Volume 4, No 2, September 2017 (187-196)
Online: http://journal.uny.ac.id/index.php/hsjpi

## IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DEMOKRATIS MELALUI PEMBELAJARAN PPKN PADA SISWA KELAS XII
Endrise Septina Rawanoko * 1 , Wuri Wuryandani 1
1 Universitas Negeri Yogyakarta
1 Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia
* Corresponding Author. Email: endriseseptina@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pendidikan karakter demokratis pada siswa  di  SMAN  1  Kesamben  Kabupaten  Jombang  melalui  pembelajaran  PPKn.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  deskriptif.  Teknik  pengumpulan  data menggunakan  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Observasi  digunakan  oleh  peneliti  untuk memperoleh data saat proses pembelajaran berlangsung. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk memperoleh  data  dari  guru  dan  siswa  di  SMA  Negeri  1  Kesamben  Kabupaten  Jombang.  Data dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa perangkat pembelajaran yang dimiliki guru yaitu RPP. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi teknik (observasi, wawancara, dan dokumentasi) dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian  data,  dan  verifikasi  data.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  nilai  karakter demokratis di masukkan guru melalui mata pelajaran PPKn dengan menggunakan metode diskusi. Sedangkan evaluasi dari penanaman karakter demokratis dilakukan dengan evaluasi tertulis dan tidak tertulis untuk melihat moral knowing, moral feeling, and moral action . Kata Kunci: pendidikan karakter demokratis, pembelajaran PPKn

## THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC CHARACTER EDUCATION THROUGH PANCASILA AND CIVIC IN GRADE XII

## Abstract
This research was aimed to explain the implementation of a democratic character education through  Pancasila  and civics  in  grade  XII  students  of  senior  high  school.  This was  a  descriptive qualitative  study.  The  research  data  were  collected  through  observation,  interview  and documentation. The observation was used to obtain data during the learning process. Interview was used  to  obtain  data  from  the  teacher  and  students  in  Senior  High  School  in  Kesamben  Jombang Regency. The document used as information research way a set of lesson plan. Data validity of this research  was  obtained  through  triangulations  technique  (observation,  interview,  and documentation)  and  data  theory  verification.  Data  analyses  used  were  data  reduction,  data presentation, and data verification. This research showed that the implementation of a democratic character education through the Pancasila and civics in grade XII students of senior high school could be applied well using a discussion learning method. The evaluation for character democratic used written evaluation and non test evaluation for know a moral knowing, moral feeling, and moral action.
Keywords: democratic character education, Pancasila and civic learning

## 188 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS

## Pendahuluan
Pendidikan  karakter  saat  ini  dibutuh- kan  untuk  meminimalisir  kemerosotan  moral anak didik. Pendidikan yang ada di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan dan masih jauh dari  apa  yang  dicita-citakan  oleh  Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 (Presiden Republik Indonesi, 2003) ten- tang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pendi- dikan  diselenggarakan  secara  demokratis  dan berkeadilan  serta  tidak  diskriminatif  dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai ke- agamaan,  nilai  kultural,  dan  kemajemukan bangsa.  Kemerosotan  moral  anak  didik  dapat dilihat  dari  fenomena  tawuran  antarpelajar yang  semakin  hari  semakin  marak,  dan  peri- laku anarkisme yang semakin memecah belah Indonesia.
Merubah  karakter  anak  didik  mem- butuhkan  pembiasaan  yang  secara  terus  me- nerus untuk mengoptimalkan hasil pendidikan karakter.  Pendidikan  karakter  tidak  terbentuk secara  instan  melainkan  melalui  proses  yang panjang, untuk menghasilkan sikap yang posi- tif dibutuhkan pembiasaan. Pembiasaan untuk berbuat baik, pembiasaan untuk berlaku jujur, pembiasaan  untuk  bersikap  sopan,  dan  lain sebagainya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari  baik  di  sekolah  maupun  di  ling- kungan masyarakat.
Anarkisme  yang  semakin  marak  ter- jadi  akibat  kurangnya  implementasi  karakter demokratis.  Seharusnya  hal  ini  dapat  dimini- malisir  oleh  pihak  sekolah  melalui  pembel- ajaran PPKn untuk mengimplementasikan ka- rakter  demokratis  sehingga  dapat  membekali siswa-siswi di SMA muatan karakter yang po- sitif. Pendidikan karakter demokratis bagi sis- wa sangat dibutuhkan, karena muatan karakter demokratis merupakan suatu cara berpikir dan bertindak memiliki kedudukan yang sama an- tara hak dan kewajiban. Kivisto & Faist (2007, p. 51) dalam bukunya Citizenship: Theory, and Transnasional  Prospects menyatakan  bahwa “ The citizen in modern democracies has a right to  participate  political  decision  making. Ber- dasarkan pada teori tersebut warganegara pada demokrasi  modern  memiliki  hak  untuk  mem- buat keputusan pada partisipasi politik. Demo- krasi pada saat ini meletakkan partisipasi war- ga negara pada konten sebagai hak warga ne- gara bukan kewajiban warga negara, sehingga dengan  demikian  negara  harus  bekerja  lebih
giat  untuk  membuat  warga  negara  turut  ber- partisipasi dalam demokrasi.
Pendidikan  karakter  di  lingkungan sekolah dapat diintegrasikan dalam proses bel- ajar mengajar pada setiap mata pelajaran. Mu- atan  pendidikan  karakter  dapat  disesuaikan pada mata pelajaran. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  (PPKn)  merupakan  mata pelajaran yang paling berkompeten untuk me- nyampaikan karakter demokratis, karena  ma- teri  pembelajaran  yang  berkaitan  dengan  nor- ma  atau  nilai-nilai  pada  setiap  mata  pelajaran perlu  dikembangkan  dan  dikaitkan  dengan konteks  kehidupan  sehari-hari  sehingga  lebih mudah dipraktekkan (Kurniawan, 2013, p. 47).
