INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 4521-4535 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi E-Government Sebagai Bentuk Perwujudan Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer
Tri Sakti Anggoro 1 ✉ , Gogo Ricky Martin Purba 2 , Helviana Rahayu 3
Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Email : trisaktianggoro@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Implementasi  e-government  dalam  mewujudkan  era  revolusi  industri  4.0  memiliki  dampak  yang signifikan  pada  berbagai  aspek  kehidupan  di  Indonesia.  Transisi  menuju  era  revolusi  industri  4.0 menjadi topik menarik untuk diselidiki, terutama karena Indonesia dituntut untuk menerapkan industri 4.0  dalam  konteks  pemerintahan.  Penelitian  hukum  normatif  menunjukkan  bahwa  meskipun perkembangan sistem e-government di Indonesia mengalami peningkatan secara kuantitas, namun secara kualitas masih belum memadai karena implementasinya belum merata di seluruh wilayah dan masih  terbatas  sebagai  penyedia  informasi  statis.  Kendala  utama  dalam  penyelenggaraan  e- government pada era revolusi industri 4.0 terletak di tingkat pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proyeksi e-government terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 haruslah mencakup beberapa halmeliputi penegakan regulasi hukum yang kuat dan perlindungan hukum yang memadai,  peningkatan  pendidikan  khusus  di  bidang  IT  untuk  membentuk  SDM  yang  kompeten, penyediaan infrastruktur dan akses media yang memadai, pembentukan karakter dan etos kerja yang baik bagi SDM aparatur pemerintahan, perubahan mindset aparatur menuju sikap yang proaktif dan inovatif,  integrasi  revolusi  industri  4.0  dengan  nilai-nilai  moral  yang  positif,  pengembangan kepemimpinan  intrepreneurial  yang  handal,  serta  penguatan  pendidikan  agama  sebagai  landasan moral bagi pembangunan.
Kata Kunci: Penerapan, E-government, Revolusi Industri 4.0
Abstract
The implementation of e-government in realizing the era of industrial revolution 4.0 has a significant impact on various aspects of life in Indonesia. The transition to the era of industrial revolution 4.0 is an interesting topic to investigate, especially because Indonesia is required to implement industry 4.0 in the government context. Normative legal research shows that although the development of the e- government system in Indonesia has increased in quantity, the quality is still inadequate because its implementation has not been evenly distributed throughout the region and is still limited as a provider of static information. The main obstacle in implementing e-government in the industrial revolution 4.0 era  lies  at  the  regional  government  level.  The  results  of  this  research  indicate  that  e-government projections for the development of the industrial revolution 4.0 must include several things including the  enforcement  of  strong  legal  regulations  and  adequate  legal  protection,  increasing  special education in the IT sector to form competent human resources, providing adequate infrastructure and media access, establishing good character and work ethic for human resources in government officials, changing the mindset of officials towards a proactive and innovative attitude, integrating the industrial revolution  4.0  with  positive  moral  values,  developing  reliable  intrapreneurial  leadership,  and strengthening religious education as a moral foundation for development.
Keywords: Implementation, E-government, Industrial Revolution 4.0

## PENDAHULUAN
Setelah  gerakan  reformasi  tahun  1998,  paradigma  yang  telah  berkembang  dalam pemerintahan  Indonesia  adalah  bahwa  pelayanan  yang  lebih  baik  dari  sebelumnya diperlukan dan bahwa ruang harus diberikan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara. Dari situlah, istilah clean and good governance di Indonesia muncul, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang madani yang terorientasi pada era digitalisasi modern. Good governance, yang bermakna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), ditekankan  pada  prinsip transparansi,  akuntabilitas, penghormatan terhadap  hukum, dan keterbukaan partisipasi masyarakat (Djunaedi, 2008). Untuk mewujudkan clean and good governance,  terutama  dalam  hal  akuntabilitas  dan  transparansi  publik,  langkah-langkah kebijakan yang terarah dalam perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan melalui pemanfaatan  Information  and  Communication  Technologies  (ICT)  diperlukan,  yaitu  e- government atau Pemerintahan Elektronik. Dengan demikian, tujuan penyelenggaraan e- government adalah meningkatkan partisipasi masyarakat (Susartono, 2006).
E-government, yang merupakan sistem teknologi informasi yang dikembangkan oleh pemerintah, bertujuan meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk memperoleh kemudahan akses informasi publik (Sari & Winarno, 2012).
Untuk  menyelenggarakan  pemerintahan  yang  baik  dan  meningkatkan  efektivitas  serta efisiensi layanan publik, diperlukan kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Instruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  mengatur  kebijakan  dan  strategi  nasional pengembangan e-government di seluruh tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, sosialisasi e-government  harus  dilakukan  secara  konsisten  dan  berkelanjutan  serta  memberikan insentif kepada masyarakat, karena mereka belum memahami apa itu aplikasi e-government dan manfaat yang dapat diperoleh darinya (Dewi & Retnowati, 2008).
