## FENOMENA JUAL BELI PASAL UNDANG-UNDANG OLEH OKNUM DPR
(Sebuah Analisis Etika)
Oleh: Ari Kusumah W, S.S., MPA

## Abstrak
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengemban tugas untuk menyerap, menghimpun, menampung, dan  menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat,  namun  tugas  tersebut  acapkali  diwarnai  oleh kepentingan politik yang bersifat ego sektoral di kalangan Oknum anggota DPR tersebut. Hal ini berakibat  pada  semakin  meningkatnya  praktik  uang  yang  dilakukan  oleh  para  oknum  anggota DPR  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi.  Sulit  untuk  dibantah  jika  ada  pihak  yang mengatakan bahwa aktivitas para oknum di gedung parlemen negeri ini sesekali seperti pasar saja, proses  legislasi  di  negeri  ini  kadang-kadang  terjadi  seperti  sebuah  proses  jual  beli.  Gedung parlemen  terkadang  diwarnai  penyimpangan-penyimpangan  seperti  jual  beli  pasal-pasal  dalam pembahasan  RUU.  Meskipun  praktik  ini  terkesan  tertutupi,  namun  perlu  difahami  bahwa  Publik sudah  mulai  bijak  dan  waspada  dalam  mengamati  dan  menilai.  Praktik  jual  beli  pasal  yang dilakukan  para  oknum  saat  pembahasan  UU  merupakan bentuk pelanggaran  hukum  yang  harus dibawa ke ranah penyidikan dan penyelidikan oleh pihak berwajib. Banyaknya gugatan mengenai isi UU kepada MK membuktikan bahwa ada suatu hal yang salah pada fungsi legislasi di DPR kita. Padahal  UU  merupakan  salah  satu  dasar  negara  yang  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  kearah  yang  lebih  baik  lagi.  Dalam  membongkar  praktik  jual  beli  pasal  ini,  tentunya dibutuhkan  penegakan  hukum  yang  tegas  yang  dapat  memutus  jaringan-jaringan  kolusi  modal, serta  diperlukan  keberanian  untuk  menindak  pejabat  negara  yang  melakukan  lobi-lobi  ilegal, karena  praktik  semacam  ini  jelas-jelas  sangat  merugikan  negara,  terutama  rakyat  sebagai  pihak yang paling dirugikan.
Kata Kunci: Etika, Jual Beli Pasal, DPR
I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang Masalah
Dewan  Perwakilan  Rakyat  atau  disingkat DPR  adalah  salah  satu  lembaga  tinggi  negara  di Republik  Indonesia  yang  memiliki  fungsi legislasi. Ini berarti bahwa lembaga ini memegang  kekuasaan  untuk membentuk UU dan menetapkan  anggaran  negara.  Pada  prinsipnya Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengemban  tugas untuk  menyerap,  menghimpun,  menampung,  dan menindaklanjuti  aspirasi  masyarakat,  namun tugas tersebut seringkali diwarnai oleh kepentingan  politik  yang  bersifat  ego  sektoral  di kalangan anggota DPR tersebut. Hal ini berakibat pada  semakin  meningkatnya  praktik  uang  yang dilakukan  oleh  para  oknum  anggota  DPR  untuk mendapatkan  keuntungan  pribadi.  Fenomena praktik  jual  beli  pasal  dalam  Undang-Undang dapat  diibaratkan  jual  beli  kepentingan  antar stakeholder .
Sulit  untuk  dibantah  jika  ada  pihak  yang mengatakan  bahwa  aktivitas  para  oknum  di gedung parlemen negeri ini sesekali seperti pasar saja, proses  legislasi di  negeri ini  kadang-kadang terjadi  seperti  sebuah  proses  jual  beli.  Gedung parlemen  terkadang  diwarnai  penyimpangan- penyimpangan seperti  jual beli pasal-pasal dalam pembahasan RUU. Meskipun praktik ini terkesan
tertutupi,  namun  perlu  difahami  bahwa  Publik sudah mulai bijak dan waspada dalam mengamati dan menilai.
