## EKSEKUSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN (MAISIR) DI MAHKAMAH SYAR’IYAH LHOKSEUMAWE

## Oleh :
Zul Akli, SH, MH. Jl. Imam Gg Handah No. 29 Tumpok Teungoh, Lhokseumawe.
Abstrak Abstract Pasal 5 Qanun  Nomor 13  Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) disebutkan  “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir”. Selanjutnya dalam penjelasan Qanun Nomor 13  Tahun 2003 disebutkan bahwa Qanun tentang larangan maisir ini dimaksudkan sebagai upaya preemtif, preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah). Mahkamah Syari’yah di Provinsi Aceh merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
Article  5  Qanun  No.  13  of 2003 on Gambling (Gambling) states "Every person  prohibited from  gambling act". Furthermore, in the explanation of  Qanun  No. 13 of  2003  states that the prohibition  of gambling  Qanun are intended to preemptive, preventive, and at its optimum level Remedium  as  repressive  efforts through  the imposition of  'uqubat  in the form of'  uqubat  ta'zir  which  can be either  'uqubat  whip  and'  uqubat fines (gharamah). Syari'yah Court in the Province of Aceh is a special court in the religious courts throughout the judicial  authority  regarding the authority of religion and is a special court  in  general courts  throughout the  judicial  authority of the  public authority concerned.
Keywords : Ekseksekusi, Maisir, Mahkamah Syar’iyah.

## A. Pendahuluan
Secara yuridis formal, pengaturan syari’at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Kedua undang-undang ini menjadi dasar kuat bagi Aceh untuk menjalankan syari’at Islam. Hal ini menandakan syari’at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu,  dalam konteks pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab negara. 1
Kedudukan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam sistem Peradilan Nasional adalah Peradilan Khusus, sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: “Peradilan Syariat  Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Agama. Sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Pengadilan Agama, dan Pengadilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
Kedudukan Mahkamah Syar’iyah di Provinsi Aceh secara yuridis dalam sistem Peradilan Nasional memiliki landasan hukum yang kuat, bahkan beberapa Peraturan Daerah/Qanun tentang dan atau berkaitan dengan Mahkamah Syar’iyah dapat mengenyampingkan peraturan perundang- undangan yang lain dengan mengikuti asas Lex Specialis derogat lex generalis, meskipun karena kedudukannya berada dibawah Undang-undang terhadap Qanun tersebut Mahkamah Agung dapat/berwenang melakukan uji materil.
1 Syahrizal, dkk, “Konstruksi Implementasi syariat di Nanggroe Aceh Darussalam” dalam  Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007, hal.2

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
Bab XVIII Pasal 128 sampai dengan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh mengatur tentang Mahkamah Syari’ah. Pasal 128 ayat (1) UUPA  menyebutkan bahwa “Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas intervensi dari pihak manapun”. Berdasarkan pasal tersebut maka Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pelaksanaan syari’at Islam.
Pasal 5 Qanun  Nomor 13  Tahun 2003 Tentang Maisir (Perjudian) disebutkan “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan maisir”. Selanjutnya dalam penjelasan Qanun Nomor 13  Tahun 2003 disebutkan bahwa Qanun tentang larangan maisir ini dimaksudkan sebagai upaya preemtif,  preventif dan pada tingkat optimum remedium  sebagai usaha represif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (gharamah).
Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:
(1) Dengan hukuman  penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak: 1e. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;\
2e.  Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu.
3e.    Turut main judisebagai mata pencaharian.
Namun dalam kenyataannya di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran maisir. Dari  Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2009 terdapat 12 kasus
pelanggaran maisir yang sampai saat ini belum dilaksanakan putusan meskipun telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

## B.Perumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:
1. Mengapa putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe terhadap pelanggaran maisir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap belum dilaksanakan eksekusi ?
2. Faktor–faktor apa yang menjadi pengambat pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe?
3. Bagaimana konsekuensi hukum apabila putusan Mahkamah Syar’iyah yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan eksekusi?

## C. Tinjauan Pustaka
1. Sistem Penegakan Hukum Nasional
Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani “systema” yang mempunyai pengertian suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian whole compounded of several parts. 2 Secara sederhana sistem ini merupakan sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama, yang tersusun secara teratur dan saling berhubungan dari yang rendah sampai yang tinggi. Stanford Optner 3 menyebutkan : ”sistem tersusun dari sekumpulan komponen yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan”.
2 Stanford Optner, Systems Analysis for Business Management, Prentice Hall, Inc., New York, 1968, hlm. 3. Seperti Terpetik dalam Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem, Rajawali, Cet. 1, Jakarta, 1986, hlm. 5
3 Ibid.

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
Dengan demikian, system hukum adalah seperangkat unsur yang terdiri dari sub sistem hukum, yang memiliki fungsi masing-masing dan membentuk suatu totalitas. Jimly Asshiddiqie mengartikan sistem hukum dalam arti luas, meliputi perangkat putusan hukum, kelembagaan hukum, dan budaya hukum. 4
Sistem hukum merupakan refleksi dari asas dan kaidah hukum yang berlaku, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tertentu. Sistem hukum juga berkenaan dengan pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Natabaya memahami sistem hukum nasional yang sedang dibangun di Indonesia tidak terlepas dari konsep negara, konsep negara hukum, dan sistem pemerintahan yang dianut. 5
Salah satu dari konsekuensi pelaksanaan syari’at Islam adalah bahwa penegakan hukum atas peraturan perundang-undangan di bidang syari’at dilakukan dalam kerangka sistem penegakan hukum nasional. Pembicaraan tentang adanya kekuasaan kehakiman yang bebas tidak terlepas dari ide negara hukum. Kekuasaan kehakiman adalah ciri pokok Negara hukum (Rechtsstaat) dan prinsip the rule of law. Demokrasi mengutamakan the will of  the people, Negara Hukum mangutamakan the rule of law. 6
Dalam hal penegakan hukum tersebut, setiap orang selalu mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa kongkrit, dengan kata lain bahwa peristiwa tersebut tidak boleh menyimpang dan harus ditetapkan sesuai dengan hukum yang ada (berlaku), yang pada akhirnya nanti kepastian hukum dapat diwujudkan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari
4 Jimlly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah Seminar Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003, hal.36. 5 H.A.S Natabaya, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal.7.
6 Jimly Assiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi, Buana Ilmu Popular, Jakarta, 2007, hal. 511.
fungsi dan tujuan itu sendiri, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan keadilan (gerechtgkeit).

## 2. Landasan Hukum Peradilan Syari’at Islam di Aceh
Secara umum syari’at Islam di bidang hukum memuat norma hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat/bernegara dan norma hukum yang mengatur moral atau kepentingan individu yang harus ditaati oleh setiap orang. Ketaatan terhadap norma-norma hukum yang mengatur moral sangat tergantung pada kualitas iman dan taqwa atau hati nurani seseorang, juga disertai adanya duniawi dan ukhrawi terhadap orang yang melanggarnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, di mana Mahkamah Syar’iyah yang sebelumnya sebagai salah satu badan peradilan yang berwenang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia dimasukkan sebagai bagian dari peradilan agama berada dalam lingkungan Pengadilan Agama. Selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka Mahkamah Syar’iyah diseragamkan menjadi Pengadilan Agama tanpa sebutan Mahkamah Syar’iyah.
Kewenangan Mahkamah Syar’iyah selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 128 ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA dapat mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lain yang sederajat dengan mengikuti asas lex specialis derogaat lex generalis, sehingga Mahkamah Syar’iyah memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang untuk menerapkan syari’at Islam yang diatur dalam Qanun. Peradilan syari’at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun. 7

## 3. Pengertian dan Ruang Lingkup Maisir
Prilaku kriminal dan tindakan menyimpang dalam terminologi Al- Qur’an disebut sebagai perbuatan munkar, perbuatan fahisyah,  al-baghyu, al-jarimah, atau al-jinayah.  Di dalam Al-Qur’an perbuatan-perbuatan ini bernilai negatif dan harus ditinggalkan. Tujuan hukum dalam Al-Qur’an adalah supaya manusia berbuat baik dan tidak berbuat munkar dalam masyarakat (amar ma’ruf nahi munkar). 8 Agar tujuan hukun itu tercapai tentulah manusia harus patuh dan taat kepada peraturan-peraturan hukum tersebut.
Maisir adalah permainan yang memperebutkan uang. 9 Dalam bahasa Arab judi bernama “Qimar”. Arti Qimar menurut Aunur Rahim Faqih adalah permainan juga taruhannya apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang yang menang menerima dari yang kalah. 10
Syamsuddin Adz Dzahabi mendefinisikan judi adalah “suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing- masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan).” 11 Sementara Guntur mengartikan judi adalah “setiap permainan untung-untungan untuk mendapatkan uang dengan cara bertaruh, atau setiap permainan harta dengan bertaruh yang di dalamnya ada unsur-unsur tebakan.” 12
7 Pasal 128 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 8 Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000,  hal. 282-283.
9 Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994, hal.254.
10 Aunur Rahim Faqih, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Mizan, Bandung, 1992, hal.17.
11 Syamsuddin Adz Dzahabi, 75 Dosa Besar, Media Idaman Press, Surabaya, 1992, hal.146. 12 Guntur, Pendidikan Agama Islam, Duta Agung, Medan, 1996, hal.16

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
Adapun dalam Islam judi itu dinamai maisir, yakni tiap-tiap sesuatu yang ada di dalamnya pertaruhan, maka itu adalah judi. 13 Jadi judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, isteri dan sebagainya.
Pengertian Maisir (judi) menurut Qanun Nomor 13 Tahun 2003 adalah ‘kegiatan dan/perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran.  Tentang perjudian jelas diuraikan pada pasal-pasal yang terdapat pada Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Bab III Pasal 4 jelas disebutkan “Maisir hukumnya haram”.
Perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan (omissi). Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (criminal intent, mens rea), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
Di dalam KUHP terdapat bermacam-macam kejahatan yang dituangkan dalam titel-titel dan merupakan bagian-bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam hukum  kita mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah “Strafbaar Feit”. Sedangkan dalam perundang-undangan
13 Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 2006, hal.55
negara kita istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.
Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma- norma baru melainkan hanya mengatur tentang pelangaran-pelangaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Hukum yang berupa perundang-undangan atau peraturan pada umumnya dirancang berdasarkan asumsi-asumsi tertentu. Desain pengadilan menjadi begini atau begitu, misalnya didasarkan pada perkiraan rata-rata jumlah perkara yang masuk. Berangkat dari situ ditentukan jumlah hakim, panitera, ruang-ruang sidang fasilitas fisik lainnya. Akan tetapi, keadaan tidak selalu sesuai dengan perkiraan, sehingga dapat muncul keadaan luar-biasa yang tidak diduga sama sekali.
Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Dinyatakan juga bahwa melaksanakan hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pengertian politik hukum di atas, sesuai dengan definisi dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa  penal policy sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya pada pembuat undang-undang dan juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggaranya atau pelaksana putusan pengadilan. 14
14 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm . 27.

## D. Metode Penelitian

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang diterapkan  dalam penelitian ini  adalah memakai pendekatan  yuridis  sosiologis  yang didukung data primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif tentang Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syari’ah Lhokseumawe Terhadap Pelanggaran Maisir.

## 2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

## a. Data Primer
Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari lapangan yaitu informasi dari responden dan informan.

## b. Data Sekunder
Sebagai data sekunder dalam penelitian ini  adalah bahan dasar penelitian hukum normatif dari sudut kekuatan mengikatnya dibedakan atas bahan hukum primer, sekunder dan tertier.
Adapun metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian.

## a. Penelitian Kepustakaan ( Library Research )
Penelitian kepustakaan ini dimaksud untuk memperoleh data skunder dengan mempelajari literatur-literatur, peraturan perundang- undangan, teori-teori, pendapat para sarjana dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Peradilan Syariat Islam di Aceh.
b. Penelitian Lapangan ( Field Research )

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara  terhadap responden dan informan.

## 3. Lokasi Penelitian
Lokasi Penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, yang merupakan Mahkamah Syar’iyah untuk masyarakat Islam yang mencari keadilan dalam lingkungan Kota Lhokseumawe.
a. Objek Penelitian
Adapun  objek  dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe  yang  belum  dilaksanakan eksekusi, yaitu sebanyak 12 kasus dari tahun 2003 sampai dengan 2009.

## b. Sampel Penelitian
Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada purposive sampling, di mana dari  12  kasus  yang belum dilaksanakan eksekusi yang ada di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, hanya 6 kasus yang akan dikaji dalam penelitian ini.
Berdasarkan  objek penelitian  maka ditetapkan sampel yang akan menjadi responden yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebanyak 3 orang, Kadis Syri’at Kota Lhokseumawe, Satpol PP/WH Kota Lhokseumawe, Kapolres Lhokseumawe dan Terpidana sebanyak 4 orang. Sedangkan informan terdiri dari  Ketua Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Anggota DPRK Lhokseumawe, Kepala Bagian Humas Sekretariat Kota Lhokseumawe dan Advokat

## E. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berikut ini dibahas beberapa putusan pelanggaran maisir di Mahkamh Syar’iyah Lhokseumawe yang belum dilaksanakan eksekusi.
1. Putusan No.03/JN/2005/MSy-Lsm.

## 1.1. Identitas Terdakwa
Nama: Ismail Bin Gadeng, Tempat Lahir: Desa Meuria Paloh, Umur/Tanggal Lahir: 55 Tahun/Tahun 1945, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Meuria Paloh,Kecamatan Muara Dua, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Agama: Islam, Pekerjaan:  Mocok-mocok, Pendidikan: SD.

## 1.2. Posisi Kasus
Bahwa terdakwa Ismail Gadeng pada hari senin tanggal 25 Juli tahun 2005 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli  tahun 2005, bertempat di pasar ikan, Desa Batuphat Timur Kecamatan Muara Dua Pemkot Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, telah menyelenggarakan perbuatan maisir selaku agen/perantara permainan judi buntut jenis togel padahal  terdakwa mengetahui bahwa menyelenggarakan dan/atau memberikan fasilitas kepada orang yang akan melakukan perbuatan maisir adalah dilarang.

## 1.3. Pertimbangan Hakim
Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam berita acara persidangan. Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 25 Juli 2005 sekitar pukul 13.30 WIB di pasar ikan Batuphat Timur Kecamatan Muara Dua oleh anggota Polres Aceh Utara dan diketemukan dalam kantong terdakwa uang Rp.77.000,-  (tujuh puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint merk Snowmen warna hitam dan 9 (Sembilan) lembar kertas carikan bertuliskan nomor-nomor buntut jenis togel.

## 1.4. Putusan Hakim
Hakim Ketua Majelis: Drs. Razali N, Hakim Anggota: Dra.Ermailis B dan Drs. Abd. Rauf, memutuskan menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 6 (enam) kali di depan umum;
2. Putusan No.02/JN/2006/MSy-Lsm.

## 2.1. Identitas Terdakwa
Nama: Mursyidah Binti Abu Bakar, Tempat Lahir: Pusong, Umur/Tanggal Lahir: 34 Tahun/04 April 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Agama: Islam, Pekerjaan:  Ibu Rumah Tangga.
Nama: Rosmiati Binti Daud, Tempat Lahir: Pusong, Umur/Tanggal Lahir: 25 Tahun/ 1980, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Mon Geudong Barak Pengungsi Blok 48A, Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Agama: Islam, Pekerjaan:  Ibu Rumah Tangga.
Nama: Khairiah Binti M. Thaib Gade, Tempat Lahir: Mon Geudong, Umur/Tanggal Lahir: 19 Tahun/ 10 Desember 1986, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Mon Geudong, Barak Pengungsian Blok 71 A. Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Agama: Islam, Pekerjaan:  Ibu Rumah Tangga.

## 2.2. Posisi Kasus
Bahwa mereka terdakwa Mursyidah Binti Abu Bakar, Rosmiaty Binti M.Daud, Khairiah Binti M. Thaib Gade Ismail dan Erlina Binti Rasyidin (disidang dalam perkara terpisah)  pada hari Selasa tanggal 22 Nopember tahun 2005, bertempat di jalan Komplek Barak Pengungsi Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Pemkot Lhokseumawe atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, telah melakukan  perbuatan maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran.

## 2.3. Pertimbangan Hakim
Bahwa terbukti di persidangan para terdakwa telah melakukan
kegiatan berupa permainan yang bersifat taruhan antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana  pihak yang menang mendapatkan bayaran yaitu dengan cara kartu dibagi sebanyak 3 (tiga) lembar pada setiap orang selanjutnya kartu yang tinggal dibuka satu persatu oleh salah seorang pemain.

## 2.4. Putusan Hakim
Hakim Ketua Majelis: Drs. Razali N, Hakim Anggota: Drs. Iskandar dan Drs. Abd. Rauf, memutuskan : Menghukum terdakwa-terdakwa oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 6 (enam) kali di depan umum;
3. Putusan No.03/JN/2006/MSy-Lsm.

## 3.1. Identitas Terdakwa
Nama: Erlina Binti Rasyidin, Tempat Lahir: Bireuen, Umur/Tanggal Lahir: 16 Tahun/ 12 Juni 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Mon Geudong, Barak Pengungsian Blok. A Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Agama: Islam, Pekerjaan:  Pelajar, Pendidikan: SMP.

## 3.2. Posisi Kasus
Bahwa terdakwa Erlina Binti Rasyidin dan Mursyidah Binti Abu Bakar, Rosmiaty Binti  M.Daud, Khairiah Binti M. Thaib Gade Ismail (disidang dalam perkara terpisah)  pada hari Selasa tanggal 22 Nopember tahun 2005 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Nopember tahun 2005, bertempat di jalan Komplek Barak Pengungsi Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Pemkot Lhokseumawe atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, telah melakukan  perbuatan maisir (perjudian) adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran.

## 3.3. Pertimbangan Hakim
Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Persidangan. Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22
Nopember 2005 sekitar pukul 21.00 WIB di jalan Komplek Barak Pengungsi Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Pemkot Lhokseumawe dan diketemukan uang Rp.46.800,-  (empat puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan 52 lembar kartu jamblok.

## 3.4. Putusan Hakim
Hakim Ketua Majelis: Drs. Iskandar, Hakim Anggota: Dra. Ermailis B dan Drs. Abd. Rauf, memutuskan :Menyatakan terdakwa Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa tindakan dikembalikan terdakwa (Erlina Binti Rasyidin) kepada orangtuanya/wali di panggung pencambukan untuk dibina;
4. Putusan No.08/JN/2006/MSy-Lsm.

## 4.1. Identitas Terdakwa
Nama: Zulfikri Bin Abdul Jalil Basyah, Tempat Lahir: Lhokseumawe, Umur/Tanggal Lahir: 25 Tahun/ 1981, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Pusong Baru Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Agama: Islam, Pekerjaan:  Tempel Ban, Pendidikan: SMA
Nama: Maulana Bin Usman, Tempat Lahir: Sigli, Umur/Tanggal Lahir: 24 Tahun/08 September 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Pusong Baru, Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Agama: Islam, Pekerjaan:  Jualan, Pendidikan: SMP (tidak tamat).
Nama: Meksal Nova Bin Zainuddin, Tempat Lahir: Lhokseumawe, Umur/Tanggal Lahir: 22 Tahun/ 14 Nopember 1984, Jenis Kelamin: Laki- laki, Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia, Tempat Tinggal: Desa Pusong  Lama Lorong III, Kecamatan Banda Sakti, Pemerintah Kota Lhokseumawe, Agama: Islam, Pekerjaan:  Jualan, Pendidikan: SMP.

## 4.2. Posisi Kasus
Bahwa terdakwa Zulfikri Bin Abdul Jalil Basyah, Maulana Bin Usman dan Maulana Bin Usman pada hari Rabu tanggal 13 September tahun 2006

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
sekitar pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan September tahun 2006, bertempat di jalan Sukaramai samping bekas Bioskop Puspa, Kecamatan Banda Sakti Pemkot Lhokseumawe atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, telah melakukan  perbuatan maisir (perjudian).

## 4.3. Pertimbangan Hakim
Bahwa para terdakwa mengakui telah melakukan permainan judi Tusot, pada hari Rabu Tanggal 13 September 2006 jam 03.30 WIB, bertempat di Jl. Sukaramai samping bekas Bioskop Puspa, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

## 4.4. Putusan Hakim
Hakim Ketua Majelis: Drs. H. Muzammil Ali, S.H, Hakim Anggota: Dra. Ermailis B dan Fitriyel Hanif, M.Ag, memutuskan menghukum  Terdakwa- terdakwa oleh karenanya dengan hukuman Cambuk masing-masing 6 (enam) kali di depan umum.

## 1.Eksekusi Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Maisir
Putusan hakim adalah merupakan hasil (output) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang ditangani dan didasari pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai azas hukum pidana yaitu azas legalitas yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada undang-undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan undang-undang.
Dalam ilmu hukum, putusan hakim diakui sebagai salah satu sumber hukum.  Dengan demikian selain pembentuk undang-undang (legislatif),
Hakim juga dianggap sebagai pembentuk hukum. Melalui pelaksanaan tugasnya sehari-hari dalam mengadili perkara, Hakim membentuk hukum secara kongkrit dengan mendasarkan pada keadilan.
Dalam lingkup Pejabat peradilan, Hakim sebagai lembaga otonom yang berdiri sendiri dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim di dalam  proses persidangan sebagai Pemimpin. Kekuasaan Kehakiman adalah kebebasan yang merdeka lepas dari pengaruh badan Negara yang lain, Pemerintah ataupun dari pihak manapun yang akan mempengaruhi dalam melaksanakan wewenangnya.
Pelaksanaan putusan Mahkamah Syar’iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)  dilakukan oleh jaksa. Tiga jenis hukuman yang dikenal di dalam qanun (cambuk, denda, dan kurungan), yang diatur secara tegas hanya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi cambuk. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk diantaranya menetapkan hal-hal sebagai berikut:
1. pelaksana eksekusi adalah jaksa
2. penyedia fasilitas dan persiapan dilakukan oleh Dinas SyariatIslam
3. pencambukan dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa penuntut umum dan dokter yang ditunjuk
4. pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/ belah
5. pencambukan dilakukan pada bagian tubuh kecuali kepala, muka, leher, dada, dan kemaluan
6. kadar pukulan atau cambukan tidak sampai melukai
7. terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri tanpa penyangga, tanpa diikat, dan memakai baju tipis yang menutup aurat. Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya
8. pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 hari yang bersangkutan melahirkan.
Untuk pengaturan hukuman kurungan (dan denda) berarti mengacu pada perundang-undangan yang berlaku (KUHAP). Ketiga peraturan mengenai pelanggaran pidana akan dikenai hukuman cambuk atau denda. Meskipun banyak yang menganggap hukum cambuk melanggar HAM, namun hukuman ini dianggap sebagai sebuah hukuman yang cepat selesai, menghindari penahanan, dan dirancang untuk membuat malu dari pada sakit.
Hukuman seperti disebut dalam hukum pidana tidak sama dengan hukuman yang ditetapkan dalam Qanun Nomor 13 Tahun 2003, jika pelanggaran  jinayat  diambil dari fiqih, maka hukumannya pun juga akan diambil dari fiqih. Judi   adalah pelanggaran ta’zir,  jadi hukumannya tidak ditentukan dalam Al Quran dan Hadits. Jika ingin  menerapkan Syari’at secara benar, maka tidak ada jalan lain kecuali mengikuti apa yang telah ditetapkan dalam Al Qur’an.
Sampai saat ini banyak perkara maisir yang tidak dilaksanakan eksekusi. Ditinjau dari sudut substansi jenis pidananya, qanun di Aceh tidak memiliki landasan hukum yang lebih tinggi, karena hukum pidana di Indonesia tidak mengenal hukuman cambuk, apalagi eksekusi yang dipertontonkan di muka umum, dengan mempublikasikan identitas terpidana.
Secara sosiologis juga perlu dipertanyakan. Karena sekalipun adat istiadat Aceh di masa lampu sangat Islami, apakah pernah dipraktikkan hukuman cambuk, sehingga warisan adat itu dapat menjustifikasi keabsahan hukum cambuk yang dipraktikkan saat ini. Judi dalam Islam memang dilarang, tapi jenis hukumannya juga tidak ditetapkan dalam al Quran. Sekalipun dalam literatur Islam judi termasuk kategori jarimah hudud (tindakan yang hukumannya telah ditetapkan oleh Allah), tidak ada ayat al Quran yang jelas-jelas menyebut hukuman bagi penjudi. Dalam hukum

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
pidana Islam, landasan diberlakukannya 40 kali cambuk untu pada penjudi, hanya didasarkan pada ijma (kesepakatan) ulama.
Namun demikian, sebagaimana disebutkan di atas, relativitas jenis pidana telah memungkinkan sebuah bangsa atau komunitas menetapkan jenis pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum-hukum yang diproduksinya. Termasuk cambuk sekalipun, yang telah dipilih untuk diterapkan di Aceh. Relativitas jenis pidana juga telah menjadi ruang diskursus yang berkepanjangan oleh berbagai kalangan. Banyak variabel penilai yang dapat diajukan untuk menjadi dasar pertimbangan memilih jenis pidana.
Untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan substansi hukum tentang ketentuan hukum cambuk di atas, pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syari‘at Islam provinsi telah melakukan upaya-upaya menuju kearah amandemen ketentuan-ketentuan Qanun yang memuat materi hukuman cambuk.  Qanun-qanun yang akan di amandemen antara lain adalah Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar  dan sejenisnya, Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir  (Perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum).

## 2. Faktor–Faktor Pengambat Pelaksanaan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe
Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe adalah sebagai berikut :

## a. Faktor Substansi Hukum.
Penerapan hukum di bidang Jinayat, yang antara lain dengan adanya Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian). Adanyan pengaturan (qanun) tersebut, telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hukuman cambuk, akan tetapi masih banyak substansi pengaturan hukum belum
sempurna. Hal ini terlihat adanya kasus yang belum dapat diterapkan dengan dalih masih ada terkendala dalam masalah pembuktian diantaranya : kurangnya pengaturan qanun,  belum sempurnanya substansi yang terdapat dalam qanun, qanun masih berdiri sendiri, kedudukan qanun dalam perundang-undangan masih sangat rendah, qanun bukan hukum syariat.

## b. Faktor Sruktur Hukum.
Hukum acara yang digunakan untuk proses penanganan perkara maisir diancam dengan hukuman cambuk menggunakan hukum acara pidana (UU No. 8 tahun 1981) terutama dalam hal yang tidak diatur dalam qanun itu sendiri. Ketentuan hukum acara pidana sebagai hukum formil untuk KUHP, dalam hal-hal tertentu tidak tepat digunakan untuk menegakkan ketentuan qanun, mengingat karakter sanksi di dalam KUHP sangat berbeda dengan karakter sanksi di dalam qanun. Perbedaan karakter sanksi tersebut dapat dilihat pada upaya paksa penahanan yang menurut kaidah hukum pidana tidak dapat digunakan dalam perkara qanun yang sanksinya berupa cambuk karena tidak dapat dikonversi menjadi pengurangan hukuman. Adanya keragu-rauan  dari aparat hukum belum sepenuhnya ingin pemberlakuan hukuman cambuk, masih ada keraguan terhadap  pemberlakuan hukuman, belum tahu substansi hukum pidana islam, belum diberikan kewenangan khusus tentang hukum cambuk dan dalam pelaksanaan hukumana cambuk terkesan tebang pilih.

## c. Faktor Budaya Hukum.
Budaya hukum sebagai salah satu landasan sosiologis berlakunya ketentuan hukum dalam masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penerapan dan penegakan hukum. Budaya hukum itu sendiri terbentuk melalui proes kehidupan masyarakat yang panjang dan jalin menjalin dengan segenap unsur dan aspek kehidupan manusia. Data
hasil penelitian membuktikan bahwa keterasingan masyarakat terhadap pemberlakuan hukuman cambuk disebabkan karena pemberlakuan hukum cambuk yang relatif baru juga karena pengetahuan masyarakat tentang hukum cambuk khususnya dan pengetahuan tentang hukum pidana islam pada umumnya relatif rendah sehingga mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

## d. Faktor Dana
Hambatan lainnya pada saat eksekusi adalah sesuai aturan, segera setelah ada keputusan hukum, eksekusi cambuk harus dilaksanakan. Namun, ketika jaksa penuntut umum hendak melakukan eksekusi, anggaran yang dialokasikan di APBK belum bisa dicairkan. Padahal, untuk persiapan eksekusi membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membangun panggung dan lain-lain.  Yang dipahami masyarakat awam selama ini, kalau sudah melanggar syariat harus dicambuk. Padahal, ada mekanisme yang harus ditempuh. Tidak semuanya harus dihukum cambuk. Ada yang cukup dinasihati saja.
3. Konsekuensi Hukum Terhadap Putusan  Mahkamah Syar’iyah Yang Sudah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Tidak Dilaksanakan Eksekusi
Negara (aparatus penegakan hukum dan lembaga-lembaga penegak hukum) memiliki kewenangan yang dibenarkan oleh undang-undang) tetap memiliki potensi abuse of power  dalam proses penegakan hukumnya. Segenap diskresi yang dimiliki oleh aparat hukum perlu dipertanggungjawabkan kepada publik.
Sepanjang penelitian ini dilakukan, tidak ada konsekuensi hukum yang jelas apabila suatu putusan yang telah mempunyai hukum tetap, akan tetapi belum dilaksanakan eksekusi. Tidak ada monitoring oleh negara bagaimana seluruh proses itu dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan kepada

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
publik. Adapun kelemahan dari pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap adalah sistem monitoring. Selama ini tidak ada sistem monitoring yang dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap akan tetapi tidak dilaksanakan eksekusi. Monitoring dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam semua proses peradilan adalah kewajiban negara yang harus dipenuhi dalam konteks pemenuhan due process of law.
Khusus untuk anatomi penegak hukum yang sudah permanen selama ini, masing-masing memiliki sistem pengawasan tersendiri. Pengawasan lembaga kepolisian ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), di Kejaksaan ada Komisi Kejaksaan, dan hakim-hakim Mahkamah Syar’iyah diawasi oleh Komisi Yudisial. Sementara untuk anatomi baru penegak hukum, khususnya Wilayatul Hisbah, dalam qanun tidak menyebutkan secara tegas sistem pengawasan atas kinerjanya.

## F.  Penutup
Dari uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik beberapa kesimpulan dan saran  yang berkaitan dengan pembahasan hasil penelitian tersebut yang nantinya dapat berguna bagi pembaca, dengan uraian sebagai berikut:

## 1. Kesimpulan
a. Pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap saat ini tidak dilaksanakan oleh Mahkamah Syari’iyah antara lain mengingat dari sudut substansi jenis pidananya, qanun di Aceh tidak memiliki landasan hukum yang lebih tinggi. Saat ini pemerintah Provinsi Aceh melalui Dinas Syari‘at Islam provinsi telah melakukan upaya-upaya menuju kearah amandemen ketentuan-ketentuan Qanun yang memuat materi hukuman cambuk baik hukum materiil maupun hukum formil.
b. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan putusan maisir di Mahkamah Syar’iyah diantaranya adalah pertama, faktor  substansi hukum,    hal
ini terlihat adanya kasus yang belum dapat diterapkan dengan dalih masih ada terkendala dalam masalah pembuktian,  kedua,  faktor sruktur hukum,  perbedaan karakter sanksi dalam KUHP dan Qanun Maisir, ketiga, faktor budaya hukum, dan keempat faktor dana.
c. Selama ini tidak ada sistem monitoring yang dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai hukum tetap akan tetapi tidak dilaksanakan eksekusi. Khusus untuk anatomi penegak hukum yang sudah permanen selama ini, masing-masing memiliki sistem pengawasan tersendiri.

## 2. Saran
a. Disarankan kepada DPRA untuk menetapkan seperangkat peraturan perundang-undangan baik hukum formil maupun materil yang berkenaan dengan pelaksanaan kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah.
b. Disarankan kepada Pemerintah Aceh hendaknya membentuk lembaga yang memonitoring pelaksanaan putusan yang telah mempunyai hukum tetap. Dengan adanya  monitoring oleh negara diharapkan seluruh proses dapat dipantau dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

## G. Daftar Pustaka

## A. Buku-buku
Aunur Rahim Faqih, Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam, Mizan, Bandung, 1992.
Bambang Marhijanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
Guntur, Pendidikan Agama Islam, Duta Agung, Medan, 1996.
Natabaya, H.A.S, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006.
Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Perdata dalam Teori dan Praktek, Alumni Bandung, 1995.
Sirajuddin Abbas, 40 Masalah Agama, Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 2006.
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.
Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Bandung, 1989.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2002.
Syahrizal,  Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia, Nadiya Foundation, Lhokseumawe, 2004.
Syahrizal, dkk, “Konstruksi Implementasi syariat di Nanggroe Aceh Darussalam” dalam  Dimensi Pemikiran Hukum Dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, 2007.
Stanford Optner, Systems Analysis for Business Management,  Prentice Hall, Inc., New York, 1968,

## VOLUME 3  NO. 2                             JURNAL ILMU HUKUM
Syamsuddin Adz Dzahabi, 75 Dosa Besar, Media Idaman Press, Surabaya, 1992.
Tatang M. Amirin, Pokok-Pokok Teori Sistem,  Rajawali, Cet. 1, Jakarta,
1986.
Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2000.
Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1993.

## B. Makalah
Jimlly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945, Makalah Seminar Hukum Nasional VIII, Bali, 14-18 Juli 2003 .

## C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh HIR/RBG
Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir