## Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat
ALISMAN Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia alisman@utu.ac.id
Ummu HANIF Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar, Jl. Alue Peunyareng, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Indonesia ummuhanif1101@gmail.com
Dedi SUFRIADI * Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas KIP, Universitas Serambi Mekkah Jl. Unmuha, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia dedisufriadi@serambimekkah.ac.id
A rticle’s h istory:
Received 11  October  2022; Received  in  revised  form 21  November  2022; Accepted 25  November,  2022; Published 30 November 2022. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Suggested citation:
Alisman, Hanif, U., & Sufriadi, D. (2022). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 8(2), 116 – 124. https://doi.org/10.35870/jemsi.v8i2.830 .

## ABSTRAK:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah, investasi publik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2005-2018. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan melakukan pengujian asumsi klasik, yaitu; uji normalitas, uji multikolerasi, uji heterokiditas, uji autokolerasi, koefisien kolerasi (R), koefisien determinasi (R Adjusted), uji F,  dan  uji  t.  perhitungannya  menggunakan  Sofware  Statsitical  Product  and  Service  Solutions  (SPSS).  Berdasarkan  hasil  penelitian  diperolah  variabel pengeluaran pemerintah (X1), inevstasi publik (X2) dan PDRB (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) Kabupaten Aceh Barat. Beberapa saran yang diharapkan yaitu agar menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk lebih meningkatkan alokasi pengeluaran pembangunan agar mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi daerahnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga perlu mengukur Peningkatan PAD dengan  perannya  untuk  mengatur  perekonomian  masyarakat  agar  dapat  lebih  berkembang,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat. Selain itu Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga perlu meningkatkan investasi guna mengundang para investor untuk berinvestasi sehingga dengan banyaknya para investor maka diharapkan akan dapat meningkatkan dan berimbas kepada masyarakat Aceh Barat dan masyarakat pun bisa hidup produktif.
Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah; Investasi Publik; Produk Domestik Regional Bruto; Pendapatan Asli Daerah.

## ABSTRACT:
This study aims to analyze government spending, public investment, Gross Regional Domestic Product (GRDP) on Regional Original Income (PAD) in West Aceh District in the period 2005-2018. The analysis model used is multiple linear regression by testing the classical assumptions, namely; normality test, multicorrelation test, heterocidity test, autocorrelation test, correlation coefficient (R), coefficient of determination (R Adjusted), F test, and t test. the calculation uses Software Statistical Product and Service Solutions (SPSS). Based on the results of the study, it was obtained that the variables of government spending (X1), public investment (X2) and GRDP (X3) had a positive and significant effect on Regional Original Income (Y) of West Aceh Regency. Some of the suggestions that are expected are to become a concern for the West Aceh District Government to further increase the allocation of development expenditures in order to be able to stimulate regional economic growth. The West Aceh District Government also needs to measure the increase in PAD with its role in regulating the community's economy so that it can develop more, which in turn can improve the welfare of the people in West Aceh. In addition, the West Aceh District Government also needs to increase investment to invite investors to invest so that with many investors it is hoped that it will increase and impact the people of West Aceh and the community can live productive lives.
Keywords: Government Spending; Public Investment; Gross Regional Domestic Product; Locally-Generated Revenue.
JEL Classification: G18; R53; D24.

## PENDAHULUAN
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  merupakan  ukuran  kemandirian  otonomi  daerah  dalam  menggali potensi  aliran  pendapatan  tambahan.  Semakin  tinggi  pendapatan  asli  daerah,  semakin  besar  kemandirian daerah  dalam  mengambil  keputusan  dan  kebijakan  pembangunan.  Kontribusi  yang  signifikan  dari  belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya menjadi peluang yang optimal untuk merevitalisasi perekonomian daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pajak, bea masuk, hasil usaha milik daerah, dan  hasil  pengelolaan  aset  daerah  seperti  keuntungan,  deviden,  dan  penjualan  saham  milik  daerah  serta pinjaman lainnya. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah bisa dikatakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos  penerimaan  non  pajak  yang  tertuju  pada  hasil perusahaan milik daerah
Kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah, Produk  Domestik  Regional  Bruto  merupakan indikator penting di suatu wilayah yang dapat mengindikasikan totalitas produksi netto barang/jasa yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Semakin tinggi tingkat PDRB suatu daerah  maka semakin  besar  pula  potensi  sumber  penerimaan  daerah  tersebut (Sufriadi, 2015). Pengeluaran pemerintah daerah juga merupakan alat untuk intervensi pemerintah dalam perekonomian dan dianggap sebagai ukuran paling efektif seberapa baik pertumbuhan ekonomi dan PDB dicapai. Selain itu juga ditentukan oleh tingkat pengeluaran pemerintah, proses pembangunan negara juga ditentukan oleh investasi, bagaimana membuka pintu bagi  investor  untuk  berinvestasi,  dampak  investasi  mempengaruhi  hal  lain,  sehingga  peningkatan  produksi mempengaruhi pertumbuhan PDRB Investasi adalah sekumpulan dana atau sumber dana lain yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk pertumbuhan suatu aset, dengan harapan menghasilkan keuntungan tambahan atau  keuntungan  di  masa  mendatang  dari  dana  tersebut.  Diharapkan  untuk  mendistribusikan  pendapatan investasi dalam bentuk bunga, royalti, dan dividen. Seluruh sektor ekonomi sangat dibutuhkan untuk menurunkan tingkat pendapatan masyarakat karena melibatkan pemerataan hasil investasi dan pertumbuhan.
Sehingga setiap daerah tentu akan selalu berusaha untuk meningkatkan Penerimaan Pendapatan  Asli Daerahnya    baik    dengan    mencari    sumber    pendapatan   baru    maupun  dengan  mengoptimalkan  sumber penerimaan  yang sudah ada. Sementara itu, dapat kita lihat bahwasanya untuk memanfaatkan sumber-sumber penerimaan  daerah  masih kurang  optimal  yaitu  ditunjukan  dengan  perolehan  Pendapatan Asli  Daerah  yang belum  sesuai  dengan  harapan  khususnya  di  Kabupaten  Aceh  Barat.

## TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut  permendagri  Nomor  13  tahun  2006  tentang  pedoman  pengelolaan  Keuangan  Daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan  uang  melalui  rekening  kas  umum  daerah,  yang  menambah  ekuitas  dana, merupakan hak  daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah beberapa sumber PAD yang terdiri dari:
1) Pajak daerah
2) Retribusi daerah
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4) Lain-lain  PAD  yang  sah.  (Peraturan  Kementerian  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 2006)
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 2004), PAD dibagi menjadi beberapa bagian yang dipaparkan sebagai berikut:
1) Pajak daerah
Pajak daerah  merupakan  salah  satu  pendapatan  yang  memberi  kontribusi terhadap PAD. Pajak daerah adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan dan menurut sudaryo menyatakan bahwa pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

## 2) Retribusi daerah
Penerimaan pemerintah daerah selain pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukan kepada pemerintah daerah adalah berasal dari retribusi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, retribusi  yang  selanjutnya  disebut  retribusi  adalah  pungutan  daerah  sebagai  pembayaran  atas  jasa  atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi adalah pemungutan yang dilakukan sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh daerah secara lagsung dan nyata.
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kekayaan  negara  yang  dipisahkan  adalah  komponen  kekayaan  negara  negara  yang  pengelolaann diserahkan  kepada  Badan  Usaha  milik  Daerah.  Jenis  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  antara  lain bersumber dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah (BUMN), bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Jenis  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  meliputi  hasil penjualan  aset  daerah  yang  tidak    dipisahkan secara  tunai  atau  angsur atau  cicil, jasa  giro. Pendapatan  bunga,  penerimaan  atas  tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi  potongan  atau  bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
Pemberian wewenang dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.
Investasi Secara teoritis investasi diartikan sebagai kegiatan mengalokasikan atau menanamkan sumbedaya saat ini dengan harapan mendapatkan mamfaat dikemudian hari, untuk memudahkan pengertia dan perhitungan yang diperlukan investasi diterjemah dalam beberapa pengertian di antaranya. (Todaro Michael P ; Smith Stephen C., 2011) menyatakan bahwa sumberdaya yang digunakan untuk meningktkan pendapatan dan konsumsi dimasa yang akan datang, disebut sebagai investasi.
Dilihat dari sisi manfaat yang ditimbulkan investasi dapat dikelompokan sebagai berikut :
1) Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik) Investasi yang bermanfaat untuk umum adalah kegiatan investasi yang bermamfaat untuk masyarakat luas, misal seperti bidang pendidikan dan semberdaya manusia, investasi bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, dan sebagainya)
2) Investasi yang manfaat untuk kelompok tertentu Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu adalah investasi yang hanya bermanfaat untuk kelompok masyarakat tertentu, investasi ini misalnya dibidang keagamaan, pembanguan sarana ibadah.
3) Investasi yang bermanfaat untuk pribadi atau keluarga. Investasi yang bermanfaat untuk pribadi  adalah  investasi  yang mendatangkan manfaat pribadi atau keluarga dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan
Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi investasi adalah:
1) Kondisi Internal Perusahaan Kondisi  internal  adalah  faktor-faktor  yang  ada  dibawah  kontrol  perusahaan,  misalnya  tingkat  efesiensi, kualitas  sumber  daya  manusia  dan  teknologi  yang  digunakan  ketiga  aspek  tersebut  berhubungan  positif dengan  tingkat pengembaliaan yang diharapkan.
2) Kondisi Eksternal Perusahaan Kondisi eksternal      yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  pengembalian keputusan  akan  investasi  terutama adalah perkiraan tingkat dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional.

## Pengeluaran pemerintah
Pengeluaran pemerintah melalui APBN tercermin dalam realisasi belanja rutin dan belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran  operasional dan
mutlak harus dilakukan serta konsumtif,  tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran  konsumsi  (current  expenditure),  misalnya  seperti  belanja  pembelian    inventaris  kantor,  belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain (Buana et al., 2019). Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang barang dalam  negeri,  dana  rutin  daerah  dan    pengeluaran    rutin  lainnya    yang    berdampak  konsumsi  pegawai  atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi dan menyumbang kontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Peningkatan  belanja  pegawai    diharapkan    akan  menyebabkan kenaikan  produksi  yang diukur  dengan  PDB. Kenaikan  belanja barang dan jasa juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi nasional dan provinsi. Peningkatan belanja barang dan jasa juga akan mendorong penyerapan tenaga kerja di masing-masing sektor. Belanja modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya  akan  menambah  belanja  yang  bersifat  rutin  seperti  biaya  pemeliharaan  pada  kelompok    belanja administrasi umum. Belanja modal juga dapat disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/  inventaris  yang memberikan  manfaat  lebih  dari  satu periode    akuntansi.  Termasuk  didalamnya  adalah  pengeluaran  untuk  biaya  pemeliharaan  yang  sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

## Hubungan Pengeluaran pemerintah, Investasi publik, PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Hubungan pengeluaran pemerintah dengan PAD sangat jelas apabila pengeluaran pemerintah digunakan untuk menyediakan barang  pablik  dan  pelayanan  publik  hal  ini  dapat  meningkatkan kegiatan ekonomi  daerah tersebut. Meningkatnya kegiatan ekonomi membuat pemerintah akan mengenakan pajak dan retribusi sehingga memberikan  sumbangan  terhadap  penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan hubungan investasi publik terhadap PAD yaitu berupa meningkatnya investasi sektor publik akan dapat meningkatkan stok barang modal pada suatu daerah yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerahnya. (Hariandja, n.d.) dalam  penelitiannya  mengungkapkan  bahwa  saat  ini  Indonesia  sangat  membutuhkan  banyak  investasi  untuk mempertahankan  pertumbuhan  ekonomi  yang  ditujukan  untuk  kesejahteraan  rakyat.  Peningkatan  investasi berperan  dalam  mendongkrak  pembangunan  ekonomi  suatu  bangsa.  Dalam  ekonomi  makro,  investasi  juga berperan  sebagai  salah  satu  komponen  dari  pendapatan  nasional,  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau Gross Domestic Product (GDP). Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik,  maka  PDB  akan  naik,  begitu  juga  sebaliknya,  saat  investasi  turun  maka  PDB  akan  ikut  turun.  Dengan demikian,  upaya  harus  dilakukan  untuk  mendorong  investasi,  termasuk  kepastian  hukum,  stabilitas  politik, birokratisasi, dan kepastian dan keberlanjutan kebijakan fiskal. Tetapi, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing di Indonesia menurun adalah pajak  dan  insentif  non-fiskal  lainnya  yang  tidak  mendukung  investasi.  Untuk  hubungan  PDRB  dengan  PAD merupakan  hubungan  secara    fugsional,    karena    dengan      meningkatnya  PDRB  maka  akan  menambah penerimaan daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Sehingga akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya, sehingga dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan dapat mensejahterakan masyarakat.

## METODE PENELITIAN

## Ruang Lingkup Penelitian
Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh. Ruang lingkup penelitian ini yakni  meliputi pengeluaran pemerintah, investasi publik,  produk domestik regional bruto, Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. dalam kurun waktu 2005-2018.

## Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menggunakan data sekunder dalam bentuk time series.  Data  sekunder  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Badan  Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Derah (BPKKD), Kabupaten Aceh Barat.

## Model Analisis Data
Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Dilihat untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap satu variabel terikat yang di transformasikan sebagai berikut :
Y= βο + βıXı + β2X2 + μ
persamaan tersebut ditrasnformasikan dalam bentuk logaritma natural sebagai berikut :
InY = βο + βıInXı + β2InX2 + μ
Keterangan :
Y           =  PAD (variabel terikat) yang diukur dalam milliar βο         =  Intercept/Konstanta βı,β2     =  Koefisien regresi
X1         = Pengeluaran pemerintah (variabel bebas) yang diukur dalam rupiah X2         = Investasi sektor publik (variabel bebas ) yang diukur dalam rupiah X3          = Produk  Domestik  Regional  Bruto  (variabel  bebas)  yang  diukur dalam rupiah μ = Error Term

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten Aceh Barat Mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah dapat dilihat dari porposi pengeluaran tidak langsung dan belanja langsung juga dapat dilihat dari komposisi perkembangan demikian efisiensi tidak dapat dilihat melalui satu tertentu melainkan beberapa indikator secara bersama-sama. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh  Barat,  Pengeluaran  Pemerintah  di  Kabupaten  Aceh  Barat  selama  kurun  waktu  mengalami  peningkatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel 1 berikut ini:
Tabel 1. Perkembangan PAD, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Publik dan PDRB Kabupaten Aceh Barat
Tahun 2005 s/d 2018 No Tahun PAD (Rupiah) Pengeluaran pemerintah (Rupiah) Investasi sektor publik (Rupiah) PDRB (Rupiah) 1 2005 6.128.283.21 194.982.015 13.229.906.780 878.891,73 2 2006 17.141.428.849 303.421.501 19.553.746.897 966.250,11 3 2007 21.710.256.581 453.714.542 25.000.850.000 1.081.722,63 4 2008 40.423.494.271 436.720.227 367.120.000.000,00 1.140.817,36 5 2009 27.874.493.673 477.828.923 367.120.000.000,00 1.208.158,00 6 2010 24.272.256.835 443.919.805 227.936.000.000,00 4.462.045,20 7 2011 21.042.866.954 520.526.207 446.660.000.000,00 4.569.067,05 8 2012 24.727.256.869 563.696.948 225.131.000.000,00 4.594.543,90 9 2013 46.928.106.802 684.806.015 294.766.000.000,00 4.773.668,84 10 2014 112.034.104.121 906.667.816 367.556.000.000,00 4.933.842,70 11 2015 130.428.452.038 1.152.818.781 417.116.000.000,00 5.160.040,90
12 2016 140.614.479.580 1.329.717.087 423.876.000.000,00 5.310.703,10 13 2017 161.743.458.643 1.487.974.087 423.876.000.000,00 6.009.220,80 14 2018 330.024.224.263 1.487.974.087 549.941.039.000,00 6.623.946,31
Berdasarkan Tabel 1. di atas, jumlah pengeluaran pemerintah setiap tahunnya meningkat Pada tahun 2005  pengeluaran  pemerintah  sebesar  Rp  194.982.015  namun  pada  tahun  2007  pengeluaran  pemerintah mengalami peningkatan hal ini disebab kan oleh rehabilitas kota Meulaboh  pasca bencana tsunami dan berbagai pengeluaran lainnya seperti pengeluaran pegawai dan pembelian asset daerah kemudian Pada tahun 2008 jumlah pengeluaran pemerintah mengalami penurunan sebesar Rp 436.720.227 dan meningkat pada tahun 2009 sebesar Rp  477.828.923  terus  mengalami  pertumbuhan    yang  baik  hingga  tahun  2018  sebesara  Rp  1.487.974.087 peningkatan ini sering terjadi setiap tahunnya dengan berpedoman pada pendapatan daerah atau APBD, tingginya tingkat pertumbuhan pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kinerja perekonomian  daerah.  Namun  pada  tahun  2010  mengalami  penurunan  sebesar  Rp  477.828.923  di  sebabkan akibat terjadinya penurunan pendapatan daerah atau APBD di Kabupaten Aceh Barat.

## Perkembangan Investasi Sektor Publik Kabupaten Aceh Barat.
Investasi sektor publik dilakukan untuk memperoleh manfaat, baik berupa manfaat keuangan, tetapi dapat juga bersifat lagsung yaitu apabila keputusan investasinya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sekitar sehingga nantinya akan meningkatkan kapasitas anggaran pemda. Pada tabel 1 juga dapat dilihat perkembangan investasi sektor publik di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu mengalami peningkatan. Di mana terjadi fluktuasi pada tahun 2005 sebesar 13.229.906.780, tahun 2006 sebesar 19.553.746.897  pada  tahun  2007  sebesar  25.000.850.000,  pada  tahun  2008  sebesar  367.120.000.000,00 mengalami peningkatan drastis karena nilai tukar yang stabil sehingga menarik para investor untuk berinvestasi, tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 22.793.600.000.000 hal ini karena inflais yang rendah sehingga dapat mempengaruhi para investor, tahun 2011 sebesar 44.666.000.000.000 mengalami peningkatan hal ini karena nilai tukar  dan inflasi yang stabil, namun pada tahun 2012 – 2017 mengalami peningkatan walau tidak seperti tahun 2011, tahun 2012 sebesar   225.131.000.000,00, investasi sektor publik mengalami peningkatan hingga tahun 2017 sebesar 423.876.000.000,000 hal ini karena beberapa faktor yaitu tersediannya infrastruktur yang baik bagi masyarakat,  nilai  tukar  yang  stabil  dapat  menarik  para  investor  untuk  berinvestasi,  inflasi  yang  rendah  dapat mempengaruhi  para  investor  untuk  menginvestasikan  modalnya,  kebijakan  pemerintah  yang  menjadikan  iklim investasi yang kondusif dapat menarik para investasi, dan kestabilan politik dan ekonomi makro.

## Perkembangan PDRB Di Kabupaten Aceh Barat Tahun
PDRB mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam kurun  waktu satu  tahun,PDRB  didapat  dengan  cara  mengalikan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dngan harganya.  PDRB  merupakan  salah  satu  bagian  yang  dapat  mengatasi  masalah  perekonomian,dengan berkembangnya satu sub sektor PDRB maka pndapatan mayarakat akan mningkat dengan sendirinya sehingga pendapatan hasil daerah meninggkat. Berdasarkan tabel 1, tingkat PDRB Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2005-2017 setiap  tahunnya mengalami peningkatan yang baik pada tahun 2005 PDRB sebesar 878.891,73 rupiah, pada tahun 2006 sebesar 966.250,11 rupiah, pada tahun 2007 sebesar  1.081.722,63  rupiah, pada  tahun 2008    sebesar  1.140.817,36  rupiah  pada  tahun  2011  sebesar  4.569.067,05  rupiah  pertumbuhan  PDRB  terus mengalami  peningkatan  hingga  tahun  2018  sebesar  6.623.946,31  rupiah.  Hal  ini  karena  bagusnya  kebijakan pemerintah dalam mengelola kebutuhan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat, ada beberapa faktor – faktor  yang  mempengaruhi  peningkatan  PDRB  yaitu:    pendapatan  asli  daerah,  tabungan  dan  belanja  daerah. Semakin  banyak  porsi  PDRB  yang  ditabung  akan  menambah  capital  stock  sehingga  akan  meningkatkan perekonomian PDRB Aceh Barat, jika tabungan tinggi, maka perekonomian akan mempunyai persediaan modal yang besar dan tingkat output yang tinggi.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat Pendapatan  Asli  Daerah  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,hasil pengelolaan yang dipisahkan, lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang sah dan zakat. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mengembangkan dan membangun  daerahnya  telah  berupaya  untuk  meningkatkan  sumber-sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  sesuai dengan potensi yang dimiliki di Kabupaten Aceh Barat.
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2005 sebesar 6.128.283.21 pada tahun 2008 sebesar 40.423.494.271 miliar, mengalami peningkatan karena pada tahun 2009 sebesar 27.874.493.673 miliar, hingga  tahun  2010  sebesar  24.272.256.835  miliar.  Pada  tahun  2010-2011  mengalami  penurunan  realisasi, dikarenakan  di  tahun  ini  kurangnya  kesadaran  dari  perusahaan  untuk  membayar  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan  dan  banyaknya  masyarakat  yang  kurang  membayar  zakat  sehingga  menyebabkan Pendapatan Asli Daerah semakin menurun. Pada tahun 2012 - 2013 kembali  mengalami  kenaikan  dikarenakan pungutan  zakat  dan  pajak  yang sangat optimal. Pada tahun 2012-2013 kembali meningkat disebabkan pajak daerah, retribusi daerah dan zakat yang sangat optimal. Tahun 2013-2018 mengalami peningkatan yang sangat besar disebabkan dari zakat, retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.  Adanya kesadaran  dari badan  atau  orang pribadi  yang membayar dan pemerintah sangat tegas, dalam melakukan pungutan untuk dapat dijadikan sebagai sumber utama pendapatan asli daerah.

## Uji Regresi Linier Berganda
Tabel 2. Uji Regresi Linier Berganda Model Unstandaized Coeffient Standardzized Coefficients T Sig B Std. Error Beta (Contant) -3,753 14,224 -0,264 0,000 Penglaran 4,382 1,269 0,003 3,454 0,006 pmrinth Invstsi pblik 0,984 0,000 1,000 2010,772 0,000 PDRB -3,517 0,655 -0,005 -5,373 0,000
Sumber : Hasil Pengelolaan SPSS (diolah Mei 2020).
Berdasarkan Hasil penelitian ini maka diperoleh persamaan regresi linier berganda akhir sebagai berikut :
Y= α + β1 Ln pengeluaran pemerintah + β2 Ln investasi publik + β2 PDRB + e
Y= -3,753   + 4,382   pengeluaran pemerintah  + 0,984 investasi publik + -3,517 PDRB + e
1) Konstanta
Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa nilai konstanta sebesar -3,753 nilai ini dijelaskan bahwa apabila variabel pengeluaran pemerintah, investasi sektor publik, PDRB sama dengan nol maka variabel PAD adalah sebesar -3,753.
2) Koefisien regresi pengeluaran pemerintah
Dapat dilihat bahwa nilai pengeluaran pemerintah sebesar 4,382 di mana hal ini menjelaskan bahwa apabila variabel  pengeluaran pemerintah naik 1 persen maka akan meningkatkan variabel PAD sebesar 4,42582 persen.
3) Koefisien regresi investasi sektor publik Dapat  dilihat  nilai  investasi  publik  sebesar      0,984  di  mana  hal  ini  menjelaskan  bahwa  apabila  variabel investasi sektor publik naik 1 persen maka akan meningkatkan variabel PAD sebesar 0,99384 persen.
4) Koefisien regresi PDRB
Dapat dilihat nilai PDRB sebesar -3,517 di mana hal ini menjelaskan bahwa apabila variabel produk domestik regional bruto naik 1 persen maka akan meningkatkan variabel PAD sebesar -3,55217 persen.

## Hubungan Investasi Sektor Publik Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  investasi  sektor  publik  secara  parsial  atau  individu berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan hasil signifikan pengujian 0,000 lebih kecil dari derajat signifikan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,001 < 0,05), artinya menunjukan bahwa hipotesis pertama H0 ditolak H1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa investasi sektor publik berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat, hal ini karena meningkatnya investasi baik investasi asing atau pun investasi dalam negeri namun nilai yang dijadikan penyertaan modal sebagai investasi bisa memberikan kontribusi besar terhadap  meningkatnya  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Aceh  Barat  sehingga  bisa  membiayai pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hariandja dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia sangat membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Peningkatan investasi berperan dalam mendongkrak pembangunan ekonomi  suatu  bangsa.  Dalam  ekonomi  makro,  investasi  juga  berperan  sebagai  salah  satu  komponen  dari pendapatan  nasional,  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  atau Gross  Domestic  Product (GDP).  Investasi  memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional, jika investasi naik, maka PDB akan naik, begitu juga sebaliknya,  saat  investasi  turun  maka  PDB  akan  ikut  turun.  Dengan  demikian,  upaya  harus  dilakukan  untuk mendorong investasi, termasuk kepastian hukum, stabilitas politik, birokratisasi, dan kepastian dan keberlanjutan kebijakan fiskal. Tetapi, salah satu kendala yang sering dihadapi oleh investor dalam berinvestasi di Indonesia yang membuat minat investasi asing di Indonesia menurun adalah pajak dan insentif non-fiskal lainnya yang tidak mendukung investasi.

## Hubungan PDRB Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, PDRB secara parsial atau individu berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan hasil signifikan pengujian 0,000 lebih kecil dari 0,05 derajat signifikan dalam penelitian ini yaitu 0,05 (0,001 < 0,05), artinya menunjukan bahwa hipotesis pertama H0 ditolak H1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa PDRB  berpengaruh nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat, hal ini karena di mana semakin meningkatnya PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan melalui  pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Aceh Barat dan kepatuhan  masyarakat  Aceh  Barat  dalam  membayar  pungutan  pajak  dan  retribusi  daerah  serta  bagaimana kebijakan  pemerintah  Aceh  Barat  dalam  penetapan  kebijakan  pembayaran  pajak  sehingga  dapat  membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini sesuai dengan rekomendasi (Alisman; & Sufriadi, 2020) dalam penelitiannya di mana mengarahkan pemerintah kabupaten dapat melakukan upaya-upaya pertumbuhan  ekonomi  dengan  menggali  sektor-sektor  ekonomi  produktif  dan  potensial  yang  dapat  memberi pengaruh terhadap PAD daerahnya. Cara yang dapat  dilakukan  adalah  dengan  cara menciptakan dan mengelola potensi sumber-sumber ekonomi yang efisien.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  analisis  yang  telah  dilakukan  dalam  penelitian  ini  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Variabel pengeluaran pemerintah, investasi publik dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Barat
2) Pengeluaran pemerintah digunakan untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi daerah
3) Meningkatnya  PDRB  akan  menambah  penerimaan  pemerintah  daerah  Kabupaten  Aceh  Barat  melalui kepatuhan masyarakat Aceh Barat dalam membayar pungutan pajak dan retribusi daerah digunakan untuk membiayai program-program pembangunan
4) Meningkatnya investasi publik memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  di  Kabupaten  Aceh  Barat  sehingga  mampu  membiayai  pelayanan  publik  yang  dapat  dirasakan langsung oleh masyarakat.

## Saran
1) Pengeluaran  pembangunan  atau  belanja  pelayanan  publik  lebih  bersifat  sebagai  akumulasi  stok  kapital. Kondisi tersebut diharapkan dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten  Aceh Barat untuk lebih meningkatkan  alokasi  pengeluaran  pembangunan  agar  mampu  menstimulus  pertumbuhan  ekonomi daerahnya
2) Pemerintah  Kabupaten  Aceh  Barat  perlu  mengukur  Peningkatan  PAD  dengan  perannya  untuk  mengatur perekonomian  masyarakat  agar  dapat  lebih  berkembang,  yang  pada  gilirannya  dapat  meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Aceh Barat.
3) Pemerintah Kabuapaten Aceh Barat agar dapat meningkatkan investasi guna mengundang para investor untuk berinvestasi sehingga dengan banyaknya para investor maka diharapkan akan dapat meningkatkan dan berimbas kepada masyarakat Aceh Barat dan masyarakat pun bisa hidup produktif.

## REFERENSI
Alisman;, & Sufriadi, D. (2020). Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat  Selatan  Provinsi  Aceh  Periode  Tahun  2011-2019. Jurnal  EMT  KITA , 4 (1),  71. https://doi.org/10.35870/emt.v4i2.133.
Buana, A. L., Juni, H., Saragih, R., Aritonang, S., & Pertahanan, U. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta dan tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa tahun 2011-2015. Ekonomi Pertahanan , 4 (2), 1 – 20.
Hariandja, F. (n.d.). Pajak Daerah dan Restribusi Daerah ( PDRD ) Dikaitkan dengan Pertumbuhan Investasi . 154 – 183.
Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 13 (2006). Sufriadi, D. A. H. (2015). Analisis Transformasi Struktural Perekonomian Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi , 3 (2), 14 – 22.
Todaro Michael P ; Smith Stephen C. (2011). Pembangunan Ekonomi (11th ed.). Erlangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah . (2004).