## KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI ERA PANDEMI COVID19: KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN
Reynaldo Tan 1) ; Yusak David Hizkiel 2) ; Amrie Firmansyah 3*) ; Estralita Trisnawati 4)
1) reynaldo9788@gmail.com, Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara
2) yusakhizkiel19695@gmail.com, Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara
3) amrie@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN*
4) estralitat@fe.untar.ac.id, Magister Akuntansi Universitas Tarumanagara
*email korespondensi

## Abstract
This study examines the effect of taxpayer awareness, tax services and tax regulations on taxpayer compliance. The  research  data  was  obtained  from  an  online  questionnaire  survey  from  respondents,  namely  non-hospital doctors. Questionnaires were distributed to 60 respondents based on random sampling, but which can be used later in this study amounted to 41 observations. The questionnaire was distributed from March 26, 2021, to April 2, 2021, online. Testing the data of this research was done by using multiple linear regression analysis. The study result  concludes  that  taxpayer  awareness  is  not  associated  with  taxpayer  compliance.  On  the  other  hand,  tax services  and  tax  regulations  are  positively  associated  with  taxpayer  compliance.  This  study  indicates  that  the Indonesian Tax Authority should pay attention to the behavior of certain individual taxpayers in the context of extensification of increasing state revenues.
Keywords: Service, Awareness, Regulation, Compliance, Taxpayer

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  pelayanan  perpajakan  dan  peraturan perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Data  penelitian  diperoleh  dari  survei  kuisioner  secara online dari responden  yaitu  dokter  non  rumah  sakit.  Kuisioner  distribusikan  kepada  60  responden  berdasarkan random sampling ,  namun  yang  dapat  digunakan  selanjutnya  dalam  penelitian  ini  berjumlah  41  observasi.  Kuisioner didistribusikan 26 Maret 2021 sampai 2 April 2021 secara online. Pengujian data penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kesardaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Namun,  pelayanan  perpajakan  dan  peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Penelitian  ini  mengindikasikan  bahwa  Otoritas  Pajak  Indonesia  perlu memperhatikan perilaku wajib pajak pribadi tertentu dalam rangka ekstensifikasi peningkatan penerimaan negara. Kata kunci : Pelayanan, Kesadaran, Peraturan, Kepatuhan, Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Kondisi  pandemi  COVID-19  yang  terjadi  di  awal  tahun  2020  mengakibatkan penerimaan  pemerintah  menjadi  rendah  (Santoso,  2021).  Salah  satu  sumber  terbesar  untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dalam mengatasi pandemi ini adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Pemerintah yang digunakan dalam pembangunan di Indonesia (Mareti & Dwimulyani, 2019). Menurut Menteri Keuangan Indonesia menyatakan bahwa  sampai  pada  akhir  tahun  2020  penerimaan  pajak  telah  mencapai    85,65%  dari  target penerimaan  pajak  sebesar  Rp.  1.198,8  trilliun  dengan  tingat  kepatuhan  mencapai  78% (Kementerian  Keuangan,  2020).  Tingkat  kepatuhan  Wajib  Pajak  non  karyawan  dalam menyampaikan  Surat  Pemberitahuan  (SPT)  Tahunan  mengalami  penurunan  yang  signifikan dibandingkan  tahun-tahun  sebelumnya  (Kementerian  Keuangan,  2020).  Keleluasaan  untuk menunda  penyampaian  SPT  terjadi  karena  tingkat  kesadaran  Wajib  Pajak  non  karyawan menjadi  berkurang  (PajakOnline,  2020).  Adanya  relaksasi  atau  kelonggaran  melakukan penyampaian    SPT  tahunan  di  tengah  masa  pandemi  dalam  rangka  meringankan  beban perpajakan  masih  belum  dapat  mengakibatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mengalami peningkatan (PajakOnline, 2020). Padahal penerimaan  pemerintah  dari  sektor  perpajakan  didukung  dengan  kepatuhan  wajib  pajak. Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  bentuk  kerelaan  individu  dalam  memenuhi  kewajiban
membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara kepada pemerintah (Yustikasari et al., 2020).
Wajib  pajak orang pribadi  non karyawan seperti  profesi  dokter  di  Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Tercatat jumlah profesi dokter di Indonesia mengalami peningkatan sebanyak  10-12  ribu  per  tahunnya  (Kementerian  Kesehatan,  2020).  Berdasarkan  data  yang terdaftar  di  IDI,  jumlah  profesi  dokter  mencapai  160  ribu  yang  terdiri  dari  138  ribu  dokter umum dan 30 ribu dokter spesialis yang jumlahnya dinamis (Kementerian Kesehatan, 2020). Berdasarkan data tersebut, dokter merupakan profesi yang memiliki potensi sebagai kontributor penerimaan pajak. Walaupun jumlahnya masih lebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak badan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat mempengaruhi jumlah penerimaan negara dari sektor perpajakan di Indonesia. Kewajiban wajib pajak khususnya tenaga kesehatan banyak dipengaruhi persepsi dan perilaku dari wajib pajak tersebut. Tenaga kesehatan yang memiliki tingkat  pendidikan  yang  cukup  tinggi  seharusnya  memiliki  pemahaman  atas  kewajiban perpajakan yang lebih baik (Pujilestari et al., 2021). Oleh karena itu, penelitian terkait dengan kepatuhan  wajib  pajak  orang  pribadi  atas  tenaga  kesehatan  perlu  untuk  diinvestigasi  lebih lanjut.
