## ANALISIS PENGENAAN PAJAK FINAL DAN NON FINAL PADA PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI DI BEI
Mazda Eko Sri Tjahjono Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jalan Raya Jakarta KM. 4, Kec. Serang, Banten mazda_tjahjono@yahoo.com
Abstrak
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan  antara pengenaan pajak final  dan  pajak non final. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan yang telah dipublikasi selama kurun waktu 2010-2014  (lima  tahun).  Metode  statistik  dalam  penelitian  ini  menggunakan  uji  normalitas,  uji homogenitas,  uji  ANOVA,  dan  Uji  Independent  t-Test.  Berdasarkan  hasil  analisis  statistik  bahwa terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara  pengenaan  pajak  final  dan  pajak  non  final  dalam menentukan  besarnya  pajak  yang  terutang.  Pengenaan  pajak  final  lebih  besar  secara  signifikan dibandingkan  dengan  pengenaan  pajak  non  final.  Bagi  pemerintah,  pengenaan  pajak  secara  final dinilai  sangat  menguntungkan  karena  dapat  menambah  sumber  penerimaan  dalam  keuangan negara. Namun, disisi lain bagi wajib dinilai sangat merugikan karena pengenaan pajak secara final tidak memperhatikan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh penghasilan tersebut.
Kata kunci: Pajak final, Pajak non final, Biaya memperoleh, Penerimaan negara

## Abstract
This study was conducted to determine the difference between the taxation of non tax -finals and final. This study uses the data of financial statements that have been published by Indonesian Stock Exchange. Statistical methods in this study using normality test , homogeneity test , ANOVA test and Independent t- Test.Based on the results of statistical analysis that there are significant differences between  the  taxation  of  non  tax -final  and  final  in  determining  the  amount  of  tax  payable.  Final taxation significantly greater than the taxation of non-final. For the government, the final taxation considered to be very beneficial because it can increase revenue sources in state finances. However, on the other hand for compulsory considered to be very harmful because the final taxation does not pay attention to the costs incurred in obtaining such income.
Keywords : Final Tax, Tax non-final, obtain fee, state revenue
Pendahuluan Dewasa  ini  pemerintah  sedang mengejar  pembangunan  di  segala  sektor. Dampaknya  adalah  kebutuhan  dana  yang diperlukan  semakin  tinggi.  Oleh  karena  itu pemerintah  dalam  APBN  2016  menargetkan raihan  pajak  sebesar  Rp1350  triliun. Target pajak ini meningkat sekira 30 persen dari total raihan  pajak  pada  tahun  2015  yang  hanya mencapai  Rp1.060,85  triliun.  Namun,  Menteri Keuangan  Bambang  Brodjonegoro  mengaku optimis  terhadap raihan  pajak pada  2016. Menurutnya,  pemerintah  tak  boleh  menyerah dengan  pertambahan  ekonomi  yang  terjadi saat  ini  (Okezone.com,  10  Februari  2016). Untuk  meningkatkan  penerimaan  tersebut, pemerintah selalu berusaha membuat kebijakan  dan  peraturan  perpajakan  yang diharapkan  mampu  menciptakan  iklim  usaha dan  investasi  yang  kondusif  dan  mampu mendorong  kesadaran  masyarakat  untuk melaksanakan  kewajibannya  dalam  membayar pajak.
Pasal  1  Undang-Undang  No.16  Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan  menyatakan  bahwa,  pajak  adalah kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat.  Pembangunan  infrastruktur,  biaya pendidikan,  biaya  kesehatan,  subsidi  bahan bakar  minyak  (BBM),  pembayaran  para pegawai  negara  dan  pembangunan  fasilitas publik  semua  dibiayai  dari  pajak.  Semakin banyak  pajak  yang  dipungut  maka  semakin banyak  fasilitas  dan  infrastruktur  yang dibangun.  Karena  itu,  pajak  merupakan  ujung tombak  pembangunan  sebuah  negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban  kenegaraan  dan  peran  serta  wajib pajak  untuk  secara  langsung  dan  bersama- sama  melaksanakan  kewajiban  perpajakan untuk  pembiayaan  negara  dan  pembangunan nasional.  Jadi  memang  sudah  sepatutnya  kita
sebagai  warga  negara  yang  baik  untuk  taat akan bayar pajak. Wujud nyata dari pajak yang kita  bayarkan  dapat  dilihat  dari  pembangunan sarana  umum  seperti  jalan-jalan,  jembatan, sekolah,  rumah  sakit/puskesmas  dan  kantor polisi  dimana  semua  itu  menggunakan  uang yang berasal dari pajak (Iqbal, 2015). Penerimaan  pajak  penghasilan  (PPh) merupakan  salah  satu  penerimaan  terbesar dari  penerimaan  negara  di  luar  migas. Penerimaan  PPh  ini  diharapkan  dapat  terus meningkat  seiring  dengan  pertumbuhan  dunia usaha  nasional.  Untuk  itu  pemerintah  mulai melaksanakan  suatu  terobosan  yaitu  dengan menerapkan  sistem  pengenaan  PPh  yang bersifat  final  (PPh-Final).  Kebijaksanaan  ini diharapkan  mampu  meningkatkan  kepatuhan dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya sehingga  penerimaan  pajak  diharapkan  dapat meningkat (Utama, 2014).
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan  jasa  yang  bergerak  di  bidang konstruksi.  Berbagai  peraturan  maupun undang-undang  mengenai  jasa konstruksi diatur  khusus  oleh  pemerintah.  Hal  tersebut disebabkan  karena  jasa  konstruksi  merupakan salah  satu  kegiatan  dalam  bidang  ekonomi, sosial  dan  budaya  yang  mempunyai  peranan penting  dalam  pencapaian  berbagai  sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan  nasional.  Peraturan  perpajakan mengenai  usaha  jasa  konstruksi  juga  diatur khusus,  dalam  hal  ini  pengenaan  pajak  atas usaha  jasa  konstruksi  berbeda  dengan  wajib pajak badan pada umumnya (Nurhayati, 2011).
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan  Atas Penghasilan  Dari  Usaha  Jasa  Konstruksi. Berdasarkan  pasal  1  angka  2  dan  angka  3 Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2008, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan  pekerjaan  konstruksi,  layanan jasa  pelaksanaan  pekerjaan  konstruksi,  dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan  konstruksi.  Pekerjaan  konstruksi adalah  keseluruhan  atau  sebagian  rangkaian kegiatan  perencanaan  dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural,  sipil,  mekanikal,  elektrikal,  dan tata  lingkungan  masing-masing  beserta kelengkapannya  untuk  mewujudkan  suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
Pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha jasa  konstruksi  yang  diatur  dalam Peraturan Menteri
Keuangan No.187/PMK.03/2008  menetapkan  bahwa  atas penghasilan  yang  diterima  oleh  Wajib  Pajak dalam  negeri  dan  bentuk  usaha  tetap  dari usaha  di  bidang  jasa  konstruksi,  dikenakan pajak penghasilan berdasarkan undang-undang pajak  penghasilan,  dimana  penghasilan  yang diterima  dapat  dikenakan  pemotongan  pajak yang  bersifat  final  berdasarkan  Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2. Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak perlu digabung  dengan  penghasilan  lainnya  dalam perhitungan  pajak  penghasilan  terutang. Dalam  hal  perusahaan  jasa  konstruksi  yang hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, maka dalam hal menghitung pajak penghasilan terutang  dihitung  dari  tarif  tertentu berdasarkan  Peraturan  Menteri  Keuangan No.187/PMK.03/2008 (Nurhayati, 2011).
Seiring  dengan  perkembangan  dunia usaha  dan  perekonomian  dunia,  pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51  Tahun  2008  tanggal  20  Juli  2008  dan berlaku  mundur  mulai  tanggal  1  Januari  2008 untuk  menyederhanakan  pengenaan  pajak penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  jasa konstruksi  dan  memberikan  kemudahan  serta mengurangi  beban  administrasi  bagi  wajib pajak usaha jasa konstruksi. Pengenaan pajak final  atas  usaha  jasa  konstruksi  ini menimbulkan kritis dan protes dari wajib pajak (Butar Butar, 2010). Pada akhirnya pemerintah memutuskan  untuk  mengubah  PP  Nomor  51 Tahun 2008 dengan PP Nomor 40 Tahun 2009 dengan dasar pertimbangan untuk memberikan kemudahan dalam pengenaan pajak penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  jasa konstruksi  serta  menjaga  iklim  sektor  jasa konstruksi tetap kondusif (Novitasari, 2012).
Peraturan pemerintah  ini  sangat berpengaruh  kepada  perusahaan  konstruksi. Peraturan  Pemerintah  Nomor  51  Tahun  2008 yang berlaku  sejak  Januari  2008  sampai sekarang.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  40 Tahun  2009  merupakan peraturan  penjelas untuk  pelaksanaan Peraturan  Pemerintah Nomor  51  Tahun 2008  yang  mengatur pembayaran  pajak  penghasilan  atas  jasa konstruksi. Dalam peraturan tersebut menjelaskan  bahwa  perusahaan  konstruksi
harus  memenuhi duapersyaratan,  antara  lain: kontrak  pekerjaan  yang  ditandatangani sebelum  tanggal  1  Agustus  2008  dan pembayaran  atas jasa konstruksi  tersebut dilakukan  paling  lama  sampai  dengan  tanggal 31  Desember  2008.  Untuk penandatanganan kontrak yang sebelum tanggal 1 Agustus 2008 dan pembayarannya dilakukan sampai dengan tanggal
31
Desember 2008.
Pajak penghasilannya  terbagi  2,  yaitu:  pajak penghasilan yang bersifat final (2% untuk Jasa Pelaksanaan  Konstruksi  dan  4%  untuk  Jasa Perencana atau Pengawas). Untuk wajib pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil dan  nilai  pengadaannya  maksimal  sebesar  1 milyar rupiah.  Untuk  pajak  penghasilan  yang bersifat non final, untuk wajib pajak non usaha kecil dan atau pengadaannya lebih besar dari 1 milyar rupiah (Novitasari, 2012).
Jika  ditinjau  dari  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Butar  Butar  (2010)  dan Novitasari
(2012) mengenai dampak pengenaan  tarif  final  yang  menimbulkan ketidakadilan,  maka  penelitian  ini  melakukan analisis  apakah  sesungguhnya  pengenaan pajak penghasilan final berdasarkan PP Nomor 51  Tahun  2008  jo.  PP  Nomor  40  Tahun  2009 dan  UU  Pajak  Penghasilan  Nomor  36  Tahun 2008  pada  jasa  konstruksi  lebih  memberatkan dalam  beban  pajak  terutangnya  atau sebaliknya beban pajak yang terutang menjadi lebih ringan.
Kerangka Pemikiran Berdasarkan permasalahan dan identifikasi permasalahan yang telah dijelaskan,  maka  kerangka  pemikiran  yang dibentuk adalah sebagai berikut:

## Gambar 1 Kerangka Pemikiran
(Novitasari, 2012)
Hipotesis Penelitian Berdasarkan  permasalahan,  identifikasi permasalahan,  dan  kerangka  pemikiran  yang telah dijelaskan, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: Ha :  Terdapat  perbedaan  pengenaan  pajak final  perusahaan  jasa  konstruksi  terhadap beban pajak penghasilan terutang. Ho :  Tidak  terdapat  perbedaan  pengenaan pajak  final  perusahaan  jasa  konstruksi terhadap  beban  pajak penghasilan terutang.
Metode Penelitian Penelitian  ini  bersifat komparatif deskriptif  kuantitatif,  yaitu membandingkan dan menjelaskan  hubungan  antar  variabel dengan  menganalisis  data  numerik  (angka) menggunakan  metode  statistik  melalui pengujian  hipotesa.  Metode  penelitian  yang digunakan adalah metode survey crossectional yaitu  suatu  penelitian  untuk  mempelajari dinamika  korelasi  antara  faktor-faktor  risiko dengan  efek  dengan  cara  pendekatan, observasi,  atau  pengumpulan  data  sekaligus pada suatu saat (point time Perusahaan Jasa Konstruksi di BEI Tahun 2010-2014 UU Nomor 36/2008 Pasal 4 ayat 2 dan PP Nomor 51/2008 jo. PP Nomor 40/2009
UU Nomor
36/2008 Pasal 17
Pajak Final
Pajak Non-Final
Analisis Beban Pajak Penghasilan Terutang Versus
approach) (Notoatmodjo,
2005).Dalam
penelitian  ini  yang  menjadi  populasi  adalah seluruh  perusahaan  jasa  konstruksi  yang terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia. Adapun teknik  yang  digunakan  dalam  penentuan sampel adalah dengan menggunakan purposive sampling .
Operasional Variabel Definisi  operasional  pada  penelitian adalah  unsur  penelitian  yang  terkait  dengan variabel  yang  terdapat  dalam  judul  penelitian atau  yang  tercakup  dalam  paradigma penelitian  sesuai  dengan  hasil  perumusan masalah.  Adapun  variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. PPh Final Pajak  Penghasilan  Final  (PPh  Final)  adalah pajak  yang  dikenakan  dengan  tarif  dan dasar  pengenaan  pajak  tertentu  atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh selama  tahun  berjalan.  Pembayaran, pemotongan  atau  pemungutan  Pajak Penghasilan Final (PPh Final) yang dipotong pihak  lain  maupun  yang  disetor  sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh  terutang  akan  tetapi  merupakan pelunasan  PPh  terutang  atas  penghasilan tersebut,  sehingga  wajib  pajak  dianggap telah  melakukan  pelunasan  kewajiban pajaknya. Dalam  penelitian  ini  pengenaan tarif PPh berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan  No.36  Tahun  2008  tentang Pajak  Penghasilan  Pasal  4  ayat  2  jo.
Peraturan Menteri Keuangan No.187/PMK.03/2008. 2. PPh Non Final
Pajak  Penghasilan  Non  Final  (PPh  Final) adalah  pajak yang  dikenakan  dengan  tarif dan  dasar  pengenaan  pajak  tertentu  atas penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh selama  tahun  berjalan.  Pembayaran, pemotongan  atau  pemungutan  pajak penghasilan  yang  dipotong  pihak  lain maupun  yang  disetor  sendiri  merupakan pembayaran  dimuka  atas  PPh  terutang. Dalam  penelitian  ini  pengenaan  tarif berdasarkan pada Undang-Undang Perpajakan  No.36  Tahun  2008  tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 (tarif tunggal).
Analisis Data Populasi  yang  menjadi  penelitian  ini adalah  perusahaan  jasa konstruksi  yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010- 2014  sebanyak  sembilan  perusahaan  antara lain sebagai berikut:
Tabel 1
Perusahaan Jasa Konstruksi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia No Nama Perusahaan Tanggal Listed 1 PT.  Wijaya  Karya (Persero) Tbk. 29-Okt-07 2 PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 09-Feb-10 3 PT.  Adhi  Karya  (Persero) Tbk. 18-Mar-04 4 PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. 19-Des-12 5 PT. Acset Indonusa Tbk. 24-Jun-13 6 PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 19-Des-07 7 PT.  Total  Bangun  Persada Tbk. 25-Jun-06 8 PT. Nusa Raya Cipta Tbk. 27-Jun-13 9 PT. Surya Semesta Internusa Tbk. 27-Mar-97 Sumber : Hasil olah data 2015
Berdasarkan  hasil  kriteria  penentuan sampel yang telah dilakukan, maka perusahaan jasa kontruksi yang digunakan menjadi sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

## Tabel 2
Daftar Perusahaan Yang Diteliti No Nama Perusahaan Tanggal Listed 1 PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk. 29-Okt-07 2 PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. 18-Mar-04 3 PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. 19-Des-07 4 PT. Total Bangun Persada Tbk. 25-Jun-06
Sumber : Hasil olah data tahun 2015
Berdasarkan  UU Perpajakan  Nomor  36 Tahun  2008  pasal  4  ayat  2  tentang pajak penghasilan dijelaskan bahwa penghasilan dari usaha  jasa  konstruksi dikenakan  tarif  final. Pengenaan  tarif  final  pajak  penghasilan  untuk jasa konstruksi pada perusahaan yang menjadi objek  penelitian  ini  bertindak  sebagai pelaksana jasa konstruksi dengan tarif masing- masing sebesar 3%. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 40 tahun 2009 tentang Perubahan Atas PP  Nomor 51 Tahun 2008  tentang  Pajak Penghasilan  Atas  Penghasilan  dari  Usaha  Jasa Konstruksi menjelaskan  bahwa  tarif  pajak penghasilan  untuk  usaha  jasa  konstruksi
adalah  3%  (tiga  persen)  untuk  pelaksanaan konstruksi  yang  dilakukan  oleh  penyedia  jasa selain  penyedia  jasa  yang  memiliki  kualifikasi usaha  kecil  dan/atau  tidak  memiliki  kualifikasi usaha.Sedangkan  untuk  tarif  non  final, berdasarkan  UU  Perpajakan  Nomor  36 Tahun 2008  Pasal  17  ayat  2b  dijelaskan  bahwa  tarif Pajak  Penghasilan  atas  wajib  pajak  badan adalah  dengan  menggunakan  tarif  tunggal yaitu sebesar 25%.
Uji Normalitas Dalam  pengujian  terhadap  normalitas data,  SPSS  menyajikan  dua  tabel  hasil pengujian secara bersamaan yaitu Kolmogrov- Smirnov dan Shapiro-Wilk. Apabila jumlah data yang  akan  diuji  berjumlah ≥  50,  maka  dapat menggunakan tabel Kolmogrov-Smirnov dengan  membandingkan  nilai  α  dan  sig. Sedangkan apabila data yang akan diuji ≤ 50, maka  dapat  menggunakan  tabel  Shapiro-Wilk dengan  membandingkan  nilai  α  dan  sig (Sarjono dan Winda, 2011).
Tabel 3 Hasil Uji Normalitas
Tests of Normality
Kolmogorov-
Smirnov a Shapiro-Wilk Statist ic Df Sig. Statisti c df Sig. Final1 .203 20 .130 .883 20 .120 NonFinal 1 .159 20 .200 * .930 20 .152
a. Lilliefors Significance Correction Sumber : Hasil Olah Data 2015
Berdasarkan  hasil  pengujian  dengan menggunakan Shapiro-Wilk diperoleh  nilai signifikansi  kelompok  Final  sebesar  0,120  dan kelompok  Non  Final  sebesar  0,152.  Dengan demikian  dapat  disimpulkan  bahwa  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  berdistribusi normal,  karena  nilai  sig.  pada  kolom Shapiro- Wilk menunjukan ≥ 0,05.
Uji Homogenitas Uji  homogenitas  digunakan  untuk mengetahui  apakah  beberapa  varian  populasi adalah  sama  atau  tidak.  Uji  ini  dilakukan sebagai  prasyarat  dalam  analisis independent sample  t  test dan  ANOVA.  Asumsi  yang mendasari  dalam  analisis  varian  (ANOVA) adalah  bahwa  varian  dari populasi  adalah
sama.  Sebagai  kriteria  pengujian,  jika  nilai signifikansi  lebih  dari  0,05  maka  dapat dikatakan  bahwa  varian  dari  dua  atau  lebih kelompok data adalah sama.

## Tabel 4 Hasil Uji Homogenitas
Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 2.759 1 38 .105
Sumber : hasil olah data tahun 2015
Berdasarkan  pada  tabel  4 kemudian membandingkan  nilai  signifikasi  pada  sig. dengan  nilai  signifikasi  yang  digunakan  yaitu sebesar 0.05. Untuk pengujian varians apabila nilai siginifikasi (probabilitas) > 0.05 maka data mempunyai  varians  sama.  Apabila  nilai siginifikasi  <  0.05  maka  data  mempunyai varians  yang  berbeda.  Dari  hasil  pengujian  di atas terlihat bahwa nilai signifikasi probabilitas sebesar 0.105, maka dapat disimpulkan bahwa data  yang  dipergunakan  mempunyai  varians yang  sama  (0.105  >  0.05).  Dengan  demikian data  tersebut  telah  memenuhi  syarat  uji ANOVA.
Tabel 5
Hasil Uji ANOVA ANOVA Sum of Squares Df Mean Square F Sig. Between Groups 3.100 1 3.100 5.702 .022 Within Groups 20.657 38 .544 Total 23.757 39 Sumber : Hasil olah data tahun 2015 Berdasarkan hasil pengujian menggunakan ANOVA diperoleh nilai F tabel < F hitung (4.10  < 5.702) maka  Ho ditolak dan  menerima  Ha.  Dengan  demikian  terdapat perbedaan pengenaan pajak final dan non final perusahaan  jasa  konstruksi  terhadap  beban pajak penghasilan terutang.
Uji Independent Sample t-test Pengujian ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata- rata  antara  dua  kelompok  sampel  yang  tidak berhubungan.  Jika  ada  perbedaan,  rata-rata manakah yang lebih tinggi. Dalam pengujian ini menggunakan data yang telah ditransformasikan  dalam  bentuk  logaritma natural/  LN.  Adapun  hasil  pengolahan  data menggunakan SPSS adalah sebagai berikut:

## Tabel 6 Hasil Uji Independent Sample t-test
Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the Difference F Sig. t Df Sig. (2- tailed) Mean Difference Std. Error Difference Lower Upper Jumlah1 Equal variances assumed 2.759 .105 2.388 38 .022 .55677 .23316 .08477 1.02877 Equal variances not assumed 2.388 37.227 .022 .55677 .23316 .08445 1.02909
Sumber : Hasil olah data tahun 2015 Berdasarkan tabel 6 diperoleh besarnya nilai t hitung adalah 2,388. Sedangkan t tabel dapat dicari  pada  =  5%  :  2  =  2,5%  (uji  2  sisi) dengan  derajat  kebebasan  (df)  n-2  atau  40-2 =  38.  Dengan  pengujian  2  sisi  (signifikansi  = 0,025)  hasil  diperoleh  untuk  t tabel sebesar 0,68100.  Dengan  demikian nilai  t hitung >  t tabel (2,388 > 0,68100) dan nilai sig. 2 tailed (0,022 <  0,05)  maka  Ho  ditolak,  artinya  bahwa  ada perbedaan  antara  terdapat  perbedaan  secara statistik dalam pengenaan pajak final dan non final  perusahaan  jasa  konstruksi  terhadap beban pajak penghasilan terutang.
Pembahasan Berdasarkan  hasil  analisis  data, diperoleh informasi bahwa terdapat perbedaan signifikan  secara  statistik  dalam  pengenaan pajak  penghasilan  final  dan  non  final. Perhitungan pengenaan tarif pajak penghasilan badan  menurut  Pasal  17  ayat  2(a) menunjukkan bahwa pengenaan tarif non final untuk  perusahaan  jasa  konstruksi  menjadikan jumlah  pajak  penghasilan  terutang  menjadi lebih  kecil  dibanding  dengan  pengenaan  tarif final.  Hal  ini  sesuai  dengan  penelitian Novitasari  (2012)  yang  menyatakan  bahwa terdapat  perbedaan  secara  singnifikan  antara pengenaan pajak final dan non final.
Pengenaan  pajak  atas  jasa  konstruksi yang berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 jo. PP  Nomor  40  Tahun  2009,  wajib  pajak  tidak lagi  mendapatkan  kompensasi  atas  kerugian yang diderita pada tahun sebelumnya maupun pada  tahun  berjalan.  Dengan  demikian perusahaan  yang  mengalami  kerugian  pun akan  tetap  dikenakan  pajak  penghasilan.  Hal ini  tentu  bertentangan  konsep Ability  to  Pay Principle , dimana pembebanan pajak berdasarkan kemampuan masing-masing wajib pajak.
Bagi  pemerintah,  pengenaan  pajak penghasilan  dengan  tarif  final  sangat menguntungkan  bagi  penerimaan  negara (Revenue  Adequacy  Principle) .  Hal  ini dikarenakan penghasilan yang telah dikenakan pajak  penghasilan  final  tidak  dilaporkan  dan diperhitungan  sebagai  penghasilan  kena  pajak dan  seluruh  beban  yang  dikeluarkan  dalam rangka  memperoleh  penghasilan  final  tidak boleh dikurangkan. Pengenaan pajak penghasilan  final  bagi  seluruh  wajib  pajak usaha  konstruksi  dinilai  sangat  tidak  adil karena  tidak  memperhatikan  keadaan  wajib pajak (Equity Principle) (Butar Butar, 2010). Dalam  penelitian  lainnya,  Yoke Feriyanto (2013)  menyimpulkan  bahwa  ada perbedaan  nilai Economic  Value  Added dari hasil  penerapan  pajak  penghasilan  final  dan non-final. Nilai Economic Value Added dari hasil penerapan pajak penghasilan final (EVAf) lebih kecil dari nilai Economic Value Added dari hasil penerapan  pajak  penghasilan  non-final (EVAnf). Namun pada sisi administratif, pengenaan  pajak  final  sangat  memudahkan wajib  pajak  dalam  menyelesaikan  administrasi perpajakannya.  Penentuan  besarnya  pajak yang terutang cukup dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Selain itu bagi perusahaan yang murni  melakukan  usaha  jasa  konstruksi  dan memiliki  tambahan  penghasilan  lainnya  yang bersifat  final  tidak  perlu  menyampaikan  Surat Pemberitahuan  Tahunan  (SPT).  Hal  ini dikarenakan,  administrasi  perpajakan  telah selesai saat perolehan penghasilan.
Kesimpulan Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  pada  perusahaan  jasa  konstruksi yang  terdaftar  di  Bursa  Efek  Jakarta,  maka
dapat diperoleh  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut:
1. Hasil  pengujian  homogenitas  terlihat bahwa nilai signifikasi probabilitas sebesar 0.105,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa data  yang  dipergunakan  mempunyai varians yang sama (0.105 > 0.05).
2. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan ANOVA  diperoleh  nilai  F tabel < F hitung (4.10 < 5.702) maka  Ho ditolak  dan  menerima Ha.  Dengan  demikian  terdapat  perbedaan pengenaan  pajak  final  dan  non  final perusahaan  jasa  konstruksi  terhadap beban pajak penghasilan terutang.
3. Dengan  pengujian  2  sisi  (signifikansi  = 0,025)  hasil  diperoleh  untuk  t tabel sebesar 0,68100.  Dengan  demikian  nilai  t hitung > t tabel (2,388  >  0,68100)  dan  nilai  sig.  2 tailed  (0,022  <  0,05)  maka  Ho  ditolak, artinya  bahwa  ada  perbedaan  antara terdapat  perbedaan  secara  statistik  dalam pengenaan  pajak  final  dan  non  final perusahaan  jasa  konstruksi  terhadap beban pajak penghasilan terutang.
4. Bagi  pemerintah,  pengenaan  pajak penghasilan  dengan  tarif  final  sangat menguntungkan  bagi  penerimaan  negara (Revenue  Adequacy  Principle) .  Pengenaan pajak penghasilan final bagi seluruh wajib pajak usaha konstruksi dinilai sangat tidak adil  karena  tidak  memperhatikan  keadaan wajib pajak (Equity Principle) .
5. Namun pada sisi administratif, pengenaan pajak  final  sangat  memudahkan  wajib pajak  dalam  menyelesaikan  administrasi perpajakannya. Selain itu bagi perusahaan yang  murni  melakukan  usaha  jasa konstruksi  dan  memiliki  tambahan penghasilan  lainnya  yang  bersifat  final tidak perlu menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
Saran Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan,  maka  saran  yang  dapat  diberikan antara lain sebagai berikut:
1. Perlu  adanya  kajian  lebih  lanjut,  terkait dengan  penentuan  tarif  pajak  final sehingga  pemungutan  pajak  dapat memenuhi  unsur Equity  Principle namun dengan  tidak  mengabaikan Revenue Adequacy Principle .
2. Penelitian  selanjutnya  hendaknya  dapat mengkaji  lebih  mendalam  mengenai
manfaat  dan  dampak  dari  pengenaan pajak  final  dan  non  final  dalam  dunia usaha  serta  pengaruhnya  terhadap variabel yang lainnya.

## Daftar Pustaka
Novitasari,  RA.  Annisa.  Zulaikha. (2012). Analisis Pengenaan Pajak Final Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada  Perusahaan  Jasa  Konstruksi  di  BEI Periode  Tahun  2009-2011.  Diponegoro Journal Of Accounting Vol. 2 No. 2.
Afrianto, Dedy. (20  Februari 2016). Menkeu: Penerimaan  Pajak  Tak  Boleh  Salahkan Kondisi  Ekonomi. Okezone. diakses  melalui http://economy.okezone.com/read/2016/ 02/10/20/1309096/menkeu-penerimaan- pajak-tak-boleh-salahkan-kondisi- ekonomi .
Iqbal, Muhammad. (25 November 2012). Pajak Penghasilan:  Pengertian  dan  Tarif  PPH Final. Kompasiana .  Diakses  melalui http://ekonomi.kompasiana.com/moneter /2012/11/25/pajak-penghasilan- pengertian-dan-tarif-pph-final- 511671.html
Ghozali,  Imam. (2009).
Aplikasi  Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi Keempat). Semarang: Universitas Diponegoro.
Nazir, Moh. (2009). Metode Penelitian (Cetakan Kelima). Jakarta: Ghalia Indonesia.
Notoatmodjo,  Soekidjo. (2005). Metodologi Penelitian  Kesehatan . Jakarta: P.T. Rineka Cipta.
Sarjono, Haryadi dan Winda  Julianita. (2011). SPSS  vs  LISREL  sebuah  pengantar Aplikasi  untuk  Riset. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND . Bandung: Alfabeta.
Sugiama-Gima,  A.(2008). Metode  Riset . Bandung: Guardaya Intimarta.
Suliyanto. (2006). Metode  Riset  Bisnis . Yogyakarta: Andi Offset.
Supranto,  J. (2000). Statistik  (Teori  dan
Aplikasi) .  Edisi  Keenam.  Jakarta: Erlangga.
Wirartha,  I  Made. (2006). Metode Penelitian Sosial Ekonomi . Yogyakarta: Andi Offset.
Butar  Butar,  Risna  N.  M. (2010).  Analisis
Pemenuhan Kriteria Asas-Asas
Perpajakan  Dalam  Peraturan  Pemerintah
Nomor  51  Tahun  2008. Skripsi .  Jakarta: UniversitasIndonesia.
Feriyanto,Yoke.(2013). Analisis  Perbedaan Kinerja  Keuangan  atas  Penerapan  Pajak Penghasilan  Final  dan  Nonfinal  (Studi pada  Perusahaan  Jasa  Konstruksi  di Bursa Efek Indonesia). Tesis. Yogyakarta:
UGM.
Nurhayati, Linda  Puji. (2011).  Evaluasi Kewajiban  Perpajakan  Pph  Badan  Pada Perusahaan Jasa Konstruksi (Studi Kasus pada PT. Nurcahya Jaya Mandiri Demak). Skripsi . Semarang: Undip.
Rachmat  Putra  Utama, Muhammad. (2011). Analisis Pengaruh Pemungutan Pph Final Atas  Pengalihan  Hak  Atas  Tanah Dan/Atau  Bangunan  Pada  Aspek Keuangan  Perusahaan  Real  Estate  PT. Baruga  Asrinusa  Development. Skripsi . Makassar: Univ. Sultan Hasanudin.
Iqbal, Muhammad. (2015). Pajak  Sebagai Ujung  Tombak  Pembangunan [Artikel
Weblog].
Diakses
melalui http://www.pajak.go.id/content/article/pajak- sebagai-ujung-tombak-pembangunan . [artikel weblog]. Diakses dari
http://www.nusahati.com/2013/08/sekilas-tentang- jasa-konstruksi/#sthash.aLfEycFF.dpuf .
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.