## MONOPOLI TRANSPORTASI HAJI OLEH PEMERINTAH

## MONOPOLY OF HAJJ PILGRIM TRANSPORTATION BY THE GOVERNMENT
Bq. Raehanun Ratnasari
Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kanwil Provensi Nusa Tenggara Barat Email : anungratna@yahoo.com
Naskah diterima : 19/09/2013; direvisi : 09/09/2013; disetujui : 20/10/2013

## A bstrAct
Implementation of the Hajj is regulated in Law No. 13 of 2008 concerning the organization of the pilgrimage. This law provide legal certainty for the citizens of the State of Indonesia (WNI) who wish to perform the pilgrimage in the holy land of Mecca with a system setup and management implementation. This monopoly is conducted by the Ministry of Religion is a form of monopoly by law. On  Presidential Decree number 70 of 2012 on the procurement of goods or services still relied upon by the religious ministry of the republic of Indonesia in Hajj transportation procurement by the government through a public tender process and the law, socio- legal approach empirical through legislation. There are many factors which become obstacle in the implementation of the transport Hajj like structure where the lack of specialized agencies authorized to manage funds Hajj , the substance is not harmony factor . The lack of knowledge about the pilgrims in the field of aviation technology that can interfere with the process of implementation transportation pilgrims. Implementation of transport Hajj performed by the government based on a presidential regulation on procurement of goods and services through a public tender process, but in terms of implementation remain guided in Law No. 13 of 2008 concerning the organization of the Hajj
Keywords : Monopoly, Transportation, Pilgrimage

## A bstrAk
Penyelenggaraan ibadah haji ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Memberikan suatu kepastian hukum bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menunaikan ibadah haji di tanah suci Makkah dengan pengaturan suatu sistem dan manajemen penyelenggaraannya. Monopoli yang dilakukan oleh Kementerian Agama adalah bentuk monopoli by law , Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa tetap dijadikan dasar oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam pengadaan transportasi haji oleh pemerintah melalui proses pelelangan umum dan Undang-Undang tersebut, pendekatan sosio legal empiris melalui peraturan perundang-undangan. Terdapat faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan transportasi haji seperti struktur di mana belum adanya lembaga khusus yang berwenang untuk mengelolah dana haji, faktor substansi adalah belum harmonisnya. Minimnya pengetahaun jamaah haji tentang teknologi di bidang penerbangan yang dapat menganggau proses pelaksanaan transportasi jamaah haji. Pelaksanaan transportasi haji oleh pemerintah dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa melalui proses pelelangan umum, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Kata Kunci : Monopoli, Transportasi, Ibadah Haji.
Bq. Raehanun Ratnasari
| Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................

## PENDAHULUAN
i bAdAh h Aji AdAlAh rukun Islam kelima setelah syahadat, salat, zakat dan puasa yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang memenuhi syarat istitaah, baik secara finansial, fisik, maupun mental dan meru- pakan ibadah yang hanya wajib di lakukan sekali seumur hidup. Ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan  Dzulhijjah). Hal ini berbeda den- gan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.
Keutamaan ibadah haji bagi seorang dapat pula dilihat dari hadist Rasulullah: ”satu umrah ke umrah yang lain menjadi penebus dosa yang dilakukan diantara ked- uanya, dan haji mabrur tidak ada ganja- rannya kecuali surga” . 1 Begitu besar keuta- maan ibadah ini sehingga tidak heran apa- bila umat muslim tidak segan-segan menge- luarkan biaya dan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakannya.
Dalam upaya meningkatkan penyeleng- garaan Ibadah Haji, pemerintah Indonesia mengacu pada tiga asas sebagai dasar dari penyelenggaraan Ibadah Haji. Pertama adalah “ asas profesionalisme ” yang telah di laksanakan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan pengelolaan ibadah haji yang di kelola secara profesional dengan jalan mempertimbangkan dan memilih calon pe- nyelenggara haji sesuai dengan kemapuan dan keahlian yang dimiliki oleh setiap in- dividu tersebut. Kedua “asas akuntabili- tas dengan prinsip nirlaba” yang telah di jalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang di kelola secara akuntabel dengan mengedepankan kepentingan jamaah haji dengan prinsip
1 Hadist Rasulullah HR. Malik, Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa-i dan Ibnu Majah). Lihat Shahih at-Targhiib No. 1096. )
nirbala yang berarti bahwa penyelengga- raan ibadah haji di lakukan secara terbuka dan dapat di pertanggung jawabkan secara etik dan hukum dengan prinsip tidak men- cari keuntungan. Dan terakhir “asas keadi- lan” yang telah di jalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu penyelenggaraan ibadah haji yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang dalam penyelenggaraan ibadah haji. 2
Adapun penyelenggaraan ibadah haji ini diatur dalam Undang-Undang No. 13 Ta- hun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Maka dengan adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 memberikan suatu kepastian hukum bagi Warga Negara Indo- nesia (WNI) yang ingin menunaikan ibadah haji di tanah suci Makah dengan mengatur suatu sistem dan manajemen penyelengga- raan haji agar berjalan dengan aman, tertib, lancar dengan menjunjung tinggi semangat keadilan, transparansi dan akuntabilitas.
Kepastian hukum tersebut termasuk di- dalamnya adalah tersedianya transportasi haji yang memadai dalam penyelenggaraan ibadah haji. Namun seringkali dalam prak- tik terjadi persaingan monopoli dan per- saingan usaha tidak sehat.
Meskipun persaingan usaha sebenar- nya merupakan urusan antar pelaku usa- ha, di mana pemerintah tidak perlu ikut campur, namun untuk dapat terciptanya aturan main dalam persaingan usaha, maka pemerintah perlu ikut campur tangan un- tuk melindungi konsumen. Karena bila hal ini tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi persengkongko- lan (kolusi) antar pelaku bisnis yang akan menjadikan inefisiensi ekonomi, yang pada akhirnya konsumenlah yang akan menang- gung beban yaitu membeli barang atau jasa dengan harga dan kualitas yang kurang me- madai.
2 Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, Manajemen Haji, Knowledge Workes, Jakarta, 2001, hlm.2
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 464~483
Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundan- gkan Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Prak- tek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-undang Anti Monopoli).
Pasal 3 Undang-undang tersebut me- nyatakan bahwa tujuan pembentukan Undang-undang ini adalah untuk : 3
a.  Menjaga kepentingan umum dan mening- katkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ke- sejahteraan rakyat;
b.  Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui persaingan usaha yang sehat sehingga menjamain adanya kepastian ke- sempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
c.  Mencegah praktek monopoli atau praktek usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
d.  Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha
Sehubungan dengan lahirnya Undang- Undang No.5 tahun 1999 maka Indonesia harus menata kembali kerangka pereko- nomiannya, yang selama 32 tahun terpola seperti yang diinginkan oleh Pemerintah Orde Baru, di mana perekonomian Indo- nesia bergantung sepenuhnya pada kebi- jakan penguasa pada saat itu. Dari sistem perekonomian yang monopolistik harus diubah menjadi sistem perekonomian yang mengikuti arus persaingan atau ekonomi pasar bebas sesuai dengan arus globalisasi perekonomian dunia, di mana pada tahun 2003 akan muncul era perdagangan bebas.
Terkait dengan pemberian pelayanan dan perlindungan jamaah haji dalam hal transportasi yang digunakan baik pada saat pemberangkatan maupun pemulangan ja-
3 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ten- tang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
maah haji, di atur dalam Pasal 7 huruf e UU No. 13 Tahun 2008, yaitu: “Jamaah Haji berhak memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan dalam menjalankan Iba- dah Haji, berupa pelayanan dan perlindun- gan dalam hal transportasi.”
Adapun pelaksaan transportasi diatur lebih lanjut dalam Pasal 33 sampai 35 UU No. 34 Tahun 2009, yaitu:
“ Pada Pasal 33 ayat (1) UU No. 13 Ta- hun 2008 disebutkan bahwa Pelayanan Transportasi Jamaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embar- kasi asal di Indonesia menjadi tanggung jawab Menteri dan berkoordinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubun- gan.”
Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, yaitu:
Pasal 34 menyebutkan Penunjukan pelaksana Transportasi Jamaah Haji di- lakukan oleh Menteri dengan memperhati- kan aspek kemananan, keselamatan, kenya- manan dan efisiensi. Pasal 35 menyebutkan Transportasi Jamaah Haji dari Daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab pemerintah Daerah.
Dalam hal ini harus tetap diperhatikan suatu perlindungan terhadap jamaah haji sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2008, yai- tu perlindungan mulai dari sebelum pem- berangkatan, pemberangkatan dan kembali ke tanah air. Secara gramatikal ”perlindun- gan” berasal dari kata ”lindung” yang berar- ti mendapatkan dirinya di bawah sesuatu supaya jangan kelihatan. Arti perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subyek tertentu, juga dapat di-
Bq. Raehanun Ratnasari | Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah ......................................... artikan sebagai tempat berlindung dari se- gala sesuatu yang mengancam. 4
Selain persoalan mengenai perlindungan jamaah haji selaku konsumen tersebut juga terdapat berbabagi persoalan diantaranya Kementerian Agama seharusnya meng- hentikan penunjukan langsung pelaksanaa transportasi jamaah haji mulai penyeleng- garaan haji tahun 2012/1433 H., terutama dalam proses pengadaan pesawat haji ha- rus sesuai dengan mekanisme pelelangan umum dan mengacu pada Peraturan Pres- iden No. 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Kondisi tersebut sebagaimana yang ter- cantum dalam laporan KPK ke Komisi VIII yang menemukan sejumlah permasalahan dalam pengadaan pesawat haji selama ini. 5 Selain pengadaan pesawat haji yang tidak melalui proses lelang umum, dalam laporan KPK itu juga ditemukan tidak ada perkiraan biaya haji yang seharusnya dibuat oleh pa- nitia pengadaan transportasi udara Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU). Selama ini pelayanan pemberangkatan haji dimonopoli oleh PT Garuda Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan yang secara tegas melarang praktik monop- oli dalam penyelenggaraan penerbangan. Di sisi lain, penunjukan langsung untuk pengadaan pesawat haji ini juga bertentan- gan dengan Perpres No 70 tahun 2012 ten- tang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang- Undang No 1 tahun 2009, penyelenggaran penerbangan di antaranya berdasarkan asas keadilan, keterbukaan dan anti monop- oli untuk mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang tertib, teratur, selamat, aman, nyaman, dengan harga yang wajar,
4 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia In- donesia, Jakarta, 2004, hlm. 74
5 Varia Keadilan, Transparansi Penyelenggaraan Iba- dah Haji, Jakarta, 2002, hlm. 5
dan menghindari praktek persaingan usa- ha yang tidak sehat. Ditegaskannya bahwa monopoli pengadaan angkutan jamaah haji oleh Garuda melalui penunjukan lang- sung oleh Menteri Agama merugikan calon jamaah  haji.
Penunjukan langsung tanpa proses le- lang umum, tarif penerbangan yang ha- rus dibayar jamaah berpotensi lebih mahal karena tidak adanya harga pembanding atas pengajuan kontrak penawaran transpor- tasi udara yang selama ini ditunjuk Men- teri Agama. Jika proses pengadaan pesawat peng angkut calon jamaah haji dilakukan melalui proses lelang terbuka, harga, dan pelayanan penerbangan haji akan menjadi lebih kompetitif. Jangka waktu proses pen- gadaan pesawat haji yang terlalu singkat se- tiap tahun, antara 3-4 bulan dijadikan alasan untuk penunjukan langsung oleh Menteri Agama. Selain itu, Pasal 34 Undang-Undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang memberikan keleluasaan kepada Menteri Agama untuk menunjuk pelaksana transportasi jamaah haji juga dijadikan alat untuk  melegitimasi penunjukan langsung pelaksana transportasi jamaah haji meski Pasal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
Berdasarkan uraian di atas dapat dili- hat bahwa, transportasi haji yang dilaku- kan oleh pemerintah merupakan suatu tindakan monopoli sehingga menimbulkan tingginya biaya haji di Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dijadikan dasar keberlakuan suatu kebi- jakan dalam pelaksanaan transportasi haji, sehingga perlu dicermati. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan transportasi haji   serta solusinya. Dari po- kok permasalahn tersebut  dimaksudkan agar tulisan  ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji  yaitu mo- nopoli haji oleh pemerintah, pelaksanaan perlindungan hukum konsumen terhadap
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 464~483
transportasi haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dasar pemberlakuan kebijakan dalam ten- der transportasi haji.
Kajian ini menggunakan pendekatan Hukum normatif empiris , di mana kajian hukum normative empiris yaitu  yang di- lakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah- kaedah hukum dalam arti nilai ( norm ), per- aturan hukum konkrit dan sistem hukum 6 , yang berhubungan dengan materi yang diteliti berkaitan dengan monopoli trans- portasi haji oleh pemerintah. Serta
mengkaji pelaksanaan atau implemen- tasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu. Pengkajian tersebut bertujuan umtuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum in concreto itu se- suai atau tidak dengan ketentuan undang- undang atau kontrak.

## PEMBAHASAN
1. Pelaksanaan Transportasi Haji oleh Pemerintah
Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan merupakan rangkaian kegiatan yang beragam, serta melibatkan banyak pihak dan orang, mengelolah dana masyarakat, dilaksanakan dalam rentang waktu yang panjang di dalam negeri dan Arab Saudi, sehingga memerlukan kerjasa- ma yang erat dan koordinasi yang dekat, manajemen yang baik dan penanganan yang cermat serta dukungan sumber daya manusia yang handal dan amanah.
Dalam rangka mewujudkan akuntabili- tas publik, penyelenggaraan haji harus di- laksanakan dengan mengedepankan prin- sip efektifitas, efisiensi, keadilan dan pro- fesionalitas. Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelolah dengan mengutamakan ke- pentingan jama’ah sesuai dengan hak dan
6 Sudikno Mertokusumo , Penemuan Hukum, Liber- ty, Yogyakarta, 2004,hlm. 29 .
kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan syariah dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman.
Pemerintah berkewajiban untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penye- lenggaraan haji dalam berbagai bidang ter- masuk di dalamnya transportasi udara yang akan mengangkut jamah haji dari Indone- sia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia.
Transportasi udara haji merupakan salah satu tonggak penyangga yang sangat berpengaruh dalam suksesnya penyelengga- raan haji. Salah satu tolok ukur keberhasi- lan penyelenggaraan haji adalah seluruh jam’ah haji yang telah melunasi dapat dib- erangkatkan dan dipulangkan dengan sela- mat, aman dan nyaman, selain itu juga ket- ersediaan fasilitas penunjang bagi Jamaah seperti pelayanan kesehetan, penginapan dan juga ketersediaan transportasi, yang memadai.
