## JIE E :
© 2021. Tut i Kelana Sembir ing. Published by Jurnal JIEE

## Pertimbangan  Hakim  Dalam  Menjatuhkan  Putusan  Pembatalan Terhadap Putusan BPSK Pada Sengketa Konsumen
Tuti Kelana Sembiring 1 , Susanti Sembiring 2
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Padang, Indonesia
* penulis korespondensi: tutikelana67@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
A rticle history:
Penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  pada  prinsipnya  diserahkan  kepada pilihan para pihak yang bersangkutan yaitu konsumen dan pelaku usaha, apakah akan diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi  atau  arbitrase.  Jika  perselisihan  diselesaikan melalui BPSK, Keputusan BPSK adalah Final dan Mengikat. Namun  apabila  salah  satu/tidak  puas  dengan  Putusan BPSK tersebut, dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang- Undang  Nomor  08  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen.  Seperti  dalam  Perkara  Putusan  BPSK  Nomor 04/PTS/BPSK-PDG-SBR/ARBT/V/2019  tanggal  02  Mei 2019  dimana  salah  satu  pihak  keberatan  dengan  Putusan BPSK  Kota  Padang  dan  mengajukan  keberatan  ke Pengadilan  Negeri  Padang  terhadap  putusan  BPSK  Kota Padang  tersebut.  keberatan.  Pengadilan  Negeri  Padang mengeluarkan  putusan  yang  membatalkan  Putusan  BPSK tersebut.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif. Pendekatan  yang  digunakan  hanya  pendekatan  yuridis normatif.  Pendekatan  yuridis  normatif  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil pendekatan hukum  inconcreto  terhadap  Putusan  Nomor  92/Pdt.G- Sus.BPSK/2019/PN.Pdg.  Sumber  data  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  hanya  data  sekunder.  Data  yang diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif  dan  disajikan  secara deskriptif.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan, maka  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut;  Pertama, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan  putusan  BPSK  atas  sengketa  konsumen berdasarkan putusan Nomor 92/Pdt.G Sus.BPSK/2019/PN.Pdg  dinyatakan  batal  demi  hukum. Kedua,  akibat  hukum  pembatalan  Putusan  BPSK  Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen yaitu putusan tidak dapat
dilaksanakan,  sehingga  dapat  dianggap  putusan  tersebut tidak pernah ada atau tidak dapat dilaksanakan. Keputusan BPSK batal demi hukum.
Received 18 November 2021
Received  in  revised  form  06 December 2021 Accepted 23 December 2021
Keyword: Pertimbangan Hakim, Putusan Pembatalan, Putusan BPSK, Sengketa Konsumen

## PENDAHULUAN
Dampak  pembangunan  nasional berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian
nasional telah menghasilkan variasi  produk  barang dan/atau  jasa  yang  dapat  dikonsumsi. Kemajuan  di  bidang  ilmu  pengetahuan, teknologi dan telekomunikasi dan informatika juga turut mendukung perluasan  ruang  gerak  transaksi  barang dan/atau  jasa  yang  diinginkan  dapat terpenuhi  serta  semakin  terbuka  lebar kebebasan  untuk  memilih  aneka  jenis kualitas  barang  dan/atau  jasa  sesuai kemampuannya. Masyarakat luas sebagai konsumen  sudah  seharusnya  diberikan perlindungan  karena  sering  kali  tidak berdaya  dalam menghadapi  kegiatan perdagangan  sehari-hari.  Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami di negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks  dari  itu  menyangkut  pada penyadaran semua pihak, baik itu pengusaha,
pemerintah
maupun konsumen  sendiri  tentang  pentingnya perlindungan konsumen.(Suherman, 2004)
Kedudukan konsumen pada umumnya  masih  lemah  dalam  bidang ekonomi,  pendidikan  dan  daya  tawar, karena  itu  sangatlah  dibutuhkan  adanya undang-undang yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.
