Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
Journal of Agribusiness and Community Empowerment
(JACE) Published by Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh http://jurnalpolitanipyk.ac.id/index.php/JACE ISSN 2655-4526 (online) 2655-2965 (print) Info: Received  17 09 2022 Revised    26 03 2023 Published 29 03 2023
Analisis Faktor-Faktor Penyebab, Tahapan Dan Dinamika Konflik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu
Analysis of the Causes, Stages and Dynamics of Conflict in Oil Palm Plantations in Talang Jerinjing Village, Rengat Barat Subdistrict, Indragiri Hulu Regency
Kausar 1* , Aswadi Setiawan 1 , Novian 1
Fakultas Pertanian, Universitas Riau, Pekanbaru, Indonesia
*Penulis Korespondensi Email: kausar@lecturer.unri.ac.id

## Abstrak
Kabupaten  Indragiri  Hulu  sebagai  kabupaten  penyumbang  konflik  perkebunan  nomor  tiga terbesar  di  Riau  memiliki  7 kasus konflik perkebunan, termasuk konflik perkebunan untuk komoditi kelapa sawit. Salah satu konflik lahan yaitu konflik lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Jerinjing, yang terjadi sejak lama antara masyarakat desa dengan pihak PT Alam  Sari  Lestari.  Penelitian  bertujuan  untuk  (1)  mengetahui  faktor-faktor  penyebab  konflik  dan  menganalisis  pohon konflik  perkebunan,  (2)  menganalisis  tahapan  dan  dinamika  konflik  dari  konflik  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  yang terjadi. Penelitian ini  merupakan penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengujian validasi data dilakukan secara triangulasi. Empat faktor penyebab konflik perkebunan yaitu batas lahan ber HGU milik perusahaan yang tidak jelas, perlawanan pihak masyarakat dengan perusahaan, pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangsung lama dan penggunaan tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat. Hasil analisis pohon konflik yaitu empat faktor penyebab konflik (akar konflik), tumpang tindih kepemilikan tanah (masalah inti), tidak ada kejelasan status lahan milik masyarakat, masyarakat tidak bisa mengelola lahan yang sudah digarap dan perusahaan tidak bisa menggarap lahan milik mereka (daun konflik). Tahapan konflik yaitu prakonflik (masyarakat menggarap lahan terlantar berHGU milik PT Alam Sari Lestari), konfrontasi (masyarakat menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikan konflik dan mempertahankan hak mereka), krisis (perusahaan  melarang  masyarakat  melanjutkan  kegiatan  penggarapan  melalui  LSM  Laskar  Melayu  Riau  Bersatu Kabupaten Indragiri Hulu), dan pasca konflik (konflik belum menemukan penyelesaian). Dinamika konflik menunjukkan bahwa sikap yang diambil perusahaan dengan upaya mempertahankan lahan seluas ± 4.368,27 Ha ini memunculkan sikap tidak  terima  dan  tidak  adil  yang  dirasakan  oleh  masyarakat.  Perilaku  keseharian  masih  dalam  kondisi  seperti  biasa, sedangkan  kontradiksi  menghasilkan  situasi  yang  memanas,  masyarakat  tetap  memperjuangkan  lahan  yang  telah digarapnya karena perusahaan tidak ingin melepaskan lahan tersebut kepada masyarakat meskipun telah melewati proses upaya penyelesaian dengan instansi.
Kata Kunci : penyebab, tahapan, dinamika, konflik, perkebunan

## Abstract
Indragiri Hulu Regency is the third largest contributor of plantation conflicts in Riau, where there are 7 cases of plantation conflicts and related to palm oil plantation. One of the conflicts is a land dispute related to palm oil plantation in Talang Jerinjing Village between the villagers and PT Alam Sari Lestari. The research aims to (1) identify the factors causing conflicts and analyze the conflict tree of plantation conflicts, (2) analyze the stages and dynamics of conflicts related to palm oil plantation land disputes. This study is a case study using a qualitative descriptive approach. Data validation was done through triangulation. The four factors causing plantation conflicts are unclear HGU land boundaries owned by companies,  resistance  of  the  community  against  the  company, long -standing  conflicts  between  the  community  and  the company, and the use of violence by the parties involved. The result of the conflict tree analysis shows four factors causing the conflict (root of the conflict), land ownership overlap (core problem), lack of clarity on land ownership status of the community, inability of the community to manage cultivated land, and the company's inability to cultivate their own land
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
(conflict leaves). The conflict stages are pre-conflict (the community cultivating abandoned land on PT Alam Sari Lestari's HGU land), confrontation (the community using legal channels to resolve the conflict and defend their rights), crisis (the company prohibiting the community from continuing their cultivation activities through LSM Laskar Melayu Riau Bersatu Kabupaten Indragiri Hulu), and post-conflict (the conflict has not been resolved). The conflict dynamics show that the company's efforts to maintain their 4,368.27 Ha land ownership have created a sense of injustice among the community. Daily behavior remains normal, while contradictions have led to a heated situation where the community continues to fight for their cultivated land as the company refuses to release the land to the community, even though they have gone through a resolution process with the relevant authorities.
Keywords: causes, stages, dynamics, conflict, plantation

## Pendahuluan
Provinsi  Riau  merupakan provinsi  dengan  luas  perkebunan  sawit  terluas  di  Indonesia  yaitu 3,38 juta ha atau 20,68% dari total luas areal perkebunan kelapa sawit yang tersebar di 26 provinsi [1].    Luasnya  perkebunan  kelapa  sawit  yang  ada  di  Provinsi  Riau  juga  menyebabkan  tingginya konflik tanah yang terjadi. Tahun 2019 jumlah konflik pada sektor perkebunan yaitu 40 konflik yang tidak terlepas dari semakin banyak perusahaan perkebunan yang melakukan ekspansi lahan konsesi dengan  menyerobot  lahan  milik  masyarakat  maupun  lahan  kehutanan.  Aktor  yang  paling  banyak bersengketa dan berujung pada konflik adalah perusahaan swasta dengan masyarakat, dimana pihak yang dominan terlibat dalam konflik adalah perusahaan swasta [2].
Kabupaten  Indragiri  Hulu  merupakan  salah  satu  kabupaten  yang  memiliki  konflik  lahan perkebunan pada tahun 2019 peringkat keempat dengan tujuh konflik lahan perkebunan [2]. Salah satu konflik yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu yaitu konflik lahan perkebunan masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari. Konflik lahan ini berkaitan dengan lahan seluas ±938 Ha yang saling diklaim oleh kedua belah pihak. Syaifudin dalam [3] mendefinisikan konflik sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk  mencapai  tujuan  yang  sama. Konflik  terjadi  melalui  suatu  proses,  proses  adalah  urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau dirancang, mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil [4].
Konflik  perkebunan  di  Desa  Talang  Jerinjing  merupakan  konflik  yang  sudah  terjadi  sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Konflik yang sudah tergolong lama ini telah dilakukan upaya penyelesaian konflik yang sudah banyak dilakukan oleh pihak masyarakat. kondisi sosial ekonomi di  Desa  Talang  Jerinjing  juga  dapat  menjadi  faktor  penyebab  konflik  lahan  perkebunan  tersebut. Desa ini merupakan salah satu desa di Kabupaten Indragiri Hulu dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai  petani,  terutama  dalam  bidang  perkebunan  kelapa  sawit  dan  karet.  Meskipun  demikian, tingkat  penghasilan  penduduk  di  desa  ini  masih  rendah,  sehingga  terdapat  kesenjangan  sosial ekonomi yang cukup signifikan antara beberapa kelompok masyarakat di desa tersebut.
Selain itu, terdapat juga perbedaan kepentingan dan pandangan antara masyarakat lokal dan perusahaan  perkebunan  terkait  pemanfaatan  lahan.  Hal  ini  dapat  menjadi  pemicu  konflik  antara kedua  belah  pihak,  terutama  jika  tidak  terdapat  kesepahaman  dan  transparansi  dalam  pengelolaan dan pemanfaatan  lahan.  Tujuan  dari  penelitian  ini yaitu  untuk  mengetahui  faktor-faktor  penyebab konflik perkebunan dan menganalisis pohon konflik perkebunan di Desa Talang Jerinjing, (2) untuk menganalisis tahapan dan dinamika konflik dari konflik lahan perkebunan kelapa sawit yang terjadi di Desa Talang Jerinjing.

## Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian  studi kasus ( case study ) yang dilakukan di Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat. Menggunakan data primer dan data sekunder, sumber data primer berasal dari hasil kuesioner dengan wawancara mendalam dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder  berasal  dari  dokumen  pendukung  ataupun  kajian  dari  jurnal  dan  instansi  terkait  tentang konflik  lahan  yang  terjadi.  Penelitian  ini  menggunakan  dua  jenis  informan,  yaitu key  informan menggunakan  teknik snowball  sampling sebanyak  9  orang  dan key  informan  stakeholder menggunakan  teknik purposive  sampling sebanyak  4  orang  terkait  pihak-pihak  yang  mengetahui
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
tentang konflik yang terjadi antara masyarakat dan perusahaan di Desa Talang Jerinjing. Penelitian dilakukan sejak September 2020 sampai dengan April 2022.
Penelitian dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan metode analisis pohon konflik dan analisis tahapan konflik. Analisis pohon konflik digunakan untuk melihat akar penyebab konflik, masalah  inti  yang  terjadi  dan  efek/akibat  dari  konflik  yang  terjadi.  Analisis  tahapan  konflik  akan dilihat melalui tahapan pro konflik, konfrontosi, krisis, akibat, pasca konflik. Pengujian validasi data dilakukan secara triangulasi.

## Hasil dan Pembahasan

## Faktor Penyebab Konflik
Konflik adalah pertarungan antara dua atau lebih pihak baik dalam bentuk perorangan ataupun kelompok yang terjadi karena perbedaan nilai, pandangan, aktivitas, status dan kelangkaan sumber daya  alam  [5].  Banyaknya  perizinan  (izin  usaha  pertambangan,  izin perkebunan,  izin pengelolaan hutan,  izin  untuk  mendirikan  bangunan  izin  wisata)  yang  diterbitkan  oleh  kepala  daerah mengakibatkan  adanya  perlawanan  dari  masyarakat  yang  merasa  haknya  diganggu  ataupun dihilangkan  [6].  Penyebab  konflik  lahan  sendiri  dapat  berupa  pertentangan  kepentingan  antara masyarakat dengan perusahaan, penyebab perlawanan masyarakat terhadap penguasaan tanah oleh perusahaan, penyebab pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangsung lama dan penyebab penggunaan tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat [7]. Adapun faktor penyebab konflik yang terjadi di Desa Talang Jerinjing adalah sebagai berikut:

## Batas Lahan Ber HGU Milik Perusahaan Yang Tidak Jelas
PT Alam Sari Lestari merupakan salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu. Perusahaan ini memiliki HGU dengan SK Hak No 26/HGU/BPN/2007 dengan luas lahan 5.860,95 Ha. Terdapat 4.368,27 Ha lahan yang belum digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan. Tanah ber HGU milik PT Alam Sari Lestari yang belum digunakan dan belum dimanfaatkan  tersebut  terindikasi  sebagai  tanah  terlantar  (KANWIL  BPN  Provinsi  Riau  930/16- 14/VI/2012 SP III PT Alam Sari Lestari). Lahan milik PT Alam Sari Lestari seluas 4.368,27 Ha yang belum dimanfaatkan sebagai perkebunan kelapa sawit masih berupa semak belukar dan hutan kecil sehingga tidak ada batas yang jelas dari lahan yang dimiliki oleh PT Alam Sari Lestari. Masyarakat Desa  Talang  Jerinjing  tidak  tahu  mengenai  batas  lahan  ber  HGU  milik  PT  Alam  Sari  Lestari, sehingga mereka menggarap semak belukar tersebut sebagai perkebunan kelapa sawit.
Berdasarkan  pernyataan  dari  pihak  masyarakat,  mereka  menggarap  lahan  berupa  hutan terlantar dan semak belukar tidak mengetahui mengenai lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari. Pendapat tersebut sesuai dengan wawancara dengan masyarakat lokal AS bahwa:
“Masyarakat  tidak  mengetahui  bahwa  lahan  hutan  terlantar  yang  mereka  garap  merupakan lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari karena tidak ada batas lahan yang jelas (wawancara 21 Januari 2021)”.
Pihak perusahaan memiliki HGU dengan SK Hak No. 26/HGU/BPN/2007 dengan luas lahan 5.860,95 Ha. Lahan tersebut digunakan perusahaan sebagai perkebunan kelapa sawit. Pihak PT Alam Sari Lestari memiliki lahan seluas 5.860,95 Ha, dari lahan tersebut 1.492,68 Ha telah digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak perusahaan sebagai perkebunan kelapa sawit dan membangun perumahan karyawan.  Sedangkan  4.368,27  Ha  lahan  yang  belum  digunakan  dan  dimanfaatkan  oleh  pihak perusahaan. Lahan milik perusahaan ini tidak memiliki batas yang jelas sehingga masyarakat tidak tahu mengenai lahan milik perusahaan yang sudah ber HGU.

## Perlawanan Masyarakat Dengan Pihak Perusahaan
Perlawanan  masyarakat  merupakan  tindakan  pertentangan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat Talang Jerinjing untuk mempertahankan hak mereka. Masyarakat berusaha untuk mempertahankan lahan  yang  sudah  digarapnya.  Masyarakat  Talang  Jerinjing  memiliki  tekat  kuat  untuk mempertahankan  lahan  yang  digarapnya  karena  mereka  merasa  lahan  tersebut  merupakan  hak mereka dibuktikan dengan adanya SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari masyarakat lokal AS bahwa:
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
“ Masyarakat  tetap  mempertahankan  lahan  yang  mereka  garap  karena  mereka  merasa memiliki hak atas lahan tersebut yang dibuktikan dengan SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997 (wawancara 21 Januari 2021).
Lahan seluas ± 938 Ha dikuasai dan digarap oleh masyarakat Desa Talang Jerinjing (Gabungan IV Kelompok Tani) berdasarkan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997. Lahan yang digarap oleh masyarakat untuk masa depan penghidupan dan kehidupan anak, cucu dan keluarga. Masyarakat tetap mempertahankan lahan yang sudah mereka garap karena mereka merasa memiliki hak atas lahan tersebut sesuai dengan bukti SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997. Pendapat tersebut sejalan dengan wawancara dengan masyarakat lokal EN bahwa:
“Kami telah menguasai lahan dan tanah digarap untuk masa depan penghidupan dan kehidupan anak,  cucu  dan  keluarga  dengan  dibuktikan  terbitan  surat  keterangan  tanah  (SKT)  yang diterbitkan oleh camat Rengat Barat (wawancara 20 Januari 2021)”.
Bukti  yang  dimiliki  masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing  tidak  cukup  untuk  mereka  bisa memperoleh haknya sebagai pemilik lahan dari lahan yang digarapnya. Masyarakat menuntut pihak perusahaan untuk melakukan enclave untuk lahan yang telah masyarakat Desa Talang Jerinjing garap sehingga  mereka  bisa  memanfaatkan  lahan  tersebut  untuk  penghidupan  keluarganya.  Pengaduan mengenai inclub lahan  tersebut  masyarakat  ajukan  kepada  Badan  Pertanahan  Nasional  (BPN) Kabupaten  Indragiri  Hulu  dilanjutkan  ke  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional Provinsi Riau (Tim IV Kelompok Tani Desa Talang Jerinjing) tahun 2015.

## Pertentangan Masyarakat Dengan Perusahaan Berlangsung Lama
Pertentangan/konflik  yang  dikemukakan  oleh  Fisher  (2001)  yang  mengungkapkan  bahwa konflik  adalah  situasi  sosial  dimana  terdapat  dua  atau  lebih  kelompok  yang  memiliki  perbedaan tujuan  ataupun  perbedaan  nilai-nilai.  Pertentangan/konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari berlangsung lama berawal dari pengajuan permohonan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Talang Jerinjing untuk melakukan inclub lahan kelompok tani di  Desa  Talang  Jerinjing  pada  lahan  ber  HGU  milik  PT  Alam  Sari  Lestari.  Kemudian  Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu memberikan surat peringatan (SP) kepada pihak PT Alam Sari Lestari sebanyak tiga kali yaitu SP I, SP II dan SP III pada tahun 2012. Surat peringatan yang  diberikan  oleh  BPN Provinsi  Riau ke pihak  PT Alam  Sari  Lestari  tidak  direspon  oleh pihak perusahaan.  Sehingga  pada  tahun  2015  masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing  khususnya  yang mengklaim memiliki lahan dilahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari mulai bergerak melakukan pengajuan permohonan penyelesaian konflik lahan antara PT Alam Sari Lestari dengan masyarakat Desa Talang Jerinjing yang telah berlangsung dari tahun 2012. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari masyarakat lokal NK bahwa:
“Pihak BPN Riau telah mengeluarkan surat peringatan (SP I, II dan III) kepada pihak PT Alam Sari Lestari tetapi pihak perusahaan tidak menanggapi surat tersebut (wawancara, 20 Januari 2021)”.
Kegiatan pengajuan permohonan penyelesaian konflik lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa  Talang  Jerinjing  terus  dilakukan  dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019,  tetapi  sampai sekarang belum ada penyelesaian.

