## HUKUM PAJAK DAN PENERAPANNYA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

## Enny Agustina
Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti E-mail: ennyagustinadua@yahoo.com

## Abstract
Tax  is  one  of  the  economic  instruments  of  a  country.  Some  taxes  as  a  source  of  national income account for more than 50% of national income. This study uses a qualitative research method  with  a  literature  approach  (normative).  The  data  obtained  comes  from  several regulations, such as Governor Regulations and several other regulations and policies. When a country has a higher income than taxes, there will be more jobs available, unemployment can be  reduced,  education  is  better,  health  services  can  be  achieved.  Taxes  are  also  good instruments for income distribution. Meanwhile, income distribution is the biggest problem in today's economy.
Keywords : Tax; Tax Law; Utilization Tax

## Abstrak
Pajak merupakan salah satu instrumen ekonomi suatu negara. Sebagian pajak sebagai sumber pendapatan  nasional  berlangsung  lebih  dari  50%  dari  pendapatan  nasional.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  literature  (normative).  Data yang  didapat  berasal  dari  beberapa  Peraturan,  seperti  Peraturan  Gubernur  dan  beberapa peraturan  dan  kebijakan  lainnya.  Ketika  suatu  negara memiliki  pendapatan  yang  lebih  tinggi dari  pajak  misalnya,  maka  akan  lebih  banyak  pekerjaan  dapat  diciptakan,  berkurangnya tingkat  pengangguran,  baiknya  pendidikan,  pelayanan  kesehatan  dapat  tercapai.  Pajak  juga instrumen  yang  baik  untuk  distribusi  pendapatan,  sedangkan  distribusi  pendapatan  menjadi masalah terbesar saat ini ekonomi.
Kata Kunci : Pajak; Hukum Pajak; Pajak Pemanfaatan

## PENDAHULUAN
Republik  Indonesia  adalah  Negara Hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,  dalam  perkembangannya,  telah menghasilkan  perkembangan  yang  cepat dalam  kehidupan  nasional  yang  perlu dilanjutkan dengan dukungan pemerintah dan semua potensi masyarakat.  Dalam  menyelenggarakan pemerintahan,
negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan  rakyatnya,  baik  dalam
bidang kesejahteraan, keamanan, pertahanan, dan kecerdasan hidup mereka.  Ini  sesuai  dengan  tujuan  negara yang termasuk dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi  "melindungi  seluruh  rakyat Indonesia dan seluruh tanah air Indonesia  dan  dalam  rangka  memajukan kesejahteraan umum, untuk mengembangkan  kehidupan  intelektual bangsa,  dan  untuk  berkontribusi  pada implementasi  tatanan  dunia  berdasarkan
Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418
kebebasan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,". 1
Keberhasilan implementasi pembangunan  membutuhkan  dana  yang tidak  sedikit,  kebutuhan  pembangunan yang proporsional dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini dan kebutuhan pembangunan di masa depan. Kebutuhan dana  pembangunan  dapat  diperoleh dengan  berbagai  cara  yang  semuanya diharapkan  untuk  memperkuat  sektor keuangan  negara,  dalam  hal  ini,  sektor pajak.
Pajak  adalah  sumber  pendapatan negara  yang  sangat  penting  untuk pemerintahan dan pembangunan
nasional.
Sehingga
Pemerintah menempatkan  kewajiban  pajak  sebagai salah  satu  wujud  dari  kewajiban  negara yang  merupakan  sarana  pembiayaan Negara  dalam  Pembangunan  Nasional dalam  rangka  mencapai  tujuan  negara. Pentingnya  dan  peran  strategis  sektor perpajakan dalam pelaksanaan pemerintahan dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  (APBN)  setiap  tahun  yang disampaikan  oleh  pemerintah,  yaitu
1 http://organisasi.org/tujuan_nasional_yang_term aktub_dalam_pembukaan_uud_45_alinea_ke_4_ republik_indoesia_ilmu_pendidikan_pmp_dan_p pkn diakses pada tanggal 23 April 2020.
