## KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN ADANYA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 1400K/PDT/1986.

## Karina Lizwary dan Wahyuni Safitri
Karinalizwary93@gmail.com, wahyunibun@gmail.com,
Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Indonesia sebagai masyarakat yang Pluralistrik dengan berbagai macam Suku, Ras, Bahasa dan Budaya serta Agama sehingga perkawinan antar agama sering terjadi. Perkawinan antar  agama  sendiri  tidak  diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang Perkawinan dan dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/PDT/1986 yang dalam putusan Yurisprudensi tersebut tidak melarang adanya perkawinan antar agama sehingga syarat suatu perkawinan tidak lagi menjadi halangan bagi mereka yang ingin melangsungkan Perkawinan Beda Agama. Persoalan perkawinan beda agama ini timbul dinegara kita sebagai konsekuensi logis diakuinya Pancasila sebagai landasan bagi produk hukum, dimana didalamnya terkandung "Prinsip kebebasan beragama" , sehingga selama kita masih mengakui adanya dua hal tersebut, persoalan perkawinan beda agama akan selalu muncul, oleh karenanya bagaimana pencatatan  terhadap  suatu  perkawinan  yang  memiliki  kaidah  yang  berbeda  dan  apa  yang terkandung didalam yurisprudensi tersebut dalam pertimbangan seorang hakim.
Kata kunci: Pencatatan Perkawinan, Perkawinan Beda Agama, Yurisprudensi.

## ABSTRACT
Indonesia as pluralistic country with assorted tribe, race, language and culture and religion so that intermarriage occurs frequently. Intermarriage itself is not regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and with the jurisprudence of the Supreme Court No. 1400 K / PDT / 1986 in the Jurisprudence decision does not prohibit the intermarriage so that the terms of a marriage is  no  longer  an  obstacle  for  those  who  want  to  perpetuate  Interfaith  Marriage.  The  issue  of interfaith marriage arises in our country as a logical consequence of the recognition of Pancasila as the foundation of legal product, which contained therein "The principle of religion freedom", so  long  as  we  continue  to  recognize  the  existence  of  these  two  things,  the  issue  of  interfaith marriage  will  always  appear,  therefore  how  records  of  a  marriage  which has rules  that  are different and what is contained in the jurisprudence, in consideration of a judge.
Keywords: marriage registration, marriage interfaith, jurisprudence.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Perkawinan    mempunyai    arti    dan kedudukan  yang  sangat  penting  dalam  tata kehidupan    manusia.    Sebab    dengan perkawinan,    dapat  dibentuk    ikatan hubungan pergaulan  antara  dua  insan  yang berlainan  jenis  secara  resmi  dalam  suatu ikatan  suami-istri    menjadi    satu    keluarga. Seperti  yang  diketahui  bersama  bahwa  di indonesia  diakui  lebih  dari  1  (satu)  agama, sehingga tidak menutup kemungkinan calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan  berbeda  dalam  hal ini  adalah Agama.  fenomena  perkawinan berbeda agama dapat banyak dijumpai di lingkungan masyarakat kita, sebagai contoh yang dapat dilihat  adalah  pernikahan  di  kalangan  para artis  seperti  Dedy  Combuzier  dan  Kalina, Melly  Manuhutu  dan  Prakaca,  Lidya Kandau dan Jamal Mirdad, Ira Wibowo dan Katon Bagaskara, serta Amara dan Francois Mohede  dan  masih  banyak  yang  lainnya. Hal  tersebut  menjadi  dasar  timbulnya permasalahan dalam penetapan prinsip Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan ruang pengaturan bagi pernikahan  yang  akan  melangsungkan perkawinan  berbeda  agamanya 1 . Untuk melaksanakan  pencatatan,  pada  pasal  2 Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 menyatakan  "bahwa  bagi  yang  beragama Islam  oleh  Pegawai  Pencatat  sebagaimana dimaksud  dalam  Undang-Undang  No.  32 Tahun  1954  tentang  Pencatatan  Nikah, Talak  dan  Rujuk,  sedangkan  bagi  mereka yang bukan beragama Islam dilakukan oleh Pegawai  Pencatat  Perkawinan  pada  Kantor Catatan  Sipil",  dalam  hal  ini  diatur  dalam Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan dan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.  12  Tahun  1983  tentang  Pengaturan
1 Blog Gudang Ilmu Hukum, Perkawinan Beda Agama di Indonesia, diakses pada tanggal 08 April 2015.
Masalah  Kewenangan  Di  bidang  Catatan Sipil. Adapun pencatatan perkawinan dimaksud  untuk  menjadikan  peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan,  maupun  bagi  orang  lain  dan masyarakat, hal ini dapat dibaca dalam suatu surat  yang  bersifat  resmi  dan  termuat  pula dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan  di  mana  perlu,  terutama  sebagai alat bukti tertulis yang autentik.
Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975, maka  lembaga  catatan  sipil  ikut  berperan dalam  suatu  perkawinan,  yaitu  sebagai lembaga  pencatat  perkawinan,  terutama terhadap  perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya  selain  agama  Islam.  Kantor Catatan Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai  instansi  pencatat  perkawinan  bagi mereka  yang  melangsungkan  perkawinan selain  beragama  Islam,  berhak  untuk menolak  mencatatkan  perkawinan  yang tidak  dibenarkan  oleh  agama  yang  dianut oleh  pasangan  yang  akan  melangsungkan perkawinan.
Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi  syarat-syarat  tertentu  untuk sahnya  suatu  perkawinan. Ikatan  antara seorang  pria  dan  seorang  wanita  dapat dipandang  sebagai  suami  isteri,  mana  kala ikatan  tersebut  didasarkan  pada  adanya perkawinan  yang  sah,  untuk  sahnya perkawinan  harus  memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang- undang. Supaya perkawinan dapat dilangsungkan, maka calon mempelai harus memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan  perkawinan.  Syarat-syarat perkawinan  di  Negara  Republik  Indonesia diatur  dalam  Pasal  6,  Pasal  7  dan  Pasal  11 Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  9 Tahun 1975.
Namun demikian dalam yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  register  Nomor 1400K/Pdt/1986 tentang Perkawinan Antara Andi Vonny Gani P Beragama Islam dengan Adrianus  Petrus  Hendrik  Nelwa  Beragama Kristen  Protestan  melegalkan  perkawinan antara  orang  yeng  berbeda  agama  dengan jalan memerintahkan kepada kepada pegawai Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar  melangsungkan  perkawinan  antara Andy  Vonny  Gani  P.,  dengan  Adrianus Petrus  Nelwan  setelah  dipenuhi  syarat- syarat perkawinan menurut Undang- Undang. Menurut pertimbangan Mahkamah Agung bahwa di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan adanya aturan tentang perkawinan  antara  orang  yang  berbeda agama. Menurutnya telah terjadi kekosongan  hukum  dalam  bidang  hukum perkawinan.  Oleh  karena  itu,  putusannya dalam kasus di atas bukan hanya perlu bagi para pihak (antara Andi Vonny Gani P dan Adrianus Petrus Hendrik Nelwa) akan demi untuk mengisi kekosongan hukum di bidang perkawinan agar tidak terjadi terus menerus.
Putusan  Mahkamah  Agung  di  atas, sudah barang tentu memiliki implikasi besar terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Mahkamah Agung sebagai muara hukum  tertinggi  di  Indonesia  menjadi rujukan  dan  referensi  dari  hakim  tingkat pertama dan banding dalam memutuskan hal serupa  yaitu  perkawinan  antara  orang  yang berbeda agama.

## B. Permasalahan
Berdasarkan uraian dalam latar
belakang,  maka  yang  menjadi  rumusan
masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana pencatatan  perkawinan beda agama dengan adanya Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  No. 1400 K / PDT / 1986 ?
2. Apakah  asas  hukum  yang  terdapat didalam yurisprudensi Mahkamah Agung  No.  1400  K/PDT/1986  tentang perkawinan beda agama?
C. Tujuan Penelitian :
Memperhatikan perumusan masalah
sebagaimana tersebut diatas, maka penelitian  ini  bertujuan  untuk dapat mendiskripsikan dan mengidentifikasi bagaimana  pencatatan  perkawinan  beda agama dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah  Agung No.  1400K/PDT/1986, dan Untuk  dapat  menganalisa  apa  asas hukum  yang  terdapat  dalam  Yurisprudensi Mahkamah Agung sehingga didalam putusannya memperbolehkan adanya perkawinan beda agama.
D. Manfaat Penelitian : Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan  pertimbangan  dan  informasi bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat  atau  golongan  lain  yang melangsungkan  perkawinan  antar  agama atau  yang  belum  melakukan  perkawinan antar agama, karena dengan perkawinan itu menimbulkan  banyak  kerugian  terutama pada kedua  belah  pihak dan  anak.  Sebagai masukan  dan  kajian  ilmu  hukum  dibidang administrasi secara umum khususnya terkait dengan adanya perkawinan beda agama.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  mengenai  “ Kajian  Hukum terhadap  Perkawinan  Beda  Agama dengan adanya Yurisprudensi Mahamah Agung No. 1400 K/PDT/1986” merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka  yang  merupakan  data  sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan.
Selanjutnya untuk menunjang dan melangkapi fakta yang ada, maka dilakukan pula  penelitian  lapangan.  Yang  menjadi sasaran  penelitian  hukum  ini  ada  dua  yaitu norma  untuk  penelitian  kepustakaan  dan perilaku  untuk  penelitian  lapangan.  Lokasi penelitian berada pada Kantor Catatan Sipil Kota  Samarinda  dengan  responden Kepala Bidang  Pencatatan dan  Pengadilan  Negeri Samarinda.  Teknik  pengumpulan  data
dengan menggunakan questioner, wawancara  observasi  dan  dokumentasi. Laporan  hasil  penelitian  ini  bersifat deskriptif analisis. PEMBAHASAN A. Pencatatan perkawinan  terhadap pekawinan  beda  agama  dengan adanya Yurisprudensi No. 1400K/PDT/1986. Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat sekali dengan akibat-akibat perkawinan, baik  yang  berkenaan  dengan  keturunan (anak)  maupun  harta.  Bila perkawinan tersebut  sah  maka  harta  yang  diperoleh selama  dalam  perkawinan,  maupun anak yang  lahir  dalam perkawinan  tersebut, kedudukan hukumnya tegas dan jelas.
Untuk sahnya suatu perkawinan  yang ditinjau  dari  sudut  keperdataan  adalah bilamana    perkawinan tersebut    sudah dicatat    atau    didaftarkan    pada    Kantor Urusan Agama  atau  Kantor  Catatan  Sipil sesuai    dengan    agama    yang    dianutnya. 2 Selama  perkawinan    ini    belum    terdaftar perkawinan  itu  masih  belum  dianggap  sah menurut  ketentuan
hukum    negara
sekalipun    mereka    sudah    memenuhi prosedur  dan  tata  cara menurut ketentuan agama.  Sedangkan  bilamana  yang  ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan
pencatatan nikah hanyalah sekedar memenuhi  administrasi perkawinan  saja yang  tidak  menentukan  sah  atau  tidaknya suatu  perkawinan. 3 Ketentuan  mengenai pencatatan  nikah  diatur  dalam  Undang- undang  perkawinan    Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan dan Pasal 2 ayat 2 dan
2 Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-undang  No.  1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sayuti Thalib, Hukum  Kekeluargaan Indonesia,  (Jakarta:  UI Press, 1986),    cet.  Ke-5,    h.  175.  Di    pasal    ini diatur    tata    cara    pencatatan pernikahan    baik sesama    muslim maupun  muslim/  dengan  non muslim.
3 Syaharani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia,  (Bandung: Alumni, tth 2001), h. 10.
Kompilasi  Hukum    Islam    Pasal  5  ayat  1 sebagimana berbunyi  “agar    terj amin ketertiban    perkawinan    bagi  masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.” 4 Pencatatan  perkawinan  adalah  suatu yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap peristiwa  perkawinan.  Dalam  hal ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan  pencatatan,  ketika  akan melangsungkan  suatu  akad perkawinan antara calon suami dan calon istri.
Pencatatan  adalah  suatu  administrasi Negara  dalam  menciptakan  ketertiban  dan kesejahteraan  warga  negaranya.  Mencatat artinya memasukan perkawibnan itu kedalam  buku  nikah ataupun  kedalam  akta perkawinan  kepada  masing-masing  suami istri.  Kutipan  akta  nikah itu  sebagai  bukti otentik  yang  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk. Juga oleh Pegawai  Perkawinan  pada  Kantor  Catatan Sipil  sebagaimana  di  maksud  dalam berbagai perundang-undangan yang berlaku mengenai pencatatan perkawinan. 5
Umumnya orang menginginkan pasangan  hidup  yang  seagama 6 .  Bukan sengaja membeda-bedakan atau mendirikan jurang  pemisah  antara  agama  yang  satu dengan agama yang lain, namun diharapkan membangun  keluarga  berdasarkan  satu prinsip  tentunya  diharapkan  akan  lebih mudah dan permasalahan beda agama tidak perlu  muncul  dalam  rumah  tangga.  Namun tidak  sedikit  juga  pasangan  yang  menikah dengan adanya perbedaan keyakinan
4 Direktorat    Pembinaan    Badan    Peradilan Agama    Islam,  Kompilasi    Hukum    Islam, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), h. 15.
5 (H. Arso Sostroatmodjo, dan A. Wasit Aulawi, Hukum  Perkawinan  Indonersia  (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), h. 55-56.
6 Perbedaan  pandangan  hidup  apalagi  akdah agama, bisa menimbulkan jurang pemisah dalam kehidupan berumah tangga, karena akidah yang berbeda  bisa  mengakibatkan  juga  perbedaan dalam cara memandang kehidupan ini.
tersebut, hal ini dapat terjadi karena adanya pergaulan  yang  bebas  dan  terbuka  antara umat manusia. Dengan alasan tersebut tidak dapat  dipungkiri  pernikahan  beda  agama menjadi hal yang semakin umum dilingkungan  masyarakat 7 . Untuk  sahnya suatu  perkawinan    yang  ditinjau  dari  sudut keperdataan  adalah  bilamana    perkawinan tersebut    sudah    dicatat    atau    didaftarkan pada  Kantor  Urusan Agama  atau  Kantor Catatan  Sipil  sesuai  dengan  agama  yang dianutnya. 8 Selama perkawinan  ini  belum terdaftar    perkawinan    itu    masih    belum dianggap    sah    menurut  ketentuan    hukum negara  sekalipun  mereka  sudah  memenuhi prosedur  dan  tata  cara menurut ketentuan agama.  Sedangkan  bilamana  yang  ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan
pencatatan nikah hanyalah    sekedar memenuhi    administrasi    perkawinan  saja yang  tidak  menentukan  sah  atau  tidaknya suatu perkawinan 9 .
Perbuatan  pencatatan  perkawinan, bukanlah  menentukan  sah  atau  tidaknya suatu  perkawinan.  Pencatatan  bersifat Administratif,  yang  menyatakan  bahwa suatu peristiwa perkawinan memang ada dan terjadi.  Dengan  pencatatan  itu  perkawinan menajdi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun  bagi  pihak-pihak  lainya.  Suatu perkawinan  yang  tidak  dicatat  dalam  akta nikah  dianggap tidak  ada  oleh  Negara  dan tidak mendapatkan kepastian hukum.
Mengenai  pencatatan  perkawinan  ini lebih  lanjut  sebagaimana  dikemukakan sebelumnya,  pasal  2  ayat  (1)  Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
menyatakan:
“pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkan  perkawinannya  menurut agama  Islam,  dilakukan  oleh  Pegawai Pencatatan  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang-undang  Nomor  32  Tahun  1954 tentang  pencatatan  Nikah,  Talak,  dan Rujuk”.
