Volume 5 Issue 1, March 2021: pp. 85-96. Copyright © 2021 Halu Oleo Law Review. Faculty of Law, Halu Oleo University, Kendari, Southeast Sulawesi, Indonesia. P-ISSN: 2548-1762 | E-ISSN: 2548-1754. Open Access at: http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/
Halu Oleo Law Review is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

## Fungsi Kontrol Pers Terhadap Kebijakan Hukum Pemerintah di Bidang Reklamasi Teluk di Kota Kendari

## Controlling Function of Governmental Legal Policies in Kendari City Gulf
Reclamation
Umar Marhum 1 , Sofyan Rauf 2
1. Universitas Lakidende, Indonesia. E-mail: umarmarhumsultra@gmail.com;
2. Universitas Lakidende, Indonesia. E-mail: upi_sultra@yahoo.co.id.

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Press Control; Policies; Reclamation This research is aimed at analysing the function of press control towards the governmental policies of Kendari city’s reclamation. Besides, this study is as well  at  finding  out  the  caused  factors  for  press  function  control  toward governmental policies in the field of Kendari city reclamation. This examined study  is  applied  empirical  research  which  is  combined  between  rule regulation and legal facts. This research revealed that the report or news of two of local press (Kendari Post and Rakyat Sulawesi Tenggara Press) showed that the report did not expose the partiality of social inter est. Otherwise, it’s tended to support the gulf reclamation which obviously run by governmental attention. This report can be seen from published presentation that mostly of presenters who were coming from governmental members. In addition, this study  disclosed  the  ignorance  of  presenters  who  were  coming  from  social interest who have experiences the positive impact of reclamation activities. Due to regardless of social partiality, Kendari gulf reclamation policies made government’s strategies were running w ell.  Although this plan was eyesore implemented but it would occur with a new problem for social interest. In this circumstance, the control media must take a part to criticize the government’s policies.

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata kunci: Kontrol Pers; Kebijakan; Reklamasi Penelitian  ini  ditujukan  untuk  menganalisis  fungsi  kontrol  pers  terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari. Di samping itu, penelitian ini juga menemukan faktor-faktor yang menyebabkan fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah dibidang reklamasi teluk di kota Kendari tidak berjalan sesuai dengan prinsip pers. Penelitian menggunakan penelitian  empiris  yang  mengombinasikan  peraturan  perundangan- undangan  dan  fakta  hukum  yang  terjadi  di  lapangan.  Hasil  studi menunjukkan  bahwa  kedua  media  pers  lokal  di  Kota  Kendari  dalam pemberitaannya  tidak  menunjukkan  keberpihakan  kepada  kepentingan masyarakat,  tetapi  cenderung  mendukung  program  reklamasi  teluk  yang menjadi kepentingan program pemerintah di bidang reklamasi. Hal itu dapat dilihat  pada  penyajian  berita  yang  terpublikasi  yang  nara  sumbernya kebanyakan  dari  pihak  pemerintah.  Dan  mengabaikan  narasumber  dari
pihak  masyarakat  yang  merasakan  langsung  dampak  dari  kegiatan reklamasi.  Tidak  tampilnya  keberpihakan  media  terhadap  kepentingan masyarakat  kecil,  yang  tinggal  di  sekitar  wilayah  teluk  Kendari  dalam mengungkap  fakta-fakta  yang  akan  terjadi  ketika  dilakukan  reklamasi, menjadikan  program  kegiatan  reklamasi  teluk  Kendari  berjalan  mulus. Walaupun  secara  kasat  mata  tampak  program  pemerintah  tersebut  akan melahirkan masalah baru bagi kehidupan masyarakat sekitar teluk Kendari.
Dalam  posisi  seperti  ini  idealnya  media  harus  tampil  memberikan  kritik sekaligus memberikan edukasi kepada penentu kebijakan.

## 1. Pendahuluan
Fungsi media adalah kontrol sosial, media massa merupakan wadah kontrol sosial, karena dia adalah lembaga sosial. Media telah menghadirkan dua kubu yang pro dan kontra. Inilah fungsi berimbang dalam berita. Perdebatan di ruang media telah melahirkan persepsi dari masing-masing masyarakat. Bahkan, media telah mampu memberikan persepsi lain dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga, khazanah pengetahuan masyarakat bertambah, dan inilah fungsi edukasi atau pendidikan yang dilakukan oleh media massa. Fungsi media dalam  hal  ini  adalah  bukan  pada  fungsi  siapa  yang  benar  dan  salah.  Namun,  informasi publik adalah konteksnya. 1
Secara historis perkembangan kebebasan pers pasca-Orde Baru sangat pesat hingga masa kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) kini, yang diawali pada masa transisi di kepimpinan B.J Habibie. Kebebasan pers secara regulasi mencapai puncaknya ketika diterbitkannya Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  1999  tentang  Pers  (UU  Pers).  Pasal  4  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  kemerdekaan  pers  dijamin  sebagai  hak  asasi  warga  negara,  ayat kedua  bahwa  terhadap  pers  nasional  tidak  dikenakan  penyensoran,  pemeretelan  atau pelarangan  penyiaran,  ayat  ketiga  bahwa  untuk  menjamin  kemerdekaan  pers,  pers nasional  mempunyai  hak  mencari,  memperoleh,  dan  menyebarluaskan  gagasan  dan informasi  dan  ayat  keempat  bahwa  dalam  mempertanggungjawabkan  pemberitaan  di depan  hukum.  Undang-undang  ini  juga  mengatur  dan  melindungi  kemerdekaan  pers dalam melaksanakan fungsinya. 2
Namun yang perlu juga dipahami adalah bahwa para jurnalis tetap mengacu pada kode etik  wartawan  atau  kode  etik  jurnalistik  dalam  proses  peliputan  berita  dan  ditambah dengan  payung  hukum  lainnya  yang  dikenal  dengan  pedoman  media  siber.  Media dipandang  sebagai  agen  konstruksi  sosial  yang  mendefinisikan  realitas  sesuai  dengan kepentingannya.  Media  juga  dipandang  sebagai instrument  ideology .  Salah  satu  contoh berita  yang  dimuat  Surat  Kabar  Rakyat  Sultra  dan  Kendari  Pos  dalam  mempengaruhi perspektif  masyarakat  tentang  Pro  dan  Kontra  Revitalisasi  Teluk  Kendari  yaitu “Teluk Kendari  merupakan  muara  berkumpulnya  air  dari  hulu  sungai  yang  ada  di  beberapa Sungai di Sultra, mulai dari Konawe, Konawe Selatan dan Konawe Utara. Karena itu dana
1 Denis McQuail, Mass Communication Theory , 5 ed. (London: Sage Publications, 2011), 89.
2 Laurensius Arliman S., “Peran Dewan Pers Sebagai Lembaga Negara Independen yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak,” Jurnal Kajian Hukum Islam Mahkamah 4, no. 2 (2019): 176 – 177.
sosial  Rp  17  miliar  dari  pemerintah  pusat  dialihkan  ke  Teluk  Kendari 3 .  Sedangkan menurut Kepala BLH Kota Kendari, Rusnani dalam berita yang dimuat oleh Kendari Pos menyatakan bahwa “Teluk Kendari harus dipelihara karena sudah  terjadi pencemaran, mengingat  ada  sekitar  16  sungai  bermuara  di  Teluk  Kendari.  Untuk  itulah  pemerintah Kota  Kendari  menata  agar  sedimentasi  dikurangi,  salah  satunya  dengan  membuat kantong-kantong lumpur untuk reklamasi. ” 4
Kenyataan empiris menunjukkan fungsi kontrol pers dalam pemberitaan reklamasi teluk Kendari  belum  berjalan  maksimal,  akibatnya  pemerintah  dalam  menjalankan  program tidak  ada  fungsi  kontrol  dari  masyarakat,  karena  minimnya  informasi  pemberitaan melalui  media  pers.  Hubungan  media  dan  pemerintah  memiliki  hubungan  yang  erat, dimana publikasi keberhasilan program pemerintah sangat tergantung dari peran media, begitu  pula  sebaliknya.  Media  memiliki  ketergantungan  kepentingan  ekonomi  dari pemerintah  melalui  iklan,  pariwara/advertorial  dan  langganan  koran,  sebagai  sumber pendapatan media. Oleh sebab itu fungsi kontrol dari media tidak dapat berjalan maksimal karena melindungi kepentingan pemerintah daerah khususnya dalam kegiatan reklamasi teluk Kendari.
Terbatasnya  informasi  dari  media  tentang  kegiatan  reklamasi  menyebabkan  fungsi kontrol masyarakat tidak berjalan maksimal. Dalam perspektif sosial kegiatan reklamasi seyogyanya  belum  dapat  dilaksanakan,  mengingat  kepentingan  sektor  lain  seperti dibidang  penanganan  banjir,  bantuan  sosial  dan  rehabilitasi  pasca  bencana  menjadi prioritas  dari  pemerintah  daerah.  Namun  demikian  media  pers  tidak  mengelaborasi sektor prioritas itu, sebagai kekuatan baru yang dimiliki pers dalam mengubah paradigma pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga hal tersebut luput dari kajian publik.
Fungsi  pers  salah  satunya  adalah  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  akan  informasi. Namun sesungguhnya fungsi pers tidak hanya sekedar itu saja, akan tetapi masih banyak fungsi-fungsi lainnya yang di antaranya yaitu:
1. Fungsi informatif, yaitu memberikan informasi, atau berita, kepada khalayak ramai dengan cara yang teratur.
2. Fungsi kontrol, yaitu bahwa pers menyelidiki pekerjaan pemerintah atau perusahaan. Dalam fungsi ini pers harus memberitakan apa yang berjalan baik dan tidak berjalan baik agar apa yang diberitakan menjadi cover both side .
3. Fungsi interpretatif dan direktif, yaitu memberikan penafsiran dan bimbingan.
4. Fungsi menghibur, yaitu memberitakan kisah yang lucu atau kejadian menyenangkan untuk diketahui meskipun tidak terlalu penting.
5. Fungsi  regeneratif,  yaitu  menceritakan  bagaimana  sesuatu  itu  dilakukan  di  masa lampau, bagaimana dunia ini dijalankan sekarang, bagaimana sesuatu itu diselesaikan, dan apa yang dianggap dunia itu benar atau salah.
3 Kepala BPBD Sultra, Boy Ihwansyah (Rakyat Sultra, 31 Oktober 2015).
4 Kepala BLH Kota Kendari, Rusnani (Kendari Pos, 30 Oktober 2015).
6. Fungsi pengawalan hak-hak warga negara, yaitu mengawal dan mengamankan hak- hak pribadi.
7. Fungsi ekonomi, yaitu melayani sistem ekonomi melalui iklan.
8. Fungsi  swadaya,  yaitu  bahwa  pers  mempunyai  kewajiban  untuk  memupuk kemampuannya sendiri agar ia dapat membebaskan dirinya dari pengaruh-pengaruh serta tekanan-tekanan dalam bidang keuangan. 5
Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk diteliti bagaimana media mengonstruksikan atau  membingkai  berita  tentang  Reklamasi  Teluk  Kendari  di  Kota  Kendari.  Untuk  itu, penelitian difokuskan pada pemberitaan di Harian Rakyat Sultra dan Kendari Pos. Judul penelitian penulis adalah “ Fungsi Kontrol Pers Terhadap Kebijakan Hukum Pemerintah Di bidang Reklamasi Teluk Di Kota Kendari ”. Berlandaskan berbagai fenomena di atas, maka penulis membatasi diri dengan mengangkat rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi kontrol pers terhadap kebijakan pemerintah di bidang reklamasi teluk di Kota Kendari. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan fungsi  kontrol  pers  terhadap  kebijakan  pemerintah  dibidang  reklamasi  teluk  Kendari tidak berjalan sesuai dengan prinsip pers.

