KENDARAAN BERMOTOR DI PT BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM
Lisa Febriani, Khairani

## PENYELESAIAN AKAD MURABAHAH BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM

## THE SETTLEMENT OF THE PROBLEMATIC MURABAHAH CONTRACT IN MOTOR VEHICLE FINANCING IN PT BPRS TAMAN INDAH DARUSSALAM
Lisa Febriani 1 , Khairani 2
1,2 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Jl. Putroe Phang, Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Indonesia
E-mail: febrianilisa330@gmail.com , khairaniarifin@unsyiah.ac.id

## ABSTRAK
Pasal 10 Akad Perjanjian Jual-Beli Murabahah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam disebutkan bahwa nasabah akan melaksanakan semua kewajibannya terkait pembiayaan dengan  baik.  Namun  pada  kenyataannya  masih  ditemukan  nasabah  yang  belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karenanya artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji pelaksanaan akad murabahah, faktor penyebab terjadinya pembiayaan  bermasalah,  dan  upaya  yang  dilakukan  dalam  menyelesaikan  pembiayaan kendaraan  bermotor  bermasalah.  Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis empiris,  yaitu  mengkaji  peraturan  yang  belaku  denga  apa  yang  sebenarnya  terjadi  di masyarakat.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  akad  murabahah  pada pembiayaan  kendaraan  bermotor  pada  PT  BPRS  Taman  Indah  Darussalam  belum terlaksana  sebagaimana  yang  diperjanjikan,  masih  ada  nasabah  yang  melakukan wanprestasi. Adapun faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu kesalahan pihak nasabah yang menyalahgunakan pembiayaan, pindahnya kekuasaan  nasabah dan munculnya kejadian di luar nasabah. Selain itu ada pula kesalahan dari pihak bank yang tidak  melakukan  analisa  secara  baik  terkait  dengan  kondisi  nasabah.  Upaya  yang dilakukan  dalam  penyelesaian  ialah  melalui  musyawarah,  dan  mengharuskan  nasabah membayar  denda  keterlambatan  angsuran  sesuai  pada  Akad  Perjanjian  Jual-Beli Murabahah.
Kata Kunci: Akad Murabahah, Kendaraan Bermotor, Pembiayaan, Penyelesaian.

## ABSTRACT
The  Article  10  of  the  Murabahah  Sale  and  Purchase  Agreement  at  PT.  BPRS  Taman Indah  Darussalam  states  that  the  customer  would  carry  out  properly  all  of  their obligations related to the financing. However, in reality there are still customers which have  not  conducting  their  obligations  as  agreed.  Therefore,  this  article  is  intended  to examine  the  implementation  of  the  murabahah  contract,  the  factors  causing  the occurrence  of  non-performing  financing,  and  the  efforts  made  in  resolving  the problematic motor vehicles financing. This article uses an empirical juridical research method,  which  is  to  examine  the  implementation  of  the  regulations  comparing  to  the things  that  actually  happens  in  society.  The  results  of  the  research  showed  that  the
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
implementation  of  the  murabahah  contract  on  motor  vehicle  financing  at  PT.  BPRS Taman Indah Darussalam has not been carried out as promised, there are still customers which experiences a default.  The factors that cause problematic financing are the fault of  the  customer  which  misuses  financing,  the  transfer  of  customer  power  and  the emergence of events outside the customer.  In addition, there is also an error on the part of  the  bank  that  does  not  do  a  good  analysis  related  to  the  condition  of  the  power  of customer.  Efforts  made  in  the  settlement  are  through  deliberation,  and  require  the customer to pay a late installment fine in accordance with the Murabahah Sale-Purchase Agreement.
Keywords: Murabahah Agreement, Motor Vehicle, Financing, Settlement.

## PENDAHULUAN
Pembiayaan  adalah  salah  satu  jenis aktivitas  usaha  Bank  Syariah  yang  dimaksud dengan  pembiayaan  adalah  pendanaan  yang diberikan  oleh  suatu  pihak  pada  pihak  lainnya guna  mendukung  investasi  yang  direncanakan, baik  dilakukan  oleh  individu  maupun  lembaga (Vaithzal Rivai, 2010: 61).
Akad Pembiayaan adalah suatu perjanjian antara  bank  dengan  nasabah,  pembiayaan murabahah,  istishna  dan  salam  termasuk  dalam pembiayaan berdasrkan perjanjian transaksi jual beli,  pembiayaan  mudharabah  dan  musyarakah termasuk dalam pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi penanaman modal, pembiayaan  ijarah  (sewa-menyewa)  dan  ijarah mumtahiyyah bittamlik ialah pembiayaan berdasarkan perjanjian transaksi sewa-menyewa dan jual-beli, dan pembiayaan akad qard menurut termasuk perjanjian transaksi pinjam- meminjam (Santoso,  2016:  22).  Istilah  pembiayaan  pada dasarnya artinya I believe, I Trust , saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti ( trust ) artinya lembaga
pembiayaan  sebagai  sahib  almal  menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan  amanah  yang  diberikan.  Fasilitas yang diberikan perlu dipergunakan dengan jelas, adil,  serta  perlu  disertakan  dengan  hubungan serta  persyaratan  yang  jelas  serta  sama-sama menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak (Veithzal Rivai, 2008: 3).
