Manajemen Komunikasi Pemerintah Desa dalam Melaksanakan Forum Keamanan Terpadu (Kajian Pada Kelurahan Balekambang Jakarta Timur)
Yayu Sriwartini 2
Universitas Nasional, yayu_sriwartini@yahoo.com,

## ABSTRAK
Penelitian ini mengangkat permasalahan manajemen komunikasi dalam struktur pemerintahan kelurahan dalam  membangun  sumber  daya  manusia  dan  lingkungan  yang  berkualitas,    terutama  kaitannya    dalam menciptakan  keamanan,  ketertiban  lingkungan  serta  mengembangkan    potensi  warga  agar  dinamis  dan produktif. Adapun tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran yang detil dan komprehensif mengenai  (1)  perencanaan  kegiatan  komunikasi  dan  proses  pengorganisasi  dalam  menjalankan  Forum Keamanan  Terpadu;  (2)    bentuk  forum  komunikasi  dan  evaluasi  yang  dibangun  dalam  melaksanakan Forum  Keamanan  Terpadu.  Manajemen  Komunikasi  danTeori  Likert  Empat  Sistem  menjadi  landasan dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis  temuan  di  lapangan.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  dengan menggunakan  paradigm  interpretif.  Adapun  subyeknya    adalah  Pemerintahan  Kelurahan  Balekambang Jakarta  Timur.  Sementara  objek  kajiannya  adalah  tentang  manajemen  komunikasi  dalam  melaksanakan forum keamanan terpadu.  Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah wawancara dengan key informan, yakni Lurah Balekambang, sedangkan informan¸ adalah ketua Wanra, ketua FKDM, ketua POKDAR,ketua  LMK  dan  Ketua  Karang  taruna.      Dalam    mengolah  dan  menganalisa  data,  peneliti melakukan  beberapa  tahapan.  Dalam  penelitian  ini  juga  akan  dilakukan  uji  keabsahan  data.  Jika  dilihat dari perspektif teori likert dalam komunikasi organisasi, pimpinan Kelurahan Balekambang sangat adaptif terhadap situasi lingkungan setempat. Tentu saja persetujuan didirikannya Forum Keamanan Terpadu ini merupakan  bagian  dari  upaya  pimpinan    mengakomodasi  gagasan  warga.  Dalam  pandangan  teori  ini, gaya kepemimpinan Lurah Balekambang lebih menunjukkan gaya konsultatif dan partisipatif.
Key words : Manajemen Komunikasi, Pemerintahan Kelurahan, Forum Keamanan.

## ABSTRACT
This  research  examines  the  problem  of  communication  management  in  the  village  government structure,  in  building  quality  human  and  environmental  resources,  especially  in  relation  to creating  security,  environmental  order,  and  developing  the  potential  of  citizens  to  be  dynamic and productive.The purpose of the study is to provide a detailed and comprehensive description of (1) planning communication activities and the organizing process in running the Integrated Security Forum; (2) the form of communication and evaluation forums built in implementing the Integrated  Security  Forum.The  cornerstone  of  the  theory  in  this  research  is  Communication Management  and  Four-System  Likert  Theory  to  analyze  findings  in  the  field.  This  research  is
2 Dosen tetap  Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional, Jakarta.
descriptive by using the interpretive paradigm. The subject is the Government of the Village of Balekambang,  East  Jakarta.The  object  of  the  study  is  about  communication  management  in implementing integrated security forums. The technique used in collecting data was interviews with  key  informants,  namely  the  Village  Head  of  Balekambang,  while  the  informants  were  the chairman of Wanra, the head of the FKDM, the chairman of the POKDAR, the chairman of the LMK and the Chairperson of the Karang Taruna.In processing and analyzing data, researchers conducted  several  stages.  In  this  study  also  tested  the  validity  of  the  data.  If  viewed  from  the perspective  of  the  Likert  theory  in  organizational  communication,  the  leadership  of  the Balekambang  Village  is  very  adaptive  to  the  local  environmental  situation.  Of  course  the approval of the establishment of the Integrated Security Forum is part of the leadership efforts to accommodate citizen ideas. In view of this theory, the leadership style of the Balekambang urban village shows more consultative and participatory styles.
Key words: Communication Management, Village Government, Security Forum.

## PENDAHULUAN
Dalam  kehidupan  sehari-hari  setiap  warga  di  lingkungan  masyarakat  manapun  tentunya menginginkan  situasi  dan  kondisi  yang  aman  serta  nyaman.    Namun  pada  kenyataannya  permasalahan selalu saja muncul, mulai dari hal yang sederhana sampai masalah pelik dan mulai dari persoalan pribadi hingga permasalahan sosial. Tentu saja beragam permasalahan tersebut akan menggangu  ketertiban dan kondusivitas lingkungan jika tidak segera diatasi.
Manusia  dan  lingkungan  mempunyai  timbal  balik.  Manusia  sangat  membutuhkan  suatu lingkungan  yang  baik,  aman  dan  kondusif.  Karena  dengan  lingkungan  tersebut,  manusia  dapat berkembang  dengan  baik  pula.  Sebaliknya,  lingkungan  juga  membutuhkan  manusia.  Dengan  manusia yang  baik,  maka  baik  pula  lingkungannya.  Menjaga  lingkungan  sekitar  adalah  kewajiban  dari  semua warga,  namun  kehadiran  pemimpin  pun  mutlak  diperlukan.  Di  lingkungan  rukun  tetangga,  maka  harus ada seorang RT yang bisa mengayomi, melindungi dan mengontrol warganya, begitu juga seterusnya  di lingkungan warga ada RW, di lingkup kelurahan ada Lurah sampai pada presiden yang memimpin negeri ini.
Kelurahan  merupakan  wilayah  gabungan  dari  beberapa  Rukun  Warga  (RW).  Pemerintahan  di tingkat  desa  dan  kelurahan  merupakan  unsur  pemerintahan  yang  berhubungan  langsung  dengan masyarakat.  Dalam  menjalankan  semua  perencanaan  pembangunan  di  kelurahan,  terdapat  Dewan Kelurahan  (Dekel).  Dewan  Kelurahan  inilah  yanga  berfungsi  sebagai  pemberi  masukan  kepada  lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya. Ada enam (6) tugas yang harus diemban oleh lurah sebagai pemimpin  organisasi  sesuai  dengan    Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  73  Tahun  2005 pasal  5  tentang  kelurahan,  yakni:  1)  Pelaksanaan  kegiatan  pemerintahan  Kelurahan,  2)  Pemberdayaan
masyarakat,  3)  Pelayanan  masyarakat,  4)  Penyelenggaraan  ketentraman  dan  ketertiban  hukum,  5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
Lurah  sebagai  pemimpin  formal  yang  langsung  berhadapan  dengan  masyarakat,  melaksanakan teknis  administrasi  Pemerintahan  dan  tugas  pembangunan  di  Kelurahan.  Maka  dari  itu  kemampuan seorang lurah dalam memimpin Kelurahan sangat diperlukan guna menggali dan mengembangkan potensi serta  memberdayakan  masyarakatnya  sehingga  dengan  demikian  diharapkan  agar  pembangunan  yang dikehendaki oleh pemerintah dan diperlukan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik.
Pembangunan  suatu  wilayah  tidak  hanya  berbicara  masalah  fasilitas  sosial  (fasos)  dan  fasilitasi umum  (fasum)  secara  fisik  saja,  tetapi  juga  bagaimana  membangun  kesadaran  masyarakat  untuk mencipatkan  harmonisasi,  saling  tolong  menolong,    serta  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  untuk mewujudkan  lingkungan  yang  bersih  dan  nyaman.  Di  Jakarta  yang  identik  dengan  kota  besar metropolitan dengan beragam suka bangsa serta agama serta bermacam profesi, sangat lekat sebutan kota yang sudah maju, dan memiliki prestise tersendiri.
Namun  kenyataannya  tidak  semua  penduduk  kota  Jakarta  memiliki  kehidupan  yang  mewah, layak dan nyaman. Keberlimpahan penduduk luar kota ke Jakarta menjadikan kota dengan 267 desa ini sangat padat dan memiliki beragam permasalahan sosial, salah satunya masalah kriminalitas, ketertiban dan  keamanan,  di  antaranya  Terpadat  penduduk  pertama  di  Indonesia    dengan  jumlah  penduduk 9.992.842  jiwa  (www.detik.com),  Kota  termacet  pertama  di  Indonesia  pada  tahun  2017 (properti.kompas.com/2018),  Kota  dgn  wilayah  paling  banyak  banjir  di  tahun  2017  (15 Kec)/news.detik.com,  Kota  dgn  tingkat  sex  bebas  tertinggi  kedua  tahun  2017  (www.inionline.id), Kejahatan  di  Jakarta  terjadi  per  15  menit  (  www.viva..co.id),  Jakarta  Barat  &  Timur:  wilayah  tawuran antar  pelajar  tertinggi  2016-2017  (kriminologi.id/maret  2018),  Jakarta  Timur:  wilayah  tawuran  antar warga tertinggi sejak 2015 (kriminologi.id/maret 2018).
Situasi  dan  kondisi  tersebut  merupakan  tantangan  bagi  kepala  daerah    untuk  membasminya melalui  pembentukan  perangkat  pengamanan  desa  yang  terpadu.  Tentu  tidak  semua  wilayah  sudah memiliki  perangkat  tersebut.  Di  Jakarta  sendiri  baru  ada  satu  kelurahan  yang  sudah  memiliki “infrastruktur”  keamanan  dan  ketertiban  yang  terpadu,  yakni  Kelurahan  Balekambang,  Kecamatan Kramat  Jati,  Jakarta  Timur.  Kelurahan  ini  berbatasan  dengan  Kelurahan Batuampar  di  sebelah  utara, Kelurahan Cililitan di sebelah barat, Kelurahan Kampung Gedong di sebelah timur dan Kelurahan Pasar Minggu di sebelah selatan
Sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya  bahwa  pembangunan  lingkungan  warga  tidak  hanya  sebatas pada  bangunan  fisiknya  saja,  tetapi  juga  SDM  dan  situasi  serta  kondisinya.  Sudah  jelas  pembangunan fisik  terlihat  pada  kelengkapan  serta  kerapihan  fasilitas-faslitias  umum  dan  sosial.  Lalu  pengembangan
sumber daya manusia terlihat pada peningkatan kualitas dan kapasitasi diri warga yang dapat diwujudkan melalui  berbagai  kegiatan  produktif  dan  konstruktif.  Sedangkan  penciptaan  lingkungan  yang  aman, nyaman dan tertib  dapat terlihat dari bebasnya lingkungan tersebut dari berbagai tindakan kriminal atau kegiatan-kegiatan  warga  yang    meresahkan  serta  merugikan  warga.  Dalam  rangka  mewujudkan  semua itu, di Kelurahan Balekambang sudah dibentuk Forum Keamanan Terpadu yang merupakan pelopor dan pilot  project di  Wilayah  DKI  Jakarta.  Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  permasalahan  yang dirumuskan  adalah  Bagaimana  Manajemen  Komunikasi  Pemerintah  Desa  dalam  Melaksanakan  Forum Keamanan Terpadu (Kajian Pada Kelurahan Balekambang Jakarta Timur)?
Penelitian ini mengangkat permasalahan manajemen komunikasi dalam struktur pemerintahan dalam membangun  sumber  daya  manusia  dan  lingkungan  yang  berkualitas,    terutama  kaitannya    dalam menciptakan  keamanan,  ketertiban  lingkungan  serta  mengembangkan    potensi  warga  agar  dinamis  dan produktif.
Adapun  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  memberikan  gambaran  yang  detil  dan  komprehensif mengenai hal-hal berikut ini:
1. Perencanaan  kegiatan  komunikasi  Pemerintah  Kelurahan  Balekambang  dalam  menjalankan  Forum Keamanan Terpadu.
2. Proses pengorganisasi dalam menjalankan Forum Keamanan Terpadu
3. Bentuk  forum  komunikasi  dan  evaluasi  yang  dibangun  dalam  melaksanakan  Forum  Keamanan Terpadu

## KAJIAN LITERATUR
Sebagaimana  dikutip  Abidin  (2015),  manajemen  menurut  Harold  Koontz  dan  Cyril  O’Donnel adalah  usaha  mencapai  tujuan  tertentu  melalui  kegiatan  oranglain.  Pada  prinsipnya  manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh lembaga/organisasi bersangkutan. Andrew F. Sikula  (Abidin,  2015)  dan  juga  Soedarsono  (2009)  menjelaskan  bahwa  manajemen  pada  umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas berikut ini yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengoordinasikan  berbagai  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  perusahaan  sehingga  akan  menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien:
a. Perencanaan.  Perencanaan  dilakukan  sebelum  kegiatan  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan beberapa unsur seperti komunikator, pesan, media, khalayak dan efek.
b. Pengorganisasian. Yakni pengelompokan kegiatan kerja yang konkret dan tegas sesuai dengan lingkup pekerjaan dan pembagian tugas.
c. Pelaksanaan. Adalah membangkitkan dan mendorong semua personel organisasi agar berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan.
d. Pengawasan.  Adalah  proses  penetapan  ukuran  kinerja  dan  pengambilan  tindakan  untuk  mendukung tercapainya  tujuan  organisasi.  Tujuan  pengawasan  adalah  menghindari  penyelewegan  atau penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai.
Manajemen  sangat  penting  dalam  komunikasi,  diantaranya  komunikasi  menentukan  kualitas manajemen  dan  kepemimpinan.  Sebaliknya,  komunikasi  pun  memiliki  fungsi  dan  tujuan  dalam manajemen.  Setidaknya  ada  empat  (4)  menurut  Stephen  P.  Robbins  (2007)  yakni  sebagai  kendali, motivasi, pengungkapan emosional dan informasi.

## Sistem Manajemen Komunikasi Organisasi
Komunikasi  dalam  organisasi  adalah  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pimpinan,  baik  dengan para  karyawan  maupun  dengan  khalayak  yang  ada  kaitannya  dengan  organisasi,  dalam    rangka pembinaan kerja sama yang serasi untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi (Abidin, 2015). Dalam melakukan  komunikasi  organisasi,Tubbs  dan  Moss  (2005)  menguraikan  tiga  model  dalam  komunikasi, yakni  komunikasi  linier,  komunikasi  interaksional  dan  komunikasi  transaksional.    Menurut  Face  dan Paules (2000) dimensi  komunikasi teridiri atas:
1) Komunikasi  Internal.  Yakni  proses  penyampaian  pesan  antara  anggota  organisasi  yang  terjadi  untuk kepentingan  organisasi.  Sebagaimana  dikutip  dari  Muhammad  (2005)&  Abdullah  (2008)  Komunikasi internal dibedakan menjadi:
a) Komunikasi  vertikal,  yaitu  komunikasi  dari  atas  ke  bawah  dan  dari  bawah  ke  atas.  Komunikasi  dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan  instruksi,  petunjuk  dan  informasi  kepada  bawahannya.  Sedangkan  bawahan  memberikan laporan, saran dan pengaduan
b) Komunikasi  horizontal  atau  lateral,  yaitu  komunikasi  antara  sesama.  Pesan  dalam  komunikasi  ini mengalir  di  bagian  yang  sama  di  dalam  organisasi  atau  mengalir  antarbagian.  Komunikasi  lateral  ini memperlancar pertukaran pengetahuan, pengalaman, metode dan masalah. Hal ini membantu organisasi untuk  menghindari  beberapa  masalah  dan  memecahkan  hal  lainnya  serta  membangun  semangat  kerja dan kepuasan kerja.
2) Komunikasi eksternal, yakni komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada  organisasi  besar,  komunikasi  ini  lebih  banyak  dilakukan  oleh  kepala  hubungan  masyarakat daripada pimpinan. Komunikasi eksternal terdiri atas jalur secara timbal balik, yaitu:
a) Komunikasi  dari  organiasi  kepada  khalayak.  Komunikasi  ini  umumnya  bersifat  informatif  sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan, setidaknya ada hubungan batin
b) Komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi ini merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi.
Sedangkan Gaya Komunikasi menurut Tubbs dan Moss (2005) mengemukakan ada enam gaya komunikasi dalam organisasi, antara lain:
1) The Controlling Style
Adalah  gaya  komunikasi  yang  bersifat  mengendalikan.  Ditandai  dengan  adanya  satu  kehendak  atau tujuan  untuk  membatasi,  memaksa  dan  mengatur  perilaku,  pikiran  dan  tanggapan  oranglain.  Pihak- pihak yang menggunakan gaya ini lebih memusatkan perhatian kepada pengiriman pesan dibandingkan dengan  upaya  untuk  berharap  pesan.  Mereka  tidak  mempunyai  rasa  ketertarikan  dan  perhatian  untuk berbagi pesan dan umpan balik, kecuali jika umpan balik digunakan untuk kepentingan pribadinya.

## 2) The Equalitarian Style
Dalam  gaya  komunikasi  ini,  tindak  komunikasi  dilakukan  secara  terbuka.  Artinya,  setiap  anggota organisasi  dapat  mengungkapkan  gagasan  ataupun  pendapat  dalam  suasana  yang  santai  dan  informal. Suasana  seperti  ini  memungkinkan  setiap  anggota  organisasi  mencapai  kesepakatan  dan  pengertian bersama.
3) The Structuring Style
Gaya ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis ataupun lisan untuk memantapkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas dan pekerjaan, serta struktur organisasi

## 4) The Dynamic Style
Gaya yang dinamis ini memiliki kencenderungan agresif karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa  lingkungan  pekerjaannya  berorientasi  kepada  tindakan.  Tujuan  utama  gaya  ini  adalah menstimulasi atau merangsang pekerja/karyawan untuk bekerja dengan lebih cepat dan lebih baik.
5) The Relinguishing Style
Gaya ini mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan oranglain daripada keinginan  untuk  memberikan  perintah  meskipun  pengirim  pesan  mempunyai  hak  untuk  memberikan perintah dan mengontrol oranglain.
6) The Withdrawal Style
Akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi. Artinya, tidak ada keinginan dari orang-orang yang menggunakan gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.

## Komunikasi Pemerintahan
Komunikasi pemerintahan erat kaitannya dengan komunikasi organisasi dan komunikasi politik. Hal  ini    dikarenakan  ketika  wilayah  organisasi  dan  politik,  pasti  bersinggungan  dengan  pemerintahaan. Dalam komunikasi pemerintahaan, terdapat dua tipe saluran komunikasi, yakni saluran komunikasi intern yang  berkaitan  dengan  birokratik  internal,  fungsinya  untuk  memudahkan  komunikasi  di  dalam  internal publik  pemerintahan  dan  saluran  komunikasi  ekternal,  sebagai  media  komunikasi  pemerintah  dengan publiknya.
Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi pemerintahan menurut Sendjaja (Abidin, 2016)dan Abdullah (2008) adalah:
1. Fungsi Informatif
Organisasi,  termasuk  organisasi  pemerintahan  dapat  dipandang  sebagai  sistem  pemrosesan  informasi. Maksudnya,  seluruh  anggota  dalam  organisasi  pemerintahan  berharap  dapat  memperoleh  informasi yang lebih baik, lebih banyak dan tepat waktu.
2. Fungsi Regulatif
Fungsi  ini  berkaitan  dengan  peraturan  yang  berlaku  dalam  suatu  organisasi.  Ada  dua  hal  yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yakni:
a. Berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Selain itum mereka bertugas memberi perintah atau instruksi agar perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana mestinya.
b. Berkaitan  dengan  pesan.  Pesan-pesan  regulatif  pada  dasarnya  berorientasi  pada  kerja.  Artinya, bawahan  membutuhkan  kepastia  perauturan  tentang  pekerjaan  yang  boleh  dan  tidak  boleh  untuk dilaksanakan.

## 3. Fungsi Persuasif
Dalam mengatur suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan tidak akan  selalu  membawa  hasil  sesuai  dengan  yang  diharapkan.Kenyataan  ini  menyebabkan  banyak pimpinan yang lebih menyukai untuk memersuasi bawahannya  daripada memberi perintah.
4. Fungsi Integratif
Setiap  organisasi  akan  berusaha  menyediakan  saluran  yang  memungkinkan  karyawan  dapat melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  dengan  baik.  Saluran  komunikasi  yang  dapat  mewujudkan  hal tersebut adalah:
a. Saluran  komunikasi  formal  seprti  penerbitan  khusus  dalam  organisasi  dan  laporan  kemajuan organisasi
b. Saluran  komunikasi  informal,  seperti  perbincangan  antar  pribadi  selama  masa  istirahat  atau  yang lainnya.

## Teori Likert
Salah  satu  teori  komunikasi  kepemimpinan  yang  populer  dan  banyak  diterapkan  adalah  teori Likert 4 Sitem atau 4 Gaya komunikasi kepemimpinan (Robbins & Judge; 2007). Teori ini adalah teori sistem manajerial yang didasarkan oleh beberapa variabel penting yang berhubungan dengan manajerial seperti  kepemimpinan,  motivasi,  komunikasi,  interaksi,  pengambilan  keputusan,  penentuan  tujuan, pengendalian  dan  kinerja.  Teori  komunikasi  kepemimpinan  ini  banyak  digunakan  untuk  menganalisis pengaruh  gaya  komunikasi  kepemimpinan  terhadap  perubahan  kinerja  dari  pegawai  atau  bawahannya. Dalam teori Likert, komunikasi kepemimpinan dibedakan oleh 4 hal berikut:

## 1. Gaya Penguasa Mutlak atau Authoritarian
Dalam jenis sistem 1 Likert ini, pemimpin dideskripsikan memiliki sifat yang otoriter, berfokus pada  tugas  semata  dan  sangat  terstruktur.  Bagi  pemimpin  jenis  ini,  hubungan  interpersonal  antar pemimpin dan bawahan atau antar bawahan dianggap tidak penting dan tidak mempengaruhi kinerja dari pegawai.  Pemimpin  di  tipe  1  ini  tidak  akan  memberikan  kepercayaan  yang  besar  kepada  bawahannya. Pemimpin  ini  juga  tidak  akan  melibatnya  pegawai  lain  dalam  mengambil  keputusan.  Bagi  pegawai, mereka  akan  merasa  takut  dan  selalu  terintimidasi  dalam  melakukan  kerja.  Komunikasi  kepemimpinan yang  terjadi  dalam  sistem  1  ini  hanya  terjadi  satu  arah  yakni  komunikasi  dari  atasan  ke  bawahan. Komunikasi jenis ini berdasarkan pada struktur organisasi dan kepemimpinan.

## 2. Gaya Penguasa Semi Mutlak atau Benevolent Authoritative
Pemimpin dengan gaya kepemimpinan seperti ini masih memiliki sifat otoritarian namun sudah mulai terbuka dan memberikan kepercayaan pada bawahannya. Dalam sistem 2 ini, pemimpin memiliki sifat  task  oriented  namun  menjalankan  fungsi  controlling  untuk  mengawasi  kinerja  pegawainya.  Gaya kepemimpinan ini juga sering disebut sebagai sistem controlling.  Di sistem ini, bawahan sudah diberikan
kepercayaan  dan  ruang  untuk  memberikan  pendapat  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Pemimpin sudah memberikan kesempatan untuk terjadinya komunikasi dari bawahan ke atasan, meskipun mayoritas komunikasi yang terjadi dilakukan dari atasan ke bawahan. Komunikasi kepemimpinan yang berlangsung pada  sistem  jenis  ini  juga  masih  terjadi  dalam  suasana  formal  sesuai  dengan  jabatan  ataupun  struktur organisasi

## 3. Gaya Pemimpin Penasihat atau Consultative
Pemimpin  pada  sistem  3  ini  lebih  bersifat  terbuka  dan  sudah  memberikan  kepercayaan  lebih kepada bawahannya. Pemimpin tetap melakukan fungsi controlling namun dengan proses negoisasi dan kolaborasi.  Dalam  sistem  ini,  bawahan  memiliki  hak  mengemukakan  pendapat  dalam  pengambilan keputusan,  terutama  keputusan  yang  langsung  berhubungan  dengan  tugas  yang  dikerjakan.  Disini, komunikasi  yang  terjadi  sudah  dua  arah  yakni  dari  atasan  ke  bawahan  dan  sebaliknya.  Interaksi  antar pribadi sudah lebih sering dibandingkan dengan sistem 1 dan 2.

## 4. Gaya Kepemimpinan Partisipatif
Pemimpin  dalam  sistem  4  ini  berkeyakinan  bahwa  organisasi  akan  berjalan  lebih  baik  dengan adanya  partisipasi  aktif  dari  pegawainya.  Disini  pemimpin  sudah  memiliki  kepercayaan  dan  keyakinan terhadap  pegawainya.  Pemimpin  memberikan  kepercayaan  kepada  bawahannya  untuk  bisa  mengambil keputusan.  Komunikasi  yang  terjadi  pun  lebih  cair  dengan  alur  atasan  ke  bawahan,  bawahan  ke  atasan maupun  bawahan  ke  bawahan.    Pemimpin  juga  memberikan  motivasi  kepada  pegawainya  dengan  cara memberikan  ruang  bagi  mereka  untuk  berpartisipasi  aktif  dalam  mewujudkan  target  organisasi.  Proses komunikasi dan pertukaran ide berlangsung dengan terbuka dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat deskriptif dengan  menggunakan paradigm interpretif  yang bertujuan untuk membangun dan mengonstruksi sesuatu kehidupan sosial berdasarkan setting alamiah (Newman, 2003) & Cresswell  (1994).      Pendekatannya  adalah    kualitatif    yang  dikemukakan   Menurut  Bogdan  dan  Taylor (Basrowi & Sukidin, 2002) sebagai penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan  perilaku  orang-orang  yang  diamati,  sehingga  peneliti  dapat  mengenali  subjek  dan  merasakan  apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, yang  mementingkan proses (bagaimana sesuatu terjadi) daripada produk hasilnya. Makna dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan bagaimana persepsi dan pengalaman  orang  orang  yang  ada  sehingga  muncul  saling  memahami  bagaimana  orang  memaknai
kehidupan,  dalam  hal  ini  peneliti  adalah  sebagai  instrument  dan  menggunakan  interpretasi  ideographic dalam setting natural.
Subyek  dalam  penelitian  adalah  Pemerintahan  Kelurahan  Balekambang  Jakarta  Timur.  Objek kajiannya adalah tentang manajemen komunikasi dalam melaksanakan forum keamanan terpadu.  Dalam mencari  data,  teknik  digunakan  dengan    melakukan  wawancara  mendalam  kepada  (1) key  informan, yakni  Lurah  Balekambang,  Hj.  Mintarsih,  SE;  (2) informan¸ adalah  ketua  Forum  Keamanan  Terpadu (FKT), Rodik (3) Ketua Babinsa  Dalam  mengolah dan menganalisa data, peneliti melakukan beberapa tahapan,  sebagaimana  yang  dianjurkan  oleh  W.  Laurence  Newman  (Basrowi  &  Sukidin,  2002),  di antaranya melakukan  reduksi terhadap data yang diperoleh di lapangan, yang dilanjutkan dengan proses kategorisasi dan pengkodean terhadap data-data yang dianggap sama. Lalu penyajian data dalam bentuk narasi dan menganalisanya. Dalam penelitian ini juga akan dilakukan uji keabsahan data. Menurut Guba & Lincoln (1994), data penelitian dikatakan absah bila data (1) dapat dipercaya ( trustworthiness) yakni sejauhmana    data  penelitian  memiliki  kriteria  kredibel, transferability,  dependability dan confirmability dan (2) otentik/asli ( authenticity) (Bryman, 2008) . Beberapa langkah yang akan dilakukan peneliti dalam uji  keabsahan data adalah:
Pertama, uji kredibilitas data  dengan (a) turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dari key  informan maupun  informan  (b)  Menggunakan  lebih  dari  dua  narasumber  untuk  memperoleh  data secara tepat dan tidak subjektif (3) penulis berupaya melakukan konfirmatori data pada narasumber (4) Memperpanjang  masa  pengamatan  memungkinkan  peningkatan  derajat  kepercayaan  data  yang dikumpulkan,  bisa  mempelajari  kebudayaan  dan  dapat  menguji  informasi  dari  responden,  dan  untuk membangun  kepercayaan  para  responden  terhadap  peneliti  dan  juga  kepercayaan  diri  peneliti  sendiri; Kedua uji  trasferability  dengan  menyajikan  data  secara  detil,  sistematis  dan  komprehensif; Ketiga uji dependability dengan melakukan diskusi dengan teman sejawat yang diharapkan dapat mengaudit proses penelitian yang dilakukan dan member masukan. Selain itu untuk memperkuat keotentikan data, tentunya peneliti akan memperhatikan nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan.

## PEMBAHASAN
A. Manajemen Komunikasi Pemerintah Desa (Kelurahan) Balekambang dalam Melaksanakan Forum Keamanan Terpadu
1. Perencanaan  pimpinan  desa  (Lurah  dan  Aparatnya)  dalam  melaksanakan  Forum  Keamanan Terpadu.
Perencanaan  dilakukan  sebelum  kegiatan  dilaksanakan  dengan  mempertimbangkan  beberapa unsur seperti komunikator, pesan, media, khalayak dan efek. Dalam proses perencanaan, awalnya Forum
Keamanan  Terpadu  (FKT)  diusulkan  oleh  Bhabinkamtibmas  (Bhayangkara  Pembina  Keamanan  dan Ketertiban Masyarakat) pada  2016. Hal itu didasari keinginan kuat dari warga untuk membuat semacam wadah yang menangani keamanan dan ketertiban di lingkungan Balekambang. Menurut Ketua FKT (Rfk) pada saat itu di lingkungan Balekambang seringkali terjadi gesekan antar pemuda serta tawuran dengan warga  di  luar  Balekambang.    Saat  itu  elemen  masyarakat  yang  ada  seperti  RW,  FKDM  (Forum Kewaspadaan  Dini  Masyarakat),  LMK  (Lembaga  Musyawarah  Kelurahan)  bergerak  sendiri-sendiri. Tidak bisa sinkron dan tidak bisa bersinergi. Tetapi pelaksanaan penertiban oleh masing-masing lembaga tersebut  dirasa  kurang  efektif.  Selain  itu  terkesan  memperlihatkan  tidak  adanya  sinkronisasi  dan kerjasama yang baik di antara lembaga sosial yang ada.
“Oleh  karena  itu  saya  sebagai  warga  biasa  berpikir  kenapa  tidak  dibuat  sebuah  lembaga  yang mengintegrasikan  seluruh  kekuatan  komponen  saja.  Karena  hal  itu  akan  lebih  memudahkan  dan  justru  membuat warga menjadi kompak serta memiliki tanggungjawab bersama, Selain itu UUD pasal 30 ayat 1 pun berbunyi bahwa setiap  warga  negera  berhak  ikutserta  dalam  upaya  pertahanan  negara,  karena  itu  mengamalkan  dan mengaplikasikannya di lingkungan ini adalah mensinergikan berbagai elemen keamanan di masyarakat,” Ujar Rfk yang juga anggota anggota Bhabinkamtibmas Balekambang.
Ide  atau  gagasan  tersebut  kemudian  disampaikan  kepada  unsur  kelurahan  yang  terdiri  dari  tiga pilar yakni  lurah, babinsa ( unsur dari koramil) serta babinkamtibmas (unsur dari polsek). Setelah melalui proses  rapat  beberapa  kali  serta  diskusi  di  antara  unsur  pemerintahan,  dan  warga,  maka  pada  2016 disepakati dan diresmikan terbentuknya Forum Keamanan Terpadu. Meskipun lembaga ini tidak memiliki jatah pendanaan dari APBD, tetapi sebagai bentuk dukungan, pimpinan kelurahan (lurah) mengeluarkan SK yang memperkuat keberadaan forum tersebut sebagai lembaga/organisasi masyarakat yang didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat.

## 2. Pengorganisasian yang dilakukan pimpina desa (Lurah dan Aparatnya)  dalam melaksanakan Forum Keamanan Terpadu.
Yakni  pengelompokan  kegiatan  kerja  yang  konkret  dan  tegas  sesuai  dengan  lingkup    pekerjaan dan pembagian tugas. Meski FKT adalah lembaga bentukan warga, tetapi di dalam pelaksanaannya dibuat dengan sungguh-sungguh merangkul semua elemen masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terintegrasi  dan  saling  mendukung.  /untuk  memudahkan  pengorganisasian  peran  dari  masing-masing elemen masyarakat yang tergabung di FKT, maka lembaga ini membuat struktur organisasinya.
Gbr 1. Struktur Organisasi Forum Keamanan Terpadu Kelurahan Balekambang
Jadi, FKT di Balekambang merupakan lembaga swadaya masyarakat yang dijadikan satu-satunya pintu untuk mengamankan lingkungan masyarakat. Sebagaimana terpapar dalam bagan strukturnya, FKT terdiri  dari  beberapa  unsur  yang  membentuknya  yakni    RT,  RW,  Karang  Taruna,  LMK,  Pokdar (Kelompok Sadar) dibawah koordinator Polsek, Wanra di bawah koordinator Babinkamtibmas.
Tujuan FKT ini adalah untuk mengoordinasikan serta mensinergikan seluruh komponen/elemen warga  di  dalam  menjaga  keamanan.  Jadi  tidak  berjalan  sendiri-sendiri.  Semua  elemen,    perwakilannya ada  di  FKT.  Jadi  elemen-elemen  ini  melaporkan  setiap  kejadian  yang  meresahkan  kepada  ketua  FKT. Misalnya  di  titik  mana  ada  tawuran,  geng  motor,  pencurian,  narkoba  atau  tindakan  kekerasaan  lainnya yang mengganggu masyarakat, maka dilaporkan ke FKT.

## a. Pelaksanaan Forum Keamanan Terpadu.
Adalah membangkitkan dan mendorong semua personel organisasi agar berusaha untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan FKT, di setiap RW yang dianggap rawan saat ini sudah dibentuk
Pelindung: Lurah
Pembina: Babinkamtibmas, Babinsa, Kasatgas Pol PP
Ketua Wakil Ketua
Babinsa, Kasatgas Pol PPW Bendahara Babinsa, Kasatgas Pol PPW Humas Babinsa, Kasatgas Pol PPW Sekretaris Babinsa, Kasatgas Pol PPW Bantuan Hukum Babinsa, Kasatgas Pol PPW FKM Babi nsa, Kasat gas Pol PPW POKDA R Babinsa, Kasatgas Pol PPW
WANRA
Babinsa, Kasatgas Pol PPW KARANG TARUNA Babinsa, Kasatgas Pol PPW Ketua RW 01 Koord Keamanan RW 01 Terdiri 9 RT Babinsa, Kasatgas Pol PPW Ketua RW 02 Koord Keamanan RW 02 Terdiri 11 RT Babinsa, Kasatgas Pol PPW Ketua RW 03 Koord Keamanan RW 03 Terdiri 12 RT Babinsa, Kasatgas Pol PPW Ketua RW 04 Koord Keamanan RW 04 Terdiri 12 RT Babinsa, Kasatgas Pol PPW Ketua RW 05 Koord Keamanan RW 05 Terdiri 9 RT Babinsa, Kasatgas Pol PPW LMK
Babi nsa,
Kasat gas Pol PPW
pos-pos (sekretariat) yang diisi oleh Pokdar, Wanra. Lalu koordinasi dan laporan disampaikan melalui HP dan WA.
Lembaga  ini  pun  melakukan  pembinaan  kepada  anggotanya,  yang    dilakukan  secara  parsial (bertahap), misalnya  ketika ada acara pimpinan FKT hadir di tengah-tengah anggota (elemen yg ada di FKT) untuk memberikan pengarahan. FKT mengarahkan kepada anggota untuk melakukan deteksi dini (pemantauan: apabila ada gejolak-gejolak, maka warga harus melaporkan ke FKT dan 3 pilar), cegah dini dan tangkal dini. Ketika melihat ada unsur kejahatan, tidak boleh main hakim sendiri. Begitu pula dalam penyelesaian  masalah,  ketika  ada  oknum  kejahatan  yang  tertangkap,  langkah  awal  yang  diambil  FKT adalah  penyelesaian  secara    kekeluargaan.  Tetapi  apabila  sudah  menjadi  Target  Operasi  (TO),  maka langsung  melaporkan  oknum  tersebut  ke  pihak  yang  berwenang  seperti  ke  Polsek.  Sebagai  gambaran kriminal yang sering terjadi di Balekambang  hanya baru sebatas kriminal sosial saja.
Lalu setiap dua minggu sekali selalu ada pertemuan. Biasanya  di malam minggu  (jam 12 malam ke  atas)  menjelang  patroli,  memonitor  dan  menyisir  wilayah  untuk  membubarkan  gerombolan- gerombolan geng motor yang kerapkali muncul di wilayah Balekambang. FKT akan mempersuasi geng- geng motor untuk membubarkan diri.  Banyak warga yang turut berpartisipasi, sehingga kita membaginya ke dalam beberapa kelompok. “Sebelum berangkat, biasanya diberikan pegarahan dulu oleh saya selaku lurah, Babinsa, Binmas dan FKT,” ujar Mintarsih.
Perlu  diketahui  juga  bahwa    Forum  Keamanan  Terpadu  ini  merupakan  pilot  project  sistem pengamanan  warga  yang  ada  di  Jakarta  Timur.  Menurut  Mintarsih , keberadaan  FKT  di  Balekambang sempat  membuat    Walikota  Jaktim  datang  ingin  membuktikan  di  awal  tahun  2017,  “dan  pada  ssat  itu seluruh  anggota  FKT  dengan  seragamnya  masing-masing  datang.  Lalu  Pak  Walikota  pun  memberikan arahan”.
Keberadaan  FKT  juga  membantu  kelurahan  untuk  siap  siaga  membantu  keamanan  yang diharapkan  oleh  pihak  kecamatan.  Jadi  ketika  camat  meminta  kepada  saya  untuk  pengerahan  warga menjaga keamanan, saya tinggal kontak FKT saja. Jadi nanti FKT yang menyediakan wanranya berapa orang,  pokdarnya  berapa  orang.  Pengendalian  dan  pengawasan  terbantu  oleh  anggota  FKT  yang  setiap malam men-share berbagai informasi kondisi di titik-titik poskonya. Sekalipun situasi dan kondisi aman, tetap  mereka  laporkan.  Mereka  bergadannya  bergantian.  Selain  itu  ada  rapat  khusus  sebulan  sekali  di minggu kedua.
Menurut  informan  lain  (Rofik,  Ketua  FKT),  dalam  melaksanakan  tugas  pengamanannya,  FKT rutin melakukan pelaporan kepada lurah. Berikut penuturannya:
“Setiap jam 12  malam  ke atas  ada apel jaring atau komunikasi. Setiap hansip yang ada di wilayah kita harus  melakukan  komunikasi  melalui  HT,  yakni  melaporkan  hal-hal  yang  sekiranya  menonjol  di
lingkungan kita, baik melalui WA, HT atau telfon. Termasuk kepada tiga pilarnya, yakni Lurah, Babinsa dan Babinkamtibmas”
Lalu  sebagai  bentuk  transparansi  info  serta  dorongan  partisipasi  kepada  seluruh  anggotanya, ketua FKT selalu melakukan  Komunikasi terhadap para anggota.  Rofik menjelaskan alur komunikasi di FKT yang dibangunya sebagai berikut,:
“Di lingkungan kita (FKT) kan ada LMK (lembaga musyawarah Kelurahan). LMK ini ada di setiap RW, dan ini  menjadi  pengurus  FKT  yang  merupaka  representasi  warga.  Lalu  di  RW  juga  ada  Koordinator  keamanan  RW yang  setiap malam bersinergi untuk memantau keamanan di lingkungan RW nya. Elemen berikutnya ada Pokdar, Wanra,  Karang  Taruna,  termasuk  Forkabi.  Mereka  semua  bekerjasama  secara  sosial.  Oleh  karena  itu  bahasa  saya kepada  mereka  bukan  perintah,  tetapi  bahasa  “minta  tolong”.  Jadi  menggunakan  bahasa  sosial  untuk  menyentuh hatinya. Kami, FKT tetap mengawal. Dengan demikian seluruh elemen warga akan bangkit  dan bersinergi bersama untuk mengawal keamaan warga.”
Bentuk  pengamanan  terpadu  lainnya  yang  dilakukan  di  kelurahan  yang memiliki  5  RW  dan  53 RT ini adalah seperti yang dilakukan oleh Babinsa (salah satu pilar di wilayah kelurahan yang berasal dari unsur  militer).      Babinsa  selalu  menggunakan  komunikasi  sosial  kepada  masyarakat.  Contohnya  ketika terjadi  bencana-bencana,  Babinsa  akan  menggerakkan  anggotanya  dan  menjalankan  fungsinya  untuk membantu dan mengamankan warganya.
“Anggota Babinsa di setiap keluarahan ada 2 orang. Kami disini bermitra denga wanra (rakyat terlatih). Wanra  ini  sudah  dilatih  dasar-dasar  kemiliteran,  seperti  PBB,  lalu  penanganan  dini  terhadap  bencana. Babinsa juga mengadakan LDK untuk karang taruna, latihan kedisiplinan, baris berbaris, penghormatan. Tempatnya  di  puncak,  dan  dananya  swadaya  dari  masyarakat,“  ujar  Informan  2,  pimpinan  Babinsa  di Kelurahan Balekambang.
b. Pengawasan yang dilakukan pimpinan desa dalam melaksanakan Forum Keamanan Terpadu.
Adalah proses penetapan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Tujuan pengawasan adalah menghindari penyelewegan atau penyimpangan atas tujuan yang hendak dicapai. Adapun Bentuk evaluasi kelurahan terhadap FKT adalah dengan melihat indikasi- indikasi keberhasilan tugas FKT sebagai pengaman lingkungan.
1. Mendeteksi keadaan di sekitar lingkungan. Sudah  satu (1) tahun ini  (di tahun 2017) tidak ada tawuran baik  antar  warga  maupun  antara  warga  Balekambang  dengan  warga  kelurahan  lain.  Ini  bentuk kesungguhan  FKT  di  dalam  menertibkan  lingkungan  dan  mewujudkan  harmonisasi  dalam bermasyarakat.
2. Mengidentifikasi anggota-anggota mana yang aktif dan mana yang tidak aktif. Sebagaimana diketahui bahwa  anggota  FKT  ini  merupakan  perwakilan  dari  dari  berbagai  elemen  masyarakat  (RT,  RW, Karang Taruna, LMK, Pokdar (Kelompok Sadar) dan  Wanra). Ternyata tidak semua RT/RW aktif di
dalam kegiatan FKT. Padahal RT & RW diberi anggaran oleh pemerintah masing-masing 1,5 juta dan 2 juta untuk kegiatan masyarakat. Lembaga lain yang juga mendapat anggaran adalah FKDM (Forum Kewaspadaan  Dini  Masyarakat),  LMK  (Lembaga  Musyawarah  Kelurahan)  masing-masing  1,5  juta. Jadi  seharusnya  RT,  RW  LMK  serta  FKDM  memberi  kontribusi  yang  aktif  terhadap  lingkungan sekitar.    Justru  sebaiknya  FKT  sendiri  dan  anggota  FKT  seperti  Karang  Taruna,  Pokdar  dan  Wanra tidak diberikan anggaran tetapi partisipasinya tinggi.
Sebagai  informasi  bahwa  Karang  Taruna  untuk  mendapatkan  dana  harus  sedikit“berjuang” terlebih dulu, yakni membuat proposal. Biasanya proposal mereka diarahkan ke bagian sosial walikota. “Pernah satu kali karang taruna mendapat bantuan sebesar 3juta. Mereka gunakan untuk membuat nugget dari ikan terus dijual kembali ke bagian sosial di walikota. Karena di bagian sosial itu kan ada program bantuan non tunai ke masyarakat miskin, nah salah satu produk yang diberikan ke warga adalah nugget tersebut. Jadi itu bentuk kerjasamanya,“ menurut Mintarsih.
Dalam  proses  perencanaan,  pilar  utama  desa,  terutama  pimpinan  kelurahan  menunjukkan  sikap yang  sangat  kooperatif,  merangkul  aspirasi  warganya  bahkan  memberikan  dukungan  yang  kuat. Demokratisasi  pun  ditunjukkan  oleh  pimpinan  kelurahan  dengan  menggelar  pertemuan  serta  diskusi bersama  warganya  untuk  mematangkan  pendirian  FKT.    Jika  dilihat  dari  perspektif  teori  likert  dalam komunikasi  organisasi,  pimpinan  Kelurahan  Balekambang  sangat  adaptif  terhadap  situasi  lingkungan setempat.  Tentu  saja  persetujuan  didirikannya  Forum  Keamanan  Terpadu  ini  merupakan  bagian  dari upaya pimpinan  mengakomodasi gagasan warga. Dalam pandangan teori ini, gaya kepemimpinan Lurah Balekambang lebih menunjukkan gaya konsultatif dan partisipatif.
Bentuk partisipasi lurah dalam pelaksanaan Forum Keamanan Terpadu ini bisa dilihat mulai dari keterlibatannya  di  awal  pembentukan  sampai  upaya  evaluasi  lembaga,  kinerja  anggota    dan pencapaiannya. Partisipatif adalah komunikasi yang terjadi pun lebih cair dengan alur atasan ke bawahan, bawahan ke atasan maupun bawahan ke bawahan.  Pemimpin juga memberikan motivasi kepada pegawai dengan memberikan ruang bagi mereka berpartisipasi aktif dalam mewujudkan target organisasi. Proses komunikasi dan pertukaran ide berlangsung terbuka dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya.
Hal ini terlihat dari membaurnya sosok lurah di dalam setiap kegiatan yang dilakukan FKT, mulai dari  rapat  bersama  baik  secara  formal  maupun  informal,  senantiasa  hadir  memberi  motivasi  kepada seluruh anggota FKT ketika akan melakukan penyisiran wilayah rawan di sekitar Balekambang. Bahkan tidak segan lurah pun turut bersinergi  melakukan monitoring bersama dengan warganya, sekalipun harus dilakukan di jam 12 malam ke atas. Bentuk lain dari upaya pengayoman dan partisipatif dilakukan oleh pimpinan dengan menjadi pelindung FKT dan terlibat dalam pelaksanaan pengamanan lingkungan secara praktis.
Sementara  gaya  kepemimpinannya  yang  bersifat  konsultatif  terlihat  dari  upaya  lurah  di  dalam mengolaborasi  dan mensinergikan berbagai elemen warga (Wanra, Pokdar, FKM, Karang Taruna serta RW)  dalam  satu  lembaga  keamanan  bersama.  Selain  itu  upaya  kontroling  pun  terlihat  pada  kegiatan evaluasi yang dilakukan lurah kepada FKT, anggota dan capaiannya. Lurah tidak lepas tangan begitu saja, tetapi tetap membuka saluran komunikasi dengan pimpinan FKT.
Dalam hal berkomunikasi pelaksanaan Forum Keamanan Terpadu (FKT) lurah pun tida rigid dan birokratis. Misalnya dalam upaya kontroling, lurah tidak perlu harus setiap saat turun ke lapangan, tetapi dia cukup mendapat laporan dari ketua FKT melalui saluran telefon atau WA pribadi maupun WA grup. Di sini komunikasi terlihat cair dan bersifat dua arah. Membaurnya pimpinan desa dalam setiap kegiatan FKT  menunjukkan  gaya  komunikasi  yang  diadopsi  adalah equalitarian  style ,  yakni  terbuka  dan menjunjung persamaan, tidak membuat strata dan berjarak.

## SIMPULAN
Dari  hasil  penelaahan  data  di  lapangan  dan  pembahasan,  dapat  disimpulkan  bahwa  Manajemen Komunikasi  Pemerintahan  Desa  (dalam  hal  ini  pihak  kelurahan)  di  Balekambang  dalam  melaksanakan Forum Keamanan Terpadu sudah cukup sistemik dan terintegrasi mulai dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi, hanya saja ada beberapa catatan yang masih harus ditingkatkan oleh aparat desa, yakni:
Dalam  proses  evaluasi,  harus  ada  upaya  re-organisasi  terhadap  para  anggota  yang  tidak  aktif berpartisipasi  dalam  mengamankan  dan  menertibkan  lingkungan.  Di  sini  pola  komunikasi  yang  harus dikembangkan  adalah  dengan  cara  demokratis  dan  melakukan  himbauan  yang  persuasif.  Pimpinan desa/kelurahan harus pro-aktif “menyapa” warganya agar partisipasi warga dalam membangun ketertiban lingkungan dapat ditingkatkan.

## REFERENSI
Abidin,  Yusuf  Zainal.  2015. Manajemen  Komunikasi;  Filosofi,  Konsep  dan  Aplikasi.  Bandung:  CV Pustaka  Setia Shimp,  Terence  A.  2003. Periklanan,  Promosi,  Komunikasi  Pemasaran  terpadu. Jakarta: Erlangga
Basrowi dan Sukidin. 2002. Metode Penelitian Kualitatif: Perspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendikia Creswell,  John  W.  1994. Research  Design  Qualitative  &  Quantitative  Approaches .  London:  Sage Publications.
Masmuh,  Abdullah.  2008. Komunikasi  Organisasi  dalam  perspektif  teori  dan  praktek. Malang:  UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
Muhammad, Arni. 2005. Komunikasi Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara
Newman, W. Laurence. 2003. Social Research Methods; Qualitative and Quantitative Approaches
Pace,  R.Wayne  &  Faules,  Don  Face.  2000. Komunikasi  Organisasi;  Strategi  Meningkatkan  Kinerja Perusahaan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. 2007. Organizational Behavior. Pearson Prentice Hall Soedarsono,  Dewi  K..  2009. Sistem  Manajemen  Komunikasi  (Teori,  Model,  Dan  Aplikasi) .  Bangung: Simbiosa Rekatama Media.
Tubbs,  Stewart  L.  &  Moss,  Sylvia.  2005. Human  Communication;  Konteks-Konteks  Komunikasi. Bandung: Remaja Rosdakarya
Website http://komunikasicarasaya.blogspot.com www.plus.googleapis.com properti.kompas.com/2018 www.vivanews.co.id www.inionline.co.id www.kriminologi.id/maret 2018 www.detik.com

## Lainnya:
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 pasal 5 tentang kelurahan

## BIODATA
Yayu  Sriwartini Dosen  tetap  di  Prodi  Ilmu  Komunikasi  FISIP,  Universitas  Nasional,  Jakarta.  Saat  ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional Jakarta.