## 2. Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  empiris  yang mengombinasikan  peraturan  perundangan-undangan  dan  fakta  hukum  yang  terjadi  di lapangan.

## 3. Analisis Framing Media
Penelitian lapangan terhadap pemberitaan dua media cetak lokal dengan oplah terbesar yang  terbit  di  Kota  Kendari,  yaitu  media  Kendari  Pos  dan  Harian  Rakyat  Sultra, menggunakan  alat  analisis framing.  Framing adalah  pendekatan  untuk  mengetahui bagaimana  perspektif  atau  cara  pandang  yang  digunakan  oleh  wartawan  ketika menyeleksi isu dan menulis berita. 6 Analisis framing versi Robert N. Entman, merupakan salah  satu  alternatif  model  analisis  yang  dapat  mengungkap  rahasia  dibalik  sebuah perbedaan bahkan pertentangan media dalam mengungkapkan fakta. 7 Analisis framing dipakai  untuk  mengetahui  bagaimana  realitas  dibingkai  oleh  media. Dengan demikian realitas sosial dipahami, dimaknai, dan di konstruksi dengan bentukan dan makna tertentu.
Melalui  analisis framing akan  dapat  diketahui  siapa  mengendalikan  siapa,  siapa  lawan siapa,  mana  kawan  mana  lawan,  mana  patron  dan  mana  klien,  siapa  diuntungkan  dan
5 Michael Jibrael Rorong, “Media Internet dan Sistem Pers (Studi Pustaka Peran Pers dan Media Internet),” Jurnal Oratio Directa 2, no. 1 (2019): 5 – 6.
6 Alex  Sobur, Analisis  Teks  Media:  Suatu  Pengantar  untuk  Analisis  Wacana,  Analisis  Semiotik  dan  Analis Framing (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 162.
7 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009),
8.
siapa  dirugikan,  siapa  menindas  dan  siapa  tertindas,  dan  seterusnya.  Kesimpulan- kesimpulan  seperti  ini  sangat  mungkin  diperoleh  karena  analisis framing merupakan suatu  seni-kreativitas  yang  memiliki  kebebasan  dalam  menafsirkan  realitas  dengan menggunakan  teori  dan  metodologi  tertentu.  Ada  dua  esensi  utama  dari  analisis framing yaitu, Pertama, bagaimana peristiwa dimaknai. Ini berhubungan dengan bagian mana yang diliput dan mana yang tidak diliput. Kedua , bagaimana fakta ditulis. Aspek ini berhubungan dengan pemakaian kata, kalimat, dan gambar untuk mendukung gagasan.
Para  wartawan  menjalankan  tugasnya  berdasarkan  perintah  redaksi  maupun  tanpa perintah  redaksi  tiap  harinya.  Mereka  dihadapkan  dengan  beragam  peristiwa  dengan berbagai  pandangan  dan  kompleksitasnya.  Lewat frame, para  wartawan  mengemas peristiwa  yang  kompleks  itu  menjadi  sebuah  berita  yang  dapat  dipahami,  dengan perspektif tertentu dan mampu menarik perhatian khalayak.
Peneliti  menggunakan  analisis framing Robert  N.  Entman.  Robert  Entman  membagi  ke dalam  empat  bagian  besar  yaitu 8 ,  pertama Define  problems (pendefinisian  masalah), Identifikasi  masalah  merupakan  elemen  pertama  yang  dapat  menunjukkan  mengenai framing karena  elemen  ini  merupakan master  frame /bingkai  yang  paling  utama.  Ia menekankan  bagaimana  peristiwa  atau  isu  itu  dipahami.  Peristiwa  yang  sama  dapat dipahami secara berbeda. Bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda.
Kedua Diagnose  Causes (memperkirakan  masalah  atau  sumber  masalah),  Elemen  ini memperkirakan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah. Hal ini akan lebih lanjut dan  berkaitan  erat  dengan  apa  ( what), siapa (who), karena  dalam  elemen  ini  khalayak dapat melihat siapa penyebab masalah sekaligus apa penyebabnya sebagai bagian yang penting. Bagaimana peristiwa dapat dipahami, akan menentukan apa dan siapa sebagai sumber masalah.
Ketiga Make  Moral  Judgement (membuat  keputusan  moral),  membuat  pilihan  moral. Elemen ini digunakan untuk membenarkan atau memberi penilaian atas peristiwa yang terjadi.  Ketika  masalah  telah  diidentifikasi,  penyebabnya  sudah  diketahui,  maka dibutuhkan  sebuah  argumentasi  yang  kuat  untuk  mendukung  gagasan  yang  sudah diketahui.
Keempat Treatment  Recommendation (menekankan  penyelesaian),  Elemen  ini menekankan  penyelesaian  masalah  dan  menawarkan  atau  menjustifikasi  suatu  cara penanggulangan  masalah  dan  memprediksikan  hasilnya.  Bagian  ini  digunakan  untuk menilai  apa  yang  dilakukan  oleh  wartawan.  Pilihan  mana  yang  akan  digunakan  untuk menyelesaikan masalah.
Pada  penelitian  ini  peneliti  menganalisis  berita-berita  Harian  Kendari  Pos  dan  Berita Harian Rakyat Sultra pada edisi Januari – Desember Tahun 2015 sampai Januari – Desember Tahun  2017.  Dengan  dua  (2)  topik  berita-berita  dalam  kebijakan  pemerintah  kota
8 Ibid., 23.
Kendari. Dua (2) topik berita tersebut yaitu Pertama , masalah Lingkungan, Kedua, masalah Tata Kota.
Untuk  menganalisis  topik-topik  berita  tersebut  peneliti  menggunakan  empat  (4) perangkat  unit  analisis framing menurut  Entman  yaitu define  problems (Pendefinisian masalah), diagnose causes (memperkirakan masalah atau sumber masalah), make moral judgement (membuat  keputusan  moral  dan treatment  recommendation (Menekankan penyelesaian).

## 3.1. Berita  lingkungan  tata  Kota  Kendari  surat  kabar  harian  Kendari  Pos  edisi tahun 2015
Berdasarkan  hasil  penelusuran  melalui  pengumpulan  data/berita  Surat  Kabar  Harian Kendari Pos, peneliti mengumpulkan data Koran dan memilih berita yang terkait tentang berita  lingkungan  dan  tata  kota  Kendari.  Dengan  jumlah  berita  yang  peneliti  berhasil kumpulkan  dari  data  koran  yaitu  sebanyak  30  berita  mulai  tanggal  12  Januari-17 Desember 2015. 9
Dari  30  Jumlah  berita  yang  di  kumpulkan,  berita  yang  masuk  ke  dalam  empat  aspek framing Robert N. Entman, ada16 berita yang menurut penulis dominan menggambarkan bagaimana harian Surat Kabar Harian Kendari Pos membingkai berita tentang kebijakan pemerintah daerah khususnya berita lingkungan dan tata kota.
Sebanyak 16 berita yang memenuhi kriteria dalam elemen aspek framing tersebut yakni: (1) Badan jalan digenangi Air, (2) Pasar Sentral Semerawut, (3) Pedagang Kaki Lima, (4) Pemprov  Tunda  Pengosongan  Kota  Lama,  (5)  Tipulu  dan  Sodoha  Rawan  Banjir,  (6) Sodohoa Bisa Bebas Banjir, (7) Proyek Smart Point Dikebut, (8) Bank Sampah Kembali Dikampanyekan, (9) Wajah Kota Terus Dipoles, (10) Jangan Ada Pembangunan di RTH, (11) Mantapkan Rencana Tata Ruang, (12) Pasar Basah Bisa Gagalkan Adipura, (13) Pasar Basah Segera Ditata, (14) TPA Puuwatu Terbaik di Asia Tenggara, (15) Jurnalis Dukung Pemkot Hijaukan Metro, dan (16) Titik Drainase Harus Jadi Perhatian.

## 3.2. Berita  lingkungan  tata  Kota  Kendari  surat  kabar  harian  Kendari  Pos  edisi tahun 2016
Data jumlah berita lingkungan dan tata kota dari Januari hingga Desember tahun 2016 tercatat 23 berita yang di kumpulkan, berita yang masuk ke dalam empat aspek framing Robert N. Entman ada 9 berita. Berdasarkan pembingkaian berita yang penulis lakukan, dengan  kategori  berita  berdasarkan  komponennya  masing-masing  yaitu  berita-berita banjir, berita sampah, berita lingkungan, berita penataan kota dan berita reklamasi teluk Kendari. 10
9 Surat Kabar Harian Kendari Pos Tahun 2015.
10 Surat Kabar Harian Kendari Pos Tahun 2016.
Sebanyak  9  berita  yang  dibingkai  berdasarkan  aspek framing yakni:  (1)  Warga  Wajib Tanam  Pohon,  (2)  PKL  Harus  Jaga  Kebersihan  Kota,  (3)  Eksis  Benahi  Lingkungan,  (4) Program Adiwiyata Ubah Wajah SDN 04, (5) Sampah Pedagang Dibuang Di Kali, Warga Tutup Pintu dan Jendela, (6) Sejuta Pohon Menuju Green City, (7) Pasar Ilegal Harus Segera Ditertibkan, (8) Asrun Siap Presentasi Inovasi Kota, (9) Kota Pertama Peraih TPA Terbaik Nasional.

## 3.3. Berita  lingkungan  tata  Kota  Kendari  surat  kabar  harian  Kendari  Pos  edisi tahun 2017
Data/berita  Surat  Kabar  Harian  Kendari  Pos  Tahun  2017,  setelah  memilih  berita  yang terkait tentang berita lingkungan dan tata kota Kendari terdapat 20 berita. Jumlah berita yang di kumpulkan yang masuk ke dalam empat aspek framing Robert N. Entman, hanya 7 berita dengan kategori berita berdasarkan komponen-komponen berita banjir, berita sampah, berita  lingkungan, berita penataan kota dan berita reklamasi teluk  Kendari di Kota Kendari. 11
Sebanyak  7  berita-berita  yang  memenuhi  kriteria  analisis framing Robert  N.  Entman yakni: (1) Revitalisasi Pasar Baruga Dirampungkan, (2) PU dan Dinas Kebersihan Diminta Pantau  Genangan,  (3)  PKL  Diajak  Tempati  Kawasan  Kuliner  di  Kali  Kadia,  (4)  PU Maksimalkan Normalisasi Sungai, (5) Pedagang Eks Pasar Panjang Ditertibkan, (6) Satpol PP  Tertibkan  Pedagang  di  Sempadan  Jalan,  (7)  Mei-Juli  264  Masalah  Sampah  dan Ditertibkan.
Dari data yang ada menunjukkan berita tentang penataan kota lebih mendominasi pada tahun  2105-2017  dimana  jumlah  beritanya  menunjukkan  angka  14  berita.  Sedangkan berita yang paling sedikit dimuat di Kendari Pos pada edisi tahun 2015-2017 adalah berita tentang reklamasi teluk Kendari.

## 3.4. Berita  lingkungan  tata  Kota  Kendari  surat  kabar  harian  Rakyat  Sultra  edisi tahun 2015
Berdasarkan  hasil  penelusuran  melalui  pengumpulan  data/berita  Surat  Kabar  Harian (SKH) Rakyat Sultra, peneliti mengumpulkan data berita koran tentang berita lingkungan dan tata Kota Kendari. Adapun jumlah berita yang peneliti berhasil kumpulkan dari data koran yaitu sebanyak 40 berita mulai tanggal 12 Januari-28 Agustus 2015. 12
Dari 40 Jumlah berita yang di kumpulkan, hanya 7 berita yang masuk ke dalam empat aspek framing Robert N. Entman. Dari 7 berita di kelompokan tentang berita banjir, berita sampah,  berita  lingkungan,  berita  penataan  kota  dan  berita  reklamasi  teluk  di  Kota Kendari. Tujuh (7) berita yang masuk dalam kategori analisis framing yakni: (1) Hari ini Kota Lama Dibongkar (100 Satpol PP Diturunkan), (2) Pemkot-TNI Bersihkan Alun-alun
11 Surat Kabar Harian Kendari Pos Tahun 2017.
12 Surat Kabar Harian Rakyat Sultra Tahun 2015.
Kota  Kendari,  (3)  Pemkot  Terus  Prioritaskan  Perbaikan  Jalan  (Drainase  Diharap  Ikut Dibenahi).  (4)  Pemkot  Kendari  Mampu  Ubah  Wajah  Kota  Kendari,  (5)  Apresiasi Peningkatan  Kebersihan  Pasar,  (6)  Revitalisasi  Teluk  Perlu  Perhatian  Pusat,  (7)  Asrun Minta SKPD Maksimalkan Perawatan RTH.

## 3.5. Berita  lingkungan  tata  Kota  Kendari  surat  kabar  harian  Rakyat  Sultra  edisi tahun 2016
Berdasarkan  hasil  penelusuran  melalui  pengumpulan  data/berita  Surat  Kabar  Harian (SKH) Rakyat Sultra, peneliti mengumpulkan data berita koran terkait berita lingkungan dan tata kota Kendari. Adapun jumlah berita yang peneliti berhasil kumpulkan dari data koran yaitu sebanyak 8 berita mulai tanggal 16 Januari-12 Oktober 2016. 13
Dari 8 Jumlah berita yang di kumpulkan yang masuk ke dalam empat aspek framing Robert N. Entman ada 2 berita. Adapun 2 berita-berita pada Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra  edisi  2016  tersebut,  yakni:  (1)  Pemkot  Tindak  Parkir  Liar  dan  (2)  Pemkot  Gali Potensi Rang Terbuka Hijau.

## 3.6. Berita  lingkungan  tata  Kota  Kendari  surat  kabar  harian  Rakyat  Sultra  edisi tahun 2017
Berdasarkan  hasil  penelusuran  melalui  pengumpulan  data/berita  Surat  Kabar  Harian (SKH) Rakyat Sultra tahun 2017, peneliti mengumpulkan data koran dan memilih berita yang terkait tentang berita lingkungan dan tata kota Kendari yaitu sebanyak 9 berita mulai tanggal 7 Januari 2017 – 29 September 2017. 14
Dari  9  Jumlah  berita  yang  di  kumpulkan,  yang  masuk  ke  dalam  empat  aspek framing Robert  N.  Entman  ada  3  berita,  dengan  pengkategorian  berita  berdasarkan  komponen berita banjir, berita sampah, berita lingkungan, berita penataan kota dan berita reklamasi teluk di Kota Kendari.
Adapun 3 berita-berita pada Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra edisi 2017 tersebut, yakni:  (1)  Pemkot  Terus  Kenalkan  Program  Smart  Point,  (2)  Gandeng  TNI,  Pemkot Pertahankan Prestasi Bidang Lingkungan dan (3) Walikota Punya Komitmen Kuat Bangun Kendari.

## 4. Perbandingan Berita yang Disajikan oleh Surat Kabar Harian Kendari Pos dan Surat Kabar Harian Rakyat Sultra dalam Membingkai Berita Reklamasi Teluk di
Kota Kendari
Dari semua judul berita yang ditampilkan Surat Kabar Harian (SKH) Kendari Pos dan Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra, jika dilihat dari judul-judul terlihat penggunaan bahasa
13 Surat Kabar Harian Rakyat Sultra Tahun 2016.
14 Surat Kabar Harian Rakyat Sultra Tahun 2017.
yang halus namun jelas dan menonjolkan kebijakan pemerintah dalam perspektif positif. Di mana kebijakan dalam menentukan judul ditentukan oleh kebijakan redaksi masing- masing  media.  Dalam  tata  cara  penulisan  judul  Surat  Kabar  Harian  (SKH)  Kendari  Pos terdiri dari tiga kategori. Pertama, sub judul atas, judul utama dan sub judul bawah. Judul utama mutlak dengan panjang tidak lebih dari 70 huruf. Sedangkan judul atas maupun judul bawah menyesuaikan kebutuhan. Judul atas untuk kategori berita kisah ( features) dengan  ketentuan  panjang  tidak  lebih  dari  45  huruf.  Begitu  pula  judul  bawah  untuk kategori berita kilas ( Straight News ) dengan panjang tidak lebih dari 45 huruf.
Gaya selingkung di Surat Kabar Harian (SKH) Kendari Pos mengacu pada penulisan khas redaksi Surat Kabar Harian (SKH) Kendari Pos yang merupakan koran yang deskriptif, bertutur,  menghindari  kalimat  bersayap  atau  majemuk  bertingkat  dan  mengacu  pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan pada Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra dalam tata cara penulisan judul pada Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra terdiri dari dua kategori saja, yaitu pertama, judul utama dan kedua judul utama dan sub judul bawah.
Dalam  penelitian  ini  lebih  fokus  ke  komunikasi  massa  yang  berarti  komunikasi  massa merupakan  komunikasi  yang  melibatkan  banyak  komunikator.  Berlangsung  melalui sistem bermedia dengan jarak fisik yang rendah, memungkinkan penggunaan satu atau dua saluran indrawi dan biasanya tidak memungkinkan umpan balik.
Dalam  komunikasi  massa,  konsep  komunikasi  pada  satu  sisi  mengandung  pengertian suatu  proses  dimana  organisasi  media  memproduksi  dan  menyebarkan  pesan  kepada publik  secara  luas  dan  pada  sisi  lain  merupakan  proses  dimana  pesan  tersebut  dicari, digunakan dan dikonsumsi oleh audiensi. Surat Kabar Harian (SKH) Kendari Pos dan Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra sebagai organisasi media sudah melakukan komunikasi massa  dengan  baik  dengan  mengagendakan  apa  yang  diingini  oleh  kedua  Surat  Kabar Harian (SKH) tersebut dalam memberikan informasi kepada khalayak.
Teori tentang proses konstruksi, prinsipnya setiap upaya menceritakan sebuah peristiwa, keadaan atau benda tak terkecuali mengenai hal-hal yang berkaitan dengan politik adalah usaha  mengonstruksikan  realitas.  Karena  sifat  dan  faktanya  bahwa  pekerjaan  media massa  adalah  menceritakan  peristiwa-peristiwa,  maka  kesibukan  utama  media  massa adalah mengonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan. Media menyusun realitas dari berbagai peristiwa yang terjadi hingga menjadi cerita atau wacana yang bermakna. Pembuatan  berita  di  media  pada  dasarnya  adalah  penyusunan  realitas-realitas  hingga membentuk cerita atau wacana yang bermakna. 15
Dalam proses konstruksi ini, kedua Surat Kabar Harian (SKH) ini yaitu SKH Kendari Pos dan Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra menyusun berbagai peristiwa hingga menjadi cerita yang bermakna. Penyusunan ini dilakukan secara rinci dari setiap peristiwa yang terjadi dan hal tersebut menunjukkan hal yang positif pada kasus berita lingkungan dan tata kota di Kota Kendari. Pada teori masyarakat, media massa akan melayani kepentingan
15 Ibnu Hamad, Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa (Jakarta: Granit, 2011), 11.
pemegang  kekuasaan  politik  dan  ekonomi.  Teori  ini  didukung  oleh  teori  konstruksi realitas yang berasumsi bahwa politik media dan elite media sangat mempengaruhi dalam sebuah peristiwa.
Pihak Surat Kabar Harian (SKH) Kendari Pos dan Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra dalam  mengonstruksikan  berita  tentang  kebijakan  pemerintah  Kota  Kendari  pada khususnya hanya sebatas peraturan yang berlaku. Namun, sebuah media yang ideologis umumnya  muncul  dengan  konstruksi  realitas  yang  bersifat  pembelaan  terhadap kelompok-kelompok  yang  sealiran  dan  penyerangan  terhadap  kelompok  yang  berbeda haluan.  Berdasarkan  teori  konstruktivis 16 ,  berita  adalah  hasil  konstruksi  sosial  dimana selalu melibatkan pandangan, ideologi, dan nilai-nilai dari wartawan atau media. Berita yang kita baca adalah hasil dari konstruksi kerja jurnalistik.
Menurut  pandangan  konstruksionis,  berita  bersifat  subjektif.  Ini  dipengaruhi  opini wartawan dalam meliput tergiring pada opini perspektif dari pemerintah. Konstruksi yang dilakukan Surat Kabar Harian (SKH) Kendari Pos dan Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra  mengacu  pada  ideologi  media  yang  mewadahi  mereka,  dimana  wartawan  dan redaktur didikte atau dikontrol untuk memberitakan peristiwa dalam perspektif tertentu sesuai dengan kebijakan redaksional masing-masing Surat Kabar Harian (SKH).
Selain  itu,  kebijakan  perusahaan  juga  sering  kali  mempengaruhi  pemberitaan,  atasan sering kali menggunakan kekuasaan untuk menentukan arah sebuah pemberitaan. Para eksekutif  terkadang  membuat  keputusan  tentang  peliputan  berdasar  kepentingan mereka. Bisa juga berdasar ideologi yang mereka anut. 17
Dari analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa dari semua berita yang dimuat oleh Surat Kabar Harian (SKH) Kendari Pos dan Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra tentang  kegiatan  reklamasi  teluk  Kendari  yang  sangat  berhubungan  erat  dengan lingkungan dan penataan kota Kendari, sesuai dengan hasil framing telah memilih kata dengan  benar  yang  arahnya  mendukung  atau  membuat  pandangan  positif  terhadap kebijakan  pemerintah  dibidang  reklamasi  teluk  Kendari.  Membuat  persepsi  pembaca bahwa kebijakan pemerintah selalu ada pada posisinya dan proporsional.
Pertentangan  antara  kekuatan-kekuatan  sosial  dan  politik  yang  ada  sesungguhnya bermuara  pada  dua  masalah  yang  esensial  dalam  kehidupan  bernegara,  yaitu  masalah pembangunan nasional dalam hal ini penetapan kebijakan oleh pemerintah dan masalah kebebasan pers. Kekuatan-kekuatan sosial dan politik tersebut mempertanyakan tentang kadar  atau  bobot  yang  harus  diberikan  kepada  upaya  penyelenggaraan  kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan pada sisi yang lain juga  dipertanyakan tentang kadar
16 Eriyanto, Analisis  Isi:  Pengantar  Metodologi  Untuk  Penelitian  Ilmu  Komunikasi  dan  Ilmu-Ilmu  Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 106.
17 John Vivian, Teori Komunikasi Massa (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 317.
dan  bobot  yang  diperjuangkan  untuk  memperoleh  kebebasan  yang  layak  dimiliki  oleh semua anggota masyarakat. 18
Walaupun memiliki intensitas yang berbeda dalam menampilkan detail setiap informasi yang menggambarkan citra positif dan kebijakan yang baik dari pemerintah itu sendiri. Untuk itu konstruksi pemberitaan kebijakan pemerintah tentang kasus lingkungan dan tata  kota  di  Kota  Kendari  yang  difokuskan  para  kegiatan  reklamasi  teluk  Kendari, menggunakan alat analisis framing Robert N. Etman dapat dikatakan dengan kategorisasi pembingkaian berita yang memihak kepada kebijakan pemerintah, tidak berpihak pada masyarakat yang menerima dampak dari reklamasi. Bertolak dari pernyataan tersebut, maka pemberitaan tentang kebijakan lingkungan dan tata kota Pemerintah Kota Kendari pada Surat Kabar Harian (SKH) Kendari Pos dan Surat Kabar Harian (SKH) Rakyat Sultra tahun 2015-2017 ini bila dikaitkan dengan teori pers, menurut Four Theories of the Press yang  diterbitkan  oleh  Siebert,  Peterson,  dan  Schramm 19 yaitu  menganut Authoritarian Theory (Teori  Pers  Otoriter)  yang  mana  teori  ini  menegaskan  bahwa  pers  selalu mendukung apa pun kebijakan pemerintah, menurut pada atasan dan mengabdi kepada negara.
Teori  ini  menitikberatkan  kepada  negara  memiliki  kedudukan  yang  tinggi  dari masyarakat  dalam  sistem  sosialnya.  Di  mana  media  dalam  pemberitaannya  selalu mendukung  penguasa  atau  pemerintah  yakni  pemerintah  Kota  Kendari  dalam  segala bentuk kebijakannya khususnya kebijakan lingkungan dan tata kota  dibidang reklamasi teluk Kendari.
Kaitannya  dengan  hal  tersebut  di  atas  dari  empat  alat  analisis  versi  Robert N.  Entman peneliti  menganggap  masih  perlu  ditambahkan  dengan  satu  alat  analisis  baru  pada analisis framing pemberitaan  ini,  yaitu balanced  news (keseimbangan  berita)  dengan alasan bahwa, alat ini sangat menentukan kesempurnaan sebuah berita. Berita yang baik adalah penyajian informasi berimbang yang narasumbernya berasal dari pro dan kontra. Sehingga dengan alat ini akan lebih memudahkan dalam menentukan arah keberpihakan media, dalam menganalisis teks atau isi suatu berita.

## 5. Kesimpulan
Kesimpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedua media pers lokal di Kota Kendari  dalam  pemberitaannya  tidak  menunjukkan  keberpihakan  kepada  kepentingan masyarakat, tetapi cenderung mendukung program reklamasi teluk Kendari yang menjadi kepentingan program pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan dan tata kota. Hal itu dapat dilihat pada penyajian berita yang terpublikasi yang nara sumbernya kebanyakan
18 Venezia Indra Ghassani dan Praptining Sukowati, “Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media se bagai Kontrol Sosial,” Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik (2016): 176.
19 Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori dan Praktis (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 17 – 18.
dari  unsur  pemerintah  kota  Kendari.  Dan  mengabaikan  narasumber  dari  pihak masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kegiatan reklamasi Teluk Kendari.

## Daftar Pustaka
Eriyanto. Analisis  Framing:  Konstruksi,  Ideologi,  dan  Politik  Media .  Yogyakarta:  LKIS Yogyakarta, 2009.
——— . Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Ghassani,  Venezia  Indra,  dan  Praptining  Sukowati.  “Bentuk  Hubungan  Pers  dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media sebagai Kontrol Sosial.” Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik (2016).
Hamad, Ibnu. Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa . Jakarta: Granit, 2011.
Kusumaningrat,  Hikmat,  dan  Purnama  Kusumaningrat. Jurnalistik,  Teori  dan  Praktis . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
McQuail, Denis. Mass Communication Theory . 5 ed. London: Sage Publications, 2011.
Rorong, Michael Jibrael. “Media Int ernet dan Sistem Pers (Studi Pustaka Peran Pers dan Media Internet).” Jurnal Oratio Directa 2, no. 1 (2019).
S.,  Laurensius  Arliman.  “Peran  Dewan  Pers  Sebagai  Lembaga  Negara  Independen  yang Menjamin Siaran yang Layak Bagi Anak.” Jurnal Kajian Hukum Islam Mahkamah 4, no. 2 (2019).
Sobur, Alex. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analis Framing . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
Vivian, John. Teori Komunikasi Massa . Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.