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarga- negaraan  (PPKn)  di  sekolah  dipandang  dapat menjadi  wahana  pembentuk  karakter  demo- kratis. Perilaku demokrasi di Indonesia masih banyak  disalah  artikan  oleh  mayoritas  warga negara Indonesia. Demokrasi masih banyak di- pahami  sebagai  kebebasan  tanpa  batas  dalam bertindak dan berekspesi tanpa menghiraukan hak-hak asasi orang lain. Sebagai sebuah bang- sa  yang  didirikan  dengan  modal  persamaan nasib  serta  cita-cita  yang  bersendikan  pada nilai-nilai  luhur  yang  terkristralkan  ke  dalam dasar negara Pancasila, demokrasi dapat men- jadi pilar penjaga karakter Indonesia yang ter- diri dari berbagai macam suku bangsa dan ba- hasa (Ubaidillah & Rozak, 2015, p. 8).
Demokrasi  merupakan  sistem  peme- rintahan  dengan  rakyat  bebas  menentukan  pi- lihannya dan bebas menyuarakan pendapatnya. (Robinson, 1996, p. 623) menjelaskan: “ Since democracy is  a  universal aspiration and  the claim  to  promote  it has  mass  appeal, "demo- cracy  promotion"  has  a  crucial  ideological dimension ”. Demokrasi adalah aspirasi univer- sal dan tuntutan untuk mempromosikannya me- miliki daya tarik massa (masyarakat), promosi demokrasi sebagai dimensi ideologis yang pen- ting.  Berdasarkan pada  teori  Robinson  bahwa demokrasi  adalah  suatu  aspirasi  masyarakat dan  merupakan  alat  politik  untuk  menarik massa (masyarakat) pada suatu Pemilu.
Demokrasi  di  Indonesia  sudah  men- jadi  pilihan  yang  tepat,  dibandingkan  dengan sistem lainnya. Namun, demokrasi di Indone- sia  merupakan  hal  yang  mahal  karena  suara rakyat bisa dibeli dengan uang. Hal ini semakin marak  ketika  diadakan  Pilkada  pada  tahun 2015, karena rakyat Indonesia dapat menyuara- kan pilihan kepada suapa mereka ingin dipim-
pin melalui Pilkada. Kasus yang menyita per- hatian publik adalah dengan adanya kerusuhan saat  kampanye  terbuka  yang  diadakan  pada hari  Minggu,  22  November  2015.  Kapolres Sleman AKBP Faried Zulkarnaen mengatakan, petugas telah mengamankan puluhan kayu, ba- lok, dan senjata tajam saat kampanye terbuka. Selain itu, petugas juga mengamankan bebera- pa minuman beralkohol. Aksi anarkis yang di- lakukan saat kampanye terbuka adalah perusak- an dan penganiayaan mobil Toyota Yaris (Jawa Pos, Selasa 24 November 2015).
Menjelang  Pilkada  2015  banyak  ke- rusuhan yang terjadi di beberapa wilayah Indo- nesia.  Anarkisme  yang  dilakukan  oleh  bebe- rapa massa pendukung calon bupati merupakan salah  satu  dampak  negatif  yang  dapat  me- rugikan  orang  lain.  Sementara  itu,  menjelang pilkada di Sleman Polisi intensifkan razia pada Jum’at, 27 November 2015. Kapolres Sleman, AKBP Faried Zulkarnain mengatakan razia ini dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya ke- ricuhan  antarpendukung  karena  pengaruh  mi- ras  selama  proses  pilkada.  Razia  juga  dilaku- kan  agar  Sleman  tetap  dalam  keadaan  kon- dusif. Pengungkapan kasus peredaran juga terj- adi  di  wilayah  Godean  (Tribun  Jogja,  Jum’at 27 November 2015).
Sementara  itu  aksi  anarkisme  di Jombang  kembali  terjadi.  Siswa  STM  YP  17 Jombang  menyerang  siswa  MAN  3  Jobang. Puluhan  siswa  STM  YP  17  Jombang  ini  m- enyerang melalui pintu belakang sekolah MAN 3 Jombang, akibatnya sebanyak 4 siswi MAN 3 Jombang langsung pingsan (Memo Timur On Line, 31 Januari 2015).
Pentingnya  pendidikan  karakter  de- mokratis  sangat  berhubungan  dengan  partisi- pasi masyarakat pada kegiatan politik. Melalui kegiatan politik seperti pemilihan umum maka masyarakat  dapat  menyuarakan  pendapatnya melalui hak pilih. Biesta (2011, p. 1) menyam- paikan  bahwa “learning  and  democratic  citi- zenship from this wider angle, emphasizing the importance  of  the  democratic  quality  of  the processes  and  practices  that  make  up  the everyday  lives  of  children,  young  people  and adults  for  there  on  going  formation  as democratic citizens. In other word democracy is learned in school and in society.
Berdasarkan  penjelasan  Biesta  pem- belajaran  dan  warga  negara  demokratis  dari sudut  pandang  yang  lebih  luas,  menekankan pentingnya kualitas demokratis dari proses dan
praktek yang membentuk kehidupan sehari-ha- ri pada anak-anak, pemuda dan orang dewasa untuk  menunjukkan  pembentukkan  sebagai warga  negara  demokratis.  Dengan  kata  lain, demokrasi  dipelajari  di  sekolah  dan  masyara- kat.  Warga  negara  dapat  mempelajari  demo- krasi  baik  di  sekolah  dan  masyarakat  melalui proses  dan  praktek  dalam  kehidupan  sehari- hari.  Karakter  demokratis  sebagai  pendukung dalam  kegiatan  politik  agar  masyarakat  bisa memiliki  sikap  positif  pada  kegiatan  pemilu. Pada  siswa  kegiatan  politik  dimulai  saat  me- reka  melakukan  pemilihan  ketua  OSIS,  dan akan  berlanjut  saat  mereka  menginjak  pada usia 17 tahun, yaitu saat mereka menginjak ke- las XII SMA, diusia itu siswa dapat menyuara- kan hak pilih mereka dalam Pemilu.
Sekolah  Menengah  Atas  (SMA)  ada- lah suatu jenjang pendidikan formal yang ada di  Indonesia.  Umumnya  pelajar  SMA  berusia antara  16-18  tahun.  Pada  usia  17  tahun  siswa bisa memberikan aspirasi saat Pemilu maupun Pilkada, karena pada usia 17 tahun seluruh pen- duduk Indonesia memiliki hak untuk memilih. Dengan  adanya  hak  pilih  maka  siswa  bisa memilih calon legislatif ataupun calon presiden yang mereka inginkan. Pada akhirnya akan ada calon terpilih dan tidak terpilih, ketika pilihan mereka tidak terpilih maka akan rentan adanya protes yang dipicu dengan perpecahan. Untuk itu  para  siswa-siswi  di  SMA  khususnya  pada kelas  XII  harus  dibekali  dengan  pendidikan yang dapat memunculkan nilai-nilai demokrasi mereka  agar  mereka  tidak  mudah  terpecah dengan adanya perbedaan.
Pendidikan Pancasila dan Kewargane- garaan (PPKn) adalah salah satu pelajaran yang dapat  menumbuhkan  nilai-nilai  demokrasi karena pada mata pelajaran ini banyak muatan yang positif mengenai warga negara yang baik, demokrasi,  rasa  cinta  tanah  air,  juga  hak  dan kewajiban  sebagai  warga  negara.  Aziz  & Sapriya (2011, p. 42) menegaskan proses pen- didikan  demokrasi  yang  sangat  strategis  khu- susnya untuk generasi mendatang adalah mela- lui proses pembelajaran di lingkungan masya- rakat  sekolah.  Pendidikan  Pancasila  dan  Ke- warganegaraan  (PPKn)  adalah  mata  pelajaran yang  dirancang  untuk  membekali  siswa-siswi agar  menjadi  warga  negara  yang  baik  sesuai falsafah  hidup  bangsa  Indonesia  yaitu  Panca- sila. Melalui pembelajaran PPKn, siswa-siswa dipersiapkan untuk dapat berperan aktif seba- gai  warga  negara  dengan  hak  dan  kewajiban-

## 190 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
nya  dan  menjadi  warga  negara  yang  mempu- nyai rasa demokrasi dan toleransi yang tinggi karena  Indonesia  merupakan  negara  kesatuan yang  majemuk  dan  terdiri  dari  berbagai  suku dan adat istiadat.
Dalam masyarakat demokratis, semua masyarakat memiliki kesempatan untuk mem- peroleh pendidikan. Dalam konteks pendidikan nasional,  PPKn  dijadikan  sebagai  wadah  dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidik- an  nasional,  yaitu  “berkembangnya  potensi peserta didik agar menjadi manusia yang ber- iman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,  berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga  negara yang  demokratis  serta  bertanggung  jawab.” Bersandar  pada  ketetapan  perundangan  ini, keberadaan inovasi pendidikan demokrasi dan HAM yang dikemas dalam bentuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan  sebuah  instrumen  pendidikan  na- sional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa: mengembangkan kemampuan dan membentuk watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermar- tabat (Ubaidillah & Rozak, 2015, p. 4).
Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarga- negaraan (PPKn)  di  sekolah  merupakan  salah satu sarana untuk membentuk siswa memiliki karakter  demokratis.  Bahmueller  &  Patrick (1999, p. 10) menyampaikan bahwa “ The first objective  of  education for democratic  citizen- ship is to teach throughly what a democracy is, and what it is not .” Tujuan pertama pendidikan untuk  warga  negara  demokratis  adalah  untuk mengajarkan  apa  itu  demokrasi  dan  apa  yang bukan  demokrasi.  Jadi  melalui  PPKn  adalah wadah  yang  dimiliki  oleh  guru  untuk  mem- bekali  siswa  memiliki  sikap  demokratis  sebe- lum  siswa  itu  terjun  di  masyarakat.  (Aziz  & Sapriya,  2011,  p.  35)  menambahkan  bahwa PPKn di Indonesia bertujuan untuk menghasil- kan warga yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai warganegara untuk kemajuan diri dan lingkungannya.  Melalui  pembelajaran  PPKn dapat menghasilkan warga negara yang cerdas dalam  berdemokrasi  untuk  kemajuan  diri  dan lingkungannya.
Sebagai  wahana  PPKn  yang  demo- kratis maka kurikulum dan pembelajaran pada PPKn  memerlukan  pembenahan  untuk  me- ngembangkan nilai-nilai positif yang ada pada sikap  demokrasi.  Guru  sebagai  tenaga  pendi- dikan dalam melaksanakan tugas belajar meng-
ajar  harus  menguasai  kompetensi  dan  aspek keilmuan  sesuai  dengan  bidang  mata  pelajar- annya  masing-masing.  Dalam  bidang  PPKn maka  guru  dituntut  untuk  menanamkan  pilar- pilar kebangsaan pada anak didik.