Praktik  jual  beli  pasal  tersebut  tentu  saja sangat  merugikan  negara,  dampak  negatifnya terutama  akan  dirasakan  masyarakat,  terutama masyarakat grassroot yang  berada  pada  lapisan paling  bawah  dalam  hierarki  sosial.  Ini  terjadi karena  adanya  kecenderungan  bahwa  RUU  yang stakeholder (kelompok kepentingan) nya dianggap  kurang  dominan  atau  membawa keuntungan  tertentu,  maka  UU  tersebut  tidak akan  disahkan/dibatalkan.  Ini  berarti  bahwa    tiap tahunnya,  UU  seperti  itu  hanya  akan  menjadi prioritas  DPR  tanpa  ada  pembahasan  yang  jelas. Jika  tidak,ada  modus  lain  yaitu  RUU  tersebut hanya  akan  diperlambat  pembahasannya  atau tetap  dilanjutkan  pembahasannya,  namun  pasal- pasal  di  dalamnya  dapat  dinegosiasi  oleh  pihak yang berkepentingan.
Fenomena  tersebut  sangat  menarik  dan penting  untuk  dikaji  lebih  dalam,  karena merupakan  bentuk  penyimpangan  dalam  fungsi legislasi  di  lingkungan  anggota  DPR  RI.  UU merupakan  salah  satu  komponen  hukum  utama yang  menjadi  dasar  dalam  penyelenggaraan sebuah  negara.  Setiap  aktivitas  kenegaraan, seperti  pembuatan  kebijakan,  aturan,  program,
bahkan  aktivitas  bisnis  seharusnya  dilakukan berdasarkan  UU  yang  berlaku,  tentunya  agar setiap aspek dalam penyelenggaraan negara untuk membangun bangsa dan negara dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  dicita- citakan.

## II. Landasan Teori

## 2.1 Pengertian Etika dan Kode Etik
Etika  dapat  difahami  sebagai  seperangkat nilai  ataupun  norma  moral  yang  berlaku  dalam masyarakat.  Oleh  karena  itu,  eksistensi  etika secara  umum  maupun  khusus  bersifat  inklusif  di dalam tatanan lingkungan sosial. Menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  (dalam  Bertens,  1997), etika adalah nilai mengenai benar dan salah yang dianut golongan atau masyarakat.
Kode Etik adalah suatu bentuk aturan tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip  moral  yang  ada  dan  pada  saat dibutuhkan  akan  dapat  difungsikan  sebagai  alat untuk  menghakimi  segala  macam  tindakan  yang secara  logika-rasional  umum (common  sense) dinilai menyimpang dari kode etik.

## 2.2Kode Etik Anggota DPR RI
Kode Etik  DPR RI  ialah  norma  atau  aturan- aturan  yang  merupakan  kesatuan  landasan  etik atau  filosofis  dengan  peraturan  perilaku  maupun ucapkan  mengenai  hal-hal  yang  diwajibkan, dilarang,  atau  patut  dilakukan  oleh  anggota  DPR RI.
Kode  Etik  DPR  RI  bertujuan  menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR RI, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban, dan tanggungjawabnya  kepada  negara,  masyarakat, dan konstituen.
2.3 Fungsi Legislasi DPR menurut UUD 1945 Bab VII - Dewan Perwakilan Rakyat Pasal 20 1. Dewan  Perwakilan  Rakyat  memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
2. Setiap rancangan undang-undang dibahas Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama.
3. Jika  rancangan    itu  tidak  mendapat persetujuan  bersama,  rancangan  undang- undang  itu  tidak  boleh  diajukan  kembali dalam  persidangan  Dewan  Perwakilan Rakyat masa itu.
4. Presiden mengesahkan rancangan undang-undang  yang  telah  disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam  hal  rancangan  undang-undang yang  telah  disetujui  bersama  tersebut
tidak  disahkan  oleh  Presiden  dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang  dan wajib diundangkan.

## 2.3  Prosedur  Pembuatan  UU  yang  Baik  dan Benar
Berdasarkan  UU  No.  10  Tahun  2004  proses pembentukan  UU  dapat  dibagi  menjadi  3  tahap, yaitu:
a. Persiapan Pembentukan Undang-Undang Dalam pembentukan UU, Rancangan Undang-Undang  (RUU)  dapat  berasal  dari Presiden, DPR, maupun DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Namun, untuk RUU yang diajukan  oleh DPD hanya diperkenankan RUUberkaitan dengan:
• Otonomi daerah;
• Hubungan pusat dengan daerah;
• Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
• Pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya ekonomi lainnya;
• Perimbangan keuangan pusat dan daerah.
1)  Persiapan  Rancangan  Undang-Undang yang diajukan oleh Pemerintah
i. Rancangan Undang-Undang yang diajukan  oleh  presiden  disiapkan  oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah  nondepartemen,  sesuai dengan  lingkup  tugasnya  masing- masing.
ii. Konsepsi RUU tersebut dikoordinasikan  oleh  menteri  yang tugas  dan  tanggung  jawabnya  di bidang peraturan perundang- undangan. iii. RUU  yang  sudah  disiapkan  oleh Presiden diajukan dengan surat
Presiden kepada Pimpinan DPR.
iv. Dalam surat Presiden tersebut disebutkan menteri yang akan ditugasi mewakili  Presiden  dalam  melakukan pembahasan RUU di DPR.
v. DPR  mulai  membahas  RUU  tersebut dalam  jangka  waktu  paling  lambat  60 hari sejak surat Presiden diterima.
vi. Penyebarluasan  RUU  dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.
2)  Persiapan  Rancangan  Undang-Undang yang  diajukan  oleh  DPR  (hak  inisiatif) dan DPD
a) RUU yang berasal dari DPR diusulkan oleh  DPR  (RUU  tersebut  dapat  juga dari DPD yang diajukan kepada DPR).
b) RUU  yang  telah  disiapkan  oleh  DPR disampaikan  dengan  surat  pimpinan DPR kepada Presiden.
c) Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama  DPR  dalam  jangka  waktu  60 hari  sejak  surat  pimpinan  DPR diterima.
d) Menteri  yang  ditugasi  oleh  Presiden dalam pembahasan di DPR mengkoordinasikan persiapan pembahasan  dengan  menteri  yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan.
e) Penyebarluasan  RUU  dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.
b.  Pembahasan  dan  Pengesahan  Rancangan Undang-Undang
1)  Pembahasan  RUU  di  DPR  dilakukan  oleh DPR  bersama  Presiden  atau  menteri  yang ditugasi, dan atau dengan DPD apabila RUU yang  dibahas  mengenai  otonomi  daerah, hubungan  pusat  dan  daerah,pembentukan pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya  ekonomi  lainnya,  dan  perimbangan keuangan pusat dan daerah.
2) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU hanya sampai pada tahap rapat komisi/panitia  lalat  kelengkapan  DPR  yang khusus menangani bidang legislasi.
3) Keikutsertaan DPD dalam pembahasan RUU diwakili  oleh  komisi  yang  membidangi materi muatan RUU yang dibahas.
4)  Pembahasan  bersama  dilakukan  melalui tingkat-tingkat pembicaraan,yaitu:
a)  Pembicaraan  Tingkat  I  dilakukan  dalam rapat  paripurna.  Pada  tingkat  pertama  ini apabila  RUU  diajukan  oleh  Presiden. Maka  yang  memberi  penjelasan  adalah Pemerintah  (Presiden)  atau  menteri  yang ditugasi.  Tetapi  apabila RUU datang dari DPR penjelasan dilakukan oleh pimpinan komisi  atau  rapat  gabungan  komisi  atau rapat panitia khusus.
b)  Pembicaraan  Tingkat  II  dilakukan  dalam rapat paripurna. Pada pembicaraan tingkat  II,  apabila  RUU  dari  pemerintah, maka  dilakukan  pandangan  umum  dari anggota  DPR  yang  membawa  suara fraksinya  masing-masing  terhadap  RUU. Pemerintah  kemudian  menyampaikan tanggapan  terhadap  pandangan  umum tersebut.  Apabila  RUU  dari  DPR,  maka diadakan  tanggapan  pemerintah  terhadap
RUU tersebut. Setelah itu DPR memberikan  tanggapan  dan  penjelasan
yang  disampaikan  oleh  pimpinan  komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus atas nama DPR.
c)  Pembicaraan  Tingkat  III  dilakukan  dalam rapat komisi/rapat gabungan  komisi/rapat panitia  khusus.  Dalam  pembicaraan tingkat  ini  dilakukan  rapat  komisi/rapat gabungan  komisi/rapat  panitia  khusus bersama  pemerintah  membahas  RUU tersebut  secara  keseluruhan  mulai  dari pembukaan,  pasal-pasal,  sampai  bagian akhir rancangan undang-undang tersebut.
d) Pembicaraan  Tingkat  IV dilakukan dalam rapat  paripurna.  Pada  tingkat  yang terakhir  ini  dilakukan  laporan  hasil pembicaraan  ditingkat  komisi/gabungan komisi/rapat panitia khusus.
Penyampaian  pendapat  terakhir  dari fraksi-fraksi  yang  disampaikan  oleh anggota-anggotanya dan dilakukan pengambilan  keputusan.  Pada  tingkat  ini pemerintah  juga diberi  kesempatan untuk memberikan sambutan terhadap pengambilan keputusan tersebut.
5) RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan  Presiden  disampaikan  oleh  pimpinan DPR  kepada  Presiden  untuk  disahkan menjadi UU.
6) Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka  waktu  paling  lambat  7  hari  terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
7) RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan  tanda  tangan  dalam  jangka waktu  paling  lambat  30  hari  sejak  RUU tersebut  disetujui  bersama  oleh  DPR  dan Presiden.
8)  Dalam  hal  RUU  tidak  dapat  ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama,maka  RUU  tersebut  sah  menjadi UU dan wajib diundangkan.
c. Pengundangan dan Penyebarluasan Undang-Undang
1. Setelah  RUU  disahkan  oleh  Presiden menjadi  UU  maka  UU  tersebut  harus diundangkan  dalam  Lembaran  Negara Republik Indonesia.
2. Pengundangan  dalam  Lembaran  Negara  RI dilaksanakan  oleh  menteri  yang  tugas  dan tanggung  jawabnya  di  bidang  peraturan perundang-undangan.
3. UU  tersebut  mulai  berlaku  dan  mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.
4. Pemerintah  wajib  menyebarluaskan  UU tersebut  dalam  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia.  Sedangkan  proses  pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu) adalah sebagai berikut.

## III. Pembahasan
3.1 Praktik  jual  beli  pasal  UU  di  lingkungan anggota DPR
Praktik  jual  beli  pasal  yang  dilakukan  para oknum  saat  pembahasan  UU  merupakan  bentuk pelanggaran  hukum  yang  harus  dibawa  ke  ranah penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Jika ditemukan indikasi terkait hal ini, maka  pihak  yang  berwajib  harus  segera mengusutnya,  sehingga  tidak  terjadi  pelanggaran hukum  yang  dibiarkan  berlangsung  di  depan mata. Hal itu  sangat bertentangan dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum.
Adapun  beberapa  contoh  kasus  jual  beli pasal  UU  di  lingkungan  anggota  DPR  yang terkuak, diantaranya sebagai berikut:
- Kasus korupsi aliran dana Yayasan Pengembangan  Perbankan  Bank  Indonesia yang diduga mengalir ke DPR sebesar Rp 31,5 miliar  dan  ke  pengacara  sekitar  Rp  68  miliar. Dana  miliaran  itu  diberikan  ke  sejumlah anggota  DPR  untuk  memuluskan  pasal-pasal tertentu  dalam  pembahasan  UU  BI.  Beberapa politikus  DPR  terbukti  bersalah  di  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  dan  telah  dipenjara atas kasus tersebut.
- Kasus  di  Kementerian  Tenaga  kerja  dan
Transmigrasi.  Kasus  dugaan  suap  dalam program Percepatan Pembangunan Infrastruktur  Daerah  di  Kementerian  Tenaga
Kerja dan Transmigrasi.
- Kasus  pembuatan  UU  yang  melibatkan Kementerian  Agama.  Menteri  Agama  yang dulu  bilang  Rp  1,5  miliar  dana  abadi  umat untuk bayar DPR untuk menggolkan Undang- undang Wakaf.
- Kasus  mafia  anggaran  yang  diungkap  oleh politikus  Partai  Amanat  Nasional  Wa  Ode Nurhayati  bahwa  ada  calo  anggaran  APBNP yang  dipotong  setiap  proyek  sebesar  enam persen.
3.2 Faktor  penyebab  jual  beli  pasal  UU  di lingkungan anggota DPR
Pada  prinsipnya,  Etika  merupakan  konsep yang  sifatnya  abstrak  dan  membedakan  secara tegas antara persoalan baik dan buruk. Sedangkan proses  penyelenggaraan  negara  merupakan  hal yang  bersifat  konkrit  dan  harus  mampu mewujudkan  apa  yang  diinginkan  publik, termasuk  dalam  proses  pembuatan  UU  di  DPR. Hal  ini  menimbulkan  masalah  dalam  hal bagaimana menghubungkan gagasan
penyelenggaraan  negara  seperti  keteraturan, efisiensi, kemanfaatan, dan kinerja yang menerapkan konsep etika dengan prakteknya.
Beberapa  faktor  penyebab  terjadinya  kasus jual  beli  pasal  UU  di  lingkungan  anggota  DPR, diantaranya sebagai berikut:
- Sikap  (beberapa  oknum)  DPR  yang  tidak profesional  dalam  membuat  UU,  karena terdapat  akomodasi  kepentingan  pihak-pihak tertentu.
- (beberapa  oknum)  DPR  terlalu  memaksakan ketentuan yang tidak prorakyat,yang tak  lepas dari  indikasi  praktik  kotor  seperti  kompromi dan jual beli pasal dalam pembahasan UU.
- Ada  tukar  menukar  isi  pasal  antar  pemain politik yang bukan didasarkan pada kepentingan rakyat, tapi kepentingan politik.
- Ada  lembaga  di  luar  yang  menyediakan  uang besar untuk menggolkan isi UU.
- Ada  pemaksaan  agar  sebuah  RUU  dibuat meski  tak  ada  naskah  akademik  dan  tak  jelas urgensinya.
- Masih  banyak  legislator  yang  tidak  paham latar  belakang  serta  arti  filosofis  dari pembuatan suatu UU.
- Rendahnya  moral  dan  etika  yang  dimiliki (beberapa  oknum)  pejabat  di  Indonesia sebagai pangkal permasalahan tersebut.
- Sifat  beberapa  oknum  DPR  yang  cenderung pragmatis-hedonis  dan  suka  hidup  bermewah- mewah.
- Birokrasi  yang  rusak  dan  tidak  transparan kepada masyarakat.
Secara  teoritis  dipahami  bahwa  produk legislasi  adalah  proses  politik  yang  menurut William  J  Chambliss  dan  Robert  B  Seidman memungkinkan  untuk  memunculkan  ”tekanan” berupa  masukan  yang  akan  memberikan  warna. Proses  ini  tak  bisa  lagi  dikategorikan  bersifat alamiah  karena  kuatnya  ”kompromi”  untuk mengakomodasi  berbagai  kepentingan  mencakup pemilik  kekuasaan,  pemodal,  atau  kelompok penekan  agar  diberi  tempat  sehingga  nilai-nilai substansial  suatu  produk  UU  akan  jauh  dari tujuan aslinya.
Kompromi  politik  seperti  itulah  yang  secara potensial dapat membuka peluang jual beli pasal. Secara ideal proses legislasi mampu merefleksikan  aspirasi  rakyat,  dan  dalam  hal  ini DPR  selaku  pihak  yang  merepresentasikan  suara rakyat  harus  memahami  nilai-nilai  yang  hidup  di masyarakat.  Semua  itu  dapat  digali  saat sosialisasi  RUU.  Sayang,  realitasnya  hanya mampu  melibatkan  kalangan  tertentu.  Itu  pun dibatasi  dengan  alasan  dana  dan  waktu  yang sempit.
UU  terkadang  hanya  menjadi  produk transaksi  politik  yang  sarat  dengan  kepentingan. Dari  sudut  pandang  itu,  tidaklah  mengherankan jika  terjadi  praktik  jual  beli  pasal  dalam  proses legislasi  di  tengah  buruknya  integritas  DPR dewasa  ini.

## 3.3 Kode etik anggota DPR yang dilanggar
Beberapa  isi  Kode  Etik  Anggota  DPR  yang dilanggar  dari  praktik  jual  beli  Pasal  UU diantaranya sebagai berikut:
Bab II – Kepribadian dan Tanggung jawab Tanggungjawab, Pasal 4 ayat:
1. Anggota  bertanggung  jawab  mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya  secara  adil,  mematuhi  hukum, menghormati keberadaan lembaga legislatif, mempergunakan kekuasaan dan wewenang  yang  diberikan  kepadanya demi  kepentingan  dan  kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan kedaulatan rakyat dan kedaulatan negara. 2. Anggota
bertanggung jawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga,  atau  pihak  terkait  secara  adil tanpa  memandang  suku,  aga,  ras, golongan, dan gender.
Bab  VI  –  Kekayaan,  Imbalan,  dan  Pemberian Hadiah Pasal 11 Anggota  dilarang  menerima  imbalan  atau hadiah  dari  pihak  lain,  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.
Bab  VII –  Konflik  Kepentingan    dan Perangkapan jabatan Konflik Kepentingan Pasal 13
Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk  mempengaruhi  proses  peradilan untuk  kepentingan  diri  pribadi  dan/atau pihak lain.
Pasal 14 Anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi,  keluarga,  sanak  famili,  dan kroninya  yang  mempunyai  usaha  atau melakukan  penanaman  modal  dalam  suatu bidang usaha.
Bab  IX-  Hubungan  dengan  Mitra  Kerja  dan Lembaga di Luar DPR RI Hubungan Mitra Kerja,Pasal 17 Ayat:
1. Anggota  bersikap  adil  dan  profesional dalam  melakukan  hubungan  dengan mitra kerjanya. Anggota tidak diperkenankan  melakukan  hubungan dengan  mitra  kerjanya  dengan  maksud
meminta  atau  menerima  imbalan  atau hadiah untuk kepentingan pribadi.

## 3.4 Akibat  dari  kasus  jual  beli  pasal  UU  di lingkungan anggota DPR
Di  antara  beragam  akibat  yang  ditimbulkan dari  kasus  jual  beli  UU  di  lingkungan  anggota DPR,  yang  paling  mencolok  adalah  banyaknya pasal yang digugurkan oleh MK. Menurut mantan Ketua  Mahkamah  Konstitusi  (MK)  Mahfud  MD, ada  406  kali  pengujian  UU  ke  MK  sejak  2003 hingga  9  November  2011,  di  mana  97  di antaranya  dikabulkan  karena  inkonstitusional. Mahfud  menilai  buruknya  legislasi  ini  terjadi karena  ada  praktik  jual  beli  kepentingan  dalam pembuatan  UU.   Banyaknya  permohonan  uji material (judicial  review) terhadap  UU  kepada Mahkamah Konstitusi (MK) ini yang mengakibatkan UU banyak digugat oleh masyarakat ke MK.
ICW  menengarai  ada  oknum  anggota  DPR yang  bertindak  sebagai  broker  jual  beli  pasal. Menurut Adnan Topan Husodo, hal ini terindikasi karena selama ini DPR belum pernah menerapkan proses  legislasi  secara  terbuka.  DPR  hampir  tak pernah melibatkan rakyat yang diwakilinya untuk mengawasi proses pembahasan RUU. Para broker malah  membentuk  kelompok  yang  bermain  di dua  sisi  sehingga  UU  yang  dibentuk  lebih berpihak  kepada  kepentingan  tertentu.  Adapun akibat lain yang ditimbulkan seperti:
1. Peraturan  yang  terbentuk  itu  tidak prorakyat.  Orang  yang  berkepentingan bisa  membeli  pasal  tertentu  ke  DPR, Jadilah UU berdasarkan kehendak perorangan, bukan kehendak rakyat.
2. Birokrasi  terkontaminasi  praktik  kotor. Kebijakan yang dibuat sudah bagus tetapi birokrasinya rusak.
3. Menyebabkan  rendahnya  kualitas  produk UU.
4. Negara  merugi  milyaran  rupiah,  akibat banyaknya  UU  yang  digugurkan  oleh MK.
3.5 Upaya  yang  harus  dilakukan  untuk mengatasi  masalah  jual  beli  pasal  UU  di DPR
1. Menghapuskan  forum  rapat  tertutup  dalam pembahasan RUU di DPR
Di  DPR  ada  forum  rapat  tertutup  dalam pembahasan RUU, hal inilah yang secara tidak langsung  menyuburkan  dan  memuluskan dugaan  praktik  jual  beli  pasal,  sehingga  isu jual  beli  pasal  itu  sulit  dibuktikan.  Selama  ini hanya  isu-isu  saja  yang  bertebaran,  biasanya rapat  itu  hanya  khusus  bagi  anggota  DPR.
Kelompok  masyarakat  sipil  atau  media  sulit menjangkau. Selama DPR
masih mempertahankan ruang tertutup dalam membahas  RUU,  maka  dugaan-dugaan  akan terus berseliweran. Contoh dalam pembahasan RUU Notaris pada DPR periode lalu. RUU itu sempat  diterpa  isu  tidak  sedap.  Pembahasan RUU  itu  tidak  lazim,  hanya  dikerjakan  dalam 2-3  minggu.  Padahal  sangat  mustahil  RUU dibahas dan selesai dalam waktu singkat. Nah, di  sana  muncul  dugaan  ada  sesuatu  terkait hanya  satu  organisasi  notaris  yang  diakui. Tapi  sekali  lagi  isu  seperti  ini  sulit mendapatkan  pembenarannya  kecuali  ada pihak yang terlibat mengaku.
2. Reformasi di tubuh DPR
Ketidakberdayaan rakyat mengekspresikan kepentingannya yang
dititipkan kepada orang-orang yang salah bisa membuat rakyat frustrasi. Munculnya berbagai aksi  turun  ke  jalan  oleh  mahasiswa  dan berbagai  kelompok  masyarakat  boleh  jadi pelampiasan  frustrasi  atas  kinerja  DPR  yang tidak  maksimal.  Kritik  terkait  buruknya kinerja  para  anggota  legislatif  seyogianya dijawab  dengan  berbenah  diri.  Tak  perlu dijawab  dengan  menuding  ketua  KPK  dan ketua  MK  terlalu  banyak  bicara  atau mengurusi kinerja lembaga lain.Apabila dugaan yang telanjur mencuat di ruang publik itu benar, diharapkan DPR segera mereformasi diri.
3. Mengungkap bukti dugaan jual beli pasal UU Bukti  dugaan  jualbeli  pasal  UU  juga perlu  diungkap  agar  tidak  menimbulkan  salah tafsir dan fitnah. Mengubah-ubah pasal dalam UU  sangat  berisiko  bagi  penguatan  negeri  ini sebagai  negara  hukum.  Alangkah  riskan sebuah  negara  berlandaskan  hukum,  tetapi pembentukan  hukumnya  dimainkan  sesuai dengan pesanan. Kalau jualbeli pasal diungkap dan  terbukti  kebenarannya,  proses  hukum harus berjalan. Ini untuk memperkuat eksistensi  negara  hukum,  dimana  tak  boleh ada yang kebal hukum di negeri ini.
4. Melakukan pengawasan secara intens Menyikapi polemik jual beli pasal, semua pihak  perlu  melakukan  pengawasan  secara intens,  agar  praktik  ini  tidak  sampai menggurita dan mendarah daging. Di titik  ini, pengawasan  dalam  penetapan  RUU,  harus kian  dipertajam  karena  justru  saat  finalisasi draf  hingga  penentuan  pasal-pasal  inilah sebagai  ajang  perilaku  korup  para  bakterian mewujudkan  pesanannya.  Jika  tidak,  perilaku korup  pejabat  di  negeri  tercinta  ini  akan semakin  merajalela.  Sehingga  diharapkan
dengan adanya pengawasan tersebut, pembahasan  setiap  undang-undang  benar- benar memenuhi aspirasi dan amanah rakyat. 5. Mencegah pertemuan antara niat dan kesempatan
Selain  itu,  langkah  untuk  mencegah tindakan  jual  beli  pasal  undang-undang  di lingkungan  DPR  dapat  diupayakan  juga dengan  tidak  dipertemukannya  niat  dan kesempatan,  melalui  mekanisme  akuntabilitas publik,  menjunjung  tinggi  dan  menegakkan etika  pejabat  publik  pada  lingkungan  anggota DPR.  Serta pengimplementasian yang konkret dari  nilai-nilai  agama  dan  etika  moral  dalam melaksanakan pekerjaan atau bertingkah laku.

## IV Penutup

## 4.1 Kesimpulan
Kode Etik DPR RI tidaklah menjamin upaya penghapusan  tindakan  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme  (KKN)  di  kalangan  anggotanya.  Ada beberapa  hal  yang  lebih  penting  yaitu  karakter, nilai, dan moral yang diyakini oleh tiap individu. Dengan  kata  lain  upaya  penghapusan  KKN tergantung  pada  kesadaran  anggotanya,  melalui tingkat  keimanan  dan  ketaqwaan  yang  melekat pada  diri  masing-masing.  Oleh  karena  itu,  tindak penyelewengan  di  kalangan  pejabat  publik khususnya  DPR  pada  dasarnya  terjadi  karena hasil  pertemuan  antara  “niat”  dan  “kesempatan” yang terbuka.
Terlepas  dari  semua  itu,banyaknya  gugatan mengenai  isi  Undang-Undang  kepada  MK membuktikanbahwa  ada  suatu  hal  yang  salah pada  fungsi  legislasi  di  DPR  kita.  Padahal Undang-Undang  merupakan  salah  satu  dasar negara  yang  mengatur  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  kearah  yang  lebih  baik  lagi.  Sehingga wajar  saja  jika  rakyat  merasa  geram  dan mempertanyakan  mengenai  kredibilitas  dan  etika anggota DPR selaku pejabat publik.

## 4.2 Saran
Seharusnya  isu  jual  beli  pasal  UU  di lingkungan  anggota  DPR  dapat  dijadikan  bahan pembelajaran  dan  introspeksi  diri,  bukan  malah jadi  ajang  silang  pendapat  atau  bahkan  ramai- ramai membantahnya oleh pihak DPR. Kalaupun memang  itu  terus-terusan  dibantah,  bukan membuat  rakyat  bersimpati  kepada  DPR,  tetapi malah  semakin  membuat  rakyat  tak  percaya terhadap  kinerja  mereka.  Karena  saat  ini  rakyat semakin  bijak  dalam  menilai  mana  yang  benar dan  mana  yang  salah.  Selain  itu  juga,  dalam membongkar  praktik  jual  beli  pasal  ini,  tentunya dibutuhkan  penegakan  hukum  yang  tegas  yang dapat  memutus  jaringan-jaringan  kolusi  modal, serta  diperlukan  keberanian  untuk  menindak
pejabat  negara  yang  melakukan  lobi-lobi  illegal, karena  praktik  semacam  ini  jelas-jelas  sangat merugikan negara,  terutama rakyat sebagai pihak yang paling dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bertens, K. 2000. Etika . Seri Filsafat  Atma Jaya:
15. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
Denhardt,  Kathryn  G.  1988. The  ethics  of  Public Service .
Westport,
Connecticut: Greenwood Press. Poedjawijatna.  1986. Etika:  Filsafat  Tingkah Laku .Jakarta: Bina Aksara. Suyamto.  1989. Norma  Dan  Etika  Pengawasan . Jakarta: Sinar Grafika. Undang-Undang Dasar 1945 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004