Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Kajian Rekognisi Hak Masyarakat Adat Perspektif  Propetik
Supriyadi
1 Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea, Email supriyadi@gmail.com
Abstrak.  Penelitian  ini  dilatarbelakangi  tidak  adanya  etik  dalam  pengakuan  masyarakat  adat  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normative  dengan  pendekatan  konseptual  dan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dengan  tujuan  penelitian  ini  adalah  agar  menjadi referensi pemegang kebijakan dalam membuat regulasi agar memperhatikan asas-asas hokum. Artikel  ini  berbicara  tentang  rekognisi  hak  masyarakat  adat  perspektif  etik  profetik  dengan  latar belakang bahwa konstitusi UUD NRI 1945 tidak memuat nilai etik dalam rekognisi hak masyarakat adat.Tujuan artikel ini untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan amandemen konstitusi. Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  pendekatan filsafat. Hasil penelitian ini adalah integrasi rekognisi efektif, rekognisi etis dan rekognisi affirmatif menjadi nilai etik propetik  rekognisi hak masyarkat adat.

## Kata Kunci: Rekognisi, Pesprspektig Propetik

## LATAR BELAKANG
Tulisan  ini  mengupas  terkait Posisining rekognisi  hak  masyarakat  adatperspektif  etik profetik.  Rekognisi  idealnya  dilakukan  dengan pendekatan secara utuh dan affirmatife . Rekognisi  dengan  pendekatan  secara  utuh menjamin  hak  asasi  bagi  yang  direkognisi. Rekognisi affirmative menjamin  percepatan rekognisi  bagi  kelompok  atau  komunitas  yang dulunya  pernah  ada,  lalu  direkognisi  kembali. Intergrasi  antara  rekognisi  utuh  dan affirmative ini disebut sebagai rekognisi etis. Rekognisi etis ini roh dari rekognisi  perspektif etik propetik.
Rekognisi  hak  masyarkat  adat  diatur dalam  UUD  NRI  1945  dengan  berbagai pendekatan  yang  dimuat  pada  masing-masing pasal.  Pasal  18B  ayat  (2)  rekognisi  dengan pendekatan  Tata  Pemerintahan,  pasal  32  Ayat (1) dan (2) rekoginisi  menggunakan pendekatan kebudayaan,  pasal  28I  rekognisi  menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Rekognisi dalam konstitusi dengan Pendekatan-Pendekatan tersebut  berdampak    persoalan  hukum  pada tataran  peraturan  dibawahnya  bahkan  masih menyimpan  konflik  di  wilayah  masyarakat  adat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Konflik  tersebut  terus  terjadi    karena  rekognisi masyarakat  adat  tidak  dilakukan  secara  penuh dan  efektif    sehingga  tidak  telihat moral etik dalam  muatan  rekognisi  hak  masyarakat  adat dalam konstitusi.
Berdasarkan  teori  Honneth,  politik rekognisi  memiliki  tiga  ranah  yang  berbeda namun  saling  berkaitan:  cinta,  hukum/hak,  dan solidaritas yang masing-masing memiliki konturnya  sendiri  beserta  jenis  ancaman  yang berbeda  pula.  Di  samping  itu  juga,  dalam Perjanjian  Westphalia  1648  selain  mengakhiri Perang  30  tahun  di  daratan  Eropa  yang  dipicu oleh  Reformasi  oleh  Marthin  Luther  di  Jerman, juga  mengakhiri  hegemoni  politik  Gereja Katholik Roma atas Negara-negara di Eropa dan berbagai belahan dunia lainnya.Perjanjian Westphalia  mengedepankan  dua  hal  penting yang  berkembang  di  Eropa  waktu  itu  yaitu pertama, pengakuan  Negara  bangsa  sebagai entitas  paling  berdaulat  di  hadapan  warga negaranya;  dan kedua Negara  lain  tidak  berhak mencederai  kedaulatan  tersebut  dalam  sebuah sistem internasional.
Rekognisi dalam pandangan etik propetik yang berdasar pada fiqih aqalliyat yang secara  etimologis  dimaknai  minoritas  atau kelompok.  Didefinisikan  sebagai  kelompok masyarakat  dalam  suatu  pemerintahan  yang dalam hal etnis, bahasa, ras, atau agama berbeda dengan kelompok mayoritas yang berkembang.Secara  terminolgis  Fikih  Minoritas berarti  satu  bentuk  fiqh  yang  memeilihara keterkaitan  hukum  syar’i  dengan  dimensi- dimensi  suatu  komunitas,  dan  dengan  tempat  di mana  mereka  tinggal.Fiqh  ini  merupakan  fiqh
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
komunitas  terbatas  yang  memiliki  kondisi khusus, yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai  bagi  orang  lain  menjadi  sesuai  bagi mereka.
Pendekatan yang dilupakan dalam rekognisi  hak  masyarakat  adat  dalam  konstitusi adalah  pendekatan  Sumber  daya  alam  dan pendekatan  Hukum  adat.  Upaya  rekognisi dengan  pendekatan  Sumber  daya  alam  dengan melakukan  yudicial  review  undang-undang nomor  41  Tahun  1999  Tentang  kehutanan  yang melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUUX/ 2012 yang menyatakan teritorialisasi  wilayah  hutan  adat  sebagai  hutan negara  yang diatur dalam UU Nomor 41  Tahun 1999  tentang  Kehutanan  bertentangan  dengan UUD  NRI  1945.    Pendekatan  Hukum  adat belum  diakomodir  sehingga  peradilan  adat menjadi alternatif penyelesaian sengketa.
Muhammad  Dahlan  mengkaji  rekognisi hak  masyarakat  hukum  adat  dalam  konstitusi yang  pernah  berlaku  di  indonesia  dengan melihat  efektif  atau  tidak  rekognisi  tergantung pada  lima  klasifikasi  rekognisi  yaitu  rekognisi konstitusional atas perbedaan kultural, rekognisi  konstitusional  atas  hak  menentukan nasib  sendiri  secara  budaya,    rekognisi konstitusional  atas  hukum  adat,    rekognisi konstitusional atas hak berpolitik, serta rekognisi konstitusional atas hak mengklaim dan berjuang  untuk  hak  komunal  atas  tanah,  teritori dan sumber daya alam dengan keseimpulannnya bahwa tidak satupun dari Konstitusi yang pernah berlaku  di  Indonesia  secara  penuh  memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak MHA dan  implementasi  dari  Konstitusi  tersebut  yang memenuhi klasifikasi rekognisi hak MHA secara penuh.
Gambar 1: Rekognisi Efektif (Data diolah dari Penelitian Dahlan)
Tulisan  ini  akan  fokus  pada  analisa rekognisi  hak  masyarakat  adat  perspektif  etik profetik  dengan  melihat  pendekatan  rekognisi hak  masyarakat  adat  yang  diatur  dalam  UUD NRI  1945  dengan  Metode  penelitian  normatif yang  dalam  hal  ini  studi  kepustakaan  dengan jenis  penelitian  normatif    serta  menggunakan metode  pendekatan  konseptual,  pendekatan perundang-undangan, pendekatan filsafat. Sumber  bahan  hokum  adalah  UUD  NRI  1945, Undang-Undang,  Jurnal,  Buku-Buku.Metode analisis bahan hokum dengan metode deduktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Rekognisi  Hak  Masyarakat  Adat  Dalam Konstitusi
Dalam  konstitusi mengatur  rekognisi hak masyarakat adat dengan pendekatan :
1. Pendekatan  tata  pemerintahan    (pasal 18B ayat (2))
Secara Konstitusioal pengaturan masyarkat  adat    sebelum  amandemen sering  berdasar  pada  Penjelasan  UUD 1945 Pasal 18 angka II yang berbunyi:
“Dalam  territoir  Negara  Indonesia terdapat lebih kurang 250
zelfbesturende landchappen dan volksgetneenschappen,  seperti  desa di  Jawa  dan  Bali,  negeri  di Minangkabau,  dusun  dan  marga  di Palembang  dan  sebagainya.Daerah- daerah  itu  mempunyai  susunan  asli, dan  oleh  karenanya  dapat  dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.Negara  Republik  Indonesia menghormati  kedudukan  daerah- daerah istimewa tersebut dan segala peraturan  negara  yang  mengenai daerah-daerah  itu  akan  mengingati hak-hak asal-usul daerah tersebut.” Dalam  UUD  NRI  1945  Pasal  18B ayat  (2)  merujuk  kepada  kesatuan- kesatuan  masyarakat  adat  yang  secara kelembagaan merujuk pada desa, nagari, dusun,  marga  atau  bentuk  lainnya.  Oleh karena itu, pembicaraan mengenai masyarakat adat dalam tulisan ini adalah membicarakan  masyarakat  adat  yang dimaksud  dalam  Pasal  18B  ayat  (2)
