## Legalitas
ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v14i1.309

## Perbandingan Pemilihan Umum Presiden di Indonesia Dengan Korea Selatan
Idzhati Fitri Nabilah 1 , Ika Sistia Wulan Sari 2 , Tio Fernida Siregar 3 , Sultoni Fikri 4
1,2,3,4 Program Studi Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Corespondence email: sultonifikri@untag-sby.ac.id
Abstrak: Penulisan  jurnal  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dimana  letak  perbedaan  dan  persamaan  sistem  pemilihan  umum presiden  di  2  (dua)  negara  yakni  negara  Indonesia  dan  Negara  Korea  Selatan.  Fokus  pertanyaan  dalam  jurnal  ini  adalah: bagaimana sistem pemilihan umum yang di terapkan di negara Indonesia dan Negara korea selatan (yang didalamnya menjelaskan mengenai sejarah, sistem dan mekanisme pemilihan umum di negara Indonesia dan Korea Selatan serta, apa saja perbedaan dalam sistem  pemilihan  umum  presiden  yang  digunakan  oleh  negara  Indonesia  dan  korea  selatan.  Penelitian  dalam  jurnal  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yang  mana  acuan  dalam  penulisan  nya  adalah  dasar  hukum  2  (dua)  negara  yakni Indonesia  dan  Korea  Selatan,  di  negara  Indonesia  sistem  pemilihan  umum  nya  menggunakan  landasan  konstitusional  Undang- undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  ,Undang-Undang  Nomor  42  Tahun  2008  Tentang  Pemilihan  Umum Presiden  dan  Wakil  Presiden,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum.  Sedangkan  korea  selatan menggunakan  Konstitusi  Republik  Korea  Selatan  (The  Constitution  of  the  Republic  of  Korea;).  Sehingga  di  simpulkan  dalam penulisan jurnal ini terdapat persamaan dan perbedaan dalam sejarah, mekanisme, peraturan, sistem dari pemilihan umum negara Indonesia dan negara Korea Selatan.
Kata Kunci: Pemilihan Umum, Presiden, Korea Selatan, Indonesia
Abstract : The purpose of writing this journal is to find out where the differences and similarities between the presidential election system  are  in  2  (two)  countries,  namely  Indonesia  and  South  Korea.  The  focus  of  the  questions  in  this  journal  is:  how  is  the general election system implemented in Indonesia and South Korea (which includes explaining the history, system and mechanism of general elections in Indonesia and South Korea as well as, what are the differences in the presidential election system that used by Indonesia and South Korea. The research in this journal uses a normative juridical approach where the reference in writing is the  legal  basis  of  2  (two)  countries  namely  Indonesia  and  South  Korea,  in  Indonesia  the  general  election  system  uses  the constitutional basis of the Constitution The Republic of Indonesia in 1945, Law Number 42 of 2008 concerning General Elections for President and Vice President, Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, while South Korea uses the Constitution of the Republic of Korea [Hangul: Daehanmingug Heonbeob]. So in s conclude that in writing this journal there are similarities and differences in the history, mechanisms, regulations, systems of the general elections of Indonesia and South Korea.
Keywords : General Election, President, South Korea, Indonesia

## PENDAHULUAN
Negara adalah suatu wilayah yang terdiri dari sekumpulan orang atau individu yang menempati dan memiliki organisasi  oleh  pemerintahan  yang  sah  dan  terdapat  hukum  atau  suatu  norma  yang  mengatur. 1 Negara  tidak  dapat berjalan  tanpa  adanya  komponen  pembentuk  dan  pelaksana  didalamnya,  pemerintahan  yang  sah  pada  setiap  negara pasti  memiliki  sistem  dan  memiliki  arti  yang  sangat  luas  yang  menitik  beratkan  hubungan  antara  negara  dan rakyatnya.  Sistem  pemerintahan  dibedakan  menjadi  pemerintahan  monarki,  pemerintahan  aristokrasi  dan pemerintahan  demokrasi.  Sistem  pemerintahan  negara  yang  berpedoman  pada  hubungan  antara  semua  organ  negara termasuk  pemerintah  pusat  dengan  bagian-bagian  yang  ada  didalam  negara,  dibedakan  menjadi  negara  kesatuan, negara  serikat  dan  negara  konfederasi.  Sistem  pemerintahan  yang  selanjutnya  diartikan  sebagai  sebuah  kajian  yang melihat  hubungan  antara  lembaga  legislatif  dan  eksekutif  dalam  sebuah  negara  dibedakan  menjadi  dua  yaitu  sistem pemerintahan parlementer dan pemerintahan presidensial.
Berbicara  terkait  sistem  pemerintahan  presidensial  negara  Indonesia  dan  Korea  Selatan  merupakan  contoh negara  yang  menganut  sistem  presidensial  artinya  pemegang  kendali  dan  penanggung  jawab  jalannya  pemerintahan negara adalah presiden sedangkan Menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden. Dalam urusan ketata negaraanya pun sama-sama berbentuk negara kesatuan. Dasar hukum Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial termaktub dalam pasal 4 ayat (1) “ Presiden  Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar ”.  Sedangkan  dalam  urusan  ketata  negaraanya  Korea  Selatan  diatur  dalam  konstitusi  Negara  Republik  Korea
1 Sultoni  Fikri  and  Anang  Fajrul  Ukhwaluddin,  ‘Perbandingan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan Di Indonesia
Dan Iran’, YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum , 8.1 (2022), 56–65
<https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>.
Selatan (The Constitution of the Republic of korea; 대한민국 헌법 [Hangul: Daehanmingug Heonbeob] yang dimana termaktub dalam pasal 1 “GENERAL PROVISIONS” ayat (1) The Republic of Korea shall be a democratic republic. Dan ayat (2) The sovereignty of the Republic of Korea shall reside in the people, and all state authority shall emanate from the people.
Presiden dipilih melalui pemilihan umum.  Pemilihan umum sendiri merupakan proses pergantian kekuasaan atau  transfer  kekuasaan  (otoritas)  secara  damai  yang  dilakukan  sesuai  dengan  prinsip–prinsip  yang  di  gariskan  oleh konstitusi 2 Menurut  Harris  G.  Warren  sebagaimana  mengutip  Haryanto  menyatakan  bahwa  pemilu  adalah  sebuah kesempatan  ketika  rakyat  memilih  pejabatnya  dan  memutuskan  apa  yang  mereka  ingin  pemerintah  lakukan  untuk mereka 3 . Dan menurut Jimmly Ashidique pemilu adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secata  demokratis.  Pemilihan  umum  (Pemilu)  adalah  instrumen  demokrasi  yang  sangat  penting  untuk  mewujudkan negara  demokratis  yang  selama  ini  digaungkan. 4 Sistem  pemilihan  umum  sendiri  terbagi  menjadi  beberapa  macam yakni, sistem pluralitas yakni sistem pemilu yang menggunakan metode transfer perolehan suara kedalam perolehan kursi  yang  didasarkan  pada  distrik/daerah  pemilihan  dengan  menggunakan  prinsip  pluralitas/mayoritas  ;  sistem proporsional atau sistem perwakilan berimbang yakni mengatur metode transfer perolehan suara sah kedalam alokasi kursi  di  lembaga  perwakilan  secara  proporsional  (berimbang);  sistem  campuran  berusaha  menggabungkan  sisi–sisi positif sistem pluralitis/mayoritas dan sistem pemilu proporsional ; dan sistem lainnya
Pemilihan  umum  yang  demokratis  di  Indonesia  terjadi  pada  tahun  2004  dikarenakan  untuk  pertama  kalinya rakyat Indonesia memilih langsung pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan begitu pula untuk pemilu legislatifnya.  Dalam  pelaksanaanya  Indonesia  menganut  prinsip  pemisahan  kekuasaan  dengan  penerapan check  and balances antar  lembaga.  Indonesia  menganut  pembagian  kekuasaan  trias  politic  ala  Montesqueieu  yaitu  eksekutif, legislatif,  dan  yudikatif.  Di  negara  Indonesia  presiden  didampingi  oleh  wakil  presiden  dalam  memagang  kekuasaan eksekutif dan dipilih melalui pemilihan umum dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak satu kali untuk masa jabatan yang sama atau dengan kata lain 2 periode.
Sementara itu, lembaga kepresidenan korea selatan pun dimulai pada tahun 1948 saat syngman Rhee terpilih sebagai presiden pertama yang dipilih oleh national Asembly berdasarkan vote terbanyak, dan mulai diadakan pemilu yang demokratis terjadi pada tahun 1993 dengan pengakhiran masa jabatan presiden Roh Tae-Woo (bapak reformasi korea) sejak masa itu masa jabatan presiden dipangkas menjadi 5 tahun dan hanya boleh dipilih sekali. Oleh karena itu Presiden  pertahanan  ataupun  Presiden  yang  pernah  menjabat  sebelumnya  tidak  dapat  mengajukan  diri  kembali  di pemilihan umum selanjutnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Korea Selatan dibantu oleh Perdana Menteri. Pemilihan Perdana Menteri dilakukan dengan cara ditunjuk oleh Presiden atas persetujuan dari Majelis Nasional.
Dalam  perkembangannya,  di  negara  Indonesia  dan  juga  Korea  Selatan  masing-masing  memiliki  ciri  khas dalam  sistem  pemerintahan  yang  dijalankan.  Terdapat  landasan  konstitusi  untuk  menjalankan  sistem  pemerintahan tersebut agar mencapai tujuan negara yakni negara demokratis sebagaimana mestinya. Sehingga untuk tolak ukur baik buruk  nya  sistem  pemerintahan  pada  suatu  negara  dapat  dilihat  pada  sistem  pemilihan  umum  suatu  negara  tersebut, yang  mana  dapat  dilihat  dari  aspek  historis  dan  sosiologis  penyelenggaraan  pemilu  di  negara  Indonesia  dan  Korea Selatan di setiap tahun pemilu diadakan 5 .
Berdasarkan  uraian  tersebut,  jurnal  ini  mengkaji  bagaimana  perbedaan  sejarah,  mekanisme  dan  sistem pemilihan  umum  presiden  dilihat  dari  landasan  konstitusional  dan  dasar  hukum  atau  undang-undang  dari  Negara Indonesia dan Korea Selatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dengan  tujuan  untuk  mengkaji  hukum  positifnya dalam artian agar mengetahui, memahami dan memaparkan norma serta aturan hukum positif yang mengatur tentang Pemilihan  Umum  di  dua  negara  khususnya  di    negara  Indonesia  dan  negara  Korea  Selatan  menggunakan  sumber hukum yakni dasar konstitusi  Republik Korea atau dasar republic korea dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  tahun  1945  serta  beberapa  jurnal,  skripsi,  buku  dan  sumber  lainnya  yang  memiliki  keterkaitan  dengan penelitian ini.
2 M.  Imam  Nasef  Ni’Matul  Huda, Penataan  Demokrasi  &  Pemilu  Di  Indonesia  Pasca-Reformasi ,  1st  edn  (Jakarta:  Kencana Prenada, 2017).
3 MH Dr.H.Uu Nurul Huda, SH., Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia , pertama (Bandung: Fokus Media, 2018).
4 Sultoni  Fikri,  ‘UPAYA  HUKUM  DALAM  PENYELESAIAN  SENGKETA  HASIL  PEMILIHAN  KEPALA  DESA’, Maleo Law Journal , 5.1 (2021), 86–103 <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1464>.
5 Dr.  Conie  Pania  Putri,  Muhammad  Syahri  Ramadhan,  and  *,  ‘Pola  Ideal  Sistem  Pemilihan  Umum  Yang  Demokratis  (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Australia Dan Indonesia)’, Jurnal Thengkyang , 2014, 51–69.

## PEMBAHASAN
1. Sistem Pemilihan Umum Presiden di Indonesia
A. Sejarah Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) Di Indonesia
Indonesia sebagai negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, tentunya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai  dari  demokrasi,  seperti  mampu  menyerap  aspirasi  rakyat  serta  menjamin  kedaulatan  rakyat.  Perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat ini dapat dilihat dengan adanya Pemilihan Umum (Pemilu) karena pemilu merupakan sarana  untuk  memilih  wakil  rakyat  melalui  upaya  pemungutan  suara  yang  menjadi  bentuk  dari  partisipasi  rakyat secara langsung yang menjadi sumber legitimasi kekuasaan pemerintah.  Oleh sebab itu setap masing-masing negara yang menganggap dirinya sebagai negara yang demokratis maka pemilihan umum ini menjadi salah satu bagian yang mendasar  bagi  setiap  negara  yang  menganut  sistem  politik  dengan  menggunakan  sistem  demokrasi  atau  dapat dikatakan  sebagai  karakteristik  penting 6 .  Di  Indonesia,  penyelenggaraan  pemilihan  umum  diatur  didalam  ketentuan Pasal  22  E  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945)  yang  menyebutkan  bahwa dilakukan  setiap  5 (lima)  tahun  sekali.  Penyelenggaraan  pemilihan  umum  (pemilu)  di  Indonesia  sendiri  berdasarkan sejarahnya dibagi menjadi 3 (tiga) periode yakni pada masa parlementer, orde baru dan yang terkahir yakni pada masa reformasi. Pemilu pertama kali diselenggarakan pasca kemerdekaan Republik Indonesia pada masa parlementer yakni pada tahun 1955. setelah itu 16 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1971 baru dilaksanakan pemilihan umum untuk kedua kalinya yang diselenggarakan pada masa orde baru, yang seharusnya diselenggarakan pada tahun 1958 karena terjadi masalah terhadap keamanan bangsa oleh sebab itu pemilu kedua menjadi tertunda pelaksanaannya.  kemudian pemilu dilaksanakan kembali pada tahun 1977. Selanjutnya, kegiatan pelaksanaan pemilu pada masa orde baru secara perodik diselenggarakan setiap lima tahun sekali, yakni pada tahun 1982, 1989, 1992, dan tahun 1997. Pemilu pada masa  orde  baru  ini,  untuk  pemilihan  presiden  dan  wakil  presidennya  telah  ditentukan  atau  ditetapkan  melalui  hasil sidang umum dari MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat).
Setelah masa orde baru habis, pemilu diselenggarakan lagi pada oktober tahun 1999, yang mana ini menjadi suatu  sejarah  pelaksanaan  pemilu  pertama  pada  masa  reformasi  Indonesia.  Saat  memasuki  masa  reformasi  ini, Indonesia  memiliki  tekad  akan  menciptakan  sistem  pemerintahan  demokatis  yang  berdasarkan  pada  konstitusi. Pemerintahan  yang  konstitusional  ini  memiliki  karakteristik  seperti  terdapatnya  pembatasa  kekuasaan  pemerintahan serta menjunjung tinggi jaminan atas hak asasi manusia dan hak warga negara. penyelenggaraan pemilihan presiden (pilpres) yang keempat ini sekaligus memliki tujuan untuk  mengakhiri masa transisi politik yang  kacau, yang  mulai melakukan  pergerakan  pada  Mei  tahun  1998  yang  mana  rakyat  melakukan  aksi  protes  dan  unjuk  rasa  untuk menjatuhkan  soeharno  yang  saat  itu  masih  berusia  3  dekade  rezim  ketertiban  untuk  undur  diri  dari  jabatan kekuasaanya.  Dapat  digambarkan  secara  retrospektif singkat  bahwa  proses  penyelenggaraan  pemilu  pada  bulan juni hingga pilpres pada bulan Oktober mengalami suasana kecemasan dan gelisah atas peristiwa ini yang mana sebagian besar  belum  terjadi  pada  waktu  sebelumnya  yakni  melalui  mana  rakyat  Indonesia  berusaha  untuk  menempa  sebuah sipil yang dipimpin, pemerintahan yang berbasis prinsip demokrasi serta berpikiran yang reformasi. Sebuah kompetisi yang terjadi antara kaum refomis dan mereka yang terkait dengan orde baru yang begitu dominan terjadi pada tahun 1999  mungkin  merupakan  dimensi  politik  yang  sangat  spesifik  untuk  era  pasca  soeharto  dan  yang  akan  kehilangan relevansinya  ketika  rezim  soeharto  memudar  dalam  ingatan.  Yang  mana  akan  ada  banyak  ruang  di  tahun-tahun mendatang bagi partai besar dalam mengatur kembali dan berbenah untuk mempromosikan diri dalam negosiasi yang telah dilakukan selama dalam proses pemilihan umum ini.
Untuk pertama kalinya rakyat berpartisipasi langsung dalam memilih wakil rakyat yakni presiden dan wakil presiden, diseleggarakan pada pemilu tahun 2004. Ini merupakan pemilu kedua setelah pengenalan pemilihan multi- partai  yang  kompetitif  berlangsung  pada  taun  1999,  oleh  sebab  itu  peristiwa  ini  merupakan  tonggak  sejarah  yang penting  didalam  proses  pembangunan  demokrasi  di  negara  Indonesia.  maka  dari  itu  pada  5  Juli  2004  merupakan sejarah  pertama  kali  bagi  rakyat  Indonesia  mempunyai  kesempatan  untuk  memilih  presiden  dan  wakil  presiden melalui  pemungutan  suara  secara  langsung.  Indonesia  dalam  transisi  perjalanan  menuju  demokrasinya  masih menghadapi  banyak  tantangan  dan  kesulitan  yang  signifikan  terjadi  sejak  tahun  1999,  di  negara  Indonesia  masih terjadi  masalah  keamanan,  stabilitas  ekonomi,  dan  masalah  terkait  kasus  korupsi  yang  menjadi  perhatian  besar  bagi rakyat sebagai pemilih untuk pergi ke tempat pemungutan suara pada pemilu 2004. Untuk pelaksanaan pilpres dibagi menjadi 2 putaran.

## B. Mekanisme Pilpres Di Indonesia
Berkaitan  dengan  berlangsungnya  pemilihan  umum,  tentunya  tidak  terlepas  dari  mekanisme  atau  suatu  tata cara pelaksanaan dalam pemilihan umum itu sendiri. Seperti hal-nya dengan mekanisme untuk pelaksanaan pemilihan umum lembaga eksekutif yakni presiden dan wakil presiden yang telah diatur ketentuannya didalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Mekanisme mengenai pemilu presiden di Indonesia sendiri terdiri dari
6 Muhammad Syafei and others, ‘Design of General Election in Indonesia’, Law Reform , 16.1 (2020), 97–111.
beberapa tahapan, yang pertama diawali dengan pengusulan capres dan cawapres, yang mana calon presiden dan wakil presiden ini merupakan 1 (satu) pasangan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 221 UU Pemilihan Umum. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan  capres  dan  cawapres  pada  saat  proses  pengusulan  tersebut  yakni  Pasangan  Calon  diusulkan  oleh  Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua  puluh  persen)  dari  jumlah  kursi  DPR  atau  memperoleh  25%  (dua  puluh  lima  persen)  dari  suara  sah  secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya. Terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh capres dan cawapres seperti yang dituang didalam ketentuan pasal 169 UU Pemilu, slah satu persyaratannya yakni berusia paling rendah  40  (empat  puluh)  tahun.  Setelah  selesai  berlangsung  tahap  pengusulan  bakal  calon,  maka  untuk  penetapan pasangan  bakal  presiden  dan  wakil  presdien  ini  akan  dilaksanakan  secara  demokratis  dan  terbuka  sesuai  dengan ketentuan  mekanisme  yang  ada  pada  internal  dari  partai  politik  yang  bersangkutan.  Disini  parpol  dapat  melakukan kesepakatan atau kerjasama secara tertulis yang juga telah ditandatangani dengan parpol lainnya untuk mengusulkan satu pasang calon, apabila baik partai poltik atau gabungan partai poltik telah menentukan pasangan bakal calon, maka dengan demikian pasangan bakal calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai poltik ataupun gabungan partai politik  yang  lainnya.  apabila  proses  pengusulan  bakal  capres  dan  cawapres  telah  selesai  maka  disini  baik  parpol maupun gabungan parpol yang mengusulkan tersebut dapat mengumumkannya atas persetujuan dari bakal calon yang bersangkutan tersebut.
Bakal  pasangan  capres  dan  cawapres  akan  ditetapkan oleh  KPU  (Komisi  Pemilihan  Umum)  sebagai  peserta dalam  pilpres  setelah  bakal  pasangan  tersebut  didaftarkan  oleh  partai  poltik  atau  gabungan  partai  poltik  yang besangkutan. Jangka waktu untuk masa pendaftaran dari bakal pasangan calon tersebut diselenggarakan paling lama 8 (delapan) bulan sebelum proses pelaksanaan pemilihan umumnya berlangsung. Pada saat melakukan pendaftaran, ada beberapa  persyaratan  yang  harus  dilengkapi  oleh  bakal  pasangan  calon  yang  terkait  seperti  surat  keterangan  catatan kepolisian  dari  Markas  Besar  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,  surat  tanda  terima  atau  bukti  penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon dan berkas-berkas lainnya sebagaimana telah diatur didalam pasal 227 UU Pemilihan Umum. Disamping itu juga terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik atau gabungan partai politik pada saat akan melakukan pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU yakni mulai dari kesepakatan tertulis antar-partai politik, naskah dari visi, misi, dan program dari bakal pasangan calon dan hal-hal terkait lainnya.  Setelah berkas-berkas yang telah diserahkan oleh bakal pasangan calon dan parpol maupun gabungan parpol kepada KPU, maka untuk selanjutnya KPU akan melakukan verfikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dari dokumen-dpkumen tersebut dengan jangka waktu paling lama 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pencalonan tersebut. setelah melakukan verifikasi terhadap dokumen  tersebut  maka  KPU  akan  memberitahukan  hasil  verifikasi  tersebut  secara  tertulis  pada  hari  kelima  sejak diterimanya surat pencalonan. Dalam hal bakal pasangan calon tidak memenuhi persyaratan yang sebagaimana telah diatur maka KPU akan meminta partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti (pasal 232 UU Pemilu). Terkait dengan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi  Pasangan  Calon  yang  dilakukan  oleh  KPU  akan  dilaksanakan  oleh  pihak  Bawaslu.  KPU  (Komisi Pemilihan Umum) akan mengumumkan nama pasangan capres dan cawapres yang telah memenuhi persayratan untuk menjadi peserta pemilu yang kemudian akan ditetapkan pada saat sidang rapat pleno KPU tertutup, pada saat didalam sidang  pleno  tersebut,  KPK  juga  akan  menetapkan  nomor  urut  pasangan  calon  berdasarkan  nomor  undian  yang didpatkan pada saat sidang pleno terbuka berlangsung.
Tahapan  pemilihan  umum  presiden  yang  selanjutnya  adalah  pelaksanaan  kampanye.  Kampanye  memiliki kedudukan  sangat  penting  pada  proses  pemilu,  selain  untuk  metode  metode  sosialisasi  kandidat,  serta  juga  harus dilihat  sebagai  sarana  pendidikan  bagi  politik  masyarakat 7 .  Rogers  dan  Storney  dalam  konteks  partai  politik mendefinisikan kampanye merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan terencana, yang diharapkan menciptakan efek  tertentu  dan  dilakukan  berkelanjutan  pada  kurun  waktu  tertentu 8 .  Yang  mana  Dalam  melaksanakan  Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon membentuk tim kampanye nasional. Untuk tim dari kampanye pemilu  presiden  dan  wakil  presiden  ini  mempunyai  tugas  untuk  menyusun  seluruh  kegiatan  tahapan  Kampanye  dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye.  Setelah tahap kampanye selesai berlangsung maka tahapan pilpres yang berikutnya dalah pelaksanaan pemungutan suara, yang mana proses pemungutan suara ini dilakukan  secara  serentak  diseluruh  wilayah  Republik  Indonesia . Proses  pemungutan  suara  ini  merupakan  bagian yang  paling  penting  saat  pelaksanaan  pemilu,  karena  semua  kegiatan  inti  yang  terdapat  dalam  pelaksanaan  pemilu berada  dalam  tahapan  ini  yang  terdiri  dari  rangkaian  kegiatan  ini  yang  berjalan  secara  bersamaan 9 terkait  dengan proses pemberian suara kepada bakal pasangan calon dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor, nama,
7 Abdul Aziz and others, ‘Refleksi Pemilu Serentak Di Indonesia’, 2019, 186.
8 dan Storey J. D Rogers, E. M., Communication Campaign (New Burry: Sage, 1987)..
9 Mada Sukmajati and Aditya Perdana, Tata Kelola Pemilu , Tata Kelola Pemilu Di Indonesia , 2019.
foto  Pasangan  Calon,  atau  tanda  gambar  partai  politik  pengusul  dalam  satu  kotak  pada  surat  suara  untuk  Pemilu Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Selanjutnya,  KPU,    KPU  Provinsi,  KPU  Kabupaten/Kota,  dan  PPLN  wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.setelah selesai melakukan penghitungan suara, KPU kemudian akan menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon dalam sidang pleno  terbuka  dengan  ketentuan  pasangan  calon  yang  terpilih  telah  memperoleh  suara  lebih  dari  50%  dari  jumlah suara  dalam  pilpres  dengan  sedikitnya  20%  suara  di  setiap  provinsi  yang  tersebar  di  lebih  dari  setengah  jumlah provinsi  di  Indonesia.  ketika  terjadi  jumlah  suara  yang  sama  antar  pasangan  calon,  maka  kedua  pasangan  calon tersebut nantinya akan dipilih kembali oleh rakyat secara langsung melalui pilpres putaran kedua.  Setelah dilakukan penetapan  pasangan  calon,  maka  pasangan  calon  tersebut  akan  dilantik  dan  disumpah  menjai  presiden  dan  wakil presiden.

## C. Sistem Pilpres Di Indonesia
Sebagai salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensiil, tentunya dalam menentukan dan memilih  pemimpinnya  baik  di  lembaga  legislatif  maupun  lembaga  eksekutifnya  dilakukan  secara  langsung  melalui pemilihan  umum  (pemilu).  Secara  sederhana,  sistem  pemilihan  umum  merupakan  suatu  proses  atau  cara  didalam memilih  seseorang  untuk  mengisi  jabatan  politik  yang  diinginkan 10 .  Sistem  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden dilaksanakan dengan menggunakan sistem “pilpres dua putaran” atau two round system 11 . Dengan adanya sistem dua putaran ini maka dengan demikian juga terdapat dua kemungkinan menang dan kalah . Sistem ini disebut juga dengan sistem  mayoritas  (mayoritarian)  atau majority dengan  angka  mayoritas  untuk  memenangkan  pemilihan  adalah  50%, bahkan  ditambah  dengan  persyaratan  sebaran  yang  merata  di  lebih  setengah  provinsi  yang  ada  di  Indonesia sebagaimana yang diatur pada ketentuan pasal 6A ayat (3) dan (4) 12 . Sistem pemilu mayoritarian ini tentunya berbeda dengan  sistem  pluralitas  yang  mana  sistem  pemilu  ini  menetapkan  siapa  yang  menjadi  pemenang  pada  pilpres berdasarkan para jumlah perolehan suara terbanyak murni, berapapun suara yang diperoleh pasangan calon.
Di  Indonesia  sendiri,  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  pernah  berlangsung  sistem  dua  putaran  (two round  system)  yakni  pada  pemilu  tahun  2004  karena  tidak  ada  kandidat  yang  memperoleh  suara  mayoritas  absolut minimal  50%  +  1  yang  artinya  dia  mengungguli  yang  lain.  Untuk  pelaksanaan pilpres  tahun 2004  dibagi menjadi 2 putaran. Pada pilpres untuk putaran yang pertama berlangsung pada 5 Juli 2004, terdapat 5 (lima) pasang calon yang berkompetisi untuk memperebutkan kursi jabatan presiden dan wakil presiden tersebut yakni:
1) Wiranto dan Salahuddin Wahid;
2) Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi;
3) Amien Rais dan Siswoyo Yudo Husodo;
4) Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla;
5) Hamzah Haz dan Agum Gumelar;
Dari  kelima  pasang  kandidat  calon  presiden  dan  wakil  presiden  tersebut.  yang  memperoleh  suara  terbanyak dalam pilpres putaran pertama ini adalah pasangan SBY-Jusuf Kalla dengan total 39.838.184 suara atau 33,57 persen. disusul  dengan  pasangan  Megawati  Soekarnoputri  dan  Hasyim  Muzadi  dengan  total 31.569.104  suara  atau  26,61 persen.  Maka  dapat  dilihat  bahwa  hanya  kedua  kandidat  tersebut  yang  layak  untuk  mengikuti  pilpres  pada  putaran yang  kedua.  Pilpres  pada  putaran  kedua  diselenggarakan  pada  20  September  2004  yang  mana  terdapat  150.644.184 orang  yang  terdaftar  sebagai  pemilih,  dengan  presentase  77,44  %  yang  menggunakan  hak  pilihnya.  Sementara  itu, total  jumlah  suara  yang  dinyatakan  sah  sebanyak  114.257.054  atau  97,94%  suara.    Pilpres  putaran  kedua  ini dimenangkan oleh pasangan SBY – Jusuf Kalla dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:
1. SBY – Jusuf Kalla sebesar 69.266.350 atau 60,62 %
2. Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi sebesar 44.990.704 atau 39,38 %
Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  Jusuf  Kalla  ditetapkan  sebagai  Presiden  dan  Wakil  Presiden  Indonesia terpilih untuk periode 2004 – 2009. Keduanya dilantik dalam sidang paripurna MPR pada 20 Oktober 2004 yang saat itu dihadiri juga oleh pemimpin dan perwakilan dari negara-negara sahabat.
Secara  umum,  sistem  dua  putaran  ini  memiliki  beberapa  keunggulan,  diantaranya  seperti  memungkinkan pemilih mendapatkan kesempatan kedua untuk memilih kandidat, lebih representatif dibandingkan sistem lain dan di sisi lain sistem dua putaran ini dianggap lebih sederhana dan mudah dipahami dalam perhitungannya. Namun dibalik keunggulannya tersebut, two round system ini juga memiliki kekurangan seperti kegiatan dalam administrasi pemilu
10 Firdausy  and  Agus  Riwanto  Kharisma  Aulia,  ‘Penerapan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Sistem  Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019’, 3.1 (2019), 91–101.
11 Zahratul Idami M. Hardiansyah, ‘TINJAUAN YURIDIS TENTANG AMBANG BATAS DALAM PEMILU DI INDONESIA’, 1.November 2017 (2019), 162–77.
12 Fitra Arsil, ‘INDONESIA MELALUI PEMILIHAN UMUM SERENTAK DAN PRESIDENTIAL THRESHOLD’, 211–38.
harus  bekerja  lebih  ekstra  dengan  menyiapkan  pemilu  kedua  dan  secara  signifikan  juga  akan  meningkatkan  biaya proses pemilu.

## 2. Pemilihan Umum Presiden Di Korea Selatan

## A. Sejarah PILPRES Di Korea Selatan
Dalam  Junal  Electoral  politic  in  South  Korea  yang  digagas  oleh  Morris  Peter,  disana  telah  menceritakan secara  lengkap  dan  rinci  mengenai  perjalanan  politisasi  dan  demokrasi  pada  negara  Korea,  dalam  jurnal  ini  penulis kutip  beberapa  hal  mengenai  sejarah  demokrasi  Korea  Selatan.  Pada  tahun  1945  sejak  adanya  pemisahan  pada semenanjung Korea. Semenanjung Korea bagian selatan yang dimana  sekarang lebih populer dengan sebutan Korea Selatan, telah mengikuti siklus demokrasi pada perkembangan politik negaranya, yang telah menghasilkan 6 (enam) republik  hingga  saat  ini.  Pasukan  Amerika  yang  memasuki  wilayah  Korea  Selatan,  dimana  setelah  penyerahan angkatan  bersenjata  Jepang,  menemukan  bahwa  masyarakat  Korea  Selatan  tanpa  pengalaman  kelembagaan  dan organisasi negara dilihat dari segi demokrasi representatif. Pada 15 Agustus 1948 merupakan hari kemerdekaan dari Republik Korea (Korea Selatan), yang dalam proses kemerdekaan ini Korea Selatan dibantu oleh putusan Pemerintah Militer Amerika Serikat. Pada saat itu pula dikenalkan sebuah rancangan konstitusi (Majelis Nasional) dengan Rhee Syngman  ( 이승만 )  yang  terpilih  sebagai  Presiden  pertama  Republik  Korea. 13 Namun,  pada  Juni  1950  terjadi perpcahan  perang  saudara  didalam  semenanjung  Korea,  dengan  ini  pula  Rhee  secara  bertahap  mengkonsolidasikan pemerintahan satu orangnya. Dengan menggunakan kepolisian. Presiden menekan Majelis Nasional untuk mengubah konstitusi sesuai dengan keinginan politiknya. Selanjutnya, pada tahun 1952 pemilihan parlemen mengusung Majelis Nasional dibawah kendali pendukung Rhee. Pemilihan parlemen dan Presiden berikutnya berubah menjadi pembelian suara yang ekstensif, penyalahgunaan aturan pemilu dan tipuan. Namun, para partai oposisi tetap legal dan diizinkan untuk menentang jajak pendapat, tetapi di bawah kondisi semi-kompetitif seperti itu mereka gagal mencapai dukungan elektoral yang signifikan.
Pada  10  Juni  1960,  konstitusi  baru  disahkan,  yang  menyediakan  parlemen  bikameral.  Pada  masa  inilah Republik kedua lahir, dengan Chang Myon sebagai Perdana Menteri. Kerana adanya gejolak internal, korupsi semakin melas  di  negara  bagian  administrasi  dan  adanya  pengumuman  pemotongan  anggaran  pertahanan.  Hal  ini, mengakibatkan  beberapa  fraksi  enggan  mendukung  rezim  demokrasi  baru.  Akhirnya  pada  16  Mei  1961  terjadi pemakzulan oleh SCNR pada Republik kedua, dengan dipimpin oleh Jendral Park Chung Hee  yang  mengambil alih kesuasaan. Lalu pada 17 Desember 1962 terjadi referendum dan pemulihan sistem presidensial.
Central  Election  Management  Commission (CEMC),  pada  tahun  1963  ditunjuk  sebagai  lembaga konstitusional  yang  bertanggung  jawab  untuk  pengorganisasian  dan  pengawasan  kampanye  pemilu,  sesuai  dengan Election  Commission  Act,  1998:  Article  3 .  Namun,  fungsi  CEMC  sebagai  badan  pengawas  independen  ini  di intervensi  sebelum  adanya  demokratisasi  pada  tahun  1987.  Pada  tahun  ini  pula,  prinsip  pemilu  langsung  ditetapkan kembali.  Perubahan  sistem  pemilu  yang  sering  terjadi  sebagian  besar  disebabkan  kepentingan  politik  presiden  di kantor.
Pada  November  1954  terjadi  reformasi  konstitusi  kedua  yang  menghasilkan  pembatasan  masa  jabatan presiden  4  tahun  untuk  2  periode.  Namun  hal  ini  tidak  berselang  lama,  pada  Oktober  1969  periode  masa  jabatan presiden diperpanjang menjadi 3 periode. Hingga pada 1980 Oktober jabatan masa presiden kembali diubah menjadi 7 tahun  untuk  1  periode.  Hingga  akhirnya,  awal  1990-an,  pemilihan  umum  juga  telah  diadakan  di  tingkat  lokal  dan tingkat  provinsi.  Masa  jabatan  reguler  presiden  adalah  lima  tahun  tanpa  pemilihan  ulang  dan  empat  tahun  untuk Majelis Nasional (tidak ada batasan masa jabatan), pengaturan masa jabatan ini masih berlaku hingga saat ini. 14

## B. Mekanisme PILPRES di Korea Selatan
Pada setiap negara yang menganut sistem demokrasi pasti masyarakat disuatu negara tersebut akan melakukan sebuah  pemilihan  secara  langsung  untuk  menentukan  sendiri  pemimpin  mereka.  Keberlansungan  pemilihan  umum yang adil dan teratur pada setiap periodenya, pasti tidak lepas dari tata pelaksaan atau suatu meknisme yang teratur.
Pada  penyelenggaraannya  pemilu  di  Korea  Selatan  diatur  atau  diselenggarakan  oleh National  Election Commisison (NEC). NEC ini sendiri merupakan badan independen yang bertugas sebgai penyelenggara dan pengawas pemilihan  umum  di  Korea  Selatan,  yang  dibentuk  berdasarkan  amanat  Konstitusi  Korea  Selatan  Pasal  114.  NEC beranggotakan  9  orang  yang  terdiri  dari  komposisi  3 (tiga)  orang  ditunjuk  oleh Presiden,  3  (tiga)  orang  dipilih  oleh
13 Peter  Morriss,  ‘Electoral  Politics  in  South  Korea’, Electoral  Studies ,  15.4  (1996),  550–62  <https://doi.org/10.1016/s0261- 3794(96)80473-2>.
14 EH Shin, ‘Presidential Elections, Internet Politics, and Citizens’Organizations in South Korea’, Development and Society , 34.1
(2005), 25–48.
parlemen  (Majelis  Nasional),  dan  3  (tiga)  lainnya  dinominasikan  oleh  Ketua  Mahkamah  Agung 15 . Syarat  menjadi anggota NEC ialah tidak terlibat dengan sutu partai politik manapun dan/atau tidak pernah terlibat dalm suatu kegiatan yang  berhubungan  dengan  partai  politik,  untuk  jabatan  berekrja  anggota  NEC  sendiri  selama  6  tahun,  dapat diberhentikan jika terbukti dinyatakan bersalah atau menjadi terpidana berdasarkan putusan pidana.
Dalam hal pelaksanaan untuk pemilihan presiden, terdapat beberapa persyaratan, anatara lain:
a. Penyelenggaraan pemilihan umum diselenggarakan oleh NEC;
b. Syarat usia minimum kandidat pencalonan ialah 35 tahun bagi Majelis Nasional dan 40 bagi calon Presiden.
c. Pencalonan  independen  dimungkinkan  dari tahun  1948  hingga  1960,  dan  sekali  lagi  sejak  1973. Dalam  pemilihan  legislatif,  sistem  pluralitas  di  daerah  pemilihan  beranggota  tunggal  (single- member  constituencies/SMCs)  diterapkan  untuk  pemilihan  Majelis  Nasional  pada  tahun  1948, 1950, 1954 dan 1958.

## C. Sistem PILPRES di Korea Selatan
Sistem  pemilihan  presiden  yang  jelas  pasti  sangat  penting  bagi  sebuah  negara  yang  menganut  suatu  sistem presidensial. Korea Selatan sebagai penganut sistem presidensial juga menyadari akan kepentingan tersebut.
Secara  garis  besar,  di  Korea  Selatan  menggunakan  sistem  pemilihan  umum  campuran  ( Hybrid  system ), dimana  menggabungkan  kedua  ciri-ciri  sistem  pemilihan  distrik  dan  proporsional  (sistem  paralel).  Dalam  sistem pemilihan  ini,  komponen  proporsional  tidak  mengkompensasikan  suara  bagi  distrik,  namun  sistem  di  mana  sebuah distrik anggota tunggal dan perwakilan proporsional dari daftar partai nasional tercampur. Sistem pemilihan saat ini berdasarkan  sistem  pemilihan  majemuk  dianggap  kurang  adil.  Sebagian  besar  pihak  memperoleh  keuntungan  dari memperoleh  kursi  lebih  banyak  daripada  tingkat  suara,  sementara  partai  minoritas  memiliki  perwakilan  yang  lebih rendah  daripada  tingkat  suara  karena  partai  minoritas  tersebut  bertujuan  untuk  mencapai  stabilitas  politik  melalui 'mayoritas  yang  diciptakan'.  Dalam  sistem  distrik,  sebuah  daerah  pemilihan  hanya  bisa  memiliki  seorang  wakil terpilih.  artinya,  dalam  sistem  distrik,  akan  terjadi  situasi  di  mana  calon  yang  mendapatkan  suara  terbanyak akanmewakili  daerah  pemilihan  tersebut  dan  hanya  dia  yang  mewakili  daerah  pemilihan  tersebut,  meskipun  selisih suara dengan peringkat dua hanya satu suara.
Pemilu  di  Korea  Selatan  di  adakan  pada  tingkat  nasional  untuk  memilih  Presiden  dan  Majelis  Nasional. Presiden  dipilih  langsung  untuk  masa  jabatan  5  (lima  tahun)  tunggal  dengan  suara  pluralitas.  Tetapi,  sistem parlemennya Korea Selatan menggunakan sistem unikameral atau sistem satu kamar yang biasa disebut “ Kukhoe ” atau Korean  National  Assembly (KNA). KNA  ialah  badan  pemegang  kekuasaan  legislatif  satu-satunya  di Korea  Selatan, yang diisi oleh 299 kursi dan diadakan setiap empat 4 (empat) tahun sekali di seluruh 245 daerah pemilihan, ditambah dengan  54  kursi  tambahan  yang  dibagikan  kepada  partai  politik  dengan  proporsi  suara  yang  diperoleh.  Sistem  ini biasanya diterapkan oleh negara republik yang homogen, dan menganggap sebuah majelis tinggi tidak perlu. Namun, kekuatan yang paling penting dari KNA yaitu: memberlakukan, mengubah, serta menghapus undang-undang.

## 3. Perbandingan Pemilihan Umum Presiden Indonesia dan Korea Selatan
Berdasarkan  hasil  analisis  diatas,  dapat  disimpulkan  beberapa  perbedaan  dan  persamaan  sistem  dan mekanisme pemilihan presiden antara di negara Indonesia dan Korea Selatan. Berikut lampiran perbandingannya
Karakteristik Indonesia Korea Selatan Sistem Pemilu Indonesia menggunakan sistem “pilpres dua putaran” atau two round system Korea Selatan menggunakan sistem pemilihan campuran ( Hybrid system ) yang menggabungkan  kedua  sistem  pemilihan distrik dan proporsional (sistem paralel). Pemilihan  presiden  dipilih  langsung  untuk masa  jabatan  5  (lima  tahun)  dua  periode atau  maksimal  10  tahun  jabatan  dengan suara pluralitas (suara terbanyak) pemilihan  Presiden  dipilih  langsung  untuk masa  jabatan  5  (lima  tahun)  tunggal  dengan suara pluralitas (suara terbanyak) Presiden  Indonesia  didampingi  oleh  Wakil Presiden selama masa jabatannya Presiden  korea  didampingi  oleh  Majelis Nasional selama masa jabatannya Bentuk era pemerintahan di Indonesia ialah kabinet,  biasanya  kabinet  ini  mengikuti Bentuk era pemerintahan di korea selatan ialah republic,  saat  ini  terdapat  6  republik  di  korea
15 Mohammad., Suha, Arif M., Yasin, Rahman., Nugroho, Titis A., Yanuar, F., Budiman, Arif., Sarwani, Arif Saihu and Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (Indonesia), Penyelenggara Pemilu Di Dunia : Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, Dan Parlementer , 2015.
pergantian presiden (misal,  pada  era  presiden  Joko  Widodo merupakan kabinet Indonesia maju) ini,  republic  ini  dapat  berganti  jika  suatu Undang-Undang di amandemenkan. Mekanisme Pemilu Sistem  Pemilu  di  Indonesia  diatur  dan diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan Umum  (KPU)  yang  diatur  dalam  UU  No. 22  Tahun  2007,  KPU  diawasi  dengan Lembaga  Independen  diatasnya  yakni Bawaslu. Sistem  Pemilu  di  Korea  Selatan  diatur  dan diselenggarakan oleh National Election
Commisison (NEC). NEC ini sendiri merupakan  badan  independen  yang  bertugas sebgai penyelenggara dan pengawas pemilihan umum  di  Korea  Selatan  yang  diatur  dalam (The  Constitution  of  the  Republic  of  korea;
대한민국 헌법 [Hangul:  Daehanmingug
Heonbeob] article 114 Syarat bakal pencalonan presiden Indonesia wajib  diusulkan  oleh  partai  politik  atau gabungan dari beberapa partai politik Syarat  bakal  pencalonan  presiden  dapat diusulkan  melalui  partai  politik  dan  juga  bisa melalui independen (single-member constituencies/SMCs) Dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia cenderung  lebih  kompleks  karena,  dalam satu  kali  pelaksanaan,  pemilih  harus memilih  presiden  dan  wakil  rakyat  (DPR, DPRD, DPD) Dalam  pemilihan  umum  di  Korea  Selatan dilaksanakan  secara  terstruktur  dan  terpisah, jadi  pemilih  memilih  presiden  dan  Majelis Nasional secara terpisah. Dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih dilaksanakan secara manual (mencoblos lewat kertas) Dalam  perkembangannya  pemilu  di  korea selatan  sudah  menggunakan  teknologi  digital yang  dimana  validitas  data  pemilih  langsung dilakukan Pada Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Persayaratan  untuk  menjadi  capres  dan cawapres adalah berusia sekurang- kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun Persyaratan  untuk  menjadi  calon  presiden adalah  berusia  40  tahun  dan  majelis  nasional berusia 35 tahun.

## KESIMPULAN
Setelah memahami dan menganalisis mengenai Sejarah, Mekanisme dan Sistem Pemilihan Umum presiden di 2  (dua)  negara  yakni  Indonesia  dan  Korea  Selatan  memiliki  persamaan  dan  perbedaan  yang  telah  dijabarkan  dalam tabel  perbandingan  sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  yakni,  Indonesia  menggunakan  sistem  presidensial  yang berbentuk  negara  kesatuan  yang  mana  Dalam  pemilihan  umum  presiden  di  Indonesia  dilakukan  serentak  bersamaan dengan pemilihan legislatif (DPR, DPRD, DPD) masih dilakukan secara manual dengan adanya pencoblosan melalui kertas  coblos,  presiden  didampingi  oleh  Wakil  Presiden.  Pemilihan  presiden  di  Indonesia  menggunakan  sistem  two round system “sistem 2 kali putaran” diawasi oleh lembaga independen yakni Komisi Pemilihan Umum yang dinaungi oleh Badan Pengawas Pemilu sebagai badan pengawas dan penyelesaian proses sengketa pemilu.  Sedangkan  Korea Selatan  menganut  sistem  presidensial  yang  berbentuk  negara  kesatuan  dan  pelaksanaan  pemilihan  umum  di  korea selatan dilakukan bestruktur dan bergantian dan dilakukan secara digital yang tidak perlu khawatir adanya kecurangan perhitungan  dikarenakan  validitas  nya  adalah  Kartu  Tanda  Penduduk,  sistem  pemilihan  presiden  di  korea menggunakan sistem hybrid (campuran) menggabungkan antara sistem distrik dan proporsional yang diselenggarakan oleh National Election Commisison (NEC) sebagai badan independen untuk menyelenggarakan dan mengawasi proses hasil pemilu. Dalam tugasnya, presiden di Korea Selatan dibantu oleh Majelis Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
Arsil, Fitra, ‘Indonesia Melalui Pemilihan Umum Serentak Dan Presidential Threshold’, 211–38 Aziz,  Abdul,  Bambang  Eka  Cahya  Widodo,  Syamsuddin  Haris,  and  Wirdyaningsih,  ‘Refleksi  Pemilu  Serentak  Di Indonesia’, 2019, 186
Dr.H.Uu Nurul Huda, SH., MH, Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia , pertama (Bandung: Fokus Media, 2018)
Fikri, Sultoni, ‘Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Desa’, Maleo Law Journal , 5.1
(2021), 86–103 <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/MLJ/article/view/1464>
Fikri,  Sultoni,  and  Anang  Fajrul  Ukhwaluddin,  ‘Perbandingan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial  Dalam  Sistem Ketatanegaraan  Di  Indonesia  Dan  Iran’, YUSTISIA  MERDEKA :  Jurnal  Ilmiah  Hukum ,  8.1  (2022),  56–65 <https://doi.org/10.33319/yume.v8i1.139>
Firdausy,  and  Agus  Riwanto  Kharisma  Aulia,  ‘Penerapan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Terbatas Pada Pemilu Legislatif 2019’, 3.1 (2019), 91–101
M. Hardiansyah, Zahratul Idami, ‘Tinjauan Yuridis Tentang Ambang Batas Dalam Pemilu Di Indonesia’, 1.November 2017 (2019), 162–77
Morriss,  Peter,  ‘Electoral  Politics  in  South  Korea’,
Electoral Studies , 15.4 (1996), 550–62
<https://doi.org/10.1016/s0261-3794(96)80473-2> Ni’Matul Huda, M. Imam Nasef, Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca-Reformasi , 1st edn (Jakarta: Kencana Prenada, 2017)
Putri, Dr. Conie Pania, Muhammad Syahri Ramadhan, and *, ‘Pola Ideal Sistem Pemilihan Umum Yang Demokratis (Studi Komparatif Sistem Pemilihan Umum Di Australia Dan Indonesia)’, Jurnal Thengkyang , 2014, 51–69 Rogers, E. M., dan Storey J. D, Communication Campaign (New Burry: Sage, 1987)
Saihu,  Mohammad.,  Suha,  Arif  M.,  Yasin,  Rahman.,  Nugroho,  Titis  A.,  Yanuar,  F.,  Budiman,  Arif.,  Sarwani,  Arif, and  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (Indonesia), Penyelenggara  Pemilu  Di  Dunia :  Sejarah, Kelembagaan,  Dan  Praktik  Pemilu  Di  Negara  Penganut  Sistem  Pemerintahan  Presidensial,  Semipresidensial, Dan Parlementer , 2015
Shin,  EH,  ‘Presidential  Elections,  Internet  Politics,  and  Citizens’Organizations  in  South  Korea’, Development  and Society , 34.1 (2005), 25–48 Sukmajati, Mada, and Aditya Perdana, Tata Kelola Pemilu , Tata Kelola Pemilu Di Indonesia , 2019
Syafei,  Muhammad,  Muhammad  Rafi  Darajati,  Faculty  Law,  and  Universitas  Tanjungpura,  ‘Design  of  General Election in Indonesia’, Law Reform , 16.1 (2020), 97–111