## HUKUM SESEORANG MEMBERITAHUKAN TUNANGANNYA TERHADAP PENYAKIT MENTAL YANG DIDERITANYA; PERSPEKTIF LEMBAGA FATWA MESIR (DARUL IFTA’ ALMISRIYYAH )
Sofwan Atsauri, Heri Firmansyah Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Email: Sofwanats267@gmail.com herifirmansyah@uinsu.ac.id

## Abstrak:
Penelitian ini memiliki tujuan  untuk mengkaji sejauh mana seorang laki-laki yang ingin mengkhitbah seorang wanita memberitahu penyakit mental yang dideritanya. Hal  ini  merupakan  satu  hal  yang  sangat  penting  untuk  tercapai  nya  tujuan perkawinan. terlebih khitbah ini adalah satu proses awal dengan tujuan yang mulia, maka  harus  dibarengi  dengan  hal-hal  yang  baik  pula  Dalam  artikel  ini  pokok permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah  bagaimana  hukum  pelamar  untuk memberitahuan tentang penyakit mental perspektif ulama Darul Iftha’ al Mishriyyah dan bagaimana metode pengeluaran fatwa yang dilakukan. Penelitian ini merupakan penelitian  hukum  normatif,  fokus  kajian  pada  penelitian  ini  adalah  fatwa  dari lembaga  fatwa  mesir  yaitu  Darul  iftha’  Almishriyyah.  Hasil  penelitian  ini menyimpulkan  bahwa  sesuai  dengan  fatwa  Darul  Iftha,  Almishriyyah,  hukum pelamar  untuk  memberitahukan  tentang  penyakit  mental  saat  melamar  itu bervariasi,  tergantung  dari  pada  penyakitnya  dan  tingkat  keparahannya  dan pengaruh  nya  terhadap  perkawinan,  dapat  menjadi  wajib  memberitahunya  dan dapat menjadi mubah.
Kata  Kunci: Hukum,  Fatwa,  Darul  Ifta  al-Mishriyah,  Khitbah,  Pelamar,  Gangguan Mental

## Abstract:
This study aims to examine the extent to which a man who wants to preach to a woman tells  him  about  his  mental  illness.  This  is  a  very  important  thing  to  achieve  the  goal  of marriage. moreover, this khitbah is an initial process with a noble purpose, so it must be accompanied  by  good  things  too.  In  this  article,  the  main  issue  that  will  be  discussed  is how  the  law  for  applicants  to  notify  about  mental  illness  from  the  perspective  of  Darul Iftha'  al  Mishriyyah  scholars.  This  research  is  normative  legal  research,  the  focus  of  the study in this research is the fatwa from the Egyptian fatwa institution, namely Darul iftha' Almishriyyah.  The  results  of  this  study  concluded  that  according  to  Darul  Iftha's  fatwa; Almishriyyah  law  applicants  to  notify  about  mental  illness  when  applying  it  varies, depending  on  the  disease  and  its  severity  and  its  impact  on  marriage,  can  be  obliged  to notify him and can be mubah.
Keywords: Law,  Decision,  Darul  Iftha’  al-Mishriyyah,  Engagement,  Fiance,  Mental disorder

## Pendahuluan
Semua  manusia  mempunyai  hak  yang  sama  untuk  memperoleh kebahagiaan.  Setiap  manusia  juga  memiliki  hak  yang  sama  untuk  tumbuh  dan berkembang  dalam  lingkungan  yang  kondusif  dan  sportif,  termasuk  bagi  mereka yang memiliki keterbelakangan mental. 1 Termasuk di dalamnya memiliki hak yang sama untuk dapat hidup bahagia di dalam kehidupan rumah tangga.
Tidak semua manusia dilahirkan dalam kondisi yang normal dan sempurna, ada  sebagian  yang  memiliki  kelainan  dalam  keterbatasan  fisik  maupun  mental, para  penderita  gangguan  mental  dalam  koridor  normal  manusia  juga  memiliki hasrat seksual. Nabi Muhammad SAW menuntun dalam melaksanakan perkawinan harus memiliki persiapan yang matang, termasuk fisik, jasmani, rohani, bathin dan ekonomi.  Maka  untuk  mengetahui  periapan  itu  sebelum  berlangsungnya  akad, dianjurkan untuk melaksanakan pertunangan (khitbah) agar saling mengenal satu dengan yang lain.
Dasar  hukum  tentang  pernikahan  orang  yang  mengalami  penderita gangguan  mental  terdapat  pembahasannya  di  dalam  kitab-kitab  klasik  di antaranya  terdapat  pada  kitab Al-Mahalli ala Minhaj al-Thalibin karya  Jalaluddin al-Mahalli . Disebutkan  dalam  kitab  tersebut  bahwa  tidak  dinikahkan  orang  gila yang  kecil,  karena  tidak  membutuhkan  kepada  nikah  pada  masa  itu,  sedangkan setelah baligh atau dewasa nanti  maka dilihat bagaimana keadaannya. Maka, tidak dinikahkan  orang  gila  dewasa  kecuali  ada  kebutuhan,  seperti  menyukai perempuan  dengan  berputar-putar  disekitar  mereka  dalam  rangka  mengganggu menunjukkan  keinginan  dan  hasrat  mereka  dan  atau  diharapkan  nantinya  dapat sembuh dengan sebab menikah. 2 Hal ini berdasarkan kepada penderita gangguan mental  yang  juga  ada  keinginan  berhubungan  suami  isteri (jima’) dengan  sebab perkembangan  seksual  yang  matang.  Hal  ini  juga  berkaitan  memikirkan ketercapaian tujuan dari pernikahan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  penyakit  mental  memiliki keterpengaruhan terhadap pernikahan seperti kajian ulama-ulama klasik. Namun, apakah  penyakit  mental  juga  mempengaruhi  hukum  atau  apakah  seseorang berkewajiban  untuk  menyampaikan  penyakitnya  kepada  pasangan  sebelum melakukan khitbah atau pertunangan karena hal ini adalah merupakan awal dari sebuah pernikahan. Hal inilah yang menjadi dasar dari pada penelitian ini dengan mengkaji  fatwa Dar  al-Iftha’  Al-Mishriyyah tentang  persoalan  hukum  mengenai pemberitahuan orang yang mengalami gangguaan mental saat malakukan khitbah (pertunangan).
1 Budi  Ana  Kelia, Peran Keluarga  dlm Perawatan Klien Gangguan  Jiwa (Jakarta:Buku  Kesokteran, 2012) hal.32
2 Jalaluddin  Al-Mahalli, al mahalli ala minhaj althalibin, (dicetak  pada  Hamisy  Qalyubiwa  ,amirah dar alihya alkutub AL arabiyah, Indonesia ,juz 3) hal.237

## Metode Penelitian
Penelitian  ini,  menggunakan  penelitian  yang  masuk  dalam  kategori penelitian  hukum  normatif,  karena  menggunakan  bahan  kepustakaan  atau mengumpulkan  data  dari  berbagai  literatur  untuk  menjadi  sumber  penelitian (library research). 3 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu  penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menganalisis fatwa-fatwa yang berkaitan dengan penelitian ini.

## Pembahasan dan Hasil Penelitian Khitbah (Pertunangan) Dalam Perspektif Hukum Islam
Dalam  Islam  prinsip  perkawinan  yaitu  untuk  seumur  hidup,  bukan  untuk sementara  waktu  saja,  agar  tercapainya  prinsip  tersebut,  Islam  mengaturnya dengan adanya khitbah atau pinangan sebelum melaksanakan pernikahan, dengan harapan  keputusan  yang  diambil  setelah  adanya  peminangan  adalah  keputusan yang tepat.
Khitbah dalam  bahasa  Indonesia  berarti  peminangan  kepada  seorang wanita untuk dijadikan istri. 4 Berasal dari bahasa arab, yakni masdar dari kalimat khataba yang  berarti  meminang  atau    melamar. 5 Dalam  kitab  almu’tamad  fiqh Imam  Syafi’i,  khitbah  secara  istilah    syara’, khitbah mempunyai  makna  tindakan laki laki yang melamar perempuan yang dilamar nya untuk menikah dengan nya. 6 Berarti  seorang  laki  laki  yang  mengungkapkan  dari  lubuk  hatinya  tentang keinginannya untuk menikah dengan seorang perempuan yang  dia inginkan, dan menyampaikan  keinginannya  itu  kepada  perempuan  tersebut  dan  walinya,  baik laki laki itu secara langsung maupun melalui perantara keluarganya.
Khitbah ini dapat diartikan janji dari laki-laki untuk menikahi wanita yang dikhitbah, agar wanita tersebut tidak dikhitbah oleh orang lain, maka dalam hal ini khitbah  itu  hanya  sebatas  janji  dan  hanya  untuk  mengikat,  dan  masih  tetap  ada batasan-batasan syara’ yang harus dihormsti sebagaimana layak nya  laki-laki dan perempuan yang belum menikah terlebih untuk berkhalwat atau berduaan, tidak dibenarkan  walaupun  sudah  dalam  ikatan  khitbah  seorang  laki-laki  dan perempuan berduaan dengan alasan apapun
Khitbah ini  adalah  jalan  mennuju  pernikahan,  merupakan  awal  dan mempunyai tujuan yang mulia, maka harus diperoleh dengan cara yang mulia pula, jika  ingin  bertanya  dan  mengenal  lebih  dalam  hendak  nya  ada  atau  melalui perantara  muhrim,  karena  itu  dianjurkan,  harus  berhati-hati  dalam  memilih pasangan, laki-laki berhati-hati dalam memilih calon istrinya dan perempuan juga lebih  berhati-hati  lagi  untuk  memilih  orang  yang  datang  mengkhitbah  itu  agar layak menjadi  pelindung, juga pembimbing nya kearah ridha Allah SWT.
3 Amiruddin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar  Metode  Penelitian  hukum, (Jakarta:  PT.Raja  Grafindo Persada, 2004) hal.133
4 Ebta Setiawan , https://kbbi.web.id/khitbah.html, diakses pada tanggal 2 februari 2023
5 Ahmad Warson Munawir, kamus arab Indonesia, (Surabaya:Pustaka progresif,1997) hal.348 6 Abdul  Hayyie  Alkattani, terjemah  almu’tamad  fiqh  imam  as  syafi’I  jilid  IV, Depok,  Gema Insani,2021,hal.28
Khitbah sebagai  pendahuluan  pernikahan    merupakan  sebuah  cara  bagi masing-masing  pihak  (suami-istri)  untuk  saling  mengenal  diantara  keduanya 7 karena  salah  satu  hikmah  dari  khitbah  ini  merupakan  sebagai  jalan    untuk mempelajari  sifat,  akhlat,  tabiat    dan  kecenderungan  masing-masing,  jika  sudah ditemukan  rasa  kecocokan  serta  keselarasan  maka  sudah  bisa  dilangsungkan pernikahan  yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan, dengan begitu kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup berdua dengan selamat, aman, bahagia, penuh rasa cinta dan kecocokan
Dalam  KHI.  Khitbah  merupakan  suatu  upaya  untuk  menuju  ke  arah terwujudnya  perjodohan  diantara  laki-laki  dan  perempuan.  Dalam  KHI  juga disebutkan  peminangan  dapat  langsung  dilakukan  oleh  orang  yang  berkeinginan mencari  pasangan  jodoh,  juga  dapat  dilakukan  oleh  perantara  yang  dapat dipercaya 8

## Pengertian Gangguan Mental
Gangguan  mental  adalah  gangguan  yang  dialami  oleh  individu  dalam berpikir juga berperilaku sebagaimana layaknya manusia normal pada umumnya. Dalam  perspektif  psikologi  mengarah  pada  keadaan  mental  yang  kurang  normal (abnnormalitas normal). Dalam laman  resmi kementrian kesehatan ditulis bahwa gangguan  mental  atau  jiwa  adalah  kondisi  kesehatan  yang  mempengaruhi pemikiran,  perasaan,  perilaku, suasana hati, atau kombinasi diantaranya. Kondisi ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama (kronis).
Menurut  Zakiah  Drajat,  keabnormalan  mental  adalah  kumpulan  dari keadaan-keadaan yang tidak normal, baik yang berhubungan dengan fisik, maupun dengan psikis.  Abnormalitas  tersebut  tidak disebabkan oleh sakit  atau rusak  nya salah satu bagian dari anggota badan, meskipun gejalanya terkadang terlihat pada fisik 9 ,  keabnormalan  itu  daLam  rangkuman  PPDGJ-III,  2003  disebutkan  bahwa keabnormalan  atau disfungsi yaitu  dari  segi  perilaku, psikologik , biologic dan gangguan itu tidak semata-mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat 10
Berdasarkan  beberapa  pendapat  diatas  gangguan  mental  dapat  diartikan sebuah  gangguan  sistem  daripada  kejiwaan  dengan  penyebab  dari  kegagalan individu  memberikan  respon  yang  adaptif  terhadap  stimulus  dari  luar  dan kegagalan  tersebut  mereduksi  berbagai  ketegangan  dalam  dirinya.  Penderita gangguan mental jika tidak dapat disembuhkan mengakibatkan gangguan kejiwaan yang  lebih  parah  dan  menuju  pada  gila,  dimana  seseorang  sudah  tidak  dapat mengendalikan  dirinya  sendiri,  juga  tidak  dapat  melakukan  adaptasi  dengan lingkungan  sekitar  berdasarkan  norma  dan  nilai  yang  berlaku  di  lingkungan tersebut.  Menurut  Alex  Sobur,  “gila  adalah  istilah  yuridis  yang  berarti  tiak  tahu membedakan yang benar dan yang salah, atau tidak dapat mengendalikan tingkah laku secara normal.” 11
7 Prof.Dr.Wahbah Az-zuhaili, fiqih islam waadillatuhu jilid IX, (Jakarta :Darul fikir, 2011) hal.21
8 Abdul  Ghoni  Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional. (Jakarta: Gema Insani , 1994) hal.77
9 Ramayulis psikologi agama (Jakarta :kalam mulia 2012) hal.157
10 Diagnosis gangguan  jiwa, Rangkuman PPDGJ-III, 2003.
11 Alex Sobur psikologi umum (bandung : oustaja  setia ,2003)hal.349
Jadi  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  gangguan  mental  adalah  pola psikologis  yang  pada  umumnya  terkait  dengan  stress  atu  kelainan  mental  yang bukan merupakan bagian dari perkembangan normal manusia, gangguan tersebut terdiri  dari  kombinasi  sikap,  perilaku,  komponen  persepsi  yang  berhubungan dengan  fugsi  tertentu  pada  daerah  otak  atau  system  saraf  yang  bertugas menjalankan  fungsi  social  manusia.  Seseorang  yang  terindikasi  mengalami gangguan mental dapat dilihat dari gejala-gejala yang terlihat pada dirinya
Gejala-gejala  gangguan  dan  penyakit  mental  dapat  dilihat  dari  segi perasaan,  pikiran,  tingkah  laku  dan  kesehatan  badan  seseorang.  Orang  yang mengalami  neorose  dari  segi  perasaan  tanda-tandanya  antara  lain  rasa  gelisah, cemas,  takut  kehilangan  harta,  iri,  dengki,  sombong,  cintapangkat  dan  harta, ketegangan batin, rasa putus asa, murung dan sebagainya. Dari segi pikiran tanda- tandanya  antara  lain  adanya  ketidak  mampuan  berkonsentrasi  dan  sering munculnya pikiran-pikiran buruk. Dari segi tinggal laku bagi mereka yang terkena neorose  hanya  mengganggu  dirinya  sendiri  dan  tidak  mengganggu  orang  lain. Sebaliknya bagi psychose perbuatannya akan membahayakan bagi dirinya sendiri, maupun bagi orang lain. 12
Menurut  Sunaryo  dalam  bukunya  yang  berjudul  psikologi  untuk keperawatan,  dia  menulis  ciri  gangguan  mental  terlihat  dari  disorientasi  sosialn dan komunikasi sosial terputus yang nampak dari gejala sebagai berikut:
1. Khayalan (delusi) yang menakutkan.
2. Khayalan bahwa dirinya merasa paling super (delusi of grandeur)
3. Khayalan dikejar (delusion of persecution).
4. Agresif ke luar atau ke dalam.
5. Aktivitas berlebihan (hiperaktif ).
6. Paranoid (kecurigaan yang berlebihan).
7. Katatonik (keadaan kaku disertai membisu).
8. Stupor (membeku tanpa pengidraan).
9 . Hebefrenik (ketolol-tololan) 13
Gangguan  mental  sendiri  terbagi  menjadi  tiga: pertama, psikopat. Ini merupakan  bentuk  ketakutan  yang  ditandai  dengan  tidak  adanya pengorganisasian    pribadi,  seseorang  yang  termasuk  psikopat  tidak  akan  bisa bertanggung  jawab  secara  moral  dan  akan  selalu  menimbulkan  konfik  dengan norma-norma  yang  berlaku,  dikarenakan  orang  yang  yang  bersangkutan  hidup dalam lingkungan abnormal dan immoral  yang diciptakan oleh angan angan nya sendiri,  pada  umum  nya  orang  yang  terindikasi  psikopat  ini    merupakan  orang yang  merasa    sulit  mendapat  rasa  kasih  sayang  dari  lingkungan  khususnya kekeluargaan.
Kedua, Psikoneurosis. Yaitu  sekelompok  reaksi  positif  yang  memiliki  ciri secara  khas  dengan  unsur  kecemasan  dan  secara  tidak  sadar  ditampilkan  dalam bentuk penggunaan mekanisme pertahanan diri (defense mechanism) . Kecemasan ini  seringkali  dialami  orang  secara  samar-samar  atau  setengah  sadar  dan  tampil sebagai gejala nervousitas , kegelisahan dan kebimbangan.
12 Ramayulis psikologi agama (Jakarta :kalam mulia 2012) hal.158
13 Sunaryo, Psikologi untuk Keperawatan, (Jakarta: EGC, 2004), hal.255
Ketiga,  Psikofungsional, Ini  adalah  penyakit  mental  yang  parah  yang ditandai  dengan  disorganisasi  proses  berpikir  gangguan  emosional  disorientasi waktu  ruang  dan  person.  Pada  beberapa  kasus  disertai  halusinasi  dan  delusi. Psikofungsional adalah  penyakit  mental  secara  fungsional  yang  berat  dan  non organik  sifatnya    yang  ditandai  dengan  disintegrasi  kepribadian  dan  sosial  yang berat,  seperti  orang  yang  tidak  mampu  mengadakan  relasi  sosial  dengan  dunia luar,  sering  terputus  sama  sekali  dengan  realitas,  inkompetensi,  terkadang gangguan pada karakter dan fungsi intelektual. 14
Menurut Imam Malik dan Imam Syafii sebagaimana dikutip oleh ibnu rusyd bahwa  penolakan  terjadi  karena  4  macam  cacat  yakni  gila,  lepra,  kusta  dan penyakit  kelamin  yang  menghalangi  jima’,  dan  kemudian  karena  cacat  itu mengakibatkan  adanya  hak  khiyar  umtuk  menolak  pernikahan  atau  tetap mepertahankan istri. 15
Dilihat dari Undang-undang Pernikahan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan adanya pasal yang secara khusus menyebutkan perceraian akibat  salah  satu  pasangan  mengalami  gangguan  mental.  Namun  terdapat  Pasal yang  secara  umum  dapat  dijadikana  acuan.  Dalam  Undang-Undang  Pernikahan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39 disebutkan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. 16 Darul Iftha’ (Lembaga Fatwa Mesir) Lembaga fatwa mesir yang dalam bahasa arab ( ةيرصملا ءاتفلإا راد ) merupakan sebuah  institusi  keagamaan  di  Mesir  yang  berdiri  dalam  mewakili  Islam  serta pusat  penelitian  hukum  islam  yang  unggul  secara  Internasional,  yang  didirikan sejak tahun 1895 M / 1311 H. Lembaga fatwa mesir merupakan salah satu pondasi institusi Islam di Mesir, pada mula nya, lembaga fatwa mesir merupakan salah satu lembaga  yang  berada  dibawah  naugan  departemen  kehakiman.  Tugas  dan  peran lembaga fatwa mesir jangkauan nya tidak hanya di Mesir namun hingga keseluruh dunia.  Hal  itu  dapat  dilihat  dengan  banyaknya  pertanyaan  yang  dilayangkan  ke lembaga  fatwa  mesir  dimana  penanya  nya  berasal  dari  berbagai  penjuru  dunia yang  dapat  dilihat  langsung  di  laman  website  resmi darul  iftha’ yaitu https://www.dar-alifta.org/ar/MediaFatwaList/1005,  ditambah  dengan  adanya pelatihan fatwa mahasiswa asing. Faktor pendorong darul iftha’ dijadikan rujukan adalah  karena  metode  nya  yang  moderat  (tawasuth)  hingga  saat  ini  selalu mengikuti perkembangan teknologi terkini agar dapat merealisasikan tuntutan itu semua.
Secara global tugas lembaga fatwa mesir sendiri terbagi menjadi dua: yakni tugas  keagamaan  dan  tugas  yang  berkaitan  dengan  pengadilan.  Adapun  tugas keagamaan  seperti:  menerima  perntanyaan  fatwa  serta  menjawab  nya  dengan berbagai  bahasa,  menentukan  permulaan  awal  setiap  bulan  hijriah,  mengadakan pelatihan fatwa kepada mahasiswa asing, mengeluarkan pernyataan resmi tentang masalah keagamaan, menyusun riset-riset ilmiah serta mengadakan system belajar
14 Ramayulis psikologi agama (Jakarta :kalam mulia 2012) hal.158
15 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz 2 alih bahasa Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), h. 501
16 Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39
jarak jauh. Adapun tugas lembaga fatwa mesir yangb berkaitan dengan pengadilan berupa  memberi  keputusan  menurut  syara’  terhadap  vonis  mati  terhadap terdakwa, dengan mengecek seluruh berkas yang ada hingga mencari dalil dalam agama  dan  pendapat  ulama  yterhadap  kasus  tersebut  yang  pada  nantinya  akan dikembalikan kepada pihak kehakiiman dalam pembacaan vonis terakhir 17
Dari  mulai  berdirinya  pada  tahun  1895  hingga  sekarang  lembaga  fatwa mesir telah dipimpin oleh 19 mufti:
1. Syeikh Hasuna an Nawawi (1895-1899).
2. Syeikh Muhammad Abduh (1899-1905).
3. Syeikh Bakr Ash-Sidfi (1905-1915).
4. Syeikh Muhammad Bukhit Al- Muthi;i (1915-1920).
5. Syeikh Muhammad Ismail al Bardisi (enam bulan di 1920).
6. Syeikh Abd ar-Rahman Qurro’ah (1921-1928).
7. Syeikh Abd al Majid Salim (1928-1946).
8. Syeikh Hasanain Muhammad Makhluf (1946-1950).
9. Syeikh ‘Allam Nashor (1950-1952).
10. Syeikh Hasan Makmun (1955-1964).
11. Syeikh Ahmad Muhammad ‘Abd al ‘Aal Huraidi (1960-1970).
12. Syeikh Muhammad Khotir Muhammad al Syeikh (1970-1978).
13. Syeikh Jad al Haq ‘Ali Jad al Haq (1978=1982).
14. Syeikh Abd al Latif Hamzah (1982-1985)
15. Syeikh Muhammad Sayyid Tanthawi (1986-1996).
16. Syeikh Nashr Farid Wasil (1996-2002).
17. Syeikh Ahmad ath- Thayyib (2002-2003).
18. Syeikh Ali Jumu;ah (2003-2013).
19. Syeikh Syauqi Ibrahim Abd al karim (2013-sekarang).
Fatwa  terhadap  hukum  seseorang  memberitahukan  tunangannya  tentang penyakit mental yang dideritanya.
1. Fatwa Darul Iftha’ Almishriyyah tetang Sejauh mana kewajiban lelaki memberitahu  tunangan  nya  terhadap  penyakit  mental  yang  diderita nya
Ada pun hasil fatwa Darul iftha al-mishriyah mengenai sejauh mana hukum seorang  memberitahu  tunangannya  terhadap  gangguan  mental  yang  dideritanya adalsh sebagai berikut:
لهف ؛جلاعلاو يسفنلا بيبطلا عم ةعباتملا ىلإ جاتحي يسفن ضرم نم يل قيدص يناعي :لئاسلا لوق طخم ربخي نأ يسفن ضرم نم جلاَعُي نَم ىلع بجي ؟كلذب هتبو ةدشلا  يف  توافتت  ةيسفنلا  ضارملأا  نأ  حضتي  يسفنلا  بطلا  يف  نيصصختملل  عوجرلا  دعب دوصقم يف رثؤي هنوكل هعم شياعتلا بعصي ام اهنمو ،رخآ ىلإ صخش نم فلتختو ،فعضلاو وأ  جاوزلا  دوصقمب  للاخإ  لاب  هعم  شياعتلا  نكمي  ام  اهنمو  ،ةيجوزلا  قوقحلاب  رضي  وأ  جاوزلا هب رارضإ ا . ةلاحلا  هذه  يف  هيلع  بجي  هنإف  ؛لاؤسلاب  رِكُذ امك  يسفن  ضرمب  اًضيرم  لئاسلا  قيدص  ناك  اَّملو رخلآا فرطلا رابخإ همزليف ا ًرثؤم هضرم نوك ةقيقح هل ددحي يك صتخملا بيبطلا ىلإ عوجرلا هب رابخلإا ٍذئنيح همزلي لاف رثؤم ريغ وأ ،هب .
17 https://www.dar-alifta.org/ar/MediaFatwaList/1005
Sejauh  mana  seseorang  yang  dirawat  karena  penyakit  mental  harus memberi tahu tunangannya tentang hal itu
Penanya mengatakan: Seorang teman saya menderita penyakit mental yang memerlukan  tindak  lanjut  dengan  psikiater  dan  perawatan.  Haruskah  seseorang yang dirawat karena penyakit mental memberi tahu tunangannya tentang hal ini?
Adapaun jawaban dari mufthi Darul iftha’ sebagai berikut: Setelah merujuk ke  spesialis  psikiatri,  menjadi  jelas  bahwa  penyakit  mental  bervariasi  dalam tingkat keparahan dan kelemahan, dan berbeda dari satu orang ke orang lain, dan beberapa  di  antaranya  sulit  untuk  dijalani  karena  mempengaruhi  tujuan perkawinan atau merugikan hak perkawinan, dan beberapa keduanya dapat hidup berdampingan  tanpa  mengurangi  tujuan  perkawinan  atau  merugikannya.  Dan karena  teman  si  penanya  sakit  jiwa,  seperti  yang  disebutkan  dalam  pertanyaan; Dalam  hal  ini,  ia  harus  merujuk  kepada  dokter  spesialis  untuk  menentukan baginya  kenyataan  bahwa  penyakitnya  manjur,  maka  ia  wajib  memberitahukan kepada pihak lain tentang hal itu, atau tidak mempengaruhi, dalam hal itu ia tidak diharuskan. untuk memberitahunya tentang hal itu.

## 2. Analisis Hasil Fatwa
Sebagaimana  yang  telah  termaktub  dalam  darul  ifta’  almisriyyah  Nomor Fatwa  6875  tanggal  9  agustus  2022  mengenai  persoalan  Seseorang  menderita penyakit mental yang memerlukan tindak lanjut dengan psikiater dan perawatan. Haruskah  seseorang  yang  dirawat  karena  penyakit  mental  memberi  tahu tunangannya tentang hal ini. Hal ini dijawab dan ditulis langsung oleh ustadz Dr. Syauqi  Ibrahim  A’lam  sebagai  mufti  dalam  darul  ifta’.  Hasil  fatwa  mengatakan bahwa orang tersebut harus terlebih dahulu dibawa ke spesialis psikiatri, jadi jelas bahwa  penyakit  mental  bervariasi  dalam  tingkat  keparahannya,  beberapa  di antaranya sulit untuk dijalani karena mempengaruhi tujuan dari perkawinan atau merugikan hak perkawinan, akan tetapi ada juga jenis penyakit mental yang dapat hidup  berdampingan  tanpa  mengurangi  tujuan  perkawinan  atau  merugikannya. Karena  teman  si  penanya  sakit  jiwa,  seperti  yang  disebutkan  dalam  pertanyaan, maka dia harus terlebih dahulu dibawa dan merujuk kepada dokter spesialis untuk menentukan  variasi  penyakit  jiwanya.  Jika  penyakitnya  berpengaruh  atau mempengaruhi  terhadap  tujuan  perkawinan,  maka  ia  wajib  memberitahukan kepada  pihak  perempuan  tentang  hal  itu,  jika  tidak  mempengaruhi,  maka  tidak diharuskan untuk memberitahukannya Adapun  landasan  dalil  dari darul  iftha ,  dalam  mengeluarkan  fatwanya, sebagaimna yang terdapat pada lampiran fatwa adalah:
a. Alqur’an, surah Al Baqarah ayat : 228
ُر ْع َم ْ لاِب َّن ِه ْيَل َع ي ِذ َّ لا  ُل ْ ث ِم َّن ُهَل َو ۚ ا ًح َلَ ْص ِإ او ُ دا َر َ أ ْ ن ِإ َ ك ِلَٰ َ ذ  ي ِ ف  َّن ِه ِّ د َر ِب ُّ ق َح َ أ  َّن ُه ُ ت َ لو ُع ُب َو
ِِ ا ََ ِّرل ِل َو ۚ  ِِو
ٌمي ِك َح  ٌزي ِز َ ع ُ َّ للَّا َو ۗ ٌ ة ََ َر َ د  َّن ِه ْيَل َع {Dan bagi mereka (perempuan) mepunyai hak seimbang  dengan kewajiban nya menurut cara yang patut} [Al-Baqarah: 228]. Dalil yang digunakan oleh darul iftha tidak berhubungan langsung  dengan masalah  pemberitahuan  gangguan  mental  ketika  mengkhitbah.  Tidak  ada  ayat alqur’an  yang  secara  spesifik  membahas  mengenai  pemberitahuan  penyakit mental  ketika  bertunangan,  maka  yang  digunakan  adalah  dalil  umum  berkenaan dengan  masalah  hak  dan  kewajiban,  yang  terdapat  pada  surah  al-  baqarah  ayat 228.
Islam  mengatur  dalam  hal  kewajiban  dan  hak  baik  bagi  laki-laki  maupun perempuan    Kewajiban  adalah  segala  hal  yang  harus  dilakukan  oleh  setiap individu,  sementara  hak  adalah  segala  sesuatu  yang  harus  diterima  oleh  setiap individu. 18 Pada  dasarnya    kewajiban  suami  adalah  hak  seorang  istri,  Adapun diantara hak yang tidak dapat dicabut dan dijamin oleh hukum Syariah bagi kedua belah  pihak  dalam  akad  nikah  adalah  kepuasan  tercapai  di  antara  mereka  atas dasar kehidupan mereka dan keluarga mereka stabil, hal  Ini menjelaskan apa yang mungkin dapat dihindari dari cacat pada pelamar atau tunangan.
b. Hadis َّ ن َ أ  :هلأست  ملسو  هلآو  هيلع  الله  يلص  َّ ي بنلا  تءاَ اهنأ  :اهنع  الله  ي
ضر  سيق  تنب  ةمطاف  نع َّ ل َص  ِالله  ُِ و ُس َر  َِ ا َ ق َ ف ؟ا َ ها َب َ ط َ خ امهنع الله  ي ضر  ٍم ْه ََ اَب َ أ َو َ نا َي ْ ف ُس  ي ِ ب َ أ  َن ْب َ ة َي ِوا َع ُم ِهِلآ َو  ِهْي َ ل َ ع ُ الله ُ ه َ ل  َِ ا َم َ لَ ٌ كو ُ ل ْع ُص َ ف : ُ ة َي ِوا َع ُم ا َّم َ أ َو ، ِه ِقِتا َ ع  ْن َ ع ُ ها َص َ ع  ُع َ ض َي َ لَ َ ف : ٍم ْه ََ وُب َ أ ا َّم َ أ : َم َّ ل َس َو

## Artinya
Dari  Fatimah  bint  Qais,  semoga  Tuhan  meridhoi  dia:  bahwa  dia  datang kepada Nabi SAW bertanya kepadanya: Bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jahm, semoga Tuhan meridhoi mereka, meminang nya? Rasulullah SAW, berkata:  “Adapun  Abu  Jahm,  dia  tidak  boleh  melepaskan  tongkatnya  dari bahunya, dan adapun muawiyah : tidak punya pekerjaan dan tidak ada harta Hadis  diatas  menunjukkan  keabsahan  memberitahukan  kepada  tunangan tentang  cacat  pada  pelamar,  meskipun  hal  tersebut  tidak  mempengaruhi  tujuan pernikahan, akan tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih, antara menerima atau menolaknya
c. Pendapat Ulama
Adapaun  pendapat  Ulama  yang  dikutip  dalam  memutuskan  tentang  fatwa ini diantaranya adalah pertama, pendapat Syeikh  al-Islam Zakariya al-Anshari al- Syafi’i. Dalam kitab asna al-mathalib, “jika dikonsultasikan tentang kondisi pelamar dalam  pernikahan,  apabila  ada  bukti  khiyar  dalam  dirinya,  maka  harus diberitahukan kepada pasangan, Selanjutnya pendapat Syeikh Islam Zakaria yang lain yaitu jika ditunjukkan saat akan menikah tentang aib yang tidak disukai, maka tidak ada alasan untuk khiyar, seperti perilaku buruk dan pelit.  Dalam hal ini, dia diharapkan untuk menceritakan masalah ini, tetapi dia tidak harus melakukannya Al-Khatib al-Sharbainy al-Shafi'i berkata dalam bukunya “Hashiyat ala al-Gharar al- Bahiyyah mengatakan cacat harus disebutkan jika terbukti.
Syeikh al-Dardir al- Maliki berpendapat bahwa jika sebelum akad dia tidak tahu tentang aib pasangannya maka ada khiyar, akan tetapi jikalau sebelum akad dia sudah tahu maka tidak ada khiyar baginya.
Imam  al-Kasani  al-Hanafi  berpendapat  tentang  syarat-syarat  wajibnya nikah dan menjelaskan cacat-cacat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu  setiap  cacat  yang  tidak  memungkinkan  hidup  bersamanya  karena  dapat membahayakan pasangannya seperti gila, jazm dan baros
Ulama  al  –Rahibani  al-  Hanbali  mengatakan  bagian  ketiga  dari  cacat  yang dapat  menetapkan  khiyar  adalah  kegilaan  yang  sampai  mencekik  walaupun kadang-kadang dikarenakan kondisi jiwanya yang tidak tenang pada saat itu.
