## Jurnal Masyarakat dan Budaya
Volume 21 No. 3 Tahun 2019
Halaman PengantarRedaksi
iii
Topik:  Strategi Pengembangan Pariwisata Berdasarkan Preferensi Masyarakat Asli: Studi Kasus di Raja Ampat 271 Ade Yunita Iriani  Dampak Sosial-Ekonomi Pemindahan Paksa: Studi Atas Penyintas Lumpur Lapindo, Jawa Timur 293 Anton Novenanto  Framing and Navigating Breastfeeding as A Development Issue
317
Sentiela Ocktaviana & Angga Sisca Rahadian
 Resignification: Wacana Balik Orang Papua dalam Menanggapi Rasisme
327 Ubaidillah  Reproduksi Moda (Pertukaran) Pangan: Menyemai Daulat Hidup di Sumba Barat (Daya) 341

## PM Laksono, Esti Anantasari, & Olga Aurora Nandiswara
 Tragedi Kebun Tebu : Pengaruh Perubahan Sosial pada Pertunjukan Ludruk 355
Herlina Kusuma Wardani, Andayani, Djoko Sulaksono, & Kundharu Saddhono
 Watu Semar: Sebuah Refleksi Pemikiran dan Budaya Lokal Masyarakat Sambongrejo,
Bojonegoro 371 Milawaty  Discourse of Family Well-Being and The Value of Work at Rptra’s Testimonial Videos 383 Sunar Wibowo, Rustono Farady Marta, Hana Panggabean Tinjauanbuku:  Repertoar Masyarakat Migran: Sebuah Perjalanan Mencari Identitas 397
Anggy Denok Sukmawati

