DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5 Received: 5 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Jual Beli Rekening Bank (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr)
Lorita Tupaida Pane 1 , Sunarmi 2 , Mahmud Mulyadi 3 , Syarifah Lisa Andriati 4
1 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, itadarius7@gmail.com 2 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, sunarmi@usu.ac.id 3 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, mahmud_mulyadi@usu.ac.id 4 Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, syarifahlisa911@gmail.com
Corresponding Author: itadarius7@gmail.com
Abstract: The increase in diversity and complexity of crimes, including the practice of buying and  selling  bank  accounts,  is  becoming  more  rampant  through  direct  transactions  and  e- commerce platforms such as Tokopedia, Lazada, Shopee, and OLX. This illegal practice not only harms legitimate account holders but also negatively impacts society and the state. Bank accounts  that  are  bought  and  sold  are  often  used  to  hold  funds  from  crimes  such  as  fraud, drug trafficking, terrorism, online gambling, and other offenses. This study aims to examine the  correlation  between  the  practice  of  buying  and  selling  bank  accounts  and  money laundering  crimes,  assess  the  effectiveness  of  criminal  law  enforcement  through  various court decisions,  and explore ways  to  optimize criminal  law enforcement  against  this modus operandi.  The  research  method  employs  a  normative  juridical  approach  supported  by empirical  data,  as  well  as  analysis  of  primary,  secondary,  and  tertiary  legal  materials through  library  and  field  research.  The  results  show  a  strong  correlation  between  the practice  of  buying  and  selling  bank  accounts  and  money  laundering  crimes  as  regulated  in Law  No.  8  of  2010.  Law  enforcement  is  still  not  optimal,  as  seen  from  the  disparity  in  the decisions of the North Jakarta District Court Numbers 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR and 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR. Optimizing law enforcement can be achieved by enhancing the  roles  of  investigators,  public  prosecutors,  and  judges,  as  well  as  strengthening regulations and sanctions against negligent banks. This study emphasizes the importance of a good  legal  system,  cooperation  between  PPATK  and  law  enforcement  agencies,  and  the application of strict sanctions to prevent the misuse of bank accounts and protect the integrity of the financial system.
Keyword: Buying and selling bank accounts, Law enforcement, Money laundering, Banking regulations, Criminal offenses.
Abstrak: Peningkatan  keanekaragaman  dan  kompleksitas  kejahatan,  termasuk  praktik  jual beli  rekening  bank,  semakin  marak  melalui  transaksi  langsung  dan platform  e-commerce seperti  Tokopedia,  Lazada,  Shopee,  dan  OLX.  Praktik  ilegal  ini  tidak  hanya  merugikan pemilik  rekening  sah,  tetapi  juga  berdampak  negatif  bagi  masyarakat  dan  negara.  Rekening bank  yang  diperjualbelikan  sering  digunakan  untuk  menampung  dana  dari  tindak  pidana seperti penipuan, perdagangan narkotika, terorisme, perjudian online , dan kejahatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korelasi antara praktik jual beli rekening bank dengan tindak pidana pencucian uang, menilai efektivitas penegakan hukum pidana melalui berbagai putusan  pengadilan,  dan  mengkaji  upaya  optimalisasi  penegakan  hukum  pidana  terhadap modus ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris,  serta  analisis  bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  tersier  melalui  penelitian kepustakaan  dan  lapangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  adanya  korelasi  kuat  antara  jual beli rekening bank dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun  2010.  Penegakan  hukum  masih  belum  optimal,  terlihat  dari  disparitas  putusan  PN Jakarta  Utara  Nomor  1080/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR  dan  1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR.  Optimalisasi  penegakan  hukum  dapat  dilakukan  dengan  meningkatkan  peran penyidik,  penuntut  umum,  dan  hakim,  serta  memperkuat  regulasi  dan  sanksi  terhadap perbankan  yang  lalai.  Penelitian  ini  menekankan  pentingnya  sistem  hukum  yang  baik, kerjasama  antara  PPATK  dan  instansi  penegak  hukum,  serta  penerapan  sanksi  tegas  untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank dan melindungi integritas sistem keuangan.
Kata  Kunci: Jual  Beli  Rekening  Bank,  Penegakan  Hukum,  Pencucian  Uang,  Regulasi Perbankan, Tindak Pidana.

## PENDAHULUAN
Saat ini, kejahatan semakin beragam dan kompleks. Menurut Wardhana (2021), salah satu modus yang kian marak adalah jual beli rekening bank, baik melalui transaksi langsung maupun platform  e-commerce seperti  Tokopedia,  Lazada,  Shopee,  dan  OLX.  Praktik  ilegal ini  tidak  hanya  merugikan  pemilik  rekening  yang  sah,  tetapi  juga  berdampak  negatif  bagi masyarakat  dan  negara  (Masitoh  &  Kamilah,  2024).  Modus  operandi  ini  digunakan  untuk menampung  dana  dan  melakukan  transaksi  yang  terkait  dengan  berbagai  tindak  pidana, seperti  penipuan,  perdagangan  narkotika,  terorisme,  perjudian online ,  dan  tindak  kriminal lainnya  (Fithri  et  al.,  2022;  Marsilan  et  al.,  2023).  Pemilik  rekening  asli  berisiko  dimintai pertanggungjawaban oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan berpotensi masuk dalam daftar watchlist bank,  seperti  Daftar  Teroris  dan  Terduga  Organisasi  Teroris  (DTTOT)  dan SIPENDAR.  Selain  itu,  rekening  tersebut  dapat  diblokir  dan  pemiliknya  dicegah  untuk membuka rekening baru karena dianggap terlibat dalam aktivitas kriminal.
