Vol. 5 – No. 1, year (2021), page 410- 419
| ISSN 2548-8201 (Print) | 2580-0469) (Online) |

## Implementasi Uji Kompetensi Dan Penilaian Kinerja Guru Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan SMA Kota Bandung
Arin Tentrem Mawati 1 ,Hamrin 2 , Sofyan Sauri 3 , Ujang Cepi Barlian 4
1 (Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia) . 2 (Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia) .
3 (Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia) .
4 (Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia) .
* Corresponding Author. E-mail: 1 arin.uninuss327@gmail.com Receive: 05/03/2021 Accepted: 05/03/2021 Published: 28/03/2021

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memperoleh  gambaran  tentang  Uji  Kompetensi  dan Penilaian  Kinerja  Guru  Untuk  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan.Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualititaif  deskriptif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  teknik dokumentasi, yaitu dengan cara-cara membaca secara cermat dan kritis terhadap berbagai referensi.Hasil  penelitian  ini  menujukkan  bahwa  perencanaan,  pengorganisasian  dan pelaksanaan  Uji  Kompetensi  dan  Penilaian  Kinerja  Guru  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung sudah baik. Evaluasi Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja  Guru  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  tingkat  SMA  di  Kota  Bandung  belum memberikan hasil yang baik yakni rerata uji kompetensi guru masih belum bagus, rerata nilai ujian nasional  peserta didik  belum bagus, dan mutu pendidikan  belum baik.  Permasalahan yang  timbul  adalah  kenaikan  rerata  hasil  UKG  tidak  berdampak  dengan  rerata  hasil  UN, pemberian TPG belum dapat meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh, perekrutan guru  masih  relatif  mudah,  dan  kurangnya  penguasaan  terhadap  kompetensi.  Solusinya adalah  UKG  diganti  dengan  PKB  untuk  memperbaiki  mutu,  Pemerintah  melalui  LPMP memberikan  bimbingan  untuk  melakukan  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  dengan  jujur, Pemerintah melalui P4TK mengadakan pembinaan dalam berbagai diklat, diberikan TPG dan pelatihan,  Sekolah  mengadakan  in  house  training  bagi  guru  di  satuan  pendidikan  masing- masing  dan  Guru  berusaha  meningkatkan  kompetensinya  dengan  berbagai  kegiatan  yang diselenggarakan sekolah maupun pemerintah.
Kata Kunci : Guru, Kinerja, Mutu

## Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  obtain  an  overview  of  the  Competency  Test  and  Teacher Performance Assessment to Improve the Quality of Education. This study uses a descriptive qualitative  research  method  with  data  collection  techniques  through  documentation techniques, namely by reading carefully and critically of various references. The results of this study indicate that planning, organizing and implementing the Competency Test and Teacher
Performance Assessment to improve the quality of high school level education in the city of Bandung  is  good.  Competency  Test  Evaluation  and  Teacher  Performance  Assessment  to improve  the  quality  of  high  school  level  education  in  Bandung  City  has  not  provided  good results, namely the average teacher competency test is still not good, the average national exam scores of students are not good, and the quality of education is not good. The problems that arise are that the increase in the average UKG result does not have an impact on the average  UN  results,  the  provision  of  TPG  has  not  been  able  to  increase  the  overall competence  of  teachers,  teacher  recruitment  is  still  relatively  easy,  and  lack  of  mastery  of competence.  The  solution  is  that  UKG  is  replaced  with  PKB  to  improve  quality,  the Government  through  LPMP  provides  guidance  to  carry  out  the  Internal  Quality  Assurance System honestly, the Government through P4TK conducts coaching in various education and training,  is  given  TPG  and  training,  Schools  hold  in-house  training  for  teachers  in  their respective education units each teacher and trying to improve their competence with various activities organized by schools and the government.
Keywords : Teacher, Performance, Quality

## Pendahuluan
Undang-undang  Nomor  20  Tahun 2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional menyatakan  bahwa:  Pendidikan  nasional berfungsi  mengembangkan  kemampuan dan  membentuk  watak  serta  peradaban bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka mencerdaskan  bangsa,  bertujuan  untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi  manusia  yang  beriman  dan bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa, berakhlak  mulia,  sehat,  berilmu,  cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang  demokratis  dan  bertanggung  jawab. Demi  terwujudnya  fungsi  dan  tujuan tersebut  pemerintah  baik  pusat  maupun daerah berhak mengarahkan, membimbing,  membantu,  dan  mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Pembangunan pendidikan nasional  ke  depan  didasarkan  pada paradigma membangun manusia Indonesia seutuhnya  yang  berfungsi  sebagai  subjek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan  potensi  dan  dimensi kemanusiaan  secara  optimal.  Untuk  itu dibutuhkan  sumber  daya  manusia  yang
memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya (Nurbaiti, 2019)
Sosok guru masa depan dikemukakan dalam  Bab  IV  UU  Nomor  14  Tahun  2005 tentang  Guru  dan  Dosen,  pasal  8,  “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi,  sertifikat  pendidik,  sehat jasmani  dan  rohani  serta  memiliki kemampuan  untuk  mewujudkan  tujuan pendidikan nasional”. Peraturan Pemerintah  (PP)  No.  19  tahun  2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan (SNP),  bahwa  sistem  penyelenggaraan pendidikan  harus  memenuhi  standar minimal  tentang  sistem  pendidikan  di seluruh  wilayah  hukum  Negara  kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  yang  mencakup standar  isi,  proses,  kompetensi  lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan pasarana, pengelolaan,  pembiayaan  dan  penilaian pendidikan.  Pada  Bab  VI  PP  No.19  Tahun 2005  yang  diperbaharui  PP  No.  32  Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal  28  ayat  3  dikemukakan  bahwa: Kompetensi  sebagai  agen  pembelajaran pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan menengah  serta  pendidikan  anak  usia  dini meliputi kompentensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial,  dan  kompetensi  profesional.  Oleh
karena  itu,  guru  yang  bertugas  sebagai pengelola
pembelajaran
dituntut memenuhi standar kompetensi dan profesionalismenya.
Dipundak  berjuta  guru  sebuah  cita- cita  besar  ditumpukan.Para  guru  itu diharapkan  sebagai  lokomotif,  kereta bermesin  yang  bisa  menghela  ke  cita-cita Generasi  Emas  Indonesia  2045.  Salah  satu prediksi disampaikan oleh McKinsey Global Institute  pada  bulan  September  2012, bahwa  Indonesia  akan  menjadi  Negara nomor  tujuh  terbesar  secara  ekonomi  di dunia  pada  tahun  2030.  Harapan  tersebut tertuang  dalam  Program  Nasional  untuk mempersiapkan bangsa dalam menghadapi bonus  demografi  yang  akan  diterima Indonesia  di  100  tahun  kemerdekaannya (Alfurkon, 2012)
Untuk  menjadikan  Indonesia  Negara besar  pada  tahun  2045  dibutuhkan beberapa  persyaratan  tertentu  meliputi sumber  daya  manusia,  infrastruktur,  dan kekuatan ekonomi yang memadai. Diantara persyaratan  pengembangan  sumber  daya manusia  menjadi  hal  yang  penting,  karena diperkirakan  jumlah  penduduk  produktif akan  jauh  lebih  besar  daripada  penduduk non produktif. Mereka yang tidak kompeten  dalam  akademik  dan  keahlian akan  sulit  mendapatkan  pekerjaan  dan digantikan  oleh  tenaga  kerja  asing  atau robot  bahkan  hanya  menjadi  beban  di masa depan.
Tanggung jawab pengembangan sumber  daya  manusia  itu  adalah  bidang pendidikan dalam hal ini pihak pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diikuti jajaran setelahnya berada pada tingkat provinsi, kabupaten/kota  sampai  pada  satuan pendidikan  (sekolah).  Garda  terdepan  di sekolah  adalah  guru  yang  akan  merubah generasi  muda  yang  memiliki  integritas yang  baik  sebagai  bangsa  Indonesia,  dan kompetensi di bidang-bidang yang kontektual  dengan  ekonomi  nasional.
Generasi  muda  yang  berkualitas  mampu beradaptasi  terhadap  perubahan  dan memanfaatkan  kemajuan  teknologi  yang ada.
Beberapa cara ditempuh oleh pemerintah  untuk  memenuhi  amanat undang-undang  tentang  standar  nasional pendidikan tersebut, terutama peningkatan profesionalisme guru. Diantara  upaya  yang  dilakukan  akhir-akhir ini  antara  lain  adalah  melalui  Uji Kompetensi  Guru  (UKG),  Penilaian  Kinerja
Guru (PKG)
dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB).
UKG (Uji Kompetensi Guru) dilakukan untuk  memetakan  kualitas  guru,  yang nantinya untuk guru yang berstatus negeri dijadikan bahan pertimbangan guna pengambilan  kebijakan  yang  berkaitan dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan  lain  sebagainya.  Uji  kompetensi  guru yang  dilaksanakan,  diharapkan  dapat dijadikan  sebagai  sarana  memetakan kompetensi  guru  yang  hasilnya  akan ditindaklanjuti sebagai acuan dalam pembinaan  guru  sehingga  guru  memiliki kompetensi  dan  profesionalisme  yang diharapkan.Guru  professional  adalah  guru yang  memiliki  kemampuan  dan  keahlian khusus dalam keguruan sehingga ia mampu melakukan  tugas  dan  fungsinya  sebagai guru dengan kemampuan maksimal  (Sauri, 2009).
Namun,  pada  kenyataannya,  setelah UKG  dilaksanakan,  hasil  yang  didapatkan ternyata  diluar  harapan,  Sekretaris  Ditjen GTK  (Guru  dan  Tenaga  Kependidikan) Kemendikbud Nurzaman mengakui terdapat kritikan  bahwa  Tunjangan Profesi Guru  (TPG)  masih  kurang  signifikan  bagi peningkatan kualitas guru. Pihaknya membuka diri terhadap kritikan tersebut."Kami  memang  harus  membuka diri dan menerima masukan hal tersebut.Karenanya,  kami  memberikan kepada  para  guru  bersertifikasi  pelatihan berupa  Pengembangan  Keprofesionalan
Berkelanjutan  (PKB),  ungkap  Nurzaman. Melalui  PKB,  Ditjen  GTK  Kemendikbud memberikan  pelatihan  melalui  Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  (P4TK) yang  tersebar  di  sejumlah  kota  besar. Dengan  kata  lain,  Kemendikbud  telah menjalankan semua upaya untuk meningkatkan  kompetensi  guru  (Syarief, 2017)
Nurzaman  menjelaskan  pada  tahun 2017  berdasarkan  hasil  evaluasi,  UKG selanjutnya  ditiadakan  diganti  dengan PKB.UKG  yang  telah  berjalan  menjadi bahan  analisis  untuk  memotret  peta  guru- guru  kita  kemudian  dianalisis  untuk diberikan  pelatihan.Setiap  akhir  pelatihan, mereka  diberikan  tes  untuk  menentukan indikator  kemampuan  mereka.UKG  diganti dengan  PKB.  Kami  menegaskan  UKG  tidak lagi menentukan lulus atau tidak lulus tapi melihat  pencapaian  kompetensi  para  guru kita, tukasnya(Syarief, 2017).
Berdasarkan Neraca Pendidikan Daerah  (NPD)  Kota  Bandung  Provinsi  Jawa Barat  diperoleh  data  bahwa  nilai  rerata UKG  tahun  2015  sebesar  63,82  dan  di tahun 2016 sebesar 69,37.
Tingkat Rerata UKG (Profesional dan Pedagogik) 2015 2016 Nasional 56,69 61,74 Provinsi Jawa Barat 58,97 66,73 Kota Bandung 63,82 69,37

## Tabel 1 Rerata Uji Kompetensi Guru (Profesional dan Pedagogik)
Meskipun Uji Kompetensi Guru tidak dapat  dijadikan  sebagai  satu-satunya indikator  kualitas  guru,  hasil  UKG  tetap menunjukkan  bahwa  banyak  guru  di
Indonesia belum punya minimum kompetensi yang dibutuhkan untuk memfasilitasi
pembelajaran yang berkualitas. Bahkan dengan
penyelenggaraan  pendidikan  guru  yang sudah  berlapis,  yakni  calon  guru  harus mengikuti  program  profesi  guru  selama setahun setelah menyelesaikan pendidikan sarjana,  kualitas  guru  belum  baik(Shintia, 2019).
Ketua  Ikatan  Keluarga  Alumni  (IKA) Universitas  Pendidikan  Indonesia  (UPI) Komisariat Departemen Pendidikan Sejarah Dadan  Wildan  Anas  mengatakan,  guru belum  memahami  secara  utuh  tentang profesinya.  Hasil  UKG  menunjukkan,  guru yang  lulus  dengan  nilai  minimal  80  hanya 30  persen.  Artinya,  ada  70  persen  guru yang  tidak  kompeten.Kondisi  itu  masih ditambah  dengan  ketiadaan  standar  yang dimiliki  oleh  kepala  sekolah.  Ketua Pengurus  Besar  PGRI  Dudung  Nurullah Koswara  mengungkapkan,  sekitar  70 persen  dari  total  kepala  sekolah  belum memiliki kompetensi standar (Bayu, 2019).
Sekretaris IKA UPI Komisariat Departemen  Sejarah  Najip  Hendra  S.P. mengatakan,  guru  saat  ini  menjadi  profesi terbuka.Artinya,  sarjana  apapun  bisa menjadi  guru  asal  sudah  mengikuti Pendidikan  Profesi  Guru  (PPG).Dengan kondisi yang ada saat ini, persoalan guru di Indonesia perlu dilihat secara menyeluruh.Banyak  keluhan  guru  saat  ini, beban  kerja  mereka  banyak  (soal) administrasi,"  tutur  Najip  pada  konferensi pers di UPI.Pemerintah saat ini menggunakan  UKG  sebagai  alat  untuk mengukur profesionalisme guru. Namun di lain sisi, ada pendapat yang
menyampaikan,  UKG  tidak  cukup  valid untuk  mengukur  hal  itu.  Lebih  jauh  lagi Najip  mengutip  pendapat  pakar  kurikulum PU  Said  Hamid  Hasan  yang  menyebut kompetensi  guru  seharusnya  dilihat  dari kualifikasi  lewat  pendidikan,  serta  dari pengamatan dan wawancara.Bukan
dengan  UKG  semata.Soal  kompetensi  ini menjadi  salah  satu  isu  sentral  di  antara banyak persoalan dalam tata kelola guru di Indonesia.Peran guru vital sebagai penggerak sumber daya manusia(Indra Ade Bayu, 2019).
Kompetensi  dan profesionalisme guru berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran peserta didik.Sepanjang peningkatan kualitas dan pemetaan kompetensi  guru  tidak  menjadi  prioritas pemerintah,  sulit  untuk  membayangkan mutu  pendidikan  di  Indonesia  dapat meningkat.Salah  satu  alat  evaluasi  yang digunakan  dalam  mengukur  kompetensi guru  di  Indonesia  adalah  Uji  Kompetensi Guru  (UKG).Tes  ini  menilai  penguasaan
kompetensi  pedagogik,  kemampuan  guru mengelola  kelas  dan  menyiapkan  strategi belajar untuk peserta didik, dan kompetensi  profesional,  penguasaan  guru terhadap materi dan kemampuan mengevaluasi pembelajaran.
Menurut  Mujamil  dalam  (Munir,
2019)mutu pendidian adalah “Kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk
meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.
Salah satu permasalahan yang dihadapi  oleh  bangsa  Indonesia  adalah rendahnya  mutu  pendidikan  pada  setiap jenjang  dan  satuan  pendidikan,  khususnya pendidikan dasar  dan menengah. Berbagai
usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan  kurikulum  nasional  dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui  pelatihan,  pengadaan  buku  dan alat  pelajaran,  pengadaan  dan  perbaikan sarana  dan  prasarana  pendidikan,  dan peningkatan  mutu  manajemen  sekolah. Namun  demikian,  berbagai  indikator  mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti (Rohiat, 2008).
Data UNESCO dalam Global Education  Monitoring  (GEM)  Report  2016 memperlihatkan  pendidikan  di  Indonesia hanya  menempati  peringkat  10  dari  14 negara berkembang. Sedangkan komponen penting  dalam  pendidikan  yaitu  guru menempati  urutan  14  dari  14  negara berkembang  di  dunia.Kualitas  pendidikan di Indonesia masih jauh dari memadai.Besarnya  anggaran  pendidikan tidak  serta  merta  menjadikan  kualitas pendidikan  meningkat.  Hasil  rerata  nilai ujian  nasional  peserta  didik  SMA  di  Kota Bandung tahun 2015 sampai dengan 2019, untuk  IPA  berturut-turut:    72,0;  60,0; 60,80;  60,23;  dan  63,82.  Sedangkan  untuk IPS  hasil  rerata  nilai  UN  berturut-turut: 63,4; 55,0; 53,98; 52,60; dan 56,14.

## Tabel 2 Rerata Nilai Ujian Nasional
Jika  dibandingkan  dengan  hasil  UKG dan kinerja guru sudah cukup baik, namun hasil  belajar  peserta  didik  belum  sesuai dengan harapan.
Dari
permasalahan-permasalah tersebut  di  atas  maka  peneliti  ingin membuat makalah dengan judul Implementasi Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja  Guru  Untuk  Meningkatkan  Mutu Pendidikan Tingkat SMA di Kota Bandung.

## Metode
Metode  penelitian  ini  menggunakan metode  kualititaif  deskriptif  analisis,  yang
Tingkat Rerata Nilai Ujian Nasional 2018 2019 IPA IPS IPA IPS Nasional 51.00 45,69 53,00 28,5 2 Provinsi Jawa Barat 51,08 46,21 54,43 48,5 7 Kota Bandung 60,23 52,60 63,82 56,1 4
dilakukan  dengan  cara  mendeskripsikan fakta-fakta  yang  kemudian  disusul  dengan analisis.  Sebagai  sumber  data,  yaitu berbagai  referensi  atau  sumber  pustaka tentang kajian implementasi uji kompetensi  dan  penilaian  kinerja  guru untuk meningkatkan
mutu pendidikan.Adapun  Teknik  pengumpulan data  melalui  teknik  dokumentasi,  yaitu dengan  cara-cara  membaca  secara  cermat dan kritis terhadap berbagai referensi.Setelah membaca, kemudian mencatat  data-data  yang  menunjukkan keterhubungan  dengan  tujuan  penelitian ini. Adapun teknik analisis data menggunakan model Miles  dan  Huberman (Sugiyono,  2013:  337).  Demi  terjaga keakuratan data, keabsahan data ( trustwortines ) diperiksa melalui triangulasi penyidik.
Hasil dan Pembahasan
Perencanaan UKG dan PKG Perencanaan pelaksanaan
UKG
sebagai persiapan pelaksanaan UKG di Kota Bandung  dilaksanakan  dengan  berbagai kegiatan sebagai berikut :
a. Konfirmasi dan Validasi Data Peserta Data  peserta  UKG  diinformasikan melalui website
http://bpsdmpk .kemdikbud.go.id/ukgur
u.  Validasi  data  peserta  tanggungjawab
LPMP bekerjasama dengan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.Yang
ditampilkan  dalam  website  hanya  guru yang bersertifikat pendidik.
b. Pendaftaran Tempat UKG Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota mengusulkan tempat UKG kepada LPMP sesuai  dengan  kriteria  yang  telah ditetapkan.
c. Identifikasi  daerah  yang  tidak  tersedia jaringan
Daerah yang tidak tersedia
jaringan  internet  akan  dilakukan  UKG dengan  sistem  manual  (paper-pencil- test).
d. Verifikasi Tempat UKG oleh LPMP
Verifikasi  tempat  UKG  dilakukan untuk  memastikan  seluruh  perangkat yang  tersedia  sesuai  dengan  ketentuan dan koneksi internet dan intranet dapat berjalan dengan lancar.
e. Distribusi Peserta ke tempat UKG
Distribusi peserta dilakukan oleh LPMP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan  Kabupaten/Kota  dengan mempertimbangkan  domisili  peserta dan jenjang tempat tugas.
f. Pembekalan Admin UKG Tingkat LPMP
Admin  UKG  di  masing-masing LPMP mendapatkan pembekalan tentang  kebijakan  UKG,  sistem  dan mekanisme  pelaksanaan  UKG,  dan aplikasi  perangkat  pendukung  UKG online.
g. Pembekalan Teknisi UKG Tingkat Kabupaten/Kota
Teknisi  UKG  yang  mewakili  tiap kabupaten/kota  mendapat  pembekalan penggunaan  aplikasi  ujian  online  dan mekanisme pelaksanaan.Tujuannya agar teknisi  dapat  memahami  sistem  kerja jaringan  sehingga  dapat  mengatasi permasalahan  yang  timbul  pada  saat pelaksanaan  UKG.Peserta  pembekalan adalah staf Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  atau  guru  yang  belum bersertifikat  pendidik  yang  memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) menguasai  trouble  shooting  jaringan komputer,  2)  berpengalaman  untuk menginstalasi jaringan komputer,3) bertanggung jawab terhadap permasalahan  yang  terjadi  pada  saat pelaksanaan UKG, dan 4)  komitmen untuk  memastikan  kesiapan  teknis  TUK sebelum pelaksanaan UKG.
h. Pembentukan  Panitia  UKG  di  tingkat
LPMP
LPMP membentuk
Panitia
Pelaksanaan  UKG  yang  terdiri  dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota. Tugas panitia  antara  lain  mengkoordinasikan
pelaksanaan  UKG  di  masing-masing wilayahnya.
i. Pembentukan  Panitia  UKG  di  tingkat Kabupaten/Kota Dinas  Pendidikan  Kabupaten/Kota membentuk  Panitia  Pelaksanaan  UKG yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota.  Tugas  panitia  antara  lain mempersiapkan
TEMPAT
UKG, menginformasikan  kepada  guru,  dan memastikan  pelaksanaan  UKG  dapat berjalan  dengan  lancar  sesuai  dengan jadwal yang telah ditetapkan.
j. Pemberitahuan Peserta
1) Pemberitahuan  peserta  UKG  dan TEMPAT UKG
2) Pemberitahuan  peserta  sekurang- kurangnya  tujuh  hari  sebelum pelaksanaan  UKG  melalui  surat resmi,pengumuman
(papan pengumuman  dan/atau  internet), dan alat komunikasi lain.

## Pengorganisasian UKG dan PKG
Unit  Kerja  yang  terkait  dengan  UKG adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  Pendidikan  dan  Kebudayaan  dan Penjaminan  Mutu  Pendidikan  (Badan PSDMPK-PMP), Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.  Masing-  masing unit terkait memiliki peran dan tanggungjawab sebagai berikut:
a. Badan PSDMPK-PMP
Badan  PSDMPK-PMP  bertanggung jawab terhadap pelaksanaan uji kompetensi  guru  tingkat  nasional:  1) Mengembangkan perangkat kerja pelaksanaan UKG online maupun manual, 2) Mengembangkan sistem dan aplikasi UKG online. 3)Mensosialisasikanrancangan mekanisme  pelaksanaan  UKG  kepada LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan 4)
Menyiapkan  pendanaan  uji  kompetensi guru.
b. LPMP
LPMP  sebagai  penanggung  jawab pelaksanaan  uji  kompetensi  guru  di tingkat provinsi.
c. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan Provinsi mengkoordinasikan  pelaksanaan  UKG dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota.Sedangkan  Dinas  Pendidikan
Kabupaten/Kota.
d. Panitia Penyelenggara Panitia  penyelenggara  UKG  terdiri atas  panitia  tingkat  nasional  (Badan PSDMPK-PMP),  panitia  tingkat  provinsi (LPMP),  panitia  tingkat  kabupaten/kota (Dinas Pendidikan), koordinator kabupaten/kota,  koordinator  lokasi  dan tim teknis.
e. Badan PSDMPK-PMP Kepala Badan PSDMPK-PMP membentuk kepanitian tingkat nasional. f. LPMP Kepala LPMP membentuk kepanitian tingkat Provinsi. g. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepala dinas pendidikan kabupaten/kota membentuk kepanitiaan h. Koordinator Kabupaten/Kota Koordinator kabupaten/kota adalah Petugas LPMP (Pejabat struktural/Widyaiswara/staf). Dalam hal terjadi  keterbatasan  staf  LPMP  yang akan  ditugaskan,  maka  LPMP  dapat meminta  bantuan  P4TK  terdekat  atau Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menunjuk  staf  sebagai  koordinator kabupaten/kota.
i. Koordinator Lokasi
Koordinator  lokasi  tempat  UKG adalah  Kepala  Sekolah  yang  menjadi tempat
UKG.Koordinator lokasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota selaku ketua panitia UKG di Kabupaten/kota.

## Pelaksanaan UKG dan PKG
Pada hari pelaksanaan UKG beberapa  aktifitas  yang  perlu  dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Pengecekan perangkat keras pendukung pelaksanaan  UKG  oleh  petugas  LPMP bersama  teknisi  di  setiap  lokasi  UKG satu hari sebelum pelaksanaan.
b. Registrasi Peserta
c. Pelaksanaan  UKG : UKG  OnlinedanUKG
Manual

## Evaluasi UKG dan PKG
Hasil  UKG  ini  akan  diintegrasikan dengan program penilaian kinerja guru dan pengembangan  keprofesian  berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan dan RB  Nomor 16 Tahun 2009 sebagai persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan  fungsional  guru.  Pengembangan keprofesian  berkelanjutan  dikoordinasikan oleh P4TK berdasarkan identifikasi kelemahan  guru  yang  diketahui  dari  hasil UKG.
Uji  kompetensi  guru  ini  akan menjadi  agenda  rutin  bagi  guru  untuk mengetahui level kompetensi guru sebagai bahan pertimbangan kegiatan peningkatan profesi  guru.  Dengan  demikian,  guru nantinya diharapkan tidak resisten terhadap  UKG  dan  akan  menjadi  terbiasa selalu  ingin  mengetahui  level  kompetensi melalui UKG  dan senantiasa menginginkan kompetensinya untuk diukur secara berkala.
Hasil  UKG  ini  selain  digunakan sebagai  dasar  dalam  pengembangan keprofesian  berkelanjutan  dan  penilaian kinerja  guru,  digunakan  juga  sebagai informasi awal untuk menganalisis lembaga  pendidikan  guru.  Untuk  itu, sistem  dan  mekanisme  pelaksanaan  UKG akan  disempurnakan  dan  dikembangkan secara  terus  menerus  guna  memberikan kontribusi  dalam  pengembangan  kualitas
sumber daya manusia melalui pembangunan pendidikan.
Ketentuan  responden  guru  untuk penilaian  kinerja  guru  dan  guru  dengan tambahan  tugas  sebagai  kepala  sekolah sebagai  berikut:a)  Sekurang-kurangnya  10 (sepuluh)  guru  teman  sejawat  bagi  guru kelas,  guru  matapelajaran,  guru  BK,  guru TIK;b)  Sekurang-kurangnya  berjumlah  27% dari  jumlah  guru  di  sekolah  yang  dipimpin oleh  kepala  sekolah  bersangkutan;  danc) Terdiri dari guru yang mengampu matapelajaran/kelas  pada  tingkat  kelas yang  berbeda  secara  proporsional  dan acak.

## Permasalahan  yang  timbul  dalam  UKG dan PKG
Permasalahan  yang  timbul  dalam implementasi  uji  kompetensi  guru  dan penilaian  kinerja  guru  adalah  sebagai berikut :
a. Kenaikan  rerata  hasil  UKG  tidak berdampak dengan rerata hasil UN
b. Pemberian TPG belum dapat meningkatkan kompetensi guru secara menyeluruh
c. Perekrutan  guru  masih  relatif  mudah, siapa  saja    sarjana  bisa  menjadi  guru.
Seharusnya perekrutan guru memperhatikan syarat-syarat:1)
Memiliki  bakat,  minat,  panggilan  jiwa dan  idealisme;2)  Memiliki  komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,  ketakwaan  dan  akhlak mulia;3)  Memiliki  kualifikasi  akademik dan  latar  belakang  pendidikan  sesuai dengan  bidang  tugas;4)  Memiliki kompetensi  yang  diperlukan  sesuai dengan  bidang  tugas;dan  5)Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
d. kurangnya penguasaan terhadap kompetensi guru.
Solusi  yang  diberikan  dalam  menghadapi permasalahan
Solusi  yang  diberikan  oleh  berbagai pihak untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah sebagai berikut : a. UKG diganti dengan PKB untuk memperbaiki mutu pendidikan
b. Pemerintah  melalui  LPMP  memberikan bimbingan  untuk  melakukan  Sistem Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) dengan jujur
c. Pemerintah  melalui  P4TK  mengadakan pembinaan  dalam  bentuk  berbagai macam diklat
d. Diberikan  TPG  dan  pembinaan  atau pelatihan
e. Sekolah  mengadakan  in  house  training bagi  guru-guru  di  satuan  pendidikan masing-masing
f. Guru merusaha mengingkatkan kompetensinya dengan
berbagai kegiatan baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun pemerintah.

## Simpulan
Simpulandari  penelitian  ini  adalah sebagai  berikut  :  1)  Perencanaan  Uji Kompetensi  dan  Penilaian  Kinerja  Guru untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung sudah baik, 2) Pengorganisasian  Uji  Kompetensi  dan Penilaian Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu  pendidikan  tingkat  SMA  di  Kota Bandung  sudah  baik,  3)  Pelaksanaan  Uji Kompetensi  dan  Penilaian  Kinerja  Guru untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan tingkat SMA di Kota Bandung sudah baik, 4) Evaluasi  Uji  Kompetensi  dan  Penilaian Kinerja  Guru  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  tingkat  SMA  di  Kota  Bandung belum  memberikan  hasil  yang  baik  yakni rerata  uji  kompetensi  guru  masih  belum bagus,  rerata  nilai  ujian  nasional  peserta didik  belum  bagus,  dan  mutu  pendidikan belum  baik,  5)  Permasalahan  yang  timbul dalam Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru untuk meningkatkan mutu pendidikan  tingkat  SMA  di  Kota  Bandung
adalah  kenaikan  rerata  hasil  UKG  tidak berdampak  dengan  rerata  hasil  UN, pemberian TPG belum dapat meningkatkan kompetensi  guru  secara  menyeluruh, perekrutan guru masih relatif mudah, siapa saja  sarjana  bisa  menjadi  guru,  kurangnya penguasaan  terhadap  kompetensi  guru,  6) Solusi  yang  diberikan  adalah  UKG  diganti dengan  PKB  untuk  memperbaiki  mutu pendidikan,Pemerintah melalui LPMP
memberikan  bimbingan  untuk  melakukan Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  (SPMI) dengan  jujur,Pemerintah  melalui  P4TK mengadakan  pembinaan  dalam  bentuk berbagai  macam  diklat,Diberikan  TPG  dan pembinaan atau pelatihan, Sekolah mengadakan  in  house  training  bagi  guru- guru  di  satuan  pendidikan  masing-masing dan Guru merusaha mengingkatkan kompetensinya  dengan  berbagai  kegiatan baik  yang  diselenggarakan  oleh  sekolah maupun pemerintah.

## Daftar Pustaka
[1] Nurbaiti. (2019). Implementasi
Kebijakan  Uji  Kompetensi  Guru  (UKG) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota  Palembang.  Prosiding  Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang.
[2] Alfurkon,  S.  (2012).  Indonesia  Akan  Jadi Negara  Nomor  7  di  Dunia.  Jakarta: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
[3] Sauri, S. (2009).
Membangun Profesionalisme  Guru  Berbasis  Nilai Bahasa Santun, Bagi Pembinaan
Kepribadian Bangsa yang Bijak. In Jurnal Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar .
Bandung: Universitas
Pendidikan Indonesia. [4] Daniel, W.W. (1980). Statistika nonparametrik terapan . (Terjemahan Tri Kuntjoro). Jakarta : Gramedia.
[5] Syarief, O. (2017).
Kemendikbud Berkomitmen Tuntaskan Sertifikasi Guru. Jakarta: Media Indonesia.
[6] Shintia,  R.  (2019). Menyoroti  Upaya Pemerintah  Memperbaiki  Rapor  Guru SD . Jakarta: Kompas.
[7] Bayu,  I.  A.  (2019). Indra  Kompetensi Guru  Masih  Jadi  Persoalan .  Jakarta: Pikiran Rakyat.
[8] Munir, M. (2019). Manajemen Peningkatan  Mutu  Pendidikan  Islam  di Sekolah. Jurnal  Al-Makrifat , 4 (1),  104– 128.
[9] Rohiat.  (2008). Manajemen  Sekolah- Teori  Dasar  dan  Praktik .  Bandung:  PT. Refika Aditama.
Profil Penulis
Arin  Tentrem  Mawati. Penulis merupakan  seorang  Guru  di  SMAN  24 Bandung.  Pendidikan  tinggi  penulis  antara lain  (a)  Program  Strata  1  Pendidikan KimiaIKIP  Yogyakarta/Universitas  Negeri Yogyakarta(b)  program  Strata  2Magister Manajemen  Pendidikan  Uninus  Bandung. Penulissaat  ini  merupakan  mahasiswa program doktoral ilmu pendidikan, Universitas Islam Nusantara Bandung.
Hamrin. Penulis merupakan pensiunan  Pengawas  SMK  di  Bangka Belitung.  Pendidikan  tinggi  penulis  antara lain  (a)  Program  Strata  1  FKIP  Ekonomi Perusahaan
Universitas
Sriwijaya
Palembang,  (b)  program  Strata  2Magister Manajemen  Pendidikan  Uninus  Bandung. Penulissaat  ini  merupakan  mahasiswa program doktoral ilmu pendidikan,
Universitas Islam Nusantara Bandung.
Sofyan  Sauri. Penulis    merupakan seorang Guru besar dan Dosen Pascasarjana  Universitas  Islam  Nusantara Bandung.  Pendidikan  tinggi  penulis  antara lain    (a)    Program  Strata    I  Universitas Pendidikan  Bandung    lulus    pada    tahun 1982;    (b)    Program  Strata    II    Universitas Pendidikan  Bandung  luluspadatahun  1996;
(c)    Program  Strata    III    Universitas Pendidikan Indonesia luluspadatahun 2003. Ujang Cepi Barlian . Penulis merupakan Dosen Pascasarjana Universitas Islam  Nusantara  Bandung.  Pendidikan tinggi  penulis  antara    lain    (a)    Program Strata    I  Universitas  Pasundan  Bandung lulus    pada    tahun    1995;    (b)    Program Strata    II    Universitas  Garut  lulus      pada tahun  2003;      (c)    Program  Strata    III Universitas  Pendidikan  Indonesia  lulus pada   tahun 2011.