Penelitian  terkait  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  banyak  dilakukan  dengan  penelitian keperilakuan  individu  atas  respon  kepatuhan  pajak.  Arham  &  Firmansyah  (2021) mengidentifikasi penelitian kepatuhan wajib pajak di Indonesia sebagian besar didominasi oleh kepatuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengidentifikasi 37 artikel yang terbit di jurnal terindeks Sinta dan Scopus selama periode 2014 sampai dengan 2020. Dengan demikian,  pengujian  kepatuhan  pajak  atas  wajib  pajak  orang  pribadi  selain  UMKM  penting untuk diinvestigasi. Salah satu wajib pajak yang menarik untuk dibahas pada masa pandemic covid19  adalah  tenaga  kesehatan.  Sebagaimana  ketentuan  PP  29/2020,  dokter  yang  menjadi bagian  dari  tenaga  kesehatan  yang  bertugas  memberikan  pelayanan  kesehatan  untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan penghasilan lainnya dari pemerintah, dikenakan PPh 0% atau bebas pajak (PajakOnline, 2021). Adanya insentif tersebut mengakibatkan kepatuhan wajib pajak dokter perlu diulas lebih lanjut.
Tenaga  kesehatan  memiliki  peran  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  dalam kontribusi  atas  penerimaan  pemerintah  dalam  Anggaran  Belanja  dan  Pendapatan  Negara (APBN), sehingga tenaga kesehatan tidak merasa dirugikan atas pembayaran yang dilakukan dan tidak merasa ada paksaan oleh pemerintah. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi seseorang ketika mengetahui, mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku  (Muliari  &  Setiawan,  2011).  Mintje  (2016),  Nugroho  et  al.  (2016),  Patmasari  et  al. (2016), Samira (2015) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak non karyawan di kalangan tenaga kesehatan memiliki peran dalam  pembayaran  pajak  dan  menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan  pemerintah  dalam mendanai  pembangunan  negara.  Beberapa  wajib  pajak  mungkin  menganggap  menganggap kewajiban  perpajakan  merupakan  beban  yang  harus  ditanggung.  Kondisi  tersebut mengakibatkan sikap tidak patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sejalan dengan hal tersebut, Yanti et al. (2021), Yustikasari et al. (2020) menemukan bahwa kesadaran  wajib  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu, masih  adanya  inkonsistensi  hasil  pengujian  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan perpajakan dalam penelitian sebelumnya mengakibatkan pengujian variabel ini perlu dilakukan kembali.
Pelayanan petugas pajak merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak yang baik harus mampu memberikan kepuasan dan sesuai dengan standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan (Ariani & Biettant, 2019). Pegawai pajak akan memberikan pelayanan
optimal  untuk  memberikan  simpati  masyarakat,  sehingga  masyarakat  akan  menyadari pentingnya  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  (Mareti  &  Mulyani,  2019).  Tingginya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan  perpajakannya  (Mareti  &  Mulyani,  2019).  Pelayanan  yang  baik  dari  petugas mengakibatkan  kenyamanan  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Pelayanan yang baik bukan hanya perlakuan yang baik saja namun  juga  petugas  pajak  dapat  memberikan  informasi  yang  relevan  kepada  wajib  pajak (Pradana &  Firmansyah, 2020).  Peningkatan  kualitas pelayanan pajak  yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan reformasi perpajakan di Indonesia  (Harmenita  et  al.,  2016).  Ardiyansyah  et  al.  (2016),  Ariani  &  Biettant  (2019), Harmenita et al. (2016), Pebrina & Hidayatulloh (2020), Samira (2015) menyimpulkan bahwa pelayanan  petugas  pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Di  sisi  lain, ketidakpuasan wajib pajak dalam menerima pelayanan dari petugas pajak mengakibatkan sifat patuh  wajib  pajak  menjadi  berkurang.  Kualitas  pelayanan  yang  cukup  baikpun  tidak  dapat menjadi jaminan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Patmasari et al., 2016). Bahri et al.  (2018),  Patmasari  et  al.  (2016),  Ulynnuha  (2018)  menemukan  bahwa  pelayanan  petugas pajak tidak berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya perbedaan hasil pengujian sebelumnya mengakibatkan pengujian pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak perlu untuk dilakukan pengujian kembali.
Selanjutnya,  peraturan  perpajakan  bertujuan  dengan  mekanisme  perpajakan  di  suatu negara dapat  diimplementasikan dengan baik (Suyanto,  2020). Profesi  dokter yang  memiliki penghasilan  pribadi  dari  pekerjaannya  harus  memahami  peraturan  perpajakan  dalam menghitung  dan  membayarkan  kewajiban  perpajakannya.  Peraturan  perpajakan  terus mengalami perubahan mengakibatkan wajib pajak harus mengikuti dinamika ini sehingga wajib pajak  mudah  dalam  memahami  peraturan  pajak  (Bahri  et  al.,  2018).  Semakin  peraturan perpajakan  dipahami  diharapkan  wajib  pajak  akan  semakin  patuh  dalam  membayar  pajak. Pemahaman yang baik atas peraturan perpajakan dari wajib pajak berkorelasi dengan ketaatan kewajiban perpajakannya dalam rangka memenuhi kontribusinya sebagai warga negara (Fitria &  Supriyono,  2019).  Beberapa  pengujian  yang  menyimpulkan  bahwa  peraturan  perpajakan berpengaruh positif dengan kepatuhan wajib pajak (Fitria & Supriyono, 2019; Ilhamsyah et al., 2016;  Mareti &  Mulyani, 2019;  B. P. Putra et  al., 2020). Seringkali peraturan-peraturan dan pelaksanaannya  tidak  mudah  untuk  dipahami  yang  berakibat  rendahnya  kepatuhan  pajak. Pebrina & Hidayatulloh (2020) menemukan bahwa peraturan perpajakan tidak mempengaruhi tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Oleh  karena  itu,  pengujian  peraturan  perpajakan  terhadap kepatuhan wajib pajak perlu untuk dilakukan kembali.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  pengaruh  kesadaran  wajib  pajak,  pelayanan perpajakan,  dan  peraturan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kalangan  tenaga kesehatan profesi dokter non rumah sakit. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi literatur penelitian kepatuhan wajib pajak khususnya di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan berkontribusi digunakan oleh Otoritas Perpajakan di Indonesia dalam meningkatkan kebijakan perpajakan terhadap wajib pajak orang pribadi.

## KAJIAN PUSTAKA
Wajib  pajak  individu  perlu  memiliki  kesadaran  kewajiban  perpajakan  yang  dimiliki dalam  rangka  memenuhi  kewajibannya  sebagai  warga  negara.  Kesadaran  wajib  pajak diperlukan dalam mendukung dan berpartisipasi atas upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan  pajak.  Kesadaran  wajib  pajak  erat  kaitannya  dengan  membayar  kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah. Kesadaran wajib pajak diddukung dari sisi
psikologi  individu  tersebut  dalam  melakukan  suatu  tindakan  tertentu  (Kan  et  al.,  2020). Tindakan tersebut dibangun dengan keyakinan terencana dari invidividu tersebut (Ajzen, 1991).
Keyakinan-keyakinan tersebut yang dapat mendorong wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut, wajib pajak perlu  menyadari  bahwa  pajak  merupakan  bentuk  partisipasi  mereka  dalam  menunjang pembangunan  negara.  Selain  itu,  kesadaran  wajib  pajak  orang  pribadi  dalam  menunda  dan mengurani kewajiban perpajakannya dapat merugikan negara. Wajib pajak orang pribadi juga menyadari bahwa kewajiban perpajakan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku untuk setiap warga negara. Kondisi ini sejalan dengan Mintje (2016), Nugroho et al. (2016), Patmasari et al. (2016), Samira (2015).
Kesadaran  wajib  pajak  tidak  terlepas  dari  keyakinan  dari  individu  tersebut  dalam memandang kewajiban perpajakan kepada setiap individu dalam suatu negara. Profesi dokter yang merupakan menjadi bagian tenaga kesehatan menganggap kontribusi dalam pembangunan yang  dilakukan  oleh  pemerintah  dapat  dilakukan  dengan  mematuhi  kewajiban  perpajakan. Perilaku ini didasari dari keyakinan yang sudah terencana dari wajib pajak profesi dokter. H 1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Respon  wajib  pajak  terhadap  pelayanan  yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak  dapat mendasari  tindakan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  tersebut.  Kondisi  ini  dapat  dilihat  dari teori  perilaku yang terencana  (Ajzen, 1991), di  mana individu  akan bertindak sesuai  dengan keyakinan perilaku (Afdalia et al., 2014). Respon wajib pajak dapat berupa kenyamanan dan kemudahan  dalam  proses  pelayanan  perpajakan.  Selain  itu,  respon  wajib  pajak  dapat berkorelasi dengan kedisiplinan petugas pajak dalam memberikan pelayanan dan kemudahan akses. Selain itu, wajib pajak menilai petugas pajak dalam merespon dan melayani wajib pajak tidak melakukan diskriminasi.
Proses  transaksi  perpajakan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dan  pelayanan  yang dilakukan oleh petugas pajak turut membentuk sikap wajib pajak dalam merespon kepatuhan perpajakan. Petugas pajak yang merupakan wakil pemerintah dalam berhubungan dengan wajib pajak, memberikan cerminan kualitas pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan dari petugas pajak dapat meningkatkan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Kondisi ini sejalan dengan temuan dari Ardiyansyah et al. (2016), Ariani & Biettant (2019), Harmenita et al. (2016), Pebrina & Hidayatulloh (2020), Samira (2015).
Pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh petugas pajak dapat mempengaruhi respon wajib  pajak  orang  pribadi  sebagai  individu.  Kondisi  ini  terkait  dengan  dengan  keyakinan perilaku dari wajib pajak dalam merespon pelayanan tersebut. Pelayanan baik Pemerintah yang diwakili oleh petugas pajak dapat mendorong kepatuhan wajib pajak orang pribadi termasuk profesi dokter yang memiliki pekerjaan bebas.
H 2 : Pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Tingkat pemahaman wajib pajak akan peraturan perundangan di bidang perpajakan erat kaitannya  dengan  keyakinan  dari  individu  tersebut  (Ajzen,  1991).  Keyakinan  individu  dapat terlihat dari perilakunya dalam merespon atas pemahaman dari peraturan perundangan tertentu termasuk  perpajakan  (Pujilestari  et  al.,  2021).  Wajib  pajak  mempertimbangkan  kepastian hukum atas implementasi perpajakan di suatu negara khususnya di Indonesia. Perspektif wajib pajak  dalam  memahami  pengetahuan  atas  peraturan  perpajakan  di  Indonesia  berkaitan  erat dengan kewajiban perpajakan yang dikenakan terhadap wajib pajak tersebut. Setelah keyakinan muncul pada diri wajib pajak, maka wajib pajak akan memutuskan untuk memiliki niat untuk mematuhi undang-undang perpajakan yang nantinya akan ditransformasikan menjadi perilaku kepatuhan terhadap aturan perpajakan (I. P. F. D. Putra & Firmansyah, 2018).
Apabila wajib pajak memiliki tingkat pemahaman yang baik atas peraturan perpajakan, maka  wajib  pajak  tersebut  cenderung  untuk  menaati  kewajiban  perpajakannya.  Pemahaman
wajib  pajak  orang  pribadi  terkait  dengan  peraturan  perpajakan  dapat  meliputi  kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi dan dampak pemenuhan kewajiban perpajakan terhadap wajib pajak, pemerintah dan masyarakat. Fitria & Supriyono (2019), Ilhamsyah et al. (2016), Mareti &  Mulyani  (2019),  B.  P.  Putra  et  al.  (2020)  membuktikan  bahwa  peraturan  perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Wajib  pajak  orang  pribadi  profesi  dokter  menganggap  bahwa  peraturan  perpajakan merupakan dasar dalam penerapan perpajakan di Indonesia. Profesi dokter merupakan wajib pajak yang cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan karena tingkat pendidikan yang lebih  baik.  Selain  itu,  profesi  dokter  merupakan  profesi  yang  lebih  memahami  atas pembangunan pemerintah yang salah satu sumbernya dari perpajakan. Oleh karena itu, profesi dokter  menganggap  bahwa  kewajiban  perpajakan  perlu  dijalankan  selama  diatur  dalam peraturan perundangan.
H 3 : Peraturan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## METODE
Data  yang  digunakan  adalah  data  primer  sehingga  instrumen  yang  digunakan  adalah survei  kuisioner.  Populasi  penelitian  ini  adalah  wajib  pajak  profesi  dokter  yang  terdapat  di wilayah Jabodetabek. Proses penyebaran dan pengisian online dilakukan pada tanggal 26 Maret 2021  sampai  2  April  2021.  Pemilihan  sampel  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode random  sampling dengan  menyebarkan  60  kuisioner  kepada  responden.  Sampel  final  yang dapat  digunakan  untuk  pengolahan  data  lebih  lanjut  sebanyak  41  responden  (observasi),  10 responden  bukan  merupakan  dokter,  sedangkan  9  lainnya  tidak  mengisi  kuisioner  dengan lengkap.  Kuisioner  disebarkan  secara  online  kepada  dokter  umum  dan  dokter  gigi  di Jabodetabek  yang  membuka  praktek  di  luar  rumah  sakit  melalui  google  forms  dengan  link https://forms.gle/XCz8iUsEPRdFJZXH8
Variabel  terikat  dalam  penelitian  ini  kepatuhan  wajib  pajak,  variabel  bebas (independen) adalah kesadaran wajib pajak, pelayanan perpajakan, dan peraturan perpajakan. Indikator  yang  digunakan  kesadaran  wajib  pajak  mengikuti  Samira  (2015),  pelayanan perpajakan mengikuti indikator yang digunakan oleh (Samira, 2015), indikator dari peraturan perpajakan mengikuti Suyanto (2020), sedangkan indikator kepatuhan wajib Pajak mengikuti Samira (2015) .
Metode  analisis  data  penelitian  ini  menggunakan  analisis  regresi  linier  berganda, dengan model penelitian sebagai berikut:
Yi =  β0 +  β1X1i +  β2X2i + B3X3i +  ɛi Dimana:
Y : kepatuhan pajak orang pribadi X1 : kesadaran wajib pajak
X2 : pelayanan perpajakan
X3 : peraturan perpajakan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan data dari hasil kuisioner yang digunakan dalam pengujian data penelitian, berikut merupakan ringkasan hasil dari uji validitas untuk setiap variabel penelitian.