Faktanya,  dalam  penerapan  dan  realisasi  e-government  di  Indonesia  justru mendapatkan berbagai tantangan sejak era pertumbuhan industri 4.0 mulai berkembang. Salah satu hambatan utama dalam penerapan e-government adalah terbatasnya regulasi yang  dapat  menjadi  payung  hukum.  Saat  ini,  belum  ada  regulasi  yang  secara  rinci menjelaskan  mekanisme  penerapan  e-government,  sementara  perkembangan  teknologi terus berlangsung dengan cepat dan tak terbendung. Digitalisasi telah merasuki berbagai aspek kehidupan sehari-hari, dimanfaatkan baik oleh sektor publik maupun swasta. Banyak perusahaan,  termasuk  industri  kecil  dan  kreatif,  mengadopsi  teknologi  digital  untuk mengembangkan  usaha  mereka.  Oleh  karena  itu,  rumusan  masalah  dalam  penulisan  ini mencakup pertanyaan mengenai perkembangan peran e-government dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Selain itu, juga akan dibahas kendala-kendala yang mempengaruhi penerapan e-government di Indonesia saat ini. Terakhir, akan dirumuskan strategi terbaik untuk mempersiapkan proyeksi e-government menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 di masa mendatang.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif  yang  berfokus  pada  analisis bahan kepustakaan. Penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang  dicari  terutama  berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan penerapan  e-government  dalam  era  revolusi  industri  4.0,  namun  juga  mencakup  bahan hukum sekunder dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan penelitian yang  digunakan  mencakup  pendekatan  undang-undang  ( statute  approach)  dan pendekatan kasus ( case approach). Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui metode dokumentasi dengan merujuk pada bahan-bahan yang telah terdokumentasi. Alat pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  studi  dokumentasi,  yang  melibatkan pembelajaran data dari berbagai sumber seperti buku, laporan penelitian, jurnal, makalah seminar,  tulisan  ahli,  dan  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  relevan  dengan
materi  penelitian.  Data  penelitian  kemudian  dianalisis  menggunakan  metode  analisis  isi. Analisis  isi  dilakukan  terhadap  semua  data  sekunder  yang  dikumpulkan,  terutama  fokus pada  dokumen  seperti  buku,  peraturan  perundang-undangan,  dan  jurnal  yang  memiliki relevansi dengan topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Ruang Lingkup E-government
Indrajit (2016) menuturkan apabila dilihat dari historis perjalananya, konsep egovernment berkembang karena adanya 3 (tiga) yang melatar belakangi, yaitu:
1) Era globalisasi yang tiba  lebih cepat  dari perkiraan telah  menekankan isu-isu seperti demokratisasi, hak asasi manusia, hukum, transparansi, korupsi, masyarakat sipil, tata kelola perusahaan yang baik, perdagangan bebas, pasar terbuka, dan lain-lain sebagai prioritas  utama  yang  harus  dipertimbangkan  oleh  setiap  bangsa  agar  tidak terpinggirkan dari komunitas global. Dalam konteks ini, pemerintah perlu menyesuaikan peranannya  di  dalam  suatu  negara,  beralih  dari  fokus  yang  lebih  internal  dan terkonsentrasi  pada kebutuhan domestik, menjadi  lebih terfokus pada eksternal  dan menitikberatkan  pada  cara  memposisikan  masyarakat  dan  negaranya  dalam  lingkup global.  Jika  sebelumnya  kekuasaan  di  negara  lebih  berpusat  pada  pemerintah  (sisi penawaran),  kini  pergeseran  arah  menuju  masyarakat  (sisi  permintaan),  sehingga tuntutan  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah  semakin  meningkat.  Hal  ini disebabkan  oleh  kebutuhan  masyarakat  akan  lingkungan  yang  kondusif  agar  dapat berinteraksi dengan efektif dalam skala global, yang menjadi tanggung jawab utama pemerintah.
2) Kemajuan teknologi informasi, khususnya dalam bidang komputer dan telekomunikasi, telah berkembang dengan begitu cepat sehingga menciptakan dan menyebarkan data, informasi, dan pengetahuan dengan sangat cepat dan luas, dapat diakses oleh seluruh lapisan  masyarakat  di  berbagai  belahan  dunia  dalam  hitungan  detik.  Hal  ini  berarti bahwa setiap individu di berbagai negara dapat berkomunikasi langsung satu sama lain tanpa  perlu  perantara  (mediasi)  apapun,  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  gambar berikut.  Dampak  dari  perkembangan  teknologi  ini  sangat  mempengaruhi  peran pemerintah dalam melayani masyarakat di era modern, karena banyak aspek dan fungsi konvensional pemerintah yang secara tidak langsung telah diambil alih oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya, masalah pers, sosial, agama, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain menjadi  tanggung  jawab  yang  semakin  banyak  dipegang  oleh  masyarakat  karena kemajuan teknologi ini. Oleh karena itu, pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk
mengkaji fenomena yang ada agar dapat secara benar dan efektif menyesuaikan peran mereka dalam masyarakat.
3) Peningkatan  kualitas  hidup  masyarakat  global  sangat  tergantung  pada  peningkatan kinerja industri  swasta dalam  melakukan kegiatan ekonominya. Hubungan yang erat antara  masyarakat  (sebagai  konsumen)  dan  pelaku  ekonomi  (pedagang,  investor, perusahaan,  dll.)  telah  mendorong  terbentuknya  standar  pelayanan  yang  semakin meningkat  dari  waktu  ke  waktu.  Meskipun  kinerja  sektor  swasta  terus  berkembang dengan cepat, hal ini tidak diimbangi oleh peningkatan yang sama dalam sektor publik. Akibatnya,  masyarakat  mulai  melihat  adanya  ketidaksesuaian  dalam  standar  kualitas pelayanan  yang  diberikan.  Dengan  kata  lain,  tekanan  implisit  dari  masyarakat  agar pemerintah  meningkatkan  kinerjanya  semakin  meningkat.  Bahkan  ketika  terjadi penyimpangan  dalam  pengelolaan  keuangan  negara,  masyarakat  tidak  ragu  untuk mengevaluasi kinerja pemerintah melalui demonstrasi atau metode lainnya.
Ketiga  aspek  di  atas  menyebabkan  terjadinya  tekanan  dari  masyarakat  yang menginginkan  pemerintah  memperbaiki  kinerjanya  secara  signifikan  dengan  cara memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Inisiasi pemerintah elektronik dalam  e-government  itupun  kemudian  masih  terus  dikembangkan  untuk  menjawab tuntutan tersebut.
Di  Indonesia,  e-government  memiliki  arti  khusus  sebagai  kegiatan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  bertujuan  untuk  memfasilitasi  hubungan  yang  saling  mendukung, selaras, dan adil antara masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, dengan menggunakan teknologi  informasi,  telekomunikasi,  dan  web/internet  (Sari  &  Winarno,  2012).  Pada dasarnya,  e-government  adalah  penggunaan  teknologi  informasi  yang  memperkuat hubungan antara pemerintah dengan pihak lainnya. Setidaknya, terdapat empat klasifikasi bentuk  baru  hubungan  yang  dihasilkan  dari  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan komunikasi ini sebagaimana yang disampaikan oleh Aprianty (2016) diantaranya adalah:
a) Government to Citizen (G-to-C)
Aplikasi  e-government  dalam  tipe  G-to-C  merupakan  yang  paling  umum,  di  mana pemerintah  membangun  dan  menerapkan  berbagai  portofolio  teknologi  informasi untuk berinteraksi dengan masyarakat.
b) Government to Business (G-to-B)
Tipe  G-to-B  adalah  bentuk  penyediaan  layanan  informasi  bagi  kalangan  bisnis. Perusahaan  swasta  membutuhkan  data  dan  informasi  dari  pemerintah,  dan  interaksi antara bisnis dengan lembaga pemerintahan juga berkaitan dengan hak dan kewajiban bisnis sebagai entitas yang berorientasi profit.
c) Government to Government (G-to-G)
Aplikasi e-government juga diperlukan dalam interaksi antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya (government to government) untuk memperlancar kerjasama, baik antar negara maupun antar entitas negara dalam hal administrasi perdagangan, proses politik, mekanisme hubungan sosial dan budaya, dan lain-lain.
d) Government to Employees (G-to-E)
Tipe aplikasi G-to-E ditujukan secara internal bagi staf di instansi pemerintah.
2. Tujuan dan Manfaat E-Government
Ketika pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik menjadi salah satu fokus strategis yang harus mendapat perhatian khusus. Beberapa pertimbangan terkait hal ini adalah sebagai berikut:
1) Pelayanan  publik  adalah  ranah  di  mana  negara  berinteraksi  secara  intensif  dengan warganya. Ini merupakan titik sentral di mana pemerintah memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat.
2) Pelayanan  publik  menjadi  ranah  di  mana  berbagai  aspek good  governance  dapat diartikulasikan dengan lebih mudah. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan  supremasi  hukum  dapat  diterapkan  secara  langsung  melalui  penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.
3) Pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur dalam tata kelola pemerintahan. Baik  pemerintah,  masyarakat,  maupun  sektor  swasta  memiliki  peran  penting  dalam memastikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
Pada dasarnya, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan publik yang merata kepada semua warga negara. Masyarakat menuntut pelayanan publik yang mencakup kepentingan seluruh masyarakat di berbagai wilayah negara, dapat dipercaya, mudah  diakses  secara  interaktif,  dan  dapat  diandalkan  (9).  Selain  itu,  masyarakat menginginkan agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus memfasilitasi  partisipasi  dan  dialog  publik  dalam  pembuatan  kebijakan  negara.  Untuk menjawab tantangan ini, baik pemerintah pusat maupun daerah harus mampu mengadopsi dimensi baru ke dalam organisasi, sistem manajemen, dan proses kerjanya. Salah satu cara untuk melakukannya adalah melalui proses transformasi menuju e-government.
Melalui  proses  transformasi  ini,  pemerintah  dapat  mengoptimalkan  penggunaan teknologi informasi untuk mengurangi hambatan dalam birokrasi. Lebih dari itu, fokusnya adalah  membentuk  sistem  manajemen  proses  kerja  yang  memungkinkan  instansi
pemerintah  bekerja  secara  terpadu  untuk  menyederhanakan  akses  ke  semua  informasi pelayanan publik. Dengan demikian, seluruh lembaga pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan  pihak  lain  yang  berkepentingan  dapat  memanfaatkan  informasi  dan  layanan pemerintah secara optimal setiap saat.
Pengembangan e-government  merupakan  salah  satu  strategi  untuk  meningkatkan kualitas  layanan  publik  dengan  cara  yang  efektif  dan  efisien.  Dengan  kata  lain,  melalui pengembangan e-government, dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal.  Elyshia  et  al.  (2017)  menyampaikan  bahwa  pemanfaatan  teknologi  informasi tersebut melibatkan dua aktivitas utama, diantaranya:
1) Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, dan proses kerja secara elektronis, sehingga memungkinkan pemerintah untuk mengelola berbagai informasi dan proses administrasi secara digital.
2) Pemanfaatan  kemajuan  teknologi  informasi  agar  pelayanan  publik  dapat  diakses dengan mudah dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik dapat diakses dengan cepat dan efisien oleh semua warga, tanpa terbatas oleh jarak atau waktu.
Untuk melaksanakan maksud tersebut berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional.
Elyshia  et  al.  (2017)  menguraikan  pengembangan e-government  bertujuan  untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu:
a. Membentuk  jaringan  informasi  dan  transaksi  pelayanan  publik  yang  berkualitas  dan menyeluruh, yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia, tanpa dibatasi  oleh  waktu,  dan  dengan  biaya  yang  terjangkau.  Hal  ini  bertujuan  untuk memastikan bahwa layanan publik dapat diakses dengan mudah oleh semua lapisan masyarakat, di mana pun mereka berada.
b. Membentuk  hubungan  interaktif  dengan  dunia  usaha  untuk  mempercepat pertumbuhan  ekonomi  nasional  dan  meningkatkan  daya  saing  dalam  perdagangan internasional.  Dengan  menjalin  kemitraan  dengan  sektor  swasta,  pemerintah  dapat meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek ekonomi  dan menciptakan  lingkungan yang kondusif bagi investasi dan bisnis.
c. Membentuk  mekanisme  dan  saluran  komunikasi  dengan  lembaga-lembaga  negara serta menyediakan fasilitas dialog publik bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan negara. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara dan
aspirasi  masyarakat  didengar  dan  dipertimbangkan  dalam  pembuatan  keputusan pemerintah.
d. Membentuk  sistem  manajemen  dan  proses  kerja  yang  transparan,  efisien,  dan terintegrasi, untuk memperlancar transaksi dan layanan antara lembaga pemerintah dan pemerintah  daerah  otonom.  Hal  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  koordinasi  dan kerjasama antar lembaga pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan  hal  tersebut,  konsep  electronic government  (e-government)  adalah menerapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta pelaku bisnis secara efisien, efektif, dan ekonomis. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika masyarakat saat ini, yang menuntut pemerintah untuk menyesuaikan perannya dalam negara sehingga masyarakat dapat  menikmati  hak-haknya  dan  melaksanakan  kewajiban  dengan  aman  dan  nyaman. Semua ini dapat dicapai melalui penyempurnaan sistem pemerintahan itu sendiri, dan e- government dianggap sebagai salah satu cara untuk mencapainya. Selain itu, dipertegas pula oleh Oktavya (2015) bahwa tujuan penerapan e-government adalah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance).
Selanjutnya,  penerapan e-government  memiliki  banyak  manfaat,  terutama  dalam mendukung efektivitas  dan efisiensi  dalam pelayanan publik. Beberapa manfaat tersebut berdasarkan apa yang disampaikan oleh Dash & Pani, (2016) antara lain:

## 1. Mengurangi Biaya
Pemberian pelayanan secara daring dapat mengurangi total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan secara signifikan jika dibandingkan dengan pelayanan secara manual.
2. Mendukung Perkembangan Ekonomi
Teknologi dapat membantu pemerintah menciptakan iklim bisnis yang positif dengan menyederhanakan  tahapan  administrasi  atau  mengurangi  birokrasi.  Selain  itu, implementasi e-government  juga  dapat  menciptakan  kompetisi  yang  lebih  luas  dan peserta  yang  lebih  banyak  dalam  e-procurement,  yang  berdampak  langsung  pada perkembangan ekonomi.
3. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas Penerapan e-government dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah, sesuai dengan konsep good corporate governance. Hal ini terjadi melalui penyediaan informasi dan pelacakan online yang mudah diakses oleh masyarakat.
4. Meningkatkan Pelayanan bagi Masyarakat
5. E-government memungkinkan pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat, di mana informasi dari  pemerintah dapat diakses tanpa harus secara fisik  datang ke kantor-kantor pemerintahan. Informasi tersebut tersedia 24/7 tanpa harus bergantung pada jam operasional kantor pemerintah.
6. Memberdayakan Masyarakat
Implementasi e-government memungkinkan pemberdayaan masyarakat melalui akses mudah  terhadap  informasi,  yang  memungkinkan  masyarakat  dan  pemangku kepentingan  lainnya  terlibat  dalam  proses  pengambilan  keputusan  atau  kebijakan publik secara merata dan demokratis.
7. Fasilitas E-Society
Salah satu manfaat utama dari e-governance adalah promosi penggunaan ICT di sektor lain. Hal ini mendorong pengembangan kursus dan modul pelatihan baru di sekolah dan universitas untuk  menyediakan keterampilan  dan kapabilitas yang diperlukan ke pasar kerja.
3. Implementasi E-Government  sebagai  Bentuk  Perwujudan  Era  Revolusi  Industri  4.0

## Kontemporer
Beberapa waktu lalu, dalam acara Indonesia Industrial Summit 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meluncurkan peta jalan "Making Indonesia 4.0," yang merupakan strategi nasional dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Dengan peluncuran peta jalan tersebut, pemerintah kini sedang bersiap untuk menghadapi gelombang disrupsi teknologi. Sosialisasi terus digalakkan di berbagai bidang, termasuk industri, ekonomi, dan pendidikan.
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  Pelayanan  Publik  adalah  kegiatan  atau  serangkaian  kegiatan  yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Keterkaitan antara pelayanan publik dan era Revolusi Industri 4.0 telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Pasal  tersebut  menyatakan  bahwa  Pelayanan Publik harus memiliki sistem yang memudahkan masyarakat.
Mengacu  pada  Pasal  23  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang Pelayanan  Publik,  disebutkan  bahwa  "Dalam  rangka  memberikan  dukungan  informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan Sistem Informasi yang bersifat nasional." Sementara itu, Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik  mewajibkan  penyelenggara  untuk  mengelola  Sistem  Informasi
yang meliputi Sistem Informasi Elektronik atau Non-elektronik yang setidaknya mencakup profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, informasi pelayanan, manajemen pengaduan, dan evaluasi kinerja.
Setiap  penyelenggara  pelayanan  publik  diwajibkan  menyediakan  sistem  informasi secara  nasional,  menunjukkan  betapa  besar  peran  teknologi  informasi  dalam  memenuhi kebutuhan sistem pada skala nasional. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan penyelenggaraan pelayanannya kepada masyarakat dengan menerapkan pelayanan publik berbasis  teknologi  dalam  menghadapi  Revolusi  Industri  4.0.  Dengan  teknologi,  aspek transparansi, kecepatan, dan kemudahan dalam pelayanan dapat terwujud, sehingga sektor swasta  biasanya  menawarkan  pelayanan  yang  lebih  baik  karena  pemanfaatan  teknologi yang canggih untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan produktivitas usaha.
Sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik,  pemerintah  memiliki  kewajiban  untuk menyediakan  transparansi  sistem  informasi,  terutama  karena  jumlah  konsumen  yang mengakses pelayanan di sektor publik lebih besar daripada di sektor swasta. Oleh karena itu,  untuk  mendapatkan  kepercayaan  dari  masyarakat,  pemerintah  harus  serius memanfaatkan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik di era Revolusi Industri 4.0. Tujuannya adalah agar kemajuan teknologi tidak hanya menguntungkan sektor swasta, tetapi juga sektor publik.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) telah  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Sistem  Informasi  Pelayanan  Publik  Nasional  (SIPPN).  Pasal  3  dalam  peraturan  tersebut menegaskan  bahwa  Menteri,  Pimpinan  Lembaga,  Gubernur,  Bupati,  Walikota,  Direktur Utama  BUMN,  dan  Direktur  Utama  BUMD  harus  memastikan  penyediaan  informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah  berlakunya  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi.
