## Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
Ade Rahma Sari 1) ; Muhammad Arifin Nasution 2)
1,2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universtias Sumatera Utara Email: 1) aderahmasari03@gmail.com

## PENDAHULUAN
Perencanaan  pembangunan  daerah  pada  dasarnya  adalah  bersifat  multidispliner  karena cakupannya yang luas meliputi: aspek geografis, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan fisik. Perencanaan  ini  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  yang  mendefinisikan bahwasannya: Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah ( top-down ) dan bawah-atas ( bottom-up ).  Ada 3 (tiga) alasan utama mengapa perencanaan pembangunan masih tetap banyak digunakan yaitu: pertama, karena mekanisme pasar belum berjalan secara sempurna ( market failure ), maka kondisi masyarakat masih sangat banyak yang terbelakang tingkat pendidikannya menyebabkan mereka belum mampu bersaing dengan golongan yang  sudah  mapan.  Kedua,  karena  adanya  ketidakpastian  masa  yang  akan  datang  sehingga  perlu disusun  perencanaan  pembangunan  untuk  mengantisipasi  kemungkinan  situasi  buruk  yang  mungkin timbul di kemudian hari. Ketiga, untuk dapat memberikan arahan dan koordinasi yang lebih baik terhadap para  pelaku  pembangunan,  baik  di  kalangan  pemerintahan,  swasta  maupun  masyarakat  secara keseluruhan,  sehingga  dalam  jangka  panjang  akan  terwujud  proses  pembangunan  yang  terpadu, bersinergi dan saling menunjang satu sama lainnya. (Sjafrizal, 2019:6).
Pentingnya  proses  perencanaan  pembangunan  daerah  ini  menandakan  setiap  daerah  dituntut untuk  dapat  menimalisir  kesalahan-kesalahan  yang  akan  terjadi  dalam  proses  pembangunan,  sehingga diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Salah satu aspek penting  bagi keberhasilan perencanaan pembangunan daerah adalah terdapatnya badan atau satuan kerja yang baik, maka  dari  itu  dibentuklah  suatu  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA).  Badan Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Provinsi  Sumatera  Utara  dituntut  kemampuannya

## ARTICLE HISTORY
Received [31 Oktober 2022] Revised [21 November 2022] Accepted [13 Desember 2022]

## ABSTRAK
Program  prioritas  pembangunan-2  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2019-2023,  yaitu peningkatan  dan  pemenuhan  akses  pendidikan.  Evaluasi  program  prioritas pembangunan  bidang  pendidikan  Provinsi  Sumatera  Utara  ditujukan  untuk  mengetahui realisasi  capaian  program,  untuk  mengetahui  faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan program, untuk mengetahui evaluasi program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi  Sumatera  Utara.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang diperoleh  kemudian  di  analisis  dengan  menelaah  seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan yang  didukung  oleh  hasil  wawancara  dengan  pendekatan  teori  evaluasi  CIPP  oleh Daniel  Stufflebeam  (1966),  yaitu  konteks,  masukan,  proses,  hasil.  Hasil  penelitian  ini belum  berjalan  dengan  baik.  Hal  tersebut  disebabkan  terjadinya  refocusing  APBD Provinsi  Sumatera  Utara  untuk  pembangunan  unit  sekolah  baru  di  tahun  2020, keterbatasan  jumlah  guru  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas,  keterbatasan  jumlah beasiswa  dari  Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Utara,  dan  masih  kurangnya  sinkronisasi antar OPD dalam pelaksanaan program prioritas.

## ABSTRACT
North  Sumatra  Province-2  priority  development  programs  for  2019-2023,  namely increasing  and  fulfilling  access  to  education.  Evaluation  of  priority  development programs  in  the  education  sector  of  North  Sumatra  Province  is  aimed  at  knowing  the realization  of  program  achievements,  to  find  out  the  inhibiting  factors  in  program implementation,  to  determine  the  evaluation  of  development  priority  programs  in  the education  sector  of  North  Sumatra  Province.  The  research  method  used  is  descriptive qualitative.  Data  collection  techniques  were  carried  out  by  interviews  and documentation.  The  data  obtained  is  then  analyzed  by  examining  all  the  data  that  has been collected which is supported by the results of interviews with the CIPP theoretical approach by Stufflebeam (1966), namely context, input, process, results. The results of this  study  have  not  gone  well.  This  is  due  to  the  refocusing  of  the  North  Sumatra Province APBD for the construction  of new school units  in 2020, the limited number of teachers both in quality and quantity, the limited number of scholarships from the North Sumatra  Provincial  Government,  and  the  lack  of  synchronization  between  OPDs  in implementing priority programs..

## KEYWORDS
Evaluasi, Evaluasi Program, Prioritas Pembangunan
This is an open access article under the CC –BY-SA license
untuk  menjalankan  fungsi  koordinasi  perencanaan  pembangunan  daerah  dengan  seluruh  OPD  dalam jajaran  Pemerintahan  Provinsi  Sumatera  Utara,  guna  terwujudnya  sistem  perencanaan  pembangunan yang  baru  bersifat  menyeluruh,  terpadu,  sistematik  dan  tanggap  terhadap  perubahan  zaman  serta pelaksanaan  pembangunan  secara  serasi,  terpadu  dan  sinergi.  Fungsi  Koordinasi  oleh  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dilakukan dalam hal koordinasi penyusunan dokumen perencanaan.  Koordinasi  yang  dilakukan  adalah  koordinasi  penyusunan  rencana  yang  memuat kebijakan,  program  dan  kegiatan  terkait  pelaksanaan  pembangunan  daerah  lima  tahun  kedepan  yang disebut  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun 2019-2023.
Penulis  melihat  5  sasaran  prioritas  pembangunan  Provinsi  Sumatera  Utara  Tahun  2019-2023, ialah  Prioritas  Pembangunan-1:  Peningkatan  kesempatan  kerja  dan  berusaha  melalui  penyediaan lapangan  kerja;  Prioritas  Pembangunan-2:  Peningkatan  dan  pemenuhan  akses  pendidikan;  Prioritas Pembangunan-3:  Pembangunan  infrastruktur  yang  baik  dan  berwawasan  lingkungan;  Prioritas Pembangunan-4:  Penyediaan  layanan  kesehatan  yang  berkualitas;  Prioritas  Pembangunan-5: Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.
Kelima sasaran prioritas pembangunan tersebut, diimplementasikan ke dalam berbagai program yang  bersifat  menyentuh  langsung  kepentingan  publik,  bersifat  monumental,  lintas  urusan,  berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas pada masyarakat. Secara khusus, penelitian  ini  hanya  memfokuskan  pada  prioritas  pembangunan-2  yaitu  peningkatan  dan  pemenuhan akses pendidikan.

## LANDASAN TEORI
Penulis  menemukan  bahwa  isu-isu  strategis  pada  program  prioritas  pembangunan-2  Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, ialah: 1) Rendahnya kualitas dan kompetensi guru, gaji guru honorer belum  sesuai  standar,  dan  belum  meratanya  distribusi  guru;  2)  Masih  rendahnya  tingkat  partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah dan yang melanjutkan ke perguruan tinggi; 3) Belum adanya link  and  match  antara  sekolah  menengah  kejuruan  dan industri  usaha;  4) Terbatasnya  tenaga  pendidik dan sarana prasarana fasilitas Sekolah Berkebutuhan Khusus/Sekolah Luar Biasa.
Teori  yang  penulis  gunakan  sebagai  pemandu  ialah  teori  evaluasi  CIPP  dari  Stufflebeam. Evaluasi  merupakan  kerangka  komprehensif  untuk  mengarahkan  pelaksana  evaluasi  formatif  dan evaluasi  sumatif  terhadap  objek  program,  proyek,  personalia,  produk,  institusi  dan  sistem.  Stufflebeam (2003:12).  Terkait  dengan  evaluasi  program  prioritas  pembangunan  Provinsi  Sumatera  Utara,  penulis menemukan  permasalahan  seperti  masih  rendahnya  pelayanan  pendidikan  di  Sumatera  Utara  yang ditunjukan dengan angka partisipasi sekolah yang paling rendah di Provinsi Sumatera Utara yaitu pada kelompok  usia  19-24  tahun  atau  pada  jenjang  perguruan  tinggi.  Selain  peningkatan  pelayanan pendidikan hal lain yang harus dituntaskan adalah peningkatan kualitas tenaga pengajar, dimana kondisi saat  ini  belum  meratanya  ketersediaan  guru  terutama  guru  di  daerah  terpencil,  serta  nilai  rata-rata  uji kompetensi guru masih relatif rendah.
