p-ISSN 1978-6670 | e-ISSN 2579-4167
DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2117

## NILAI KEADILAN DALAM SISTEM KEWARISAN ISLAM

## Fadlih Rifenta, Tonny Ilham Prayogo
Pascasarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Darussalam Gontor
Jl. Raya Siman km. 05 Siman Ponorogo Jawa Timur Email: goelham@unida.gontor.ac.id Submit : 02 Januari 2019 Diterima : 13 Juni 2019 Revisi : 04 Februari 2019 Terbit: : 25 Juni 2019

## Abstrak
Dalam  konteks  ilmu  waris,  upaya  reformasi  yang  dilakukan  oleh  pemikir  Muslim kontemporer sejauh ini belum mampu mengubah secara signifikan bayang-bayang hukum waris  dalam  Islam  klasik.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  efek  pemikiran  masyarakat  dalam epistemologinya  yang  beranggapan  bahwa  pembagian  harta  warisan  harus  dengan pembagian yang sama rata. Tentu saja, kita tidak bisa menyalahkan masyarakat akan ilmu pengetahuan mereka terhadap hukum waris Islam. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa mereka  terburu-buru  untuk  menerima  pembagian  sama  rata  terhadap  harta  warisan  tanpa melakukan telaah berdasarkan pada syariat Islam yang terkait dengan hukum waris. Dengan demikian, tantangan terbesar bagi para ilmuwan Islam dan pakar hukum waris saat ini adalah bagaimana menemukan formulasi yang komprehensif dari berbagai teori pengetahuan yang bisa diterima oleh semua orang, sehingga ilmu waris Islam tidak hanya sebatas wacana saja, namun mampu secara total mencerminkan konsep yang konkret. Tulisan ini berusaha untuk melakukan reorientasi dan pemikiran ulang hukum waris dalam perkembangan epistemologi hukum Islam yang ditampilkan bersamaan dengan ketentuan syariat yang mengandung nilai- nilai keadilan dari sisi teologi, ekonomi, dan sosial.
Kata kunci: nilai keadilan, hukum waris Islam, ilmu waris, harta warisan, ahli waris

## Abstract
In the context of inheritance, reform efforts by contemporary Muslim thinkers have so far not been able to significantly change the shadow of classical inheritance law in Islam. This condition is caused by the effect of the mindset of the society in their epistemology, which assumes that the distribution of inheritance must be equal. Of course, we cannot blame the public for their knowledge of Islamic inheritance law. The question that arises is why they are in a hurry to accept the equal distribution of inheritance without conducting a study based on  Islamic  law  on  inheritance.  Thus,  the  biggest  challenge  for  Islamic  scholars  and inheritance law experts today is how to find a comprehensive formulation of various theories of knowledge that can be accepted by everyone, so that Islamic inheritance law is not only a discourse, but is able to totally reflect a concrete concept. This paper seeks to reorient and rethink  the  inheritance  law  in  the  development  of  Islamic  legal  epistemology  which  is examined in conjunction with the Shari’a provisions, which contain the values of justice in terms of theology, economics, and social.
Keywords: justice value, Islamic inheritance law, inheritance system, inheritance, heirs
A. Pendahuluan Proses perjalanan kehidupan manusia di dunia ini terbagi menjadi tiga yakni  lahir,  hidup,  dan  mati.  Semua langkah  proses  kehidupan  itu  membawa pengaruh  dan  akibat  hukum  terhadap lingkungannya,  terutama  dengan  orang yang  dekat  dengannya,  baik  dekat  dalam arti nasab maupun dalam arti lingkungan. Kelahiran membawa akibat timbulnya hak dan kewajiban bagi dirinya dan orang lain serta  timbulnya  hubungan  hukum  antara dia  dengan  orangtua,  kerabat,  dan masyarakat lingkungannya. Selama hidupnya,  sejak  proses  bayi,  anak-anak, tamyīz ,  usia  baligh  dan  usia  selanjutnya, manusia  bertindak  sebagai  penanggung hak  dan  kewajiban,  baik  selaku  pribadi, anggota keluarga, warga negara, taat  dan patuh  kepada  ketentuan  syariat  dalam seluruh totalitas kehidupannya. 1
Demikian juga kematian seseorang membawa pengaruh dan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat dan  lingkungan  sekitarnya.  Selain  itu, kematian tersebut menimbulkan
kewajiban  orang  lain  bagi  dirinya  (si mayit) yang berhubungan dengan pengurusan  jenazahnya  (fardu  kifayah). 2
Dengan  kematian  itu  timbul  pula  akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanya hubungan ilmu  hukum  yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap seluruh  harta  peninggalannya.  Bahkan masyarakat  dan  negara  (baitul  mal)  pun, dalam  keadaan  tertentu,  mempunyai  hak atas peninggalan tersebut. 3 Adanya kematian seseorang mengakibatkan timbulnya  cabang  ilmu  hukum  yang menyangkut bagaimana cara perpindahan atau  penyelesaian  harta  peninggalan kepada keluarga (ahli waris) yang dikenal dengan nama hukum waris. Dalam syariat Islam ilmu tersebut dikenal dengan nama ilmu mawāriṡ , fiqh mawāriṡ , atau farāiḍ . Melalui  al-Quran,  Sunnah,  dan Ijtihad sahabat bagian tiap-tiap ahli waris ditentukan  dengan  tujuan  mewujudkan keadilan  di  masyarakat.  Bahkan  dengan
aturan  yang  sangat  jelas  dan  sempurna Allah  SWT  menentukan  pembagian dengan  adil  dan  serta  penuh  dengan kebijaksanaan. 4 Dia  menetapkan  hal  ini dengan  tujuan  mewujudkan  keadilan dalam  kehidupan  manusia,  meniadakan kezaliman  dalam  kehidupan  mereka, menutup  ruang  gerak  para  pelaku kezaliman, serta tidak membiarkan terjadinya  pengaduan  terhadap  orang- orang  yang  tidak  mendapatkan  haknya dalam warisan. Hal ini dapat terlihat jelas dalam  al-Quran  Surah  al-Nisā’  ayat  7 bahwa Allah SWT dengan tegas menghilangkan  bentuk  kezaliman  yang biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita dan anak-anak. 5 Allah SWT menyantuni keduanya dengan rahmat dan kearifanNya serta dengan penuh keadilan, yakni  dengan  mengembalikan  hak  waris mereka secara penuh.
Melihat realita hari ini, ada usaha- usaha untuk merusak tatanan hukum waris Islam yang sudah Allah tetapkan. Dengan anggapan bahwa pembagian harta warisan bagi  seorang  anak  laki-laki  sebanding dengan  dua  orang  anak  perempuan merupakan  sebuah  bentuk  kezaliman terhadap  persempuan. 6 Realitas  yang ditemui  di  tengah  masyarakat  berupa penyimpangan-penyimpangan terhadap hsukum farāiḍ adalah alasan
dibolehkannya melakukan modifikasi atau penyesuain  terhadap  ketentuan-ketentuan yang telah jelas digariskan oleh al-Quran. 7 Karena terkait dengan dimensi sosiologis yang berupa struktur ekonomi masyarakat. Sebab itu kuantitas pembagian bisa dan boleh berubah dengan berdasarkan prinsip keadilan dan penyesuaian dengan dimensi sosiologis. 8
Selain dari alasan di atas, ketentuan pembagian warisan di dalam al- Quran  termasuk  pembagian  formula  2:1 bagi  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan sama  sekali  tidak  bersifat  diskriminasi terhadap  kaum  perempuan.  Dengan memberikan  nilai  bahwa,  ketentuan  anak laki-laki  yang  diberi  warisan  dua  kali
bagian  anak  perempuan  tidaklah  bersifat diskriminatif  karena  melihat  konteks sosiologi dan ekonomi. Artinya, pembagian  warisan  dengan  formula  2:1 harus  dinterpretasikan  kembali  dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang terus  berubah  dan  kesadaran  baru dikalangan  perempuan. 9 Bahkan,  lebih parahnya  wasiat  lebih  diutamakan  dari pada  waris,  karena  ia  berpotensi  untuk mewujudkan  keadilan  dan  memiliki efektivitas  dalam  pemanfaatan  harta  dan pengembangan relasi sosial dan hubungan kekeluargaan. 10
Melihat perbedaan yang mendasar dari keadilan dalam hukum waris di atas, makalah ditujukan untuk memaparkan dan menganalisa  konsep  adil  dalam  hukum waris  Islam  untuk  menjawab  argumen- argumen yang kontradiktif dalam menentukan  bentuk  keadilan  dalam  sisi teologi, ekonomi, dan sosial.

## B. Konsep Dasar Waris Islam
1. Defenisi Secara etimologi kata waris berasal  dari  bahasa  arab  yang  berbunyi ثري  ثرو bermakna  warisan.  Dalam hukum  Islam  dikenal  adanya  ketentuan- ketentuan  tentang  siapa  yang  termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan  ahli  waris  yang  tidak  berhak menerima  dengan  adanya  perpindahan kepemilikan  kepada  orang  lain. 11 Istilah fiqh  māwariṡ dimaksudkan  ilmu  fikih yang  mempelajari  siapa  saja  ahli  waris yang  berhak  menerima  waris,  siapa  yang tidak  berhak  menerima,  serta  berapa banyak bagian-bagian yang diterimanya. 12
Fikih mawāriṡ juga  disebut  ilmu farāiḍ bentuk  jamak  dari  kata  tunggal farīḍah
artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci dalam al-Quran, lebih banyak membicarakan bagian ahli waris terhadap harta  warisan  setelah  pewaris  meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum ini dinamai dengan  farāiḍ.  Al-Syirbīnī  dalam  kitab
Muġnī al-Muhtāj mengatakan bahwa ilmu farāiḍ adalah: 13
Ilmu  fikih  yang  berkaitan  dengan harta  warisan,  untuk  mengetahui perhitungan  harta  waris  agar sampai  kepada  setiap  ahli  waris yang  wajib  mendapatkannya  dari harta,  dengan  pembagian  yang sesuai dengan haknya . 14 Ibnū  ‘Ābidīn  juga  mengatakan bahwa,  Ilmu mawāriṡ adalah  ilmu  yang berhubungn  dengan  asal  dari  ilmu  fikih dan  ilmu  perhitungan  yang  dogunakan untuk  mengetahui  hak-hak  hak-hak  ahli waris terhadap harta warisan. 15 Kata yang lazim  digunakan  adalah farāiḍ .  Kata  ini digunakan oleh al-Nawawī dalam karyanya  Minhāj  al-Ṭālibīn 16 dan  Ibnū Qudāmah  dalam  al-Mughnī. 17 Al-Quran sendiri  sudah  menyebutkan  secara  detail tentang pembagian waris menurut hukum Islam.  Khusus  di  surat  al-Nisā’  saja  ada tiga ayat, yaitu 11, 12, dan 176. Selain itu juga  ada  di  dalam  surat  al-Anfāl  ayat terakhir, yaitu ayat 75.
