## ANALISIS KEBIJAKAN POPULIS DAN PETA MUTU PENDIDIKAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## Gustin
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung gustinmandary@gmail.com

## Abstract
The  government  continues  to  improve  the  education  sector  with  various  steps, one of which is by making regular curriculum improvements, such as the change from the level of education to the 2013 curriculum. Changes in the curriculum to 2013  curriculum,  among  others, to  meet the  golden  generation  of  Indonesia.  If changes are made, it is hoped that the young generation in the future will be able to realize the ideals of Indonesian education. with the low quality of education of the population, it will also affect the low competitiveness of the workforce of the Bangka Belitung Islands Province in the labor market both the labor market in this area itself and the labor market outside the region. Related to the education quality map in the province of Kep. Bangka Belitung as Strengthening HR to be able to oversee the implementation of PMP is still very much needed, especially for the development of the capacity of local facilitators to improve the quality of the  learning  process.  Mapping  the  quality  of  education  must  be  maintained  in order to improve the quality of schools from time to time.

## Keywords: Populist, Quality, Education

## Abstrak
Pemerintah secara  terus-menerus membenahi  sektor  pendidikan  dengan berbagai  langkah,  salah  satunya  adalah  dengan  melakukan  perbaikan kurikulum  secara  berkala,  seperti  perubahan  dari  kurikulum  tingkat  satuan pendidikan  menjadi  kurikulum  2013.  Perubahan  kurikulum  menjadi kurikulum 2013, antara lain dimaksudkan untuk menyongsong generasi emas Indonesia. Jika perubahan kurikulum ini dilakukan, maka diharapkan generasi muda  di  masa  depan  akan  dapat  mewujudkan  cita-cita  pendidikan  bangsa Indonesia.  dengan  kualitas  pendidikan  penduduk  yang  rendah,  akan menyebabkan  juga  rendahnya  daya  saing  tenaga  kerja  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  dalam  pasar  kerja  baik  pasar  kerja  di  daerah  ini  sendiri maupun pasar kerja di luar daerah. Terkait Peta Mutu pendidikan di Provinsi Kep.  Bangka  Belitung  bahwa  Penguatan  SDM  untuk  dapat  mengawal implementasi PMP masih sangat dibutuhkan, terutama untuk pengembangan kemampuan  fasilitator  daerah  untuk  meningkatkan  mutu  proses pembelajaran.  Pemetaan  mutu  pendidikan  harus  dijaga  kontinuitasnya sehingga dapat dipelajari perubahan mutu sekolah dari waktu ke waktu.
Kata kunci: Populis, Mutu, Pendidikan.

## I. PENDAHULUAN
Hakikat  pembangunan  Indonesia  yang  hilirisasinya  pada  pembangunan manusia  seutuhnya  merupakan  konsep  suatu arah  pembangunan populis.  Meski telah diterapkan dalam perencanaan pembangunan Indonesia yang sistematis dan terarah  sejak  Rencana  Pembangunan  Lima  Tahun  (REPELITA)  I  tahun  1986 dengan  tatanan  kebijaksanaan  yang  secara  sungguh-sungguh  mengembangkan konsep  pembangunan  berwawasan  berkelanjutan,  namun  pemerintah  belum dapat  secara  maksimal  merealisasikan  dan  mengintegrasikan  kebijakan  yang ideal.
Menurut  Rogers  dalam  Zulkarimen  Nasution  pembangunan  adalah  suatu proses  perubahan  sosial  dengan  partisipatori  yang  luas  dalam  masyarakat  yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebenaran,  keadilan  dan  kualitas  lainnya  yang  dihargai) untuk  mayoritas  rakyat melalui  kontrol  yang  lebih  besar  yang  mereka  peroleh  tehadap  lingkungan mereka. 1
Pemerintah  secara  terus-menerus  membenahi  sektor  pendidikan  dengan berbagai langkah, salah satunya adalah dengan melakukan perbaikan kurikulum secara  berkala,  seperti  perubahan  dari  kurikulum  tingkat  satuan  pendidikan menjadi kurikulum 2013. Perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013, antara lain  dimaksudkan  untuk  menyongsong generasi  emas  Indonesia.  Jika  perubahan kurikulum  ini  dilakukan,  maka  diharapkan  generasi  muda  di  masa  depan  akan dapat mewujudkan cita-cita pendidikan bangsa Indonesia.
Pendidikan  adalah  salah  satu  cara  dalam  mewujudkan  cita-cita  banga Indonesia  baik  generasi  muda  sekarang  maupun  di  masa  depan.  Hal  ini dikarenakan  pendidikan  merupakan  kebutuhan  manusia  untuk  meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensinya yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.
Sesuai  dengan  Lampiran  Permendikbud  No.  64  Tahun  2013  tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, diharapkan pendidikan di Indonesia
1 Zulkarimen  Nasution, Komunikasi  Pembangunan:  Pengenala  Teori  Dan  Penerapannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), p. 28.
dapat  mempersiapkan  peserta  didik  menjadi  warga  negara  yang  memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Hakikat  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara kebangsaan  modern.  Negara  kebangsaan  modern  adalah  negara  yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu tekad  suatu  masyarakat  untuk  membangun  masa  depan  bersama  di  bawah satu negara  yang  sama  walaupun  warga  masyarakat  tersebut  berbeda-beda  agama, ras, etnik, atau golongannya.
Dalam  upaya  mencapai  tujuan  kurikuler  program  pendidikan  suatu lembaga  pendidikan,  maka  perlu  dirumuskan  tujuan  umum  pembelajaran maupun  tujuan  khusus  pembelajaran.  Apabila  tujuan  pembelajaran  suatu program atau bidang  pelajaran itu ditinjau dari hasil belajar, maka akan muncul tiga ranah atau aspek, yaitu ranah kognitif , afektif , dan psikomotorik .
Adapun tujuan pembelajaran pada ranah kognitif , afektif , dan psikomotorik dapat  dikategorikan  sebagai  berikut:  pertama,  ranah kognitif meliputi kemampuan kognitif tingkat  pengetahuan,  kemampuan kognitif tingkat pemahaman, kemampuan kognitif tingkat penerapan, kemampuan kognitif tingkat analisis,  kemampuan kognitif tingkat  sintesis,  dan  kemampuan kognitif tingkat evaluasi.  Kedua,  ranah afektif meliputi  pengenalan,  pemberian  respons, penghargaan  terhadap  nilai,  pengorganisasian,  dan  pemeranan.  Ketiga,  ranah psikomotorik, meliputi  peniruan,  manipulasi,  ketetapan  gerakan,  artikulasi,  dan naturalisasi (Hosnan, 2014: 10-12).
Pemerintah  harus  melakukan  perubahan  mendasar  terhadap  strategi pembangunannya. Strategi yang diambil hendaknya memperhatikan potensi serta kondisi  sumber  daya  penduduk  yang  merupakan  objek  sekaligus  subjek  dari pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini sumber daya penduduk dilihat dari segi kuantitas  dan  kualitas.  Oleh  karenanya  diperlukan  suatu  strategi  pembangunan yang  mengedepankan  pembangunan  berwawasan  kependudukan  sehingga dicapai  pembangunan  yang  berkelanjutan.  Perubahan  yang  dapat  dilakukan pemerintah  untuk  mencapai  tujuan  utama  pembangunan  berkelanjutan  dengan beberapa  cara  diantaranya  penguatan  kebijakan  populis  dan  pemetaan  potensi
pendidikan  khususnya  di  wilayah  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  secara komprehensif.
Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2017 tentang statistik kesejahteraan rakyat  dalam  bidang  pendidkan  menunjukan  bahwa  persentase  Penduduk  Laki- Laki dan Perempuan Berumur 7-24 Tahun di Daerah Perkotaan menurut Provinsi dan Status Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu jumlah yang masih sekolah adalah 68,33% dan jumlah orang yang tidak bersekolah lagi adalah 31,36%. Di Daerah Perdesaan Dalam data menunjukan 65,46% jumlah yang masih sekolah dan 33,90% jumlah orang yang tidak bersekolah lagi (BPS, 2017). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1.1
Persentase Status Pendidikan Bagi Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Berumur 7-24 Tahun di Daerah Perkotaan dan Perdesaaan Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Status Pendidikan Persentase Masih Sekolah Persentase Tidak Bersekolah Lagi Status Pendidikan Daerah Perkotaan 66,33% 31,36% Status Pendidikan Daerah Perdesaan 65,46% 33,90%
Dari: BPS 2017 tentang Statistik Kesejahteraan Rakyat
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki persentase terendah dalam hal  jumlah  yang  masih  sekolah.  Sehingga  berdasarkan  data  tersebut  perlu ditindak  lanjuti  secara  serius  agar  tujuan  pembangunan  berwawasan kependudukan dapat menunjukan hasil yang maksimal.
Sumber  daya  manusia  sebagai  salah  satu  faktor  produksi  selain  sumber days  alam,  modal,  entrepreneur  untuk  menghasilkan  output.  Semakin  tinggi kualitas  sumber  days  manuals,  maka  semakin  meningkat  pula  efisiensi  dan produktivitas  suatu  negara.  Sejarah  mencatat  bahwa  negara  yang  menerapkan paradigma  pembangunan  berdimensi  manusia  telah  mampu  berkembang meskipun  tidak  memiliki  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  berlimpah. Penekanan  pada  investasi  manusia  diyakini  merupakan  basis  dalam
meningkatkan  produktivitas  faktor  produksi  secara  total.  Tanah,  tenaga  kerja, modal  fisik  bisa  saja  mengalami  diminishing  return,  namun  ilmu  pengetahuan tidak.
Kebijakan  populis  memberi  pesan  bahwa  pembangunan  harus disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada. Dalam hal ini yang menjadi  titik  pusat  dalam  proses  pembangunan  adalah  Penduduk.  Penduduk merupakan  objek  sekaligus  subjek  dalam  pembangunan,  karena  itu pembangunan  haruslah  dari  penduduk,  oleh  penduduk  dan  untuk  penduduk. Selain  itu  pembangunan  berwawasan  kependudukan  juga  merupakan pembangunan  sumberdaya  manusia.  Pembangunan  sumber  daya  manusia mengandung  arti  bahwa  dalam  pembangunan  yang  ditekankan  harus  lebih kepada  peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia  dibandingkan  dengan pembangunan  infastruktur  semata.  Peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia yang dimaksud dalam hal ini tidak lain adalah peningkatan kualitas penduduk.
Kebijakan  populis  oleh  Richard  Hofstadter  dalam  Allen  dan  Woodmen  , yaitu  kebijakan  bersifat  membangun  program-program  yang  tujuan  utamanya membangun masyarakat. 2
Provinsi  Bangka  Belitung  sebagai  salah  satu  provinsi  baru  di  Indonesia tentu saja sedang giat-giatnya melakukan pembangunan. Prioritas pembangunan baik  jangka  pendek,  menengah  maupun  jangka  panjang  harus  disusun  secara tepat. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam hal ini adalah berkenaan dengan  sumber  daya  penduduk  baik  kuantitas  maupun  kualitasnya.Bahwa sumber  daya  penduduk  menjadi  acuan  dalam  proses  pembangunan.  Hal  ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung  benar-benar  beorientasi  penduduk.  Pembangunan  yang  menerapkan strategi  pembangunan  berwawasan  kependudukan  dalam  rangka  pencapaian pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Bangka Belitung.
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kondisi dan potensi penduduk menjadi  aspek  penting  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan. Sehubungan dengan itu dipandang perlu dilakukan penelitian untuk mengungkap
2 Allen F Davis dan Harold D Woodman (ed). Konflik dan Konsensus . (Jogjakarta, UGM Press, 1991), hlm. 132
berbagai  informasi  berkenaan  dengan  sumber  daya  penduduk  baik  kuantitas maupun  kualitas  di  Provinsi  Bangka  Belitung.    Informasi-informasi  tersebut nantinya  dapat  dijadikan  sebagai  acuan  pembangunan  di  Provinsi  Bangka Belitung.

## II. PEMBAHASAN

## A. Analisis Kebijakan Populis Bidang Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  ukuran  ringkas  ratarata capaian/keberhasilan  dimensi  utama  pembangunan  manusia  yaitu:  umur panjang  dan  hidup  sehat,  mempunyai  pengetahuan,  dan  memiliki  standar hidup  yang  layak.  Rasio  murid  sekolah  dapat  dipergunakan  untuk  melihat rata-rata  muatan  suatu  sekolah  menampung  murid.  Pada  tahun  ajaran 2016/2017, rasio  murid SD terhadap jumlah  sekolah sebesar  199,18, berarti SD di Kepulauan Bangka Belitung ratarata menampung 199-200 murid. Rasio murid  di  sekolah  di  bawah  Dinas  Pendidikan  masih  relatif  lebih  banyak dibandingkan sekolah di bawah Kanwil Kementrian Agama.
Dalam  konteks  tersebut,  peranan  pendidikan  Kependudukan  untuk mengatasi  permasalahan-permasalahan  kependudukan  menjadi  sangat penting  dan  strategis,  karena  isu  dan  permasalahan  kependudukan  bersifat universal  dan  memiliki  spektrum  yang  sangat  luas  dalam  tata  kelola kehidupan  umat  manusia  di  muka  bumi.  Pendidikan  Kependudukan  telah menjadi  isu  dunia  ditandai  dengan  adanya  Deklarasi  Kependudukan  PBB tahun  1967,  bahwa  pemecahan  masalah  kependudukan  harus  dilakukan secara terencana, sistematis, dan komprehensif dalam jangka panjang dengan mengikutsertakan  bidang  dan  sektor  pembangunan  terkait  termasuk pendidikan.

## Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Gambar 4.1 Rasio Murid-Guru menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2017
Sumber: Survei Sosial Nasional, 2017
Gambar 4.2 Perbandingan Angka Partisipasi Murni dan Kasar Berdasarkan Jenjang

## Sekolah Tahun 2017
Data terkait pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara rinci dapat dilihat pada deskripsi berikut ini.
Gambar  4.3  Laporan  peningkatan  partisipasi  anak  pendidikan  3  tahun terakhir (SD/SMP) Kota Pangkalpinang
Berdasarkan laporan partisipasi anak SD tertinggi pada tahun 2017 dan terendah pada tahun 2013. Namun, untuk SMP tertinggi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2017.
Gambar  4.4  Penurunan  angka  putus  sekolah  pendidikan  (SD/SMP)  Kota Pangkalpinang
0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 140.00% 2013 2014 2015 2016 2017 0.00% 0.10% 0.20% 0.30% 0.40% 0.50% 0.60% 0.70% 0.80% 0.90% 2013 2014 2015 2016 2017 SD SMP
Berdasarkan laporan penurunan angka putus sekolah SD tertinggi pada tahun 2014 dan terendah pada tahun 2016. Namun, untuk SMP tertinggi pada tahun 2013 dan terendah pada tahun 2017.
Gambar 4.5 Data jumlah PKBM siswa putus sekolah ke jenjang paket B dan C Kota Pangkalpinang
Berdasarkan laporan PKBM di Kota Pangkalpinang rata-rata 7 Lembaga PKBM dari tahun 2013 sampai dengan 2017.
Gambar 4.6 Data tentang lembaga SD/SMP per kab. dan pertahun (5 tahun terakhir) Kota Pangkalpinang
Gambar 4.7 Data angka putus sekolah dan siswa mengulang kelas (tidak naik kelas untuk semua jenjang)
0 1 2 3 4 5 6 7 2013 2014 2015 2016 2017 Lembaga PKBM SD SMP 0 100 2013 2014 2015 2016 2017 SD SMP 0 200 400 600 800 1000 2013 2014 2015 2016 2017 SD SMP
Gambar  4.8 Data nilai UN 3 tahun terakhir Kota Pangkalpinang
Gambar 4.9 Data tentang sarana dan prasarana Kota Pangkalpinang
Gambar 4.10 Data siswa berprestasi skala nasional dan internasional Kota Pangkalpinang
SD SMP 0 20 40 60 2013 2014 2015 2016 2017 SD SMP 0 20 40 60 2013 2014 2015 2016 2017
Jumlah Paket
0 5 10 15 20 2013 2014 2015 2016 2017 Prestasi Prestasi
Gambar 4.11 Data rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan peserta didik (SD/SMP/SMA/SMK) 3 tahun terakhir Kota Pangkalpinang
Gambar 4.12 Penurunan angka putus sekolah pendidikan (SD/SMP) Kab.

## Bangka Selatan
Berdasarkan data penurunan angka putus sekolah terendah pada tahun 2017 dan tertinggi tahun 2016.
Gambar 4.13 Data jumlah PKBM siswa putus sekolah ke jenjang paket B dan C Kab. Bangka Selatan
0:00 0:14 0:28 0:43 0:57 1:12 1:26 1:40 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 SD SMP 0 50 100 150 200 250 2013 2014 2015 2016 2017 Penurunan Putus Sekolah 0 2 4 6 8 10 2013 2014 2015 2016 2017 Lembaga PKBM
Gambar 4.14. Data tentang lembaga SD/SMP per kab. dan pertahun (5 tahun terakhir) Kab. Bangka Selatan
Gambar 4.15 Data nilai UN 3 tahun terakhir Kab. Bangka Selatan
Gambar 4.16 Data rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan peserta didik Kab. Bangka Selatan
29 30 31 32 2013 2014 2015 2016 2017 Data Lembaga SD/SMP 0 20 40 60 80 2013 2014 2015 2016 2017
Data Nilai UN
0 0 1:36
1:32 1:32
2013 2014 2015 2016
2017
Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Dikik
Gambar 4.17 Sertfikasi PTK Kab. Bangka Selatan
Gambar 4.18 Data Putus Sekolah SD dan SMP Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat
Gambar 4.19 Data Siswa SMA/SMK/MA Putus Sekolah Kabupaten Bangka Barat
0 20 40 60 80 2013 2014 2015 2016 2017 Jumlah Tersertifikasi PTK 0 20 40 60 80 100 120 140 160 2013 2014 2015 2016 2017 SD SMP 0 100 200 300 400 2013 2014 2015 2016 2017 Data Siswa SMA/SMK/MA Putus Sekolah
Gambar 4.20 Data Lembaga PKBM di Kabupaten Bangka Barat
Gambar 4.21 Data tentang lembaga SMA/SMK/MA per kab. dan pertahun Kab. Bangka Barat
Gambar 4.22 Data Nilai UN Tahun 2015/2016 Kab. Bangka Barat
2013 2014 2015 2016
2017 5 5 5 5 5 Lembaga PKBM 0 2 4 6 8 10 12 2013 2014 2015 2016 2017 SMA SMK MA 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 75.38 67.28 58.27 59.73 83.85 75.5
Gambar 4.23 Data Sarana dan Prasarana Pendidikan Kab. Bangka Barat
Gambar 4.24 Data Rasio Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Peserta Didik SMA/MA dan SMK Kab. Bangka Barat
Berdasarkan  gambaran  di  atas  masih  perlu  adanya  rekonstruk  di bidang pendidikan sebab jika melihat persentase di tingkat SD memang setiap tahun  mengalami  peningkatan,  namun  masuk  pada  usia  tingkat  SMP  dan seterusnya peningkatan partisipasi pendidikan kurvanya naik turun atau tidak stabil.  Untuk  perlu  adanya  pengintegrasian  muatan  materi  pendidikan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ke dalam  beberapa  mata  pelajaran  sebagai  pengayaan  materi  pembelajaran.  Ini agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan secara lebih luas  dan  guru  mampu  mengintegrasikan  isu  kependudukan  ke  dalam pembelajaran sesuai kurikulum.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 20… 1:18 1:18 1:18 1:19 1:19 1:19 2015 2016 2017 SMA/MA SMK
Materi  kependudukan  diintegrasikan  dengan  mata  pelajaran  sesuai dengan pokok bahasan sehingga bukan mata pelajaran baru, tidak menambah jam  pelajaran,  tidak  mengganggu  kegiatan  belajar  mengajar  namun  justru mempertajam materi yang dibahas.
Pendidikan  merupakan  proses  pemberdayaan  sumber  daya manusia  dalam  membangun  kehidupan  yang  lebih  baik.  Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana  untuk  meningkatkan  kecerdasan  dan  keterampilan  manusia, sehingga  mempunyai  pengaruh  besar  terhadap  kemajuan  suatu  daerah. Indikator  makro  yang  sangat  mendasar  dari  sektor  pendidikan  adalah kemampuan membaca dan menulis. Kemampuan ini diterjemahkan dalam bentuk  indikator  tunggal  yang  disebut  angka  melek  huruf.  Seseorang dikatakan  melek  huruf  apabila  ia  memiliki  kemampuan  membaca  dan menulis huruf latin atau lainnya.
Terkait  dengan  hal  tersebut  angka  melek  huruf  penduduk  usia  15 Tahun  ke  atas  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  sebesar  97,79%. Artinya, 97,79% dari jumlah penduduk usia 15 Tahun ke atas telah mampu baca tulis secara baik. Keberhasilan upaya peningkatan pendidikan dapat juga diukur dengan cara melihat kemampuan untuk meningkatkan jumlah mereka  yang  mengenyam  pendidikan.  Indikator  yang  biasa  digunakan dalam  pengukuran  tersebut  antara  lain  adalah  Angka  Partisipasi  Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah rasio jumlah siswa, berapapun  usianya,  yang  sedang  sekolah  di  tingkat  pendidikan  tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan  tertentu.  APK  menunjukkan  tingkat  partisipasi  penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling  sederhana  untuk  mengukur  daya  serap  penduduk  usia  sekolah  di masing-masing  jenjang pendidikan.  APM  adalah persentase  siswa  dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di  usia  yang  sama.  APM  menunjukkan  partisipasi  sekolah  penduduk  usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan
indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih  baik  karena  APM  melihat  partisipasi  penduduk  kelompok  usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Pada Tahun  2017  angka  APK  dan  APM  untuk  SD/MI  (7-12  Tahun)  masing- masingnya adalah 110,56% dan 97,42%. Selanjutnyaa APK dan APM untuk SMP/MTs masing-masingnya 84,53 % dan 73,02%.
Indonesia  telah  menetapkan  Pendidikan  Dasar  Sembilan  Tahun: enam  Tahun  di  sekolah  dasar  (anak  usia  7–12  Tahun)  dan  tiga  Tahun  di SLTP  (anak  usia  13–15  Tahun).  Artinya  seluruh  penduduk  usia  7–15 Tahun  diwajibkan  berada  pada  jenjang  pendidikan.  Dengan  demikian, berdasarkan  APM  SD/MI  dan  SMP/MTs  di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung yang secara keseluruhan belum mencapai/mendekati angka 100 persen,  menunjukkan  belum  berhasilnya  pelaksanaan  program  wajib belajar pendidikan dasar di daerah ini. Selanjutnya jika dilihat pada jenjang yang  lebih  tinggi  (SM/MA),  APK  dan  APM  SM/MA  masing-masingnya adalah 82,88% dan 57,69%. Dari sisi APM terlihat bahwa kurang separuh dari  penduduk  yang  seharusnya  berada  pada  jenjang  pendidikan  SM/MA yang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut.
Bagi  kepentingan  pembangunan  yang  berkelanjutan,  kebutuhan tenaga tenaga kerja yang berpendidikan yang lebih tinggi (SM/MA ke atas) dirasakan  mendesak.  Oleh  karenanya,  dengan  kondisi  yang  ada  ini, Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  akan  mengalami  kendala  yang mendasar  dalam  pelaksanaan  pembangunannya.  Di  sisi  lain,  dengan kualitas  pendidikan  penduduk  yang  rendah,  akan  menyebabkan  juga rendahnya  daya  saing  tenaga  kerja  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dalam  pasar  kerja  baik  pasar  kerja  di  daerah  ini  sendiri  maupun  pasar kerja  di  luar  daerah.  Untuk  lebih  lanjut  terkait  APM  dan  APK  SD/MI,
SMP/MTS, SMA/SMK/MA dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Sumber: Survei Sosial Nasional, 2017
Gambar. Perbandingan APM dan APK Berdasarkan Jenjang Sekolah
Terkait  dengan  kepentingan  pasar  kerja  ini  dapat  dikemukakan bahwa pendidikan kejuruan belum terlalu menempati posisi yang signifikan sebagai  pilihan  dalam  melanjutkan  pendidikan  bagi  masyarakat  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari total SMA 67 Sekolah, SMK 54 Sekolah dan MA  26  Sekolah  yang  ada  pada  tahun  2017  sehingga  total  keseluruhan  ada 147  SMA/SMK/MA.  Dari  total  keseluruhan  tersebut  jumlah  SMK  yang siginifikan bagi siswa untuk melanjutkan pada tingkatan  sekolah menengah hanya  terdapat  54  SMK  dari  jumlah  siswa  sekolah  menengah  pada  tahun 2017  yaitu  sebanyak  54.347  siswa,  jumlah  siswa  SMK  hanya  sebanyak 23.958 siswa atau 44,1%.
Selanjutnya,  membandingkan  dengan  provinsi-provinsi  lainnya  di Indonesia,  kondisi  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  relatif  kurang memadai, yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menurut Provinsi di Pulau  Sumatera  Tahun  2017  berada  pada  peringkat  7  dari  10  provinsi wilayah Pulau Sumatera. Ini menunjukkan bahwa percepatan peningkatan
kualitas penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tertinggal dibandingkan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Berdasarkan  kabupaten/kota,  dengan  menggunakan  indikator persentase  melek  huruf,  APM/APK  SD/MI,  APM/APK  SMP/MTs  dan APK/APM SM/MA dan dengan mengakumulasikan peringkat pada masing- masing  indikator,  terlihat  bahwa  penduduk  Kota  Pangkalpinang  memiliki kualitas  pendidikan  yang  lebih  baik  dibandingkan  daerah  lainnya.  Di tempat  kedua  adalah  Kabupaten  Bangka  diikuti  oleh  Kabupaten  Bangka Tengah,  Kabupaten  Belitung  Timur,  Kabupaten  Belitung,  Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Selatan.

## B. Peta Mutu Pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dalam  mengetahui  mutu  pendidikan,  perlu  adanya  pengetahuan  awal tentang  angaran  pendidikan  itu  sendiri.  Berdasarkan  data  BPKLN  tahun  2015 alokasi dana pendidikan di Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam APBD yaitu dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Kemudian indeks pembangunan manusia Bangka Belitung berada pada urutan ke 16 dari 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini perlu ada penguatan lebih
lanjut  untuk  terus  meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  itu  sendiri. Hal ini sesuai dengan data dari BPS Tahun 2015 yaitu
Kemudian terkait rasio pendidikan dan kondisi sarana prasarana menurut data PDSPK Tahun 2015 yaitu

## C. Penutup
Rasio  ini  menunjukan  bahwa  antara  jumlah  guru  dan  siswa  serta jumlah  rombel  dengan  siswa  masih  dalam  kategori  ideal  namun  perlu peningkatan  secara  optimal  untuk  memaksimalkan  kualitas  pendidikan  itu sendiri.  Kondisi  sarana  prasarana  perlu  adaya  perbaikan  lebih  lanjut  karena secara  jumlah  kondisi  cenderung  rusak  ringan  sehingga  perlu  adanya kebijakan untuk memperbaiki kondisi tersebut secara komprehensif.
Kemudian  hasil  UKG  Bangka  Belitung  dapat  dilihat  pada  gambar berikut ini:
Secara  Nasional  hasil  rata-rata  UKG  di  Provinsi  Kep.  Bangka  Belitung berada  pada  peringkat  6  dari  34  Provinsi.  Hal  ini  menunjukan  sesuatu  yang baik dari segi kualitas guru di wilayah lainnya.
Berkenaan  dengan  rata-rata  hasil  Ujian  Nasional  dan  integritas  hasil ujian nasional menujukan hal baik juga, hal ini dapat dilihat berdasarkan data Puspendik Tahun 2016 berikut ini.
Selain  itu  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019  terkait  jumlah sekolah  yang  terakreditasi  menunjukan  hal  yang  baik.  Hal  ini  sesuai  dengan data UPMP berikut ini.

## III. PENUTUP
Kebijakan  populis  bidang  pendidikan,  yaitu  perlu  adanya  analisis kebutuhan tenaga tenaga kerja yang berpendidikan lebih tinggi (SM/MA ke atas) yang dirasakan mendesak. Di sisi lain, dengan kualitas pendidikan penduduk yang rendah,  akan  menyebabkan  juga  rendahnya  daya  saing  tenaga  kerja  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  dalam  pasar  kerja  baik  pasar  kerja  di  daerah  ini sendiri maupun pasar kerja di luar daerah.
Terkait  Peta  Mutu  pendidikan  di  Provinsi  Kep.  Bangka  Belitung  bahwa Penguatan  SDM  untuk  dapat  mengawal  implementasi  PMP  masih  sangat dibutuhkan, terutama untuk pengembangan kemampuan fasilitator daerah untuk meningkatkan  mutu  proses  pembelajaran.  Mengembangkan  pedoman  PMP  yang lebih  sederhana  dan  lebih  mudah  dibaca  terutama  untuk  memudahkan  sekolah
menjalankan  PMP.  Kapasitas  LPMP  dalam  melaksanakan  program  penjaminan mutu  pendidikan  perlu  terus  ditingkatkan  baik  dari  sisi  kapasitas  lembaga maupun  kualitas  SDM.  Kemampuan  LPMP  melakukan  analisis  data  mutu pendidikan dalam rangka memberikan masukan kepada pemerintah daerah perlu dipertajam. Sebagai penyelenggara pendidikan dasar dan menengah, pemerintah daerah  (kabupaten/kota  dan  provinsi)  harus  memiliki  komitmen  tinggi  untuk meningkatkan  mutu  pendidikan.  Untuk  itu  komitmen  pemerintah  daerah  dalam menyediakan  anggaran  pengimbasan  perlu  dipastikan.  Perlu  dikembangkan metode  pengumpulan  data  mutu  pendidikan  terutama  untuk  meningkatkan kualitas  data  dan  meningkatkan  kesadaran  agar  secara  rutin  memasukkan  data mutu  sekolah.  Pemetaan  mutu  pendidikan  harus  dijaga  kontinuitasnya  sehingga dapat dipelajari perubahan mutu sekolah dari waktu ke waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Aneta,  Asna,  ‘ Jurnal  Administrasi  Publik’, Implementasi  Kebijakan  Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Di Kota Gorontalo, vol. 1, no. 1 (2010), pp. 54-65.
George  III.  Edwards, Implementing  Public  Policy ,  Washington  DC:  Congressional Quarterly Press, 1980.
Graha  N.  Andi,  ‘ Jurnal  Ekonomi  Modernisasi ’,  Pengembangan  Masyarakat Pembangunan  Melalui  Pendampingan  Sosial  dalam Konsep  Pemberdayaan  di Bidang Ekonomi, vol. 5, no. 2 (2009), pp. 117-126.
Gunawan,  Sumodiningrat, Mewujudkan  Kesejahteraan  Bangsa:  Menanggulangi Kemiskinan  dengan  Prinsip  Pemberdayaan  Masyarakat ,  Jakarta:  Elex  Media Komputindo, 2009.
Hatu  A.  Rauf,  ‘ Jurnal  Inovasi ’,  Pemberdayaan  dan  Pendampingan  Sosial  dalam Masyarakat’, vol. 7, no. 4 (2010) pp 240-254.
Husna, Nurul, ’ Jurnal Al-Bayan’, Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, vol. 20, no. 29 (2014), pp. 45-58.
Ismanto, Ricky, Pengantar Kebijakan Publik , Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999. Putera  E.  Roni,  ‘ Jurnal  Demokrasi ’,  Analisis  terhadap  Program-program Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia, vol. 6, no. 1 (2007), pp. 37-61.
Riant  D.  Nugroho, Kebijakan  Publik  untuk  Negara-negara  Berkembang ,  Jakarta:  PT. Elex Media Komputindo, 2006.
Said A. Zainal, Kebijakan Publik , Jakarta: Yayasan Pancur Siwah, 2004.
Sitepu,  Anwar,  ‘ Jurnal  Sosio  Informa ’,  Analisis  Efektifitas  Kelompok  Usaha  Bersama Sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin, vol. 2, no. 1 (2016), pp. 53-68.
Suharto,  Edi, Kebijakan  Sosial  Sebagai  Kebijakan  Publik,  Peran  Pembangunan  Sosial dan Pekerjaan Sosial dalam Mewujudkan Negara Sejahtera , Bandung: Alfabeta, 2007.
Sutikno  et  al,  ‘ Jurnal  Ekonomi  Pembangunan ’,  Pemilihan  Program  Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Model Pemberdayaan Masyarakat Dengan Pendekatan Sistem, vol. 11, no. 1 (2010) pp. 135-148.
Tampubolon,  Joyakin  et  al,  ‘ Jurnal  Penyuluhan ’,  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui Pendekatan Kelompok, vol. 2, no. 2 (2006), pp. 10-22.
Yeremias T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu , Yogyakarta: Gava Media, 2004.