## EDUKASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PERHITUNGAN PAJAK DI UMKM KERAJINAN SONGKET MAYANG PALEMBANG
Ruth Samantha Hamzah 1) , Sri Maryati 2) , Trie Sartika Pratiwi 3) , Nur Khamisah 4)
1)2)3)4) Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya Jln. Raya Palembang Prabumulih KM.32 Ogan Ilir, Sumatera Selatan
Email: ruth_samantha@fe.unsri.ac.id 1) , maryatisri@fe.unsri.ac.id 2)
triesartika_pertiwi@yahoo.com 3) , nurkhamisah08@fe.unsri.ac.id 4)

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  kepada  UMKM  Kerajinan  Songket  Mayang,  Palembang, Sumatera  Selatan.  Kegiatan  ini  meliputi  edukasi  dan  pendampingan  pajak  yang  dimulai  dari perhitungan,  penyetoran  dan  pelaporan  pajak.  Tujuan  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  agar UMKM Kerajinan Songket Mayang memahami kewajiban pajaknya yaitu menyetor, menghitung dan melaporkan  pajak.  Secara  lebih  luas  kegiatan  ini  menekankan  kepada  pentingnya  UMKM  untuk mematuhi  kewajiban  pajak  dalam  rangka  mendorong  kontribusi  UMKM  dalam  penyetoran  pajak. Pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final (PPh Final) menjadi 0,5% dari sebelumnya 1% dari total omzet atau penghasilan bruto.  Revisi aturan  ini  dituangkan  dalam  Peraturan    Pemerintah    (PP)    Nomor    23    tahun    2018    yang menggantikan  PP  Nomor  46  Tahun  2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari  Usaha yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  Metode  yang digunakan  adalah  presentasi  dan  pendampingan  secara  langsung.  Kegiatan  pengabdian  ini dilaksanakan  pada  bulan  Oktober-Desember  2020.  Agenda  pertama  rangkaian  kegiatan  ini  adalah sosialisasi  yang  dikoordinasikan  oleh  panitia  penyelenggara  kegiatan  melalui  aplikasi  whatsapp. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan agar mitra pengabdian yaitu UMKM Songket Mayang menyediakan waktu guna mengikuti edukasi perpajakan. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM Kerajinan Songket Mayang sadar akan kewajiban pajak atas usaha yang dijalankan, serta memahami tata cara dalam menyetor, menghitung dan melaporkan pajaknya.
Kata kunci : Pendampingan Pajak, UMKM, Perhitungan Pajak

## 1. PENDAHULUAN
Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM)  memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian Indonesia  bagi  pemerintah  Indonesia dibuktikan  dengan  adanya  Kementerian  Koperasi  dan UKM. Kementerian ini  khusus  mengurusi  bidang  UMKM  mulai  dari  perumusan,  pelaksanaan,  hingga pengawasan  kebijakan    serta    pemberdayaan.    Pemerintah    memberikan    perhatian    yang    besar karena  UMKM memiliki  kontribusi  yang  besar  dan  krusial  bagi  perekonomian  Indonesia  secara makro (https://www.kompasiana.com). Kementerian  Koperasi dan  UKM  melaporkan bahwa pada tahun    2017,    secara    jumlah  unit,    UMKM  memiliki  pangsa  sekitar  99,99%  (62,9  juta  unit)  dari keseluruhan  pelaku  usaha  di  Indonesia.  Dengan  jumlah   sebesar    itu,    UMKM    mampu    menyerap sekitar    97%    tenaga    kerja    nasional  (https://www.ukmindonesia.id).    Hal    ini    tentu    bisa membantu  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia menjadi  lebih  baik.  Dengan  penyerapan  tenaga kerja  yang  besar,  UMKM  mampu  meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan kata lain, UMKM bisa  dianggap  memiliki  peran  yang  cukup  strategis  dalam    memerangi    kemiskinan    dan pengangguran    yang    ada    di    Indonesia.    UMKM    memberikan  kontribusi  sekitar  60%  dari  total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM juga memberikan pemasukan bagi negara  dalam  bentuk  devisa  yang  cukup  besar  mencapai  Rp88,45  miliar.  Dengan  berbagai  peran penting tersebut, pelaku UMKM jelas tidak bisa dipandang sebelah mata.
Dengan  jumlah  pelaku  UMKM  yang  sangat  besar  dan  kontribusinya  terhadap  PDB  Indonesia yang  mencapai  sekitar  60%,  maka  diproyeksikan  masih  banyak  potensi  pajak  yang  dapat  digali.
Menurut  Direktur  Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Hubungan  Masyarakat  (P2  Humas)  Direktorat Jenderal Pajak (DJP)  Kementerian  Keuangan,  saat  ini  kontribusi  pajak  UMKM  terhadap  total penerimaan  negara masih sangat kecil namun potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM masih sangat  besar  mengingat  pelaku  UMKM  sangat  banyak  dan  tersebar  di  seluruh  Indonesia (https://nasional.kontan.co.id).  Menurut  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia,  posisi  kepatuhan pajak di Indonesia baru mencapai 71  persen  atau  sekitar  12,5  juta  dari  total  wajib  pajak  di Indonesia.    Jika    ditelusuri    lebih    dalam,  pembayaran  pajak  di  Indonesia  didominasi  oleh penerimaan  korporasi.  Hal  ini  membuat  situasi  dan  kondisi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara (APBN) kadang kala mengikuti siklus ekonomi yang terjadi  di  Indonesia.  Ketika  ekonomi meningkat,  penerimaan  pajak  ikut  terdorong.  Namun,  ketika siklus ekonomi tengah melambat, penerimaan pajak ikut menyusut. Hal ini diakibatkan pola korporasi yang tergantung pada kondisi ekonomi. Sementara itu, pembayar pajak yang jumlah pajaknya relatif kecil,  seperti  UMKM,  jauh lebih  tahan  terhadap  goncangan  ekonomi.  Oleh  karena itu,  DJP  harus meningkatkan penerimaan perpajakan dengan basis wajib pajak yang lebih luas, khususnya UMKM (https://republika.co.id).
Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan baik dari segi peraturan maupun pemberdayaan. Di sisi aturan, pemerintah memberikan insentif kepada pelaku UMKM dengan menurunkan tarif pajak penghasilan final (PPh Final) menjadi 0,5%  dari  sebelumnya  1%  dari  total  omzet  atau  penghasilan  bruto.  Revisi  aturan  ini  dituangkan dalam Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  23  tahun  2018  yang  menggantikan  PP  Nomor  46 Tahun  2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari  Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib  Pajak  yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Menurut  Direktur  P2  Humas  DJP,  UMKM bukan  tidak  mau  membayar  pajak,  namun  pelaku  UMKM  membutuhkan  tarif  yang  lebih  rendah, penghitungan yang mudah, dan cara pelaporan yang tak sulit (https://nasional.kontan.co.id). Sejak kebijakan penurunan PPh  Final  pada  1  Juli  2018,  jumlah  pembayar  pajak  dari  kalangan  UMKM terus  bertambah. Berdasarkan data DJP, sebanyak 463.094 wajib pajak yang baru membayar pada Agustus sampai 7 Desember 2018 belum pernah membayar PPh Final UMKM pada bulan April, Mei, Juni,  dan  Juli  2018.  Dari    jumlah    pembayar    tersebut,    sebanyak    311.197    wajib    pajak    baru terdaftar  mulai  1  Juli  2018 (https://nasional.kontan.co.id).
Pemerintah melalui DJP menargetkan pada tahun 2019 ini penerimaan perpajakan dari sektor UMKM naik  sebesar  Rp100  miliar  dari  tahun  sebelumnya  menjadi  Rp  5,8  triliun.  Pada  tahun 2018, Kementerian  Keuangan  mencatat  penerimaan  pajak  UMKM  mencapai  Rp  5,7  triliun  dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.315,9 triliun. Adapun di sisi pemberdayaan, DJP bekerja sama  dengan  21  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  menyelenggarakan  program Business Development Service (BDS). Kegiatan ini dilakukan sejak tahun 2015 dengan memberikan pelatihan dan bimbingan yang  bertujuan  untuk  mendorong  pengembangan  UMKM  di  Indonesia.  Sejalan dengan  itu, pemerintah  melalui  BDS  ini  juga  meningkatkan  pemahaman  pelaku  UMKM  terkait kewajiban  memiliki  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  bagi  usahawan  serta  hak  dan  kewajiban perpajakannya.  Diharapkan  dengan  adanya  program  BDS  ini,  pelaku  UMKM  akan  tumbuh  lebih pesat  dan  semakin  berdaya  saing  dengan  kesadaran  dan  kepatuhan  pajak  yang  tinggi (https://pajak.go.id).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  menyasar  kepada industri  UMKM.  Beberapa  pertimbangan  dalam  menentukan  UMKM  dilakukan,  hingga  pada akhirnya kami memutuskan mitra kegiatan ini adalah Industri kerajinan Songket Mayang terletak di daerah  Tangga  Buntung,  Kota  Palembang.  Industri  kerajinan songket  dirasa  tepat  karena  songket merupakan kerajinan khas daerah yang berasal dari kota Palembang yang telah ditetapkan sebagai Warisan  Budaya  Tak  benda  Indonesia  sejak  tahun  2013.  Karena  proses  pembuatannya  yang  unik dan  tradisional,  nilai  jualnya  dibanrol  dengan  harga  yang  tinggi.  Songket  tak  hanya  sekedar  kain pelindung tubuh yang estetis namun memiliki nilai sejarah yang tak ternilai.
Songket Palembang telah merambah pasar ekspor, akan tetapi belum begitu banyak pengusaha songket  yang  memiliki  pengetahuan  mengenai  hal  ini.  Sebagian  dari  mereka  mengaku,  justru produknya  dijual  lagi  ke  luar  negeri setelah  sebelumnya  dibeli  oleh  penadah  di  Indonesia.  Hal  ini sangat  disayangkan,  mengingat  tingginya  prospek  pasar  dan  nilai  jual  yang  tinggi  dari  produk songket  itu  sendiri.  Oleh  karena  itu,  penting  bagi  pada  pengusaha  songket  di  Palembang  untuk memiliki pengetahuan mengenai mengelola strategi industri yang baik, serta membuka jalan untuk meraup  pasar  ekspor.  Selain  itu,  pengetahuan  pelaku  usaha  songket  mengenai  perpajakan  perlu diedukasi agar kepatuhan perpajakan sebagai badan usaha dapat terlaksana dengan baik dan benar.
UMKM Kerajinan Songket Mayang belum memahami mengenai kewajiban perpajakan tersebut, oleh karena  itu  sebagai  bentuk  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  yang  merupakan  unsur  dari tridharma  pendidikan,  kami  melaksanakan  kegiatan  edukasi  serta  pendampingan  pelaksanaan perhitungan pajak di UMKM tersebut. Dengan harapan agar UMKM tersebut dapat secara mandiri ( self  assessment  system )  melaporkan,  menghitung  dan  menyetorkan  kewajiban  perpajakannya, sebagai bentuk dari pemenuhan kewajiban dari rakyat untuk negara yang nantinya akan dirasakan lagi manfaatnya oleh masyarakat.

## 2. STUDI PUSTAKA

## 2.1. Tarif PPh Badan
Selain orang pribadi, subjek pajak lain yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah badan. Menurut ketentuan perpajakan, yang dimaksud dengan badan adalah sekumpulan orang atau modal yang  menjadi  suatu  kesatuan,  dengan  tujuan  untuk  melakukan  usaha  ataupun  tidak  melakukan usaha.  Bentuk-bentuk  badan  antara  lain  adalah  perseroan  komanditer,  perseroan  terbatas,  badan usaha  milik  negara,  badan  usaha  milik  daerah,  firma,  koperasi,  kongsi,  dana  pensiun,  yayasan, lembaga, organisasi massa, organisasi sosial politik, dan bentuk lainnya. Tidak hanya itu, badan juga dapat berbentuk perkumpulan seperti asosiasi, perhimpunan, dan ikatan.

## 2.2. Tarif PPh Pasal 17
Pajak  Penghasilan  pasal  17  atau  sering  disebut  PPh  pasal  17  merupakan  aturan  yang  tertera pada  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  (UU  PPh).  PPh  pasal  17 merupakan pasal yang secara terperinci mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak, baik  wajib  pajak pribadi  maupun  wajib  pajak  badan.  Jika  mengacu  pada  PPh  pasal  17,  tarif  pajak penghasilan  yang  berlaku  di  Indonesia  menerapkan  skema  tarif  progresif.  Maksudnya,  tarif  pajak yang dikenakan semakin tinggi seiring kenaikan jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Penggunaan tarif progresif pada PPh pasal 17 merupakan perwujudan asas keadilan. Sebab, orang yang memiliki penghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dibandingkan orang yang  penghasilannya  rendah.  Sementara,  tarif  pajak  yang  dibebankan  pada  wajib  pajak  badan tertera dalam PPh pasal 17 Ayat 1(b), yakni sebesar 28%. Namun, pada Ayat 2(a) disebutkan mulai tahun  pajak  2010  tarif  pajak  penghasilan  bagi  wajib  pajak  badan  ditetapkan  sebesar  25% (https://www.kemenkeu.go.id)

## 2.3. Tarif PPh Final UMKM
Khusus  untuk  UMKM,  tarif  PPh  Final  adalah  0,5%  seperti  tertuang  dalam  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. PP 23  Tahun  2018  itu  efektif  berlaku  per  1  Juli  2018.  Pemberlakuan  PP  ini  sekaligus  mencabut Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2013. PPh Final  untuk  pajak UMKM  dikenakan pada wajib  pajak  pribadi  dan  badan  yang  memiliki  omzet  usaha  kurang  dari  Rp  4,8  miliar dalam satu  tahun  pajak.  Adapun  pokok-pokok  perubahan  PP  No  46/2013  menjadi  PP  No 23/2018 adalah sebagai berikut (https://sipuu.setkab.go.id):
a) Penurunan  tarif  PPh  Final  1%  menjadi  0,5%  dari  omzet,  yang  wajib  dibayarkan  setiap bulannya;
b) Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema  normal  yang  mengacu  pada  pasal  17  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan.
c) Mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% sebagai berikut:
d) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yaitu selama 7 tahun;
e) Bagi  Wajib  Pajak  Badan  berbentuk  Koperasi,  Persekutuan  Komanditer,  atau  Firma  selama  4 tahun;
f) Bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Perseroan Terbatas selama 3 tahun.

## 3. METHODS (METODE)

## 3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Rangkaian  kegiatan  ini  dilaksanakan  sejak  akhir  bulan  Oktober  sampai  dengan  awal  bulan Desember yang meliputi sosialisasi, edukasi, pendampingan, serta evaluasi. Kegiatan edukasi secara langsung dilaksanakan pada tanggal 7-28 November 2020 di UMKM Songket Mayang yang berlokasi di Tangga Buntung, Kelurahan 30 Ilir, Kecamatan Ilir Barat II, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berikut detail lokasi kegiatan pengabdian:

## Gambar 1. Lokasi UMKM Kerajinan Songket Mayang
Tahapan  dan  rangkaian  kegiatan  pengabdian  masyarakat  dan  waktu  pelaksanaannya digambarkan pada tabel berikut:
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Pengabdian di UMKM Songket Mayang No Kegiatan 3 (tiga) Bulan Oktober November Desember 1 Sosialisasi dan penyuluhan awal 2 Pelatihan tata cara penyetoran, pelaporan dan perhitungan pajak 3 Praktek penyusunan penyetoran, pelaporan dan perhitungan pajak

## 4 Monitoring dan Evaluasi

## 3.2  Personalia dan Khalayak Sasaran
Khalayak  dari  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  adalah  pelaku  usaha  di  UMKM Songket Mayang. Kegiatan ini diikuti oleh 15 orang peserta yang dilampirkan pada tabel di bawah ini:

## Tabel 2. Daftar Peserta

## 3. HASIL PENELITIAN
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  Oktober-Desember  2020.  Agenda  pertama rangkaian kegiatan ini adalah sosialisasi yang dikoordinasikan oleh panitia penyelenggara kegiatan melalui  aplikasi whatsapp. Kegiatan  sosialisasi  dilaksanakan  agar  mitra  pengabdian  yaitu  UMKM Songket  Mayang  menyediakan  waktu  guna  mengikuti  edukasi  perpajakan.  Setelah  kedua  belah pihak  menyepakati  waktu  pelaksanaan  edukasi  dan  pelatihan  pajak,  agenda  selanjutnya  adalah melakukan  edukasi  secara  langsung  di  UMKM  Songket  Mayang.  Antusiasme  peserta  terhadap penyelenggaraan acara ini sangat baik. Sangat disayangkan kegiatan ini dilaksanakan masih dalam suasana  pandemi  Covid-19,  oleh  karena  itu  jumlah  peserta  pun  dibatasi  agar  memenuhi  aturan protokol  kesehatan.  Peserta  dalam  kegiatan  ini  adalah  30  orang  yang  merupakan  karyawan  dari UMKM Mayang Songket Palembang.
Edukasi dan pendampingan pelaksanaan perhitungan pajak dilaksanakan selama hampir satu bulan  pada  periode  7-28  November  2020  baik  secara  langsung  maupun  melalui  media whatsapp . Pada  kegiatan  edukasi  yang  pertama  para  peserta  akan  diberikan  pengetahuan  akan  pentingnya kepatuhan sebagai wajib pajak, sehingga mereka menjadi pelaku UMKM yang sadar akan kewajiban pajaknya.  Kewajiban  membayar  pajak  adalah  sebagai  sumbangsih  nasionalisme  seluruh  warga negara terhadap negara kita, Indonesia.

## Gambar 3. Edukasi Pajak di UMKM Kerajinan Songket Mayang
Setelah  para  peserta  mengetahui  peraturan  perpajakan  apa  saja  yang  menyertai  wajib  pajak badan  khususnya  UMKM,  mereka  diberikan  edukasi  secara  bertahap  mengenai  cara  menghitung, menyetor serta melaporkan pajak yang tersedia pada modul yang berisi materi dan simulasi lembar kerja untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak untuk wajib pajak badan.
Selain itu, penyetoran pajak untuk jenis pajak pusat seperti PPN dan PPh telah memberlakukan self  assessment  system sejak  Indonesia  memasuki  era  reformasi  di  tahun  1983.  Oleh  karena  itu, untuk  mengetahui  jumlah  pajak  penghasilan  wajib  pajak  badan  dilakukan  dengan  menghitung secara  mandiri.  Sejak  1  April  2018  berdasarkan  peraturan  yang  dikeluarkan  oleh  Kementerian Keuangan  melalui  PMK-9/PMK.03.2018)  seluruh  wajib  pajak  wajib  menggunakan  e-Filing  untuk melaporkan  pajak  pusat,  yaitu  PPN  dan  PPh.  Kegiatan  pengabdian  ini  juga  mengedukasi  pelaku UMKM  kerajinan  Songket  Mayang  agar  mampu  menggunakan  e-Filing  dengan  mempraktikkan simulasinya secara langsung menggunakan metode presentasi.
Gambar 3. Metode Presentasi Mengenai Pengenalan E-Filing di UMKM Kerajinan Songket Mayang
Kegiatan edukasi yang dilaksanakan di bulan November 2020 ditanggapi secara baik oleh para peserta  yang  ditandai  dengan  adanya  pertanyaan  dari  para  peserta.  Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang semuanya telah tercantum dalam peraturan perpajakan. Pertanyaan tersebut antara lain:
1. Bagaimana menghitung jumlah pajak apabila UMKM tidak membuat laporan keuangan secara teratur?
2. Apakah sanksi yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak?
3. Bagaimana jika kartu NPWP Badan hilang?
Daftar pertanyaan tersebut telah dijawab oleh tim pengabdian, disertai dengan cara menghadapi masalah tersebut. Dengan adanya edukasi ini, pelaku UMKM menjadi tergerak untuk melaksanakan kewajiban  perpajakannya.  Selain  itu,  mereka  merasa  terbantu  dengan  adanya  edukasi  dan pendampingan perpajakan mulai dari mendaftar E-Filing sampai dengan menghitung PPh Final dan PPh  Pasal  21.  Selanjutnya  pendampingan  terus  dilakukan  sampai  dengan  akhir  bulan  November 2020  apabila  pelaku  UMKM  Kerajinan  Songket  Mayang  mengalami  kesulitan  dalam  proses menghitung menyetorkan dan melaporkan pajaknya, hingga pada akhirnya mereka mampu secara mandiri melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Kegiatan  edukasi  perhitungan  pajak  ditutup  dengan  pemberian  sertifikat  dan  plakat  kepada perwakilan peserta yang merupakan pemilik UMKM Kerajinan Songket Mayang.

## Gambar 4. Penutupan Kegiatan Pengabdian di UMKM Kerajinan Songket Mayang

## 5. KESIMPULAN
Kegiatan pengabdian edukasi dan pendampingan perhitungan pajak di UMKM Kerajinan Songket Mayang yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Dari  kegiatan  pengabdian  ini  diketahui  bahwa  pelaku  UMKM  Kerajinan  Songket  Mayang  belum mengetahui cara menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya.
2. Hasil  kegiatan  pengabdian  ini  memberikan  pengetahuan  mengenai  tata  cara  cara  menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.
3. Dengan  adanya  kegiatan  pengabdian  ini,  pelaku  UMKM  Kerajinan  Songket  Mayang  memahami pentingnya memenuhi kewajiban pajak sebagai Warga Negara Indonesia yang baik.
Adapun  saran  dari  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  kegiatan  edukasi  dan  pendampingan  pajak akan menyasar kelompok pelaku UMKM yang lebih besar lagi, sehingga memberikan  dampak yang lebih  signifikan  dalam  menyokong  program  pemerintah  dalam  rangka  sosialisasi  pajak  dan membantu masyarakat sebagai pelaku UMKM untuk sadar pajak.

## ACKNOWLEDGEMENTS (UCAPAN TERIMA KASIH)
1. Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya atas dana Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2020 yang telah dianggarkan.
2. UMKM Kerajinan Songket Mayang dan seluruh peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat Tahun 2020.

## DAFTAR PUSTAKA
https://id.wikipedia.org/wiki/Songket diakses pada 25 Agustus 2020. https://www.kompasiana.com diakses pada 26 Agustus 2020. https://www.republika.co.id diakses pada 26 Agustus 2020. https://pajak.go.id/sites/default/files/2019-03/PER-16%20SALINAN.pdf diakses  pada  26  Agustus 2020.
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/buku%20pph%20upload.pdf diakses  pada  27 Agustus 2020.
https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175527/PP%20Nomor%2023%20Tahun%202018.pdf diakses pada 27 Agustus 2020.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (IAI).  2018.  Standar  Akuntansi  Keuangan  Entitas  Mikro,  Kecil,  dan Menengah. Jakarta: Dewan Standar Akutansi Keuangan Indonesia.