PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMBERIAN LISENSI BAGI PEMULIA VARIETAS TANAMAN
Fernando Simanjuntak 1 , Etty Susilowati 2

## Abstrak
Pemulia tanaman menghasilkan varietas baru tanaman merupakan salah satu bagian  dari  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dan  diatur  sesuai  dengan  hukum Indonesia  yang  bertitik  tolak  dari  ketentuan  GATT/WTO.  Hasil  dari  pemuliaan tanaman diatur oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas  Tanaman.  Undang-Undang  tersebut  memberikan  perlindungan  hukum kepada  pemulia  tanaman  dan  varietas  tanaman.  Salah  satu  perlindungan  hukum yang  dijamin  oleh  Undang-Undang  Perlindungan  Varietas  Tanaman  adalah pemanfaatan  nilai  ekonomi  dari  hak  pemulia  atas  varietas  tanaman  yang dihasilkannya  melalui  lisensi.  Lisensi  yang  diberikan  berupa  izin  untuk menggunakan  seluruh  atau  sebagian  dari  hak  Perlindungan  Varietas  tanaman kepada  orang  atau  badan  hukum  lain  meskipun  pemulia  tanaman  bukan merupakan pemegang hak PVT atau peneliti pada lembaga pemerintah. Rumusan masalah  yang  dapat  dikemukakan  dalam  penelitian  ini  adalah:  (1)  Bagaimana mekanisme  pemberian  lisensi  pada  produk  varietas  tanaman  hasil  pemuliaan tanaman  di  Indonesia?;  (2)  Bagaimana  hubungan  hukum  antara  pemberi  dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman di Indonesia?; dan (3) Bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  pemulia  tanaman  penghasil  produk  varietas tanaman sebagai pemberi lisensi?.
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  tesis  ini  adalah  yuridis  normatif dan metode analisis yang dipakai bersifat kualitatif normatif.
Pertimbangan  yang  mendasari  penelitian  terhadap  hal-hal  tersebut  adalah  belum adanya kesesuaian pengaturan mekanisme pemberian lisensi pada produk  varietas  tanaman  hasil  pemuliaan  tanaman,  hubungan  hukum  antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman, dan perlindungan  hukum  bagi  pemulia  tanaman  pada  pemberian  lisensi  dalam undang-undang dan pelaksanaan di lapangan.
Berdasarkan  analisis  dan  penelitian  dapat  disimpulkan  :  (1)  mekanisme pemberian  lisensi  pada  produk  varietas  tanaman  hasil  pemuliaan  tanaman dilakukan  secara pracontractual , contractual ,  dan postcontractual ;  (2)  hubungan hukum  antara  pemberi  dan  penerima  lisensi  pada  produk  varietas  tanaman  lebih mempunyai kekuatan hukum bagi varietas yang telah memperoleh hak PVT; dan (3)  perlindungan  hukum  bagi  pemulia  tanaman  pada  pemberian  lisensi  tidak hanya  memperoleh  pencantuman  nama  sebagai  hak  moral  dari  kekayaan intelektual yang dihasilkannya akan tetapi tetap memperoleh hak ekonomi berupa royalti  dari  hasil  pemuliaan  tanaman  meskipun  pemulia  tidak  sebagai  pemegang hak PVT.
Kata kunci : Perlindungan Hukum, Lisensi, Pemulia Varietas Tanaman
1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP
2 Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

## Abstract
Plant  breeders  produce  a  new  varieties  of  plants  which  is  one  part  of  the Intellectual  Property  Rights  (IPR)  are  regulated  in  accordance  with  the  laws  of Indonesia,  which  starts  from  the  provisions  of  the  GATT  /  WTO.  The  results  of plant breeding is regulated in statutes Number 29 year 2000 on the Plant Variety Protection.  The  Act  gives  legal  protection  to  plant  breeders  and  plant  varieties  . One  of  the  legal  protection  guaranteed  by  the  Plant  Variety  Protection  Act  is exploiting the economic value of the breeder’s rights over plant varieties produced through  licensing  .  Licenses  are  granted  a  license  to  use  all  or  part  of  a  plant variety  protection  rights  to  the  person  or  other  legal  entity  although  plant breeder’s  rights  holder  is  not  a  PVP  or  researchers  in  government  agencies  . Formulation  of  the  problem  that  could  be  convey  in  this  research  are:  (1)  How does the mechanism in the product licensing of plant varieties by plant breeding in Indonesia?; (2) How does the legal relationship between licensor and licensee on products  of plant varieties  in  Indonesia?;  And (3) How does the legal  protection for  plant  breeders  of  plant  varieties  as  a  licensor?.  The  method  that  used  in  this thesis  is  normative,  and  analytical  methods  that  used  are  qualitative  normative. Considerations underlying the research of these things is the lack of conformity by the regulation of licensing the products of plant breeding crop varieties, the legal relationship between the licensor and the licensee of the product license on plant varieties,  and  legal  protection  for  plant  breeders  in  the  licensing  laws  and implementation  in  the  field  .  Based  on  the  analysis  and  research  are:  (1)  the granting  of  a  license  to  the  products  of  plant  breeding  crop  varieties  performed pracontractual, contractual, and postcontractual; (2) the legal relationship between licensor and licensee on  products  of plant varieties has  greater legal  force to  the varieties  has  acquired  the  rights;  and  (3)  legal  protection  for  plant  breeders  to obtain  a  license  not  only  the  inclusion  of  the  name  of  the  moral  rights  of  the intellectual property that it generates but still gaining economic rights in the form of royalties from the breeders breeding though not as PVP rights holders.
Keywords : Legal Protection , License , Plant Variety Breeders

## A. PENDAHULUAN
A.1. Latar Belakang.
Indonesia sebagai suatu negara  yang  berdasarkan  hukum harus  melindungi  hak-hak  setiap warga  negara  serta  memberikan kesamaan dihadapan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUDNRI)  memberikan  jaminan kepada warga negara dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  melalui pekerjaan  dalam  bidang  penelitian dan  mendapat  perlindungan  atas hasil  penelitian  serta  royalti  dari penggunaan  hasil  penelitiannya  oleh pihak lain.
3 Salah  satu  hasil  penelitian yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak lain  yaitu  varietas  baru  tanaman melalui pemuliaan tanaman. Pemuliaan tanaman merupakan suatu metode yang secara sistematik merakit  keragaman  genetik  menjadi suatu  bentuk  yang  bermanfaat  bagi kehidupan  manusia. 4 Pemuliaan
tanaman  dilakukan  dengan  tujuan untuk mendapatkan varietas tanaman yang lebih baik serta dapat digunakan oleh petani dengan menguntungkan. Kegiatan pemuliaan tanaman  merupakan  salah  satu  cara guna  memenuhi  kebutuhan  pangan nasional melalui hasil pemuliaannya.
5 Kemajuan ilmu  pengetahuan di bidang pertanian sangat
3 Amrin Makmur, Pengantar Pemuliaan
Tanaman (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), halaman 11.
4 Ibid , halaman 17.
5 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan dan Dimensi
diperlukan oleh negara-negara berkembang. Indonesia sebagai negara agraris dan berkembang, serta salah  satu  negara  di  dunia  yang memiliki  banyak  keanekaragaman hayati  berupa  sumber  plasma  nutfah dan dapat dimanfaatkan untuk merakit  varietas  unggul  masa  depan yang sangat mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Penelitian dan pengembangan  pertanian  diharapkan dapat  menciptakan  varietas  tanaman baru  untuk  memenuhi  kebutuhan pangan  nasional  setelah  terlebih dahulu  memperoleh  inovasi  berupa alih  teknologi,  sehingga  nantinya dapat bersaing dengan produk pertanian  dari  negara-negara  lain.
Perlindungan  terhadap  hasil penelitian  pertanian  berupa  varietas tanaman  telah  diatur  di  dalam Undang-Undang  Nomor  29  Tahun 2000  tentang  Perlindungan  Varietas Tanaman  (UU  PVT).  Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) pada hakikatnya  merupakan  pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional  yang  harus  dilakukan oleh  Indonesia,  khususnya  berkaitan dengan World Trade Organization/Trade  Related  Aspects of Intellectual Property Rights (GATT/TRIPs) ,  yang  antara  lain mewajibkan  kepada  tiap  negara anggota mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan  di  bidang  Hak
Hukumnya di Indonesia (Bandung: Alumni, 2003), halaman 503.
Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk perlindungan varietas tanaman. 6 Kewajiban  negara-negara anggota GATT/WTO untuk melindungi  varietas  tanaman  dengan salah satu dari 3 (tiga) metode, yaitu paten, sistem sui generis yang efektif atau  dengan  kombinasi  antara  paten dan  sistem sui  generis .  Indonesia mengacu  pada  sistem  kombinasi PVT  antara  paten  dan  sistem sui
generis yaitu  bagi  varietas  tanaman akan  berlaku  undang-undang  PVT sedangkan  bagi  proses  pembentukan varietas tanaman yang bersifat mikrobiologis akan mendapat perlindungan hak paten. Undang-Undang PVT memberikan  keadilan  dan  kepastian hukum bagi para pihak yang menemukan,  menciptakan,    dan menggunakan varietas tanaman. Pada  Pasal  1  huruf  1  UU  PVT
dinyatakan bahwa PVT adalah perlindungan  khusus  yang  diberikan negara,  yang  dalam  hal  ini  diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap  varietas  tanaman  yang dihasilkan  oleh  pemulia  tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Pasal 1 huruf 1 ini memberikan kepastian hukum terhadap  obyek  dan  subyek  hukum atas  penggunaan  hasil  kekayaan intelektual  dalam  bentuk  varietas tanaman yang dihasilkan oleh
6 Nina Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis) (Bandung: Alfabeta, 2007), halaman 58.
pemulia  tanaman.  Jaminan  hukum tersebut  merupakan  insentif  bagi penemu  varietas  tanaman  yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya investasi di bidang pemuliaan pada perspektif yang lebih luas. Perlindungan  yang  diberikan oleh negara tersebut berupa
pemanfaatan  dari  varietas  tanaman yang  telah  memiliki  hak  PVT, sebagaimana disebutkan oleh Pasal 1 huruf  2  UU  PVT  yang  menyatakan bahwa  hak  PVT  adalah  hak  khusus yang diberikan negara kepada pemulia  dan/atau  pemegang  hak PVT  untuk  menggunakan  sendiri varietas  hasil  pemuliannya  atau memberi  persetujuan  kepada  orang atau  badan  hukum  lain  untuk menggunakannya selama waktu tertentu.
Tujuan  perlindungan  hukum terlihat dari Pasal 1 huruf 2 ini yaitu memberikan  kemanfaatan,  keadilan, dan  kepastian  hukum  dalam  hal penggunaan  varietas  tanaman  hasil pemuliaan  kepada  pemulia  dan/atau badan hukum sebagai pemegang hak PVT  serta  orang  atau  badan  hukum lain  dengan  masa  berlaku  yang disepakati.  Pemberian  PVT  juga dilaksanakan  untuk  mendorong  dan memberi  peluang  kepada  dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan
pertanian.  Hal  ini  semakin  penting mengingat  perakitan  varietas  unggul di  Indonesia  saat  ini  masih  lebih banyak  dilakukan  oleh  lembaga penelitian pemerintah.
7 Konsep  hak  PVT  apabila ditelusuri  lebih  mendalam  sesuai dengan  konsep  HKI  meliputi  hak milik  hasil  pemikiran  (intelektual), melekat  pada  pemiliknya,  bersifat tetap  dan  eksklusif;  dan  hak  yang diperoleh  pihak  lain  atas  izin  dari pemilik, bersifat sementara. Pada hak PVT terdapat  juga aspek hak khusus sebagaimana dimiliki oleh HKI yaitu hak  ekonomi,  hak  moral  dan  fungsi sosial.  Dengan  adanya  aspek  hak khusus  tersebut,  pemegang  hak  PVT selain  memperoleh  hak  ekonomi berupa  royalti,  hak  moral  yang melindungi  reputasi  pencipta  dan inventor  juga  harus  mempunyai fungsi  sosial  yang  dapat  digunakan untuk kepentingan umum.
Pemberian  hak  PVT  oleh negara  kepada  penemu  varietas tanaman  diperlukan  karena  pemulia sebagai  orang  yang  dengan  sengaja melakukan  perakitan  varietas  baru tanaman dengan menggunakan metode baku pemuliaan, yaitu kegiatan  yang  memerlukan  waktu lama  dengan  dana  besar  secara berkesinambungan. Akan tetapi setelah varietas  baru tersebut  dilepas ke masyarakat/pasar, pemulia sebagai  inventor  haknya  terlanggar karena  mudahnya  memperbanyak varietas  tersebut  tanpa  izin  dan pemulia tidak lagi dapat memperoleh manfaat secara ekonomi dari invensinya. Tanpa adanya perlindungan  kepada  pemulia  maka perakitan varietas akan sangat
7 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum
Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), halaman 1.
terpojok dan kurang diminati.
8 Varietas  tanaman yang mempunyai  manfaat  ekonomi  dan dapat dikomersilkan harus memenuhi beberapa persyataran sebagai  berikut:  (1)  mempunyai kemampuan berproduksi yang tinggi; (2)  mempunyai  kualitas  hasil  panen yang  baik;  dan  (3)  mempunyai kepastian  hasil  panen.  Varietas tanaman dalam pemanfaatannya perlu  adanya  inovasiinovasi  baru guna  menciptakan  varietas  unggul yang  memiliki  nilai  ekonomi.  Motif untuk memperoleh keuntungan adalah motif utama yang mendorong dilakukannya eksploitasi dan
komersialisasi HKI.
Hak  Kekayaan  Intelektual diberikan  kepada  pemulia  ,  atau siapapun  yang  menyatakan  telah menemukan  atau  mengembangkan varietas  baru  tanaman.  Varietas tanaman  yang  dilindungi  oleh  UU PVT  pada  Pasal  1  angka  3  adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau  spesies  yang  ditandai  oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi  karakteristik  genotipe  atau kombinasi  genotipe  yang  dapat membedakan  dari  jenis  atau  spesies yang  sama  oleh  sekurang-kurangnya satu  sifat  yang  menentukan  dan apabila
diperbanyak tidak mengalami perubahan. 9 Hukum menjamin
8 W. Mangoendidjojo, Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman (Yogyakarta: Kanisius, 2007), halaman 2.
9 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah,
Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan
kepemilikan  dan  menjamin  setiap manusia  untuk  penguasaan  dan menikmati  secara  eksklusif  atas benda atau ciptaannya yang dihasilkannya dengan bantuan negara,  dengan  demikian  gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan  hukum  adalah  untuk kepentingan  si  pemilik  (pemulia),
baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum.
Hak PVT dapat dimanfaatkan oleh  orang  lain  atau  badan  hukum melalui  suatu  perjanjian  lisensi. Lisensi  varietas  tanaman  menurut UU  PVT  pada  Pasal  1  angka  13 adalah  izin  yang  diberikan  oleh pemegang  hak  PVT  kepada  orang atau  badan  hukum  lain  untuk menggunakan  seluruh  atau  sebagian hak PVT.
Pemegang  hak  PVT  dalam hal  varietas  tanamannya  memiliki manfaat komersial dapat memberikan  izin  kepada  orang  atau badan hukum lain untuk menggunakannya  melalui  perjanjian lisensi  dengan  tujuan  memperoleh keuntungan berupa royalti dan keuntungan  hasil  penjualan  varietas tanaman bagi penerima hak PVT.
Pemilik  hak  PVT  berhak memberikan  lisensi  kepada  orang atau  badan  hukum  lain  berdasarkan perjanjian lisensi sesuai dengan Pasal 42  ayat  (1)  UU  PVT.  Pengecualian terhadap  pemberian  lisensi  hak  PVT yaitu  apabila  diperjanjikan  lain, maka  pemegang  hak  PVT  tetap boleh  melaksanakan  sendiri  atau
Praktiknya di Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), halaman 25.
memberi  lisensi  kepada  pihak  ketiga lainnya.
Undang-Undang  PVT  telah mengamanatkan terbentuknya Peraturan Pemerintah mengenai perjanjian lisensi sebagaimana tercantum  pada  Pasal  43  ayat  (3), yang  menyatakan  bahwa  ketentuan mengenai  perjanjian  lisensi  diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  Pada  penjelasan  pasal ini  menyatakan  bahwa  hal-hal  yang diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah mengenai  perjanjian  lisensi  meliputi hak  dan  kewajiban  pemberi  dan penerima lisensi termasuk bagianbagian  dari  pelaksanaan  hak PVT yang dilisensikan, jangka waktu serta bentuk perjanjian lisensi tersebut.
Peraturan  pemerintah  yang mengatur  tentang  perjanjian  lisensi sesuai  amanat  dari  UU  PVT  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 14  Tahun  2004  tentang  Syarat  Dan Tata  Cara  Pengalihan  Perlindungan Varietas  Tanaman  Dan  Penggunaan Varietas Yang Dilindungi (PP
Nomor  14  Tahun  2004)  pada  Pasal 20-Pasal  28,  serta  tetap  mengacu pada  syarat-syarat  lahirnya  lisensi sebagai  suatu  perjanjian  terpenuhi secara  sah.  Pelaksanaan  perjanjian lisensi secara yuridis tetap berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata),  yaitu  Pasal  1313, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdata, dan Pasal 1365 KUHPerdata.
10 Bentuk-bentuk  lisensi  HKI
10 Etty S. Suhardo, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi HKI (Semarang: Magister Ilmu
tidak  diatur  dalam  Undang-Undang HKI.  Undang-Undang  HKI  baik Paten, Merek, Cipta hanya mengatur lisensi  sukarela  dan  lisensi  wajib, bukan  jenis  lisensi  seperti  lisensi eksklusif  dan  non  eksklusif.  Sebagai contoh  dalam  prakteknya  terkait lisensi  Paten  ada  3  (tiga)  macam lisensi  yaitu: 11 (1)  lisensi  eksklusif;
(2)  lisensi  tunggal;  dan  (3)  lisensi non-eksklusif.
Meskipun Undang-Undang tidak mengatur tentang  jenis  lisensi  sukarela  atau bentuk  lisensi  lain  namun  Hukum HKI telah mengembangkan bentuk-bentuk  lisensi  menjadi  (1) Lisensi  Eksklusif;  (2)  Lisensi  Non Eksklusif; dan Lisensi Silang.
Berkaitan  dengan  PVT  terdapat  2
(dua)  jenis  lisensi  yaitu  lisensi sukarela  yang  terdiri  dari  lisensi eksklusif & lisensi non eksklusif, dan lisensi wajib.
Pemberian  lisensi  varietas
tanaman  yang  dilakukan  oleh  para pihak  dengan  tujuan  komersialisasi nantinya akan memberikan hubungan hukum, perlindungan hukum, dan akibat hukum. Hubungan hukum, perlindungan hukum,  dan  akibat  hukum  yang terjadi merupakan sebuah konsekuensi dari timbulnya perjanjian dalam  memanfaat  varietas tanaman  unggul  guna  memperoleh keuntungan ekonomi bagi para pihak yang  melakukan  perjanjian  terutama pemulia  varietas  tanaman  secara
Hukum Universitas Dipenogoro, 2012), halaman 79. 11 Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi (Bandung: Mandar Maju, 2012), halaman 117.
perseorangan maupun badan hukum.
A.2. Permasalahan.
1. Bagaimana mekanisme pemberian lisensi pada produk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia?;
2.  Bagaimana  hubungan  hukum antara  pemberi  dan  penerima lisensi  pada  produk  varietas tanaman di Indonesia?;
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman  penghasil  produk varietas tanaman sebagai pemberi lisensi?.
A.3. Tujuan dan Kontribusi Penelitian. Tujuan Penelitian: 1. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme pemberian  lisensi  produk varietas tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia; 2. Untuk mengkaji dan menganalisis hubungan hukum  antara  pemberi  dan penerima lisensi produk varietas tanaman di Indonesia; 3. Untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman  penghasil  produk varietas tanaman sebagai pemberi lisensi.
Kontribusi Penelitian:
1. Kontribusi Teoritis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangsih  terhadap  dunia pendidikan  dan  hukum,  juga sebagai kajian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum, khususnya hukum HKI.
2. Kontribusi Praktis.
Diharapkan  menyumbangkan pemikiran kepada para sarjana hukum  pada  umumnya  dan para  sarjana  hukum  yang menekuni  masalah  HKI  yang terkait dengan pemberian lisensi hak PVT pada khususnya,  yaitu  bagi  mereka yang bekerja sebagai konsultan HKI, konsultan hukum  di  perusahaan  swasta maupun  peneliti  dan  bagian hukum pada lembaga pemerintahan, seperti Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian  Pertanian,  dan lain-lain. A.4. Tinjauan Pustaka. Hak  Kekayaan  Intelektual adalah  hak  kebendaan  yang  dimiliki seseorang yang timbul dari
kemampuan  kreatifitas  intelektual manusia  yang  kemudian  dikreasikan dalam  berbagai  bentuk  karya-karya tertentu  dibidang  ilmu  pengetahuan dan  teknologi,  seni  dan  sastra,  serta memiliki  nilai  ekonomi  yang  dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh  pemiliknya  ataupun  pemegang haknya. Sifat HKI adalah merupakan sifat-sifat  yang  ditemukan  dalam
HKI.  HKI  merupakan  perlindungan hak  yang  diberikan  oleh  negara  dan bersifat  eksklusif,  dapat  dialihkan kepada  pihak  lain,  serta  memiliki nilai  ekonomis,  dan  tidak  dapat disita.
Prinsip-prinsip  HKI  bersifat universal  yang  merupakan  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  pengaturan
HKI serta peraturan perundangundangan yang akan diterapkan dan dicapai oleh undang-undang HKI. Beberapa prinsip  universal  yang  terkandung dalam  HKI,  antara  lain  sebagai berikut: 12 1)  perlindungan  hukum karya  intelektual;  2)  keseimbangan hak  dan  kewajiban;  3)  keadilan;  4) perlindungan ekonomi dan moral; 5) teritorialitas;  6)  kemanfaatan;  7) moralitas;  dan  8)  alih  teknologi  dan penyebaran  teknologi.  HKI  pada dasarnya  merupakan  hak  milik  yang diatur  dalam 13 KUHPerdata  pada Pasal  570,  maka  setiap  orang  yang mempunyai  hak  milik  atas  sesuatu hal/benda  mempunyai  hak  untuk menikmati  manfaat  yang  dapat diambil  dari  benda  tersebut  selama tidak bertentangan dengan undang-undang  dan  peraturan  yang berlaku. Pemilik
mempunyai kekuasaan  terhadap  benda  tersebut, sehingga  ia  mempunyai  hak  untuk melakukan  setiap  tindakan  terhadap
12 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional) (Bandung: Mandar Maju, 2011), halaman 53-55.
13 Muhammad Djumhana & Djubaedillah,
Op.Cit ., halaman 31
benda  tersebut,  misalnya  untuk mengalihkan  hak  milik  itu  kepada orang  lain  atau  memusnahkannya. Setiap  hak  yang  kita  miliki  tidak boleh  bertentangan  dan  merugikan hak  yang  dimiliki  oleh  orang  lain, termasuk didalamnya HKI. Berdasarkan  pada  hal-hal  tersebut diatas  maka  HKI  memiliki  banyak sekali  manfaat  yang  dapat  diambil karena  mempunyai  nilai  ekonomi yang  tinggi  bagi  pencipta,  penemu, dan pemegang hak.
14 Pengalihan  HKI  dapat dilakukan melalui pewarisan, wasiat, hibah,  perjanjian,  atau  sebab-sebab lain yang diperkenankan oleh peraturan  undang-undang  (putusan pengadilan) sebagaimana diatur pada Pasal  40  UU  PVT.  Pengalihan  HKI tidak  menghilangkan  hak  moral  dari pencipta  atau  penemu.  Pengalihan dengan  perjanjian  biasanya  dapat berupa lisensi, joint  venture , kontrak penelitian,  dan  sebagainya.    Hasil penelitian  berupa  varietas  tanaman yang  diklasifikasikan  sebagai  HKI menurut Koerniatmanto Soetoprawiro merupakan bagian dari hukum pertanian apabila di lihat dari sudut hukum ekonomi, hukum pertanian  mengatur  tentang  masalah agribisnis dan
agroindustri.
15 Keterkaitan  dengan  agribisnis  dan agroindustri  maka Hak  Kekayaan
Intelektual menjadi perhatian dalam kajian  Hukum  Pertanian. 16 Oleh
14 Ibid , halaman 35.
15 Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian (Jakarta: Gapperindo, 2013), halaman 77. 16 Ibid , halaman 51
karenanya,  obyek  pengaturan  dan pengayoman hukum pertanian adalah urusan pertanian berserta produk-produknya, baik pangan maupun non pangan dengan segenap aspeknya.    Pemberian  PVT  kepada pemulia  terhadap  varietas  tanaman yang  dihasilkan  melalui  kegiatan pemuliaan  tanaman  harus  memenuhi persyaratan  yang  telah  ditentukan oleh undang-undang. Varietas tanaman yang diberikan perlindungan harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur pada
Pasal 2 UU PVT.
Ketentuan  mengenai  syarat dan  tata  cara  pengalihan  hak  PVT diatur lebih jelas pada PP Nomor 14 Tahun  2004  pada  Pasal  2-Pasal  19. Selain  dicatatkan  pada  Kantor  PVT, pengalihan  hak  PVT  juga  dicatat dalam  Daftar  Umum  PVT  dengan membayar  biaya  yang  besarnya ditetapkan  oleh  Menteri  Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan
Varietas Tanaman.
17 Varietas tanaman dihasilkan melalui  pemuliaan  tanaman  yaitu melalui rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan  suatu  varietas,  sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan  varietas  baru  dan mempertahankan  kemurnian  benih varietas yang dihasilkan.
17 Nina Nuraini, Op.Cit ., halaman 24.
18 Pengertian  pemuliaan  tanaman  ini sama  dengan  yang  tercantum  pada Pasal  1  ayat  (4)  UU    PVT. Pemuliaan  dapat  dilakukan  di  dalam negeri  dan  dapat  pula  diperoleh melalui introduksi (pemasukan) varietas  dari  luar  negeri.  Pemuliaan tanaman  dilaksanakan  oleh  pemulia tanaman  sebagaimana  diatur  pada Pasal 1 huruf 5 UU PVT. Pemuliaan tanaman yang dilakukan  tidak  hanya  diarahkan untuk menghasilkan varietas tanaman  unggul  baru,  melainkan juga untuk mempertahankan kemurnian  varietas  yang  sudah  ada. Kegiatan  pemuliaan  tanaman  tidak hanya dilakukan dengan menggunakan  teknik  konvensional akan  tetapi  juga  telah  dilakukan melalui  pemuliaan  modern  berupa teknik  rekayasa  genetik 19 ,  berbagai keunggulan  yang  diharapkan  dari suatu  varietas  tanaman  memiliki peluang  lebih  besar  untuk  dipenuhi. Hal  ini  disebabkan  dalam  proses pembentukannya,  berbagai  gen  yang memiliki  berbagai  keunggulan  dapat digabungkan  menjadi  satu.  Pemulia tanaman sebelum melakukan pemuliaan tanaman perlu mengetahui akan tujuan dan masalah serta harapan produsen dan konsumen  dari  hasil  pemuliaan 20 . Tujuan  pemuliaan  tanaman  secara lebih  luas  adalah  memperoleh  atau mengembangkan  varietas  agar  lebih efisien dalam penggunaan unsur hara
18 Ibid. 19 Ibid .
dan  tahan  terhadap  cekaman  biotik dan  abiotik  sehingga  memberi  hasil tertinggi per satuan luas dan menguntungkan  bagi  penanam  serta pemakai 21 . Tahapan kegiatan pemulian  tanaman  dapat  dilakukan melalui:  1)  Koleksi  Plasma  Nutfah, 2)  Karakterisasi,  3)  Seleksi,  4) Perluasan Keragaman Genetik (Hibridasi,  Mutasi,  Fusi  Protoplas, dan  Rekayasa  Genetik),  5)  Seleksi setelah Perluasan Keragaman Genetik,  6)  Evaluasi  dan  Pengujian, dan  7)  Pelepasan  Varietas  dan Perbanyakan. Dalam perjanjian lisensi  terdapat  para  pihak  yang berkepentingan,    antara  lain:  1. pihak langsung yaitu (a) pemilik atau pemberi  HKI  ( licensor )  yang  terdiri dari  pemilik  HKI,  pemilik  bersama ( co-owner )  HKI,  dan  penerima lisensi  dalam  hubungan  dengan  sub lisensi (b) penerima lisensi ( licensee ) yang terdiri  dari individu  atau badan hukum; 2. pihak tidak langsung yaitu lembaga  yang  mempunyai  tugas, pokok  dan  fungsi  dalam  proses  atau pelaksanaan perjanjian lisensi seperti Pengadilan atau Kantor PVT.
Pengaturan  mengenai  lisensi dalam  UU  PVT  diatur  pada  Pasal 42Pasal 55 dan terbagi dalam 2 (dua) macam yaitu lisensi biasa dan lisensi wajib.  Lisensi  biasa  yang  dimaksud merupakan lisensi yang terjadi karena  kesepakatan  antara  pemberi lisensi dan penerima lisensi, sedangkan  lisensi  wajib  merupakan
20 Muhammad Syukur, Sriani Sujiprihati dan Rahmi Yunianti, Teknik Pemuliaan Tanaman (Jakarta: Penebar Swadaya, 2012), halaman 6.
21 Ibid, halaman 8
lisensi yang terjadi karena keputusan pemerintah seperti pengajuan permohonan melalui pengadilan. Pengaturan mengenai lisensi varietas tanaman  pada  PP  Nomor  14  Tahun 2004  tercantum  pada  Pasal  20-Pasal 32  yang  mengatur  mengenai  lisensi biasa dan lisensi wajib.
Perjanjian  lisensi  yang  akan dilakukan  oleh  para  pihak  hanya dapat dilakukan bagi varietas tanaman yang telah memperoleh hak PVT guna memberikan perlindungan hukum kepada pihak yang memegang  hak  PVT  dan  pemulia tanaman.
A.5. Metode Penelitian. Metode pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  metode  pendekatan  yuridis normatif untuk mengungkapkan berbagai  perangkat  hukum  yang dapat  dilihat  dan  digunakan  dalam
UU  PVT.  Demikian  juga  dengan tujuannya  yaitu  untuk  menemukan asas-asas hukum yang dapat menjadi patokan dalam menentukan pelaksanaan  dan  filosofi  dari  UU PVT  dikaitkan  dengan  perlindungan hukum  pada  pemberian  lisensi  bagi pemulia varietas tanaman berdasarkan UU PVT dan undang-undang terkait lainnya. Penelitian ini bersifat deskriptif  analitis  karena  secara spesifik  penelitian  ini  bertujuan memberikan  gambaran  mengenai berbagai  sudut  pandang  dari  UU PVT,  UU  Nomor  18  Tahun  2002, UU  Nomor  14  Tahun  2004,  dan  PP Nomor  20  Tahun  2005,  dilihat  dari
aspek  hukumnya,  karakteristiknya, dan perlindungan hukum pada pemberian  lisensi  bagi  pemulia varietas tanaman.

## B.  HASIL  PENELITIAN  DAN
PEMBAHASAN.
B.1.  Mekanisme  pemberian  lisensi pada  produk  varietas  tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia.
Pemanfaatan  nilai  ekonomi dari  suatu  varietas  hasil  pemuliaan tanaman  oleh  orang  dan  badan hukum  menurut  UU  PVT  dilakukan melalui lisensi. Lisensi yang diberikan adalah bagi varietas tanaman  yang  telah  memiliki  hak PVT. Mekanisme dalam melaksanakan perjanjian lisensi yang dilakukan oleh pemberi dan penerima  lisensi  berdasarkan  kepada tahapan membuat perjanjian menurut teori  baru 22 ,  yaitu:  1.  Tahap pracontractual , yaitu adanya penawaran dan penerimaan; 2. Tahap contractual , yaitu adanya persesuaian  pernyataan  kehendak antara  para  pihak;  3.  Tahap post contractual , yaitu pelaksanaan perjanjian. Perencanaan kontrak atau perjanjian  lisensi  yang  disampaikan oleh Etty Susilowati apabila dikaitkan  dengan  mekanisme  yang dikemukakan  oleh  teori  baru,  maka perencanaan kontrak tersebut termasuk ke dalam tahap pracontractual . Perencanaan kontrak lisensi  tersebut  sebaiknya  dilakukan
22 Salim HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), halaman 161.
oleh  para  pihak  guna  menyesuaikan pernyataan kehendak keduanya sehingga  terjadi  kesepakatan  antara kedua belah pihak. Mekanisme pemberian lisensi produk varietas tanaman dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Tahap Pracontractual :
Pada  tahap pracontractual terjadi  penawaran  dan  penerimaan dari para pihak yang akan melaksanakan  perjanjian  lisensi varietas  tanaman.  Prinsip  utama dalam  melakukan  lisensi  terhadap varietas  tanaman  adalah  varietas tanaman  yang  akan  dilisensikan telah memperoleh hak PVT,
sehingga  para  pihak  yaitu  pemberi dan penerima lisensi dapat terlindungi haknya dalam pemanfaatan varietas tanaman. 2. Tahap Contractual :
Pada tahap contractual terjadi  penyesuaian  kehendak  dari para pihak melalui ketentuan-ketentuan  yang  diatur dalam perjanjian lisensi. Pada Pasal
20  PP  Nomor  14  Tahun  2004 diatur  tentang  ketentuan  mengenai Isi  Perjanjian  Lisensi  yang  akan diatur oleh para pihak. Pada Bagian kedua  tentang  lisensi  mengatur mengenai  hak  dan  kewajiban pemberi  dan penerima lisensi  yang diatur pada Pasal 21-Pasal 24 guna memberikan  keseimbangan  bagi para  pihak.  Salah  satu  kewajiban yang  harus  dilakukan  oleh  para pihak dalam perjanjian lisensi yaitu bahwa  perjanjian  lisensi  varietas tanaman  harus  dicatatkan  pada Kantor  PVT.  Pihak  penerima
lisensi  pada  Pasal  24  huruf  b adalah  pihak  yang  mencatatkan perjanjian lisensi tersebut. Meskipun dalam ketentuan perundang-undangan tidak mengatur  mengenai  pihak  yang dikenakan biaya pencatatan perjanjian lisensi  varietas tanaman, biasanya  penerima  lisensi  yang akan  bertanggung  jawab  terhadap biaya pencatatan tersebut.
Penerima lisensi sebagai pihak  yang  akan  memanfaatkan hasil pemuliaan tanaman merupakan pihak yang akan mencatatkan perjanjian lisensi sesuai dengan Bagian Ketiga tentang  lisensi  mengatur  mengenai syarat  dan  tata  cara  permohonan pencatatan  perjanjian  lisensi  yang diatur pada Pasal 25.
3. Tahap Postcontractual :
Pada  tahap postcontractual ini,  pemberi  dan  penerima  lisensi setelah  tahap pracontractual dan tahap contractual melakukan pelaksanaan  perjanjian  sesuai  isi dalam  perjanjian  lisensi  varietas tanaman.  Para  pihak  berdasarkan isi  perjanjian  melakukan  hak  dan kewajibannya  masing-masing  serta dapat melakukan perbaikanperbaikan dari perkembangan pelaksanaan perjanjian lisensi varietas tanaman. Pada  tahap  ini  dimungkinkan
terjadinya kendala-kendala dan masalah-masalah  yang  dihadapi dalam  pelaksanaan  isi  perjanjian,
seperti halnya hasil dari perbanyakan varietas tanaman yang tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan  ataupun  penyediaan varietas  tanaman  yang  tidak  sesuai dengan  kualitas  yang  diperjanjikan sehingga  dapat  terjadi  peninjauan kembali  terhadap  perjanjian  yang telah disepakati. Kegiatan menghasilkan  varietas  tanaman yang  memiliki  nilai  ekonomi  yang tinggi  haruslah  dilakukan  dengan penelitian yang memerlukan teknologi dan modal besar. Pemilik teknologi  dan  modal  besar  yang dapat menghasilkan varietas tanaman unggul hanyalah pemerintah melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian,  Kementerian  Pertanian (Balitbangtan,  Kementan)  serta badan  usaha  yang  bergerak  dalam bidang perbenihan. Mekanisme pemberian lisensi pada varietas tanaman yang memerlukan  proses  alih  teknologi invensi berbasis HKI pada Balitbangtan, Kementan diatur berdasarkan  Standar  Operasional Prosedur  (SOP)  tentang  Proses Alih  Teknologi  Invensi  Berbasis HKI Nomor 36/OT.225/I.1.1/01/2011 tertanggal 15  Januari  2010  serta  telah dilakukan  revisi  pada  tanggal  7
Januari  2011  dan  mulai  berlaku pada 8 Februari 2011. Pelaksanaan SOP tentang Proses Alih Teknologi Invensi  Berbasis  HKI  memiliki keterkaitan  dengan  SOP  lain  yaitu
SOP Kerjasama dan Humas, Balitbangtan,  SOP  HKI  (Paten, Cipta,  Merek,  PVT),  dan  SOP Lisensi. Pelaksanaan pemberian
lisensi  bagi  varietas  tanaman  hasil pemuliaan  tanaman  oleh  pemulia Balitbangtan, Kementan yang berlokasi  pada  Unit  Kerja/Unit Pelaksana Teknis (UK/UPT) sesuai dengan SOP Nomor 36/OT.225/I.1.1/01/2011  haruslah telah memperoleh surat daftar/sertifikat sebagai bentuk perlindungan  hukum/perlindungan sementara atas invensi yang dihasilkan. Permasalahan  yang  timbul adalah apabila pelaksanaan pemberian lisensi dilakukan sebelum adanya sertifikat hak PVT atau  tanda  daftar  perlindungan sementara  yang  diterbitkan  oleh Kantor  PVT.  Akibat  hukum  yang ditimbulkan  oleh  perjanjian  lisensi tersebut  bagi  para  pihak  yaitu pemberi  dan  penerima  lisensi  serta pemulia  tanaman  sebagai  pihak yang melakukan pemuliaan
tanaman. Varietas  tanaman  yang  telah dilakukan  perjanjian  lisensi  pada Balitbangtan, Kementan yang belum  memperoleh  sertifikat  hak PVT ataupun tanda daftar perlindungan sementara atas varietas  tanaman  berdasarkan  Data Kerjasama Lisensi Invensi
Balitbangtan  dengan  Dunia  Usaha dari  2007  sampai  September  2012 sebanyak  8  (delapan)  invensi varietas tanaman.
Mekanisme pemberian lisensi pada  8  (delapan)  varietas  tanaman tersebut  dilakukan  tanpa  melalui pendaftaran  terlebih  dahulu  untuk memperoleh  sertifikat  hak  PVT
dan tanda daftar sementara perlindungan varietas tanaman berdasarkan daftar varietas tanaman  yang  telah  memperoleh sertifikat  hak  PVT  sampai  dengan Agustus  2013,  daftar  pendaftaran hasil  pemuliaan  Tahun  2006  - Agustus 2013 dan daftar pendaftaran  varietas  lokal  Tahun 2005 - Agustus 2013. 23 Pelaksanaan pemberian lisensi terhadap 8 (delapan) produk varietas  tanaman  tersebut  telah menyalahi  ketentuan  dan  aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta SOP yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Dari 8 (delapan) varietas diatas,  3  (tiga)  varietas  telah didaftarkan  akan  tetapi  belum memiliki tanda Pendaftaran Varietas  Hasil  Pemuliaan  sehingga belum adanya suatu legalitas mengenai  varietas hasil pemuliaan. Meskipun  dalam  pemberian  lisensi tersebut berlaku ketentuan perjanjian  yang  mengikat  bagi kedua  belah  pihak  akan  tetapi ketentuan Undang-Undang memiliki  kekuatan  hukum  yang lebih  tinggi  daripada  perjanjian yang  telah  dibuat.  Pendaftaran yang  dilakukan  hanya  ditujukan bagi pengumpulan data dan kejelasan  hubungan  hukum  antara varietas dengan pemiliknya.
23 Efridani Lubis, Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Berdasarkan Penerapan Konsep Sovereign Right dan Hak Kekayaan Intelektual (Bandung: Alumni, 2009), halaman. 292. Pendaftaran varietas sangat dianjurkan, namun pendaftaran tidak  memberikan  perlindungan ekonomi  bagi  pemilik,  hanya  saja bisa dijadikan prior art ( state of the art )  dari  varietas  sejenis.  Untuk perlindungan secara ekonomi maka mekanisme  yang  digunakan  adalah Perlindungan  Varietas  tanaman (PVT).
B.2.  Hubungan  hukum  antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman di
Indonesia.
Pengakuan  terhadap hasil pemuliaan  yang  dilakukan  oleh pemulia  tanaman  dan  harus  tetap diakui  memiliki  hubungan  hukum dengan varietas tanamannya merupakan salah satu ketentuan yang diatur  dalam  UU  PVT.  Ketentuan tersebut  harus  dipatuhi  oleh  semua pihak  termasuk  lembaga  penelitian dan pengembangan pemerintah.
Meskipun  hasil  pemuliaan  tersebut telah  dialihkan  kepada  lembaga penelitian dan pengembangan tersebut,  akan  tetapi  hak  pemulia sebagai  inventor  tetap  harus  diakui termasuk dalam
perjanjian pemberian  lisensi  varietas  tanaman. Salah satu contoh yang dapat penulis sampaikan  yaitu  pada  Balitbangtan, Kementan pengalihan/pemindahan hak  PVT  dari  inventor  kepada UK/UPT dilakukan sejak akan dilaksanakannya pemuliaan tanaman. Walaupun pengalihan telah dilaksanakan melalui perjanjian tertulis, akan tetapi pemulia tanaman harus  tetap  dilindungi  haknya  dan
tetap  mempunyai  hubungan  hukum dengan  hasil  pemuliaannya  serta harus  memperoleh  penghargaan  atas kekayaan intelektual yang dihasilkannya.  Perjanjian  pengalihan tersebut  meskipun  tidak  terikat  pada suatu  bentuk  tertentu,  namun  dalam pembuatannya  harus  memperhatikan peraturan-peraturan nasional dan ketentuan-ketentuan internasional. Hubungan hukum antara pemberi  dan  penerima  lisensi  dalam perjanjian  lisensi  menghasilkan  hak dan  kewajiban,  selain  itu  hakikat hubungan  hukum  lain  yang  terjadi adalah dalam hal penyelesaian sengketa. Pada Balitbangtan, Kementan  dalam  perjanjian  lisensi varietas  tanaman  perihal  klausul penyelesaian  sengketa  yang  tidak mencantumkan mengenai penyelesaian sengketa melalui pengadilan,    sebagaimana  tercantum dalam    perjanjian  lisensi  yang  lain seperti pada lisensi paten. Penyelesaian sengketa yang dicantumkan dalam perjanjian lisensi yaitu  melalui  cara  arbitrase  yang juga memerlukan bantuan pengadilan  sebagai  pihak  terakhir apabila  tidak  dapat  diselesaikan melalui arbitrer yang disediakan oleh pemberi dan penerima lisensi. Penyelesaian melalui arbitrase merupakan cara yang digunakan para pihak  untuk  menghindari  terjadinya penyelesaian  melalui  pengadilan,
akan  tetapi  kadangkala  penyelesaian dengan menggunakan arbiter mengalami  kebuntuan  atau  tidak menyelesaikan  permasalahan  yang ada. Oleh
karenanya untuk
menyelesaikan permasalahan diperlukan pencantuman klausul penyelesaian sengketa melalui pengadilan  sebagai  jalan  terakhir. Perjanjian  lisensi  PVT  yang  dibuat oleh Kementerian Pertanian merupakan  perjanjian  baku  yang harus  dipatuhi  oleh  UK/UPT  yang akan melaksanakan perjanjian lisensi PVT  dengan  pihak  lain  (badan usaha).
Pendapat  lain  dikemukakan oleh  Dwi  Pudiastuti,  Kepala  Bagian
Perundangan  I,  Biro  Hukum  dan Humas, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa tidak dicantumkannya klausul penyelesaian sengketa melalui pengadilan  dikarenakan  karakteristik dari  pemulia  tanaman  sendiri  yang telah  melakukan  penelitian  dalam menghasilkan  varietas  baru  tanaman yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang banyak sehingga diantara para  pemulia  tanaman  telah  adanya suatu  kebiasaan  yaitu  kepercayaan diantara  para  pemulia  tanaman.
Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Balitbangtan, Kementan melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan (arbitrase). Meskipun  pemulia  tanaman mempunyai  karakteristik  tersendiri, akan tetapi penggunaan pencantuman  klausul  penyelesaian sengketa melalui pengadilan
merupakan  salah  satu  bagian  dari perlindungan  hukum  yang  diberikan kepada pemberi dan penerima lisensi apabila  dikemudian  hari  terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan
perjanjian  yang  telah  dibuat  oleh para  pihak.  Oleh  karenanya  dalam setiap  perjanjian  lisensi  akan  lebih baik  tetap  mencantumkan  klausul penyelesaian  sengketa  di  pengadilan untuk  lebih  menimbulkan  kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.
B.3. Perlindungan hukum terhadap pemulia tanaman penghasil produk varietas tanaman sebagai pemberi lisensi. 24 HKI  sebagai  satu  sistem perlindungan hukum mempunyai dua jenis perlindungan sebagaimana diungkapkan oleh Philipus M.
Hadjon  yaitu:  Sistem  pendaftaran yang cenderung kepada perlindungan hukum  secara  preventif  dan  sistem pidana  untuk  perlindungan  secara represif,  mengingat  pidana  pada asasnya adalah satu tindakan terakhir untuk  menegakkan  hukum.  Untuk mendapatkan perlindungan HKI
adanya pendaftaran saja tidak cukup, sehingga  memerlukan  kelengkapan syarat-syarat  formil  dan  materiil dalam  suatu  pendaftaran  yang  akan menentukan  pada  diterima  atau tidaknya  suatu  permohonan  hak. Dengan  terpenuhinya  syarat  formil dan materiil serta dilakukan pendaftaran  maka  akan  melahirkan hak eksklusif. Keuntungan mengenai
24 Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmashani, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam
Masyarakat Kreatif (Yogyakarta: Total Media, 2009), halaman 12.
pengaturan  perlindungan  varietas tanaman di Indonesia yang menggunakan kedua Undang-Undang tersebut dikemukakan  juga  oleh  Joshua  V. Funder  dalam  buku  Hak  Kekayaan Intelektual  Suatu  Pengantar  yang intinya menyatakan bahwa Perlindungan  ganda  dari  kedua Undang-Undang yang saling melengkapi  memberikan  manfaat besar  kepada  para  pemulia  tanaman yang  selanjutnya  dapat  digunakan sebagai reward atas  keberhasilan mereka  memajukan  pertanian  di Indonesia 25 .  Perlindungan  ganda terhadap varietas tanaman di Indonesia  merupakan  tindakan  yang diperbolehkan  baik  menurut  hukum positif  nasional  maupun  menurut hukum  internasional 26 .  Hal  ini disebabkan  substansi  yang  diatur oleh  kedua  Undang-Undang  tersebut sangat  berbeda,  sehingga  saling melengkapi satu sama lain.
Dengan menyediakan perlindungan  ganda  melalui  UU Paten  dan  UU  PVT  Indonesia, kepentingan  para  pemulia  tanaman terhadap varietas yang ditemukannya dapat  dilindungi  secara  maksimal. Upaya  penelitian  atau  pelepasan varietas-varietas unggul baru dilakukan  oleh  para  pemulia  yang bekerja di kelembagaan pemerintah 27 ,  baik  di  balai-balai
25 Tim Lindsey, et al, Hak Kekayaan Intelektual “Suatu Pengantar” (Bandung: Alumni, 2011), halaman 396-397 26 Ibid , halaman 399
27 Sabartua Tampublon, Politik Hukum Iptek di Indonesia (Yogyakarta: Kepel Press, 2013), halaman 133.
penelitian  maupun  di  perguruan tinggi, sedangkan lembaga penelitian dan pengembangan swasta di Indonesia belum berkembang dengan baik. Lembaga penelitian dan pengembangan  swasta  dapat  berdiri sendiri atau merupakan divisi penelitian  dan  pengembangan  dari suatu  badan  usaha.    Perlindungan varietas tanaman dimaksudkan bahwa pemilik varietas yang dilindungi  dapat  memberikan  hak kepada  perusahaan  benih  tertentu untuk memperbanyak, memproduksi, dan memperdagangkan benih varietas  yang  bersangkutan  dengan mutu  yang  terjamin  dan  harga  yang layak.  Pada  saat  ini  yang  terjadi adalah petani semakin sulit memperoleh  benih  yang  berkualitas karena  umumnya  diproduksi  oleh perusahaan multinasional yang profit
oriented sehingga  harganya  menjadi sangat  mahal.  Lembaga  penelitian dan perguruan tinggi sebagai penyedia public goods perlu didukung  penuh  sehingga  mampu menghasilkan  teknologi  dan  inovasi alternatif  yang  bisa  diakses  secara murah oleh publik utamanya petani-petani kecil di pedesaan 28 . Bagi Indonesia, adanya bentuk  hak  pemulia  yang  tercakup dalam  UU  PVT  merupakan  satu  hal penting  karena  pemulia  Indonesia hanya  menganggap  penting  hasil akhir  berupa  “produk”  varietas tanaman  yang  tidak  terakomodasi
28 Subejo, Bunga Rampai Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (Jakarta: Universitas Indonesia, 2013), halaman 16.
melalui  hak  paten 29 .  Apabila diperbandingkan  dengan  Australia dan  Belanda  yang  mengatur  hak pemulia  dalam  hukum  nasionalnya masing-masing  dengan  tujuan  dan harapan yang sama, yaitu mendukung  upaya  pengembangan invensi  varietas  tanaman  yang  tidak dapat  dilindungi  dengan  hak  paten. Saat  ini  alih  teknologi  atas  invensi yang berpotensi komersial dan sudah mendapatkan  perlindungan  varietas tanaman 30 ,  dilaksanakan  melalui kerjasama lisensi yang menghasilkan jasa  alih  teknologi  berupa  royalti. Hasil kerjasama lisensi berupa royalti tanpa terkecuali harus
disetorkan  ke  Kas  Negara  dalam bentuk  Pendapatan  Negara  Bukan Pajak  (PNBP) 31 .  Berkaitan  dengan royalti  yang  diterima  dari  lisensi yang dilakukan oleh UK/UPT terutama varietas tanaman seharusnya  pemulia  tanaman  yang melakukan pemuliaan tanaman berdasarkan  UU  PVT  pada  Pasal  8 harus  mendapatkan  imbalan  yang layak dengan
memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh  dari  varietas  tersebut. Pendapat  yang  sama  dikemukakan juga  oleh  Adrian  Sutedi  mengenai penyebab  utama  masih  rendahnya tingkat pengajuan paten oleh peneliti Indonesia,  yang  menurut  penulis
29 Andriana Krisnawati & Gazalba Saleh,
Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman Dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), halaman 106-107.
30 http://bpatp.litbang.deptan.go.id/index
31 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 7.
juga terjadi bagi pengajuan perlindungan  varietas  tanaman  yaitu salah  satunya  adalah  faktor  masih relatif rendahnya insentif atau penghargaan  atas  karya  penelitian oleh pemerintah hingga pada akhirnya  kurang  memicu  peneliti dalam  menghasilkan  karya  ilmiah yang inovatif. Pengaruh faktor relative  rendahnya  insentif  tersebut terjadi  juga  pada  peneliti  yang menghasilkan varietas tanaman melalui pemuliaan tanaman. 32 Pembangunan  hukum  yang dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap ketentuan hukum  yang  sudah  tidak  layak dipergunakan  lagi  guna  melindungi HKI  tanaman  merupakan  bagian yang  tidak  terpisahkan  dari  tujuan pembangunan nasional yaitu mencapai  manusia  yang  adil  dan makmur  termasuk  hasil  karya  dari pemulia  tanaman.  Pemerintah  atas nama kepentingan rakyat atau kepentingan negara berwenang melaksanakan  HKI  yang  dilindungi oleh  Undang-Undang  HKI,  dengan tetap  memperhatikan  kepentingan pemilik HKI. Subejo dalam tulisannya mengenai A New Trend of Agriculture Feminization memberikan  pendapat  yang  intinya menyatakan  bahwa  Indonesia  harus memberikan  banyak  perhatian  pada penelitian  dan  pengembangan 33 , 32 Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia “Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional” (Bandung: Mandar Maju, 2011), halaman 269
33 Subejo, Op.Cit ., halaman 199
guna  memberikan  dampak  yang signifikan  terhadap pertumbuhan ekonomi  nasional  sehingga  dapat bersaing  dengan  negara  tetangga. Hasil  pemuliaan  tanaman  berupa varietas  unggul  yang  dilakukan  oleh pemulia merupakan salah satu faktor yang  mempengaruhi  pertumbuhan ekonomi  nasional  melalui  penelitian dan pengembangan bidang pertanian.
Pemerintah tidak hanya meningkatkan  hasil  penelitian  dan pengembangan bidang pertanian melalui  produk  varietas  unggul  saja akan tetapi juga memperhatikan atau memberikan  perlindungan  kepada pemulia  sebagai  penghasil  varietas baru  tanaman  melalui  pemberian royalti  terutama  bagi  pemulia  yang mengabdi  pada  lembaga  penelitian dan  pengembangan  pertanian  seperti Balitbangtan, Kementan.
Selain Pasal 8 UU PVT, telah diatur  juga  melalui  Undang-Undang
Nomor  18  Tahun  2002  tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan  dan  Penerapan  Ilmu Pengetahuan  dan  Teknologi  (UU
Nomor  18  Tahun  2002)  pada  Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (3), (4), dan  (5).  Pada  Pasal  16  ayat  (3) memberikan kepastian hukum bahwa badan  penelitian  dan  pengembangan pemerintah berhak untuk memanfaatkan pendapatan yang diperoleh dari pengembangan penelitian termasuk hasil dari pemuliaan  tanaman.  Pada  Pasal  21 ayat  (3)  memberikan  kepastian hukum  bahwa  pemerintah  berperan sangat  penting  dalam  penyusunan kebijakan mengenai pemberian
insentif terhadap hasil penelitian dan pengembangan pertanian yang dilakukan  oleh  pemulia  tanaman berupa  royalti  hasil  pemikirannya. Sehingga peningkatan perolehan hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh pemulia tanaman dapat diperoleh dan memberikan  semangat  bagi  pemulia tanaman yang lain untuk menghasilkan  varietas  baru  tanaman lain. Ketentuan  yang  mendukung lainnya melalui Peraturan Pemerintah  Nomor  20  Tahun  2005 tentang  Alih  Teknologi  Kekayaan
Intelektual  Serta  Hasil  Kegiatan Penelitian  dan  Pengembangan  Oleh Perguruan  Tinggi  dan  Lembaga Penelitian  dan  Pengembangan  (PP Nomor  20  Tahun  2005).  Pasal-pasal yang  memberikan  kepastian  hukum terhadap  pemberian  perlindungan hukum  kepada  pemulia  tanaman dalam  memperoleh  royalti  tertuang pada Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 sampai dengan  Pasal  11  dan  Pasal  38  ayat (2b). Pasal-pasal diatas yang terkandung  dalam  UU  Nomor  18 Tahun 2002 dan PP Nomor 20 Tahun 2005  memberikan  arti  bahwa  hasil dari  penelitian  dan  pengembangan yang dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah  dengan  menggunakan keseluruhan biaya dari negara merupakan  milik  pemerintah  atau kepemilikan ada ditangan pemerintah, akan tetapi tetap memberikan  pengakuan  terhadap penemu  pada  bidang  pertanian  yaitu pemulia tanaman. Pada  pemberian  lisensi  varietas tanaman yang dilakukan oleh Balibangtan, Kementan dengan dunia  usaha,  kepemilikan  hasil penelitian  berada  pada  pemerintah melalui UK/UPT dengan tetap mencantumkan penemu varietas baru tanaman  yaitu  pemulia  tanaman. Sehingga  manfaat  ekonomi  dari pemberian  lisensi  varietas  tanaman tersebut, tetap diperoleh oleh
pemerintah  (UK/UPT)  dan  pemulia tanaman.  Perolehan  royalti  hasil pemberian  lisensi  varietas  tanaman antara pemerintah (UK/UPT) dengan pemulia  tanaman  dilakukan  sesuai dengan
peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku dengan tetap mengedepankan prinsip adil,  demokratis,  transparan,  dan akuntabel bagi para pihak.
Undang-Undang  Nomor  18
Tahun 2002 dan PP Nomor 20 Tahun 2005 apabila diperhatikan merupakan  upaya  dalam  mendorong perguruan tinggi dan lembaga penelitian  dan  pengembangan  untuk dapat menggunakan pendapatan yang  diperolehnya,  serta  secara bertahap  menjadi  mandiri  dan  tidak tergantung pada dukungan pembiayaan pemerintah. 34 Filosofi  dari  pemberian royalti sendiri adalah royalti diberikan  kepada  seseorang,  bukan merupakan biaya untuk melaksanakan kembali suatu
kegiatan,  akan  tetapi  sebagai  bentuk
34 Sabartua  Tampubolon, Problematika  Royalti HKI  di  Indonesia ( Media  HKI  Vol.  X/No.
4/Juli2013/humasristek) ,(http://www.ristek.go.id/ index.php/module/News), 06/12/2013
penghargaan terhadap seseorang yang  telah  melaksanakan  kegiatan penelitian  dan  menghasilkan  karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut,
Peraturan  Pemerintah  tentang  Tata
Cara Penggunaan PNBP, tidak mencantumkan  royalti  sebagai  salah satu  bidang  kegiatan  yang  dapat dibiayai  dari  sebagian  dana  PNBP.
Adapun bidang-bidang kegiatan yang  dapat  dibiayai  dari  sebagian dana  PNBP  tersebut  adalah:  (a) penelitian dan pengembangan teknologi;  (b)  pelayanan  kesehatan; (c)  pendidikan  dan  Pelatihan;  (d) penegakan  hukum;  (e)  pelayanan yang melibatkan kemampuan intelektual tertentu; dan (f)
pelestarian sumber daya alam. Kementerian  Keuangan  Republik Indonesia memang lebih menganjurkan Perguruan Tinggi (PT)  dan  lembaga  penelitian  dan pengembangan  untuk  membentuk BLU dibandingkan dengan unit kerja yang dimaksud dalam UU Nomor 18
Tahun 2002 dan PP Nomor 20 Tahun 2005 . Pelaksanaan  di lapangan selama  ini,  penggunaan  dana  yang diperoleh  dari  hasil  alih  teknologi oleh  perguruan  tinggi  dan  lembaga penelitian dan pengembangan
mengalami  masalah,  karena  apabila diperlakukan  sebagai  PNBP  yang harus  segera  disetorkan  ke  kas negara,  meskipun  sebagian  dapat dikembalikan    ke  lembaga  yang bersangkutan,  akan  memperlambat proses  pengembangan  teknologi  itu sendiri.
Perbedaan perspektif ini telah dicarikan  solusi  oleh  pembuat  UU
Nomor  18  Tahun  2002  dengan menyebutnya sebagai “lex specialis” ,  sehingga  perlakuannya harus  dibedakan  dari  ketentuan terhadap  keuangan  secara  umum. Akan tetapi ketentuan tersebut belum pernah  diimplementasikan  karena pengambil  keputusan  di  bidang keuangan negara masih tetap berpandangan bahwa peneliti Indonesia  yang  mayoritas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta menggunakan anggaran publik dalam  setiap  kegiatannya,  sehingga tidak diperkenankan untuk memperoleh pendapatan lain. 35 Permasalahan terhadap pemberian  royalti  bagi  inventor termasuk  pemulia  tanaman  yang mengabdi  pada  lembaga  pemerintah juga  dikemukakan  oleh  Ragil  Yoga Edi  dan  Bambang  Subiyanto  yang intinya menyatakan bahwa penguasaan HKI oleh negara
tercermin  dalam  ketentuan  yang terdapat  pada  undang-undang  HKI mengatur  tentang  hubungan  antara pencipta/inventor dengan institusinya dan dikenal  dengan istilah hubungan kedinasan.
Pendapat yang
dikemukakan  oleh  Ragil  Yoga  Edi dan Bambang Subiyanto  memberikan  pemahaman bahwa  pengaturan  pemberian  royalti bagi  peneliti  termasuk  pemulia tanaman yang mengabdi pada lembaga penelitian dan pengembangan  pemerintah  belum
35 Ragil Yoga Edi dan Bambang Subiyanto,
Analisi Kasus Terhambatnya Pemberian Royalti Kepada Inventor Atas Hasil Alih Teknologi Kegiatan Litbang , Makalah
harmonis. Perundang-undangan yang terkait pemberian royalti masih perlu dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi  sehingga  pelaksanaan pemberian royalti dapat dilaksanakan.  Perundang-undangan mengenai pengaturan pemberian royalti  selain  berpedoman  terhadap ketentuan hukum nasional harus juga berpedoman kepada ketentuan-ketentuan internasional mengenai HKI. C. PENUTUP.
C.1. Kesimpulan.
1.    Mekanisme  pemberian  lisensi pada  produk  varietas  tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia:
a.  Pada  tahap pracontractual ini, pemberi  lisensi  melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan kemampuan mitra/investor yang akan memanfaatkan varietas tanamannya dan penerima  lisensi  melakukan perencanaan terhadap keuntungan  dari  pemanfaatan varietas  tanaman  yang  akan digunakan  dalam  kegiatan usahanya.
b.    Pada  tahap contractual ini, pemberi  dan  penerima  lisensi melakukan persamaan kehendak  diantara  para  pihak melalui  klausul-klausul  yang dicantumkan  pada  perjanjian lisensi varietas tanaman dengan mempertimbangkan keseimbangan hak dan
kewajiban para pihak;
c.    Pada  tahap postcontractual ini,  pemberi  dan  penerima lisensi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan  perjanjian  lisensi varietas  tanaman  berdasarkan isi perjanjian lisensi.
2.    Hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman di Indonesia:
a.    Pemulia  tanaman  hanya memiliki  hubungan  hukum
atas kepemilikan hasil penelitian varietas tanamannya  apabila  belum memperoleh hak PVT;
b.    Pemulia  tanaman  bukan sebagai  pemegang  hak  PVT hanya  memiliki  hubungan hukum dengan pemegang hak
PVT/pemberi lisensi dan tidak memiliki hubungan hukum kepada penerima lisensi.
3.    Perlindungan  hukum  terhadap pemulia tanaman penghasil
produk  varietas  tanaman  sebagai pemberi lisensi: a.    Pemulia  tanaman  yang berasal dari lembaga penelitian  dan  pengembangan pemerintah  belum  terlindungi hak atas hasil penelitiannya;
b.    Hak  pemulia  tanaman sebagai penemu varietas
tanaman hanya sebatas pencantuman  nama  pemilik dalam sertifikat hak PVT;
c.    Penghargaan  berupa  royalti
kepada pemulia tanaman yang berasal dari lembaga penelitian  dan  pengembangan pemerintah  masih  terkendala dengan peraturan perundang-undangan. C.2. Saran. 1.    Mekanisme  pemberian  lisensi pada  produk  varietas  tanaman hasil pemuliaan tanaman di Indonesia:
a.    Pemerintah harus tegas dalam mengatur  pemberian  lisensi varietas  tanaman  hanya  dapat dilakukan  terhadap  varietas tanaman  yang  telah  memiliki hak PVT;
b.    Ketentuan  mengenai  pihak yang membayar biaya pencatatan lisensi belum diatur dalam Undang-Undang,  untuk  itu ketentuan  tersebut  hendaknya dicantumkan dalam isi perjanjian lisensi; c.    Perlu  adanya  revisi  terhadap PP  Nomor  14  Tahun  2004
mengenai  ketentuan  pihak yang  dikenakan  kewajiban untuk membayar biaya pencatatan perjanjian lisensi;
2.    Hubungan hukum antara pemberi dan penerima lisensi pada produk varietas tanaman di Indonesia:
a.    Perjanjian  lisensi  yang sampai dengan saat ini belum dicatatkan  pada  Kantor  PVT,
harus  segera  dicatatkan  agar
mempunyai  akibat  hukum
dengan pihak ketiga;
b.    Perlu adanya harmonisasi dan
sinkroninasi terkait pemberian  lisensi  dalam  UU PVT dan Peraturan Pemerintah  mengenai  hak pemulia tanaman sebagai inventor  kekayaan  intelektual yang masih mempunyai hubungan hukum dengan varietas hasil invensinya. 3.    Perlindungan  hukum  terhadap pemulia tanaman penghasil produk  varietas  tanaman  sebagai pemberi lisensi:
a. Perlu adanya peranan pemerintah  dalam  kejelasan peroleh  royalti  bagi  pemulia tanaman  yang  bekerja  pada lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan PNBP harus segera  diserahkan  ke  Kas Negara sehingga pemulia tanaman (peneliti) tidak mendapatkan haknya; b.    Perlu  segera  diputuskan  oleh pemerintah terkait
pemanfaatan  hasil  perolehan royalti yang diterima lembaga penelitian  dan  pengembangan pemerintah  guna  memberikan hak  pemulia  tanaman  berupa royalti dan juga meningkatkan hasil penelitian varietas tanaman.
D

## AFTAR PUSTA
KA

## A. Buku
Achmad  Ali.  2011, Menguak  Tabir Hukum ,  Cet.  3;  Penerbit  Ghalia Indonesia: Bogor.
Astarini,  Dwi  Rezki  Sri.  2013, Mediasi  Pengadilan  “Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa  Berdasarkan  Asas Peradilan  Cepat,  Sederhana, Biaya Ringan”, Cet. 1; Penerbit PT. Alumni: Bandung. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. 2011, Petunjuk Teknis Kerjasama Alih Teknologi, Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian: Bogor. Badrulzaman,  Mariam  Darus.  2005, Aneka  Hukum  Bisnis ,  Cet.  2; Penerbit PT. Alumni: Bandung. -------------------, 2011, K.U.H. Perdata  Buku  III  “Hukum Perikatan Dengan Penjelasan” ,  Cet.  3;  Penerbit Alumni: Bandung. Departemen Pertanian. 2010, Panduan Umum Alih Teknologi Dalam Rangka Inovasi Hasil Litbang
Pertanian, Badan  Penelitian dan  Pengembangan  Pertanian: Jakarta.
Djumhana,  Muhammad,  dan  R.
Djubaedillah.  2003, Hak  Milik Intelektual,  Sejarah.  Teori  dan Praktiknya di Indonesia, Penerbit  Citra  Aditya  Bakti:
Bandung.
Harahap, M. Yahya. 2006, Arbitrase,
Cet.  4;  Penerbit  Sinar  Grafika:
Jakarta. Hernoko, Agus Yudha. 2011, Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak  Komersial), Cet.  2; Penerbit Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Irawan, Candra. 2011, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia  “Kritik  Terhadap WTO/TRIPs  Agreement  dan Upaya  Membangun  Hukum
Kekayaan  Intelektual  Demi Kepentingan  Nasional” ,  Cet.
1;  Penerbit  Mandar  Maju:
Bandung.
Kementerian Pertanian. 2012, Perkembangan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)  dan  Alih  Teknologi Badan Litbang Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian: Jakarta.
Krisnawati,  Andriana,  dan  Gazalba
Saleh. 2004, Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak  Paten  dan  Hak  Pemulia , Cet. 1; Penerbit PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta. Lindsey,  Tim,  et  al.,  2011, Hak
Kekayaan  Intelektual  “Suatu Pengantar” ,    Cet.  6;  Penerbit
Alumni: Bandung. Lubis,  Efridani.  2009, Perlindungan dan Pemanfaatan Sumber Daya  Genetik  “Berdasarkan Penerapan  Konsep  Sovereign Right  dan  Hak  Kekayaan Intelektual” ,  Cet.  1;  Penerbit Alumni: Bandung.
Lukman,  Mediya.  2013, Badan
Layanan Umum Dari Birokrasi
Menuju  Korporasi, Cet.  1;
Penerbit Bumi Aksara: Jakarta.
Makmur,  Amrin.  1992, Pengantar Pemuliaan  Tanaman, Penerbit
Rineka Cipta: Jakarta. Mangoendidjojo, W. 2007, Dasar-Dasar Pemuliaan
Tanaman, Cet.  5;  Penerbit Kanisius: Yogyakarta. Margono, Suyud. 2010, Aspek Hukum  Komersialisasi  Aset Intelektual ,  Cet.  1,  Penerbit
CV. Nuansa Aulia: Bandung. -------------, 2011, Hak Milik Industri “Pengaturan  dan  Praktik  di Indonesia” ,  Cet.  1;  Penerbit Ghalia Indonesia: Bogor.
Marzuki,  Peter  Mahmud.  2005, Penelitian  Hukum, Penerbit Kencana Prenada Media Group: Jakarta. Mayana, Ranti Fauza. 2004, Perlindungan  Desain  Industri
Di  Indonesia  (Dalam  Era Perdagangan  Bebas), Penerbit PT. Grasindo: Jakarta.
Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. 2012,
Hukum  Perikatan  “Penjelasan Makna  Pasal  1233  sampai 1456  BW ,  Cet.  2;  Penerbit  PT.
Rajagrafindo Persada: Jakarta. Mochtar, Dewi Astuty. 2001, Perjanjian Lisensi Alih Teknologi dalam Pengembangan Teknologi Indonesia, Cet. 1; Penerbit PT. Alumni: Bandung. Muhammad, Abdulkadir. 2001, Kajian  Hukum  Hak  Kekayaan Intelektual ,  Cet.  1;  Penerbit PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
Muljadi,  Kartini,  dan  Gunawan Widjaja.  2010, Seri  Hukum Perikatan  “Perikatan  Yang
Lahir dari Perjanjian” , Cet. 5; Penerbit PT. Rajagrafindo
Persada: Jakarta. Nina  Nuraini,  2007, Perlindungan Hak  Milik  Intelektual  Varietas
Tanaman  (Guna  Peningkatan
Daya Saing Agribisnis) , Cet. 1; Penerbit Alfabeta: Bandung.
Purba, Achmad Zen. 2011, Perjanjian TRIPs dan Beberapa  Isu Strategis , Cet.  1; Penerbit  FHUI  &  PT.  Alumni: Bandung. Purwaningsih,  Endang.  2012, Hak
Kekayaan  Intelektual  (HKI) dan  Lisensi ,  Cet.  1;  Penerbit
CV. Mandar Maju: Bandung. Riswandi,  Budi  Agus,  dan  Shabhi Mahmashani.  2009, Dinamika Hak Kekayaan Intelektual Dalam  Masyarakat  Kreatif ,
Cet.  1;  Penerbit  Total  Media: Yogyakarta. Saidin, OK. 2013, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual  Property  Rights) , Cet. 8; Penerbit PT.
RajaGrafindo Persada: Jakarta.
Salim  HS.,  2009, Pengantar  Hukum Perdata  Tertulis  (BW), Cet.  6; Penerbit Sinar Grafika: Jakarta.
Sardjono,  Agus.  2009, Membumikan
HKI  di  Indonesia, Cet.  1; Penerbit  CV.  Nuansa  Aulia: Bandung.
Soetoprawiro,  Koerniatmanto.  2013,
Pengantar  Hukum  Pertanian,
Cet.  1;  Penerbit  Gapperindo:
Jakarta. Subejo, 2013, Bunga Rampai Pembangunan  Pertanian  dan Pedesaan, Cet.  1;  Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.
Subekti,  1996, Hukum  Perjanjian, Cet.  XVI;  Penerbit  Intermasa: Jakarta.  Sudarmanto,  2012, KI
&  HKI  Serta  Implementasinya
Bagi  Indonesia ,  Penerbit  PT. Elex Media Komputindo: Jakarta. Suhardo, Etty S. 2012, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi  HKI ,  Magister  Ilmu Hukum Universitas Diponegoro: Semarang. Sutedi,  Adrian.  2013, Hak  Atas
Kekayaan  Intelektual, Cet.  2;
Penerbit Sinar Grafika: Jakarta. Syukur, Muhammad, Sriani Sujiprihati dan Rahmi Yunianti, 2012, Teknik Pemuliaan  Tanaman, Cet.  1;
Penerbit  Penebar  Swadaya:
Jakarta.
Tampubolon, Sabartua. 2013, Politik
Hukum Iptek di Indonesia , Cet.
2; Penerbit Kepel Press:
Yogyakarta. Usman, Rachmadi.  2003, Hukum  Hak atas Kekayaan Intelektual “Perlindungan  dan  Dimensi Hukumnya di Indonesia” , Cet.1; Penerbit Alumni: Bandung. Widjaja, Gunawan. 2003, Seri Hukum  Bisnis  “Lisensi” ,  Cet.
2;  Penerbit  PT.  RajaGrafindo
Persada: Jakarta.
Yusdinal, 2008, Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Paten, Tesis; Universitas Diponegoro: Semarang. B. Artikel Edi,  Ragil  Yoga,  dan  Bambang Subiyanto, Analisi Kasus Terhambatnya Pemberian Royalti  Kepada  Inventor  Atas Hasil  Alih  Teknologi  Kegiatan
Litbang , Makalah.

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan
Pajak. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem  Nasional  Penelitian, Pengembangan  dan  Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara.
Republik  Indonesia.  Undang-undang Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara.