## IBLAM LAW REVIEW

## P-ISSN
2775-4146

## E-ISSN
2775-3174

## Volume 3, Nomor 2, 2023

## Authors
1 Ellon B. C. Mau
2 Soleman Kette

## Affiliation
1,2 Universitas  Kristen  Artha
Wacana
Email Elonmau58@gmail.com

## Date Submission
30  April 2023

## Date Accepted
15 May 2023
Date Published 30 May 2023
DOI 10.52249

## ANALISIS YURIDIS
PENATAAN KAWASAN  HUTAN  GUNA  EFEKTIFITAS PENETAPAN  HUTAN  BERDASARKAN FUNGSINYA

## MENURUT
UNDANG-

## UNDANG KEHUTANAN

## Abstract
The aim of this research is three things, namely: First, to find out what factors cause the area of forest not to fall to the same as the area  of  forested  area?;  Second,  find  out  what  the  government's attitude  is  regarding  the  use  of  forest  areas  as  not  being  in accordance with its function? Third, find out whether forest areas that  are  not  used  optimally  can  be  converted  into  functional areas? using descriptive and nomative research methods, library study  data  collection  techniques,  with  qualitative  descriptive analysis. The results of the analysis show that Firstly: The causes of  differences  in  the  size  of  forest  areas  and  wooded  areas  occur due to the function of the forest area itself (in production forest areas and conservation forest areas) and due to human actions (in protected  forest  areas).  Where  in  protected  forest  areas,  some residents consider them to be forest areas that are on private land, there  are  different  perceptions  about  customary  forests;  Second, the  attitude  that  the  provincial  government  needs  to  take  is  to revitalize  forests  according  to  their  function  d=as  a  priority option; and Third, however, there is the possibility of converting forest areas for other development activities.
Keywords  : Arrangement,  Determination,  Function,  Forest areas .
Abstrak Tujuan  penelitian  ini  ada  tiga  hal,  yaitu: Pertama, mengetahui  factor  apa  yang  menyebabkan  luas  kawasan hutan  tidak  jatuh  sama  dengan  luas  Kawasan  berhutan? Kedua, mengetahui  apa  sikap  pemerintah  melihat pemanfaatan  kawasan  hutan  tidak  sesuai  dengan fungsinya? Ketiga, mengetahui apakah kawasan hutn tidak dimanfaatkan  secara  optimal  dapat  dialihfungsikan? dengan  menggunakan  merode  penelitia  bersift  deskriptif dan  berjenis  nomatif,  teknik  pengumpulan  data  studi kepustakaan,  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif.  Hasil analisis  memperlihatkan  bahwa Pertama :, Penyebab Perbedaan  Luas  Kawasan  Hutan  dan  Kawasan  Berhutan terjadi  karena  fungsi  kawasn  hutan  itu  sendiri  (pada kawasan  hutan  produksi  dan  kawasan  hutan  konservasi) dan  karena  perbuatan  manusia  (pada  kawasan  hutan lindung).  Dimana  pada  kawasan  hutan  lindung,  oleh sebagian warga menganggap sebagai kawasan hutan yang berada  diatas  tanah  hak,  terdapat  perbedaan  persepsi tentang hutan adat; Kedua, Sikap pemerintah propinsi yang perlu diambil adalah merevitalisasi hutan sesuai fungsinya
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
d=sebagai  pilihan  prioritas;  dan Ketiga ,  Walau  demikian terbuka  kemungkinan  untuk  mengalihfungsikan  kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kata Kunci : Fungsi, Kawassan, Penataan, Penetapan

