## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MONEY POLITIC OLEH CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILIHAN UMUM 2019

## LAW ENFORCEMENT AGAINST MONEY POLITIC CRIMINALS BY PROSPECTIVE LEGISLATIVE MEMBERS IN THE 2019 GENERAL ELECTION
Retno Risalatun Solekha, Fence M. Wantu, Lusiana M. Tijow
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia Korespondensi: Email: retnorisalatunsolekha07@gmail.com .

## Abstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hokum pidana terhadap tindak pidana money  politic pada penyelenggaraan pemilihan umum oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana money politic oleh calon anggota legislatif pada pemilu 2019 di Kabupaten Gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan  oleh  peneliti  dalam  menyusun  Penelitian  ini  adalah  jenis  Penelitian  normatif-empiris,  Adapun pendekatan  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam  menyusun  penelitian  ini  adalah,  antara  lain:  Pendekatan Perundang-Undangan  (Statue  Approach);  Pendekatan  kasus  (case  approach).  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic  Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum masih belum maksimal, hal ini dibuktikan dengan data di Bawaslu Kabupaten Gorontalomasih banyaknya pelanggaran  tindak  pidana  money  politic  yang  dilakukan  oleh  calon  anggota  legislatif  dan  masih  banyak pelanggaran tindak pidana money politic yang tidak diproses sampai ketahap penyidikan karena tidak cukup bukti. Dalam menjerat para calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana money politic Bawaslu, dan Kepolisian, masih  dihadapkan  pada  beberapa  faktor-faktor  hambatan  yang  melatar  belakangi  sehingga  berpengaruh  pada penerapan sistem peradilan pidana terhadap tindak pidana pelanggaran tindak pidana money politic.
Kata Kunci : Penegakan Hukum; Tindak pidana; Money Politic Calon Anggota Legislatif.

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  determine  the  enforcement  of  criminal  law  against  money  political  crimes  in  the implementation of general elections by legislative candidates in the 2019 election in GorontaloDistrict, and to find out what are the factors inhibiting criminal law enforcement against perpetrators of money political crime by prospective members. legislative elections in 2019 in GorontaloDistrict. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that Law Enforcement Against Money Politic Crime by Legislative Candidates in the General Election is still not maximal, this is evidenced by data in Bawaslu GorontaloRegency that there are still many violations of money political crimes committed by legislative candidates and many violations. money political crime which is not processed until the stage of investigation because there is insufficient evidence. In ensnaring candidates for legislative members who commit money political crimes, the Bawaslu and the Police, they are still faced with several background obstacle factors that affect the application of the criminal justice system to the crime of money political crime.
Keywords: Law Enforcement;  Criminal Acts;  Money Politic for Legislative Candidates.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Dalam  perkembangan  tindak  pidana pemilu  di  Indonesia  mengalami  banyak perubahan  baik  berupa  jenis  tindak  pidana maupun aturan yang berkaitan dengan sanksi tindak pidana pemilu itu sendiri. “Hal tersebut tidak  terlepas  dari  tindak  pidana  pemilu merupakan permasalahan yang serius karena sebagai tolak ukur keberhasilan suatu negara demokratis  dalam  penyelenggaraan  sebuah pesta  demokratis  yaitu  pemilihan  umum.” 1
Data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau BAWASLU menyebutkan bahwa terdapat 548  temuan 2 yang  berkaitan  dengan pelanggaran  pidana  pemilihan  umum  di seluruh  wilayah  Indonesia,  hal  tersebut membuktikan  bahwa  masih  terdapatnya kompleksitas dalam penegakan hukum tindak pidana  pemilu.  Berkaitan  dengan  masih banyaknya  tindak  pidana  pemilihan  umum yang terjadi di masyarakat, tentunya terdapat beberapa  penyebab  yang  melatar  belakangi hal tersebut.
Dalam  rangka  penegakan  demokrasi, melalui  Undang – undang  No  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan  Umum,  Pemerintah memperkuat  aturan  yang  berkaitan  dengan sanksi pidana untuk pelaku pemilihan umum 2019.  Dari  undang – undang  tersebut  pula
1 Nuria Mentari Idris, 2015, Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan  Tindak  Pidana  Pada  Pemilihan  Umum Legislatif  2019  Di  Kota  Makassar ,  Makassar  : Universitas Hassanuddin, Hal 4 2 https://ppid.bawaslu.go.id diunduh  pada  14  Maret 2020 Pukul 18.45
disebutkan  dalam  Pasal  486  ada  3  lembaga yang  memiliki  kewajiban  sebagai  tim penanganan  tindak  pidana  Pemilu,  yaitu
Bawaslu, Kepolisian Negara Republik
Indonesia,  dan  Kejaksaan  Agung  Republik Indonesia, yang dalam hal ini ketiga institusi tersebut biasa disebut sebagai Gakkumdu. 3
Dalam  regulasi  kepemiluan,  diatur bahwa  penegakan  hukum  pidana  pemilu dilakukan  oleh  Kejaksaan,  Kepolisian  dan Bawaslu melalui sebuah unit kerja penegakan hukum  pidana  pemilu  yang  disebut  dengan Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Sentra Gakkumdu)  dan  Pola  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Pemilu.  Lembaga  ini  telah digunakan  baik  dalam  Pemilu  2004,  Pemilu 2009,  Pemilu  2014  maupun  pemilu  2019 dalam  memproses  segala  bentuk  pidana pemilu sebelum diteruskan ke pengadilan.
Dalam pemilu tahun 2019  khususnya di kabupaten  Gorontalo  penegakan  hukum tindak  pidana  dalam  pemilihan  umum  pada umumnya,  khususnya  tindak  pidana  politik uang  ( money  politic )  dalam  Pemilu  legislatif. Pemetaannya dilakukan dengan menghubungkan kenyataan empiris
bagaimana  penegakan hukum  dilakukan  dan seberapa  efektifnya,  untuk  memperkuat pembahasan,  maka  dalam  konteks  ini dikaitkan  dengan  praktik  penyelenggaraan
3 Muhammad  Guntur  Bayu  Aji,  2019. Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Pemilihan  Umum Tahun 2019 di Kota Pekalongan. Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Suarakarta: Surakarta. Hal 4
pemilihan  umum  legislatif  (DPR,  DPD,  dan DPRD)  di  Kabupaten  Gorontalo  menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dan Undang-Undang Nomor 8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Umum anggota DPR, DPD dan DPRD. 4
Pemilihan  umum  yang  diselenggarakan untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Untuk  dapat sebuah  kursi  jabatan  tentu  saja  para  calon legislatif (caleg) haruslah memiliki dukungan dan  suara  pada  saat  Pemilu  agar  calon  bisa menduduki  kursi  legislatif  yang  katanya bahwa mereka itu mengatasnamakan kepentingan  rakyat.  Namun  dalam  hal  ini banyak  cara  yang  dilakukan  oleh  para  calon legislatif  tersebut,  mulai  dari  kampanye  ke jalan-jalan,  memasang  poster-poster  foto yang tujuannya agar masyarakat mengenalnya.  Selain  itu  tidak  sedikit  dari caleg  berkampanye  dengan  cara  memberi janji kepada rakyat seperti akan diberangkatkan umrah gratis, akan membantu  rukun  duka,  mengratiskan  pajak bumi dan bangunan yang pada intinya mereka mengumbar  janji  untuk  mengambil  hati rakyat. 5
Berdasarkarkan  data  bahwa  tindak pidana money  politic yang  ditangani  oleh Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  berjumlah  10
4 Asnawi.    2016.  Penegakan  Hukum  Tindak  Pidana Politik  Uang  Pemilihan  Umum  Legislatif  Pada  Masa Kampanye    Di  Kabupaten  Serang. Jurnal  Mimbar Justitia . 2 (2): 767
kasus akan tetapi hanya 2 kasus money politic yang    dilimpahkan  kekejaksaan  dan  telah memperoleh  putusan  yang  berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Limboto adapun  dari  2  kasus  tersebut  hanya  ada  1 orang caleg yang terjerat kasus money politic dan  dikeluarkan  dari  daftar  calon  tetap sedangkan  kasus  yang  satunya  hanya melibatkan  tim  sukses  dari  salah  satu  caleg, dan  8  diantaranya  dianggap  belum  memiliki bukti yang cukup.
Akan  tetapi  pada  konferensi  pers tepatnya  hari  kamis  tanggal  18  april  2019 ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo mengatakan  bahwa  ada  tiga  kasus  dugaan pelanggaran  pemilu  melibatkan  dua  orang caleg dari partai PPP dan satu caleg dari partai Golkar  bahwa  dari  dugaan  kasus money politic ,  pihaknya  berhasil  menyita  barang bukti,  pertama  di  Kecamatan  Biluhu diamankan  barang  bukti  berupa  kartu  caleg Golkar dan uang senilai Rp. 9.850.000 untuk kasus  yang  melibatkan  oknum  caleg  dari partai  golkar,  kedua  di  Kecamatan  Pulubala caleg PPP dengan uang senilai Rp. 50.000, dan yang ketiga caleg PPP juga, di Desa Dulamayo Kecamatan  Telaga,  bahkan  laporanpun  telah masuk Bawaslu Provinsi.
Tetapi pada kenyataanya dari tiga kasus dugaan  tersebut  tidak  satupun  yang  diadili oleh pengadilan, bahkan 1 kasus money politic
5 Ananta  Bagus  Perdana.  2014. Penegakan  Hukum Terhadap  Tindak  Pidana  Money  Politics  Yang Dilakukan  Para  Calon  Legislatif    Pada  Pemilu  Tahun . Skripsi  FH  Universitas  Muhammadiyah  Suarakarta: Surakarta. Hal 1
terkait caleg yang telah memperoleh putusan yang  berkekuatan  hukum  tetap  dari pengadilan  hanya  caleg  dari  partai  PDIP,  hal ini  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan proses  penegakan  hukum  terhadap  tindak pidana money  politic tidaklah  berjalan sebagaimana  mestinya,  mengapa  demikian karena menurut penulis ketiga instansi terkait yang  tergabung  dalam  Sentra  Gakkumdu belum  mampu  untuk  menyelesaikan  tindak pidana tersebut karena dari 9 kasus temuan di Bawaslu  hanya  2  kasus  yang  diadili  oleh pengadilan

