## Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery

## Gde Made Swardhana
Fakultas Hukum Universitas Udayana gmswar@yahoo.com

## Abstrak
Salah  satu  masalah  yang  sangat  meresahkan  dan  mendapat  perhatian  berbagai  kalangan  adalah  masalah  cyber crime  di  bidang  kesusilaan.  Jenis  cyber  crime  di  bidang  kesusilaan  yang  sedang  diungkapkan  adalah  cyber pornography  (khususnya  child  pornography)  dan  cyber  sex,    salah  satu  kajian  terhadap  Cyber  Adultery. Permasalahan  dalam  artikel  ini  adalah:  (1).  Apakah  cyber  adultery  dapat  dijaring  dengan  ketentuan  pidana mengenai delik perzinahan? (2). Bagaimanakah kebijakan kriminal  dalam  menghadapi perkembangan kejahatan cyber adultery di masa mendatang? Dalam penelusuran tulisan ini digunakan metode penelitian hukum normative, yakni  membahas  persoalan  norma  yang  masih  kabur  dalam  pengertian  bahwa  ketentuan  KUHP  hanya mengisyaratkan adanya perzinahan secara riil. Namun bagaimana dengan perilaku yang dilakukan melalui cyber atau dunia maya. Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atau ruang lingkup delik kesusilaan karena pengertian dan batas-batas kesusliaan itu  cukup  luas  dan  dapat  berbeda-beda  menurut  pandangan  dan  nilai-nilai  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal, sehingga pada dasarnya  setiap  delik  atau  tindak  pidana  merupakan  delik  kesusilaan.  Secara  yuridis,  delik  kesusilaan  menurut KUHP yang berlaku saat ini terdiri dari dua kelompok tindak pidana yaitu kejahatan kesusilaan. Ketentuan hukum pidana positif yang terkait dengan tindak pidana di bidang kesusilaan termasuk cyber adultery, antara lain terdapat dalam : (a) KUHP; (b) UU No 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi; (c) UU Pers (UU No. 40/1999); (d) UU Penyiaran (No. 32/2002); dan (e) UU Perfilman (No. 8/1992). Dari berbagai UU tersebut, ketentuan hukum pidana dapat dikaitkan atau terkait dengan masalah kesusilaan. Walaupun  adultery, sex, porno dilakukan di alam maya (cyberspace).

## Kata Kunci: Kebijakan, kr iminal, cyber  adulter y Abstract
One problem that is very troubling and gets the attention of various groups is the problem of cyber crime in the field of decency. The types of cyber crime in the field of decency that are being disclosed are cyber pornography (especially child pornography) and cyber sex, one of the studies of Cyber Adultery. The problems in this article are: (1). Can cyber adultery be encompassed with criminal provisions regarding adultery offenses? (2). What is the criminal policy in dealing with the development of cyber adultery crime in the future? In searching for this paper, normative legal research methods are used, namely discussing the issue of norms that are still vague in the sense that the provisions of the Criminal Code only indicate the existence of adultery in real terms. But what about the behavior  carried  out  through  cyber  or  cyberspace.  Deception  offense  is  offense  related  to  (problem)  decency. However,  it  is  not  easy  to  determine  the  limits  or  scope  of  moral  offense  because  the  definition  and  limits  of morality are quite broad and can vary according to the views and values prevailing in society. Especially because the law itself is essentially minimal moral values, so basically every offense or criminal offense is a moral offense. In  juridical  manner,  the  offense  of  decency  according  to  the  Criminal  Code  currently  in  force  consists  of  two groups of criminal acts, namely moral offenses. Provisions of positive criminal law related to criminal offenses in the field of decency including cyber adultery, among others are contained in: (a) Criminal Code; (b) Law No. 36 of 1999  concerning  Telecommunications;  (c)  Press  Law  (Law  No.  40/1999);  (d) Broadcasting  Law  (No.  32/2002); and  (e)  Film  Law  (No.  8/1992).  From  these  various  laws,  the provisions  of  criminal law  can  be  related  or
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 87
Published: 30/07/2020
How To Cite:
Swardhana,  G,  M. ( 2020).  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Menghadapi  Perkembangan  Kejahatan  Cyber  Adultery. KERTHA  WICAKSANA:  Sarana  Komunikasi  Dosen  dan  Mahasiswa .  14  (2).  Pp  87  -  95. https:// doi.org/10.22225/kw.14.2.1844.87-95

## I.  PENDAHULUAN
Dilihat  dari  kebijakan  kriminal  (kebijakan penanggulangan kejahatan), hukum pidana bukan merupakan  sarana  kebijakan  yang  utama/ strategis.  Kebijakan  yang  mendasar/  strategis adalah  mencegah  dan  meniadakan  faktor-faktor penyebab  atau  kondisi  yang  menimbulkan kejahatan (Kongres PBB ke-6/1980 atau kongres PBB  ke-7/1985).  Computer  crime  didefinisikan sebagai  perbuatan  melawan  hukum  yang dilakukan  dengan  menggunakan  teknologi komputer  yang  canggih.  Selanjutnya,  disebabkan kejahatan  itu  dilakukan  di  ruang  cyber  melalui internet,  muncul  istilah  cybercrime (Fuady, 2005).
Pembahasan  ini  tidak  akan  membicarakan atau  membahas  dan  mencari  faktor-faktor  yang menimbulkan  kejahatan  cyber  crime,  namun kesepakatan  internasional  masih  mengakui perlunya  kebijakan  hukum  pidana  lebih diefektifkan lagi terutama pada tataran kebijakan formulasi maupun pada tahap aplikasinya. Seperti diketahui  bahwa  cyber  crime  begitu  cepatnya merebak  ke  seantero  dunia  (maya),  yang  tanpa disadari  telah  banyak  sebenarnya  menimbulkan “korban” akibat cyber crime tersebut.
Bagaimanapun  juga  cyber  crime  merupakan salah  satu  bentuk  atau  dimensi  baru  dari kejahatan  masa  kini  yang  mendapat  perhatian yang luas di dunia internasional. Seperti apa yang dikatakan oleh Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai  “the  new  form  of  anti-  social behavior”  (Golubev,  n.d.).  Beberapa  julukan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan  baru  ini  di  dalam  berbagai  tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (cyber space/virtual  space  offence),  dimenasi  baru  dari high  tech  crime,  dimensi  baru  dari  transnational crime, dan dimensi baru dari white-collar crime.
Walaupun  cyber  adultery  yang  merupakan perkembangan  dari  cyber  crime  tentu  juga  tidak lepas dari pengamatan dunia internasional, karena induk  cyber  crime  ini  merupakan  salah  satu  sisi gelap  dari  kemajuan  teknologi  yang  mempunyai dampak  negatif  yang  luas  dalam  bidang kehidupan  modern  saat  ini.  Kekhawatiran demikian terungkap dalam pertemuan internasional  dalam  makalah  Cyber  Crime  yang disampaikan oleh ITTAC (Information
Technology  Assoiciation  of  Canada)  pada International  Information  Industry  Congress (IIIC)  2000  Millenium  Congres  di  Quebec  pada tanggal  19  September  2000  dimana  dinyatakan bahwa  “cyber crime is a real and growing threat to  economic  and  social  development  around  the world.  Information  technology  touches  every aspect  of  human  life  and  so  can  electronically enable crime”. Sehubungan dengan kekhawatiran akan  ancaman/  bahaya  cyber  crime  ini  karena berkaitan  erat  dengan  economic  crimes  dan organized  crime  (terutama  untuk  tujuan  money laundering).
Kehidupan  dunia  modern  saat  ini  tidak  dapat dilepaskan  dan  bahkan  sangat  sering  bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (high tech atau  advanced  technology)  di  bidang  informasi dan  elektronik  melalui  jaringan  internasional (internet).  Teknologi  informasi  saat  ini  menjadi pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan  , kemajuan  dan  peradaban  manusia,  sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum (Agus & Riskawati, 2016).
Di  satu  sisi  kemajuan  teknologi  canggih  itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan, seperti  adanya  e-mail,  e-commerce,  e-learning, EFTS  (Electronic  Funds  Transfer  System  atau system transfer dan elektronik,  Internet Banking, Cyber  Bank,  On-line  Business,  dan  sebagainya. Namun  sisi  lain,  juga  membawa  dampak negative,  yaitu  dengan  munculnya  berbagai hightech  crime  dan  cyber  crime,  sehingga dinyatakan bahwa cyber crime is the most recent type  of  crime (V.D.Dudeja,  2002:v) dan  cyber crime is part of the seamy side of the Information Society  (Data  Protection  Working  Party, 2001:p.2)  cyber  crime  merupakan  bagian  sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi).
Dengan  semakin  berkembangnya  cyber  crime sangatlah  wajar  masalah  ini  sering  dibahas  di berbagai  forum  nasional  dan  internasional. Kongress  PBB  mengenai  The  Prevention  of Crime  and  the  Treatment  of  Offenders  yang diselenggarakan  tiap  lima  tahun)  telah  pula membahas masalah ini sampai tiga kali yaitu pada Kongres  VIII/1990  di  Havana,  Kongres  X/2000 di  Wina,  dan  terakhir  Kongres  XI/2005  di Bangkok.  Dalam  background  paper  lokakarya Measures  to  Combat  Computer  related  Crime
Halaman 88
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery related to moral issues. Although adultery, sex, porn is done in cyberspace (cyberspace).
Keywords: Policies, cr iminal, cyber  adulter y
Kongres  XI/PBB  dinyatakan  bahwa  teknologi baru  yang  mendunia  di  bidang  komunikasi  dan informasi  memberikan  bayangan  gelap  (a  dark shadow) karena memungkinkan terjadinya bentuk -bentuk  eksploitasi  baru,  kesempatan  baru aktivitas  kejahatan,  dan  bahkan  bentuk-bentuk baru dari kejahatan.
Salah  satu  masalah  yang  sangat  meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan adalah masalah  cyber  crime  di  bidang  kesusilaan.  Jenis cyber  crime  di  bidang  kesusilaan  yang  sedang diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya  child  pornography)  dan  cyber  sex. Dan  sekarang  kami  akan  mencoba  mengangkat salah  satu  cyber  sex,  cyber  porn  sebagai  kajian terhadap  Cyber  Adultery.  Permasalahan  dalam artikel  ini  adalah:  (1).  Apakah  cyber  adultery dapat dijaring dengan ketentuan pidana mengenai delik  perzinahan?  (2).  Bagaimanakah  kebijakan kriminal  dalam  menghadapi  perkembangan kejahatan cyber adultery di masa mendatang?

## II.  METODE
Dalam  penelusuran  tulisan  ini  digunakan metode  penelitian  hukum  normative,  yakni membahas  persoalan  norma  yang  masih  kabur dalam  pengertian  bahwa  ketentuan KUHP  hanya mengisyaratkan  adanya  perzinahan  secara  riil. Namun  bagaimana  dengan  perilaku  yang dilakukan  melalui  cyber  atau  dunia  maya.  Hal inilah  yang  akan  dibahas  dan  selanjutnya merumuskannya bagaimana aturan norma tersebut pada masa mendatang III.PEMBAHASAN Prof. Sudarto (Arief, 1996) . pernah mengemukakan  tiga  arti  mengenai  kebijakan kriminal, yaitu:
dalam  arti  sempit,  ialah  keseluruhan  asas  dan metode  yang  menjadi  dasar  dari  reaksi  terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
dalam  arti  luas,  ialah  keseluruhan  fungsi  dari aparatur  penegak  hukum,  termasuk  di  dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
dalam  arti  paling  luas  (diambil  dari  Jorgen Jepsen)  ialah  keseluruhan  kebijakan,  yang dilakukan  melalui  perundang-undangan  dan badan-badan  resmi,  yang  bertujuan  untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat (Sudarto, 1981).
Kesempatan  lain  Sudarto  mengemukakan definisi  singkat,  bahwa  politik  kriminal
merupakan  “suatu  usaha  yang  rasional  dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan” (Sudarto, 1981). “Rasional” tidak lain dari  aplikasi  metode  rasional,  menerimanya sebagai scientific method.
Definisi  ini  diambil  dari  Marc  Ancel  yang merumuskan sebagai “the rational organization of the  control  of  crime  by  society”(Marc  Ancel, 1965:209). Bertolak dari pengertian Marc Ancel, G.  Horfnagels  mengemukakan  bahwa  “criminal policy  is  the  rational  organization  of  the  social reaction  to  crime”  (Horfnagels,  n.d.).  Berbagai definisi lainnya dikemukakan Hofnagels ialah:
Criminal Policy is the science of responses; Criminal  Policy  is  the  science  of  crime prevention;
Criminal  Policy  is  a  policy  of  designating human behavior as crime;
Criminal  Policy  is  a  rational  total  of  the responses to crime. (Ibid)
Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan  pada  hakekatnya  merupakan  bagian integral  dari  upaya  perlindungan  masyarakat (social  defence)  dan  upaya  kesejahteraan masyarakat  (social  welfare) (Arief,  1996). Oleh karena  itu  dapat  dikatakan,  bahwa  tujuan  akhir atau  tujuan  utama  dari  politik  kriminal  ialah “perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan  masyarakat”.  Dengan  demikian dapatlah  dikatakan  bahwa  politik  kriminal  pada hakekatnya  juga  merupakan  bagian  integral  dari politik  sosial  (yaitu  kebijakan  atau  upaya  untuk mencapai  kesejahteraan  sosial).  Secara  skematis hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
Sehubungan  dengan  skema  di  atas,  G. Hofnagels  juga  mengemukakan: “Criminal policy  as  a  science  of  policy  is  part  of  larger policy:  the  law  enforcement  policy  …….  The legislative and enforcement policy is in turn part of  social  policy” (GP  Horfnagel, Op.cit :56-57).
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 89
Berdasarkan  uraian  tersebut,  G.P.  Hofangels memberikan gambaran tentang upaya penanggulangan  kejahatan  dapat  ditempuh dengan :
penerapan  hukum  pidana (criminal  law application) ; pencegahan  tanpa  pidana (prevention  without punishment) , dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (influencing views of society on crime and punishment/mass media) .
Dapat  dijelaskan  sebagai  berikut  :  a  =  Jalur Penal  =  bahwa  upaya  penanggulangan  kejahatan lewat  jalur  ini  lebih  menitik  beratkan  pada  sifat repressive (penindasan/pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi; b dan c =
Jalur  non  Penal  =  bahwa  upaya  penanggulangan kejahatan lewat jalu non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventive (pencegahan/ penangkalan/pengendalian) sebelum  kejahatan  terjadi.  Dikatakan  sebagai perbedaan  secara  kasar,  karena  tindakan  represif pada  hakikatnya  juga  dapat  dilihat  sebagai tindakan  preventif  dalam  arti  luas  (Sudarto, 1981).
Mengingat  upaya  penanggulangan  kejahatan lewat  jalur  non-penal  lebih  bersifat  tindakan pencegahan  untuk  terjadinya  kejahatan,  maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif  penyebab  terjadinya  kejahatan.  Faktor- faktor  kondusif  itu  antara  lain  berpusat  pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara  langsung  atau  tidak  langsung  dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan.  Dengan  demikian  dilihat  dari  sudut politik  criminal  secara  makro  dan  global,  maka upaya  non-penal  menduduki  posisi  kunci  dan strategi  dalam  menanggulangi  sebab-sebab  dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.
Peradilan  pidana  sebagai  suatu  proses,  pada hakikatnya merupakan suatu penegakan kebijakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu :
tahap formulasi, yaitu tahap perumusan hukum “in  abstracto”  oleh  badan  pembuat  undang- undang (tahap kebijakan legisiatif);
tahap aplikasi, yaitu penerapan hukum pidana oleh  aparat  penegak  hukum,  mulai  dari kepolisian,  kejaksaan  dan  pengadilan  (tahap kebijakan yudikatif); dan
tahap  eksekusi,  yaitu  tahap  pelaksanaan hukum  pidana  secara  konkrit  oleh  aparat pelaksana  pidana  (tahap  kebijakan  eksekutif/ administratif).
Secara  dogmatis,  dapat  dikatakan  bahwa dalam  hukum  pidana  terdapat  tiga  pokok permasalahan  yaitu  perbuatan  yang  dilarang, orang  yang  melakukan  perbuatan  yang  dilarang itu  dan  pidana  yang  diancamkan  terhadap pelanggaran larangan itu.
Membicarakan Cyber Adultery tidak  dapat dilepaskan  dari  pembahasan  akan  hal Cyber Sex ataupun Cyber Porn di  ruang  maya.  Apapun bentuk  dan  caranya  yang  jelas cyber -cy ber tersebut  termasuk  dalam  rumpun  kesusilaan. Secara kasat mata memang agak sulit menembus dalam  ranah  hukum  karena  terkait  dengan masalah  jurisdiksi,  namun  upaya  ke-arah  itu masih  terus  bergulir  dan  pembahasan  pun terhadap  masalah cyber crime tetap  menjadi bagian  penting  dari  perkembangan  hukum, teknologi,  dan  informasi  di  jagat  ini.  Karena cyber sex termasuk  dalam  kejahatan  kesusilaan atau  kejahatan  seksual  maka  tidak  lepas pembahasan  ini  inti  persoalan  utamanya  juga adalah  terkait  dengan  kejahatan  seksual  atau kejahatan kesusilaan itu sendiri.
Berbagai  delik  kesusilaan  yang  dikemukakan dapat  saja  terjadi  di  ruang  maya  ( cyber space ), terutama  yang  berkaitan  dengan  masalah pornografi,  mucikari/calo,  dan  pelanggaran kesusilaan/percabulan/perbuatan  tidak  senonoh/ zina.  Semakin  maraknya  pelanggaran  kesusilaan di  dunia ini,  terlihat  dengan  munculnya  berbagai istilah  seperti cyber  pornography,  cyber  sex, cyber  sexer,  cyber  lover,  cyber  romance,  cyber affair, cyber sex addict, on-line romance, sex on- line, cyber sex ofender, cyber adultery, dll.
Dikemukakan pula tentang beberapa pengertian  perihal cyber sex untuk  memberi gambaran  sejatinya cyber sex itu  juga  termaktub dalam  kejahatan  kesusilaan.  “ Cybersex ”  atau “ computersex ”  adalah    “pertemuan  sex  secara virtual/maya  antara  dua  orang  atau  lebih  yang terhubung  melalui  jaringan  internet  dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan  suatu  pengalaman  seksual”. Cybersex/computersex
merupakan bentuk permainan-peran  ( role-playing )  di  antara  para partisipan  yang  berpura-pura  atau  menganggap dirinya  melakukan  hubungan  seksual  secara nyata,  dengan  menggambarkan  sesuatu  untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka.
Halaman 90 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
Cybersex  ini  terkadang  disebut  juga  dengan istilah  “ cybering ”. Greenfield dan Orzack mengemukakan pendapat yaitu :
“ cybering ”  adalah “direct  use  by  two  people who  share  the  same  fantasy  while  one  or  both masturbate ”. cybering ini dimasukkan dalam penggolongan cybersex yang  berupa Online  Sexual  Activity (OSA) karena    dengan cybering itu,  salah seorang  atau  kedua  orang  yang  saling  berfantasi itu dapat melakukan masturbasi ( onani ).
Kenneth Allen :  “ An  important  and  major element of cybersexual activity is masturbation” . Michael  G.  Conner,  Psy.D : “ Cybering", or sex on  the  Internet,  is  defined  as  the  consensual sexual  discussion  on-line  for  the  purpose  of achieving  arousal  or  an  orgasm  ( puncak syahwat)”. Cybersex  is  broadly  defined  as  "a social  interaction  between  at  least  two  persons who are exchanging real-time digital messages in order  to  become  sexually  aroused  and  satisfied (Ini berarti pula “interaksi sosial antara dua orang atau  lebih  yang  melakukan  pertukaran  pesan- pesan  digital  untuk  menimbulkan  hasrat  seksual dan kepuasan seksual”)
Menurut  Peter  David  Goldberg, cyber sex adalah  penggunaan  internet  untuk  tujuan-tujuan seksual (the  use  of  the  Internet  for  the  sexual purpose). Senada  dengan  itu,  Dr.  Davis Greenfield  mengemukakan  bahwa cyber sex adalah  menggunakan  komputer  untuk  setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual (using the computer  for  any  form  of  sexual  expression  on gratification. Dikemukakan  pula  olehnya,  bahwa cyber  sex dapat  dipandang  sebagai  kepuasan/ kegembiraan  maya (virtual  gratification), dan suatu  bentuk  baru  dari  keintiman (a  new  type  of intimacy) .  Patut  dicatat  bahwa  hubungan  intim atau  keintiman  (intimacy)  itu  dapat  juga mengandung  arti  hubungan  seksual  atau perzinahan.  Ini  berarti cyber  sex merupakan bentuk baru dari perzinahan.
Kasus cyber porn dan cyber adultery menunjukkan  bahwa  dalam  kepustakaan cyber crime di  kalangan  para  ahli  ada  yang berpendapat bahwa cybersex dan cyberporn pada hakikatnya  tidak  berbeda  dengan  kejahatan/ pelanggaran  kesusilaan  pada  umumnya.  Yang beda  hanya  bentuk,  cara,  dan  akibat/dampaknya yang  luas.  Bahkan  ada  yang  secara  tegas menyatakan, bahwa
this  activity  (maksudnya  cybersex)  constitutes a form of adultery ;
Pornography in cyberspace is pornography in society --  just  broader,  deeper,  worse,  and  more of it.
cyber-sex  is the  equivalent  of  committing adultery;
Terjemahan bebas menunjukkan bahwa: aktivitas  ini  ( cybersex )  [mendasari/membuat] suatu format perzinahan;
pornografi  di  (dalam) cyberspace adalah pornografi  di  (dalam)  masyarakat  hanya  lebih luas,  lebih  dalam,  lebih  buruk,  dan  lebih  banyak dari itu
cybersex adalah sejenis melakukan perzinahan.
Dalam  ensiklopedia  Wikipedia  dinyatakan bahwa cyber  sex atau computer  sex adalah pertemuan  sex  secara  virtual/maya  antara  dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pesan-pesan seksual yang menggambarkan suatu pengalaman seksual. Cyber sex/computersex merupakan  bentuk permainan  peran  ( role playing )  antara  para partisipasi  yang  berpuran-pura  atau  menganggap dirinya melakukan hubungan seksual secara nyata dengan, menggambarkan sesuatu untuk mendorong perasaan/fantasi seksual mereka.
Hukum  Jepang  mengenali  6  jenis  kejahatan seksual (Roposensho, 1989). Kejahatan-kejahatan ini  adalah  sebagai  berikut:  1). Public indecency (tindakan tidak patut didepan publik) [Pasal 174], yang  merujuk  pada  perilaku  yang  menunjukkan alat  kelamin  di  depan  publik  ;  kejadian-kejadian yang  melanggar  batas  moralitas  publik.  Saat  ini, pasal  ini  sering  digunakan  terhadap  bioskop- bioskop porno yang oleh pihak berwajib dianggap sering  mencoba  menguji  batas-batas  kesopanan. Selain  itu,  pasal    ini  juga  digunakan  untuk perilaku-perilaku  seperti  flashing  dan  mengintip; 2).  Ketidakpantasan  [Pasal  175]  adalah  tindakan atau  materi  erotis-seksual  yang  persiapannya, pendistribusian, dan penjualannya dapat menyebabkan  ’hilangnya  atau  runtuhnya  akal sehat’  orang;  3).  Serangan  Seksual  [176] didefinisikan  sebagai  ancaman  atau  pemaksaan untuk  peristiwa  seksual  yang  setingkat  di  bawah pemerkosaan; 4). Pemerkosaan [Pasal 177] adalah pentrasi,  betatapun  sedikitnya,  alat  kelamin wanita  oleh  alat  kelamin  perempuan.  Tidak  ada pasal  yang  menjelaskan  tentang  pemerkosaan

## Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 91
terhadap  laki-laki;  5) Constructive Compulsory Indecency and  Rape [Pasal  178] adalah tentang pelanggaran  hukum  dimana  seorang  individual dianggap melakukan pemerkosaan oleh keputusan hukum  ( statutory offense )  karena  korbannya, sebagai  akibat  keterbatasan  mental atau fisiknya, dianggap tidak bisa memberikan persetujuan yang sepatutnya.  Dalam  kasus  seperti  ini,  korban  bisa laki-laki  atau  perempuan;  6).  Percobaan- percobaan  serangan  seksual  atau  pemerkosaan yang tidak berhasil dilakukan. Korban pemerkosaan  hanya  berlaku  untuk  perempuan, sedangkan  korban  percobaan  serangan  seksual dapat  berlaku  untuk  laki-laki  atau  perempuan (http://jepangindonesia.wordpress.com , 2008). Kebanyakan orang dari kalangan yang menangani para pemerkosa berpendapat bahwa pemerkosaan sebenarnya adalah sebuah kegiatan seksual untuk masalah-masalah  non-seksual,  misalnya  sebuah kekalahan  atau  rasa  frustasi  yang  dialami ditempat  kerja  bisa  menjadi  pendorong  untuk melakukan  pemerkosaan (Groth,  1979) .  Orang lain  melihat bahwa  pemerkosaan  adalah  ekspresi kekuasaan (Groth, Burgess, dan Holstrom, 1977).
Sementara  Mardjono  Reksodiputro  dengan mengutip pendapat Eric J. Sinrod dan William P. Reilly  melihat  kebijakan  formulasi cybercrime dapat dilakukan dalam dua pendekatan.  Pertama, menganggapnya sebagai kejahatan biasa (ordinary  crime)  yang  dilakukan  dengan pemakaian  teknologi  tinggi (high-tech) dan KUHP dapat dipergunakan untuk menanggulanginya  dengan  penambahan  pasal tertentu  dalam  konsep  RUU  KUHP.  Kedua, menganggapnya  sebagai  kejahatan  baru (new category of crime) yang amat membutuhkan suatu kerangka hukum baru (new legal framework) dan komprehensif  untuk  mengatasi  sifat  khusus teknologi yang sedang berkembang dan tantangan baru  yang  tidak  ada  pada  kejahatan  biasa (misalnya  masalah  yurisdiksi)  dan  karena  itu perlu diatur secara tersendiri di luar KUHP.
Secara  singkat  dapat  dikatakan  bahwa  delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah)  kesusilaan.  Namun  tidaklah  mudah menetapkan  batas-batas  atau  ruang  lingkup  delik kesusilaan  karena  pengertian  dan  batas-batas kesusliaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut  pandangan  dan  nilai-nilai  yang  berlaku di  dalam  masyarakat. Terlebih  karena  hukum  itu sendiri  pada  hakikatnya  merupakan  nilai-nilai kesusilaan yang minimal, sehingga pada dasarnya setiap  delik  atau  tindak  pidana  merupakan  delik kesusilaan.
Secara  yuridis,  delik  kesusilaan  menurut KUHP  yang  berlaku  saat  ini  terdiri  dari  dua kelompok  tindak  pidana  yaitu  kejahatan kesusilaan  (diatur  dalam  Bab  XIV  Buku  II)  dan pelanggaran  kesusilaan  (diatur  dalam  Bab  VI Buku III).
Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok “kejahatan  kesusilaan”  (Pasal  284  –  303  KUHP) meliputi:
melanggar  kesusilaan  di  muka  umum  (Pasal 281);
menyiarkan,  mempertunjukkan,  membuat, menawarkan  dan  sebagainya  tulisan,  gambar, benda  yang  melanggar  kesusilaan/bersifat  porno (Pasal 282-283);
melakukan  zina,  perkosaan  dan  hal-hal  lain yang  berhubungan  dengan  melakukan  atau menghubungkan/memudahkan  perbuatan  cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
perdagangan  wanita  dan  anak  laki-laki  di bawah umur (Pasal 297);
yang  berhubungan  dengan  pengobatan  untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
yang berhubungan dengan minuman memabukkan (Pasal 300);
menyerahkan  anak  untuk  pengemisan  dan sebagainya (Pasal 301);
penganiayaan hewan (Pasal 302); perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).
Adapun yang termasuk ”pelanggaran kesusilaan”  menurut  KUHP  (Pasal  532-547) meliputi perbuatan-perbuatan:
mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
yang  berhubungan  dengan  mabuk  dan minuman keras (Pasal 536-539);
yang  berhubungan  dengan  perlakuan  tidak susila terhafap hewan (Pasal 540, 541, dan 544);
meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
menjual  dan  sebagainya  jimat-jimat,  benda berkekuatan  gaib  atau  memberi  pelajaran  ilmu kesaktian (Pasal 546);
memakai  jimat  sebagai  saksi  di  persidangan (Pasal 547)
Prof.  R  Roeslan  Saleh,  pengertian  kesusilaan
Halaman 92
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
hendaknya  tidak  dibatasi  pada  pengertian kesusilaan  dalam  bidang  seksual,  tetapi  juga meliputi  hal-hal  yang  termasuk  dalam  norma- norma  kepatuhan  bertingkah  laku  dalam pergaulan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  beliau menyarankan  agar  tindak  pidana  berupa meninggalkan  orang  yang  perlu  ditolong, penghinaan dan membuka rahasia juga dimasukkan  ke  dalam  tindak  pidana  kesusilaan (Saleh, 1985).
Ketentuan  hukum  pidana  positif  yang  terkait dengan  tindak  pidana  di  bidang  kesusilaan termasuk cyber  adultery ,  antara  lain  terdapat dalam  :  (a)  KUHP;  (b)  UU  No  36  Tahun  1999 Tentang  Telekomunikasi;  (c)  UU  Pers  (UU  No. 40/1999);  (d)  UU  Penyiaran  (No.  32/2002);  dan (e) UU Perfilman (No. 8/1992). Dari berbagai UU tersebut, ketentuan hukum pidana dapat dikaitkan atau  terkait  dengan  masalah  kesusilaan. Walaupun  adultery, sex, porno dilakukan di alam maya  ( cyberspace ).  UU  yang  disebutkan  di  atas dapat  digunakan  untuk  menjangkau  perilaku cybersex tersebut,  antara lain:
KUHP
melanggar  kesusilaan  secara  terbuka  (Pasal 281);
menyiarkan,  mempertunjukkan,  membuat, menawarkan  dsb.  tulisan,  gambar,  benda  yang melanggar  kesusilaan/bersifat  porno  (Psl.  282- 283);
perzinahan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan  melakukan  atau  menghu-bungkan/ memudahkan  perbuatan  cabul  dan  hubungan seksual (Pasal 284-296);
mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang  bersifat  porno    atau  yang  mam-pu membangkitkan/merangsang  nafsu  berahi  (Pasal 532-533)
Namun  kelemahan  dari  ketentuan  KUHP antara  lain,  berkaitan  dengan  jurisdiksi  teritorial dan subjek hukum korporasi.
UU  No  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi
Ketentuan  pidana  dalam  UU  No.  36/1999 diatur  dalam  Bab  VII,  mulai  Pasal  47  s/d  Pasal 57.  Namun  sangat  disayangkan,  tindak  pidana dalam  UU  tersebut  lebih  tertuju  pada perlindungan  jaringan  telekomunikasi,  alat  dan penggunaannya,  bukan  terhadap  muatan/materi informasi  yang  dikirim  atau  diterima,  khususnya
yang  terkait  dengan  masalah  kesusilaan.  Padahal di  dalam  Pasal  21  ada  ketentuan  yang menyatakan :
Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan  kegiatan  usaha  penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepen- tingan  umum, kesusilaan ,  keamanan,  atau ketertiban umum.
Pelanggaran  terhadap  Pasal  21  itu  hanya dikenakan  sanksi  administrasi  pencabutan  izin setelah  mendapat  peringatan  tertulis  (Psl.  45  jo. 46).  Jadi  tidak  dijadikan  tindak  pidana,  karena tidak  termasuk  dalam  perumusan  delik  dalam Pasal  47  s/d  57.  Tidak  adanya  perumusan  delik terhadap  pe-langgaran  Pasal  21  itu,  sangat berbeda  dengan  UU  Pers  (lihat  di  bawah)  yang mengancam  pidana  terhadap  perusahaan  pers yang memuat iklan melanggar kesusilaan.

## UU Pers (UU No. 40/1999)
Pasal  5  (1)  :  Pers  nasional  berkewajiban memberitakan  peristiwa  dan  opini  dengan menghormati  norma-norma    agama  dan  rasa kesusilaan  masyarakat  serta  asas  pra-duga  tak bersalah.
Pasal  13  :  Perusahaan  pers  dilarang  memuat iklan,  a.l.  :  (a)  yang  berakibat  meren-dahkan martabat  suatu  agama  dan  atau  mengganggu kerukunan  hidup  antar  umat  beragama,  serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
Pasal 18 (2) : Perusahaan Pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan  Pasal 13 dipidana dengan  pidana  denda  paling  banyak    Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).
Kelemahannya : tidak ada kualifikasi delik dan tidak  ada  aturan  pertang-gungjawaban  pidana Korporasi. Ada perumusan delik terhadap ”perusa -haan  pers”  yang  diancam  pidana  denda,  namun tidak ada aturan tentang :
kapan  (dalam  hal  bagaimana)  korporasi/ perusahaan pers melakukan tindak pidana;
bagaimana  korporasi  (perusahaan  pers)  yang tidak  membayar  denda  (tidak  ada  aturan  pidana pengganti dendanya);
UU Penyiaran (No. 32/2002)
Psl. 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap SIARAN  yang  (antara  lain)  menonjolkan  unsur cabul. Ancaman pidananya :
penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau
Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License
Halaman 93
denda  paling  banyak  Rp  1.000.000.000,00  (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp10.000.000.000,0000  (sepuluh  miliar  rupiah) untuk penyiaran televisi .
Psl. 57 jo. 36 (6) mengancam pidana terhadap SIARAN    yang  memperolokkan,  meren-dahkan, melecehkan  dan/atau mengabaikan  nilai-nilai agama, martabat manusia  Indonesia . Ancaman pidananya sama dengan No. 1 di atas.
Psl. 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap SIARAN  IKLAN  NIAGA  yang  di  dalamnya memuat (antara lain) :
hal-hal yang bertentangan dengan kesusilaan  masyarakat  dan  nilai-nilai  agama ; dan/atau
eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun . Ketentuan  di  atas  dapat  ditujukan  kepada cyber  crime di  bidang  kesusilaan,  karena menurut UU tersebut, yang dimaksud dengan :
“Penyiaran” adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan  spektrum  frekuensi  radio  melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima  secara  serentak  dan  bersamaan  oleh masyarakat  dengan  perangkat  penerima  siaran (Pasal 1 ke-1);
“Siaran ”  adalah  pesan  atau  rangkaian  pesan dalam  bentuk  suara,  gambar,  atau  suara  dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran (Pasal 1 ke-1); dan
“ Siaran  iklan  niaga” adalah  siaran  iklan komersial  yang  disiarkan  melalui  pe-nyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan,  memasyarakatkan,  dan/atau mempromosikan  barang  atau  jasa  kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan (Psl. 1 ke-6).
Walaupun  UU  No.  32/2002  di  atas  dapat digunakan untuk menjaring cyber crime di bidang kesusilaan  yang  berkaitan  dengan  delik-delik penyiaran,  namun  kelemahan  jurisdiksi  teritorial dalam KUHP sebagai-mana dikemukakan di atas juga  berlaku  untuk  UU  ini.  Di  samping  itu,
kelemahan lainnya ialah : tidak adanya penentuan kualifikasi  delik  (sebagai  kejahatan  atau pelanggaran),  dan  tidak  adanya  keten-tuan tentang  pertanggungjawaban  pidana  korporasi, padahal  delik-delik  penyiaran  dan  iklan  sangat terkait  erat  dengan  korpo-rasi.  Menurut  Pasal  14 dan  16  UU  No.  32/2002,  lembaga  penyiaran berbentuk badan hukum.
Kelemahan  lainnya,  delik-delik  di  atas  hanya terbatas  pada  siaran  melalui radio atau televisi; tidak  mencakup penyiaran di bidang teknologi digital, satelit, internet , dan bentuk-bentuk khusus lain; padahal banyak siaran dan iklan niaga dalam situs cybersex dan cyberporn .
UU Perfilman (No. 8/1992).
Psl.  40  mengancam  dengan  pidana  penjara maksimum  5  tahun  dan/atau  denda  mak-simum Rp. 50 juta terhadap perbuatan :
sengaja mengedarkan, mengekspor,
mempertunjukkan  dan/atau  menayangkan  film dan/atau reklame film yang ditolak oleh lembaga sensor  film  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 33 ayat (6); atau
sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan dan/atau menayangkan potongan  film  dan/atau  suara  tertentu  yang ditolak  oleh  lembaga  sensor  film  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6); atau
sengaja mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan  dan/atau  menayangkan  film yang  tidak  disensor  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
Psl.  41  mengancam  dengan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak  Rp.  40.000.000,00  (empat  puluh  juta rupiah) terhadap perbuatan :
(1a) melakukan  usaha  perfilman  tanpa  izin [jo.  Pasal  14  ayat  (1),  Pasal  17,  Pasal  19,  Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27 Pasal 14 ayat (1), Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, dan Pasal 27];
(1b) mengedarkan, mengekspor, mempertunjukkan  atau  menayangkan  reklame film yang tidak disensor [jo. Pasal 33 ayat (1)]; pengertian film (Pasal 1 angka 1)  :
“karya cipta seni dan budaya yang merupakan media  komunikasi  massa  pandang-dengar  yang dibuat  berdasarkan  asas  sinematografi  dengan direkam  pada  pita  seluloid,  pita  video,  piringan video,  dan/atau  bahan  hasil  penemuan  teknologi
Halaman 94 KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 1 2020 — CC-BY-SA 4.0 License

## Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
lainnya  dalam  segala  bentuk,  jenis,  dan  ukuran melalui  proses  kimiawi,  proses  elektronik,  atau proses  lainnya,  dengan  atau  tanpa  suara,  yang dapat  dipertunjukkan  dan/atau  ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/ atau lainnya”.
Perfilman (Pasal 1 angka 2)  :
“seluruh  kegiatan  yang  berhubungan  dengan pembuatan, jasa teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau penayangan film”
Dalam  UU  ini,  ada  penyebutan  kualifikasi tindak  pidana  (Psl.  43),  namun  tidak  ada ketentuan  tentang  pertanggungjawaban  pidana korporasi.  Di  samping  itu,  maksimum  pidana denda  Rp.  50  juta  sangat  tidak  berarti  apa-apa bagi  perusahaan  film  (bandingkan  dengan  UU Penyiaran  yang  maksimum  dendanya  ada  yang sampai Rp. 10 miliar).

## IV. SIMPULAN
Cyber  Adultery dapat  diper samakan dengan  perzinahan.  Hal  ini  mengacu  pada beberapa  alasan  yang  dikemukakan  dalam beberapa  pandangan/pendapat  yang  menyatakan bahwa cyber sex dalam  tataran  membangun konsep  keilmuan  dapat  disamakan  dengan perzinahan, mengingat :
Pasal  284  tidak  memberikan  batasan  juridis tentang  zina  &  tidak  menyebutkan  unsur-unsur zina secara eksplisit;
adanya unsur “hubungan seksual/persetubuhan secara  fisik”  hanya  merupakan  pendapat  umum, teori/doktrin,  dan  jurisprudensi  yang    didasarkan pada paradigma/ konsep perbuatan  materiel/fisik,
3).  saat  ini  ada  perkembangan  konsep perbuatan secara fungsional dan secara keilmuan;
Pengertian hukum dengan paradigma fungsional  dan  paradigma  keilmuan  sudah digunakan    dalam  praktek  pembuatan  UU  dan jurisprudensi a.l. Arrest listrik (HR 23 Mei 1921) dan kasus pembobolan dana BNI 1946 New York Agency  melalui  komputer  (putusan    Mahkamah Agung RI 1988)
5).  Dalam  sumber  artikel  di  internet dinyatakan,  bahwa  cyber  sex  merupakan “ adultery ” (zinah).

## DAFTAR PUSTAKA
Agus, A. A., & Riskawati. (2016). Penanganan Kasus Cyber  Crime  di  Kota  Makassar  (Studi  Pada
Kantor Kepolisian Resort Kota BesarMakassar). Jurnal  Supremasi , 11 (1),  20– 29.
Arief, B. N. (1996). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Fuady,  M.  E.  (2005).  “Cybercrime”:  Fenomena Kejahatan  melalui  Internet  di  Indonesia. Mediator:  Jurnal  Komunikasi , 6 (2),  255–264.
Retrieved  from  https://ejournal.unisba.ac.id/ index.php/mediator/article/view/1194
Golubev, V. (n.d.). Cyber crime and legal problems of internet usage .
Horfnagels,  G.  P.  (n.d.). The  Other  side  of Criminology . Saleh,  R.  (1985). Bab-bab  Kodifikasi  Hukum  Pidana . Jakarta: BPHN Dept. Kehakiman.
Sudarto. (1981). Kapita Selekta Hukum Pidana .
Kebijakan Kriminal Dalam Menghadapi Perkembangan Kejahatan Cyber Adultery
KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 14, Nomor 2 2020 — CC-BY-SA 4.0 License