## ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL INDEPENDENCE USING WILLIAMSON INDEX BETWEEN CITIES IN WEST SUMATERA
Tilawatil Ciseta Yoda 1 , Rina Febriani 2
1&2 Fakultas Ekonomi Universitas Baiturrahmah Padang Email: tilawatilcisetayoda@gmail.com 1* , rinafebriani@gmail.com 2

## ABSTRACT
Regional  independence  reflects  the  level  of  community  participation  in  regional  development,  the  more independent an area is, the higher the community participation in paying local taxes and fees which are the main components  of  Local  Own-Source  Revenue  (LOSR).  This  study  aims  to  evaluate  and  describe  the  level  of inequality of regional financial independence using the Williamson Index between Cities in West Sumatra for the period 2014-2017. The method is using the analysis of the ratio of regional financial independence by looking at the  comparison  of  the  realization  of  LOSR  to  central  government  transfers,  provincial  transfers,  and  regional loans in 2014-2017, then the results were analyzed using the Willliamson Index to see the disparity of regional financial independence between Cities in West Sumatra. The result showed that The ratio of regional financial independence between cities in West Sumatra is categorized as Low  with an average of  27.79%. Based on the Williamson  Index,  inter-city  financial  independence  in  West  Sumatra  has  not  been  evenly  distributed  with  the Inequal category.

## Keywords: Williamson Index, Regional Independence Ratio, West Sumatera

## ANALISIS KETIMPANGAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH MENGGUNAKAN INDEKS WILLIAMSON ANTARKOTA DI SUMATERA BARAT

## ABSTRAK
Kemandirian  daerah menggambarkan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  daerah,  semakin mandiri  suatu  daerah,  semakin  tinggi  partisipasi  masyarakat  dalam  membayar  pajak  dan  retribusi  daerah  yang merupakan  komponen utama  PAD. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengevaluasi,  menggambarkan  dan memetakan  tingkat  ketimpangan  kemampuan  kemandirian  keuangan  daerah  menggunakan  Indeks  Williamson antar  Kota  di  Sumatera  Barat  periode  2014-2017. Metode  analisis  data  dengan  menggunakan  analisis  rasio kemandirian  keuangan  dengan  melihat  perbandingan realisasi  PAD  dengan    transfer  pemerintah  pusat,  transfer provinsi, dan pinjaman daerah pada tahun 2014-2017, kemudian dari hasil rasio kemandirian keuangan dilakukan analisis  menggunakan Indeks  Willliamson  untuk  melihat  ketimpangan  kemampuan  kemandirian  keuangan daerah  antar  Kota di  Sumatera  Barat. Hasil  Penelitian  menunjukkanRasio  kemandirian  keuangan  daerah  antar Kota  di  Sumatera  Barat  dikategorikan  Rendah dengan  rata-rata  27,79%. Analisis  menggunakan  indeks Williamson  di  ketahui  bahwa  kemampuan  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kota di  Sumatera  Barat  belum merata  atau berkategori Merata Moderat.
Kata Kunci: Williamson Indeks, Kemandirian Daerah, Sumatera Barat.