## EDUCORETAX

## Tabel 1. Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak
No. Pernyataan Koef. Korelasi 1 Wajib  pajak  menyadari  bahwa  pajak  merupakan  iuran  rakyat  sebagai sumber dana pembangunan .680** 2 Wajib  pajak  menyadari  bahwa  pajak  merupakan  iuran  rakyat  yang digunakan  sebagai  pengeluaran  umum  pelaksanaan  fungsi  dan  tugas pemerintah .854** 3 Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar .836** 4 Wajib pajak menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban warga negara .742** Tabel 2. Hasil Uji Validitas Pelayanan Perpajakan No. Pernyataan Koef. Korelasi 1 Petugas pajak telah memberikan pelayanan pajak dengan baik .803** 2 Penyuluhan  yang  dilakukan  oleh  petugas  pajak  dapat  membantu pemahaman .843** 3 Petugas pajak senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan .849** 4 Petugas pajak memberikan kemudahan pembayaran dan pelunasan pajak .812** 5 Petugas pajak memberikan kepastian informasi layanan akan dilaksanakan .688** 6 Petugas  pajak  memberikan    memiliki  kemampuan  memberikan  layanan secara seksama .693** 7 Petugas  pajak  bersedia  untuk  senantiasa  membantu  dan  merespon  wajib pajak .612** 8 Petugas  pajak  memiliki  komitmen  untuk  melaksanakan  layanan  tanpa kesalahan dan tuntas .812** Tabel 3 Tabel Uji Validitas Peraturan Perpajakan No Pernyataan Koef. Korelasi 1 Pelaksanaan  peraturan  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  pajak  yang berlaku .640** 2 Terdapat jaminan kepastian hukum yang diperoleh Wajib Pajak dalam hal sanksi perpajakan .809** 3 Terdapat  kemudahan  ketentuan  SPT  pajak  untuk  dipahami  oleh  Wajib Pajak .809** 4 Terdapat kesesuaian antara peraturan perpajakan dengan pengisian SPT .883**

## Tabel 4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak
No. Pernyataan Koef. Korelasi 1 Secara  umum  Wajib  Pajak  paham  dan  berusaha  memahami  Undang- Undang Perpajakan .690** 2 Wajib Pajak selalu mengisi formulir pajak dengan benar .622** 3 Wajib Pajak selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar .726** 4 Wajib Pajak selalu membayar tepat pada waktunya .820** 5 Wajib Pajak selalu melapor tepat pada waktunya .726** 6 Wajib  Pajak  tepat  waktu  dalam  menyampaikan  dan  menyerahkan  berkas SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir .660** 7 Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali  telah  memperoleh  izin  untuk  mengangsur  atau  menunda pembayaran pajak .572** 8 Wajib  Pajak  tidak  pernah  dijatuhi  hukuman  karena  melakukan  tindak pidana dibidang perpajakan .611** 9 Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir .620** 10 Wajib Pajak tidak pernah mendapat surat teguran .791**
Selanjutnya, dalam ringkasan hasil uji realibilitas sebagaimana Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai cronbach alpha lebih besar dari 0.6 (Sujarweni, 2015), sehingga seluruh variabel reliable.
Tabel 5 Uji Reliabilitas No Variabel Cronbach alpha Keterangan 1 Kesadaran Wajib Pajak .785 Reliabel 2 Pelayanan Perpajakan .899 Reliabel 3 Peraturan Perpajakan .795 Reliabel 4 Kepatuhan .874 Reliabel
Selanjutnya,  Tabel  6  menunjukkan  statistik  deskriptif  atas  variabel  yang  digunakan dalam penelitian ini.
Tabel 6. Statistik Deskriptif No. Variabel Mean Med Std. Dev. Min Max 1. Kepatuhan Wajib Pajak 4.448 5 0.453 2 5 2. Kesadaran Wajib Pajak 4.304 4 0.504 2 5 3. Pelayanan Perpajakan 4.25 4 0.555 2 5 4. Peraturan Perpajakan 4.237 4 0.747 2 5
Adapun hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdapat dalam Tabel 7 di bawah ini:
Tabel 7 Ringkasan Uji Hipotesis Variabel Coef t-stat Sig Koefisien 16.919  2.756 0.004 *** Kesadaran Wajib Pajak 0.185  0.641 0.262 Pelayanan Perpajakan 0.373  2.062 0.023 ** Peraturan Perpajakan 0.690  2.105 0.021 ** R² 0.467 Adj R² 0.423 F 10.788 Sig 0.000

## Pembahasan

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  kesadaran  wajib  pajak  tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini sejalan dengan Yanti et al. (2021), dan Yustikasari et al. (2020), namun tidak sejalan dengan Mintje (2016), Nugroho et al. (2016), Patmasari et al. (2016), Samira (2015). Tingkat kesadaran wajib pajak tidak dapat mendorong wajib pajak semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Walaupun berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel kesadaran wajib pajak menunjukan nilai rata-rata sebesar  4.304,  yang  menunjukan  bahwa  secara  rata-rata  responden  sadar  akan  kewajiban perpajakannya,  namun  kondisi  ini  bukan  menjadi  faktor  bagi  wajib  pajak  untuk  mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, wajib pajak non karyawan profesi dokter sikap patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya bukan berdasarkan kesadaran  berdasarkan  keyakinan  perilaku.  Dalam  kondisi  pandemi  covid19,  wajib  pajak profesi  dokter  memahami  bahwa  alokasi  penganggaran  pemerintah  harus  berfokus  kepada kesehatan  masyarakat  dan  mungkin  mendorong  keyakinan  perilaku  wajib  pajak  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Namun,  kondisi  tersebut  bukan  diakibatkan  dari kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak profesi dokter mungkin menganggap bahwa kontribusi yang telah dilakukan kepada masyarakat tidak selalu diwujudkan  dengan  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya.  Wajib  pajak  profesi  dokter
mungkin  merasa  saat  ini  sudah  memberikan  kontribusi  yang  besar  kepada  masyarakat khususnya pelayanan kesehatan masyarakat di era pandemic covid19.