Transportasi jamaah haji dari Indone- sia ke Arab Saudi dan dari Arab Saudi ke Indonesia menggunakan sistem charter dengan memperhatikan aspek kemanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi. Pelaksana Transportasi Udara merupakan wewenang Menteri Agama setelah berkoor- dinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang per- hubungan udara. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi : “Pelayanan Transportasi Jamaah Haji ke Arab Saudi dan pemulangannya ke tempat embarkasi asal Indonesia  menjadi tanggung jawab Menteri dan Berkoor- dinasi dengan menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan  “.
Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerin-
Bq. Raehanun Ratnasari
| Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................
tah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelak- sanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, maka pemerintah mengeluarkan kerangka acuan penyediaan transportasi udara jamaah haji Indonesia Tahun 1434/2013 M yang bertu- juan untuk melaksanakan pengang kutan ja- maah haji Indonesia yang berkualitas, pro- fesional, terakreditasi secara internasional, bertanggung jawab penuh dan mengede- pankan prinsip kepastian, keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi  jamaah haji Indonesia. Selain tujuan tersebut agar tersedianya perusahaan penerbangan yang memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan bagi penyediaan transportasi udara.
Dalam pelaksanaan kegiatan transportasi udara bagi jamaah haji, maka pemerintah melalui Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan Kementerian lain dalam hal ini Menteri Perhubungan. Adapun langkah-langkah koordinasi yang dipersiapkan oleh Kementerian Agama bersama Kementerian perhubungan adalah sebagai berikut :
1. Menentukan Bandar Udara Embarkasi dan Debarkasi
1) Bandar Udara Embarkasi/Debarkasi di Indonesia antara lain :
a.  Iskandar Muda, Banda Aceh (BTJ)
b.  Polonia, Medan (MES)
c.  Hang Nadim, Batam (BTH)
d.  Minangkabau, Padang (PDG)
e.  SM Badarudin II, Palembang (PLM)
f.  Soekarno Hatta, Jakarta (CGK)
g.  Adi Sumarmo, Solo (SOC)
h.  Juanda, Surabaya (SUB)
i.  Sepingan, Balikpapan (BPN)
j. Syamsuddin Noor, Banjarmasin (BDJ)
k. Sultan Hasanuddin, Makasar (UPG)
l. Bandara Internasional Lombok, Lombok (LOP)
2) Bandar Udara Tujuan di Arab Saudi
a.  King Abdul Aziz International Air- port, Jedah (JED)
b.  Amir Muhammad Bin Abdul Aziz, Madinah (MED)
2. Tahapan kedua adalah menentukan Jumlah Jamaah haji
Ketentuan mengenai jumlah jamaah haji yang akan diberangkatkan melalui embarkasi/debarkasi di Indonesia adalah tidak boleh melebihi quota yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk tahun 2013 ini, 7 jumlah jamaah haji yang akan diangkut termasuk petugas kloter sebanyak ± 196.345 (mengacu pada kuota tahun 2012) dengan rincian sebagai berikut:
7 Wawancara dengan Cepty Supriatna, Sekretaris Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kement- erian Agama Republik Indonesia , tanggal 2-4 April 2013 No. Embarkasi Jumlah 1. Iskandar Muda, Banda Aceh (BTJ) ± 3.984 orang 2. Polonia, Medan ± 8.324 orang 3. Hang Nadim, Batam ± 9.877 orang 4. Minangkabau, Padang ± 7.454 orang 5. SM Badaruddin II Soekarno Hatta, Jakarta ± 7.368 orang
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
IUS

## 3.  Tahap Ketiga Adalah Menentukan Masa
Operasional Transportasi Udara Haji
Tahapan ini memuat ketentuan mengenai rute penerbangan dari embarkasi setempat ke Jeddah dan/atau Madinah Arab Saudi pergi-pulang, rencana perjalanan haji, masa operasi penerbangan haji Fase I (pemberangkatan) paling lama 30 hari, masa operasi penerbangan haji Fase II (pemulangan) paling lama 30 hari, jadual pemberangkatan dan pemulangan ditetapkan oleh Kementerian Agama RI berdasarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) dengan mengacu pada hari/ tanggal  Wukuf menurut kalender Ummul Qura’ Arab Saudi tahun 1434/2013 M., Pelaksanaan pengangkutan jamaah haji Indonesia tahun 1434 H/ 2013 M sesuai dengan fase, bandara asal dan bandara tujuan, jadual penerbangan ( flight schedule ) disusun secara berurutan sesuai dengan nomor kloter dengan mengacu pada alokasi slot di bandar Udara Arab Saudi dan mempertimbangkan masa tinggal jema’ah haji di Arab Saudi pada setiap kloter tidak lebih dari 41 hari, memuat pelaksanaan jadual penerbangan atau flight schedulle dimungkinkan untuk pengaturan kloter khusus jamaah haji Indonesia.
Menurut  Edayanti 8 selaku Kepala Seksi Transportasi Udara pada Subdit Transpor- tasi dan Perlindungan Jamaah, Direktorat Pelayanan Haji, Kementerian Agama Re-
8 Wawancara dengan Edayanti, Kepala Seksi Trans- portasi Udara pada Subdit Transportasi dan Perlindun- gan Jamaah, Direktorat Pelayanan Haji, Ditjen PHU, Ke- menterian Agama Republik Indonesia Tanggal 10-4 2013 di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia
publik Indonesia mengatakan sebagai beri- kut :
1. Kaitannya dengan penyediaan trans- portasi haji maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Agama menyusun kerangka acuan penyedia transprotasi udara yang berisi pola kegaiatan, persyaratan ad- ministrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan penunjang.
2. Kementerian Agama berkoordinasi dengan Kementerian Perhubu ngan un tuk mengundang perusahaan pe ner bangan  Nasional  dan  Arab Saudi (perusahaan) untuk berpar- tisipasi dalam pengangkutan udara jamaah haji Indonesia
3. Bagi Perusahaan perbangan yang berminat dapat memasukan penawa- ran dengan memenuhi atau meny- iapkan dokumen sesuai dengan per- syaratan yang telah ditetapkan.
Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerban- gan adalah sebagai berikut : 9
1.  Persyaratan Administrasi
a. Memiliki izin usaha angkutan udara niaga yang diterbitkan oleh Kement- erian Perhubungan RI atau Otoritas Penerbangan Arab Saudi (GACA)
b. Memiliki sertifikat pengoperasian pesawat udara (AOC) 121 atau 129
9 Kerangka Acuan Penyediaan Transportasi Udara Jamaah Haji Indonesia, 2013
6. Jakarta-Pd Gede ± 22.152 orang 7. Jakarta-Bekasi ± 38.045 orang 8. Adi Sumarmo, Solo ± 33. 454 orang 9. Juanda, Surabaya ± 35. 904 orang 10. Sepinggan, Balikpapan ± 5.342 orang 11. Syamsuddin Noor, Banjarmasin ± 4.969 orang 12. Sultan Hasanudin, Makasar ± 14.978 orang 13. Bandara Internasional Lombok ± 4.494 orang Sumber : Data Kementerian Agama Republik Indonesia
Bq. Raehanun Ratnasari
| Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................
c. Memiliki pengalaman penyelengga- raan penerbangan dari dan ke Arab Saudi, yang dibuktikan dengan izin rute yang diterbitkan oleh Kement- erian Perhubungan atau otoritas Pen- erbangan Saudi (GACA);
d. Memiliki unit kerja/struktur organ- isasi khusus yang menangani opera- sional penyelenggaraan transportasi udara haji.
e. Memiliki dan menyampaikan reko- mendasi dari Kementerian Per- hubungan RI dan Izin mendarat ( landing permit ) untuk keperluan penerbangan haji dan Pemerintah Arab Saudi yang diserahkan kepada Kementerian Agama menjelang op- erasional haji.
f. Memiliki standar operasional dan prosedur (SOP) untuk menyeleng- garakan angkutan udara jamaah haji sesuai dengan lingkup kegiatan yang diatur dalam persyaratan dan pada saatnya akan dipresentasikan dengan mengikutsertakan pihak ketiga.
g. Memiliki dukungan pihak ketiga yang berkaitan dengan penyeleng- garaan angkutan udara jamaah haji khususnya dukungan penyewaan pesawat ( wet lease ) transportasi da- rat dari embarkasi ke Bandar Udara dan sebaliknya, katering dan ground handling di bandara asal dan tujuan serta di bandara alaternatif (terma- suk city check-in di Arab Saudi) yang dibuktikan dengan letter of intens (surat pernyataan dukungan).
h. Menyampaikan jaminan penawaran yang sah dan masih berlaku untuk penyelenggaraan transportasi udara jamaah haji sebesar 3 % dari total nilai penawaran yang disampaikan.
i.  Menyampaikan copy sertifikat stan- dar IATA Operasional Safety Audit
(IOASA)
j. Menyampaikan copy sertifikat In- ternasional Standart Organizatian
(ISO)
2. Persyarataan Administrasi perusahaan penerbangan pelaksana transportasi da- rat jamaah haji, meliputi : 10
a. Perusahaan penerbangan menyam- paikan surat dukungan penyediaan angkutan darat untuk jamaah haji dari asrama haji ke bandara embar- kasi dan rute sebaliknya.
b. Perusahaan penerbangan menyam- paikan surat dukungan penyediaan angkutan darat untuk bagasi jamaah haji dari asrama haji ke bandara em- barkasi dan rute sebaliknya.
3.  Persyaratan Teknis
Adapun Persyaratan teknis dalam pe- nyelenggaraan ibadah haji meliputi:
1.  Perusahaan penerbangan mampu me- layani jamaah haji minimal 20.000 orang yang ditunjukkan dengan pen- guasaan armada yang cukup. Embar- kasi yang akan dilayani, jumlah jamaah haji yang akan diangkut, rotasi diagram pesawat untuk pelaksanaan angkutan haji.
2.  Pesawat udara yang dioperasikan mini- mal produksi tahun 1995 keatas kecuali Boeing 747 minimal 1991.
3. Pesawat udara yang akan dioperasi- kan harus memenuhi standar kelay- akan udara sesuai dengan peraturan penerbangan sipil negara asal pesawat didaftar, yang dibuktikan dengan surat kelayakan udara atau Certificate of Air (C of A) dan bukti perawatan berkala
4. Jenis peswat yang diajukan untuk masing-masing embarkasi sekurang- kurangnya memiliki konfigurasi tem- pat duduk sebagai berikut :
10 Ibid , hlm. 8
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,
IUS
464~483 No Nama Embarkasi Jenis Peswat Kapasitas 1 Banda Aceh Boeing 767 ER/ Airbus 330 325 seat 2 Medan Boeing 747-400/boeing 777 450/455 seat 3 Batam Boeing 767ER/Airbus 330 360 Seat 4 Padang Boeing 767ER/Airbus 330 360 Seat 5 Palembang Boeing 767ER/Airbus 330 360 Seat 6 Jakarta Boeing 747-400/ boeing 777 450/ 455 seat 7 Solo Airbus 340/330/ boeing 777 375 seat 8 Surabaya Boeing 747-400/ boeing 777 450 seat 9 Banjarmasin Boeing 767ER/Airbus 330 325 seat 10 Balikpapan Boeing 767ER/Airbus 330 360 Seat 11 Makasar Boeing 767ER/ Airbus 330 360 Seat 12 Mataram Boeing 767ER/Airbus 330 325 Seat Sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia
yang akan digunakan untuk angkutan udara haji.
11.Perusahaan penerbangan yang men- gajukan permohonan untuk ikut menyelenggarakan angkutan udara haji sekurang-kurangnya telah melak- sanakan penerbangan Indonesia-arab Saudi secara aktif dan berkesinambun- gan waktu minimum 1 (satu) tahun ter- kahir yang dibuktikan dengan flight log 12.Perusahaan penerbangan wajib me- nyampaikan Rencana Kesiapan Pe- sawat untuk masing-masing embar- kasi/debarkasi dan dilengkapi dengan rincian rencana operasi termasuk ket- ersediaan SDM teknis dan Operasional pesawat udara maupun pendukungnya yang mendukung penyelenggaraan an- gkutan haji
13.Awak kabin ( cabin crew ) sekurang- kurangnya 80 % (delapan puluh per- sen) berasal dari warga negara Indonesia yang beragama islam dan mampu memberikan pelayanan yang optimal, memberikan kemudahan kepada jamaah haji dan bekerjasama dengan petugas kloter dalam pemanfaatan fasilitas penerbangan serta bersikap ramah dan sopan yang dibuktikan dengan surat pernyataan memenuhi persyaratan dimaksud.
5. Menyampaikan data pesawat dan dokumen penyewaan pesawat sesuai dengan jenis dan kapasitas pesawat dari negara asal peswat disewa.
6.  Perusahaan penerbangan wajib mema- tuhi jadual kloter yang telah ditetapkan, apabila terjadi permasalahan terkait dengan ketidaksiapan operasi pesawat maka wajib untuk menyiapkan pesawat untuk pelaksanaan kontrak
7.  Konfigurasi tempat duduk dengan jarak sekurang-kurangnya 29 inci dan dapat diatur penyetelan tempat duduk
8.  Diutamakan pesawat yang digunakan adalah milik sendiri/dikuasi sepanjang tidak mengganggua penerbangan reg- ulre
9. Pesawat yang dipergunakan adalah pesawat yang dimiliki/dikuasai secara khusus di charter dan tidak dipergu- nakan untuk penerbangan reguler atau penerbangan lainnya selama periode penyelenggaraan angkutan udara haji serta memiliki identitas perusahaan penerbangan pelaksana angkutan udara haji.
10.Perusahaan penerbangan harus mem- punyai kemampuan dan/atau pengala- man mengeporasikan jenis pesawat
Bq. Raehanun Ratnasari | Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................
Berdasarkan pemaparan penulis terse- but, maka penyedian transportasi haji yang dilakukan oleh pemerintah bukanlah merupakan tindakan monopoli melainkan sebuah bentuk kewenangan penuh yang di- berikan oleh Undang-Undang Nomor 13 Ta- hun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada Kementerian Agama. Selain hal tersebut, di dalam udang-undang penye- lenggaraanhaji belum mengatur mekanisme penunjukkan langsung mengenai transpor- tasi udara sehingga untuk memberikan asas keterbukaan kepada semua maskapai pen- erbangan, maka pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Agama mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa untuk men- gakomodir kepentingan dari pihak-pihak lain.
Hal ini terbukti pada tahun 2013 Kemen- terian Agama mengundang 9 maskapai un- tuk mengambil dokumen ke rangka acuan penyedia transportasi udara tetapi hanya 7 maskapai yang mengambil dokumen kerangka acuan pe nyediaan transportasi udara dan yang mendengar penjelasan ke- menterian agama serta yang memasukkan penawaran hanya 4 maskapai yaitu, Ga- ruda Indonesia, Saudi Airlines, Avia Star dan Air Asia. Akan tetapi diantara keem- pat maskapai tersebut hanya dua maskapai penerbangan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yaitu maskapai Ga- ruda Airlines dan Saudi Arabia Airlines un- tuk pengangkutan Jamaah haji tahun 2013 .
