Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022

## ESENSI PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN
Salbela Firdhauzi 1
1 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: Sfirdausi22@gmail.com
Abstrak
Indonesia  ialah  negara  yang    banyak  mempunyai  suku,  agama  dan  budaya  yang  majemuk  yang disebut  sebagai  negara  pluralistic,  sehingga  keberagaman  tersebut  menjadikan  banyak  perbedaan dalam  masyarakat  sehingga  untuk  menyamaratakan  antara  suku  satu  dan  lainnya  diperlukan keseragaman aturan. Dalam perkawinan pun diciptakan lah aturan khusus untuk mengatur mengenai perkawinan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena perkawinan adalah suatu  yang  sangat  berkontribusi  dalam  perkembangan  manusia  di    bumi,  sehingga  untuk  menuju hakikat  perkawinan  ada  beberapa  hal  yang  harus  terpenuhi.  Hingga  kini  perkawinan  sering  kali dilakukan tanpa prosedur yang telah ada sehingga menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan perkawinan tersebut. Karena perkawinan yang legal ialah perkawinan yang dilakukan dengan proses yang benar sesuai dengan kepercayaan masing masing dan peraturan yang ada. Dan pada hakikatnya tujuan  perkawinan adalah dapat  terwujudnya  sebuah  rumah  tangga  yang  harmonis  serta  keluarga yang bahagia, yang dapat dicapai dengan kerja sama antara seorang suami dan seorang istri. namun dengan seiring nya waktu, permasalahan perkawinan pun sering kali muncul yang disebabkan oleh beberapa factor yang akhirnya berakhir dengan perceraian sehingga perkawinan tersebut jauh dari hakikat perkawinan itu sendiri. Kultur masyarakat pun menjadi salah satu hal yang mempengaruhi dari pergaulan  maupun  dari  kebiasaan  baru  masyarakat  namun  terlepas  dari  itu  semua  yang  menjadi pokok penting dalam perkawinan adalah pentingnya memahami Kembali apa tujuan maupun fungsi dari sebuah perkawinan yang menjadi patokan utama seseorang untuk melakukan perkawinan. Jenis penelitian ini adalah penelitian normative yang menggunakan metode pendekatan konseptual yang artinya meberikan pandangan terhadap isu atau permasalahan hukum yang diteliti dengan melihat konsep yang melatarbelakangi isu tersebut dan penelitian pendekatan Undang-Undang, pendekatan ini adalah dengan cara menelaah seluruh peraturan dalam perundang-undangan yang bersangkutan dengan  topik  yang  akan  dibahas  dengan  cara  mempelajari  mengenai  kesamaan  antara  Undang- Undang satu dengan undang-undang lainnya.
Kata Kunci : Perkawinan; Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019; Esensi; keabsahan.

## Abstract
Indonesia  is  a  country  that  has  diverse  ethnicities,  religions  and  cultures  which  is  referred  to  as  a pluralistic country, so that diversity makes many differences in society so that to equalize between one ethnic group and another, uniformity of rules is needed.  In marriage, special rules were created to regulate marriage as stated in Law Number 16 of 2019, because marriage is something that greatly contributes to human development on earth, so that to get to the nature of marriage there are several things that must be fulfilled.  Until now marriages are often carried out without existing procedures, causing problems regarding the validity of the marriage.  Because a valid marriage is a marriage that is carried out in the right way according to  their respective beliefs and existing regulations.  And in essence the purpose of marriage is the realization  of a harmonious household  and a happy family, which can be achieved by cooperation between a husband and a wife.  However, over time, marital problems often arise due to several factors which eventually end in divorce so that the marriage is far from  the  essence  of  marriage  itself.    Community  culture  is  also  one  of  the  things  that  affects  the association and new habits of society, but apart from that,  all that becomes  an important  point in marriage is the importance of understanding what the purpose and function of a marriage are, which
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
is the main benchmark for someone to marry.  This type of research is normative research that uses a conceptual approach, which means it provides a view of the legal issues or problems being studied by looking  at  the  concepts  behind  the  issue  and  research  on  the  legal  approach,  this  approach  is  by examining all the regulations in the relevant legislation.  with topics that will be discussed by studying the similarities between one law and another.
Keywords : Marriage Law Number 16 of 2019, Essence, validity.

## PENDAHULUAN
Manusia  adalah  makhluk  berakal  yang  diciptakan  oleh  tuhan  dan  makhluk  hidup  yang diciptakan  untuk  saling  melengkapi  dan  berpasangan.  Karena  sejatinya  manusia  adalah makhluk  yang  lemah  dan  serba  kekurangan  maka  dari  itu  manusia  tidak  bisa  hidup  tanpa bantuan orang lain. Yang pada dasarnya manusia diciptakan dengan sifat zoon politicon yang memiliki arti bahwa manusia adalah makhluk sosial yang pada kehidupannya manusia saling membutuhkan  dengan  manusia  lainnya  yang  pada  hakikatnya  menjadi  kebutuhan  dasar. Hubungan saling bergantung pada manusia adalah dikarenakan adanya interaksi satu sama lain yang disebut sebagai interaksi sosial dan yang kemudian menimbulkan suatu proses sosial dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Salah  satu  sifat  mutlak  manusia  adalah  melakukan perkawinan, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama, untuk membentuk sebuah biduk rumah tangga yang sesuai dengan Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Maka  dari  itu  setiap  negara  di  dunia  memilki  aturan  tersendiri  untuk melakukan perkawinan,  Di Indonesia sendiri pun menganggap perkawinan ialah sesuatu hal yang  disakralkan  dan  suci  yang  hanya  sekali  dalam  hidup,  maka  dari  itu  untuk  melakukan perkawinan  setiap  orang  harus  mengetahui  esensi  dari  perkawinan  itu.  Karena  sejatinya perkawinan bukan hanya peran sebagai suami dan istri namun perkawinan memiliki tujuan yang  sangat  mulia  dari  pada  hal  tersebut,  dan  bukan  hanya  bertujuan  untuk  memiliki keturunan namun juga memiliki peran yang sangat besar di muka bumi ini
Negara  Indonesia  disebut  sebagai  negara  kepulauan  karena  di  dalam  nya  banyak  sekali pulau yang ada. Sehingga menimbulkan keragaman suku dan budaya pada setiap daerahnya, agar  dapat  menseragamkan  dan  menyamaratakan  maka  dibentuk  lah  sebuah  Undang- Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam bernegara, khusunya perkawinan di Indonesia. Dalam Undang-Undang  Nomor  16  tahun  2019  tentang  perkawinan,  yang diartikan  sebagai perkawinan adalah;
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang  pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Maka  dengan  maksud adanya  undang-undang  tersebut  adalah untuk  mewujudkan prinsip- prinsip dalam undang-undang dasar 1945 dan dalam nilai nilai Pancasila, kemudian juga harus memperhatikan  segala  suatu  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  harus  dicatatkan  menurut dalam undang-undang yang berlaku saat ini yang dapat dilihat dalam pasal satu dan pasal dua dalam undang-undang perkawinan. Dan dengan keberadaan undang undang perkawinan di Indonesia  diharapkan  dapat  menjamin  hak  warga  negara  untuk  memiliki  sebuah  rumah tangga yang harmonis. Negara Indonesia juga sebagai negara hukum yang kemudian dalam setiap  lapisan  bernegara  memiliki  peraturan  yang  telah  mengaturannya  dan  menghasilkan ketertiban  dalam  bernegara.  Salah  satunya  perbuatan  hukum  yang  sering  sekali  terjadi bahkan hampir setiap hari ialah perkawinan. Maka dibentuklah sebuah aturan khusus untuk mengaturnya yaitu Undang-Undang Perkawinan, yang diharapkan dengan adanya peraturan tersebut  dapat  menjamin  dan  melindungi  hak  setiap  warga  negara  Indonesia  dalam melakukan perkawinan yang bahagia dan harmonis. Perkawinan tidak dapat diputus begitu saja tanpa alasan yang logis.
Soemiyati  berpendapat  bahwa  perkawinan  ini  adalah  dikategorikan  dalam  ruang  lingkup Mu’amalat yang  bermakna  bahwa  suatu  ruang  lingkup  yang  mengatur  tentang  hubungan antara manusia di dunia ini, yang terbagi menjadi tiga (3) bagian diantaranya ialah :
1) Hubungan rumah tangga dan keluarga.
2) Hubungan antara per seorangan yang di luar lingkup keluarga dan di luar rumah tangga.
3) Hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan.
Jadi dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal serta menghindari perilaku yang tidak perlu. Perkawinan dibangun atas dasar cinta dan kasih sayang, pria dan wanita sepakat untuk membentuk bahtera keluarga. Oleh karena itu,  dalam  hal  kesejahteraan  keluarga,  kerjasama  antara  suami  dan  istri  diperlukan  untuk mencapai tujuan kebahagiaan dan keharmonisan dan membiarkan mereka memiliki keluarga yang bahagia. Perkawinan ialah hal istimewa yang memungkinkan dua keluarga menjadi satu dan membentuk keluarga besar. Jadi untuk menciptakan keluarga bahagia, seseorang yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
akan  melakukan perkawinan  harus  memenuhi beberapa peraturan  pemerintah.  Salah  satu syarat sahnya nikah ialah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun pada faktanya  banyak  sekali  permasalahan  yang  terjadi  dalam  perkawinan,  misalnya  saja perkawinan  yang  dilakukan  secara  paksa,  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  sejenis, perkawinan  dini,  perkawinan  perjodohan  serta  masih  banyak  permasalahan  lainnya. Permasalah perkawinan tersebut hingga kini masih sering terjadi dan sering kali kita dengar, misalnya saja contoh perkawinan perjodohan, perkawinan yang terjadi dikarenakan adanya perjodohan  yang  dilakukan  oleh  orang  tua  nya  tanpa  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak, Tradisi perjodohan ini sebenarnya bertujuan untuk kehati-hatian orangtua terhadap anaknya dalam  memilih  pasangan  hidup,  sehingga  memicu  campur  tangan  orangtua  terhadap pasangan anak. Orang tua yang melakukan perjodohan berharap agar anak nya mendapatkan pasangan  yang  baik.  Tidak  sedikit  juga  banyak  anak  yang  melakukan  penolakan  terhadap perjodohan  tersebut  meskipun  mereka  tidak  dapat  melakukan  banyak  hal  sehingga menerima  dengan  terpaksa.  Banyak  cara  yang  dilakukan  oleh  orangtua  agar  anak  dapat menerima  perjodohan  tersebut,  misalnya  saja  pergi  ke  orang  alim  atau  kiai  untuk mendapatkan barokah atau meminta doa agar anak yang dijodohkan menerima perjodohan tersebut.  sehingga  hal  tersebut  menyebabkan  perkawinan  hanya  bertahan  seumur  jagung karena tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak, dan pada akhirnya menimbulkan perceraian.  Sehingga  dengan  adanya  banyak  permasalahan  perkawinan  menyebabkan perceraian,  yang  berdampak  pula  pada  tingkat  perceraian  yang  semakin  meningkat  setiap tahunnya,  yang  disebabkan  oleh  berbagai  macam  masalah.  Begitupun  dengan  perkawinan sejenis, perkawinan yang dilakukan oleh sejenis atau laki laki dengan laki laki dan perempuan dengan    perempuan  yang  sangat  kontroversi  di  kalangan  masyarakat.  Karena  sangat bertentangan  dengan  nilai  nilai  dan  aturan  beragama  sehingga  banyak  masyarakat  yang menentang  mengenai  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  sejenis  dan  yang  sangat  jauh  dari esensi  perkawinan  itu  sendiri.  Karena  pada  hakikatnya  perkawinan  adalah  yang  dilakukan oleh  seorang  laki-laki  dan  perempuan.  Begitupun  dengan  perbedaan  agama,  budaya,  dan status sosial juga dapat mempengaruhi perkawinan itu sendiri. Hingga kini di Indonesia masih menduduki  peringkat  kedua  tingkat  ASEAN  dalam  kasus  perkawinan  dini  dan  menduduki tingkat  urutan  ke  37  dalam  peringkat  dunia  maka  dengan  fakta  tersebut  perkawinan  dini
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
hingga  kini  masih  kerap  dilakukan  sehingga  kasus  tersebut  sangat  penting  untuk ditindaklanjutin. Karena dampak dari perkawinan dini sangat beragam dengan ketidaktahuan hak  dan  kewajiban  setelah  kawin  maka  dapat  memicu  pertengkaran,  percekcokan  yang disebabkan  pula  oleh  labilnya  mental  anatara  kedua  belah  pihak.  Perkawinan  dini  pun kemungkinan besar juga memicu memiliki resiko kematian yang tinggi terhadap persalinan karena apabila seorang melakukan perkawinan di umur yang sangat mudah, yang kemudian diri mereka masih dalam proses pertumbuhan dan kebutuhan gizi antara tubuhnya dan janin yang  dikandung  akan  bersaing.  Maka  dari  hal  tersebut  Pemerintah  pun  ikut  andil  dalam penyelesaian  mengenai  permasalahan  perkawinan  dini  dengan  merubah  salah  satu  pasal dalam Undang-Undang perkawinan yaitu pada pasal 7 Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 yang  semula  perkawinan  boleh  dilakukan  apabila  pihak  laki  laki  berumur  19  dan  pihak perempuan berumur 16 tahun yang kemudian berubah kedua belah pihak menjadi umur 19 tahun di Undang-Undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan dini dipicu dengan berbagai macam faktor diantaranya faktor ekonomi, faktor kemauan anak, faktor Pendidikan, faktor  keluarga,  faktor  budaya,  faktor  gender,  dan  faktor  tidak  mengertinya  mengenai Kesehatan. Perkawinan dini bukan hanya baru baru ini terjadi Karena perkawinan dini telah terjadi pada puluhan tahun yang lalu yang kemudian menimbulkan permasalahan sosial, yang disebabkan  dari  tidak  siap  nya  perempuan  dari  segi  umur  dan  penyebab  lainnya  adalah perjodohan yang dilakukan oleh orang tua perempuan. Dan fatalnya perempuan yang baru lepas  dari  masa  kanak-kanaknya  tidak  siap  untuk  membangun  sebuah  rumah  tangga  atau keluarga yang baru.
Hingga  kini  masalah  perkawinan  ialah  sesuatu  permasalahan  yang  memiliki  daya  Tarik tersendiri untuk diselasaikan, misalnya saja baru baru ini jagat raya digemparkan oleh sebuah statmen seorang kyai mengenai poligami yang dilakukan. Hal ini terjadi di sebuah desa kecil di banten, kyai tersebut melakukan perkawinan 6 kali dalam hidupnya namun dua istri telah diceraikan  sehingga  total  istri  sekarang  menjadi  empat  istri,  karena  dua  istri  yang  telah diceraikan  dengan alasan menopause dan  satu  istri diceraikan  dengan  alasan  lain.  Adapun disini seorang istri yang melakukan perkawinan pada umur 16 tahun yang dulunya menjadi santri kyai tersebut, yang  berarti terlaksananya perkawinan tersebut disaat sang istri masih di  bawah  umur  sehingga  perkawinan  tersebut  bertentangan  dengan  Undang-Undang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
perkawinan  di  Indonesia.  Dalam  melakukan  perkawinan  yang  keempat  kyai  tersebut  tidak meminta  izin  istrinya,  yang  seharusnya  perkawinan  poligami  dilakukan  apabila  istri sebelumnya menyetujui perkawinan tersebut. Dalam praktiknya perkawinan dengan banyak perempuan masih menjadi hal baru dikalangan masyarakat, dampak negatifnya perkawinan poligami adalah adanya kecemburuan antara istri sehingga dapat menimbulkan perselisihan dan  ketidakharmonisan  dalam  rumah  tangga.  Poligami  hingga  kini  pun  masih  banyak menimbulkan asumsi di kalangan masyarakat. Pada pasal 3 Undang-Undang perkawinan di dalamnya  menjelaskan  mengenai  bahwa  suami  yang  dapat  berisitri  satu  perempuan, begitupun  dengan  seorang  istri  hanya  boleh  memiliki  satu  suami  saja  namun  selanjutnya dalam pasal kedua pengadilan  . Pada ayat kedua pengadilan bisa memberikan izin kepada suami apabila akan berisitri dari satu perempuan dengan syarat apabila diperbolehkan oleh pihak  pihak  yang  bersangkutan.  Dalam  perkawinan  asas  monogami  bersifat  tidak  mutlak sehingga kemungkinan seorang suami dapat memiliki lebih dari satu perempuan sebagai istri, namun hal tersebut tidak berlaku bagi seorang perempuan yang sebagaimana tertuang dalam pasal 3 dan 9 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun dalam ajaran agama Islam kemungkinan suami  memiliki  lebih  dari  seorang  istri  dalam  satu  waktu  yang  sama,  maka  agar  tidak bertabrakan  dengan  asas  hukum  perkawinan  yang  menjadi  dasar  utama,  pemerintah melakukan sebuah perubahan yang kemudian memunculkan pasal 4 dan 5 dalam Undang- Undang  Perkawinan.  Pemerintah  melakukan  hal  tersebut  agar  tidak  ada  penyalahgunaan yang dapat  merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Khususnya seorang istri yang telah memiliki anak keturunan. Karena sesungguhkan untuk membina keluarga yang bahagia yang didambakan setiap orang di dunia tidaklah mudah, perlu perjuangan yang sangat panjang.
Maka  dengan banyak  nya  permasalahan pada  zaman  yang semakin  maju  yang  berdampak pula  dengan  ikatan  antara  istri  dan  suami  semakin  melemah  yang  berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa banyak sekali  masyarakat  yang  masih  belum  mengetahui  mengenai  esensi  dari  perkawinan  itu. Karena pada  dasarnya perkawinan  adalah  sesuatu hal  yang  dilakukan dengan  kematangan dan kesiapan mental dari kedua belah pihak, bukan dilakukan karena tekanan tekanan dari sekitar, misalnya pertanyaan yang sering muncul dalam lingkungan sekitar adalah pertanyaan “kapan  kawin?”  yang  dapat  memicu  tekanan  pribadi  terhadap  seseorang,  dan  pertanyaan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
tersebut pertanyaan yang kurang pantas dilontarkan terhadap seseorang. Maka salah besar apabila  melakukan  perkawinan  dikarenakan  tekanan  atau  bertujuan  untuk  menghindari pertanyaan  tersebut.    Adapun  penyebab  dari  retaknya  suatu  perkawinan  adalah dilatarbelakangi  dengan  kondisi  sosial  yang  mempengaruhi  keretakan  rumah  tangga seseorang. Ketidakmatangan  pola  pikir  dan  mental  pun  juga  turut  mempengaruhi  bahagia atau  tidak  nya  suatu  perkawinan.  Maka  berdasarkan  uraian  uraian  latar  belakang  diatas peneliti  tertarik  untuk  melakukan  suatu  penelitian  dengan  topik  y ang  berjudul  “ Esensi Perkawinan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ”

## METODE PENELITIAN
Oleh  karena  ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  disiplin  Ilmu  Hukum,  maka  penelitian  ini mengkaji  dan  membahas  penelitan  hukum  secara  normatif.  Dalam  menyusun  skripsi  ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research ) yakni suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku literature, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis  lainnya  yang  berhubungan  dengan  materi  pembahasan  yang  digunakan  untuk menyusun  skripsi  ini  dan  pendekatan  undang-  undang  ( statute  approach )  yang  artinya penelitian yang menggunakan bahan hukum peraturan per undang- undangan sebagai bahan dasar  dalam  melakukan  penelitian  dan  untuk  mendapatkan  ketentuan  ketentuan  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  kemudian    mengkelompokkan  agar  tidak  ada ketimpangan  maupun  penafsiran  yang  berbeda  dalam  memahami  perundang-undangan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Bagaimana  keabsahan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang perkawinan?
Pekawinan  berasal  dari  kata “kawin”  yang  berarti  proses  pembentukan  keluarga  dengan lawan  jenis  yang  kemudian  melakukan  persetubuhan,  istilah  kawin  bersifat  umum  karena istilah tersebut digunakan untuk manusia, hewan maupun tumbuhan, yang kemudian berjlan dengan alami. Berbeda dengan kata nikah , nikah hanya diperuntukkan untuk manusia karena makna nikah mengandung abash dari keseluruhan yaiti agama, hukum, dan adat. Arti kata
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
nikah ialah ikatan atau akad yang berawal dari sebuah ijab, nikah juga dapat dimaknai dengan bersetubuh.
Perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 adalah suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada makna dari pengertian perkawinan memiliki  arti  yang  sangat  baik  karena  berhubungan  dengan  fitrah  manusia  yang  hidup berdampingan dengan orang lain yang disebut hidup bermasyarakat. Perkawinan adalah hal yang mutlak yang pasti dilakukan oleh pihak pihak terkait sesuai dengan prosedur yang ada. Dengan sakralnya sebuah perkawinan maka biasanya perkawinan dilakukan dengan berbagai macam rentetan upacara dalam perkawinan guna agar perkawinan  berjalan dengan lancar dan  perkawinan  tersebut  dapat  bertahan  hingga  kematian  yang  dapat  memisahkan.  Yang kemudian disebut juga dalam Kompilasi Hukum Islam bahwasanya perkawinan adalah suatu hal  untuk  menuju  keluarga  yang  Sakinah,  mawaddah  dan  warohmah,  karena  kebahagian perkawinan  adalah  keinginan  semua  orang.  Dalam  Katolik  yang  diartikan  dari  sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan merupakan panggilan dari Tuhan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan memiliki nilai positif dalam kehidupan keluarganya. Karena menurut  penganut  agama  Katolik  perkawinan  adalah  sebuah  panggilan  yang  kemudian membentuk  sebuah  lingkaran  cinta  yang  kemudian  membentuk  rumah  tangga.  Begitupun dalam umat Khonghucu bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan  perempuan  untuk  membentuk  sebuah  keluarga  yang  harmonis  dan  untuk  memiliki keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut ajaran Khonghucu perkawinan adalah
sebuah pengabdian kepada Tuhannya. Maka dari pengertian dari masingmasing agama ters ebut bahwasannya perkawinan di Indonesiamengarah pada perkawinan heteroseksual yang kemudian menjadi acuan dalam aturan  perkawinan  di  Indonesia.  Undang-Undang  adalah sebagai  landasan  dalam  setiap  aspek  dalam  bernegara  misalnya  aspek  kehidupan.  Aturan atau pasal dalam Undang-Undang menjadikan pedoman untuk menempuh kehidupan dalam masyarakat.  Yang  kemudian  apabila  menyimpang  dari  aturan  yang  ada  maka  dapat menjadikan kerugian bagi diri sendiri.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Sehingga yang dimaksud sebagai ikatan disini adalah ikatan atau hubungan yang formal yang pada  hakikatnya  bersifat  nyata,  untuk  pihak  pihak  tersebut,  untuk  keluarga  dan  untuk masyarakat. Sehingga suatu ikatan pada sesungguhnya adalah kesepakatan dua orang atau kedua belah pihak dengan dasar kesukarelaan, karena apabila ikatan atau hubungan tersebut tidak  didasasarkan  dengan  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  maka  perkawinan  tersebut bisa  dikatakan  tidak  sah.  Maka  biasanya  dalam  praktiknya  dalam  dilaksanakan  suatu perkawinan pihak pencatatan kawin akan menanyakan bahwa perkawinan tersebut dilakukan ssecara ikhlas atau hanya paksaan saja. Maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan dalam  perkawinan  untuk  memiliki  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  tanpa  paksaan  atau tekanan  dari  orang  lain  dan  berdasarkan  kepercayaan  atau  agama  yang  dianut.  Namun apabila perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia maka perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum tersebut.
Perkawinan  adalah  suatu  hal  yang  suci  dan  sakral  maka  setiap  orang  apabila  akan melakukan suatu perkawinan adalah dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena  pada  dasarnya  manusia  adalah  makhluk  yang  selalu  membutuhkan  orang  lain sehingga manusia  pada  kodratnya diciptakan  dengan berpasang-pasangan.  Yang kemudian melakukan suatu perkawinan, yang dilakukan oleh dua pasang manusia antara laki-laki dan perempuan yang kemudian disebut sebagai suami istri untuk membina sebuah keluarga yang kekal  dan  bahagia.  Maka  untuk  menuju  sah  nya  suatu  perkawinan  harus  memenuhi persyaratan-  syaratan  yang  telah  ditentukan.  Karena  hingga  kini  masih  marak  sekali perkawinan yang dilakukan dengan tidak melalui proses atau aturan mengenai perkawinan, sehingga keabsahan dalam perkawinan tersebut patut dipertanyakan. Karena pada dasarnya apabila  akan  melakukan  perkawinan  dengan  prosedur  yang  ada  hal  tersebut  dapat mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat,  sehingga  apabila  terjadi  sesuatu  hal  dalam perkawinan tersebut maka dapat dibuktikan dengan akta nikah , yang sebagai bukti nyata dari suatu perkawinan. Perkawinan sah apabila perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh kedua belah pihak dan perkawinan yang sah adalah perkawinan  yang  telah  dicatatkan  pada  pihak  yang  berwenang  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  telah  berlaku,  syarat  sah  ini  adalah  syarat  yang  telah  sesuai dengan undang-undang perkawinan yang telah tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan (2).
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Adapun  Pelaksanaan  perkawinan  juga  harus  patuh  terhadap  syarat-syarat  perkawinan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Perkawinan  dapat  dilakukan  bila  kedua  belah  pihak  telah  menyepakati  perkawinan  itu berdasarkan pasal enam ayat satu.
b. Apabila pihak  masih  berumur  dibawah  21  tahun  maka harus  mendapatkan  persetujuan dari kedua orang tua kedua belah pihak yang berdasarkan dengan pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6).
c. Jika  laki-laki  dan  perempuan  telah  mencapai  usia  yang  dipersyaratkan  oleh  undang- undang, yaitu kedua belah pihak harus berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun, mereka dapat melangsungkan perkawinan .
d. Kedua belah pihak tidak  antara laki laki dan perempuan tidak memiliki hubungan darah atau saudara yang tidak boleh melakukan perkawinan yang berdasarkan pasal 8.
e. Kedua belah pihak tidak sedang dalam hubungan perikatan perkawinan dengan pihak lain.
f. Bagi suami dan istri yang telah bercerai, kemudian rujuk Kembali untuk kedua  kalinya dan agama atau kepercayaan yang mereka anut memperbolehkan untuk kawin ketiga kalinya maka dapat dilangsungkan perkawinan lagi, hal ini berdasarkan denngan pasal 10
g. Selanjutnya  perkawinan  tidak  dapat  dilakukan  apabila  berada  pada  masa  tunggu  atau iddah bagi calon mempelai perempuan yang janda.
Maka apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, perkawinan yang dilakukan sah menurut hukum positif Indonesia.
Adapun persyaratan atau sahnya perkawinan dalam hukum islam adalah sebagai berikut:
Yang pertama adalah rukun  yang  dimaksud  rukun disini  adalah  apabila  seseorang  akan melakukan suatu ibadah, maka harus memenuhi rukun dari ibadah tersebut misalnya dalam wudhu, rukun yang harus ditunaikan adalah dengan membasuh muka dan pada shalat adalah dengan  bertakbiratul  ikhram  maka dalam  perkawinan  rukun  yang  harus  ditunaikan  adalah adanya  calon  mempelai  laki  laki  dan  calon  mempelai  perempuan.  Kemudian  yang kedua adalah syarat yang berarti adalah sesuatu hal yang harus ada atau yang dapat menentukan sah atau tidak nya suatu ibadah namun hal tersebut tidak termasuk dalam ibadah  tersebut misalnya  dalam  perkawinan  ialah  calon  mempelai  laki  laki  maupun  perempuan  harus beragam islam.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Dalam perkawinan para ulama bersepakat bahwa rukun dalam perkawinan adalah sebagai berikut:
1) Syarat yang pertama adalah adanya kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan contoh : calon mempelai laki laki dan calon mempelai perempuan.
2) Syarat yang kedua adalah adanya wali perkawinan dalam pihak perempuan.
Dalam islam perkawinan dinyatakan sah apabila ada wali yang mendampingi pihak mempelai perempuan.
3) Syarat yang ketiga adalah perkawinan dilakukan harus dengan adanya dua orang saksi
4) Syarat yang keempat adalah sighat akad nikah atau ijab qabul yang diucapkan oleh wali maupun wakil dari pihak mempelai Wanita yang kemudian dijawab oleh pihak mempelai laki laki.
Maka  dengan  terpenuhi  nya  semua  persyaratan  dalam  perkawinan,  perkawinan  dapat dilakukan  dan  dinyatakan  sah  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  agama  ataupun kepercayaanya  masing-masing.  Karena  pada  prinsip  nya  Indonesia  adalah  negara  yang menganut  bahwa  keabsahan  dari  perkawinan  dapat  dilakukan  oleh  agama  masing  masing kepercayaanya,  sehingga  yang  berperan  penuh  dalam  menyatakan  keabsahan  perkawinan adalah agama, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan dalam pasal 2 ayat (1) yang menyatakan “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agamnya dan kepercayaannya itu”. Setelah itu yang dilakukan adalah pencatatan  perkwinan  kepada  Lembaga  yang  telah  ditentukan  namun  pencatatan perkawinan  bukanlah  suatu  bukti  mengenai  absahnya  sebuah  perkawinan,  namun  sebuah bentuk  kelengkapan  dalam  keadministrasian  dalam  perkawinan,  dan  menunjukkan  bahwa perkawinan  itu  benar  telah  terjadi,  karena  apabila  perkawinan  itu  tidak  dicatakan  maka menurut  negara  perkawinan  itu  tidak  pernah  terjadi    yang  kemudian  menimbulkan ketidakpastian hukum. karena absahnya suatu perkawinan tetaplah berpatokan pada agama dan kepercayaan masing masing pihak yang bersangkutan. Pencatatan perkawinan meskipun pada  dasarnya  untuk  kelengkapan  administrasi,  juga  dapat  mewujudkan  sebuah  Tindakan preventif dalam hal agar tidak terjadinya sebuah penyimpangan perkawinan diluar syarat dan ketentuan yang berlaku, dan menhindari terjadinya perkawinan dilakukan oleh laki laki dan perempuan  yang  seharusnya  tidak  boleh  melakukan  perkawinan,  kemudian  dapat
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
menghindari  dari  pemalsuan  identitas  yang  dilakukan,  misalnya  dengan  mengaku  masih perjaka nyatanya telah memiliki anak dan keluarga di rumah. Sehingga dengan adanya hal ini dapat membantu dari persoalan persoalan yang tidak diingingkan dan menjadi tertib dalam bernegara serta kemaslahatan negara dan masyarakat.
Maka  apabila  kita  perhatikan  lagi  pengertian  perkawinan  dalam  pasal  1  Undang-Undang perkawinan  maka  perkawinan  sangat  berkaitan  erat  dengan  nuasa  keagamaan  yang mendominan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Karena dasar bernegara di Indonesia adalah Pancasila yang kemudian menjadikan landasan dalam memutuskan suatu aturan, yang di dalam nya termasuk peraturan mengenai perkawinan. Yang seperti hal nya sila pertama dalam  Pancasila  adalah  Ketuhanan  yang Maha  Esa  yang  kemudianan  menjadi hal  pertama juga  dalam  aturan  perkawinan  yang  memiliki  makna  dan  membuktikan  bahwa  negara Indonesia  menjunjung  tinggi  dan  selalu  menamkan  segala  hal  pada  sila  yang  pertama. Pancasila sebagai falsafah kehidupan bernegara maka dari itu Pancasila akan terus digunakan sebagai sumber hukum tertinggi, pemerintahan Indonesia tetap konsisten terhadap falsafah yang dipunyai sehingga aturan perkawinan yang telah ada sangat kental dengan unsur agama. Maka  dilihat  dari  paparan  diatas  agama  sangat  mendominasi  mengenai  keabsahan  suatu perkawinan, dengan adanya pasal 2 merupakan sebuah bukti nyata bahwa agama menjadi pedoman  ataupun  patokan  mengenai  absahnya  suatu  perkawinan  yang  kemudian  setiap agama  dalam  melangsungkan  perkawinan  berbeda  dengan  agama  yang  lain  sehingga menimbulkan  ketidakseragaman  dalam  melakukan  perkawinan.  Dengan  persyaratan persyaratan  yang  harus  dipenuhi  dalam  perkawinan  diharapkan  untuk  menghindari  dari banyak nya kasus kawin paksa, kawin yang dilakukan oleh anak di bawah umur.
Dengan berbagai macam agama yang ada di Indonesia, hal ini juga berpengaruh terhadap tatanan  aturan  perkawinan  di  Indonesia.  Yang  berakibat  aturan  dalam  perkawinan  yang berlaku dalam masyarakat berbeda-beda, perbedaan ini telah terjadi sangat lama sebelum maupun masuknya Belanda di Indonesia. Namun aturan yang berlaku pada masyarakat asli Indonesia  oleh  pemerintahan  Belanda  dibiarkan  untuk  menggunakan  hukum  adat  mereka sendiri,  persoalan  perkawinan  pun  tidak  luput  dari  hukum  adat.  Begitupun  dengan masyarakat asli Indonesia yang menganut agama Islam, mereka tetap menggunakan ajaran agama mereka sendiri yang sumber utamanya ialah Al-Quran dan Hadist. Maka secara garis
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
besar  aturan  hukum  perkawinan  yang  bermacam-macam  tetap  bertahan  hingga kemerdekaan Indonesia. Diantaranya adalah :
1. Untuk masyarakat asli Indonesia yang memeluk agama Islam, maka aturan yang berlaku ialah aturan hukum agama islam.
2. Untuk masyarakat asli Indonesia yang lainnya berlaku hukum adat
3. Untuk  masyarakat  asli  Indonesia  yang  memeluk  agama  Kristen  berlaku Huwelijiksordonnantie Cristen Indonesia ( S. 1933 Nomer 74)
4. Untuk Orang Asing Timur China dan masyarakat Indonesia yang memiliki darah China maka aturan yang berlaku adalah KUHPerdata dengan beberapa perubahan.
5. Untuk  Orang  Asing  lainnya  dan  masyarakat  Indonesia  yang  memiliki  darah  keturunan Timur asing maka aturan yang berlaku hukum adat mereka sendiri.
6. Untuk Orang Eropa dan masyarakat Indonesia yang memiliki keturunan Eropa maka aturan yang berlaku adalah peraturan perkawinan dalam BW.
Dilihat dari pemaparan diatas maka, sejak dulu keanekaragaman peraturan perkawinan telah ada dan sangat kental di dalam masyarakat pada masa itu. Setelah Indonesia merdeka pun keanekaragaman perkawinan masih terus berlangsung. Dalam Undang-Undang perkawinan unsur  agama  pun  sangat  kental,  nilai  spiritual  yang  sangat  kental  sehingga  perkawinan  di Indonesia memiliku khas yang berbeda, dibandingan oleh aturan pada BW yang berlaku, pada aturan BW perkawinan masih sangat menonjolkan keperdataaanya saja, bukan agama. Dalam aturan  BW  dan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tentu  saja  banyak  berbeda,  meskipun dalam prinsipnya da beberapa hal yang sama , namun hal tersebut dapat dimaklumi karena sampai kapan pun dan dimanapun manusia memiliki kekhasan yang unik yang berakibat citra sebagai umat akan tetap sama.
2.  Apakah  esensi  tujuan  perkawinan  menurut  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019 tentang perkawinan?
Manusia  adalah  makhluk  tuhan  yang  diciptakan  menjadi  dua  golongan,  dengan  jenis kelamin laki laki dan perempuan, yang kemudian keduanya memiliki ketertarikan satu sama lain  dan  mempersatukan  dengan  ikatan  suci  yang  disebut  perkawinan.  Perkawinan  yang selalu  dianggap  sakral  yang  berarti  tidak  hanya  untuk  kebutuhan    biologis  saja  tapi  dalam perkawinan diharapkan untuk meneruskan sebuah keturunan agar manusia tetap terus hidup
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
berkelanjutan.  Dan  kemudian  membentuk  sebuah  kesatuan  keluarga  yang  merupakan sebagai inti dari kehidupan dalam masyarakat.
Perkawinan menurut Sayuti Thalib, hari dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu:
1. Perkawinan dari sudut pandang hukum
Apabila dilihat dari sudut pandang hukum, maka perkawinan ialah perjanjian dalam Al-Quran dan Surat An-Nisa ayat 21 yang berisikan bahwa perikatan perkawinan ialah ikatan perjanjian yang kuat, yang sebagaimana tertera dalam kalimat “ mitsaaqaan ghaqliizhan ”
2. Perkawinan dari sudut pandang sosial
Dalam sudut pandang sosial, perkawinan dalam setiap negara pada umumnya, apabila telah melakukan  perkawinan  memiliki  kedudukan  yang  tinggi,  dibandingkan  dengan  orang  yang bekum melakukan perkawinan. Sewaktu dulu sebelum adanya aturan mengenai perkawinan, seorang perempuan bisa dimadu tanpa Batasan, namun dalam ketentuan dalam ajaran  Islam  perempuan  hanya  dapat  dimadu  empat  kali  dengan  ketentuan  yang  harus dipebuhi.
3. Perkawinan dari sudut pandang Agama
Dalam  sudut  pandangan  agama  sendiri,  perkawinan  adalah  suatu  hal  yang  sangat  sakral sehingga  perkawinan  sering  kali  didampingin  dengan  upacara  dengan  maksud  penyatuan antara laki laki dan perempuan yang telah menjadi suami istri.
Perkawinan adalah suatu hal pokok atau utama yang  pasti dilakukan oleh banyak orang dengan melakukan perkawinan maka terbentuknya sebuah rumah tangga yang dinahkodai oleh sang suami untuk bertujuan memiliki rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia yang  telah ditakdirkan terbagi menjadi dua kelompok yaitu  laki  laki  dan  perempuan,  yang  kemudian  timbul  lah  suatu  ketertarikan  antara  kedua belah  pihak  untuk  mencari  pasangan  dengan  berakhir  di  perkawinan.  Perkawinan  bukan hanya  sebatas  ikatan  keperdataan  saja  tetapi  perkawinan  adalah  suatu  hal  yang  istimewa yang  melibatkan  ikatan  batin  terhadap  kedua  belah  pihak.  Maka  dengan  melakukan perkawinan  hendaknya  seorang  suami  dan  istri  dapat  merasakan  timbulnya  ikatan  batin, karena apabila ikatan batin tersebut tidak ada maka perkawinan hanyalah sebuah formalitas saja  yang  tidak  memiliki  sebuah  arti.  Yang  kemudian  hal  tersebut  yang  terlihat  berbeda dengan  hakikat  perkawinan  menurut  pandangan  KUHP.  Karena  dalam  KUHP  perkawinan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
adalah hanya sebuah ikatan hukum antara subyek-subyek yang yang mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan yang timbul dari persetujuan antara pihak laki laki dan perempuan yang kemudian dari hal tersebut kedua belah pihak menjadi terikat. Perkawinan ialah satu bagian dari asas hidup yang utama dalam lingkungan masyarakat, karena dalam perkawinan bukan hanya  hal  dalam  mengatur  rumah  tangga  saja,  namun  perkawinan  juga  sebagai  awal  dari bermasyarakat, dengan perkawinan pintu antara suku satu dan lainnya  dapat berhubungan dengan  baik.  Karena  pada  hakikatnya  tujuan  perkawinan  adalah  untuk  dapat  terciptanya suasana  bahagia  dalam  rumah  tangga,  baik  dalam  lingkup  dua  keluarga  maupun  seluruh masyarakat.  Karena  tujuan  perkawinan  ialah  telah  sesuai  dengan  fitrah  seorang  manusia. Namun  terkadang  perkawinan  tidak  berjalan  mulus,  yang  pada  akhirnya  menimbulkan percekcokan  dalam  rumah  tangga  tersebut.  Maka  untuk  menghindari  kejadian  tersebut dalam perkawinan diharuskan dan diwajibkan untuk memiliki kematangan jiwa dan raganya. Maka apabila melihat dari pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hakikat dari perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan perempuan yang kemudian menjadi sepasang suami istri. Maka dari makna tersebut terlihat sangat jelas bahwa ikatan lahir batin dalam perkawinan harus ada dalam setiap perkawinan. Dalam Islam sendiri  perkawinan  itu  dibangun  dengan  pondasi  yang  kokoh,  yang  dimulai  dari  kebaikan kebaikan  kecil,  maka  apabila  terjadi  kejahatan,  kebongan,  kemaksiatan  atau  yang  lainnya maka cita cita untuk membangun baiti jannati dan tujuan Sakinah, mawaddah, warohmah akan sulit untuk digapai.
Namun dengan seiringnya berkembangnya zaman perkawinan telah jauh dari hakikat yang sesungguhnya,  misalnya  perkawinan  yang  sah  adalah  perkawinan  yang  dilakukan  oleh seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan  pernyataan  tersebut  sebagai  kata  kunci  bahwa dalam  perkawinan  di  Indonesia  dilakukan  oleh  seorang  laki  laki  dan  seorang  perempuan, namun sering kali kita dengar pada masa kini perkawinan dilakukan oleh sejenis yang berarti perkawinan  yang  dilakukan  adalah  perkawinan  oleh  laki  laki  dan  laki  laki,  perempuan  dan perempuan, yang dimana perkawinan tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang dan  agama.  Dan  menjadi  hal  yang  sangat  tabu  di  masyarakat sehingga banyak  masyarakat yang  kontra  terhadap  adanya  perkawinan  sejenis  tersebut.  Hingga  kini  pun  masih  banyak sekali  kasus  kasus  mengenai  perkawinan  misalnya  saja  maraknya  terjadi  perceraian  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
terjadi  di  Indonesia  yang  dikarenakan  dengan  berbagai  macam  factor,  diantaranya  adalah factor ekonomi yang sering kali menjadi alasan perceraian dalam rumah tangga yang tidak bisa bertahan sehingga memutuskan jalan pintas melakukan perceraian, ketidakharmonisan, percekcokan  dalam  rumah  tangga,  perbedaan  pendapat  yang  kemudian  mengurangi  kasih sayang  dari  kedua  belah  pihak  sehingga  menjadikan  perceraian  sebagai  jalan  keluar  dari permasalahan  tersebut.  Perceraian  pun dapat  timbul  dari perkawinan  yang  dilakukan oleh seseorang  di  bawah  umur  karena  belum  memiliki  kematangan  mental  lahir  dan  batin . Dampak  dari  perceraian  pun  sangat  besar,  putusnya  ikatan  kekeluargaan,  anak  menjadi korban dari perceraian tersebut, dan tujuan untuk memiliki keluarga yang bahagia dan kekal menjadi kandas.
Soekamto  berpendapat  bahwa  dalam  bermasyarakat  atau  berinterkasi  dengan  manusia harus  lah  memiliki  norma  atau  berpedoman  dengan  norma  norma  yang  ada  dalam masyarakat.  Keterikatan  antara  manusia satu  dengan  yang lainnya,  kelompok satu  dengan kelompok  lainnya  telah ada  aturan  yang mengaturnya  seperti  kaidah  atau  nilai nilai dalam bermasyarakat.  Adapun  beberapa  norma  ataupun  kaidah  dalam  masyarakat  diantara  nya adalah  norma  kesopanan,  norma  kesusilaan,  norma  agama,  norma  hukum  yang  dapat mengendalikan atau dapat menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan sehari hari.  Karena  perkawinan dilakukan  tidak hanya  sehari  maupun dua  hari  tetapi perkawinan adalah suatu perbuatan  yang  dilakukan seumur hidup.  Dalam  perkawinan pun  dibutuhkan komunikasi  yang baik  antara  suami  dan  istri,  karena  komunikasi  dalam rumah  tangga  juga dapat  memicu  keslahpahaman  yang  kemudian  menjadi  percekcokan  dan  berakhir  dengan perceraian,  perkawinan  bukan  akhir  dari  segalanya  namun  perkawinan  ialah  suatu  jalan panjang untuk menuju persetujuan yang telah disepakati di awal perkawinan.
Dalam agama islam sendiri perkawinan adalah suatu hal yang membawa norma baik yang dapat  terciptanya  ketentraman,  kedamaian,  kesejahteraan,  keadilan  yang  sama  dalam keluarga.  Makna  perkawinan  adalah  suatu  kesepakatan  antara  laki  laki  dan  perempuan dengan kondisi yang sama atau setara. Seorang perempuan yang tingkatanya sejajar dengan laki-laki dapat menetapkan kesepakatan yang telah diinginkan begitupun sebaliknya. Karena pada hakikatnya perkawinan adalah suatu hubungan yang mempunyai dimensi, yang memiliki keterikatan antara seseorang dengan masyarakat sekitar lingkungannya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Perkawinan memang telah masuk ranah privasi bagi setiap orang, namun agama dan negara sangat dibutuhkan dalam meselaraskan aturan tersebut, agar tidak ada kekosongan hukum. Sehingga menjadi tertib dengan aturan yang telah ada.
Dalam  islam  perkawinan  sangat  penting  dilakukan  dalam  kehidupan  manusia  mengapa demikian karena dengan terjadinya perkawinan yang sah dapat menghindari dari perbuatan zina  yang  berarti  dapat  melindungi  manusia  dari  pergaulan  antar  lawan  jenis  yang sebagaimana telah sesuai dengan kodrat manusia yang sebagai makhluk terhormat diantara makhluk  Tuhan  lainnya,  dan  dengan  perkawinan  maka  terbentuklah  sebuah  keluarga  atau rumah  tangga  yang  dapat  menjadi  keluarga  yang  damai  dan  tentram,  perkawinan  yang dilakukan secara sah, untuk memiliki keturanan yang bersih dan jelas. Kemudian perkawinan yang dilakukan dapat menumbuhkan suatu keluarga yang kemudian menjadi  pokok utama dalam  kehidupan  bermasyarakat  dan  melakukan  perkawinan  dalam  islam  dengan menyepakati  ketentuan  yang  telah  tertera  dalam  Al-Quran  dan  sunnahnya  maka  dapat bernilai ibadah. Pengertian perkawinan dalam undang-undang dan dalam ajaran agama islam memiliki makna yang sangat mirip dan tidak jauh berbeda. Di dalam Islam perkawinan adalah suatu  ibadah,  ibadah  yang  sangat  panjang  dan  banyak  pahalanya,  maka  tak  heran  dalam perkawinan  ada  saja  persoalan  persoalan  yang  diselesaikan  secara  baik  baik  agar  dapat terhindar dari sebuah perceraian.
Maka  dalam  memaknai  mengenai  arti  sebuah  perkawinan  tidak  hanya  dilihat  dari  satu sudut pandang, tidak pula dimaknai secara sepotong harus dinilai secara keseluruhan, karena dari kita melihat makna secara keseluruhan dari sebuah perkawinan itu akan memiliki sebuah nilai. Yang menurut Ahmad Basyir terbagi menjadi 3:
a) Aktivitas keagamaan
Perkawinan  tidak hanya sebatas hubungan antara seorang pria dan Wanita, perkawinan lebih dari  hal  itu,  karena  perkawinan  merupakan  anjuran  maupun  perintah  dari  agama  yang bernilai  sebagai  ibadah,  ibadah  yang  panjang  yang  diperlukan  kekompakkan  antara  kedua belah pihak yaitu suami dan istri untuk menuju keluarga yang bahagia. Ikatan suci yang diawali dengan  akad  yang  bukan  hanya  persetujuan  dari  kedua  belah  pihak  namun,  adanya  dasar keyakinan dari agama yang dianutnya,
b) Nilai peristiwa sosial kemanusiaan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Karena  apabila  seseorang  telah  melakukan  perkawinan,  maka  dipandang  mempunyai kedudukan  sosial  yang  tinggi  di  kalangan  masyarakat  dibandingkan  dengan  mereka  yang belum melakukan perkawinan, tidak hanya kedua belah pihak namun untuk anak anak yang telah dilahirkannya. Karena bagi seorang Wanita, perkawinan adalah suatu kehormatan.
c) Nilai kepastian hukum
Dalam  pandangan  hukum,  perkawinan  adalah  perbuatan  hukum  yang  kemudian  mengikat antara  laki  laki  dan  perempuan  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  antara  kedua  belah pihak  yang  disebut  sebagai  suami  dan  istri,  yang  harus  terpenuhi.  Perkawinan  dilakukan sesuai dengan  kepercayaan yang dianut oleh masing masing pihak. Dalam sisi administrasi pun negara ikut andil dalam menciptakan sebuah kepastian hukum yaitu melalui pencatatan perkawinan pada Lembaga yang berwenang.  maka dengan hal itu, arti sebuah perkawinan tidak dapat dipandang sebelah mata dan tidak sesederhana hanya perjanjian semata. Karena seyogya nya dalam perkawinan memiliki nilai nilai luhur dari agama nya.
Manfaat dalam perkawinan adalah untuk menjaga seorang perempuan yang lemah dari sebuah kehancuran, karena dalam sejarah perempuan hanya sebagai pemuas hawa nafsu belaka,  sehingga  dengan  adanya  suatu  perkawinan  ,  perempuan  cenderung  memiliki pelindung  yaitu  seorang  suami  yang  dapat  menanggung  dan  bertanggung  jawab  dalam hidupnya. Dalam hakikatnya berumah tangga suami adalah sebagai kepala keluarga dan istri memiliki peran sebagai ibu rumah tangga dalam hal ini kepala rumah tangga dan ibu rumah tangga memiliki satu kesatuan yang harus diiringi dengan kekompakan agar tatanan keluarga menjadi kuat. Pasangan suami istri dengan situasi hukum tersebut sangat dibutuhkan, yang kemudian  suami  menjadi  sentral  yang  sangat  penting.  Perkawinan  juga  dapat  memelihara keturunan.  Perkawinan  dalam  lapisan  masyarakat  dengan  budaya  bagaimanapun  tetap dianggap  sakral,  meskipun  telah  banyak  melewati  dimensi  waktu  yang  cukup  lama,  maka dalam hal itu perkawinan tersirat nilai  nilai yang hakiki yang dipertahankan oleh setiap orang yang  memiliki  rumah  tangga.  perkawinan  sendiri  proses  penyatuan  antara  laki  laki  dan perempuan dalam sebuah ikatan yang suci dengan dasar kesepakatan bersama antara kedua belah pihak tanpa campuran pihak lainnya untuk membentuk sebuah keluarga, persetujuan dari kedua belah pihak pun harus disaksikan oleh beberapa orang saksi yang sah. Maka dari itu  tugas  suami  dan  istri  mempertahankan perkawinan  tersebut dengan bertugas  menjaga
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
kesatuan antara kedua belah pihak. Perkawinan sebagai Lembaga sosial dalam masyarakat, solusi untuk menghalalkan hubungan seks antara laki laki dan perempuan guna memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Perkawinan tidak hanya sebagai Lembaga sosial saja karena perkawinan  juga  sebagai  Lembaga  negara  yang  diperlukannya  kesepakatan  resmi  yang kemudian  disahkan  dan  dinyatakan  sah  oleh  mata  negara.  Dengan  adanya  perkawinan manusia menjadi terus berkembang dan memiliki keturunan, manfaat perkawinan pun sangat besar yang miliki misi yang sangat mulia.

## KESIMPULAN
Jadi  kesimpulan  dari  tulisan di  atas adalah  Perkawinan  sejatinya adalah suatu  yang  sangat sakral tidak memandang kebudayaan maupun agamanya, karena bagi setiap pemeluk agama perkawinan  adalah  hal  suci  yang  patut  untuk  dipertahankan.  Perkawinan  tidak  hanya perikatan perdata saja karena perkawinan menyangkut ikatan lahir batin antar seorang suami dan istri. Keabsahan suatu perkawinan ialah Perkawinan sah apabila perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau agama yang dianut oleh kedua  belah pihak karena agama  sangat  mendominasi  terhadap  aturan  dalam  perkawinan  dan  perkawinan  yang  sah adalah  perkawinan  yang  telah  dicatatkan  pada  pihak  yang  berwenang  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku, syarat sah ini adalah syarat yang telah sesuai dengan undang-undang perkawinan yang telah tercantum pada pasal 2 ayat (1) dan (2). Esensi dari suatu perkawinan adalah memiliki rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan  Ketuhanan  Yanng  Maha  Esa.  Maka  diperlukan  persiapan  dan  mental  yang  sangat matang apabila akan melakukan perkawinan karena hakikat dari sebuah perkawinan adalah kebahagian bukan kesengsaraan. Dalam perkawinan pun dibutuhkan kerja sama antara suami dan  istri  agar  dapat  memepertahankan  perkawinan  yang  ada.  Karena  perkawinan  yang bahagia ialah perkawinan yang diimpikan semua orang, perkawinan yang didalamnya penuh kesukacitaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus Sudaryanto, dan Sigit Riyanto, “ Eksistensi Delik Adat di lingkungan Masyarakat Sentolo Kabupaten  Kulonprogo  Yogyakarta ”,  Jurnal  Mimbar  Hukum, Volume  28,  Nomor  1, Februari 2016, hlm. 47
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 2 Mei - Agustus 2022
Agus  Toni,  2019, Revitalisasi  Esensi  Hukum  Perkawinan  Perspektif  Pengadilan  Agama  di Indonesia, El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, Nomor 1, hlm 130
Basuki, Zulfa D. Perkawinan Beda agama Dewasa Ini di Indonesia, Ditinjau dari Segi Hukum Antar Tata Hukum. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juni 1987 . hlm. 235-243. H. Moch. Isnaeni,  2016, Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama. Hamid Sarong, 2010, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia , Banda Aceh, Yayasan Pena Banda Aceh.
Rachmadi  Usman,  2017, Makna  Pencatatan  Perkawinan  Dalam  Peraturan  Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia , Jurnal Legilasi Indonesia, Nomor 03.
Rizky  Fitriyani,  2021, Kematangan  Emosi  Dengan  Penyesuaian  Perkawinan  Pada  Dewasa Awal, Psikoborneo Jurnal Imiah Psikologi, Nomor 2, hlm 283.
Rosnidar Sembiring, 2019, Hukum Keluarga, Depok, PT RajaGravindo Persada.
Santoso, Hakekat  Perkawinan  Menurut  Undang-Undang  Perkawinan,  Hukum  Islam  dan Hukum Adat , Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Nomor 02.
Subekti,  Trusto, September  2010,  " Sahnya  Perkawinan  Menurut Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Ditinjau  dari  Hukum  Perjanjian ",  Jurnal  Dinamika Hukum, Volume 10 Nomor 3.
Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih 2017, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta, Gama Media Yogyakarta.
Zaenudin,  2021,  Efektivitas Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  Tentang  Perkawinan Dalam  Meminimalisir  Problematika  Perkawinan, Jurnal  peradapan  dan  hukum  islam, Nomor 1.
Zulfahmi, Urgensi  Penyelenggaraan  Kursus  Pra  Nikah  dan  Relevansinya  Dengan  Esensi Perkawinan    (Perspektif  Maqasid  Asy-Syariah), Jurnal  Ilmiah  Keislaman,  Volume  19, Nomor 1,.