## Pengaruh Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  pelayanan  perpajakan  berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian ini sejalan dengan Ardiyansyah et al. (2016),  Ariani  &  Biettant  (2019),  Harmenita  et  al.  (2016),  Pebrina  &  Hidayatulloh  (2020), Samira  (2015),  namun  tidak  sejalan  dengan  Bahri  et  al.  (2018),  Patmasari  et  al.  (2016), Ulynnuha (2018). Semakin tinggi kualitas pelayanan petugas pajak dapat mempengaruhi sikap patuh  dari  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya.  Semakin  mudahnya fasilitas yang dibuat oleh petugas pajak seperti fasilitas online dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dapat mengakibatkan wajib pajak merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban  perpajakannya  (Pebrina  &  Hidayatulloh,  2020).  Berdasarkan  hasil  analisis deskriptif variabel pelayanan perpajakan secara rata-rata sebesar 4.25 yang menunjukan bahwa rata-rata responden  menganggap bahwa pelayanan perpajakan sudah dilakukan dengan baik oleh petugas pajak. Wajib Pajak non karyawan profesi dokter sangat terbantu dengan kualitas pelayanan  petugas  pajak  dalam  kondisi  pandemi  Covid-19.  Kemudahan  dalam  melakukan aktivitas kewajiban perpajakan yang dibantu oleh petugas pajak mengakibatkan wajib pajak kalangan  profesi  dokter  dapat  memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Petugas  pajak  yang melayani wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya (Ardiyansyah et al., 2016). Keyakinan perilaku wajib pajak profesi dokter berkaitan erat dengan respon atas pelayanan  dari  petugas  pajak  mengakibatkan  wajib  pajak  menjadi  patuh  untuk  memenuhi kewajiban perpajakannya.

## Pembahasan Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil  pengujian  hipotesis  menunjukkan  bahwa  peraturan  perpajakan  berpengaruh positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak.  Hasil  pengujian  tersebut  sejalan  dengan  Fitria  & Supriyono  (2019),  Ilhamsyah  et  al.  (2016),  Mareti  &  Mulyani  (2019),  Putra  et  al.  (2020), namun  tidak  sejalan  dengan  (Pebrina  &  Hidayatulloh,  2020).  Adanya  relaksasi  peraturan perpajakan  dalam  era  pandemic  covid19  mengakibatkan  wajib  pajak  sangat  terbantu  dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman atas perubahan peraturan perpajakan sangat diperlukan oleh wajib pajak khususnya ketika ada peraturan yang berubah (Bahri et al., 2018). Berdasarkan  hasil  analisis  deskriptif  variabel  peraturan  perpajakan  secara  rata-rate menunjukkan nilai 4.237, yang berarti bahwa secara rata-rata responden memahami peraturan perpajakan  dengan  baik.  Wajib  Pajak  non  karyawan  profesi  dokter  sangat  terbantu  dengan adanya  perubahan  peraturan  perpajakan  yang  dibuat  di  tengah  kondisi  pandemi  Covid-19. Adanya  kelonggaran  dalam  melakukan  pembayaran  dan  pelaporan  membantu  wajib  pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pemahaman peraturan perpajakan  membuat  wajib  pajak  akan  semakin  patuh  kepada  kewajiban  perpajakannya (Mareti & Mulyani, 2019). Keyakinan individu atas penerapan perpajakan melalui peraturan perpajakan dapat implementasikan dengan mematuhi kewajiban perpajakannya.

## PENUTUP Simpulan
Kepatuhan  wajib  pajak  non  karyawan  profesi  dokter  didukung  dengan  pelayanan perpajakan dan peraturan perpajakan. Namun, kepatuhan pajak tersebut tidak berdasarkan atas pemahaman  perpajakan  dari  wajib  pajak  profesi  dokter.  Profesi  dokter  tidak  menganggap bahwa  pemenuhan  kewajiban  perpajakan  merupakan  salah  satu  bentuk  kontribusi  warga negara dalam pembangunan pemerintah berdasarkan pemahaman perpajakannya. Di sisi lain, pelayanan  perpajakan  di  masa  pandemi  covid19  yang  memudahkan  wajib  pajak mengakibatkan kepatuhan wajib pajak non karyawan semakin meningkat. Selain itu, adanya
peraturan  perpajakan  yang  melonggarkan  wajib  pajak  pada  era  pandemi  covid19 mengakibatkan  kepatuhan  pajak  profesi  dokter  juga  semakin  meningkat.  Terobosan Pemerintah  terkait  dengan  peraturan  perpajakan  pada  era  pandemi  covid19  mengakibatkan wajib pajak profesi dokter merespon secara positif.

## Saran
Penelitian ini dilakukan dengan jumlah sampel relatif sedikit karena waktu penyebaran kuisioner dan pengolahan data yang relatif singkat. Selain itu, responden dalam penelitian ini menggunakan responden yang terdapat di wilayah Jabodetabek sehingga hasil penelitian ini tidak  menggenalisir  untuk  hasil  penelitian  dengan  responden  di  wilayah  lainnya.  Penelitian selanjutnya  dapat  menggunakan  sampel  yang  lebih  banyak  dan  menggunakan  responden  di wilayah lainnya untuk mendapatkan hasil pengujian yang lebih baik. Hasil penelitian ini dapat digunakan  oleh  Otoritas  Perpajakan  di  Indonesia  untuk  memperbaiki  kebijakan  perpajakan khususnya  dalam  era  pandemi  covid19  dengan  tetap  mendapatkan  penerimaan  pajak  secara optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdalia, N., Pontoh, G. T., & Kartini, K. (2014). Theory of planned behavior dan readiness for change  dalam  memprediksi  niat  implementasi  peraturan  pemerintah  nomor  71  tahun 2010. Jurnal
Akuntansi & Auditing
Indonesia , 18 (2), 110–123. https://doi.org/10.20885/jaai.vol18.iss2.art3
Ajzen,  I.  (1991).  The  theory  of  planned  behavior. Organizational  Behavior  And  Human Decision Provesses , 50 , 179–211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T Ardiyansyah,  A.,  Kertahadi,  K.,  &  Dewantara,  R.  Y.  (2016).  Pengaruh  pelayanan  fiskus terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  melalui  kepuasan  wajib  pajak. Jurnal  Perpajakan (JEJAK) , 11 (1), 1–10. https://www.neliti.com/publications/194170/pengaruh-pelayanan- fiskus-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak-melalui-kepuasan-wajib
Arham, A., & Firmansyah, A. (2021). The role of behavioral theory in the research of msmes tax compliance in Indonesia. Riset , 3 (1), 417–432. https://doi.org/10.37641/riset.v3i1.71 Ariani, M., & Biettant, R. (2019). Pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dengan  variabel  intervening  kepuasan  wajib  pajak. Jurnal  Informasi  Perpajakan,
Akuntansi Dan Keuangan Publik , 13 (1), 15–30. https://doi.org/10.25105/jipak.v13i1.4950
Bahri,  S.,  Diantamala,  Y.,  &  Majid,  M.  S.  A.  (2018).  Pengaruh  Kualitas  Pelayanan  Pajak Pemahaman  Peraturan  (1). Jurnal  Perspektif  Ekonomi  Darussalam , 4 (2),  318–334. https://doi.org/10.24815/jts.v%25vi%25i.13044
Fitria,  P.  A.,  &  Supriyono,  E.  (2019).  Pengaruh  pemahaman  peraturan  perpajakan,  persepsi tarif  pajak  dan  keadilan  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. ECONBANK: Journal of
Economics and Banking , 1 (1), 47–54. https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7
Harmenita,  R.,  Al  Musadieq,  M.,  &  Ruhana,  I.  (2016).  Pengaruh  kualitas  pelayanan  fiskus terhadap reinventing policy dan kepatuhan wajib pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK) , 9 (1), 1–7. https://www.neliti.com/publications/193825/pengaruh-kualitas-pelayanan-fiskus- terhadap-reinventing-policy-dan-kepatuhan-waj
Ilhamsyah,  R.,  Endang,  M.  G.  W.,  &  Dewantara,  R.  Y.  (2016).  Pengaruh  pemahanan  dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan  dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  kendaraan  bermotor. Jurnal
Perpajakan (JEJAK) , 8 (1), 1–9.
https://www.neliti.com/publications/193583/pengaruh-pemahaman-dan-pengetahuan- wajib-pajak-tentang-peraturan-perpajakan-kesa
Kan,  M.  P.  H.,  Fabrigar,  L.  R.,  &  Fishbein,  M.  (2020).  Encyclopedia  of  Personality  and Individual  Differences. Encyclopedia  of  Personality  and  Individual  Differences ,  1–8. https://doi.org/10.1007/978-3-319-28099-8
Kementerian  Kesehatan.  (2020). Profil  Kesehatan  Indonesia  Tahun  2019 .  Kementerian Kesehatan. https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan- indonesia/Profil-Kesehatan-indonesia-2019.pdf
Kementerian  Keuangan.  (2020). Penerimaan  Pajak  Capai  Rp1.019,56  Triliun  atau  85,65%
dari Target . Kementerian Keuangan.
https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-pajak-capai-rp1019-56- triliun-atau-85-65-dari-target/
Mareti, E. D., & Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderasi. In Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2: Vol. Buku 2 (Issue Sosial dan Humaniora).
https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4334
Mintje, M. S. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran, dan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pemilik (UMKM) dalam Memiliki NPWP. Jurnal EMBA , 4 (1), 1031– 1043. https://doi.org/10.35794/emba.4.1.2016.11851
Muliari,  N.  K.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2011).  Pengaruh  persepsi  tentang  sanksi  perpajakan  dan kesadaran  wajib  pajak  pada  kepatuhan  pelaporan  wajib  pajak  orang  pribadi  di  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 6 (1), 1– 23. https://ojs.unud.ac.id/index.php/jiab/article/view/2641
Nugroho,  A.,  Andini,  R.,  &  Raharjo,  K.  (2016).  Pengaruh  kesadaran  wajib  pajak  dan pengetahuan  perpajakan  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dalam  membayar pajak penghasilan.
