Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 8, Number 1, Juni 2022, pp. 23-33 P-ISSN: 2407-4012| E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index
Kepemimpinan  Perempuan  dalam  Sistem  Kekerabatan Purusa:

## Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan
I Wayan Budiarta*
1 SMA Negeri 1 Kuta, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  bertujuan  mengeksplorasi  peran  perempuan  dalam kepemimpinan  (terutama  khususnya  kepemimpinan  bidang  politik) melalui pendekatan historis dalam sistem kekerabatan lempeng ka purusa pada masyarakat adat Bali. Penelitian menggunakan metode kepustakaan, dengan  sifat  penelitian  deskriptif.  Hasil  menunjukkan  catatan  sejarah munculnya  peran  perempuan  dalam  ruang  publik  kepemimpinan perempuan di tengah budaya lempeng ka purusa berkenaan dengan nilai- nilai  kesamaan  antara  perempuan  dan  laki-laki.  Literatur  sejarah, membahas  hak-hak  perempuan  sampai  pada  masalah  kepemimpinan. Pertama  anggapan  bahwa  perempuan  tidak  pantas  menjadi  pemimpin karena peran dan tugas telah terbatas pada lingkup domestik. Kedua, sejak diterbitkan  Putusan  MUDP  X/2010  melegitimasi  perempuan  terlibat  dan berperan  aktif  seperti  laki-laki  di  ruang  publik  dan  domestik.  Kebijakan responsive  gender  kuota  30%  perempuan  menempatkan  legitimasi terhadap  kepemimpinan  perempuan  yang  berimplikasi  pada  pemberian akses  yang  cukup  kepada  perempuan,  melakukan  kontrol  terhadap  setiap  kebijakan  yang  bias  gender, melibatkan perempuan untuk memberikan partisipasinya, dan memberikan benefit yang adil antara laki- laki dan perempuan.

## A B S T R A C T
This  article  aims  to  explore  the  role  of  women  in  leadership  (especially  political  leadership)  through  a historical approach in the plate ka purusa kinship system in Balinese indigenous peoples. Literature research, the nature of the research is descriptive and analyzed qualitatively. The results show a historical record of the  emergence  of  women's  roles  in  the  public  sphere  of  women's  leadership  in  the  midst  of  the  plate  ka purusa  culture  regarding the  values  of  equality  between  women  and  men.  Historical  literature,  discussing women's rights to leadership issues. First, the assumption that women do not deserve to be leaders because their  roles  and  duties  have  been  limited  to  the  domestic  sphere.  Second,  since  the  issuance  of  the  MUDP Decision  X/2010,  it  has  legitimized  women  to  be  involved  and  play  an  active  role  like  men  in  public  and domestic spaces. The gender-responsive policy of a quota of 30% for women places legitimacy on women's leadership  which  has  implications  for  providing  sufficient  access  to  women,  exercising  control  over  any policies that are gender biased, involving women to provide their participation, and providing fair benefits between men and women.
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author. E-mail addresses: wbuadiarta4@gmail.com

## A R T I C L EI N F O
Article history: Received 06 November 2021 Accepted 04 Maret 2022 Available online 01Juni 2022
Kata Kunci: Kekerabatan; Kepemimpinan; Perempuan; Purusa
Keywords: Kinship; Leadership; Woman; Purusa

## 1. Pendahuluan
Gender bukanlah  perbedaan  jenis  kelamin  melainkan  perbedaan  fungsi  dan  peran  sosial yang  dibentuk  oleh  masyarakat  sekitar  terhadap  perempuan  dan  laki-laki  yang  melahirkan pembagian Peran dan Fungsi sosial yang berbeda. Pembagian peran dan fungsi sosial tersebut berdasarkan  apa  yang  dianggap  pantas  dan  tidak  pantas  dilakukan  oleh  perempuan  dan  laki- laki, yang diatur menurut nilai-nilai, norma, adat istiadat dan kebiasaan dalam masyarakat. Oleh karenanya gender bukanlah  kodrat,  karena  dapat  dipertukarkan  antara  tempat  satu  dengan tempat lainnya, dan antara perempuan dan laki-laki (Brata, 2011; Tualeka, 2017). Dalam  keseharian,  kata gender sering  membuat  resisten  dan  penolakan  dari  lingkungan sekeliling.  Hal  tersebut  dikarenakan  berbagai  hal.  Di  antaranya,  karena gender dianggap melawan  kodrat dan menentang  lingkungan  sekeliling,  dan menentang kehendak  Ilahi.  Hal  ini menyebabkan seakan-akan gender menciptakan dikotomi antara laki-laki dan perempuan, dan dipandang  seakan-akan gender adalah  perlawanan  perempuan  terhadap  laki-laki.  Perbedaan peran, fungsi dan tugas laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah selama tidak merugikan salah satu pihak. Ketidakadilan atau ketimpangan gender terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak  adil  berdasarkan gender yang  ia  miliki.  Ketika  seseorang  tidak  memiliki  peluang  dan kesempatan hingga manfaat yang sama hanya karena perbedaan gender , di situlah telah terjadi ketimpangan gender . Ketidakadilan tidak hanya terjadi para perempuan, tapi juga terhadap laki- laki (Maunah, 2015).
Beberapa  bentuk  ketidakadilan gender menurut  Manik  (2013),  yakni: p ertama, subordinasi.  Melihat  salah  satu  peran  lebih  rendah  daripada  lainnya,  sehingga  tidak mendapatkan  penghargaan  dan  dinilai  sama  besar  dengan  yang  lainnya. Seperti  misalnya: pekerjaan perempuan dalam rumah tangga dan ladang tidak dihargai dengan uang, sehingga dinilai  tidak  berharga  dan  bukan  bagian  dari  pekerjaan; dan Pendidikan  bagi  laki-laki  lebih diutamakan  karena  anggapan  anak  laki-laki  lebih  unggul,  meneruskan  garis  keuturan keluarga, anak perempuan hanya akan di dapur setelah menikah. Hal ini akan mengakibatkan perempuan  tidak  berkembang  seumur  hidupnya,  dan  tidak  dapat  memiliki  pengetahuan membuat  keputusan  untuk  dirinya  sendiri.  Akibatnya  perempuan  akan  tergantung  kepada suami. Dan, ketika suami meninggal, misalnya, perempuan tidak memiliki keterampilan untuk menafkahi hidupnya dan anak-anaknya, dan akan terus terjerat dalam lingkaran kemiskinan . Kedua,  marjinalisasi.  Peminggiran  peran  ekonomi  perempuan  dengan  asumsi  bahwa perempuan  adalah  pencari  nafkah  tambahan  serta  peminggiran  peran  politik  perempuan dengan  asumsi  bahwa  perempuan  tidak  bisa  menjadi  pemimpin.  Contoh: upah  yang didapatkan perempuan dalam pekerjaan seringkali lebih kecil dibandingkan laki-laki, karena anggapan  bahwa  perempuan  bekerja  untuk  nafkah  tambahan  dan  bukan  penafkah  utama dalam keluarga ; dan revolusi hijau, yakni pengenalan teknologi besar-besaran pada pertanian membuat  pekerjaan  perempuan  dalam  sektor  pertanian  terpinggirkan  dan  tidak  dapat mempertahankan pekerjaannya, sehingga kehilangan penghasilan.
Ketiga,  beban  ganda.  Perempuan  yang  bekerja  dalam  sektor  publik  di  luar  rumah tidak  diiringi  dengan  berkurangnya  beban  dalam  rumah  tangga.  Peran  untuk  mengerjakan tugas  rumah  tangga  masih  dianggap  tanggung  jawab  perempuan.  Misalnya:  sepasang  suami isteri  yang  bekerja  di  luar  rumah.  Ketika  pulang,  segala  urusan  tugas  rumah  tangga  masih harus dikerjakan isteri sepenuhnya tanpa bantuan suami, ataupun bergantian membagi tugas. Di sini terjadi beban ganda terhadap perempuan. Keempat, pelabelan (stereotype). Pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah yang  merugikan.  Contoh: p erempuan  tidak  boleh  menempati  posisi  tinggi  di  perusahaan karena anggapan bahwa perempuan emosional, lemah, tidak dapat membuat keputusan ; laki- laki  dianggap  tidak  halus  dan  teliti  sehingga  ada  pekerjaan  yang  tidak  membuka  peluang untuk  laki-laki,  seperti  guru  TK,  bendahara,  juru  masak  (dulunya) ;  dan apabila  laki-laki marah,  ia  dianggap  tegas.  Namun,  apabila  perempuan  marah,  ia  dianggap  emosional.  Oleh karenanya perempuan jarang berada pada posisi pengambilan keputusan. Kelima , kekerasan.
Dapat  berbentuk  fisik  maupun  non-fisik.  Contohnya: perempuan  menjadi  korban  pelecehan seksual  dari  mulai  disentuh,  diraba,  pelecehan  berupa  siulan,  hingga  pemerkosaan;  dan perempuan  dan  laki-laki  menjadi  korban kekerasan  dalam  rumah tangga  (KDRT) baik  fisik maupun  psikologis. Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  jelas  dapat  dikatakan  bahwa  perbedaan gender tidak  melawan  kodrat,  sehingga  tidaklah  benar  bahwa gender menentang  kehendak Ilahi. Ketimpangan yang terjadi jelas tidak ada kaitannya dengan konstruksi fisik (seks) yang dimiliki, melainkan semata-mata karena ketidakadilan dalam melihat peran dan fungsi sosial seseorang.
Meski  isu  kesetaraan  gender  menjadi  tuntutan  di  hampir  semua  negara,  namun kenyataannya  tidak  mudah  untuk  mencapai  kesetaraan  gender.  Kemunculan  ini  menginfeksi konstruksi  patriarki  budaya  sejak  dulu  untuk  membedakan  peran  laki-laki  dan  perempuan (Hasan,  2015).  Konstruk  budaya  ini  sudah  berlangsung  lama  dari  generasi  ke  generasi. Sebenarnya masih ada harapan untuk mewujudkan kesetaraan gender, meskipun membutuhkan proses,  karena  merubah  budaya  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama.  Pasca  disahkannya undang-undang keterwakilan  perempuan dalam partai politik menyebabkan kaum perempuan terjun ke dunia politik. Namun keterlibatan kaum perempuan di ranah politik, khususnya dalam kelembagaan formal masih jauh dari yang diharapkan. Sejak konsep gender berkembang, tidak dapat  dipungkiri  lagi  peran  perempuan  dalam  pembangunan  telah  mengalami  pembaharuan. Kedudukan  dan  peranan  perempuan  di  Indonesia  telah  muncul  sejak  lama.  Begitu  banyak tercatat  dalam  peristiwa  Sejarah  sejumlah  tokoh  perempuan  yang  turut  memberikan  andil dalam  aktivitas  politik,  dengan  perjuangan  fisik  melawan  penjajah,  serta  berbagai  bentuk perlawanan  yang  telah  dilakukan  untuk  memperjuangkan  hak-hak  perempuan  untuk memperoleh pendidikan, peluang kerja yang setara dengan pria, serta bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan (Bakti, 2012).
Di bidang pendidikan misalnya, perempuan telah mengalami peningkatan akses pendidikan yang  setara  dengan  laki-laki.  Posisi-posisi  penting  baik  di  pemerintahan  maupun  non pemerintahan  cukup  banyak  dijalankan  oleh  perempuan.  Pada  bidang  politik,  yang  seringkali disebut  sebagai  dunia  laki-laki,  aspirasi  perempuan  juga  telah  mendapat  tempat  walaupun belum  semua  aspek  terwakili.  Sejak  itu,  kaum  perempuan  menemu  kembali  jati  diri kemanusiaan  mereka  yang  dihilangkan.    Perempuan  sadar  bahwa  kaum  perempuan  adalah manusia  sebagaimana  halnya  kaum  lelaki  (Fathurrahman,  2016;  Aryawan,  2021).  Salah  satu yang  perlu  diperhitungkan  keberadaannya  dalam  dunia  politik  sekarang  adalah  kaum perempuan dimana selain merupakan pemberi suara terbanyak, perempuan juga sudah banyak yang  terlibat  langsung  dalam  partai  politik  misalnya  sebagai  pengurus  partai,  pengambil keputusan dan sebagai calon anggota legislatif (Caleg). Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama  di  lembaga  perwakilan  rakyat  (DPR/DPRD),  bukan  tanpa  alasan  yang  mendasar. Pemenuhan  kuota  30%  bagi  keterwakilan  perempuan  dalam  politik  dianggap  sebagai  sesuatu yang  penting.  Beberapa  di  antaranya  adalah  tanggung  jawab  dan  kepekaan  akan  isu-isu kebijakan  publik,  terutama  yang  terkait  dengan  perempuan  dan  anak,  lingkungan  sosial, moral  yang  baik,  kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking ,  dan  pengelolaan waktu.
