## Peranan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah dan UU Desa No. 6 Tahun 2014

## Mirza Rahmatillah
Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar -Raniry Banda Aceh E-mail: ketuakelas@post.com
Ridwan Nurdin Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum UIN Ar -Raniry Banda Aceh E-mail: ridwannurdin@yahoo.com

## Abstract
The success of developing a village cannot be separated from the role of the Village Head and the entire community. A developed village can be seen from the adequate facilities and infrastructure. The head of government has a big responsibility for the progress of his village in order to create a prosperous society.  The  formulation  of  the  problem  in  this  study  is  how  the  role  of  the  village  head  in  the implementation of development in Li-Eue Village and how the Siyasah Fiqh and Village Law review the role of the village head in the implementation of development in Li-Eue Village. This type of research is classified as field research (field research), which is descriptive analysis, namely research that tells and describes data sourced from primary data through interviews, observations and reports in the form of documents and secondary data by conducting library research in the form of Al- Qur'an, Hadiths, opinions of scholars, laws and regulations, documents and books and other scientific works. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the role of the Li-Eue Village head in the implementation  of  development  in  Li-Eue  Village  is  generally  less  than  optimal  so  that  it  is  less trustworthy  or  responsible  for  the  duties  as  village  head.  Judging  from  the  existence  of  several developments that have not been implemented. And less transparent and less mobilizing community participation. Review of Siyasah Fiqh and Village Law, namely leaders who are less trustworthy and less responsible.
Keywords : Headman; Development; Siyasah Review;

## Abstrak
Keberhasilan  pembangunan  suatu  Desa  tidak  terlepas  dari  peran  Kepala  Desa  serta  seluruh masyarakat.  Desa  yang  maju  dapat  dilihat  dari  sarana  dan  prasarana  yang  memadai.  Kepala pemerintahan  memiliki  tanggung  jawab  yang  besar  terhadap  kemajuan  Desanya  guna menciptakan  masyarakat  yang  sejahtera.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  adalah bagaimana peran kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue dan bagaimana tinjauan  Fiqh  Siyasah  dan  Undang-Undang  Desa  terhadap  peran  kepala  Desa  dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Li-Eue. Jenis Penelitian ini tergolong penelitian lapangan ( field  research ),  yang  bersifat  deskriptif  analisis  yaitu  penelitian  yang  menuturkan  dan menguraikan  data  yang  bersumber  dari  data  primer  melalui  wawancara,  observasi  maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka ( library research )  berupa  Al-Qur’an,  Hadist,  pendapat  para  ulama,  peraturan  perundang-undangan, dokumen  serta  buku  dan  karya  ilmiah  lainnya.  Berdasarkan  hasil  analisis  dapat  disimpulkan bahwa  Peran  kepala  Desa  Li-Eue  dalam  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa  Li-Eue  secara umum kurang optimal sehingga kurang amanah atau bertanggung jawab terhadap tugas sebagai kepala  Desa.  Dilihat  dari  adanya  beberapa  pembangunan  yang  belum  terlaksanakan.  Serta kurang  transparan  dan  kurang  menggerakkan  partisipasi  masyarakat.  Tinjauan  Fiqh  Siyasah dan  Undang-Undang  Desa  yaitu  pemimpin  yang  kurang  amanah  dan  kurang  bertanggung jawab.
Kata Kunci : Kepala Desa; Pembangunan; Tinjauan Siyasah;

## PENDAHULUAN
Desa  memegang  peranan  penting  dalam  pembangunan  nasional,  bukan  hanya dikarenakan  sebagian  besar  rakyat  Indonesia  bertempat  tinggal  di  Desa,  tetapi  Desa memberikan  sumbangan  besar  dalam  menciptakan  stabilitas  nasional.  Pembangunan Desa  merupakan  bagian  dari  rangkaian  pembangunan  nasional.  Menurut  Undang- undang  Nomor  25  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Pembangunan  Nasional  bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. 1
Tujuan pembangunan nasional tersebut pada hakikatnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan  masyarakat  yang  ada  di  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pembangunan  nasional  akan  terwujud  apabila  didukung  oleh  situasi  dan  kondisi  yang tertib dalam menyelenggarakan pemerintahan baik di pusat maupun di Daerah termasuk di tingkat Desa. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 yaitu:
“ Desa  adalah  Desa  dan  Desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”.
Lahirnya  Undang-undang  baru  yaitu  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, memberikan harapan bagi masa depan kemandirian Desa. Desa dituntut agar bisa mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain Desa dituntut untuk mandiri.  Untuk  mengurus  rumah  tangganya  maka  dibutuhkan  pemerintah  Desa  yang profesional, efesien, dan efektif, dan terbuka serta bertanggung jawab.
Pemerintahan  Desa  merupakan  penyelenggara  pemerintahan  yang  kedudukan paling  terendah  yang  mempunyai  kewenangan  di  dalam  mengatur  kepentingan masyarakat setempat yang ada di wilayahnya. Didalam menjalankan pemerintahannya, pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Dalam menjalankan Pemerintahan Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala-kepala Dusun, dan Kepala-kepala Urusan. 2 Dalam Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 3
1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional , Pasal 1 Ayat 2.
2 Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Pt Rineka Cipta,2011), hlm.24.
3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1.
Berdasarkan uraian di atas, Kepala Desa adalah merupakan orang yang mengemban tugas dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan penanggung jawab yang utama dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakaatan. Kepala Desa sebagai pemimpin harus dapat menjalankan kepemimpinannya dengan baik.
Kepemimpinan  dalam  bahasa  arab  yaitu ةماملإا adalah  bentuk  mashdar  dari  kata kerja ّ م أ ( amma ) artinya mendahului mereka, yaitu imamah, sedangkan ماملإا ( al-imam ) ialah setiap orang yang diikuti, seperti pemimpin atau yang lain. 4
Perkataan khalifah yang  telah  banyak  disinggung  dalam  uraian-uraian  terdahulu pada  dasarnya  berarti  pengganti  atau  wakil.  Pemakaian  perkataan  khalifah  menyentuh juga maksud yang terkandung didalam perkataan Amir (yang jamaknya umara ), disebut juga  penguasa.  Dengan  demikian  kedua  perkataan  tersebut  dalam  bahasa  Indonesia disebut pemimpin. 5
Sedangkan Ulil  Al-Amri oleh  ahli  Al- Qur’an,  Nazwar  Syamsu,  diterjemahkan sebagai functionaries ,  orang  yang  mengemban  tugas,  atau  diserahi  menjalankan  fungsi tertentu dalam suatu organisasi. Konsep Ulil Al-Amri adalah keberagaman pengertian yang terkandung  dalam  kata amr .  Kata amr bisa  diterjemahkan  dengan  perintah  (sebagai perintah tuhan), urusan (manusia atau tuhan), perkara sesuatu, keputusan (oleh tuhan atau manusia),  kepastian  (yang  ditentukan  oleh  tuhan),  bahkan  juga  bisa  diartikan  sebagai tugas, misi, kewajiban dan kepemimpinan. 6
Kepemimpinan berasal dari kata dasar pemimpin. Dalam bahasa Inggris, leadership yang berarti kepemimpinan, dari kata dasar leader berarti pemimpin dan akar katanya to lead yang  memiliki  beberapa  arti  yang  saling  erat  berhubungan:  bergerak  lebih  awal, mengambil langkah di awal, berbuat paling dulu, memelopori, membimbing, menuntun, dan menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. 7
Kepemimpinan  terkadang  dipahami  sebagai  kekuatan  untuk  menggerakkan  dan mempengaruhi orang. Dalam lingkungan masyarakat, dalam  organisasi formal maupun nonformal  selalu  ada  seseorang  yang  dianggap  lebih  dari  yang  lain.  Seseorang  yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin
4 Abdullah Ad-Dumaiji, Konsep Kepemimpinan Dalam Islam , (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 37.
5 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam ,  (Yogyakarta: Gadjah Mada University  Press,  1993), hlm. 16.
6 Muhammad Harfin Zuhri, Konsep Kepemimpinan Dalam Persfektif Islam, Vol. 19, No. 01, Januari-Juni 2014, hlm. 43.
7 Baharuddin & Umiarso, Kepemimpinana Pendidikan Islam , (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), hlm. 47.
atau manajer. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul istilah kepemimpinan (setelah melalui proses yang panjang). 8
Kepemimpinan  dalam  pandangan  Islam  adalah  suatu  proses  atau  kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerja sama sesuai dengan Al- Qur’an dan Hadis untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. 9
Kepemimpinan tiada lain dari pada ketaatan atau kemampuan menaati perintah dan  larangan  Allah  SWT  dan  Rasulullah  Saw  dalam  semua  aspek  kehidupan, sebagaimana  secara  sempurna  telah  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw  dalam  memimpin umat Islam, baik dizamannya maupun hingga akhir zaman kelak. 10
Secara  terminologi  para  ulama  fiqih  dan  ahli  tafsir  berbeda  pendapat  seputar definisi Ulil Amri yang dimaksudkan didalam dua Ayat dari surah An- Nisaa’ diatas.
a. Ibnu  Qayyim  menyebutkan  dari  riwayat  Imam  Ahmad  dan Abdullah bin  Abbas:  “ Ulil Amri adalah  para  ulama.”  Dalam  riwayat  lain  dari  Abu  Hurairah  dan  Ibnu  Abbas:
“mereka adalah para pemimpin.” Ini riwayat yang kedua dari Ahmad.
b. Ibnu Taimiyah berkata: “ Ulil Amri adalah orang yang memegang perkara dan pemimpin. Mereka  adalah  yang  memerintah  manusia,  termasuk  didalamnya  orang  yang  memiliki kekuasaan dan kemampuan, juga orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan teologi. Ulil Amri ada dua macam, yaitu ulama dan umara. Apabila mereka bagus, pasti manusia akan bagus. Namun bila mereka rusak, pasti manusia akan rusak pula.
c. Syaikh  Mahmud  Syaltut  berkata: Ulil  Amri adalah  para  ahli  pikir  yang  dikenal  oleh masyarakat  dengan  kesempurnaan  spesialisasi  dalam  membahas  urusan-urusan  dan mencari kemaslahatan serta peduli terhadap kemaslahatan itu. Taat kepada mereka adalah melakukan apa yang mereka sepakati dalam masalah yang memerlukan pemikiran dan ijtihad atau apa yang terkuat dalam masalah itu lewat cara suara terbanyak atau kekuatan argumentasi.
d. Asy-Syathibi  dalam  Al-Muwafaqat-Nya  menyebutkan  tentang  makna Ulil  Amri dalam surah An- Nisaa’ yakni “ umara dan ulama .”
e. Abdul  Hamid Mutawalli  mendefinisikan Ulil Amri dengan:  “mereka  sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama syariah ada dua golongan :
1) Ulil Amri keagamaan, yaitu para mujtahid dan ahli fatwa (mufti).
8 Veithzal  Rivai dan  Deddy  Mulyadi, Kepemimpinan  Dan Perilaku Organisasi ,  (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2012), hlm.1-2.
9 Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar , Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 29.
10 Hadari Nawawi, Kepemimpinan..., hlm. 28.
2) Ulil Amri keduniaan, yaitu mereka yang kita sebut sekarang dengan nama dewan legislatif dan eksekutif. 11
Pada dasarnya dari pendapat para ulama tentang definisi Ulil Amri diatas adalah orang  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  memimpin  masyarakatnya.  Kita  sebagai masyarakat wajib menaati Ulil Amri , sebagai pemegang kekuasaan yang sah atas Negara menurut sya ra’ .  Akan  tetapi,  ketika  pemerintah  mengeluarkan  Undang-undang  atau perintah  kemaksiatan,  tidak  ada  kewajiban  patuh  dan  taat  sedikit  pun  kepadanya. Jika terjadi perselisihan pendapat maka keduanya harus merujuk pada prinsip-prinsip dasar Al- Qur’an dan As -Sunnah.
Menurut Al-Mawardi kepala Negara sebagai pemimpin juga berhak memperoleh hak-hak yang harus di penuhi oleh rakyatnya. Hak kepala Negara atas rakyatnya ada dua jenis, yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk memperoleh dukungan secara moral selama kepala Negara menjalankan pemerintahan dengan baik. Pertama, kepatuhan dan ketaatan bukanlah  hal  yang  mutlak.  Kepala  Negara  hanya  dipatuhi  dan  ditaati  selama  ia  dapat menjalankan  pemerintahan  dengan  baik  dan  benar  sesuai  jaran  Islam  dan  tidak memerintahkan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  Islam.  Jika  syarat  demikian  tidak terpenuhi, maka rakyat tidak wajib mematuhinya. Itulah sebabnya dalam hal yang kedua, rakyat berkewajiban membantu dan mendukung kepala Negara sebagai pemimpin dalam arti bahwa rakyat wajib memberi nasihat dan peringatan kepada kepala Negara agar ia menjalankan tugasnya dengan baik. 12

## PENUTUP
Kepala Desa dengan istilah Keuchik yang berkedudukan sebagai kepala pemerintah Desa  Li-Eue  yang  memimpin  penyelenggaraan  pemerintah  Desa  Li-Eue  mempunyai kewajiban  untuk  menjalankan  tugas-tugasnya  berdasarkan  peraturan  Undang-Undang Desa. Salah satu tugas dari kepala Desa yaitu memberikan pelayanan seperti pelayanan dalam bidang pembangunan di Desa. Untuk menjalankan tugasnya kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa yang telah diangkat oleh kepala Desa untuk membantunya dalam melaksanakan  pemerintahan.  Kepala  Desa juga  mengkoordinir  penyelenggaraan  Desa seperti  pembagian  tugas-tugas  terhadap  perangkat  Desa  sesuai  dengan  tugas  dan fungsinya dalam kegiatan pemerintahan serta menentukan keputusan-keputusan yang ada di  Desa  kepala  Desa  Li-Eue.  Memiliki  sifat  yang  tegas  dalam  mengambil  keputusan
11 Farid Abdul Khaliq, Fiqih Politik Islam , (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 82-84.
12 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam , Cet Ke-1 , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 245.
terhadap  peraturan  Desa  serta  keputusan-keputusan  di  Desa  Li-Eue  seperti  menegur bawahannya jika tidak berkompeten dalam bekerja, dan melerai keributan antar warganya dan memberi solusi terhadap permasalahan tersebut, serta memberikan keputusan yang adil.
Menurut  kepala  Desa  dan  dipertegas  oleh  M.  Syam  selaku  Kasi  Pemerintahan sebelum  menjalankan  program  pembangunan  tersebut,  semua  unsur  masyarakat  yang terdiri  dari  pemerintah  Desa bersama  Masyarakat  Desa Li-Eue  yang  terdiri  dari  ketua RT/RW,  tokoh  masyarakat, pemangku  adat, melakukan  musyawarah guna  menyusun rencana  kerja  dalam  menyelenggarakan  program  pembangunan  dan  pelayanan  di Desanya yang harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.
Pelayanan  pembangunan  diwujudkan  dengan  melakukan  pembangunan  sarana dan  prasarana  yang  dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat.  Urusan pembangunan  yang  dimaksud  adalah  pemberdayaan  masyarakat  dalam  penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti Irigasi, Pembukaan badan jalan menuju sawah.  Urusan  kemasyarakatan  ialah  pemberdayaan  masyarakat  melalui  pembinaan kehidupan  sosial  budaya  masyarakat  seperti  bidang  kesehatan,  pendidikan,  serta keamanan dan ketertiban.
Semua orang yang hidup di muka bumi ini disebut sebagai pemimpin. Karenanya sebagai pemimpin mereka semua memikul tanggungjawab. sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri. Seorang suami bertanggungjawab atas isterinya, seorang bapak bertanggung jawab kepada anak-anaknya, seorang majikan bertanggung jawab kepada pekerjaannya, seorang  atasan  bertanggung  jawab  kepada  bawahannya  dan  seorang  Presiden,  Bupati, Gubernur serta Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat yang dipimpinnya.
Akan tetapi, tanggung jawab di sini bukan semata-mata bermakna melaknsanakan tugas  kemudian  setelah  itu  selesai  dan  tidak  menyisakan  dampak  bagi  yang  dipimpin, melainkan lebih dari itu, yang dimaksudkan tanggungjawab di sini adalah lebih berarti kepada upaya pemimpin untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pihak yang dipimpin.
Seorang  pemimpin  juga  harus  menjadi  teladan  dan  pelopor  bagi  rakyat  yang memiliki sikap terhadap nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Pemimpin yang baik dapat menjadi penutan bagi bawahannya atau rakyat yang dipimpinnya. Seperti kepemimpinan Rasulullah SAW kepemimpinannya sebagai pemimpin di dalam pola berpikir, bersikap dan kepribadiannya merupakan pancaran isi kandungan al- Qur’an sehingga sepatutnya diteladani oleh umat.
Hal  yang  paling  mendasar  yang  dapat  diteladani  dari  Rasulullah  SAW  yang dikaruniai 4 sifat utama yaitu shiddiq yang berati benar dalam perkataan dan perbuatan, Amanah berati  dapat  dipercaya  dalam  menjaga  tanggungjawab, Tablig berarti menyampaikan  segala  macam  kebaikan  kepada  rakyatnya  dan Fathanah berati  cerdas dalam  mengelola  masyarakat.  Kepala  Desa  Li-Eue  dalam  menjalankan  tugasnya melaksanakan  pembangunan  kurang  bertanggungjawab  terhadap  perannya  sebagai pemimpin pemerintah Desa. Hal ini sebagaimana terlihat dari kurang optimalnya peran kepala  desa  dalam  menjalankan  tugas,  hak  dan  wewenang  serta  kewajibannya  sebagai kepala pemerintahan.
Menjadi  seorang  pemimpin  juga  tidak  hanya  mengerti  terhadap  tugas  dan tanggung jawab saja, namun lebih dari itu, sebagai seorang pemimpin kita juga dituntut untuk memiliki adab dan memberikan contoh kehidupan seorang pemimpin yang layak dan patut untuk ditiru oleh masyarakatnya.
Dengan demikian seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus menyeru manusia kepada Amar Makruf Nahi Munkar, menyeru berbuat baik dan melarang manusia berbuat keburukan. Dengan demikian jika pemimpin memiliki sifat Amar Makruf Nahi  Munkar maka  diperintahkan  wajib  menaati  pemimpin  yang  seperti  itu.  Namun, ketika  pemimpin  memerintahkan  untuk  bermaksiat  kepada  Allah,  maka  tidak  ada kewajiban untuk patuh dan taat sedikit pun kepadanya.
Maka dari itu diharapkan kepada masyarakat Desa Li-Eue agar bisa memberikan masukan  atau  saran  dan  menegur  jika  pemerintah  Desa  Li-Eue  dalam  melaksanakan amanah  yang  diembannya  tidak  menjalankan  tugasnya  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan. Jika pemerintah Desa Li-Eue bekerja sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab maka  akan  membawa  perubahan  positif  untuk  kemajuan  Desa  Li-Eue  guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Tentang Tugas  Kepala  Desa  yaitu  menyelenggarakan  Pemerintahan  Desa,  melaksanakan pembangunan  Desa,  pembinaan  kemasyarakatan  Desa  dan  pemberdayaan  masyarakat Desa.  Berdasarkan  tugas  tersebut  kepala  Desa  memiliki  peran  yang  besar  terhadap keberhasilan dan kemajuan suatu Desa. Peran kepala Desa Li-Eue dalam melaksanakan pembangunan  kurang  menerapkan  asas  tranparansi  dan  kurang  mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif yang didasari atas wewenang dan kewajiban kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya.
Kurangnya asas transparansi atau keterbukaan seperti Keterbukaan informasi yang dimaksudkan  agar  masyarakat  mengetahui  berbagai  informasi  tentang  kebijakan  dan praktik  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dijalankan,  melalui  mekanisme  ini  maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Li-Eue. Kepala Desa Li-Eue belum bisa menjunjung asas tersebut, dari segi keterbukaan dan akuntabilitas yang belum baik merupakan cermin tidak profesional dalam kepemimpinannya.  Hal ini bisa  dilihat  dari  tidak  pernah  adanya pemasangan  informasi  seputar  penggunaan  dana Desa di tempat-tempat strategis di lingkungan Desa, baik berupa baliho, ataupun papan informasi lainnya.
Kedua yaitu kurang mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif di mana  peran  kepala  Desa  Li-Eue  kurang  secara  aktif  menggerakkan  atau  mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dimulai dari ikut serta dalam merencanakan, melaksanakan maupun menjaga dan merawat pembangunan yang  sudah  dibangun.  Keterlibatan  masyarakat  dalam  melaksanakan  pembangunan sangat penting karena keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat bergantung kepada peranan  pemerintah  Desa  dan  masyarakatnya.  Sehingga  keduanya  harus  mampu menciptakan sinergi.
Tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah Desa tidak akan dapat mencapai hasil pembangunan secara optimal. Pembangunan hanya akan melahirkan produk-produk baru yang kurang berarti dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Demikian pula sebaliknya, tanpa peran yang optimal dari pemerintah Desa, pembangunan akan berjalan secara tidak teratur dan tidak terarah, yang akhirnya akan menimbulkan permasalahan baru.
Selain  memerlukan  keterlibatan  masyarakat  Desa  Li-Eue,  pembangunan  juga membutuhkan strategi yang tepat agar dapat lebih efisien dari segi pembiayaan dan efektif dari  segi  hasil.  Pemilihan  strategi  pembangunan  ini  penting  karena  akan  menentukan dimana peran pemerintah dan dimana peran masyarakat, sehingga kedua pihak mampu berperan  secara  optimal  dan  sinergis. Dengan demikian  menurut peneliti  peran  kepala Desa Li-Eue dalam menjalankan tugasnya secara umum kurang sesuai sebagaimana telah ditentukan  dalam  peraturan  Undang-Undang  Desa.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari wewenang  kepala  desa  yang  diatur  dalam  pasal  26  ayat  (2)  huruf  m  yaitu mengoordinasikan  pembangunan  Desa  secara  partisipatif.  Dalam  hal  ini  Kepala  Desa kurang melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan dan kewajiban kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya kurang menerapkan asas transparansi.
Berdasarkan Pasal 26 ayat (4) huruf f yaitu tentang prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Sesuai pada Pasal dan ayat yang sama, pada huruf p diatur bahwa kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
Maka  dari  itu  kepala  Desa  sebagai  pemimpin  Desa  Li-Eue  berkewajiban  untuk melaksanakan tugasnya yang harus menegakkan prinsip tata Pemerintahan Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila pemerintahan Desa Li-Eue  menerapkan  prinsip  tersebut  dan  mengacu  serta berpedoman kepada peraturan yang telah ditetapkan maka akan dapat membantu kepala Desa dalam melaksanakan roda pemerintahan.  Serta  mewujudkan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari penyalahgunaan kewewenangan yang dapat merugikan masyarakat.

## 1. Faktor Penghambat Pembangunan
Pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  suatu  pemerintahan  tidak  selamanya  berjalan dengan  baik  dan  lancar  seperti  yang  diharapkan,  terkadang  dalam  pelaksanaannya pemerintah akan mengalami kendala-kendala atau faktor penghambat, namun di samping itu ada pula faktor-faktor yang menjadi pendukung dari pemerintahan untuk melaksanakn tugas  dan  fungsinya.  Demikian  halnya  dengan  pelaksanaan  pembangunan  di  Desa. Pelaksanaan pembangunan di Desa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang  mendukung  maupun  faktor  penghambat  pelaksanaan  pembangunan  itu  sendiri. Adapun faktor penghambat dalam pembangunan Desa Li-Eue yaitu:
a. Pengadaan lahan Tanah
Salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan diantaranya yaitu masalah pengadaan lahan/pembebasan tanah. Masalah pembebasan tanah tidak hanya terjadi di perkotaan tetapi juga terjadi di pedesaan. Permasalahan lahan menjadi faktor penting untuk diselesaikan sebelum dimulainya suatu pembangunan, tanah yang belum bebas  akan  dapat  menghambat  pelaksanaan  pembangunan,  bahkan  menyebabkan pembangunan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Demikian  yang  terjadi  di  Desa  Li-Eue  menurut  Edwin  selaku  Kaur  Keuangan mengatakan  bahwa  tidak  adanya  pengadaan  tanah  dalam  pelaksanaan  pembangunan untuk kepentingan umum salah satunya seperti pelayanan bidang Pendidikan Anak Usia Dini  (PAUD)  dan  Taman  Kanak-Kanak  (TK)  yang  tidak  memiliki  gedung  sendiri. Permasalahan pembebasan serta pengadaan tanah ini terjadi karena terdapat perbedaan
patokan nilai harga ganti rugi antara pemilik tanah dan Pemerintah Desa yang membuat pelaksaaan pembangunan menjadi terhambat.
b. Kesadaran Masyarakat
Menurut  Mirza  Firdiansyah  yang  mengatakan  bahwa  kesadaran  masyarakat bahwa  kesadaran  masyarakat  merupakan  bentuk  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan.  Dimana  kesadaran  masyarakat  adalah  salah  satu  faktor  yang  dapat menjadi  faktor  penghambat  dari  peran  pemerintah  Desa  Li-Eue  dalam  mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Kesadaran masyarakat yang dimaksud adalah kesadaran untuk ikut serta berperan aktif dalam menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang telah dibangun oleh pemerintah Desa dan nilai gotong-royong yang sudah mulai menipis. Hal  itu  berdampak  pada  pembangunan  yang  telah  dibangun.  Salah  satu  contoh  yaitu kurang  terawatnya  saluran  irigasi  yang  dipenuhi  sampah  sehingga  membuat  saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik.

## 2. Faktor Pendukung Pembangunan
Dibalik faktor penghambat ada juga faktor pendukung. Adapun Faktor pendukung dalam pembangunan di Desa Li-Eue yaitu:
a. Kerjasama antar aparat
Kerjasama  antara  aparat  pemerintah  Desa  Li-Eue  ini  tergolong  baik.  hal  ini dipertegas oleh M. Jafar Abu Bakar dapat dilihat dari hubungan yang harmonis antara sesama  aparat,  serta  kepatuhan  semua  aparat  terhadap  kepala  desa.  Semua  ini mengindikasikan apabila terdapat salah seorang pegawai yang berhalangan tidak dapat melaksanakan tugasnya di kantor Desa, maka pegawai lain bersedia menggantikan tugas tersebut  sehingga  pelayanan  terhadap  masyarakat  terlaksana  dengan  baik  demi perkembangan yang berarti pembangunan dapat didukung.
b. Sikap Positif Masyarakat
Menurut  Tgk  Imum  Desa  Li-Eue  yang  mengatakan  bahwa  salah  satu  faktor pendukung lainnya yaitu sikap masyarakat yang selalu menerima positif setiap program yang diberikan oleh pemerintah desa. Menurutnya peran bapak Alamsyah selaku kepala desa  sudah  cukup  baik  dibandingkan  dengan  yang  sudah-sudah.  Walaupun  masih  ada pembangunan yang belum terlaksanakan. Sikap positif masyarakat tersebut adalah salah satu dukungan terhadap pemerintahan Desa. Sebab kesuksesan suatu pembangunan tidak terlepas  dari  keterlibatan  masyarakat  yang  ikut  andil  dalam  memberikan  dukungan kepada pemerintah Desa terhadap program-program pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah Ad-Dumaiji, (2016), Konsep Kepemimpinan Dalam Islam , Jakarta: Ummul Qura. Baharuddin  &  Umiarso,  (2016), Kepemimpinana  Pendidikan  Islam ,  Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media.
Farid Abdul Khaliq, (2005), Fiqih Politik Islam , Jakarta: Amzah.
Hadari  Nawawi,  (1993), Kepemimpinan  Menurut  Islam ,  Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Muhammad Harfin Zuhri, (2014), Konsep Kepemimpinan Dalam Persfektif Islam , Vol. 19. Muhammad  Iqbal,  (2014), Fiqh  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam ,  Cet  Ke-1, Jakarta: Prenadamedia Group.
Sarman  dan  Mohammad  Taufik  Makarao,  (2011), Hukum  Pemerintahan  Daerah  di Indonesia , Jakarta: Pt Rineka Cipta.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, (2012), Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi , Jakarta: Rajawali Pers.
Veithzal Rivai, Bachtiar, dan Boy Rafli Amar, (2013), Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi , Jakarta: Rajawali Pers.