## Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
Dewa Gde Rudy* dan I Dewa Ayu Dwi Mayasari Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali-Indonesia dewarudy1959@gmail.com

## Abstrak
Pariwisata  merupakan  faktor  penting  dalam  pembangunan  ekonomi  suatu  Negara,  karena  mendorong perkembangan  beberapa  sektor  perekonomian  nasional.  Mengingat  begitu  pentingnya  pariwisata  bagi perekonomian  suatu  Negara,  maka  pariwisata  itu  harus  dikelola  dengan  sebaik-baiknya  agar  betul-betul  dapat mendatangkan  kesejahteraan  bagi  rnasyarakat.  Jadi  pengelolaan  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses perencanaan,  kebijaksanaan  penyelenggaraan,  serta  pemanfaatan  umber  daya  alam  yang  terkandung  didalamnya secara berkelanjutan. Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan sejumlah prinsip-prinsip pengelolaan yang  pada  dasarnya  menekankan  pada  nilai-nilai  kelestarian  lingkungan  alarn  komunitas,  dan  nilai-nilai  sosial yang  memungkinkan  wisatawan  menikmati  kegiatan  wisatanya  secara  bermanfaat  bagi  kesejahteraan  komunitas lokal.  Pengelolaan  kepariwisataan  melibatkan  berbagai  pihak,  seperti  pemerintah  daerah,  pihak  swasta  (pelaku usaha  pariwisata)  dan  masyarakat  yang  diharapkan  ikut  berpartisipasi.  Dalam  penelitian  ini  dibahas  dua permasalahan.  Pertama,  Bagaimana  prinsip~prinsip  penyelenggaraan  kepariwisataan  menurut  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan  dan  Bagaimana  hak  prioritas  masyarakat  dalam  pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Penelitian jenis ini merupakan penelitian hukum normatif karena mempfokuskan analisa terhadap norma hukum yang muncul. Pendekatan yang digunakan ialah  pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  analisa  konsep  hukum.  Mengenai  prinsip-prinsip penyelenggaraan  kepariwisataan  diatur  berdasarkan  ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009 tentang  Kepariwisataan.  Mengenai  hak-hak  prioritas  masyarakat  dalam  pengelolaan  yaitu  setiap  masyarakat mempunyai  hak  prioritas  menjadi  pekerja/buruh,  konsinyasi,  dan  pengelolaan  dalam  bidang  usaha  pariwisata. Dalam konteks pengelola ini, setiap masyarakat diberikan hak untuk mengusahakan sumber daya yang dimilikinya dalam  bidang  usaha  pariwisata.  Konstruksi  ini  menjadikan  masyarakat  sekitar  tidak  lagi  menjadi  komunitas marginal, tetapi  memiliki daya  tawar (bargaining position) yang lebih dalam  menentukan sendiri dan  menikmati keuntungan pariwisata yang terdapat di wilayahnya.
Kata Kunci: Hak Prioritas Masyarakat; Pengelolaan Pariwisata; Prinsip-Prinsip Kepariwisataan

## Abstract
Tourism is an important factor in the economic development of a country, because it encourages the development of several sectors of the national economy. Given the importance of tourism for the economy of a country, tourism must be managed as well as possible so that it can truly bring prosperity to the community. So management can be interpreted  as  a  planning  process,  implementation  policy,  as  well  as  sustainable  use  of  natural  resources contained  in  it.  Related  to  tourism  management,  it  is  related  to  a  number  of  management  principles  which basically  emphasize  the  values  of  environmental  conservation,  community  values  and  social  values  that  enable tourists to enjoy their tourism activities in a way that is beneficial to the welfare of the local community. Tourism management  involves  various  parties,  such  as  the  regional  government,  the  private  sector  (tourism  business actors) and the people who are expected to participate. In this research has two issues were discussed. first, how the  principles  of  tourism  management  according  to  Law  Number  10  of  2009  concerning  Tourism  and  How  are community priority rights in management according to Law Number 10 of 2009 concerning Tourism This type of
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 73
Published: 01/08/2019
How  To  Cite:  Rudy,  D,  G.,  Mayasari,  I,  D,  A,  D .  ( 2019).  Prinsip-Prinsip  Kepariwisataan  dan  Hak  Prioritas Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Pariwisata  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang  Kepa- riwisataan. KERTHA  W ICA KSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  13  (2).  Pp  73  -  84. http:// dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.929.1-5

## I.  PENDAHULUAN
Pariwisata  merupakan  salah  satu  andalan dalam  perolehan  devisa  bagi  pembangunan nasional  maupun  daerah (Dahana,  2012).  Hal  ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 Undang- Undang  Nomor  10  Tabun  2009  Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Kepariwisataan  berfungsi  memenuhi  jasmani, rohani  dan  intelektual  setiap  wisatawan  dengan rekreasi  dan  perjalanan  serta  meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan  rakyat.  Demikian  pula  dengan tujuan  kepariwisataan  itu  dinyatakan  antara  lain untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  dan meningkatkan kesejahteraan.
Pariwisata  juga  dapat  dikatakan  sebagai katalisator  dalam  pembangunan  karena  dampak yang diberikannya terhadap kehidupan perekonomian  di  Negara  yang  dikunjungi wisatawan (Yoeti,  2008) . Tidak  dapat  dipungkiri sektor  pariwisata  sampai  saat  ini  masih diharapkan sebagai penghasil devisa yang handal untuk  membangun  perekonomian  Negara.  Tidak dapat  dipungkiri  pula  dengan  kedatangan wisatawan  mancanegara  (foreign  tourists)  pada daerah tujuan wisata telah memberikan kemakmuran  dan  kesejahteraan  bagi  penduduk/ masyarakat  setempat  dimana  pariwisata  itu dikembangkan (Yoeti, 2008) .
Pariwisata  merupakan  faktor  penting  dalam pembangunan  ekonomi  suatu  Negara,  karena mendorong  perkembangan  beberapa  sektor perekonmian nasional misalnya;
Peningkatan  kegiatan  perekonomian  sebagai akibat  dibangunnya  prasarana  dan  sarana  demi pengembangan pariwisata.
Meningkatkan industri-industri baru yang erat kaitannya dengan pariwisata.
Meningkatkan  hasil  pertanian  dan  petemakan untuk kebutuhan hotel dan restoran.
Meningkatkan permintaan terhadap handicraft, Souvenir goods, art painting dan lain-lainnya.
Memperluas  barang-barang  lokal  untuk  lebih dikenal  oleh  dunia  internasional,  termasuk makanan dan minuman.
Meningkatkan  perolehan  devisa  Negara, sehingga  dapat  mengurangi  beban  defisit  neraca pembayaran.
Memberikan kesempatan berusaha, kesempatan  kerja  peningkatan  penerimaan  pajak bagi  pemerintah,  dan  peningkatan  pendapatan nasional.
Membantu membangun daerah-daerah terpencil  yang  selama  ini  tidak  tersentuh pembangunan.
Mempercepat  perputaran  perekonomian  pada Negara-negara  penerima  kunjungan  wisatawan (Tourist Receiving Countries).
Dampak  penggandaan  yang  ditimbulkan pengeluaran  wisatawan,  sehingga  memberi dampak positif bagi pertmnbuhan Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang dikunjungi wisatawan
Mengingat  begitu  pentingnya  pariwisata  bagi perekonomian  suatu  Negara,  maka  pariwisata itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar betul- betul  dapat  mendatangkan  kesejahteraan  bagi rnasyarakat.  Jadi  pengelolaan  tersebut  dapat diartikan  sebagai  suatu  proses  perencanaan, kebijaksanaan penyelenggaraan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung didalamnya secara berkelanjutan.
Definisi dan pengertian pengelolaan menggunakan  beberapa  pemahaman  ,yaitu: Proses  rnempertimbangkan  hubungan  timbal balik  antara  kegiatan  pembangunan  yang  secara potensial  terkena  dampak  kegiatan-kegiatan tersebut.  Dapat  juga  diartikan  sebagai  suatu proses  penyusunan  dan  pengarnbilan  keputusan secara  rasional  tentang  pemanfataan  segenap sumber  daya  alam  yang  terkandung  didalamnya secara  berkelanjutan.  DaIam  Undang-Undang
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Halaman 74
research is normative legal research because it focuses on analysis against legal norms that arise. The approach used is the legal approach and legal concept analysis approach. Regarding the principles of the implementation of tourism  are  regulated  based  on  the  provisions  of  Article  5  of  Law  Number  10  of  2009  concerning  Tourism. Regarding community priority rights in management, each community has priority rights to be workers / laborers, consignment, and management in the field of tourism business. In the context of this manager, every community is given the right to seek the resources it has in the field of tourism business. This construction makes the surrounding community no longer a marginal community, but has a bargaining position that is more in its own right and enjoys the tourism benefits found in its territory.
Keywords: Community Priority Rights; Tourism Management; Principles of Tourism
Republik  Indonesia  Nomor  26  Tahun  2007, pengelolaan  berarti  suatu  proses  perencanaan, pemanfataan dan pengendalian pemanfaatan.
Terkait dengan pengelolaan pariwisata, terkait dengan  sejumlah  prinsip-prinsip  pengelolaan yang  pada  dasarnya  menekankan  pada  nilai-nilai kelestarian lingkungan alam komunitas, dan nilai- nilai  sosial  yang  memungkinkan  wisatawan menikmati  kegiatan  wisatanya  secara  bermanfaat bagi  kesejahteraan  komunitas  lokal.  Suatu kegiatan kepariwisataan demikian sangat kompleks,  karena  bersentuhan  dengan  berbagai bidang  kehidupan  masyarakat.  Sebenarnya mengenai  pengelolaan  (manajemen)  sistem pariwisata memerlukan pembahasan yang komprehensif  dan  detail.  Dengan  adanya  sistem pengelolaan  yang  baik  yang  mengacu  pada prinsip- prinsip pengelolaan berdasarkan ketentuan  yang  ada  di  masing-masing  Negara tujuan wisata, diharapkan kegiatan kepariwisataan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan kepariwisataan melibatkan berbagai  pihak,  seperti  pemerintah  daerah,  pihak swasta (pelaku usaha pariwisata) dan masyarakat yang  diharapkan  ikut  berpartisipasi.  Yang dimaksud mengelola menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan adalah merencanakan, mengorganisasikan,  dan  mengendalikan  semua urusan kepariwisataan. Dalam  penelitian  ini  akan  diteliti  Prinsip- Prinsip Pengelolaan Penyelnggaraan
Kepariwisataan  mengacu  pada  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009.  Selain  itu,  akan  diteliti pula  tentang  hak  prioritas  masyarakat  dalam pengelolaan  pariwisata.  Dalam  konteks  yang terakhir ini yang dibahas tidak hanya menyangkut partisipasi  tetapi  juga  hak  masyarakat  dalam pengelolaan pariwisata.
Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut di  atas,  sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas, maka  dalam  kegiatan  penelitian  ini  dapat dirumuskan  permasalahan  yaitu  bagaimana prinsip~prinsip  penyelenggaraan  kepariwisataan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  Kepariwisataan  dan  bagaimana  hak prioritas  masyarakat  dalam  pengelolaan  menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

## II.  METODE
Dalam penelitian ini, peneliti mempergunakan
jenis  penelitian  hukum  normatif  karena  terdapat adanya  kekaburan  norma  yakni  dalam  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan  dengan  mengedepankan  prinsip- prinsip dan azas-azas penyelenggaraan kepariwisataan nasional yang seharusnya melibatkan  partisipasi  masyarakat  dalam  hal masyarakat  mempunyai  hak  prioritas  terhadap pengelolaan  penyelenggaraan  pariwisata  di daerah  mereka.  Permasalahan  yang  terjadi dilapangan  adalah  masyarakat  sekitar  destinasi pariwisata  kurang  memahami  mengenai  prinsip- prinsip  penyelenggaraan  kepariwisataan  menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan  serta  apa  saja  hak  prioritas masyarakat  dalam  pengelolaan  menurut  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Kepariwisataan.  Adapun  pendekatan  yang digunakan  pada  penelitian  ini  yakni  pendekatan perundang-undangan  ( The  Statue  Approach )  dan pendekatan  analisa  konsep  hukum  ( The Analitycal  and  Conseptual  Approach ).  Bahan hukum  yang  digunakan  yaitu  bahan  hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yaitu dengan  melakukan  studi  dokumentasi.  Adapun penelitian  ini  menggunakan  data  penunjang melalui responden di dinas pariwisata dan tempat- tempat  lain.  Analisis  bahan  hukum  disini dilakukan  secara  kualitatif  dan  komperehensif dengan metode deskriptif analis.

## III.HASIL DAN PEMBAHASAN
Prinsip-Prinsip  Penyelenggaraan  Kepariwisataan Menurut  Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  2009 Tentang Kepariwisataan

## Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan
Sesungguhnya  pariwisata  adalah  telah  lama menjadi  perhatian,  baik  dari  segi  ekonomi, politik,  admisnistrasi  kenegaraan,  maupun sosiologi (Suwena  &  Widyatmaja,  2010) . Pariwisata  seringkali  dipandang  sebagai  sektor yang  sangat  terkemuka  dalam  ekonomi  dunia (Spillane,  1994) .  Tidak  sedikit  Negara-negara  di dunia  menggantungkan  harapan  kemjauan  di bidang  ekonominya  pada  sektor  pariwisata.  Pada kenyataannya,  dalam  pembangunan  ekonomi suatu  Negara,  sektor  pariwisata  telah  menjadi perhatian  yang  sangat  serius.  Pengelolaan penyelenggaraan  kepariwisataan  diarahkan  dan direncanakan secara matang, sehingga betul-betul dapat  membawa  manfaat  tidak  saja  untuk generasi  sekarang,  tetapi  juga  untuk  generasi mendatang.
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Dalam  konteks  pembangunan  kepariwisataan telah dianut pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sudah begitu  fashionable  dalam  beberapa  dasawarsa terakhir  ini (Sukardika,  2004) . Konferensi  Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan  secara  elaboratif  Piagam  Pariwisata Berkelanjutan yang isinya sebagai berikut:
Pembangunan  pariwisata  harus  berdasarkan kriteria  keberlanjutan  yang  antara  lain  dapat didukung  secara  ekologis  dalam  waktu  yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.
Pariwisata harus berkontribusi bagi pembangunan  berkelanjutan  dan  diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
Pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat, dan  masyarakat  setempat  harus  mengambil tindakan reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan  pariwisata  ke  dalam  pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah  dan  organisasi  multilateral  harus memprioritaskan  dan  memperkuat  bantuan terhadap proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan.
Ruang-ruang  dengan  lingkungan  dan  budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerjasama teknis dan  bantuan  keuangan  untuk  pembangunan pariwisata berkelanjutan.
Promosi  dan  dukungan  terhadap  berbagai bentuk  alternatif  kegiatan  pariwisata  yang  sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah
harus mendukung dan berpartisipasi  dalam  penciptaan  jaringan  untuk penelitian,  diseminasi  informasi,  dan  transfer pengetahuan  tentang  pariwisata  dan  teknologi pariwisata berkelanjutan.
Penetapan  kebijakan  pariwisata  berkelanjutan memerlukan  dukungan  dan  sistem  pengelolaan pariwisata  yang  ramah  lingkungan,  studi kelayakan  untuk  transformasi  sektor,  dan pelaksanaan  berbagai  proyek  percontohan  dan pengembangan  program  kerjasama  internasional (Widiatedja, 2011).
Pembangunan  berkelanjutan  harus  mencakup tiga prinsip, yaitu; 1) Ecological Sustainability, 2) Social  and  Cultural  Sustainability,  dan  3) Economic  Sustainability,  baik  untuk  generasi
yang sekarang maupun generasi yang akan dating (Sukardika, 2004) . Dalam perkembangan pariwisata berkelanjutan, penekanan berkelanjutan  bahkan  tidak  cukup  berkelanjutan ekologis dan berkelanjutan pembangunan ekonomi.  Yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah berkelanjutan  kebudayaan,  karena  kebudayaan merupakan  salah  satu  sumber  daya  yang  sangat penting  dalam  pembangunan  kepariwisataan (Sukardika, 2004).
Menyentuh sektor pariwisata, Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan  bagian  integral  dari  pembangunan nasional  yang  dilakukan  secara  sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung  jawab  dengan  tetap  memberikan perlindungan  terhadap  nilai-nilai  agama,  budaya yang  hidup  dalam  masyarakat,  kelestarian  dan mutu  lingkungan  hidup,  serta  kepentingan nasional.  Pasal  2  lalu  menegaskan  bahwa  salah satu  prinsip  penyelenggaraan  kepariwisataan adalah berkelanjutan (Widiatedja, 2011) .
Berdasarkan kerangka postulasi tersebut, maka langkah strategis selanjutnya adalah menjabarkannya  dalam  serangkaian  kebijakan yang  tentunya  berikhtiar  untuk  mendorong, memperkuat, dan menegakkan konsep pengembangan  pariwisata  secara  berkelanjutan. Dalam  tata  kelola  dan  penyelenggaraan kepariwisataan  hendakya  mengacu  pada  konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana  ditegaskan  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.

## Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan
Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan  ekonomi  diberbagai  Negara  sudah tidak  diragukan  lagi.  Banyak  Negara  sejak beberapa  tahun  terakhir  menggarap  pariwisata secara  serius  dan  menjadikan  pariwisata  sebagai sektor  unggulan  (Pitana,  2002).  Pariwisata dengan  berbagai  aspek  positifnya  dipandang sebagai passport  to  development,  new  kind  of sugar,  tool  regional  development,  invisible export,  non  polluting  industry ,  dan  sebagainya (Pitana, 2002).
Mengingat  pentingnya  peranan  pariwisata itu, maka  pengelolaannya  harus  strategis  dan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraannya yang sesuai dengan Undang- Undang  Kepariwisataan  Nomor  10  Tahun  2009.
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Pengelolaan  pariwisata  haruslah  mengacu  pada prinsip-prinsip  pengelolaan  yang  menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam. Komunitas,  dan nilai  sosial  yang  memungkinkan wisatawan  menikmati  kegiatan  wisatanya  serta bermanfaat  bagi  kesejahteraan  komunitas  lokal. Pengelolaan  pariwisata  harus  memperhatikan prinsip-prinsip  sebagai  berikut (Pitana  &  Diarta, 2009) :
Pembangunan  dan  pengembangan  pariwisata haruslah  didasarkan  pada  kearifan  lokal  dan special  local  sense yang  merefleksikan  keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
Preservasi,  proteksi,  dan  peningkatan  kualitas sumber  daya  yang  menjadi  basis  pengembangan kawasan pariwisata.
Pengembangan  atraksi  wisata  tambahan  yang mengangkar pada khasanah budaya lokal.
Pelayanan  kepada  wisatawan  yang  berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.
Memberikan  dukungan  dan  legitimasi  pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti  memberikan  manfaat  positif  tetapi sebaliknya mengendalikan
dan/atau menghentikan  aktivitas  pariwisata  tersebut  jika melampaui  ambang  batas  (carrying  capacity) lingkungan  alam  atau  akseptabilitas  sosial walaupun  di  sisi  lain  mampu  meningkatkan pendapatan masyarakat.
Prinsip  penyelenggaraan  kepariwisataan  di Indonesia  didasarkan  pada  ketentuan  Pasal  5 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal  5 dimaksud, Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
Menjunjung  tinggi  norma  agam  dan  nilai budaya  sebagai  pengejawantahan  dari  konsep hidup  dalam  keseimbangan  hubungan  antar manusia  dan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  hubungan antar  manusia  dan  sesama  manusia,  dan hubungan antar manusia dan lingkungan.
Menjunjung  tinggi  hak  azasi  manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
Memberi  manfaat  untuk  kesejahteraan  rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
Memelihara  kelestarian  alam  dan  lingkungan hidup.
Memberdayakan masyarakat setempat.
Menjamin  keterpaduan  antar  sektor,  antara daerah,  antara  pusat  daerah  dan  daerah  yang merupakan  satu  kesatuan  sistemik  dalam kerangka  otonomi  daerah,  serta  keterpaduan antara pemangku kepentingan.
Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan Memperkukuh  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia Lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan  kepariwisataan  sebagaimana dirumuskan  dalam  ketentuan  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan  dapat  diberikan  penjelasan  dan uraian sebagai berikut:
Menjunjung  tinggi  norma  agama  dan  nilai budaya  sebagai  pengejawantahan  dari  konsep hidup  dalam  keseimbangan  hubungan  antar manusia  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa, hubungan  manusia  dengan  sesama  manusia,  dan hubungan antar manusia dengan lingkungan.
Salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan  yang  dimaksud  ini  adalah  erat hubungannya  dengan  pembangunan  pariwisata berkelanjutan.
Pembangunan pariwisata berkelanjutan ini di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan  filosofi  Tri  Hita  Karana  yang  lekat  pada kehidupan  masyarakat  di  Bali.  Tri  Hita  karana adalah  tiga  penyebab  kesejahteraan.  Adapun konsep  Tri  Hita  Karana  terdiri  dari  Parahyangan (hubungan  manusia  dengan  Tuhan),  Pawongan (hubungan manusia dengan sesama manusia) dan Palemahan (hubungan manusia dengan lingkungan). Pembangunan pariwisata
berkelanjutan dapat tercapai apabila ada harmoni atau  keselarasan  antara  manusia  dengan  Tuhan, sesame manusia dan dengan lingkungan. Konsep Tri  Hita  Karana  sangat  berperan  dalam pengendalian perilaku komponen pariwisata yaitu pemerintah,  masyarakat,  wisatawan,  pengusaha, badan promosi pariwisata dan lembaga komunitas pariwisata dalam membangun kepariwisataan. Tri Hita  Karana  akan  memberikan.landasan  yang kuat  bagi  pembangunan  kepariwisataan  sehingga pembangungan  tersebut  tidak  menyebabkan masyarakat  tercabut  dari  akar  budaya  yang  ada dan dapat meminimalisir atau mencegah dampak- dampak  negatif  yang  timbul  dari  kegiatan  yang dilakukan  oleh  komponen  pariwisata.  Nilai filosofis  Tri  Hita  Karana  dapat  menjaga  dan menjamin perkembangan pembangunan
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
pariwisata masa depan.
Selain  dasar  yang  kuat,  pembangunan pariwisata juga membutuhkan tiang-tiang penyangga yang kokoh, sesuai dengan karateristik produk pariwisata tersebut. Implementasi Tri Hita Karana  dalam  pembangunan  pariwisata  pada dasarnya  mengontrol  tingginya  kapitalisme industry pariwisata dengan menanamkan kesadaran moral dan etika keagamaan (Parahyangan),  kemanusiaan  (Pawongan)  dan lingkungan  (Palemahan).  Dengand  emikian diharapkan  pariwisata  tidak  sekedar  mengejar keuntungan  ekonomi  semata,  tetapi  juga  mampu meningkatkan  harkat  dan  martabat  manusia sebagai  mahluk  berbudaya  serta  konservasi lingkungan secara berkelanjutan.
Adapun  pengejawantahan  konsep  Tri  Hita Karana adalah sebagai berikut:
Pengejawantahan  aspek  Parahyangan  dalam pengelolaan  usaha  atau  industri  pariwisata  yang berimplikasi  kepada  revitalisasi  nilai-nilai  religi lokal, tidak saja penting artinya bagi kesejahteraan  batiniah  manusia,  tetapi  juga memberi  corak  dan  nuansa  tersendiri  bagi pariwisata itu sendiri. Hubungan manusia dengan Tuhan  dalam  kegiatan  kepariwisataan  dapat dilakukan  dengan  mengucap  syukur  atas  karunia berupa sumber daya alam yang dilakukan dengan upacara  keagamaan  sesuai  adat  istiadat  daerah setempat.  Selain itu  manusia  harus  menjaga  area yang  disucikan  dan  memberikan  batasan  sejauh mana  kegiatan  wisata  dapat  berlangsung  di  area suci  tersebut,  membangun  area  kawasan  wisata dapat  berlangsung  di  area  suci  tersebut, membangun  area  kawasan  wisata  sesuai  konsep yang tidak melanggar adat dan keagamaan.
Pengejawantahan  aspek  Pawongan  dalam pengelolaan  pariwisata  memposisikan  pranata- pranata  sosial  masyarakat  lokal  sebagai  acuan bagi  pola-pola  hubungan  baik  antar  sesama pelaku pariwisata maupun antar pelaku pariwisata dengan lingkungan sosial setempat. Hal ini tidak saja  berimplikasi  kepada  terciptanya  hubungan yang  harmonis  antar  sesama  manusia  sebagai mahluk  sosial,  tetapi  sekaligus  merupakan revitalisasi  terhadap  tatanan  sosial  masyarakat setempat.  Hubungan  mansuia  dengan  manusia dalam  kegiatan  kepariwisataan  dilakukan  dengan menjalin  hubungan  baik  antara  pemberi  jasa wisata  dengan  wisatawan,  melestarikan  budaya sikap ramah tamah terhadap wisatawan, menjaga keamanan  dan  ketertiban  di  masyarakat.  Selain itu  pemerintah  juga  berperan  dalam  hal
mengeluarkan  kebijakan  kepariwisataan  yang memberikan  manfaat  terhadap  masyarakat  dan sistem perekonomian.
Pengejawantahan  aspek  Palemahan  dalam pengelolaan pariwisata dengan menjunjung tinggi kearifan-kearifan  ekologis  masyarakat  setempat. Kearifan  sekologis  merupakan  segala  tindakan manusia  yang  selaras  dengan  lingkungannya  dan merupakan  manifestasi  dari  sistem  kepercayaan yang  dianut.  Pengelolaan  pariwisata  dengan menghormati  kearifam  ekologi  masyarakat setempat  merupakan  salah  satu  upaya  menuju pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hubungan  manusia  dengan  lingkungan  dalam kegiatan  kepariwisataan  dilakukan  dengan menjaga kelestarian lingkungan, menjaga keasrian  kawasan  wisata  sehingga  dapat dimanfaatkan  secara  berkelanjutan,  menghemat energi  dan  mengatur  tata  ruang  untuk  kawasan pariwisata.
Menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia. Keragaman budaya, dan kearifan lokal.
Dalam  menimbang  point  (b)  Undang-Undang Kepariwisataan,  disebutkan  bahwa  kebebasan melakukan  perjalanan  dan  memanfaatkan  waktu luang  dalam  wujud  berwisata  merupakan  bagian dari  hak  asasi  manusia.  Pasal  5  point  (b)  UUK kemudian  menjabarkan  ketentuan  ini  dengan menyatakan  penyelenggaraan  kepariwisataan berdasarkan  pada  prinsip  menjunjung  tinggi  hak asasi  manusia,  keragaman  budaya  dan  kearifan lokal.  Pasal  9  ayat  1  point  (a)  UUK  lalu menyebutkan  bahwa  setiap  orang  berhak memperoleh  kesempatan  memenuhi  kebutuhan wisata.
Adanya  pengakuan  HAM  dalam  kegiatan berwisata  merupakan  representasi  pengakuan terhadap hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Pada  gilirannya,  kondisi  ini  akan  meggeliatkan kembali  usaha  pariwisata  yang  sempat  terpuruk mengingat  tumbuhnya  antusiasme  masyarakat baik  masyarakat  domestik  maupun  inetrnasional untuk  melakukan  perjalanan  wisata.  Akhirnya usaha  pariwisata  di  Indonesia  akan  tetap survive menghadapi gelombang persaingan yang semakin luas sebagai imbas adanya liberalisasi.
Sejalan  dengan  kecenderungan  proliferasi HAM  yang  telah  menyentuh  generasi  ketiga, kegiatan berwisata telah mendapatkan pengakuan sebagai  HAM.  Secara  implisit  pengakuan  ini bertitik  tolak  pada rumusan  Artikel  24  Universal Declaration  of  Human  Rights  yang  menyatakan
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
bahwa “ Everyone has the right to rest an leisure, including reasonable limitation of working hours and  periodic  holidays  with  pay ”.  Dalam  tataran nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pun telah mencantumkan penngakuan  kegiatan  berwisata  sebagai  HAM (Widiatedja, 2011) .
Konstruksi realitas di atas menunjukkan begitu pesatnya  perkembangan  pariwisata  dunia  dan bahkan telah menjadi fenomena global kontemporer.  Pariwisata  kini  telah  menjadi kebutuhan  dasar  yang  menjadi  bagian  dari  Hak Asasi  Manusia  dan  harus  dihormati,  dilindungi dan  dipenuhi.  Secara  progresif,  pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat berkewajiban  untuk  dapat  mempromosikan  dan memenuhi  hak  berwisata  tersebut  sehingga  pada gilirannya  mendukung  tercapainya  peningkatan harkat  dan  martabat  manusia,  peningkatan kesejahteraan,  serta  persahabatan  antar  bangsa dalam koridor perdamaian dunia.
Memberi  manfaat  untuk  kesejahteraan  rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
Tidak  dapat  dipungkiri  pariwisata  dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membawa  kesejahteraan  rakyat.  Ketentuan  Pasal 4  huruf  (a)  dan  (b)  menegaskan  bahwa kepariwisataan  bertujuan  untuk  meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan  rakyat.  Kesejahteraan  rakyat  dari kemajuan  pariwisata  hendaknya  dapat  dinikmati secara  adil,  merata,  setara  dan  proporsional. Dalam  konteks  ini  Pasal  2  Undang-Undang Nomor  10  Tahun  2009,  menegaskan  bahwa kepariwisataan  diselengarakan  berdasarkan  azas adil dan merata, serta kesetaraan.
Memelihara  kelestarian  alam  dan  lingkungan hidup.
Berdasarkan  penjelasan  Pasal  5  huruf  (c) Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009,  yang dimaksud  dengan  lingkungan  hidup  adalah ketentuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya, keadaan,  dan  mahluk  hidup,  termasuk  manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan  perikehidupan  dan  kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.
Pelestarian  alam  dan  lingkungan  hidup  juga menjadi  salah  satu  prinsip  penyelenggaraan kepariwisataan  berdasarkan  Undang-Undang Kepariwisataan.  Kegiatan  pariwisata  tidak  boleh sampai merusak kelestarian alam dan lingkungan hidup. Adanya pencemaran alam dan lingkungan,
ternodainya  kesucian  pura  yang  disebabkan  oleh usaha  pariwisata  merupakan  dampak  buruk pariwisata yang tidak menguntungkan bagi semua pihak.
Dalam  konteks  ini,  apabila  kita  lihat  di  Bali, masyarakatnya mengenal konsep Tri Hita Karana yang mengajarkan konsep keharmonisan hubungan  antar  manusia  dengan Tuhan,  manusia dengan  manusia,  manusia  dengan  alam.  Jika konsep  ini  benar-benar  diterapkan,  maka  dengan sendirinya  laju  pertumbuhan  atau pengembangan pariwisata akan menjadi wahana bagi pelestarian alam dan lingkungan hidup.
Memberdayakan masyarakat setempat Salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan  berdasarkan  Pasal  5  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan adalah memberdayakan masyarakat  setempat.  Pemberdayaan  masyarakat dalam  pengembangan  kepariwisataan  menjadi sorotan  penting  menurut  pakar  kepariwisataan dunia. Murphy menyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan  harus  merupakan  suatu  kegiatan yang  berbasis  masyarakat  (Community  Based Tourism/CBT) (Sunaryo, 2013) .
Pariwisata  berbasis  masyarakat  (Community Based Tourism/CBT) merupakan konsep pengembangan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat  turut  andil  dalam  perencanaan, pengelolaan  dan  pemberian  suara  berupa keputusan  dalam  pembangunannya.  Secara konseptual,  kepariwisataan  berbasis  masyarakat adalah menempatkan masyarakat sebagai perilaku utama.  Melalui  pemberdayaan  masyarakat  dalam berbagai  kegiatan  kepariwisataan,  sehingga kemanfaatan  kepariwisatan  sebesar-besarnya diperuntukkan bagi masyarakat (Sunaryo, 2013) .
Murphy menyebutkan bahwa pada hakikatnya pembangunan kepariwisataan tidak bisa lepas dari sumber daya dan keunikan komunitas lokal, baik berupa elemen fisik maupun non fisik (tradisi dan budaya), yang merupakan unsur penggerak utama kegiatan  wisata  itu  sendiri.  Adapun  batasan pengertian  pariwisata  berbasis  masyarakat sebagai berikut:
Wujud  tata  kelola  kepariwisataan  yang memberikan  kesempatan  kepada  msyarakat  lokal untuk  mengontrol  dan  terlibat  aktif  dalam manajemen  dan  pembangunan  kepariwisatan yang ada.
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Wujud  tata  kelola  kepariwisataan  yang  dapat memberikan  kesempatan  pada  masyarakat  yang terlibat langsung dalam usaha-usaha kepariwisataan juga bisa mendapatkan keuntungan dari kepariwisataan yang ada.
Bentuk kepariwisataan yang menuntut pemberdayaan  secara  sistematik  dan  demokratis serta  distribusi  keuntungan  yang  adil  kepada masyarakat  yang  kurang  beruntung  yang  ada  di destinasi.
Konsep  pariwisata  berbasis  masyarakat berkesesuaian  dengan  pariwisata  berkelanjutan (sustainable tourism). Pariwisata berbasis masyarakat  mengedepankan  pendekatan  bottom- up, sedangkan pariwisata berkelanjutan mengedepankan pendekatan
top-down. Pendekatan  bottom-up  mengandung  arti  bahwa inisiatif  untuk  pengembangan  pariwisata  berasal dari masyarakat, sedangkan pada pendekatan top- down, inisiatif berasal dari pemerintah.
Menjamin  keterpaduan  antar  sektor,  antara daerah,  antara  pusat  daerah  dan  daerah  yang merupakan  satu  kesatuan  sistemik  dalam kerangka  otonomi  daerah,  serta  keterpaduan antara pemangku kepentingan.
Mematuhi  Kode  Etik  Kepariwisataan  Dunia dan  Kesepakatan  Internasional  dalam  Bidang Pariwisata.
Penyelenggaraan kegiatan pariwisata disamping  wajib  mematuhi  ketentuan  peraturan perundang-undangan nasional, juga wajib mematuhi  Kode  Etik  Kepariwisataan  dunia  dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata.  Yang  dimaksud  dengan  Kode  Etik Kepariwisataan dunia dan Kesepakatan Internasional dalam penyelenggaraan
kepariwisataan  yang  telah  diratifikasi  oleh pemerintah Indonesia.
Seiring dengan perkembangan pariwisata yang demikian pesat, maka lalu lintas pariwisata tidak hanya  menjadi  urusan  nasional  atau  regional, akan  tetapi  sudah  menjadi  urusan  internasional. Sampai  saat  ini  banyak  ketentuan  atau  kaedah internasional yang mengatur masalah kepariwisataan,  seperti  misalnya The  Hague Declaration  on  Tourism ,  yang  merupakan deklarasi internasional di bidang kepariwisataan.
Konfrensi  mengenai  pembentukan  deklarasi ini  diselenggarakan  di  Belanda  pada  tanggal  10 hingga  14  April  1989.  Dalam  mukadimah deklarasi  ini  diputuskan,  bahwa The  Hague
Declaration on Tourism merupakan suatu sarana kerjasama internasional saling pengertian diantara manusia,  dan  sebagai  faktor  pengembangan pariwisata  secara  individual  atau  kolektif. Selanjutnya  disebutkan  bahwa The  Hague Declaration  on  Tourism mendorong  agar parlemen  pemerintah,  lembaga  publik  atau swasta,  asosiasi,  dan  lembaga  lainnya  yang mempunyai  tanggungjawab  atas  kegiatan- kegiatan  pariwisata,  memperhatikan  prinsip- prinsip  yang  terdapat  dalam The  Hague Declaration on Tourism .
Kaedah  hukum  internasional  lainnya  yang mengatur  tentang  subyek  dan  obyek  pariwisata adalah Global  Code  of  Rethics  for  Tourism Global  Code . Global  Code disahkan  pada tanggal 1 Oktober 1999 di Sabtiago, Chilli. Latar belakang  terbentuknya Global  Code disebabkan meningkatnya  arus  wisatawan  internasional.  Hal ini disatu sisi mengisyaratkan suatu tanda positif. Kunjungan  atau  arus  wisatawan  tersebut  secara langsung  memberi  sumbangan  devisa  atau pertumbuhan  ekonomi  bagi  Negara  yang dikunjungi.  Disisi  lain  peningkatan  arus wisatawan tersebut dikhawatirkan akan berdampak  negatif  bagi  industri  pariwisata disuatu
Negara. Kekhawatiran tersebut diantaranya  adalah  pengurangan  atau  perusakan terhadap  lingkungan  bumi  dan  warisan  budaya (Gelgel, 2009) .
Global Code pada intinya meletakkan hak dan kewajiban kepada para pelaku atau subyek hukum di  bidang  pariwisata.  Tujuannya  adalah  untuk memelihara  kelestarian  suatu  industri  pariwisata di  suatu  Negara.  Tujuan  penting  lainnya  adalah untuk  menciptakan  dunia  pariwisata  yang bertanggungjawab  saling  menghormati  tradisi budaya,  ras,  ataupun  agama  antara  penduduk lokal  dan  wisatawan,  penghormatan  hak  dan kebebasan wisatawan (Gelgel, 2009) .
Memperkukuh  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
Kepariwisataan  diselenggarakan  dengan  salah satu  prinsip  memperkukuh  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Kegiatan  pariwisata  di berbagai  daerah  di  Indonesia,  salah  satu tujuannya  adalah  diharapan  dapat  meningkatkan persatuan  dan  kesatuan  Negara  Republik Indonesia.  Seperti  ditegaskan  Pasal  4  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  ,  bahwa kepariwisataan bertujuan untuk memperkukuh jati diri  dan  kesatuan  bangsa  dan  mempererat persahabatan antar bangsa.
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Pada dasarnya penyelenggaraan kepariwisataan seperti tersebut diatas
mengandung prinsip yang mulia serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan budaya  serta  berlandaskan  pada  hak  azasi manusia. Selain itu, penyelenggaraan kepariwisataan  dilandaskan  pada  kearifan  lokal dan  dapat  memperdayakan  masyarakat  setempat. Selain terikat dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan  sebagaimana  dimaksud  Pasal  5 Undang-Undang  Kepariwisataan,  Pembangunan
Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan azas -azas sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang- Undang  Kepariwisataan,  yaitu  1)  Azas  manfaat, 2) Azas kekeluargaan, 3) Azas adil dan merata, 4) Azas  keseimbangan,  5)  Azas  kemandirian,  6) Azas  kelestarian,  7)  azas  partisipasi,  8)  Azas berkelanjutan,  9)  Azas  demokratis,  10)  Azas kelestarian  dan  11)  Azas  kesatuan  (Made  Metu Dahana, Op.,  Cit ,  hlm.  11  Made  Metu  Dahana, Op., Cit :11).
Hak  Prioritas  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Pariwisata  Menurut  Undang-Undang  Nomor  10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Hak  Prioritas  Bagi  Masyarakat  Dalam  Pengelolaan Pariwisata
Dalam pengelolaan pariwisata perlu
melibatkan masyarakat atau partisipasi masyarakat.  Dalam  konteks  ini  masyarakat diikutsertakan  dalam  pengelolaan  (perencanaan dan penyelenggaraan)
kepariwisataan. Masyarakat  harus  aktif  dalam  keputusan- keputusan  publik/pemerintah  dalam  bidang kepariwisataan.  Partisipasi  masyarakat  (Bobi, 2002)  yaitu  melibatkan  seluruh  warga  dalam pengelolaan,  seperti  adanya  institusi  partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan (forum dengar pendapat, survey masyarakat) dan adanya lembaga-lembaga  masyarakat  yang  memiliki  hak dan  kemampuan  untuk  memberikan  pendapat pada  pemerintahan  (asosiasi,  perkumpulan, lingkungan, RT/RW).
Masyarakat  harus  aktif  dalam  institusi  dan lembaga  untuk  mempengaruhi  keputusan  publik. Keuntungan  dari  pembangunan  pariwisata berbasis masyarakat, yakni membantu menciptakan  peluang  baru  bagi  pengembangan kehidupan  masyarakat,  pengembangan  regional untuk  mempelajari  masa  lampau,  dan  mampu mempromosikan keseimbangan lingkungan alam, benda cagar budaya, tempat tinggal yang nyaman dan local genius (Madiun, 2010:53) . Pada bagian lain, seperti ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19
Undang-Undang Kepariwisataan (Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009)  mengatur mengenai  hak  seseorang/masyarakat  terkait dengan kegiatan kepariwisataan sebagai berikut:
Setiap orang berhak; Memperoleh
kesempatan memenuhi kebutuhan wisata Melakukan usaha pariwisata Menjadi pekerja/buruh pariwisata dan/atau Berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan
Setiap  orang  dan/atau  masyarakat  di  dalam dan  sekitar  destinasi  pariwisata  mempunyai  hak prioritas;
Menjadi pekerja/buruh Konsinyasi, dan/atau Pengelolaan
Berdasarkan  penjelasan  ketentuan  Pasal  19 ayat  2  disebutkan  bahwa  dimaksud  dengan pengelolaan  adalah  hak  masyarakat  atau  setiap orang  untuk  mengusahakan  sumber  daya  yang dimilikinya  dalam  menunjang  kegiatan  usaha pariwisata,  misalnya  menyediakan  angkutan disekitar  destinasi  untuk  menunjang  pergerakan wisatawan. Dari perspektif pekerja dan masyarakat  pariwisata,  Pasal  19  ayat  2  Undang- Undang Kepariwisataan menyatakan setiap orang dan  masyarakat  di  dalam  dan  disekitar  destinasi pariwisata  mempunyai  hak  prioritas  sebagai pekerja/buruh,  konsinyasi,  dan  pengelolaan. Konstruksi  ini  menjadikan  masyarakat  sekitar tidak  lagi  menjadi  komunitas  marginal  dan memiliki  daya  tawar  (bargaining  position)  yang lebih  baik  untuk  dapat  menentukan  sendiri  dan menikmati  keuntungan  pariwisata  yang  terdapat diwilayahnya (Widiatedja, 2011) .
Pembangunan pariwisata kerakyatan keuangan melibatkan  masyarakat  dalam  pengelolaan merupakan  pemberdayaan  masyarakat  dengan lebih banyak memberi peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan kepariwisataan.  Dengan  memberikan  hak  kepada masyarakat  guna  memobilisasi  kemampuan mereka  sendiri  di  dalam  mengelola  sumber  daya setempat.  Kedudukan  masyarakat  disini  adalah sebagai  pemeran  utama  dalam  membuat keputusan  dan  melakukan  control  terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya.
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Pemberian  hak  prioritas  kepada  masyarakat, khususnya  masyarakat  lokal  untuk  mengelola pariwisata  dapat  kiranya  diberikan  argumentasi yang  mengacu  pandangan  korten,  yang  dikenal dengan Community-Based Resource
Management atau Community Management . Ada 3  (tiga)  alasan  dasar  yang  diajukan  Korten mengenai  mengapa  Community  Management sangat penting sebagai dukungan dasar pembangunan yaitu:
Pertama,  adanya local  variety (variasi  lokal) yang tidak dapat diberikan perlakuan yang sama. Situasi  daerah  yang  berbeda  menuntut  sistem pengelolaan  yang  berbeda  pula  dan  masyarakat lokallah yang paling memahami situasi daerahnya.  Kedua,  adanya local  resources (sumber daya lokal) yang secara tradisional telah dikelola  oleh  masyarakat  setempat  dan  generasi ke generasi. Pengalaman mengelola sumber daya setempat  yang  telah  diwariskan  secara  turun temurun  umumnya  menimbulkan  akumulasi pengetahuan tentang pengelolaan.
Pengambialihan  pengelolaan  ini  akan  dapat menimbulkan  rasa  ketersinggungan  masyarakat, dan  masyarakat  bersikap  antisipasi  terhadap proyek pembangunan. Ketiga, local accountability (tanggungjawab  lokal)  yang berarti  bahwa  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh masyarakat setempat biasanya lebih bertanggungjawab,  karena  berbagai  hal  yang mereka  lakukan  terhadap  sumber  daya  akan berpengaruh  langsung  terhadap  kehidupan mereka.  Pengelolaan  oleh  pihak  luar  kerap  tidak mengandung kedekatan moral dengan masyarakat lokal,  sehingga  tidak  merasa  mempunyai tanggungjawab  moral  yang  tinggi (Pujaastawa, Wirawan, & Adhika, 2005) .
Penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan  kepariwisataan  juga  diatur  dalam prinsip-prinsip  Kode  Etik  Pariwisata  Dunia ( Global  Code  of  Ethnic  for  Tourism /GCET). Pasal  4  ayat  (2)  GCET  menyebutkan  bahwa kegiatan  dan  kebijakan  pariwisata  wajib diarahkan kepada penghormatan warisan kekayaan seni, arkeologi dan budaya, yang harus dilindungi  dan  diarahkan  pada  generasi  penerus. Dalam  Pasal  5  ayat  (1)  dinyatakan  bhawa penduduk  setempat  harus  diikutsertakan  dalam kegiatan  kepariwisataan secara  adil,  agar  mereka menikmati  keuntungan  ekonomi,  sosial  dan budaya dari obyek yang mereka usahakan.
Senada  dengan  Kode  Etik  Pariwisata  Dunia, ICOMOS  ( International  Council  of  Monumen
and  Site )  pada  sidang  bulan  Oktober  1999 telah mengadopsi International  Cultural  Tourism Charter Tentang  Pengelolaan  budaya  untuk kepentingan  pariwisata.  Charter  ini  menyatakan bahwa masyarakat lokal atau penduduk asli harus dilibatkan  dalam  perencanaan  konservasi  dan pariwisata,  serta  konservasi  dan  pariwisata tersebut  harus  menguntungkan  masyarakat  local. Mengacu  untuk  kepentingan  pariwisata  harus melibatkan  masyarakat  lokal,  baik  dalam perencanaan  maupun  implementasinya.  Dengan demikian,  masyarakat  setempat  (masyarakat lokal)  diberikan  tempat  yang  utama  dalam pengelolaan kepariwisataan.
Berkaitan  dengan  peran  masyarakat  dalam pengelolaan  pariwisata,  kedepan  perlu  dicarikan formula  yang  baik,  agar  pengelolaannya  bisa bersinergi dengan pemerintah, terutama Pemerintah Daerah dan pihak swasta. Prinsip dari penyelenggaraan tata kelola pariwisata yang baik ini  pada  intinya  adalah  adanya  koordinasi  dan sinkronisasi program antar pemangku kepentingan  yang  ada  serta  pelibatan  partisipasi aktif  yang  sinergis  (terpadu  dan  saling menguatkan),  antar  Pemerintah,  swasta  atau industri pariwisata dan masyarakat setempat yang terkait (Sunaryo, 2013).
Secara  teoritis,  pola  manajemen  dan pengelolaan  kepariwisataan  terkait  dengan  peran masyarakat,  hendaknya  berbasis  pada  prinsip sebagai berikut:
Partisipasi Masyarakat Terkait
Masyarakat  setempat  harus  mengawasi  atau mengontrol  pembangunan  kepariwisataan  yang ada  dengan  ikut  terlibat  dalam  menentukan  visi, misi,  dan  tujuan  pembangunan  kepariwisataan, mengidentifikasi  sumber  daya  yang  akan dilindungi,  dikembangkan,  dan  dimanfaatkan untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.  Masyarakat  juga  harus  berpartisipasi dalam  mengimplementasikan  rencana  dan program yang telah disusun sebelumnya.
Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Aspirasi  dan  tujuan  masyarakat  setempat hendaknya dapat diakomodasikan dalam program kegiatan  kepariwisataan,  agar  kondisi  yang harmonis  antara  pengunjung/wisatawan,  pelaku usaha dan masyarakat setempat dapat diwujudkan dengan  baik,  misalnya  kerjasama  dalam pengembangan  atraksi  wisata  budaya  atau cultural  tourism  partnership dapat  dilakukan mulai dari tahap perencanaan manajemen, sampai
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
pada pemasaran (Bambang Sunaryo, Loc. Cit) .
Membuka Akses Masyarakat untuk Melakukan Kegiatan Usaha.
Masyarakat  setempat  harus  diberikan  akses untuk  melakukan  kegiatan  usaha  dibidang pariwisata,  seperti;  berdagang,  membuka  warung atau  penginapan,  memberikan  jasa  transportasi dan  penukaran  atau  jual  beli  valuta  asing  dan lainnya.  Dalam  konteks  ini,  penting  untuk dikembangkan  program  kemitraan  antara  pelaku usaha  besar  dan  pelaku  usaha  kecil  yang  nota bena  masyarakat  setempat  dalam  kegiatan  usaha dibidang pariwisata.
Mendasar  pada  Undang-Undang  Nomor  10 tahun  2009  tentang  Kepariwisataan,  paling  tidak terdapat  3  (tiga)  komponen  pelaku  usaha  dan pemangku
kepentingan pengembangan kepariwisataan di Indonesia, yaitu:
Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah  sebagai regulator dan pengambil kebijakan.
Pihak  swasta  atau  industri  baik  yang merupakan  investor  asing  dan  ataupun  pelaku industri dalam negeri.
Masyarakat  yang  terkait,  baik  sebagai  tenaga kerja,  pelaku  usaha  pariwisata,  maupun  sebagai tuan rumah.
Masyarakat setempat yang berdomisili disekitar  destinasi  yang  dikunjungi  wisatawan mempunyai  peran  yang  sangat  penting  baik sebagai pelaku usaha, tenaga kerja, maupun tuan rumah dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan disuatu destinasi. Kepada masyarakat  diberikan  hak  prioritas  untuk mengelola  dalam  penyelenggaraan  kegiatan kepariwisataan  dengan  mengembangkan  sumber daya  yang  dimiliki  dalam  menunjang  kegiatan usaha pariwisata.
Penekanan  pengaturan  pengelolaan  kepada wisatawan  dengan  memberikan  hak  prioritas kepada masyarakat seperti diatur dalam Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan,  dilatar  belakangi  oleh  fakta posisi  masyarakat  dalam  berbagai  kesempatan masih  berada  dalam  posisi  tidak  seimbang  bila dibandingkan  dengan  Pemerintah  dan  pihak swasta.  Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa posisi  masyarakat  masih  rentan  terpinggirkan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

## IV. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan sebagaimana
diuraikan  di  atas  terkait  dengan  pokok permasalahan,  maka  dapat  diberikan  kesimpulan sebagai berikut:
Penyelenggaraan  kepariwisatan  berdasarkan ketentuan  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  2009  tentang  Kepariwisataan  didasarkan pada beberapa prinsip, yaitu:
Menjunjung  tinggi  norma  agam  dan  nilai budaya  sebagai  pengejawantahan  dari  konsep hidup  dalam  keseimbangan  hubungan  antar manusia  dan  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  hubungan antar  manusia  dan  sesama  manusia,  dan hubungan antar manusia dan lingkungan.
Menjunjung  tinggi  hak  azasi  manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal.
Memberi  manfaat  untuk  kesejahteraan  rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas.
Memelihara  kelestarian  alam  dan  lingkungan hidup.
Memberdayakan masyarakat setempat.
Menjamin  keterpaduan  antar  sektor,  antara daerah,  antara  pusat  daerah  dan  daerah  yang merupakan  satu  kesatuan  sistemik  dalam kerangka  otonomi  daerah,  serta  keterpaduan antara pemangku kepentingan.
Mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
Memperkukuh  keutuhan  Negara  Kesatuan
Republik Indonesia
Setiap  masyarakat  mempunyai  hak  prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan  dalam  bidang  usaha  pariwisata. Dalam  konteks  pengelola  ini,  setiap  masyarakat diberikan  hak  untuk  mengusahakan  sumber  daya yang dimilikinya dalam bidang usaha pariwisata. Konstruksi  ini  menjadikan  masyarakat  sekitar tidak  lagi  menjadi  komunitas  marginal,  tetapi memiliki  daya  tawar  (bargaining  position)  yang lebih  dalam  menentukan  sendiri  dan  menikmati keuntungan  pariwisata  yang  terdapat  di wilayahnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bobi.  (2002). Latihan  PengeIoIaan  Perkotaan  Tingkat Dasar; Permasalahan Keuangan Kelembagaan dan  Peraturan  Magist  Perencanaan  Kota  dan Daerah .  Yogyakarta:  Universitas  Gadjah Mada.
Dahana,  M.  M.  (2012). Perlindungan  Hukum  dan
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved
Keamanan  Terhadap  Wisatawan .  Surabaya: Paramita. Gelgel,  I.  P.  (2009). Industri  Pariwisata  Indonesia Dalam  Globali  Perdagangan  Jasa  (GATS- WTO)  Implikasi  Hukum  dan  Aplikasinya . Bandung: Refika Aditama. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (BW)
Peraturan  Perundang-Undangan  Republik  lndonesia Nomor  26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang. Pitana,  I.  G.  (2002). Pariwisata,  W ahana  Pelestarian Kebudyaan  dan  Dinamika  Masyarakat  Bali . Denpasar: Universitas Udayana.
Pitana, I. G., & Diarta, I. K. S. (2009). Pengantar IImu Pariwisata . Yogyakarta: Andi Offseet. Pujaastawa, I. B. G., Wirawan, I. G. P., & Adhika, I. M.  (2005). Pariwisata  Terpadu:  Alternatif Model Pengembangan Pariwisata Bali Tengah . Denpasar: Universitas Udayana.
Spillane,  J.  J.  (1994). Pariwisata  Indonesia  Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan . Yogyakarta: Kanisius.
Sukardika,  K.  (2004). Menata  Bali  Kedepan, Kebijakan  Kultural,  Pendidikan  Agama . Denpasar: CV. Bali Media Adikars.
Sunaryo.  (2013). Kebijakan  Pembangunan  Destinasi Pariwisata  Konnsep  dan  Aflikasinya  di Indonesia . Yogyakarta: Gava Media. Suwena,  I.  K.,  &  Widyatmaja,  I.  G.  N.  (2010).
Pengetahuan  Dasar  Ilmu  Kepariwisataan .
Denpasar: Udayana University Press. Widiatedja, I. G. N. P.  (2011). Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, Konstruksi Konsep Ragam Masalah dan  Alternatif  Solusi .  Denpasar:  Udayana University Press. Yoeti,  O.  A.  (2008). Ekonomi  Pariwisata,  Infroduksi, Informasi  dan  Aplikasi .  Jakarta:  PT.  Kompas
Media Nusantara.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 .
Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  Tentang Perlindungan Kepariwisataan
Prinsip-Prinsip Kepariwisataan dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan
KERTHA WICAKSANA Volume 13, Nomor 2 2019 © All Right Reserved