## PERANAN MODAL SOSIAL DALAM PELAKSANAAN KELEMBAGAAN HUTAN LINDUNG ADAT

## Andri Micho
Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293 email: mikodina@gmail.com
Abstract: The Role of Social Capital in Implementing Institutional Indigenous Protected Forest. This study aims to describe the role of social capital in the implementation of traditional institutions and the Kampar Kenegerian to describe and analyze the form of forest management applied by indigenous peoples Kenegerian Kampar so that it can work effectively in defending the existence and preservation of Indigenous Protected Forest Kenegerian Kampar. The method used descriptive qualitative served basis. The informants are indigenous prince, community lead- ers, village heads and other informants that are relevant to this study. Data was collected through interviews, observation and documentation study. Data were analyzed using an interactive model, starting from data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the prohi- bition of Indigenous Forest Sustainability Kampar Kenegerian can survive because of the social capital (social capital) confidence (trust) and values   (Value) in traditional institutions that are owned by Indigenous Peoples.
Keywords: public policy, social capital, protected forests, traditional institutions.
Abstrak: Peranan Modal Sosial Dalam Pelaksanaan Kelembagaan Hutan Lindung Adat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran modal sosial dalam pelaksanaan kelem- bagaan adat Kenegerian Kampar dan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengelolaan hutan yang diterapkan oleh masyarakat adat Kenegerian Kampar sehingga dapat bekerja secara efektif dalam mempertahankan keberadaan dan kelestarian Hutan Lindung Adat Kenegerian Kampar. Metode yang digunakan kualitatif yang disajikan secara deskriptif.  Informan penelitian adalah penghulu adat, pemuka masyarakat, kepala desa dan informan lain yang relevan den- gan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model interaktif, dimulai dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kelestar- ian Hutan Larangan Adat Kenegerian Kampar dapat bertahan karena adanya modal sosial (s ocial capital ) rasa percaya (trust) dan Nilai-nilai (Value) dalam kelembagaan adat yang dimiliki oleh Masyarakat Adat.
Kata Kunci : kebijakan publik, modal sosial, hutan lindung adat,  kelembagaan adat.
PENDAHULUAN Indonesia adalah satu negara yang memiliki hutan tropis terbesar didunia. De- partemen Kehutanan tahun 2009 melapork- an bahwa Indonesia memiliki kawasan hutan seluas 133,69 juta hektar. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986 tanggal 06 Juni 1986 Tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Propinsi Riau, pada Wi- layah Kabupaten Kampar kawasan hutan yang telah dilakukan Tata Batas Kawasan Hutan seluas ± 499.006 Ha atau 44,2 %
dari total luas Wilayah Kabupaten Kampar seluas ± 1.128.928 Ha (11.289,28 Km²) dan Hutan Lindung adat tersebut berada pada kawasan Areal Penggunaan Lainnya (APL). Fungsi Areal Penggunaan Lainnya (APL) memungkinkan masyarakat dapat menjadi- kan areal tersebut menjadi kebun seperti ke- lapa sawit. Walaupun demikian kondisi ini tidak menyebabkan hutan lindung adat ini rusak atau terdegradasi, namun justru seba- liknya sangat terpelihara dengan baik. Na- mun beberapa kawasan hutan di Kabupaten
Kampar telah berubah fungsi menjadi kebun sawit, kebun campuran, pemukiman, semak belukar dan lahan terbuka. Semakin banyaknya hutan yang telah berubah fungsinya yang disebabkan bertam- bahnya jumlah penduduk membutuhkan ru- ang untuk bertani sehingga terjadinya pem- bukaan lahan baru dan ditambah banyaknya perambahan hutan. Kondisi ini telah menjadi permasalahan global, pelestarian hutan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat atau kelompok masyarakat adat menjadi suatu hal yang sangat menarik. Kelompok masyarakat ini bekerjasama berdasarkan ni- lai dan norma-norma dan nilai sosial yang mengakar dan disepakati atau disebut den- gan masyarakat adat. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat dengan konsep kearifan lokal melalui kelembagaan adat ternyata terbukti dapat mengelola dan melestarikan hutan. Pendekatan dan me- kanisme pengelolaan oleh kelembagaan adat lebih efektif dalam mengelola dan meles- tarikan hutan. Pretty and Ward (2001) dalam Rustiadi, et.al (2009) mengidentifikasi em - pat aspek utama modal sosial, yakni : (a) hubungan saling percaya ( relations of trust ), (b) adanya pertukaran ( reciprocity and ex- change ), (c) aturan umum ( common rules ), norma-norma ( norms ) dan sanksi-sanksi
( sunctions ); dan (d) keterkaitan ( connected- nessi), jaringan ( networks ) dan kelompok- kelompok ( groups).
Terkait dengan hal ini bertujuan un- tuk mendiskripsikan peranan modal sosial dalam pelaksanaan kelembagaan adat Ke- negerian Kampar dan untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk pengelolaan hutan yang diterapkan oleh masyarakat adat Ke- negerian Kampar sehingga dapat bekerja secara efektif dalammempertahankan ke- beradaan dan kelestarian Hutan Lindung Adat Kenegerian Kampar. Adat istiadat ter- bentuk dengan sendirinya dalam masyarakat yang telah berkelompok.  Semuanya untuk memupuk hubungan kekeluargaan, persat- uan, saling menghormati, saling mengenal dengan yang lain.  Adat bertujuan untuk un- tuk menyusun kehidupan masyarakat yang
baik. Putnam (1993) menjelaskan bahwa interaksi yang berulang antar masyarakat dalam suatu jaringan ( network) secara berta- hap akan mendorong ke peningkatan status dan kekuatan ( power ), norma-norma ditum- buhkan dan dijaga dengan berbagai bentuk serta sanksi-sanksi.

## METODE
Metode Penelitian ini bersifat kualita- tif yang disajikan secara deskriptif dengan melakukan pengamatan langsung atau ob- servasi, wawancara dan dokumentasi. Sum- ber data diambil dari informan terdiri dari penghulu adat, pemuka masyarakat, kepala desa dan perangkat desa. Teknik analisis data menggunakan model interaktif mulai dari reduksi data, penyajian data dan penari- kan kesimpulan.

## HASIL
Terbentuknya Masyarakat Adat dan Persekutuan Awal terbentuknya suku diKabupaten Kampar dimulai dari keluarga yang satu tinggal di satu tempat kemudian keluarga tersebut membentuk keluarga baru yang dilakukan dalam rangka pembukaan lahan pertanian baru untuk menyambung kehidu- pannya selain hidup dari hasil-hasil hutan. Dari  aktifitas  bercocok  tanam,  membuka hutan, dan berburu untuk memenuhi kebutu- han hidup maka terbentuklah beberapa kelu- arga yang dipisahkan oleh hutan. Modal so- sial yang teridentifikasi dalam terbentuknya persukuan ini berupa nilai dan norma yang dipercaya masyarakat bahwa garis ketu- runan ibu merupakan kekerabatan yang san- gat dekat.  Masyarakat dengan garis ketu- runan ibu yang sama akan mempunyai suku yang sama.  Faktor yang melatarbelakangi kedekatan kekerabatan menurut garis ketu- runan ibu karena pada saat itu banyak sekali anak-anak yang disusui oleh bibinya.  Untuk menjaga agar tidak terjadi pernikahan antar saudara sepersusuan yang memang sangat dilarang dalam ajaran Agama Islam, adat mengatur bahwa suku berdasarkan garis ibu.

## Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 105-110
Terbentuknya Adat Istiadat Terbentuknya suatu komunitas adat dalam hal ini masyarakat adat Kenegerian Kampar yang merupakan interaksi yang terus menerus dan berulang dalam jang- ka waktu lama.  Interaksi ini dijaga oleh norma-norma, nilai-nilai yang selanjutnya akan mendorong ke peningkatan status dan kekuatan berupa tuntutan untuk membentuk regulator berupa pemuka dan penghulu adat yang mengatur sistem norma yang ada yang disertai dengan kesepakatan untuk mene- tapkan sanksi-sanksi adat untuk menjamin norma dan aturan adat dapat dipatuhi oleh anggota komunitas adat.
Terbentuknya Aturan-Aturan Adat Aturan-aturan adat pada dasarnya merupakan aturan yang tidak tertulis. Dalam menentukan aturan-aturan adat di Kenegerian Kampar didasarkan kepada ni- lai musyawarah mufakat. Dalam membuat
keputusan-keputusan adat, Ninik Mamak Kenegerian Kampar menggunakan pola aspiratif, dalam mengambil keputusan ber- cirikan kemenakan hingga mamak, mamak hingga penghulu, penghulu hingga mufakat, mufakat menurut yang benar, benar menurut alur dengan patut “ Diindang ditompi boreh, dipilih ata ciek-ciek ” sampai tercapai kebu- latan kesepakatan, “ Rumah sudah, pahat tidak berbunyi ” seperti yang disampaikan effendi datuk majo besar.
Struktur Lembaga Adat Adat istiadat, struktur adat di Keneg- erian Kampar bersifat tidak tertulis walau- pun telah ada sejak lama.  Namun demikian struktur adat tersebut diakui oleh masyara- kat di Kenegerian Kampar. Nilai-nilai adat tersebut terinternalisasi ke dalam struktur adat Kenegerian Kampar. Struktur adat Ke- negerian Kampar dapat dilihat pada gambar 1.
dalam ajaran Agama Islam, adat mengatur bahwa suku berdasarkan garis ibu.
Terbentuknya Adat Istiadat Terbentuknya  suatu komunitas adat dalam hal ini masyarakat adat Kenegerian Kampar yang merupakan interaksi yang terus menerus dan berulang dalam jangka waktu lama.  Interaksi ini dijaga oleh norma-norma, nilai-nilai yang selanjutnya akan mendorong ke peningkatan status dan kekuatan berupa tuntutan untuk membentuk regulator berupa pemuka dan penghulu adat yang mengatur sistem norma yang ada yang disertai dengan kesepakatan untuk menetapkan sanksi-sanksi adat untuk menjamin norma dan aturan adat dapat dipatuhi oleh anggota komunitas adat.
Terbentuknya Aturan-Aturan Adat Aturan-aturan adat pada dasarnya merupakan aturan yang tidak tertulis. Dalam menentukan aturan-aturan adat di
Kenegerian Kampar didasarkan kepada nilai musyawarah mufakat. Dalam membuat keputusan-keputusan adat, Ninik Mamak Kenegerian Kampar menggunakan pola aspiratif, dalam mengambil keputusan bercirikan kemenakan hingga mamak, mamak hingga penghulu, penghulu hingga mufakat, mufakat menurut yang benar, benar menurut alur dengan patut “ Diindang ditompi boreh, dipilih ata ciek-ciek ” sampai tercapai kebulatan kesepakatan, “ Rumah sudah, pahat tidak berbunyi ” seperti yang disampaikan effendi datuk majo besar.
Struktur Lembaga Adat Adat  istiadat, struktur adat di Kenegerian Kampar bersifat tidak tertulis walaupun telah ada sejak lama.  Namun demikian struktur adat tersebut diakui oleh masyarakat di Kenegerian Kampar. Nilai- nilai adat tersebut terinternalisasi ke dalam struktur adat Kenegerian Kampar.  Struktur adat Kenegerian Kampar dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar Struktur Adat Kenegerian Kampar

## DATUK TUMENGGUNG
Pucuk Penghulu Adat
Kenegerian Kampar

## DATUK BIJUANSO
Penghulu Adat (Pucuk Suku)
DATUK MARAJO
Penghulu Adat (Pucuk Suku)

## DATUK PADUKO TUAN
Penghulu Adat (Pucuk Suku)

## DATUK BESAR
Penghulu Adat (Pucuk Suku) DATUK TIAWAN Penghulu Adat
(Pucuk Suku)

## DATUK SAMAT DIRAJO
Penghulu Adat (Pucuk Suku) DATUK MAJO BESAR Penghulu Adat K i N i
Dalam membuat keputusan dalam me- nyelesaikan suatu permasalahan di sistem adat di Kenegerian Kampar dikenal istilah Sistem Jonjang Naiok Batanggo Tuwun (Sistem Jenjang Naik Bertangga Turun) den- gan ciri kemenakan hingga mamak, mamak hingga penghulu, penghulu hingga mufakat, mufakat menurut yang benar, benar menurut alur dengan patut “ Diindang ditompi boreh, dipilih ata ciek-ciek ” sampai tercapai kebu- latan kesepakatan, “ Rumah sudah, pahat tidak berbunyi ”.
Sistem Pemerintah Adat Sistem masyarakat adat di Kenegerian Kampar memakai falsafah adat Tali Bapilin Tigo Tigo Tungku Sajoghangan .  Pengerti- annya adalah tiga pimpinan lembaga formal dan informal yang menyatu, terpadu kemi- traannya dalam melaksanakan kebijaksa- naan menuju keutuhan bersama.  Ketiga un- sur tersebut adalah :
1. Pemuka Adat yaitu penghulu atau ninik mamak dan cendekia yang merupakan pimpinan informal.
2. Alim Ulama yaitu ulama negeri, imam, khatib mesjid yang berperan memelihara ketentuan hukum agama
3. Pemerintah yaitu Bupati, Camat, Kepala Desa maupun SKPD terkait pemegang undang-undang dan hukum negara.
Hubungan antara institusi formal (pemerintah) dan informal (Ninik mamak/ penghulu adat) telah terinternalisasi dalam nilai-nilai adat di Kenegerian Kampar se- hingga bisa menjadi suatu kekuatan yang saling melengkapi ( complement).
Peran Modal Sosial Dalam Penyusunan Aturan Adat Modal sosial tidak hanya dibangun oleh individu, melainkan terletak pada ke- cenderungan yang tumbuh dalam suatu ke- lompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat, dalam hal ini adalah nilai-nilai adat yang berazas kepada anak kemenakan hingga mamak,
mamak hingga penghulu, penghulu hingga mufakat , artinya segala sesuatu kebijakan diambil berdasarkan musyawarah dan mu- fakat dan harus menurut alur yang jelas.
Aturan Pemanfaatan Hutan Lindung Adat Hutan lindung adat tidak boleh dite- bang sembarangan tanpa ada persetujuan dari seluruh ninik mamak kenegerian kam- par, kalau ada yang melanggar akan dike- nai sanksi mulai dari 1 (satu) ekor kambing sampai dengan 1 (satu) ekor kerbau.  Ke- beradaan aturan adat ini juga di akui oleh masyarakat pendatang yang berasal dari jawa, sumatera utara yang banyak bekerja dikebun-kebun sawit sekitar hutan lindung adat. Berjalannya suatu aturan atau nilai-nilai adat tentunya tidak akan terlepas dari peran orang-orang yang ada di dalamnya.  Peran aktor-aktor dalam pengelolaan Hutan Lind- ung Adat Kenegerian Kampar terdiri dari ninik mamak, pemerintah desa dan partisi- pasi masyarakat.

## PEMBAHASAN
Pelaksanaan  identifikasi  keberadaan modal sosial di Indonesia khususnya seb- agai bahan pertimbangan dalam membuat suatu kebijakan pemerintah masih sangat terbatas.  Hasbullah (2006) menyatakan bahwa berbagai kebijakan pemerintah seyo- gyanya tidak lagi sekedar sebuah kebijakan dengan analisis ekonomi semata tetapi ha- rus melibatkan interpretasi sosial yang kuat. Berbagai kegagalan pembangunan karena hanya memandang bahwa suatu kebijakan ekonomi akan menghasilkan keuntungan ekonomi pula bagi masyarakat.  Sementara disisi lain berbagai kemungkinan potensi sosial dan sekaligus akan menjadi rintan- gan yang dapat menghambat keberhasilan pembangunan apabila tidak dikelola dengan baik  belum  diperhitungkan  dan  diidentifi - kasi dengan baik.
Di Kabupaten Kampar tidak semua kelompok masyarakat (dalam hal ini komu- nitas persukuan atau masyarakat adat) me- miliki modal sosial yang baik dalam penge- lolaan hutan.  Hutan Lindung adat sesung- guhnya merupakan suatu sistem adat yang ada disetiap persukuan di Kabupaten Kam- par, namun kenyataannya tidak semua per- sukuan dapat mempertahankan keberadaan- nya. Bercermin pada modal sosial dalam Masyarakat Adat Kenegerian Kampar, pola kerjasama antara masyarakat adat (lembaga informal) dan pemerintah (lembaga for- mal) telah terinternalisasi kedalam sistem adat yang dikenal dengan Tali Bapilin Tigo, Tigo Tungku Sajoghangan yakni ada siner- gi antara pemangku adat, alim ulama den- gan pemerintah.  Sinergitas ini merupakan bentuk pola kerjasama yang dapat dijadi- kan sebagai bentuk pengelolaan hutan di Indonesia. Keberadaan modal sosial dalam kelembagaan Masyarakat Adat Kenegerian Kampar sesungguhnya tidak hanya dipan- dang sebagai sesuatu yang bersifat teknis pengelolaan hutan.  Lebih dari itu modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat adat Kenegerian Kampar mengandung berbagai makna seperti kelembagaan dan nilai-nilai yang dapat diaplikasikan dalam birokrasi pemerintahan.
Partisipasi masyarakat dalam jaringan dapat diwujudkan dengan melibatkan ma- syarakat dalam proses pemerintahan seperti dalam perumusan kebijakan dan implemen- tasinya serta penyediaan sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.  Dengan demikian maka proses-proses pemerintahan akan lebih akuntabel dan dapat menerima aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Kebijakan pemerintah yang bersifat aspi- ratif dan memihak kepada masyarakat akan dapat menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat terhadap pemerintah. Sistem pemerintahan yang telah dijiwai oleh nilai, norma, partisipasi, kepercayaan (trust) ten- tunya akan dapat menghasilkan kebijakan- kebijakan yang berpihak kepada masyarakat
sehingga keadilan sosial dan kesejahteraan akan dapat dicapai.

## SIMPULAN
Nilai dan norma yang ada dalam ma- syarakat dan dianggap penting oleh seluruh anggota masyarakat merupakan suatu ben- tuk modal sosial yang dimiliki Masyara- kat Adat Kenegerian Kampar. Pemahaman bahwa hutan merupakan sumberdaya milik bersama ( common pool resources ), menjadi- kan keberadaannya tidak akan terlepas dari kecenderungan untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat.  Untuk itu diperlukan suatu aturan dalam pengelolaan hutan Lindung bersifat partisipatif melalui prinsip keputu- san bersama musyawarah untuk mencapai mufakat. Mempertahankan keberadaan dan kelestarian hutan Lindung Adat merupakan nilai-nilai adat yang menjadi norma yang harus dipertahankan dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Nilai dan norma yang disertai dengan sanksi-sanksi merupakan modal sosial yang dimiliki oleh masyara- kat Kenegerian Kampar. Bertahannya hutan Lindung adat diantaranya adanya rasa per- caya ( trust) yang tumbuh didalam masyara- kat. Rasa percaya timbul karena sikap dari ninik mamak/penghulu adat yang berjalan di koridor nilai dan norma adat. Kepercay- aan kepada pemangku adat menimbulkan keyakinan pada masyarakat bahwa seluruh pihak juga tidak akan merusak hutan, ini menyebabkan timbulnya tindakan proaktif masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk menjaga hutan Lindung secara ber- sama ( collective action), oleh karena itu antisipasi masyarakat dalam menjaga hutan merupakan kunci keberhasilan dari pengelo- laan hutan.

## DAFTAR RUJUKAN
Effendi, MA. Syamsuddin, Amarinza, E.P.1998. Adat Istiadat Kabupaten Kampar , Lembaga Adat Melayu Riau, Pekanbaru.

## 110
Hasbullah, dan Jousairi. 2006. Social Capi- tal : Menuju Keunggulan Budaya Ma- nusia Indonesia , MR-United Press, Jakarta. Putnam, R.D. 1993.
Making Democracy
Work : Civic Traditions in Modern
Italy , Princeton University Press, Princeton. Rustiadi, E., et  al. 2009. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah , Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 2, Januari 2015: 105-110