ِلاَي  ِ ل ِل ٌبَ ِصَن ابم ِم ََ َ َت ِناَدِل ََٰوْلٱ َنوُن َ َِْ ْلْٱ َو ِءآَس ِنلِل َو ٌبَ ِصَن ابم ِم ََ َ َت ِناَدِل ََٰوْلٱ َنوُن َ َِْ ْلْٱ َو ِم ابم بََِ ُ ْن ِم ْوَ َ ُثََ اإبَ ِصَن إاضو ُ ْفبم :ءاسنلا( 7 )
ِنََََْثنُ ْلْٱ  ِظَح  َُْثِم  ِ ََبذلِل  ْمَُِدََٰل ْوَ  ىِع ُ بللٱ ُمُكَ ِصي نِلا َو  ََ َ َت اَم اَثُلُث  بنُ َلَع  ِنََْتَنْثٱ  َق ْوَع إءآَسِن  بنَُ نِإَع ِ ْي َوَنَ ِلْ َو  ُفْص ِنلٱ اَ َلَع إةَد ِح ََٰو  ْتَناََ اَمُ ْن ِم ود ِح ََٰو  َُِكِل ۥُ بل نُكَي  ْمبل نِإَع ٌدَل َو ۥُ َل  َناََ نِلا  ََ َ َت ابمِم  ُسُدُّسلٱ ٌة َوْخِلا ٓۥُ َل  َناََ نِإَع  ُثُلُّثلٱ ِ  ِمُ ِلَِع ُها َوَنَ  ٓۥُ َث ِ  َو َو ٌدَل َو ونْيَد  ْوَ  آَ ِن ى ِصوُي و بَ ِص َو ِدْلَن نِم  ُسُدُّسلٱ ِ  ِمُ ِلَِع َُُؤآَناَء اإلْفَن ْمُكَل  ُ  َ َِْ  ْمُ ُّيَ   َنو ُ ْدَت  َلا ْمَُُؤآَنْنَ  َو ْم اإمَِكَح  اإمَِلَع  َناََ  َ بللٱ  بنِلا    ِ بللٱ  َن ِم  إ َضي ِ َع :ءاسنلا( 11 )
Sedangkan  dari  hadīṡ  nabi Muhammad  SAW  yang  menunjukkan pensyariatan hukum waris diantaranya :
اوُ  ِحْلَ َضِئا َ َفلا ،اَ ِلْهَأِن اَمَع َيِ َن َوُ َع ىَل ْوَ ِلْ َ وَُي
و َََذ
Dari  Ibnu  Abbas  radiyallahuanhu bahwa  Rasullullah  SAW  bersabda
“bagikanlah  harta  peninggalan (warisan)  kepada  yang  berhak,  dan apa  yang  tersisa  menjadi  hak  laki- laki  yang  paling  utama .  (HR.  al- Bukhārī). 18
2. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam
Hukum  waris  dalam  Islam  atau yang  lazim  farāiḍ  dalam  literatul  hukum Islam  adalah  salah  satu  bagian  dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan  harta  dari  orang  yang  telah meninggal  kepada  orang  yang  masih hidup.  Sebagian  hukum  agama  yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Hukum kewarisan
Islam mengandung berbagai asas, dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum waris-waris yang lain. Hukum waris Islam menempatkan  al-Quran  sebagai  landasan utama  dan  penjelasan  tambahan  yang diberikan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW. Ada  beberapa  bentuk  asas-asas  yang terkandung  di  dalam  hukum  waris  Islam antara lain : 19 a. Asas ijbari.
Dalam  hukum  Islam  peralihan harta  dari  orang  yang  telah  meninggal kepada  ahli  waris  berlaku  dengan sendirinya.  Tanpa  usaha  dari  si  mayit sebelum  meninggal  atau  kehendak  dari ahli  waris.  Cara  peralihan  ini  disebut dengan ijbāri .  Kata ijbāri secara  leksikal mengandung  arti  paksaan  (melakukan perbuatan  diluar  kehendak  sendiri). 20
Dalam  istilah  munakahat  terdapat  istilah wali mujbir ,  yang  bermakna  bahwa seorang  wanita  dapat  dijodohkan  oleh walinya  tanpa  kehendak  dari  anak gadisnya. 21 Dalam  pembahasan  aqidah bermakna perbuataan seorang hamba yang bukan berasal dari dirinya tetapi dari Allah SWT  sebagaimana  dipahami  oleh  sekte Jabarīyyah . 22
Dalam  hukum  waris  Islam, ijbāri mengandung  arti  peralihan  harta  dari seseorang  yang  telah  meninggal  kepada ahli  warisnya  berlaku  dengan  sendirinya menurut  kehendak  Allah  SWT.  tanpa
tergantung kepada kehendak dari pewaris atau  permintaan  dari  ahli  warisnya.  Dan bukan  juga  diartikan  sebagai  pengalihan harta,  karena  pengalihan  harta  bermakna adanya usaha orang lain untuk memindahkan  kepemilikan.  Asas  ijbari dalam  hukum  waris  Islam  dapat  dilihat dalam  surah  al-Nisā’  ayat  7.  Ayat  ini menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun  perempuan  ada  ‘ naṣīb ’ (Bagian) dari harta peninggalan orang tua dan karib kerabat. Kata naṣīb berarti bagian, saham, atau  jatah  dalam  bentuk  sesuatu  yang diterima  dari  pihak  lain. 23 Sehingga pewaris  tidak  perlu  menjanjikan  sesuatu sebelum ia meninggal, dan ahli waris tidak perlu memintanya haknya. Karena seluruhnya  sudah  ditentukan  langsung oleh Allah SWT.
Adanya  unsur ijbāri dari  segi jumlah itu dapat dilihat dari kata mafrūḍan yang  secara  etimologi  berarti  telah ditentukan  atau  telah  diperhitungkan. 24 Kata-kata tersebut dalam terminologi ilmu fikih  berarti  sesuatu  yang  telah  Allah wajibkan  kepada  hamba-Nya. 25 Ibn  Jarīr al-Ṭabarrī berkata: Dengan menggabungkan kedua kemungkinan pengertian itu, maka maksudnya ia sudah ditentukan jumlahnya dan harus dilakukan sedemikian  rupa  secara  mengikat  dan memaksa.  Sehingga  tidak  ada  hak  kuasa manusia  untuk  dapat  mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak mendapatkan  warissan. 26 Adanya  unsur ijbari  dapat  dipahami  dari  kelompok  ahli waris  sebagaimana  disebutkan  Allah dalam ayat 11, 12, 176 surah al-Nisā’. b. Asas Bilateral
Asas  bilateral  dalam  kewarisan mengandung  arti  bahwa  harta  warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini  bahwa  setiap  orang  menerima  hak kewarisan dari kedua pihak garis kerabat, yaitu  pihak  kerabat  garis  keturunan  laki- laki  dan  pihak  kerabat  garis  keturunan perempuan.  Asas  bilateral  dapat  secar nyata  dilihat  dalam  firman  Allah  SWT
dalam surat Al-Nisā’ ’ ayat, 7, 11, 12 dan 176.  Dalam  ayat  7  dijelaskan  bahwa seorang  laki-laki  berhak  mendapatkan warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak  ibunya.  Begitu  pula  seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak  ibunya.  Ayat  tersebut  merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci  asas  bilateral  itu  dapat  dipahami dalam ayat-ayat selanjutnya. 27
Dari  tiga  ayat  dikemukan  di  atas terlihat jelas bahwa kewarisan itu beralih kebawah  (anak-anak),  keatas  (ayah  dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua  belah  pihak  garis  keluarga,  yaitu laki-laki  dan  perempuan  dan  menerima warisan dari dua garis keluarga yaitu dari garis laki-laki dan garis perempuan. Inilah yang dinamakan kewarisan secara bilateral.
c. Asas Individu.
Hukum  Islam  mengajarkan  asas kewarisan  secara  individual,  dengan  arti bahwa  harta  warisan  dapat  dibagi  secara perorangan.  Masing-masing  ahli  waris menerima  bagiannya  secara  tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan  harta  warisan  dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi- bagi; kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada  setiap  ahli  waris  yang  berhak menurut  kadar  bagian  masing-masing. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya  tanpa  tergantung  dan  terikat dengan  ahli  waris  yang  lain.  Hal didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan  untuk  menerima  hak  dan menjalankan  kewajiban,  yang  di  dalam uṣūl  fikih  disebut ahliyah  al-wujūb . 28
Dalam  pengertian  ini  setiap  ahli  waris berhak  menuntut  secara  sendiri-sendiri harta  warisan  itu  dan  berhak  pula  untuk tidak berbuat demikian.
Pembagian  secara  individu  ini adalah ketentuan yang mengikat dan wajib dijalankan  oleh  setiap  muslim  dengan sanksi  berat  di  akhirat  bagi  yang
melanggarnya sebagaiamana yang dinyatakan  Allah  dalam  surat  al-Nisā’ ayat  13  dan  14.  Bila  telah  terlaksana pembagian  secara  terpisah  untuk  setiap ahli  waris,  maka  untuk  seterusnya  ahli waris memiliki hak penuh untuk menggunakan  harta  tersebut.  Walaupun dibalik  kebebasan  menggunakan  harta tersebut  terdapat  ketentuan  lain  yang dalam kaidah usul fikih disebut ahliyah al- adā’ . 29
Menghilangkan bentuk individual- nya  dengan  jalan  mencampuradukkan harta  warisan  tanpa  perhitungan  dan sengaja  menjadikan  hak  kewarisan  tanpa perhitungan dan dengan sengaja menjadikan  hak  kewarisan  itu  bersifat kolektif berarti menyalahi ketentuan yang disebut  di  atas.  Hal  tersebut  akan mengakibatkan  pelakunya  terkena  sanksi sebagaimana  disebutkan  di  akhir  ayat  2 surat  al-Nisā’  yaitu  perilakunya  dosa besar.  Dari  penjelasan  diatas  dapat disimpulkan  bahwa  bentuk  kewarisan koleftif tidak sesuai dengan ajaran Islam; karena  cara  tersebut  dikhawatirkan  akan memakan  hak  anak  yatim  yang  terdapat dalam harta tersebut. 30
d. Asas Keadilan yang Berimbang
Kata  adil  merupakan  kata  Bahasa Indonesia yang berasal dari kata al-‘aḍlu . Dalam  al-Quran  kata al-aḍlu disebutkan lebih  dari  28  kali.  Sebagian  diantaranya diturunkan  Allah  dalam  bentuk  kalimat perintah  dan  sebagian  dalam  bentuk kalimat berita. Kata al-‘aḍlu itu dikemukan  dalam  konteks  yang  berbeda dan  arah  yang  berbeda  pula;  sehingga akan  memberikan  definisi  yang  berbeda sesuai  dengan  konteks  dan  tujuan penggunanya. 31 Untuk  lebih  jelasnya keadilan  berimbang  dalam  waris  hukum Islam  akan  dibahas  pada  bab  “Keadilan Universal Dalam Hukum Waris Islam.”
Secara  istilah  keadilan  diartikan bahwa menempatkan sesuatu pada tempatnya,  waktunya,  kedudukannya, kadarnya tanpa adanya sikap mengurangi dan melebihi. 32 Menurut al-Jurjānī
keadilan  adalah  istiqamah  dalam  jalan kebenaran  dan  meninggalkan  segala bentuk  yang  dapat  merusak  agama. 33 Abdurrahman Sa’dī
menyebutkan, “Keadilan  Allah  itu  mencakup  di  dalam hak Allah dan Hamba-Nya, keadilan yang menunaikan  hak-hak  secara  sempurna dengan cara mengerjakan kewajiban Allah atas Hamba-Nya dalam persoalan hak-hak terhadap  harta,  jiwa. 34 Menurut  Wahbah Ẓuhailī  adil  adalah  mengamalkan  setiap kewajiban baik itu dari aqidah dan syariat, dan  berinteraksi  dengan  manusia  dengan memenuhi  amanah,  tidak  berbuat  zalim, berlaku seimbang, dan bersikap benar. 35
Keadilan  dalam  hukum  Islam digantungkan  pada  keadilan  yang  telah ditentukan oleh Allah SWT, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara  benar  dan  tepat.  Dalam  hukum Islam,  keimanan  mendahului  pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah SWT pasti adil. Sehingga adil dalam perkara waris adalah menjalankan perintah Allah dalam perkara warisan  dengan  cara  membaginya  sesuai dengan  aturan  yang  sesuai  dengan  al- Quran dan Sunnah.
e. Asas Semata Akibat Kematian
Hukum  Islam  menetapkan  bahwa peralihan  harta  seseorang  kepada  orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan  hanya  berlaku  setelah  yang mempunyai  harta  meninggal  dunia.  Asas ini  berarti  bahwa  harta  seseorang  tidak dapat  beralih  kepada  orang  lain  dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih  hidup.  Juga  berarti  bahwa  segala bentuk  peralihan  harta  seseorang  yang masih  hidup  baik  secara  langsung, maupun  terlaksana  setelah  mati,  tidak termasuk  kedalam  istilah  waris  menurut hukum  Islam.  Dengan  demikian  hukum waris  dalam  Islam  hanya  mengenal  satu bentuk  hukum  waris  yaitu  waris  akibat kematian semata. 36
Asas  waris  dalam  Islam  akibat kematian  ini  mempunyai  kaitan  erat dengan  asas ijbārī yang  sebelumnnya
dibahas. Pada hakikatnya, seseorang yang telah  memenuhi  syarat  sebagai  subyek hukum  dapat  menggunakan  hartanya secara  penuh  untuk  memenuhi  keinginan dan  kebutuhan  sepanjang  hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi  memiliki  kebebasan  tersebut.  Kalau pun  ada,  maka  pengaturan  untuk  tujuan penggunaan  setelah  kematian  terbatas dalam  koridor  maksimal  sepertiga  dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan  tidak  disebut  dengan  istilah  waris. 37 Dengan demikian, ini merupakan karakteristik  asas  waris  dalam  Islam  dan menjadi  pembeda  antara  hukum  waris yang lainnya.
3. Sebab Pewarisan Dalam Islam Menurut  jumhur  ulama  bahwa sebab-sebab  seseorang  mewarisi  harta seseorang  yang  meninggal  dunia  ada  3 macam;  yaitu  kekerabatan,  pernikahan, dan  wala’. 38 Para  ulama  Malikiyah  dan Syafiyah memberi tambahan sebab, untuk memperoleh  hak  waris  yaitu  jalur keislaman  (hubungan  Islam). 39 Pertama; pernikahan  yang  sah  menurut  hukum Islam  merupakan  suatu  ikatan  yang sentosa  untuk  mempertemukan  seorang laki-laki  dengan  wanita,  selama  ikatan pernikahan  itu  masih  abadi.  Apabila diantara  keduanya  ada  yang  meninggal dunia  pada  waktu  perkawinannya  masih utuh atau dianggap utuh (talak raj’ī yang masih  dalam iddah ),  maka  pernikahan antara suami dan istri. Dan keduanya akan mendapatkan  furāḍah  muqaddarah  yang telah  ditetapkan  oleh  Shara’  yakni  ½,  ¼, atau  1/8. 40 Sebagaimana  firman  Allah Surat  al-Nisā’  ’:  “dan  bagimu  (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.” Kedua; Kekerabatan ialah
hubungan  nasab  antara  orang  yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Pertalian hubungan  darah  ini  merupakan  sebab seseorang memperoleh hak mewarisi yang terkuat,  dikarenakan  kekerabatan  itu
termasuk unsur yang tidak dapat dihilangkan.
Kekerabatan yang
mendapatkan harta waris seperti, pertalian uṣūl yaitu  pertalian  lurus  keatas  dari  si mayyit  seperti  ibu,  nenek,  ayah,  kakek, dan  seterusnya.  Pertalian furū’ ,  yaitu pertalian lurus kebawah anak dari mayyit, cucu,  cicit  dan  seterusnya.  Pertalian hawashi, yaitu pertalian menyamping dari sisi  si  mayyit  seperti  saudara,  paman, keponakan, dan seterusnya. 41
Ketiga; Wala’ adalah kekerabatan menurut  hukum  yang  disebabkan  karena membebaskan  budak.  Apabila  seorang pemilik budak telah membebaskan budanya,  berarti  ia  telah  merubah  status hukum orang yang semula tidak termasuk memiliki kepada memiliki dan mengelola harta  bendanya  sendiri. 42 Sebagaimana disabdakanNabi Muhammad
SAW “Sesungguhnya hak  wala’ itu bagi  orang yang memerdekakan” (HR. Al Hakim). 43
4. Hal-hal Yang Menghalangi Waris
Faktor-faktor yang dapat
menghalangi  waris  ialah  tindakan  atau hal-hal  yang  dapat  menggugurkan  hak seseorang (ahli waris) untuk mendapatkan warisan  beserta  adanya  sebab-sebab  dan syarat-syarat mewarisi. Hal-hal yang yang dapat  menghalangi  waris  dalam  Islam yang disepakati para fukaha’ ada 3 macam yaitu, pembunuhan, perbedaan agama dan perbudakan.  Status  budak  tidak  bisa mewarisi  dan  tidak  juga  menjadi  ahli waris.  Karena  statusnya  masih  milik tuannya  secara  mutlak.  Sebagaimana firman  Allah  dalam  surah  al-Nisā’  ’ “Allah  telah  membuat  perumpamaan seseorang  budak  yang  tidak  dapat bertindak apa-apa.”
Faktor yang kedua adalah pembunuhan. Jumhur fukaha telah berpendapat,  bahwa  pembunuhan  dapat menghalangi  seseorang  menjadi  ahli waris.  Begitu  juga  penganiayaan  yang mengakibatkan  terbunuhnya  seseorang. Dasar hukum yang menghalangi terhadap si  pembunuh  “Barang  siapa  membunuh korban, maka ia tidak dapat mewarisinya,
walaupun  tidak  punya  ahli  waris  selain dirinya,  baik  korban  itu  bapaknya  atau anaknya,  maka  bagi  pembunuh  tidak berhak mewarisinya (HR. Ahmad)”
Faktor yang ketiga adalah berbedaan agama. Dasar hukum berbedaan  agama  sebagai  penghalang seseorang  dapat  mewarisi  adalah  Hadis Nabi  SAW  “Orang  Islam  tidak  dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat  mewarisi  harta orang muslim (HR. al-Bukhārī dan Muslim). Sedangkan orang  yang  murtad,  dia  tidak  dapat mewarisi  harta  peninggalan  keluarganya, baik keluarganya orang Islam, orang kafir maupun murtad. Jika keadaanya demikian,  maka  hartanya  akan  diwarisi oleh Baitul Māl. 44

## C. Konsep Adil Dalam Waris Islam
1. Keadilan  Berimbang  dalam  Hukum Waris Islam Keadilan dalam hukum waris erat kaitannya dengan hak dan kewajiban dan keseimbangan  antara  yang  diperoleh dengan  keperluan  dan  kegunaan.  Atas dasar  pengertian  tesebut  terlihat  asas keadilan  dalam  pembagian  harta  warisan dalam  hukum  Islam.  Secara  mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak  menentukan  hak  kewarisan  dalam Islam.  Artinya,  sebagaimana  pria,  wanita pun  mendapatkan  hak  yang  sama  kuat untuk  mendapatkan  warisan.  Hal  ini secara  jelas  disebutkan  dalam  surat  al- Nisā’  ’ayat  7  yang  menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hak  mendapatkan  warisan.  Pada  ayat  11- 12,  dan  176  surat  al-Nisā’  ’  secara  rinci diterangkan  kesamaan  kekuatan  hak menerima  warisan  antara  laki-laki  dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan  istri  (ayat  12),  saudara  laki-laki  dan perempuan (ayat 12 dan 176). 45
Tentang  jumlah  bagian  yang didapat  oleh  laki-laki  dan  perempuan terdapat tiga bentuk: 46
Pertama, laki-laki mendapat jumlah  yang  sama  banyak  dengan
perempuan:  seperti  ibu  dan  ayah  (sama- sama  mendapatkan  1/6)  dalam  keadaan pewaris  meninggalkan  anak  kandung. Begitu pula saudara laki-laki dan saudara perempuan  sama-sama  mendapatkan  1/6 (dalam kasus pewaris adalah seorang yang tidak memiliksi ahli waris langsung).
Kedua, laki-laki memperoleh bagian  lebih  banyak  atau  dua  kali  lipat dari  yang  didapat  oleh  perempuan  dalam kasus  yang  sama  yaitu  anak  laki-laki dengan  anak  perempuan.  Dalam  kasus yang  terpisah  duda  mendapat  dua  kali bagian yang diperoleh oleh janda yaitu ½ berbanding  ¼  bila  pewaris  tidak  ada meninggalkan  anak;  dan  ¼  banding  1/8 bila pewaris meninggalkan anak.
Ketiga, perempuan lebih besar dari pada laki-laki dan keadaan yang perempuan  mewarisi  laki-laki  tidak mewarisi.
Ditinjau  dari  segi  jumlah  bagian yang  diperoleh  saat  menerima  hak, memang  terdapat  ketidaksamaan.  Akan tetapi hal tersebut bukan berarti tidak adil, karena  keadilan  dalam  pandangan  Islam tidak  hanya  diukur  dengan  jumlah  yang didapat  saat  menerima  hak  waris  tetapi juga  dikaitkan  kepada  kegunaan  dan kebutuhan. Secara umum, dapat dikatakan pria  membutuhkan  lebih  banyak  materi dibandingkan  wanita. 47 Hal  tersebut dikarenakan  pria  dalam  ajaran  Islam memikul  kewajiban  ganda  yaitu  untuk dirinya  sendiri  dan  terhadap  keluarganya termasuk  wanita 48 sebagaimana  Allah jelaskan  dalam  surah  al-Nisā’  ayat  34 “laki-laki  adalah  pembimbing  bagi perempuan karena Allah telah melebihkan sebagian  mereka  atas  sebagian  yang  lain dan  karena  mereka  memberi  nafkah dengan harta mereka.”
Bila  dihubungkan  jumlah  yang diterima dengan kewajiban dan tanggungjawab seperti disebutkan di atas, maka  akan  terlihat  bahwa  kadar  manfaat yang akan dirasakan pria sama dengan apa yang  dirasakan  oleh  pihak  wanita. Meskipun  ada  pada  mulanya  pria
menerima  dua  kali  lipat  dari  perempuan, namun  sebagian  dari  yang  diterima  akan diberikannya kedapa wanita dalam kapasitasnya  sebagai  pembimbing  yang bertangungjawab.  Bagi  seorang  laki-laki, tanggung jawab utamanya adalah istri dan anak-anaknya.  Ini  merupakan  kewajiban dari  Allah  yang  harus  dipikul.  Hal  ini sesuai  dengan  surah  al-Baqarah  ayat  233 “…kewajiban  ayah  memberi  makan  dan pakaian  untuk  para  ibu  dan  anak-anak secara  makruf.”  Terhadap  kerabat  lain, tanggungjawab  seseorang  hanya  bersifat tambahan dan bukan utama. Tanggunjawab  itu  dipikulnya  bila  ia mampu  berbuat  demikian  di  satu  pihak, dan dipihak lain kerabat itu membutuhkan bantuan. Tanggung jawab terhadap kerabat ini disebutkan Allah dalam surah al-Baqarah 215  “Mereka  bertanya
kepadamu  tentang  apa  yang  mereka nafkahkan; jawablah: apa saja harta yang kamu  nafkahkan  hendaklah  diberikan kepada ibu-bapak dan karib kerabat...”
Persoalan yang juga harus diperhatikan  bahwa  waris  dalam  Islam melihat  hubungan  kekerabatan,  semakin dekat  hubungan  semakin  berhak  untuk mendapatkan warisan. 49
Bukan berdasarkan status sosial atau ekonomi. 50
Jika  hukum  waris  disandarkan kepada  realita  sosial,  akan  berakibat tunduknya  ajaran  Islam  kepada  realita sosial  yang  senantiasa  berubah.  Dan hukum waris Islam pada akhirnya berubah dari agama wahyu menjadi agama budaya yang  melihat  status  sosial  masyarakat. 51
Para  ulama  telah  menyatakan  bahwa pembagian  warisan  harus  tetap  merujuk kepada  al-Quran  dan  Sunnah. 52 Inilah bentuk  keadilan  hakiki  dalam  pandangan Islam  dalam  persolan  warisan,  yaitu keadilan  yang  berimbang  dan  bukan keadilan yang merata.
2. Hikmah  dibalik  Ketentuan  Waris Islam 2:1
Perlu untuk diketahui bahwa Allah SWT  mempunyai  hikmah  yang  agung dalam melebihkan anak laki-laki dari pada
anak  perempuan  tentang  pembagian warisan. Hikmah Allah ini tidak diketahui oleh orang-orang menyerukan persamaan gender  dalam  warisan  sebagaimana  yang telah  dijelaskan  dalam  muqoddimah. Syinqīṭī  menerangkan  bahwa  termasuk petunjuk al-Quran kepada jalan yang lebih lurus  adalah  melebihkan  anak  laki-laki dari  pada  anak  perempuan  dalam  hal warisan. 53 Tidak  diragukan  lagi  bahwa jalan  yang  paling  lurus  dan  adil  adalah dengan  melebihkan  anak  laki-laki  dari anak  perempuan  dalam  hal  warisan. Karena laki-laki senantiasa dituntut untuk memberi  nafkah  kepada  wanita  yang menjadi  tanggungannya,  memberi  mahar buat  perempuan,  dan  membelanjakan hartanya  untuk  berbagai  keperluan  hidup mereka. 54 Dengan  begitu,  melebihkan bagian untuk menutupi tanggung jawabnya merupakan hikmah yang nyata.
Maka,  jika  wanita  memperoleh bagian  yang  sama  dengan  saudara  laki- laki dalam warisan, dengan keistimewaan yang  dimilikinya  ini,  pada  hakikatnya hilanglah persamaan itu. Bahkan bertambahlah hak wanita
dan berkuranglah  hak  yang  dimiliki laki-laki, sebab  wanita  sudah  memiliki  hak  waris sekaligus  hak  memberi  nafkah.  Berbeda dengan laki-laki, ia tidak mempunyai hak selain  hak  yang  sama  dengan  wanita dalam  warisan,  jika  keduanya  memiliki kedudukan  yang  sama.  Maka  jika  ada yang berkata  “Yang benar adalah wanita harus menafkahi laki-laki dan menyerahkan  mahar  kepada  suaminya kemudian  menyainginya  dalam  warisan. Kalau  benar  seperti  ini,  dan  menjadi prinsip dasar yang harus diamalkan, tentu gugurlah  pernikahan  mayoritas  wanita disebabkan  kemiskinan  mereka,  karena mereka tidak memiliki sesuatu yang harus diberikan sebagai mahar dan nafkah. 55
3. Fleksibelitas Hukum Waris Islam Tanāzul dalam  warisan  sangat dikenal dalam ilmu fikih, disaat salah satu ahli  waris  tidak  menerima  harta  waris setelah  ditentukan  bagian  sesuai  dengan
ketentuan  Islam.  Karena  melihat  adanya ahli  waris  yang  lain  lebih  membutuhkan harta. 56 Sehingga  status  harta  tersebut adalah  hibah,  hal  disebabkan  karena adanya  kebutuhan. 57 Dengan  adanya tanāzul menyebabkan  hukum  waris menjadi fleksibel ditengah-tengah masyarakat.  Tentu  hal  ini  diperbolehkan disaat  setelah  adanya  penentuan  bagian waris  yang sesuai dengan  Islam. Tanāzul seorang  istri  dari  hak  waris  demi kemaslahatan  shar’i  ada  dua  bentuk: 58 Pertama, dia mengundurkan diri dari hak waris tanpa pergantian (imbalan). Misalnya,  dia  menyerahkan  kepada suaminya  untuk  anak-anaknya,  karena melihat kebutuhan mereka
Kedua, dia mengundurkan diri dari hak  waris  dengan  imbalan  (pergantian). Masalah ini diperbolehkan dan mashur di dalam  pembahasan  buku  fikih,  selama dilakukan  dengan  suka  rela  ( riḍā ).  Istri mundur  dari  bagiannya  dalam  warisan dengan imbalan sejumlah harta, mungkin dari  warisan  itu  atau  dari  yang  lain. ‘Abdurrazaq,  Sa’īd  bin  Manṣūr,dan Baihaqī  dengan  sanad  ṣahīh,  bahwa  istri ‘Abdurrahman  bin  ‘Auf  berdamai  atas bagiannya  ¼  menjadi  1/8  dengan  ganti 80.000 dirham. Kisah ini terjadi di antara jamaah  para  sahabat,  dan  tidak  diketahui ada yang mengingkarinya. 59
4. Konsep  Pembagian  Waris  Islam Untuk Perempuan
Syariat  Islam  mengatur  perkara warisan  dengan  adil.  Jika  ada  yang menyebutkan  pembagian  warisan  tidak adil disebabkan karena perempuan mendapatkan  lebih  sedikit  dari  laki-laki ini  tidaklah  benar.  Perlu  untuk  dipahami lebih  dalam  setelah  kita  mengkaji  sebab kenapa  laki-laki  lebih  banyak  mendapat bagian  dari  pada  perempuan.  Kita  akan mendapatkan  bahwa  bagian  perempuan tidak selalu yang lebih sedikit dari bagian waris  laki-laki.  Ada  kondisi-kondisi tertentu  yang  menyebabkan  pembagian warisan  bagi  perempuan  sama  besarnya dengan  bagian  waris  laki-laki,  bahkan
dalam  kondisi  tertentu,  bagian  waris perempuan bisa lebih
banyak
dibandingkan dengan bagian laki-laki. 60
Adapun  kasus  perempuan  yang mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan laki-laki hanya ada 4 kasus saja yaitu:
Pertama , apabila anak perempuan dan  laki-laki,  maka  anak  perempuan mendapatkan  setengah  dari  bagian  laki- laki. Kedua , apabila terdapat ayah dan ibu pewaris, sedangkan dia tidak mempunyai keturunan, dan juga tidak mempunyai istri atau  suami  maka  ibu  mendapatkan  1/3, dan  sisanya  adalah  bagian  ayah. Ketiga , apabila  terdapat  saudara  dan  saudari kandung  dari  pewaris,  dan  dia  tidak memiliki  anak  dan  orang  tua.  Maka saudari  kandung  mendapatkan  1/3  dan sisanya  2/3  untuk  saudara  laki-laki kandung. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Nisā’ ’ ayat 176. Keempat , apabila terdapat saudara laki-laki sebapak, dan saudari perempuan sebapak, dan jika pewaris tidak memiliki saudara kandung, anak,  dan  orang  tua,  maka  saudara perempuan  1/3  dan  sisanya  2/3  untuk saudara laki-laki sebapaknya.
Adapun  bagian  perempuan  lebih banyak  dari  laki-laki,  dan  bukti  konsep pembagian waris Islam lebih menyayangi perempuan. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari  dua  sisi:  Sisi  perrtama,  lebih banyaknya  kaum  perempuan  dari  pada laki-laki  dalam  posisi aṣhāb  al-furūḍ . Dalam  Islam  ahli  waris  dikelompokan menjadi  dua aṣhāb  al-Furūḍ 61 dan aṣābah 62 .  Dalam  al-Quran  disebutkan bahwa aṣhāb al-furūḍ berjumlah 12 orang. 8 orang dari perempuan yaitu: ibu, nenek, istri,  anak  perempuan,  cucu  perempuan, saudari  kandung,  saudari  sebapak,  dan saudari seibu. 4 dari laki-laki yaitu, ayah, kakek, suami, dan saudara laki-laki seibu. Bagian terbesar dalam warisan adalah 2/3, dan ahli waris yang mendapatkan jatah 2/3 itu  semuanya  perempuan,  yaitu  2  anak perempuan atau lebih, 2 saudari kandung
atau lebih, 2 saudari sebapak atau lebih, 2 saudari seibu.
Ini  merupakan bukti bahwa  Islam tidak mendiskriminasi perempuan, karena Islam telah menetapkan banyak aṣhāb al- furūḍ dari  perempuan  yang  mana  hak aṣhāb  al-furūḍ itu  harus  didahulukan dengan ashabah.
Sisi  kedua,  kasus-kasus  yang terdapat  dalam  warisan  Islam  justru memperlihatkan bahwa  kaum  perempuan lebih banyak punya potensi mendapatkan warisan  lebih  besar  dari  laki-laki  jika,  si mayyit meningglkan suami, seorang anak perempuan, atau si mayyit meninggalkan suami  dan  dua  orang  anak  perempuan, atau si mayyit meniggalkan seorang anak perempuan  dan  saudara  laki-laki,  atau suatu  kondisi  dimana  hanya  ahli  waris perempuan  yang  mendapatkan  harta warisan.
Apabila  si  mayyit  meninggalkan suami, bapak, ibu, seorang anak perempuan,  dan  cucu  perempuan.  Harta yang  ditinggalkan  misalkan  195  dinar. Maka cucu perempuan akan mendapatkan bagian  1/6  dari  harta  warisan  yaitu sebanyak  26  dinar.  Namun  seandainya  si mayyit  meninggalkan  cucu  laki-laki  dan tidak  meninggalkan  cucu  perempuan, maka  ia  tidak  mendapatkan  bagian  sama sekali.
Sedangkan  apabila  si  Mayyit meninggalkan  suami,  saudari  kandung, dan  saudari  sebapak,  maka  saudari perempuan  sebapak  akan  mendapatkan 1/6  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Namun apabila  si  Mayyit  meninggalkan  saudara laki-laki  sebapak  dan  tidak  meniggalkan saudari perempuan sebapak, ia tidak akan mendapatkan harta warisan, sebab separoh harta untuk suami dan separuhnya lagi  untuk  saudari  perempuan  kandung, sedangkan sisanya untuk saudara laki-laki sebapak. Namun ia tidak mendapatkannya karena sisanya tidak ada.
5. Keadilan  Universal  Dalam  Hukum Waris Islam.
Setelah membahas keadilan hukum  waris  Islam  dari  sisi  teologi. Keadilan  dalam  peentapan  hukum  waris Islam sudah diperhatikan oleh Allah SWT. Sehingga  tidak  ada  anggapan  bahwa hukum waris Islam tidak berlaku adil dan mengarah  kepada  diskriminasi  terhadap perempuan, karena keadilan tersebut telah kita  buktikan  dari  sisi  maslahat  dalam praktek pembagian waris Islam. Disamping  itu  perlu  kiranya  untuk membahas  keadilan  waris  Islam  yang ditinjau dari sisi ekonomi dan social.
Sistem waris dalam Islam memiliki  peran  yang  sangat  signifikan dalam  perpindahan  kepemilikan  besar yang  bermakna  distribusi  secara  adil terhadap pendapatan dan kekayaan anggota  keluarga  yang  memiliki  hak waris.  Hal  ini  juga  menunjukkan  bahwa keadilan  hukum  sistem  waris  Islam  yang memperhatikan tingkat kebutuhan kepada harta dengan membagi jatah laki-laki dan perempuan  dengan  perbandingan  dua banding  satu,  disebabkan  kaum  laki-laki sebagai penanggungjawab seluruh nafkah atas perempuan. 63 Sedangkan menurut
Rāzaq Makhur al-Garawi menguraikan beberapa poin dalam sistem waris  Islam  yang juga menjelaskan  keterangan  tentang  sisi akutansi dalam waris. Pensyariatan dalam syariat  selalu  memiliki maqāsīd  al- syarīah ,  prinsip  dan  bersifat  perintah. Perintah dalam syariat Islam selalu tunduk pada  prinsip,  dan  prinsip  selalu  ada dibawah maqāsīd  al-syarīah atau  tujuan yang  dihendaki  syariat.  Dalam  hal  ini,  ia mengambil  contoh  soal  keadilan  dan keseimbangan  sebagai  kaidah  syariat Islam, terutama menyangkut hukum waris yang  adil.  Keadilan  dalam  sistem  waris diulas  dengan  mengurai  beberapa  sisi, antara  lain,  persamaan  mutlak  adalah kezaliman.  Persamaan  harus  dibedakan dengan  keadilan.  Jika  dalam  satu  kelas pendidikan seorang guru menyamaratakan nilai  untuk  seluruh  murid,  dengan  tidak membedakan antara murid yang lulus dan
murid yang tidak lulus, antara yang patuh dan  yang  tidak  patuh,  maka  ini  adalah kezaliman. Dalam sistem waris, kaitannya dengan ekonomi keluarga serta masyarakat, maka pembagian dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan adalah kezaliman. 64
Dengan  sistem  waris  Islam,  sama sekali tidak membiarkan kekayaan dimiliki  oleh  satu  orang,  dan  karenanya kekayaan  itu  didistribusikan  kepada  ahli waris, dan mehapuskan sikap induvidualisme  dalam  soal  harta. 65 Ini artinya,  sistem  waris  mempermudah peredaran  harta  dengan  pembagian  harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi  pada  beberapa  orang terbatas.  Sehingga  dengan  sistem  waris Islam harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islam dari bentuk penimbunan harta. 66
Jika  penimbunan  harta  kekayaan yang  belebihan  di  tangan  orang  kaya: adanya  kekayaan  berlebihan  yang  ada  di tangan  golongan  ekonomi  yang  kuat  ini akan mengantarkan munculnya penyelewengan dan dosa. Bentuk penyelewengan ini antara lain adalah: 67
1. Hidup  mewah.  Hidup  mewah  adalah dilarang dalam Islam. Kemewahan itu sendiri  adalah  satu  hal  yang  relatif, tergantung  dari  norma  yang  berlaku pada  kondisi  dan  situasi.  Batas wajarnya adalah tidak melebihi kekayaan  golongan  menengah  yang boleh  memiliki  kekayaan  lebih  dari pada  yang  dimiliki  masyarakat  pada umumnya. Selanjutnya akan mengakibatkan  meninggkatnya  harga secara liar akibat konsumtif golongan kaya  yang  melebihi  kemampuan mereka yang lemah, sementara barang-barang  konsumsi  itu  makin jauh dari jankauan golongan lemah ini. Akibatnya,  akan  terjadi  dekadensi moral  yang  muncul  karena  adanya kekayaan  yang  melimpah  di  tangan golongan  ekonomi  kuat,  sehingga mereka membelanjakannya untuk hal–
hal yang tidak dibenarkan agama yang menyebabkan moral mereka merosot, sementara  keseimbangan  pun  tidak lagi dapat dipertahankan.
2. Mencegah  terjadinya  kejahatan  yang dilakukan oleh fakir miskin
disebabkan karena tuntutan kebutuhan hidup dan dorangan kejahatan.
3. Memerangi pernyakit dan kebodohan. Karena  kedua  factor  ini  dapat mengantarkan  pada  kemudharatan individu dan masyarakat serta melemahkan kekuatan umun.
6. Keadilan Sosial Dalam Hukum Waris Islam
Islam mendukung adanya hak bagi anggota  keluarga,  dan  menyerukan  lewat al-Quran  dan  Sunnah,  agar  mereka terhadap sesama anggota yang lain, saling berbuat  baik,  menghidupkan  hubungan keluarga  dan  saling  berbuat  kebajikan. Allah  mengancam  dengan  azab  yang pedih  bagi  siapa  yang  memutuskan keluarga  atau  berbuat  aniaya  terhadap keluarganya. Dalam surat al-Nisā’ ’ ayat 1 “Dan  takutlah  kepada  Allah  yang  kami tujukan  permintaan  kepadaNya,  dan peliharalah
keluarga,
karena sesungguhnya  Allah  itu  pengawas  atas kamu.”  Dan  Rasulullah  SAW  juga bersabda:
يِذَّلا  َك َلَ ْوَم َو ،َكاَخَأ َو ، َكَتْخُأ َو ، َكاَبَأ َو ، َكَّمُأ
ٌةَلوُص ْوَم ٌم ِح َر َو ، ٌب ِجا َو ٌّقَح  َكاَذ يِلَي
Berbuat baik kepadamu, ayahmu, saudaramu  perempuan,  saudaramu  laki- laki,  dan  kerabatmu  sesudah  mereka, adalah  satu  ketentuan  yang  wajib  dan keluarga  yang  harus  disambung.  (HR. Abu Dawud) 68
Ayat dan hadiṡ tersebut menunjukkan  bahwa  anggota  keluarga terhadap  keluarganya  mempunyai  hak yang  lebih  banyak  dari  pada  terhadap orang  lain,  karena  adanya  ikatan  karena adanya  ikatan  nasab  dan  keluarga. Kewajiban  tersebut  berarti  pemberian bantuan dan nafkah kepada keluarga yang
tidak  mampu.  Kalau  seorang  anggota keluaga  dapat  mewaris  keluarganya sesudah meninggal dunia sehingga menjadi cukup, adillah bila ia diwajibkan memberi  nafkah  kepadanya  pada  saat  ia tidak mampu, sehingga ia tidak terlantar. 69 Gambaran adanya saling menjamin  antara  keluarga  dalam  Islam terlihat  dalam  bentuk  warisan  harta  yang secara  terperinci  dikemukan  dalan  al- Quran.  Antara  lain  gambaran  jaminan yang  ada  pada  seseorang  terhadap keluarganya,  dan  antara  generasi  yang terdahulu secara berturut yang diatur oleh Islam, lebih dari sekedar sebagai cara agar supaya  kekayaan  itu  tidak  tertimbun dalam membahayakan kepada masyarakat. Tidak ada artinya menyambung keluarga (silaturrahim)
tanpa memberi nafkah kepada orang yang membutuhkan.
Dengan  adanya  hukum  waris Islam dan konsep nafkah, sehingga orang- orang  yang  mendapatkan  kelebihan nikmat  yang  Allah  berikan  wajib  untuk memberi nafkah kepada keluarganya yang tidak  mampu.  Karena  itu,  termasuk  hak setiap  orang  miskin  yang  muslim  untuk mengajukan  tuntutan  nafkah  kepada keluarganya yang Allah berikan kelebihan harta.  Ini  berarti  Islam  telah  meletakkan modal  pertama  bagi  terciptanya  jaminan social.

## D. Penutup
Dari  pembahasan  nilai  keadilan dalam  hukum  waris  Islam  dapat  kita simpulkan  bahwa Ijbārī merupakan  asas terpenting  dalam  hukum  waris  yakni pemindahan  dari  seseorang  yang  telah meninggal  kepada  ahli  warisnya  sesuai ketentuan  hukum  syariat  Islam.  Selain wasiat yang telah ditetapkan oleh pewaris kepada yang berhak penerima warisannya secara  tertulis  maupun  lisan.  Selain  itu hukum  waris  bukan  diartikan  sebagai pengalihan  harta,  karena  jika  dipahami sebagai  pengalihan  harta  akan  memiliki
makna  adanya  usaha  orang  lain  untuk memindahkan  kepemilikan  yang  tidak sesuai dengan syariat Islam.
Oleh  karen  itu  makna  nilai keadilan  dalam  hukum  waris  harus mengikuti sesuai ketentuan Allah SWT di dalam al-Qur’an dan Hadis yang tidak lain bukan  pembagian  yang  sama  rata  saja akan  tetapi  pembagian  sesuai  hukum waris  dalam  Islam.  Dibalik  pembagian waris  Islam  mengandung  nilai  keadilan antar sesama manusia yang dapat ditinjau dari sisi teologi, ekonomi, dan sosial. Jika ditinjau  dari  sisi  teologi  bahwa  syariat waris mengandung keadilan bagi  hamba- Nya dan merasakan hal tersebut merupakan ketetapan yang telah ditentukan  oleh  Allah  SWT.  Sehingga tidak  ada  anggapan  bahwa  hukum  waris Islam  tidak  berlaku  adil  dan  mengarah kepada diskriminasi terhadap perempuan, karena  keadilan  tersebut  telah  kita buktikan dari sisi maslahat dalam praktek pembagian waris Islam.
1 Suparman  Usman, Fiqh  Mawaris Hukum  Kewarisan  Islam (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 1997). 1 2 Abdurrahmān  Al-Jazāirī, al-Fiqh  alā al-Mażāhib al-Arba’ah (Beirūt: Dār al-Kutub al- ‘Ilmiyah, 2003), 470.
3 Ibrāhim al-Maslamī, al-Mawāriṡ fī al- Islām (Cairo: Mutabi’ al-Ahram al-Tighāriyyah, 1989), 195.
4 Maḥmūd  ‘Amr  al-Zamakhsyarī, al-
Kasyāf ’an Haqāiq Ghawāmiḍ al-Tanzīl , Vol. 2 (Beirut: Dār al-Kitāb al ’Arabī, 1420),629. 5 al-Baghāwī, al-Ma’ālim  al-Tanzīl  fī Tafsīr  al-Qurān ,  ed.  ’Abd  al-Razzāk  al-Mahdī, Vol. 1 (Beirūt: Dār Ihyā al-Turāṡ al-Arabī, 1420), 572.
6 Amina  Wadud  Muhsin, Wanita  di dalam  Al-Quran ,  ed.  Yaziar  Radiant  (Bandung: Pustaka, 1994), 177.
7 Munawir  Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Jakarta: Paramadina, 1995). 90.
8 Tutik  Hamidah, Fiqih  Perempuan Berwawasan  Keadilan  Gender (Malang:  UIN Maliki, 2011). 140
9 Asghar  Ali  Engineer, Hak-Hak Perempuan  dalam  Islam ,  ed.  ter.  Farid  Wajidi dan Ciki Farikha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, n.d.). 101-106
Sebagaiman diketahui dalam sistem  waris  Islam  yakni  mempermudah peredaran  harta  dengan  pembagian  harta kekayaan dan melarang harta terkonsentrasi  pada  beberapa  orang terbatas.  Sehingga  dengan  sistem  waris Islam harta menjadi luas pemanfaatannya dan dapat memelihara bangunan ekonomi Islam  dari  bentuk  penimbunan  harta. Tidak hanya itu saja, dalam hukum waris dan  konsep  nafkah  dalam  Islam  tidak dapat  dipisahkan  sehingga  orang-orang yang mendapatkan kelebihan nikmat yang Allah berikan berupa harta warisan wajib untuk memberi nafkah kepada keluarganya  yang  tidak  mampu.  Hal  ini menunjukkan  hukum  warisan  Islam memberikan jaminan sosial bagi keluarga yang tidak mampu.
Catatan Akhir:
10 Muhammad  Syahrur, Metodologi Fiqh  Islam  Kontemporer ,  ed.  ter.  Sahiron Syamsuddin  dan  Buhanuddin  (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008). 321
11 Lajnah  ‘Ulama  bi  Riāsah  Niẓām  al- Dīn  al-Balkhī, al-Fatāwā  al-Hindiyyah ,  Vol.  6
(Beirūt: Dār al-Fikr, 1310), 447.
12 al-Dasūqī, Hāsyiyah  al-Dasūqī  ’alā Syarh al-Kabīr , Vol. 4 (Beirūt: Dār al-Fikr, n.d.),
456.
13 Muḥammad bin Aḥmad al-Khatīb al- Syirbīnī, Mughnī al-Muḥtāj Ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāẓ  al-Minhāj (Beirūt:  Dār  al-Kutub  al- Ilmiyyah, 1994), VI:6.
14 َصوملا  اسحلا  ع لمو ث لإان قللتملا   فلا قح يذ َكل  َ تلا نم بياولا  دِ  ع لمو كلذ  ع لم ىللا
15 نم ََ قح ف لت  اسحو   ع نم لوصأن ملع قو حلاو  َ تلا. Lihat Muḥammad Amin bin Umar Ibnu  Ābidīn, Radd  al-Mukhtār  ’ala  al-Durr  al- Mukhtār (Beirūt: Dār al-Fikr, 2005).
16 Muḥy al-Dīn Abī Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf al-Nawawī, Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn (Bayrūt: Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 2005), 180.
17 Ibn  Qudāmah, al-Muģhnī  wa  Syarh al-Kabīr ,  ed.  Abdullāh  bin  Abd  al-Muhsin  Al- Turkī  (Cairo:  Maktabah  al-Qāhirah,  1968),
XVIII: 5.
18 al-Bukhārī, S̄aḥīh  al-Bukhārī ,  ed. Muhammad Ẓāhir bin Nāṣir (Dār Tuq al-Najāh, 1422), VIII: 150.
19 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan dalam Islam (Jakarta: Kencana, 2004). 17 20 Ibnu  Manẓūr, Lisān  al-Arab ,  Vol.  4
(Beirūt: Dār al Ṣādir, 1414), 115.
21 Abū Yahyā al-Anṣārī, Asna Maṭāllib fī Syarh Rawḍ al-Ṭālib (Mesir: Dār al-Kitāb al- Islamī, n.d.), IV:247.
22 Ibnu Manẓūr, lisān al-Arab, 115 . 23 Aḥmad bin Fāris Abū Husain, Mu’jam Maqāyis  al-Lughah ,  ed.  Abd  al-Salām  Hārūn (Beirūt: Dār al-Fikr, 1979), III:111.
24 Ibnu Jarīr al-Ṭabarrī, Jāmi’ al-Bayān 'an  Ta’wīl  Ayyi  al-Qur’ān ,  ed.  Aḥmad Muḥammad  Syākir  (Beirūt:  Muassasah  al- Risālah, 2000), VII:299.
25 Ibnu Manẓūr, lisān al-Arab, 115 . 26 Aḥmad  bin  Ali  al-Rāzī  al-Jass ̄ as, Aḥkām  al-Qur’ān ,  ed.  Muhammad  Ṣādiq  al- Qamhawī  (Beirūt:  Dār  Ihyā  al-Turās  al-Arabī, 1405), II: 367.
27 Wahbah  al-Zuḥailī, Tafsīr  al-Wasīṭ (Damaskus: Dār al-Fikr, 1422), I: 288.
28 Muḥamamd  bin  Aḥmad  al-Sarakhsī, Uṣūl  al-Sarakhsī (Beirūt:  Dār  al-Ma’ārif,  n.d.), II: 333.
29 Muḥammad  Abū  Zahrah, Uṣūl  al-
Fiqh (Beirūt: Dār al-Fikr, n.d.), 333. 30 Muḥammad Abū Zahrah.
31 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Dalam Islam, 19 . 32 Abū  Uṡmān  al-Jāhiz, Tahzīb  al- Akhlāk (Iskandariyya: Dār al-Ṣahābah li al-Turāṡ, 1989), 28.
33 ََملا وهو ، ما تسلااو لادتعلاا وهو ، لادللا ن حلا  ىللا .ق Lihat  Ali  Muḥammah  al-Jurjānī, al- Ta’rīfāt (Beirūt:  Dār  al-Kutub  al-Ilmiyyah, 1983), 147.
34 دبللا يدؤي نأن ة عوم  لماَ قو حلا ءاد  لدللا ن َندبلاو   َلاملا  قو حلا  نم   َلع   للا  بيو   ام.  Lihat Abdurrahmān  al-Sa’dī, Taisīr  al-Karīm  al- Rahmān  fi  Tafsīr  Kalām  al-Mannān (Beirūt: Muassasah al-Risalāh, 2000), 447.
35 ،عئا شو دئا ع نم ،ضو فم ََ َلع وه :لدللا فاصنلإاو  ،ملظلا  َ تو  ،تاناملْا  ءاد   يع  سانلا  عم   َسو قحلا  ءاطعلاو.  Wahbah  al-Zuḥailī, Tafsīr  al-Wasīṭ,
1295 . 36 Ṣālih Fauzān, Tahqīqāt al-Mardiyyah fī  Mabāhiṡ  al-Fardiyyah (Riyāḍ:  Maktabah  al- Ma’ārif, 1986), 31.
37 Wasiat adalah hibah seseorang kepada orang  lain  dalam  bentuk  harta,  barang  yang diserahkan  kepada  si  penerima  setelah  orang yang  memberi  wasiat  meninggal.  Lihat  Al- Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah (Cairo: al-Fath li al-I’lmi al-’Arabī, n.d.), 284.
38 Maryam  Ahmad  al-Daghistānī, al- Mawāriṡ  fī  Syarīah  al-Islamīyah  ’alā  Mażāhib al-Arba’ah (Cairo: Universitas al-Azhār, 2001), 15.
39 Maryam Ahmad al-Daghistānī, 16.
40 al-Sayyid Sābiq, Fiqh al-Sunnah, 298 .
41 al-Sayyid Sābiq.
42 Maryam  Ahmad  al-Daghistānī, al- Mawāriṡ  fī  Syarīah  al-Islamīyah  ’alā  Mażāhib al-Arba’ah, 12 . 43 Sulaimān  bin  Dawud  al-Ṭayālisī, Musnad Abū Dāwud , ed. Abd al-Muhsin (Mesir: Dār Hijr, 1999), III: 404.
44 Ibrāhim al-Maslamī, al-Mawāriṡ fī al- Islām, 195 . 45 Fahr al-Dīn al-Rāzī, Mafātih al-Gaīb (Beirūt: Dār Ihya al-Turāṡ al-Arabī, 1420), 502.
46 Muhammad  al-Salum  al-Hambalī, Wasīlah al-Rāghibīn wa Bughyah al-Mustafidīn (Riyaḍ: Maktabah al-Rusyd, 1998), 29-37.
47 Ibnu Kaṡīr, Tafsīr al-Qur’ānul Aẓīm , ed. Sāmi’ bin Muḥammad Salāmah, Vol. 2 (Dār al-Tayyībah, 1420), II226.
48 Muḥammad  Rasyīda  bin  Ali  Riḍā, Tafsīr  al-Qur’ān  al-Hakīm (Mesir:  al-Haiah  al- Misrīyah al-A’mah li al-Kitab, 1990), V: 55-57.
49 Menurut  Ibnu  Taimiyyah  dan  Ibnu Qayīm  bahwa  asal  pokok  pembagian  dalam warisan  itu  berdasarkan  hubungan  kekerabatan baik  dari  laki-laki  dan  perempuan.  Lihat  Ibnu Taimiyyah, Majmū’  al-Fatāwā (al-Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li al-Ṭibāah al-Muṣhaf al- Syarīf, 1995), xxxI: 341. Lihat juga Ibnu Qayīm al-Jauzīyah, I’lām  Al-Muwāqi’īn  an  Rabb  Al- ’Ālamīn (Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1991), I: 284..
50 Tutik  Hamidah, Fiqih  Perempuan Berwawasan Keadilan Gender, 137 .
51 Henri Sholahuddin, Wacana
Kesetaraan  Gender  dalam  Pemikiran  Islam  di Institusi  Pengajian  Tinggi  Islam  Negeri  di Indonesia:  Kajian  Kes  di  Universitas  Islam Negeri  Sunan  Kalijaga  Yogyakarta,  Disertasi dalam Bidang Filsafat (Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016), 395.
52 Ibnu  ’Abd  al-Bār, al-Tamhīd  limā  fī al-Muwa’ṭṭā’ (Kuwait:  Wazīrah  al-Awaqāf  wa al-Syu’ūn al-Islamīyyah, 1387), XXI: 97.
53 Syinqītī, Adwā  al-Bayān  fī Īḍāhi al- Qurān bi al-Qurān (Beirūt: Dār al-Fikr, 1995), I: 224.
54 Menurut al-Ṣalābī sebab kenapa laki- laki  lebih  banyak  mendapat  harta  warisan  dari perempunan  disebabkan  karena  5  hal.  Pertama, kaum  wanita  selalu  harus  terpenuhi  kebutuhan dan  keperluannya,  dan  dalam  hal  nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara laki-lakinya,  anaknya,  atau  siapa  saja  yang
mampu  di  antara  kaum  laki-laki  kerabatnya. Kedua,  kaum  wanita  tidak  diwajibkan  memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum  lelakilah  yang  mempunyai  kewajiban untuk  memberi  nafkah  kepada  keluarga  dan kerabatnya,  serta  siapa  saja  yang  diwajibkan atasnya  untuk  memberi  nafkah  dari  kerabatnya. Ketiga,  Nafkah  kaum  laki-laki  jauh  lebih  besar dibandingkan  kaum  wanita.  Dengan  demikian, kebutuhan  kaum  laki-laki  untuk  mendapatkan dan  memiliki  harta jauh lebih besar dan banyak dibandingkan kaum wanita. Keempat, kaum laki- laki  diwajibkan  untuk  membayar  mahar  kepada istrinya,  menyediakan  tempat  tinggal  baginya, memberi  makan,  minum,  dan  sandang.  Dan ketika  telah  dikaruniai  anak,  ia  berkewajiban untuk  memberi  sandang,  pangan,  dan  papan. Kelima,  kebutuhan  pendidik  anak,  pengobatan jika  anak  sakit  (termasuk  istri)  dan  lainnya, seluruhnya  dibebankan  hanya  kepada  pundak suami.  Sementara  perempuan  tidak  demikian. Lihat  al-Salābī, al-Mawāriṡ  fī  Syarīah  al- Islamīyah fī Ḍū’i al-Kitāb wa al-Sunnah (Beirūt:
Dār al-Kutub al-Ilmīyah, n.d.), 18-19.
55 ‘Abd  al-Qadīr  al-Rāfī’i, Wahyu  al- Qalam (Beirut: Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmīyah,
2000), III: 355.
56 Muhammad  Ṣālīh  al-Munajjid,
“Fatwa  Muhammad  Ṣālīh  al-Munajjid,”  n.d., http://www.islamqa.com.
57 Ibn  Qudāmah, al-Muģhnī  wa  Syarh al-Kabīr, VII: 255 . 58 Abū  Naṣr  Muhammad, I’lām  al- Nubalā’  bi  Ahkāmi  Mīrāṡ  al-Nisā’ (San’ā:  al- Mutakhasis, 2004), 72.
59 Muhammad  bin  'Abdullah  Imam, Hukum  Waris  Wanita (Jakarta:  Embun,  2008). 118.
60 Salāhuddīn  Sultān, Mīrāṡ  al-Mar’ah wa  Qaḍiyah  al-Musāwah (Mesir:  Nahḍah  al- Miṣr, 1999), 18-24. 61 Aṣhab  al-furūḍ adalah  ahli  warisn yang  membatapatkan  bagian  yang  sudah  diatur
dalam  al-Quran:  ½,  1/4,  1/8, 2/3,  1/3,  1/6.  Naṣr Farīd  Muḥammad, Fiqh  al-Mawārīṡ  wa  al- Wasiȳyah  fī  al-Syarī’ah  al-Islāmīyah (Mesir: Maktabah Taufīqīyah, 1416).
62 Aṣabah  menurut  istilah  ahli  waris yang  tidak  disebutkan  banyaknya  bagian  di dalam  al-Qurān  dan  Sunnah  dengan  tegas. Sebagai contoh anak laki-laki, cucu laki-laki dari keturunan  laki-laki,  saudara  kandung  laki-laki, saudara  seayah,  paman.  Kekerabatan  mereka sangat  kuat.  Ia  juga  bisa  disebut  sebagai  orang yang  mendapatkan  warisan  karena  ia  menjadi ahli  waris  tunggal.  Selain  itu,  ia  juga  menerima seluruh sisa harta warisan setelah aṣhab al-furūḍ menerima  dan  mengambil  bagian  masing- masing.
63 ’Umar  bin  Fayhan  al-Marzūqi, “Iqtiṣadīyāt  al-Mīrāś  fī  Al-Islām,” Jurnal  Al- Ilmīyah  Ekonomi  Islam  Universitas  Kairo 5 (1422).
64
Rāzaq Makhūr al-Gharawi, “Muhāsabah al-Mīrāṡ Wifqa al-Niẓām al-Iqtiṣādī al-Islamī:  Ru’yah  Muhasibiyyah  Islamīyah Mu’āsirah,” Jurnal  Akuntansi  Ekonomi  Islam Universitas Zaitona, Yordania , 2013, 56.
65 Yahya  bin  Sa’id  al-Hasanī, al- Muhāsabah fi al-Syarikat al-Asykhāss (Mesir: al- Maktab al-Jami’ al-Hadiṡ, 2006), 20.
66
Rāzaq Makhūr al-Gharawi, “Muhāsabah al-Mīrāṡ Wifqa al-Niẓām al-Iqtiṣādī Al-Islamī:  Ru’yah  Muhasibiyyah  Islamīyah Mu’āsirah.”
67 Sayid Qutub, Keadilan Sosial Dalam Islam (Bandung:  Perpustakaan  Salman  ITB,
1984).
68 Abū  Dāwud, Sunan  Abī  Dāwud ,  ed. Muhaqīq  Abdul  Hamid  (Beirūt:  Maktabah  al- Asrīyyah, n.d.), 336.
69 Yūsuf Qardāwī, Musykilatul Fakīr wa Kaifa  Alajaha  al-Islām (Beirūt:  Muassasah  al- Risālah, 1985), 55.

## DAFTAR PUSTAKA
‘Abd  al-Qadīr  al-Rāfī’i. Wahyu  al- Qalam .  Beirut:  Beirūt:  Dār  al- Kutub al-Ilmīyah, 2000. Abdurrahmān  al-Sa’dī. Taisīr  al-Karīm al-Rahmān  fi  Tafsīr  Kalām  al- Mannān .  Beirūt:  Muassasah  al- Risalāh, 2000. Abū Dāwud. Sunan Abī Dāwud . Edited by Muhaqīq  Abdul  Hamid.  Beirūt:
Maktabah al-Asrīyyah, n.d. Abū  Naṣr  Muhammad. I’lām  al-Nubalā’ bi  Ahkāmi  Mīrāṡ  al-Nisā’ .  San’ā: al-Mutakhasis, 2004.
Abū  Uṡmān  al-Jāhiz. Tahzīb  al-Akhlāk . Iskandariyya: Dār al-Ṣahābah li al- Turāṡ, 1989.
Abū  Yahyā  al-Anṣārī. Asna  Maṭāllib  fī Syarh  Rawḍ  al-Ṭālib .  Mesir:  Dār
al-Kitāb al-Islamī, n.d.
Aḥmad  bin  Ali  al-Rāzī  al-Jass̄as. Aḥkām al-Qur’ān . Edited by Muhammad
Ṣādiq  al-Qamhawī.  Beirūt:  Dār
Ihyā al-Turās al-Arabī, 1405.
Aḥmad  bin  Fāris  Abū  Husain. Mu’jam Maqāyis  al-Lughah .  Edited  by
Abd  al-Salām  Hārūn.  Beirūt:  Dār
al-Fikr, 1979. al-Baghāwī. al-Ma’ālim al-Tanzīl fī Tafsīr al-Qurān .  Edited  by  ’Abd  al- Razzāk  al-Mahdī.  Vol.  1.  Beirūt: Dār Ihyā al-Turāṡ al-Arabī, 1420.
al-Bukhārī. Ṣaḥīh  al-Bukhārī .  Edited  by Muhammad  Ẓāhir  bin  Nāṣir.  Dār Tuq al-Najāh, 1422. al-Dasūqī. Hāsyiyah al-Dasūqī ’alā Syarh al-Kabīr .  Vol.  4.  Beirūt:  Dār  al-
Fikr, n.d.
al-Jazāirī,  Abdurrahmān. al-Fiqh  alā  al- Mażāhib  al-Arba’ah .  Beirūt:  Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003. al-Salābī. Al-Mawāriṡ  fī  Syarīah  al- Islamīyah  fī  Ḍū’i  al-Kitāb  wa  al-
Sunnah .  Beirūt:  Dār  al-Kutub  al- Ilmīyah, n.d. al-Sayyid  Sābiq. Fiqh  al-Sunnah .  Cairo: al-Fath li al-I’lmi al-’Arabī, n.d. al-Ṭayālisī, Sulaimān bin Dawud. Musnad Abū  Dāwud .  Edited  by  Abd  Al- Muhsin. Mesir: Dār Hijr, 1999. Ali  Muḥammah  al-Jurjānī. Al-Ta’rīfāt . Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983. Amina Wadud Muhsin. Wanita di dalam al-Quran . Edited by Yaziar Radiant. Bandung: Pustaka, 1994.
Amir  Syarifuddin. Hukum  Kewarisan dalam  Islam .  Jakarta:  Kencana,
2004. Asghar Ali Engineer. Hak-Hak Perempuan  dalam  Islam .  Edited by  ter.  Farid  Wajidi  dan  Ciki Farikha Assegaf. Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya, n.d.
Fahr  al-Dīn  al-Rāzī. Mafātih  al-Gaīb . Beirūt: Dār Ihya al-Turāṡ al-Arabī, 1420. Henri  Sholahuddin. Wacana  Kesetaraan
Gender dalam Pemikiran Islam di Institusi  Pengajian  Tinggi  Islam Negeri di Indonesia: Kajian Kes di Universitas  Islam  Negeri  Sunan Kalijaga  Yogyakarta,  Disertasi dalam  Bidang  Filsafat .  Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016. Ibn  Qudāmah. al-Muģhnī  wa  Syarh  al- Kabīr .  Edited  by  Abdullāh  bin Abd  al-Muhsin  al-Turkī.  Cairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968. Ibnu  ’Abd  al-Bār. Al-Tamhīd  limā  fī  al-
Muwa’ṭṭā’ .  Kuwait:  Wazīrah  al- Awaqāf wa al-Syu’ūn al- Islamīyyah, 1387.
Ibnu  Jarīr  al-Ṭabarrī. Jāmi’  al-Bayān  an Ta’wīl  Ayyi  al-Qur’ān .  Edited  by Aḥmad Muḥammad Syākir. Beirūt:  Muassasah  al-Risālah, 2000.
Ibnu  Kaṡīr. Tafsīr  al-Qur’ānul  Aẓīm . Edited  by  Sāmi’  bin  Muḥammad Salāmah. Vol. 2. Dār al-Tayyībah, 1420. Ibnu  Manẓūr. Lisān  al-Arab .  Vol.  4. Beirūt: Dār al Ṣādir, 1414. Ibnu  Qayīm  al-Jauzīyah. I’lām  al- Muwāqi’īn  an  Rabb  al-’Ālamīn . Beirūt:  Dār  al-Kutub  al-Ilmīyah, 1991. Ibnu  Taimiyyah. Majmū’  al-Fatāwā .  al- Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li al-Ṭibāah  al-Muṣhaf  al-Syarīf, 1995. Ibrāhim  al-Maslamī. Al-Mawāriṡ  Fī  al- Islām .  Cairo:  Mutabi’  al-Ahram al-Tighāriyyah, 1989.
Lajnah ‘Ulama bi Riāsah Niẓām al-Dīn al- Balkhī. Al-Fatāwā  Al-Hindiyyah . Vol. 6. Beirūt: Dār al-Fikr, 1310. Maḥmūd  ‘Amr  al-Zamakhsyarī. Al- Kasyāf ’an Haqāiq Ghawāmiḍ al- Tanzīl . Vol. 2. Beirut: Dār al-Kitāb al ’Arabī, 1420.
Maryam  Ahmad  al-Daghistānī. Al-
Mawāriṡ  fī  Syarīah  al-Islamīyah ’alā  Mażāhib  Al-Arba’ah .  Cairo: Universitas al-Azhār, 2001.
Muḥamamd bin Aḥmad al-Sarakhsī. Uṣūl al-Sarakhsī .  Beirūt:  Dār  al- Ma’ārif, n.d. Muḥammad  Abū  Zahrah. Uṣūl  Al-Fiqh . Beirūt: Dār al-Fikr, n.d.
Muhammad al-Salum al-Hambali.
Wasīlah al-Rāghibīn wa Bughyah al-Mustafidīn .  Riyaḍ:  Maktabah al-Rusyd, 1998. Muḥammad Amin bin Umar Ibnu Ābidīn. Radd al-Mukhtār ’ala al-Durr al- Mukhtār .  Beirūt:  Dār  al-Fikr,
2005.
Muhammad  bin  Abdullah  Imam. Hukum Waris  Wanita .  Jakarta:  Embun,
2008.
Muḥammad  bin  Aḥmad  al-Khatīb  al- Syirbīnī. Mughnī  al-Muḥtāj  Ilā Ma’rifah Ma’ānī Alfāẓ Al-Minhāj .
Beirūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.
Muḥammad Rasyīda bin Ali Riḍā. Tafsīr al-Qur’ān  al-Hakīm .  Mesir:  al- Haiah al-Misrīyah al-A’mah li al- Kitab, 1990. Muhammad  Ṣālīh  al-Munajjid.  “Fatwa Muhammad  Ṣālīh  Al-Munajjid,” n.d. http://www.islamqa.com. Muhammad  Syahrur. Metodologi  Fiqh Islam Kontemporer . Edited by ter. Sahiron Syamsuddin dan Buhanuddin.  Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008.
Muḥy  al-Dīn  Abī  Zakariyā  Yaḥyā  ibn Syaraf  al-Nawawī. Minhāj  al- Ṭālibīn  wa  ‘Umdah  al-Muftīn .
Bayrūt: Dār al-Minhāj li al-Nasyr wa al-Tawzī’, 2005. Munawir Sjadzali. Kontekstualisasi Ajaran Islam . Jakarta: IPHI/Paramadina, 1995.
Naṣr Farīd Muḥammad. Fiqh al-Mawārīṡ
wa al-Wasiȳyah fī al-Syarī’ah al-
Islāmīyah . Mesir: Maktabah Taufīqīyah, 1416. Rāzaq  Makhūr  al-Gharawi.  “Muhāsabah al-Mīrāṡ  Wifqa  al-Niẓām  al- Iqtiṣādī al-Islamī: Ru’yah Muhasibiyyah Islamīyah Mu’āsirah.” Jurnal Akuntansi Ekonomi Islam Universitas Zaitona, Yordania , 2013, 56.
Salāhuddīn  Sultān. Mīrāṡ  al-Mar’ah  wa
Qaḍiyah al-Musāwah .  Mesir: Nahḍah al-Miṣr, 1999. Ṣālih  Fauzān. Tahqīqāt  al-Mardiyyah  fī Mabāhiṡ  al-Fardiyyah .  Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1986.
Sayid  Qutub. Keadilan  Sosial  dalam Islam .  Bandung:  Perpustakaan Salman ITB, 1984.
Suparman Usman. Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan  Islam .  Jakarta:  Gaya Media Pratama, 1997. Syinqītī. Adwā al-Bayān fī Īḍāhi al-Qurān bi  al-Qurān .  Beirūt:  Dār  al-Fikr, 1995.
Tutik Hamidah. Fiqih Perempuan Berwawasan  Keadilan  Gender . Malang: UIN Maliki, 2011. Umar bin Fayhan al-Marzūqi. “Iqtiṣadīyāt
al-Mīrāś  fī  al-Islām.” Jurnal  Al- Ilmīyah Ekonomi Islam Universitas Kairo 5 (1422).
Wahbah  al-Zuḥailī. Tafsīr  Al-Wasīṭ . Damaskus: Dār al-Fikr, 1422. Yahya bin Sa’id al-Hasanī. Al-Muhāsabah fi  al-Syarikat  al-Asykhāss .  Mesir:
al-Maktab al-Jami’ al-Hadiṡ,
2006.
Yūsuf  Qardāwī. Musykilatul  Fakīr  wa Kaifa  Alajaha  al-Islām .  Beirūt: Muassasah al-Risālah, 1985.