Pembeli rekening dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu korban dan pelaku kejahatan (Widodo  &  Kartini,  2022).  Pembeli  yang  menjadi  korban  umumnya  tidak  menyadari  risiko membeli  rekening  yang  sudah  diblokir  atau  rekening second .  Sebaliknya,  pembeli  yang merupakan  pelaku  kejahatan  menggunakan  rekening  tersebut  untuk  aktivitas  ilegal  seperti pencucian  uang.  Rekening  bank  yang  diperjualbelikan  bisa  menjadi  alat  untuk  pencucian uang,  karena  dana  yang  ditampung  diduga  berasal  dari  tindak  pidana (predicate  crime). Namun,  penegakan  hukum  terkait  masalah  ini  belum  sepenuhnya  efektif  dan  masih memerlukan perhatian serius.
Penegakan  hukum  pidana  terhadap  jual  beli  rekening  bank  telah  dilakukan  melalui beberapa  putusan  pengadilan,  seperti  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR  dan  Nomor  1131/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR.  Kedua putusan  ini  menangani  kasus  jual  beli  rekening  yang  melibatkan  perjudian online .  Namun,
terdapat disparitas dalam putusan di mana satu kasus memutus terdakwa lepas dari tuntutan, sementara kasus lainnya menyatakan terdakwa bersalah. Disparitas ini menunjukkan adanya masalah  dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan modus jual beli rekening bank.
Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  juga  memperhatikan  praktik  ini  karena  memudahkan pelaku kejahatan melakukan transaksi keuangan ilegal (Ghani, 2022). Potensi pencucian uang dalam  jual  beli  rekening  sangat  tinggi,  namun  harus  ada  bukti  tindak  pidana  asalnya  untuk menegakkan  hukum  (Daud  &  Jaya,  2022).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dan menganalisis korelasi praktik jual beli rekening bank dengan tindak pidana pencucian uang, menilai  penegakan  hukum  pidana  dalam  beberapa  putusan  pengadilan,  serta  mengkaji optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap modus ini.
Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  literatur  dan  menjadi  sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, pihak  bank,  dan  masyarakat  dalam  memahami  dan  menanggulangi  kejahatan.  Penelitian  ini juga  menunjukkan  bahwa  upaya  optimalisasi  penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank perlu ditingkatkan dan sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mencapai hal ini.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  penegakan  hukum  dan  teori  sistem  hukum. Penegakan  hukum  adalah  proses  mewujudkan  ide-ide  keadilan,  kepastian  hukum,  dan kemanfaatan  sosial  (Miswardi  et  al.,  2021).  Teori  penegakan  hukum  digunakan  untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual  beli  rekening  bank  (Yuda  et  al.,  2020).  Teori  sistem  hukum  yang  pertama  kali dikembangkan  oleh  Niklas  Luhman,  digunakan  untuk  menganalisis  unsur-unsur  sistem hukum sebagai faktor penentu keberhasilan penegakan hukum (Sumarna, 2023). Unsur-unsur tersebut  meliputi  struktur  hukum,  substansi  hukum,  dan  budaya  hukum  (Razak,  2023). Berdasarkan  teori  ini,  penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  pencucian  uang dengan  modus  jual  beli  rekening  bank  harus  melalui  sistem  hukum  yang  baik  agar  dapat dioptimalkan.
Definisi  operasional  dalam  penelitian  ini  mencakup  beberapa  konsep  kunci  yang esensial  (Rusman  et  al.,  2024).  Optimalisasi  dalam  penelitian  ini  merujuk  pada  proses  atau upaya  sistematis  yang  bertujuan  untuk  membuat  sistem,  proses,  atau  entitas  menjadi  lebih sempurna, efisien, dan efektif. Optimalisasi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang melibatkan berbagai metode dan strategi untuk meningkatkan kualitas penegakan  hukum,  memastikan  bahwa  setiap  aspek  hukum  berjalan  sesuai  dengan  standar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum sendiri adalah proses yang  kompleks,  melibatkan  serangkaian  tindakan  dan  prosedur  yang  dirancang  untuk mewujudkan dan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Ini mencakup segala upaya untuk memastikan  bahwa  keinginan-keinginan  hukum  diterapkan  dalam  praktik  kehidupan bermasyarakat, dan bahwa keadilan serta kepastian hukum dapat diwujudkan.
Lebih  lanjut,  tindak  pidana  adalah  tindakan  atau  kelakuan  yang  diancam  dengan pidana  oleh  undang-undang,  bersifat  melawan  hukum,  dan  dilakukan  oleh  individu  yang mampu  bertanggung  jawab  atas  perbuatannya.  Tindak  pidana  ini  mencakup  berbagai  jenis kejahatan yang didefinisikan oleh hukum pidana, di mana pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pencucian uang, sesuai dengan UU  PPTPPU  adalah  segala  perbuatan  yang  memenuhi  unsur-unsur  tindak  pidana  dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari  tindak  pidana.  Jual  beli  dalam  penelitian  ini  didefinisikan  sebagai  perjanjian  antara penjual  dan  pembeli  di  mana  hak  milik  atas  suatu  barang  ditransfer  setelah  pembayaran, namun menjadi masalah ketika digunakan sebagai alat untuk tindak pidana seperti pencucian
uang.  Rekening  bank  sebagai  catatan  sistematis  dari  perubahan  nilai  harta,  kepemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang, berfungsi sebagai alat transaksi keuangan penting yang dapat disalahgunakan dalam tindak pidana.
Regulasi  yang  menjadi  landasan  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dan berbagai  putusan  pengadilan  terkait  tindak  pidana  pencucian  uang  dengan  modus  jual  beli rekening  bank.  Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  signifikan  dengan  penelitian  terdahulu karena  fokus  pada  optimalisasi  penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak  pidana  pencucian uang  melalui  sistem  peradilan  pidana.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum pidana dan sistem hukum di Indonesia.

## METODE
Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam memperoleh data atau informasi untuk  menulis  karya  ilmiah.  Dalam  penelitian  ini,  jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  yuridis  normatif  yang  didukung  dengan  data  empiris  (Nurhayati  et  al.,  2021). Penelitian  yuridis  normatif  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal,  perbandingan  hukum,  dan  sejarah  hukum  (Suryani  et  al.,  2022).  Penelitian  ini bersifat  deskriptif  analitis,  bertujuan  untuk  mengungkapkan  dan  menganalisis  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Mustari, 2023). Metode ini menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dengan  tujuan  memberikan  data  seteliti  mungkin  mengenai  objek  penelitian,  sehingga mampu  menggali  hal-hal  yang  bersifat  ideal  dan  menganalisisnya  berdasarkan  teori  hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  studi  ini  adalah  pendekatan  undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) (Sujamawardi, 2018) . Pendekatan undang-undang  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang-undang  dan  regulasi  yang berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  untuk  mempelajari  konsistensi  dan kesesuaian  antara  satu  undang-undang  dengan  undang-undang  lainnya,  atau  antara  regulasi dan undang-undang. Hasil telaah ini membantu dalam mendiagnosa hukum terkait penerapan pasal dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana pencucian uang. Pendekatan kasus  dilakukan  dengan  menelaah  kasus-kasus  terkait  dengan  isu  yang  sedang  diteliti  dan yang  telah  menjadi  putusan  dengan  kekuatan  hukum  tetap,  fokus  pada  rasio decidendi atau reasoning , yaitu pertimbangan pengadilan dalam mencapai suatu putusan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian  kepustakaan  untuk  mendapatkan  konsepsi  teori  atau  doktrin,  serta  penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara  (Waruwu, 2023). Analisis data dilakukan  secara  kualitatif  dengan  mengorganisasikan  dan  mengurutkan  bahan  hukum, menemukan kaidah, asas, dan konsep yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan deskriptif untuk memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian ini (Purwanto, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Korelasi Praktik Jual Beli Rekening Bank dengan Tindak Pidana Pencucian Uang
Praktik  jual  beli  rekening  bank  di  Indonesia  merupakan  masalah  yang  semakin mengkhawatirkan,  terutama  karena  praktik  ini  belum  diatur  secara  spesifik  dalam  undang- undang  yang  ada.  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  (UU  TPPU)  menetapkan  berbagai  tindak pidana  pencucian  uang.  Tindak  pidana  ini  mencakup  tindakan  aktif  seperti  menempatkan, mentransfer,  mengalihkan,  membayarkan,  dan  menyembunyikan  harta  kekayaan  yang
diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana  dengan  ancaman  hukuman  maksimal 20  tahun  penjara  dan  denda  hingga  10  miliar  rupiah  (Pasal  3  UU  TPPU).  Selain  itu,  UU TPPU  juga  mengatur  tindak  pidana  pasif  berupa  menerima  atau  menguasai  harta  kekayaan yang  diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak  pidana,  dengan  ancaman  hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah (Pasal 5 UU TPPU).
Meskipun UU TPPU mencakup berbagai tindak pidana terkait pencucian uang, tidak ada ketentuan  yang secara langsung melarang atau memberikan sanksi atas praktik jual beli rekening  bank.  Ini  menunjukkan  bahwa  UU  TPPU  belum  mampu  mengakomodir  secara komprehensif praktik jual beli rekening bank yang dapat digunakan sebagai modus operandi tindak  pidana  pencucian  uang.  Padahal,  dalam  praktiknya,  jual  beli  rekening  bank  sering digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana  yang merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga mengaburkan jejak keuangan dan menyulitkan upaya penegakan hukum.
Lebih  lanjut,  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  yang merupakan  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992,  menetapkan  ketentuan mengenai kerahasiaan bank. Pasal 40 ayat (1) undang-undang ini melarang bank memberikan keterangan  tentang  nasabahnya  kecuali  dalam  kondisi  tertentu  yang  diatur  oleh  undang- undang. Prinsip  kerahasiaan bank ini bertujuan untuk  melindungi  informasi pribadi nasabah dan  menjaga  kepercayaan  nasabah  terhadap  lembaga  perbankan.  Namun,  praktik  jual  beli rekening  bank  bertentangan  dengan  prinsip  ini,  karena  mengungkapkan  informasi  pribadi nasabah  kepada  pihak  ketiga  tanpa  izin.  Meskipun  demikian,  peraturan  perbankan  ini  juga belum  mengatur  secara  spesifik  mengenai  larangan  dan  sanksi  terhadap  praktik  jual  beli rekening  bank,  hal  ini  menunjukkan  adanya  kekosongan  hukum  yang  perlu  diatasi  untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank.
Praktik  jual  beli  rekening  bank  sering  kali  dimulai  dengan  pencurian  identitas,  di mana  pelaku  mengganti  foto  pada  KTP  yang  dicuri  dan  mengelabui  petugas  bank  untuk mendapatkan  rekening  atas  nama  korban.  Jual  beli  rekening  bank  ini  digunakan  untuk berbagai  kejahatan  keuangan,  termasuk  pencucian  uang.  Praktik  ini  dapat  mengancam stabilitas  perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan,  karena  memudahkan  pelaku  tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.
Dalam  kasus  tindak  pidana  pencucian  uang,  jual  beli  rekening  bank  dapat dikategorikan  sebagai  pencucian  uang  aktif  dan  pasif.  Pihak  yang  menjual  rekening  dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang pasif karena pelaku menerima atau menguasai harta  kekayaan  yang  merupakan  hasil  tindak  pidana.  Sebaliknya,  pihak  yang  membeli rekening dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang aktif karena pelaku melakukan tindakan aktif seperti menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, atau menyamarkan asal- usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.
Ketiadaan  regulasi  yang  jelas  mengenai  larangan  praktik  jual  beli  rekening  bank dalam UU TPPU dan peraturan perbankan menunjukkan adanya hambatan dalam penegakan hukum  terhadap  praktik  ini.  Diperlukan  peraturan  yang  lebih  rinci  dan  komprehensif  untuk menindaklanjuti  pencegahan  dan  penanggulangan  praktik  jual  beli  rekening  bank  yang digunakan  sebagai  modus  operandi  tindak  pidana  pencucian  uang.  Tanpa  regulasi  yang memadai,  upaya  penegakan  hukum  terhadap  praktik  ini  akan  tetap  menghadapi  tantangan, dan  risiko  terhadap  stabilitas  perekonomian  dan  integritas  sistem  keuangan  akan  terus meningkat.
Berikut  ini  adalah  penjelasan  mengenai  jenis  dan  modus  operandi  tindak  pidana pencucian uang yang relevan dengan praktik jual beli rekening bank:
1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif
a. Menempatkan;  Tindakan  menyimpan  uang  di  penyedia  jasa  keuangan,  seperti  bank yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
b. Mentransfer; Mengirimkan atau menyalurkan dana dari satu rekening ke rekening lain, baik antar bank maupun antar negara.
c. Mengalihkan;  Memindahkan  hak  kepemilikan  atau  mengubah  bentuk  harta  kekayaan untuk menyembunyikan asal-usulnya.
d. Membelanjakan;  Menggunakan  dana  hasil  tindak  pidana  untuk  membeli  barang  atau jasa.
e. Membayarkan;  Menggunakan  dana  hasil  tindak  pidana  untuk  melunasi  tagihan  atau kewajiban finansial.
f. Menghibahkan; Menyerahkan atau mengalihkan hak kepemilikan tanpa imbalan.
g. Menitipkan;  Menyimpan  harta  kekayaan  pada  pihak  ketiga  untuk  menyembunyikan asal-usulnya.
h. Membawa ke luar negeri; Mengirimkan atau membawa uang hasil tindak pidana ke luar negeri.
i. Mengubah bentuk; Mengubah wujud harta kekayaan untuk menyulitkan pelacakan.
j. Menukarkan dengan mata uang; Mengganti uang hasil tindak pidana dengan mata uang lain atau surat berharga.
k. Menyembunyikan; Menutupi asal-usul atau kepemilikan harta kekayaan.
l. Menyamarkan; Menggabungkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta yang sah untuk menyulitkan identifikasi asal-usulnya.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
a. Menerima
Menampung  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduga  berasal  dari  tindak pidana.
b. Menguasai
Mengendalikan atau memiliki harta kekayaan hasil tindak pidana.
c. Menggunakan
Memanfaatkan  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana  untuk  kepentingan  pribadi  atau orang lain.
Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  69  UU  Nomor  8  Tahun  2010,  penyidikan,  penuntutan, dan  pemeriksaan  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  dilakukan  tanpa  harus  membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor  90/PUU-XIII/2015  yang  menyatakan  bahwa  “tindak  pidana  pencucian  uang  tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (predicate crime). ” Oleh karena  itu,  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  diproses  meskipun  tindak  pidana  asalnya belum terbukti atau belum diputus oleh pengadilan.
Dalam  praktiknya,  jual  beli  rekening  bank  dapat  digunakan  untuk  menyembunyikan atau  menyamarkan  asal-usul  dana  hasil  tindak  pidana,  sehingga  menyulitkan  upaya penegakan  hukum.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  kebijakan  hukum  yang  lebih  spesifik  dan efektif  untuk  mengatasi  praktik  jual  beli  rekening  bank,  guna  melindungi  integritas  sistem keuangan  dan  memastikan  bahwa  tindak  pidana  pencucian  uang  dapat  ditangani  secara komprehensif.  Tanpa  regulasi  yang  memadai,  upaya  penegakan  hukum  terhadap  praktik  ini akan tetap menghadapi tantangan, dan risiko terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan akan terus meningkat.
Jelas  bahwa  korelasi  antara  praktik  jual  beli  rekening  bank  dan  tindak  pidana pencucian  uang  sangat  erat.  Praktik  ini  memungkinkan  pelaku  tindak  pidana  untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul dana hasil kejahatan yang pada akhirnya dapat merusak  integritas  sistem  keuangan  dan  mengancam  stabilitas  ekonomi.  Oleh  karena  itu, diperlukan penanganan yang lebih tegas dan komprehensif dalam bentuk regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas untuk mencegah dan menanggulangi praktik jual beli rekening bank.

## Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  dengan  Modus Jual Beli Rekening  Bank ditinjau dari Beberapa Putusan  Pengadilan di Indonesia
Penyidikan  merupakan  tahapan  krusial  dalam  proses  penegakan  hukum  terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada awalnya, penyidikan TPPU di  Indonesia hanya dapat  dilakukan  oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia  berdasarkan  UU  No.  15  Tahun  2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, hal ini menimbulkan kesulitan terutama bila kejahatan  asal  ditangani  oleh  instansi  lain  seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK). Oleh karena itu, perubahan dalam UU No. 8 Tahun 2010 memperluas kewenangan penyidik TPPU,  mencakup  penyidik  tindak  pidana  asal  sesuai  Pasal  74  UU  No.  8  Tahun  2010  yang menyebutkan  bahwa  penyidikan  TPPU  dilakukan  oleh  penyidik  tindak  pidana  asal  seperti Kepolisian,  Kejaksaan,  KPK,  Badan  Narkotika  Nasional  (BNN),  Direktorat  Jenderal  Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pentingnya perluasan kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa tindak pidana asal  dan  TPPU  dapat  disidik  secara  simultan,  meminimalisir  kesulitan  administratif  dan meningkatkan  efisiensi  proses  penegakan  hukum.  Pasal  70-75  UU  No.  8  Tahun  2010 mengatur berbagai mekanisme penyidikan termasuk penundaan transaksi, pemblokiran harta kekayaan,  dan  permintaan  keterangan  dari  pihak  pelapor,  yang  semuanya  bertujuan  untuk melacak dan membekukan hasil tindak pidana sebelum dilakukan penyitaan.
Dakwaan dalam kasus TPPU harus disusun secara kumulatif, mengingat TPPU selalu berkaitan  dengan  tindak  pidana  asal (predicate  offence). Berdasarkan  Pasal  75  UU  No.  8 Tahun  2010,  penyidik  harus  menggabungkan  penyidikan  tindak  pidana  asal  dengan  TPPU dan  memberitahukannya  kepada  PPATK.  Penyusunan  dakwaan  secara  kumulatif memudahkan  proses  pembuktian  di  pengadilan,  di  mana  hakim  dapat  memeriksa  dua kejahatan  tersebut  secara  bersamaan.  Dalam  praktiknya,  dakwaan  kumulatif  membantu mengoptimalkan  perampasan  hasil  tindak  pidana  dan  mengembalikannya  kepada  yang berhak.
Peran  hakim  dalam  memutus  perkara  TPPU  sangat  signifikan,  terutama  dalam menginterpretasikan  hukum  dan  memastikan  bahwa  keadilan  tercapai.  Hakim  memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian transaksi sementara (Pasal 67), memutuskan perampasan  harta  kekayaan  (Pasal  77  dan  Pasal  78),  serta  menggelar  persidangan  tanpa kehadiran  terdakwa  (Pasal  79).  Dalam  konteks  korporasi,  Pasal  82  mengatur  pemanggilan korporasi  sebagai  terdakwa,  di  mana  korporasi  dapat  dikenakan  pidana  denda  hingga Rp100.000.000.000  dan  pidana  tambahan  seperti  pembekuan  usaha  atau  pembubaran korporasi.
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR Dalam kasus ini, terdakwa Ujang Setiawan, Devin, dan Tommy terbukti melakukan jual beli rekening bank yang digunakan untuk menampung uang hasil judi online . Pelaku menjual  rekening  bank  kepada  pihak  yang  mengelola  judi online ,  sehingga  rekening- rekening  tersebut  digunakan  sebagai  sarana  untuk  pencucian  uang.  Majelis  Hakim menjatuhkan  pidana  penjara  selama  1  tahun  8  bulan  dan  denda  Rp100.000.000 berdasarkan:
a. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 "Setiap orang  yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,  membayarkan,  menghibahkan,  menitipkan,  membawa  ke  luar  negeri, mengubah  bentuk,  menukarkan  dengan  mata  uang  atau  surat  berharga  atau  perbuatan lain  atas  harta  kekayaan  yang  diketahui  atau  patut  diduganya  merupakan  hasil  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau  menyamarkan  asal  usul  harta  kekayaan  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  20  (dua  puluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh miliar rupiah)."
b. Pasal  2 ayat  (1) huruf t  UU No. 8 Tahun 2010 Mengatur bahwa harta kekayaan  yang berasal  dari  judi  termasuk  dalam  tindak  pidana  yang  hasilnya  dapat  dijadikan  objek pencucian uang.
c. Pasal  10  UU  No.  8  Tahun  2010 "Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  membiarkan  atau membantu terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dipidana dengan pidana yang sama."
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR Sebaliknya,  dalam  kasus  ini,  terdakwa  Anjad  Fendi  Badriawan,  Bim  Praastyo,
Aditya  Wijaya,  dan  Pipingan  Tjok  dinyatakan  tidak  bersalah  karena  perbuatan  mereka tidak memenuhi unsur tindak pidana. Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengaitkan para terdakwa dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari  judi online .  Hakim  juga  menilai  bahwa  tindakan  menjual  rekening  bank  yang diperoleh secara legal bukan merupakan perbuatan pidana.
Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor  1080/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR menegaskan bahwa menjual rekening bank yang digunakan untuk menampung uang hasil judi  online  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  karena  dianggap  memberikan kesempatan  atau  sarana  untuk  tindak  pidana  pencucian  uang  (TPPU).  Dalam  hal  ini, Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tindakan  menjual  rekening  bank  sudah  memenuhi unsur-unsur  dalam  Pasal  5  ayat  (1)  jo.  Pasal  2  ayat  (1)  huruf  t  jo.  Pasal  10  UU  No.  8 Tahun  2010.  Namun,  dalam  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR,  Majelis  Hakim  berpendapat  bahwa  tidak  ada  bukti yang  cukup  untuk  mengaitkan  terdakwa  dengan  tindak  pidana  pencucian  uang.  Hakim menilai  bahwa  tindakan  menjual  rekening  bank  tidak  memenuhi  unsur  melawan  hukum karena  tidak  ada  bukti  bahwa  para  terdakwa  mengetahui  atau  patut  menduga  bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

## Keterkaitan dengan Tindak Pidana Asal (Predicate Offence)
Prinsip  dalam  tindak  pidana  pencucian  uang  adalah  tidak  ada  TPPU  tanpa  adanya tindak  pidana  asal (predicate  offence). Dalam  putusan  1080/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR, Majelis  Hakim  menilai  bahwa  terdapat  bukti  yang  cukup  bahwa  rekening  bank  tersebut digunakan untuk menampung hasil tindak pidana asal, yaitu judi online . Hal ini menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa berhubungan langsung dengan tindak pidana asal. Sebaliknya, dalam  putusan  1131/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  tidak  ada bukti  yang  cukup  untuk  menunjukkan  keterkaitan  langsung  antara  tindakan  para  terdakwa dengan  tindak  pidana  asal.  Hakim  juga  mencatat  bahwa  tidak  ada  fakta  yang  menunjukkan bahwa para terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa rekening bank yang dijual akan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

## Penafsiran Unsur Kesengajaan (Mens Rea)
Dalam putusan 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa  memiliki  kesengajaan  dalam  menjual  rekening  bank  yang  digunakan  untuk  tindak pidana  pencucian  uang.  Hal  ini  didukung  oleh  bukti  bahwa  para  terdakwa  mengetahui  atau patut menduga bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk tindak pidana. Namun, dalam putusan  1131/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR,  Majelis  Hakim  menilai  bahwa  tidak  ada  bukti yang  cukup  untuk  menunjukkan  bahwa  para  terdakwa  memiliki  kesengajaan  dalam  tindak pidana  pencucian  uang.  Hakim  berpendapat  bahwa  tindakan  menjual  rekening  bank  yang diperoleh  secara  legal  bukan  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  jika  tidak  ada  bukti kesengajaan atau pengetahuan bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk tindak pidana.
Perbedaan  putusan  dalam  dua  kasus  ini  menunjukkan  adanya  perbedaan  interpretasi hakim terkait unsur melawan hukum dan keterkaitan dengan tindak pidana asal dalam tindak
pidana  pencucian  uang.  Putusan  1080/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR  menunjukkan  bahwa menjual  rekening  bank  yang  digunakan  untuk  TPPU  dapat  dianggap  sebagai  tindak  pidana jika  ada  bukti  kesengajaan  dan  keterkaitan  dengan  tindak  pidana  asal.  Sebaliknya,  putusan 1131/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR  menunjukkan  bahwa  tanpa  bukti  kesengajaan  dan keterkaitan  langsung  dengan  tindak  pidana  asal,  tindakan  tersebut  tidak  dianggap  sebagai tindak pidana.
Dalam  rangka  mengatasi  disparitas  ini,  perlu  adanya  pedoman  yang  lebih  jelas  dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai interpretasi unsur-unsur tindak pidana dalam TPPU.  Regulasi  yang  lebih  spesifik  mengenai  larangan  jual  beli  rekening  bank  juga diperlukan  untuk  mencegah  penyalahgunaan  rekening  bank  dalam  tindak  pidana  pencucian uang.  Penguatan  sanksi  terhadap  perbankan  yang  lalai  dalam  mengawasi  transaksi nasabahnya  juga  dapat  menjadi  langkah  preventif  yang  efektif.  Dengan  demikian,  upaya penegakan  hukum  terhadap  TPPU  dapat  lebih  optimal  dan  memberikan  efek  jera  yang signifikan bagi pelaku tindak pidana.

## Optimalisasi  Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang dengan Modus Jual Beli Rekening Bank
Adanya  disparitas  antara  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR  dengan  Putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Utara  Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR  menunjukkan  bahwa  penegakan  hukum  terhadap  praktik jual beli rekening belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus jual beli rekening bank melalui beberapa upaya strategis yang saling terintegrasi.
Peran penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang sangat krusial, terutama  mengingat  filosofi  kriminalisasi  pencucian  uang  yang  memungkinkan  pelacakan tindak pidana asal melalui kejahatan pencucian uang. Dalam kasus TPPU dengan modus jual beli  rekening,  penyidik  perlu  melibatkan  peran  Pusat  Pelaporan  dan  Analisis  Transaksi Keuangan  (PPATK)  untuk  bekerja  sama  mengungkapkan  proses  terjadinya  TPPU.  PPATK memiliki  tugas  dan  wewenang  untuk  mencegah  dan  memberantas  TPPU  melalui  fungsi analisis  dan  pengawasan,  sebagaimana  diatur  dalam  UU  No.  8  Tahun  2010  tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang.  Dengan  adanya  laporan hasil  analisis  dari  PPATK,  penyidik  dapat  lebih  efektif  dalam  mengungkap  transaksi keuangan  yang  mencurigakan  dan  menggunakan  laporan  tersebut  sebagai  alat  bukti  dalam perkara  TPPU.  Kerjasama  yang  erat  antara  penyidik  dan  PPATK  dapat  memastikan  bahwa setiap langkah dalam proses penyidikan dilakukan dengan tepat dan berdasarkan bukti  yang kuat.
PPATK memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya adalah pengelolaan data dan informasi  yang  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  pengawasan  terhadap  kepatuhan  pihak pelapor,  serta  analisis  atau  pemeriksaan  laporan  dan  informasi  transaksi  keuangan  yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang akurat dari PPATK, penyidik dapat  melacak  aliran  dana  yang  mencurigakan  dan  mengungkap  jaringan  pelaku  TPPU dengan  lebih  efisien.  Selain  itu,  kolaborasi  antara  PPATK  dan  instansi  penegak  hukum lainnya  seperti  kepolisian  dan  kejaksaan  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  setiap kasus TPPU ditangani secara komprehensif dan terkoordinasi.
Pada  tahap  penuntutan,  penuntut  umum  memiliki  peran  penting  dalam  mengajukan dakwaan  dan  membuktikan  kesalahan  terdakwa  di  depan  pengadilan.  Untuk  tindak  pidana pencucian  uang  dengan  modus  jual  beli  rekening  bank,  penuntut  umum  dapat mengoptimalkan  dakwaan  dengan  menggunakan  Pasal  82  UU  No.  3  Tahun  2011  tentang Transfer  Dana,  yang  mengatur  sanksi  bagi  penerima  dana  yang  diketahui  atau  patut  diduga berasal dari perintah transfer yang dibuat secara melawan hukum. Selain itu, penuntut umum
dapat  menerapkan  Pasal  55  ayat  (1)  ke-1  KUHP  untuk  mengaitkan  pelaku  yang  turut  serta dalam kejahatan, serta Pasal  55  ayat (2) KUHP  untuk  penganjur kejahatan. Dengan strategi ini,  penuntut  umum  dapat  memperkuat  dakwaan  dan  meningkatkan  kemungkinan memperoleh  putusan  yang  adil  dan  tepat.  Penuntut  umum  harus  memastikan  bahwa  setiap elemen  tindak  pidana  terbukti  secara  jelas  dan  meyakinkan  untuk  menghindari  perbedaan interpretasi yang dapat mempengaruhi hasil putusan.
Penuntut  umum  harus  memiliki  kemampuan  analitis  yang  kuat  untuk  menilai  bukti- bukti  yang  ada  dan  menyusun  dakwaan  yang  komprehensif.  Dalam  menyusun  dakwaan, penuntut  umum  harus  mempertimbangkan  semua  aspek  hukum  yang  relevan,  termasuk aturan  mengenai  transfer  dana  dan  peran  pihak  yang  terlibat  dalam  jual  beli  rekening. Penuntut  umum  juga  harus  bekerja  sama  dengan  penyidik  untuk  memastikan  bahwa  semua bukti yang diperlukan tersedia dan dapat dihadirkan di pengadilan. Selain itu, penuntut umum harus siap menghadapi berbagai argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak pembela untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan dapat dipertahankan di hadapan hakim.
Hakim memiliki tugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang  diajukan.  Dalam  perkara  TPPU  dengan  modus  jual  beli  rekening  bank,  hakim  perlu menjalankan  tiga  tahapan  utama:  mengkonstatir,  mengkualifisir,  dan  mengkonstituir. Mengkonstatir  berarti  hakim  harus  memastikan  kebenaran  peristiwa  yang  diajukan  dengan memeriksa  bukti  yang  ada.  Mengkualifisir  berarti  hakim  menilai  peristiwa  tersebut  dan menemukan atau menciptakan hukum yang tepat untuk kasus tersebut. Mengkonstituir berarti hakim menetapkan hukuman yang adil berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang- undangan.  Dalam  hal  ini,  hakim  dapat  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  5  ayat  (1)  jo.  Pasal  2 ayat (1) huruf t jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 serta menggunakan regulasi dan putusan sebelumnya  sebagai  acuan  untuk  mencapai  putusan  yang  konsisten  dan  memberikan  efek jera. Hakim harus memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada analisis yang mendalam dan pertimbangan hukum yang komprehensif untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum.
Hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum TPPU dan modus operandi  yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memeriksa  semua  bukti  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  dan  pembela,  serta mempertimbangkan  semua  argumen  hukum  yang  relevan.  Hakim  juga  harus  mampu mengidentifikasi  setiap  unsur  tindak  pidana  yang  terbukti  dan  memberikan  putusan  yang berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan semua aspek hukum, hakim dapat memberikan putusan yang konsisten dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
Dalam  rangka  mendukung  optimalisasi  penegakan  hukum  pidana  terhadap  TPPU dengan  modus  jual  beli  rekening  bank,  penting  untuk  merujuk  pada  regulasi  yang  relevan seperti  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  14/27/PBI/2012  tentang  Penerapan  Program  Anti Pencucian  Uang  dan  Pencegahan  Pendanaan  Terorisme  Bagi  Bank  Umum.  Regulasi  ini mengatur  tentang  pengawasan  aktif  direksi  dan  dewan  komisaris,  penerapan  prinsip Customer  Due  Diligence (CDD)  dan Enhanced  Due  Diligence (EDD),  serta  kebijakan penutupan hubungan usaha atau penolakan terhadap transaksi nasabah. Regulasi ini bertujuan untuk  memastikan  bahwa  bank  memiliki  mekanisme  yang  efektif  untuk  mencegah  dan mendeteksi  praktik pencucian uang melalui jual  beli rekening bank. Bank diharuskan untuk melakukan  identifikasi  dan  verifikasi  terhadap  nasabah  dan  transaksi  yang  mencurigakan, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK.
Selain itu, keputusan penting seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR  yang  menegaskan  bahwa  jual  beli  rekening  bank  yang digunakan  untuk  TPPU  merupakan  perbuatan  melawan  hukum,  dapat  dijadikan  acuan yurisprudensi  untuk  penegakan  hukum  yang  lebih  konsisten.  Keputusan  ini  menunjukkan
bahwa  tindakan  menjual  rekening  bank  yang  digunakan  untuk  menampung  dana  hasil kejahatan  dapat  dianggap  sebagai  bentuk  tindak  pidana  pencucian  uang.  Oleh  karena  itu, penting  untuk  memastikan  bahwa  setiap  putusan  pengadilan  didasarkan  pada  analisis  yang mendalam dan mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan.
Dengan upaya optimalisasi peran penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta merujuk pada  regulasi  dan  keputusan  penting,  penegakan  hukum  pidana  terhadap  TPPU  dengan modus  jual  beli  rekening  bank  dapat  ditingkatkan.  Langkah-langkah  ini  diharapkan  dapat mencegah  penyalahgunaan  rekening  bank  dan  memberikan  efek  jera  bagi  pelaku  tindak pidana  pencucian  uang,  serta  mewujudkan  sistem  peradilan  yang  lebih  adil  dan  efektif. Pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta penerapan sanksi yang tegas akan memastikan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan dengan  lebih  optimal  dan  efisien.  Dengan  demikian,  setiap  pihak  yang  terlibat  dalam penegakan  hukum  memiliki  peran  yang  jelas  dan  terintegrasi  untuk  mencapai  tujuan  akhir yaitu keadilan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

## KESIMPULAN
Praktik jual beli rekening bank merupakan salah satu modus kejahatan yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2010  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. Rekening  bank  yang  diperjual-belikan  dapat  digunakan  untuk  menerima  dan  menyamarkan asal-usul  harta  kekayaan  hasil  tindak  pidana,  seperti  dijelaskan  dalam  kasus-kasus  yang melibatkan  jual  beli  rekening  untuk  menampung  dana  hasil  judi online .  Penegakan  hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank masih belum optimal, sebagaimana terlihat dari disparitas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara  Nomor  1080/Pid.Sus/2019/PN.  JKT.UTR  dan  Nomor  1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR.  Putusan  pertama  menganggap  tindakan  tersebut  melawan  hukum,  sementara putusan  kedua  tidak,  dengan  alasan  bahwa  rekening  yang  diperoleh  secara  legal  bukan merupakan  perbuatan  pidana.  Dalam  rangka  mengatasi  masalah  ini,  optimalisasi  penegakan hukum pidana diperlukan melalui peran yang lebih efektif dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penyidik harus melibatkan PPATK dalam proses penyidikan TPPU, penuntut umum perlu  menggunakan  Pasal  82  UU  Nomor  3  Tahun  2011  tentang  Transfer  Dana  dalam dakwaannya,  dan  hakim  harus  menjalankan  tahapan  mengkonstatir,  mengkualifisir,  dan mengkonstituir untuk memberikan putusan yang adil dan konsisten. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank dapat lebih efektif dan memberikan efek jera yang signifikan.

## REFERENSI
Daud,  B.  S.,  &  Jaya,  N.  S.  P.  (2022).  Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam  Tindak  Pidana Pencucian  Uang  di  Pasar  Modal. Journal  of  Judicial  Review , 24 (1),  Article  1. https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953
Fithri,  B.  S.,  Wahyuni,  W.  S.,  &  Kartika,  A.  (2022).  Modus  Pemanfaatan  Koperasi  dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang. ARBITER:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Hukum , 4 (1), 105–113. https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.617
Ghani,  M.  F.  A.  (2022).  Urgensi  Pengaturan  Perlindungan  Data  Pribadi  Pada Penyelenggaraan  Layanan  Pinjaman  Online. The  Digest:  Journal  of  Jurisprudence and Legisprudence , 3 (1), Article 1. https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.52547 Marsilan,  M.,  Agus,  A.,  Hijriani,  H.,  &  Marlin,  M.  (2023).  Perspektif  Hukum  Pidana Terhadap Implementasi Undang-Undang Tentang Perbankan. Sultra Research of Law , 5 (2), Article 2. https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.68
Masitoh,  H.  D.,  &  Kamilah,  K.  (2024).  Tindak  Pidana  di  Luar  KUHP  Pencucian  Uang terhadap Kasus Gagal  Bayar Pemilik Grup Kresna Terancam Dipidanakan 20 Tahun Pidana. Indonesian Journal of Law and Justice , 1 (4), 12–12. https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2374
Miswardi,  M.,  Nasfi,  N.,  &  Antoni,  A.  (2021).  Etika,  Moralitas  Dan  Penegak  Hukum.
Menara  Ilmu :  Jurnal  Penelitian  dan  Kajian  Ilmiah , 15 (2),  Article  2. https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425
Mustari,  R.  (2023).  Analisis  Hukum  Penerapan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Pencucian Uang  Dalam  Penanganan  Tindak  Pidana  Korupsi. Clavia , 21 (1),  Article  1. https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.3448
Nurhayati,  Y.,  Ifrani,  I.,  &  Said,  M.  Y.  (2021).  Metodologi  Normatif  Dan  Empiris  Dalam Perspektif  Ilmu  Hukum. Jurnal  Penegakan  Hukum  Indonesia , 2 (1),  Article  1. https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14
Purwanto,  A.  (2022). Konsep  Dasar  Penelitian  Kualitatif:  Teori  Dan  Contoh  Praktis . Penerbit P4I.
Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence  M.  Friedman. Fundamental:  Jurnal  Ilmiah  Hukum , 12 (2),  Article  2. https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185
Rusman,  A.,  Febrian,  Z.,  Kholifah,  D.  N.,  &  Taufik,  G.  (2024).  Analisis  Pengukuran Usability Mobile Banking Dengan Metode Use Questionnaire Dan Ipa. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) , 8 (3), Article 3.
https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9644
Sujamawardi,  L.  H.  (2018).  Analisis  Yuridis  Pasal  27  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  19 Tahun  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik. Dialogia  Iuridica , 9 (2),  Article  2. https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974
SUMARNA,  A.  (2023). Rekonstruksi  Regulasi  Upaya  Ganti  Kerugian  Korban  Dalam Penegakan  Hukum  Pidana  Berbasis  Nilai  Keadilan [Doctoral,  Universitas  Islam Sultan Agung]. https://repository.unissula.ac.id/31299/
Suryani,  M.,  Sastraatmadja,  H.  A.,  Elsyadina,  S.,  &  Budiman,  M.  (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo. MAHUPAS : Mahasiswa Hukum Unpas , 1 (02), Article 02.
Wardhana, R. S. K. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan  Melalui  Sarana  Elektronik. Jurnal  Ilmiah  Dunia  Hukum , 0 ,  Article  0. https://doi.org/10.56444/jidh.v0i0.2010
Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian  Kuantitatif  dan  Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mixed  Method). Jurnal Pendidikan Tambusai , 7 (1), 2896–2910. https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187 Widodo,  S.,  &  Kartini,  I.  A.  (2022).  Peran  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam  Pemberantasan Tindak  Pidana  Penipuan  Yang  Memanfaatkan  Rekening  Bank  Sebagai  Rekening Penampungan.
Kosmik Hukum , 22 (2), Article 2.
https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v22i2.14151
Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang  Berasal  Dari Tindak Pidana Narkotika. Journal of  Lex  Generalis (JLG) , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.108