Ilmu  Pemerintahan:
Anti pada Politik, Lupa pada Hukum, dan Enggan pada Administrasi
Sutoro Eko Yunanto
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Korespondensi Penulis: toroeko@yahoo.com
Demokrasi patut dipuji, tetapi pemerintahan hukum bagaikan roti kita sehari-hari, seperti air untuk minum dan udara untuk bernafas, dan hal terbaik tentang demokrasi adalah bahwa hanya dia yang sanggup mengamankan pemerintahan hukum untuk kita. (Gustav Radbruch, 1946)

## ABSTRAK
Ilmu Pemerintahan (IP) adalah khas Indonesia, yang tidak dikenal di belahan dunia lain. Tetapi IP selalu memperoleh stimulus eksternal: kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme. Para pendiri membuat IP untuk alasan aksiologis-praktis, tanpa disertai dengan ontologi dan epistemologi yang memadai. Secara ontologis, konsep pemerintah merupakan  tradisi Anglo  Saxon ,  tetapi  pemerintahan  diambil  dari  tradisi hukum  Eropa Kontinental dan bestuurskunde warisan kolonial, yang di negeri asal disebut administrasi. IP sukses mencetak banyak birokrat, tetapi ia tidak membawa roh “pemerintahan rakyat” dan tidak sanggup mencerahkan praktik pemerintahan Indonesia, melainkan hanya ikut menjaga law  and  order yang  diwarisi  dari beamtenstaat kolonial.  Developmentalisme dan administrasi negara datang mewarnai Orde Baru, sekaligus juga membentuk sosok IP. Dekade 1990-an Ilmu Politik datang melakukan ‘subversi’ terhadap IP, yang sanggup melucuti  warna  hukum,  tetapi  tidak  merekonstruksi  IP.  Di  era  reformasi,  studi  politik semakin  jauh  dari  pemerintahan,  dan  IP  mengikuti  tradisi  neoliberalisme,  dengan memahami  pemerintahan  sebagai  manajemen  publik  dan governance .  Hari  ini,  IP  anti pada  politik,  lupa  pada  hukum,  dan  enggan  pada  administrasi.  Ia  mengalami  krisis identitas,  yang  tidak  sanggup  membedakan  antara  Administrasi  Publik  dan  IP.  Krisis epistemologi  juga  terjadi,  yakni  klaim  IP  sebagai  disiplin  ilmu  tidak  disertai  dengan penggunaan  pemerintahan  sebagai  subjek  dan  perspektif  untuk  memahami  dan menjelaskan fenomena sosial.
Kata kunci : Ilmu Pemerintahan, pemerintah, politik, hukum, administrasi .

## ABSTRACT
Governmental Science (GS) is unique to Indonesia, which is unknown in the rest of the world.  But  GS  always  gets  an  external  stimulus:  colonialism,  developmentalism,  and neoliberalism. The founders created GS for axiological-practical reasons, without being accompanied  by  adequateontology  and  epistemology.  Ontologically,  the  concept  of government  is  an  Anglo-Saxon  tradition,  but  government  is  taken  from  Continental European legal traditions and bestuurskunde colonial heritage, which in the origin country is called administration. GS succeeded in producing many bureaucrats, but it did not carry the  spirit  of  "people's  government"  and  was  unable  to  enlighten  the  practice  of  the Indonesian government, but only participated in maintaining the law and orders inherited
from colonial beamtenstaat. Developmentalism and state administration came to color the New Order, as well as to form an GS  figure. The decade of the 1990s Political Science came to subvert GS, which was able to ignite the color of law, but did not reconstruct GS. In the reform era, political studies are farther away from government, and GS follows the tradition  of  neoliberalism,  understanding  government  as  public  management  and governance.  Today,  GS  is  anti-politics,  forget  the  law,  and  are  reluctant  about administration.  GS  experienced  a  crisis  of  identity,  which  was  unable  to  distinguish between Public Administration and GS. The epistemological crisis also occurred, namely the claim of GS as a scientific discipline not accompanied by the use of government as a subject and perspective to understand and explain social phenomena.
Keywords : Governmental Science, government, politics, law, administration.

## Informasi Artikel
Diterima: April 2020, Disetujui: Mei 2020, Dipublikasikan: Juni 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.77

## PENDAHULUAN
Apa  itu  pemerintah  (an)?  Apa  itu  Ilmu  Pemerintahan  (IP)?  Apakah  IP  layak menyandang predikat sebagai disiplin ilmu? Apa kekhasan IP yang berbeda dengan ilmu politik dan administrasi publik? Apakah pemerintahan itu sebagai objek semata atau bisa hadir sebagai subjek dan perspektif? Apa yang dimaksud pemerintah dan pemerintahan menurut  IP?  Bagaimana  IP  memahami  dan  menjelaskan  hakikat  dan  fenomena pemerintahan?  Selain  telah  mencetak  banyak  pamong  praja,  serta  bicara  efisiensi, efektivitas  dan  kinerja  pemerintahan,  apa  sumbangan  IP  terhadap  pengetahuan pemerintahan yang berguna untuk perubahan pemerintahan berkedaulatan rakyat sesuai mandat konstitusi?