Pentingnya  pendidikan  karakter  de- mokratis  bagi  pelajar  merupakan  bagian  in- tegral  dari  PPKn,  yang  pada  dasarnya  bertu- juan untuk mengembangkan individu menjadi warganegara yang cerdas dan baik (smart and good  citizens) .  Bernstein  (2008,  p.  6)  me- nyatakan “ As a society, we must learn how to inject politics with civility; failure to do so can have  the  effect  of turning  young  people off to politics  even  more  than  they  are  today ”.  Se- bagai warganegara, kita harus mempelajari ba- gaimana cara berpolitik dengan kesopanan, ke- gagalan  dalam  melakukannya  dapat  menim- bulkan  efek  balik  pada anak-anak  muda  yang saat  ini  berada  di  dunia  politik.  Maka  itu,  in- ternalisasi  karakter  demokrasi  dalam  pembel- ajaran  PPKn  di  sekolah  menuntut  perubahan cara  berpikir,  terutama  bagi  para  pengambil keputusan  pendidikan  di  pusat  dan  di  daerah dalam  menyikapi  dan  memprogramkan  pen- didikan karakter demokrasi bagian integral dari PPKn dan proses demokratisasi secara keselu- ruhan.  Secara  tidak  langsung  memasukkan karakter demokratis pada pembelajaran PPKn akan mempengaruhi cara berpikir semua orang di  lingkungan  tersebut,  baik  itu  guru,  siswa, dan masyarakat luas.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Nege- ri 1 Kesamben berada di Kabupaten Jombang Propinsi  Jawa  Timur.  Merupakan  salah  satu Sekolah yang sangat mendukung pengembang- an  karakter  demokratis.  Berdasarkan  penga- matan  yang  dilakukan  oleh  peneliti,  siswa siswi di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jom- bang sangat aktif dalam berdemokrasi, contoh- nya  pada  pemilihan  anggota  OSIS.  Pada  saat pemilihan  OSIS  siswa  siswi  yang  ada  di SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang tanpa adanya  paksaan  dan  dengan  kesadaran  yang tinggi  sebagai  salah  satu  sarana  melakukan pembiasaan dalam karakter demokrasi. Selain itu,  karakter  demokrasi  dapat  dilihat  setelah adanya  pemilihan  anggota  OSIS  siswa  siswi SMAN 1 Kesamben Kabupaten Jombang dapat menerima dengan lapang dada keputusan yang ada,  baik  menang  ataupun  kalah  dalam  ber- partisipasi.  Dapat  dipastikan  tidak  ada  pergo- lakan yang berarti di SMAN 1 Kesamben Ka-
bupaten  Jombang  setelah  diadakannya  pemi- lihan anggota OSIS.
Nilai-nilai  demokrasi  yang  dimiliki oleh siswa-siswi SMAN Kesamben Kabupaten Jombang  dapat  dilihat  melalui  kegiatan  yang ada  di  sekolah  dan  kegiatan  ekstrakurikuler yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik. Ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa- siswi  SMAN  Kesamben  Kabupaten  Jombang antara  lain;  paskibra,  pramuka,  PMR  (Palang Merah Remaja), karawitan, sepak bola, basket, menari,  paduan  suara,  dan  jurnalistik.  Ekstra- kurikuler  yang  ada  di  sekolah  menjembatani apresiasi  siswa-siswi  agar  dapat  mewadahi bakat-bakat  yang  dimiliki,  selain  itu  berbagai macam ekstrakurikuler  adalah wujud sekolah yang demokratis karena memberikan kebebas- an bagi peserta didik untuk memilih apa yang mereka inginkan.
Sekolah Menengah Atas (SMA) Nege- ri  1  Kesamben  Kabupaten  Jombang  menjem- batani  kegiatan  demokrasi  dalam  pemilihan OSIS.  Untuk  menyuarakan  hak  pilihnya  pada pesta  demokrasi  baik  itu  Pemilu  maupun  Pil- kada  seorang  pemilih  harus  berusia  17  tahun. Usia 17 tahun pada tingkat sekolah yaitu pada jenjang pendidikan di SMA yang berada pada kelas  XII,  untuk  itu  siswa  siswi  di  SMAN  1 Kesamben  Kabupaten  Jombang  perlu  pendi- dikan  karakter  demokratis  yang  lebih  intensif agar pada saat Pemilu mereka tidak terjerumus dalam kerusuhan kampanye menjelang Pemilu, maupun pasca Pemilu.
Pada masyarakat luas pesta demokrasi merupakan  suatu  ajang  aspirasi  rakyat  dalam menyuarakan  pilihannya  melalui  Pemilu.  Ke- rusuhan  kampanye  menjelang  Pemilu  sering mewarnai pesta demokrasi di masyarakat. Sa- lah satu cara untuk meminimalisir adanya ke- rusuhan saat kampanye baik menjelang Pemilu maupun setelah Pemilu maka dibutuhkan pen- didikan  karakter  demokratis.  Pendidikan  ka- rakter demokratis yang lebih intensif diberikan pada  siswa  siswi  SMA  khususnya  pada  kelas XII,  karena  pada  saat  siswa-siswi  kelas  XII memiliki  usia  17  yang  memiliki  hak  untuk memilih  atau  menyuarakan  pendapatnya  saat pemilu berlangsung. Tujuan pendidikan karak- ter  demokratis  diberikan  pada  peserta  didik tidak hanya untuk membekali saat Pemilu dan politik  saja,  akan  tetapi  karakter  demokratis juga  dibutuhkan  dalam  perilaku  kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah dalam peneliti- an ini adalah bagaimana implementasi karakter
demokratis  melalui  pembelajaran  PKn  kelas XII  di  SMA,  sedangkan  tujuan  penelitiannya adalah  untuk  mendeskripsikan  implementasi karakter demokratis melalui pembelajaran PKn kelas XII di SMA.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  dilihat  dari  sifat  dan tujuanya merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskrip- tif  adalah  salah  satu  jenis  metode  penelitian yang  berusaha  menggambarkan  dan  meng- interpretasi  objek  sesuai  dengan  apa  adanya (Sugiyono, 2014, p. 6). Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pa- da penelitian ini peneliti tidak melakukan kon- trol  dan  manipulasi  variabel  penelitian.  Pene- litian kualitatif deskriptif suatu penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan meng- analisis  fenomena  peristiwa,  aktivitas  sosial, sikap,  kepercayaan,  persepsi,  pemikiran  sese- orang secara individual maupun kelompok.
