http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/2671
ISSN 2656-1565 DOI: 10.33474/jisop Vol. 1 | No. 1 | April 2019 | Hal. 43 - 57

## EVALUASI KINERJA PEGAWAI UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
Nur Aini Universitas Islam Malang email: aiiniinur58@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai evaluasi (penilaian) kinerja pegawai yang berkerja pada institusi pemerintah, pada dasarnya institusi pemerintah memiliki tujuan yaitu memberikan pelayanan  yang  prima  kepada  masyarakat,  selain  memberikan  pelayanan  yang  prima kepada masyarakat institusi pemerintah juga ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan mengimplementasikan pelayanan yang mudah, cepat, bebas  pungli.  Adapun  Tujuan  untuk  mengetahui  evaluasi  kinerja  pegawai  untuk mewujudkan  pelayanan  publik  dalam  perspektif  Good  Governance.  dan  faktor  pendukung, penghambat  dalam  pelaksanaan  evaluasi  kinerja  pegawai  untuk  mewujudkan  pelayanan publik  dalam  perspektif  Good  Governance.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dan  menggunakan  jenis  deskriptif,  penelitian  ini  juga  diperoleh  dari  hasil wawancara,  observasi,  dan  diperkuat  dengan  dokumentasi.  Dan  analisis  data  yang digunakan  yaitu,  analisis  domain,  analisis  taksonomi,  analisis  komponen  sial  dan  terakhir analisis  tema  budaya.  Hasil  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  adalah  pelayanan  yang diberikan  kepada  masyarakat  cukup  baik,  walaupun  ada  hal-hal  yang  perlu  diperbaiki, sehingga dapat memberikan pelayanan yang optimal ke pada masyarakat. dan juga untuk meningkatkan  pelayanan  Kantor  Kelurahan  Tlogomas  Kota  Malang  mengadopsi  sistem Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  sistem  ini  merupakan  sistem  dimana  masyarakat hanya  menemui  satu  loker  pelayanan  yang  akan  melayani  segala  urusan  administrasi masyarakat. Adapun faktor pendukung pelaksanaan evaluasi Di kelurahan Tlogomas Kota Malang adanya regulasi/peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam pengevaluasian, sarana  pasarannya  yang  nyaman  bagi  pegawai  kantor  kelurahan,  kedisiplinan  pegawai yang  datang  sesuai  jam  kerja  dan  didukung  dengan  absen  sidik  jari  sehingga  kedisiplinan pegawai sangat menunjang proses pelayanan. Faktor penghambat nya ialah rasa sungkan (ketidak enakan) dalam pemberian penilaian kepada setiap pegawai dikarenakan suasana yang  dibangun  merupakan  suasana  kekeluargaan.  Kesimpulannya  bahwa  pelayanan  di kantor Kelurahan Tlogomas sudah cukup baik. Adapun saran yang dapat diberikan penulis dapat  memberikan  pelayanan  yang  maksimal,  profesional,  memiliki  motivasi  yang  kuat dalam memberikan pelayanan, memberikan pendapat dan menyuarakan pendapat memiliki rasa  tanggung  jawab  yang  besar  sehingga  dalam  pengevaluasian  tercipta  lah  perubahan- perubahan yang akan meningkatkan kualitas kinerja setiap pegawai.
Kata Kunci: evaluasi kinerja, pelayanan publik, good governance

## PENDAHULUAN
Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki perundangan-undangan yang sangat banyak  dimana  setiap  keputusan  tidak  hanya  keluar  begitu  saja  melainkan  ada  undang- undang  yang  menguatkan  keputusan  yang  dikeluarkan.  Salah  satu  dari  undang-undang tersebut  adalah  tentang  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  merupakan  dasar  dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik sebagai indikator penting dalam penilaian kinerja  pemerintahan. Baik di tingkat  pusat maupun di  daerah. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat (1) bahwa pelayanan publik adalah kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa  dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.
Berdasarkan uraian dalam UU No. 25/2009 tersebut diatas memberikan penegasan bahwa  pemerintah  berkewajiban  memberikan  pelayanan  dengan  sebaik-baiknya  kepada masyarakat.  Prinsip  penting  dalam  penyelenggara  pemerintahan  adalah good  governance (pemerintahan  yang  baik). Good  governance sebagai  tujuan  utama  dalam  penyelenggara pelayan kepada masyarakat. Sebagai goals, tentunya good governance membutuhkan sebuah proses  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berkualitas,  profesional  dan  akuntabel. Pelayanan publik menjadi bagian penting dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik. Bahkan, pelayanan publik menjadi indikator penting dalam rangka good governance. Good  governance adalah  salah  satu  tujuan  terpenting  dalam  penyelenggaraan pemerintahan.  Setiap  lembaga  atau  instansi  pemerintah  saat  ini  berlomba-lomba  dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan untuk menjadi yang terbaik dengan capaian good governance .  (Hayat:  2017:  168),  Tatanan  pemerintah  yang  baik  adalah  memberikan kepuasan dalam bidang pelayanan publik, bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, tujuan akhir dari sistem pemerintahan adalah good governance, yaitu tatanan pemerintah yang baik dalam segala aspek.
Untuk  mengukur  hasil  dalam  kondisi-kondisi  pelaksanaan  dan  penyelidik  apakah program  dilaksanakan  sesuai  dengan  apa  yang  diinginkan  dan  apabila  tidak  berada  dalam posisi untuk menghentikan atau memperbaikinya.  Penyelidikan yang diperlukan ini disebut sesuatu evaluasi.
Evaluasi  dalam  penggunaannya  yang  paling  umum  adalah  suatu  proses  yang  di lakukan untuk menentukan nilai ( value ). Dengan demikian evaluasi merupakan bagian dari setiap  analisis  untuk  keputusan  publik(moekijat:180).  Salah  satu  instansi  pemerintahan yang  bisa  dibilang  unit  terkecil  dari  instansi  pemerintahan  pusat  adalah  Kelurahan,  dan saat  ini  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  di  seluruh  Indonesia  menggunakan pelayanan  yang  sangat  baik  demi  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik.  Kelurahan Tlogomas merupakan salah satu bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Malang.  Kelurahan  Tlogomas  adalah  unit  pemerintahan  terkecil  yang  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  merupakan unit  organisasi  pemerintahan  yang  paling  dekat  dan  berhubungan  langsung  dengan masyarakat  dalam  mewujudkan  kepuasan  masyarakat  dengan  kinerja  pegawai  dalam bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
Di  samping  itu  peran  kelurahan  di  atas  menjembatani  program-program pemerintah  untuk  di  sosialisasi  kan  kepada  masyarakat  sehingga  dapat  dipahami  dan didukung oleh masyarakat. Dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menciptakan dan mendukung pelayanan publik juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan.
Disadari bahwa kondisi birokrasi perintahan yang saat ini menuntut untuk menjadi lebih baik dari pada tahun-tahun sebelumnya dimana masih banyak instansi pemerintahan yang  belum  memenuhi  standar  kepuasan  masyarakat.  Contohnya  ketidak  tepatan  waktu dalam melakukan penyelesaian pelayanan kepada masyarakat.

## TINJAUAN PUSTAKA
Agnes  Rimbawan  pada  tahun  2012  yang  berjudul  penelitian  “ penerapan  good governance  di  dinas  pekerjaan  umum  kabupaten  pandeglang ”  tujuan  penelitian  ini  untuk
mengetahui  bagaimanakah  penerapan good  governance di  dinas  pekerjaan  umum kabupaten  pandeglang  dan  hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  proses  penerapan prinsip-prinsip good  governance tersebut.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data yang dilakukan, dalam penerapan good governance. Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pandeglang  tidak  berjalan  secara  maksimal.  Hal  ini  dikarenakan  belum  di  terapkanya, seperti  partisipasi  dari  masyarakat,  transparansi  yang  efektif  dan  menyeluruh, akuntabilitas  yang  belum  maksimal,  kurangnya  kualitas  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) pemberian pelayanan kepada masyarakat yang belum efektif dan efisien, serta supremasi hukum tidak berjalan dengan efektif.
Muhammad  Syafitra  Arifin  (2012)  “efektifitas  pelayanan  publik  di  Kecamatan Maritengngae  Kabupaten  S idenreng  Rappang”.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah persepsi  masyarakat  terhadap  efektifitas  pelayanan  publik  di  Kecamatan  Maritengngae suda  terlaksana  dengan  baik.  Hal  ini  terbukti  dari  hasil  jawaban  dari  para  responden berdasarkan  hasil  penelitian  dilihat  dari  indikator  yaitu  kesederhanaan,  kejelasan  dan kepastian, keamanan, keterbukaan ekonomis, keadilan yang merana dan ketepatan waktu. Dari semua indikator yang menunjukkan hasil responden berada pada kategori sedang. Hal ini berarti bahwa penyelenggara di kecamatan maritengngae menandakan bahwa tingkat pelayanannya suda baik namun masih perlu  ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas  nya  adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  efektifitas  pelayanan  publik  di kecamatan  maritengngae  yaitu  sumber  daya,  aparatur  sarana  dan  prasarana  serta kesadaran masyarakat.
Ones  Gita  Crystalia  (2015)  “Kualitas  Pelayanan  Publik  Dikantor  Kecamatan Pengasih  Kabupaten  Kulon  Progo”.  Adapun  hasil  dari  penelitian  ini  adalah:  kualitas pelayanan publik di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo dapat dinilai dari beberapa  dimensi  yaitu  bukti  fisik  (tangible),  kehandalan  (reliability),  ke  tanggapan (responsiveness),  jaminan  (assurance),  dan  empati  (emphaty).  Faktor  penghambat pelaksanaan  pelayanan  publik  di  kantor  Kecamatan  Pengasih  Kabupaten  Kulon  Progo adalah  kurangnya  sumber  daya  pegawai  dan  masih  kurangnya  sarana  prasarana. Sedangkan faktor pendukungnya adalah semangat yang di berikan pegawai satu sama lain, mengadakan  rapat  koordinasi  atau  semacam  evaluasi  setiap  tiga  bulan  kemudian memberikan  penanaman  kesadaran  melayani  masyarakat  dengan  ikhlas  dengan  sesuai dengan hati nurani. Faktor pendukung yang lain adalah adanya fasilitas berupa alat bantu untuk memudahkan proses pelayanan.
Maya  Rahmadhani  R,  (201 6),  “ Evaluasi  Kinerja  Pelayanan  Aparatur  Kelurahan WayDadi Baru Pasca Pemekaran Wilayah Kelurahan Di Kota Bandar Lampung”. Dari hasil dan penelitian adalah: bahwa kinerja aparatur Kelurahan Way Dadi Baru pasca pemekaran wilayah Kelurahan di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik, karena dalam memberikan kepedulian  kepada  masyarakat,  aparatur  cukup  baik  dan  tidak  timbul  rasa  ketidakadilan pada  masyarakat.  Adapun  faktor-faktor  penghambat  yang  menjadi  masalah  dalam pelaksanaan  pelayanan  sistem  administrasi  yaitu  kurangnya  kesadaran  dan  tanggung- jawab  pada  aparatur,  serta  kurangnya  sarana  dan  prasarana  pendukung  pelaksanaan pelayanan sistem tata pemerintahan.

## METODE

## 1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian  jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penggunaan jenis kualitatif dalam penelitian ini adalah  dengan  mencocokkan  antara  realita  dengan  teori  yang  berlaku  dengan menggunakan metode deskriptif.

