e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Implementasi  Jaminan  Kesehatan  Pasien  di  Semarang Berdasarkan Undang-Undang BPJS
Linda Vilyasari 1 , Arikha Saputra 2 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Jaminan Kesehatan, Jaminan Sosial, Pasien, BPJS.
How to cite: Vilyasari, Linda., dan Saputra, Arikha. (2023). Implementasi Jaminan Kesehatan Pasien di Semarang Berdasarkan Undang-undang BPJS.
Amsir Law Journal, 4(2), 112- 119.
DOI:
10.36746/alj.v4i2.193
The purpose of study can be need for comparisons between regulations and what happened in the field in order to find out the good or bad implementation of health insurance and legal protection for BPJS's participants in Semarang. In this study, the writer use empirical juridical research methods, namely  legal research about the enactment or implementation of normative legal provisions in each particular legal event that happen in society.  BPJS or social health insurance administration body has been going on and the community has felt the benefit of BPJS, but there are still some obstacles and problems that happen in Semarang, Middle Java. Article 2 of Law Number 24 of 2011 about BPJS consist of three principles in the service of BPJS participants, including: humanity, benefit and social justice for all Indonesians. The result of the study show  the  implementation  of  health    insurance  in  Semarang  have  been appropriate with Law Number 24 of 2011 about BPJS. The obstacles that consist in the implementation of health insurance in the form of internal and external constraints.
Copyright © 2023 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  negara  dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam Pasal 28H ayat 1 UUD NRI 1945 disebutkan bahwa: “setiap orang  berhak  hidup  sejahtera  lahir  dan  bathin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”. Begitupun  pada  Pasal  34  ayat  3  UUD  NRI  1945  yang  menyebutkan  bahwa:  “negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas  pelayanan umum  yang  layak”. 3 Dengan  adanya  landasan  ini  maka  pemerintah  wajib  untuk memperhatikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat terutama masalah kesehatan.
1 Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, Semarang, Indonesia. E-mail: lindavilya@gmail.com .
2 Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank Semarang, Semarang, Indonesia.
3 Rinaldo, R. R., Pujiastuti, E., dan Sukimin, S. (2022). Implikasi Pengaturan Sistem Rujukan Berjenjang Terhadap Pelayanan Kesehatan Perorangan. Semarang Law Review (SLR) , 1 (1), 1-15.
Selain  UUD  NRI  1945  yang  menjamin  tentang  kesehatan  bagi  masyarakat,  adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional membuat Indonesia  memiliki  sistem  jaminan  sosial  bagi  seluruh  warga  negara  Indonesia.  Dalam mewujudkan  tujuan sistem jaminan sosial nasional, perlu dibentuk suatu badan administratif berbentuk  badan  hukum  publik  dengan  prinsip  kegotongroyongan,  nirlaba,  keterbukaan, kehati-hatian,  dan  bertanggung  jawab.4  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS).  Program  BPJS  Kesehatan  ini  resmi  berlaku  pada  tanggal  1  Januari  2014.5 Jaminan  kesehatan  nasional  merupakan  sebuah  program  pemerintah  yang  bertujuan memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera. Undang-undang BPJS ini juga menetapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
BPJS  sudah  berlangsung  dan  masyarakat  telah  merasakan  manfaat  dengan  adanya BPJS, akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dan masalah yang terjadi di lapangan. Ditemukan  buruknya  pelayanan  kesehatan  terhadap  masyarakat  Penerima  Bantuan  Iuran (PBI) yang pengobatannya ditanggung oleh pemerintah. Seperti sistem rujukan yang rumit, hak pasien dalam menerima obat secara gratis yang pada kenyataanya tidak semua obat dapat diambil  secara  gratis.  Belum  lagi  peserta  BPJS  yang  telah  lanjut  usia,  sulit  melakukan pendaftaran  secara online dikarenakan kurang begitu paham menggunakan ponsel atau alat komunikasi.
Peserta  BPJS  merupakan  konsumen  yang  memakai  fasilitas  dan  jasa  yang  tersedia dalam masyarakat yang juga memiliki hak dalam mendapatkan kenyamanan dan keamanan dalam  memakai  jasa  tersebut.  Kami  menganggap  implementasi  kebijakan  BPJS  tentang program  Jaminan  Kesehatan  masih  ada  persoalan  dan  pemerintah  harus  tanggap  dengan program BPJS Kesehatan agar bisa dilaksanakan secara maksimal dan agar dampak program BPJS Kesehatan bisa dirasakan oleh masyarakat yang kurang mampu.
