http://jurnal.usahid.ac.id/index .php/accounting
Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21
Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdampak Covid-19
Herliyanti 1 , Analisa 2 , Sari Yanti 3 , Yusri Yusri 4

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  potensi  disparitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah  penerapan insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak pandemi Covid-19. Sampel penelitian berupa penerimaan pajak PPh Pasal 21 tahun 2018 hingga 2021 yang diperoleh dari KPP Pratama Banjarmasin.  Penelitian  ini  menggunakan  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi sebagai pendekatan analisis  datanya.  Terdapat  disparitas  yang  mencolok  dalam pemungutan  penerimaan  pajak  PPh  Pasal  21  di  KPP  Pratama Banjarmasin  sebelum  terjadinya  pandemi  Covid-19  dan  setelah penerapan insentif perpajakan pada masa pandemi. Pengamatan ini menunjukkan bahwa wajib pajak PPh Pasal 21 telah menunjukkan kapasitasnya dalam memenuhi komitmennya dengan memanfaatkan keuntungan perpajakan yang diberikan pemerintah. Berdasarkan  temuan  studi  kualitatif,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat kesenjangan yang mencolok antara masa sebelum Covid- 19  dan  masa  setelah  penerapan  insentif  pajak  di  tengah  pandemi Covid-19,  meskipun pada tahun 2019 mengalami sedikit penurunan akan  tetapi  pada  tahun  selanjutnya  realisasi  penerimaan  pajak mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
Kata kunci: Realisasi Pajak, PPh Pasal 21, Insentif Pajak
Article History:
Submitted/Received 25 Okt 2023
First Revised  14 Nov 2023
Accepted 2 Jan 2024
Publication  1 Jun 2024
*Correspondence E-mail: herliyantiy37@gmail.com
1,2,3,4 Fakultas Humaniora, Universitas Sari Mulia lisaa1683@gmail.com sari.yanti@unism.ac.id yusri020286@gmail.com

## Abstract
The  aim  of  this  research  is  to  examine  potential  disparities  in  PPh Article  21  tax  revenues  before  and  after  the  implementation  of  tax benefits for individual taxpayers affected by the Covid-19 pandemic. The research sample is the collection of PPh Article 21 tax revenues for  2018  untill  2021  at  KPP  Pratama  Banjarmasin.  This  research uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification as an approach to data analysis. The gap in the collection of PPh Article 21 revenue at KPP Pratama Banjarmasin both before and  during  the  Covid-19  pandemic  with  the  implementation  of  tax incentives shows a striking difference. This observation  shows that taxpayers  subject  to  Income  Tax  Article  21  continue  to  fulfill  their obligations by taking advantage of the tax incentives provided by the government. Based on the findings of the qualitative study, it can be concluded that there is a striking disparity between the period before Covid-19  and  after  the  implementation  of  tax  incentives  during  the Covid-19 pandemic, although in 2019 there was  a slight  decrease, but  in  the  following  year  the  realization  of  tax  revenues  increased. which is quite significant.
