## IMPLEMENTASI PROGRAM JAKPRENEUR PADA
UMKM BINAAN  DINAS PERINDUSTRIAN,

## PERDAGANGAN,
KOPERASI,

## USAHA  KECIL  DAN  MENENGAH  DI  KECAMATAN TANJUNG PRIOK
JAKPRENEUR  PROGRAM  IMPLEMENTATION  IN  MSME DEVELOPED AT THE DEPRTMENT OF INDUSTRY, TRADE, COOPERATIVES, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN TANJONG PRIOK DISTRICT . 1
Azkia Himayatu Dini 2 Email: azkiahimayatu@gmail.com

## ABSTRACT
The  development  of  UMKM  is  an  important  thing  to  do,  considering  its contribution to GDP and its potential number. Especially the UMKM assisted by the  PPKUKM  Service  in  Tanjung  Priok  District  which  have  more  potential numbers than other sub-districts in North Jakarta City. The implementation of the  Jakpreneur  Program  is  one  of  the  efforts  to  develop  UMKM  and  reduce various  increases  in  entrepreneurship  opportunities.  This  research  was conducted  with  the  aim  of  knowing  the  implementation  of  the  Jakpreneur Program  Implementation  at  UMKM  Assisted  by  the  PPKUKM  Service  in Tanjung Priok District.
Keywords: Implementation, Jakpreneur, UMKM, Tanjung Priok District

## ABSTRAK
Pengembangan UMKM menjadi hal yang penting untuk dilakukan, melihat dari kontribusinya terhadap PDB dan potensi jumlahnya. Khususnya UMKM binaan Dinas PPKUKM pada Kecamatan Tanjung Priok yang memiliki potensi jumlah lebih  banyak  dibandingkan  dengan  Kecamatan  lainnya  di  Kota  Jakarta  Utara. Implementasi  Program  Jakpreneur  menjadi  salah  satu  upaya  dalam mengembangkan  UMKM  dan  mengurangi  pengangguran  melalui  peningkatan kesempaatn  berwirausaha.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  mengetahui Implementasi  Implementasi  Program  Jakpreneur  Pada  UMKM  Binaan  Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok.
Kata Kunci: Implementasi; Jakpreneur; UMKM; Kecamatan Tanjung Priok
1 Diterima 1 Juli 2022, Direvisi 8 Juli 2022
2 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Menurut  data  Badan  Pusat
Statistik  Tahun  2020,  Indonesia merupakan  Negara  kedua  di ASEAN dengan tingkat pengangguran  tertinggi  setelah Filipina.  Dimana  berdasarkan  data, tingkat pengangguran terbuka Indonesia  meningkat  signifikan. Pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar  5,30%,  tahun  2019  sebesar 5,23%  dan  pada tahun  2020  mencapai  7,1% (Sumber: BPS Indonesia Tahun 2020).
Dari  34  Provinsi  terdapat  lima Provinsi  yang  menempati  posisi dengan  tingkat pengangguran tertinggi  yaitu:  Provinsi  Banten, Provinsi  Jawa  Barat,  Provinsi Kepulauan Riau,  Provinsi  Maluku dan  Provinsi  DKI  Jakarta.  Tingkat Pengangguran  Terbuka  (TPT)  di
Provinsi DKI Jakarta sendiri mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan dengan provinsi lainnya ada  tahun  2019  meningkat dari 6,54% menjadi 10,95% di tahun 2020.
Pengangguran disebabkan oleh kurangnya jumlah lapangan
pekerjaan yang ada untuk menyerap para  pencari  kerja  atau  angkatan kerja.  Pengangguran  merupakan masalah yang erat kaitannya dengan perekonomian  serta  kemiskinan.
Karena dengan adanya pengangguran  maka  produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan (Tappil  &  Taufik,  2021  : 25).
