## Pengawasan Pegawai Pajak dalam Pandangan Abu Yusuf
Muhammad Sarifudin Institut Agama Islam Tulang Bawang Lampung, Indonesia
syariefsinau@gmail.com

## Abstract
As  a  well-known  figure,  Abu  Yusuf  has  phenomenal  work  in  the  field  of  taxes,  namely  the book Al-Kharaj. This book, written at the request of Caliph Harun Ar-Rasyid, is used as a guide in tax management. The purpose of this writing is to find out how professionalism tax officials are in Abu Yusuf's view. Apart from that, this article also aims to understand the concept of tax  written  by  Abu  Yusuf.  The  method  used  in  this  writing  is  included  in  the  type  of qualitative  research  and  the  data  collection  method  is  through  library  research.  Literary research  (library  research) means that the data sources used come from  written  materials. The results of the research found that Abu Yusuf's thoughts regarding the criteria for a good and  professional  tax  manager.  Good  religion,  trustworthy,  mastery  of  jurisprudence,  smart, likes deliberation, maintains self-respect (afif), dares to defend the truth, orientation to the afterlife in carrying out obligations, honest and not unjust. Apart from that, Abu Yusuf places great  emphasis  on  strict  supervision  of  tax  collectors,  in  order  to  avoid  fraud  such  as corruption, acts of oppression, and so on.
Keywords: Abu Yusuf, Tax Supervision, Tax Employee Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Organisasi  secara  umum  merupakan  kumpulan  dari  orang-orang  yang  saling bekerjasama  dalam  usaha  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya (Ambarwati,  2018).  Dari  setiap  organisasi  juga  umumnya  terdapat  seorang  pemimpin untuk mengarahkan, mengajak dan memotivasi serta memberikan tugas-tugas keada para anggotanya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam upaya pencapaian tujuan organisasinya (Nurcahyanti, Suwatno, & Sugiharto, 2019). Salah satu fungsi yang dimiliki dari  seorang  pemimpin  yaitu  melakukan  pengawasan  (Sudrajat,  2020).  Penyimpangan masih kerap terjadi di organisasi maupun di instansi pemerintahan yang merugikan baik sebagian  kecil  maupun  sebagian  besar  masyarakat  Indonesia  (Darmawan  & Mardikaningsih, 2021). Penyimpangan yang kerap terjadi pada sektor perekonomian yaitu korupsi  yang  biasanya  dilakukan  oleh  orang  pribadi  maupun  suatu  kelompok,  kasus tersebut sudah tidak asing bagi Indonesia (Fahmi,  2021). Secara teori korupsi merupakan hal yang merusak dan buruk, berdasarkan kenyataan bahwa korupsi merupakan hal yang merusak,  korupsi  itu  sendiri  menyangkut  suatu  hal  yang  bersifat  amoral,  jabatan  yang terdapat di instansi ataupun di aparatur pemerintah, suatu sifat dan keadaan yang buruk, perilaku  menyimpang  pada  kekuasaan  dalam  jabatan  karena  pemberian,  menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan (Budiarto, 2020).
Pengawasan  akan mengarahkan individu untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan (Isroani & Huda, 2022). Menurut Mockler dalam pengawasan adalah upaya  yang  sistematis  untuk  menetapkan  standar  kinerja  dengan  sasaran  perencanaan (Herdino & Andri, 2017). Pengawasan juga diperlukan agar organisasi tetap berada pada

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No. 2, August 2024 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
jalur yang benar dan dipimpin oleh individu yang tepat (Zuzana, 2021). Selain itu, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja serius ketika diawasi dan akan melemah ketika  tidak  diawasi  (Ambarwati,  2018).  Dengan  demikian,  pengawasan  juga  memiliki peran  agar  prestasi  kerja  pegawai  dapat  tercapai  sebagaimana  yang  diharapkan.  Dalam kenyataannya,  menegakkan  sistem  pengawasan  yang  efektif  tidaklah  mudah.  Terlalu fleksibel  dalam  menjalankan  pengawasan  akan  melemahkan  wibawa  organisasi  di hadapan stokeholder (Said  Muhammad  Rizal,  2019).  Sebaliknya,  terlalu  ketat  dalam menjalankan pengawasan akan menurunkan kreativitas kerja para pegawai. Pegawai atau individu  akan  merasakan  suasana  kerja  yang  monoton  dan  membosankan.  Pada gilirannya, hal ini akan menimbukan kelelahan mental (burn out) yang jika tidak ditangani dengan  serius  akan  menimbulkan  demotivasi  dan  penurunan  prestasi  kerja  (Muslim, 2022).  Akan  tetapi,  tanpa  pengawasan  sulit  untuk  memastikan  bahwa  tujuan  organisasi akan  dicapai  karena  organisasi  tidak  mampu  mendeteksi  gejala-gejala  penyimpangan terhadap  tujuan  (Meriza,  2018).  Jika hal  ini  dibiarkan,  maka  organisasi  akan  kehilangan kesempatan  untuk  memperbaiki  dan  memperoleh  prestasi  kerja  pegawai  (Laura  Junita Sinuraya,  Syahrina  Effendi,  Nany  Haryani  Harahap,  Mery  Chistina  Batubara,  2021), termasuk pada pegawai perpajakan.
Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan kontra prestasi yang langsung dan digunakan untuk  membiayai  pengeluaran  umum  untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  suatu Negara (Zulma, 2020).  Pajak merupakan sumber keuangan Negara yang utama (Zuzana, 2021). Instansi yang memiliki  tugas dalam bidang perpajakan pada wilayah kota adalah Kantor Pelayanan pajak pratama (KKP) yang dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesian  nomor  62/PMK.01/2009  tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Jenderal  Pajak pada  Pasal  58  yang  berisi  KKP  Patama  bertugas  melaksanakan  penyuluhan,  pelayanan, dan  pengawasan  wajib  pajak  bidang  penghasilan,  pajak  pertambahan  nilai,  penjualan barang mewah, bumi bangunan (Taufiqurrahman, 2023). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan  negara  yang  harus  dikelola  dengan  baik,  sehingga  dapat  memberikan  hasil yang  maksimal  untuk  kepentingan  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Amtiran  &  Aldarine Molidya,  2020).  Sebagai  sumber  pendapatan  negara,  pajak  memiliki  fungsi  dalam membiayai  pengeluaran-  pengeluaran  negara.  Dimanfaatkan  guna  menjalankan  aktifitas dan tugas rutin negara (Fikri, Suryantara, & Waskito, 2021). Selain itu juga dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur negara dan umum yang dapat dinikmati oleh  masyarakat.  Pembangaunan  membutuhkan  biaya.  Biaya-biaya  tersebut  diperoleh sebagai penerimaan  negara dari sektor pajak (Zunaidi, 2021).
