KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
CRIMINAL LAW POLICY FOR THE ERADICATION OF MONEY LAUNDERING OFFENCES

## Ilman Mujaddid
Lembaga  Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  Univ. Mataram e-mail : lmangooners@yahoo.com
Naskah diterima : 09/01/2016; direvisi : 023/02/2016; disetujui : 05/04/2016

## Abstract
Object of this study is to identify and analyze condemnation system and criminal responsibility for the perpetrator of money laundering crime. This research is normative research, that is research based on the study of policies and criminal sanctions on the Act No. 8 of 2010 regarding Countermeasure And Eradication Of Money Laundering. Approach of this study are statute approach and conceptual approach. Results of this study are: the condemnation system used in Act No. 8 of 2010 has different system with the general provisions in the Code of Criminal of Indonesia (KUHP) from the perspective of criminal punishment types (that are consist of death penalty, Prison, confinement, and imprisonment) and additional punishment in  Indonesia Code of Criminal (KUHP) (that are consist of revocation of some rights, deprivation of some goods, and announcement judge’s decision). In Act No. 8 of 2010 there are two types of punishment, that are primary punishment (that are consist of prison and fines) and additional punishment (that are consist of announcement of judge’s decision, suspending part or all business activities of the Corporation, revocation of business licenses, dissolution and/or banning corporate, taking asset corporations for the State and / or, the takeover of the corporation for the State). This punishment shall apply only for the corporations. Form of condemnation system in Code of Criminal of Indonesia are general minimum and specific maximum. On the contrary  form of condemnation system in Act No 8 of 2010 only specific maximum.  For the application of punishment, Code of Criminal  of Indonesia (KUHP) uses deterrence with which alternative characteristic, whereas Act No 8 of 2010 uses deterrence with which cumulative characteristic.  Criminal responsibility system used in Act No. 8 of 2010 is responsibility based on the principle of fault which uses for persons (natural person), and for corporations (legal entity) uses corporate criminal responsibility system.
Key Words : Condemnation system, criminal responsibility for money laundering offence.

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis Sistem pemidanaan dan Sistem Pertanggungjawaban Pidana pelaku tindak pidana pencucian uang. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berbasis pada kajian terhadap Kebijakan dan sanksi pidana dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. Pendekatan masalah yang digunakan adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan : Sistem pemidanaan yang digunakan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 merupakan sistem berbeda dengan ketentuan umum dalam KUHP jika dilihat dari jenis pidana terdiri atas (Pidana Mati, Penjara, kurungan dan tutupan) dan Pidana tambahan dalam KUHP berupa (Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim) sedangkan didalam ketentuan Undang-undang No 8 tahun 2010 jenis pidana yaitu 2 (dua) pidana pokok (penjara dan denda) serta pidana tambahan berupa (Pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset Korporasi untuk Negara dan/atau,
J urnal IuS | Vol IV | Nomor 1 | April  2016 | hlm,

