DOI: https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.137 Realita : Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam ISSN: (P-ISSN: 1829-9571, E-ISSN: 2502-860X) Vol. 20 No. 02 (Juli-Desember 2022); pp. 199-219
Submitted: Revised: Accepted: Published: 20 November 2022 05 Desember 2022 25 Desember 2022 31 Desember 2022
Copyright © 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditionsof the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

## Analisis Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Program E-Warung Di Kota Kediri
Taufik Alamin 1 , Ade Abizar Uyun 2
1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia
2 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia
E-mail Correspondent: taufikalamin25@iainkediri.ac.id

## Abstract:
Poverty  is  one  of  the  main  problems  in  a  government,  not  only developing  countries,  developed  countries  also  have  poverty  problems even though the poverty rate is of course very different. Responding to President  Joko  Widodo's  direction,  the  Ministry  of  Social  Affairs formulated  an  e-Warung  policy  as  a  place  for  taking  non-cash  Food Assistance through collaboration with other parties (Bulog and Banks). The purpose of non-cash assistance is indeed directed at efforts to fulfill nutrition. In addition, the purpose of holding an e-Warung is an attempt to facilitate empowerment for beneficiary families (KPM) through joint group  efforts  (KUBE).  Kediri  City,  which  includes  three  sub-districts (Kota, Islamic Boarding School, Mojoroto) has sixteen e-Warung points. Each  e-Warung  has  a  different  management  system.  This  research  is within the scope of the City of Kediri, is a qualitative research, using a case  study  approach  that  uses  a  conceptual  framework  to  describe  and fully  understand  e-Warung  to  find  problems  to  produce  solutions.  The goal to be achieved in this research is the realization of the functions and objectives of the e-Warung as a policy in the form of empowerment.
Keywords: Social Capital, Poverty Alleviation, E-warung

## Abstrak:
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  problematika  utama  dalam sebuah pemerintahan, tidak hanya negara berkembang, negara maju pun juga memiliki masalah kemiskinan meskipun angka kemiskinan tentu  sangat  berbeda.  Merespon  arahan  Presiden  Joko  Widodo, Kementrian Sosial merumuskan kebijakan e-Warung sebagai tempat pengambilan Bantuan Pangan non-tunai melalui kerjasama dengan pihak lain (Bulog dan Bank), tujuan dari adanya bantuan non-tunai memang  diarahkan  pada  usaha  pemenuhan  gizi.  Selain  itu,  tujuan diadakannya e-Warung merupakan usaha untuk memfasilitasi ruang pemberdayaan kepada keliuarga penerima manfaat  (KPM) melalui usaha  kelompok  bersama  (KUBE).  Kota  Kediri  yang  di  dalamnya terdapat tiga kecamatan (Kota, Pesantren, Mojoroto) memiliki enam belas  titik  e-Warung.  Masing-masing  e-Warung  memiliki  sistem pengelolaan  yang  berbeda-beda.  Penelitian  ini  berada  di  lingkup Kota Kediri, merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan  studi  kasus  yang  menggunakan  kerangka  konseptual dalam menguraikan dan mengetahui secara utuh tentang e-Warung hingga  menemukan  masalah–masalah  sampai  menghasilkan tawaran-tawaran solusi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini  adalah  terealisasinya  fungsi  dan  tujuan  dari  e-Warung  sebagai kebijakan yang berbetuk pemberdayaan.
Kata kunci : Modal Sosial, Pengentasan Kemiskinan, E-warung

