## TINDAKAN GAWAT DARURAT OLEH DOKTER AKIBAT KECELAKAAN PADA PASIEN YANG TIDAK KOMPETEN DAN TANPA KELUARGA
Nanang Widodo 1* , Andika Persada Putera 2 , Ninis Nugraheni 3
1,2,3 Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia nanangwut20@gmail.com 1 , andikapersada@hangtuah.ac.id 2, ninisnugraheni@hangtuah.ac.id 3
Article Info Abstract Article History Received: April 30, 2023 Accepted: Juni 20, 2023 This research aims to determine the ethical and legal review of the actions of  doctors  performing  emergency  surgery  on  patients  who  have  accidents without  the  approval  of  medical  action  because  the  patient  is  incompetent and  not  accompanied  by  family.  In  addition,  it  is  also  to  know  the  legal protection  for  doctors  who  perform  these  actions.  The  research  method used is a qualitative research method juridically normative with a descriptive approach.  The  data  collection  technique  used  is  by  means  of  literature study.  The  results  showed  that  ethically  and  legally  a  doctor  is  obliged  to perform emergency surgery on accident patients even without the approval of medical action because the action aims to save lives and prevent patients from  disability.  The  doctor  performing  the  act  must  obtain  legal  protection. Surgery  can  be  performed  by  a  doctor  without  medical  approval  in  an emergency,  if  the  action  is  delayed  pending  medical  approval  will  be  life- threatening  or  cause  disability  to  the  patient.  For  advice  given  by researchers  so  that  doctors  are  legally  protected  in  performing  emergency surgery  without  medical  approval,  there  must  be  Standard  Operating Procedures (SOPs) and in the laws and regulations governing the approval of  medical  actions,  it  must  specify  conducive  exceptions  such  as  in emergency cases.
Keywords: emergency surgery, incompetent patient, doctor's legal protection, informed consent

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan etik dan hukum tindakan dokter yang melakukan operasi  darurat  terhadap  pasien  yang  mengalami  kecelakaan  tanpa  persetujuan  tindakan  medis karena  pasien  tidak  cakap  dan  tidak  didampingi  oleh  keluarga.  Selain  itu  juga  untuk  mengetahui perlindungan  hukum  bagi  dokter  yang  melakukan  tindakan  tersebut.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif secara yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  cara  studi  literatur.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  secara  etis  dan  legal  seorang  dokter  wajib  melakukan  operasi  darurat  pada pasien  kecelakaan  walaupun  tanpa  persetujuan  tindakan  medis  karena  tindakan  tersebut  bertujuan untuk  menyelamatkan  nyawa  dan  mencegah  pasien  dari  kecacatan.  Dokter  yang  melakukan perbuatan tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Pembedahan dapat dilakukan oleh dokter tanpa persetujuan medis dalam keadaan darurat, jika tindakan ditunda menunggu persetujuan medis akan  mengancam  jiwa  atau  menyebabkan  kecacatan  pada  pasien.  Atas  saran  yang  diberikan  oleh peneliti  agar  dokter  terlindungi  secara  hukum  dalam  melakukan  operasi  darurat  tanpa  persetujuan medis,  harus  ada  Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  dan  dalam  peraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  persetujuan  tindakan  medis,  harus  mencantumkan  pengecualian  yang kondusif seperti dalam keadaan darurat. kasus.
Kata Kunci: operasi darurat, pasien tidak kompeten, perlindungan hukum dokter, informed consen
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj

## I.  PENDAHULUAN
Kecelakaan merupakan penyebab kematian ke-7 di dunia. Kecelakaan dan benturan pada perut mengakibatakan luka organ dalam perut salah satunya adalah liver. Luka pada liver  terjadi  sekitar  5%  dari  semua  kasus  kecelakaan,  kematian  akibat  luka  di  liver bergantung  pada  derajat  luka,  semakin  meningkat  derajat  berarti  meningkatkan  angka kematian. 1 Perdarahan  yang  tidak  mendapatkan  pertolongan  segera  berlanjut  menjadi kehilangan banyak darah menyebabkan kematian. 2 Pada kecelakaan yang mengakibatkan luka  organ  dalam  perut  memerlukan  operasi  yang  sifatnya  segera  karena  merupakan kondisi  gawat  darurat.  Operasi  gawat  darurat  jika  tidak  dilakukan  secepatnya  akan  beriko menimbulkan kecacatan bahkan kematian. 3 Tentu saja dalam hak ini sering kali ditemukan pasien  yang  mengalami  kecelakaan  tidak  bisa  memberikan  persetujuan  tindakan,  pasien dinyatakan tidak kompeten dan kondisi pasien tidak didampingi keluarga untuk memberikan persetujuan  tindakan  operasi  gawat  darurat  yang  harus  segera  dilakukan  untuk menyelamatkan nyawa pasien.
Tindakan  operasi  pasien  gawat  darurat,  dimana  pasien  tidak  kompeten  dan  tanpa didampingi  keluarga  untuk  memberikan  persetujuan  tindakan  medik,  membuat  dokter dihadapkan  pada  pilihan  sulit,  pilihan  pertama  sesuai  sumpah  dokter  berkewajiban menyelamatkan  nyawa  pasien  yang  ditolong  serta  peraturan  perundang  undangan  tidak boleh  menelantarkan  pasien  menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUH  Pidana) Pasal 304 membahas seseorang yang perlu ditolong.
Pilihan  kedua  dokter  yang  memberikan  pertolongan  medik  kasus  gawat  darurat membutuhkan  persetujuan  tindakan  dari  pasien  dan  atau  keluarga  sebelum  melakukan tindakan  medik  setelah  sebelumnya  memberikan  penjelasan  atas  kondisi  pasien  dan tindakan yang akan dilakukan berikutnya. 4 Ilmu bioetik termasuk membahas kondisi gawat darurat seperti ini membantu seorang dokter dalam menentukan pilihan yang sulit.
Dalam mencapai suatu persetujuan atau suatu keputusan dalam mengambil tindakan medik  oleh  dokter  harus  didasarkan  pada  etika.  Dokter  mempunyai  kewajiban  untuk menghormati  hak  dan  pendapat  pasien,  keputusan  yang  diambil  tidak  hanya  karena kemauan  dari  dokter,  walaupun  dokter  tahu  lebih  banyak  tentang  ilmu  penyakit  daripada pasiennya namun pendapat pasien tidak dapat diabaikan. Dokter harus memberi informasi sejelas  mungkin  dan  kemudian  menyerahkan  keputusan  ke  tangan  si  pasien.  Dokter  tidak diperkenankan  untuk  membujuk,  menyarankan  atau  menasehati  pasien  demi  kepentingan dokter. Dalam hal ini pasien memiliki hak otonom atau the rights to selfdetermination , yaitu hak  untuk  menentukan  nasibnya  sendiri  yang  tidak  dapat  diganggu  gugat  oleh  siapapun termasuk  ahli  medik.  Hak  otonom  merupakan  perwujudan  dari  prinsip  otonomi,  yang menurut  Beauchamp  dan  Childress,  prinsip  inilah  yang  kemudian  melahirkan  doktrin informed consent . 5
Dalam  ilmu  hukum, informed  consent ini  mempunyai  peranan  sebagai  sarana  bagi dokter untuk menghindari jeratan sanksi pidana. Sebab, tanpa persetujuan dari pasiennya, tindakan  pembedahan  setara  dengan  tindakan  penganiayaan  menurut  Pasal  351  KUHP, sementara  tindakan  pembiusan  oleh  dokter  anestesi  setara  dengan  tindakan  membuat seseorang dalam keadaan tidak sadar diri yang berarti melakukan kekerasan, sesuai Pasal 89 KUHP. 6
1 Temuan  Otopsi  Kasus  Cedera  Organ  Hati  Akibat  Kecelakaan  Tumpul dalam https://news.unair.ac.id, Diakses pada 27 Mei 2021 Jam 2:25 WIB
2 Sjamsuhidayat,  De  Jong, Buku  Ajar  Ilmu  Bedah,  Masalah,  Pertimbangan  Klinis  Bedah  dan  Metode Pembedahan , Edisi 4, Vol. 1, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2017, h. 250
3 Ini  Yang  Perlu  Diperhatikan  Sebelum  Pasien  Dapat  Tindakan  Operasi  di  Meja  Bedah dalam https://www.tribunnews.com/kesehatan , Diakses pada 23 Agustus 2021 14:07 WIB
4 Kisah dr Ayu: Menolong Pasien, Dipenjara, Bebas, Kini Bersaksi di MK dalam https://news.detik.com/berita/d- 2710494 , Diakses pada 06 Oktober 2014, Jam 10:53 WIB 5 Ibid, h. 46 6 Irsyal Rusad, Kedudukan Hukum Pasien Dalam Infomed Consent Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen  (Studi  Pada  Rumah  Sakit  Umum  Puri  Husada  Tembilahan), Tesis ,  Program  Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2007, h. 6
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Dalam  dunia  kedokteran,  fondasi  moral  hubungan  dokter  pasien  adalah  inti  etika kedokteran.  Pembahasan  dalam  etika  kedokteran  lebih  dititikberatkan  pada  fondasi  moral yang  mengatur  hubungan  dokter  pasien.  Konsep  hubungan  ini  akan  lebih  mempertajam keputusan-keputusan klinis yang akan dibuat oleh dokter dalam berbagai situasi, sehingga akan tersusun standar perilaku profesional. 7 Dalam konteks non-maleficence , prinsip prima facie -nya adalah ketika pasien (berubah menjadi atau dalam keadaan) gawat darurat yang memerlukan suatu intervensi medik dalam rangka penyelamatan nyawanya. 8
Berdasarkan latar tersebut dengan tinjauan bioetik seorang dokter dalam menangani pasien dalam kasus darurat tanpa keluarga dan aspek perlindungan hukum terhadap dokter dalam memberikan pertolongan pada kasus darurat tanpa keluarga maka tujuan yang ingin dari  penelitian  ini  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  tanggungjawab  etik  dan  hukum dokter  pelaksana  operasi  gawat  darurat  pasien  tidak  kompeten  dan  tanpa  keluarga  akibat kecelakaan serta menganalisis perlindungan hukum dokter pelaksana operasi gawat darurat pasien tidak kompeten dan tanpa keluarga akibat kecelakaan.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  Undang-Undang  atau  S tatute  Approach dan  pendekatan  konseptual  atau Conceptual Approach. Pendekatan perundang-undangan ( Statute Approach ) pada dasarnya dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  sesuai  dengan permasalahan  (isu  hukum)  yang  sedang  dihadapi.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi pustaka yang mengkaji bahan hukum sebagai bahan penelitian yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 9
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  dengan  berpedoman  kepada  pendapat  Mile dan Huberman. Sebelum bahan hukum dianalisis, semua bahan hukum dipilah-pilah antara yang benar-benar relevan dengan penelitian. 10 Analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis  kualitatif  yaitu  melakukan  pembahasan  terhadap  bahan  hukum  yang  telah  didapat dengan  data  yang  telah  diperoleh  dari  hasil  penelitian  ini  disusun  dan  dianalisis  kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kewajiban Etik Dokter Dalam Melakukan Operasi Gawat Darurat.
Menurut  Undang-Undang  Praktek  Kedokteran  terdapat  pemisahan  yang  jelas  antara pelanggaran  etik  profesi  dan  disiplin  dokter.  Pelanggaran  etik  profesi  adalah  pelanggaran yang  dilakukan  dokter  terhadap  Kode  Etik  Kedokteran,  sedangkan  yang  dimaksud pelanggaran  disiplin  adalah  penyimpangan  terhadap  standar  profesi  yang  ditentukan  oleh organisasi profesi dan prosedur standar operasional yang ditentukan oleh sarana pelayanan kesehatan  dimana  yang  bersangkutan  bekerja.  Sanksi  disiplin  bisa  berupa  peringatan tertulis,  rekomendasi  pencabutan  tanda  registrasi/izin  praktik  atau  mewajiban  mengikuti pendidikan  atau  pelatihan  di  institusi  pendidikan.  Di  dalam  Undang-Undang  Praktek Kedokteran  pengaduan  tertulis  yang  dibuat  oleh  pengadu  ke Majelis  Kehormatan  Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI), tidak menutup hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan  tindak  pidana  kepada  pihak  yang  berwenang  dan  atau  menggugat  kerugian  ke pengadilan. 11
Kewajiban  etik  seorang  dokter  terhadap  kasus  gawat  darurat  sebagaimana  yang tertuang dalam Pasal 17 butir 3 Kode Etik Kedokteran (KODEKI):
7 Dedi Arifandi, Kaidah Dasar Bioetika Dalam Pengambilan Keputusan Klinis     Yang Etis, Majalah Kedokteran Andalas , Vol. 40, No.2, September 2017, h. 116
8 Ibid , h. 119
9 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. h. 157.
10 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data , Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.129
11 M. Jusuf Hanfiah, Op Cit , h. 39
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Dalam  hal  kondisi  gawat  darurat  tertentu  yang  tidak  membutuhkan  bantuan  hidup dasar,  dokter  wajib  berperan  sesuai  kewenangan  klinisnya  menangani  kondisi dimaksud, serta segera merujukdan memandu transportasi ke rumah sakit/klinik/fasilitas pelayanan kesehatan lain yang lebih memadai serta dengan syarat pasien memungkinkan dilakukan transportasi.
Kewajiban  pada  pasal  di  atas  ini  mengamanahkan  kepada  dokter  untuk  selalu  bersedia melakukan  pertolongan  darurat  kapanpun  dan  di  manapun.  Baik  di  dalam  masa  dinas ataupun  tidak.  Dalam  memberikan  bantuan  hidup  hidup  dasar  pada  kasus  gawat  darurat, dokter  berkewajiban  meminta  pertolongan  kepada  pihak  lain  bersama-sama  dalam memberikan  pertolongan,  Pasal  17  butir  4  KODEKI  “Dalam  hal  kondisi  sebagaimana dimaksud  Pasal  17  cakupan  pasal  butir  (3)  di  atas  pasien  tidak  memungkinkan  dilakukan transportasi,  dokter  bersangkutan  harus  segera  menghubungi  ambulans  sambil mengusahakan  pertolongan  terbaik  selama  ambulans  datang.”  Dokter  tidak  dibatasi  oleh aturan  administratif  karena  konteksnya  yang  darurat.  Kewenangan  klinis  dokter  adalah sesuai  dalam  standar  kompetensi  dokter  yang  dibuat  Konsil  Kedokteran  Indonesia. Memberikan pertolongan pada kasus darurat merupakan kewajiban etik seorang dokter dan ini melebihi pertimbangan etik yang lainnya, Pasal 17 butir 6 KODEKI:
Setiap  dokter  yang  melakukan  pertolongan  darurat  maka  kewajiban  etis  ini mengalahkan  pertimbangan-pertimbangan  etika  lainnya.  Dalam  menjalankan kewajiban  etis  ini,  dokter  tersebut  harus  dilindungi  dan  dibela  oleh  teman  sejawat, mitra  bestari  dan/atau  organisasi  profesi,  pemerintah  dan/atau  masyarakat.  Dalam menjalankan tugasnya ini, dokter mempertimbangkan situasi dan kondisi, serta harus dilindungi  oleh  seluruhnya.  Memerangi  tim  medis  dalam  kondisi  apapun  tidak  dapat dibenarkan. Dalam pertolongan konteks bencana, tim medis wajib menyusun susunan alur komando, jaringan komunikasi, dan dokter penanggungjawab utama.
Seorang dokter bisa meninggalkan pelayanan yang sedang dilakukan pada pasien jika ada kasus  gawat  darurat,  sehingga  dokter  harus  memprioritaskan  kasus  gawat  darurat  itu terlebih dahulu dan meninggalkan pasien lain yang dilayaninya, KODEKI Pasal 17 butir 7:
Jika  terdapat  kasus  yang  membutuhkan  gawat  darurat,  maka  dokter  dapat menghentikan  layanannya  pada  pasien  lain  yang  non-gawat  darurat  atau  gawat darurat dengan kondisisaat itu memiliki prioritas secara pertimbangan medik lebih rendah  dari  saat  ini.  Pelurusan  persepsi  diperbolehkan  dikerjakan  setelah menangani  kondisi  gawat  darurat  padapasien,  karena  pertolongan  ini  sifatnya segera.
Kewajiban  dokter  memberikan  pertolongan  pada  pasien  sesuai  dengan  profesinya  hanya dapat gugur dalam syarat dan kondisi tertentu diantaranya:
1.  Dalam saat yang sama, dokter tersebut dalam kondisi terancam jiwanya.
2.  Dokter  tersebut  memiliki  kecacatan  sedemikian  rupa  yang  tidak  memungkinkan melakukan pertolongan darurat.
3.  Ada  dokter/tenaga  medis  khusus  yang  lebih  kompeten,  dengan  acuan  kompetensi sesuai dengan kewenangan klinis yang didapatkan melalui kolegium/sertikasi pelatihan penanganan  kedaruratan  yang  ada  di  sekitar  tempat  kejadian  dan  sanggup  menolong pasien.
4.  Kejadian  kedaruratan  berada  di  suatu  klinik/rumah  sakit  dimana  dokter  penanggung jawab/tenaga  medis  yang  terlatih  tersediapada  saat  itu,  sehingga  berikutnya penanganan  itu  menjadi  tanggung  jawab  pihak  klinik/rumah  sakit  dan  dokter penanggung jawabnya.
5.  Pada  pasien  telah  mendapat  keputusan  medis  “ Do  Not  Rescucitate ”  (DNR)  yang diberikan pada pasien paliatif.
6.  Kondisi-kondisi  yang  menurut  prosedur  bantuan  hidup  dasar,  pertolongan  tersebut dapat diakhiri. 12
12 Agus Purwadianto, Kode Etik Kedokteran Indonesia , Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta, 2012. h. 48
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Tanggungjawab  etik  menjadi  kewajiban  seorang  dokter  sebagai  pelaksana  dalam memberikan  pertolongan  darurat  adalah  pertolongan  yang  secara  ilmu  kedokteran  harus segera dilakukan untuk mencegah kematian, kecacatan, atau penderitaan yang berat pada seseorang. Seorang dokter wajib memberikan pertolongan terhadap keadaan gawat darurat atas dasar kemanusiaan ketika keadaan memungkinkan. Seorang dokter yang tidak sedang bertugas,  dokter  tetap  wajib  memberikan  pertolongan  darurat  kepada  siapapun  yang  sakit mendadak, kecelakaan atau keadaan bencana. Pertolongan darurat dapat dilakukan ketika berpraktik atau di luar praktik kedokteran, karena dapat terjadi setiap saat pada seseorang klien/pasien atau anggota komunitas/masyarakat dalam segala ruang dan waktu kehidupan. Bagi dokter, sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, tindakan pertolongan ini wujud dari budaya  menolong  sesuai  Sila  Kedua  Pancasila.  Pertolongan  darurat  ditujukan  untuk mengobati  penyakit  mendadaknya,  meringankan  gejala,  rasa  sakit  atau  penderitaannya, membuat  tidak  panik  penderita/keluarganya  karena  dokter  menunjukkan  empati  atau kepedulian kemanusiaan. Berbeda dari kewajiban pertolongan gawat, yang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa dan kecacatan, merupakan keluhuran profesi dokter karena menjaga dan melindungi hidup mahluk insani. 13
Tanggungjawab  etik  dokter  yang  melakukan  tindakan  gawat  darurat  pada  pasien kecelakaan  tidak  kompeten  dan  tanpa  keluarga.  Dokter  berada  di  bawah  tekanan  untuk mengambil  keputusan  cepat  dan  kadang-kadang  dapat  berhadapan  dengan  pasien  yang tidak  mampu  memberikan  persetujuan  tertulis  yaitu  kondisi  tidak  kompeten.  Persetujuan tindakan adalah salah satu pilar utama yang harus dihormati oleh dokter dalam memberikan pelayanan  sesuai  etik  kedokteran.  Namun,  dalam  kasus  gawat  darurat,  situasi  dapat menjadi rumit karena keadaan memerlukan tindakan cepat dan tepat untuk menyelamatkan nyawa.
Prinsip  tindakan  gawat  darurat  dalam  etik  kedokteran,  mengizinkan  dokter  untuk memberikan  tindakan  tanpa  persetujuan  pasien  jika  terdapat  ancaman  serius  terhadap nyawa  atau  ancaman  kecacatan  pasien  dan  tidak  mungkin  mendapatkan  persetujuan dengan segera. Tindakan ini dianggap sah karena tujuan utamanya adalah menyelamatkan atau menghindarkan dari kecacatan. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam situasi gawat darurat ini:
1.  Pertimbangan  terbaik,  dokter  harus  berupaya  memberikan  perawatan  terbaik berdasarkan  penilaian  klinis  dan  pertimbangan  etika.  Setiap  tindakan  yang  diambil haruslah sesuai dengan standar operasional prosedur dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
2.  Komunikasi,  dokter  harus  berusaha  untuk  berkomunikasi  dengan  pasien  atau keluarganya  (jika  memungkinkan)  untuk  memberikan  informasi  tentang  kondisi  pasien dan  mendapatkan  persetujuan  atau  menjelaskan  kondisi  pasien  dan  tindakan  yang sudah dilakukan, segera setelah tindakan gawat darurat selesai dikerjakan, jika pasien atau keluarga sudah bisa diberikan penjelasan.
3.  Kolaborasi  tim  medis  yang  lain,  dalam  keadaan  darurat,  dokter  mungkin  perlu berkolaborasi  dengan  dokter  lain  atau  tim  medis  lain  untuk  memutuskan  dan melaksanakan tindakan terbaik bagi pasien.
4.  Rekam medis, semua tindakan dan keputusan harus dicatat dengan jelas dalam catatan medis, mencatat alasan mengapa persetujuan tidak mungkin diperoleh.
5.  Evaluasi,  setelah  kondisi  gawat  darurat  teratasi,  dokter  harus  melakukan  evaluasi terhadap  tindakan  yang  diambil  untuk  memastikan  bahwa  tindakan  yang  dilakukan sesuai dengan standar etika dan standar operasional prosedur yang ada.

## Perlindungan  Hukum  Dokter  Dalam  Melakukan  Operasi  Gawat  Darurat  Pasien  Tidak Kompeten dan Tanpa Keluarga.
Perlindungan  hukum  adalah  tindakan  atau  upaya  untuk  melindungi  masyarakat  dari perbuatan  sewenang-wenang  oleh  penguasa  yang  tidak  sesuai  dengan  aturan  hukum, untuk  mewujudkan  ketertiban  dan  ketentraman  sehingga  memungkinkan  manusia  untuk
13 Ibid, h.50
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
menikmat  martabatnya  sebagai  manusia,  dengan  kata  lain  perlindungan  hukum  sebagai suatu  gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep  dimana  hukum  dapat  memberikan  suatu keadilan,  ketertiban,  kepastian,  kemanfaatan  dan  kedamaian. 14 Menurut  Undang-Undang Tenaga Kesehatan Pasal 66 ayat (1) “Setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban  untuk  mematuhi  standar  profesi,  standar  pelayanan  profesi  dan  standar prosedur operasional.” Jadi jika terbukti adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari tenaga kesehatan  dalam  menjalankan  tugas  maka  tenaga  kesehatan  tersebut  tidak  mendapatkan perlindungan hukum. 15
Dokter  dalam  menangani  pasien  gawat  darurat  harus  bertindak  cepat,  tepat,  dan bermutu  untuk  menolong  pasien  tersebut  agar  dapat  menyelamatkan  nyawa  pasien  dari kematian  atau  pun  kecacatan.  Sebelum  memberikan  tindakan  medik  kepada  pasien tersebut, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290/Menkes/Per/III/2008  tentang  Persetujuan Tindakan Kedokteran, seorang dokter harus mendapatkan persetujuan tindakan medik dari pasiennya  ( informed  consent ),  karena  tanpa  itu  dokter  dapat  dipersalahkan  secara  hukum atas  tindakan  mediknya.  Secara  umum  persetujuan  tindakan  medik  dapat  dibedakan menjadi  menjadi  dua  bentuk,  yaitu:  pertama,  dengan  suatu  pernyataan  ( expressed )  yang meliputi  persetujuan  secara  lisan  dan  persetujuan  tertulis.  Persetujuan  dengan  isyarat ( implied concent ) yang meliputi dalam keadaan biasa dan dalam keadaan gawat darurat. 16 Dalam keadaan gawat darurat dokter memerlukan tindakan segera, sementara pasien dalam  keadaan  tidak  bisa  memberikan  persetujuan  atau  tidak  sadar  dan  keluarganya  pun tidak ada di tempat dan apabila terjadi penundaan terhadap tindakan medis akan berakibat fatal  terhadap  jiwa  pasien.  Dalam  situasi  seperti  itu,  penundaan  tindakan  medik  hanya karena  menunggu  persetujuan  dan  kemudian  berakibat  fatal,  hal  ini  bisa  dijadikan  dasar untuk  mempersalahkan  dokter  karena  kelalaian.  Maka,  dokter  dapat  melakukan  tindakan medik terbaik menurut dokter. Dalam keadaan gawat darurat atau pasien tidak sadar untuk memberikan persetujuan medik, maka dalam kondisi seperti ini dokter langsung melakukan apa  yang  disebut  dengan zaakwaarneming yaitu  hubungan  hukum  yang  timbul  bukan karena  adanya  persetujaun  tindakan  medis  terlebih  dahulu,  melainkan  karena  keadaan memaksa atau keadaan darurat, hal tersebut di atur dalam KUH Perdata Pasal 1354 yang menerangkan bahwa:
Jika  seseorang  dengan  sukarela  tanpa  ditugaskan,  mewakili  urusan  orang  lain, dengan atau tanpa setahu orang itu, maka ia secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk  meneruskan  serta  menyelesaikan  urusan  itu,  hingga  orang  yang  ia  wakili kepentingannya  dapat  mengerjakan  sendiri  urusan  itu,  ia  harus  membebani  diri dengan segala sesuatu yang termasuk urusan itu. Ia juga harus menjalankan segala kewajiban  yang  harus  ia  pikul  jika  ia  menerima  kekuasaan  yang  dinyatakan  secara tegas. 17
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  290/Menkes/Per/III/2008  tentang Persetujuan  Tindakan  kedokteran  Pasal  4  menyebutkan  tiga  hal  yakni:  pertama,  dalam keadaan  gawat  darurat,  untuk  menyelamatkan  jiwa  pasien  dan/atau  untuk  mencegah kecacatan  tidak  diperlukan  persetujuan  tindakan  kedokteran.  Kedua,  keputusan  untuk melakukan  tindakan  kedokteran  sebagaimana  dimaksud  poin  pertama  diputuskan  oleh dokter dan dicatat dalam rekam medis. Ketiga, dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana  yang  dimaksud  pada  poin  pertama,  dokter  wajib  memberikan  penjelasan sesegera  mungkin  kepada  pasien  setelah  pasien  sadar  atau  kepada  keluarga  terdekat. Berdasarkan  uraian  di  atas,  tidak  semua  persetujaun  tindakan  medik  itu  harus  dilakukan secara  tertulis  dan  tidak  pula  harus  setiap  kali  memerlukan  informasi  panjang  lebar.  Oleh
14 Setiono, Loc Cit
15 Andika Persada Putera, Buku Ajar Teori Hukum (Analisis Terkait Penelitian Hukum Kesehatan) , Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, h.59
16 Mahsun Ismail, Op Cit, h.58
17 Ibid
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
karena itu di dalam pengertian hukum, persetujuan dapat bersifat implied concent (tersirat) dan dapat pula express (secara lisan). 18
Sementara  dalam  sudut  pandang  pemberian  persetujuan  tindakan  medik  diberikan oleh  individu  yang  kompeten  atau  cakap.  Sementara  dalam  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  setiap  orang  yang  berusia  18  tahun  atau  lebih dianggap  sebagai  orang  yang  sudah  bukan  anak-anak  dan  dapat  diperlakukakan sebagaimana  orang  dewasa  yang  kompeten  dan  oleh  karenanya  dapat  memberikan persetujuan. 19
Namun  jika  seorang  dokter  menghadapi  pasien  yang  berada  dalam  keadaan  gawat darurat  berdasarkan  Permenkes  Nomor  290/2008  Pasal  4  maka  “Dalam  keadaan  gawat darurat,  untuk  menyelamatkan  jiwa  pasien  dan/atau  mencegah  kecacatan  tidak  diperlukan persetujuan  tindakan  kedokteran.”  Dimaksudkan  dalam  pasal  ini  bahwa  untuk menyelamatkan nyawa atau anggota tubuh pasien yang tidak sadar dan tidak ada waktu lagi untuk  menunggu  dan  menghubungi  anggota  keluarganya,  maka  kepada  dokter  diberi wewenang untuk segera dan secara langsung melakukan tindakan operasinya. Tidak usah menunda-nunda  lagi  karena  belum  ada  persetujuannya.  Bahkan  jika  tidak  diberikan pertolongan dan segera diambil tindakan operasi, dokter tersebut bisa dituntut berdasarkan kelalaian  ( negligence )  atau  penelantaran  ( abandoment ),  kalau  sampai  mengakibatkan meninggalnya pasien tersebut. 20
Menghindari berbagai tuntutan atas profesi medik yang dilakukan oleh seorang dokter, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum  oleh  pihak  pasien:  pertama, informed  concent ,  dalam  menjalankankan  profesinya informed  consent merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh  seorang  dokter sedangkan  dalam  keadaan  pasien  gawat  darurat informed  concent sudah  tidak  lagi diperlukan  karena  yang  menjadi  prioritas  adalah  penyelamatan  jiwa  pasien.  Pada  kondisi gawat  darurat  dilakukannya  tindakan  kedokteran  tanpa  adanya informed  concent dokter wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada  keluarga  terdekat. 21 Kedudukan informed  consent dalam  melindungi  tenaga kesehatan sangat penting sekali, karena dengan adanya informed consent akan melindungi tenaga kesehatan dari komplain pihak pasien. Karena setiap tindakan akan ada resiko, yang penting telah diberikan informasi manfaatya sampai resiko tindakannya seperti apa, selama pasien dan pihak keluarga sudah mengerti informed consent yang akan melindungi tenaga kesehatan dan bukti bahwa telah diberikan informasi. 22
Hal  kedua  rekam  medis,  rekam  medis  dibuat  dengan  berbagai  manfaat,  yaitu  untuk pengobatan  pasien,  peningkatan  kualitas  pelayanan,  pendidikan  dan  penelitian, pembiayaan, statistik kesehatan serta pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik. Ketiga yang dilakukan adalah volenti non fit iniura atau asumption of risk yaitu suatu asumsi yang sudah diketahui sebelumnya tentang adanya resiko medik yang tinggi pada pasien apabila dilakukan suatu tindakan medik padanya. Sudah diberikan penjelasan selengkap dari dokter dan  ternyata  pasien  atau  keluarga  setuju  ( informed  consent ),  apabila  terjadi  resiko  yang telah  diduga  sebelumnya,  maka  dokter  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  tindakan mediknya dan membebaskan dokter dan rumah sakit dari tuntutan hukum. 23 Tindakan  keempat res  ipsa  loquitur berkaitan  secara  langsung  dengan  beban pembuktian  ( onus,  burden  of  proof ),  yaitu  pemindahan  beban  pembuktian  dari  penggugat (pasien atau keluarganya) kepada tergugat (tenaga medis). Terhadap kelalaian yang sudah nyata, hingga dapat diketahui orang awam atau menurut pengetahuan umum, bahwa cacat, luka, cedera akibat kelalaian tindakan medik tidak memerlukan pembuktian dari penggugat
18 Ibid
19 Ibid, h.60 20 Ibid
21 Ibid
22 Wahyudi, Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung, Res Nulluis Law Jurnal , Vol. 2, No. 1, Januari 2020.
23 Mahsun Ismail, Loc Cit
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
akan  tetapi  tergugatlah  yang  harus  membuktikan  bahwa  tindakan  medik  yang  dilakukan tidak masuk kategori lalai atau keliru. 24
Mahkamah  Agung  melalui  Surat  Edarannya  (SEMA)  memberikan  arahan  kepada hakim,  bahwa  penanganan  terhadap  kasus  dokter  atau  tenaga  kesehatan  lainnya  yang diduga  melakukan  kelalaian  atau  kesalahan  dalam  melakukan  tindakan  atau  pelayanan medis agar jangan langsung diproses melalui jalur hukum, tetapi dimintakan dulu pendapat dari MKEK yang sekarang fungsinya digantikan MKDKI. 25
Dalam  melakukan  tindakan  kedokteran  dalam  situasi  gawat  darurat,  dokter  sedang melaksanakan  kewajiban  perintah  undang-undang  yang  bertujuan  menyelamatkan  pasien. Pihak  yang  beritikad  baik  menolong  seseorang  dalam  keadaan  gawat  darurat  justru  perlu dilindungi secara hukum. 26

## IV.  KESIMPULAN
Tanggungjawab  dokter  pelaksana  secara  etik  maupun  hukum  diperbolehkan melakukan operasi gawat darurat pada pasien kecelakaan yang tidak kompeten dan tanpa keluarga  meskipun  tidak  ada  persetujuan  tindakan  medik,  karena  secara  etik  pertolongan terhadap kasus gawat darurat diatas norma etik apapun dan menurut hukum dalam keadaan gawat  darurat,  untuk  menyelamatkan  jiwa  pasien  dan/atau  mencegah  kecacatan  tidak diperlukan  persetujuan  tindakan  kedokteran.  Perlindungan  hukum  diperlukan  bagi  dokter pelaksana  operasi  gawat  darurat  pasien  kecelakaan  yang  tidak  kompeten  dan  tanpa keluarga  meskipun  tidak  ada  persetujuan  tindakan  medik,  pada  saat  itu  dokter  sedang melaksanakan  kewajiban  perintah  undang-undang  yang  bertujuan  menyelamatkan  pasien karena  pihak  yang  beritikad  baik  menolong  seseorang  dalam  keadaan  gawat  darurat, termasuk dokter perlu dilindungi secara hukum.

## REFERENSI Peraturan Perundang-Undangan
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUH  Pidana)  dilengkapi  dengan:  UU  No  27  Tahun 1999  tentang  Perubahan  KUHP  yang  Berkaitan  dengan  Kejahatan  Terhadap Keamanan  Negara.  Oleh  Moeljatno,  cetakan  ketiga  puluh  empat,  PT  Bumi  Aksara, Jakarta, Februari 2021.
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH  Perdata),  Burgerlijk  Wetboek  Indonesia Staatsblad 1847 Nomor 23. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 41, Balai Pustaka, Jakarta, 2014.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktek  Kedokteran. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153.
Undang  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2014  tentang  Tenaga  Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
24 Ibid
25 Ibid , h.64 26 Muhammad Afiful Jauhani, Op Cit, h. 276
http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  290/MENKES/PER/111/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Sistem Penanggulangan  Gawat  Darurat  Terpadu.  Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2016 Nomor 802.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Berita Negara Republik Indonesia Nomor 416.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan.

## Buku
Agus  Purwadianto, Kode  Etik  Kedokteran  Indonesia ,  Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter Indonesia, Jakarta, 2012.
Andika  Persada  Putera, Buku  Ajar  Teori  Hukum  (Analisis  Terkait  Penelitian  Hukum Kesehatan) , Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya
Busyra  Azheri,  C orporate  Social  Responsibility  dari  Voluntary  menjadi  Mandotary ,  Raja Grafindo Press, Jakarta, 2011.
Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data , Cet.2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
Hans  Kelsen, General  Theory  Of  law  and  State,  Teori  Umum  Hukum  dan  Negara,  Dasar- Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif  Empirik ,  BEE  Media Indonesia, Jakarta, 2007.
Herniwati, Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan , Cetakan Pertama, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Maret 2020.
Irwansyah dan Ahsan Yunus, Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel , Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021.
K.Bertens, Etika , PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993. M. Jusuf Hanfiah, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan , Edisi 4, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2012.
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
Philipus M Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia , Bina Ilmu, Surabaya, 1987. Salim  dan  Erlies  Septiana  Nurbani, Penerapan  Teori  Hukum  Pada  Penelitian  Tesis  dan Disertasi , Rajagrafindo Persadar, Jakarta, 2013.
Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Sjamsuhidayat, De Jong, Buku Ajar Ilmu Bedah, Masalah, Pertimbangan Klinis Bedah dan Metode Pembedahan , Edisi 4, Vol. 1, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2017.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif , Alfabeta, Bandung, 2010. Sutarno, Hukum Kesehatan: Euatanasia, Keadilan dan Hukum Positif Di Indonesia , Setara Press, Surabaya, 2014.
Yanuar  Amin, Bahan  Ajar  Teknologi  Laboratorium  Medis  (TLM)  Etika  Profesi  dan  Hukum Kesehatan ,  Cetakan  Pertama,  Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia,  Jakarta, 2017.

## Jurnal
Agus  Dwi  Sastrawan,  Penatalaksanaan  Gawat  darurat  Pada  Kecelakaan  Oromaksilofasial Fraktur  Basis  Kranii  Anterior, Makalah  Kedokteran  Gigi  Indonesia ,  Vol  3,  No  2, Agustus 2017
Anna Rozaliyani, Prinsip Penetapan Sanksi bagi Pelanggaran Etik Kedokteran, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia , Vol. 2, No. 1, Maret 2018
Dedi  Arifandi,  Kaidah  Dasar  Bioetika  Dalam  Pengambilan  Keputusan  Klinis      Yang  Etis,
Majalah Kedokteran Andalas, Vol. 40, No. 2, September 2017.
Collegium Studiosum Journal Vol. VI, No. 1, Juni 2023 e-ISSN 2797-3751 dan p-ISSN 2797-4332 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj
Eri  Puji  Kumalasari,  Informed  Consent  Dalam  Penanganan  Pasien  Gawat  Darurat  Di Puskesmas Kota Kediri Wilayah Selatan, Sinar Jurnal Kebidanan , Vol 04 No 1, Maret 2022
Febri  Endra  Budi  Setyawan,  Komunikasi  Medik:  Hubungan  Dokter-Pasien, Journal  Magna Medika (Unimus) , Vol.1, No.4 , 2017.
Indra Darian Wicaksana, Tinjauan Terhadap Dokter Yang Menangani Pasien Gawat Darurat Tanpa  Menggunakan  Informed  Consent, Jurnal  Privat  Law Vol.  VII,  No.  1,  Januari  - Juni 2019.
Mahsun  Ismail,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Dokter  Dalam  Menangani  Keadaan  Medis Darurat Berdasarkan Implied Consent, Islamadina Jurnal Pemikiran Islam Volume 20, Nomor 1, 2019
Michel  Daniel  Mangkey,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter  Dalam  Memberikan Pelayanan Medik, Lex et Societatis , Vol. II, No.8, September – November 2014.
Muhammad  Afiful  Jauhani,  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Medis  Dan  Pasien  Pada Tindakan Gawat Darurat, Jurnal Rechtens , Vol. 11, No. 2, Desember 2022 Muhammad Syahri Ramdhan, Tindakan Medis Dokter terhadap Pasien Tanpa Informed Consent Dalam Perspektif Hukum Progresif, Jurnal Simbur Cahaya , DOI: 10.28946/sc.v28i2.1199, 2021
Ninik  Ambar  Sari,  Percutaneous  Coronary  Intervention  Sebagai  Tindakan  Gawat  darurat Pada  Kasus  Infark  Miokard  Akut  Akibat  Kecelakaan  Tumpul  Thorax:  Literature Review, Jurnal Keperawatan Medikal Bedah Dan Kritis , Vol.9 Nomor 2, Oktober 2020
Nurfaqih  Irfani,  Asas  Lex  Superior,  Lex  Specialis,  Dan  Lex  Posterior:  Pemaknaan,
Problematika,  Dan  Penggunaannya  Dalam  Penalaran  Dan  Argumentasi  Hukum, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol 16 No. 3, September 2020: 305-325 Sutarno, Information  of  Medical  Malpractice  and  Risks  in  The  Informed  Consent  Process Before Surgery in Indonesia, Yustisia Jurnal Hukum , Vol.10, No.2, Tahun 2021. Syamsul Bachri, Analisis Sanksi Pidana Malpraktek Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Berita Kesehatan: Jurnal Kesehatan , Vol. XV, No.1, Juni 2022. Wahyudi, Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Bandung, Res  Nulluis  Law  Jurnal ,  Vol.  2,  No.  1, Januari 2020.