Penulis  juga  menemukan  permasalahan  lain,  yaitu  belum  sinergisnya  pembagian  tata  kelola pendidikan  antara  pemerintah  provinsi  dan  kabupaten/kota  terkait  dengan  kewenangan,  masih rendahnya  mutu  dan  kualitas  pendidikan,  tata  kelola  pendidikan  belum  sesuai  dengan  kebutuhan  dan tuntutan dalam peningkatan daya saing seperti masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang  sesuai  dengan  standar  nasional  perpustakaan,  baik  sarana  prasarananya,  koleksi,  SDM  maupun aspek-aspek  perpustakaan  lainnya,  belum  terintegrasinya  layanan  perpustakaan  sekolah  dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi melalui program perpustakaan keliling, belum ada regulasi yang mengatur tentang pengelola perpustakaan sekolah untuk bekerja sama dengan  komunitas  literasi  seperti  forum  perpustakaan  desa/kelurahan  atau  forum  perpustakaan  taman bacaan masyarakat.
Pengendalian dan evaluasi  perencanaan  pembangunan  daerah  penting  dilakukan  karena  untuk melihat  suatu  proses  pemantauan  dan  supervisi  dalam  penyusunan  dan  pelaksanaan  kebijakan pembangunan,  serta  menilai  hasil  realisasi  kinerja  dan  keuangan  untuk  memastikan  tercapainya  target secara  ekonomis,  efisien,  dan  efektif.  Proses  dan  mekanisme  perencanaan  pembangunan  daerah kabupaten/kota  memang  patut  mendapat  perhatian.  Sebab  kedepan,  perencanaan  pembangunan  tidak hanya berorientasi pada output , akan tetapi juga berorientasi pada process dan outcome .
Penulis  menggunakan  bentuk  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif,  di  mana penelitian  kualitatif  merupakan  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode alamiah.  Moleong  (2017:6).  Dengan  demikian,  penelitian  ini  akan  menjelaskan  gambaran  realitas  dari masalah yang akan dielaborasi oleh penulis dengan menggunakan data-data yang ada. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera  Utara  dan  di  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Sumatera  Utara.  Adapun  teknik  pengumpulan  data, penulis  menggunakan  metode  wawancara  dan  dokumentasi.  Sementara  untuk  informasi  yang  akurat, penulis menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Adapun kriteria informan  penulis  ialah  Kepala  Bidang  Pengendalian  dan  Evaluasi  Perencanaan  Pembangunan,  Kepala Sub  Bidang  Pengendalian  dan  evaluasi  Perencanaan  Pembangunan,  Sekretaris  Dinas  Pendidikan, Kepala  Sub  Bagian  Program  dan  Tugas  Pembantuan,  Ketua  Komisi  A  DPRD,  Dewan  Pendidikan Provinsi,  Tenaga  Ahli  Evaluasi  RPJMD.  Setelah  informasi  dikumpulkan,  maka  penulis  akan  melakukan analisis data deskriptif kualitatif di mana jenis data dalam berbentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang  sifatnya  bukan  angka.  Sementara  untuk  teknik  keabsahan  data,  penulis  menggunakan  triangulasi data  dan  triangulasi  teori,  dengan  melakukan  pengecekan  data  yang  telah  diperoleh  melalui  beberapa sumber  yang  selanjutnya  dideskripsikan  dan  dikategorisasikan,  kemudian  membandingkan  data  hasil wawancara dan dokumentasi sehingga memperoleh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Program prioritas pembangunan bidang peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan Provinsi Sumatera  Utara  pada  dasarnya  adalah  sebuah  program  yang  dibuat  dalam  upaya  peningkatan  kualitas pendidikan masyarakat daerah dengan menekankan pada sepuluh (10) indikator program prioritas yang telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Sumatera  Utara  terhitung  dari  tahun  2020.  Dalam menjalankan  program  prioritas  pembangunan  daerah  di  bidang  pendidikan,  strategi,  kebijakan,  serta kegiatan  yang  dilakukan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  masyarakat  yang  ada  di  Provinsi  Sumatera Utara.
Tabel  1.  Capaian  indikator  Prioritas  Pembangunan  Bidang  Peningkatan  dan  Pemenuhan  Akses Pendidikan Tahun 2020
Indikator Target 2020 Realisasi 2020 Capaian Angka Melek Huruf 99,38 99 99.80% Rata-rata Lama Sekolah 9,97 9,5 97.18% Harapan Lama Sekolah 13,81 13,4 97.64% APK SM Sederajat 98,14 97,8 99.65% APM SM Sederajat 73,19 72,3 99.19% Nilai Rata-rata Ujian Nasional SM Sederajat - - Ditiadakan Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4 97 97 100.42% Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi 57,4 54,7 94.92% Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4 94,72 94,72 99.88% Persentase Guru SMK bersertifikasi 43,4 43 96.22%
Sumber: Hasil Mid Term Review RPJMDSU Tahun 2020
Berdasarkan  tabel  di  atas,  maka  dapat  dijelaskan  bahwa  capaian  indikator  kinerja  kunci  (IKK) pada Dinas Pendidikan menunjukkan hanya ada 1 indikator atau 10 persen yang telah mencapai target dan  terdapat  9  indikator  atau  90  persen  yang  belum  tercapai  target  sesuai  dengan  RPJMD.  Indikator yang  tercapai  adalah  persentase  guru  SMA/LB  berkualifikasi  akademik  S1/D4.  Namun  hal  ini  tidak berbanding lurus dengan peningktan jumlah guru sehingga tidak dapat menutupi kebutuhan jumlah guru pada  tingkat  SMA/SMK  di  Sumatera  Utara.  Semestinya  disamping  peningkatan  kualifikasi  guru  maka harus  di  selaraskan  dengan  pertumbuhan  kebutuhannya.  Indikator  ini  ditetapkan  sebesar  97,  ini merupakan  target  yang  optimis  dan  dapat  ditingkatkan  untuk  mendapatkan  kesesuaian  kualifikasi akademik guru sebagai bukti tercapainya target RPJMD.
Penulis  melihat  bahwa  indikator  nilai  rata-rata  ujian  nasional  untuk  tingkat  SM  sederajat  perlu direvisi  menjadi  tingkat  kelulusan  siswa  karena  pemerintah  pusat  telah  merubah  sistem  ujian  nasional.
Faktor  penghambat  lainnya  adalah  kurangnya  sinkronisasi  program  dinas  pendidikan  provinsi  yang semestinya  menjadi  perhatian  bagi  pemerintah  Kabupaten/kota  agar  memberikan  kontribusi  dalam pencapaian  IKK  maupun  IKU  Gubernur.  Berdasarkan  Indikator  pada  OPD  dinas  Pendidikan  terdapat  2 indikator  yang  berhubungan  langsung  yaitu  kualifikasi  akademik  guru  dengan  APK  SM  Sederajat  yang menunjukkan bahwa masih belum berkontribusi secara signifikan terhadap capaian IKU gubernur.
Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) gubernur Sumatera Utara pada sektor pendidikan adalah angka  rata-rata  lama  sekolah  yang  mana  pada  provinsi  Sumatera  Utara  tahun  2020  terdapat  sebesar 9,54  dengan  tingkat  capaian  rata-rata  sebesar  99,17%.  Angka  ini  menunjukkan  bahwa  belum  tercapai dan  masih  terdapat  selisih  sebesar  0,83%.  Walaupun  belum  tercapai  namun  kinerja  pada  IKU  angka rata-rata lama  sekolah  capaiannya  cukup  signifikan  sehingga  dapat dikatakan bahwa  ketidaktercapaian yang dimaksud dibawah 1%. Namun masih perlu ditingkatkan. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah dikawasan Sumatra, angka rata-rata lama sekolah Sumatera Utara berada pada urutan ke- 4.
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengkaji  evaluasi  program  prioritas  pembangunan  bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Stufflebeam (1966) yang terdiri dari Context, Input, Process, Product.

## Context
Penulis melihat evaluasi context merupakan langkah pertama dalam penelitian model CIPP yang menjadi dasar dan berkaitan dengan latar belakang, tujuan program, serta strategi dan kebutuhan dalam pelaksanaan  program.  Stufflebeam,  Madaus,  &  Kellaghan,  2002:287)  menyebutkan  bahwa  evaluasi context menilai  kebutuhan,  masalah,  aset,  dan  kesempatan  dalam  definisi  lingkungan.  Kebutuhan termasuk  hal-hal  yang  diperlukan  atau  berguna  untuk  memenuhi  suatu  tujuan  yang  dipertahankan. Masalah  adalah  hambatan  untuk  mengatasi  dan  untuk  memenuhi  kebutuhan  yang  ditargetkan.  Aset meliputi  keahlian  dan  layanan,  biasanya  dapat  diakses  di  daerah-daerah  yang  dapat  digunakan  untuk membantu memenuhi tujuan yang ditargetkan.
Penulis  menemukan  bahwa  evaluasi context menjadi  salah  satu  penentu  untuk  melihat keefektifan  suatu  program.  Adapun  pelaksanaan  program  prioritas  pembangunan  bidang  peningkatan dan  pemenuhan  akses  pendidikan  dibentuk  atas  landasan  hukum  dari  Peraturan  Daerah  Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Selanjutnya,  penulis  melihat  terkait  pelaksanaan  program  bidang  peningkatan  dan  pemenuhan akses  pendidikan  ini  diarahkan  kepada:  1)  Pemberian  Beasiswa  untuk  peningkatan  kualitas  dan kompetensi guru; 2) Penambahan Gaji Guru Honorer;  3) Program Guru Lintas Sekolah (GLS) atau Guru Terbang untuk membantu mengatasi masalah kekurangan guru di daerah terpencil di Provinsi Sumatera Utara; 4) Beasiswa bagi lulusan SMA berprestasi dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi; 5) Mendorong pertisipasi BUMN/BUMD Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan dan  Peningkatan  Kualitas  Sarana  dan  Prasarana  Pendidikan  SMA  disetiap  kecamatan  menyesuaikan dengan  kebutuhan;  6)  Pembangunan  SMK  yang  relevan  dengan  kebutuhan  dan  potensi  unggulan daerah;  7)  Penguatan  dan  pengintegrasian  pendidikan  karakter  di  semua  mata  pelajaran/kurikulum dengan pengembangan nilai-nilai seperti nilai religius, bekerja keras, jujur, toleransi, dan disiplin terutama di  sekolah  menengah  di  Provinsi  Sumatera  Utara;  8)  Penguatan  tingkat  satuan  pendidikan  SMA/SMK yang  mampu  beradaptasi  dengan  perubahan  situasi  revolusi  industri  4.0.  Keseluruhan  program  yang dirancang  dan  telah  dituangkan  pada  RPJMD  Provinsi  Sumatera  Utara  tahum  2019-2023  harus  terus dikawal dan dievaluasi perjalanannya sehingga benar-benar dapat tercapai.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  di  Badan  Perencanaan Pembangunan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara,  dapat  diketahui  bahwa  dalam  pelaksanaan  program prioritas  pada  peningkatan  dan  pemenuhan  akses  pendidikan  Provinsi  Sumatera  Utara  masih  terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, hal tersebut terjadi karena adanya refocusing APBD Provinsi Sumatera Utara untuk pembangunan unit sekolah baru  di tahun 2020 sehingga tidak terjadi penambahan pada unit sekolah  baru,  kurangnya  sarana  dan  prasarana  yang  berkaitan  dengan  pelaksanaan  pembelajaran daring,  keterbatasan  jumlah  guru  baik  secara  kualitas  maupun  kuantitas,  dan  keterbatasan  jumlah beasiswa dari Pemerintah Provinsi Sumatera utara.

## Input
Dalam  menjelaskan  indikator  evaluasi input ,  penulis  menggunakan  pendapat  Stufflebeam, Madaus,  &  Kellaghan  (2002:291-292)  yang melihat input sebagai  masukan  untuk  membantu  menyusun suatu  program,  proyek,  atau  intervensi  lainnya  yang  digunakan  untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada penerima manfaat. Penulis melihat bahwa evaluasi input harus mengidentifikasi dan menilai pendekatan yang  relevan  dan  membantu  para  pengambil  keputusan  untuk  mempersiapkan  pendekatan  yang  dipilih untuk eksekusi.
Evaluasi terhadap masukan dilakukan untuk menilai masukan yang ada dalam program prioritas yang selama ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Tahun 2020 diantaranya  sumber  daya  manusia  sebagi  agen  pelaksana  program  dan  sumber  daya  teknologi  yang digunakan  dalam  keberhasilan  pencapaian  prioritas tersebut.  Selain itu,  masukan  dalam  suatu  program juga termasuk didalamnya sarana dan prasarana pendukung.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  dapat  diketahui  bahwa kolaborasi  antar  OPD  dalam  program  menjadi  salah  satu  pemicu  dari  keberhasilan  program  prioritas yang selama ini dijalankan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara khususnya pada Tahun 2020 karena yang sangat diperlukan dalam program ini adalah kolaborasi antar OPD yang harus terus terjaga dengan  baik  dan  tepat  sasaran  bagi  masyarakat.  Namun,  hal  tersebut  belum  terlaksana  sehingga, menyebabkan  faktor  penghambat  dalam  pencapaian  program  prioritas  bidang  pendidikan  Provinsi Sumatera Utara.
Penulis  juga  menemukan  bahwa  faktor  penghambat  yang  paling  utama  selama  pelaksanaan program  prioritas  adalah  kurangnya  koordinasi  antar  OPD  untuk  menyamakan  gerak  langkah  dalam perumusan  program  prioritas  dan  kurangnya  keselarasan  program  serta  kegiatan  yang  mengakibatkan rumusan-rumusan  di  dalam  program  prioritas  itu  belum  sinkron.  Kemudian,  pihak  OPD  masih Single fighter tidak  memahami  tupoksi  nya  terhadap  iku  dan  ikk  maka,  berakibat  forum  OPD  tidak  berjalan sehingga koordinasi, sinkronisasi menjadi hambatan dalam mencapai target, dan seharusnya bukan lagi koordinasi tetapi harus berkolaborasi, dan kolaborasi antar OPD itu lemah.
Penulis  menginterpretasi  bahwa  pencapaian  IKU  dan  IKK  harus  didukung  oleh  OPD  terkait, khususnya  target  kinerja  utama  dalam  hal  akses  pemerataan  pendidikan.  Hal  ini  tidak  saja  menjadi beban  dari  Dinas  Pendidikan  Provinsi  Sumatera  Utara  tapi  juga  bagian  terpenting  dari  OPD  lainnya, maka  dari  itu  perlu  dilakukan  kolaborasi  yang  lebih  baik  antar  OPD  maupun  dengan  perguruan  tinggi untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan di bidang pendidikan.

## Process
Stufflebeam,  Madaus,  &  Kellaghan  (2002:294)  menjelaskan  evaluasi process harus mendokumentasikan  dan  menganalisis  biaya  usaha,  kemudian  harus  melaporkan  bagaimana  proses pengamatan  dan  menilai  kualitas  peserta.  Penulis  melihat  bahwa process yang  dilakukan  adalah mengevaluasi  pelaksanaan  program  mulai  dari  perencanaan,  pelaksanaan  sampai  pada  pengawasan yang  dilakukan  selama  program  prioritas  yang  selama  ini  dijalankan  oleh  Dinas  Pendidikan  Provinsi Sumatera  Utara  khususnya  pada  Tahun  2020.  Selain  itu  perlu  juga  mengidentifikasi  hal  yang  menjadi hambatan  atau  masalah  dalam  program  sehingga  penulis  dapat  menganalisis lebih  dalam  pelaksanaan program prioritas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  yang  penulis  lakukan  dapat  diketahui  bahwa pelaksanaan  program  prioritas  pembangunan  bidang  pendidikan  Provinsi  Sumatera  Utara  di  evaluasi setiap  3  bulan  sekali  yang  dinamakan  Triwulan  1-4.  Hal  tersebut  dalam  pelaksanaan  program  prioritas sudah  dilaksanakan  tepat  waktu,  namun  masih  terdapat  kelemahan-kelemahan  dalam  pelaksanaan program,  diantaranya  yaitu:  kurangnya  sinkronisasi  antar  opd  dalam  pelaksanaan  program  prioritas tersebut,  terjadi  refocusing  APBD  untuk  pembangunan  unit  sekolah  baru  dikarenakan  adanya  pandemi Covid,  keterbatasan  jumlah  guru  tingkat  SMA/SMK  yang  berkualitas  dan  kuantitas;  pihak  opd  masih single  fighter tidak  memahami  tupoksi  nya  terhadap  IKU  dan  IKK,  kemudian  forum  opd  tidak  berjalan sehingga koordinasi, sinkronisasi menjadi hambatan dalam mencapai target.

## Product
Realisasi  hasil  pencapaian  program  prioritas  pembangunan  bidang  pendidikan  Provinsi Sumatera  Utara  di  tahun  2020  dapat  dilihat  dari  realisasi  pencapaian  dengan  Indikator  Kinerja  Kunci (IKK).  Jika  disesuaikan  dengan  teori  Stufflebeam,  Madaus,  &  Kellaghan  (2002:279)  evaluasi produt mengidentifikasi hasil yang diinginkan dan tidak diinginkan baik untuk membantu menjaga proses sesuai dengan trek dan menentukan efektivitas.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  dokumentasi,  penulis  menemukan  bahwa  realisasi  capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara hanya  ada  1  indikator  atau  10  persen  yang  telah  mencapai  target  yaitu  persentase  guru  SMA/LB berkualifikasi  S1/D4.  Untuk  realisasi  capaian  Indikator  Kinerja  Utama  (IKU)  pada  sektor  pendidikan adalah  angka  rata-rata  lama  sekolah  yang  mana  pada  tahun  2019  terdapat  9,45%  dan  di  tahun  2020 terdapat 9,54% dengan tingkat capaian rata-rata sebesar 99,17%. Angka ini menunjukkan bahwa belum tercapai.  Walaupun  belum  tercapai  dan  masih  terdapat  selisih  0,83%  namun  kinerja  pada  IKU  angka rata-rata  lama  sekolah  capaian  nya  cukup  signifikan,  namun  masih  perlu  ditingkatkan;  Belum  berjalan sepenuhnya  dan  berdasarkan  hasil  evaluasi  tersebut  ada  penyesuaian  program-program  di  dalam RPJMD  yang  harus  sama  dengan  perubahan  RPJMD  itu  sendiri  termasuk  perubahan  pada  indikator
kinerja  utama  dan  perubahan  pada  indikator  kinerja  khusus  yang  telah  disesuaikan.  Berdasarkan  hal tersebut  dapat  diketahui  bahwa  realisasi  program  prioritas  pembangunan  bidang  pendidikan  yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan OPD terkait sudah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  Badan  Perencanaan  Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengenai evaluasi program prioritas pembangunan bidang pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 belum sepenuhnya  mencapai  tujuan  program  dikarenakan  terdapat  beberapa  permasalahan  dalam  hasil  tim monitoring dan evaluasi. Hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya refocusing APBD untuk pembangunan unit sekolah baru, sehingga tidak terjadi penambahan pada unit sekolah baru, keterbatasan jumlah guru secara  kualitas  maupun  kuantitas,  keterbatasan  jumlah  beasiswa  dari  pemerintah  Provinsi  Sumatera Utara.  Kemudian,  pelaksanaan  program  prioritas  masih  belum  sesuai  dengan  dokumen  perencanaan yang  telah  dibuat.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  kurangnya  sinkronisasi  program  OPD  (Organisasi Perangkat Daerah)  terkait daya dukung pencapaian IKU Gubernur di bidang prioritas pendidikan, namun hal tersebut tidak menjadikan program diberhentikan, tetapi akan terus dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Moleong, L. J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Sumatera  Utara  Nomor  5  Tahun  2019  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Sari, Ade Rahma. 2022. Evaluasi Program Prioritas Pembangunan Bidang Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Skripsi FISIP USU.
Sjafrizal.  2019. Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
Stufflebeam, D., & McKee, B. 2003. The CIPP Model for Evaluation.  Paper presented at the 2003 Annual Conference of the Oregon Program Evaluation Network (OPEN).
Stufflebeam,  Daniel  L.  2002. “The  CIPP  Model  for  Evaluation”.  Evaluation  in  Education  and  Human Service, Boston: Kluwer Academic Publisher.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional