## Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan di Desa Tupa
Fence M. Wantu 1
Apripari 2 *
Abstrak: Tujuan penulisan ini adalah mensosialisasikan secara tertulis tentang Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai  salah  satu  cara  penyelesaian  kerusakan  lingkungan  di  Desa  Tupa,  yang  dilakukan  oleh  Tim Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Musyawarah Lingkungan Hidup merupakan strategi  yang  diatur  dalam  draf  Peraturan  Desa  Tupa  tentang  Pelestarian  Lingkungan  Hidup  sebagai perwujudan  dari  hasil  yang  ingin  dicapai  dalam  pengabdian,  yaitu  terbentuknya  dokumen  kebijakan pemerintah  desa  tentang  bagaimana  penyelesaian  kerusakan  lingkungan  dan  kesadaran  hukum masyarakat  Desa  Tupa  Kecamatan  Bulango  Utara.  Metode  yang  digunakan  dalam  mencapai  tujuan tersebut  adalah  (1)  pendampingan  rancang  bangun  strategi  penyelesaian  kerusakan  lingkungan  Desa Tupa; (2) Penyuluhan, sosialisasi dan diseminasi percepatan strategi penyelesaian kerusakan lingkungan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Tupa; (3) Launching pembentukan Kelompok Gerakan Masyarakat Sadar  Hukum  Desa  Tupa.  Dalam  pelaksanaan  Program  Pengabdian,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa meskipun telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, namun peraturan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Desa Tupa. Selan itu, peran serta semua pihak terkait, khususnya masyarakat merupakan poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan. Terakhir, pembentukan Musyawarah Lingkungan Hidup sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan hidup merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa. Kata Kunci : Musyawarah; Pelestarian lingkungan hidup; Desa.

## Abstract :
The purpose of this writing is to socialize in writing about the Environmental Consultation as a way to resolve environmental damage in Tupa Village, which was carried out by the Community Service Team of the Faculty of Law, State University of Gorontalo. The Environmental Deliberation is a strategy regulated in the draft Tupa Village Regulation on Environmental Preservation as a manifestation of the results to be achieved in community service, namely the formation of a village government policy document on how to resolve environmental damage and raise the legal awareness of the people of Tupa Village, North Bulango District. The methods used in achieving these objectives are: (1) assistance in the design of environmental damage settlement strategies for Tupa Village; (2) Counseling, socialization, and dissemination of the acceleration of environmental damage settlement strategies and legal awareness of  the  Tupa  Village  community;  (3)  Launching  of  the  Formation  of  the  Tupa  Village  Law  Aware  Community Movement. In the implementation of the Community Service Program, it can be concluded that although there have been  several  regulations  both  at  the  central  and  regional  levels  related  to  environmental  management  and  forest management, these regulations have not been able to overcome environmental damage in Tupa Village. In addition, the participation of all related parties, especially the community, is the main point in solving environmental damage.
1 Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, Indonesia. E-mail: fencewantu@ung.ac.id 2 Fakultas  Hukum  Universitas  Negeri  Gorontalo.  Gorontalo,  Indonesia.  *Correspondence  E-mail: apripari@ung.ac.id
Finally, the formation of an environmental conference as a forum for the Tupa Village community to preserve the environment is one of the strategies that can be used to solve the problem of environmental damage in Tupa Village. Keywords : Discussion; environmental preservation; village
How to cite ( Chicago Style):
Wantu, Fence M., and Apripari. “Musyawarah Lingkungan Hidup Sebagai Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Di Desa Tupa.” DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum & Humaniora 3, no. 1 (2023): 32–48.
© 2023 – Wantu, Fence M., and Apripari Under the license CC BY-SA 4.0

## Pendahuluan
Desa Tupa merupakan salah satu desa di Kabupaten Bone Bolango yang berada di Kecamatan Bulango Utara. Sebagai bagian dari Kabupaten Bone Bolango, sejatinya Desa Tupa harus menjadi desa yang menyokong terwujudnya kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan, mengingat Kabupaten Bone Bolango yang merupakan Kabupaten Konservasi  (Kelompok  Kerja  KLHS  Kabupaten  Bone  Bolango  2020).  Artinya,  dalam melakukan  pengelolaan  pembangunan,  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  harus menerapkan  kaidah-kaidah  konservasi  demi  terwujudnya  kondisi  lingkungan  yang berkelanjutan.  Apabila  kebijakan  tersebut  terlaksana  dengan  baik,  maka  penurunan kualitas  air,  lahan-lahan  kritis  dan  bencana  dapat  dicegah  terjadi  di  Kabupaten  Bone Bolango.  Akan  tetapi,  harapan  yang  ingin  dicapai  melalui  kebijakan  Kabupaten Konservasi  tersebut  belum  dapat  direngkuh  jika  melihat  bencana  yang  terjadi  di Kabupaten Bone Bolango, tepatnya di Kecamatan Bulango Utara, termasuk di Desa Tupa.
Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, setidaknya telah terjadi tujuh kali banjir di  Kabupaten  Bone  Bolango,  yaitu  satu  kali  pada  tahun  2020,  tepatnya  pada  bulan Agustus  (Mardani  2020);  Dua  kali  pada  tahun  2021,  tepatnya  pada  bulan  September (Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  2021a)  dan  November  (Badan  Nasional Penanggulangan Bencana 2021b); Terakhir, empat kali pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Maret (Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango 2022),
Juli  (Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  2022b),  Agustus  (Azhar  2022),  dan Oktober  (Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  2022a).  Terjadinya  banjir  tersebut salah  satunya  disebabkan  oleh  luapan  sungai  Bulango  yang  melintasi  Kecamatan Bulango Utara (Radar Gorontalo 2022). Hal tersebut terjadi karena kondisi topografi Desa Tupa yang lebih rendah dari daerah sekitarnya sehingga kecenderungan luapan sungai menuju ke arah Desa Tupa. Di samping itu, kebutuhan akan perlunya lahan baik untuk penggunaan  pertanian  dan  non  pertanian  telah  memaksa  penduduk  yang  tinggal  di wilayah Desa Tupa untuk memanfaatkan lahan perbukitan dan pegunungan yang rawan terhadap tanah longsor (Cuga et al. 2022).
Kondisi  topografi  Desa  Tupa  yang  lebih  rendah  dari  daerah  sekitarnya  dapat dikatakan  sebab  alamiah  terjadinya  bencana  banjir,  namun  pembukaan  lahan  pada wilayah perbukitan dan pegunungan yang mengalami tanah longsor adalah sebab yang berasal dari manusia sehingga bencana tanah longsor dan banjir dapat terjadi. Bencana yang  disebabkan  oleh  manusia  pada  dasarnya  dapat  dicegah  dengan  kebijakan- kebijakan dari pemerintah, seperti melalaui peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan  perundang-undangan  yang  dapat  mencegah  tindakan  manusia  agar  tidak menyebabkan  terjadinya  bencana  atau  meningkatkan  risiko  dampak  bencana  adalah Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Dalam Pasal 71 ayat (1) UU PPLH misalnya ditegaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan menanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas  ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  peraturan  perundang-undangan  di  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Apabila melihat Pasal 71 ayat (1) UU PPLH, maka pemerintah Kabupaten Bone Bolango  harus  menindaklanjuti  kebijakan  pengawasan  sebagaimana  disebut  dalam ketentuan  pasal  dengan  kebijakan  yang  lingkupnya  berlaku  di  daerah,  seperti  dalam
bentuk peraturan daerah. Sebagai wujud dari kebijakan tersebut, pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda PPLH). Akan  tetapi,  yang  menjadi  permasalahan  adalah  sekalipun  kebijakan  pada  tingkat daerah telah ada, namun bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia masih saja terjadi.  Artinya,  dengan  menggunakan  perspektif  Teori  Sistem  Hukum,  maka  pada dasarnya permasalahan tidak lagi hanya terletak pada substansi hukum ( legal substance ), melainkan pada budaya hukum ( legal culture ) dan struktur hukum ( legal structure ).
Menurut  Lawrence  Meir  Friedman,  budaya  hukum  merupakan  sikap  manusia terhadap  hukum  yang  lahir  melalui  sistem  kepercayaan,  nilai,  pemikiran  serta harapannya  yang  berkembang  menjadi  satu  di  dalamnya.  Budaya  hukum  menjadi suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan  bagaimana hukum itu dipergunakan, dihindari atau  disalahgunakan. Budaya hukum ini sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Jika masyarakat sadar akan peraturan tersebut dan mau mematuhi maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Jika sebaliknya, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat dalam penegakkan peraturan terkait (Friedman 2009).
Adapun terkait Struktur Hukum, Lawrence Meir Friedman berpandangan bahwa terdapat sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu  dilaksanakan dengan baik. Sebaik apa pun produk hukum yang telah disusun, apabila aparat penegak hukum  tidak  dapat  memaksimalkan  kinerjanya  dalam  melaksanakan  tugas,  maka keadilan akan menjadi mimpi belaka. Dengan kata lain, Hukum tidak berjalan dengan baik  apabila  tidak  ada  aparat  penegak  hukum  yang  kredibilitas,  kompeten,  dan independen.  Oleh  karena  itu,  keberhasilan  suatu  penegakan  hukum  salah  satunya berasal dari personalitas penegak hukum (Friedman 2009).
Pada dasarnya penyebab utama banjir di wilayah Kabupaten Bone Bolango adalah hujan dengan intensitas tinggi, sehingga memicu peningkatan debit air Sungai Bolango dan  Sungai  Dulamayo  (Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  2022a),  namun Turunnya  kebijakan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  dalam  bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti Peraturan Daerah Kabupaten Bone  Bolango  Nomor  1  Tahun  2015  tentang  Pengelolaan  Sampah  dan  Perda  PPLH menggambarkan  bahwa  terdapat  harapan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango agar terjadinya banjir dapat diminimalisir melalui kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya.  Sayangnya,  keinginan  pemerintah  tersebut  tidak  dibarengi  oleh kesadaran hukum masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Bone Bolango yang disebabkan salah satunya oleh masyarakat ketika membuka  lahan  baru  dengan  cara  membakar  lahan  (Tribrata  News  2019).  Realitas tersebut sedikit menggambarkan bahwa terdapat permasalahan terkait budaya hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Bone Bolango.
Selanjutnya  berkaitan  dengan  struktur  hukum,  sekalipun  telah  dapat diidentifikasi  pelanggaran  terhadap  kebijakan-kebijakan  mengenai  perlindungan  dan pengelolaan  lingkungan  hidup,  tetapi  pemerintah  belum  secara  tegas  menindak pelanggaran  tersebut.  Adapun  mengenai  substansi  hukum,  dapat  dikatakan  bahwa pengaturan yang telah dibentuk tidak dapat diterapkan secara maksimal sebab lingkup berlakunya yang masih luas, belum secara spesifik berlaku pada wilayah desa tertentu.
Untuk  mengatasi  permasalahan  di  atas,  maka  beberapa  langkah  yang  dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan potensi desa dalam hal ini Desa Tupa, serta memanfaatkan peluang kebijakan yang masih dapat dimaksimalkan pada lingkup yang lebih spesifik (desa). Adapun beberapa potensi desa dan peluang kebijakan yang dapat dimanfaatkan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Adanya alokasi Dana Desa (Dandes) Tupa yang cukup besar yang diarahkan pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Melalui alokasi Dandes, operasional pembangunan SDM untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dapat dilakukan.
2) Pasal  19  huruf  d  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah  kabupaten/kota,  kewenangan  lain  yang  dimaksud  tersebut  meliputi penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan  desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui ketentuan  tersebut,  kesadaran  hukum  masyarakat  desa  dapat  menjadi  titik perhatian yang perlu dilakukan pembinaan oleh pemerintah desa;
3) Adanya  komitmen  Pemerintah  Desa  Tupa  dan  Pemerintah  Kabupaten  Bone Bolango untuk mengambil bagian dalam menjaga kelestarian lingkungan hutan;
Melalui  potensi  dan  peluang  di  atas,  maka  strategi  penyelesaian  kerusakan lingkungan di desa, khususnya Desa Tupa akan mungkin untuk dapat dikonstruksikan dan dilaksanakan. Adanya alokasi dana Desa Tupa yang cukup besar dan pembinaan oleh  pemerintah  desa  atas  kesadaran  hukum  masyarakat  Desa  Tupa  dapat dikonstruksikan  untuk  membentuk  wadah  yang  disebut  “Musyawarah  Lingkungan Hidup (MULIH)” sebagai langkah untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan hidup di Desa  Tupa,  yang  merupakan  salah  satu  penyebab  terjadinya  bencana  banjir  di  Desa Tupa. Konstruksi tersebut juga untuk melengkapi hasil pengabdian sebelumnya yang dilakukan  oleh  Candra  Cuga  et.  al.,  yaitu  Mitigasi  Bencana  Berbasis  Moda  Media Interaktf (MMI) Pada Masyarakat Desa Tupa, Kabupaten Bone Bolango. Salah satu hasil penelitian  tersebut  adalah  masyarakat  lebih  sigap  terhadap  bencana  yang  sewaktu- waktu dapat terjadi.

## Luaran
Musyawarah Lingkungan Hidup merupakan konstruksi yang dihasilkan melalui luaran  Program  Pengabdian  kepada  Masyarakat/Pengabdian  Kolaboratif  Dosen  dan Mahasiswa dengan judul “Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat  Desa  Tupa  Kecamatan  Bulango  Utara  Kabupaten  Bone  Bolango”.  Luaran program  Pengabdian  Kolaboratif  tersebut  berbentuk  draf  Peraturan  Desa  yang  di dalamnya  mengurai  tentang  Musyawarah  Lingkungan  Desa  (MULIH)  sebagai musyawarah tentang lingkungan hidup dan evaluasi program kerja tahun sebelumnya. Di  samping  draf  Peraturan  Desa,  terdapat  luaran  lainnya  yang  meliputi  artikel  yang dipublikasikan pada jurnal pengabdian, penandatanganan Implementasi Kerjasama, dan Proposal Kreativitas Mahasiswa (PKM).

## Metode Pelaksanaan
Dalam  pelaksanaan  Program  Pengabdian  kepada  Masyarakat/Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa dengan judul “Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango”, dilakukan beberapa tahapan pelaksanaan yang meliputi:
1) Audiensi dan Penjajakan Pelaksanaan Program ke Desa Mitra Tujuan Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif;
2) Penandatanganan Surat Pernyataan Kesediaan Kerja Sama oleh Desa Tupa dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif;
3) Penandatanganan Implementasi Kerja Sama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Desa Tupa;
4) Rekrutmen Mahasiswa Peserta Program Pengabdian Kolaboratif;
5) Pembekalan ( Coaching ) Mahasiswa Peserta Program Pengabdian Kolaboratif;
6) Pelaksanaan Observasi dan Inventarisasi Masalah Dalam Pelaksanaan Program Pengabdian Kolaboratif;
7) Pelaksanaan Program Inti Pengabdian Kolaboratif, yang meliputi:
a. Pendampingan  Rancang  Bangun  Strategi  Penyelesaian  Kerusakan Lingkungan Desa Tupa;
b. Penyuluhan,  Sosialisasi  dan  Diseminasi  Percepatan  Strategi  Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa;
c. Launching Pembentukan Kelompok Gerakan Masyarakat Sadar Hukum Desa Tupa; dan
8) Penyerahan draf Peraturan Desa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup kepada Pemerintah Desa Tupa.

## Hasil dan Pembahasan

## Pendampingan Rancang Bangun Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Desa Tupa
Pada dasarnya telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, seperti Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup,  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Akan tetapi, melalui tahapan  pelaksanaan  observasi  dan  inventarisasi  masalah,  dapat  dianggap  bahwa pengaturan  yang  telah  ada  belum  mengakomodir  kepentingan  untuk  menjaga pengelolaan  lingkungan  hidup  dan  pengelolaan  hutan  demi  terwujudnya  kelestarian lingkungan hidup. Untuk itu, dibutuhkan rancang bangun strategi dalam penyelesaian
kerusakan lingkungan desa guna mewujudkan kelestarian lingkungan hidup Desa Tupa. Adapun strategi yang dimaksud adalah penyusunan kebijakan yang lebih ketat dalam bentuk peraturan desa yang mengatur tentang penyelesaian kerusakan lingkungan desa.
Pembentukan  peraturan  desa  yang  mengatur  tentang  penyelesaian  kerusakan lingkungan  desa  menjadi  penting  karena  pada  dasarnya  kewenangan  pembentukan peraturan  desa  merupakan  perwujudan  peran  strategis  desa  dalam  pembangunan daerah. Hal tersebut tidak terlepas dari pentingnya desa bagi pemerintahan Jokowi-JK yang diposisikan sebagai kekuatan besar yang akan memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia yang berdaulat, sejahtera dan bermartabat (Suartini and Rohaya 2022). Adapun kewenangan tentang pembentukan peraturan desa tersebut secara fungsional berada pada kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d yang menyatakan  bahwa  kewenangan  kepala  desa  adalah  menetapkan  peraturan  desa (Nggilu and Towadi 2022).
Menindaklanjuti strategi penyelesaian kerusakan lingkungan desa di atas, maka Tim  Pengabdian  Kolaboratif  segera  melakukan  pendampingan  penyusunan  draf Peraturan  Desa  Tupa  tentang  Pelestarian  Lingkungan  Hidup  yang  melibatkan Akademisi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, mahasiswa, dan masyarakat. Unsur Akademisi diwakili oleh Novendri M. Nggilu, S.H., M.H., CLA, dan Ahmad, S.H., M.H., keduanya sebagai Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang memiliki keahlian dalam penyusunan perundang-undangan. Adapun unsur Pemerintah Daerah  diwakili  oleh  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Provinsi Gorontalo (BPBD Prov. Gorontalo).
Ruang lingkup draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup meliputi  ketentuan  umum;  pelestarian  lingkungan  hidup;  tugas,  kewajiban  dan tanggung jawab pelestarian lingkungan hidup; pendanaan; pengawasan; larangan dan sanksi; dan ketentuan penutup. Dalam pelestarian lingkungan hidup, dilakukan dengan
mengacu pada asas  tanggung  jawab,  kelestarian  dan  keberlanjutan,  manfaat,  kearifan lokal, dan kepastian hukum.
Pengaturan  tugas,  kewajiban  dan  tanggung  jawab  dalam  draf  Peraturan  Desa Tupa  tentang  Pelestarian  Lingkungan  Hidup  diberikan  kepada  beberapa  pihak  yang terdiri dari pemerintah desa, masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan kelompok kerja. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut dengan baik, tanggung jawab pengawasan diberikan kepada perangkat desa yang ditugaskan dalam oleh kepala desa. Pengawasan tersebut dilakukan berdasarkan laporan masyarakat maupun lembaga lingkungan hidup maupun  hasil monitoring dan  evaluasi  yang  dilakukan.  Hasil  pengawasan  tersebut nantinya  akan  dilaporkan  kepada  kepala  desa  untuk  ditindaklanjuti.  Selain  petugas pengawasan, kelompok kerja yang sudah terbentuk dapat melaksanakan pengawasan di lingkungan wilayah kerjanya.
Apabila  terhadap  hasil  pengawasan  tersebut  didapati  bahwa  telah  terjadi perbuatan  yang  dilarang  dalam  Pasal  18  draf  Peraturan  Desa  tentang  Pelestarian Lingkungan Hidup, maka dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan/atau denda. Adapun larangan tersebut terdiri dari:
a. Membuang limbah rumah tangga ke saluran irigasi secara langsung;
b. Membuang sampah tidak pada tempatnya;
c. Memburu burung kecuali bersifat hama;
d. Menangkap biota perairan dengan cara meracuni, menjala dan menyetrum (atau menangkap dengan skala besar);
e. Merusak tanaman penghijauan dan tanaman peneduh jalan yang menyebabkan kematian tanaman;
f. Melakukan  kegiatan  usaha  ataupun  individu  (usaha  industri,  usaha  rumah tangga,  ataupun  penambangan  batu/pasir/kekayaan  alam)  yang  menggunakan
fasilitas  umum  yang  menimbulkan  gangguan  dan  pencemaran  atau  kerusakan lingkungan; dan
g. Melakukan  perburuan  satwa  liar  kecuali  yang  merugikan  lingkungan  dengan tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.

## Penyuluhan, Sosialisasi dan Diseminasi Percepatan Strategi Penyelesaian Kerusakan Lingkungan dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa
Pada  tanggal  22  Juni  2022,  bertempat  di  Aula  Kantor  Desa  Tupa  dilaksanakan kegiatan  Penyuluhan,  Sosialisasi  dan  Diseminasi  Percepatan  Strategi  Penyelesaian Kerusakan  Lingkungan  dan  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Desa  Tupa  Kecamatan Bulango  Utara.  Kegiatan  ini  merupakan  akhir  dari  pendampingan  penyusunan Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. Hadir dalam kegiatan ini Tim  Pengabdian  Kolaboratif,  Ahmad,  S.H.,  M.H.,  Tim  BPBD  Prov.  Gorontalo, mahasiswa, dan masyarakat Desa Tupa.
Dalam  kegiatan  ini,  disampaikan  beberapa  poin  penting  terkait  penyelesaian kerusakan  lingkungan  dan  kesadaran  hukum  masyarakat.    Salah  satu  poin  penting tersebut disampaikan oleh Tim BPBD Prov. Gorontalo yang diwakili oleh Sofyan Adjara, S.Pi.,  M.Ec.Dev.,  bahwa  peran  serta  masyarakat  merupakan  poin  utama  dalam penyelesaian  kerusakan  lingkungan.  Masyarakat  dimaksud  adalah  masyarakat  Desa Tupa  yang  berada  pada  wilayah  terjadinya  kerusakan-kerusakan  lingkungan.  Peran serta masyarakat menjadi poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan tidak lepas  dari  fakta  bahwa  banyak  aktivitas  masyarakat  menjadi  penyebab  terjadinya kerusakan  lingkungan.  Oleh  karena  itu,  apabila  masyarakat  Desa  Tupa  ingin menyelesaikan  permasalahan  kerusakan  lingkungan  di  Desa  Tupa,  maka  yang  harus terlebih  dahulu  berubah  adalah  aktivitas  atau  kebiasaan  masyarakat  Desa  Tupa  itu sendiri.
