## Abstrak
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik inklusif Muhammadiyah sebagai gerakan islam amar maruf nahi munkar dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis teks dalam pesan komunikasi politik Muhammadiyah. Pemilu yang pertama kali terselenggara di Indonesia, yang menyatukan Pemilihan Anggota Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan ini memiliki tantangan yang cukup kompleks dan berat. Keberadaan organisasi islam Muhammadiyah dinilai mempunyai peranan strategis dan signifikan dalam mewujudkan pemilihan yang berkualitas dan berintegritas. Muhammadiyah sebagai komunikator politik masyarakat telah merancang pesan komunikasi politik dalam bentuk retorika, propaganda dan fungsi komunikasi dengan efektif sehingga dapat mempersuasi publik, meminimalisir polarisasi dua kubu yang perpecah belah, mampu melawan hoax, memerangi politik uang, ujaran kebencian dan politik identitas, dengan menghadirkan narasi pencerahan sebagai alternatif isu.
Kata Kunci:  Komunikasi Politik, Politik Inklusif Muhammadiyah, Pesan Komunikasi Politik, Pemilu Serentak 2019

## Pendahuluan
Organisasi Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada 18 November Tahun 1912 Masehi silam dikenal sebagai organisasi yang bergerak dalam dakwah dan pendidikan. Seiring dengan perjalanannya, Muhammadiyah tidak bisa lepas dari dinamika dan hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia. Terlebih, jargon amar maruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemunkaran) sangat melekat dan menjadi ruh gerakan sosial tidak

## Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah: Analisis Teks Pesan Komunikasi Muhammadiyah Pada Pemilihan Umum Serentak 2019
Neni Nur Hayati

## Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah:
Analisis Teks Pesan Komunikasi Muhammadiyah
bisa dilepaskan dalam dunia politik.  Maka, keberadaan Muhammadiyah sebagai civil society atau organisasi kemasyarakatan tidak dapat dielakkan.
Hadirnya Muhammadiyah sebagai gerakan civil society yakni dalam menegakkan dan menjalankan fungsi politiknya dalam kehidupan nasional Muhammadiyah telah memberi kontribusi pada pergerakan kebangkitan bangsa, dengan meletakkan fondasi Negara yang berlandasakan Pancasila dan UUD 1945, dan mengakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap dalam konstitusi, cita- cita kemerdekaan dan merawat politik islam kebangsaan ditengah pertarungan ideologi dunia 201 . Konsep civil society sebagaimana disampaikan Muhammad AS Hikam adalah pengelompokan-pengelompokan sosial di luar struktur negara yang terorganisir bercirikan kemandirian, kesukarelaan dan keswadayaan 202 .
Dalam hal ini, apa yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai civil society , setidaknya ada dua hal. Pertama , Muhammadiyah menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dengan ikut membangun dan mengembangkan keberadaan Republik Indonesia sejak awal berdirinya. Kedua , Muhammadiyah merupakan wadah yang memiliki peran dalam mengembangkan inisiatif warga secara mandiri 203 . Muhammadiyah sendiri bukanlah organisasi politis serta tidak memiliki hubungan dengan partai politik manapun. Organisasi tersebut tetap konsisten dalam pencerahan dan membangun peradaban bangsa. Akan tetapi. Muhammadiyah juga tidak alergi dan anti terhadap politik.
Sesuai dengan yang diamanatkan dalam rumusan besar prinsip khittah perjuangan Muhammadiyah sebagai civil society , yakni memberikan kontribusi nyata dalam pembinaan masyarakat dan peran partisipasi masyarakat aktif pada fungsi kritik dan masukan kepada Negara 204 . Politik yang diusung oleh Muhammadiyah adalah politik nilai 205 dan politik yang inklusif. Dalam hal ini, politik Muhammadiyah lebih menjunjung tinggi kepentingan dan kesejahteraan rakyat diatas segala-galanya. Muhammadiyah berada pada posisi netral, tidak terlibat pada politik praktis dalam meraih kekuasaan, tetapi lebih menitikberatkan pada gerakan dakwah serta dituntut untuk peduli pada persoalan bangsa dan negara yang krusial.
201 Haedar Nashir, Op.cit, hlm. 53-54. 202 Muhammad AS Hikam, Demokrasi dan Civil Society. (Jakarta: LP3ES, 1997) 203 Mitsuo Nakamura dalam disertasinya dari Cornell University, AS dengan judul “Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin, Studi Kasus Gerakan Muhammadiyah di Kotagede 1900-1970
204 Khittah Denpasar, Bali Tahun 2002 pada poin ketiga, keempat, kelima dan kesembilan, yang akan dijabarkan lebih rinci pada BAB IV
205 Haedar Nashir, Dinamika Politik Muhammadiyah, Malang; UMM Press, 2006, hlm.105. 16

## Neni Nur Hayati
Muhammadiyah juga menilai bahwa politik menjadi bagian dari mu’amalah duniawi yang harus diurus, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak pantas. Dalam Khittah Denpasar 2002 secara tegas telah menetapkan arah politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang bisa dijadikan rujukan oleh warga persyarikatan karena didalamnya terkandung orientasi dan nilai yang sangat jelas.
“Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat dan tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya NKRI yang diprolkamasikan tahun 1945” 206
Hal ini juga senada dengan apa yang tercantum dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah yang menyatakan bahwa warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis (masa bodoh) dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud bermuamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan lain dengan prinsip-prinsip etika/akhlaq Islam dengan sebaik-baiknya dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya 207 .
Dalam pendekatan teori civil society yang dikembangkan Alexis de Tocqueville semakin menegaskan bahwa keberadaan Muhammadiyah sebagai civil society memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan politik. Muhammadiyah berada dalam posisi sebagai komunikator politik masyarakat untuk menyalurkan aspirasi ke pemerintah yang dapat memengaruhi kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai konstitusi dan cita-cita luhur bangsa serta membangun posisi penyeimbang ( check and balancing ) 208 .
Keberadaan organisasi islam ini, telah menjadi pergerakan islam yang kuat dengan akar dan budaya politik Muhammadiyah 209 . Keberhasilan organisasi besar ini setidaknya dapat tercermin dari masa Orde Baru, dibawah
206 Haedar Nashir, Khittah Muhammadiyah. Op. Cit, hlm. 37.
207 Ridho AlHamdi, dkk, Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan, 2019
208 Lihat: Muhammad A.S Hikam, Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society. Jakarta: Erlangga, 2000, hlm. 118-119.
209 Nurcholish Madjid, Aqidah Islam Yang perlu Dikembangkan SebagaiLandasanPemikiran dan Amal Muhammadiyah, dalamSujarwo (dkk) Muhammadiyah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990), h. 407.

## Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah:
Analisis Teks Pesan Komunikasi Muhammadiyah
kepemimpinan Amien Rais, Muhammadiyah melakukan oposisi langsung menyerang legitimasi kekuasaan Presiden Soeharto. Adapun isu yang diangkat saat itu adalah terkait dengan anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Muhammadiyah menekankan dan mendorong perubahan sistem politik Indonesia kearah sistem lebih demokatis yang menghargai serta menghomrati keadilan, keterbukaan dan mengedepankan kemanusiaan.
Sikap kritis Muhammadiyah sebagai komunikator politik merupakan sikap adiluhung, politik berdimensi moral etis dan politik luhur. Antara prinsip dalam nilai keagamaan dengan praktek kehidupan nyata menyatu melandasi setiap aktivitas gerakan dalam politik. Sebagai komunikator politik, Muhammadiyah mengambil peran menjadi bagian dari gerakan politik moral, yaitu memberikan masukan berupa konsep, ide dan gagasan terhadap perbaikan bangsa Indonesia kedepan, kritikan yang dibangun tentunya tidak berkepentingan merebut jabatan-jabatan formal pemerintahaan, tetapi berorientasi untuk mempengaruhi kebijakan, supaya pemerintah menghasilkan ouput yang menjadi kepentingan publik 210 .
Sejak era reformasi, partisipasi politik Muhammadiyah juga sangat kuat dalam momentum politik elektoral, baik itu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran partai baru sejak awal reformasi hingga Pemilu 2019, sangat berimplikasi pada tubuh Muhammadiyah, terutama partai yang dikomandoi oleh mantan aktivis Muhammadiyah. Situasi seperti ini mendorong Muhammadiyah untuk tegas dalam mencari solusi bagaimana sepatutnya warga Muhammadiyah berpolitik di tengah arus yang majemuk.
Seperti yang terkandung dalam Pedoman Hidup Islami warga Muhammadiyah menyatakan bahwa para politisi Muhammadiyah berkewajiban menunjukkan keteladanan diri (uswah hasanah) yang jujur, benar, dan adil serta menjauhkan diri dari perilaku politik yang kotor, membawa fitnah, fasad (kerusakan], dan hanya mementingkan diri sendiri. Berpolitik dengan kesalihan, sikap positif, dan memiliki cita-cita bagi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya dengan fungsi amar ma’ruf dan nahi munkar yang tersistem dalam satu kesatuan imamah yang kokoh. Hal ini juga mempertegas bahwa Muhammadiyah harus menjaga independensi politiknya, tidak terjebak pada kepentingan pragmatis.
Pemilihan Umum Serentak 2019 yang telah digelar pada 17 April merupakan Pemilu yang pertama kali terselenggara di Indonesia, yang menyatukan
210 Haedar Nashir, Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik Ibid Hal 112.

## Neni Nur Hayati
Pemilihan Anggota Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan. Dalam konteks ini, tentu saja Muhammadiyah mendorong agar pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan UUD 1945, yang berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Selain dari pemilihan yang mahal, kompleks dan rumit dengan lima surat suara hingga merenggut banyak korban jiwa peneyelanggara pemilu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan surasi kampanye yang sangat panjang, ternyata Pemilu 2019 juga menyisakan polarisasi politik yang meluas sejak ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Polarisasi antar kedua kubu tentu sangat melelahkan secara psikologis 211 . Baik itu pasangan Jokowi-Ma’ruf atau Prabowo – Sandi keduanya sama-sama menggunakan kartu truf islam 212 dan memperebutkan pemilih islam.
Merujuk data hasil pengawasan Bawaslu Republik Indonesia di Pemilu Serentak 2019 berbagai macam hal kecurangan kerapkali mewarnai proses jalannya penyelengaraan pemilihan. Bawaslu mencatat, terdapat 1.329 laporan dari masyarakat dan 7183 temuan pengawas pemilu 213 . Pelanggaran tersebut berupa politik uang, penggunaan sarana pemerintah, pemalsuan dokumen, ASN dan kampanye tidak netral, merusak dan menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu, kampanye diluar jadwal dan lain sebagainya. Merujuk hasil kajian dari Sentre for Strategic and International Studies (CSIS) juga mengungkap kuatnya politik identitas di Pemilu Serentak 2019.
Atas kondisi tersebut, Muhammadiyah dituntut untuk dapat memainkan peran-peran politik baru dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 serta memiliki kewibawaan dan pengaruh yang diperhitungkan. Tulisan ini hendak bermaksud untuk merumuskan bagaimana komunikasi politik inklusif Muhammadiyah dalam analisis teks media pada Pemilu Serentak Tahun 2019 termasuk artikulasi dan agregasi fungsi politik Muhammadiyah. Adapun tulisan ini menggunakan kualitatif dengan analisis isi teks media dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi yang menjadi landasan ideologis Muhammadiyah. Analisis isi kualitatif dipengaruhi oleh paradigma naturalistik-interpretatif.
211 https://www.kompas.id/baca/opini/2019/05/08/evaluasi-pemilu-serentak-2019 diakses pada tanggal 28 Juni 2021
212 Andar Nubowo dalam Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan, 2019
213 https://bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/DATA%20PELANGGARAN%20
PEMILU%2020%20MEI%20TAHUN%202019.pdf diaksek pada 28 Juni 2021

## Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah:
Analisis Teks Pesan Komunikasi Muhammadiyah
Dimana penulis berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan otensitas.
Dalam menggunakan metode analisis isi harus mengamati fenomena komunikasi, dengan merumuskan dengan tepat apa yang diteliti dan semua tindakan harus didasarkan pada tujuan tersebut 214 . Maka, dalam penulisan ini dilakukan pendalaman mengenai teori komunikasi politik, kajian terkait mengenai muhammadiyah dan politik yang pernah dilakukan dan dokumen resmi Muhammadiyah yang di dalamnya memiliki kandungan mengenai keputusan-keputusan strategis-politis.

