SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 1 Nomor 1, Juni 2021, hlm. (36-43) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2789-5598| E-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index

## Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak

## Qotrun Nida
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten email: nida@untirta.ac.id

## Ahmad Rayhan
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten email: ahmadrayhan@untirta.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i1.11402
Info Artikel
|Submitted : 28 Mei 2021 |Revised : 21 Juni 2021 |Accepted : 25 Juni 2021
How  to  cite:  Qotrun  Nida,  Ahmad  Rayhan, “ Perlindungan  Hukum  Terhadap Pekerja  Anak ”, Sultan  Jurisprudance:  Jurnal  Riset  Ilmu  Hukum ,  Vol.  1  No.  1,  (Juni, 2021), hlm. 36-43.

## ABSTRACT
The phenomenon of child labor is an illustration of the complexity of children problem. The existence of child labor comes from entrepreneurs who want to get profit from cheap work, or the company is a small company or even a family company that uses children to continue their activities with low productivity. This reason  is  categorized  as  true,  apart  from  the  demand  side,  there  must  be  a  supply  side.  Even  though  the community provides child labor, if there are no companies that employ it, it is certain that child labor will not emerge.  Likewise,  on  the  other  hand,  if  the  demand  for  child  labor  is  high,  but  the  community  does  not provide it, then child labor will not exist, therefore this study aims to determine how legal protection for child labor and what factors influence the existence of child labor. The research method used in this research is the empirical  normative  legal  research  method.  The  results  of  the  research  show  that  legal protection  for child labor is stated in the Ketenagakerjaan Act in articles 74 and 75 concerning the forms of limiting the types or forms of work that are prohibited from being done by children and the stipulation of certain requirements for employers who employ children. As well as other regulations governing the legal protection of child labor. Factors that influence the occurrence of child labor are economic factors, educational factors, changes in the production process, as well as weak supervision and the lack of institutions for rehabilitation.
Keyword : Legal Protection, Child Labor

## ABSTRAK
Fenomena pekerja anak merupakan gambaran betapa rumitnya permasalahan anak Adanya pekerja anak berasal dari pengusaha yang ingin mendapatkan keuntungan dengan pekerjaan yang murah, atau perusahaan tersebut merupakan perusahaan kecil atau bahkan perusahaan keluarga yang  menggunakan anak  untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktifitas rendah.  Alasan ini  dikategorikan  benar,  elain  adanya  sisi  permintaan  pasti  ada  sisi  penawaran.  Meskipun masyarakat  menyediakan  tenaga  kerja  anak,  tetapi  jika  tidak  ada  perusahaan  yang mempekerjakannya sudah pasti pekerja anak tidak akan muncul. Demikian pula sebaliknya, bila permintaan terhadap pekerja anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan maka pekerja anak tidak akan adaoleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum  terhadap  pekerja  anak  dan  factor  apasaja  yang  mempengaruhi  adanya  pekerja  anak. Metode  Penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  Metode  penelitian hukum  normatif  empiris.  Hasil  Penelitian  menunjukan  Perlindungan  hukum  terhadap  pekerja anak tercantum pada undang-undang Ketenagakerjaan pada pasal 74 dan pasal 75 tentang bentuk pembatasan    jenis-jenis  atau  bentuk-bentuk pekerjaan  yang  dilarang  untuk  dikerjakan  oleh anak dan  penetapan  persyaratan  tertentu  bagi  pengusaha  yang  mempekerjakan  anak.  Serta  terdapat pula peraturan-peraturan lainnya yang ikut mengatur tentang perlindungan hukum pekerja anak. Factor  yang  mempengaruhi  terjadinya  pekerja  anak  yaitu  factor  ekonomi,  factor  pendidikan, perubahan  proses  produksi,  serta  lemahnya  pengawasan  dan  minimnya  lembaga  untuk rehabilitasi.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Anak

## Pendahuluan
Anak  merupakan  harapan  dan tumpuan  orang  tua,  harapan    bangsa dan  Negara  yang  akan  melanjutkan estafet  pembangunan. 1 Anak  adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu  sumber  daya  manusia  yang merupakan potensi dan penerus sita-sita perjuangan  bangsa, 2 anak  sebagai makhluk  hidup  memiliki  hak  asasi semenjak lahir bahkan saat masih dalam kandungan, sehingga tidak ada manusia atau  pihak  manapun  yang  boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui  secara  universal  sesuai  yang tercantum  dalam  piagam  bangsa  tahun 1948  tentang  Hak  Asasi  Manusia, Deklarasi  ILO  tahun  1944  Philadelpia, Konstitusi  ILO,  Deklerasi  piagam Bangsa-Bangsa  tahun  1959  tentang Hak Anak. 3 Anak  mempunyai  hak-hak  asasi yang harus dipenuhi oleh orang tuanya, yakni  jaminan  untuk  tumbuh  kembang secara  optimal  baik  fisik,  mental,  sosial maupun intelektual, tetapi pada kenyataannya  tidak  semua  anak  dapat terpenuhi  hak-hak  asasinya,  terutama baik anak yang perekonomian orangtuanya kurang memadai sehingga anak harus ikut membantu
perekonomian keluarganya dengan cara bekerja.  Banyak  anak  yang  bekerja sebagai  pekerja  anak  terjerumus  pada jenis-jenis  pekerjaan  terburuk  untuk anak bahkan sampai pada perdagangan anak.  Pekerja  anak  sampai  saat  ini
1 Maidin  Gultom, perlindungan  Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di  Indonesia (Bandung:  Refika  Aditama,  2008). hlm. 1.
2 Ridwan  Arifin  Vivin  Riesta,
“Perlindungan  Hukum  Bagi  Anak  Sebagai Korban  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga,” Nurani  Hukum :  Jurnal  Ilmu  Hukum 2,  no.  1 (2019): 25,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v2i1.5018.
3 Emeliana  Krisnawati, Aspek  Hukum Perlindungan  Anak (Bandung:  CV  Utomo,  2005). hlm. 40.
merupakan permasalahan dalam perlindungan anak terutama di Negara- negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena pekerja anak merupakan  gambaran  betapa  rumitnya permasalahan  anak.  Beberapa  bentuk peraturan yang universal telah dikeluarkan  dalam  rangka  mendukung uoaya  perlindungan  HAM  di  dunia. Upaya  perlindungan  juga  diikuti dengan penegakan hukum demi terselenggaranya  HAM  yang  konsisten. Jika berbicara tentang fenomena pekerja anak, maka bidang HAM yang langsung bersinggungan adalah hak anak. Baik di dunia internasional maupun di Indonesia,  masalah  seputar  kehidupan anak  menjadi  perhatian  utama  bagi masyarakat maupun pemerintah. Sangat banyak  keadaan-keadaan  ideal  yang sebenarnya dapat menuntaskan permasalahan  sosial  ini.  Namun  factor- faktor  lain  ekonomi,  pendidikan,  serta kurangnya  atau  lemahnya  pengawasan dari  pemerintah  turut  menunjukan ketidakmampuan pemerintah.
Pekerja  anak  adalah  sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah  pekerja  anak  memiliki  konotasi pengeksploitasi  anak  kecil  atas  tenaga mereka  ,  dengan  gaji  yang  kecil  atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian  mereka,  keamanannya, kesehatan,  dan  prospek  masa  depan. Penggunaan  anak  kecil  sebagai  pekerja sekarang  ini  dianggap  oleh  Negara- negara  kaya  sebagai  pelanggaran  hak manusia,  dan  melanggarnya,  tetapi Negara  miskin  masih  mengijinkan karena  keluarga  seringkali  bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu- satunya sumber pendapatan. 4 Adanya  pekerja  anak  berasal dari pengusaha yang ingin
4 “http://id.wikipedia.org/wiki/pekerjaanak,” n.d.
mendapatkan keuntungan dengan pekerjaan yang murah, atau perusahaan tersebut  merupakan  perusahaan  kecil atau  bahkan  perusahaan  keluarga  yang menggunakan anak untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktifitas rendah. Alasan ini
dikategorikan  benar,  elain  adanya  sisi permintaan  pasti  ada  sisi  penawaran. Meskipun  masyarakat  menyediakan tenaga  kerja  anak,  tetapi  jika  tidak  ada perusahaan  yang  mempekerjakannya sudah  pasti  pekerja  anak  tidak  akan muncul. Demikian pula sebaliknya, bila permintaan  terhadap  pekerja  anak tinggi, tetapi masyarakat tidak menyediakan  maka  pekerja  anak  tidak akan ada. 5
Pada  hakikatnya  anak  tidak boleh  bekerja  karena  waktu  anak selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain,  berada  dalam  Susana  damai, mendapatkan  kesempatan  dan  fasilitas untuk  mencapai  cita-citanya  sesuai dengan perkembangan fisik, psikologik, intelektual  dan  sosialnya.  Namun  pada kenyataannya anak-anak dibawah umur telah  terlibat  aktif  dalam  kegatan ekonomi,  menjadi  pekerja  anak  dengan alasan perekonomian yang dialami oleh orang  tuanya  maupun  factor-faktor lainnya.
6 Walaupun ada peraturan- peraturan yang dibuat untuk melindungi pekerja anak, tetapi kualitas permasalahan  pekerja  anak  dari  tahun ketahun  semakin  meningkat  dan mengalami  perkembangan  yang  sangat kompleks menuju
bentuk-bentuk pekerjaan  terburuk  yang  eksploitatif dan  membahayakan  pertumbuhan  dan perkembangan  fisik,  mental,  moral, sosial,  dan  intelektual  anak.  Jenis pekerjaan  terburuk  semakin  marak
5 Hardius Usmn, pekerja anak diIndonesia: Kondisi  Determinan  dan  Eksploitasi (Jakarta:  PT Gramedia WIdiasarana Indonesia, 2004). hlm. 4.
6 Syamsuddin, petunjuk  pelaksanaan penanganan anak yang bekerja (Jakarta: departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997). hlm. 1.
ditemukan, seperti anak yang diperdagangkan, anak bekerja
dipertambangan,  dan  lain-lain. 7 anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan  kerugian  mental,  fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan  penghidupan.  Anak  harus  dibatu oleh  orang  lain  dalam  melindungi dirinya. 8
Anak  bisa  dieksploitasi  dengan bekerja  tanpa  menimbulkan  masalah, menerima  sedikit  gaji  tanpa  protes, mudah diatur dan penurut. Fenomenanya  adalah  ketika  tugas pekembangan  anak  dipaksa  oleh realisme  ekonomi  keluarga.  Anak dijadikan factor ekonomi yang menunjang  keberlangsungan  keluarga agar  mereka  dapat  hidup  dengan mencukupi kebutuhan dsarnya. Padahal jika  kita  telaah  tugas  perkembangan anak secara umum meliputi :
1. Mempelajari  keterampilan  fisik yang  diperlukan  untuk  permainan yang umum
2. Membangun  sikap  yang  sehat mengenai  diri  sendiri  sebagai makhluk yang sedang tumbuh
3. Belajar  menyesuaikan  diri  dengan teman-teman seusianya
4. Mengembangkan keterampilan dasar  membaca,  menulis,  dan berhitung 5. Mengembangkan  pengertian  yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari 6. Mengembangkan hati nurani, pengertian  moral,  dan  tata  tingkah laku moral
7. Mengembangkan  sikap  terhadap kelompok  sosial  dan  lembaga- lembaga
8. Mencapai kebebasan pribadi
7 Fifik Wiryani, perlindungan pekerja anak (Malang: UMM Press, 2003). hlm. 3.
8 Gultom, perlindungan  Hukum  Terhadap Anak  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di Indonesia . hlm.8.

## Rumusan Masalah
Berdasarkan  pendahuluan  diatas,
maka penulis merumuskan dua
rumusan  masalah,  yaitu:  (1)  bagaimana perlindungan  hukum  terhadap  pekerja anak?;    dan  (2)  Faktor  apa  saja  yang mempengaruhi adanya pekerja anak?

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan metode  pendekatan  Metode  penelitian hukum  normatif  empiris.  Metode penelitian  hukum  normatif  empiris  ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum  normatif dengan adanya penambahan  berbagai  unsur  empiris. 9 Metode  penelitian  normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam  aksinya  pada  setiap  peristiwa hukum  tertentu  yang  terjadi  dalam suatu masyarakat. Penelitian hukum normatif- empiris (terapan) bermula dari
ketentuan  hukum  positif  tertulis  yang diberlakukan  pada  peristiwa  hukum in concreto dalam  masyarakat,  sehingga dalam  penelitiannya  selalu  terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu: 10
1. Tahap  pertama  adalah  kajian mengenai hukum yang berlaku;
2. Tahap  kedua  adalah  penerapan pada  persitiwa in  concreto guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.  Penerapan  tersebut dapat iwujudkan melalui perbuatan nyata  dan  dokumen  hukum.  Hasil penerapan
akan menciptakan
9 Efriyanto  Mas  Nana  Jumena,
“Pengakuan  (Recognition)  Amerika  Serikat pada  Wilayah  Golan  Suriah  Sebagai  Wilayah Israel;
(Tinjauan dalam Hukum Internasional),” Nurani  Hukum :  Jurnal  Ilmu Hukum 2, no. 2 (2019): 73,
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.51825/ nhk.v2i2.8841.
10 Abdulkadir  Muhammad, Hukum  dan Penelitian  Hukum (Bandung:  PT.  Citra  Aditya Bakti, 2004). hlm. 53.
pemahaman  realisasi  pelaksanaan ketentuan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.
Teknik  pengumpulan  data  di dalam  penelitian  ini  akan  dilakukan dengan  cara  studi  dokumen    yang dilakukan  terhadap  data  sekunder untuk  mendapatkan  landasan  teoritis berupa  pendapat  atau  tulisan  para  ahli atau  pihak  lain  yang  mendapatkan informasi  baik  dalam  bentuk  formil maupun  data  melalui  data  resmi 11 dan wawancara  kepada  pihak-pihak  terkait.
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara  langsung  dari  narasumber,  yaitu pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan obyek yang diteliti.

## Pembahasan
Pelindungan Hukum Terhadap Pekerja
Anak
Hukum diposisikan sebagai pencapaian  tujuan  sehingga  akan mudah  dicapai  jika  hukum  berlaku secara  efektif  dan  sebaliknya  menjadi penghambat  jika  tidak  efektif.  Hukum dianggap  efetif  jika  hukum  mampu mengkondisikan  dan  merubah  kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan.
Sejalan dengan  tujuan  hukum,  penyelesaian persoalan  penerapan  hukum  juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan  keadilan. Keadilan  adalah tujuan  hukum  yang  berhubungan dengan  kekuatan  berlakunya  peraturan perundang-undangan  maka  dari  itu harus dapat diakomodasi dalam peraturan tersebut. 12 Perlindungan  huku  terhadap pekerja anak tidak dapat lepas dari hak
11 Muhammad.
12 Daniel  Djoko  Tarliman,  “keadilan sebagai  landasan  filosofi  peraturan  perundang- undangan  dan  putusab  hakim,” jurnal  Yustika,
Media Hukum dan Keadilan 6, no. 2 (2003): 205.
asasi manusia, karena secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak  untuk  bekerja.  Hak  asasi  ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia.    Upaya  perlindungan  hukum pemerintah  terhadap  pekerja  anak dilakukan  dalam  bentuk  pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang  dilarang  untuk  dikerjakan  oleh anak.  Larangan  mempekerjakan  anak tersebut    terdapat  pada  pasal  74 Undang-undang  Ketenagakerjaan, yaitu larangan mempekerjakan atau melibatkan  anak  pada  pekerjaan- pekerjaan yang terburuk yaitu :
1. Segala  pekerjaan  dalam  bentuk perbudakan atau sejenisnya 2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan,  menyediakan  atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi  pornogrfi,  pertunjukan porno, atau perjudian 3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan,  menyediakan  atau melibatkan  anak  untuk  produksi dan  perdagangan  minuman  keras, narkotika,  psikotropika,dan  zat adiktif lainnya 4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak Selain bentuk pembatasan  jenis- jenis pekerjaan yang dilarang dikerjakan oleh  anak,  terdapat  juga  kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan  dan  penanggulangan,  hal tersebut  diatur  pada  pasal  75  Undang- undang ketenagakerjaan, yaitu :
(1) Pemerintah
berkewajiban melakukan  upaya  penanggulangan anak bekerja diluar hubungan kerja (2) Upaya penanggulangan sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah Perlindungan  hukum  terhadap pekerja  anak  dapat  dilakukan  secara preventif  dan  represif.  Perlindungan hukum
preventif merupakan
perlindungan  hukum  yang  bersifat pencegahan  terhadap  peristiwa  yang tidak  pasti,  bentuk  perlindunagan preventif ini dilakukan dengan membatasi  jenis-jenis  pekerjaan  yang boleh  atau  tidak  boleh  dikerjakan  oleh pekerja  anaak,  seperti  yang  sudah dijelaskan  sebelunmnya  diatas,  selain itu  dapat  juga  melalui  penetapan persyaratan  tertentu  bagi  pengusaha yang  mempekerjakan  anak.  Hal  ini dapat  dilihat  di  dalam  ketentuan  pasal 69 ayat (2) undang-undang ketenagakerjaan yang menentukan : Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan
sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus memenuhi persyaratan :
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
b. Perjanjian  kerja  antara  pengusaha dengan orang tua atau wali
c. Waktu kerja maksimum 3 jam
d. Dilakukan  pada  siang  hari  dan tidak mengganggu waktu sekolah
e. Keselamatan dan kesehatan kerja
f. Adanya hubungan kerja yang jelas g. Menerima  upah  sesuai  ketentuan berlaku. Hal ini masih
pengecualiannya  dalam  ayat  (2) tersebut  diatas  huruf  a,b,f,  dan  g dikecualikan  bagi  anak  yang bekerja pada usaha keluarganya.

## Faktor  Yang  Mempengaruhi  Adanya Pekerja Anak
Faktor  yang  mempengaruhi adanya  pekerja  anak  merupakan interaksi  dari  berbagai  factor  ditingkat mikro  sampai  makro,  dari  factor ekonomi  sosial  budaya  sampai  factor politik. Factor-faktor yang mempengaruhi  adanya  pekerja  anak yaitu  :  (1)  factor  ekonomi,  (2)
Pendidikan,  (3)  perubahan  proses produksi,(4) lemahnya pengawasan dan terbatasnya tempat rehabilitasi Rendahnya  ekonomi  keluarga merupakan factor utama yang menyebabkan anak-anak terlibat bekerja. Terlibatnya anak dalam
kegiatan  ekonomi  juga  karena  adanya dorongan untuk membantu meringankan beban orang tua. Kemiskinan  secara  ekonomi  telah banyak  menciptakan  terjadinya  pekerja anak.  Orangtua  terpaksa  memobilisasi anak-anaknya  sebagai  pekerja  untuk membantu  ekonomi  keluarga.  Pekerja anak  tidak  hanya  disebabkan  oleh kemiskinan,  tetapi  juga  menyebabkan pemiskinan,  artinya  anak-anak  yang bekerja dan tidak mengecap pendidikan akan  tetap  hidup  dalam  kondisi kemiskinan
dikemudian
hari.
Akibatnya,  generasi  berikutnya  akan tetap miskin dan tidak berpendidikan 13 Pendidikanpun  turut  menjadi factor  yang  mempengaruhi  adanya pekerja  anak,  alasan  utama  seorang anak  menjadi  pekerja  adalah  karena mereka  tidak  mengenyam  pendidikan,
walaupun sudah ada program pemerintah yang mewajibkan belajar 12 Tahun,  dimana  program  tersebut bertujuan untuk memberikan kesempatan  pendidikan  seluas-luasnya kepada penduduk usia 16-18 Tahun dan pemerintahpun    membiayai  serta menyediakan segala fasilitasnya.
Perubahan  proses  produksi, perkembangan  jaman  juga  menuntut pada  kecanggihan  teknologi  membuat beberapa perusahaan dalam melakukan proses  produksi  menggunakan  alat-alat canggih sehingga banyak sekali
pekerjaan  yang  seharusnya  dilakukan oleh  tenaga  ahli  menjadi  lebih  cepat selesai  hanya  dengan  hitungan  waktu yang  sangat  singkat  dikerjakan  oleh alat.  Yang  tersisa  hanyalah  pekerjaan kasar  dan  serabutan  yang  ternyata banyak  anak  yang  diambil  untuk dipekerjakan  ,  tentu  saja  dengan  upah yang  murah  dan  jaminan  perlindungan pekerjaan yang minim, karena
13 Tadjhoedin, Buruh  Anak  Fenomena Dikota  dan  Pedesaan-Dalam  Buruh  Anak  Disektor Informal (Jakarta:  Yayasan  Tenaga  Kerja Indonesia, 2004). hlm. 68.
dianggap  sebagai  anak  yang  tidak mengetahui apa-apa dan dituntut untuk selalu  menuruti  aturan    yang  dibuat oleh perusahaan tempat bekerja.
Adanya  peraturan  melakukan perlindungan  terhadap  pekerja  anak tidak  diimbangi  dengan  pelaksanaan dari  aturan  tersebut.  Sehingga  sangat memungkinkan  banyak  sekali  masalah- masalah yang timbul pada pekerja anak yang tidak bisa terselesaikan oleh aparat penegak  hukum.  Selain  itu  Indonesia masih  sangat  kurnag  sekali  lembaga- lembaga yang bisa melakukan rehabilitasi    terhadap  anak  agar  dapat tumbuh  dan  berkembang  sebagaimana mestinya,  baik  secara  rohani,  jasmani, maupun  sosial  khususnya  anak  yang mempunyai  masalah,  antaralain  anak yang  tidak  mempunyai  orang  tua  dan terlantar,  anak  terlantar,  anak  yang tidak  mampu,  anank  yang  mengalami masalah  kelakuan,  dan  anak  cacat. Usaha  ini  dimaksud  memberikan pemeliharaan  ,  perlindungan,  asuhan, perawatan, dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah. 14

## Kesimpulan
9. Perlindungan  hukum  terhadap pekerja  anak  tercantum  pada undang-undang Ketenagakerjaan pada pasal  74 dan pasal 75 tentang bentuk pembatasan  jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang  untuk  dikerjakan  oleh anak  dan  penetapan  persyaratan tertentu  bagi  pengusaha  yang mempekerjakan anak.
Serta terdapat  pula  peraturan-peraturan lainnya yang ikut mengatur tentang perlindungan hukum pekerja anak.
10. Factor yang mempengaruhi terjadinya pekerja anak yaitu factor ekonomi, factor pendidikan, perubahan  proses  produksi,  serta lemahnya pengawasan dan 14 Prins, Hukum  Anak  Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003). hlm. 84.
minimnya lembaga untuk rehabilitasi.

## Daftar Pustaka
Gultom,  Maidin. perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia . Bandung: Refika
Aditama, 2008.
“ http://id.wikipedia.org/wiki/pekerja anak,” n.d.
Krisnawati,  Emeliana. Aspek  Hukum
Perlindungan Anak . Bandung: CV Utomo, 2005. Mas Nana Jumena, Efriyanto. “Pengakuan (Recognition) Amerika  Serikat  pada  Wilayah Golan  Suriah  Sebagai  Wilayah
Israel;  (Tinjauan  dalam  Hukum Internasional).” Nurani  Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 2 (2019): 73. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.51825/nhk.v2i2.8841. Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  dan
Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT.
Citra Aditya Bakti, 2004. Prins. Hukum  Anak  Indonesia .  Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
Syamsuddin.
petunjuk pelaksanaan penanganan  anak  yang  bekerja . Jakarta:  departemen  Tenaga Kerja Republik Indonesia, 1997. Tadjhoedin. Buruh Anak Fenomena Dikota dan  Pedesaan-Dalam  Buruh  Anak Disektor Informal . Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2004. Tarliman,  Daniel  Djoko.  “keadilan sebagai
landasan filosofi peraturan  perundang-undangan dan  putusab  hakim.” jurnal Yustika,  Media  Hukum  dan Keadilan 6, no. 2 (2003): 205.
Usmn,  Hardius. pekerja  anak  diIndonesia: Kondisi Determinan dan Eksploitasi .  Jakarta:  PT  Gramedia WIdiasarana Indonesia, 2004. Vivin Riesta, Ridwan Arifin. “Perlindungan  Hukum  Bagi
Anak Sebagai Korban Kekerasan dalam  Rumah  Tangga. ” Nurani Hukum : Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 1 (2019): 25. https://doi.org/http://dx.doi.o rg/10.51825/nhk.v2i1.5018.
Wiryani, Fifik. perlindungan pekerja anak . Malang: UMM Press, 2003.