## PELAKSANAAN REKRUTMEN PERANGKAT DESA

## Fitri Widayanti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas PGRI Palangka Raya (email: f3widayanti@gmail.com)

## Abstrak
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan  Tujuan  Penelitian  adalah  1)  Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya di Desa Karang Sari. 2) Untuk mengetahui Kendala yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Rekrutmen  Perangkat  Desa  di  Desa  Karang  Sari. Penelitian  ini  berlangsung  kurang  lebih  3  bulan  dan  berlokasi  di  Desa  Karang  Sari Kecamatan  Parenggean.    Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah  tipe  penelitian kualitatif deskriptif  yaitu untuk  eksplorasi  dan klarafikasi  mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, studi dokumen, studi pustaka dan observasi.
Hasil penelitian:  Pelaksanaan rekrutmen perangkat  desa di  Desa Karang Sari pada  tahun  2018  dilakukan  melalui  proses  seleksi  yang  dilaksanakan  oleh  Panitia Penjaringan  Perangkat  Desa,  hasil  dari  seleksi  calon  perangkat  desa  yaitu  dengan nilai  kumulatif  tertinggi  kemudian  dimintakan  rekomendasi  kepada  Camat Parenggean,  selanjutnya  Camat  Parenggean  mengirimkan  Surat  Rekomendasi Perangkat  Desa  kepada  Kepala  Desa  Karang  Sari  untuk  memilih  6  (enam)  orang peserta  yang  kemudian  diangkat  menjadi  perangkat  desa  dengan  Surat  Keputusan Kepala Desa.

## Kata kunci :  Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa

## Pendahuluan
Penjelasan  mengenai  desa  dalam undang-undang  Desa nomor 6 tahun 2014 telah  menggambarkan  bentuk  keseriusan Pemerintah  Pusat  untuk  membangun  dan memperhatikan  Indonesia  dari  Desa, dijelaskan  bahwa  Desa  adalah  desa  dan desa  adat  atau  yang  disebut  dengan  nama lain,  selanjutnya  disebut  Desa,  adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,  hak  asal  usul,  dan  atau/  hak tradisional  yang  diakui  dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Indonesia  memiliki  70  ribu  lebih desa,  dari  total  keseluruhan  desa  yang terletak  diseluruh  pedalaman  Indonesia. Baik itu desa yang masih tertinggal hingga desa  yang  sudah  maju  dan  berkembang serta mampu menyejahterakan masyarakatnya  tanpa  banyak  campur tangan pemerintah pusat. Desa merupakan
prioritas  pembangunan  pemerintah  saat ini,  karena  dengan  memajukan  dan menyejahterakan  masyarakat  desa  adalah bagian dari ukuran keberhasilan Indonesia dalam  pembangunan.  Berbicara  masalah desa,  setidaknya  ada  4  (empat)  masalah pokok pembangunan pedesaan yang saling berkaitan  satu  sama  lain,  yakni  masalah kemiskinan, kesehatan, peningkatan kualitas  sumber  daya  manusia,  dan infrastruktur  sebagai  penunjang  mobilitas masyarakat  desa.  Untuk  menyelesaikan masalah  pokok  pembangunan  tersebut, tentu  merupakan  tanggung  jawab  dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah desa.
Setiap proses dan dinamika pembangunan  desa  tentu  adanya  hasil yang  diharapkan  dapat  menyelesaikan permasalahan  yang  ada  di  desa.  Dengan adanya  pelimpahan  kewenangan  dan  hak penuh  terhadap  desa  melalui  Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa, diharapkan seluruh desa yang ada di Indonesia mampu membangun kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.  Dalam  undang-undang  desa  telah diatur  sedemikian  rupa  terkait  bagaimana peran  dan  fungsi  serta  partisipasi  aparatur pemerintah  desa  maupun  masyarakat untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian  desa.  Tidak  hanya  itu, kapasitas  dari  elemen  pemerintahan  desa maupun  masyarakat  juga  menjadi  tolok ukur dari kemajuan desa. Oleh karena itu, sangat  diharapkan  setiap  desa  memiliki aparatur  pemerintah  dan  perangkat  desa yang  mempunyai  kapasitas  mumpuni dibidangnya masing-masing, artinya kemampuan menguasai tugas dan tanggung  jawab  yang  di  emban  oleh aparatur dan perangkat desa serta kemampuan  melihat  maupun  menafsirkan peluang yang bisa dicapai untuk kemajuan
desa. Permasalahan yang banyak terjadi di Desa  bahkan  mencakup  keseluruhan pinggiran  Indonesia  adalah  kurangnya kompetensi  yang  dimiliki  oleh  aparatur pemerintah Desa.
Kesulitan  yang  terjadi  mengenai kapasitas maupun kompetensi yang dimiliki  oleh  perangkat  desa  yang  ada  di sebagian maupun kebanyakan daerah yang ada  di  Indonesia  adalah  bagaimana pelaksanaan  seleksi  Perangkat  Desa  yang ada  di  setiap  desa,  karena  tidak  sedikit masyrakat  desa  yang  ingin  dan  mengikuti seleksi  untuk  menjadi  perangkat  desa, bahkan  banyak  masalah  yang  terjadi  saat proses  seleksi  perangkat  desa,  misalnya banyak masyarakat  yang mengikuti proses seleksi tetapi tidak memiliki latar belakang,  maupun  kapasitas  dibidangnya, belum  lagi  beberapa  kerjasama  ataupun nepotisme yang sering diterapkan.
Berbagai permasalahan dalam proses seleksi perangkat desa di Indonesia, seperti yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Parenggean, warga mengadu terkait adanya rekayasa dalam proses Penjaringan dan  Penyaringan  Perangkat  Desa  (P3D) ditempatnya.  “Saya  katakan  terindikasi syarat rekayasa karena yang jadi sebelumnya  sudah  ditunjuk  sebelum  tes P3D  dilaksanakan,”  ungkap  Aziz,  Jumat (Juni  2018).  Rekrutmen  seleksi  perangkat desa  sendiri  diikuti  sebanyak  17  peserta. Namun,  nama-nama  yang  lolos  sudah ditentukan  sebelum  “Pengumumannya memang  dilakukan  Selasa  sore,  tapi  di surat  keputusan  kelolosan  ditandatangani hari  Senin.  Itu  artinya  ujian  hari  kedua hanya formalitas saja,” katanya. “Tujuannya,  untuk  menguatkan  posisi Kepala  Desa  yang  akan  kembali  maju pada Pilkades mendatang”.
Berbagai  cara  dilakukan  untuk memuluskan kecurangan
dalam pelaksanaan  seleksi  perangkat  desa  yang dilakukan  panitia  pelaksana,  seperti  yang terjadi di Kecamatan
Parenggean,
Kabupaten  Kotawaringin  Timur.  Adanya dugaan  jual  beli  jabatan  perangkat  desa dengan  tujuan  untuk  menguatkan  posisi Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa mendatang.  Persoalan  seperti  ini  sedikit sulit  untuk  dibawa  ke  ranah  hukum, mengingat bukti-bukti yang mudah terselubung dengan rupiah dan kecurangan yang sudah tersistem sedemikian rupa.
Aroma  tak  sedap  juga  tercium dalam  proses  pengisian  kursi  jabatan perangkat  desa  secara  serentak  di  Desa lainnya.  Salah  satunya  indikasi  adanya tawar  menawar  jabatan  sebelum  proses seleksi  dimulai.  Informasi  yang  dihimpun dari  sejumlah  sumber  menyebutkan  tawar menawar  kursi  perangkat  desa  terjadi antara calon peserta tes dengan pemangku kepentingan  di  daerah  yang  bersangkutan. Tawar  menawar  itu  dilakukan  di  luar lingkungan desa dan tertutup. Ada yang by phone, bertemu langsung, maupun melalui perantara. Salah satu warga SS menyebutkan praktik curang “rekomendasi”  juga  mewarnai  proses pengisian jabatan perangkat desa. Sebelum proses  seleksi  dilakukan  sudah  ditentukan siapa
yang “direkomendasikan” menduduki kursi perangkat desa itu. “Jadi orang-orang yang direkomendasikan untuk menduduki  perangkat  desa  sudah  ada sebelum  ada  seleksi.  Tentu  saja,  harus dengan tebusan,” tambahnya.
Salah satu sumber dari lainnya juga mengemukakan  hal  serupa.  Ia  mengaku batal mendaftar karena digugurkan sepihak  oleh  pemangku  kepentingan  di wilayah  setempat.  “Saya  menyanggupi bayar  puluhan  juta  untuk  lowongan
sekretaris desa, tapi tiba-tiba saya dibatalkan  karena  ada  peserta  lain  yang berani  membayar lebih tinggi.  Saya lantas ditawari  kursi  lainnya,  tapi  saya  enggak mau,” ujarnya.
Berbagai  kecurangan  terjadi  dalam pelaksanaan  seleksi  perangkat  desa  di Indonesia, mulai dari penggunaan rekomendasi  dari  oknum  yang  berkuasa disuatu  Desa  hingga  pembelian  jabatan perangkat  desa  dengan  rupiah  atau money politic ,  untuk  menguatkan  posisi  Kepala Desa  yang  menjabat,  maupun  persiapan menghadapi  pemilihan  Kepala  Desa  pada periode  yang  akan  datang.  Pada  intinya bertujuan  untuk  memperoleh  kekuasaan, tak  terkecuali  di  Kabupaten  Kotawaringin Timur,  pernah  terjadi  kejanggalan  dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa hingga mantan  peserta  seleksi  pernah  mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  untuk  mempertanyakan  prosedur yang  seharusnya  dalam  seleksi  yang  tidak sesuai dengan Peraturan Bupati. Berbagai kasus di atas menggambarkan permasalahan utama bahwa  kualitas  sumber  daya  manusia sebagai  perangkat  desa  yang  masih rendah,  adanya  beberapa  kasus  pergantian kepala desa juga menggati perangkat  desa tanpa melalui seleksi dan adanya berbagai kasus  seleksi  yang  dilakukan  tapi  penuh kecurangan dengan politik uang, nepotisme.  Selain  itu,  masyarakat  juga belum  memahami  peraturan  yang  baru mengenai pengisian perangkat desa, terlebih  RT  harus  melalui  seleksi  bukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat, sehingga perlu adanya sosialisasi  oleh  pemerintah  desa  Karang Sari kepada masyarakat.
Studi  ini  menjadi  penting  untuk dilakukan  karena  kaitannya  dengan  ilmu Politik  untuk  mengetahui  persoalan  dalam
pelaksanaan  rekrutmen  perangkat  desa. Dari  latar  belakang  tersebut  maka  peneliti tertarik untuk
mendeskripsikan “ Pelaksanaan  Rekrutmen  Perangkat Desa”.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian  kualitatif.  Menurut  Meoleong (2012)  penelitian  kualitatif  merupakan penelitian yang mempunyai maksud untuk memahami  fenomena  tentang  apa  yang dialami  oleh  subyek  penelitian  secara holistik  serta  dengan  cara  deskripsi  dalam bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu konteks  khusus  secara  alamiah  dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

## Hasil dan Pembahasan
Proses  Rekrutmen  Perangkat  Desa Karang Sari
Proses  rekrutmen  merupakan  cara memanajemen  karyawan  atau  pegawai dalam  sebuah  organisasi  agar  dapat menjalankan  sebuah  organisasi  secara efektif.  Secara  teoritis,  unsur  manajemen meliputi  man,  money,  methods,  materials, machine,  market.  Unsur  manusia  sebagai penggerak utama organisasi/lembaga  yang harus  melalui  proses  seleksi  terlebih dahulu sehingga  dikenal manajemen kepegawaian.  Dalam  pembahasan  ini, penulis  lebih  menekankan  unsur  manusia sebagai  faktor  penentu  dalam  sebuah proses  seleksi  berdasarkan  indikator  yang telah ditentukan.
Karyawan  atau  pegawai  adalah aset  utama  atau  pelaku  utama  yang menjadi  perencana,  pembuat  keputusan dan  pelaku  aktif  dari  organisasi.  Mereka memiliki  pikiran,  keinginan,  perasaan, status, latar belakang pendidikan, usia, dan
jenis  kelamin  yang  heterogen.  Mereka bukanlah  mesin,  uang,  dan  material  yang sifatnya pasif dan dapat diatur sepenuhnya dalam  mendukung  tercapainya  tujuan. Kemampuan  dan  keterampilan  pegawai belum  menjamin  produktivitas  kerja  yang baik  jika  moral  kerja  dan  kedisiplinannya rendah. Mereka dapat dikatakan bermanfaat mendukung terwujudnya tujuan  jika  mereka  berkeinginan  tinggi untuk berprestasi.
Kualitas  dan  kuantitas  pegawai harus  sesuai  dengan  kebutuhan  agar menunjang  tercapainya  tujuan  secara efektif  dan  efisien.  Penempatan  tenaga kerja  juga  harus  tepat  sesuai  dengan kapasitasnya.  Dengan  demikian,  gairah kerja  dan  kedisiplinannya  akan  lebih  baik serta  efektif  menunjang  terwujudnya tujuan  organisasi.  Oleh  karena  itu, pengadaan  karyawan  atau  pegawai  harus didasarkan  pada  prinsip  apa  baru  siapa. Apa  artinya  menetapkan  terlebih  dahulu pekerjaan-pekerjaannya berdasarkan uraian  pekerjaan  (job  description).  Siapa artinya  mencari  pegawai  yang  tepat  untuk menduduki  jabatan  tersebut  berdasarkan spesifikasi pekerjaan (job specification).
Pengadaan  pegawai  berdasarkan siapa kemudian apa, menimbulkan ketidakcocokan atau mismanajemen dalam penempatan.  Penempatan  pegawai  yang jauh di luar kemampuannya mengakibatkan  moral  kerja,  semangat kerja  dan  kedisiplinan  menjadi  rendah. Adapun proses rekrutmen pegawai (Utami, 2015:30-31), yaitu (1) Peramalan kebutuhan  tenaga  kerja;  (2)  Penarikan
(recruitment);  (3)  Seleksi  (selection);  dan
(4)  Penempatan,  orientasi,  dan  induksi karyawan atau pegawai.
Perekrutan  pegawai hendaknya dilakukan dengan baik dan benar sehingga pegawai  yang  diterima  sesuai  dengan
kebutuhan pekerjaan yang akan dilakukan. Dalam  penelitian  ini,  penulis  menjelaskan tentang  proses  rekrutmen  perangkat  desa bahwa  keterlibatan  partisipasi  masyarakat luas  sangatlah  penting  terhadap  dalam proses  rekrutmen  perangkat  desa  sebagai wujud dari kehidupan demokrasi.
Rekrutmen menurut Sukamti
(1989:133) adalah serentetan kegiatan oleh organisasi  untuk  menarik  calon  pegawai yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, istilah rekrut berarti serentetan kegiatan atau rangkaian kegiatan dan proses sah untuk mendapatkan  orang-orang  yang  tepat dalam jumlah  yang cukup. Jadi  rekrutmen adalah  sebuah  proses  dalam  mendapatkan sejumlah  orang  dengan  kriteria  tertentu untuk  menghasilkan  kualitas  tertentu  pula di bidang kemampuannya untuk bekerja di organisasi atau lembaga
yang menyediakan fasilitas perekrutan.
Proses  rekrutmen  perangkat  Desa Tiremenggal  sendiri  telah  diatur  dalam
Keputusan  Kepala  Desa  No  141  Tahun 2018 Tentang penetapan formasi pengadaan dan syarat perangkat desa baru di  desa karang sari  yaitu masyarakat  yang dapat  diangkat  menjadi  Perangkat  Desa adalah  penduduk  desa  setempat  Warga Negara  Republik  Indonesia  yang  (1) Bertakwa  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa; (b)  Setia  kepada  Pancasila  sebagai  Dasar Negara,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Negara
Kesatuan
Republik Indonesia, dan
Pemerintah;  (c)  Berusia  paling  rendah  20
(dua  puluh)  tahun  dan  paling  tinggi  60
(enam  puluh)  tahun,  dibuktikan  dengan Akta  kelahiran  atau  alat  keterangan pembuktian  kelahiran  yang  lain,  terhitung pada  saat  penutupan  pendaftaran;  (d) Berpendidikan  paling  rendah  Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah/Surat  Tanda  Tamat  Belajar  (STTB) pendidikan  formal  dari  tingkat  dasar sampai  dengan  ijazah/STTB  terakhir  yang dilegalisir  oleh  pejabat  yang  berwenang; (f)  Bersedia  bertempat  tinggal  tetap  di Desa  setempat;  (g)  Bertempat  tinggal  di wilayah  kerjanya,  bagi  Calon  Kepala Dusun;  (h)  Sehat  jasmani  dan  rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari  Rumah  Sakit  Pemerintah  atau Puskesmas setempat; (i) Berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan catatan  kepolisian  atau  keterangan  lain dari Kepolisian Sektor setempat; (j) Tidak pernah  dihukum  karena  melakukan  tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya minimal  5  tahun  penjara  berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh  kekuatan  hukum  tetap  yang dibuktikan  dengan  surat  pernyataan;  (k) Terdaftar sebagai penduduk desa setempat paling  sedikit  2  (dua)  tahun  terakhir berturut-turut,  dibuktikan  dengan  Kartu tanda  Penduduk  (KTP)  atau  Kartu Keluarga (KK), kecuali bagi putra desa.
Dengan  dilaksanakannya  proses rekrutmen  perangkat  Desa  Karang  Sari maka  dibentuk  tim  Penjaringan  dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dengan  tugas  sebagaimana  pada  Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 141 tahun 2018  yakni  menyusun  jadwal  kegiatan; mengelola anggaran secara efisien, efektif, transparan  dan  akuntabel;  serta  menyusun tata  tertib  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundangundangan.  Kemudian, melaksanakan sosialisasi lowongan perangkat desa kepada masyarakat; melaksanakan penjaringan/pendaftaran bakal calon perangkat desa; melaksanakan penyaringan/ujian  seleksi  calon  perangkat desa;  dan  menyiapkan  tempat  ujian  calon
perangkat desa. Selanjutnya,
melaksanakan  penilaian  hasil  ujian  calon perangkat desa; melaksanakan tertib administrasi  pelaksanaan  penjaringan  dan penyaringan perangkat desa; menyampaikan  laporan  kepada  kepala desa  untuk  setiap  tahapan  pelaksanaan penjaringan  dan  penyaringan  perangkat desa disertai berita acara dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;  memperlakukan  bakal  calon perangkat  desa  secara  adil  dan  setara; melaksanakan tahapan pelaksanaan penjaringan  dan  penyaringan  perangkat desa tepat waktu; dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada Kepala Desa. Syarat  Penjaringan  dan  Penyaringan Perangkat Desa Karang Sari Berdasarkan  Peraturan  Kepala  Desa No. 05 Tahun 2018 1. Calon Perangkat Desa dalam penjaringan dan penyaringan Perangkat  Desa  adalah  Warga  Negara
Republik  Indonesia  dengan  syarat sebagai berikut:
1. Bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa;
2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan  dan  memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik  Indonesia  dan  Bhinneka
Tunggal Ika;
3. berpendidikan paling rendah Sekolah  Menengah  Umum  atau yang sederajat;
4. berusia  20  (dua  puluh)  tahun sampai  dengan  42  (empat  puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
5. untuk  pengisian  Sekretaris  Desa, dapat  diikuti  oleh  Perangkat  Desa aktif  dengan  maksimal  berusia  42 (empat  puluh  dua)  tahun  pada  saat pendaftaran;
6. penduduk Warga Negara Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda
Penduduk ;
7. sehat  jasmani  dan  rohani  serta bebas  Narkotika,  Psikotropika,  Zat Adiktif  lainnya  yang  dibuktikan dengan  Surat  Keterangan  Dokter pemerintah;
8. berkelakuan  baik  yang  dibuktikan dengan  Surat  Keterangan  dari Kepolisian;
9. tidak  pernah  dihukum  karena melakukan  tindak  pidana  yang diancam  dengan  hukuman  penjara paling  singkat  5  (lima)  tahun  yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
10. tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya sesuai  dengan  putusan  Pengadilan yang  mempunyai  kekuatan  hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri;
11. berkelakuan baik, jujur dan adil;
12. tidak  pernah  mengundurkan  diri dari  jabatan  Kepala  Desa  atau Perangkat Desa;
13. tidak  pernah  diberhentikan  dari jabatan  Kepala  Desa,  Perangkat
Desa, CPNS, PNS, Anggota
TNI/POLRI serta BUMN/BUMD;
14. bersedia bertempat tinggal di desa yang
bersangkutan selama menjabat  Perangkat  Desa  dan khusus  untuk  Kepala  Dusun
bersedia  bertempat  tinggal  di wilayah dusun tersebut .
2. Pegawai  Negeri  Sipil  yang  akan mengikuti penjaringan Perangkat  Desa harus  mendapatkan  izin  tertulis  dari pejabat pembina kepegawaian.
3. Perangkat  Desa  yang  akan  mengikuti penjaringan Sekretaris Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) huruf  e,  harus  memberitahukan  secara tertulis  kepada  Kepala  Desa  masing- masing.
4. Dalam  hal  Pegawai  Negeri  Sipil sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2) terpilih dan diangkat menjadi
Perangkat  Desa,  yang  bersangkutan dibebaskan  sementara  dari  jabatannya selama  menjadi  Perangkat  Desa  tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Anggota  BPD  yang  akan  mengikuti penjaringan  Perangkat  Desa  harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan  BPD,  sedang  bagi  pimpinan
BPD harus mendapat izin dari Camat. Pendaftaran 1. Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan  selama  14  (empat  belas) hari. 2. Apabila dalam jangka waktu
dimaksud   belum  mendapatkan  Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang  untuk  selama  7  (tujuh)
hari
3. Dalam hal setelah perpanjangan
dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal.
4. Perpanjangan   atau  pendaftaran  dari awal,  diumumkan  oleh  Panitia  paling lama pada hari pertama
perpanjangan/pendaftaran  dari  awal dengan membuat Berita Acara.
5. Pendaftaran  Bakal  Calon  dilakukan dengan  menyerahkan  lamaran  yang diajukan  secara  tertulis  di  atas  kertas segel/bermeterai  cukup  kepada  Kepala
Desa melalui Panitia, dengan melampirkan:
6. Surat Pernyataan yang memuat:
a) bertaqwa  kepada  Tuhan  Yang Maha Esa;
b) setia  dan  taat  kepada  Pancasila sebagai  dasar  negara,  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  serta Pemerintah;
c) sanggup  berbuat  baik,  jujur,  dan adil;
d) tidak  sedang  menjalani  pidana penjara  dengan  hukuman  badan atau hukuman percobaan;
e) tidak  sedang  berstatus  tersangka atau terdakwa karena tindak pidana yang  diancam  dengan  pidana penjara;
f) sanggup  mengundurkan  diri  dari jabatan  lama  apabila  diangkat dalam  jabatan  baru,  bagi  anggota BPD dan Perangkat Desa;
g) bersedia  bertempat  tinggal  di  desa yang bersangkutan selama menjabat  Perangkat  Desa  dan khusus untuk Kepala Dusun bersedia  bertempat  tinggal  di wilayah dusun tersebut
h) fotokopi/salinan  ijazah  dari  tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir  yang  dilegalisasi  oleh pejabat yang berwenang;
7. fotokopi/salinan  akta  kelahiran  atau Surat  Keterangan  Kenal  Lahir  yang dilegalisir pejabat berwenang;
8. fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  yang dilegalisir dan surat keterangan bertempat tinggal sebelum pendaftaran dari  Rukun  Tetangga/Rukun  Warga dan Kepala Desa setempat;
9. fotokopi  Kartu  Keluarga  (C1)  yang dilegalisir;
10. Surat  Keterangan  Catatan  Kepolisian yang  dikeluarkan  oleh  kepolisian setempat;
11. Surat  Keterangan  dari  Pengadilan Negeri  yang  menerangkan  Bakal Calon  tidak  pernah  dihukum  karena melakukan tindak pidana yang diancam  dengan  hukuman  penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
12. Surat  Keterangan  dari  Pengadilan Negeri  yang  menerangkan  Bakal Calon  tidak  sedang  dicabut  hak pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan  yang  mempunyai  kekuatan hukum tetap;
13. Surat  Keterangan  Kesehatan  yang dikeluarkan  oleh  Dokter  Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
14. pas  foto,  warna  dan  ukuran  yang banyaknya sesuai kebutuhan;
15. surat  izin  dari  pejabat  pembina kepegawaian  bagi  Pegawai  Negeri Sipil; dan
16. bagi  Perangkat  Desa  yang  ikut penjaringan  Sekretaris  Desa  harus melampirkan  surat  pemberitahuan  dari Kepala  Desa  tempat  tugasnya  secara tertulis.

## Penetapan Calon
1. Panitia melakukan penelitian
persyaratan administrasi masing- masing Bakal Calon.
2. Apabila  setelah  diadakan  penelitian persyaratan  administrasi  pendaftaran
ternyata  terdapat  kekurangan  dan keragu-raguanterkait persyaratan administrasi  yang  telah  ditentukan, maka  Panitia  meminta  Bakal  Calon yang  bersangkutan  untuk  melengkapi dan memberikan penjelasan.
3. Jangka waktu untuk melengkapi syarat administrasi dan memberikan penjelasan   paling  lama  3  (tiga)  hari terhitung  sejak  pemberitahuan  adanya kekurangan persyaratan.
4. Persyaratan  administrasi  Bakal  Calon yang telah diteliti dan dinyatakan tidak memenuhi  persyaratan  administrasi yang telah ditentukan, maka suratlamaran beserta lampirannya dikembalikan  oleh  Panitia  secara tertulis  dengan  disertai  tanda  bukti penerimaan  dari  Bakal  Calon  yang bersangkutan.
5. Bakal  Calon  yang  telah  melalui penelitian  dan  memenuhi  persyaratan administrasi  oleh  Panitia  ditetapkan sebagai  Calon  yang  dituangkan  dalam Berita Acara Penetapan Calon.
6. Nama-nama Calon selanjutnya diumumkan  kepada  masyarakat  paling lambat  1  (satu)  hari  setelah  ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat  menilai  masing-masing
Calon.
Penyampaian Keberatan Terhadap Calon 1. Penyampaian keberatan terhadap Calon  yang  ditetapkan  oleh  Panitia Penjaringan dan Penjaringan disampaikan  kepada  Panitia  dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
2. Keberatan  terhadap  Calon  berkaitan dengan persyaratan administrasi
Calon.
3. Penyampaian keberatan, setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita  Acara  Penelitian  Keberatan
Masyarakat oleh Panitia.
4. Berita  Acara  Penelitian  Keberatan Masyarakat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala  Desa  untuk  menetapkan  Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
5. Keberatan  masyarakat  yang  berkaitan dengan persyaratan dan terbukti kebenarannya menggugurkan
Penetapan Calon.
6. Penyampaian  keberatan  yang  melebihi batas waktu tidak dipertimbangkan.
Penetapan Calon Yang Berhak Mengikuti Ujian
1. Panitia  mengusulkan  Calon  kepada Kepala  Desa  dengan  dilampiri  Berita Acara  Penetapan  Calon  dan  Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat  untuk  ditetapkan  sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian.
2. Kepala  Desa  setelah  menerima  usulan Panitia, menetapkan Calon yang berhak mengikuti ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara
Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan  dengan  Keputusan  Kepala Desa.
3. Keputusan  Kepala  Desa,  disampaikan kepada  Ketua  Panitia  paling  lambat  2 (dua)  hari  sebelum  pelaksanaan  ujian penyaringan.
4. Setelah Ketua Panitia menerima Keputusan  Kepala  Desa,  pada  hari  itu juga,  Panitia  mengumumkan  nama- nama  Calon  yang  berhak  mengikuti ujian.

## Penyaringan
Calon  yang berhak mengikuti  Ujian wajib mengikuti ujian dan penilaianyang dilaksanakan oleh Panitia.
1. Ujian dan penilaian meliputi: a) ujian  penyaringan  dilaksanakan secara tertulis dan uji kemampuan/praktek;
b) penilaian terhadap prestasi meliputi pendidikan  dan  kejuaraan/lomba, dan dedikasi.
17. Pada  ujian  penyaringan,  Calon
yang berhak mengikuti ujian dinyatakan  lulus  apabila  memenuhi nilai minimal ujian. 18. Ketentuan mengenai ujian penyaringan  dan  nilai  minimal  ujian diatur  lebih  lanjut  dalam  tata  tertib Panitia.
19. Hasil  ujian  dan  penilaian   diberi peringkat  berdasarkan  jumlah  nilai yang diperoleh masing-masing Calon.
20. Materi  ujian  penyaringan  meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Nasionalisme, Pengetahuan
Umum,  Kepemerintahan,  Administrasi Perkantoran, dan Kepemimpinan.
21. Ujian  tertulis  dilaksanakan  dengan menggunakan  soal  pilihan  ganda (multiplechoice),  berjumlah  100  soal dan penilaian dilakukan dengan menggunakan  angka  satuan  maksimal dengan nilai 100.
22. Pelaksanaan ujian tertulis dituangkan  dalam  Berita  Acara  Ujian Penyaringan  oleh  Panitia  serta  dapat dilengkapi  tanda  tangan  Calon  yang berhak Mengikuti Ujian.
a) Uji  kemampuan/praktek  terkait  materi uji  kemampuan  mengoperasionalkan komputer  dengan  nilai  skala  0  –  50 atau  berdasarkan  kategori  penilaian
yang  diatur  lebih  lanjut  dalam  tata tertib oleh Panitia.
b) Dalam
hal pelaksanaan uji
kemampuan/praktek Panitia dapat bekerjasama  dengan  pihak  lain  yang mempunyai kompetensi dibidang komputer.
Penilaian prestasi meliputi penilaian:
a) pendidikan; dan
b) kejuaraan/lomba.
Penilaian pendidikan mendasarkan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tertinggi yang diraih Calon dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
a) SMU/SMA/SMK/Sederajat nilai 6 (enam);
b) Diploma I (D1) nilai 7 (tujuh);
c) Diploma II (D2) ` nilai 8 (delapan);
d) Diploma III (D3) nilai 9 (sembilan);
e) Strata 1 (S1) nilai 10 (sepuluh);

## Pelaksanaan Tahapan Penetapan Calon
Pelaksanaan  tahapan  penetapan calon  menjadi  calon  terpilih  sebagaimana dalam  pasal  4  huruf  e,  dilakukan  secara berjenjang dengan kegiatan:
a. Penyampaian
laporan hasil
pelaksanaan  seleksi  perangkat  desa dari timsel kepada kepala desa;
b. Penyampaian laporan pelaksanaan seleksi  perangkat  desa  dan  konsultasi pengangkatan  perangkat  desa  oleh kepala desa kepada camat; dan
c. Penyampaian tanggapan dan pemberian rekomendasi tertulis terhadap  laporan  kepala  desa  tentang pelaksanaan  seleksi  perangkat  desa dari camat kepada kepala desa.
Timsel menyampaikan laporan hasil  pelaksanaan  seleksi  perangkat  desa yang  telah  dilaksanakan  kepada  kepala
desa  paling  lambat  2  (dua)  hari  setelah penetapan hasil seleksi tertulis sebagaiman dimaksud  dalam  pasal  28  ayat  2,  laporan pelaksanaan  seleksi  tertulis  dari  timsel kepada  kepala  desa  sekurang-kurangnya memuat:
a. Data pribadi calon;
b. Pengalaman bekerja calon;
c. Tingkat pendidikan calon
d. Usia calon;
e. Nilai seleksi tertulis, dan/atau
f. Dasar pertimbangan lainnya.
Pelaksanaan kegiatan penyampaian laporan  pelaksanaan  seleksi  perangkat desa dan konsultasi pengangkatan perangkat  desa  oleh  kepala  desa  kepada camat, dengan ketentuan:
a. Kepala  desa  melaksanakan  konsultasi hasil  seleksi  perangkat  desa  kepada camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya laporan dari timsel;
b. Dalam melaksanakan konsultasi sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  3, huruf  a,  kepala  desa  menyampaikan secara  tertulis  kepada  camat,  dengan ketentuan:
1) Dasar  pertimbangan  disetujui  atau tidak  disetujui  pengangkatan  calon perangkat  desa  menjadi  perangkat desa; dan
2) Data pribadi calon;
3) Pengalaman bekerja calon;
4) Tingkat pendidikan calon;
5) Usia calon; dan/atau
6) Dasar pertimbangan lainnya
Camat  setelah  menerima  laporan kepala  desa  memberikan  rekomendasi tertulis terhadap calon yang telah diusulkan dalam jangka waktu paling lama 7  (tujuh)  hari  kerja  setelah  laporan  dan konsultasi diterima, dengan ketentuan:
a. Rekomendasi  yang  diberikan  camat dapat berupa persetujuan atau penolakan:
b. Rekomendasi  yang  diberikan  camat berdasarkan pertimbangan camat
dan/atau  kepala  desa  serta  persyaratan yang telah ditetapkan, dengan ketentuan:
1) Dalam  hal  camat  memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang  pengangkatan  perangkat desa; atau
2) Dalam  hal  rekomendasi  camat berisi  penolakan,  kepala  desa melalui  timsel  melakukan  seleksi perangkat desa kembali.
Dalam hal calon yang berpendidikan  sekolah  menengah  pertama atau  sederajat  sebagaimana  dimaksud dalam  pasal  25  ayat  3  huruf  c  angka  2 huruf a yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat  desa,  yang  bersangkutan  wajib menyelesaikan  penyetaraan  pendidikan dalam  waktu  paling  lambat  2  (dua)  tahun sejak pengambilan/pengucapan sumpah/janji perangkat desa.
Apabila bakal calon perangkat desa yang telah terpilih dan telah diangkat tidak melaksanakan kewajiban sebagaiman dimaksud  pada  ayat  1  dikenai  sanksi administrative berupa pemberhentian dengan  disertai  pengembalian  keuangan desa  yang  telah  diterima  atau  digunakan selama menjabat sebagai perangkat desa.
Bagi  pegawai  negeri  sipil  (PNS) yang  terpilih  dan  diangkat  sebagai perangkat  desa  dibebas  tugaskan  dari jabatannya  sebagai  pegawai  negeri  sipil (PNS)  selama  menjabat  sebagai  perangkat desa  tanpa  kehilangan  hak  sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi  badan  permusyawaratan  desa (BPD), lembaga adat, organisasi kemasyarakatan, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga kontrak/honorer,  tenaga  kerja  swasta, pengurus  (Badan  Usaha  Milik  Desa)
(BUMDes)  yang  terpilih  dan  diangkat menjadi perangkat desa wajib mengundurkan  diri  sebelum  pelantikan atau  pengambilan  sumpah/janji  perangkat desa.
Perangkat desa yang bukan berasal dari  penduduk  desa  setempat  dan/atau tidak  bertempat  tinggal  atau  beralamatkan desa setempat pada identitas di kependudukannya  berkewajiban  menetap dan  bertempat  tinggal  di  desa  setempat, dengan ketentuan:
a. Dalam  jangka  waktu  6  (enam)  bulan setelah pengambilan/pengucapan sumpah/janji/pelantikan, perangkat desa wajib melakukan mutasi penduduk; b. Dokumen mutasi penduduk sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  a, disampaikan  kepada  kepala  desa  dan camat  sebelum  berakhirnya  waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Dalam  jangka  waktu  sebagaimana dimaksud pada huruf b, perangkat desa tidak  melakukan  mutasi  penduduk, kepala desa
memberhentikan perangkat desa dengan keputusan.
Pelaksanaan  rekrutmen  perangkat desa di Desa Karang Sari pada tahun 2018 dilakukan  melalui  proses  seleksi  yang dilaksanakan  oleh  Panitia  Penjaringan Perangkat  Desa,  hasil  dari  seleksi  calon perangkat desa yaitu dengan nilai kumulatif  tertinggi  kemudian  dimintakan rekomendasi  kepada  Camat  Parenggean, selanjutnya Camat Parenggean mengirimkan Surat Rekomendasi
Perangkat  Desa  kepada  Kepala  Desa Karang  Sari  untuk  memilih  6  (enam) orang  peserta  yang  kemudian  diangkat menjadi  perangkat  desa  dengan  Surat Keputusan Kepala Desa.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  rekrutmen  perangkat desa di Desa Karang Sari pada tahun 2018 dilakukan  melalui  proses  seleksi  yang dilaksanakan  oleh  Panitia  Penjaringan Perangkat  Desa,  hasil  dari  seleksi  calon perangkat desa yaitu dengan nilai kumulatif  tertinggi  kemudian  dimintakan rekomendasi  kepada  Camat  Parenggean, selanjutnya Camat Parenggean mengirimkan Surat Rekomendasi Perangkat  Desa  kepada  Kepala  Desa
Karang  Sari  untuk  memilih  6  (enam) orang  peserta  yang  kemudian  diangkat menjadi  perangkat  desa  dengan  Surat Keputusan Kepala Desa.

## Referensi
Cst  Kansil.  Dan  Christine  ST  Kansil,
2005. Sistem Pemerintahan Indonesia , Jakarta, Bumi Aksara Husaini  Usman  dan  Purnomo  Setiady Akbar. 2006. Meteodologi Penelitian Sosial , PT. Bumi Aksara
: Yogyakarta,. Irawan,  Prasetya,  Suryani  S.F.Motok,  Sri Wahyu Krida Sakti. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia, STIA  LAN  Press  :
Jakarta. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,2013 Medan: Bitra Indonesia Lexy  J.  Moleong.  2002. Metodologi
Penelitian  Kualitatif ,  PT  Remaja Rosdakarya : Bandung.
Mathis.  Robert  I,  Jackson  John  H.  2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Salemba Empat : Jakarta.
Samsudin,  S.  2006. Manajemen  Sumber Daya manusia, CV. Pustaka Setia :
Bandung. Siagian,  P  Sondang.  2006. Manajemen Sumber  Daya  Manusia ,  PT.  Bumi Aksara : Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia  Nomor  84  tahun  2015  Tentang Susunan  Organisasi  Dan  Tata  Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015  Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Peraturan Desa Karang Sari No. 04 Tahun 2018  Tentang  Susunan  Organisasi  dan
Tata Kerja Pemerintahan
Peraturan  Kepala  Desa  Nomor  5  Tahun 2018 Tentang Seksi Perangkat Desa.