UMKM dinilai menjadi salah satu sektor  yang  mampu  membatu  proses pemulihan  ekonomi  nasional  yaitu mendorong laju  pertumbuhan ekonomi dan penyerapan  tenaga kerja. Indonesia sendiri  tercatat  pernah  mengalami krisis  ekonomi  sejak  tahun  1998,  yang mana  akibat  dari  terjadinya  krisis tersebut  ialah  pertumbuhan  ekonomi menurun,  tingkat  kemiskinan  dan pengangguran bertambah. Namun, saat itu  ada  satu  sektor  yang  memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yaitu sektor UMKM.
Menurut data Kementerian
Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah persentase rata-rata jumlah tenaga kerja yang diserap UMKM  pada tahun 2018- 2020  sebesar  89%. Dimana  hal  tersebut menunjukkan bahwa  UMKM  memiliki peranan  besar  dalam  penyerapan tenaga kerja di Indonesia. UMKM juga berkontribusi
terhadap Produk
Domestik  Bruto  (PDB)  Indonesia sebesar Rp. 9,06 triliun yang mana dari jumlah  tersebut  UMKM menyumbang sebesar 61% dari total PDB Indonesia.
Pada tahun 2019 UMKM
berkontribusi  sebesar  Rp.  9,58  trilium atau  setara  dengan  66,7%  total  PDB Indonesia,  dan  pada  tahun  2020 menyumbang  sebesar  Rp.  4,23  triliun atau  37,3%  dari  PDB  Indonesia.  Di tahun  2021  UMKM  berkontribusi terhadap  PDB  berdasarkan  total investasi sebesar 60,4%.
Jika  melihat  data  diatas,  maka tidak  berlebihan  apabila  UMKM memiliki  peranan  yang  sangat  penting dan  strategis  dalam  perekonomian Indonesia  dan  dapat  menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain  itu,  UMKM  juga  memiliki perputaran  yang  cepat, menggunakan produksi  domestik  dan  bersentuhan
dengan kebutuhan primer masyarakat. Usaha Mikro Kecil dan Menengah  ialah  kegiatan  ekonomi rakyat  yang  memiliki  kekayaan bersih  maksimal  Rp.200.000.000,- dimana tanah dan bangunan  tempat usaha  tidak  diperhitungkan.  (Adi Kwartono  dalam  Aris  Ariyanto, 2021:  35).  UMKM  juga  merupakan usaha padat karya, yaitu usaha yang lebih memaksimalkan tenaga manusia  sehingga  sangat  mampu menjadi  wadah  untuk  penciptaan lapangan pekerjaan produktif.
Di  Provinsi  DKI  Jakarta,  pada tahun 2020 jumlah UMKM sebanyak 1,15 Juta unit usaha (Sumber: Media Jaya  Edisi  3  Pemprov  DKI  Jakarta
Tahun 2020) hanya mampu menyerap  tenaga  kerja  sebanyak 5,07% atau setara dengan 200,8 ribu orang  dari  total  pengangguran  di Provinsi  DKI  Jakarta  pada  tahun 2020 yaitu 572,7 ribu orang (Sumber: BPS  DKI  Jakarta  2021).  Jumlah tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan UMKM
Provinsi  Banten  yang  mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 1,6 Juta  dan  Provinsi  Jawa  Barat sebanyak 5,6 Juta di Tahun 2020.
Sebagai  salah  satu  upaya
Pemerintah  Provinsi  DKI  Jakarta membuat Program Jakpreneur dengan  tujuan  mengembangkan UMKM dan mengurangi pengangguran melalui peningkatan kesempatan berwirausaha.  Program Jakpreneur  dilaksanakan  pada  lima wilayah kota dan satu kabupaten di DKI  Jakarta. Salah  satunya  adalah Kota Jakarta Utara. Di wilayah kota,
Jakpreneur dilaksanakan pada setiap Kecamatan.
Kecamatan Tanjung Priok
merupakan  salah  satunya.  Yang  mana Kecamatan ini memiliki jumlah UMKM terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya di Kota Jakarta Utara. Pada  tahun  2021  jumlah  UMKM  di Kecamatan  Tanjung  Priok  sebanyak 8.353 UMKM.