## Tinjauan Pustaka

## Komunikasi Politik
Menurut Deddy Mulyana komunikasi politik di Indonesia digambarkan dinamis, oleh karena itu berimplikasi pada komunikasi politik itu tidak selamanya secara kesengajaan
”Komunikasi politik di Indonesia lebih cocok kalo dikonseptualisasikan sebagai komunikasi politik yang dinamis, mudah berubah, rumit dan bahkan sulit diramalkan. Apalagi komunikasi politik di Indonesia bernuansa konteks tinggi: lebih banyak pesan-pesannya yang tersirat daripada yang tersurat, termasuk pesan melalui bahasa tubuh, busana, dan diam. (Mulyana, 2014: 10)
Menurut Doris Graber (Cangara, 2011) menyatakan bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik misalnya boikot, protes dan unjuk rasa. Dengan demikian maka komunikasi politik dapat diartikan sebagai proses penciptaan symbol dan lambang yang berisi pesan politik dari seorang, kelompok, atau lembaga kepada orang lain, kelompok atau lembaga untuk membuka wawasan atau cara berpikir, sehingga membentuk sikap dan perilaku tertentu seperti yang ditargetkan. Oleh karena itu komunikasi politik berimplikasi dan memiliki konsekuensi pada aktivitas politik.
Kraus dan davis (Arifin, 20011:13) menyampaikan pendapatnya tentang pengertian komunikasi politik yakni komunikasi politik dilukiskan sebagai proses komunikasi massa dan elemen-elemen di dalamnya yang mungkin mempunyai dampak terhadap perilaku politik. Meadow (Arifin, 2011:16) menyampaikan bahwa komunikasi politik meliputi sebagai bentuk pertukaran
214 Jumal Ahmad, Desain Penelitian Analisis Isi ( Content Analysis )

## Neni Nur Hayati
simbol atau pesan yang sampai tingkat tertentu dipengaruhi atau mempengaruhi berfungsinya sistem politik.
Pendapat berbeda disampaikan Nimmo (dalam Muhtadi, 2008:21) mengenai keterlibatan politik seorang kandidat atau sekelompok orang dalam komunikasi politik sebagai berikut:
“Keterbukaan kepada komunikasi politik dapat mempengaruhi orang untuk secara aktif terlibat dalam politik disatu pihak, dan dipihak lain, komunikasi politik juga bisa menekan partisipasi politik, karena itu, manuver-manuver politik yang sering keluar dari sejumlah elit dan aktor politik pada umumnya, pada gilirannya dapat berimplikasi pada pembentukan perilaku individu dan kelompok yang terlibat dalam proses tersebut. Pesan-pesannya akan menjadi rujukan penting dalam mengambil tindakan-tindakan formal ataupun informal khususnya berkenaan dengan aktivitas politik.”
Sementara jika komunikasi politik dilihat dari segi proses sebagaimana disampaikan oleh McQuil (Pawito, 2009:2) adalah sebagai berikut:
“All processes of information (including fact, opinion, beliefs, etc) transmission, exchange, and search engaged in the course of institutionalized political activities” atau dapat dikatakan bahwa semua proses penyampaian informasi termasuk fakta, pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan, dan seterusnya, pertukaran dan pencarian tentang itu semua yang dilakukan oleh partisipan dalam konteks kegiatan politik yang bersifat melembaga.
Komunikasi politik merupakan himpunan kajian-kajian yang berkaitan dengan politik. hal tersebut disampaiakan oleh Arifin (2011:14) sebagai berikut:
“Komunikasi politik dapat disebut sebagai himpunan kajian-kajian yang sudah lama ada, yaitu retorika politik, agitasi politik, propaganda politik, dan opini publik serta kebijakan komunikasi. Semuanya itu saat ini menjadi cakupan komunikasi politik.”
Nimmo (1978:5-7) menjelaskan bahwa pengertian komunikasi politik adalah aktivitas komunikasi yang mengandung pesan-pesan yang bernilai politik yang merupakan akibat aktual dan potensial dari perilaku manusia dalam keadaan pertentangan atau konflik. Secara terperinci Nimmo menjelaskan bahwa komunikasi adalah proses transaksi sosial yang dipergunakan manusia untuk mengkonstruksi makna yang merupakan imaji tentang dunia, tempat seorang kandidat dan bertukar imaji melalui simbol.

## Unsur-Unsur Komunikasi Politik
Unsur-unsur dalam komunikasi politik pada umumnya terdiri dari komunikator, komunikan, pesan ( message ), media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Sedangkan Dan Nimmo (dalam Rakhmat, 1999: VII), menyebutkan cakupan atau unsur komunikasi politik terdiri dari komunikator politik, pesan politik, persuasi politik, media komunikasi politik, khalayak komunikasi politik, dan akibat-akibat komunikasi politik.
Dan Nimmo (dalam Arifin, 2011: 92) juga mengungkapkan bahwa dalam komunikasi politik terdapat unsur-unsur yang banyak dikenal, yaitu komunikator politik, pesan politik, media politik, khalayak politik, dan efek politik. Sementara, Cangara (2009: 37) komunikasi politik terdiri dari unsur komunikasi politik yaitu sumber (komunikator politik), pesan, media/ saluran serta penerima (komunikan politik) dan efek”. Dengan demikian maka penelitian komunikasi politik dapat dilakukan dengan cara menganalisa proses komunikasi politik dari semua unsur komunikasi politik serta efek yang ditimbulkan dari poses komunikasi politik tersebut.
Dalam artian yang paling umum (Rakhmat, 1999: 28), menyebutkan bahwa semua orang adalah komunikator politik, siapapun yang dalam seting politik adalah komunikator politik. Hal ini membentang mulai yang level terbawah, yang tidak bekerja sampai kepada Presiden yang membuat kebijakan negara. Pola komunikasi politik begitu serba mencangkup dan luas sehingga setiap orang mempunyai potensi untuk menjadi komunikator politik. Sedangkan Prayitno (1989: 18), menjelaskan bahwa komunikator politik dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, pemerintah dan negara. Perbedaan ini untuk menentukan kegiatan komunikasi yang berlangsung di dalam lingkup interen dan kegiatan di uar atau keluar ( external communicatioan ).
Komunikator biasanya ditandai oleh sifat-sifat atau intensitas yang tinggi, hal ini disebabkan oleh dorongan motif dan interest yang ada padanya, ciri- cirinya adalah sebagai berikut: a) mempunyai inisiatif, b) mempunyai ide atau gagasan ( ideal objectives ) yang akan disebar luaskan, c) yang mula pertama mengajak untuk berkomunikasi, d) bermaksud mempengaruhi, mengubah, dan membentuk pendapat dan tingkah laku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok.

## Neni Nur Hayati

## Hasil dan Pembahasan
Keberadaan organisasi islam Muhammadiyah telah menjadi sebuah pergerakan Islam yang terkuat di Asia Tenggara 215 . Sebagai gerakan islam yang berdiri kokoh sejak lebih dari satu abad yang lalu, Muhammadiyah telah berada pada landasan inklusivitas. Gerakan yang diorientasikan pada gerakan pemurnian (purifikasi) yang menunjukkan adanya dinamisasi tanpa harus meninggalkan jejak asal. Kolaborasi antara pemurnian sekaligus dinamisasi inilah yang memperlihatkan bahwa gerakan inklusivitas menjadi fondasi Muhammadiyah untuk dapat tetap bertahan tanpa lekang oleh waktu. Politik inklusif Muhammadiyah memiliki arti tafsir yang sangat luas dalam berbagai dimensi kehidupan. tidak dipahami dalam arti sempit hanya pada politik kekuasaan atau politik kepemiluan 216 meskipun memang mengawal elektoral tentu akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan politik Muhammadiyah.
Sejak awal berdirinya, KH Ahmad Dahlan mengajarkan spirit perubahan tidak hanya terhenti pada hafalan dan pemahaman, tetapi juga aksi konkrit dan nyata. Begitupun dengan landasan berpolitik muhammadiyah, yang paling tidak mendasarkan pada enam hal. Pertama , Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Kedua , Kepribadian Muhammadiyah. Ketiga , Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Keempat , Khittah Perjuangan Muhammadiyah. Kelima , Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Keenam , Khittah dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara sebagai hasil keputusan Tanwir Muhammadiyah di Denpasar tahun 2002 217 .
Agama dan politik bagaikan dua koin mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Terdapat perbedaan pandangan mengenai politik kekuasaan terhadap sikap yang telah ditentukan oleh Muhammadiyah juga adalah bukan fenomena baru. Namun, Muhammadiyah sendiri telah mengambil tindakan dan artikulasi politik dengan sangat tegas. Meskipun sisi lain, ada kelompok yang beranggapan bahwa Muhammadiyah mestinya dapat konsisten dengan kerja amal nyata dengan fokus pada tujuan berdirinya yakni fokus pada kerja-kerja sosial- keagamaan, pendidikan dakwah yang bersifat non-politik. Oleh karenanya, Muhammadiyah menyusun strategi komunikasi politik dalam mengawal politik kekuasaan dan pemilu serentak Tahun 2019.
215 James L. Peacock, Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di Indonesia, (Jakarta: Cipta Kreatif, 1986), h. 26
216 Ridho AlHamdi, dkk, Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan, 2019
217 Pramono U Thantowi, Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif, MAARIF Vol.14, No. 2 — Desember 2019

## Budaya Komunikasi Politik Muhammadiyah
Muhammadiyah telah memiliki rumusan etika dalam berpolitik. Dibawah kepemimpinan Mas Mansyur, yang merupakan inisiator utama kelahiran Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) tahun 1937 terlihat secara signifikan bagaimana hubungan antara Muhammadiyah dan politik sehingga terlihat lebih berwarna. Mas Mansur yang pertama kali merumuskan ideologi sebagai pedoman politik Muhammadiyah. Pada intinya adalah bahwa bagi Muhammadiyah politik itu memang penting, namun tidak menjadi bidang garapan Muhammadiyah. Apabila ada orang Muhammadiyah ingin berjuang di ranah tersebut, maka harus dibuat wadah atau lembaga tersendiri yang berada di luar organisasi Muhammadiyah, akan tetapi harus bisa bekerja sama sebagai kekuatan umat 218 .
Tidak bisa dimungkiri bahwa keterlibatan aktif Muhammadiyah dalam persoalan kebangsaan sejak berdiri hingga sekarang telah menjadi bagian dari proses sejarah di Indonesia. Tradisi komunikasi muhammadiyah yang sangat kuat inilah sangat mempengaruhi pola komunikasi muhammadiyah, baik secara formal ataupun non formal. Dalam saluran komunikasi, Muhammadiyah telah menjalin kedekatan emosional baik dengan pasangan Jokowi-Maruf Amin maupun Prabowo-Sandi sehingga dapat mempengaruhi jalannya komunikasi.
Budaya politik Muhammadiyah sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya sistem politik yang didalamnya terdapat komunikasi politik. Budaya politik ( political culture ) seperti yang di definisikan oleh Almond dan Powel sebagai suatu konsep yang terdiri atas suatu sikap keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh warga masyarakat, termasuk pola kecenderungan- kecenderungan khusus serta pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok- kelompok dalam masyarakat 219 .
Dengan demikian, budaya komunikasi politik Muhammadiyah mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yakni sikap-sikap, sistem kepercayaan, symbol-simbol yang dimiliki oleh individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Demikian juga budaya politik berkaitan dengan perilaku sehingga melahirkan kader potensial Muhammadiyah yang mampu berkiprah di area publik dengan penalaran yang sehat dan sadar. Muhammadiyah selalu hadir di garda terdepan dalam menyuarakan dan memperjuangkan keadilan tanpa mengena perbedaan suku, ras, budaya
218 Pia Khoirotun Nisa, Karakteristik Budaya Politik Muhammadiyah, Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam
219 Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1990. Budaya Politik. Tingkah Laku Politik dan demokratisasi di Lima Negara hal 23

## Neni Nur Hayati
dan agama. Maka, ideologi politik Muhammadiyah adalah penjelmaan dari konsesnsus bersama dari berbagai kelompok dan golongan kepentingan rakyat. Setidaknya, penjelamaan tersebut dapat kita lihat dari ideologi Muhammadiyah terkait dengan nilai atau pandangan atau gagasan vital dalam bidang-bidang tertentu seperti politik, ekonomi, agama, dan pendidikan. Spirit QS Al Maun yang menjadi pijakan dan dasar Muhammadiyah dalam membangun budaya komunikasi politik.
Muhammadiyah menjadikan agama bagi kehidupan bangsa Indonesia sebagai sumber nilai pedoman hidup, panduan moral, dan etos kemajuan. Nilai- nilai agama dapat menumbuhkan etos keilmuan, orientasi pada perubahan, kesadaran akan masa depan yang lebih baik, pendayagunaan sumberdaya alam secara cerdas dan bertanggungjawab, inovasi atau pembaruan, kebersamaan dan toleransi, disiplin hidup, kemandirian, serta hal-hal lain yang membawa pada kemajuan hidup bangsa 220 . Strategi gerakan kultural Muhammadiyah benar-benar menjamur di kalangan akar rumput yang menekankan pada peningkatan kualitas individu dan pemberdayaan masyarakat. Artikulasi tersebut telah terwujud secara holistik. Menurut Kuntowijoyo, strategi kultural dapat mempengaruhi perilaku sosial dengan mengubah mindset/cara berfikir masyarakat. Cara pertama dari strategi kultural adalah penyadaran dan sifatnya individual (memengaruhi perorangan) 221
Beragama secara faktual dengan benar tidak lepas dengan kehidupan politik. Sebab, relasi antara agama dan politik khususnya dalam Pemilu 2019 sangatlah kompleks. Tumbuh isu politisas agama, agama dijauhkan dari poltik, marjinalisasi umat bergama, radikalisme agama, dan isu-isu lainnya yang sering disederhakan tetapi sejatinya rumit. Konstruksi tentang isu-isu keagamaan dan politik kerapkali digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Sejumlah lembaga survei mengemukakan, isu identitas dan agama masih menjadi salah satu faktor utama dalam Pemilu 2019 yang mempengaruhi pilihan pemilih, baik oleh paslon nomor satu ataupun nomor dua 222 . Padahal, politik identitas menjadi negatif bagi demokrasi ketika mencoba mengkapitalisasi elemen primordial dalam politik dan mengeksklusifkan identitas lain dengan menganggapnya bukan bagian dari mayoritas.
220 Haedar Nashir dalam Pengantar Buku Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan, 2019 hal 2
221 Kuntowijoyo, “Tiga Strategi Pergerakan Islam: Struktural, Kultural, dan Mobilitas Sosial,” dalam Nurhadi M. Musawir (ed.), Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah, (Yogyakarta: LPD PP Muhammadiyah, 1996), h. 2
222 https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/29/isu-identitas-diduga-memengaruhi-pilihan- pemilih diakses pada 28 Juni 2021

## Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah:
Analisis Teks Pesan Komunikasi Muhammadiyah
Keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden yang membelah konsentrasi elit dan pemilih serta pertarungan isu ekonomi antara kedua pasangan calon lebih banyak mewarnai diskursus kampanye di tingkat pemilih 223 , sehingga polarisasi sangat menguat antar kedua kubu yang berkontestasi. Disinilah budaya politik Muhammadiyah hadir membentengi dan menghadirkan harmoni nilai agama dan politik yang tidak bertentangan. Karena seringkali kita saksikan bagaimana pertentangan antara keduanya itu terjadi di Pemilu 2019. Agama apapun tentu mengajarkan jujur, amanah, menepati janji, adil, dan ihsan sementara politik dalam praktik tidak jarang menunjukkan dusta, hianat, ingkar janji, mementingkan kelompok sendiri sambil menegasikan pihak lain, dan hal-hal yang tak terpuji seperti politik uang, sogok, dan sebagainya.
Maraknya pelanggaran politik uang yang dicatat oleh Bawaslu Republik Indonesia sejumlah 24 putusan, mengindikasikan bahwa ada yang bertentangan antara nilai agama dan politik dalam perhelatan Pemilu Serentak 2019. Padahal, Agama mengajarkan mencari harta dan kedudukan secara halal dan baik, sementara politik menghalalkan segala cara termasuk korupsi, gratifikasi, upeti, dan sebagainya. Hal-hal negatif dalam praktik politik seperti itu meski sering dibantah oleh mereka yang berkiprah di dunia politik yang tentu saja politisinya mesti baik, tetapi kenyataan dunia politik sering menunjukkan politik yang pragmatis (orientasi kegunaan) dan oportunistik (orientasi kepentingan) seperti itu 224 . Haedar Nashir Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah sendiri memandang bahwa politik sebagai bagian dari mu’amalah dunyawiyah yang harus diurus dalam kerangka menjalankan dan mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan umat dan bangsa. Budaya ini yang sangat menguat tertanam di Muhammadiyah. Apa yang menjadi nilai-nilai yang diperintahkan dan dianjurkan dalam Islam dan politik harus dijalankan, sebaliknya hal-hal yang dilarang harus dihindarkan, dijauhi dan tidak boleh dilakukan. Budaya komunikasi politik Muhammadiyah telah menampakkan dirinya dalam realitas sosial yang teraktualisasi dalam cara berfikir dan bertindak termasuk dalam cara berinteraksi dengan menggunakan proses komunikasi.

## Strategi Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah
Komunikasi yang dilakukan oleh siapapun, akan dianggap sia-sia apabila tidak mendapat respon secara efektif. Komunikasi politik inklusif muhammadiyah
223 Arya Fernandes, Politik Identitas Pemilu 2019 : Proyeksi dan Efektivitas 224 Haedar Nashir dalam Pengantar Buku Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan, 2019 hal 4

## Neni Nur Hayati
dilakukan sebagai salah satu strategi dalam pengambilan keputusan sehingga dapat efektif untuk melakukan persuasi kepada publik. Menurut Effendy, setidaknya terdapat 4 syarat utama untuk dapat menciptakan komunikasi yang efektif ditinjau dari pesan komunikasi 225 yakni sebagai berikut:
• Pada saat keputusan diambil, komunikator harus memastikan bahwa komunikasi yang dilakukan cocok dengan tujuan ;
•  Pesan yang disampaikan mudah dimengerti dan dipahami ;
• Secara mental dan fisik, komunikan mampu melaksanakan apa yang diterima ;
•  Komunikasi diharapkan sesuai dengan kepentingan kepribadian orang yang diajak komunikasi.
Maka, komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang memiliki implikasi politik dari penguasa politik kepada rakyat banyak dalam bentuk penyampaian dukungan ataupun sebaliknya, tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik. Narasi kebajikan yang diwarisi KH Ahmad Dahlan menjadi meteor gerakan amar maruf nahi munkar. Muhammadiyah sebagai komunikator politik telah mampu menjembatani kepentingan rakyat dan para penguasa. Muhammadiyah hadir memberikan solusi terhadap persoalan bangsa yang terjadi. Bukan lagi wacana belaka yang menjadi kedustaan semata.
Di sinilah peran aktor dalam komunikasi menjadi sangat krusial. Peran aktor juga menjadi salah satu kunci penting keberhasilan demokrasi karena tingkah laku aktor dan kebijakan yang dihasilkan mempunyai arti penting dan juga berpengaruh terhadap konsolidasi demokrasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa peran aktor adalah agency budaya, disatu sisi aktor merupakan penerus nilai- nilai budaya politik yang tumbuh dan berkembang di ranah komunitas atau organisasi. Namun, disisi lain aktor juga merupakan produsen (kreator) budaya, di mana perilaku politik aktor mempengaruhi perubahan dan kesinambungan nilai-nilai budaya politik Muhammadiyah.

