## JERAGAN NEMEN : DINAMIKA HUBUNGAN BAKUL - LANGGAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK EKONOMI
1
M. Alie Humaedi

## Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

## ABSTRACT
So  far,  the  vendor-customer  ( bakul-langgan )  relationship  is  blamed  for perpetuating  poverty  in  the  fisherman  community.  This  patron-client relationship  has  disadvantaged  fisherman  as  customers  ( langgan ),  and  has brought  advantages  to  vendors  ( bakul )  as jeragan  nemen because  of  their possession  of  production  tools.  This  position  has  hardly  changed,  and  the cultural  aspect  has  received  a  more  dominant  position  than  the  structural factors in causing poverty. This development is unfortunate, because when the state and the global market could not reach them, this traditional institution ( bakul-langgan )  would  sustain  the  lives  of  poor  fisherman.  The  wave  of reform in 1998 has also transformed this custom institution. It began to lose its patron – client relationship. Today, the vendor – customer relationship has become more functional, and every aspect is negotiable. In addition, there is also a matter of “desecration” of debt which is given by bakul .  Finally, the spirit of reform has also changed the position of jeragan nemen to langgan , and many of the subordinates ( pendega ) have become small business leaders. However,  the  involvement  of  rent  seeking  actors  such  as  banks  and  micro finance institutions on behalf of cooperatives could bring back the fishermen to poverty.

## PENGANTAR
Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan di masyarakat nelayan lebih disebabkan oleh kuatnya cengkeraman sistem
1 Keseluruhan data dalam tulisan ini merupakan hasil Penelitian Program Kompetitif LIPI sub bidang Critical  and  Strategic  Social  Issues  (CSSI) dengan  tema  “Persoalan  Kemiskinan  dari  Perspektif Kebudayaan” pada tahun 2009-2010. Terima kasih disampaikan kepada Dr. Ninuk Kleden-Probonegoro, selaku koordinator penelitian, yang telah mengizinkan penggunaan data penelitian tersebut.
tengkulak  atau  kartel  dalam  distribusi  hasil  tangkapan.  Penelitian Mubyarto,  dkk  (1984)  di  Ujung  Batu  Jepara  menunjukkan  bahwa nelayan tradisional dijerat oleh jualbeli yang didasarkan pada sistem utang.  Pihak  pemberi  utang  atau bakul mengatur  sepenuhnya  harga. Penelitian payung yang dilakukan Lembaga Kajian Masyarakat Nelayan dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Pertanian Bogor (IPB) sejak tahun 1982-1988 di wilayah Gebang Cirebon, Eretan Indramayu,  dan  Blanakan  Subang  juga  menjelaskan  bahwa  nelayan Pantai Utara Jawa umumnya tidak terlepas dari hubungannya dengan bakul .  Saat  itu  hampir  tidak  ada  nelayan  tradisional  yang  bersifat mandiri,  baik  dalam  soal  penyediaan  alat-alat  tangkapan  maupun dalam soal pemasaran hasil produksinya. Pudjo Semedi (2001), selain melihat hubungan patron klien toke (pemilik) dan pendego (anak buah) pada  perahu-perahu purse  seine, ia  juga  melihat  bahwa  kemiskinan nelayan  tradisional  non -purse  seine di  Wiradesa  Pekalongan  lebih disebabkan oleh pasar yang bersifat tertutup. Tempat Pelelangan Ikan (TPI)  hanya  menjangkau  perahu-perahu  besar,  sedangkan  nelayan tradisional masih dikuasai oleh bakul di tingkat lokal. Nelayan tersebut tidak bisa melepaskan ikatannya dengan bakul karena utang yang besar untuk keperluan alat-alat produksi. Penelitian juga mensinyalir bahwa meskipun tidak ada sistem rente yang jelas, namun hubungan ekonomi bakul -nelayan  itu  sesungguhnya  lebih  merugikan  pihak  nelayan  dan menguntungkan pihak bakul .
Praktik tengkulak yang telah mengakar ini selalu dianggap sebagai bagian dari aspek kultural masyarakat 2 , dan menjadi penyebab pengimbang dari lemahnya daya dukung struktural yang ada. Ketidakmampuan negara dalam  mengelola  dan  menjaga  sumber  daya  laut,  misalnya,  ditutupi oleh penyalahan aspek kultural masyarakat yang telah menjadi lembaga tradisi dengan dua artinya, yaitu organisasi dan relasional. Meskipun telah  banyak  rumusan  tentang  pendampingan  dan  pemberdayaan  di sektor perikanan laut, seperti upaya ko-manajemen pengelolaan sumber daya laut (Adhuri 2004), penguatan hak ulayat laut (Ali 2006), Gerbang Mina Bahari (Satria 2009), serta kebijakan pemerintah pusat dan daerah
2 Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa sistem tengkulak, kartel dan ijon sebenarnya telah ada dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari praktik kebudayaan masyarakat di bidang ekonomi. Kemampuan dan kemauan individu di masyarakatlah yang memungkinkan sistem ini dapat berkembang atau tidak saat mereka berhubungan ekonomi. Bagaimana pun, sebagai makhluk ekonomi, pencarian keuntungan dengan berbagai caranya akan selalu ada. Sistem sosial yang dibentuk dan berlaku itulah yang menjadi pembatas dari sistem ekonomi ini.
mengenai Kawasan Bahari Terpadu, namun hari demi hari, laut semakin tidak memberi jaminan kesejahteraan bagi nelayan tradisional.
Permasalahannya,  apakah  rumusan  tentang  pendampingan  dan pemberdayaan  di  atas  juga  memperhatikan  secara  seksama perkembangan  terakhir  fenomena  yang  ada  dalam  aspek  kultural masyarakat  yang  acapkali  dipersalahkan?  Semisal  hubungan bakul- langgan yang  telah  berubah  sejak  tahun  1998.  Sayangnya,  baik pengusul berbagai rumusan ataupun pemerintah sekalipun sering lepas tanggung  jawab  bila  ada  dugaan  bahwa  penyebab  kemiskinan  suatu masyarakat berujung pangkal dari kesalahan mereka sendiri, khususnya yang berasal dari aspek-aspek kulturalnya. Bahkan, hal ini seringkali telah dianggap menjadi “takdir alam” yang harus diterima bulat-bulat oleh nelayan.
Padahal,  di  dalam  proses  menjalani  “takdir  alam”  itu,  para  nelayan dengan  alami  dan  bersungguh-sungguh  juga  telah  berusaha  memilah mana  takdir  alam  yang  harus  diteruskan  untuk  menyejahterahkan keluarganya,  dan  mana  pula  “takdir  alam”  yang  harus  ditinggalkan karena  berpotensi  memiskinkannya.  Pemilahan  bisa  berdasarkan pengalaman  langsung  ataupun  melalui  pengaruh  luar  yang  masuk menerobos  ke  dalam  kesadaran  mereka.  Nilai  normatif  dan  strategi adaptasi kemudian dapat dilakukan secara memadai dan berkesesuaian dengan kondisi kehidupannya.
Salah satu “takdir alam” atau secara teoritis bisa disebut lembaga tradisi yang  kerap  dipersalahkan  sebagai  penyebab  kemiskinan  itu  adalah hubungan bakul (perantara)  dengan langgan (nelayan  tradisional). Dahulu  hubungan  sosial-ekonomi  ini,  seperti  kesimpulan  penelitian di atas, kerapkali dilihat sebagai hubungan patron klien mutlak yang secara  fungsional  sepenuhnya  menguntungkan  para bakul sehingga bakul menduduki posisi “ jeragan nemen ” (juragan sejati). Hubungan ini pun dianggap tidak menguntungkan para langgan sedikit pun.
Reformasi tahun 1998 tidak hanya diartikan era baru perubahan di bidang politik kekuasaan. Bagi masyarakat nelayan, reformasi telah mendorong mereka melakukan gerakan sosial untuk memperbarui hubungan bakul- langgan tidak atas dasar utang. Gerakan itu dimulai dari wilayah Jawa Barat, yaitu Eretan Indramayu, dengan bentuk penolakan langgan untuk membayar  utang  kepada bakul 3 .  Penolakan  ini  diiringi  pula  dengan
sikap  antipati  mereka  untuk  menjual  hasil  tangkapan  kepada bakul . Dekade tahun 2000 dapat disebut sebagai dekade perubahan nasib bagi masyarakat nelayan. Hal ini tampak dari kenyataan bahwa “dari orang yang bukan pemilik alat produksi menjadi pemilik alat produksi; dari posisi jeragan palsu menjadi “ jeragan nemen ”, dari pendego menjadi jeragan ,” dan terjadi pula modernisasi dalam teknologi alat tangkapan.
Ada beberapa bagian etos yang meredup dengan sendirinya. Ngiteng sebagai  tradisi  memperbaiki  jaring  rusak  dan  bukti  hubungan  kerja antara pendego dan jeragan sedikit  demi  sedikit  tergantikan  dengan pilihan membeli jaring baru.
Hubungan bakul - langgan kemudian lebih bersifat terbuka. Utang tidak lagi  diartikan  sebagai  fasilitas  untuk  mendominasi langgan ,  tetapi sebatas itikad baik suatu hubungan. Anehnya, persebaran utang kepada berbagai pihak, seperti bank titil dan lembaga keuangan mikro, semakin nyata  ketika  bentuk  baru  hubungan bakul - langgan ini  dipraktikkan. Hal ini berbeda dengan kondisi sebelumnya, utang para langgan hanya terpusat pada bakul , tanpa sistem rente. Sayangnya, potensi relasional sosial-ekonomi  bahwa  di  dalam  hubungan bakul-langgan dan  juga jeragan-pendego yang menjadi wadah “orang bisa menghidupi orang” walaupun sebatas kebutuhan minimum pada saat sepi tangkapan, seperti yang dipraktikkan dahulu, selalu dianggap berbahaya bagi masa depan nelayan.  Padahal,  hubungan  seperti  inilah  yang  sebenarnya  mampu menjamin eksistensi orang miskin dalam batas subsistensi sekalipun.
Persoalan  dilematis  dari  bentuk  baru  hubungan bakul - langgan dan kelemahan hubungan bakul - langgan di masa lalu inilah yang mendorong tulisan ini untuk menjelaskan secara detail hubungan sosial-ekonomi yang  seringkali  dianggap  sebagai  aspek  kultural  yang  memiskinkan nelayan  di  Tunggulsari  Kaliori  Rembang  Jawa  Tengah.  Apakah perebutan,  pengolahan,  dan  distribusi  sumber  daya  kelautan  melalui
3 Saat itu, nelayan di sepanjang Pantai Utara Jawa, seperti Mundu Pesisir, Gebang, Bulakamba, Tegal dan seterusnya kemudian ikutserta melakukan gerakan sosial itu. Gerakan sosial itu diwarnai dengan beberapa aksi pembakaran perahu dan pemukulan terhadap bakul dan petugas TPI.  Gerakannya ada yang diwadahi oleh kelompok-kelompok perhimpunan nelayan, tetapi ada juga yang digerakkan oleh tokoh-tokoh  kharismatik.  Seorang  bakul  kecil  di  Gebang  Cirebon  yang  telah  memiliki  15  langgan dengan modal hampir 200 juta misalnya, serta merta kehilangan langgan. Utang yang diberikan kepada langgan  sebagai  modal  pembelian  perahu  dan  alat  tangkap  tidak  pernah  dikembalikan  sedikit  pun. Selain ia, puluhan bahkan ratusan bakul mengalami hal serupa. Demikian juga bakul di Tunggulsari Kaliori yang awalnya berjumlah 24 orang, kemudian menyusut karena banyak di antara mereka yang bangkrut. Sayangnya belum ada penelitian yang cukup memadai untuk gerakan sosial nelayan pasca tahun 1998.
hubungan bakul-langgan itu  menjadi  inti  permasalahan  kemiskinan, atau  ada  alasan  lain  yang  bersifat invisible  hand yang  menyebabkan mereka terus-menerus berada pada posisi itu?

## PERSPEKTIF ATAS KEMISKINAN NELAYAN
Analisis terhadap permasalahan di atas akan didekati melalui pendekatan politik-ekonomi. Pendekatan ini sendiri ditekankan pada usaha untuk tidak memisah-misahkan berbagai kepentingan individu dan kelompok, termasuk  pemerintah,  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  sosial- ekonomi. Ada dua bahasan utama untuk menjabarkan pendekatan ini ke  dalam  persoalan  kemiskinan  nelayan,  yaitu  penjabaran  tentang hubungan  patron-klien  dan  penjabaran  mengenai  latar  interaksi perebutan sumber daya alokatif dan otoritatif.

## Hubungan Patron-Klien sebagai Pintu Masuk
Berbagai  pertanyaan  tentang  penyebab  kemiskinan  nelayan  selalu muncul seiring dengan diluncurkannyaberbagai kebijakan dan program pemerintah. Apa  sebenarnya  yang  terjadi?  Padahal,  mereka  hidup  di sekitar wilayah yang bergelimang sumber daya tak terhingga. Pertanyaan ini tidak bisa dijawab secara normatif begitu saja, bahwa mereka miskin karena malas bekerja atau karena boros berbelanja. Dalam kacamata Arif Satria (2003b), sedikitnya ada dua pendekatan yang bisa diajukan, yaitu pendekatan modernisasi dan pendekatan strukturasi 4 .
Pertama ,  pendekatan  modernisasi  yang  selalu  menganggap  bahwa persoalan  kemiskinan  disebabkan  oleh  faktor  internal  masyarakat. Dalam pendekatan ini, kemiskinan nelayan ada akibat faktor budaya seperti kemalasan, keterbatasan modal dan teknologi, serta keterbatasan manajemen.  Oleh  karena  itu,  pendekatan  ini  selalu  sarat  dengan proposal  modernisasi  bagi  kehidupan  sosial-ekonomi  nelayan,  yaitu bahwa  sudah  sepatutnya  nelayan  mengubah  budaya,  meningkatkan kapasitas teknologi, dan memperbaiki sistem usahanya.
Kedua ,  pendekatan  struktural  yang  selalu  menganggap  bahwa  faktor
4 Dua  pendekatan  umum  ini  sebenarnya  mendapatkan  perlawanan  dari  kelompok  yang  memandang bahwa ada kompleksitas dari suatu faktor penyebab. Ia tidak bisa dipisahkan dalam batas yang tegas apakah penyebab itu masuk ke kategori kultural (modernisasi) atau struktural. Oleh karena itu, ada tawaran pendekatan lain yang lebih bersifat kompleks, yaitu pendekatan liberal, radikal, dan heterodoks untuk melihat persoalan-persoalan kemiskinan seperti ini.
eksternal  yang  menyebabkan  kemiskinan  nelayan.  Nelayan  miskin bukan karena budaya atau terbatasnya modal, melainkan karena faktor eksternal yang menghambat proses mobilitas vertikal nelayan. Faktor eksternal  tersebut  berjenjang,  baik  pada  tingkat  mikro-desa  maupun makro-struktural. Pada tingkat mikro-desa, masih ditemukan sejumlah pola hubungan patron-klien yang bersifat asimetris, yakni suatu pola hubungan  di  mana  terjadi  transfer  surplus  dari  nelayan  ke  patron ( bakul ).  Sementara  itu,  pada  tingkat  makro-struktural,  belum  adanya dukungan politik terhadap pembangunan kelautan dan perikanan secara memadai, sehingga sektor itu tidak mampu berkembang sebagaimana sektor lainnya.
Seperti disebutkan di atas, salah satu masalah yang sering dihubungkan dengan kemiskinan masyarakat nelayan adalah soal hubungan patron- klien, misalnya dari pendego ke jeragan, jeragan ke bakul , dan bakul ke distributor utama . Kuatnya ikatan patron-klien yang ada di masyarakat nelayan  harus  dipahami  sebagai  konsekuensi  dari  sifat  kegiatan penangkapan ikan yang penuh risiko dan ketidakpastian. Bagi nelayan, menjalin  ikatan  dengan  patron  (juragan, bakul ,  distributor)  adalah langkah  penting  menjaga  kelangsungan  kegiatan.  Dengan  demikian, pola  patron-klien  yang  tercermin  dalam  hubungan bakul - langgan merupakan salah satu institusi jaminan sosial-ekonomi.
Hal ini terjadi karena hingga saat ini nelayan dianggap belum menemukan alternatif  institusi  yang  mampu  menjamin  kepentingan  sosial- ekonominya.  Meskipun  diakui  bahwa  nelayan  memiliki  solidaritas sesama  yang  kuat,  etos  kerja,  dan  mobilitas  tinggi,  tetap  saja  masih memiliki sejumlah kelemahan, khususnya kemampuan mengorganisasi diri, baik untuk kepentingan ekonomi maupun profesi. Terlebih ketika sebagian nelayan masih menganggap bahwa status nelayan sebagai way of life sehingga etika subsistensi masih menjadi pegangannya.
Ikatan  komunal  yang  ada,  seperti  ikatan  dengan  patron,  umumnya dipertahankan  untuk  menjaga  kepentingan  subsistensinya.  Hal  ini dianggap  sebagian  besar  peneliti  sebagai  biang  kemiskinan.  Pada sisi yang lain, hubungan patron klien yang tidak lagi mutlak, bersifat fungsional dan negosiasif sepertinya akan mengarahkan lembaga tradisi ini untuk tidak mereproduksi kemiskinan. Bentuk baru hubungan itulah yang diharapkan menjadi terobosan lembaga tradisi ini untuk mereduksi kemiskinan masyarakat nelayan.
Dua sifat utama itu, fungsional dan negosiasif, harus selalu didorong untuk  selalu  melekat  pada  hubungan bakul - langgan di  atas.  Peran pemerintah dalam soal ini menjadi penting, sepenting upaya masyarakat sendiri  untuk  tetap  menjaga  fungsi  lembaga  tradisinya.  Pemerintah melalui  kewenangannya  dapat  menyediakan  permodalan  tanpa  rente agar langgan bisa terputus dari jerat utang para bakul , sehingga posisi langgan tidak  lagi  berada  pada  pihak  yang  didominasi  oleh  pemilik modal. Transaksi hasil produksi yang ada kemudian dilepas berdasarkan mekanisme  pasar  yang  bersifat  terbuka.  Jalinan  seperti  inilah  yang digambarkan oleh Anthony Giddens (1984) dengan hubungan segitiga antara negara, masyarakat, dan pasar. Bila hubungan segitiga ini secara fungsional berjalan sinergis, maka aspek-aspek penyebab kemiskinan, baik dari sudut pendekatan modernisasi dan struktural dapat teratasi.

## Latar Interaksi Perebutan Sumber Daya Alokatif dan Otoritatif
Giddens  (1984:119)  menyebut  ruang  interaksi  berbagai  kepentingan sebagai locale. Kata  ini  memiliki  hubungan  erat  dengan  konsep regionalisasi  geografi-waktu  yang  tidak  hanya  berarti  “penentuan tempat”, tempat modalitas strukturasi 5 atau kemampuan transformatif yang  mengarah  pada  kekuasaan  para  aktor  akan  dilakukan.  Konsep kekuasaan  sebagai  kemampuan  transformatif  pandangan  khas  yang dipegang  teguh  oleh  orang  yang  memperlakukan  kekuasaan  dalam istilah perilaku sekaligus dominasi, fokus utama orang yang menyoroti kekuasaan  sebagai  kualitas  struktural  seluruhnya  bergantung  pada pemanfaatan sumber daya (Giddens 1979; dalam terj.:162). Bisa juga, sumber  dayanya  berupa  media  yang  berfungsi  untuk  menjalankan kemampuan transformatifnya sebagai kekuasaan di dalam perjalanan rutin  interaksi  sosial.  Namun,  pada  saat  yang  sama  media  tersebut menjadi unsur-unsur struktural sebagai sistem sosial, yang ditegakkan ulang melalui pemanfaatannya dalam interaksi sosial.
Lebih  dari  itu,  regionalisasi  geografi-waktu  adalah  juga  penetapan wilayah  “dominasi”  yang  berhubungan  erat  dengan  berbagai
5 Modalitas merepresentasikan dimensi utama dualitas struktur di dalam penciptaan interaksi. Modalitas strukturasi  dimanfaatkan  oleh  para  aktor  untuk  melakukan  dan  menciptakan  interaksi,  namun  pada saat yang sama juga menjadi sarana untuk mereproduksi aneka komponen struktural sistem interaksi. Ketika analisis institusional difokuskan, maka modalitas diperlakukan sebagai khazanah pengetahuan dan sumber daya yang dimanfaatkan oleh para aktor dalam melakukan interaksi sebagai prestasi yang menunjukkan kecakapan dan keahlian, di dalam kondisi terbatas rasionalisasi tindakan.
kegiatan  sosial-ekonomi  yang  dirutinisasikan”.  Karena  itu, locales diregionalisasikan secara internal sehingga ia bukanlah dimensi kosong dari  tempat  pengelompokkan  sosial  menjadi  terstruktur,  melainkan juga  sesuatu  yang  harus  dipertimbangkan  dalam  rangka  keterlibatan pembentukan sistem interaksi. Satu contoh sederhana, bila pengusaha perikanan  (distributor)  menetapkan  Tunggulsari,  misalnya,  sebagai sentra penyuplai produksi udang, maka pengusaha tersebut akan ikut mengontrol  semua  perilaku  sosial-ekonomi  penduduk  di  desa  itu, termasuk  penggunaan  jaring  para  nelayan.  Di  samping  juga  terus- menerus  menyusun  dan  mengkoordinasikan bakul sebagai  aktor lapangan untuk menyesuaikan rutinisasi yang ada.
Dalam soal sumber daya yang ikut terlibat aktif dalam pembentukan struktur  dominasi,  Giddens  membaginya  dengan  dua  macam kategori. Pertama ,  sumber  daya  alokatif  ( allocative  resources )  yang memungkinkan dominasi manusia atas dunia material, misalnya bahan mentah, peralatan produksi, teknologi, dan hasil produksi. Kedua , sumber daya otoritatif ( authoritative resources ) yang memungkinkan dominasi manusia atas dunia sosial. Dibandingkan dengan sumber daya alokatif, sumber daya otoritatiflah yang lebih berfungsi sebagai pengarah dari pola interaksi sosial dan pembentukan kuasa di masyarakat (Suhartono 2000:30).  Pengorganisasian  ruang  sosial  serta  organisasi  dan  relasi manusia  dalam  asosiasi  timbal  balik  seperti  hubungan  patron-klien, misalnya, menjadi salah satu contoh nyata dari pembentukan struktur dominasi atas sumber daya alokatif dan sumber daya otoritatif itu.
Bila  diperhadapkan  dengan  hubungan  segitiga  antara  negara, masyarakat,  dan  pasar  seperti  pendapat  Giddens  di  atas,  maka strukturasi dominasi sumber daya itu akhirnya akan berujung pada satu proses yang “mengikat ke dalam” . Inilah yang membuahkan kesadaran praktis,  juga  melahirkan  berbagai  praktik  sosial  yang  berlangsung secara berkelanjutan dalam ruang dan waktu. Di bidang sosial-budaya, hubungan ini bisa bersifat patron klien karena alasan dominatif sumber daya  itu.  Sedangkan  di  bidang  ekonomi,  bisa  melahirkan  praktik ekonomi yang tertutup dan tidak negosiasif. Sistem ini menguntungkan pelaku perantara dan pemain puncak ekonomi pasar, dan mematikan pihak  di  tingkat  produksi.  Kerangka  berpikir  seperti  inilah  yang digunakan  untuk  melihat  hubungan bakul - langgan di  masyarakat nelayan Tunggulsari Kaliori Rembang.

## WILAYAH NELAYAN SEBAGAI LATAR INTERAKSI PEREBUTAN SUMBER DAYA
Wilayah yang memiliki potensi sumber daya laut, termasuk desa nelayan Tunggulsari,  Kaliori  Rembang  dapat  menjadi  suatu  latar  interaksi perebutan  dan  transaksi  sumber  daya  antara  berbagai  pihak.  Negara dengan  kebijakan  dan  programnya  tidak  sekadar  menyejahterakan warganya, tetapi juga memiliki kepentingan menghidupi seluruh jenjang birokrasinya.  Tangan-tangan  negara,  termasuk  Tempat  Pelelangan Ikan  (TPI),  dimainkan  untuk  mengunduh  hasil  laut 6 .  Demikian  juga anggota masyarakat dan pelaku pasar berusaha mencari penghidupan di sana. Wilayah potensial seperti ini sering disebut wilayah gersang; gerah  tapi  merangsang.  Gerah  karena  panasnya  iklim  pesisiran  dan suasana perebutan sumber daya, serta merangsang karena berhubungan dengan potensi sumber daya laut bernilai jutaan bahkan miliaran bila diperhadapkan dengan pasar ekspor global.
Wilayah,  sekalipun  desa,  adalah  ruang  tempat  berbagai  interaksi muncul dan dimainkan seperti yang dinyatakan Giddens di atas. Ruang seperti itu sendiri selalu berwujud dan mempunyai pengertian dimensi geografi (Saort 1984:13). Melihat ruang secara geografis berarti melihat ruang  dari  sudut  pandang  ekologi,  sosial-ekonomi,  morfologi,  dan sistem kegiatan. Bila dilihat secara ekologi, letak wilayah nelayan yang berada di pinggir laut harus dilihat sebagai satu kesatuan antara ruang fisik  ekonomi  dengan  orientasi  hidup  masyarakat,  tempat  orientasi segoro bersemai.    Sedangkan  secara  sosial-ekonomi  berarti  melihat wilayah ini dengan potensi perikanan laut dan garam yang cukup besar. Adapun secara morfologi umumnya dilihat dari sebuah perkembangan fisik wilayah yang disebabkan adanya campur tangan para pemimpin dan  pihak  lain  seperti  pelaku  pasar;  yang  bisa  jadi  kehadiran  dan partisipasinya  disebabkan  oleh  adanya  potensi  sosial-ekonomi  yang
6 Selain tugas melelang ikan, TPI juga memiliki tugas menarik retribusi (tarikan). Perinciannya: hasil penjualan (raman) udang Rp 50.000-100.000 dikenakan retribusi sebesar Rp 2.000, dan Rp 100.000 ke atas dikenakan retribusi Rp 3.000. Semua hasil tarikan dari nelayan ini dikumpulkan petugas TPI. Selain tarikan, nelayan juga dimintai jimpitan untuk keperluan TPI dan sebagian lainnya untuk pembangunan infrastruktur desa. Tercatat bahwa petugas jimpitan di TPI Tunggulsari pada tahun 1990-2010 dipegang kamituwo dusun Tunggulsari. Adapun bagi nelayan yang tidak menjual hasil tangkapan di TPI, yaitu kepada bakul di rumah, jimpitan udangnya akan dilakukan seseorang yang bekerja khusus untuk itu. Dalam soal jimpitan kisik, hasil laut berupa sejenis kerang kecil, diambil tindakan bahwa setiap bakul diberi satu ember (timba), dan bakul sendiri yang menjumputnya. Seluruh hasil jimpitan langgan yang dilakukan bakul diambil petugas jimpitan yang ditetapkan oleh Kelompok Nelayan.
dimiliki  beserta  sistem  kegiatan  yang  berlaku  di  wilayah  itu.  Sistem kegiatan ini terlihat nyata karena umumnya sudah bersifat rutin.
Oleh  karena  itu,  seluruh  upaya  memperebutkan  ruang  adalah  proses untuk mendapatkan sumber daya yang tersedia di wilayah itu, atau juga untuk  sekadar  menyimbolkan  sesuatu.  Dalam  konteks  ini,  kontestasi dan negosiasi perebutan atau akses terhadap sumber daya kelautan pun akan  sering  dilakukan  dengan  berbagai  cara,  termasuk  dengan  cara mendominasi pada tingkat distribusi hasil laut seperti ikan dan udang. Salah  satu  contohnya,  TPI  Tunggulsari  tidak  lagi  dapat  melakukan pelelangan  hasil  laut,  akibat  campur  tangan  distributor  yang  lebih senang  menggunakan bakul sebagai  pelaku  di  lapangan.  Pilihan  ini dilakukan  karena  di  samping  berbiaya  murah,  ketersediaan  pasokan hasil laut untuk pasar global pun dijamin keamanannya oleh para bakul .
Permintaan  pasar  ekspor  atas  udang  saja,  misalnya  setiap  tahun membutuhkan pasokan sedikitnya 400.000-500.000 ton. Bahkan, pada tahun 2011 kebutuhan pasokan udang diproyeksikan mencapai jumlah 620.000 ton bila asumsi kenaikan per tahunnya 15.83% (DKP 2010:4). Nilai  jual  pasokan  tersebut  hampir  mencapai  3  miliar  dolar,  setara dengan  ekspor  bidang  migas.  Suatu  jumlah  menggiurkan  yang  tentu diperebutkan pelaku usaha di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Persoalannya,  bagaimana  perilaku  masyarakat  dapat  diarahkan  atau disesuaikan  dengan  kepentingan  pelaku  pasar,  padahal  di  saat  yang sama  kepentingan  ekonomi  pasar  global  sebenarnya  terus  menebar dan  berusaha  menancapkan  dominasinya  kepada  komunitas  nelayan tradisional ini?
Pada  tahun  2009,  Dinas  Kelautan  Kabupaten  Rembang  mencatat nelayan  Rembang  ikut  menyumbang  pasokan  ekspor  udang  nasional sedikitnya 12.000 ton (BPS Rembang 2010:16-19). Di tingkat lokal, jumlah ini merupakan hasil tangkapan nelayan pada lima kecamatan pesisir  Rembang.  Nelayan  Desa  Tunggulsari  Kaliori  sendiri  ikut menyumbang pasokan udang Kabupaten Rembang sebesar 400 ton pada tahun  2008  (Kaliori  2009).  Walaupun  jumlah  tersebut  terlihat  kecil, namun angka 400 ton atau 400.000 kg itu nilai jualnya mencapai Rp 30 miliar per tahun bila asumsi harga udang di tahun 2008 itu Rp75.000/kg. Artinya, pihak eksportir atau distributor utama dengan bantuan bakul di  lapangan  akan  berlomba  untuk  mendapatkan  sebanyak-banyaknya hasil tangkapan nelayan Tunggulsari.
Dalam konteks pasokan pasar global inilah, hubungan bakul-langgan kemudian  dapat  diartikan  bersifat  dominatif, bakul mendominasi langgan dalam aspek distribusi sumber daya. Sayangnya, sifat dominatif ini  telah  menjadi  budaya  massa  sehingga  masyarakat  pun  tidak  lagi bisa membedakan mana hubungan yang sifatnya fungsional ekonomis dengan hubungan personal. Bakul di tingkat lokal kemudian menjadi institusi dan kelas sosial tertentu yang memegang dominasi atas sumber daya ekonomis berupa hasil tangkapan, termasuk “tubuh” nelayannya sendiri  dengan  kekuasaan  yang  melekat  pada  otoritas bakul .  Dalam perspektif ini wajar bila identitas jeragan nemen yang dilekatkan pada bakul sebelum dekade 2000, sesungguhnya adalah identitas dominatif. Bakul memiliki kuasa penuh terhadap sumber daya alokatif sekaligus sumber daya otoritatif yang dimiliki nelayan langgan nya. Apakah sifat dominatif  itu  merugikan?  Jawaban  atas  pertanyaan  itu  tidak  selalu berada pada aras normatif. Seperti halnya lembaga tradisi yang memiliki potensi mereduksi kemiskinan di satu sisi dan di sisi lain mereproduksi kemiskinan  (Kleden-Probonegoro  &  Humaedi  2010),  maka  sifat dominatif pada hubungan bakul-langgan pun demikian adanya.

## Tunggulsari Kaliori: Wilayah “Dari Para Blegendar ke Nelayan Miskin”
Tulisan  ini  tidak  hendak  menganalisis  fenomena  kenelayanan  dalam spektrum wilayah yang besar, tetapi kasus nelayan pada desa Tunggulsari Kaliori akan dikemukakan sebagai bagian pernyataan bahwa keadaan nelayan beserta kebudayaannya pada prinsipnya bersifat berbeda dan memiliki  karakternya  masing-masing.  Dibandingkan  dengan  tiga desa  pesisir  lainnya  di  Kaliori  Rembang  (Pantiharjo,  Banyudono, dan Purworejo), nelayan terbanyak berada di Tunggulsari. Jumlahnya hampir mencapai 90%, dan 10% lainnya bermata-pencarian tani tambak (tambak udang  dan  garam).  Desa  ini dibatasi sungai  Randu  Gunting yang membelah wilayah Rembang dan Pati. Di sungai itu sedikitnya ada 400 perahu. Dari jumlah itu, 250 perahu milik nelayan Tunggulsari Rembang dan 150 lain milik nelayan Pecangaan Pati (Kaliori 2009:4). Setiap harinya, pada musim biasa (tidak leyep dan tidak pula rejeh ), 60- 80% jumlah perahu itu melaut.
Sebelum tahun 1950, Tunggulsari dikenal sebagai desa para blegendar atau jeragan nemen (juragan sejati). Blegendar adalah orang paling kaya yang memiliki ratusan kledokan sawah, puluhan perahu beserta pendego
(pengurus perahu), puluhan bangunan rumah, gudang, perhiasan, dan kendaraan. Saat itu, Tunggulsari diwarnai kemakmuran dari hasil laut. Pada  masa  kolonial  Belanda,  Tunggulsari  dikenal  memiliki  empat juragan besar di bidang kelautan. Mereka adalah H. Abdurrahman (ayah sesepuh desa), H. Muslim (kakek istrinya ketua UPK Kaliori), H. Tarno (ayah Petinggi), dan H. Fii (Kakek istri Petinggi). Keempatnya memiliki perahu-perahu berukuran besar; perahu barang setingkat tongkang dan perahu  khusus  tangkapan  ikan  setingkat  perahu purse  seine .  Mereka juga  memiliki  perahu-perahu  berukuran  kecil  yang  dijalankan  orang sekitar untuk menangkap ikan. Seluruh hasil ikan dibleng (diasinkan) dan digudangkan.
Abdurrahman memiliki tiga gudang ikan berukuran besar dan dua gudang beras.  Setelah  semua  gudang  terisi  penuh,  komoditas  itu  ditambah kayu jati dan cengkeh diangkut kapal barangnya untuk dikirimkan ke Ciasem (Subang), Pamanukan, Batavia, dan Banten. Dari wilayah itu, kapal-kapal tersebut kembali membawa beras, kopi, dan teh. Sebelum kapal penuh, para pendego belum diperbolehkan berlayar kembali ke Tunggulsari.  Sesampainya  di  Tunggulsari,  beras  dan  aneka  barang bawaan dijual di pasar Rembang dan wilayah pedalaman Rembang dan Pati. Hal seperti ini juga dilakukan tiga blegendar lain. Mereka memiliki jaringan pasar berbeda. Muslim hanya mengkhususkan perdagangan ke Pamanukan; Tarno ke Sumatera, dan Fii lebih meluaskan pasarnya ke Sumatera dan Sulawesi.
Keempat  orang  ini  rata-rata  memiliki pendego lima  puluhan  orang, ditambah ngenger untuk urusan rumah, dan gudang hampir sepuluhan orang.  Rumah,  tanah,  dan  sawahnya  tersebar  di  mana-mana,  bahkan di wilayah distribusinya juga. Saat itu, Tunggulsari dengan keberadaan blegendar nya  merupakan  wilayah  yang  disegani  orang.  Sayangnya, sepeninggal mereka, posisi jeragan nemen dalam bahasa nelayan atau blegendar ini  tidak  ada  yang  menggantikan.  Jaringan  usaha  mereka surut  dengan  semakin  menguatnya  pemanfaatan  kendaraan  bermotor di  jalur  Pantura  Deandels  pada  tahun  1950-an.  Perahu  pengangkut barang jarang dimanfaatkan karena tingginya biaya dan lamanya waktu perjalanan. Surutnya perjalanan perahu barang itu juga ikut menyurutkan usaha di bidang penangkapan ikan, sebagai bahan industri pengasinan.
Masyarakat  wilayah  Subang,  Pamanukan,  Batavia,  dan  Banten kemudian lebih banyak menyerap ikan yang berasal dari Indramayu,
Cirebon,  dan  Tegal  karena  lebih  murah.  Para  penerusnya  berusaha mengalihkan  jaringan  pasarnya  ke  Rembang,  Pati,  dan  sekitarnya. Pilihan itu kalah bersaing oleh jaringan pedagang Cina yang telah lebih dahulu menguasai pasar distribusi. Surutnya perdagangan antardaerah itu juga ikut menyurutkan perkembangan ekonomi masyarakat nelayan Tunggulsari. Mereka akhirnya kebanyakan menjadi nelayan tradisional yang  miskin,  walaupun  kalkulasi  penangkapan  hasil  laut  mencapai miliaran rupiah.

## Kegiatan Rutin, Sejahtera pun Tidak
Tulisan  pada  sub  ini  hendak  memaparkan  adanya  sistem  kegiatan masyarakat  nelayan  yang  secara  rutin  dilakukan  tetapi  tidak  juga membuahkan  kesejahteraan.  Kenyataan  tersebut  penting  disajikan untuk  memberi  gambaran  bahwa  persoalan  kemiskinan  tidak  hanya disebabkan oleh aspek internal masyarakat sendiri, tetapi juga ada aspek- aspek yang berasal dari luar dirinya yang menyebabkan mereka miskin. Dalam  rutinitas  masyarakat,  laki-laki  dewasa  (sebagian  masih  usia sekolah) pergi melaut sesuai jenis jaring ( saja ) yang dibawa. Sebelum tahun  2000,  ritme  kepulangan  nelayan  dari  laut  mudah  dipastikan. Bagi  pengguna saja plastik khusus  tangkapan  udang,  perahunya dipastikan akan merapat antara pukul 14.00 - 16.00. Demikian juga, dengan  nelayan  pengguna  jaring kejer ,  pagi  setelah  shalat  shubuh mereka berangkat dan pukul 12.00 mereka akan tiba di perkampungan. Mereka mengambil rajungan yang tertangkap, sekaligus memindahkan jaring kejer sepanjang  300  meter  itu  ke  tempat  lain  yang  dianggap banyak rajungan. Setelah tahun 2000, jadwal itu berubah drastis. Hal ini  disebabkan,  seperti  dituturkan  Pak Amir,  tidak  lagi  banyak  ikan. Pascatahun 2000 Direktorat Jendral Perikanan Laut (DKP 2002) juga mencatat terjadinya fenomena overfishing di laut utara Jawa, khususnya di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Waktu pulang juga ditentukan oleh situasi musim; rejeh (ramai ikan) atau leyep dan pailah (sepi ikan). Pada musim rejeh , si nelayan pulang lebih lambat karena banyaknya hasil tangkapan. Sementara itu, pada musim leyep ,  mereka  pulang  lebih  cepat  daripada  berputar-putar  di laut dan menghabiskan banyak solar. Mereka pergi pukul 04.00 atau sehabis  subuh  dan  pulang  minimalnya  pukul  09.00  (bila  sepi)  dan maksimal  pukul  16.00  (bila  ramai).  Sehabis  menambatkan  perahu, rutinitas lain adalah pemilik perahu wajib membuang air yang masuk
ke perahu, merapikan saja , meluruskan pipa kipas mesin ke demplo , dan  mengoleskan  oli  ke  mesin  dan  pipa,  agar  tidak  terjadi  korosi. Hampir  semua  mesin  perahu  sekarang  bermerk  dompeng,  asal  Cina. Dahulu,  mereka  memakai  Kubota  dan  Yanmar.  Namun,  karena  dua merk terakhir ini berharga mahal (Rp 8-12 juta), terlebih ketika terjadi kerusakan biaya perbaikan dan komponennya sangat tinggi, masyarakat lebih memilih memakai merk Dompeng yang berharga murah (Rp 3-5 juta). Mesin ini bertenaga kuat dan bandel meskipun cepat rusak. Mesin hanya mampu bertahan selama 3 tahun, sedangkan dua merk lain bisa bertahan 8-10 tahun.
Para perempuan nelayan akan menunggu suaminya dengan beberapa kegiatan. Ada  yang  menonton  televisi;  ada  yang  mengobrol  dengan tetangga;  dan  ada  yang  sibuk  mengurus  anak.  Semua  terlihat  secara terbuka karena rumah mereka hampir semua pintunya terbuka. Ada juga yang bekerja sebagai pengupas udang dan rajungan; ada yang menjadi bakul macal ( bakul sayur keliling); ada juga yang terlibat dalam usaha pembuatan kerupuk . Selain itu, mereka juga kebanyakan menetel iwak secara kecil-kecilan, baik untuk konsumsi sendiri ataupun untuk dijual kepada  orang  lain.  Ikan-ikan  itu  diperoleh  dari  tangkapan  suaminya atau  hasil alang-alang ( gosek )  anaknya,  atau  membeli  sedikit  dari tetangga dan para pengalang-alang itu. Sayangnya, kegiatan rutin laki- laki ataupun perempuan nelayan itu juga tidak menyejahterakan. Dalam monografi  Kecamatan  Kaliori  (Setda  2010),  jumlah  orang  miskin  di desa ini mencapai 67% dari jumlah penduduk yang mencapai 300 KK atau 1.200 jiwa itu.

## DINAMIKA HUBUNGAN SOSIAL-EKONOMI NELAYAN
Dalam  kehidupan  nelayan,  beberapa  kategorisasi  sosial  dapat dimunculkan. Selain kategori nelayan berdasarkan jenis alat tangkapan ( saja ),  ada  kategori  yang  dimunculkan  berdasarkan  kepemilikan  alat produksi. Si pemilik perahu beserta alat penangkapannya bisa disebut juragan atau jeragan . Alat produksi ini dijalankan anak buah perahu atau pendego juga disebut bidak . Sub ini memaparkan beberapa perubahan atau dinamika yang terjadi pada setiap tingkat pelaku utama hubungan bakul-langgan. Tujuannya  untuk  memperoleh  potret  kemiskinan  dan fungsi lembaga tradisi dalam arti relasional pada setiap tingkatannya itu.

## Tingkat Juragan
Sejak tahun 2000, pengertian juragan ini berlaku bagi semua nelayan tradisional. Setelah gerakan sosial bersama nelayan di tahun 1998 itu, hampir seluruh nelayan di pantai utara, khususnya Rembang memiliki perahu.  Kenyataan  ini  ada  setelah  hubungan  utang  kepemilikan  alat produksi antara bakul yang sebelumnya menyediakan itu dan nelayan sebagai  pihak  pengelola  terputus  akibat  semangat  reformasi  yang menuntut  keadilan.  Saat  itu,  banyak  nelayan  yang  tidak  lagi  mau menggerakkan  alat  produksi  yang  dimiliki bakul nya.  Ketika bakul menagih, mereka mempersilahkan untuk mengambil alat produksinya.
Kenyataannya,  hampir  semua bakul tidak  pernah  meminta  kembali perahu,  mesin,  dan  jaring  miliknya  dari  nelayan  yang  menjadi langgan nya. Peneliti melihat bahwa sebelum 1997, bila istilah juragan didefinisikan  sebagai  pemilik  alat  produksi,  maka  posisi  juragan sebenarnya  ada  di  pihak bakul .  Mereka  lah  yang  menjadi  pemilik alat  produksi  yang  digerakkan  nelayan langgan nya.  Sementara  itu, langgan hanya menjadi “ jeragan kecil” yang memiliki pendego untuk menggerakkan  dan  mengelola  alat  produksi  juragan  besarnya  alias bakul . Konsekuensi hubungan ini terlihat jelas pada kewajiban jeragan kecil untuk menjual hasil tangkapan kepada bakul ; dan bakul dengan harga pasar membeli hasil tangkapan jeragan kecilnya. Bakul mendapat keuntungan dari selisih harga pasar bakul dengan harga pasar di tingkat distributor.
Saat  itu bakul memiliki  posisi  kuat  karena  bisa  menekan jeragan kecilnya untuk tetap melaut. Jeragan kecil sendiri memiliki tanggung jawab  mengatur  kerja pendego nya  dan  memberikan  kompensasi bagen (bagian)  atas raman (seluruh  jumlah)  yang  didapat  dari  hasil penjualan tangkapan. Posisi antara jeragan dan pendego saat itu sangat jelas. Jeragan dapat  menekan  atau  menyuruh pendego nya  bekerja semaksimal  mungkin,  item  pekerjaan pendego dimasukkan  sebagai bagian perhitungan bagen . Karena itu, pekerjaan ngiteng (memperbaiki jaring), sait (menguras dan membersihkan perahu), joke (menurunkan perahu), dan nambat (menaikkan perahu) semuanya dilakukan pendego . Fenomena ini terlihat jelas sebelum dekade 2000-an. Saat itu banyak pendego yang harus menginap di rumah jeragan nya. Sekarang hal itu tidak lagi dijumpai. Pendego tidak lagi memiliki pekerjaan seberat itu yang mengharuskan mereka menginap. Semua pendego di masa lalu,
sekarang hampir semuanya menjadi jeragan. Mereka sama tingkatnya dengan jeragan kecil.

## Tingkat Pendego
Pendego atau bendego adalah kata yang berasal dari pandega , berarti ‘penegak atau keanggotaan menjalankan fungsi tertentu di kerajaan’. Makna kata ini direduksi nelayan Kaliori dan sebagian besar nelayan di Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Tuban, dan Rembang sebagai  julukan  untuk  anak  buah  perahu  atau  kapal.  Sebelum  tahun 2000,  keanggotaan  itu  diikat  dengan  utang.  Seorang  juragan  harus siap  menyediakan  dana  utangan  bila pendego membutuhkan  uang untuk kebutuhan keluarganya. Utang dicicil sedikit demi sedikit dari uang bagen nya. Dahulu banyak pendego yang memiliki utang kepada juragan  melebihi  kemampuannya  membayar.  Bayangkan  saja,  hasil pendapatannya adalah 1 bagen dari raman . Bila raman keseluruhannya Rp 100.000,00 mereka hanya mendapatkan uang Rp 10.000,00. Padahal, utang pada juragan bisa mencapai ratusan ribu yang tidak mungkin bisa terbayarkan  bila  hanya  mengandalkan  cicilan  yang  berasal  dari  satu bagen raman itu.
Banyak juragan yang memanfaatkan utang pendego sebagai alat ikat untuk  tetap  bekerja. Pendego dari  seorang  juragan  tidak  berpindah, kecuali si pendego melakukan kesalahan fatal atau juragan dianggap sangat pelit dan kasar. Untuk berpindah, mereka akan minggat sehingga juragan lama mendapatkan penggantinya. Mereka bisa bekerja kepada juragan  lain  dengan  syarat  mengembalikan  utangnya  kepada  juragan lama. Minggat itu diartikan langkah untuk mencari pinjaman atau usaha membayar utangnya.
Seperti perubahan nasib langgan terhadap bakul pada tahun 1998-an, perubahan  nasib  juga  terjadi  pada pendego atas  “juragan  kecil”nya. Pada  tahun  itulah pendego lebih  bebas  memilih  untuk  tetap  menjadi pendego atau  memulai  kehidupannya  sebagai  juragan  perahu.  Saat itu, bantuan pemerintah untuk penyediaan alat tangkap dimanfaatkan sedemikian rupa. Mereka yang tidak tersentuh bantuan akan berusaha untuk  meminjam  kepada  saudara  atau  kepada  juragan  lamanya  yang dianggap baik.
Pada  awalnya  mereka  menjadi  “langgan”  dari  juragan  lama  yang dianggap  baik.  Lalu,  mereka  pun  lepas  dari  juragannya  dengan
mencicil  uang  sedikit  demi  sedikit.  Hal  ini  berbeda  dengan  sistem hubungan langgan dan bakul sebelumnya,  yaitu  utang  kepada bakul tidak dilakukan pencicilan. Pengalihan langgan kepada bakul berarti pembayaran  tunai  utang  yang  dimiliki  sebelumnya.  Sementara  itu, pada periode tahun itu, bakul baru yang awalnya juragan membolehkan pendego yang  sekarang  menjadi  juragan  kecil  untuk  mencicil  utang modal pembelian alat produksi. Sifat utang sebagai penanda hubungan bakul dengan langgan ( pendego ) itu lebih terbuka, dengan perkenan juragan untuk menerima cicilan utang dari mantan pendego nya. Ruh reformasi telah memberi kesadaran mendalam kepada seluruh nelayan pada  seluruh  tingkatnya  untuk  melakukan  praktik  sosial  bersama  itu dengan  mendasarkan  pertimbangan  pada  kepantasan  sosial  yang disepakati.  Hal  ini  telah  memungkinkan  lembaga  tradisi  dalam  arti relasional hubungan bakul - langgan dapat bersifat terbuka.
Fenomena  terbaru  di  atas  juga  membawa  perubahan  bagi  kehidupan juragan  lamanya.  Sekarang  ini,  kehidupan  keluarganya  tidak  lagi “terganggu” oleh kehadiran pendego di rumahnya. Meskipun hubungan antara  juragan  dengan pendego tetap  ada,  tetapi  hubungan  lebih bersifat terbuka dan bebas, karena pendego tidak lagi menjadi “milik penuh” dari juragannya. Mereka boleh saja menjadi pendego kepada siapa  pun  yang  dianggapnya  cocok. Apalagi,  hampir  semua  nelayan adalah  juragan  dan  nelayan  juragan- pendego yang  tidak  lagi  terlalu membutuhkan pendego .  Bila  ada  kebutuhan pendego ,  mereka  akan mengambilnya dari masyarakat petani dengan sistem bebas, tidak lagi dengan sistem ikatan berupa utangan. Para pendego dengan sistem baru ini  pun  bebas  memilih  juragannya  atau  bebas  juga  dalam  penentuan intensitas waktunya.
Di  atas  disebutkan  bahwa  sejak  dekade  2000  hampir  semua  nelayan memiliki perahu dan alat kelengkapannya sendiri atau menjadi juragan. Pertanyaannya, lalu siapa yang menjadi pendego atau pelaksananya? Dari  keanggotaan  nelayan  sendiri,  hampir  tidak  ada  yang  dapat dikatakan sebagai pendego murni. Memang ada beberapa orang yang menjadi pendego berasal dari kategori sekeng, yang betul-betul miskin dan tidak memiliki akses sedikit pun mendapatkan modal.
Secara  umum,  yang  masuk  pengertian pendego ini  adalah  mereka yang  kebanyakan  berasal  dari  masyarakat  petani.  Itu  pun  kategori
pendego spontan  karena  tidak  seluruh  waktu  didedikasikan  untuk kegiatan perahu seorang juragan. Setelah menyelesaikan urusan sawah milik atau garapannya, sehabis musim panen ataupun tanam, mereka memanfaatkannya  dengan  cara  menjadi pendego dadakan.  Dengan pilihan  pekerjaan  ini,  petani  dianggap  lebih  cair  mengembangkan diversifikasi pekerjaan.
Pada  sisi  lain,  dekade  perubahan  nasib  juga  memengaruhi  teknik penangkapan ikan dan jumlah personalia yang terlibat. Selain cantrang, dogol, dan  modifikasi trawl yang  melibatkan  banyak  orang  dan menggunakan  perahu  besar,  nelayan  tradisional  Tunggulsari  dengan jenis tangkapan kejer dan plastik ini tidak memerlukan banyak tenaga. Setiap perahu diisi dua orang nelayan. Keduanya belum tentu berposisi juragan  dan pandego ,  seperti  dikenal  sebelumnya.  Keduanya  bisa sama-sama juragan atau yang jelas bukan hubungan sejenis patron klien antara juragan dan pandego , seperti bapak dan anak yang bekerja sama pada satu perahu. Para nelayan bisa juga merangkap sebagai juragan sekaligus pendego dari perahu miliknya sendiri atau milik orang lain.
Selain model di atas ada juga juragan perahu yang melibatkan anaknya yang sudah berusia di atas 12 tahun (setelah lulus SD) untuk ikut serta melaut.  Bagi  mereka  yang  tidak  memiliki  anak  atau  anak  mereka memilih  sekolah  atau  bekerja  di  tempat  lain,  mereka  mengambil pendego dari petani. Hal itu dilakukan pada musim rejeh. Tetapi, bila musim leyep, umumnya mereka akan berangkat sendirian. Bahkan, ada di antara nelayan yang mengikutsertakan istrinya untuk melaut.
Sekarang ini, dapat dikatakan hampir tidak ada nelayan juragan yang menganggur dan menunggu uang hasil kerja pendego nya. Para juragan sekarang  terlibat  langsung  menggerakkan  alat  produksinya.  Jadi, selain  perahu  atau  kapal  besar  untuk  keperluan dogol dan cantrang , yang di Kaliori jenis perahu ini sedikit sekali dimiliki, posisi juragan sebenarnya sama dengan sebutan nelayan umumnya. Menyebut nelayan di  Tunggulsari  adalah  mereka  yang  juga  menjadi  pemilik  dan  juga pelaksana alat dan kegiatan tangkapannya. Karena itu, hampir semua juragan di Kaliori juga merangkap sebagai nelayan jeragan-pendego .

## Perubahan Kualitas Juragan
Selain alasan menghemat biaya produksi, ada dua fenomena yang harus dicermati  dari  perubahan  kualitas  juragan  menjadi juragan-pendego .
Pertama, menurunnya  kuantitas  sumber  daya  perikanan.  Disebutkan para  nelayan,  bahwa  jumlah  ikan  pada  dekade  2000  sangat  sedikit. Ada tiga penyebab; i) perubahan musim yang tidak menentu. Keadaan musim tidak lagi jelas; antara musim penghujan ( rendeng ) dan panas ( ketigo ), atau antara musim Barat dan Timur tidak lagi dapat dipisahkan pada waktu-waktu tertentu; ii) banyaknya perahu besar yang mengambil ikan di bawah jarak 5 mil yang menyebabkan nelayan tradisional dengan jaring daya jangkau pendek dan dangkal tidak mampu mengejar atau menangkap ikan secara masif, seperti juga dinyatakan Masyhuri (2006) dalam penelitiannya tentang tata kelola sumber daya laut; iii) wis kasab (sudah takdirnya); suatu pandangan hidup tentang keberuntungan dan tidak beruntungnya perolehan rezeki di laut. Jumlah ikan yang sedikit tentu  membuat  penghasilan  nelayan  turun.  Mereka  harus  betul-betul menghitung biaya produksi dengan biaya kebutuhan hidup. Salah satu jalannya, menjadi nelayan juragan, sekaligus pendego .
Kedua , langkanya tenaga kerja muda yang memasuki profesi nelayan atau mengikuti kerja orangtuanya. Hal ini terlihat dari jumlah pemuda yang terlibat penangkapan ikan. Di Tunggulsari, pemuda lajang yang menjadi  nelayan  berjumlah  enam  orang.  Kebanyakan  mereka  yang putus  sekolah  akibat  ketiadaan  biaya,  orangtuanya  terlalu  lemah bekerja sendirian di laut, dan mereka yang mengaku diri mengalami kesulitan  mengambil  akses  pekerjaan  nonperikanan.  Pemuda  lajang yang  mengikuti  aktivitas  Karang Taruna  Kelompok  Nelayan  sebagai satu  organ  terpenting  Kelompok  Nelayan  Sumber  Harapan  (KNSH), peraih  juara  I  pelopor  pemberdayaan  tingkat  nasional  2002,  hanya berjumlah 12 orang. Selebihnya orang dewasa yang sudah menikah.

## Way of Life Menjadi Nelayan mulai Ditinggalkan
Penyebab  pada  butir  pertama,  kurangnya  hasil  tangkapan  telah membuat  pemuda  tidak  lagi  betah  pada  sektor  ini.  Mereka  lebih memilih bekerja di tempat lain, seperti buruh pabrik, karyawan toko, tukang becak atau kerjaan sederhana di kota Semarang, Tuban, Gresik dan Surabaya. Pemuda yang bekerja di luar sektor perikanan pun rata- rata  disetujui  orang  tuanya.  Adalah  Pak  Supeno,  ketua  KNSH  dan penerima penghargaan kader terbaik dari Presiden tahun 2004, memiliki tiga  orang  anak.  Semua  anak  memiliki  pekerjaan  yang  tidak  ada hubungannya dengan sektor perikanan. Satu orang menjadi guru, satu bekerja di travel agent, dan satu lagi menjadi buruh di Salatiga. Beliau
merasa  gembira  bahwa  anak-anaknya  dapat  pekerjaan  nonnelayan. Menurutnya, sekarang menjadi nelayan sulit, tidak cukup untuk biaya hidup harian rumah tangganya ketika nanti mereka menikah.
Sikap hidup pak Supeno ini sepertinya telah menjadi kecenderungan yang berlaku umum. Orang tua berharap anaknya dapat bekerja selain menjadi nelayan. Anak pun sepertinya mengerti harapan orang tuanya ini. Setelah menyelesaikan pendidikan SLTP, mereka mengadu nasib ke kota lain, baik melalui hubungan keluarga, ajakan teman, ataupun daftar secara terbuka ke pabrik. Setelah bekerja di tempat itu, umumnya mereka tidak kembali ke kampung halaman atau mengikuti jejak orang tuanya  sebagai  nelayan.  Inilah  dilema  pergantian  generasi  nelayan yang tidak berjalan normal yang disebabkan ketimpangan daya dukung ekologis dan sumber daya yang dimiliki masyarakat.
Dampak  terbesar  dari  kecenderungan  ini  adalah  sedikitnya  jumlah tenaga  kerja  muda  sektor  perikanan.  Untuk  mengatasi  itu,  seperti disebutkan, nelayan juragan pun bertindak sekalian menjadi pendego dari perahu miliknya atau orang lain. Pilihan mengambil pendego dari pihak lain yang dilakukan secara rutin terlalu banyak risiko keuangan, terlebih saat hasil tangkapan tidak cukup bagi pendapatan mereka. Bila pilihan mengambil pendego dilakukan, konsekuensi pengurangan bagen atas raman harus  dipenuhi.  Meskipun pendego hanya  mendapatkan satu bagen dari raman ,  namun  untuk  keperluan  yang  berhubungan dengan pendego seperti makan dan lainnya bisa mencapai satu bagen lagi. Kalkulasi jumlah bagen atas raman hasil tangkapan inilah yang membuat nelayan juragan pun menjadi pendego sekaligus.
Sekarang ini dapat dinyatakan untuk mengikat pandego tidak lagi bisa dikenakan kewajiban ngiteng yang juga menjadi prasyarat dari bagen . Sekarang  hitungan bagen 2/3 raman untuk  pemilik  perahu,  dan  1/3 raman merupakan hak para pandego . Harga setengah raman , adalah harga perlengkapan perahu, solar, dan jaring; dan 1/3 nya adalah jasa dari aktivitas pemilik perahu yang ikut menangkap ikan. Jadi, nelayan juragan- pendego mendapatkan hasil yang sama dengan jumlah bagen dari pendego nya.  Jumlah  pembedanya  hanya  terletak  pada  jumlah bagen dari raman yang  diperuntukkan  bagi  modal  perahu  dan  alat tangkapnya. Adapun urusan logistik (makan dan minum) para pendego harus membawa sendiri.

## MELIHAT SECARA UTUH HUBUNGAN PATRON KLIEN
BAKUL - LANGGAN
Perubahan dramatis juga terjadi pada posisi bakul . Sebelumnya, bakul dapat  dikatakan  sebagai jeragan  nemen atau  juragan  sejati,  karena kepemilikan  alat  produksi  yang  dititipkan  kepada  nelayan  juragan. Sekarang mereka hanya menjadi pihak perantara perdagangan saja, dari langgan nya  kepada  distributor.  Meskipun  begitu,  untuk  mempererat hubungan  perantaraan  itu,  mereka  juga  tetap  memberi  plakat  utang kepada langgan .  Jumlah  plakat  utang  itu  tidak  lagi  sebesar  sebelum 1997-an. Mereka mengutangi langgan sebesar Rp 1-3 juta saja. Utang itu  umumnya  digunakan langgan untuk  melengkapi  alat  tangkapan atau semata untuk kebutuhan. Alat produksi secara keseluruhan adalah milik nelayan langgan. Nelayan langgan inilah yang sekarang menjadi “ jeragan nemen ” ( masih dalam tanda kutip ).

## Resistensi Langgan terhadap Bakul
Dalam konteks pedesaan Kaliori dan sebagian besar wilayah di pantai utara  Jawa,  sebelum  tahun  1998,  seorang bakul bisa  memaksa  dan mengancam langgan untuk menjual seluruh hasil tangkapan kepadanya. Bakul juga  berhak  penuh  menetapkan  harga,  menentukan  kualitas udang  berdasar  hasil  sortirannya,  dan  tidak  menyetujui  permohonan utang lanjutan si langgan . Hal ini terjadi karena seluruh alat produksi dan penangkapan ikan merupakan hasil utangan penuh dari bakul .
Saat  itu, bakul yang  hendak  menjadikan  seseorang  menjadi  nelayan langgan nya,  ia  harus  membelikan  perahu,  jaring,  mesin,  termasuk memberikan  utang  kebutuhan  konsumsi  keluarga langgan .  Jumlah utangan  seorang langgan kepada bakul bisa  mencapai  Rp  12  juta. Padahal,  mereka  sendiri  tidak  akan  mau  dan  tidak  akan  mampu membayar utang karena umumnya utang akan dibayarkan oleh bakul lain yang menyetujui permohonan dirinya menjadi langgan baru dari seorang bakul .
Kebiasaan utang bulat-bulatan, hubungan ketat dan keras antara bakul dan langgan di  atas  terputus  pada  tahun-tahun  reformasi.  Perubahan atas “takdir alam” menemukan momen tepat. Banyak bakul bangkrut dan  berjatuhan  karena langgan tidak  mau  membayar  utang  atau mengembalikan alat produksi yang dibelikan. Bila bakul menagih, tidak jarang langgan mempersilakan  mereka  untuk  mengambil  perahunya yang sudah rusak di tepian pantai.
Para langgan berani  melakukannya  dengan  argumentasi  mereka sesungguhnya  tidak  berutang  karena  hanya  menjalankan  usaha  para bakul .  Buktinya, bakul menetapkan  harga  hasil  tangkapan  sesuai keinginannya tidak berdasarkan harga pasar. Ketika alat produksi rusak, dengan  sendirinya  hubungan  kerja  terputus,  dan bakul dipersilakan mengambil sendiri alat produksinya. Kalau pun mereka pernah berutang kebutuhan konsumsi keluarga, itu adalah bagian tanggung jawab bakul yang  mempekerjakan  diri  dan  keluarganya.  Karena  itulah,  hubungan antara langgan dengan bakul sekarang  ini  tidak  sekuat  dan  sekeras dekade sebelumnya (tahun 1980-1997-an).
Keberanian  di  atas  dilandasi  gerakan  sosial  bersama  nelayan sepanjang  pantai  utara  Jawa,  yaitu  diilhami  semangat  reformasi tahun  1997.  Lihat  saja  misalnya,  nelayan  Demak,  Gebang, Ambulu, Tegal, Brebes, Pekalongan, Indramayu, dan Subang melakukan demo pemutusan hubungan kerja bakul dan langgan atas dasar utang; atau orang  LSM  menyebutnya  sebagai  ”utang  najis”;  di  mana  utang  ini bisa  memperbudak  dan  memiskinkan  masyarakat  nelayan  sepanjang masa  (Dahuri  2004).  Tahun-tahun  gerakan  itu  sebagai  tonggak  baru kehidupan nelayan tradisional yang melepaskan diri dari jeratan utang bakul . Konsekuensinya, nelayan sendiri yang harus menyediakan alat produksi karena hal ini tidak mungkin lagi diberikan bakul .
Sayangnya, dalam penyediaan alat produksi, mereka kembali berutang meskipun tidak kepada bakul , tetapi ke bank titil. Utang ini menjadi bom  waktu  proses  kemiskinan  jangka  panjang.  Nelayan  pun  terlibat kembali utang kepada bakul walaupun jumlahnya tidak sebesar dahulu. Utang  dianalogikan  ”tanda  itikad  baik”  dari bakul kepada langgan . Tetap  melekatnya  kata langgan dalam  hubungan  sosial-ekonomi  ini sebenarnya  memiliki  potensi  kuat  pada  proses  pengulangan  sejarah, yaitu hubungan bakul dan langgan yang keras dan didasari utang. Bila hal ini terus berlanjut, maka jerat kemiskinan dari tersusunnya kembali lembaga tradisi dalam arti relasi sosial yang mereproduksi kemiskinan akan terus-menerus ada di Tunggulsari.

## Bakul dan Sistem Penetapan Harga
Di TPI Pecangaan Pati, ada enam orang bakul yang memberi plakat utang kepada langgan, sedangkan di TPI Tunggulsari ada lima bakul . Dalam kegiatan ekonomi ini, tidak ada batasan formal geografis dan
administrasi pemerintahan. Seorang bakul Tunggulsari bisa memiliki langgan dari  Pecangaan.  Sebaliknya, bakul Pecangaan  juga  dapat memiliki langgan dari Tunggulsari.  Karena itu, dalam penjualan hasil tangkapan  yang  menjadi  dasarnya  adalah  ikatan bakul ,  bukan  ikatan wilayah. Hal ini sepenuhnya hak pelanggan. Seorang langgan biasanya memiliki utang antara 1-3 juta kepada bakul . Utang ini menjadi alat ikat hubungan atau tanda itikad baik antara bakul dengan langgan , tetapi bukan alat ikat penuh. Bisa jadi seorang langgan pindah ke bakul lain setelah bakul baru membayar utang langgan kepada bakul awal tempat ia berutang.
Sekarang ini, seorang langgan untuk pindah bakul mudah caranya. Ia menyatakan keinginannya untuk pindah (cara sopan) atau dengan cara menjual hasil tangkapan kepada bakul lain (cara tidak sopan). Memang bakul lain merasa pekewuh kepada bakul awal calon langgan nya itu, tetapi bila ia sendiri membutuhkan langgan nya bertambah atau memang karena adanya kedekatan personal, ia bisa saja membayari pinjaman langgan itu  terhadap bakul lama. Apalagi, bakul sekarang  tidak  lagi memberi pinjaman biaya pembelian mesin, perahu, dan saja. Hal ini berbeda  dengan  waktu  sebelumnya,  yaitu bakul harus  menyediakan semua  keperluan  melautnya langgan .  Untuk  membeli  peralatan melaut,  nelayan  sekarang  banyak  berutang  kepada  bank titil atau koperasi keuangan mikro (yang juga bersifat rente ), di samping juga akan  berutang  kepada bakul .  Kepada bakul ,  mereka  berani  berutang untuk membeli salah satu alat produksi atau kebutuhan konsumsi yang mendesak.
Artinya, sekarang ini utang nelayan minimal bercabang dua. Cabang pertama, ia berutang ke bank titil atau lembaga keuangan mikro yang mengatasnamakan  koperasi  dengan  konsekuensi  harus  menanggung bunga  tinggi  dan  mencekik.  Untuk  membayar  angsurannya,  mereka tidak  jarang  berutang  lagi  kepada bank  titil lain.  Satu  keluarga nelayan  bisa  memiliki  utang  kepada  dua bank  titil atau  koperasi. Cabang  kedua,  mereka  juga  menanggung  utang  ke bakul .  Keadaan ini berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya, yakni hubungan patron klien bakul-langgan menjauhkan mereka dari sistem rente yang membahayakan sistem subsistensi yang dijalaninya selama ini.
Dua  cabang  perutangan  dari  bentuk  baru  hubungan bakul - langgan di atas yang membedakannya dengan hubungan relasional bakul dan
langgan di  zaman  sebelumnya  yang  kerapkali  dipersalahkan  oleh pengambil kebijakan. Dahulu, nelayan langgan berutang besar tanpa bunga kepada bakul dan sesekali berutang kecil kepada bank titil untuk sekadar memenuhi kebutuhan konsumsi bila terdesak . Tetapi sekarang nelayan  berutang  besar  dengan  rente  besar  kepada bank  titil ,  dan berutang kecil kepada bakul nya. Kalau harus memilih dari pilihan tidak mengenakkan, pilihan pada kebiasaan dahulu lebih sedikit risikonya.
Penentuan Size Udang: Mencari Keuntungan dengan Tidak Mencekik Langgan
Utang kepada bakul tidak memiliki konsekuensi dalam bentuk bunga mencekik  dan  berlipat  ganda.  Utang  hanya  menuntut  konsekuensi bahwa nelayan langgan harus menjual hasil tangkapan kepada mereka. Padahal,  sekarang  ini  harga  itu  ditetapkan  berdasar  harga  pasar. Apalagi, selisih harga penjualan kepada bakul dengan pihak distributor sebenarnya tidak tinggi, berkisar ribuan saja dalam per kilo per size nya.
Angka  ribuan  (seribu  sampai  sepuluh  ribu)  pada  masyarakat  Kaliori memang masih bernilai tinggi. Perdebatan menentukan harga tampak pada  saat  penghitungan  jumlah  udang  dalam  satu size kilogram. Semakin  banyak  jumlah  udang  dalam  per  kilogram,  akan  semakin murah.  Hal  ini  dikarenakan size nya  kecil,  dalam  satu  kilogram  bisa berjumlah 30-36 ekor udang. Kuantitas udang dalam size ini umumnya dihargai Rp 62.000. Sementara itu, semakin sedikit udang dalam per kilogram karena size nya besar, harganya tinggi. Dalam kapasitas size ini,  1 kilogram udang biasanya terdapat 25-28 ekor dan dihargai Rp 68-70ribu/kg.
Para bakul di  Kaliori  sekarang  ini  mencari  keuntungan  dengan  cara mencari selisih size nya. Mereka membeli udang langgan dengan cara borongan tanpa disortir dan jumlah udang itu dihitung berapa ekornya sehingga  dapat  dicari  angka  tengahnya.  Setelah  jumlah  diketahui,  ia menetapkan  harga  kepada langgan sesuai  harga  pasar  yang  berlaku di TPI. Setelah terkumpul hasil semua langgan dan sebelum menjual kembali  ke  distributor,  para bakul kembali  memilah  udang  hasil pembelian itu.
Udang  yang  berukuran  besar  dipisahkan  ke  satu  ember  tersendiri, termasuk  dengan  memijat  atau  meluruskan  udang  yang  bungkuk  itu
agar  terlihat  besar,  dan  mungkin  juga  agar  tubuh  udang  kemasukan air sehingga size nya bertambah besar. Adapun udang kecil disisihkan ke  ember  lain.  Semua  jumlah  udang  di  kedua  ember  berbeda  itu dicatat  dan  diprediksi  jumlah  penjualannya.  Semua  hasil bakul akan disortir  kembali  oleh  pihak  distributor,  seperti  PT  Udang  Sari  milik H. Yum di Rembang. Pemisahan size udang dalam dua ember berbeda sebelumnya akan mempercepat proses sortiran, dan diharapkan dapat menguntungkan bakul , karena mereka telah terlebih dahulu menentukan kategori size udangnya.
Selisih size udang itulah yang menjadi keuntungan bakul karena bila bertumpu  pada  selisih  harga  semata,  keuntungan bakul sangat  tipis. Selisih harga bakul dengan pemasok atau distributor tidak lebih dari Rp2.000  -  5.000  per  kilo  pada  satu  jenis size nya.  Dengan  cara  ini, sekiranya omzet pembelian  udang langgan mencapai  Rp  500.000, selisih  harga  dan  selisih size membuahkan  keuntungan  sebesar  Rp 40.000 - 70.000 ribu (8-15% dari omzet).
Selain  udang  dikategorikan  dalam size, udang  juga  dikategorikan secara kualitasnya, yaitu udang mutih dan udang BS-an. Udang mutih di Kaliori umumnya dikategorikan sebagai urang nemen (Jerbung atau BB di Cirebon), mutih biasa, dan BS (kecil dan rusak-berharga 50 ribu). Pemisahan udang krosok berkulit keras tidak ada. Kategori udang ini dimasukkan sebagai udang BS. Harga pasar yang berlaku di Kaliori dan Rembang untuk urang nemen bernilai 75-95 ribu tergantung permintaan pasar. Udang jenis ini yang menjadi ukuran rejeh atau leyep nya musim tangkapan nelayan.
Seandainya seorang nelayan saja plastik mendapatkan ikan, hasilnya dapat  dijual  bebas;  bisa  tidak  ke bakul udangnya.  Mereka  bisa menjualnya ke pasar bebas, perorangan, atau bakul iwak , bila si nelayan meminjam  uang  kepadanya.  Di  Tunggulsari bakul  iwak hanya  satu orang, tetapi nelayan Tunggulsari bisa terlibat dengan bakul iwak yang berasal dari Pecangaan Pati. Selain udang yang menjadi hak pembelian bakul udang, seluruh hasil tangkapan berupa ikan dan rajungan nelayan harus dijual kepada bakul ikan, di mana ia berutang di sana. Dalam arti ini, seorang atau keluarga nelayan akhirnya bisa terlibat utang kepada maksimalnya  dua  jenis bakul ;  dan  satu  atau  lebih  berutang  kepada koperasi dan bank titil .

## NEGOSIASI DALAM HUBUNGAN BAKUL - LANGGAN
Ada  dua  fenomena  penting  era  baru  kehidupan  nelayan  berdasarkan sistem  hubungan bakul dan langgan . Pertama ,  era  ini  tidak  hanya semakin meluaskan persebaran utang nelayan kepada pihak lain ( bank titil dan  lembaga  keuangan  mikro),  tetapi  juga  menambah  besaran nominalisasi utang  alat yang  dibutuhkan  nelayan dalam sistem rente berbahaya.  Prosesnya  seperti  gurita  kapitalisme  yang  mementingkan pasar nominal kredit, tanpa memperhatikan kemampuan sumber daya komunitas.  Bila  dahulu  nelayan  dimakan  hiu  kecil  bernama bakul, sekarang mereka sedang dimakan bersama sekelompok hiu besar dari apa yang dinamakan bank titil dan lembaga keuangan mikro. Meskipun nelayan murko (kerja keras pada bidang apa saja) sekalipun, hasilnya tidak akan mencukupi kewajiban piutangnya itu.
Kedua, era  baru  ini  sebenarnya  telah  melahirkan  adanya  pembaruan hubungan  antara bakul dan langgan berdasarkan  negosiasi,  yang sebelumnya  tidak  dikenal.  Negosiasi  itu  bisa  berkisar  dalam  soal penetapan  harga,  penentuan size dan  sortiran,  dan  hubungan  yang dibangun berdasarkan kedekatan personal dan fungsional. Hal seperti ini terlihat jelas dalam satu peristiwa antara bakul dan langgan yang terjadi di TPI Tunggulsari yang tidak akan mungkin terjadi pada dekade sebelumnya.
Seorang perempuan membawa satu ember besar berisi udang mutihan . Di dalamnya ada udang berukuran besar, diperkira - kan size 25-28.  Sewaktu  terjadi  jual  beli  dan  penghitungan harga udang, terjadi perdebatan sengit dengan bakul . Perem- puan  itu,  menolak  pemberian  harga  yang  ditetapkan bakul . Sang bakul memasukkan udang  mutihan nya  itu  ke  size  30. Artinya, terjadi pengurangan harga sekitar 5ribu an per kilo - gram. Padahal jumlah udang pada satu ember mencapai berat 5 kg 8 ons.
Istri nelayan Alimin itu menolak keras dengan kata-kata, sam - bil prengat-prengut dan melemparkan udangnya kembali ke embernya dari ember bakul . Sang bakul berusaha menghitung kembali perkiraan untung ruginya, dan tetap menawar untuk menetapkan harga yang ditaksir, yaitu Rp 285 ribu. Si perem - puan  tetap  menolak,  dan  akhirnya  sang bakul memberikan harga senilai Rp 314 ribu, terdapat selisih hampir 30 ribu. Si
langgan pulang tanpa pamit, dan bakul sepertinya kecewa be - rat. Dalam  kasus  di  atas,  si langgan menjadi  pemenang,  dan  sang bakul harus mengalah. Peristiwa ini bagi saya menarik karena hubungan antara bakul dan langgan tidak lagi bersifat patron-klien mutlak seperti masa sebelumnya. Langgan telah mampu dan berhasil melakukan negosiasi. Rupanya, hampir semua istri nelayan, yang memiliki pembagian kerja, menjualkan hasil tangkapan suaminya sekarang mulai berani melakukan negosiasi. Posisi bakul sekarang tidak seenak dahulu. Mereka juga harus pandai berhitung dan menghadapi langgan nya dengan baik. Hubungan bakul dan langgan, sebagai  bagian  dari  lembaga  tradisi  dalam  arti relasi sosial ekonomi, yang antitesis itu merujuk pada satu kepentingan bersama, yaitu sama-sama saling menguntungkan dan menyejahterakan kedua belah pihak. Sebuah putaran ”takdir alam” yang dapat membawa perubahan, baik bagi kesejahteraan masyarakat nelayan, terlebih bila sang nelayan bisa terlepas dan mandiri dari gurita kapitalisme yang ada kecenderungannya pada era sekarang ini.

## SIMPULAN
Bagaimana  pun  penilaian  pihak  luar,  hubungan bakul - langga n  yang juga memengaruhi siapa yang disebut jeragan nemen , merupakan suatu hubungan srategis bidang sosial-ekonomi. Bahkan, hubungan tersebut dapat dikatakan sebagai lembaga tradisi yang terbentuk seiring keseja - rahan masyarakat nelayan itu sendiri. Sebagai lembaga tradisi ia meru - pakan wadah yang cocok dalam menjaga eksistensi pelakunya. Ia pun bersifat adaptif terhadap perubahan yang ada. Penelitian telah menemu - kan fakta bahwa sebelum tahun 1997, hubungan bakul - langgan bersifat patron-klien  mutlak  yang  masih  juga  menjaga  eksistensi  pihak  klien meskipun dalam batas subsistensi.
Awal hubungan ini juga meletakkan bakul dalam posisi jeragan nemen bila  istilah  juragan  didefinisikan  sebagai  pemilik  alat  produksi  yang dikelola  nelayan langgan nya.  Melalui  piutang  tanpa  sistem  rente, bakul pantas menjadi jeragan nemen. Kualitas dari identitas jeragan nemen sendiri  mengalami  pereduksian  dari  makna  awalnya  sebagai blegendar di zaman sebelumnya. Nelayan langgan menjadi “ jeragan kecil”  yang  memiliki pendego untuk  menggerakkan  dan  mengelola alat produksi juragan besarnya alias bakul . Setiap elemen (distributor-
bakul - jeragan-pendego ) semuanya saling terkait, dan masing-masing elemen diuntungkan sesuai porsinya masing-masing.
Pihak  yang  paling  diuntungkan  dari  hubungan bakul - langgan pada periode sebelum tahun 1998 adalah distributor dan bakul sebagai pihak patron  besar.  Kedua  pihak  inilah  yang  mendominasi  seluruh  sumber daya yang bersifat alokatif dan otoritatif dari kehidupan sosial-ekonomi masyarakat  nelayan.    Sementara  itu, jeragan (sebagai  patron  kecil sekaligus klien) dan pendego (sebagai klien) ada pada posisi dilematis. Keduanya  bisa  dianggap  mendapatkan  keuntungan  dari  hubungan tersebut bila didasari pada pertimbangan pemberian modal, sekaligus pemberian ruang bagi terwujudnya way of life menjadi nelayan. Terlebih ketika akses terhadap pekerjaan dan permodalan dari pemerintah sulit dijangkau. Kenyataannya, saat itu banyak juga para jeragan kecil yang menjadi bakul dan pendego nya  menjadi jeragan kecilnya.  Dengan demikian,  sebagai bakul baru  pun  akan  mendapatkan  keuntungan dari  selisih  harga  pasar bakul dengan  harga  pasar  distributor.  Secara ekonomi riil, bakul diuntungkan oleh adanya jaminan supply komoditas yang  bisa  dijualbelikan  kepada  pihak  distributornya.  Di  sisi  lain, pemerintah juga mendiamkan sistem yang disinyalir ikut serta dalam proses  pemiskinan  masyarakat  nelayan  itu.  Pemerintah  sepertinya hanya melihat bahwa keamanan supply yang berasal dari para bakul ini penting untuk menjaga keberlangsungan ekspor ikan-udang di pasar global dan kegiatan ekonomi perikanan di masyarakat lokal.
Pascatahun 1998, terjadi perubahan yang cukup signifikan. Lembaga tradisi bakul-langgan dan juragan-pendego beserta  hubungannya mengalami  transisi  ekonomi  riil  dan  dinamika  sosial  yang  lebih bersifat terbuka dan negosiasif. Bakul hanya menjadi pihak perantara perdagangan saja, dari nelayan langgan kepada pihak distributor. Para langgan dan pendego yang sebelum tahun 1998 berada pada tingkat klien, sedikit demi sedikit beranjak naik. Hubungan sosial ekonomi itu pun akhirnya bersifat fungsional. Sekarang ini, seluruh alat produksi hampir  dapat  dikatakan  milik  nelayan langgan. Merekalah  yang sekarang menjadi jeragan nemen , bila tidak lagi berutang kepada bakul . Dapat  dikatakan  bahwa  dekade  tahun  2000  disebut  sebagai  dekade perubahan  nasib  dengan  adanya  transisi  ekonomi  riil  dan  dinamika sosial  dari  hubungan bakul - langgan (dan juragan-pendego ).  Namun demikian,  masyarakat  sendiri  melalui  kekuatan  lembaga  tradisinya
harus disadarkan untuk tidak lagi terlibat dalam lingkaran utang, baik kepada bakul ataupun bank titil . Pemerintah melalui kewenangannya harus  mampu  membatasi  ruang  gerak  para  pelaku  pasar  (uang  dan sektor perikanan) yang menawarkan permodalan atas nama koperasi, padahal di dalamnya sarat dengan sistem rente yang menjerat kembali atau semakin membenamkan nelayan pada kemiskinan.

## PUSTAKA ACUAN

## Buku
Adhuri, Dedi S. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu (Co-Management ). Jakarta: LIPI Press.
Ali,  Surmiati.  2006.  “Hak  Ulayat  Pengelolaan  Laut”  dalam Konflik  Pengelolaan Sumberdaya Laut . Jakarta: LIPI Press.
Dahuri,  Rokmin.2004. Keanekaragaman  Hayati  Laut:  Aset  Pembangunan Berkelanjutan Indonesia , Jakarta: Gramedia.
Departemen Kelautan dan Perikanan. 2002. Proyeksi Ekspor Sektor Kelautan. Jakarta:
DKP.
--------------. 2002. Tata Kelola Kawasan Bahari Terpadu . Jakarta: DKP.
Giddens,  Anthony.  1984. The  Constitution  of  Society:  Outline  of  the  Theory  of Structuration. Cambridge: Polity Press.
-------------.  1979.  Central  Problems  in  Social  Theory:  Action,  Structure,  and Contradiction in Social Analysis. California: University of California Press. Terjemahan Dariyanto. 2009. Problematika Utama dalam Teori Sosial: Aksi, Struktur, dan Kontradiksi dalam Analisis Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Kabupaten Rembang. 2009. Profil Kabupaten Rembang . Rembang: Setda.
-------------.  2010. Program  Pengentasan  Kemiskinan  (Pronangkis)  Kabupaten Rembang . Rembang: Setda dan Bappeda.
Kecamatan Kaliori. 2007. Monografi Desa Kecamatan Kaliori 2006. Kaliori: Sescam.
Kleden-Probonegoro,  Ninuk  &  M.  Alie  Humaedi.  2010. Etnografi  Kemiskinan . Jakarta: LIPI Press.
Kusaeri. 2009. Dongeng Rakyat dari Rembang . Rembang: Pradana
Listyaningsih, Umi. 2004. Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijkan UGM-Partneship For Economic Growth USAID.
Masyhuri, Imron. 2006. Ko-Manajemen dalam Pengelolaan Sumberdaya Luat: Kasus Kota Tegal. Jakarta: LIPI Press.
Mohamad, Goenawan. 2005. “Sebuah Ruang, 17 Ribu Pulau”. Majalah Tempo , Edisi Khusus 60 Tahun Kemerdekaan, 15-21 Agustus 2005.
Mubyarto, dkk. 1984. Nelayan dan Kemiskinan : Beberapa Kasus Wilayah Nelayan . Yogyakarta: UGM Press.
Popkin, Samuel. 1979. The Rational Peasant; The Political Economy of Rural Society in Vietnam. Berkeley: University of California Press. Satria, Arif. 2009. Ekologi Politik Nelayan . Yogyakarta: LkiS.
-------------.  2003.a.  “Gerbang  Mina  Bahari”  dalam Gatra ,  No.  52  Tahun  IX,  15 November.
-------------. 2003.b.  “Menuju Gerakan Kelautan” dalam Majalah Agrimedia , Vol. 8, No. 2 April.
Saort, J.P. 1984. An Introduction to Urban Geography. London: Routledge dan Kegan Paul.
Semedi, Pudjo. 2001. Close to the Stone, Far from the Throne. The Story of a Javanese Fishing Community, 1820s-1990s . Amsterdam: Universitiet van Amsterdam.
Singarimbun, Masri dan D.H. Penny. 1976. Penduduk dan Kemiskinan: Kasus Srihar- Srihar- jo di Pedesaan Jawa. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

## Jurnal
Suhartono, Martin. 2000. “Dinamika Ruang-Waktu dari Distansiasi ke Transfigurasi” dalam Basis. Yogyakarta: Kanisius: 2000.
Wirahadikusumah, Miftah. 1991. “Sektor Informal sebagai Bumper pada Masyarakat Kapitalis. Dalam Prisma, 5 Mei 1991. Jakarta: LP3ES.

## Laporan
Badan Pusat Statistik. 2007. Laporan Ringkas Pertumbuhan Ekonomi Mikro . Jakarta: BPS.
Institut Pertanian Bogor. 1984. Bunga Rampai Hasil Penelitian Masyarakat Pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bogor: LPPM.
--------------. 1989. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Pantai Utara Jawa . Bogor:
LKMP & LPPM.
UNDIP. 2002. Laporan Penelitian Sejarah Kabupaten Rembang. Semarang: UNDIP dan Kabupaten Rembang.
UPK  Kaliori.  2009. Laporan  Akhir  Kegiatan  Prasarana  Pembangunan  Drainase dan  Kegiatan  Ekonomi  Simpan  Pinjam  Kelompok  Perempuan Tahun 2008. Rembang: PNPM Mandiri.
Yetty Rochwulaningsih. 2002. Sejarah Industri Garam Rakyat di Rembang . Laporan Penelitian. Semarang: UNDIP.

## Internet
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- pulau Kecil dalam www.dkp.go.id, diunduh tanggal 10 Januari 2011.