Website: http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh Email: jurnal.ajsh@ardenjaya.com
Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia

## INFO PENULIS
M Rezy Abdurahman Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur rezyabdurahman12@gmail.com
Asnawi Mubarok Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur am764@umkt.ac.id

## INFO ARTIKEL
ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 2, Agustus 2022
http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved
Saran Penulisan Referensi:
Abdurahman, M. R., & Mubarok, A. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Kebijakan Hukum Agraria di Indonesia. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 4 (2), 578-587.

## Abstrak
Globalisasi  telah  menjadi  fenomena  yang  mempengaruhi  banyak  aspek  kehidupan, termasuk  kebijakan  hukum  agraria  di  Indonesia.  Artikel  ini  mengkaji  bagaimana globalisasi  mempengaruhi  peraturan  dan  implementasi  hukum  agraria,  serta dampaknya  terhadap  kepemilikan  tanah  dan  hak-hak  masyarakat  lokal.  Melalui pendekatan  kualitatif  dan  analisis  data  sekunder  dari  berbagai  sumber,  penelitian  ini mengidentifikasi  perubahan  kebijakan  agraria  yang  signifikan  akibat  tekanan  global untuk  liberalisasi  ekonomi.  Temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  globalisasi  telah mempercepat  perubahan  kebijakan  agraria  yang  lebih  berorientasi  pada  pasar  dan investasi  asing.  Dampaknya,  terjadi  peningkatan  alih  fungsi  lahan  dan  konsentrasi kepemilikan  tanah  pada  perusahaan  besar,  yang  sering  kali  merugikan  masyarakat lokal.  Selain  itu,  meskipun  terdapat  upaya  perlindungan  hak-hak  masyarakat  lokal melalui peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Artikel ini menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan hak-hak sosial masyarakat lokal.
Kata Kunci: Globalisasi, Kebijakan Hukum Agraria, Kepemilikan Tanah

## Abstract
Globalization  has  become  a  phenomenon  influencing  many  aspects  of  life,  including agrarian  law  policies  in  Indonesia.  This  article  examines  how  globalization  affects agrarian law regulations and implementation, as well as its impact on land ownership and  the  rights  of  local  communities.  Using  a  qualitative  approach  and  analysis  of secondary  data  from  various  sources,  this  study  identifies  significant  changes  in agrarian  policies  due  to  global  pressures  for  economic  liberalization.  The  findings indicate  that  globalization  has  accelerated  agrarian  policy  changes  towards  market orientation  and  foreign  investment.  As  a  result,  there  has  been  an  increase  in  land conversion  and  concentration  of  land  ownership  by  large  corporations,  often  to  the detriment  of  local  communities.  Furthermore,  despite  efforts  to  protect  the  rights  of local  communities  through  legislation,  implementation  faces  various  challenges.  This article concludes that more inclusive and equitable agrarian policy reforms are needed to balance economic interests and the social rights of local communities.
Key Words: Globalization, Agrarian Law Policy, Land Ownership

## A. Pendahuluan
Globalisasi  telah  menjadi  kekuatan  utama  yang  membentuk  berbagai  aspek  kehidupan  di seluruh  dunia,  termasuk  di  Indonesia.  Fenomena  ini,  yang  mencakup  peningkatan  hubungan dan  integrasi  internasional  dalam  bidang  ekonomi,  politik,  dan  budaya,  telah  mempengaruhi berbagai  kebijakan  nasional,  termasuk  kebijakan  hukum  agraria.  Globalisasi  mendorong negara-negara  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  standar  internasional  yang  didorong  oleh liberalisasi ekonomi dan perdagangan bebas. Di Indonesia, pengaruh globalisasi sangat terasa dalam  perubahan  kebijakan  agraria  yang  semakin  mendukung  investasi  asing  dan pengembangan  ekonomi  berbasis  pasar.  Perubahan  ini  membawa  serta  berbagai  konsekuensi bagi  kepemilikan  tanah  dan  hak-hak  masyarakat  lokal,  yang  memerlukan  analisis  mendalam untuk memahami dampak positif dan negatifnya.(Setiawan dkk., 2023)
Perubahan  kebijakan  hukum  agraria  di  Indonesia  dalam  beberapa  dekade  terakhir menunjukkan adanya kecenderungan yang kuat untuk mengakomodasi kepentingan korporasi besar dan investor asing. Pemerintah Indonesia, dalam upayanya untuk menarik investasi dan mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  sering  kali  mengeluarkan  kebijakan  yang  mempermudah alih  fungsi  lahan  untuk  kepentingan  industri,  perkebunan,  dan  pembangunan  infrastruktur. Misalnya, undang-undang dan peraturan yang lebih fleksibel mengenai penggunaan lahan telah diterapkan untuk menarik investasi asing dalam sektor-sektor strategis.  Namun, kebijakan ini sering  kali  mengabaikan  kepentingan  masyarakat  lokal  yang  bergantung  pada  tanah  untuk kehidupan  sehari-hari  mereka.  Konflik  agraria  menjadi  masalah  yang  semakin  serius,  dengan masyarakat  lokal  yang  kehilangan  akses  dan  hak  atas  tanah  mereka  karena  alih  fungsi  lahan yang didorong oleh kepentingan ekonomi.
Dampak globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria tidak hanya terlihat dari perubahan regulasi, tetapi juga dari implementasinya di lapangan. Meskipun terdapat berbagai peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan memastikan penggunaan tanah yang berkelanjutan, realitas di lapangan sering kali berbeda. Implementasi kebijakan sering kali dihadapkan  pada  berbagai  tantangan,  termasuk  korupsi,  lemahnya  penegakan  hukum,  dan ketidakadilan  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Misalnya,  proses  sertifikasi  tanah  yang seharusnya  menjamin  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  lokal  sering  kali  terhambat  oleh birokrasi  yang  korup  dan  tidak  transparan.  Akibatnya,  banyak  kebijakan  yang  dibuat  dengan niat  baik  justru  tidak  efektif  dalam  melindungi  hak-hak  masyarakat  lokal  dan  mendorong penggunaan tanah yang berkelanjutan.(Sulistyaningsih, 2021)
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  secara  mendalam  pengaruh  globalisasi terhadap  kebijakan  hukum  agraria  di  Indonesia,  dengan  fokus  pada  tiga  pertanyaan  utama: Bagaimana  globalisasi  mempengaruhi  perubahan  kebijakan  hukum  agraria?  Apa  dampak  dari perubahan  kebijakan  ini  terhadap  kepemilikan  tanah  di  Indonesia?  Bagaimana  perubahan
kebijakan  hukum  agraria  mempengaruhi  hak-hak  masyarakat  lokal?  Dengan  menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, penelitian ini berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif  tentang  dinamika  kebijakan  agraria  di  Indonesia  dalam  konteks  globalisasi. Analisis  ini  diharapkan  dapat  mengungkapkan  kompleksitas  yang  terlibat  dalam  penyesuaian kebijakan agraria dengan tuntutan global dan implikasinya bagi masyarakat lokal.
Dalam  menganalisis pengaruh  globalisasi terhadap  kebijakan  hukum  agraria,  penelitian  ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber. Data yang digunakan  meliputi  jurnal  ilmiah,  laporan  pemerintah,  dokumen  kebijakan,  dan  artikel  media massa.  Pendekatan  kualitatif  memungkinkan  penelitian  ini  untuk  menggali  lebih  dalam berbagai aspek yang mungkin terlewatkan dalam pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan data dari berbagai sumber, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tema-tema utama yang  mencerminkan  perubahan  kebijakan  agraria  di  Indonesia  dan  dampaknya  terhadap masyarakat  lokal.  Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  penting  bagi pengembangan  kebijakan  agraria  yang  lebih  inklusif  dan  adil di  masa depan,  serta menyoroti kebutuhan  akan  reformasi  kebijakan  yang  mampu  menyeimbangkan  kepentingan  ekonomi dengan hak-hak sosial masyarakat lokal.

## B. Metodologi
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis data sekunder untuk  mengeksplorasi  pengaruh  globalisasi  terhadap  kebijakan  hukum  agraria  di  Indonesia. Pendekatan  kualitatif  dipilih  karena  memungkinkan  peneliti  untuk  memahami  konteks  dan dinamika  yang  kompleks  dalam  kebijakan  agraria  yang  tidak  dapat  dijelaskan  hanya  dengan angka-angka.  Data  sekunder  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  mencakup  jurnal  ilmiah, laporan  pemerintah,  dokumen  kebijakan,  artikel  media  massa,  dan  literatur  lainnya  yang relevan.  Pendekatan  ini  memungkinkan  peneliti  untuk  mendapatkan  gambaran  menyeluruh tentang  perubahan  kebijakan  agraria  yang  dipengaruhi  oleh  globalisasi  dan  dampaknya terhadap masyarakat lokal.
Proses pengumpulan data dimulai dengan melakukan pencarian literatur yang komprehensif melalui  berbagai  database  akademik dan sumber-sumber  terpercaya  lainnya.  Sumber-sumber ini  dipilih  berdasarkan  relevansi  dan  kredibilitasnya  dalam  memberikan  informasi  tentang kebijakan  agraria  dan dampak  globalisasi.  Jurnal  ilmiah  dan  laporan pemerintah  memberikan dasar  teoritis  dan  empiris  yang  kuat,  sementara  artikel  media  massa dan dokumen kebijakan memberikan  perspektif  kontemporer  tentang  isu-isu  yang  sedang  berlangsung.  Data  yang dikumpulkan  kemudian  diorganisir  dan  dikategorikan  berdasarkan  tema-tema  utama  yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu pengaruh globalisasi terhadap kebijakan hukum agraria, dampaknya terhadap kepemilikan tanah, dan implikasinya bagi hak-hak masyarakat lokal.
Analisis data dilakukan melalui pendekatan tematik, di mana data yang telah dikumpulkan diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang telah ditentukan. Pendekatan tematik  memungkinkan  peneliti  untuk  mengidentifikasi  pola-pola  dan  tren  yang  muncul  dari data,  serta  memahami  bagaimana  berbagai  faktor  saling  berkaitan.  Dalam  konteks  penelitian ini,  analisis  tematik  membantu  untuk  mengungkapkan  bagaimana  globalisasi  mempengaruhi perubahan  kebijakan  hukum  agraria  di  Indonesia,  serta  bagaimana  perubahan  ini  berdampak pada  kepemilikan tanah  dan  hak-hak  masyarakat  lokal.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  tidak hanya  menggambarkan  fenomena  yang  terjadi,  tetapi  juga  memberikan  wawasan  mendalam tentang implikasi kebijakan yang lebih luas.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengaruh Globalisasi terhadap Perubahan Kebijakan Hukum Agraria
Globalisasi  telah  membawa  perubahan  signifikan  dalam  kebijakan  hukum  agraria  di Indonesia. Tekanan internasional untuk liberalisasi ekonomi mendorong pemerintah Indonesia untuk  menyesuaikan  kebijakan  agrarianya  agar  lebih  mendukung  investasi  asing  dan  pasar bebas.  Salah  satu  perubahan  yang  paling  mencolok  adalah  peningkatan  fleksibilitas  dalam peraturan  mengenai  penggunaan  lahan.  Hal  ini  terlihat  dari  serangkaian  undang-undang  dan peraturan  yang  mempermudah  proses  alih  fungsi  lahan  untuk  kepentingan  komersial  dan
industri.  Kebijakan  ini  dimaksudkan  untuk  menarik  investor  asing  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  namun  juga  menimbulkan  berbagai  tantangan  dan  kontroversi. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk memenuhi tuntutan globalisasi sambil mencoba meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.(Nuriyanto, 2020) Dalam  beberapa  dekade  terakhir,  Indonesia  telah  mengadopsi  berbagai  kebijakan  yang memfasilitasi  alih  fungsi  lahan  pertanian  menjadi  lahan  industri  dan  perkebunan  besar. Undang-Undang  No.  41  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan,  misalnya,  meskipun  bertujuan  untuk  melindungi  lahan  pertanian,  juga menyediakan  celah  hukum  yang  memungkinkan  konversi  lahan  untuk  proyek-proyek  non- pertanian  jika  dianggap  strategis  bagi  kepentingan  nasional.  Globalisasi  memperkuat  tekanan untuk  memanfaatkan  celah  ini,  karena  adanya  permintaan  global  untuk  produk-produk perkebunan  seperti  kelapa  sawit  dan  karet,  yang  membutuhkan  lahan  luas.  Sebagai  hasilnya, alih fungsi lahan menjadi fenomena yang umum, dan hal ini sering kali menyebabkan hilangnya lahan pertanian produktif yang krusial bagi ketahanan pangan nasional.
