## Hukum  Seorang  Laki-Laki  Mengambil  Mahar  Setelah  Menikah Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif
Nur Salimin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indnesia
Corresponding Author :       nursalimin597@gmail.com

## ARTICLE INFO
Article history: Received
February 12, 2023 Revised March 03, 2023 Accepted March 20, 2023

## ABSTRACT
The  marriage  law  for  a  man  to  take  a  dowry  after  the  marriage  is  valid according to Islamic law and positive law is unlawful, because the law has been  clearly  written  in  the  Qur'an  and  the  Marriage  Law  which  is explained in the letter An-Nisa Verse 4 which reads give dowry (dowry) to the woman (whom you marry) as a gift with full willingness. Whereas Article 32 of the marriage law states that the dowry is given directly to the prospective  bride  and  since  then  it  has  become  her  personal  right,  and Article 33 Paragraph (1) the delivery of the dowry is carried out in cash, Paragraph (2) If the prospective bride agrees to the delivery of the dowry by  deferred  either  in  whole  or  in  part.  This  research  in  examining  the problem is taken from books, journals, news, and the internet so that the writer gets accurate references
Keywords : Islamic Law, Law Takes Dowry, Positive Law Journal Homepage
https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Published by CV. Creative Tugu Pena

## PENDAHULUAN
Nikah berasal dari bahasa Arab dan terdiri dari dua kata, yaitu zawwaja dan nakaha.  Kemudian  kata  ini  digunakan  dalam  Al-Qur'an  untuk  merujuk  pada pernikahan  Muslim.  Nakaha  artinya  penyatuan  dan  zawwaja  artinya  pasangan. Singkatnya, pernikahan secara linguistik didefinisikan sebagai penyatuan dua orang menjadi  satu.  Melalui  penyatuan  dua  insan  yang  semula  hidup  sendiri,  melalui perkawinan dua insan yang dipersatukan oleh Allah SWT menjadi suami istri, saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang sering disebut sebagai pasangan (Zauj dan  Zaujah).  Dalam  konteks  sekarang  sering  disebut  sebagai  pasangan,  suami  istri atau belahan jiwa dalam kehidupan(Tinuk Dwi Cahyani, 2020, hlm.1).
Di balik pernikahan yang langgeng dan kekal, jika terjadi perselisihan dalam rumah  tangga,  bisa  terjadi  pertengkaran,  pertengkaran  bahkan  kekerasan  di  antara para  pihak.  Ketika  pertengkaran,  pertengkaran  dan  kekerasan  tidak  dapat diselesaikan,  keadaan  rumah  tangga  mencapai  klimaks  yang  mengarah  pada perceraian  dan/atau  pembubaran  perkawinan,  yang  menjadi  kenyataan  dengan frekuensi  yang  semakin  meningkat;  sebagai  indikasi  awal  adanya  permasalahan hukum, mengingat hal-hal sebagai berikut:Sang guru baru saja menikah dan laki-laki yang  tinggal  bersama  keluarganya  di  rumah  perempuan  itu  tidak  terima  dengan perkataan  orang  perempuan  yang  membesarkan  rumah  tangganya  lalu  laki-laki tersebut  mengadu  kepada  orang  tuanya  bahwa  ia  salah  karena  ingin  menceraikan istrinya. , dia tidak merasa nyaman dengan kata-kata pengajarannya.
Agama  memegang  peranan  penting  dalam  perkawinan.  Sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  Pasal  2  ayat  (1)  ditetapkan

## Attractive : Innovative Education Journal
bahwa  sahnya  suatu  perkawinan  ditentukan  oleh  agama  dan  kepercayaan  masing- masing  orang  yang  melakukan  perkawinan.  Selain  itu  sebagai  bukti  bahwa  orang yang  bersangkutan  menikah  secara  sah  maka  harus  dicatatkan  nikah  yang  telah diatur dalam undang-undang tersebut Pasal 2 ayat (2). Bagi orang yang beraga Islam perkawinannya  dicatatkan  di  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  sedangkan  bagi  orang yang berama selain agama Islam (agama kristen, katolik, hindu, budha dan kong hu cu) perkawinannya dicatatkan dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bagi orang-orang  yang  menganut  kepercayaan  selain  agama-agama  yang  diakui  oleh negara  tersebut  pengesahannya  dengan  ketentuan  kepercayaannya  belum  diakui oleh negara (sampai buku ini ditulis). Namun dalam pemerintahan Presiden bapak Joko  Widodo  tentang  pengesahan  perkawinan  oleh  kepercayaan  ini  akan  dikaji kembali  untuk  di  upayakan  pengesahanya(Henny  Wiludjeng,  2020).  Tujuan  dari literature  review  ini  adalah  untuk  memberikan  informasi  tentang  artikel  penelitian yang  berhubungan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis.  Proses  ini bertujuan  untuk  menghindari  duplikasi  penelitian  sebelumnya.Penelitian  yang pertama  yang  ditulis  oleh  Dewie,  Artika,  Mardiani  Mangun,  and  Irma Safira.  yang berjudul  "Pengaruh  Media  Audiovisual  Terhadap  Pengetahuan  Remaja  Tentang Pernikahan  Anak  di  Posyandu  Remaja  Gawalise." Poltekita:  Jurnal  Ilmu  Kesehatan . Penelitian yang kedua yang ditulis oleh Atik, Nur Sri, and Endang Susilowati. Yang berjudul  "Hubungan  Peran  Keluarga  Dengan  Tingkat  Pengetahuan  Siswa  Smk Tentang Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid 19." Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan .Penelitian  yang  ketiga  yang  ditulis  oleh  Simanjorang,  Brigita.  "Kajian Hukum  Perkawinan  Anak  Dibawah  Umur  Menurut  Undang  Undang  Nomor  16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Penelitian  ini  fokus  kepada  mengkaji  tentang  bagaimana  hukum seorang  laki-laki  mengambil  mahar  setelah  disebut  sahnya  perkawinan  mengenai perpektif hukum positif dan hukum Islam.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  penulis  gunakan  di  dalam  tulisan  ini  adalah  library research dengan cara mencari kebenaran di dalam buku, dan laporan-laporan yang akan  kita  pecahkan.  Penelitian  literatur  dilakukan  dengan  cara  membaca, mempelajari  dan  menyimpan  berbagai  literatur  dan  bahan-bahan  yang  berkaitan dengan pokok bahasan, yang disaring dan ditempatkan dalam kerangka teori(Kartini Kartono,  1998).  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  untuk  mencari prosedur  pemecahan  masalah  yang  diselidiki  dengan  menggambarkan  keadaan subjek atau objek dalam penelitian berupa lembaga, masyarakat, pada saat sekarang berdasarkan  fakta-fakta  tang  tampak  atau  apa  adanya(Soerjono  Soekanto,  1998). Penelitian  ini  bisa  membantu  penulis  mendapatkan  jawaban  dari  masalah  tentang pernikahan seorang laki-laki mengambil maharnya setelah menikah.

## HASIL PENELITIAN

## 1.1Perkawinan Dalam Hukum Positif
Pernikahan  adalah  pertalian  yang  sah  antara  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari  hubungan  keperdataan,  demikian  pasal  26  Burgerlijk  Wetboek.  Dalam  pasal tersebut menyatakan  bahwa suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi  syarat-syarat  yang  ditetapkan  dalam  kitab  Undang-undang  Hukum Perdata(Santoso, 2016).
Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan 1974, perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  berbasis  Tuhan.  Sedangkan  pengertian  Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan  untuk  mentaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya  merupakan ibadah(Ramulyo, 2004). Hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  saat  ini,  yaitu Pasal  30 Kompilasi  Hukum    Islam    (KHI),    menjelaskan    bahwa    calon  mempelai  pria  wajib membayar  mahar  kepada  calon  mempelai  wanita  yang  jumlah,  bentuk  dan  jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak(Abdul Halim, 2022). Demikian pula  Pasal  31 KHI menjelaskan  bahwa  penetapan  besarnya  mahar  didasarkan  asas  kesederhanaan  dan kemudahan yang dianjurkan    oleh ajaran Islam.
Gugatan  mahar  dapat  diajukan  secara  tersendiri  apabila  telah  terjadi perceraian, baik perceraian itu terjadi atas permohonan cerai talak oleh suami maupun atas cerai gugat oleh istri. Apabila terjadi cerai mati, sementara mahar belum dilunasi oleh  pihak  suami,  maka  pembayaran  mahar  dapat  diambil  dari  harta  peninggalan suami sebelum harta warisnya dibagikan kepada ahli warisnya karena hutang mahar termasuk  komponen  yang  harus  diselesaikan  lebih  dahulu  bersama-sama  dengan hutang-hutang  pewaris  lainnya,  biaya  akibat  kematian,  biaya  pemakaman,  dan  lain sebagainya(Damis, 2008, 1).
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  perubahan  pertama  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2009  Nomor  159,  tambahan  lembaran  Negara  Republlik  Indonesia  Nomor 5078), terdapat tambahan kewenangan peradilan agama yang dituangkan pada Pasal 49, namun kewenangan mutlak pengadilan agama tetap hanya menyebut antara lain bidang  perkawinan.  Setelah  diberlakukan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan pengadilan agama ditambah dengan perkara infak, zakat, dan  ekonomi syariah (Kamil, 2016: 246).
Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  dan  hukum  Islam  memandang  bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi dilihat juga dari  aspek  agama  dan  sosial.  Aspek  agama  menetapkan  tentang  keabsahan perkawinan,  sedangkan  aspek  formal  adalah  menyangkut  aspek  administratif,  yaitu pencatatan  di  KUA  dan  catatan  sipil.  Dalam  konsepsi  hukum  perdata barat,perkawinan itu dipandang dalam hukum keperdataan saja. UU hanya mengenal “perkawinan perdata ”, yaitu  perkawinan  yang  dilangsungkan  di  hadapan  seorang pegawai catatan sipil(Mega Meirina, 2023).
Tujuan  perkawinan menurut  UU  No. 1  Tahun  1974  dirumuskan  sangat ideal, karena tidak hanya dilihat dari  segi lahiriah, tetapi  sekaligus ada hubungan batiniah antara  laki-laki  dan  perempuan  dengan  tujuan  tersebut.  membangun  keluarga  atau rumah  tangga.  yang  abadi  dan  bahagia  bagi  keduanya  dan  sesuai  dengan  kehendak Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Selain  itu,  J.  Satrio  menjelaskan  bahwa  menurut  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  perkawinan  bukan  sekedar  perjanjian  antara  seorang pria  dengan  seorang  wanita,  melainkan  ikatan  suci  lahir  dan  batin  yang  bertujuan untuk  mewujudkan  rumah  tangga/keluarga  yang  bahagia  berdasarkan  kepercayaan kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Satu  Agung.  Tuhan(Prakoso,  1987).  Ia  menjelaskan, keluarga  yang  dimaksud  adalah  keluarga  inti  (gezin)  yang  terdiri  dari  laki-laki  dan perempuan  beserta  anak-anaknya.  Selain  itu,  menurutnya  tujuan  perkawinan  adalah untuk  memperoleh  keturunan,  hal  ini  sejalan  dengan  penjelasan  Pasal  1  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang  menyatakan  bahwa  terciptanya  keluarga  yang bahagia erat kaitannya dengan memiliki keturunan, yang juga merupakan tujuan dari perkawinan(Satrio, J, 1998).
Para  pembuat  undang-undang  memberikan  penafsiran  untuk  memperjelas Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974,  bahwa  perkawinan  harus dilangsungkan  menurut  hukum  masing-masing  agama  dan  kepercayaan,  dalam  arti pelaksanaannya  selalu  berkaitan  dengan  ajaran  masing-masing  agama  dan kepercayaan.  agama.  .  Percayalah,  jika  tidak,  pernikahan  akan  dianggap  tidak  sah. Pengertian perkawinan menurut Pasal 2 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tidak  lagi  hanya  merupakan  “perbuatan  hukum”  tetapi  juga  “perbuatan beragama”. ditandai  dengan  pelaksanaan  perkawinan  sesuai  dengan  kaidah  agama yang  diterima  oleh  calon  mempelai.  Penafsiran  sahnya  perkawinan  dalam  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  mengacu  pada  penafsiran  yang  sistematik,  yaitu penafsiran  sahnya  perkawinan  yang  menggabungkan  ketentuan  Pasal  2  Ayat  1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. 1 Tahun 1974 dengan ketentuan  perkawinan. tentang  sah  tidaknya  perkawinan  tersebut.  syarat-syarat  perkawinan,  bila  Undang- Undang Nomor 6 Pasal 6 sd 12 Bab II 1 Tahun 1974 sudah berlaku. Ayat 1, 2, 3 Pasal 10 PP  No.  9  Tahun  1975  sudah.  UU  No.  23  Tahun  2006  tentang  Pengelolaan Kependudukan;  dengan  kata  lain  sahnya  perkawinan  jika  perkawinan  itu  dilakukan setelah akad(Trusto Subekti, 2010).
Penyelesaian  sengketa  mahar  menjadi  kewenangan  pengadilan  agama  yang diatur  secara  eksplisit  pada  Pasal  37  KHI  sebagai  berikut:  “Apabila  terjadi  selis ih pendapat  mengenai  jenis  dan  nilai  mahar,  penyelesaiannya  diajukan  ke  Pengadilan Agama”(Harijah Damis, 2016).
1.2 Perkawinan dalam Hukum Islam
Perkawinan  dalam  Islam  adalah  jalan  pilihan  Allah  bagi  manusia  untuk memiliki  anak,  beranak  cucu  dan  memelihara  kehidupannya.  Tuhan  pun  tidak  mau memaksa  manusia,  seperti  makhluk  lainnya,  untuk  mengikuti  instingnya  dengan bebas dan tanpa aturan. Namun, untuk menjaga kehormatan dan martabatnya, Allah mengeluarkan aturan hukum yang sesuai dengan peran dan statusnya(Abdul Ghopur Ansori, 2011).
Di  zaman  pra-Islam,  pembayaran  mahar  diharuskan  kepada  suku  atau keluarga  pengantin  wanita  sebagai  imbalan  atas  hilangnya  kemampuan  melahirkan keturunan daripadanya dan sebagai sarana untuk menciptakan kestabilan ikatan dan hubungan antara dua keluarga, telah jelas bahwa sebelum datangnya Islam pun mahar sudah diakui di Arab sebagai milik sah pengantin wanita sendiri(Abd. kohar, 2016, 42).
Dalam  konsep  hukum  Islam mahar  bukan  merupakan  “harga”  dari  seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak  ada  ukuran  dan  jumlah  yang  pasti  dalam  mahar.  Mahar  bersifat  relatif disesuaikan dengan kemampuan dan kepantasan dalam suatu masyarakat (Jayakrama, 2014).
Menurut  fikih  Munakahat,  sahnya  mahar  yang  dibayarkan  kepada  calon  istri haruslah sesuai beberapa syarat yaitu, harta yang berharga, benda itu suci dan dapat digunakan, harta atau benda tersebut bukan lah ghazab, bukan harta yang tidak jelas atau haram(Putra Halomoan, 2015).
Perkawinan  adalah  suatu  perjanjian  yang  memperbolehkan  laki-laki  dan perempuan untuk melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan, sehingga hukum perkawinan yang semula dapat dikatakan diperbolehkan atau diperbolehkan. Namun tentu saja, mengingat nikah sebagai sunnah Nabi, maka tidak dapat dikatakan
bahwa hukum asal usul nikah hanya terbatas pada yang Mubah saja, dapat dikatakan bahwa  nikah  itu  disyariatkan  dengan  tegas  oleh  agama,  karena  semangat  Ketika pernikahan  terjadi,  persatuan  antara  seorang  pria  dan  seorang  peremuan(Amir Syarifudin, 2006).
Mahar  yang  tidak  disebutkan  pada  saat  akad  berlangsung,  maka  kewajiban memberikan  mahar  itu  harus  ditunaikan  selama  masa  perkawinan  sampai  putus perkawinan  dalam  bentuk  kematian  atau  perceraian  (Syarifuddin,  2005:  95).  Itulah sebabnya kewajiban memberikan mahar adalah wajib yang diartikan sebagai tuntutan yang telah diformulasikan oleh syari’ah untuk direalisasikan, teraplikasi dalam bentuk perintah yang sangat tegas untuk direalisasikan (Bakri, 2011: 20).
Perkawinan  adalah  suatu  perbuatan  yang  diperintahkan  oleh  Allah  dan Rasulnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nur ayat 3 Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin)  dari  hamba-hamba  sahayamu  yang  lelaki  dan  hamba-hamba  sahayamu yang  perempuan.  jika  mereka  miskin  Allah  akan  memampukan  mereka  dengan kurnia-Nya.  dan  Allah  Maha  luas  (pemberian-Nya)  lagi  Maha  Mengetahui.(An-Nur: 32)
Dalam  hukum  perkawinan  dikenal  lima  hukum  taklifi  dalam  perkawinan, yaitu: Pertama, wajib hukumnya bagi orang yang dapat menikah sedangkan nafsunya memaksa  mereka  untuk  melakukan  persetubuhan  yang  dikhawatirkan  menjadi praktek  zina.  Kedua,  haram  bagi  laki-laki  yang  tidak  mampu  memenuhi  kebutuhan jasmani  dan  rohani  calon  istrinya  meskipun  syahwatnya  tidak  mendesak.  Ketiga sunnah  tersebut  adalah  untuk  orang-orang  yang  keinginannya  mendesak  dan  yang memiliki  kemampuan untuk menikah  tetapi  mungkin  masih  tanpa  haram.  Keempat, makruh  bagi  orang  yang  impoten  dan  tidak  mampu  melahirkan  calon  istri.  Lima mubah  itu  untuk  orang-orang  yang  tidak  terdesak  karena  alasan-alasan  yang mengharuskan  menikah  atau  karena  alasan-alasan  yang  membuat  mereka  menunda pernikahan(Amir Syarifudin, 2006).
Mahar  sebagai  kewajiban.  Karakteristik  esensial  liabilitas  (kewajiban)  ialah beban atau kewajiban untuk berbuat dan memenuhi sesuatu lewat aksen tertentu dan entitas  syariah  (Ikatan  Akuntan  Indonesia,  2017).  Aset  yang  telah  diberikan  atau entitas  syariah  berbentuk  kesepakatan  yang  tidak  bisa  diurungkan  untuk  membayar aset sebagai kewajiban. Selain itu, kewajiban masa kini tidak serta merta mengemuka oleh hasil tata laksana entitas syariah untuk membeli aset di masa depan. Untuk itu, perlu  pemberlakuan  antagonisme  antara  liabilitas  (kewajiban)  masa  kini  dan kewajiban  masa  depan.  Mengaitkan  basis  kapabilitas  yang  mempunyai  kegunaan masa depan apabila untuk mengaver klaim kubu yang berbeda merupakan lazimnya perampungan kewajiban masa kini(Yuyanti Rahman, 2019, 88).

## 1.3 Hukum Seorang Laki-Laki Mengambil Mahar Setelah Sah Menikah
Islam  menasihati  calon  suami  untuk  memberikan  kepada  wanita  yang  ingin dinikahinya sesuatu yang berharga untuk menunjukkan niat baik mereka. Hadiah ini dapat  diberikan  atas  permintaan  calon  pasangan  atau  keluarga.  Pemberian  yang menurut sebagian besar ahli merupakan pemberian yang wajib bagi seorang suami jika hendak menikah dengan seorang perempuan.
Pada    komunitas    lain    mahar    dijadikam  sebagai      investasi      dan      aset ekonomi   untuk jaminan masa depan perempuan. Dalam kajian sosiologi,  indikator utama    status    sosial    dan  ekonomi    adalah    tingkat    pendidikan,    pekerjaan  dan penghasilan.      Ketiga        faktor        tersebut,  terbukti        bahwa        selalu        berkolerasi
positif sebagai indikator yang serumpun untuk menilai tingkat status sosial(Abd. Kafi, 2020, 60).
Dalam  Islam  mahar  yang  telah  diberikan  oleh  suami  merupakan  hak  penuh isteri.  Tidak  ada  seorangpun,  baik  suami,  orang  tua,  maupun  kerabatnya,  yang  bisa mengambil  mahar  dengan  semena-mena.  Kecuali  isteri  atau  perempuan  tersebut memberikannya  dengan  sukarela.  Sebagaimana  Aisyah  ra  menyatakan  bahwa siapapun  tidak  boleh  memakai  atau  mengambil  mahar  kecuali  dengan  izin  isteri. Terlebih  lagi  kalau  isteri  tersebut  anak  yatim,  maka  mengambil  dan  memakan maharnya diharamkan(Al-Dakhily, S, 1993).
Pemberian  mahar  ini  merupakan  bukti  upaya  Islam  mengangkat  harkat  dan martabat  perempuan  yang  sebelumnya  diremehkan.  Begitu  mahar  sudah  ada, perempuan  tidak  bisa  seenaknya  menikah  dengan  orang  lain.  Setiap  laki-laki  yang ingin  menjadikan  seorang  wanita  sebagai  istrinya  harus  menyiapkan  sesuatu  yang berharga  untuk  diberikan  kepada  istrinya  pada  saat  upacara  pernikahan.  Dari pemaparan  di  atas  dapat  dilihat  betapa  kompleksnya  persoalan  dan  permasalahan yang  dihadapi  perempuan  dari  waktu  ke  waktu.  Dari  keadaan  awal  penghinaan, keterbelakangan dan penganiayaan hingga akhirnya menghormati Islam. Kedatangan Islam  memberikan  warna  tersendiri  bagi  wanita,  sehingga  keberadaan  wanita  di berbagai lapisan masyarakat tidak ditinggalkan dan direndahkan hingga saat ini.
Pria   tidak  bisa  mengeluarkan  wanita  dari  lingkungan keluarganya dengan menikahinya  begitu  saja  tanpa  membayar mahar kepada wanita,seperti halnya yang dilakukan  oleh  orang-orang      pada      zaman  jahiliyah,  mereka  biasa  menikahi perempuan    tanpa    mahar,    bahkan    menikahi  perempuan  yang      ditinggal      wafat suami  tanpa    mahar    dan    menjadikan    mahar  suami  yang        wafat        sebagai maharnya.    Karena mahar adalah merupakan gambaran keseriusan  dan  niat  yang tulus    seorang    pria  yang  berkeinginan      untuk      menikah.      Di  samping    itu    juga mahar    adalah    symbol    dari  kehormatan    dan    kemuliaan    seorang    wanita  serta menunjukkan   tingginya   nilai   dari sebuah pernikahan dalam Islam(Firman Surya Putra, 2021).
Besarnya dan status mahar dalam perkawinan meskipun keberadaan mahar ini wajib menurut para ulama, namun tidak ada syarat dalam nash Al-Qur'an dan Hadits mengenai  selang  waktu  minimal  dan  maksimalnya.  Dalam  hal  ini,  para  ahli  hukum sepakat  bahwa  tidak  ada  batas  atas  mahar.  Oleh  karena  itu,  mahar  tidak  dapat ditetapkan  pada  jumlah  tertentu.  Pada  masa  Umar  bin  Khattab,  jumlah  mahar  yang sangat tinggi membuat para pemuda sulit menikah. Ketika Umar sedang berkhotbah tentang  hal  ini,  seorang  wanita  datang  mengingatkannya  dengan  membaca  sebuah ayat  An-Nisa':  21  setelah  mendengar  perkataan  wanita  itu,  'Umar  akhirnya  bangun dan berkata: 'Wanita itu benar sedangkan 'Umar salah(al-Kurdiy,  A. 1993).
Hukum Islam laki-laki di wajibkan memberi mahar kepada seorang perempuan artinya barang yang diberikan baik itu berupa uang, perhiasan, dan benda lainnya itu sepenuhnya  milik  perempuan  tidak  bisa  diambil  lagi  oleh  pihak  laki-laki.  Menurut penulis mahar istilahnya membeli perempuan atau tanda sahnya akad nikah di dalam perkawinan. Hukum positif di ikuti oleh hukum adat dalam pernikahan mahar selalu ada di Indonesia bisa disebut syarat perkawinan karena dari pihak perempuan kalau tidak  ada  mahar  maka  tidak  mau  menjalin  hubungan  pernikahan.  Di  suatu  wilayah beda  adat  dalam  menjalankan  perkawinan  dan  mengikuti  adat  istiadat  yang ditinggalkan oleh nenek moyang masing-masing.
Kejelasan  mahar  sebelum  akad  nikah  pun  memang  sangat  penting  untuk diperhatikan. Tidak boleh barang (harta) yang kondisi fisik dan bentuknya tidak jelas.
Memberikan benda yang tidak jelas jenis dan keadaannya efeknya menjadikan status mahar menjadi tidak sah. Mahar  adalah  simbol  kejujuran,  tanda  persetujuan  dan pemberian  wajib yang tidak mengharapkan imbalan dan balasan(Hasbi Hj. Muh.Ali, 2013).
Menurut  ulama,  mahar  memiliki  bentuk  yang  berbeda-beda,  meskipun maknanya sama. Ulama Hanafiya mengatakan bahwa mahar adalah barang atau harta yang menjadi milik istri berdasarkan perkawinan atau persetubuhan yang sebenarnya. Ulama  Malikiyah  mengartikan  mahar  sebagai  sesuatu  yang  membolehkan  seorang wanita  melakukan  hubungan  seksual.  Ulama  Syafiiyyah  mengatakan  bahwa perempuan harus menerima mahar berupa akad nikah atau persetubuhan. Meskipun Ulama  Hanabilah  menyatakan  bahwa  mahar  adalah  imbalan  perkawinan,  baik  yang dinyatakan  secara  jelas  dalam  akad  nikah,  dikenakan  setelah  kedua  belah  pihak sepakat akad, atau diperintahkan oleh hakim(Dahlan, A.A. 1996).
Mahar  merupakan  pemberian  wajib  suami  kepada  isterinya  saat  akad  nikah berupa  harta  atau  sesuatu  yang  bernilai,  di  mana  besarannya  disesuaikan  menurut kemampuan  dan  tradisi  setempat.  Jadi  dalam  Islam,  pada  dasarnya  mahar  bukan sebagai harga seorang perempuan sehingga isteri bisa dimiliki seperti barang. Namun mahar  merupakan  bukti  keseriusan  laki-laki  kepada  perempuan  untuk  membina kehidupan  rumah  tangga.  Hal  ini  berarti  suami  dan  isteri  merupakan  patner  yang akan  menjalani  kehidupan  secara  bersama-sama  demi  mewujudkan  keluarga  yang samara(Apriyanti, 2017, 176).
Sebaliknya,  pemberian  maskawin  secara  berlebihan  justru  dilarang.  Hal  ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pemuda untuk melangsungkan perkawinannya.  Mempersulit  perkawinan  bisa  melahirkan  implikasi-implikasi    yang buruk, atau bahkan merusaksecara personal maupun sosial. Umar bin Khattab pernah menyampaikan  bahwa  ketika  seorang  laki-laki  diharuskan  memberi  maskawin  yang mahal  kepada  (calon)  istrinya,  boleh  jadi  ia  akan  menyimpan    kebencian  kepada perempuan itu(Halimah, 2017). Sedangkan mengenai pemberian mahar bisa dilakukan sesuai  dengan  kemampuan  atau  di  sesuaikan  dengan  keadaan  dan adat  masyarakat, atau kebiasaan yang berlaku di wilayah setempat(Burhannudin A. gani, 2017).
menurut pendapat para ulama mahar dalam pernikahan itu di haruskan karena untuk  membeli  seorang  perempuan  kepada  orang  tuanya  untuk  dijadikan  teman berumah tangga dan syarat untuk menggauli perempuan, yang masih mengganjal di tulisan  ini  apabila  sudah  menikah  seorang  perempuan  tidak  pernah  digauli  oleh suaminya apakah mahar itu bisa diambil kembali atau tetap diharamkan.
Menurut  Hukum  positif  tertulis  dalam  Pasal  32  mengatakan  bahwa  mahar diberikan  langsung  kepada  calon  mempelai  wanita  dan  sejak  itu  menjadi  hak pribadinya.  Pasal  33  ayat  (1)  Penyerahan  mahar  dilakukan  dengan  tunai,  ayat  (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggungkan baik untuk seluruhnya atau sebagian.

## KESIMPULAN
Mahar dalam hukum Islam di wajibkan laki-laki memberi barang kepada pihak perempuan agar syarat menikahi  terpenuhi.  Mahar sepenuhnya hak perempuan dan tidak bisa diambil lagi setelah sahnya perkawinan salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan  dan  menghargai  kedudukan  wanita,  yaitu  memberinya  hak  untuk memegang  urusan  dan  memiliki  sesuatu.  Mahar  wajibbagi  seorang  laki-laki  yang hendak  menikah,  pernikahan  tidak  sah  tanpa  adanya mahar  meskipun  pihak  wanita telah  ridha  untuk  tidak  mendapatkan  mahar,  akan  tetapi  mahar  harus  tetap  ada
walaupun  tidak  dibayar  tunai.  Mahar  juga  bisa  disebut  untuk  membeli  perempuan untuk  dimiliki  oleh  pihak  laki-laki  untuk  dijdikan  teman  hidupnya  seumur  hidup, suatu saat apabila terjadi perceraian barang yang diserahkan kepada pihak perempuan tidak boleh diambil lagi karena barang itu sepenuhnya milik perempuan.

## REFERENSI
Abdul  Ghopur  Ansori, Hukum  Perkawinan  Islam  Perpektif  Fikih  dan  Hukum  Positif, Yogyakarta: 411 Press, 2011.
Abd. Kohar, (2016). Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol, 8. No, 2.
Abd. Kafi, (2020). Mahar Pernikahan dalam Pandangan hukum dan Pendidikan Islam, Jurnal Paramurobi, Vol, 3. No, 1.
Abdul  Halim,  (2022).  Kedudukan  Perempuan  dalam  Penentuan  Mahar  Menurut mazhab Syafi’i d an Mazhab Hanafi, Jurnal Hukum Islam, Vol, 2. No, 2. Al-Dakhily, S. Mausu’ah Fiqh Aisyah Umm al - Mu’minin , Beirut: Dar al-Nafais, 1993. Al-Kurdiy, A. Ahkam al- Mar’ah fi al -Fiqh al-Islami , Damaskus: Dar al-Ulum al-Insaniyah, 1993
Amir  Syarifudin, Hukum  perkawinan  Islam  di  Indonesia;  antara  Fiqh  Munakahat  dan Undang-Undang Perkawinan, Jakarta: Kencana, 2006.
Apriyanti,  (2017).  Historiografi  Mahar  dalam  Pernikahan, Jurnal  Kajian  Gender  dan Anak, Vol, 12. No, 2.
Bakri, M. (2011). Fikih prioritas. Jakarta: Pustaka Mapan. A.  Gani,  (2017).  Pembatasan  Jumlah  Mahar  melalui  Keputusan  Musyawarah  Adat Timur, Jurnal Hukum Keluarga dan hukum Islam, Vol, 1. No, 1.
Damis, H. (2008). Menguak hak-hak wanita. Cet. II. Jakarta: Two Fublisher. Firman Surya Putra, (2021). Urgensi dan Kedudukan Shodaq Mahar dalam Pernikahan, Jurnal An-Nahl ilmu Syariah, Vol, 8. No, 2. Halimah, (2017). Konsep Mahar dalam Tafsir Kontemporer, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Vol, 6. No, 2.
Harijah  Damis,  (2016).  Konsep  Mahar  dalam  Perpektif  Fiqih  dan  Perundang- Undangan, Jurnal Yudisial, Vol, 9. No, 1. Hasbi Hj.Muh.Ali, (2013). Objek Kajian Mahar, Internasional Jurnal Fiqh, No. 10. Henny Wiludjeng, Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.
Jayakrama,  C.  (2014).  Konsep  mahar  dalam  hukum  Islam.  Diakses  dari http://www.rahima.or.id.
Kamil, A. (2016). Filsafat kebebasan hakim. Cet. II. Jakarta: Predanamedia Group. Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Recearch, Alumni Bandung: 1998. Mega  Meirina,  “  Hu kum  perkawinan  Dalam  Perpektif  Hukum  Positif  dan  Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam dan Humaniora, Vol. 2. No. 1, Tahun 2023. Prakoso, “Asas -Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarat: PT. Bina Aksara, 1987. Putra Halomoan, (2015). Penetapan mahar terhadap kelangsungan Pernikahan ditinjau Menurut Hukum Islam, Jurnal Juris, Vol, 14. No, 2. Satrio, J. “ Asas -Asas Hukum Perdata, Purwokerto: Hersa, 1998. Soerjono  Soekanto, Penelitian  Hukum  Normatif  Sesuai  Tinjauan  Singkat, Jakarta:  Raja Grapindo, 1998.
Syarifuddin, A. (2005). Garis-garis besar fiqh. Cet. II. Jakarta: Predana Media. Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Perkawinan, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditin jau daru Hukum Perjanjian”, Jurnal Dinamika Hukum,
Vol. 10. No. 3, Tahun 2010.
Yuyanti  Rahman,  (2019).  Konsep  Akuntansi  Syariah  Pada  Budaya  Mahar, Jurnal Multiparadigma Jamal ,  Vol, 10. No, 1.
Copyright Holder : © Nur Salimin (2023).
First Publication Right : © Attractive : Innovative Education Journal
This article is under: