## Journal of Law, Administration, and Social Science

## HOTEL, RESTORAN, DAN WISATAWAN BERTUMBUH: APAKAH PENERIMAAN PAJAK DAERAH JUGA MENINGKAT?
Pius Aji Cakra Bagaskara 1) , Suparna Wijaya 2) *
1) pius.bagaskara@kemenkeu.go.id , Kementerian Keuangan
2) suparnawijaya@upnvj.ac.id , Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta *penulis korespondensi

## Abstract
This study aims to determine the influence of the tourism sector on local tax revenues as reflected in hotel taxes and restaurant taxes, while the tourism sector is seen from the number of hotels, restaurants and tourists. The data used is secondary data taken from the DJPK of the Ministry of Finance, the Central Statistics Agency and the Department of Youth,  Sports  and  Tourism  of  Central  Java  Province  from  2018  to  2021,  while  the  objects  studied  were  35 regencies/cities in Central Java Province. The method used is a quantitative method with multiple linear regression of panel data  with  a  random  effect  model.  The  results  of  this  study  indicate  that  simultaneously,  all  variables  have  a positive and significant effect on local tax revenues. Partially, the number of hotels has a significant positive effect, as well as after being moderated by the number of tourists. The number of restaurants itself has no effect on local tax revenues, although it is moderated by the number of tourists, it still has no effect. Furthermore, the number of tourists has a negative effect on local tax revenues. This research is expected to be able to provide input for local governments in formulating policies, especially in terms of local tax collection.
Keywords: Hotel, Local tax, Restaurant, Tourist

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  sektor  pariwisata  terhadap  penerimaan  pajak  daerah  yang tercermin dari pajak hotel dan pajak restoran, adapun sektor pariwisata ini dilihat dari jumlah hotel, restoran, serta wisatawan. Adapun data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari DJPK Kementerian Keuangan, Badan  Pusat  Statistika  serta  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga,  dan  Pariwisata  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2018 sampai 2021, adapun objek yang diteliti adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linear berganda data panel dengan model random effect. Hasil dari penerlitian ini  menunjukkan  bahwa  secara  simultan,  seluruh  variabel  berpengaruh  secara  positif  dan  signifikan  terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial, jumlah hotel berpengaruh signifikan positif, begitu juga setelah dimoderasi dengan jumlah wisatawan. Jumlah restoran sendiri tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, meskipun dimoderasi  dengan  jumlah  wisatawan,  tetap  tidak  berpengaruh.  Selanjutnya  jumlah  wisatawan  justru  berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan khususnya dalam hal pengumpulan pajak daerah.
Kata Kunci : Hotel, Pajak Daerah, Restoran, Wisatawan

## PENDAHULUAN
Indonesia sebagai sebuah negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan warga  negaranya,  hal  ini  juga  sebagai  perwujudan  dari  pelaksanaan  cita-cita  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  yang  terdapat  pada  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945,  yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Namun, tidak mudah bagi pemerintah untuk dapat mewujudkan cita-cita mulia ini, mengingat luasnya wilayah serta beragamnya kondisi  di  Indonesia, sehingga diperlukan penyusunan kebijakan yang tepat. Setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristiknya masing-masing, maka kebijakan pada suatu daerah tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya. Menurut  Badrudin  dalam  Akbar  (2019),  kebijakan  pembangunan  yang  diterapkan  harus berdasarkan  kekhasan  yang  dimiliki  daerah  ( endogenous  development )  dengan  memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, seperti sumber daya manusia, sumber daya fisik, maupun kelembagaan.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
Dalam  mengantisipasi  keberagaman  dan  kekhasan  masing-masing  daerah  ini,  maka ditetapkan kebijakan otonomi daerah. Menurut Fauzi (2019), kebijakan yang resmi berlaku sejak penetapan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tahun ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing  dengan  memperhatikan  prinsip  demokrasi,  keadilan,  pemerataan,  kekhususan,  dan keistimewaan  daerah  di  Indonesia.  Dengan  adanya  otonomi  daerah  ini,  masing-masing  daerah diberikan  wewenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  segala  urusannya  baik  dari  jalannya pemerintahan  hingga  pelaksanaan  pembangunan.  Kemudian  dalam  menjalankan  urusan  ini diperlukan pendanaan untuk melaksanakan belanja yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana didalamnya memuat pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan  daerah.  Adapun  pendapatan  daerah  dibagi  lagi  menjadi  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan definisi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  pendapatan  daerah  yang  diperoleh  dari  pajak daerah,  retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Meskipun daerah telah diberi wewenang untuk mengumpulkan penerimaan berupa PAD, namun daerah masih membutuhkan dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut pemeriksaan dari BPK  pada  2021,  sekitar  88%  pemerintah  daerah  di  Indonesia  berstatus  belum  mandiri,  artinya pemda  masih  sangat  bergantung  pada  transfer  dana  pemerintah  pusat  untuk  dapat  menjalankan pemerintahannya.  Hal  ini  menjadi  isu  bagi  daerah  untuk  berupaya  meningkatkan  tingkat kemandirian  dengan  mengoptimalkan  pendapatan  asli  daerah  dari  pajak  daerah  dan  retribusi daerah.  Salah  satu  daerah  yang  masih  bergantung  pada  transfer  pemerintah  pusat  ini  adalah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana data APBD 2022 dari Portal Data SIKD, dari total pendapatan daerah  sebesar  104  triliun  rupiah,  63  triliun  rupiah  merupakan  penerimaan  yang  diterima  dari pemerintah pusat.
Tabel 1. Data Pendapatan Daerah Jawa Tengah tahun 2022 Akun Anggaran/Pagu Realisasi Pendapatan Daerah 104.017,75 M 104.473,18 M PAD 32.699,21 M 33.520,44 M Pajak Daerah 20.995,15 M 20.549,61 M Retribusi Daerah 1.131,04 M 940,51 M Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.278,31 M 1.352,79 M Lain-Lain PAD yang Sah 9.294,72 M 10.677,53 M TKDD (Penerimaan dari Pemerintah Pusat) 64.473,43 M 63.479,71 M Pendapatan Lainnya 6.845,12 M 7.473,03 M Pendapatan Transfer Antar Daerah 6.120,87 M 7.048,76 M Pendapatan Hibah 384,77 M 421,37 M Lain-lain  Pendapatan  Sesuai  dengan  Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 339,47 M 2,90 M
Sumber: DJPK, data diolah (2023)
Dari data diatas, dapat diketahui bahwa proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah di Provinsi  Jawa  Tengah  hanya  sekitar  32%,  nilai  yang  relatif  kecil.  Jawa  Tengah  sebenarnya memiliki  potensi  penerimaan  dari  banyak  hal,  dengan  banyaknya  kendaraan,  banyaknya  pabrik rokok,  serta  potensi  pariwisata  yang  besar,  seharusnya  dapat  dioptimalisasi  untuk  pemungutan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
pajak daerah. Pariwisata sendiri memiliki peran yang cukup penting dalam upaya pengembangan perekonomian,  karena  pariwisata  memberikan  kontribusi  yang  cukup  besar  untuk  penerimaan daerah (Faiz dkk., 2021).
Sebagaimana  dikutip  dari  buku  Statistik  Pariwisata  Jawa  Tengah  dalam  Angka  terbitan Dinas  Kepemudaan  Olahraga  dan  Pariwisata  (2022),  Provinsi  Jawa  Tengah  memiliki  banyak tempat  tujuan  wisata,  dan  terdapat  tempat  wisata  yang  paling  banyak  dikunjungi  pada  semester awal 2022, yaitu Candi Borobudur, Candi Prambanan, Punthuk Setumbu dan Pantai Jatimalang, dan  telah  dikunjungi  oleh  lebih  dari  28  juta  pengunjung  baik  wisatawan  dalam  negeri  maupun wisatawan mancanegara. Dari potensi pariwisata yang besar ini, penerimaan pajak daerah dapat dioptimalisasi dengan pemungutan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, maupun retribusi- retribusi lainnya. Dengan adanya kunjungan ke tempat-tempat wisata, para wisatawan tidak hanya berlibur, namun  juga tinggal  dan menginap di  hotel atau penginapan. Selain itu para wisatawan juga melakukan konsumsi dengan mengunjungi restoran atau rumah makan, kemudian hal ini yang dapat dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran. Hal ini dibuktikan oleh penelitian dari Sanjaya dan Wijaya (2020), di Sumatera Barat pada tahun 2015- 2019, yang menemukan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak  hotel,  serta  jumlah  restoran  berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak restoran. Namun ternyata Fikri dkk (2019) menemukan hal lain, bahwa di kota Bandung pada tahun 2011-2017, jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.
Dari  hal-hal  tersebut,  maka  penting  untuk  mengetahui  bagaimana  pengaruh  sektor pariwisata  terhadap  penerimaan  pajak  daerah.  Maka  dari  itu,  pada  penelitian  ini  akan  diteliti pengaruh jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan pajak restoran yang dimoderasi jumlah wisatawan. Adapun penelitian ini menggunakan data kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2021.

## KAJIAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  salah  satu  sumber  penerimaan  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk mendanai jalannya pemerintahan daerah. Selain itu, jumlah PAD ini dijadikan sebagai indikator tingkat kemandirian daerah, semakin besar  proporsi  PAD  dibandingkan  dengan  dana  transfer  pemerintah  pusat,  maka  suatu  daerah dianggap semakin mandiri. PAD sendiri sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Dari  sisi  pajak  daerah,  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  pajak  yang  dipungut  oleh pemerintah  provinsi  dan  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  kabupaten/kota.  Pajak  provinsi terdiri dari:
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c. Pajak Alat Berat (PAB)
d. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
e. Pajak Air Permukaan (PAP)
f. Pajak Rokok
g. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri dari:

## Journal of Law, Administration, and Social Science
a. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
b. Bea Perolehan Hak katas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
d. Pajak Reklame
e. Pajak Air Tanah (PAT)
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
g. Pajak Sarang Burung Walet
h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor
i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Dari  jenis-jenis  pajak  diatas,  pungutan  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  pariwsata  antara lain adalah jasa perhotel dan restoran, adapun kedua jenis pajak ini masuk dalam kategori Pajak Barang  dan  Jasa  Tertentu  (PBJT).  Selanjutnya  retribusi  daerah  terdiri  dari  retribusi  jasa  umum, retribusi  jasa  usaha,  dan  retribusi  perizinan  tertentu.  Pungutan  atas  jasa  yang  berkaitan  dengan pariwisata tergolong pada retribusi jasa usaha sebagaimana pada pasal 88 UU 1 2022 angka 3 huruf g, yaitu pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga. Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa  sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  penunjang  penerimaan  PAD,  baik  melalui  PBJT maupun retribusi jasa usaha. Optimalisasi penerimaan PAD ini sangat penting untuk diupayakan oleh pemerintah daerah demi meningkatkan tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Suartini & Utama, 2013).

## Pariwisata
Mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, wsiata dapat diartikan sebagai kegiatan perjalanan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan  spesifik, seperti rekreasi,  pengembangan  pribadi,  maupun  untuk  mempelajari  keunikan  daya  tarik  tertentu,  dan dilakukan  dalam  waktu  sementara.  Sedangkan  pariwisata  adalah  berbagai  kegiatan  wisata  dan didukung  oleh  berbagai  fasilitas  layanan.  Kemudian  Oktaviani  (2020)  menyatakan  bahwa pariwisata  merupakan  industri  yang  mampu  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  dengan menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  pendapatan  serta  taraf  hidup  dengan  mendorong sektor-sektor  ekonomi  lainnya.  Ia  juga  menyatakan  bahwa  pariwisata  ini  merupakan  kegiatan untuk  bersenang-senang  dan  wisatawan  cenderung  berperilaku  konsumtif  selama  melakukan kegiatan  wisata,  baik  dengan  mengeluarkan  biaya  untuk  penginapan,  makan  minum  serta transportasi.

## Pajak Hotel
Pajak hotel dalam konteks ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu termasuk  dalam  PBJT  jasa  perhotelan.  Adapun  jasa  perhotelan  ini  meliputi  jasa  penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyediaan ruang rapat atau pertemuan. Adapun jasa perhotel yang dikecualikan adalah: 1) jasa tempat tinggal yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah; 2) jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan,  dan  panti  sosial  lainnya  yang  sejenis;  3)  jasa  tempat  tinggal  di  pusat  pendidikan  atau kegiatan  keagamaan;  4)  jasa  biro  perjalanan  atau  perjalanan  wisata;  5)  jasa  persewaan  ruangan untuk diusahakan di hotel. Sebagaimana disampaikan oleh Wulandari dkk. (2018) , pajak hotel ini dikenakan  berdasarkan  jumlah  pembayaran  yang  dibayarkan  kepada  hotel  dengan  tarif  sebesar 10%, dan bukti pembayaran yang dilakukan ini dapat berupa nota penjualan.

## Pajak Restoran
Sama  dengan  pajak  hotel,  pajak  restoran  berdasarkan  UU  Nomor  1  tahun  2022  juga termasuk dalam objek PBJT, yaitu berupa penjualan/konsumsi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh restoran yang menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum. Selain itu, makanan dan/atau minuman yang disediakan  oleh  penyedia  jasa  boga  atau  catering  juga  merupakan  objek  pajak.  Adapun  pajak restoran ini dibebankan kepada konsumen yang mengkonsumsi makanan dan/atau minuman dari restoran.

## Wisatawan
Wisatawan  merupakan  individu  atau  kelompok  yang  melakukan  kunjungan  ke  suatu wilayah  tertentu  dengan  tujuan  untuk  rekreasi.  Kemudian  wisatawan  ini  dapat  dikelompokkan berdasarkan asalnya, yaitu wisatawan dalam negeri dan juga wisatawan mancanegara. Suastika dan Yasa  (2015)  dalam  penelitiannya  menyatakan  bahwa  banyaknya  kunjungan  wisatawan  dapat meningkatkan  ekonomi  dari  sektor  pariwisata  sehingga  juga  meningkatkan  potensi  penerimaan daerah,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  berapa  lama  wisatawan  tinggal  di  suatu  daerah.  Selain  itu, pendapatan masyarakat di daerah wisata juga meningkat karena ada pembelanjaan yang dilakukan oleh wisatawan.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian ini dilakukan dan dibentuk berdasarkan referensi dari penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Beberapa penelitian yang penulis jadikan referensi antara lain:
Tabel 2. Penelitian Terdahulu Penulis Judul Penelitian Hasil Penelitian Lokasi dan Tahun Aldo Adam Hubungan Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Jumlah wisatawan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel; Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel Kota Manado, 2005-2011 Jundi Abdullah Faiz, Lucia Rita Indrawati, Gentur Jalunggono Analisis  Pengaruh  Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Magelang, 2008- 2018 Muhamad Fikri Nur Afrizal, Catur Martian Fajar, Yunika Komalasari Dampak Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel Jumlah wisatawan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel; Jumlah hotel tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel Kota Bandung, 2011-2017 Abdurrahman Habibie Alghifari Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016) Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD; Jumlah hotel dan akomodasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Provinsi Jawa Barat, 2013-2016 Fernanda Arraniry Analysis Influence of Tourism Sector to Regional Income in West Nusa Tenggara Province (Year 2012-2016) Jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD; Jumlah wisatawan berpengaruh negative terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2012-2016

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
Sigit Sanjaya, Ronni Andri Wijaya Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya serta Dampaknya pada Pendapatan Asli Daerah di Sumatra Barat Jumlah hotel berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD; Jumlah restoran berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Sumatera Barat, 2015-2019 Naning Widiyanti, Diah Setyawati Dewanti Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel, Jumlah Restoran dan Rumah Makan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015 Jumlah hotel berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD; Jumlah restoran berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD Daerah Istimewa Yogyakarta, 2010- 2015 Simon Patar Rizki Manalu, Muhammad Rahmat Hidayat, Evalina Pakpahan Damrus, Fajri Hadie Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan dan Jumlah Restoran Terhadap PAD Dan Progres Ekonomi Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2018 Jumlah wisatawan berpengaruh signifikan dan positif terhadap PAD; Jumlah restoran tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Nias Selatan, 2014-2018

## METODE
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data penerimaan pajak hotel dan restoran diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kemudian data jumlah hotel dan jumlah restoran diambil dari Badan Pusat Statistik, sedangkan data jumlah wisatawan diambil  dari  laporan  statistk  pariwisata  terbitan  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga,  dan  Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berfokus pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dalam  rentang  waktu  4  tahun  dari  tahun  2018  sampai  dengan  2021.  Variabel  dependen  dan independen dalam penelitian ini adalah sebagaimana terdapat pada tabel 3. Kabupaten/Kota yang masuk dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Kab. Cilacap 13.  Kab. Karanganyar 25.  Kab. Batang 2. Kab. Banyumas 14.  Kab. Sragen 26.  Kab. Pekalongan 3. Kab. Purbalingga 15.  Kab. Grobogan 27.  Kab. Pemalang 4. Kab. Banjarnegara 16.  Kab. Blora 28.  Kab. Tegal 5. Kab. Kebumen 17.  Kab. Rembang 29.  Kab. Brebes 6. Kab. Purworejo 18.  Kab. Pati 30.  Kota Magelang 7. Kab. Wonosobo 19.  Kab. Kudus 31.  Kota Surakarta 8. Kab. Magelang 20.  Kab. Jepara 32.  Kota Salatiga 9. Kab. Boyolali 21.  Kab. Demak 33.  Kota Semarang 10.  Kab. Klaten 22.  Kab. Semarang 34.  Kota Pekalongan 11.  Kab. Sukoharjo 23.  Kab. Temanggung 35.  Kota Tegal 12.  Kab. Wonogiri 24.  Kab. Kendal Tabel 3. Variabel Dependen dan Independen Variabel Dependen Satuan Transformasi Data Pajak Hotel dan Restoran (PHR) Rupiah Logaritma Natural

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
Variabel Independen Satuan Transformasi Data Jumlah Hotel (Hot) Jumlah Restoran (Res) Jumlah Wisatawan (Wis) Buah Buah Orang - - Logaritma Natural
Model yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu regresi data panel, adapun regresi data  panel  ini  memiliki  tiga  permodelan  yang  nantinya  akan  dipilih  metode  yang  terbaik.  Tiga metode tersebut yaitu model common/pooled, model fixed-effect, dan model random effect. Adapun untuk memilih permodelan yang paling tepat ini dapat dilakukan dengan menggunakan Uji Chow, Hausman, dan LM sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4. Setelah memilih model terbaik untuk penelitian ini, kemudian perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan hasil yang didapat dari model dapat menunjukkan estimasi dengan tepat, tidak bias dan konsisten. Adapun uji asumsi klasik ditunjukkan sebagaimana pada tabel 5.
Tabel 4. Uji Pemodelan Uji Model H 0 H 1 Uji Chow Uji Hausman Uji LM Model Common lebih baik dari Model Random Model Random lebih baik dari Fixed Model Common lebih baik dari Model Fixed Model Random lebih baik dari Model Common Model Fixed lebih baik dari Model Random Model Fixed lebih baik dari Model Common Tabel 5. Uji Asumsi Klasik Uji Model H 0 H 1
Uji Normalitas ( Skewness and kurtosis test )
Uji Kolinearitas (Variance Inflation Factor) Uji Heteroskedastisitas ( Breusch–Pagan/Cook-
Weisberg test)
Uji Autokorelasi
(Wooldridge test)
Data Terdistribusi Normal
Terdapat Hubungan Linear antar Variabel Varian Data Homokedastis Tidak Terdapat Autokorelasi Data Tidak Terdistribusi Normal
Tidak Terdapat Hubungan Linear antar Variabel Varian Data Heteroskedastisitas
Terdapat Autokorelasi
Apabila  model  terbaik  telah  terpilih  dan  uji  asumsi  klasik  terpenuhi,  selanjutnya  akan dilakukan pengujian Goodness of Fit Test untuk menguji kebaikan model penelitian sebagaimana ditunjukkan  pada  Tabel  6.  Setelah  terpenuhi  semua  kriteria  pengujian,  kemudian  dilakukan interpretasi persamaan regresi.
Tabel 6. Tes Goodness of Fit Jenis Pengujian H₀ H₁ Koefisien Determinasi/ Adjusted R-Square - - Tes Simultan / F-Statistik Semua variabel tidak berpengaruh Minimal terdapat 1 variabel yang berpengaruh signifikan Tes Parsial / Uji T Variabel independen tertentu tidak berpengaruh Variabel independen berpengaruh

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Model yang dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
𝑃𝐻𝑅 𝑖𝑡 = 𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋1 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋2 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑋3 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑋1𝑋3 𝑖𝑡 + 𝛽 5 𝑋2𝑋3 𝑖𝑡 +   𝑒 𝑖𝑡 PHR = Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) β₀ = Konstanta β₁ β₂ β₃ β₄ β 5 = Koefisien regresi X₁ = Jumlah Hotel (Hot) X₂ = Jumlah Restoran (Res) X₃ = Jumlah Wisatawan (Wis) Hipotesis dalam penelitian ini antara lain: H
1 :  Jumlah Hotel Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
H
2 :  Jumlah Restoran Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
H
3 :  Jumlah Wisatawan Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
H
4 :  Jumlah Hotel yang Dimoderasi dengan Jumlah Wisatawan Berpengaruh Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran
H
5 :  Jumlah  Resoran  yang  Dimoderasi  dengan  Jumlah  Wisatawan  Berpengaruh  Positif terhadap Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Deskriptif
Pembahasan  diawali  dengan  analisis  deskriptif  dari  masing-masing  variabel  yang digunakan dalam penelitian.  Rangkuman dari data yang diolah dari penerimaan pajak  hotel dan restoran serta faktor-faktor yang berpengaruh disajikan sebagai berikut, termasuk rata-rata, standar deviasi, nilai terkecil, median, dan juga nilai terbesar. Jika dilihat dari data penerimaan pajak hotel dan restoran, rata-rata penerimaan bernilai 16 miliar rupiah, dengan penerimaan tersebesar senilai 279  miliar  rupiah  di  Kota  Semarang  pada  tahun  2019,  nilai  yang  terpaut  sangat  jauh  dengan penerimaan paling sedikit  di  Kabupaten Temanggung pada tahun 2018 yang hanya sebesar 481 juta. Hal ini terjadi karena Kota Semarang memang menjadi salah satu pusat perekonomian di Jawa Tengah, sehingga dari sisi penerimaan juga menjadi yang tertinggi. Apabila dilihat dari data selama 4 tahun, Kota Semarang selalu dapat mengumpulkan panerimaan pajak hotel dan restoran diatas 175 miliar rupiah, sedangkan daerah lain tidak ada yang melebih 100 miliar rupiah. Kemudian dari data  jumlah  hotel,  diketahui  bahwa  terdapat  daerah  yang  tidak  memiliki  hotel,  yaitu  Kabupaten
Jumlah Hotel Jumlah Restoran Jumlah Wisatawan
Penerimaan Pajak
Hotel dan Restoran

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
Wonogiri dan Sragen, sedangkan Kabupaten Purbalingga juga baru memiliki hotel di tahun 2020. Adapun  daerah  yang  memiliki  hotel  terbanyak  ada  di  Kota  Semarang.  Kemudian  dari  jumlah Restoran, Kota Surakarta menjadi daerah dengan jumlah restoran terbanyak, sedangkan terdapat daerah yang pada tahun 2018 tidak memiliki restoran, yaitu Kabupaten Tegal dan Kota Tegal. Dari variabel hotel dan restoran, ditemukan data yang bernilai 0, maka dalam pengolahan ini, seluruh data jumlah hotel dan jumlah restoran dilakukan treatment dengan penambahan 1 nilai, sehingga tidak ada data dengan nilai 0, namun tetap merepresentasikan kondisi di masing-masing daerah. Selanjutnya dari data wisatawan, rata-rata wisatawan yang berkunjung ke masing-masing daerah sebanyak 1 juta orang tiap tahunnya, dengan daerah yang paling banyak dikunjungi adalah kota Semarang pada tahun  2019  yang pengunjungnya mencapai  7 juta orang, sedangkan yang paling sedikit dikunjungi adalah Kota Salatiga pada tahun 2020, dengan jumlah pengunjung hanya 23 ribu orang.
Tabel 7. Analisis Deskriptif Deskriptif PHR Hot Res Wis Mean 16.793.403.216 10 95 1.052.484 Standar Deviasi 38.229.762.918 16 176 1.163.467 Min 481.710.786 0 0 23.938 Median 6.508.528.203 5 39 601.185 Max 279.587.392.104 95 1.007 7.232.342 Pemilihan Model Regresi Tabel 8. Hasil Uji Chow, Hausman dan Lagrange Multiplier Uji Hipotesis Prob Chow H₀ : Common Effect Model H₁ : Fixed Effect Model 0.0000 Hausman H₀ : Random Effect Model H₁ : Fixed Effect Model 0.0580 Lagrange Multiplier H₀ : Common Effect Model H₁ : Random Effect Model 0.0000
Kemudian  yang  perlu  dilakukan  dalam  melakukan  pengolahan  data  menggunakan  data panel yaitu memilih model regresi yang tepat. Pengujian ini menggunakan tiga pengujian yaitu uji Chow untuk menentukan antara model Common ( Pooled Least Square ) atau model Fixed Effect , kemudian  Uji Lagrange  Multiplier (LM)  untuk  menentukan  antara  model Random  Effect dan Common ( Pooled Least Square) , dan uji Hausman untuk menentukan antara model Fixed Effect atau model Random Effect. Adapun pemilihan model regresi ini ditunjukkan pada tabel 8. Dari  pengujian  tersebut,  apabila  nilai  probabilitas  bernilai  kurang  dari  0.05,  maka  tolak  H 0, Sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang paling tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah model Random Effect.
Uji Asumsi Klasik Tabel 9. Uji Asumsi Klasik Uji Pengujian Prob Normalitas Skewness and kurtosis tests 0.0004 Multikolinearitas Variance Inflation Factor 4.56

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Heterokedastisitas Breusch–Pagan/Cook Weisberg test 0.0031 Autokorelasi Wooldridge test 0.0289
Kemudian setelah dipilih model yang akan dipakai, data perlu diuji dengan asumsi klasik, sebagaimana  pada  tabel  9,  ada  empat  hal  yang  akan  diuji  pada  uji  asumsi  klasik  ini,  yaitu  uji normalitas,  multikolinearitas,  heteroskedastisitas,  dan  autokorelasi.  Uji Skewness  and  Kurtosis untuk  mendeteksi  normalitas  menunjukkan  nilai  probabilitas  sebesar  0.0004  (kurang  dari  0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak lolos uji normalitas. Kemudian untuk uji Variance Inflation  Factor yang  digunakan  untuk  mendeteksi  multikolinearitas  menunjukkan  nilai probabilitas  4.56  (kurang  dari  10),  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  data  tersebut  lulus  uji multikolinearitas. Di sisi lain, untuk uji heteroskedastisitas ( Breusch–Pagan/Cook Weisberg test ) menunjukkan probabilitas sebesar 0.0031 (kurang dari 0.05) sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak lolos uji heteroskedastisitas. Uji Autokorelasi ( Wooldridge Test) sama menunjukkan hasil probabilitas sebesar 0.0289 (nilainya dibawah 0.05), sehingga dapat dikatakan bahwa data ini tidak lolos  uji  autokorelasi.  Dari  keempat  uji  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  data  ini  lolos  uji multikolinearitas,  tetapi  melanggar  normalitas,  heteroskedastisitas  dan  autokorelasi.  Namun, sebagaimana  disampaikan  Gujarati  dan  Porter  (2015),  uji  asumsi  klasik  sebenarnya  tidak  perlu dilakukan dalam model random effect karena data pada model random effect menghasilkan residu yang telah terdistribusi normal, selain itu juga tidak terdapat relasi linear dan autokorelasi diantara variabel  independen,  model  ini  juga  memiliki  perbedaan  varian  dari  residu,  maka  dari  itu  tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Adapun model final ini ditunjukkan pada tabel 10 sebagai berikut
Tabel 10. Tes Hipotesis Variabel Koefisien z P>|z| Hot .0215857 2.68 0.007 Res LnWis .0002618 -.3054609 1.02 -2.39 0.306 0.017 HotLnWis ResLnWis .4487147 -.0400388 3.65 -1.21 0.000 0.227 _Cons 20.55277 42.80 0.000 R-Squared : 0.7343 PHR = 20.55277 + 0.0215857 𝑋1 𝑖𝑡 + 0.0002618 𝑋2 𝑖𝑡 - 0.3054609 𝑋3 𝑖𝑡 + 0.4487147 𝑋4 𝑖𝑡 - 0.0400388 𝑋5 𝑖𝑡 + ε 𝑖𝑡
Dari  tabel  10  diatas,  dapat  diketahui  pengaruh  variabel  independen  secara  simultan terhadap variabel dependen. Adapun besarnya pengaruh ini dilihat dari R-Squared yang bernilai 0,7343, artinya variabel Hot, Res, LnTur, HotLnTur, ResLnTur dapat menjelaskan variabel PHR sebesar 73.43%, adapun sisanya sebesar 26.57% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model dalam penelitian ini.
Dapat diketahui bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan (P>|z| = 0.007) secara positif terhadap  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran  di  kabupaten/kota  dan  tahun  yang  dipilih  dalam penelitian ini, setiap ada kenaikan satu hotel, penerimaan pajak hotel dan restoran akan meningkat sebesar 0,0216 persen. Hal ini sesuai dengan hipotesis dan studi dari Solot (2018) dan Alghifari (2018) yang menyatakan bahwa jumlah hotel berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, artinya dengan bertambahnya hotel di suatu daerah,  jumlah wajib pajak hotel juga bertambah, yang kemudian dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak hotel. Kemudian ketika dimoderasi dengan jumlah wisatawan, jumlah hotel tetap berpengaruh signifikan dengan koefisien yang  lebih  besar,  artinya  jumlah  wisatawan  memperkuat  pengaruh  jumlah  hotel  terhadap

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
penerimaan pajak. Dapat dikatakan bahwa ketika jumlah wisatawan meningkat,  wisatawan juga menggunakan  layanan  yang  disediakan  oleh  hotel  secara  lebih  banyak.  Secara  tidak  langsung, dengan meningkatnya jumlah wisatawan, tingkat keterisian kamar hotel juga meningkat, hal  ini menjadi faktor yang meningkatkan dasar pengenaan pajak hotel.
Dari  hasil  penelitian  ini  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  restoran  tidak  berpengaruh  (P>|z|  = 0.306) terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran, hal ini ternyata tidak sejalan dengan hipotesis dan  penelitian  dari  Sanjaya  dan  Wijaya  (2020)  serta  Widayanti  dan  Dewanti  (2017)  yang menemukan  bahwa  jumlah  restoran  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  penerimaan  pajak daerah yang tercermin pada PAD. Namun temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Manalu dkk  (2021),  penelitian  yang  dilakukan  di  Kabupaten  Nias  Selatan  juga  menunjukkan  bahwa penambahan jumlah restoran tidak memberikan efek yang berarti kepada penerimaan pajak daerah yang tercermin dalam PAD. Hal ini juga sejalan oleh penelitian dari Aini dkk (2022) di Provinsi DIY,  ia  menemukan  bahwa  banyak  pengelola  restoran  yang  tidak  melaporkan  pendapatannya secara benar, hal ini didukung oleh pernyataan Dinas Pajak Daerah dan Pengelola Keuangan yang membenarkan  bahwa  masih  terapat  wajib  pajak  restoran  yang  tidak  tertib.  Kemudian  ketika diberikan moderasi oleh jumlah wisatawan, ternyata tidak mengubah apapun, jumlah restoran tetap tidak  memberikan  pengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  hotel  dan  restoran.  Meskipun  omzet restoran  meningkat,  tidak  akan  memberikan  efek  pada  penerimaan  pajak  daerah  jika  tidak dilaporkan secara benar.
Kemudian  jika  dilihat  dari  variabel  jumlah  wisatawan,  ternyata  justru  berpengaruh signifikan  (P>|z|  =  0.017)  negatif  secara  signifikan,  peningkatan  jumlah  wisatawan  justru  akan mengurangi penerimaan pajak hotel dan restoran sebesar 0,305 persen. Hal ini bertentangan dengan hipotesis  dan  beberapa  penelitian  sebelumnya,  antara  lain  Faiz  (2021)  dan  Manalu  (2021)  yang menemukan bahwa jumlah wisatawan memberi pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak  daerah.  Namun  hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Arraniry  (2012),  ia  menyatakan  bahwa wisatawan yang berkunjung belum tentu menginap di hotel jika berkunjung kurang dari 24 jam. Selain itu, Adam (2021) dalam penelitiannya juga menemukan bahwa wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah memiliki kerabat di daerah tersebut, sehingga mereka menginap di rumah kerabat dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak hotel.

## PENUTUP
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sektor pariwisata terhadap penerimaan pajak  daerah  pada  kabupaten/kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah  pada  tahun  2018-2021.  Adapun variabel  yang  diteliti  dalam  penelitian  ini  adalah  jumlah  hotel,  jumlah  restoran,  serta  jumlah wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah, khususnya pajak hotel dan restoran. Kemudian juga dilihat bagaimana pengaruh dari dari jumlah hotel dan jumlah restoran terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran setelah dimoderasi dengan jumlah wisatawan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah hotel berpengaruh signifikan positif terhadap  penerimaan  pajak  daerah,  setelah  dimoderasi  dengan  jumlah  wisatawan,  tetap  bernilai positif  dengan  tingkat  pengaruh  yang  lebih  besar.  Adapun  jumlah  restoran  tidak  berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, begitu juga setelah dimoderasi dengan jumlah wisatawan hal ini disebabkan karena masih terdapat pengusaha restoran yang tidak melaporkan pendapatannya dengan benar. Selain itu, jumlah wisatawan sendiri ternyata justru berpengaruh signifikan negatif terhadap  penerimaan  pajak  daerah,  hal  ini  dapat  terjadi  karena  wisatawan  yang  berkunjung  ke daerah  menginap  di  rumah  kerabat,  sehingga  tidak  menginap  di  hotel  dan  tidak  melakukan pembelanjaan  di  restoran.  Saran  untuk  perbaikan,  ada  baiknya  pemerintah  kabupate/kota

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 4 No.3, 2024
meningkatkan pengelolaan wisata agar dapat lebih menarik wisatawan, khususnya wisatawan dari luar daerah, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah, karena wisatawan dari luar daerah pada umumnya akan tinggal di hotel dan melakukan pembelanjaan di restoran.

## DAFTAR PUSTAKA
Aini, Y. N., Susanto, J., & Winarti, A. S. (2022). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011-2020. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi , 1 (4), 841–850. https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.443
Akbar,  M.  F.  (2019). Analisis  Pengaruh  Sektor  Pariwisata  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Ditinjau Dari Ekonomi Islam . Alghifari,  A.  H.  (2018). Pengaruh  Sektor  Pariwisata  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Di Provinsi Jawa Barat (Tahun 2013-2016) . Arraniry,  F.  (2012). Analysis  Influence  of  Tourism  Sector  to  Regional  Income  in  West  Nusa Tenggara Province .
Dinas  Kepemudaan  Olahraga  dan  Pariwisata.  (2022). Statistik  Pariwisata:Jawa  Tengah  dalam Angka .
Faiz,  J.  A.,  Indrawati,  L.  R.,  &  Jalunggono,  G.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Sektor  Pariwisata Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Magelang. DINAMIC:  Directory  Journal  of Economic , 3 (2), 632–641.
Fauzi,  A.  (2019).  Otonomi  Daerah  Dalam  Kerangka  Mewujudkan  Penyelenggaraan  Pemerintah
Daerah Yang Baik. SPEKTRUM HUKUM , 16 (1), 119.
https://doi.org/10.35973/sh.v16i1.1130
Fikri, M., Afrizal, N., Martian Fajar, C., & Komalasari, Y. (2019). Dampak Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan PDRB Terhadap Penerimaan Pajak Hotel. In Jurnal Sain Manajemen (Vol. 1, Issue 1). http://ejurnal.univbsi.id/index.php/jsm/index
Gujarati,  D.  N.,  &  Porter,  D.  C.  (2015). Dasar-Dasar  Ekonometrika  Edisi  5  Buku  2 .  Salemba Empat.
Manalu, S. P. R., Hidayat, M. R., Pakpahan, E., Damrus, D., & Hadi, F. (2021). Pengaruh Jumlah Kunjungan  Wisatawan  dan  Jumlah  Restoran  Terhadap  PAD  Dan  Progres  Ekonomi  Di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2018. Jurnal Bisnis Dan Kajian Strategi Manajemen ,
5 (2).
Oktaviani,  T.  (2020). Analisis  Pengaruh  Sektor  Pariwisata  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah (Studi Kasus: Kota/Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .
Portal Data SIKD . (n.d.). Retrieved August 4, 2023, from https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=11&pemda=--
Sanjaya, S., & Wijaya, R. A. (2020). Pengaruh Jumlah Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pajaknya  serta  Dampaknya  pada  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Sumatra  Barat. Jurnal  Riset Akuntansi Dan Keuangan , 8 (3), 559–568. https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26553 Solot,  F.  T.  (2018).  Pengaruh  Jumlah  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Melalui Pajak  Hotel  Sebagai  Intervening  (Studi  Kasus  Di  Kota  Yogyakarta  Tahun  2013-2016).  In Jurnal Ekobis Dewantara (Vol. 1, Issue 2). www.jogja.tribunnews.com, Suartini, N. N., & Utama, M. S. (2013). Pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, pajak hiburan, pajak  hotel  dan  restoran  terhadap  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Gianyar. E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana , 2 , 44684.
Volume 4 No.3, 2024
Suastika, I. G. Y., & Yasa, I. N. M. (2015). Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Lama Tinggal Wisatawan Dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat  Pada  Kabupaten/Kota  Di  Provinsi  Bali. E-Jurnal  Ekonomi  Pembangunan Universitas Udayana , 6 (7), 165233.
Widayanti, A., & Dewanti, D. S. (2017). Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, PDRB, Jumlah Hotel,  Jumlah  Restoran  dan  Rumah  Makan,  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Sektor Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2015. Journal of Economics Research and Social Sciences , 1 (2), 101–109. Wulandari, A. S., Deviyanti, R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Analisis Potensi Pajak Hotel Pada Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Kartanegara  (Studi  Pada  Badan  Pendapatan  Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara) .