Jurnal Tunas Agraria Vol. 2 No. 2 Mei 2019 e - ISSN 2622 - 9714

## MEKANISME PENILAIAN TANAH DAN KONSINYASI DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH (Studi Kasus Terhadap Bidang Tanah yang Mengalami Penolakan dari Pihak yang Berhak pada Pembangunan Bandara Baru Yogyakarta)
Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta
Abstract : Land Acquisition for public interest in Kulon Progo Regency is a procedure that must be implemented  before  initializing  the  new  airport,  which  will  replace  the  function  of  Adisutjipto airport. It facing much rejection during the process, so that it takes long time in completion. That also  causing  the  identification  and  inventory  process  to  be  inhibited  so  that  the  land  valuation process can ’ t be done perfectly. Their compensation won ’ t be given directly to the land owner, but through  the  consignment  procedure  that  deposited  at  the  District  Court.  This  research  is conducted by descriptive qualitative method. The results show that the assessment of the land is done  well,  although  there  is  a  discretionary  decision,  so  that  re - assessment  is  conducted  in different  time.  The  payment  mechanism  of  compensation  through  consignment  also  done according  to  procedures,  although  the  requirement  of  rejection  letter  from  the  party  who  is  not eligible  can ’ t  be  fulfilled,  because  it  can  be  suspended  due  to  the  large  interest  for  the  land acquisition process of the new airport.
Keywords : land assessment, consignment, land acquisition
Intisari :  Pembangunan  bandara  udara  baru  yang  dapat  menggantikan  fungsi  bandara  udara Adisutjipto  sudah  tidak  dapat  dielakkan  lagi.  Pembangunan  bandara  udara  baru  dilaksanakan melalui  prosedur  Pengadaan  Tanah  untuk  Kepentingan  Umum.  Penolakan  terhadap pembangunan  bandara  udara  terjadi  dalam  kegiatan  tersebut.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  mekanisme  penilaian  dan  mekanisme  konsinyasi  terhadap  bidang  tanah  yang mengalami  penolakan  oleh  pihak  yang  berhak  pada  kegiatan  pengadaan  tanah  tersebut.  Jenis penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan pendekatan  perundang - undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  pelaksanaan penilaian bidang tanah secara keseluruhan sudah sesuai prosedur yang ada, akan tetapi terdapat putusan diskresi terhadap bidang tanah yang sebelumnya tidak dapat dilakukan penilaian secara keseluruhan  kemudian  dilakukan  penilaian  ulang  di  luar  waktu  yang  telah  ditentukan. Mekanisme  pembayaran  ganti  kerugian  melalui  konsinyasi  sudah  sesuai  dengan  peraturan perundang - undangan  yang  berlaku,  hanya  dalam  proses  permohonan  registrasi  konsinyasi terdapat  satu  syarat  terkait  dengan  surat  penolakan  dari  pihak  yang  berhak  yang  tidak  dapat dilampirkan,  hal  tersebut  dapat  ditangguhkan  mengingat  besarnya  kepentingan  kelancaran proses pengadaan tanah pembangunan bandara udara baru ini.
Kata Kunci : penilaian bidang, konsinyasi, pengadaan tanah

## A. Pendahuluan
Perkembangan zaman semakin hari kian pesat, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang  dituntut  untuk  terus  melakukan  pembangunan  untuk  mengikuti  perkem- bangan  zaman  yang  ada.    Pemerintah  dalam  hal  ini  sebagai  penyelenggara  negara  se-
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 61 makin  giat  dalam  melakukan  pembangunan.  Pembangunan  yang  dilakukan  tidak  ter- lepas dari keterkaitannya dengan tanah.
Pembangunan  yang  membutuhkan  tanah  secara  fungsional  sebagai  kepentingan umum  menuntut  ketersediaan  tanah  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Sitorus menyatakan bahwa dewasa ini ketersediaan tanah - tanah negara yang “ bebas ” yang sama sekali tidak dihaki atau diduduki orang atau pihak - pihak berkepentingan lainnya adalah sangat  terbatas  (Oloan  Sitorus  dan  Dayat  Limbong.  2004).  Berdasarkan  hal  tersebut negara  memiliki  kewenangan  untuk  melaksanakan  pembangunan  yang  dibutuhkan untuk  fungsi  sosial.  Tanah  mempunyai  fungsi  sosial  dan  pemanfaatannya  harus  dapat meningkatkan  kesejahteraan  rakyat.  Kesejahteraan  rakyat  dapat  dicapai  salah  satunya dengan melakukan pembangunan yang ditujukan untuk kepentingan umum.
Pembangunan  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  umum  saat  ini  ditempuh dengan  mengambil  tanah - tanah  hak  rakyat.  Kegiatan “ mengambil ” tanah  (oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum) inilah yang  kemudian  disebut  dengan  pengadaan  tanah  (Sumarjana  2014,  492).    Pemerintah mengatur kegiatan dan proses pengadaan tanah dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012  tentang  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk  Kepentingan  Umum (selanjutnya  disebut  Undang - Undang  Pengadaan  Tanah).  Undang - undang  tersebut menjadi  payung  hukum  bagi  pemerintah  dalam  hal  mempermudah  perolehan  tanah untuk pembangunan.
Berdasarkan  ketentuan  Pasal  33  Undang - Undang  Pengadaan  Tanah  tertuang mengenai hal yang harus dinilai dalam memberi penilaian terhadap suatu bidang tanah. Penilai  dalam  melakukan  penilaian  terhadap  besarnya  ganti  kerugian  yang  akan diberikan kepada bekas pemegang hak milik atas tanah, harus menilai tanah, ruang atas dan  bawah  tanah,  bangunan,  tanaman,  benda  yang  berkaitan  dengan  tanah  menjadi objek  yang  harus  dinilai  pula.  Musyawarah  dilakukan  setelah  proses  penilaian  selesai dilakukan.  Tujuan  musyawarah  sebagai  sarana  untuk  kesepakatan  bentuk  ganti  rugi. Apabila  proses  tersebut  selesai,  dapat  dilanjutkan  dengan  pelepasan  atau  penyerahan hak  atas  tanah  yang  bersangkutan.  Akan  tetapi  jika  dalam  proses  musyawarah  antara pemerintah  dengan  pemegang  hak  atas  tanah  tidak  tercapai,  sedangkan  tanah  tersebut akan digunakan untuk kepentingan umum, maka pemerintah melalui panitia pengadaan tanah  dengan  mempergunakan  jasa  penilai  dapat  menentukan  secara  sepihak  besaran ganti rugi yang diberikan yang kemudian dapat dititipkan di pengadilan negeri setempat melalui prosedur konsinyasi.
Peningkatan  pembangunan  infrastruktur  merupakan  satu  hal  pokok  sebagai penunjang perrtumbuhan ekonomi negara di era perkembangan zaman saat ini. Bandara