Lebih  lanjut  disampaikan  oleh  Sofyan  Adjara,  S.Pi.,  M.Ec.Dev.,  ketika  terjadi bencana sebagai akibat dari kerusakan lingkungan, yang utama dapat menyelamatkan masyarakat adalah diri masyarakat masing-masing. Hal ini sebagaimana berdasarkan survei  pada  kejadian  gempa  bumi  di  Jepang,  tepatnya  di  Hanshin-Awaji,  tahun  1995 yang menunjukkan bahwa 34,9% korban dapat selamat karena upaya penyelamatan diri sendiri/mandiri; 31,9% selamat dengan bantuan anggota keluarga; 28,1% selamat karena pertolongan teman/tetangga; 2,6% selamat ditolong oleh orang yang pada saat kejadian berada dekat dengan korban; 1,7% dibantu oleh tim penyelamat. Melalui survei tersebut, dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar  korban  selamat  adalah  bukan  karena  tim penolong,  melainkan  karena  dirinya  sendiri  dan  orang-orang  di  sekitarnya  terutama keluarga. Oleh karena itu, kesiapsiagaan dan ketrampilan masyarakat, khususnya diri sendiri  maupun  keluarga  menjadi  kunci  utama  keselamatan  dalam  menghadapi bencana.
Apa yang disampaikan oleh Sofyan Adjara di atas, ditindak lanjuti oleh Ahmad, S.H.,  M.H.  Dalam  penyampaiannya,  Ahmad,  S.H.,  M.H.  mengatakan  bahwa  sebagai masukan  dari  Tim  BPBD  Prov.  Gorontalo,  dalam  draf  Peraturan  Desa  Tupa  tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, telah dimasukkan ketentuan tentang beberapa hal yang bertujuan  untuk  menyelesaikan  kerusakan  lingkungan  desa.  Ketentuan-ketentuan tersebut  seperti  dibentuknya  Musyawarah  Lingkungan  Desa  yang  disingkat  MULIH sebagai  musyawarah  tentang  lingkungan  hidup  dan  evaluasi  program  kerja  yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Tupa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh- tokoh masyarakat dan kader wanita.

## Musyawarah Lingkungan Desa (MULIH) di Desa Tupa
Konsekuensi  Indonesia  sebagai  negara  demokrasi  harus  teridentifikasi  melalui beberapa  ciri  seperti  negara  yang  menjamin  kebebasan,  baik  kebebasan  berekspresi
maupun untuk menyuarakan pendapat. Ciri tersebut tidak terlepas dari kecenderungan praktik  yang  terjadi  pada  negara-negara  demokrasi.  Namun,  Indonesia  berbeda  dari negara-negara  lainya  dalam  hal  berdemokrasi.  Ciri-ciri  demokrasi  Indonesia  sendiri salah  satunya  adalah  musyawarah  untuk  mencapai  suatu  kemufakatan.  Sistem musyawarah-mufakat merupakan warisan para pendiri negara yang sebenarnya sudah ada  sejak  dulu.  Musyawarah-mufakat  sejatinya  merupakan  kesepahaman  atau  kata sepakat antara pihak-pihak yang berbeda pendapat.(Christyawaty and Susilowati 2018)
Musyawarah  mufakat  merupakan  kegiatan  berembuk  dan  berunding  untuk memecahkan  masalah  yang  menghasilkan  kesepakatan  bersama  ( winwin  solution ). Musyawarah  mufakat  bertujuan  untuk  mempererat  tali  kekeluargaan  seperti  halnya yang  tertera  pada  Sila  ke  empat  Pancasila  “Kerakyatan  Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Musyawarah mufakat merupakan proses  membahas  persoalan  secara  bersama  demi  mencapai  kesepakatan  bersama. Musyawarah  mufakat  dilakukan  sebagai  cara  untuk  menghindari  pemungutan  suara yang menghasilkan kelompok minoritas dan mayoritas.(Pratiwi and Sunarso 2018)
Musyawarah  merupakan  kata  kunci  tidak  hendak  ditolak  oleh  semua  orang Indonesia.  Bagi  seorang  muslim,  menerima  asas  musyawarah  untuk  membangun mufakat  adalah  perkara  akidah.  Karena  ungkapan  itu  adalah  petunjuk  suci  yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Warga Negara Indonesia, musyawarah adalah  wahana  konstitusional  untuk  mewujudkan  asas  kerakyatan  atau  demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk konkret dari forum perumusan konsensus yang  berhikmat  kebijaksanaan  bukan  sembarang  konsensus  yang  bisa  melenceng menjadi  kesepakatan  atau  “ deal ”  yang  mengacu  pada Self  Interest atau  kepentingan pribadi semata-mata (Wirosardjo 1995).
Musyawarah mufakat sebagai ciri demokrasi Indonesia telah dianggap sebagai budaya  bangsa  Indonesia.  Hal  tersebut  tidak  terlepas  dari  penggunaan  musyawarah
mufakat untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebagai  contoh,  jika  melihat  praktik  dalam  lingkup  hukum  adat  yang  menempatkan kepala  adat  sebagai  penengah  dan  pemberi  putusan  adat  bagi  sengketa  di  antara warganya,  dapat  dikatakan  bahwa  praktik  demikian  merupakan  perwujudan  dari praktik  musyawarah  dan  mufakat.  Terlebih  sejak  Indonesia  merdeka,  musyawarah mufakat  secara  resmi  telah  menjadi  salah  satu  falsafah  negara  dari  Bangsa  Indonesia (Nugroho 2009).
Sebagai  kearifan  lokal  maupun  warisan  para  pendiri  negara,  musyawarah mufakat sudah barang tentu akan menjadi pilihan yang ideal untuk dapat menyelesaikan apa  pun  itu  bentuk  permasalahan,  tidak  terkecuali  masalah  lingkungan.  Untuk  itu, dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dibentuk wadah yang  disingkat  sebagai  MULIH  atau  Musyawarah  Lingkungan  Desa  sebagai  wadah musyawarah tentang lingkungan hidup dan evaluasi program kerja tahun sebelumnya yang pesertanya terdiri dari beberapa elemen masyarakat Desa Tupa meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD, Lembaga-lembaga Desa, Pengurus RT, Pengurus RW, tokoh-tokoh masyarakat dan kader wanita.
Dalam draf Peraturan Desa Tupa tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, peran MULIH sangat penting dalam pelestarian lingkungan hidup di Desa Tupa. Hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan MULIH sebagai wadah untuk melaksanakan perencanaan sebagai salah satu langkah pelestarian lingkungan hidup di Desa Tupa. Perencanaan itu sendiri akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:
1) Pembahasan masalah lingkungan di desa;
2) Menggali jenis-jenis pengelolaan lingkungan hidup yang berbasis kearifan lokal;
3) Pemetaan  lokasi  rawan  longsor,  banjir,  genangan,  rawan  pencemaran  dan/atau perusakan lingkungan;
4) Pembentukan  kelompok  kerja  penanganan  permasalahan  lingkungan,  serta menetapkan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya;
5) Menatapkan  hasil  MULIH  ke  dalam  program  kerja  pengendalian  lingkungan hidup;
6) Menyusun anggaran pendukung program pengendalian lingkungan hidup.
Tidak  hanya  pada  perencanaan,  jika  merujuk  pada  Ketentuan  Umum  draf Peraturan  Desa  Tupa  tentang  Pelestarian  Lingkungan  Hidup,  pada  dasarnya  MULIH juga  merupakan  wadah  untuk  evaluasi  program  kerja  tahun  sebelumnya  terkait pelestarian lingkungan hidup di Desa Tupa.
Pembentukan MULIH sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan  hidup  merupakan  strategi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  kerusakan lingkungan di Desa Tupa. Pembentukan MULIH juga sekaligus merupakan pendekatan yang lebih soft mengingat terdapat UU PPLH dan Perda PPLH yang dikeluarkan oleh Pemerintah  Kabupaten  Bone  Bolango  untuk  menyeret  pelaku  perusakan  lingkungan hidup ke ranah hukum.

## Kesimpulan
Dalam  pelaksanaan  Program  Pengabdian  kepada  Masyarakat/Pengabdian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa dengan judul “Penyelesaian Kerusakan Lingkungan Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Tupa Kecamatan Bulango Utara Kabupaten Bone Bolango”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1) Meskipun telah terdapat beberapa peraturan baik di tingkat pusat maupun daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan, namun peraturan tersebut belum dapat mengatasi kerusakan lingkungan di Desa Tupa;
2) Peran serta semua pihak terkait, khususnya masyarakat merupakan poin utama dalam penyelesaian kerusakan lingkungan; dan
3) Pembentukan MULIH sebagai wadah masyarakat Desa Tupa untuk melestarikan lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  strategi  yang  dapat  digunakan menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan di Desa Tupa.

## Referensi
Azhar, Rosyid A. 2022. “16 Desa Di Bone Bolango Terdampak Banjir Dan Longsor.” 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/08/31/130057378/16-desa-di-bone-bolango- terdampak-banjir-dan-longsor.
Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana.  2021a.  “Dua  Desa  Di  Kabupaten  Bone Bolango,  Banjir  Kembali  Melanda  Wilayah  Provinsi  Gorontalo.”  2021. https://www.bnpb.go.id/berita/dua-desa-di-kabupaten-bone-bolango-banjir- kembali-melanda-wilayah-provinsi-gorontalo.
———.  2021b.  “Sebanyak  277  Rumah  Warga  Di  Tiga  Kecamatan  Terendam  Banjir  Di Bone  Bolango,  Gorontalo.”  2021.  https://www.bnpb.go.id/berita/sebanyak-277- rumah-warga-di-tiga-kecamatan-terendam-banjir-di-bone-bolango-gorontalo.
———.  2022a.  “Banjir  Bandang  Merendam  375  Rumah  Warga  Bone  Bolango.”  2022. https://www.bnpb.go.id/berita/banjir-bandang-merendam-375-rumah-warga-bone- bolango.
———. 2022b. “Dua Rumah Warga Bone Bolango Hanyut Akibat Banjir Bandang.” 2022. https://bnpb.go.id/berita/dua-rumah-warga-bone-bolango-hanyut-akibat-banjir- bandang.
Badan  Penanggulangan  Bencana  Daerah  Kabupaten  Bone  Bolango.  2022.  “Gorontalo- Bone Bolango Diterjang Banjir,
3.409 Jiwa Terdampak.” 2022. https://bpbd.bonebolangokab.go.id/bpbd/detail/gorontalo-bone-bolango-diterjang- banjir-3409-jiwa-terdampak.
Christyawaty, Eny, and Nenggih Susilowati. 2018. “Jejak Budaya Musyawarah, Bentuk Demokrasi  Masyarakat  Minangkabau.” Berkala  Arkeologi  Sangkhakala 13  (26):  188– 203. https://doi.org/10.24832/bas.v13i26.171.
Cuga,  Candra,  Yuli  Adhani,  Abdul  Haris  Panai,  Pupung  Puspa  Ardini,  Muhammad
Sarlin, Sri Handayani, and Sahrul Alfitrah. 2022. “Mitigasi Bencana Berbasis Moda Media  Interaktif  (MMI)  Pada  Masyarakat  Desa  Tupa,  Kabupaten  Bone  Bolango.”
Jurnal Abdimas Terapan 1 (2): 50–58.
https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jat/article/view/14414.
Friedman, Lawrence Meir. 2009. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective) . Bandung: Nusamedia.
Kelompok  Kerja  KLHS  Kabupaten  Bone  Bolango.  2020.  “Kajian  Lingkungan  Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026.” Suwawa.
Mardani, D. 2020. “6 Kali Banjir Gorontalo, Tim Kaji Cepat Direktorat Bina OP Gerak Cepat Tinjau
Infrastruktur
Yang Rusak.” 2020.
https://sda.pu.go.id/balai/bwssulawesi2/6-kali-banjir-gorontalo-tim-kaji-cepat- direktorat-bina-op-gerak-cepat-tinjau-infrastruktur-yg-rusak/.
Nggilu, Novendri Mohamad, and Mellisa Towadi. 2022. “Desain Yuridis Peraturan Desa Dalam Penanganan Sampah Melalui Bank Sampah Di Desa Bongo Nol-Gorontalo.” DAS  SEIN:  Jurnal  Pengabdian  Hukum  Dan  Humaniora 1  (1):  25–37. https://doi.org/10.33756/jds.v1i1.9827.
Nugroho, Susanti Adi. 2009. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengket . Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
Pratiwi, Yesi Eka, and Sunarso Sunarso. 2018. “Peranan Musyawarah Mufakat (Bubalah) Dalam  Membentuk  Iklim  Akademik  Positif  Di  Prodi  PPKN  FKIP  UNILA.” Sosiohumaniora 20 (3): 199. https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v20i3.16254.
Radar  Gorontalo.  2022.  “Lagi,  Banjir  Landa  Kecamatan  Bulango  Utara  -  Radar Gorontalo.” 2022. https://rgol.id/lagi-banjir-landa-kecamatan-bulango-utara/.
Suartini,  Suartini,  and  Nizla  Rohaya.  2022.  “Implementasi  Nawa  Cita  Dalam Pembangunan  Desa  Melalui  BUM  Desa.” Jurnal  Magister  Ilmu  Hukum 7  (2):  1. https://doi.org/10.36722/jmih.v7i2.1262.
Tribrata  News.  2019.  “Polres  Bone  Bolango  Serius  Tangani  Karhutla.”  2019. https://tribratanews.gorontalo.polri.go.id/polres-bone-bolango/31882/polres-bone- bolango-serius-tangani-karhutla/.
Wirosardjo, Soetjipto. 1995. Dialok Dengan Kekuasaan . Bandung: Mizan.