## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI ASET TETAP PADA PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK

## Ignasia Bunga Andrada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana
Yohanes Demu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana yohanes.demu@staf.undana.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap pada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah  deskriptif kuantitatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif  dan  data  kualitatif.  Data  kuantitatif meliputi data aset tetap perusahaan, laporan keuangan tahunan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016 dan data kualitatif yang digunakan adalah profil perusahaan dalam laporan tahunan PT Destinasi Tirta  Nusantara  Tbk  dengan  sumber  data  sekunder  yang  diambil  melalui  situs  resmi  Bursa  Efek Indonesia. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan  perencanaan  pajak  melalui  revaluasi  aset  tetap  berdampak  pada  peningkatan  beban  pajak yang  harus  dibayar  oleh  perusahaan  sebagai  wajib  pajak  badan.  Ketika  perusahaan  membayar  pajak penghasilan  final  atas  revaluasi  aset  tetap,  maka  jumlah  beban  pajak  yang  harus  dibayar  perusahaan bertambah. Hal ini disebabkan revaluasi yang hanya dilakukan pada aset tetap di atas tanah yang aset tetapnya  tidak  dapat  disusutkan.  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk  perlu  mempertimbangkan  tidak hanya  revaluasi  aset  tetap  tanah.  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk  dapat  melakukan  revaluasi  aset tetap selain tanah yang dapat disusutkan, seperti gedung dan prasarana, furnitur dan perlengkapan, serta kendaraan.

## Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Revaluasi Aset Tetap, Aset Tetap

## ABSTRACT
This study aims to determine the application of tax planning through fixed asset revaluation at PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. The research approach used is descriptive quantitative. The type of data used is quantitative data and qualitative data. Quantitative data includes data on fixed assets of the  company,  the  annual  financial  statements  of  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara Tbk  for  2016 and  the qualitative data used is the company profile in the 2018 annual report of PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk with secondary data sources taken through the official website of the Indonesia Stock Exchange. The analysis technique used is descriptive. The results of this study indicate that the application of tax planning  through  fixed  asset  revaluation  has  an  impact  on  the  increasing  tax  expense  that  must  be paid  by  companies  as  corporate  taxpayers.  When  companies  pay  final  income  tax  on  fixed  asset revaluation,  the  amount  of  tax  expense  that  must  be  paid  by  the  company  increases.  This  is  due  to revaluation  that  is  only  carried  out  on  fixed  assets  on  land  where  the  fixed  assets  cannot  be depreciated. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk needs to consider not only revaluing land fixed assets. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk can carry out revaluation of fixed assets other than land, which can be depreciated, such as buildings and infrastructures, furniture and fixtures, and vehicles.
Keywords: Tax Planning, Fixed Asset Revaluation, Fixed Assets
Andrada, et al: Analisis Perencanaan Pajak Melalui …………….

## PENDAHULUAN
Pajak  adalah  pungutan  yang  diwajibkan oleh  Undang-Undang,  kontribusi  yang  sifatnya memaksa  dan  tanpa  ada  imbalan  langsung  dari pemerintah.  Kontribusi  pajak  dalam  beberapa tahun terakhir semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  serta    kesejahteraan bangsa  dan  masyarakat  pada  umumnya  (Pohan, 2016).
Kontribusi pajak dapat mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui sistem pemungutan pajak yang  sederhana.  Dengan  sistem self  assessment , wajib  pajak  memiliki  hak  dan  kewajiban  dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. Pohan (2016 : 3)  menyatakan  bahwa  dari  sisi  pengusaha  atau wajib  pajak,  jika  pajak yang dibayar  lebih  besar dari jumlah yang semestinya, akan mengakibatkan kerugian. Semakin besar penghasilan,  semakin  besar  pula  pajak  yang terutang.  Agar  perusahaan  membayar  pajak dengan efisien, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak yang tepat.
Perencanaan  pajak  adalah  suatu  proses mengorganisasi  usaha  wajib  pajak  sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun  pajak  lainnya  berada  dalam  jumlah minimal,  selama  hal  tersebut  tidak  melanggar ketentuan undang-undang (Pohan, 2016 : 6)
Berdasarkan peraturan perundang- undangan  pajak,  perencanaan  pajak  dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penentuan  harga  transfer  perusahaan  ( transfer pricing ),  manajemen  persediaan,  menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu  dan  penilaian  kembali  atau  revaluasi aset tetap (Ratag, 2013 dalam Alamsyah, 2018).
Kurniawan  (2015)  menyatakan transfer pricing adalah  kebijakan  suatu  perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antarpihak yang dipengaruhi hubungan istimewa. Manajemen persediaan menurut Suandy  (2011)  dalam  Sugeng  (2011)  berupa pemilihan metode penilaian persediaan. Penyusutan  aset  tetap  dalam  Mardiasmo  (2016) merupakan  konsep  alokasi  harga  perolehan  aset tetap  berwujud,  dan  revaluasi  aset  tetap merupakan penilaian kembali aset tetap perusahaan yang mengakibatkan adanya
kenaikan aset tetap tersebut di pasar atau karena rendahnya  nilai  buku  aset  tetap  di  laporan keuangan  perusahaan  yang  disebabkan  oleh devaluasi aset tetap (Pahlepi dan Wifasari, 2015 dalam Alamsyah, 2018).
Revaluasi  atau  penilaian  kembali  aset tetap  perusahaan  untuk  tujuan perpajakan  diatur dalam  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 79/PMK.03/2008 tentang penilaian kembali aset tetap  perusahaan  untuk  tujuan  perpajakan  yang menetapkan  syarat  suatu  perusahaan  melakukan revaluasi  aset  tetap,  jenis  aset  tetap  perusahaan yang dapat direvaluasi, dasar penentuan revaluasi  aset  tetap  perusahaan,  dan  perlakuan atas selisih lebih revaluasi aset tetap.
Tarif  Penghasilan  Pajak  (PPh)  Final  atas revaluasi  aset  tetap  normalnya  adalah  sebesar 10%  sesuai  PMK  No.  79/PMK.03/2008. Pemerintah  kemudian  menetapkan  tarif  yang lebih  rendah  untuk  PPh  Final  atas  selisih  nilai lebih  dari  revaluasi  aset  tetap  dalam  Peraturan Menteri  Keuangan  Nomor  191/PMK.010/2015 tentang  penilaian  kembali  aset  tetap  perusahaan untuk  tujuan  perpajakan  bagi  permohonan  yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016.
Pengurangan tarif sebesar 3% untuk permohonan  yang  diajukan  paling  lambat tanggal 31 Desember 2015,  4% untuk permohonan  yang  diajukan  paling  lambat tanggal 30 Juni 2016 dan 6% untuk permohonan yang  diajukan  paling  lambat  tanggal  31 Desember 2016.
Berikut  ringkasan  penerimaan  PPh  Final tahun  2014-2018  berdasarkan  Laporan  Tahunan Direktorat Jenderal Pajak.
Tabel 1. Penerimaan PPh Final Tahun 2014- 2018 (Miliaran Rupiah)
Tahun PPh Final Perubahan Penerimaan Naik Turun 2014 87.318,12 15.748,29 - 2015 119.665,59 32.347,47 - 2016 117.455,84 - 2.209,75 2017 106.310,94 - 11.144,9 2018 115.458,28 9.147,34 -
Sumber: Data di olah peneliti, 2020
Tabel 1 menunjukkan adanya peningkatan penerimaan  PPh  Final  pada  tahun  2015  sebesar Rp32.347,47 miliar. Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2015 yang mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2015 ini
turut mendorong naiknya penerimaan PPh Final. Insentif dari revaluasi aset tetap pada tahun 2015 menyumbang sebesar Rp20.106,68 miliar.
Tabel 2. Hasil Insentif Revaluasi Aset tetap
Tahun 2015 Jenis Wajib Pajak (WP) Jumlah Wajib Pajak Pembayar Jumlah PPh Final yang Dibayarkan (Rp) WP Badan 2.026 20.099.228.125.442 WP Pribadi 23 7.457.327.485 Jumlah 2.049 20.106.685.452.927 Sumber : Laporan Tahunan DJP  2015
Penerimaan  PPh  Final  tahun  2016 menunjukan  penurunan  sebesar  Rp2.209,75 miliar atau setara dengan Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya. Penurunan PPh Final juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan revaluasi  aset  tetap.  Jumlah  PPh  Final  atas revaluasi  aset  tetap  yang  dibayarkan  sebesar Rp18,7  triliun  (Laporan  Tahunan  DJP  2017  : 124)  dibandingkan  dengan  tahun  2015  yaitu sebesar Rp20,1 triliun.
Pada  tahun  2017,  penerimaan  PPh  Final mengalami  penurunan  penerimaan  sebesar Rp11.144,9 miliar. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2017 penerimaan PPh Final tahun 2017  menunjukkan  pertumbuhan  yang  negatif. Pertumbuhan ini lebih disebabkan oleh pengaruh kebijakan  yaitu  salah  satunya  dengan  selesainya masa  insentif  revaluasi  aset  tetap  melalui  PMK No. 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap.
Penerimaan  PPh  Final  tahun  2016 menunjukan  penurunan  sebesar  Rp2.209,75 miliar atau setara dengan Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya. Penurunan PPh Final juga dipengaruhi oleh penurunan penerimaan revaluasi  aset  tetap.  Jumlah  PPh  Final  atas revaluasi  aset  tetap  yang  dibayarkan  sebesar Rp18,7  triliun  (Laporan  Tahunan  DJP  2017  : 124)  dibandingkan  dengan  tahun  2015  yaitu sebesar Rp20,1 triliun.
Pada  tahun  2017,  penerimaan  PPh  Final mengalami  penurunan  penerimaan  sebesar Rp11.144,9 miliar. Berdasarkan Laporan Tahunan DJP 2017 penerimaan PPh Final tahun 2017  menunjukkan  pertumbuhan  yang  negatif. Pertumbuhan ini lebih disebabkan oleh pengaruh kebijakan  yaitu  salah  satunya  dengan  selesainya masa  insentif  revaluasi  aset  tetap  melalui  PMK
No. 191/PMK.010/2015 tentang penilaian kembali aset tetap.
Penerimaan  PPh  Final  pada  tahun  2018 mengalami  peningkatan  sebesar  Rp9.147,34 miliar dari tahun sebelumnya namun peningkatan  tersebut  tidak  dipengaruhi  oleh jumlah  PPh  Final  atas  revaluasi  aset  tetap. Berdasarkan  PMK  No.  79/PMK.03/2008  dan PMK  No.  191/PMK.010/2015,  revaluasi  aset tetap  perusahaan  tidak  dapat  dilakukan  kembali sebelum  lewat  jangka  waktu  5  (lima)  tahun terhitung  sejak  revaluasi  aset  tetap  perusahaan terakhir  yang  dilakukan  kembali  sebelum  lewat jangka  waktu  5  (lima)  tahun  terhitung  sejak revaluasi  aset  tetap  perusahaan  terakhir  yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
Insentif  revaluasi  aset  tetap  dengan  tarif 3%  terbukti  bahwa  paling  diminati  oleh  wajib pajak.  Tarif 4% dan 6% terbukti masih diminati oleh  wajib  pajak,  walaupun  penerimaan  PPh Final  atas  revaluasi  aset  tetap  mengalami penurunan  sebesar  Rp2,2  triliun  dari  tahun sebelumnya. Mengingat insentif berupa pengurangan  tarif  pajak  yang  normalnya  adalah 10%  menjadi  3%,  4%,  dan  6%  merupakan kesempatan  yang  mungkin  tidak  terulang sehingga  dengan  kata  lain  pada  kondisi  apapun kesempatan  untuk  memanfaatkan  insentif  ini seharusnya diambil oleh wajib pajak.
Ada  banyak  perusahaan  yang  tercatat  di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tersebut dibagi menjadi 9 (sembilan) sektor dimana salah satu  sektor  yang  tercatat  di  BEI  adalah  sektor perdagangan,  jasa,  dan  investasi.  Sektor  ini terdiri  8  (delapan)  sub  sektor  yaitu  sub  sektor perdagangan besar (grosir); sub sektor perdagangan  eceran;  sub  sektor  kesehatan;  sub sektor  perusahaan  investasi;  sub  sektor  restoran, hotel,  dan  pariwisata;  sub  sektor  periklanan, percetakan, dan media; sub sektor jasa komputer dan perangkatnya; sub sektor lainnya. sektor jasa komputer dan perangkatnya; sub sektor lainnya. sektor perdagangan eceran; sub sektor kesehatan; sub sektor perusahaan investasi;
Berdasarkan  Laporan The  Travel  and Tourism  Competitiveness  Report yang  dirilis World  Economic  Forum 2019  menunjukkan peringkat indeks daya saing pariwisata Indonesia di  dunia  naik  menjadi  peringkat  40  di  tahun 2019  dari  peringkat  42  di  tahun  2017.  Di kawasan  Asia  Tenggara,  indeks  daya  saing pariwisata  Indonesia  berada  di  peringkat  4 ( www.kompas.com ).
Andrada, et al: Analisis Perencanaan Pajak Melalui …………….
Berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik  Indonesia  Nomor  67  Tahun  1996 Tentang  Penyelenggaaraan  Pariwisata,  usaha pariwisata terdiri dari usaha jasa pariwisata yang dapat  berupa  biro  perjalanan  wisata.  Pada  sub sektor  restoran,  hotel,  dan  pariwisata  sebanyak 36 perusahaan yang terdaftar di BEI. Terdapat 4 perusahaan  tercatat  di  BEI  yang  kegiatan usahanya adalah biro perjalanan pariwisata.

## Tabel 3. Perusahaan dengan Bidang Usaha
Biro Perjalanan Wisata yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia
No. Nama Perusahaan 1. PT Bayu Buana Tbk
2. PT Panorama Sentrawisata Tbk
3. PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk
4. PT Sona Topas Tourism Industry Tbk
Sumber: Data di olah peneliti, 2020
PT  Bayu  Buana  Tbk  dan  PT  Panorama Sentrawisata  Tbk  belum  melakukan  revaluasi aset  tetap  sedangkan  pada  tahun  2016,  PT Panorama  Sentrawisata  Tbk  dan  PT  Destinasi Tirta  Nusantara  Tbk  telah  melakukan  revaluasi aset  tetap.  PT  Panorama  Sentrawisata  Tbk melaksanakan  jasa  angkutan  wisata  yang tersebar  di  Pulau  Jawa,  Bali,  dan  Sumatera.  PT Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk  bergerak  dalam bidang  usaha  biro  perjalanan  wisata  yang menyediakan  jasa  perencanaan,  pelayanan  dan penyelenggaraan  pariwisata  menjadi  objek penelitian  dengan  kriteria  selain  kelengkapan data dan bidang usahanya adalah biro perjalanan wisata,  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk  telah mendirikan kantor cabang biro perjalanan wisata di Nusa Tenggara Timur.
PT  Destinasi Tirta Nusantara Tbk melakukan  revaluasi  aset  tetap  pada  tahun  2016 sehingga  data  untuk  mendukung  penelitian berupa nilai perolehan aset tetap dan nilai wajar aset  tetap  yang  akan  direvaluasi  untuk  tujuan perpajakan berdasarkan laporan keuangan
Tabel  4  menunjukkan  aset  tetap  yang dimiliki  perusahaan  dan  aset  tetap  yang direvaluasi  adalah  tanah.  Berdasarkan  catatan atas  laporan  keuangan  untuk  tahun  2016, perusahaan mengubah kebijakan akuntansi untuk tanah  dari  metode  biaya  menjadi  metode revaluasi  agar  nilai  aset  tetap  atas  tanah mencerminkan  nilai  wajar  sehingga  perusahaan hanya melakukan revaluasi aset tetap atas tanah.
Revaluasi aset tetap berpotensi memberikan  manfaat  dalam  penghematan  pajak
yang  terutang,  Pahlepi  dan  Wifasari  (2015) dalam  Alamsyah  (2018)  menyatakan  revaluasi tahunan  perusahaan  untuk  tahun  2016.  PT Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk  didirikan  pada tanggal  30  Oktober  1999  dan  resmi  tercatat  di BEI  pada  tanggal  08  Juli  2008.  PT  Destinasi Tirta Nusantara Tbk merupakan perusahaan jasa yang  bidang  usahanya  adalah  biro  perjalanan wisata,  dengan  ruang  lingkup  kegiatan  yang mencakup perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, penyelenggaraan  dan  penjualan  paket  wisata, penyediaan  layanan  pramuwisata,  dan  angkutan wisata.
Tabel 4. Nilai Perolehan Aset Tetap Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk Tahun 2016
No. Aset Tetap Nilai Perolehan (Rp) Sebelum Revaluasi Surplus Revaluasi Sesudah Revaluasi 1. Tanah 52.074.700.000 988.000.000 53.062.700.000 2. Bangunan dan prasarana 81.465.581.660 81.465.581.660 3. Peralatan dan perlengkapan 17.888.104.934 17.888.104.934 4. Kendaraan bermotor 270.446.592.865 270.446.592.865 5. Aset tetap dalam rangka bangun, kelola dan alih : Bangunan dan prasarana 26.799.467.777 26.799.467.777 Jumlah 448.674.447.236 988.000.000  449.662.447.236
Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016
Penyediaan  pelayanan  pada  bidang  usaha biro  perjalanan  wisata  didukung  oleh  aset  tetap yang berperan sebagai penunjang kegiatan usaha perusahaan.  Berikut  ini  daftar  aset  tetap  yang dimiliki perusahaan.
dapat  disebut  berhasil  untuk  efisiensi  pajak  jika pengurangan  pajak  yang  ditimbulkan  oleh revaluasi  aset  tetap  lebih  besar  dari  beban  yang harus  dikeluarkan.  Berdasarkan  uraian  tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis  Perencanaan  Pajak  Melalui  Revaluasi Aset  Tetap  pada  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara Tbk”  dengan  tujuan  adalah  untuk  mengetahui penerapan  perencanaan  pajak  melalui  revaluasi aset  tetap  pada  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara Tbk.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak
Definisi  pajak  menurut  Undang-Undang Nomor  16  Tahun  2009  tentang  Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1) berbunyi pajak adalah  kontribusi  wajib  kepada  negara  yang terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang, dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Perencanaan Pajak
Menurut Pohan dalam bukunya Manajemen  Perpajakan  (2016:  6),  perencanaan pajak  adalah  suatu  proses  mengorganisasi  usaha wajib  pajak  sedemikian  rupa  agar  utang pajaknya  baik  pajak  penghasilan  maupun  pajak lainnya  berada  dalam  jumlah  minimal,  selama hal  tersebut  tidak  melanggar  ketentuan  undang- undang.
Ada  3  macam  cara  yang  dapat  dilakukan wajib  pajak  untuk  menekan  jumlah  beban pajaknya, yakni:
1. Penghindaran pajak ( tax avoidance ) Tax  avoidance adalah  strategi  dan  teknik penghindaran  pajak  dilakukan  secara  legal dan  aman  bagi  wajib  pajak  karena  tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode  dan  teknik  yang  digunakan  adalah dengan  memanfaatkan  kelemahan  yang terdapat  dalam  undang-undang  dan  peraturan perpajakan itu sendiri.
2. Penyeludupan pajak ( tax evasion ) .
Tax  evasion adalah  strategi  dan  teknik penghindaran  pajak  dilakukan  secara  ilegal dan  tidak  aman  bagi  wajib  pajak,  dan  cara penyeludupan  pajak  ini  bertentangan  dengan ketentuan  perpajakan,  karena  metode  dan teknik  yang  digunakan  tidak  berada  dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
3. Penghematan pajak ( tax saving )
Tax saving adalah suatu tindakan penghematan  pajak  dilakukan  oleh  wajib pajak secara legal dan aman bagi wajib pajak karena  tanpa  bertentangan  dengan  ketentuan perpajakan.
Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu berdasarkan peraturan  perundang-undangan  pajak,  seperti penentuan  harga  transfer  perusahaan  ( transfer pricing ),  manajemen  persediaan,  menghitung penyusutan aset tetap perusahaan dengan metode tertentu  dan  penilaian  kembali  atau  revaluasi aset tetap (Ratag, 2013 dalam Alamsyah, 2018).

