Vol. 1 No. 2 (2019) pp. 56-70 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Pelaksanaan  Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal Kesehatan  Kabupaten  Magelang  Tahun  2017-2019  dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat
Rizki Wardani 1 , Dyah Adriantini Sintha Dewi 2 , Habib Muhsin Syafingi 3 , and Suharso 4 * 1,2,3,4 Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia
* email: suharso@ummgl.ac.id
DOI : https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.646
Submitted: Juni 2019 Revised: Juli 2019 Accepted: Juli 2019

## ABSTRAK
Kata Kunci: Implementasi; Pemenuhan; SPM Kesehatan Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  Kesehatan  merupakan  acuan bagi  Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  dalam  penyediaan Pelayanan  Kesehatan  yang  berhak  diperoleh  setiap  warga  secara minimal.  SPM  Kesehatan  Daerah  Kabupaten/Kota  mencakup  12 jenis  dan  mutu  layanan  dasar.  SPM  Kesehatan  yang  telah ditetapkan  Pemerintah  ternyata  belum  sepenuhnya  dapat diimplementasikan  oleh  hampir  semua  daerah  di  Indonesia,  salah satunya  Kabupaten  Magelang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pelaksanaan  kebijakan  SPM  Kesehatan  Kabupaten Magelang  Tahun  2017-2019.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah  metode  normatif  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan bahan pustaka yag sesuai dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  alasan  Kinerja  SPM  Kesehatan  Kabupaten Magelang  Tahun  2017-2019  belum  tercapai  sepenuhnya.  Kendala yang  dihadapi  yaitu  kurangnya  aspek  disposisi  dari  pelaksana, kurangnya  sumber  daya  yang  meliputi  SDM,  anggaran,  dan fasilitas  serta  struktur  birokrasi  yang  belum  efektif.  Pemerintah daerah  memiliki  solusi  dalam  upaya  pemenuhan  SPM  Kesehatan dengan  menyusun  Tim  SPM  tingkat  Dinas  Kesehatan,  Analisa SPM,  Penyusunan  SPM Costing ,  Advokasi  Lintas  Sektor.  Konsep Kesejahteraan diukur dari Indikator Angka Harapan Hidup.

## ABSTRACT
Keywords:
Implementation; Minimum  Service  Standards  (SPM)  for  Health  is  a  reference  for Regency/City Governments in providing health services that every citizen
Vol. 1 No. 2 (2019)
Fulfillment; Minimum Health Service Standards has  the  right  to  obtain  at  a  minimum.  District/Municipal  Health  MSS covers  12  types  and  quality  of  basic  services.  Almost  all  regions  in Indonesia  have  not  fully  implemented  the  Health  MSS  that  the government  has  set,  one  of  which  is  the  Magelang  Regency.  This  study aims to analyze the implementation of the Magelang District Health MSS policy  in  2017-2019.  The  research  method  used  is  a  normative  method which is carried out by collecting library materials in accordance with the object  of  research.  The  results  showed  that  the  reasons  for  the  2017-2019
Magelang District Health MSS Performance had not been fully achieved. Constraints  faced  are  the  lack  of  disposition  aspects  of  the  implementers,
lack  of  resources  that  include  human  resources,  budgets,  facilities,  and ineffective bureaucratic structures. The local government has a solution to fulfil  the  Health  MSS  by  compiling  an  MSS  Team  at  the Health Service level,  MSS  Analysis,  MSS  Costing  Preparation,  and  Cross-Sectoral
Advocacy. The Life Expectancy Indicator measures the concept of Welfare

## 1. PENDAHULUAN
Pelayanan  publik (public  service) adalah  kegiatan  pemerintah  sebagai penyelenggara  atas  penyediaan  produk  barang,  jasa  dan/atau  pelayanan administratif  kepada  masyarakat  yang  meliputi:  pendidikan,  pengajaran, pekerjaan  dan  usaha,  tempat  tinggal,  komunikasi  dan  informasi,  lingkungan hidup,  kesehatan,  jaminan  sosial,  energi,  perbankan,  perhubungan,  sumber daya alarn, pariwisata, dan sektor strategis lainnya berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009. Pelayanan publik dilihat dari aspek hukum adalah kewajiban yang diberikan  oleh  konstitusi  kepada  pemerintah  untuk  memenuhi  hak-hak  dasar warga  negara  atau  penduduk  atau  masyarakat  dengan  tujuan  meningkatkan kesejahteran  masyarakat.  Untuk  memenuhi  hak-hak  dasar  warga  negara  atau masyarakat  yang  kondisi  kemampuan  sumber  daya  pemerintah  daerah diseluruh  Indonesia  tidak  sama,  pelaksanannya  diatur  dengan  standar pelayanan  minimal.  Karena  salah  satu  tujuan  pengaturan  standar  pelayanan minimal  ini  adalah  terjaminnya  pelayanan  dasar  yang  menjadi  hak  setiap warga negara yang ada di Indonesia yang harus dipenuhi.
Menurut  PP  No.  02  Tahun  2018,  Standar  Pelayanan  Minimal  yang selanjutnya  disingkat  SPM  adalah  ketentuan  mengenai  jenis  dan  mutu pelayanan  dasar  yang  merupakan  urusan  pemerintahan  wajib  yang  berhak diperoleh  setiap  warga  negara  secara  minimal.  Urusan  pemerintahan  wajib adalah  urusan  pemerintahan  yang  wajib  diselenggarakan  oleh  semua  daerah yang  dipimpin  kepala  daerah  sebagai  unsur  penyelenggara  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan  daerah (Rustandi,  2017) .  Dalam
Vol. 1 No. 2 (2019)
Negara  Kesatuan  pemerintah  daerah  berada  langsung  di  bawah  Pemerintah Pusat.  Pemerintah  pusat  merupakan  penyelenggara  pemerintahan  bangsa Indonesia.  Dalam  menjalankan  tugasnya,  pemerintah  pusat  diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pembukaan UU RI  1945  Alinea  4,  yang  intinya  berisi  tujuan  Negara  Republik  Indonesia  yaitu perlindungan,  kesejahteraan,  pencerdasan,  dan  perdamaian  yang  berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, lalu disusun dalam UUD RI 1945 yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Pancasila.
Menurut  PP  No.  65  tahun  2005  SPM  disusun  dan  diterapkan  dalam rangka  penyelenggaraan  urusan  wajib  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Artinya,  SPM  ditetapkan secara  nasional  oleh  pemerintah  dan  diberlakukan  untuk  seluruh  daerah, dengan  begitu  Standar  Pelayanan  Minimal  diseluruh  Indonesia  harus  sama. Maka  penerapan  SPM  di  daerah  wajib  melakukan  penerapan  SPM  sebagai dasar  melayani  masyarakat.  Menurut  PP  No.  2  tahun  2018,  Urusan Pemerintahan  wajib  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  yang  selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas  :
1. Standar pelayanan minimal pendidikan;
2. Standar pelayanan minimal kesehatan;
3. Standar pelayanan minimal pekerjaan umum;
4. Standar pelyanan minimal perumahan rakyat;
5. Standar pelayanan minimal ketenteraman;
6. Standar pelayanan minimal ketertiban umum dan pelindungan masyarakat, dan;
7. Standar pelayanan minimal social
Salah  satu  Jenis  SPM  adalah  SPM  kesehatan.  Kesehatan  adalah  suatu kebutuhan dasar/pokok bagi Manusia yang merupakan modal untuk menjalani kehidupanya (Arti Kesehatan, 2011) . Namun dalam pemenuhanya tidak dapat dilakukan  sendiri,  karena  karakteristik  dari  barang  dan  jasa  kesehatan  tidak dapat  diusahakan/diproduksi  sendiri  secara  langsung  oleh  masing-masing warga  negara,  melainkan  harus  ada  campur  tangan  dari  pemerintah.  Dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2016, menjadi acuan pemerintah daerah  kab/kota dalam  penyediaan  dan  pelayanan  kesehatan  yang  berhak  diperoleh  setiap warga  secara  minimal.  Peraturan  ini  juga  sebagai  instrumen  bagi  masyarakat
Vol. 1 No. 2 (2019)
dalam  melakukan  kontrol  terhadap  kinerja  pemerintah  di  bidang  pelayanan publik bidang kesehatan.
Permenkes  No.  43  tahun  2016  hanya  dipakai  untuk  melaksaan  SPM Kesehatan  tahun  2017-2018.  Pada  tahun  2019  peraturan  tersebut  sudah  tidak dipakai  lagi  dan  diganti  dengan  Permenkes  No.  4  tahun  2019.  Adapun  yang membedakanya pada permenkes No. 43 tahun 2016 diperuntukan hanya untuk Kab/Kota  sebagai  penyelenggara  atau  penyedia  layanan  dengan  12  indikator kinerja SPM bidang kesehatan yang  harus terpenuhi 100% setiap tahunnya. 12 Indikator SPM Kesehatan tersebut adalah :
a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
d. Pelayanan kesehatan balita
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) .
Sedangkan  pada  Permenkes  No.  4  tahun  2019,  ditambahkanya  SPM Kesehatan Daerah Provinsi dengan 2 indikator yaitu :
a. Pelayanan  kesehatan  bagi  penduduk  terdampak  krisis  kesehatan  akbat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi
b. Pelayanan  kesehatan  bagi  penduduk  pada  kondisi  kejadian  luar  biasa provinsi
Meskipun  kewajiban  penyusunan  rencana  target  pencapaian  SPM  bagi pemerintah  daerah  provinsi  dan  kab/kota  diseluruh  Indonesia  sudah  ada kebijakan yang mengatur. Namun kenyataanya belum semua pemerintahan di Indonesia  memenuhi  kewajibanya.  Salah  satunya  adalah  pemerintah  daerah kabupaten Magelang. Dalam kenyataanya, daerah Kabupaten Magelang dari 12 indikator kinerja SPM kesehatan belum ada yang memenuhi target 100% setiap tahunnya. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dinas kesehatan provinsi
Jawa Tengah, khususnya kabupaten Magelang tahun 2017-2019 disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Laporan Capaian SPM Kesehatan Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019

## Sumber : Profil Dinas Kesehatan Jawa Tengah
Wilayah  ini  menarik  penulis  untuk  dijadikan  sebagai  obyek  penelitian karena  pelaksanaan  kinerja  standar  pelayanan  bidang  Kesehatan  Kabupaten Magelang dari tahun 2017, 2018 dan 2019, dengan 12 indikator, belum berjalan maksimal.  Hal  ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Implementasi  Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Kabupaten Magelang akan dianalisis dengan  menggunakan  Teori  dari  Georger  Edward  III.  Menurut  Edward  III Implementasi  Kebijakan  ditentukan  oleh  empat  aspek  yang  mempengaruhi
No. Indikator Kinerja SPM Kesehatan Target 100% 2017 2018 2019 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 89,94% 90,53% 93,83% 2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 99,95% 99,97% 99,52%
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 96,74% 98,89% 99,27% 4. Pelayanan Kesehatan Balita 65,10% 38,21% 88,35%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar 100,00%  98,41% 87,47% 6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif 53,33% 0,42% 27,04% 7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut 31,44% 44,87% 58,65% 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 30,74% 39,37% 13,25% 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 3,21% 31,22% 62,47% 10. pelayanan  Kesehatan  Orang  Dengan Gangguan Jiwa Berat 42,58% 42,58% 99,54% 11. Pelayanan  Kesehatan  Orang  Dengan Terduga TB 90,00% 83,04% 40,99% 12. Pelayanan  Kesehatan  Orang  Dengan Terinfeksi HIV 101,89%  100,00%  69,39%
Vol. 1 No. 2 (2019)
kinerja Implementasi yakni: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.
Faktor  inilah  yang  menurut  penulis  perlu  kiranya  untuk  dilakukan evaluasi  untuk  dapat  mengetahui  alasan  ketidak  tercapainya  indikator  kinerja SPM  Kesehatan,  hambatan  apa  yang  menyebabkan  tidak  terpenuhinya,  dan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.  Untuk itu menarik kiranya  jika  ada  studi  yang  meneliti  hal  ini  guna  membantu  memperbaiki pengaturan  SPM  agar  dapat  dilaksanakan  sesuai  Peraturan  Perundang- undangan  untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan  Masyarakat.  Agar  pembahasan dalam  penelitian  ini  lebih  fokus  maka  pembahasan  masalah  dibatasi  hanya pada SPM kesehatan Kabupaten Magelang.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  Penelitian  ini  adalah  Penelitian  Normatif  dengan  Pendekatan secara  Pendekatan  kasus  ( case approach) dan  Pendekatan  perundang-undangan (statue  approach) (Diantha,  2017) . Pendekatan  kasus  ( case  approach) yakni pendekatan  dengan  merujuk  pada  belum  terpenuhinya  target  SPM  Kesehatan Kab.  Magelang  yaitu  100%  pada  12  Indikator  setiap  tahunya.  Sedangkan  dari pendekatan  perundang-undangan  karena  yang  akan  diteliti  adalah  aturan hukum  yang  menjadi  fokus  sekaligus  tema  dalam  penelitian.  Pendekatan perundang-undangan (statue approach) , dilakukan dengan menelaah perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  Standar  Pelayanan  Minimal Kesehatan yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini.
Lokasi  penelitian  ini  terletak  di  Kabupaten  Magelang.    Peneliti  memilih lokasi  tersebut  karena  Kabupaten  Magelang  masuk  dalam  3  daerah  terendah dalam pemenuhan Target Indikator SPM Kesehatan Kabupaten/Kota di Tahun 2018  dan  2019  dari  35  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Penelitiain difokuskan  pada  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Magelang.  Penulis  memilih lokasi penelitian tersebut karena Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang adalah unsur  pelaksana  otonomi  daerah  di  bidang  kesehatan.  Dinas  Kesehatan  yang memiliki  tugas  merumuskan  kebijakan  bidang  kesehatan,  menyelenggarakan urusan  pemerintah  dan  pelayanan  bidang  kesehatan,  pembinaan  dan  fasilitasi bidang  kesehatan.  Bidang  kesehatan  tersebut  yang  salah  satunya  adalah tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan.
Dalam  melaksanakan  analisis  data,  peneliti  mengacu  pada  beberapa tahapan  yang  dijelaskan  Miles  dan  Huberman,  antara  lain  Pengumpulan
informasi  melalui  wawancara  dari  responden  yang  berwenang  di  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Magelang  yaitu  Vidya  Nirmala,  S.KM,  M.Kes  (  Kepala Sub  Bagian  Program),  Reduksi  data (data  Reduction ),  Penyajian  data (data display), kesimpulan (verification) .

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  Implementasi  Kebijakan  SPM  dalam  penelitian  ini  difokuskan dari  aspek  implementasi  kebijakan  yang  terdiri  dari  :  Komunikasi,  struktur birokrasi,  disposisi  dan  sumber  daya.  Deskripsi  dari  implementasi  kebijakan tersebut adalah :

## Komunikasi
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator  kepada  komunikan.  Sementara  itu,  komunikasi  kebijakan  berarti merupakan  proses  penyampaian  informasi  kebijakan  dari  pembuat  kebijakan (policy  makers)  kepada  pelaksana  kebijakan  ( policy  implementors ) (Widodo  J, 2011) . Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting  yaitu  tranformasi  informasi  ( transimisi ),  kejelasan  informasi  ( clarity ) dan konsistensi informasi ( consistency ) :
a. Dimensi transformasi komunikasi
Dalam  penelitian  ini,  penyampaian  informasi  dari  Pimpinan  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Magelang  sudah  mengkomunikasikan  kebijakan  yang akan  dilaksanakan  kepada  bidang  yang  bertanggung  jawab  sudah  dijalankan dengan  baik.  Dinas  Kesehatan  membagi  tanggung  jawab  kerja  SPM  menjadi  2 Bidang,  agar  penyampaian  informasi  dapat  lebih  efektif  dan  Pelaksana kebijakan  dapat  memahami  maksud  dan  tujuan  kebijakan.  2  Bidang  tersebut adalah: (Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, 2020)
1. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang bertanggung Jawab pada :
a) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d) Pelayanan Kesehatan Balita
e) Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar
f) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
g) Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
Vol. 1 No. 2 (2019)
2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dibagi menjadi 2 bidang yaitu  Pencegahan  Penyakit  Menular  dan  Pencegahan  Penyakit  tidak Menular.
1) Pencegahan Penyakit tidak Menular, bertanggung jawab pada:
a) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
b) Pelayanan Kesehatan Diabetes Melitus
c) Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat
2) Pencegahan Penyakit Menular, bertanggung jawab pada :
a) Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
b) Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Terinfeksi HIV
b. Kejelasan Informasi
Dimensi  kejelasan  yang  menghendaki  agar  informasi  yang  jelas  dan mudah  dipahami  sudah  terealisasikan.  Karena  Definisi  Oprasional  yang ditetapkan  sudah  dijelaskan  didalam  Permenkes  No.  43  tahun  2016  dan Permenkes No. 4 Tahun 2019.
c. Konsistensi Infromasi
Dimensi  konsistensi  menghendaki  agar  informasi  yang  disampaikan harus  konsisten  sehingga  tidak  menimbulkan  kebingungan  pelaksana kebijakan  dari  kelompok  sasaran  maupun  pihak  terkait.  Konsisten  dalam  hal ini  diartikan  sebagai  sesuatu  yang  tetap  dan  ditak  berubah-ubah.  Dalam penelitian  ini  peraturan  yang  berisi  informasi  tersebut  tidak  bisa  konsisten karena  peraturan  tersebut  selalu  diperbaharui.  Pemenuhan  SPM  Kesehatan tahun  2017  dan  2018  berdasar  pada  Permenkes  No.  43  tahun  2016  tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, sedangkan untuk dasar hukum Pemenuhan  SPM  Kesehatan  di  tahun  2019  sudah  diperbarui  menjadi Permenkes  No.  4  tahun  2019  tentang  Standar  Teknis  Pemenuhan  Mutu Pelayanan  Dasar  pada  Standar  Pelayanan  Minimal  Bidang  Kesehatan.  Selain itu, mengenai jenis Indikator SPM terdapat perubahan.  Dari hasil telaah data, Pada  Indikator  ke-11  di  tahun  2017  Jenis  Layanan  Kesehatan  mengatakan “Indikator  Pelayanan  Kesehatan  orang  dengan  Tuberkulosis”.  Sedangkan  di tahun 2018 dan 2019, Indikator-11 sudah diganti menjadi “Pelayanan Kesehatan orang  terduga  Tuberkulosis”.  Dengan  digantinya  Indikator  jenis  layanan tersebut,  dapat  meningkatkan  berkurangnya  resiko  orang  sakit  Tuberkulosis, dikarenakan  saat  pasien  masih  dikatakan  terduga  Tuberkulosis.  Sudah  masuk dalam  jenis  layanan  wajib  Pemerintah.  Kedua  perubahan  tersebut  bertujuan untuk terus menerus berusaha sampai suatu pencapaian berhasil diraih.

## Sumber Daya
Meskipun  isi  kebijakan  telah  dikomunikasikan  secara  jelas  dan konsisten,  tetapi  apabila  implementor  kekurangan  sumberdaya  untuk melaksanakan,  maka  implementasi  tidak  akan  berjalan  efektif.  Indikator sumber-sumber daya terdiri dari: SDM, anggaran, dan fasilitas.
Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber  daya  manusia,  dalam  penelitian  ini  adalah  SDM  Tenaga  Kesehatan yang  cukup  kualitas  dan  kuantitasnya.  Berdasarkan    tingkat  Pendidikan, Kabupaten  Magelang  sudah  memiliki  Kualitas  Pendidikan  yang  baik.  Dari tingkat Pendidikan  yang baik berpengaruh pada kemampuan dan  kompetensi seseorang.  Namun,  dalam  implementasi  kebijakan  tidak  hanya  sebatas  latar belakang pendidikan yang dibutuhkan, diperlukan juga keterampilan atau skill yang  pendekatanya  melalui  pendidikan  khusus  yang  perlu  ditingkatkan, seperti  Pendidikan  Profesi  Nurse  bagi  Tenaga  Ahli  Perawat,  Apoteker  bagi Tenaga Kefarmasian.
Selanjutnya dari kuantitas Sumber Daya Manusia. Dari hasil telaah data pada  Profil  Kesehatan  Kabupaten  Magelang,  terlihat  ada  beberapa  Rasio Tenaga  Kesehatan  yang  Kuantitas  Sumber  Daya  Manusianya    masih  kurang untuk  melayani  jumlah  penduduk  yang  ada.  Berdasar  Standar  Pelayanan Kesehatan,  Rasio  tenaga  dokter  umum  persatuan  penduduk  adalah  1  :  2.500. Namun  dalam  prakteknya  di  Kabupaten  Magelang  terdapat  kurang  lebih 1.268.396 penduduk dengan jumlah dokter umum hanya 123 orang.  Rasio ideal Dokter  Spesialis  persatuan  penduduk  adalah  1  :  16.000.  Dalam  prakteknya,  di Kabupaten  Magelang  terdapat  kurang  lebih  1.268.396    penduduk  namun jumlah  Dokter  Spesialis  hanya  52  orang.  Rasio  Perawat  terhadap  penduduk idealnya adalah 1 : 855,  dalam prakteknya di Kabupaten Magelang sudah baik, karena dari 1.268.396 penduduk terdapat jumlah perawat 558 orang. Dari Rasio tenaga  Bidan  sudah  baik.  Karena  Rasio  Tenaga  Bidan  per  satuan  penduduk adalah  1  :  1.000,  di  Kabupaten  Magelang  tahun  2019  kurang  lebih  terdapat 19.467  Ibu  Hamil  dengan  jumlah  Bidan  497  orang.  Jadi  dari  unsur  kuantitas Tenaga  Ahli  belum  dapat  100%  Mensuport  kegiatan  pemenuhan  SPM Kesehatan  karena  masih  ada  Tenaga  Kesehatan  yang  belum  memenuhi  Raiso Ideal persatuan penduduk.
Sumber  Daya  yang  kedua  yaitu  dari  aspek  Sumber  Daya  Anggaran. Menurut  UU  No.  36 tahun  2009  tentang  Kesehatan,  besar  anggaran  kesehatan pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten/kota  dialokasikan  minimal  10%  dari
Vol. 1 No. 2 (2019)
APBD  diluar  gaji.  Dalam  prakteknya  sudah  teralisasikan.  Namun  Alokasi anggaran SPM terhadap APBD yang diterima oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, untuk SPM Kesehatan hanya mendapat 0,76%. Disinilah ditemukan kelemahan  dari  ketentuan  Anggaran  untuk  SPM  Kesehatan,  yaitu  tidak  ada peraturan  yang  mengatur  tentang  Minimal  jumlah  anggaran  yang  harus diterima. Jadi, penganggaran  untuk SPM  Kesehatan sendiri masih kurang dan belum  dapat  memaksimalkan  proses  pemenuhan  Indikator  Kinerja  SPM Kesehatan  yang  harus  100%  setiap  tahunya.  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Magelang  belum  bisa  menampilkan  Alokasi  anggaran  secara  spesifik  ditahun 2017  dan  2018,  karena  dari  pelaksanaan  SPM  Kesehatan  Kabupaten  Magelang di  tahun  2017  dan  2018  program  dan  nama  kegiatan  belum  merujuk  pada  12 Jenis  Indikator  SPM  yang  baru.  Melainkan  laporan  anggaran  masih berpedoman dengan Renstra tahun 2014-2019. Tahun tersebut Dinas Kesehatan Kabupaten  Magelang  belum  menerapkan  SPM  Costing  (Perhitungan Pembiayaan SPM). Penyesuaian dan perencanaan Angaran menggunakan SPM Costing ada di tahun 2019-2020.
Indikator Sumber Daya  ketiga yaitu fasilitas atau sarana  dan prasarana, fasilitas  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh  dalam  implementasi kebijakan.  Dalam  hal  ini  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Magelang  hanya memegang peran sarana dan prasarana Puskesmas. Untuk fasilitas Puskesmas di Kabupaten Magelang, hanya ada 10 puskesmas yang sudah memiliki ruang inap dari 29 puskesmas sampai tahun 2019. Dengan belum lengkapnya sarana dan  prasarana  di  puskesmas  dapat  menghambat  terpenuhinya  Indikator. Menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  RI  No.  34  tahun  2016,  Rasio Puskesmas terhadap penduduk adalah Rasio ideal sebesar 1 : 16.000,  namun di Kabupen  Magelang  hanya  memiliki  29  Puskesmas  untuk  melayani  1.268.396 penduduk.

## Disposisi
Pengertian Disposisi menurut Edward III adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana seperti komitmen (Ramdhani & Ramdhani, 2017) . Meliputi sejauh mana Dinas Kesehatan mewujudkan  komitmen tersebut, yang dalam penelitian ini wujud komitmen tesebut adalah sebagai berikut:
1. Untuk  melaksanakan  Standar  Pelayanan  Minimal  Kesehatan,  Dinas Kesehatan  Kabupaten  Magelang  sudah  didukung  oleh  Peraturan  Bupati
Magelang  No.  4  tahun  2015  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  Pada Puskesmas di Kabupaten Magelang.
2. Untuk  melaksanakan  Standar  Pelayanan  Minimal  Kesehatan,  dalam  hal Pemenuhan  kuantitas  Tenaga  Kesehatan  Rasio  Tenaga  Kesehatan  belum memenuhi  Rasio  Ideal.  Seperti  Tenaga  Kesehatan  Dokter  Umum,  dokter Spesialis, Perawat dan Bidan.
3. Untuk  melaksanakan  Standar  Pelayanan  Minimal  Kesehatan  dalam  hal fasilitas  sarana  prasarana.  Sesuai  rencana  pembangunan  jangka  menengah daerah Kabupaten Magelang tahun 2014-2019, Dinas Kesehatan  Kabupaten Magelang  merealisasikan  menambah  jumlah  puskesmas  rawat  inap  yang semula  3  menjadi  10  Puskesmas  yang  sudah  mmemiliki  ruang  rawat  inap. Namun  dalam  hal  ini  wujud  komitmen  tersebut  dinilai  masih  kurang, karena  baru  10  puskesmas  yang  sudah  memiliki  ruang  rawat  inap  dari  29 puskesmas  sampai  tahun  2019.  Menurut  Peraturan  Menteri  Hukum  dan HAM  RI  No.  34  tahun  2016,  Rasio  Puskesmas  terhadap  penduduk  adalah Rasio ideal sebesar 1 : 16.000,  namun di Kabupen Magelang hanya memiliki 29  Puskesmas  untuk  melayani  1.268.396  penduduk.  Selanjutnya  Ukuran Ideal untuk suatu Rumah sakit adalah Tersedianya minimal 1 (satu) Rumah Sakit  Umum  Daerah  terakreditasi  Nasional  sesuai  dengan  peraturan  dan standar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Namun  di  Kabupaten  Magelang  belum  ada  RSUD  yang  terakreditasi Nasional.
4. Struktur  Organisai  yang  digunakan  untuk  melaksanakan  SPM  Kesehatan adalah  struktur  organiasi  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Magelang.  Tidak dibentuk lagi suatu Organisasi yang lebih khusus untuk melaksanakan SPM Kesehatan.

## Struktur Birokrasi
Edward  III  mengartikan  Struktur  Birokrasi  adalah  Struktur  organisasi yang  bertugas  mengimplementasikan  kebijakan  memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  implementasi  kebijakan.  Struktur  Birokrasi  diperlukan untuk  mengatur  sumber  daya  atau  pelaksana  dapat  melaksanakan  kegiatan dengan  kondusif dan terkoordinasi dengan baik. dalam pengelolaan kebijakan diperlukan struktur birokrasi yang kuat dan dapat mengatur kerjasama sumber daya secara efektif (Solichin, 2015) .
Vol. 1 No. 2 (2019)
Namun  dalam  hal  ini,  Struktur  Birokrasi  yang  digunakan  untuk melaksanakan  SPM  Kesehatan  adalah  struktur  Organisasi  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Magelang.  Tidak  ada  Struktur  organisasi  yang  lebih  khusus  untuk menjalankan SPM Kesehatan. Dilihat dari gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :
Gambar 1 . Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang
Selain  dari  struktur  Organisasi,  Struktur  Birokrasi  yang  dibahas  dalam penelitian  ini  adalah    mekanisme.  Mekanisme  Implementasi  program  SPM sudah  ditetapkan  dengan  Standar  Operating  Procedure  (SOP)  yang dicantumkan  dalam  program/kebijakan.  Dengan  SOP  pelaksana  dapat mengoptimalkan  waktu  yang  tersedia  sehingga  lebih  efektif  dan  dapat berfungsi  untuk  menyeragamkan  tindakan-tindakan  yang  harus  dilakukan karena sudah ada standar yang dapat digunakan.  Dari Permasalahan tersebut, Pemerintah  daerah  mencari  solusi  dalam  upaya  pemenuhan  SPM  Kesehatan Kabupaten Magelang untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
Vol. 1 No. 2 (2019)

## 3.1. Penyusunan Tim SPM Tingkat Dinas Kesehatan
Merujuk  pada  permendagri  No:  100/2018,  pada  tingkat  pemerintah daerah  perlu  dibentuk  tim  SPM.  Merujuk  pada  regulasi  tersebut,  di  tingkat Dinas  Kesehatan  juga  dibentuk  tim  SPM,  dengan  dikoordinir  oleh  bagian Perencanaan  atau  Wakil  Dinkes.  Tim  ini  dibentuk  karena  melibatkan  berbagai program  yang  terkait  dengan  SPM.  Untuk  mendapatkan  legitimasi,  tim  SPM sudah dikukuhkan dalam bentuk SK kepala Dinas.

## 3.2. Analisa Standar Pelayanan Minimal
Setelah Tim SPM terbentu. Tim SPM melakukan review atas pelaksanaan hasil  capaian  SPM  pada  tahun-tahun  sebelumnya  dengan  Konfrehensif. Konfrehensif disini diartikan sebagai Analisa situasi dari aspek yang lebih luas sudah dilakukan Dinas Kesehatan. Analisa tersebut dilakukan untuk memotret ketersediaan dan kebutuhan yang harus disediakan dalam mengimplementasikan  program  SPM  pada  setiap  layanan.  Analisis  dilakukan mulai  dari  aspek  sumberdaya  manusia,  aspek  sarana  &  prasarana,  aspek  alat kesehatan,  serta  aspek  obat  dan  bahan  habis  pakai  untuk  kegiatan  skreening (Pemeriksaan  Kesehatan)  yang  diperlukan  untuk  layanan  SPM.  Saat  terjadi kesenjangan,  Dinas  Kesehatan  mencari  solusi  dan  strategi  untuk  mengatasi permasalahan tersebut.

## 3.3. Penyusunan SPM Costing
Setelah  Tim  SPM  melakukan  analisa/review  pada  capaian  SPM  tahun- tahun  sebelumnya.  Tim  SPM  melakukan  penyusunan  SPM  Costing.  SPM Costing  adalah  penghitungan  kebutuhan  pembiayaan  pelayanan  kesehatan dasar untuk memenuhi jenis dan mutu pelayanan sesuai standar minimal bagi penerima layanan menurut siklus hidup manusia (dari lahir sampai Meninggal dunia).  SPM  Costing  baru  akan  dilaksanakan  ditahun  2020.  Penghitungan pembiayaan ini, Dinas Kesehatan mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana  kesehatan  di  tiap  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  (puskesmas) yang  mememiliki  keberagaman  kondisi  serta  karakteristik  daerah  yang berbeda-beda.  Penghitungan  biaya  dilakukan  untuk  memperkuat  dan memudahkan  pemegang  program  di  Dinas  Kesehatan  dan  Puskesmas  dalam perhitungan  kebutuhan  anggaran.  Hasil  penguatan  perhitungan  pembiayaan SPM  Kesehatan  dipakai  Dinas  Kesehatan  sebagai  bahan  advokasi  lintas  sektor di  Kabupaten  Magelang  dalam  pengalokasian  anggaran  untuk  pembiayaan SPM.
Vol. 1 No. 2 (2019)

## 3.4. Advokasi ke Lintas Sektor
Advokasi  diartikan  sebagai  upaya  pendekatan (approaches) terhadap orang  lain  yang  dianggap  mempunyai  pengaruh  terhadap  keberhasilan  suatu program  atau  kegiatan  yang  dilaksanakan (Soekidjo,  2003) .  Advokasi  adalah serangkaian  tindakan  yang  bertujuan  untuk  mengubah  kebijakan,  kedudukan atau  program  dari  segala  jenis  lembaga.  Pengertian  ini  mendorong  kegiatan advokasi  berakhir  pada  pengambilan  keputusan  untuk  mencari  jalan  keluar yang lebih baik (Sharma, 1997) .
Jadi Advokasi Lintas Sektor disini diartikan sebagai Kegiatan dari Dinas Kesehatan untuk  meyakinkan  Bupati,  Bapeda  sebagai  para  penentu  kebijakan atau  para  pembuat  keputusan  sedemikian  rupa  sehingga  mereka  memberikan dukungan  baik  kebijakan,  fasilitas  dan  dana  terhadap  program  yang  akan dilaksanakan.
Konsep Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur dari Indikator Angka Harapan Hidup. Indikator Angka Harapan Hidup yaitu  umur anak yang baru lahir secara rata-rata yang akan hidup sampai tahun tertentu Dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang, Angka Harapan Hidup di Kabupaten Magelang baik  laki-laki  maupun  perempuan  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya. Pada  tahun  2017,  angka  harapan  hidup  laki-laki  mencapai  71.44  tahun,  2018 mencapai  71.52 tahun, di tahun 2019 mencapai angka 71,62 tahun. Sedangkan angka  harapan  hidup  perempuan  ditahun  2017  mencapai  75.22  tahun,  tahun 2018  mencapai  75.29  tahun,  dan  di  tahun  2019  mencapai  75,38  tahun    Hal  ini menunjukkan  bahwa  angka  harapan  hidup  laki-laki  lebih  tinggi  daripada perempuan di daerah Kabupaten Magelang.

## 4. KESIMPULAN
Alasan  Kinerja  SPM  Kesehatan  Kabupaten  Magelang  Tahun  2017-2019 dengan  12  indikator,  belum  dapat  memenuhi  target  100%  setiap tahunyadipengaruhi  oleh  kurangnya  Aspek  Disposisi  (wujud  komitmen)  dari Pelaksana  SPM  Kesehatan,  Kurangnya  Aspek  Sumber  Daya  (Sumber  Daya Manusia, Anggaran, fasilitas), dan Aspek Struktur Birokrasi yang belum efektif. Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  pemerintah  daerah  mencari  solusi  dalam upaya  pemenuhan  SPM  Kesehatan  Kabupaten  Magelang  untuk  mewujudkan Kesejahteraan  Masyarakat.  Langkah  pertama  dilakukan  melalui  penyusunan Tim SPM Kesehatan di tingkat Dinas. Setelah Tim SPM Kesehatan disusun, Tim
tersbut  menganalisa  kegiatan  SPM  pada  tahun-tahun  sebelumnya.  Langkah kedua  yaitu  dengan  penyusunan  SPM  Costing.  Setelah  SPM  Costing  berhasil dibuat, Dinas Kesehatan melakukan Advokasi Lintas Sektor yaitu kegiatan dari Dinas  Kesehatan untuk  meyakinkan  Bupati,  Bapeda  sebagai  para  penentu kebijakan  atau  para  pembuat  keputusan  sedemikian  rupa  sehingga  mereka memberikan  dukungan  baik  kebijakan,  fasilitas  dan  dana  terhadap  program yang akan dilaksanakan. Wujud Kesejahteraan dalam penelitian ini diukur dari Indikator Angka Harapan Hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Arti  Kesehatan.  (2011).  Arti  Kesehatan  [online]. Diakses  Pada  Tanggal  27  Mei 2021  Dari  Littp://Artikelartikelkesehatan.Blogspot.Com/2011/07/Artikesehatan.
Html , 4.
Diantha,  I.  M.  P.  (2017). Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi Teori Hukum .
Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Magelang.  (2020). Wawancara  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten Magelang .
Ramdhani,  A.,  &  Ramdhani,  M.  A.  (2017).  Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik , 11 (1), 1–12.
https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96
Rustandi,  R.  (2017).  Kajian  Teoritis  Fungsi  Pemerintah  Daerah  Dan  Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah  Dalam  Pembentukan  Peraturan  Daerah Menurut  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014Tentang  Pemerintahan Daerah  Sebagaimana  Telah  Diubah  Dengan  Undang-Undang  Nomor  9 Tahun  2015. Jurnal  Surya  Kencana  Dua :  Dinamika  Masalah  Hukum  Dan Keadilan Vol. 4 , 4 (1), 35–53.
Sharma, R. (1997). An Introduction to Advocacy : Training Guide. SARA .
Soekidjo, N. (2003). Pengembangan Sumber Daya Manusia .
Solichin,  M.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Pendidikan  Dan  Peran  Birokrasi. Studi Islam , 6 (2), 148–178.
Widodo J. (2011). Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses .
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License