## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 126-137 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4261

## PENGATURAN KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN
AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PROSES PERSIDANGAN DI INDONESIA
Dwi Oktavia Anggraini
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Indonesia Corresponding Author: dwioktaviaa@gmail.com
History: Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Desember 2023
Accepted  : 23 Desember 2023
Published  : 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  permasalahan  yang  menyangkut  dengan  pengaturan mengajukan  ahli berkewarganegaraan  asing  dalam  proses  persidangan  di Indonesia;  2)  Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang menyangkut dengan kebijakan hukum pidana ke  depan  terkait  pengaturan  kedudukan  hukum  keterangan  ahli  berkewarganegaraan  asing dalam  proses  persidangan  di  Indonesia.  Berpedoman  kepada  tujuan  itu,  maka  dirumuskan  2 (dua) rumusan masalah: 1) Bagaimana pengaturan mengajukan ahli berkewarganegaraan asing dalam proses persidangan di Indonesia? 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terkait pengaturan  kedudukan  hukum  keterangan  ahli  berkewarganegaraan  asing  dalam  proses persidangan  di  Indonesia?  Untuk  menjawab  2  (dua)  rumusan  masalah  tersebut,  selanjutnya dilakukan  penganalisisan  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Setelah dilakukan  penelitian,  didapatkan  hasil  :  1)  Untuk  pengaturan  mengajukan  ahli berkewarganegaraan  asing  dalam  proses  persidangan  di  Indonesia  belum  ada  yang  mengatur tentang hal tersebut di dalam KUHAP. Ahli berkewarganegaraan asing  yang di pekerjakan di Indonesia  harus  menggunakan  syarat – syarat  administrasi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang berhubungan dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mana pihak  pemberi  kerja  memberikan  rekomendasi  secara  langsung  bagi  ahli  asing  agar  visa  yang digunakan dapat dipakai sesuai jenis nya yaitu visa tertinggal. 2) Untuk kebijakan hukum pidana ke  depan  terkait  pengaturan  kedudukan  hukum  keterangan  ahli  berkewarganegaraan  asing dalam  proses  persidangan  di  Indonesia  perlu  adanya  pengaturan  khusus  bagi  ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat hadir di persidangan dengan membuat syarat – syarat khusus  di  dalam  KUHAP  yang  mengatur  dari  sistem  administrasi,  dokumen  pendukung penunjang keahlian untuk dapat memperkuat kedudukan hukum bagi warga negara asing yang akan menjadi ahli di dalam persidangan di Indonesia.
Kata Kunci: Pengaturan, Keterangan Ahli, Berkewarganegaran Asing, Kedudukan Hukum

## Abstract
To know and analyze the problems related to the arrangement of submitting experts with foreign nationality in the trial process in Indonesia; 2) To know and analyze the problems related to future criminal law policies related to the legal position of foreign expert testimony in the trial process in Indonesia. Guided by these objectives, 2 (two) problem formulations are formulated: 1) How is the arrangement of submitting foreign national experts in the trial process in Indonesia? 2) What is the future criminal law policy related to the legal position of foreign expert testimony in the trial process in Indonesia? To answer these 2 (two) problem formulations, further analysis is carried out using normative juridical research methods. After the research was conducted, the results were obtained: 1) For the regulation of submitting foreign experts in the trial process in Indonesia, there is nothing that regulates it in the Criminal Procedure Code. Foreign experts who are employed in Indonesia must use administrative requirements in accordance with the provisions relating  to  Law  Number  6  of  2011  concerning  Immigration  in  which  the  employer  provides recommendations directly for foreign experts so that the visa used can be used according to its type, namely a lagging visa. 2) For future criminal law policies related to the regulation of the legal position of foreign expert testimony in the trial process in Indonesia, it is necessary to make special arrangements for foreign experts to be present at the trial by making special requirements in the Criminal Procedure Code which regulates the administrative system, supporting documents supporting expertise to be able to strengthen the legal position of foreign nationals who will become experts in trials in Indonesia.

## Keywords : Arrangements, Expert Testimony, Foreign Nationals, Legal Status

## PENDAHULUAN
Penyelesaian perkara pidana sebagai satu kesatuan penegakan hukum dalam bingkai  negara  hukum,  setidak-tidaknya  mengacu  pada  asas-asas  dan  tujuan hukum juga tetap teguh berpedoman pada falsafah, konstitusi, yuridis, kearifan dan landasan moral bangsa. “Memang maraknya t indak pidana harus disikapi secara  tegas  dan  bijak  serta  penegakan  hukum  yang  konsisten,  masyarakat mengandalkan  penegak  hukum,  namun  sebenarnya  pencegahan  dan pemberantasan ataupun penanganannya harus simultan dan komprehensif.” (Bambang Waluyo, 2020)
Pembuktian  dalam  hukum  acara  pidana,  merupakan  upaya  mendapatkan keterangan  -  keterangan  melalui  alat-alat  bukti  dan  barang  bukti  guna memperoleh  suatu  keyakinan  atas  benar  tidaknya  perbuatan  pidana  yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.
Dalam KUHAP, peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183  KUHAP yang  menentukan  bahwa  hakim tidak boleh  menjatuhkan  pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pasal ini menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan  pidana  kepada  terdakwa.  Kedua  syarat  yang  disebutkan  pada Pasal 183 KUHAP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti. Dengan demikian, pertama-tama harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak dapat sendirinya wajib untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan suaut pidana. Syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti itu. Penggunaan alat bukti adalah faktor  yang  menentukan  dalam  pemeriksaan,  tanpa  alat  bukti  proses pemeriksaan tidak dapat berjalan. Pelaksanaan pembuktian untuk menjatuhkan pidana  telah  diatur  dalam  Hukum  Acara  Pidana  yang  dilaksanakan  dengan paling  sedikit  dua  alat  bukti  yang  sah  dari  beberapa  alat  bukti  berupa,  sesuai dengan  Pasal  184  ayat  (1),  alat  bukti  yang  sah  ialah:  a.  keterangan  saksi;  b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa.
Keterangan  ahli  menurut  KUHAP  (Kitab  Undang – Undang  Hukum  Acara Pidana)  adalah:  “keterangan  yang  diberikan  oleh  seseorang  yang  memiliki keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diberikan  untuk  membuat  terang  suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai  alat  bukti  jika  dinyatakan  di  depan  persidangan  dan  di  bawah sumpah.” (Khafifah Nuzia Arini, 2021)
Terdapat  beberapa  pasal  yang  menyangkut  istilah  ahli  di  dalam  KUHAP yaitu:
1. Pasal 1 angka 28 Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan untuk  membuat  terang  suatu  perkara  pidana  guna  kepentingan pemeriksaan;
2. Pasal 120 ayat 1 Orang yang memiliki keahlian khusus;
3. Pasal 132 ayat 1 Ahli yang memiliki keahlian mengenai surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu;
4. Pasal  133  ayat  1  Ahli  kedokteran  kehakiman  atau  dokter  dan  atau  ahli lainnya  mengenai  korban  yang  mati  dan  diduga  karena  peristiwa  yang merupakan tindak pidana;
5. Pasal 186 Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.(Soesilo, 1995)
Dalam  beberapa  pasal  tersebut  diatas,  hanya  ahli  dokter  kehakiman  atau dokter  dan  ahli  terkait  dengan  surat  atau  tulisan  palsu  yang  diatur  mengenai prasyaratnya.  Terhadap  ahli  lain  tidak  terdapat  secara  jelas  mengenai  kriteria dan syarat-syarat dari seorang ahli. Sehingga seorang ahli bisa saja berasal dari kalangan non akademisi sebagai mana orang tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai hal tersebut.(Soesilo, 1995)
Perlu  diperhatikan  bahwa,  tidak  hanya  ahli  kedokteran  saja  yang  dapat menjadi  seorang  saksi  ahli,  akan  tetapi  “ahli  lainnya”  juga  dapat  memberikan keterangan  ahli,  dalam  artian  bahwa  ahli  lainnya  tersebut  adalah  ahli  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  penyidikan  dapat  berupa  ahli  komputer,  ahli
pertanian, dan lain sebagainya terkait kasus yang sedang ditangani.
Di era globalisasi seperti sekarang ini seorang ahli bukan hanya yang berasal dari  dalam  negeri  saja,  namun  dari  luar  negeri  pun  diperbolehkan  masuk  ke wilayah  Indonesia  hal  ini  disebabkan  karena  dampak  pada  peningkatan  lalu lintas  orang  dan  barang  antar  negara,  sehingga  batas-batas  negara  semakin mudah  ditembus  demi  berbagai  kepentingan  manusia  seperti  perdagangan, industri,  pariwisata,  dan  lain  sebagainya.  Untuk  mengatur  hal  tersebut diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaannya, namun  di  dalam  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang  Keimigrasian yang  hanya  menjelelaskan  pengertian  penggunaan  berbagai  jenis  visa  sesuai dengan  peruntukkannya,  bukan  menjelaskan  tentang  syarat – syarat  bagi  ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat memberikan keterangan ahli di dalam proses persidangan.
Salah  satu  yang  menjadi  perdebatan  adalah  kedatangan  seorang  ahli berkewarganegaraan  asing  asal  Australia,  Beng  beng  Ong  dalam  persidangan kasus  “Kopi  Bersianida  Jessica  Kumalawongso”.  Beng  beng  Ong  datang  ke Indonesia menggunakan visa kunjungan.
Ahli Patologi Forensik Beng Beng Ong dari Fakultas Kedokteran Universitas Quensland,  Brisbane,  Australia,  yang  memberikan  keterangan  ahli  dari  pihak terdakwa  Jessica  Kumala  Wongso  dalam  sidang  ke-18.  Pihak  imigrasi mengamankan  Beng  Ong  karena  bermasalah  dengan  visa  kunjungan  yang dipakainya  untuk  masuk  ke  Indonesia  untuk  memberi  keterangan  ahli  kasus “kopi  sianida”  tersebut.  Dalam  sidang  terdakwa  Jessica  yang  digelar  di Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  Jaksa  Penuntut  Umum  (JPU)  juga  sempat mempermasalahkan legalitas Beng Ong. JPU mengungkit masalah administrasi kunjungan  Beng Ong ke Indonesia, lantaran  dirinya  merupakan  warga  negara asing.  Dalam  sidang  itu,  JPU  Ardito  Muwardi  menanyakan  dengan  visa  apa saksi  dari  Australia  tersebut  jauh-jauh  datang  ke  Indonesia.  Kemudian,  Beng Ong  mengaku  bahwa  dia  datang  ke  Indonesia  dengan  menggunakan  visa kunjungan. (Benuf & Azhar, 2020; Nonet & Selznick, 2019)
Sesuai  ketentuan  yang  ada  pada  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011, kehadiran  seorang  tenaga  ahli  harus  menggunakan  visa  izin  tinggal  terbatas, sedangkan visa kunjungan hanya dipergunakan untuk berwisata dan tidak ada unsur  bekerja.  Seorang  ahli  harus  di  hadirkan  secara  sah  dan  patut,  Secara keimigrasian  Bengbeng  Ong  sah  masuk  melalui  keimigrasian  namun  secara administrasi  beliau  melakukan  pelanggaran  dengan  menggunakan  visa kunjungan untuk menghadiri persidangan sebagai seorang ahli dan memberikan keterangan.  Hal  tersebut  berdampak  kepada  kekuatan  pembuktiannya  sebab tidak  memenuhi  unsur  kepatutan  dalam  menghadirkan  seorang  ahli.  Namun
karena  sifat  keterangan  ahli  yang  tidak  mengikat,  maka  keyakinan  hakim  lah yang  dapat  memutuskan  keterangan  tersebut  sah  atau  tidak.  Apabila  hakim mengatakan sah meskipun melanggar keimigrasian keterangannya sebagai ahli sah di depan pengadilan.(Khafifah Nuzia Arini, 2021)
Selain  terdapat  kasus  kopi  sianida  atau  kasus  Jessica  Kumala  Wongso  yang harus  mendatangkan  ahli  dari  luar  negeri,  terdapat  kasus  lain  yaitu  kasus “perkara Nomor 106/PUU -XVIII/2020 menghadirkan dua Ahli yang berasal dari Korea Selatan dan Thailand”.
Warga  Negara  Asing,  menurut  Debra  Shinder,  yang  mengungkapkan beberapa  faktor  dan  kriteria  yang  dapat  digunakan  sebagai  syarat  di  dalam menjadi  saksi  ahli,  antara  lain  adalah  :  gelar  pendidikan  tinggi  atau  pelatihan lanjutan di bidang tertentu, mempunyai spesialisasi tertentu, pengakuan sebagai guru,  dosen,  atau  pelatih  dibidang  tertentu,  lisensi  profesional,  jika  masih berlaku,  ikut  sebagai  keanggotaan  dalam  suatu  organisasi  profesi,  posisi kepemimpinan  dalam  organisasi  tersebut  lebih  bagus,  publikasi  artikel,  buku, atau  publikasi  lainnya,  dan  bisa  juga  sebagai  reviewer.  Ini  akan  menjadi  salah satu  pendukung  bahwa  saksi  ahli  mempunyai  pengalaman  jangka  panjang, sertifikasi  teknis,  penghargaan  atau  pengakuan  dari  industry.(Prakoso,  2016; Usman, 2014)
Seorang ahli warga negara asing yang didatangkan ke negara Indonesia harus berdasarkan panggilan dan hubungan kerja antar kedua negera. Hubungan kerja adalah  hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan perjanjian  kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Diliat dari  pengaturan  kehadiran  seorang  ahli  dalam  memberikan  keterangan  di persidangan tidak secara tegas mengatur tentang visa yang digunakan seorang ahli untuk memberikan keterangan di muka persidangan.(Suardana et al., 2020)
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur secara khusus  mengenai  kriteria  ahli.  Keterangan  ahli  sebagai  alat  bukti  hanya dijabarkan sebagai keterangan dari seseorang yang mempunyai keahlian khusus sehingga membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Tidak  dapat  dipungkiri,  seorang  ahli  dapat  berkewarganegaraan  asing  atau dapat didatangkan dari luar negeri untuk memberi keterangan dengan keahlian khususnya  guna  membuat  terang  suatu  perkara  pidana. (Bozkurt,  2022;  Pina- Sánchez & Brunton-Smith, 2020)
Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  terdapat  kekosongan  norma  di  dalam  Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) karena tidak mengatur secara khusus  tentang  syarat – syarat  seorang  ahli  berkewarganegaraan  asing  yang akan  memberikan  keterangannya  pada  proses  persidangan.  Perlu  adanya pengaturan tentang syarat – syarat untuk mengajukan ahli berkewarganegaraan asing untuk dapat memberikan keterangan di dalam persidangan sehingga tidak
ada  lagi  permasalahan  tentang  penggunaan  visa  dan  karakteristik  yang  di perlukan bagi warga negara asing sebagai ahli di dalam persidangan.(Khafifah Nuzia Arini, 2021; Tănăsescu, 2020)

## METODE PENELITIAN
1. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal tesis ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Terkait dengan penggunaan tipe penelitian yuridis menurut Bahder Johan Nasution sebagai berikut: Pendekatan  yuridis  pada  hakikatnya  menunjuk  pada  suatu  ketentuan, yaitu  harus  terpenuhi  tuntutan  secara  keilmuan  hukum  yang  khusus yaitu  ilmu  hukum  dogmatik.  Ukuran  yang  digunakan  untuk  melihat atau  untuk  menentukan  apakah  suatu  permasalahan  hukum  konkrit telah  memenuhi  kriteria  yuridis  atau  tidak  harus  dilihat  dari  empat macam  karakteristik,  yaitu:  dari  sudut  sistem  ilmiahnya,  sistem normatifnya, sistem pendekatannya dan dari sistem interpretasinya. (Adi, 2021; Bangun, 2015)
Penggunaan tipe penelitian yuridis normatif dalam suatu penelitian hukum  adalah  bertujuan  untuk  mengkaji  hukum  positif  yang  terkait dengan  pokok  permasalahan  yang  dibahas.  Oleh  karena  itu, pembahasan  yang  dilakukan  dalam  suatu  penelitian  hukum  yang bersifat yuridis normatif adalah terfokus kepada pengkajian-pengkajian terhadap  “asas -asas  hukum,  sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi hukum,  perbandingan  hukum  dan  sejarah  hukum”  Dengan  demikian, karakteristik  yang  paling  utama  pada  suatu  penelitian  hukum  yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dalam rangka melakukan pengkajian terhadap hukum, yaitu meliputi hal-hal yang tertulis sebagai berikut:
a. Sumber utamanya adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial, karena  dalam  penelitian  ilmu  hukum  normatif  yang  dikaji  adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.
b. Pendekatannya  yuridis  normatif  (Dalam  penelitian  atau  pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatannya untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif  hanya  mengenal  bahan  hukum,  jadi  untuk  menjelaskan hukum  atau  untuk  mencari  makna  dan  memberi  nilai  akan  hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah- langkah yang ditempuh adalah langkah normatif).
c. Menggunakan metode interpretasi (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu  hukum  normatif  digunakan  metode  interpretasi  untuk
memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut).
d. Analisisnya yuridis normatif (Dalam pengkajian atau penelitian ilmu hukum  normatif,  kegiatan  analisisnya  berbeda  dengan  cara menganalisis  ilmu  hukum  empiris,  dalam  pengkajian  ilmu  hukum normatif, langkah atau kegiatan melakukan analisis mempunyai sifat yang sangat spesifik atau khusus, kekhususannya di sini bahwa yang dilihat  adalah  apakah  syarat-syarat  normatif  dari  hukum  itu  sudah terpenuhi atau belum sesuai dengan ketentuan dan bangunan hukum itu sendiri.
e. Tidak  menggunakan  statistik  (Penelitian  atau  pengkajian  ilmu hukum normatif tidak menggunakan statistik, karena penelitian ilmu hukum normatif merupakan penelitian atau pengkajian yang sifatnya murni hukum).
f. Teori  kebenarannya  pragmatis  (Teori  kebenaran  penelitian  ilmu hukum adalah kebenaran pragmatis artinya dapat bermanfaat secara praktis dalam kehidupan masyarakat).
g. Syarat  nilai  (Syarat  nilai  artinya  ada  pengaruh  dari  subyek,  sebab menurut  pandangan  penganut ilmu  hukum  normatif  justru  dengan adanya  pengaruh  penilaian  itulah  sifat  spesifik  dari  ilmu  hukum normatif dapat diungkap).
Adapun  cara  yang  dilakukan  oleh  penulis  dalam  melakukan penelitian  hukum  yang  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif sebagaimana  yang  diterapkan  di  tesis  ini,  yakni  seperti  tindakan- tindakan:
a. Mendeskripsi  hukum  positif,  yaitu  bertugas  mendiskripsi  atau memaparkan isi dan struktur hukum positif;
b. Mensistematisasi  hukum  positif,  yaitu  mensistematisasi  isi  dan struktur hukum positif yang dideskripsikan;
c. Menginterpretasi hukum positif, yaitu berusaha menjelaskan makna yang terkandung dalam aturan;
d. Menilai  hukum  positif,  yaitu  bersifat  normatif  dari  ilmu  hukum,  di mana  objeknya  bukan  hanya  norma  akan  tetapi  juga  menyangkut dengan dimensi penormaan; dan
e. Menganalisis hukum positif, dalam kegiatan menganalisis ini sifatnya sistem  terbuka,  maksudnya  antara  hukum  dan  kepatutan  harus dipikirkan  dalam  suatu  hubungan,  oleh  karena  itu  norma  hukum harus bertumpu pada asas-asas hukum dan di balik asas hukum itu dapat disistematisasi gejala-gejala lain.
2. Pendekatan Penelitian (Noor, 2011)
Peter  Mahmud  Marzuki  menyatakan  ada  lima  pendekatan  dalam penelitian  hukum, yaitu  pendekatan  undang-undang ( statute  approach ), pendekatan  kasus  ( case  law  approach ),  pendekatan  historis  ( historical approach ),  pendekatan  perbandingan  ( comparative  approach ),  dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ).
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penulisan  penelitian  karya ilmiah menurut Bahder Johan Nasution adalah: “Terdiri dari pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan  perbandingan ( comparative approach ), pendekatan konseptual ( conceptual approach ), dan pendekatan kasus hukum ( case law approach )”.
Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penulisan proposal tesis  ini  adalah  terdiri  dari  3  (tiga),  yaitu  meliputi  pendekatan- pendekatan yang tertulis sebagai berikut:
a. Pendekatan  Undang-Undang  ( statute  approach ).  Bahder  Johan Nasution mengemukakan: “pendekatan undang -undang atau statute approach dan  sebagian  ilmuan  hukum  menyebutkan  dengan pendekatan  yuridis,  yaitu  penelitian  terhadap  produk-produk hukum”.  Pendekatan  undang -  undang  dilakukan  dengan  menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.
b. Pendekatan Konseptual ( conceptual approach ). Bahder Johan Nasution mengemukakan:
Pendekatan  konseptual,  yaitu  penelitian  terhadap  konsep-konsep hukum  seperti:  sumber  hukum,  fungsi  hukum,lembaga  hukum  dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan  ilmu  hukum  itu  sendiri  yaitu:  tataran  ilmu  hukum  dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.
c. Pendekatan Kasus ( case law approach )
Pendekatan  kasus  di  dalam  penelitian  yuridis  normatif  bertujuan untuk  mempelajari  penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum yang dilakukan dalam praktik hukum
3. Pengumpulan Bahan Hukum
Tehnik  pengumpulan  bahan  hukum  yang  penulis  pakai  dalam rangka  menyusun  tesis  ini  adalah  dengan  menggunakan  “sistem kartu”.  Pemakaian  atau  penggunaan  metode  dengan  menggunakan sistem  kartu  tersebut  bertujuan  supaya  penulis  tidak  mengalami kesulitan  disaat  penulis  melakukan  sejumlah  pembahasan  yang
relevan  dengan  2  (dua)  pokok  permasalahan  yang  telah  penulis tentukan di dalam rumusan masalah tesis ini.
Berpedoman  kepada  semua  pengertian  bahan  hukum  di  atas, selanjutnya  bisa  diketahui  jika  substansi  yang  terdapat  di  dalam bahan hukum dimaksud ialah terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yaitu meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Masing- masing  substansi  yang  terdapat  di  dalam  2  (dua)  bahan  hukum tersebut  dijelaskan  oleh  Peter  Mahmud  Marzuki  di  dalam  buku karangannya  yang  berjudul  “Penelitian  Hukum”,  yakni  dengan mengatakan bahwa: (Sugiharto & Abrianto, 2018)
Bahan  hukum  primer  meliputi  bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer ini  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  atau risalah  dalam  pembuatan  perundang-undangan  dan  putusan- putusan  hakim.  Bahan  hukum  sekunder  meliputi  semua  publikasi tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen  resmi yang  meliputi  buku-buku,  kamus-kamus  hukum,  jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

## 4. Analisis Bahan Hukum
Penelitian proposal tesis ini, analisis bahan hukum yang digunakan untuk diolah, dianalisis kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap bahan hukum yang digunakan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini. Adapun bahan hukum yang dilakukan dengn cara:
a. Menginventarisasi  semua  peraturan  perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;
b. Mensistematisasi pertauran perundang-undangan yang digunakan  dari  aturan  yang  lebih  tinggi  sampai  dengan peraturan yang lebih rendah;
c. Menilai bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

## HASIL dan PEMBAHASAN

## Pengaturan Keterangan Ahli Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia
Alat  bukti  keterangan  ahli  dapat  diajukan  dalam  pemeriksaan  perkara pidana di persidangan oleh pihak penuntut umum, terdakwa, maupun hakim. Jika  terdapat  keterangan  ahli  yang  belum  diminta  dalam  pemeriksaan  yang dilakukan  penyidik  atau  penuntut  umum,  maka  keterangan  ahli  itu  dapat
diajukan untuk disampaikan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Selain itu,  keterangan  ahli  yang  telah  disampaikan  dalam  penyidikan  juga  dapat disampaikan  kembali  dalam  persidangan  jika  dikehendaki  atau  dianggap perlu.
Sebagaimana Pasal 180 ayat (1) KUHAP, hakim ketua sidang dapat meminta ahli  hadir  dalam  persidangan  untuk  menyampaikan  keterangan  secara  lisan dan langsung di muka pengadilan dan akan dicatat dalam pemeriksaan sidang pengadilan  oleh  panitera.  Ayat  selanjutnya  menjelaskan  hakim  dapat  pula memerintahkan  suatu  penelitian  ulang  atas  keterangan  ahli  jika  timbul keberatan  yang beralasan  dari terdakwa. Selain  penuntut  umum  dan  hakim, terdakwa pun berhak mengusahakan dan mengajukan ahli untuk memberikan keterangan. Meski tidak secara langsung menjelaskan istilah ahli, namun Pasal 65  KUHAP  menyebutkan  terdakwa  berhak  mengusahakan  dan  mengajukan saksi  dan  atau  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  guna  memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
Kepada seorang ahli, diberlakukan segala aturan yang berlaku pada saksi. Namun,  diantara  keduanya  terdapat  perbedaan  dalam  hal  keterangan  yang diberikan  maupun  lafal  sumpah  yang  dinyatakan  sebelum  memberi keterangan. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum Pasal 1 butir 26 KUHAP, saksi memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana yang ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri.  Sementara  itu  ahli memberikan keterangan berisi pengetahuan sesuai dengan keahliannya.

## SIMPULAN
Berpedoman  pembahasan  yang  ditulis  di  dalam  tesis  ini,  maka  dirumuskan  2 (dua) kesimpulan sebagai berikut:
1. Pengaturan  mengajukan  ahli  berkewarganegaraan  asing  dalam  proses persidangan  di  Indonesia  ialah  ahli  berkewarganegaraan  asing    yang  di pekerjakan  di  Indonesia  harus  menggunakan  syarat – syarat  administrasi  yaitu pihak  pemberi  kerja  atau  Jaksa  Penuntu  Umum  dan  Penasihat  Hukum  yang mendatangkan  ahli  berkewarganegaraan  asing  harus  sesuai  dengan  ketentuan yang  berhubungan  dengan  Undang – Undang  Nomor  6  Tahun  2011  tentang Keimigrasian,  yaitu  salah  satunya  penggunaan  visa  yang  harus  sesuai  dengan peruntukkanya  di  Indonesia  karena  visa  tersebut  merupakan  salah  satu  aturan yang dapat menambah pendapatan negara Indonesia. Penggunaan visa bagi ahli berkewarganegaraan  asing  yang  akan  memberikan  keterangan  ahli  di persidangan  wajib  menggunakan  visa  tinggal  terbatas  yang  mana  maksud  dari visa tinggal terbatas diberikan keapda Orang Asing sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing  yang  kawin  secara  sah  dengan  warga  negara  Indonesia,  yang  akan
melakukan  perjalanan  ke  Wilayah  Indonesia  untuk  bertempat  tinggal  dalam jangka  waktu  yang  terbatas,  namun  di  dalam  KUHAP  pengaturan  ahli berkewarganegaraan  asing  dalam  menyampaikan  keterangannya  pada  proses persidangan belum di atur di dalam KUHAP sehingga menimbulkan kekosongan norma yang menyebabkan permasalahan di dalam proses persidangan.
2. Kebijakan  Hukum  Pidana  Kedepan  Terkait  Pengaturan  Kedudukan  Hukum Keterangan  Ahli  Berkewarganegaraan  Asing  Dalam  Proses  Persidangan  Di Indonesia ialah perlu adanya pengaturan atau peraturan di dalam KUHAP yang memberikan syarat – syarat khusus bagi warga negara asing yang akan menjadi ahli  di  dalam  persidangan  di  Indonesia  dengan  memberikan  identitas  serta keahlian yang lengkap bagi pemberi kerja yang mana bagi pemberi kerja ini bisa disebut  Jaksa  Penuntut  Umum  atau  Penasihat  Hukum  yang  memberikan rekomendasi kepada pihak imigran untuk membuatkan visa tinggal terbatas agar pihak  ahli  berkewarganegaraan  asing  tidak  menyalahgunakan  ketentuan adminsitasrasi bagi warga negara asing ketika sudah di dalam persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, R. (2021). Metodologi penelitian sosial dan hukum . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Bambang  Waluyo.  (2020). Penyelesaian  Perkara  Pidana  Penerapan  Keadilan  Restoratif  dan Transformatif . Sinar Grafika.
Bangun,  B.  H.  (2015).  Menuju  Masyarakat  Ekonomi  Asean  2015:  Aspek  Regional  dan Implikasinya  Terhadap  Hukum  Nasional  Indonesia. Supremasi  Hukum:  Jurnal Penelitian Hukum , 24 (2), 111 – 123.
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Bozkurt,  B.  (2022). The  Relationship  between  Social  Justice  Leadership  and  Organizational Citizenship Behaviours . 9 (March), 88 – 102.
Khafifah Nuzia Arini. (2021). Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana.
Syariati Jurnal Studi Al- Qur’an Dan Hukum , 7 (2), 250.
Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif . Nusamedia.
Noor, J. (2011). Metodelogi penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group .
Pina-Sánchez,  J.,  &  Brunton-Smith,  I.  (2020).  Reassessing  the  relationship  between procedural justice and police legitimacy. Law and Human Behavior , 44 (5), 377.
Prakoso,  A.  (2016). Penemuan  Hukum:  Sistem,  Metode,  Aliran  dan  Prosedur  dalam Menemukan Hukum .
Soesilo,  R.  (1995). Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP):  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal .
Suardana, I. N., Mahendrawati, N. L., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan oleh Emiten di Pasar Modal. Jurnal Analogi Hukum , 2 (2), 182 – 186.
Sugiharto,  H.,  &  Abrianto,  B.  O.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Non-Yudisial  terhadap Perbuatan Hukum Publik oleh Pemerintah. Yuridika , 33 (1), 41 – 72.
Tănăsescu, M. (2020). Rights of nature, legal personality, and indigenous philosophies. Transnational Environmental Law , 9 (3), 429 – 453.
Usman,  A.  H.  (2014).  Kesadaran  hukum  masyarakat  dan  pemerintah  sebagai  faktor tegaknya negara hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 30 (1), 26 – 53.