7 Blog  Gudang  Ilmu  Hukum, Perkawinan  Beda Agama  di  Indonesia,  diakses  pada  tanggal  08 April 2015. 8 Ibid.
Kemudian  dalam  ayat  (2)  pasal  yang  sama menyatakan :
“Pencatatan  perkawinan  dari  mereka  yang melangsungkan perkawinanya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam,  dilakaukan  oleh  pegawai  pencatatan perkawinan  pada  kantor  catatan  sipil sebagaimana  dimaksud  dalam  berbagai perundang-undangan  mengenai Pencatatan perkawinan.”
Namun  didalam  Pasal  21  Undang - Undang Perkawinan hanya diatur mengenai kewenangan  pengadilan  untuk  mengadili permohonan penolakan pegawai pencatatan perkawinan untuk
melangsungkan perkawinan, yang berbunyi :
1) Jika  pegawai  pencatat  perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan  ada  larangan  menurut Undang-undang  ini  akan  menolak melangsungkan perkawinan.
2) Di  dalam  penolakan,  permintaan salah  satu  pihak  yang  ingin melangsungkan  perkawinan  oleh pegawai  pencatat  perkawinan  akan diberikan  suatu  keterangan  tertulis dari  penolakan  tersebut  disertai dengan alasan-alasan penolakan.
3)
Para  pihak  yang  perkawinannya ditolak berhak mengajukan
permohonan  kepada  pengadilan  di dalam  wilayah  mana  pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedududkan  untuk  memberikan keputusan,  dengan  menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. 4) Pengadilan
akan memeriksa perkaranya dengan cara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia  akan  menguatkan  penolakan tersebut  ataukah  memerintahkan agar supaya perkawinannya
dilangsungkan.
9 Ibid.
Sehingga  Mahkamah Agung  dalam putusan  Nomor  1400K/PDT/1986  tanggal 20 Januari 1989 menyatakan memerintahkan Pegawai  Pencatatan  pada  Kantor  Catatan Sipil  Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu Kota Jakarta  supaya  melangsungkan  perkawinan anatara  Andi  Vonny  P.  (beragama Islam) dengan  Adrianus  Petrus  Hendrik  Nelawan (beragama Kristen protestan), setelah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan menurut
undang-undang. Kemudian menolak dan  membatalkan surat penolakan Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanah Abang  Jakarta  dan  Kantor  catatan  Sipil Jakarta masing-masing dengan surat tanggal 5 maret 1986 Nomor K2/NJ-1/834/III/1986 dan  Nomor  655/1.755.4/CS/1986,  bahkan membatalkan  Penetapan  pengadilan  Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT/PST sejauh mengenai penolakan melangsungkan
perkawinan.
Dalam  memberikan  solusi  hukum bagi  perkawinan  antar  agama  Mahkamah Agung mengemukakan bahwa:
"Perkawinan  antar  agama  dapat  diterima permohonannya  di  Kantor  Catatan  Sipil, karena  Kantor  Catatan  Sipil  adalah  satu- satunya  instansi  yang  berwenang  untuk melangsungkan  permohonan  bagi  kedua calon  suami  isteri  yang  tidak  beragama Islam, untuk itu wajib menerima permohonan perkawinan antar agama".
Seandainya  kita  tetap  berpegang secara  konsisten  dengan  Undang -Undang Perkawinan,  maka  persoalan  perkawinan Beda  agama  ini  tidak  akan pernah  terjadi. Undang-Undang Perkawinan dengan  tegas melarang  terjadinya  perkawinan  beda agama,  kecuali  hukum  masing-masing agamanya  daan  kepercayaan  agamanya  itu membolehkan. Ini berarti sepanjang hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya  itu  membolehkan,  perkawinan beda agama tersebut ”dapat” saja dilangsungkan.  Bahkan  dulu  berdasarkan Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor MA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 dan
Istruksi  Menteri  Dalam  negeri  Nomor  477 tahun 1990, Kantor Catatan Sipil (sekarang Dinas  Catatan  Sipil  dan  Pendaftaran Kependudukan) diseluruh Indonesia
diizinkan  untuk  melaksakan  perkawinan beda agama dengan alasan adanya kekosongan hukum (Rechtscvatuum).
Namun  dalam  hal  ini  berdasarkan hasil  penelitian  di  Kantor  Catatan  Sipil khususnya di Kota Samarinda bahwa pernah terjadi dengan adanya beberapa orang yang hendak  melangsungkan  perkawinan  di Kantor  Catatan  Sipil,  namun menurut penjelasan  dari  Kepala  Bagian  Pencatatan Kantor  Catatan  Sipil  Kota Samarinda  yang menjelaskan bahwa instansi Pencatatan Sipil hanya  mencatatkan  suatu  peristiwa  hukum perkawinan,  kematian,  kelahiran,  tidak untuk menikahkan suatu perkawinan, namun pencatatan  perkawinan  beda  agama  sendiri harus  tunduk  pada  salah  satu  agama  yakni non muslim karena instansi pencatatan yang mereka  lakukan  adalah  Kantor  Pencatatan Sipil yang mana Intansi Catatan Sipil hanya mencatat  Perkawinan  untuk  Non  muslim saja,  bahwa  dengan  adanya  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  No.  1400  K/PDT/1986 mengenai masalah perkawinan beda agama yang  memberikan  kewenangan  kepada Kantor  Catatan  Sipil  untuk  menikahkan seseorang  yang  memiliki  agama  berbeda maka  hal  seperti  ini  yang  membuat  fungsi catatan Sipil bercabang yang semula hanya mencatatkan  saja  malah  ikut  menikahkan, namun dalam hal ini menurut pendapat ibu Hasmiar, S.Sos sebagai narasumber mengemukakan bahwa selaku kepala bidang pencatatan  biasanya  hanya  mencatatkan perkawinan  saja  karena  dalam  hal  ini kembali kepada fungsi kantor Catatan Sipil dan juga dasar hukum yang dipegang adalah Undang - Undang Administrasi
Kependudukan  yang  mana  suatu  peristiwa hukum  seperti  pernikahan,  kematian  dan perkawinan  haruslah  dicatat  di  Kantor Catatan Sipil, terkecuali adanya hal-hal lain yang menungkinkan untuk melakukan suatu peristiwa  hukum  seperti  menikahkan, ataupun  ada  kebijakaan  langsung  dati Kepala  Dinas  dan  /  atau  memang  perintah langsung  dari  Kepala  Pemerintah  Pusat disana  menyuruh  instansi  Kantor  Catatan Sipil  Kota  samarinda  untuk  melakukan  hal
itu. 10 Untuk  proses  pencatatan  perkawinan beda  agama  pada  Kantor  Catatan  Sipil Samarinda tidak berbeda dengan
perkawinan  yang  seagama  karena Kantor Catatan  Sipil memberikan  arahan  bahwa perkawinan  beda  agama  haruslah  harus tunduk  pada  salah satu agama  yaitu perkawinan yang dilakukan menurut agama muslim  ataupun  hal  sebaliknya,  namun dalam  hal ini jika  mereka  ingin  melakukan pencatatan  perkawinan  di  Instansi  Catatan Sipil  maka itu berarti salah satu pihak yang beragama muslim sudah tidak mengindahkan  lagi  agama  yang  dianutnya dan  tanpa  disadari  dia  sudah  mengakui bahwa dengan melakukan pencatatan perkawinan  tersebut  dia  sudah  masuk kepada  agama  non  muslim  karena  sebuah akta  Perkawinan  yang  dikeluarkan  oleh Kantor  Catatan  Sipil  bertempelkan  materai dan  bertanda  tangan  kepala  dinas  bahwa perkawinan ini dengan mempunyai kekuatan hukum  berupa  akta  otentik  yaitu  akta perkawinan,  dengan  begitu  pencatatan perkawinan sendiri tidak mempunyai perbedaan  dengan  pencatatan  perkawinan terhadap  seseorang  yang  berbeda  agama ataupun  yang  memiliki  agama  lain  seperti hal  beragama  Kristen,  Protestan  ataupun agama  lainnya  yang  bukan  merupakan agama  muslim,  karena  pencatatan  yang mereka lakukan adalah pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dengan begitu semua diperlakukan sama.

## B. Asas  hukum  yang  terdapat  dalam
Yurisprudensi No. 1400K/PDT/1986. Indonesia  memiliki  badan  peradilan yang  mencakup  4  (empat)  wilayah  hukum, yang  secara  resmi  diakui  dan  berlaku  di Indonesia yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha  Negara.  Masing-masing  peradilan tersebut  memiliki  kewenangan  absolut  dan kewenangan  relatif.  Berkaitan  dengan kewenangan absolut suatu peradilan, Peradilan  agama  dan  Peradilan  umum memiliki  kewenangan  yang  sama  yaitu bertugas dan berwenang memeriksa,
10 Hasil  wawancara  dengan  Ibu Hasmiar,  S.Sos jabatan  sebagai  Kepala  Bidang  Pencatatan Perkawinan
memutus  dan  menyelesaikan  perkara- perkara di tingkat pertama salah satunya di bidang  Perkawinan.  Dalam  hal  ini  yang membedakannya  adalah  untuk  Peradilan agama  hanya  berkaitan  dengan  perkawinan yang  dilakukan  antara  orang-orang  yang beragama Islam, sedangkan peradilan umum hanya untuk  mereka  yang  non-muslim, namun dalam hal ini jika terjadi perceraian terhadap  perkawinan  beda  agama  antara wanita  yang  beragama muslim dengan seorang  laki-laki  yang  beragama non muslim atau  sebaliknya,  pengadilan  mana yang berwenang untuk menyelesaikannya.
Dalam  Pasal  1  ayat  (3)  Undang - undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  disebutkan  bahwa  Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara yang berdasarkan  atas  hukum,  Indonesia  dalam menjalankan  pemerintahannya memiliki lembaga- lembaga  pemerintahan  salah satunya  lembaga  yudikatif dalam hal  ini dapat  terlihat dari Pasal 24 Undang - undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945 yang menyatakan bahwa :
“Kekuasaan  Kehakiman  dilakukan  oleh sebuah  Mahkamah  Agung  dan Badan Peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan peradilan  agama,  lingkungan  peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi”.
Lebih  jauh  lagi  juga  di  atur  lebih khusus  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  Undang - undang    Nomor  4  Tahun  2004  tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan  bahwa  kekuasaan  kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan  yang  berada  di  bawahnya,  serta oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Badan peradilan  yang  dimaksud  mencakup  4 (empat)  wilayah  hukum,  yang  secara resmi diakui  dan  berlaku  di  Indonesia  yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Keempat lembaga peradilan diatas, masing-masing memiliki kekuasaan (kewenangan)  yang  terdiri  atas  kekuasaan relatif (relative competentie) dan kekuasaan
.
mutlak atau absolut (absolute competentie). Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah  hukum  suatu  pengadilan  atau kewenangan  untuk  mengatur  pembagian kekuasaan mengadili  pengadilan  yang serupa  tergantung  sari  tempat dari  tempat tinggal  tergugat.  Sedangkan  kewenangan absolut (kekuasaan mutlak) berkaitan dengan  wewenang  suatu  badan  pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara  mutlak  tidak  dapat  diperiksa  oleh badan  pengadilan  lain  atau  menyangkut pembagian  kekuasaan  antar  badan-badan peradilan 11 . Berkaitan dengan kewenangan absolut suatu peradilan, peradilan agama dan peradilan umum memiliki kewenangan yang sama  yaitu  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus  dan  menyelesaikan perkara - perkara  di  tingkat  pertama  salah satunya di bidang Perkawinan. Dalam hal ini yang membedakannya adalah untuk peradilan  agama  hanya  berkaitan  dengan perkawinan  yang  dilakukan  antara  orang - orang  yang  beragama  Islam,  sedangkan peradilan  umum  untuk  mereka  yang  non muslim. Hal ini dapat terlihat didalam Pasal 2  Undang - undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  perubahan  atas  Undang - undang Nomor  7  Tahun  1989  Tentang  Peradilan Agama  yang  menyatakan  bahwa  Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman  bagi  rakyat  pencari  keadilan yang  beragama  Islam  mengenai  perkara tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam Undang - undang ini. Namun dengan seiring berkembangnya  masyarakat,  permasalahan yang  terjadi  semakin  kompleks yaitu berkaitan dengan perkawinan yang belakangan ini sering tersiar dalam berbagai media  terjadi  perkawinan  yang  dianggap problematik dalam kehidupan
bermasyarakat. Salah satu contohnya adalah perkawinan antara pasangan yang memiliki perbedaan  keyakinan (agama)  atau  sering disebut perkawinan beda agama 12 .Walaupun masyarakat awam yang sedikit 11 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata,  Hukum  Acara  Perdata dalam  Teori  dan  Praktek,Mandar  Maju,
Bandung : 2005, hlm.11 .
berpandangan  bahwa perkawinan  beda agama merupakan  hal  yang  sama  dengan perkawinan campuran, tetapi sebenarnya hal tersebut  sama sekali  berbeda,  bukan  tidak mungkin  pada  saat  yang  sama  perkawinan campuran juga akan menyebabkan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena  pasangan  yang  lintas  Negara berkemungkinan  juga  pasangan  lintas agama.
Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu sering terjadi sebagai realitas yang tidak bisa  dipungkiri.  Berdasarkan  Pasal  2 Undang – undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan menyatakan perkawinan  itu  sah  jika  dilakukan  menurut masing-masing agama dan keyakinannya itu telah  jelas  dan  tegas  mengatur  bahwa sebenarnya  perkawinan  beda  agama  di larang,  karena  bertentangan  dengan  hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi perkawinan beda agama  masih saja  terjadi dan  akan  terus  terjadi  sebagai  akibat interaksi  sosial  di  antara  seluruh  warga negara Indonesia yang pluralis agamanya.
Hal ini sering menimbulkan penafsiran yang berbeda - beda di beberapa kalangan  masyarakat.  Sebagian  ada  yang berpendapat tidak sah karena tidak memenuhi  ketentuan  yang  berdasarkan agama  maupun  berdasarkan  Undang - undang.  Sementara  di sisi  lain  ada  yang berpendapat sah sepanjang dilakukan berdasarkan  agama  /  keyakinan  salah  satu pihak. Sementara seluruh agama yang ada di Indonesia  tidak  membolehkan  adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon memiliki  agama  yang  berbeda.  Sebagai salah  satu  alternatif  agar  perkawinan keduanya  tetap  dapat  dilaksanakan, Prof. Wahyono Darmabrata mengatakan  bahwa ada  empat  cara  yang  biasa  ditempuh pasangan  beda  agama yaitu antara  lain meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan  menurut  masing-masing  agama, penundukan  sementara  pada  salah  satu
12 Sekali Lagi.com,  “Tentang  Perkawinan  Antar Agama” diakses tanggal 3 November 2010 .
hukum agama atau menikah di luar negeri 13 . Ketentuan ini disebut sebagai salah satu cara penyeludupan hukum bagi perkawinan beda agama.
Bahwa  karena  di  dalam  Undang- Undang  Nomor  1    Tahun  1974  tentang perkawinan  tidak  secara  tegas  mengatur tentang  perkawinan  antar  agama,  dengan demikian  untuk  dapat  mengisi  kekosongan hukum yang terjadi Mahkamah Agung yang memberikan mengeluarkan putusan terhadap  perkawinan  antar  agama  yang diajukan  oleh  Andy  Vonny  yaitu  pada tanggal  20  Januari  1989  Nomor  1400 K/Pdt/1986 dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyatakan,  di  dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1974 tidak memuat  suatu  ketentuan  tentang  perbedaan agama  antara  calon  suami  dan  calon  isteri sebagai  larangan  perkawinan,  dan  hal  ini sejalan  dengan  UUD  1945  pasal  27  yang menyatakan  bahwa  segala  warga  negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup  di  dalamnya  kesamaan  hak  asasi untuk  kawin  dengan  sesama  warga  negara sekalipun berlainan agama, dan selama oleh undang-undang  tidak  ditentukan  bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka  asas  itu  adalah  sejalan dengan jiwa yang termuat di dalam pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan  bagi  setiap  warga  negara untuk memeluk agama masing-masing.
Dengan  tidak  diaturnya  perkawinan antar  agama  di  dalam  Undang-Undang Nomor    1  Tahun  1974  dan  didalam  GHR (Regling op de Gemengde Huwelijken) juga HOCI  tidak  dapat  dipakai  karena  terdapat perbedaan  prinsip  maupun  falsafah  yang sangat lebar antara Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  dengan  kedua  ordonansi tersebut, akibatnya dalam perkawinan antar agama  terjadi  kekosongan  hukum 14 .  Di samping  kekosongan  hukum  juga  dalam
13 Gracie23’s Weblog, Solusi Beda agama=Paramadina, Prof. Wahyono Darmabrata membahas pernikahan antar agama di Indonesia yang  tidak  disahkan  secara  hukum  di  akses tanggal 14 November 2010. 14 Syaharani, Masalah-masalah Hukum
Perkawinan di Indonesia , (Bandung Alumni, tth
2001) hl..
kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik, sehingga tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama. Maka  Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidak  dapat  dibenarkan  terjadinya kekosongan  hukum  tersebut,  sehingga perkawinan antar agama jika dibiarkan dan tidak  diberikan  solusi  secara  hukum,  akan menimbulkan  dampak  negatif  dari  segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta hukum positif,  sehingga  Mahkamah Agung harus dapat menentukan status hukumnya 15 .
Mahkamah  Agung  dalam  putusan Nomor 1400K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989  menyatakan  memerintahkan  Pegawai Pencatatan  pada  Kantor  Catatan  Sipil Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu Kota  Jakarta supaya  melangsungkan  perkawinan  anatara Andi  Vonny  P.  (beragama Islam)  dengan
Adrianus Petrus Hendrik Nelawan (beragama Kristen protestan), setelah dipenuhinya syarat-syarat perkawinan
menurut
undang-undang. Kemudian menolak dan  membatalkan surat penolakan Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tanah Abang  Jakarta  dan  Kantor  catatan  Sipil Jakarta masing-masing dengan surat tanggal 5 maret 1986 Nomor K2/NJ-1/834/III/1986 dan  Nomor  655/1.755.4/CS/1986,  bahkan membatalkan  Penetapan  pengadilan  Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 Nomor 382/PDT/P/1986/PN.JKT/PST sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan.
Berdasarkan permasalah  perkawinan beda  agama ini  abstrak  hukum  yang  dapat digali  dari  Putusan  Mahkamah  Agung Nomor 1400K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989, intinya demikian :
15 Wirjono  Prodjodikoro, Hukum  Perkawinan  di Indonesia, (Bandung:  Sumur  Bandung  ,  2000), Hal .....
“Pegawai  Pencatatan  Nikah  pada  Kantor Urusan  Agama yang telah  menolak melangsungkan pernikahan perkawinan antara  seorang  gadis  yang  beragama  Islam dengan seorang pria yang beragama Kristen, kemudian dengan diajukannya permohonan kepada Kantor catatan Sipil agar perkawinan mereka  dilangsungkan  dikantor  ini,  harus ditafsirkan  bahwa  calon  mempelai  wanita beragama  Islam  tersebut  sudah  tidak menghiraukan  lagi  Ketentuan  Hukum Agama  Islam  yang  dipeluknya  tentang perkawinan.  Keadaan  ini  dapat  ditafsirkan pula bahwa ia menginginkan agar perkawinannya dilangsungkan tidak menurut  Hukum  Agama  Islam.  Dengan demikian,  oleh  karenanya  mereka  berdua (calon  suami  Istri  Tersebut)  berstatus  tidak beragama  Islam  maka  Pegawai  Kantor Catatan Sipil wajib melangsungkan perkawinan ini”.
Salah  satu  konsideransi menimbang  dari Putusan Mahkamah Agung tersebut, menyatakan :
“Dari  asas  perbedaan  agama  dari  calon suami  istri  bukan  merupakan  larangan perkawinan bagi mereka yang kenyataannya bahwa  terjadi  banyak  perkawinan  yang diniatkan  oleh  mereka  yang  berlainan agama,  Mahkamah  Agung  berpendapat bahwa  tidaklah  dapat  dibenarkan  kalau karena kekosongan hukum, maka kenyataan dan  kebutuhan  social  seperti  di  atas dibiarkan  tidak  terpecahkan  secara  hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut  pasti  akan  menimbulkan dampak  negative  di  segi  kehidupan bermasyarakat  maupun  beragama  yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai  social  maupun  agama  dan/atau ditemukan dan ditentukan oleh hukumn ya”.
Dalam permasalahan  perkawinan beda  agama ini, maka Mahkamah  Agung telah  menggunakan  saran  dan  melakukan penafsiran  hukum  (Legal  interpretation) dalam rangka penemuan hukum 16 ..Mohammad Fajrul Falaakh
16 ibid...
berpendapat  dari  kasus  perkawinan  beda agama ini, Mahkamah Agung telah menguji peraturan  setingkat  Undang-undang  eks belanda  yang  berlaku  melalui  ketentuan peralihan  (transitory  Provision)  dalam hukum.  Mahkamah  Agung  juga  tampak bertindak  selaku  pengawal  falsafah  negara dan konstitusi.  Hak  menguji  Mahkamah Agung (atau Jusicial review Versi Indonesia)  berkaitan  dengan  penafsiran hukum.
Dari  putusan  Mahkamah  Agung Nomor 1400K/PDT/1986 tanggal 20 Januari 1989  tersebut,  dapat  diketahui  bahwa Mahkamah Agung “memperkenankan” perkawinan  antara  calon  mempelai  yang berbeda  agama  (seseorang  yang  beragama Kristen Protestan sebagai calon suami) dan menunjuk  Kantor  Catatan  Sipil  sebagai lembaga  yang berwenang  melangsungkan perkawinan  beda  agama  tersebut. Hal  ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa:
1) Undang-undang  Perkawinan  yang berlaku  sekarang,  tidak  mengatur mengenai  perkawinan  dari  calon suami istri yang berlainan agama;
2) Sebelum  berlakunya  Undang-undang Perkawinan,  ada  peraturan  yang mengatur perkawinan campuran ialah Regeling op de Gemengde Huwelijken Stbld.  1898  Nomor  258  (GHR). Walaupun  dalam  kasus  ini  dapat diterapkan GHR tersebut berdasarkan Pasal 66 undang-undang Perkawinan, karena  Undang-undang  Perkawinan tidak  megaturnya,  namun  ketentuan dari  GHR  ini  tidak  mungkin  dapat dipakai  karena  terdapat  perbedaan prinsip  yang  amat  lebar  antara undang-undang  dengan  GHR,  yaitu Undang-undang
Perkawinan
menganut  asas  bahwa  perkawinan adalah  sah  bila  dilakukan  menurut agamanya masing-masing dan kepercayaan  itu  dan  ini  merupakan salah  satu  perwujudan  dari  Pancasila sebagai  falsafah  Negara,  di  mana perkawinan  tidak  lagi  dilihat  hanya
dalam  hubungan  perdata  saja,  sebab perkawinan  mempunyai  hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan  di  luar  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu. Adapun perkawinan  yang  diatur  dalam  GHR memandang  soal  perkawinan  hanya dalam hubungan perdata saja. 3)
Dengan demikian, jelas bahwa Undang-undang Perkawinan mengahadapi “a quo” terdapat “kekosongan hukum”, karena
menurut kenyataan dan yurisprudensi dalam  hal  perkawinan  antara  calon suami  dan  calon  istri  yang  berbeda agamanya  ada  2  (dua  stelsel  hukum perkawinan  yang  berlaku  pada  saat yang sama, sehingga harus ditentukan hukum  perkawinan  yang  mana  yang diterapkan, sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang  Perkawinan junto
Pasal 10 ayat (2) Peraturan
Pemerintah  Nomro  9  Tahun  1975 hanya berlaku bagi perkawinan antar dua  orang  yang  sama  agamanya.  Di samping  adanya  kekosongan  hukum, maka juga di dalam kenyataan hidup di  Indonesia  yang  masyarakatnya bersifat heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan  atau  niat  melaksanakan perkawinan seperti di atas.
Namun dalam aturan lain seperti yang jelaskan  didalam  angka  3  Penjelasan Umum atas UUP  dinyatakan :
“Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan  Undang-undang  Dasar  1945  maka undang-undang  ini,  di  satu  pihak  harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-
Undang dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus  dapat  menampung  segala  kenyataan yang  hidup  dalam  masyarakat  dewasa  ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung  di  dalamnya  Unsur-unsur  dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu
dari yang
bersangkutan”.
Meskipun  yurisprudensi  mempunyai pengaruh terhadap hakim-hakim lain namun
hal  tersebut  tidak  bertentangan  dengan  isi Pasal 20 dan 21 AB, karena : a. Pasal 20 AB menyatakan : “ De  rechter  moet  volgens  de  wet reghtspreken. Behoudens het bepaalde bij art 20 AB mag hij in geen geval de innerlijke waarde of billijkheid der wet beoorde elen” yang  menurut  pasal  20 AB  ini  adalah  hakim  harus  mengadili menurut  undang-undang  atau  keadilan daripada undang-undang  pasal  20  AB ini, seperti yang  didasarkann  pada paham  legisme  dan  pada  dewasa  ini anggapan ini sudah tidak dapat diterima lagi.
b. Pasal 21 AB berbunyi :
“ geen  rechter  mag,  bij  wege  van algemeene  verordening,  dispotie  of reglement,  uitspraak  doen  in  zaken, welke aan zijn beslissing zijn onderworpen”. Disini dijelaskan bahwa  hakim  tidak  dapat  memberikan keputusan  yang  akan  berlaku  sebagai peraturan umum. Bahwa hakim menganut  atau  melihat  putusan  hakim lain  bukan  karena  putusan  hakim lain itu diberlakukan untuk umum, melainkan  karena  faktor  psikologis, segi praktis atau pendapat yang sama.
c. Lain  dari  pada  itu  Pasal  1917  KUH Perdata  menegaskan  bahwa  keputusan hakim lain hanya berlaku kepada pihak- pihak  yang  perkaranya  diselesaikan menurut keputusan itu, oleh karenanya secara  pinsipal  hakim  tidak  terkait kepada keputusan hakim lainnya.
Dalam  Hal  ini  dapat ditarik  suatu gambaran  bahwa alasan Seorang  Hakim Mempergunakan  Putusan  Hakim  Lain dengan berbagai pertimbangan yaitu sebagai berikut :
a. Pertimbangan psikologis
Karena  keputusan  hakim  mempunyai kekuatan/kekuasaan  hukum,  terutama keputusan  Pengadilan  Tinggi  dan Mahkamah  Agung,  maka  biasanya hakim  bawahan  segan  untuk  tidak mengikuti putusan tersebut.
b. Pertimbangan Praktis
Karena  dalam  kasus  yang  smaa  sudah pernah  dijatuhkan  putusan  oleh  hakim terdahulu-lebih-lebih  apabila  putusan itu  sudah  dibenarkan/diperkuar  oleh
Pengadila  Tinggi  dan  Mahkamah Agung, maka akan lebih praktis apabila hakim berikutnya memberikan putusan yang  sama.  Buat  apa  hakum  yang belakangan  susah-susah  memciptakan putusan yang berlainan dan yang belum tentu  akan  dibenarkan  dalam  tingkat banding dan kasasi ?
Di samping itu, apabila keputusan hakim  yang  tingkatannya  lebih  rendah member keputusan yang menyimpang/berbeda  dari  keputusan hakuim  yang  lebih  tinggi,  maka keputusan  tersebut  tentu  tidak  dapat dibenarkan  pada  waktu  putsan  itu dimintakan banding atau kasasi.
c. Pendapat yang Sama Karena  hakim  yang  bersangkutan sependapat  dengan  keputusan  hakim lain yang lebih dahulu  terutama apabila isi  dan  tujuan  undang-undang  sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sosial yang  nyara  pada  waktu  kemudian- maka sudah sewajarnya apabila
keputusan hakim lain tersebut dipergunakan.
Berdasarkan Undang - undang  No. 4 Tahun  2004  tentang  kekuasaan  kehakiman sebagai  hasil revisi Undang - undang No. 14 Tahun  1970,  BAB  IV  tentang    hakim  dan Kewajibannya, Pasal 28 ayat (1) dinyatakan bah wa  :  ”Hakim    Wajib    menggali, mengikuti,    dan    memahami    nilai - nilai hukum    dan    rasa    keadilan    yang    hidup dalam    masyarakat.”    selanjutnya    dalam penjelasan  dari Pasal tersebut disebutkan:  “ ketentuan  ini  dimaksudkan  agar  putusan Hakim    sesuai dengan    hukum  dan    rasa keadilan  masyarakat ” .
Ketentuan    Pasal    28    ayat    (1)    ini merupakan    pengulangan    dengan    sedikit perubahan   dari  Pasal  27 Undang - undang No.  14  Tahun  1970  yang  digantikannya. Ketentuan  di  atas  tersirat  secara  juridis maupun    filosofis    bahwa    Hakim    di Indonesia  mempunyai  kewajiban  atau  hak untuk    melakukan    penemuan  hukum  dan penciptaaan  hukum,  agar  putusan  yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan dalam kehidupan di masyarakat. Ketentuan  ini    berlaku  bagi semua  tingkatan,  baik  hakim  tingkat
pertama,  tingkat  banding    maupun  tingkat kasasi atau Hakim Agung.
Hal  menarik  yang  perlu  di  catat disini  adanya  penjelasan  Pasal  30  ayat  (1) Undang - undang      No.    5    Tahun    2004 tentang  Mahkamah Agung  yang  berbunyi :  ”Dalam  memeriksa  perkara,  Mahkamah Agung  berkewajiban  menggali,  mengikuti, dan  memahami  rasa  keadilan  yang  hidup dalam    masyarakat.    Disebut    menarik, karena  isi  sebagaimana  penjelasan tersebut tidak  ada  dalam    Undang - undang  No.  14 Tahun  1985    tentang    Mahkamah    Agung yang    lama.    Penjelasan    tersebut,    secara juridis    maupun  filosofis  mempunyai pengertian yang sama dengan Pasal 28 ayat (1)  Undang - undang  No.  4  Tahun  2004  di atas,  sehingga  dapat  dipandang    sebagai penegasan  bahwa  seseorang  Hakim  Agung karena  keluhuran  jabatannya,  harus  dapat melakukan    penemuan    hukum    bahkan kalau    mungkin  terobosan  hukum  dalam upaya  mewujudkan  dan  memenuhi  rasa keadilan    masyarakat    melalui    putusan - putusan yang    diambilnya    dalam penyelesaian  perkara  yang  disodorkan kepadanya.
Berdasarkan dengan penjelasan terhadap  beberapa  pasal  tersebut  diatas dapat dikatakan bahwa yurisprudensi sendiri memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan undang-undang  dan  juga  tidak  ada  masa kadaluarsanya  sepanjang  Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan itu tidak di  yudicial  review,  dan  dalam  hal  ini menurut  pendapat  salah  1  (satu)  hakim Bapak Melcky Johny Otoh, S.H.,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, ia mengemukakan pendapatnya bahwa Yurisprudensi memiliki kekuatan yang sama kuatnya dengan Undang-undang jika dilihat menurut  Undang-undang  Nomor  12  tahun 2011  yang  didalam  undang-undang  ini mngatur  tentang  Hirarki  atau  tata  urutan perundang-undangan, didalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa jenis dan hirarki
Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 b) Ketetapan Majelis  Permusyawaraan Rakyat (TAP-MPR)
c) Undang-undang/Peraturan  Pemerintah Pengganti Undang-undang
d) Peraturan Pemerintah
e) Peraturan Presiden
f) Peraturan Daerah Provinsi
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Sehingga  dapat  diketahui  bahwa posisi  dari  Yurisprudensi  didalam  suatu aturan  perundang-undangan  dapat  dilihat dalam  point  (3)  yaitu  Peraturan  Pengganti Undang-undang dimana jika dilihat menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu :
“bahwa suatu Peraturan perundang - undangan  sebagaimana  dimaksud  dalam ayat  (1)  yaitu  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  Dewan  Permusyawaratan Rakyat  (DPR)  Dewan  Perkwakilan  Rakyat
Daerah  (DPRD),  Mahkamah  Agung  (MA), Mahkamah  Konstitusi,  Badan  Pemeriksaan Keuangan, Komisi Yudisial, Bank
Indonesia,  Menteri,  Badan,  Lembaga,  atau Komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk dengan Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau setingkat”.
Dengan demikian yurisprudensi dalam hal ini yang memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang dapat menggantikan suatu aturan seperti
perkawinan  beda  agama  sampai  dengan adanya  aturan  yang  mengatur  boleh  atau tidaknya perkawinan tersebut, karena menurut  pendapat  beliau  bahwa  Undang- undang  perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  perkawinan  tidak  mengatur  adanya perkawinan  beda  agama  sehingga terdapat “a  quo”  atau  kekosongan  hukum  di dalamnya,  akan  tetapi  dalam  hal  ini  jelas tidak  dapat  disamakan  dengan  pendapat hakim  lainnya  karena  jika  dilihat  dari beberapa  pendapat  hakim  bahwa  menurut analisa  penulis  pemakaian  yurisprudensi terdahulu ataupun tidaknya tergantung pada principal  masing-masing  hakim,  sehingga dengan  timbulnya  yurisprudensi  ini  dapat diartikan  bahwa pada  dasarnya asas  yang terdapat  didalam  yurisprudensi hanya terbagi  menjadi  terbagi  menjadi  2  (dua)
17 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hongkun Ottoh, SH.MH  sebagai  Hakim  pada  Pengadilan Negeri Samarinda
melainkan  asas Precedent dan  asas  Bebas, namun  dalam  pelaksanaannya  asas  yang terkandung  dalam  yurisprudensi  yaitu berupa  asas  kemanusiaan,  asas  HAM,  asas keadilan,  asas  penemuan  hukum,  dan  asas penafsiran  hukum, karena  adanya  asas kebebasan hakim dalam menafsirkan hukum tersebut terkait dengan asas penemuan yang didalamnya terbagi menjadi 3 aspek yaitu : aspek  Kepastian,  Aspek  Kemanfaatan,  dan aspek Yuridis (  Hukum  ) karena di  dalam aturan  yang  mengatur  tentang  perkawinan beda agama tersebut tidak ada dan terdapat kekosongan hukum ‘a quo’ didalam undang - undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang perkawinan  sehingga  pengadilan  menjadi wadah  atau  tempat  bagi  seseorang  yang ingin mendapatkan kepastian hukum karena pengadilan  sendiri  berperan  dalam  hal menggali  dan  menemukan  hukum  atau dengan bahasa lainnya pengadilan merupakan  tempat  terakhir  atau  benteng terakhir bagi pencari keadilan, maka dengan hal  tersebut  seorang  hakim  memang  harus melakukan pertimbangan-pertimbangan seperti  dalam  halnya  memutuskan  suatu perkara  seperti  perkawinan  beda  agama, sehingga bagi hakim yang menangani kasus seperti  perkawinan  beda  agama  bisa  saja adanya kemungkinan untuk dikabulkannya, karena  beberapa  faktor  seperti  Asas Kemanusian, HAM, Keadilan, dan Undang- Undang Dasar, namun saya juga tidak boleh lepas  dari  pada  Undang-undang  sebagai aturan  yang  mengatur  hukum  perkawinan, sudah  di  Unifikasikan  dalam  Undang- undang  No.  1  thn  1974 17 . Dengan  begitu didalam  hal mengambil  suatu keputusan tergantung  pandangan  hakim  masing- masing  karena  seorang  hakim  harus memiliki keyakinan tersendiri dalam menafsirkan suatu perbuatan atau peristiwa hukum  yang  ada  didalam  masyarakat  dan didalam  penemuan  hukum  seperti  kasus seperti perkawinan  beda  agama ini dimana sudah  jelas tidak  ada  aturannya  tetapi  ada banyak  kejadian  yang  terjadi  dimasyakarat pada  umumnya  dan  juga  harus  dilihat  lagi dari  segi  social dan  masyarakat. Jadi  untuk
apakah  yurisprudensi  ini  tidak  tetap  atau tidak  tetap  itu  tergantung  kepada  seorang hakim  masing-masing  yang  memutus suatu perkara berdasarkan keyakinan dan kehendaknya sehingga apakah ada yang mau memakai  dan  /  yau tidaknya  memakai  atau melihat  yurisprudensi  terlebih  dahulu  itu tergantung  oleh  masing-masing  hakim  dan tidak  dapat  di  pastikan  mereka  memiliki keputusan  yang  sama  dengan  perkara  yang sama.  Akan  tetapi  kalau untuk  orang  yang berperkara  bisa saja,  tapi  sebagai  hakim perlu  menemukan  penemuan  hukum  jadi tergantung  hakim-hakim  lagi  yang  harus yakin untuk mengambil keputusan 18 .
Aliran yang membolehkan penemuan    hukum    oleh    hakim    dalam proses peradilan adalah
aliran Rechtsvinding .  Aliran  ini  berpendapat bahwa  tidak  seluruh  hukum  ada  dalam Undang - undang karena disamping  Undang - undang    masih    ada    sumber - sumber hukum    lainnya    yang    dapat    digunakan hakim  dalam  penemuan  hukum.  menurut aliran  ini  hakim  tidak    semata - mata mengabdi    pada kepastian    hukum, melainkan    juga    merealisasikan    keadilan. Hakim    memang    harus    menghormati undang -undang    melainkan    harus menggunakan    undang - undang    sebagai sarana    untuk    menemukan    pemecahan hukum    dari    setiap    peristiwa    yang disodorkan    kepadanya,    yang    dapat    men jadi  pedoman  bagi  pemecahan  peristiwa kongkrit serupa lainnya.
Dengan demikian hakim tidak sekedar  menjadi  penafsir  undang - undang melainkan  juga  sebagai  pencipta  hukum. Penemuan hukum seperti ini dapat dikatakan penemuan  hukum    bebas 19 .  Namun  dalam arti  seorang  hakim  hanya  berpegang terhadap  keadaan  masyarakat  dan  tidak memperdulikan  aturan  seperti  Undang- undang  melainkan  tetap  kepada  dasar hukum  dan  juga  mempelajari  situasi  yang kondusif didalam masyarakat karena sebenarnya  Undang-undang  akan  selalu terlambat  dengan  cepat  tanggapnya  sikap juga  perilaku  masyarakat  sehingga  seorang
18 Hasil  wawancara  dengan  Bapak  Hongkun Ottoh, SH.MH yang bekerja sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda
hakim  perlu  untuk  menafsirkan  dan menemukan  hukum  yang  cocok  terhadap masyarakat pada umumnya.

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Bahwa  berdasarkan  permasalahan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan beda  agama  dengan  adanya  Yurisprudensi Mahkamah  Agung  No.  1400K/PDT/1986 dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa Kantor Catatan  Sipil  sebagai  instansi  pencatatan pernikahan  non  muslim hanya  berpedoman kepada Undang-Undang  Perkawinan  dan Aturan  Administrasi  Kependudukan  yang mana pencatatan nikah di Capil ini harus non muslim, terkecuali peristiwa hukum lainnya, ataupun perintah dari atasan Kebijakan dari Pemerintah  Pusat  yang  mengaharuskan perkawinan  beda  agama  dilaksanakan  di Catatan Sipil, jadi dengan adanya Yurisprudensi  atau  Putusan  lainnya  yang membolehkan  adanya  perkawinan  beda agama ini tidak mengubah aturan yang ada pada Kantor  Catatan  Sipil itu  sendiri terkecuali  kebijakan  Pemerintah  Pusat melalui  kepala  dinas  memerintahkan  untuk itu.
Asas yang ada didalam Yurisprudensi No. 1400K/PDT/1986 terhadap perkawinan beda agama yaitu asas Precedent dan asas bebas  namun  pada  pelaksanaannya  asas yang  terkandung  yaitu Asas  Kebebasan Hakim dalam menafsirkan hukum termasuk
Asas
Penemuan
Hukum, Asas
Kemanusiaan, Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas Hak Asasi Manusia, karena tidak  adanya  kepastian  atau  aturan  yang mengatur  tentang  perkawinan  beda  agama sehingga  pengadilan  adalah  tempat  atau wadah dan  /  atau  benteng  terakhir  untuk menggali dan menemukan hukum bagi para pencari keadilan, sehingga bagi hakim yang menangani  kasus  seperti  ini  bisa  saja kemungkinan  dikabulkan  karena  beberapa faktor  seperti  Kemanusian,  Hak  Asasi Manusia,  Keadilan,  dan  Undang-Undang Dasar,  namun  seorang  hakim  tidak  boleh
19 Sudikno Mertokusumo, Tahun 1996 _ 9 6-97).
lepas  dari  pada  Undang-undang  sebagai aturan  yang  mengatur  hukum  perkawinan yang  telah  di  Unifikasikan  dalam  Undang- undang No. 1 tahun 1974, dan tetap melihat kondisi  masyarakat  yang  dinamis  untuk mengambil suatu keputusan.
Karenanya  penulis  memiliki  saran perlu adanya  perubahan  dengan  cara Yudicial Review sehinga  tidak  adanya  kekaburan
hukum terhadap perkawinan, dan hendaknya pemerintah  membuat  undang-undang  yang sesuai  dengan  kondisi  bangsa  indonesia, serta  mengakomodir  kepentingan  seluruh masyarakat  indonesia  yang  bermacam- macam  suku,  agama,  ras,  dan  golongan, sehingga  seorang  hakim  tidak  perlu  lagi menafsirkan suatu undang-undang.
Daftar Pustaka
I. Buku – buku
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam dan U ndang-Undang Perkawinan (Undang- Undang No 1 Tahun 1974 Tentan g Perkawinan). Cet 3. Yogyakarta: Liberty, 2000
Wirjono  Prodjodikoro,  Hukum  Perkawinan di  Indonesia,  (Bandung:  Sumur Bandung , 2000)
Sution Usman Adji,Kawin lari dan Kawin a ntar Agama, cet 4,Yogyakarta:Libert
y,2001
H. Arso Sosraotmodjo, SH dan H. A. Wasit Aulawi  MA,  Hukum  Perkawinan  Di Indonesia, Penerbit  Bulan  Bintang,
Jakarta, 2001.
Soedharyo  Soimin, Hukum  Orang  dan keluarga,  Penerbit  Sinar  Grafika,
Jakarta,2002 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pr adnya Paramita, 2002
Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan
Indonesia  Menurut  Perundangan, Hukum  Adat,  Hukum  Agama,  cet II,(Bandung :Mandar Maju, 2003)
Ko Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga,  Iktikad  Baik,  Semarang, 2004
Yulies  Tiena  Masriani,  2004. Pengantar Hukum Indonesia. Yang menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta.

## Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka,
Perihal  Kaidah  Hukum,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, Hukum Perorangan dan Kekeluargaan
Perdata Barat, cet 1,(Jakarta: Gitama Jaya,2005)

## Rachmadi Usman, SH, Aspek-aspek Hukum
Perorangan  dan  Kekeluargaan  di Indonesia  , Penerbit  Sinargrafika, Jakarta, 2006
Soeprapto,  Maria  Farida  Indrati, Ilmu Perundang-undangan  Proses  dan Teknik Pembentukannya,  Kanisius, Yogyakarta, 2007. Happy Susanto, Nikah Siri Apa Untungnya?,  (Jakarta:  Visimedia, 2007) Tim  Redaksi  Pustaka  Yustitia, Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  dan  Kompilasi  Hukum
Islam,
(Yogyajarta:
Pustaka Yustitia,2008)
Peter  Mahmud  Marzuki,  2009. Pengantar

## Ilmu  Hukum.  Yang  menerbitkan
Kencana  Prenada  Media  Group:
Jakarta. Himpunan Kaidah Hukum  Putusan Perkara dalam  Yurisprudensi  MA  RI  tahun 1969 - 2008, MA RI 2010
R.  Soeroso,  SH, Yurisprudensi  Hukum
Acara Perdata Bagian ke- 5 Tentang Putusan  Pengadilan  , Penerbit  Sinar Grafika, Jakarta, 2012. Syaharani, Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia , (Bandung Alumni, tth) II. Peraturan Perundang – Undang Undang – undang Dasar Tahun 1945
Indonesia. Undang
Undang Perkawinan. UU No 1 Tahun
1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN. No. 3019 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (Burgerli
jk Wetboek).
Undang - Undang Nomor 22 Tahun
1946 Tentang Pernikahan, Talak dan Rujuk
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerundangUndangan.
Kompilasi Hukum Islam
Regeling of de Gemengde Huwelikjen (GHR) Stb. 1898
Nomor 158 Tentang Perkawinan Campuran Yurisprudensi Mahkamah Agung No.
Reg. 1400K/PDT/1986

## III. Majalah dan Artikel
Junawan  Ompusunguggu,  SH.MH., 2012. Perkawinan Antar Agama. Urai  Imamuddin,  2011, Menerapkan Penemuan Hukum Dalam Perkawinan Beda Agama. Yuriko  Surinda,  2010, Tinjauan Yuridis  dan  Kepastian  Hukum Dalam Perkawinan Campuran. Laporan Kompendium Bidang Hukum  Perundang-Undangan, Departemen  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI,  Badan Pembinaan  Hukum  Nasional, Pusat Penelitian dan Pengembangan  Sistem  Hukum Nasional, 2008.
Maria  Farida  Indrati  Soeprapto, Ilmu
Perundangundangan:  Dasar- dasar dan Pembentukannya.

## Rian  Rifqi,  2010, Sumber  Hukum  di
Indonesia.
Rais  Rozali,  12  September  2013,
Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang- Undangan.
Habibul  Umam  Taqiuddin,  SH,  MH,
Juni  2010, Teori  Perundang- undangan

## IV. Bahan Pustaka Lainnya / Internet
Zuhdi, “Perkawinan Beda Agama Me nurut Hukum Islam dan Huku m Indonesia” http://www.kabar islam.com/hukum- fiqh/perkawinan-beda-agama- menurut-hukum-islam-dan-
hukum-indonesia ” , diunduh 6 April 2014. Junawan – Law Firm.blogspot.com”Perkawinan - antar- agama”,  diunduh  22  April 2014.
WordPress,”Perkawinan Beda Agama dan  Hak  Asasi  Manusia  Di Indonesia”http://bangdejambi.w ordpress.com/perkawinan-beda- agama-dan-hak-asas-manusia- diindonesia,  di  unduh  22  April 2014.
http://Hukumonline.com/detail.asp?id
=15656&ci=Berita. http://sonny tobelo.blogspot.com/2009/02/fe nomena-hukum-perkawinan- beda-agama.html,  diunduh  24 April 2014.