peningkatan  persentase  kontribusi  pajak dari tahun ke tahun. 2
Sumber Penerimaan Negara berdasarkan  UU  APBN  terdiri  dari Penerimaan  Pajak,  Penerimaan  Negara Bukan  Pajak,  dan  Hibah.  Kebijakan pemerintah  di  bidang  penerimaan  dan hibah negara diarahkan untuk mendukung kebijakan fiskal berkelanjutan melalui upaya untuk mengoptimalkan  penerimaan  dan  hibah negara,  terutama  penerimaan  dalam negeri. Ini sesuai dengan peran pendapatan  dan  hibah  sebagai  sumber pendanaan untuk program pembangunan. 3
Sebagai kontributor utama pendapatan  domestik  pada  tahun  2010, kebijakan  penerimaan  dan  hibah  negara terus  diarahkan  untuk  mengoptimalkan pendapatan domestik. Di sektor perpajakan,  selain  melakukan  kebijakan rutin seperti reformasi di sektor administrasi,  perundang-undangan,  dan pengawasan  serta  potensi  penggalian, antara  lain,  ini  dilakukan  melalui peningkatan efisiensi audit dan
2 Agustina,  Enny.  2019. The  Implementation  of Law  Number  6  Year  2014  on  Village Government . International Journal of Innovation, Creativity,  and  Change.  Vol  9  Issue  11.  PP 104.114
3 Tjip  Ismail, Kumpulan  Artikel  Kuliah  Hukum Pajak .
Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418
pengumpulan pajak. Di bidang
Penerimaan Negara Bukan Pajak, kebijakan  yang  diambil  oleh  Pemerintah untuk  mengamankan  target  Penerimaan Bukan  Pajak  untuk  tahun  2010  adalah optimalisasi  pendapatan  sumber  daya alam,  terutama  dari  minyak  dan  gas, meningkatkan kinerja  badan usaha  milik negara, dan mengoptimalkan penerimaan bukan pajak untuk kementerian/ lembaga.
Berdasarkan uraian di atas, tampak  bahwa  pajak  merupakan  salah satu  sumber  penerimaan  negara  yang paling  penting  untuk  implementasi pemerintah  dan  pembangunan  nasional. Peran  penting  dan  strategis  sektor perpajakan dalam implementasi pemerintah dapat dilihat dalam Rancangan  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  yang  diajukan  setiap tahun oleh pemerintah, yaitu peningkatan  persentase  kontribusi  pajak penghasilan  terhadap  APBN  dari  tahun ke tahun. ke tahun.
Di  bidang  Penerimaan  Non- pajak,  kebijakan  yang  diambil  oleh Pemerintah  untuk  mengamankan  target Penerimaan Non-pajak adalah optimalisasi  pendapatan  sumber  daya alam,  terutama  dari  minyak  dan  gas, meningkatkan  kinerja  BUMN,  dan
mengoptimalkan penerimaan bukan pajak untuk kementerian / lembaga.
Definisi  pajak  menurut  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  oleh  individu  atau  badan yang  dipaksa  berdasarkan  UU,  Pajak merupakan  kewajiban  negara  yang  jelas diatur dalam UUD 1945. Dalam pasal 23 (A)  ditekankan  bahwa  "pajak  dan pungutan  lainnya  yang  bersifat  paksaan untuk tujuan negara diatur oleh hukum". Sesuai dengan pasal 27 ayat (1).
Pasal  23  (A)  UUD  1945  (Amandemen IV), adalah dasar hukum untuk pemungutan  pajak  di  Indonesia  yang berbunyi: "Pajak dan pungutan lain yang bersifat  paksaan  untuk  keperluan  negara diatur oleh hukum".
Mengenai  pajak,  ada  banyak definisi yang diberikan oleh para sarjana tentang  apa  sebenarnya  pajak  itu. Definisi  pajak  menurut  P.J.A.  Andriani, yang  berbunyi  sebagai  berikut: 4 Pajak adalah  iuran  kepada  negara  (yang  dapat dipaksakan)  terutang  oleh  mereka  yang berkewajiban  untuk  membayar  sesuai dengan peraturan tanpa pencapaian, yang dapat  langsung  ditunjuk,  dan  yang
4 Santoso  Brotodiharjo, Pengantar  Ilmu  Hukum Pajak , (Bandung: Rafika Aditama, 2013).
Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418
digunakan untuk membiayai pengeluaran publik terkait dengan tugas negara untuk menjalankan pemerintahan. "
Sebagai  pembanding,  definisi pajak  berikut  disajikan  dari  beberapa sarjana,  yaitu:  1).  Definisi  Francis, berbunyi:  "Pajak  adalah  bantuan,  baik secara  langsung  atau  tidak  langsung diberlakukan  oleh  kekuatan  publik  dari populasi atau dari barang untuk menutupi  pengeluaran  pemerintah."  2). Definisi  Deutsche  Reichs  Abgaben Ordnung  (RAO-1919)  berbunyi:  "Pajak adalah  hutang  insidental  atau  secara berkala (tanpa pencapaian prestasi), yang dipungut  oleh  badan  bersyarat  publik (negara  bagian),  untuk  mendapatkan penghasilan,  di  mana  ada  sebuah tatbestand  (Target  perpajakan),  yang disebabkan oleh hukum telah menimbulkan  hutang  pajak.  "  3). Kemudian, Edwin R.A. Seligman berbunyi: "Pajak adalah kontribusi wajib dari  orang  tersebut,  kepada  pemerintah untuk  membiayai  pengeluaran  yang terjadi untuk kepentingan bersama semua,  tanpa  merujuk  pada  manfaat khusus  yang  diberikan".  Setelah  itu, banyak  mendengar  keberatan  terhadap frasa  "tanpa  referensi"  karena  toh  uang pajak  digunakan  untuk  produksi  barang dan jasa, sehingga manfaat yang
diberikan  kepada  publik  tidak  mudah untuk ditampilkan apalagi secara individual.
Banyak ahli di bidang perpajakan memberikan definisi pajak yang berbeda. Namun,  berbagai  definisi  memiliki  inti atau  tujuan  yang  sama.  Definisi  yang dapat  penulis  ajukan  adalah  sebagai berikut:  Pajak  adalah  kontribusi  rakyat terhadap  Kas  Negara  (transfer  kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintah) berdasarkan  hukum  (dapat  dipaksakan) dengan  tidak  mendapatkan  layanan utama  (tegen  prestatie  )  yang  dapat langsung  ditunjuk  dan  digunakan  untuk membiayai pengeluaran publik (publiecke  uitgaven).  Kemudian,  pajak hanya  dapat  dipungut  oleh  pemerintah (baik  pusat  maupun  daerah),  dan pemerintah  baru  dapat  memungut  pajak berdasarkan hukum yang berlaku. 5
Dari uraian latar belakang tersebut  dapat  dirumuskan  masalah sebagai berikut: bagaimanakah Instrumen  Ekonomi  Pajak  di  Indonesia? Dan  upaya  yang  harus  dilakukan  untuk mereformasi pajak di Indonesia?
Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  kualitatif  dengan pendekatan  literature  (normative).  Data yang  didapat  berasal  dari  beberapa
Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418
Peraturan,  seperti  Peraturan  Gubernur dan  beberapa  peraturan  dan  kebijakan lainnya.

## PEMBAHASAN

## A. Instrumen  Ekonomi  Pajak  suatu Negara
Pajak sebagai instrumen ekonomi adalah  sumber  utama  pendapatan  suatu negara.  Ini  adalah  kewajiban  setiap warga  negara  yang  diatur  dalam  UUD 1945. Namun pada kenyataannya, pemerintah sering mengalami kekurangan  atau  defisit,  sehingga  untuk menutupi kekurangan tersebut pemerintah  berutang  baik  domestik maupun  luar  negeri.  Misalnya,  dengan menerbitkan surat berharga untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan jangka pendek.
Pajak  adalah  kontribusi  utama dari  pendapatan  pemerintah,  dan  pajak juga  merupakan  sumber  pengeluaran negara.  Ada  dua  fungsi  pajak,  yaitu fungsi budgeter. 6
Pertama, berfungsi sebagai penganggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak  penganggaran  adalah  fungsi  yang terletak  di  sektor  publik,  dan  pajak
6 Santoso Brotodiharjo.
adalah  alat  untuk  memasukkan  uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada  waktunya  akan  digunakan  untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk  membiayai pengeluaran rutin, dan jika  setelah  itu  masih  ada  sisa  (surplus), sehingga  surplus  ini  bisa  digunakan untuk  membiayai  investasi  pemerintah (simpanan publik untuk investasi publik). 7
Kedua, berfungsi sebagai Reguler  atau  mengatur  yaitu  pajak sebagai  alat  untuk  mengatur  atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.  Pajak  memiliki  fungsi  untuk mengatur  (Reguler),  dalam  arti  bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur  atau  menerapkan  kebijakan negara  di  bidang  ekonomi  dan  sosial dengan  fungsi  untuk  mengatur  pajak yang  digunakan  sebagai  alat  untuk mencapai  tujuan  tertentu  yang  berada  di luar  bidang  Keuangan  dan  fungsi pengaturannya  banyak  diarahkan  ke sektor swasta. 8
Dari fungsi kedua, apakah pemerintah  telah  menjalankan  fungsi pajak  dengan  benar,  dengan  indikasi kesejahteraan  rakyat  baik  di  bidang
7 Munawir S , Pokok-pokok Perpajakan (Yogyakarta: Liberty, 2017).
8 Munawir S
Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418
sosial dan ekonomi, ketersediaan layanan  publik  yang  baik,  ketersediaan lapangan  kerja,  pengangguran  rendah, daya  beli  tinggi, 9 dan  mengurangi pendidikan.  Apakah  ini  telah  tercapai, mengingat  bahwa  dari  total  masyarakat, dana  pajak  yang  dikumpulkan  hanya kurang dari 20%.
Ada empat jenis tarif pajak: 10 (1). Tarifnya  proporsional,  dalam  bentuk persentase  tetap  dari  jumlah  berapa  pun yang  dikenakan  pajak,  sehingga  jumlah pajak  yang  terhutang  sebanding  dengan jumlah  nilai  yang  dikenakan  pajak.  (2) Fixed-rate,  dalam  bentuk  jumlah  tetap untuk  jumlah  yang  dikenakan  pajak, sehingga jumlah pajak terutang tetap. (3) Tarif progresif, persentase dari tarif yang digunakan  lebih  besar  ketika  jumlah pajak  lebih  besar.  (4)  Kurs  degresif, persentase  dari  tarif  yang  digunakan lebih kecil ketika jumlah yang digunakan semakin kecil.
Sejalan dengan tema
pembangunan  nasional  dalam  RKP 2018, yaitu : 11 "Akselerasi dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan untuk Meningkatkan Kesejahteraan
Rakyat", kebijakan
9 Suandy,  Erly, Hukum  Pajak (Jakarta:  Salemba Empat, 2015).
10 Mardiasmo, Perpajakan (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011).
11 Sudarto, Hukum  dan  Hukum  Pidana (cetakan kelima), (Bandung : Alumni, 2017).
pengalokasian  APBN  dalam  Rancangan APBN  2018  diarahkan  pada  upaya untuk:  (1)  Mendorong  pertumbuhan  di wilayah  ini  melalui  pengembangan koridor ekonomi, (2) Membangun infrastruktur  yang  mendukung  realisasi konektivitas  regional,  (3)  Mendorong pelaksanaan program perlindungan sosial yang mendukung masyarakat yang lemah  dan  kurang  beruntung  melalui empat  kelompok,  (4).  Pengurangan kemiskinan dan, (5) Peningkatan kesempatan kerja.
Selain  itu,  kebijakan  alokasi anggaran juga diarahkan untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan negara, meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  belanja  negara, dan mengoptimalkan manajemen pembiayaan yang bijaksana dan meningkatkan  pemanfaatannya  untuk kegiatan produktif. 12
Alokasi belanja Pemerintah Pusat difokuskan  pada  penyediaan  dukungan untuk 13 (1) Peningkatan belanja infrastruktur; (2) Implementasi cluster 4, yang terdiri dari 6 program utama, dan 3 prioritas utama; (3) Program perlindungan sosial dalam bentuk
12 Nota  Keuangan  &  Rancangan  APBN  2012, http://www.anggaran.depkeu.go.id/  web-content- list.asp?ContentId=876, 2020.
13 Nota  Keuangan  &  Rancangan  APBN  2012, http://www.anggaran.depkeu.go.id/  web-content- list.asp?ContentId=876, 2020.
Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418
program  Jamkesmas,  Program  Harapan
Keluarga (PKH), Program
Pemberdayaan Masyarakat Nasional
(PNPM),  Bantuan  Operasional  Sekolah (BOS),  dan  Raskin;  Program  Beras Bersubsidi  (RASKIN);  (4)  Peningkatan pengeluaran  untuk  sektor  ekonomi  yang bertujuan untuk memperluas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang  inklusif  dan  berkualitas;  (5) Implementasi  penganggaran  berbasis kinerja  oleh  kementerian  lini  dengan pendekatan  untuk  mencapai  keluaran dan  hasil;  (6)  Peningkatan  kemampuan pertahanan  terhadap  kekuatan  esensial minimum; (7) Peningkatan kesejahteraan aparatur Negara dan perluasan kebijakan reformasi birokrasi; (8) Kontrol pengangkatan  PNS  pusat  dan  daerah dengan mengarahkan mereka ke kebijakan  nol  pertumbuhan;  (9)  Alokasi anggaran  subsidi  agar  lebih  tepat sasaran; (10) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas  belanja  negara;  dan  (11) Mengalokasikan  anggaran  pendidikan hingga  20  persen  dari  APBN  dan mengarahkan  penggunaan  anggarannya untuk  meningkatkan  aksesibilitas  dan kualitas fasilitas dan infrastruktur pendidikan.
Dari kondisi  ini,  instrumen pajak sangat  diandalkan  untuk  membiayai
pengeluaran  negara, 14 15 sehingga  negara dapat mengatasi masalah defisit anggaran,  meningkatkan  pengeluaran negara  dan  meningkatkan  kesejahteraan rakyat sehingga orang dapat memperoleh manfaat  dari  pajak  penghasilan  untuk pembangunan  fasilitas  layanan  publik dan  infrastruktur,  pendidikan  murah, kesehatan murah, pertahanan, dan keamanan,  bahan  bakar  bersubsidi, energi,  dan  pangan  tertib  dan  lancar. Selain  itu,  peran  pajak  juga  sebagai retribusi  bagi  orang  kaya,  sehingga setiap  orang  miskin  dan  masyarakat kurang mampu akan disalurkan dari dana ini  karena  distribusi  pendapatan  yang tidak  merata  adalah  masalah  ekonomi dunia  saat  ini.  Seringkali,  orang-orang kaya ini adalah kewajiban Negara dalam bentuk  membayar  pajak,  meskipun mereka juga menikmati pajak penghasilan. 16
Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan  untuk  pengumpulan  pajak, menurut  Mardiasmo  dalam  bukunya
14 Widyaningsih,  Aristanti, Hukum  Pajak  dan Perpajakan (Bandung: Alfabet, 2011).
15 Mahendra,  “Pajak  Sebagai  Pilar  Negara,  “ Suplemen Tempo , Edisi 25 Oktober-4 November 2012,  Kementerian  Keuangan  RI  Direktorat Jenderal Pajak.
16 http://www.mediaindonesia.com/editorial/i ndex.php/editorial/detail/908, 2020.
"Edisi  Revisi  Perpajakan",  hambatan- hambatan ini adalah: 17
Pertama, Perlawanan Pasif.
Orang  enggan  (pasif)  untuk  membayar pajak, karena antara lain: (1)
Perkembangan  intelektual  dan  moral masyarakat. Publik cerdas dalam menilai kinerja  aparatur  negara  dalam  hal perpajakan, perpajakan memang menjadi tulang  punggung  pendapatan  negara, tetapi  jika  mendengarkan  berita  korupsi pajak  yang  dilakukan  oleh  beberapa pejabat  pajak  atau  pejabat  birokrasi,  itu membuat orang enggan untuk membayar pajak.  (2)  Sistem  pajak  yang  (mungkin) sulit  dimengerti.  Setiap  warga  negara wajib membayar pajak, tetapi kebanyakan  orang  tidak  memahami mekanisme  penghitungan  pajak,  dan  ini merupakan  faktor  dalam  keengganan masyarakat  untuk  membayar  pajak.  (3) Sistem kontrol tidak dapat
diimplementasikan dan diimplementasikan dengan benar. Sejalan  dengan  contoh  yang  disebutkan di atas, kita sering mendengar pemegang posisi  yang  merusak  pajak  bumi  dan bangunan  misalnya,  ini  disebabkan  oleh kurangnya  sistem  kontrol  distribusi, pelaporan dan penggunaan pajak,
sehingga  orang  enggan  dan  ragu  untuk
17 Mardiasmo, Perpajakan.
membayar  pajak,  ini  terbukti  dari  data menunjukkan  dari  wajib  pajak  pribadi hanya  14,7%  dari  potensi  pajak  digali, dan  dari  wajib  pajak  perusahaan  hanya 10,4%.
Kedua, resistensi aktif. Perlawanan aktif mencakup semua bisnis dan  tindakan  yang  langsung  diarahkan ke otoritas pajak dengan tujuan menghindari  pajak.  Bentuknya  meliputi: (1). Penghindaran pajak, upaya meringankan  beban  pajak  dengan  tidak melanggar  hukum.  (2)  Penghindaran pajak,  upaya  untuk  mengurangi  pajak dengan  melanggar  hukum  (penggelapan pajak).
Salah  satu  langkah  yang  dapat diambil  untuk  meningkatkan  pajak penghasilan  adalah  dengan  menerapkan tax  amnesty.  Langkah  ini  sangat  efektif dalam  menangkap  pajak  baru  karena banyak badan usaha yang takut membayar  pajak  harus  membayar  pajak tahun  sebelumnya.  Sehingga  penerapan tax amnesty yang mensyaratkan kesadaran  masyarakat  dan  penegakan hukum  legowo  untuk  kesejahteraan rakyat di masa depan. 18
18 Pajak  Sumber  Utama  APBN  yang  belum Tergali  Maksimal,  [Mahendra,  “Pajak  Sebagai Pilar  Negara,” Suplemen  Tempo Edisi  25
Oktober-4 November 2012, Kementrian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak].
Dalam  hal  pendidikan,  dirasa kurang, dana pendidikan telah dialokasikan sebanyak 20% dari anggaran  negara,  dan  ada  peningkatan setiap tahun. Namun dampaknya dirasakan  belum  begitu  efektif,  karena bantuan  operasional  sekolah  (BOS), memberikan  nominal  yang  sangat  kecil kepada masyarakat kurang mampu, serta manfaat yang diberikan untuk membantu guru atau guru tidak tetap, sangat minim. Dana bantuan operasional lebih diarahkan pada rehabilitasi fasilitas fisik, tetapi  harus  diakui  bahwa  tunjangan profesional  untuk  guru  cukup  untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan guru. Maka, pajak yang besar tentu akan menambah kualitas pendidikan di Indonesia.
Dalam hal perawatan kesehatan, program  asuransi  kesehatan  publik (Jamkesmas)  dengan  total  dana  7,3 triliun  memang  sangat  membantu  bagi masyarakat  miskin,  yang  sejauh  ini merasa  ragu-ragu  untuk  pergi  ke  rumah sakit.  Namun,  layanan  ini  masih  kurang di  lembaga  kesehatan  swasta  biasanya dapat  memberikan  layanan  yang  baik. Ini  berarti  bahwa  lebih  banyak  dana masih  dibutuhkan  untuk  memberikan kenyamanan  kesehatan  bagi  masyarakat
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. 19
Dalam hal pertahanan dan keamanan,  peralatan  militer  Indonesia sudah  ketinggalan  zaman,  tidak  heran kita sering merujuk pada berita kecelakaan  darat,  laut  dan  udara.  Itu karena  alat  yang  digunakan  sudah  tidak layak untuk digunakan. 20
B. Upaya Reformasi Pajak di

## Indonesia
Reformasi  pajak  dilakukan  oleh pemerintah  termasuk  dengan  menindak pejabat  pajak  yang  menyalahgunakan wewenang  mereka.  Seperti  memberikan teguran, tindakan, hingga pemberhentian pegawai Kementerian Keuangan, terutama  di  Direktorat  Jenderal  Pajak. Karena  alasan  ini,  selain  meningkatkan moral,  dan  tanggung  jawab  pejabat, perbaikan  berkelanjutan  dalam  sistem, administrasi  dan  kebijakan  perpajakan dapat  mengurangi  pertemuan  antara pembayar pajak dan pejabat. 21
19 Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. “Pengaruh  Keadilan,  Tarif  Pajak,  Ketepatan Pengalokasian,  Kecurangan,  Teknologi  dan Informasi  Perpajakan  Terhadap  Tax  Evasion.” Accounting Analysis Journal . Semarang: Universitas Negeri Semarang.
20 Enny. Agustina. 2019. “Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas Bagi Masyarakat.” Jurnal Literasi Hukum . Vol 3 No 2. PP 10
21 Anggito  Abimanyu, " Melihat  Arah  Reformasi Perpajakan ", Makalah:  Badan  Analisa  Fiskal, Departemen Keuangan RI .
Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418
Setidaknya  ada  dua  lompatan  signifikan dalam  reformasi  pajak  di  Indonesia, yaitu;  Pertama,  pembukaan  Kantor Wajib Pajak besar diikuti oleh persidangan untuk wajib pajak menengah dan kecil dengan sistem pajak modern. 22 Di  Kantor  Wajib  Pajak  besar, perwakilan akun dibentuk yang bertujuan  untuk  mengetahui  semua perilaku,  ruang  lingkup  bisnis,  dan segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan hak  dan  kewajiban  wajib  pajak  yang diawasi (mengetahui wajib pajak  Anda), dan  layanan  kepada  wajib  pajak  dapat dilakukan  sepenuhnya  di  satu  meja. Kedua,  proposal  untuk  amandemen undang-undang perpajakan, yaitu Undang-Undang Ketentuan Pajak Umum,  Pajak  Penghasilan,  dan  pajak pertambahan  nilai  (PPN). 23 Intinya adalah  untuk  mengubah  tarif,  mata pelajaran,  dan  objek  pajak  sehingga
mereka kompetitif.
Pemerintah mengusulkan  pengurangan  tarif  pajak
penghasilan badan,
menggandakan
pendapatan kena
pajak,
22 Yuniaswati,  Emay.  2016.  “Pengaruh  Sanksi Pajak,  Administrasi  Pajak  Dan  Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan Pajak: Survey pada KPP  Pratama  Kab.  Garut,  Tasikmalaya,  dan Sumedang”.  Skripsi  S1  pada  Universitas Pasundan Bandung
23 Ayu,  Stephana  Dyah.  2011.  “Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan  Melakukan  Perlawanan  Pajak”.
Seri Kajian Ilmiah . Volume 14, Nomor 1: 46-51.
menyederhanakan tarif pajak penghasilan  dan  pajak  penjualan  barang mewah.  Dalam  subjek  objek  pajak, pemerintah mengusulkan ekspansi sehingga  ada  rasa  keadilan  bagi  semua wajib  pajak. 24 Dalam  hal  administrasi, berbagai  penyederhanaan  pajak  telah dilakukan,  misalnya  dengan  tujuan mempercepat proses restitusi, mempersingkat waktu untuk menyimpan dokumen, waktu dan metode pembayaran,  dan  sebagainya.  Sebagai keseimbangan, dalam amandemen undang-undang tersebut diusulkan denda tarif  yang  lebih tinggi untuk wajib pajak yang  sengaja  tidak  memiliki  nomor identitas  pajak  dari  pemberi  kerja (NPWP). Selain itu, mereka yang dengan sengaja  menghindari  pajak  dan  mengisi Surat  Pemberitahuan  Tahunan  dengan informasi  yang  tidak  jujur  akan  dikenai tindakan hukum. 25
24 M  Jamil  dan  Enny  Agustina.  2019.  “ Legal Protection  for  Taxpayer  Billboard  and  The Implementation  of  Billboards  Based  on  Law Number  28  Year  2009  in  Regional  Taxes  and Regional  Retribution”. Kader  Bangsa  Law Review. Vol 1 No 2: 114-124.
25 Enny  Agustina.  2020.  “Implementation  of  the regional government and administrative sanctions in Indonesian regional regulation.” Vol
8 No 1: 177-182. http://doi.org/10.18510/hssr.2020.8125

## KESIMPULAN
Pajak  adalah  kontribusi  utama dari  pendapatan  pemerintah,  dan  pajak juga  merupakan  sumber  pengeluaran negara.  Ada  dua  fungsi  pajak,  yaitu fungsi budgeter .  Pertama,  berfungsi sebagai penganggaran, yaitu pajak sebagai  sumber  dana  pemerintah  untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi pajak  penganggaran  adalah  fungsi  yang terletak  di  sektor  publik,  dan  pajak adalah  alat  untuk  memasukkan  uang sebanyak-banyaknya ke kas negara yang pada  waktunya  akan  digunakan  untuk membiayai pengeluaran negara, terutama untuk  membiayai pengeluaran rutin, dan jika  setelah  itu  masih  ada  sisa  (surplus), sehingga  surplus  ini  bisa  digunakan untuk  membiayai  investasi  pemerintah (simpanan publik untuk investasi publik). Kedua, berfungsi sebagai Reguler  atau  mengatur  yaitu  pajak sebagai  alat  untuk  mengatur  atau mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.  Pajak  memiliki  fungsi  untuk mengatur  (Reguler),  dalam  arti  bahwa pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur  atau  menerapkan  kebijakan negara  di  bidang  ekonomi  dan  sosial dengan  fungsi  untuk  mengatur  pajak yang  digunakan  sebagai  alat  untuk
mencapai  tujuan  tertentu  yang  berada  di luar  bidang  Keuangan  dan  fungsi pengaturannya  banyak  diarahkan  ke sektor swasta.
Reformasi  pajak  dilakukan  oleh pemerintah  termasuk  dengan  menindak pejabat  pajak  yang  menyalahgunakan wewenang  mereka.  Seperti  memberikan teguran, tindakan, hingga pemberhentian pegawai Kementerian Keuangan, terutama  di  Direktorat  Jenderal  Pajak. Karena  alasan  ini,  selain  meningkatkan moral,  dan  tanggung  jawab  pejabat, perbaikan  berkelanjutan  dalam  sistem, administrasi  dan  kebijakan  perpajakan dapat  mengurangi  pertemuan  antara pembayar pajak dan pejabat.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggito  Abimanyu, " Melihat  Arah Reformasi Perpajakan ", Makalah:  Badan  Analisa  Fiskal, Departemen Keuangan RI .
Ardyaksa,  Theo  Kusuma  dan  Kiswanto. 2014.  “Pengaruh  Keadilan,  Tarif Pajak,  Ketepatan  Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi  Perpajakan  Terhadap Tax Evasion.” Accounting Analysis Journal . Semarang:
Universitas Negeri Semarang.
Ayu,  Stephana  Dyah.  2011.  “Persepsi
Efektifitas  Pemeriksaan  Pajak
Terhadap
Kecenderungan
Melakukan  Perlawanan  Pajak”.
Enny Agustina, Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial, Halaman 407-418
Seri  Kajian  Ilmiah .  Volume  14, Nomor 1. Enny Agustina. 2019. The Implementation of Law Number 6 Year 2014 on Village Government . International Journal of Innovation, Creativity,
and Change. Vol 9 Issue 11.
Enny  Agustina.  2020.  “Implementation of  the  regional  government  and administrative sanctions in Indonesian  regional  regulation.” Vol 8 No 1: 177-182. http://doi.org/10.18510/hssr.2020 .8125 Enny  Agustina.  2019.  “Pelaksanaan Pelayanan  Publik  Berkualitas Bagi Masyarakat.” Jurnal Literasi Hukum . Vol 3 No 2. http://organisasi.org/tujuan_nasional_ya
ng_termaktub_dalam_pembukaa n_uud_45_alinea_ke_4_republik _indoesia_ilmu_pendidikan_pmp _dan_ppkn , 2020. http://www.mediaindonesia.com/editoria l/index.php/editorial/detail/908,
2020.
Mahendra,  “Pajak  Sebagai  Pilar  Negara,
“ Suplemen  Tempo ,  Edisi  25
Oktober-4 November 2012, Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak. Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
Nota  Keuangan  &  Rancangan  APBN 2012, http://www.anggaran.depkeu.go.i d/
web-content-
list.asp?ContentId=876, 2020.
M  Jamil  dan  Enny  Agustina.  2019.
“ Legal  Protection  for  Taxpayer
Billboard and The Implementation  of  Billboards Based  on  Law  Number  28  Year
2009  in  Regional  Taxes  and Regional  Retribution”. Kader Bangsa Law Review. Vol 1 No 2. Munawir  S ,  Pokok-pokok  Perpajakan . Yogyakarta: Liberty, 2017.
Santoso  Brotodiharjo. Pengantar  Ilmu Hukum  Pajak .  Bandung:  Rafika
Aditama, 2013.
Suandy,  Erly. Hukum  Pajak .  Jakarta:
Salemba Empat, 2015.
Sudarto. Hukum  dan  Hukum  Pidana .
Bandung : Alumni, 2017.
Tjip  Ismail, Kumpulan  Artikel  Kuliah Hukum Pajak .
Widyaningsih,  Aristanti. Hukum  Pajak dan
Perpajakan . Bandung:
Alfabet, 2011.
Yuniaswati,  Emay.  2016.  “Pengaruh Sanksi Pajak, Administrasi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penggelapan  Pajak:  Survey  pada KPP Pratama Kab. Garut, Tasikmalaya,  dan  Sumedang”.
Skripsi  S1  pada  Universitas Pasundan Bandung.