## PENDAHULUAN
Sebagai  salah  satu  Provinsi  di  Indonesia,  setiap  Kota  di  Sumatera  Barat  menginginkan  kemandiran  keuangan daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  dan    kemakmuran  daerahnya.  Namun  realitanya,  pelaksanaan desentralisasi fiskal yang sudah berjalan kurang lebih 17 tahun yaitu mulai dari tahun 2001 sampai dengan 2018 masih  mengalami  kasus  klasik  yaitu  walaupun  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  signifikan  menumbuhkan ekonomi regional Kota, namun dari sisi lain ketimpangan yang terjadi antar Kota juga mengalami peningkatan. (Salim, 2016)
Menurut  Putong  (2010), salah  satu  cara  mengukur    ketimpangan  kemadirian  keuangan  daerah  adalah menggunakan analisis Indeks Williamson. Sesuai dengan Portnov (2010), dari berbagai indeks/koefisien, indeks williamson merupakan salah satu indeks yang reliabel untuk mengukur ketimpangan pendapatan daerah dengan jumlah populasi yang berbeda.Pada umumnya Indeks Williamson digunakan dalam ilmu ekonomi untuk menilai ketimpangan  pendapatan per  kapita  antar  daerah.  Karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  ketimpangan kemandirian  keuangan  daerah  maka  pendapatan  per  kapita  diganti  dengan  rasio  kemandirian  daerah.  Dengan demikian  semakin  tinggi  nilai  Indeks  Williamsom  maka  tingkat  ketimpangan  kemandirian  keuangan  semakin tinggi, dan sebaliknya.
Fenomena  yang  terjadi  yaitu  tingginya  tingkat  ketergantungan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  tidak terkecuali  Kabupaten/Kota  di  Sumatera  Barat  terhadap  dana  perimbangan  dari  pusat,  dimana  lebih  dari 90% pemerintah  daerah  menggantungkan  50%  lebih  pembiayaannya  dari  dana  perimbangan  yang  membuat pemerintah pusat mengalami finansial distress karena kesulitan dalam menanggung beban keuangan yang mana salah  satu  penyebabnya  adalah  ketidakmampuan  pemerintah daerah  dalam  mengoptimalkan  PAD  sebagai sumber pendapatan utama daerah. (Chalid, 2005). Dari penelitian Akita (2011) menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Seluruh kabupaten di Indonesia masih berada dalam kategori timpang,  di ukur berdasarkan pendapatan perkapita menggunakan Indeks Williamson.
Berdasarkan  fenomena  diatas  maka  perlu  adanya  analisis  lebih  jauh.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan tujuan  untuk  mengetahui  tren  kemandirian  keuangan  daerah  serta  seberapa  besar  ketimpangan  kemandirian keuangan daerah antar Kota di Sumatera Barat pada tahun 2014-2017.

## TINJAUAN PUSTAKA Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut UU Nomor 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh  daerah  yang  dipungut  berdasarkan Peraturan  Daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan. sumber-sumber  PAD  meliputi  :1) pajak  daerah, 2) retribusi  daerah, 3) perusahaan  milik  daerah  dan  hasil pengelolaan  kekayaan daerah  lainnya  yang  dipisahkan,  4)PAD  lain-lain  yang  sah,  meliputi:  hasil  penjualan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan, hasil jasa giro, pendapatan Bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap  mata  uang  asing  dan,  komisi, potongan,  ataupun bentuk  lain  sebagai  akibat  dari  penjualan  dan 5)atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

## Pendapatan Transfer
Pendapatan  transfer  merupakan  pendapatan  yang  berasal  dari  entitas  pelaporan  lain,  seperti  pemerintah  pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. (Rosidin, 2010) 5,10

## Dana Transfer Pemerintah Pusat
Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai  kebutuhan  Daerah  dalam  rangka  pelaksanaan  Desentralisasi.  Dana  Perimbangan  selain  dimaksudkan untuk  membantu  Daerah  dalam  mendanai  kewenangannya,  juga  bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan sumber  pendanaan  pemerintahan  antara  Pusat  dan  Daerah serta  untuk  mengurangi  kesenjangan  pendanaan pemerintahan dantar-daerah. (Rosidin, 2010)
Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah pusat serta merupakan satu kesatuan yang utuh. (Rosidin, 2010)

## Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Pada dasarnya, selain dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pendapatan daerah, DBH juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi daerah atas potensi yang dimilikinya.(Rosidin, 2010)

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  dana  yang  bersumber  dari  APBN  yang  bertujuan  untuk  pemerataan kemampuan  keuangan  antar-daerah  atau  mengurangi  ketimpangan  kemampuan  keuangan  antar-daerah  melalui penerapan  formula  tertentu.  DAU  suatu  daerah  ditentukan  atas  alokasi  dasar  dan  besar  kecilnya  celah  fiskal (fiscal  gap)  suatu  daerah.  Sedangkan  celah  fiskal  merupakan  selisih  antara  kebutuhan  daerah  (fiscal  need)  dan potensi daerah (fiscal capacity).(Rosidin, 2010)

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu membiayai  kegiatan-kegiatan  khusus  di  daerah  tertentu  yang  merupakan  urusan  daerah  dan  sesuai  dengan prioritas  nasional,  khususnya  untuk  membiayai  kebutuhan  sarana  dan  prasarana  pelayanan  dasar  masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.(Rosidin, 2010)

## Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus
Dana  otonomi  khusus  adalah  dana  yang  dialokasikan  untuk  membiayai  pelaksanaan  otonomi  khusus  suatu daerah.  Alokasi  Dana  Otonomi  Khusus  dihitung  atas  dasar  persentase  yang  besarnya  setara  dengan  2%  dari plafon DAU Nasional yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tiap tahunnya atau seperti yang ditetapkan undang-undang untuk daerah tertentu. (Rosidin, 2010)

## Dana Penyesuaian
Dana penyesuaian merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung program/kebijakan  tertentu  Pemerintah  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  kegiatannya  sudah menjadi urusan daerah. (Rosidin, 2010)

## Transfer Provinsi
Dana  Transfer  dari  Provinsi  berasal  dari  pendapatan  bagi  hasil  pajak  dan  pendapatan    bagi  hasil  lainnya  yang bersumber dari pemerintah provinsi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi. (Rosidin, 2010)

## Pinjaman Daerah
Pengertian pinjaman daerah menurut UU No. 33 tahun 2004 adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima  sejumlah  uang  atau  menerima  manfaat  yang  bernilai  uang  dari  pihak  lain  sehingga  Daerah  tersebut dibebani  kewajiban  untuk  membayar  kembali.  Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  pinjaman  jangka  pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

## Kemandirian Keuangan Daerah
Abdul Halim dalam Salim (2016) me ngemukakan bahwa, “Kemandirian keuangan daerah ditunjukan oleh besar kecilnya  PAD  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber  yang  lain,  misalnya  bantuan pemerintah  pusat  ataupun  dari  pinjaman.  Untuk  mengetahui  tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  dirumuskan sebagai berikut:
= ℎ ℎ + 100%
Rasio  kemandirian  menggambarkan ketergantungan  daerah  terhadap  sumber  dana  eksternal.  Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekternal (terutama  pemerintah  pusat  dan  provinsi)  semakin  rendah,  dan  demikian  pula  sebaliknya.  Semakin  tinggi kemandirian  suatu  daerah  menunjukkan  bahwa  daerah  tersebut  semakin  mampu  membiayai  pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. (salim, 2016)Tim Fisipol UGM dan Litbang Depdagri (1991) dalam Halim (2002) pengukuran kemandirian menggunakan skala interval pada tabel berikut:

## Tabel 1. Skala Interval Kemandirian Keuangan Daerah
Kemampuan Keuangan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Pola Hubungan Rendah Sekali 0,00 – 25,00 Instruktif Rendah 25,01 – 50,00 Konsultatif Sedang 50,01 – 75,00 Partisipatif Tinggi 75,01 – 100,00 Delegasi
Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM dalam Halim (2002)

## Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah
Menurut  Syafrizal  dalam  Febriana  (2015), ketimpangan  keuangan  antar  wilayah  merupakan  aspek yang  umum terjadi  dalam  kegiatan  suatu  daerah. Putong  (2010), Salah  satu  tolak  ukur  untuk  menilai ketimpangan/ketimpangan suatu daerah adalah menggunakan Indeks Williamson.
Pada  umumnya  Indeks Williamson  digunakan  dalam  ilmu  ekonomi  untuk  menilai  perbedaan  tingkat pendapatan  per  kapita  masing-masing  daerah.  Karena  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat  ketimpangan kemandirian keuangan maka pendapatan per kapita diganti dengan rasio kemandirian. Dengan demikian semakin tinggi  nilai  Indeks  Williamsom  maka  tingkat  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  semakin  tinggi,  dan sebaliknya. Formula Indeks Williamson adalah sebagai berikut (Williamson JG, 1965):
= − , 0 < < 1
Keterangan:
WI =   0, artinya merata sempurna
WI =   1, artinya ketimpangan sempurna Dimana:
WI = Indeks Williamson yi = Rasio kemandirian  keuangan daerah perkapita pada Kota di Sumbar Yi
= Rata-rata Rasio kemandrian keuangan daerah perkapita Kota di Sumatera Barat
Pi
= Jumlah penduduk Kota dalam suatu daerah Pn = Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat
Pengelompokkan rentang nilai Indeks Williamson dalam mengukur ketimpangan kemandirian keuangan daerah dirinci dalam tabel berikut:
Tabel 2. Skala Interval Ketimpangan Kemandirian Keuangan Daerah Indeks Williamson
Kemampuan Keuangan Daerah 0,00 – 0,25 Merata Sangat Baik 0,26 – 0,50 Merata Moderat 0,51 – 0,75 Timpang 0,76 – 1,00
Sangat Timpang
Sumber: Hermawan dalam Salim (2016)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan penelitian  deskriptif  kualitatif dengan  tujuan  mengevaluasi,  menggambarkan,  dan memetakan  daerah  antar  Kota  di  Sumatera  Barat  dengan  mengalisis  rasio  kemandirian  tahun  2014-2017. Data diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Provinsi  Sumatera  Barat  berupa data  jumlah  penduduk Kotadi Sumatera  Barat  periode  2014-2017,  kemudian  data  laporan  keuangan  daerah  dari  Badan  Keuangan  Daerah Provinsi berupa data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer pemerintah pusat & Provinsi serta Pinjaman pada Kota di Sumatera Barat periode 2014-2017.
Metode  analisis  data  menggunakan  analisis  rasio  kemandirian  keuangan  dengan  melihat  perbandingan realisasi PAD dengan  transfer pemerintah pusat, transfer provinsi, dan pinjaman daerah pada tahun 2014-2017, kemudian  dari  hasil  rasio  kemandirian  keuangan  dilakukan  analisis  ketimpangan  kemampuan  kemandirian keuangan daerah antar Kota di Sumatera Barat menggunakan analisis Indeks Williamson (W.I).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah antar Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah antar Kota di Provinsi Sumbar
No Kota Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%) Rata- rata (%) Kategori 2014 2015 2016 2017 1 Bukit Tinggi 11.98 13.13 12.90 18.61 14.16 Sangat Rendah 2 Padang 20.97 25.48 26.60 38.13 27.79 Rendah 3 Padang Panjang 12.62 16.00 15.24 20.21 16.02 Sangat Rendah 4 Payakumbuh 12.70 17.41 14.53 18.70 15.83 Sangat Rendah 5 Sawahlunto 11.21 11.77 10.48 12.70 11.54 Sangat Rendah 6 Solok 6.66 8.57 8.29 8.86 8.09 Sangat Rendah 7 Pariaman 5.23 5.75 11.55 5.69 7.05 Sangat Rendah Maksimal 20.97 25.48 26.60 38.13 27.79 Minimal 5.23 5.75 11.55 5.69 7.05
e-ISSN 2685-5607
Rata-Rata 11.62 14.02 14.23 17.56 14.36 Sangat Rendah
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Dari  hasil  perhitungan  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  diatas,  maka  dapat  terlihat  rata-rata    rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi dari tahun 2014-2017 diperoleh Kota Padang yaitu 27,79% dan terendah diperoleh  Kota  Pariaman  dengan  nilai  7,05%.  Meskipun  Kota  Padang  merupakan  daerah  yang  memiliki  rasio kemandirian keuangan tertinggi, namun nilai ini masih dalam kategori Rendah. Selain itu jika dilihat dari nilai rata-rata  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  antar  Kota dari tahun  2014-2017  sebesar  14,36%  dengan  kategori Sangat Rendah.
Meskipun  Kota  Padang  berhasil  meningkatkan  pendapatan  asli  daerahnya  dari  tahun  ketahun,  namun jika dilihat dari tujuan otonomi daerah, Kota Padang masih jauh dari apa yang diharapkan dari cita-cita otonomi daerah.  Sebagai  daerah  yang  memperoleh  rasio  kemandirian  keuangan  daerah  tertinggi  antar  Kota  di  sumatera barat, Kota Padang belum mampu menjadikan PAD sebagai sumber pendapatan utama daerahnya, hal ini terlihat dari  masih  tingginya  sumbangan pendapatan  transfer  dari  pemerintah  provinsi  dan  pusat  dibandingkan pendapatan asli daerah. Dimana pada tahun 2014 Kota Padang memperoleh PAD sebesar Rp. 315,678 triliun dan sumbangan dana transfer pemerintah provinsi dan pusat senilai Rp. 1.505.341 triliun, pada tahun 2015 PAD Kota Padang meningkat Rp.370.413 dan sumbangan dana transfer pemerintah provinsi dan pusat Rp.1.453.933 triliun. Pada  tahun  2016  PAD    Kota  Padang  meningkat  dibandingkan  tahun  sebelumnya  senilai  Rp.391.295  dan sumbangan dana transfer Rp.1.440.966 triliun, dan di tahun 2017 PAD tanah datar kembali meningkat menjadi Rp.548.653 triliun dengan memperoleh dana transfer sebesar Rp.1.413.043 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata disetiap tahunnya 67,53% dari pendapatan daerah Kota Padang diperoleh dari pendapatan transfer dari pemerintah provinsi dan pusat, sisanya lebih kurang 32,47% diperoleh dari PAD dan pinjaman daerah.
Selain itu, dapat diamati bahwa rasio kemandirian keuangan daerah  terendah antar kota diperoleh Kota Pariaman dimana rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dari tahun 2014-2017 berada pada kisaran 7,05% dengan kategori “Sangat Rendah”. Kota Pariaman merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang resmi berdiri pada tanggal 2 juli 2002 yang sebelumnya bagian dari Kabupaten Padang Pariaman, sebagai Kota yang tergolong baru dengan daerah yang tidak terlalu luas, Kota Pariaman hanya memiliki potensi daerah yaitu pada sektor pariwisata.

## Analisis Ketimpangan Kemandiran Keuangan Daerah Menggunakan Indeks Williamson (W.I)
Tabel  4. Analisis Ketimpangan  Kemandiran  Keuangan  Daerah  Antar  Kota  di  Sumbar  menggunakan Indeks Williamson Tahun 2014
No Cities Rasio Kemandir ian Jumlah Penduduk Rasio Kemandirian Perkapita − − − 1 Bukittinggi 11,98 120.491 0,00009943 0,00009943 0,160207 0,0257 0,086 0,00222 2 Padang 20,97 889.561 0,00002357 0,00002357 0,800890 0,6414 0,638 0,40932 3 Padang Panjang 12,62 50.208 0,00025135 0,00025135 1,123032 1,2612 0,036 0,04543 4 Payakumbuh 12,70 125.690 0,00010104 0,00010104 0,146560 0,0215 0,090 0,00194 5 Sawahlunto 11,21 59.608 0,00018806 0,00018806 0,588441 0,3463 0,043 0,01481 6 Solok 6,66 64.819 0,00010275 0,00010275 0,132155 0,0175 0,046 0,00081 7 Pariaman 5,23 83.610 0,00006255 0,00006255 0,471660 0,2225 0,060 0,01334 1.393.987 0,00011839 0,48786
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Tabel  5. Analisis Ketimpangan  Kemandiran  Keuangan  Daerah  Antar  Kota  di  Sumbar  menggunakan Indeks Williamson Tahun 2015
No Cities Rasio Kemandir ian Jumlah Penduduk Rasio Kemandirian Perkapita − − − 1 Bukittinggi 13,13 112.621 0,00011659 0,00011659 0,174447 0,0304 0,080 0,00244 2 Padang 25,48 902.413 0,00002824 0,00002824 0,800063 0,6401 0,642 0,41120 3 Padang Panjang 16,00 50.883 0,00031445 0,00031445 1,226625 1,5046 0,036 0,05450 4 Payakumbuh 17,41 127.826 0,00013620 0,00013620 0,035551 0,0013 0,091 0,00012 5 Sawahlunto 11,77 60.186 0,00019556 0,00019556 0,384780 0,1481 0,043 0,00634 6 Solok 8,57 66.106 0,00012964 0,00012964 0,082006 0,0067 0,047 0,00032 7 Pariaman 5,75 84.709 0,00006788 0,00006788 0,519340 0,2697 0,060 0,01626 1.404.744 0,00014122 0,49118
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Tabel  6. Analisis Ketimpangan  Kemandiran  Keuangan  Daerah  Antar  Kota  di  Sumbar  menggunakan Indeks Williamson Tahun 2016
No Cities Rasio Kemandir ian Jumlah Penduduk Rasio Kemandirian Perkapita − − − 1 Bukittinggi 12,90 124.715 0,00010344 0,00010344 0,151011 0,0228 0,087 0,00198 2 Padang 26,60 914.968 0,00002907 0,00002907 0,761380 0,5797 0,638 0,36963 3 Padang Panjang 15,24 51.712 0,00029471 0,00029471 1,418939 2,0134 0,036 0,07256 4 Payakumbuh 14,53 129.807 0,00011194 0,00011194 0,081247 0,0066 0,090 0,00060 5 Sawahlunto 10,48 60.778 0,00017243 0,00017243 0,415292 0,1725 0,042 0,00730 6 Solok 8,29 67.307 0,00012317 0,00012317 0,010940 0,0001 0,047 0,00001 7 Pariaman 1,55 85.691 0,00001809 0,00001809 0,851534 0,7251 0,060 0,04330 1.434.978 0,00012183 0,49537
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Tabel  7. Analisis Ketimpangan  Kemandiran  Keuangan  Daerah  Antar  Kota  di  Sumbar  menggunakan Indeks Williamson Tahun 2017
No Cities Rasio Kemandir ian Jumlah Penduduk Rasio Kemandirian Perkapita − − − 1 Bukittinggi 18,61 126.804 0,00014676 0,00014676 0,080249 0,0064 0,087 0,00056 2 Padang 38,13 927.011 0,00004113 0,00004113 0,742226 0,5509 0,637 0,35107 3 Padang Panjang 20,21 52.422 0,00038553 0,00038553 1,416071 2,0053 0,036 0,07226 4 Payakumbuh 18,70 131.819 0,00014186 0,00014186 0,110962 0,0123 0,091 0,00112 5 Sawahlunto 12,70 61.398 0,00020685 0,00020685 0,296303 0,0878 0,042 0,00371 6 Solok 8,86 68.602 0,00012915 0,00012915 0,190617 0,0363 0,047 0,00171 7 Pariaman 5,69 86.618 0,00006569 0,00006569 0,588319 0,3461 0,060 0,02061 1.454.674 0,00015957 0,45104 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah) Tabel 8. Hasil Analisis dengan Indeks Williamson (W.I) No Tahun W.I. Interpretasi 1 2014 0,70 Timpang 2 2015 0,70 Timpang 3 2016 0,70 Timpang 4 2017 0,67 Timpang Rata-rata 0,69 Timpang
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019 (Data Diolah)
Terjadinya  ketimpangan  kemandirian keuangan  daerah  antar  Kota  di  Sumbar  pada  tahun  2014-2017 disebabkan oleh tingginya gap antar wilayah yang terlihat dari rasio kemandirian Kota di Sumbar, sebagai salah satu  contoh  tingginya  rasio  kemandirian  keuangan  daerah kota  padang  tidak  sebanding  dengan  rasio  keuangan daerah di kota pariaman sebagai salah satu Kota dengan rasio kemandirian keuangan daerah terendah.
Tingginya  jarak  (gap)  antar  wilayah  ini  salah  satunya  disebabkan  oleh  potensi  daerah  yang  berbeda sehingga  mempengarui  kemampuan  PAD  suatu  daerah  yang  dapat  dipungut  oleh  suatu  wilayah,  Kota  Padang yang berhasil mengembangkan potensi daerahnya pada bidang pariwisata, pendidikan, kuliner, dan perdagangan membuat kemampuan penerimaan PAD meningkat disetiap tahun yang berasal dari beberapa jenis pajak daerah, retribusi  daerah,  lain-lain  PAD  yang  sah,  Sedangkan  keadaan  ini  bertolak  belakang  dengan  daerah  Pariaman. Sebagai  Kota  yang  masih  tergolong  baru,  Kota  Pariaman  masih  dalam  proses  penataan  serta  baru  mulai mengembangkan  potensi  yang  dimiki, salah  satunya  dibidang  pariwisata  pantai  dan  peninggalan  bersejarah. kendati  begitu,  Kota  Pariaman  sebagai  Kota  pariwisata  belum  berhasil  menjadikan  pajak  sebagai  tulang punggung penerimaan PAD, sehingga tidak semua jenis PAD di Kota Pariaman dapat dioptimalkan.
Pada  tahun  2014  nilai  ketimpangan  kemandirian  keuangan  daerah  berdasarkan  hasil  analisis Indeks Williamson antar Kota di Sumatera Barat yaitu 0,70 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan kemandirian keuangan  daerah  antar  Kota  dengan  kategori  Sangat  Timpang. Rata-rata  dari  tahun  2014-2017  senilai  0,69 dengan kategori sangat Timpang.

## PENUTUP
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  kota  di  Sumatera  Barat  masih  dalam  kategori  rendah,  dengan  tingkat ketimpangan kemandirian daerah berada pada kategori Timpang. Meskipun Kota Padang berhasil meningkatkan pendapatan asli daerahnya dari tahun ketahun, namun jika dilihat dari tujuan otonomi daerah, Kota Padang masih jauh dari apa yang diharapkan dari cita-cita otonomi daerah.
Diharapkan  seluruh  pemerintah  Kota  di  Sumatera  Barat  dapat  mengoptimalkan  penerimaan  PAD dengan menggali potensi daerah yang dimiliki. Hal ini disebabkan karena potensi masing-masing daerah berbeda,
e-ISSN 2685-5607
sehingga  dimasa  yang  akan  datang  diharapkan  seluruh  kota dapat  mandiri  dengan  menjadikan  PAD  sebagai pendapatan utama dari suatu daerah.

## DAFTAR RUJUKAN
Akita T., Miyata S., Kurniawan P. (2011). Structural Changes and Regional Income Inequality in Indonesia: A Bidimensional Decomposition Analysis. Asian Economic Journal.
Chalid, Pheni. 2005. Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi. Jakarta: Kemitraan Portnov  B.A.,  Felsenstein  D.  (2010).  On  the  suitability  of  income  inequality  measures  for  regional analysis:
Some evidence from simulation analysis and bootstrapping tests. Socio-Economic Planning Sciences. Putong, Iskandar. (2010). Pangantar Ekonomi Makro dan Mikro Edisi 5. Ghalia: Indonesia. Rodisin, Utang. 2010. Otonomi Daerah dan Desentalisasi. Bandung: Pustaka Setia Salim.  (2016).  Analisis  Pemerataan  Kemandirian  Keuangan  Daerah  Kabupaten/Kota  di  pulau  Sumatera.
Universitas Andalas.
Supriyadi,  Armandelis,  dan  Rahmadi,  Selamet.  (2013).  Analisis  Desentralisasi  Fiskal  di  Kabupaten  Bungo, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. I No. 1. Universitas Jambi.
Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2004 TentangPemerintahan  Daerah. (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)
Undang-Undang  No.  33  tahun  2004  TentangPerimbanganKeuangan  Antara  PemerintahPusat  Dan  Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126)
Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang PajakdanRetribusi Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130)
Williamson  J.G.  (1965).  Regional  inequalities  and  the  process  of  national  development:  a description  of  the patterns.  (dalam:Friedmann  J,  Alonso  W  (eds),  Regional  policy.  The  MIT  Press,  Cambridge, Massachusetts.