## 62 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
Udara  (Bandara)  merupakan  salah  satu infrastruktur yang  perlu ditingkatkan  kapasitas dan kualitasnya terkait dengan kebutuhan akan moda transportasi udara yang semakin meningkat.  Pembangunan  bandara  baru  merupakan  salah  satu  program  strategis nasional.
Yogyakarta  merupakan  ibukota  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (DIY). Yogyakarta disamping dikenal sebagai sebutan kota perjuangan, pusat kebudayaan dan pusat  pendidikan  juga  dikenal  dengan  kekayaan  pesona  alam  dan  budayanya.  Hingga sekarang  Yogyakarta  masih  tetap  merupakan  daerah  tujuan  wisata  yang  terkenal  di Indonesia  dan  Mancanegara  (Statistik  Kepariwisataan  Yogyakarta  Tahun  2016). Peningkatan  jumlah kunjungan  wisatawan  dari  tahun  ke  tahun  tersebut  mengharuskan adanya  peningkatan  kualitas  pelayanan  Bandara  Internasional  Adisutjipto.  Pihak  PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai pihak yang memiliki otoritas terhadap bandara di DIY telah  melakukan  renovasi  perluasan  lahan  bandara  mulai  tahun  2005  untuk meningkatkan  mutu  kualitas  pelayanan  serta  kenyamanan  bagi  pengguna  jasa  dan fasilitas  bandara.  Pembangunan  terminal  B  Bandara  Internasional  Adisutjipto merupakan  salah  satunya,  terminal  B  tersebut  mulai  beroperasional  bertepatan  dengan HUT ke - 70 Kemerdekaan RI (Dhika 2015).
Kebutuhan  akan  adanya  bandara  baru  di  Yogyakarta  sudah  tidak  terelakkan. Wacana  pembangunan  bandara  baru  sudah  mulai  terdengar  sejak  tahun  2009. Pembangunan  tersebut  diwacanakan  pada  era  pemerintahan  Susilo  Bambang Yudhoyono, tahun 2011. Proyek itu masuk dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan  Ekonomi  Indonesia  (MP3EI).  Namun  proyek  tersebut  belum  terlaksana dan kemudian pada era Presiden Jokowi pembangunan bandara masuk kedalam proyek strategis  nasional  untuk  pembangunan infrastruktur  publik.  Salah  satu  proyek  strategis nasional tersebut adalah pembangunan Bandara Udara Baru Yogyakarta di Kulon Progo yang  saat  ini  biasa  disebut  sebagai New  Yogyakarta  International  Airport  (NYIA ). Pembangunan  bandara  ini  diamanatkan  dalam  Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  98 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Dan Pengoperasian Bandara Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya Presiden Jokowi memasukkan NYIA dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)  2015 - 2019,  sebagai  satu  dari  15  bandara  yang  harus  dibangun  dan  direnovasi (Utama 2017).
Proses  pembangunan  bandara  termasuk  kategori  penyelenggaraan  pengadaan tanah  untuk  kepentingan  umum  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  Undang - Undang Pengadaan  Tanah  Pasal  10  poin  d.  Setelah  melalui  proses  yang  panjang  pembangunan bandara baru Yogyakarta atau NYIA akhirnya semakin jelas dengan diterbitkannya Izin
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 63
Penetapan Lokasi (IPL) bandara di Kulon Progo oleh Gubernur DIY. Disebutkan dalam Izin  Penetapan  Lokasi  (IPL),  bandara  baru  Yogyakarta  akan  menempati  lahan  di Kecamatan  Temon  seluas  645,63  hektar.  Lokasi  itu  meliputi  lima  desa  di  Kecamatan Temon, yaitu Desa Glagah, Palihan, Jangkaran, Sindutan dan Kebon Rejo (Admin 2015).
Pada tanggal 27 Januari 2017, Presiden Joko Widodo telah melaksanakan peletakan batu  pertama  untuk  proyek  tersebut.  Dalam  proses  pembangunan  bandara  baru  ini banyak  hambatan  selama  kegiatan  pengadaan  tanah,  yaitu  permasalahan  pembayaran ganti  rugi  yang  belum  dapat  diselesaikan.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  sejumlah masalah,  misalnya  karena  tanahnya  masih  dalam  sengketa,  persyaratan  administratif untuk  pembayaran  ganti  kerugian  belum  lengkap  dan  masih  ada  warga  yang  menolak tanahnya dipakai untuk pembangunan bandara.
‘ Penolakan  yang  terjadi  di  tahun  2016  dilakukan  oleh  sebagian  kecil  atau  sekitar lima  persen  dari  jumlah  warga  yang  terdampak  pembangunan  bandara NYIA ’  ( Mustaqim  2016).  Jumlah  tersebut  terus  menurun  sebab  mulai  banyak  warga yang  awalnya  menolak  pembangunan  tersebut  kini  bersedia  tanahnya  di  lakukan pembayaran  ganti  rugi.  Sampai  dengan  bulan  Januari  2018  warga  yang  menolak jumlahnya  hanya  sekitar  satu  persen  saja  (Utomo  2018).  Sikap  penolakan  tersebut menyebabkan  panitia  pelaksana  tugas  pengadaan  tanah  terhambat  dalam  melakukan tugas sebagaimana mestinya. Secara teknis panitia kesulitan untuk melakukan pendataan baik fisik bidang tanah maupun data yuridis.
Kesulitan  yang  dilakukan  tim  penilai  dalam  melakukan  penilaian  disebabkan karena  pemilik  bidang  tanah  yang  menolak  pembangunan  menghalangi  tim  penilai masuk ke wilayah dan bidang tanah mereka, sehingga dimungkinkan tidak didapatkan penilaian  yang  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Pasal  33  Undang - Undang  Pengadaan Tanah.  Hal  tersebut  terlihat  dari  warga  yang  meminta  dilakukan  penilaian  ulang terhadap bidang tanah yang belum sempat dinilai sebelumnya. Pada aset non lahan milik warga mantan penolak bandara yang sudah berubah pikiran, telah dilakukan penilaian ulang  oleh  appraisal  dan  menunggu  keputusan  pengabulan  diskresi  dari  pemerintah pusat atau di tingkat kementerian terkait (Lufityanti  2018).
Terjadinya  penolakan  masyarakat  terhadap  pembangunan  tidak  diiringi  dengan pernyataan  penolakan  tertulis  terhadap  penetapan  ganti  kerugian  dalam  proses musyawarah.  Surat  pernyataan  penolakan  ganti  kerugian  merupakan  salah  satu persyaratan registrasi konsinyasi di pengadilan negeri. Dugaan adanya maladministrasi tersebut  dikemukakan  oleh  Ombudsman  Republik  Indonesia  Perwakilan  Daerah Istimewa Yogyakarta (ORI DIY) yang tertuang dalam dokumen Laporan Nomor: 0191/ LM/XI/2017/YOG  tentang  Maladministrasi  dalam  pelaksanaan  Pengosongan  Tanah,

## 64 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
Pembongkaran  rumah  dan  Bangunan  Serta  Pembongkaran  Meteran  dan  Pemutusan Aliran Listrik di Desa Palihan, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo (Hadi 2018).
Terhadap  bidang  tanah  yang  kemudian  penitipan  ganti  kerugiannya  dlakukan melalui prosedur konsinyasi, pada awalnya terdapat 350 bidang tanah terdampak yang akan  dilakukan  konsinyasi.  Jumlah  tersebut  merupakan  jumlah  keseluruhan  termasuk bidang tanah milik masyarakat penolak pembangunan (Febriarni 2018).
Pembayaran  ganti  rugi  yang  dilakukan  melalui  konsinyasi  bukan  hanya  untuk bidang  tanah  milik  masyarakat  yang  menolak,  konsinyasi  dilakukan  pula  terhadap bidang  tanah  Pakualaman Grond (PAG)  (dalam  Pasal  32  Ayat  (3)  Undang - Undang Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  disebutkan bahwa tanah hak milik Kadipaten Pakualaman disebut sebagai tanah Kadipaten). Tanah Kadipaten yang berada pada lokasi pengadaan tanah bandara udara baru sedang dalam sengketa  kepemilikan.  Luas  tanah  Kadipaten  yang  dibayarkan  ganti  kerugiannya  yaitu 382.205 meter  persegi di  Desa  Palihan,  157.345  meter  persegi  di  Desa  Sindutan, 869.799 meter  persegi  di  Desa  Glagah,  193.639  meter  persegi  di  Desa  Jangkaran  dengan  total keseluruhan lahan sekitar 160 hektar (Agung 2017).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  ada  dua  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini,  yaitu  :  Bagaimana  prosedur  penilaian  terhadap  bidang  tanah  yang mengalami  penolakan  dari  pihak  yang  berhak  dan  Bagaimana  mekanisme  konsinyasi hasil  penilaian  terhadap  bidang  tanah  yang  mengalami  penolakan  dari  pihak  yang berhak dalam pengadaan tanah Bandara Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  mempelajari  prosedur  penilaian terhadap  bidang  tanah  yang  mengalami  penolakan  dari  pihak  yang  berhak  serta mempelajari mekanisme dan prosedur konsinyasi hasil penilaian terhadap bidang tanah yang  mengalami  penolakan  dari  pihak  yang  berhak  dalam  pengadaan  tanah  Bandara Udara Baru di Kabupaten Kulon Progo.
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  deskriptif  sehingga  peneliti dapat  memperoleh  data  mengenai  proses  penilaian  dan  konsinyasi  dalam  pelaksanaan pengadaan tanah NYIA. Dalam melakukan penelitian dengan metode ini, jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  deskriptif  dengan  pendekatan  studi  kasus  dan pendekatan  perundang - undangan  sebab  dalam  penelitian  ini  juga  dilakukan  penelitian hukum  mengenai  konsinyasi.  Data  primer  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari wawancara  dengan  narasumber  dan  informan  yang  berkepentingan  dalam  pengadaan tanah  dan  konsinyasi  bandara  NYIA  diantaranya  adalah  pihak  Kanwil  ATR/BPN Provinsi  DIY,  pihak  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero),  Pengadilan  Negeri  Wates  serta Appraisal yang melakukan penilaian.
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 65

## B. Pelaksanaan Umum Pengadaan Tanah Bandara Udara Baru
Tahapan persiapan pengadaan tanah bandara udara baru ini dilaksanakan setelah dokumen  perencanaan  disampaikan  kepada  Gubernur  Provinsi  DIY.  Dokumen Perencanaan  yang  dimaksud  disusun  berdasarkan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah, Prioritas Pembangunan dan Studi Kelayakan. Hasil studi kelayakan menyimpulkan bah- wa  Temon  merupakan  lokasi  terbaik  yang  dapat  menggantikan  fungsi  bandara  udara Adisutjipto.  Hasil  studi  kelayakan  tersebut  dituangkan  dalam  Dokumen  Final  Studi Kelayakan  yang  kemudian  menjadi  dasar  dalam  penyusunan  Rencana  Induk  ( Master Plan ).
Berdasarkan  Undang - Undang  Pengadaan  Tanah,  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero) sebagai instansi  yang  memerlukan  tanah  harus  menyusun  dokumen  perencanaan  yang disampaikan  kepada  Gubernur  Provinsi  DIY  untuk  kemudian  diterbitan  SK  Penetapan Lokasi.  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  kemudian menyampaikan  Dokumen  Perencanaan yang  telah  disusun  tersebut  kepada  Gubernur  Provinsi  DIY  tanggal  19  Desember  2013 dengan  surat  nomor  AP.I. 7191/LB.05/2013/PD - B.  Berdasarkan  surat  tersebut,  Gubernur Provinsi  DIY  masih  menemukan  adanya  kekurangan  pada  data  tanah  sehingga  pe - laksanaan  tahap  Persiapan  menunggu  kelengkapan  data  tanah  yang  baru  dilengkapi pada  tanggal  25  Agustus  2014  melalui  surat  Direktur  Utama  Nomor  AP.1.4049/ LB.05.01/2014/PD - B (Dewi 2017, 114).
Tahap  selanjunya  yang  dilakukan  oleh  tim  persiapan  yaitu melakukan  pendataan awal area  terdampak  dengan  acuan Dokumen  Perencanaan  .  Pada  kegiatan  pengadaan tanah bandara udara baru ini, Konsultasi Publik dilakukan tiga tahap. Konsultasi Publik I dilaksanakan tanggal 25 November s/d 30 Desember 2014, Konsultasi Publik II tanggal 20 Januari s/d 5 Maret 2015 dan terakhir Konsultasi Publik Ulang tanggal 26 Februari dan 3 s/d 4 Maret 2015 kepada pihak yang berhak. Konsultasi Publik juga dilakukan terhadap masyarakat  di  luar  lokasi  rencana  pembangunan  bandara  udara.  Hasil  dari  Konsultasi Publik  ini  sebagian  besar  masyarakat  setuju  untuk  dilakukan  pembangunan  bandara udara baru, akan tetapi ada sebagian kecil masyarakat yang menolak.
Gubernur Provinsi DIY berdasarkan hasil konsultasi publik membentuk Tim Kajian Keberatan melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 35/Tim/2015 tentang Pembentukan Tim Kajian Keberatan atas Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY. Tim Kajian Keberatan kemudian melakukan pertemuan dengan pihak yang berhak yang  tidak  sepakat  dan  membuat  rekomendasi.  Berdasarkan  hasil  kajian  dari  Tim Keberatan,  alasan  yang  disampaikan  oleh  para  pihak  tersebut  tidak  memenuhi  kaidah hukum  mengenai diterimanya  keberatan  sesuai  dengan  apa  yang  tertuang  dalam  Pasal

## 66 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
36  Perpres  71  Tahun  2012.  Berdasarkan  rekomendasi  tersebut  dikeluarkan  Surat Penolakan  atas  Keberatan  Terhadap  Rencana  Lokasi  Pembangunan  untuk  Pe - ngembangan Bandara Baru di DIY Nomor 583/3050 tanggal 30 Maret 2015. Hal tersebut menjadi salah satu dasar bagi Gubernur Provinsi DIY untuk menerbitkan Izin Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah. Gubernur DIY menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015  tentang  Penetapan  Lokasi  Pembangunan  Untuk  Pengembangan  Bandara Baru di DIY tanggal 31 Maret 2015 (SK Penetapan Lokasi).
Adanya  gugatan  terhadap  SK  Penetapan  Lokasi  turut  mewarnai  kegiatan  peng - adaan tanah ini. Para pihak yang keberatan mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta. Gubernur  Provinsi  DIY  kemudian  dibantu  Tim  Persiapan  dalam  menghadapi  gugatan tersebut menyiapkan kajian hukum untuk disampaikan dalam persidangan. Pelaksanaan penerbitan  SK  Penetapan  Lokasi  sudah  melalui  tahap  yang  tertuang  dalam  UU Pengadaan  Tanah  jo.  Perpres  No.  71  Tahun  2012  berdasarkan  kesimpulan  dari  Tim Persiapan. Berdasarkan putusan Nomor 07/G/2015/PTUN.YK, hakim memutus 4 (empat) hal,  yaitu  1)  mengabulkan  gugatan  penggugat;  2)  menyatakan  batal  SK  Gubernur  DIY Nomor  68/KEP/015  tertanggal  31  Maret  2015  tentang  Penetapan  Lokasi  Pembangunan Untuk  Pengembangan  Bandara  Baru  di Daerah  Istimewa  Yoyakarta; 3)  Memerintahkan Tergugat  untuk  mencabut  Surat  Keputusan  Gubernur  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Nomor: 68/KEP/2015 tertanggal 31 Maret 2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk  Pengembangan  Bandara  Baru  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta;  dan  4) Menghukum  Tergugat  Membayar  Biaya  Perkara  Sebesar  Rp.  170.000, - (seratus  tujuh puluh ribu rupiah).
Gubernur  Provinsi  DIY  terhadap  putusan  majelis  hakim  tersebut  kemudian mengajukan  kasasi  ke  Mahkamah  Agung.  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  456 K/TUN/2015 mematahkan  perjuangan  para  pihak  yang  sebelumnya menggugat  dengan dikabulkannya permohonan kasasi tersebut. Majelis hakim berdasarkan putusan tersebut membatalkan  Putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Yogyakarta  Nomor  07/G/2015/ PTUN.YK tanggal 23 Juni 2015, dengan demikian SK Penetapan Lokasi tetap berlaku. Hal tersebut  mendasari  pelaksanaan  kegiatan  tahap  selanjutnya  dalam  kegiatan  pengadaan tanah  bandara  udara  baru  di  Kabupaten  Kulon  Progo.  Tahapan  panjang  telah  di - laksanakan  hingga  terbitnya  Keputusan  Gubernur  DIY  Nomor  68/KEP/2015  tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY tanggal 31 Maret 2015.
Pada pengadaan tanah bandara udara baru di Kabupaten Kulon Progo ini Instansi yang  memerlukan  tanah  adalah  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  yang  kemudian  kegiatan
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 67 pengadaan tanah ini dipimpin oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY. Kegiatan pengadaan tanah ini secara resmi dilimpahkan kepada Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY dengan Surat Pengajuan  Tahap  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Bandara  Udara Baru Yogyakarta  dari pihak PT.Angkasa Pura I (Persero) Nomor AP.I.5442/HK.08/2015/ PDB tanggal 28 Oktober 2015 perihal permohonan pelaksanaan pengadaan tanah kepada Kanwil  ATR/BPN  Provinsi  DIY.  Berdasarkan  surat  pengajuan  pelaksanaan  pengadaan tanah  tersebut  kemudian  pelaksana  pengadaan  tanah  dalam  hal  ini  Kanwil  ATR/BPN Provinsi  DIY  yang  diketuai  oleh  Kepala  Kanwil  ATR/BPN  membentuk  Panitia  Penga- daan Tanah (P2T).

## C. Identifikasi dan Inventarisasi Objek Pengadaan Tanah Bandara Udara Baru
Kepala Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY  membentuk Satuan Tugas (Satgas) melalui surat Nomor 12/KPTS - PPT/XI/2015 tanggal 20 November 2015 yang terdiri dari tujuh tim di masing - masing satgas. Hasil dari inventarisasi dan identifikasi Satgas A dan Satgas B tersebut  berupa  28  Peta  Bidang  Tanah  yang  disusun  perdusun  dan  Daftar  Nominatif yang  disusun  perdesa.  Pada  pelaksanaan  kegiatan  di  lapangan,  baik  Satgas  A  maupun Satgas  B  menghadapi  kendala  yang  sama  terkait  dengan  adanya  penolakan  dari masyarakat  yang  tidak  setuju  dengan  pembangunan  bandara  udara  baru.  Hal  tersebut menghalangi  petugas  untuk  mengumpulkan  data  yang  valid  dan  rinci  terkait  bidang tanah yang dilakukan penolakan.
Satgas  A  dan  Satgas  B  melakukan  pemberitahuan  pelaksanaan  identifikasi  dan inventarisasi  kepada  pihak  yang  berhak.  Pemberitahuan  dilakukan  bersama  Ketua Pelaksanaan Pengadaan Tanah pada tanggal 23 Novermber 2015 yang intinya memberi - tahu masyarakat bahwa akan dilaksanakan identifikasi dan inventarisasi bidang tanah di lima desa terdampak yaitu Desa Sindutan, Desa Glagah, Desa Kebon Rejo, Desa Palihan dan Desa Jangkaran. Kegiatan inventarisasi dan identifikasi di lima desa terdampak di - lakukan dari tanggal 24 November 2015 s/d 7 Januari 2016.
Pengumuman  Peta  Bidang  Tanah  dan  Daftar  Nominatif  dilakukan  dari  tanggal  8 Januari  s/d 27 Januari 2017. Berdasarkan  Pasal 29 Ayat  (1)  Undang - Undang  Pengadaan Tanah  pengumuman  dilakukan  dalam  waktu  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja. Lamanya  waktu  pengumuman  yang  diperpanjang  dilakukan  untuk  memberi  ke - sempatan  kepada  pihak  yang  berhak  untuk  mencermati  data  yang  diumumkan  dan mengajukan  keberatan.  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mengakomodir  keinginan  pihak yang terdampak karena melihat kondisi di lapangan dimana banyak pihak yang keberat - an.
68 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana

## D. Tahapan  Penilaian  Bidang  Tanah  dan  Musyawarah  Pengadaan  Tanah  Bandara Udara Baru
Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  menetapkan  penilai  bidang  tanah  dengan dikeluarkannya  Surat  Keputusan  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Nomor  06/KPTS -
PPT/IV/2016  tangal  26  April  2016  tentang  Penetapan  Pemenang  Penilai  Pertanahan Dalam  Rangka  Pelaksanaan  Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Bandara  Baru Yogyakarta  di  Kabupaten  Kulon  Progo.  Pada  kegiatan  pengadaan  tanah  ini  penilaian ganti  kerugian  dilakukan  oleh  Penilai  Pertanahan  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun & Rekan (KJPP MBPRU) .
Penilaian  dilakukan  dengan  menggunakan  Standar  Penilaian  Indonesia  306  (SPI 306).  Pihak  KJPP    MBPRU  Yogyakarta  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  penilaian  dil- akukan oleh 108 personil. Penilai melakukan penilaian dalam waktu 30 hari kerja dengan jumlah  bidang  tanah  yang  dinilai  mencapai  4.396  bidang  (sudah  termasuk  tanah  sisa 1.599 m 2 terbagi dalam 25 bidang) (komunikasi pribadi, 22 April 2018).
Penilai  melakukan  penilaian  dengan  turun  ke  lapangan  berdasarkan  daftar nominatif dari Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY yang meliputi informasi fisik dan yuridis bidang tanah. Terhadap adanya penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju  dengan  pembangunan  bandara  udara  baru,  penilai  melakukan  penilaian berdasarkan data yuridis yang dimiliki oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY sebab tidak dimungkinkan  melakukan  survei  di  lapangan  terhadap  bangunan,  tanaman  dan  benda yang berkaitan dengan tanah yang dilakukan penolakan tersebut.
Pada  pelaksanaan  penilaian  ini  tim  penilai  melakukan  inspeksi  lapangan  serta melakukan identifikasi aset sesuai dengan daftar nominatif dari pihak Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY dan melakukan analisis terhadap data informasi yang diperoleh saat survei. Data  informasi  yang  dimaksud  meliputi  data  umum  dan  khusus  serta  data  penawaran dan permintaan mengenai bidang tanah di lokasi pengadaan tanah bandara udara baru.
Penilai memberikan kesimpulan tentang Nilai Penggantian Wajar  (NPW) terhadap bidang  per  bidang  tanah.  Nilai  Penggantian  Wajar  yang  dihasilkan  oleh  penilai  dalam pengadaan  tanah  ini  dengan  nilai  ganti  kerugian  mencapai  Rp.  4.135.063.107.988  (4,1 triliun).  Jumlah  ini  mencapai  tiga  kali  lipat  dari  dana  yang  dianggarkan  PT.  Angkasa Pura  I  (Persero)  yaitu  Rp.  1.378.916.202.703  (1,3  triliun).  Nilai  yang  dihasilkan  oleh  tim penilai  terbilang  cukup  memuaskan  bagi  sebagian  besar  masyarakat  yang  berhak,  akan tetapi  dengan  hasil  tersebut  masih  ada  masyarakat  yang  menolak  tanahnya  digunakan untuk pembangunan bandara udara baru dengan berbagai alasan.
Pada  akhir  tahun  2017  di  bulan  November  dan  Desember  dilakukan  penilaian ulang  terhadap  bidang  tanah  yang  mengalami  penolakan  oleh  pihak  yang  awalnya menolak  tanahnya  digunakan  untuk  pengadaan  tanah  bandara  udara  baru  kemudian
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 69 mengajukan permohonan penilaian ulang untuk bidang tanah mereka. Mereka awalnya menolak  bidang  tanahnya  dilakukan  identifikasi  dan  inventarisasi  sehingga  data  yang diperoleh Tim Satgas A dan B serta Appraisal tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Tindak  lanjut  dari  permohonan  pihak  yang  menolak  tersebut  adalah  Ketua  Pelaksana Pengadaan  Tanah  mengajukan  surat  kepada  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  perihal permohonan  dilakukan  penilaian  ulang.  Hasil  dari  surat  yang  disampaikan  oleh  Ketua Pelaksana  Pengadaan  Tanah  Bandara  Udara  Baru  adalah  putusan  diskresi  dari Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  yang  ditandatangani  oleh  Direktur  Jenderal Pengadaan  Tanah  pada  tanggal  20  April  2017  yang  isinya  menyetujui  permohonan pelaksanaan  inventarisasi  dan  identifikasi  atas  obyek  pengadaan  tanah  bandara  baru Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo oleh pihak yang sebelumnya menolak. Penilaian ulang tersebut dilakukan dengan biaya dibebankan kepada PT. Angkasa Pura I (Persero) sebagai instansi yang memerlukan tanah.
Diskresi  yang diberikan  pada kegiatan  pengadaan  tanah ini  sesuai  dengan  tujuan yang dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pertama , dengan adanya penilaian yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan menyebabkan adanya permohonan dari  pihak  yang  berhak.  Demi  kelancaran  penyelenggaraan  pemerintah  guna menghindari  adanya  penolakan  baru  terhadap  kegiatan  pembangunan  bandara  udara baru  tersebut  maka  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang  melalui  Dirjen  Pengadaan  Tanah memberi  kebijakan  penilaian  ulang  guna  memfasilitasi  permohonan  dari  pihak  yang berhak. Kedua ,  berkaitan  dengan  tahapan  atau  proses  penilaian  serta  biaya  yang  tidak diatur  sebelumnya  apabila  terjadi  penilaian  di luar  waktu  yang  telah ditentukan,  maka dengan  keputusan  diskresi ini  menjadi  jelas  bahwa  dapat  dilakukan  penilaian  ulang  di luar  waktu  yang  telah  ditentukan  serta  pembebanan  biaya  yang  dikeluarkan  terkait penilaian  ulang  tersebut  dibebankan  kepada  instansi  yang  memerlukan  tanah. Ketiga, adanya kepastian hukum terhadap nilai yang dihasilkan oleh tim penilai dari penilaian ulang sebagai dasar besaran ganti rugi yang akan diterima oleh pihak yang berhak yang memohon dilakukannya penilaian ulang.

## E. Pelaksanaan  Musyawarah Penetapan  Bentuk  Ganti  Kerugian  Pengadaan  Tanah Bandara Udara Baru
Berdasarkan  data  laporan  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  tahun  2016,  pelaksanaan musyawarah  penetapan  ganti  kerugian  pada  kegiatan  pengadaan  tanah  bandara  udara baru ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I dilaksanakan tanggal 20 Juni s/d 30 Juni 2016  dan  tahap  II  dilaksanakan  tanggal  18  s/d  27  Juli  2016.  Musyawarah  dilakukan setelah penilaian terhadap bidang tanah dilaksanakan. Undangan musyawarah diberikan lima hari sebelum pelaksanaan kegiatan musyawarah berlangsung.

