## PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP KEJAHATAN YANG TERJADI KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI KRITIS

## PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP KEJAHATAN YANG
TERJADI KEPADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA  DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI KRITI S
https://10.0.205.137/jikk.v6i2.443
Submitted: 03-08-2023    Reviewed: 02-08-2023   Published: 12-08-2023
Mita Apriyana Sari Politeknik Imigrasi
mitaapriyana1704@gmail.com

## Masdar Bakhtiar
Politeknik Imigrasi masdarbakhtiar@ac.id
Abstract: Indonesian migrant workers (PMI) are a group that is vulnerable to various risks and crimes during their migration process. Immigration law enforcement in this context is important in protecting the rights and security of PMI. Immigration law enforcement regarding crimes that occur to PMI by viewing them from a critical criminology perspective. The critical criminology approach views  human  trafficking  and  immigration-related  crimes  as  complex  phenomena  influenced  by social, economic, and political factors. This journal discusses criminological factors that influence PMI, including economic and social conditions, recruitment and visa systems, working conditions, and inequalities in access to the legal system. In the context of immigration law enforcement, this Journal highlights the possible impacts including criminalization of victims, increased risk, control and  domination,  as  well  as  a  lack  of  legal  alternatives.  In  striking  a  balance  between  law enforcement and human rights protection, this journal raises questions about the effectiveness and fairness of legal responses to immigration crimes. In conclusion, immigration law enforcement against crimes that occur to PMI needs to be seen in a broader context, considering criminological factors and human rights. A holistic and welfare-oriented approach in dealing with this complex problem, by prioritizing the protection and rights of PMI in their migration process.
Keywords: Indonesian Migrant Workers (PMI), Law Enforcement, and Critical Criminology
Abstrak: Pekerja migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai risiko  dan  kejahatan  selama  proses  migrasi  mereka.  Penegakan  hukum  keimigrasian  dalam konteks  ini  menjadi  hal  yang  penting  dalam  melindungi  hak  dan  keamanan  PMI.  Penegakan hukum keimigrasian terhadap kejahatan yang terjadi kepada PMI dengan memandangnya dari perspektif kriminologi kritis. Pendekatan kriminologi kritis memandang  perdagangan orang dan
kejahatan terkait imigrasi sebagai fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, ekonomi,  dan  politik.  Jurnal  ini  membahas  faktor-faktor  kriminologis  yang  mempengaruhi  PMI, termasuk  kondisi  ekonomi  dan  sosial,  sistem  rekrutmen  dan  visa,  kondisi  kerja,  dan ketidaksetaraan  dalam  akses  terhadap  sistem  hukum.  Dalam  konteks  penegakan  hukum keimigrasian, Jurnal ini menyoroti dampak yang mungkin timbul termasuk kriminalisasi korban, peningkatan  risiko,  kontrol,  dan  dominasi,  serta  kurangnya  alternatif  legal.  Dalam  menjaga keseimbangan  antara  penegakan  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia,  jurnal  ini mengajukan  pertanyaan  tentang  efektivitas  dan  keadilan  dalam  respons  hukum  terhadap kejahatan  keimigrasian.  Kesimpulannya,  penegakan  hukum  keimigrasian  terhadap  kejahatan yang terjadi kepada PMI perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, mempertimbangkan faktor- faktor  kriminologis  dan  hak  asasi  manusia.    Pendekatan  yang  holistik  dan  berorientasi  pada kesejahteraan dalam menangani masalah kompleks ini, dengan memprioritaskan perlindungan dan hak-hak PMI dalam proses migrasi mereka.
Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia (PMI), Penegakan Hukum, dan Kriminologis Kritis

## 1.  PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi yang sudah maju saat ini, membuat banyaknya kejahatan yang semakin meningkat. Meningkatnya kejahatan ini terjadi dimana saja dan kapan saja. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sosio kultural yang terjad di  Indonesia  ayang  merupakan  salah  satu  bentuk  dari  Migrasi  internasional. Salah  satunya  adalah  kejahatan  akibat  dari  migrasi  Internasional  yaitu  yang terjadi kepada Pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia adalah suatu kelompok  yang  sangat  rentan  dengan  kejahatan  diberbagai  negara.  Pekerja migran ini juga biasanya adalah suatu kelompok seseorang yang hidup dibawah kondisi  ekonomi  dan  sosial  yang  sulit  dan  keterbatasan  akses  terhadap perlindungan hukum. Pekerja migran Indonesia atau yang sering disebut dengan PMI  ini  mengaku  bahwasanya  mereka  mendapatkan  banyak  keuntungan  saat mereka bekerja  di  luar  negeri  khususnya  negara-negara  maju.  Pekerja migran Indonesia ini juga akan mengakibatkan dampak baik bagi negara Indonesia yaitu akan  meningkatkan  devisa  negara.  Pekerja  migran  Indonesia  ini  diberikan julukan  pahlawan  devisa(Haryani  2011)  (Haryani,  2012).  Namun,  bagi  negara maju  pekerja  migran  ini  akan  mengakibatkan  penurunan  produktivitas  yang dibiarkan  akan    mengalami  kebangkrutan  ekonomi(Savitri  and  Dewi  2012) (Savitri,  2010).  Sehingga  agar  tidak  terjadi  kebangkrutan  di  negara  tersebut,
banyak  pihak-pihak  yang  menyalahgunaan  pekerja  migran  Indonesia  ini. Penyalahgunaan  ini  juga  dapat  terjadi  karena  kurangnya  pengetahuan  dari masyarakat Indonesia tentang prosedur untuk menjadi pekerja migran Indonesia yang  sah.  Masyarakat  Indonesia  hanya  mengetahui  tentang  keuntungan  yang akan mereka dapatkan bila menjadi pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Pihak-pihak  yang  menyalahgunakan  keadaan  tersebut  membuat masyarakat  Indonesia  yang  ingin  menjadi  pekerja  Migrasi  Indonesia  menjadi ilegal  dan  tidak  sah.  Mereka  membuat  pekerja  migran  Indonesia  tidak  melalui prosedur  yang  telah  ditentukan  oleh  BP2MI  atau  Badan  Perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia.  Hal  tersebut  dapat  mengakibatkan  tidak  akan mendapatkan perlindungan hukum bagi orang-orang yang tidak melakukan prosedur yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat yang tidak  mengetahui  tersebut  akan  membuat  mereka  rentan  terkena  eksploitasi. Eksploitasi ini merupakan salah satu bentuk kejahatan dari perdagangan orang. Perdagangan  orang  ini  adalah  suatu  bentuk  merekrut  orang,  mengangkut, menampung seseorang, mengirimkan, memindahkan, dan akan mengakibatkan kekerasan  dengan  tindakan  penculikan,  penyekapan,  pemalsuan,  dan penyalahgunaan  kekuasaan,  dan  memberikan  pembayaran  sehingga  akan mendapatkan  persetujuan  dari  orang  yang  sudah  dikendalikan  tersebut, dilakukan di dalam negeri atau antar negara dengan tujuan eksploitasi. Hal ini tertuang  dalam  Pasal  1  Ayat  1  UU  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Indonesia 2007).
Dalam  melakukan  penegakan  hukum  terhadap  tindak  kejahatan  ini keimigrasian telah memiliki peran atau fungsi dalam mengatasi permasalahan ini sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  HAM  Nomor  29  Tahun  2015. Dalam permenkumham ini terdapat fungsi dari Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki  fungsi  merumuskan  suatu  kebijakan  dalam  melakukan  penegakan hukum  terhadap  keamanan  keimigrasian,  memberikan  pelayanan  dan  fasilitas keimigrasian, melakukan kerja sama dengan pihak imigrasi luar negeri. Selain itu, pemberian  bimbingan  teknis  juga  terhadap  penegak  hukum  dalam  bidang imigrasi ini dalam memberikan pelayanan dan fasilitas keimigrasian baik di dalam negeri  atau  di  perlintasan  negara.  Dari  fungsi  ini,  dapat  dilihat  bahwasanya
kondisi ini menuntut untuk melakukan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan  harus  berjalan  dengan  efektif  agar  terciptanya  perlindungan  hak-hak  dan pekerja  migran  Indonesia  akan  mendapatkan  kesejahteraan  yang  baik. Penegakan  hukum  keimigrasian,  yang  esensinya  bertujuan  untuk  mengawasi dan mengendalikan pergerakan orang asing dalam suatu negara, memiliki peran yang  sangat  penting  dalam  melindungi  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dari berbagai  risiko  kejahatan.  Namun,  evaluasi  terhadap  pelaksanaan  penegakan hukum keimigrasian dalam kasus  yang melibatkan PMI mengungkap sejumlah isu yang sangat signifikan, seperti diskriminasi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakmampuan untuk mengakses sistem keadilan.
Dalam  perspektif  kriminologi  kritis,  penulisan  ini  bertujuan  untuk menginvestigasi  keterkaitan  antara  penegakan  hukum  keimigrasian  dengan kejahatan  yang  dialami  oleh  PMI.  Kriminologi  kritis  melihat  kejahatan  sebagai hasil  dari  ketidaksetaraan  sosial  dan  kebijakan  pemerintah  yang  merugikan kelompok  rentan.  Dalam  kerangka  ini,  penelitian  ini  akan  secara  kritis menganalisis  faktor-faktor  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang  memengaruhi pelaksanaan  penegakan  hukum  keimigrasian  terhadap  PMI.  Tujuan  dari penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran  penegakan  hukum  keimigrasian  dalam  melindungi  PMI  serta mengidentifikasi  serta  menganalisis  rintangan-rintangan  yang  mereka  hadapi dalam  pelaksanaan  penegakan  hukum  tersebut.  Selain  itu,  penulisan  ini  juga akan  mengeksplorasi  implikasi  kebijakan  yang  mungkin  diperlukan  untuk memastikan bahwa PMI dapat mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan hak asasi mereka.
Oleh  sebab  itu,  penulisan  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi yang signifikan dalam mendukung upaya perbaikan dan reformasi dalam sistem penegakan  hukum  keimigrasian,  dengan  fokus  pada  perlindungan  dan kesejahteraan PMI sebagai kelompok yang sangat rentan. Dengan menerapkan pendekatan  kriminologi  kritis,  penelitian  ini  diharapkan  dapat  menggali  akar masalah dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan dalam penegakan hukum keimigrasian terhadap PMI.

## 2. METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan kualitatif  sebagai  kerangka  kerja utamanya.  Menurut  Hadari  Nawawi  and  Mimi Martini (2005), metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci situasi saat ini dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang dapat diamati atau yang ada. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode  kualitatif,  sejalan  dengan  konsep  yang  disampaikan  oleh  Moleong (2018:6). Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan aspek lainnya, dengan cara yang holistik, menggambarkannya dalam bentuk kata-kata, dan  berbicara  dalam  bahasa.  Pendekatan  kualitatif  ini  menjadi  penting  karena penelitian  ini  fokus  pada  isu-isu  kompleks  yang  terkait  dengan  kejahatan terhadap  pekerja  migran  Indonesia  (PMI)  dalam  kerangka  kriminologi  kritis. Penelitian ini akan berlangsung dalam konteks alamiah dan akan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang relevan. Melalui penerapan metode penelitian ini, tujuannya  adalah  untuk  menghasilkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam tentang keterkaitan yang kompleks antara penegakan hukum keimigrasian dan insiden-insiden  kejahatan  yang  dialami  oleh  PMI  dalam  perspektif  kriminologi kritis.
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi  masalah  ini.  Dengan  kata  lain,  penelitian  ini  akan  membantu mengungkap hubungan antara aspek keimigrasian dan fenomena kriminal yang terjadi pada PMI, dan juga mengidentifikasi bagaimana konteks sosial, ekonomi, dan  politik  turut  berperan  dalam  mendorong  atau  meredakan  isu-isu  tersebut. Dengan  demikian,  penelitian  ini  memiliki  potensi  untuk  memberikan  wawasan penting  bagi  perbaikan  kebijakan,  perlindungan,  dan  penanganan  kasus kejahatan terhadap PMI.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kejahatan yang terjadi kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam perspektif Kriminologis kritis
Indonesia  merupakan  negara  yang  kaya  akan  sumber  daya manusia. Sumber daya manusia tersebut memerlukan sebuah pekerjaan didalam  kehidupannya  sehari-hari.  Pekerjaan  adalah  satu  hal  yang penting bagi masyarakat Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, mereka harus bekerja. Bekerja adalah salah satu upaya untuk mendapatkan  kehidupan  yang  layak  dan  sejahtera.  Namun,  sulitnya pekerjaan ini membuat masyarakat Indonesia harus lebih giat lagi untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Sehingga semua cara dilakukan untuk mendapatkan  pekerjaan  tersebut.  Di  Indonesia  sendiri,  lapangan pekerjaan sangat sulit didapatkan, hal ini menyebabkan banyaknya minat masyarakat  Indonesia  untuk  mencari  pekerjaan  di  Luar  negeri. Masyarakat  Indonesia  melihat  banyak  sekali  tawaran  pekerjaan  di  luar negeri dan keuntungan yang akan mereka dapatkan bila bekerja di  luar negeri  tersebut.  Di  Indonesia  orang  yang  bekerja  di  luar  negeri  disebut dengan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  yang  dikenal  dengan  PMI. Fenomena pekerja migran Indonesia ini tidak asing lagi dan sudah banyak ditemukan  di  Indonesia.  Perkembangan  teknologi  yang  sangat  pesat sehingga  membuat  pekerja  migran  Indonesia  semakin  meningkat. Meningkatnya pekerja migran Indonesia ini dapat dilihat dari peningkatan angkatan  kerja  yang  terus  meningkat  dan  kebanding  kebalik  dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kebutuhan hidup yang semakin meningkat menyebabkan angka kemiskinan masyarakat Indonesia yang semakin banyak dan mengakibatkan angka pengangguran yang semakin tinggi. Hal tersebut yang menjadi faktor penyebab masyarakat Indonesia memilih menjadi pekerja migran Indonesia di Luar negeri.
Selain  itu,  pekerja  Migran  Indonesia  ini  memiliki  manfaat  yang  besar  bagi Indonesia  salah  satunya  yaitu  hubungan  antar  negara  akan  semakin  erat, mendapatkan pengalaman pekerjaan dengan teknologi yang semakin maju saat ini,  serta  akan  meningkatkan  neraca  pembayaran  negara  atau  yang  sering dikenal  dengan  devisa  (Fathammubina  et  al.  2018).  Walaupun  terjadi peningkatan  terhadap  devisa  negara  dan  daerah  yang  ada  di  Indonesia  serta dapat memecahkan masalah tentang ketenagakerjaan luar negeri, perlindungan
yang didapatkan oleh pekerja migran Indonesia ini sangat terbatas(Husni 2011). Selain  manfaat  ekonomi  yang  signifikan  seperti  kontribusi  terhadap  neraca pembayaran negara, PMI juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan hubungan diplomatik dan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara tujuan. Mereka  membawa  pulang  pengalaman  kerja  dengan  teknologi  canggih  yang semakin  maju,  yang  dapat  berkontribusi  pada  peningkatan  kualifikasi  dan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Meskipun ada manfaat ekonomi yang nyata, perlu  diingat  bahwa  perlindungan  yang  diberikan  kepada  PMI  masih  terbatas. Terdapat  risiko  kejahatan  terkait  migrasi,  pelecehan,  dan  perlakuan  tidak  adil terhadap  PMI.  Oleh  karena  itu,  penting  untuk  terus  meningkatkan  sistem perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja migran Indonesia, termasuk peran aktif pemerintah dalam menjaga hak-hak mereka. Hal ini akan menjaga kesejahteraan PMI dan memastikan bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh dari mereka juga diimbangi dengan perlindungan yang memadai.
Pendapatan yang dihasilkan berbanding jauh dengan bekerja di Indonesia itu  sendiri.  Masyarakat  Indonesia  juga  selain  dapat  bekerja  di  luar  negeri  juga bisa  belajar  bahasa  asing  di  tempat  pekerjaan.  Pekerja  Migran  Indonesia  ini merupakan  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  yang  bertujuan  untuk mensejahterakan  masyarakat  Indonesia  itu  sendiri.  Pemerintah  Indonesia mengharapkan dengan adanya program ini dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang  terjadi  di  Indonesia(ali  n.d.)  .  Di  Indonesia  program  pekerja  Migran Indonesia  ini  merupakan  tugas  dari  BP2MI  atau  yang  dikenal  dengan  Badan Perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia.  Badan  ini  dibentuk  oleh  pemerintah Indonesia dengan tujuan untuk memebuhi suatu kewajiban dari Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Kewajiban  dalam  undang- undang  tersebut  diatur  dalam  pasal  27  ayat  2  bahwasanya  “tiap-tiap  warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dalam  pasal  ini  menyatakan  bahwasanya  semua  warga  negara  Indonesia berhak  mendapatkan  kehidupan  yang  layak  dengan  mendapatkan  pekerjaan yang baik. Badan ini bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  untuk  melindungi  masyarakat  Indonesia  yang  bekerja  di  Luar  negeri. Pekerja migran Indonesia ini diberikan perlindungan saat bekerja di Luar negeri
sehingga  dilakukan  kerja  sama  dengan  luar  negeri  melalui  penandatanganan Nota kesepahaman kerja sama perlindungan pekerja Migran Indonesia  Nomor 11/Ka-MoU/ XII/2020 dan Nomor M.HH-09.HH.05.05 pada tanggal 18 Desember 2020.  Dalam  kerja  sama  tersebut  telah  disetujui  untuk  melakukan  pertukaran informasi,  menyediakan  jaringan  komunikasi,  mencegah  Pekerja  migran Indonesia yang berangkat  tidak sesuai dengan prosedur dan tidak melengkapi data, membuat LTSA atau layanan terpadu satu atap yang menerbitkan paspor untuk  melindungi  pekerja  migran  Indonesia,  dan  meningkatkan  kapasitas  staff yang tersedia.
Badan  perlindungan  Pekerja  Migran  Indonesia  atau  BP2MI  ini  telah mendata bahwa sebanyak 135.791 orang pekerja migran Indonesia yang telah diberangkatkan ke luar negeri pada Juni 2023 ini. Terdapat 77.350 orang yang bekerja di sektor formal dan 58.44 orang yang bekerja di sektor informal. Pekerja migran  Indonesia  ini  dicatat  banyaknya  perempun  yang  mendominasi  yaitu sebanyak 81.866 orang dan pekerja migran Indonesia laki-laki sebanyak 53.925 orang.  Indonesia  menjadi  negara  terbesar  kedua  di  Asia  Tenggara  dalam  hal mengirim  pekerja  migran  Indonesia  setelah  Filiphina.  Sebagian  besar  pekerja Migran  Indonesia  ini  berasal  dari  pedesaan.  Penempatan  pekerja  migran Indonesia ini  mencapai 78% pada sektir informal dan menjadi hal yang dominan. Namun  ada  yang  ditempatka  di  kawasan  Timur  tengah  sekitar  60%.  Kawasan Timur tengah tersebut adalah Arab saudi, Uni Emitay Arab, Qatar, Jordana. Serta sisanya  ditempatkan  dan  bekerja  di  kawasan  Asia  pasifik  meliputi  Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea Selatan dan Amerika serikat (untuk Migrasi, 2010).
Gambar 1. Data 10 Negara dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia periode Januari s/d Juni 2023
Sumber. https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/taiwan-jadi- tujuan-utama-penempatan-pekerja-migran-indonesia-hingga-juni-2023#
Berdasarkan  Gambar  diatas  bahwasanya  terdapat  10  negara  yang menjadi  tujuan  negara  pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  dalam  periode  Januari sampai dengan Juni 2023. Taiwan adalah negara tujuan utama bagi PMI dengan jumlah  pekerja  migran  sebanyak  39.178  orang  dalam  periode  tersebut. Kemudian  Malaysia  menempati  posisi  kedua  dengan  jumlah  pekerja  migran sebanyak 38.478 orang. Hongkong menduduki posisi ketiga dalam daftar dengan jumlah  pekerja  migran  sebanyak 33.639  orang.  Korea Selatan  memiliki  jumlah pekerja migran sebanyak 6.999 orang dalam periode Januari-Juni 2023. Jepang memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 4.927 orang dalam periode tersebut. Singapura  memiliki  jumlah  pekerja  migran  sebanyak  2.572  orang.  Arab  Saudi memiliki jumlah pekerja migran sebanyak 2.424 orang. Turki menempati posisi
kedelapan dalam daftar dengan jumlah pekerja migran sebanyak 1.632 orang. Italia  memiliki  jumlah  pekerja  migran  sebanyak  1.535  orang  dalam  periode Januari-Juni 2023.  Polandia menempati posisi kesepuluh dalam daftar dengan jumlah  pekerja  migran  sebanyak  807  orang.  Pekerja  migran  Indonesia  yang bekerja  di  luar  negeri  ini  paling  banyak  berasal  dari  daerah  Jawa  Timur  yaitu sebanyak 32.924 pekerja.
Masyarakat Indonesia jika ingin menjadi pekerja Migran Indonesia harus melewati  segala  proses  yang  telah  diatur  oleh  Badan  perlindungan  Pekerja Migran  Indonesia  (PMI).  Masyarakat  Indonesia  harus  melewati  serangkaian proses  dan  melengkapi  peryaratan  berkas  agar  menjadi  pekerja  Migran Indonesia.  Sehingga  tidak  dipungkiri  lagi  susahnya  proses  ini  menyebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kondisi ini. Ditambah lagi faktor masyarakat Indonesia yang kurang pemahaman dan pengetahuan tentang menjadi  pekerja  migran  Indonesia  yang  sah.  Oknum  yang  tidak  bertanggung jawab tersebut dapat menggiurkan masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negeri lewat jasa mereka. Sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak tindak kejahatan  manusia.  Dalam  Kriminologi,  kejahatan  ini  adalah  sebuah  perilaku melanggar  hukum  atau  norma  yang  berlaku  dalam  masyarakat.  Kejahatan  ini merupakan tindakan yang dilakukan secara ilegal dan melanggaran aturan yang sudah  ditetapkan  oleh  pemerintah  dan  otoritas  yang  memiliki  kewenangan. Kejahatan  dapat  mencakup  berbagai  tindakan  yang  melibatkan  pelanggaran hukum,  seperti  pencurian,  perampokan,  penipuan,  kekerasan  fisik,  narkotika, pelanggaran lalu lintas, hingga tindakan kejahatan yang lebih kompleks seperti perdagangan orang atau korupsi. Salah satu kejahatan manusia tersebut yang menimpak pekerja migran Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang.
Perdagangan  orang  ini  adalah  sebuah  tindakan  untuk  merekrut, mengangkat, menampung, mengirimkan, atau menerima seseorang yang dapat mengancam  keselamatan  dengan  melakukan  kekerasan,  menggunakan kekerasan, menculik, memalsukan, menipu, dan memberikan bayaran sehingga dapat memperoleh persetujuan atas kendali seseorang tersebut dengan tujuan eksploitasi. Perdagangan orang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21  Tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  perdagangan  orang
(TPPO). Perdagangan orang ini menjadi kejahatan yang sudah banyak dikenal di masyarakat Indonesia namun masih saja masyarakat Indonesia tidakpahaman akan perdagangan orang ini. Banyak faktor yang menyebabkan ketidakpahaman masyarakat Indonesia akan Kejahatan perdagangan orang ini antara lain : faktor kemiskinan,  faktor  terbatasnya  lapangan  pekerjaan,  terjadinya  konflik  di negaranya atau  terjadi  perang,  dan melemahnya penegakan hukum  di  negara tersebut.  Faktor  lain  yang  dapat  menyebabkan  perdagangan  orang  ini  adalah faktor yang terkait dengan suatu kebijakan pemerintah yang meliputi pendidikan masyarakat  Indonesia  yang  rendah,  masyarakat  Indonesia  kurang  akan informasi  yang  didapatkan.  Dengan  kurang  mendapatkan  pengetahuan  dan informasi  ini  masyarakat  Indonesia  akan  mensetujui  semua  perkataan  pihak yang menawarkan segala bentuk keuntungan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Namun, perkataan dari oknum tersebut tidak sesuai dengan faktanya.
Perdagangan  orang  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan transnasional.  Dalam  perspektif  kriminologis  perdagangan  manusia  ini melinankan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  penyebab,  karakteristik, dampak, dan respons hukum dalam kehajatan ini. Perdagangan orang ini banyak sekali  yang  menjadi  korban,  tanpa  melihat  usia  dari  korban  tersebut.  Korban pedagangan  manusia  ini  dari  berbagai  kalangan  mulai  dari  dewasa  baik perempuan atau laki-laki, remaja, bahkan anak-anak sekali pun. Pada umumnya korban dari perdagangan manusia ini dapat dari orang yang mengalami kondisi rentan yaitu orang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu berasal dari perdesaan  atau  bersal  dari  perkotaan  yang  kumuh.  Serta  pengetahuan  yang mereka  miliki  sangat  terbatas  dan  menganggap  bahwasanya  bekerja  di  luar negeri  tersebut  sangat  menjanjikan  dan  akan  mendapatkan  pendapatan  yang banyak.  Menurut  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  yang  termasuk kedalam kelompok rentan ini adalah orang yang sudah tua atau lanjut usia, anak- anak, fakir miskin, dan wanita hamil serta penyandang cacat (Indonesia, 1999). Dalam  melakukan  proses  perdagangan  manusia  ini  pelaku  akan  meyakinkan korban  dengan  tetap  melakukan  pekerjaannya  sesuai  arahan  yang  ada  dan menciptakan  stigma  yang  buruk  perihal  korban  agar  timbulnya  rasa  malu  dari dalam diri korban tersebut.
Stigma  buruk  yang  dialami  oleh  korban  perdagangan  manusia  tersebut merupakan tindak kejahatan dengan menerapkan kriminologi kritis. Kriminologi kritis  ini  adalah  sebuah  proses  dimana  kejahatan  tersebut  dilakukan  oleh seseorang atau sekelompok seseorang untuk mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu perilaku atau tindakan kriminal di waktu dan tempat  tertentu. Dengan  adanya  proses  dalam  perdagangan  manusia  yang  dilakukan  secara kriminologi  kritis  tersebut  diperlukanlah  peran  keimigrasian  dalam  melakukan penegakan hukum tersebut. Keimigrasian disini merupakan suatu hal ihwal lalu lintas orang keluar masuk wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka tegaknya kedaulatan suatu negara (Sumolang, 2020). Kedaulatan negara disini sangat  penting  dalam  kehidupan  bernegara  dan  bermasyarakat.  Selain  itu, dampak perdagangan orang bagi korban sendiri akan mengalami sebuah trauma fisik dan psikologi yang serius dan akan sulit untuk melakukan integrasi dengan masyarakat  lainnya.  Dampak  lain  yang  tejadi  kepada masyarakat adalah akan mengganggu stabilitas sosial dan konomi yang akan mengancam kesejahteraan masyarakat  Indonesia.  Sehingga  keimigrasian  disini  memiiki  peran  untuk menjaga  pintu  gerbang  negara  karena  berkaitan  dengan  keselamatan masyarakat Indonesia itu sendiri.

## 3.2  Penegakan  Hukum  Keimigrasian  Terhadap  Kejahatan  Yang  Terjadi Kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Dalam  melakukan  penegakan  hukum  ini  diperlukan  seorang  aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum adalah orang yang terlibat dan terkait dengan proses tegaknya hukum tersebut. Aparatur penegak hukum ini  juga meliputi  pihak-pihak  yang memiliki  hubungan  dengan tugas  atau peran  yang  dimiliki  terkait  pelaporan,  penyelidikan,  pengaduan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi. Penegakan hukum ini  memiliki  faktor-faktor  yang  dapat  mempengaruhi  yatu  faktor bahwasanya  penegak  hukum  sebagai  sarana  dan  prasarana  yang mendukung  jalannya  kerja  antar  lembaga  yang  saling  berkaitan.  Faktor kedua,  penegak  hukum  dijadikan  sebagai  budaya  kerja  yang  terkait dengan  aparat  penegak  hukum  dalam  mempengaruhi  kesejahteraan
masyarakat,  serta  faktor  ketiga  adalah  penegak  hukum  tersebut mendukung  kerja  lembaga  yang  dijadikan  sebagai  standar  prosedur operasional.  Dalam  melakukan  sebuah  standar  prosedur  operasional  ini terdapat  sistem  hukum  yang  digunakan  sebagai  alat  dalam  melakukan sebuah  kerja  sama  yang  digunakan  untuk  tujuan  bersama  (Ediwarman 2012) . Hukum disini memiliki sistem yang berkaitan dengan bagian-bagian pembentuk  suatu  tatanan  yang  utuh  (Darmodiharjo  1996).    Banyaknya pengertian  hukum  ini  membuat  para  ahli  menafsirkan  tentang  sistem hukum  ini.  Sistem  hukum  menurut  Sudikno  Mertokusumo  menyatakan bahwasanya sistem hukum adalah sebuah bagian-bagian yang terdiri dari beberapa  unsur  dan  dipotong  menjadi  bagian-bagian  kecil  namun  saling berkaitan  dan  berhubungan  satu  sama  lain  sehingga  menimbulkan  satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Dalam sistem hukum ini tidak  terdapat  konflik  dan  jika  terjadi  sebuah  konflik  maka  akan diselesaikan  dengan  sistem  hukum  itu  sendiri  dan  tidak  dibiarkan  untuk membuat  suatu  permasalahan  tersebut  menjadi  lebih  besar  lagi (Mertokusumo 1997).
Fungsi  keimigrasian  memiliki  peran  yang  penting  dalam  menangani kejahataan  perdagangan  manusia  ini.  Yaitu  adalah  memberikan  pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan  masyarakat.  ( Undang-Undang  No.  6  Tahun  2011  Tentang Keimigrasian , n.d.). Penegakan hukum disini adalah proses tegaknya peraturan yang berlaku di Indonesia sendiri yang terdiri dari norma-norma hukum sebagai pedoman  dari  perilaku  kehidupan  masyarakat  Indonesia  (Asshiddiqie,  2016). Penegakan hukum dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang dalam setiap bidangnya.    Dalam  melakukan  penegakan  hukum  ini  pemerintah  Indonesia dengan pihak keimigrasian membuat  proses perlindungan bagi pekerja migran Indonesia  telah  melakukan  upaya  yaitu  yang  tertuang  dalam  undang-undang nomor 18 tahun 2017 yang berisi tentang perlindungan pekerja Migran Indonesia yang mewakili pemerintah di luar negeri dan dilakukan dengan melaui 3 tahap. 3 tahap  tersebut  dibagi  menjadi  sebelum  bekerja,  selama  bekerja,  dan  sesudah bekerja. Penjelasan lebih lanjut tentang 3 tahap tersebut adalah:
1.  Sebelum  bekerja,  perlindungan  terhadap  pekerja  Migran  Indonesia  ini dilakukan  dengan  melakukan  perlindungan  administratif  yang  dilakukan dengan  mengumpulkan  dokumen  yang  sah  dan  berlaku  agar meningkatkan  pelatihan  dan  praktik  dalam  menjadi  pekerja  migran Indonesia.
2.  Selama bekerja, dalam melakukan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia ini dilakukan dengan mengumpulkan serta mencatat data dari pekerja migran tersebut, memeriksa kondisi dari pekerja migran tersebut, dan memfasilitasi hak-hak sebagai pekerja migran.
3.  Sesudah  bekerja,  perlindungan  untuk  pekerja  migran  Indonesia  ini dilakukan  dengan  mengawasi  pekerja  migran  tersebut  pulang  dengan selamat ke Indonesia agar sampai dengan aman.
Penegakan hukum yang dilakukan terhadap pekerja migran indonesia  atau PMI yang menjadi korban perdagangan manusi ini menjadi aspek yang sangat penting  bagi  menjaga  hak-hak  dan  keamanan  mereka.  Sehingga  penegak hukum  dalam    bidang  keimigrasian  mengambil  langkah-langkah  dalam melakukan penegakan hukum terhadap pekerja migran Indonesia yang menjadi korban  perdagangan  orang  meliputi  migrasi  harus  memiliki  kemampuan  untuk mengenali  PMI  yang  terperangkap  dalam  perdagangan  orang.  Ini  mungkin melibatkan  pelatihan  petugas  imigrasi  untuk  mengenali  tanda-tanda  yang menunjukkan adanya perdagangan orang, seperti kondisi kerja yang eksploitatif atau tanda-tanda penahanan dokumen oleh majikan. Setelah identifikasi, pihak imigrasi harus segera memberikan perlindungan kepada korban. Ini mencakup penyediaan  tempat  tinggal  yang  aman,  layanan  medis,  bantuan  hukum,  dan dukungan psikososial. Kerahasiaan korban juga harus dijaga untuk melindungi mereka  dari  retaliasi.  Imigrasi  harus  berkolaborasi  dengan  lembaga  penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan otoritas hukum, untuk mengkoordinasikan penyelidikan  dan  penuntutan  terhadap  pelaku  perdagangan  orang.  Ini  penting karena  perdagangan  orang  sering  melibatkan  jaringan  kejahatan  yang  luas. Imigrasi harus aktif dalam pengumpulan bukti terkait pelanggaran imigrasi yang terkait dengan perdagangan orang, seperti pemalsuan dokumen perjalanan atau
kepemilikan dokumen korban oleh pelaku. Bukti ini akan digunakan dalam proses penuntutan.
Imigrasi  juga  harus  bekerja  sama  dengan  konsulat  atau  kedutaan  besar Indonesia  di negara  di  mana  PMI  bekerja.  Layanan  konsuler  dapat  membantu dalam  penyediaan  bantuan  dan  perlindungan  hukum  bagi  PMI  yang  menjadi korban  perdagangan  orang.  Pihak  imigrasi  harus  memberikan  akses  kepada korban  untuk  mendapatkan  pendampingan  hukum  yang  berkualitas.  Ini  akan membantu korban dalam memberikan kesaksian yang kuat dalam proses hukum. Imigrasi perlu melakukan pengawasan dan inspeksi yang ketat terhadap majikan atau  agen  perusahaan  yang  merekrut  PMI.  Tindakan  ini  bertujuan  untuk mencegah  praktik  perdagangan  orang  di  tempat  kerja.  Imigrasi  juga  dapat berperan  dalam  upaya  pendidikan  dan  pencegahan  dengan  memberikan informasi kepada PMI tentang hak-hak mereka serta tanda-tanda perdagangan orang  sehingga  mereka  dapat  melindungi  diri  mereka  sendiri.  Pihak  imigrasi Indonesia  perlu  berkolaborasi  dengan  pihak  imigrasi  negara  tujuan  PMI  untuk berbagi  informasi  dan  kerja  sama  dalam  penegakan  hukum  terhadap  pelaku perdagangan orang yang melibatkan PMI.

## 4. Kesimpulan
PMI  atau  pekerja  Migran  Indonesia  adalah  seseorang  yang  mencari pekerjaan  di  luar  negeri.  Pekerja  Migran  Indonesia  tersebut  mendapakan pekerjaan  dan  memiliki  kedudukan  untuk  mencari  nafkah.  Mendapatkan pekerjaan ini juga menjadi hak-hak dari manusia. Hak tersebut adalah hak asasi manusia  yang  tidak  boleh  dicabut  oleh  pemerintah  atau  siapa  saja.  Pekerja migran Indonesia ini mengambil pekerjaan diluar negara asalnya. Pelanggaran HAM atau hak asasi manusia ini sudah sering terjadi dikalangan pekerja migran Indonesia.  PMI  bukan  menjadi  warga  negara  di  tempat  mereka  bekerja. Sehingga  Pekerja  migran  Indonesia  ini  memerlukan  penegakan  hukum  dan perlindungan penuh dari negara asalnya. Pekerja migran Indonesia ini memiliki keinginan untuk bekerja di luar negeri disebabkan karena banyak faktor meliputi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik dalam menentukan PMI sebagai korban
kejahatan.  Ketidaksetaraan  ekonomi,  keterbatasan  dalam  mencari  pekerjaan yang  layak,  dan  ketidakpastian  hukum  merupakan  faktor-faktor  yang memperburuk  kerentanan  PMI  terhadap  kejahatan.  Salah  satu  kejahatan  dari Pekerja  Migran  Indonesia  ini  adalah  Tindak  pidana  perdagangan  orang  atau TPPO.
Perdagangan  orang  adalah  tindakan  serius  yang  melibatkan  eksploitasi manusia untuk kepentingan komersial, seksual, atau tujuan lainnya. Tindakan ini terjadi  melalui  pemaksaan,  penipuan,  atau  penggunaan  kekerasan  untuk menguasai  individu  dengan  maksud  memanfaatkannya  secara  ilegal.  Ini merupakan  pelanggaran  terhadap  hak  asasi  manusia,  termasuk  hak  atas kebebasan, martabat, dan integritas fisik. Individu dapat diperdagangkan untuk bekerja  di  dalam  atau  luar  negeri  dalam  kondisi  kerja  yang  buruk,  seringkali dengan status imigrasi ilegal, dan seringkali tanpa hak perlindungan atau upah yang adil. Perdagangan manusia merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan diatur oleh undang-undang nasional  dan  internasional.  Banyak  negara  dan  organisasi  internasional  telah berupaya  untuk  mengatasi  masalah  ini  melalui  undang-undang  yang  ketat, penegakan  hukum  yang  lebih  kuat,  serta  program-program  pendidikan  dan perlindungan bagi korban. Perang melawan perdagangan manusia adalah upaya global yang berkelanjutan untuk mengakhiri praktik kejahatan ini dan melindungi korban-korban yang terlibat.
Penelitian dalam bidang kriminologi memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk merinci dan memahami secara mendalam fenomena kejahatan dan perilaku kriminal. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengidentifikasi faktor- faktor  yang  mendorong  individu  atau  kelompok  tertentu  untuk  terlibat  dalam tindakan  kejahatan.  Selain  itu,  penelitian  kriminologi  juga  mencerminkan perhatian terhadap dampak yang timbul sebagai akibat dari tindakan kejahatan tersebut, yang dapat meliputi konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang signifikan. Dalam prosesnya, penelitian ini melibatkan analisis yang mendalam terhadap akar penyebab kejahatan, dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi pemicu dan konteks yang memungkinkan terjadinya perilaku kriminal. Selain itu,
penelitian ini juga berperan penting dalam mengembangkan strategi yang lebih efektif  dalam  mencegah  kejahatan  dan  memperkuat  penegakan  hukum, sehingga masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih aman dan adil. Dengan demikian, penelitian dalam kriminologi bukan hanya mengungkap misteri di  balik  kejahatan,  tetapi  juga  memberikan  landasan  bagi  perbaikan  dan perubahan positif dalam sistem hukum dan sosial kita.
Perspektif kriminologi kritis mengungkap bahwa sistem hukum sering kali tidak  adil  dalam  penanganan  kasus  yang  melibatkan  PMI.  Diskriminasi  dalam penegakan hukum dapat menyebabkan ketidaksetaraan bagi PMI, yang sering kali menerima hukuman yang lebih berat dari pada pelaku kejahatan. Sehingga peran  pemerintah  dan  keimigrasian  sangata  diperlukan  dalam  mengatasi permasalahan ini Pemerintah harus mengoordinasikan upaya penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan orang yang merugikan PMI. Ini melibatkan kerja sama dengan keimigrasian, kepolisian, dan otoritas hukum lainnya. Pemerintah perlu  menyelenggarakan  program  pendidikan  dan  pelatihan  kepada  PMI  agar mereka lebih sadar akan risiko perdagangan orang dan tahu cara melindungi diri mereka  sendiri.  Selain  itu,  pemerintah  memiliki  tanggung  jawab  untuk merumuskan  kebijakan  perlindungan  PMI  yang  kuat  dan  efektif.  Ini  mencakup pembuatan peraturan tentang perekrutan, penempatan, dan perlindungan hak- hak PMI.
Dalam  melakukan  peran  pemerintah  tersebut,  pemerintah  melakukan kerja  sama  dengan  pihak  keimigrasian.  Keimigrasian  memiliki  peran  dalam mengidentifikasi  kasus-kasus  perdagangan  orang  yang  melibatkan  PMI  dan melaporkannya  kepada  otoritas  penegak  hukum.  Ini  memerlukan  pelatihan petugas  keimigrasian  untuk  mengenali  tanda-tanda  perdagangan  orang. Keimigrasian perlu memberikan perlindungan kepada PMI yang menjadi korban perdagangan  orang,  termasuk  menyediakan  tempat  tinggal  yang  aman  dan fasilitas kesehatan, serta mencegah deportasi korban sebelum penyelidikan dan penuntutan  selesai.  Keimigrasian  perlu  melakukan  tindakan  pencegahan terhadap  pemalsuan dokumen  perjalanan  yang  sering  kali  terjadi  dalam  kasus
perdagangan orang. Hal ini dapat melibatkan peningkatan keamanan dokumen dan kerja sama dengan negara-negara lain.
Untuk  mengatasi  tindakan  kejahatan  perdagangan  orang  yang memengaruhi  pekerja  migran  Indonesia  (PMI),  pendekatan  dari  perspektif kriminologi  kritis  menjadi  sangat  penting.  Dalam  konteks  ini,  kriminologi  kritis menyoroti  isu-isu  keadilan  dalam  penegakan  hukum.  Upaya  penanggulangan tindakan  perdagangan  orang  harus  berfokus  pada  dua  aspek  kunci:  pertama, meningkatkan  kesadaran  masyarakat  Indonesia  terhadap  tanda-tanda perdagangan orang, hak-hak PMI, serta cara melindungi diri mereka. Pendidikan dan sosialisasi terkait isu ini di masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah lebih banyak korban terjebak dalam jaringan perdagangan orang. Kedua, dalam kerangka  kriminologi  kritis,  penegakan  hukum  harus  memberikan  perhatian khusus  terhadap  perlindungan  hak  asasi  manusia  PMI.  Ini  mencakup perlindungan  terhadap  korban  perdagangan  orang  dan  juga  penanganan  adil terhadap  pelaku  kejahatan.  Keadilan  harus  menjadi  prinsip  utama  dalam penegakan hukum, dan diskriminasi harus dihindari. Perlindungan hak-hak PMI, termasuk  hak  untuk  bebas  dari  eksploitasi,  perlakuan  tidak  manusiawi,  dan pelecehan, harus menjadi prioritas dalam upaya penegakan hukum keimigrasian.
Dengan  demikian,  melalui  pendekatan  kriminologi  kritis,  penegakan hukum  keimigrasian  harus  menjadi  alat  yang  efektif  dalam  melindungi  pekerja migran  Indonesia  dari  tindakan  perdagangan  orang  dan  memastikan  bahwa mereka  diperlakukan dengan adil,  setara,  dan  dengan menghormati  hak asasi manusia.  Peningkatan  kesadaran  masyarakat  dan  penegakan  hukum  yang berfokus  pada  keadilan  adalah  langkah-langkah  penting  dalam  mengatasi permasalahan serius ini yang mengenai PMI.

## 5. Saran
Ada beberapa cara untuk mengurangi tindak pidana perdagangan orang terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) antara lain:
1.  Seharusnya  pemerintah  Indonesia  melakukan  kerja  sama  dengan keimigrasian melalui kerja sama Internasional. Hal ini disebabkan karena pekerja migran Indonesia atau PMI ini sering bekerja di berbagai negara tujuan yang berbeda. Kerja sama Internasional ini menjadi penting untuk melakukan  penegakan  hukum.  Negara-negara  yang  berkolaborasi  akan mengecek dan menghukum pelaku perdagangan orang yang merugikan pekerja migran Indonesia.
2.  Pekerja migran Indonesia seharusnya mendapatkan pendidikan yang baik sebelum  berangkat  keluar  negeri.  Hal  ini  dapat  mengurangi  resiko perdagangan  orang  yang  terjadi  dengan  cara  melindungi  diri  sendiri terlebih dahulu.
3.  Pemerintah  Indonesia  perlu  merumuskan  dan  mengimplementasikan kebijakan  yang  kuat  untuk  melindungi  hak-hak  PMI,  termasuk  tindakan khusus  untuk  mencegah  perdagangan  orang.  Ini  mencakup  pengaturan perekrutan, penempatan, dan perlindungan hak-hak buruh.
4.  Pihak berwenang, termasuk keimigrasian, perlu meningkatkan pengawasan  terhadap  agen  perusahaan  perekrut  PMI  dan  majikan. Penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku perdagangan orang juga harus diintensifkan.
Rekomendasi-rekomendasi  ini  dapat  memberikan  kontribusi  dalam mengurangi  risiko  perdagangan  orang  yang  menimpa  PMI  dan  meningkatkan tingkat  perlindungan  mereka.  Komitmen  yang  kuat  dari  pemerintah,  LSM,  dan seluruh  masyarakat  diperlukan  untuk  secara  bersama-sama  melawan  tindak kejahatan ini.
Daftar Pustaka
ali, Murshal Pratama. n.d. “PENGAWASAN KEIMIGRASIAN DALAM RANGKA

## PENCEGAHAN PMI- NON.”
Asshiddiqie, J. (2016). Penegakan Hukum. Penegakan Hukum, 3.
Darmodiharjo,  Darji.  1996. Penjabaran  Nilai  Nilai  Pancasila  Dalam  Sistem
Hukum Indoesia . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Ediwarman.  2012.  “PARADOKS  PENEGAKAN  HUKUM  PIDANA  DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI INDONESIA.” Jurnal Kriminologi Indonesia 8(1):38 –051.
Fathammubina,  Rohendra,  Rani  Apriani,  Fakultas  Hukum,  Singaperbangsa Karawang, Jl H. S. Ronggowaluyo, Teluk Jambe, and Timur Karawang. 2018. “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  PEMUTUSAN  HUBUNGAN KERJA SEPIHAK BAGI PEKERJA.” Jurnal Ilmiah Hukum DE’JURE: Kajian Ilmiah Hukum 3(1):108 –30. doi: 10.35706/DEJURE.V3I1.1889.
Hadari  Nawawi,  Haji,  and  Hajjah  Mimi  Martini.  2005. Penelitian  Terapan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Haryani,  Rizky  Nur.  2011.  “TINJAUAN  KRIMINOLOGI  KRITIS  TERHADAP KEBIJAKAN  NEGARA  DALAM  MELINDUNGI  PEREMPUAN  BURUH MIGRAN  PEKERJA  RUMAH  TANGGA.” Jurnal  Kriminologi  Indonesia 7:174 –92.
Husni,  Lalu.  2011.  “PERLINDUNGAN  HUKUM  TERHADAP  TENAGA  KERJA INDONESIA DI  LUAR  NEGERI.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum Universitas Gadjah Mada 23(1):150. doi: 10.22146/jmh.16206.
Indonesia.  2007. Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2007  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang . Indonesia.
Mertokusumo,  Sudikno.  1997.  “Sistem  Peradilan  Di  Indonesia.” Jurnal  Hukum 6(9):1 –8.
Moleong,  Lexy  J.  2018. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  PT  Remaja Rosdakarya.
Savitri,  and  Dewi.  2012.  “KEJAHATAN  PERANG  OLEH  JEPANG  (STUDI KASUS TERHADAP JUGUN-IANFU SEBAGAI HEGEMONI KEBUDAYAAN
DI INDONESIA PERIODE 1942- 1945).” Jurnal Kriminologi Indonesia 6(3).
Sumolang, A. Z. Z. (2020). Penanganan Terhadap Korban Perdagangan Orang
Dan  Penyelundupan  Manusia  Menurut  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lex Et Societatis , 8 (2).
untuk  Migrasi,  O.  I.  (2010).  Migrasi  Tenaga  Kerja  Dari  Indonesia. Gambaran Umum Migrasi Tenaga Kerja Indonesia Di Beberapa Negara Tujuan Di Asia Dan Timur Tengah. Jakarta .