh  pejabat  berwenang  sekaligus  bertanggung  jawab  atas  akta  tersebut  tidak  dapat  di  gugat kepengadilan  namun  keleluasaan  para  pihak  tidak  didapat  dalam  akta  tersebut.  Akta  relaas  bisa dituntut namun atas dasar tuduhan pemalsuan akta oleh pejabat notaris. Sedangkan akta yang dibuat pejabat  notaris  dengan  dihadiri  para  saksi  dan  pihak  bersangkutan  dapat  di  gugat  kepengadilan alasannya  tanggung  jawab  atas  akta  ada  ditangan  para  pihak  yang  berkontrak  sedangkan  pejabat notatis hanya sebagai pembuat akta saja. Apapun akta yang dipilih sebagai pengikat perjanjian serta hak  kewajiban  para  pihak harus  atas  dasar  keinginan bersama  agar  setelah  akta di  buat tidak  terjadi wanprestasi salah satu pihak karena merasa tidak sesuai keinginan. Pembuatan akta harus dilakukan secara  matang  menggunakan  kepala  dingin  lebih  baik  perdebatan  terjadi  di  saat  akta  akan  di  buat daripada perdebatan terjadi saat proses kontrak telah berlangsung.
Penjelasan mengenai akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat berdasarkan kesepakatan para  pihak.  Akta  tersebut  disahkan  oleh  para  pihak  dengan  cara  ditandatangani  serta  didiskusikan secara seksama tanpa ada paksaan dari pihak – pihak terkait. Sahnya suatu akta atau perjanjian tidak ditentukan berdasarkan bentuk akta, tetapi ditentukan dari pemenuhan kondisi hukum Perjanjian (jika akta  tersebut  dalam  bentuk  perjanjian  yang  dibuat  antara  kedua  pihak)  ( Harefa  &  Tuhana,  2016 ). Tujuan  akta  dibawah  tangan  sebagai  pengikat  para  pihak  yang  melakukan  perjanjian  dengan mengambil  prinsip  kepercayaan  yang  secara  bersama  –  sama  membuat  serta  mengesahkan  akta sebagai  bukti  telah  dibuat  kesepatakan  antara  kedua  belah  pihak  ( Rahmadhani,  2020 ).  Terdapat ketentuan  kewajiban  dan  hak  para  pihak  dalam  akta  tersebut  serta  sanksi  bagi  pihak  yang  sengaja melanggar  isi  perjanjian.  Akta  dibawah  tangan  ditandatangani  para  pihak  dihadapan  notaris  dimana disaksikan  minimal  dua  saksi  bisa  dari  pegawai  notaris  atau  dari  masing  –  masing  pihak  yang berkontrak. Sedangkan akta otentik merupakan akta yang biasanya para pihak menjadikan diri sendiri sebagai alat bukti maka disebut akta yang sempurna. Apabila masih ada pihak yang meragukan akta otentik  maka  dipersilahkan  menilai  melalui  kekuatan  pembuktian  formil,  lahiriah,  dan  materiil. Penjabaran pembuktian akta otentik secara singkat sebagai berikut.
1. Pembuktian lahiriah merupakan perbedaan paling signifikan antara akta otentik dan dibawah tangan,  karena  akta  otentik  tanpa  alat  bukti  lain  sudah  bisa  membuktikan  dirinya.  Akta  ini merupakan  akta  bersifat  sempurna  karena  sudah  memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian  jadi tidak ada seorang atau pihak manapun dapat menyangkal kebenaran akta ini. Berbeda dengan akta dibawah tangan jika ada pihak yang keberatan maka dapat di adukan ke pengadilan.
2. Akta  lahiriah  adalah  akta  yang  secara  hukum  sudah  memiliki  ketentuannya  sendiri  tentang syarat sah perjanjian, segala berkas dapat dibuktikan kebenarannya mulai dari cover sampai dengan  penutup  atau  akhir  kata  dengan  demikian  akta  ini  secara  otomatis  mampu membuktikan keabsahannya.
3. Akta  otentik  dilihat  melalui  aspek  lahiriah  merupakan  akta  yang  tidak  perlu  dipertanyakan lagi  kebenarannya.  Apabila  dikemudian  hari  ada  tuntutan  bahwa  akta  ini  tidak  memenuhi
syarat  maka  pihak  yang  bertanggungjawab  wajib  membuktikan  keasliannya.  Penggugatan terhadap akta otentik dapat disangkal atau dibuktikan kebenarannya melalui pengadilan.
Pembuatan  akta  notaris  dibuat  secara  terbuka  dihadiri  oleh  para  pihak  yang  bersangkutan  bersama para  saksi,  harus  sesuai  prosedur  pembuatan  akta,  diperhatikan  secara  seksama  penulisan  tanggal, bulan,  para  pihak  yang  menghadap,  para  saksi,  tanda  tangan  para  pihak,  tahun  dibuat  akta  serta pendapat  dari  para  pihak  atau  isi  perjanjian  dari  akta  otentik.  Sebagai  pihak  yang  akan  melakukan pembuatan  akta  harus  teliti  setiap  komponen-komponen  yang  berkaitan  dengan  pembuatan  akta supaya  setelah  ditandatanganinya  akta  oleh  kedua  belah  pihak  dapat  terlakasana  dengan  baik  tanpa terjadinya wan prestasi dikarenakan salah satu pihak ada yang kurang sependapat saat diskusi terkait hak dan kewajiban para pihak dalam berkontrak.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Perbandingan kekuatan hukum alat bukti akta otentik dengan akta bawah tangan yaitu aktanya dibuat oleh  maupun  dihadapan  pejabat  yang  berwenang  untuk  itu  didalam  wilayah  kerjanya  sebagaimana diatur dalam undang-undang serta merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana terdapat dalam Pasal 1870 KUHPer sehingga tidak diperlukan lagi alat bukti lainnya dan bagi hakim itu merupakan bukti  wajib  (verplicht  bewijs).  Sedangkan  akta  bawah  tangan  yaitu  aktanya  dibuat  sendiri  tidak dihadapan  pejabat  yang  berwenang  dalam  undang-undang  dan  tidak  dibuat  dalam  bentuk  yang ditentukan oleh undang-undang serta merupakan “bukti bebas” karena memiliki kekuatan pembuktian materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya sedangkan kekuatan formilnya baru terjadi, bila pihak- pihak  yang  bersangkutan  mengetahui  akan  kebenaran  isi  dan  cara  pembuatan  akta  tersebut. Kemudian,  pertimbangan  Hakim  dalam  putusannya  atas  kekuatan  hukum  akta  bawah  tangan  yang mengalahkan  akta  otentik  yaitu  bahwa  didalam  melakukan  transaksi  jual  beli  yang  sah  adalah  tidak dapat dilihat hanya dari dimana perjanjian jual beli tersebut  dibuat melainkan harus juga dilihat dari segi penyerahan (levering) obyek jual beli tersebut karena berdasarkan pasal pasal 1459 KUHPer Hak milik  atas  suatu  benda  hanya  akan  beralih  kepada  pembeli  apabila  barang  yang  dibeli  itu  diserakan oleh  penjual  ke  pembeli.  Walaupun  pada  kenyataannya  penggugat  asal  dan  penggugat  intervensi sudah membayar lunas obyek tersebut tetapi yang menempati obyek tersebut adalah penggugat asal. Apabila  dalam  pembuatan  akta  dibawah  tangan  telah  diakui  secara  seksama  oleh  para  pihak  maka setara dengan akta otentik terkait pembuktian keasliannya.

## 2. Saran
Disarankan  bagi  masyarakat  yang  hendak  melakukan  perjanjian  jual  beli  secara  dibawah  tangan diharapkan untuk lebih berhati-hati, cermat dan teliti dalam membuat surat perjanjian jual beli yang berisi  pasal-pasal  yang  dituliskan  dalam  sebuah  akta dibawah  tangan,  karena semua  perjanjian  yang dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya  serta  diharapkan dapat  memahami  dengan  benar  apa  isi  serta  maksud  pasal-pasal  yang  hendak  mengikat  tersebut. Selain itu disarankan juga jika ingin membeli suatu obyek ada baiknya kita memeriksa obyek tersebut terlebih dahulu seperti melihat siapa yang menempati dan asal usul obyek tersebut.
Selain  itu,  kepada  pengadilan  bahwa  hakim  harus  lebih  teliti  dalam  memeriksa  permasalahan yang  berkaitan  dengan  hal  ini  terutama  dalam  proses  pembuktian  karena  bisa  saja  legalisasi bersumber  dari  dokumen  atau  keterangan  palsu  serta  alangkah  baiknya  pula  dalam  hal  pemeriksaan disidang  pengadilan,  hakim  harus  memanggil  pihak-pihak  yang  bersangkutan  agar  dapat  diminta keterangan  mengenai  permasalahan  akta  tersebut.  Selain  itu  hakim  juga  harus  memperhatikan Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  Pasal  37  bahwa  peralihan  hak  atas  tanah  hanya  dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajar, M., & dkk. (2010). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris . Yogyakarta: Pustaka Belajar. Harefa,  B.  D.  S.,  &  Tuhana.  (2016).  Kekuatan  Hukum  Perjanjian  Lisan  Apabila  Terjadi  Wanprestasi  (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). Privat Law , IV (2).
Pratiwi, I. G. A. A. L., Oleary, N. H., & Ujianti, N. M. P. (2020). Akibat Hukum Jual Beli di Bawah Tangan Atas Tanah Hak Milik di Kabupaten Badung. Jurnal Konstruksi Hukum , 1 (1). Projodikoro, R. W. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia . Bandung: Bina Cipta.
Rahmadhani,  F.  (2020).  Kekuatan  Pembuktian  Akta  di  Bawah  Tangan  Waarmerking  Dalam  Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Recital Review , 2 (2). Saebeni, B. A. (2008). Metode Penelitian Hukum . Bandung: Pustakasetia. Sjaifurrachman,  &  Adjie,  H.  (2011). Aspek  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  Pembuatan  Akta .  Bandung: Mandar Maju. Sugiarto, U. S. (2015). Pengantar Hukum Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika. Tulenan,  G.  A.  (2014).  Kedudukan  dan  Fungsi  Akta  di  Bawah  Tangan  yang  Dilegalisasi  Notaris. Lex Administratum , II (2). Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.