Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4144

## Penyelesaian KPR Macet dengan Restrukturisasi (PT Bank Tabungan Negara Tbk Cabang Bangkalan)
Penulis: Nur Khomaria 1 Sultan Syah 2 Afiliasi: Universitas Trunojoyo
Madura 12
Korespondensi: 210221100053@studen t.trunojoyo.ac.id
Histori Naskah: Submit: 22-06-2024 Accepted: 24-06-2024 Published: 01-07-2024
Abstrak Penelitian ini dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor  Cabang  Bangkalan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  proses restrukturisasi dilakukan jika ada debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar  angsuran  tetapi  masih  memiliki  iktikad  baik  untuk  memenuhi kewajibannya. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti dapat dikatakan bahwa  faktor  penyebab  debitur  macet  membayar  angsuran  dikarenakan hilangnya pekerjaan atau terkena musibah yang dapat menyebabkan debitur tidak  mampu  memenuhi  kewajibannya.  Demikian  penyelesaian  yang dilakukan yaitu    dengan  cara  negosiasi dan  restrukturisasi.  Restukturisasi dilakukan  ketika  debitur  mengalami  kesulitan  membayar  angsuran  akan tetapi  masih  mempunyai  iktikad  baik  untuk  memenuhi  kewajibannya. Penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  restrukturisasi  merupakan  upaya untuk  memperbaiki  kredit  negatif  bagi  peminjam  yang  kesulitan  dalam melakukan  pembayaran  bulanan.  Akan  tetapi,  tidak  semua  debitur melakukan  restrukturisasi  karena  bank  melihat  faktor  penyebab  mengapa debitur  macet  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Kebijakan  restrukturisasi dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.
Kata  kunci :  KPR,  Kredit  Macet,  Penyelesaian  Kredit  Macet, Restruktrisasi, Perjanjian Kredit

## Pendahuluan
Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) Pada pertengahan tahun 2022 jumlah penduduk yang berada di usia produktif mencapai 275,77 juta jiwa. Seiiring berjalannya waktu, sampai saat ini jumlah penduduk  di  usia  produktif  mencapai  sebanyak  278,2  juta  jiwa  pada  pertengahan  tahun  2023.    Dari fenomena  tersebut  dapat  dikatakan  bahwa  terdapat  kenaikan  angka  1,05%  dari  tahun  2022.  Dengan bertambahnya penduduk saat ini akan berdampak pada konektivitas antar ruang sempit, hal tersebut terjadi karena  penduduk  ingin  mempunyai  tempat  tinggal  yang  layak.  Sesuai  dengan  Peraturan  Menteri  PUPR Nomor 11 Tahun 2023 tentang dukungan masyarakat berpenghasilan rendah atas biaya penyelenggaraan pembiayaan  kepemilikan  rumah  yaitu  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR).  Maulidya  &  Sungkono  (2023) menyatakan bahwa pinjaman KPR adalah pinjaman yang digunakan untuk membeli rumah atau keperluan lainnya kepada konsumen dengan jaminan rumah tersebut. PT Bank Tabungan Negara (Persero) menjadi salah satu bank yang menawarkan produk KPR ini.
Bank  harus  sangat  berhati-hati  dalam  menawarkan  produk  KPR  karena  bekerja  sama  dengan debitur dalam jangka waktu yang lama memiliki risiko yang melekat, seperti potensi debitur tidak dapat melakukan  pembayaran  sesuai  jadwal  selama  periode  pengembalian  yang  diperpanjang  (Sinaga et  al ., 2024). Restrukturisasi kredit sebagaimana didefinisikan oleh Putri Rahma & Siregar,  (2024)  merupakan upaya  untuk  meningkatkan  aktivitas  peminjaman  bank  bagi  peminjam  yang  kesulitan  memenuhi pembayarannya. Hal ini dilaksanakan dengan cara sebagai berikut: Suku bunga dapat diturunkan, jangka waktu  dapat  diperpanjang,  tunggakan  bunga  kredit  dapat  dikurangi,  tunggakan  pokok  dapat  dikurangi, fasilitas kredit dapat diperbanyak, dan kredit dapat diubah menjadi penyertaan modal.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4144
Dari fenomena diatas peneliti dapat mengakat penelitian dengan cara mencari tau faktor apa saja yang  membuat  debitur  macet  dalam  membayar  angsuran  serta  bagaimana  sistem  penyelesaikan  kredit macet  menggunakan  restrukturisasi  di  kantor  cabang  PT  Bank  Tabungan  Negara  Tbk  Bangkalan. Restrukturisasi kredit telah diterapkan sebagai salah satu teknik untuk mengurangi kredit bermasalah dan telah berhasil dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh standar internal bank (Sinaga et al ., 2024).  Dalam  penelitian  Averilliana et  al (2023)  mengatakan  walaupun  nasabah  sudah  mengajukan restrukturisasi masih banyak yang masih belum mengerti pentingnya dokumen dan banyak nasabah yang tertunda melakukan restrukturisasi karna dokumen tidak lengkap. Manfaat melakukan restrukturisasi ini dapat mencegah terjadinya kredit macet, oleh karena itu bank harus lebih detail atas aset dan penghasilan debitur  agar  tidak  banyak  terjadinya  kredit  macet.  Peranan  restrukturisasi  juga  akan  mempengaruhi penurunan kredit macet karna salah satu cara yaitu melakukan restrukturisasi. Dengan melakukan penelitian bisa mengetahui  penyebab dan cara  penyelesaian  kredit  macet menggunakan  restrukturisasi  di  PT  Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Bangkalan.

## Studi Literatur

## Bentuk akuntansi pemberian kredit
Salah satu produk perbankan yang membantu masyarakat membiayai kebutuhan keuangannya adalah kredit (Nendi,  2020).  Selain  itu,  sistem  pemberian  kredit  terdiri  dari  sejumlah  komponen  yang  saling berhubungan.  Misalnya,  sistem  ini  dapat  mencakup  pengelola  data  yang  menghubungkan  berbagai komponen  tindakan  bisnis  pemberi  kredit,  termasuk  catatan,  dokumen,  prosedur,  dan  yang  berkaitan dengan  tujuan  menghasilkan  laporan  yang  diperlukan  manajemen  (F.  H.  Siregar  &  Wirananda,  2023). Kredit macet dapat disebabkan oleh ketidaktepatan pembayaran angsuran debitur dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank Tabungan Negara sehingga dapat mempengaruhi arus kas  (Shidqi Archieyevia et al ., 2022).

## Bank
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan bank sebagai organisasi komersial yang meningkatkan taraf hidup  masyarakat  dengan  mengambil  uang  dari  masyarakat  umum  dalam  bentuk  tabungan  dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau cara lain. Pada dasarnya, bank memiliki ciri- ciri  tertentu  yang  sangat  khusus,  seperti  mendorong  perilaku  pengambilan  risiko  yang  berlebihan  dan memerlukan lebih banyak disiplin eksternal.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank dikelompokkan menjadi dua kelompok: bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara teratur dan memberikan jasa yang berkaitan dengan lalu lintas pembayaran, dan BPR yang melakukan kegiatan usaha secara teratur tanpa memberikan jasa. ada hubungannya  dengan  lalu  lintas  yang  menerima  pembayaran.  Kredit  merupakan  salah  satu  cara  bank berupaya menghasilkan pendapatan. Salah satu bank yang menawarkan pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah PT Bank Tabungan Negara Tbk.

## KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
Sebanyak  1.010.142  unit  untuk  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  (MBR)  dan  207.652  unit untuk non-MBR termasuk unit rumah komersial dan subsidi yang berhasil dibangun, menurut data Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  (PUPR).  Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR),  menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), adalah pinjaman yang diberikan oleh bank kepada individu yang ingin membeli atau merenovasi rumah. KPR saat ini ada dua jenis di Indonesia.
Semacam kredit yang disebut KPR bersubsidi ditujukan terutama bagi masyarakat kelas menengah  hingga  bawah  untuk  membantu  mereka  memenuhi  kebutuhan  perumahan  atau
memperbaiki  rumah  mereka  saat  ini.  Ada  dua  jenis  subsidi  yang  ditawarkan:  satu  untuk kemudahan kredit dan satu lagi untuk uang tambahan untuk perbaikan rumah. Karena pemerintah mengatur  secara  ketat  kredit  subsidi  ini,  tidak  semua  pemohon  akan  diberikan  akses  terhadap layanan  ini.  Subsidi  pemerintah  seringkali  diberikan  sesuai  dengan  pendapatan  pemohon  dan jumlah kredit maksimum yang diperbolehkan. Edukasi masyarakat menjadi sasaran khalayak KPR nonsubsidi.  Bank  menetapkan  persyaratan  hipotek,  dan  masing-masing  bank  memiliki kebijakannya sendiri mengenai jumlah kredit dan tingkat suku bunga.

## Kredit Macet
Kredit macet dalam kuantitas yang banyak sangat berdampak besar bagi perbankan (Effendi & Harahap, 2020).  Kredit  macet  adalah  suatu  pembayaran  yang  bermasalah  atau  tidak  lancar  oleh  debitur  yang bersangkutan,  dimana  nasabah  tidak  mampu  menyelesaikan  sebagian  atau  seluruh  kewajiban  yang seharusnya  dibayarkan  ke  bank  sesuai  dengan  perjanjian  (Putri et  al .,  2020).  Menurut  Rafaella  (2021) Kredit yang peminjamnya melanggar persyaratan pada awal kesepakatan dikenal sebagai kredit macet atau kredit bermasalah. Peluang untuk menghasilkan keuntungan bagi bisnis akan meningkat ketika kredit macet menurun,  tetapi  ketika  kredit  macet  meningkat,  profitabilitas  bisnis  akan  menurun.  Sementara  itu, keuntungan  bank  berasal  dari  bunga  yang  dibayar  oleh  debitur,  sehingga  mereka  harus  menanggung kerugian bisnis jika kredit macet (Hamenda & Manengkey, 2022).

## Restrukturisasi Kredit
Salah satu kebijakan perbankan untuk memperlancar pembayaran kredit dan mencegah kredit macet adalah dengan  restrukturisasi  kredit  (Ubjaan,  2023).  Sedangkan  restrukturisasi  kredit  merupakan  upaya  untuk mendongkrak aktivitas perkreditan bagi debitur yang kesulitan memenuhi komitmennya, menurut Ayu et al (2021). Diana & R. Shauki (2023) menjelaskan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit berfungsi sebagai sarana mitigasi risiko kredit terkait dengan kredit bermasalah. Mereka juga mencatat bahwa perilaku aktor dalam menghindari restrukturisasi kredit serupa. Tujuan restrukturisasi kredit adalah untuk menjaga kredit selain untuk menyelamatkan dan merevitalisasi perusahaan debitur. Ketika kredit belum memenuhi kriteria kredit bermasalah, maka restrukturisasi menjadi salah satu pilihan.

## Perjanjian Kreditur, Debitur dan Developer
Untuk  keperluan  pembelian  tanah  dan  rumah  yang  akan  dibangun  di  atasnya,  pembeli  konsumen  dapat mengajukan  Kredit  Pemilikan  Rumah  KPR,  yaitu  fasilitas  kredit  yang  ditawarkan  oleh  bank  sebagai kreditur kepada debitur. Fasilitas pinjaman ini memerlukan jaminan atau agunan untuk diberikan. Jaminan yang  diberikan  kepada  kreditur  oleh  debitur  yang  bertindak  sebagai  pihak  ketiga  untuk  menjamin terpenuhinya syarat-syarat suatu  perjanjian  disebut  dengan  agunan  atau  jaminan.  Jaminan  adalah  segala sesuatu  yang  dapat  ditukarkan  dengan  uang  tunai  dan  diberikan  oleh  debitur  kepada  kreditur  untuk menanamkan  kepercayaan  pada  kreditur  bahwa  kreditur  akan  menghormati  akhir  tawar-menawarnya (Moertiono,  2021).  Bank  pelaksana  bekerja  sama  dengan  pengembang  rumah  subsidi  atau  pengembang yang terdaftar di Kementerian PUPR dalam rangka penyaluran KPR (RANDY, 2022).
Pengembang  BPR,  menurut  Bank  Universal,  adalah  pengembang  real  estate  yang  membangun  suatu lingkungan,  termasuk  rumah  atau  apartemen.  Terdapat  dua  kategori  pengembang,  yaitu:  Pengembang Perumahan  Subsidi,  yaitu  pengembang  properti  yang  dikhususkan  untuk  Masyarakat  Berpenghasilan Rendah  (MBR)  dan menerima  bantuan subsidi  pemerintah  dalam  rangka  memberikan  harga  perumahan yang  terjangkau.  Pengembang  perumahan  komersial,  di  sisi  lain  adalah  pengembang  real  estate  yang membangun rumah tanpa dana atau hibah. Peluang diberikan oleh pengembang kepada perusahaan yang bergerak di industri real estate atau sebagai pembangun rumah. Kemampuan pemerintah dalam merespon
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4144
kebutuhan  masyarakat  sangat  terbantu  dan  disederhanakan  dengan  hadirnya  pengembang  rumah.  Untuk menyelesaikan  proses  pembangunan  rumah,  pengembang  memerlukan  bantuan  pihak  lain,  seperti masyarakat atau dunia usaha. Ketika terjadi kesepakatan antara debitur dan pengembang yang diwujudkan dalam bentuk perjanjian, maka terjadilah hubungan pengembang-debitur (Swadana et al ., 2023).

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjelaskan bagaimana variabel yang diteliti  dimanipulasi  (Hanyfah et  al .,  2022).  Setelah  data-data  yang  dibutuhkan  terkumpul,  data-data tersebut dianalisa kemudian mengambil kesimpulan. Data penelitian ini menggunakan data primer dengan teknik wawancara kepada pihak yang bersangkutan yaitu  dibagian Unit BCLU ( Branch Customer Loan Unit) yaitu proses dan prosedur pemberian kredit KPR dari subjek pertama yaitu kepada bapak Muhammad Hermanto sebagai CLS (Customer Loan Sales) dan dibagian Unit CRSU ( Customer Collection Recovery & Asset Sales Unit) yaitu unit penagihan kredit subjek yang bernama bapak Daut sebagai Field Collector Team Leader. Penelitian dilakukan di Kantor Cabang PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Bangkalan yang  beralamat  di  Jl.  Raya  Teuku  Umar  No.  16  di  Kemayoran  Kec.  Bangkalan,  Kabupaten  Bangkalan, Jawa Timur 69116.

## Hasil
Lembaga  keuangan  yang  dikenal  dengan  bank  berperan  sebagai  perantara  dalam  transaksi  antara  pihak yang kelebihan uang ( surplus unit ) dan pihak yang kekurangan dana ( deficit unit ). Dana tambahan tersebut akan mereka alokasikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan kredit melalui perbankan, sebagai pihak yang  mempunyai  kelebihan  dana  dari  uang  tabungan  masyarakat  (Risantyo,  2022).  Dalam  fenomena  di Indonesia  ini,  penyaluran  kredit  sangat  penting  bagi  MBR  (Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah)  untuk membangun rumah layak huni. Guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi segmen yang kurang terlayani, memenuhi kebutuhan “akut” akan perumahan terjangkau di pusat kota, meningkatkan efektivitas kebijakan dan  program  perumahan  di  Indonesia,  membangun  rumah  tahan  bencana  untuk  menyelamatkan  nyawa, memperluas  dampak  kebijakan  pemerintah  program  subsidi  perumahan  untuk  melayani  lebih  banyak kebutuhan perumahan, dan menjadi berketahanan iklim sebagai bagian dari solusi perumahan Adanya  fenomena  tersebut  mendorong  pertumbuhan  pasar  KPR  dalam  memberikan  akses  rumah  layak dihuni,  NAHP  bekerjasama  dengan  perbankan.  Kebanyakan  bank  menawarkan  program  KPR  dengan berbagai  fasilitas  pendukungnya  sebagai  langkah  promosi  untuk  mampu  menarik  sebanyak-banyaknya nasabah agar memilih bank tersebut sebagai sumber pembiayaan KPR  (Wanti, 2023). Salah satunya PT Bank Tabungan Nregara (persero)Tbk ini. Hasil wawancara pada PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kantor Cabang Bangkalan pertama peneliti mecari tahu syarat dan berkas untuk proses pengajuan KPR.

## Pembahasan
Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  PT  Bank  Tabungan  Negara  (Persero)Tbk.  Kantor  Cabang Bangkalan
Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 293/KMK.09/1993 menyebutkan bahwa KPR-BTN merupakan  Kredit  Pemilikan  Rumah  yang  ditawarkan  oleh  Bank  Tabungan  Negara  untuk  membantu masyarakat  dalam  membeli  rumah  dan  tanah  yang  diperlukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut, memiliki dan tinggal di dalamnya. Menurut riset Siregar & Wirananda (2023), barang KPR sedang banyak digemari saat ini. Adanya kebutuhan akan perumahan menyebabkan tersebarnya produk KPR oleh hampir semua bank, salah satunya Bank BTN menjadikan produk KPR ini sangat unggul. Bank BTN merupakan bank yang paling ahli dalam mengelola produk KPR dibandingkan bank konvensional lainnya. Produk KPR dipasok oleh PT Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan dengan ketentuan sebagai berikut:
Persyaratan Pengajuan KPR untuk debitur dengan pekerjaan non wirausaha sebagai berikut : no HP debitur, fotocopy  KTP  suami  atau  istri,  fotocopy  surat  nikah  atau  keterangan  belum  menikah,  fotocopy    kartu keluarga, fotocopy NPWP, surat keterangan kerja suami atau istri, slip gaji suami atau istri selama 3 bulan, rekening koran tabungan 3 bulan terakhir suami atau dan istri, fotocopy sertifikat dan fotocopy IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
Persyaratan pengajuan KPR untuk debitur dengan pekerjaan wirausaha sebagai baerikut : no HP debitur, fotocopy KTP suami atau dan istri, fotocopy surat nikah atau surat keterangan belum menikah, fotocopy kartu  keluarga,  fotocopy  NPWP,  surat  keterangan  kerja  suami  atau  dan  istri,  surat  keterangan usaha/SIUP/TDP, laporan keuangan 6 bulan, rekening koran tabungan 6 bulan terakhir suami atau dan istri, foto  usaha,  denah/sharelock  tempat  usaha,  fotocopy  sertifikat  dan  fotocopy  IMB  (Izin  Mendirikan Bangunan)
Dari persyaratan di atas subjek juga menyatakan bahwa ada syarat diterima atau tidaknya debitur untuk pengajuan KPR yaitu dilihat dari kemampuan debitur dengan penghasilan yang cukup untuk pembayaran KPR sesuai dengan perhitungan rumus analis dikurangi hutang-hutang debitur terlalu banyak atau masih wajar agar meminimanilisir terjadinya kredit macet. Dari subjek CLS menyatakan jika ada kredit macet maka mengatasinya dengan cara melelang rumah agar bisa menyelesaikan pembayaran kreditnya karena jika  tidak  segera  diatasi  bisa  menyebabkan  dampak  buruk  bagi  perusahaan,  dilihat  dari  OJK  dan  Bank Indonesia misalkan NPL perusahaan terlalu banyak maka bank akan ditutup karena dilihat tidak sehat dalam penyaluran kredit.
Pembiayaan bermasalah salah satu dampak yang sudah pasti ada disetiap bank karena merupakan akibat dari  melakukan  kredit.  Disisi  lain  dampak  tersebut  bisa  muncul  dari  suatu  kinerja  bank  ataupun  lebih kedebitur  yang  kurang  baik  (Suharto,  2023).  Rasio  yang  dikenal  sebagai  “pembiayaan  bermasalah” menentukan kewajiban yang terkait dengan nilai pembiayaan yang belum dibayarkan kepada bank. Bank tentu perlu mempertimbangkan risiko jika tidak ada pembayaran kembali ketika memberikan kredit.

## Penagihan dan pencegahan kredit macet KPR menggunakan kebijakan restrukturisasi
Memberikan pelayanan jasa kredit dapat meningkatkan pendapatan laba yang beruba bunga atas pinjaman yang diberikan oleh bank dan juga akan menaikkan jumlah piutang pada bank tersebut. Dalam pemberian pembiayaan menggunakan kredit pasti ada yang mengalami kegagalan dalam membayar angsuran (M. A. S.  Siregar  &  Hasibuan,  2022).  Menurut  dari  narasumber  manajemen  penagihan  kredit  KPR  (Kredit Pemilikan  Rumah)  adalah  proses  yang  dilakukan  oleh  bank  atau  lembaga  keuangan  untuk  memastikan bahwa nasabah KPR memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
Manajemen Penagihan Kredit KPR (Kredit Pemilikan Rumah) PT Bank Tabungan Negara melakukan proses manajemen penagihan KPR dengan berbagai tahap mulai dari  pencegahan  terjadinya  kredit  bermasalah:  tahap  ini  bertujuan  untuk  meminimalisir  risiko  kredit bermasalah  dengan  cara  (1)  melakukan  seleksi  nasabah  yang  ketat  sebelum  memberikan  KPR,  dengan mempertimbangkan  kemampuan  finansial,  riwayat  kredit,  dan  kondisi  properti  yang  akan  dibeli  (2) memberikan edukasi kepada nasabah tentang kewajiban dan konsekuensi dari keterlambatan pembayaran angsuran  (3)  membangun  komunikasi  yang  baik  dengan  nasabah  agar  bank  dapat  dengan  mudah mengetahui  kesulitan  dalam  membayar  angsuran.  Kemudian  melakukan  penagihan  dini  pada  tahap  ini dilakukan  ketika  nasabah  mulai  menunjukkan  tanda-tanda  keterlambatan  pembayaran  angsuran,  dengan cara  (1)  mengirim  surat  peringatan  kepada  nasabah  yang  terlambar  membayar  angsuran  (2)  melakukan penagihan  melalui  telepon  kepada  nasabah  (3)  melakukan  kunjungan  lapangan  kerumah  nasabah  untuk bertemu  dan  mendiskusikan  solusi  pembayaran,  terdapat  penagihan  intensif,  tahap  ini  dilakukan  jika nasabah  masih  belum  memenuhi  kewajibannya  setelah  dilakukan  penagihan  dini,  dengan  cara  (1) meningkat frekuensi penagihan, baik melalui telepon maupun kunjungan lapangan (2) menawarkan solusi pembayaran, seperti restrukturisasi kredit atau pembiayaan tambahan (3) melibatkan pihak ketiga seperti agen penagihan atau firma hukum untuk membantu proses penagihan dan terakhir penegakan hukum untuk
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4144
tahap ini merupakan langkah terakhir jika nasabah masih belum memenuhi kewajibannya setelah dilakukan berbagai upaya penagihan, dengan cara (1) mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan sita aset atau eksekusi properti (2) melaporkan nasabah ke BI agar masuk dalam daftar hitam kredit. Penagihan KPR
Penagihan  KPR  adalah  suatu  proses  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  untuk  mengingatkan  debitur  KPR terkait  dengan  kewajiban  pembayaran  angsurannya.  Proses  ini  dilakukan  untuk  memastikan  kelancaran pembayaran angsuran KPR dan meminimalisir risiko kredit macet. Tahapan penagihan KPR pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan yaitu: pertama pengingat biasanya bank mengirimkan pemberitahuan melalui SMS, email, atau surat beberapa hari sebelum jatuh tempo pembayaran angsuran, kedua pengihan telepon hal ini dilakukan jika debitur masih belum melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo, bank  akan melakukan  kunjungan  kerumah  debitur,  ketiga  kunjungan  kerumah  jika  debitur  masih  belum melakukan  pembayaran  setelah  beberapa  kali  ditagih  melalui  telepon,  bank  akan  melakukan  kunjungan kerumah debitur, keempat Surat Peringatan (SP) pihak bank akan mengirimkan surat peringatan kepada debitur yang berisi penjelasan mengenai tunggakan pembayaran dan konsekuensi jika debitur masih belum melakukan  pembayarannya  dan  kelima  penarikan  aset  jika  debitur  tetap  tidak  melakukan  pembayaran setelah  melalui  semua  tahapan  penagihan,  bank  dapat  mengambil  langkah  hukum  untuk  menarik  aset debitur, seperti rumah yang dibiayai dengan KPR.

## Restukturisasi Kredit KPR
Dari  proses  wawancara  subjek  memaparkan  terkait  apa  itu  restrukturiasi  dan  proses  melakukan restrukturisasi.  Restrukturisasi  merupakan  upaya  perbaikan  yang  dilakukan  bank  terhadap  peminjam hipotek yang kesulitan melakukan pembayaran. Restrukturisasi bertujuan untuk mencegah kredit macet dan membantu  debitur  memenuhi  komitmennya  kembali.  Terdapat  skema  restrukturisasi  KPR  di  PT  Bank Tabungan  Negara  Cabang  Bangkalan  yaitu  perpanjangan  tenor  yang  merupakan  tenor  KPR  dapat diperpanjang  sehingga  angsuran  bulanan  menjadi  lebih  ringan,  penurunan  suku  bunga  KPR  dapat diturunkan sehingga angsuran bulanan menjadi lebih ringan, penundaan pembayaran angsuran KPR untuk beberapa bulan, konversi utang yaitu utang KPR dapat dikonversi menjadi jenis kredit lain dengan suku bunga  yang  lebih  rendah  dan  pemberian  pinjaman  tambahan  maka  bank  dapat  memberikan  pinjaman tambahan kepada debitur untuk membantu mereka menyelesaikan tunggakan angsuran.
Dalam  melakukan  restrukturisasi  terdapat  syarat  dan  langkah-langkah  untuk  mengajukan  restrukturisasi pada  PT  Bank  Tabungan  Negara  Cabang  Bangkalan  sebagai  berikut  :  syarat  pengajuan  restrukturisasi debitur  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi  kewajiban  membayar  angsuran  KPR,  debitur  memiliki reputasi  kredit  yang  baik,  debitur  memiliki  prospek  penghasilan  yang  memadai,  debitur  bersedia  untuk bekerja  sama  dengan  bank.  Untuk  langkah-langkah  pengajuan  restrukturisasi  dapat  dilakukan  dengan mengajukan permohonan akan melakukan restrukturisasi kepada pihak bank maka bank akan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan debitur dan bank akan menawarkan skema restrukturisasi KPR yang sesuai dengan kondisi debitur dengan itu debitur harus menandatangani perjanjian restrukturisasi KPR.

## Kelancaran Pembayaran Angsuran dengan Kategori Kolektibilitas (KOL)
Terdapat  5  Kolektibilitas  di  Bank  BTN  disingkat  dengan  kol  yang  merupakan  klasifikasi  kolektibilitas kredit perbankan yang menunjukkan tingkat kesehatan pinjaman berdasarkan riwayat pembayaran debitur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur klasifikasi ini melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019  yang  mengatur  tentang  penilaian  kualitas  aset  bank  umum.  Penjelasan  kol  1  sampai dengan 5 adalah sebagai berikut: Sepanjang kredit pada kategori ini mempunyai riwayat pembayaran tepat waktu dan tidak ada tunggakan, maka kol 1 lancar . Sepanjang debitur konsisten melakukan pembayaran pokok dan/atau bunga tepat waktu, bebas denda, dan selama rekening berjalan dengan baik serta mematuhi aturan perkreditan. Dampak tersebut merupakan kategori kredit dengan risiko terendah, debitur dengan kol 1  umumnya  mudah  mendapatkan  pinjaman  lain  dari  bank. Kol  2  Dalam  Perhatian  Khusus  (DPK) merupakan kredit dengan kategori ini memiliki riwayat tunggakan pembayaran antara 1-90 hari. Dengan syarat debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 1-90 hari dan bank mulai melakukan
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4144
langkah preventif untuk menghindari kredit macet, seperti pemberian surat peringatan. Dampak debitur kol 2 termasuk kategori kredit dengan risiko yang mulai meningkat dan masih bisa mendapatkan pinjaman lain dari bank, tergantung  pada  kebijakan  bank dan  kondisi  keuangan  debitur. Kol 3  Kurang  Lancar (KL) merupakan kredit dengan kategori ini memiliki riwayat tunggakan pembayaran antara 91 sampai 180 hari. Dengan syarat debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga antara 91 sampai 180 hari dan bank akan  melakukan  tindakan  penagihan  secara  lebih  intensif  untuk  mempercepat  pelunasan  tunggakan. Dampak  debitur  dengan  kol  3  sulit  mendapatkan  pinjaman  lain  dari  bank  dan  termasuk  kategori  kredit dengan  risiko  tinggi. Kol  4  Meragukan  (M) merupakan  kredit  dengan  kategori  ini  memiliki  riwayat tunggakan  pembayaran  lebih  dari  180  hari  dan  diragukan  kemampuan  debitur  untuk  melunasi.  Dengan syarat debitur menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari dan bank sudah melakukan langkah-langkah penagihan namun belum membuahkan hasil. Dampak debitur dengan kol 4 juga sangat sulit mendapatkan pinjaman lain dari bank dan merupakan kategori kredit dengan risiko sangat tinggi dan berpotensi  macet. Kol  5  Macet  (M) merupakan  kredit  dengan  kategori  ini  memiliki  riwayat  tunggakan pembayaran  lebih  dari  180  hari  dan  dinyatakan  macet  oleh  bank.  Dengan  syarat  debitur  menunggak pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 180 hari dan bank telah melakukan segala upaya penagihan namun debitur tetap tidak melunasi tunggakan. Dampak debitur dengan kol 5 tidak dapat akan mendapatkan pinjaman lain dari bank dan informasi kredit macet akan dicatat di BI Checking.
Perlu  diingat  bahwa  klasifikasi  kolektibilitas  kredit  dapat  berubah  sewaktu-waktu  tergantung  pada perkembangan  riwayat  pembayaran  debitur.  Bank  BTN  memiliki  kebijakan  tersendiri  dalam  menilai kolektibilitas kredit dan memberikan sanksi kepada debitur yang menunggak.

## Debitur KPR NPL
Debitur KPR NPL singkatan dari debitur kredit pemilikan rumah Non Perfoming Loan istilah ini mengacu pada  nasabah  bank  yang  memiliki  pinjaman  KPR  namun  menunggak pembayaran  cicilannya  selama  90 hari atau lebih. Faktor penyebab terjadinya debitur KPR NPL yaitu terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan nasabah KPR menjadi NPL, di antaranya : Kehilangan pekerjaan atau penghasilan hal ini dapat membuat nasabah kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar cicilan KPR,  kondisi kesehatan yang  buruk  atau  musibah  yang  tidak  terduga  dapat  menggangu  kemampuan  nasabah  untuk  bekerja  dan menghasilkan  pendapatan,  kenaikan  suku  bunga  KPR  dapat  meningkatkan  beban  cicilan  dan  membuat nasabah  kesulitan  untuk  membayar,  kesalahan  perhitungan  kemampuan  finansial  misalnya  pada  saat mengajukan  KPR,  nasabah  mungkin  salah  menghitung  kemampuan  finansialnya  sehingga  tidak mampu membayar  cicilan  KPR.  Penggunaan  dana  KPR  tidak  sesuai  peruntukan  karena  dana  KPR  seharusnya digunakan  untuk  memberi  rumah,  namun  pada  kenyataannya,  ada  nasabah  yang  mengguanakan  dana tersebut untuk keperluan lain.
Dampak    debitur  KPR  NPL  tidak  hanya  berdampak  pada  diri  sendiri,  namun  juga  bagi  bank  dan perekonomian secara keseluruhan. Berikut beberapa dampak menurut PT Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan.  Dampak  bagi  debitur yaitu  citra  keuangan  tercoreng  serta  status  NPL  akan  dicatat  di  BI Checking  sehingga  nasabah  akan  kesulitan  untuk  mendapatkan  pinjaman  di  masadepan,  adanya  risiko penyitaan  aset  dari  pihak  bank  seperti  rumah  yang  dibeli  dengan  KPR  untuk  melunasi  pinjaman  dan kemungkin  debitur  mengalami  stres  atau  tekanan  mental  karena  kondisi  keuangan  yang  terlilit  hutang. Dampak  bagi  bank  yaitu  bank  akan  mengalami  kerugian  finansial  karena  tidak  menerima  pembayaran cicilan dari nasabah NPL, meningkatnya NPL dapat menggangu kesehatan keuangan bank dan menurunkan profitabilitas,  sedangkan  bagi  perekonomian  yaitu  jika  meningkatnya  NPL  dapat  melemahkan  sektor perbankan dan menghambat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan kepercayaan investor terhadap sektor keuangan dapat menurun jika NPL perbankan tinggi.
Upaya pencegahan dan penanganan  NPL KPR  pada PT Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan dapat dilakukan dengan beberapa langkah berikut : (1) Peningkatan edukasi keuangan; nasabah perlu diberikan edukasi tentang pentingnya mengatur keuangan dan memahami risiko kredit sebelum mengajukan KPR. (2) Penyaluran KPR yang lebih selektif; bank perlu melakukan penyaluran KPR yang lebih selektif dengan
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4144
mempertimbangkan kemampuan finansial dan riwayat kredit nasabah. (3) Restrukturisasi KPR; bank dapat menawarkan restrukturisasi KPR, seperti perpanjangan jangka waktu pinjaman atau penurunan suku bunga, untuk membantu nasabah yang kesulitan membayar cicilan. (4) Penyelenggaraan program penagihan; bank perlu  melakukan  penagihan  hutang  secara  profesional  dan  etis  untuk  membantu  nasabah  melunasi pinjamannya.

## Penyelesaian kredit macet di PT Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan
Kredit macet adalah situasi dimana debitur, baik perorangan atau lembaga tidak bisa membayar cicilan atau lunasi pinjaman dari bank sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan di bank BTN. Keadaan ini merugikan kedua  pihak  karena  bank  akan  mengalami  kerugian  finansial  sedangkan  debitur  tercoreng  riwayat kreditnya.  Pada  PT  Bank Tabungan  Negara  Cabang  Bangkalan  ada  beberapa  upaya  penyelesaian kredit macet di bank yang bisa ditempuh, yaitu:
Cara negosiasi (Non-Litigasi) yang pertama rescheduling yaitu negosiasi untuk mengatur ulang jangka waktu kredit dan nominal angsuran agar lebih ringan, kedua melakukan restrukturisasi yaitu negosiasi untuk mengubah  skema  kredit,  misalnya  pengurangan  bunga  atau  pengalihan  sebagian  hutang  menjadi  modal usaha, ketiga penundaan pembayaran angsuran pokok sementara pihak bank bisa setuju untuk menunda pembayaran cicilan pokok untuk jangka waktu tertentu, bunga tetap berjalan dan dibayar, terakhir top up dengan cara debitur menambah dana untuk menutupi sebagai tunggakan bunga atau pokok kredit. Cara Hukum (Litigasi) melakukan eksekusi jaminan dengan itu bank bisa menjual aset yang dijaminkan debitur untuk melunasi sisa hutang. Ini adalah pilihan terakhir yang biasanya memakan waktu lama dan biaya dan melakukan gugatan perdata yaitu bank menggugat debitur ke pengadilan untuk memerintahkan pembayaran utang.
Bagaimana  jika  menggunakan  restrukturisasi  tidak  berjalan  dengan  lancar,  maka  pihak  bank  BTN menyatakan bahwa bank harus membentuk CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) yaitu koreksi laba dengan presentasi harta dari nilai pokok/outs. Presentase tersebut sebagai berikut; lancar, yang diartikan tidak ada masalah apapun dalam pembayaran KPR, terdapat DPK (Dalam Perhatian Khusus) terdapat 2 presentase  yang  pertama  DPK  1  dan  DPK  2  akan  mendapatkan  presentase  35%  sedangkan  DPK3  akan mendapatkan  presentase    -75%,  KL  (kurang  lancar)  dengan  presentase  75%,  Diragunakan  juga  sama presentase dengan KL yaitu 75% dan Macet presentase 100.
Volume : 04 | Nomor 02 | Juli 2024 | E-ISSN : 2797-7161 | DOI: doi.org/jebma.v4n2.4144

## Kesimpulan
Dari  temuan  penelitian  mengenai  restrukturisasi  kredit  macet  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa restrukturisasi merupakan upaya untuk memperbaiki kredit negatif bagi peminjam yang kesulitan dalam melakukan pembayaran bulanan. Akan tetapi tidak semua debitur melakukan restrukturisasi karena bank melihat  faktor-faktor  penyebab  mengapa  debitur  macet  dalam  memenuhi  kebutuhannya.  Kebijakan restrukturisasi dilakukan oleh pihak bank untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Proses pengajuan tersebut  melihat  skema  restrukturisasi  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  debitur,  terdapat  5  skema restrukturisasi  yaitu  perpanjangan  tenor,  penurunan  suku  bunga,  penundaan  pembayaran  angsuran, konversi  utang  dan  pinjaman  tambahan  dari  bank.  Penyelesaian  KPR  bank  BTN  lebih  memilih menggunakan negosiasi terlebih dahulu karena lebih cepat dan efisien, apabila kredit macet sudah tidak bisa di negosiasi maka bank akan menawarkan menggunakan restrukturisasi jika debitur masih memiliki iktikad baik untuk membayar angsuran KPR. Apabila debitur tidak mempunyai iktikad untuk memenuhi kewajibannya maka bank akan melakukan proses lelang atau penyitaan aset yang menggunakan pembiyaan KPR.

## Referensi
Averilliana,  C.,  Kartini,  T.,  &  Martaseli,  E.  (2023).  Analisis  Restrukturisasi  Piutang  Kredit  Pemilikan Rumah  Pada  Bank  BTN  Kc  Sukabumi. Keuangan  Dan  Auditing , 4 (2),  285–299. https://publikasi.dinus.ac.id/index.php/jaka
Ayu, D., Ambarini, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi ANALYSIS BAD  CREDIT  IN  DETERMINING  THE  RESTRUCTURING  POLICY  AT  BANK  BRI JOMBANG. Jurnal Ilmiah Akuntansi , 5 (2), 153–162. http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index
Diana, N., & R. Shauki, E. (2023). Motivasi Keputusan Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-
19. Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan , 6 (1), 73–94. https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.357
Effendi,  S.,  &  Harahap,  B.  (2020).  Pengaruh  Sistem  Akuntansi  Dan  Pengendalian  Internal  Terhadap Pemberian Kredit Oleh Pt Bank Ocbc Nisp Tbk Kota Batam. Jurnal Akuntansi Barelang , 5 (1), 37– 46. https://doi.org/10.33884/jab.v5i1.2648
Hamenda,  M.,  &  Manengkey,  J.  (2022).  Pengaruh  Likuiditas  Dan  Kredit  Macet  Terhadap  Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM) , 3 (3), 434–444. https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3839
Hanyfah,  S.,  Fernandes,  G.  R.,  &  Budiarso,  I.  (2022).  Penerapan  Metode  Kualitatif  Deskriptif  Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi) , 6 (1), 339–344. https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697
Maulidya, Y., & Sungkono. (2023). Analisis Pemberian Keputusan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bagi Nasabah  Pada  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Kc  Karawang. Jurnal  Manajemen  Dan  Bisnis Ekonomi , 1 (3), 154–164. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v1i3.335
Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum.
All  Fields  of  Science  Journal  Liaison  Academia  and  Sosiety , 1 (3),  252–262. https://doi.org/10.58939/afosj-las.v1i3.109
Nendi,  I.  (2020).  Analisis  Sistem  Akuntansi  Kredit  Modal  Kerja  Bank  Syariah  Kota  Cirebon. Inkubis : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 2 (2), 86–92. https://doi.org/10.59261/inkubis.v2i2.9
Putri, E. A. A., Nuraina, E., & Yusdita, E. E. (2020). Upaya Pencegahan dan Penanganan Kredit Macet Ditinjau  dari  Persepsi  Nasabah. Jurnal  Riset  Akuntansi  &  Perpajakan  (JRAP) , 7 (02),  185–196. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i02.1616
Putri Rahma, & Siregar, P. A. (2024). Studi Literatur Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan KPR Syariah.
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 5 (5), 3339–3351. https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.1454
Rafaella, A. C. (2021). Analisis Kredit Macet pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rungkut Surabaya pada Masa Pandemi Covid-19. Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah , 4 (2), 368–379. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.674 RANDY, T. O. (2022). Tinjauan Yuridis Buy Back Guarantee Sebagai Alternatif Terhadap Penyelesaian Debitur  Bermasalah  Atas  Kredit  Pemilikan  Rumah  Bersubsidi  Pada  Bank  (Studi  Pada  Bank  Di Sumatera Utara). Ilmu Hukum Prima (IHP) , 5 (1), 89–107. https://doi.org/10.34012/jihp.v5i1.2532 Risantyo,  R.  (2022).  Efektifitas  Restrukturisasi  Kredit  Perbankan  Terkait  Penerapan  Pojk  No 11/Pojk.03/2020 Di Masa Pandemi Covid 19. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi , 9 (2),
185. https://doi.org/10.20961/hpe.v9i2.53449
Shidqi Archieyevia, Maydella Kurniawan, & Suhermi. (2022). Kredit Macet dalam Perjanjian Kredit . 3 , 378–391. http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
Sinaga,  K.,  Sihombing,  N.,  &  Purba,  I.  V.  R.  (2024).  Efektivitas  Pelaksanaan  Restrukturisasi  Kredit Pemilikan Rumah di Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Medan. JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan , 7 (1), 891–897. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3805
Siregar, F. H., & Wirananda, H. A. (2023). Analysis Of KPR Financing At Bank System BTN (Case Study Of Bank BTN Medan Branch Office). Management Studies and Entrepreneurship Journal , 4 (1), 860–866. http://journal.yrpipku.com/index.php/msej
Siregar, M. A. S., & Hasibuan, R. R. A. (2022). Analisis Penanganan Kredit Macet Nasabah Pada Produk Pembiayaan  KPR  IB  Syariah  Pada  PT  Bank  SUmut  Syariah  Cabang  Pembantu  Marelan  Raya. Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi, Dan Manajemen (JIKEM) , 2 (1), 556–564.
Suharto,  B.  (2023).  Strategi  Perbankan  Syariah  di  Indonesia  dalam  Mengatasi  (Kredit  Macet  atau Pembiayaan Bermasalah) Budi Suharto. Margin : Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah , 2 . https://doi.org/10.58561/margin.v2i2.99
Swadana, I. G. I., HS., S., & Muhaimin, M. (2023). Implementasi Perjanjian Jual Beli Kredit Pemilikan Rumah  (KPR)  Antara  Konsumen  Dengan  Developer. Jurnal  Risalah  Kenotariatan , 4 (1). https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.99
Ubjaan, J. (2023). Analisis Restrukturisasi Kredit di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Maluku, Maluku Utara Cabang Ambon. Hipotesa-Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial , 1 , 24–37. https://e- jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/69%0Ahttps://e- jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/download/69/64
Wanti, L. P. (2023). Optimation Hybrid Model in Selecting Banks for Housing Loans . 3 (6), 1049–1055. https://doi.org/10.30865/klik.v3i6.835