Salah  satu  kegiataan  perbankan  adalah memberikan    pembiayaan  kepada  nasabah (Taudikhul,  2021:  90).  Pemberian  pembiayaan berdasarkan Pasal 1 angka 25 UU No. 21 Tahun 2008  mengenai  Perbankan  Syariah  berikutnya dibaca  Undang-undang  Perbankan  Syariah mengatur  bahwa  pemberian  pembiayaan  ialah penyediaan  dana  ataupun  tagihan  menurut kesepakatan  perjanjian    ataupun  kata  sepakat antara  bank  dan  nasabah  yang  mana  nasabah diwajibkan  untuk  mengembalikan  dana  itu sesudah durasi yang ditentukan.
PT  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah Taman  Indah  Darussalam  berikutnya  disebut BPRS Taman Indah Darussalam ialah salah satu
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
badan keuangan yang fungsinya mengumpulkan dana,  menyalurkan  dana,  serta  menyediakan jasa-jasa lainnya sepadan dengan prinsip syariah. Salah satunya menyediakan program pembiayaan  memakai  akad murabahah untuk nasabah,  berlandaskan  yang  dinyatakan  dalam Pasal  19  UU  Perbankan  Syariah  bahwasanya salah satu akad pembiayaan yang terdapat dalam perbankan syariah ialah akad murabahah . Murabahah yang diimplementasikan pada Lembaga  Keuangan  Syariah  dikenal    dengan Murabahah  Li  al-Amir  Bi  asy-Syira ‟  yakni transaksi    jual    beli    dimana    seorang    nasabah datang    pada    pihak  bank  untuk  membelikan sebuah  barang  dengan  kriteria  spesifik  dengan perjanjian yang disepakati (Maruta, 2016: 117). Jadi, pada murabahah penjual perlu memberitahukan  harga  barang  yang  dibeli  serta menetapkan  keuntungan  sebagai  tambahannya (Lukman, 2017: 214).
Salah  satu    pembiayaan  yang  dijalurkan oleh  BPRS  Taman  Indah  Darussalam  adalah pembiayaan  kendaran  bermotor  (PKB).  Tujuan pembiayaan kendaraan bermotor yang diberikan oleh  BPRS  Taman  Indah  Darussalam  adalah memenuhi  kebutuhan  konsumsi  nasabah  atas kendaraan  bermotor  dan  kemudahan  dalam pemenuhan  aset  pribadi  (“Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah”, https://bprstamanindah.co.id/ diunduh  pada  9  Februari  2022,  ja,  12:07 WIB). Dalam  pelaksanaan  pembiayaan  kendaran bermotor  pada  BPRS  Taman  Indah,  para  pihak terikat  dalam  suatu  perjanjian  yang  disebut
dengan Akad Jual-Beli Murabahah, sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  pada  Pasal 1338  KUHPerdata  ayat  (1)  bahwasanya  setiap kesepakatan  yang  dilakukan  secara  absah berlaku  sebagai  UU  bagi  yang  melakukannya. Menurut hukum, penjabaran kesepakatan (kontrak)  bersifat  nyata  serta  tidak  berbelit. perjanjian  yang  adil  perlu  sepadan  antara  hak serta kewajiban untuk kedua belah pihak. Kedua belah  pihak  diharuskan  menekuni  Pasal-Pasal yang  terkandung  pada  akad,  guna  menghindari timbulnya permasalahan dikemudian hari.
Dalam pelaksanaan pembiayaan kendaraan bermotor  ini  menggunakan  akad murabahah, nasabah  telah  mengikatkan  diri  kepada  bank untuk  melakukan  pembayaran  pembiayaan dengan  tepat  waktu.  Berdasarkan  Pasal  10  ayat (1)  pada  Akad  Perjanjian  Jual-Beli Murabahah dinyatakan  nasabah  akan  melaksanakan  semua kewajibannya  terkait  pembiayaan  dengan  baik. Akan  tetapi,  realita  di  lapangan  ketentuan tersebut  tidak  terpenuhi  masih  terdapat  nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor dengan  akad murabahah belum  menjalankan kewajibannya  sebagaimana  yang  diperjanjikan, sehingga  pada  dunia  perbankan  disebut  dengan pembiayaan bermasalah ataupun Non Performing Financing (NPL).
Berdasarkan dari data yang diperoleh pada BPRS  Taman  Indah  Darussalam  terdapat pembiayaan kendaraan bermotor berjumlah 109 pembiayaan yang masih aktif berjalan. Menurut hasil  tanya  jawab  yang  dilaksanakan  dengan
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
Machrizal  Aufa  selaku  Direktur  pada  BPRS Taman Indah Darussalam menyatakan perkembangan  jumlah  pembiayaan  kendaraan bermotor  dengan  akad  murabahah  pada  BPRS Taman  Indah  Darussalam  secara  keseluruhan cenderung  mengalami  penaikan  drastis.  Hal  ini dikarenakan  adanya  peningkatan  mobilitas masyarakat  pada  kendaraan  bermotor  sebagai alat transportasi. Fakta yang terjadi di lapangan menujukkan bahwa Peningkatan jumlah pembiayaan  kendaraan  bermotor  dengan  akad murabahah pada BPRS Taman Indah Darussalam  terdapat  sebanyak  11  nasabah dengan jumlah pembiayaan kendaraan bermotor sebesar
Rp. 147.562.286,00 tidak mengembalikan  pembiayaan  sesuai  dengan  apa yang  sudah  diperjanjiakan  hingga  mengalami pembiayaan  bermasalah.  Hal  ini  tentunya  tidak sejalan  dengan  akad  murabahah  pada  BPRS Taman Indah untuk melunasi seluruh kewajibannya  terkait  pembiayaan  dengan  baik tepat pada temponya.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk mengetahui lebih jauh penanganan pembiayaan  bermasalah  pada kendaraan  bermotor  dengan  akad  murabahah, maka  dilakukan  penelitian  dengan  judul “Penyelesaian  Akad  Murabahah  Bermasalah pada  Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  (Suatu Penelitian pada Kantor PT BPRS Taman Indah)”
METODE PENELITIAN
Tata  cara  penelitian  yang  dipakai  pada artikel  ini  ialah  yuridis  empiris  yakni  studi hukum perihal pemberlakuan ataupun pelaksanaan  ketetapan  hukum  normatif  secara in-action pada  semua  kejadian  hukum  tertentu yang berlangsung dalam masyarakat (Abdullah, 2004: 134).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1) Pelaksanaan  Akad Murabahah  Pada Pembiayaan  Kendaraan  Bermotor  di  PT BPRS Taman Indah Darussalam
Akad murabahah ialah penyebaran dana dalam  wujud  jual  beli  dimana  bank  akan membelikan barang yang  diperlukan  pengguna jasa  setelah itu  menjualnya  lagi  ke pengguna jasa  dengan  biaya  yang  dinaikkan  menurut margin  tersebut  dengan  besarnya    angsuran sesuai      akad  diawal.  Dalam  Pasal  1338 KUHPerdata  dijelaskan  bahwasanya  segala kesepakatan  yang  dilakukan  secara  absah berlaku  selaku  UU  untuk  yang  melakukannya. Hal  ini  mengharuskan  para  pihak  yang  terlibat dalam  kesepakatan  berkewajiban  memenuhi segala  ketentuan  yang  sudah  dicantumkan  dan disetujui dalam kesepakatan.
Pemberian pembiayaan yang dilaksanakan  oleh  bank  sebelum  memberi pembiayaan sesuai dengan Pasal 1 angka 25 UU Perbankan  Syariah  diatur  bahwasanya  dalam pemberian  pembiayaan  ialah  pengadaan  uang atas  kesepakatan  bank  dan  nasabah  yang  mana nasabah memiliki kewajiban untuk
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
mengembalikan  pembiayaan  sesuai  dengan durasi  yang  sudah  ditentukan,  dengan  bayaran ataupun  bagi  hasil,  perlu  diketahui  bahwa  tak semua  perbankan  menyediakan  pembiayaan kendaraan  bermotor  dengan  akad murabahah , tetapi  pada  BPRS  Taman  Indah  dalam menjalankan kegiatannya menyediakan pembiayaan  kendaraan  bermotor  dengan  akad murabahah.
Pemberian pembiayaan kendaraan bermotor dengan akad murabahah diperbolehkan  dalam  Standar  Operasional Prosedur (SOP) BPRS Taman Indah Darussalam. Pengembalian pembiayaan yang diberikan bank tidak  selalu  berjalan  dengan  sesuai  yang diinginkan, banyak terdapat permasalahan dalam pembiayaan  yang  mengakibatkan  pembiayaan menjadi  bermasalah,  ketika  nasabah  tidak melakukan pengembalian pembiayaan kendaraan  bermotor  pada  waktu  yang  telah disepakati pada akad murabahah .
Pembiayaan murabahah kendaraan bermotor merupakan salah satu produk pembiayaan unggulan pada BPRS Taman Indah Darussalam.  Pembiayaan  Kendaraan  bermotor pada  BPRS  Taman  Indah  Darussalam  sangat diminati oleh nasabah karena menjadi kebutuhan konsumtif masyarakat serta biaya yang jauh lebih murah  pada    BPRS  Taman    Indah  Darussalam dari pembiayaan pada tempat lainnya.
Dalam  pelaksanaan murabahah pada pembiayaan  kendaraan  bermotor  di  BPRS Taman  Indah  Darussalam,  bank tidaklah selaku
penjual  murni  yang  menyediakan  produk keperluan kendaraan bermotor nasabah sebelum melaksanakan melakukan akad murabahah pada nasabah.  Kedudukan  bank  selaku  badan pembiayaan bukan selaku penjual produk.
Pemberian pembiayaan yang dilaksanakan  oleh  bank  sebelum  memberikan pembiayaan maka sesuai Pasal 23 UU Perbankan Syariah diatur bahwa bank harus menilai jaminan yang aman sebelum memberikan pembiayaannya kepada  nasabah,  perlu  diketahui    BPRS  Taman Indah Darussalam menerima pembiayaan kendaraan  bermotor  dengan  akad murabahah terbuka  pada  siapa  saja  dengan  mengajukan permohonan  ke  bank  dan  yang  akan  dijadikan jaminan  pada  akad murabahah tersebut  adalah Buku  Pemilik  Kendaraan  Bermotor  (BPKB) kendaraan  motor  calon  nasabah.  Pemberian pembiayaan  kendaraan  bermotor  dengan  akan murabahah pada  BPRS  Taman  Indah Darussalam memiliki prosedur sebagai berikut:
Pertama  yang  harus  dilakukan  ialah debitur  membuat  permohonan  pembiayaan dilaksanakan  secara  tertulis  dengan  mengisi secara  penuh  serta  menyertakan  setiap  berkas yang  disyaratkan  oleh  PT  BPRS  Taman  Indah Darussalam,  permohonan  pembiayaan  berisi keterangan  yang  jelas  serta  memenuhi  syarat- syarat yang telah ditentukan, data, dan dokumen yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan haruslah terverifikasi guna meyakinkan  kejelasan  serta  kevalidannya, sesudah  melaksanakan  permintaan  pembiayaan
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
maka  bank  akan  memverifikasi  keseluruhan dokumen debitur.
Menurut Pasal 5 Akad Jual-Beli Murabahah BPRS  Taman  Indah  Darussalam nasabah  berjanji  mengikatkan  diri  kepada  bank untuk membayar harga jual barang dalam jangka waktu  yang  disepakati  dan  wajib  dibayarkan setiap  bulannya.  Pada  Pasal  10  ayat  (1)  Akad Jual-Beli Murabahah BPRS  Taman  Indah Darussalam  nasabah  akan  melaksanakan  semua kewajibannya  terkait  pembiayaan  dengan  baik. Sesuai  dengan  Pasal  1338  KUHPerdata,  jadi perjanjian yang dibuat ini berlaku sebagai hukum untuk  para  pihak  yang  membuatnya,    faktanya tidak semua nasabah menjalankan kewajibannya dengan  baik,  terdapat  nasabah  yang  melakukan wanprestasi dalam bentuk keterlambatan membayar  pembiayaan  sebagaimana  yang diperjanjikan dalam perjanjian sehingga terjadinya pembiayaan bermasalah.
Adapun  sebagaimana  data  wawancara diketahui bahwa pembiayaan kendaraan bermotor  pada  BPRS  Taman  Indah  Darussalam sejak  2019  sampai  2021  ini  tercatat  ada  109 pembiayaan yang masih aktif berjalan. perkembangan  jumlah  pembiayaan  kendaraan bermotor  dengan  akad murabahah pada  BPRS Taman  Indah  Darussalam  secara  keseluruhan cenderung  mengalami  penaikan  drastis.  Hal  ini dikarenakan  adanya  peningkatan  mobilitas masyarakat  pada    kendaraan  bermotor  sebagai alat transportasi. Pada kenyataanya, pelaksanaan akad murabahah pada  pembiayaan  kendaraan
bermotor tidak terlaksana dengan Akad Perjanjian  Jual-Beli Murabahah BPRS  Taman Indah Darussalam terdapat sebanyak 11 nasabah (10%)  dengan  jumlah  pembiayaan  bermasalah sebesar  Rp147.562.286,00  (2,29%)  yang  lalai atau  tidak  memenuhi  kewajibannnya  dalam menyelesaikan  pembiayaan  tersebut.  Hal  ini berdampak pada munculnya pembiayaan bermasalah.
Pada  pembiayaan  yang  bermasalah,  dari sisi  keproduktivannya  yakni  dengan  hubungan kesanggupannya mendapatkan penghasilan untuk  Bank  syariah  telah  berkurang/  menurun. Pada persoalan pembiayaan murabahah bermasalah  itu,  berlangsungnya  tunggakan dalam  pembayaran/  pelunasan.  Hasil  penelitian pada  BPRS  Taman  Indah  Darussalam  pada implementasi  kualitas  pembiayaan murabahah untuk bagian lancar disebut bagian I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut bagian II  (dua),  untuk  bagian  kurang  lancar  disebut bagian  III  (tiga),  untuk  golongan  diragukan disebut golongan IV (empat) serta untuk bagian macet disebut golongan V (lima).
Dari 2019 hingga tahun 2021 terdapat 98 pembiayaan  yang  tergolong  lancar,  Akan  tetapi terdapat  4  golongan  yang  berada  pada  tahap pembiayaan bemasala. Golongan dalam perhatian khusus yakni jika ditemukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ataupun margin hingga dengan 90 (Sembilan puluh)  hari,  selalu  menyampaikan  informasi keuangan  keuangan  dengan  teratur  serta  teliti.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
Dalam  hal  ini  terdapat  5  nasabah  yang  berada pada golongan dalam perhatian khusus. Selanjutnya  golongan  kurang  lancar  yakni ditemukan  tunggakan  pembayaran  angsuran pokok dan/ataupun margin yang sudah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari hingga 180 (seratus  delapan  puluh)  hari,  penyampaian informasi keuangan tidak teratur serta diragukan, dalam  hal  ini  terdapat  3  (tiga)  nasabah  yang berada pada golongan kurang lancar. Kemudian golongan diragukan yakni ditemukan tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/ataupun margin sudah  melampaui  180  (seratus  delapan  puluh) hari  hingga  dengan  270  (dua  ratus  tujuh puluh) hari,  nasabah  tidak  menyampaikan  keterangan keuangan  ataupun  tidak  bisa  dipercaya,  dalam golongan  ini  terdapat  3  nasabah  dengan tunggakan  mencapai  270  hari.  Untuk  golongan lima  pada  tahap  macet,    BPRS  Taman  Indah Darussalam  belum adanya  nasabah  pembiayaan kendaraan  bermotor  dengan  akad murabahah yang berada pada kondisi pembiayaan macet.
Pada saat pembiayaan bermasalah dalam hal  ini agunan  pembiayaan  kendaraan  bermotor akan  dilakukan  penarikan  kendaraan  bermotor, karena perjanjian kedua belah pihak antara bank dengan  nasabah  sesuai  pada  Pasal  7    Akad Perjanjian  Jual-Beli Murabahah Taman  Indah Darussalam guna menjamin ketertiban pembayaran  pada  waktu  yang  telah  disepakati, jadi  nasabah  berjanji  serta  mengikatkan  diri untuk menanda-tangani pengikatan jaminan serta menyerahkan barang jaminannya pada bank.
Prosedur  yang  diterapkan  PT.  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Taman Indah memiliki kelemahan yang mengakibatkan adanya  pembiayaan  bermasalah.  Pemberian pembiayaan  kendaraan  bermotor  dengan  akad murabahah seharusnya  memiliki  mekanisme yang  lebih  khusus  dalam  meninjau  karakter nasabah  calon  penerima  pembiayaan.  Ketika terjadi pembiayaan bermasalah, kelemahan yang terdapat  pada  prosedur  pemberian  pembiayaan dengan  akad murabahah pada    BPRS  Taman Indah  Darussalam  bahwa  dalam  pemberian pembiayaan,  pihak  bank  cuma  mengandalkan pada keterangan perihal calon data diri nasabah yang  dibuat,  untuk  itu  supaya  persoalan  bisa terhindar  jadi,  upaya  yang  dilaksanakan  BPRS Taman  Indah  Darussalam  wajib  melakukan survey dari awal mau apapun jenis pembiayaan mengenai  kesanggupan  keperulan  dari  nasabah hingga diawasi penggunaannya serta memberikan  sanksi  yang  tegas  di  dalam pengikatan Akad
Perjanjian Jual-Beli
Murabahah agar  meminimalisir  melakukan pembiayaan bermasalah.

## 2) Faktor  Penyebab  Terjadinya  Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bermasalah pada PT BPRS Taman Indah Darussalam
Salah  satu  resiko  yang  seringkali  terjadi pada  dunia  perbankan  seperti  dalam  pemberian dana  yang  dilakukan  oleh  bank  kepada nasabahnya, resiko tersebut merupakan keadaan
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
dimana  nasabah  tidak  bisa  lagi  mengembalikan hutangnya  sesuai  dengan  durasi  yang  sudah ditentukan  atau  tidak  tepat  pada  waktunya. Pemberian  pembiayaan  oleh  bank  tidak  selalu berjalan  dengan  lancar,  banyak  permasalahan yang  terjadi  dalam  pembiayaan murabahah khususnya  pembiayaan  kendaraan  bermotor, sesuai  Pasal  10  tentang  Ingkar  Janji  Akad Perjanjian  Jual-Beli Murabahah yakni  nasabah berjanji untuk melaksanakan semua kewajibannya  terkait  pembiayaan  kendaraan bermotor dengan baik.
Aspek-aspek yang mengakibatkan berlangsungnya  pembiayaan  bermasalah  yang menjadi  kesalahan  dari  pihak  nasabah  (debitur) ialah antara lain:
a) Nasabah Menyalahgunakan Pembiayaan
Pembiayaan  yang  diberikan  bank  pada nasabah  sudah  disepakati  dalam  Akad Kesepakatan Jual Beli Murabahah mengenai tujuan dari penggunaan pembiayaan kendaraan bermotor untuk memenuhi kepentingan nasabah. Pada persoalan tersebut  pihak  dari  nasabah  bermaksud membayar  pembiayaan  yang  diberikan  oleh pihak  BPRS  Taman  Indah  Darussalam, namun  nasabah  tidak  sanggup  karena nasabah melaksanakan penyahlagunaan pembiayaan  yang  diberikan  oleh  BPRS Taman  Indah  Darussalam  tersebut  dan menyebabkan  terlambat  dalam  membayar angsuran pembiayaan. Pemakaian pembiayaan  itu  menyimpang  ataupun  tak
sesuai  dari  tujuan  pemakaiannya  yang semula disepakati untuk usaha namun setelah itu  dipakai  untuk  keperluan  pribadinya,  jadi hal ini akan menyebabkan nasabah terlambat pembiayaan sebagimana semestinya sehingga mengakibatkan pembiayaan bermasalah.
b) Nasabah Kurang Mampu Mengelola Usahanya
Dalam  mengelola  sebuah  usaha  begitu diperlukan  peringkat  kemahiran  yang  baik. Jika peringkat kemahiran seseorang baik, jadi usaha yang dijalani bisa berlangsung dengan begitu  baik.  Tetapi  apabila  peringkat keahliannya kurang baik akan nembuat usaha itu  berlangsung  tak  lancar.  Pada  hakikatnya perjanjian diantara kedua belah pihak seperti nasabah  yang  sudah  menerima  Sarana pembiyaan  kendaraan  bermotor  nyatanya pada implementasinya tidak mengelola usahanya dengan baik, dikarenakan kurang memahami teknis usaha yang dijalankannya. Sebabnya hasil kerjanya kurang  maksimum  serta  tidak  berkualitas hingga  bisa  mempengaruhi  usahnya  serta mempengaruhi juga atas kelancaran pembayaran utang pembiayaan.
c) Pindahnya  Nasabah  Tanpa  Sepengetahuan Pihak Bank
Pindahnya  nasabah  bank  ke  alamat  lain mengakibatkan  pihak  bank  kesulitan  dalam memberikan  informasi  penting  tentang tagihan  pembiayaan,  dan  akibatnya  nasabah
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
pun  akan  terlambat  bahkan  tidak  mau  lagi membayar hutangnya serta pihak bank tidak dapat  melakukan  penagihan.  Nasabah  yang pindah  tanpa  sepengatuan  pihak  bank  pada BPRS  Taman  Indah  Darussalam  terdapat  3 (tiga) nasabah. Menurut tanya jawab dengan salah satu nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan bermotor pada  BPRS Taman  Indah  Darussalam  yang  melakukan wanprestasi  dalam  bentuk  keterlambatan membayar angsuran sehingga terjadi pembiayaan bermasalah yaitu S usia 30 tahun seorang  Guru,  nasabah  yang  sebelumnya tinggal  di  Banda  Aceh  harus  berpindah tempat  tinggal  dikota  lain  secara  tiba-tiba dikarenakan  berpindah  tempat  kerja  dan tidak  memberitahukan  kepada  pihak  bank sebelumnya sehingga pada saat pembayaran angsuran terlambat kepada  pihak bank.
d) Munculnya  Kejadian  di  Luar  Kekuasaan Nasabah
Munculnya  kejadian  di  luar  kekuasaan nasabah pada BPRS Taman Indah Darussalam  terdapat  1  (satu)  nasabah. Berdasarkan  wawancara  dengan  suami nasabah yang menerima pembiayaan kendaraan  bermotor  pada    BPRS  Taman Indah Darussalam yang melakukan wanprestasi  dalam  bentuk  keterlambatan membayar angsuran sehingga terjadi pembiayaan  bermasalah  yaitu  M  usia  35 tahun  seorang  PNS,  dalam  hal  ini    nasabah CP meninggal dunia karena mengalami sakit
pasca operasi, terkait pembiayaan kendaraan bermotor  yang  ia  ambil  berupa  honda beat dalam  pembiayaan  kendaraan  bermotor dengan  akad murabahah adanya  asuransi. Perihal asuransi yang diterangkan pada Pasal 13  pada  akad  semua  bank  perlu  disertakan asuransi  untuk  semua  pembiayaan  yang mereka  keluarkan  supaya  ahli  waris  dapat bebas  dari  angsuran  utang  apabila  debitur meninggal  dunia.  Tetapi  apabila  debitur  tak menyertakan  asuransi  pada  pembiayaan mereka jadi jika debitur kemudian meninggal sebelum dibayarnya utang itu, jadi utang itu bisa  diwariskan  kepada  ahli  warisnya  untuk dibayarkan.  Pada  kasus  CP  yang  almarhum maka  hutang  pada  pihak  bank  lunas  karena telah  menggunakan  asuransi  sesuai  dengan akad murabahah pada  BPRS  Taman  Indah Darussalam.
Bank  pula  selaku  salah  satu  sebab berlangsungnya pembiayaan bermasalah. Dalam memberikan  pembiayaan  kepada  para  nasabah, bank harus selalu melaksanakan peninjauan dan analisa  sesuai  dengan  yang  telah  ditetapkan Undang-undang  Perbankan  Syariah  karena  hal tersebut  merupakan  panduan  bagi  bank  dalam menjalankan tugasnya seperti kegiatan penyaluran  dana  dalam  wujud  pembiayaan, namun  kadang  kala  pihak  bank  dalam mengambil  keputusan  tidak  memperhatikan persoalan-persoalan yang sudah ditetapkan oleh Undang-undang.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
Dalam hal tidak akuratnya pertimbangan bank  akan  menjadikan  dana  yang  disalurkan dalam  bentuk  pembiayaan  yang  diberikan kepada  nasabahnya  akan  tidak  berjalan  dengan yang diinginkan. Dalam hal ini pemahaman yang sedikit serta keterampilan petugas bank (ability) dalam mengawasi kemungkinan akan berlangsung pembiayaan bermasalah, hingga apa yang  semestinya  berlangsung  tidak  disangka sebelumnya. Petugas yang melaksanakan analisis  pembiayaan  yang  tidak  sanggup menganalinalisa kesanggupan calon nasabahnya untuk membayar angsuran pada saut yang sudah ditetapkan  hingga  tidak  ada  batasan  mengenai standarisasi kelayakan dalam permintaan pembiaynan yang diajukan oleh para nasabah.
3) Upaya PT BPRS Taman Indah Darussalam dalam Menyelesaikan Pembiayaan Kendaraan  Bermotor  yang  Bermasalah Terhadap Nasabah
Bank  dalam  menyelesaikan  pembiayaan melalui  pendekatan  kepada  nasabah  guna menyelesaikan  pembiayaan  yang  bermasalah maka  akan  melakukan  pengawasan  yang  ketat secara terus menerus terhadap debitur, melakukan  monitoring  terhadap  usaha  debitur, upaya  bank  dalam  penyelesaian  pembiayaan bermasalah  maka  diawali  silaturahmi  kepada nasabah,  mengingatkan    kepada  nasabah  guna membayar  pembiayaan  melalui  via  telephone atau whatsapp, akan tetapi hal ini sering terdapat debitur  yang  tidak  kooperatif  misalnya  ketika
bank  menelepom  debitur  untuk  mengingatkan pembayaran  pembiayaan  debitur  sering  tidak merespons  bank.  Debitur  yang  tidak  kooperatif dalam  pengembalian  pembiayaan  dan  ketika bank  telah  mencoba  melakukan  pendekatan kepada  debitur  tetapi  tidak  adanya  iktikad  baik yang  dimiliki  debitur,  maka  bank  akan melakukan upaya selanjutnya dalam menyelesaiakan  pembiayaan  yakni  bank  akan mengirimkan somasi kepada debitur.
Penyelesaian
Pembiayaan yang dilaksanakan  oleh  bank  setelah  melakukan pendekatan pada nasabah tetapi tidak menemukan  titik  temu  maka  pada  tahap selanjutnya  ialah  dengan  memberikan  somasi atau surat peringatan, tujuan dari somasi ini ialah memberikan  kesempatan  kepada  debitur  agar menghentikan  perbuatannya  yang  merugikan bank,  surat  peringatan  ini  dilakukan  secara berkala hingga tiga kali dengan tenggang waktu yang  diberikan  1  (satu)  bulan  disetiap  surat peringatan  yang  dikirimkan  kreditur.  Somasi pertama  yang  dikirimkan  oleh  bank  kepada debitur memuat tentang pengingat atau himbauan kepada debitur mengenai pembiayaan yang telah jatuh tempo, somasi yang dikirimkan memiliki  tenggang  waktu  10  hari      guna menunggu debitur kooperatif dalam pembayaran pembiayaan,  ketika  somasi  pertama  tidak diindahkan  oleh  debitur  maka  bank  akan mengirimkan  somasi  kedua  hingga  beberapa somasi  sebelum  bank  mengambil  tindakan pelelangan.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
Upaya  selanjutnya  yang  dilakukan  bank ketika  pihak  bank  telah  melakukan  pendekatan kepada nasabah tetapi tidak dapat menyelesaikan pembiayaan  yang  bermasalah,  dan  telah mengirimkan  surat  peringatan  hingga  3  kali Setelah  lewat  dari  sepuluh  hari  tersebut  maka pihak PT. BPRS Taman Indah Darussalam akan memberitahukan  lewat  surat  kepada  pihak nasabah,  jika  pihak  nasabah  tidak  merespon lewat surat yang telah dikirim oleh kreditur maka Kreditur akan memberitahukan lewat sms, ketika pihak  nasabah  tidak  juga  merespon  sms  yang telah  dikirim  oleh  kreditur  maka  kreditur memberitahukan  lewat  telpon  langsung  kepada nasabah. Jika  debitur tidak kooperatif dan tetap tidak  mengindahkan  hal  tersebut  maka  upaya selanjutnya  ialah  bank  mengirimkan  surat penghimbauan  lelang  terhadap  debitur,  bank akan  melakukan  pelelangan  terhadap  objek jaminan  kendaraan  bermotor  jika  nasabah  juga tidak  membayar  denda  keterlambatan  sesuai yang  telah  ditetapkan  di  dalam  Akad  Jual-Beli Murabahah pada BPRS Taman Indah Darussalam.
Penyelesaian sengketa ingkar janji perjanjian  pengkreditan  yang  berlangsung  pada BPRS  Taman  Indah  Darussalam  ialah  melalui Jalur non litigasi artinya menyelesaikan masalah hukum  diluar  pengadilan.  Pihak  BPRS  Taman Indah  tetap  sebisa  mungkin  mempertahankan akad murabahah pada  pembiayaan  kendaraan bermotor  agar  tetap  bisa  dilanjutakn  samapai selesai  dengan  usaha  musyawarah  dengan
nasabah dengan perjanjian yang telah disepakati. Akad  dianggap  telah  ada  apabila  ada  bukti  jika nasabah  telah  menandatangani  surat  perjanjian pada  akad murabahah kendaraan  bermotor  dan telah  menyerahkan  barang  jaminan    berupa BPKB kepada pihak kreditur, kemudian kreditur dan debitur sepakat dalam apa yang telah diatur didalam  akad mudharabah BPRS  Taman  Indah Darussalam.
Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada PT.  BPRS  Taman  Indah  Darussalam  melalui musyawarah  yang  ditempuh  antara  bank  dan nasabah,  penyelesaian  pembiayaan  dilakukan secara  bertahap,  pertama  yang  dilakukan  bank ialah  pendekatan  kepada  nasabah,  tetapi  ketika hal  tersebut  debitur  tidak  beriktikad  baik  untuk memenuhi  kewajibannya  maka  cara  yang ditempuh  oleh  bank  ialah  dengan  mengirimkan somasi. Somasi yang diberikan adalah penentuan dari  bagaimanakah  sengketa  itu  diselesaikan, apabila  tak  terdapat  respons  dari  debitur  dan debitur tidak kooperatif maka bank.  Sesuai pasal 9  Akad  Perjanjian  Jual-Beli Murabahah Penyelesaian  pembiayaan  bermasalah  pada BPRS  Taman  Indah  Darussalam,  ketika  bank telah melakukan upaya-upaya dalam mengembalikan  pembiayaan,  akan  tetapi  ketika debitur  tetap  tidak  kooperatif  maka  nasabah wajib  bersedia  membayar  denda  keterlambatan angsuran  sebesar  0.00069  dikali  dengan  jumlah angsuran  perhari  untuk  tiap  tiap  keterlambatan yang  ditetapkan  sesuai  dengan  jadwal  angsuran bagi nasabah.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani

## SIMPULAN
Pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan  kendaraan  bermotor  di  PT  BPRS Taman  Indah  Darussalam  belum  terlaksana sebagaimana  yang  diperjanjikan,  masih  ada nasabah  yang  melakukan  wanprestasi  dalam bentuk  keterlambatan  membayar  pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana yang diperjanjikan dalam akad sehingga mengakibatkan  pembiayaan  bermasalah.  Selain itu  nasabah  juga  melakukan  sesuatu  yang  tidak boleh  dilakukan,  kredit  pembiayaan  tidak digunakan sesuai permohonan. Persoalan tersebut  tak  sepadan  dengan  Pasal  10  ayat  (1) tentang  Keadaan  Ingkar  Janji  pada  Akad Perjanjian  Jual-Beli Murabahah yang  berisikan nasabah  berjanji  untuk  melaksanakan  semua kewajibannya  terkait  pembiayaan  kendaraan bermotor dengan baik.
Aspek yang mengakibatkan berlangsungnya pembiayaan kendaraan bermotor bermasalah di PT. BPRS Taman Indah Darussalam diantaranya adalah karena kesalahan pihak nasabah yang menyelewengkan pembiayaan, nasabah kurang sanggup mengelola usaha  sehingga  tidak  mampu  membayar pembiayaan, pindahnya nasabah tanpa
sepengetahuan  pihak  bank  dan  munculnya kejadian  di  luar  kekuasaan    nasabah.  Selain  itu ada  pula  kesalahan  dari  pihak  bank  yang  tidak melakukan  analisa  secara  baik  terkait  dengan kondisi  nasabah.  Dalam  hal  ini  kurangnya pemahaman  serta  kemahiran  petugas  bank (ability) dalam  mengawasi  kemungkinan  akan berlangsungnya pembiayaan bermasalah.
Upaya yang dilakukan dalam penanggulangan  pembiayaan  bermasalah  lewat mekanisme  non  litigasi  yaitu  musyawarah diantara  bank  dan  nasabah,  penyelesaian pembiayaan dilakukan secara bertahap, pertama yang  dilakukan  oleh  bank  ialah  dengan melakukan  pendekatan  kepada  nasabah  serta melakukan  perkembangan  nasabah,  akan  tetapi ketika tidak adanya iktikad baik yang dilakukan nasabah maka bank melakukan upaya selanjutnya  yaitu  dengan  mengirimkan  somasi kepada  nasabah.  Somasi  yang  dikirimkan sebanyak  3  (tiga)  kali  oleh  bank  dengan  masa tenggang  waktu  10  hari  disetiap  somasi  yang dikirimkan.  Ketika  somasi  pertama,  kedua  dan ketiga  nasabah  tetap  tidak  kooperatif  maka nasabah  wajib  bersedia  membayar  denda keterlambatan  angsuran  sebesar  0.00069  dikali dengan  jumlah  angsuran  perhari  untuk  tiap-tiap keterlambatan.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani

## DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU-BUKU
Abdullah Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti.
Darsono, dkk, 2017, Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan Kedepan, Jakarta: Rajawali Pers.
Fathurahman Djami, 2014, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Jakarta, Sinar Grafika.
Kasmir, 2015, Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta: Rajawali Pers.
Veithzal  Rivai  dan  Andria  Permata  Veithzal,  2008, Islamic  Financial  Management ,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada.
Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, 2010, Islamic Banking , Jakarta: Bumi Aksara.
Wangsawidjaja, 2012, Pembiayaan Bank Syariah, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika.
Yanuar Ikbar, 2012, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: Refka Adimata.
Zainul Arifin, 2002, Dasar-Dasar Manajeman Bank Syariah, Jakarta: Alvabet.

## B. JURNAL
Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, iqtishad, Vol. 10, No. 1, 2017.
Lukman Hakim dan Amelia Anwar, 2017, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspekrif Hukum di Indonesia”, Vol. 1 No. 2, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam .
Maruta,  H.,  2016,  “Akad  Mudharabah,  Musyarakah,  dan Murabahah Serta  Aplikasinya  Dalam Masyarakat”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita .
Santoso, 2016, “Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syari’ah dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)”, Jurnal Penelitian , Vol. 10, No. 2.
Taudikhul Afkar, 2021, “Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayan Murabahah, Istishna’ , dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19”, Vol. 7  No. 2, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam .

## C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
Vol. 05, No. 03, (Desember, 2022), pp. 278-291.
Lisa Febriani, Khairani
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
Undang-undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Fatwa DSN MUI NO :111/DSN-MUI/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah .

## D. WEBSITE
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah “produk pembiayaan“ https://bprstamanindah.co.id/pembiayaan/