Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)
Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Penguatan Karakter Taat Hukum dalam Membentuk  Perilaku Sadar Hukum di Kota Kendari

## INFO PENULIS
Andi Abd. Gafur Universitas Sulawesi Tenggara Andigafur007@gmail.com
Yusril Rasyid Universitas Sulawesi Tenggara yusrilbm36@gmail.com
Salma Asbudi Rahayu
Universitas Sulawesi Tenggara salmaasbudirahayu99@gmail.com
Prayogi Supratmanto Universitas Sulawesi Tenggara supratmantoprayogi@gmail.com
Jujun Sapitra Universitas Sulawesi Tenggara jujunsafitra@gmail.com
Immanuel Prayudha Salempang Universitas Sulawesi Tenggara salempang96@gmail.com
Fian Arsansah Putra Universitas Sulawesi Tenggara fianarsansahputra@gmail.com
Andriono Mindra Akbar Universitas Sulawesi Tenggara andriono183@gmail.com
Eky Rahmat Hidayat Universitas Sulawesi Tenggara ekyrahmathidayat123@gmail.com
Muhammad Fikri Universitas Sulawesi Tenggara muhfikrisyarif@gmail.com
Yusrin
Universitas Sulawesi Tenggara andiyusrin3@gmail.com
Fitrah Alan Saputra Universitas Sulawesi Tenggara Fitrahalan266@gmail.com
Rendi Kusmadi Universitas Sulawesi Tenggara rendikusmadi1306199@gmail.com

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 1, April 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Marwanti Bahlil Universitas Sulawesi Tenggara marwantiyunanda@gmail.com
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

## Saran Penulisan Referensi:
Gafur,  A.  A.,  Rasyid, Y.,  Rahayu, S. A., ….,  & Bahlil,  M. (2024).  Penguatan  Karakter  Taat Hukum  dalam Membentuk  Perilaku Sadar Hukum di Kota Kendari. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (1), 56-61.

## Abstrak
Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  membentuk karakter sadar hukum dengan melihat kenyataan yang berkembang bahwasanya tindak kriminalitas  banyak  terjadi  akibat  ketidaktaatan  akan  hukum.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  yuridis  dan  empiris  membantu  memahami  bagaimana hukum,  mengidentifikasi  tantangan  dalam  implementasinya,  dan  memberikan pandangan yang lebih kontekstual terhadap isu-isu hukum tertentu dengan cara telaah pada  lokasi  penelitian  guna  mengetahui  secara  khusus  pengaruh  dan  dasar  utama penegakkan  hukum    baik  berupa  pandangan,  kebiasaan  dan  doktrin  sesuai  dengan pemahaman sosial masyarakat. Metode ini biasanya digunakan dalam penelitian hukum untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  lengkap  tentang  penerapan  atau implementasi hukum dalam konteks praktis.
Kata Kunci : Karakter, Sadar, Hukum

## Abstract
The purpose of this research is to find out how to form a law-aware character by looking at  the  growing  reality  that  many  crimes  occur  due  to  disobedience  to  the  law.  This research  uses  a  juridical  and  empirical  approach  to  help  understand  how  the  law, identify challenges in its implementation, and provide a more contextual view of certain legal issues by examining the research location to find out specifically the influence and main basis for law enforcement in the form of views, habits and doctrines in accordance with the social understanding of society. This method is usually used in legal research to gain a more complete understanding of the application or implementation of law in a practical context.
Keywords : Character, Awareness, Law

## A. Pendahuluan
Pembinaan  karakter  untuk  memahami  hukum  adalah  suatu  proses  yang  penting  untuk menjadi  individu  yang  etis,  bertanggung  jawab,  dan  memahami  prinsip-prinsip  hukum. Pembinaan  karakter  untuk  memahami  hukum  membutuhkan  kombinasi  pendidikan  formal, pembelajaran praktis, dan pengembangan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan  keadilan.  Kepatuhan  Terhadap  Hukum  melibatkan  pengetahuan  tentang  peraturan  dan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi stigma yang berkembang di masyarakat   mematuhi hukum karena takut hukuman, tetapi karena meyakini bahwa mematuhi hukum adalah bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.
Pembinaan karakter membantu membentuk individu yang tidak hanya memahami hukum secara  teknis  tetapi  juga  memiliki  sikap  dan  nilai-nilai  yang  mendukung  penerapan  hukum secara  adil  dan  etis.  Kesadaran  terhadap  isu-isu  sosial  dan  lingkungan  dapat  membentuk karakter sebagai individu yang peduli dan bertanggung jawab. Dengan memahami bagaimana hukum dapat digunakan untuk mendukung keadilan sosial.
Karakter  merupakan  sifat  yang  di  bawa  oleh  tiap  individu,  dimana  setiap  orang  pasti memiliki    sebuah  karakter.  Karakter  lebih  mengarah  pada  moral  dan  budi  pekerti  seseorang,
yang bersifat positif. Karakter seorang individu terbentuk sejak  kecil akibat pengaruh genetik dan  lingkungan  sekitar.  Proses  pembentukan  karakter,  baik  disadari  maupun  tidak  akan mempengaruhi cara individu  memandang diri dan lingkungannya dan akan tercermin terhadap perilakunya sehari-hari.

## B. Metodologi
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  dan  empiris  membantu  memahami bagaimana  hukum,  mengidentifikasi  tantangan  dalam  implementasinya,  dan  memberikan pandangan  yang  lebih  kontekstual  terhadap  isu-isu  hukum  tertentu  dengan  cara  telaah  pada lokasi  penelitian  guna  mengetahui  secara  khusus  pengaruh  dan  dasar  utama  penegakkan hukum    baik  berupa  pandangan,  kebiasaan  dan  doktrin  sesuai  dengan  pemahaman  sosial masyarakat.  Metode  penelitian  yuridis  empiris  menggabungkan  pendekatan  hukum  dengan pendekatan  empiris,  yang  melibatkan  pengumpulan  data  empiris.  Metode  ini  biasanya digunakan  dalam  penelitian  hukum  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  lengkap tentang penerapan atau implementasi hukum dalam konteks praktis.
Kemudian  bahan  primer  penelitian  ini  diperoleh  melalui  interview  dengan  pendekatan langsung pada WBP Rutan kelas II A Kendari dan masyarakat wilayah Lainea Konawe Selatan. Bahan  hukum  sekunder  didapatkan  dari  literasi  yang  di  dalamnya  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Meliputi  Buku,  Jurnal  Hukum,  Laporan  Penelitian  terkait pembentukan karakter hukum guna membentuk perilaku sadar hukum.

## Pendekatan Perundang-Undangan
Pendekatan Perundang-Undangan ( statute aprroach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang  dan  regulasi  yang  terkait  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti  (Marzuki, 2009).  Hal  ini  merupakan  cara  yang  paling  utama  dalam  pemilihan  bahan  hukum  berupa perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan acuan dasar dalam melaksanakan penelitian

## Pengumpulan Bahan Hukum
Metode  pengumpulan  bahan  hukum  melalui  prosedur  penelaahan  dan  identifikasi Peraturan Perundang-Undangan, serta pengkajian dan pemilahan bahan hukum sesuai dengan permasalahan  penelitian.  sehingga,  teknik  pengumpulan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  dengan  studi  pustaka  yang  dilakukan  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mencatat membuat  usulan  bahan-bahan  literasi,  maupun  penelusuran  melalui  media  sosial  berkaitan dengan

## C. Hasil dan Pembahasan
a. Membentuk Karakter Dan Perilaku Sadar Hukum Karakter merupakan nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa,  diri  sendiri,  sesama  manusia,  lingkungan  dan  kebangsaan  yang  terwujud  dalam  pikiran, sikap,  perasaan,  perkataan,  dan  perbuatan  berdasarkan  norma-norma  agama,  hukum,  tata krama, budaya dan adat istiadat.
Kesadaran  hukum  perlu  ditanamkan  sejak  dini  Secara  akademis  pendidikan  karakter dimaknai  sebagai  pembentukan  nilai,  budi  pekerti,  moral,  watak,  maupun  akhlak  yang tujuannya  untuk memberikan pandangan baik maupun buruk, memelihara serta mewujudkan kebaikan dalam kehidupan dengan sepenuh hati.hal yang paling utama untuk dipahami dalam memelihara  kesadaran  hukum  adalah  peraturan  yang  berlaku  akan  hukum  itu  sendiri, mengingat begitu banyak orang yang belum paham secara detail bagaimana hukum bekerja bisa jadi akibat kurangnya pemahaman  tentang hukum.
Beberapa  aspek  yang  dapat  membantu  dalam  pembinaan  karakter  untuk  memahami hukum:
1) Integritas sebagai dasar karakter  melibatkan konsistensi antara nilai-nilai yang dianut dan tindakan sehari-hari dengan mempertahankan kejujuran diri sendiri dalam setiap tindakan dan keputusan.
2) Kritis  dan  Analitis  merupakan  kemampuan  untuk  berpikir  kritis  dan  analitis  yang membantu dalam memahami dan menafsirkan hukum dengan lebih baik untuk melatih diri  melihat  setiap  situasi  dari  berbagai  sudut  pandang  sebelum  membuat  keputusan atau pendapat mengenai hukum.
3) Empati terhadap orang lain.  Memahami dimana hukum dapat mempengaruhi individu dan  kelompok  dalam  masyarakat  dengan  mempertimbangkan  dampak  sosial  dari keputusan hukum terhadap berbagai lapisan masyarakat.
4) Pendidikan  berkelanjutan  dengan  mengembangkan  pengetahuan  hukum.  Pendidikan berkelanjutan akan membantu untuk tetap update dengan perubahan-perubahan dalam hukum.
5) Keterampilan  komunikasi  dimana  Keterampilan  berkomunikasi  dengan  baik  sangat penting  dalam  hukum  untuk  dapat  memahami  cara  berbicara,  menulis,  dan mendengarkan dengan  efektif. Kemampuan  berkomunikasi  yang  baik  membantu  pada saat situasi dimana membutuhkan kerja sama dengan pihak-pihak.
6) Pemahaman Etika hal Ini melibatkan kewajiban terhadap keadilan, kebenaran, dan hak asasi  manusia.  Dengan  tetap  berpegang  pada  standar  e  Etika  profesi  hukum,  bahkan ketika itu sulit.
Membentuk  karakter  sadar  hukum  adalah  proses  berkelanjutan  yang  melibatkan pendidikan,  refleksi,  dan  partisipasi  aktif  dalam  masyarakat.  Selalu  penting  untuk  memahami dan  menghormati  hukum  sebagai  dasar  bagi  masyarakat  yang  adil  dan  beradab.  Pembinaan karakter hukum merujuk pada upaya untuk mengembangkan nilai-nilai moral, etika, integritas, dan  kompetensi  yang  diperlukan  dalam  praktik  hukum.  Hal  ini  mencakup  aspek  seperti kejujuran,  tanggung  jawab,  keadilan,  dan  profesionalisme  dalam  konteks  hukum.  Pembinaan karakter  hukum  sangat  penting  untuk  memastikan  bahwa  para  profesional  hukum,  seperti advokat,  hakim,  dan  penegak  hukum,  dapat  menjalankan  tugas  dengan  integritas  dan menghormati nilai-nilai etika.
Beberapa poin yang menjelaskan pembinaan karakter hukum :
1) Pendidikan Hukum Etika:
Pembinaan karakter hukum dapat dimulai sejak mahasiswa hukum menjalani pendidikan mereka.  Program pendidikan hukum harus mencakup kurikulum yang menekankan etika dan nilai-nilai moral yang diperlukan dalam praktik hukum.
2) Pelatihan Profesional:
Dikalangan  profesional  hukum  menerima  pelatihan  yang  berkelanjutan  mengenai  etika profesi, aturan, dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Hal ini  mencakup diskusi etika, studi kasus, dan pelatihan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran etika.
3) Penegakan Etika Profesi:
Organisasi  profesi  hukum,  seperti  bar  associations,  memiliki  peran  penting  dalam memastikan bahwa anggotanya mengikuti standar etika. Mereka dapat menetapkan kode etik, menangani keluhan terkait pelanggaran etika, dan memberikan sanksi jika diperlukan.
4) Budaya Organisasi:
Kantor  hukum  dan  lembaga  hukum  lainnya  harus  menciptakan  budaya  organisasi  yang mendukung pembinaan karakter hukum. Ini dapat mencakup pemberdayaan karyawan untuk melaporkan  perilaku  tidak  etis,  transparansi  dalam  keputusan  hukum,  dan  penekanan  pada nilai-nilai moral.
5) Mentorship dan Pembinaan:
Para  profesional  hukum  yang  lebih  berpengalaman  dapat  memainkan  peran  penting dalam  membimbing  dan  membina  karakter  para  pemula.  Mentorship  dapat  memberikan pandangan  praktis  tentang  bagaimana  menjalankan  praktik  hukum  dengan  integritas  dan tanggung jawab.
6) Pendidikan Masyarakat:
Pembinaan  karakter  hukum  juga  melibatkan  edukasi  masyarakat  tentang  hak  dan kewajiban  hukum.  Ini  dapat  membantu  membangun  pemahaman  masyarakat  tentang pentingnya integritas dan etika dalam sistem hukum.
7) Pertanggungjawaban Pribadi:
Pembinaan karakter hukum adalah suatu pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pihak,  termasuk  lembaga  pendidikan,  organisasi  profesi,  mentor,  dan  individu  itu  sendiri. Dengan  memprioritaskan  pembinaan  karakter  hukum,  diharapkan  para  profesional  hukum dapat  memberikan  kontribusi  positif  bagi  keadilan  dan  integritas  sistem  hukum  secara keseluruhan.  Individu-individu  dalam  profesi  hukum  juga  harus  bertanggung  jawab  secara pribadi  untuk  mengembangkan  karakter  hukum  mencakup  refleksi  diri,  penilaian  diri,  dan komitmen untuk selalu meningkatkan diri secara moral dan etika.
Penegakan  hukum  di  Indonesia  melibatkan  berbagai  lembaga  dan  proses  untuk menegakkan ketertiban, keadilan, dan supremasi hukum. Beberapa lembaga kunci yang terlibat dalam penegakan hukum di Indonesia meliputi:
1) Kepolisian: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum yang  bertugas  melindungi  masyarakat,  menjaga  keamanan  dan  ketertiban,  serta menegakkan hukum. Polri memiliki berbagai satuan, termasuk Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) yang menangani tindak pidana.
2) Kejaksaan:  Kejaksaan  Republik  Indonesia  (Kejaksaan  RI)  bertanggung  jawab  untuk melaksanakan  tugas  penuntutan  di  pengadilan,  memberikan  pendapat  hukum  kepada pemerintah, dan melakukan penyidikan pra-peradilan. Kejaksaan juga berperan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan.
3) Peradilan:  Sistem  peradilan  Indonesia  mencakup  pengadilan  umum,  agama, administrasi  negara,  dan  militer.  Pengadilan  bertanggung  jawab  untuk  memutuskan perkara hukum, baik perkara pidana, perdata, maupun administrasi. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.
4) Badan Narkotika Nasional (BNN): BNN memiliki peran khusus dalam penanganan kasus narkotika.  Mereka  bertugas  untuk  mencegah,  memberantas,  dan  mengendalikan peredaran narkotika serta rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
5) Badan  Intelijen  Negara  (BIN):  BIN  adalah  lembaga  intelijen  nasional  yang  bertugas menyelidiki dan menganalisis informasi intelijen untuk mendukung keamanan nasional. Meskipun  tidak  secara  langsung  terlibat  dalam  penegakan  hukum,  BIN  dapat memberikan informasi yang relevan kepada lembaga penegak hukum.
6) Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  (Kemenkumham):  Kementerian  ini bertanggung jawab untuk mengelola administrasi hukum, pembinaan narapidana, serta melakukan pemasyarakatan dan rehabilitasi.
7) Ombudsman  Republik  Indonesia:  Ombudsman  memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  penegakan  etika  oleh  lembaga-lembaga pemerintah.
Proses  penegakan  hukum  di  Indonesia  melibatkan  berbagai  tahapan,  mulai  dari penyelidikan  dan  penyidikan,  penuntutan  di  pengadilan,  hingga  pelaksanaan  putusan pengadilan  dan  pemasyarakatan.  Supremasi  hukum  menjadi  prinsip  utama  dalam  sistem hukum Indonesia, yang menekankan bahwa setiap orang, termasuk pejabat pemerintah, harus tunduk pada hukum.

## b.  Penegak  Hukum  Dan  Perannya  Untuk  Menumbuhkan  Kesadaran  Hukum  Di Masyarakat .
Pelaksanaan  hukum  di  dalam  masyarakat  selain  tergantung  pada  kesadaran  hukum masyarakat  juga  sangat  banyak  ditentukan  oleh  aparat  penegak  hukum,  oleh  karena  sering terjadi  beberapa  peraturan  hukum  tidak  dapat  terlaksana  dengan  baik  oleh  karena  ada beberapa  oknum  penegak  hukum  yang  tidak  melaksanakan  suatu  ketentuan  hukum  sebagai mana  mestinya.  Hal  tersebut  disebabkan  pelaksanaan  oleh  penegak  hukum  itu  sendiri  yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra.
Selain itu teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyelahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen  yudikatif  dan  dilaksanakan  oleh  birokrasi,  sehingga  sering  disebut  juga  birokrasi penegakan  hukum.  Eksekutif  dengan  birokrasinya  merupakan  bagian  dari  bagian  dari  mata rantai guna mewujudkan rencana yang tercantum dalam rancangan maupun aturan hukum.

## c. Instrumen Penegakan Hukum Di Indonesia
Kajian  secara  sistematis  terhadap  penegakan  hukum  dan  keadilan  secara  teoritis dinyatakan efektif apabila kelima pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya,aparat penegak  hukumnya,  faktor  warga  masyarakatnya  yang  terkena  lingkup  peraturan  hukum, faktor  kebudayaan  atau legal  culture ,  factor  sarana  dan  fasilitas  yang  dapat  mendukung pelaksanaan hukum di masyarakat.
Hukum Pidana Menurut Prof. Moeljatno adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan  disertai  ancaman  atau  sanksi  yang  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka  yang  telah  melanggar larangan-larangan  itu  dapat  dikenakan  atau  dijatuhi  pidana  sebagaimana  yang  telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
Perbuatan  Pidana  Menurut  Prof.  Moeljatno  menggunakan  istilah  “perbuatan  pidana”, karena  menurutnya,  “kata  “perbuatan”  lebih  lazim  digunakan.  Perbuatan  pidana  adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
Asas Legalitas menurut Prof. Moeljatno ada 3 yaitu :
a. Tidak  ada  perbuatan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  kalau  hal  itu  terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
b. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
c. Aturan-aturan pidana tidak boleh berlaku surut (Hiariej, 2014).

## D. Kesimpulan
Penguatan  karakter  adalah  perjalanan  yang  berkelanjutan.  Penting  untuk  selalu  mencari peluang  untuk  belajar  untuk  tidak  melakukan  hal-hal  salah.  Penguatan  merujuk  pada  proses pengembangan  dan  peningkatan  sifat-sifat  positif,  nilai-nilai  dan  keterampilan  individu  untuk mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih baik. Penguatan karakter tidak hanya terbatas pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga melibatkan aspek-aspek moral, etika, emosional dan Introspeksi diri
Pembentukan  dengan  mencermati  nilai-nilai,  kepercayaan  dan  tujuan  hidup. Mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  pribadi  sehingga  untuk  menetapkan  tujuan  yang realistis  dan  bermakna  untuk  mencapai  pertumbuhan  pribadi.  Memecah  tujuan  menjadi langkah-langkah  yang  lebih  kecil,  Meningkatkan  kemampuan  berkomunikasi  secara  efektif Mendengarkan  dan  memahami  sudut  pandang    orang  lain,  mengembangkan  rasa  tanggung jawab terhadap diri sendiri dan tindakan-tindakan Mempertahankan integritas.

## E. Referensi
Ersanto,  B.  A. (2019). Pertanggungjawaban  Pidana  Pengedar  Obat  Kesehatan  Tanpa  Izin Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Badan  Pengawasan  Obat  Dan  Makanan  Republik  Indonesia Nomor  24  Tahun  2017  Tentang  Kriteria  Dan  Tata  Laksana  Registrasi  Obat. S1  thesis, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.
Hiariej, E. O. S 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta Kartini, K. (1985). Psikologi Abnormalitas Seksual, Mandar Maju, Bandung Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Marzuki,  P.  M.  (2009). Penelitian  Hukum  (Cetakan  Kelima), Kencana  Prenada  Media  Group. Jakarta.
Moeljatno. (1987). Asas-asas Hukum Pidana . PT. Bina Askara: Jakarta.