## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 3 No. 1, Juni 2022 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## MODEL PENGELOLAAN PERTAMBANGAN  DI INDONESIA 1

## Salim, HS.
Universitas Mataram Corresponding emial : salimhs@unram.ac.id

## Abstrak
Tujuan penelitian ini  adalah untuk menganalisis jenis sengketa  yang terjadi dalam  di bidang pertambangan dan model penyelesaiannya. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), dan (2) pendekatan konsep. Sumber datanya berasal dari data  kepustakaan.  dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, yaitu menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  (1) jenis sengketa  yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, baik  di negara lain maupun di Indoensia  adalah sengketa lingkungan, Sengketa antara perusahaan tambang dengan masyarakat hukum adat atau pribumi, sengketa sosial, sengketa wilayah kontrak karya, sengketa divestasi saham, dan sengketa kewenangan dalam pelaksanaan divestasi saham, dan (2)  Model pengelolaan pertambangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat adalah adanya (a) partisipasi masyarakat, (b) pemilikan saham oleh masyarakat setempat, (c) pengakuan terhadap tana balo tolo (tanah waris), (d) tenaga kerja lokal, (e) divestasi saham diperioritaskan bagi daerah penghasil, dan (f)  program CSR dilaksanakan pada saat kegiatan eksplorasi.
Kata kunci : Pengelolaan Pertambangan; Sengketa; Divestasi Saham

## A.  PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam itu, tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Sumber daya alam itu, seperti,  minyak dan gas bumi, emas, tembaga, perak,  batu bara dan lainnya.  Sumber daya alam itu dikuasai oleh negara, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa:
”Bumi dan  air dan  kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Esensi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai sumber daya alam. Pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan:
1 Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Bidang Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Mataram diucapkan di depan Rapat Terbuka Senat Universitas Mataram Kamis, 20 Juni 2019

## 40~55
1.  kebijakan ( beleid ) dan tindakan pengurusan ( bestuursdaad ),
2.  pengaturan ( regelendaad ),
3.  pengelolaan ( beheersdaad ), dan
4.  pengawasan ( toezichthoudensdaad )”.. 2
Esensi pengusaan negara atas sumber daya alam itu, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Negara diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguasai sumber daya alam, namun dalam pelaksanaan kegiatan itu diserahkan kepada investor asing maupun domestik, hal ini tercantum dalam Pasal 10 Undang- Undang  Nomor  11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok  Pertambangan, yang menyatakan bahwa:
“(1) Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila ditentukan un- tuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.
(2)  Dalam mengadakan perjanjian karya dengan kontraktor seperti yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara harus ber- pegang pada pedoman-pedoman, petunjuk-petunjuk dan syarat-syarat yang diberi- kan oleh Menteri.
(3) Perjanjian karya tersebut dalam ayat (2) pasal ini mulai berlaku sesudah disah- kan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat apabila menyangkut eksploitasi golongan a sepanjang mengenal bahan-bahan galian yang ditentukan dalam Pasal 13 undang-undang ini dan/atau yang perjanjian karyanya berbentuk penanaman modal asing”.
Ada tiga hal yang diatur dalam pasal ini, yang meliputi:
1.  pemerintah/menteri dapat menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan eksplorasi maupun eksploitasi,
2.  perjanjiannya dituangkan dalam bentuk kontrak karya, dan
3.  momentum terjadinya perjanjian setelah disahkan oleh pemerintah.
Dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di bidang pertambangan, pemerintah Indonesia mengundang investor asing untuk menanamkan  investasi di bidang pertambangan.  Faktor penyebab pemerintah menunjuk kontraktor, khususnya kontraktor asing  dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pertambangan adalah karena pemerintah atau instansi pemerintah sendiri belum mampu melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilakukan itu memerlukan teknologi canggih dan biaya besar.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan pertambangan, maka terlebih dahulu investor asing bersama dengan  Pemerintah Indonesia untuk menandatangani kontrak, yang disebut kontrak karya.  Kontrak karya adalah:
“Perjanjian yang   dibuat antara Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing sema- ta-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hu- kum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang
2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/PUU-1/2003,  hlm., 208-209.
pertambangan umum,  sesuai dengan  jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak”. 3
Dalam dokumen kontrak karya itu diatur tentang hak dan kewajiban perusahaan tambang dan Pemerintah Indonesia.  Hak perusahaan tambang, yaitu hak tunggal untuk mencari dan melakukan eksplorasi maupun eksploitasi mineral di dalam wilayah kontrak karya. Kewajiban perusahaan tambang, yaitu menyetorkan apa yang menjadi hak negara, seperti, pajak, royalty dan lainnya.
Dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya tidak selamanya berjalan dengan baik, karena menimbulkan masalah sosial maupun masalah hukum. Masalah itu, tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tambang, tetapi juga antara pemerintah dengan perusahaan tambang.  Apabila hal terjadi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui pengadilan  atau lembaga arbitrase internasional.

## B.  Dampak Positif Kegiatan Pertambangan di Indonesia
Kegiatan pertambangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, karena dengan adanya kegiatan itu, akan memberikan dampak positif dalam bidang perpajakan, ekonomi, sosial budaya maupun bidang ketenagakerjaan. Penelitian terhadap dampak positif kegiatan pertambangan telah kami lakukan terhadap kegiatan: (1) pertambangan rakyat   tanpa izin ( illegal ), dan  (2) kegiatan pertambangan yang sah ( legal ).
Hasil penelitian terhadap kegiatan penambangan illegal , menunjukkan bahwa: “1.  Meningkatnya pendapatan penambang rakyat,
2.  meningkatnya pendidikan anak-anak penambang rakyat, dan
3.  meningkatnya hubungan sosial kemasyarakatan penambang rakyat dengan berbagai suku di seluruh Indonesia”. 4
Tingkat pendapatan masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan secara tidak sah cukup besar. Tingkat penghasilan mereka berkisar antara Rp1.000.000 sampai dengan Rp70.000.000. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa yang paling menonjol adalah berkisar antara Rp1.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.- (35%). Uang yang diperoleh penambang illegal itu digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, membangun rumah, membeli sepeda motor, dan lain-lain.
Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh penambang rakyat, tidak hanya mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat pendapatan mereka sendiri, namun kegiatan itu mempunyai pengaruh terhadap hubungan sosial kemasyarakatan ( social relation ) antara penambang rakyat dengan berbagai suku yang ada di Indonesia. Sebanyak 83% responden berpendapat bahwa mereka berkenalan atau bersahabat dengan orang
3 Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia ,  Cetakan kedelapan (Jakarta: RadjaGrafindo, 2017), hlm.
130.
4 Salim HS., dkk., “Model Pemberdayaan Penambang Rakyat: Sebagai Instrumen Penyusunan Naskah Aka- demik Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang  Pertambangan”, Laporan Penelitian, Universitas Mataram, 2013, hlm. vi.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 42~55
lain atau berbagai suku, sedangkan 17 orang (17%) tidak pernah berkenalan dengan orang lain. Berdasarkan data di atas, maka 83% dari responden mempunyai hubungan sosial dengan berbagai suku yang ada di Indonesia. Suku-suku itu, di antaranya, Sasak, Sunda, Minahasa,  dan lain-lain.    Ada delapan penyebab responden melakukan hubungan dengan suku-suku lain di Indonesia, di antaranya adalah karena mereka (1) menjadi teknisi dalam pengambilan emas, (2) memiliki modal, (3) membantu dalam mengambil batu, dan lain-lain. Sementara itu, sebanyak 17% tidak mempunyai hubungan dengan dengan suku atau warga lainnya.
Walaupun kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh penduduk setempat memberikan dampak positif sebagaimana dikemukakan di atas, namun kegiatan pertambangan yang dilakukannya menimbulkan dampak negatif.  Dampak negatif merupakan pengaruh yang kurang baik terhadap penambang rakyat maupun terhadap lingkungan sosial kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 65 orang (65%) tidak mengetahui dampak negatif dari kegiatan pertambangan rakyat, sedangkan 35 orang (35%) mengetahui dampak negatif dari kegiatan pertambangan rakyat. 5 Ada delapan dampak negatif penambangan rakyat, yang meliputi (1) rusaknya lingkungan hidup (49%), (2) tercemarnya sungai-sungai (11%), (3) longsor (14%), (4) rusaknya hutan (3%),  (5) erosi (6%), (6) jalan menjadi rusak (3%), (7) terjadi kecelakaan (6%),  dan  (8) konflik sesama penambang (8%).
Dampak negatif yang paling dominan dari adanya kegiatan pertambangan rakyat, yaitu rusaknya lingkungan hidup (49%).
Sementara itu, dampak positif dari kegiatan pertambangan yang dilakukan secara sah. Penelitian itu telah kami lakukan terhadap dokumen-dokumen dari perusahaan tambang, seperti (1) PT Freeport Indonesia, (2) PT Newmont Nusa Tenggara, dan (3) PT Kalimantan Prima Coal (PT KPC). Ada empat dampak positif yang paling penting dari kegiatan pertambangan di Indonesia, yang meliputi: (1)  penerimaan pajak yang cukup besar, (2) meningkatnya pendidikan masyarakat lingkar tambang maupun di luar lingkar tambang, (3)  penciptaan lapangan kerja, dan (4)  meningkatnya jumlah pembangunan infrastruktur.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 6
PT Freeport Indonesia telah menyetorkan tiga jenis kewajiban, yang meliputi (1) deviden pemerintah, royalty, dan pungutan pajak.
Besarnya setoran yang masing-masing komponen, disajikan dalam tabel berikut ini.
5 Ibid ., hlm. 44.
6 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang- Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
TABEL 1 Jumlah Setoran PT Freeport Indonesia 1992-2018 7 Jenis Setoran Jumlah Setoran (US$ Dollar) Persen Deviden pemerintah 1,602 8 Royalty 2,332 12 Pajak dan pungutan lainnya 15,582 80 Total 19,516 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Pemerintah Indonesia memiliki saham pada PT Freeport  Indonesia sebesar  9,3%. Dari saham sebanyak itu, maka setiap tahun Pemerintah Indonesia akan menerima dividen. Dividen, yaitu keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Besar kecilnya dividen yang diterima oleh Pemerintah Indonesia tergantung pada keuntungan yang diperoleh perusahaan. PT Freeport Indonesia telah menyetorkan kewajiban deviden kepada Pemerintah Indonesia, sejak tahun 1992 sampai dengan 2018 sebanyak US$ 1,602 milyar (8%). Penerimaan negara dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi ( royalti ) telah ditentukan dalam Pasal 14 dan Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penerimaan negara dari royalty dibagi antara Pemerintah Pusat; dan Pemerintah Daerah.
Bagian yang diterima oleh Pemerintah Pusat dari royalty pertambangan umum, yaitu sebesar 20% dari total penyetoran kewajibannya. Sedangkan bagian yang diterima oleh Pemerintah Daerah  sebesar 80%. Dari pembagian 80% yang diterima oleh Pemerintah Daerah, dibagi dengan rincian: (1) Pemerintah Provinsi mendapat bagian sebesar 16% (enam belas persen), (2) Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil sebesar 32% (tiga puluh dua persen); dan (3) Pemerintah Kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan mendapat bagian sebesar 32% (tiga puluh dua persen). 8 Bagian yang diterima setiap Pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan mendapat  porsi yang sama besar di antara pemerintah kabupa-ten/kota tersebut. Jumlah royalti yang telah disetor oleh PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia, sejak 1992 sampai dengan 2018 adalah sebanyak US$2,332 milyar.
Jumlah pajak dan pungutan lainnya yang telah disetor oleh PT Freeport Indonesia kepada Indonesia sebanyak US$15,582 milyar (80%). Pajak dan pungutan lainnya terdiri atas (1) PPh Badan,
a. PPN,
b. PBB,
7 PT. Freeport Indonesia, “Kontribusi Finansial”, 2019, hlm. 14.
8 Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemer- intah Dan Pemerintahan Daerah
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,
44~55
c.  Iuran Tetap,
d.  Pajak Penghasilan Karyawan,
e.  PDBR (pajak deviden, bunga, dan royalty), f.  Bea Masuk,
g.  Pajak & Retribusi Daerah, dll.
Apabila diperhatikan data di atas, maka setoran yang paling banyak disetor oleh PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia adalah berupa pajak sebanyak US$15,582 milyar (80%).  Sementara itu, jumlah setoran pajak yang disetor oleh PT Freeport Indonesia pada tahun 2018 adalah sebanyak US$2,2 milyar dollar atau setara dengan Rp31 triliun/tahun.  Sedangkan yang menempati urutan kedua adalah pembayaram  royalty. Royalty  yang telah disetor oleh PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia, sejak 1992 sampai dengan 2018 adalah sebanyak US$2,332 milyar (12%).  Sementara itu, urutan ketiga pembayaran deviden. Deviden yang sudah disetor oleh PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia sejak tahun 1992 sampai dengan 2018 sebanyak US$ 1,602 milyar (8%).
Perusahaan tambang yang juga mempunyai andil yang cukup besar dalam penyetoran pajak kepada Pemerintah Indonesia adalah PT. Kalimantan Prima Coal (PT KPC). Jumlah pajak yang telah disetor oleh PT KPC kepada Pemerintah dari tahun  2008 sampai dengan 2017, disajikan dalam tabel berikut ini.

## TABEL 2 Pajak yang Disetor PT KPC (2008-2017)
Tahun Jumlah (US$ jutaan dollar) Persentase 2008 198.07 9 2009 568.29 27 2010 271.39 13 2011 - 2012 210.06 10 2013 52.97 3 2014 43.179 2 2015 100.69 5 2016 118.317 6 2017 554.597 25 Total 2.117,569 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Apabila dianalisis data di atas, maka total penyetoran kewajiban pajak PT KPC kepada negara dari tahun 2008 sampai dengan 2017 sebanyak US$2.117,569 milyar. Kewajiban pajak yang terbanyak disetor oleh PT KPC dari tahun 2008 sampai dengan
2017 adalah setoran yang dilakukan pada tahun 2009, dengan jumlah US$568.29 juta (27%), sedangkan pajak yang paling sedikit yang disetor oleh PT KPC kepada Negara adalah setoran pajak yang dilakukan pada tahun 2014, dengan jumlah US$43.179.802 juta. Rendahnya setoran ini disebabkan karena turunnya harga jual batubara di pasaran internasional. Sementara itu, pada tahun 2018 PT KPC telah menyetorkan pajak kepada negara sebanyak Rp7 triliun.
PT. Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan yang beroperasi di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sejak 1997 sampai dengan tahun 2012,  bahwa PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan kewajiban pajaknya kepada Pemerintah Indonesia sebanyak Rp31.350.362.855.316. Hal ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

## TABEL 3 Kewajiban Pajak PT Newmont Nusa Tenggara 1997-2012
Tahun Jumlah (Rp) Persen 1997-2001 2.371.108.092.842 8 2002 475.034.313.905 2 2003 428.107.664.041 1 2004 494.646.103.982 2 2005 1.010.176.387.605 3 2006 1.348.663.076.319 4 2007 2.297.683.992.802 7 2008 4.215.347.831.042 13 2009 3.899.400.069.559 12 2010 5.890.619.623.125 19 2011 7.405.157.433.890 24 2012 1.514.418.266.204 5 Jumlah 31.350.362.855.316 100

## Sumber Data: Data Sekunder Diolah
Berdasarkan data di atas,  maka PT Newmont Nusa Tenggara telah menyetorkan kewajiban pajaknya, yang dimulai dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2012. Jumlah kewajiban pajak yang telah disetornya sebanyak Rp31.350.362.855.316. Apabila dikaji dari tingkat kecenderungan kenaikannya, maka penyetoran kewajiban pajak oleh PT Newmont Nusa Tenggara mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Kewajiban pajak yang paling besar disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara, yaitu kewajiban pajak yang telah dilakukan pada tahun 2011, dengan jumlah Rp7.405.157.433.890 (24%). Faktor penyebab besarnya kewajiban pajak, yang disetor
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 46~55
pada tahun 2011 ini, adalah karena  adanya peningkatan pembayaran PPh Badan Tahun Pajak 2010 yang dibayarkan di tahun 2011 pada saat penyampaian SPT. 9
Sementara itu, jumlah setoran pajak yang paling sedikit yang disetor oleh PT Newmont Nusa Tenggara kepada Pemerintah Indonesia, yaitu setoran yang dilakukan pada tahun 2012, dengan jumlah setoran Rp1.514.418.266.204 (5%).
Apabila dibandingkan dengan setoran pada tahun 2011, maka penyetoran pada tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat significan, yaitu sekitar Rp5.890.739.167.686.
Faktor penyebab rendahnya penyetoran PT Newmont Nusa Tenggara kepada pemerintah Indonesia pada tahun 2012 adalah karena:
a.  berkurangnya pendapatan perusahaan 10 ;
b.  berkurang jumlah emas, tembaga, dan perak yang dieskport ke luar negeri 11 ; c.  rendahnya kualitas emas, tembaga dan perak yang dieksport 12 ; dan d. adanya hambatan dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor: 07 Tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral. 13
Sementara itu, dalam rilis yang disampaikan  oleh Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Rachmat Makkasau mengemukakan bahwa sejak awal operasi sampai dengan tahun 2015, PT NNT telah menyetorkan pajak sebanyak Rp34,7 triliun. 14 Setoran sebanyak itu terdiri atas pajak, nonpajak, dan royalty.

## C.  Sengketa Pertambangan
Kegiatan pertambangan tidak hanya menimbulkan dampak positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional, namun juga menimbulkan masalah atau konflik atau sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tambang maupun antara pemerintah dengan perusahaan tambang. Konflik atau sengketa tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain, seperti di Peru, Philipina, Afrika Selatan,  dan Mexico.
Jenis sengketa  yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di negara lain, disajikan berikut ini.
1.  Sengketa lingkungan
Sengketa lingkungan merupakan sengketa yang terjadi  dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Peru, di mana perusahaan tambang telah melakukan pencemaran
9 Tribunnews.Com, “PT NNT Setor Rp7,405 Triliun ke Kas Negara”, Jakarta, tanggal 23 Februari 2012. 10   Media PT NNT, “ PTNNT Setor Ke Negara Rp689 Miliar Pada Triwulan II/2012”. 11   LomboKita, “Produksi PT NNT Merosot Drastis”, 2012. 12   LomboKita, “Produksi PT NNT Merosot Drastis”, 2012.
13   Sahruddin, H. Salim HS., Djumardin,  dan H. Zainal Arifin Dilaga, “Kajian Empiris Terhadap Pelaksanaan Pasal 13 Dan Pasal 27 Kontrak Karya Tentang Kewajiban Membayar Pajak Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Coorporate Social Responsibility ) PT Newmont Nusa Tenggara”. Laporan Penelitian Universitas Mataram, 2013, hlm. 69. 14   Adhitya Himawan, “Sampai 2015, Newmont Setor Pajak dan Royalti Rp34,7 Triliun”,  Suara Com., Selasa, 01 Maret 2016 | 17:04 WIB. Akses,  5 Juni 2018
terhadap lingkungan hidup.  Pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tambang adalah berupa:
a. pencemaran sumber daya air dan tanah (seperti air kali, air bawah tanah, dan danau),   matinya ternak dan ikan, yang disebabkan karena operasi tambang;
b.  tercecernya bahan beracun yang digunakan dalam operasi penambangan, yang berakibat kepada kesehatan masyarakat;
c.  rendahnya harga tanah yang dibayar oleh perusahaan tambang; dan
d.  terjadinya  perubahan  sosial budaya yang disebabkan sikap dan perilaku dari Pendatang, (seperti,  misalnya perbedaan gaji dengan masyarakat lokal, meningkatnya angka kejahatan)”. 15
Sengketa lingkungan juga terjadi di Afrika. Sengketa antara masyarakat dengan perusahaan tambang adalah berkaitan dengan tercemarnya sumber daya air tanah.
Timbulnya pencemaran ini karena kurangnya intervensi atau peran pemerintah Afrika Selatan terhadap perusahaan tambang. Kurangnya peran Pemerintah dalam mengurangi kerusakan lingkunan oleh  karena belum adanya undang-undang yang mengatur tentang limbah tambang dan manajemen air tambang. 16 Sehingga, ke depannya perlu dibuat undang-undang tentang limbah tambang.
2.  Sengketa antara perusahaan tambang dengan masyarakat hukum adat atau pribumi. Sengketa ini terjadi dalam praktik pertambangan di Philipina. Faktor penyebab terjadinya sengketa ini adalah karena perusahaan tambang tidak memerhatikan hak- hak masyarakat adat yang telah ditentukan dalam undang-undang dan pelanggaran terhadap  hak-hak asasi manusia atas nama industri tambang”. 17 Hak-hak itu, seperti perusahaan tambang:
a.  tidak  membantu memajukan masyarakat hukum adat yang berada di lingkar tambang, b.  tidak membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat, dan c. tidak memajukan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tambang. 18
Hak-hak itu, diabaikan oleh perusahaan tambang, sehingga masyarakat menggugat tentang keberadaan perusahaan tersebut.  .
3. Sengketa sosial. Sengketa ini terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Meksiko. Faktor penyebab terjadinya sengketa ini adalah karena:
a.  pelanggaran terhadap hukum negara dan peraturan federal,
15   Talia Larisa Vela Vargas de Eiden, “ Environmental Policy Under Political Transition:  The Peruvian Mining Sector and The Yanacocha Goldmine”, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 2006, hlm. 274. 16  Rebecca Adler,  dkk.,  “ Water, Mining, and Waste: Anhistorical and Economic Perspective on Conflict Man- agement in South Africa ”.  Afrika Selatan: Journal Economics of Peace and Security Journal . Volume (Year): 2 (2007). Month: 2 (June), hlm.  33-41. 17    William Holden, Indigenous Peoples and Non-Ferrous Metals Mining in the Philippines . Source: The Pacific Review, Volume 18, Number 3, September 2005 , hlm. 417-438(22).
18    Artikel 57 the “Philippine Mining Act of 1995
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 48~55
b. kurangnya  sensitifitas  perusahaan tambang asing terhadap masyarakat dan lingkungan,
c.  kurangnya sosialisasi tentang dampak jangka panjang dari kegiatan pertam-bangan, dan
d.  kurangnya sosialisasi tentang hak-hak yang akan diterima oleh masyarakat sekitarnya dan rencana pengembangan masyarakat. 19
Sengketa pertambangan tidak hanya terjadi di luar negeri, tetapi terjadi  juga di Indonesia. Ada tiga jenis sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia, yang meliputi:
1.  sengketa wilayah kontrak karya,
2.  sengketa divestasi saham, dan
3.  sengketa kewenangan dalam pelaksanaan divestasi saham.

## D.  Model Pengelolaan Pertambangan yang Memenuhi Rasa Keadilan

## Masyarakat
Model pengelolaan pertambangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat dikonsepkan sebagai pola atau cara kerja yang dilakukan untuk mengurus dan mengusahakan kegiatan pertambangan yang sesuai dengan keinginan dan kemauan masyarakat maupun pemerintah, sehingga mereka dapat menikmati manfaat dari kegiatan pertambangan yang berada di sekitar mereka.
Berdasarkan hasil analisis dan kajian terhadap berbagai peraturan perundang- undangan dan wawancara dengan para responden, maka dapat dikemukakan model atau pola pengelolaan pertambangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ada enam hal yang harus dilakukan di dalam pengelolaan pertambangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebagaimana disajikan berikut ini.

## 1. Partisipasi Masyarakat
Secara konseptual, partisipasi dimaknakan sebagai keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan. Pearse dan Stifel mengemukakan pengertian partisipasi. Partisipasi:
“Difokuskan kepada rakyat yang biasanya tidak dilibatkan memiliki kendali terhadap sumber daya institusi”. 20
Pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan menjadi sangat penting untuk dilakukan, tidak hanya pada saat pembuatan kontrak atau penerbitan izin pertambangan, tetapi juga pada saat sebelum izin diterbitkan. Wujud pelibatan masyarakat pada tahap sebelum pembuatan kontrak kontrak atau izin diterbitkan, maka pejabat yang berwenang bersama dengan badan usaha dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa wilayah pertambangan yang berada di sekitar masyarakat akan
19    Vargas-Hernández, José G.,  2007. “Co-Operation and Conflict Between Firms, Communities, New  Social Movements and the Role of Government V. Cerro De San Pedro Case”. Mexico: International Journal of Social Eco- nomics, year: 2007, volume: 34, hlm. 320-344.
20   Jim Ife dan Frank Tesoriero, Community Development , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2008), hlm. 296.
digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan, baik itu tambang emas, tembaga, perak atau lainnya. Dengan adanya pelibatan tersebut, masyarakat dapat memberikan izin sosial. Dengan adanya izin  tersebut, maka badan usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatannya, baik pada tahap kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi. Ada empat  dampak penting dari pelibatan masyarakat secara langsung dalam suatu kegiatan pertambangan, yang meliputi (1) terhindar dari peluang terjadinya manipulasi. Keterlibatan masyarakat akan memperjelas apa yang sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat, (2) memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan karena semakin   banyak jumlah mereka yang terlibat  akan semakin baik, dan (3) meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat. 21

## 2.  Kepemilikan Saham Masyarakat
Keberadaan saham 22 masyarakat dalam sebuah perusahaan atau corpoorate mempunyai arti yang sangat penting bagi masyarakat, karena dengan adanya kepemilikan saham tersebut, maka masyarakat  merasa bahwa perusahaan tambang tersebut merupakan hak bersama warga masyarakat.  Selama ini, kepemilikan saham pada perusahaan tambang, hanya dimiliki oleh badan hukum asing dan badan hukum Indonesia. Modal yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar tambang itu, yaitu berupa kepemilikan tanah ulayat/tanah adat/tanah warisan. Di samping itu, masyarakat di sekitar tambanglah yang akan terkena dampak negatif secara langsung dari kegiatan pertambangan. Oleh karena itu, maka saya mengusulkan bahwa masyarakat yang berada di lingkar tambang dapat diberikan hak untuk memiliki saham sebesar 1 %. Dengan adanya saham tersebut, maka masyarakat akan merasa memiliki perusahaan itu dan tetap menjaga keberlangsungan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha. Manfaat yang diperoleh  dari pemilikan saham adalah (1) menerima deviden, capital gain ; dan (3) manfaat non finansial. 23
Dividen  adalah bagian dari keuntungan yang dibagikan kepada pemegang saham yang biasanya dibagikan pada akhir tahun buku. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih positif harga beli dan harga jual saham. Manfaat non-finansial, yaitu mempunyai hak suara dalam  menentukan arah dan kebijakan perusahaan. Di samping itu, dengan adanya kepemilikan saham tersebut, maka masyarakat akan menjaga keberlangsungan dan keamanan dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tambang.

## 3.   Pengakuan Terhadap Tana Balo Tolo
Timbulnya konflik antara masyarakat dengan PT Newmont Nusa Tenggara oleh karena belum adanya pengakuan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun dari PT
21   Agus Purbathin Hadi, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan”, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA). Http://suniscome.50webs. com . 15 Maret 2011, hlm. 6.
22   Pengertian saham tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang   Per- seroan Terbatas. Saham adalah benda bergerak dan memberikan hak kepada pemiliknya.
23   Ali Arifin, Membaca Saham ,  (Yogyakarta: Andy, 2007), hlm. 188-189.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 50~55
Newmont Nusa Tenggara tentang tanah balo tolo mereka. Pembuktian yang digunakan oleh masyarakat Desa Labangkar terhadap wilayah kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara adalah didasarkan bukti senyatanya atau fisik bahwa mereka dulunya adalah para ahli waris dari tau (orang) Dodo. Bukti fisik-fisik yang disajikan oleh masyarakat Desa Labangkar adalah berupa (1)  tembok bekas bangunan masjid Desa Dodo, (2) beduk, makam (kuburan), dan (3) tanaman, yang berupa pohon kelapa,  aren, dan jeruk nipis . 24
Di samping bukti tersebut, masyarakat yang berada di Desa Labangkar sampai saat ini masih melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Elang Dodo, seperti mengambil air enau, mengambil madu, mengambil kemiri,  umbi-umbian, dan lainnya. Dengan adanya aktifitas tersebut, itu menunjukan bahwa wilayah Elang Dodo, bukanlah wilayah yang tidak berpenghuni atau ruang hampa,  tetapi merupakan wilayah yang mempunyai nilai ekonomis bagi masyarakat.
Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan bahwa hak-hak masyarakat Desa Labangkar yang berada di Elang Dodo perlu diakui secara de facto karena alat bukti yang digunakan oleh masyarakat sudah cukup untuk membuktikan haknya.

## 4. Tenaga Kerja
Konflik tenaga kerja merupakan konflik yang terjadi antara masyarat lokal dengan perusahaan tambang. Konflik ini terjadi karena perusahaan tambang tidak memberikan porsi atau bagian yang cukup besar bagi masyarakat tambang untuk bekerja pada perusahaan tambang.
Untuk menghindari terjadinya konflik ketenagakerjaan, maka para responden sangat mengharapkan bahwa porsi tenaga kerja yang dapat bekerja pada perusahaan tambang harus lebih besar dibandingkan dengan dari luar. Porsinya, yaitu 60% tenaga kerja se tempat dan 40% tenaga kerja dari luar. Tetapi, yang seringkali, yang menjadi pertanyaan, desa atau kecamatan atau kabupaten yang manakah yang dapat digolongkan masyarakat setempat?  Biasanya perusahaan tambang melakukan pemetaan terhadap wilayah yang mencakup wilayah sekitar tambang. Wilayah sekitar tambang, meliputi tiga atau empat kecamatan. Tenaga kerja yang berasal dari lingkar tambang yang mendapat prioritas utama untuk bekerja  pada perusahaan tambang. Tujuan dari rekruitmen ini adalah untuk menghindari sengketa antara perusahaan tambang dengan masyarakat.

## 5.  Divestasi Saham Diprioritaskan kepada  Daerah Penghasil
Secara konsepsional, divestasi saham diartikan sebagai jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia”. 25 Dalam Pasal 24 Kontrak Karya yang telah ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 telah ditentukan peserta Indonesia yang berhak menerima tawaran divestasi saham. Saham yang dimiliki oleh PT Newmont Nusa Tenggara akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan kepada (1)
24   Dokumen yang Dibuat Warga Desa Labangkar, yang berjudul “Mengenal Desa Dodo dan Masyarakat Labangkar”, tertanggal 23 Oktober 2004.
25   Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertam- bangan Mineral dan Batubara.
Pemerintah Indonesia, (2) warga negara Indonesia,  dan (3) perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.
Sementara itu, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan pihak-pihak dalam divestasi saham yang dimiliki pihak asing. Ada dua  pihak yang terikat dalam transaksi  divestasi saham, yaitu (1) pemilik modal asing;  dengan  (2) pihak lainnya.  Pihak lainnya telah ditentukan secara rinci, yaitu (1) pemerintah, (2) pemerintah daerah, (3) badan usaha milik negara (BUMN), (3) badan usaha milik daerah  (BUMD); atau (4) badan usaha swasta nasional.
Penentuan secara rinci ini dimaksudkan bahwa pemilik modal asing harus menawarkan pertama-pertama kepada Pemerintah Pusat, namun apabila Pemerintah Pusat belum mampu membelinya, barulah ditawarkan kepada pemerintah daerah. Apabila pemerintah daerah belum mampu juga untuk membelinya, maka barulah ditawarkan kepada BUMN, BUMD atau swasta nasional sesuai dengan urut-urutannya.
Dengan adanya urut-urutan tersebut, maka urutan yang di bawahnya belum dapat melakukan penawaran secara langsung kepada pemilik saham karena harus menunggu jawaban dari calon pembeli pertama. Apabila jawaban dari calon pembeli pertama tidak mampu membelinya, maka barulah diserahkan kepada calon pembeli dengan urutan nomor dua. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat  pada saat penawaran saham PT Newmont Nusa Tenggara mempunyai keinginan untuk membeli saham PT tersebut. Yang menjadi  alasan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat  untuk membeli saham PT Newmont Nusa Tenggara  sebesar 7%, adalah (1) tahapan pengoperasian PT Newmont Nusa Tenggara di KSB sendiri saat ini memasuki fase  terakhir, itu artinya tidak lama lagi PT Newmont Nusa Tenggara berada di Sumbawa Barat, (2) kontribusi atas keberadaan PT Newmont Nusa Tenggara bagi daerah sendiri masih sangat minim, hal ini sesuai dengan data dan fakta lapangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat; dan (3) adanya saham 7% ini tentunya peranan Pemda KSB akan lebih maksimal bagi rakyat Sumbawa Barat, baik dari tanggung jawab  aspek sosial, baik saat proses maupun pada saat penutupan tambang. 26
Apabila dikaji ketiga alasan itu, maka alasan utama pembelian saham 7% adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat KSB.
Dengan memerhatikan berbagai pertimbangan di atas, maka saya berpendapat bahwa kabupaten/kota penghasil mineral diberikan hak utama ( privilegie ) untuk membeli saham yang didivestasikan oleh perusahaan tambang. Apabila kabupaten/kota penghasil tidak mampu untuk membelinya, maka barulah hak-hak itu diserahkan kepada pemerintah provinsi, di mana perusahaan tambang itu berada.  Dengan, demikian urutan-urutan dari calon pembeli saham yang didivestasikan oleh perusahaan tambang adalah (1)
26   Lombok Post, “Istana Minta Alasan Pemda KSB Soal Tuntutan Saham”,  terbitan Senin, tanggal  11 April 2011, hlm. 17

## 52~55
kabupaten/kota penghasil mineral, (2) pemerintah provinsi; (3) pemerintah pusat, (4) badan usaha milik negara (BUMN), (5) badan usaha milik daerah  (BUMD); atau (6) badan usaha swasta nasional.
Dengan diberikan hak urutan pertama dari kabupaten/kota penghasil untuk membeli saham yang didivestasikan, maka akan mengurangi sengketa di antara badan hukum di atas. Terjadinya sengketa dalam proses divestasi saham adalah karena pemerintah pusat diberikan hak utama untuk menerima penawaran pertama  dari perusahaan tambang, sementara kabupaten/kota penghasil tambang berada pada urutan kedua.
Pemberian hak utama kepada pemerintah kabupaten/kota penghasil mineral adalah memberikan dampak positif, tidak hanya bagi pemerintah daerah, tetapi juga  masyarakat. Dari deviden yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten, nantinya akan digunakan untuk pengembangan masyarakat. Program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya. Di samping itu, dampak positif dari divestasi saham, yaitu untuk  memperkecil dominasi badan hukum asing dalam pengelolaan sumber daya alam tambang di Indonesia. Sehingga dengan adanya divestasi itu, maka yang menguasai saham itu adalah pemerintah kabupaten/ kota penghasil, pemerintah provinsi, pemerintah Indonesia, BUMN, BUMD, atau BUS, bukan lagi badan hukum asing sebagai pemilik saham mayoritas. Begitu juga, pengendalian badan hukum asing itu akan dilakukan secara bersama-sama antara Pemerintah Indonesia dengan badan hukum asing.

## 6.  Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Salah satu penyebab sengketa di bidang pertambangan adalah disebabkan karena perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosialnya pada saat kegiatan eksplorasi, namun perusahaan  baru melakukan setelah kegiatan konstruksi. Tanggungjawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan:
”Tanggungjawab  yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”. 27
Dalam rumusan ini tidak disebutkan secara jelas tentang kewajiban  perusahaan untuk mengembangkan masyarakat sekitar, tetapi hanya diminta untuk mencipkan hubungan yang serasi dan seimbang antara masyarakat dan perusahaan. Hubungan ini sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Smentara itu, pengertian tanggung jawab sosial perusahaan dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah:
“Komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berke-lanju- tan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
27 Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Esensi tanggung jawab sosial dalam rumusan ini adalah merupakan komitmen perusahaan. Artinya bahwa perusahaan berjanji untuk berpartisipasi dalam ekonomi berkelanjutan. Tujuan komitmen itu adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; dan lingkungan.
Tanggung jawab sosial perusahaan hanya diwajibkan kepada perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 28 Kegiatan usaha di bidang sumber daya alam dimaknakan sebagai perusahaan yang mengusahakan kegiatan pertambangan.
Tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dimulai pada tahap eksploitasi, tetapi juga pada tahap eksplorasi. Timbulnya konflik dalam masyarakat adalah disebabkan karena perusahaan tambang tidak mau melaksanakan  tanggung jawab sosial pada tahap eksplorasi. Salah satu penyebab terjadinya sengketa antara masyarakat desa Ropang dengan PT Newmont Nusa Tenggara adalah karena tidak dipenuhinya proposal yang diajukan oleh masyarakat desa Ropang kepada PT Newmont Nusa Tenggara senilai Rp10 milyar. PT Newmont Nusa Tenggara berpendapat bahwa program pengembangan masyarakat baru dilakukan setelah kegiatan eksploitasi. Sementara itu, masyarakat yang berada di sekitar wilayah kontrak karya Elang Dodo berharap bahwa PT Newmont Nusa Tenggara dapat melakukan tanggung jawab sosial perusahaan, tidak hanya dimulai pada tahap eksploitasi, tetapi juga pada tahap eksplorasi.
Untuk masa yang akan datang perlunya perusahaan tambang melakukan tanggung jawab sosial, tidak hanya dimulai pada saat operasi produksi, tetapi dimulai  pada saat kegiatan eksplorasi.
Manfaat program CSR bagi masyarakat yang berada di sekitar tambang, adalah (1) meningkatnya ekonomi masyarakat,  (2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat,  berkurangnya angka pengangguran; dan (3) sarana dan prasarana jalan menuju ke wilayah lingkar tambang menjadi lebih  baik.

## E. KESIMPULAN
1.  Jenis sengketa  yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, baik  di negara lain maupun di Indoensia  adalah sengketa lingkungan, Sengketa antara perusahaan tambang dengan masyarakat hukum adat atau pribumi, sengketa sosial, sengketa wilayah kontrak karya, sengketa divestasi saham, dan sengketa kewenangan dalam pelaksanaan divestasi saham.
2. Model pengelolaan pertambangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat adalah adanya (a) partisipasi masyarakat, (b) pemilikan saham oleh masyarakat setempat, (c) pengakuan terhadap tana balo tolo (tanah waris), (d) tenaga kerja lokal, (e) divestasi saham diperioritaskan bagi daerah penghasil, dan (f)  program CSR dilaksanakan pada saat kegiatan eksplorasi.
28    Pasal 74 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 54~55

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Arifin, Ali, Membaca Saham ,  (Yogyakarta: Andy, 2007), hlm. 188-189.
Ife, Jim dan Frank Tesoriero, Community Development , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia ,  Cetakan kedelapan (Jakarta:
RadjaGrafindo, 2017).

## Jurnal/Hasil Penelitian/Putusan Pengadilan
Adler,  Rebecca, dkk.,  “ Water, Mining, and Waste: Anhistorical and Economic Perspective on Conflict Management in South Africa ”.  Afrika Selatan: Journal Economics of Peace and Security Journal. Volume (Year): 2 (2007). Month: 2 (June).
Eiden, Talia Larisa Vela Vargas de,  “ Environmental Policy Under Political Transition:  The Peruvian Mining Sector and The Yanacocha Goldmine”, Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde Der Philosophischen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn, 2006.
Holden, William, Indigenous Peoples and Non-Ferrous Metals Mining in the Philippines .
Source: The  Pacific Review, Volume 18, Number 3, September 2005.
José G., Vargas-Hernández. “Co- Operation and Conflict Between Firms, Communities, New   Social Movements and the Role of Government V. Cerro De San Pedro Case ”. Mexico: International Journal of Social Economics, year: 2007, volume: 34.
Sahruddin, H. Salim HS., Djumardin,  dan H. Zainal Arifin Dilaga, “Kajian Empiris Terhadap Pelaksanaan Pasal 13 Dan Pasal 27 Kontrak Karya Tentang Kewajiban Membayar Pajak Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Coorporate Social Responsibility ) PT Newmont Nusa Tenggara”. Laporan Penelitian Universitas Mataram, 2013.
Salim HS., dkk., “Model Pemberdayaan Penambang Rakyat: Sebagai Instrumen Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Tentang  Pertambangan”, Laporan Penelitian, Universitas Mataram, 2013.

## Putusan Pengadilan
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Nomor 002/PUU-1/2003,  hlm., 208-209.

## Koran
Hadi, Agus Purbathin, “Konsep Pemberdayaan, Partisipasi Dan Kelembagaan Dalam Pembangunan”, Yayasan Agribisnis/Pusat Pengembangan Masyarakat Agrikarya (PPMA). Http://suniscome.50webs. com. 15 Maret 2011.
Himawan, Adhitya, “Sampai 2015, Newmont Setor Pajak dan Royalti Rp34,7 Triliun”, Suara Com., Selasa, 01 Maret 2016 | 17:04 WIB. Akses,  5 Juni 2018
PT. Freeport Indonesia, “Kontribusi Finansial”, 2019
Tribunnews.Com, “PT NNT Setor Rp7,405 Triliun ke Kas Negara”, Jakarta, tanggal 23 Februari 2012.
Media PT NNT, “PTNNT Setor Ke Negara Rp689 Miliar Pada Triwulan II/2012”.
LomboKita, “Produksi PT NNT Merosot Drastis”, 2012.
LomboKita, “Produksi PT NNT Merosot Drastis”, 2012.
Lombok Post, “Istana Minta Alasan Pemda KSB Soal Tuntutan Saham”,  terbitan Senin, tanggal  11 April 2011.
Dokumen yang Dibuat Warga Desa Labangkar, yang berjudul “Mengenal Desa Dodo dan Masyarakat  Labangkar”, tertanggal 23 Oktober 2004.

## Peraturan Perundangan-undangan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang Undang  Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
The “Philippine Mining Act of 1995