Perempuan  merupakan  salah  satu  komponen  dalam  masyarakat disamping  kaum  laki- laki. Dalam masyarakat terdapat nilai-nilai atau pandangan-pandangan yang telah lama ada dan dianut oleh masyarakat. Biasanya niali-nilai itu sudah dianggap sesuatu yang mapan dan tidak perlu  dipertanyakan  lagi.  Pandangan-pandangan  itu  ada  kalanya  mempengaruhi  peran  kaum perempuan  dalam  masyarakat  (Omara,  2004).  Perempuan  ada  kalanya  diidentikkan  dengan pekerjaan pada wilayah domestik atau rumah tangga. Budaya patriarki dimana di Bali disebut dengan  istilah  sistem  kekerabatan lempeng  ka  purusa yang  mendudukkan  perempuan  tidak sejajar  dengan  kaum  lakilaki  sedikit  banyak  mempengaruhi  peran  perempuan  dalam masyarakat.  Budaya  ini  lebih  jauh  akan  mempengaruhi  peran  perempuan  di  ranah  yang  lebih luas  misalnya  dalam  wilayah  publik.  Terlihat  bahwa  kaum  perempuan  yang  terlibat  dalam lembaga-lembaga  politik  formal,  di  badan  perwakilan  dari  waktu  ke  waktu  sangat  rendah. Perbincangan  tentang  perempuan  politik  Indonesia  setidaknya  bersentuhan  dengan  upaya
untuk memajukan demokrasi, di dalamnya setiap penghuni negeri ini memiliki hak yang sama satu dan yang lainnya, tidak terkecuali perempuan untuk masuk dalam wilayah politik. Selama ini,  perempuan  dalam  bingkai  politik  belum  sampai  pada  tingkat  maksimal.  Meskipun  secara historis  keterlibatan  kaum  perempuan  di  ranah  politik  di  Indonesia  memiliki  akarnya  yang panjang, namun realitas kekinian justru memperlihatkan hal yang tidak cukup menggembirakan. Keterlibatan  kaum  perempuan  di  dunia  politik,  khususnya  dalam  sektor  kelembagaan  formal (DPR/DPRD),  misalnya  masih  jauh  dari  yang  diharapkan.  Kalau  dilihat  dari segi  perbandingan  antara  jumlah  populasi  perempuan  Indonesia  yang  diperkirakan  mencapai separuh  dari  jumlah  penduduk,  dengan  mereka  yang  terlibat  dalam  politik.  Oleh  karena  itu pemberdayaan  dan  emansipasi  terhadap perempuan  menjadi  penting.  Emansipasi  sebenarnya lebih  mengarah  pada  kemampuan  perempuan  terjun  ke  dalam  sektor  publik.  selain  itu  juga mendorong  kaum  laki-laki  untuk  berbagi  tugas  dalam  ranah  domestik.  Disinergikan  dengan kepemimpinan tidak bisa terlepas dari individu yang berperan sebagai pemimpin. Banyak yang menghubungkan  antara  kemampuan  individu  dalam  memimpin  dengan  aspek  biologis  yaitu berdasarkan  pada  perbedaan  jenis  kelamin  laki-laki  dan  perempuan.  Hal  tersebut  kemudian mengakibatkan  timbulnya  istilah  ketimpangan  gender  dengan  menempatkan perempuan  pada kondisi  yang  tidak  menguntungkan,  walaupun  perempuan  adalah  sumber  daya  manusia  yang bahkan di seluruh dunia jumlahnya jauh lebih besar dari laki-laki.  Djasmoredjo dalam Fitriani (2015)  menjelaskan  laki  -laki  berbeda  dengan  perempuan  namun,  hanya  terbatas  pada perbedaan  biologis.  Di  era  modern  saat  ini,  persoalan  gender  sudah  bukan  merupakan  faktor pembeda dominan (Yulianti, Putra & Takanjanji, 2015).
Menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Kesetaraaan  Gender, menegaskan bahwa perempuan telah memperoleh hak yang sama dengan laki-laki di berbagai bidang.  Permasalahannya  terletak  pada  produk  kebijakan  Negara  yang  bias  gender.  Negara indonesia  merupakan  Negara  yang  masih  kental  budaya  patriarkinya.  Budaya  patriarki  ini secara turun temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara lakilaki dan perempuan dimasyarakat yang kemudian mejadi hierarki gender (Wardani, 2009). Hal tersebut memang  benar,  seperti  yang  dapat  dilihat  bahwa  sampai  sekarang  budaya  patriarki  masih sangat  mengikat  masyarakat  Indonesia.  Budaya  patriarki  membuat  perbedaan  antara  laki-laki dan  perempuan  yang  mengakibatkan  terjadinya  pembagian  kerja  sosial  dalam  masyarakat. Konstruksi pemikiran masyarakat pada dasarnya dipicu oleh adanya stereotype gender yang berisikan kesan atau keyakinan tentang perilaku apa yang tepat untuk dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Faikh (Mahmud 2011), menyatakan bahwa perbedaan  gender  yang  telah  melahirkan  ketidakadilan  gender  mengakibatkan  lahirnya  sifat dan stereotype yang oleh masyarakat dianggap sebagai ketentuan kodrati atau bahkan ketentuan Tuhan. Adriardi (2014) mengemukakan hal yang sama bahwa stereotype gender menempatkan perempuan seolah tidak memiliki karakter yang kuat dan mumpuni sebagai pemimpin. Kondisi itulah  yang  mendorong  peningkatan  peran  perempuan  dalam  pembangunan  merupakan kesepakatan  dunia  yang  dimulai  pada  Tahun  Dekade  Perempuan  sebagai  tonggak  pertama pencanangan  peningkatan  peran  perempuan  untuk  kemanfaatan  pembangunan  (Vitayala, 2010:93). Hal ini yang kemudian bisa dikatakan bahwa perempuan adalah mitra sejajar dengan laki-laki.  Tulisan  ini  mencoba  untuk  mengurai  antara  peran  perempuan,  budaya  patriarki  dan representasi kaum perempuan dalam kepemimpinan.

## 2. Metode
Jenis penelitian studi kepustakaan yang merupakan kajian kepustakaan yang bersumber dari  buku,  hasil  penelitian  terdahulu  dan  jurnal.  Pustaka  yang  dijadikan  rujukan  diantaranya, yaitu:  jurnal  dari  Rahim  (2016),  terkait  peran  kepemimpinan  perempuan  dalam  perspektif gender; dan menggunakan pustaka buku dari Putra (2012), tentang media dan politik. Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  studi  literatur  atau  kepustakaan.  Metode kepustakaan adalah metode penelitian yang memanfaatkan sumber pustaka atau literatur untuk memperoleh  data  penelitiannya  (Zed,  2008).  Sedangkan  Creswell  menyatakan  bahwa  kajian literatur adalah ringkasan mengenai artikel yang berasal dari jurnal, buku, dan dokumen lainnya yang mendeskripsikan teori maupun hasil penelitian yang sedang dibutuhkan (Creswell, 2015).
Berdasarkan  pandangan  pakar  mengenai  penelitian  kepustakaan,  maka  kajian  artikel  ini menggunakan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan suatu penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, berita, dan sebagainya (Dewi, 2020). Sedangkan  menurut  ahli  penelitian  kepustakaan  merupakan  kajian  teoritis,  referensi  serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2012).
Sifat  penelitian  deskriptif,  bermaksud  memberikan  gambaran  dalam  memahami fenomena  yang  dialami  subjek  penelitian  seperti,  motivasi,  tindakan,  perilaku  secara komprehensif dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang  alamiah  dan  memanfaatkan  berbagai  metode  ilmiah  (Moleong,  2012).  Peneliti  memberi gambaran terhadap fenomena kiprah perempuan dalam politik bersumber dari dokumen, buku, artikel dalam jurnal, majalah, berita, dan sebagainya. Menggunakan teori feminis sebagai pisau bedah permasalahan. Pemaparan substansi kajian artikel ini, pengumpulan data diperoleh dari berita  dan  artikel-artikel  pada  jurnal online. Penulis  melakukan  penelusuran  artikel  dengan menggunakan  kata  kunci  “ bagaimana kepemimpinan  perempuan  dalam  sistem  kekerabatan purusa :  legitimasi  sejarah  atas  kepemimpinan  politik  perempuan ” .    Kajian  artikel  ini  berupa studi  kepustakaan  dilakukan  dengan  menelaah  beberapa  dokumen  pembelajaran,  artikel sebelumnya yang telah termuat pada jurnal publikasi hasil penelitian dan buku referensi yang terkait perempuan dan kepemimpinan.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Analisis Gender Seorang  pemimpin  dengan  gaya  kepemimpinannya  merupakan  kondisi sine  qua  non yang  seharusnya  dimiliki  oleh  setiap  pemimpin  organisasi.  Efektivitas  seorang  pemimpin ditentukan  oleh  kepiawaiannya  mempengaruhi  dan  mengarahkan  paraanggotanya.  Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan juga tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu kelompok, individu untuk mencapai tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki  kecakapan  dan  kelebihan,  khususnya  kecakapan  atau  kelebihan  di  satu  bidang sehingga  dia  mampu  mempengaruhi  orang  lain  untuk  bersamasama  melakukana  ktivitas- aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan (Pasolang, 2010).
Kepemimpinan  perempuan  dalam  sistem  kekerabatan purusa ,  bahwa  s istem  budaya patriarkhi  masyarakat Desa Adat  di Bali  yang  memperhitungkan  hubungan kekerabatan  melalui garis purusa ,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  struktur  berpikir  dan  keyakinan  masyarakat  Bali  yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum rwabhinneda . Menurut prinsip hukum rwabhinneda ,  perbedaan  gender  laki-laki  dan  perempuan  menggambarkan  ide  yang  selaras tentang konsep bhuana agung dan bhuana alit (Sujana, 2015). Menurut konsep masyarakat Hindu di Bali, Tuhan itu terdiri dari Tuhan perwujudan laki-laki (kekuatan purusa ) yang disebut sebagai Dewa  dan  Tuhan  perwujudan  perempuan  (kekuatan predana )  yang  disebut  Dewi.  Hubungan antara bhuana  agung dan bhuana  alit juga  mencerminkan  hubungan hulu (atas)  dan teben (bawah).  Berdasar  hal  tersebut,  para  Dewa  menjelma  menjadi  kaum  laki-laki  yang  berkuasa sebagai pemimpin bumi untuk mewakili kekuasaan Tuhan (para Dewa) di Bumi. Oleh karena itu, kaum laki-laki berperan sebagai pemimpin umat dan pemimpin negara. Sebagai pemimpin umat, laki-laki menjadi pemimpin dalam pelaksanaan upacara agama Hindu. Sebagai pemimpin negara, laki-laki memiliki kekuasaan atas kekuasaan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kepemimpinan. Kaum  perempuan  sebagai  manifestasi  para  Dewi,  memiliki  tugas  memelihara  manusia  dan berkuasa  menjadi Dewi  kuburan  ( Dewi  Durga ),  Dewi  Pertanian  ( Dewi  Sri ), Dewi  kesejahteraan ( Dewi  Laksmi ),  Dewi  Ilmu  Pengetahuan  ( Dewi  Saraswati ).  Akibat  dari  dianutnya  sistem patriarkhi ialah kedudukan perempuan berada di bawah sub-ordinat laki-laki. Melihat kedudukan yang  demikian,  terdapat  perbedaan  hak  dan  kewajiban  antara  kaum  perempuan  dan  kaum  laki- laki, baik dalam lingkungan kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat di Bali. Di
keluarga,  kaum  perempuan  biasanya  memiliki  hak-hak  dan  kewajiban  dalam  sektor  domestik, sedangkan  laki-laki  memiliki  hak-hak  dan kewajiban  di sektor  publik. Akibatnya dalam politik laki-laki  dengan  budaya  patriarki  masih  mendominasi,  sehingga  dalam  menyusun perundangan  belum  banyak  berpihak  pada  perempuan.  Tantangan  harus  dijawab  dengan dialog bersama kelompok laki-laki dalam pembangunan permberdayaan perempuan dan anak. Sehingga  persoalan  perempuan  merupakan  persoalan  bersama  perempuan maupun  laki-laki. Tantangan  global  ke  depan  adalah  begitu  cepatnya  perubahan  zaman  yang  sangat  dinamis, sehingga dibutuhkan peran perempuan untuk menghadapi permasalahan global, seperti image comunity ,  sehingga  diperlukan  kepemimpinan  yang  tangguh.  Sedangkan  Pengertian kepemimpinan yakni suatu proses untuk mencapai tujuan bersama.
Legitimasi  sejarah  atas  kepemimpinan  politik  perempuan  tergantung  dari  sukses  atau kegagalan  kepemimpinan  tidak  disebabkan  oleh  jenis  kelamin  namun  melalui  cara  -cara kepemimpinan  demokratis  dan  berdasarkan  konstitusi,  serta  perlindungan  terhadap  hak-  hak asasi  manusia,  bukan  kekuasaan  tiranik,  otoriter  dan  sentralistik.  Oleh  karena  itu,  emansipasi perempuan  yang  digagas  Raden  Ajeng  Kartini  dapat  dipahami  sebagai  landasan  untuk mensubordinasi  wanita  harus  dipahami  ulang  melalui  perspektif  budaya  dan  sosial.  Karena, fakta  sejarah  menunjukkan  beberapa  wanita  yang  sukses  dengan  gemilang  dalam  memimpin bangsanya, sebaliknya  ditemukan  juga  kegagalan  laki  -laki  dalam  memimpin  rakyatnya. Peran kepemimpinan perempuan dalam analisis gender dapat diilustrasikan dalam bentuk tabel data 1 sebagai beri kut.
Tabel 1. Sebaran Responden (%) menurut Perspektif Gender dalam Pengambilan Keputusan Mengenai Aktivitas di Sektor Domestik Perspektif Gender Perempuan dengan Profesi Petani Perempuan dengan Profesi Pedagang Rendah / bias gender (0 – 34,34%) 0 0 Sedang/berperspektif gender (33,34% – 66,68%) 56 24 Tinggi/responsif gender (66,68% - 100%) 44 76 Rata-rata skor 65,82 71,59 Uji beda t 0,001
Secara  keseluruhan,  perspektif  gender  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai aktivitas di sektor publik pada lebih dari separuh perempuan berprofesi sebagai petani (65%) dan  lebih  dari  dua  per  tiga  keluarga  pedagang  71%  termasuk  dalam  kategori  sedang  atau berperspektif  gender.  Terdapat  perbedaan  yang  nyata  (p<0,05)  dalam  perspektif  gender mengenai pengambilan keputusan aktivitas di sektor publik antara perempuan dengan profesi petani dan perempuan dengan profesi petani. Pengambilan keputusan di sektor publik memang cenderung  didominasi  oleh  suami.  Peran  istri  lebih  terlihat  dalam  pengambilan  keputusan  di bidang  sosial  kemasyarakatan  dibandingkan  pada  aktivitas  ekonomi  di  bidang  usah  atani  dan pedagang.
Sebagian besar pekerjaan di sektor domestik memang dikerjakan oleh istri. Hasil analisis tersebut  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Saleha  (2003),  yang  menunjukkan bahwa pada sebagian masyarakat berlaku pola pembagian kerja di sektor domestik merupakan tanggung jawab istri, meskipun ditemukan juga beberapa kasus dimana suami bersedia berbagi pekerjaan dengan istri.
Ada  dua  perbedaan  kehidupan  sosial  yang  nyata  bagi  laki-laki  dan  perempuan, lingkungan  masyarakat  sebagai  tempat  pertama  bagi  laki-laki,  dan  perempuanlah  yang  akrab dengan  lingkungan  rumah  tangga  hubungan  diantara  keduanya  adalah  tidak  langsung. Penafsiran yang diberikan kepada biologis perempuan menyebabkan kerugian perempuan pada semua tingkat masyarakat bukan keadaan biologis perempuan sendiri. Perempuan di manapun umumnya kurang dikenal dan  kurang berwenang dalam adat. Penafsiran inilah yang mengikat
perempuan  untuk  hanya  mengasuh  anak-anak  dan  tetap  dalam  lingkungan  rumah  tangga. Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat para penganut feminism radikal, yang mana teori feminis radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan politik, unsur unsur sosial atau biologis. Sehingga, dalam melakukan analisis tentang penyebab penindasan terhadap kaum perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. Dengan demikian kaum laki-laki secara biologis maupun politis adalah bagian dari permasalahan (Nimrah & Sakaria, 2015).
Bagi perempuan, politik sangat berarti, karena politik diartikan sebagai alat untuk menyuarakan  tuntutan  dan  kepentingan  perempuan  menyangkut  kesetaraan,  keadilan  untuk mendapatkan  perlakuan  yang  sama  di  depan  hukum,  politik,  Negara  dan  masyarakat.  Gender dalam bidang politik melihat bahwa peran laki-laki dan perempuan dalam politik harusnya sama dan  mendapatkan  tempat  yang  sama  dengan  tempat  yang  biasa  laki-laki  tempati  (Tandang, 2004).  Maka  dari  itu  perempuan  sampai  saat  ini  masih  tetap  semangat  untuk  turut berpartisipasi dalam politik walaupun banyak rintangan dan tantangan yang dihadapi. Karena partisipasi  politik  adalah  milik  semua  warga.  Partisipasi  politik  dapat  diartikan  sebagai keikutsertaan warga dalam proses politik. Selaras dengan hal ini tidak hanya ikut mendukung keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemimpin tetapi turut dalam pembuatan keputusan hingga pada pelaksanaan keputusan.
Di  Indonesia  saat  ini  penggunaan  partisipasi  politik  lebih  sering  mengacu  pada dukungan  yang  diberikan  warga  untuk  pelaksanaan  keputusan  yang  sudah  dibuat  oleh  para pemimpin  politik  dan  pemerintahan.  Hal  inilah  yang  membuat  suara-suara  perempuan  tidak begitu dipedulikan karena anggapan masyarakat pada perempuan selalu beradadi posisi kedua setelah  laki-laki.  Di  Indonesia, pencantuman  peranan  perempuan  dalam pembangunan  bangsa mulai pada GBHN 1978 sampai sekarang, yang mengamanatkan bahwa perempuan mempunyai hak  kewajiban  serta  kesempatan  yang  sama  dengan  laki-laki  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan.  Sampai  saat  ini  partisipasi  perempuan  belum  berjalan  sesuai  dengan  potensi yang  dimilikinya.  Padahal  sesungguhnya  jaminan  persamaan  kedudukan  laki-laki  dan perempuan  khususnya  di  bidang  pemerintahan  dan  hukum  telah  ada  sejak  diundangkannya Undang-Undang Dasar 1945, tanggal 17 Agustus 1945, dalam pasal 27 ayat 1, yang lengkapnya berbunyi : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung huk um dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

## Faktor-Faktor Penyebab Minimnya Partisipasi Perempuan dalam Kepemimpinan
Kualitas  hidup  perempuan  di  satu  dasa  warsa  terakhir  sudah  membaik,  perempuan Indonesia  adalah  sumber  daya  potensial  yang  apabila  diberi  kesempatan  akan  maju  dan meningkatkan kualitasnya secara mandiri dan menjadi penggerak dalam dimensi kehidupan dan pembangunan bangsa. Namun, Masih ada fakta kurang menyenangkan bagi perempuan seperti masih tinggi tingkat kekerasan pada perempuan, kesenjangan pembangunan antara perempuan dan  laki-laki,  terbatasnya  akses  sebagian  besar  perempuan  terhadap  fasilitas  kesehatan  yang lebih  baik,  pendidikan  yang  lebih  tinggi,  kurangnya  peran  perempuan  dalam  lembaga  publik yang lebih luas (seperti partisipasi di bidang politik dan jabatan strategis di bidang pemerintah) dan  ketika  perempuan  menjadi  pemimpin  tantangan  yang  harus  dijawab  oleh  perempuan  di berbagai  bidang  masing-masing.  Secara  kultural,  perempuan  masih  dibelenggu  oleh  budaya patriarki,  perempuan  di  sektor  domestik,  laki-laki  di  sektor  publik.  Akses  dan  partisipasi perempuan dalam kepemimpinan masih rendah.
Faktor  yang  menyebabkan  minimnya  partisipasi  perempuan  dalam  kepemimpinan. Berkenaan dengan pola pengambilan keputusan dalam keluarga (Tabel 2). Semakin muda umur suami dan istri, pola pengambilan keputusan dalam keluarga lebih banyak dilakukan bersama- sama  antara  suami  dan  istri  (responsif  gender).  Suami  dan  istri  yang  berusia  muda  biasanya lebih  terbuka  kepada  informasi  dan  nilai-nilai  baru,  sehingga  pengambilan  keputusan  dan pembagian  kerja  sudah  lebih  mengarah  kepada  kesetaraan  gender.  Pada  suami  dan  istri  yang berumur  lebih  tua,  nilainilai  mengenai  pola  pembagian  wewenang  dan  kekuasaan  dalam keluarga masih didominasi oleh satu pihak tertentu (bias gender).
Tabel 2. Sebaran Responden Berdasarkan Persepsi Gender dengan Pengambilan Keputusan dan Pembagian Kerja yang Melibatkan Suami dan Istri
Persepsi Gender (%) Pengambilan Keputusan Domestik & Publik (%) Pembagian Kerja (%) 1 2 3 1 2 3 Rendah 0,00 14,82 12,00 10,81 12,70 0,00 Sedang 0,00 35,90 50,00 27,03 44,44 0,00 Tinggi 100,0 51,28 40,00 62,16 42,86 0,00 Rs                                         0,107                                                                           0,166 Keterangan:
1 = bias gender 2 = berperspektif gender 3 = responsif gender * α = 0,05 rs = nilai korelasi Rank Spearman
Pola  pembagian  kerja  yang  berlaku  dalam  keluarga  lebih  dipengaruhi  oleh  kebiasaan- kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, meskipun pemikiran mereka terbuka pada nilai-nilai baru. Keterlibatan perempuan dalam dunia politik di Indonesia dan Negara-negara berkembang pada umumnya, bisa dikatakan terlambat. Hal itu dikarenakan banyak stigma yang mengatakan bahwa  perempuan  identik  dengan  sektor  domestik  sehingga  masih  sangat  sedikit  perempuan yang turut andil dalam dunia politik. Sementara dunia politik itu sendiri dianggap lekat dengan dunia yang keras , penuh persaingan, membutuhkan rasionalitas dan bukan emosi, ini dianggap ciri-ciri  yang  melekat  pada  laki-laki.  Sepaham  dengan  itu,  Putra  (2012)  menegaskan  bahwa perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan tegas karena patron yang telah  membentuk  perempuan  sebagai  mahluk  perasaan,  artinya  perempuan  tidak  dapat memberikan keputusan ketika menggunakan sisi perasaan dalam menilai sebuah keputusan.
Beberapa faktor yang mendorong perempuan terjun di dunia politik diantaranya adalah adanya kebijakan yang mengharuskan partai politik untuk menyertakan peremuan dalam dunia perpolrikan tanah air khususnya melalui pemilu legislatif. Contoh yang terakhir tentu UU No. 5 tahun  2012  tentang  Pemilu  Anggota  DPR,  DPD  dan  DPRD,  dimana  pada pasal  55  menyebutkan  kuota  minimal  30%  perempuan  bagi  partai  politik.  Hal  itulah  yang kemudian  endorong  semakin  banyaknya  perempuan  yang  ikut  dalam  pesta  demokrasi  5 tahunan.
Adapun yang menyebabkan perempuan kurang berpartisipasi dalam arena politik, yaitu: (1)  Secara  kultural  dan  diperkuat  oleh  interpretasi  budaya  patriarki,  di  Bali  dikenal  dengan istilah  sistem  kekerabatan lempeng  ka  purusa memposisikan  perempuan  berada  di  posisi subordinat terhadap laki-laki, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, berkaitan dengan kehidupan sosial, politik ekonomi maupun kehidupan pribadi itu sendiri umumnya perempuan tidak memiliki hak suara apalagi hak untuk mengambil dan menjalankan keputusan;  (2) Akses perempuan  terhadap  ekonomi  dan  informasi  sangat  kecil.  Kedudukannya  ini  mengakibatkan kesulitan  bagi  perempuan  untuk  meningkatkan  posisi  tawarnya  dalam  setiap  rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan; (3) Sejak dihancurkannya gerakan perempuan di masa orde  baru,  kemudian  segera  disusul  dengan  doktrin  pencitraan  perempuan  yang  dipaksakan, dan  (4)  Rasa  percaya  diri  yang  kurang  (Rahim,  2016).  Minimnya  keterwakilan  perempuan  di dalam lembaga-lembaga pengambilan keputusan di Indonesia menjadi persoalan ketika transisi menuju demokrasi menuntut kesetaraan dan keadilan perempuan. Kondisi sosiokultur bangsa yang  pekat  dengan  budaya  patriarki  menjadi  salah  satu  faktor  penghalang  untuk  aktualisasi perempuan  sebagai  pengambil  kebijakan  pembangunan  bangsa  ini.  Budaya  patriarki menggambarkan  tingginya  dominasi  laki-laki  yang  tidak  memberikan  kesampatan  pada perempuan.  Budaya  ini  menganggap  perempuan  lemah  dan  lebih  memposisikan  perempuan sebagai  ibu  rumah  tangga.  Dengan  kondisi  seperti  ini,  maka  kemampuan  finansial  kaum perempuan juga menjadi terbatas (Inwantoro, 2014).
Banyak perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin, akan tetapi Untuk tampil  sebagai  pemimpin  ada  hambatan  yang  seolah-olah  tidak  terlihat  tetapi  dalam kenyataannya merintangi akses dalam menuju kepemimpinan puncak antara lain isu gender dan ketidakadilan  sifatnya  melekat  dan  dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultural.  Manisfestasi ketidakadilan  gender  seperti  kemiskinan  ekonomi,  misal:  dengan  alih  fungsi  lahan  bisa menggunakan  tenaga  perempuan,  di  daerah  upah  untuk  perempuan  lebih  rendah  (penggajian yang  tidak equal ),  subordinasi,  pembentukan  stereotipe,  kekerasan,  beban  kerja  lebih  karena dianggap itu sudah menjadi kodratnya, sosialisasi ideologi peran gender.
Faktor  budaya  yang  belum  memenuhi  konsep  kesejajaran  dan  persamaan  antara  hak laki-laki  dan  perempuan  membuat  peran  perempuan  dalam  politik  Indonesia  masih  minim. Untuk  mengubah  itu,  diperlukan  revitalisasi  nilai  budaya  untuk  mendorong  peran  strategis perempuan. Faktor kedua yang menyebabkan minimnya peran perempuan dalam bidang politik adalah  sistem  kaderisasi  dan  kepemimpinan  dalam  partai  politik  yang  juga  masih  minim. Sehingga  belum  memberikan  kontribusi  bagi  penguatan  peran  dan  partisipasi  politik perempuan. Minimnya peran perempuan juga disebabkan oleh faktor internal. Faktor itu yakni masih rendahnya kualitas sumber daya perempuan dan masih terbatasnya motivasi perempuan untuk dapat meningkatkan dirinya setingkat lebih maju.
Lingkungan  kerja  birokrasi  yang  tidak  menempatkan perempuan  sebagai  mitra  sejajar bagi  laki-laki  membuat  kontrol  perempuan  sangat  terbatas  dalam  ikut  menentukan  arah perubahan. Selain itu, hal tersebut juga bisa membuat perempuan mengalami hambatan dalam mengembangkan karir kepemimpinannya (Artisa, 2014). Maka dari itu, menghadapi tantangan global  diperlukan  kepemimpinan  perempuan  yang  visioner,  berfikir  inovatif,  mempunyai kemampuan  manajemen  waktu,  membina  kerja  tim,  mengenali  dirinya,  percaya  diri, berperspektif  gender  sebab  fakta  menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  jabatan  kepemimpinan, semakin  rendah  proporsi  perempuan.    Meskipun  belum  proporsional,  perempuan  berpeluang menduduki berbagai posisi pimpinan baik struktural maupun fungsional.

## 4. Simpulan dan Saran
Catatan  sejarah  munculnya  peran  perempuan  dalam  ruang  publik  kepemimpinan perempuan di tengah budaya lempeng ka purusa berkenaan dengan nilai-nilai kesamaan antara perempuan  dan  laki-laki.  Literatur  sejarah,  membahas  hak-hak  perempuan  sampai  pada masalah  kepemimpinan.  Rendahnya  tingkat  partisipasi  politik  perempuan  di  Provinsi  Bali secara garis besar dikarenakan oleh beberapa faktor. Yang pertama ialah budaya patriarki yang sering  diistilahkan  dengan  sistem  kekerabatan lempeng  ka  purusa ,  dimana  dalam  budaya  ini perempuan  dianggap  sebagai  pelengkap  dalam  dunia  perpolitikan  di  Indonesia.  Faktor  kedua ialah  masih  rendahnya  kualitas  perempuan  baik  itu  di  bidang  politik  maupun  bidang  sosial, seperti  dalam  bidang  ekonomi.  Berdasarkan  kondisi  yang  berkembang  bahwa  kebanyakan perempuan belum terlalu memahami dunia politik, mereka terjun di dunia politik tanpa bekal yang  memadai,  hal  itu  yang  kemudian  menjadikan  kualitas  perempuan  masih  rendah.  Banyak perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin, akan tetapi Untuk tampil sebagai pemimpin  ada  hambatan,  maka  dari  itu,  menghadapi  tantangan  global  diperlukan kepemimpinan perempuan yang visioner, berfikir inovatif, mempunyai kemampuan manajemen waktu, membina kerja tim, mengenali dirinya, percaya diri, berperspektif gender. Keterlibatan pemerintah,  partai  politik  serta  perempuan  itu  sendiri  secara  selaras  akan  mampu meningkatkan  tingkat  partisipasi  politik  perempuan  yang  masih  rendah.  Pendidikan  politik perempuan  secara  berkelanjutan  merupakan  langkah  yang  dapat  diambil  oleh  setiap  elemen yang terlibat demi tercapainya caleg perempuan dengan kualitas yang mampu bersaing dengan kaum laki-laki. Peningkatan kualitas perempuan diharapkan masyarakat tidak lagi memandang rendah  perempuan,  sehingga  dapat  memberi  kesempatan  perempuan  untuk  terpilih  menjadi wakil  rakyat. Bagi  perempuan, perempuan  yang terjun  ke dunia  politik  harus  mempersiapkan diri  agar  mampu  bersaing  dengan  laki-laki,  untuk  itu  kaum  perempuan  harus  aktif  di  dalam kepengurusan partai politik, dan membekali diri dengan memenuhi kapasitas, kompetensi dan kualifikasinya  sebagai  warga  yang  berpolitik  namun  harus  tetap  dalam  koridor  sebagai perempuan.  Kepada  pemerintah,  agar  lebih  memperhatikan  kebijakan-kebijakan  yang  telah
dibuat khususnya yang terkait dengan perempuan dan penting dibuat regulasi atau kebijakan baru yang dapat mendukung atau memperkuat tentang keberadaan 30% representasi perempuan.

## Ucapan terima kasih
Terima kasih  kepada tim  pengelola  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Sosial  (JIIS) yang  telah  memberikan kesempatan  kepada penulis  untuk  mempublikasikan  hasil kajian.  Terima  kasih  juga penulis sampaikan  kepada almamater  penulis  Jurusan  Pendidikan  Sejarah,  FHIS  Undiksha, sebagai alumni  penulis  ingin  tetap  menjalin  silaturahmi  dengan  ikut  berperan  serta dalam  publikasi karya ilmiah di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial yang merupakan tempat penulis menuntut ilmu dan menempa pengalaman. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu  pengetahuan  terkait  kepemimpinan  perempuan  dalam  sistem  kekerabatan purusa ; legitimasi Sejarah atas kepemimpinan politik perempuan.
DaftarRujukan Adriardi.
( 2014 ) . Perempuan dan Politik di Indonesia. Dilihat
di: http://rekhopascapol.blogspot.com/2012/04/perempuan-dan-politik-di-indonesia.html Artisa,  R.  A.  (2014).  Perempuan  Dalam  Birokrasi  Hambatan Kepemimpinan  Perempuan  dalam Birokrasi Pemerintah Provinsi DIY. Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik , 5(1), 8-15.
Aryawan,  I  W.  (2021). Penerapan  Kepemimpinan  Asta  Brata  dalam  Pendidikan  dari  Sudut Pandang Teori Konflik. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 7(1). https://doi.org/10.23887/jiis.v7i1.31628
Brata,  T.  (2011).  Peran  Kepemimpinan  Dalam  Mengendalikan  Konflik.  Jurnal  Media  Wahana Ekonomika, 7(4), 56 – 64.
Fathurrahman,  F.  (2016).  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam  Islam;  Legitimasi  Sejarah  Atas Kepemimpinan Politik Perempuan. El-Hikam , 9 (1), 135-160. Fitriani, A. (2015). Gaya Kepemimpinan Perempuan. Jurnal TAPIs, 11(2), 1-24. Hasan  N.  S . (2015) . Tantangan  Mewujudkan  Kesetaraan  Gender  Dalam  Budaya  Patriarki . Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 1(2). Inwantoro,
T . (2014) . Faktor-Faktor yang Memengaruhi Redahnya Tingkat Partisipasi  Politik  Perempuan  Pada  Pemilu  Legislatif  DPRD  Kabupaten  Mojokerto  2014. Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Semarang.
Mahmud, M. A. (2012). Pengarusutamaan Gender dalam Program Kehutanan Masyarakat. Tesis. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana UGM.
Manik,  J.  (2013).  Kekuasaan  Dan  Kepemimpinan  Sebagai  Proses  Sosial  Dalam  Bermasyarakat. Society, 1(1).
Maunah,  B.  (2015).  Pendidikan  Dalam  Perspektif  Struktural  Konflik.  Cendikia:  Journal  of Education and Teaching, 9(1), 71. https://doi.org/10.30957/cendekia.v9i1.53 Nimrah,  S.  &  Sakaria . (2015) . Perempuan  dan  Budaya  Patriarki  dalam  Politik  (Studi  Kasus Kegagalan  Caleg  Perempuan  dalam  Pemilu  Legislative  2014). The  POLITICS:  Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, 7(2).
Omara, A . (2004) . Perempuan, Budaya Patriarki Dan Representasi . Mimbar: Hukum, 2(46), 1-22. Pasolang, H. (2010). Kepemimpinan Birokrasi . Alfabeta. Bandung. Putra, D. K. S. (2012). Media dan Politik . Graha Ilmu. Yogyakarta. Rahim,  A.  (2016).  Peran  Kepemimpinan  Perempuan  Dalam  Perspektif  Gender. Jurnal  Al- Maiyyah , 9(2).
Saleha,  Q.  (2003).  Manajemen  Sumberdaya  Keluarga:  Suatu  Analisis  Gender  dalam  Kehidupan Keluarga  Nelayan  di  Pesisir  Bontang  Kalimantan  Timur. Tesis .  Bogor:  Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor.
Sujana,  I.  (2015).  Perkawinan  Nyentana  Sebagai  Instrumen  untuk  Mewujudkan  Kesetaraan Dan  Keadilan  Gender  dalam  Perspektif  PKn:  Studi  Deskriptif  Kualitatif  di  Desa Kukuh,  Kecamatan  Marga,  Kabupaten Tabanan,  Provinsi  Bali  ( Doctoral  dissertation , Universitas Pendidikan Indonesia).
Tualeka, M. W.  N. (2017). Teori Konflik Sosiologi Klasik Dan Modern. Al-Hikmah, 3(1),  32 – 48. http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/409 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kesetaraaan Gender . Wardani, E. H. (2009). Belenggu-Belenggu Patriarki: Sebuah Pemikiran . Graha Ilmu. Yogyakarta. Vitayala, A. (2010). Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. Bogor: IPB Press.
Yulianti, R., Dedi, D. P., & Pulus, D. T. (2018). Women Leadership: Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan , 10(2).