Berdasarkan  masalah  tersebut,  kami  melakukan  penelusuran  terkait  implementasi kebijakan  BPJS  Kesehatan  menurut  Undang-undang  BPJS,  mengingat  kebijakan  dari pemerintah  mengenai  jaminan  kesehatan  masih  kurang  maksimal  dalam  pelaksanaannya terutama  dari  segi  pelayanan  kesehatan 6 dan  masih  banyak  masyarakat  yang  belum mendapatkan pelayanan yang baik sebagai anggota BPJS Kesehatan. Adapun masalah yang ingin dipecahkan pada artikel ini ialah bagaimana implementasi jaminan kesehatan terhadap pasien BPJS dalam meningkatkan pelayanan yang baik berdasarkan Undang-undang BPJS dan  faktor  apakah  yang  penghambat  implementasi  kebijakan  BPJS  dalam  meningkatkan pelayanan yang baik berdasarkan Undang-undang BPJS.

## 2.  Metode
Menurut  Soerjono  Soekanto  agar  suatu  penelitian  dapat  bersifat  obyektif  maka  dalam mengambil kesimpulan harus bersandarkan pada suatu metode penelitian. Dalam penelitian ini,  penulis  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis-empiris,  yaitu  dengan  mengkaji  berbagai peraturan  perundang-undangan,  konsep  hukum,  dan  putusan  peradilan.  Selain  itu,
4 Nidya, K. (2018). Implementasi Asas Kemanusiaan Dalam Pelayanan Terhadap Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan  Ditinjau  Dari  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan .  Padang: Universitas Andalas.
5 Widada, T., Pramusinto, A., dan Lazuardi, L. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu). Jurnal Ketahanan Nasional , 23 (2), 199-216.
6 Meutia, B. I. (2020). Implementasi Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Studi di RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk). Legal Spirit , 4 (1).
pembahasan dalam tulisan ini akan disusun secara sistematis, sejalan dengan norma-norma keilmuan secara umum. 7
Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  yuridis-empiris.  Penelitian  hukum yuridis merupakan suatu penelitian terhadap asas-asas hukum menyangkut penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum positif, maupun hukum yang hidup dan  berkembang  dalam  masyarakat.  Penelitian  hukum  empiris  yakni  penelitian  terhadap keberlakuan atau efektivitas hukum, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran  masyarakat  dan  implementasi  atau  penerapan  hukum  dalam  masyarakat,  serta menjelaskan  mengenai  bekerjanya  sebuah  aturan  perundang-undangan  ketika  diterapkan dalam  masyarakat. 8 Temuan  penelitian  nantinya  disajikan  dalam  bentuk  deskripsi  yang terorganisir dengan baik. Artinya, data sekun der melalui “wawancara” yang diperoleh saling berhubungan sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian secara keseluruhan.

## 3.  Implementasi  Jaminan  Kesehatan  Terhadap  Pasien  BPJS  di  Semarang  Dalam Peningkatan Pelayanan yang Baik
Dalam dua tahun terakhir, tahun 2021 dan 2022, BPJS Kesehatan Semarang telah melayani kepesertaan sebagaimana pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah Kepesertaan BPJS di Semarang Tahun 2021 dan 2022.
No. Tahun Jumlah Kepesertaan (jiwa) 1 2021 1.587.642 2 2022 1.607.905
Sumber: Kantor BPJS Semarang, 2022.
