## Jurnal Warta LPM
Vol. 26, No. 2, April 2023, hlm. 218-226 p-ISSN: 1410-9344; e-ISSN: 2549-5631 DOI: https://doi.org/10.23917/warta.v26i2.1620

## Pendampingan Legalitas Usaha dan Produk UMKM Anggota BMT NU Singgahan

## Moh. Muhajir*, Lukman Khoirin, Sugito
STAI Attanwir Bojonegoro Email : ibnue1989@gmail.com

## Article Info
Submitted: 11 February 2023 Revised: 23 March 2023 Accepted: 3 April 2023 Published: 5 April 2023
Keywords: legalitas produk, legalitas usaha, UMKM

## Abstract
Individuals or groups that produce products, be it food, goods or services, don't just sell without a product identity. As a form of identity for the product that is owned, a brand is needed to provide the identity of the product. The identity of the product can be in the form of a product brand and the legality of the product. In  this  study,  assistance  is  provided  to  MSME  actors  for  product  legality. Assistance is carried out with the target of BMT NU  Singgahan members who have  businesses.  The  assistance  was carried  out  with the first  step,  namely  a business survey owned by BMT NU Singgahan members who are MSME actors. Furthermore, the focus group discussion (FGD). After the FGD, it will be followed by socialization of the mentoring program that will be carried out. In addition to outreach, this study provides training on how to obtain product legality in the form  of  business  registration  numbers  (NIB),  home  industry  food  production certificates  (SPP-IRT),  halal  certificates,  and  brands  registered  with  the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) as well as product financing by BMT NU Singgahan. The resource persons in the training were from the Tuban Health Office, Curator of Curation Houses, Companion for Halal Solution Institute (PPH LSH) ISNU Tuban halal products, and BMT NU Singgahan. From the results of  a  study  that  has  been  conducted,  there  are  24  MSMEs  from  8  villages partnering with BMT NU Singgahan who are willing to be assisted in submitting the  legality  of  MSME  products  and  businesses  including  NIB,  SPP-IRT,  halal certificates, and brands registered with the Directorate General of Intellectual Property (DJKI) as well as product financing by BMT NU Singgahan.

## Abstrak
Individu  atau  kelompok  yang  menghasilkan  produk,  baik  itu  makanan,  barang atau jasa, tidak hanya sekedar berjualan tanpa identitas produk. Namun, sebagai salah satu bentuk identitas dari produk yang dimiliki, diperlukan sebuah brand untuk  memberikan  identitas  dari  produk  tersebut.  Identitas  produk  dapat berupa merek produk dan legalitas produk. Pendampingan ini diberikan kepada pelaku UMKM untuk legalitas produk. Pendampingan dilakukan dengan sasaran anggota  BMT  NU  Singgahan  yang  memiliki  usaha.  Pendampingan  dilakukan dengan  langkah  awal  yaitu  survey  usaha  yang  dimiliki  anggota  BMT  NU Singgahan yang merupakan pelaku UMKM. Selanjutnya Focus group discussion. Setelah FGD, maka dilanjutkan dengan sosialisasi program pendampingan yang akan  dilakukan.  Selain  sosialisasi,  study  ini  memberikan  pelatihan  mengenai cara  memperoleh  legalitas  produk  berupa  nomor  induk  berusaha  (NIB), Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT),  sertifikat  halal, dan merek yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pembiayaan produk oleh BMT NU Singgahan. Narasumber dalam pelatihan tersebut yaitu dari Dinas Kesehatan Tuban, Kurator Rumah Kurasi, Pendamping produk  halal  Lembaga  Solusi  Halal  (PPH  LSH)  ISNU  Tuban,  dan  BMT  NU Singgahan. Dari hasil studi yang telah dilakukan terdapat 24 UMKM dari 8 desa yang  bermitra  dengan  BMT  NU  Singgahan  yang  bersedia  didampingi  dalam
pengajuan  legalitas  produk  dan  usaha  UMKM  meliputi  NIB,  SPP-IRT,  sertifikat halal, dan merek yang terdaftar dalam Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) serta pembiayaan produk oleh BMT NU Singgahan.

## 1. PENDAHULUAN
Usaha mikro kecil dan menengah atau biasa dikenal dengan istilah UMKM merupakan usaha yang dimiliki perseorangan  atau  badan  yang telah  memproduksi  barang  atau jasa  dan  masuk  dalam  kategori  usaha  mikro (Sudrartono et al., 2022). Perseorangan yang menghasilkan produk baik makanan, barang atau jasa tidak hanya dengan  menjual  tanpa  adanya  identitas  produk.  Syarat  adanya  identitas  dari  produk  yang  dimiliki  yaitu diperlukan merk untuk memberikan identitas produk tersebut (Pacini, 2021). Di Indonesia, merk suatu produk bisa mendapatkan hak ekslusif sebagai bentuk perlindungan terhadap produk barang atau jasa yang dimiliki. Hak ekslusif merk suatu produk dapat didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dalam jenis kekayaan intelektual merek (Michael & Kansil, 2022). Akan tetapi, produk yang dihasilkan perseorangan atau pelaku UMKM masih minim pengetahuan terkait hak perlindungan terhadap produk mereka.
Produk yang dimiliki oleh pelaku UMKM perlu adanya izin untuk produksi secara legal. Izin produksi atas kelegalan produk dapat dimiliki oleh pelaku usaha berupa nomor induk berusaha (NIB). Berdasarkan pasal 25 ayat  (1) Peraturan Pemerintah  Nomor  24  Tahun  2018  mengenai  Pelayanan  Perizinan  Berusaha  Terintegrasi Secara Eletronik atau Online Single Submission (OSS) bahwa "NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh  Pelaku  Usaha  untuk  mendapatkan  izin  usaha  dan  izin  komersial  atau  operasional  termasuk  untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional" (Sulasih et al., 2021). NIB diperoleh dari Online  Single  Submission  (OSS)  atau  perizinan  berusaha  yang  terintegrasi  secara  elektronik  (Azizah, Marshanda, Fitrah, & Amalina, 2022). Untuk memperoleh NIB, pelaku usaha perlu menyiapkan data terkait nama usaha,  jenis  usaha,  besar  modal,  pendapatan tiap tahun,  dan  luas  tempat  usaha  (Cahyaningtyas,  2022).  Data- data yang dibutuhkan dimasukkan dalam OSS dan akan diproses oleh system. Proses memperoleh NIB dalam waktu singkat, artinya data langsung diproses dan langsung mendapatkan NIB.
Masyarakat  yang  memiliki  usaha  perlu  menyadari  akan  pentingnya  memiliki  NIB,  selain  identitas  bagi pelaku usaha, dengan memiliki NIB pelaku usaha bisa mengurus izin operasional atau izin komersil tanpa datang langsung  ke  kantor  tempat  dinas  yang  berwenang  menerbitkan  izin  (Rohaedi,  Kusnadi,  Setiadi,  &  Iskandar, 2021).    Bagi  pelaku  usaha  dibidang  makanan  atau  minuman,  memiliki  NIB  menjadi  syarat  wajib  bagi  pelaku usaha yang mengurus PIRT atau serifikat halal (Alya’Labibah & Sahrudin, 2022) . Adanya kelengkapan legalitas produk, pelaku usaha bisa lebih leluasa untuk mengedarkan produk mereka.
Selain NIB, legalitas produk atau usaha yang dimiliki UMKM yaitu memiliki SPP-IRT ataupun sertifikat halal. SPP-IRT (Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga) merupakan perizinan bagi industri, badan, atau perseorangan  yang  memproduksi  minuman  atau  makanan  dalam  skala  rumahan  (Farida,  Utami,  Fanani, Desinaini,  &  Sari,  2022).  SPP-IRT  dapat  diperoleh  dari  dinas  Kesehatan.  Jenis  pangan  PIRT  mengacu  pada lampiran  Peraturan  Badan  BPOM  No  22  Tahun  2018  Tentang  Pedoman  Pemberian  Sertifikat  Produksi  PIRT (Taneo,  Noya,  &  Setiyati,  2021).  Persyaratan  produk  makanan  atau  minuman  untuk  mendapat  SPP-IRT diantaranya produk diproduksi oleh perseorangan atau Lembaga, data pangan olahan IRT, pernyataan mandiri tentang  kesediaan  mengikuti  penyuluhan  keamanan  pangan,  serta  rancangan  label  produk  (Purwaningsih  & Hardiyati, 2021).
Legalitas produk berupa makanan, minuman, atau obat-obatan juga diperlukan sertifikat halal. Kehalalan produk dibutuhkan untuk mendistribusikan kepada konsumen yang beragama islam. Sertifikat halal diperoleh dari  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI),  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH),  dan  Lembaga Pemeriksa  Halal  (LPH)  (Aziz,  Ghofur,  &  Hidayati,  2021).  Pemeriksaan  kehalalan  produk  dilakukan  oleh  LPH (Yazid, Kamello, Nasution, & Ikhsan, 2020). Penetapan kehalalan produk melalui sidang MUI (Zuchrillah, Altway, Karisma,  Agustiani,  &  Suprapto,  2022).  Sedangkan  Sertifikat  halal  dan  label  halal  diperoleh  dari  BPJPH  dan Lembaga  Pengkajian  Pangan,  Obat-obatan,  Komestika  Majelis  Ulama  Indonesia  (LPPOM  MUI)  (Pratiwi  et  al., 2022; Zulianti & Aslami, 2022). Proses mendapatkan sertifikat halal diperlukan biaya yang disesuaikan dengan jenis  usaha  yang  menghasilkan  produk  tersebut.  Lain  halnya  dengan  proses  memperoleh  NIB  yang  tidak diperlukan biaya dengan kata lain gratis (Permadi, 2022).
Produk dari pelaku usaha baik berupa jasa, barang, makanan, minuman atau obat-obatan wajib memiliki legalitas NIB. Adapun SPP-IRT dan sertifikat halal dikhususkan untuk produk yang dikonsumsi seperti makanan, minuman, dan obat-obatan. Legalitas produk harus sudah memiliki merek. Merek dari produk tersebut dapat dilindungi  dengan  mendaftarkan  merek  ke  DJKI.  Banyak  usaha  dari  pelaku  UMKM  masih  minim  legaltitas, khususnya UMKM yang ada di wilayah kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban. Informasi mengenai legalitas produk dari usaha dapat diperoleh dari media informasi apapun. Akan tetapi, dengan minimnya pengetahuan
terkadang  pelaku  UMKM  tidak  mementingkan  sebuah  legalitas  dari  produk  mereka.  Jika  di  kemudian  hari produk  mereka  dicuri  resep  rahasia  dari  produk  makanan,  minuman,  atau  obat-obatan,  maka  secara  tidak langsung  pelaku  usaha tersebut  bisa  mengalami  kerugian. Selain  dari  produk  makanan,  minuman,  atau  obat- obatan,  produk  barang  atau  jasa  juga  perlu  legalitas.  Legalitas  produk  barang  atau  jasa  diperlukan  untuk melindungi  identitas  produk  tersebut  (Sari  &  Tantimin,  2022).  Sehingga  konsumen  akan  mengingat  produk barang atau jasa tersebut.
Pendampingan dalam studi ini dilakukan kepada pelaku UMKM untuk legalitas produk seperti memperoleh NIB, SPP-IRT, sertifikat halal, atau merek produk. Metode yang dilakukan dalam studi pendampingan ini yaitu dengan metode PAR ( Participatory Action Research).  Pendampingan dilakukan dengan sasaran anggota BMT NU Singgahan yang memiliki usaha. Dengan harapan pembiayaan yang akan diberikan kepada anggota dapat meningkatkan  produksi  setelah  adanya  legalitas  produk.  Jika  sebelumnya  pembiayaan  kepada  anggota  yang memiliki  usaha  belum  ada  pendampingan  untuk  memastikan  pembiayaan  tersebut  benar-benar  untuk usahanya,  maka  dengan  adanya  pendampingan  ini  diharapkan  pembiayaan  yang  diberikan  untuk  usaha digunakan dengan tepat.

## 2. METODE
Pendampingan yang dilakukan beracuan pada metode PAR ( Participatory Action Research). Metode PAR merupakan  metode  yang  dapat  merefleksikan  dan  membuat  aksi  bersama  masyarakat  (Rahmawati,  Zahro, Fitriandari,  &  Mufidah,  2019).  Berdasarkan  pendapat  Wadsworth  pada  tahun  1998 Participatory  Action Research  (PAR)  merupakan  istilah  umum  yang  mencakup  berbagai  macam  pendekatan  partisipatif  untuk penelitian  berorientasi  tindakan.  Didefinisikan  paling  sederhana,  PAR  melibatkan  peneliti  dan  peserta  yang bekerja sama untuk meneliti situasi bermasalah atau tindakan untuk mengubahnya menjadi lebih baik.
Selama lebih dari tujuh puluh tahun, para pendukung pendekatan partisipatif telah mendukung hubungan hierarkis tradisional antara penelitian dan tindakan, dan antara peneliti dan objek yang diteliti. Mereka telah mencari untuk menggantikan model penelitian sosial imperial yang ekstraktif dengan model di mana manfaat penelitian bertambah lebih langsung bagi masyarakat yang terlibat.  Istilah lain dikatakan bahwa para advokat telah berusaha untuk menghapus spesifik peran hierarkis dan memberdayakan orang biasa di dalam dan melalui penelitian. Niat mereka adalah untuk mengubah mode produksi akademik Fordist yang mengasingkan menjadi lebih proses yang fleksibel dan dimiliki secara sosial (Kindon, Pain, & Kesby, 2007).  Ada dua teknik dalam PAR yaitu Participatory  Rural  Appraisal  (PRA)  dan  Rapid  Rural  Appraisal  (RRA).  Teknik  PRA  biasanya memungkinkan masyarakat lokal untuk melakukan analisis mereka sendiri, dan seringkali merencanakan dan mengambil tindakan (Obregon & Waisbord, 2012). Sedangkan teknik RRA merupakan penilaian terhadap objek secara cepat (Darmawi, 2019).
Teknik yang dilakukan dalam metode PAR dalam studi ini yaitu Participatory Rural Appraisal (PRA). Teknik PRA  digunakan  dalam  studi  ini  karena  pendamping  bertindak  sebagai  fasilitator  dalam  pendampingan. Sedangkan subjek dan sasarannya adalah pelaku UMKM dan BMT NU Singgahan.  Kegiatan pendampingan ini disesuaikan dengan metode PAR yang dilakukan dengan enam tahapan yaitu komunikasi dengan pelaku UMKM dan  BMT  NU  Singgahan,  survey  usaha  pelaku  UMKM, Focus  Group  Discussion,  sosialisasi  pendampingan, pelatihan legalitas produk, dan tindak lanjut legalitas produk.
Gambar 1. Diagram Alir pendampingan pelaku UMKM
1. Analisis situasi
a) Komunikasi dengan pelaku UMKM dan BMT NU Singgahan
Kegiatan  membangun  komunikasi  tim  dengan  pelaku  UMKM  dan  BMT  NU  Singgahan  ditujukan sebagai langkah awal dalam proses pendampingan. Dalam metode PAR, tahapan awal yang dilakukan yaitu membangun  integrasi  antara  fasilitator  dengan  subjek  maupun  sasaran  dalam  studi.  Tim  melakukan silaturrahmi kepada BMT NU Singgahan dan dilanjutkan kepada pelaku UMKM yang bermitra dengan BMT NU Singgahan.
b) Survey usaha pelaku UMKM
Kegiatan survey terhadap pelaku usaha UMKM dilakukan sejak 1 Desember 2022 sampai 7 Desember 2022. Desa-desa survey UMKM dari pelaku UMKM yang merupakan anggota BMT NU Singgahan dapat dilihat dari tabel 1 berikut:
Tabel 1. Desa yang terdapat pelaku UMKM berdasarkan survey
No. Desa 1 Mulyoagung 2 Tingkis 3 Kedung Jambe 4 Senori 5 Binangun 6 Tanjung rejo 7 Sari ngembat 8 Lajo lor
2. Pelaksanaan
a) Focus Group Discussion (FGD)
Kegiatan FGD yang dilakukan Bersama pengurus BMT NU Singgahan dan pelaku UMKM dilaksanakan di kantor pusat BMT NU Singgahan. Kegiatan FGD dilaksanakan pada 7 Desember 2022 dengan narasumber pendamping Halal dari PPH LSH ISNU Jatim dan Ketua pengurus BMT NU Singgahan. FGD membahas tentang hasil  survey  pelaku  UMKM  anggota  BMT  NU  Singgahan  dan  tindak  lanjut  pelaksanaan  pelatihan  yang dibutuhkan.
b) Sosialisasi pendampingan
Sosialisasi  dilakukan  kepada  pelaku  UMKM  yang  sudah  terdata  dan  bersedia  untuk  dilakukan pendampingan  terhadap  produk  usaha  mereka.  Pendampingan  dilakukan  kepada  pelaku  UMKM  yang merupakan anggota BMT NU SInggahan. Produk UMKM dilakukan pengecekan legalitas atau kurasi untuk melihat  aspek  kekurangan  dari  produk  tersebut.  Pengecekan  tersebut  bertujuan  untuk  meningkatkan kualitas  dari  produk  UMKM.  Legalitas  yang  dilihat  yaitu PIRT,  sertifikat  halal,  NIB,  dan  merk.    Selain  dari legalitas  produk  UMKM,  pendamping  juga  melihat  marketing  yang  dilakukan  pada  produk  UMKM,  baik secara offline maupun secara online.

## c) Pelatihan legalitas produk
Kegiatan pendampingan setelah adanya sosialisasi yaitu pelatihan mengenai “Pendampingan Umkm Melalui  Jasa  Keuangan  Syariah  BMT  NU  Singgahan  sebagai  Upaya  Membangkitkan  Usaha  Pasca  Pandemi Covid- 19” yang dilaksanakan pad a 15 Desember 2022 di Rumah Joglo Bakalan Singgahan. Kegiatan pelatihan diikuti oleh 30 peserta UMKM yang terdiri dari pelaku UMKM dan pengurus BMT NU Singgahan. Narasumber dalam  pelatihan  yaitu  dari  Dinas  Kesehatan  Tuban,  Kurator  Rumah  Kurasi,  Pendamping  produk  halal Lembaga Solusi Halal (PPH LSH) ISNU Tuban, dan BMT NU Singgahan.
3. Tindak lanjut legalitas produk
Setelah pelaksanaan pendampingan, peserta memiliki pemahaman akan pentingnya legalitas pada produk atau usaha mereka. Tindak lanjut dilakukan dengan mendampingi peserta pelatihan untuk pembuatan legalitas yang belum dimiliki oleh pelaku UMKM.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Langkah  awal  dalam  pendampingan  ini  yaitu  komunikasi  awal  yang  dilakukan  yaitu  dengan  BMT  NU Singgahan. Tim pendampingan melakukan silaturrahmi kepada pihak BMT NU Singgahan untuk mendapatkan informasi  mengenai  pelaku  UMKM  yang  bermitra  dengan  BMT  NU  Singgahan.  Komunikasi  yang  pertama
dilakukan dengan pihak BMT NU Singgahan. Hasil wawancara diketahui bahwa BMT NU Singgahan mempunyai program  pembiayaan  terhadap  pelaku  UMKM.  Setelah  mendapatkan  informasi  dari  BMT  NU  Singgahan,  tim melakukan  survey  kepada  pelaku  UMKM  yang  merupakan  anggotan  atau  mitra  BMT  NU  Singgahan.  Survey dilakukan sebagai bentuk komunikasi awal untuk mensosialisasikan program pendampingan.