## Aset Tetap
Berdasarkan PSAK No. 16 (Revisi 2011), aset tetap adalah:
1. Aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam  produksi  atau  penyediaan  barang  atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan
2. Aset  berwujud  yang  diharapkan  untuk digunakan selama lebih dari satu periode.
Kieso et  al .,  2017,  menyatakan  aset  tetap termasuk  tanah,  struktur  bangunan  (kantor, pabrik,  gudang),  dan  peralatan  (mesin,  furnitur, dan alat).

## Revaluasi Aset Tetap
Revaluasi  aset  tetap  adalah  penyesuaian yang  dibuat  agar  nilai  aset  tetap  sesuai  dengan nilai  pasar  atau  nilai  wajar  berlaku  di  waktu sekarang.  Ketika  pertama  kali  membeli  suatu aset  tetap,  pencatatan  nilai  aset  tetap  tersebut selalu  sesuai  dengan  harga  perolehannya. Namun, nilai aset tetap tersebut jika ditinjau dari nilai  pasar  atau  nilai  wajar  akan  selalu  berubah dari  waktu  ke  waktu.  Dengan  revaluasi,  nilai suatu  aset  tetap  akan  ter- update sesuai  dengan nilai  pasar  atau  nilai  wajar  terkini  (Badar Murifal dan Suhartono, 2019).
Revaluasi aset tetap berdasarkan perpajakan  ditetapkan  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  Nomor  79/PMK.03/2008  tentang penilaian  kembali  aset  tetap  perusahaan  untuk tujuan  perpajakan,  dan  Peraturan  Menteri
Andrada, et al: Analisis Perencanaan Pajak Melalui …………….
Keuangan  Nomor  191/PMK.010/2015  tentang penilaian  kembali  aset  tetap  untuk  tujuan perpajakan bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan 2016. PMK No.
191/PMK.010/2015  tentang  pengurangan  tarif pajak  penghasilan  bersifat  final  yang  umumnya 10% sesuai PMK No. 79/PMK.03/2008 menjadi sebesar:
1. 3%  untuk  permohonan  yang  diajukan  paling lambat tanggal 31 Desember 2015;
2. 4%  untuk  permohonan  yang  diajukan  paling lambat tanggal 30 Juni 2016; dan
3. 6%  untuk  permohonan  yang  diajukan  paling lambat tanggal 31 Desember 2016.

## PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap
Pajak  Penghasilan  diatur  dalam  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun
2008 Tentang Perubahan Keempat Atas
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang Pajak  Penghasilan.  Pasal  4  ayat  (1)  huruf  m menyatakan  selisih  lebih  karena  penilaian  aset tetap, adalah objek pajak penghasilan.
Pasal  4  ayat  (2)  huruf  e  mengatur penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dikeluarkannya PMK No. 79/PMK.03/2008 dan PMK  No.  191/PMK.010/2015,  selisih  lebih karena  revaluasi  aset  tetap  adalah  penghasilan yang dikenai pajak bersifat final.
Karakteristik  PPh  Final  menurut  Pohan dalam  bukunya  Manajemen  Perpajakan  (2013  : 163) adalah sebagai berikut :
1. Pengenaannya diatur khusus dengan peraturan pemerintah;
2. Penghasilan  yang  dikenakan  PPh  final  tidak perlu  digabung  dengan  penghasilan  lainnya (dianggap selesai/rampung);
3. Jumlah  PPh  final  baik  yang  telah  dipotong sendiri  atau  dipotong  oleh  pihak  lain  tidak dapat dikreditkan;
4. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh  penghasilan  yang  dikenai  PPh final tidak dapat dikurangkan.

## Kerangka Berpikir
Gambar 1

## Kerangka Berpikir
Sumber : Diolah oleh peneliti, 2020

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan peneliti  adalah  deskriptif  kuantitatif.  Jenis  data yang dipakai peneliti adalah data kuantitatif  dan data  kualitatif.  Data  kuantitatif  yang  diperlukan berupa  data  aset  tetap  perusahaan  dan  laporan keuangan  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk untuk  tahun  2016.  Data  kualitatif  yang digunakan  adalah  profil  perusahaan  dalam laporan  tahunan  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara Tbk tahun 2018.
Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data sekunder  yang  diperoleh  melalui  situs  resmi Bursa  Efek  Indonesia  yaitu  www.idx.co.id dengan teknik pengumpulan dokumentasi.
Definisi operasional variabel penelitian ini: 1. Perencanaan Pajak
Perencanaan  pajak  adalah  suatu  proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian  rupa  agar  utang  pajaknya  baik pajak  penghasilan  maupun  pajak  lainnya berada  dalam  jumlah  minimal,  selama  hal tersebut  tidak  melanggar  ketentuan  undang- undang (Pohan 2016: 6).
2. Revaluasi Aset Tetap
Revaluasi  aset  tetap  adalah  penyesuaian yang  dibuat  agar  nilai  aset  tetap  sesuai dengan  nilai  pasar  atau  nilai  wajar  yang berlaku  di  waktu  sekarang  (Badar  Murifal dan Suhartono, 2019). Teknik analisis data menggunakan
deskriptif. Proses dalam teknik analisis deskriptif penelitian ini adalah:
Pajak Perencanaan Pajak Revaluasi Aset Tetap
PPh Final Wajib Pajak Badan atas Revaluasi Aset Tetap
1. Menganalisis aset tetap yang direvaluasi.
2. Menganalisis  perubahan  nilai  aset  tetap sehingga diperoleh nilai aset tetap baru.
3. Menghitung  selisih  atas  revaluasi  aset  tetap dari  nilai  wajar  aset  tetap  dengan  nilai  buku fiskal aset tetap.
4. Menghitung PPh final.
5. Membuat perbandingan sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap tahun 2016.
6. Dari  hasil  analisis  data,  peneliti  akan melakukan penarikan kesimpulan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum Objek Penelitian
PT  Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 36 tanggal  30  Oktober  1999  dari  Lieke  Lianadevi Tukgali, S.H., notaris di Jakarta.
Perusahaan  memperoleh  izin  usaha sebagai biro perjalanan wisata dari
Departemen  Pariwisata,  Seni  dan  Budaya berdasarkan Surat Keputusan No.
Kep.394/BPW/12/1999  tanggal  16  Desember 1999.  Sehingga  perusahaan  memulai  usaha secara  komersialnya  pada  bulan  Januari  2000. Kantor Pusat Perseroan terletak di Jalan Tomang Raya  No.  63,  Jakarta  Barat,  sedangkan  Kantor Operasional  terletak  di  Cengkareng Business City  Tower  C ,  Jl.  Atang  Sanjaya  No.  21, Tangerang-Banten.
Tahun 2008, PT Destinasi Tirta Nusantara  Tbk.  tercatat  sebagai  Perusahaan Publik. Perusahaan  memperoleh  persetujuan kantor  cabang  biro  perjalanan  di  NTT  dari Kantor  Pelayanan  Administrasi  Perizinan  No. KKPT.503/41/V/2012 tanggal 1 Mei 2012.
Produk  unggulan  perusahaan  adalah: Sumatera  dan Java  Overland,  Bali  Beach holidays ,  Lombok,  Komodo,  Tana  Toraja, Kalimantan, dan Incentive Group yang semuanya  di  kemas  secara  khusus,  unik berdasarkan permintaan dari pelanggan.

## Hasil Penelitian
1. Aset Tetap yang Direvaluasi
Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan  PT.  Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk untuk  tahun  yang  berakhir  31  Desember  2016, perusahaan melakukan revaluasi aset tetap untuk tanah.  Perusahaan  menggunakan  jasa  penilai independen  Kantor  Jasa  Penilai  Publik  (KJPP) Iskandar  dan  rekan  untuk  menentukan  nilai
wajar  aset.  Aset  tetap  tanah  yang  diukur  pada nilai  wajar  dengan  model  revaluasi  adalah sebesar Rp53.062.700.000.

## 2. Perubahan Nilai Aset Tetap
Aset  tetap  tanah  mengalami  surplus revaluasi  sebesar  Rp988.000.000  sehingga  nilai aset tetap tanah naik menjadi sebesar Rp53.062.700.000.  Bangunan  dan  prasarana tidak  mengalami  perubahan  selama  tahun  2016. Untuk  aset  tetap  peralatan  dan  perlengkapan, dan  kendaraan  bermotor  selama  tahun  2016 mengalami  akuisisi,  penambahan,  pengurangan, dan selisih kurs. Nilai peralatan dan perlengkapan  sebelumnya  Rp14.806.502.343 menjadi  Rp17.888.104.934  dan  nilai  kendaraan bermotor sebelumnya Rp183.978.952.936 menjadi  Rp270.446.592.865.  Nilai  aset  tetap dalam  rangka  bangun,  kelola,  dan  alih  : bangunan dan prasarana mengalami penambahan sehingga nilai aset menjadi Rp987.500.625.

## 3. Selisih Lebih Revaluasi Aset Tetap
Pada  tahun  2016,  PT  Destinasi  Tirta Nusantara Tbk merevaluasi  aset tetap atas  tanah yang  dilakukan  oleh  KJPP  Iskandar  dan  rekan. Estimasi nilai wajar tanah sebesar Rp53.062.700.000.  Nilai  buku  tanah  yang direvaluasi sebesar Rp52.074.700.000.
Perhitungan  selisih  revaluasi  atas  tanah  sebagai berikut: Nilai wajar tanah Rp53.062.700.000 Nilai buku tanah Rp52.074.700.000 -
Selisih lebih revaluasi   Rp     988.000.000 Perhitungan  tersebut  menunjukkan  bahwa selisih  lebih  revaluasi  aset  tetap  atas  tanah adalah  sebesar  Rp988.000.000.  Atas  selisih revaluasi aset tetap tanah milik perusahaan untuk tujuan  perpajakan  akan  dikenakan  tarif  pajak penghasilan yang bersifat final.

## 4. PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap
Pada  tahun  2016,  perusahaan  dapat memanfaatkan  kebijakan  insentif  pajak  untuk revaluasi aset tetap sesuai PMK No.
191/PMK.10/2015, apabila permohonan melakukan  revaluasi  aset  tetap  diajukan  kepada DJP dalam jangka waktu sejak berlakunya PMK tersebut  sampai  dengan  tanggal  31  Desember 2016.  Perlakukan  perhitungan  PPh  final  atas revaluasi  aset  tetap  tanah  untuk  tahun  2016 sebagai berikut:
Andrada, et al: Analisis Perencanaan Pajak Melalui …………….
Tabel 7. Perbandingan Beban Pajak Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap (untuk PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap dengan Tarif 4%)
Beban Pajak Tahun 2016 Selisih Sebelum Revaluasi Sesudah Revaluasi Pajak Kini Rp  5.736.727.311 Rp  5.736.727.311 - Pajak Tangguhan Rp  7.258.608.999 Rp  7.258.608.999 - PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap - Rp       39.520.000 Rp       39.520.000 Jumlah Rp12.995.336.310 Rp13.034.856.310 Rp       39.520.000
Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016, diolah oleh peneliti, 2020
Tabel 5. Pajak Penghasilan Final atas Revaluasi Aset Tetap Tahun 2016 Aset Tetap Selisih Lebih Revaluasi (Rp) PPh Final atas Revaluasi (Rp) Tarif 4% Tarif 6% Tanah 988.000.000 39.520.000  59.280.000
Sumber: Diolah oleh peneliti, 2020
Tabel  6  menunjukkan  perbandingan  sebelum dan  sesudah melakukan  revaluasi  aset  tetap  atas tanah.  Setelah  melakukan  revaluasi,  nilai  buku tanah mengalami
kenaikan sebesar Rp988.000.000 sehingga nilai buku tanahsebesar Rp52.074.700.000 menjadi sebesar Rp53.062.700.000. Kenaikan nilai sebesar Rp988.000.000  merupakan  selisih  lebih  dari revaluasi aset tetap tanah.
Tabel  5  menunjukkan  apabila  perusahaan mengajukan  permohonan  revaluasi  aset  tetap paling  lambat  tanggal  30  Juni  2016  akan mendapat  insentif  pajak  berupa  pengurangan tarif  pajak  sebesar  4%,  sehingga PPh  final  yang akan dibayarkan perusahaan sebesar
Rp39.520.000.  Sedangkan  untuk  permohonan yang diajukan kepada DJP paling lambat tanggal
31 Desember 2016 berlaku tarif sebesar 6%, PPh final  yang  dibayar  perusahaan  menjadi  sebesar Rp59.280.000.
Revaluasi aset tetap tanah pada tahun 2016 juga menimbulkan beban pajak berupa PPh final atas  revaluasi  aset  tetap  yang  akan  dibayar perusahaan sebagai berikut.

## 5. Perbandingan  Sebelum  dan  Sesudah Revaluasi Aset Tetap
Sebagai  akibat  dari  revaluasi  aset  tetap, nilai  buku  aset  tetap  yang  direvaluasi  akan mengalami perubahan.
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  beban  pajak  yang dibayar  perusahaan  sebelum  revaluasi  aset  tetap sebesar  Rp12.955.336.310  mengalami  kenaikan sesudah revaluasi aset tetap
Tabel 6. Perbandingan Nilai Buku Aset Tetap Tanah Sebelum dan Sesudah Revaluasi
Aset Tetap Nilai Buku (2016) Selisih Sebelum Revaluasi Sesudah Revaluasi Tanah Rp52.074.700.000 Rp53.062.700.000 Rp988.000.000 Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016,
diolah oleh peneliti, 2020
Tabel  9  menunjukkan beban pajak  yang dibayar  perusahaan  sebelum  revaluasi  aset  tetap sebesar  Rp12.955.336.310  menjadi  sebesar Rp13.054.616.310  sesudah  revaluasi  aset  tetap. Kenaikan  ini  terjadi  karena  penambahan  beban pajak  yang  ditimbulkan  revaluasi  aset  tetap tersebut sebesar Rp59.280.000.
Beban  yang  dibayar  perusahaan  sebagai wajib  pajak  badan  memberikan  tinjauan  lebih lanjut  terhadap  penerapan  perencanaan  pajak melalui  revaluasi  aset  tetap  pada  PT  Destinasi yang dipengaruhi adanya PPh final atas revaluasi aset tetap dengan tarif 4% sebesar Rp39.520.000.  Sehingga  jumlah  beban  pajak yang  dibayar  perusahaan  menjadi  sebesar Rp13.034.856.310.
Tirta  Nusantara  Tbk.  Beban  pajak  yang harus  dibayar  perusahaan  menjadi  lebih  besar jika  melakukan  revaluasi  aset  tetap  dibanding jika  perusahaan  tidak  melakukan  revaluasi  aset tetap.  Hal  ini  disebabkan  karena  aset  tetap  yang direvaluasi  adalah  tanah,  dimana  aset  tetap  ini tidak  dapat  disusutkan  sehingga  dengan  adanya tarif  4%  dan  atau  tarif  6%  serta  kebijakan dimana  tidak  dapat  dikurangkan  dengan  biaya- biaya  lainnya  seperti  biaya  yang  dikeluarkan untuk  jasa  penilai  ( assessor )  dalam  mengukur nilai  wajar  aset  tetap,  revaluasi  aset  tetap  yang dilakukan  perusahaan  dalam  perencanaan  pajak yang  tujuannya  adalah  agar  perusahaan  dapat membayar pajak dalam jumlah minimal berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar oleh  perusahaan. Padahal, perusahaan  dapat  memanfaatkan  kebijakan insentif pajak berupa pengurangan tarif pajak ini dengan  tidak  hanya  melakukan  revaluasi  pada aset  tetap  tanah  saja  untuk  tujuan  perencanaan pajak yang lebih efisien bagi perusahaan.

## Pembahasan
Perencanaan  pajak  adalah  suatu  proses mengorganisasi  usaha  wajib  pajak  sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun  pajak  lainnya  berada  dalam  jumlah minimal,  selama  hal  tersebut  tidak  melanggar ketentuan  undang-undang.  Perencanaan  pajak bertujuan  untuk  mencari  celah  dalam  peraturan perpajakan,  agar  perusahaan  dapat  membayar pajak  dalam  jumlah  minimal.  Perusahaan  dapat menggunakan  strategi  penghematan  pajak  atau tax  saving melalui  cara  revaluasi  aset  tetap. Revaluasi  aset  tetap  adalah  penyesuaian  yang dibuat  agar  nilai  aset  tetap  sesuai  dengan  nilai pasar atau nilai wajar yang berlaku.
Sebagai tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan perencanaan pajak melalui  revaluasi  aset  tetap  pada  PT  Destinasi Tirta Nusantara dan berdasarkan hasil penelitian, diperoleh  bahwa  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara Tbk  melakukan  revaluasi  aset  tetap  atas  tanah pada tahun  2016.  Perusahaan mengubah kebijakan  akuntansi  untuk  tanah  dari  metode biaya menjadi metode revaluasi. Sedangkan aset tetap  yang  dimiliki  perusahaan  selain  tanah yakni  bangunan  dan  prasarana,  peralatan  dan perlengkapan,  kendaraan  bermotor,  dan  aset tetap  dalam  rangka  bangun,  kelola,  dan  alih: bangunan dan prasarana, perusahaan menerapkan  kebijakan  akuntansi  metode  biaya. Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh  Badar Murifal  dan  Suhartono  dengan  judul  penelitian Kebijakan  Revaluasi  Aktiva  Tetap  dalam Strategi  Perpajakan  dan  Rasio Debt  to  Equity (Studi  Kasus  PT  Pecete),  dimana  kebijakan revaluasi  aset  tetapnya  dikhususkan  pada  aset tetap tanah. Revaluasi aset tetap tanah dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang berlaku pada saat revaluasi aset tetap yang
Tabel 8. Perbandingan Beban Pajak Sebelum dan Sesudah Revaluasi Aset Tetap (untuk PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap dengan Tarif 6%)
Beban Pajak Tahun 2016 Selisih Sebelum Revaluasi Sesudah Revaluasi Pajak Kini Rp  5.736.727.311 Rp  5.736.727.311 - Pajak Tangguhan Rp  7.258.608.999 Rp  7.258.608.999 - PPh Final atas Revaluasi Aset Tetap - Rp       59.280.000 Rp       59.280.000 Jumlah Rp12.995.336.310 Rp13.054.616.310 Rp       59.280.000
Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk tahun 2016, diolah oleh peneliti, 2020
Andrada, et al: Analisis Perencanaan Pajak Melalui …………….
ditetapkan  oleh  ahli  penilai.  Penilaian  dilakukan oleh jasa penilai independen Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Iskandar dan rekan.
PT  Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk  yang melakukan revaluasi aset tetap tanah pada tahun 2016 menunjukkan adanya selisih lebih dari nilai wajar  dan  nilai  buku  sebesar  Rp988.000.000, sehingga  nilai  buku  aset  tetap  tanah  selama tahun  2016  mengalami  kenaikan  dari  sebesar Rp52.074.700.000 menjadi sebesar Rp53.062.700.000.  Atas  selisih  lebih  revaluasi aset tetap tanah yang dimiliki PT Destinasi Tirta Nusantara  Tbk,  berdasarkan  Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.10/2015 jika perusahaan sebagai wajib pajak badan mengajukan  permohonan  revaluasi  aset  tetap paling  lambat  tanggal  30  Juni  2016  akan mendapat  insentif  pajak  berupa  pengurangan tarif  pajak  sebesar  4%,  sehingga PPh  final  yang akan dibayarkan perusahaan sebesar Rp39.520.000  dan  beban  pajak  yang  dibayar perusahaan  pun  meningkat  menjadi  sebesar Rp12.955.336.310.
Sedangkan untuk permohonan  yang  diajukan  kepada  DJP  paling lambat  tanggal  31  Desember  2016  berlaku  tarif sebesar  6%,  PPh  final  yang  dibayar  perusahaan menjadi  sebesar  Rp59.280.000  dan  beban  pajak yang  harus  dibayar  perusahaan  meningkat menjadi sebesar Rp13.054.616.310.
Peningkatan  jumlah  beban  pajak  yang harus  dibayar  perusahaan  pada  tahun  2016 dipengaruhi  oleh  aset  tetap  berupa  tanah  yang direvaluasi tidak dapat disusutkan. Sesuai PSAK No.  16  (revisi  2011)  paragraf  59  menjelaskan bahwa  tanah  memiliki  umur  manfaat  tidak terbatas  sehingga  tidak  dapat  disusutkan.  Baik menurut kebijakan akuntansi maupun perpajakan yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang Perubahan  Keempat  Atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan  Pasal  11  ayat  (1),  aset  tetap  atas tanah tidak dapat disusutkan. Sehingga nilai aset tetap tersebut akan meningkat ketika direvaluasi dan  mempengaruhi  jumlah  beban  pajak  yang harus dibayar perusahaan meningkat.
Penelitian  serupa  terkait  perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap juga dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu Pandapotan Ritonga dengan  judul  penelitian  Analisis  Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan dan Revaluasi Aset  Tetap  Untuk  Meminimalkan  Beban  Pajak pada  PT  TASPEN  (Persero)  Cabang  Utama Medan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kebijakan revaluasi aset tetap yang dilaksanakan
oleh  PT.  TASPEN  (Persero)  berdampak  pada membesarnya  beban  pajak  yang  harus  dibayar perusahaan.
Revaluasi  dikatakan  berhasil  untuk efisiensi  pajak  jika  pengurangan  pajak  yang ditimbulkan oleh revaluasi aset tetap lebih besar dari  beban  yang  harus  dikeluarkan.  Terkait keuntungan revaluasi aset tetap dalam mengurangi  beban  pajak,  nilai  aset  tetap perusahaan yang rendah akan meningkat setelah melakukan  revaluasi  aset  tetap.  Pada  saat  nilai aset  tetap  tersebut  meningkat,  maka  akan berpengaruh  juga  terhadap  meningkatnya  biaya penyusutan  selain  aset  tetap  tanah.  Biaya penyusutan yang meningkat berdampak terhadap laporan  keuangan  dimana  laba  yang  dihasilkan akan  menurun  sehingga  beban  pajak pada  tahun tersebut juga menjadi berkurang.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh  Agus  Rahman  Alamsyah  dengan  judul penelitian  Analisis  Perencanaan  Pajak  Melalui Metode  Penyusutan  dan  Revaluasi  Aset  Tetap Pada  PT  Pembangunan  Perumahan  (Persero) Tbk,  Melani  Purwanti  dan  Ramdan  Sopian  Ar- Rizky dengan judul penelitian Analisis Revaluasi  Aset  Tetap  Pada  PT    Len  Industri (Persero),  dan Ailling  I Pua,  Inggriani  Elim dan Steven  J.  Tangkuman  dengan  judul  penelitian Estimasi Revaluasi Aktiva Tetap Untuk
Perencanaan  Pajak  Pada  PT  Multi  Food.  Hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa  dengan  melakukan  revaluasi  aset  tetap, perusahaan  dapat  menghemat  beban  pajak  yang harus  dibayar  perusahaan.  Sedangkan  hasil penelitian  yang  diperoleh  adalah  membesarnya beban pajak yang harus dibayar perusahaan.
Beban  pajak  yang  harus  dibayar perusahaan  menjadi  lebih  besar  jika  melakukan revaluasi  aset  tetap  karena  aset  tetap  yang direvaluasi  adalah  tanah,  dimana  aset  tetap  ini tidak  dapat  disusutkan.  Tanah  yang  tidak  dapat disusutkan  tidak  menjadi  pengurang  laba perusahaan  sehingga  dengan  adanya  tarif  4% dan  atau  tarif  6%  serta  kebijakan  dimana  tidak dapat  dikurangkan  dengan  biaya-biaya  lainnya seperti biaya yang dikeluarkan untuk jasa penilai ( assessor )  dalam  mengukur  nilai  wajar  aset tetap,  revaluasi  aset  tetap  yang  dilakukan perusahaan  dalam  perencanaan  pajak  yang tujuannya adalah agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  oleh peneliti  berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  adalah  penerapan  perencanaan pajak  melalui  revaluasi  aset  tetap  pada  PT Destinasi  Tirta  Nusantara  Tbk  berdampak  pada membesarnya  beban  pajak  yang  harus  dibayar akibat PPh final wajib pajak badan atas revaluasi aset  tetap.  Beban pajak  menjadi  lebih  besar  jika melakukan  revaluasi  aset  tetap  karena  aset  tetap yang direvaluasi adalah tanah, dimana aset tetap ini  tidak  dapat  disusutkan.  Tanah  yang  tidak dapat  disusutkan  tidak  menjadi  pengurang  laba perusahaan  sehingga  dengan  adanya  tarif  4% dan  atau  tarif  6%  serta  kebijakan  dimana  tidak dapat  dikurangkan  dengan  biaya-biaya  lainnya seperti biaya yang dikeluarkan untuk jasa penilai ( assessor )  dalam  mengukur  nilai  wajar  aset tetap,  revaluasi  aset  tetap  yang  dilakukan perusahaan  dalam  perencanaan  pajak  yang tujuannya adalah agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimal
sebaliknya berdampak pada membesarnya beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan,  beberapa  saran yang  dapat  diberikan  peneliti  adalah  sebagai berikut:
1. Bagi Perusahaan Perusahaan dapat mempertimbangkan agar  tidak  hanya  merevaluasi  aset  tetap tanah,  dikarenakan  aset  tetap  tanah  yang tidak  memiliki  faktor  penyusutan  akan menimbulkan beban pajak yang membesar.    PT  Destinasi  Tirta  Nusantara Tbk  dapat  melakukan  revaluasi  aset  tetap selain tanah yang dapat disusutkan seperti bangunan  dan  prasarana,  peralatan  dan perlengkapan, dan kendaraan bermotor. 2. Bagi Peneliti Selanjutnya Peneliti selanjutnya  diharapkan  bisa memperdalam penelitian tentang revaluasi aset tetap untuk tujuan perpajakan dengan metode  wawancara  dan  mengunakan rasio-rasio.

## DAFTAR PUSTAKA
Alamsyah,  Agus  Rahman  (2018).  Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan  dan  Revaluasi  Aset  Tetap pada PT Pembangunan Perumahan
(Persero)  Tbk. Seminar  Nasional  Sistem Informasi 2018,  9  Agustus  2018,  ISSN: 2597-4696.
Ikatan  Akuntan  Indonesia  (2011).  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  16  (Revisi 2011)  Tentang  Aset  Tetap.  Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta. Kieso,  dkk  (2017). Akuntansi  Keuangan Menengah  Edisi  IFRS .  Salemba  Empat. Jakarta.
Kurniawan, Anang Mury (2015). Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya . Ghalia Indonesia. Bogor. Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak
2014. http://www.pajak.go.id/sites/default/files/ 2019-03/AR%20DJP%202014-Ina_3.pdf. Diakses 18 Februari 2020.
Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak 2015.
http://www.pajak.go.id/sites/default/files/ 2019- 03/DJP%20AR%202015%20Fullpages%2
0-%20English%20%28Lowres%29.pdf.
Diakses 18 Februari 2020.
Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak 2016. http://www.pajak.go.id/sites/default/files/ 2019- 03/Annual%20Report%20DJP%202016% 20-%20INA_0.pdf.  Diakses  pada  18 Februari 2020.
Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak 2017. http://www.pajak.go.id/sites/default/files/ 2019-03/DJP%20AR- 2017%20Fullpages%20- %20Indonesia%20%28Lowres- Compressed%29.pdf. Diakses 18 Februari 2020.
Laporan  Tahunan  Direktorat  Jenderal  Pajak 2018.
http://www.pajak.go.id/sites/default/files/
2019- 11/Laporan%20Tahunan%20DJP%20201 8%20-%20bahasa%20Indonesia.pdf. Diakses 18 Februari 2020.
Laporan Keuangan PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk  Untuk  Tahun-Tahun  yang  Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015. www.idx.co.id. Diakses 17 Februari 2020.
Andrada, et al: Analisis Perencanaan Pajak Melalui …………….
Laporan  Tahunan  PT  Destinasi  Tirta  Nusantara
Tbk  Tahun  2018.  www.idx.co.id. Diakses 27 Juni 2020. Laporan Tahunan PT Panorama Sentrawisata Tbk. Tahun 2016. www.idx.co.id. Diakses 27 Juni 2020.
Mardiasmo  (2016). Perpajakan  Edisi  2016 . Andi. Yogyakarta.
Mekari  (2019).  Tujuan,  Keuntungan,  dan Kelemahan Revaluasi Aset. July . Murifal,  Badar  dan  Suhartono  (2019). Kebijakan  Revaluasi  Aktiva  Tetap dalam  Strategi  Perpajakan  dan  rasio Debt to Quity (studi kasus PT. Pecete). Perspektif, Vol.  17  No.  2,  September 2019,  p-ISSN  :  1411-8637  ,  e-ISSN  : 2550-1178.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  79/PMK.03/2008
Tentang  Penilaian  Kembali  Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan. https://www.google.com/url?sa=t&sou rce=web&rct=j&url=http://www.jdihk emenkeu.go.id/fullText/2008/79~PMK .03~2008Per.HTM&ved=2ahUKEwiP
qrjZidrnAhWdxjgGHQjYBOAQFjAC egQIAhAB&usg=AOvVaw253xBk1O vF6v6y2CSEL1ED . Diakses 26
November 2019.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  191/PMK.010/2015 Tentang  Penilaian  Kembali  Aktiva Tetap  Untuk  Tujuan  Perpajakan  Bagi Permohonan  yang  Diajukan  Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016. https://www.google.com/url?sa=t&sou rce=web&rct=j&url=http://www.jdih. kemenkeu.go.id/fullText/2015/191~P MK.010~2015Per.pdf&ved=2ahUKE wiRx9zljNrnAhXPwjgGHaDaAfEQFj ACegQICBAC&usg=AOvVaw315Yw zxhwW7OQjuefac7UD . Diakses  26 November 2019.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor  67  Tahun  1996  Tentang Penyelenggaaraan Pariwisata Pohan,  Chairil  Anwar  (2013). Manajemen Perpajakan .  PT  Gramedia  Pustaka Utama. Jakarta.