## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 1, Issue 1, December 2019 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: http://idm.or.id/JSER
KEDUDUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK ASASI MANUSIA MELALUI MEKANISME CONSTITUTIONAL REVIEW

## THE POSITION OF THE CONSTITUTIONAL COURT IN GUIDING HUMAN RIGHTS THROUGH THE CONSTITUTIONAL REVIEW MECHANISM
Erham Prodi PPKn STKIP Kusuma Negara Jakarta E-mail: erhambima@yahoo.co.id
INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Erham erhambima@yahoo.co.id
Kata kunci:
mahkamah konstitusi, hak asasi manusia , constitutional review Website: http://idm.or.id/JSER
hal: 48 - 60
Perubahan  konstitusional  ( constitutional  reform )  telah  mempekuat posisi  dan  memberikan  perlindungan  ( protection )  terhadap  HAM. Pada  rezim  Orde  Baru,  HAM  seakan  menjadi  hal  yang  tabu,  oleh karena  itu  di  era  reformasi  yang  ditandai  dengan  perubahan konstitusi  ( constitutional  reform )  telah  mengubah  secara  mendasar sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  bahkan  pengaturan mengenai  pentingnya  penegakan  HAM  yang  disertai  dengan pengaturannya melalui mekanisme penegakan hukum terhadap HAM secara  konstitusional.  Konstitusi  telah  memberikan  tempat  dan menjamin  HAM  sebagai  hak  konstitusional  ( constitutional  rights ). Pengaturan  HAM  tidak  saja  sebagai  macan  kertas,  tetapi  harus dilaksanakan  karena  yang  dijamin  oleh  konstitusi  menjadi  sangat tinggi kedudukannya. Betapa pentingnya kedudukan konstitusi yang mengandung materi muatan pengaturan penyelenggaraan kekuasaan negara  dan  pengakuan  serta  perlindungan  terhadap  HAM.  Agar konstitusi  ditegakkan  ( enforced )  setegak-tegaknya,  maka  harus memberikan  pengaturan  dan  menentukan  fungsi-fungsi  lembaga negara agar tidak terjadi pelanggaran atas HAM. Sejalan dengan dua hal  prinsip  pokok  konstitusi  tersebut,  setidaknya  kehadiran Mahkamah  Konstitusi  (MK),  melalui  seperangkat  kewenangan  yang berhubungan  dengan  kekuasaan  yudikatif.  Di  banyak  negara, pendirian MK biasanya merupakan agenda reformasi hukum dengan tujuan  untuk  memperkuat  seperangkat  HAM  agar  pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia  dapat  dihindarkan  melalui  mekanisme constitutional  review terhadap  tindakan  pemerintah  yang  dianggap merugikan hak-hak dasar atau HAM yang dijewantahkan melalui hak konstitusional warga negara. Bahkan keberadaan MK menjadi tren di negara hukum yang demokratis ( democratische rechtsstaats ). Selain dari pada itu, pembentukan MK tidak saja sekedar memberikan dukungan ( support )  terhadap  demokrasi  di  indonesia,  akan  tetapi  keberadaan Mahkamah  Konstitusi  dimaksudkan  untuk  menjadi  pelaku  utama dalam mengawal demokrasi dan memberikan perlindungan terhadap hak  asasi  manusia  serta  mendukung  penuh  demokrasi  yang berdasarkan  konstitusi  sehingga  pada  akhirnya  konsep  bernegara yang berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang kemudian dari  penggabungan  dua  konsep  tersebut  maka  negara  kesatuan republik indonesia disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.
Copyright © 2019  JSER. All rights reserved.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent: Erham erhambima@yahoo.co.id
keywords:
constitutional court, human rights, constitutional review
Website: http://idm.or.id/JSER page: 48 – 60 Constitutional changes have strengthened the position and provided protection  for  human  rights.  In  the  New  Order  regime,  human rights  seemed  to  be  a  taboo  subject,  therefore  in  the  reform  era marked  by  constitutional  reforms  had  fundamentally  changed  the constitutional  system  of  the  Republic  of  Indonesia,  even  the regulation  of  the  importance  of  upholding  human  rights accompanied by its regulation through law enforcement mechanisms constitutional  human  rights.  The  constitution  has  given  place  and guaranteed human rights as constitutional rights. The regulation of human  rights  is  not  only  a  paper  tiger,  but  must  be  implemented because  what  is  guaranteed  by  the  constitution  is  very  high.  How important is the position of the constitution which contains material on  the  arrangement  of  the  implementation  of  state  power  and  the recognition  and  protection  of  human  rights.  In  order  for  the constitution  to  be  enforced  as  straight  as  possible,  it  must  provide regulations and determine the functions of state institutions so that there are no violations of human rights. In line with the two main principles  of  the  constitution,  at  least  the  presence  of  the Constitutional Court, through a set of authorities related to judicial power.  In  many  countries,  the  establishment  of  the  Constitutional Court  is  usually  an  agenda  of  legal  reform  with  the  aim  of strengthening  a  set  of  human  rights  so  that  violations  of  human rights  can  be  avoided  through  a  constitutional  review  mechanism against government actions that are seen to be detrimental to basic rights  or  human  rights  that  are  denied  through  the  constitutional rights  of  citizens.  Even  the  existence  of  the  Constitutional  Court became  a  trend  in  a  democratic  rule  of  law  (democratische rechtsstaats).  Apart  from  that,  the  establishment  of  the Constitutional Court is not only providing support for democracy in Indonesia, but the existence of the Constitutional Court is intended to  be  the  main  actor  in  guarding  democracy  and  providing protection  for  human  rights  and  fully  supporting  democracy  based on the constitution so that in the end the concept of a state that is based on the law and the sovereignty of the people and then from the merging  of  the  two  concepts,  the  unitary  state  of  the  republic  of Indonesia is called a constitutional democracy.
Copyright © 2019 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Transisi  Indonesia  menuju  negara  demokrasi  konstitusional  sejak  berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998, dibawah rezim otoritarian yang berlangsung selama  32  tahun  agaknya  tidak  dapat  lagi  dihindarkan.  Perubahan  Indonesia menuju negara demokrasi konstitusional (constitutional democracy) di Era Reformasi yang kemudian di ditandai dengan perubahan konstitusional (constitutional reform) terhadap  UUD  1945  yang  selanjutnya  setelah  mengalami  perubahan  maka  UUD 1945 disebut UUD NRI Tahun 1945, dampak daripada kejatuhan  rezim orde baru dengan  langgam  otoritarian  dan  sektarian  pada  tahun  1998,  ialah  meneguhkan kembali  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  sebagai  negara  hukum
(rechsstaat) bukan  negara  yang  berdasarkan  kekuasaan (machstaats) .  Penegasan Republik  Indonesia  sebagai  sebuah  negara  hukum  hal  ini  sebagaimana  yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.***), dan pemerintahan berdasarkan sistem  konstitusi  (hukum  dasar),  bukan  absolutisme  (kekuasaan  yang  tidak terbatas)  sebagaimana  diatur  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945  Pasal  1  ayat    (2) Kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan  menurut  Undang-Undang Dasar. ***). Konsekuensi logis diterimanya paham negara berdasarkan atas hukum adalah  segala  tingkah  laku  warga  masyarakat  atau  penyelenggara  negara  diatur dalam  sebuah  norma-norma  atau  aturan-aturan  yang  kemudian  lebih  dikenal sebagai hukum positif (hukum yang berlaku di Indonesia saat ini.
Keberhasilan  yang  dicapai  oleh  bangsa  Indonesia  ketika  kran  reformasi  dibuka adalah  melakukan  perubahan  konstitusional (constitutional  reform) terhadap  UUD NRI Tahun 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali. Yusril Ihza Mahendra (2011)  dalam  diskusi  di  DPP  KNPI  dengan  topik Roadmap  Sistem  Ketatanegaraan Indonesia: kemanakah Arah Praktik Bernegara Kita? Mengemukakan bahwa: “tidak ada reformasi tanpa amandemen konstitusi”. Pergantian sebuah rezim tanpa perubahan sistem,  sesungguhnya  tidak  akan  banyak  menghasilkan  sesuatu  yang  ideal sebagaimana kita harapkan.
Perubahan  konstitusi (constitutional  reform) telah  mempekuat  posisi  dan memberikan  perlindungan (protection) terhadap  hak  asasi  manusia,  penguatan pengaturan mengenai jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pasalnya, catatan sejarah masa lalu memperlihatkan bahwa rezim Orde Baru yang lebih dari tiga dasawarsa berkuasa, belum memberikan tempat secara proposrsional  tentang jaminan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  bahkan  cenderung  hak  asasi manusia dipahami sepihak oleh rezim yang berkuasa pada saat itu dan persoalan hak asasi manusia seakan menjadi hal yang tabu, oleh karena itu di era reformasi yang  ditandai  dengan  perubahan  konstitusi (constitutional  reform) telah  mengubah secara  mendasar  sistem  ketatanegaraan  republik  indonesia,  bahkan  pengaturan mengenai  pentingnya  penegakan  Hak  Azasi  Manusia  yang  disertai  dengan pengaturannya  melalui  mekanisme  penegakan  hukum  terhadap  Hak  Azasi Manusia  secara  konstitusional  sehingga  konstitusi  telah  memberikan  tempat  dan menjamin  Hak  Azasi  Manusia  sebagai  hak  konstitusional (constitutional  rights) . Guna  agar  pengaturan  mengenai  Hak  Asasi  Manusia  tidak  saja  sebagai  macan kertas akan tetapi harus dilaksanakan karena pengaturan Hak Azasi Manusia yang dijamin  oleh  konstitusi  menjadi  sangat  tinggi  kedudukannya  sebagaimana dikemukakan oleh Abbe Sieyes Emmanuel Joseph Sieyes atau lebih dikenal dengan Sieyes  (1789),  ilmuwan  dan  ahli  pikir  hebat  kelahiran  Prancis  pernah  berkata” A constitution is a body of obligatory laws, or it is nothing ”(karena itu, konstitusi itu wajib ditegakkan,  jangan  biarkan  norma  yang  terkandung  didalamnya  menjadi  sekedar diatas kertas)” (Asshiddiqie, 2006: 23).
Oleh  sebab  itu  betapa  pentingnya  kedudukan  konstitusi  yang  didalamnya mengandung  materi  muatan  pengaturan  penyelenggaraan  kekuasaan  negara  dan pengakuan  serta  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Untuk  itu  agar konstitusi  harus  ditegakkan (enforced) setegak-tegaknya  maka  konstitusi  juga memberikan pengaturan dan menentukan fungsi-fungsi lembaga negara agar tidak terjadi  pelanggaran  atas  hak  asasi  manusia.  Sejalan  dengan  dua hal  yang  menjadi
prinsip pokok konstitusi yang disebutkan di atas, setidaknya kehadiran Mahkamah Konstitusi, melalui seperangkat kewenangan yang berhubungan dengan kekuasaan yudikatif, diharapkan dapat menjawab problem konstitusional yang dihadapi oleh warga  negara  dalam  arti  apabila  terjadi  pelanggaran  dan  kerugian  konstitusional yang dialami oleh warga  negara yang disebabkan oleh berlakunya suatu undang- undang yang dianggap tidak sesuai dengan dan/atau bahkan tidak sejalan dengan konstitusi  yang  dapat  mendatangkan  dan/atau  menimbulkan  kerugian konstitusional  kepada  masyarakat  yang  bersangkutan,  maka  masyarakat  tersebut dapat mengajukan keberatan (objection) dan/atau menentang (chalenges) ketentuan undang-undang tersebut melaui mekanisme constitutional review . Dibanyak negara, pendirian Mahkamah Konstitusi ini biasanya merupakan agenda reformasi hukum dengan tujuan untuk memperkuat seperangkat hak asasi manusia agar pelanggaran terhadap  hak  asasi  manusia  dapat  dihindarkan  melalui  mekanisme constitutional review terhadap tindakan pemerintah yang dianggap merugikan hak-hak dasar atau hak  asasi  manusia  yang  dijewantahkan  melalui  hak  konstitusional  warga  negara. Bahkan  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  menjadi  tren  dinegara  hukum  yang demokratis (democratische rechtsstaats) .
Hak  asasi  manusia  (HAM)  merupakan  materi  substansial  dari  pada  isi  naskah Konstitusi  Undang-Undang  Dasar  Negara  modern.  Demikian  pula  hak  dan kewajiban  warga  negara  merupakan  salah  satu  materi  pokok  yang  diatur  dalam setiap Undang-Undang Dasar sesuai dengan paham konstitusi negara modern. Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  negara,  hukum, pemerintahan,  dan  setiap  orang,  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan martabat manusia.  Artinya, yang dimaksud dengan Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, Hak Azasi Manusia (the human  rights) itu  berbeda  dari  pengertian  hak  warga  negara (the  citizen‟s  rights) namun, karena Hak Azasi  Manusia itu telah tercantum dengan tegas dalam UUD NRI Tahun 1945,sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara  atau “constitutional  rights ”.  Namun,  tetap  harus  dipahami  bahwa  tidak semua “constitutiional  rights” identik  dnegan  “ human  raghts ”.  Terdapat  hak konstitusional warga negara (the citizen‟s contitutional rights) yang bukan atau tidak termasuk  kedalam  pengertian  Hak  Azasi  Manusia (human  rights) .  Misalnnya,  hak setiap  warga  untuk  menduduki  jabatan  dalam  pemerintahan  adalah „the  citizen‟s constitutional rights” , tetapi tidak berlaku bagi setiap warga orang yang bukan warga negara. Karena itu, tidak semua “the citizen‟s rights” adalah “the human rights” , tetapi dapat dikatakan bahwa semua “the human rights” juga adalah sekaligus merupakan “the citizen‟s rights”.
Pengertian-pengertian  mengenai  hak  warga  negara  juga  harus  dibedakan  pula antara hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional (constitutional rights) adalah  hak-hak  yang  dijamin  didalam  dan  oleh  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  sedangkan  hak-hak  hukum (legal  rights) timbul berdasarkan  jaminan  Undang-Undang  dan  peraturan  perundang-undangan dibawahnya (subordinate legislation) . Setelah semua ketentuan mengenai Hak Azasi Manusia  dan  hak  asasi  warga  negara  dapat  dikaitkan  dengan  pengertian “constitutional rights” yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945.  Selain  itu  warga  negara  Republik  Indonesia  juga  memiliki
hak-hak  hukum  yang  lebih  rinci  dan  operasional  yang  diatur  dengan  Undang- Undang atau peraturan perundang-undangan lain yang lebih rendah tingkatannya. Hak-hak  yang  lahir  dari  peraturan  di  luar  UUD  disebut  hak-hak  hukum (legal rights) bukan hak konstitusional ( constitutional rights).
Mahkamah  Konstitusi  hadir  dengan  segenap  wewenang  dan  kewajiban  sesuai dengan  ketentuan  yang  tertuang  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945Pasal  24C menyatakan:
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara  yang kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
(2) Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***)
Wewenang  Mahkamah  Konstitusi  secara  khusus,  juga  diatur  lebih  lanjut  dalam pasal  10  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011 Tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Konstitusi: (a) menguji undang- undang  terhadap  undang-undang  dasar;  (b)  memutus  sengketa  kewenangan lembaga  negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh  undang-undang  dasar;  (c) memutus  pembubaran  partai  politik;  (d)  memutus  perselisihan  hasil  pemilihan umum; dan (e) mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan  Rakyat  bahwa  presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  di  duga  telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  penghianatan  terhadap  negara,  korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, ataupun perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden  dan/atau  Wakil  Presiden  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Berdasarkan  wewenang  yang  dimiliki,  maka  Mahkamah  Konstitusi  merupakan pengawal  konstitusi (the  guardian  of  the  constitution) terkait  dengan  empat wewenang  dan  satu  kewajiban  yang  dimilikinya.  Hal  itu  juga  membawa konsekuensi bahwa Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penafsir konstitusi (the sole  interpreter  of  the  constitution) .  Konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi  mengatur penyelenggaraan  negara  berdasarkan  prinsip  demokrasi  dan  salah  satu  fungsi konstitusi  adalah  melindungi  hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dijamin  dalam konstitusi  sehingga  menjadi  hak  konstitusional  warga  negara (the  citizen‟s constitutional  rigths) .  Oleh  sebab  itu  dengan  segenab  kewenangan  yang  dimiliki, maka  dengan  demikian  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  berfungsi  sebagai pengawal  demokrasi (the  guardian  of  the  democracy), pelindung  hak  konstitusional warga negara (the  protector of the  citizen‟s  constitutional rights) serta pelindung Hak Asasi Manusia (the protector of human rights). Adapun fungsi Mahkamah Konstitusi menurut Asshiddiqie (2006), adalah sebagai berikut:
Pertama, pengawal konstitusi (the guardian of the constitution); kedua, penafsir konstitusi (the Sole Interpreter of the constitution); dan ketiga, penafsir konstitusi dan pengawal demokrasi (the guardian and the sole interpreter of constitution, as well as the guardian of the process of democratization ) (Anwar C., 2011:263).
Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi  sebagai  hukum  tertinggi (the  supreme  law  of  the  land) dapat  ditegakkan sebagaimana  mestinya,  hal  ini  sebagai  konsekuensi  dari  supremasi  konstitusi sebagaimana  dianut  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945.  Sebagai  penafsir  konstitusi, Mahkamah  Konstitusi  merupakan  lembaga  negara  yang  memiliki  kewenangan tertinggi  menentukan tafsir yang benar tentang berbagai hal  yang terdapat dalam konstitusi. Sebagai pengawal demokrasi, Mahkamah Konstitusi antara lain berperan menyelesaikan  berbagai  sengketa  politik,  terutama  sengketa  yang  terkait  dengan perselisihan hasil pemilu.
Dengan  demikian  kehadiran  Mahkamah  Konstitusi  sebagai  mekanisme  nasional penegakkan hak asasi manusia  dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  sesungguhnya  keberadaan  Mahkamah Konstitusi adalah manifestasi dari kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, dalam melaksanakan wewenangnya Mahkamah Konstitusi menjalankan prinsip-prinsip  kedaulatan  hukum  dan  konstitusi  dengan  instrumennya  negara hukum  Indonesia  dan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Sehingga  keberadaan  Mahkamah Konstitusi mampu menjawab problem ketatanegaraan yang selama ini  terjadi, dan juga  harus  sungguh-sungguh  memperhatikan  rasa  keadilan  masyarakat  sebagai pemilik kedaulatan rakyat, Chief Justice John Marshall yang berperan penting dalam penyelesaian  kasus  Marbury  versus  Madison  (1803)  dengan  memperkenalkan mekanisme “constitutional  review” atau “judicial  review” ini  pertama  kali  dalam praktik  peradilan  di  Amerika  Serikat,  menegaskan  pendiriannya  bahwa  pada prinsipnya  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  dan  Mahkamah  Agung  sebagai lembaga  yang  menjalankan  fungsi  “ constitutional  review” atau ”judicial  review” dengan mengemukakan tiga alasan yang mendasari dirinya atau Mahkamah Agung Amerika  serikat  melakukan judicial  review ,  meskipun  konstitusi  Amerika  Serikat tidak memberi hak untuk melakukan itu secara eksplisit. Ketiga alasan itu adalah:
Pertama , Hakim bersumpah untuk menjunjung tinggi konstitusi, sehingga jika ada peraturan  yang  bertentangan  dengan  konstitusi  ia  harus  melakukan  uji  materi; Kedua, konstitusi  adalah supreme  law  of  the  land sehingga  harus  ada  pengujian terhadap  peraturan  yang  berada  dibawahnya  agar  isi the  supreme  law itu  tidak dilangkahi;  dan ketiga, hakim  tidak  boleh  menolak  perkara,  sehingga  kalau  ada yang  mengajukan  permintaan judicial  review ,  hal  itu  harus  dipenuhi  (Mahfud, 2010:127).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  kepustakaan  ( Library  Research ). Menurut Amin (2012) penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian kualitatif yang  pada  umumnya  tidak  terjun  ke  lapangan  dalam  pencarian  sumber  datanya. Penelitian Kepustakaan merupakan metode yang digunakan dalam pencarian data, atau  cara  pengamatan  (bentuk  observasi)  secara  mendalam  terhadap  tema  yang diteliti  untuk  menemukan  „jawaban  sementara‟  dari  masalah  yang  ditemukan  di awal  sebelum  penelitian  ditindaklanjuti.  Dengan  kata  lain  Penelitian  kepustakaan merupakan metode dalam pencarian, mengumpulkan dan menganalisi sumber data untuk diolah dan disajikan dalam bentuk laporan Penelitian Kepustakaan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah membentuk lembaga baru yang juga  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  hal  itu  ditegaskan  dalam  UUD  NRI Tahun  1945 Pasal  24 ayat (2) menyatakan: “Kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  dalam  lingkungan  peradilan  umum, lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan  peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “. Berdasarkan ketentuan tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  adalah  salah  satu  lembaga  dan  organ  utama  yang berfungsi sebagai  pelaku kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung (court of justice). Kekuasaan  kehakiman  merupakan  kekuasaan  yang  merdeka  untuk menyelenggarakan  peradilan  guna  menegakkan  hukum  dan  keadilan.  Kekuasaan kehakiman  yang  merdeka  diartikan  sebagai  pelaksana  peradilan  yang  bebas  dan tidak memihak yang dilakukan oleh hakim untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum  yang  diajukan  ke  pengadilan.  Kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka  ini merupakan elemen mutlak yang harus ada didalam sebuah negara yang mengklaim sebagai negara hukum. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai peranan penting dalam usaha menegakkan  konstitusi  dan  prinsip  negara  hukum  sesuai  dengan  tugas  dan kewenangannya sebagaimana ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi sebagai suatu lembaga yang berada pada cabang kekuasaan kehakiman (yudikatif),  yang  berwenang  menerima,  mengadili  dan  memutus  perkara-perkata tertentu dibidang hukum ketatanegaraan, berdasarkan ketentuan UUD NRI Tahun 1945. Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan:
(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang  putusannya  bersifat  final  untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.***)
(2) Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwaklian  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden  dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.***).
(3) Mahkamah  Konstitusi  mempunyai  sembilan  orang  anggota  hakim  konstitusi yang  ditetapkan  oleh  Presiden,  yang  diajukan masing-masing  tiga  orang  oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.***)
(4) Ketua  dan  Wakil  Ketua  Mahkamah  Konstitusi  dipilih  dari  dan  oleh  hakim konstitusi.***)
(5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil,  negarawan  yang  menguasai  konstitusi  dan  ketatanegaraan,  serta  tidak merangkap sebagai pejabat negara.***)
(6) Pengangkatan  dan  pemberhentian  hakim  konstitusi,  hukum  acara  serta ketentuan  lainnya  tentang  Mahkamah  Konstitusi  diatur  dengan  undang- undang.***)
Sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,
c. memutus pembubaran partai politik;
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.; dan
e. Mahkamah  Konstitusi  wajib  memberikan  putusan  atas  pendapat  Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
Selanjutnya kewenangan yang dimiliki  secara atributif oleh Mahkamah  Konstitusi kemudian diatur lebih lanjut pengaturannya secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  dan  terakhir  di  atur  dalam Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kewenangan yang dimiliki oleh  Mahkamah  Konstitusi  yang  pertama  ialah  kewenangan  pengujian  undang- undang  terhadap  undang-undang  dasar  atau  sering  juga  disebut  sebagai  “ judicial review”. Namun  istilah  ini  kemudian  harus  disempurnakan  dengan  istilah “ constitutional review” atau pengujian konstitusional mengingat bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.  Konsep  “ constitutional  review” merupakan  perkembangan  gagasan  modern tentang  sistem  pemerintahan  demokratis  yang  didasarkan atas  ide negara  hukum (rule of law), prinsip pemisahan kekuasaan (separation of powers), serta perlindungan hak  asasi  manusia (the  protection  of  fundamental  rights). Asshiddiqie  (2006),  dalam sistem “constitutional review“ Mahkamah Konstitusi  itu memiliki dua tugas pokok, yaitu.
Pertama, menjamin  berfungsinya  sistem  demokrasi  dalam  hubungan  peran  atau “interplay” antara  cabang  kekuasaan  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif. Constitutional review dimaksudkan untuk mencegah dominasi kekuasaan dan/atau penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan;
Kedua, untuk melindungi  setiap  individu  warga  negara  dari  penyalahgunaan kekuasaan  oleh  lembaga  negara  yang  merugikan  hak-hak  fundamental  mereka yang dijamin dalam konstitusi. (Asshiddiqie, 2009: 340).
Sedangkan  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi  yang  lain  dapat  dilihat  sebagai upaya  penataan  hubungan  kelembagaan  negara  dan  institusi-institusi  demokrasi berdasarkan  prinsip  supremasi  hukum (supremacy  of  law) ,  kepastian  hukum (recht zekerheids), dan  perkembangan  demokrasi  itu  sendiri,  berdasarkan  konsep  negara hukum  yang  demokratis.  Perkambangan  kelembagaan  Mahkamah  Konstitusi dalam  pemikiran  hukum  kenegaraan  yang  muncul  pada  abad  ke-20  yakni pembentukan  Mahkamah  Konstitusi.  Republik  Indonesia  ditinjau  dari  aspek pembentukan,  maka  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  negara  ke-78 yang  membentuk  lembaga  Mahkamah  Konstitusi  sekaligus  merupakan  negara pertama pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini.
Dalam  perspektif  hukum  tata  negara (constitutional  law/staatsrecht) ,  Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) dan lembaga penafsir konstitusi (the interpreter of the constitution). Selain mengawal konstitusi (guardian of constitution), hakim konstitusi juga bertugas untuk mengawal ideologi  negara (guardian  of  ideology) .  Ide  pembentukan  Mahkamah  Konstitusi terkait  erat  dengan  ikhtiar  mewujudkan  hubungan  yang  saling  mengendalikan
antar  cabang  kekuasaan  negara (checks  and  balances), serta  pelindung  hak konstitusional  warga  negara (protector  and  the  citizen‟s) dan  hak  asasi  manusia (human rights).

## Mahkamah  Konstitusi  mengawal  hak  azasi  manusia  melalui  mekanisme Constitutional Review
Kepentingan  paling  mendasar  dari  setiap  warga  negara  adalah  perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia (HAM) merupakan  materi  inti  dari  naskah  UUD  negara  modern.    Hak  Azasi  Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindungi  negara,  hukum,  pemerintahan,  dan setiap  orang,  demi  kehormatan  serta  perlindungan  harkat  dan  martabat  manusia. Artinya, yang dimaksud dengan Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri  setiap  pribadi  manusia.  Karena  itu,  Hak  Azasi  Manusia (the  human  rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the citizen‟s rights) namun, karena Hak Azasi  Manusia  itu  telah  tercantum  dengan  tegas  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945, sehingga  juga  telah  resmi  menjadi  hak  konstitusional  setiap  warga  negara  atau “constitutional  rights ”.  Namun,  tetap  harus  dipahami  bahwa  tidak  semua “constitutiional  rights” identik  dnegan “human  raghts”. Terdapat hak  konstitusional warga  negara (the  citizen‟s  contitutional  rights) yang  bukan  atau  tidak  termasuk kedalam pengertian Hak Azasi Manusia (human rights) . Misalnya, hak setiap warga untuk  menduduki  jabatan  dalam  pemerintahan  adalah „the  citizen‟s  constitutional rights” ,  tetapi  tidak  berlaku  bagi  setiap  warga  orang  yang  bukan  warga  negara. Karena itu, tidak semua “the citizen‟s rights” adalah “the human rights” , tetapi dapat dikatakan  bahwa  semua “the  human rights” juga  adalah sekaligus  merupakan “the citizen‟s rights”.
Konstitusi  (undang-undang  dasar)  adalah  suatu  ketentuan  tertulis  yang  disahkan dan  resmi  berlaku  untuk  mengatur  hal-hal  penyelenggaraan  kekuasaan  dan pemerintahan  dalam  suatu  negara.  Secara  garis  besar,  Menurut  Rudi  (2007),  tiap- tiap konstitusi pada zaman modern adalah mengandung ketentuan mengenai.
Pertama, Struktur  Organisasi  Kenegaraan; Kedua ,  prinsip-prinsip  dan  falsafah kenegaraan; Ketiga , Tugas dan wewenang masing-masing badan/lembaga negara; Keempat, ketentuan  mengenai  hak-hak  azasi  warganegara; Kelima, Tata  cara pelaksanaan kedaulatan rakyat, dan penegakkan aturan-aturan berdasarkan hukum (rule  af  law); Keenam, Gagasan  dasar  mengenai  sistem  perekonomian  negara; Ketujuh, Tata  cara  untuk  perubahan  konstitusi  dan/atau  penyesuaian (amandemen) pasal-pasal dalam konstitusi (Rudi, 2007: 61).
Disamping itu, selanjutnya, dalam perkembangan sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, konstitusi menempati posisi yang sangat penting. Pengertian dan meteri muatan yang paling mendasar dari sebuah konstitusi adalah mengatur beberapa hal sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh  Sri  Soemantri  Martosoewingjo  mengatakan, inti dari konstitusi adalah adanya pembatasan kekuasaan  yang mencakup 3 (tiga) hal: Pertama, Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM); Kedua, Susunan ketatanegaraan yang  mendasar;  dan Ketiga, aturan  tugas  dan  wewenang  dalam  negara (Syamsuddin,  2013,  33).  Mahfud  (2010),  juga  mengemukakan  bahwa  pada
prinsipnya  dua  isi  penting  konstitusi,  yaitu  pembatasan  kekuasaan  negara  dan perlidungan atas hak asasi manusia.
Bertolak  dari  uraian  diatas,  dapat  ditarik  garis  demarkasi  bahwa  materi  muatan konstitusi  mengatur  susunan  organisasi  pemerintahan,  menetapkan  badan-badan negara dan cara kerja badan tesebut. Menetapkan hukum antara pemerintahan dan warga  negara,  serta  mengawasi  pelaksanaan  pemerintahan  (Syahuri,  2004:33). Mengingat  materi  muatan  konstitusi  erat  kaitannya  dengan  kajian  hukum  tata negara  karena  fokus  utama  kajian  hukum  tata  negara (constitutional  law atau staatsrechts) adalah konstitusi. Sementara konstitusi, pada umumnya akan mengatur mekanisme  konstitusional  dalam  penyelenggaraan  kekuasaan  negara.  Menurut Koesnardi  dan  Ibrahim  (1983)  dalam Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia , “hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur  organisasi  dari  pada  negara,  hubungan  antar  alat  perlengkapan  negara dalam  garis  vertikal  dan  horizontal,  serta  kedudukan  warga  negara  dan  hak azasinya.
Dengan demikian, terkait dengan ketentuan mengenai hak-hak azasi warga negara atau hak azasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar modern.  Demikian  pula  kewajiban  warga  negara  merupakan  salah  satu  materi pokok  yang  diatur  dalam  UUD  sesuai  paham  konstitusional  negara  modern.  Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah- nya  yang  wajib  dihormati,  dijunjung  tinggi,  dan  dilindingi  negara,  hukum, pemerintahan,  dan  setiap  orang,  demi  kehormatan  serta  perlindungan harkat  dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai Hak Azasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu Hak Azasi Manusia (the human  rihts) itu  berbeda  dari  pengertian  hak  warga  negara (the  citizen‟s  rights) . Namun,  karena  Hak  Azasi  Manusia  itu  telah  tercantum  dengan  tegas  dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga juga telah resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara atau “constitutional rights”.
Maka oleh sebab berdasarkan pejelasan diatas sesungguhnya bisa dipastikan bahwa keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  yang  diikuti  pula    dengan  dituangkannya gagasan  tentang  hak-hak  asasi  manusia  yang  diatur  dalam  BAB  XA  HAK  ASASI MANUSIA.  Menurut  Siahaan  (2011),  sejak  di inkorporasi -kannya  hak-hak  azasi manusia  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945,  Mahkamah  Konstitusi  memiliki  fungsi pelindung (protector) konstitusi  dalam  arti  melindungi  hak-hak  azasi  manusia (fundamental  rights) juga  benar  adanya.  Akan  tetapi,  dalam  penjelasan  Undang- undang Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai berikut.
“...  Salah  satu  substansi  penting  perubahan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  adalah  keberadaan  MK  sebagai  lembaga  negara yang  berfungsi  menangani  perkara  tertentu  di  bidang  ketatanegaraan,  dalam rangka  menjaga  konstitusi  agar  dilaksanakan  secara  bertanggung  jawab  sesuai dengan kehendak rakyat dan cia-cita demokrasi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus  untuk  menjaga  terselenggaranya  pemerintahan  negara  yang  stabil,  dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi” (Siahaan, 2011: 7).
Jadi dengan demikian, Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai pengawal konstitusi (the  guardian  of  the  constitution) .  Konsekuensi  atas  kewenangan Mahkamah  Konstitusi  tersebut,  Mahkamah  Konstitusi  juga  berfungsi  sebagai penafsir  final  konstitusi (the  final  interpreter  of  the  constitution) .  Konstitusi  sebagai hukum tertinggi mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip demokrasi dan  salah  satu  fungsi  konstitusi  adalah  melindungi  Hak  Azasi  Manusia  yang dijamin  dalam  konstitusi.  Sehingga  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sekaligus disebut sebagai the protector of human rights atau penjaga hak asasi manusia. Itulah salah  satu  kewenangan  Mahkamah  Konstitusi,  sehingga  pada  waktu  melakukan pengujian  undang-undang,  jika  ada  ketentuan-ketentuan  atau  ada  tindakan  yang melanggar hak asasi manusia, maka Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga ditegakannya  hak  asasi  manusia  yang  ada  di  dalam  Konstitusi.  Mahkamah Konstitusi  juga  berfungsi  sebagai  pengawal  demokrasi (the  guardian  of  democracy) , pelindung hak konstitusional warga negara (the protector of the citizen constitutional rights).

## SIMPULAN DAN SARAN
Setelah  dilakukan  pembahasan  dari  hasil  penulisan  di  atas,  sebagaimana  yang diuraikan, maka Hal-hal yang dapat penulis simpulkan adalah sebagai berkut:
1. Penegasan terahadap pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui  mekanisme  pengujian  undang-undang  terhadap  undang-undang  dasar (constitutional review) guna menegakkan Hak Asasi Manusia yang telah menjadi hak  konstitusional  warga  negara  yang  dijamin  dalam  UUD  NRI  Tahun  1945, pengujian  konstitusional  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dengan  dasar pemikiran  secara  teoritis,  akademis  maupun  yuridis  formal  didasarkan  pada pemikiran bahwa konstitusi mengatur dua hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu pertama, hubungan antara pemerintahan dengan warga negara, dan kedua, hubungan antara lembaga pemerintahan yang satu dengan lembaga pemerintahan  yang  lain.  Oleh  karena  itu  konstitusi  dimaksudkan  untuk mengatur tiga hal penting yaitu. (i) menentukan pembatasan kekuasaan organ- organ negara; (ii) mengatur hubungan antara lembaga negara yang satu dengan yang  lain,  dan  (iii)  mengatur  hubungan  kekuasaan  antara  lembaga-lembaga negara dan warga Negara;
2. Republik  indonesia  didirikan  oleh  para  pendiri  bangsa  ( the  foudling  fathers) berdasarkan konsep negara hukum (nomokrasi) dan kedaulatan rakyat (demokrasi) sekaligus ; mengingat  dengan  dianutnya  prinsip demokrasi  konstitusional (constitutional  democracy) yang  pada  pokoknya  tidak  lain  dari  prinsip  Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan  prinsip  Negara hukum  yang  demokratis (democratische  rechtsstaat) yang sama-sama dianut dalam UUD NRI Tahun 1945.
3. Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali secara berturut- turut  mulai  perubahan  pertama  yang  ditetapkan  pada  tangal  19  Oktober  1999, perubahan  kedua  yang  ditetapkan  pada  tanggal  18  Agustus  2000,  perubahan ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, dan perubahan keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Namun dampak dari perubahan UUD  NRI  Tahun  1945  tersebut  diikuti  pula  dengan  pembentukan  lembaga Mahkamah  Konstitusi  untuk  menjamin  tegaknya  konstitusi.  Apabila  terjadi
pelanggaran hak warga negara yang dilanggar oleh suatu undang-undang, maka warga negara tersebut dapat mengajukan permohonan membatalkan ketentuan undang-undang  melalui  mekanisme constitutional  review kepada  Mahkamah Konstitusi.
4. Wewenang  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah  Konstitusi  telah  menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang menjaga konstitusi (the guardian of the  constitution). Hal  itu  sekaligus  mejadikan  Mahkamah  Konstitusi  memiliki fungsi  melindungi  hak  konstitusional  warga  negara (the  protector  of  the  citizen contitutional rights), melindungi hak asasi manusia (the protector of human rigths), dan  pengawal  demokrasi (the  guardian  of  democracy). Selain  dari  pada  itu, Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  tidak  saja  sekedar  memberikan  dukungan (support) terhadap  demokrasi  di  indonesia,  akan  tetapi  keberadaan  Mahkamah Konstitusi  dimaksudkan  untuk  menjadi  pelaku  utama  dalam  mengawal demokrasi  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia  serta mendukung  penuh  demokrasi  yang  berdasarkan  konstitusi  sehingga  pada akhirnya konsep bernegara yang berdasarkan atas hukum dan kedaulatan rakyat yang kemudian dari penggabungan dua konsep tersebut maka negara kesatuan republik indonesia disebut sebagai negara demokrasi konstitusional.
5. Sesuai  dengan  ketentuan  UUD  NRI  Tahun  1945,  Mahkamah  Konstitusi mempunyai  wewenang  sebagai  berikut:  (i)  menguji  undang-undang  terhadap Undang-Undang  Dasar;  (ii)  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  negara yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Dasar,  (iii)  memutus pembubaran  partai  politik;  (iv)  memutus  perselisihan  tentang  hasil  pemilihan umum.; dan (v) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan  Perwaklian  Rakyat  mengenai  dugaan  pelanggaran  oleh  Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar .

## DAFTAR PUSTAKA
Amin,  A.  Rifki. Penelitian  Kepustakaa n  ( Library  Research ).  Diakses  melalui: https://www.banjirembun.com/2012/04/penelitian-kepustakaan.html,  pada 2 November 2019.
Asshiddiqie,  Jimly.  2006. Model-Model  Pengujian  Konstitusional  di  Berbagai  Negara . Jakarta: Konstitusi Press.
-------------------------.  2009. Menuju  Negara  Hukum  Yang  Demokratis .  Jakarta:  BIP Gramedia.
-------------------------.  2010. Pengantar  Hukum  Tata  Negara  Indonesia .  Jakarta:  Rajawali Pers.
Budiharjo, Miriam. 1996. Dasar-Dasar Ilmu Politik . Jakarta: Gramedia.
C. Anwar. 2011. Teori dan Hukum Konstitusi . Malang: Intrans Publishing.
Effendi,  A.  Masyur  dan  Taufani  Sukmana  Evandri.  2007. HAM  Dalam Dimensi/Dinamika  Yuridis,  Sosial,  Politik  dan  Proses  Penyusunan/Aplikasi  Ha- Kham (Hukum Hak Azasi Manusia) Dalam Masyarakat . Bogor.
Gautama, Sudargo.1983. Pengertian Tentang Negara Hukum . PT Alumni, Bandung.
Hardjono. 2009. Legitimasi Perubahan Konstitusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, 1983.
K.  C.  Wheare.  2011. Konstitusi-  Konstitusi  Modern .  diterjemahakan  oleh  Imam Baehaqie, Bandung: Nusa Media.
Manan, Bagir dan Magnar, Kuntana. 1993. Beberapa Masalah Ketatanegaraan Republik Indonesia . Bandung: Alumni.
Mahendra,  Yusril  Ihza.  2011.  http://www.yusril  ihza  mahendra.com,  Yusril  Ihza Mahendra,  ”Praktik  Ketatanegaraan  Kita  Ke  Depan”,  diakses  tanggal    1 November 2011.
Mahfud, MD, Moh.. 2010. Membangun Poitik Hukum , Menegakkan Konstitusi . Jakarta: Rajawali Pers.
Nasution,  Bahder  Johan.2010. Negara  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia .  Bandung: Mandar Maju.
Rukmana  Amanwinata.  1996. Pengaturan  dan  Batas  Implementasi  Kemerdekaan Berserikat  dan  Berkumpul  Dalam  Pasal  28  UUD  1945. Disertasi,  Fakultas Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
Sahuri, Taufiqurrahman. 2004. Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD Di Indonesia 1945-2002 . Bogor: Ghalia Indonesia.
Subekti,  Valina  Singka.  2008. Menyusun  Konstitusi  Transisi  Pergulatan  Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan . Jakarta: Rajawali Pers.
Siahaan,  Maruarar.  2011. Hukum  Acara  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Syamsuddin, Azis. 2013. Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika.