Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI

## 8. Analisis  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  Terhadap  Warga  Negara
Asing Di Indonesia (Wilonotomo) ………… ........................................... ….. Hal 97 - 108

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1 Agustus 2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian. Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## ANALISIS TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA
(ANALYSIS OF IMMIGRATION ADMINISTRATION SANCTIONS ON
FOREIGNERS IN INDONESIA)
Wilonotomo, S.Kom., M.Si.
Kepala Program Studi Manajemen Teknologi Keimigrasian
Jalan Raya Gandul No.4, Gandul-Cinere, Depok
wilonotomo@gmail.com

## Revinka Dyah Fatcahya
Tarun i Politeknik Imigrasi, BPSDM Hukum dan HAM
Jalan Raya Gandul No.4, Gandul-Cinere, Depok
revinkadyah13@gmail.com

## ABSTRAK
Menurut kebijakan selektif, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia. Sedangkan orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menaati peraturan perundang- undangan  wajib  dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian.  Tindakan  Administratif  Keimigrasian dapat  dikarenakan  orang  tersebut  dikenai  penangkalan,  yaitu  larangan  untuk  memasuki  wilayah Indonesia. Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling sering terjadi adalah pendeportasian yaitu tindakan paksa mengeluarkan orang asing dari Wilayah Indonesia.

## Kata kunci: Tindakan Administratif Keimigrasian, Kebijakan Selektif, Penangkalan, Deportasi

## ABSTRACT
According to selective policy, only foreigners that can be beneficial for the welfare of the community, the nation and of the republic of indonesia and harmless security and order and not hostile good against the people, and the unitary state of the republic of indonesia which is permitted to enter or leave Indonesia. While the stranger who do dangerous activity and worthy of expected harm safety and public order or does not do legislations must be charged with the immigration administration sanction.The immigration administration  sanction  can  be  because the  person  is  cubject  to  detterence,  that  is  a  ban  on  entering Indonesia territory.The most common immigration administration sanction is deportation, deportation is the act of forcibly removing foreigners of the indonesian territory.
Keywords : Immigration Administration Sanction, Selective Policy, Deterrence, Deportation

## PENDAHULUAN
Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 menyebutkan  bahwa  “Negara  Indonesia  adalah Negara  Hukum”.  Hal  ini  bermakna  bahwa  di dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, hukum  merupakan  urat  nadi  seluruh  aspek kehidupan  bangsa.  Hukum  mempunyai  posisi strategis  dan  dominan  dalam  kehidupan berbangsa  dan  bernegara.  Untuk  memenuhi prinsip-prinsip  negara  hukum,  diperlukan norma-norma hukum maupun Peraturan Perundang-undangan serta aparatur pengemban dan  penegak  hukum.  Salah  satu  perwujudan prinsip-prinsip  hukum  tersebut  dilaksanakan dalam  bidang  Keimigrasian.  Jika  dikaitkan dengan ilmu hukum, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum kenegaraan, khususnya merupakan  cabang  dari  hukum  administrasi negara (administratiefrecht). 1
Prinsip dalam Hukum Imigrasi Indonesia, Setiap  Orang  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah Indonesia  wajib  memiliki  Dokumen  Perjalanan yang  sah  dan  masih  berlaku.  Dalam  hal  orang Asing  yang  masuk  Wilayah  Indonesia  maka wajib  memiliki  Visa  yang  sah  dan  masih berlaku,  kecuali  ditentukan  lain  berdasarkan Undang-Undang  No.6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  dan  perjanjian  Internasional. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI No. 31 tahun  2013  Tentang  Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian  mengatakan  bahwa  setiap  Orang Asing  yang  masuk  wilayah  Indonesia  harus
1 M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI Press, Jakarta, 2004, hal.38
2 Pasal 1 angka 17 PP No.31 Tahun 2013 tentang Imigrasi:  “ Visa  Republik  Indonesia  yang selanjutnya  disebut  Visa  adalah  keterangan tertulis  yang  diberikan  oleh  pejabat  yang berwenang  di  Perwakilan  Republik  Indonesia atau  di  tempat  lain  yang  ditetapkan  oleh Pemerintah  Republik  Indonesia  yang  memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan  perjalanan  ke  Wilayah  Indonesia dan  menjadi  dasar  untuk  pemberian  Izin
Tinggal .”
memenuhi persyaratan: (a) Memiliki visa 2 yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari  kewajiban  memiliki  Visa;  (b)  Memiliki dokumen  Perjalanan  yang  sah  dan  masih berlaku;  dan  (c)  Tidak  termasuk  dalam  daftar Penangkalan 3 . Bagi Orang Asing yang dibebasan dari kewajiban memiliki Visa, selain harus  memenuhi  persyaratan  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf  b  dan  huruf  c, juga  harus  memiliki  tiket  kembali  atau  tiket terusan  ke  negara  lain.  Bagi  Orang  Asing pemegang  Izin  Tinggal  Terbatas 4 atau  Izin Tinggal Tetap 5 selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c diatas, juga  harus memiliki izin masuk kembali ke wilayah  Indonesia yang sah dan masih berlaku.
Selain  itu  Menurut  Pasal  6  PP  tentang Imigrasi,  Setiap  Orang  Asing  yang  keluar Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:  (a)  memiliki  Dokumen  Perjalanan yang sah dan masih berlaku; (b) tidak termasuk dalam  daftar  Pencegahan;  (c)  telah  memiliki tanda  naik  Alat  Angkut,  kecuali  bagi  Orang Asing  pelintas  batas  tradisional;  dan  (d) memiliki  izin  keluar  bagi  Orang  Asing  yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di  Indonesia,  pemerintah  melalui  Direktorat Imigrasi melaksanakan suatu politik keimigrasian yang bertujuan melindungi kepentingan  bangsa  dan  menyelaraskan  apa yang menjadi tujuan nasional. Untuk melaksanakan  hal  tersebut  maka  peraturan
3 Pasal  1  angka  28, Ibid,”  Penangkalan  adalah larangan  terhadap  Orang  Asing  untuk  masuk Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian”.
4 Pasal  32,  Ibid.,  “ Izin  Tinggal  terbatas merupakan tanda masuk yang diberikan untuk pemegang  visa  tinggal  terbatas  yang  bersifat sementara dalam jangka waktu 30 hari.”
5 Pasal  1  angka  19,  Ibid.,  “ izin  yang  diberikan kepada Orang Asing tertentu untuk bertempat tinggal  dan  menetap  di  Wilayah  Indonesia sebagai penduduk Indonesia.”
keimigrasian dibuat oleh Pemerintah sedemikian rupa  agar  dapat  melindungi  kepentingan nasional.  Selain  itu  juga  dapat  menjaga kedaulatan  dari  hal-hal  yang  dapat  merugikan bangsa  sebagai  akibat  dari  perlintasan  orang asing yang masuk dan keluar dari dan ke dalam wilayah  Indonesia.  Dalam  rangka  menjaga keutuhan  tegaknya  negara,  setiap  negara menerapkan  tindakan-tindakan  yang  berwujud pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk keluar  dari  wilayah  Indonesia  berdasarkan alasan  tertentu.  Selain  tindakan  pencegahan, setiap  negara  juga  dapat  menerapkan  tindakan yang  berwujud  penangkalan  terhadap  orang- orang  tertentu  untuk  masuk  ke  wilayah Indonesia  berdasarkan  alasan  tertentu.  Orang- orang tertentu yang dimaksud, bukan saja orang asing tetapi juga Warga Negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegahan dan penangkalan.
Secara  konseptual  tindakan  pencegahan dan  penangkalan  yang  dilakukan  oleh  suatu negara  merupakan  kewenangan  mutlak  yang dimiliki sebuah negara dalam rangka menjalankan  kedaulatan  yang  dimiliki  dan dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan lalu  lintas  orang  yang  keluar  masuk  wilayah negara tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahwa cegah tangkal adalah  tindakan  pemerintah  berupa  pelarangan terhadap  orang-orang  tertentu  berdasarkan alasan-alasan  tertentu  untuk  masuk  ataupun keluar wilayah Indonesia.

## LATAR BELAKANG
Semakin  kompleksnya  persoalan  yang dihadapi  oleh  negara-negara  di  dunia  saat  ini membuat  semakin  pesat  nya  lalu  lintas  orang- orang  yang  berkunjung  keluar  dan  ke  dalam negeri, maka Imigrasi sebagai suatu badan atau lembaga  yang  mempunyai  kewenangan  untuk mengatur dan mengawasi orang Asing yang ada di  wilayah  Indonesia  harus  secara  lugas bertindak  sesuai  dengan  peraturan  yang  ada  di Indonesia.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  orang Asing  yang  ingin  masuk  atau  keluar  wilayah
Indonesia  tidak  bisa  semaunya,  melainkan melalui  prosedur  dan  persyaratan  yang  sudah ditentukan.
Imigrasi  dalam  hal  ini  dilakukan  oleh Kantor  Imigrasi  melakukan  tugasnya  secara vertikal atau termasuk dalam Institusi Pemerintah  yang  tidak  diberikan  kepada daerahnya untuk mengaturnya sendiri, melainkan  secara  bersamaan  diatur  oleh  pusat. Hal  ini  dimaksudkan  agar  terjadi  keseragaman dalam  pengawasan  terhadap  orang  Asing  dan bukan semata-mata untuk mementingkan kepentingan daerahnya masing-masing, melainkan  untuk  kepentingan  negara  Indonesia yang ruang lingkup nya lebih luas.
Dibentuknya  Kantor  Imigrasi  di  seluruh Provinsi  yang  ada  di  Indonesia  dimaksudkan agar sebelum masuk ke wilayah Indonesia orang Asing  tersebut  sudah  melalui  tahapan  atau proses dan mengikuti prosedur dan persyaratan yang sudah ada. Selain itu, diharapkan cabang- cabang  dari  Kantor  Imigrasi  yang  berada  di wilayah  Perbatasan  atau  pelabuhan  yang menjadi lalu lintas orang Asing untuk masuk ke wilayah Indoesia dapat lebih menyaring dengan baik orang Asing yang ingin masuk ke wilayah negara Indonesia dan agar orang Asing tersebut tidak  melakukan  tindakan  atau  perbuatan  yang dapat merugikan dan mengancam keutuhan dari Negara  Kesatuan  Republik  indonesia.  Setiap orang yang akan masuk wilayah Indonesia pasti akan  melalui  tempat  pemeriksaan  imigrasi. Menurut,  Permenkumham  No.44  Tahun  2015, Pasal  1  ayat  3,  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi yang  selanjutnya  disingkat  TPI  adalah  tempat pemeriksaan  di  pelabuhan  laut,  bandar  udara, pos lintas batas, atau tempat lain sebagai tempat masuk dan keluar Wilayah Indonesia.
Di  TPI  ini  petugas  imigrasi  memeriksa setiap orang asin yang akan memasuki wilayah Indonesia, orang asing ini diwajibkan memiliki visa  yang  sah  dan  masih  berlaku,  memiliki dokumen perjalanan, dan tidak termasuk dalam daftar  penangkalan,  dan  bagi  orang  asing  yang dibebaskan  dari  kewajiban  memiliki  visa  juga
harus  memiliki  tiket  kembali  atau  tiket  terusan ke negara lain.
Para  petugas  imigrasi  di  TPI  memeriksa dokumen  kelengkapan  orang  asing  ini  diawali dengan  pemeriksaan  dokumen  perjalanan  yang meliputi  fitur  pengaman,  keabsahan  dan  masa berlaku,  foto  serta  identitas  yang  tertera  pada dokumen perjalanan; lalu melakukan wawancara  singkat  berupa  kesesuaian  identitas nya dengan pemegangnya; setelah itu melakukan  pemeriksaan  visa  yang  meliputi indeks visa, fitur pengaman visa, masa berlaku, dan  lain  sebagainya;  lalu  menginput  atau memindai  dokumen  perjalanan;  setelah  itu mengambil data biometrik orang asing tersebut apabila  data  biometrik  orang  tersebut  belum terekam;  kemudian  yang  terakhir  adalah memeriksa  apakah  orang  asing  tersebut  masuk kedalam daftar penangkalan atau tidak.
Apabila  tidak  terdapat  permasalahan dalam  pemeriksaan  keimigrasian,  petugas pemeriksa  memberikan  persetujuan  untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan menerakan tanda masuk pada dokumen perjalanan.
Namun  apabila  terdapat  permasalahan terhadap orang asing tersebut maka orang asing tersebut  dikenai  sanksi  keimigrasian.  Dalam kasus  keimigrasian  ada  dua  cara  penyelesaian yang  digunakan  yaitu  dengan  melalui  jalur hukum  ( pro-justisia )  dan  adapula  dengan pengenaan tindakan administratif  keimigrasian. Tindakan  administrasi  keimigrasian  adalah sanksi  administratif  yang  ditetapkan  pejabat imigrasi diluar proses peradilan.
Deportasi merupakan  salah  satu  tindakan administratif  keimigrasian  yang  paling  sering dilakukan.  Deportasi  adalah  tindakan  paksa mengeluarkan  orang  asing  dari  wilayah Indonesia.  Hampir  setiap  hari  petugas  imigrasi di bandara internasional melakukan pendeportasian  bagi  orang  asing  yang  patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum  atau  tidak  diinginkan  keberadaannya  di Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH
Dalam  jurnal  ilmiah  ini  mempunyai  beberapa rumusan masalah antara lain:
1. Bagaimana kebijakan yang diterapkan oleh Indonesia  terhadadap  orang  asing  yang masuk ke Wilayah Indonesia?
2. Bagaimana  sistem  pengawasan  terhadap orang  asing  yang  sudah  diterapkan  oleh pemerintah Indonesia?
3. Bagaimana penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing di Wilayah Indonesia?
4. Bagaimana pelaksanaan penangkalan orang asing di Indonesia?
5. Bagaimana arah pandang dari sisi keimigrasian  terhadap  orang  asing  yang ingin masuk ke wilayah negara Indonesia?

## TUJUAN
Adapun tujuan penuisan jurnal ilmiah ini yaitu:
1. Mengetahui  secara  teori  dan  praktik mengenai  kebijakan  terhadap  orang  asing yang  ingin  masuk  ke  wilayah  negara Indonesia.
2. Mengetahui  bagaimana  petugas  imigrasi Indonesia melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di Indonesia.
3. Mengetahui penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia. 4. Mengetahui konsep terlaksananya
penangkalan untuk orang asing di Indonesia.
5. Mengetahui  dan  mampu  menjelaskan  arah pandang  dari  sisi  keimigrasian  terhadap orang  asing  yang  ingin  masuk  ke  wilayah negara Indonesia.

## METODE PENELITIAN

## 1. Pendekatan Penelitian
Penulis  melakukan  pendekatan  non  ilmiah yaitu  dengan  menggunakan  akal  sehat (logika)  yaitu  bertindak  dan  merangkai konsep  yan  memuaskan  untuk  penggunaan praktis bagi kemanusiaan.

## 2. Metode Pengumpulan Data
Penulis  mengumpulkan  data  dengan  studi kepustakaan ( Library Research) dan dokumentasi,  yakni  dengan  melakukan pencatatan  terhadap  sumber-sumber  bahan hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder. Kemudian mengkaji, menelaah dan mengolah  literatur,  dan  beberapa  artikel- artikel.

## 3. Teknik Analisa Data
Dalam  menganalisa  data  diperoleh  analisa secara  deskriptif  kualitatif  yaitu  analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan
pengelompokkan  ke  dalam  bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## PEMBAHASAN
Hukum keimigrasian di Indonesia menganut  prinsip selective  policy .  Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa  dan  Negara  Republik  Indonesia  serta tidak  membahayakan  keamanan  dan  ketertiban serta  tidak  bermusuhan  baik  terhadap  rakyat, maupun  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia yang  di  izinkan  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia. 6 Orang  asing  karena  alasan-alasan tertentu,  seperti  sikap  permusuhan  terhadap rakyat  dan  Negara  Republik  Indonesia  yang
6 Bagir Manan “Hukum Keimigrasian dalam sistem hukum nasional” (makalah) disampaikan pada rapat kerja nasional
berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  1945,  untuk  sementara  waktu  dapat ditangkal  masuk  ke  wilayah  Negara  Republik Indonesia.
Dalam rangka mewujudkan prinsip selective policy diperlukan pengawasan terhadap orang  asing.  Pengawasan  ini  tidak  hanya  pada saat mereka masuk tetapi selama mereka berada di  wilayah  Indonesia,  termasuk  pula  kegiatan- kegiatannya. Pengawasan keimigrasian mencakup pencegahan hukum keimigrasian baik yang  bersifat  administratif  maupun  tindak pidana keimigrasian.
Sesuai  pasal  1  angka  1  UU  Nomor  6 Tahun 2011 Keimigrasian merupakan hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Berdasarkan UU tentang keimigrasian tersebut, pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip  yang  bersifat  selektif.  Seperti  hanya orang  asing  yang  dapat  memberikan  manfaat bagi  kesejahteraan  rakyat,  bangsa  dan  Negara Indonesia  serta  tidak  membahayakan  kemanan ketertiban umum.
Sehingga, dalam pemantauan orang asing sangat  diperlukan  koordinasi  dengan  instansi terkait,  antara  lain  pemerintah,  swasta  dan masyarakat. Koordinasi tersebut tak lain adalah dalam  rangka  pengumpulan  bahan  keterangan informasi  dan  data  peristiwa.  Adapun  sasaran pemantauan dan atau pengawasan adalah orang asing yang punya izin tinggal kunjungan( wisata, social  budaya,  usaha),  izin  tinggal  terbatas (ITAS) dan kemudahan status keimigrasian, izin tinggal tetap (ITAP), anpa izin tinggal, overstay, imigran gelap, melakukan kegiatan tidak sesuai dengan  ijin  yang  diberikan,  sponsor/penjamin dan korporasi.
Keimigrasian, (Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta 14-15 Januari 2000, ) hal. 8
Kebijakan  Selektif  Masuknya  Orang  Asing ke Indonesia
Demi keselamatan
Negara dan kesejahteraan  bangsa  maka  Imigrasi  Indonesia memakai selective  policy artinya  harus  teliti dengan  perizinan  orang  Asing  yang    masuk  ke wilayah Indonesia, yakni hanya tenaga ahli yang dibutuhkan  saja  yang  boleh  masuk  dan  itupun dibatasi,  baik  dari  segi  jumlah  maupun  jangka waktu  menetapnya. 7 Hanya  orang  Asing  yang membawa  manfaat  bagi  negara  yang  dapat masuk  dan  tinggal  di  Indonesia.  Orang  Asing tersebut harus memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah dan masih berlaku. Sehingga tidak semua  orang  Asing  dapat  masuk  ke  wilayah Indonesia.  Kebijakan  selektif  secara  tidak langsung  menjadi filter untuk  Orang  Asing masuk ke wilayah Indonesia.
Masuknya orang Asing ke Indonesia harus sesuai dengan kebijakan selektif, yang mencakup  masuk,  berada,  serta  keluar  dari wilayah  Indonesia,  berdasarkan  prinsip  ini hanya  orang  Asing  yang  menguntungkan Indonesia sajalah yang dapat diberi izin masuk, izin  berada  di  Indonesia,  sedangkan  untuk  izin keluar setelah ia menyelesaikan kewajibannya di Indonesia barulah ia boleh keluar dari Indonesia.
Ditegaskan bahwa Undang-undang tentang Keimigrasian menganut kebijakan yang bersifat  selektif,  yaitu  kebijakan  yang  meneliti setiap  kedatangan,  keberadaan  dan  keluarnya orang  asing  dari  dan  wilayah  Indonesia. Kebijakan  ini  menggunakan  dua  pendekatan, oaitu  kesejahteraan  yang  meneliti  sejauh  mana orang  asing  memberikan  manfaat  keuntungan bagi bangsa dan Negara. Pendekatan keamanan yaitu  meneliti  sejauh  mana  orang  asing  tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara. 8
Setiap  orang  yang  masuk  atau  keluar wilayah  Indonesia  wajib  melalui  pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di tempat
7 Direktorat Jenderal Imigrasi, Buku kenangan 50 tahun Imigrasi, hal 16.
8 Iman Santoso, iman santoso, Perspektif imigrasi, dalam United nationconvention
pemeriksaan  Imigrasi.  Pemeriksaan  meliputi pemeriksaan  dokumen  perjalanan  dan/atau identitas  diri  yang  sah.  Adapun  dokumen  yang diperlukan untuk masuk, tinggal, dan keluar dari wilayah  Republik  Indonesia  yang  merupakan dokumen negara terdiri dari:
a) Paspor; dan
b) Surat Perjalanan Laksana Paspor
Paspor terdiri atas:
a) Paspor diplomatik;
b) Paspor dinas; dan
c) Paspor biasa.
Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas:
a) Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  untuk warga negara Indonesia;
b) Surat  Perjalanan  Laksana  Paspor  untuk Orang Asing; dan
c) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

## Pengawasan Keimigrasian
Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian  kegiatan  untuk  mengumpulkan data,  mengoalah  dan  menyajikan  data  serta informasi  mengenai  warga  Negara  Indonesia maupun  orang  asing  dalam  tindakannya  yang berkaitan dengan keimigrasian apakah bertentangan  dengan  Peraturan  Perundang- undangan yang ada atau tidak.
Sasaran  pengawasan  keimigrasian  adalah warga  Negara  Indonesia,  orang  asing  yang berada  di  wilayah  Indonesia  serta  orang Indonesia  maupun  orang  asing  yang  diduga melakukan  penyalahgunaan,  pelanggaran  atau melakukan  penyimpangan  terhadap  peraturan keimigrasian.
Against Transnational organized crime, (Perum Percetakan Negara RI, Jakarta 2007), hal 76
Pengawasan
administratif dan pengawasan  lapangan  yang  dilakukan  terhadap warga Negara asing di wilayah  Indonesia yaitu sebagai dua sistem yang pengawasannya saling berkorelasi  satu  dengan  lainnya.  Korelasi tersebut  sebagai  wujud  dari  adanya  beberapa ketergantungan  sistem  karena  pengawasan lapangan  itu  tidak  selalu  dapat  dilaksanakan apabila  tidak  ada  temuan  hasil  pengawasan administratif terhadap penyimpangan mengenai izin tinggal. 9
Setiap  orang  yang  keluar  masuk  wilayah Indonesia wajib memberikan dokumen perjalanan,  keterangan  keberangkatan  maupun keterangan  kedatangan  yang  diperlukan  oleh petugas  imigrasi  pada  Tempat  Pemeriksaan Imigrasi.  Pengawasan  keimigrasian  terhadap orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia meliputi  keberadaan  dan  kegiatan  dari  orang asing  tersebut.  Orang  asing  yang  berada  di wilayah  Indonesia  seharusnya  menaati  segala peraturan  yang  ada  di  Indonesia  dan  tidak membahayakan  untuk  Negara.  Namun,  Orang asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia  dapat mempunyai  kemungkinan  untuk  melakukan kegiatan  berbahaya  yang  dapat  menimbulkan masalah bagi keamanan dan keutuhan Negara.
Pengawasan  keimigrasian  dilakukan  dari sebelum  masuk  wilayah  Indonesia,  saat  berada hingga meninggalkan wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian
merupakan
serangkaian  kegiatan  yang  awal  mulanya dimulai pada perwakilan RI di luar negeri pada saat orang asing tersebut melakukan permohonan  visa,  selanjutnya  pengawasan keimigrasian  dilanjutkan  oleh  petugas  imigrasi di  Tempat  Pemeriksaan  Keimigrasian  terhadap visa  yang  dimiliki  oleh  asing  tersebut  sebagai dasar  pemberian  izin  tinggal,  dan  selanjutnya pengawasan ini dilanjutkan oleh kantor imigrasi yang  membawahi  wilayah  dari  orang  asing tersebut.
9 Setiawan, 2013, Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada Wilayah Kerja Kantor Imigrasi, Jakarta, hlm. 55
Dalam  rangka  pengawasan  keimigrasian orang  asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia, imigrasi  Indonesia  membuat  Tim  Pengawasan Orang Asing yang dibuat hingga tingkat Rukun Tetangga,  karena  pengawasan  bukan  hanya dapat  dilakukan  oleh  petugas  imigrasi  saja namun juga dapat dilakukan oleh warga sekitar dan instansi lain yang berwenang.
Hal  ini  didasarkan  oleh  pasal  194 Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  2013  tentang  Peraturan Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011  tentang  keimigrasian  secara  terkoordinasi terhadap  kegiatan  orang  asing  di  wilayah Indonesia, menteri membentuk tim pengawasan orang asing yang beranggotakan dari perwakilan setiap  instansi  dan  lembaga  pemerintahan  baik pusat  maupun  daerah.  Tim  dalam  pengawasan orang asing terdiri dari:
a. Tim  pengawasan  orang  asing  yang berada di tingkat pusat
b. Tim  pengawasan    orang  asing  yang berada  di  tingkat  kabupaten/kota  dan kecamatan.
Dengan adanya tim pengawasan orang asing tersebut diharapkan tim pengawasan orang asing dapat  memberikan  saran  dan  pertimbangan terhadap instansi atau lembaga yang terkait.
Berdasarkan pasal 172 Peraturan Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian yaitu:
1) Menteri melakukan pengawasan
keimigrasian terhadap orang asing
2) Pengawasan  keimigrasian  yang  dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengawasan  terhadap  warga  Negara Indonesia
b. Pengawasan terhadap orang asing.
3) Pengawasan  Keimigrasian  warga  Negara Indonesia dilakukan pada saat:
a. Permohonan Dokumen Perjalanan
Republik Indonesia
b. Keluar atau masuk wilayah Indonesia
c. Berada di luar wilayah Indonesia
4) Pengawasan  keimigrasian  orang  asing dilakukan pada saat:
a. Mengajukan permohonan visa
b. Masuk atau keluar wilayah Indonesia
c. Pemberian izin tinggal
d. Berada  dan  melakukan  kegiatan  di wilayah Indonesia.
Pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh  orang  asing  selama  berada  di  wilayah Indonesia  yaitu  penyalahgunaan  dokumen  izin tinggal. Banyak sekali orang asing yang masuk ke  wilayah  Indonesia  dengan  izin  tinggal kunjungan  dan  kemudian  ternyata  memasuki wilayah Indonesia untuk bekerja. Dan selain itu juga banyak yang bertempat tinggal di Indonesia melebihi  batas  waktu  yang  telah  ditentukan. Daerah  yang  paling  sering  terjadi  dikawasan Jakarta, dan merupakan warga Negara
Tiongkok.
Pada pengawasannya banyak orang asing yang melakukan penyimpangan terhadap pertauran yang berlaku yang kemudian dikenakan  tindakan  administratif  keimigrasian, dapat  berupa  deportasi  dan  penangkalan  untuk masuk  kembali  kepada  orang  asing  yang bermasalah tersebut.

## Tindakan Administratif Keimigrasian
Tindakan administratif keimigrasian adalah  sanksi  administratif  yang  ditetapkan Pejabat  Imigrasi  terhadap  Orang  Asing  di  luar proses  peradilan,  sebagaimana  dijelaskan  pada ketentuan  umum  pasal  1  butir  19  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2011  tentang keimigrasian. Tindakan administratif keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing di
wilayah  Indonesia  karena  melakukan  kegiatan berbahaya  serta  patut  diduga  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak menghormati dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tindakan administrasi terhadap orang yang tidak mentaati  peraturan  dan  melakukan  kegiatan yang  berbahaya  bagi  keamanan  dan  ketertiban umum, terdiri dari:
a) Warga  negara  Indonesia  berupa  cekal, penolakan keluar wilayah Indonesia, pencabutan  hal-hal  yang  berkaitan  Surat Perjalanan Republik Indonesia
b) Orang asing berupa cekal, penolakan keluar dan masuk wilayah Indonesia, biaya beban, deportasi, pengkarantinaan,
pembatasan/pembatalan/perubahan ijin keberadaan,  larangan  berada  di  suatu  atau beberapa  tempat,  keharusan  bertempat tinggal di tempat tertentu.
c) Penanggung  jawab  alat  angkut,  berupa biaya  beban,  membawa  kembali  orang asing  yang  tidak  diberi  ijin  masuk,  orang asing  yang  tidak  diberi  ijin  masuk  untuk tetap tinggal atau diisolasi di alat angkut.
Tindakan administratif keimigrasian diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  6  tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 75 ayat 1, yang  berbunyi:  “Pejabat  Imigrasi  berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya  dan  patut  diduga  membahayakan keamanan  dan  ketertiban  umum  atau  tidak menghormati  atau  tidak  menaati  peraturan perundang-undangan”.  Penjelasan  pelaksanaan atas  peraturan  tersebut  diatur  kembali  dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  tahun  2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
Jenis-jenis  tindakan  administratif  keimigrasian dapat berupa:
a) Pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
b) Pembatasan,  perubahan  atau  pembantalan izin tempat tinggal;
c) Larangan  untuk  berada  di  satu  atau beberapa  tempat  tertentu  di  wilayah Indonesia;
d) Keharusan untuk  bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
e) Pengenaan biaya bebas; dan/ atau
f) Deportasi dari wilayah Indonesia
Tujuan  dilakukannya  larangan  terhadap orang  Asing  berada  di  tempat  tertentu  adalah karena  keberadaannya  tidak  dikehendaki  oleh pemerintah  berada  di  wilayah  Indonesia. Sedangkan seorang asing yang dikenakan sanksi diharuskan  untuk  bertempat  tinggal  di  tempat tertentu  maksudnya  adalah  penempatan  di Rumah  Detensi  Imigrasi,  Ruang  Detensi Imigrasi atau tempat lain.

## Pelaksanaan Penangkalan
Penangkalan  terhadap  seseorang  terjadi melalui  kewenangan  Menteri.  Pejabat  yang berwenang dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan penangkalan. Permintaan
penangkalan  ini  diajukan  sesuai  dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan dengan  memuat  nama,  jenis  kelamin,  tanggal lahir  atau  umur,  foto,  alasan  penangkalan  dan jangka waktu penangkalan.
Penangkalan dapat dilakukan berdasarkan alasan  keimigrasian.  Alasan  keimigrasian tersebut dapat berupa 10 :
a) Diketahui  atau  diduga  terlibat  kejahatan transnasional atau terorganisasi;
b) Menunjukkan  sikap  permusuhan  terhadap pemerintah  Indonesia  atau  melakukan perbuatan  yang  mencemarkan  nama  baik bangsa dan negara Indonesia;
c) Diduga melakukan perbuatan yang
bertentangan dengan keamanan dan
10 Pasal 236, PP No.31 Tahun 2013
ketertiban  umum,  kesusilaan,  agama,  dan adat kebiasaan masyarakat Indonesia;
d) Menggunakan  paspor  palsu  atau  yang dipalsukan guna memperoleh Visa atau Izin Tinggal untuk masuk dan berada di Wilayah Indonesia; dan/ atau
e) Dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dari Wilayah Indonesia.
Penangkalan  juga  dapat  langsung  dilakukan  di TPI,  hal  ini  bisa  terjadi  apabila  orang  tersebut tidak memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan  berlaku;  namanya  masuk  dalam  daftar penangkalan;  tidak  memiliki  visa  atau  izin masuk  ke  wilayah  Indonesia  yang  sah  dan berlaku; diketahui sakit menular atau gangguan jiwa;  tidak  memiliki re-entry  permit bagi pemegang  izin  tinggal  terbatas  dan  izin tinggal tetap;  menggunakan  paspor  palsu,  visa  palsu, dan  masa  berlaku  paspor  kurang  dari  enam bulan;  memberi  keterangan  tidak  benar  dalam memperoleh  surat  perjalanan/visa;  diketahui terlibat  dengan  kegiatan  sindikat  kejahatan internasional; dan lain sebagainya.

## Arah  Pandang  Sisi  Keimigrasian  Terhadap Orang Asing Di Indonesia
Pihak  Imigrasi  mempunyai  kewenangan dan  kebijakan  tersendiri  terhadap  orang  asing yang  ingin  masuk  maupun  berada  di  wilayah Indonesia.
Imigrasi tidak hanya melayani masyarakat dalam  hal  pemberian  paspor,  selain  fungsi pelayanan keimigrasian, imigrasi juga berfungsi sebagai  penegak  hukum  keamanan  Negara  dan fasilitator pembangunan. Negara melalui undang-undang  No.  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian  memberikan  kewenangan  kepada pihak  imigrasi  untuk  melakukan  pengawasan terhadap orang asing yang akan masuk ataupun tinggal di wilayah Indonesia,sepatutnya Negara mengawasi keberadaan orang asing yang berada di Wilayahnya.
Menjadi penting untuk dilakukan pengawasan terhadap orang asing karna Negara tidak ingin  di  wilayahnya  terdapat  orang-orang yang  terlibatkejahatan  Internasional,  tindak pidana  transnasional  umum.  Sebagai  contoh pengedar  narkoba,  pelaku  perdagangan  orang dan atau penyelundupan manusia. Pada dasarnya tujuan utama dari pengawasan orang asing ialah melindungi  masyarakat  dan  kedaulatan  Negara dari  orang  asing. 11 Orang  asing  yang  tidak membawa  manfaat  dan  dapat  membahayakan ketertiban  harus  dicegah  untuk  memasuki wilayah Indonesia. Tentunya tidak semua orang asing yang akan masuk dan tinggal di Indonesia merugikan Negara.
Peran  dari  petugas  Imigrasi  dalam selective  policy  ditunjukkan  pula  dengan  salah satunya  yakni  pengawasan  dilapangan,  dimana peran petugas dilapangan sangatlah menentukan bagi  keluar  dan  masuknya  orang  asing  di wilayah negara Indonesia.
Pengawasan  dapat  dilakukan  dengan pemantauan  oleh  petugas  keimigrasian  yang bersifat  intelijen  dan  pelacakan,  dengan melakukan  kerjasama  dengan  instansi  yang bersangkutan  dengan  mengumpulkan  bahan keterangan,  mendengar  laporan  masyarakat, melakukan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian.
Sumber  Data  Pengawasan  Lapangan meliputi hasil pengamatan, pembututan, penyusupan wawancara, intelijen dan pelacakan. Hasil  penilaian  sumber  data  yaitu  sumber  data pengawasan administratif, hasil penilaian laporan  masyakarat,  berita  media  cetak  dan elektronik,  hasil  laporan  instansi  pemerintah maupun swasta, dan hasil pengembangan semua sumber data yang ada.
Orang  Asing  yang  diketahui  melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau  tidak  menghormati  atau  tidak  menaati
11 Starke, Pengantar Hukum Internasional. Jilid I, Jakarta: Sinar Grafika, 1998. Hal. 45
peraturan  perundang-undangan  akan  dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.
Tindakan  Administratif  Keimigrasian yang  paling  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah deportasi. Dalam praktek keimigrasian Indonesia,  deportasi  dapat  dilakukan  dalam beberapa kondisi. Pertama, pendeportasian pada saat kedatangan atau yang sering disebut sebagai penolakan pemberian izin mendarat ( not allowed to  land )  yang  diatur  dalam  pasal  13  Undang- Undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Di  pasal  ini  terdapat  peraturan  mengenai sepuluh kriteria warga negara asing yang dapat ditolak kedatangannya yang dikarenakan alasan teknis  keimigrasian  hingga  alasan  yang  terkait kepentingan  nasional,  terkait  dengan  kejahatan internasional atau alasan bahwa yang bersangkutan  termasuk  daftar  percarian  orang dari suatu negara asing.
Kedua,  pendeportasian  yang  dilakukan sebagai tindakan administratif keimigrasian bagi setiap  warga  negara asing  yang  telah  berada  di wilayah  suatu  negara  dan  tidak  memenuhi ketentuan keimigrasian (melebihi izin tinggal/ overstay dan pelanggaran perizinan keimigrasian  lainnya.  Selain  itu,  Undang- Undang Keimigrasian Indonesia juga mencantumkan  kemungkinan  pendeportasian setiap  warga  negara  asing  yang  diduga melakukan  penghindaran  hukuman  di  negara asalnya (pasal 75 ayat 3).
Ketiga,  pendeportasian  dilakukan  setelah seorang warga negara asing melaksanakan masa hukuman  sesuai  dengan  putusan  pengadilan  di Indonesia.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan secara umum:
a. Masuknya orang Asing ke Indonesia harus sesuai  dengan  kebijakan  selektif,  yang mencakup masuk, berada, serta keluar dari wilayah  Indonesia,  berdasarkan  prinsip  ini hanya  orang  Asing  yang  menguntungkan Indonesia  sajalah  yang  dapat  diberi  izin masuk, izin berada di Indonesia, sedangkan untuk  izin  keluar  setelah ia menyelesaikan kewajibannya di Indonesia barulah ia boleh keluar dari Indonesia.
b. Petugas  Imigrasi  melakukan  pengawasan terhadap  orang  asing  dimulai  dari  saat memasuki,  berada  dan  meninggalkan wilayah  Indonesia.  Pengawasan  dilakukan dengan  berkorelasi  dengan  instansi  atau lembaga pemerintah lainnya, dan selain itu juga membuat tim pengawasan orang asing di  tingkat  kota  kabupaten  dan  kecamatan bahkan hingga rukun tetangga.
c. Apabila  Orang  Asing  tidak  melakukan kegiatan yang sesuai maka akan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian.
Tindakan administratif keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi  terhadap  Orang  Asing  di  luar proses  peradilan.  Tindakan  administratif keimigrasian  dilakukan  terhadap  Orang Asing  di  wilayah  Indonesia  karena melakukan  kegiatan  berbahaya  serta  patut diduga  membahayakan  keamanan  dan ketertiban  umum  atau  tidak  menghormati dan  melanggar  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  di  Indonesia. Tindakan Administratif Keimigrasian yang paling  sering  terjadi  di  Indonesia  adalah deportasi, yaitu tindakan paksa mengeluarkan  orang  asing  dari  wilayah Indonesia.  Imigrasi  juga  berfungsi  sebagai penegak  hukum  keamanan  Negara  dan fasilitator  pembangunan.  Negara melalui undang-undang  No.  6  tahun  2011  tentang Keimigrasian  memberikan  kewenangan kepada  pihak  imigrasi  untuk  melakukan pengawasan  terhadap  orang  asing  yang akan  masuk  ataupun  tinggal  di  wilayah Indonesia,sepatutnya  Negara  mengawasi
keberadaan  orang  asing  yang  berada  di Wilayahnya.
d. Untuk  melindungi  kedaulatan  negara Indonesia membuat peraturan keimigrasian berupa  pencegahan  dan  penangkalan. Pencegahan adalah  larangan  sementara terhadap  orang  untuk  keluar  Wilayah Indonesia berdasarkan alasan Keimigrasian atau  alasan  lain  yang  ditentukan  oleh undang-undang. Penangkalan adalah larangan  terhadap  Orang  Asing  untuk masuk  Wilayah  Indonesia  berdasarkan alasan Keimigrasian.
e. Selain  memberikan  pelayanan  terhadap masyrakat mengenai layanan keimigrasian, imigrasi  juga  mempunyai  fungsi  sebagai penegak  hukum,  keamanan  Negara  dan fasilitator  pembangunan.  Imigrasi  dalam hal  ini  melakukan  pengawasan  agar berkurangnya  kemungkinan  orang  untuk menyalahgunakan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku,  dan  kemudian menindak  orang  asing  yang  bersalah  demi terciptanya fungsi keimigrasian.

## Saran
Dari pembahasan diatas, penulis mempunyai  saran  demi  perubahan  Imigrasi Indonesi yang lebih baik lagi, yaitu:
a) Sebelum  masuk  ke  wilayah  Indonesia  dan saat sudah masuk wilayah Indonesia, pihak
Imigrasi diharapkan benar-benar menerapkan  prinsip selective  policy yang berlaku di Indonesia.
b) Sebaiknya  pengawasan  terhadap  Orang Asing yang sudah ada di Indonesia lebih di perketat  lagi  dan  keberadaan  fungsi  Tim
Pengawasan Orang Asing lebih dimaksimalkan lagi.
c) Petugas Imigrasi melakukan operasi secara berkala mengenai kegiatan-kegiatan, tempat  tinggal,  dan  lain  sebagainya mengenai  Orang  Asing  di  Indonesia.  Dan dengan tegas menerapkan tindakan
administatrif  keimigrasian  kepada  orang asing  yang  melakukan  kegiatan  yang bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan keimigrasian yang ada.
d) Lebih memperhatikan lagi mengenai peraturan  pencegahan  dan  penangkalan untuk  WNA  maupun  WNI  yang  ingin keluar atau masuk wilayah Indonesia.
e) Banyak  peraturan  keimigrasian  Indonesia yang  pada  kenyataannya  tidak  sejalan dengan peraturan keimigrasian pada Negara pada umumnya, alangkah lebih baik apabila pemerintah  Indonesia  memperbaiki  segala sistem yang ada, termasuk arah pandangnya terhadap orang asing yang ada di Indonesia, agar keimigrasian Indonesia lebih baik lagi dan  dapat  terus  dikembangkan.  Dalam mengimplementasikan  nya  sebagai  warga Negara  Indonesia,  apabila  kita  tidak  bisa membantu  tugas  yang  dimiliki  oleh  pihak Imigrasi  maupun  lembaga  berwenang lainnya, kita mempunyai peran untuk selalu waspada dan ikut membantu pihak imigrasi maupun  pihak  lain  yang  berwenang  untuk mengawasi kegiatan Orang Asing yang ada di  Indonesia.  Kita  harus  menunjukkan kepedulian  kita  dalam  rangka  menjaga kedaulatan negara. Dengan perlakuan yang telah dipaparkan maka dengan begitu NKRI (Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia) tetap satu dan kokoh.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku:
Bagir  Manan  “Hukum  Keimigrasian  dalam sistem  hukum  nasional”  (makalah) disampaikan pada rapat kerja nasional Keimigrasian,  (Departemen  Hukum dan  Perundang-undangan,  Jakarta  14- 15 Januari 2000, )
Direktorat Jenderal Imigrasi, Buku kenangan 50 tahun Imigrasi
Iman  Santoso,  Perspektif Imigrasi,  dalam United nationconvention Against
Transnational organized crime, (Perum
Percetakan Negara RI, Jakarta 2007) M.  Imam  Santoso,  Perspektif  Imigrasi  Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI Press, Jakarta,
2004
Setiawan, Efektivitas Pengawasan Orang Asing Pada  Wilayah  Kerja  Kantor  Imigrasi, Jakarta, 2013
Starke,  Pengantar  Hukum  Internasional.  Jilid  I, Jakarta: Sinar Grafika, 1998.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Republik  Indonesia,  Undang-Undang  Dasar Tahun 1945.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  31  Tahun  2013  Tentang Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2011 Tentang Keimigrasian

## BIODATA PENULIS
Wilonotomo, dilahirkan di kota Jakarta pada tanggal, 15 Februari 1978, Dosen Tetap pada Politeknik Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia.  Menyelesaikan  Sarjana Informatika  (S.1)  di  STIMIK  Kuwera  Jakarta  (2008)  dan  Magister  Sains  Program  Studi  Kajian Ketahanan Nasional di Universitas Indonesia Jakarta (2012). Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Manajemen Informatika Keimigrasian Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : wilo@politeknikimigrasi.ac.id

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang  Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa,
Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan  jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com