Journal
Of Accounting , 2 (2), 1–13.
http://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/452
PajakOnline.  (2020). Tingkat  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Menurun  Saat  Pandemi  Corona . PajakOnlie.  https://www.pajakonline.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-menurun-saat- pandemi-corona/
PajakOnline.  (2021). Masa  Bebas  Pajak  Penghasilan  Tenaga  Kesehatan  Diperpanjang Hingga  Desember  2021 .  https://www.pajakonline.com/masa-bebas-pajak-penghasilan- tenaga-kesehatan-diperpanjang-hingga-desember-2021/
Patmasari,  E.,  Trimurti,  T.,  &  Suhendro,  S.  (2016).  Pengaruh  pelayanan,  sanksi,  sistem perpajakan,  kesadaran  wajib  pajak  terhadap  kepatuhan  membayar  pajak  bumi  dan bangunan  di  Desa  Tirtosuworo,  Giriwoyo,  Wonogiri.  In Seminar  Nasional  IENACO . https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/7128
Pebrina,  R.,  &  Hidayatulloh,  A.  (2020).  Pengaruh  penerapan  E-SPT,  pemahaman  peraturan perpajakan,  sanksi  perpajakan  dan  kualitas  pelayanan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis , 17 (1), 1–8. https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563 Pradana, R. F., & Firmansyah, A. (2020). The role of prevention efforts in association between interactional  fairness  and  taxpayer  compliances  intentions. International  Journal  of Scientific  and  Technology  Research , 9 (2),  3176–3186.  http://www.ijstr.org/final- print/feb2020/The-Role-Of-Prevention-Efforts-In-Association-Between-Interactional- Fairness-And-Taxpayer-Compliances-Intentions.pdf
Pujilestari, H., Humairo, M., Amrie Firmansyah, & Estralita Trisnawati. (2021). Peran kualitas pelayanan dalam kepatuhan wajib pajak orang pribadi: sosialisasi pajak dan sanksi pajak. Jurnal Wahana Akuntansi , 16 (1), 36–51. https://doi.org/10.21009/wahana.16.013 Putra,  B.  P.,  Agustin,  H.,  &  Setiawan,  M.  A.  (2020).  Pengaruh  pemahaman  peraturan perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  dengan  preferensi  risiko  sebagai  variabel
moderasi. Jurnal Eksplorasi Akuntansi , 2 (2), 2613–2619. https://doi.org/10.24036/jea.v2i2.233
Putra,  I.  P.  F.  D.,  &  Firmansyah,  A.  (2018).  The  effect  of  tax  knowledge  reward  and enforcement  strategies  on  SMEs  tax  compliance  behavior. International  Journal  of Business  And  Management  Study , 5 (2),  21–28.  https://doi.org/10.15224/978-1-63248- 160-3-22
Samira, L. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus dan sanksi pajak terhadap kepatuhan  wajib  pajak  pada  KPP  Pratama  Kota  Bogor. Jurnal  Akunida , 1 (1),  49–59. https://ojs.unida.ac.id/index.php/JAKD/article/view/97
Santoso, Y. I. (2021). egini kebijakan perpajakan tahun 2021 selama pandemi Covid-19 masih belum  mereda .  https://newssetup.kontan.co.id/news/begini-kebijakan-perpajakan-tahun- 2021-selama-pandemi-covid-19-masih-belum-mereda
Sujarweni, V. W. (2015). SPSS Untuk Penelitian . Pustaka Baru Press.
Suyanto,  L.  (2020).  Pengaruh  pengelakan  pajak  dan  implementasi  peraturan  perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan , 4 (2), 78–91. https://doi.org/10.25139/jaap.v4i2.2666
Ulynnuha,  O.  I.  (2018).  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak dalam  memenuhi kewajibannya. In Universitas Muhammadiyah  Surakarta . http://eprints.ums.ac.id/59686/17/Naskah Publikasi-216.pdf
Yanti, K. E. M., Yuesti, A., & Bhegawari, D. A. S. (2021). Pengaruh NJOP, sikap, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan SPPT terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi di Kecamatan Denpasar Utara. Jurnal Kharisma , 3 (1), 242–252. https://e- journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1698
Yustikasari, M. Y., Susyanti, J., & Hufron, M. (2020). Pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada  pelaku  ekonomi  kreatif  sub  sektor  fashion  di  Kota  Batu. E  –  Jurnal  Riset Manajemen , 9 (9), 102–117. http://riset.unisma.ac.id/index.php/jrm/article/view/6277