## PENDAHULUAN
Permasalahan sosial yang terjadi saat ini sangat beragam, salah satu masalah sosial yaitu kemiskinan. Permasalahan tersebut tidak hanya melanda negara-negara berkembang saja, namun juga negara-negara maju. Setiap negarapun memiliki cara untuk menyelesaikan atau meminimalisir masalah kemiskinan ini. Indonesia saat ini pun masih berusaha mencari solusi yang terbaik untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya melalui peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pimpinan negara kemudian disalurkan atau bekerjasama dengan Kementrian  Sosial  (Kemensos)  yang  selanjutnya  ditempatkan  di  daerah–daerah,  serta dilakukan  pendataan  terhadap  masyarakat  kurang  mampu.  Jika  pendataan  tersebut  sudah dilakukan  maka  masyarakat  kurang  mampu  tersebut  akan  mendapatkan  bantuan  sosial sesuai  dengan  permasalahan  sosial  yang  dihadapinya,  sehingga  harapannya  solusi  dari pemerintah  sesuai  dengan  permasalahan  yang  di  hadapi.  Kebijakan  sosial  sendiri  ialah strategi-strategi dan upaya-upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya,
terutama  melalui  perlindungan  sosial  yang  mencakup  jaminan  sosial  (baik  berbentuk Bantuan Sosial dan Asuransi sosial), maupun jaring pengaman sosial. 1
Bantuan sosial  tidak hanya berupa tunai saja, melainkan dalam bentuk–bentuk  lain yang  bermaksud agar masyarakat dapat memanfaatkan bantuan secara cepat dan tepat yang nantinya mereka mampu merubah nasib mereka menjadi lebih baik secara mandiri melalui program  pemberdayaan.  Salah  satu  program  untuk  memberdayakan  masyarakat  kurang mampu ialah melalui bantuan pengembangan sarana usaha melalui elektronik warung yang dilakukan  kelompok usaha bersama oleh Program Keluarga Harapan (e-Warung Kube). E- Warung Kube-PKH merupakan Program yang berasal dari Kementerian Sosial (Kemensos) sejak bulan Juni 2016. Program tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo pada Apil 2016 kepada jajaran menterinya. Isi arahan tersebut seperti, pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif, penyaluran semua bantuan sosial dan subsidi secara non-tunai  dengan  menggunakan  sistem  perbankan  untuk  memudahkan  kontrol  dan pemantauan serta mengurangi penyimpangan, dan perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam  kartu  dalam  menyalurkan  bansos  menjadi  satu  kartu.  Mengenai  hal  tersebut, Menteri Sosial memberikan arahan pada jajaran di lingkup Kemensos yakni semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar outcome (keluarnya) memberikan dampak luas, efisien, serta efektif;  perlu dilakukan pemberdayaan melalui pendampingan dari PKH, dan masyarakat  yang menjadi dampingannya, yang nantinya menjadikan  mereka sebagai pelaku  dalam  sistem  keuangan  inklusisf;  proses  penanganan  Kelompok  Usaha  Bersama (KUBE) harus holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya. 2
Program e-Warung merupakan hasil kerja sama Kemensos dengan pihak bank sebagai pelaksana bentuk tunai. Badan Usaha Logistik (Bulog), dan Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera  (KMIS)  untuk  mendistributorkan  bansos  PKH  dalam  bentuk  non-tunai.  Untuk menjangkau bantuan tersebut, KPM (Keluarga Penerima Manfaat) akan mendapatkan kartu keluarga  sejahtera  (KKS)  sebagai  sarana  untuk  mencairkan  bantuan. 3 Berdasarkan
1 Nanang Pamuji Mugasejati. Kebijakan Sosial Kesejahteraan . Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2008. Hal. 13.
2 Yanthuridi,  Turtiantoro, Implementasi  Pprogram    E-Warong  Kube-Pkh  Di  Kota  Semarang, jurnal jurusan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan politik Universitas Diponegoro, hal. 3.
3 Totalitas Inoto Gulo , Persepsi Keluarga Penerima Manfaat  Terhadap Pelaksanaan E-Warong Kube Pkh Di Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli , Skripsi Prodi Kesejahteraan Sosial Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, hal. 3.
Peraturan  Menteri  Sosial  Republik  Indonesia  No.  25  Tahun  2016  tentang  bantuan pengembangan  sarana  usaha  bersama  Program  Keluarga  Harapan,  menjelaskan  bahwa Elektronik  Warung  Kelompok  Usaha  Bersama  Program  Keluarga  Harapan  (E-Warong KUBE PKH) adalah sarana usaha yang didirikan dan dikelola oleh KUBE sebagai sarana pencairan  Bantuan  Sosial  berupa  bahan  pangan  pokok  atau  uang  tunai  secara  eleltronik, kebutuhan  usaha,  serta  pemasaran  hasil  produksi  anggota  KUBE.  Peraturan  Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai,  serta  mekanisme  penyaluran  bantuan  sosial  non-tunai  dalam  peraturan  tersebut meliputi,  proses  registrasi  atau  membuka  rekening,  pelaksanaan  edukasi  dan  sosialisasi, proses penyaluran, dan penarikan uang atau pembelian barang atau jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan sosial.
Dengan  adanya  e-Warung  sendiri  diharapkan  masyarakat  mulai  membangun  pola hidup yang mandiri atau berdaya, agar tidak selalu nyaman sebagai penerima bantuan sosial untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Dalam  e-Warung  sendiri  tentu  mendapat pendampingan-pendampingan,  seperti  mengajarkan  cara  menulis  laporan  keuangan,  cara pembagian  hasil  usaha,  serta  tentang  koprasi.  Hal  ini  tentunya  dapat  dilihat  pada  Berita Negara Republik Indonesia No. 9 Tahun 2017 tentang e-Warung.
Program  e-Warung  tersebut  dilaksanakan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia,  salah satunya di Kota Kediri. Di Kota Kediri, program tersebut berada dibawah tanggung jawab Dinas Sosial Kota Kediri di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, dimana dalam bidang tersebut  dilakukan  pendataan  masyarakat  yang  berhak  menerima  bantuan  sosial  dan bekerjasama dengan pihak PKH. dikarenakan masyarakat yang menerima bantuan sosial di bawah tanggung jawab bidang LIJAMSOS, sehingga e-Warung di tangani oleh LIJAMSOS sebagai tempat pendataan dan PKH sebagai pendamping. Kota Kediri sendiri memiliki 16 titik  e-Warung,  dalam  pelaksanaan  atau  pengolahan  manajemen  mereka  tidak menyeragamkan atau menglobalkan sistem pengolahan harian, dari situ maka munculah e- Warung  yang  hingga  hari  ini  masih  eksis  setiap  harinya  untuk  melakukan  aktivitas,  pun sebaliknya.  Sedangkan  e-Warung  yang  terbilang  maju  berada  di  Kecamatan  Kota,  Kota Kediri.
Berawal dari adanya penggolongan maju dan tidak inilah kami selaku penulis (peserta PKSK IAIN Kediri tahun 2019) ingin mengetahui lebih lanjut akan aktivitas e-Warong, baik melalui  kajian  literatur-literatur  yang  ada  maupun  melihat  langsung  realita  lapangan.
Pentingnya dari penelitian ini dilakukan ialah untuk bahan evaluasi dari realisasi Program e-Warung  yang  dimana  lahir  tergolong  dalam  kebijakan  bentuk  pemberdayaan.  Artinya, pemerintah sudah memiliki harapan dari lahirnya kebijakan ini, yakni KPM akan mampu berusaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya  secara  mandiri  tanpa  bergantung  pada pemberian  bantuan-bantuan  dari  pemeritah  secara  tunai  maupun  non-tunai  serta  yang terpenting ialah berhasil memutus rantai kemiskinan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Karena obyek dalam penelitian kualitatif  adalah  obyek  yang  alamiah,  yaitu  secara  natural  atau  apa  adanya,  tidak dimanipulasi oleh peneliti. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data  yang  pasti  adalah  data  yang  sebenarnya  terjadi  sebagaimana  adanya. 4 Hal  tersebut sesuai  dengan  fokus  dari  peneliti  mengenai  kondisi  e-Warung  yang  ada  di  Kota  Kediri apakah  berjalan  sesuai  dengan  fungsi  ataupun  tugasnya  yang  tertulis  di  dalam  peraturan menteri sosial mampu mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Kediri.
Penelitian ini menggunakan pendekatan Studi Kasus, yang mana pendekatan ini ingin memahami latar belakang suatu persoalan, atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau  mengenai  suatu  kelompok  individu  secara  mendalam,  utuh,  holistik,  intensif,  dan naturalistik. Dalam pendekatan ini memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam mempelajari kasus yang ingin diungkapkannya. 5 Hal ini sesuai dengan tujuan dari penelitian terkait tugas atau  fungsi  e-Warung,  dimana  peneliti  memiliki  tujuan  mengungkapkan  fungsi  maupun tugas e-Warung yang  ada di  Kota Kediri, sesuaikah dengan peraturan menteri  sosial  dan sudahkah mampu mengetaskan kemiskinan di Kota Kediri melalui proses pemberdayaan.

## PEMBAHASAN
Dalam sebuah program kementrian sosial dapat dilihat melalui beberapa aspek guna melihat  fungsi  dan  tujuan  yang  sebenarnya.  Salah  satunya  yaitu  melihat  tentang kebijakan-kebijakan yang dianggap sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara utuh.
4 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: ALFABETA, 2015) hlm 2
5 A.  Muri  Yusuf. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  &  Penelitian  Gabungan (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), hlm. 339.
Konsep  terkait  kebijakan  sosial  dibagi  menjadi  3  yaitu  Preventive,  Kurative,  dan pemberdayaan. Adapun penjelasan 3 bentuk kebijakan sebagai berikut:
1. Preventive  merupakan  sebuah  upaya  pencegahan  sebelum  terjadinya  keparahan suatu masalah kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dalam usaha pemerintah melalui pemberian jaminan KIS, KIP, maupun jaminan dalam bentuk yang lain.
2. Kurative merupakan sebuah tahap penyembuhan atau tahap menaggulangan dari sebuah  permasalahan,  hal  ini  dapat  dilihat  dalam  usaha  pemerintah  untuk melakukan  penyembuhan  terhadap  masyarakat  miskin  dalam  golongan  paling bawah, usaha yang dilakukan seperti adanya  program  keluarga harapan (PKH). Pemberian bantuan tunai maupun non tunai (BPNT), maupun bentuk bentuk lain
3. Pemberdayaan  merupakan  sebuah  usaha  berkelanjutan  yang  dilakukan pemerintah yang bertujuan melatih kemandirian dalam pengentasan kemiskinan. Salah satu kebijakan dalam bentuk pemberdayaan adalah e-Warung, jika dilihat dari  fungsi  dan  tujuannya  e-Warung  merupakan  pemberdayaan  masyarakat melalui kelompok usaha bersama.
Dalam  merealisasikan  kebijakan  pemeritah  tentang  pemberdayaan  melalui  e- Warung,  tentu  membutuhkan  sebuah  kerjasama  antara  satu  dengan  yang  lain,  bentuk penekanan  kerjasama  dapat  dikuatkan  dengan  adanya  modal  sosial.  Modal  sosial menunjuk pada segi-segi kelompok ataupun ruang bersama yang disitu terdapat aktifitas secara  kolektif.  Modal  sosial  ditekankan  untuk  menjawab  kebutuhan  bersama,  serta peningkatan  kualitas  hidup  bersama  yang  bertujuan  untuk  melakukan  perubahan  lebih baik serta mampu menjawab tantangan ataupun masalah yang datang. 6
Salah  satu  penerapan  aktifitas  secara  kolektif  dalam  e-Warung  ialah  kelompok usaha  bersama  yang  ditekankan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  hidup,  untuk merealisasikan hal tersebut kebijakan e-Warung mengharuskan anggotanya untuk mampu berkembang  dan  melakukan  perubahan  melalui  proses  pemberdayaan.  Di  e-Warung sendiri modal sosial dibentuk melalui tiga komponen antara lain:
1. Jaringan  sosial,  pada  komponen  ini  adanya  kerjasama  antar  anggota  e-Warung maupun dengan supplier melalui kelompok usaha bersama (KUBE) yang di topang oleh  modal  sosial  dalam  ranah  interaksi  dan  komunikasi  baik  secara  formal  dalam
6 Ayu Kusumastuti, Modal sosial dan mekanisme adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan insfrastruktur , Masyarakat Jurnal Sosiologi, Universitas Brawijaya, vol. 20,No. 1,  Januari 2005.
bentuk pertemuan rutin ataupun dalam bentuk kultural atau non formal dalam aktifitas harian yang menghasilkan sebuah kepercayaan untuk memperkokoh kerjasama.
2. Norma–norma, pada komponen ini dapat dibentuk melalui kesamaan sudut pandang maupun kepercayaan sosial yang telah dibangun oleh anggota e-Warung, hal ini yang nantinya akan membentuk nilai–nilai, harapan, serta tujuan bersama tentang jalannya e-Warung serta pengolahannya.
3. Kepercayaan,  merupakan  sebuah  harapan  yang  muncul  karena  adanya  kerjasama antar  anggota  mapun  pihak  lain  dengan  diwujudkan  adanya  perilaku  jujur,  teratur serta  kerjasama.  Hal  ini  tentu  perlu  juga  diterapkannya  transparansi  pengolahan  e- Warung. 7
Sedangkan modal sosial dalam merealisasikan e-Warung memiliki dimensi–dimensi, yaitu:
1. Dimensi  kognitif/ bonding yang  memiliki  kaitan  dengan  nilai–nilai  sikap  dan keyakinan yang berhimbas dalam kepercayaan dan solidaritas serta resiprositas yang  menuju  terbentuknya  kerjasama  antar  anggota  e-Warung  guna  mencapai tujuan bersama sehingga lebih menekankan perhatian yang berorientasi ke dalam kelompok  usaha  bersama  di  e-Warung  itu  sendiri. 8 Penekanan  yang  lebih mengarah pada aktivitas intern ini yang merupakan sumber utama untuk menuju atau  berjalannya  proses  pemberdayaan.  Aktivitas  intern  atau  dimensi  bonding yang lain ialah dibutuhkannya inovasi-inovasi yang terus diasah untuk mengolah manajemen  e-Warung.  Sumberdaya  manusia  yang  satu  akan  mempengaruhi yang lainnya, oleh karena itu maka perlulah  peningkatan kualitas sumberdaya manusia  yang  dilakukan  oleh  pendamping  e-Warung  kepada  anggotanya. Dampak dari adanya pembangnan SDM anggota e-Warung inilah nantinya yang akan memunculkan rasa peka terhadap masalah-masalah yang ada disekitarnya, terlebih masalah-masalah yang ada di e-Warung itu sendiri. Maka tidak menutup kemungkinan  dalam  e-Warung  terjadi  evaluasi  dan  monitoring  dari  anggota secara  mandiri  tanpa  menunggu  arahan  dari  pihak  pendamping.  Sedangkan
7 Nina Zulida Situmorang, Kajian Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis , Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta, vol. 5
8 Rusydi syahra, Modal sosial: Konsep dan aplikasi , Jurnal masyarakat dan budaya, volume 5 no. 1 tahun 2003
langkah  awal  dalam  usaha  evaluasi  dan monitoring ialah  adanya  transparansi pengolahan e-Warung yang dapat diakses oleh setiap anggota.
2. Dimensi  struktural/ bridging yaitu  ruang  lingkup  kelompok  dan  lembaga– lembaga  masyarakat  tingkat  lokal,  memiliki  jaringan  dengan  lembaga  atau kelompok lain (hubungan eksternal) memanglah penting dalam pengembangan kualitas suatu kelompok. 9 Hal ini juga dilakukan oleh kebijakan e-Warung yang ada  di  Kota  Kediri.  Secara  formal  ataupun  arahan  dari  pusat,  terlaksananya kebijakan e-Warung ini bekerja sama antar instansi pemerintahan, dalam hal ini bulog sebagai pemasok dalam pemenuhan kebutuhan gizi dalam hal ini telur dan beras. Selain bulog, dalam upaya penyaluran tunai yang dilakukan dalam bentuk elektrik kebijakan e-Warung juga bekerja sama dengan pihak Bank konvensional seperti  BNI  ataupun  Mandiri.  Penyaluran  bantuan  secara  elektrik  ini membutuhkan media properti yaitu EDC. Setiap  e-Warung memiliki satu  unit EDC  yang  nantinya  digunakan  oleh  pengelola  sebagai  media  Cek  dan  Pilih bentuk bantuan yang akan diterima, daalam aktifitas ini beberapa titik e-Warung di Kota Kediri sering mengalami gangguan sinyal. Selain jaringan yang dibentuk pemerintah  (Bulog  dan  pihak  Bank),  pengurus  ataupun  anggota  e-Warung sebenarnya juga diintruksikan untuk memiliki jaringan atau kerjasama dengan supplier sebagai  pemasok  kebutuhan  lain  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar. Namun dalam pelaksanaan untuk mencari hubungan kerja dengan supplier inilah tidak sepenuhnya dijalankan oleh e-Warung di Kota Kediri, sehingga beberapa titik  e-Warung  di  Kota  Kediri  hanya  melakukan  aktifitas  pada  saat  turunnya bantuan  pangan  dan  pada  saat  hari-hari  diluar  turunnya  bantuan  tidak  ada aktifitas  kelompok  usaha  bersama  (KUBE).  Selain  dengan supplier ,  secara mandiri seharusnya pengelola e-Warung memiliki hubungan yang erat dengan e-Warung yang lain. Dengan adanya hubungan antar e-Warung yang erat inilah diharapkan  masing-masing  e-Warung  dapat  saling  menukarkan  masalah  dan solusi,  hal  ini  mungkin  dapat  dilakukan  secara  FGD  ataupun study  banding . Disinilah salah satu letak penting akan pembangunan SDM yang telah dijelaskan dalam  dimensi bonding di  atas,  bagaimanapun  SDM  sangatlah  mendasar  bagi jalannya pemberdayaan selain terpenuhinya kebutuhan prefentive dan kurative
9 Ibid.
terlebih  dahulu  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Artinya,  dalam  hal  ini pemerintah  sudah  memberikan  ruang  maupun  jaringan  serta  mendorong terjadinya kegiatan–kegiatan kolektif yang bermanfaat bagi keluarga penerima manfaat  (KPM)  yang  lebih  berorientasi  ke  luar,  ruang  untuk  menghubungkan jaringan  inilah  yang  nantinya  akan  mampu  memberikan  kontak  dan  interaksi dengan kelompok lainnya.
Berdasarkan temuan data yang di temukan di e-Warung yang ada di Kota Kediri dari 16 (enam belas) e-Warung, dan hasilnya e-Warung yang masih aktif setiap hari hanya 2  (dua)  e-Warung  yaitu  e-Warung  Ngronggo  dan  e-Warung  Balowerti.  Berikut  adalah hasil penelitian di beberapa e-Warung:

## 1. E-Warung Banjaran
E-Warung  Banjaran  membawahi  5  (Lima)  Kelurahan  yaitu  Kelurahan Banjaran,  Ngadirejo,  Kemasan,  Setonopande,  dan  Jagalan.  E-Warung Banjaran dulunya dikelola oleh 9 orang, namun saat ini dikelola sendiri oleh Ibu  Yuli  selaku  pemilik  toko  pribadi  yang  kemudian  dijadikan  lokasi  e- Warung.  E-Warung  tersebut  buka  setiap  hari  seperti  toko-toko  pada umumnya, untuk penyaluran BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) e-Warung dibuka  selama  4  (empat)  hari,  jika  dalam  waktu  tersebut  KPM  belum  bisa hadir, maka bantuan bisa diambil lain hari. Pendamping e-Warung dari PKH memiliki tugas sebagai order yang kemudian bantuan tersebut diturunkan di e-Warung  dan  di  kemas  oleh  pengelola  e-Warung,  dan  e-Warung  memiliki kebebasan  masing-masing  mengambil  beras  dari  Bulog  atau  penggilingan. Meskipun  8  orang  pengelola  e-Wraung  tidak  aktif  dalam  menjual  maupun memproduksi  dan  menjaga  e-Warung,  namun  mereka  datang  ketika penyaluran  BPNT  (Bantuan  Pangan  Non  Tunai)  kepada  KPM  (Keluarga Penerima Manfaat), dan tidak aktifnya mereka dikarenakan tidak telaten dan bosan  dikarenakan  di  e-Warung  hanya  santai-santai  saja  “jagongan”  dan  e- Warung  sepi  penjual  sebab  persaingan  antar  toko,  ditambah  lagi  ibu-ibu pengelola memiliki tugas rumah yang banyak ada yang mengurus mertua yang sakit  dan  mengurus  anak,  serta  ada  yang  mengurus  anaknya  menderita disabilitas  yang  tidak  bisa  ditinggal  kemudian  gantian  dengan  suaminya menunggu  tambal  ban.  Dan  pihak  KPM  sendiri  BPNT  lebih  lengkap  yang
terdahulu, dikarenakan bantuan yang lama mendapatkan beras, telur, minyak, dan gula, sementara saat ini bantuan hanya berbentuk 2 (dua) macam saja yaitu beras dan telur. Di e-Warung Banjaran terdapat evaluasi bersama KPM yang lain dan pendamping, biasanya yang dibahas saat perkumpulan seperti keluh kesah  atau  unek-unek  yang  dirasakan  seperti  saldo  habis  maupun  kartu terblokir. Kendala dari e-Warung Banjaran adalah tikus yang memakan jatah beras bantuan untuk KPM, dan sering kali KPM protes dengan kemasan dan jatah beras yang tidak sesuai.
Dari  kondisi  e-Warung  Banjaran  dapat  terlihat  jelas  bahwa  kurangnya inovasi  atau  inisiatif  dari  pengelola  e-Warung  untuk  menarik  perhatian masyarakat  membeli  di  e-Warung.  Dan  kurang  pahamnya  pengelola  e- Warung  maupun  KPM  mengenai  fungsi  dari  e-Warung  sesuai  dengan peraturan kementrian sosial.  Serta pengelola lebih menyukai  menyelesaikan pekerjaan rumah dan usaha lain untuk  menompang hidupnya daripada di  e- Warung yang penghasilannya tidak terduga atau tidak seperti bayangan.
2. E-Warung Balowerti
E-Warung  Balowerti  menangani  atau  memberikan  penyaluran  6  (enam) Keluarahan,  yaitu  Kelurahan  Balowerti,  Semampir,  Dandangan,  Pocanan, Pakelan, dan Setonogedung. E-Warung tersebut mulai buka di tahun 2016, e- Warung  Balowerti  buka  setiap  hari  mulai  pukul  08.00  WIB  sampai  pukul 12.00 WIB, dan di e-Warung Balowerti masyarakat selain penerima KPM atau masyarakat  non  KPM  juga  dapat  membeli  di  E-Warung  dan  mendapatkan harga yang sama dengan KPM,  misalnya barang A dijual dengan harga Rp. 20.000 ke KPM, harga tersebut juga sama jika dijual ke masyarakat non KPM tujuan  dari  penyamaan  harga  ini  untuk  menghindari  kesalahpahaman. Pengelola  e-Warung  Balowerti  berjumlah  7  orang,  dan  orang  yang  menjadi pengelola dari e-Warung Balowerti haruslah benar-benar orang yang teliti. E- Warung Balowerti menerapkan kedisiplinan dan ketelitian yaitu tidak pernah memberikan  bantuan  dalam  kualitas  yang  buruk.  Yang  membuat  e-Warung dikatakan  lebih  mandiri  dikarenakan  pengelola  e-Warung  sendiri  memiliki inisiatif  untuk  menjual  hasil softkills atau mengembangkan entreprenuer . Beberapa  KPM  yang  diwawancarai  mengenai  e-Warung  mereka  hanya
menjawab bahwa e-Warung itu sendiri merupakan tempat pengambilan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), dan pendamping sendiri mengadakan evaluasi seputar  pengambilan  BPNT  dan  kendala,  serta  mengambil  nota  dari pengambilan e-Warung dan menerima permasalahan apa saja yang dilaporkan KPM  kepada  pihak  pengelola  e-Warung.  Sama  halnya  dengan  e-Warung Banjaran, KPM belum bisa memahami fungsi dari e-Warung itu sendiri.
3. E-Warung Ngronggo
E-Warung  Ngronggo  berlokasi  di  rumah  Ibu  Riana,  dan  membawahi  6 (enam)  kelurahan,  yaitu  Kelurahan  Manisrenggo,  Rejomulyo,  Kaliombo, Ringinanom, Kampung Dalem, dan Corekan. Pengelola e-Warung Ngronggo sendiri berjumlah 9 orang, pengambilan atau penyaluran bantuan satu bulan sekali, dan menerima bantuan berupa beras dan telur. Di e-Warung Ngronggo memiliki  kebijakan  yakni  setiap  KPM  (Keluarga  Penerima  Manfaat)  ketika pengambilan bantuan berlangsung diharapkan membawa uang menimal Rp. 5.000  untuk  membeli  barang  yanga  ada  di  e-Warung,  uang  tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan pengelolaan e-Warung. Alur e-Warung yakni KPM mendapatkan Kartu ATM sesuai bank yang diajak bermitra dalam penyaluran  bantuan  kemudia  uang  di  transfer  dan  setelah  itu  digunakan pengambilan bantuan di e-Warung, untuk pengambilan bantuan berasal  dari bulog dan agen suplier. Permasalahan yang sering terjadi ialah permasalahan transfer  bantuan  ke  ATM  sering  terlambat.  Di  e-Warung  Ngronggo  sendiri penjual logistik lainnya serta terjadwalnya pengambilan bantuan KPM, setiap pengelola  e-Warung  haruslah  berasal  dari  KPM  itu  sendiri,  dan  e-Warung Ngronggo manajemen sangat baik termasuk adanya upah tenaga diambil dari SHU.  Dengan  demikian,  KPM  diwilayah  ngronggo  memahami  bahwa  e- Warung adalah tempat penyaluran bantuan atau pengambilan bantuan.
4. E-Warung Lirboyo
Untuk di e-Warung Lirboyo buka ketika ada pencairan bantuan saja, dan tenaga  pembantu  e-Warung  ditunjuk  langsung  oleh  pihak  kelurahan.  Serta orang  biasa  atau  masyarakat  non  KPM  tidak  bisa  masuk  dalam  struktur kepengurusan,  dikarenakan  anggota  e-Warung  pun  tidak  bersifat  permanen, artinya  ada  pengurangan  dan  penambahan  anggota  dalam  kurun  waktu
tertentu. Ketika bantuan tidak diambil dalam jangka waktu tertentu maka akan terjadi  pemblokiran.  Dan  informasi  sangatlah  berpengaruh  dan  membantu dalam hal pencairan ini, dikarenakan turunnya bantuan tidak dapat di timbun. Sehingga  yang  terjadi  di  e-Warung  Lirboyo,  yang  diketahui  pihak  KPM hanyalah  sebatas  penyaluran  dan  pengambilan  bantuan  saja  serta  dari pengelola  e-Warung  sendiri  kurang  memahami  fungsi  dari  e-Warung  yang menyebabkan e-Warung tidak berjalan sesuai dengan tugasnya.
Mengenai  e-Warung  sendiri,  peneliti  mendapatkan  informasi  dari  pihak  PKH sebagai pendamping KPM, bahwa e-Warung yang ada di Kota Kediri terdapat 16 (enam belas) e-Warung dari 3 (tiga) kecamatan yang ada di Kota Kediri. Kecamata Pesantren, yaitu berada di Kelurahan Bangsal, Burengan, Tumperejo, Singonegaran, Blabak, Kleco, dan  Bawang.  Kemudian  di  Kecamatan  Kota  yaitu  Kelurahan  Ngronggo,  Kelurahan Balowerti,  dan  Kelurahan  Banjaran.  Sementara  itu,  di  Kecamatan  Mojoroto  yakni Kelurahan Dermo, Kelurahan Mojoroto, Sukorame, Ngampel, Lirboyo, dan Banjarmelati. Dan  e-Warung  yang  terbilang  sukses  atau  maju  adalah  e-Warung  Ngronggo  dan  e- Warung  Balowerti,  sedangkan  e-Warung  yang  lainnya  hanya  buka  ketika  penyaluran bantuan akan tiba. Dan  bukan hanya itu saja, pemahaman mengenai  e-Warung kepada pengelola  maupun  KPM  belum  sepenuhnya  dipahami,  dan  banyak  orang  yang menganggap e-Warung sebagai  lokasi penyaluran dan pengambilan bantuan agar lebih mudah  dijangkau  masyarakat.  Bahkan  pengelola  e-Warung  yang  termasuk  KPM  saja mulai mengundurkan diri satu per satu. Mengenai data e-Warung sendiri berada di Bidang LIJAMSOS  (Perlindungan  dan  Jaminan  Sosial)  dan  kebelutan  masyarakat  yang menerima  bantuan  dari  pihak  PKH  juga  merupakan  masyarakat  yang  mengajukan bantuan atau mendapatkan bantuan dari bidang LIJAMSOS. Dan pendamping e-Warung di Kota Kediri bukan hanya dari pihak PKH saja, namun sebagian kecil dari TRC (Tim Reaksi  Cepat).  Peran  PKH  sendiri  bukan  hanya  menyalurkan  atau  memberikan pemantauan  tetapi  juga  melakukan  sosialisasi  yang  memotivasi  mereka  hidup  menjadi lebih baik  dan layak, namun  hal  tersebut  sangat  sulit  untuk  mengubah masyarakat  dan terakadang membujuk masyarakat mengikuti sosialisasi itupun sangatlah sulit.
Berdasarkan hasil penelitian terkait cara kerja dari 4 (empat) e-Warung yang ada di Kota Kediri, terlihat jelas bahwa pengelola e-Warung maupun anggota e-Warung belum memiliki hubungan (jaringan) sosial, kepercayaan sosial, serta norma yang kuat sehingga
program  tersebut  belum  mampu  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  khususnya  KPM (Keluarga Penerima Manfaat) atau tujuan pemberdayaan belum mampu dilihat hasilnya. Padahal  program  e-Warung  merupakan  program  pemberdayaan  yang  di  kelola  secara kelompok  dan  bertujuan  membangun  atau  memperbaiki  perekonomian  masyarakat kurang mampu, hal tersebut sama dengan pengertian dari modal sosial yang merupakan nilai,  mekanisme,  sikap,  dan  institusi  yang  mendasari  interaksi  antar  individu  dan berkontribusi  terhadap  pembangunan  ekonomi  dan  sosial.  Dan  Robert  Putnam menganggap modal sosial sebagai seperangkat hubungan horizontal antara orang-orang, dimana  modal  sosial  terdiri  dari  hubungan  (jaringan)  sosial,  kepercayaan  sosial,  serta norma. Berikut penjelasan modal sosial dari Robert Putnam:

## 1. Hubungan sosial (Jaringan)
Jaringan sosial atau jaringan kerjasama antar manusia merupakan infrastruktur dinamis dari modal sosial. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, sehingga memungkinkan timbul kepercayaan dan memperkuat kerjasama. Putnam  beragumen  bahwa  jaringan  sosial  yang  erat  akan  memperkuat  perasaan kerjasama  para  anggotanya  serta  manfaat-manfaat  dari  partisipasi.  Begitu  pula dengan  hubungan  informal  (keluarga,  kerabat,  teman,  dan  tetangga)  dan  formal (asosiasi,  kelompok,  dan  lainnya),  struktur  jaringan  tersebut  akan  mempengaruhi kualitas hubungan yang terjalin, sehingga output yang dapat dihasilkan dan modal sosial yang akan terbentuk.
Terkait  dengan  jaringan  sosial,  e-Warung  yang  dapat  dikatakan  mampu memiliki  jaringan  sosial  yang  baik  adalah  e-Warung  Ngronggo  dan  e-Warung Balowerti.  Jaringan  sosial  yang  baik  dari  kedua  e-Warung  tersebut  terlihat  dari mekanisme  atau  cara  kerja  e-Warung  itu  sendiri.  Dimana  e-Warung  Ngronggo kepada masyarakat yang menerima dan mengambil bantuan atau anggota e-Warung itu sendiri diharapkan ketika penyaluran bantuan membawa uang minimal Rp. 5.000 untuk  membeli  barang  di  e-Warung  dan  e-Warung  tersebut  juga  buka  setiap  hari seperti  toko  pada  umumnya  dan  warga  sekitar  ngronggo  diperbolehkan  untuk membeli barang di e-Warung, dan jaringan sosial yang terbentuk pada pengelola e- Warung  Ngronggo  juga  patut  dijadikan  contoh,  pengelola  e-Warung  Ngronggo dengan  mewajibkan  membawa  uang  ketika  penyaluran,  uang  tersebut  akan
dimasukan untuk mengembangkan e-Warung  dan upah tenaga atau manajemen yang dilakukan cukup berhasil.
Sedangkan  e-Warung  Balowerti  dapat  dikatakan  berhasil  dikarenakan pengelola e-Warung memiliki jaringan sosial yang baik antar anggota dan mampu memberikan  inovasi  kepada  e-Warung  bukan  hanya  menjual  barang  seperti  toko- toko  pada  umumnya  melainkan  juga  mengembangkan  pemasaran online produk makanan yang dibuat oleh ibu-ibu pengelola sendiri dan menerima pesanan produk makanan.  Bahkan  di  e-Warung  Balowerti  juga  mampu  menarik  masyarakat dikarenakan menjual barang dengan harga yang sama ketika menjual barang kepadan KPM  (Keluarga  Penerima  Manfaat)  untuk  menghindari  kesalahpahaman  atau perselisihan di  tambah pula menerapakan disiplin dan ketelitian baik pengelola e- Warung  maupun  anggota  e-Warung  serta  memberikan  pelayanan  terbaik  dengan memberikan kualitas barang yang baik.
Sementara untuk  e-Warung Banjaran dan e-Warung Lirboyo dalam jaringan sosial  dapat  dikatakan  kurang  baik  karena  pengelola  e-Warung  hanya  di  serahkan kepada satu orang saja itupun dikarenakan rumah beliau dijadikan lokasi e-Warung serta tidak memiliki inovasi untuk mengembangkan e-Warung agar mampu bersaing. Pengelola  e-Warung  hanya  datang  ketika  penyaluran  barang  akan  datang  dan membantu menyalurkan bantuan, namun kedua e-Warung tersebut juga sama dengan e-Warung yang lainnya yakni memberikan pelayanan yang baik kepada KPM yang kebanyakan penerima sudah lanjut usia.
Dan bantuan berupa beras sesuai dengan ketentuan atau keinginan e-Warung masing-masing mengambil beras dari Bulog atau penggiling. Pendamping e-Warung sendiri sebagai order dalam penyaluran bantuan dan memantau kondisi e-Warung. Pendamping  e-Warung  (PKH)  di  Kota  Kediri  masih  sebatas  mengawasi  apakah KPM sudah mengambil bantuan apa belum, serta melihat apakah ada permasalahan yang  dihadapi  KPM  saat  penyaluran.  Lebih  dari  itu  pendamping  juga  melakukan sosialisasi agar KPM bisa hidup lebih mandiri.

## 2. Kepercayaan
Kepercayaan  adalah  komponen  kunci  modal  sosial.  Dimensi  modal  sosial mengacu  pada  sejauh  mana  orang  merasa  mereka  dapat  mengandalkan  sanak keluarga,  tetangga,  kolega,  kenalan,  penyedia  layanan  utama,  dan  bahkan  orang
asing serta institusi dan pemerintahan, bahwa mereka tidak akan melakukan sesuatu yang menyakitkan dan membahayakan.
Dalam  hal  kepercayaan  ke-4  (empat)  e-Warung  memiliki  kepercayaan  dari KPM  (Keluarga  Penerima  Manfaat)  dikarenakan  mampu  memberikan  pelayanan yang baik ketika penyaluran dan menjadwalkan pengambilan penyaluran agak tidak terjadi  antri  yang  berkepanjangan.  Namun  e-Warung  Ngronggo  dan  e-Warung Balowerti  tetap  memiliki  daya  tarik  tersendiri  dikarenakan  mereka  memiliki  cara kerja  yang  berbeda  dan  memberikan  kepercayaan  terhadap  masyarakat  yaitu  di  e- Warung Ngronggo dengan adanya aturan membawa uang ketika penyaluran bantuan untuk membeli barang di e-Warung memberikan keuntungan bagi KPM dikarenakan bantuan yang mereka terima bukan hanya beras dan telur tapi ada kebutuhan yang lainnya  seperti  minyak,  gula,  mie  instan,  dan  lainnya,  sedangkan  di  e-Warung Balowerti mereka menerapkan kedisplinan dan ketelitian bagi pengelola e-Warung dan  penerima  e-Warung  untuk  mengecek  kembali  barang  dan  nota  serta  menjual barang  di  e-Warung  dengan  harga  yang  sangat  miring  atau  murah  itupun  tidak membeda-bedakan dari kalangan mana pembelinya.

## 3. Norma atau Tata Nilai
Norma terdiri dari pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama sekelompok orang. Norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial. Dimana terdapat timbal balik yang berarti adanya proses pertukaran dalam hubungan sosial dimana ‘barang dan jasa’  (pertukaran  apapun)  yang  diberikan  oleh  salah  satu  pihak  akan  di  bayarkan kembali kepada pihak yang oleh pihak yang menerima asli ‘barang dan jasa’.
Dalam hal norma atau tata nilai maka pengelola e-Warung akan mengharapkan timbal balik apa yang sudah mereka lakukan kepada masyarakat penerima bantuan atau KPM,  dari perlakuan baik  tersebut  diharapkan juga mampu menarik pembeli dari  kalangan  masyarakat  biasa  atau  non  KPM.  Akan  tetapi  hal  tersebut  tidak berjalan  semestinya  terutama  yang  terjadi  di  e-Warung  Banjaran  dan  e-Warung Balowerti,  dimana  kedua  e-Warung  tersebut  kalang  saing  dengan  toko-toko  pada umunya  dan  ramainya  kedua  e-Warung  tersebut  ketika  penyaluran  bantuan  saja. Berbeda  dengan  e-Warung  Ngronggo  dan  e-Warung  Balowerti  yang  memiliki
inovasi tersendiri yang akhirnya membuat kedua e-Warung tersebut mampu menarik perhatian masyarakat.
Modal sosial dalam e-Warung berhubungan erat dengan konteks demokrasi, baik dalam  hubungan  vertikal  yang  menyangkut  hubungan  pemerintah  dan  KPM  maupun hubungan  horizontal  antara  e-Warung  dengan supplier ,  antar  e-Warung,  maupun  antar KPM itu sendiri. Dalam dimensi struktural yang berbentuk hubungan vertikal maka akan menciptakan  model  hirarki  melalui  kebijakan-kebijakan  yang  dibentuk  untuk  KPM, namun dalam bentuk horizontal memiliki kesamaan derajat. Dalam dimensi kognitif yang menekankan dalam nilai dan norma dalam bentuk vertikal akan menjadi arena pemerintah untuk  menghasilkan  kepercayaan,  akuntabilitas,  kemitraan,  partisipasi  responsivitas. Sedangkan  dalam  bentuk  horizontal  akan  menjadi  arena  golongan  masyarakat  dalam membentuk solidaritas, toleransi, kepercayaan, serta kerjasama antar e-Warung maupun antar KPM. 10
Dari  paparan  di  atas,  hal-hal  yang  kami  temukan  dan  dijadikan  benang  merah permasalahan antara lain:

## 1. Sosialisasi
Pihak KPM (Keluarga Penerima Manfaat) hanya mengetahui bahwa e-Warung sebatas tempat pengambilan bantuan. Artinya, sosialisasi yang di sampaikan dari pihak pendamping belum seutuhnya tercapai akan fungsi dan tujuan dibentuknya e- Warung. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga penerima manfaat e Warung sebatas empat pengambilan sembako yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

## 2. Ketergantungan
Adanya  bantuan  di  Kota  Kediri  sudah  lebih  dari  cukup  dalam  hal  pelaksanaan kebijakan  preventif  dan  kuratif,  sehingga  dari  sudut  pandang  pelaksana  bantuan (pemerintah), masyarakat lebih cenderung dan nyaman dalam kehidupan seperti itu, mengandalkan bantuan pemerintah baik tunai mapun sembako, jaminan mulai lahir hingga meninggal dunia. Artinya masyarakat memandang program tersebut sebagai penyedia  sembako  bagi  masyarakat  kurang  mampu.  Hal  tersebut  berakibat  adanya
10 Nina Zulida Situmorang, Kajian Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma , Jakarta, vol. 4
ketergantungan masyarakat karena mereka sudah disediakan bahan makanan pokok oleh pemerintah.
3. Kurangnya semangat pemberdayaan.
Dalam  hal  ini,  peran  KPM  ataupun  pendamping  sangat  perlu  diperhatikan,  perlu adanya peran serta yang saling keterkaitan dalam satu bingkai semangat melakukan aktivitas pemberdayaan. Sedangkan di lapangan kurangnya semangat akan aktivitas pemberdayaan kepada KPM-KPM.

## 4. Kurangnya internalisasi kebijakan.
Dalam hal ini, dapat dilihat dari adanya e-Warung yang hanya buka pada saat bantuan pangan turun, kurang lebih hanya melakukan aktifitas empat harian saja. Pentingnya dari internalisasi kebijakan yang cukup matang serta konsisten dijalankan setiap anggota juga akan berpengaruh akan maksimalnya peran e- Warung.

## 5. Kurangnya relasi hubungan kerja
Hal ini dapat dilihat bahwa seharusnya e-Warung juga memiliki hubungan kerja dengan supplier lain dalam pemenuhan kebutuhan dagang untuk mencari harga yang sesuai.
Berikut adalah kolom modal sosial, realita, serta tawaran solusi:
Karakteristik Modal Sosial Realita e–Warung Desain Penerapan
• Adanya  kebijakan  dari kemensos  tentang  e-
Warung.
• Adanya  pendampingan untuk e-warong
• Salah satu yang membawahi  e-Warung
ialah Dinas Sosial.
• Pengelolaan  di  pegang
KPM
• KPM tidak sepenuhnya tahu  terkait  tujuan  di bentuknya    e–  Warong
sebenarnya • KPM belum mengetahui fungsi- fungsi e–Warung
• Beberapa  KPM  orang
lansia
• Adanya sosialisai yang lebih rinci dalam penjalanan e–Warung.
• Di jalankannya arisan/simpan pinjam di e–Warung
• Di bentuknya studi banding antar e-
Warung
• Adanya selisih harga dengan penjual lain
• Memiliki hubungan kerja dengan pihak lain (Bulog, Bank, dan supplier )
• Adanya kepercayaan
antara  anggota  dengan pengurus • Dibebaskannya  aturan intern  yang  berlaku disetiap kelompok
• Kurangnya aktifitas pemberdayaan  secara
berkelanjutan.
• Kurangnya
kemandirian untuk inovasi,  evaluasi,  serta monitoring .
• Kurangnya  kerjasama
dengan supplier .
sebagai ketertarikan KPM.
• Bagi hasil lebih merata dengan jumlah penerima yang lebih banyak.
• Adanya reward karena kesediaan mengurus e– Warung dan diketahui seluruh anggota.
• Adanya siklus pergantian pengelola secra rutin dan
terbuka.
Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (hubungan) dengan orang lain sehingga menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya terhadap aspek  ekonomi  melainkan  juga  terhadap  setiap  aspek  eksistensi  sosial  yang  lain. 11 Menjadikan  modal  sosial  sebagai  akar  dalam  pelaksanaan  pemberdayaan  atau  lebih khususnya  tercapainya  program  e-Warung  sangatlah  penting,  karena  penguatan  intern kelompok  ataupun  dalam  mencari  jaringan  kepada  pihak  lain  sangatlah  penting  untuk tercapainya aktifitas yang dilakukan secara kolektif.
Masalah  sosial  terlebih  dalam  fokus  kemiskinan  bukanlah  suatu  hal  mudah  untuk diselesaikan. Peran negara dalam pengentasan kemiskinan salah satunya bisa dalam bentuk kebijakan.  Adapun  bentuk  bentuk  kebijakan  terbagi  dalam  tiga  bentuk,  yakni  preventif (sebagai  uapaya  pencegahan  sebelum  terjadinya  keparahan  yang  berkelanjutan),  kuratif (sebagai upaya penyembuhan bagi merek yang sudah dalam taraf paling bawah dalam hal kelayakan),  serta  pemberdayaan,  (sebagai  usaha  untuk  berdikari  dan  bertujuan menghilangkan  sifat  ketergantungan  pada  pihak  lain).  Dan  usaha  pemerintah  melalui  e- Warong ini sudah memasuki dalam bentuk kebijakan pemberdayaan, jika dilihat dari fungsi dan tujuannya dari berbagai literatur.
11 Ibid.
Lahirnya  kebijakan  e-Warong  perlu  diapresiasi  baik.  Pertama,  dengan  adanya kebijakan  penyaluran  secara  elektrik  sangatlah  mengurangi  terjadinya  hal  yang  tidak diinginkan, dalam hal ini korupsi.Kedua, lahirnya kebijkan ini mendukung tujuan ataupun sasaran  dari  keluarnya  bantuan,  dalam  hal  ini  bantuan  yang  seharusnya  diarahkan  pada penambahan gizi melalui BPNT (beras dan telur) yang di terima KPM juga berupa beras dan telur, tidak ada peyelewengan bantuan untuk keperluanluan selain gizi. Ketiga, adanya pengurus atau pengelola e-Warong yang dimbil dari anggota KPM sendiri, hal ini secara tidak  langsung  pemerintah  sudah  melakukan  edukasi  manajemen  berwirausaha  kepada PKM.  Keempat,  pemerintah  secara  tidak  langsung  memberi  ruang  gerak  berwirausaha kepada KPM baik berwirausaha secraa mandiri ataupun usaha bersama (KUBE).
Namun  yang perlu diperhatikan dalam merealisasikan kebijakan  e-Warong di  Kota Kediri,  yang  saat  ini  berjumlah  enam  belas  titik  berada  di  sebaran  tiga  kecamatan (Kecamatan Kota, Kecamatan Pesantren, dan Kecamatan Mojoroto), ke enam belas ini tidak memiliki sistem manajemen pengolahan yang sama. Hal ini karena disebabkan oleh faktor sumber  daya  yang  dimilki  oleh  setiap  e-Warung  sangat  berfariatif.  Hingga  saat  ini  yang dapat  melakukan  aktivitas  setiap  hari  hanya  e-Warong  di  Kelurahan  Ngronggo  dan Kelurahan  Balowerti.    Selebihnya  hanya  melaksanakan  aktifitas  saat  pencairan  dana program  berlangsung.  Oleh  karena  itu  pemerintah  perlu  melibatkan  lagi  partisipasi masyarakat dalam mengelola e-Warung sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Adapun  untuk  mengatasi  persoalan  sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas,  solusi  yang penulis tawarkan adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah dan pendamping perlu koordinasi lebih intensif lagi untuk membenahi sistem  pengorganisasian  dan  manajemen  e  Warung.  Jika  perlu  di  wilayah    Kota Kediri  perlu  memfokuskan  kepada  e  Warung  di  titik-titik tertentu  dahulu  sebagai model dan percontohan. Dengan demikian akan ditemukan strategi yang lebih tepat dalam  mengelola  dan  mengembangkan  fungsi  e-Warung    lebih  optimal  dan produktit yang selanjutnya dapat diadopsi untuk e-Warung yang lainnya.
2. Dalam  rangka  untuk  lebih  megefektifkan  kinerja  e  Warung  peru  melakukan pelatihan-pelatihan khusus baik dalam aspek manajemen maupun administrasi dan tata kelola keuangan guna menambah kompetensi para pengelolanya. Di sisi lain, rolling kepengurusan ataupun penggantian pengurus perlu dilakukan jika ditemukan personel yang tidak mampu berjalan sebagaimana fungsinya.
3. Perlu ada kebijakan untuk mendorong para anggota dari e-Warung untuk melakukan budaya menabung. Hal tersebut bertujuan selain dapat melatih para anggota untuk hidup  hemat  juga  uang  sisihan  atau  tabungan  tersebut  dapat  digunakan  untuk membangun inisiasi pengembangan program yang manfaatnya akan kembali pada anggota itu sendiri.
4. Pengelolaaan manajemen keuangan dan program harus dilakukan secara transparan dan  akuntabel,  sehingga  selain  akan  melahirkan  kepercayaan  yang    tinggi  dari anggota juga dapat menimbulkan dorongan partisipasi anggota semakin tinggi untuk mengembangkan e-Warung ke depannya. Sistem pengelolaan secara transparan dan akuntabel  tersebut  juga  akan  berimplikasi  pada  kebijakan  penentuan  harga  yang lebih terjangkau bahkan lebih rendah dibandingkan harga-harga di luar e-Warung.

## PENUTUP
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, maka yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:
1. E-Warung merupakan produk kebijakan pemerintah melalui Kementerian Sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin, utamanya dalam penyediaan bahan makanan pokok. Namun sesuai dengan hasil penelitian di Kota Kediri, keberadaan e-Warung belum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari 16 titik e-Warung yang ada di Kota Kediri, sebagian besar masih terfokus  sebagai  agen  penyaluran  bantuan.  Artinya,  tujuan  pemerintah  untuk menjadikan e-Warung sebagai lembaga ekomomi masyarakat masih didominasi oleh  kemauan  pemilik  program  dibandingkan  sebagai  representasi  kehendak masyarakat itu sendiri.
2. Persoalan-persoalan yang muncul dalam pelaksanaan program e-Warung di Kota Kediri  anatara  lain  masih  belum  adanya  standarisasi  dalam  pengelolaan manajemen  e-Warung,  minimnya  kapasitas  sumber  daya  peneglola,  tingkat ketergantungan  masyarakat  penerima  manfaat  masih  cukup  tinggi  sehingga menciptakan mental konsumtif dibandingkan mental produktif dan inovatif.
3. Sebagai  tawaran  solusi  atas  persoalan-persoalan  tersebut  adalah  dengan mendayagunakan  modal  sosial  sebagai  basis  utama  pemberdayaan  masyarakat utamanya dalam manajemen pengelolaan e-Warung. Hal sebagaimana yang telah
dilakukan  dalam  pengelolaan  e-Warung  di  Kelurahan  Mgronggo  dan  Kelurhan Balowerti. Meskipun pelibatan modal sosial belum sepenuhnya dilakukan, namun e-Warung yang dikelola masyarakat tersebut mampu melayani kebutuhan pokok anggotanya sehingga mampu beroperasi hingga 4-5 hari dalam seminggu.

## DAFTAR RUJUKAN
Kusumastuti,  Ayu. Modal  sosial  dan  mekanisme  adaptasi  masyarakat  pedesaan  dalam pengelolaan  dan  pembangunan  nsfratruktur .  Masyarakat  Jurnal  Sosiologi, Universitas Brawijaya, Vol. 20, No. 1,  Januari 2005.
Nanang  Pamuji  Mugasejati. Kebijakan  Sosial  Kesejahteraan .  Yogyakarta:  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, 2008.
Situmorang, Nina Zulida. Kajian Ulang Konsep Modal Sosial Dalam Masyarakat Pluralis .
Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma, Jakarta, Vol. 5. Tahun 2018
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif . Bandung: Alfabeta, 2015.
Syahra, Rusydi. Modal sosial: Konsep dan aplikasi . Jurnal masyarakat dan budaya, volume 5 No. 1 Tahun 2003.
Totalitas  Inoto  Gulo ,  Persepsi  Keluarga  Penerima  Manfaat    Terhadap  Pelaksanaan  E- Warong  Kube  PKH  di  Kecamatan  Gunungsitoli  Kota  Gunungsitoli, Jurnal Kesejahteraan Sosial, Edisi 2 tahun 2019.
Yanthuridi, Turtiantoro, Implementasi Program  E-Warong Kube-Pkh Di Kota Semarang, jurnal  jurusan  ilmu  pemerintahan  fakultas  ilmu  sosial  dan  politik  Universitas Diponegoro.
Yusuf A., Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan . Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.