## PENGANTAR REDAKSI
Kebudayaan dan Pembangunan di Era Cultural Turn
Kebudayaan  dan  pembangunan  adalah  dua  hal  yang  sesungguhnya  erat  terkait.  Keduanya saling  terkait  dan  mempengaruhi  –  perubahan  kebudayaan  dan  laju  pembangunan  akan  senantiasa terus  membentuk  perkembangan  dan  peradaban  masyarakat  ke  depan.  Dalam  konteks  ini,  maka keduanya  tak  bisa  dipilah-pisahkan  sama  sekali.  Kebudayaan  tak  bisa  dilepaskan  karena  ia  adalah matras dari peradaban dan pembangunan adalah hal yang tak terelakkan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya  masyarakat  yang  terus  berubah.  Namun  demikian,  hubungan  keduanya  tidaklah selalu  mulus.  Dalam  sejarahnya,  kebudayaan  dan  pembangunan  mengalami  ketegangan-ketegangan yang berdampak pada masyarakat secara konkret.
Dalam konteks perkembangan ilmu sosial, belakangan ini muncul istilah cultural turn , suatu gejala  yang  menunjuk  pada  kembalinya  isu  kebudayaan  dalam  diskursus  mutakhir.  Isu  kebudayaan sendiri memang telah lama menempati ruang yang sangat marjinal karena, terutama dalam diskursus pembangunan,  ia  dianggap  sebagai  salah  satu  penghalang  pembangunan.  Kentalnya  wacana orientalisme dalam berbagai proyek pembangunan, terutama di negara dunia ketiga, memang tak bisa dihindari.Kebudayaan seringkali dianggap sebagai faktor utama yang menghambat kemajuan sebuah bangsa  dan  memicu  persoalan  sosial,  seperti  kemiskinan,  gizi  buruk,  bahkan  kriminalitas.Hal  itu kemudian  menyebabkan  berbagai  proyek  pembangunan  seringkali  harus  mengalami  sekuritisasi, dengan  mantra  utamanya  adalah  “ nosecurity  without  development ”,  dan  “ no  development  without security ” (Duffield, 2006).
Dalam  konteks  yang  lain,  Tania  Li  (2007)  menyebut  bahwa  pembangunan  seringkali dianggap  sebagai rendering  technical ,  semata-mata  persoalan  teknis.  Ini  membuat  proyek pembangunan hanya menjadi persoalan teknis dan keahlian yang kemudian memunculkan garis batas pada pelaku yang terlibat pembangunan dibagi menjadi yang ahli dan yang bukan ahli. Dalam konteks itu  pula,  proyek  pembangunan  menjadi  kegiatan  yang  apolitis,  tak  terkait  sama  sekali  dengan persoalan  politik,  karena,  lagi-lagi,  argumentasinya  adalah  persolan  teknis.  Padahal,  sebagaimana disebut  Li,  pembangunan  erat  terkait  dengan  persoalan  politik,  dan  tentu  saja  juga  persoalan kebudayaan.  Ia  tidak  bisa  dipisahkan  sama  sekali  untuk  kemudian  dilegitimasi  hanya  oleh argumentasi semata-mata teknis.
Jika  konteks  “ security-development ”  mengandaikan  kebudayaan  harus  “ditertibkan”  atau diselaraskan  dengan  konsep  pembangunan  yang  maju,  rasional,  dan  modern  itu,  dalam  konteks “ rendering  technical ”  kebudayaan  harus  dilepaskan  dari  proyek  pembangunan  karena  persoalan teknis. Intinya, kebudayaan hanya akan menjadi penghambat karena nilai yang tidak selaras atau tak perlu  dipertimbangkan  karena  ia  di  luar  persoalan  teknis.  Padahal,  sebagaimana  dicatat  oleh  White (2002), pembangunan bukanlah semata-mata persoalan material, tapi juga teknis dan proses produksi pengetahuan  ( materiality,  technique  of  transformation,  mode  of  knowing ).  Oleh  karena  itu,  setiap proyek  pembangunan  selalu  harus  dibaca  sebagai  proses  transformatif  yang  akan  berdampak  besar pada masyarakat.
Namun demikian, pada prakteknya, argumentasi dan faktor kebudayaan yang mewujud dalam berbagai  bentuknya  seperti  agama,  tradisi,  pengetahuan  lokal,  dan  ragam  festival  kebudayaan  lokal seringkali diingkari. Dalam konteks pembangunan yang bias orientalis itu, kebudayaan yang berbeda dengan  yang  diandaikan  oleh pemegang  teguh orientalisme  yang  sangat  biasa  itu, the  master ,  maka ragam  ekspresi  kebudayaan  itu  akan  diliyankan  ( othering ),  dianggap  sebagai  hal  yang  tidak  sejalan dengan arah pembangunan yang modern dan rasional, karena berbagai ekspresi kebudayaan itu masih sering dianggap sebagai yang terbelakang, tidak rasional, kuno, dan bahkan barbar. Asumsi yang kuat ini menjadikan proyek pembangunan menjadi tidak efektif dan seringkali menimbulkan soal baru.
Barangkali,  contoh  penting  tentang  bagaimana  kebudayaan  liyan  dipandang  secara  berbeda dan dengan nada peyoratif adalah pandangan Samuel Huntington (1993) yang mencatat bahwa agama, kebudayaan,  atau  peradaban  di  luar  Barat  akan  menjadi  tantangan  baru  bagi  “ the  new  world  order ”
setelah  Uni  Soviet  tumbang.  Dalam  analisisnya,  terutama  ketika  berhubungan  dengan  Islam,  bisa disimpulkan bahwa Islam sebagai sebagai agama yang, baginya, punya sejarah panjang dan diwarnai oleh  darah  karena  peperangan  di  masa  awal,  akan  menjadi  ancaman  yang  serius.  Sebagaimana pandangan  para  orientalis,  Islam  dianggap  sangat  monolitik  dan  stagnan,  seolah  hanya  itulah  wajah Islam dan ia sangatlah jumud, tidak mengalami perubahan. Pandangan ini tentulah sangat simplistis. Namun, setidaknya ini menggambarkan bahwa hanya kebudayaan yang sesuai dengan “ the new order ” lah  yang  akan  diterima  --  dan  logika  yang  bias  semacam  ini  banyak  mendasari  berbagai  proyek pembangunan.
Pada  konteks  inilah,  gejolak cultural  turn menemukan  ruang  gugatan  dan  pertarungannya. Pengusung  isu cultural  turn menolak  pemaknaan  kebudayaan  yang  tunggal  dan  jumud,  seolah-olah kebudaayan  hanyalah  seonggok  norma  dan  nilai  yang  tidak  dinamis  sama  sekali.  Bagi  sebagian mereka, pengertian  kebudayaan, terutama yang sangat  parsonian juga haruslah digugat. Kebudayaan dalam  bingkai  ini  mengandaikan  kebudayaan  yang  dimaknai  hanya  sebagai  kumpulan  nilai,  sistem, dan norma yang disepakati dan akan menjadi landasan utama penilaian sebuah tindakan. Pemahaman jenis  ini  dianggap  membatasi human  agency .  Bagi  pengusung culturalturn ,  kebudayaan  tidak  perlu dimaknai secara tunggal dan jumud, melainkan sebagai suatu bagian yang integral  dalam kehidupan sehari-hari.  Hal  ini  mengacu  pada  pengertian  yang  dinamis  ketika  kebudayaan  selalu  dalam  proses “menjadi” ( becoming ) yang mengandaikan pengalaman sehari-hari individual menemukan ruangnya.
Nash  (2001)  mencatat  bahwa cultural  turn ,  dalam  konteks  kajian  sosial,  berdampak  tidak hanya  pada  level  epistimologis  tetapi  juga  historis.  Pada  konteks  epistimologis,  kebudayaan dipandang  sebagai  hal  yang  konstitutif  dalam  relasi  sosial  dan  pembentukan  identitas.  Artinya, kebudayaan adalah sesuatu yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Ia adalah sesuatu yang  melingkupi  tindakan  dan  cara  mengidentifikasi  diri  dari  seluruh  proses  sosial  umat  manusia. Dalam  konteks  historis,  kebudayaan  dimaknai  sebagai  sesuatu  yang  memainkan  peran  yang  sangat penting,  yang  tidak  diharapkan  sebelumnya,  dalam  relasi  sosial  dan  kontruksi  identitas  dalam masyarakat  kontemporer.  Ini  mengandaikan  babak  baru  bagi  isu  kebudayaan  yang  telah  lama diingkari dalam perdebatan berbagai diskurus pembangunan sosial dan politik.
Pada  era cultural  turn inilah,  kebudayaan  akan  memainkan peran  yang  penting  bagi  proyek pembangunan  yang  dalam  beberapa  tahun  terakhir  menjadi  prioritas  pemerintah  saat  ini  karena  ia adalah bagian dari perilaku dan tindakan sehari-hari, dan karena itu tidak bisa diingkari. Pengingkaran kebudayaan akan berdampak pada pembangunan yang hanya akan mrucut , meminjam istilah Giddens (1999),  atau  pembangunan  hanya  akan  berujung  pada distorted  development sebagaimana  diungkap oleh  Sklair  (1994).  Beberapa  tulisan  dalam  JMB  edisi  sekarang  menggambarkan  bagaimana kebudayaan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam menghadapi persoalan sehari-hari di tengah hiruk pikuk isu pembangunan yang terus bergaung.
Tulisan  tentang  bagaimana  kebudaayaan  dan  orang-nya  diingkari  itu  tergambar  dari  artikel tentang  pengembangan pariwisata  di  Raja  Ampat. Di  satu  sisi  Raja  Ampat  menjadi destinasi  wisata bahari  yang  banyak  menarik  wisatawan  yang  terus  meningkat  tiap  tahun,  keterlibatan  masyarakat lokal  atau  asli  masih  sangat  minim.  Namun,  di  sisi  lain,  kerusakan  lingkungan  akibat  aktivitas pariwisata  ini  juga  menjadi  persoalan  tersendiri.  Dalam  temuannya,  penulis  menyebutkan  bahwa pelibatan  masyarakat  lokal  dalam  kegiatan  pariwisata  Raja  Ampat  berdampak  positif  bagi pemberdayaan  warga  dan  pelestarian  lingkungan  di  sana,  tetapi  sayang  masih  belum  maksimal. Padahal, pelibatan  masyarakat  lokal  dalam  industri  pariwisata  ini bisa  menjadi  kunci  penting  dalam mendorong upaya pemberdayaan warga lokal dan pelestarian lingkungan.
Artikel tentang dampak sosial-ekonomi akan pemindahan paksa dalam kasus lumpur Lapindo juga  menggambarkan  hal  serupa  tentang  bagaimana  faktor  kebudayaan  tidak  menjadi  pertimbangan serius.  Peneliti  menemukan  bahwa  pemindahan  ini  berdampak  pada  kehidupan  sosial  ekonomi masyarakat yang kini mengalami persoalan serius dalam hal mengakses tanah dan bangunan mereka, jenis pekerjaan baru yang mengandaikan tuntutan yang berbeda, gangguan akses terhadap fasilitas dan layanan  publik,  dan  terutama  ikatan  sosial  kebudayaan  yang  berubah  karena  lingkungan  dan komunitas baru. Ini menunjukkan betapa pemaknaan pembangunan dan dampaknya hanya pada soal teknis akan menjadi sangat problematis.
Artikel  tentang  ASI  esklusif  juga  menarik  untuk  dibaca  dalam  kerangka  kebudayaan  dan pembangunan  ini.  Selama  ini  ASI  eksklusif,  dalam  kebudayaan  tertentu,  sering  dipahami  sebagai tugas seorang ibu dan hanya menjadi persoalan domestik. Namun, penulis menunjukkan bahwa hal itu tidaklah demikian. Ini karena banyak sekali kaum ibu yang juga menjadi pekerja di ruang publik dan punya penting dalam penghasilan rumah tangga. Ini menjadikan  tugas pemberian ASI esklusif tidak bisa  dimaknai  hanya  sebagai  persoalan  domestik,  tapi  juga  persoalan  bersama  karena  ia  akan berdampak terhadap keluarga dan komunitas masyarakat yang lebih luas. Dalam kerangka ini, penulis menyoroti keterlibatan pasangan, keluarga, komunitas dan pemerintah dalam pemberian ASI ekslusif karena  ia  tidak  lagi  hanya  bisa  dipandang  sebagai  aktivitas  biasa,  tapi  juga  bagian  dari  kerja pembangunan yang tidak hanya beruang di level keluarga, tapi juga berdampak pada ruang publik.
Kebudayaan  juga  menjadi  ruang  tempat  ekspresi  dan  pertarungan  baru  di  tengah  laju pembangunan  yang  timpang  dan  salah  arah.  Kasus  rasisme  mahasiswa  Papua  di  Surabaya  menjadi contoh menarik tentang penggunaaan bahasa, sebagai bagian penting dari ekspresi kebudayaan, yang menjadi  lokus  pertarungan  baru.  Dengan  meminjam  konsep resignifation dari  Judith  Butler  (1997), penulis  menyebut  bagaimana  frasa  monyet  yang  tadinya  disematkan  pada  mahasiswa  Papua  di Surabaya, diubah menjadi monyet Papua justru untuk mengkritik balik dan melawan wacana tentang Papua  dan  orangnya,  serta  menjadikan  penggunaan  frasa  ini  sebagai  bagian  dari  argumen  untuk tuntutan merdeka.
Tulisan  mode  pertukaran  pangan  di  Sumba  Barat  (Daya)  menampilkan  argumentasi kebudayaan  yang  beraras  pada  sistem  kepercayaan  pada  Marapu,  yaitu  seorang  ayah  sekaligus  ibu pencipta  dan  perawat  kehidupan  ( Ama  Mawolo  Ina  Marawi ).  Masyarakat  di  pulau-pulau  kecil  di Maluku  dan  Nusa  Tenggara  Timur  memilih  untuk  melakukan  pertukaran  pangan  dari  pada  harus menjadi  peminta-minta  ( mandarauang ).  Sebagai  bagian  dari  refleksi  proses  penelitian  partisipatoris berkesinambungan  yang  masih  terus  berlangsung  sejak  tahun  2015,  tulisan  ini  menunjukkan  betapa kebudayaan dan kontekstualisasinya mampu menjadi mantra guna meneguhkan upaya daulat pangan di daerah Sumba Barat (Daya).
Kebudayaan sebagai ruang pembentukan ekspresi diri dan masyarakat tergambar dari tulisan tentang  ludruk  dan Watu  Semar .  Dalam  tulisannya  tentang  ludruk,  penulis  menggarisbawahi  bahwa ludruk,  dalam  lanskap  kebudayaan  Jawa  Timur,  selama  ini  menjadi  medium  kesenian  untuk mengekpresikan persoalan ekonomi dan penindasan dalam kehidupan sehari-hari. Tak jarang, ia juga menjadi medium perlawanan kebudayaan di masa perjuangan dan bahkan sebagai propaganda politik di  era  Orde  Lama  dan  Orde  Baru.  Penulis  menyebut  bahwa  pementasan  dan  pembuatan  alur  cerita ludruk  sangat  erat  dipengaruhi  oleh  salah  satu  unsur  pentingnya,  yakni  pengarang.  Kondisi  dan tantangan perubahan sosial  yang dialami oleh pengarang dan  masyarakat akan berdampak pada alur cerita dan pementasan ludruk tersebut.
Sementara itu, mitos Watu Semar di daerah Bojonegoro menunjukkan betapa ia menjadi titik penting  bagaimana  masyarakat  memandang  kehidupan  dan  relasi  sosialnya.  Dengan  metode  sastra lisan  yang  dipadu  dengan  studi  di  lapangan,  tulisan  ini  menggaris  bawahi  bahwa,  bagi  masyarakat Bojonegoro, Watu  Semar memiliki  hubungan  kuat  dengan  sosok  Punakawan  Semar  yang  sangat populer  dalam  kebudayaan  Jawa. Watu  Semar itu  memiliki  arti  yang  penting  bagi  mereka  karena dianggap  sebagai dulur ,  saudara  kandung  mereka  sendiri.  Sebagai  bagian  penting  dari  kepercayaan lokal, Watu Semar sangat bernilai historis dan dihormati oleh masyarakat sebagai bagian dari ekspresi budaya ( uri-uri budoyo) masyarakat Desa Sambongrejo.
Tulisan terakhir berkaitan dengan bagaimana ekpresi kebudayaan ditampilkan lewat teknologi digital  untuk  menunjukkan  betapa  proyek  pembangunan  berdampak  pada  kesejahateraan  keluarga. Tulisan  berjudul  Diskursus  Kesejahteraan  Keluarga  dan  Nilai  Kerja  pada  Video  Testimoni  RPTRA menggarisbawahi bahwa pembangunan RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, yang dibangun dengan tujuan meningkatkan kota menjadi lebih ramah pada anak sebagai bagain dari upaya mencapai sasaran  kesejahteraan  sebagaimana  disebut  dalam  SDGs  ( Sustainable  Development  Goals ).  Video testimoni  RPTRA  yang  diunggah  di  kanal Youtube yang  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan critical  discourse  analysis ala  Fairclough  menemukan  bahwa  RPTRA  tidak  hanya  memberikan manfaat  konkret  pada  anak,  tapi  juga  pada  seluruh  anggota  keluarga,  yang  pada  gilirannya  akan
berkontribusi  pada  kesejahteraan  keluarga.  Penulis  juga  menyebutkan  bahwa  manfaat  tersebut menjadi sumber nilai kerja bagi para staf RPTRA dalam melakukan pekerjaanya. Meski tidak secara ekplisit  disebut,  ekpresi  kebudayaan  yang  dimediasi  oleh  teknologi  ini  menunjukkan  betapa  antara pembangunan dan kebudayaan bisa saling melengkapi dan berkontribusi dan tidak harus dipisahkan.
Pergumulan  antara  pembangunan  dan  kebudayaan  akan  terus  berlangsung  di  masa-masa mendatang.  Semoga  Jurnal  Masyarakat  dan  Budaya  kali  ini  bisa  memberikan  sebagaian  gambaran tentang pergumulan yang dinamis itu dan dinikmati oleh para pembaca yang budiman.
Terima kasih dan selamat membaca.
Muhammad Khoirul Muqtafa
Jurnal  Masyarakat dan Budaya Volume 21 No. 3 Tahun 2019

## STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA BERDASARKAN PREFERENSI MASYARAKAT ASLI: STUDI KASUS DI RAJA AMPAT
Ade Yunita Iriani Institut Teknologi Nasional, Bandung adeyunitasit@gmail.com

## Abstrak
Kepulauan  Raja  Ampat  yang  dikenal  sebagai  wisata  bahari  menunjukkan  perkembangan  dengan  jumlah kunjungan  wisatawan  yang  meningkat  tiap  tahunnya.  Namun  di  dalam  perkembangannya,  kegiatan  pariwisata Kepulauan Raja Ampat mengalami permasalahan berupa keterlibatan masyarakat asli yang masih rendah dalam usaha pariwisata di Kepulauan Raja Ampat dan adanya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi preferensi masyarakat asli Kepulauan  Raja  Ampat  terhadap  dampak  pengembangan  pariwisata  yaitu  pada  lingkungan  maupun perekonomian.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  statistik  deskriptif  untuk  menjelaskan karakteristik  perkembangan  pariwisata;  metode  penilaian  tingkat  kepuasan  dan  tingkat  preferensi  masyarakat terhadap  pengembangan  pariwisata  berdasarkan  skala likert ;  serta  analisis  lingkungan  strategis  (IFAS-EFAS) untuk  mengetahui  potensi  dan  masalah  serta  pemetaan  strategi  pengembangan  pariwisata.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  dampak  pengembangan  pariwisata  Kepulauan  Raja  Ampat  terhadap  lingkungan  dan perekonomian  berpengaruh  positif  bagi  masyarakat  asli  namun  belum  sepenuhnya  sesuai  harapan  masyarakat sehingga  diperlukan  strategi  yang  sesuai  dengan  kondisi  tersebut.  Hasil  penelitian  lain  menunjukkan  bahwa strategi  pengembangan  pariwisata  Kepulauan  Raja  Ampat  yang  sesuai  untuk  diterapkan  adalah  memanfaatkan peluang  dan  mengurangi  kelemahan  yang  ada  di  Kepulauan  Raja  Ampat  yaitu  dengan  meningkatkakn  potensi Sumber daya lokal yang berdaya saing, kreatif dan inovatif.
Kata kunci:   pariwisata,  dampak  pengembangan  pariwisata,  preferensi  masyarakat,  masyarakat  asli,  sumber daya lokal.

## DAMPAK SOSIAL-EKONOMI PEMINDAHAN PAKSA: STUDI ATAS PENYINTAS LUMPUR LAPINDO, JAWA TIMUR
Anton Novenanto
Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Brawijaya nino@ub.ac.id

## Abstrak
Studi  ini  mengidentifikasi  dan  membahas  dampak  sosial-ekonomi  yang  disebabkan  oleh  pemindahan-paksa yang  terjadi  pascasemburan  dan  luapan  lumpur  Lapindo  di  Jawa  Timur.Bingkai  konseptual  utama  artikel  ini mengacu  pada  pendapat  yang  melihat  kasus  lumpur  Lapindo  sebagai  “bencana  pembangunan”  karena  telah menyebabkan  pemindahan-paksa  penduduk  yang  terjadi  secara  besar-besaran.Studi  ini  membahas  persoalan migrasi  paksa  yang  dialami  warga,  seperti  hilangnya  akses  terhadap  tanah  dan  bangunan,  perubahan  jenis pekerjaan,  gangguan  akses  terhadap  fasilitas  dan  layanan  publik,  serta  ikatan  sosial.  Bahan  dasar  studi  ini berasal  dari  rangkaian  kegiatan  penelitian  berbasis  komunitas  yang  ditujukan  untuk  mengidentifikasi  dampak multidimensi  akibat  semburan  lumpur  Lapindo  pada  enam  komunitas  mitra.Data  dikumpulkan  melalui kombinasipenyebaran  kuesioner,  diskusi  kelompok  terfokus,  dan  pengamatan.  Penelitian  mengikutsertakan anggota  darimasing-masing  komunitas  tersebut  selama  proses  perencanaan,  pengambilan  data,  dan  analisis data.Pelibatan  semacam  ini  adalah  sebuah  strategi  pemberdayaan  warga  terdampak  melalui  praktik  berpikir kritis  mempersoalkan  realitas  dan  penarikan  kesimpulan  yang  dapat  menjadi  modal  budaya  dalam  melakukan pemberdayaan  diri dan advokasi mandiri atas pemenuhan dan pemulihan hak-hak dasar yang tercerabut akibat bencana yang menderanya.
Kata kunci: pemindahan-paksa, lumpur Lapindo, penelitian berbasiskomunitas, bencana pembangunan
FRAMING AND NAVIGATING BREASTFEEDING AS A DEVELOPMENT ISSUE
Sentiela Ocktaviana
Center for Society and Culture- Indonesian Institute of Sciences sentiela.ocktaviana@lipi.go.id
Angga Sisca Rahadian Center for Population- Indonesian Institute of Sciences anggas.raha@gmail.com

## Abstract
This  study  addresses  the  issue  of  working  mothers  and  exclusive  breastfeeding.  The  public  overlooks breastfeeding activities by considering it merely as a mother's duty and a mundane matter. The involvement of husband, family, community, and government to support the success of exclusive breastfeeding is still lacking. Working  mothers  have  a  dual  role,  domestic  and  public  duties.  Breastfeeding  is  often  a  barrier  for  women's performance in the public sphere, and indirectly it impacts on household financial conditions. On the other hand, exclusive breastfeeding provides many benefits, primary for health and economic benefits. Therefore, this study analyzes  breastfeeding  activities  through  the  development  paradigm  and  finds  the  proper  strategy  for stakeholders  to  navigate  breastfeeding  as  a  development  activity.  The  approach  used  in  this  research  is qualitative  by  conducting  interviews  with  stakeholders  and  literature  review.  The  concepts  of  gender  and development  are  applied  to  analyze  the  involvement  of  partners,  families,  and  communities  in  supporting  the achievement of exclusive breastfeeding. The government also has an essential role in ensuring women and men to have equal rights in the workplace and the domestic sphere to do household chores and to bear the children. The  social  movement  is  effective  in  providing  an  understanding  to  the  public  that  ensuring  exclusive breastfeeding is a responsibility for all stakeholders.
Keywords: women, men, gender, exclusive breastfeeding, development

## RESIGNIFICATION: WACANA BALIK ORANG PAPUA DALAM MENANGGAPI RASISME

## Ubaidillah
Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB-LIPI) 23ubaid@gmail.com

## Abstrak
Terjadi  pengepungan  asrama  mahasiswa  Papua  di  Surabaya  oleh  berbagai  pihak,  mulai  dari  tentara,  satuan pamong praja, kepolisian, sampai organisasi masyarakat pada 16-17 Agustus 2019. Massa pengepung meneriaki mahasiswa Papua dengan  kata monyet .  Artikel ini menggunakan teori resignifation Judith  Butler  (1997)  untuk melihat  bagaimana  orang-orang  Papua  sebagai  korban  ujaran  rasial  mampu  berbicara  balik  kepada  pelaku setelah  mengemansipasi  dirinya  sendiri  dari  jejaring  konteks  sosial  yang  diskriminatif.  Keutamaan resignification yang  diusulkan  Butler  sebagai  cara  menanggapi  ujaran  kebencian  adalah  pemanfaatan  logika internal  ujaran  yang  disusun  oleh  pelaku  sebagai  sumber  daya  untuk  menyusun  wacana  balik.  Pola resignification yang dilakukan orang Papua adalah meliyankan diri sendiri dengan menggunakan frasa ‘ monyet Papua ’  dalam  wacana  baliknya.  Frasa  ‘ monyet  Papua ’  ini  merupakan  bentuk  reartikulasipembedaan  diri  yang dilakukan  dalam  ujaran  rasis  ‘monyet’.  Cara  ini  digunakan  untuk  melucuti  otoritas  pelaku  ujaran, mempersatukan  orang-orang  Papua,  dan  mampu  menjustifikasi  tuntutan  untuk  merdeka  dari  kolonialisasi Indonesia.  Peralihan  fokus  diskursus  wacana  balik  orang  Papua  dari  melawan  rasisme  menjadi  tuntutan kemerdekaan  Papua  dapat  pula  dibaca  sebagai  upaya  taktis  untuk  melakukan  afirmasi  kesetaraan  status  antara manusia  Indonesia  dan  manusia  Papua.  Cara  pandang  bahwa  perlakuan  rasisme  adalah  bagian  dari  tindakan kolonialisasi  Indonesia  terhadap  Papua  melandasai  pola  interpretasi  ujaran  rasis  Surabaya  sehingga menghasilkan pola wacana balik yang demikian.
Kata kunci : ujaran rasis, resignification , interpelasi, rekognisi,orang-orang Papua

## REPRODUKSI MODA (PERTUKARAN) PANGAN: MENYEMAI DAULAT HIDUP DI SUMBA BARAT (DAYA)
PM Laksono, Esti Anantasari, Olga Aurora Nandiswara Pusat Studi Asia Pasifik Universitas Gadjah Mada laksono@ugm.ac.id, esti.anantasari@ugm.ac.id, olgaauroran@gmail.com

## Abstrak
Ekonomi  orang-orang  Kodi,  Kabupaten  Sumba  Barat  (Daya),  masih  menyatu  dalam  totalitas organisasi  sosial  sistem  kekerabatan  yang  dibayangkan  memancar  dari  sistem  kepercayaan  pada Marapu,  yaitu  seorang  ayah  sekaligus  ibu  pencipta  dan  perawat  kehidupan  ( Ama  Mawolo  Ina Marawi ).  Oleh karena itu, garis kerabat baik dari sisi ayah maupun ibu, masing-masing secara kreatif dilantunkan  demi  tegaknya  moralitas  pertukaran,  yaitu  jalannya  ekonomi-Uma.  Secara  simbolik pertukaran itu diritualkan pada pesta adat. Artikel ini dapat diperlakukan sebagai penggalan reflektif cuplikan  dari  proses  penelitian  partisipatoris  berkesinambungan  yang  masih  terus  berlangsung  sejak tahun  2015.  Proses  itu  terkait  dengan  usaha  bersama  warga  masyarakat  untuk  memilih  dan mereproduksi  moda  pertukaran  pangan,  tanpa  harus  menjadi  peminta-minta  ( mandara  uang ),  di pulau-pulau  kecil  di  Maluku  dan  Nusa  Tenggara  Timur  demi  kedaulatan  pangan  mereka.  Oleh karena  itu,  dalam  studi  ini  Sumba  Barat  Daya  akan  terkoneksikan  secara  komparatif  dengan kabupaten dan pulau-pulau lainnya.
Kata kunci: transformasi sosial; paceklik; moralitas pertukaran; mandara ; kedaulatan pangan

## TRAGEDI KEBUN TEBU: PENGARUH PERUBAHAN SOSIAL PADA PERTUNJUKAN LUDRUK
Herlina Kusuma Wardani, Andayani, Djoko Sulaksono, Kundharu Saddhono Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret Surakarta wardani.herlinakusuma@gmail.com; bu_anda09@yahoo.co.id ; ciptaningmintaraga@yahoo.com ; kundharu@uns.ac.id

## Abstrak
Ludruk  merupakan  budaya  Jawa  Timur  yang  sudah  ada  sejak  zaman  penjajahan.  Ludruk  merupakan  sarana hiburan yang fenomenal pada saat itu. Cerita ludruk diambil dari kisah kehidupan sehari-hari yang dialami oleh masyarakat bawah yang mengalami kesulitan ekonomi dan ketertindasan. Oleh karena itu, ludruk juga menjadi alat perjuangan di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Bahkan juga menjadi alat propaganda partai politik di masa  Orde  Lama  maupun  Orde  Baru.  Salah  satu  unsur  yang  sangat  penting  dalam  pementasan  ludruk  ialah adanya pengarang. Pengalaman kehidupan pengarang memiliki andil yang besar dalam proses pembuatan cerita ludruk. Tulisan ini mendeskripsikan perubahan sosial yang dialami pengarang dan masyarakat yang diangkat di dalam  lakon  ludruk Tragedi  Kebun  Tebu, yang  dianalisis  menggunakan  sosiologi  sastra.  Tulisan  ini menyimpulkan  bahwa  pengarang  dan  masyarakat  mengalami  perubahan  sosial  yang  berkaitan  dengan  latar belakang  keluarga  dan  tantangan  masa  depan,  perubahankepemimpinan  grup  ludruk  Karya  Budaya  dan  siasat menghadapi  tantangan,  karier  pengarang  dan  kesempatan  kerja  bagi  masyarakat,  ideologi  pengarang  dan perubahan sosial masyarakat, serta menyikapi travesti di masyarakat.
Kata kunci: pengarang, masyarakat, Ludruk, sosiologi sastra.

## WATU SEMAR: SEBUAH REFLEKSI PEMIKIRAN DAN BUDAYA LOKAL MASYARAKAT SAMBONGREJO, BOJONEGORO
Milawaty
Department of Literature and Cultural Studies, Faculty of Humanities, Airlangga University milawaty-2017@fib.unair.ac.id

## Abstrak
Mitos Watu Semar di Bojonegoro sangat kuat, sehingga tulisan ini mengungkap makna dan peran Watu Semar bagi  masyarakat  pemilik  mitos,  yakni  para  penduduk  asli  Desa  Sambongrejo  di  Kabupaten  Bojonegoro. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemikiran dan budaya lokal masyarakat tersebut melalui keberadaan serta mitos Watu  Semar melalui  studi  lapangan  dengan  wawancara  mendalam  yang  dipadukan  dengan  teori  Kritik Sastra  Lisan  dari  Alan  Dundes.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  mitos Watu  Semar yang  dipercaya memiliki  hubungan  kuat  dengan  sosok  Punakawan  Semar  dilanggengkan  melalui  pewarisan  secara  turun- temurun  sebagai  budaya  kepercayaan  khas  masyarakat  Sambongrejo.  Bagi  mereka, Watu  Semar memiliki  arti yang signifikan sebagai dulur , saudara kandung mereka sendiri, danbernilai historis, sehingga begitu dihormati. Watu  Semar berperan  sebagai  simbol  kepercayaan  lokal  serta  bentuk  ekspresi  budaya  ( uri-uri  budoyo) masyarakat  Desa  Sambongrejo.  Oleh  karena  itu,  bagi  masyarakat  Sambongrejo,  keberadaan Watu  Semar memiliki pengaruh yang sangat besar dan subtansial.
Kata kunci: budaya lokal,mitos, pemikiran, masyarakat Sambongrejo, Watu Semar

## DISCOURSE OF FAMILY WELL-BEING AND THE VALUE OF WORK AT RPTRA’S TESTIMONIAL VIDEOS
Sunar Wibowo, Rustono Farady Marta, Hana Panggabean
1,3 Faculty of Psychology, Atma Jaya Catholic University of Indonesia, Jakarta, Indonesia fxsoenwi@gmail.com, rmarta@bundamulia.ac.id, hanaatmoko@atmajaya.ac.id

## Abstract
Well-  being  is  one  of  the  global  SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  movement  in  which  Indonesian Government  formally  join.  Integrated  child  friendly  public  spaces  (Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak  or abbreviated as RPTRA – in Indonesian), are built for improving cities to  become  Child  Friendly Cities, which actually  serve as  a  component  for achieving this well-being  SDG. This  study aims to  show how RPTRA staff creatively communicate to public by uploading testimonial videos on YouTube, which is intended to show how RPTRA’s  existence  is  perceived  by  its  surrounding  community.  By  analyzing  such  videos  using  the Fairclough’s critical discourse analysis, it was found that RPTRAs provide real benefits not only to children, but also to all family  members, contributing to family well-being. To put it in the context of RPTRA employment fenomena, the testimonial video also reveals that the benefits of the RPTRA to its visiting children become the sources of work values to the RPTRA staff.
Keywords: family well-being , value of work, child development.