Keywords: Tax Realization,Income Tax Article 21, Tax Incentives

## PENDAHULUAN
Identifikasi awal wabah virus corona terjadi di Wuhan, yang terletak di Provinsi Hubei, Tiongkok, menjelang akhir tahun 2019. Dampak global dari wabah ini terlihat jelas, hampir semua  negara,  yaitu  189  negara,  telah  melaporkan  kasus  infeksi.  dengan  virus  corona. Jumlah kasus terkonfirmasi telah mencapai 39 juta, mengakibatkan angka kematian lebih dari 1  juta  orang.  Mengingat  meningkatnya  jumlah  kasus  virus  corona,  Organisasi  Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan wabah ini sebagai pandemi. Per 5 Desember 2022, wabah virus corona telah menyerang 233 negara, dengan total 640.395.651 kasus terkonfirmasi dan lebih  dari  6.618.579  kematian  (WHO).  Pada  awal  tahun  2020,  Indonesia  dilanda  pandemi Covid-19 yang mengakibatkan keruntuhan perekonomian yang menyebabkan ketidakstabilan,  khususnya  pada  sektor  bisnis  dan  masyarakat  pada  umumnya.  Banyak perusahaan  swasta  terpaksa  menghentikan  operasinya  dan  menerapkan  pengurangan tenaga  kerja  sebagai  akibat  dari  penurunan  pendapatan,  sehingga  membuat  mereka  tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan untuk operasional dan remunerasi staf  (Sitohang & Sinabutar, 2020). Salah satu upaya yang bertujuan untuk memitigasi dampak buruk pandemi Covid-19  memerlukan  kewenangan  pemerintah  Indonesia dalam menangani  situasi  Covid- 19.  Hal  ini  dicapai  melalui  penerapan  paket  kebijakan  ekonomi  yang  mencakup  kebijakan fiskal,  moneter,  dan  keuangan  dengan  tujuan  untuk  merevitalisasi  perekonomian  bangsa (Kartiko, 2020).
Pemerintah  dan  lembaga  terkait  harus  segera  mengambil  kebijakan  dan  langkah- langkah khusus yang bertujuan untuk menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan nasional.  Hal  ini  dapat  dicapai  melalui  berbagai  langkah  relaksasi  yang  berkaitan  dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bulan Maret dan April mempunyai arti penting  dalam  konteks  perpajakan  di  Indonesia  ( Titik  Mildawati,  2021 ),  karena  pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting. Sumber yang dikutip berfungsi sebagai sarana pembiayaan kepentingan publik dan pribadi, yang mencakup bidang-bidang seperti  kesejahteraan,  pendidikan,  dan  kesejahteraan  individu  dan  masyarakat  secara keseluruhan  (Azhar Wantasen et al., 2021). Pajak mengacu pada kontribusi moneter yang dikumpulkan  dari  masyarakat  umum  dan  dialokasikan  kepada  pemerintah  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  yang  relevan.  Kontribusi  ini  bersifat  wajib  dan  tidak memerlukan  timbal  balik  langsung,  namun  dimaksudkan  untuk  melayani  kesejahteraan kolektif (Pinky et al., 2021).
Mengingat besarnya pengaruh pendapatan terhadap suatu negara dan wilayah, maka peningkatan target pendapatan merupakan hal yang penting. Namun realisasi tujuan tersebut terhambat  oleh  pandemi  yang  dialami  pada  tahun  2020.  Perekonomian  Indonesia  sangat terdampak  oleh  penerapan  kebijakan  lockdown,  sehingga  pemerintah  memperkenalkan insentif perpajakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (Azhar Wantasen et al.,  2021).  Peraturan  Menteri  Keuangan  PMK-82/PMK.03/2020  yang  ditetapkan  pada  21 Maret  2020  tentang  penerapan  insentif  perpajakan  bagi  orang  pribadi  dan  badan  yang terdampak  pandemi.  Tabel  di  bawah  ini  menyajikan  temuan  studi  pendahuluan  yang dilakukan di KPP Pratama Banjarmasin:
Tebel 1. Target Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Keterangan Tahun 2018              2019                       2020                     2021
Target Penerimaan Pajak PPh Pasal 21       446.055.865       121.894.638            91.975.109        227.388.162
Sumber Data: KPP Pratama Banjarmasin
Dari  tabel  di atas  dapat  dilihat  bahwa  target penerimaan  pajak  PPh  Pasal  21  pada 2018 sangatlah tinggi yang mana pada tahun 2018 masih belum ada yang namanya pandemi, akan tetapi pada tahun 2019 target penerimaan PPh Pasal 21 mengalami penurunan cukup drastis. Sehingga pada tahun 2020 target menurun dari tahun 2019 dikarenakan awal tahun 2020  Indonesia  diserang  pandemi  Covid-19  sehingga  berdampak  pada  penurunan  target penerimaan  PPh  Pasal  21  pada  KPP  Pratama  Banjarmasin,  dan  pada  tahun  2021  terjadi peningkatan  pada  target  penerimaan  PPh  Pasal  21  yang  mana pada  tahun  2020  pertama kalinya  pemerintah  mengeluarkan  yang  namanya  Insentif  Pajak  sehingga  KPP  Pratama meningkatkan  target  penerimaan  PPh  Pasal 21.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui apakah terdapat disparitas penerimaan pajak PPh Pasal 21 yang signifikan secara statistik sebelum dan sesudah penerapan insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak  pandemi  Covid-19.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  potensi disparitas  pemungutan  pajak  PPh  Pasal  21  sebelum  dan  sesudah  penerapan  insentif perpajakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdampak pandemi Covid-19.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori  Stewardship .  Teori Stewardship ,  sebagaimana  dijelaskan  oleh  (Putri  et  al., 2023  sebagaimana  dikutip  dalam  Donaldson,  1989;  Davis,  1991),  berpendapat  bahwa tindakan  manajerial  didorong  oleh  fokus  kolektif  pada  tujuan  organisasi  daripada  aspirasi individu. Hipotesis ini mengemukakan korelasi yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi.  Landasan  teori  penatalayanan  bertumpu  pada  postulasi  filosofis  mengenai kualitas yang melekat pada sifat manusia, yang menyatakan bahwa individu dapat dianggap dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan memiliki rasa integrasi holistik. Dalam konteks ini, pemerintah mengambil peran penatalayanan, bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya,  namun  individu  dalam  masyarakat  dianggap  sebagai  pemilik  utama  sumber  daya tersebut. Sebuah perjanjian, yang dikenal sebagai penatagunaan ( stewardship ), dibuat antara pemerintah dan masyarakat, disebut sebagai prinsipal, yang didasarkan pada kepercayaan dan secara kolektif selaras dengan tujuan organisasi. Gagasan penatalayanan memberikan korelasi yang kuat antara pencapaian suatu organisasi dan kepuasan pemiliknya. Pemerintah akan  berusaha  untuk  mengelola  negara  secara  efektif  untuk  mencapai  tujuannya,  yaitu peningkatan  kesejahteraan  rakyat.  Jika  pemerintah  berhasil  mencapai  tujuan  ini, kemungkinan  besar  masyarakat,  sebagai  pemangku  kepentingan,  akan  merasa  puas terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan(Putri et al., 2023).
Pajak. Pajak  adalah  suatu  hal  yang  penting  bagi  suatu  negara,  negara  tidak  akan mampu  berjalan  untuk  membiayai  pemerintah  dan  infrastruktur  negara  tersebut  (Jamain, 2021). Yang menjadi bahan pembahasan adalah UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan
Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif.....
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Kevin F.Tumuli et al., 2021). Perpajakan adalah kewajiban keuangan wajib yang dibebankan oleh pemerintah kepada orang pribadi atau badan, yang dilaksanakan melalui jalur hukum dan tidak memerlukan imbalan langsung. Tujuan utamanya adalah  untuk  menghasilkan  pendapatan  bagi  negara,  yang  kemudian  dialokasikan  untuk memenuhi  berbagai  kebutuhan  masyarakat,  sehingga  meningkatkan  kesejahteraan  dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Salah satu metode potensial untuk memperoleh uang tunai ini adalah dengan menggunakan perpajakan. Pajak dipungut sebagai konsekuensi pelayanan dan keterlibatan Wajib Pajak, yang secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri memenuhi tanggung jawab perpajakannya dalam rangka pendanaan negara dan kemajuan bangsa. Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan  dokumen  formal  yang  digunakan  oleh  Wajib  Pajak  untuk  mengungkapkan perhitungan atau pembayaran pajak, Badan Kena Pajak dan Tidak Kena Pajak, serta Harta dan  Kewajiban,  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  ketentuan  yang  dituangkan  dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.
PPh Pasal 21. Peraturan PER-16/PJ/2016 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak ini  mengatur  tentang  ketentuan  pajak  penghasilan  pasal  21  yang  mengatur  tentang perpajakan  berbagai  bentuk  penghasilan  seperti  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan pembayaran lain yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. orang pribadi yang dianggap subjek pajak dalam negeri karena pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatannya. (Andrew & Sari, 2021)  menegaskan  bahwa  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  berkaitan  dengan  kewajiban pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja atas berbagai bentuk imbalan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, atau pembayaran lainnya, yang dibayarkan atau terutang  kepada  orang  pribadi.  dalam  negeri  sehubungan  dengan  pekerjaan  mereka  dan kegiatan terkait.
Insentif Pajak. Insentif adalah salah satu pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara biasanya  berbentuk  penurunan  kewajiban  dan  bukan  provisi  moneter  langsung.  Insentif tersebut di atas merupakan mekanisme fiskal yang biasa digunakan oleh otoritas pemerintah untuk  meringankan  beban  pajak  wajib  pajak  dalam  industri  tertentu.  Penerapannya diharapkan  memberikan  hasil  yang  baik  bagi  lanskap  makroekonomi  secara  keseluruhan (Mohammad et al., 2021). Selain itu, insentif pajak dapat dilihat sebagai tindakan pemerintah yang bertujuan untuk merangsang pengeluaran atau tabungan di kalangan individu dan badan komersial  dengan  mengurangi  beban  pajak.  Pemerintah  memberikan  insentif  perpajakan sebagai upaya untuk mendukung upaya pemulihan perekonomian negara di tengah pandemi Covid-19 dan mengatasi penurunan produktivitas perusahaan.
Wajib  Pajak  Orang  Pribadi. Menurut  Pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun  2009  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan,  Wajib  Pajak  diartikan sebagai  orang  pribadi  atau  badan  yang  bertanggung  jawab  untuk  memenuhi  kewajiban perpajakannya, termasuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan,  karena  memperoleh  penghasilan  kena  pajak  yang  melebihi ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri pada suatu tahun pajak tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi
atau badan usaha yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif. Orang pribadi atau badan usaha (disebut Subyek Pajak) yang hanya memenuhi kriteria subjektif tidak dapat dianggap sebagai  Wajib  Pajak,  karena  statusnya  sebagai  Wajib  Pajak  mengharuskan  dipenuhinya kriteria obyektif, khususnya penerimaan atau perolehan penghasilan kena pajak.

## METODE PENELITIAN
Jenis  dan  Sumber  Data. Peneliti  biasanya  menggunakan  data  kualitatif  dalam penelitiannya. Data kualitatif mengacu pada informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dengan  individu  yang  memiliki  kepentingan  dalam  pokok  permasalahan.  Jenis  data  ini dikumpulkan  dalam  bentuk  tanggapan  lisan  yang  disertai  penjelasan  rinci  mengenai  topik pembahasan. Ketika mempertimbangkan perolehan data, proses pengumpulan data mungkin melibatkan pemanfaatan sumber primer dan juga sumber sekunder. Populasi yang digunakan adalah  PPh  Pasal  21  yang  terdaftar  pada  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Banjarmasin. Sampel yang digunakan adalah penerimaan  realisasi  pajak PPh Pasal 21 dari tahun 2018, 2019, 2020, 2021 pada KPP Pratama Banjarmasin.

## Teknik Pengumpulan Data
1.  Obsevasi
Observasi adalah pendekatan atau metodologi yang digunakan secara luas untuk tujuan mengumpulkan  data  melalui  tindakan  mengamati  dengan  penuh  perhatian  kejadian- kejadian yang sedang berlangsung.
2.  Wawancara
Wawancara  dapat  didefinisikan  sebagai  interaksi  formal  antara  dua  individu,  dimana informasi dan ide dibagikan melalui serangkaian pertanyaan dan tanggapan yang sesuai. Tujuan  utama  dari  pertukaran  tersebut  adalah  untuk  secara  kolektif  mengembangkan makna dan pemahaman yang berkaitan dengan materi pelajaran tertentu.
3.  Dokumentasi
Dokumentasi mengacu pada pencatatan sistematis dan pelestarian peristiwa sejarah yang terjadi  di  masa  lalu.  Dokumentasi  mencakup  berbagai  media,  termasuk  teks  tertulis, representasi visual seperti gambar, dan kreasi seni yang signifikan. Dokumentasi dalam bentuk  tertulis  mencakup  beberapa  bentuk  seperti  buku  harian,  sejarah  hidup,  cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan.

## Teknik Analisis Data
1.  Reduksi Data
Tahap awal kegiatan menghasilkan perolehan tema atau kategori yang diperoleh dari hasil penelitian. Untuk menyelesaikan tugas ini, peneliti perlu terlibat dalam proses penulisan ulang catatan lapangan yang dihasilkan dari wawancara. Jika wawancara direkam dalam format rekaman, biasanya proses transkripsi dimulai dengan menyalin isi rekaman. Setelah catatan lapangan direvisi dengan cermat dan rekaman telah ditranskripsikan secara akurat, peneliti  melanjutkan  untuk  meninjau  secara  menyeluruh  keseluruhan  catatan  lapangan atau  transkrip.  Selanjutnya,  peneliti  terlibat  dalam  proses  interpretasi  untuk  memahami pesan  yang  diberikan  dalam  teks,  yang  bertujuan  untuk  memastikan  informasi  yang disampaikan oleh informan atau dokumen yang dirujuk dalam bagian tersebut.
Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif.....
2.  Penyajian Data
Penyajian  data  merupakan  fase  penting  dalam  proses  analisis,  dimana  peneliti  secara efektif mengkomunikasikan temuan penelitiannya dengan mengatur dan menyajikan data secara terstruktur, terkadang melalui penggunaan kategori atau pengelompokan.
3.  Kesimpulan
Proses  penarikan  kesimpulan  mewakili  tingkat  analisis  yang  lebih  tinggi,  ketika  peneliti menggunakan  interpretasi  data  yang  diperoleh  dari  wawancara  atau  dokumen  untuk merumuskan pernyataan konklusif. Menyusul kesimpulan peneliti, dilakukan pemeriksaan menyeluruh  terhadap  hasil  interpretasi.  Hal  ini  melibatkan  peninjauan  cermat  terhadap prosedur pengkodean dan penyajian data untuk memastikan tidak adanya kesalahan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Banjarmasin melalui  observasi  yang  di  arahkan  oleh  Bapak  Efendi  Yulianto  sebagai account representative ,  untuk  penerimaan  pajak  PPh  Pasal  21  sejak  pertama  kali  diterapkannya insentif pajak pada April 2020 dengan jangka waktu 6 bulan yaitu sampai dengan September 2020 dan diperpanjang lagi hingga Desember 2021 dalam hal penerima insentif adalah Wajib Pajak yang tergolong pekerja pada pemberi kerja, maka Wajib Pajak yang tergolong pemberi kerja memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal  21  dengan  memberikan  penghasilan  tambahan  kepada  pekerja  yang  memenuhi klasifikasi  tersebut  di atas.  Fenomena beralihnya  tanggung  jawab  pembayaran  pajak  yang semula  ditanggung  oleh  penerima  pendapatan  kepada  pemerintah  disebut  dengan  Pajak Ditanggung  Pemerintah  (PDP).  PPh  Pasal  21  mempunyai  posisi  penting  sebagai  sumber utama  penerimaan  pajak,  selain  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN)  dan  pajak  penghasilan badan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  salah  satu  staff account  representative menyatakan  bahwa masih ada yang tidak membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak, dalam kasus ini yang mengatakan masih ada yang tidak membayarkan kewajibannya tidak dapat diukur apa yang menjadi  alasan  sehingga  tidak  membayarkan  kewajibannya.  Namun,  masih  banyak  yang membayarkan kewajibannya sesuai dengan berapa banyak kewajiban yang harus dibayarkan dan  juga  kemungkinan  besar  bertambahnya  jumlah  wajib  pajak  PPh  Pasal  21  pada  tahun 2022  sehingga  hasil  tersebut  dapat  mencapai  target  yang  sudah  disesuaikan.  Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, narasumber juga mengatakan bahwa terjadi peningkatan realisasi  penerimaan  pajak  PPh  Pasal  21  pada  saat  SPT  bulan  April  lalu,  yang  mana peningkatan  realisasi  penerimaan  pajak  untuk  tahun  2022  mengalami  peningkatan  cukup signifikan pada KPP Pratama Banjarmasin. Berikut ini data pada tabel  2 yang diterima oleh peneliti dari narasumber KPP Pratama Banjarmasin dari tahun 2018-2021:

## Tabel 2.  Realisasi Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 KPP Pratama Banjarmasin
Tahun                Target                    Penerimaan tahun berjalan              Pencapaian (%) 2018            446.055.865.000                     335.457.492.992                                     75.21 2019             121.894.638.000                     127.212.041.255                                   104.36 2020               91.975.109.000                     130.678.406.159                                   142.08 2021             227.388.162.000                     383.227.523.757                                   168.53
Sumber: KPP Pratama Banjarmasin (Data diolah)
Ketika  diberlakukannya  kebiijakan  insentif  pajak  pada  April  2020  sampai  dengan September 2020 kemudian diiperpanjang hingga Desember 2021 penerimaan pajak menjadi Rp  130.678.406.159.  Dari  data  yang  di  dapatkan    pemberian  insentif  pajak  sangat berpengaruh untuk jumlah penerimaan pajak yang mana pada saat  sebelum Covid-19 yaitu pada  tahun  2018  penerimaan  pajak  sebesar  Rp  335.457.492.992  kemudian  mengalami penurunan  setelah  terjadinya  awal  pandemi  yaitu  pada  tahun  2019  sebesar  Rp 127.212.047.225. Akan tetapi setelah diberikannya insentif pajak pada awal April 2020 sampai dengan September 2020 penerimaan pajak sedikit meningkat menjadi Rp 3.446.364.904 yang mana  penerimaan  pajak  pada  tahun  2020  menjadi  Rp  130.678.406.159.  kemudian pemerintah memperpanjang untuk memberikan insentif pajak hingga Desember 2021, setelah adanya  perpanjangan  pemberian  insentif  pajak  dapat  dilihat  pada  tabel  4.1  bahwa penerimaan  pada  tahun  2021  terjadinya  peningkatan  yang  signifikan  yaitu  sebesar  Rp 252.549.117.598  menjadi  Rp  383.227.523.757  yang  mana  pada  tahun  2020  hanya  Rp 130.678.406.159,  kemudian  pada  tahun  2022  realisasi  penerimaan  pajak  juga  mengalami peningkatan  cukup  signifikan  sebesar  Rp  79.759.450.399  menjadi  Rp  462.986.974.156, walaupun  peningkatan  tersebut  signifikan  seperti  pada  tahun  2021  akan  tetapi  realisasi penerimaan  pajaknya  tetap  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Dapat diartikan bahwa pemberian insentif pajak pada  awal April 2020 sampai dengan masa perpanjangan Desember 2021 sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak PPh Pasal 21. Bapak Efendi Yulianto selaku staff Account Representative mengatakan juga bahwa dengan adanya pemberian insentif pajak sangat berpengaruh untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak khususnya  pada  PPh  Pasal  21  yang  mana  sebagian  besar  wajib  pajak  yang  tidak membayarkan  kewajibannnya  menjadi  membayar  sejak  adanya  insentif  pajak,  meskipun masih ada wajib  pajak yang belum membayarkan pajaknya, beliau mengatakan mereka tidak mampu  mengukur  secara  keseluruhan  apa  yang  menjadi  penyebab  wajib  pajak  tidak membayarkan kewajibannya meski pun sudah diberikan yang namnaya insentif pajak karena kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan survey pada daerah-daerah yang terdaftar pada KPP Pratama Banjarmasin dan kemungkinan besar masih ada wajib pajak yang tidak mmengetahui informasi tentang adanya insentif pajak.
Penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin berfokus pada  pendaftaran  wajib  pajak  berdasarkan  PPh  Pasal  21.  Temuan  penelitian  ini  disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1: Jumlah Wajib Pajak
Sumber: Jumlah Wajib Pajak PPh Pasal 21 KPP Pratama Banjarmasin (data diolah, 2023)
2018 2019
2020 2021 58,303 63,223 68,830 75,146 43,471 48,604 58,600 55,145 1 2 3 4 Tahun Wajib Pajak Orang Pribadi Aktif SPT OP Tahunan PPH pasal 21
Analisis Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Adanya Insentif..... Herliyanti, Analisa, Sari Yanti, Yusri Yusri
Pada  gambar  diatas  dapat  terlihat  terjadinya  peningkatan  jumlah  wajib  pajak  sejak tahun 2018 sampai dengan 2021, Sehingga pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada penerimaan PPh Pasal 21 sebelum adanya insentif pajak dan sesudah adanya insentif pajak dikarenakan terjadi peningkatan pada jumlah wajib pajak di tahun 2021 dan jumlah pelaporan SPT pada tahun 2021 lebih besar dari pada pelaporan SPT tahunn 2018 dan 2019 sebelum adanya insentif pajak sehinggga penerimaan melampaui target dari yang ditentukan oleh pihak pemerintah. Penelitian ini mengkaji dampak insentif pajak terhadap realisasi penerimaan pajak pada masa pandemi Covid-19. Peneliti dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banjarmasin melakukan analisis komparatif sebelum dan  sesudah  pandemi,  tepatnya  pada  bulan  April  2020.  Hal  ini  merupakan  kali  pertama penerapan insentif perpajakan yang diperpanjang hingga Desember 2021. Temuan-temuan yang  ada  mengungkap  peningkatan  realisasi  penerimaan  pajak  yang  cukup  besar dibandingkan  periode  sebelum  pandemi.  Hasil  tersebut  menunjukkan  bahwa  insentif  pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran penerimaan pajak pada saat krisis, hal ini didukung oleh wawancara yang dilakukan dengan staf account representatif di KPP Pratama Banjarmasin dan data yang diperoleh dari lembaga yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa  Wajib  Pajak,  khususnya  yang  dikenai  PPh  Pasal  21,  mampu  memenuhi  tanggung jawab keuangannya meskipun kondisi perekonomian sedang buruk akibat pandemi Covid-19. Namun, pemerintah telah menerapkan insentif pajak untuk meringankan beban wajib pajak, memberikan mereka pengecualian atau pengurangan pembayaran atas kewajiban mereka. Perlu diketahui, tidak semua wajib pajak terdaftar di KPP Pratama. Banjarmasin memenuhi tanggung  jawab  keuangannya,  namun  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dapat difasilitasi dengan penggunaan insentif pajak.
Hal ini sejalan dengan prinsip teori stewardship, yang menyatakan adanya hubungan kuat  antara  organisasi  dan  kepuasan  pemilik.  Menurut  teori  ini,  pemerintah  berupaya mengelola  operasinya  secara  efektif  untuk  mencapai  tujuannya,  khususnya  meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sarana  untuk  memuaskan para  pemangku kepentingannya.  Yang  artinya  dapat  disimpulkan  bahwa  jika  wajib  pajak  membayarkan kewajibannya,  maka  pemerintah  akan  berusaha  semaksimal  mungkin  menjalankan  tujuan agar mampu tercapai sehingga wajib pajak sebagai pelaku kepuasan pemilik merasa puas dengan kinerja pemerintah. Dapat terlihat bahwa pihak pemerintah mampu mempertahankan kinerjanya  yang  baik,  yang  mana  dengan  tercapainya  realisasi  penerimaan  pajak  maka pemerintah  bisa  memfasilitasi  masyarakat  selaku  kepuasan  pemilik  dan  dengan  adanya fasilitas  yang  lebih  baik  maka  dapat  masyarakat  selaku  kepuasan  pemilik  menjadi  sangat puas atas kinerja pemerintah seperti yang di katakan dalam theory stewardship.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  temuan  peneliti,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat  disparitas  yang mencolok pada perolehan PPh Pasal 21 sebelum dan setelah penerapan insentif perpajakan bagi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  yang  terdampak  pandemi  Covid-19,  meskipun pada  tahun 2019 mengalami sedikit penurunan akan tetapi pada tahun selanjutnya realisasi penerimaan pajak  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  dikarenakan  jumlah  wajib  pajak meningkat setiap tahunnya dan juga pelaporan SPT oleh wajib pajak juga meningkat sejak dari tahun 2018-2021, seperti yang ada pada gambar 1 jumlah wajib pajak yang menunjukkan
peningkatan  pada  tahun  2021  baik  jumlah  wajib  pajaknya  maupun  jumlah  orang  yang melakukan pelaporan SPT.

## DAFTAR PUSTAKA
Andrew, R., & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Surabaya? Jurnal  Akuntansi  Dan Pajak , 21 (02), 349 –366. https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1597
Azhar Wantasen, M., Sondakh, J. J., Gede Suwetja, I., & Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Jl, P. (2021). Analisis Penerimaan Pajak Sebelum Dan  Sesudah  Adanya  Insentif  Pajak  Bagi  Wajib  Pajak  Yang  Terdampak  Covid-19 Selama  Masa  Pandemi  Pada  KPP  Pratama  Manado. Going  Concern :  Jurnal  Riset Akuntansi , 16 (4), 387 –397. https://www.rri.co.id
Jamain, T. H. (2021). Analisis Kesadaran Wajib Pajak Dalam Transaksi Ecommerce (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop) Yang Merupakan Pelaku E-Commerce Di Kota Dki Jakarta. Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan , 2 (2), 120 –128. https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v2i2.62
Kartiko,  N.  D.  (2020).  Insentif  Pajak  Dalam  Merespons  Dampak  Pandemi  Covid-19  Pada Sektor  Pariwisata. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan  Negara  (PKN) , 2 (1),  124 –137. https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1008
Kevin  F.Tumuli,  George  M.  V.  Kawung,  &  Jaclien  I.  Sumual.  (2021).  Analisis  Penerimaan Pajak  Kendaraan  Bermotor  Sebelum  dan  Selama  Pandemi  Covid-19  di  Provinsi Sulawesi  Utara. Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi , Volume  21 (02),  121 –129. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/35748/33392
Mohammad,  R.,  Helmi  Zus  Rizal,  &  Gede  Satria  Pujanggo,  PG.  (2021).  Efek  Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro : Studi Kasus Indonesia. Scientax , 2 (2), 179 –198. https://doi.org/10.52869/st.v2i2.91
Pinky,  S.  H.,  Riyanto,  A.,  &  Andiani,  L.  (2021).  PENGARUH  INSENTIF  PAJAK  PKB  DAN BBNKB  TERHADAP  PAD  JAWA  TIMUR  DI  MASA  PANDEMI  COVID-19. Jurnal Manajemen Dirgantara , 14 (2), 183.
https://jurnal.sttkd.ac.id/index.php/jmd/article/view/282
Putri, N. S., Mursalim, & Rahim, S. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21, Kepatuhan  Wajib  Pajak  dan  Pemeriksaan  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak  Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. Journal of Accounting Finance (JAF) E-ISSN: 2722-3124 , 4 (1), 16 –30.
https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3092064
Sitohang,  A.,  &  Sinabutar,  R.  (2020).  Analisis  Kebijakan  Insentif  Pajak  Di  Tengah  Wabah Covid-19 Di Indonesia. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis , 13 (3), 14 –25. https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391
Titik Mildawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya . (n.d.).