Kaitannya dengan hal tersebut, maka penulis menganalisis tindakan atau perbua- tan monopoli terhadap pengangkutan pe- sawat haji dikategorikan ke dalam bentuk monopoli secara hukum sebagai mana yang penulis kemukakan sebelumnya. Di mana Monopoly By Law merupakan monopoli berdasarkan Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pas- al 33 juga membenarkan adanya monopoli jenis ini, yaitu dengan memberikan monop-
oli bagi negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak termasuk permasalah pemberangkatan haji yang dilakukan oleh pemerintah.
Dengan demikian menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, pada Pasal 34 yang menyebutkan :
“Penunjukan pelaksana transportasi jamaah haji dilakukan oleh menteri den- gan memperhatikan aspek keamanan, keselematan, kenyamanan dan efisiensi, serta sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti perlistrikan, air minum, kereta api dan sektor-sektor lain yang karena sifatnya yang memberikan palayanan untuk masyarakat dilegitima- si untuk dimonopoli dan tidak diharam- kan.
Mahalnya biaya angkutan haji disebab- kan karena pesawat yang digunakan un- tuk mengangkut jamaah haji adalah meng- gunakan pesawat charter . Berdasarkan penjelasan dari Abdurrazak Alfakfir 11 Ke- pala Sub. Bagian Tata Usaha Direktorat Peb- gelolaan Dana Haji Direktorat Penyelengga- raan Haji dan Umrah menjelaskan bahwa Biaya angkutan haji merupakan bagian dari komponen Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH). Adapun Biaya Penyelenggara Ibadah Haji tahun 2013 ditetapkan sebesar 3.527 US dolar atau Rp. 33.859.200,- den- gan asumsi 1 US dolar setara Rp.9.600,-
BPIH 2013 meliputi untuk biaya pener- bangan rata-rata 2.163 US dolar, biaya pe- mondokan di Makkah dan Madinah USD 959, serta biaya living allowance jamaah haji selama di Arab Saudi sebesar USD 405.
11 Wawancara dengan Abdurrazak Al Fakhir, Kepa- la Sub. Bagian Tata Usaha Direktorat Pengelolaan dana haji Ditjen PHU Kementerian Agama Republik Indonesia Tanggal 10-4 2013 di kantor Kementerian Agama Repu- blik Indonesia
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 464~483
Jika dibandingkan dengan BPIH tahun 1433/2012 M, maka besaran rata-rata BPIH tahun 1434 H/2013 M dalam dolar mengal- ami penurunan sebesar USD 90 dari USD 3.617 menjadi USD 3.527.
Kementerian Agama dan DPR berhasil menawar biaya tiket sehingga turun rata- rata USD 40 per jamaah diseluruh embar- kasi. Biaya tiket turun karena terjadi tawar menawar antara pemerintah dan pihak maskapai. Yang dibayar oleh jamaah haji hanya terdiri dari 4 (empat) item, yaitu: Tiket penerbangan, Pemondokan Makkah, Pemondokan Madinah dan Living Cost . Itu- pun untuk Living Cost dikembalikan lagi kepada jamaah yang bersangkutan di Em- barkasi. Untuk komponen selebihnya dibe- bankan kepada hasil optimalisasi atau nilai manfaat setoran awal BPIH.
Optimalisasi atau nilai manfaat setoran awal Biaya Penyelenggara Ibadah Haji digu- nakan untuk:
1.  Biaya selisih harga sewa pemondokan ja- maah di Makkah.
2. Biaya selisih harga sewa pemobdokan di Madinah.
3.  General service fee jamaah haji:
a.  Pelayanan Muasasah Thawwafah Ala- dilla di Madinah dan Maktab Wukala Al-Muwahad di Makkah
b.  Perkemahan di Armina.
c.  Naqobah (Angkutan antar perkotaan Haji), Jeddah, Madinah dan Armina.
4.  Pelayanan jamaah di Arab Saudi :
a.  Sewa hotel transito Jeddah, makan dan city tour;\
b.  Sewa rumah cadangan di Makkah
c.  Konsumsi masa kedatangan dan kepu- langan di Bandara Jeddah
d.  Konsumsi selama di Arafah dan Mina
e.  Konsumsi selama di Madinah
f.  Konsumsi jamaah tersesat dan sakit
g.  Transportasi dan pemondokan ke Ban- dara
h.  Transportasi dari pemondokan ke Mas- jidil Haram
i.  Pelayanan bongkar muat barang
5.  Pelayanan jamaah di dalam Negeri
a.  Biaya penerbitan paspor jamaah haji
b.  Penyelesaian paspor dan pemvisaan
c. Penyelenggaraan bimbingan dan manasik  haji
d. Passenger service charge
e.  Asuransi haji
f.  Pencetakan buku paket manasik haji
g.  Penyediaan gelang identitas
h. Akomodasi i.  Konsumsi di Asrama Haji. No Embarkasi Jumlah Propinsi 1. Aceh USD3,253 Propinsi Aceh 2. Medan USD3,263 Propinsi Sumatera Utara 3. Batam USD3,357 Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Propinsi Jambi 4. Padang USD3,329 Sumatera Barat, Bengkulu, Propinsi Jambi 5. Palembang USD3,381 Sumatera Selatan dan Propinsi Bangka Belitung 6. Jakarta USD3,552 DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Lampung 7 Solo USD3,542 Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta 8. Surabaya USD3,619 Jawa Timur, Bali, dan NTT

## Bq. Raehanun Ratnasari
| Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................

## 2. Dasar Kebijakan Dalam Pelaksanaan Transportasi Haji
Dengan hirarki peraturan perundang- undagan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pe- rundang-Undangan, memberikan kekuatan mengikat secara hukum dari suatu produk peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga negara dan/atau departemen/lembaga. De- mikian halnya dengan Peraturan Perun- dang-Undangan yang dikeluarkan oleh Ke- menterian Agama selaku pusat regulator di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji, mem- punyai kekuatan hukum mengikat baik secara internal maupun eksternal. 12 Hal ter sebut juga dipertegas dalam Pasal-Pasal yang memerintahkan tindak lanjut pelak- sanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 ditetapkan melalui Peraturan Pemer- intah, Perpres, Permenag dan Perda.
Meskipun demikian peraturan-peraturan yang dikeluarkan Menteri Agama tersebut tidak dapat dimasukkan dalam kategori sebagaimana dimaksud dalam tata urutan Perundang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Menteri Agama memiliki dasar hukum pada Pasal 7 ayat (4) UU NO.12 tahun 2011 yang mensyaratkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Negara dan/
12 Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perun- dang-Undangan Indonesia , Mandar Maju, Bandung, 1998. hlm..89
atau Departemen/lembaga tersebut, dapat diberlakukan sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.
Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa Menteri Agama se- cara yuridis formal memiliki landasan kuat dalam melaksanakan kewenangan kon- stitusionalnya, dan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya tersebut, berwenang untuk menentukan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut, memang tidak ditentukan jenis Peraturan Menteri. Namun, apabila men- gacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (4), maka dimungkinkan adanya jenis Peraturan Pe- rundang-Undagan diluar yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut, sepanjang diperintahkan oleh Peraturan perundang- undagan yang lebih tinggi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) UU No.12 tahun 2011, maka peraturan men- teri dan juga jenis peraturan perundang- undagan lainnya diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, fungsi Peraturan Men- teri atau jenis peraturan perundang-unda- gan lainnya merupakan peraturan pelaksa- naan yang diperintahkan oleh peraturan pe- rundang-undagan yang lebih tinggi.  Materi muatan peraturan perundang-undagan ad- lah lebih spesifik, lebih rinci, dan lebih tek- nis, serta sudah tentu lebih konkrit.
Banjarmasin USD3,733 Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah 10 Balikpapan USD3,744 Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara 11. Makasar USD3,807 Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Papua dan Papua Barat 12. Lombok USD3,782 NTB
sumber : Kementerian Agama Republik Indonesia
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 464~483
Peraturan pelaksanaan yang saat ini masih berlaku adalah sebagai berikut :
a. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
b. Keputusan Menteri Agama Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan  Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
c. Keputusan  Menteri Agama Nomor 534 Tahun 1999 tentang Penetapan Bank-Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
d. Peraturan  Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji
e. Peraturan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan  Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pendaftaran Haji
f. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2010 tentang Kriteria Penggunaan Sisa Kuota Haji Nasional
g. Peraturan  Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 tentang Prosedur dan Per- syaratan Pendaftaran Haji
h. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
i.  Keputusan Direktorat Jenderal  Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/348 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jen- deral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Nomor D/377 Ta- hun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
j. Keputusan  Bersama  Menteri Agama dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 548 Tahun
2000 dan Nomor 1652.A/MENKES- KESOS/SKB/XI/2000 tentang Calon Haji Wanita Hamil untuk Melaksanakan Ibadah Haji
k.  Keputusan Bersama Menteri Agama den- gan Menteri Perhubungan Nomor 383 Tahun 2004 dan Nomor KM.67 Tahun 2004 tentang Persyaratan Embarkasi dan Debarkasi Haji
l.  Peraturan  Bersama Menteri      Agama dengan Menteri Hukum dan HAM No- mor Tahun 2009 dan Nomor M. HH-02. HM.03.03 Tahun 2009 tentang   Pener- bitan Paspor Biasa bagi Jamaah Haji.
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka penulis menganalisis bahwa Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hanya mengatur tentang pengadaan barang/ jasa yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan sumber dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan untuk penyelenggaraan ibadah haji, sumber dana yang digunakan berasal dari BPIH bukan berasal dari APBN, BPIH tidak mempunyai pagu anggaran.
Kedudukan Peraturan Presiden  Nomor 70 Tahun 2012 berdasarkan Asas Perun- dang-Undangan Lex Superior Derogat Lex Imperoir berada di bawah undang-undang, maka undang-undang yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk dalam hal pengadaan barang/jasa oleh Kementerian Agama Republik Indo- nesia.
3. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Transportasi Haji Dan Solusinya
1.  Faktor Struktur (Kelembagaan)
Salah satu masalah yang menonjol dalam perubahan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Bq. Raehanun Ratnasari | Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................
Haji adalah masalah yang terkait dengan persoalan kelembagaan.” diinginkan bahwa pengelolaan haji kedepan adalah sebuah pengelolaan yang betul-betul profesional.
Hal yang diinginkan ada sebuah kelem- bagaan baru yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Perubahan UU No- mor 13 Tahun 2008 berimplikasi adanya lembaga baru, karena terdapat dana sekitar Rp 44 triliun berupa dana setoran awal para calon haji (calhaj)-yang merupakan sesuatu amanat dan tanggung jawab besar se hingga harus dikelola dengan profesional yang bisa menguntungkan jamaah. Misalnya, pengembangan dalam bentuk tabungan haji sebagaimana yang dimiliki Malaysia.
Ditekankan lagi bahwa hal-hal yang pal- ing signifikan perubahan UU Haji adalah terkait masalah kelembagaan, masalah keuangan dan masalah pelayanan. 13 Dalam persoalan pelayanan, berkaitan dengan ma- salah transportasi. dan pemondokan adalah komponen terbesar dalam pembiayaan haji.
Dalam soal pemondokan polanya di- ubah, tidak hanya sekedar mengandalkan penyewaan pertahun, bisa diusahakan jangka waktu lebih lama termasuk mem- berikan jaminan kenyamanan.Orang yang beribadah menginginkan pemondokan dan fasilitas lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal, dengan menambahkan, pada saat di Mekah diberikan jaminan bisa ibadah harian terutama lima waktu bisa lebih mudah.
Pola pengaturan seperti itu harus ada yang memberikan jaminan, kemudian transportasi udara ataupun tran sportasi selama di Arab Saudi, juga harus  ada pengaturan yang bisa memberikan jaminan bahwa transportasinya bisa mendukung dalam melaksanakan ibadah ini misalnya dalam pengangkutan udara yang masih
13 Parlementaria, Penyelenggaraan Ibadah Haji , Cet I. Bidang penerbitan DPR RI, Jakarta, 2012, hlm. 129
monopolistik- hanya Garuda dan Garuda lagi dan dari luar maskapai Saudi Arabia.
Menurut  Abdul Hakim 14 , perusahaan- perusahaan nasional ini yang ingin kita dorong agar untuk bisa memberikan kon- tribusi dalam pelayanan angkutan udara se- hingga ada kompetisi pelayanan. Selain itu persoalan transportasi selama pelaksanaan ritual di Mekah dan Madinah, termasuk saat Armina-kita tidak ingin ada keterlambatan jamaah untuk sampai ke Arafah. Bagaima- pun kita ingin kerangka aturan yang bisa memberikan jaminan kelancaran dan ke- nyamanan dalam memberikan pelayanan untuk transportasi pada wilayah-wilayah saat penting itu.
Berikutnya masalah pemondokan, polan- ya sewa pertahun, itukan tidak efisien tidak efektif. ”Kenapa pemerintah tidak berfikir seperti negara lain”, punya pemondokan dalam jangka yang agak panjang. Ataupun jika dibutuhkan misalnya dalam pola in- vestasi, uang itu kan ada 44 trilyun, kenapa mengadakan kerjasama misalnya dengan pemerintah Arab Saudi. Dengan lembaga baru nanti berharap, supaya agar nanti jelas di mana fungsi pemerintah, di mana fungsi lembaga dan diharapkan bahwa lembaga ini hanya berfungsi sebagai operator pelaksana penyelenggaraan haji, kemudian regulator ada pada pemerintah. Intinya ada keputu- san yang tegas antara fungsi regulator, op- erator dan pengawasan, sehingga fungsi menejemen itu bisa berjalan dengan baik.
2.  Faktor Substansi
Selain faktor struktur (kelembagaan) sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas, maka terdapat juga faktor substansi yang menjadi kendala dalam pelaksanaan transportasi haji di Indonesia.
Kaitannya dengan hal tersebut, Pada ke- tentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang
14 Abdul Hakim, Pelaksanaan Transportasi di Indone- sia, Gramedia : Jakarta, 2007. hlm. 71
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 464~483
Nomor 13 Tahun 2008 tentang  Penyeleng- garaan  ibadah  haji   menyebutkan bahwa :
“Penunjukan pelaksana Transportasi Jamaah Haji dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi.”
Berdasarkan bunyi Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji secara tidak langsung memberikan ke- wenangan ekslusif kepada Menteri Agama untuk melakukan penunjukan terhadap pelaksana  transportasi  jamaah haji. Keten- tuan ini dalam praktik dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda dikalangan pengambil kebijakan.
Dengan berpedoman pada ketentuan Pasal ini, Menteri Agama memiliki ke- wenangan penuh dalam melakukan penun- jukan pelaksana transportasi jamaah haji melalui proses seleksi umum bukan me- lalu proses penunjukan sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-Undang No- mor 13 tahun 2008 tentang Penyeleng- garan Ibadah Haji. Dalam pelaksanaannya, pengadaan transportasi oleh Kementerian Agama dilakukan melalui proses seleksi umum dengan melibatkan maskapai pener- bangan Nasional (Garuda Airlines, Batavia Airlines, Air Asia Airlines) maupun mas- kapai Internasional (Saudi Arabia Airlines) yang memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun secara teknis yang di- tentukan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Pres- iden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pen- gadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah, yang menyebutkan :
“Seleksi umum adalah Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk peker- jaan yang dapat diikuti oleh semua Pe- nyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.”
Metode penunjukan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 34 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji kaitannya dengan pengadaan pelaksana transpotasi haji, menurut analisis penulis, tidak digu- nakan oleh Kementerian Agama karena proses penunjukan pelaksana transportasi haji sudah melalui proses yang diikuti oleh be berapa maskapai penerbangan baik Nasi- onal maupun internasional, bukan dilaku- kan dengan langsung melakukan penunju- kan terhadap satu maskapai penerbangan.
Kaitannya dengan hal tersebut menurut penulis ada perberdaan penafsiran terhadap substansi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaima- na telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Sedangkan di dalam ketentuan Per- aturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No- mor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggara- an Ibadah Haji yang menyebutkan bahwa:
Ketentuan Pasal 21 menyebutkan :
(1) Pelayanan Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilakukan oleh pelaksana trans- portasi Jamaah Haji berdasarkan pene- tapan Menteri dengan mempertim- bangkan efisiensi, kualitas pelayanan, kepastian pelayanan, keselamatan dan keamanan, serta kepentingan nasional.
(2)Penetapan pelaksana transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam per- janjian yang paling sedikit memuat:
a. Hak dan kewajiban para pihak;
b. Spesifikasi alat angkut;
c. Kapasitas penumpang;
Bq. Raehanun Ratnasari
| Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................
d. Biaya angkutan; dan
e. Jangka waktu.
(3)Pelayanan Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi moda transportasi udara dan moda transportasi darat.u
Ketentuan Pasal 22 Berbunyi :
(1)Menteri menetapkan moda trans- portasi udara untuk pengangkutan Jamaah Haji.
(2)Moda transportasi udara se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) harus memenuhi per- syaratan standar kelayakudaraan, persyaratan administratif, kapa- sitas pesawat, dan standar teknis lainnya.
(3)Persyaratan standar kelayakuda- raan, persyaratan administratif, kapasitas pesawat, dan standar teknis lainnya sebagaimana di- maksud pada ayat (2) ditetapkan oleh menteri yang menyeleng- garakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
Sedangkan didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pres- iden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemer- intah menyebutkan bahwa :
Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
a.  Pengadaan Barang/Jasa di lingkun- gan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya ber- sumber dari APBN/APBD.
b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indo- nesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau se-
luruhnya dibebankan pada APBN/ APBD.
Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Ta- hun 2010 sebagaimana telah dirubah den- gan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah bahwa ruang lingkung pem- berlakuan Peraturan Presiden tersebut adalah semua pembiayaan atau sebagian pembiayaan pengadaan barang/jasa yang bersumber pada APBN/APBD, sedang- kan penyele nggaran transportasi haji biaya atau anggarannya bersumber dari BPIH (Biaya  Penyelenggara Ibadah Haji), Khu- sus  masalah transportasi haji yang dilak- sanakan oleh Kementerian Agama tidak menggunakan Peraturan Presiden Nomo 54 Tahun 2010 sebagaimana yang telah di- rubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang  Pengadaan Barang/ Jasa oleh Pemerintah, bahwa biaya peny- elenggaraan ibadah haji yang digunakan oleh Kementerian Agama dalam Pelaksa- naan transportasi haji bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tetapi melainkan biaya tersebut bersumber dari  BPIH (Biaya Penyelenggara Ibadah Haji). Hal tersebut sebagaima yang tertuang dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang menyebutkan bahwa :
1. Besaran  BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat persetujuan
2.  BPIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) tersebut, menurut penulis bahwa Kementerian Agama diberikan kewenangan penuh untuk menyusun besaran Biaya Pe- nyelenggara Ibadah Haji setelah mendapat persetujuan DPR, dan BPIH tersebut digu-
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 464~483
nakan untuk keperluan biaya penyelengga- raan ibadah haji termasuk untuk keperluan biaya penyediaan transportasi haji.
3.  Faktor Kultur
Faktor penghambat selanjutnya dalam pelaksanaan transportasi haji adalah  faktor kultur. Kaitannya dengan hal itu, maka, menurut analisis penulis bahwa faktor ini menjadi salah satu penentu dalam keberhasilan pelaksanaan transportasi haji. Misal nya kaitannya dengan kebiasaan yang umumnya di lakukan oleh para jamaah haji atau organ pelaksana dalam hal ini kemen- terian perhubungan sebagai mitra Kemen- terian Agama dalam hal penyediaan trans- portasi haji yang memiliki keterbatasan ke- mampuan dan keterbatasan pengetahuan di bidang teknologi penerbangan.
Berkaitan dengan hal tersebut, dewasa ini peradaban manusia dihadirkan dengan adanya fenomena baru yang mampu me- ngubah hampir setiap kehidupan manusia, yaitu perkembangan teknologi penerba- ngan, di mana setiap orang dapat pergi ke manapun dengan mudah dan cepat tanpa harus banyak menyita waktu. Munculnya fenomena baru dalam dunia transportasi, yaitu transportasi udara dengan menggu- nakan pesawat terbang telah mengubah perilaku manusia dalam berinteraksi den- gan manusia lain, baik secara individu mau- pun kelompok.
Pesawat terbang memberikan kemudah- an bagi setiap orang untuk melakukan per- jalanan kemanapun sesuai dengan keingi- nannya walau jarak yang ditempuh bermil- mil jauhnya, karena dengan menggunakan pesawat terbang jarak bukanlah sebagai suatu halangan.
Kemudahan dalam kemajuan teknologi tersebut menjadikan manusia lengah bah- kan tidak menghiraukan larangan-larangan yang telah diberitahukan terlebih dahulu, larangan penggunaan alat komunikasi tele- pon seluler dan alat elektronik yang menge-
luarkan sinyal frekuensi yang dapat meng- ganggu sistem dalam pesawat terbang telah diberitahukan terlebih dahulu sebelumnya kepada pengguna jasa penerbangan.
Ketika pesawat terbang masih berada pada fase kritis seperti saat menjelang take off dan landing , jaringan akan menciptakan tenaga yang dihasilkan oleh telepon seluler pada tingkat tertentu karena jarak masih memadai untuk tetap tersambung dengan jaringannya. Mengingat fase kritis ini cu- kup tinggi kontribusinya terhadap berbagai kecelakaan pesawat udara, sehingga sangat wajar seandainya awak kabin selalu tetap melarang penggunaan telepon seluler pada saat penumpang boarding atau sesudah pe- sawat landing .
Peringatan ini disebabkan karena seba- gian penumpang pesawat jamaah haji ma- sih sangat sering memanfaatkan waktu un- tuk menggunakan telepon seluler saat mulai duduk di kursi dalam pesawat, ataupun cen- derung buru-buru menghidupkan telefon selulernya ketika pesawat baru saja landing meski pesawat yang ditumpanginya masih bergerak untuk approxing menuju tempat parkir pesawat. Hal demikian bukan saja dilakukan oleh jamaah haji melainkan juga dilakukan oleh pelaksana kebijakan, sering kali pelaksana kebijakan kurang melakukan sosialisasi yang terkait dengan penggunaan pesawat seluler yang berimplikasi terhadap gangguan sistem penerbangan.
Hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan transportasi haji. Se- hingga diharapkan kedepannya kendala- kendala tersebut tidak menjadi lagi faktor penghambat dalam proses pelaksanaan transportasi haji.
Selain faktor-faktor penghambat pelak- sanaan ibadah haji sebagaimana yang telah diungkapkan tersebut, maka terdapat be- berapa faktor penghambat lainnya baik pada saat berada di Indonesia maupun ke- tika berada di Arab Saudi.
Bq. Raehanun Ratnasari | Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................
4.  Faktor Penghambat di Indonesia
a.  Masa operasionalnya yang panjang (30 hari penerbangan) yang menyebabkan masa tinggal jamaah lama di arab Saudi.
b.  Keterbatasan kuota yang didapat untuk mengangkut 196.000 jamaah haji.
c. Keterbatasan kemampuan bandara dimasing-masing embarkasi sehingga menggunakan jenis dan kapasitas seat yang berbeda-beda untuk masing-ma- sing embarkasi.
5.  Hambatan di Arab Saudi
a.  Keterbatasan gate
b.  Keterbatasan fasilitas bandara
Keterbatasan fasilitas bandara, kaitan- nya dengan laju lalu lintas penerbangan yang berimplikasi terhadap daya tam- pung bandara.
B. Solusi Atas Permasalahan dan Pelak- sanaan Transportasi Haji
Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut di atas, maka dapat diberikan solu- si sebagai berikut :
1) Untuk mengatasi persoalan kelembagaan (struktur) maka di pandang perlu untuk segera membentuk badan khusus, untuk menjamin dana haji. sebagaimana model- nya lembaga pemerintahan atau departe- men. Misalnya bisa berbentuk badan khusus sebagaimana BPJS, intinya badan kelembagaan publik yang dibentuk oleh undang-undang haji ini.
2)  Untuk mengatasi permasalahan substansi (aturan) maka perlu diberikan penegasan dan harmonisasi terkait dengan kewenan- gan Kementerian Agama dalam melaku- kan penunjukan terhadap Pelaksana Transportasi Jamaah Haji sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No- mor 13 tahun 2008 tentang Penyeleng- garaan Ibadah haji dengan Peraturan Pres- iden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana
telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pe ngadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait den- gan mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah.
3) Solusi kaitannya dengan Faktor Kultur (Budaya) maka perlu diberikan pelatihan dan bimbingan khusus kepada jamaah haji dalam hal pengetahuan di bidang transpor- tasi khususnya transportasi udara dan yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika jamaah haji berada di dalam maupun di luar pesawat. Semua ini bertujuan demi untuk keselamatan jamaah  haji.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis melakukan analisis dengan menggunakan teori legal System dari Law- rence  M. Friedman yang mengungkapkan bahwa Three Elements of Legal System atau tiga komponen dari system hukum. Ketiga komponen yang dimaksud adalah (1) struk- tur ( structure ), (2) substansi ( substance ), dan (3) kultur ( culture ) atau  budaya. 15 Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun cara menegakkan- nya, yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kaitannya den- gan hal tersebut, bahwa berdasarkan teori Lawrence M. Friedman, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala-kendala penyelenggaraan transportasi haji adalah bisa dilihat dari aspek struktur yaitu belum adanya badan khusus yang bertugas untuk mengelolah dana haji, sedangkan dari  aspek substansinya, belum terjadi harmonisasi antara Undang-Undang  Nomor 13  Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Ta- hun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
15 Lawrence M. Friedman, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : ASocial Science Pers- pektive), (M. Khozim, Pentj), Nusa Media, Bandung, 2009 hlm. 12 -18
J urnal IuS | Vol I | Nomor 3 | Desember  2013 | hlm,

## 464~483
Sedangkan dari aspek kulturnya, minim- nya pengetahuan dan pemahaman jamaah haji terhadap transportasi haji lebih  khusus pemahaman tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berada di dalam maupun luar pesawat. Oleh karena itu dalam rangka untuk menegakkan kendala- kendala tersebut diperlukan penegakan terhadap aspek struktur, substansi dan kul- tur.  Substansi juga mencakup hukum yang hidup di tengah masyarakat bukan hanya pada aturan-aturan yang ada di dalam buku- buku hukum/UU/putusan hakim. Struk- tural mencakup wadah maupun bentuk dari system tatanan lembaga-lembaga formal, hubungan antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajibannya.  Kultural men- cakup nilai-nilai dalam masyarakat yang mendasari hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan transportasi haji yang dilakukan oleh pemerintah merupakan monopoli by law yaitu monopoli yang dibolehkan dan diatur didalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, hal tersebut disebabkan karena pemerintah melalui Kementerian Agama sudah melakukan penunjukan melalui proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008.
Pelaksanaan transportasi haji oleh pemerintah dilakukan melalui proses seleksi umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, akan tetapi dalam hal pelaksanaannya Kementerian Agama tetap berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, karena kewenangan untuk melakukan penunjukkan diberikan kepada Kementerian Agama dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji termasuk pengadaan transportasi haji bersumber dari BPIH bukan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kendala-kendala penyelenggaraan transportasi haji adalah pertama, dari aspek struktur yaitu belum adanya badan khusus yang bertugas untuk mengelolah dana haji, kedua dari aspek substansinya, belum terjadi harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, ketiga aspek kulturnya, yaitu minimnya pengetahuan dan pemahaman organ kelembagaan kaitannya dengan sosialiasi tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika berada di dalam maupun luar pesawat.
Pemerintah hendaknya memisah- kan kementerian yang berwenang atau bertindak sebagai operator dan regula- tor. Kemenag sebagai regulator sedangkan operator dapat dibentuk badan tersendiri baik berupa kementerian urusan haji dan umrah maupun membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersendiri, dalam Pe- nyelenggaraan Ibadah Haji perlu dilakukan secara transparan, akuntabel dan melibat- kan pengawas yang kredibel.

## Daftar Pustaka
Ari Siswanto, Hukum Persaingan Usaha,Ghalia Indonesia , Jakarta,
2002.
Ayuda D Prayoga DKK, Persaingan Usaha dan Hukum Yang Mengaturnya , Jakarta: Proyek Elips, 2000.
Bq. Raehanun Ratnasari | Monopoli Transportasi Haji Oleh Pemerintah .........................................
Bambang Sunggono., “ Metodologi Penelitian Hukum ”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
Ginting Elyta Ros, Hukum  Anti Monopoli , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
Hartono Dimyati, Monopoli dan Oligopoli Suatu Tinjauan Hukum , Seminar Nasional “Menyongsong Lahirnya Undang- undang Persaingan Sehat/ Undang-undang Anti Monopoli “. Kerjasama Universitas Semarang dengan Pusat Pengkajian Hukum , Semarang, 18 juli 1998.
Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan Kerja (Perlindungan Buruh) , Cetakan V, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
JJH. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum, Cetakan II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
Kusuma Atmaja, Mochtar, Fungsi dan perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional , Cetakan I, Bina Cipta, Bandung, 1975.
Marzuki Peter Mahmud, Telaah Filosofis terhadap Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Kaitannya dengan Konstitusi Republik Indonesia , Yuridika, Vol 16, No. 6, FH Unair Surabaya, 2001.
Mertokusumo, Sudikno, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, Cetakan I, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004
Nasution, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif , Tarsito, Bandung, 1992.
Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum , Liberty, Yogyakarta, 2004.
Sjachran Basah, Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administratif Negara , Cetakan I, Alumni, Bandung, 1992
Saleh Sohaimi Haji Muhammad, Arah Kebijakan Perlaksanaan Haji, Departemen Wakaf, Zakat, dan Haji .2011