Penelitian deskriptif kualitatif bersifat induktif dimana peneliti membiarkan permasa- lahan-permasalahan  muncul  dari  data  atau dibiarkan terbuka untuk diinterpretasi. Data di- himpun dengan pengamatan seksama, menca- kup  deskripsi  dalam  konteks  yang  mendetail disertai  catatan-catatan  yang  lengkap  mendu- kung data yang diperoleh. Mengungkap gejala- gejala yang ada yang mendeskripsikan  imple- mentasi  karakter  demokratis  melalui  pembel- ajaran PKn di kelas XII SMA Penentuan tempat lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa di SMAN 1 Kesamben Jom- bang yang berada di Jombang memiliki karak- ter demokrasi yang lebih unik dari pada seko- lah lainnya, peserta didik aktif dan berani me- nyampaikan pendapat dari pada di sekolah lain.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Januari  sampai  dengan  bulan  April  2016.  Pe- ngumpulan  data  menggunakan;  wawancara, observasi,  dan  dokumentasi.  Keabsahan  data diperoleh  melalui  triangulasi  sumber  dan  me- tode, diskusi ahli, dan  pencocokan data dengan teori. Analisis data menggunakan model Miles dan  Huberman  yang  meliputi  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi karakter demokratis melalui ma-

## 192 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
ta pelajaran PKn yang di lakukakan pada kelas XII  SMAN  1  Kesamben  Jombang  dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Perta- ma, dilakukan melalui pembelajaran PKn yang tertuang dalam RPP. Kedua, dilakukan dalam proses  pembelajaran  disekolah  baik  di  dalam kelas maupun diluar kelas.
Pada pelaksanaan pembelajaran meto- de  pembelajaran  yang  digunakan  oleh  guru PPKn adalah diskusi, diskusi adalah cara efek- tif memunculkan sikap demokratis pada siswa. Metode  diskusi  adalah  cara  metode  pembel- ajaran dimana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau per- tanyaan yang bersifat problematis untuk diba- has  dan  dipecahkan  bersama.  Proses  belajar mengajar terjadi pada saat diskusi berlangsung yaitu saat interaksi antara dua atau lebih yang terlibat,  saling  tukar  menukar  pengalaman, informasi, memecahkan masalah.
Pada  dasarnya  penggunaan  metode pembelajaran tidak hanya diskusi saja, banyak metode  pembelajaran  yang  dapat  digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai demokrasi se- perti  (1)  metode  proyek;  (2)  metode  eksperi- men; (3) metode tugas dan resitasi; (4) metode sosiodrama;  (5)  metode  demontrasi;  (6)  me- tode problem solving (7) metode karyawisata; dan  (8)  metode  latihan  (Djamarah  &  Zain, 2013, p. 7).
Pada implementasi pendidikan karak- ter  demokratis  melalui  pembelajaran  PPKn pada siswa kelas XII di SMA tidak hanya me- tode saja yang berpengaruh dalam menumbuh- kan  nilai-nilai  demokrasi,  namun  guru  adalah komponen  terpenting.  Guru  dituntut  untuk dapat melakukan tiga hal yaitu: (1) kemampu- an  membuka  dan  menutup  pelajaran,  (2)  ke- mampuan  menjelaskan  materi  pelajaran,  (3) kemampuan  memotivasi  peserta  didik  agar berani  bertanya  (Suyadi,  2013,  p.  19).  Ketiga kemampuan  dasar  diatas  dapat  dipraktikkan oleh  guru  dalam  pembelajaran  sehingga  guru dapat terampil untuk menerapkan pembelajar- an berkarakter.
Pendidikan karakter demokratis dibu- tuhkan,  ada  3  pendekatan  di  sekolah  untuk mendidik  warga  negara  yang  demokratis, dibagi menjadi tiga kategori yaitu:
“(1) The first approach utilises citizenship theory  that  argues  citizenship  is  a  legal status  of  rights  and  responsibilities  in  a democratic system. (2) A second approach contends  that  citizenship  is  about  active
participation  within  societal  structures and processes, such as voting and engag- ing  in  civic  activities  in  the  context  of  a democracy. (3) Third, citizenship is more about  supporting  participation  of  all people in a democracy, Print (2008).”
Penjelasan Print mengkategorikan tiga pendekatan  di  sekolah  untuk  mendidik  warga negara yang demokratis yaitu: (1) Pendekatan pertama  menggunakan teori kewarganegaraan bahwa  kewarganegaraan  adalah  status  hukum hak dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam sistem demokrasi. Sehingga pendidikan kewarganegaraan  demokrasi  harus  memper- siapkan  cara  untuk  memahami  dan  bertindak atas  hak  dan  tanggung  jawab  sebagai  warga- negara.  (2)  Teori  kedua  berpendapat  bahwa kewarganegaraan  adalah  tentang  partisipasi aktif  dalam  masyarakat  dalam  kegiatan  sipil dalam  konteks  dari  demokrasi,  sehingga  pen- didikan  untuk  kewarganegaraan  aktif  memer- lukan  keaktifan  dalam  partisipasi  masyarakat maupun pemerintahan. (3) Teori ketiga berpen- dapat  bahwa  kewarganegaraan  adalah  bagai- mana cara mendukung partisipasi semua orang dalam  demokrasi,  di  mana  warganegara  me- ngejar  keadilan  social  untuk  mengubah  kehi- dupan di masyarakat.
Berdasarkan  RPP  yang  dibuat  oleh guru kegiatan inti pembelajaran menggunakan diskusi kelas. Proses pembelajaran PPKn yang dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan dengan cara diskusi di kelas sehingga memun- culkan hak dan tanggung jawab sebagai warga- negara dalam sistem demokrasi, sehingga sis- wa-siswi  bertindak  atas  hak  dan  tanggung  ja- wab sebagai warganegara yang baik, selain itu memunculkan  partisipasi  aktif  dalam  berpen- dapat. Djamarah & Zain (2013, p. 13) menje- laskan  bahwa  metode  diskusi  adalah  cara  pe- nyajian  pelajaran,  di  mana  siswa-siswa  diha- dapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat pro- blematis untuk dibahas dan dipecahkan bersa- ma.  Proses  belajar  mengajar  terjadi,  interaksi antara dua atau lebih yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah.
Implementasi pendidikan karakter de- mokratis dibentuk untuk menumbuhkan nilai- nilai  demokrasi,  yang  meliputi  nilai-nilai  de- mokrasi  adalah  toleransi,  bebas  mengemuka- kan dan menghormati perbedaan pendapat, me-
mahami  keanekaragaman  dalam  bermasyara- kat, terbuka dalam berkomunikasi, menjunjung nilai  dan  martabat  kemanusiaan,  percaya  diri atau tidak menggantungkan diri pada orang la- in, saling menghargai, mampu mengekang di- ri, kebersamaan, dan keseimbangan (Zamroni, 2001,  p.  32).  Untuk  menumbuhkan  karakter demokratis maka dibutuhkan suatu pengetahu- an  moral,  perasaan  moral,  dan  aksi  moral. Lickona (1991, p. 53) menjelaskan:
“components  of  good  character  is:  (1) moral knowing  (moral awareness, know- ing moral values, perspective-taking, mo- ral reasoning, decision-making, dan self- knowledge);  (2)  moral  feeling  (consci- ence,  self  esteem,  empathy,  loving  the good,  self-control,  humility);  and  (3) Moral action (competence, will, habit).”
Komponen  karakter  yang  baik  yaitu: (1) pengetahuan moral (kesadaran moral, me- ngetahui  nilai-nilai  moral,  mengambil  sudut pandang, penalaran moral, pengambilan kepu- tusan,  pengetahuan  tentang  diri  sendiri);  (2) perasaan tentang moral (hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian diri, kerendahan hati); (3) tindakan moral (kompe- tensi, keinginan, kebiasaan). Pengetahuan mo- ral  yang  merupakan  kesadaran  tentang  moral, pengetahuan nilai-nilai moral, serta sudut pan- dang moral yang menjadi tolak ukur baik tidak- nya perilaku. Sedangkan perasaan moral yang merupakan  hati  nurani, empati,  mencintai  ke- baikan,  dan  pengendalian  diri  mengantarkan diri  memiliki  hati  nurani  yang  baik  dan  pada akhirnya akan melakukan tindakan moral yang baik.  Untuk  menumbuhkan moral  knowing, moral  feeling, dan moral  action makan  di- butuhkan adanya strategi untuk mengintegrasi- kan dalam karakter siswa.
Lickona  (1997,  pp.  66-76)    menam- bahkan komponen di kelas dalam membentuk pendidikan karakter, sebagai berikut:
“Classroom  components  are:  (1)  The teacher  as  caregiver,  moral,  model,  and moral  mentor.  (2)  Creating  a  caring classroom  community.  (3)  Moral  discip- line. (4) Creating a democratic classroom environment. (5) Teaching values through the curriculum. (6) Cooperative learning. (7)  The  conscience  of  craft.  (8)  Ethical reflection.  (9)  Teaching  conflict  reso- lution.”
Komponen  dalam  membentuk  pen- didikan karakter di ruang kelas yaitu: (1) guru sebagai  pengasuh,  moral,  model,  dan  mentor moral; (2) menciptakan kelas yang peduli pada kelompoknya;  (3)  disiplin  moral;  (4)  men- ciptakan  lingkungan  kelas  yang  demokratis; (5) mengajarkan seluruh nilai pada kurikulum; (6) pembelajaran secara kerja sama; (7) meng- gunakan  hati  nurani;  (8)  merenungkan  etika; (9)  mengajarkan  penyelesaian  konflik.  Kom- ponen dalam membentuk pendidikan karakter di  ruang  kelas  ada  9  yang  menitik  beratkan peran  guru  sebagai  pengasuh  moral,  model, dan  mentor  moral.  Guru  dituntut  untuk  men- ciptakan kelas yang demokratis melalui peng- ajaran  nilai  dan  pembelajaran  kerjasama  dan mengajarkan penyelesaian konflik.
Penerapan  pendidikan  karakter  dapat dilakukan dengan berbagai strategi penginteg- rasian, berdasarkan hasil wawancara guru me- lakukan strategi keteladanan, kegiatan spontan, teguran,  dan  pengkondisian  lingkungan  untuk pengintegrasian  nilai-nilai  demokrasi  dalam kehidupan  sehari-hari.  Hal  ini  diperkuat  oleh pendapat  (Muslich,  2011,  pp.  175-176)  yang menjelaskan ada 5 macam strategi yaitu dalam kegiatan sehari-hari sebagai berikut: (1) ketela- danan  atau  contoh;  (2)  kegiatan  spontan;  (3) teguran; (4) pengkondisian lingkungan; dan (5) kegiatan rutin.
Pendidikan  karakter  di  sekolah  seba- gai pembelajaran yang mengarah pada pengu- atan  dan  pengembangan  perilaku  anak  secara utuh yang didasarkan pada suatu nilai tertentu. Pendidikan  karakter  merupakan  pendidikan yang  terintegrasi  dengan  pembelajaran  yang terjadi pada semua pelajaran. Hal ini bertujuan untuk  penguatan  dan  pengembangan  perilaku anak secara utuh. Penguatan dan pengembang- an  perilaku  didasari  oleh  nilai  yang  dirujuk oleh  sekolah  (Kesuma,  Triatna,  &  Permana, 2013, pp. 5-6). Sekolah merupakan tempat bagi siswa  untuk  mendapatkan  penguatan  dan  pe- ngembangan perilaku didasari oleh nilai seperti penjelasan (Lickona, 1991, p. 102) bahwa:
“There  are  least  ten  good  reasons  why schools  should be  making a  clearheaded and  wholehearted  commitment  to  teach- ing  moral  values  and  developing  good character: (1) There is a clear and urgent need.  (2)  Transmitting  values  is  and always has been the work of civilization. (3)  The  school’s  role  as  moral  educator becomes  even  more  vital  at  a  time  when

## 194 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
millions  of  children  get  little  moral teaching  from  their  parents  and  when value-centerd  influences  such  as  church or temple are also absent from their lives. (4) There is common ethical ground even in  our  value-conflicated  society.  (5)  De- mocracies have a special need for moral education, because democracy is govern- ment by the people themselves. (6) There is no such thing as value-free education. (7) Moral questions are among the great questions  facing  both  the  individual person and the human race. (8) There is broad-based, growing support for values education  in  the  schools.  (9)  An  un- abashed  commitment  to  moral  education is  essential  if  we  are  to  attract  and  keep good teachers. (10) Values education is a double job.”
Pada  penjabaran  Lickona  ada  10  ala- san  positif  mengapa  sekolah  harus  mengajar- kan nilai-nilai moral dan membangun karakter yang  baik  bagi  anak  didiknya.  Sekolah  harus berperan maksimal untuk memberikan penga- jaran moral agar tidak terjadi kemerosotan nilai di  masyarakat.  Pendidikan  karakter  yang  di- lakukan  oleh  guru  PPKn  di  SMA  Negeri  1 Kesamben adalah menumbuhkan karakter de- mokratis  melalui  pembelajaran,  agar  mereka peduli  terhadap  hak-hak  orang  lain  dan  harus melaksanakan kewajibannya sebagai tanggung jawab warga negara yang demokratis.
Membangun  karakter  di  sekolah  bu- kan  merupakan  hal  yang  mudah,  karena  ini merupakan sebuah tantangan baru dalam dunia pendidikan. Karakter adalah ukuran utama dari seorang  individu  dan  juga  ukuran  utama  dari sebuah bangsa. Kesadaran dalam membangun karakter  untuk  mengajarkan  nilai-nilai  positif menjadi  kebutuhan  yang  mendesak  karena untuk  merombak  sebuah  bangsa  yang  ber- karakter  maka  dibutuhkan  perombakan  pada individunya yaitu melalui pendidikan.
Implementasi pendidikan karakter de- mokratis tidak hanya dapat diterapkan melalui pembelajaran  di  kelas  saja,  namun  dapat  di- integrasikan dalam budaya sekolah. Penginteg- rasian  budaya  sekolah  di  SMAN  Kesamben Kabupaten Jombang  dapat dilihat  melalui  ke- giatan yang ada di sekolah dan kegiatan ekstra- kurikuler  dan  kegiatan  lain  yang  diikuti  oleh seluruh atau sebagian peserta didik. Ekstrakuri- kuler  yang  diikuti  oleh  siswa-siswi  SMAN
Kesamben  Kabupaten  Jombang  antara  lain; paskibra,  pramuka,  PMR  (Palang  Merah  Re- maja),  karawitan,  sepak  bola,  basket,  menari, paduan suara, dan jurnalistik.
Ekstrakurikuler  yang  ada  di  sekolah menjembatani apresiasi siswa-siswi agar dapat mewadahi bakat-bakat yang dimiliki, selain itu berbagai macam ekstrakurikuler  adalah wujud sekolah  yang  demokratis  karena  memberikan kebebasan  bagi  peserta  didik  untuk  memilih apa  yang  mereka  inginkan.  Sesuai  teori  (Wi- bowo, 2012, pp. 83-91) Pengintegrasian pendi- dikan karakter dalam budaya sekolah yaitu: (1) Kelas; (2) Sekolah; (3) Luar sekolah yang me- rupakan kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain  yang  diikuti  oleh  seluruh  atau  sebagian peserta didik.
Implementasi pendidikan karakter de- mokratis dapat diterapkan melalui pembelajar- an  di  kelas  dan  dapat  diterapkan  melalui  bu- daya sekolah. Implementasi pendidikan karak- ter  demokratis  yang  diterapkan  melalui  pem- belajaran di kelas dapat diintegrasikan melalui pembelajaran PPKn. Sedangkan implementasi pendidikan  karakter  demokratis  yang  diterap- kan  melalui  budaya  sekolah  salah  satunya melalui  kegiatan  ekstrakurikuler.  Sedangkan evaluasi  yang  dilakukan  guru  untuk  melihat penerapan  karakter  disiplin  dilakukan  dengan menggunakan skala sikap. Ada tiga komponen sikap, yakni kognisi, afeksi, dan konasi. Kog- nisi berkenaan dengan pengetahuan seseorang tentang objek atau stimulus yang dihadapinya, afeksi  berkenaan  dengan  perasaan  dalam  me- nanggapi objek tersebut, sedangkan konasi ber- kenaan  dengan  kecenderungan  berbuat  terha- dap objek tersebut. Skala sikap dinyatakan da- lam bentuk pernyataan untuk dinilai oleh res- ponden,  apakah  pernyataan  itu  didukung  atau ditolaknya,  melalui  rentangan  nilai  tertentu. Sikap  yang  ditunjukkan  oleh  peserta  didik  di SMAN 1 Kesamben Jombang berkarakter de- mokratis  sesuai  dengan  konasi  yang  mereka tunjukkan, seperti mampu mengeluarkan pen- dapat, protes atas kebijakan sekolah dan mam- pu menghargai sesama teman saat berdiskusi.

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dapat  ditarik  simpulan  bahwa  implementasi karakter demokratis melalui pembelajaran PKn kelas  XII  di  SMAN  1  Kesamben  Jombang menunjukkan hasil yang baik dan terlihat dari
sikap yang ditampilkan oleh para peserta didik di  kelas  XII.  Penerapan  karakter  demokratis terlihat dari Rencana Pelaksanaan Pembelajar- an (RPP) yang di buat oleh guru dan pada saat proses pembelajaran. Sedangkan evaluasi dari atas  penerapan  karakter  demokratis  terlihat dari  hasil  tes  tertulis  dan  tidak  tertulis.  Sikap demokratis terlihat saat di dalam kelas maupun diluar kelas. Di dalam kelas terlihat ketika ber- diskusi dan berinteraksi dengan teman maupun guru,  sedangkan  di  luar  kelas  seperti  saat  pe- laksanaan ekstrakulikuler terlihat dari keaktif- an  peserta  didik  dan  interaksi  peserta  didik dengan lingkungan dan pleatih ekstrakulikuler. Mereka  menunjukkan  sikap  mampu  menge- luarkan pendapat, memberikan saran atau ma- sukan, bahkan protes dan menghargai pendapat orang lain.
Berdasarkan  simpulan,  penelitian  ini memberikan  saran  kepada  Guru  dapat  meng- gunakan metode pembelajaran yang lain untuk mengebangkan  nilai-nilai  demokrasi  pada siswa  seperti:  (1)  metode  proyek;  (2)  metode eksperimen;  (3)  metode  sosiodrama;  (4)  me- tode demontrasi; (5) metode karyawisata; dan (6)  metode  latihan. Guru  dapat  menggunakan strategi-strategi  tertentu  dalam  pendidikan karakter demokratis di kelas seperti: (1) peng- gunaan karya fiksi dan nonfiksi; (2) pengajaran empati; (3) diskusi dilema moral; (4) evaluasi diri;  (5)  keterampilan  berpikir  kritis;  dan  (6) keterampilan mengatasi konflik. Implementasi pendidikan  karakter  demokratis  tergantung pada  peran  guru  PPKn  yang  menenerapkan secara langsung pada pembelajaran PPKn pada siswa kelas XII di sekolah. Maka, diharapkan kepala sekolah, guru, dan karyawan ikut mem- bantu  menerapkan  karakter  demokratis  pada kehidupan seharai-hari di sekolah

## Daftar Pustaka
Aziz, A. & Sapriya. (2011). Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan. Bandung:
Alfabeta.
Bahmueller, C. F., & Patrick, J. J. (1999). Principles and practices of democratic citizenship: Internasional perspektif and projects . Indiana University. U.S. Departement Of Education: Education Resources Information Center (ERIC).
Bernstein, L. J. (2008). Cultivating civic competence: simulations and skill building in an introductory government class. Journal of Political Science Education , 4 (1), 1-20.
Biesta, G. J. J. (2011). Learning democracy in school and society .
Rotterdam/Boston/Taipe. Sense Publisher.
Djamarah, S. B. & Zain, A. (2013). Strategi belajar mengajar . Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. (2013). Pendidikan karakter kajian teori dan praktik di Sekolah . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Kivisto, P., & Faist, T. (2007). Citizenship: theory, and transnasional prospects. Blackwell Publishing Ltd.
Kurniawan, S. (2013) . Pendidikan karakter: konsepsi dan implementasinya secara terpadu di lingkungan keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
Lickona, T. (1991). Educating for character how our schools can teach respect and responsibility . New York, Toronto, London, Sydney,  Auckland. Bantam Books.
Lickona, T. (1997). The teacher's role ini character education. Journal of Education, 179 (2).
Print, M. (2008). Education for democratic citizenship in Australia. The SAGE Handbook of Education for
Citizenship and Democracy.
Muslich, M. (2011). Pendidikan karakter menjawab tantangan krisis multidimensional. Jakarta: PT. Bumi Aksara
Presiden Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
Robinson, I. W. (1996). Globalization, the world system, and  “democracy promotion” in U.  S. Foreign Policy. Theory and Society, 25 (5), 615-665.

## 196 - Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS
Sugiyono. (2014). Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D) . Bandung:
Alfabeta.
Suyadi. (2013). Strategi pembelajaran pendidikan karakter . Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Ubaidillah, A., & Rozak, A. (2015).
Pendidikan kewarganegaraan (civic education) demokrasi, hak asasi manusia, dan masyarakat madani .
Jakarta : Kencana Prenadamedia
Group.
Wibowo, A. (2012). Pendidikan karakter: strategi membangun karakter bangsa berperadaban . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Zamroni. (2001). Pendidikan untuk demokrasi tantangan menjuj civil society . Yogyakarta: Bigraf Publishing.