http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/anterior

## IMPLEMENTASI  DAN EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT DALAM MEMINIMALISASI PENYEBARAN COVID- 19 DI ERA NEW NORMAL
Implementation And Effectiveness Of E-Government In Minimizing The Spread Of Covid-19 In The New Normal Era
Nur Azizah 1*
Setyo Ardy 2
*1 Nur Azizah 1, Situbondo, Jawa Timur, Indonesia
*email: nurazizah@stkippgri- situbondo.ac.id
2 Setio Ardy Nuswantoro 2, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
*email: setioardy@gmail.com

## Abstrak
Sejak  kasus  pertama  Covid-19  di  Indonesia  terjadi  pada  2  Maret  2020 hingga  1  Agustus  2020,  telah  menginfeksi  111.455  orang  positif,  5.236  orang meninggal  dan  tingkat kesembuhan  68.975  orang.  Melihat  data penyebaran  Covid- 19  yang  semakin  mengkhawatirkan,  penting  bagi  masyarakat  untuk  menghindari pertemuan  fisik  dengan  kontak  langsung,  pertemuan  publik  dan  padatnya penggunaan  transformasi  umum  dalam  upaya  mengantisipasi  masyarakat  yang terinfeksi  virus  mematikan  ini.  Sejak  kebijakan new  normal mulai  diterapkan  demi menjaga  kestabilan ekonomi  sembari  menyelamatkan  kesehatan masyarakat  yang berdampak  pada  proses penyebaran  virus  corona  semakin  tidak  bisa diprediksi. Masyarakat menerapkan akselerasi kebijakan pelayanan berbasis teknologi berbasis e-government. Tujuan dari penelitian ini adalah dengan penerapan e-government di era  new  normal  seperti  saat  ini  menjadi  pilar  penting  dalam  mengurangi  atau meminimalisasi  penyebaran  covid-19,  dengan  melembagakan  hak-hak  publik  dalam mengetahui  kinerja  dan  akuntabilias  badan-badan  publik,  sehingga  dapat  berimbas kepada  terwujudnya  good  governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  di setiap  daerah,  dimana  konsep  ini  terdiri  dari  adanya  transparansi,  akuntabilitas, partisipasi, efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum.

## Kata Kunci:
E-Government
Covid-19
New Normal
Keywords : E-Government Covid-19 New Normal Abstract
Since  the  first  case  of  Covid-19  in  Indonesia  occurred  on  March  2,  2020  to  August  1, 2020,  it  has  infected  111,455  positive  people,  5,236  people  died  and  a  cure  rate  of 68,975  people.  Seeing  the  increasingly  worrying  data  on  the  spread  of  Covid-19,  it  is important for the public to avoid physical encounters with direct contact, public gatherings and the heavy use of public transformation in an effort to anticipate people infected with this  deadly  virus.  Since  the  new  normal  policy  began  to  be  implemented  in  order  to maintain economic stability while saving public health, which has an impact on the process of spreading the corona virus, it is increasingly unpredictable. The community implements policy acceleration based on technology-based e-government services. The purpose of this research  is  to  implement  e-government  in  the  new  normal  era  as  it  is  currently  an important pillar in reducing or minimizing the spread of covid-19, by institutionalizing the rights  of  the  public  in  knowing  the  performance  and  accountability  of  public  bodies,  so that it can have an impact on the realization of good governance or good governance in each  region,  where  this  concept  consists  of  transparency,  accountability,  participation, effectiveness and efficiency, responsiveness, and legal certainty.