## 1.   Sikap Netral Muhammadiyah
Muhammadiyah telah mengambil sikap netral terhadap seluruh kekuatan politik, yang dapat bermakna tidak berafiliasi kepada kekuatan politik manapun dan tetap serta independen terhadap negara ( state ). Sementara sikap aktif dapat diartikan sebagai partisipasi Muhammadiyah dalam memengaruhi proses pengambilan kebijakan negara agar terwujud masyarakat demokratis dan
225 Effendi, Onong Uchjana. 2005. Ilmu Komunikasi; Teori dan Praktek, Bandung hal 130

## Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah:
Analisis Teks Pesan Komunikasi Muhammadiyah
berkeadaban ( democratic civility ) 226 . Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Khittah Denpasar 2002, point enam yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi ddan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap positif dalam memandang perjuangan pollitik dan menjalankan fungsi kritik sesuai dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan berkeadaban.
Bahkan, Muhammadiyah sendiri membebaskan kepada warganya dalam menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Tidak ada paksaan, tekanan ataupun intimidasi. Namun, Muhammadiyah menganjurkan bahwa pilihan yang diambil haruslah cerdas beradasarkan rasionalitas, bukan karena emosi. Keputusan yang diambil harus dengan spirit dalam ber-Muhammadiyah untuk kemaslahatan bersama. Muhammadiyah telah menjadikan demokrasi sebagai bagian dari sistem nilai untuk membangun suatu sistem politik yang berdasarkan pada prinsip- prinsp kebebasan, dan kesetaraan untuk semua orang (Tomas Meyer, 2020). Muhammadiyah sangat menjunjung tinggi untuk mendorong terwujudnya keadilan elektoral ( electoral justice ) yang menjadi instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilihan yang bebas, adil, dan jujur (International IDEA, 2020).
Inilah salah satu politik inklusifitas Muhammadiyah dalam Pemilu Serentak 2019. Sebab, Muhammadiyah menyadari bahwa pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Dengan menerapkan prinsip inklusifitas, maka diharapkan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas.
Layaknya sebuah gerakan moral, kepentingan politik Muhammadiyah semata- mata hanyalah berorientasi pada kepentingan rakyat semata agar mempu menghasilkan pemimpin yang menjalankan pemerintahannya dengan lurus, berkiblat pada rakyat bukan pada kepentingan politik tertentu. Dalam panduan
226 Pramono U Thantowi, Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif,
MAARIF Vol.14, No. 2 — Desember 2019

## Neni Nur Hayati
nilai politik, Muhammadiyah tidak memperkenankan warganya yang bersikap apatis dan tidak peduli dengan kondisi bangsa yang terjadi. Namun demikian, dalam perjalanannya tidak semua yang menjadi harapan itu terwujud sempurna. Ada dinamisasi dan pasang surut yang terjadi.
Strategi yang dilakukan Muhammadiyah untuk menjauh dari kekuasaan adalah dengan berupaya menjaga jarak yang sama, seperti yang dilakukan oleh Buya Syafii Maarif, namun adakalanya berusaha mendekat dengan berusaha menjaga kedekatan yang sama dengan semua kekuatan politik yang ada seperti yang menjadi simbol dalam kepemimpinan Din Syamsuddin 227 . Adapun pada kepemimpinan Haedar Nashir, menyatakan bahwa Muhammadiyah tegak di atas Khittah Organisasi dalam menyikapi dinamika politik yang terjadi. Saatnya kini, Muhammadiyah menegaskan khittahnya untuk netral-aktif dalam peran politik kebangsaannya, terlebih lagi menjelang moment politik elektoral yang kontestasinya terasa semakin sengit, berpotensi terjadinya keterbelahan di kalangan warga bangsa Indonesia.
Sikap yang telah diputuskan tersebut, bila merujuk pada Ndhara (1997:33) menyatakan bahwa perilaku dan konsep teoritis seorang, dalam hal ini adalah pemimpin organisasi adalah operasionalisasi dan aktualisasi atau respon terhadap situasi yang terjadi, sementara sikap adalah operasionalisasi dan aktualisasi pendirian yang akan membentuk perilaku organisasi. Perilaku ini pada hakikatnya adalah hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karenanya, memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi (Thoha,2002). Dalam hal ini siapapun pimpinan Muhammadiyah telah mengambil sebuah keputusan yang bijaksana dengan mengusung etika politik berkeadaban.
Dalam teori sosio-kultural komunikasi dalam buku Griffin bersandarkan pada bagaimana bahasa memainkan peran yang sangat penting yang melahirkan budaya dalam kehidupan atau realitas didalam masyarakat yang menekankan pada realitas komunikasi politik sikap netral Muhammadiyah namun tetap berpartisipasi aktif dalam menyampaikan kritik menjadi aktivitas simbolik 228 . Pada konteks ini sikap Muhammadiyah sangat erat kaitanya dengan tradisi sosio kultural karena akan memfokuskan pada bagaimana simbol-simbol politik yang terporduksi dalam proses komunikasi politik dan bagaimana realitas akan terbangun dengan simbol-simbol tersebut melalui bahasa yang digunakan
227 M.Taufiq AR, Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencerahan Islam Untuk Indonesia Berkemajuan, 2019 hal 223
228 Dan Nimmo Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek , 2006 hal 79
dalam penyampaian pesan sehingga realitas terbangun melalui Komunikasi politik sehingga akan mengkonstruksi realitas.

## 2.   Pesan Komunikasi Politik Muhammadiyah
Bentuk pesan komunikasi politik yang dilakukan oleh komunikator infrastruktur politik, dalam hal ini adalah Muhammadiyah untuk mencapai tujuan politiknya meliputi retorika, propaganda dan fungsi komunikasi politik muhammadiyah. Komunikator politik memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembentukan proses opini publik ( public opinion ). Komunikator politik yang sejatinya berasal dari masyarakat atau rakyat itu sendiri. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai komunikator politik dalam Pemilu Seerentak 2019 dapat mewujudkan keadilan ( justice ) dan kebaikan ( virtue ).

## Retorika Muhammadiyah
Menurut Gronbeck, retorika dalah kemampuan berbicara dimuka publik dengan berbagai teknik untuk bukan saja menyampaikan pesan, melainkan juga menanamkan pengaruh. Sementara, Dan Nimmo mendefinisikan retorika sebagai komunikasi dua arah, satu-kepada-satu, dalam arti satu orang atau lebih, yang saling berusaha mempengaruhi pandangan satu sama lain melalui tindakan timbal balik untuk berkomunikasi secara efektif dan persuasif. Pesan yang disampaikan oleh Haedar Nashir selaku Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2019 sangat efektif untuk dapat mempersuasi dan mempengaruhi pubik yang bersifat komunikasi antarpersonal. Dalam pidatonya berkali-kali disampaikan yang bersifat mengajak warga Muhammadiyah untuk dapat menghargai politik atau perbedaan pilihan.
“Perbedaan pilihan politik juga menjadi hak warga Muhammadiyah. Tetapi jangan saling menyalahkan, menghujat, dan menyudutkan pihak yang berbeda. Lebih-lebih dengan menggunakan dalih agama dan atas nama Muhammadiyah. Layaknya kompetisi, setiap pihak akan kerja keras mencari dan memperoleh dukungan sebesar-besarnya dari rakyat yang akan memilih. Organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang memiliki relasi dengan masyarakat, lebih-lebih yang memiliki akar dan jaringan yang luas seperti Muhammadiyah, tentu akan menjadi ladang pendulangan dukungan massa. Hal yang perlu dipedomani seluruh anggota Persyarikatan, termasuk kader dan pimpinannya, bagaimana memosisikan dan memainkan proses politik itu termasuk dalam berpartisipasi selaku warga masyarakat yang memiliki hak pilih dilakukan secara cerdas, dewasa, bertanggung jawab, dan beretika tinggi.”

## Neni Nur Hayati
Retorika yang dirancang ini merupakan retorika deliberitif yang dicetuskan oleh Aristoteles, menjadi pesan untuk mempengaruhi khalayak dalam memutuskan sebuah kebijakan yang difokuskan pada keuntungan atau kerugian jika suatu kebijakan dilaksanakan. Bahkan, pesan yang disampaikan ini massif sampai ke tingkat Pimpinan Ranting Muhammadiyah dan diikuti dengan baik oleh seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai organisasi yang bergerak di bidang dakwah, sosial keagamaan, pesan-pesan komunikasi politik Muhammadiyah memberikan kesan kuat sebagai pesan-pesan agama yang disampaikan melalui proses simbolisasi politik dalam nuansa agama.
Hal ini nyatanya mampu memberikan efek yang mudah diterima massa, karena proses pembentukan suasana yang dipandang relevan dengan suasana psikologis setiap partisipan komunikasi yang terlibat. Sebab dalam komunikasi pesan juga bergantung pada konteks fisik atau ruang, waktu, sosial dan psikologis 229 . Apalagi yang menyampaikannya adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Figur komunikator dalam retorika penyampaian pesan sangat mempengaruhi khalayak.

## Propaganda Politik Muhammadiyah
Menurut Sastroputro (1991: 34) pengertian propaganda adalah suatu penyebaran pesan yang terlebih dahulu telah direncanakan secara seksama untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan tingkah laku dari penerima atau komunikan sesuai dengan pola yang telah di tetapkan oleh komunikator. Tujuan dari propaganda adalah untuk mengubah sikap, pandangan, pendapat dan tingkah laku, maka sudah tentu semuanya itu haruslah didasarkan pada perencanaan dan menggunakan sistem-sistem tertentu agar dapat mencapai tujuan secara efektif. Propaganda dapat berupa kegiatan saling pengaruh dan mempengaruhi dengan lambang-lambang tertentu, atau dalam bahasa asing disebut “symbolic interaction”. Dan dapat pula merupakan propaganda yang menggunakan kegiatan nyata, atau disebut dengan “propaganda of the dead”, yang pada umumnya merupakan propaganda di bidang politik.
Konsep “Beragama yang Mencerahkan” diusung oleh Muhammadiyah dalam tema Tanwir di Bengkulu mampu meminimalisir dan memerangi hoax yang terjadi di Pemilu 2019 menjadi propaganda yang sangat efektif. Ujaran kebencian yang diakibatkan situasi polarisasi sebagai keadaan semakin terpecahnya publik dan para pemimpinnya dalam kebijakan publik, orientasi ideologis, dan keterikatan partisan. Survei yang dilakukan oleh SMRC menunjukkan
229 Deddy Mulyana, KomunikasiPolitik: Suatu Pengantar, (Bandung: Rosda, 2001), h. 103

## Komunikasi Politik Inklusif Muhammadiyah:
Analisis Teks Pesan Komunikasi Muhammadiyah
bahwa indikasi polarisasi politik tampak dalam lemahnya keterikatan psikologis warga terhadap parpol ( party id ) 230 . Polarisasi tampaknya sulit ditolak dalam menelaah perbedaan respons warga atas kebijakan dan program pemerintah. Bergabungnya Prabowo-Sandi dan Gerindra ke jajaran eksekutif dan legislatif belum mampu sepenuhnya meredam terbelahnya publik dan pemimpin.
Kehadiran Muhammadiyah melalui propaganda politik mampu menebarkan narasi pencerahan sebagai narasi alternatif kepada publik dalam melawan ujaran kebencian. Tak hanya itu Muhammadiyah juga terus menerus memberikan narasi pencerahan kepada publik dengan membanjiri konten positif di media sosial untuk mengurangi spekulasi negative yang terus menerus saling menyerang di media sosial antar kedua kubu. Dalam hal ini kerja nyata Muhammadiyah melalui media-media yang dimilikinya terus menebarkan kebaikan sebagai literasi media kepada publik.

## Fungsi Komunikasi Politik Muhammadiyah
Komunikasi politik menjadi hal yang penting dalam pergerakan demokrasi di Muhammadiyah. komunikasi politik akan mampu memelihara dan mengembangkan budaya politik yang berlaku dan telah menjadi landasan yang mantap dari sistem politik yang mapan dan handal. Fungsi komunikasi juga dapat memperpendek dan memperdekat jarak atau dapat pula menjauhkan jarak, hal ini bergantung kepada sifat pesan yang dikomunikasikan. Dalam konteks ini Muhammadiyah telah menjalankan fungsi komunikasi politik sesuai dengan perannya sebagai partisipasi aktif dan kritis, senada denga napa yang diungkapkan oleh Sean Mac Bride (dalam Prayitno, 1989: 25) adalah sebagai berikut:
a.  Fungsi informasi ( information function )
Muhammadiyah melalui berbagai platform media massa atau media sosial yang dimiliki berupaya dalam hal pengumpulan, pempolaan, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dipahami dan bereaksi secara jelas terhadap kondisi perpolitikan dengan berbagai dinamika dan polemik yang terjadi pada Pemilu Serentak 2019 agar warga muhammadiyah khususnya serta khalayak publik pada umumnya dapat mengambil keputusan yang tepat.
230 https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/09/membaca-polarisasi-politik diakses pada 1 Juli 2021

## Neni Nur Hayati
b.  Fungsi Sosialisasi ( Socialization fuction )
Muhammadiyah juga sebagai sarana fungsi sosialisasi berupa penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak secara efektif sehingga ia sadar akan fungsi sosialnya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.
c.  Fungsi motivasi ( Motivation fuction )
Muhammadiyah berdiri salah satu tujuannya adalah motivasi yang memiliki orientasi jelas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara baik itu jangka pendek maupun jangka panjang mendorong setiap individu manusia untuk menentukan pilhannya dan keinginannya, mendorong kegiatan individu dan kelompok berdasarkan tujuan yang akan dicapai bersama. Muhammadiyah senantiasa melahirkan kader-kader politik yang potensial yang mampu memberikan konstribusi nyata untuk umat.
d.  Fungsi debat dan diskusi ( Debate and discussion function )
Agenda rutin yang kerapkali dilakukan oleh Angkatan Muda Muhammadiyah adalah diskusi sebagai bentuk saling tukar menukar pikiran atas fakta yang diperlukan untuk memungkinkan persetujuan atau menyelesaikan perbedaan pendapat mengenai masalah publik, menyediakan bukti-bukti yang relevan yang diperlukan untuk kepentingan persyarikatan warga Muhammadiyah dan mendorong agar masyarakat lainnya juga lebih interaktif lagi dalam masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
e.  Fungsi Pendidikan ( Educational function )
Pengalihan ilmu pengetahuan yang dapat mendorong perkembangan intelektual, pembentukan watak dan pendidikan keterampilan, dan kemahiran yang diperlukan seluruh bidang kehidupan. Muhammadiyah selalu mentransfomasikan lembaganya melalui pendidikan yang inklusif termasuk intens memberikan pendidikan politik kepada masyarakat tanpa mengenal budaya, suku, ras dan agama. Muhammadiyah sangat terbuka kepada siapapun dan untuk siapa saja. Dalam hal kiprahnya di pemilu 2019, Muhammadiyah secara massif menggelar pendidikan politik untuk pemilih berupa sekolah demokrasi, pelatihan dan sebagainya. Sehingga warga persyarikatan Muhammadiyah memiliki komitmen dan kesadaran untuk menolak politik uang, menjadi pemilih yang cerdas dan bersama – sama memerangi hoax pemilu, isi sara dan ujaran kebencian.
f.  Memajukan kebudayaan ( Cultural promotion )
Muhammadiyah senantiasa mendorong perubahan yang dapat menciptakan kreasi dan inovasi. Dalam gelaran Pemilu 2019, masing-masing provinsi
berupaya untuk menampilkan ciri khas kebudayaan mereka secara nyata yang bisa menjadi penyemangat kebersamaan dan menyatukan perbedaan.
g.  Integrasi ( integration )
Kolaborasi, sinergitas dan koordinasi tidak hanya internal Muhammadiyah tetapi juga eksternal, lintas agama bahkan internasional, Muhammadiyah menyediakan ruang itu. Hal ini dilakukan agar antar bangsa, kelompok dan individu, memiliki kesempatan yang sama untuk berbagai pesan yang diperlukan agar terwujudnya saling pengertian dan saling menghargai kondisi, pandangan dan keinginan orang lain.

## Penutup
Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam modern terbesar di Indonesia memiliki peranan signifikan dalam mewujudkan proses penyelenggaraan pemilihan umum serentak Tahun 2019 yang berkualitas dan berintegritas. Pemilu yang pertama kali terselenggara di Indonesia, yang menyatukan Pemilihan Anggota Legislatif dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara bersamaan ini sangat rumit, kompleks dan mahal. Strategi komunikasi politik Muhammadiyah yang inklusif sangat efektif untuk melakukan persuasi kepada publik. Sikap netral Muhammadiyah menjadi pilihan yang tepat dan bijaksana sehingga independensi ormas yang dikenal dengan gerakan dakwah amar maruf nahi munkar tetap terjaga. Namun, disisi lain Muhammadiyah juga menjadi partisipasi aktif yang sangat mempengaruhi kebijakan negara. Pesan komunikasi politik yang disampaikan Muhammadiyah dalam bentuk retorika dan propaganda menjadi pesan yang mampu mempengaruhi khalayak khususnya warga persyarikatan Muhammadiyah. Selain itu, Muhammadiyah juga telah menjalankan fungsi komunikasi politik sesuai dengan perannya sebagai partisipasi aktif dan kritis yakni fungsi informasi, fungsi sosialisasi, fungsi motivasi, fungsi debat dan diskusi, fungsi pendidikan, memajukan kebudayaan dan integrasi.

## Daftar Pustaka
Alhamdi, Ridho, dkk.2019. Politik Inklusif Muhammadiyah: Narasi Pencera- han untuk Islam Berkemajuan. Yogyakarta: UMY Press
Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1990. Budaya Politik. Tingkah Laku Poli- tik dan demokratisasi di Lima Negara. Cetakan kedua. Alih Bahasa Sahat Sinamora. Jakarta: Bumi Aksara.
Arifin, Anwar. 1988. Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar . Jakarta: Rajawali Press.

## Neni Nur Hayati
Griffin, EM .2003. A First Look at Communication Theory . 5th ed. New York: Mc Graw Hill
Hikam, Muhammad A.S, 2000. Islam, Demokratisasi dan Pemberdayaan Civil Society. Jakarta: Erlangga.
James L. Peacock, Gerakan Muhammadiyah Memurnikan Ajaran Islam di In- donesia, Jakarta: Cipta Kreatif, 1986.
Kuntowijoyo, dkk, Intelektualisme Muhammadiyah Menyongsong Era Baru, Bandung: Mizan, 1995.
Mulyana, Deddy. 2014. Komunikasi Politik Politik Komunikasi. Bandung: PT Re- maja Rosdakarya.
Nashir, Haedar, 2006, Dinamika Politik Muhammadiyah, Malang: UMM Press.
Nashir, Haedar. 2006. Meneguhkan Ideologi Gerakan Muhammmadiyah. Ma- lang: UMM Press.
Nashir, Haedar. 2008. Khittah Muhammadiyah tentang Poltik. Yogyakarta: Su- ara Muhammadiyah.
Nashir, Haedar. 2011. Muhammdiyah Abad Kedua. Yogyakarta: Suara Muham- madiyah
Nimmo, Dan. 2006. Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek , Bandung: Remaja Rosdakarya.
Nurcholish Madjid, Aqidah Islam Yang perlu Dikembangkan Sebagai Landasan Pemikiran dan Amal Muhammadiyah, dalamSujarwo (dkk) Muhammadi- yah dan Tantangan Masa Depan: Sebuah Dialog Intelektual,Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
Prayitno, Sumarno A. 1989. Dimensi_Dimensi Komunikasi Politik
Santoso, Sastropoetro. 1991. Propaganda Salah Satu Bentuk Komunikasi Massa . Bandung: Alumni Bandung: Citra Aditya Bakti
Thantowi, U Pramono. Muhammadiyah dan Politik: Landasan Ideologi Bagi Artikulasi Konstruktif, MAARIF Vol.14, No. 2 — Desember 2019

## Sumber lain:
Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/09/membaca-polarisasi-politik diakses pada 1 Juli 2021
https://www.kompas.id/baca/utama/2019/05/29/isu-identitas-diduga-me- mengaruhi-pilihan-pemilih diakses pada 28 Juni 2021