## 70 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
Bentuk  ganti  kerugian  yang  ditawarkan  oleh  pihak  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero) berupa  uang,  tanah  pengganti  dan  relokasi.  Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  yang  di - amanatkan  dalam  Pasal  74  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012  yaitu  pemberian  Ganti Kerugian  dapat  diberikan  dalam  bentuk  uang,  tanah  pengganti,  permukiman  kembali, kepemilikan  saham  atau  bentuk  lain  yang  disetujui  oleh  kedua  belah  pihak.  Pada pelaksanaan  musyawarah  ini  sesuai  dengan  Pasal  75  Perpres  Nomor  71  Tahun  2012, mengutamakan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang. Hasil dari musyawarah yang dilaksanakan ini sesuai dengan Tabel 1 menyatakan lebih dari setengah masyarakat ter- dampak menginginkan bentuk ganti kerugian dalam bentuk uang. Sebanyak 0,24 % me- nyetujui  menerima  ganti  rugi  dalam  bentuk  tanah  pengganti,  sebanyak  4,4  %  setuju dengan relokasi  yang  ditawarkan  dan  disediakan,  sebanyak  0,35  %  setuju  dengan  asset pemkab, 0,15 % setuju dengan instansi lain, 1,6 % setuju dengan asset TKD, 0,08 % setuju dengan tanah PAG (tanah Kadipaten), 2,2 % tidak setuju terhadap bentuk ganti kerugian yang ditawarkan, 5,8 % tidak menghadiri musyawarah, 0,02 % tanahnya dalam sengketa, 0,26 % mengajukan keberatan ke PN.
Pada pelaksanaan kegiatan musyawarah berlangsung berdasarkan data pada Tabel 1  diketahui  bahwa  sebanyak  341  masyarakat  tidak  menghadiri  undangan  musyawarah yang telah dijadwalkan oleh P2T. Hal tersebut berimbas pada proses pembayaran ganti kerugian yang pada akhirnya dilakukan dengan prosedur konsinyasi.
Berdasarkan  informasi  dari  Bapak  Sulardi  hasil  dari  pelaksanaan  kegiatan musyawarah  yang  diselenggarakan  oleh  P2T  diketahui  bahwa  kemudian  terdapat  138 permohonan  keberatan  ganti  kerugian  yang  didaftarkan  di  PN  Wates  sampai  dengan April  2018,  hal  tersebut  sesuai  dengan  data  yang  ada  pada  P2T  Kanwil  ATR/BPN Provinsi  DIY  berjumlah  138  permohonan.  Jumlah  tersebut  terdiri  dari  12  permohonan dari  masyarakat  pemilik  bidang  tanah  dan  sebagian  besar  sisanya  adalah  penggarap tanah Kadipaten (komunikasi pribadi, 24 April 2018).
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Musyawarah
Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Peneliti , Mei 2018.
Lokasi Setuju Uang Setuju Tanah Setuju Relo- kasi Aset Pem- kab Aset Pemda DIY Instan- si Lain Aset TKD Tanah PAG Tidak Setuju Tidak Hadir Seng - keta Tidak Dike - tahui Kebera tan ke PN Jumlah Desa Palihan 833 4 120 0 0 1 17 1 7 84 0 0 11 1078 Desa Glagah 858 2 66 15
0 5 16
1 90 174 9 0 0 1236 Desa Kebon Rejo 462 5 19 0 0 0 17 0 0 7 0 0 1 511 Desa Sindu- tan 326 0 0 0 0 0 17 1 1 3 0 0 0 348 Desa Jangkaran 196 0 0 1 0 1 6 1 4
0 1 0 0 210 Jumlah 2675 11 205 16 0 7 73
4 102 268 10 0 12 4619
Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Musyawarah Penggarap PAG
Sumber : Hasil Pengolahan Data Sekunder Peneliti , Mei 2018.
Pihak yang keberatan terhadap putusan mengenai bentuk/besaran ganti rugi yang mengajukan kasasi sebanyak 101 perkara. Pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian dilakukan dengan alasan masyarakat tidak menerima besaran nilai ganti kerugian yang ditetapkan berdasarkan hasil penilaian Appraisal dan sebagian besar kasasi tersebut di- ajukan oleh penggarap tanah Kadipaten yang keberatan dengan nilai ganti rugi terhadap tanam tumbuh dan bangunan dan tambak yang ada di atas tanah yang mereka kerjakan. Terdapat 50 kasasi yang dikabulkan, dikarenakan nilai ganti rugi yang diberikan adalah Rp.0, - .  Mahkamah  Agung  memutus  menolak  sebagian  permohonan  keberatan  lainnya dikarenakan  pada  kenyataannya  pembangunan  tambak  yang  ada  tidak  memiliki  izin, sehingga  nilai  ganti  rugi  yang  sudah  ditetapkan  sudah  sesuai.  Dalam  persidangan  ter- hadap  pengajuan  keberatan  besaran  ganti  kerugian  tidak  semua  pemohon  menghadiri persidangan, terdapat permohonan yang dikuasakan.

## F. Mekanisme Konsinyasi Pengadaan Tanah Bandara Udara Baru
Berdasarkan  Pasal  74  Perpres  Nomor  7  Tahun  2012  Pemberian  Ganti  Kerugian dapat  diberikan  dalam  bentuk  uang,  tanah  pengganti,  permukiman  kembali, kepemilikan saham atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak. Akan tetapi dalam Pasal 75 disebutkan bahwa dalam musyawarah Pelaksana Pengadaan Tanah men- gutamakan pemberian ganti rugi dalam bentuk uang. Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  atau  pejabat  yang  ditunjuk.  Pemberian  Ganti  Keru- gian  dilakukan  bersamaan  dengan  pelepasan  hak  oleh  Pihak  yang  Berhak.  Pemberian Ganti Kerugian dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.
Lokasi Setuju Uang Setuju Tanah Setuju Relo- kasi Aset Pem- kab Aset Pemda DIY Instan- si Lain Aset TKD Lain - Lain Tidak Setuju Tidak Hadir Sengke ta Tidak Diketa hui Kebera tan ke PN Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Desa Palihan 155 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 8 177 Desa Glagah 383 0 0 1 0 3 1 1 30 73 0 3 3 498 Desa Sindutan 22 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 41 68 Desa Jangkaran 33 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 74 120 Jumlah 593 0 0 1 0 3 1 1 62 73 0 3 126 863

## 72 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
Pemberian  Ganti  Kerugian  terhadap  masyarakat  yang  terdampak  dilakukan  ber- tahap. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian sesuai dengan hasil musyawarah yang te- lah  dilakukan  sebelumnya.  Berdasarkan  Tabel  1  diketahui  bahwa  sebanyak  57  % masyarakat terdampak setuju dengan pembayaran ganti kerugian dengan uang. Semen- tara  itu  untuk  penggarap  tanah  Kadipaten  berdasarkan  pada  data  yang  tertuang  pada Tabel 2 diketahui bahwa yang menyetujui ganti rugi berupa uang sebanyak 68,7%.
ganti  kerugian  yang  dilakukan  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  dapat  dilihat  pada Pemberian ganti kerugian pengadaan tanah bandara udara baru dalam bentuk uang dil- akukan  dengan  pembayaran  langsung  dan  juga  ada  yang  dilakukan  dengan  dititipkan kepada Pengadilan Negeri Wates melalui prosedur konsinyasi. Pelaksanaan pembayaran langsung ganti kerugian dilakukan segera setelah penetapan bentuk ganti kerugian yaitu dalam jangka waktu 7 hari. Adapun realisasi dari pembayaran Tabel 3.
Tabel 3. Rincian Pemberian Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bandara Udara Baru di Kulon Progo
Sumber: Laporan Proyek Pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta Bulan April 2018 oleh PT. Angkasa Pura I (Persero), 2018.
Berdasarkan Tabel 3 terkait dengan adanya penolakan yang dilakukan masyarakat, pembayaran ganti kerugian dilakukan dengan menitipkan uang ganti rugi di Pengadilan Negeri  Wates  dengan  prosedur  konsinyasi  yang  nilainya  mencapai  200  Miliar  Rupiah. Hal  tersebut  dilakukan  dalam  rangka  memperlancar  proses  pengadaan  tanah  bandara udara baru. Konsinyasi juga dilakukan terhadap 4 bidang tanah Kadipaten yang dalam sengketa kepemilikan.
No Uraian Luas Nilai Ganti Rugi 1. tanah perorangan (pembayaran langsung) 357,25 ha Rp. 2.769.935.288.819 2. tanah perorangan (pembayaran melalui konsinyasi 319) 37,38 ha Rp. 262.882.426.242 3. pakualaman grond (PAG) (tanah Kadipaten) pembayaran melalui konsinyasi  4 bidang 160,30 ha Rp. 701.512.349.000 4. tanah instansi 31,65 ha Rp. 292.542.159.214 5. penggarap PAG (tanah Kadipaten) (342 warga) - Rp. 72.135.320.135 6. tanah sisa 0,18 ha Rp. 1.319.807.040 7. tanah wakaf 0,28 ha Rp. 4.406.513.000 8. hasil diskresi (bangunan,tanam tumbuh WTT yang semula menolak) - Rp. 19.960.740.250 587,04 ha Rp. 4.124.694.603.700 TOTAL
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 73
Pembayaran  ganti  kerugian  dilakukan  pula  terhadap  tanah  instansi  yang  terkena pembangunan bandara udara baru. Pemberian ganti kerugian terhadap penggarap tanah Kadipaten  dilakukan  terhadap  tanam  tumbuh  dan  bangunan  yang  ada  di  atas  tanah tanah Kadipaten yang mereka kerjakan. Pada umumnya ganti rugi tersebut dibayarkan terhadap  tambak - tambak  yang  dikelola  oleh  para  penggarap  yang  selama  ini mengerjakan tanah Kadipaten .
Putusan diskresi diberikan oleh Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan pengadaan tanah bandara udara baru ini terkait dengan penetapan bentuk ganti kerugian terhadap bidang  tanah  milik  masyarakat  yang  semula  menolak  pembangunan  bandara.  Diskresi diberikan  dengan  melakukan  penilaian  ulang  terhadap  bidang - bidang  tanah  tersebut baik bangunan maupun tanam tumbuh yang berada diatasnya. Putusan diskresi tersebut berdasarkan permohonan dari masyarakat yang awalnya menolak dilakukan identifikasi, inventarisasi dan penilaian terhadap bidang tanah mereka.

## G. Konsinyasi Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bandara Udara Baru
Berdasarkan  hasil  musyawarah  terdapat  2675  masyarakat  terdampak  yang  me- nyetujui  untuk  dibayarkan  ganti  kerugian  dalam  bentuk  uang.  Setelah  adanya  per - mohonan  keberatan  yang  diajukan  oleh  pihak  yang  berhak,  maka  instansi  yang  me - merlukan tanah dapat mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri.
Tabel    1  menyebutkan  bahwa  terdapat  102  pihak  yang  berhak  yang  tidak  setuju atas hasil musyawarah dan 268 yang tidak menghadiri musyawarah yang diadakan P2T. Terhadap  pihak  yang  tidak  menyetujui  hasil  musyawarah  dan  tidak  menghadiri musyawarah tersebut, PT. Angkasa Pura I (Persero) mengajukan permohonan penitipan ganti kerugian ke Pengadilan Negeri Wates. Tabel 1 juga menujukkan bahwa terdapat 10 bidang tanah yang sedang dalam sengketa, terhadap kondisi ini pihak PT. Angkasa Pura I (Persero) juga mengajukan permohonan konsinyasi.
Berdasarkan hasil musyawarah total pihak yang tidak setuju dan tidak menghadiri musyawarah sebanyak 370 pihak yang berhak, kemudian setelah dirincikan berdasarkan Tabel Realisasi Progres Pembebasan Lahan Pada Laporan Bulan April 2018 PT Angkasa Pura I (Persero) didapatkan data bahwa berkas konsinyasi yang didaftarkan ke PN Wates berjumlah 286 perkara terdiri atas 323 bidang tanah seluas 198 ha dengan nilai ganti rugi keseluruhan  Rp.964.395.849.889, - yang  terbagi  menjadi  319  bidang  tanah  merupakan tanah  warga/masyarakat  dan  4  bidang  merupakan  tanah  tanah  Kadipaten.  Adapun  4 bidang  tanah  Kadipaten  tersebut  dilakukan  konsinyasi  sebab  sedang  terjadi  sengketa pemilikan bidang tanah tanah Kadipaten tersebut.

## 74 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
Bapak  Supriyanta  menyatakan  bahwa  berkurangnya  jumlah  ganti  kerugian  yang dikonsinyasi  merupakan  buah  dari  hasil  pendekatan  persuasif  yang  dilakukan  oleh berbagai pihak termasuk Pemkab Kulon Progo untuk meyakinkan masyarakat agar ber- sedia tanahnya digunakan untuk pembangunan bandara udara baru (wawanara,17 April 2018). Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang awalnya menolak dan dalam rangka percepatan pembangunan ganti kerugiannya akan dititipkan di Pengadilan Negeri Wates kemudian  menyetujui  untuk  menerima  ganti  kerugian  dalam  bentuk  uang  secara langsung.
Tabel 4. Rekap Konsinyasi Ganti Kerugian di Pengadilan Negeri Wates
Sumber: Laporan Proyek Pembangunan Bandara Udara Internasional Yogyakarta Bulan April 2018 oleh PT. Angkasa Pura I (Persero), 2018.
Selanjutnya,  untuk  proses  tata  cara  konsinyasi  di  pengadilan  negeri  diatur  dalam PERMA  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan  Keberatan  dan  Penitipan Ganti  Kerugian  Ke  Pengadilan  Negeri  Dalam  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dalam ketentuan Pasal 25.
Persyaratan  pendaftaran  permohonan  konsinyasi  seperti  ketentuan  Pasal  25 tersebut berlaku juga terhadap bidang tanah yang dilakukan penolakan oleh pemiliknya untuk  pembangunan  bandara.  Pada  contoh  berkas  dengan  nomor  register  235/ Pdt.P.K/2017/PN  Wates  dalam  hal  termohon  menolak  penawaran  pembayaran  uang ganti  kerugian  tersebut  kelengkapan  berkas  yang  dimaksud  diajukan  dan  didaftarkan oleh  Pihak  PT.  Angkas  Pura  I  (Persero)  akan  tetapi  tidak  dilampiri  data  pendukung berupa Fotocopy surat  penolakan  Termohon  atas  bentuk  dan/atau  besar  Ganti  Kerugian berdasarkan musyawarah penetapan ganti kerugian atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Akan tetapi berkas tersebut teregister di PN Wates.
Bapak  Sulardi,  menginformasikan  bahwa  konsinyasi  yang  teregistrasi  di  PN sebanyak 286 permohonan. Enam perkara diregister 2016, 250 perkara pada 2017 dan 30 perkara pada 2018 (wawancara, 24 April 2018).
No Pihak Yang Berhak Sudah Ditetapkan Sudah Dibayar 1. Diundang tetapi tidak hadir 209 209 2. Sengketa kepemilikan (termasuk 4 bidang tanah Kadipaten) 29 29 3. Objek sedang berperkara di pengadilan 45 45 4. Menolak ganti kerugian 38 38 5. Tidak diketahui keberadaannya 2 2 6. JumlahTanah Warga 319 319 323 323 Jumlah
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 75
Berdasarkan  keterangan  dari  Bapak  Sulardi  pada  pelaksanaan  pengadaan  tanah bandara  udara  baru  di  Kulon  Progo  ini  kesulitan  yang  dihadapi  oleh  juru  sita  adalah masyarakat  yang  menolak  tanahnya  untuk  pembangunan  bandara  tidak  menunjukkan reaksi  positif  terhadap  pihak  yang  berusaha  untuk  mendatangi  bidang  tanahnya untuk kepentingan  pembangunan  bandara  udara  baru  (wawancara,  24  April  2018).  Juru  Sita menawarkan  pembayaran  uang  sejumlah  nilai  Ganti  Kerugian  yang  diajukan  PT. Angkasa  Pura  I  (Persero)  akan  tetapi  karena  kendala  tersebut  Berita  Acara  pernyataan kesediaan untuk menerima atau menolak (dalam hal ini menolak) uang Ganti Kerugian yang ditawarkan tersebut ditandatangani oleh Juru Sita, saksi - saksi akan tetapi termohon tidak  ikut  menandatangani  berita  acara  tersebut.  Hal  tersebut  tidak  mempengaruhi keabsahan berita acara sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 27 ayat 6 PERMA Nomor 3 Tahun 2016.
Pengambilan  ganti  kerugian  yang  dititipkan  di  PN  Wates  sampai  dengan  bulan Mei  2018  mencapai  hampir  50%  dari  total  keseluruhan  jumlah  bidang  tanah  yang dikonsinyasi.  Bapak  Ana  Priyoko  menyatakan  bahwa  Surat  Pengantar  dari  Ketua Pelaksana  sampai  dengan  masa  IPL  berakhir  di  akhir  Maret  2018  ditandatangani  oleh Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah,  akan  tetapi  setelah  berakhirnya  IPL  surat  tersebut ditanatangani  oleh  Kepala  Kanwil  ATR/BPN  Provinsi  DIY  (wawancara,  18  April  2018). Hal  tersebut  dilakukan  karena  pemilik  bidang  tanah  yang  mengajukan  permohonan pengambilan ganti kerugian datang ke Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY lewat dari jangka waktu kegiatan Pengadaan Tanah yang kepanitiaannya berakhir bersamaan dengan ber - akhirnya  IPL.  Prosedur  pengambilan  surat  pengantar  Ketua  Pelaksana  adalah  pemilik bidang  tanah yang  dilakukan  konsinyasi  membawa  kelengkapan  berkas  terkait dengan pengambilan  surat  pengantar  antara  lain, fotocopy KTP  disertai fotocopy KTP  waris  bila ada  waris, fotocopy Kartu  Keluarga,  Surat  Keterangan  Waris  bila  ada  waris,  bukti kepemilikan bidang tanah dan surat pengantar dari Kepala Desa setempat bila ada.
Pada  pelaksanaan  proses  konsinyasi  bandara  udara  baru  ini  terdapat  beberapa pemohonan  yang  ditolak  saat  persidangan  oleh  hakim  yang  memutus  perkara,  alasan dari penolakan tersebut adalah karena nilai ganti kerugian yang dititipkan masih dalam satuan  luas  blok  bukan  dengan  rincian  nilai  perbidang  tanah.  Hakim  menolak  per - mohonan  tersebut  dan  setelah  itu  PT.  Angkasa  Pura  I  (Persero)  mendaftarkan  kembali permohonan konsinyasi yang baru dengan rincian nilai ganti kerugian per bidang tanah yang  dihasilkan  oleh  penilai  bidang  tanah  setelah  adanya  keputusan  diskresi.  Adapun bagan alir permohonan dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 4. Bagan Alir Permohonan Konsinyasi

## H. Pelepasan Hak Objek Pengadaan Tanah Bandara Udara Baru
Secara spesifik pelepasan hak objek pengadaan tanah terhadap bidang tanah yang dilakukan konsinyasi tertuang dalam Pasal 94 dan 95 Perpres Nomor 71 Tahun 2012 yai- tu pengambilan ganti kerugian yang dititipkan di pengadilan negeri , pihak yang berhak wajib menyerahkan bukti penguasaan atau kepemilikan Objek Pengadaan Tanah Kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Dalam hal uang ganti rugi telah dititipkan di penga- dilan  negeri  dan  pihak  yang  berhak  masih  menguasai  objek  pengadaan  tanah,  Instansi yang memerlukan  tanah  mengajukan  permohonan  pengosongan  tanah  tersebut  kepada pengadilan negeri di wilayah lokasi Pengadaan Tanah.
Bidang tanah yang dilakukan konsinyasi termasuk bidang tanah yang pemiliknya menolak  pembangunan  bandara  udara  baru  saat  ini  proses  pelepasan  haknya  semua
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 77
secara  hukum  sudah  terlaksana.  Sebab  semua  bidang  tanah  telah  selesai  putusan konsinyasinya. Dengan ditetapkannya putusan konsinyasi tersebut, maka status bidang tanah  menjadi  dikuasai  langsung  oleh  negara  yang  diperuntukkan  bagi  pembangunan bandara udara baru.
Kepala Kantor Pertanahan dalam hal ini Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Ku- lon Progo melakukan pencatatan hapusnya hak pada buku tanah. Terhadap tanah yang belum terdaftar yang dilakukan konsinyasi, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah menyam- paikan pemberitahuan kepada lurah/kepala desa dan camat setempat. Pencatatan terse- but  kemudian  disampaikan  kepada  Ketua  Pelaksana  Pengadaan  Tanah  paling  lama  7 hari  sejak  berita  acara  pelepasan  hak  objek  pengadaan  tanah.    Bagian  kelima  Undang - Undang  Pengadaan  Tanah  Pasal  48  menyebutkan  bahwa  Lembaga  Pertanahan  menye- rahkan  hasil  Pengadaan  Tanah  kepada  Instansi  yang  memerlukan  tanah  setelah  pem- berian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah.

## I. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan  penilaian  sesuai  prosedural  yaitu  dengan  menggunakan  Standar Penilaian  Indonesia  306  (SPI  306).  Penilai  melakukan  penilaian  dengan  turun  ke lapangan  berdasarkan  daftar  nominatif  dari  Kanwil  ATR/BPN  Provinsi  DIY  yang meliputi  informasi  fisik  dan  yuridis  bidang  tanah.  Terhadap  adanya  penolakan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak setuju dengan pembangunan bandara udara  baru,  penilai  melakukan  penilaian  berdasarkan  data  yuridis  yang  dimiliki oleh Kanwil ATR/BPN Provinsi DIY sebab tidak dimungkinkan melakukan survei di lapangan terhadap bangunan, tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanah yang dilakukan penolakan tersebut. Data yang diperoleh tidak dapat menunjukkan nilai ganti  rugi  uang yang  sesuai  dengan  kondisi  yang  sebenarnya.  Hasil  tersebut sudah merupakan hasil maksimal yang dapat dilakukan oleh tim penilai.
b. Tata  cara  pelaksanaan  konsinyasi  pada  pengadaan  tanah  bandara  udara  baru  ini mengikuti ketentuan sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2016. Akan tetapi da- lam  pelaksanaannya,  berkas  yang  didaftarkan  terdapat  kekurangan  pada  syarat minimal  yang  harus  terpenuhi  dalam  rangka  pendaftaran  berkas  konsinyasinya. Berkas  konsinyasi  terutama  yang  dilakukan  karena  adanya  penolakan  dari masyarakat  yang  terdampak  tidak  disertakan  dengan Fotocopy surat  penolakan

## 78 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
Termohon  atas  bentuk  dan/atau  besar  Ganti  Kerugian  berdasarkan  musyawarah penetapan  ganti  kerugian.  Kurangnya  satu  syarat  tersebut  mengindikasikan adanya maladministrasi pada pendaftaran permohonan konsinyasi, akan tetapi hal itu  dapat  ditangguhkan  terkait  kegiatan  pembangunan  bandara  udara  baru  di Kabupaten  Kulon  Progo  merupakan  program  strategis  nasional  yang  sudah tertuang dalam RPJMN.

## 2. Saran
a. Kegiatan  pengadaan  tanah  bandara  udara  baru di  Kabupaten  Kulon  Progo meru- pakan salah satu contoh sukses kegiatan pengadaan tanah dengan nilai ganti keru- gian yang terbilang fantastis dan menguntungkan bagi sebagian besar masyarakat terdampak.  Akan  tetapi,  dibalik  kesuksesan  tersebut,  sampai  dengan  saat penelitian ini dilakukan masih menyisakan adanya penolakan dari beberapa pihak. Perlu  adanya  peninjauan  kembali  terhadap  pelaksanaan  musyawarah  oleh  P2T guna  meyakinkan  masyarakat  dan  mengubah  pandangan  masyarakat  terkait dengan  kegiatan  pengadaan  tanah  bandara  udara  baru.  Penelitian  lebih  lanjut diperlukan untuk mengetahui alasan dibalik penolakan keras yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sampai saat ini masih bertahan walaupun proses konsinyasi telah selesai dilakukan dan putusan telah diterbitkan. Sehingga hal tersebut dapat menjadi  bahan  pembelajaran  dan  acuan  bagi  kegiatan  pengadaan  tanah  yang lainnya  untuk  mencapai  kesuksesan  yang  melebihi  kegiatan  pengadaan  tanah bandara udara baru di Kulon Progo ini.
b. Penitipan  ganti  kerugian  di  PN  seharusnya  tetap  sesuai  dengan  apa  yang  diper- syaratkan  dalam  ketentuan  perundang - undangan,  dalam  hal  ini  adanya  keku- rangan  persyaratan  pada  proses  registrasi  pada  konsinyasi  pengadaan  tanah  ban- dara  udara  baru  seharusnya tidak dibenarkan  dengan alasan  untuk mempercepat proses  pembebasan  lahan  pembangunan  bandara  udara  sehingga  pelaksanaan konsinyasi  ini  merugikan  masyarakat  dan  dapat  mencedarai  hak  asasi  manusia. Perlu  adanya  sosialisasi  yang  baik  terhadap  masyarakat  terdampak  mengenai konsinyasi,  yaitu  diberikannya  pengarahan  yang  baik  dan  usaha  preventif  dari pemerintah  agar  para  pihak  yang  ganti  kerugiannya  dititipkan  di  PN  segera mengambil  uang  tersebut  dikarenakan  kekhawatiran  terhadap  nilai  uang  yang akan  berubah  seiring  dengan  berjalannya  waktu.  Sebab  memang  sudah  menjadi ketetapan  dalam  Undang - Undang  Pengadaan Tanah  Pasal  Pasal  56  dalam  penye- lenggaraan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum,  setiap  orang  wajib  me- matuhi ketentuan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 79
c. Berkaitan  dengan  masa  waktu  pengambilan  uang  ganti  kerugian  di  Pengadilan yang  tidak  diatur  dalam  peraturan  perundang - undangan,  hal  ini  menjadi  suatu pekerjaan  yang  tertunda  bagi  pihak  Kanwil  ATR/BPN  yang  menjadi  pelaksana kegiatan  pengadaan  tanah.  Surat  Pengantar  dari  Ketua  Pelaksana  yang  menjadi syarat dalam pengambilan uang ganti kerugian di Pengadilan tentu dibuat bila ada permohonan  dari  pihak  termohon,  padahal kepanitiaan  dari  P2T memiliki  jangka waktu.  Adanya  peninjauan  kembali  terkait  prosedur  pengambilan  ganti  kerugian di  Pengadilan  menjadi  satu  hal  yang  perlu  dipertimbangkan  demi  efisiensi  dan efektivitas pekerjaan Kementerian ATR/BPN.
d. Perlu adanya sosialisasi yang baik agar terjadi kesepakatan yang baik antara instan- si yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak sejak pelaksanaan konsultasi publik hingga pada musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA
Aziz, AT 2014, ‘ Makalah Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PLTU di Batang ’, Jurnal Bhumi, no. 40, vol. - , Oktober 2014.
Departemen  Penerangan  Republik  Indonesia 1982,  Pertanahan  dalam  pembangunan indonesia, Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.
Dewi, NLGMP 2017, ’ Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru  di  Kabupaten  Kulon  Progo,  Daerah  Istimewa  Yogyakarta ’. Skripsi  pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
DH,  A  2017, ‘ Paku  Alam  dapat  Ganti  Rugi  Rp701,5  M  untuk  Tanah  Bandara ’, web diposting pada, 20 Januari, dilihat pada 6 Maret 2018, https://tirto.id/paku - alam - dapat - ganti - rugi - rp7015 - m - untuk - tanah - bandara - chmX.
Dhika  2015, ‘ Terminal  B  Bandara  Adisutjipto  Mulai Dioperasikan ’ ,  web  diposting  pada,
17  Agustus,  dilihat  pada  10  Februari  2018,  https://adisutjipto - airport.co.id/en/ news/index/.
Dokumen rencana relokasi mandiri 2017, arsip kantor kecamatan temon.
Febriarni , U 2018, ‘ Awal Tahun, PN Wates Terima 13 Perkara Konsinyasi ’, Januari 2018, diakses pada tanggal 12 Februari, http://www.solopos.com/2018/01/31/.
Hadi,  U  2018, ‘ ORI: ‘ Ada  Maladministrasi  Dalam  Pengosongan  Lahan  Bandara  Kulon Progo ’, 17  Januari,  dilihat  pada  28  Maret  2018,  https://news.detik.com/berita - jawa - tengah/d - 3819889/.
80 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
Lufityanti, G 2018, ‘ Pemkab Kulonprogo Berharap Diskresi Penilaian Ulang Aset Warga Terdampak Bandara Dikabulkan ’, 2 Januari, dilihat pada 28 Maret 2018,  http:// jogja.tribunnews.com/2018/01/02/.
Marlijanto,  SD  2010, ’ Konsinyasi  Ganti  Rugi  dalam  Pengadaan  Tanah  Untuk Kepentingan Umum (Studi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Jalan TOL  Semarang - Solo  di  Kabupaten  Semarang) ’, Tesis  pada  Universitas Diponegoro.
Mustaqim, A 2016, ‘ AP I Klaim Warga Penolak Bandara Kulon Progo Tersisa 5 Persen ’,  3 November, dilihat pada 7 Maret 2018, http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/. Sudirman,  S  2014, ‘ Pembangunan  Jalan  Tol  di  Indonesia:  Kendala  Pembebasan  Tanah Untuk  Pembangunan  Bagi  Kepentingan  Umum  dan  Gagasan  Upaya Penyelesaiannya ’, Jurnal Bhumi , no. 40, vol. - , Oktober 2014.
Sitorus, O & Limbong, D 2004, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum , Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
Sumardjono, M 1996, ‘ Tinjauan Yuridis Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah  Bagi  Pelaksanaan  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  dan Pelaksanaannya ’, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik , Vol. 1 No. 1.
Sumardjono,  M  1998, Kewenangan  negara  untuk  mengatur  dalam  konsep  penguasaan  tanah oleh negara , Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
Sumarjana,  F  2014, ’ Pengadaan  Tanah  untuk  Pembangunan  Infrastruktur  Bersaranakan Bangun Guna Serah ’ , Jurnal Bhumi, no. 40, vol. - , Oktober 2014.
Sutanto,  DN  2013, ’ Kajian  Lembaga  Hukum  Konsinyasi  Ganti  Rugi  dan  Asas Kesepakatan  dalam  Peraturan  Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan  Umum  dalam  Mewujudkan  Keadilan  bagi  Pemegang  Hak  Atas Tanah ’ , Tesis pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Sutedi,  AS  2008, Implementasi  prinsip  kepentingan  umum:  dalam  pengadaan  tanah  untuk pembangunan cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
Syah,  MI  2007, Dasar - dasar  pembebasan  tanah  untuk  kepentingan  umum ,  Jala  Permata, Jakarta.
Tukgali,  LL  2010, Fungsi  sosial  hak  atas  tanah  dalam  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan umum , cetakan pertama , Kertas Putih Communication, Jakarta.
Utama,  A  2017, ‘ Bandara  Kulon  Progo,  Yogyakarta  :  antara  sabda  leluhur    dan  proyek strategis  Jokowi ’ ,  8  Desember,  dilihat  pada  12  Februari  2018,    http:// www.bbc.com/indonesia/indonesia - 42262077.
Mekanisme Penilaian Tanah dan Konsinyasi dalam Kegiatan Pengadaan Tanah … 81
Utomo,  B 2018,  ‘ Bupati  Kulonprogo  Siapkan  Lahan  bagi  Warga  Penolak  Bandara ’,  16 Januari, dilihat pada 7 Maret 2018, http:// www.inews.id /daerah/yogya/.
YLBHI  2006, Panduan  bantuan  hukum  di  indonesia:  pedoman  anda  memahami  dan menyelesaikan masalah hukum, Edisi 2006 , YLBHI, Jakarta.
Zakie,  M  2013, Kewenangan  negara  dalam  pengadaan  tanah  bagi  kepentingan  umum  di Iindonesia dan Malaysia , Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
Zaman,  N  2016, Politik hukum pengadaan tanah antara kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia , Refika Aditama, Bandung.
________ 2001, ‘ Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi', Kompas , Jakarta.
________  2007, ‘ Kebijakan  pertanahana  antara  regulasi  dan  implementasi ’ ,  Edisi  Revisi, Kompas , Jakarta.
________ 2015, ‘ Infrastruktur  Untuk  Menghilangkan  Hambatan  Mesin  Pertumbuhan ” , web  diposting  pada,  13  November,  dilihat  pada  7  Februari  2018, http:// presidenri.go.id/program - prioritas - 2/.
________ 2015, Dinamika pengaturan pengadaan tanah di Indonesia, Gadjah  Mada  University Press, Yogyakarta.
________  2014, Pembebasan  tanah  untuk  pembangunan  kepentingan  umum,  upaya  hukum masyarakat  yang  terkena  pembebasan  dan  pencabutan  hak ,  Jala  Permata  Aksara,
Jakarta.

## Peraturan Perundang - Undangan
Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Undang - Undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Undang - Undang  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  Keistimewaan  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandaraudaraan.
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek
Strategis Nasional.
Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijaksanaan Nasional di   Bidang
Pertanahan.

## 82 Setyabella Prima Putri, Senthot Sudirman, Rofiq Laksamana
Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2012  tentang  Biaya Proses  Penyelesaian  Perkara  dan  Pengelolaannya  pada  Mahkamah  Agung  dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Tata  Cara  Pengajuan
Keberatan  dan  Penitipan  Ganti  Kerugian  ke  Pengadilan  Negeri  Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan  Gubernur  Nomor  12  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Verifikasi  Dokumen
Perencanaan, Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di DIY.
Peraturan  Daerah  Istimewa  DIY  Nomor  1  Tahun  2013  tentang  Kewenangan  Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.