## Penggunaan Tindakan Kekerasan Oleh Pihak Yang Terlibat
Konflik  lahan  dapat  menyebabkan  terjadinya  tindakan  kekerasan  oleh  pihak  yang  terlibat konflik. Pada konflik lahan ini terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pihak PT Alam Sari Lestari.  Pihak  perusahaan  menggunakan  salah  satu  lembaga  swadaya  yaitu  Laskar  Melayu  Riau Kabupaten Indragiri Hulu untuk berhadapan dengan kelompok tani yang menggarap lahan sehingga hampir terjadi pertumpahan darah. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat lokal AS bahwa:
“Pada  saat  kami  melakukan  kegiatan  penggarapan  lanjutan  pada  lahan  pihak  PT  Alam  Sari Lestari menggunakan Laskar Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hulu untuk berhadapan dengan kami  agar  berhenti  melakukan  penggarapan  sehingga  hampir  terjadi  pertumpahan  darah” (wawancara, 21 Januari 2021).
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
Faktor  penyebab  konflik  antara  masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing  dengan  PT  Alam  Sari Lestari karena kurang responnya pihak perusahaan terhadap tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh  pihak  masyarakat  sehingga  tidak  adanya  resolusi  konflik  yang  saling  menguntungkan  kedua belah  pihak.  Pertentangan  masyarakat  dengan  perusahaan  berlangsung  lama  terjadi  karena  tidak ditemukan resolusi konflik yang menguntungkan kedua belah pihak [8], permasalahan utama terkait masyarakat di sekitar areal perkebunan kelapa sawit diantaranya karena adanya permasalahan lahan hingga lahan pertanian yang terbatas  dan permasalahan hubungan warga dengan perusahaan yang kurang  harmonis  karena  tidak  adanya  upaya  pengembalian  hak  dan  ganti  rugi  serta  kurangnya keterlibatan perusahaan di desa baik berupa bantuan hingga penerimaan karyawan dari masyarakat sekitar.

## Analisis Pohon Konflik
Pohon konflik merupakan suatu alat bantu konflik yang menggunakan gambar sebuah pohon untuk  mengurutkan  isu-isu  pokok  konflik  yang  terjadi.  Tujuannya  untuk  membantu  menyepakati masalah  inti  dari  konflik  dan  menghubungkan  sebab  dan  efek  satu  sama  lain  [9].  Gambar  1 merupakan gambar pohon konflik yang terjadi di Desa Talang Jerinjing, yang menunjukkan bahwa inti permasalahan dari konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari  Lestari  adalah  tumpang  tindih  kepemilikan  lahan  antara  masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing dengan  PT  Alam  Sari  Lestari  dimana  pihak  masyarakat  dan  perusahaan  sama-sama  mengklaim bahwa lahan seluas ±938 Ha adalah milik mereka dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan  oleh  camat  Rengat  Barat  tahun 1993 dan  tahun  1997 dari  pihak  masyarakat  dan  HGU dengan SK Hak No 26/HGU/BPN/2007 dari pihak perusahaan.
Gambar 1. Pohon Konflik
Penyebab dari konflik yang terjadi yang pertama adalah batas lahan ber HGU milik perusahaan yang  tidak  jelas.  PT  Alam  Sari  Lestari  Memiliki  lahan  ber  HGU  dengan  SK  Hak  No 26/HGU/BPN/2007 dengan  luas  lahan  5.860,95  Ha yang  terlanatr  dan  tidak  memiliki  batas  lahan yang jelas.
Penyebab yang kedua yaitu perlawanan masyarakat dengan pihak perusahaan. Dalam hal ini terjadi perlawanan fisik dimana masyarakat tetap mempertahankan lahan yang sudah mereka garap dari  LSM  Laskar  Melayu  Riau  yang  pihak  perusahaan  gunakana  untuk  melarang  masyarakat menggarap  lahannya.  Selain  itu  masyarakat  juga  melakukan  perlawanan  secara  hukum,  dimana masyarakat melakukan pengajuan permohonan inclub lahan kepada pihak BPN kabupaten dan BPN Provinsi.
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
Penyebab  yang  ketiga  yaitu  pertentangan  masyarakat  dengan  perusahaan  berlangung  lama. Konflik lahan yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari sudah berlangsung dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Konflik ini tidak kunjung menemukan penyelesaian  dikarenakan  pihak  perusahaan  tidak  pernah  merespon  dengan  baik  setiap  tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh pihak masyarakat. Pihak perusahaan terus menghindar dan tetap mempertahankan lahan tersebut sebagai milik perusahaan.
Penyebab  keempat  yaitu  penggunaan  tindakan  kekerasan  oleh  pihak  yang  terlibat.  Pihak perusahaan menggunakan LSM Laskar Melayu Riau untuk melarang dan memberhentikan kegiatan penggarapan lahan yang dilakukan oleh pihak masyarakat Desa Talang Jerinjing.
Akibat  dari  konflik  ini  yaitu  masyarakat  dan  pihak  perusahaan  sama-sama  tidak  bisa melakukan kegiatan penggarapan dan pengelolaan lahan serta tidak ada kejelasan mengenai status lahan milik masyarakat.

## Tahapan Konflik
Analisis dasar tahapan konflik merupakan bagian penting yang terdiri dari lima tahap, yaitu prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik [10]. Analisis tahapan konflik ini digunakan untuk menganalisis tahapan konflik perkebunan di Desa Talang Jerinjing. Konflik perkebunan yang terjadi antara masyarakat Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari merupakan konflik terkait lahan seluas ±938 Ha. Konflik ini sudah berlangsung lama sejak tahun 2012 dan belum ditemukan penyelesaiannya. Tahapan konflik perkebunan yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Tahapan konflik
Gambar  1  menunjukkan  bahwa  konflik  perkebunan  kelapa  sawit  di  Desa  Talang  Jerinjing terjadi antara masyarakat dan PT Alam Sari Lestari. Tahapan konflik dari konflik ini ada lima yaitu pra konflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik.
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
Pra konflik pada penelitian ini yaitu dikeluarkannya SK hak No. 26/HGU/BPN/2007 tanggal 29 Mei 2007 oleh Gubernur Riau dan Sertifikat Tanah No. 01 tanggal 17 Desember 2007 dengan luas lahan 5.860,95 Ha. Lahan yang dimanfaatkan, digunakan dan dikuasai oleh perusahaan seluas 1.492,68  Ha.  Sedangkan  lahan  seluas  4.368,27  Ha  tidak  dimanfaatkan  dan  digunakan  oleh  pihak perusahaan  sehingga  lahan  tersebut  menjadi  lahan  terindikasi  terlantar.  Masyarakat  Desa  Talang Jerinjing menggarap lahan seluas ±938 Ha dengan bukti berupa SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat tahun 1993 dan tahun 1997. Lahan garapan masyarakat berada di lahan berHGU milik perusahaan yang tidak memiliki batas lahan yang jelas dan masyarakat tidak mengetahui mengenai hal tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan masyarakat lokal AS bahwa:
“Kami tidak mengetahui mengenai lahan ber HGU milik PT Alam Sari Lestari, karena lahan tersebut masih berupa hutan terlantar. Kami tetap akan mempertahankan lahan yang sudah kami garap karena kami memiliki bukti berupa SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat tahun 1993 dan tahun 1997 bahwa tanah tersebut milik kami” (wawancara 21 Januari 2021)
Pernyataan masyarakat juga didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh RF (Sekretaris Daerah Indragiri Hulu), bahwa:
“ Perolehan luas lahan setiap perusahaan sudah diatur oleh undang-undang perkebunan dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan ada juga sesuai permohonan. Disini PT Alam Sari lestari sudah  melalui  proses  itu  semua  sehingga  diberikan  izin  berupa  HGU.  Sedangkan  masyarakat menggarap lahan tersebut karena ketidaktahuan masyarakat tentang lahan ber HGU milik PT Alam Sari  Lestari  karena  batas  batas  lahan  milik  perusahan  tidak  jelas  dan  dalam  keadaan  tidak digarap”. (wawancara 25 Januari 2021)
Tahap konfrontasi  dimulai  ketika  masyarakat  tetap  mempertahankan  hak  mereka  atas  tanah tanah  seluas  ±938  Ha  yang  telah  mereka  garap.  Masyarakat  menggunakan  jalur  hukum  untuk penyelesaian  konflik  yang  dilakukan  dari  tahun  2012  sampai  dengan  2019.  Tindakan  ini  terus masyarakat lakukan dikarenakan pihak perusahaan kurang respon dengan penyelesaian konflik yag masyarakat lakukan.
Tahap krisis merupakan puncak konflik dimana terjadi ketegangan dan atau adanya tindakan kekerasan  yang  berujung  pada  kekerasan  fisik.  Pihak  BPN  Provinsi  Riau  mengeluarkan  surat peringatan SP I, II dan III kepada peusahaan tetapi tidak direspon oleh pihak perusahaan. Masyarakat tetap  melakukan  kegiatan  penggarapan  lahan.  Tetapi  pihak  perusahaan  melarang  masyarakat melanjutkan  kegiatan  penggarapan  dengan  menggunakan  tindakan  kekerasan  kepada  masyarakat yaitu ketika Tim IV kelompok tani melakukan pekerjaan lanjutan penggarapan lahan oleh PT Alam Sari  Lestari  menggunakan  salah  satu  lembaga  swadaya  masyarakat  yakni  Laskar  Melayu  Riau Bersatu  Kabupaten  Indragiri  Hulu, untuk berhadapan dengan kelompok  tani. Peristiwa  ini  hampir menyebabkan pertumpahan darah, alaupun demikian kelompok tani tetap berpendirian yang kokoh mempertahankan dan mengelola lahan tersebut untuk masa depan anak, cucu dan keluarga apapun yang terjadi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat lokal AS bahwa:
“Kami dari pihak masyarakat akan tetap mempertahankan dan mengelola lahan yang sudah kami garap untuk masa depan anak, cucu dan keluarga kami apapun yang terjadi” (wawancara 21 Januari 2021).
Tahap akibat yaitu historis pengaduan kelompok tani telah berkali-kali menyurat/mengadukan kepada  BPN  Kabupaten  Indragiri  Hulu  dilanjutkan  ke  Kepala  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan Provinsi  Riau  di  Pekanbaru.  Masyarakat  juga  melakukan  permohonan  rekomendasi  dukungan kepada  Bupati  Indragiri  Hulu  melalui  Sekretaris  Daerah  kemudian  masyarakat  mengajukan permohonan kepada BPN Provinsi Riau tentang “permohonan rekomendasi usualan penetapan tanah terlantar dan pendaftaran tanah pada areal HGU PT Alam Sari Lestari dan tidak mendapatkan hasil yang diharapkan pada mediasi yang dilakukan masyarakat. Mediasi juga pernah dilakukan pertama pada tahun 2012 yang difasilitasi oleh pihak Desa Talang Jerinjing dan yang kedua pada tahun 2019 yang  difasilitas  oleh  pihak  BPN  Provinsi  Riau  tetapi  konflik  ini  belum  ada  penyelesaiannya. Penjelasan diatas didukung oleh pernyataan RF (Sekretaris Daerah Indragiri Hulu) yang menyatakan bahwa:
“Kita  semua  sudah  melakukan  berbagai  cara  untuk  menyelesaikan  konflik  ini  dan menginginkan segera ada jalan terbaik dari konflik ini” (wawancara 25 Januari 2021).
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
Tahap pasca konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari belum menemukan penyelesaian. Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari belum menemukan penyelesaian. Sudah berbagai macam cara yang  dilakukan  oleh  masyarakat  untuk  menyelesaikan  konflik  ini.  Tetapi  kurang  nya  respon  dari pihak perusahaan dan tetap bersikeras bahwa lahan tersebut milik mereka menyebabkan konflik ini masih berlangsung sampai sekarang. Hal ini didukung oleh pernyataan dari aparatur desa MT bahwa:
“Perkembangan  konflik  ini  masih  belum  selesai  dan  masih  berlanjut  sampai  sekarang. Kelompok  tani  masih  mengirimi  surat  permohonan  kepada  pihak  pihak  yang  berwenang  dalam menyelesaikan  konflik  ini  dan  berharap  mendapatkan  hasil  yang  adil  dan  terbaik  bagi  anggota kelompok tani maupun bagi perusahaan” (wawancara pada Januari 2021).
Informan kunci pada tahapan pasca konflik ini mengetahui bahwa konflik yang terjadi antara masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing  dengan  PT  Alam  Sari  Lestari  belum  berhasil  diselesaikan. Penyelesaian  konflik  ini  sudah  dilakukan  melalui  berbagai  macam  cara  yaitu:  dari  pengajuan permohonan  yang  dilakukan  masyarakat,  demostrasi  dan  mediasi  dengan  pihak  perusahaan.  Hal tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan bahwa dari 13 informan kunci yang ada, seluruhnya mengetahui bahwa konflik ini belum selesai sampai sekarang dan belum ada kejelasan.