Dari  hasil  pada  tahapan  survey  yang  dilakukan  dengan  pemetaan  pelaku  UMKM  dimulai  dari  desa Mulyoagung. Pemetaan ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid 19 terhadap usaha yang dimiliki pelaku UMKM desa Mulyoagung. Di desa mulyoagung, produk UMKM yang ada diantaranya yaitu catering dan madu.  Dampak  pandemi  mempengaruhi  hasil  omset  penjualan  catering.  Hal  ini  terjadi  karena  customer meminimalisir kegiatan tatap muka. Sehingga pesanan yang diterima juga menurun.

## Gambar 2. Survey kepada pelaku UMKM
Dari  survey  di  desa  Mulyoagung,  surveyor  memperoleh  8 data  UMKM.  Selanjutnya  surveyor  melakukan survey  di  desa  tingkis  dan  mendapatkan  2  data  UMKM.  Selain  mulyoagung  dan  tingkis,  survey  UMKM  juga dilakukan di desa kedung jambe. Dari hasil survey di desa kedung jambe diperoleh 6 data UMKM. Berikut tabel 2 menunjukkan banyaknya pelaku UMKM dari hasil survey.
Tabel 2. Hasi survey pelaku UMKM No. Desa Jumlah UMKM 1 Mulyoagung 8 2 Tingkis 2 3 Kedung Jambe 6 4 Senori 1 5 Binangun 2 6 Tanjung rejo 2 7 Sari ngembat 2 8 Lajo lor 1 Total UMKM 24
Kegiatan FGD dilakukan setelah didapatkan beberapa data dari kegiatan survei. Dari data pertama survey diketahui  bahwa  hubungan  anggota  BMT  NU  Singgahan  dengan  pihak  pengelola  masih  sebatas  melakukan pembiayaan dan simpanan, belum ada upaya dari pengelola untuk mendampingi anggota yang memiliki usaha. kedua, para pelaku UMKM merasakan dampak terjadinya pandemi terhadap usaha mereka. ketiga, produk dari usaha  para  pelaku  UMKM  banyak  yang  layak  untuk  mendapat  pendampingan  agar  produk  mereka  memiliki legalitas. Pada gambar 3 merupakan forum focus group discussion yang dilakukan oleh pelaku UMKM, BMT NU Singgahan, dan pendamping. Kegiatan FGD dilakukan secara langsung untuk membahas topik-topik yang telah disiapkan  untuk  mencari  solusi  Bersama.  Banyak  keluh-kesah  dan  juga  cerita  dari  pelaku  UMKM  mengenai legalitas dan dampak pandemi covid-19. Minimnya pengetahuan pentingnya legalitas membuat pelaku UMKM masih minim yang memiliki legalitas produk dan usaha mereka. Pengurusan legalitas yang seharusnya mudah akan  menjadi  sulit  bagi  pelaku  UMKM  yang  minim  pengetahuan  dan  relasi.  Adanya  forum  FGD  BMT  NU kedepannya  akan  menjadi  pendamping  dalam  pengurusan  setelah  dilakukannya  aksi  untuk  menambah pengetahuan atau pelatihan mengenai legalitas produk atau usaha UMKM.
Gambar 3.  Forum focus group discussion dengan pelaku pengurus BMT dan UMKM
Dari  beberapa temuan  tersebut,  peneliti  mengundang  narasumber  pendamping  Halal  dari  PPH  LSH  ISNU Jatim dan Ketua pengurus BMT NU Singgahan. Hal-hal yang menurut peneliti sebuah problem ditawarkan dalam forum diskusi supaya bisa diberikan solusi untuk kebaikan dan keberlangsungan BMT NU Singgahan.  Adapun hasil dari diskusi tersebut diperoleh bahwa BMT NU Singgahan akan berupaya untuk mendampingi para anggota yang memiliki usaha, baik itu usaha jasa, barang maupun produk makanan dan minuman. Pendampingan BMT NU  Singgahan  terhadap  pelaku  UMKM  diharapkan  merupakan  tindak  lanjut  yang  akan  dilaksanakan  setelah diadakannya pelatihan mengenai legalitas produk dan usaha UMKM.

## Gambar 4. Poster pelatihan legalitas produk dan Usaha UMKM
Adanya  hasil  FGD  maka  dilakukan  sosialisasi  kepada  pelaku  UMKM  yang  telah  terdata  dan  diminta kesediaannya untuk mengikuti pelatihan legalitas produk dan usaha UMKM. Sosialisasi dilakukan secara berkala dari satu UMKM ke UMKM lain. Dalam proses sosialisasi juga dilakukan pencarian informasi terkait pengetahuan mengenai  legalitas  produk  dan  usaha  UMKM.  Para  pelaku  UMKM  masih  minim  pengetahuan  mengenai pentingnya  memiliki  prosuk  dan  usaha  yang  julas  legalitasnya.  Oleh  karena  itu,  mayoritas  pelaku  UMKM memberikan antusias yang tinggi dengan diadakannya pelatihan mengenai legalitas produk dan usaha UMKM.
Sosialisasi  dilakukan  dengan  melakukan  kunjungan  ke  pelaku  UMKM  dan  juga  melalui  social  media  dengan membagikan poster terkait pelatihan seperti pada gambar 4.
Pelatihan  terkait  pendampingan  terhadap  legalitas  produk  UMKM  yang  dilaksanakan  pada  15  Desember 2022.  Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah dan interaktif dengan peserta pelatihan. Sebelum pelatihan dimulai,  pelaku  UMKM  diminta  untuk  mengisi  pre-test  yang  telah  disediakan.  Diantara  pertanyaan  yang  ada dalam pre-test yaitu mengenai pemahaman legalitas produk dan kesediaan untuk dilakukan pendampingan oelh BMT NU Singgahan. Pelatihan dimulai dengan pembukaan oleh pembawa acara dan dilanjutkan sambutan ketua tim. Narasumber pertama dalam pelatihan yaitu Dinas Kesehatan Tuban. Penyampaian materi tentang SPP-IRT oleh Siti Chorijah, S. E. Materi disampaikan secara interaktif kepada peserta pelatihan. Setelah pemateri SPP-IRT disampaikan, dilanjutkan pemateri yang menyampaikan kelengkapan legalitas UMKM yang disampaikan oleh perwakilan  kurator  dari  KURASI.  Sedangkan  dari  PPH  LSH  menyampaikan  dan  membantu  pembuatan  NIB secara langsung kepada peserta yang belum memiliki NIB. Materi teakhir disampaikan oleh BMT NU Singahan mengenai program pembiayaan dan pendampingan yang akan dilakukan bersama pelaku UMKM.
Gambar 5. Penyampaian materi dan diskusi dengan peserta kegiatan
Setelah  semua  narasumber  menyampaikan  materinya,  maka  dilanjutkan  proses  pemberian post-test kepada peserta pelatihan. Post-test bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta pelatihan terhadap materi-materi yang telah disampaikan (Rumahuru, Siahaya, Tuhuteru, Ririhena, & Theohanny, 2021).
Dari hasil pre-test pada gambar 6 diketahui bahwa produk atau usaha yang dimiliki pelaku UMKM 19% sangat berpengaruh, 15% tidak berpengaruh, dan 65% cukup berpengaruh karena adanya pandemi covid-19. Pandemi yang terjadi membuat omset pelaku UMKM menurun. Hal ini ditunjukkan dari hasil jawaban pre-test peserta  sebanyak  65%.  Adanya  pandemi,  usaha  atau  produk  UMKM  yang  mengalami  penurunan  omset memerlukan  perhatian  untuk  membangkitkan  semangat  berusaha  Kembali.  Diantara  usaha  untuk membangkitkan tersebut yaitu dengan memberikan legalitas usaha dan produk UMKM supaya daya saing jual juga  akan  meningkat.  Para customer  pada  zaman  sekarang  sudah  memiliki  pengetahuan  mengenai  legalitas produk ataupun usaha. Adanya produk atau usaha yang belum memiliki atau belum lengkap legalitasnya akan menjadi  pertimbangan  untuk  membelinya.  Oleh  karena  itu,  dalam  pelatihan  yang  telah  dilakukan  diberikan pengetahuan mengenai pentingnya semua legalitas produk atau usaha yang dimiliki UMKM.
Gambar 6. Diagram pengaruh pandemi terhadap produksi produk barang atau jasa UMKM
Peserta yang mengikuti pelatihan legalitas produk ada yang belum memiliki legalitas produk atau usaha berupa merek yaitu 50%. Merek dari usaha atau produk UMKM merupakan kunci promosi terhadap produk atau
Berpengaruh pandemi 19% Tidak
berpengaruh 15% Cukup Berpengaruh
66%
jasa yang mereka tawarkan. Akan tetapi, 50% dari peserta pelatihan belum menyadari akan pentingnya merek dari produk atau usaha mereka.  Saat penyampaian materi dijelaskan bahwa merek merupakan identitas dari produk atau usaha yang dimiliki oleh produsen.  Adanya merek, maka produk yang dijual akan medah diingat dan dikenal dengan ciri khas yang dimiliki produk atau usaha tersebut. Tanpa adanya merek pada produk atau usaha, maka sulit bagi konsumen untuk menemukan kembali produk atau usaha tersebut.
Banyak dari peserta pelatihan yang merupakan produsen dari produk makan atau minuman. Dalam produk makanan, minuman, atau obat-obatan diperlukan perizinan yaitu SPP-IRT. Dalam penyampaian materi tentang SPP-IRT oleh narasumber dari Dinas Kesehatan Tuban dijelaskan bahwa untuk pengajuan SPP-IRT diperlukan NIB. Oleh karena itu, setiap produk atau usaha wajib memiliki legalitas yang paling utama yaitu NIB. NIB dapat dimiliki  dengan  mengajukan  dokumen  berupa  KTP  dan  NPWP  dari  pemiliki  produk  atau  usaha.  Proses pengajuan NIB dijelaskan oleh narasumber dari LSH PPH dan dipandu langsung dalam website OSS dan bisa jadi dalam jangka waktu yang pendek.  Setelah terbit NIB, maka bisa dilanjutkan untuk pengajuan SPP-IRT secara online yang telah terintegrasi dengan OSS juga.
Pengajuan  sertifikasi  halal  dijelaskan  oleh  LSH  PPH  kepada  peserta  pelatihan.  Sertifikat  halal  ditujukan untuk produk berupa makanan, minuman, dan obat-obatan. Pengajuan sertifikat halal dilakukan secara offline atau online. Pelaku UMKM yang mengajukan sertifikat halal harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan. Dalam pengajuan offline program pendampingan setelah pelatihan ini akan didampingi pengurusan pengajuan sertifikat halal oleh BMT NU Singgahan.
Pendampingan BMT NU Singgahan selain fokus pada pembiayaan juga akan mendampingi dalam pengajuan legalitas produk atau usaha UMKM pasca pelatihan dilakukan. Tim akan melakukan follow up kepada pihak BMT NU  Singgahan  terkait  pengajuan  legalitas  yang  telah  dilakukan.  Bentuk  tindak  lanjut  yang  dilakukan  setelah pelatihan diantaranya telah ada lima pelaku UMKM telah mendapatkan NIB hasil pendaftaran saat pelaksanaan kegiatan.  Selain  NIB,  peserta  juga  berencana  untuk  mengurus  PIRT  dan  sertifikat  halal  untuk  produk  usaha mereka.  Setelah  adanya  post-test  diketahui  bahwa  kesediaan  dari  peserta  pelatihan  untuk  melakukan pendampingan legalitas yang bermitra dengan BMT NU Singgahan yaitu 100%.

## 4. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  studi  yang  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  24  UMKM  dari  8  desa  yang bermitra  dengan  BMT  NU  Singgahan  yang bersedia  didampingi  dalam  pengajuan  legalitas  produk  dan  usaha UMKM  meliputi  nomor  induk  berusaha  (NIB),  Sertifikat  Produksi  Pangan  Industri  Rumah  Tangga  (SPP-IRT), sertifikat  halal,  dan  merek  yang  terdaftar  dalam  Direktorat  Jenderal  Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  serta pembiayaan produk oleh BMT NU Singgahan. BMT NU Singgahan akan menjadi pendamping selanjutnya dalam pengurusan legalitas produk atau usaha pelaku UMKM selain memberikan program pembiayaan yang telah ada. Pendampingan legalitas produk atau usaha UMKM bisa mendukung atau menjadi tindak lanjut pembiayaan yang tepat.

## 5. PERSANTUNAN
Tim  pengabdian  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Kementrian  Agama  Republik  Indonesia,  Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, yang telah memberikan izin dan dana bantuan pengabdian sehingga kami bisa melakukan pengabdian tentang pendampingan legalitas  produk dan usaha UMKM yang bermitra dengan BMT NU Singgahan.

## REFERENSI
Alya’Labibah, H., & Sahrudin, A. R. N. (2022). Business Legality Assistance for Small and Medium Enterprise as An  Effort  to  Protect  the  Law  in  the  Context  of  Post-Pandemic  Economic  Recovery. ABDIMAS:  Jurnal Pengabdian Masyarakat, 5(2), 2518 – 2523.
Aziz, M., Ghofur, A., & Hidayati, N. N. (2021). Regulation on the Implementation of Halal Product Assurance in Indonesia: Statute Approaches Study. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 4(2), 209 – 230.
Azizah, N., Marshanda, A., Fitrah, A. R., & Amalina, A. N. (2022). Application of E-Government to Business Legal Management  in  Wonorejo  Village,  Tegalsari  District,  Surabaya  City. PROCEEDINGS  3RD  ICONIDS INNOVATION, 35.
Cahyaningtyas, R. N. (2022). The Effect of RBA OSS-Based Company Licensing on Domestic Investment. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 5(3), 23231 – 23242.
Darmawi,  A.  (2019). Perencanaan  dan  Evaluasi  Program  Penyuluhan  Pembangungan  Menilai  Diri  Dengan Metoda Rapid Rural Appraisal (RRA).
Farida, Y., Utami, W. D., Fanani, A., Desinaini, L. N., & Sari, S. K. (2022). Economic Empowerment of Housewives Based on OPOR (One Product in One RT) in Pojok Village of Magetan Regency, Using the Asset-Based Community-Driven  Development  (ABCD)  Approach. Engagement:  Jurnal  Pengabdian  Kepada Masyarakat, 6(1), 17 – 41.
Kindon,  S.,  Pain,  R.,  &  Kesby,  M.  (2007). Participatory Action Research Approaches and Methods: Connecting People, Participation and Place. Routledge.
Michael, M., & Kansil, C. S. (2022). Responsibility Analysis of the Directorate General of IPR Regarding the Case of Name Doing/Passing Off Against the Famous brand “M&G” Reviewed from Law Number 20 of 2016 Regarding  Brand  and  Casual  Geographic  Indications  (526K/Pdt.  Sus-HKI/2020). 3rd  Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021), 1058 – 1063. Atlantis Press.
Obregon, R., & Waisbord, S. (2012). The Handbook of Global Health Communication. John Wiley & Sons.
Pacini,  F.  (2021). The  brand  management  into  the  funeral  market:  From  the  launch  of  a  product  to  the consumer’s mind .
Permadi,  I.  (2022).  The  Role  of  the  State  in  Ensuring  Legal  Certainty  on  the  Continuity  of  Halal  Products  in Indonesia. Proceedings  of  Malikussaleh  International  Conference  on  Law,  Legal  Studies  and  Social Science (MICoLLS), 2, 00038 – 00038.
Pratiwi,  L.  H.,  Anam,  C.,  Susanti,  A.  D.,  Antriyandarti,  E.,  Widyamurti,  N.,  &  Cahyadi,  M.  (2022).  Peningkatan Performa UMKM Es Gabus 90’an melalui Pendampingan Sertifikasi Halal. Warta LPM  25 (3) 407 – 420.
Purwaningsih, I., & Hardiyati, R. (2021). Enhancing the food labelling system in Indonesia: The case of food with health-related claims in small and medium enterprises. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 733(1), 012126. IOP Publishing.
Rahmawati, N. L., Zahro, I. F., Fitriandari, N., & Mufidah, E. (2019). Pemanfaatan Pelepah Pisang Menjadi Produk Inovatif  sebagai  Upaya  Peningkatan  Pendapatan  Ekonomi  Keluarga  di  Desa  Jamberejo  Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(1), 21 – 31.
Rohaedi, E., Kusnadi, N., Setiadi, T., & Iskandar, E. A. (2021). Optimization of Location Permit Application Services Through  Online  Single  Submission  System. International  Journal  of  Multicultural  and  Multireligious Understanding, 8(12), 466 – 474.
Rumahuru,  Y.  Z.,  Siahaya,  A.,  Tuhuteru,  A.,  Ririhena,  I.,  &  Theohanny,  P.  (2021).  Transformasi  Budaya Pembelajaran Era Kenormalan Baru Pasca Covid-19 di SMP Negeri 2 Kairatu Barat. Journal Community Service Consortium, 2(2).
Sari,  N.,  &  Tantimin,  T.  (2022).  ASSISTANCE  OF  BRAND  REGISTRATION  AT  SATE  ASIH  RESTAURANT  AS  AN EFFORT  TO  PROTECT  LEGAL  PROPERTY. ConCEPt-Conference  on  Community  Engagement  Project, 2(1), 725 – 732.
Sudrartono, T., Nugroho, H., Irwanto, I., Agu stini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Amaria, H., … Sudirman, A. (2022). Kewirausahaan UMKM Di Era Digital.
Sulasih, S., Manullang, S. O., Purba, B., Mardia, M., Purba, P. B., Mistriani, N., … Rahmadana, M. F. (2021). Studi Kelayakan Bisnis. Yayasan Kita Menulis.
Taneo, S. Y. M., Noya, S., & Setiyati, E. A. (2021). Constraints of small and medium food industry to take advantage of domestic market opportunities during the COVID-19 pandemic. KnE Social Sciences, 535 – 546.
Yazid, F., Kamello, T., Nasution, Y., & Ikhsan, E. (2020). Strengthening Sharia Economy Through Halal Industry Development in Indonesia. International Conference on Law, Governance and Islamic Society (ICOLGIS 2019), 86 – 89. Atlantis Press.
Zuchrillah, D. R., Altway, S., Karisma, A. D., Agustiani, E., & Suprapto, S. (2022). Pendampingan UMKM Binaan Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita Surabaya Menuju Sertifikasi Halal. JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK), 6(2), 153 – 160.
Zulianti, D.,  &  Aslami,  N.  (2022).  IMPLEMENTATION  OF MANAGEMENT  SYSTEM  ON  HALAL  CERTIFICATION FOR  MEDAN  CITY  MSMES  ACTORS:(Case  study  at  the  Medan  City  Cooperative  and  MSMEs  Office). CASHFLOW: Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide, 1(3), 11 – 16.