## PENDAHULUAN
P embangunan n asional pada umum- nya dan pembangunan hukum pada khususnya merupakan usaha peningka- tan kualitas manusia dan keadaan hukum bagi  masyarakat Indonesia, yang dilaku- kan secara berkelanjutan, berlandas kan ke mampuan nasional, dengan memanfaat- kan kemajuan ilmu pengetahuan  dan teknologi serta memperhatikan tan tangan perkembangan global. Dalam pelaksa- naannya mengacu pada kepribadian bang- sa dan nilai luhur yang universal  untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh kekuatan moral dan eti- kanya.
Sejalan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini bank telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang ( money laundering ). Hal ini di karenakan bank merupakan sektor yang banyak menawarkan jasa-jasa dan instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan/ menyamarkan asal usul suatu uang, Adanya globalisasi perbankan, maka melalui system perbankan uang hasil kejahatan mengalir atau bergerak melampaui batas yuridiksi Negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh perbankan. Melalui mekanisme ini maka uang hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang
menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat kuat.
Problematika pencucian uang yang dalam bahasa inggris dikenal dengan nama “ money laundering “ sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi. Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang dinamakan “ organized crime” , ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.  Bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen dan di pihak lain dapat dijadikan sarana membiarkan melakukan kejahatan pencucian uang.
Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah berkaitan dengan masalah Pemberantasan Tindak Pidana. Salah satunya yaitu terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menjadi perhatian hampir semua negara di dunia adalah dengan semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi,  membuat semakin meningkat pula kejahatan Money Laundering atau Pencucian Uang dalam aspek keuangan, yang berada dalam ruang lingkup internasional.
Selain itu, pelaku tindak pidana Pencucian Uang ini juga mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan
pengambil alihan Korporasi untuk Negara) hanya berlaku untuk korporasi. Pola pemidanaan yang terdapat dalam KUHP yaitu minimum umum dan maksimal khusus sedangkan pola pemidanaan yang diterapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 adalah maksimal khusus. Dalam menjatuhkan sanksi pidananya KUHP menggunakan ancaman pidana bersifat alternatif sedangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 bersifat kumulatif. Sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yaitu pertanggung jawaban berdasarkan asas kesalahan yang digunakan untuk orang (natural person), dan untuk korporasi menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi.
Kata Kunci : Sistem pemidanaan, sistem pertanggungjawaban pidana Pencucian Uang
Ilman Mujaddid| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.... bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan ‘bersih’ dan ‘sah menurut hukum’. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku Money Laundering untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional. 1
Berbagai macam penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan begitu banyaknya faktor- faktor yang menjadi pendorong maraknya perkembangan kegiatan pencucian uang di berbagai negara. Remy Sjahdeini, mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong, yaitu : 2
a.  Faktor pertama adalah globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem financial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
b. Faktor kedua adalah cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
c.  Yang ketiga adalah mengenai ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.
1 http://yunushusein.wordpress.com/makalah/
2 Sjahdeini, op. cit ., hal.12-16. dalam Tinjauan hu- kum , Benny Swastika, FH UI, 2011.
d.  Faktor keempat adalah dimungkinkannya oleh ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.
e. Faktor kelima adalah munculnya jenis uang baru yaitu electronic money atau E-money , yaitu sehubungan dengan maraknya electronic commerce atau e-commerce melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai cyber-laundering.
f. Faktor keenam adalah karena dimungkinkannya praktek pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu . Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.
g. Faktor ketujuh, karena berlakunya ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
h.  Faktor kedelapan adalah karena seringkali pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktek pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
i.  Faktor kesembilan adalah karena tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.
Sehubungan dengan hal tersebut, upaya untuk mencegah dan memberantas
J urnal IuS | Vol IV | Nomor 1 | April  2016 | hlm,

## 82~94
praktik Pencucian Uang telah menjadi perhatian internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing – masing negara untuk mencegah dan memberantas praktik Pencucian Uang termasuk dengan cara melakukan kerjasama internasional, baik melalui forum bilateral maupun multilateral.
Dalam konteks kepentingan Nasional ditetapkan Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi, keuangan maupun perbankan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu Negara untuk memberantas praktek pencucian uang adalah dengan membentuk undang- undang tersebut diharapkan tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.
Jika dilihat dari sistem Pemidanaannya, Tindak Pidana Pencucian Uang dalam undang-undang No 8 Tahun 2010 banyak berbeda dengan aturan umum KUHP yang menjadi induknya. Adanya  perbedaan itu dapat dibenarkan secara yuridis, artinya masih dapat dibenarkan dilihat dari sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia. Namun sangat disayangkan, pengaturan pada undang- undang 8 Tahun 2010 ini tidak dalam satu pola pemidanaan yang sama, tidak konsisten dan ada yang kontradiktif. Bahkan ada yang sama sekali tidak disertai dengan aturan/pedoman pemidanaan. Hal inilah yang dapat menimbulkan masalah yuridis dan kesulitan/kejanggalan dalam praktek penegakan hukum. Didasarkan pertimbangan bahwa pada tahap legislatif/ formulatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislative ini terjadi kesalahan atau kelemahan maka
akan menghambat upaya pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada tahap berikutnya yaitu eksekusi.
Di Indonesia khususnya sudah di undangkan peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang- Undang No. 25 Tahun 2003 Jo Undang- Undang No. 8 Tahun 2010. Dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan kajian terhadap kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang meliputi sistem pemidanaan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana. Pemilihan pokok masalah yang demikian, didasarkan pertimbangan bahwa pada tahap legislatif sebagai tahap yang paling strategis dalam pelaksanaan hukum pidana, karena apabila pada tahap legislatif terjadi kesalahan atau kelemahan maka akan menghambat upaya pemberantasan tindak pencucian uang. Pentingnya mengkaji pokok permasalahan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas Negara dan sudah lama menjadi perhatian dunia internasional, serta mengakibatkan kerugian kepada masyarakat, juga dapat merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian khususnya pembangunan nasional Negara berkembang.
Berdasarkan Uraian Latar belakang di- atas adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Sistem Pemidanaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ? dan Bagaimanakah sistem pertanggung- jawaban pidana pelaku tindak pidana pen- cucian uang ?

## PEMBAHASAN
A. Sistem Pemidanaan dalam Pember- antasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Ilman Mujaddid| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang....

## 1.  Jenis Pidana
Dalam kerangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2010, semula dalam undang-undang ini rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dicantumkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 berbunyi:
Pasal 3 :
“Menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugan- ya merupakan hasil tindak pidana seb- agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 4 :
“ Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pen- galihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya meru- pakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipi- dana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar ru- piah)
Pasal 5 : Ayat (1)
“Menerima atau menguasai penempa- tan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang dik- etahuinya atau patut diduganya meru- pakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana den-
gan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Dalam ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 jika dilihat dari jenis pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 adalah  pidana penjara dan pidana denda merupakan pidana pokok, pemberlakuan ini berorientasi kepada sistem ekonomi dalam pemberian sanksi pidana. Sedangkan, untuk pidana tambahan, hanya terbatas yaitu jika terpidananya korporasi. Hal itu dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 bahwa terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a.  Pengumuman putusan hakim;
b.  Pembekuan sebagian atau seluruh ke- giatan usaha korporasi;
c.  pencabutan izin usaha;
d.  pembubaran dan/atau pelarangan ko- rporasi.
e. Perampasan aset Korporasi untuk Negara; dan/atau
f.  Pengambil alihan Korporasi oleh Neg- ara;
Selanjutnya, yang perlu juga mendapat perhatian adalah ketentuan Pasal 7 Undang- Undang No. 8 Tahun 2010, yang berbunyi sebagai berikut :
1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
2. Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a.  Pengumuman putusan hakim;
b. Pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
c.  Pencabutan izin usaha;
d.  Pembubaran dan pelarangan Korporasi;
J urnal IuS | Vol IV | Nomor 1 | April  2016 | hlm,
84~94
e. Perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau
f.  Pengambil alihan korporasi oleh negara.
Apa yang telah diatur dalam  ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, perlu dipertanyakan: apakah penggunaan ancaman pidana denda tersebut akan dirasakan sebagai sanksi.
Kembali kepada isu pidana denda tadi, yang menjadi pertanyaan bagaimana jika ternyata terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang- undang No. 8 Tahun 2010. Dalam hal ini Pasal 8 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 memberi jawaban bahwa pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Kemudian, mengenai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-undang No. 8 Tahun 2010 berupa pencabutan izin usaha, dan pembubaran dan pelarangan korporasi (huruf d), dapat dipadankan dengan pidana mati untuk manusia. Karena itu, yang perlu dipikirkan dampak dari pidana itu jika benar-benar dijatuhkan, yaitu apakah tidak akan menimbulkan permasalahan baru (ingat semboyan pegadaian: menyelesaikan masalah tanpa masalah) berupa pengangguran. Hal itu akan terjadi, manakala sanksi itu dijatuhkan terhadap korporasi, maka PHK (pemutusan hubungan kerja) tidak akan dapat dihindarkan.
Dalam kaitan ini, Balakrishnan pernah mengusulkan sehubungan dengan adanya anggapan bahwa pidana denda sebagai hukuman hanyalah di atas kertas, untuk itu perlu ada ketentuan khusus, seperti menghentikan kegiatan korporasi untuk sementara waktu dan pengelolaan kor- porasi dilakukan oleh Negara. Mengenai yang terakhir ini, bersesuaian dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f  Un- dang-undang No. 8 Tahun 2010, yaitu : pengambil alihan korporasi oleh nega- ra. Namun, yang menjadi pertanyaan:
bagaimana mekanismenya. Untuk hal ini, perlu ada penjelasannya dalam pasal tersebut. Namun, Penjelasan Pasal 7 terse- but dikatakan Cukup jelas.
Karena itu, jika ketentuan demikian hendak dirumuskan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, maka terlebih dahulu perlu disiapkan suatu badan khusus yang akan menangani korporasi bermasalah, yang dibentuk oleh pemerintah. Dengan konsep demikian, di satu sisi sanksi berupa pencabutan izin usaha, dan pembubaran dan pelarangan korporasi dapat dijatuhkan kepada korporasi, dan di sisi lain para tenaga kerja yang ada di perusahaan tetap dapat bekerja.  Di samping itu, terkait dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 2010, yaitu pembubaran dan pelarangan Korporasi. Dalam hal ini yang menjadi pertanyaan: pelarangan korporasi itu dalam hal apa, Ini masih belum jelas, jadi kalimat itu perlu ada kelanjutannya.
Rumusan Pasal 8 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 menentukan pidana pengganti denda dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Ancaman pidana kurungan selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, tentunya bertentangan dengan ketentuan umum Buku I KUHP, namun mengingat Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 merupakan perundang-undangan tindak pidana khusus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, normanya berbeda dari ketentuan yang diatur dalam KUHP.
Kelemahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003    khususnya yang berhubungan dengan ketidakmampuan pembayaran pidana denda yang tidak memperoleh pengaturan, di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, diantisipasi dengan merumuskan ketentuannya dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2). juga diatur tentang
Ilman Mujaddid| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.... hal tidak tercukupinya nilai harta kekayaan yang telah dirampas, maka Undang- undang Nomor 8 tahun 2010 memberikan kemungkinan  juga  adanya  penjatuhan pidana   kurungan   pengganti   denda dijatuhkan   terhadap   Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

## 2. Berat Ringan Pidana
Untuk menentukan sistem pemidanaan yang terdapat dalam Undang-undang No. 8 tahun 2010 maka harus diketahui berat ringannya pidana, jika dilihat ketentuan Pasal KUHP  dikemukakan bahwa pidana penjara yang diterapkan dalam KUHP memiliki batas maksimum dan minimum, dimana batas minimum penjatuhan pidana penjara pada pelaku  tindak pidana yaitu pidana penjara paling singkat satu hari sedangkan batas maksimum yaitu seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dan dalam hal ini pidana penjara selama waktu tertentu tidak boleh melebihi dari lima belas tahun sesuai yang terdapat dalam Pasal 12 KUHP.
Sedangkan terdapat dalam rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dicantumkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 berbunyi:

## Pasal 3 :
“ Menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga- nya merupakan hasil tindak pidana seb- agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 4 :
“ Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pen- galihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya meru- pakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipi- dana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar ru- piah).
Pasal 5 Ayat (1) :
“Menerima atau menguasai penempa- tan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang di- ketahuinya atau patut diduganya meru- pakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana den- gan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Jika dilihat Pola yang diterapkan oleh pembentuk Undang-undang adalah pola maksimal khusus, tidak diaturnya berapa batas minimum dalam ketentuan Undang- undang No 8 Tahun 2010 maka aturan yang berlaku kembali kepada ketentuan Umum dalam KUHP yaitu untuk pidana penjara paling singkat satu hari sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 KUHP, sedangkan batas minimum untuk pidana denda adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen yang terdapat dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) KUHP, Dengan pola maksimal khusus dan minimum umum tersebut, berarti hakim dalam menjatuhkan pidana hanya di bawah 20 (dua puluh) tahun dan denda di bawah Rp 10.000.000.000,00, sehingga akan mengurangi disparitas pidana. 3
3 M. Arief Amrullah Tindak Pidana Pencucian Uang (Bayumedia publishing, malang 2004) hal.117
J urnal IuS | Vol IV | Nomor 1 | April  2016 | hlm,

## 86~94
Jika dibandingkan dengan RUU KUHP 2013 untuk pemberlakuan pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi hampir tidak ada rumusan delik yang berubah, hanya beberapa sanksi pidana yang mengalami sedikit peningkatan. Yakni, sanksi denda yang sebelumnya diatur dalam UU TPPU paling banyak Rp. 10 milyar, sementara dalam RKUHP menjadi paling banyak Rp. 12 milyar (kategori VI). Selain itu, rumusan tindak “hasil tindak pidana” yang sebelumnya merupakan bagian dari batang tubuh di UU TPPU (Pasal 2 ayat 1), kemudian dijadikan muatan penjelasan dalam RKHUP.
Walaupun secara konseptual, sistem kodifikasi tidak serta-merta menjadikan suatu tindak pidana yang sebelumnya berada diluar KUHP, menjadi tindak pidana umum yang berakibat sifat-sifat khusus yang melekat menjadi hilang dan kehilangan dayaguna. Bukan pula lembaga- lembaga penegak hukum yang melakukan penegakan hukum atas dasar undang- undang diluar KUHP, kemudian menjadi hilang kewenangannya apabila muatan pasal tersebut masuk kedalam KUHP. Materi hukum pidana materil dalam KUHP sejatinya tetap dapat digunakan oleh siapapun penegak hukum, asalkan dia bewenang melakukan proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan, kodifikasi yang dimaksud hendak membuat rumah yang lebih besar dari sistem hukum pidana yang dapat memayungi sistem pemidanaan secara nasional. Dimana sebelumnya, aturan berkenaan dengan tindak pidana kita menurut Barda Nawawi berupa rumah besar KUHP dan ada rumuah-rumah kecil disekelilingnya. 4 Rumah yang lebih besar maksudnya adalah KUHP yang sanggup menyerap semua karakteristik tindak pidana yang sebelumnya berada diluar KUHP. Artinya, walaupun mengalami beberapa penyesuaian, namun prinsip-
4 Bernhard Ruben Fritz Sumingar, Op ., Cit., hlm. 8. dalam Reformasi KUHP.org (paradigm pencucian uang)
prinsip fundamental dari tindak pidana tersebut tetap dipertahankan dalam KUHP.

## 3. Pedoman Penerapan Pidana
Dalam hukum pidana positif (KUHP) telah menempatkan hakim pada kebebasan yang tinggi untuk memilih jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan. Untuk itu, pedoman pemidanaan yang sangat membantu dalam mempertimbangkan ukuran berat ringannya pidana yang akan diajtuhkan. Pedoman dimaksud diatur dalam Pasal 55 ayat (1) RUU KUHP 2013 tersebut, yaitu:
1.  Kesalahan pembuat tindak pidana;
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
3.  Sikap batin pembuat tindak pidana;
4. Tindak pidana dilakukan apakah direncanakan atau tidak diren- canakan;
5.  Cara melakukan tindak pidana;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
8. Pengaruh pidana terhadap masa de- pan pembuat tindak pidana;
9.  Pengaruh tindak pidana terhadap kor- ban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya;dan/atau
11. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
Dengan mempertimbangkan butir-butir dalam pedoman tersebut, diharapakan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami, baik oleh masyarakat maupun terpidana. Sedangkan, rincian dalam ketentuan ini (sebagaimana yang disebutkan oleh penjelasan Pasal 55 ayat (1) tidak bersifat limitatif. Artinya, hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam pasal ini. Adanya pola pikir yang demikian menunjukan,
Ilman Mujaddid| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.... bahwa telah terjadi perpaduan antara mereka yang bepandangan legalistis dengan mereka yang berpandangan sosiologis, dan ini sudah tercermin dalam RUU tentang KUHP 2012-2013. 5
Di samping ini juga, belajar dari kelemahan kebijakan dalam KUHP, dalam RUU tentang KUHP 2012-2013 telah dianut sistem pemidanaan baru yang berupa ancaman pidana minimum khusus. Pengaturan sistem pemidanaan baru ini dilakukan berdasarkan pokok pikiran, diantaranya dalam upaya menghindarinya adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda dengan kualitasnya. Memang, menurut Muladi apabila ditinjau secara ideologis, sebenarnya, disparitas pidana dapat dibenarkan sebagai pencerminan salah satu karakteristik aliran modern, di mana pelaku yang berbeda membutuhkan perlakuan yang berbeda pula.
Dalam rumusan mengenai tindak pidana pencucian uang yang dicantumkan dalam Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 berbunyi:
Pasal 3 :
“ Menukarkan dengan mata uang atau perbuatan lain atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugan- ya merupakan hasil tindak pidana seb- agaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 4 :
“ Menyembunyikan atau menyamarkan
5 ibid hal. 118
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pen- galihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya meru- pakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipi- dana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar ru- piah).
Pasal 5 : Ayat (1)
“Menerima atau menguasai penempa- tan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau mengunakan harta kekayaan yang dik- etahuinya atau patut diduganya meru- pakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dipidana den- gan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
Jika dilihat rumusan dalam KUHP penjatuhan pidananya menggunakan kata “atau” (alternatif) , ini didasarkan hakim dalam menjatuhkan pidana yaitu berhak memilih salah satu dari sanksi pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, sedangkan yang terimplementasi dalam rumusan Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dalam penjatuhan pidana menggunakan kata “dan” (kumulasi) berarti hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana yaitu gabungan 2 (dua) pidana pokok yaitu penjara dan denda.
Dengan adanya rumusan kumulatif sanksi menunjukan dianutnya asas kemasyrakatan. Asas tersebut menitik beratkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, karena wajar jika pidana penjara dan pidana denda dapat di jatuhkan secara bersama-sama. Namun demikian, ancaman pidana yang tinggi tidak akan
J urnal IuS | Vol IV | Nomor 1 | April  2016 | hlm,

## 88~94
banyak artinya jika dalam praktiknya tidak diancam dengan sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.
Selain itu, satu hal yang perlu juga dipertanyakan sehubungan dengan adanya ketentuan pidana penjara pengganti untuk pidana denda. Dalam Pasal 8 Undang - Undang No. 8 Tahun 2010 menentukan :
Dalam hal harta terpidana tidak cukup membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 , pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimanakah jika terpidananya adalah korporasi. Tentunya, pidana pengganti berupa pidana penjara tidak mungkin dijatuhkan terhadap korporasi, mengingat korporasi bukan seperti subyek hukum manusia yang secara fisik dijatuhi pidana penjara atau pun kurungan. Adanya rumusan pasal seperti itu menunjukkan, pola pikir pembentuk Undang-Undang yang masih berorientasi pada manusia sebagai subjek hukum pidana. Padahal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 dengan tegas menyebutkan korporasi sebagai subJek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan dijatuhi pidana berdasarkan undang-undang ini.
Mengingat korporasi adalah subjek hukum yang sifatnya non-badaniah, maka perlu diformulasikan terlebih dahulu kapan suatu tindak pidana dikatakan telah dilakukan oleh korporasi. Hal ini penting, jika tidak ada penentuan mengenai kapan suatu tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan telah dilakukan oleh korporasi, maka akan mengaburkan dalam hal dapat dipidananya korporasi. Di samping itu, juga akan melemahkan tanggung jawab pidana korporasi.
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2), yaitu:
a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b.  Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;dan
d. Dilakukan dengan maksud memberi- kan manfaat bagi Korporasi.
Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan pula  Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.
Ketentuan Pasal 6 menyebutkan secara jelas bahwa pidana dapat dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang dalam hal :
1) dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2) dilakukan  dalam  rangka  pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3) dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4)  dilakukan dengan maksud memberikan manfaat  bagi    Korporasi.
Ketentuan dalam pasal 6 sudah mengatur konsep pemidanaan terhadap korporasi yakni penuntutan dan   pemidanaan korporasi dikenal   apa   yang dinamakan “punishment   provisions ”   artinya   baik pelaku   (pengurus)   maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek   pemidanaan, di   samping  pula pemidanaan  korporasi.
Ilman Mujaddid| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang....
B. Sistem Pertanggungjawaban Pidana dalam pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang No. 25 Tahun 2003 dan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010, telah mengatur, baik orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat dilihat, masing-masing sebagai berikut :
1. Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002
Angka  1.  Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Angka 2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003
Angka  2. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Angka 3. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010
Angka    9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
Angka 10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan    yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Ini berarti subjek hukum pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, selain manusia alamiah ( natural person ), juga manusia hukum ( juridical person ). Sebagai bahan bandingan ketika Undang-undang
No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang (RUU) bahwa yang dimaksud dengan setiap orang itu meliputi kelompok orang. Dalam Pasal 1 angka (6) RUU dipertegas lagi:
“Bahwa kelompok orang adalah sekum- pulan dua orang atau lebih baik yang terorganisasi maupun tidak terorganisasi untuk melakukan tindak pidana perda- gangan orang”.
Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, ketentuan mengenai kelompok orang tersebut tidak diatur dalam Pasal, akan tetapi disebutkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) nya sebagai berikut:
“Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruk- tur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih,yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung”.
Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Hal itu dapat dilihat pada Pasal 1 angka 9 dan 10  Undang- Undang No. 8 Tahun 2010. dalam RUU KUHP Tahun 2013 pasal 47 dikemukakan diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana, dengan dianutnya paham bahwa korporasi adalah subjek hukum pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.
Karena itu, dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 disebutkan: “Korporasi mencakup
J urnal IuS | Vol IV | Nomor 1 | April  2016 | hlm,

## 90~94
juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.
Kembali ke dalam permasalahan sistem pertanggungjawaban pidana kor- porasi menurut Mardjono Reksodiputro dikelompo kkan ke dalam tiga bentuk sistem yaitu sebagai berikut: 6
a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung- jawab;
b.  Korporasi sebagai pembuat dan peng- gurus bertanggungjawab;
c.  Korporasi sebagai pembuat dan juga se- bagai yang bertanggungjawab;
Sedangkan menurut Sutan Remy yang menambahkan satu sistem, menurut beliau terdapat empat kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat sistem kemungkinan itu adalah: 7
a.  Pengurus korporasi sebagai pelaku tin- dak pidana, oleh karenanya pengurus- lah yang harus memikul pertanggung- jawaban pidana.
b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
c.  Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggubgjawaban pidana.
d. Pengurus dan korporasi keduanya se- bagai pelaku tindak pidana, dan ked- uannya pula yang harus memikul per- tanggungjawaban pidana.
6 Mrdjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dana Kejahatan, Hal. 72
7 Sutan Remy, Pertanggungjawaban Korporasi, Op. Cit. Hal 59
Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu sebagaimana diatur pada :
Pasal 6 ayat (1). Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
Dalam rumusan  pasal 6 ayat (1) yang menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi. Adapun kapan dan dalam hal apa korporasi dijatuhkan pidana, oleh Undang-undang No. 8 Tahun 2010 diberikan batasan tindak pidana :
a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
b.  Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
d. Dilakukan dengan maksud memberi- kan manfaat bagi korporasi;
Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus saja, apabila :
- Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi
- Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu sema- ta.
- Perbuatan pengurus korporasi itu di- lakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi.
- Perbuatan pengurus korporasi menyim-
Ilman Mujaddid| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang....
pang dalam dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.
Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah ( guilty mid ), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang didalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi.
Sedangkan pidana yang dijatuhkan kepada korporasi terdiri dari pidana pokok berupa pidana denda paling banyak seratus miliar rupiah dan pidana tambahan berupa:
a.  Pengumuman putusan hakim;
b.  Pembekuan sebagian atau seluruh keg- iatan usaha korporasi;
c.  Pencabutan izin usaha;
d. Pembubaran dan/atau pelarang kor- porasi;
e.  Perampasan aset korporasi untuk nega- ra; dan/atau
f.  Pengambil alihan korporasi oleh nega- ra.
Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terdapat tiga macam delik yang meliputi :
1. Setiap orang yang menempatkan,
mentransfer, mengalihkan, membe- lanjakan, membayar, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat beharga atau per- buatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekay- aan
2. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak- hak, atau kepemilikan yang sebena- rnya atas harta kekayaan yang diketa- hui atau patut diduganya hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)…
3. Setiap orang menerima atau mengua- sai penempatan, pentransferan, pema- bayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau pat- ut diduganya merupakan hasil tindak pidana merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)… 8
Berdasarkan uraian di atas bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik dalam undang- undang, tetapi masih ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Namun apabila dilihat dari unsur subjektif atau mens rea , ketiga rumusan delik diatas tersebut menetapkan kesalahan berupa sengaja, sebagai contoh bentuk kesalahan yang dilakukan dengan sengaja yaitu mengetahui atau patut diduganya bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan dengan
8 Hanafi Amrani & Mahrus Ali, Sistem pertanggung- jawaban pidana, Rajawali pers Hal. 74
J urnal IuS | Vol IV | Nomor 1 | April  2016 | hlm,
92~94
maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta tersebut. Mencermati unsur subjektif dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 menganut asas kesalahan pada pelaku delik.
Bahwa dari rumusan diatas dapat disimpulkan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang- undang No . 8 Tahun 2010 adalah sistem pertanggungjawaban berdasarkan asas kesalahan, disamping itu juga Undang- undang No. 8 Tahun 2010 menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam hal ini Undang-undang No. 8 tahun 2010 mengatur secara komprehensif, baik mengenai kriteria korporasi  dijadikan subjek delik, dan alternatif penyelesaian apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda  sebagaimana telah diputuskan oleh hakim. Undang-undang menyatakan bahwa perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan korporasi tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang dibayar.

## SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan penyusun pada BAB sebelumnya maka dapat di simpulkan :
1.  Sistem pemidanaan yang digunakan dalam ketentuan umum dalam KUHP jika dilihat dari jenis pidana terdiri atas (Pidana Mati, Penjara, kurungan dan tutupan) dan Pidana tambahan berupa (Pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang- barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim) sedangkan didalam ketentuan Undang-undang No 8 tahun 2010 jenis pidana yaitu 2 (dua) pidana pokok (penjara dan denda) serta pidana
tambahan berupa (Pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan korporasi, perampasan aset Korporasi untuk Negara dan/atau, pengambil alihan Korporasi untuk Negara) hanya berlaku untuk korporasi. Pola pemidanaan yang terdapat dalam KUHP yaitu minimum umum dan maksimal khusus sedangkan pola pemidanaan yang diterapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 adalah maksimal khusus. Dalam menjatuhkan sanksi pidananya KUHP menggunakan ancaman pidana bersifat alternatif sedangkan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 bersifat kumulatif .
2. Sistem pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2010 yaitu pertanggung jawaban berdasarkan asas kesalahan yang digunakan untuk orang (natural person ), dan untuk korporasi menggunakan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini Undang-undang No. 8 tahun 2010 mengatur secara komperhensif, baik mengenai kriteria korporasi  dijadikan subjek delik, dan alternatif penyelesaian apabila korporasi tidak mampu membayar pidana denda  sebagaimana telah diputuskan oleh hakim. Undang-undang menyatakan bahwa perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Dalam hal penjualan harta kekayaan korporasi tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang dibayar.
Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi)
Ilman Mujaddid| Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang....
bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi maka pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

## Daftar Pustaka

## Buku
Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran dan Pemaknaan , Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006
Adrian Sutedi , Tindak Pidana Pencucian Uang, (PT Citra Aditya, Bandung 2008)
Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer , Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1999
Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta :2004)
Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta,
1998
Barda Nawawi Arief, tindak pidana pencucian uang , (PT citra Adytia Bakti, 1996)
------------, Kebijakan Hukum Pidana, (PT Citra Aditya, Bandung 2002)
-------------, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan kejahatan (PT
Citra Aditya, Bandung 2000)
------------, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara , Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 1994
Dellyana,Shant., Konsep Penegakan Hukum . ( Yogyakarta: 1988 Liberty)
Edi Suharto, Kebijakan sosial Sebagai
Kebijakan Publik ,  Alfa Beta, Bandung, 2007
Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan. Raja Grafindo Persada. Jakarta
Harmadi, Kejahatan Pencucian Uang . Cetakan ke 1 Malang : Setara Press. 2011
Husein, Yunus. Rahasia Bank. Cetakan Ke I. Jakarta : Pustaka Juanda Tiga Lima. 2010
-----------------. Negeri Sang Pencuci Uang.
Jakarta : Pustaka Juanda Tiga Lima. 2008
Lili Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum Alumni Bandung , 1989
Mahfud M. D., Membangun Politk Hukum Menegakkan Konstitusi ,  Rajawali Pers, Jakarta, 2010
Mamoedin A.S., Analisis Kejahatan perbankan, Cetakan Pertama,(Jakarta: Rafflesia, 1997)

## Tesis, Disertasi dan Makalah
Lalu Parman, Prinsip Individualisasi Pidana dalam Sistem Pidana Minimum Khusus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, (Desertasi Program Studi Doktoral Universitas Brawijaya),    Mei 2014.
Jonny Krisnan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana persepektif Pembaruan Hukum Pidana, (Tesis Program Studi Magister Hukum Univesitas Diponogoro), 2008
Mathitna Ranti hapsari, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

## Undang- Undang
Undang-Undang No 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang
J urnal IuS | Vol IV | Nomor 1 | April  2016 | hlm,

## 94~94

## No 15 Tahun 2002
Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 tentang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) KUHAP

## Internet
www.Roesly Aneuk Simeulue.html http:// LUM  POJOK HUKUM.html http://yunushusein.wordpress.com/makalah/