UUD  1945  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD
1945  sebagai  salah  satu  landasan
konstitusional atas perbedaan kultural konstitusional  atas  hak  menentukan  nasib  sendiri  secara budaya konstitusional atas hukum adat konstitusional atas hak berpolitik konstitusional  atas  hak  mengklaim  dan  berjuang  untuk hak komunal atas tanah, teritori dan sumber daya alam
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
konstitusional masyarakat adat menyatakan  pengakuan  secara  deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati  keberadaan  dan  hak-hak masyarakat  adat.  Pasal  18B  ayat  (2) berbunyi : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”
Pengakuan  tersebut  memberikan batasan-batasan  atau  persyaratan  agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai  masyarakat  adat.  Ada  empat persyaratan  keberadaan  masyarakat  adat menurut  Pasal  18B  ayat  (2)  UUD  1945 antara lain:
a. Sepanjang masih hidup
b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat
c. Prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia
d. Diatur dalam undang-undang
2. Pendekatan HAM (pasal 28i (1) dan (2))
Pengaturan terkait hak-hak masyarakat  adat  diatur  dalam  Pasal  28I ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat  tradisional  dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”
Secara  substansial,  pola  materi muatan dari Pasal 28I ayat (3) ini hampir sama dengan materi muatan Pasal 6 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  (UU  HAM)  yang berbunyi: “Identitas  budaya  masyarakat hukum  adat,  termasuk  hak  atas  tanah ulayatdilindungi, selaras dengan
perkembangan  zaman.” UU  HAM  lahir satu tahun sebelum dilakukannya amandemen  terhadap  Pasal  28I  ayat  (3) UUD  1945.Kuat  dugaan,  Pasal  28I  ayat (3)  UUD  1945  dan  juga  beberapa ketentuan  terkait  hak  asasi  manusia lainnya  di  dalam  konstitusi  mengadopsi
materi  muatan  yang  ada  di  dalam  UU HAM.
Namun ada sedikit perbedaan antara Pasal  28I  ayat  (3)  UUD  1945  dengan Pasal  6  ayat  (2)  UU  HAM.  Pasal  6  ayat (2)  UU  HAM  mengatur  lebih  tegas dengan  menunjuk  subjek  masyarakat hukum  adat  dan  hak  atas  tanah ulayat.Sedangkan  Pasal  28I  ayat  (3) membuat  rumusan  yang  lebih  abstrak dengan menyebut hak masyarakat tradisional.
Hak  masyarakat  tradisional  itu sendiri  merupakan  istilah  baru  yang sampai  saat  ini  belum  memiliki  definisi dan batasan yang jelas.Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 juga mempersyaratkan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat sepanjang  sesuai  dengan  perkembangan zaman.Pendekatan konstitusional
terhadap  Pasal  28I  ayat  (3)  UUD  1945 ini  adalah  pendekatan  HAM.  Hal  ini nampak  jelas  dalam  sistematika  UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD  1945  di  dalam  Bab  XA  tentang Hak  Asasi  Manusia  bersamaan  dengan hak-hak  asasi  manusia  lainnya.  Oleh karena  itu,  instansi  pemerintah  yang paling bertanggungjawab dalam landasan konstitusional  ini  adalah  Kementerian Hukum dan HAM serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
3. Pendekatan Kebudayaan (pasal 31 (2))
Dalam  konstitusi  yang  berkaitan dengan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat adalah Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:
Pasal 32 ayat (2)
“Negara  memajukan  kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara  dan  mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Pasal 32 ayat (2) “Negara
menghormati dan memelihara  bahasa  daerah  sebagai kekayaan budaya nasional.”
Kedua  ketentuan  ini  tidak  terkait langsung  dengan  hak  masyarakat  adat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
atas  sumber  daya  alam.  Namun  dalam kehidupan  keseharian  masyarakat  adat, pola-pola pengelolaan sumber daya alam tradisional sudah menjadi budaya tersendiri yang berbeda dengan pola-pola yang  dikembangkan  oleh  masyarakat industri.Pola-pola  pengelolaan  sumber daya alam inilah yang kemudian menjadi salah  satu  kearifan  lokal  atau  kearifan tradisional masyarakat dalam pengelolaan  sumber  daya  alam  dan lingkungan hidup.
Ketentuan  ini  menjadi  landasan konstitusional dalam melihat masyarakat dari  dimensi  kebudayaan.  Hak  yang diatur  dalam  ketentuan  ini  yaitu  hak untuk mengembangkan nilai-nilai
budaya  dan  bahasa  daerah.Tidak  dapat dipungkiri bahwa pendekatan
kebudayaan  dalam  melihat  adat  istiadat dari masyarakat adat menjadi pendekatan yang  paling  aman  bagi  pemerintah karena  resiko  pendekatan  ini  tidak  lebih besar  dibandingkan  dengan  pendekatan lainnya. Rekognisi
konstitusional atas perbedaan kultural ( constitutional recognitionof cultural diversity ). Klasifikasi ini menuntut adanya pengakuan  terhadap  keragaman  budaya oleh  negara  sebagai  elemen  struktural dari  sistem  sosial  politik  seperti  Bolivia yang  mendefinisikan  dirinya  sebagai negara plurinasional.
Tiap MHA
memiliki  otonominya  masing  -masing dan  tidak  ada  satupun  dalih  yang membenarkan  tindakan  hukum  dari negara
untuk mengenyampingkan otonomi  tersebut  kecuali  melalui  proses yang demokratis dan terbuka.
Dalam  konstitusi  tidak  mengatur rekognisi  hak  masyarakat  adat  dengan pendekatan :
1. Pendekatan Sumber daya Alam Rekognisi  konstitusional  atas
hak  mengklaim  dan  berjuang  untuk hak  komunal  atas  tanah,  teritori  dan sumber  daya  alam  ( constitutional recognitionof right to claim and fight for  collective  rights  of  lands, teritories,and  natural  resources ).25
Rekognisi  ini  dipandang  empat sarjana  tersebut  sebagai  elemen paling  penting  di  era  kontemporer karena segala macam bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap  klasifikasi  kelima  akan meluas pada aspek rekognisi lainnya.
2. Pendekatan Hukum adat Rekognisi  konstitusional  atas hukum adat ( constitutional recognition of customary law ).
Klasifikasi ini pertama-tama menuntutadanya  pengakuan  hukum adat  sebagai  hukum  yang  memiliki kekuatanotoritarif  bagi  masyarakat dalam  sudut  pandang  negara  dan keduarekognisi  ini  menurut  adanya perombakan  hukum  besar-besaranke arah pluralisme hukum (dalam tradisi hukum Amerika Latin disebut derechos consetudinarios ). Rekognisi  ini  akan  membebaskan MHAterhadap pilihan hukum; membebaskan mereka untuk
membangunsistem  peradilan  pra- kolonial  maupun  sistem  sanksi  yang pernah  ada(tetapi  dengan  syarat bahwa  sanksi  yang  diberikan  tidak merengguthak  hidup  orang  lain seperti  tradisi  persembahan)  dan mekanismeresolusi  konflik  secara adat.
Gambar 2 : Rekognisi Et is b. Rekognisi hak masyarakat adat

## Perspektif  Etik Profetik
Kata  profetik  berasal  dari  bahasa inggris  “profephet”  yang  berarti  nabi,  jadi makna profetik adalah mempunyai sifat atau
UUD NRI 1945 Pendekatan: 1. Tata Pemerintahan
2. Kebudayaan 3. HAM pendekatan : 1. SDA 2. Hukum adat
1 . S D A 2 . H u k u m
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
ciri seperti nabi, atau bersifat prediktif.Salah satu  sifat  nabi  adalah  mengakuai  eksistensi kaum  minoritas.Untuk  memahami  etik rekognisi hak masyarakat adat pespektif etik profetik,  perlu  pemahaman  terkait  ilmu  dan agama.  Menurut  kunto,  salah  satu  pola menintegrasikan  antara  ilmu  dan  agama yaitu  dengan  pengilmuan  islam  (profetik/ demistifikasi) gerakan demistifikasi dimaksudkan  sebgai  gerakan  intelektual untuk  menghubungkan  kembali  teks  dengan konteks sehingga terjadi korespodensi.
Dalam konteks ini, etik rekognisi hak masyarakat adat pespektif profetik diteropong  dengan Fiqh  al-aqalliyyât.Fiqh al-aqalliyyât mendasarkan argumentasi- argumentasinya pada logika dan metodologi hukum Islam yang dirumuskan para ulama.Landasan  paling  dasar  yang  biasa digunakan,  doktrin  kemaslahatan  dan urf (tradisi).Dengan  demikian,  sumber-sumber penetapan  hukum  seperti  al-Quran,  hadist, ijmak ,  dan qiyas (analogi)  harus  diletakkan dalam konsepsi tersebut.
Di  samping  itu,  konsepsi maqâshid asy-syarî`ah (Tujuan  dasar  pemberlakukan hukum  Islam)  yang  berintikan  perlindungan pada  lima  hal  pokok  ( dlarûriyyat  al- khamsah )  baik  pada  tingkatan dlarûriyyat, hâjiyyât maupun tahsiniyyât, merupakan prinsip umum yang berintikan pada keadilan dan  kebaikan.  Dengan  demikian  inti  ajaran Islam  yang  terdapat  dalam  universalitas  al-
Quran adalah penegakan prinsip kemanusiaan, dimana perbedaan muslim dan non  muslim  menjadi  tidak  terlalu  relevan diperdebatkan.
Dalam  beberapa  literature Fiqh  al- aqalliyyât selalu membahas mengenai keberadaan  masyarakat  dalam  konteks kewarganegaraan  yakni  masyarakat  muslim di wilayah non muslim. Sejatinya pemahaman mengenai Konsep Fiqh
Aqalliyât bisa  dikembangkan  bukan  hanya terkait  bagaimana  Muslim  hidup  sebagai minoritas, tapi bagaimana seharusnya Muslim yang berada dalam posisi mayoritas memperlakukan  kelompok  minoritas  serta bagaimana  masyarakat  minoritas  dapat berkontribusi  pada  masyarakat  mayoritas sehingga  menimbulkan  hubungan  yang
bersifat  simbiosis  mutualistik.  Perluasan konsep  ini  dalam  konteks  ke  Indonesiaan, sangat  penting  terutama  untuk  memberikan landasan  konseptual  bahwa  melindungi minoritas  merupakan  bagian  dari  penegakan nilai-nilai  agama.Hal  ini  sejalan  dengan kaidah  fiqiyah  "hukum  bisa  berubah disebabkan perubahan waktu dan tempat.
Rumusan  tersebut  dijadikan  sebagai legitimasi  bahwa  hukum  Islam  mempunyai fleksibilitas yang tinggi dan senantiasa memperhatikan realitas sebagai dasar pertimbangan untuk menetapkan hukum.
Sebagai  lazimnya  fiqh  klasik, Fiqh  al- aqalliyyât juga  dibangun  berdasarkan  pondasi kaidah-kaidah  hukum  (legal  maxims)  yang dikenal  dengan al-qawa’id  al fiqhiyyah . Jumlah kaidah-kaidah  fikih  cukup  dan  merupakan derivasi  dari  lima  kaidah  pokok  yang  dikenal dengan al-kulliyyat al-khams , yaitu:
1. Semua perkara itu tergantung niatnya
2. Keyakinan  tidak  bisa  dihilangkan  oleh keraguan
3. Kesulitan mendatangkan kemudahan
4. Kemadlaratan harus dihilangkan
5. Adat bisa menjadi hukum
Lima kaidah pokok diatas sesungguhnya telah  memberikan  gambaran  awal  betapa  fikih itu  harus  mempertimbangkan  hal-hal  yang paling  esensial,  yaitu  niat  dan  hal-hal  yang memudahkan dan mendatangkan manfaat kemashlahatan. Fiqh  al-aqalliyyat bisa  disebut juga  sebagai  fikih  nondiskriminasi,  karena  fikih tersebut  didasarkan  kepada  elaborasi  dan formulasi fikih yang berbasis HAM.
Aspek  yang  penting  dalam Fiqh  al- aqalliyyât diantaranya  merujuk  kepada  aspek mengutamakan nilai-nilai toleran dan keterbukaan untuk berinteraksi dengan masyarakat  lain  dan  konsep wasatiyah serta peluang dakwah kepada kepada masyarakat non muslim. Dalam pandangan fiqih ini tidak hanya mengatur bagaimana sminoritas muslim menjalankan  hidup  sesuai  dengan  ajaran  syarii, tetapi  bagaimana  jalan  hidup  mayoritas  muslim untuk  memperlakukan  orang  lain  yang  berbeda secara adil.
Secara  terminolgis  Fikih  Minoritas berarti  satu  bentuk  fiqh  yang  memeilihara keterkaitan  hukum  syar’i  dengan  dimensi- dimensi  suatu  komunitas,  dan  dengan  tempat  di
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
mana  mereka  tinggal.  Fiqh  ini  merupakan  fiqh komunitas  terbatas  yang  memiliki  kondisi khusus, yang memungkinkan sesuatu yang tidak sesuai  bagi  orang  lain  menjadi  sesuai  bagi mereka.  Cara  memperolehnya  membutuhkan aplikasi  sebagai  ilmu  kemasyarakataan  secara umum  dan  ilmu  sosiologi,  ekonomi  dan beberapa ilmu politik dan hubungan internasional secara khusus.
Dari  definisi  diatas  mengindikasikan bahwa Fiqh al-aqalliyyât tetap merupakan salah satu jenis fiqh yang merupakan bagian dari fiqh pada umumnya, hanya saja ia memiliki karakter khusus karena akan diterapkan pada masyarakat dengan  karakter  khusus,  yang  berbeda  dengan fiqh pada umumnya, yakni masyarakat minoritas disuatu negara.
Dalam  konteks  kehidupan  bernegara, memperlakukan  orang  lain  secara  adil,  berarti menjadikan  HAM  dan  Konstitusionalisme menjadi basis pengaturan. Seluruh warga negara harus  diperlakukan  setara,  sehingga  nilai-nilai agama,  etnis,  ras,  jenis  kelamin  tidak  bisa dijadikan  alat  untuk  mendiskriminasi.Konstruk pemikiran  semacam  ini  tentu  mengandung jebakan yang harus dihindari.Konsep “kesetaraan” (equality) justru  bisa  menjadi  alat penindasan bila hal itu diterapkan dalam struktur masyarakat  yang  sejak  awal  terkonstruk  secara diskriminatif.Karena  itu,  konsep  kesetaraan warga  negara  harus  mengizinkan  adanya affirmative  action untuk  mengangkat  kapasitas kelompok  yang  sejak  awal  terdiskriminasi  atau mempunyai  kemampuan  yang  berbeda  dengan mayoritas warga negara pada umumnya.
Perlindungan dan memperlakukan minoritas  secara  adil  dan  tidak  bertindak diskriminatif,  merupakan  semangat  dari  ajaran islam. Dengan begitu, prinsip konstitusionalisme,  dan  penghargaan  warga negara  berbasis  HAM  dengan  sendirinya merupakan  semangat  Islam  juga.Sebenarnya dalam implementasinya terdapat beberapa pertentangan  antara  konsep  HAM  prespektif Islam dan konsep konstitusionalisme, HAM dan warga negara yang dirumuskan oleh pengalaman masyarakat  barat.Problematika  hukum  ini  telah di  jawab  oleh  Ahmed  an-Naim,  menurutnya penerapan  dan  elaborasi  hukum  tersebut  dapat direalisasikan,  dengan  menyediakan  ide-ide, asumsi-asumsi dan institusi-institusi yang
berkaitan  dengan  prinsip-prinsip  tersebut  agar bisa  diadaptasi  secara  lebih  baik  dalam  konteks lokal dan masyarakat yang berbeda.
Suatu  kebijakan  pemerintah  baik  yang berupa  undang-undang,  peraturan  hukum  dan serta  keputusan  baik  pada  tataran  nasional maupun  internasional  harus  dapat  berkembang sesuai  dengan  perubahan  zaman.Hukum  yang bersifat  konvensioanal  tidak  selamanya  dapat mengatribusi  dan  menawarkan  solusi  bagi problematika  dan  isu-isu  yang  bersifat  global akibat pengaruh moderinisasi secara luas.Sehingga  perubahan  hukum  dalam  konteks keislaman  harus  berdasarkan  koridor  nash-nash syariat yang bersifat universal tanpa mengesampingkan  nilai-nilai  kemanusiaan  dan keadilan yang bersifat subtansial bagi masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  kaidah fiqiyah Taghoyurul  ahkam  bi  taghoyuril  amkan azman  wa  ahwal (perubahan  hukum  harus selaras  dengan  perubahan  tempat,  zaman  dan keadaan).  Perubahan  itu  haruslah  mampu menajawab  permasalahan  yang  ada  dan  mampu menampung  aspirasi  serta  kondisi  sosial masayarakat  yang  ada  semata-mata  demi mewujudkan  kemashlahatan.  Dalam  kelompok minoritas  terbentuk  hukum  yang  merupakan bawaaan  bukan  ciptaan  yang  sering  kita  kenal dengan livinglaw .  Teori  living  law  dari  Eegene Ehrinlicch menyatakan bahwa setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum yang hidup (living law). Semua hukum dianggap hukum sosial.
Dalam  memahami  sebuah  realitas  sosial masyarakat,  termasuk  pada  tataran  minoritas, Islam  selalu  membawa  pengakuan  tersebut dalam kerangka religiusitas.Wilayah keagamaan menjadi  sesuatu  yang  mengatur  mengenai pandangan  masyarakat  terhadap  kelompok minoritas selain Islam.Term fikih minoritas ( fiqh al-aqalliyyât )  sebenarnya  tidak  dikenal  dalam diskursus  hukum  Islam,  terutama  hukum  Islam klasik.Fikih Islam dengan seluruh pencabangannya dibangun di atas altar kesadaran,  Islam  adalah  mayoritas,  pemenang, hidup  dalam  bangunan  negara  Islam,  dan seterusnya.
Etik  Rekognisi  Profetik  dibutuhkan  oleh legislator  untuk  memperluas  dan  sekaligus mengasah  kepekaan  nurani  dan  spritualnya. Bagi  penegak  hukum  kebutuhannya  adalah profetikIntelegence sebagai  tawaran  pendekatan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
alternatif dalam rangka mengisi rule - banking .Tawaran  pendekatan  holistik  di  dunia psikologi yang menyatukan pendekatan cognitive  intelegence,  emotional  intelegence, adversity  intelegence,  dan  spritual  intelegence. Integrasi dari setiap etik pendekatan-pendekatan tersebut  akan  melahirkan  rekognisi  yang  etis. Rekognisi yang etis lahir dari legislator, penegak hukum  yang  mempunyai  integritas.Integritas adalah  mutu,  sifat,  keadaan  yang  menujukkan kesatuan  yang  utuh  sehingga  potensi  dan kemampuan memancarkan kewibawaan.
Gambar 3 : Rekognisi Etik Profetik

## SIMPULAN DAN SARAN
Rekognisi idealnya dilakukan dengan pendekatan secara utuh dan affirmatife . Rekognisi  dengan  pendekatan  secara  utuh menjamin  hak  asasi  bagi  yang  direkognisi. Rekognisi affirmative menjamin  percepatan rekognisi  bagi  kelompok  atau  komunitas  yang dulunya  pernah  ada,  lalu  direkognisi  kembali. Intergrasi  antara  rekognisi  utuh  dan affirmative ini disebut sebagai rekognisi etis. Rekognisi etis dan affirmative ini roh dari rekognisi  perspektif etik propetik.
Rekognisi  hak  masyarkat  adat  diatur  dalam UUD  NRI  1945  dengan  berbagai  pendekatan yang  dimuat  pada  masing-masing  pasal.  Pasal 18B  ayat  (2)  rekognisi  dengan  pendekatan  Tata Pemerintahan,  pasal  32  Ayat  (1)  dan  (2) rekoginisi menggunakan pendekatan kebudayaan,  pasal  28I  rekognisi  menggunakan pendekatan hak asasi manusia. Rekognisi dalam konstitusi dengan Pendekatan-Pendekatan tersebut  berdampak    persoalan  hukum  pada
tataran  peraturan  dibawahnya  bahkan  masih menyimpan  konflik  di  wilayah  masyarakat  adat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal. Pendekatan yang dilupakan dalam rekognisi hak masyarakat  adat  dalam  konstitusi  adalah pendekatan  Sumber  daya  alam  dan  pendekatan Hukum adat.

## DAFTAR RUJUKAN Buku
Rian Adhivira Prabowo, Politik Rekognisi Axel Honneth: Relevansinya terhadap Jaminan  Kesetaraan  dalam  Hukum  di Indonesia.  Jurnal  Ilmu  Pemerintahan, Vol. 4, No. 2, 2019, 75-88. Anaya James S, Indigenous Peoples in International  Law ,  (Oxford  University
Press, 1996), hlm. 13.
Della  Porta,  Donatella  dan  Keating,  Michael (eds), Approaches and Methodologie in the Social Sciences , Cambridge University Press, 2008. hlm. 171.
Dr.  Ahmad  Imam  Mawardi,  MA, Fiqh Minoritas:  Fiqh  Al-  Aqalliyyat  dan Evolusi  Maqasid  al-Syari’ah  dari Konsep  ke  Pendekatan ,  (Yogyakarta: LkiS Group, 2012), hlm.119.
Muhammad  Dahlan,  Undang    :  Jurnal  Hukum,
Vol.  1  No.  2  (2018),  Rekognisi  Hak MasyarakatHukum Adat dalam Konstitusi “Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hal 214 Simarmata,  Rikardo  2006 Pengakuan  hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia .
Jakarta: UNDP. Hal. 209)
Yance  Arizona,  Antara  Teks  dan  konteks:
Dinamika  pengakuan  hukum  terhadap hak  masyarakat  adat  atas  sumber  daya alam di Indonesia .Hal. 19 Kuntowidjoyo, Islam sebagai ilmu.: Efistimologi,  metodelogi,    dan  etika. Yogyakarta.  Tiara  wacana.  2006.  Hal.
9-10
Kelik  wardiono  dkk,  Paradigma  Profetik: Eksplorasi  awal  pengembangan  basis epistimologi  Ilmu  Hukum,    Dalam Transendensi  Hukum  prospek  dan implementasi. Genta publishing. Yogyakarta.  Hal. 32 Shammai Fishman, “Fiqh al-Aqalliyat: A Legal Theory  for  Muslim  Minorities”,
UUD NRI 1945 Pendekatan:
4. Tata Pemerintahan
5. Kebudayaan
6. HAM
Pendekatan:
SDA 1. Hukum Adat Pendekatan: 1. Affirma- if Rekognisi Efektif
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 2 Maret 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(Hodson Institute: Research Monograph  on  the  Muslim  World, Series  No.  1,  Paper  No.  2,  October
2006),  dalam  Dr.  Ahmad  Imam Mawardi, Fiqh Minoritas ,.hlm. 13. Dr.  Subhi  Mahmashani, Falsafah  al-Tasyri’  fi al-Islam, Dar  al-‘Ilm  li  al-Malayiin, Beirut, cet. V, hlm.220-223, (http://huseinmuhammad.net/hukum- islam-yang-tetap-dan-yang- berubah/#sth ash.p376gTz7.dpuf), akses 26 Novemver 2019 Abdullahi  Ahmed  an-Naim, Islam  dan  Negara Sekuler:  Menegosiasikan  Masa  Depan, Syariah, (Bandung: Mizan, 2007), hlm.
210.
Gamal  abdul  nasir,  Mengawal  Pengakuan  dan eksistensi hak ulayat.taah ulayat
masyarakat hukum adat, dalam  Hukum Transedental Pengembangan
dan Penegakkan  Hukum  di  Indonesia.
Genta  Publishing.,  Yogyakarta.  hal. 364 Jurnal Dianto, Kewenangan Kepala Daerah Menerbitkan Izin Usaha Perkebunan Di
Hutan Adat, Vol 3, No 2 (2015) .
Dianto,    Pola  Penyelesaian  Konflik  Rekognisi Hak  Masyarakat  Adat  Di  Kabupaten
Sumbawa,  Jurnal  Equilibrium:  Jurnal
Pendidikan Vol. VIII. Issu 1