Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117

## PRINSIP TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA MENUJU GOOD GOVERNANCE

## Enny Agustina
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Email: ennyagustinadua@yahoo.com

## Abstract
State property or abbreviated as BMN is a state asset whose management must be regular and accountable in accordance with the prevailing laws and regulations and not in  conflict with the rules and laws where the responsibility starts from the source or input, the process carried out,  to  the  result  or  output.  which  is  obtained.  This  study  uses  normative  legal  research  or doctrinal legal research with a legal inventory approach, which collects norms that have been identified  as  legal  norms.  As  normative  legal  research,  the  data  source  used  is  secondary data,  consisting  of  primary,  secondary  and  tertiary  legal  materials.  Qualitative  analysis  of research data, namely comparing or applying applicable laws and regulations, the opinions of scholars  (doctrines)  and  other  legal  theories.  Research  conclusions  deductively,  namely drawing conclusions starting from the general to the specific. The conclusion of this study is the law, binding regulations are considered very responsible for protecting state assets for the realization of good governance.
Keywords: State Property; Good Governance; Responsibility

## Abstrak
Barang milik negara atau disingkat BMN adalah kekayaan negara yang pengelolaannya harus teratur  dan  dapat  dipertanggungjawabkan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  yang  mana  tanggung  jawab  dimulai  dari  sumber  atau  masukan,  proses  yang dilakukan,  hingga  hasilnya.  atau  keluaran  yang  diperoleh.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum  doktrinal  dengan  pendekatan  inventarisasi hukum,  yang  mengumpulkan  norma-norma  yang  telah  diidentifikasikan  sebagai  norma hukum.  Sebagai  penelitian  hukum  normatif,  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data sekunder,  terdiri  dari  bahan  hukum  primer,  sekunder  dan  tersier.  Analisis  kualitatif  data penelitian  yaitu  membandingkan  atau  menerapkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku, pendapat para ulama (doktrin) dan teori hukum lainnya. Kesimpulan penelitian secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan mulai dari yang umum sampai yang spesifik. Kesimpulan dari  penelitian  ini  adalah  Undang-Undang,  peraturan  yang  mengikat  dianggap  sangat bertanggung jawab untuk melindungi kekayaan negara demi terwujudnya good governance. Kata Kunci: Barang Milik Negara; Good Governance; Tanggung Jawab

## PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Barang  Milik  Negara  (BMN) adalah  kekayaan  negara  yang  dibeli atau  diperoleh  dengan  biaya  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  atau  hasil  perolehan  yang  sah
lainnya  yang  dibatasi  penggunaannya, digunakan  untuk  melaksanakan  tugas pokok dan fungsi kementerian, dimana pengelolaan  Barang  Milik  Negara  ini meliputi  kebutuhan  perencanaan  dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan,
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,  penghapusan,  pemindahan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan  dan  pengendalian  dengan tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi  dan  mendukung  tertib pengelolaan  Barang  Milik  Negara dengan Objektif berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 tentang  Pengelolaan  Barang  Milik Negara, adalah:
1. Semua  barang  milik  negara dicatat dengan baik.
2. Segala  kegiatan  dalam  rangka pengelolaan Barang Milik Negara dapat dilakukan berdasarkan  asas  fungsional, kepastian  hukum,  transparansi,
keterbukaan, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai.
3. Nilai  dan  data  Barang  Milik Negara untuk laporan pengurusan sebagai bahan penyusunan  neraca  pemerintah pusat,  sudah  dijelaskan  jumlah, kondisi  dan  nilai  Barang  Milik Negara yang wajar.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  Pasal  33  ayat  (3)  yang
berbunyi “Tanah, air, dan sumber daya alam  yang  terkandung  di  dalamnya dikuasai  oleh  Negara  dan  digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” merupakan salah satu landasan kuat  bagi  Barang  Milik  Negara  berupa bangunan, tanah dan segala harta benda bergerak  dan  tidak  gerak  yang  berdiri di  atasnya  dan  dalam  wilayah  yang meliputi tanah, udara, laut, dan angkasa dapat  dimanfaatkan  untuk  pencapaian tujuan  bangsa  dan  negara  serta  untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
Permasalahan klasik yang sering  muncul  di  lapangan,  seperti pengelolaan  sumber  daya  manusia, ketidakpedulian  dalam  pemeliharaan aset  dan  administrasi  Barang  Milik Negara  yang  belum  maksimal  dapat dilihat pada pendapat lembaga pemeriksa  keuangan  atas  laporan keuangan pemerintah pusat (disclaimer). hampir setiap tahun masih didominasi masalah pengelolaan Barang  Milik  Negara.  Meski  belum sempurna  seperti  yang  diharapkan, namun penetapan harus dimulai karena aset  pemerintah  merupakan  aset  yang harus  dijaga,  dijaga  dan  dimanfaatkan sebaik  mungkin  sebagai  amanah  yang
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
harus diemban oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan. 1
Ruang  lingkup  BMN  mengacu pada  pengertian  Barang  Milik  Negara berdasarkan  rumusan  dalam  Pasal  1 angka  10  dan  angka  11  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan  Negara.  Berdasarkan definisi tersebut, ruang lingkup Barang Milik  Negara  selain  berasal  dari pembelian  atau  perolehan  dengan mengorbankan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  juga  berasal  dari perolehan  lain  yang  sah.  Barang  milik negara yang berasal dari perolehan sah lainnya  termasuk  barang-barang  yang diperoleh melalui hibah atau sumbangan  atau  sejenisnya,  yang
diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian  atau  kontrak,  diperoleh berdasarkan ketentuan perundang- undangan  dan  diperoleh  berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap. Penghitungan dan pencatatan penyusutan  pada  tingkat  pengguna listrik  barang  dilakukan  oleh  unit bantuan  administrasi,  dalam  hal  telah terbentuk  unit  bantuan  administrasi  di lingkungan pengguna listrik barang.
1 Nurwahid, Pengelolaan Barang Miik Negara , 2010.
Berdasarkan Permenkeu Nomor 1/PMK.06/2013  tentang  Penyusutan Barang  Milik  Negara  Berupa  Aset Tetap  Pada  Entitas  Pemerintah  Pusat, maka  Segala  Barang  Milik  Negara yang  tersebar  di  seluruh  pelosok  tanah air  mutlak  harus  dilakukan  agar  nilai kekayaan  atau  kekayaan  negara  yang saat ini dikuasai masing-masing kementerian / lembaga negara terpotret dengan  jelas.  Setelah  itu  dilakukan revaluasi  aset  atau  kekayaan  negara, terutama  yang  berupa  tanah  dan  /  atau bangunan  serta  pengelola  harta  benda untuk  mendapatkan  nilai  wajar  dari aset tetap tersebut.
Secara yuridis Non-formatif, kekayaan  negara  dibedakan  menjadi tiga aset negara bagian, yaitu:
1. Barang  milik  negara  yang dikelola  pemerintah  misalnya tanah dan bangunan serta bangunan  Kementerian  atau Lembaga
2. Kekayaan negara yang dipisahkan  dan  dikelola  oleh pihak lain, misalnya penyertaan modal  negara  berupa  saham pada Badan Usaha Milik Negara  atau  aset  awal  pada berbagai  Badan  Hukum  Milik Negara (BHMN) yang
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
dinyatakan  sebagai  kekayaan tersendiri  berdasarkan  hukum pendirian mereka.
3. Kekayaan  yang  dikuasai  oleh negara berupa kekayaan potensial yang berkaitan dengan tanah,  air,  udara,  dan  sumber daya  alam  yang  terkandung  di dalamnya  dikuasai  oleh  negara sebagai  organisasi  tertinggi, misalnya pertambangan, batubara,  minyak  bumi,  panas bumi,  aset  bekas  nasionalisasi asing, dan warisan budaya. Pemerintah  berkewajiban  untuk menjaga  Barang  Milik  Negara  yang meliputi pengamanan fisik, pengamanan  administrasi,  diperlukan suatu  sistem  administrasi  yang  dapat menciptakan  penguasaan  (Penguasaan) Barang  Milik  Negara  yang  berfungsi sebagai alat penguasaan, sistem penatausahaan  ini  juga  harus  dapat memenuhi kebutuhan. manajemen pemerintah dalam perencanaan manajemen pemerintah. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang pengertian  Barang Milik Negara, klasifikasi Barang Milik Negara, pengelolaan  Barang  Milik  Negara berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Barang
Milik  Negara  serta  hak  pengurusan Barang Milik Negara.

## B. Permasalahan
Dari  latar  belakang  di  atas, maka penulis membahas tentang:
Bagaimana  Pengelolaan  Barang  Milik Negara berdasarkan aturan yang berlaku  dan  asas-asas  pengelolaan Barang Milik Negara?

## C. Metode Penelitian
Penelitian  ini  adalah  penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan inventarisasi hukum, yaitu mengumpulkan  norma-norma  yang sudah  diidentifikasi  sebagai  norma hukum.  Sebagai  penelitian  hukum normatif  maka  sumber  data  yang dipergunakan  berupa  data  sekunder, terdiri  dari  bahan  hukum  primer, sekunder  dan  tersier.  Analisis  data penelitian  secara  secara  kualitatif, yakni membandingkan atau menerapkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku,  pendapat  para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum  lainnya.  Kesimpulan  penelitian secara deduktif, yakni penarikan kesimpulan  diawali  dari  yang  bersifat umum kepada yang bersifat khusus.
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117

## PEMBAHASAN

## A. Barang Milik Negara
Barang  Milik  Negara  menurut Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2006  tentang  Pengelolaan  Barang Milik  Negara  dan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 96 /  PMK.06 /  2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pengalihan Barang Milik Negara adalah  semua  barang  yang  dibeli  atau diperoleh  di  biaya  Anggaran.  dan Pengeluaran  Negara  atau  yang  berasal dari  akuisisi  legal  lainnya.  Merupakan aset negara yang harus dikelola dengan baik.  Pengelolaan  kekayaan  negara tidak hanya merupakan proses administrasi, tetapi juga harus memikirkan  bagaimana  meningkatkan efisiensi,  efektivitas  dan  menciptakan nilai tambah dalam pengelolaan kekayaan tersebut. Pengelolaan kekayaan negara meliputi ruang lingkup  perencanaan  kebutuhan  dan penganggaran,
pengadaan,
penggunaan,
pemanfaatan,
pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, eliminasi, pemindahan administrasi, pembinaan dan pengendalian.
Berdasarkan Permenkeu Nomor 83/PMK.06/2016  tentang  Pemusnahan
dan Penghapusan BMN, bahwa Properti  Negara  ini  digunakan  atau dialihkan  jika  tidak  digunakan  untuk administrasi  negara.  Dalam  konteks pemanfaatan  tidak  terjadi  pengalihan kepemilikan  dari  pemerintah  kepada pihak  lain.  Sedangkan  dalam  rangka pengalihan Barang Milik Negara merupakan tindak lanjut dari penghapusan  Barang  Milik  Negara. Kondisi dimana BMN belum terinventarisasi  dengan  baik  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku  di kementerian  /  lembaga  negara  dimana setiap  pengguna  barang  menjadi  lebih akuntabel  dan  transparan,  sehingga kekayaan  negara  dapat  dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk mendukung  fungsi  pelayanan  kepada masyarakat. 2 Koridor pengelolaan kekayaan  negara  harus  dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mendukung  kelancaran  tugas  pokok dan fungsi pelayanan, serta memungkinkan  fungsi  anggaran  dalam pemanfaatan kekayaan untuk memberikan kontribusi bagi penerimaan  negara.  Selain  itu,  lebih lanjut  sebagaimana  disebutkan  aturan
2 Kasman Abdullah, “Penyelenggaraan
Pemerintahan Dalam
Konsep Good
Governance,” Jurnal  Meritokrasi 1,  no.  1 (2002).
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
tata  kelola  yang  baik  akan  menjadi salah  satu  modal  dasar  penting  dalam penyusunan LKPP yang akuntabel. 3
Berdasarkan Permenkeu Nomor:  96/PMK.06/2007  tentang  Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, Penghapusan
dan Pemindahtanganan BMN, bahwa objek  penetapan  status  penggunaan
Barang  Milik  Negara  meliputi  semua Barang Milik Negara kecuali
perlengkapan, Konstruksi dalam Proses (KDP), barang yang semula direncanakan untuk hibah, barang yang berasal  dari  dana  desentralisasi  dan dana tugas pembantuan yang rencananya  akan  diserahkan.  ,  status bantuan  pemerintah  belum  ditetapkan, dan aset tetap sudah direnovasi. Dalam hal  tanggung jawab Menteri  Keuangan selaku  pengelola  Barang  Milik  Negara yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang secara fungsional dilaksanakan oleh direktur jenderal.
Hasil pengelolaan Barang Milik Negara  ini  merupakan  salah  satu sumber  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  20  Tahun  1997  tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal
3 Rusnan,  “Konsep  Negara  Hukum  Dalam Hubungan  Kekuasaan  Fresis  Ermersen  Dalam Welfare State,” Jurnal IUS 2, no. 4 (2014).
1 ayat (2) yang berbunyi “Sumber daya alam  adalah  semua  kekayaan  yang terkandung  di  atas  bumi  di  permukaan dikuasai oleh negara Penerimaan negara  bukan  pajak  ini  merupakan penerimaan  pemerintah  pusat  yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan  dan  semua  penerimaan negara bukan pajak harus disetorkan ke kas negara.
B. Klasifikasi Barang Milik Negara Dalam  akuntansi  pemerintahan, Barang Milik Negara merupakan bagian dari kekayaan berwujud pemerintah pusat. Sedangkan pengertian kekayaan menurut Peraturan
Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010 tentang
Standarisasi Akuntansi
Pemerintahan  adalah  sebagai  berikut: “kekayaan adalah sumber daya ekonomi  yang  dikuasai  atau  dimiliki oleh  pemerintah  sebagai  akibat  dari peristiwa  di  masa  lalu  dan  darimana diharapkan manfaat ekonomi dan sosial yang  akan  datang  diharapkan  dapat diperoleh. diperoleh. baik oleh pemerintah  maupun  masyarakat,  dan dapat  diukur  dalam  bentuk  uang, termasuk  sumber  daya  non-keuangan yang  diperlukan  untuk  memberikan layanan  kepada  masyarakat  umum  dan sumber  daya  yang  dipelihara  karena
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
alasan sejarah dan budaya”. Aset  tetap diklasifikasikan  berdasarkan  kesamaan sifat  atau  fungsinya.  Klasifikasi  aset tetap adalah sebagai berikut:

## a. Tanah
Tanah  yang  diklasifikasikan sebagai  aset  tetap  adalah  tanah  yang dibebaskan  dengan  maksud  untuk digunakan  dalam  kegiatan  operasional pemerintah  dan  dalam  kondisi  siap pakai.
b. Peralatan dan Mesin
Peralatan  dan  mesin  meliputi mesin dan kendaraan bermotor, peralatan  elektronik,  inventaris  kantor, dan  peralatan  lain  yang  memiliki  nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
c. Gedung dan bangunan
Gedung  dan  struktur  yang mencakup  semua  gedung  dan  struktur yang  diperoleh  dengan  tujuan  untuk digunakan  dalam  kegiatan  operasional pemerintah  dan  dalam  kondisi  siap pakai.

## d. Jalan, Irigasi, Jaringan
Jalan,  irigasi,  jaringan  meliputi jalan,  irigasi,  dan  jaringan  yang dibangun oleh pemerintah dan dimiliki dan / atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam keadaan siap pakai.

## e. Aset tetap lainnya
Aset  tetap  lainnya  termasuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan  ke  dalam  kelompok aset  tetap  di  atas,  yang  diperoleh  dan digunakan  untuk  kegiatan  operasional pemerintah  dan  dalam  kondisi  siap pakai.
f. Konstruksi dalam Pengerjaan
Konstruksi  dalam  penyelesaian termasuk aset tetap yang sedang dalam proses  dibangun  tetapi  pada  tanggal laporan  keuangan  belum  sepenuhnya selesai. Dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2006  tentang  Pengelolaan  Barang Milik Negara disebutkan bahwa pengelolaan  Barang  Milik  Negara adalah kegiatan yang dilakukan terhadap  Barang  Milik  Negara  mulai dari  perencanaan  hingga  penghapusan yang  meliputi  10  (sepuluh)  kegiatan sebagai berikut:
1) Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan  Barang  Milik  Negara untuk  menghubungkan  pengadaan barang  yang  lalu  dan  yang  sedang berjalan sebagai dasar untuk tindakan di masa mendatang.
2) Perencanaan anggaran yang mencerminkan  kebutuhan  nyata
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
Barang Milik Negara pada kementerian  atau  lembaga  atau satuan  kerja  daerah  akan  lebih menentukan  pencapaian  tujuan pengadaan barang yang dibutuhkan dalam rangka
pelaksanaan  tugas  pokok  dan fungsi pemerintahan.
3) Pemanfaatan  adalah  kegiatan  yang dilakukan  oleh  pengguna  barang dalam pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4) Pemanfaatan  adalah  pemanfaatan
Barang  Milik  Negara  yang  tidak digunakan  sesuai  dengan  tugas pokok dan fungsi kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah, berupa persewaan,  pinjam  pakai,  dan serah  terima  bangunan  /  bangunan untuk  dipindahtangankan  tanpa mengubah kepemilikan status.
5) Keamanan administratif yang didukung  oleh keamanan fisik  dan pengamanan  hukum  Barang  Milik Negara  merupakan  bagian  penting dari  pengelolaan  Barang  Milik Negara.
6) Penilaian  adalah  suatu  proses kegiatan penelitian selektif berdasarkan  data  atau  fakta  yang objektif dan relevan dengan menggunakan metode tertentu untuk mendapatkan nilai kekayaan negara.
7) Penghapusan adalah tindakan mengeluarkan Barang Milik Negara  dari  daftar  barang  dengan menerbitkan surat keterangan mutu dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna dan kuasa pemakai barang dan / atau pengelola  barang  dari  tanggung jawab  administratif  dan  fisik  atas barang yang dimaksud atas kendali mereka.
8) Pengalihan adalah pengalihan kepemilikan  barang  milik  negara sebagai  tindak  lanjut  penghapusan dengan cara dijual, ditukar, dihadiahkan, atau dimasukkan sebagai modal pemerintah.
9) Penatausahaan  adalah  rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan  Barang  Milik  Negara sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
10) Menteri  Keuangan  menetapkan kebijakan  umum  dan  kebijakan
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
teknis  pengelolaan  Barang  Milik Negara. Sedangkan Menteri Dalam
Negeri menetapkan kebijakan teknis  dan  membina  pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan  kebijakan  yang  tertuang dalam  kebijakan  umum.  Dalam pengelolaan  Barang  Milik  Negara yang  semakin  berkembang  dan kompleks  diperlukan  pengelolaan yang  optimal  untuk  mewujudkan pemerintahan yang adil dan makmur.
Menteri Keuangan selaku Bendahara  Umum  Negara  adalah pengelola  Barang  Milik  Negara,  yang tanggung  jawab  dan  kewenangannya meliputi:
a. Meneliti,  menyepakati  rencana kebutuhan Barang Milik Negara
b. Menentukan status penguasaan dan penggunaan Barang Milik Negara
c. Menyiapkan laporan Barang Milik
Negara dan sebagainya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014 Pengelolaan BMN, dalam hal pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan untuk menggunakan  Barang  Milik  Negara dan diberi wewenang kepada pimpinan unit  kerja  atau  pejabat  yang  ditunjuk
oleh pengguna barang (pejabat pemegang kewenangan) untuk menggunakan  barang  tersebut  dengan baik. di bawah kendalinya.
Dalam  hal  pengelolaan  Barang Milik  Negara,  pemanfaatannya  dapat disewakan  kepada  pihak  lain  untuk jangka waktu tertentu yaitu paling lama 5  (lima)  tahun  dan  dapat  diperpanjang 1 (satu) kali dengan menerima kompensasi tunai, tarifnya. yang ditentukan  oleh  pengelola  barang. Selain  leasing,  kerjasama  pemanfaatan juga dapat dilakukan dengan pihak lain untuk  jangka  waktu  tertentu  guna meningkatkan penerimaan negara bukan  pajak.  Dalam  hal  barang  milik negara  sudah  tidak  digunakan  lagi, pengelola  barang  harus  menetapkan barang  milik  negara  yang  akan diserahkan  oleh  pengguna  barang tersebut  karena  tidak  digunakan  untuk keperluan  menjalankan  tugas  dan fungsi  pengguna  barang  tersebut. barang  dan  /  atau  kekuatan  pengguna barang dan tidak digunakan oleh pihak lain.  Dan  sebagai  tindak  lanjut  dari pengelolaan  penyerahan  Barang  Milik Negara,  meliputi:  penetapan  status pakai,  eksploitasi  dan  pemindahan. Dalam  hal  besarnya  kontribusi  tetap dan  bagi  hasil  kepada  mitra  dalam
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
pemanfaatan  Barang  Milik  Negara, bagi  hasil  paling  tinggi  70  (tujuh puluh)  persen  dari  hasil  penghitungan tim  yang  dibentuk  oleh  pengelola barang, pengguna barang dan pemerintah yang berwenang.
Berikut  ini  merupakan  kaidah  dalam pengelolaan Barang Milik Negara: a. Kaidah Fungsional,
yaitu
pengambilan keputusan
dan
penyelesaian masalah dalam
pengelolaan  Barang  Milik  Negara yang dilaksanakan oleh kewenangan pemakai  barang  dan  pengelola barang sesuai dengan fungsi,
wewenang  dan  tanggung  jawabnya masing-masing.
b. Kaidah  kepastian  hukum  yaitu pengelolaan  Barang  Milik  Negara harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
c. Kaidah keterbukaan, yaitu pengelolaan  Barang  Milik  Negara
harus transparan kepada hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.
d. Kaidah  efisiensi,  yaitu  pengelolaan Barang  Milik  Negara,  diarahkan agar Barang Milik Negara digunakan  sesuai  dengan  standar kendala  yang  dibutuhkan  guna
mendukung pelaksanaan tugas
pokok  dan  fungsi  pemerintahan secara optimal.
e. Kaidah  akuntabilitas  yaitu  setiap kegiatan  pengelolaan  Barang  Milik
Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
rakyat.
f. Kaidah kepastian nilai, yaitu pengelolaan  Barang  Milik  Negara dan penyusunan neraca pemerintahan.
Selain  enam  prinsip  di  atas, berikut  adalah  tujuan  pengelolaan Barang Milik Negara:
a. Keamanan aset terjamin
b. Menghindari  pemborosan  dalam pengadaan, pemeliharaan dan keamanan
c. PNBP meningkat sebesar:
1) Tanah  atau  bangunan  diserahkan kepada pengelol.
2) Optimalisasi dengan mengalihkan  status  penggunaan kepada pengguna lain.
3) Pemanfaatan  aset  untuk  sewa, pinjam pakai, kerjasama.
4) Pemanfaatan,  dibangun  untuk digunakan,  atau  dibangun  untuk diserahterimakan.
5) Pengalihan aset tidak ekonomis.
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
C.  Hak-hak  Pengolahan  Barang Milik Negara
Badan hukum publik yaitu negara bagian,  provinsi,  kabupaten  dapat memiliki  hak  milik  dan  hak  lainnya serta  badan  hukum  pribadi  atau perorangan,  sehingga  dapat  melakukan tindakan seperti: menjual, menyewakan, memanfaatkan tanah wisma. 4 Pemerintah hanya dapat menetapkan  aturan  untuk  kepentingan penggunaan yang baik dan aman, tetapi tidak  dapat  menetapkan  persyaratan finansial.  Pengganti  finansial  dan pemberlakuan  pembatasan  penggunaan hanya  dapat  ditegakkan  di  bawah hukum  publik.  Contoh  pemungutan pajak dan retribusi adalah:
a. Hak milik Negara atau pemerintah
Instansi pemerintah dapat memiliki  properti  (vermogen),  seperti: tanah,  gedung,  mobil  dinas,  kapal, jembatan,  agen  pelabuhan,  stasiun kereta api dan lainnya. 5

## b. Hak milik privat
Menurut  J.B.V  Proudhon,  hak pribadi  adalah  benda  milik  negara seperti:  tanah,  sawah,  kebun  kopi, kebun  karet,  rumah  dinas  pegawai,
4 Anggriani, Hukum  Administrasi  Negara (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
5 “Hukum Administrasi Negara,” 2015.
bangunan  perusahaan  negara.  Undang- undang  yang  mengaturnya  adalah hukum  perdata  yaitu  Pasal  1570  KUH Perdata.  Kekayaan  pribadi  negara  atau pemerintah  memiliki  status  yang  sama dengan  kekayaan  pribadi  atau  orang atau  badan  hukum  perdata.  Artinya barang-barang tersebut digunakan untuk  keperluan  sendiri  dan  bukan untuk  umum.  Adapun  contoh  gedung, kantor,  rumah  dinas,  mobil  dinas,  dan furniture atau peralatan kantor. 6
Pemerintah sebagai pemilik kepunyaan sendiri
Pemerintah  atau  negara  dapat menjadi egeiner atau  pemilik  dari kepunyaan publik. 7 Mengenai ini ada 2 pendapat ahli:
a. Marcel  Waline:  Negara  dapat menjadi egainaar atas obyek-obyek milik publik, tetapi dalam melaksanakan hak-hak yang diberikan  KUH  Perdata  kepada egainaar, kekuasaan negara dibatasi.
b. Mr.  Von  Reeken:  objek  yang ditujukan untuk pengelolaan kepentingan umum, bukan objek di luar  perdagangan.  Objek  di  luar perdagangan  berarti  hal-hal  yang
6 Subekti, Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010).
7 Subekti.
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
dikecualikan dari pergaulan hukum biasa.

## KESIMPULAN
Pemanfaatan Pengelolaan Barang  Milik  Negara  dapat  disewakan kepada  pihak  lain  dalam  jangka  waktu tertentu,  yaitu  paling  lama  5  (lima) tahun  dan  dapat  diperpanjang  1  (satu) kali  dengan  menerima  kompensasi tunai  yang  besarannya  ditentukan  oleh Pemerintah.  manajer  barang.  Selain leasing,  kerjasama  pemanfaatan  juga dapat  dilakukan  dengan  pihak  lain untuk  jangka  waktu  tertentu  guna meningkatkan penerimaan negara bukan  pajak.  Dalam  hal  Barang  Milik Negara  sudah  tidak  digunakan  lagi, pengelola  barang  harus  menentukan Barang  Milik  Negara  yang  akan diserahterimakan oleh pengguna barang tersebut karena tidak digunakan untuk keperluan menjalankan tugas dan fungsi  pemakai.  barang  dan  atau kekuatan  pengguna  barang  dan  tidak digunakan  oleh  pihak  lain.  Barang milik  negara  yang  terkadang  dianggap kurang  penting  oleh  beberapa  lembaga atau  lembaga  negara  dan  seringkali mengesampingkan sumber daya manusia  yang  memegang  kewenangan atau  fungsi  sebagai  pengelola  Barang
Milik Negara, baik pemberian kewenangan,  infrastruktur,  pembinaan,
pengawasan dan kesejahteraan sehingga  mempengaruhi  kinerja  dan hasil.  dari  laporan  tersebut.  Lembaga atau  lembaga  negara  yang  lebih  baik harus menyadari pentingnya pengelolaan Barang Milik Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

## Abdullah,  Kasman.  “Penyelenggaraan
Pemerintahan Dalam Konsep Good Governance.” Jurnal Meritokrasi 1, no. 1 (2002). Anggriani. Hukum Administrasi Negara .  Yogyakarta:  Graha  Ilmu,
2012.
“Hukum Administrasi Negara,” 2015.
Nurwahid. Pengelolaan  Barang  Miik Negara , 2010.
Rusnan.  “Konsep  Negara  Hukum
Dalam Hubungan Kekuasaan
Fresis  Ermersen  Dalam  Welfare
State.” Jurnal IUS 2, no. 4 (2014). Subekti.
Kitab
Undang-Undang
Hukum  Perdata .  Jakarta:  Pradnya
Paramita, 2010.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014 tentang Keuangan Negara Undang-Undang  Nomor  5 Tahun  1960 tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok Agraria
Enny  Agustina;  Prinsip  Tanggung  Jawab  Pengelolaan  Barang  Milik  Negara  Menuju  Good  Governance, Halaman 105-117
Peraturan  Pemerintah  Nomor  6  Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara
Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  tahun 2010
tentang
Standarisasi Akuntansi