## Dinamika Konflik
Dinamika  konflik  penelitian  ini  menggunakan  model  pendekatan  Segitiga  Galtung.  Teori segitiga  konflik  Galtung  ini  terdiri  dari  kontradiksi  ( contradiction ),  sikap  ( attitude ),  dan  perilaku ( behavior ).  Menurut  [10],  model  Segitiga  Galtung  dapat  mendeskripsikan  dinamika  konflik  yang menyatakan  perbedaan  kekuasaan  dan  tafsir  kenyataan  dapat  membentuk  perbedaan  sikap  dan perilaku kelompok-kelompok sosial. Gambar 2 merupakan dinamika konflik dari konflik perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Jerinjing.
Gambar 3. Dinamika konflik
Gambar 2 menunjukkan dinamika konflik perkebunan kelapa sawit di Desa Talang Jerinjing ada  tiga  yaitu  kontradiksi,  perilaku  dan  sikap.  Kontradiksi  adalah  kemunculan  situasi  yang
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
memperlihatkan masalah sikap dan perilaku sebagai suatu proses [11]. Kontradiksi pada konflik ini yaitu  mengenai  konflik  lahan  perkebunan  kelapa  sawit  antara  masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing dengan  PT  Alam  Sari  Lestari  terkait  tumpang  tindih  kepemilikan  lahan  yang  berasal  dari  lahan terlantar  seluas 4.368,27 Ha milik PT Alam Sari Lestari yang ber HGU yang tidak memilik batas yang  jelas  sehingga  menyebabkan  kedua  belah  pihak  mengklaim  lahan  tersebut . Masyarakat mengklaim  bahwa  dari  lahan  terlantar  seluas  4.368,27 Ha  terdapat  milik  mereka  seluas  ±  938 Ha dengan bukti Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh camat Rengat Barat tahun 1993 dan tahun 1997. Masyarakat tetap akan mempertahankan lahan yang sudah digarap tersebut untuk penghidupan  ekonomi keluarga.  Pernyataan  ini  sesuai  dengan yang  diungkapkan oleh  masyarakat lokal AS bahwa:
“ Masyarakat  tetap  mempertahankan  lahan  yang  mereka  garap  karena  mereka  merasa memiliki hak atas lahan tersebut yang dibuktikan dengan SKT yang diterbitkan oleh Camat Rengat Barat Tahun 1993 dan Tahun 1997 (wawancara 21 Januari 2021).
Klaim perusahaan adalah lahan tersebut merupakan bagian dari aset perusahaan yang telah diberikan  melalui  SK  Hak  No.  26/HGU/BPN/2007  yang  diterbitkan  oleh  BPN  Provinsi  Riau  dan HGU untuk lahan yang dimiliki perusahaan diperlukan secara bertahap. Pernyataan ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh pihak perusahaan NL bahwa:
“Pihak perusahaan telah melengkapi legalitas pada tahun 2007, kemudian diperoleh SK HGU untuk perusahaan. Luas lahan yang tertera didalam SK sudah menjadi aset perusahaan yang bias dikelola dan dimanfaatkan” (wawancara 26 Januari 2021)
Perbedaan pengakuan terhadap lahan seluas 4.368,27 Ha ini disikapi dengan aksi saling klaim dari  kedua  belah  pihak.  Kontribusi  dalam  kontradiksi  atau  situasi  ini  semakin  memanas  adalah perusahaan tidak ingin melepaskan lahan tersebut kepada masyarakat setelah melewati proses upaya penyelesaian dengan instansi-instansi yang ada di kabupaten dan provinsi.
Sikap  adalah persepsi  anggota  terkait  isu-isu  tertentu  yang berkaitan  dengan  kelompok  lain yang terlibat konflik [11]. Sikap dari pihak masyarakat Talang Jerinjing adalah menginginkan konflik ini diselesaikan dan lahan seluas ±938 Ha dikembalikan kepada masyarakat karena lahan tersebut telah digarap dan merupakan sumber penghidupan ekonomi keluarga masyarakat. Sedangkan sikap PT Alam Sari Lestari juga berupaya untuk mempertahankan lahan seluas 5.860,95 Ha tersebut yang merupakan  aset  perusahaan  yang  telah  memiliki  HGU  dengan  SK  Hak  No.  26/HGU/BPN/2007. Pihak  Perusahaan  juga  kurang  merespon  setiap  tindakan  penyelesaian  yang  dilakukan  oleh masyarakat.
Perilaku  dapat  berupa  bentuk  kerja  sama,  persaingan  atau  paksaan  dari  seseorang  yang menunjukkan sikap persahabatan ataupun permusuhan [11]. Perilaku sendiri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu komunikasi dan tindakan yang didalamnya terdapat kekerasan fisik. Komunikasi yang  dilakukan  pada  konflik  ini  yaitu  pihak  masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing  berharap  pada penyelesaian  konflik  ini  dan  tanah  seluas  ±938  Ha  dapat  dikembalikan  kepada  masyarakat.  Akan tetapi, pihak PT Alam Lestari Sari juga berupaya untuk mempertahankan aset perusahaannya yang berupa lahan seluas 5.860,95 Ha yang sudah memiliki HGU. Aparatur desa SW menyatakan bahwa:
“Kedua belah pihak saling mengklaim dan mempertahankan tanah tersebut. Kami sebagai sarana  tempat  mengadu  bagi  masyarakat  dan  pihak  perusahaan,  kami  selalu  menampung  dan menerima  semua  permohonan  yang  diajukan  dan  menyediakan  sarana  prasarana  untuk menyelesaikan  konflik  tersebut.  Konflik  ini  juga  sudah  sampai  ke  pusat  dan  sudah  pernah  turun kelapangan  untuk  meninjau  tanah  yang  berkonflik  tersebut.  kami  juga  mendampingi  masyarakat, pemerintah  dan  pihak  perusahaan  ke  lapangan  untuk  meninjau  tanah  tersebut”  (wawancara  22 Januari 2021)
Upaya telah banyak dilakukan dengan bentuk dengar pendapat, meminta dipertemukan kedua belah pihak dan meminta ketegasan pemerintah dalam penyelesaian terkait konflik lahan ini sudah dilakukan kepada pihak kabupaten, provinsi dan pusat. Setelah berbagai upaya dilakukan tetapi hasil yang  didapatkan  menemui  jalan  buntu,  maka  pihak  masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing  semakin merasakan sikap persaingan, sehingga memunculkan tindakan berupa upaya penundukan terhadap perusahaan  dan  aksi  demonstrasi  pun  terjadi  namun  tidak  sampai  terjadi  kekerasan  fisik.  Adanya demonstrasi  seperti  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  hasil  komunikasi  yang  sudah  dilakukan  antara
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35
kedua  belah  pihak  tetapi  tidak  membuahkan  hasil  yang  menguntungkan  keduanya.  Hal  ini  sesuai dengan pendapat RF (Sekretaris Daerah Indragiri Hulu) bahwa:
“Kondisi kehidupan masyarakat seperti biasa aja dalam menjalankan aktivitas, tetapi saat akan aksi atau sedang aksi keadaan masyarakat dan perusahaan menjadi bersitegang namun masih terkendali sehingga tidak sampai terjadi kekerasan fisik”. (Wawancara 25 Januari 2021)
Penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  konflik  yang  terjadi  antara  masyarakat  Desa  Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari melibatkan banyak pihak dalm proses penyelesaiannya. Pihak lain  yang  ikut  terlibat  untuk  menyelesaikan  konflik  ini  adalah  pemerintah  ditingkat  kabupaten, provinsi dan pusat. Instansi yang terlibat dalam upaya untuk menyelasaikan konflik ini adalah aparat desa  hingga  kecamatan  di  Rengat  Barat,  Kabupaten  Indragiri  Hulu,  Kanwil  BPN  Provinsi  Riau, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI, Bupati Indragiri Hulu dan Gubernur Riau  Konflik yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari terkait  dengan  lahan  terlantar  yang  ber  HGU  karena    masyarakat  tidak  mengetahui  lahan tersebut milik perusahaan yang sudah ada HGU nya karena lahan tersebut tidak memiliki batas lahan yang jelas,  sehingga untuk sementara waktu lahan tersebut tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan perusahaan sampai konflik ini selesai.
Konflik antara masyarakat dan perusahaan merupakan bentuk konflik vertikal dimana terdapat perbedaan posisi diantara keduanya. Persepsi masyarakat dan perusahaan terkait lahan seluas  ±938 Ha dari lahan 4.368,27 Ha ini berbeda. Bagi masyarakat penyebab dari konflik lahan yang terjadi antara  masyarakat  Desa  Talang  Jerinjing  dengan  PT  Alam  Sari  Lestari  adalah  lahan  terindikasi terlantar yang digarap oleh masyarakat tanpa mengetahui lahan tersebut milik perusahaan yang ber HGU.  Persepsi  perusahaan  bahwa  lahan  tersebut  adalah  bagian  dari  pencadangan  lahan  seluas 5.860,95 Ha berdasarkan SK Gubernur Riau dan HGU perusahaan yang diberikan secara bertahap termasuk untuk lahan 4.368,27 Ha tersebut.
Saat konflik berlangsung memang keadaan masyarakat Desa Talang Jerinjing baik-baik saja karena masih dapat melakukan aktivitas pada umumnya, tetapi saat aksi demonstrasi terjadi sempat menimbulkan  perasaan  tidak  nyaman  dan  aman  yang  berdampak  pada  sikap  masyarakat  untuk menyelesaikan  konflik  ini.  Masing-masing  pihak  yang  terlibat  konflik  saling  berupaya mempertahankan  lahan  yang  terlibat  konflik meski  upaya  penyelesaian  terus  diupayakan bersama dengan  pihak  luar  sebagai  fasilitatornya.  Konflik  ini  sudah  berlangsung  dari  tahun  2012  sampai dengan sekarang  dengan berbagai upaya penyelesaian konflik yang telah masyarakat Desa Talang Jerinjing lakukan tetapi masih belum menemukan titik tengah dari konflik yang berlangsung.

## Kesimpulan
Faktor-faktor penyebab konflik perkebunan antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT  Alam Sari  Lestari  adalah  batas  lahan  ber HGU  milik perusahaan  yang  tidak  jelas,  perlawanan masyarakat dengan pihak perusahaan, yaitu pertentangan masyarakat dengan perusahaan berlangung lama dan penggunaan tindakan kekerasan oleh pihak yang terlibat.
Analisis pohon konflik terdiri dari akar, batang dan daun. Akar konflik ini merupakan faktor penyebab dari konflik, batang atau masalah inti dari konflik yaitu tumpang tindih kepemilikan lahan dan daun konflik meliputi efek/akibat dari konflik adalah masyarakat dan pihak perusahaan sama- sama tidak bisa melakukan kegiatan penggarapan dan pengelolaan lahan serta tidak ada kejelasan mengenai status lahan milik masyarakat.
Tahapan konflik perkebunan yang terjadi antara masyarakat Desa Talang Jerinjing dengan PT Alam Sari Lestari yaitu tahapan prakonflik, konfrontasi, krisis, akibat dan pasca konflik. Dinamika konflik menunjukkan bahwa sikap yang diambil perusahaan dengan upaya mempertahankan lahan seluas ± 4.368,27 Ha ini memunculkan sikap tidak terima dan merasa tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat.  Namun  terkait  perilaku  keseharian  masih  dalam  kondisi  seperti  biasa,  sedangkan kontradiksi menghasilkan situasi yang memanas masyarakat tetap memperjuangkan lahan yang telah digarapnya  karena  perusahaan  tidak  ingin  melepaskan  lahan  tersebut  kepada  masyarakat  setelah melewati proses upaya penyelesaian dengan instansi-instansi yang ada di kabupaten dan provinsi.
Journal of Agribusiness and Community Empowerment (JACE) 2023 Vol.6, No.1: hal 25-35

## Daftar Pustaka
[1]  Menteri  Pertanian.  2019.  Keputusan  Menteri  Pertanian  Republik  Indonesia  Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019.  Luas  Tutupan  Kelapa  Sawit  Indonesia  Tahun  2019.  Jakarta: Kementerian Republik Indonesia.
[2]   Scale Up. (2020). Annual Report Riset Konflik Sumber Daya Alam di Riau Tahun 2019.
[3]  Gatara,  A.  S.,  &  Sahid,  S.  (2011).  Pendidikan  Kewarganegaraan:  Pendidikan  Politik, Nasionalisme, dan Demokrasi. Bandung: Fokusmedia.
[4]   Wirawan.  (2016).  Konflik  dan  Manajemen  Konflik:  Teori,  Aplikasi,  dan  Penelitian.  Cet.  IV. Salemba Humanika.
[5]   Marina,  I.,  &  Dharmawan,  A.  H.  (2011).  Analisis  Konflik  Sumberdaya  Hutan  di  Kawasan Konservasi. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan, 5(1), 90–96. doi:10.22500/sodality.v5i1.5830.
[6]   Dianto, D. (2015). Authority of the Head of Publishing Business Estates, 232–45.
[7]   Afrizal. (2018). Sosiologi Konflik Pola, Penyebab, Dan Mitigasi Konflik Agraria Struktural Di Indonesia. Edited by I. Pustaka. Sidoarjo.
[8]   Kausar,  &  Zaleha.  (2021).  Analisis  Faktor-Faktor  Penyebab  Konflik  Dan  Analisis  Pohon Konflik Perkebunan Di Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Jurnal Agrifo.
[9]   Sumardjo, Riyanto, S., Saleh, A., & Firmansyah, A. (2014). Tipologi Konflik Berbasis Sumber Daya  Pangan  di  Wilayah  Perkebunan  Sawit  (Conflict  Typology  Based  on  Food  Resource  in Palm Oil Plantation). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), 19(3), 189–196.
[10]  Fisher, S., D. I. A. J. L. R. S. S. W., & S. W. (2001). Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak. Terjemahan. The British Council.
[11]  Susan, N. (2010). Sosiologi Konflik dan Isu-Isu konflik Kontemporer. Kencana Prenada Media Group.