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  latar  belakang, maka  dirumuskan  permasalahan    sebagai berikut:
1. Bagaimana Penegakan Hukum
Terhadap Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilu 2019 Oleh Calon Anggota Legislatif Di Kabupaten Gorontalo ?.
2. Apa  faktor  penghambat  penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana money  politic oleh  calon anggota  legislatif  pada  pemilihan umum 2019 di Kabupaten Gorontalo ?

## C. Metode Penelitian
Jenis  Penelitian  yang  digunakan  oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis  Penelitian  normatif-empiris,  Adapun pendekatan  yang  digunakan  oleh  peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan
( Statue  Approach );  Pendekatan  kasus  ( case approach ).

## PEMBAHASAN
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money  Politic Pada  Pemilu
2019 Oleh Calon Anggota Legislatif Di
Kabupaten Gorontalo
Membahas permasalahan terkait penegakan  hukum  pemilu,  setidaknya membahas  dua  hal.  Pertama,  pelanggaran pemilu,  dan  kedua,  sengketa  pemilu. Pelanggaran  pemilu  terdiri  atas  pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu, pelanggaran  administrasi  pemilu  serta pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara itu  sengketa  pemilu  terbagi  atas  sengketa hasil  dan  sengketa  non  hasil  atau  sengketa dalam  proses  pemilu.  Dalam  penelitian  ini peneliti  membahas  terkait  pelanggaran pemilu  yaitu  pelanggaran  tindak  pidana, pelanggaran  tindak  pidana  yang  dimaksud peneliti  adalah  pelanggaran  tindak  pidana money politic .
Tindak  pidana  pemilu  adalah  tindak pidana  pelanggaran  dan  atau  kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana sebagaimana  diatur  dalam  undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan  Undang-Undang  nomor  8  tahun  2012 tentang  Pemilihan  Umum  anggota  DPR,  DPD dan  DPRD.  Di  dalam  tindak  pidana money politic , lembaga pengawas paling bawah yang bisa  meneruskan  laporan  tindak  pidana money  politic ke  kepolisian  adalah  panitia pengawas  tingkat  kecamatan  (Panwaslu Kecamatan).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  Muhammad  Fadjri  Arsyad  selaku anggota  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  di bidang Divisi Hukum, Penindakan
Pelanggaran  dan  Penyelesaian  Sengketa beliau menjelaskan bahwa dalam menangani penyelesaian tindak pidana pemilu khususnya money p olitic yang  dilakukan  oleh  calon anggota legislatif Bawaslu Kabupaten Gorontalo  menggunakan  Undang-undang Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 tahun 2018  tentang  Penanganan  Temuan  dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana money politic .
Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  telah melakukan  penindakan  terhadap  tindak pidana money  politic oleh  calon  anggota legislatif  dengan  menindak  lanjuti  laporan dari masyarakat selain itu Bawaslu Kabupaten
Gorontalo juga melakukan temuan pelanggaran money politic oleh calon anggota legislatif  yang  merupakan  hasil  pengawasan aktif  Bawaslu  sebagaimana  ketentuan  di dalam  Pasal  454  Undang-undang  Nomor  7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu : 6
Berdasarkan  hasil  temuan  dan  laporan pelanggaran  Pemilu  pada  masa  kampanye, masa tenang dan pada saat pemilihan Pemilu legislatif  di  Kabupaten  Gorontalo,  yang dilaporkan  langsung  ke  Bawaslu  Kabupaten Gorontalo  maupun  yang  dilaporkan  melalui
6 Pasal 454 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Panwaslu  Kecamatan  Limboto  selama penyelenggaraan  Pemilu  anggota  DPR,  DPD, dan DPRD Tahun 2019 :
Tabel 1 Temuan Bawaslu Kabupaten Gorontalo tentang tindak pidana Money Politic oleh Calon Anggota Legislatif
N o TGL Regi s Terlapo r/ Terduga Uraian Peristiwa Dugaan Pelanggara n Putusan Ket 1 . 11 Janu ari 2019 Viecriya nto Mohama d Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya pada Alat Peraga Kampanye (Baliho) Diberhentika n pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran Tidak dapat ditinda k lanjuti / Dihent ikan 2 . 29 Janu ari 2019 1. Surya Darma 2. Larisma n Ishak 3. Sams udin Bilon datu Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu memberikan /menjanjika n kartu tanda anggota asuransi partai perindo Diberhentika n pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran Tidak dapat ditinda k lanjuti / Dihent ikan 3 . 11 Febr uari 2019 Hana Hasanah Fadel Muham mad Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu memberikan barang berupa songkok (penutup kepala) pada kegiatan kampanye Partai Persatuan Pembanguna n (PPP) Diberhentika n pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran Tidak dapat ditinda k lanjuti / Dihent ikan 4 . 14 Febr uari 2019 Mekarw ati Suratino yo Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya berupa jilbab (penutup kepala) pada Diberhentika n pada Pembahasan ke 2 Sentra Gakkumdu, karena tidak terpenuhi unsur dugaan pelanggaran Tidak dapat ditinda k lanjuti / Dihent ikan
kegiatan Tablik Akbar 5
. 29 April 2019 Sumitro Djafar alias Nuju Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu yang dengan sengaja membagikan uang pasca hari pemungutan suara • Diteruskan ke Tahap Penyidikan di POLRES Gorontalo • Di putuskan oleh Pengadilan Negeri Limboto dan Menyatakan terdakwa Sumitro Djafar alias Nuju telah ternukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dalam dakwaan tunggal. • Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumitro Djafar dengan pidana selama 3 bulan percobaan Putusa n Inkrah
(Sumber Data : Buku Registrasi Penanganan Pelanggaran Divisi HPPPS Bawaslu Kabupaten Gorontalo)
Berdasarkan tabel 1, Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo telah menangani  5  (lima)  kasus  Temuan  dugaan pelanggaran tindak pidana money politic oleh calon anggota legislatif dalam pemilu selama proses  tahapan  penyelenggaraan  pemilu tahun  2019  dari  5  (lima)  kasus  temuan dugaan  pelanggaran  tindak  pidana money politic oleh  calon  anggota  legislatif  bahwa  4
(empat) Temuan diberhentikan pada pembahasan  ke  2  Sentra  Gakkumdu Kabupaten  Gorontalo  karena  dianggap  tidak memiliki bukti yang cukup dan 1 (satu) yang diteruskan  ke  tahap  penyidikan  dan penuntutan serta telah memperoleh putusan
berkekuatan  hukum  tetap,  Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Limboto dengan tidak di hadiri oleh terdakwa ( in absentia ).
Berikut  Laporan  dugaan  tindak  pidana pemilu  khususnya money  politic yang dilakukan oleh calon anggota legislatif selama tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019,
Bawaslu Kabupaten Gorontalo telah
menerima  5  (lima)  laporan  terkait  dugaan tindak pidana pemilu khususnya money politic oleh calon anggota legislatif.
Berdasarkan hasil temuan, Badan Pengawasan  Pemilihan  Umum  Kabupaten Gorontalo selama proses tahapan
penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2019  telah menerima  5  (lima)  laporan  Dugaan  Tindak Pidana money  politic oleh  calon  anggota legislatif. Dari 5 (lima) laporan Dugaan Tindak Pidana money  politic oleh  calon  anggota legislatif  bahwa  3  (tiga)  Laporan  di berhentikan  pada  pembahasan  ke  2  Sentra Gakkumdu  kabupaten  Gorontalo,  1  (satu) Laporan Diberhentikan pada Pembahasan ke 3 (tiga) dan 1 (satu) Laporan Dugaan Tindak Pidana  Pemilu  diteruskan  ke  tahap penyidikan  serta  telah  memperoleh  putusan berkekuatan  hukum  tetap  berdasarkan petikan/putusan  Pengadilan  Negeri  Limboto sebagaimana ketentuan tabel diatas.
Dari  hasil  Proses  Penyelenggaran Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Bawaslu Kabupaten  Gorontalo  telah  melakukan penindakan terhadap 10 (sepuluh) Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak  Pidana money  politic oleh  calon
anggota  legislatif  yang  terdiri  dari  5  (lima) Temuan  dan  5  (lima)  laporan  pelanggaran
money politic . Dari 10 (sepuluh)
Temuan/Laporan  yang  diregistrasi  oleh Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  hanya  ada  2 (dua)  Temuan/Laporan  Dugaan  Pelanggaran Tindak  Pidana money  politic oleh  calon anggota  legislatif  yang  diputuskan  dalam sidang  Pengadilan  Negeri  Limboto.  Terkait temuan/laporan  dugaan  pelanggaran  tindak pidana money politic yang tidak ditindaklanjuti  ketahap  penyidikan  ada  7 (tujuh) Temuan/Laporan yang diberhentikan pada  pembahasan  ke  2  sentra  gakkumdu kabupaten  gorontalo  dan  1  (satu)  laporan Dugaan  Pelanggaran  Tindak  Pidana money politic oleh calon anggota legislatif diteruskan ke tahap penyidikan dan diberhentikan pada tahap penyidikan karena tidak cukup bukti.
Bapak Muhammad Fadjri Arsyad selaku di  bidang  Divisi  Hukum,  Penindakan Pelanggaran  Dan  Penyelesaian  Sengketa menjelaskan  bahwa  Permasalahan    dalam penindakan money politic oleh calon anggota legislatif  salah    satunya    adalah    kesulitan untuk  menjerat  pelaku money  politic ,  baik pihak    yang  membagi-bagikan  uang/barang maupun  pihak  yang  memberi  perintah  dan menyuplai  uang/barang  kepada  perantara untuk  dibagikan  kepada  warga.  Mekanisme praktik  pemberian  uang  atau  materi  lainnya tidak    secara    langsung  diberikan  oleh  caleg atau tim kampanye kepada pemilih sehingga
7 Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
terdapat kesulitan untuk menjerat caleg yang melakukan money  politic .  Dalam  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan  Umum  memberikan    celah    bagi para    pelaku money  politic pada  pasal  523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu  membagi  tiga  masa  dalam  tahapan pemilu yaitu : 7
Pasal 523
(1.) Setiap  pelaksana,  peserta,  dan/atau  tim Kampanye  Pemilu  yang  dengan  sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi  lainnya  sebagai  imbalan  kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  280 ayat  (1)  huruf  j  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  2  (dua)  ahun  dan denda  paling  banyak  Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2.) Setiap  pelaksana,  peserta,  dan/atau tim  Kampanye  Pemilu  yang  dengan sengaja  pada  Masa  Tenang  menjanjikan atau  memberikan  imbalan  uang  atau materi  lainnya  kepa.da  Pemilih  secara langsung  ataupun  '  tidak  langsung sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  278 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  4  (empat)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp48.000.000,00  (empat puluh delapan juta rupiah).
(3.) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau
memberikan  uang  atau  materi  lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu  dipidana  dengan  pidana  penjara paling  lama  3  (tiga)  tahun  dan  denda paling  banyak  Rp36.000.000,00  (tiga puluh enam juta rupiah).
Subjek hukum  yang berbeda-beda di tiap tahapannya.  Pada  masa    kampanye,    pelaku politik    uang    yang    bisa    dijerat    adalah pelaksana  kampanye  pemilu. Pada  masa  hari tenang,  pelaku  politik  uang  yang  bisa  dijerat adalah  pelaksana,  peserta dan/atau  petugas kampanye    pemilu.    Pada  hari    pemilihan, setiap  orang  yang  melakukan politik  uang bisa    dijerat,    termasuk    peserta    pemilu. Perbedaan    subjek    hukum    pelaku    politik uang  membuka  celah  regulasi  untuk dimanfaatkan  oleh  peserta  pemilu  agar mereka  bisa  lolos  dari  jerat  hukum.  Sama halnya  dengan  Undang-undang  Nomor  8 tahun  2012  tentang  pemilihan  umum  DPR, DPD dan DPRD . Pada pasal 301 juga membagi tiga  masa  dalam  tahapan  pemilu  yaitu  masa kampanye,  hari  tenang,  dan  hari  pemilihan. Pada  pasal  301  Undang-undang  Nomor  8 tahun  2012  tentang  pemilihan  umum  DPR, DPD dan DPRD yaitu : 8
Pasal 301
(1.) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan  sengaja  menjanjikan  atau memberikan  uang  atau  materi  lainnya sebagai imbalan kepada peserta
8 Pasal  301  Undang-Undang    Nomor  8  Tahun  2012 Tentang Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD
Kampanye  Pemilu  secara  langsung ataupun  tidak  langsung  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  89  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  2 (dua)  tahun  dan  denda  paling  banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2.) Setiap  pelaksana,  peserta,  dan/atau petugas Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau  memberikan  imbalan  uang  atau materi  lainnya  kepada  Pemilih  secara langsung  ataupun  tidak  langsung sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  84 dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak  Rp48.000.000,00  (empat  puluh delapan juta rupiah).
(3.) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari  pemungutan  suara  menjanjikan atau  memberikan  uang  atau  materi lainnya  kepada  Pemilih  untuk  tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  3  (tiga) tahun  dan  denda  paling  banyak Rp36.000.000,00  (tiga  puluh  enam  juta rupiah).
Selain permasalahan subjek hukum,  ada 3 (tiga) laporan yang diterima tetapi tidak dapat diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten
Gorontalo  karena  tidak  terpenuhi  syarat materil,  Apabila  dalam  laporan  terdapat
syarat  materiil  yang  tidak  terpenuhi,  seperti nama  dan  alamat    terlapor,    peristiwa    dan uraian    kejadian    serta    waktu    dan    tempat peristiwa    terjadi    yang  tidak  ada  atau  tidak jelas  atau  tidak  ada  saksi-saksi  yang mengetahui peristiwa tersebut serta tidak ada barang  bukti,  maka  laporan  tersebut  akan sulit untuk ditindaklanjuti beliau menjelaskan dalam  Laporan  dugaan  pelanggaran money politic oleh  calon  anggota  legislatif  pelapor harus  memenuhi  syarat  formil  dan  materil, adapun syarat formil dan materil yang harus dipenuhi  pelapor  harus  sesuai  dengan  yang dijelaskan  pada  pasal  9  Peraturan  Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 yaitu : 9