Peluncuran  aplikasi  SIPPN  oleh  Menpan  RB  melalui  situs  http://sipp.menpan.go.id merupakan  langkah  penting  dalam  menyediakan  wadah  informasi  mengenai  pelayanan publik  dari  berbagai  instansi  secara  nasional,  termasuk  pemerintah  daerah, kementerian/lembaga,  lembaga  non-struktural,  dan  BUMN/BUMD.  Meskipun  demikian, masih  terdapat  kendala  dalam  pengembangan  aplikasi  ini,  yaitu  belum  semua  instansi pemerintah  daerah  maupun  kementerian/lembaga  menginput  data  informasi  pelayanan publik mereka ke dalam aplikasi SIPPN tersebut. Lemahnya kewenangan Menpan RB dalam mendorong integrasi data pelayanan publik dari setiap instansi menjadi salah satu kendala
utama dalam efektivitas aplikasi ini.
SIPPN  seharusnya  menjadi  sarana  integrasi  pelayanan  publik  di  Indonesia, memungkinkan akses informasi pelayanan dari berbagai instansi melalui satu aplikasi. Selain itu,  SIPPN  juga  merupakan  alat  untuk  pengawasan  dan  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik,  yang  dapat  membantu  mencegah  penyalahgunaan kewenangan.  Di  tingkat  global,  kualitas  pelayanan  publik  menjadi  faktor  kunci  dalam persaingan  ekonomi.  Indonesia  mencatatkan  perbaikan  dalam  peringkat  Ease  of  Doing Business (EoDB) 2018, naik dari peringkat 91 pada tahun sebelumnya menjadi peringkat 72. Peningkatan ini tercermin dari standar pelayanan yang ditingkatkan, termasuk dalam hal prosedur, waktu, dan biaya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi kelas dunia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan sosialisasi di berbagai wilayah.
Implementasi  pemerintahan  elektronik  ( e-government)  yang  merupakan  usaha pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi  untuk  menjalankan  pemerintahan  terutama  dalam  hal  pelayanan  publik  masih terbatas. Pemerintah daerah dan Kementerian/Lembaga masih jarang yang menggunakan teknologi dalam proses pelayanan publik. Padahal, jika e-government diterapkan di setiap pemerintahan,  itu  akan  sejalan  dengan  Revolusi  Industri  4.0. E-government  membawa banyak manfaat dalam sistem demokrasi yang saat ini diterapkan, termasuk meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta koordinasi antar  instansi  yang  berbasis  internet.  Selain  itu, e-government  juga  diperlukan  untuk mencapai pelayanan yang transparan, meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan,  mengurangi  anggaran  pemerintah,  dan  mempermudah  akses  informasi secara terbuka untuk mewujudkan prinsip-prinsip good governance dan open government dalam pemerintahan Indonesia.
4. Kendala pada Penerapan E-Government di Indonesia
Menurut  Habibullah  (2010)  terdapat  beberapa  hambatan  atau  tantangan  dalam mengimplementasikan e-government  di  Indonesia  untuk  menyongsong  revolusi  industri 4.0. Pertama, kultur berbagi informasi masih belum terbentuk dengan baik. Kedua, kultur mendokumentasikan informasi juga belum menjadi kebiasaan yang lazim. Ketiga, langkanya SDM  yang  handal  di  bidang  Teknologi  Informasi  (TI)  menjadi  kendala  serius.  Keempat, infrastruktur yang belum memadai dan mahal, serta tempat akses informasi yang terbatas juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.
Dewi & Retnowati (2018) menyampaikan bahwa faktor-faktor  penentu keberhasilan penerapan e-government  meliputi  kebutuhan  masyarakat,  infrastruktur  telekomunikasi, tingkat  konektivitas  dan  penggunaan  TI  oleh  pemerintah,  kesiapan  SDM  di  pemerintah, ketersediaan  dana  dan  anggaran,  ketersediaan  perangkat  hukum,  serta  perubahan paradigma cara kerja dan perilaku SDM aparatur. Masalah utama dalam lingkup SDM adalah kurangnya  tenaga  ahli  di  bidang  TI  di  Indonesia,  serta  masih  banyaknya  aparat  di pemerintahan yang belum mahir dalam teknologi, terutama bagi generasi yang lebih tua yang masih aktif dalam segmen-segmen pemerintahan.
Analisis  penulis  menunjukkan  tiga  hambatan  mendasar  dalam  penyelenggaraan e- government  di  tingkat  pemerintahan  daerah.  Pertama,  inisiatif  dan  pemaknaan implementasi e-government  oleh  pemerintah  daerah  masih  bersifat  sporadis.  Kedua, implementasi melalui situs web daerah belum didukung oleh sistem manajemen dan proses kerja  yang  efektif  karena  keterbatasan  peraturan,  prosedur,  dan  sumber  daya  manusia. Ketiga, banyak pemerintah daerah yang hanya melihat e-government sebagai pembuatan situs web pemda saja ( web presence), tanpa melanjutkan ke tahap-tahap implementasi yang lebih matang.
5. Proyeksi E-Government Ideal Terhadap Perkembangan Revolusi Industri 4.0
Ketika  komputer  diperkenalkan  dalam  Industri  3.0,  hal  tersebut  dianggap  sebagai sesuatu yang asing yang kemudian menjadi tambahan pada teknologi yang benar-benar baru. Sekarang, dan di masa depan seiring dengan munculnya Industri 4.0 yang semakin jelas,  komputer-komputer  akan  berkomunikasi  satu  sama  lain  untuk  akhirnya  membuat keputusan tanpa campur tangan manusia. Meskipun ada yang menyatakan bahwa revolusi Industri  4.0  ini  hanya  istilah  pemasaran,  namun  perubahan  dalam  cara  produksi  dan manufaktur yang terjadi menarik perhatian kita. Dalam revolusi 4.0 ini, kita dihadapkan pada serangkaian  teknologi  baru  yang  menggabungkan  dunia  fisik,  digital,  dan  biologi. Teknologi-teknologi  baru  ini  akan  memiliki  dampak  pada  semua  disiplin,  ekonomi,  dan industri, bahkan akan mengajukan pertanyaan tentang makna manusia itu sendiri. Teknologi ini  memiliki  potensi  besar  untuk  menghubungkan  miliaran  orang  melalui  internet, meningkatkan  efisiensi  bisnis  dan  organisasi  secara  signifikan,  dan  membantu  dalam memperbaiki lingkungan alami melalui manajemen aset yang lebih baik, serta mengurangi dampak negatif dari revolusi industri sebelumnya.
Meskipun demikian, terdapat potensi risiko yang perlu diperhatikan. Professor Klaus Schwab, Pendiri dan Executive Chairman the World Economic Forum, dalam bukunya "The Fourth  Industrial  Revolution",  menyatakan  bahwa  organisasi-organisasi  mungkin  tidak
mampu atau enggan untuk menyesuaikan diri dengan teknologi baru ini, dan pemerintah mungkin  gagal  mengatur  teknologi  ini  dengan  tepat.  Dalam  pandangannya,  perubahan kekuatan ini dapat menimbulkan masalah keamanan yang signifikan, dan kesenjangan sosial bisa  menjadi  lebih  besar  jika  tidak  diatasi  dengan  benar.  Sebagai  contoh,  dengan meningkatnya otomatisasi, komputer, dan mesin akan menggantikan pekerja di berbagai sektor  industri,  mulai  dari  sopir,  akuntan,  hingga  agen  asuransi.  Diperkirakan  bahwa sebanyak 47% lapangan kerja di Amerika Serikat akan terancam akibat otomatisasi. Banyak ahli meyakini bahwa revolusi Industri 4.0 akan lebih menguntungkan kalangan kaya daripada kalangan  miskin,  terutama  karena  hilangnya  pekerjaan-pekerjaan  yang  membutuhkan keterampilan rendah dan bergaji rendah yang kemudian digantikan oleh mesin otomatis. Namun,  hal  ini  bukan  sesuatu  yang  baru.  Secara  historis,  revolusi  industri  selalu  diawali dengan kesenjangan sosial yang besar sebelum kemudian diikuti oleh periode perubahan politik dan institusional.
Rumusan proyeksi e-government untuk masa depan, terutama saat berlangsungnya revolusi industri 4.0 dan masa regenerasinya, menjadi sangat penting untuk mengantisipasi baik  dampak  positif  maupun  potensi  risikonya.  Beberapa  rumusan  terbaik  untuk menghadapi tantangan ini antara lain:
1. Pengembangan tatanan regulasi hukum yang baik dan perlindungan hukum yang kuat.
2. Peningkatan pendidikan khusus di bidang IT untuk membentuk SDM yang kompeten.
3. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan akses media yang memadai.
4. Pembentukan karakter dan etos kerja yang baik bagi SDM aparatur pemerintahan.
5. Pergeseran mindset aparatur menjadi "disruptive mindset" di Indonesia.
6. Integrasi revolusi industri 4.0 dengan revolusi moral.
7. Pembentukan kepemimpinan intrepreneurial yang handal.
8. Penguatan pendidikan agama.
Semua kemampuan dan proyeksi di atas bergantung pada kemampuan dan komitmen pemerintah  saat  ini.  Dengan  adanya  kematangan  dalam  penguatan  ekonomi  yang berkelanjutan  dan  penerapan e-government,  Indonesia  dapat  mencapai  checks  and balances yang baik di semua struktur ke depan.

## SIMPULAN
E-Government  adalah  sistem  teknologi  informasi  yang  dikembangkan  oleh pemerintah  untuk  memberikan  akses  informasi  dan  layanan  publik  kepada  masyarakat, dengan tujuan mewujudkan clean and good  governance  dalam suatu negara. Meskipun perkembangan e-government  di  Indonesia  mengalami  peningkatan  secara  kuantitas,
namun  secara  kualitas  masih  belum  memadai  karena  implementasinya  belum  merata  di seluruh wilayah dan masih terbatas pada penyediaan informasi statis. Untuk meningkatkan pengembangan e-government  di  Indonesia,  diperlukan  komitmen  pemerintah  dalam penyempurnaan infrastruktur, SDM, aplikasi, regulasi, dan sosialisasi.
Beberapa  persoalan  mendasar  dalam  penyelenggaraan e-government  di  tingkat pemerintahan daerah pada era revolusi industri 4.0 termasuk inisiatif yang bersifat terpisah, kurangnya dukungan sistem manajemen dan proses kerja yang efektif, serta persepsi bahwa e-government hanya sebatas  situs web pemda saja. Untuk mengatasi tantangan  ini dan memproyeksikan pengembangan e-government dalam era revolusi industri 4.0, beberapa rumusan  penting  termasuk  tatanan  regulasi  hukum  yang  kuat,  peningkatan  pendidikan khusus di bidang IT, infrastruktur yang memadai, pembentukan karakter dan etos kerja yang baik bagi SDM aparatur pemerintahan, perubahan mindset aparatur menjadi lebih proaktif, integrasi e-government dengan revolusi moral, penciptaan kepemimpinan intrepreneurial yang handal, dan penguatan pendidikan agama.
E-government  menjadi  alat  penting  untuk  mencapai  clean  and  good  governance, namun karena masih dalam tahap pengembangan di Indonesia, pencapaian clean and good governance  masih  belum  optimal.  Namun,  dengan  komitmen  dan  upaya  yang  tepat, implementasi e-government di masa mendatang diharapkan dapat sukses.

## DAFTAR PUSTAKA
Aprianty,  D.  R.  (2016).  Penerapan  Kebijakan  E-Government  Dalam  Peningkatan  Mutu Pelayanan  Publik  Di  Kantor  Kecamatan  Sambutan  Kota  Samarinda. Jurnal  Ilmu Pemerintahan, 4(4), 81-94.
Dash, S., & Pani, S. K. (2016). E-Governance Paradigm Using Cloud Infrastructure: Benefits and Challenges. Procedia Computer Science, 85-99.
Djunaedi,  A.  (2008).  Integrasi  E-Government:  Tantangan,  Kebijakan  dan  Implementasi, Seminar Pelayanan Publik Dan E-Government. In Seminar Pelayanan Publik  Dan E- Government. Jakarta: Bappenas.
Dwiyanto, A. (2005). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Elysia,  V.,  Wihadanto,  A.,  &  Sumartono.  (2017).  Implementasi  E-Government  Untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Terintegrasi di Indonesia. In Seminar Optimalisasi Peran Sains Dan Teknologi Untuk Mewujudkan Samrt City. Banten: Universitas Terbuka.
Habibullah, A. (2010). Kajian Pemanfaatan Dan Pengembangan E-Government. Jurnal Privat Law, 23(3), 110-124.
Haryatmoko.  (2016).  Akuntabilitas  Pelayanan  Publik:  Etika  Publik,  Dasar  Membangun Integritas  Dan  Profesionalitas.  In  Seminar  Indonesia  Yang  Berkeadilan  Sosial  Tanpa Dikriminalisasi. Tangerang: UT.
Indrajit, R. E. (2016). Electronic Government: Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: ANDI.
Oktavya,  A.  A.  (2015).  Penerapan  (Electronic  Government)  E-Government  Pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Pemberian Pelayanan Di Kota Bontang. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(3), 19-35.
Retnowati,  N.  D.,  &  Retnowati,  D.  (2008).  Peranan  E-Government  Dalam  Rangka Mewujudkan  Good  Governance  Bagi  Masyarakat.  In  Seminar  Nasional  Informatika. Yogyakarta: UPN Veteran.
Sari,  K.  D.  A.  W.,  &  Agus,  W.  (2012).  Implementasi  E-Goverment  System  dalam  Upaya Peningkatan Clean and Good Goverment di Indonesia. Jurnal Jeam, 11(1), 99-105.
Susartono. (2006). E-Government Di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(1), 67-79. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government.