Selain  perubahan  regulasi,  globalisasi  juga  mendorong  Indonesia  untuk  meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam administrasi pertanahan. Reformasi birokrasi dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan pengurusan hak atas tanah. Namun, meskipun niatnya baik, implementasi reformasi ini sering kali menghadapi berbagai hambatan, termasuk korupsi  dan inefisiensi  birokrasi.  Banyak  pihak  yang  mengkritik  bahwa  meskipun  proses  perizinan dipermudah,  hal  ini  sering  kali  menguntungkan  investor  besar  sementara  masyarakat  lokal masih kesulitan mendapatkan kepastian hukum atas tanah mereka. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan reformasi dapat dirancang dengan baik, keberhasilan implementasi sangat  tergantung  pada  integritas  dan  kapasitas  institusi  yang  bertanggung  jawab.(Setiawan dkk., 2023)
Globalisasi  juga  membawa  serta  standar-standar  internasional  yang  harus  diadopsi  oleh Indonesia  dalam  kebijakan  agrarianya.  Misalnya,  tekanan  dari  organisasi  internasional  dan negara-negara  donor  untuk  menerapkan  prinsip-prinsip  tata  kelola  yang  baik  dalam pengelolaan  sumber  daya  alam.  Prinsip-prinsip  ini  termasuk  transparansi,  partisipasi masyarakat,  dan  akuntabilitas.  Meskipun  demikian,  penerapan  prinsip-prinsip  ini  sering  kali tidak  konsisten,  dan  masih  banyak  terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dalam  proses pengambilalihan  lahan  untuk  proyek-proyek  besar.  Contohnya  adalah  kurangnya  keterlibatan masyarakat  lokal  dalam  proses  pengambilan  keputusan,  yang  sering  kali  mengakibatkan ketidakpuasan  dan  konflik.  Ketidakselarasan  ini  mencerminkan  tantangan  yang  dihadapi Indonesia  dalam  menyeimbangkan  antara  tekanan  global  untuk  reformasi  dan  realitas  di lapangan yang sering kali kompleks dan beragam.
Lebih  lanjut,  globalisasi  mempengaruhi  dinamika  kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dan daerah dalam pengelolaan lahan. Desentralisasi yang dimulai pada awal 2000-an memberikan kewenangan  lebih  besar  kepada  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  sumber  daya  alam, termasuk  tanah.  Namun,  tekanan  global  untuk  investasi  dan  pembangunan  sering  kali menyebabkan  pemerintah  daerah  mengeluarkan  izin  penggunaan  lahan  secara  berlebihan tanpa  mempertimbangkan  dampak  jangka  panjangnya  terhadap  lingkungan  dan  masyarakat lokal.  Akibatnya,  banyak  terjadi  konflik  agraria  antara  masyarakat  lokal  dengan  perusahaan- perusahaan besar yang mendapat izin dari pemerintah daerah. Situasi ini menunjukkan bahwa meskipun  desentralisasi  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  partisipasi  lokal  dan  efisiensi administrasi, tanpa pengawasan yang memadai, desentralisasi dapat mengakibatkan eksploitasi sumber  daya  yang  tidak  berkelanjutan  dan  konflik  yang  semakin  meningkat.(Rusyda  Fadiyah dkk., 2024)
Perubahan kebijakan hukum agraria yang dipengaruhi oleh globalisasi juga berdampak pada keberlanjutan  lingkungan.  Alih  fungsi  lahan  yang  masif  untuk  kepentingan  industri  dan perkebunan  besar  sering  kali  mengabaikan  aspek  keberlanjutan  lingkungan.  Deforestasi, degradasi tanah, dan hilangnya keanekaragaman hayati menjadi masalah serius yang dihadapi Indonesia.  Meskipun  ada  upaya  untuk  mengintegrasikan  prinsip-prinsip  pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan agraria, implementasinya masih jauh dari harapan. Globalisasi, dengan  fokusnya  pada  pertumbuhan  ekonomi,  sering  kali  mengorbankan  aspek-aspek lingkungan  yang  seharusnya  dilindungi.  Hal  ini  menimbulkan  dilema  antara  mengejar
pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan fondasi bagi kesejahteraan jangka panjang.(Sulistyaningsih, 2021)
Dalam  konteks  sosial,  globalisasi  juga  membawa  perubahan  dalam  struktur  kepemilikan tanah.  Konsentrasi  kepemilikan  tanah  pada  perusahaan  besar  dan  investor  asing  meningkat, sementara  akses  masyarakat  lokal  terhadap  tanah  semakin  terbatas.  Hal  ini  menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Banyak petani kecil yang kehilangan lahan mereka dan harus beralih menjadi buruh tani atau pekerja di perkebunan besar dengan kondisi kerja yang sering  kali  tidak  layak.  Globalisasi,  dengan  segala  manfaat  ekonominya,  membawa  serta tantangan besar dalam hal keadilan sosial dan distribusi sumber daya. Ini menciptakan situasi di  mana  keuntungan  ekonomi  dari  globalisasi  tidak  dirasakan  secara  merata,  dan  sebagian besar  manfaatnya  dinikmati  oleh  segelintir  pihak  yang  memiliki  modal  dan  akses  yang  lebih besar.