18 Firman Arifandi Serial hadis 6 :Hak kewajiban suami istri (Jakarta : Rumah fiqih pubishing, 2020) hal.7
Syari’at  islam  mengenai  masalah  munakahat  khususnya  telah  mengatur hak  suami  atau  istri  bahkan  ketika  akad  sudah  dilaksankan    untuk  berinisiatif mengajukan  fasakh  (putus)  pernikahan  jika  salah  satunya  merasa  tertipu dikarenakan cacat yang diderita antara keduanya ,cacat disini dapat diartikan  baik itu  cacat  jasmani  maupun  rohani  ,  yang  tidak  dapat  dihilangkan  atau  dapat dihilangkan  dalam  waktu  yang  lama 19 ,dan  salah  satu  cacat  yang  diperbolehkan untuk  memutuskan  perkawinan  adalah  cacat  dikarenakan  gila  .  Gila  menurut Imam  Syafi’I  ,  Maliki  ,dan  Hanbali  sepakat  bahwa  istri  dapat  memfasakh  akad pernikahan  karena  penyakit  gila  yang  diderita  istrinya,dan  demikian  pula sebaliknya. 20
Dalam penjelasan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa di dalam mengambil keputusan  fatwanya,  Darul  Ifta  mempertimbangkan  pendapat-pendapat  yang  di sampaikan oleh ulama empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Hal ini  karena  darul  ifta,  memberikan  penjelasan  tentang  berbagai  pandangan  yang disampaikan  oleh  ulama  empat  mazhab  yang  berkaitan  dengan  permasalahan hukum dari objek fatwa yang akan dikeluarkan.
d. Ahli psikeater penyakit  jiwa  menurut  psikeater  dalam  hal  kemungkinan  hidup berdampingan  satu  sama  lain  dan  sejauh  mana  pengaruhnya  terhadap  stabilitas kehidupan perkawinan dan berkeluarga, terbagi menjadi dua jenis:
1) penyakit yang sulit untuk dijalani dan menanggung konsekuensi perawatan, perhatian, dan biaya material atau fisik, yang berdampak negatif terhadap stabilitas  keluarga  dan  hak  perkawinan,  termasuk  penyakit skizofrenia seperti paranoia berat  dan  gangguan obsesif-kompulsif pelamar  harus memberi  tahu  tunangannya  tentang  hal  ini  sebelum  akad  nikah.  Sehingga dia  memiliki  pilihan  antara  menyelesaikan  akad  atau  membatalkan,  jika penyakit ini disembunyikan maka termasuk kedalam penipuan. Karena dia menyembunyikan  dari  dirinya  apa  yang  harus  dia  ceritakan,  yang  dapat melanggar niat awal akad nikah atau merugikan hak pihak lain.
2) penyakit  yang  dapat  hidup  berdampingan  dengan  tidak  mempengaruhi stabilitas  keluarga,  dan  tidak  merusak  hak  perkawinan.  Menghindari kerugian  atau  mengurangi  hak  pihak  lain  karenanya,  termasuk:  gangguan kecemasan, ketakutan, tidur atau makan, kecuali sampai pada tingkat yang berlebihan atau histeria. Syekh Al-Islam Zakariya Al-Ansari berkata dalam Adapun  alasan (illat) yang  menjadi  dasar  fatwa  ini  adalah  cacat  atau kerugian  akibat  penyakit,  jika  itu  sampai  melanggar  niat  dan  tujuan  pernikahan, dikarenakan penyakit mental bervariasi dalam tingkat keparahan dan kelemahan, dan  bervariasi  dari  orang  ke  orang,  juga  gejalanya  berfluktuasi  antara  penyakit mental  yang  memerlukan  perawatan  atau  gangguan  perilaku  yang  dikendalikan oleh  evaluasi  dan  bimbingan,  atau  sifat  pribadi  yang  diperbaiki  dan  dievaluasi. Adapun  yang  menjadi  acuan  dalam  menjelaskan  dan  mendefinisikan  ini  adalah dokter  spesialis  yang  dapat  membedakan  gejala  dari  kondisi  tersebut,  kemudian dalam hal memberitahu pihak lain atau tidak memberitahunya sama sekali harus diperhitungkan, jika dokter spesialis setelah kasus tersebut melaporkan perlunya
19 Kamal Mukhtar Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang,1993) h. 213
20 M.Jawad Mugniyah, fiqh lima madzhab (Jakarta: PT.Lentera Basritama 2004) h. 355
pasien  untuk  memberi  tahu  pihak  lain  tentang  sifat  penyakitnya,  dikarenakan dampak  pengaruhnya  terhadap  kehidupan  perkawinan,  lalu  dia  tidak memberitahukannya, maka dia akan berdosa dikarenakan tidak menginformasikan pada saat itu dan termasuk dalam penipuan.
Dalam  hal  metode  penetapan,  maka  dalam  peneitian  ini  dikaji  dengan menggunakan 3 teori penemuan hukum yaitu bayani, ta’lili dan istishlahi . Pertama, B ayani.  Yaitu  cara  menemukan  suatu  hukum  berdasarkan  redaksi  teks,  baik  itu ayat  alqur’an  maupun  hadis  dari  Rasulullah  SAW,  teori  ini  dalam  mengeluarkan hukum bertumpu pada teks nash dengan pendekatan kaidah kebahasaan. 21 Kedua, Ta’lili .  Merupakan  salah  satu  metode  dalam  menemukan  hukum,  dengan mengedepankan  dari  pada ‘illat dan  alasan  sebagai  penyebab  dan  penetapan hukum. 22 Teori  ini  dalam  penemuan  hukum  berfokus  pada  penunjukan illat dari sebuah nash dengan penalaran rasio atau logika berfikir, Secara aplikatif teori ini menggunakan  dua  bentuk  metode,  yaitu  dengan qiyash dan istihsan.  Ketiga, Istishlahi. Yaitu  penemuan  hukum  dengan  cara  merumuskan  sebuah  perbuatan hukum  dengan  menggunakan  penalaran  terhadap  nash  yang  berfokus  pada penggunaan maslahat (perlindungan  kebutuhan dan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan  dan  menghindarkan  kerusakan  baik  bagi  individu  maupun masyarakat). 23 Didalam  fatwa darul  iftha mengenai  hukum  seseorang  memberitahu tunangannya  terhadap  penyakit  mental  yang  dideritanya,  maka  menurut  penulis secara metodologi menggunakan metode ta’lili. Hal ini dikarenakan adanya hadis - yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Muslim,  yang  berkaitan  tentang  memberitahu  aib atau  cacat  ketika  bertunangan  yang  dikutip  oleh Darul iftha’. Di  dalam  hadis  ini dijelaskan bahwa yang menjadi illat untuk diberitahukan adalah adanya cacat atau aib  yang  harus  diberitahukan  kepada  pasangan  yang  akan  dilamar,  jadi illat ini yang  dijadikan  sebagai  pedoman  didalam  penalaran  penemuan  hukum,  karena diyakini bahwa teks nash tentang sebuah hukum senantiasa diiringi oleh illatnya. Hal  ini  juga  dipertegas  dalam  lampiran  fatwa  bahwa illat  hukum nya  lah  yang berupa cacat atau kerugian seperti penyakit gangguang mental yang menyebabkan hukumnya menjadi wajib atau mubah.

## Penutup
Berdasarkan  pembahasan  yang  sudah  dipaparkan  mengenai  hukum Seseorang  Memberitahukan  Tunangannya  Terhadap  Penyakit  Mental  Yang Dideritanya; Perspektif dari Lembaga  Fatwa Mesir (Darul Ifta’ Almisriyyah), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
Khitbah  merupakan  langkah  awal  sebelum  memasuki  puncak  pernikahan, khitbah  bertujuan  untuk  saling  mengenal  lebih  dalam  antar  laki-laki  dan perempuan  yang  ingin  melaksanakan  pernikahan,  termasuk  penyakit  atau  cacat
21 Al yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah (Pemanfaatn Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqh), (Banda Aceh:Bandar Publishing, 2012) hal.16
22 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996)hal. 9
23 Al yasa’ Abubakar, Metode Istishlahiah, hal.33
yang diderita dari salah satu pasangan, dalam hal ini yang menjadi fokus perhatian adalah penyakit mental yang diderita pelamar.
Darul iftha al mishriyyah (lembaga fatwa mesir) memberikan fatwa tentang sejauh mana seseorang harus memberitahu tunangannya tentang penyakit mental yang dideritanya, dengan landasan dalil Alqur’an, Hadis, pendapat para ulama dan ahli  psikeater,  dikarenakan  tingkat  penyakit  mental  itu  bervariasi,  maka pemberitahuan pada pasangan tentag penyakit mental yang diderita terbagi dua, pertama, jika  penyakit  mental  itu  sulit  dijalani  dan  berpotensi  merugikan  pihak yang  lain,  maka  diharuskan  memberitahukan  tentang  penyakitnya. Kedua ,  jika penyakitnya  mental  yang  diderita  tidak  mempengaruhi  stabilitas  keluarga,  dan tidak merusak hak perkawinan, maka boleh untuk tidak memberitahukan tentang penyakit tersebut..
Secara  metodologis,  jika  dihubungkan  dengan  3  teori  penemuan  hukum, yaitu bayani, ta’lili dan istishlahi, maka  ditemukan  dalam  fatwa  ini  menggunakan teori ta’lili, dengan  mengedepankan  illat  sebagai  penyebab  dan  alasan  sebagai penetapan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  Abdul  Ghoni. Pengantar  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Nasional. (Jakarta: Gema Insani, 1994) Abubakar,  Al  yasa’. Metode  Istishlahiah  (Pemanfaatn  Ilmu  Pengetahuan  Dalam Ushul Fiqh). (Banda Aceh:Bandar Publishing, 2012)
Alkattani, Abdul Hayyie. T erjemah almu’tamad fiqh imam as syafi’I jilid IV, (Depok, Gema Insani, 2021) Al-Mahalli,  Jalaluddin. Al  Mahalli  Ala  Minhaj  Althalibin. (Dicetak  Pada Hamisyqalyubiwa  ,Amirah Dar  Alihya  Alkutub AL  Arabiyah, Indonesia, Juz 3)
Arifandi, Firman. Serial hadis 6: Hak Kewajiban Suami Istri .(Jakarta : Rumah fiqih pubishing, 2020) Asikin,  Zainal  dan  Amiruddin. Pengantar Metode Penelitian hukum, (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 2004)
Azzuhaili,  Prof.Dr.Wahbah. fiqih  islam  waadillatuhu  jilid  IX. (Jakarta  :Darul  fikir,
2011)
Bakri,  Asafri  Jaya. Konsep  Maqasid  al-Syari’ah  Menurut  al-Syatibi. (Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 1996)
Diagnosis gangguan  jiwa. Rangkuman PPDGJ-III, 2003 Ebta  Setiawan ,  https://kbbi.web.id/khitbah.html, diakses  pada  tanggal  2  februari 2023 https://www.dar-alifta.org/ar/MediaFatwaList/1005 Kelia, Budi Ana. Peran Keluarga dlm Perawatan Klien Gangguan Jiwa. (Jakarta: Buku Kesokteran, 2012) Mughniyah, M.Jawad. Fiqh lima madzhab. (Jakarta :PT.Lentera Basritama 2004) Mukhtar,  Kamal. Asas-asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan. (Jakarta  :  Bulan Bintang,1993)
Munawir,  Ahmad  Warson.  k amus  arab  Indonesia. (Surabaya:Pustaka  progresif, 1997) Ramayulis. Psikologi agama. (Jakarta :kalam mulia 2012) Rusyd, Ibnu.Bidayatul Mujtahid,  Juz 2  alih bahasa Imam Ghozali Said dan Ahmad Zaidun.(Jakarta: Pustaka Amani, 2007) Sobur, Alex. Psikologi umum. (Bandung : oustaja  setia ,2003) Sunaryo. Psikologi untuk Keperawatan.(Jakarta: EGC, 2004) Undang-Undang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Pasal 39