Untuk  dapat  memberikan  jaminan  pada penyelenggaraan perlindungan konsumen,
maka
pemerintah menuangkan perlindungan  konsumen  dalam  suatu produk hukum.(Miru & Yodo, 2011)
Berdasarkan  Pasal  1  angka  (1) Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  yaitu menjelaskan bahwa Perlindungan konsumen  adalah  segala  upaya  yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum itu meliputi
segala  upaya  untuk  memberdayakan konsumen  memperoleh  atau  menentukan pilihannya  atas  barang  dan/atau  jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan  oleh  perilaku  pelaku  usaha penyedia  kebutuhan  konsumen  tersebut. (Shofie, 2003)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga
perlu adanya perangkat peraturan perundang- undangan untuk mewujudkan
keseimbangan  perlindungan  kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya  perekonomian  yang  sehat. (Arto, 2011)
Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen pada hakikatnya telah memberikan kesetaraan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha, tetapi konsep perlindungan konsumen sebagai suatu kebutuhan harus senantiasa disosialisasikan untuk menciptakan hubungan konsumen dengan pelaku  usaha  dengan  prinsip  kesetaraan yang berkeadilan, dan untuk mengimbangi kegiatan pelaku  usaha  yang  menjalankan prinsip ekonomi untuk mendapat keuntungan  yang  semaksimal  mungkin dengan  modal  seminimal  mungkin,  yang dapat  merugikan  kepentingan  konsumen, langsung maupun tidak langsung. (Nasution, 1995)
Untuk  mengatasi  liku-liku  proses pengadilan yang lama dan formal Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian  sengketa  di  luar  pengadilan (non-litigasi)  melalui  konsiliasi,  mediasi dan  arbitrase.  Penyelesaian  sengketa konsumen di luar pengadilan
diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian, dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin  tidak  akan  terjadi  kembali kerugian yang diderita konsumen. (Shidarta, 2006)
Dengan  diundangkannya  Undang-
undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan
Konsumen, maka masyarakat/konsumen  yang  dirugikan merasa terlindungi, dan mempunyai
pilihan
untuk mengadukan permasalahannya  dengan  mengajukan gugatan  ke  pengadilan  negeri,  dengan proses  beracara  yang  lebih  lama  atau dapat mengadukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Konsep dasar pembentukan lembaga BPSK ini adalah untuk menangani penyelesaian sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku usaha.  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk, pada dasarnya  untuk  memberikan  keringanan kepada  konsumen  dalam  menyelesaikan sengketa mereka.(Kansil, 1999)
Lahirnya Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  (BPSK)  diharapkan bisa  mewujudkan  asas  peradilan  yang dilakukan  dengan  sederhana,  cepat  dan biaya  ringan.  Sehingga  para  konsumen dan  pelaku  usaha  yang  bersengketa  bisa secara  suka  rela  mengajukan  gugatan melalui  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  (BPSK).  Penyelesaian  sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa  Konsumen  pada  prinsipnya diserahkan  kepada  pilihan  para  pihak konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan  apakah  akan  diselesaikan melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Putusan BPSK bersifat Final dan Mengikat. Namun  apabila  salah  satu/kurang  puas atas  Putusan  BPSK  dapat  mengajukan keberatan ke
Pengadilan Negeri
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  56  ayat (2) Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999
tentang
Perlindungan Konsumen.