## 2. Lokasi Penelitian
Tempat  penelitian  merupakan  tempat  dimana  peneliti  mengambil  lokasi penelitian  di  Kantor  Kelurahan  Tlogomas  Kota  Malang  Kec.  Lowokwaru  Provinsi  Jawa Timur.  Informan  penelitian  adalah  orang  yang  dimanfaatkan  untuk  memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (meleong, 2006: 90).
3. Fokus Penelitian
Pembentukan  fokus  penelitian  tersebut  mempunyai  dua  tujuan  yaitu: menetapkan  fokus  membatasi  studi  yang  berarti  dengan  adanya  fokus,  penetuan  situs penelitian yang layak, penentuan fokus secara efektif penetapan kriteria inklusi-inklusi untuk  menjaring  informasi  yang  mengalir  masuk.  Adapun  yang  menjadi  fokus penelitian:
a. Evaluasi Kinerja Pegawai untuk mewujudkan Pelayanan Publik dalam perspektif good governance di Kantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
➢ Pelayanan di Kantor Kelurahan Tlogomas.
➢ Sistem pelayanan yang terealisasi di Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
b. Faktor  pendukung  dan  faktor  penghambat  pelaksanaan  Evaluasi  Kinerja  Pegawai untuk mewujudkan Pelayanan Publik dalam  perspektif good governance di Kantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
➢ Faktor  pendorong  pelaksanaan  Evaluasi  Kinerja  Pegawai  untuk  mewujudkan Pelayanan  Publik  dalam  perspektif good  governance di  Kantor  Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
➢ Faktor penghambat pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pegawai untuk mewujudkan Pelayanan  Publik  dalam  perspektif good  governance di  Kantor  Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
4. Sumber Data
Sebagaimana yang dikemukakan suharsimi arikunto bahwa sumber data adalah subjek  dari  mana  data  dapat  diperoleh  (suharsimi  arikunto,  2006:156)  sedangkan menurut lofland yang telah dikutip oleh Lexy J. Meleong (2006:157) bahwa sumber data utama  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  kata-kata  dan  tindakan,  selebihnya  data tambahan  seperti  dokumen  dan  lain-lain.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  di  bagi menjadi dua yaitu:
a. Data primer
Yaitu  data  yang  di  peroleh  secara  langsung  pada  saat  kita  melakukan  penelitian, sumber data eyang diperoleh secara langsung dari dari orang-orang atau responden yang  secara  sengaja  dipilih  untuk  memperoleh  data-data  atau  informasi  yang  ada relefansinya dengan permasalahan penelitian.
b. Data Sekunder
Yaitu  data  yang  dikutip  dari  sumber-sumber  tertentu  yang  di  gunakan  sebagai pendukung  data  primer  sumber  data  sekunder  ini  merupakan  sumber  data  yang melengkapi  serta  memperkaya  sumber  data  primer  atau  sumber  data  sekunder  ini diperoleh  dari  data  pendukung.  Yang  menjadi  subjek  penelitian  ini  adalah  pegawai Kelurahan  Tlogomas  dengan  alasan  bahwa  pegawai  Kelurahan  Tlogomas  yang memegang peranan penting dalam memberikan pelayanan.
5. Teknik Pengambilan Sampling
Dalam  penelitian  kualitatif  ini  penelitian  menggunakan  teknik purposive sampling. Menurut  sugiyono  (2016:  218)  mengemukakan  bahwa purposive  sampling
adalah  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan  pertimbangan  tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang di anggap paling tahu apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi  objek/situasi  sosial  yang  teliti,  Jadi,  penetuan  sampling  dalam  penelitian kualitatif  dilakukan  saat  penelitian  mulai  memasuki  lapangan  dan  selama  penelitian berlangsung  ( emergent  sampling  design ).  Caranya  yaitu  penelitian  memilih  orang tertentu  yang  dipertimbangkan  akan  memberikan  data  yang  di  perlukan,  selanjutnya berdasarkan  data  atau  informasi  yang  di  peroleh  dari  sampel  sebelumnya  itu,  peneliti dapat  menentukan  sampel  lainnya  yang  diperhitungkan  akan  memberikan  data  lebih lengkap. (sugiyono: 2016: 218).

## 6. Teknik pengumpulan data
Dalam  suatu  penelitian  faktor  pengumpulan  data  merupakan  suatu  hal  yang sangat  penting guna memperoleh  data  yang sesuai dengan  permasalahan yang diteliti. Prosedur  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  data  melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara secara mendalam), dan analisis data dan dokumentasi.
a. Observasi
Observasi adalah  cara pengambilan  data dengan menggunakan pengamatan secara langsung  terhadap  objek  yang  diteliti.  Dapat  diteliti  dari  perilaku  subjek  (orang), objek  (benda)  atau  kejadian  sistematik  tanpa  adanya  proses  Tanya  jawab  dengan individu-individu yang diteliti, tujuan dari observasi adalah untuk menggambarkan sesuatu yang berhubungan dengan penelitian.
b. Wawancara
Wawancara  adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara ( interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan.  (Lexy  J. Moleong,  2006:186).  Adapun  wawancara  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  wawancara  terstruktur  dan  wawancara  tidak  terstruktur.  Wawancara terstruktur adalah wawancara yang ditetapkan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan  diajukan  oleh  pewawancara.  Sedangkan  wawancara  tidak  terstruktur  adalah kegiatan  wawancara  mengalir  seperti  biasa,  yaitu  mengikuti  dan  menyesuaikan dengan situasi dan kondisi responden.
c. Dokumentasi
Dokumentasi  berasal  dari  kata  tertulis.  Dalam  melaksanakan  metode  dokumentasi peneliti mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen  rapat,  dan  sebagainya.  (Suharsimi Arikunto,  2006:206)  Sedangkan  dokumen  adalah  bahan  tertulis  yang  dibutuhkan peneliti  yang  dimanfaatkan  sebagai dokumen yang  berarti  barang-barang  penguji, menafsirkan dan bukti konkret data yang diperoleh di lapangan.
7. Keabsahan Data
Untuk mengetahui apakah data yang dikumpulkan dari penelitian ini betul-betul suda valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka yang harus dilakukan peneliti adalah mengeceknya  kembali  secara  cermat  dan  teliti  ( cross  check ),  agar  penelitian  yang dilakukan tidak sia-sia yang hanya terjebak pada simbolisme. Untuk mengecek terhadap validasi  temuan  dari  data  yang  di  peroleh,  maka  langkah-langkah  yang  ditempuh  oleh peneliti  dalam  mengukur  keabsahan  data  adalah  dengan  menggunakan  teknik-teknik berikut:
a. Observasi yang diperdalam
Observasi ini dilakukan untuk meningkatkan intensitas ketekunan dalam melakukan pengamatan  agar  peneliti  memperoleh  data  yang  akurat  sesuai  dengan  masalah yang di teliti.
b. Triangulasi
Dalam  menggunakan  metode  triangulasi  ini  adalah  untuk  memeriksa  kevalidan temuan yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini dengan tujuan untuk keperluan  pengecekan  atau  membandingkan  data  yang  ada  di  lapangan.  (Lexy  J. Meleong, 2006: 330)
➢ Triangulasi  metode, cross  check dengan  menggunakan  metode  pengumpulan data yang lain atau berbeda
➢ Triangulasi sumber, cross check terhadap para informan dan dokumen yang di temukan
➢ Triangulasi  teori,  penggunaan  beberapa  perspektif  teori  untuk  menjelaskan fenomena yang diteliti
Dengan menggunakan beberapa triangulasi diatas, peneliti dapat membandingkan atau  mengecek  balik  derajat  kepercayaan  suatu  informan  yang  diperoleh.  Dalam konteks penelitian ini sumber data terutama wawancara tidak mencukupkan satu saja, tetapi dengan beberapa orang yang di ambil secara purposive agar data yang di peroleh benar-benar sesuai dengan realitas yang ada.
c. Interpretasi
Interpretasi adalah data yang diperoleh dipikirkan dan direnungkan kembali tentang keabsahannya.
8. Analisis Data
Pada  hakikatnya  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud  untuk memahami fenomena (fenomenologis) tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti;  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistik  dan  dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah  dan  dengan  memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah  (Kirk  dan  Miller,  Jane Richie, Bogdan dan Bikley, Guba dan Lincoln).
Spradley  (1980)  membagi  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  berdasarkan tahap dalam penelitian kualitatif. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut:
a. Analisis domain
b. Analisis taksonomi
c. Analisis komponensial
d. Analisis tema budaya
9. Alur Penelitian
Alur penelitian merupakan suatu prosedur yang terstruktur. Yang ingin dilakukan oleh  peneliti  dalam  karya  penelitiannya  alur  penelitian  digunakan  untuk  membantu peneliti  dalam  melangkah  ketika  di  lapangan  dan  memberikan  batasan  ketika penyusunan hasil dari penelitian.
FAKTA LAPANGAN Evaluasi Kinerja dalam program meningkatkan integritas pegawai Leon C. Menggineson (1981:310)
penilaian prestasi kinerja yang digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya
untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini maka perlu dilakukan pengomtimalan pada bidang pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis pada
good governance potensi kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan dan dibutuhkannya responsif yang sangat peka dalam melakukan pelayanan
UU No. 25 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan
memberikan penegasan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya pada masyarakat UU no. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat/abdi negara yang memiliki tanggungjawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
adapun dari per nyataan tersebut adalah para ASN tidak menjalankan tugasnya dengan maksimal penilaian tersebut didasarkan atas persepsi atau penilaian dari masyarakat itu sendiri
Meningkatkan pelayanan publik membangun kualitas kinerja yang efisien dan efektifitas
membentuk kerjasama sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat patut disadari oleh aparatur bahwasannya pelayanan yang diberikan bukan hanya bergantung pada kebaikan pelaksanaan tugas melainkan juga ditentukan oleh penerima dan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan Teoricl Problem Normative Problem Empirical Problem
Dengan dilakukannya evaluasi diharapkan setiap kinerja aparatur negara baik yang dipusat dan daerah memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan dikarenakan hal tersebut sudah tercantum dalam UU Pelayanan Publik dan UU Aparatur Sipil Negara
Gambar 1. Alur Penelitian

## HASIL
1. Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam perspektif good governance di kantor Kelurahan Tlogomas Evaluasi  kinerja  adalah  penilaian  yang  dilakukan  secara  sistematis  untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan,  serta memberikan  tanggung jawab yang sesuai sehingga  dapat  melaksanakan  pekerjaan  yang  lebih  baik  dimasa  mendatang.  Penilaian suatu kinerja pegawai dapat dilakukan dengan mengukur seberapa jauh kinerja pegawai dengan melakukan penilaian kuantitatif dan kualitatif sehingga hasil kerja yang dicapai oleh pegawai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melakukan penilaian ada juga yang mengutamakan  sistem  kekeluargaan  dimana  penilaian  ini  lebih  menjunjung kebersamaan dan gotong royong dalam melakukan suatu tugas.
Tentunya dalam melakukan  evaluasi juga  terdapat unsur-unsur yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengevaluasian penilaian pelaksanaan pekerjaan yaitu:
kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan kejujuran, kerja sama prakarsa dan kepemimpinan.
2. Pelayanan Dikantor Kelurahan Tlogomas.
Pelayanan  merupakan  suatu  sarana  yang  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Dimana  pelayanan  lah  yang  sangat  menunjang  akan  ke  efektifitas  kinerja pegawai Adapun pelayanan yang ada Dikantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang yaitu:
➢ Pengurusan KTP Baru
➢ Pengurusan Pindah Masuk
➢ Pengurusan Pindah Keluar
➢ Pengurusan Kartu Keluarga Baru
➢ Pengurusan KK Karena Tambah Anggota
➢ Pengurusan KTP Karena Hilang
➢ Pengurusan KK Karena Rusak/Hilang
➢ Pengurusan SKCK
➢ Pengurusan Ijin Penelitian
➢ Pengurusan KK karena pengurangan anggota keluarga
➢ Pengurusan Akte Kelahiran diatas 60 hari
➢ Pengurusan Nikah
➢ Pengurusan Surat Kematian
➢ Pengurusan Pindah Nikah
➢ Pengurusan Surat Kematian
➢ Pengurusan Akte Kelahiran dibawah 60 hari
➢ Pengurusan Ijin Penutupan Jalan
➢ Pengurusan Surat Keterangan Kehilangan
➢ Pengurusan Ijin HO
➢ Pengurusan Ijin Keramaian
➢ Pengurusan IMB
➢ Pengurusan Surat Keterangan Usaha
➢ Pengurusan Tanah
➢ Pengurusan  Surat  Pernyataan  Ahli  Waris
Ada  pun  data  diatas  merupakan  macam-macam  pelayanan  yang  dilakukan  di Kelurahan  Tlogomas  Kota  Malang.  Sehingga  hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh peneliti pada hari rabu, tanggal 28 februari 2018 yang menunjukkan bahwa pelayanan dikantor Kelurahan Tlogomas kota malang sudah berjalan  dengan baik,  dapat dilihat dari  respons  petugas  lumayan  cepat  sehingga  pelayanan  menjadi  optimal,  selain pelayanan administrasi yang diberikan Kantor Kelurahan juga memberikan pelayanan yang bersifat partisipasi kepada masyarakat. yang disampaikan oleh pihak Kelurahan Tlogomas dari hasil wawancara dengan salah satu  narasumber ialah Bapak  Arwanto, 50 thn, selaku sekretaris Kelurahan Tlogomas:
Jadi  pelayanan  itu  ada  dua  pelayanan  administrasi  dan  pelayanan  partisipasi masyarakat. Masyarakat ikut dalam suatu kegiatan itukan juga pelayanan kita karana mereka  aktif  untuk  melaksanakan  pembangunan,  pelayanan  administrasi,  surat menyurat  dan  apabila  ada  komplain  kita  juga  menyiapkan  fasilitas  kotak  suara,  atau menghadap saya”
Dan dalam kesempatan ini juga peneliti mewawancarai beberapa informan dari masyarakat  mengenai  pemberian  pelayanan  dikantor  Kelurahan  Tlogomas  Kota Malang. (Bapak Sugianto, 43, tim sar kelurahan).
Menurut bapak sugianto bahwasanya pelayanan kelurahan sudah baik, dimana ia mengatakan: “iya mbak suda baik, sesuai dengan ketentuan yang diberikan, fasilitas juga semuanya sudah oke, kalau mengurus ktp juga sesuai dengan 6 hari selama jam kerja mbak, kalau surat pengantar bisa langsung mbak, pokoknya sudah sesuai cukup baik.
3. Sistem Pelayanan yang Terealisasi di Kantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang Sistem  pelayanan  yang  terealisasi  dikantor  Kelurahan  Tlogomas  kota  malang Merupakan  proses  pemberian  pelayanan    yang  pada  saat  ini  memang  lebih  mudah, apabila  di  dukung  dengan  sistem  pelayanan  yang  sangat  membantu  terhadap
masyarakat  itu  sendiri,  sistem  pelayanan  yang  sudah  terealisasi  di  Kelurahan Tlogomas  yaitu  pelayanan  PTSP  (pelayanan  terpadu  satu  pintu)  sesuai  dengan  hasil observasi  dari  peneliti  pada  tanggal  28  februari  2018  bahwasanya  sistem  PTSP  ini yang sudah diterapkan sejak 2014 sangat membantu akan proses pelayanan di kantor Kelurahan  Tlogomas.  Dimana  masyarakat  yang  mengurus  administrasi  cukup  dating kesatu loket untuk mengurus. Sehingga dalam hal ini sangat memungkinkan tidak akan adanya  proses  pungli  terhadap  masyarakat.  Dan  juga  sesuai  sesuai  dengan  yang disampaikan oleh pak lurah bahwasanya (Aryadi wardoyo, kelapa kelurahan).
“sisi pe merintahan saat ini menggunakan pelayanan satu pintu, sistemnya mirip dengan  sistem  bank.  Dimana  sistem  pelayanan  satu  pintu  ini  disebut  pelayanan terpadu  satu  pintu  (PTSP)  dimana  masyarakat  yang  mengurus  administrasi  cukup mendatangi  satu  loket  kelurahan  untuk  melayani  seluruh  kebutuhan  masyarakat, sehingga dapat juga menghindari dari proses pungli ” .
4. Faktor  Pendukung  Pelaksanaan  Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Untuk  Mewujudkan Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif Good  Governance Di  Kantor  Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
Dalam melaksanakan evaluasi kinerja pegawai tidak bisa terlepaskan dari faktor- faktor pendukung dan penghambat adapun faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor pendukung
➢ Regulasi/peraturan
➢ Sarana prasarana
➢ Kedisiplinan
Dalam  kesempatan  itu  juga  peneliti  mewawancarai  informan  terkait  penilaian dikantor  Kelurahan  Tlogomas  yang  juga  menjadi  faktor  pendukung  pengevaluasian seperti  yang  dikatakan  (Aryadi  wardoyo,  kepala  kelurahan)  dalam  melakukan penilaian yaitu:
“yang  lebih  utama  dari  kami  mengedepa nkan  kedisiplinan,  secara  umum mereka tidak ada masalah yang berarti dipekerjakan baik dikesiplinan dan sebagainya kalau pun melanggar pun pelanggaran yang kecil, dengan batas yang penuh kewajaran dan manusiawi lah, yah untuk bisa mencapai kedisiplinan itu yah, suasana treat men kerja harus di perhatikan juga antara kawan itu juga harus kompak sehingga mereka betah  dan  kerasan  dikantor.    Jadi  kalau  bisa  saya  katakan  penilaian  di  Kelurahan Tlogomas  itu  seperti  sistem  kekeluargaan  yah  pak  Yah  kita  ke  depan  kan  disitu sehingga  perangkat  pekerja  itu  ada  semangat  kalau  ketemu  kawan-kawan  dan saudaranya.  Mau  tidak  mau  kan  tercapai  kedisiplinan  itu.  Sehingga  tidak  ada  rasa malas ke kantor.
5. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Untuk  Mewujudkan Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif Good  Governance di  Kantor  Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Rasa sungkan (ketidakenakan) Merupakan ketidakenakan dalam menyampaikan penilaian sehingga dalam melakukan penilaian harus sesuai dengan peraturan yang ada dan  dinilai  sesuai  dengan  prosedurnya.    Dalam  kesempatan  itu  juga  peneliti mewawancarai  informan  terkait  faktor  penghambat.  Dimana  dalam  melakukan pengevaluasian pasti ada faktor penghambat sebagaimana yang disebutkan (Arwanto, sekretaris lurah).
“Penghambat nya adala h hubungan antara sesama pegawai contohnya saya dan sampean, kita sudah akrab terus saya nilai sampean kan juga nga enak”.

## 6. Exiting Model
Evaluasi Kinerja Pegawai Dikantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Alur pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai.
Bertujuan untuk mengetahui: √   Sejauh mana kinerja pegawai √   Sejauh mana pengimplementasian SKP √   Sejauh mana efektifitas kerja pegawai √   Sejauh mana perubahan pegawai
√   Kualitas dari SKP dalam peningkatan kinerja √   Kelebihan serta kekurangan pegawai dan SKP dalam pelayanan demi mewujudkan good governance √   Evaluasi dilakukan oleh Kepala Kelurahan √   Evaluasi dilaksanakan 1 tahun sekali √   Evaluasi mengacu pada SKP √   Pegawai menerapkan kerja sesuai dengan standart SKP √   Peningkatan kerja pegawai √   Monitoring kinerja pegawai oleh Kepala Kelurahan √   Terdiri dari aturan pegawai dalam mencapai tujuan √   Berupa acuan kerja √   Dinamakan SKP (Sasaran kerja Pegawai) Perencanaan atau Acuan Kerja Pegawai Pelaksanaan Proses Evaluasi Gambar 2. Exiting model

## PEMBAHASAN
1. Evaluasi Kinerja Pegawai Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Dalam perspektif good governance di kantor Kelurahan Tlogomas.
Pegawai  negeri  sipil  mempunyai  tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  atas dasar  tersebut  setiap  pegawai  negeri  sipil  (PNS)  dituntut  untuk  dapat  memberikan pelayanan  dengan  sebaik-baiknya  kepada  masyarakat  untuk  menyelenggarakan  tugas pemerintahan  dan  pembangunan  dengan  baik  maka  dibutuhkan  pegawai  negeri  sipil yang  profesional  jujur,  adil  dan  bertanggung  jawab.  Pegawai  Negeri  Sipil  merupakan abdi negara yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan. Untuk menghasilkan pegawai  negeri  yang  profesional,  adil,  jujur  dan  bertanggung  jawab  seperti  yang diamanatkan  dalam  Undang-Undang  pembinaan  dan  dalam  melakukan  pembinaan, harus adanya penilaian  terhadap  kinerja pegawai itu sendiri. Kinerja merupakan hasil kerja  secara  kualitas  dan  kuantitas  yang  dapat  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya  sebagai  pegawai  sesuai  dengan  tanggung jawab yang dibebankan atau diberikan kepadanya.
Kinerja  merupakan  hasil  kerja  yang  dapat  dicapai  oleh  seorang  atau  kelompok orang  dalam  suatu  organisasi,  sesuai  dengan  wewenang  dan  tanggung  jawab  yang melekat  dalam  diri  masing-masing  dalam  rangka  untuk  mencapai  tujuan  organisasi secara  legal,  tidak  melanggar  hukum  dan  sesuai  dengan  moral  dan  etika  yang  ada. (Prawirosentono,  1992,2;  Sinambela,  2012).  Pada  penilaian  kinerja  pegawai  dapat dilakukan  dengan  mengukur  seberapa  jauh  kinerja  pegawai.  Penilaian  kinerja merupakan  serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  untuk  menilai  kinerja  pegawai,  yang juga  dikemukan  oleh  Andrew  E.  Sikula  (1981:2005)  yang  dikutip  A.A.  Anwar  Prabu Mangkunegara  (2000:69)  mengemukakan  bahwa  “penilaian  pegawai  merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang dapat dikembangkan. Penilaian  dalam  proses  penafsiran  atau  penentuan  nilai,  kualitas  atau  status  dari beberapa objek orang ataupun sesuatu (barang)”.
Kualitas yang di  hasilkan dalam pelayanan publik merupakan inti dari sebuah kinerja pelayanan. Kinerja pelayanan merupakan poin penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator keberhasilan pelayanan publik  yang  diberikan.  Kualitas  pelayanan  publik  merupakan  barometer  bahwa pelayanan  yang  diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku.
Pelayanan  publik  juga  merupakan  salah  satu  penunjang  terciptanya good governance (pemerintahan  yang  baik)  dimana good  governance sebagai  tujuan  utama dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Sebagai goals, tentunya good governance membutuhkan  sebuah  proses  penyelenggaraan  pemerintah  yang berkualitas, profesional dan akuntabel.
2. Pelayanan Dikantor Kelurahan Tlogomas
Tidak  dapat  di  pungkiri,  bahwa  untuk  menghasilkan  kualitas  pelayanan  publik tidaklah  mudah.  Banyak  tantangan  yang  dihadapi,  baik  oleh  individu  pegawai  bahkan organisasi  yang  menaunginya,  terutama  terkait  hal  komitmen  dan  konsistensi  serta orientasi  yang  menjadi  tujuan  utama  dalam  pelayanan  publik.  Mulai  dari  aspek rekrutmen aparatur, penataan dan pembinaan sampai dengan pengendalian dan evaluasi kinerja.  Struktur  yang  dibangun  untuk  memaksimalkan  pelayanan.  Evaluasi  kinerja pelayanan  menjadi  catatan  penting  bagi  pemerintah  terkhusus  nya  Kantor  Kelurahan Tlogomas  sebagai  upaya  untuk  mewujudkan  pemerintahan  yang  baik (good governance).
Inovasi yang inovatif terus ditingkatkan oleh Kelurahan Tlogomas demi mencapai pelayanan  yang  berkualitas  dan  mampu  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Salah  satu strategi  Kelurahan  Tlogomas  dalam  menuntaskan  persoalan  tersebut  ialah,  kantor kelurahan mengadopsi sistem PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) hal ini diterapkan agar mampu memaksimalkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kelurahan Tlogomas  menerapkan  sistem  pelayanan  PTSP  dikarenakan  mampu  meminimalisir proses  administrasi  pelayanan  yang  kita  kenal  cukup  rumit.  Bapak  Aryadi  Wardoyo selaku  Kepala  Kelurahan  Tlogomas  menyatakan  PTSP  diterapkan  dikarenakan bergambar  pada  sistem  bank  di  Indonesia  yang  notabene  nya  menjadi  sebuah penerapan  ataupun  pengimplementasian  sistem  yang  sangat  di  ideal  dalam  konsep pelayanan.  Hal  lain  yang  patut  kita  apresiasi  dengan  diterapkannya  sistem  PTSP  ialah mampu  meminimalisir  perilaku  pungli  yang  kita  kenal  sangat  meresahkan  dan mendiskriminasikan masyarakat yang telah menjamur di seluruh lembaga pemerintah pusat hingga pemerintah Desa.
3. Sistem Pelayanan yang Terealisasi di Kantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang. Sejatinya pelaksanaan pelayanan publik dalam perspektif good governance harus didukung  dengan  sistem  yang  ideal  agar  mampu  menunjang  kualitas  serta  kuantitas terhadap pelaksanaannya. Aspek pelaksanaan tidak akan bisa berjalan mulus dan sesuai rencana  tanpa  didukung  dengan  sistem  yang  memadai  dan  mampu  menunjang pelaksanaan  pelayan  publik.  Dengan  diterapkannya  sistem  tersebut  sebagai  pedoman ataupun  landasan  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  mampu  meningkatkan presentasi ataupun peluang keberhasilan dalam pencapaian good governance . Maka dari itu  khususnya  Kelurahan  Tlogomas  mengkonsumsi  salah  satu  sistem  demi  menunjang serta  meningkatkan  pencapaian  nya  terhadap  pelayanan  khususnya  dalam  konteks pelayanan publik, yang dimana sistem tersebut berupa sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Respond  yang  baik  dari  masyarakat  maupun  aparat  pemerintah  di  beberapa kabupaten/kota  terhadap  keberadaan  pelayanan  terpadu  menjadi  alasan  yang  cukup kuat oleh pemerintah Kelurahan Tlogomas.
Kantor  Kelurahan  Tlogomas  menerapkan  sistem  pelayanan  PTSP  (Pelayanan terpadu  satu  pintu)  yang  merupakan  satu  kesatuan  proses  pengelolaan  pelayanan terhadap  beberapa  jenis  pelayanan  yang  dilakukan  secara  berintegrasi  dalam  satu tempat, baik secara fisik maupun virtual. Dewasa nya kantor Kelurahan Tlogomas telah mengimplementasikan sistem PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) yang dikatakan oleh Aryadi widodo selaku kepala Kelurahan Tlogomas Kota Malang, merupakan sistem yang ideal dimana dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian good governance, maka dari itu kantor Kelurahan Tlogomas menggunakan sistem PTSP, sistem PTSP di kantor Kelurahan Tlogomas Kota Malang diimplementasikan pada tahun 2014.
4. Faktor  Pendukung  Pelaksanaan  Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Untuk  Mewujudkan Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif Good  Governance Di  Kantor  Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
Tentunya ada kinerja pegawai yang harus dievaluasi untuk memperbaiki kinerja yang sebelumnya dan dalam proses evaluasi pasti memiliki konsep penilaian tersendiri, sehingga dalam lingkungan pegawai negeri sipil disebut dengan penilaian pelaksanaan pekerjaan. Apabila dilakukan dengan benar sesuai peraturan, hal ini akan memberikan manfaat yang penting bagi pegawai yang dinilai, penilai dan departemen kepegawaian, serta  organisasi.  Dan  setiap  atasan  pegawai  harus  menilai  setiap  kinerja  bawahannya sehingga  memiliki  gambaran  tentang  hasil  kerja  nyata  pegawai,  dengan  itu  dapat ditentukan juga tindakan dan kebijakan apa yang akan dilakukan ke depannya. Instansi pemerintah di daerah maupun di pusat setiap tahunnya akan melakukan evaluasi sesuai dengan peraturan yang diterapkan oleh instansi masing-masing sehingga menghasilkan  suatu  kebijakan  yang  akan  memperbaiki  kinerja  pegawai  sebelumnya. Begitu juga kantor kelurahan Tlogomas kota Malang melakukan evaluasi sesuai dengan regulasi/peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Kelurahan  Tlogomas  itu  sendiri,  akan  tetapi kantor  Kelurahan  Tlogomas  selain  memiliki  peraturan  dalam  melakukan  evaluasi mereka juga mengedepankan sistem  evaluasi  kekeluargaan, dimana  faktor inilah yang mendukung  efektifitas  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  dan  juga fasilitas,  kenyamanan,  kedisiplinan  dan  saling  menghargai  menjadi  faktor  pendukung dalam  melakukan  evaluasi.  Dengan  melakukan  evaluasi  kekeluargaan  akan  lebih mempererat  satu  sama  lain  serta  lebih  mengenal  kelebihan  dan  kekurangan  setiap pegawai.
5. Faktor  Penghambat  Pelaksanaan  Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Untuk  Mewujudkan Pelayanan  Publik  Dalam  Perspektif Good  Governance di  Kantor  Kelurahan Tlogomas Kota Malang.
Faktor  penghambat  dalam  proses  evaluasi  kinerja  diantaranya,  timbulnya  rasa sungkan  (ketidakenakan)  dalam  menyampaikan  pendapat  mengenai  sebuah  kinerja sehingga proses penilaian pelaksanaan pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan optimal dan  ini  merupakan  faktor  utama  yang  melatar  belakangi  dari  terhambat  nya  penilaian kinerja di kantor kelurahan Tlogomas.
Dalam sebuah kegiatan sosial secara  formal maupun  non formal  hal  wajar jika para pegawai pemerintah membangun kedekatan secara emosional agar setiap proses yang  dilakukan  dapat  memudahkan  beberapa  pihak  khususnya  dalam  konteks komunikasi.  Namun  jika  tidak  dilandasi  dengan  semangat  kerja  yang  akuntabel  serta menjunjung  tinggi  profesionalitas  dalam  berkerja  maka  akan  mempengaruhi  kualitas kinerja  pegawai  tersebut.  Belum  lagi  jika  kita  benturkan  dengan  evaluasi  kinerja  para pegawai  yang  sangat  harus  menjunjung  profesionalitas  dalam  pengevaluasian,  akan berimbas  pada  kualitas  dari  hasil  evaluasi  tersebut  yang  cenderung  hasilnya  hanya berprinsip  kekeluargaan  yang  biasa  kita  sebut  dengan  nepotisme.  Persoalan  lain  yang terkena  dampak  pada  kondisi  tersebut  ialah  tidak  adanya  kemajuan  secara  signifikan terhadap  kinerja  pegawai  serta  permasalahan-permasalahan  yang  sulit  untuk  bisa diatasi. Dikarenakan hasil dari evaluasi tersebut adalah landasan serta point-point yang menjadi variabel demi meningkatkan kinerja pegawai dalam konteks pelayanan hingga mewujudkan pemerintahan yang berstandar good governance.

## 6. Rekomendasi Model
Rekomendasi  Model  Evaluasi  Kinerja  Pegawai  Di  Kelurahan  Tlogomas.  Evaluasi kinerja  bertujuan  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  kinerja  pegawai dimana  dengan  mengevaluasi  kinerja  pegawai  merupakan  kegiatan  tahunan  yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kinerja yang telah di capai.

## Profesionalitas dalam melakukan
penilaian dan dalam pekerjaan
1.   Peningkatan Kinerja pegawai di tahun selanjutnya 2.   Peningkatan keefektifan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat 3.   Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance) Meningkatkan motivasi kerja Menyuarakan pendapat dan aspirasi untuk meningkatkan kinerja setiap pegawai Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan yang diemban
Gambar 3. Rekomendasi model

## KESIMPULAN
Evaluasi  kinerja  pegawai  untuk  mewujudkan  pelayanan  publik  dalam  perspektif good  governance di  kantor  Kelurahan  Tlogomas  Kota  Malang.  Evaluasi  kinerja  pegawai dalam pelaksanaan pelayanan dapat disimpulkan bahwa dilihat dari fokus yang ada maka dapat  diketahui  ada  hasil  yang  baik.  Namun  ada  juga  hal-hal  yang  harus  diperbaiki  dan beberapa fokus dapat disimpulkan bahwa:
1. Pelayanan  Dikantor  Kelurahan  Tlogomas.  Pelayanan  yang  disediakan  di  kantor Kelurahan  Tlogomas  merupakan  pelayanan  yang  sangat  dibutuhkan  oleh  masyarakat. Dimana  pelayanan  yang  dilakukan  di  kantor  kelurahan  menunjukkan  pelayanan  yang berjalan dengan cukup baik, akan tetapi ada kendala-kendala yang tetap harus dibenahi. Agar  dapat  meningkatkan  ke  efektifitas  pelayanan  yang  pada  akhirnya  akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Sistem  pelayanan  yang  terealisasi  dikantor  Kelurahan  Tlogomas.  Adapun  sistem  yang digunakan  di  kantor  Kelurahan  Tlogomas  yaitu  pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP). Dimana  pelayanan  terpadu  satu  pintu  ini  sangat  membantu  masyarakat  dalam pengurusan administrasi. yang hanya mendatangi satu loket kelurahan untuk mengurus seluruh kebutuhan masyarakat. Dan juga akan menghindari proses pungli.
3. Faktor  pendukung  dalam  melakukan  evaluasi  kinerja  pegawai.  Dalam  melakukan evaluasi  tidak  terlepas  dari  faktor  pendukung  dan  penghambat  dimana  faktor pendukung yaitu adanya: regulasi/peraturan yang dimana peraturan ini menjadi faktor pendukung  yang  mengatur  dan  mengendalikan  kinerja  pegawai  dengan  aturan  yang berlaku.  Sarana/prasana  juga  menjadi  faktor  pendukung  yang  akan  memberikan kenyamanan pada saat pelaksanaan pengevaluasian sehingga berjalan lancar. Dan juga kedisiplinan  menjadi  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  evaluasi  dikarenakan pegawai  sudah  berada  dikantor  sesuai  dengan  jam  kerja  dan  didukung  juga  dengan adanya  absen  sidik  jari.  Sehingga  kedisiplinan  para  pegawai  sangat  menunjang  akan proses pelayanan.
4. Faktor  penghambat  dalam  pelaksanaan  evaluasi  kinerja  pegawai.  Ialah  rasa  sungkan (ketidak enakan) sesama pegawai dalam melakukan penilaian sehingga penilaian tidak dapat dilakukan dengan optimal.
Dari  beberapa  fokus  diatas  bahwasanya  evaluasi  kinerja  pegawai  dapat mewujudkan  kualitas  yang  pada  akhirnya  akan  membantu  peningkatan  kinerja  pegawai baik  dalam  pembangunan  dan  pelayanan.  Pelayanan  public  juga  merupakan  salah  satu penunjang  terciptanya good  governance (pemerintahan  yang  baik)  dimana good governance sebagai  tujuan  utama  dalam  penyelenggaraan  pelayanan  kepada  masyarakat. Sebagai goals, tentunya good governance membutuhkan proses penyelenggara pemerintah yang berkualitas, professional dan akuntebel.

## SARAN
Evaluasi  kinerja  merupakan  penilaian  suatu  kinerja  yang  mewujudkan  kualitas pekerjaan  di  masa  yang  akan  datang.  Dimana  evaluasi  ini  sangat  membantu  akan peningkatan  kinerja  pegawai.  Adapun  hal-hal  yang  harus  dikembangkan  dalam pengevaluasian,  sikap  propesionalitas,  motivasi  yang  sangat  kuat,  memberikan  pendapat dan  menyuarakan  pendapat  memiliki  rasa  tanggung  jawab  yang  besar  sehingga  dalam pengevaluasian  tercipta  lah  perubahan-perubahan  yang  akan  meningkatkan  kualitas kinerja  setiap  pegawai.  Dengan  meningkatnya  kualitas  kinerja  secara  garis  besar  akan terciptanya tata kelola yang baik dikepemerintahan.

## DAFTAR RUJUKAN
Buku Dunn  N.  William,  2000. Pengantar  analisis  kebijakan  publik, Yogyakarta:  Gadjah  Mada University Press.
Hayat, 2017. Manajemen pelayanan publik, malang: Rajawali Pers Hardiyansyah,  2012. Sistem  administrasi  dan  manajemen  sumber  daya  manusia  sektor publik dalam perspektif otonomi daerah. Yogyakarta: Gava Media. Moleong, J. lexy. 2006. Metodelogy Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Bandung.
Moekijat, Drs. Analisis Kebijakan Publik. Bandung: Mandar Maju. Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2005. Evaluasi kinerja SDM. Bandung: Refika Aditama. Muhammad, fadel. 2008. Reinventing local Government. Jakarta: Gremedia.
Sedarmayanti.  2009. Reformasi  administrasi  publik  reformasi  birokrasi  dan  ke  pimpinan masa depan. Bandung: Refika Aditama.
Sugiyono. 2016. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta Santosa.  Pandji.  2008. Administrasi  publik  teori  dan  aplikasi  good  governance. Bandung: Refika Aditama.
Jurnal Dan Skripsi Ayu  Amira  Rosyada.  2016.  Analisis  penerapan  prinsip  good  governance  dalam  rangka pelayanan  publik  di  badan  pelayanan  perizinan  terpadu  satu  pintu  di  kota Samarinda,
Agnes Rimbawan (2012) “ penerapan good governance di dinas pekerjaan umum kabupaten pandeglang ” Banten FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Abdul  halik.  2014. Kajian  pengembangan  kebijakan  pelayanan  terpadu  satu  pintu  (PTSP) melalui perspektif indikator kinerja (IKU) . JBP (jurnal bina praja) Gita, Ones. 2015 Kualitas Pelayanan Publik Di Kantor Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Ita nurul khotimah. 2015. Penerapan disiplin kinerja pegawai dalam rangka meningkatkan mutu  kinerja  pegawai  negeri  sipil.  Jurnal  publik  of  administration.  Vol-VI No.01.2015
Indra  setiawan  (2016) “penerapan  prinsip -prinsip  Good  governance  terhadap  efektifitas kerja  pegawai  Bimamarga  dan  pematusan” Surabaya:  STESIA,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Ekonomi Indonesia.
Muhammad  Syarifah  Arifin  (2012)  “ Efektifitas  Pelayanan  Publik  Di  Kecamatan Maritengngae  Kabupaten  Sidenreng  Rappang” Makassar:  FISIP,  Universitas Hasanuddin.
Maya Rahmadhani R. 2016. Evaluasi kinerja pelayanan  aparatur kelurahan way dadi baru pasca pemekaran wilayah kelurahan di kota bandar lampung.

## Dokumen
UU. No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur sipil Negara (ASN) Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2004-2009
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  10  Tahun  1979  Penilaian  Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Perundang-Undangan No.23 Tahun 2014 Tentang Peraturan Daerah Permandagri  No  24  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu Satu Pintu