Program Jakpreneur yang memiliki tujuan untuk
mengembangkan  UMKM  agar  mampu menyerap  tenaga  kerja  sehingga pengangguran dapat  berkurang.  Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa masalah khususnya  pada  UMKM  Binaan  Dinas PPKUKM  di Kecamatan Tanjung Priok. Kendala dari pelaksanaan
Program Jakpreneur ialah pertama masih rendahnya partisipasi binaan jakpreneur  dalam  mengakses website resmi PKT pada halaman https://www.jakpreneur.jakar ta.go.id. Sehingga, diperlukan upaya ekstra dari para pendamping
dalam mengidentifikasi, monitoring dan evaluasi  pelaksanaan  program  atau kegiatan  secara  efektif,  efisien  dan optimal.
Kedua , sosialisasi yang diberikan oleh  instansi  kepada  peserta  atau pelaku  UMKM  kurang  maksimal. Sosialisasi  sebelum pendaftaran belum  maksimal  diberikan  dimana sumber  informasi  pelaku  UMKM peserta  dalam  mengetahui  Program Jakpreneur  bukan  dari  instansi pemerintah  melainkan  dari  teman ataupun keluarga. Jika mengacu pada Pergub No. 2 Tahun 2022 pasal 14 ayat (2)  dijelaskan  bahwa  pendamping yang  disediakan  Perangkat  Daerah penyelenggara PKT mempunyai tugas salah  satunya  adalah  melakukan sosialisasi  program  dalam  rangka
merekrut peserta PKT (Jakpreneur). Ketiga, sarana  prasarana etalase  pada  Pojok  UMKM  di Kecamatan  Tanjung  Priok  yang masih  kurang  memadai  untuk menampung  banyaknya  produk usaha  dari  para  pelaku  UMKM binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok. Keempat, SDM yang tersedia yaitu pendamping  tingkat  Kecamatan Tanjung  Priok  tidak  sebanding dengan  jumlah  peserta  program
UMKM binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok. Pendamping  mendampingi  lebih dari
500  hingga  1.000  UMKM.  Jika mengacu pada Pergub No. 2 Tahun 2020  Pasal  19  dijelaskan  rasio pelaksanaan pendampingan dengan peserta  PKT  (Jakpreneur)  harus memperhatikan  prinsip  efektivitas,
efisiensi dan mengedepankan kualitas pendampingan.
Kelima , bimbingan
yang diberikan mengenai pelaporan keuangan  masih  minim  dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan para pelaku  UMKM  peserta  program yang masih belum memiliki laporan keuangan  per  bulan  secara  rutin. Berdasarkan  permasalahan  tersebut diperlukan  penelitian  secara  lebih mendalam  mengenai  Implementasi Program  Jakpreneur  pada  UMKM
binaan Dinas PPKUKM di
Kecamatan Tanjung Priok.
B. KAJIAN KEPUSTAKAAN

## 1. Kebijakan Publik
Kebijakan  publik  menurut James  Anderson  (1994)  dalam Solichin Abdul  Wahab  (2012:  8)
“purposive course of action or inaciation undertaken by an actor or set  of actors on dealing  with  a  problem  or  matter  of concern” (langkah  tindakan  yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor  atau  sejumlah  aktor  berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu  yang dihadapi). 1.2 Implementasi Kebijakan Publik Implementasi Kebijakan menurut  Pressman  dan  Wildavsky dalam  (Eko  Handoyo,  2012:  94) adalah kegiatan menjalankan kebijakan  ( to  carry  out ), memenuhi janji-janji  sebagaimana  disebutkan dalam  dokumen  kebijakan ( to  fulfill ), untuk menghasilkan output, sebagaimana dinyatakan dalam
tujuan  kebijakan  ( to  produce ),  dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan sebagaimana terdapat di dalam tujuan kebijakan ( to complete ).
2.2 Pengertian Pengembangan
Menurut  Undang-Undang  No.  20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan  Menengah,  pengembangan  adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah  daerah,  dunia usaha  dan masyarakat  untuk  memberdayakan Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah melalui  pemberian fasilitas,  bimbingan, pendampingan, dan bantuan penguatan  untuk  menumbuhkan  dan meningkatkan  kemampuan  dan  daya saing  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah.

## 2. TENTANG USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah menurut  Adi  Kwartono  dalam  Aris Ariyanto  (2021:  35)  ialah  kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal
Rp.200.000.000,-  dimana  tanah  dan bangunan  tempat  usaha  tidak diperhitungkan.

## 3. PROGRAM JAKPRENEUR
Program Jakpreneur merupakan implementasi dari Peraturan Gubernur DKI  Jakarta  No.  2  Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kewirausahaan  Terpadu.  Program ini  merupakan  upaya  Pemerintah Provinsi dalam melakukan pengembangan UMKM, yaitu menciptakan  wirausaha  baru  dan memaksimalkan  wirausaha  naik kelas  melalui  7  langkah  PAS  di dalamnya.
TEORI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MERILLE. S.

## GRINDLE
Penelitian ini menggunakan teori implementasi program Merille.S  Grindle  yang  membagi dua  dimensi isi kebijakan ( content of policy ) dan
konteks implementasinya ( context of policy ) dalam  menentukan  keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan  pendekatan kualitatif dengan  metode  deskriptif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif  guna  menggambarkan dan  menjelaskan  kondisi  objek penelitian  yang mana dalam penelitian  ini  adalah  Implementasi Program  Jakpreneur  Pada  UMKM Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan  Menengah  di  Kecamatan Tanjung  Priok  dari  segi  kajian implementasi kebijakan publik.
C. HASIL PENELITIAN
Program Jakpreneur dibuat memiliki  tujuan  yaitu  menumbuhkan potensi kewirausahaan dengan mendorong dan
memfasilitasi penciptaan wirausaha serta mengurangi pengangguran  melalui  peningkatan kesempatan  berwirausaha.  Program Jakpreneur  merupakan  branding  dari Program Kewirausahaan  Terpadu  yang mana  tujuan  serta  sasarannya  sudah tertuang  dalam  Pergub  No.  2  Tahun 2020 Pasal 2 dan 4.
Berdasarkan  hasil  penelitian yang  ditemukan  bahwa  kelompok sasaran dalam Program Jakpreneur ada dua,  yaitu  wirausaha  pemula  dan wirausaha naik kelas. Dalam peraturannya  pada  Pasal  1  disebutkan wirausaha  pemula  adalah  orang perseorangan  atau  kelompok  orang yang  ingin  berwirausaha  dan  merintis usaha.  Sementara  itu  wirausaha  naik kelas  adalah  orang  perseorangan  atau kelompok  orang  yang  sudah  memulai usaha,  menjalani  usaha  atau  ingin mengembangkan  usaha  dalam  skala Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah. Tujuan,  sasaran  dan  kepentingan  dari kelompok sasaran sudah termuat dalam isi kebijakannya.
Program
Jakpreneur di
Kecamatan  Tanjung  Priok  dalam pelaksanaannya  terdiri  dari  lima stakeholders yang  tergabung  yaitu instansi  pemerintah,  perguruan  tinggi, lembaga  keuangan,  dunia  usaha  atau para  pelaku  UMKM  dan  masyarakat. Berdasarkan  hasil  penelitian  Kepala Seksi  KUKM  Sudin  PPKUKM  Jakarta Utara  menyebutkan  dalam  prinsipnya stakeholders berperan  berkolaborasi untuk memfasilitasi.
Namun,  mengenai  peran  dari stakeholders tidak  dijelaskan  dalam Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020.
dalam pelaksanaan
Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok  peran  dari  masing-masing stakeholders tidak  seperti  yang disebutkan oleh pelaksana tingkat atas namun  perannya  disesuaikan dengan  kemampuan  dari  para stakeholders tersebut. Pelaksanaan program
jakpreneur  di  Kecamatan  Tanjung Priok memberikan  manfaat  kepada para  pelaku  UMKM  binaan  Dinas PPKUKM. Manfaat tersebut berupa meluasnya relasi pemasaran, mendapatkan ilmu seputar legalitas usaha dan desain produk,
pemberian  akses  untuk  legalitas usaha  dan  mendapatkan  peluang untuk  mengikuti  bazar online
maupun offline di tingkat Kecamatan,  Wilayah Kota  hingga
Provinsi.  Dampak  yang  dirasakan dengan  manfaat-manfaat  tersebut ialah  omset  usaha  para  pelaku UMKM peserta program yang meningkat sebanyak 50% dari sebelum bergabung dalam program. Dalam pelaksanaan Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok, perubahan  yang  ingin  dicapai  terkait bertambahnya  jumlah  wirausaha  baru dan perkembangan usaha para peserta program  yang  dilihat  dari  omset meningkat  sudah  terpenuhi.  Namun, perubahan  terkait  mengurangi  tingkat pengangguran belum  terpenuhi  karena pelaku  UMKM  peserta  Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok masih  belum  menggunakan  tenaga kerja  dalam  kegiatan  usahanya.  Data Suku  Dinas  PPKUKM  Jakarta  Utara, jumlah tenaga kerja dari UMKM peserta program  yang tergabung  dalam Jakpreneur  pada  tahun  2022  hanya sebanyak  32  orang  dari  653  jumlah UMKM  yang  tergabung  pada  tahun 2022.

## Tabel 1
Data Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja dari UMKM Binaan Dinas PPKUKMdi Kota Jakarta Utara Tahun 2022 No. Kecamatan Jumlah UMKM Jumlah Tenaga Kerja 1. Tanjung Priok 8.572 32 2. Clincing 8.081 24 3. Koja 7.182 37 4. Pademangan 4.961 1 5. Penjaringan 6.360 62 6. Kelapa Gading 3.777 10 Total 38.729 166
Sumber: Suku Dinas PPKUKM Jakarta Utara, 2022)
Tujuan dari Program Jakpreneur untuk menciptakan
wirausaha  realistis untuk  dilakukan karena  hingga  tahun  2022  sudah melampaui  target  yang  ditentukan. Namun  tidak  semua  yang  tergabung dalam Program Jakpreneur di
Kecamatan Tanjung Priok aktif dalam setiap kegiatannya. Dari 100% UMKM yang  tergabung  hanya sebesar  44% saja  yang  aktif  mengikuti  setiap kegiatan yang ada.
Pelaksana  Program  Jakpreneur di Kecamatan  Tanjung  Priok  dalam melakukan  sosialisasi  tidak  secara sungguh-sungguh. Hal ini
dibuktikan  dari  sumber  informasi mengenai Program  Jakpreneur  yang tidak  didapatkan  dari  instansi pelaksana melainkan dari teman para pelaku  UMKM  yang  sebelumnya sudah  bergabung  dalam  program. Masih kurangnya peran dari pelaksana dalam memberikan arahan dan  sosialisasi  mengenai  tata  cara pendaftaran  melalui website kepada para pelaku UMKM peserta programnya.
Belum adanya pengelompokkan jenis  pelatihan softskill dan hardskill yang dapat diikuti wirausaha pemula dan  wirausaha  naik  kelas  dalam kegiatan  pelatihan  pada  Program. Jakpreneur  di  Kecamatan  Tanjung Priok.  Hal  tersebut  menyebabkan kelompok  sasaran  wirausaha  naik kelas sulit untuk mengikuti pelatihan yang  dibutuhkan  sesuai  dengan kepentingannya.
Dalam hal pendampingan berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan pendampingan tidak sesuai dengan SOP, yang mana dilakukan  melalui whatsapp bukan menggunakan sistem website
jakpreneur  yang  sudah  tersedia. Selain  itu,  Kegiatan  pelaporan keuangan (P6) pada Program Jakpreneur  di  Kecamatan  Tanjung
Priok  juga  belum  dilakukan  secara merata  ke  semua  pelaku  UMKM binaan Dinas PPKUKM yang tergabung dalam Program Jakpreneur.  Pelaporan keuangan tidak  dilakukan secara  rutin,  hanya pada saat diperlukan sebagai persyaratan  saja.  Jumlah  dari  peserta yang  melaporkan  keuangannya  dari 2.596  yang  aktif  hanya  219  peserta saja
Tabel 3.2 Data Jumlah UMKM Binaan
Dinas PPKUKM Peserta Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok yang Mengikuti Kegiatan P6
(Sumber: Suku Dinas PPKUKM Kota Jakarta Utara, 2022)
Peran  dari  Sudin  PPKUKM Jakarta  Utara  dalam  pelaksanaan Program Jakpreneur adalah membuat jadwal  rencana  penyelenggaraan kegiatan, mendesiminasi tugas kepada Kasatpel di tingkat Kecamatan, menganggarkan setiap kegiatan
dalam pelaksanaan
Program
Jakpreneur  di  tingkat  wilayah, melakukan  evaluasi  dan  monitoring hasil dari pencapaian UMKM peserta program Jakpreneur  di setiap Kecamatan.
Kasatpel  sebagai  penanggung jawab  dan  pemimpin  dalam  proses pelaksanaan  Program  Jakpreneur  di
No . Tahun Jumlah P6 1. 2021 215 2. 2022 4 Total 219
Kecamatan  Tanjung  Priok  mengatur para  pendamping  dalam  melakukan tugasnya. Pendamping mengarahkan, membina para pelaku UMKM peserta programnya serta terlibat dan bersentuhan  secara  langsung  dengan peserta  program  mulai  dari  kegiatan P1-P7. Kapabilitas  pendamping dalam segi  administrasinya  sudah  sesuai dengan  tugas  dan  fungsinya. Namun, dalam  pendampingan  masih  kurang menguasai atau kurang dalam mengarahkan  pelaku  UMKM  nya dikarenakan  latar  belakangnya  yang bukan dari bidang entrepreneurship . Tabel 3 Pendidikan Pendamping Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung Priok No.  Nama Pendamping Pendidikan 1.  Ulfa Fauziah Arby S1-Ekonomi 2.  Irma Yuvita S1-Ekonomi 3.  Dyah Ayu Luvita Fhauzia S1-Ekonomi 4.  Hanny Rosalina D. Siregar S1-Perikanan 5.  Dedi Indrabayu  S1- Pendidikan Matematika 6.  Khaerul Isnan S1-Sastra Inggris 7.  Abdullah Kamrah S1-Teknik 8.  Zulkifli S1- Informatika (Sumber: Pendamping Kecamatan Tanjung Priok, 2022)
Dalam  setiap  pelaksanaan program menyesuaikan dengan standar operasional telah ditetapkan. Namun, pelaksana Program Jakpreneur  di  Kecamatan  Tanjung Priok yaitu Kasatpel dan
pendamping  dalam  melaksanakan program  tidak  berpedoman  pada SOP  melainkan  disesuaikan  dengan langkah-langkah yang biasa diterapkan sehari-harinya dikarenakan pelaksana tingkat kecamatan  tidak  memegang  SOP Program  Jakpreneur.  Padahal  SOP sudah  tertuang  dalam  Keputusan Kepala  Dinas  PPKUKM  No.  714 Tahun  2021.  Hal  ini  Menunjukkan bahwa  Dinas  Provinsi  dan  Sudin PPKUKM  Jakarta  Utara  belum maksimal  dalam  menyampaikan dokumen  SOP  yang  digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan  Program  Jakpreneur kepada pelaksana di tingkat Kecamatan. Berdasarkan  hasil  penelitian masih  kurangnya  sumber  daya manusia yang ada dalam melaksanakan  Program Jakpreneur di Kecamatan Tanjung  Priok. Idealnya satu pendamping mendampingi 60 sampai 80 UMKM peserta  program.  Namun,  pada faktanya  pendamping  Kecamatan
Tanjung  Priok  mendampingi  lebih dari  500  bahkan ada yang mencapai  1.000  UMKM  peserta program. Dalam implementasi kebijakan diperlukan  pengambilan keputusan  berupa  strategi  yang dapat digunakan di lapangan untuk memberhasilkan suatu pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian strategi yang digunakan untuk memberhasilkan Program Jakpreneur  di  Kecamatan  Tanjung Priok adalah kegiatan yang sebelumnya offline ,  pada saat pandemi  dilakukan  secara online . Contohnya  adalah  pelatihan  dan
pemasaran  agar  para  pelaku UMKM peserta program tetap bisa mengembangkan,  melangsungkan kegiatan berusaha dan mendapatkan penghasilan. Karakteristik  lembaga  dan rezim yang berkuasa yang digunakan  Sudin PPKUKM  Jakarta Utara dalam mengatasi konflik yang muncul dengan
melakukan pendampingan,  pengawasan  serta monitoring  secara  berkala  setiap minggu.  Selain  itu  juga melakukan evaluasi hingga menggunakan grup whatsapp sebagai media  komunikasi antar  pelaksana  sebagai  upaya dalam mengatasi mengindari terjadinya konflik antar lembaga.
Sementara  itu,  responsifitas dan sikap dari pendamping sebagai pelaksana  tingkat  bawah  yang bersentuhan langsung dengan pelaku  UMKM  peserta  program dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik.  Pada saat bazar para pendamping Kecamatan terjun langsung  untuk  memonitor  para peserta  programnya.  Pendamping juga Memotivasi peserta    program agar terdorong  untuk  berkembang.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil temuan  lapangan  dan  pembahasan mengenai penelitian “Implementasi Program Jakpreneur  Pada  UMKM
Binaan Dinas PPKUKM di Kecamatan Tanjung Priok” peneliti mendapatkan  kesimpulan  akhir bahwa  Implementasi Program Jakpreneur  Pada  UMKM  Binaan Dinas  PPKUKM  di  Kecamatan Tanjung Priok dalam
pelaksanaannya  belum  maksimal.
Dalam  pelaksanaannya,  manfaat dan  dampak  positif  dari  adanya Program Jakpreneur memang dirasakan  oleh  UMKM  Binaan
Dinas  PPKUKM.  Namun,  dalam pelaksanaannya  masih  terdapat beberapa kekurangan.
Perubahan
terkait pengurangan pengangguran  belum terpenuhi. jumlah  tenaga  kerja  dari UMKM  peserta  program  yang tergabung dalam  Jakpreneur  pada tahun  2022  hanya  sebanyak  32 orang dari 653 jumlah UMKM yang tergabung  pada  Tahun
2022. Dalam pelaksanaannya pendampingan  dilakukan  melalui whatsapp yang  mana  pendamping menjadi tidak memberikan pendampingan secara detail kepada  pelaku  UMKM  peserta program.
Dalam melaksanakan Program  Jakpreneur  di  Kecamatan Tanjung  Priok,  para  pelaksana seperti  Kasatpel dan  pendamping tidak  berpedoman  pada  SOP melainkan  disesuaikan  dengan langkah-langkah yang biasa diterapkan  sehari-harinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Provinsi  dan  Sudin  PPKUKM Jakarta  Utara  belum  maksimal dalam  menyampaikan  dokumen Standar  Operasinal  Prosedur  yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan Program  Jakpreneur kepada pelaksana  di tingkat Kecamatan. Kurangnya peran dari pelaksana dalam memberikan sosialisasi mengenai Program Jakpreneur  kepada  para  pelaku
UMKM peserta programnya.
Karena  pelaku  UMKM  peserta program  mengetahui  program jakpreneur  bukan  dari  instansi pelaksana  melainkan  dari  teman yang sudah lebih dahulu ikut serta dalam program. Program Jakpreneur belum maksimal terlaksana  karena  sumber  daya manusia  yang  ada  masih  kurang mencukupi.  Jumlah  pendamping hanya  delapan  orang  belum mencukupi  apabila  sedang  banyak kegiatan berlangsung. Idealnya satu pendamping
mendampingi 60 sampai 80 UMKM peserta program. Namun, pada faktanya pendamping  Kecamatan  Tanjung
Priok mendampingi  lebih  dari  500 bahkan  ada  yang  mencapai  1.000 UMKM peserta program.
Dalam pelaksanaannya pendampingan  dilakukan  melalui whatsapp  yang  mana  pendamping menjadi tidak memberikan pendampingan secara detail kepada pelaku  UMKM  peserta  program. Keputusan Kepala Dinas PPKUKM DKI  Jakarta  No.  714  Tahun  2021 disebutkan bahwa proses
pendampingan  dilakukan  melalui website. Berdasarkan  hasil  penelitian dan  kesimpulan,  peneliti  akan memberikan  beberapa  saran  yang dapat digunakan agar Implementasi  Program  Jakpreneur Pada UMKM  Binaan Dinas PPKUKM  bisa  terlaksana  secara lebih  maksimal  Memaksimalkan sosialisasi mengenai Program Jakpreneur  dan  sistem  website resmi  Jakpreneur  yang  digunakan sebagai  platform  dalam melakukan setiap kegiatan. Mengkaji kembali
penentuan  pelaporan  keuangan sehingga  kegiatan  dapat  berjalan simultan  bukan  hanya  pada  saat tertentu  saja.  Menambah  jumlah pelaksana pendamping kecamatan mengoptimalkan website resmi Jakpreneur sebagai sarana  informasi  dan  platform dalam melakukan  setiap  kegiatan Dinas PPKUKM perlu menyebarluaskan Standar Operasional  Prosedur  kepada pelaksana tingkat kecamatan. DAFTAR PUSTAKA Buku Ariyanto, Aris. 2021. Entrepreneurial  Mindsets  & Skills .  Sumatera  Barat:  Insan Cendekia Mandiri Halil,  Abdul  &  Supriatna,  Tjahja. 2020. Epistemologi  Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, dan Kebijakan Publik . Yogyakarta: GRAMASURYA Handoyo,  Eko.  2012. Kebijakan Publik . Semarang: Widya Karya Rambe,  Tappil  &  Hidayat, Taufik. 2021. Sosiologi  dari Ruang  Kelas .
Medan: Yayasan Kita Menulis

## 1.PENELITIAN ILMIAH
Retno,  Ike.  2018. Implementasi Program OKE OCE Bagi Kesejahteraan  Keluarga  (Studi Kasus  OKE  OCE  Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat) . Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Qurratun, Muh. 2020 . ImplementasiKebijakan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Dinas Koperasi  dan  UMKM  Kabupaten Gowa . Makassar:  UMM

## 2.DOKUMEN
Badan Pusat Statistik Profil Industri Mikro  Kecil  Provinsi  DKI Jakarta Tahun 2018-2019 Sandingan Data UMKM 2018- 2019 Kementerian  Koperasi  dan Usaha Kecil Menengah Badan  Pusat  Statistik,  Statistik Indonesia Tahun 2021 Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara  dalam  Angka  Tahun 2021 Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta  dalam  Angka  Tahun 2021

## 3.PRODUK HUKUM
Undang-Undang  No.  20  Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Undang-Undang  No.  7  Tahun
2021 Tentang Tentang Kemudahan,  Perlindungan,
dan  Pemberdayaan  Koperasi dan Usaha  Mikro,  Kecil  dan Menengah Peraturan  Gubernur  DKI  Jakarta No.  2  Tahun  2020  Tentang
Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Keputusan Kepala Dinas PPKUKM Provinsi DKI Jakarta No.  714  Tahun  2021 Tentang Standar  Operasional Prosedur Pengembangan Kewirausahaan Terpadu Pada Aplikasi Jakpreneur