(Gunawan & Yani, 2008)

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  deskriptif yaitu  penelitian  menggambarkan  tentang Pertimbangan Hakim  dalam  menjatuhkan Putusan  Pembatalan  Terhadap  Putusan BPSK pada
Sengketa Konsumen. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  yuridis normatif. Pendekatan yuridis yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  melakukan  pendekatan  hukum yang  inconcreto terhadap  Putusan  Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/  PN.Pdg.  Data yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah data sekunder dan data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkara  Putusan  Nomor  92/Pdt.G- Sus.BPSK/2019/PN.Pdg menerangkan bahwa  Pengadilan  Negeri  Padang  yang mengadili perkara perdata atas keberatan Putusan  Badan  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Nomor:  04/PTS/BPSK-PDG- SBR/ARBT/V/  2019  telah  menjatuhkan putusan  sebagai  berikut  dalam  perkara antara:
PT.  Mandiri  Tunas  Finance  cabang Kota Padang, Jalan S. Parman Nomor 263 A  Padang,  Sumatera  Barat,  dalam  hal  ini diwakili  oleh  Adriano  P.  N.  Gultom,  S.H., Tempat/Tanggal  Lahir  Medan,  2  Juni 1993,  Laki-laki,  Warga  Negara  Indonesia, Alamat  di  Jalan  Alam  Pesanggrahan  IV Blok C/35 BCI RT.003/RW.016 Kelurahan Cinere  Kecamatan  Cinere  Kota  Depok Provinsi  Jawa  Barat  berdasarkan  Surat Kuasa
Khusus No. 027/Skuasa- MTF/V/2019 tanggal  7  Mei 2019,  semula Pelaku Usaha
selanjutnya disebut Pemohon Keberatan;

## MELAWAN
Yendra  Hasnita,  selaku  Debitur, Tempat/Tanggal  Lahir  Batu  Sangkar/5 Oktober  1976,  Perempuan,  Warga  Negara
Indonesia,  Alamat  di  Jalan  Jhoni  Anwar GG  Atlas  II  No.  8  RT.001/RW.001, Kelurahan  Ulak  Karang Utara  Kecamatan Padang Utara Kota Padang, untuk selanjutnya disebut Termohon Keberatan; Isi Putusan Nomor 92/Pdt.G- Sus.BPSK/2019/PN.Pdg yaitu memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,  Undang-Undang  Nomor  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman,  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2006tentang  Tata  Cara Pengajuan  Keberatan  Terhadap  Putusan BPSK, serta peraturan perundang- undangan  lain  yang  bersangkutan  yaitu mengadili:
1. Menerima  permohonan  keberatan  dari
Pemohon Keberatan PT Mandiri Tunas Finance cabang Kota Padang berkedudukan dan berkantor di Padang, Sumatera Barat; 2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Kota Padang Nomor: 04/PTS/BPSK-PDG- SBR/ARBT/V/2019  TANGGAL 02  MEI
2019;
Serta mengadili sendiri dalam pokok perkara yaitu sebagai berikut :
1. Mengabulkan  permohonan  Keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota
Padang  tidak  berwenang  mengadili perkara ini;
Menghukum  Termohon  Keberatan untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar Rp566.000,- ( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pembatalan
Terhadap  Putusan  BPSK  pada  Sengketa Konsumen  Berdasarkan  Putusan  Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg
menyatakan  batal  demi  hukum,  dengan alasan;  Pertama,  Majelis  BPSK  Kota Padang telah melanggar ketentuan hukum mengenai  pilihan  penyelesaian  sengketa dikarenakan  menetapkan  secara  sepihak mengenai  cara  penyelesaian  sengketa secara  arbitrase  tanpa  memperhatikan keberatan dari pemohon keberatan;
Kedua,  Putusan  BPSK  Kota  Padang  telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh  ketentuan  hukum  yang  berlaku; Ketiga,  Majelis  BPSK  Kota  Padang  tidak memperhatikan dan melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata juncto Pasal 1320 KUHPerdata; Keempat, Majelis BPSK Kota Padang  telah  melampaui  kewenangannya ( ultra vires ) karena memutuskan sengketa perjanjian  yang  menjadi kewenangan dari peradilan  umum;  Kelima,  Putusan  BPSK Kota  Padang  diterbitkan  berdasarkan pertimbangan  hukum  yang  tidak  cermat dan  salah  dalam  memahami  ketentuan hukum sehingga harus dibatalkan.
Akibat  hukum  dari  Pembatalan
Putusan BPSK Nomor 92/Pdt.G- Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim dalam Sengketa Konsumen. Perkara Putusan Nomor 92/Pdt.G- Sus.BPSK/2019/PN.Pdg disimpulkan
bahwa  akibat  hukum  dari  pembatalan putusan BPSK oleh hakim dalam sengketa konsumen  adalah  putusan  tidak  bisa dilaksanakan  eksekusi,  sehingga  bisa dianggap  putusan  tersebut  tidak  pernah ada.
Putusan BPSK merupakan putusan yang  final  dan  mengikat  yang  mestinya langsung bisa dilaksanakan. Untuk pelaksanaan putusan BPSK harus dimintakan  penetapannya  ke  Pengadilan Negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 42 ayat (2)  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan nomor 350/KPP/Kep/12/2001.  Di  samping  itu putusan  BPSK  juga  masih  dimungkinkan untuk  diajukan  upaya  keberatan,  baik putusan melalui Konsiliasi, Mediasi, maupun  Arbitrase.  Putusan  Arbitrase
dapat  dibatalkan  apabila:  Surat  atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan  setelah  putusan  dijatuhkan, diakui  palsu  atau dinyatakan palsu;  dan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan,  yang  disembunyikan  oleh pihak  lawan;  atau  Putusan  diambil  dari hasil  tipu  muslihat  yang  dilakukan  oleh salah  satu  pihak  dalam  pemeriksaan sengketa. Jadi, apabila ada unsur tersebut putusan  dapat  dibatalkan.  Dan  akibat hukumnya adalah putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

## SIMPULAN
Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pembatalan
Terhadap  Putusan  BPSK  pada  Sengketa Konsumen  Berdasarkan  Putusan  Nomor 92/Pdt.G-Sus.BPSK/2019/PN.Pdg menyatakan  batal  demi  hukum,  dengan alasan;  Pertama,  Majelis  BPSK  Kota Padang telah melanggar ketentuan hukum mengenai  pilihan  penyelesaian  sengketa dikarenakan  menetapkan  secara  sepihak mengenai  cara  penyelesaian  sengketa secara  arbitrase  tanpa  memperhatikan keberatan dari pemohon keberatan;
Kedua,  Putusan  BPSK  Kota  Padang  telah melampaui jangka waktu yang ditetapkan oleh  ketentuan  hukum  yang  berlaku; Ketiga,  Majelis  BPSK  Kota  Padang  tidak memperhatikan dan melanggar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata juncto Pasal 1320 KUHPerdata; Keempat, Majelis BPSK Kota Padang  telah  melampaui  kewenangannya (ultra vires) karena memutuskan sengketa perjanjian  yang  menjadi kewenangan dari peradilan  umum;  Kelima,  Putusan  BPSK Kota  Padang  diterbitkan  berdasarkan pertimbangan  hukum  yang  tidak  cermat dan  salah  dalam  memahami  ketentuan hukum sehingga harus dibatalkan.
Akibat  hukum  dari  Pembatalan
Putusan BPSK Nomor 92/Pdt.G- Sus.BPSK/2019/PN.Pdg oleh Hakim
dalam Sengketa Konsumen yaitu
putusan  tidak  bisa  dilaksanakan eksekusi, sehingga bisa dianggap putusan tersebut  tidak  pernah  ada  ataupun  tidak dapat  dilaksanakan.  Putusan  BPSK  batal demi hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Arto,  M.  (2011).  Praktek  Perkara  Perdata pada  Pengadilan  Agama,  cet.  ke-9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar .
Gunawan,  W.,  &  Yani,  A.  (2008). Hukum
Tentang Perlindungan Konsumen . Cetakan  Keempat,  PT.  Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
Kansil, C. S. T. (1999). Pengantar Ilmu dan Tata  Hukum  Indonesia,  Jakarta:  PN.
Balai Pustaka .
Miru,  A.,  &  Yodo,  S.  (2011). Hukum perlindungan konsumen .
Nasution,  A.  (1995). Hukum  perlindungan konsumen: Suatu pengantar . Shidarta, S. (2006). Pemetaan Kelembagaan Perlindungan
Konsumen. Jurnal Hukum Pro Justitia , 24 (1).
Shofie,  Y.  (2003).  Penyelesaian  Sengketa Konsumen  Menurut  Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).
Bandung: Citra Aditya Bakti .
Suherman,  A.  M.  (2004).  Arbitrase  dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, Aspek Hukum dalam Ekonomi Global.
Ghalia Indonesia. Jakarta .