©  2021  The  Authors.  Published  by  Institute  for  Research  and  Community  Services  Universitas Muhammadiyah  Palangkaraya.  This  is  Open  Access  article  under  the  CC-BY-SA  License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## PENDAHULUAN
Sejak  kasus  pertama  Covid-19  di  Indonesia terjadi pada 2 Maret 2020 hingga 1 Agustus 2020, telah menginfeksi  111.455  orang  positif,  5.236  orang meninggal  dan  tingkat  kesembuhan  68.975  orang. Melihat  data  penyebaran  Covid-19  yang  semakin mengkhawatirkan,  penting  bagi  masyarakat  untuk menghindari  pertemuan  fisik  dengan  kontak  langsung, pertemuan publik dan padatnya penggunaan transformasi  umum  dalam  upaya  mengantisipasi masyarakat  yang  terinfeksi  virus  mematikan  ini (Buckee,  2020). Jumlah  penduduk  Indonesia  mencapai 270  juta  jiwa  dan  kasus  Covid-19  yang  tercatat mencapai  2,1  juta.  Berkaitan  dengan  data  tersebut dapat  kita  amati  tentang  percepatan  Covid-19  dalam menjangkiti  manusia.  Hal  ini  kemudian  menjadi perhatian  pemerintah  dalam  menekan  penyebaran Covid-19.
Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan  bagi  kehidupan  manusia.  Berbagai  kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, seperti physical distancing ,  WFH  ( work  from  home ),  hingga  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar).  Pemberlakuan kebijakan ini membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas.  Tidak  hanya  itu,  pembatasan  interaksi  mau tidak  mau  membuat  masyarakat  dalam  memenuhi kebutuhannya harus beralih menggunakan media online . Berkenaan  dengan  menekan  penularan  Covid-19, Kemenpan-RB  mengeluarkan  Surat  Edaran  Nomor  19 Tahun  2020  tentang  Penyesuaian  Sistem  Kerja  ASN Dalam  Upaya  Pencegahan  Penyebaran  Covid-19  di Lingkungan Instansi Pemerintah (Putri., 2018). Regulasi ini  memberlakukan work  from  home secara  bergantian bagi  pegawai  di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah. Kebijakan  ini  mempengaruhi  aksebilitas  pelayanan publik.  Pelayanan  secara  tatap  muka  (konvensional) mulai  dibatasi  penggunaannya.  Selebihnya,  pelayanan mulai  dialihkan  melalui  virtual  ( online ).  Pelayanan secara online ini merupakan penerapan dari e- Government .
Apalagi  sejak  kebijakan new  normal mulai  diterapkan demi menjaga kestabilan ekonomi sembari menyelamatkan kesehatan masyarakat yang berdampak pada  proses penyebaran  virus  corona  semakin  tidak bisa diprediksi.  Alasannya  penyebaran  virus  ini tidak konstan  namun  bersifat  eksponensial dengan  asumsi jumlah  korban  terinfeksi  dihitung  dari  peluang pertemuan  fisiknya. Penyebaran  yang  sifatnya eksponensial  di  masa new  normal (adaptasi  kebiasaan baru) ini  pula  sewaktu-waktu  menyebabkan  jumlah korban terinfeksi melonjak menjadi tidak terkendalikan.  Mengakibatkan  lingkungan  birokrasi melakukan  akselerasi  kebijakan  demi  menjaga  kualitas dan  memastikan  kualitas  pelayanan  birokrasi  tetap terjaga (Amrynudin, 2020).
Menghadapi  era  kenormalan  baru  ( new normal ),  masyarakat  kini  diperbolehkan  beraktivitas kembali.  Hanya  saja  segala  resiko  penularan  Covid-19 pasti  akan  terjadi.  Oleh  karena  itu,  agar  dapat meminimalisir resiko, diberlakukan protokol kesehatan untuk  mencegah  penularan  Covid-19.  Penerapan prosedur  dan  regulasi  diberlakuan  secara  ketat  dalam menghadapi  situasi new  normal .  Berbagai  aktivitas  di era new  normal juga  mengalami  perubahan.  Bidang pelayanan publik sebelum pandemi Covid-19 dilakukan secara konvensional, saat ini mulai diutamakan melalui online.  Transformasi  semacam  ini  menimbulkan akselerasi pengembangan e-Government di instansi pemerintah.
Masyarakat  juga  menerapkan  akselerasi kebijakan  pelayanan  berbasis  teknologi  berbasis  e- government.  Secara  sederhana  e-government  bisa dipahami  sebagai  penggunaan  teknologi  digital  untuk mentransformasikan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan pelayanan  public  (Forman,  2005).  (Kurniawan,  2020) M enjelaskan e-Government adalah penggunaan teknologi untuk  meningkatkan  akses  dan  pengiriman  layanan pemerintah.  Layanan  ini  bertujuan  untuk  memberikan manfaat  bagi  warga  negara,  mitra  bisnis,  maupun
karyawan.  Seiring  dengan  adanya  wabah  Covid-19,  (L. Glyptis,  2020)  mengatakan  pandemi  Covid-19  telah memberikan  dampak  bagi  perkembangan  transformasi digital  dalam  pemberian  pelayanan  publik.  Menghadapi Pandemi  Covid-19,  kini  telah  mendorong  setiap lembaga  publik  atua  institusi  pemerintah  agar  mau mengakselerasi digital untuk mengoptimalisasi pelayanan publik.
Salah  satu  bentuk  teknologi  komunikasi  yang mendukung penerapan  UU KIP tahun 2008 ini adalah penggunaan  aplikasi  electronic  goverment  (e- goverment)  yang  bertujuan  untuk  membentuk  sistem pelayanan  pemerintahan  yang  lebih  mudah  dan  cepat dengan  menggunakan  situs  internet,  sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat dan  mengurangi  penyebaran  covid-19.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  dengan  penerapan  e-government di era new normal seperti saat ini menjadi pilar penting dalam  mengurangi  atau  meminimalisasi  penyebaran covid-19,  dengan  melembagakan  hak-hak  publik  dalam mengetahui  kinerja  dan  akuntabilias  badan-badan publik,  sehingga  dapat  berimbas  kepada  terwujudnya good  governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  di  setiap  daerah,  dimana  konsep  ini  terdiri  dari adanya  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum.
Penggunaan e-Government sejatinya  mengacu pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik.  Pasal  ini   berhubungan dengan  penerapan e-Government ,  terlebih  dalam perwujudan  asas  huruf  (f)  partisipatif,  huruf  (h) keterbukaan,  huruf  (i)  akuntabilitas,  huruf  (k) ketepatan  waktu,  serta  huruf  (l)  kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

## METODOLOGI
Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah systematic literature review dengan menggunakan rujukan  (Kitchenham.,  2004).  Systematic  literature review  merupakan  proses  identifikasi,  evaluasi,  dan
penafsiran  dari  penelitian-penelitian  yang  relevan dengan  pertanyaan  penelitian,  atau  topik,  atau fenomena  tertentu.  Adapun  langkah  dan  tahapan penelitian adalah sebagai berikut : 1) Proses pencarian literatur  yang  relevan  dengan  tujuan  dan  pertanyaan penelitian dilakukan pada 3 database jurnal dan artikel penelitian yaitu Scopus, Sciencedirect dan Researchgate. 2) Setelah dilakuan proses pencarian dan pengumpulan (unduh) jurnal dan  artikel, maka langkah selanjutnya  adalah  melakukan  pemilihan  literatur  yang sesuai  dengan  kriteria.  Kriteria  tersebut  adalah  :  a) Objek penelitian merupakan negara, pemerintah (pusat maupun daerah), serta organisasi, institusi dan lembaga dibawah pemerintah.b)Penelitian menjabarkan penggunaan  e-governmet  dalam  pengimplementasian dan  efektiitasnya.  c)  Penelitian  menggunakan  bahasa internasional  dan  bersifat  peer-review.  Setelah dilakukan  pemilihan  berdasarkan  kriteria  diatas,  maka didapatkan  literatur  sebanyak  yang  telah  digunakan sekarang (R. Meiyanti, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kajian Pustaka
Menurut  (H.  Choi,  2016.)  E-Government adalah  sebagai  upaya  pemanfaatan  informasi  dan tekhnologi  komunikasi  untuk  meningkatkan  efesiensi dan efektivitas, transparasi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih  baik.  Menurut  (D.  Napitupulu,  2017)  E- Government  merupakan  bentuk  aplikasi  pelaksanaan tugas  dan  tata  laksana  pemerintah  menggunakan teknologi  telematika  atau  tekhnologi  informasi  dan komunikasi.
Sedangkan  (Elkadi.,  2013.  )  menguraikan  E- Goverment  adalah  suatu  usaha  menciptakan  suasana penyelanggaraan  pemerintah  yang  sesuai  dengan objektif  bersama  (Shared  goals)  dari  sejumlah komunitas  yang  berkepentingan,  oleh  karena  itu  visi yang  dicanangkan  juga  harus  mencerminkan  visi
bersama  dari  pada  stakholeder  yang  ada  misalnya:  a) Meminimalisir  tersebarnya  penyakit  covid-19  yang sekarang  mulai  merajalela  di  masyarakat.  b) Memperbaiki  produktifitas  dan  kinerja  operasional pemerintah  dalam  melayani  masyarakatnya;  c) Mempromosikan  pemerintah  yang  bersih  dan transparans;  d)  Meningkatkan  kualitas  kehidupan masyarakat  meluli  kinerja  pelayanan  publik;  e) Menjamin  terciptanya  penyelengaaan  negara  yang demokratis;

## 2. Implementasi
Karena masyarakat atau komunitas dimana E- Goverment tersebut diimplementasikan, maka masanya  akan  sangat  bergantung  pada  stuasi  dan kondisi
masyarakat setempat. Sebagaimana dikemukakan diatas bahwa E-Goverment adalah upaya untuk  penyelanggaraan  pamerintah  yang  berbasis elektronik  dalam  rangka  meminimalisasi  penyebaran covid-19  dan  meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik secara efektif dan efesien. Dari pengertian diatas dapat diartikan  bahwa  E-Goverment  merupakan  proses pemanfaatan  teknologi  informasi  sebagai  alat  untuk membantu  manjalankan  sistem  pemerintah  secara efesien.
Ada  hal  utama  yang  dapat  kita  tarik  dari pengertian  E-Goverment  diatas,  yaitu:  a.  Penggunaan teknologi  informasi  (internet)  sebagai  alat  baru;  b. Tujuan  pemanfaatannya  sehingga  pemerintah  dapat berjalan  secara  efektif,  efesien  dan  produktif  dalam penggunaan  teknologi  internet,  seluruh  proses  atau prosedur  yang  berbelit-belit  dapat  dipangkas.  Ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh pemerintah yang  melaksanakan  proses  transformasi  menuju  E- Government,  diantaranya  adalah  sebagai  berikut:  a. Mengurangi  biaya  administrasi  relasi  dan  interaksi;  b. Meningkatkan  transfaransi,  kontrol  dan  akuntabilitas penyelenggaraan  pemerintah;  c.  Memperbaiki  kualitas pelayanan  pemerintah  kepada  para  stake  holder  nya baik  masyarakat  maupun  kalangan  bisnis  dan  industri;
d.  Memberikan  peluang  bagi  pemerintah  untuk mendapatkan sumber pendapatan baru; e. Menciptakan suatu  lingkungan  masyarakat  informasi  yang  dapat secara  cepat  dan  tepat  menjawab  berbagai permasalahan  yang  dihadapi;  f.  Memberdayakan masyarakat  dan  pihak-pihak  lain  sebagai  metra pemerintah  dalam  proses  pengambilan  berbagai kebijakan  publik  secara  demokrasi.  Variabel  penelitian adalah  segala  sesuatu  yang  berbentuk  apa  saja  yang ditetapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  sehingga diperoleh  informasi  tentang  hal  tersebut,  kemudian ditarik  kesimpulannya  (Sugiyono.,  2012.).  Dari pengertian  diatas,  maka  dalam  penelitian  ini  penulis menetapkan  variabel  penelitian  E-  Government  pada tabel di bawah ini.
Variabel Indikator Sub Indikator Penerapan E- Government Menurut Inpres No 3 Tahun 2003
Persiapan 1.  Pembuatan  situs Informasi disetiap lembaga
2. Penyiapan SDM
3.  Penyiapan  sarana akses
4.  Sosialisasi  Situs Informasi Pematangan Pembuatan Situs Informasi publik interaktif
Pemantapan
1.  Pembuatan  Situs Transaksi  pelayanan publik 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi  maupun  data dengan lembaga lain Pemanfaatan Government to Citizen
Berdasarkan  sifat  transaksi  informasi  dan pelayanan  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah
melalui  jaringan  informasi,  pengembangan  E- Government  dapat  dilaksanakan  melalui  4  (empat) tingkat  (Saleeb.,  2020)  yaitu:  a.  Tingkat  Pertama (Persiapan)  1.  Pembuatan  situs  web  sebagai  media informasi  dan  komunikasi  setiap  lembaga;  2.  Sosialisai situs web untuk internal dan publik. b. Tingkat Kedua (Pematangan) 1. Pembuatan situs web informasi publik yang  bersifat  interaktif;  2.  Pembuatan  antar keterhubungan  dengan  lembaga  lain.  c.  Tingkat  Ketiga (Pemantapan)  1.  Pembuatan  situs  web  yang  bersifat transaksi pelayanan publik; 2. Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. 21  d.  Tingkat  Keempat  (Pemanfaatan)  Pembuatan aplikasi  untuk  pelayanan  yang  bersifat  Government  to Government  (G2G),  Government  to  Business  (G2B), Government to Citizens/consumers (G2C).
Konsep  E-Goverment  dikenal  pula  empat jenis klasifikasi, yaitu: a. Government to Citizens/consumers  Tipe  G-to-C  ini  merupakan aplikasi  E-Goverment  yang  paling  umum  yaitu  dimana pemerintah  membangun  dan  menerapkan  berbagai portofolio  teknologi  informasi  dengan  tujuan  utama untuk  memperbaiki  hubungan  interaksi  dengan masyarakat.  Dengan  kata  lain  tujuan  utama  dari dibangunnya  aplikasi  E-Goverment  bertipe  G-to-C adalah  untuk  mendekatkan  pemerintah  dengan rakyatnya melalui kanal-kanal akses yang beragam agar masyarakat  dapat  dengan  mudah  menjangkau pemerintahnya  untuk  pemenuhan  berbagai  kebutuhan pelayanan  sehari-  hari  (J.  Rajapakse,  2012.  ).  Contoh aplikasinya  adalah  sebagai  berikut  :  Kepolisian membangun  dan  menawarkan  jasa  pelayanan perpanjangan  Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  atau  Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  (STNK)  melalui  internet dengan  maksud  untuk  mendekatkankan  aparat administrasi kepolisian dengan komunitas para pemilik kendaraan  bermotor  dan  para  pengemudi,  sehingga yang  bersangkutan  tidak  harus  bersusah  payah  datang ke komdag dan antri untuk memperoleh pelayanan. b. Goverment  to  Business  Salah  satu  tugas  utama  dari
sebuah  pemerintahan  adalah  pembentukan  sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian  sebuah  negara  dapat  berjalan sebagaimana  mestinya.  Dalam  melakukan  aktivitas sehari-harinya,  entiti  bisnis  semacam  perusahaan swasta membutuhkan banyak sekali data dan informasi yang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Disamping  itu,  yang bersangkutan  juga  harus  berinteraksi  dengan  berbagai lembaga  kenegaraan  karena  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban  organisasinya  sebagai  sebuah  entiti berorientasi  profit.  Diperlukannya  relasi  yang  baik antara  pemerintah  dengan  kalangan  bisnis  tidak  saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dan menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi  relasi  interaksi  yang  baik  dan  efektif  dengan industri  swasta.  Contoh  dari  aplikasi  E-Goverment berjenis  G-to-B  ini  adalah  :  Para  perusahaan  wajib pajak  dapat  dengan  mudah  menjalankan  aplikasi berbasis  web  untuk  menghitung  besarnya  pajak  yang harus  dibayarkan  ke  pemerintah  dan  melakukan pembayaran  melaluai  internet.  c.  Goverment  to Goverments Di era globalisasi ini terlihat jelas adanya kebutuhan bagi negara-negara untuk saling berkomunikasi  secara  lebih  intens  dari  hari  kehari. Kebutuhan  untuk  berinteraksi  antar  satu  pemerintah dengan pemerintah setiap harinya tidak hanya berkisar pada  hal-hal  yang  berbau  diplomasi  semata,  namun lebih jauh untuk memperlancar kerjasama antar negara dan  kerjasama  entiti-entiti  negara  (masyarakat, industri,  perusahaan,  dan  lain-lain)  dalam  melakukan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perdagangan,  proses-proses  politik,  mekanisme hubungan  sosial  dan  budaya  dan  lain  sebagainya. Contoh peranan E-Goverment bertipe G-to-G ini yang telah  dikenal  luas  antara  lain  :  Hubungan  administrasi antara  kantor-kantor  pemerintah  setempat  dengan jumlah  kedutaan-kedutaan  besar  atau  konsulat  jendral untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang  dibutuhkan  oleh  para  warga  negara  asing  yang
sedang  di  berada  di  tanah  air.(Richardus  Eko  Indrajit 2006:52).

## 3. Efektivitas
Pada masa Covid-19, birokrasi dituntut untuk mengubah  strategi  pelayanan  agar  dapat  melayani masyarakat dengan baik. Strategi ini diharapkan mampu diimplementasikan  secara  cepat  agar  para  Aparatur Sipil  Negara  (ASN)  dan  masyaraat  bisa  saling menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  substansi  dalam proses  pelayanan.  Masyarakat  yang  notabene  objek dari pelayanan dari tugas-tugas pemerintah mengharapkan efektifitas dan efisiensi ASN melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah  dengan  maksimal.  Bentuk  tanggung  jawab ASN  tersebut  diwujudkan  dengan  transparansi  data, pelayanan  dan  kecepatan  proses  kepengurusan administrasi masyarakat.
Apalagi  sejak  kebijakan new  normal mulai diterapkan  demi  menjaga  kestabilan  ekonomi  sembari menyelamatkan kesehatan masyarakat yang berdampak pada  proses  penyebaran  virus  corona  semakin  tidak bias  diprediksi.  Alasannya  penyebaran  virus  ini  tidak konstan  namun  bersifat  eksponensial  dengan  asumsi jumlah  korban  terinfeksi  dihitung  dari  peluang pertemuan  fisiknya.  Penyebaran  yang  sifatnya eksponensial  di  masa new  normal (adaptasi  kebiasaan baru)  ini  pula  sewaktu-waktu  menyebabkan  jumlah korban terinfeksi melonjak menjadi tidak terkendalikan.  Mengakibatkan  lingkungan  birokrasi melakukan  akselerasi  kebijakan  demi  menjaga  kualitas dan  memastikan  kualitas  pelayanan  birokrasi  tetap terjaga (Amrynudin, 2020).

## KESIMPULAN
Sejak  kebijakan new  normal mulai  diterapkan demi menjaga kestabilan ekonomi sembari menyelamatkan kesehatan masyarakat yang berdampak pada  proses penyebaran  virus  corona  semakin  tidak bisa diprediksi.  Alasannya  penyebaran  virus  ini tidak konstan  namun  bersifat  eksponensial dengan  asumsi jumlah  korban  terinfeksi  dihitung  dari  peluang pertemuan  fisiknya. Penyebaran  yang  sifatnya eksponensial  di  masa new  normal (adaptasi  kebiasaan baru) ini  pula  sewaktu-waktu  menyebabkan  jumlah korban terinfeksi melonjak menjadi tidak terkendalikan.
Masyarakat  menerapkan  akselerasi  kebijakan pelayanan  berbasis  teknologi  berbasis  e-government. Penggunaan  aplikasi  electronic  goverment  ( e- goverment )  yang  bertujuan  untuk  membentuk  sistem pelayanan  pemerintahan  yang  lebih  mudah  dan  cepat dengan  menggunakan  situs  internet,  sehingga memudahkan penyebaran informasi kepada masyarakat dan  mengurangi  penyebaran  covid-19.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  dengan  penerapan  e-government di era new normal seperti saat ini menjadi pilar penting dalam  mengurangi  atau  meminimalisasi  penyebaran covid-19,  dengan  melembagakan  hak-hak  publik  dalam mengetahui  kinerja  dan  akuntabilias  badan-badan publik,  sehingga  dapat  berimbas  kepada  terwujudnya good  governance  atau  tata  kelola  pemerintahan  yang baik  di  setiap  daerah,  dimana  konsep  ini  terdiri  dari adanya  transparansi,  akuntabilitas,  partisipasi,  efektif dan efisien, responsif, dan kepastian hukum.

## REFERENSI
Amrynudin,  A.  D.  (2020).  Birokrasi  Dan  Kebijakan Percepatan  Penanganan  Covid-19.  . Jakarta  : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XII, No.9/I/Puslit/Mei/2020 . Buckee, C. O. (2020). Aggregated mobility data could help  fight  COVID-19.  . Science,  eabb8021. doi:10.1126/science.abb8021 .
D. Napitupulu, D. I. ( 2017). “Sosio -technical factors of egovernment  implementation”.,. Int.  Conf. Electr. Eng. Comput. Sci. Informatics, , vol. 4, no. September, pp. 690 – 695. .
Elkadi., H. (2013. ). “Success and failure factors for e - government  projects :  A  case  from  Egypt ” ., Egypt. . Informatics J., , vol. 14, no. 2, pp. 165 –
173. .
Forman,  M.  (2005).  Using  IT  to  Transform  the Effectiveness  and  Efficiency  of  Government.  .
Journal E-Government and Information Technology. , Hal.27. H.  Choi,  M.  J.  (2016.).  “Rethinking  the  assessment  of e-government  implementation  in  developing countries from the perspective of the design – reality  gap:  Applications  in  the  Indonesian  e- procurement  system”.,  . Telecomm.  Policy, , vol. 40, no. 7, pp. 644 – 660. . J.  Rajapakse,  A.  V.  (2012.  ).  “E -Government implementations  in  developing  countries: Success  and  failure,  two  case  studies”.,  . ICIAFS 2012 - Proc. 2012 IEEE 6th Int. Conf. Inf. Autom. Sustain., , pp. 95 – 100. . Kitchenham.,  B.  (2004).  “Procedures  for  Performing Systematic  Literature  Reviews”. Jt.  Tech. Report,  Keele  Univ.  TR/SE-0401  NICTA  TR- 0400011T.1, , p. 33. .
Kurniawan, R. &. (2020). Implementasi E-Government Kulon Progo: Inovasi Dinas Kesehatan Melalui Aplikasi  BumilKU  2019.  . Jurnal  Sosial  Politik, 6(2), , 142 – 156.
https://doi.org/10.22219/sospol.v6i2.11077 .
L. Glyptis, M. C. (2020). “E -Government implementation challenges  in  small  countries:
The project manager’s perspective”.,. Technol. Forecast. Soc. Change, , vol. 152. .
Putri.,  J.  K.  (2018).  “Obstacle  Factor  Analysis  of  E - Government”. Int. Conf. Adv. Comput. , Sci. Inf. Syst., pp. 57 – 62. . R.  Meiyanti,  B.  U.  (2019).  “E -Government  Challenges in  Developing  Countries:  A  Literature Review,". 2018  6th  Int.  Conf.  Cyber  IT  Serv. , Manag. CITSM 2018, no. Citsm, pp. 1 – 6, 2019 .
Saleeb.,  S.  E.  (2020).  “ASSESSING  THE  ADOPTION
OF  EGOVERNMENT  USING  TAM  MODEL: CASE  OF  EGYPT  Sara,”  . Int.  J.  Manag.  Inf. Technol. , Vol.12, vol. 12, no. 1, pp. 1 – 14. . Sugiyono.  (2012.). Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D. Bandung:  CV Alfabeta.