Direktur  Jenderal  Pajak  (Dirjen  Pajak)  Fuad  Rahmany  mengatakan,  masyarakat Indonesia  masih  banyak  yang  enggan  membayar  pajaknya  sehingga  target  penerimaan pajak di Indonesia masih lebih rendah dibanding negara lain (Popy Purnamasari, 2020). Masalahnya masih banyak orang yang enggan membayar pajak karena uang pajaknya ini takut  dikorupsi  oleh  pegawai  pajak  sendiri  (Meutia,  Ray,  &  Rizal,  2021).  Keenganan masyarakat  untuk  membayar  pajak ini  bukan  tanpa  alasan,  hal  ini dilatarbelakangi  oleh kasus penggelapan dana pajak oleh beberapa pegawai pajak, misalnya Gayus Tambunan, Bambang  Heru  ismiarso,  dll  (Cahyani  &  Sovita,  2024).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa kurangnya pengawasan terhadap pemungutan pajak (Dinda & Sheila, 2021).
Dalam  sejarah  ekonomi  Islam  Abu  Yusuf  dikenal  memilki  sumbangan  yang  cukup besar  terhadap  kemajuan  ekonomi  pada  masa  kepemimpinan  Khalifah  Harun  ar-Rasyid terutama  di  bidang  perpajakan,  beliau  meletakkan  dasar-dasar  kebijakan  fiskal  yang berbasis kepada keadilan dan maslahah (Euis Amalia, 2010). Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan publik. Dengan daya observasi dan analsisnya yang  tinggi,  Abu  Yusuf  menguraikan  masalah  keuangan  dan  menunjukkan  beberapa kebijakan  yang  harus  diadopsi  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan kesejahteraan rakyat (Riva Abdillah, 2022). Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan
pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara- cara memperoleh sumber  perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang,  seperti  membangun  jembatan  dan  bendungan  serta  menggali  saluran-saluran besar  dan  kecil  (Fauzan,  2014).  Atas  dasar  belakang  diatas  penulis  memuat  rumusan permasalahan penelitian tentang bagaimana pengawasan pegawai pajak dalam pandangan Abu  Yusuf.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  bagainama  peran pemikiran Abu Yusuf tentang konsep ekonomi yang dgagasnya terhadap perpajakan yang terjadi di Indonesia.

## METODE
Studi pemikiran tokoh menjadi pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.  Secara  epistimologi,  metode  studi  pemikiran  tokoh  dapat  dilakukan  dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosial, kultur dan agama. Pada dasarnya penelitian ini termasuk  ke  dalam  jenis  penelitian  kualitatif  dan  metode  pengumpulan  data  melalui kajian  pustaka  (library  reseach).  Penulis  Menggunakan  buku  primer  dari  Suryana  Studi kepustakaan  (library  reseach)  adalah  jenis  penelitian  yang  bersifat  kepustakaan  artinya sumber-sumber  data  yang  digunakan  berasal  dari  bahan  tertulis,  seperti  kitab,  buku, artikel ilmiah, skripsi, tesis dan yang lainnya yang berhubungan dengan objek yang akan dibahas. Penulis Menggunakan buku primer (Connaway, L. S., & Radford, 2021). Bilamana terdapat ilustrasi yang mengarah perhitungan yang berbentuk angka-angka (kuantitatif), maka  hal  ini  penulis  memakai  buku  sekunder  yang  dimaksudkan  hanya  untuk mempertajam  analisa  dan  menguatkan  argumentasi  penelitian  yang  sedang  dilakukan peneliti (Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, 2018).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Latar Belakang Abu Yusuf
Nama  lengkap  beliau  adalah  Abu  Yusuf  Ya’kub  Bin  Ibrahim  Bin  Habib  Al -Anshari. Beliau lahir di Kufah, Irak, pada tahun 113H/731M dan wafat di Baghdad pada tahun 182 H/798  M.  Beliau  adalah  shabat  sekaligus  murid  dari  Abu  Hanifah(Sudarsono,  2002). Beliau adalah ketua mahkamah agung pada masa Daulah Abbasiyah, seorang ahli fikir, ahli tafsir,  ahli  hadits,  sejarawan,  sastrawan  dan  seorang  teolog  di  Irak.  Beliau  berasal  dari suku  Bujailah, salah satu  suku  bangsa  Arab.  Keluarganya  disebut  al-Anshari  karena  dari pihak ibu masih masih mempunyai hubungan dangan kaum Anshar (Ritonga, 2021).
Keluarganya bukan berasal dari lingkungan berada, tetapi sejak kecil ia mempunyai minat  yang  sangat  kuat  terhadap  ilmu  pengetahuan.  Hal  ini  dipengaruhi  oleh  suasana Kufah  yang  ketika  itu  merupakan  salah  satu  pusat  perdaban  Islam,  tempat  para cendikiawan Muslim dari seluruh penjuru dunia Islam datang silih berganti untuk saling bertukar pikiran tentang berbagai keilmuan (Ritonga, 2021).
Dalam  sejarah  ekonomi  Islam,  (Oky,  2019)Abu  Yusuf  dikenal  memilki  sumbangan yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar-dasar kebijakan fiskal yang berbasis kepada keadilan dan maslahah.
Karna kepintaran dan gagasan-gagasan besar yang dimiliki oleh Abu Yusuf Beliau berhasil membuat  karya  karya  tulisannya  yang  berkenaan  dengan  sosial  masyarakat  dan  agama diantaranya  adalah (“Ahmad  Ifham  Sholihin.  (2010).  Buku  Ppintar  Ekonomi... -  Google Scholar,” n.d.) :
1. Kitab  Al-Atsar  yaitu  kitab  yang  menghimpun  hadits-hadits  yang  diriwayatkan  dari para gurunya dan juga ayahnya.
2. Kitab  Ikhtilaf  Abi  Hanifah  wa  Ibni  Abi  Laila.  Kitab  ini  memuat  tentang  ketetapan peradilan dan penetapan pekara.
3. Kitab al-Radd ala Siyar  al- Auza’i. Kitab ini memuat beberapa pendapat dan pandangan Aabu Yusuf tentang beberapa hukum islam yang merupakan
himpunan dari kritikan dan sanggahan-sanggahan beliau terhadap pendapat al- Auza‟i di seputar perang dan jihad.
4. Kitab Adabu al-Qadhi. Yaitu
kitab  yang  menjelaskan  tentang  ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang hakim(Qadhi)
5. Kitab  al-Maharij  fi  al-Haili.  Yaitu  kitab  yang  memuat  tentang  kajian  biologi,tentang binatang binatang dan segala hal yang berkaitan dengan itu.
6. Kitab al- Jawami’.Kitab ini lebih banyak membahas tentang Pendidikan
7. Kitab  al-kharaj.  Kitab  ini  merupakan  karya  monumental  beliau.  Membahas  tentang keuangan  negara,  pajak  tanah,  pemerintahan  dan  musyawarah.  Selain  kitab  ini memuat  tentang  banyak  masalah-masalah  yang  erat  kaitannya  dengan  fenomena- fenomena  ekonomi  dan  sosial,  kitab  ini  pun  telah  dijadikan  sebagai  panduan  dalam menentukan kebijakan perekonomian pada masa dinasti Abbasiyyah. Terutama sejak dibawah  pemerintahan  Harun  al-Rasyid.  Dengan  kitab  ini  pulalah  beliau  dinobatkan menjadi faqih dan juga sebagai tokoh ekonomi muslim klasik (Bakir & Mustofa, 2023).
Abu  yusuf  dikenal  juga  sebagai  bapak  ekonomi  yang  belum  pernah  ada  satupun ulama yang mensejajarinya, diantara gagasannya adalah mengubah nilai riil uang dan apa yang harus dilakukan pada saat itu terhadap transaksi kredit perdagangan, dan masalah penimbunan  barang.  Beliau  jugadi  yakini  mencetak  blue  print  tentang  kebijakan  suatu Negara.  Seperti  investasi,  pembangunan  jalan,  kanal,  jembatan,  dan  bendungan  sungai serta melakukan kajian tematik tentang proyek skala nasional (“Nurul Huda Dan Ahmad Muti. (2011). Keuangan Publik... - Google Scholar,” n.d.)

## Pajak dalam Pandangan Abu Yusuf
Pajak dalam praktinya dapat dipahami sebagai iuran langsung kepada negara yang lebih menitik beratkan pada fungsi anggaran. Adapun unsur-unsur pajak adalah  sebagai berikut  :  Iuran  rakyat  kepada  negara,  iuran  harus  berdasarkan  undang-undang,  iuran tidak  memiliki  kontra  pprestasi  secara  langusng,  iuran  berguna  untuk  membiayai pengeluaran  pemerintahan  yang  bersifat  umum,  memiliki  tujuan  sebagai  anggaran (budgetair), mengatur (regulator), redistribusi, dan stabilitas.
Pajak  dalam  praktinya  juga  memiliki  fungsi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan terhadap rakyat. Adapun fungsi pajak adalah sebagai berikut:
1. Anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk:
a. Membiayai  pengeluaran-pengeluaran  negara.  Misalkan  belanja  pegawai,  belanja barang, pemeliharaan, dan lain-lain.
b. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintahan, yakni penerimaan dalam dengeri dikurangi pengeluaran rutin.
2. Mengatur (regulator)
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak sebagai tujuan.  Misalnya,  Fasilitas  keringanan  pajak  untuk  menggiring  penanaman  modal  dalam dan  luar  negeri. melindungi  produksi  dalam  negeri,  pemerintah  menetapkan  bea  masuk yang tinggi untuk produk ekspor.
3. Pendistribusian pendapatan (redistribusi pendapatan)
Pajak dipungut oleh negara digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk  juga  untuk  membiayai  pembangunan  sehingga  dapat  membuka  kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Stabilitas
Pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas  harga  hingga  inflasi  dapat  dikendalikan,  hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  jalan mengatur  peredaran  uang  di  masyarakat,  pemungutan  pajak,  penggunaan  pajak  yang efektif dan efisien (Aini & Abidin, 2022).
Kharaj  atau  perpajakan  merupakan  pemikiran  utama  Abu  Yusuf.  Dalam  hal perpajakan  Abu  Yusuf  telah  memberikan  prinsip-  prinsip  tentang  kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuat
keputusan  dalam  administrasi  pajak  (Muhammad  Hidayat,  2010).  Abu  Yusuf meriwayatkan  bahwa  setelah  penaklukan  tanah  Sawad,  Khalifah  Umar  bin  Khattab menunjuk  dua  orang  sahabat  Nabi,  Utsman  dan  Hudzaifah,  untuk  mengeksplorasi kemungkinan  dan  cakupan  tanah  yang  akan  dikenakan  pajak.  Khalifah  Umar  terjadi pembebanan pajak yang melebihi dari yang seharusnya dikeluarkan. Kedua orang sahabat itu  pun  menjawab  bahwa  mereka  menetapkan  pajak  berdasarkan    kemampuan  tanah dalam membayar   pajak (Syamsul Rijal, 2021).
Dalam  hal  penetapan  pajak,  Abu  Yusuf  cenderung  menyetujui  Negara  mengambil bagian dari hasil pertanian dari penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Menurutnya,  cara  ini  lebih  adil  dan  akan  memberikan  kemudahan  dalam  memperluas tanah  garapan  (Annisa  Eka  Rahayu,  2022).  Abu  Yusuf  dengan  tegas  menentang  pajak tanah pertanian, dan menyarankan  penggantian dari pemungutan tetap atas tanah lahan dengan pajak yang sebanding atas penghasilan pertanian, karena hal ini lebih besar dan membantu ekspansi dalam area-area yang ditanami (Akhmad Mujahidin, 2013). Dimensi lain  dari  manajemen  pengelolaan  perpajakan  adalah  penggajian  aparat  yang  bekerja  di bidang ini. Abu Yusuf menganjurkan agar gaji mereka diambil dari bait al mal dan bukan dari  pembayar  kharaj  secara  langsung  (Aprilia  Sibagariang,  2022).  Ini  dilakukan  untuk menghindari penyuapan, korupsi dan ketidakadilan.
Prinsip  utama  yang  disampaikan  Abu  Yusuf  tentang pajak  adalah  :  (Abu  A’la  Al - Maududi,  1995)  Agar  ditetapkan  atas      harta  benda  rakyat  yang  melebihi  kebutuhan mereka;  Agar  hal  itu  ditetapkan  atas  kerelaan  mereka  (tidak  terpaksa);  Agar  seseorang tidak  terbebani  sesuatu  yang  tidak  dapat  dipikulnya;  Agar  pajak-pajak  tersebut diambilkan dari orang-orang kaya dan diberikan kepada fakir miskin di kalangan rakyat; Agar pemerintah selalu  memperhatikan dengan seksama ketika menetapkan pajak-pajak dan membuat perincian serta daftar- daftarnya untuk tidak mengisap rakyat; Agar pajak- pajak  itu  tidak  dikumpulkan  secara  zalim  dan  sewenang-wenang;  Agar  pemerintah  dan pemilik-pemilik tanah atau karyawan tidak memungut pajak apapun selain yang memang telah  dibenarkan  oleh  undang-undang;  Agar  orang-  orang  ahl  dzimmah  (penduduk  non muslim) yang kemudian memeluk agama tidak dibebani pembayaran jizyah  (pajak yang ditetapkan  atas  warga  negara  non  muslim  sebagai  pengganti  kewajiban  ikut  membela Negara dan pengganti zakat atas harta benda mereka) (Martina Nofra Tilopa, 2017).

## Gambaran Perpajakan di Indonesia
Pajak  merupakan  istilah  yang  sudah  dikenal  di  Indonesia.  Pada  zaman  kerajaan- kerajaan  nusantara  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  dikenal  dengan  istilah  upeti.  Pajak tersebut  dimaknai  sebagai  sebuah  pemberian  dari  rakyat  terhadap  raja  yang  diberikan secara  sukarela  tanpa  ada  paksaan.  Pajak  berubah  maknanya  yang  awalnya  sukarela menjadi ada paksaan. Sehingga  rakyat  yang  tinggal  di  dalam  wilayah  sebuah  kerajaan tersebut  bukan  lagi menyerahkan pajak secara sukarela, akan tetapi diperintahkan secara wajib  atau  ada  unsur  paksa  dari  kerajaan.  Secara  makna  telah  mengalami  pergeseran, namun pajak tetap mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk kepentingan kerajaan atau pemerintahan dalam hal mempertahankan kedaulatan pemerintahan, menjaga rakyatnya, dan meralisasikan pembangunan (Ali Ridlo. 2019).
Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk keperluan  negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat  (Undang-Undang Perpajakan).
Era pemerintahan Joko Widodo, pendapatan pajak tahun 2015 sebesar 1,240,418.9 miliar  rupiah,  tahun  2016  sebesar  1,284,970.1  miliar  rupiah,  tahun  2017  sebesar 1,343,529.8 miliar rupiah. Pada pemerintahan Joko Widodo muncul kebijakan perpajakan yaitu  pengampunan  pajak  (tax  amnesty).  Pengampunan  Pajak  merupakan  penghapusan
pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana  di  bidang  perpajakan,  dengan  cara  mengungkap  Harta  dan  membayar  Uang Tebusan (UU Pajak, 2016).
Amnesty  pajak  berlaku  sejak  disejak  diundangkan  hingga  31  maret  2017,  dan penerapannya menjadi 3 periode, sebagai berikut:
1. Periode  1  sejak  diundangkan  1  Juli  2016  sampai  dengan  31  September  2016. Repatriasi  atau  deklarasi  dalam  negeri  sebesar  2  persen,  deklarasi  luar  negeri sebesar 4 persen.
2. Peride  2,  sejak  tanggal  1  Oktober  2016  sampai  dengan  31  Desember  2016. Repatriasi  atau  deklarasi  dalam  negeri  sebesar  3  persen,  deklarasi  luar  negeri sebesar 5 persen
3. Periode 3, sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Maret 2017. Repatriasi atau  deklarasi  dalam  negeri  sebesar  5  persen,  deklarasi  luar  negeri  sebesar  10 persen.
Wajib  pajak  UMKM  deklarasi  harta  sebesar  0,5  persen  untuk  sampai  dengan  10 miliar,  deklarasi  harta  dari  10  miliar  rupiah  sebesar  2  persen.  Rumus  perhitungan pengampunan  pajak  adalah  “uang  tebusan  =  tarif x  dasar  pengenaan”  (Hidayat,  Nurdin., 2016).

## Pengawasan Pegawai Pajak dalam Pandangan Abu Yusuf
Penekanan  terhadap  tanggung  jawab  penguasa  merupakan  tema  pemikiran ekonomi  Islam  yang  selalu  dikaji  sejak  awal.  Tema  ini  pula  yang  ditekankan  Abu  Yusuf dalam  surat  panjang  yang  dikirimkannya  kepada  penguasa  Dinasti  Abbasiyah,  Khalifa Harun  Al-Rasyid.Di  kemudian  hari,  surat  yang  membahas  tentang  pertanian  dan perpajakan tersebut dikenal sebagai kitab al-Kharaj (Rachmatullah Oky, 2020). Abu Yusuf cenderung menyetujui negara mengambil bagian dari hasil pertanian dari para penggarap dari pada menarik sewa dari lahan pertanian. Dalam pandangannya, cara ini lebih adil dan tampaknya  akan  memberikan  hasil  produksi  yang  lebih  besar  dengan  memberikan kemudahan  dalam  memperluas  tanah  garapan.Dalam  hal  pajak,  ia  telah  meletakan prinsip-prinsip  yang  jelas  yang  berabad-abad  kemudian  dikenal  oleh  para  ahli  ekonomi sebagai canons of taxation. Kesanggupan membayar, pemberian waktu yang longgar bagi pembayar pajak dan sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak adalah beberapa prinsip yang ditekankannya.
Sebagaimana  yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Yusuf  disebutkan  pasca  tanah  Sawad ditaklukkan,  Khalifah  Umar  bin  Khatab  memerintahkan  kepada  Utsman  dan  Hudzaifah untuk  mengeksplorasi  tanah  Sawad  yang  bakal  dibebankan  pajak.  Yang  dikhawatirkan Khalifah  Umar  bin  Khattab  adalah  pengenakan  pajak  diluar  batas  yang  sebenarnya dibayarkan.  Kemudian Utsman  dan  Hudzaifah  mengatakan,  penerapan  pajak  didasarkan kondisi  kemampuan  tanah  dalam  membayar  pajak  (  Abu  usuf,  1979).  Demi  mencegah adanya  kesalahan  dalam  praktik  perpajakan,  Abu  Yusuf  mengatur  sentralisasi administrasi dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Contoh (Arif Zunaidi, 2021):
1. Departemen  perpajakan  menetapkan  presentase  pajak  sesuai  dengan  jenisnya. Mengatur jumlah nominal tarif yang wajib ditagih dan aturan hukumnya. (Charging a justifiable minimum)
2. Departemen  perpajakan  dilarang  melakukan  pemerasan,  baik  melalui  ancaman  atau pun hal lain yang berkonotasi pada penindasan. Wajib pajak berhak untuk melakukan kewajibannya  tanpa  harus  ada  penindasan  terlebih  dahulu  dari  oknum  perpajakan. Karena efek dari penin-dasan ini akan berpengaruh pada berkurangnya jumlah wajib pajak karena melarikan diri dari wajib pajak. (No oppression of tax-payers)
3. Pemerintah  harus  melakukan  pemeliharaan  atas  aset-aset  yang  dimiliki.  Baik  aset tetap,  atau  pun  aset  tidak  tetap.  Karena  aset  yang  dipelihara  akan  lebih  mudah diketahui  nilai  asetnya,  sehingga  pengeluaran  negara  akan  bisa  dimaksimalkan. (Maintenance of a healthy treasury).
4. Antara departemen perpajakan dan wajib pajak harusnya bersinergi. Karena keduanya memiliki  keuntungan  yang  sama.  Pajak  menerima  keuntungan  dari  wajib  pajak, sedangkan wajib pajak akan menerima keuntungan dari infrastruktur yang dibangun oleh  negara  yang  akan  mempermudah  operasional  produksinya.  Dengan  bersinergi, maka  negara  akan memiliki  ke  untungan  yang  besar,  tidak  hanya  pendapatan  pajak, tapi juga loyalitas para wajib pajak. (Bene-fiting both government and tax-payers)
5. Dalam  menentukan  pilihan  antara  yang  memiliki  keuntungan  bagi  departemen perpajakana dan wajib pajak, lebih diutamakan untuk memilih keuntungan bagi wajib pajak.  Karena  negara  membutuhkan  peran  wajib  pajak  untuk  mendapatkan pemasukan  dan  pendapatan  guna  membiayai  anggaran  belanja  negara.  Ketika departemen perpajakan memaksakan kehendak dengan cara melakukan penindasan, maka para wajib pajak akan lari dan menghindari membayar pajak. Pemerintah yang akan dirugikan jika hal ini terjadi. (In choosing between alternative policies having the same effects on treasury, preferring the one that benefits tax-payers).
Prinsip  utama  yang    disampaikan  Abu  Yusuf  tentang      pajak  adalah  :  Agar ditetapkan  atas  harta  benda  rakyat  yang    melebihi  kebutuhan  mereka;  Agar  hal  itu ditetapkan atas kerelaan mereka (tidak terpaksa); Agar seseorang tidak terbebani sesuatu yang tidak dapat dipikulnya; Agar pajak-pajak tersebut diambilkan dari orang- orang kaya dan  diberikan  kepada  fakir  miskin  di  kalangan  rakyat;  Agar  pemerintah  selalu memperhatikan dengan seksama ketika menetapkan pajak-pajak dan membuat perincian serta  daftar-  daftarnya  untuk  tidak  mengisap  rakyat;  Agar  pajak-pajak  itu  tidak dikumpulkan secara zalim dan sewenang-wenang; Agar  pemerintah dan pemilik-pemilik tanah atau karyawan tidak memungut pajak apapun selain yang memang telah dibenarkan oleh undang-undang (Martina Nofra Tilopa. 2019).
Abu  Yusuf  juga  menyarankan  kepada  pemerintah  kekhalifahan  Abbasiyah  agar mengirim lembaga yang beranggotakan orang-orang yang amanah, jujur untuk melakukan pengawasan  terhadap  perilaku  pejabat  pemungut  pajak,  cara  pejabat  pajak  memungut pajak  dan  menghukum  pejabat  pemungut  pajak  apabila  mereka  terbukti  bersalah.  Abu Yusuf juga memberikan saran kepada pemerintah untuk membedakan tanah yang tandus maupun  tanah  yang  subur,  agar  tercapai  prinsip  keadilan  dalam  perpajakan.  Abu  Yusuf juga  memberikan  saran  agar  pembayaran  pajak  dibayar  langsung  tanpa  ditunda,  sebab jika  ditunda,  apabila  terjadi  hasil  pertanian  yang  buruk  akan  berdampak  negative terhadap  pemerintah,  pembayar  pajak,  memperlambat  perkembangan  pertanian  (Azmi, n.d.).  Keengganan  masyarakat  untuk  membayar  pajak  ini  memang  dilatarbelakangi  oleh kasus penggelapan dana pajak oleh pegawai pajak, misalnya Gayus Tambunan, Bambang Heru  Ismiarso,  Maruli  Pandapotan  Manurung,  dan  Humala  Napitupulu.  Hal  ini menunjukkan    bahwa  kurangnya  pengawasan  terhadap  pemungutan  perpajakan (Erlangga  Djumena,  2023).  Dan  yang  terbaru  adalah  Terseretnya  Rafael  dalam  kasus menambah daftar panjang pegawai pajak yang pernah berurusan dengan penegak hukum (nasional.kompas.com, 2023).
Maka,  perlunya  pengawasan  pegawai  pajak  agar  tidak  terjadi  penyimpangan sebagai mana telah terjadi selama ini. Hal lain yang berperan dalam pencegahan tersebut yaitu dengan dilakukannya pengawasan yang konsisten agar tidak terjadi penyimpangan yang  merugikan  instansi.  Maka  dengan  adanya  beberapa  pihak  yang  melaksanakan pengawasan dan      perencanaan strategis yang terintegrasi, pengawasan seharusnya akan menghasilkan internal organisasi,     khususnya pegawai yang memiliki rasa bertanggung jawab  atas  tugasnya.  Agar  dapat  menerapkan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang  telah disarankan  oleh  Abu  Yusuf  negara  membutuhkan  orang-orang  yang  tepat      untuk mengurusnya.  Beliau  menekankan  agar  pemerintah  dapat  menunjuk  orang  yang  jujur, amanah dan dapat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Abu Yusuf berpendapat ketika para pembayar pajak mendapatkan perlakuan yang jujur dan adil tanpa penindasan maka hal  tersebut  dapat  meningkatakan  pendapatan  pajak.  Beliau  menegaskan  pelaksanaan
administrasi yang jujur dan efisien, dapat menciptakan ketegasan tanpa sikap tirani serta murah hati tanpa penindasan (Abdullah, 2010).
Penunjukan  pejabat-pejabat  yang  tidak  jujur  dan  amanah  akan  menyebabkan kerugian  kepada  negara  atas  tindakannya  serta  akan  menurunnya  tingkat  kepercayaan rakyat kepada negara (Apriliani et al., 2024). Terlihat bahwa Abu Yusuf menekankan jika negara  harus  hadir  dalam  memberikan  situasi  yang  kondusif  dalam  aktifitas perekonomian  dengan  menjamin  atas  tegaknya  keadilan,  hukum,  keamanan,  serta ketentraman bagi rakyatnya. Pengelolaan pajak yang profesional akan membawa kebaikan baik bagi negara  maupun rakyat dan tidak mungkin tercapai tanpa didukung pengelola pajak (pegawai pajak) yang profesional juga atau dalam istilah Abu Yusuf tawliyatul kharaj (pengelolaan  pajak  kharaj).  Oleh  karena  itu,  dalam  rangka  tawliyatul  kharaj  yang  lebih baik dan profesional mesti ada kriteria khusus bagi para pengelola pajak. Adapun  kriteria pengelola  pajak  yang  baik  dan  profesional  tersebut  adalah  baik  agamanya,    Amanah, menguasai  ilmu  fikih,  pintar,  suka  bermusyawarah,  menjaga  harga  diri  (afif),  berani membela  kebenaran,  orientasi  akhirat  dalam  menjalankan  kewajiban,  jujur  dan  tidak Zalim (Nurul Huda dan Ahmad Muti,, 2011).  Selain itu, Abu Yusuf juga menyarankan agar petugas  pajak  diberi  gaji  dan  perilaku  mereka  harus  selalu  diawasi  untuk  mencegah praktik korupsi dan praktik penindasan (Ismail Nawawi, 2011).
Dalam  sejarah  Ekonomi  Islam,  Abu  Yusuf  dikenal  pada  masa  kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, beliau meletakkan dasar – dasar kebijakan fiskal yang berbasis pada keadilan dan maslahah. Kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf adalah dalam masalah keuangan  publik.  Dengan  daya  observasi  dan  analisisnya  yang  tinggi,  Abu  Yusuf menguraikan  masalah  keuangan  dan  menunjukkan  beberapa  kebijakan  yang  dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kesejahteraan  rakyat.  Abu  Yusuf  telah berbicara tentang kemampuan dan kemudahan para pembayar pajak dalam pemungutan pajak.  Ia  menolak  tegas  pajak  pertanian  dan  menekankan  pentingnya  pengawasan  yang ketat terhadap para pemungut pajak untuk menghindari korupsi dan tindak penindasan. Ia juga menekankan pentingnya pengembangan infrastuktur dan menyarankan berbagai proyek kesejahteraan.
Abu  Yusuf  sangat  menekankan  pada  pengawasan  yang  ketat  terhadap  para pemungut  pajak,  guna  menghindari  terjadinya  penyelewengan  seperti  korupsi,  tindak penindasan,  dan  lain  sebagainya.  Ia  menganggap  bahwa  penghapusan  penindasan  dan jaminan  kesejahteraan  rakyat  adalah  sebagai  tugas  utama  penguasa.  Dalam  hal perpajakan,  Abu  Yusuf  telah  meletakkan  prinsip – prinsip  yang  jelas  berabad – abad kemudian  dikenal  oleh  para  ahli  ekonomi  sebagai  canon  of  taxation.  Canon  of  taxation adalah  suatu  ketentuan  atau  peraturan  yang  ditetapkan  berdasarka  ijtihad  abu  yusuf dalam  masalah  perpajakan.  Kesanggupan  membayaar,  pemberian  waktu  yang  longgar pembayar  pajak,  dan  sentralisasi  pembuatan  keputusan  dalam  administarsi  pajak merupakan beberapa prinsip yang menjadi priorotasnya (Sheila, Avi Dinda Putri, 2022).
Abu  Yusuf,  seorang  cendekiawan  Islam  terkemuka  dari  Irak  pada  masa  Daulah Abbasiyah.  Penelitian  ini  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  dalam  berbagai bidang,  termasuk  ekonomi  dan  perpajakan.  Melalui  karya  tulisan  Abu  Yusuf  yang monumental  seperti  "Kitab  al-Kharaj",  ia  meletakkan  dasar-dasar  kebijakan  fiskal  yang berbasis  pada  keadilan  dan  maslahah.  Salah  satu  prinsip  utama  yang  disampaikan  Abu Yusuf  tentang  pajak  adalah  agar  ditetapkan  atas  harta  benda  rakyat  yang  melebihi kebutuhan  mereka,  serta  agar  hal  itu  ditetapkan  atas  kerelaan  mereka  tanpa  adanya paksaan. Dia menekankan perlunya sentralisasi pembuatan keputusan dalam administrasi pajak  untuk  mencegah  kesalahan  dan  penyelewengan.  Abu  Yusuf  menolak  tegas  pajak pertanian dan menyarankan pengawasan yang ketat terhadap para pemungut pajak guna menghindari  korupsi  dan  tindakan  penindasan.  Selain  itu,  ia  menekankan  pentingnya pengembangan  infrastruktur  dan  menyuarakan  berbagai  proyek  kesejahteraan.  Dengan prinsip-prinsipnya  yang  jelas  dan  kontribusi  terhadap  pemikiran  ekonomi  Islam,  Abu
Yusuf telah meninggalkan warisan berharga yang tetap relevan dalam studi ekonomi dan perpajakan hingga saat ini.

## KESIMPULAN
Pajak  adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  negara  bagi sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Kemudian  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran umum disatu  pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara. Abu Yusuf juga menyarankan kepada pemerintah pada pemerintahan halifahan Abbasiyah agar mengirim lembaga yang beranggotakan orang-orang  yang amanah,  jujur  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap perilaku  pejabat  pemungut  pajak,  cara  pejabat  pajak  memungut  pajak  dan  menghukum pejabat pemungut pajak apabila mereka terbukti bersalah.

## REFERENSI
Ahmad Ifham Sholihin. (2010). Buku Ppintar Ekonomi... - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 27, 2024, from
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Ahmad+Ifham+Sholihi
n.+%282010%29.+Buku+Ppintar+Ekonomi+Syariah.+Jakarta%2C+PT+Gramedia+M edia+Utama.&btnG=
Aini,  Q.,  &  Abidin,  Z.  (2022).  Analisis  Komparasi  Pemikiran  Ekonomi  Islam  Antara  Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam , 23 (2), 185 – 205. https://doi.org/10.30595/Islamadina.V23I2.10514 Ambarwati,  A.  (2018).  Perilaku  dan  Teori  Organisasi.  In Media  Nusa  Creative . https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2011.03558.x/pdf
Amtiran, P. Y., & Aldarine Molidya,  dan. (2020). Pengelolaan keuangan negara. Journal of Management :  Small  and  Medium  Enterprises  (SMEs) , 12 (2),  203-214 – 203 – 214. https://doi.org/10.35508/JOM.V12I2.2693
Annisa Eka Rahayu, Y. J. J. (2022). Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al- Kharȃj Perspektif Pemikiran  Abu  Yusuf. Ekonomica  Sharia:  Jurnal  Pemikiran  Dan  Pengembangan Ekonomi Syariah , 8 (1), 125 – 144. https://doi.org/10.36908/ESHA.V8I1.521 Aprilia  Sibagariang,  Y.  (2022).  Pemikiran  Abu  Yusuf  tentang  Pajak  dan  Relevansinya  di Zaman  Sekarang. JAKA  (Jurnal  Akuntansi,  Keuangan,  Dan  Auditing) , 3 (2),  252 – 266. https://doi.org/10.56696/JAKA.V3I2.8847 Apriliani 1 ,  E.  I.,  Anshory, M.  I.,  Ja’far Nashir,  M., Ningsih, S.  S.,  Rihadatul,  N.,  Allaily,  A., & Utama, F. (2024). Sosialisasi Penanaman Karakter Nilai-Nilai Cinta Tanah Air di Desa Bulan  Wonosari  Klaten. Bulletin  of  Community  Engagement , 4 (1),  73 – 81. https://doi.org/10.51278/BCE.V4I1.1081 Azmi,  S.  (n.d.). The  Impact  of  COVID-19  on  Hotel  Stock  Prices  in  Europe:  An  Event  Study Approach .
Bakir,  A.,  &  Mustofa,  M.  (2023).  Pemikiran  Abu  Yusuf  Tentang  Pajak  Dan  Relevansinya Dengan  Kebijakan  Ekonomi    Di  Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 9 (1),  371 – 377. https://doi.org/10.29040/JIEI.V9I1.7824 Budiarto,  G.  (2020).  Indonesia  dalam  Pusaran  Globalisasi  dan  Pengaruhnya  Terhadap Krisis Moral dan Karakter. Pamator Journal , 13 (1), 50 – 56.
https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6912
Cahyani,  R.,  &  Sovita,  I.  (2024).  Pengaruh  Tingkat  Pendapatan  ,  Lingkungan  Sosial  dan Kepercayaan  pada  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Kesadaran  Membayar  Pajak  Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan ( PBB – P2 ) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis , 01 (04), 435 – 453. Connaway,  L.  S.,  &  Radford,  M.  L.  (2021). Research  methods  in  library  and  information
science . USA: Bloomsbury Publishing.
Darmawan,  D.,  &  Mardikaningsih,  R.  (2021).  Studi  Tentang  Peran  Kualitas  Kehidupan
Kerja,  Kepemimpinan  dan  Persepsi  Dukungan  Organisasi  Terhadap  Komitmen Organisasi. Jurnal Simki Economic , 4 (1), 89 – 98. https://doi.org/10.29407/JSE.V4I1.97
Dinda, A., & Sheila, P. (2021). Pajak Menurut Abu Yusuf. Jurnal Al- Idārah , 2 , hlm. 9-14. Euis  Amalia.  (2010). Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam:  dari  Masa  Klasik  hingga Kontemporer . Jakarta: Gratama Publishing. Fahmi, I., dan, A. A.-K. J. E., & 2021,  undefined. (n.d.). Pengaruh pengawasan dan etos kerja terhadap  kinerja  pegawai. Journal.Feb.Unmul.Ac.IdIS  Fahmi,  AP  ArnuKinerja:  Jurnal Ekonomi  Dan  Manajemen,  2021•journal.Feb.Unmul.Ac.Id .  Retrieved  from https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/KINERJA/article/view/9949
Fauzan,  M.  M.  (2014). Konsep  Perpajakan  Menurut  Abu  Yusuf .  Retrieved  from http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/1674
Fikri, M. A., Suryantara, A. B., & Waskito, I. (2021). Sosialisasi Perpajakan Bagi Masyarakat dan UMKM. Lumbung Inovasi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 6 (2), 100 – 108. https://doi.org/10.36312/LINOV.V6I2.574
Herdino,  D.  (Dodi),  &  Andri,  S.  (Seno).  (2017).  Pengaruh  Pengawasan  terhadap  Kinerja Karyawan  pada  PT.  Holcim  Indonesia  Cabang  Perawang  Kabupaten  Siak. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau , 4 (2), 1 – 11. Retrieved from https://www.neliti.com/publications/200781/ Isroani,  F.,  &  Huda,  M.  (2022).  Strengthening  Character  Education  Through  Holistic Learning Values. Quality , 10 (2), 289 – 306.
https://doi.org/10.21043/QUALITY.V10I2.17054
Laura Junita Sinuraya, Syahrina Effendi, Nany Haryani Harahap, Mery Chistina Batubara,
M. M. (2021). Pengaruh Komunikasi, Pengawasan Dan Disiplin Terhadap Peningkatan Produktivitas  Kerja  Pegawai  Di  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Rantau  Prapat. JRMB (Jurnal Riset Manajemen & Bisnis) , 6 (2), 212 – 221.
https://doi.org/10.30743/JRMB.V6I2.4658
Meriza,  I.  (2018).  Pengawasan  (Controling) Dalam  Institusi  Pendidikan. At- Ta’dib : Jurnal Ilmiah Prodi Pendidikan Agama Islam , 37 – 46. Retrieved from https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/tadib/article/view/113
Meutia,  T.,  Ray,  S.  A.,  &  Rizal,  Y.  (2021).  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,
Kesadaran  Membayar  Pajak,  Dan  Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.
Jurnal  Mahasiswa  Akuntansi  Samudra , 2 (3),  216 – 229.  Retrieved  from https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jmas/article/view/3879
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &  Saldana,  J.  (2018). Qualitative  Data  Analysis (Sage Publication, Ed.). London UK. Muslim,  S.  (2022).  Peran  Pengawasan  dalam  Meningkatkan  Produktivitas  Kerja. An- Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah , 3 (1), 83 – 104. https://doi.org/10.51339/Nisbah.V3I1.388
Nurcahyanti, N., Suwatno, S., & Sugiharto, M. D. (2019). Kepemimpinan Transformasional Dan  Budaya  Organisasi  Terhadap  Employee  Engagement  Generasi  Y. Jurnal MANAJERIAL , 18 (2), 63 – 74. https://doi.org/10.17509/manajerial.v18i2.16302 Nurul Huda dan Ahmad Muti. (2011). Keuangan Publik... - Google Scholar. (n.d.). Retrieved March 27, 2024, from https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Nurul+Huda+dan+Ah mad+Muti.+%282011%29.+Keuangan+Publik+Islami%3B+Pendekatan+al- Kharaj+Iman+Abu+Yusuf.++Bogor%3A+Ghalia+Indonesia.&btnG= Oky,  R.  (2019).  Teori  Pajak  Menurut  Abu  Yusuf  Sebuah  Alternatif  Solusi  Perpajakan  Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam , 8 (1), 32.
Popy  Purnamasari,  R.  M.  O.  (2020).  Kesadaran  Membayar  Pajak  Memediasi  Hubungan
Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. Jurnal Akuntansi Dan Pajak , 21 (01), 221 – 230. https://doi.org/10.29040/JAP.V21I1.1088 Ritonga, A. W. (2021). Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial  Berbasis  Al- Qur’an. Al-Afkar,  Journal  For  Islamic  Studies , 4 (1),  72 – 82. https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V4I1.170 Riva Abdillah. (2022). Konsep Pemikiran Abu Yusuf Dalam Manajemen Keuangan Negara. Sebi : Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam , 4 (1), 40 – 51.
https://doi.org/10.37567/SEBI.V4I1.1285
Rizal, S. M. (2019). Pengaruh Motivasi, Pengawasan, dan Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja  Pegawai. Maneggio:  Jurnal  Ilmiah  Magister  Manajemen , 2 (1),  117 – 128. https://doi.org/10.30596/MANEGGIO.V2I1.3649 Sudarsono. (2002). Konsep ekonomi Islam: suatu pengantar . Ekonisia. Sudrajat, D. (2020). Dampak Pengawasan Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik) , 1 (3), 57 – 64. Retrieved from http://www.administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/23 Syamsul  Rijal,  A.  S.  (2021).  Kajian  Kritis  Pemikiran  Abu  Yusuf  Terhadap  Perkembangan Ekonomi Islam Modern. Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi Dan Perbankan (JESKaPe) ,
5 (2), 260 – 274. https://doi.org/10.52490/JESKAPE.V5I2.20
Taufiqurrahman,  F.  (2023).  Pembinaan  Organisasi  ,  Administrasi,  dan  Keuangan Pengadilan  Pajak  Pasca  Terbitnya  Putusan  Mk  Nomor:  26/Puu-Xxi/2023  Terhadap Kekuasaan  Kehakiman  yang  Merdeka. UNES  Law  Review , 6 (2),  6058 – 6064. https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I2.1443
Zulma,  G.  W.  M.  (2020).  Pengaruh  Pengetahuan  Wajib  Pajak,  Administrasi  Pajak,  Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. Ekonomis:  Journal  of  Economics  and  Business , 4 (2),  288 – 294. https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V4I2.170
Zunaidi, A. (2021). Abu  yusuf dan pajak (konsep dalam kitab al-kharaj dan relevansinya dalam ekonomi saat ini) Abu yusuf and taxes (concepts in al- kharaj’s book and their relevance in today’s economy). Fenomena , 20 (1), 61 – 76. https://doi.org/10.35719/FENOMENA.V20I1.49 Zuzana,  M.  (2021). Pengaruh  Pengawasan  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pekanbaru . Retrieved from
http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17814
Copyright Holder : © Muhammad Sarifudin,. (2024).
First Publication Right : © Jurnal Tana Mana
This article is under: