ABENOMICS, DIPLOMASI EKONOMI DAN EKSPOR INFRASTRUKTUR JEPANG DI INDONESIA
Nurul Aulia 1 * Lucyana Kumala 1
1 Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Sriwijaya; Indonesia *email: aulia22nurul@fisip.unsri.ac.id

## Abstract
The  export  of  infrastructure  from  Japan  under  Shinzo  Abe's  leadership  has  been  the subject of several studies. Nevertheless, previous research has not extensively examined the  Japanese  export  infrastructure  initiatives  in  Indonesia  from  the  perspective  of economic  diplomacy  analysis.  The  article  employed  qualitative  methodologies  by utilizing a case study technique. The data sources utilized in this study encompass both primary and secondary sources. The study employed the theoretical framework of Maiike Okano-Heijman's Economic Diplomacy, which encompasses three primary components: commercial diplomacy, trade diplomacy, and  economic/development  assistance. These pillars were utilized to evaluate a specific case study.
Keywords: Abenomics, economic diplomacy, infrastructure, Japan, Indonesia

## Abstrak
Beberapa  studi  telah  mengkaji  tentang  kebijakan  ekspor  infrastruktur  Jepang  di  masa pemerintahan Shinzo Abe. Meskipun demikian, studi yang ada belum mendalami secara spesifik tentang upaya ekspor infrastruktur Jepang di Indonesia dalam kerangka analisis diplomasi  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menelaah  tentang bagaimana  Jepang,  di  bawah  pemerintahan  Shinzo  Abe,  menjalankan  diplomasi ekonominya di Indonesia untuk mewujudkan ekspor infrastruktur di bawah Abenomics . Penelitian  yang  dilaporkan  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  pendekatan  studi kasus dengan sumber data primer dan sekunder. Studi ini menggunakan landasan teori dari Diplomasi Ekonomi Maiike Okano-Heijman yang terdiri atas tiga pilar utama yakni diplomasi komersial, diplomasi perdagangan dan bantuan ekonomi/pembangunan untuk menganalisis studi kasus.
Kata Kunci : Abenomics, diplomasi ekonomi, infrastruktur, Jepang, Indonesia

## Pendahuluan
Pada  periode  kepemimpinan  Perdana  Menteri  Shinzo  Abe  (2012-2020),  Jepang menerapkan  seperangkat  kebijakan  ekonomi  yang  bernama “Abenomics” .  Shinzo  Abe pertama  kali  menuturkan  kebijakan Abenomics secara  resmi  dalam  pidatonya  sebagai Perdana Menteri Jepang di depan majelis Diet pada tahun 2013. Dalam pidato tersebut, Shinzo Abe mendeklarasikan tujuannya untuk membangkitkan kembali ekonomi Jepang dengan tiga ‘panah’ utama yaitu: (1) kebijakan moneter yang lebih agresif; (2) kebijakan fiskal  yang  lebih  fleksibel;  (3)  strategi  pertumbuhan  ekonomi  dengan  mendorong investasi  dari  sektor  swasta  ( Official  Website  of  the  Prime  Minister  of  Japan  and  His Cabinet , 2013b).
Dalam  sebuah  dokumen  yang  dirilis  pada  Juni  2013  dengan  judul “Japan Revitalisation Strategy–Japan is Back”, dituliskan bahwa salah satu strategi revitalisasi ekonomi  Jepang  adalah  dengan  meningkatkan  ekspor  infrastruktur  Jepang  di  pasar internasional ( Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet , 2013a). Upaya  peningkatan  ekspor  infrastruktur  Jepang  ini  adalah  salah  kebijakan  dari  panah ketiga Abenomics , yaitu strategi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dari sektor  swasta.  Kabinet  Shinzo  Abe  mengumumkan  bahwa  Jepang  menargetkan peningkatan  penjualan  ekspor  infrastruktur  dari  10  triliun  yen  pada  2010  menjadi  30 triliun  yen  pada  tahun  2020  ( Official  Website  of  the  Prime  Minister  of  Japan  and  His Cabinet , 2014). Optimisme ini dilandaskan oleh meningkatnya permintaan pada proyek infrastruktur  di  berbagai  negara.  Salah  satu  target  pasar  ekspor  infrastruktur  Jepang adalah  Asia  Tenggara.  Federasi  Bisnis  Jepang  atau  lebih  dikenal  sebagai Keidanren menerbitkan sebuah policy proposal di tahun 2015 terkait prioritas kawasan untuk pasar infrastruktur  Jepang  dan  diantaranya  adalah  negara-negara  Asia  Tenggara,  termasuk Indonesia (Keidanren, 2015).
Terdapat  tiga  pandangan  berbeda  pada  literatur  tentang  diplomasi  ekonomi  dan ekspor infrastruktur Jepang di kawasan Asia-Pasifik. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh  Kikuchi  &  Unzaki  (2019)  menganalisis  tren  peningkatan  investasi  infrastruktur Jepang  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan  berargumen  bahwa  tujuan  dari  investasi infrastruktur  ini  adalah  untuk  kepentingan  ekonomi,  yaitu  meningkatkan  konektivitas rantai  pasok  perusahaan  multinasional  Jepang  di  Asia.  Kedua,  beberapa  literatur  yang membahas  tentang  kebijakan  ekspor  infrastruktur  Jepang  secara  bilateral  maupun
multilateral  di  Asia-Pasifik  berargumen  bahwa  tujuan  utama  Jepang  adalah  untuk menguatkan  pengaruh  politiknya  di  kawasan  Asia  dan  sebagai  tindakan  reaktif  atas kebangkitan Cina (Anam & Ristiyani, 2018; Jiang, 2019; Yoshimatsu, 2018; Zhao, 2018). Ketiga,  pandangan  dari  Suzuki  (2021)  yang  melihat  bahwa  klaim  atas  rivalitas  antara Jepang-Cina  sebagai  faktor  pendorong  utama  Jepang  dalam  menggencarkan  diplomasi ekonominya di Asia-Pasifik adalah klaim yang masih bersifat prematur. Oleh karena itu, diplomasi  ekonomi  dan  kebijakan  ekspor  infrastruktur  Jepang  dipengaruhi  oleh  faktor multidimensi.
Penelitian oleh Armstrong (2021) telah mengulas secara umum tentang diplomasi ekonomi  Jepang  dalam  ekspor  infrastruktur  di  kawasan  Asia  pada  masa  pemerintahan Shinzo Abe. Namun, penelitian tersebut belum mengulas secara khusus terkait diplomasi ekonomi  Jepang  dalam  ekspor  infrastruktur  di  Indonesia.  Vietnam,  Thailand,  dan Indonesia  adalah  negara  yang  dikunjungi  oleh  Shinzo  Abe  dalam  rangka  kunjungan kenegaraan setelah terpilih sebagai Perdana Menteri di tahun 2013 ( Ministry of Foreign Affairs ,  2013).  Indonesia  memegang  posisi  strategis  secara  geografis  di  kawasan, memiliki skala pembangunan yang masif dan merupakan salah satu  aktor kunci  dalam politik di Asia Tenggara (Sulaiman, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana  diplomasi  ekonomi  Jepang  di  bawah  pemerintahan  Shinzo  Abe  untuk merealisasikan ekspor infrastrukturnya di Indonesia.
Praktik diplomasi ekonomi bukanlah sebuah fenomena baru dalam hubungan antar bangsa. Akan tetapi, perhatian tentang diplomasi ekonomi dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional  (HI)  relatif  baru  (Okano-Heijmans,  2011).  Perspektif  arus  utama  ilmu Hubungan  Internasional  khususnya  Realisme  klasik  dan  Neo-realisme  lebih  berfokus pada  isu  politik-keamanan  dan  mengesampingkan  isu  ekonomi  dalam  memahami fenomena  hubungan  antarbangsa.  Selain  itu,  perspektif  ini  cenderung  mengedepankan negara  sebagai  fokus  utama  perhatiannya.  Akibatnya,  studi  diplomasi  erat  dengan dimensi  politik  dan  keamanan  dan  mengesampingkan  dimensi  ekonomi  serta  hanya berfokus pada aktor negara saja (Lee & Hocking, 2018)
Kontras  dengan  perspektif  Realisme  dan  Neorealisme,  perspektif  Neoliberalisme memberikan  kesempatan  untuk  melihat  isu  ekonomi,  seperti  interdependensi  ekonomi dan regionalisme dalam studi diplomasi. Selain itu, perspektif Neoliberalisme mengakui aktor  non-negara  dalam  hubungan  internasional.  Oleh  karena  itu,  perspektif
Neoliberalisme memberikan kesempatan untuk melihat lebih seksama tentang diplomasi ekonomi. Perkembangan Diplomasi Ekonomi juga tidak terpisahkan dari kajian Ekonomi Politik  Internasional  (EPI).  EPI  sendiri  merupakan  subdisiplin  dalam  studi  Ilmu Hubungan  Internasional  yang  menganalisis  kaitan  antara  ekonomi  dan  hubungan internasional  (Bakry,  2019).  EPI  hadir  mengawali  perkembangan  literatur  dalam diplomasi ekonomi dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional.
Secara tradisional, Sabaruddin (2017) mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai diplomasi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi di mana didalamnya memanfaatkan tindakan  ekonomi  seperti  penghargaan  hingga  sanksi  untuk  mencapai  kepentingan nasional, atau disebut juga sebagai economic statecraft. Dilihat dari proses dan tujuannya, diplomasi  ekonomi  adalah  proses  pengambilan  keputusan  dan  advokasi  suatu  negara untuk  memenuhi  kepentingan  bisnisnya  dalam  sistem  internasional  yang  anarki (Arystankulova,  2018;  Lee  &  Hocking,  2018).  Artikel  ini  menggunakan  Diplomasi Ekonomi  yang  dikembangkan  oleh  Okano-Heijmans  sebagai  landasan  teori  dan penelitian kualitatif sebagai metode penelitiannya.
Berlandaskan  pada  latar  belakang  di  atas,  peneliti  bertujuan  untuk  menganalisis bagaimana  diplomasi  Jepang  di  masa  pemerintahan  Shinzo  Abe  dalam  ekspor infrastruktur di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa Shinzo Abe telah menjalankan serangkaian  strategi  diplomasi  ekonomi  yang  komprehensif  untuk  merealisasikan peningkatan ekspor sistem infrastruktur Jepang di Indonesia. Strategi diplomasi ekonomi yang komprehensif dan agresif dilakukan oleh Jepang untuk dapat bersaing dengan Cina di pasar kawasan Asia Tenggara. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk memahami praktik diplomasi ekonomi Jepang di era kontemporer pasca Perang Dingin. Selain  itu,  penelitian  ini  memberikan  pemahaman  tentang  praktik  diplomasi  ekonomi Jepang di Indonesia dan hubungan ekonomi-politik antara Jepang dan Indonesia.

## Metodologi

## Diplomasi Ekonomi oleh Okano Heijman
Diplomasi  ekonomi  memiliki  dua  ciri  khas  yang  membedakannya  dengan  diplomasi- diplomasi  lainnya.  Pertama  adalah  keterlibatan  peran  kementerian  lain  selain Kementerian Luar Negeri, yaitu kementerian-kementerian yang mengurus isu-isu seperti ekonomi, pertanian, infrastruktur, dan energi. Kedua adalah hubungan erat dengan sektor
swasta. Aktor swasta lebih menargetkan tujuan ekonomi, sedangkan aktor pemerintahan sebagai pelaku utama diplomasi ekonomi cenderung pada tujuan politik seperti penguatan institusi (misalnya untuk menanggulangi isu lingkungan) dan stabilitas nasional maupun internasional.  Kedua  ciri  khas  diplomasi  ekonomi  ini  menjadikan  proses  diplomasi ekonomi menjadi lebih kompleks. Kompleksitas ini muncul karena banyaknya aktor non- negara  yang  beragam  dan  aktor  negara  di  berbagai  tingkatan  dalam  mewujudkan diplomasi ekonomi (Okano-Heijmans, 2016: 555).
Okano-Heijmans  (2013:  29-30)  melihat  diplomasi  ekonomi  sebagai  bentuk pemanfaatan instrumen politik seperti negosiasi internasional dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan  ekonomi  dan  stabilitas  politik  nasional.  Diplomasi  ekonomi  dapat disimpulkan sebagai diplomasi yang dilakukan oleh negara didukung aktor non-negara seperti perusahaan swasta yang memiliki tujuan ekonomi dan politik melalui instrumen politik dan ekonomi.
Okano-Heijmans memetakan bahwa diplomasi ekonomi memiliki tiga pilar utama. Pertama  adalah  diplomasi  komersial  yang  dapat  diartikan  sebagai  diplomasi  yang memanfaatkan  alat  politik  untuk  mencapai  tujuan  komersial  dalam  rangka  memenuhi kepentingan  ekonomi  (Okano-Heijmans,  2013:  30).  Aktor  utama  dari  diplomasi komersial adalah pemerintah yang dibantu oleh kelompok atau institusi yang berkaitan dengan  bisnis.  Diplomasi  komersial  ini  dilakukan  oleh  kementerian  atau  biro  khusus perdagangan  dan  investasi  di  dalam  negeri  dan/atau  kedutaan  besar  atau  perwakilan lainnya di luar negeri. Pemerintah melakukan kerja sama dengan sektor publik dan swasta di negara penerima (Okano-Heijmans, 2016: 556).
Diplomasi  komersial  memiliki  tiga  aktivitas  utama,  yaitu  promosi  perdagangan ekspor, promosi investasi, dan advokasi bisnis. Promosi bisnis dilakukan oleh diplomat komersial bersama organisasi pemerintah dan swasta lainnya yang disebut juga sebagai organisasi pendukung bisnis. Pemerintah menyusun inisiatif promosi perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekspor yang menguntungkan perusahaan maupun pemerintah  nasional  (Naray  &  Bezençon,  2017:  338).  Menurut  Jones-Bos  et  al.  dalam (Okano-Heijmans, 2016), pemerintah menyediakan intelegensi pasar dan teknologi dan bantuan  langsung  seperti  pertanyaan  mengenai  perdagangan,  akses  pasar,  dan  misi perdagangan.
Advokasi  bisnis  dilakukan  oleh  diplomat  komersial  bersama  perusahaan- perusahaan  bisnis  di  negara  penerima (commercial  diplomat  to  business). Diplomat komersial melakukan interaksi dengan perusahaan sebagai “klien” atau “beneficiaries” di mana diplomat komersial telah melakukan riset terlebih dahulu mengenai perusahaan bisnis  yang  ingin  diajak  kerja  sama.  Setelah  itu,  diplomat  komersial  mulai  melakukan advokasi dan lobi dengan perusahaan tersebut (Naray & Bezençon, 2017: 337).
Kedua  adalah  diplomasi  perdagangan.  Diplomasi  perdagangan  memiliki  dua aktivitas  utama,  yaitu  melakukan  perjanjian  bilateral,  regional,  dan  multilateral,  serta mengurus  lisensi  ekspor  atau  impor.  Diplomasi  perdagangan  ini  mulai  populer  sejak tahun  1990-an.  Tidak  efektifnya  kerja  sama  multilateral  seperti World  Trade Organization (WTO) membuat negara-negara di dunia beralih kepada kerja sama bilateral dan  regional.  Hal  ini  juga  didorong  karena  ada  kepentingan  ingin  membicarakan  isu politik seperti norma, pengaruh di kawasan, penguatan kerja sama, dan alokasi sumber daya (Okano-Heijmans, 2016: 557). Tujuan diplomasi perdagangan dapat bersifat politik, di  mana  diplomasi  perdagangan  dijadikan  sebagai  sarana  untuk  kompetisi  penyebaran pengaruh  di  kawasan.  Selain  itu,  tujuan  diplomasi  perdagangan  juga  dapat  bersifat komersial serta untuk meningkatkan cost-effective (Okano-Heijmans, 2013: 31). Dalam diplomasi  perdagangan  juga,  negara-negara  melakukan  manajemen  kebijakan  seperti sertifikasi lisensi ekspor-impor yang dapat mempermudah arus barang antarnegara tanpa harus melalui proses due diligence yang panjang (Putri, 2020).
Ketiga  adalah  bantuan  ekonomi/pembangunan.  Bantuan  ekonomi  dapat  diartikan sebagai aktivitas yang secara jelas ditujukan untuk mendukung pengembangan nasional maupun  internasional  dan  tidak  dilakukan  atas  dasar  mencari  keuntungan.  Negara pemberi  secara  sengaja  melakukan  pembedaan  terhadap  negara  berkembang  untuk meningkatkan  kepemilikan  negara  berkembang  tersebut  (Alonso  &  Glennie,  2015:  4). Tujuan bantuan ekonomi atau pembangunan ini secara garis besar ada dua, yaitu tujuan ekonomi  dan  tujuan  politik.  Secara  ekonomi,  bantuan  ekonomi  dan  pembangunan bertujuan untuk memacu kekuatan ekonomi kepada negara penerima dan negara penyedia Official  Development  Assistance  (ODA) melalui  perdagangan  dan  investasi.  Tujuan ekonomi  ini  paling  banyak  dilakukan  oleh  negara  non-Barat,  seperti  Jepang.  Secara politik, bantuan ekonomi dan pembangunan bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai
seperti pemerintahan yang baik (good governance) , demokrasi, atau hak asasi manusia (Okano-Heijmans, 2016: 556-7).
Bantuan  ekonomi  dan  pembangunan  memiliki  tiga  aktivitas  utama,  yaitu memberikan  bantuan  bilateral  dalam  bentuk  hibah,  pinjaman,  dan  pemutihan  utang; bantuan  multilateral;  serta  akses  teknologi.  Bantuan  hibah  dapat  berupa  bantuan  dana umum, proyek investasi, bantuan kepada NGO, kontribusi terhadap institusi multilateral, dan  dana  multi-donor (basket  funds). Bantuan  pinjaman  dapat  berupa  pinjaman  luar negeri (concessional  loans), multi-donor trust  fund ,  pinjaman  perdagangan (aid  for trade), pinjaman yang konsesinya lebih rendah daripada ODA, kredit sindikasi, investasi ekuitas,  pembiayaan mezzanine ,  dan  instrumen  mitigasi  risiko.  Akses  teknologi  juga merupakan  bagian  dari  aktivitas  bantuan  ekonomi/pembangunan  (Alonso  &  Glennie, 2015).

## Metode Penelitian
Peneliti  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  pendekatan  studi  kasus  untuk mengoperasionalkan pendekatan teoritis  yang telah dijelaskan sebelumnya. Yin (2018) mendefinisikan  studi  kasus  sebagai  sebuah  penelitian  yang  mendalam  terhadap  suatu kejadian, peristiwa, atau kegiatan tertentu dalam suatu periode waktu dengan melakukan pengumpulan  informasi  secara  komprehensif  terhadap  periode  waktu  yang  telah ditentukan.  Metode  penelitian  kualitatif  studi  kasus  bertujuan  untuk  mendalami kompleksitas suatu kasus tertentu, dalam hal ini adalah diplomasi ekonomi Jepang pada masa  kepemimpinan  Shinzo  Abe  di  Indonesia.  Penelitian  ini  mengumpulkan  data dokumen  dari  ragam  sumber  yang  bersifat  publik  diantaranya  laporan  lembaga pemerintah  Jepang  dan  Indonesia, press  release lembaga  pemerintah  Jepang  dan Indonesia, laporan lembaga non-pemerintah, berita koran online dan berita majalah online dari media massa Indonesia dan Jepang yang dipublikasikan antara tahun 2012 sampai dengan  2020.  Data-data  yang  dikumpulkan  berfungsi  untuk  membangun  lalu menganalisis kasus dari segi pandang logika sosial (Raco, 2010: 50). Proses analisis data kualitatif  pada  studi  ini  yaitu  penulis  mengumpulkan  data,  memetakan  data-data  yang dikumpulkan,  membuat  interpretasi  atau  memaknai  data,  menganalisis  data  dan menuliskan penemuan (Creswell & Poth, 2017). Data dianalisis menggunakan landasan teori diplomasi ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya.

## Pembahasan
Strategi  Abenomics  dan  Ekspor  Infrastruktur  Jepang:  Dorongan  Internal  dan Eksternal
Kebijakan ekspor infrastruktur Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe tidak hanya didorong oleh strategi politik Jepang untuk mengimbangi pengaruh Cina. Kebijakan ini juga  didorong  oleh  situasi  ekonomi  domestik  Jepang  dan  kesempatan  komersial  yang ditawarkan oleh kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.
Sejak gelembung ekonomi Jepang pecah dan diikuti dengan krisis finansial Asia mengakibatkan Jepang mengalami deflasi dan stagnasi dalam perekonomiannya. Kondisi tersebut telah berlangsung selama tiga dekade, dimulai sejak tahun 1990-an. Situasi ini juga diperkeruh dengan krisis ekonomi dunia pada 2008-2009. Pada tahun 1988, Gross Domestic  Product  (GDP) Jepang  tumbuh  sebesar  6.8%  dan  pada  tahun  2013  hanya sebesar 2% ( The International Monetary Fund (IMF), 2020). Tidak hanya itu, pada tahun 2017,  rasio  utang  pemerintah  Jepang  terhadap  GDP  mencapai  220%.  Nilai  ini  tercatat tertinggi  diantara  negara-negara OECD  (Organisation  for  Economic  Cooperation  and Development) (OECD,  2017:182).  Situasi  ini  memperlihatkan  penurunan  kedudukan ekonomi Jepang di dunia internasional yang disebabkan oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi yang telah lama terjadi di Jepang (Yoshino & Taghizadeh-Hesary, 2015).
Gambar 1-  Tren Gross Domestic Product (GDP) Jepang, 1990-2014
Sumber: Yohsino & Taghizadeh-Hesary, 2015:3
Penurunan GDP  ( real )  Jepang juga  dipengaruhi  oleh  masalah sosial.  Penyusutan produktivitas  tenaga  kerja  dan  pelemahan  konsumsi  domestik  sangat  dipengaruhi  oleh jumlah  penduduk  Jepang.  OECD  (2019:17)  melaporkan  bahwa  populasi  Jepang  yang berumur di atas 65 tahun meningkat 50% di tahun 2017, sementara itu angka kelahiran pada tahun 2016 tidak lebih dari satu juta jiwa. Laporan dari IMF (2020) memperlihatkan bahwa rata-rata angka kelahiran bayi di Jepang hanya 1.4 anak per perempuan di tahun 2018.  Hal  ini  masih  di  bawah  angka  harapan  yaitu  2.1  anak  per  perempuan.  Angka kelahiran yang tinggi dapat membantu dalam perbaikan GDP Jepang.
Pelambatan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  hanya  menjadi  menjadi  masalah  serius dalam  bidang  ekonomi,  namun  juga  berimplikasi  bagi  politik-keamanan  Jepang  di kawasan.  Hal  ini  dikarenakan  saat  pertumbuhan  ekonomi  Jepang  melemah,  negara- negara  tetangga,  terutama  Cina  mengalami  pertumbuhan  ekonomi  pesat.  Puncaknya adalah pada akhir tahun 2010, untuk pertama kalinya Cina menduduki posisi ke-2 sebagai negara ekonomi terbesar di dunia dan menggeser kedudukan Jepang (BBC, 2011). GDP Jepang yang rendah menyebabkan belanja militer yang berkurang, sementara itu belanja militer Cina semakin meningkat. Di tahun 2013, total belanja militer Cina sebesar 1.7% dari  total  GDP-nya  atau  setara  dengan  $USD  164,07  miliar  sementara  itu  Jepang menghabiskan  1%  dari  total  GDP  atau  setara  dengan  $USD  49,03  miliar  ( The  World Bank , 2019). Peningkatan kekuatan ekonomi dan militer  Cina  mendorong peningkatan pengaruh Cina dalam dunia internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.
Yoshimatsu  (2021:  3)  menyatakan  bahwa  Shinzo  Abe  adalah  seorang  perdana menteri yang tidak biasa di Jepang. Pertama, Shinzo Abe adalah perdana menteri pertama di  Jepang  yang  berhasil  duduk  kembali  di  posisi  perdana  menteri  setelah  sempat tersingkirkan.  Pada  tahun  2012,  Shinzo  Abe  kembali  duduk  sebagai  perdana  menteri Jepang,  setelah  sebelumnya  menjabat  di  posisi  yang  sama  pada  2006  hingga  2007.  Di tahun  2012, Liberal  Democratic  Party (LDP)  memenangkan  pemilu  dan  menjadikan Shinzo Abe sekali lagi sebagai Perdana Menteri Jepang. Kedua, Shinzo Abe dipandang sebagai  seorang  politisi  yang  konservatif  dimana  dia  memiliki  keinginan  untuk mempertahankan posisi utama Jepang di dunia internasional (Yoshimatsu, 2021).
Di  awal  kepemimpinannya,  PM  Shinzo  Abe  memperkenalkan  sebuah  paket kebijakan  baru  yang  dikenal  sebagai  “ Abenomics” .  Tujuan  utama Abenomics adalah untuk  menggiatkan  kembali  ekonomi  Jepang  yang  telah  lama  mengalami  perlambatan
pertumbuhan  (Solís  &  Urata,  2018:  106).  Sejumlah  pihak  menilai  bahwa  kebijakan Abenomics ini  memberikan  optimisme  bagi  masyarakat  Jepang  terhadap  masa  depan ekonominya (Sato, 2020: 54).
Pada  Juni  2013,  dokumen  yang  dinamakan Japan  Revitalization  Strategy (JRS) dikeluarkan oleh pemerintah Jepang (kemudian direvisi pada Juni 2014). Dokumen ini menjelaskan  pilar  ketiga  dari Abenomics .  Dalam  hubungannya  dengan  strategi pertumbuhan  sebagai  pilar  ketiga  dalam Abenomics ,  JRS  memiliki  empat  komponen, yaitu (1) promosi investasi; (2) peningkatan penggunaan SDM; (2) pembentukan pasar baru;  (4)  integrasi  ekonomi  global  (Wakatabe,  2015:130).  Berdasarkan Japan Revitalization  Strategy  2014 ,  dalam  strategi  pertumbuhan  Jepang  untuk  menjangkau pasar global, Jepang menargetkan untuk meningkatkan pendapatan proyek infrastruktur luar negeri Jepang pada tahun 2020 sebesar 30 triliun yen. Pada tahun 2013, nilai proyek infrastruktur luar negeri Jepang sebesar 9.3 triliun yen ( Prime Minister of Japan and His Cabinet , 2014:166).
Pasar infrastruktur Asia Tenggara adalah salah satu yang sedang berkembang dan menjadi sasaran bagi Jepang. Menurut laporan dari PwC Singapore (2017), kawasan Asia Tenggara  mengalami  peningkatan  belanja  dalam  bidang  infrastruktur  sejalan  dengan peningkatan GDP-nya. Akan tetapi, meskipun terjadi peningkatan infrastruktur di Asia Tenggara,  namun  masih  belum  memadai  dan  merata.  Bagi  sejumlah  negara  di  Asia Tenggara,  termasuk  Indonesia,  infrastruktur  memiliki  peran  penentu  untuk  menjaga keberlangsungan  pertumbuhan  ekonomi.  Infrastruktur  juga  diperlukan  guna meningkatkan konektivitas baik di dalam maupun antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Infrastruktur juga dibutuhkan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dalam laporannya, Asian Development Bank (ADB) mengestimasikan antara tahun 2016-2030,  negara-negara  di  Asia-Pasifik  memiliki  kebutuhan  investasi  infrastruktur sebesar $1.7 triliun per tahunnya ( Asian Development Bank (ADB), 2017). Pada tahun 2015,  kawasan  Asia-Pasifik  menghabiskan  dana  US$  2,144  milyar  untuk  kebutuhan investasi infrastrukturnya (PwC  Indonesia, 2016). Sementara itu, Indonesia pada tahun 2015 membelanjakan US$15,5 milyar atau setara dengan Rp. 209 triliun untuk kebutuhan infrastrukturnya  (PwC  Indonesia,  2016).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional  (RPJMN)  2015-2019  Indonesia  menunjukkan  bahwa  sektor  infrastruktur menjadi  perhatian  pemerintah  Indonesia  dan  infrastruktur  tersebut  diantaranya  adalah
energi  dan  ketenagalistrikan,  air  dan  sanitasi,  jalan,  transportasi  umum,  kereta  api, pelabuhan, dan bandara. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, pemerintah Indonesia tidak dapat sepenuhnya berjalan sendiri. Pemerintah Indonesia membutuhkan kerja  sama  dengan  pihak  lain  untuk  penyediaan  investasi  dan  pengadaan  infrastruktur. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi peluang ekonomi dan politik bagi  Jepang.  Dengan  demikian,  ekspor  infrastruktur  Jepang  ke  negara-negara  Asia, seperti  Indonesia,  merupakan  salah  satu  respons  untuk  memperbaiki  perekonomian Jepang.

## Pemanfaatan Tiga Pilar Diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia Era Pemerintahan Shinzo Abe (2012-2020)
Praktik  diplomasi  ekonomi  telah  menjadi  salah  satu  karakteristik  dari  kebijakan  luar negeri  Jepang.  Diplomasi  dilakukan  berdasarkan  kepentingan  nasional  dengan melibatkan sejumlah aktor. Dalam Cetak Biru Diplomasi Jepang (MOFA Japan, 2013a) disebutkan bahwa  salah satu dari tiga pilar prioritas kebijakan luar negeri Jepang adalah “memperkuat  diplomasi  ekonomi  Jepang  sebagai  upaya  untuk  revitalisasi  ekonomi nasional.”  Terdapat  tiga  pilar  dalam  diplomasi  ekonomi  Jepang,  yaitu  diplomasi komersial,  diplomasi  perdagangan,  dan  development  cooperation.  Diplomasi  ekonomi melibatkan  beberapa  aktor  pemerintah,  diantaranya  adalah  Kementerian  Luar  Negeri, Japan  External  Trade  Organization  (JETRO) ,  dan Japan  International  Cooperation Agency  (JICA) .  Tidak  hanya  ketiga  institusi  ini  saja,  perdana  menteri  juga  merupakan pihak  yang  berperan  dalam  diplomasi  ekonomi.  Perdana  Menteri  Jepang  memiliki kekuasaan  dalam  membentuk  agenda  diplomasi  Jepang  (Envall,  2015).  Shinzo  Abe sebagai Perdana Menteri dengan masa kepemimpinan terlama dalam perpolitikan Jepang memiliki  pengaruh  dalam  membentuk  dan  menjalankan  agenda  diplomasi  ekonomi Jepang. Pada bagian ini penulis akan menguraikan tiga pilar diplomasi ekonomi Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe (2012-2020) untuk  tujuan ekspor infrastruktur di Indonesia.
Shinzo  Abe  selaku  Perdana  Menteri  menjadi  aktor  penting  dalam  diplomasi komersial Jepang. Selama 2013-2020, PM Shinzo Abe telah melakukan kunjungan luar negeri  sebanyak  81  kali,  yang  mana  jumlahnya  melampaui  Perdana  Menteri  Jepang lainnya  yang  telah  menjabat.  PM  Shinzo  Abe  menempatkan  dirinya  sebagai ‘top-level
sales’ dalam  upaya  promosi  perdagangan  infrastruktur  dan  promosi  investasi infrastruktur Jepang di  berbagai  negara, termasuk Indonesia (New York Times, 2013). Promosi  dilakukan  oleh  PM  Shinzo  Abe  secara  bilateral  maupun  multilateral  dalam berbagai agenda high-level meeting . Selama tahun 2012 hingga 2020, Shinzo Abe telah mengunjungi  Indonesia  sebanyak  empat  kali  ( Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan , 2023a). Di samping kunjungan kenegaraan, PM Shinzo Abe juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia di sela-sela pertemuan multilateral yang melibatkan kedua negara, salah satunya contohnya adalah pertemuan bilateral antara PM Shinzo Abe dan Presiden Joko Widodo ditengah rangkaian pertemuan KTT G-7 di Ise- Shima, Jepang ( Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia , 2016).
Setelah  duduk  di  kursi  Perdana  Menteri  Jepang  pada  tahun  2012,  kunjungan kenegaraan  pertama  yang  dilakukan  oleh  Shinzo  Abe  pada  16-18  Januari  2013  adalah Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Pada kunjungannya di Indonesia, isu ekonomi tidak luput  dalam  pembahasan  antara  PM  Shinzo  Abe  dan  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY). Perdana Menteri Shinzo Abe mengemukakan kepada Presiden SBY bahwa  pembangunan  ekonomi  di  Indonesia  sangat  penting  bagi  rehabilitasi  ekonomi Jepang.  PM  Shinzo  Abe  juga  membahas  promosi  kerja  sama  infrastruktur  antara Indonesia  dan  Jepang,  khususnya  dalam  pembangunan “Jakarta  Metropolitan  Area” ( Ministry of Foreign Affairs of Japan , 2013).
Pada  Oktober  2013,  PM  Shinzo  Abe  hadir  dan  memberikan  pidato  dalam Asia Pacific  Economic  Cooperation (APEC)  CEO Summit di  Bali.  Dalam  pidatonya,  PM Shinzo  Abe  Mengemukakan  terkait  prospek  kerja  sama  antara  Jepang  dengan  negara- negara anggota APEC dalam hal pengembangan infrastruktur di kawasan dengan berbagi pengalaman dan praktik baik yang dimiliki oleh Jepang ( Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet , 2013c). Di sela-sela pertemuan KTT APEC di Bali, PM  Shinzo  Abe  juga  kembali  bertemu  dengan  Presiden  SBY  secara  bilateral  untuk mendiskusikan terkait kerja sama perdagangan, investasi dan peningkatan infrastruktur di  Indonesia  (MOFA,  2013b).  Tidak  hanya  bertemu  dengan  presiden  Indonesia,  PM Shinzo Abe juga menemui pengusaha-pengusaha Indonesia yang diwakili oleh Kadin & Apindo  dalam  rangka  meningkatkan  kerja  sama  ekonomi  antara  Indonesia  dan  Jepang (Detikfinance, 2013).
Pertemuan lanjutan antara Jepang dan Indonesia adalah saat Jepang mengundang negara-negara  Asia  Tenggara  dalam ASEAN-Japan  Commemorative  Summit ,  13-14 Desember 2013 di Tokyo. Pada pertemuan bilateral antara Indonesia dan Jepang, kembali dibahas  kerja  sama  terkait  perdagangan,  investasi,  dan  pembangunan  infrastruktur. Pertemuan  bilateral  antara  PM  Shinzo  Abe  dan  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono sepakat untuk mempromosikan kerja sama Metropolitan Priority Area for Investment and Industry (MPA) di wilayah Jabodetabek antara Indonesia dan Jepang. Kemudian, Jepang bersedia  memberikan  bantuan  luar  negeri  kepada  Indonesia  untuk  mendanai  7  proyek infrastruktur sejumlah 62 miliar yen (MOFA Japan, 2013c).
Sebagai top  level  sales ,  promosi  perdagangan  dan  investasi  infrastruktur  juga digencarkan oleh PM  Shinzo Abe kepada  Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko  Widodo.  Presiden  Joko  Widodo  terkenal  atas  aspirasinya  untuk  meningkatkan pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia,  khususnya  yang  berperan  dalam  mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada Maret 2015, Presiden Joko Widodo mengunjungi Jepang  untuk  mendiskusikan  sejumlah  kerja  sama  di  bidang  infrastruktur,  khususnya infrastruktur pada Pelabuhan, bandara, powerplant , kereta cepat dan jalan tol (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2015). Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Shinzo Abe  bertemakan “Towards Further Strengthening of the Strategic Partnership by Sea and Democracy.” Kemudian, Shinzo Abe mengunjungi Indonesia dan kembali bertemu Presiden Joko Widodo dalam rangka menghadiri KTT Asia-Afrika di Jakarta pada April 2015.  Pada  pertemuan  bilateral  di  sela  KTT  Asia-Afrika  ini,  PM  Shinzo  Abe  kembali menyatakan keinginan Jepang untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur di bidang pelabuhan, kereta cepat dan power plant di Indonesia (MOFA Japan, 2015).
Pada November 2015 berlangsung pertemuan Japan-ASEAN Summit Meeting di Malaysia, PM Abe menyampaikan promosinya kepada negara-negara di Asia Tenggara perihal  inisiatif  baru  Jepang  yaitu, Partnership  for  Quality  Infrastructure (ASEAN, 2015). Sebelumnya, inisiatif Quality Infrastructure , pertama kali dipromosikan oleh PM Abe pada Mei 2015 dalam Konferensi Internasional ‘ Future Asia ’ ke-21 yang diadakan di  Tokyo  (Masuo,  2020:18).  Dalam  inisiatif  tersebut,  Jepang  berkomitmen  untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas tinggi bagi negara-negara mitranya di Asia. Untuk  mendanai  proyek  infrastruktur  yang  berkualitas  tersebut,  Jepang  menyediakan beberapa pilihan pendanaan, termasuk dari ODA Jepang, Japan Bank for International
Cooperaration (JBIC) serta Asian Development Bank (ADB) ( Ministry of Foreign Affairs of  Japan ,  2015).  Promosi  terhadap  ekspor Quality  Infrastructure kemudian  dilakukan oleh  Kementerian  Luar  Negeri,  serta  Kementerian  Pertanahan,  Infrastruktur, Transportasi,  dan  Pariwisata  Jepang  dalam  berbagai  pertemuan  bilateral  dengan kementerian terkait di Asia (MLIT Japan, 2017).
Saat  Jepang  menjadi  tuan  rumah  KTT  G-7  pada  tahun  2016,  promosi Quality Infrastructure kembali digaungkan oleh pemerintah Jepang. Presiden Joko Widodo yang saat itu diundang oleh Jepang untuk menghadiri KTT G-7 kembali bertemu dengan PM Shinzo  Abe  dan  melakukan  pertemuan  bilateral  untuk  mendiskusikan  perihal pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, kerja sama pembangunan proyek listrik di Batang, dan rencana pembangunan jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa (Gideon, 2016). Dalam KTT G-7 2016, PM Shinzo Abe memanfaatkan pertemuan tersebut untuk semakin mempromosikan inisiatifnya terkait partnership for quality infrastructure bukan hanya kepada negara-negara anggota G-7 saja namun juga negara-negara undangan yang hadir pada pertemuan G-7 tersebut, termasuk Indonesia ( Ministry of Foreign Affairs of Japan , 2016).
Pada 2017, sejumlah high-level meeting dilakukan antara PM Shinzo Abe dengan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertama, pada Januari 2017, PM Shinzo Abe melaksanakan kunjungan kenegaraan di Indonesia. Kemudian, di bulan Juni 2017,  Wakil  Presiden  Jusuf  Kalla  melaksanakan  kunjungan  ke  Jepang.  Terakhir,  pada November 2017, PM Shinzo Abe dan Presiden Joko Widodo bertemu kembali di Manila jelang KTT ASEAN 2017. Agenda kerja sama yang senantiasa didiskusikan antara kedua pihak  meliputi  pembangunan  infrastruktur  dalam  sektor  maritim  dan  energi, pembangunan  Pelabuhan  Patimban  melalui  skema Public-Private  Partnership  (PPP) , pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan proyek pembangunan drainase Jakarta ( Embassy of  Japan in  Indonesia , 2017;  MOFA Japan, 2017b, 2017c). Pada kunjungan kenegaraan  Jepang  ke  Indonesia  di  tahun  2017,  keikutsertaan  delegasi  bisnis  Jepang meramaikan kunjungan tersebut. PM Shinzo Abe turut membawa 30 delegasi pengusaha Jepang. Sejumlah perusahaan yang ikut serta saat ini telah menjalankan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia, seperti Electric Power Development Co. Ltd. (J-Power) pada proyek PLTU Batang (Bhimasena Power, 2016).
Aktivitas  diplomasi  kepala  negara  tidak  hanya  berpusat  pada  isu  keamanan  dan stabilitas  saja,  akan  tetapi  telah  meluas  termasuk  pada  promosi  aktivitas  komersial (Ostander & Rider, 2019). Diplomasi komersial dalam rangka mempromosikan pelaku usaha  menjadi  salah  satu  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  PM  Shinzo  Abe.  Dalam kunjungan  internasionalnya,  PM  Shizo  Abe  mengikutsertakan  para  CEO  perusahaan- perusahaan  Jepang  untuk  mempromosikan  ekspor  infrastruktur  Jepang,  seperti  saat kunjungan PM Shinzo Abe di Indonesia pada tahun 2017 (APKASI, 2017).
Selain PM Shinzo Abe yang melakukan promosi dagang dan investasi infrastruktur dengan  pemerintah  Indonesia,  Kementerian  Luar  Negeri  juga  memiliki  posisi  strategis dalam  pelaksanaan  diplomasi  komersial.  Salah  satu  tujuan  Kementerian  Luar  Negeri Jepang dalam menjalankan aktivitas diplomasinya adalah untuk merevitalisasi ekonomi Jepang, sesuai dengan pilar ketiga prioritas  kebijakan luar negeri Jepang. Dalam Buku Biru Diplomasi Jepang 2013, Kementerian Luar Negeri selaku pihak pemerintah berperan dalam  mendukung  perusahaan-perusahaan  Jepang  dalam  menjalankan  ekspor infrastruktur. Adapun dukungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang adalah menjalankan aktivitas public relations bagi perusahaan Jepang di luar negeri dan melaksanakan  promosi  produk  barang,  teknologi,  dan  jasa  Jepang  dengan  menjadi co- host pada  kegiatan  eksibisi  atau  perjamuan  di  luar  negeri.  Kemudian,  misi  diplomatik mengawal  dan  memfasilitasi  perusahaan-perusahaan  Jepang  yang  akan  melakukan ekspansi  bisnis  di  luar  negeri.  Tidak  hanya  itu,  pihak  kementerian  luar  negeri  juga mengumpulkan dan mengkonsolidasi informasi terkait negara tujuan pasar bagi produk perusahaan  Jepang  (MOFA  Japan,  2017a).  Secara  khusus,  Kementerian  Luar  Negeri Jepang memiliki Biro Hubungan Ekonomi. Kemudian, Kementerian Luar Negeri Jepang juga  menerjunkan “officer  in  charge  of  infrastructure  projects” yang  berjumlah  200 orang dan ditempatkan pada 97 misi diplomatik di 75 negara (MOFA Japan, 2021).
Peranan  Duta  Besar  Jepang  di  negara  penerima  juga  strategis  dalam  melakukan promosi  dan  lobi  terkait  produk  infrastruktur  Jepang  di  negara  penerima.  Sebagai gambaran, setelah Presiden Joko Widodo menduduki jabatan sebagai Presiden Indonesia pada bulan Juli 2014, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida melakukan kunjungan ke Indonesia pada Agustus 2014. Kunjungan ini dimanfaatkan oleh Fumio Kishida untuk menyampaikan  keinginan  Jepang  untuk  memperkuat  kerja  sama  ekonomi  dan  politik dengan Indonesia (MOFA, 2014). Setelah kunjungan tersebut, Duta Besar Jepang untuk
Indonesia,  yaitu  Tanizaki  Yasuaki  melakukan  berbagai  kunjungan  kehormatan  dengan pejabat pemerintahan di Indonesia, diantaranya Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden RI, Sofyan Djalil selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bambang Permadi Soemantri  Brodjonegoro  sebagai  Menteri  Keuangan  RI,  dan  Basoeki  Hadimoeljono sebagai  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (Kedutaan  Besar  Jepang  di Indonesia, 2014a; 2015). Kesamaan agenda yang dibahas dalam setiap pertemuan Duta Besar Tanizaki Yasuaki adalah terkait kerja sama pembangunan infrastruktur oleh Jepang di  Indonesia.  Duta  Besar  Tanizaki  Yasuaki  juga  pembahasan  proyek-proyek  strategis antara Jepang dan Indonesia seperti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung- Surabaya,  proyek  pembangunan Jakarta  Mass  Rapid  Transit  (MRT)  North-South  Line and East-West Line , proyek pembangunan Jawa-Sumatra Interconnection Transmission Line ,  dan  proyek  pembangunan  Pelabuhan  Cilamaya  (kemudian  berganti  menjadi Pelabuhan  Patimban)  (Kedutaan  Besar  Jepang  di  Indonesia,  2014b;  2014c;  2014d; 2014e).
Aktor lain dalam diplomasi komersial Jepang adalah JETRO atau Japan External Trade Organization . Agensi ini merupakan salah satu lembaga pemerintah Jepang yang terbentuk  sejak  tahun  1958.  JETRO  tidak  berdiri  dibawah  kedutaan  besar  Jepang  dan bekerja  secara  independen  (Naray,  2008:8).    JETRO  bertindak  sebagai  salah  satu pelaksana  kebijakan  perdagangan  yang  dirancang  oleh  METI (Ministry  of  Economy, Trade  and  Industry) (Sakurai,  2007:13).  JETRO  berperan  dalam  pelaksanaan  promosi perdagangan dan investasi Jepang di luar negeri. JETRO memiliki 76 kantor perwakilan di 55 negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia (JETRO, 2022a).
Sejumlah  aktivitas  yang  dilakukan  oleh  JETRO  diantaranya  adalah menyelenggarakan pameran perdagangan untuk  produk barang dan jasa Jepang di  luar negeri  dan  memfasilitasi  pertemuan  bisnis  serta networking antara  perusahaan  Jepang dengan  pengusaha  asing.  Selain  itu,  JETRO  juga  melakukan market  intelligence dan membagikan informasi tersebut kepada perusahaan Jepang melalui laporan dan seminar yang  diselenggarakannya.  Kemudian,  JETRO  secara  aktif  mengumpulkan  usulan  dan pendapat  dari  perusahaan  Jepang  yang  beroperasi  di  Indonesia  untuk  kemudian mengadvokasi  kebijakan  kepada  pemerintah  Indonesia  dan  berbagai  kementerian  dan lembaga di Indonesia (JETRO, 2022b). JETRO memiliki sejumlah program diantaranya adalah menyelenggarakan seminar dan simposium dengan mengundang pemerintah dan
kelompok bisnis, mengundang pihak yang memiliki peran penting dalam bisnis di negara tersebut  (termasuk  para  pejabat  kementerian  terkait)  untuk  memperkenalkan  teknologi infrastruktur  Jepang.  Selain  itu,  JETRO  juga  menjalankan  program dispatch  engineers dari  perusahaan  Jepang  untuk  mempromosikan  teknologi  infrastruktur  Jepang  (METI Japan, 2021).
Dokumen “Comprehensive  Growth  Strategy” Jepang  tahun  2014  menyebutkan bahwa  diplomasi  perdagangan  adalah  bagian  dari  strategi  Jepang  untuk  merevitalisasi perekonomiannya.  Diplomasi  perdagangan  dapat  membantu  Jepang  dalam  menghapus berbagai bentuk hambatan ekspor produk-produk Jepang ke pasar Indonesia. Sejumlah negosiasi  kerja  sama  perdagangan  dilakukan,  termasuk Regional  Comprehensive Economic  Partnership  (RCEP) yang  melibatkan  Indonesia  dan  Jepang.  Penelitian  ini khusus melihat diplomasi perdagangan Jepang dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.
RCEP  lahir  sebagai  pakta  perdagangan  setelah  Indonesia  di  masa kepemimpinannya  sebagai  ketua  ASEAN  tahun  2011  meyakinkan  negara  anggota ASEAN lainnya untuk menjadikan inisiatif RCEP sebagai inisiatif ASEAN. Kemudian, ASEAN  menawarkan  inisiatif  RCEP  ini  kepada  seluruh  Mitra  Wicara  FTA  ASEAN (Gultom, 2020). Pakta perdagangan RCEP terdiri dari 15 negara, diantaranya adalah 10 negara anggota ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam), serta lima mitra wicara FTA ASEAN (Jepang,  Cina,  Korea  Selatan,  Australia,  dan  Selandia  Baru).  Sebelum  ditandatangani oleh  Menteri  Ekonomi/Perdagangan  dari  masing-masing  negara  anggota  RCEP  pada November  2020,  sejumlah  perundingan  telah  dilaksanakan  dari  tahun  2013  hingga November  2019.  Dalam  putaran  negosiasi,  Jepang  diwakili  oleh Deputy  Director- General Economic Affairs Bureau dari Kementerian Luar Negeri Jepang dan perwakilan kementerian  terkait.  Sementara  itu,  dalam  pertemuan  tingkat  menteri  RCEP,  Jepang diwakili oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2020; MOFA Japan, 2020).
RCEP sejalan dengan kepentingan Jepang untuk meningkatkan ekspor dan investasi infrastrukturnya  di  Asia-Pasifik.  Jepang  memiliki  prioritas  untuk  menegakkan perdagangan yang bebas dengan cara memainkan peran aktif dalam pembentukan pakta perdagangan yang komprehensif  ( Official Website of  the Prime Minister  of  Japan and
His Cabinet , 2019). Kelompok bisnis Jepang melihat  bahwa RCEP dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan akses pasarnya dan memperluas investasinya di kawasan Asia-Pasifik (Keidanren, 2020). Dalam “Proposals for  Redefining  Trade  Strategy  2013” , Keidanren memberikan  saran  agar  pemerintah Jepang memfasilitasi kelompok bisnis Jepang dalam perdagangan internasional dengan memainkan  peran  dalam  memperbaharui  aturan  perdagangan,  termasuk  berpartisipasi dalam RCEP. Saran yang diajukan oleh Keidanren dalam diplomasi perdagangan Jepang dalam  RCEP  meliputi  pengurangan  atau  penghapusan  tarif  perdagangan,  liberalisasi perdagangan  jasa  dan  investasi,  perlindungan  terhadap  hak  kekayaan  intelektual,  dan perbaikan iklim bisnis serta transparansi aturan nasional negara mitra (Keidanren, 2013).
Bantuan  ekonomi  telah  digunakan  oleh  Jepang  sebagai  salah  satu  instrumen kebijakan luar negerinya untuk mencapai kepentingan nasional (Jain, 2016). Sejak lama Jepang  menggunakan  Bantuan  Pembangunan  Pemerintah  sebagai  salah  satu  instrumen diplomasi luar negerinya. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan pendanaan  $110  miliar  (13  triliun  yen)  dalam  bentuk  bantuan  untuk  pembangunan infrastruktur ‘high-quality’ di  Asia.  Di  bawah  inisiatif  ini,  pendanaan  akan  disalurkan melalui tiga saluran, yaitu ADB, JICA, dan JBIC (Kameda, 2015).
JICA  merupakan  agensi  pemerintah  Jepang  yang  berperan  dalam  menyalurkan bantuan pembangunan Jepang kepada negara-negara berkembang. Dalam melaksanakan tugasnya,  JICA  berlandaskan  pada  Development  Cooperation  Charter.  Sementara  itu, JBIC atau Japan Bank for International Cooperation merupakan bank di bawah naungan Kementerian  Keuangan.  Dua  dari  empat  misi  JBIC  adalah  mempromosikan pembangunan luar negeri dan mengamankan sumber daya yang penting bagi Jepang dan menjaga  dan  meningkatkan  daya  saing  industri  Jepang.  Dibandingkan  JICA,  JBIC berfokus pada pendanaan dan kerja sama keuangan bersama institusi. JBIC memiliki 10 jenis bantuan, yaitu bantuan pinjaman ekspor, bantuan pinjaman impor, investasi asing, pinjaman untied ,  investasi  ekuitas,  jaminan, bridge  loan ,  akuisisi  aset  pinjaman  serta hubungan publik-korporasi, studi penelitian, dan sekuritisasi beserta instrumen keuangan lainnya ( Japan Bank for International Cooperation , n.d.).
Indonesia menjadi salah satu negara penerima bantuan dari Jepang dalam bentuk pinjaman  luar  negeri.  Berdasarkan  laporan  dari  Kementerian  PPN/Bappenas  di  tahun 2020,  Jepang  menduduki  posisi  pertama  sebagai  negara  pemberi  pinjaman  luar  negeri
Indonesia melalui mekanisme bantuan bilateral JICA dan ADB. Berikut gambar proporsi pinjaman luar negeri Indonesia berdasarkan sumber pinjamannya di tahun 2020.

## Diagram 1 – Persentase Sumber Pinjaman Luar Negeri Indonesia Tahun 2020
Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020:6)
Bantuan  pendanaan  pembangunan  menjadi  salah  satu  pilar  diplomasi  ekonomi Jepang  di  Indonesia.  Sejak  tahun  2013  hingga  2020,  terdapat  22  proyek  bantuan  luar negeri  Jepang  untuk  Indonesia  yang  didanai  melalui  mekanisme  JICA  (Kementerian Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (Bappenas),  2020).  Pinjaman  luar  negeri  Jepang  oleh  JICA  didominasi  untuk  proyek infrastruktur.
Tiga  diantara  22  proyek  pendanaan  pinjaman  luar  negeri  Indonesia  dari  Jepang melalui  mekanisme  JICA  selama  periode  2013-2020  merupakan  skema Japan  Tied . Pertama,  pada  tahun  2016  Pemerintah  Indonesia  dan  JICA  menyepakati  proyek “ Construction  of  Jakarta  Mass  Rapid  Transit  Project  Phase  I  (Stage  II) ” dengan nilai pinjaman  USD  727,8  Juta.  Kedua,  pada  tahun  2018,  JICA  memberikan  pendanaan pinjaman luar negeri untuk proyek “ Patimban Port Development Project (I) ” dengan nilai pinjaman USD 1.150,5 Juta. Terakhir, pada tahun 2019, pada proyek “ Construction of Jakarta  Mass  Rapid  Transit  Project  Phase II (I) ” JICA memberikan pinjaman sebesar USD  677,5  (JICA,  n.d.;  Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2020).
Pinjaman yang bersifat “tied” diartikan bahwa pinjaman tersebut disertai dengan persyaratan  tertentu.  Kedua  proyek  tersebut  dilaksanakan  dalam  kerangka  kerja  sama Special Terms for Economic Partnership (STEP) . STEP pertama kali hadir pada Juli 2002 dan menekankan peran utama Jepang, baik dari segi bantuan teknologi, pembiayaan dan
29,9%
22,1%
20,5% 8,1% 7,2% 2,4% 2,1% 1,6% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Je p an g
Ba n k Du
n ia LP KE A D B Tio n gko k Is DB Bil ate ral L ai n Mu lti late ral La in Ko re a S e latan
pengetahuan  oleh  perusahaan  Jepang  ( Japan  International  Cooperation  Agency ,  n.d.). Proyek  infrastruktur  ekonomi  yang  diberikan  pinjaman  dengan  skema  ini  selalu dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, sehingga jenis bentuan ini dipandang bermanfaat  bagi  perekonomian  Jepang  (Hoshiro,  2022).  Kemudian,  kendati  proyek infrastruktur  lainnya  dilaksanakan  dengan  skema General  Untied ,  namun  keterlibatan perusahaan  Jepang  juga  ada  dalam  pelaksanaan  proyek  tersebut.  Sebagai  contoh, kontraktor dari proyek Lumut Balai Geothermal Power Plant Project adalah PT. Wijaya Karya  bersama  Marubeni  Corporation  (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  2017).  Selain  itu,  pembangunan Jakarta  Sewarage  Development  Project akan  dilakukan  oleh joint  venture antara Kumagai Gumi, Co, Ltd – PT. Wijaya Karya – PT Kaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk ( Japan International Cooperation Agency , 2023).
Dengan skema Japan-tied , pembangunan konstruksi MRT fase 1 dan 2 dikerjakan oleh konsorsium (joint operation) antara perusahaan Jepang dan Indonesia. Diantaranya adalah  Tokyu-Wijaya  Karya Joint Operation (TWJO),  Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi  (OSJ),  Shimizu-Obayashi-Wijaya  Karya-Jaya  Konstruksi Joint  Venture (SOWJ JV), Sumitomo-Mitsui-Hutama Karya Joint Operation (SMCC-HK JO), Metro One  Consortium  (MOC)  Mitsui  &  Co–Tokyo  Engineering  Cortporation–Kobe  Steel, Ltd. –Inti  Karya  Persada  Teknik,  dan  Sumitomo  Corporation  (Kementerian  Keuangan Republik Indonesia, 2021).
Pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I menyerap total dana sebesar Rp. 17,2 triliun. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat melaksanakan kerja sama pembangunan Pelabuhan  tersebut  dengan  skema  Kerja  Sama  Pemerintah  dan  Badan  Usaha  (KPBU) yang  mana  terdiri  dari  APBN  dengan  pinjaman  luat  negeri,  APBD,  dan  swasta (Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas),  2019).  Pada  November  2017,  JICA  menandatangani  pemberian bantuan  pembangunan  kepada  pemerintah  Indonesia  senilai  118.9  juta  yen  (Rp.  14,2 triliun). Pendanaan dari pinjaman Jepang setara dengan 83% total dana yang dibutuhkan (The Jakarta Post, 2017).
Pada  segi  komersial,  proyek  pembangunan  Pelabuhan  Patimban  dipandang  akan memberikan  keuntungan  ekonomi  bagi  Jepang.  Pertama,  bantuan  pinjaman  proyek  ini bersifat  mengikat  yang  mana  pihak  Jepang  juga  akan  turut  andil  dalam  pengerjaan
Pelabuhan Patimban (Arieza, 2017). Pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek dengan skema kerangka kerja sama Special Terms for Economic Partnership (STEP) . Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konstruksi terminal (Paket 1) dilakukan oleh perusahaan  patungan  antara Penta-Ocean  Construction  Co.,  Ltd. (46%), TOA Corporation (19%), Rinkai  Nissan  Construction  Co.,  Ltd. (5%),  PT  PP  (Persero)  Tbk (Indonesia) (18%), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesia) (12%) ( Penta-Ocean Construction Co ., 2018). Kedua, Pelabuhan Patimban akan mendukung efisiensi rantai nilai produk Jepang yang diproduksi di Indonesia. Pelabuhan Patimban akan mendukung arus dari dan ke kawasan industri di Karawang dan Bekasi yang merupakan rumah bagi sejumlah  pabrik  otomotif,  barang  elektronik,  mesin,  dan  komponen  manufaktur  milik Jepang (Jakarta Post, 2016). Adapun ekspor perdana melalui Pelabuhan Patimban adalah 140  unit  mobil  (Toyota,  Daihatsu,  Suzuki)  yang  diekspor  menuju  Brunei  Darussalam (Kementerian Perhubungan Republik, 2020).
Pemerintah Jepang melalui JICA juga memberikan bantuan pada Proyek Pelabuhan Patimban.  Bantuan  pembangunan  pelabuhan  tersebut  krusial  secara  ekonomi  dalam rangka pelaksanaan ekspor infrastruktur Jepang di kawasan Asia Tenggara (Kikuchi & Unzaki, 2019). Tidak hanya itu, pembangunan proyek ini dilihat oleh pemerintah Jepang juga sebagai bentuk implementasi dari visi Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ( Ministry of Foreign Affairs of Japan , 2023b).

## Simpulan
Kepemimpinan Shinzo Abe di Jepang pada periode 2012-2020 memperkenalkan strategi Abenomics sebagai  sebuah  penawar  dari  masalah  ekonomi  yang  dialami  oleh  Jepang. Kebijakan Abenomics tidak hanya membawa implikasi pada kebijakan dalam negerinya saja,  namun  juga  luar  negeri  termasuk  praktik  diplomasi  internasionalnya.  Kehadiran diplomasi  ekonomi  dalam  hubungan  internasional  bukan  merupakan  sebuah  fenomena baru.  Saat  ini,  diplomasi  ekonomi  dipraktikan  secara  umum  dan  diintegrasikan  dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik  diplomasi  ekonomi  yang  dijalankan  oleh  negara  maju  seperti  Jepang  sudah semakin komprehensif dan melibatkan berbagai aktor.
Penelitian  ini  menggarisbawahi  bahwa  Jepang  telah  menggunakan  tiga  pilar diplomasi  ekonominya.  Diplomasi  komersial,  diplomasi  perdagangan,  dan  bantuan
ekonomi/pembangunan dilaksanakan dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya untuk  melaksanakan  ekspor  infrastruktur  ke  Indonesia.  Kementerian  Luar  Negeri bukanlah  satu-satunya  aktor  yang  terlibat.  Shinzo  Abe  sebagai  kepala  negara menggunakan posisi strategisnya sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan diplomasi komersial.  Tidak  hanya  itu,  pemerintah  Jepang  di  bawah  Shinzo  Abe  memobilisasi berbagai  perangkat  yang  ada  termasuk  Kementerian  Pertanahan,  Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata, JETRO, dan JICA agar Jepang dapat mencapai kepentingan ekonominya  di  Indonesia  dalam  konteks  ekspor  infrastruktur.  Kemudian,  bantuan ekonomi  yang  dialokasikan  oleh  pemerintah  Jepang  kepada  Indonesia  berkaitan  erat dengan  pendanaan  pembangunan  infrastruktur  di  Indonesia.  Konstruksi  proyek infrastruktur  Indonesia  yang  didanai  oleh  pinjaman  luar  negeri  Jepang  sering  kali pelaksanaannya dilaksanakan oleh joint venture atau konsorsium perusahaan Jepang dan Indonesia.
Jepang  sebagai  negara  maju  di  kawasan  Asia  memberikan  pelajaran  untuk Indonesia terkait bagaimana diplomasi ekonomi dijalankan secara komprehensif dalam rangka  mencapai  kepentingan  negara.  Kebangkitan  Indonesia  dalam  politik  ekonomi internasional  semakin  diperhitungkan.  Oleh  karena  itu,  penelitian  terkait  pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia perlu untuk dikaji lebih mendalam.

## Daftar Pustaka
Alonso,  J.  A.,  &  Glennie,  J.  (2015).  What  Is  Development  Cooperation?  In 2016 Development Cooperation Forum Policy Briefs (Issue 1).
https://www.un.org/en/ecosoc/newfunct/pdf15/2016_dcf_policy_brief_no.1.pdf Anam, S., & Ristiyani. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional , 14(2), 217– 236. https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236
APKASI. (2017, Januari 16). Bawa 30 CEO, PM Jepang Abe Minat Investasi di Bidang Infrastruktur. Diambil  dari https://apkasi.org/internasional/bawa-30-ceo-pm- jepang-abe-minat-investasi-di-bidang-infrakstruktur/
Arieza, U. (2017, November 13). Kucurkan Dana Rp. 14,19 Triliun, Jepang Cover 83%
Ongkos Pembangunan Pelabuhan Patimban . Diambil dari
https://economy.okezone.com/read/2017/11/13/320/1813274/kucurkan-dana- rp14-19-triliun-jepang-cover-83-ongkos-pembangunan-pelabuhan-patimban
Armstrong, S. (2021). Economic Diplomacy and Economic Security under Abe. Asian Economic Policy Review , 16(2), 283–299. https://doi.org/10.1111/aepr.12335 Arystankulova,  G.  (2018).  Economic  Diplomacy-Important  Component  of  Foreign Policy  of  Modern  State. The  Turkish  Online  Journal  of  Design,  Art  and Communication-TOJDAC , 2864–2873. https://doi.org/10.7456/1080SSE/365
Asian  Development  Bank  (ADB).  (2017). Meeting  Asia’s  Infrastructure  Needs . https://doi.org/10.22617/FLS168388-2
Bakry,  U.  S.  (2019). Ekonomi  Politik  Internasional  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
BBC. (2011, February 14). China overtakes Japan as world’s second-biggest economy . Diambil dari https://www.bbc.com/news/business-12427321 Bhimasena Power. (2016). Shareholders . Diambil dari
https://www.bhimasenapower.co.id/shareholder/9/jpower/3
Cabinet  Secretariat  of  the  Republic  of  Indonesia.  (2016,  27  Mei). President  Jokowi, Japanese  PM  Abe  Discuss  Patimban  Seaport  Project .  Diambil  dari https://setkab.go.id/en/president-jokowi-japanese-pm-abe-discuss-patimban- seaport-project/
Creswell,  J.  W.,  &  Poth,  C.  N.  (2017). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.) . Thousand Oaks: Sage Publication. Detikfinance.  (2013,  October  6). Chairul  Tanjung,  Sofjan  Wanandi,  dan Suryo  Sulisto Bertemu  PM  Jepang .  Diambil  dari https://finance.detik.com/berita-ekonomi- bisnis/d-2379338/chairul-tanjung-sofjan-wanandi-dan-suryo-sulisto-bertemu-pm- jepang
Embassy of Japan in Indonesia. (2017, June 5). Kunjungan Kehormatan Y.M. Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Perdana Menteri Jepang, Bapak Shinzo AB E. Diambil dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news17_13.html
Envall, H. D. P. (2015). Japanese Diplomacy: The Role of Leadership . New York: State University of New York Press.
Gideon,  A.  (2016,  May  27). Indonesia  dan  Jepang  Terus  Kembangkan  Kerja  Sama Ekonomi .  Diambil  dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/2517183/indonesia- dan-jepang-terus-kembangkan-kerja-sama-ekonomi
Gultom, D. (2020). Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya  bagi  Indonesia  dan  Langkah  Pemanfaatannya    Sebuah  Perspektif Internal.  In Center  for  Indonesian  Policy  Studies .  Center  for  Indonesian  Policy Studies. https://doi.org/10.35497/328748
Hoshiro, H. (2022). Japan’s Foreign Aid Policy: Has It Changed? Thirty Years of ODA
Charters. Social Science Japan
Journal , 25(2), 297–330. https://doi.org/10.1093/ssjj/jyac010 IMF. (2020). Japan: Selected Issues .
https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/07/Japan-Selected- Issues-49033
Jain, P. (2016). Japan’s foreign aid old and new contests. Pacific Review , 29(1), 93–113. https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1066415
Japan  Bank  for  International  Cooperation.  (n.d.). JBIC  PROFILE  Role  and  Function. Diambil dari https://www.jbic.go.jp/en/about/image/jbic-brochure-english.pdf pada 25 September 2023
Japan International Cooperation Agency. (n.d.). Special Terms for Economic Partnership (STEP) . Diambil dari
https://www.jica.go.jp/english/activities/schemes/finance_co/step/index.html pada 25 September 2023
Japan  International  Cooperation  Agency.  (2023,  July  28). Penandatanganan  Kontrak Paket  2  dan  Paket  3  dibawah  Pinjaman  Lunak  ODA  Jakarta  Sewerage Development Project (Zone 1) (IP-581) . Diambil dari
https://www.jica.go.jp/indonesian/overseas/indonesia/information/topics/2023/15 15988_25435.html
JETRO. (2022a). JETRO Worldwide . Diambil dari https://www.jetro.go.jp/en/jetro/worldwide.html JETRO. (2022b). Research & Reports . Diambil dari
https://www.jetro.go.jp/indonesia/npr.html
Jiang,  Y.  (2019).  Competitive  partners  in  development  financing:  China  and  Japan expanding  overseas  infrastructure  investment. Pacific  Review ,  32(5),  778–808. https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1569117
JICA. (n.d.). ODA Loan Project DATA . Diambil dari
https://www2.jica.go.jp/en/yen_loan/index.php/module/search?anken_name=&are a1=0&area2=0&area3=0&country1=12&country2=0&country3=0&section1=0&s ection2=0&section3=0&industry1=0&industry2=0&industry3=0&chotatsu_kubu n=0&from_year=2012&to_year=2020&currency=jpy pada 29 September 2023 Kameda,  M.  (2015,  May  22). Abe  announces  $110  billion  in  aid  for  “high-quality” infrastructure in Asia . Diambil dari.
https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/22/business/abe-announces-110- billion-in-aid-for-high-quality-infrastructure-in-asia/#.WfneKjufLIU
Kedutaan  Besar  Jepang  di  Indonesia.  (2014a). Press  Release  2014 .  Diambil  dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news2014.html
Kedutaan  Besar  Jepang  di  Indonesia.  (2014b,  Nov.  20). Kunjungan  kehormatan  Duta Besar  Tanizaki  Yasuaki  kepada  Bapak  Drs.  H.  Muhammad  Jusuf  Kalla,  Wakil Presiden RI. Diambil dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news14_32.html
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2014c, Des. 1). Kunjungan kehormatan Duta Besar Tanizaki Yasuaki kepada Bapak Sofyan Djalil, Menko Perekonomian RI . Diambil dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news14_40.html Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2014d, Des. 9). Kunjungan kehormatan Duta Besar Tanizaki Yasuaki kepada Bapak Prof. Dr. Bambang Permadi, Menteri Keuangan R I. Diambil dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news14_45.html
Kedutaan  Besar  Jepang  di  Indonesia.  (2015). Press  Release  2015 .  Diambil  dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news2015.html
Keidanren. (2013, April 16). Proposals for Redefining of Trade Strategy . Diambil dari https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2013/034_proposal.html
Keidanren.  (2015,  November  17). Towards  Strategic  Promotion  of  the  Infrastructure Export . Diambil dari https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2015/105.html
Keidanren. (2020, November 15). Chairman Nakanishi’s Comment on the Signature of the RCEP . Diambil dari https://www.keidanren.or.jp/en/speech/comment/2020/1115.html Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2021). Kontraktor  Proyek  MRT  Jakarta Fase 1 dan Fase 2 . https://djpk.kemenkeu.go.id//wp- content/uploads/2021/03/Foto-Kontraktor-Proyek-MRT-Jakarta-Fase-1-dan-Fase- 2.pdf
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional.  (2017). Laporan  Kinerja  Pelaksanaan  Pinjaman  dan/atau  Hibah  Luar Negeri Triwulan III 2017 . https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-
library/file_upload/koleksi/migrasi-data- publikasi/file/LKPPHLN/Laporan%20Kinerja%20Pelaksanaan%20Pinjaman%20
Dan%20Atau%20Hibah%20Luar%20Negeri%20Edisi%20TW%20III%20Tahun %202017.pdf
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas).  (2019). Laporan  kinerja  pelaksanaan  pinjaman  dan/hibah luar  negeri,  Triwulan  I  Tahun  2019. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e- library/file_upload/koleksi/migrasi-data- publikasi/file/LKPPHLN/Buku%20I%20LKP- PHLN%20TW%20I%20TA%202019.pdf
Kementerian  Perencanaan  Pembangunan  Nasional/  Badan  Perencanaan  Pembangunan Nasional  (Bappenas).  (2020). Laporan  Kinerja  Pelaksanaan  Pinjaman  dan/atau Hibah Luar Negeri; Edisi Triwulan IV 2020. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data- publikasi/file/LKPPHLN/Laporan%20Kinerja%20Pelaksanaan%20Pinjaman%20 dan%20atau%20Hibah%20Luar%20Negeri%20- %20Triwulan%20IV%202020.pdf
Kementerian  Perhubungan  Republik.  (2020,  December  20). Mulai  Beroperasi, Pelabuhan  Patimban  Langsung  Layani  Ekspor  Perdana .  Diambil  dari https://dephub.go.id/post/read/mulai-beroperasi,-pelabuhan-patimban-langsung- layani-ekspor-perdana
Kikuchi, T., & Unzaki, S. (2019). Front Matter. In Japanese Infrastructure Investment in Southeast Asia. S. Rajaratnam School of International Studies. http://www.jstor.org/stable/resrep20020.1
Lee, D., & Hocking, B. (2018). Economic Diplomacy (Vol. 1). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.384
Masuo, C. T. (2020). Japan’s Global Diplomacy to China’s Belt and Road Initiative. In A. Lukin (Ed.), The ``Roads’’ and ``Belts’’ of Eurasia (pp. 169–191). Singapura: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0856-1_7 METI Japan. (2021). Japanese Government Supporting Tools for Energy Infrastructure in the Indo-Pacific (Toolkit. Ministry of Economy, Trade and Industry Agency for Natural Resources and Energy. https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/jucep/data/toolkit.pdf Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013a, January 18). Prime Minister Abe’s Visit to Southeast Asia (Overview and Evaluation ). Diambil dari
https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv_1301/overview.html
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015, May 21). Announcement of “Partnership for Quality  Infrastructure :  Investment  for  Asia’s  Future.” Diambil  dari https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page18_000076.html
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016, May 27). G-7 Ise-Shima Summit: Overview of the Outreach Meeting . Diambil dari https://www.mofa.go.jp/ecm/ec/page4e_000457.html#section19 Ministry of
Foreign  Affairs  of  Japan.  (2020).  Eighth  Regional  Comprehensive  Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting.
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2020, August 25). Eighth Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting . Diambil dari https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002884.html
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  Japan.  (2023a). Japan-Indonesia  Relations  (Archives).
Diambil dari https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/archives.html
Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023b). New Plan for a “Freen and Open Indo- Pacific (FOIP)” Items of Cooperation. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/files/100478784.pdf
MLIT Japan. (2017). White Paper on Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism in Japan 2017 . Diambil dari https://www.mlit.go.jp/en/statistics/white-paper-mlit-
2017.html
MOFA Japan. (2013a). Diplomatic Bluebook 2013.
https://www.mofa.go.jp/files/000019036.pdf
MOFA  Japan.  (2013b,  October  7). Japan-Indonesia  Summit  Meeting. Diambil  dari https://www.mofa.go.jp/region/page23e_000005.html
MOFA  Japan.  (2013c,  December  13). Japan-Indonesia  Summit  Meeting. Diambil  dari https://www.mofa.go.jp/region/page22e_000050.html
MOFA Japan. (2014, August 12). Foreign Minister Kishida’s Visit to Indonesia. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page22e_000489.html MOFA  Japan.  (2015,  April  22). Japan-Indonesia  Summit  Meeting .  Diambil  dari https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page4e_000240.html
MOFA  Japan.  (2017a). Japan’s  Foreign  Policy  to  Promote  National  and  Worldwide Interests.
https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2017/html/chapter3/c030302.html
MOFA  Japan.  (2017b,  January  15). Japan-Indonesia  Summit  Meeting. Diambil  dari https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page4e_000576.html
MOFA  Japan.  (2017c,  November  12). Japan-Indonesia  Summit  Meeting . Diambil  dari https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page3e_000782.html
MOFA Japan. (2020, August 25). Eighth Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting . Diambil dari
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002884.html
MOFA  Japan.  (2021 ). Japan’s Economic Diplomacy to Promote National and Global Interests . Diambil dari https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021/en_html/chapter3/c030302.ht ml
Naray,  O.  (2008). Commercial  Diplomacy:  A  Conceptual  Overview .  Diambil  dari https://www.researchgate.net/publication/255601282_Commercial_Diplomacy_A _Conceptual_Overview
Naray, O., & Bezençon, V. (2017). Management and Business Research on Commercial Diplomacy:  Examining  Trends  and  Themes. The  International  Trade  Journal , 31(4), 332–359. https://doi.org/10.1080/08853908.2017.1291379 New York Times. (2013, May 17). Abe Unveils Plan for Exports and Investment . Diambil dari https://www.nytimes.com/2013/05/18/business/global/abe-unveils-strategy- of-exports-and-investment.html
OECD. (2017). OECD Economic Outlook: Japan. https://doi.org/10.1787/eco_outlook- v2017-2-29-en
OECD.
(2019). OECD Economic Surveys: Japan 2019. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/fd63f374-en. Official  Website  of  the  Prime  Minister  of  Japan  and  His  Cabinet.  (2013a). Japan Revitalization Strategy -JAPAN is BACK. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn_hon.pdf
Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2013b, January 28). Policy  Speech  by  Prime  Minister  Shinzo  Abe  to  the  183rd  Session  of  the  Diet . Diambil dari https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201301/28syosin_e.html Official  Website  of  the  Prime  Minister  of  Japan  and  His  Cabinet.  (2013c,  October  7).
Keynote Address by Prime Minister Shinzo Abe at the APEC CEO Summit 2013 . Diambil dari https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201310/07koen_e.html Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2014, June 14). Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 186th Session of the Diet . Diambil dari https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201401/24siseihousin_e.html
Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2019). Follow-up on the Growth Strategy. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2019en.pdf
Okano-Heijmans,  M.  (2011).  Conceptualizing  economic  diplomacy:the  crossroads  of international relations, economics, IPE and diplomatic studies. The Hague Journal of Diplomacy , 6(1–2), 7–36. https://doi.org/10.1163/187119111X566742
Okano-Heijmans, M. (2013). Economic Diplomacy Japan and the Balance of National Interests (J. Mellisen, Ed.). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
Okano-Heijmans, M. (2016). Economic Diplomacy. In C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp (Eds.), The Sage Handbook of Diplomacy (pp. 552–563). London: SAGE Publications.
Ostrander,  I.  &  Rider,  T.  J.  (2019).  Presidents  Abroad:  The  Politics  of  Personal Diplomacy. Political Research Quarterly , 72(4), 835-848. Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2014, June 24). Japan Revitalization Strategy – Revised  in  2014:  Japan’s  Challenge  for  the  Future .  Diambil  dari https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbunEN.pdf
Penta-Ocean Construction Co., Ltd. (2018, July 17). Award of Construction Contract for Large-Scale  Port  Construction  in  Indonesia. Diambil  dari https://www.penta- ocean.co.jp/english/updates/2018/180717.html
Putri,  S.  Y.  (2020).  Diplomasi  Komersial  Jepang  ke  Indonesia  Melalui  Perusahaan Multinasional Jepang di Indonesia. Jurnal PIR, 4(2), 151–165.
PwC  Indonesia.  (2016). Indonesian  Infrastructure  Stable  foundations  for  growth. https://www.pwc.com/id/en/cpi/asset/new-version/indonesian-infrastructure- stable-foundations-for-growth.pdf
PwC  Singapore.  (2017). Understanding  infrastructure  opportunities  in  ASEAN. https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/cpi-mas-1-infrastructure- opporuntities-in-asean-201709.pdf
Raco, C. R. S. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan . Jakarta: Grasindo.
Sabaruddin,  S.  S.  (2017).  Grand  Design  Diplomasi  Ekonomi  Indonesia:  Sebuah Pendekatan  Indeks  Diplomasi  Ekonomi. Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional , 12(1),
69–90. https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasiona/article/vi ew/2545 Sakurai,  T. (2007). JETRO and Japan’s Postwar Export Promotion System: Messages for Latin American Export Promotion Agencies.
https://doi.org/10.20561/00038035
Sekretaris  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2015,  March  22). Disambut  Udara  Dingin, Presiden  Jokowi  Tiba  di  Tokyo  Untuk  Kunjungan  Kenegaraan. Diambil  dari
https://setkab.go.id/disambut-udara-dingin-presiden-jokowi-tiba-di-tokyo-untuk- kunjungan-kenegaraan/
Solís, M., & Urata, S. (2018). Abenomics and Japan’s Trade Policy in a New Era. Asian Economic Policy Review , 13(1), 106–123 . https://doi.org/10.1111/aepr.12205 Sulaiman, Y. (2023). Japan-Indonesia Relations: Counterbalancing Power Play and the Role of Japan. In Srabani Roy Choudhury (Ed.) Japan and Its Partners in the Indo-Pacific: Engagements and Alignment. New York: Routledge.
Suzuki,  S.  (2021).  Economic  statecraft,  interdependence,  and  Sino-Japanese  ‘rivalry.’
The Pacific Review , 35(5), 1–21. https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1941209
The  Jakarta  Post.  (2017,  November  14).  Japan  signs  Rp.  14,2t  loan  agreement  for
Patimban port project. The Jakarta Post. Diambil dari
https://www.thejakartapost.com/news/2017/11/14/japan-signs-rp-14-2t-loan- agreement-for-patimban-port-project.html
The  World  Bank.  (2019). World  Gross  Domestic  Product  2019. Diambil  dari https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_des c=true
Wakatabe, M.  (2015). Japan’s Great Stagnation and Abenomics . New  York: Palgrave Macmillan.
Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6 th Eds.).
Thousand Oaks, CA: Sage.
Yoshimatsu,  H.  (2018).  New  Dynamics  in  Sino-Japanese  Rivalry:  Sustaining Infrastructure  Development  in  Asia. Journal  of  Contemporary  China ,  27(113), 719–734. https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1458059
Yoshimatsu, H. (2021). Japan’s Asian Diplomacy: Power Transition, Domestic Politics, and  Diffusion  of  Ideas (M.  Beeson,  Ed.).  Singapura:  Palgrave  Macmillan Singapore. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-8338-4
Yohsino, N. & Taghizadeh-Hesary, F. (2015). Causes and Remedies for Japan’s Long- Lasting  Recession:  Lessons  for  the  People’s  Republic  of  China. ADB  Working Paper 554 . Tokyo: Asian Development Bank Institute.
Zhao,  H.  (2018).  China–japan  compete  for  infrastructure  investment  in  southeast  asia: Geopolitical  rivalry  or  healthy  competition? Journal  of  Contemporary  China , 28(118), 558–574. https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1557946