## ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN JENEPONTO
Choiroel Woestho
Email : choiroel@dsn.ubharajaya.ac.id
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Harsono RM No. 67, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Ari Sulistyowati
Email : ari.sulistyowati@dsn.ubharajaya.ac.id Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Harsono RM No. 67, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Rycha Kuwara Sari
Email : rycha@dsn.ubharajaya.ac.id
Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Jl. Harsono RM No. 67, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

## ABSTRAK
Pembangunan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  memerlukan  proses  perencanaan dan  penganggaran  yang  berbasis  money  follow  function.  Hal  tersebut  merupakan  cerminan efektifitas  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  sehingga  dapat  menunjang  keberhasilan  otonomi daerah. Penelitian ini bertujuan buat mengetahui rasio kemandirian keuangan wilayah serta rasio kemampuan  keuangan  daerah  dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten  Jeneponto  selama  rentang  tahun  2000  –  2019.  Analisis  data  menggunakan  dua  jenis. Pertama, melihat rasio kemandirian keuangan daerah, rasio kemampuan keuangan daerah, kedua melihat  pengaruh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dan  rasio  kemampuan  keuangan  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dengan  menggunakan  regresi  linier  berganda.  Hasil  yang diperoleh  adalah,  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  masih  rendah  sekali  dengan  rentang  0%  - 25% dengan pola hubungan instruktif. Sementara hasil rasio kemampuan keuangan daerah  masih sangat  kecil  dengan  rentang  0%  -  10%.  Untuk  hasil  regresi  linier  berganda,  baik  uji-t  dan  uji  F, rasio  kemandirian  keuangan  daerah  dan  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Kata  Kunci  :  Kemampuan  Keuangan  Daerah;  Kemandirian  Keuangan  Daerah;  Pertumbuhan Ekonomi

## ABSTRACT
Development  carried  out  by  local  governments  requires  a  money-based  planning  and budgeting  process  to  follow functions.  This  is  a  reflection  of the  effectiveness  of  regional  financial management so that it can support the success of regional autonomy. This study aims to determine the ratio of regional financial independence and the ratio of regional financial capacity and how it affects  economic growth  in  Jeneponto  Regency  during  the  period  2000  -  2019.  Data  analysis  used two types. First, look at the ratio of regional financial independence, the ratio of regional financial capacity, secondly, look at the effect of the ratio of regional financial independence and the ratio of regional  financial  capacity  to  economic  growth  using  multiple  linear  regression.  The  results obtained are, the ratio of regional financial independence is still very low with a range of 0% - 25%
with a pattern of instructive relationships.  Meanwhile the results of the ratio of regional financial capacity are still very small with a range of 0% - 10%. For the results of multiple linear regression, both the t-test and the F test, the ratio of regional financial independence and the ratio of regional financial capacity has an influence on economic growth.
Keywords: Regional Financial Capability;  Regional Financial Independence;  Economic growth

## PENDAHULUAN
Otonomi daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  bertujuan  untuk  menata  manajemen  pemerintahan  daerah  agar lebih responsive, akuntabel, transparan serta efisien dengan mengedepankan kondisi dan kemampuan  daerah  serta  memaksimalkan  fungsi  pemerintahan  yang  dilakukan  secara cepat, dekat dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.
(Gousario & Dharmastuti, 2015) menyatakan bahwa otonomi daerah tidak hanya untuk menghilangkan disintegrasi bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas  sumber  daya  keuangan  manajemen  dalam  rangka  meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat
Otonomi  daerah  di  Indonesia  juga  dipandang  sebagai  strategi  untuk  menjawab tuntutan  masyarakat  lokal  terhadap  tiga  isu  utama  pembangunan  yaitu  pembagian kekuasaan, distribusi pendapatan, dan kemandirian sistem manajemen (Paul et al., 2012)
Undang – Undang No. 33 Tahun 2004 tentang   Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  mengatur  tentang  desentralisasi. desentralisasi  berupa  alat  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  dan  kesejahteraan sosial.  Penerapan  Desentralisasi  terutama  terdiri  dari  pembagian  fungsi  /  tugas  / wewenang antar tingkat pemerintahan (Nurhemi & Suryani, 2015).
Desentralisasi fiskal adalah salah satu konsep kunci dalam teori keuangan publik dan ukuran kebijakan yang umum digunakan dalam reformasi sektor publik. Di negara bagian  federal,  desentralisasi  fiskal  berarti  bahwa  pendapatan  dan  tanggung  jawab pengeluaran  (hak  untuk  mengenakan  dan  memungut  pajak  dan  secara  mandiri menentukan area fokus pengeluaran) dialihkan dari federal ke tingkat regional dan lokal (Yushkov, 2016).
Secara  umum,  kebijakan  desentralisasi  fiskal  dimaksudkan  untuk  memecahkan masalah  kurangnya  pendapatan,  mengatasi  eksternalitas  dan  redistribusi  pendapatan nasional serta menstabilkan makro ekonomi (Suwandi & Warokka, 2013).
Untuk  melihat  kemampuan  daerah  dalam  melakukan  tugas  otonomi  daerah, dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana  tahunan  pemerintah  daerah  dari  segi  keuangan  adalah  instrument  utama  bagi pemerintah  daerah  dalam  menentukan  besaran  pendapatan  serta  pengeluaran  sehingga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan untuk perencanaan pembangunan.
Mengetahui  apakah  daerah  dapat  melaksanakan  pembangunan  dengan responsive, akuntabel,  transparan serta  efisien tercermin dari  kinerja daerah mengelola APBD-nya. Menurut (Royda & Riana, 2019)  pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai  akuntabilitas  pemerintah  daerah  dalam  melakukan  pengelolaan  keuangan daerah.  Akuntabilitas  bukan  sekedar  kemampuan  menunjukan  bagaimana  uang  publik dibelanjakan,  akan  tetapi  meliputi  kemampuan  yang  menunjukan  bahwa  uang  publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga penting bagi pemerintah  daerah  untuk  menaruh  perhatian  yang  lebih  besar  terhadap  kinerja pengelolaan keuangan daerah.
Meski  begitu,  (Raza  et  al.,  2018)  tidak  ada  perbedaan  terhadap  rata  –  rata otonomi  daerah  dalam  hal  proporsi  pendapatan  daerah,  kinerja  penganggaran  serta pertumbuhan  daerah.  Berkenaan  dengan  hal  keuangan,  berarti  tidak  ada  perbedaan derajat kemandirian dalam otonomi daerah.
Kabupaten Jeneponto dalam data APBD mengalami kenaikan selama tahun 2013 hingga tahun 2019, seperti yang tercantum pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2010 - 2019
Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Pendapatan 721.991 804.412 1.044.672 1.261.885 1.088.513 1.211.362 1.402.923 1. Pendapatan Asli Daerah 16.617 46.032 61.267 77.638 97.930 91.994 140.833 2. Dana Perimbangan 599.354 637.516 788.961 970.730 870.000 941.044 1.049.790 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 106.020 120.863 194.443 213.515 120.583 178.323 212.299 Belanja 708.318 794.224 1.016.032 1.245.329 1.136.700 1.186.291 1.402.923 1. Belanja Tidak Langsung 452.540 435.630 504.704 596.537 607.066 700.529 735.814 2. Belanja Langsung 255.777 358.594 511.327 648.791 529.633 485.761 667.108

## Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
Dari  data  tersebut  dapat  diketahui  antara  tahun  2013  hingga  tahun  2019  terjadi kenaikan  pendapatan  dengan  rata  –  rata  12,98%.  Kenaikan  tertinggi  terdapat  pada komponen Dana Perimbangan. Begitu juga dengan belanja daerah mengalami kenaikan
dengan  rata  –  rata  14,53%  dengan  belanja  tidak  langsung  merupakan  kenaikan  paling tinggi dalam komponen belanja daerah.
Dari  data  tersebut  menandakan  bahwa  pembangunan  daerah  memerlukan  biaya yang  tidak  sedikit  sehingga  perlu  meningkatkan  pengeluaran  pemerintah.  Untuk  dapat memenuhi  pengeluaran  pemerintah,  maka  daerah  perlu  menggunakan  potensi  daerah yang  tersedia  dengan  tidak  mengandalkan  dana  perimbangan  dari  pemerintah  pusat yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

## Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto
Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 - 2019
Dari gambar 1, dapat diketahui jika setiap kenaikan pendapatan daerah ternyata tidak tidak diiringi dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi. Selama tahun 2013 hingga tahun 2019, meski secara rata – rata terjadi perkembangan sebesar 7,09%, hanya secara tahunan terjadi penurunan.
Berdasarkan  permasalahan  yang  terdapat  di  Kabupaten  Jeneponto,  maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaruh  kemampuan  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto?
2. Bagaimana  pengaruh  kemandirian  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto?
3. Bagaimana  pengaruh  kemampuan  keuangan  daerah  dan  kemandirian  keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto?
6.64 7.93 6.75 8.32 8.25 6.29 5.47 0 2 4 6 8 10 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Per tu m b u h an E ko n o m i Tahun Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 - 2019

## METODE PENELITIAN
Ruang  lingkup  penelitian  yaitu  kemandirian  keuangan  daerah,  kemampuan keuangan  daerah  dan  bagaimana  pengaruhnya  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  pada Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2019.
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  realisasi  laporan keuangan  daerah  Kabupaten  Jeneponto  antara  tahun  2000  –  2019.  Sementara  sampel merupakan  bagian  paling  kecil  dari  laporan  realisasi  anggaran  yaitu  pendapatan  asli daerah, total penerimaan daerah serta dana perimbangan, selain itu data yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi pada daerah yang sama dengan waktu tahun 2000 – 2019.
Model  penelitian  yang  digunakan  adalah  analisis  deskriptif  kuantitatif  serta regresi  linier  berganda.  Analisis  deskriptif  kuantitatif  dilakukan  untuk  melihat  rasio kemampuan  keuangan  daerah  serta  rasio  kemandirian  keuangan  daerah.  Masing  – masing dari rasio tersebut dapat diketahui dari rumus berikut :
a. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (Derajat Desentralisasi Fiskal)
Kriteria  dalam  mengetahui  kemampuan  daerah  untuk  mengatur  serta mengurus  pemerintah  daerahnya  dapat  dilakukan  dengan  mengukur kemampuan daerah dalam bidang keuangan (Prakoso et al., 2019). DDF yang dapat dirumuskan sebagai berikut:
𝐷𝐷𝐹𝑖 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐴𝑠𝑙𝑖 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥 100%

## Tabel 2. Pola Hubungan Kemampuan Keuangan Daerah
Rasio Kemampuan Keuangan Daerah (%) Pola Hubungan 0,00-10,00 Sangat Kurang 10,01-20,00 Kurang 20,01-30,00 Cukup 40,01-50,00 Baik >50,00 Sangat baik
b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Derajat Otonomi Fiskal)
Kemandirian fiskal daerah menggambarkan kemampuan tersebut pemerintah daerah  untuk  meningkatkan  PAD,  seperti  pajak  daerah  dan  retribusi  serat daerah lainnya dan daerah pembangunan yang hanya dapat direalisasikan jika disertai dengan independensi fiskal yang efektif (Qisthina et al., 2019). Rasio Kemandirian Keuangan daerah dapat dirumuskan sebagai berikut :
187
𝐷𝑂𝐹𝑖 = 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑙𝑖 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑥 100%
Semakin  tinggi  tingkat  kemandirian  keuangan  suatu  daerah  berarti  semakin tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah yang merupakan komponen dari PAD.
Tabel 3. Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio Kemandirian (%) Pola Hubungan 0-25 Instruktif >25-50 Konsultatif >50-75 Partisipatif >75-100 Delegatif
Model  berikutnya yang  digunakan yaitu regresi  linier berganda yang dilakukan untuk  mengetahui  seberapa  besar  perubahan  yang  terjadi  pada  variabel  Y  apabila variabel  X  mengalami  perubahan.  Penggunaan  analisis  regresi  berganda  digunakan dalam penelitian ini karena ada dua variabel X yaitu rasio kemandirian keuangan daerah (X1), rasio kemampuan keuangan daerah (X2) serta variabel pertumbuhan ekonomi (Y). persamaan regresi linier berganda dalam penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut:
𝑌𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑒𝑖𝑡
Dimana :
Yit : Pertumbuhan Ekonomi X1 : Derajat Otonomi Fiskal X2 : Derajat Otonomi Fiskal Ei : Variabel pengganggu yang tidak dimasukkan dalam model A : Konstanta b1, b2 : Koefisien
Pertumbuhan  ekonomi  yang  diukur  melalui  perbandingan  Produk  Domestik Regional  Bruto  (PDRB)  berdasarkan  metode  produksi  atas  dasar  harga  konstan  dapat dirumuskan sebagai berikut :
𝑌𝑖𝑡 = 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 − 1 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑖𝑡 − 1 𝑥 100% Dimana :  Yi :  Pertumbuhan Ekonomi PDRBit :  Produk Domestik Regional Bruto tahun i
PDRBit-1  :  Produk Domestik Regional Bruto tahun i - 1