## PENDAHULUAN
Hutan  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  dianugerahkan  kepada  bangsa Indoinesia ini merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara dikelola demi kemanfaatan umat  manusia,  khususnya  warga  Negara  Indonesia  (Safriani,  2018).  Hutan  dalam keberadaannya  sebagai  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, di mana yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan statusnya hutan terdiri atas hutan Negara dan hutan hak (Cahyaningrum, 2016). Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah,  sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Azzahra, 2019). Disamping itu berdasarkan  fungsinya,  kawasan  hutan  Negara  terdiri  atas  kawasan  hutan  lindung, kawasan hutan konservasi dan kawasan hutan produksi.
Penetapan  hutan  berdasarkan  fungsinya  ini,  secara  jelas  disebutkan  dalam  Pasal  6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang meybutkan bahwa : hutan mempunyai  tiga  fungsi,  yaitu;  fungsi  konservasi,  fungsi  lindung  dan  fungsi  produksi. Kemudin pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok, yaitu; hutan konsevasi, lindung  dan  hutan  produksi.  Terdapat  fakta  tentang  adanya  kawasan  hutan  yang  tidak berhutan. Kenyataan ini secara nyata memperlihatkan bahwa kawasan hutan tidak memiliki atau  menjalankan  fungsi  sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terinventarisasi :
1. Jumlah titik kawasan hutan yang ada di Prop NTT atau di Kabupaten Kupang
2. Luas kawasan hutan di setiap titik (di Kabupaten) dan total luas di tingkat Prop. NTT
3. Luas kawasan yang berhutan di setiap titik (di Kabupaten) dan total luas di tingkat Prop. NTT
4. Kawasan hutan yang tidak memiliki fungsi sesuai amanat pasal 6 UU Kehutanan
5. Kawasan non hutan yang tidak produktif.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  sesungguhnya  adalah  cara  atau  model  yang  peneliti  pakai dalam  mendekati  persoalan  penelitian.  Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi dokumen/studi pustaka dengan jenis analisisnya adalah deskriptif kualitatif. Dimana jenis  deskriptif  adalah,  peneliti  memberi    gambaran  atau  uraian  atas  keadaan  sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti (Rukin, 2019). Studi dokumen diambil sebagai pilihan karena kondisi covid 19 yang masih terus terjadi dan belum mereda, karena itu melalui studi dokumen berupa data sekundr yang didapat dari instansi terkait, juga referensi ilmiah berupa bahan pustaka dapat dipakai. Setelah bahan hokum terkumpul, maka  peneliti  melanjutkan  dengan  melakukan  interpretasi  atau  penafsiran  mengenai jawaban  atas  permasalahan  penelitian.  Berdasarkan  interpretasi  tersebut  maka  diambillah
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
inferensi logis atau ditarik kesimpulan sebagai jawaban permanen terhadap permasalahan penelitian, dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan fakta tentang adanya kawasan hutan yang tidak berhutan. Kenyataan ini hendak  memperlihatkan  bahwa  pada  kawasan  hutan  tidak  memiliki  atau  menjalankan fungsi  sebagaimana  yang  diamanatkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang Kehutanan. Hal ini dapat dilihat dari luas kawasan hutan dan kawasan berhutan di tiap titik yang ada di kabupaten-kabupaten dalam propinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan terdapat  juga  kawasan  non-hutan  yang  tidak  produktif  atau  lahan  tidur.  Berhadapan dengan  fakta  adanya  kawasan  hutan  yang  tidak  berhutan,  maka  analisis  ini  akan mengetengahkan  factor  penyebab,  mempertanyakan  sikap  pemerintah  terhadap  kondisi factual tersebut, termasuk upaya memfungsikan kembali kawasan tersebut sebagai kawasan hutan serta pilihan kemungkkinan mengalihfungsikan pemanfaatan lahan tersebut ke sector pembangunan lainnya.
Terinventarisasi  bahwa  :  Jumlah  titik  kawasan  hutan  yang  ada  di  Prop  NTT  pada beberapa  kabupaten  belum  terinventarisasi;  Luas  kawasan  hutan  di  setiap  titik  (di Kabupaten) dan total luas di tingkat Prop. NTT belum akurat; Luas kawasan yang berhutan di setiap titik (di Kabupaten) dan total luas di tingkat Propinsi. NTT tidak terdata, karena yang  ada  hanyalah  data  luas  kawasan  hutan;  Kawasan  hutan  yang  tidak  memiliki  fungsi sesuai  amanat  pasal  6  UU  Kehutanan,  di  mana  lokasinya  adalah  kawasan  hutan  tetapi tampilannya  tidak  mencerminkan  hakekat  hutan;  dan  terdapat  juga  kawasan  non  hutan yang tidak produktif. Hasil analisis berdasarkan penelusuran dokumen dokumen maupun referensi ilmiah dan furnal ilmiah dalam mempersoalkan penyebab adanya perbedaan luas kawasan  hutan  dan  kawasan  berhutan;  sikap  pemerintah  terhadap  kondisi  tersebut,  serta kemungkinan  mengalihfungsikan  kawasan  hutan  yang  tidak  berhutan  untuk  kegiatan pembangunan lainnya, secara berturut – turut dibahas berikut ini:

## 1. Adanya Perbedaan Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Berhutan.
Pasal (1)1 butir c, menyebutkan Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan  atau  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  dipertahankan  keberadaannya  sebagai  hutan tetap.Berdasarkan data ini didapati bahwa jumlah luas kawasan hutan secara keseluruhan untuk  propinsi  NTT  berdasarkan  Keputusan  Menteri  Kehutanan  No.  423/Kepts-II/1999 Tanggal  15  Juni  1999,  ditetapkan  seluas  1.808.990.  Ha.  Data  tahun  2018,  jumlah  tersebut berkurang menjadi 1.475.499,86 Ha. Dari jumlah ini, didapati hanya 50% yang benar-benar merupakan kawasan berhutan, jika kita melihatnya dari sisi hutan menurut kosepnya, yakni suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparanm  lahan  berisi  SDA  hayati  yang  didominasi heterogenitas  tanaman/pepohonan  dengan  tingkat  kerapatan  yang  tinggi,  di  mana  dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Pasal 1  butir  b  UU  No.  41/1999).  Hasil  penelitian  memperlihatkan  ada  2  (dua)  alasan penyebabnya, yakni:
a. Karena Fungsinya Sendiri
Di  lihat  dari  fungsinya,  maka  hutan  memiliki  3  (tiga)  fungsi,  yakni  fungsi  lindung, fungsi  produksi  dan  fungsi  koservasi  (Kusumaningtyas  &  Chofyan,  2013).  Mengacu  pada tiga funsi hutan ini, maka dikenal tig jenis atau macam hutan, yakni hutan lindung, hutan produksi  dan  hutan  konservasi  perubahan  kawasan  berhutan  pada  hutan  produksi  setiap
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
waktu  dapat  mengalami  perubahan,  walaupun  kapling  kawasan  nutannya  tetap.  Akan tetapi  adanya  aktifitas  penebangan  yang  diijinkan  pada  kawasan  hutan  produksi menyebabkan luas kawasan berhutan pada area/kawasam hutan produksi akan sellu lebih kecil dari luas kawasan hutan produksi, Karena pada hakekatnya kawasan hutan produksi memang diperuntukkan memproduksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, dan khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor.
Identik  dengan  kawasan  hutan  produksi  yang  luas  kawsan  hutannya,  dalam  hal  ini luas  kawasan  yang  diclaim  sebagai  kawasan  berhutan,  berlaku  juga  pada  kawasan  hutan konservasi.  Area  kawasan  konservasi,  tidak  harus  merupakan  area  atau  kawasan  yang ditumbuhi  heterogenitas  tanaman  dengan  tingkat  kerapatan  yang  tinggi.  Area  kawasan konservasi tidak mewajibkan keseluruhan kawasan harus berhutan kawasan hutan dengan cirri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan  satwa  serta  ekosistemnya.  Payung  hokum  yang  mengatur  hutan  konservasi  adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya.  Jenis  koservasi  di  sini  berupa;  konsevasi:  lingkungan  dan  biota,  konservasi satwa  liar,  konsevasi  cagar  alam,  suaka  margasatwa.  Nerdasarkan  Permen  KP  Nomor  31 Tahun 2020. Kawasan koservasi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yakni Taman(wisata alam, buru),  Suaka  dan  kawasan  Konservasi  Maritim,  Ketiga  kategori  kawasan  ini  bersama ekosistemnya tidak mewajibkan kawasannya harus merupakan kawasan berhutan.
b. Karena Perbuatan Manusia
Jika  pada  kawasan  hutan  produksi  dan  kawasan  hutan  konservasi,  hasil  analisis memperlihatkan  bahwa  penyebab  luas  kawasan  hutan  berbeda  dengan  luas  kawasan berhutan, maka pada kawasan hutan lindung, penyebab perbedaan tersebut adalah karena perbuatan  manusia.  yakni  terjadinya  illegal  loging,,  pembakaran  kawasan  hutan, perambahan  kawasan  hutan.  Walau  disadari  ataupun  tidak  disadari  bahwa  perbuatan tersebut  masuk  kategori  tindak  pidana,  namun  warga  masyarakat  tetap  melakukannya disebabkan oleh 2 (dua) alasan, yaitu :
1) Kawasan tersebut dianggap oleh warga sebagai kawasan hutan yang berada diatas tanah hak.
Warga masyarakat menganggap bahwa kawsaa tersebut adalah tanah miliknya yang diwariskan dari orang tuanya.  Mereka mengatakan bahwa orang tuanya pernah mengelola lahan tersenut, namun karena system pertanian yang berpindah-pindah maka saat hendak kembali  area  tersebut  telah  ditumbuki  heterogenitas  tanaman  dengan  tingkat  kerapatan yang  tinggi,  lalu  diniarkan  tidak  dijadikan  kebun  atau  lading.  Akan  tetapi,  tanpa sepengetahuan mereka (ahli waris ini) tanah tersebut telah diklaim sebagai kawasan hutan.

## 2) Perbedaan Persepsi Tentang Konsep Hutan Adat.
Persepsi  masyarakat  adat,  hutan  adat  adalah  kawasan  hutan  yang  berada  diaatan tanah adat (Dewi et al., 2020). Bagi mereka (masyarakat adat), tanah yang dipermukaannya terdapat  hutan  adat  adalah  tanah  adat  yang  juga  milik  masyarakat  adat.  Oleh  karena  itu, walaupun  dilarang  untuk  mengusahakan  tanah  tersebut,  warga  masyarakat  tetap melakukan  kegiatan,  seperti  penbanagan  pohon  secara  liar  (illegal  loging),  Perambahan hutan untuk kepentingan pertanian atau perkebunan, kegiatan membuka lahan dengan cara membakar.  Dalam  Pasal  1  butir  f.  Undang-Undang  Nomor  41  tahun  1999  tentang Kehutanan,  menyebutkan  bahwa  Hutan  Adat  adalah  hutan  Negara  yang  berada  dalam
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
wilayah  masyarakat  hokum  adat.  Sedangkan,  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 35/PUU-X/2012  menyebutkan bahwa hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hokum adat. Pengertian menurtut undang-undang kehutanan menyebut secara langsung  bahwa  hutan  adat  adalah  hutan  Negara,  sedangkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  tidak  menyebutkannya,  sehingga  warga  masyarakt  memandang  bahwa Keputusan  Mahkamah  Kostitusi  memberi  ruang  untuk  warga  melakukan  aktivitas mengambil  objek  yang  berada  diatas  tanah  adat  tersebut.  Karena  konsep  hutan  adat menurtu Undang-Undang Kehutanan.status hutan adat sama dengan status hutan Negara, dimana  keduanya  sama-sama    berda  diatas  tanah  yang  tidak  dibebani  hak,  berarti  tanah Negara. Jadi hutan berada di atas tanah Negara. Sedangkan pengertian hutan adat menurut Mahkamah Kostitusi yang tidak menyebutkaan frasa tanah Negara dalam pengertian tanah adat,  maaka  dianggaap  putusan  Mahkamah  Kostitusi.  Tersimpul  melalui  hasil  penelitian bahwa  yang  menjadi  penyebab  adanya  perbedaan  luas  kawasan  hutan  dan  kawasan berhutan adalah:
a) Perbedaan  kawasa  hutan  menurut  fungsinya,  menjadikan  setiap  kawasan  hutan  tidak wajib menjadi kawasan berhutan, seperti pada hutan produksi dan hutan konservasi.
b) Pada hutan produksi selalu terjadi aktivitas penebangan yang dibenarkan.
c) Pada  hutan  konservsi,  karenaa  fungsinya  tidak  semua  kawasan  konservasi  harus merupakan kawasn berhutan.
d) Perbedaan persepsi tentang konsepsi hutan adat.

## 3) Sikap Pemerintah; merevitalisasi kawasan hutan
Mengetahui  tentang  kenyataan  adanya  kawasan  hutan  yang  tidak  berhutan,  maka pilihan  utamanya  adalah  upaya  revitalissi  hutan,  sehingga  menjadikan  kawasan  hutan sebagai  kawasan  yang  benar-benar  berhutan.  Pemerintah  propinsi  perlu  mengambil langkah  serius  untuk  menjadikan  kawasan  hutan  benar-benar  berhutan.hal  ini  penting karena,  pada  masyarakat  adapersoalan  tersendiri  yakni  keraguan  mereka  tentang  batas kasan hutan. Agar keraguan ini tidak diikuti dengan tindakan membuka lahan pada daerah kawasan hutan yang kemudian menimbulkan persoalan hokum tersendiri antara warga dan pemerintah propinsi.
Revitalisasi  hutan  bisa  dilakukan  dengan  tindakan  penyulaman  tanaman,  reboisasi, dan mengawasi agar agar tanaman dalam kawasan hutan lindung (misalnya) memiliki ciri heterogenitas jenis dan ukuran, tingkat kerapatan yang tinggi dan terjadi ekosistem hutan lindung  dalam  kawasan  tersebut.  sikap  yang  perlu  diambil  oleh  pemerintah,  saat  melihat adanya  fakta  keberadaan  kawasan  hutan  yang  tidak  sama  luasnya  dengan  kawasan berhutan.  Hasil  penelitian  memperlihatkan  bahwa  sikap  pemerintah  terhadap  adanya kawasan  hutan  yang  tidak  memiliki/melaksanakan  fungsi  (sesui  amanat  Pasal  6  Undang- Undang Kehutanan), memandang penting untuk :
1) Pendataan kembali, keberadaan kawasan-kawasan hutan menurut fungsinya.
2) Bersama warga masyarakat mencari dan menemukan kesepakatan-kesepakatan tentang fungsi hutan, pentingnya kejelasan luas kawasan hutan (seperti : penentuan titik kordinat dari kawasan hutan).
Pilihan mengarah pada pembangunan hutan produksi ini, sangata beralasan. Karena tuntutn  pembangunan  pertambahan  penduduk.    Hal  ini  disebabkan  oleh  konsekuensi kebutuhan  pembangunan,  serta  pertambahan  penduduk  yang  menjadikan  kawasan  hutan

## 1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
sebagai  target  konversi.    Alih  fungsi  kawasan  hutan  termasuk  pada  kawasan  tudak berhutan  untuk  pengembangan  tanaman  produksi  perlu  menjadi  perhatian  serius.. Meskipun  berbagai  aturan  dan  kebijakan  telah  dikeluarkan  untuk  mendukung  revitalisasi hutan  agar  lebih  lestari,  fan  ini  hanya  akan  terjadi  jika  adanya    kebijakan  diikuti pengawasan yang lebih intensif.

## 4) Terbuka Kemungkinan Meng- alih fungsikan Kawasan Hutan.
Hendak  diuraikan  disini  bahwa,  dengan  mencermati  fakta  tentang  adanya  kawasan hutan yang tidak berhutan untuk luas kawasan dan lamanya dalam kondisi tidak perhutan. Makaterbuka  kemungkinn  dialih-fungsikan  untuk  kepentingan  sector  pembangunan lainnya.Langka ini merupakan Paradigma pembangunan secara nasional menekankan pada keuntungan jangka pendek (ekonomi), sal satunya melalui alih fungsi lahan hutan menjadi penggunaan  lain  (Maryudi,  2015),  dan  lebih  bersifat  terpusat  dan  otoriterisme  (Bakker  & Moniaga, 2010).
Pemerintah  pusat  melalui  kebijakan  desentralisasi  memberikan  kelonggaran  kepada daerah  untuk  memperoleh  pendapatan  melalui  kegiatan  ekstraktif  sumber  daya  alam. Namun  tidak  berapa  lama,  pemerintah  menarik  kembali  kewenangannya  melalui  UU No.23/2014  Juga hutan Negara adalah hutan yang berada diatas tanah yang tidak dibebani hak  atas  tanah.Secara  regulative  telah  ditunjukkan  dengan  berlakunya  Undng-Undang Nomor  19  Tahun  2004  tentang  Kehutanan,  yang  menambahkan  poin  izin,  yakni  terkait kelangsungan  perizinan  dan  perjanjian  pertambangan.  Dimana  Undang-Undang sebelumnya  tidak  mengantisipasi  akan  keberadaan  kegiatan  usaha  yang  telah  ada  dan mendapat  ijin  operasi  sebelum  berlakunya  undang-undang  (yang  lama)  tersebut. Mengalihfungsikan  hutan,  dari  fungi  lamanya  dalam  kawasan  dan  mengarah  ke  fungsi hutan  produksi.  Di  sini,  Pemerintah  mepertimbangkan  kegiatan  pembangunan  kehutanan lainnya.  Pemerintah  dapat  mengeluarkan  kebijakan  yang  mengutamakan  pembangunan dengan  prinsip  pro-job,  pro-poor  dan  pro-growth.  Memang  nampak  kebijakan  imi berlawanan/bertentangan  dengan  upaya  pelestarian  lingkungan.  Dimana  setiap  kawasan hutan  yang  tidak  berhutan,  maka  pemerintah  menghidupkannya  dengan  mengisi  lahan- lahan  tersebut  dengan  tanaman  produktif.    .Kebijakan  konversi  hutan  yang  berlaku  di Indonesia,  masih  dapat  menjadi  pilikan  kebijakan  ti  tingkat  propinsi..  kebijakan  ini  lebih bermanfaat, jika dibandingkan dengan membiarkan lahan/kawasan hutan dalam keadaan tidak berhutan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  Penataan    Kawasan  Hutan  Guna  Efektifnya Penetapan  Hutan  Berdasarkan  Fungsinya  Menurut  Undang-Undang  Kehutanan,  maka dapat disimpulkan bahwa :
a. Penyebab Perbedaan Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Berhutan terjadi karena fungsi kawasn hutan itu sendiri (pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan konservasi) dan  karena  perbuatan  manusia  (pada  kawasn  hutan  lindung).  Dimana  pada  kawasan hutan  lindung,  oleh  sebagian  warga  menganggap  sebagai  kawasan  hutan  yang  berada diatas tanah hak, terdapat perbedaan persepsi tentang hutan adat.
b. Sikap  pemerintah  propinsi  yang  (perlu)  diambil  adalah  merevitalisasi  hutan  sesuai fungsinya sebagai pilihan prioritas.
1,2,3 Universitas Kristen Artha Wacana
c. Walau demikian terbuka kemungkinan untuk mengalihfungsikan kawasan hutan untuk kegiatan pembangunan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Azzahra,  F.  (2019).  Status  hak  atas  tanah  penduduk  desa  dalam  kawasan  hutan  perum perhutani. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan , 4 (1), 48-60. Cahyaningrum, D. (2016). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi mengenai status hutan adat sebagai hutan hak. Kajian , 20 (1), 1-16.
Dewi,  S.  H.  S.,  Handayani,  I.  G.  A.  K.  R.,  &  Najicha,  F.  U.  (2020).  Kedudukan  Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. Legislatif , 79-92. Kepmen  Pertanian  Nomor  837/Kpts/Um/N/1980  tentang  Kriteria  dan  Tata  Cara Penetapan Hutan Lindung.
Kepren Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
Kusumaningtyas, R., & Chofyan, I. (2013). Pengelolaan hutan dalam mengatasi alih fungsi lahan  hutan  di  Wilayah  Kabupaten  Subang. Jurnal  Perencanaan  wilayah  dan kota , 13 (2).
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  tahun  2008  tentang  Tata  Hutan  dan  Perumusan  Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
Peraturan  Pemerintah  Nomor.  104  Tahun  2015  tentang  Tata  Cara  Peruntukan  Perubahan dan Fungsi Hutan.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Rukin, S. P. (2019). Metodologi penelitian kualitatif . Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. Safriani,  A.  (2018).  Nilai-Nilai  Hukum  Islam  Dalam  Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999 Tentang  Kehutanan. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam , 5 (1),  39- 48.
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun4 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan UU No. 19 Tahun 2004  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang