## VARIA KEDUDUKAN HAK DAN OBJEK THALAQ ORANG MURTAD ANTARA PUTUSAN  HAKIM PENGADILAN AGAMA PADANG DENGAN BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PERADILAN AGAMA

## MUHAMMAD ALHALIM
STAI-Umar Bin Khattab
Abstrak: Penelitian  ini  dilatar  belakangi,  karena  adanya  perbedaan  antara  putusan  hakim dengan apa yang tersurat dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama  yaitu    terdapat  pada  poin  (b)  dan  (m)  tentang  perkara  perceraian  bagi  suami  yang riddah (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan. Amar putusannya bukan memberikan izin kepada suami untuk mengikrarkan talak, akan tetapi talak dijatuhkan  oleh  pengadilan  agama  atau  mahkamah  syar`iyah  dalam  bentuk  putusan.  Untuk keseragaman,  amar putusan  cerai  talak yang  dijatuhkan oleh suami yang riddhah  (keluar  dari agama  Islam)  sebagaimana  tersebut  dalam  huruf  b  di  atas  berbunyi:  “menjatuhkan  talak  satu ba`in  shugra pemohon (nama......  bin  .......)  terhadap  termohon  (nama....  binti  ........).Namun dalam  putusan  No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg  dan  No:  0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg  hakim menjatuhkan dengan talak satu raj`i, dan putusan ini menjadi salah satu bukti bahwa perceraian orang yang murtad memang pernah terjadi dan menjadi wewenang  Pengadilaan Agama
Selanjutnya tentang keabsahan thalaq suami murtad dalam perspektif fikih terdapat dua pendapat  yang  pernah  berkembang;  Sah  dan  tidak  sah.  Menurut    hukum  perkawinan  di Indonesia  (Undang-Undang),  persoalan  perceraian  itu  khususnya  di  Negara  Indonesia  tidak cukup  masalah diyani (agama)  saja,  tapi  harus  disertai  dengan qadha`i (campur  tangan pengadilan),  selanjutnya,  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  Perkawinan  di Indonesia,  mengenai  perkara  perceraian  orang  yang  murtad  untuk  menyelesaikannya, menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat hakim yang memeriksanya dalam memutuskannya.
Pada  perkara  perceraian  orang  yang  murtad,  apabila  hakim  memandang  sebagai  alasan utama  perceraian  adalah  pertengkaran  yang  tidak  bisa  didamaikan  lagi  bukan  berdasarkan kemurtadan  salah  satu  dari  pasangan,  dalam  perkara  ini  hakim  memberi  izin  kepada  suami yang  murtad  untuk  menjatuhkan  talak  kepada  istrinya  yang  muslim,  sedangkan  kemurtadan hanya  dipandang  sebagai  faktor  penyebab  bukan  sebagai  alasan  utama.  Namun  apabila  yang dipandang itu adalah kemurtadan sebagai alasan utama, hakim bukan memberikan izin kepada suami  yang riddah untuk  mengikrarkan  talak,  akan  tetapi  talak  dijatuhkan  oleh  pengadilan agama atau mahkamah syar`iyah dalam bentuk putusan, yang mana amar putusan menjatuhkan talak satu ba`in shugra pemohon (nama...... bin .......) terhadap termohon (nama.... binti ........). Dengan demikian dapat dipahami bahwa perceraian orang yang murtad berbeda dengan perceraian  yang disebabkan oleh kemurtadan sebagai  alasan utamanya. Mengenai hal ini  dari beberapa  pendapat  yang  tertera  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa,  suami  yang  murtad  juga terbebani  kewajiban  yang  sama  dengan  muslim,  sehingga  suami  yang  murtad  mempunyai kapasitas  untuk  menjatuhkan  talaknya  kepada  istrinya  yang  muslimah,  sehingga  talaknya adalah  sah  dan  wanita  (istri)  yang  murtad  tetap  menjadi  objek  talak  dari  suaminya  yang muslim
A. Pendahuluan
Sebagaimana  yang  terdapat  dalam  pasal  2  Kompilasi  Hukum  Islam  bahwa perkawinan itu merupakan suatu ikatan lahir batin yang kuat antara suami dan istri, meskipun demikian  dalam  kenyataannya  tidak  dapat  dipungkiri  akan  terjadinya  permasalahan- permasalahan  atau  problematika  rumah  tangga  yang  sampai  pada  keretakan  bahkan perpecahan dalam rumah tangga yang sangat sulit untuk disatukan kembali, sekalipun berbagai upaya  damai    telah  di  usahakan,  sehingga  tidak  ada  jalan  lain  untuk  menghindari kemudharatan yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut selain melalui jalan perceraian.
Setelah  terjadinya  akad  nikah  atau  perkawinan  antara    suami  dan  istri  secara  sah menurut  agama  Islam  dan  Undang-undang,  suami  dan  istri  secara  otomatis  mempunyai  hak dan  kewajiban  yang  harus  ditaati  sebagai  pasangan  suami  istri,  selain  itu    suami  juga mempunyai  hak  talak  dan  istri  sebagai  objek  talak.  Hak  tersebut  dapat  dipergunakan  oleh suami  terhadap  istri  apabila  hubungan  pernikahan  mereka  tidak  dapat  lagi  dipertahankan  dan kalau  dilanjutkan  akan  terjadi  kehancuran  dan  kemudharatan.  Suami  berhak  untuk    mentalak istrinya seperti istri nusyuz yang tidak bisa untuk dinasehati lagi dan lain sebagainya.
Sebaliknya  apabila  kemudharatan  tersebut  datang  dari  suami,  seperti  meninggalkan kewajibannya  sebagai  suami  terhadap  istri,  baik  itu  meniggalkan  kewajiban  yang  bersifat materi  ( nafaqah ),  atau  meninggalkan  kewajiban  yang  bersifat  non  materi,  di  antaranya menggauli  istrinya  dengan  baik  ( mu`asyarah  bi  al-ma`ruf) dan  suami riddah (keluar  dari agama Islam, istri juga berhak untuk mengajukan perceraian ke pengadilan.
Penulisan  ini  dilatar  belakangi,  karena  adanya  perkara  perceraian  suami  atau  istri yang murtad dan salah satu dari mereka mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama seperti perkara Nomor 737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg, dan dalam perkara tersebut  menjadi  bukti  bahwa  perceraian  orang  yang  murtad  pernah  terjadi  di  Pengadilan Agama  dan  tetap  menjadi  kewenangan absolut Pengadilan  Agama  berdasarkan  asas Personalita ke-Islaman.
Berdasarkan  penerapan  asas  personalita  ke-Islaman  perceraian  itu  ditinjau berdasarkan  hukum  yang  berlaku  pada  waktu  pernikahan  dilangsungkan,  bukan  berdasarkan agama  yang  dianut  saat  sengketa  terjadi,  Pengadilan  Agama  berhak  atau  mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan perkara perceraian bagi orang yang murtad, dengan  syarat bahwa  pernikahan  tersebut  dilakukan  secara  sah  menurut  hukum  Islam  yang  berlaku  di Indonesia dengan melampirkan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.
Selanjutnya pada perkara Nomor 737/Pdt.G/2012/PA.Pdg dan Nomor: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg  juga  ditemukan  hal  yang  menarik  untuk  dikaji  secara  lebih mendalam  yaitu  adanya    perbedaan  antara  putusan  hakim  dengan  apa  yang  tersurat  dalam Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Peradilan  Agama  yaitu    terdapat  pada poin (b) dan (m) tentang perkara perceraian bagi suami yang riddah (keluar dari agama Islam) yang  mengajukan  perceraian  harus  berbentuk  gugatan.  Amar  putusannya  bukan  memberikan izin  kepada  suami  untuk  mengikrarkan  talak,  akan  tetapi  talak  dijatuhkan  oleh  pengadilan agama  atau  mahkamah  syar`iyah  dalam  bentuk  putusan.  Untuk  keseragaman,  amar  putusan cerai  talak  yang  dijatuhkan  oleh  suami  yang riddhah (keluar  dari  agama  Islam)  sebagaimana tersebut  dalam  huruf  b  di  atas  berbunyi:  “menjatuhkan  talak  satu ba`in  shugra pemohon (nama......  bin  .......)  terhadap  termohon  (nama....  binti  ........). 114 Namun  dalam  putusan No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg  dan  No:  0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg  didapati  bahwa    hakim memberi izin kepada Pemohon yang murtad menjatuhkan dengan talak satu raj`i, dan perkara ini  sudah  cukup  rasanya  untuk  menjadi  bukti  bahwa  mengenai  bagaimana  penyelesaian perceraian suami/istri yang murtad pernah terjadi di lingkungan Peradilan Agama.
Berdasarkan  problema  yang  terjadi  di  atas,  yang  menjadi  pertanyaan  bagi  penulis adalah apakah si suami yang murtad masih berhak mengucapkan ikrar talak atau menjatuhkan talak kepada istrinya yang muslim atau tidak, baik ikrar itu diucapkan sendiri atau diwakilkan kepada kuasanya.  Sebaliknya  apakah si istri  masih  tetap menjadi objek talak dari suami yang muslim,  sedangkan  si  istri  tersebut  telah  murtad.  kenapa  pada  perkara  perkara No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg  dan  No:  0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg  tentang  perceraian  bagi  orang yang  murtad  ini,  hakim  tidak  memutuskan  dengan  apa  yang  tertera  pada  Buku  Pedoman Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama  yang  dikeluarkan  oleh  Mahmkamah Agung,  dan  Bagaimankah  Tinjauan  fiqh  dan  hukum  perkawinan  di  Indonesia  terhadap pertimbangan  hukum  yang  diputuskan  hakim  dalam  perkara  perceraian  suami  istri  yang murtad.
114 . Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama,buku II,
(Jakarta : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), h. 153
Melihat  pada  perkara  yang  terjadi  di  pengadilan  agama  tersebut,  hal  ini  merupakan suatu  bukti  bahwa  perkara  perceraian  bagi  salah  seorang  suami  atau  istri  yang  murtad  benar- benar  ada,  dan  telah  terjadi  dalam  lingkungan  peradilan  agama,  diketahui    undang-undang tidak  ada  yang  mengatur  secara  khusus  tentang  bagaimana  penyelesaian  perkara  perceraian bagi suami atau istri yang murtad di Pengadilan Agama.
Berdasarkan beberapa faktor di ataslah yang menjadi ketertarikan bagi penulis untuk melakukan  penelitian  lebih  lanjut,  yaitu  tentang  perkara  perceraian  bagi  orang  murtad  yang terjadi di pengadilan agama kelas ia padang, dengan judul  “Varia Kedudukan Hak Dan Objek Thalaq    Orang  Murtad  Antara  Putusan    Hakim  Pengadilan  Agama  Padang  Dengan  Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama”

## B. Pembahasan
Perceraian  Suami  Istri  Yang  Murtad    Ditinjau  dari  Fiqh  Dan  Hukum  Perkawinan  Di Indonesia
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  perkawinan  merupakan  suatu terobosan  hukum  perkawinan  Islam  yang  dibentuk  menjadi  hukum  positif  di  Indonesia. Undang-Undang  tersebut  juga  mengatur  tentang  larangan  perkawinan  yaitu  terdapat  dalam pasal 8:
Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
b. berhubungan  darah  dalam  garis  keturunan  menyamping  yaitu  antara  saudara, antara  seorang  dengan  saudara  orang  tua  dan  antara  seorang  dengan  saudara neneknya;
c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
e. berhubungan  saudara  dengan  isteri  atau  sebagai  bibi  atau  kemenakan  dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. mempunyai  hubungan  yang  oleh  agamanya  atau  peraturan  lain  yang  berlaku, dilarang kawin.
Pasal  8  huruf  f  merupakan  ketentuan  yang  mengatur  bahwa  untuk  melakukan perkawinan, pasangan calon mempelai harus seagama, dan agama Islam melarang perkawinan yang tidak seagama sebagaimana yang terlampir dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat dalam  pasal  44  “Seorang  wanita  Islam  dilarang  melangsungkan  perkawinan  dengan  seorang pria yang tidak beragama Islam”.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 39 ayat 1  disebutkan  “bahwa  suatu  perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan setelah  pengadilan  yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah pihak”. Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  Peradilan  Agama  Pasal  2  “Peradilan  Agama  adalah  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama  Islam  mengenai  perkara  tertentu sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  ini”,  dan  Pasal  49  menyatakan  “Pengadilan Agama  bertugas  dan  berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d.  hibah;  e.  wakaf;  f.  zakat;  g.  infaq;  h.  shadaqah;  dan  i.  ekonomi  syari'ah”.  Selanjutnya ditambah  dengan  apa  yang  tertera  pada  Pasal  1  angka  satu  (1)  Undang-Undang  Nomor  50 Tahun  2009  Tentang  peradilan  Agama  menyatakan  bahwa  “Pengadilan  Agama  adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”. Selanjutnya dalam pasal 39 ayat 2 “Untuk melakukan  perceraian  harus  ada  alasan  yang  cukup,  bahwa  antara  suami  istri  itu  tidak  akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami istri.”
Mengenai  alasan-alasan  perceraian  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  No  9  Tahun  1975  pasal  19  dan  alasan  perceraian  sebagaimana  tersebut  dalam Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan:
a.Salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau  menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b.Salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c.Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d.Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e.Salah  satu  pihak  mendapat  cacat  badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f.Antara suami dan  isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
Kompilasi  Hukum  Islam  pasal  116  ditambah  dua  poin,  adapun  tambahan  yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat pada pion g dan h yang isinya sebagai berikut: (g) Suami melanggar taklik talak; (h) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
Alasan  perceraian  disebabkan  oleh  perpindahan  agama  atau  murtad  sebagaimana yang  dijelaskan  pada  pasal  116  huruf  h  Kompilasi  Hukum  Islam  di  atas,  dapat  dijadikan sebagai  alasan  oleh  pasangan  suami  istri  untuk  melakukan  perceraian  di  pengadilan  Agama, selain  itu  agama  Islam  juga  melarang  untuk  menikahi    atau  melanjutkan  perkawinan  apabila salah seorang suami atau istri murtad.
Mengenai talaknya orang yang murtad terjadi perbedaan pendapat ulama yaitu ulama klasik dan kontenporer. kalau merujuk pada Al-Qur-an dan Al-hadits (As-Sunnah), Rasulullah (wahyu) tidak menerangkan secara detail bagaimana hukum perkawinan dan perceraian orang- orang  kafir,  apa  dan  bagaimana  tata-cara  perkawinan  dan  perceraian  mereka,  syari`at  Islam tidak  mengaturnya.  Di  sinilah  nampak  adanya  prinsip  bahwa  Hukum  Islam  (syari`ah)  itu, subyeknya  adalah  orang  Islam  (muslim).  Dalam  hal  terjadi  suami-istri  yang  kawin  sebelum keduanya  memeluk  Islam,  kemudian  salah  seorang  di  antaranya  masuk  Islam,  pada  kejadian seperti tersebut syariat Islam mulai mengatur lebih jelas, dan memberikan ketentuan antara lain sebagai berikut :
1.Apabila  suami  masuk  Islam,  sedangkan  istrinya  tetap  pada  keadaan  (agama)nya semula,  perkawinannya  tetap  dapat  diteruskan,  dengan  ketentuan-ketentuan sebagai  berikut:  -  Apabila  suami  termasuk  orang  yang  seharusnya  tidak  boleh kawin  dengan  istrinya,  misalnya  karena;  -  Istrinya  ternyata  merupakan mahramnya  sendiri,  maka  Rasulullah  memerintahkan  menceraikan  istrinya  yang semahram  dengannya;  -  Dua  orang  istrinya  ternyata  bersaudara,  maka  Rsulullah memerintahkan  untuk  menceraikan  salah  seorang  dari  dua  istrinya  yang bersaudara;  -  Istrinya  lebih  dari  empat,  maka  Rasulullah  memerintahkan  agar memilih empat orang saja. - Dua orang istrinya terdiri dari bibi dan keponakannya dalam waktu yang sama, ia harus memilih salah satu dari keduanya. 115
2.Apabila  istri  menjadi  muslimah,  sedangkan  suami  tetap  dalam  kekafiran,dalam kasus  yang  demikian  menjadi  perdebatan  fuqoha`;  Termasuk  diantaranya  adalah kasus jika  suami-istri sama-sama dalam  Islam, kemudian suami menjadi murtad, sementara istri tetap dalam Islam.
Perceraian disebabkan karena ke-Islaman istri sedangkan suami dalam kekafiran atau karena  murtadnya  suami  sementara  istri  tetap  dalam  Islam  (muslimah)  dalam  wacana  fiqih disebut fasakh ,  yaitu  sebuah  bentuk  perceraian  yang  sebenarnya  tidak  dikehendaki  suami maupun  istri,  akan  tetapi  perceraian  “harus”  terjadi  semata-mata  karena  perintah  syar`i (agama) dan bersifat ijbari yang tidak memerlukan aktifitas suami sebagai pemegang hak talak, tidak pula atas aktifitas istri, karena belum tentu istri menghendaki perceraian.
Mengenai  talak  suami  murtad  menurut  pandangan  Wahbah  Az-Zuhaily,  dalam pembahasan  berbagai  masalah  fiqhiyah  sering  membahasnya  secara  konperhensip,  rinci  dan
115 Sayyid Sabiq , Fiqhus Sunnah , (Beirut : Daar al-Kitab al-Araby, 1985,) Juz II, h. 239;
jelas,  tetapi  dalam  masalah  kedudukan  talak  suami  yang  murtad  tersebut,  boleh  dikatakan sangat sedikit informasi yang dapat diperoleh. Beliau hanya membuat kesimpulan-kesimpulan pendek sebagai berikut:
ىهسًنا غيغ قلاط : عًٕٓجنا ضُع ىهسًناك ىهسًنا غيغ قلاط عمي ,
عٔغفب فهكي تيفُذنا غيغضُع َّلا تعيغشنا , تيكهًنا لالٔ : غفاكنا ٍي قلاطنا خصي لا , كهطًنا قلاطنا طٕفُن ولاسلاا طغتشئ . ضتغًنا قلاط
:
ضتغًنا قلاط
فٕلٕي لٕسضنا ضعب , مطاب ّللاطف لٕسضنا مبل ضتعا ٔا ةضعنا تضمَا ٗتد ىهسي ىن ٌأ ّعٕلٔ اُيبت ةضعنا يف ىهسا ٌاف , لا ّهبل حاكُنا راسفَ , ٍيضنا فلاتساب 116
Informasi yang singkat tersebut cukup menjelaskan adanya dua pendapat berkenaan talaknya orang bukan Islam, yaitu bahwa :
1.Menurut jumhur selain Hanafiyah, talaknya selain orang Islam itu sah tak ada bedanya  seperti  talaknya  orang  Islam.  Karena  mereka  adalah  orang-orang juga  terbebani  (mukallaf)    dan  harus  tunduk  dengan  perkara-perkara  furu` syari`ah.  Menurut  madzhab  Malikiyah,  berpendapat  bahwa  talaknya  orang kafir tidak sah secara mutlak;
2.Bahwa  talaknya  orang  murtad  yang  sudah coitus (ba`da-dukhul), ditangguhkan; Bila ternyata kemudian dia Islam lagi dalam masa iddah, sah talaknya,  apabila sampai habis  atau melampaui masa iddah, maka  talaknya tidak sah/batal, perceraian terjadi karena fasakh sebab perbedaan agama.
Jika  ditela`ah  pendapat  fiqih  sebagaimana  yang  dijelaskan  pada  hukum  talak  suami yang  murtad  (riddah),  nampaknya  bukan  merupakan  bahasan  pokok  fiqih  munakahat,  tetapi justru  lebih  banyak  dibicarakannya  dalam  bahasan  fiqih  Jinayat/Tasyri`  al-  jina`iy.  Dengan kata lain hukum kemurtadan seseorang dalam tinjauan kitab fikih klasik lebih dititik beratkan pada  aspek  pidananya,  bukan  pembahasan  sah  tidaknya  talak.  Karena  murtad  (ar-riddah) adalah  termasuk  pidana hudud ,  yang  merupakan  dosa  besar  dan  sanksi  pidananya  adalah berupa pidana mati sebagai hukuman pokok, sesuai dengan hadits shahih dan masyhur:
ّهتلاف ُّيص لضب ٍي ( ؽابع ٍبا ٍع ٖعاشبنا ِٔع )
Artinya : “Barang siapa yang menukar agamanya (murtad), maka bunuhlah” (H.R.Bukhari).
Sama  diketahui,  karena  ancaman  hukuman  murtad  adalah  hukuman  mati,  fuqaha` klasik  merasa  tidak  perlu  membahas  lebih  jauh  tentang  hak-hak  keperdataannya  yang  lain, termasuk hak talaknya.
Menurut jumhur antara lain  Imam Malik, Syafi`i dan Ahmad, bila orang murtad itu meninggal,  hartanya  menjadi  harta  yang  tidak  dapat  diwariskan  baik  kepada  orang  muslim, maupun  kepada  non  muslim. 117 Pendapat  fuqaha`  klasik  tersebut,  ketika  berhadapan  dengan tatanegara  modern  yang  menjunjung  tinggi  kebebasan  beragama  dan  demokrasi  dalam perspektif  fuqaha  kontemporer  baik  ditinjau  dari  sisi  sosiologis  maupun  metodologi  (ushul fiqih) menimbulkan sejumlah permasalahan yang cukup pelik.
Talak suami yang murtad (keluar dari agama Islam) terhadap istrinya yang muslimah dalam  kajian  fikih  telah  menjadi  perdebatan  fuqaha`  demikian  juga  dalam  praktek  Peradilan Agama.  Dari  pendapat  fuqaha`  yang  berkembang,  ada  berpendapat  bahwa  talak  suami  yang murtad  terhadap  istrinya  yang  muslimah  tidak  sah,  dan  ada  juga  yang  berpendapat  bahwa suami yang murtad berhak dan sah menjatuhkan talaknya kepada istrinya yang muslimah.
Sebagaimana  disebutkan  di  atas,  bahwa  di  samping  mendasarkan  adanya  nash, pemikiran  fuqaha  klasik  tentang  tidak  sahnya  talak  bagi  suami  murtad  adalah  karena  telah dicabutnya al-ahliyatul ada` sebagai akibat kemurtadannya, sehingga hak-hak keperdataannya lenyap,  yang  dalam  hukum  perdata  di  kenal  dengan  istilah  “kematian  hak  keperdataan”. Mempersamakan (qiyas) orang kafir dengan orang murtad; penetapan sanksi hukuman hukum mati; dicabutnya alahliyah al-ada` serta tidak sahnya talak bagi orang murtad bila ditinjau dari
116 Wahbah Az-Zuhaily, Fiqhul Islami Wa Adillatuhu , (Beirut, Darul Fiqri 1996), Juz VII, hal 354.
117 A. Djazuli, Fiqih Jinayat , (Jakarta,PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. II,h.117
sisi metodologi (ushul fiqh). Sedangkan menurut pandangan fuqaha kontemporer, hal tersebut bukan merupakan hukum yang final. pandangan fuqaha kontenporer diantaranya:
Syekh  Mahmoud  Syalthauth  menyatakan  bahwa  orang  murtad  tidak  ada  sanksi duniawi  atasnya,  sanksinya  diserahkan  kepada  Allah.  Alasan  beliau  adalah  karena  firman Allah  dalam  surat  al-Baqarah  ayat  (217)  tentang  ketentuan  hukum  orang  murtad  tidak menentukan sanksi duniawi kepada pelaku murtad :
ُغَبْكَأ ُُِّْي ِِّهَْْأ ُجاَغ ْسِإَٔ  ِواَغَذْنا ِضِجْسًَْنأَ ِِّب ٌغْفُكَٔ ِ ّاللّ ِميِبَس ٍَع ٌّضَصَٔ ٌغيِبَك ِّيِف ٌلاَتِل ْمُل ِّيِف ٍلاَتِل  ِواَغَذْنا ِغَّْٓشنا ٍَِع َكََُٕنَأْسَي ْتًَُيَف ُِِّيِص ٍَع ْىُكُِي ْصِضَت ْغَي ٍَئَ ْإُعاَطَتْسا ٌِِإ ْىُكُِيِص ٍَع ْىُكُّٔصُغَي ََّٗتَد ْىُكََُٕهِتاَمُي  ٌَُٕناَؼَي َلأَ ِمْتَمْنا  ٍَِي ُغَبْكَأ ُتَُْتِفْنأَ ِ ّاللّ َضُِع ٌَُٔضِناَس آَيِف ْىُْ ِعاَُّنا  ُااَذ ْصَأ َكِـ َن ُْٔأَٔ ِةَغِساأَ اَيَُّْضنا يِف ْىُُٓناًَْعَأ  ْتَطِبَد َكِـ َن ُْٔأَف ٌغِفاَك ََُْٕٔ
Artinya:  Mereka  bertanya  kepadamu  tentang  berperang  pada  bulan  Haram.  Katakanlah: "Berperang  dalam  bulan  itu  adalah  dosa  besar;  tetapi  menghalangi  (manusia)  dari jalan  Allah,  kafir  kepada  Allah,  (menghalangi  masuk)  Masjidilharam  dan  mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih  besar  (dosanya)  daripada  membunuh.  Mereka  tidak  henti-hentinya  memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya  mereka  sanggup.  Barangsiapa  yang  murtad  di  antara  kamu  dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di  dunia  dan  di  akhirat,  dan  mereka  itulah  penghuni  neraka,  mereka  kekal  di dalamnya.
Menurut  Syekh  Mahmoud  Syalthauth  Ayat  tersebut  tersebut  di  atas,  hanya menunjukkan  kesia-siaan  amal  kebaikan  orang  murtad  dan  sanksi  akhirat,  yaitu  kekal  dalam neraka,  tidak  ada  sanksi  dunia.  Alasan  lainnya  yang  dikemukakan  adalah,  bahwa  kekafiran sendiri  tidak  menyebabkan  kebolehan  orang  dihukum  mati,  sebab  hukuman  mati  bagi  orang yang kafir itu adalah bagi mereka (kafir) yang memerangi dan memusuhi orang Islam. Q.S. Al- Mumtahanah ayat 8. 118
ٍَيِطِسْمًُْنا  ُّ ِذُي َ َّاللّ  ٌَِّإ ْىِْٓيَنِإ إُطِسْمُتَٔ ْىُُّْٔغَبَت ٌَأ ْىُكِعاَيِص ٍِّي ىُكُٕ ِغ ْشُي ْىَنَٔ ٍِيِّضنا يِف ْىُكُٕهِتاَمُي ْىَن  ٍَيِظَّنا ٍَِع ُ َّاللّ ُىُكآََُْي  َلا
Artinya:  Allah  tiada  melarang  kamu  untuk  berbuat  baik  dan  berlaku  adil  terhadap  orang- orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil . 119
Selain itu menurut Mahmud Syalthauth, bahwa sanksi pidana mati bagi murtad hanya ditentukan  dengan  hadits  yang  statusnya  khabar  (hadist)  ahad,  padahal  ijma`  menetapkan bahwa  tiadak  boleh  menetapkan  hukuman  mati  dengan  dasar  hadits  ahad. 120 Demikian  juga sanksi-sanksi  lain,  untuk  yang  demikian  itu  termasuk  ta`zir  yang  ketentuannya  amat bergantung kepada suasana ekologis dan sosial masyarakat.
Selanjutnya  Mohammad  Hasyim  Kamali  juga  mempertanyakan  masalah  hukuman mati  dan  hukuman-hukuman  lain  bagi  murtad  sebenarnya  tidak  dinyatakan  dalam  alQur-an, menurutnya  semestinya  sanksi  hukum  bagi  murtad  adalah  diserahkan  sepenuhnya  ulil  amri dengan  mempertimbangkan  kemaslahatan,  karena  itu  formulasi  hukum  ulama  klasik  tentang berbagai  sanksi  kemurtadan  dalam  sejumlah  kitab-kitab  klasiknya  didapati  banyak  segi problematik  ketika  dihadapkan  dengan  realitas  negara-bangsa  di  era  modern  yang  pluralistik, termasuk sanksi hukum tidak sahnya talak suami yang murtad. 121
118 Mahmouth Syalthauth, Al Fatawa , Beirut: Darul Fiqri,1991)Cet, VII,  Juz II, hal 132.
119 Perbedaan agama dan berbeda kepercayaan tidak menjadi pokok permusuhan. Islam mengajarkan supaya berbuat kebaikan dan bersikap jujur terhadap orang-orang yang bukan seagama dengan kita, asalkan mereka tidak mengganggu kemerdekaan, kediaman, keagamaan dan cara hidup kaum muslimin. Mereka boleh menjadi sahabat dan teman yang akrab.
120 Ibid, hal 136
121 Muhammad Hashim Kamali, Punishment in Islamic Law ,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1977) Terjamahan, Ajib Mas‟adi,Cet. II,h. 75
Maksud Hasyim adalah bahwa hasil ijtihad fuqaha   klasik dalam sejumlah kitabnya tentang  sanksi  murtad,  dinilai  berlebihan  dan  tidak  adil  jika  dihadapkan  dengan  “hak kebebasan  beragama”  yang  didukung  oleh  sejumlah  ayat  Al-Qur-an  antara  lain  adalah  Q.S.: Al-Baqoroh 256, Al-Ghasyiyah 21-22, Yunus 99, Ali_Imran 64, Saba 24, Al Mumtahanah 8:
Beranjak  dari  pola  berfikir  demikian,  mayoritas  fuqaha  kontemporer  berpendapat bahwa  perintah  peceraian  bagi  muslimah  dari  suaminya  yang  kafir  atau  murtad  adalah tindakan  yang  di  latar  belakangi  adanya  permusuhan  dan  kehati-hatian  ( saddur  zari`iyah ). Sanksi  kejahatan  murtad  baru  dapat  diterapkan  jika  tindakan  murtad  itu  dikombinasi  dengan usaha  yang  membahayakan  negara  dan  Islam.  Dalam  tetanegara  modern,  murtad  dari  Islam sama  halnya  dengan  tindakan  penghianatan  (treason),  yang  diancam  dengan  hukuman  berat. Karena dalam konsepsi Islam, antara Islam dan otoritas politik tidak bisa dipisahkan.
Dalam  kaitannya  dengan  ini  sebagai  dasar  adalah,  bahwa  menurut  sunnah  yang berjalan  yaitu amalu  ahlal-madinah ,  kaum  wanita,  para  budak  dan  orang-orang  awam  serta lemah  jika  murtad,  ia  tidak  dikenakan  sanksi  hukuman.  Mereka  hanya  dinasihati  supaya kembali  kepada  Islam,  jika  tetap,  mereka  dita`zir. 122 Oleh  karena  itu  kejadian  dimasa Rasulullah  tersebut  harus  dipandang  lantaran  “ada  sebab  khusus”,  yaitu  permusuhan  Makkah yang  masih  kafir  dangan  Madinah  yang  Islam.  Kejadian  yang  khusus  ini  tidak  dapat diberlakukan  dalam  kondisi  yang  umum  atau  netral.  Singkatnya  fuqaha  kontemporer berpendapat bahwa talak suami murtad kepada istrinya adalah sah
Metodologi pemahaman mereka sederhana, yaitu bahwa Hukum Allah, mengandung muatan  moral  dan  aturan  hukum  spesifik.  Aspek  muatan  yang  kedua  tersebut  merupakan keterpaduan  antara  keabadian  firman  dan  situasi  sosial  ekologis  masyarakat  Arabia  abad ketujuh,  dan  Aspek  ekologis  ini  sungguh  memungkinkan  mengalami  perubahan. 123 Dengan kata  lain,  mereka  mengakui  keabadian  hukum  Allah  atau  Syari`ah  dan  tetap  harus  berlaku secara substansial, hanya bahasa hukum yang dimungkinkan mengalami perubahan, karena ia dapat dipastikan bermuatan situasional.
Ungkapan  lain  yang  lebih  sering    didengar  bahwa  yang  dijadikan  sandaran pemahaman hukum pada suatu dalil nash adalah apa yang tersirat, bukan hanya sekedar yang tersurat, bukan  sekedar tekstual  tetapi kontekstual. 124 Dengan demikian, perintah mem- fasakh perkawinan  suami  kafir,  secara  formal-tekstual  tetap  dipegang  teguh  oleh  fuqaha  klasik, sementara  bagi  ulama  kontemporer  hanya  berlaku  jika  kondisi  dan  situasi  politik  dan ketatanegaraan  ada  permusuhan  sama  dengan  kondisi  Makkah  dengan  Madinah  pada  saat  itu (kontekstual-substansial).  Jika  latar  belakang  kondisi  permusuhan  sebagaimana  masyarakat Makkah  dan  Madinah  tersebut  tidak  ada,  tidaklah  salah  bila  ketentuan  tekstual  itu  tidak dijalankan  (boleh  menyimpangi  ayat).  Mengenai  hal  ini  kalau  diperhatikan  secara  seksama bahwa  Metode  pemikiran  seperti  yang  dipakai  oleh  ulama  kontenper  seperti  di  atas    kalau dalam perspektif Fadhlurrahman disebut metode Heurmenetic double movement.
Fadhlurrahman menawarkan suatu metode yang logis, kritis dan komprehensif, yaitu hermeneutika  double  movement (gerak  ganda  interpretasi).  Metode  ini  memberikan pemahaman  yang  sistematis  dan  kontekstualis,  sehingga  menghasilkan  suatu  penafsiran  yang tidak  atomistik,  literalis  dan  tekstualis,  melainkan  penafsiran  yang  mampu  menjawab persoalan-persoalan  kekinian.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  gerakan  ganda  adalah:  dimulai dari situasi sekarang ke masa Al-Qur’an diturunkan dan kembali lagi ke masa kini. 125
Berdasarkan perbedaan pendapat antara ulama klasik dan konterporer tersebut dapat diambil  kesimpulan  bahwa,  Talak  suami  yang  murtad  (keluar  dari  agama  Islam)  terhadap
122 . Ibid., h. 75 123 A. Mas`adi Ghufron, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam , (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997)h. 185
124 Abdurrahman Asjmuni, Manhaj Tarjih Muhammadiyah ,( Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2003), Cet. II,h.74
125 Fazlur Rahman, Islam and Modernitas : Tranformation of An Intellectual Tradition, (Chicago and London: Univercity Press, 1982), hlm. 6.
istrinya  yang  muslimah  dalam  kajian  fikih  telah  menjadi  perdebatan  fukaha`  demikian  juga dalam  praktek  Peradilan  Agama.  Dari  pendapat  fukaha`  yang  berkembang,  ada  yang berpendapat  bahwa  talak  suami  yang  murtad  terhadap  istrinya  yang  muslimah  tidak  sah,  dan ada yang berpendapat bahwa suami yang murtad berhak dan sah menjatuhkan talaknya kepada istrinya yang muslimah.

## Analisis  Pertimbangan  Hukum  Hakim  Dalam  Perkara  Perceraian  Suami  Istri  Yang Murtad  ditinjau dari Fiqh Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia
Berdasarkan    pada  perkara  Nomor  737/Pdt.G/2012/PA.Pdg  dan  Perkara  Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg  ini  diketahui  bahwa  antara  suami  istri  telah  melansungkan pernikahannya  secara  sah  menurut  hukum  Islam,  namun  dalam  berlangsungnya  perkawinan tersebut,  diantara  suami  istri  tersebut  keluar  dari  agama  Islam  (murtad)  dan  mengajukan perceraiannya ke Pengadilan Agama Padang:
Pada  perkara  No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg  yang  mengajukan  perkara  percerainannya adalah  sisuami    dengan  alasan  pertengkaran  dan  perselisihan  antara  suami  dan  istri  yang disebabkan  karena  murtadnya  si  istri,  selanjutnya  mengenai  perkara  ini  hakim  dalam  amar putusannya  menyatakan  diantaranya  memberi  izin  kepada  Pemohon  (suami)  untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (istri) di depan sidang pengadilan Agama Padang. Adapun yang menjadi alasan utama bagi hakim dalam memberi izin kepada pemohon (suami) dalam  menjatuhkan  talak  satu  terhadap  termohon  (istri)  yang  telah  murtad  adalah  sebagai berikut:
Dalam  perkara  ini  hakim  berpendapat  berdasarkan  musyawarah  majelis  yang  telah dilakukan  ketika  itu    bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  pada  perkara  ini  hakim  berdalil pada  PP  no  9  Tahun  1975  pasal  19  huruf  (f)    “  antara  suami  dan  istri  terus-menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah tangga” dikarenakan; pertama dari segi kekuatan hukumnya bahwa PP No 9 tahun 1975 lebih mempunyai  kekuatan  hukum  dari  pada  KHI  dan  Buku  II  sekalipun  dalam  KHI  disebutkan bahwa yang termasuk alasan perceraian diantara yaitu poin (h) menyebutkan peralihan agama yang  menyebabkan  ketidak  rukunan  dalam  berumah  tangga. Kedua pada  perkara No:737/Pdt.G/2012/PA  ini  hakim  bepandangan  bahwa  alasan  dalam  perceraian  ini  adalah dikarenakan,  perselisihan  atau  pertengkaran  yang  tidak  bisa  didamaikan  kembali    sedangkan kemurtadan  itu  dipandang  sebagai  faktor  penyebab  dengan  kata  lain  penyebab  perselisihan adalah kemurtadan.
Sedangkan  mengenai  apa  yang  menjadi  alasan  hukum  yang  mendasar  bagi  hakim Pengadilan  Agama  Padang  dalam  metetapkan  talak  bagi  suami  dan  istri  yang  murtad  pada perkara No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg
Pada  perkara  No:737/Pdt.G/2012/PA.Pdg  ini  karena  yang  murtad  adalah  istri  dan istri tersebut pada perkara ini  diposisi sebagai termohon dan pada posisi pemohonnya adalah suami  yang  mana  sisuami  tersebut  dalam  keadaan  muslim,  dengan  memandang  muslimnya tersebut,  disini  hakim  berdasarkan  musyarawah  berpendapat  bahwa  suami  berhak menggunakan  hak  talaknya  dalam  mentalak  istrinya  yang  telah  murtad,  karena  itulah  hakim pada  putusannya  memberi  izin  kepada  pemohon  (muslim)  untuk  menjatuhkan  talak  satu terhadap Termohon (Murtad) di depan sidang Pengadilan Agama Padang.
Berdasarkan  pendapat  ini  dapat  diketahui  bahwa  seseorang  yang  muslim  masih mempunyai  hak  talak  terhadap  Istrinya  yang  murtad  dan  istrinya  yang  murtad  masih  tetap menjadi objek talak.
Selanjutnya  pada  perkara  No:  0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg  yang  mengajukan  perkara percerainannya adalah suami  atau Pemohon yang beragama Khatolik (murtad) dengan alasan pertengkaran dan perselisihan antara suami dan istri yang menyebabkan rumah tangga mereka tidak  dapat  untuk  rukun  kembali,  selanjutnya  mengenai  perkara  ini  hakim  dalam  amar putusannya  menyatakan  diantaranya  memberi  izin  kepada  Pemohon  (suami)  untuk menjatuhkan  talak  satu  raj`i  terhadap  Termohon  (istri)  di  depan  sidang  pengadilan  Agama Padang . Adapun yang menjadi alasan utama bagi hakim dalam memberi izin kepada pemohon
(suami) yang diketahui beragama Kristen (murtad) dalam menjatuhkan talak satu raj`i terhadap termohon (istri) yang masih Islam adalah sebagai berikut:
Berpatokan dengan apa yang tertera pada  perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg ini pada  subyek  hukumnya  dapat  dilihat  bahwa  Pemohon,  Umur  29  Tahun,  agama  Kristen, sebagai Pemohon berkeinginan untuk  menceraikan Termohon, umur 19 Tahun, agama Islam. Sekalipun  pada  subyek  hukumnya  tertera  bahwa  Pemohon  adalah  beragama  Kristen  yang berkeinginan menceraikan istrinya yang telah dinikahi secara hukum Islam dahulunya.
Memandang  dengan  apa  yang  tertera  pada  duduk  perkaranya,  berdasarkan  hal tersebut, di sini Majelis Hakim sepakat melalui musyawarah, 126 bahwa  yang menjadi inti dari perceraian  yang  merupakan  alasan  utama  yang  sangat  menonjol  pada  perkara  ini  adalah perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka tidak bisa hidup rukun kembali,  bukan  dari  segi  kemurtadan  si  Pemohon,  karena  pertengkaran  dalam  hal  ini  dapat dibuktikan  secara  hukum  melaui  alat  bukti,  sebagaimana  yang  telah  terdapat  pada  putusan pada    perkara  No:  0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg  tersebut.  Dari  pada  itu  walaupun  berbeda  tipis, perlu di bedakan bahwa antara perceraian orang yang murtad berbeda dengan perceraian yang disebabkan oleh kemurtadan atau dengan alasan kemurtadan.
Memandang,  berdasarkan  fakta  tersebut  itulah,  pada  pertimbangan  hukum  pada perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg ini, secara majelis, hakim sepakat berpatokan pada pasal 19 huru (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huru (f) KHI menyatakan bahwa  alasan  permohonan  Pemohon  telah  terbukti  dan  telah  berdasarkan  hukum,  sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  perobahan  keduanya  dengan  Undang- Undang  Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  permohonan  pemohon  dapat dikabulkan  dengan  mengizinkan  pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj`i  terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Padang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum  tetap. 127 Adapun    yang  menjadi  alasan  hukum  yang  mendasar  bagi  hakim  Pengadilan Agama  Padang  dalam  metetapkan  talak  bagi  suami  dan  istri  yang  murtad  pada  perkara  No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg:
Hakim di sini berpendapat: “apabila suatu pernikahan terjadi dengan kata lain setelah akad  nikah,  terjadi  perselisihan  yang  disebabkan  oleh  kemurtadan  di  antara  salah  satu  dari kedua  pasangan  baik  itu  yang  murtad  sisuami  maupun  siistri  dalam  perkara  ini  dipandang kapan terjadinya kemurtadan tersebut:
Pertama :  apabila  kemurtadan  terjadi  sebelum  kedua  pasangan  tersebut  melakukan hubungan  intim  layaknya  suami-istri  ( dukhul) ,  dalam  permasalahan  ini  pernikahan  mereka dijatuhkan dengan fasakh . Kedua : apabila  kemurtadan tersebut terjadinya setelah melakukan dukhul, status perkawinan mereka digantung  (ditunda) sampai  selesainya masa  iddah, apabila ia berubah fikiran untuk kembali keagama Islam  sebelum masa iddah habis, jadi status mereka tetap dalam pernikahan, namun apabila telah selesai masa iddah belum kembali keagama Islam atau tetap pada kemurtadannya maka statusnya adalah talak”
Berdasarkan  pendapat  hakim  ini  bila  di  teliti  tidak  jauh  berbeda    dengan  pendapat ulama fikih yaitu pendapat Yahya Al-Imrani (w.558 H), salah satu ulama di kalangan mazhab Asy-Syafiiyah  menuliskan  dalam  kitabnya Al-Bayan  fii  Mazhab  Imam  Asy-Syafi'i sebagai berikut :
آًداكَ زسفَا لٕسضنا مبل ٌاك ٌإف ،ٍي ٔؼنا ضدأ ضتعا اطإ .........
ءاضمَا ٗهع حاكُنا فلٔ لٕسضنا ضعب اًْضدأ ضتعا ٌإٔ
حاكُنا ٗهع آًف آتضع ءاضمَا مبل ولاسلإا ٗنإ آًُي ضتغًنا ع ع ٌإف ،ت ٔؼنا ةضع . ىهسي ٌأ مبل آتضع تضمَا ٌإٔ
آًُي ضتغًنا ةصغب ُّي تَاب آًُي ضتغًنا
126 Musyawarah dan Kesepakatan hakim ini dapat dibuktikan, karena dalam putusan atau berita acaranya tidak ada perbedaan pendapat hakim, karena kalau berbeda harus dimuat dalam putusan, hal ini berdasarkan Asas Disenting Opininon , sebagaimana terdapat dalam pasal 14 ayat (3) dan (4) UU No.48/2009 tentang kekuasaaan kehakiman, dan ayat (1),(2) tentang musyawarah .
127 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Padang, selaku hakim yang menyelesaikan perkara Nomor 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg.
Artinya: Apabila Suami atau istri murtad sebelum dukhul, maka pernikahan mereka dihukumi fasakh,  tetapi  apabila  terjadinya  setelah  dukhul,  maka  status  pernikahan  mereka digantung  sampai  selesainya  masa  iddah,  apabila  ia  kembali  masuk  islam  sebelum selesainya masa iddah, maka status mereka masih dalam pernikahan, tetapi apabila selesai masa iddahnya sedangkan ia masih dalam keadaan murtad, maka statusnya adalah thalaq ba`in. 128
Pada umumnya sama-sama diketahui bahwa seorang muslim atau muslimah dilarang untuk  menikah  dengan  seseorang  yang  berbeda  agama,  pada  hal  ini  perbedaan  agama  terjadi setelah  adanya  akad  nikah  yang  sah  menurut  syar`i,  Dalam  perkara  ini  hakim  berpendapat bahwa Ada dua keadaan yang menjadi perhatian dalam perkara ini:
1. Murtadnya  seseorang  atau  salah  seorang  dari  suami-istri  tersebut  secara  otomatis menurut  syar`i,  kemurtadan  tersebut  menjadi  penghalang  atas  halalnya  istri  oleh suami yang murtad begitu juga sebaliknya, jika hal ini terjadi sebelum terjadinya hubungan badan antara mereka, dalam hal ini pernikahannya dapat difasakh. Jika kemurtadan  terjadi  setelah dukhul ,  dalam  hal  ini  pernikahannya  (mauquf) ditangguhkan,  bisa  juga  ditunda  sampai  habis  masa  iddahnya,  jika  kembali  lagi keagama Islam sebelum masa iddah selesai, mereka tetap dalam pernikahan, jika tidak  kembali  keagama  Islam  sedangkan  masa  iddah  telah  habis,  mereka dipisahkan dari semenjak murtad.
2. Berbeda dari hal yang tersebut di atas dalam perkara No: 0169/Pdt.G/2014/PA.Pdg ini  sisuami  yang  murtad  ingin  menjatuhkan  talak  terhadap  istrinya  yang  muslim karena  tidak  ada  lagi  keinginan  untuk  hidup  rukun  kembali,  dalam  perkara  ini hakim  berpendapat  bahwa  talaknya  selain  orang  muslim  itu  sah,  karena  mereka termasuk kepada orang yang harus tunduk dengan perkara-perkara furu` (masalah sosial  kemasyarakatan)  yang  ditetapkan  oleh  negara  selain  masalah  aqidah  dan ibadah.
Pendapat ini bersesuaian dengan pendapat ulama sebagaimana yang  terdapat dalam pandangan fuqoha’ Wahbah Az-Zuhaily, mengenai talak suami murtad menyatakan bahwa:
ىهسًنا غيغ قلاط : عًٕٓجنا ضُع ىهسًناك ىهسًنا غيغ قلاط عمي , تعيغشنا عٔغفب فهكي تيفُذنا غيغضُع َّلا
Artinya  :Menurut  jumhur  selain  Hanafiyah,  talaknya  selain  orang  Islam  itu  sah  tak  ada bedanya  seperti  talaknya  orang  Islam.  Karena  mereka  adalah  orang-orang  juga terbebani  dan  harus  tunduk  dengan  perkara-perkara  furu`  (masalah-masalah sosial  kemasyarakatan)  yang  ditetapkan  oleh  negara  selain  masalah  aqidah  dan ibadah.
Dari penjelasan yang diuraikan ini yang intinya adalah dalam pelaksanaan perceraian bagi orang (pihak) yang sudah pindah agama selain Islam (Murtad), dalam hal ini suami tetap dapat  diizinkan  mengikrarkan  talaknya  di  hadapan  sidang  Pengadilan  Agama.  karena  suami yang  murtad  tersebut  harus  patuh  dan  tunduk  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku di Idonesia yaitu salah satunya terletak pada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  “perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di depan  sidang  Pengadilan  setelah  pengadilan  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil mendamaikan kedua belah pihak”,
Berdasarkan  keterangan  hakim  di  atas  dapat  diberi  kesimpulan  bahwa  suami  yang murtad  masih  mempunyai  hak  talak  terhadap  istrinya  yang  muslim,  dengan  kata  lain  bahwa suami yang murtad itu talaknya sah. Dalam persoalan ini, sekalipun dia murtad tetapi dia tetap bisa  mentalak  istrinya,  dengan  alasan  bahwa  talaknya  orang  selain  Islam  itu  tetap  jatuh
128 Yahya Al-Imrani, Al-Bayan fii Mazhab Imam Asy-Syafi'i , (Libanon: Daar Al-Minhaj 1421 H) Muhaqqiq
: Qashim Muhammad An-Nuuri, Cet 1 jilid 9 h. 53
terhadap  istrinya  sama  seperti  talaknya  orang  Islam.  Jadi  bila  dipandang  dari  segi  hukum positifnya  dan  fikih,  bahwa  ikrar  talak  dari  suami  yang  Murtad  semata-mata  merupakan formulasi  yuridis dari  pernikahan  yang  sudah  batal  demi  hukum,  dalam  hal  ini  pemohon (suami) tetap dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama.
Bila  ditinjau  dari  hukum  positif  mengenai  perkara  orang  yang  murtad  hanya  diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  itupun  hanya  sebatas  alasan  peceraian  yang  disebabkan karna  kemurtadan,  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  sebagai  hukum  terapan  di  Peradilan Agama,  tidak  secara  tegas  memberikan  pendapat  tentang  talak  suami  murtad.  Pasal  yang dianggap  menyinggung  permasalahan  ini  adalah  pasal  116  huruf  (h),  yaitu  “Perceraian  dapat terjadi  karena  alasan-alasan  “peralihan  agama  atau  murtad  yang  menyebabkan  terjadinya ketidak  rukunan  dalam  rumah-tangga”.  Tidak  ada  satu  pasalpun  dalam  Kompilasi  Hukum Islam    maupun  Undang-Undang  yang  menegaskan  bahwa  “talak  suami  murtad  adalah  tidak sah”.  Nampaknya  Kompilasi  Hukium  Islam  dan  Undang-Undang  perkawinan  di  Indonesia, juga  menyadari  adanya  perbedaan  pendapat  dalam  masalah  tersebut,  sehingga  Kompilasi Hukum  Islam  dan  Undang-Undang  menyerahkan  sepenuhnya  kepada  pendapat  hakim  yang memeriksanya.
Sedangkan  dari  segi  lain  yaitu  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  menyebutkan  bahwa perkawinan  itu mitsaqa  ghalizan yaitu  ikatan  yang  kuat,  ikatan  itu  tidak  bisa  dibuka  kecuali hanya  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama,  oleh  sebab  itu  walaupun  menurut  mayoritas  fikih, orang  yang  murtad  yang  tidak  kembali  lagi  kepada  Islam  nikahnya  sudah  dinilai  dengan fasakh .
Namun ketentuan Undang-Undang pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974  menyatakan  “perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”, karena itu  ikatan  perkawinan  orang  Islam  Indonesia  yang  murtad  secara  hukum  masih  tetap  dalam ikatan  perkawinan,  untuk  penyelesaiannya  harus  ada  gugatan  perceraian  dari  pihak  istri  atau permohonan  dari  pihak  suami  ke  pengadilan  agama  untuk  menyelesaikan  perceraiannya  di pengadilan agama.
Disaat  tengah  menjalankan  sebuah  proses  penegakkan  hukum,  hakim  diikat  dengan seperangkat aturan hukum, yaitu hukum formil dan hukum meteril. Hukum formil atau hukum acara  adalah  merupakan publikrecht  instrumentarium. 129 Karena  itu  proses  perceraian  di peradilan  agama  tidak  dapat  terlepas  dari  ketentuan  hukum  acara  dan  hukum  materil menentukan bahwa , talak adalah hak suami dan istri mempunyai hak gugat perceraian.
Agar tercipta kepastian, keadilan dan ketertiban hukum, perceraian di Indonsia harus dilakukan di hadapan pengadilan. Ketentuan formilnya mengatur agar suami atau istri terlebih dahulu mengajukan permohonan atau gugatan kepada Pengadilan. Di sinilah bila diperhatikan sebagian  hakim  Peradilan  Agama  mengalami  kebimbangan,  tatkala  suami  yang  mengajukan permohonan  talak  tersebut  adalah  seorang  suami  yang  murtad,  karena  disatu  sisi  dia  selaku seorang  muslim  ada  kewajiban  untuk  menerapkan  syari`at  Islam  secara kaafah ,  dengan dilandasi  keyakinan  bahwa  talak  suami  yang  murtad  menurut  mayoritas  ulama  adalah  tidak sah, dikarenakan dengan kemurtadan tersebut pernikahannya telah dihukum fasakh . Pada sisi lain hakim berhadapan dengan ketentuan hukum acara, bahwa permohonan cerai  talak  yang  disertai  dengan  alasan  yang  cukup,  hakim  harus  mengabulkan permohonannya.  Apakah  hakim  harus  mengabulkan  permohonan  talaknya  ataukah  ada  cara lain  yaitu  menggunakan  hak exs  offesio hakim.  Karena  menurut Asas  Ius  Curia  Novit menyatakan  bahwa  hakim  dianggap  tahu  akan  hukum.  Bagi  hakim  tidak  ada  alasan  untuk mengatakan belum mengetahui hukum, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus  suatu  perkara  dengan  dalih  bahwa  hukum  tidak  ada  atau  kurang  jelas,  melainkan wajib  untuk  memeriksa  dan  mengadilinya  (pasal  10  ayat  (1)  Undang-Undang  No  48  Tahun
129 Wijoyo, Suparto, Karakteristik Hukum Acara Peradilan Administrasi, (Surabaya: Airlangga University Press 1997),h.14-27
2009  Tentang  Kekuasaaan  Kehakiman).  Hakim  dalam  memutus  perkara  wajib  menggali, memahami, dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat” 130
Dalam praktek Peradilan Agama di Indonesia yang hukum materiilnya merujuk pada kitab  fikih,  semula  juga  terdapat  silang  pendapat  yang  demikian,    untuk  menyatukan  silang pendapat  tersebut,  Buku  II  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi  Peradilan  Agama Edisi Revisi 2010 memberikan petunjuk, bahwa suami yang riddah (keluar dari agama Islam) yang  mengajukan  perceraian  harus  berbentuk  gugatan.  Amar  putusannya  bukan  memberikan izin  kepada  suami  untuk  mengikrarkan  talak,  tetapi  talak  dijatuhkan  oleh  Pengadilan  Agama atau Mahkamah Syari`ah dalam bentuk putusan.
Walaupun  begitu  Petunjuk  dalam  Buku  II  tersebut  merupakan  upaya pentarjihan (pemilihan pendapat yang dianggap kuat) dari pendapat yang berkembang sebelumnya didasari pendapat  mayoritas  (jumhur)  ulama  fikih  yang  beraliran  syafi`iyah,  dan  pada  hal  ini  hakim tidak diikat untuk harus berpatokan kepada Buku II tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya.
Mengahadapi  fenomena  hukum  yang  nampak  berbeda  antara  hukum syar`i dan hukum wadh`i (hukum  buatan  manusia),  ada  baiknya  jika  dalam  upaya  menemukan  hukum untuk  memberikan  putusan  itu  pertama  hakim  harus  merujuk  pada  :  1.  Peraturan  perundang- undangan, kemudian; 2. Yurisprudensi, kemudian; 3. Doktrin, misalnya pendapat dalam kitab- kitab fiqih;
Diketahui  bahwa  Undang-Undang  dalam  suatu  negara  menempati  posisi  paling tinggi dari hukum lainnya termasuk kitab fikih, karena negara memperoleh kekuasaannya dari rakyat.  Islam  memerintahkan  agar  persoalan-persoalan  kaum  muslimin  diselesaikan  melalui syura (demokratis).  Secara  prinsipil  konsep syura sebagai  kedaulatan  rakyat  dibatasi  oleh moral  yang  telah  ditetapkan  Tuhan  ( teori  theo-demokratis  Maududi )  yakni  keadilan, persamaan dan keterbukaan politik.
Pada  tataran  operasional syura menghendaki  orientasi  kepada  masa  kini  dan  masa depan, dengan memberikan posisi yang sebesar-besarnya kepada wakil rakyat ( ahlul halli wal aqdli ) untuk melakukan tugas-tugas kenegaraan, yang antara lain adalah membentuk Undang- Undang. 131 Oleh karena itu anggapan sementara orang bahwa yang membuat Hukum Islam itu para  fuqaha  atau  ulama  adalah  tidak  tepat  dan  bertentangan  dengan  kenyataan  sejarah  yang menunjukkan bahwa  yang membentuk  hukum (Islam) adalah para penguasa, bukan  ahli fiqih ( fuqoha ).
Sedangkan fungsi ulama adalah sebagai penemu, pencipta dan penggali hukum syar`i yang  pada  gilirannya  gagasan-gagasan  mereka  mengalami  proses  interaksi  melalui  berbagai media  komunikasi  dan  publik  sehingga  berkembang  dalam  masyarakat.  Berkembangnya gagasan-gagasan  tersebut,  wakil  rakyat  ( ahlul  halli  wal  aqdli )    berkenaan  tentang  gagasan yang  berkembang  di  masyarakat  tersebut,  selanjutnya  dirumuskan  dan  dituangkan  dalam bentuk Undang-Undang ( qanun ). Undang-Undang atau Hukum Islam yang ditetapkan dengan mekanisme demikian merupakan produk hukum Islam yang dapat dibilang sempurna.
Dinilai secara hukum positif, persoalan perceraian itu khususnya di Negara Indonesia tidak  cukup  masalah  agama  saja,  tapi  harus  disertai  dengan qadha`i (campur  tangan pengadilan), dengan kata lain Pesoalan perceraian  merupakan suatu persoalan  keagamaan dan Qadhai (peradilan),  sehingga  perceraian  itu  dinilai  sah  apabila  telah  memenuhi  ketentuan agama dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku ( qhada ) seperti di negara Indonesia bahwa talak  dijatuhkan  oleh  suami  baru  sah  dan  mempunyai  kekuatan  hukum    apabila  dilakukan  di depan  sidang  Pengadilan  Agama. 132 Dengan  arti  kata  bahwa  talak  diluar  Pengadilan  secara
130 M. Fauzan, Op.,Cit. h. 16
131 Ghufron A. Mas‟adi, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam , (Jakarta, Raja Grafindo Persada,1997) h. 172
132 Ini merupakan bentuk penerapan dari pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkakawinan yang menyatakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
Undang-Undang  yang  berlaku  di  Indonesia  dinilai  tidak  sah  dan  tidak  mempunyai  kekuatan hukum di mata negara.
Berangkat  dari  dasar  berpikir  tersebut,  ikrar  talak  suami  murtad  dengan  segala prosedur  dan  tatacaranya  yang  telah  diatur  oleh  undang  undang  adalah  sah  menurut  menurut hukum  Islam.  Alasan  lainnya  adalah,  bahwa  perkawinan,  talak  dan  cerai,  bukanlah  masalah diyani semata  atau  ibadah mahdhah ,  tetapi  juga  merupakan  masalah qhada ,  sehingga kebijakan  pemerintah  ( ulul  amri )  mempunyai  otoritas  yang  lebih  kuat  dari  pada  pribadi  atau masyarakat.
Pendekatan  secara  sosiologis  tersebut  memang  menimbulkan  masalah  teologis mengenai  keabadian  firman  dan  hukum  Allah,  untuk  menjawab  permasalahan  ini  diperlukan logika  teologis  yang  tepat  yaitu  bahwa  keabadian  firman  Allah  tetap  berlaku  secara substansial,  namun  hanya  bahasa  hukum  ( letter  of  law )  yang  dimungkinkan  mengalami perubahan, karena ia dapat dipastikan bermuatan situasional, jadi mengenai  hal ini  bila dilihat secara seksama kepada kaedah- kaedah fikih, ini bersesuain dengan kaedah :
ٌايػلاا غيغتب واكدلاا غيغت
Artinya: perubahan hukum tidak dipungkiri dengan berubahnya zaman 133
Beberapa uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ulama modern membedakan konsep  hukum  Islam  dengan  Syari`ah  sebagai  sumber  hukum.  Syari`ah  merupakan  wahyu karenanya  bersifat  universal  dan  eternal  berlaku  untuk  semua  tempat  dan  sepanjang  zaman, sedangkan hukum Islam merupakan hasil olahan ulama dalam rangka menerapkan syari`ah di suatu tempat dan waktu tertentu.
Hukum  Islam  merupakan  resultante  antara  wahyu  dan  penalaran.  Oleh  karena  itu hukum  Islam  yang  berkaitan  dengan  kehidupan  kemasyarakatan  dapat  berubah  karena perubahan sosial atau perubahan waktu dan tempat. Jadi dari pembahasan ini ditemukan bahwa mengenai  talaknya  orang  yang  murtad    terjadi  perbedaan  pendapat  ulama  ada  yang berpendapat sah dan ada juga yang berpendapat tidak sah.
C. Penutup

## Simpulan
Mengenai  perceraian  bagi  orang  yang  murtad,  putusan  hakim  Pengadilan  Agama Padang  berbeda  dengan  Buku  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  Dan  Administrasi  Peradilan Agama terdapat beberapa alasan hakim:
Hakim  memandang  alasan  utama  dalam  perceraian  dalam  perkara  tersebut  adalah dikarenakan,  perselisihan  atau  pertengkaran  yang  tidak  bisa  didamaikan  kembali sebagaimana  terdapat  dalam  pada  Peraturan  Pemerintah  no  9  Tahun  1975  pasal  19 huruf (f) jo pasal 116 huruf (f) KHI sedangkan murtad hanya dipandang sebagai faktor penyebab  dengan  kata  lain  penyebab  perselisihan  adalah  murtad.  Oleh  sebab  itu penulis  menarik  kesimpulan  bahwa  perceraian  orang  yang  murtad  berbeda  dengan perceraian  yang  disebabkan  oleh  kemurtadan  sebagai  alasan  utamanya.  Hal  ini tergantung  pada  alasan  yang  menjadi  keyakinan  bagi  hakim  sebagai  alasan  utama dalam perceraian.
Mengenai putusan hakim tentang  keabsahan  talak  suami murtad dalam perspektif fikih dan hukum positif :
1.  Dinilai  dari  fikih  secara  umum,  pendapat  fuqaha`  yang  berkembang,  ada  yang berpendapat  bahwa  talak  suami  yang  murtad  terhadap  istrinya  yang  muslimah  tidak sah, seperti; di antara Imam Malik, Imam Syafi`i, Ibnu Juzai al-Kalbi, Abu Yusuf dan Muhammad Hasan. Ada juga yang berpendapat bahwa suami yang murtad berhak dan sah  menjatuhkan  talaknya  kepada  istrinya  yang  muslimah  di  antaranya;  Syekh Mahmoud Syalthauth dan Syekh Mohammad Hasyim Kamali
2. Dinilai secara hukum positif, persoalan perceraian itu khususnya di Negara Indonesia tidak  cukup  masalah  diyani  (agama)  saja,  tapi  harus  disertai  dengan  qadha`i  (campur
133 Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) terjemahan Muhyiddin Mas Rida, Lc. h. 137
tangan pengadilan), dengan kata lain Pesoalan perceraian  merupakan suatu persoalan diyani (keagamaan) dan qadhai (peradilan).
Dapat  dipahami  bahwa,  dengan  adanya  perbedaan  pendapat  ulama  dalam  masalah penyelesaian  perceraian  orang  yang  murtad  tersebut,  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  dan Kompilasi  Hukum  Islam,  mengenai  perkara  tersebut  dalam  penyelesaiannya,  menyerahkan sepenuhnya kepada pendapat hakim yang memeriksanya dalam memutuskan perkara tersebut. Mengenai hal ini dari beberapa pendapat yang tertera penulis berpendapat bahwa, suami yang murtad  juga  terbebani  kewajiban  yang  sama  dengan  muslim,  sehingga  suami  murtad mempunyai  kapasitas  untuk  menjatuhkan  talaknya  kepada  istrinya  yang  muslimah,  sehingga talaknya  adalah  sah  dan  wanita  (istri)  yang  murtad  tetap  menjadi  objek  talak  dari  suaminya yang muslim.
Saran 1. Bagi  lembaga  Legeslatif  dan  lembaga  yudikatif,  agar  terciptanya  keseragaman  hukum dalam  lembaga  Peradilan  Agama  hendaknya  memikirkan  tentang  ketentuan  mengenai penyelesaian  perceraian  bagi  orang  murtad,  yang  belum  diatur  secara  khusus  dalam undang-undang perkawinan Islam di Indonesia.
2. Bagi  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara  penyelesaian  perceraian  bagi  orang  murtad, hendaknya lebih teliti dan  menyelidiki lebih dalam penyelesaian perceraian bagi orang murtad agar tidak terjadi ketimpangan dalam penetapan dan putusan.
3. Bagi  kalangan  akademik,  untuk  dapat  meneliti  lebih  jauh  mengenai    penyelesaian perceraian bagi orang murtad yang belum terjangkau oleh penulis dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Asjmuni,  Abdurrahman Manhaj  Tarjih  Muhammadiyah ,  Pustaka  Pelajar,  Yogyakarta:  2003, Cet. II Djazuli, Fiqih Jinayat , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 1997, Cet. II
Al-Imrani,  Yahya, Al-Bayan  fii  Mazhab  Imam  Asy-Syafi'i ,  Muhaqqiq  :  Qashim  Muhammad An-Nuuri, Daar Al-Minhaj, Libanon 1421 H, Cet 1 jilid IX
Ghufron,  A.  Mas`adi, Metodologi  Pembaharuan  Hukum  Islam ,  PT  Raja  Grafindo  Jakarta, Persada, 1997
Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, buku II . Direktorat Jendral Peradilan Agama, Jakarta: 2011 Rahman,Fadhlur,  Islam  and  Modernitas:  Tranformation  of  An  Intellectual  Tradition, Univercity Press, Chicago and London, 1982 Sabiq, Sayyid, Fiqh As-Sunnah, Daar Al-Fikr, Beirut, 1983 _________ Fiqh Sunnah, terjemah M. Thalib, PT Alma`arif, Bandung,1978 jilid 8 Syalthauth, Mahmouth, Al Fatawa , Darul Fiqri, Beirut, 1991Cet, VII,  Juz II Suparto,Wijoyo, Karakteristik  Hukum  Acara  Peradilan  Administrasi, Airlangga  University Press, Surabaya, 1997
Zaidan  Abdul  Karim, al-Wajiz, terjemahan  Muhyiddin  Mas  Rida,  Lc.  Pustaka  Al-Kautsar,
Jakarta Timur, 2008
Az-Zuhaily,Wahbah, Fiqhul Islami Wa Adillatuhu , Darul Fiqri, Beirut, 1996. Juz VII