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## Uji Analisis Simultan (Uji F)
Hasil  regresi  dari  pengarus  kemandirian  dan  kemampuan  keuangan  daerah terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Kabupaten  Jeneponto  selama  rentang  tahun  2000  –
2019 menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 5%), dengan df = 20. Berdasarkan uji F, nilai F-Statistik sebesar 5,108 lebih besar dari nilai F kritis (Ftabel) pada α = 5%, df = 20 yaitu sebesar 3,55. Hal ini berarti seluruh variabel bebas yaitu kemandirian keuangan daerah  dan  kemampuan  keuangan  daerah  dalam  model  mempengaruhi  secara  nyata terhadap  variabel  terikat  yaitu  pertumbuhan  ekonomi  dengan  tingkat  keyakinan  95%. Signifikansi kedua variabel bebas tersebut dapat ditunjukkan pula oleh nilai F = 0,018 < 0,05 (nilai α = 5%).
Berdasarkan  uji  simultan,  dapat  diketahui  bahwa  kedua  variabel  bebas  yaitu kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah mempunyai pengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

## Uji Analisis Parsial (Uji t)
Uji  t  merupakan  uji statistic yang  bertujuan  untuk  melihat  pengaruh  variabel bebas  secara  individual  (parsial)  terhadap  variabel  terikat.  Syarat  untuk  mengetahui variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dapat diketahui jika :
• Jika Prob. > α (5%), maka H0 diterima;
• Jika Prob. < α (5%), maka tolak H0.
Tabel 4. Uji Analisis Parsial (Uji t)
Dependent Variabel: PE Method: Least Squares Date: 11/02/20   Time: 09:46 Sample: 1 20 Included observations: 20
Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.058388 0.010094 5.784257 0.0000 DDF -3.080437 1.221016 -2.522848 0.0219 DOF 2.471633 0.888904 2.780540 0.0128 R-squared 0.375406 Mean dependent var 0.054545 Adjusted R-squared 0.301925 S.D. dependent var 0.022286 S.E. of regression 0.018620 Akaike info criterion -4.991691 Sum squared resid 0.005894 Schwarz criterion -4.842331 Log likelihood 52.91691 Hannan-Quinn criter. -4.962535 F-statistic 5.108850 Durbin-Watson stat 0.905690 Prob(F-statistic) 0.018305

## Sumber : Olah Data Eviews 10

## Pembahasan
Dari  hasil  analisis  Tabel  3,  dapat  diketahui  nilai  Prob.  <  α  (5%),  yang  berarti variabel  kemandirian  keuangan  daerah  dan  kemampuan  keuangan  daerah  mempunyai
pengaruh  terhadap  variabel  dependen  yaitu  laju  pertumbuhan  ekonomi.  Dari  tabel  di atas, juga dapat diketahui persamaan regresi :
𝑌𝑖𝑡 = 0,05 − 3,080𝑋1 + 2,471𝑋2
Hasil persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Nilai  a  =  0,058  menunjukkan  bahwa  apabila  kondisi  kemampuan  keuangan daerah dan kemandirian keuangan daerah tidak mengalami perubahan atau tetap, maka laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jeneponto meningkat 0,058.
2. Nilai  X1  sebesar  –  3,080  menunjukkan  setiap  kenaikan  rasio  kemampuan keuangan  daerah  sebesar  1%  maka  akan  menurunkan  pertumbuhan  ekonomi sebesar 3,08% dengan asumsi variabel lain tetap, begitu sebaliknya.
3. Nilai  X2  sebesar  2,471  menunjukkan  setiap  kenaikan  rasio  kemandirian keuangan  daerah  sebesar  1%  maka  akan  menaikkan  pertumbuhan  ekonomi sebesar 2,47% dengan asumsi variabel lain tetap, begitu sebaliknya.

## Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Hasil  koefisien  determinasi  menunjukkan  seberapa  besar  kemampuan  model dalam  menerangkan  variabel  dependen  secara  statistik  dengan  nilai  koefisien determinasi  (R2)  sebesar  0,375.    Hal  ini  berarti  37,5%  pertumbuhan  ekonomi  di Kabupaten Jeneponto dapat dijelaskan oleh variabel kemandirian keuangan daerah dan kemampuan  keuangan  daerah,  sementara  62,5%  dijelaskan  oleh  variabel  lain  diluar model atau faktor – faktor diluar penelitian ini.

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Berdasarkan analisis rasio kemandirian keuangan daerah. Selama  tahun 2000  – 2019 rasio kemandirian keuangan daerah masih berada pada berada pada tingkat rendah sekali (RS) karena berada pada rentang persentase 0% - 25% dengan pola hubungan instruktif.
2. Berdasarkan analisis  rasio kemampuan keuangan  daerah. Selama rentang tahun 2000  –  2019,  rasio  kemampuan  keuangan  daerah  masih  relatif  kecil  karena berada pada rentang 0% - 10% dan berada pada pola hubungan sangat kurang.
3. Kemampuan  keuangan  daerah  (X1)  berpengaruh  signifikan  terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Jeneponto, dimana nilai probabilitas
kemampuan  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,02  < 0,05.
4. Kemandirian  keuangan  daerah  (X2)  berpengaruh  signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Jeneponto, dimana nilai signifikansi kemandirian  keuangan  daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  0,01  < 0,05.

## DAFTAR PUSTAKA
Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central  Java. Economic  Journal  of  Emerging  Markets , 9 (2),  199–209. https://doi.org/10.20885/ejem.vol9.iss2.art9
Gousario, F., & Dharmastuti, C. F. (2015). Regional Financial Performance and Human Development  Index Based on Study In 20 Counties/Cities of Level I Region. The Winners , 16 (2), 152. https://doi.org/10.21512/tw.v16i2.1568
Nurhemi,  &  Suryani,  G.  (2015).  Regional  Financial  Autonomy  and  the. Bulletin  of Monetary, Economics and Banking , 18 (October 2015), 171–192.
Paul, J., Renyaan, A., Ubud, S., & Idrus, M. S. (2012). Effect of Fiscal Autonomy and Economic  Growth  on  Local  Financial  Performance  (  A  Study  on  Local Government Of Papua Province ) . 1 (1), 16–21.
Prakoso,  J.  A.,  Islami,  F.  S.,  &  Sugiharti,  R.  R.  (2019). Analisis  Kemampuan  Dan Kemandirian  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Dan Kemiskinan Di Jawa Tengah . 4 (1), 87–100.
Qisthina, F. A., Khusaini, M., & Wahyudi, S. T. (2019). Analysis of Regional Financial Independence Towards Economic Growth and Human Development  Index ( Case Study :  SWP  Gerbangkertasusila  Plus  ). Analysis  of  Regional  Financial Independence Towards (Qisthina, et Al.) Development , 22 (1), 47–51.
Raza, H., Tinggi, S., Administrasi, I., & Meutia, R. (2018). Difference Analysis of the Autonomy  of  Extended  Regencies  in  Aceh  Province  Indonesia  Faisal  Fahmi. Emerald  Reach  Proceedings  Series , 1 ,  2516–2853.  https://doi.org/10.1108/978-1- 78756-793-1-00093
Royda,  R.,  &  Riana,  D.  (2019).  Analisis  Kemandirian  dan  Kemampuan  Keuangan Daerah  serta  Pengaruhnya  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten/Kota  di Provinsi Sumatera Selatan. Akuntansi Dan Manajemen , 14 (2), 50.
https://doi.org/10.30630/jakmenpnp.14.2.174
Saputra, B., Amzar, Y. V., & H.P, P. (2015). Analisis pengaruh kemandirian keuangan daerah  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten  dan  kota  di  provinsi  jambi. Ekonomi Regional , 10 (2), 145–151.
Suwandi, & Warokka, A. (2013). Fiscal Decentralization and Special Local Autonomy: Evidence  from  an  Emerging  Market. The  Journal  of  Southeast  Asian  Research , 2013 , 1–14. https://doi.org/10.5171/2013.554057
Yushkov,  A.  (2016).  Fiscal  decentralization  and  regional  economic  growth :  Theory  , empirics , and the Russian experience ً. Russian Journal of Economics , 1 (4), 404– 418. https://doi.org/10.1016/j.ruje.2016.02.004