Telah dilakukan wawancara dengan tiga orang pasien atau pengguna BPJS di Semarang. Bahan  ini  dianalisis  dan  mencari  tahu  kaitan  dengan  implementasi  jaminan  kesehatan. Wawancara  pertama  dilakukan  terhadap  pasien  bernama  Wiwin  Ariani 9 yang  sudah menggunakan  BPJS  sejak  tahun  2006.  Menurutnya,  kesiapan  dokter  dan  perawat  dalam mengatasi pelayanan sudah sigap dalam menangani pasien BPJS. Kemudian terkait dengan kenyaman yang diberikan, menurutnya selama menggunakan program BPJS dirinya merasa nyaman dengan pelayanan yang ada di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas). Alasannya karena ketika dirinya sakit, pelayanan yang diberikan sangatlah baik. Selain itu, dokternya juga ramah  dan  memberikan pelayanan  yang  baik  dan memiliki  kompetensi atau  kualitas  yang mumpuni. Mengenai masalah komunikasi dengan pihak rumah sakit, dirinya mendapatkan layanan komunikasi yang baik. Administrasi yang didapatkan dirasa telah sesuai dengan apa yang tertera pada BPJS. Layanan rumah sakit tidak menuntut tarif tinggi. Ketika diperiksa, dirinya  mengakui sangat percaya  dengan  tindakan yang  didapatkan.  Selama menggunakan pelayanan dengan BPJS, dirinya merasa tidak dibeda-bedakan atau mendapatkan pelayanan yang kurang adil. Namun menurutnya, terdapat perbedaan pelayanan yang diberikan rumah sakit dan puskesmas dalam memberikan pelayanan. Pelayanan di puskesmas bagus, namun pelayanan di rumah sakit cenderung rumit. Menurutnya, ketika berobat ke rumah sakit ia harus  melakukan  pendaftaran  berbelit,  mengurus  administrasi  ke  sana  ke  mari,  dan menurutnya tidak satu arah, sehingga rumit mendapatkan pelayanan yang baik di rumah sakit. Mengenai waktu yang diterima dalam pelayanan, terkadang butuh waktu yang lama. Prosedur
7 Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. (2001). Metode Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara.
8 Suteki dan Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum . Depok: Rajawali Pers, hlm. 175-176.
9 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022 di Semarang.
pelayanan rawat jalan yang diberikan oleh pihak rumah sakit pada saat pendaftaran saat ini menggunakan  metode online .  Tidak  semua  pasien  memiliki  alat  komunikasi  yang  canggih dalam  prosedur  pendaftaran  rawat  jalan  tersebut.  Pelayanan  yang  diberikan  rumah  sakit terhadap pengguna BPJS terkesan berbelit-belit.
Pasien  yang  kedua  bernama  Zulfa 10 .  Mengenai  kesiapan  dokter  dan  perawat  dalam mengatasi pelayanan dengan siap siaga ketika memeriksa diakuinya sangatlah nyaman ketika diperiksa  di  rumah  sakit  maupun  puskesmas.  Petugas  yang  melayani  bersikap  sopan  dan ramah. Hal mana juga diimbangi dengan kemampuan dokter dalam memberikan pelayanan. Dirinya  merasa  mendapat  layanan  komunikasi  dari  pihak  instansi  kesehatan  dengan  baik. Menurutnya  dirinya  dilayani  dengan  sangat  sabar,  ramah,  dan  bertanggung  jawab. Menurutnya,  administrasi  yang  didapat  tidaklah  memungut  biaya  tinggi.  Ketika  dilakukan pemeriksaan,  dirinya  percaya  dengan  pelayanan  yang  didapatkan.  Persepsinya  terhadap pengguna  BPJS  dan  non  BPJS  dirasa  adil  dalam  memperoleh  pelayanan.  Selanjutnya pelayanan yang diberikan rumah sakit untuk pasien BPJS cukup baik. Proses yang didapatkan tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, atau dapat dikatakan dikatakan normal. Prosedur pelayanan rawat jalan yang diberikan oleh pihak rumah sakit dapat dikatakan lancar sesuai prosedur.
Pasien selanjutnya bernama Dina Aulia 11 yang berusia 21 tahun. Menurutnya, dirinya terdaftar sebagai peserta dalam program BPJS pada tahun 2015. Terkait dengan kesiapan dokter dan perawat dalam mengatasi pelayanan, dirinya merasa petugas sangat siap dalam membantu pasien. Menurutnya, dirinya merasa nyaman dengan pelayanan yang diberikan, karena pelayanannya sangat baik, petugas sopan dan ramah. Selain itu, kemampuan dokter dalam melakukan pelayanan sangat baik dalam melayani. Pasien mendapatkan komunikasi yang baik, sopan, dan ramah. Terkait dengan administrasi yang didapatkan, menurutnya tidak pernah ada pungutan biaya. Ketika pasien diperiksa, dirinya percaya dengan pelayanan yang didapatkan.  Persepsi  terhadap  pasien  pengguna  BPJS  dan  non  BPJS  dalam  mendapatkan pelayanan, dirasa adil dalam melayani, tidak membedakan pengguna BPJS dan non BPJS. Menurutnya, waktu tunggu yang diterima dalam pelayanan tepat waktu dan tidak menunggu lama  untuk  mendapatkan  pelayanan.  Prosedur  pelayanan  rawat  jalan  yang  diberikan  oleh pihak rumah sakit pada saat pendaftaran menurut pasien selama ini tidak merasa kesulitan dalam  pendaftaran  rawat  jalan.  Jika  ada  kesalahan  dalam  pelayanan,  dokter  dan  perawat bertanggung  jawab  apabila  terdapat  kesalahan.  Dirinya  merasa  sangat  terbantu  ketika membutuhkan  pemeriksaan  di  instansi  kesehatan.  Menurutnya  tidak  ada  keluhan  yang dialami selama menjadi anggota BPJS Kesehatan.
Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  dengan  ketiga  narasumber  peserta  BPJS  di Semarang,  maka  indikator  implementasi  kebijakan  BPJS  dapat  disusun  yang  mana  telah terlaksana dan mana yang belum. Berikut ini uraiannya:
1) Memperoleh Kartu Jaminan Kesehatan (Keanggotaan BPJS)
Hasil wawancara dengan narasumber diperoleh fakta bahwa indikator implementasi poin pertama ini telah terlaksana, karena ketika peserta melakukan pengobatan di puskesmas atau rumah sakit telah menggunkan kartu BPJS yang artinya telah memiliki jaminan sebagai anggota peserta BPJS. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang menetapkan bahwa:
(1) Setiap  peserta  yang  telah  terdaftar  pada  BPJS  Kesehatan  berhak  mendapatkan identitas peserta;
10 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022 di Semarang.
11 Wawancara dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2022 di Semarang.
(2) Identitas peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta; dan
(3) Nomor identitas peserta sebagaimana pada ayat (2) merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
2) Memperoleh Sosialisasi
Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Semarang belum dapat dikatakan “dipahami dengan baik oleh  seluruh  peserta  BPJS”.  Hal  ini  karena  terdapat  pes erta  yang  masih  kesulitan  dalam melakukan  pendaftaran  pengobatan.  Padahal  peserta  harus  mendapat  informasi  sebanyak mungkin  sebagaimana  terdapat  dalam  Pasal  20  ayat  (1)  dan  Pasal  21  ayat  (1)  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang menetapkan bahwa:
Pasal 20 ayat (1)
(1) Setiap  peserta  berhak  memperoleh  manfaat  jaminan  kesehatan  yang  bersifat pelayanan  kesehatan  perorangan,  mencakup  pelayanan  promotif,  preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

## Pasal 21 ayat (1)
(1) Manfaat  pelayanan  promotif  dan  preventif  meliputi  pemberian  pelayanan penyuluhan  kesehatan  perorangan,  imunisasi  dasar,  keluarga  berencana,  dan skrining kesehatan.

## 3) Memperoleh Kejelasan Prosedur dan Kemudahan Prosedur
Hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan prosedur belum terlalu jelas, terdapat peserta yang masih merasa kesulitan dalam mengikuti prosedur.  Prosedur  pelayanan  mungkin  tergolong  mudah,  namun  masih  terdapat  peserta BPJS yang kesulitan dalam mengakses layanan.

## 4) Memperoleh Kemudahan Pengurusan
Dalam  wawancara  dengan  narasumber,  penulis  menemukan  salah  satu  narasumber yang menyatakan bahwa pengurusan pendaftaran dan penggunaan BPJS tergolong berbelit- belit,  karena  terdapat  poin  yang  menggunakan  pendaftaran online dan  tidak  seluruhnya masyarakat memahami penggunaan prosedur online .
5) Memperoleh Pelayanan Rumah Sakit yang Baik
Berdasarkan keseluruhan wawancara yang dilakukan, hasilnya menunjukkan pelayanan di rumah sakit sudah cukup baik bagi peserta BPJS.
6) Memperoleh Kepastian Jaminan Pelayanan
Kepastian  jaminan  pelayanan  diperoleh  dengan  baik  oleh  peserta  BPJS,  dalam wawancara  yang  dilakukan  mendapatkan  hasil  bahwa  pelayanan  di  rumah  sakit  ketika terdapat kesalahan maka dokter dan perawat bertanggung jawab secara prosedur.

## 7) Memperoleh Perlakuan yang Sama
Hasil wawancara menunjukkan bahwa pasien BPJS maupun non BPJS tidak ada yang dibedakan dalam segi pelayanan oleh rumah sakit. Hal ini berarti bahwa peserta BPJS dalam pelaksanaannya telah mendapatkan perlakuan yang sama.
Berdasarkan hasil penelitian, implementasi jaminan kesehatan terhadap pasien BPJS menurut  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS  dapat  dikemukakan  yang dimulai dari Pasal 2, yang menetapkan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional  berdasarkan  asas  kemanusiaan,  manfaat,  dan  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia. Dari pasal tersebut telah terimplementasi indikator kemanusiaan seperti dalam pelayanan BPJS yang telah melaksanakan prosedur dengan mengedepankan kemanusiaan, yang  mana  pengguna  BPJS  dilayani  dengan  baik.  Kemudian  asas  kebermanfaatan  telah tercapai  yaitu  peserta  BPJS  telah  merasa  bahwa  dengan  adanya  BPJS  telah  memberikan kebermanfaatan  dalam  proses  pengobatan  pasien.  Selain  itu,  pelayanan  BPJS  tidak membedakan  antara  pengguna  BPJS  dengan  non  BPJS  yang  terbukti  dalam  pelayanan  di rumah sakit oleh semua narasumber sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menetapkan bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Hasil wawancara dengan  narasumber  menunjukkan  bahwa  BPJS  telah  mencapai  tujuannya  dalam penyelenggaraan pemberian jaminan kesehatan yang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta BPJS, dengan adanya BPJS peserta tidak mengeluarkan biaya yang tinggi apabila  membutuhkan  pertolongan  dalam  segi  kesehatan.  Hal  ini  berarti  BPJS  telah memenuhi dan mencapai tujuan utamanya.
Pasal 10 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS, yang menetapkan tujuh poin  dalam  implementasinya  juga  telah  dilaksanakan,  yang  mana  BPJS  telah  melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta, memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja 12 , menerima bantuan iuran dari pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk  kepentingan  peserta,  mengumpulkan  dan  mengelola  data  peserta  program  jaminan sosial,  membayarkan  manfaat  dan/atau  membiayai  pelayanan  kesehatan 13 sesuai  dengan ketentuan program jaminan sosial, dan memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat.
Selain  itu,  Pasal  25  Peraturan  BPJS  Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2014  Tentang Penyelenggaran Jaminan Kesehatan menetapkan hak bagi setiap peserta dalam mendapatkan identitas peserta, mendapatkan Nomor Virtual Account, memilih fasilitas kesehatan tingkat pertama  yang  bekerja  sama  dengan  BPJS  Kesehatan,  memperoleh  manfaat  jaminan kesehatan, menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan yang  bekerja  sama,  mendapatkan  informasi  pelayanan  kesehatan,  dan  mengikuti  program asuransi 14 kesehatan tambahan. 15
Manfaat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1)  Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif termasuk pada pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis  habis  pakai  sesuai  dengan  kebutuhan  medis  yang  diperlukan  dan  dilakukan  oleh penyelenggara pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi jaminan kesehatan terhadap pasien BPJS dalam meningkatkan pelayanan yang baik menurut Undang-undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS  dan  peraturan  pelaksanaan  lainnya  telah terimplementasi  dengan  baik.  Dalam  memberikan  suatu  pelayanan  kesehatan  secara  baik
12 Lalu Husni. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
13 Meutia, B. I. (2020). Op.Cit .
14 H. Mashudi dan Chidir Ali. (1995). Hukum Asuransi , Bandung: Mandar Maju.
15 Djamin Djanius dan Syamsul Arifin. (1993). Bahan Dasar Hukum Asuransi , Medan: Badan Penerbit STIE Tri Karya.
kepada pasien pengguna BPJS Kesehatan. 16 Namun pada prosesnya, pelayanan kepada pasien BPJS Kesehatan terhadap upaya mengimplementasikan program BPJS Kesehatan di suatu layanan  kesehatan,  tentu  saja  masih  mengalami  kendala  yang  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor penghambat.

## 4. Faktor Penghambat Implementasi Jaminan Kesehatan Terhadap Pasien BPJS
Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dengan  pihak  BPJS  Semarang,  faktor penghambat implementasi kebijakan BPJS diantaranya dipengaruhi oleh soal regulasi, literasi, ketaatan, dan over layanan.
Regulasi yang dinamis dan belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah lainnya di masyarakat termasuk dalam  kategori yang  dinamis  atau  dapat  berubah-ubah,  sehingga  kadang  masyarakat  tidak sepenuhnya  memahami  regulasi  yang  berlaku,  hal  ini  menjadi  penghambat  untuk terselenggaranya edukasi yang maksimal terhadap masyarakat terutama Peserta BPJS.
Tingkat literasi dalam membaca regulasi juga menjadi penghalang. Selain regulasi yang dinamis dan sulit diikuti oleh masyarakat, literasi di masyarakat menurut BPJS Semarang juga tergolong rendah, hal ini menjadi dampak yang berantai untuk masyarakat dalam memahami kebijakan pemerintah.
Ketaatan masyarakat yang dimaksud dalam hal ini adalah ketaatan dalam mematuhi peraturan  dari  penyelenggara,  dalam  hal  ini  adalah  pemerintah.  Masyarakat  cenderung menyimpang dari peraturan diakibatkan oleh faktor sebelumnya, kurangnya pengetahuan dan informasi akan suatu regulasi maupun kesengajaan untuk melanggar suatu regulasi.
Banyaknya jumlah masyarakat yang harus dilayani juga menjadi persoalan tersendiri. Dalam  wawancara  dengan  pihak  BPJS  Semarang,  faktor  penghambat  lainnya  adalah banyaknya  peserta  BPJS  yang  harus  dilayani.  Namun  demikian,  BPJS  Semarang  telah memaksimalkan  pelayanan  kepesertaan  BPJS  Kesehatan  di  Semarang,  terbukti  bahwa sebanyak 73% dari jumlah keseluruhan di Semarang telah mendapatkan pelayanan BPJS.

## 5.  Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data  dengan  meninjau  peraturan  perundang- undangan,  implementasi  jaminan  kesehatan  terhadap  pasien  BPJS  dalam  meningkatkan pelayanan  yang  baik  menurut  Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS, ditemukan fakta bahwa jaminan kesehatan telah terimplementasi dengan baik di Semarang, hal tersebut telah sesuai dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 10, Pasal 25 dalam Undang-undang Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS.  Hal  ini  terbukti  dengan  penyelenggaraannya  yang berdasarkan asas kemanusiaan, jaminan kesehatan yang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang  layak  bagi  peserta  BPJS,  melakukan  atau  menerima  pendaftaran  peserta,  memungut biaya kepesertaan, menerima iuran pemerintah, mengelola bantuan iuran dari pemerintah, mengumpulkannya,  kemudian  membayarkan  manfaat  bagi  peserta  BPJS  yang  selanjutnya peserta BPJS akan terbiayai dan tidak terpungut biaya yang tinggi, serta BPJS telah melakukan penyebaran  informasi  kepada  masyarakat.  Selain  itu,  implementasi  yang  dilakukan  telah sesuai dengan Pasal 12, Pasal 20, Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Adapun faktor yang menghambat implementasi jaminan kesehatan yang dilakukan oleh BPJS di Semarang adalah terkait dengan regulasi yang dinamis, tingkat literasi dalam membaca regulasi, ketaatan masyarakat dalam mematuhi peraturan, serta banyaknya jumlah masyarakat atau pasien BPJS yang harus dilayani.
16 Rinaldo, R. R., Pujiastuti, E., dan Sukimin, S. (2022). Op.Cit .

## Referensi
Buku dengan penulis: Abu Achmadi dan Cholid Narbuko. (2001). Metode Penelitian , Jakarta: Bumi Aksara.
Djamin Djanius dan Syamsul Arifin. (1993). Bahan Dasar Hukum Asuransi , Medan: Badan Penerbit STIE Tri Karya.
H. Mashudi dan Chidir Ali. (1995). Hukum Asuransi , Bandung: Mandar Maju.
Lalu Husni. (2003). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Nidya,  K.  (2018). Implementasi  Asas  Kemanusiaan  Dalam  Pelayanan  Terhadap  Peserta  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  24 Tahun  2011  Tentang  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan (Doctoral  dissertation, Universitas Andalas).
Suteki dan Galang Taufani. (2020). Metodologi Penelitian Hukum . Depok: Rajawali Pers.
Artikel jurnal: Meutia, B. I. (2020). Implementasi Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Studi di RSUD Kertosono Kabupaten Nganjuk). Legal Spirit , 4 (1).
Rinaldo, R. R., Pujiastuti, E., dan Sukimin, S. (2022). Implikasi Pengaturan Sistem Rujukan Berjenjang  Terhadap  Pelayanan  Kesehatan  Perorangan. Semarang  Law  Review (SLR) , 1 (1), 1-15.
Widada, T., Pramusinto, A., dan Lazuardi, L. (2017). Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Implikasinya terhadap Ketahanan Masyarakat (Studi di RSUD  Hasanuddin  Damrah  Manna  Kabupaten  Bengkulu  Selatan,  Provinsi Bengkulu). Jurnal Ketahanan Nasional , 23 (2), 199-216.

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2023 ALJ. All rightsreserved.