## Pasal 9
(1.) Pengawas  Pemilu  membuat  kajian  awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang  dituangkan  dalam  formulir  model B.5,  paling  lama  2  (dua)  hari  sejak Laporan diterima.
(2.) Kajian  awal  Pengawas  Pemilu  atas Laporan  Dugaan  Pelanggaran  Pemilu merupakan kegiatan menganalisis keterpenuhan  syarat  formil  dan  syarat materil,  jenis  pelanggaran,  penentuan Laporan  dapat  registrasi  atau  tidak, pelimpahan  Laporan  sesuai  dengan tempat  terjadinya  dugaan  Pelanggaran Pemilu  dan/atau  Laporan  Dugaan Pelanggaran  Pemilu  telah  ditangani  dan diselesaikan  oleh  Pengawas  Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
9 Pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Peraturan Bawaslu
(3.) Syarat  formil  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan;
b. Pihak terlapor;
c. Waktu  pelaporan  tidak  melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak  diketahui  terjadinya  dan/atau ditemukannya  dugaan  Pelanggaran Pemilu; dan
d. kesesuaian  tanda  tangan  dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran  dengan  kartu  tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lain.
(4.) Syarat  materil  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. peristiwa dan uraian kejadian;
b. tempat peristiwa terjadi;
c. saksi  yang  mengetahui  peristiwa tersebut; dan
d. bukti.
(5.) Jenis  dugaan  pelanggaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
b. Pelanggaran Administratif Pemilu;
c. Tindak Pidana Pemilu; dan/atau
d. pelanggaran peraturan perundang- undangan lainnya.
Laporan    atau    temuan    mengenai dugaan money    politic oleh  calon  anggota legislatif  yang    diterima  oleh  Bawaslu  akan
dikaji  langsung,  pertama  apabila  itu  berupa laporan  maka  Bawaslu  akan  memanggil pelapornya  terlebih  dahulu  untuk  dimintai keterangan,  kemudian  memanggil saksi-saksi dan  dilanjutkan  dengan  melakukan  (gelar perkara)  di  dalam  sebuah  tim  yang disebut
Tim Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), dengan tujuan untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan    tindak    pidana    pemilu  antara Bawaslu,  Kepolisian  dan  Kejaksaan.  Hal  ini sesuai  dengan  Pasal  486  ayat  (1)  Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu : 10
(1.) Untuk  menyamakan  pemahaman  dan pola penanganan tindak pidana Pemilu,
Bawaslu,  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia,  dan  Kejaksaan  Agung Republik Indonesia membentuk
Gakkumdu.
Setelah  ada  kesepakatan  dari  Tim tersebut  bahwa  itu  benar-benar  merupakan tindak  pidana  pemilu money  politic maka Bawaslu  akan   menyerahkan  berkas tindak pidana  pemilu  yang  sudah  dikaji  dan ditangani  tersebut  ke  kepolisian  untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  Juliharto  Karnen  selaku  Kanit  II Reskrim  Polres  Gorontalo  sekaligus  sebagai penyidik  dalam  tindak  pidana money  politic beliau  menjelaskan  bahwa  penyelidikan  dan
penyidikan  tindak  pidana  pemilu  dilakukan sesuai  dengan  pasal  477  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu : 11

## Pasal 477
Penyelidikan,  penyidikan,  penuntutan,  dan pemeriksaan tindak pidana Pemilu dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana,  kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
Beliau  juga  menjelaskan  untuk  dapat ditetapkan  sebagai  penyelidik  dan  penyidik dalam  tindak  pidana money  politic harus memenuhi  persyaratan,  persyaratan  yang dimaksud  adalah  sesuai  dengan  Pasal  478 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum sebagai berikut : 12
Pasal 478
Untuk  dapat  ditetapkan  sebagai  penyelidik dan  penyidik  tindak  pidana  Pemilu  harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. telah  mengikuti  pelatihan  khusus mengenai  penyelidikan  dan  penyidikan tindak pidana Pemilu;
b. cakap  dan  memiliki  integritas  moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya; dan
c. tidak pemah dijatuhi hukuman disiplin.
Beliau  juga  menjelaskan  bahwa  untuk pembuktian  itu dilakukan  oleh Bawaslu,  jadi ketika pelanggaran pidana money politic telah dilimpahkan  kepada  kepolisian  maka  sudah beserta  alat  buktinya,  kepolisian  hanya
menindaklanjuti berkas perkara yang dilimpahkan  kepada  kepolisian  jadi  terkait banyaknya  kasus money  politic yang  tidak diproses  itu  berdasarkan  kajian  Bawaslu, dapat  dikatakan  bahwa  penyidik    kepolisian justru  hanya memosisikan diri sebagai pihak yang  menerima  bersih  laporan  tanpa melakukan penyidikan lagi. Padahal sesuai UU Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu, penyidik kepolisian yang semestinya melakukan  penyidikan  atas  telah  terjadinya dugaan   tindak   pidana   pemilu.  Hal ini tidak sesuai  dengan  yang  dijelaskan  dalam  pasal 486  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilihan umum yaitu : 13

## Pasal 486
(3.) Gakkumdu sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  terdiri  atas  penyidik  yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan  penuntut  yang  berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
(4.) Penyidik  dan  penuntut  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3)  menjalankan tugas  secara  penuh  waktu  dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
Selanjutnya  jika  telah  lengkap  berkas perkara maka selanjutnya penyidik
menyampaikan  hasil  penyidikannya  kepada penuntut umum sesuai dengan pasal 480 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yaitu : 14

## Pasal 480
13 Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
1) Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia menyampaikan hasil
penyidikannya  disertai  berkas  perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat  belas)  hari  sejak  diterimanya laporan  dan  dapat  dilakukan  dengan tanpa kehadiran tersangka.
2) Dalam  hal  hasil  penyidikan  belum lengkap,  dalam  waktu  paling  lama  3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan  berkas  perkara  kepada Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  disertai  petunjuk  tentang  hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.
3) Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  dalam  waktu  paling  lama  3
(tiga)  hari  sejak  tanggal  penerimaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.
4) Penuntut  umum  melimpahkan  berkas perkara  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dan ayat (3) kepada pengadilan negeri  paling  lama  5  (lima)  hari  sejak menerima  berkas  perkara  dan  dapat dilakukan  dengan  tanpa  kehadiran tersangka.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan ibu Ninin Armianti Natsir SH, selaku ajun jaksa madya  di  Kejaksaan  Kabupaten  Gorontalo menjelaskan  bahwa  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana money  politic yang
14 Pasal  480  Undang-Undang    Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilu
dilakukan  oleh  calon  anggota  legislatif  itu dilakukan  oleh  3  instansi  yang  tergabung dalam  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu yang  terdiri  dari  Bawaslu,  Kepolisian  dan Kejaksaan,  berkas  perkara  terkait money politic yang  dilimpahkan  kepada  penuntut umum  hanya  ada  2  (dua)  kasus  dan  kedua kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Limboto.
Beliau  juga  menjelaskan  Dalam  sistem
peradilan pidana pemilu memiliki kekhususan  yang  pertama  dari  segi  hukum materil yang digunakan, tindak pidana pemilu diatur  secara  khusus  dalam  Undang-undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  pemilu  dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang  Pemilihan  Umum  Anggota  Dewan Perwakilan  Rakyat,    Dewan  Perwakilan Daerah,  dan  Dewan      Perwakilan      Rakyat Daerah.
Kedua  dari  aspek hukum  formil  hukum pidana  pemilu  juga  tunduk  pada  ketentuan yang  berlaku  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Di  mana, pengadilan    negeri    dalam    memeriksa, mengadili,      dan      memutus  perkara  tindak pidana pemilu  menggunakan KUHAP, kecuali ditentukan    lain  dalam  Undang-Undang Pemilu.  Sesuai  dengan  Pasal  481  Undang- undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang pemilihan umum yaitu : 15

## Pasal 481
1) Pengadilan  negeri  dalam  memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana  Pemilu  menggunakan  Kitab Undang-Undang  Hukum  Acara  Pidana, kecuali  ditentukan  lain  dalam  Undang- Undang ini.
2) Sidang  pemeriksaan  perkara  tindak pidana  Pemilu  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  oleh  majelis khusus.
Selanjutnya  setelah  pelimpahan  berkas perkara  ke  Pengadilan  Negeri  Limboto, kemudian  Pengadilan  Negeri  Limboto memeriksa, mengadili dan memutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari dan dalam memutus perkara  dapat  diputus  meskipun  terdakwa tidak hadir, selain itu dalam sistem peradilan pemilu  dapat  dilakukan  banding  akan  tetapi tidak  dapat  dilakukan  kasasi  hanya  sampai pada tahap banding, adapun waktu pengajuan banding  setelah  putusan  dibacakan  paling lama 3 (tiga) hari, dan apabila terdakwa ingin mengajukan banding maka Pengadilan Negeri Limboto  akan  melimpahkan  berkas  perkara kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari  setelah  permohonan  banding  diterima, selanjutnya  Pengadilan  Tinggi  memeriksa, dan  memutus  perkara  paling  lama  7  (tujuh) hari  setelah  permohonan  banding  diterima dan  putusan  dari  Pengadilan  Tinggi merupakan  Putusan  terakhir  dan  mengikat sesuai  dengan  Pasal  482  Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yaitu : 16
16 Pasal  482  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum
Pasal 482 (1.) Pengadilan negeri
memeriksa,
mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwaa. (2.) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan.
(3.) Pengadilan  negeri  melimpahkan  berkas perkara  permohonan  banding  kepada pengadilan  tinggi  paling  lama  3  (tiga) hari  setelah  permohonan  banding diterima. (4.) Pengadilan  tinggi  memeriksa  dan memutr.rs perkara banding sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
paling  lama  7  (tujuh)  hari  setelah permohonan banding diterima.
(5.) Putusan  pengadilan  tinggi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (4)  merupakan putusan  terakhir  dan  mengikat  serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.
Selain itu pemeriksaan  perkara  tindak pidana  ditangani  oleh  majelis khusus  yang dibentuk  pada  pengadilan  negeri  maupun pengadilan    tinggi.  Hakim    khusus    perkara pidana  pemilu  mesti  memiliki  syarat  dan kualifikasi  tertentu    yang    pengangkatannya ditetapkan    berdasarkan    Keputusan    Ketua
17 Pasal  485  Undang-Undang    Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilu
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sesuai dengan  pasal  485  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu: 17

## Pasal 485
(1.) Majelis  khusus  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  481  ayat  (2)  terdiri  atas hakirn  khusus  yang  merupakan  hakim karier  pada  pengadilan  negeri  dan pengadilan tingg yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu.
(2.) Hakim  khusus  5slagaiman4  dimaksud pada  ayat  (1)  ditetapkan  berdasarkan keputusan  Kehra  Mahkamah  Agung Republik Indonesia.
(3.) Hakim  khusus  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  harus  memenuhi  syarat telah  melaksanakan  tugasnya  sebagai hakim  minimal  3  (tiga)  tahun,  kecuali dalam  suatu  pengadilan  tidak  terdapat hakim  yang  masa  kerjanya  telah mencapai 3 (tiga) tahun.
(4.) Hakim  khusus  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  selama  memeriksa, mengadili,  dan  memutus  tindak  pidana Pemilu dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus perkara lain.
(5.) Hakim  khusus  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (f)  harus  menguasai pengetahuan tentang Pemilu.
(6.) Ketentuan  lebih  lanjut mengenai  hakim khusus  diatur  dengan  Peraturan Mahkamah Agung.
Sanksi  pidana  yang  dijatuhkan  kepada calon  anggota  legislatif  yang  melakukan tindak  pidana money  politic di  Kabupaten Gorontalo  adalah  pidana  penjara  waktu tertentu,  sesuai  dengan  amar  putusan Pengadilan Negeri Limboto kepada Terdakwa Irfan  Angge  yang  merupakan  calon  anggota legislatif  partai  PDIP,  adapun  amar  putusan yang  peneliti  peroleh  dari  situs  resmi Pengadilan Negeri Limboto yaitu : 18
1. Meyatakan  Terdakwa  Irfan  Angge  alias Ayah  Katu  ,  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melakukan  tindak  pidana dengan  sengaja  menjanjikan  uang  atau materi lainnya kepada peserta  kampanye pemilu,  sebagaimana  dalam  dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan  pidana  tersebut  tidak  usah dijalani  kecuali  jika  dikemudian  hari  ada putusan  hakim  yang  menentukan  lain disebabkan  karena  Terpidana  melakukan suatu  tindak  pidana  sebelum  masa percobaan  selama  6  (enam)  bulan berakhir;
4. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa oleh  karena  itu  dengan  pidana  denda sejumlah  Rp.  1.000.000,00  (satu  juta
rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda tersebut  tidak  dibayar  diganti  dengan pidana  kurungan  selama  15  (lima  belas hari);
Terkait calon anggota legislatif yang telah diputus  bersalah  oleh  Pengadilan  Negeri Limboto  dan  putusannya  telah  inkrah  maka KPU  dapat  melakukan  tindakan  pembatalan calon  terpilih  sesuai  dengan  pasal  285 Undang-undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang  Pemilihan  Umum  bahwa  “Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” yang dikenai kepada pelaksana Kampanye  Pemilu  anggota  DPR,  DPD,  DPRD Provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota  yang berstatus  sebagai  calon  anggota  DPR,  DPD, DPRD  provinsi,  dan  DPRD  kabupaten/kota digunakan  sebagai  dasar  KPU,  KPU  Provinsi, dan  KPU  Kabupaten/Kota  untuk  mengambil tindakan berupa:
a. Pembatalan  nama  calon  anggota  DPR, DPD,  DPRD  provinsi;'  dan  DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap; atau
b. Pembatalan  penetapan  calon  anggota DPR,  DPD,  DPRD  provinsi,  dan  DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih. Penegakan  hukum  ini  diharapkan mampu  menciptakan  keadilan,  kejujuran, kepastian  hukum,  calon  anggota  legislatif yang  berkualitas  dan  pemilu  yang  bersih, namun  dengan  adanya  beberapa  kasus  yang terjadi  dan  berkaitan  dengan  tindak  pidana
money p olitic maka di perlukannya partisipasi lebih  lebih  dari  masyarakat  serta  berbagai pihak Penegak  hukum  khususnya  peran  dari sentra  gakkumdu  yaitu  Bawaslu,  Kepolisian dan Kejaksaan dalam mencegah, menenagani dan  menanggulangi  tindak  pidana money politic oleh  calon  anggota  legislatif  di Kabupaten  Gorontalo.  Terkait  dengan  hal tersebut  maka  Penegakan  Hukum    dalam penelitian  ini  termasuk  dalam  kategori Penegakan  normatif  dan  faktual.  Penegakan normatif yaitu dilaksanakan berdasarkan atas peraturan  perundang-  undangan,  sedangkan Penegakan faktual dilaksanakan berdasarkan kenyataan  secara  konkrit  dilapangan  atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku Tindak  Pidana Money  Politic Pada Pemilu  2019  Oleh  Calon  Anggota Legislatif di Kabupaten Gorontalo Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  oleh  peneliti  berkaitan  dengan faktor-faktor  hambatan  yang  dihadapi  oleh Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo,  Polres
Gorontalo dan Kejaksaan Kabupaten
Gorontalo dalam penegakan hukum terhadap tindak  pidana money  politic oleh  calon anggota legislatif pada pemilu 2019 diperoleh penjelasan sebagai berikut :
1. Faktor Perundang-undangan
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  Muhammad  Fadjri  Arsyad 19 selaku
19 Hasil  wawancara  bersama  Muhammad  Fadjri  Arsyad, (Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo,  Koordinator
Divisi  Hukum  Penindakan  Pelanggaran  dan Penyelesaian  Sengketa  menjelaskan  adanya regulasi  dalam  upaya  penegakan  hukum terhadap money  politic dalam  pemilihan umum  (Pemilu).  Program  regulasi  itu berkaitan dengan kelemahan Undang-Undang Pemilu  yang  bisa  menyebabkan  lolosnya subjek  hukum  tertentu  dari  jerat  pidana Undang-undang  Pemilu.  Jika  dibandingkan dengan  Undang-undang  Nomor  10  tahun 2016  tentang  Pilkada,  ketentuan  tentang money politic dalam Undang-undnag Nomor 7 tahun  2017    tentang  pemilu  mengalami kemunduran. “Kalau kita bandingkan regulasi Undang-undang  nomor  7  tahun  2017 (Undang-undang  Pemilu)  dengan  Undang- undang  Nomor  10  tahun  2016  (undang- undang  pilkada),  soal Money  Politic lebih progresif undang- undang pilkada”.
Adapun  yang  terjadi  di  Kabupaten Gorontalo  tiga  kasus  dugaan money  politic yang  melibatkan  tiga  orang  caleg,  dua  orang caleg berasal dari Partai Persatuan Pembangunan  dan  satu  caleg    Partai  Golkar, Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  menerima laporan  tersebut  dari  saudara  Safrudin  Abd. Rahman, bahkan Bawaslu Kabupaten Gorontalo  telah  melakukan  operasi  tangkap tangan (OTT) dan menyita uang sejumlah Rp. 9.900.000, terhadap tiga caleg tersebut, akan tetapi  dari  hasil  kajian  dan  pembahasan bersama  sentra  gakkumdu  Kabupaten Gorontalo  laporan  tersebut  diberhentikan
Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.
karena  tidak  memnuhi  unsur  pasal  yang  di sangkakan  yaitu  pasal  523  ayat  (2)  Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017.
Beliau  juga  menjelaskan  bahwa  Bawaslu Kabupaten Gorontalo tidak dapat meneruskan kasus tersebut ke tahap penyelidikan karena subjek  hukum  yang  dimaksud  oleh  Undang- undang  pada  pasal  523  ayat  (2)  Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya terbatas pada  pelaksana,  peserta  atau  tim  kampanye, sedangkan pada saat operasi tangkap tangan (OTT)  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  hanya menemukan masyarakat biasa yang kemudian tiga diantaranya menjadi tersangka tiga orang tersebut hanya diduga melibatkan tiga orang caleg  dari  Partai  Golkar  dan  Partai  PPP,  dan dikarenakan  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo tidak  menemukan  bukti  yang  cukup  bahwa ketiga caleg tersebut telah melakukan money politic sehingga  kasus  tersebut  tidak dilanjutkan dengan alasan bahwa tersangkanya  atau  subjek  hukum  hanya masyarakat  biasa  yang  tidak  diatur  dalam Pasal  523  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 2017.
2. Faktor Sumber Daya Manusia
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak  Muhammad  Fajri  Arsyad 20 selaku anggota  Bawaslu  di  bidang  divisi  hukum penindakan  dan  penyelesaian  sengketa menjelaskan  bahwa  faktor  sumber  daya manusia  termasuk  faktor  yang  menjadi
20 Hasil  wawancara  bersama  Muhammad  Fadjri  Arsyad, (Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo,  Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.
penghambat dalam penegakan hukum pemilu khusunya money  politic yang  dilakukan  oleh calon  anggota  legislatif,  dalam  melakukan pengawasan,  pencegahan  serta  penindakan pada  tingkat  Bawaslu,  komisioner  yang dimiliki  oleh  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo itu hanya berjumlah 3 orang, dibantu dengan staff  sekretariat  yang  lainnya,  selain  itu kualitas  sumber  daya  manusia  yang  ada  di Bawaslu  kabupaten  Gorontalo  juga  sangat mempengaruhi  penegakan  hukum  pemilu khusunya money  politic yang  dilakukan  oleh calon anggota legislatif, kualitas dari sumber daya manusia yang dimaksud adalah disiplin ilmu yang dimiliki oleh komisionernya, karena banyak yang tidak berlatar belakang hukum, contohnya bapak Wahyudin Akili selaku ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo beliau disiplin ilmunya  Ekonomi,  bapak  Alexander  Kaaba selaku  komisioner  yang  ada  di  Bawaslu Kabupaten Gorontalo beliau disiplin ilmunya tekhnik, begitupun dengan staff yang dimiliki oleh  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  banyak yang disiplin ilmunya bukan hukum.

## 3. Faktor Budaya Hukum
Berdasarkan  wawancara  dengan  bapak Muhammad  Fajri  Arsyad 21 selaku  anggota Bawaslu  di  bidang  divisi  hukum  penindakan dan  penyelesaian  sengketa  menjelaskan Budaya hukum merupakan salah satu bagian dari kebudayaan manusia yang demikian luas. Budaya  hukum  bukan  merupakan  budaya
21 Hasil wawancara  bersama  Muhammad Fadjri Arsyad, (Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo,  Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.
pribadi  melainkan  budaya  menyeluruh  dari masyarakat  tertentu  sebagai  satu  kesatuan sikap dan perilaku. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan  atau  penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Seharusnya masyarakat    memiliki  keterpanggilan  moril untuk  bersama-sama  dengan  Bawaslu menjalankan  suplemasi  hukum  terutama terkait Money  Politic akan  tetapi  pada kenyataannya  masyarakat  malah  menjadi pendorong.  Masyarakat  yang  tidak  kondusif dan  adanya  indikasi  dari  luar  juga  menjadi faktor  penghambat  untuk  menjalankan pemilihan  umum,  dan  masih  banyaknya masyarakat  yang  mengangap money  politic adalah hal yang biasa dalam setiap pemilhan umum yang mengakibatkan proses penegakan  hukum  itu  sendri  tidak  berjalan sebagai  mana  yang  telah  diatur  dalam undang-undang.
4. Faktor Integritas Penyelenggara Berdasarkan  wawancara  dengan  Bapak Muhammad  Fajri  Arsyad 22 selaku  anggota Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  di  bidang Divisi  Hukum  Penindakan  dan  Penyelesaian Sengketa  Setiap  penyelenggara  ketika melaksanakan  tugas  penegekan  hukum seharusnya tidak memandang bulu sebagaimana  dalam  Amandemen  Undang- undang Dasar 1945 teori Equality Before The Law termasuk  dalam  pasal  27  ayat  (1)  yang
22 Hasil  wawancara  bersama  Muhammad  Fadjri  Arsyad, (Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo,  Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.
menyatakan  bahwa  “Segala  warga  Negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan  dan  wajib  menjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.  Maka  dari  itu  penegak  hukum seharusnya menegakan hukum sesuai dengan regulasi  yang  ada,  tetapi  kenyatannya  ketika seorang terlapor tersebut mempunyai jabatan atau  masih  memiliki  hubungan  keluaraga dengan  oknum  penegak  hukum,  maka biasanya kasus tersebut akan diproses secara objektif  tetapi  kasus  tersebut  belum  tentu akan dilanjutkan ketahap penyelidikan.
5. Faktor Masyarakat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan bapak Juliharto Karmen, SE. 23 selaku Penyidik tindak pidana money politic pemilu 2019 dan selaku Kanit II Sat. Reskrim Polres Gorontalo menjelaskan faktor masyarakat yang dimaksud adalah kurangnya partispipasi dari masyarakat  yaitu  tidak    adanya    keberanian, kemauan,  dan  tidak  bersedia  untuk  menjadi saksi. Ketiadaan  saksi  ini  menjadi  hambatan terbesar  dalam  penegakan hukum  terhadap tindak  pidana money  politic dugaan  tindak pidana    pemilu  baru    bisa    ditindaklanjuti minimal    jika    ada    2    (dua)    orang    saksi. Ketidaksediaan    masyarakat    untuk  menjadi saksi  atas  terjadinya  tindak  pidana  tersebut antara    lain    disamping    faktanya    pada umumnya  partisipasi  rakyat  masih  sangat rendah,    pada    saat    yang    sama    yang
23 Hasil wawancara bersama Juliharto Karmen, (Kanit II Sat. Reskrim POlres Gorontalo), Selasa 30 Juni 2020.
mengetahui  kejadian  atas  praktik money politic tersebut  adalah  para  pihak  yang terlibat dengan pelaku money politic
6. Faktor terbatasnya waktu penanganan terbatasnya    waktu    penanganan pelanggaran    tindak    pidana    pemilu,    baik ditingkat  Bawaslu  maupaun  ditingkat  aparat penegak    hukum.    Satu    sisi    dengan terbatasnya  waktu  penanganan  pelanggaran tindak    pidana    pemilu    menguntungkan karena  waktu    penyelesaian    menjadi    lebih singkat,    tetapi    di    sisi    lain    keterbatasan waktu    tersebut  menyulitkan  pengawas pemilu  dalam  upaya  mencari  kelengkapan bukti dan saksi. Sebab dari waktu  yang  sangat terbatas    itu    karena    pelaksanaan    pemilu yang    dalam    kurun    waktu    sangat  singkat, maka  dalam  proses  penyelesaiannya  harus menggunakan    waktu    yang    singkat,    agar tidak  berkepanjangan  melewati  batas  waktu pemilihan umum tersebut.
7. Faktor tidak terpenuhinya syarat
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Bapak  Muhammad  Fajri  Arsyad 24 selaku anggota  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo  di bidang  Divisi  Hukum  Penindakan  dan Penyelesaian  Sengketa  menjelaskan  tidak terpenuhinya  syarat  formil  dan    materiil suatu    laporan    tindak    pidana  pemilu,  yang mengakibatkan Bawaslu
Kabupaten Gorontalo  sebagai  pengawas  pemilu  atau Kepolisian Polres Gorontalo sebagai penyidik kesulitan  untuk  menindaklanjuti  suatu
24 Hasil  wawancara  bersama  Muhammad  Fadjri  Arsyad, (Anggota  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo,  Koordinator
laporan,    mengenai    syarat    materil    salah satunya  mencari  saksi-saksi  itu  sangat  sulit dilakukan  oleh      Bawaslu  sehingga  hasil kajiannya terkadang kurang lengkap. Sedangkan untuk tahapan  proses  selanjutnya yakni  tahapan  penyidikan  oleh  kepolisian, kepolisian    meminta  data/  berkas  perkara dari Bawaslu harus lengkap

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pembahasan, maka ditarik beberapa kesimpulan bahwa : pertama , Penegakan  hukum  pidana  terhadap  tindak pidana money politic dalam Pemilihan Umum Calon  Legislatif  dilakukan  oleh  Bawaslu Kabupaten Gorontalo sesuai dengan prosedur Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum dan pada Peraturan Bawaslu  Nomor  7  Tahun  2018  tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan  Umum,  serta  penegakan  hukum yang  dilakukan  kepolisian  dan  kejaksaan dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum.  Selain  itu  Bawaslu,  Kepolisian  dan Kejaksaan  bersama-sama  melakukan  upaya pencegahan seperti Penyelenggaraan Sosialisasi untuk mencegah agar tidak terjadi tindak  pidana money  politic oleh  calon anggota  legislatif  di  Kabupaten  Gorontalo. Kedua ,    Faktor-faktor  yang  menghambat dalam  Penegakan  Hukum  Terhadap  Tindak
Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa), Selasa 30 Juni 2020.
Pidana Money  Politic Oleh  Calon  Anggota Legislatif  pada  pemilu  2019  di  Kabupaten
Gorontalo yakni: Faktor
Perundang- undangan;  Faktor  Sumber  Daya  Manusia; Faktor  Budaya  Hukum;  Faktor  Integritas Penyelenggara;  Faktor  Masyarakat;  Faktor Terbatasnya Waktu Penaganan; Faktor Tidak Tepenuhinya Syarat.

## B. Saran
Adapun  rekomendasi  yakni:  Pertama,
Penegakan  Hukum  terhadap  tindak  pidana money politic harus lebih ditegaskan lagi, serta Sentra  Gakkumdu  yang  terdiri  dari  Bawaslu, Kepolisian  dan  Kejaksaan  secara  bersama- sama harus lebih meningkatkan pengawasan, pencegahan,  dan  penindakan  terhadap  para pelanggar tindak pidana money politic . Kedua,
Sumber  daya  manusia  dari  Bawaslu  sebagai pengawas  pemilu  lebih  ditingkatkan  lagi sehingga dapat menjalankan proses penanganan  pelanggaran,  baik  itu  berupa laporan dari masyarakat ataupun temuan dari Bawaslu  itu  sendiri  sehingga  dalam  proses tersebut  menghasilkan  hasil  yang  baik  dan dianggap  merupakan  keputusan  yang independen tidak memandang bulu bagi siapa saja  yang  menjadi  terlapor  atau  teradu nantinya. Ketiga, Perlu  ditingkatkan  lagi kerjasama  dan  saling  koordinasi  antara penegak  hukum  dalam  hal  ini  Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari  Bawaslu  Kabupaten  Gorontalo,  Polres Gorontalo dan Kejaksaan
Kabupaten
Gorontalo  agar  segala  urusan  dalam penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran
tindak  pidana money  politic oleh  calon anggota  legislatif  berjalan  dengan  baik  dan lancer. Keempat, Diharapkan juga kepada masyarakat agar perlu ditingkatkan lagi kesadaran hukum serta  partisipasi  dalam mengawasi  dan  melakukan  pencegahan terhadap  pelanggaran  tindak  pidana money politic oleh  calon  anggota  legislatif  di Kabupaten Gorontalo.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU:
Ananta  Bagus  Perdana.  2014. Penegakan Hukum  Terhadap  Tindak  Pidana  Money Politics  Yang  Dilakukan  Para  Calon Legislatif  Pada Pemilu Tahun . Skripsi FH Universitas Muhammadiyah Suarakarta: Surakarta
Asnawi.    2016.  Penegakan  Hukum  Tindak Pidana  Politik  Uang  Pemilihan  Umum Legislatif  Pada  Masa  Kampanye    Di Kabupaten  Serang. Jurnal  Mimbar Justitia . 2 (2)
Muhammad Guntur Bayu Aji, 2019. Penegakan Hukum Terhadap  Tindak Pidana
Pemilihan  Umum  Tahun  2019  di  Kota Pekalongan. Skripsi  FH  Universitas Muhammadiyah Suarakarta: Surakarta Nuria  Mentari  Idris,  2015, Tinjauan  Yuridis Terhadap  Penanganan  Tindak  Pidana Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kota  Makassar ,  Makassar  :  Universitas Hassanuddin, Hal 4
https://ppid.bawaslu.go.id diunduh  pada  20 Mei 2020.
www.https/sip.pn.limboto.go.id/index.php/d etil_perkara diunduh pada 20 Mei 2020.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilu