P-ISSN: 2655-9021, E-ISSN: 2655-9579 Volume 1, Nomor 1, Maret 2018 http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/tawazun/index
Advokat  dan Hukum Ekonomi di Indonesia
Abdul Haris Naim Institut Agama Islam Negeri Kudus harisnaim869@gmail.com

## Abstract
The role of law graduates in Indonesia is very important in overcoming problems that exist in society when working as an advocate. But sometimes the profession sometimes gets a slanted view in the middle of society. This is due to the lack of literacy from the general  public.  Important  advocates  need  to  be  considered  because  in  addition  to providing legal advice by defending the rights of suspects in criminal and civil cases. In criminal cases, the client's interests are subjectively separated from the law, even though the suspect realizes that he made a mistake. Almost never heard of a voluntary criminal willing to be convicted. So the role of advocates in upholding economic law in Indonesia is really needed. Without the role of an advocate, law enforcement, especially those relating to economic law will not be enforced.
Keywords: Advocates, Laws, Economic Law in Indonesia

## Abstrak
Peran  Sarjana  hukum  di  Indonesia  sangatlah  penting  dalam  mengatasai permasalahan yang ada di masyarakat ketika berprofesi sebagai Advokat. Namun terkadang  profesi  itu  terkadang  mendapatkan  pandangan  miring  di  tengah masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  literasi  yang  kurang  dari masyarakat  pada  umumnya.  Advokat  penting  perlu  diperhatikan  karena  selain memberikan  nasehat  hukum  dengan  membela  hak-hak  tersangka  dalam  perkara pidana  dan perdata. Dalam perkara pidana, kepentingan klien secara  subyektif adalah lepas dari jerat hukum,  kendati tersangka  menyadari telah melakukan kesalahan itu. Hampir tak pernah terdengar ada penjahat yang sukarela bersedia dipidana.  Maka  peran  advokat  dalam  penegakan  hukum  ekonomi  di Indonesia memang  sangat  dibutuhkan.  Tanpa  adanya  peran  advokat,  maka penegakan hukum,  khususnya  yang berkaitan dengan hukum  ekonomi tidak akan dapat ditegakkan.
Kata kunci: Advokat, Hukum, Hukum Ekonomi di Indonesia

## PENDAHULUAN
Menurut Harold  M  Titus  (1974), maju mundurnya peradaban ada di  tangan  sarjana  hukum.  Namun    mengapa  profesi    yang    satu    ini acapkali    mendapatkan  pandangan  “miring”  di  tengah  masyarakat. Barangkali,  salah  satu  penyebabnya  adalah  sifat  eksklusivisme    profesi pengacara atau  advokat  ini.  Bagaimanapun sebuah  profesi  yang khusus hanya bisa dipahami oleh mereka yang sama-sama menekuni profesi ini.

## Abdul Haris Naim
Masyarakat  umum  kemungkinan  kurang  paham  bagaimana kesulitan  yang  dihadapi  pengacara  dalam  membangun  alibi  untuk membela  kliennya. Karena hukum  menerapkan  standar  tertentu,  maka tidak  setiap  fakta  dalam  suatu    kasus    dapat    dijadikan  sebagai    fakta hukum.  Data  dan  fakta  harus dikemas,  sehingga dapat utuh  dan integral secara  hukum.  Sedikit saja  terjadi kontradiksi  atau tak saling  menguatkan, seluruh  bangunan alibi akan runtuh. Itu berarti malapetaka bagi klien dan tanggung  jawab  professional  (professional  liability)  pengacara  akan dipertanyakan.  Pembelaan advokat atas kliennya  lebih merupakan law battle dari pada untuk mencari kebenaran, dan bukan terletak di pundak advokat untuk  mencari substansi  kebenaran  dalam  suatu  perkara, ini  kewajiban hakim.  Karena  itu,    tidak    mengherankan  apabila  sudut    pandang pengacara  atas    kebenaran  dalam  suatu  perkara  yang  ditanganinya cenderung  subyektif.  Semua  serba  ditakar  dari  sisi  kepentingan    klien. (Abdurrahman, 1986 : 71)
Pekerjaan  advokat  selain  memberikan  nasehat  kepada  hukum adalah membela hak-hak tersangka  atau  terdakwa dalam perkara pidana, dan  memperjuangkan  hak-hak  klien  dalam  suatu    musyawarah  atau membela hak tergugat/penggugat dalam perkara perdata. Batas inilah yang disebut  pekerjaan membela  kepentingan  klien.  Namun   bagi  sebagian masyarakat,   apa  yang dilakukan advokat senantiasa  tampak sama,  yakni membela  kepentingan  klien  dalam  pengertian  yang  subyektif.  Apabila advokat  mengatakan  “demi  hukum”  kerap  kali  ditatap  dengan  penuh tanda  tanya dari segi  mana hal itu  diucapkan. Bahasa  awam  yang  sering terlontar  adalah “jelas-jelas  orang  sudah  bersalah masih juga dibela.”
Dalam  perkara pidana,  kepentingan  klien  secara  subyektif  adalah lepas  dari  jerat  hukum,  kendati  tersangka  menyadari  telah  melakukan kesalahan  itu.  Hampir  tak  pernah  terdengar ada  penjahat  yang sukarela bersedia  dipidana. Di sisi  lain,  manusia  memiliki kecenderungan menang sendiri.  Apabila  kepentingan klien  yang subyektif  itu  dituruti  advokat, doktrinnya adalah harus menang. Apabila klien tegas  menyatakan, “harus menang  berapapun ongkosnya.”
Jika doktrin  harus  menang ini  diikuti,  tak  tertutup  kemungkinan advokat  akan  melakukan  hal-hal  yang  secara  “moral”  tercela.  Tindakan tersebut  dapat  merugikan  tidak  saja  orang  perorang,  tetapi  juga  dapat mengacaukan  penegakan  hukum.  Karena  lawyer  termasuk  ahli  hukum, maka upaya  buruk  itu biasanya  dikemas  dan  disamarkan  sehingga  secara hukum  sah.  Mereka  menyelinap  melalui  celah  hukum  yang  dapat diputarbalikan.  Di  sini,  hukum  di  tangan  advokat  menjadi  alat  atau instrumen  untuk  mewujudkan  kepentingan,  termasuk  untuk  membeli suatu ketidakbenaran.

## Advokat Dan Hukum Ekonomi Di Indonesia
Todung  Mulya  Lubis  mengatakan, ada  demoralisasi  dalam  profesi advokat  di   Indonesia.   Sedangkan  Adnan  Buyung Nasution  tahun  1981 menulis,  sudah  menjadi rahasia  umum  bahwa di  dalam proses pengadilan pun  ada tawar menawar  mengenai  berat ringannya  hukuman  yang  akan dijatuhkan  dalam  perkara  pidana  atau  tentang  siapa    yang  harus dimenangkan atau dikalahkan dalam perkara perdata.

## PEMBAHASAN Peranan Hukum  Dalam  Pembangunan Ekonomi
Hukum  dan ekonomi adalah merupakan dua sub  sistem dari suatu sistem  kemasyarakatan  yang saling  berinteraksi  antara  satu  dengan yang lain.  Disatu  pihak  hukum  dapat  dilihat  sebagai  hasil  dari  berbagai kekuatan sosial dan ekonomi yang terdapat dalam proses  kemasyarakatan, sehingga  hukum  itu sangat   tergantung   sekali   pada   faktor-faktor  yang cukup   dominan   dalam kehidupan   masyarakat   terutama   faktor-faktor ekonomi.  Dengan   demikian hukum  berada  dibelakang dan  mengikuti perkembangan ekonomi.  Hal  ini sesuai dengan anggapan  klasik mengenai hukum  yang berasal  dari  orang-orang Belanda dahulu  yang mengatakan bahwa  “het  recht  hink  achterde  feiten aan”  (hukum  itu  ada di  belakang  dan mengikuti kejadian-kejadian). (Suhrawardi, 1994: 47)
Dalam  suasana  yang  demikian,  maka  hukum  hanya  berfungsi sebagai  pelayan  yang  baik  dari  pada  perkembangan  ekonomi.  Hal  ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi pengabdian (dienende  functie),    apabila   suatu    proses   berubah,   maka hukum   harus diusahakan  untuk  dapat menampung perkembangan yang baru  itu.  Hal  yang demikian mengandung banyak konsekuensi  dan  satu diantaranya yang dikemukakan oleh  menteri  kehakiman Ali Said.  Secara tepat  sekali   sebagai berikut:   “salah   satu   konsekuensinya    ialah  bahwa keseluruhan   hukum  dan sistemnya    harus    mengikuti   perubahan   dan menyesuaikan    diri    dengan perubahan  itu   sendiri”.   Bilamana  hal  ini tidak  terjadi,  maka  akan  timbul suasana  yang pincang, dimana pada satu pihak masyarakat sudah  berkembang maju,  pada  pihak  yang lain  hukum yang  berfungsi    pokok  mengatur  tata  kehidupan  masyarakat  menjadi lumpuh  karena kondisinya  telah  usang.  Dalam  suasana    yang  demikian terwujudlah apa  yang acapkali disindirkan  orang  ke alamat ahli hukum, bahwa  hukum  berjalan  tertatih-tatih  di  belakang  perkembangan masyarakat yang tidak mampu dikendalikan  lagi. Akan menjadi kenyataan bahwa himpunan  hukum  hanyalah huruf-huruf  mati  yang  tiada arti.
Dalam  sebagian  besar  masyarakat   demokratis   modern,  peran  ahli hukum  sangat  penting,  bahkan  beberapa  Negara seperti  Amerika  Serikat sangat menonjol. Penyebabnya sebagian  besar  karena konstitusi  dan  tertib hukum  yang  demokratis,    apapun    perbedaan-perbedaan  yang  ada

## Abdul Haris Naim
diantara    berbagai  bentuk  demokrasi  didasarkan  kepada  keseimbangan antara  fungsi  dan  kekuatan  yang  sangat  pelik.  Hal  ini  menjadikan pentingnya peranan ahli hukum  sebagai orang   terlatih   dalam  menjaga keseimbangan    di  atas.    Fungsi    Negara  tetap    terbatas    pada    bidang pertahanan,  masalah  luar  negeri,  dan  kegiatan  administrative  serta kepolisian,    sedangkan  arus  utama  ekonomi  dan  sosial  mengalir  melalui saluran-saluran  swasta. (Achmad Ali, 2002: 48)
Karena itu  pendidikan dan fungsi  utama ahli hukum  menyangkut bidang  hukum  perdata,  baik  sebagai  pembela  atau  penasehat,  sebagai hakim  yang  mengadili  pihak-pihak  swasta,  dan  sebagai  sarjana    hukum yang  menganalisa  tertib  dan  konsep  hukum  dari  masyarakat  yang termasuk  dalam tipe ini.

## Peran Advokat Dalam  Penegakan Hukum
Cita-cita demokrasi  dan  penegakan  hukum  dapat  diwujudkan  jika ada Rule of Law. Masalah   di  atas   akan  menjadi  sulit  untuk   dipecahkan manakala ternyata “administration  of justice”  masih  belum terpadu, sehingga kedudukan  penegak  hukum  di  dalam  sistem  hukum  belum  terjamin, begitu  juga  Catur Wangsa  penegak hukum  yakni,  hakim,  jaksa,  kepolisian dan  advokat  adalah  “patah”.  Artinya  ketiga  kaki  telah  mempunyai Undang-undang (UU)  kecuali avokat, namun  demikian, seorang  advokat dalam  memperjuangkan  hak-hak  kliennya  tidak  harus  meminta belaskasihan  dari  elemen  Catur  Wangsa  yang  lainnya.  Seorang  Advokat dalam  menjalankan  tugasnya   diperlukan  adanya integritas,  karakteristik yang kuat dan tentunya kualitas intelektual yang tinggi. (Ropaun, 2001: 27)
Dalam  mengatur  hubungan  antara  profesi    advokat  dengan kliennya serta  masyarakat  itulah diperlukan wadah profesi  advokat  seperti IKADIN `dan  lembaga  pengawasan    kode  etik  yang  setiap  saat  seorang advokat  dapat  disidangkan  oleh  Dewan  Kehormatan  dalam  menguji pelaksanaan  tugas-tugas  profesinya.    Etika  profesi  memang  benar-benar merupakan hakekat “sine  qua non” profesi dan profesionalisme.
Penegakan hukum  adalah pekerjaan advokat dan  itu  merupakan misi profesinya.  Ada satu  pandangan yang menekankan bahwa penegakan hukum  selalu   ditekankan  pada  aspek    ketertiban.  Hal  ini  dikarenakan hukum  selalu  diidentikan  dengan  penegakan  perundang-undangan. Asumsi  itu sangat keliru sekali.
Mengapa secara teoritis, memang perundang-undang termasuk salah satu unsur  dari sistem hukum tidak hanya terdiri dari perundang-undang maka  salah  satu  akibatnya  dapat  dirasakan  adalah  kalau  ada  bidang kehidupan  yang  belum  diatur  dalam  perundang-undangan  itu,  maka dikatakan  hukum  tertinggal  oleh  perkembangan  dari  kebutuhan  hukum masyarakat.  Akibat  lebih  jauhnya  adalah,  kepastian  hukum  selalu

## Advokat Dan Hukum Ekonomi Di Indonesia
diidentikan  dengan  kepastian  undang-  undang,    maka    dalam    proses penegakan  hukum    dilakukan    dengan    tanpa  memperhatikan perkembangan masyarakat  yang ada  sebagai  realitas  hukum yang berlaku.
Penegakan  hukum  pada  prinsipnya  harus  dapat  memberikan manfaat  atau  berdaya  guna  bagi  masyarakat,  disamping    tercapainya keadilan.

## Advokat dan Ruang lingkup Pekerjaannya
Istilah  advokat dan  pengacara sebagaimana  profesi  hukum  dalam sejarahnya   telah  dikenal  dengan  istilah   advocat  dan  procureur   di  negara Belanda.   barrister and  solicitor  di  Inggris,  advocate di  Singapura,  dan  lawyer  di Amerika yang sekarang menjadi istilah lazim digunakan secara internasional.
Semua  istilah   profesi   proceur  atau  pengacara  atau  solicitor   hanya digunakan  untuk  mereka  yang  menjalankan  khusus  hukum  acara  di pengadilan, sedangkan      pekerjaan     diluar     acara     di     pengadilan dilakukan    oleh advokat/advocate, atau barrister.
Dalam  perkembangannya,    semua  istilah  itu,  akhirnya  hanya memakai  istilah  advokat/advocaat/advocate  atau  lawyer  yang lazim digunakan hampir di semua negara. (Soerjono,   1999: 31)
Profesi  advokat tidak  hanya  terletak  dalam  bidang  litigasi,  akan tetapi mencakup pekerjaan-pekerjaan lain  diluar pengadilan yang disebut sebagai pekerjaan non-litigasi, yang meliputi pekerjaan:
1. Memberi pelayanan hukum;
2. Memberi nasehat hokum sebagai  penasehat;
3. Memberi konsultasi hukum sebagai konsultan;
4. Memberikan pendapat hukum;
5. Mempersiapkan menyusun kontrak-kontrak;
6. Memberikan informasi-informasi hukum;
7. Membela dan melindungi hak-hak  asasi manusia;
8. Memberikan bantuan  hukum  dengan  cuma-cuma  (pro  hono)  kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu.

## Advokat yang Independen
Selain  karakteristik  dan  kualitas  advokat,  diperlukan  oleh masyarakat juga integritas  seorang advokat diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Termasuk  di dalamnya pengawasan  terhadap dirinya (disciplinary supervision)  khususnya  tentang  perilaku  dan  hubungannya  dengan kliennya  karena  tanpa  adanya  pengawasan    asosiasi  advokat  maka  di dalam tugasnya  dapat  terjadi perbuatan atau sikap yang menyimpang dari pada  hakekat  dari  profesi  advokat  yang  notabene  sangat  diperlukan masyarakat.

## Abdul Haris Naim
Pengawasan  terhadap  profesi  advokat ini  dan  segala  tingkah  laku dan  sikapnya  tidak  cukup  dilakukan  oleh  birokrasi,  tetapi  sebaiknya diselenggarakan oleh  organisasi   profesi   yang  menaungi  dan   mengawasi prilaku    dan    sikap  advokat.  Untuk  itu,  diperlukan  suatu  perangkat peraturan  atau  etika  profesi  untuk  mengatur  prilaku  dan  sikap  yang korektif  dari  seorang  advokat  sebagaimana    halnya  juga  etika  profesi mengatur  hubungan    antara  advokat  dengan  kliennya,  hubungannya dengan  rekannya, hubungannya  dengan pengadilan,  martabat  advokat, imunitas  advokat,  bagaimana  seorang  advokat  harus  berpraktek, honor advokat,  bagaimana menyelesaikan  pelanggaran  kode  etik dan  kualifikasi serta syarat untuk menjadi advokat.
Untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang  kompleks  dan berubah-ubah  dari  waktu  ke  waktu,  jelas  seorang   advokat  harus  terus mengikuti perkembangan. Karena itu  terlibat  dalam  suatu  proses  belajar yang  tiada hentinya (continuous   legal education)  dan kewajiban  belajar adalah merupakan vonis  seumur  hidup  bagi  seorang  advokat.
Dalam  menjalankan profesinya seorang  advokat harus  independen. Dia  harus  bebas  dari segala  rasa  takut, ancaman, dan interversi dari semua pihak  dalam  membela,  memberi  nasehat  hukum  dan  mewakili kepentingan kliennya.  Dalam memberi pendapat hukum dia  harus  bebas dari  segala    bentuk  tekanan  dan  kadang-kadang  sebagaimana  telah diuraikan  di  atas  harus  bebas  berbicara di  muka  umum  dan  di  dalam pengadilan (tribunal) untuk kepentingan klien dan masyarakat. Sebenarnya, ia  pun  harus  turut  serta  dalam  proses  reformasi  hukum  (law  reform). (Suhrawardi, 1994: 33)
Di  dalam  melaksanakan  profesi  advokat  terdapat  kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu sebagai berikut:
Pertama,  profesi  harus    dipandang  (dan  dihayati)  sebagai  suatu pelayanan, karena itu, maka sifat  tanpa pamrih (disintrestednes)  menjadi ciri khas  dalam  mengembangkan  profesi.  Yang  dimaksud    dengan  “tanpa pamrih”  disini  adalah  bahwa  pertimbangan  yang  menentukan  dalam pengambilan  keputusan  adalah  kepentingan  pasien  atau  klien  dan kepentingan  umum,  dan  bukan  kepentingan  sendiri  (pengembangan profesi) jika sifat tanpa pamrih itu diabaikan,  maka  pengembangan profesi akan  mengarah  pada    pemanfaatan  (yang  dapat  menjurus  kepada penyalahgunaan) sesama  manusia   yang  sedang mengalami  kesulitan  atau kesusahan.
Kedua, Pelayanan  professional   dalam mendahulukan   kepentingan pasien  atau  klien  mengacu  kepada  kepentingan  atau  nilai-nilai  luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
Ketiga, pengemban profesi  harus selalu  berorientasi pada  masyarakat sebagai keseluruhan.

## Advokat Dan Hukum Ekonomi Di Indonesia
Keempat, agar persaingan  dalam pelayanan berlangsung   secara  sehat sehingga  dapat  menjamin  mutu  dan  peningkatan  mutu  pengembangan profesi,  maka  pengembangan profesi  harus  bersemangat  solidaritas  antar sesama  rekan seprofesi. (Soerjono,   1999: 59)
Selain  itu dalam  pelaksanaan tugas   profesi  hukum,  selain  bersifat kepercayaan  yang berupa hablu min-annas  (hubungan horizontal) juga harus disadarkan kepada hablu min Allah (hubungan vertikal), yang mana hablu min Allah itu terwujud dengan cinta kasih. Perwujudan cinta  kasih kepada-Nya itu  direlisasikan  dengan  cinta  kasih  antar  sesama  manusia,  dengan menghayati cinta kasih   sebagai  dasar   pelaksanaan   profesi,   maka  otomatis akan  melahirkan motivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi  sikap  hidup  dalam  mengembangkan  tugas    (yang  pada hakikatnya merupakan  amanah) profesi hukum. Dengan itu pengembang profesi  hukum  memperoleh  landasan  keagaman,  maka  ia  (pengembang profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan  dan  sekaligus sebagai  sarana  mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.
Menyangkut  etika  profesi  hukum  ini  diungkapan  bahwa  etika profesi  adalah  sikap  etis  sebagai  bagian  integral  dari  sikap  hidup  dalam menjalani  kehidupan  sebagai  pengemban  profesi.  Hanya  pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang  apakah  perilakunya  dalam  mengemban  profesi    memenuhi tuntutan  etika profesinya atau tidak.
Karena  tidak  memiliki  kompetensi  teknikal,  maka    awam  tidak dapat  memiliki  hal  itu.  Disamping  itu,  pengemban  profesi  sering dihadapkan  pada  situasi  yang  menimbulkan  masalah  pelik  untuk menentukan  perilaku  apa  yang  memenuhi    tuntutan    etika    profesi. Sedangkan  perilaku  dalam  mengemban profesi  dapat  membawa akibat (negatif)  yang  jauh  terhadap  klien  atau  pasien.  Kenyataan  yang dikemukakan  tadi  menunjukan  bahwa  kalangan  pengemban  profesi  itu sendiri  membutuhkan  adanya  pedoman  obyektif  yang  kongkret  bagi perilaku profesinya.  Karena itu  dari  dalam lingkungan para  pengemban profesi  itu  sendiri    dimunculkan  seperangkat    kaidah  perilaku  sebagai pedoman  yang harus dipatuti dalam mengemban profesi.
Perangkat kaidah itulah yang disebut dengan kode etik profesi  (bisa disingkat  kode  etik),  yang  dapat  tertulis  maupun  tidak  tertulis  yang diterapkan secara formal  oleh organisasi  profesi  yang  bersangkutan,  dan di lain  pihak  untuk  melindungi  pasien  atau  klien  (warga  mayarakat)  dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas professional.

## Abdul Haris Naim

## Profesional Avokat dalam  Melaksanakan Tugas
Sebenarnya  para  sarjana  belum  ada  kata  sepakat  tentang  apa sebenarnya yang  menjadi  definisi   profesi,   sebab  tidak  ada  suatu  standar (yang telah disepakati) pekerjaan/tugas yang bagaimanakah yang dikatakan dengan  profesi tersebut.  “Suatu profesi  dapat  didefinisikan   secara  singkat sebagai jabatan  seseorang   kalau  profesi  tersebut   tidak  bersifat   komersial, mekanis, pertanian  dan  sebagainya.  Secara tradisional  ada  empat  profesi; kedokteran, hukum, pendidikan dan kependetaan. (Ahmad, 2002: 211)
Profesionalisme  biasanya  dipahami  sebagai  suatu    kualitas,    yang wajib  dipunyai  setiap    eksekutif    yang  baik.  Didalamnya  terkandung beberapa ciri;
Pertama,  punya  keterampilan  tinggi  dalam  suatu    bidang,  serta kemahiran  dalam  mempergunakan  peralatan  tertentu  yang  diperlukan dalam pelaksanakan tugas yang bersangkutan  dengan bidang tadi.
Kedua,   punya   ilmu   dan   pengalaman   serta    kecerdasan    dalam menganalisa suatu  masalah, dan peka di dalam  membaca  situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan terbaik atas dasar kepekaan.
Ketiga,  punya  sikap   berorientsi   ke  hari   depan,   sehingga   punya kemampuan    mengantisipasi    perkembangan  lingkungan  yang terbentang  di hadapannya.
Keempat,  punya  sikap  mandiri  berdasarkan  keyakinan  akan kemampuan   pribadi   (‘izzat   al-nafs   atau    self-confidensce),    serta    terbuka menyimak  dan  menghargai  pendapat  orang  lain,  namun  cermat  dalam memilih yang terbaik bagi diri dan  perkembangan pribadinya.
Dalam Alquran manusia  dengan  karakteristik,  dan  kualitas  seperti itu    dinyatakan  sebagai  berikut:  Gembirakanlah  para  hamba-hamba-Ku, yang  suka  menyimak  pendapat  orang  dan    (pandai)  mengikuti  yang terbaik  dari    padanya,  merekalah  yang  mendapat  hidayah  Allah  dan merekalah  ulil al-bab (Q.S. 39:17:18).
Manusia  berkualitas  seperti  itulah  yang  dimaksudkan  Alquran dengan  Ulil  al-bab  bukanlah  manusia  yang  cepat  puas  dan  berwatak nimo.  Mereka yakin  akan  tugas   dasar   manusia,   sebagai   makhluk  yang memakmurkan  kehidupan  manusia,”..    Dialah  (Allah)  yang  telah menciptakan  kamu  memakmurkannya..’    (Q.S.    11:61).    Manusia    harus mengembangkan  watak  pribadinya,  juga  kemampuan  pribadinya, mempunyai  watak yang terbuka, suka mempelajari  hal-hal baru dan  sering mendengar  setiap  masukan  darimanapun  datangnya,  namun  demikian harus  pula  pandai  menyaring  masukan  nama  yang  bermanfaat  bagi kemajuan individunya.
Selain itu  manusia  juga harus  meyakini akan sifat-sifat  sunnatullah yang  mengatur  alam  dan  kehidupan  di  dunia  yang  pasti,  tetap  dan obyektif,  sehingga    mereka  tertempa    dan    mempunyai  watak  yang

## Advokat Dan Hukum Ekonomi Di Indonesia
senantiasa    optimis  dalam  menghadapi  masa    depan.  Pengalaman  yang akrab  dengan  alam  telah  melahirkan  suatu  keyakinan  yang sedemikian, akan membuat manusia menjadi professional   yang sejati,  karena sikap  ini melahirkan kemampuan berhubungan  dengan  manusia   secara  manusiawi (habl    min-annas),    sebagai  suatu  syarat  mutlak  yang  harus  dipunyai oleh seseorang yang professional.
Bahwa para Profesional Hukum  seharusnya  bekerja sesuai  kode etik bila melanggar  mampu  bertanggung  jawab  dan  menerima hukuman  dari dewan  kehormatan,  Nilai  moralitas    didasari    perbuatan  luhur  bangsa. Frans  Magnis Suseno mengemukakan empat (4) kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian  professional hukum, adalah;
Pertama,  Kejujuran  adalah  dasar  utama.  Tanpa  kejujuran,  maka professional  hukum  mengingkari  misi  profesinya,    sehingga  menjadi munafik, licik, penuh tipu  diri dimana sikap jujur yaitu; a). Sikap  terbuka, ini  berkenaan dengan pelayanan  klien, karena  melayani  secara cuma-cuma, b). Sikap wajar, ini berkenan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras. (Fauzi, 2002: 77)
Kedua,   Otentik   artinya  menghayati  dan  mewujudkan  diri  sesuai dengan  karakter,  kepribadian  yang  sebenarnya:    a). Tidak menyalahgunakan wewenang.  b).   Tidak   melakukan  perbuatan   yang merendahkan  martabat (perbuatan tercela). c). Mendahulukan kepentingan klien. d).  Berani  berinisiatif  dan  berbuat  sesuatu  dengan  bijaksana,  tidak semata-mata  menunggu  perintah  atasan.  e).  Tidak  mengisolasi  diri  dari pergaulan sosial.
Ketiga, Bertanggungjawab:  a). Kesetiaannya melakukan  dengan sebaik- baiknya dalam lingkup profesinya.  b).  Bertindak secara  professional,  tanpa membedakan  perkara  bayaran  dan  perkara  prodeo  (cuma-cuma).  c). Kesediaan  memberikan  laporan  pertanggungjwaban  atas  pelaksanaan kewajibannya. (Ropaun, 2001: 33)
Keempat,  Kemandirian moral, tidak mudah  terpengaruh atau  tidak mudah    mengikuti  pandangan  moral  yang  terjadi  di    sekitarnya, melainkan  membentuk  penilaian  dan  mempunyai  pendirian  sendiri. Mandiri secara moral berarti  tidak  dapat  dibeli  oleh  pendapat  mayoritas, tidak  berpengaruh  oleh  pertimbangan  untung-rugi    (pamrih), menyesuaikan   diri  dengan  kesusilaan agama.  Keberanian  moral  adalah keberanian  terhadap   hati   nurani   yang menyatakan untuk menanggung resiko komplit, keberanian untuk: a). Menolak segala  bentuk  suap,  pungli, upeti, korupsi, kolusi. b). Menolak tawaran damai. c). Menolak penyelesaian “jalan damai”. (Frans, 1995: 25)

## Abdul Haris Naim

## KESIMPULAN
Peran  advokat  dalam  penegakan  hukum  ekonomi  di  Indonesia memang  sangat  dibutuhkan.  Tanpa  adanya  peran  advokat,  maka penegakan  hukum,  khususnya  yang berkaitan  dengan  hukum  ekonomi tidak  akan  dapat ditegakkan. Oleh  karenanya dibutuhkan  profesionalitas hukum,  yang  bekerja  sesuai  dengan  kode  etik,  nilai  moralitas  dan tanggungjawab. Profesionalisme  biasanya  dipahami sebagai  suatu  kualitas, yang wajib dipunyai setiap  eksekutif  yang baik. Di  dalamnya terkandung beberapa ciri, yaitu: punya keterampilan tinggi dalam suatu  bidang, serta kemahiran  dalam  mempergunakan  peralatan  tertentu  yang  diperlukan dalam pelaksanakan  tugas yang bersangkutan  dengan  bidang  tadi;  punya ilmu  dan  pengalaman serta kecerdasan  dalam menganalisa  suatu  masalah, dan  peka  di  dalam  membaca situasi,  cepat dan  tepat  serta  cermat dalam mengambil  keputusan  terbaik  atas  dasar    kepekaan;  punya    sikap berorientasi   ke  hari  depan,  sehingga   punya kemampuan  mengantisipasi perkembangan lingkungan  yang  terbentang  di hadapannya; punya sikap mandiri  berdasarkan  keyakinan akan  kemampuan pribadi   (‘izzat   al-nafs atau   self-confidensce),   serta   terbuka  menyimak  dan menghargai pendapat orang  lain,  namun  cermat  dalam  memilih  yang  terbaik  bagi  diri  dan perkembangan  pribadinya. Selain itu  seorang  advokat paling  tidak  harus memiliki  empat  kriteria  nilai  moral  yang  harus  mendasari  kepribadian profesional hukum dirinya, yaitu; memiliki kejujuran sebagai  dasar  utama bersikap,  sikap  otentik  artinya menghayati  dan  mewujudkan  diri  sesuai dengan  karakter  dan    kepribadian  sebenarnya,  bertanggungjawab,  dan memiliki kemandirian moral.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman,  (1986),    Tebaran     Pikiran    Tentang     Studi    Hukum    dan Masyarakat, Jakarta: Media Sarana Press.
Achmad Ali, (2002), Keterpurukan Hukum Di Indonesia, (Penyebab dan Solusinya), Jakarta: Ghalia Indonesia.
Emil  Salim ( 2 0 1 2 ) ,  dalam  Pembinaan  Hukum  Ekonomi Nasional,  Ceramah pada Pembinaan Hukum Ekonomi Nasional dalam BPHN.
Fauzi Yusuf Hasibuan,  (2002),    Strategi  Penegakan  Hukum,  Jakarta:  Fauzie  &
Partners.
Frans  Hendra  Winata,  (1995),  Advokat  Indonesia,  Citra,  idealism  dan Keprihatinan,Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Ropaun    Rampe,  (2001),  Teknik    Praktek    Advokat,    Jakarta:  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Soerjono  Soekanto,  (1999),  Pokok-pokok  Sosiologi    hukum,    Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Suhrawardi K. Lubis, (1994),  Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.