77 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546

## Sofian Syaiful Rizal

## ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT,
DAN BIAYA RINGAN DALAM GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN
Analisa Kajian Putusan Hakim Nomor: 0862/Pdt.G/2015/PA. Pmk
Universitas Nurul Jadid, Probolinggo Email: sofiansyaifulrizal@gmail.com
Abstract: This study aims to analyze court decisions, in divorce lawsuits that use  simple,  fast  and  low-cost  judicial  principles  at  the  Pamekasan  Religious Court.  The  problems  that  arise  from  this  study  are,  First,  what  is  the  legal foundation of judge in resolving divorce claims in religious courts using simple, fast and low-cost judicial principles? Second, what are the legal considerations of religious  courts  in  examining,  hearing,  and  deciding  divorce  cases  in  religious courts? The research method uses a normative juridical approach. The results of the study show that: First, the principle of justice is simple, fast, and low cost refers to Law No. 4 of 2004 concerning Judicial Power article 4 paragraph (2), and article 5 paragraph (2). Also contained in Law No. 7 of 1989 in article 57 paragraph (3), as well as in article 58 paragraph (2). Second: The legal considerations of the extreme religious court in rejecting a divorce lawsuit in a religious  court  are  in  accordance  with  the  legal  basis  of  state  legislation  and syar'i  law.  Considering,  based  on  the  testimonies  of  the  witnesses,  that  the dispute between the plaintiff and the defendant only happened once, so that it did not meet the criteria of article 19 letter C, namely continuous disputes and arguments so that there was no hope of living in harmony again .
Keywords : Judicial Principles, Divorce Lawsuit, Judge's Decision
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  putusan  pengadilan, dalam gugatan perceraian yang menggunakan asas peradilan sederhana, cepat dan  biaya  ringan  di  Pengadilan  Agama  Pamekasan.    Permasalahan  yang timbul  dari  kajian  ini  adalah,  Pertama,  apa  landasan  hakim  dalam menyelesaikan  perkara  gugatan  perceraian  di  pengadilan  agama  dengan menggunakan  asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan?  Kedua, bagaimana  pertimbangan  hukum  pengadilan  agama  dalam  memeriksa, mengadili,  danmemutusperkara  perceraian  di  pengadilan  agama?  Metode penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mengacu pada Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman  pasal  4  ayat  (2),  dan  pasal  5  ayat  (2).  Juga  terdapat  dalam Undang-undang  No.  7  tahun  1989  dalam  pasal  57  ayat  (3),  serta  dalam pasal  58  ayat  (2).  Kedua:  Pertimbangan  hukum  pengadilan  agama pamekasan  dalam  menolak  gugatan  perceraian  di  pengadilan  agama  sudah sesuai  dengan  Dasar  hukum  peraturan  perundang-undangan  negara  dan hukum  syar’ i.  Menimbang,  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut, bahwa  pertengkaran  antara  penggugat  dan  tergugat  hanya  terjadi  sekali  itu saja, sehingga belum  memenuhi kriteria pasal 19 huruf C yakni perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
Kata Kunci: Asas-Asas Peradilan, Gugatan Perceraian, Putusan Hakim PENDAHULUAN Secaraharfiah kata  “Perkawinan”  berasal  dari  istilah  bahasa Indonesia sedangkan “Pernikahan “ berasal dari istilah bahasa arab, istilah  ini  mengandung  pengertian  yaitu  suatu  aqad  suci  yang dilakukan  antara  seorang  perempuan  dan  seorang  lelaki  atas  dasar kerelaan  dan  kesukaan  keduanya  dengan  tujuan  membentuk keluarga Sakinah , Mawaddah dan Warrahmah.
Allah telah menciptakan semua makhluk di dunia berpasang- pasangan,  yakni  laki-laki  perempuan,  hewan  jantan  betina  dan begitu pula pada tumbuhan (Sayyid, 1997).Seperti yang disebutkan dalam firman Allah QS. Az-Zariyat ayat 49:
79 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546

## ْوَز َانْقَلَخ ٍءْيَش ِ لُك ْنِمَو نْوُرَّكَذَت ْمُكَّلَعل ِْيَْج
Artinya: Dan  segala  sesuatu  kami  jadikan  berpasang-pasangan  supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
Manusia diberikan aturan-aturan yang lebih sempurna dalam menjalin  hubungan  tersebut,  yaitu  dengan  jalan  pernikahan. Pernikahan merupakan sunnatullah berupa ikatan suci yang terkait dengan  keyakinan  dan  keimanan.  Sesuai  dengan  pengertian pernikahan  pada  Pasal  1  ayat  (1)  UU  No  1  Tahun  1974  tentang perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga,  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” P ada Pasal 2 Inpres No 1 Tahun  1991  Kompilasi  Hukum  Islam  tentang  dasar-dasar perkawinan: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu  akad  yang  sangat  kuat  atau  misaqon  golizon  untuk  mentaati perintah  Allah  dan  melaksanakannya  berupa  ibadah.”  O leh  karena itu  pernikahan  harus  dijagadengan  baik  sehingga  abadi  dan  dapat mewujudkan keluarga yang sejahtera (Nuruddin, 2004).
Seperti firman Allah QS. Ar-Rum ayat 21:
اَهْ يَلِا اوُنُكْسَتِل اًجاَوْزَأ مُكِسُفْ نَأ ْنِم ْمُكَل َقَلَخ ْنَا ِهِتَيَا ْنِمَو
ََل  َكِلَذ  ِفِ َّنِا ةَْحَْرَو ًةَّدَوَم ْمُكَنْ يَ ب َلَعَجَو ٍتَيَ ِمْوَقِل نْوُرَّكَفَ تَ ي
Artinya: Dan  diantara  tanda  kekuasaan-Nya  Dia  telah  menjadikan dari dirimu sendiri pasangan kamu, agar kamu hidup tenang bersamanya dan  dia  jadikan  rasa  kasih  sayang  sesama  kamu.  Sesungguhnya  dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kaum yang berpikir.
Kehidupan  suami  isteri  hanya  bisa  tegak  kalau  ada  dalam ketenangan, kasih sayang, pergaulan yang baik antar keduanya dan saling menjalankan kewajiban (Sayyid, 1997), karena pada dasarnya masing-masing  pihak  memiliki  karakter  yang  berbeda  sehingga harus  benar-benar  disatukan  agar  tujuan  dari  perkawinan  tersebut dapat  terpenuhi,  tetapi  pada  kenyataannya  masih  banyak  masalah- masalah  yang  terjadi  dalam  rumah  tangga  yang  menimbulkan  rasa benci antar keduanya.
Hukum  yang  mengatur  tentang  perkawinan  di  Indonesia adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk  selanjutnya  diselesaikan  UU  Perkawinan.  Dalam  Pasal  1 undang-undang  tersebut  yang  dimaksud  dengan  perkawinan  ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai dengan bunyi pasal tersebut maka jelaslah bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Dalam  hukum  acara  terdapat  asas  yang  diterapkan  dalam proses  peradilan  yaitu  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan. Sederhana  merupakan  proses  yang  mudah  dipahami  oleh masyarakat  tanpa  adanya  formalitas-formalitas  yang  berbelit-belit. Cepat  dalam  hal  ini  yaitu  proses  peradilan  yang  berjalan  tanpa adanya hambatan. Sedangkan biaya ringan dimaksudkan yaitu biaya perkara yang dapat dipikul oleh masyarakat agar mereka tidak segan untuk mengajukan tuntutan ke pengadilan.

## PEMBAHASAN
Asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  dalam  Peradilan Agama  harus  memenuhi  harapan  dari  para  pencari  keadilan  yang selalu  menghendaki  peradilan  yang  cepat,  tepat  adil  dan  biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang  dapat  menyebabkan  proses  sampai  bertahun-tahun,  bahkan kadang-kadang  harus  dilanjutkan  oleh  para  ahli  waris  pencari keadilan.  Biaya  ringan  artinya  biaya  yang  serendah  mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat ini semua tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan (Mahkamah Agung RI, 2003).
Ketentuan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan tetap harus dipegang teguh dengan cerminan undang-undang  tentang  hukum  acara  perdata  yang  memuat peraturan  tentang  pemeriksaan  dan  pembuktian  yang  jauh  lebih sederhana.
Akan tetapi makna dan tujuan asas peradilan asas sederhana, cepat  dan  biaya  ringan  bukan  hanya  menitik  beratkan  unsur kecepatan  dan  biaya  ringan  bukan  berarti  dalam  pemeriksaan perkara  dilakukan  seperti  ban  beredar  ( lopende  ban ),  tak  ubahnya
81 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546
seperti  mesin  pembuat  skrup.  Tidak  demikian  makna  dan tujuannya.
Dalam  penerapan asas  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan  mempunyai  nilai  keadilan  yang  hakiki,  tidak  terlepas kaitannya  dengan  fungsi  pelayanan,  hakim  harus  benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdi bagi kepentingan penegakan  hukum.  Apalagi  bagi  para  hakim  yang  mengabdi  di lingkungan  Pengadilan  Agama,  seyogyanya  harus  lebih  mulia  dan lebih  menyejajari  predikat  keagamaan  yang  mereka  sandang (Hadikusumo, 1990).

## Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Dasar  asas  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  ini  termuat dalam  Undang-undang  No  4  tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman  pasal  4  ayat  2  yang  berbunyi  “Peradilan  dilakukan dengan  sederhana,  murah  dan  cepat”  dan  pasal  5  ayat  2  berbunyi “Pengadilan  membantu  pencari  keadilan  dan  berusaha  mengatasi segala  hambatan  dan  rintangan  untuk  dapat  tercapainya  peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan (UU, 2004).
Peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  juga  terdapat dalam  Undang-undang  No  7  tahun  1989.  Peradilan  secara sederhana  cepat  dan  biaya  ringan  tertuang  dalam  pasal  57  ayat  3, serta  dalam  pasal  58  ayat  2  yang  berbunyi  “pengadilan  membantu mengatasi  segala  hambatan  serta  rintangan  untuk  tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biayaringan” (UU, 2004).

## Asas  Sederhana,  Cepat  dan  Biaya  Ringan  dalam  Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama
Hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan  bila  terjadi  perceraianatas  suatu  perkara  dalam  salah  satu keluarga  dengan  penyelesaian  peradilan  asas  sederhana  cepat  dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara.
Proses  beracara  secara  sederhana  di  Pengadilan  Agama meliputi menyusun gugatan atau permohonan, penerimaan perkara, penetapan  biaya  perkara,  penetapan  majelis  hakim,  penunjukan
panitera sidang, penetapan hari sidang, proses pemeriksaan perkara dalam persidangan sampai perkara itu diputus;
a. Menyusun Gugatan
Dalam  lingkungan  peradilan  terutama  di  Pengadilan Agama  dan  Pengadilan  Umum  yang  sering  terjadi  adalah permohonan dan gugatan. Baik permohonan dan gugatan dapat diajukan  oleh  seorang  pemohon/penggugat  atu  lebih  secara bersama-sama.
Pada  prinsipnya  semua  gugatan  atau  permohonan  harus dibuat  secara  tertulis.  Isi  gugatan  atau  permohonan  mencakup tiga  hal  yakni  pertama  identitas  para  pihak  (penggugat  atau pemohon  dan  tergugat  atau  termohon),  kedua  posita.  Yang dimaksud posita adalah penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan gugat. Ketiga petitum. Yang dimaksud petitum adalah tuntutan agar dikabulkan oleh hakim (Arto, 1996).
b. Penerimaan Perkara
Proses  penerimaan  perkara  melalui  tahap-tahap  sebagai berikut :
1) Meja I Tugas  meja  I  yaitu  menerima  gugatan,  permohonan, perlawanan  (verzet),  pernyataan  banding,  kasasi,  peninjauan kembali, eksekusi penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya  eksekusi,  membuat  surat  kuasa  untuk  membayar (SKUM)  dalam  rangkap  3  dan  menyerahkan  SKUM  tersebut kepada calon Penggugat atau Pemohon, menyerahkan kembali surat  gugatan  atau  permohonan  kepada  calon  Pengugat  atau Pemohon. menaksir biaya perkara (pasal 121 HIR/145 RBG) yangkemudian dinyatakan dalam SKUM, memberi penjelasan- penjelasan  yang  dianggap  perlu  berkenaan  dengan  perkara yang dijadikan.
2) Kas
Kas  disini  adalah  merupakan  bagian  dari  Meja  I  yang mempunyai  tugas  yaitu  menerima  pembayaran  uang  panjar perkara  sebagimana  tersebut  dalam  SKUM,  menerima pembayaran  uang  panjar  perkara/biaya  eksekusi  dan membukukan dalam jurnal yang terdiri atas KI. PA1./P (untuk perkara  permohonan),  KI.  PA1/G  (untuk  perkara  Gugatan), KI.  PA2  (untuk  perkara  Banding),  KI.  PA3  (untuk  perkara
83 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546
Kasasi), KI. PA4 (untuk perkara PK), KI. PA5 (untuk perkara permohonan  eksekusi),  Mencatat  tertib  segala  kegiatan pengeluaran  uang  tersebut  dalam  buku  jurnal  yang bersangkutan,  membubuhi  nomor  urut  perkara  dan  tanggal penerimaan  perkara  dalam  SKUM  dan  dalam  surat gugatan/permohonan,  mengembalikan  asli  serta  tindasan pertama  SKUM  beserta  surat  gugatan  atau  permohonan kepada  calon  Penggugat  atau  Pemohon,  terhadap  perkara prodeo tetap dibuatkan SKUM sebesar Rp 00,-

## 3) Meja II
Tugas dari meja II adalah menerima surat gugatan atau permohonan  dari  calon  Penggugat  atau  Pemohon/Pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/ termohon/ terlawan ditambah  2  rangkap,  menerima  surat  permohonan  dari  calon pemohon  sekurang-kurangnya  dua  rangkap,  menerima tindasan  pertama  SKUM  dari  calon  penggugat/pemohon/ pelawan,  mendaftar  atau  mencatat  surat  gugatan/ permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor  register  pada  surat  gugatan/  permohoan  tersebut, menyerahkan  kembali  satu  rangkap  surat  gugatan,  atau permohonan  yang  telah  diberi  nomor  register  kepada penggugat atau pemohon, asli surat gugatan atau permohonan dimasukan  dalam  sebuah  map  khusus  dengan  melampirkan tindasan  pertama  SKUM  dan  surat-surat  lain  yang berhubungan dengan gugatan/permohonan tersebut, kemudian  disampaikan  kepada  wakil  panitera  untuk selanjutnya  disampaikan  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama, melalui panitera, mendaftar atau mencatat putusan Pengadilan Agama  atau  Pengadilan  Tinggi  Agama/  MA  dalam  sebuah buku register yang bersangkutan.
4) Ketua Pengadilan Agama
Setelah  surat  gugatan  dan  surat  permohonan  diterima oleh  pengadilan,  setelah  diberi  nomor  dan  di  daftar  dalam buku register, dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, harus diserahkan kepada  Ketua  Pengadilan  untuk  ditetapkan  Hakim/Majelis Hakim  yang  akan  memeriksa  dan  memutus  perkara  tersebut. Ketua pengadilan dengan surat penetapan dalam waktu 3 (tiga) hari  kerja  menunjuk  Hakim/Majelis  Hakim  yang  akam memeriksa  perkara  yang  bersangkutan.  Apabila  Ketua
Pengadilan, karena kesibukanya berhalangan untuk melakukan hal  itu,  maka  Ketua  Pengadilan  dapat  melimpahkan  tugas tersebut  untuk  seluruhnya  atau  sebagian,  kepada  Wakil  ketua pengadilan.  Segala  yang  berhubungandengan  penunjukan Hakim/Majelis  Hakim  tersebut,  harus  dicatat  dalam  register perkara  oleh  panitera.  Dalam  waktu  selambat-lambatnya  7 hari.
Ketua  menunjuk  hakim  memeriksa  dan  mengadili perkara  dalam  sebuah  “penetapan”  Majelis Hakim  (pasal  121 HIR  jo  pasal  93  UU-PA).  Setelah  Ketua  Pengadilam membagikan  berkas  perkara  atau  surat-surat  yang berhubungan dengan perkara yang diajukan pengadilan kepada majelis  hakim  untuk  di  selesaikan.  Ketua  Pengadilan menetapkan  perkara  yang  harus  di  adili  berdasarkan  nomor urut,  tetapi  apabila  terdapat  perkara  tertentu  karena menyangkut  kepentingan  umum  harus  segera  di  adili,  maka perkara itu di dahulukan (pasal 94 Undang-undang No 7 tahun 1989).

## 5) Panitera
Tugas panitera dalam hal ini adalah menunjuk panitera sidang  serta  menyerahkan  berkas  kepada  majelis.  Untuk membantu  majelis  hakim  dalam  menyelesaikan  perkara ditunjuk  seorang  atau  lebih  panitera  sidang  (pasal  15  ayat  4 Undang-undang  No  7  tahun  1970).  Panitera,  wakil  panitera, panitera  muda  dan  panitera  pengganti.  Panitera  bertugas membantu  hakim  dengan  menghadiri  dan  mencatat  jalannya sidang  pengadilan  (pasal  Undang-undang  No  7  tahun  1989) (Arto, 1996).
6) Majelis sidang
Setelah hakim ketua menerima berkas perkara dari ketua Pengadilan  Agama,  kemudian  hakim  Ketua  Majelis  dengan bermusyawarah  dengan  hakim  anggota  menetapkan  hari  dan tanggal  sertajam  perkara  yang  akan  disidangkan  dan memerintahkan  agar  para  pihak  dipanggil  untuk  hadir  sesuai hari,  tanggal  dan  jam  yang  telah  ditentukan.  Penetapan  dan perintah  tersebut  dituangkan  dalam  penetapan  hari  sidang (PHS)  yang  di  tandatangani  oleh  hakim  dan  Ketua  Majelis, dalam  hal  ini  hakim  harus  mempertimbangkan  ketentuan  30 hari  untuk  sidang  pertama  dari  tanggal  pendaftaran,  jarak
85 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546
antara pihak-pihak yang berperkara dengan Pengadilan Agama, asas kepatutan memanggil yaitu tidak kurang dari 3 hari kerja dari hari sidang, PHS tersebut harus menyebutkan:
a) Adanya perintah penyerahan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon.
b) Adanya  pemberitahuan  bahwa  tergugat/termohon  boleh mengajukan jawaban tertulis.
c) Pemberitahuan bahwa yang bersangkutan boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.
d) Hakim/Ketua  Majelis  menandatangani  formulir  PGL  1 dan 2, Berdasarkan perintah hakim, maka jurusita/jurusita pengganti ke kasir untuk meminta ongkos panggilan.
7) Jurusita /Jurusita Pengganti
Dalam  menjalankan  tugasnya  jurusita  langsung menyampaikan kepada yang bersangkutan dan kemudian yang dipanggil mendatangani relaas tersebut dan bila tidak ketemu, relaas disampaikan lewat Kepala Desa/Lurah serta berita acara harus dibubuhi cap dinas, bila yangbersangkutan atau Kepala Desa/Lurah  tidak  mau  menandatangani  atau  tidak  mau memberikan  cap  dinas,  maka  hal  ini  dicacat  oleh Jurusita/Jurusita  pengganti  kemudian  Jurusita/Jurusita pengganti  menandatangani  relaas  tersebut  tanpa  mengurangi keabsahan surat pemanggilan.
Bila pemanggilan lewat Lurah atau Kepala Desa, maka Lurah/Kepala  Desa  wajib  menyampaikan  relasi  tersebut. Dalam menyampaikan pemanggilan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Apabila yang dipanggil tidak diketahui maka, tidak jelas atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap maka :
1. Perkara perceraian dan pembatalan nikah, maka mengikuti ketentuan pasal 27 PP No. 9/1975
2. Perkara yang lain, maka mengikuti pasal 30 HIR/pasal 718 Rbg.  lewat  Bupati/Walikota  tempat  tinggal  penggugat dengan  menempelkan  di  papan  pengumunan  dan  papan pengumuman  di  Pengadilan  Agama  dan  bila  yang dipanggil  meninggal  dunia,  maka  panggilan  disampaikan kepada ahli warisnya, bila ahli waris tidak diketahui maka dipakai  ketentuan  pada  No  1dalam  perkara  perceraian
yang bersangkutan meninggal, maka hal itu dicacat, sebagai dasar hakim untuk menggugurkan perkara.
3. Apabila  yang  dipanggil  menunjuk  kuasa  hukum  maka relaas disampaikan kepada kuasa hukumnya.
4. Jurusita/  Jurusita  Pengganti  menyerahkan  relaas  tersebut kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.
5. Apabila  yang  dipanggil  berada  diluar  yuridiksi  Pengadilan Agama lain maka, Jurusita/ Jurusita Pengganti Pengadilan Agama  Semarang  meminta  bantuan  kepada  Pengadilan Agama  yang  lain  dimana  terpanggil  bertempat  tinggal. Sedangkan relaas dalam hal ini harus menyebutkan :
a) Adanya perintah penyerahkan sehelai surat gugatan/permohonan kepada tergugat/termohon b) Adannya  pemberitahuan  bahwa  tergugat/termohon boleh mengajukan jawaban tertulis
c) Pemberitahuan  bahwa  yang  bersangkutan  boleh membawa saksi-saksi dan alat buktinya.
8) Meja III
Tugas  Meja  III  disini  adalah  menyerahkan  salinan putusan  Pengadilan  Agama/Mahkamah  Agung  RI  kepada yang  berkepentingan,  menyerahkan  salinan  penetapan Pengadilan  Agama  kepada  yang  berkepentingan,  menerima memori/kontra  memori  banding,  memori/kontra  memori kasasi,  jawaban/  tanggapan  peninjauan  kembali  dan  lain-lain, menyusun/menjahit/mempersiapkan  berkas.  Pelaksanaan tugas-tugas  Meja  I,  Meja  II,  Meja  III  dilakukan  oleh  Sub Kepaniteraan  Perkara  dan  berada  langsung  di  bawah pengamatan Wakil Panitera.
c. Proses pemeriksaan perkara dalam persidangan
Proses  pemeriksaan  perkara  perdata  di  depan  sidang dilakukan  melalui  tahap-tahap  dalam  hukum  perdata,  setelah hakim terlebih dahulu berusaha dan tidak berhasil mendamaikan para  pihak  yang  bersengketa.  Maka  tahap-tahap  pemeriksaan tersebut adalah :
1) Upaya perdamaian
Pada  sidang  upaya  perdamaian,  maka  inisiatif perdamaian  dapat  timbul  dari  hakim,  penggugat  ataupun tergugat.  Hakim  harus  secara  aktif  dan  sungguh-sungguhut mendamaikan para pihak. Apbila ternyata upaya damai tidak
87 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546
berhasil,  maka  sidang  dapat  dilanjutkan  ketahap  pembacaan gugatan.
2) Pembacaan gugatan.
Pada tahap pembacaan gugatan, maka pihak penggugat berhak meneliti ulang apakah seluruh materi (dalil gugat dan petitum)  sudah  benar  dan  lengkap.  Hal-hal  yang  tercantum dalam  surat  gugat  itulah  yang  menjadi  acuan  (obyek) pemeriksaan  dan  pemeriksaan  tidak  boleh  keluar  dari  ruang lingkup yang termuat dalam surat gugatan.
3) Jawaban tergugat
Pada  tahap  replik,  penggugat  Tergugat  diberi kesempatan  untuk  membela  diri  dan  mengajukan  segala kepentingannya terhadap Penggugat melalui hakim.

## 4) Replik penggugat
Pada  tahap  replik,  Penggugat  dapat  menegaskan kembali  gugatannya  yang  disangkal  oleh  tergugat  dan  juga mempertahankan diri atas serangan-serangan oleh tergugat.
5) Duplik tergugat
Pada  tahap  duplik,  maka  tergugat  dapat  menjelaskan kembali  jawabannya  yang  disangkal  oleh  penggugat.  Replik dan duplik dapat diulang-ulang sehingga hakim memandang cukup untuk itu yang kemudian dilanjutkan pembuktian.

## 6) Pembuktian
Pada tahap pembuktian, maka penggugat mengajukan semua  alat-alat  bukti  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugat. Demikian pula tergugat juga mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung  jawabannya  (sanggahannya).  Masing-masing pihak berhak menilai alat bukti pihak lawannya.
7) Kesimpulan
Pada  tahap  kesimpulan,  maka  masing-masing  pihak (Penggugat  dan  Tergugat)  mengajukan  pendapat  akhir tentang hasil pemeriksaan.
8) Putusan hakim Pada  tahap  putusan,  maka  hakim  menyampaikan segala  pendapatnya  tentang  perkara  itu  dan  menyimpulkan dalam  amar  putusan.  Putusan  hakim  untuk  mengakhiri sengketa.
Setelah  majelis  membacakan  putusan  kemudian  majelis memberi  penjelasan  atau  kesempatan  kepada  para  pihak  dalam
tenggang  waktu  14  hari  untuk  menggunakan  upaya  hukum. Apabilakesempatan  upaya  hukum  tersebut  tidak  dipergunakan maka putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dalam  pasal  84  Undang-undang  N0  7  tahun  1989 dijelaskan bahwa :
a) Panitera  pengadilan  atau  pejabat  pengadilan  yang  ditunjuk berkewajiban  selambat-lambatnya  30  hari  mengirimkan  satu helai  salinan  putusan  pengadilan  yang  telah  memperoleh kekuatan  hukum  tetap,  tanpa  bermaterai  kepada  Pegawai Pencatat  Nikah  yang  wilayahnya  meliputi  tempat  kediaman penggugat  dan  tergugat,  untuk  mendaftarkan  putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
b) Apabila perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah  yang  berbeda  dengan  wilayah  Pegawai  Pencatat Nikah  tempat  perkawainan  dilangsungkan  maka  satu  helai salinan  putusan  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) yang  telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  tanpa bermaterai  dikirimkan  pula  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah (PPN)  di  tempat  perkawinan  dilangsungkan  dan  oleh  PPN tersebut  dicatat  pada  bagian  pinggir  daftar  catatan perkawinan.
c) Apabila  perkawinan  dilagsungkan  diluar  negeri  maka  satu helai salinan putusan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat di daftarkannya perkawinan mereka di Indonesia.
d) Panitera  berkewajiban  memberikan  akta  cerai  sebagai  surat bukti  cerai  kepada  para  pihak  selambat-lambatnya  7  hari terhitung  setelah  putusan  yang  diperoleh  kekuatan  hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak (UU, 2004).
d. Alasan Perceraian
Menurut  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata menyebutkan  secara  limitative  (Sarjono,  1979)  dalam  pasal  209, ada empat (4) alasan perceraian, yaitu:
1) Zina
2) Meninggalkan tempat tinggal bersama secara sengaja
3) Penghukuman dengan hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih
4) Penganiayaan  yang  berat  yang  dilakukan  oleh  suami  istri terhadap  istri  atau  suaminya  sedemikian  rupa  sehingga
89 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546
membahayakan  pihak  yang  dilukai  atau  dianiaya  atau mengakibatkan luka yang membahayakan Sedangkan  di  dalam  Hukum  Islam  tidak  memperinci secara  limitatif  alasan-alasan  untuk  melakukan  perceraian. Penjatuhan talak dari suami dapat terjadi apabila masing-masing pihak  sudah  tidak  saling  mencintai,  dan  sebaliknya  pihak  istri dapat  meminta  diceraikan.  Bahkan  pihak  suami  dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya tanpa disertai alasan apapun. Alasan suami menjatuhkan talak yaitu:
1) Istri berbuat zina
2) Nusyuz (suka keluar rumah yang mencurigakan)
3) Suka mabuk suka berjudi
4) Berbuat sesuatu yang mengganggu ketentraman dalam rumah tanggaSebab-sebab  lain  yang  tidak  memungkinkan pembinaan  rumah  tangga  yang  rukun  dan  damai (Hadikusumo, 1990).
e. Macam-macam Perceraian
Menurut  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 pasal 39 sampai dengan pasal 41 dan Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975  pasal  14  sampai  dengan  pasal  36  dapat ditarik kesimpulan ada dua (2) macam perceraian, yaitu :
1) cerai talak
Istilah cerai talak disebutkan dalam penjelasan pasal 14 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  dan  tentang perceraian  ini  diatur  dalam  pasal  14  sampai  18  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  !975,  yang  merupakan penegasan  dari  pasal  39  Undang-Undang  Perkawinan.  Cerai talak  hanya  khusus  untuk  yang  beragama  islam  seperti dirumuskan dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:
“Seorang  suami  yang  telah  melangsungkan  perkawinan yang  akan  menceraikan  istrinya  mengajukan  surat  pada pengadilan  di  tempat  tinggalnya,  yang  berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai  dengan  alasan  serta  meminta  kepada  pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
Selain itu, cerai talak ini juga diatur dalam pasal 66 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  perubahan  atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu :
“Seorang  suami  yang  beragama  Islam  yang  akan menceraikan  istrinya  mengajukan  permohonan  kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak”
Dari  ketentuan  di  atas  maka  dapat  dijelaskan  bahwa apabila seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut  agama  islam  ingin  mengajukan  surat  permohonan cerai ke Pengadilan harus disertai alasan-alasannya
2) cerai gugat
Yang  dimaksud  cerai  gugat  adalah  perceraian  yang disebabkan  oleh  karena  adanya  suatu  gugatan  lebih  dahulu. Adapun  mengenai  cerai  gugat  diatur  dalam  pasal  20 Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975,  yang penjelasannya berbunyi: “gugatan perceraian dimaksud dapat dilahirkan  oleh  seorang  istri  yang  melakukan  perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan  perkawinan  dan  menurut  agama  dan kepercayaan selain islam(Soemiyati, 1982).
Dalam  hal  ini  masalah  cerai  gugat  juga  diatur  dalam pasal  73  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  perubahan atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989,  maka  jelaslah bahwa  gugatan  perceraian  ini  dilakukan  oleh  pihak  istri sebagai  penggugat  dalam  agama  islam,  dan  dapat  juga dilakukan  oleh  pihak  istri  atau  suami  bilamana perkawinannya dilakukan dengan cara selain Islam
f. Tata Cara Perceraian
1) Cerai talak
Proses  tata  cara  ikrar  talak  terdapat  dalam  pasal  14 sampai  dengan  pasal  18  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9 Tahun 1975, maka proses selanjutnya adalah sebagai berikut:
a) Seorang  suami  yang  telah  melangsungkan  perkawinan menurut  agama  Islam  yang  akan  menceraikan  istrinya, mengajukan  surat  kepada  Pengadilan  Agama  di  tempat tinggal  istrinya,  yang  berisi  pemberitahuan  bahwa  ia bermaksud  menceraikan  istrinya  disertaidengan  alasan-
91 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546
alasannya  serta  meminta  kepada  Pengadilan  agar diadakan siding
b) Setelah  Pengadilan  menerima  surat  pemberitahuan, pengadilan  mempelajari  isi  surat  tersebut,  selambat- lambatnya  tiga  puluh  (30)  hari  setelah  menerima  surat pemberitahuan,  pengadilan  memanggil  suami  istri  untuk dimintai keterangan.
c) Setelah pengadilan mendapat penjelasan dari suami istri, dan juga pada keluarga ternyata memang terdapat alasan- alasan untuk bercerai dan pengadilan berpendapat bahwa suami istri tersebut tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup  rukun,  maka  pengadilan  memutuskanmengadakan sidang.
d) Sesaat  setelah  menyatakan  putusan  perceraian,  maka Ketua  Pengadilan  Agama  memberi  surat  keterangan tentang  terjadinya  perceraian,  dan  surat  keterangan tersebut  dikirimkan  kepada  pegawai  pencatat  di  tempat perceraian  itu  terjadi  untuk  diadakan  pencatatan perceraian.
e) Perceraian  itu  terjadi  terhitung  pada  saat  ikrar  talak diucapkan di depan sidang Pengadilan.
2) Cerai gugat
Proses  pengajuan  gugatan  diatur  dalam  pasal  20 sampai pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka proses pengajuan gugatan adalah sebagai berikut:
a) Gugatan diajukan oleh istri atau kuasanya ke Pengadilan Agama di tempat tinggal tergugat, apabila tergugat tidak jelas  atau  tidak  diketahui  alamatnya  atau  tidak mempunyai kediaman tetap, serta tergugat berada di luar negeri  maka  gugatan  diajukan  ke  Pengadilantempat kediaman penggugat
b) Setelah itu Pengadilan akan memanggil kedua belah pihak atau  kuasanya  secara  patut, yaitu sekurang-kurangya  tiga (3)  hari  sebelum  sidang  dibuka.  Apabila  tergugat  tidak mempunyai  kediaman  yang  tetap  atau  juga  tidak  jelas tempat  kediamannya,  maka  pemanggilan  dilakukan dengan  cara  menempelkan  surat  pemanggilan  di  papan pengumuman  dan  mengumumkan  di  beberapa  media massa  sebanyak  dua  (2)  kali  dalam  tenggang  waktu  satu
bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Panggilan disampaikan  melalui  perwakilan  Republik  Indonesia setempat apabila tergugat berkediaman di luar negeri.
c) Setelah  itu  Pengadilan  menyidangkan  perkara  tersebut dalam  tempo  selambat-lambatnya  30  hari  setelah diterimanya  surat  gugatan  di  kepaniteraan.  Dalam persidangan  pertama,  Pengadilan  dalam  hal  ini  majelis hakim menganjurkan perdamaian di antara keduanya dan kadang-kadang  dengan  menghadirkan  keluarga  dan  juga meminta bantuan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan PenyelesaianPerceraian)
d) Apabila  perdamaian  tidak  mungkin  terwujud,  maka selanjutnya  dengan  pemeriksaan  gugatan  penggugat. Bilamana  gugatannya  beralasan  dan  terbukti,  maka Pengadilan  dalam  hal  ini  majelis  hakim,  akan memutuskan perkara tersebut dengan putusan menerima, danmengabulkan gugatan dari penggugat.
e) Apabila  putusan  tersebut  telah  mempunyai  kekuatan hukum  tetap  dalam  arti  tidak  menyatakan  banding  baik dari  penggugat  atau  tergugat,  maka  perceraian  tersebut dikukuhkan  di  Pengadilan  Negeri.  Masa  berlakunya perceraian  yang  didasarkan  pada  gugatan  (cerai  gugat) dihitung  sejak  putusan  Pengadilan  Agama  yang  telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
93 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546
g. Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Kerangka Pemikiran
Keterangan: Setiap  permasalahan  yang  bersinggungan  dengan hukum  pada  umumnya  diselesaikan  lewat  jalur  pengadilan. Pengadilan menawarkan penyelesaian dengan sistem beracara sederhana,  cepat,  dan  biaya  ringan.  Asas  acara  perdata tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang  Kekuasaan Kehakiman.
Dalam  hal  ini  ada  perkara  perceraian  yang  kemudian diajukan  dengan  gugatan  yang  dimasukkan  kepada Pengadilan  Agama  pamekasanmelalui  Panitera  pengadilan tersebut. Setelah gugatan masuk, penggugat membayar biaya perkara  yang  telah  ditetapkan  dan  memperoleh  nomer register  perkara  yang  dalam  perkara  ini  perkara  Nomor 0862/Pdt.G/2015/PA.Pmk.  Sebelum  pemeriksaan  perkara
Putusan Perkaraper ceraian Pengadilan Agama PerkaraNomor 0862/Pdt.G/2015/P A.Pmk PenerapanAsas, Cepat,Sederhan, BiayaRingan Proses penyelesaian Hambatan an Solusi
dilakukan,  majelis  Hakim  selalu  menawarkan  upaya perdamaian  bagi  para  pihak  yang  berperkara.  Apabila perdamaian tercapai maka perkara dianggap telah selesai dan dituangkan  melalui  perjanjian  perdamaian  yang  kemudian dikukuhkan  dalam  suatu  putusan  hakim.  Tetapi  apabila perdamaian  tidak  tercapai  maka  pemeriksaan  perkara dilanjutkan hingga memperoleh putusan.
Dalam  pemeriksaan  hingga  putusan  harus  diterapkan asas  cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman.  Dalam  pemeriksaan perkara harus cepat dalam arti dari awal pemeriksaan perkara hingga putusan tidak memakan waktu yang lama tetapi tetap harus  memperhatikan  prosedur  yang  telah  dietur  dalam peraturan.  Kemudian  pada  saat  melakukanpemeriksaan perkara,  dilakukan  secara  sederhana  maksudnya  apa  yang memang  sudah  sederhana,  jangan  dipersulit  oleh  hakim  ke arah  proses  yang  berbelit-belit  dan  tersendat-sendat  serta mempermudah  pihak  yang  berperkara  dalam  mencari keadilan.  Selain  itu  dalam  pemeriksaan  perkara  juga  harus memperhatikan  asas  biaya  ringan  yang  mempunyai  maksud agar semua biaya perkara dalam beracara di pengadilan dapat dipikul dan dijangkau oleh rakyat. mempermudah pihak yang berperkara  dalam  mencari  keadilan.  Jadi  penerapan  asas cepat,  sederhana  dan  biaya  ringan  harus  diterapkan  sejak perkara  masuk  di  pengadilan  agama  sampai  keluarnya  suatu putusan.
Asas  peradilan  yang  termuat  dalam  Undang-Undang Nomor  4  tahun  2004  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman mengenai  asas  cepat,  sederhan  dan  biaya  ringan  dapat diterapkan  atau  tidak.  Apabila  dalam  pelaksanaanya  belum sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hal tersebut tidak luput  dari  adanya  hambatan-hambatan.  Solusi  yang  tepat dapat  mengatasi  dan  menyelesaikan  hambatan-hambatan yang ada tersebut.
95 | Sofian Syaiful Rizal
At- Turā ṡ : Jurnal Studi Keislaman Volume 6, No.1, Januari-Juni 2019 DOI: http://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.546

## PENUTUP
Prinsip  peradilan  sederhana,  cepat,    dan  biaya  ringan mengacu  pada  Undang-undang  No.  4  tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  pasal  4  ayat  (2),  dan  pasal  5  ayat  (2).  Juga terdapat  dalam  Undang-undang  No.  7  tahun  1989  dalam  pasal  57 ayat  (3),  serta  dalam  pasal  58  ayat  (2).Secara  fundamental, asas  ini bahkan  telah  menjadi  dasar  pengadilan  agama  untuk  memeriksa, mengadili dan memutus semua perkara dalam hal ini perceraian. Pertimbangan  hukum  pengadilan  agama  dalam  menolak gugatan perceraian di pengadilan agama sudah sesuai dengan dasar hukum  peraturan  perundang- undangan  negara  dan  Hukum  Syar’ i. Menimbang,  berdasarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut,  bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat hanya terjadi sekali itu saja,  sehingga  belum    memenuhi  kriteria  pasal  19  di  atas  yakni perselisihan  dan  pertengkaran  yeng  terus  menerus  sehingga  tidak ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi.  Dengan  demikian  dalil perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti.

## DAFTARPUSTAKA
Arto,  A.Mukti.  (1996). Praktek  Perkara  Perdata  (Pengadilan Agama). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hadikusumo, Hilman. (1990). Hukum Perkawinan Indonesia .Bandung: Mandar Maju.
Mahkamah  Agung  RI.  (2003).  Himpunan  Peraturan  Perundang- Undangan  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  Mahkamah Agung, Peradilan Umum, Peradilan Militer,
Kepaniteraan/Sekretariat Jendral Mahkamah Agung-RI.
Nuruddin, Amir dan Tarigan,Azhari Akmal. (2004). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Sarjono, R. (1979). Masalah Perceraian. Jakarta: Akademica.
Sayyid, Sabiq. (1997). Fiqhu As-Sunnah Juzz As Tsamin , diterjemahkan oleh Moh Thalib, Fiqih Sunnah 8 . Bandung: PT. Al Ma’arif .
Soemiyati.  (1982). Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang Perkawinan “UU No. 1 Tahun 1974” . Yogyakarta: Liberty.
Undang-Undang.  (2004). Undang-undang  No.  4  Tahun  2004tentang Kekuasaan Kehakiman . Bandung: PT Fokus Media.
Undang-Undang.  (2004). Undang-undang  Peradilan  Agama  RI  No  7 Tahun 1989 . Jakarta: PT Sinar Grafika.
Yunus,  Mahmud.(1975). Hukum  Perkawinan  dalam  Islam  Menurut Madzhab  Syafi’i,  Hanafi,  Maliki  dan  Hambali .  Jakarta: Hidakarya Agung.