Pengaruh  globalisasi  terhadap  kebijakan  hukum  agraria  juga  terlihat  dari  semakin meningkatnya jumlah konflik agraria. Konflik ini sering kali melibatkan masyarakat lokal yang berjuang  mempertahankan  hak  atas  tanah  mereka  melawan  perusahaan  besar  yang mendapatkan  izin  dari  pemerintah.  Kasus-kasus  seperti  ini  menunjukkan  adanya ketidakseimbangan  kekuatan  antara  masyarakat  lokal  dan  perusahaan,  yang  sering  kali didukung oleh aparat keamanan. Globalisasi, dengan tekanan untuk membuka lahan baru bagi investasi,  memperburuk  situasi  ini  dengan  meningkatkan  intensitas  dan  frekuensi  konflik agraria.  Konflik  ini  sering  kali  berujung  pada  kekerasan  dan  pelanggaran  hak  asasi  manusia, mencerminkan  kegagalan  kebijakan  untuk  melindungi  masyarakat  lokal  dan  menjamin keadilan.(Permadi, 2023)
Secara  ekonomi,  globalisasi  membawa  peluang  besar  bagi  Indonesia  untuk  meningkatkan pendapatan dari sektor agraria. Ekspor produk-produk perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan kopi memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Namun, manfaat ekonomi ini sering kali tidak dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Petani kecil dan masyarakat  adat  yang  tinggal  di  sekitar  perkebunan  besar  sering  kali  hanya  mendapatkan bagian  kecil  dari  keuntungan,  sementara  perusahaan  besar  dan  investor  asing  yang mendapatkan  manfaat  terbesar.  Ketimpangan  ini  menimbulkan  pertanyaan  tentang  keadilan distribusi  hasil  dari  globalisasi.  Di  satu  sisi,  globalisasi  dapat  meningkatkan  pendapatan nasional, tetapi di sisi lain, ia juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial-ekonomi di dalam negeri.
Dalam  rangka  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  globalisasi,  Indonesia  juga  menghadapi tekanan  untuk  memperbaiki  sistem  hukum  dan  penegakan  hukum  dalam  bidang  agraria. Reformasi  hukum  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  kebijakan  agraria  yang  ada  mampu melindungi hak-hak masyarakat lokal dan lingkungan. Namun, reformasi ini sering kali berjalan lambat  dan  menghadapi  banyak  tantangan,  termasuk  resistensi  dari  berbagai  pihak  yang memiliki kepentingan kuat dalam status quo. Globalisasi, meskipun mendorong perubahan, juga menghadirkan tantangan besar dalam hal penegakan hukum dan reformasi institusional. Hal ini menunjukkan  bahwa  keberhasilan  reformasi  tidak  hanya  bergantung  pada  desain  kebijakan, tetapi  juga  pada  komitmen  politik  dan  kapasitas  institusi  untuk  menerapkannya  secara efektif.(Setiawan dkk., 2023)
Globalisasi  juga  membawa  perubahan  dalam  cara  pandang  masyarakat  terhadap  tanah. Tanah  yang  sebelumnya dianggap sebagai  sumber  kehidupan  dan  identitas  budaya, kini  lebih dipandang sebagai komoditas ekonomi yang dapat diperdagangkan. Perubahan pandangan ini mempengaruhi  kebijakan  agraria  dan  cara  masyarakat  berinteraksi  dengan  tanah.  Banyak masyarakat lokal yang terpaksa menjual tanah mereka karena tekanan ekonomi, meskipun hal ini berarti kehilangan warisan budaya dan identitas mereka. Globalisasi, dengan fokusnya pada pertumbuhan  ekonomi,  sering  kali  mengabaikan  aspek-aspek  kultural  yang  penting  bagi keberlanjutan sosial. Perubahan cara pandang ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada struktur sosial dan hubungan antar komunitas.
Secara  keseluruhan,  pengaruh  globalisasi  terhadap  kebijakan  hukum  agraria  di  Indonesia sangat  kompleks  dan  multifaset.  Globalisasi  membawa  serta  berbagai  peluang  dan  tantangan yang  mempengaruhi  kebijakan  agraria  dan  implementasinya  di  lapangan.  Meskipun  ada manfaat  ekonomi  yang  signifikan,  dampak  negatif  terhadap  masyarakat  lokal  dan  lingkungan tidak  dapat  diabaikan.  Dalam  menghadapi  globalisasi,  Indonesia  perlu  mengembangkan
kebijakan  agraria  yang  mampu  menyeimbangkan  kepentingan  ekonomi  dengan  perlindungan hak-hak  sosial  dan  lingkungan.  Reformasi  kebijakan  yang  lebih  inklusif  dan  adil  diperlukan untuk memastikan bahwa manfaat globalisasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa mengorbankan  keberlanjutan  lingkungan  dan  keadilan  sosial.  Penekanan  pada  keadilan  dan inklusivitas  dalam  kebijakan  agraria  akan  menjadi  kunci  bagi  keberhasilan  Indonesia  dalam menghadapi tantangan globalisasi yang terus berkembang.

## 2. Dampak dari Perubahan Kebijakan Agraria terhadap Kepemilikan Tanah di Indonesia
Perubahan  kebijakan  hukum  agraria  yang  dipengaruhi  oleh  globalisasi  telah  membawa dampak signifikan terhadap struktur kepemilikan tanah di Indonesia. Salah satu dampak yang paling  mencolok  adalah  meningkatnya  konsentrasi kepemilikan  tanah  pada  perusahaan  besar dan  investor  asing.  Kebijakan  yang  mempermudah  alih  fungsi  lahan  dan  memberikan kemudahan  perizinan  bagi  investasi  asing  telah  mendorong  ekspansi  perusahaan-perusahaan besar  dalam  sektor  pertanian  dan  perkebunan.  Alih  fungsi  lahan  yang  dulunya  dimiliki  oleh masyarakat  lokal  atau  petani  kecil  kini  menjadi  lahan  perkebunan  besar  seperti  kelapa  sawit dan  karet.  Proses  ini  menyebabkan  terjadinya  pemindahan  kepemilikan  tanah  dari  tangan masyarakat  lokal  ke  perusahaan  besar,  yang  sering  kali  didukung  oleh  kebijakan  pemerintah yang pro-investasi.
Selain  itu,  perubahan  kebijakan  agraria  yang  mendukung  investasi  asing  sering  kali mengabaikan  kepentingan  masyarakat  lokal.  Pemerintah,  dalam  upayanya  untuk  menarik investasi, sering kali memberikan izin penggunaan lahan kepada perusahaan-perusahaan besar tanpa  melalui  proses  konsultasi  yang  memadai  dengan  masyarakat  yang  tinggal  di  lahan tersebut. Akibatnya, banyak masyarakat lokal yang kehilangan akses dan hak atas tanah yang telah mereka gunakan secara turun-temurun. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat  lokal  dan  meningkatkan  risiko  terjadinya  konflik  agraria.  Perubahan  kepemilikan tanah yang tidak adil ini mencerminkan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal dalam kebijakan agraria yang ada.(Rosmidah dkk., 2023)
Dampak lain dari perubahan kebijakan agraria adalah maraknya praktik land grabbing atau perampasan  tanah.  Investor  asing  dan  perusahaan  besar  sering  kali  menggunakan  kekuatan ekonomi dan politik mereka untuk memperoleh  lahan secara tidak adil. Mereka membeli atau mengambil  alih  lahan  dengan  harga  yang  sangat  rendah  atau  bahkan  tanpa  kompensasi  yang layak  bagi  pemilik  asli.  Praktik  ini  sering  kali  dilakukan  dengan  cara  yang  melanggar  hukum atau melalui intimidasi dan kekerasan. Land grabbing tidak hanya merampas hak kepemilikan tanah  dari  masyarakat  lokal, tetapi  juga menghilangkan  sumber  penghidupan  mereka,  karena banyak  dari  masyarakat  tersebut  yang  bergantung  pada  lahan  untuk  bertani  dan  memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.
Globalisasi  juga  mempengaruhi  pola  migrasi  internal  di  Indonesia.  Dengan  meningkatnya permintaan  akan  tenaga  kerja  di  perkebunan  besar  dan  proyek-proyek  industri,  banyak masyarakat  lokal  yang  kehilangan  lahan  mereka  terpaksa  pindah  ke  daerah  perkotaan  atau menjadi pekerja di perkebunan tersebut. Migrasi ini sering kali mengakibatkan dislokasi sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan baru  dan  sering  kali  menghadapi  kondisi  kerja  yang  buruk  dan  tidak  stabil.  Hilangnya  lahan pertanian yang produktif juga mempengaruhi ketahanan pangan lokal, karena masyarakat yang sebelumnya  mampu  menghasilkan  makanan  sendiri  kini  harus  bergantung  pada  pasar  untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka.(Qatrunnada dkk., 2023)
Perubahan  kebijakan  agraria  yang  dipengaruhi  oleh  globalisasi  juga  berdampak  pada kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  lokal.  Ketika  lahan  pertanian  mereka  diambil  alih  oleh perusahaan  besar,  banyak  petani  kecil  yang  kehilangan  sumber  pendapatan  utama  mereka. Mereka  terpaksa  menjadi  buruh  tani  atau  pekerja  di  perkebunan  besar,  yang  sering  kali menawarkan  upah  rendah  dan  kondisi  kerja  yang  tidak  layak.  Selain  itu,  konsentrasi kepemilikan  tanah  pada  perusahaan  besar  mengurangi  kesempatan  bagi  petani  kecil  untuk mengembangkan  usaha  mereka  sendiri  dan  meningkatkan  kesejahteraan  ekonomi  mereka. Ketimpangan  ekonomi  antara  perusahaan  besar  dan  masyarakat  lokal  semakin  meningkat, menciptakan ketidakadilan sosial yang signifikan.
Konflik agraria menjadi salah satu konsekuensi serius dari perubahan kebijakan agraria yang dipengaruhi oleh globalisasi. Ketika lahan diambil alih oleh perusahaan besar tanpa proses yang
adil, masyarakat lokal sering kali melakukan perlawanan untuk mempertahankan hak mereka atas  tanah.  Konflik  ini  tidak  hanya  menyebabkan  ketegangan  sosial  tetapi  juga  sering  kali berujung pada kekerasan. Aparat keamanan yang seharusnya melindungi hak-hak masyarakat lokal sering kali berpihak pada perusahaan besar, yang memiliki pengaruh ekonomi dan politik. Konflik agraria ini menunjukkan ketidakmampuan kebijakan agraria saat ini untuk melindungi hak-hak masyarakat lokal dan mengatasi ketidakadilan yang terjadi.(Permadi, 2023)
Dampak lingkungan dari perubahan kebijakan agraria juga tidak bisa diabaikan. Alih fungsi lahan yang masif untuk perkebunan besar sering kali mengakibatkan deforestasi dan degradasi lingkungan. Hutan-hutan yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem dan sumber kehidupan bagi masyarakat lokal kini berubah menjadi lahan monokultur yang rentan terhadap berbagai masalah lingkungan. Kehilangan hutan juga berdampak pada perubahan iklim, karena hutan  berperan  penting  dalam  menyerap  karbon  dioksida  dan  menjaga  keseimbangan  iklim global.  Degradasi  lingkungan  ini  tidak  hanya  merusak  ekosistem  tetapi  juga  mengancam keberlanjutan hidup masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya alam.
Perubahan  kebijakan  agraria  juga  berdampak  pada  hak-hak  masyarakat  adat.  Masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan kultural yang kuat dengan tanah mereka sering kali menjadi  korban  dari  kebijakan  yang  pro-investasi.  Tanah  yang  mereka  gunakan  secara tradisional  diambil  alih  oleh  perusahaan  besar  tanpa  proses  konsultasi  yang  memadai  dan tanpa kompensasi yang adil. Hal ini tidak hanya menghilangkan sumber penghidupan mereka tetapi juga mengancam keberlanjutan budaya dan identitas mereka. Kebijakan agraria yang ada sering  kali  tidak  mengakui  hak-hak  masyarakat  adat  dan  mengabaikan  pentingnya perlindungan terhadap budaya dan identitas mereka.
Globalisasi  juga  membawa  dampak  terhadap  tata  kelola  lahan  di  Indonesia.  Dengan meningkatnya  investasi  asing  dan  tekanan  untuk  mengembangkan  sektor  perkebunan  dan industri,  pemerintah  menghadapi  tantangan  dalam  mengelola  lahan  secara  adil  dan berkelanjutan. Kebijakan yang mempermudah alih fungsi lahan sering kali tidak disertai dengan mekanisme  pengawasan  yang  memadai,  sehingga  memungkinkan  terjadinya  penyalahgunaan dan eksploitasi lahan. Selain itu, desentralisasi kewenangan dalam pengelolaan lahan sering kali menyebabkan  tumpang  tindih  kebijakan  antara  pemerintah  pusat  dan  daerah,  yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan konflik antar-pemangku kepentingan.(Sulistyaningsih, 2021)
Secara  keseluruhan,  perubahan  kebijakan  agraria  yang  dipengaruhi  oleh  globalisasi  telah membawa  dampak  yang  signifikan  terhadap  kepemilikan  tanah  di  Indonesia.  Konsentrasi kepemilikan  tanah  pada  perusahaan  besar  dan  investor  asing  meningkat,  sementara masyarakat lokal semakin kehilangan akses dan hak atas tanah mereka. Praktik land grabbing, ketimpangan  ekonomi,  konflik  agraria,  degradasi  lingkungan,  dan  pelanggaran  hak-hak masyarakat  adat  menjadi  masalah  yang  semakin  mendesak  untuk  diatasi.  Dalam  menghadapi globalisasi, Indonesia perlu mengembangkan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil, yang mampu  melindungi  hak-hak  masyarakat  lokal  dan  memastikan  penggunaan  lahan  yang berkelanjutan.  Kebijakan  yang  berfokus  pada  keadilan  sosial  dan  keberlanjutan  lingkungan akan menjadi kunci untuk menghadapi tantangan globalisasi dan memastikan bahwa manfaat ekonomi  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  tanpa  mengorbankan  hak-hak  dasar  dan kelestarian lingkungan.

## 3. Upaya Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Kebijakan Agraria yang Terpengaruh Globalisasi
Perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  kebijakan  agraria  Indonesia  merupakan  isu yang  semakin  mendesak  seiring  dengan  meningkatnya  tekanan  globalisasi.  Masyarakat  adat, yang memiliki hubungan historis dan kultural yang mendalam dengan tanah mereka, sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan oleh perubahan kebijakan yang pro-investasi. Globalisasi mendorong  pemerintah  untuk  mengadopsi  kebijakan  yang  memudahkan  akses  bagi  investor asing  dan  perusahaan  besar, sering  kali  tanpa  memperhatikan  hak-hak masyarakat adat yang telah  lama  tinggal  di  tanah  tersebut.  Kebijakan  ini  mengakibatkan  banyak  masyarakat  adat kehilangan  tanah  mereka tanpa  proses  konsultasi yang  layak dan  kompensasi  yang adil,  yang merusak  hubungan  mereka  dengan  tanah  yang  merupakan  inti  dari  identitas  dan  budaya mereka.(Setiawan dkk., 2023)
Salah  satu  upaya  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  adalah  melalui  pengakuan hukum atas tanah adat. Beberapa undang-undang telah diimplementasikan untuk memberikan pengakuan  ini,  seperti  Undang-Undang  No.  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok- Pokok  Agraria  (UUPA)  dan  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  yang  mengakui eksistensi tanah adat. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak konsisten dan kurang efektif.  Banyak  masyarakat  adat  yang  masih  berjuang  untuk  mendapatkan  pengakuan  resmi atas tanah mereka, dan birokrasi yang rumit sering kali menjadi hambatan. Upaya pengakuan hukum ini perlu diperkuat dengan mekanisme yang lebih efektif dan inklusif agar masyarakat adat benar-benar mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan.
Selain  pengakuan  hukum,  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  juga  memerlukan partisipasi  aktif  mereka  dalam  proses  pengambilan  keputusan  terkait  kebijakan  agraria. Partisipasi  ini  harus  mencakup  konsultasi  yang  bebas,  didasarkan  pada  informasi  yang memadai, dan dilakukan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya, banyak proyek investasi besar yang tidak melibatkan masyarakat adat secara memadai dalam proses perencanaan dan pengambilan  keputusan.  Proses  ini  sering  kali  dilakukan  secara  tertutup  dan  mengabaikan suara masyarakat adat, yang menyebabkan ketidakadilan dan konflik. Oleh karena itu, perlu ada peraturan  yang  memastikan  bahwa  masyarakat  adat  dilibatkan  secara  penuh  dan  bermakna dalam setiap tahap pengambilan keputusan yang berdampak pada tanah mereka.(Brasal, 2021)
Penguatan  hak-hak  masyarakat  adat  juga  perlu  diintegrasikan  dalam  kerangka  kerja perlindungan  lingkungan.  Masyarakat  adat  sering  kali  memiliki  pengetahuan  lokal  yang mendalam  tentang  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  berkelanjutan.  Mereka  telah mempraktikkan  cara-cara  tradisional  yang  menjaga  keseimbangan  ekosistem  dan keanekaragaman  hayati.  Namun,  globalisasi  yang  mendorong  eksploitasi  sumber  daya  alam secara besar-besaran sering kali mengabaikan pengetahuan dan praktik ini. Perlindungan hak- hak  masyarakat  adat  harus  mencakup  pengakuan  dan  penghargaan  terhadap  pengetahuan tradisional mereka, serta integrasi praktik-praktik ini dalam kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih luas.(Rusyda Fadiyah dkk., 2024)
Masyarakat  adat  juga  memerlukan  perlindungan  dari  dampak  negatif  proyek-proyek pembangunan besar yang sering kali merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan hidup mereka.  Banyak  proyek  seperti  tambang,  perkebunan  besar,  dan  proyek  infrastruktur  yang mengakibatkan kerusakan ekosistem yang parah dan mengganggu kehidupan masyarakat adat. Perlindungan  ini  harus  mencakup  penegakan  ketat  terhadap  peraturan  lingkungan  dan  hak asasi manusia, serta mekanisme kompensasi yang adil bagi masyarakat yang terdampak. Tanpa perlindungan ini, masyarakat adat akan terus menghadapi ancaman terhadap tanah dan sumber daya alam yang menjadi dasar keberlanjutan hidup mereka.
Peran  lembaga-lembaga  internasional  dalam  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  juga penting. Organisasi-organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Buruh Internasional  (ILO)  telah  mengeluarkan  deklarasi  dan  konvensi  yang  menegaskan  hak-hak masyarakat adat, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat dan Konvensi ILO No. 169  tentang  Masyarakat  Adat  dan  Suku  di  Negara-Negara  Merdeka.  Namun,  implementasi prinsip-prinsip ini di tingkat nasional masih memerlukan dukungan dan pengawasan yang kuat. Lembaga-lembaga  internasional  dapat memainkan  peran penting  dalam memberikan  tekanan dan  dukungan  kepada  pemerintah  untuk  menghormati  dan  melindungi  hak-hak  masyarakat adat sesuai dengan standar internasional.
Selain itu, advokasi dan dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan LSM juga merupakan elemen  penting  dalam  memperkuat  perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat.  Organisasi- organisasi  ini  sering  kali  menjadi  suara  yang  penting  dalam  memperjuangkan  hak-hak masyarakat  adat,  memberikan  dukungan  hukum,  dan  mengawasi  pelanggaran  hak.  Melalui kampanye, pelatihan, dan pendampingan, LSM dapat membantu masyarakat adat memperkuat kapasitas  mereka  untuk  memperjuangkan  hak-hak  mereka  dan  menghadapi  tantangan  yang datang dari kebijakan agraria yang tidak adil. Kolaborasi antara masyarakat adat dan organisasi masyarakat  sipil  dapat  menjadi  kekuatan  yang  signifikan  dalam  upaya  memperjuangkan keadilan agraria.
Perubahan kebijakan agraria yang lebih inklusif dan adil juga memerlukan reformasi dalam sistem hukum dan kelembagaan di Indonesia. Sistem hukum yang ada sering kali tidak cukup responsif  terhadap  kebutuhan  dan  hak-hak  masyarakat  adat.  Reformasi  harus  mencakup
peninjauan  kembali  undang-undang  dan  peraturan  yang  ada,  serta  pembentukan  mekanisme baru  yang  lebih  responsif  dan  inklusif.  Lembaga-lembaga  yang  bertanggung  jawab  atas pengelolaan agraria juga perlu diperkuat dengan sumber daya yang memadai dan diberdayakan untuk menegakkan hukum dengan adil. Tanpa reformasi yang menyeluruh, perlindungan hak- hak masyarakat adat akan tetap menjadi tantangan yang sulit diatasi.(Sulistyaningsih, 2021)
Pendidikan  dan  kesadaran  masyarakat  juga  memainkan  peran  penting  dalam  upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat. Pendidikan yang inklusif dan berbasis komunitas dapat meningkatkan  kesadaran  masyarakat  adat  tentang  hak-hak  mereka  dan  cara-cara  untuk memperjuangkannya. Program-program pendidikan ini harus mencakup pelatihan tentang hak asasi manusia, hukum agraria, dan teknik-teknik advokasi. Selain itu, peningkatan kesadaran di kalangan  masyarakat  umum  tentang  pentingnya  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  juga diperlukan  untuk  membangun  dukungan  luas  bagi  upaya-upaya  perlindungan  ini.  Dengan meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman,  masyarakat  dapat  lebih  berpartisipasi  aktif  dalam upaya memperjuangkan keadilan agraria.
Akhirnya, perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan agraria yang terpengaruh globalisasi  memerlukan  komitmen  politik  yang  kuat  dari  pemerintah.  Pemerintah  harus menunjukkan kemauan untuk mendengar suara masyarakat adat dan mengambil tindakan yang nyata untuk melindungi hak-hak mereka. Ini termasuk penegakan hukum yang adil, peninjauan kembali kebijakan yang tidak adil, dan penciptaan mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa komitmen politik yang kuat, upaya  untuk  melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  akan  terus  menghadapi  hambatan  yang signifikan.(Nuriyanto, 2020)
Secara keseluruhan, upaya perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam kebijakan agraria yang  terpengaruh  globalisasi  adalah  tantangan  yang  kompleks  namun  sangat  penting. Masyarakat adat memiliki hak yang sah atas tanah dan sumber daya alam mereka, dan hak-hak ini harus dilindungi dari tekanan globalisasi yang sering kali mengabaikan kepentingan mereka. Melalui  pengakuan  hukum,  partisipasi  aktif,  perlindungan  lingkungan,  advokasi  internasional, dukungan  masyarakat  sipil,  reformasi  hukum,  pendidikan,  dan  komitmen  politik,  Indonesia dapat  mengembangkan  kebijakan  agraria yang  lebih  adil  dan  inklusif,  yang  menghormati  dan melindungi  hak-hak  masyarakat  adat  dalam  menghadapi  dinamika  globalisasi  yang  terus berkembang.

## D. Kesimpulan
Perubahan kebijakan agraria di Indonesia yang dipengaruhi oleh globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap kepemilikan tanah, khususnya bagi masyarakat adat. Konsentrasi kepemilikan  tanah  oleh  perusahaan  besar  dan  investor  asing  semakin  meningkat,  sementara masyarakat  lokal  dan  adat  kehilangan  akses  dan  hak  mereka  atas  tanah  yang  telah  mereka kelola  secara  turun-temurun.  Praktik  land  grabbing,  ketimpangan  ekonomi,  konflik  agraria, degradasi  lingkungan,  dan  pelanggaran  hak-hak  masyarakat  adat  adalah  beberapa  masalah yang  semakin  mendesak  untuk  diatasi.  Perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  memerlukan pengakuan  hukum  yang  lebih  kuat,  partisipasi  aktif  dalam  pengambilan  keputusan, perlindungan  lingkungan  yang  lebih  baik,  serta  dukungan  dari  lembaga  internasional  dan organisasi  masyarakat  sipil.  Tanpa  perlindungan  yang  memadai,  masyarakat  adat  akan  terus menghadapi  ancaman  terhadap  tanah  dan  sumber  daya  alam  yang  menjadi  dasar  kehidupan mereka.
Untuk  mengatasi  tantangan  ini,  Indonesia  perlu  mengembangkan  kebijakan  agraria  yang lebih inklusif dan adil. Reformasi sistem hukum dan kelembagaan, peningkatan pendidikan dan kesadaran  masyarakat,  serta  komitmen  politik  yang  kuat  dari  pemerintah  adalah  langkah- langkah  penting  yang  harus  diambil.  Kebijakan  yang  berfokus  pada  keadilan  sosial  dan keberlanjutan  lingkungan  akan  menjadi  kunci  untuk  menghadapi  tekanan  globalisasi, memastikan  bahwa  manfaat  ekonomi  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  masyarakat  tanpa mengorbankan  hak-hak  dasar  dan  kelestarian  lingkungan.  Dengan  demikian,  Indonesia  dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat adat dan seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

## E. Referensi
Brasal,  F.  R.  (2021).  Peranan  Hukum  Adat  Di  Indonesa  Pada  Era  Globalisasi. Fairness  and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum , 19 (1), 31–39. https://doi.org/10.32528/faj.v18i1.6502 Nuriyanto,  N.  (2020).  Urgensi  Reforma  Agraria;  Menuju  Penataan  Penggunaan  Tanah  Yang Berkeadilan Sosial. Jurnal Rontal Keilmuan PKn , 6 (1), 29–45.
Permadi,  I.  (2023).  Potensi  Sengketa  Hak  Atas  Tanah  di  Indonesia. JUSTISI , 9 (2),  201–216. https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i2.2345
Qatrunnada, A., Bakri, Herdawati, Syarifudin, M., Adnan, I. M., & Syaputra, D. (2023). Tantangan dan Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Landreform di Indonesia. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum , 1 (3), 1–12. https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.527
Rosmidah, R., Hosen, M., & Sasmiar, S. (2023). Penataan Struktur Hukum Hak Atas Tanah dalam
Rangka Keadilan dan Investasi. Recital Review , 5 (2), 209–244.
https://doi.org/10.22437/rr.v5i2.28387
Rusyda  Fadiyah,  Z.,  Amalia  Amanda,  S.,  Aydina,  S.,  &  Hidayah,  N.  (2024).  POTENSI  DAN TANTANGAN  PENERAPAN  HUKUM  ADAT  BERBASIS  KEARIFAN  LOKAL  MASYARAKAT ADAT  SUKU  DANI  DI  ERA  MODERN. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan , 3 (11), 55–65. https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
Setiawan,  A.,  Ashari,  A.,  Ymam,  K.,  &  Ari  Amalia,  R.  (2023).  Politik  Hukum  Agraria  Indonesia Dalam Arus Globalisasi. Innovative: Journal Of Social Science Research , 3 (5), 10916–10929. Sulistyaningsih,  R.  (2021).  Reforma  Agraria  Di  Indonesia. Perspektif , 26 (1),  57–64. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.753