Saya  mengajukan  sederet  pertanyaan  itu  sebagai  bentuk  otokritik  terhadap  IP, yang  sudah  berumur  tujuh  dekade,  dan  saya  menjadi  bagian  di  dalamnya  selama  tiga dekade  terakhir.  Munculnya  beragam  sekte,  mazhab,  dan  perspektif  tentu  merupakan kelaziman dalam ilmu pengetahuan. Almond (1990) pernah berbicara sekte dan mazhab dalam ilmu politik, yang masing-masing duduk pada meja terpisah, yakni: meja kanan bermetodologi  lunak,  meja  kiri  yang  bermetodologi  lunak,  meja  kanan  bermetodologi keras, dan meja kiri bermetodologi keras. Semakin kaya perspektif, maka ilmu semakin kaya dengan novelty , yang bisa mengatasi anomali dan krisis. Beragam perspektif saling bekontestasi tentang pemahaman dan penjelasan, sehingga komunitas epistemik, praktisi,
dan  orang  banyak  akan  bisa  menemukan  perspektif  apa  yang  paling  relevan  dengan pengetahuan, praktik, dan realitas sosial.

## MASALAH ONTOLOGI DAN IDENTITAS
Sebagian  kecil  sarjana  pemerintahan  pasti  tahu  tentang  kontestasi  beragam perspektif dalam ilmu sosial. Tetapi komunitas IP belum memiliki epistemologi tersendiri untuk  memahami  dan  menjawab  fenomena  luas  pemerintahan  semacam  kemiskinan- ketimpangan. Berbicara tentang kekayaan perspektif tentu terlalu jauh dan mewah, sebab sejauh ini, IP tidak sanggup menjawab sederet pertanyaan dasar di  atas. Merujuk pada Soewargono (2015), IP tidak memiliki common ground , landasan dan dasar pengetahuan yang  sama,  untuk  membentuk  disiplin  sendiri  dan  metadisiplin.  Raadschelders  (2005) juga  mengingatkan  bahwa  apa  yang  kita  ketahui  tentang  pemerintahan  terfragmentasi dalam lintas disiplin ilmu dan dengan demikian kita berisiko tidak mengetahui apa yang sebenarnya  kita  ketahui.  Para  sesepuh  dan  para  guru  besar,  yang  mengajarkan pemerintahan  pun,  memahami  pemerintahan  sama  dengan  birokrasi,  administrasi,  dan manajemen publik, meskipun mereka tahu bahwa pemerintah dibentuk oleh politik dan bekerja dengan politik.
Di mata  saya,  IP masih  menghadapi  masalah definisi,  imajinasi  dan posisi,  yang dapat disebut ontologi dan identitas. Ketika IP masih belum beres dengan ontologi dan identitas, maka jangan harap ia akan memiliki epistemologi yang kaya dan aksiologi yang relevan. Perkara ontologi dan identitas, sejak dekade 1980-an, muncul tiga cara pandang terhadap IP.
Pertama , para generasi sesepuh pendiri-perintis (seperti Soewargono, S. Pamudji, Soejamto, E. Koeswara, Bayu Surianingrat, Taliziduhu Ndraha, dan lain-lain) berhaluan Eropa  Kontinental,  berpendapat  bahwa  IP  adalah  ilmu  yang  mandiri,  lepas  dari  ilmu politik,  sekaligus  setara  dengan  ilmu-ilmu  sosial  lainnya.  Mereka  menyamakan kemandirian IP setara dengan ilmu administrasi negara yang sudah lama lepas dari ilmu politik.  IP,  kata  mereka,  mempunyai  objek  kajian  yang  jelas,  yakni  fenomena pemerintahan, yang dikaji secara sistematis sesuai kaidah ilmu. Bahkan kata mereka, IP sudah berkembang pesat di Negeri Belanda dalam bentuk bestuurskunde , sekaligus sudah diakui luas oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia.
Kedua ,  generasi  ilmuwan  politik  maupun  sarjana  administrasi  publik  pengikut tradisi Anglo  Saxon (seperti  Afan  Gaffar,  Riswandha  Imawan,  Maswadi  Rauf),  yang
mendukung eksistensi IP, bukan IP yang otonom, melainkan IP sebagai bagian/turunan Ilmu Politik. Pandangan ini bisa ditafsirkan bahwa disiplin IP merupakan sebuah cabang dalam  studi  Ilmu  Politik,  sebagaimana  dilembagakan  dalam  bentuk department  of government .    “Di  AS  sendiri  tidak  ada  perbedaan  antara Department  of  Government dengan Department  of  Political  Science ,  baik  dalam  hal  kurikulum  maupun  fokus studinya”, tutur Maswadi Rauf (2015).
Y.  Adiwisastra  (2015),  seorang  guru  besar  administrasi  publik,  secara  lugas menelanjangi identitas disiplin IP yang tidak jelas. Ia mengatakan bahwa focus interest IP  adalah focus  interest ilmu  politik.  Pemerintahan  hanya  merupakan  salah  satu subdisiplin ilmu politik, dan bestuurkunde merupakan salah satu silabus ilmu administrasi negara.  Ia  mengatakan  administrasi  publik  merupakan  pemerintahan  dalam  tindakan. Dengan  demikian,  pemerintahan  adalah  obyek  kajian,  yang  bisa  dilihat  dari  sisi  Ilmu Politik maupun sisi Ilmu Administrasi Publik. Ia secara lugas menambahkan: “Nama ‘IP’ sekadar  menyesuaikan  diri  dengan  selera  tertentu,  sehingga  dicari-cari  justifikasi  agar ‘ilmu’ ini tetap ada”.
Ketiga ,  kelompok  ilmuwan  yang  berpandangan  pemerintahan  bukan  disiplin ilmu, melainkan hanya bidang (objek) kajian. Raadschelders (2015) istilah pemerintahan merujuk  pada  objek  pengetahuan  substantif,  sedangkan  administrasi  publik  mengacu pada  studi  akademik.  Dengan  kalimat  lain,  pemerintahan  merupakan  sebuah  bidang- objek  studi  yang  antara  lain  bisa  didekati  dengan  disiplin  administrasi  publik.  Dengan menolak “pemerintahan sebagai ilmu”, Pratikno (2003) berpendapat: “Pada level global, istilah ‘science of government’ atau ‘governmental science’ sangat sulit (kalau tidak bisa dibilang tidak bisa)  ditemui sebagai terminologi maupun sebagai nama lembaga”
Pendapat “pemerintahan sebagai studi” itu mungkin lebih relevan ketimbang posisi “IP sebagai turunan ilmu politik” maupun posisi “IP sebagai disiplin otonom”. Di belahan dunia, science of government atau governmental science , hanya dikenal sebagai sebutan dan  pelajaran.  Pendiri  Amerika,  George  Washington  dan  John  Adams,  beberapa  kali bicara science  of  government (S.  Cook  dan  W.  Earleklay,  2014).  Sebutan  itu  yang mendorong  kehadiran  sejumlah  buku  yang  disajikan  oleh  para  penulis  Amerika  pada dekade  1800-an  sebelum  lahir  ilmu  politik  dan  studi  administrasi  pada  tahun  1880-an. Sejumlah  universitas  di  Amerika  dan  Inggris  memiliki  institusi  “ department  of government ” atau “ department of government and politics ” tetapi tidak mengembangkan “ science of government ” sebagai disiplin ilmu, melainkan berisi ilmu politik. Government
Department Harvard University mengembangkan studi politik atas pemerintahan, namun institusi  ini  sampai  sekarang  memiliki  sebutan  “ Eaton  Professor  of  the  Science  of Government ” yang  antara lain disematkan pada sejumlah ilmuwan politik seperti Carl Friedrich, Charles McIlwain, Samuel Huntington, Robert Bates, Samuel Beer, dan Daniel Ziblatt.
Di  tengah  “ science  of  government ”  yang  mati  suri,  hanya  sebagai  sebutan  dan pelajaran,  studi  pemerintahan  berkembang  pesat.  Pemerintahan  sebagai  bidang  studi menjadi  perhatian  berbagai  disiplin  ilmu  dan  perspektif,  bukan  hanya  ilmu  politik  dan administrasi  publik,  tetapi  juga  filsafat,  hukum,  sosiologi,  antropologi,  psikologi, ekonomi,  ekonomi-politik,  manajemen,  geografi,  dan  ekologi.  Karena  posisi “pemerintahan  sebagai  studi”  inilah,  UGM  yang  dulu  menjadi  perintis  IP,  malah meninggalkan IP dan menggantikannya dengan “politik dan pemerintahan” sejak 2009.
Mengikuti  jejak  UGM  itu,  pada  tahun  2014/2015,  rezim  kodifikasi  sempat merekomendasikan kepada program studi IP di seluruh Indonesia agar mengganti “IP” menjadi  “studi  pemerintahan”  ( governance  studies atau governmental  studies ).  Tetapi asosiasi  IP  melakukan  advokasi  yang  menolak  rekomendasi  itu,  sehingga  sampai sekarang, tetap berhasil mempertahankan IP, bahkan juga hadir pengakuan tentang gelar kesarjanaan baik sarjana IP maupun magister IP.
Melalui artikel ini, saya tetap mengakui dan menghargai jerih payah klaim IP yang sudah  berjalan  selama  tujuh  dekade,  sebagai  ilmu  khas  Indonesia,  tanpa  harus memperoleh pengakuan dan kesepakatan dunia. IP tetap bisa dipakai di Indonesia, seperti halnya  Afrika  Selatan  memakai regeerkunde ,  meskipun  dunia  tidak  mengenal  disiplin science  of  government atau governmental  science .  Tetapi  kalau  melakukan  pergaulan global, IP harus sanggup beradaptasi dengan tradisi “ study of government ” yang sudah menglobal. Pilihan ini serupa dengan Belanda yang tetap mempertahankan bestuurkunde sebagai  administrasi  publik  ala  Belanda,  dan  sanggup  beradaptasi  dan  berkonestasi dengan  hegemoni public  administration ala Anglo  Saxon .  Demikian  juga staatswissenschaft ,  yang  dulu  berbau  hukum,  tetapi  sekarang  dirayakan  sebagai  ilmu politik ala Jerman, yang sanggup bersanding dengan  hemenoni political science dalam tradisi Anglo Saxon .
Tetapi menghargai bukan berarti membiarkan cacat yang dibawa dan diajarkan oleh IP. Sebagai otokritik, tulisan ini justru hendak melucuti IP, sebuah klaim dan academic enterpresise yang gegap gempita, tetapi prematur, salah kaprah, rapuh, dan krisis. IP tidak
sanggup menjawab pertanyaan pada paragraf pertama. Banyak sarjana bisa membuat dan mengumpulkan  definisi  IP,  yang  cukup  untuk  dihafal  mahasiswa,  tetapi  tidak memperkaya pengetahuan dan tidak mencerahkan praktik pemerintahan. Itu semua terjadi karena  IP  mewarisi  kolonialisme,  meniru  praktik  salah  kaprah  pemerintahan,  dan mengikuti  neoliberalisme.  Dengan  begitu,  tulisan  ini  bertujuan  agar  masyarakat  IP berubah  dari  “tidak  mengetahui  apa  yang  diketahui,  diajarkan,  dan  dihafal”  menjadi “mengetahui apa yang diketahui”, sehingga IP duduk tegak lurus sebagai disiplin ilmu. Jika mau duduk tegak lurus, maka IP tidak bisa sibuk dengan barang basi (seperti objek formal  dan  objek  material  dengan  pendekatan  monodisplin,  multidisiplin,  dan interdisplin,  yang  sebenarnya  tidak  jelas),  tetapi  secara  epistemologis  tidak  sanggup menghadirkan pemerintahan sebagai subjek dan perspektif.

## PEMAHAMAN DAN PEMETAAN
Orang “tidak mengetahui apa yang diketahui” tentang pemerintahan memang bisa dimaklumi, sebab konsep ini terlalu licin dan sulit ditangkap. Bahasa Inggris mengenal government untuk menyebut pemerintah sekaligus pemerintahan, sehingga menyulitkan pemahaman.  Namun  kata  dasar govern menjadi  dasar  untuk  memahami  fungsi  dan aktivitas  pemerintahan  yang  dijalankan  oleh  pemerintah.  Bahasa  Belanda  mengenal beberapa  konsep  yang  membingungkan: gouvernement(en), reeger , overheid, dan bestuur .  Dengan  menggunakan  Bahasa  Indonesia,  kita  akan  memperoleh  kata  dasar “perintah”  dalam  konsep  pemerintahan,  yang  mudah  tergelincir  menjadi  “titah penguasa”,  sebuah  makna  yang  tidak  disukai  oleh  masyarakat  modern.  Namun  dalam sejarah  panjang,  masyarakat  mengenal  pemerintah(an)  otokratis,  yang  identik  dengan perintah dan titah itu untuk merawat ketundukan dan kesetiaan rakyat pada penguasa.
Bahasa  tentu  bersifat  partikular,  dan  karena  itu,  pemerintah(an)  perlu  dipelajari dengan pengetahuan dialektis antara pengetahuan universal dan ikatan budaya. Dwight Waldo (1955) menyarankan untuk memahami pemerintahan dengan kerangka konstitusi dan  demokrasi,  meski  demokrasi  hanya  menjadi  salah  satu  jenis  pemerintahan. Bagaimanapun  pemerintahan  demokratis  (kedaulatan  rakyat)  adalah  pilihan  konstitusi Indonesia,  yang  tentu  memahami  pemerintahan  bukan  sekadar  perintah  dan titah . Demokrasi adalah jenis politik paling utama dan mulia. Karena itu, meminjam S. Finer (1970), pemahaman pemerintahan harus dimulai dari politik, yakni sebagai politik yang dilembagakan,  yakni  kekuasaan  yang  dilembagakan  menjadi  kewenangan  untuk
memutuskan  dan  melaksanakan.  Bukan  sekadar  politik,  H.  Finer  (1946),  yang  kerap dikutip,  memahami  pemerintahan  sebagai  politik  dan  administrasi,  atau  pemerintahan terdiri  dari  proses  politik  dan  proses  administrasi  yang  koheren.  Politik  adalah  soal kehendak  sosial,  persetujuan  rakyat,  dan  kekuasaan  untuk  menetapkan  hukum. Administrasi  adalah  penggunaan  cadangan  kehendak  dan  kekuasaan  sosial  ini  dengan metode  personal,  mekanik,  teritorial,  dan  prosedural  yang  sesuai  untuk  memberikan layanan  pemerintah  secara  spesifik  kepada  mereka  yang  berhak.  Mesin  administrasi berada  di  bawah  fase  politik  dalam  pemerintahan,  dan  memang  seharusnya  demikian, sebab politik menentukan kehendak dan fungsi, dan ini bekerja sebelum, berdaulat atas dan  pencipta  mesin  dan  prosedur  administrasi.  Administrasi  adalah  pelengkap  diskresi dan  diskresi  adalah  politik  yang  hampir  sepenuhnya  tidak  terhalang  dan  karakter  serta kehendak  bebasnya,  tetapi  administrasi  hanyalah  cerminan  dari  kekuasaan  politik.  Ini adalah penerima jumlah kebijaksanaan yang lebih kecil.
Lebih kompleks dari makna dan proses memerintah, pemerintahan secara lengkap berbicara tentang “siapa memerintah siapa, apa, dan bagaimana”. Konsep siapa pertama menunjuk  subjek,  yakni  pemerintah.  Dalam  politas  fasis,  negara  bertindak  sebagai pemerintah,  kepala  negara    secara  absolut  menjalankan  pemerintahan.  Dalam  politas demokratis,  pemerintah  sebagai  representasi  kedaulatan  rakyat  menjalankan pemerintahan.  Di  luar  dua  politas  itu,  ada  pula  penguasa  yang  bertindak  sebagai pemerintah,  ada  pula  aristokrat,  segelintir  elite  yang  disebut  pemerintahan  oligarkhis, serta ada pula pemerintahan dipegang oleh birokrat yang kerap disebut negara pegawai (birokratik).
Masalah who govern itu bisa menjadi analisis empirik yang selalu menarik. Tetapi saya  hendak  mengatakan  bahwa  frasa  “siapa  memerintah  siapa,  apa,  dan  bagaimana” merupakan  susunan  kelembagaan  yang  dipengaruhi  oleh  tradisi  pengetahuan.  Dalam konteks ini, pengetahuan dan praktik pemerintahan di Indonesia dibentuk oleh divergensi dan  konvergensi  antara  tradisi  Eropa  Kontinental  versus Anglo  Saxon sekaligus perbedaan  antara  politik  versus  administrasi.  Tradisi  Eropa  yang  mengutamakan stateness ,  berbicara  tentang  negara,  hukum  dan  administrasi;  sebaliknya  tradisi Anglo Saxon yang  bercorak stateless berbicara  pemerintah,  politik  dan  administrasi  (Dyson, 1980;  B.G  Peters,  1999;  Overeem,  2013;  Bohne,  2014;  Grimm,  2016;  Maier,  2019). Konsepsi  negara  hukum  ( rechtsstaat )  sebenarnya  bukan  negara  legal-formal  belaka, tetapi esensinya adalah negara adil yang melindungi kebebasan, tetapi legalisme negara
hukum  telah  membentuk  pemahaman  tentang  hukum  pemerintahan.  Konvergensi administrasi  pada  dua  tradisi  itu  membuat  mazhab  administrasi  pemerintahan,  dan  di zaman neoliberal, konvergensi ini melahirkan manajemen dan tatakelola pemerintahan. Tradisi ilmu politik yang kuat di Amerika membentuk mazhab politik pemerintahan.
Beragam  mazhab  itu  menunjukkan  bahwa  pengetahuan  pemerintahan  terpotong- potong (mutilasi) sehingga tidak terbangun koherensi secara utuh. Raadschelders (2000), misalnya, menyampaikan analogi “bisa melihat pohon-pohon, tetapi  tidak bisa melihat hutan.  Analogi  itu  berarti,  orang  melihat  pohon  hukum,  pohon  politik,  dan  pohon administrasi, tetapi tidak melihat hutan pemerintahan.  Dengan analogi itu, Raadschelders menunjukkan  bahwa  pengetahuan  tentang  pemerintahan  mengalami  fragmentasi  dan kompartemenisasi. “... para peneliti semakin menyadari bahwa pengetahuan kita tentang pemerintah dan pemerintahan terkotak sedemikian rupa sehingga pemahaman yang lebih holistik  atas  fenomena  sosial  ini  dalam  konteks  sosialnya  sangat  hilang  baik  dalam penelitian maupun pengajaran”, demikian ungkap Raadschelders.

## HUKUM PEMERINTAHAN
UUD 1945 memperoleh pengaruh campuran antara tradisi Anglo Saxon dan Eropa Kontinental yang dikontekstualisasikan sesuai aspirasi dan kondisi Indonesia.  Konstitusi menyebut “rakyat” 100 kali, “negara” juga 100 kali, “pemerintah(an)” 32 kali, “hukum” 20  kali,  “warga”  17  kali,  “manusia”  10  kali,  dan  “masyarakat”  10  kali.  Konstitusi menegaskan rakyat yang menyatakan kemerdekaan untuk membentuk Negara Republik Indonesia.
Namun  campuran  ini  pasti  licin,  diperebutkan  oleh  beragam  sekte  dan  mazhab pengetahuan.  Saya  sebagai  sarjana  politik-pemerintahan  sangat  menyukai  paragraf keempat  Pembukaan  UUD  1945  yang  ideologis,  baik  frasa  “Pemerintah  Negara Indonesia”  yang  diikuti  dengan  rangkaian  tujuan  kemerdekaan;  serta  frasa  “Negara Repubik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat”.  Sebaliknya,  para  sarjana  hukum  lebih sering mendiskusikan frasa “Indonesia negara hukum demokratis” yang ada dalam batang tubuh. Bagi saya, frasa “Negara Repubik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” adalah kebaruan,  buah  dari  dekolonisasi,  yang  membedakan  dengan  negara  kolonial. Bagaimanapun praktik negara hukum sudah ada dalam negara kolonial, yakni penguasa kolonial  memerintah  dengan  hukum  ( rule  by  law ),  meski  hukum  itu  bukan  untuk kebebasan, hak asasi manusia dan demokrasi.
Konsep negara hukum ( rechtsstaat) pernah disebut dalam konstitusi awal, namun kata  asing  itu  hilang  dan  diganti  menjadi  “negara  hukum  yang  demokratis”  dalam konstitusi amandemen, yang mungkin dimaksudkan bisa mengakomodasi secara luwes terhadap gagasan rule of law yang muncul dari tradisi Anglo Saxon . Frasa “negara hukum demokratis”  ( democratic  rechtsstaat )  juga  sudah  dipakai  oleh  Jerman  setelah  Perang Dunia II, yang sekarang disebut negara konstitusional. Bahkan di era neoliberal selama hampir tiga dekade terakhir, rule of law dipakai secara global, menandai konvergensi cara pandang hukum, baik Amerika maupun Eropa.
Karena pengaruh tradisi Eropa, dan karena warisan kolonial, ide “negara centris” memang sangat  kuat,  bahkan lebih kuat  ketimbang pemerintah demokratis, meski kata kunci rakyat – sebagai sebuah konsep politik -- sangat fundamental dalam konstitusi. Para sarjana  hukum  sukses  melakukan  glorifikasi  konsep  negara  hukum,  supremasi  hukum, penegakan  hukum,  dan  hukum  sebagai  panglima  untuk  melawan  politik  atau  ekonomi sebagai  panglima.  Pandangan  hukum  positivis  dan  dogmatis  mengatakan  bahwa supremasi hukum harus di atas segalanya, bahwa kekuasaan negara dan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasar pada hukum secara konstitusional, bukan pada kekuasaan semata. Argumen ini adalah sebuah “moralitas politik” yang anti-politik untuk melawan penguasa yang mereka sebut lalim dan tidak bermoral seperti setan.
Pemikiran negara centris melahirkan ilmu negara di Fakultas Hukum. Ilmu negara, yang  legal  formal,  dipotong-potong  menjadi  hukum  tata  negara,  hukum  administrasi negara, hukum tata pemerintahan. Ketika kuliah S1, saya memperoleh empat  mata kuliah berjudul hukum: Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Tata Negara, dan  Hukum  Tata  Pemerintahan.  Tetapi  setelah  pembaruan  kurikulum  1991  yang disubversi  oleh  Ilmu  Politik,  mata  kuliah  bernama  hukum  hilang  dari  kurikulum  IP, diganti dengan sejumlah mata kuliah bernama politik.
Para sarjana hukum positivis-kontinental memahami pemerintahan bukan dengan politik  dan  demokrasi,  melainkan  dengan  kerangka  negara  hukum,  dan  menempatkan peran sentral hukum dalam pemerintahan (BG Peters, 1999), sehingga dapat dikatakan bahwa  pemerintahan  adalah  hukum.  Secara  hukum,  aktivitas  pemerintahan  dimaknai sebagai perbuatan “mengatur dan mengurus”, yang sampai sekarang dikenal secara paten dalam undang-undang. Menurut sudut hukum, pemerintahan mengandung pembentukan hukum,  pelaksanaan  hukum,  dan  penegakan  hukum.  Pembentukan  hukum,  menurut aliran  hukum  positif,  harus  menurunkan  perintah  dan  harus  sesuai  dengan  konstitusi.
Karena itu institusi hukum maupun sarjana hukum harus mengambil peran besar dalam membuat undang-undang. Menurut Anglo Saxon , pembentukan hukum adalah perbuatan politik, dan pelaksanaan hukum adalah tindakan administrasi. Politik berbicara tentang siapa yang membuat hukum dan apa isi hukum, dan administrasi adalah soal bagaimana menjalankan  hukum.  Subjek  yang  disebut siapa tidak  lain  adalah  institusi  pemegang kedaulatan rakyat, yakni parlemen dan pemerintah.
Hukum positivistik memandang pemerintahan harus bekerja seperti baris-berbaris: “setiap orang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diperintah”. Pejabat pemerintah bisa  berbuat  kalau  memperoleh  perintah  hukum.  Jika  tidak  ada  perintah  hukum,  maka pejabat  tidak  boleh  berbuat  meskipun  didesak  oleh  rakyat.  Hukum  bukan  ekspresi kebebasan seperti bermain sepak bola (setiap pemain bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang, seperti petuah rule of law oleh AV Dicey), bukan pula untuk pencapaian kehendak rakyat dan hak warga secara adil, bukan pula untuk memperkuat otoritas dan diskresi pemerintah yang sesuai dengan konteks sosial dan kehendak rakyat. Hukum yang kaku lebih banyak untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan pemerintah, daripada memberi  energi  kepada  pemerintah.  “Ketika  orang  Amerika  berpikir  tentang  masalah pembangunan pemerintah, ia mengarahkan dirinya bukan pada penciptaan otoritas dan akumulasi kekuasaan tetapi lebih pada pembatasan otoritas dan pembagian kekuasaan”, ungkap  Huntington  (1968).  Dengan  begitu,  hukum  tidak  menjadi  apa  yang  disebut  J. Wilson  (1896)  sebagai  “otot  besar  pemerintah”  ( great  sinew  of  government )  untuk mewujudkan kehendak rakyat, melainkan malah menjadi birokrasi “sangkar besi” yang diingatkan  Max  Weber.  Pejuang  hukum  progresif,  Prof.  Satjipto  Rahardjo,  juga mengingatkan bahwa Indonesia bukan “negara hukum” melainkan “negara peraturan”; yakni bukan hukum untuk manusia tetapi manusia untuk hukum.

## ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
IP  secara  eksplisit  menjadi  sebuah  nama  jurusan,  bersama  Publisistik  dan Hubungan Internasional, dalam Akademi Ilmu Politik (AIP) yang berdiri tahun 1947 di Yogyakarta.  Kata  “politik”  dan  tiga  jurusan  itu  sebenarnya  bercita  rasa Anglo  Saxon ketimbang Eropa Kontinental, sebab selama masa penjajahan, tidak pernah mengajarkan kata politik, dan kata ini tentu hadir karena spirit dekolonisasi. AIP dibubarkan pada tahun 1949,  bergabung  ke  dalam  Fakultas  Hukum  Sosial  Politik  di  UGM.  Fakultas  ini bertambah  menjadi  Fakultas  Hukum  Ekonomi  Sosial  Politik  pada  tahun  1951.  Tahun
1958, Jurusan IP hilang, diganti dengan nama ilmu usaha negara. Dua tahun sebelumnya lahir sekolah kedinasan Departemen Dalam Negeri, yakni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, yang memiliki tubuh pengetahuan IP. Tahun 1960, ilmu usaha negara berganti lagi menjadi IP, dan lahir pula ilmu administrasi negara di Fakultas Sosial Politik.
Pembentukan dan pengajaran IP dilakukan karena alasan aksiologis-praktis, yaitu mengisi tenaga pamong praja yang terdidik dan terlatih, seperti halnya pengajaran yang pernah dilakukan oleh negara kolonial. Pilihan kebijakan ini tidak salah tetapi juga tidak duduk. Jika duduk secara koheren, maka IP seharusnya mendidik kader-kader pemerintah maupun  mencerahkan  pemerintah(an),  meski  siapapun  bisa  menjadi  pemerintah, termasuk  rakyat  jelata  yang  tidak  sekolah.  Untuk  mendidik  kader-kader  negara  (baca: pamong  praja,  atau  birokrat),  lebih  duduk  dengan  administrasi  publik  atau  ilmu  usaha negara. Dengan begitu, IP tumpul tidak berkembang sesuai dengan ontologi-epistemologi pemerintahan, melainkan sebagai sekolah pamong praja atau bisa disebut birokratologi (ilmu yang mempelajaridan membentuk birokrasi). Konstruksi pemahaman ini tidak lain karena  roh  pemerintahan  “negara  pegawai”  (HJ  Benda,  1966;  R.  McVey,  1982)  yang diwarisi  dari  negara  kolonial,  meskipun  konstitusi  sudah  menegaskan  “pemerintahan berkedaulatan rakyat”.
Pendiri dan pengasuh IP generasi awal adalah para sarjana hukum didikan Indologi, meskipun tradisi ini sebenarnya tidak mengenal konsep pemerintah, melainkan negara. Agar  tidak  terlalu  hukum,  para  mahasiswa  IP  memperoleh  pelajaran  tentang bestuur (yang  diterjemahkan  menjadi  pemerintahan),  sebuah  konsep  yang  sudah  lama  dikenal dalam  pengajaran  dan  praktik  administrasi  negara  kolonial.    Buku  Gerrit  van  Poelje Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, Pengantar  Umum  Ilmu  Pemerintahan (1953),  yang  diajarkan  sekaligus  menjadi  buku hafalan bagi mahasiswa IP. Bestuurskunde , yang disebut IP (terapan) itu, menurut Poelje, adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana mengatur dan memimpin sebaik-baiknya dinas umum. Ini serupa dengan ilmu kedinasan dan perkantoran. Bahkan tidak sedikit sarjana IP  yang  menobatkan  Gerrit  van  Poelje  sebagai  Bapak  IP.  Penobatan  ini  merupakan perbuatan salah dan serampangan yang tidak pantas untuk diakui.
Pemahaman  pemerintahan  dengan  lensa bestuur itu  mengandung  sejumlah masalah dan kesalahan. Pertama , kesalahan etimologi dan terjemahan. Menterjemahkan bestuur menjadi  pemerintahan  adalah  salah  kaprah,  kesalahan  serius  yang  selalu dibenarkan  menjadi  kebenaran.  Tradisi  pengetahuan  Eropa  Kontinental,  termasuk
Belanda,  tidak  pernah  menjadikan  “pemerintah”  sebagai  tema  pemikiran  dan  subjek kajian. LP van de Spiegel pernah menulis risalah Schets Der Regeerkunde (1786), dengan makna regeer lebih  dekat  ke  konsep  pemerintahan    ketimbang bestuur ,  dan  buku  ini dianggap Rutgers (2005) sebagai Het Gulden Boekje Uit De Nederlandse Bestuurskunde, buku  emas  administrasi  Belanda.  Tetapi regeerkunde mati  suri  di  Belanda,  dan  kelak nama  ini  malah  dijadikan  semacam  “IP”  oleh  Afrika  Selatan.  Baru  tahun  1928,  hadir Gerrit  van  Poelje,  seorang  pejabat  yang  menjadi  profesor  pertama  dalam  bidang bestuurskunde dan mendirikan bestuurskunde di Nederlandsche Handels-Hoogeschool . Para  sarjana  Belanda  memaknai bestuur bukan  sebagai  pemerintahan  tetapi  sebagai administrasi.   Setelah Perang Dunia  II,  apa yang  disebut bestuurskunde disepakati dan dirayakan oleh para sarjana sebagai administrasi publik ala Belanda, yang setara dengan public  administration ala  Amerika  Serikat  (Kickert  dan  Toonen,  2006;  Philip  Marcel Karré dkk, 2020).
Bahkan  generasi  baru  sudah  meninggalkan  ajaran bestuurskunde warisan  van Poelje yang praktikal, menuju ilmu yang reflektif dan kritis. Bestuurkunde warisan lama dipandang  mengabaikan  rasionalitas  hukum,  ekonomi  dan  pratik  politik  (Kickert danToonen,  2006;  Braun  dkk,  2015;  Schillemans,  2017).  Jurnal Bestuurkunde edisi terbaru  2020,  sengaja  mengusung  tema Kritische  Bestuurskunde ,  yang  meninjau  ulang pengetahuan  instrumental,  sembari  membawa  studi  kebijakan  dan  administrasi menggunakan teori kritis.  “Kami percaya bahwa pendekatan kritis tidak hanya memiliki prinsip-prinsip  lapangan  sebagai  objek  analisis,  tetapi  juga  realitas  politik  dan  praktik kebijakan”,  ungkap Robert van Putten dkk (2020). Dengan pendekatan kritis, Asosiasi Administrasi  Publik  Belanda  ( Vereniging  voor  Bestuurskunde )  hendak  membawa kebijakan  dan  administrasi  yang  mereka  tekuni  menjadi  masalah  publik,  bersentuhan dengan  konflik  nilai  dalam  masyarakat,  masuk  ke  ruang  percakapan  demokratis, sekaligus relevan dengan praktik debat sosial yang lebih luas.
Kedua , praktik dan IP dipandang dan disusun sebagai bestuur , atau pemerintahan sebagai administrasi, membuatnya menjadi sempit, parsial, tanggung, praktis, dan naif. Pemahaman  ini  serupa  dengan  perbuatan  administratif  yang  dilakukan  oleh  para administrator  di  kantor  organisasi  perangkat  daerah  (OPD,  yang  bukan  organisasi pemerintahan daerah), mulai dari dinas hingga kecamatan. Ranah openbaar bestuur itu termasuk pemerintahan, tetapi pemerintahan tanpa pemerintah, atau pemerintahan yang dikerjakan  oleh  administrator.    IP  dalam  pengertian bestuurkunde cenderung  mekanik,
normatif,  menuntun,  menggurui,  menawarakan sollen ,  dan  hanya  membekali keterampilan profesional-birokratis (S. Djojowadono, 2015; M. Tjokrowinoto, 2015).
Pemahaman praktis-instrumental para sesepuh itu menurun kepada anak didik dari generasi  ke  generasi  yang  sebagian  besar  menjadi  aparat  sipil  negara.  Salah  satu  yang “salah  kaprah”  adalah  munculnya  pemahaman  bahwa  kecamatan  adalah  pemerintah, dengan sebutan “pemerintah kecamatan”, disertai artikulasi diskursus bahwa camat harus dipegang oleh sarjana pemerintahan. Ada pula profesor yang “mengukur” pemerintahan dengan  lensa  administrasi  formal  tanpa  politik,  menyebut  pemerintahan  desa  adalah pemerintahan  palsu  karena  desa  tidak  mempunyai council ,  dinas,  inspektorat,  pegawai negeri, dan tidak menyelenggarakan pelayanan publik seperti local government . Di mata saya,  yang  palsu  bukan  pemerintahan  desa,  melainkan  yang  palsu  adalah  pengetahuan profesor  itu  tentang  pemerintahan;  ibarat  bersikukuh  hanya  mengakui  pada  satu  jenis ayam untuk mengatakan bahwa jenis-jenis ayam yang lain bukan ayam
Secara keilmuan, IP anti pada politik, padahal “pemerintahan berkedaulatan rakyat” sangat  bermakna  politik,  sebagai  bentuk  dekolonisasi  dan  pembebasan  dari “pemerintahan  birokratik”  atau  “negara  pegawai”,  menyerupai  gagasan  pemerintahan republiken  dalam  tradisi Anglo  Saxon .  IP  selama  tiga  dekade  sudah  bercerai  dan melupakan  hukum,  yang  sebenarnya  mendirikan  dan  membentuk  IP.  Meninggalkan hukum positif itu sangat baik, tetapi kalau IP tidak mengetahui hukum progresif, hukum politik, dan hukum deliberatif, juga berbahaya. Sebaliknya di kandang Fakultas Hukum juga masih melakukan kajian dan mengajarkan pemerintahan dengan lensa hukum positif. Mereka  secara  eksklusif  mendidik  dan  mengajarkan  orang  banyak  untuk  melihat pemerintahan  dengan  cara  hakim,  meletakkan  jargon  supremasi  hukum  di  atas pemerintahan, sehingga sanggup membuat pemerintah patuh pada hukum (baca: aturan) tetapi abai secara politik pada daulat rakyat.
Meskipun  dibentuk  dengan bestuur (administrasi  ala  kolonial  Belanda),  dan kemudian ditambah administrasi publik ilmiah ala Amerika sejak Orde Baru, namun IP enggan disebut dan menyebut sebagai Ilmu Administrasi. IP mempelajari, mengajarkan, dan  mengkaji  berbagai  konsep  kunci  dalam  administrasi  publik  (kinerja,  efektivitas, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, pelayanan publik, standar operasional dan prosedur,  dan  lain-lain),  tetapi  ia  mengaku  bukan  administrasi  publik,  meskipun  tidak sanggup membedakan antara pemerintahan dan administrasi.
Mungkin semua itu bisa disebut “ketidaktahuan atas apa yang diketahui”. Tetapi pengetahuan dan praktik pemerintahan yang mungkin mengandung “ketidaktahuan atas apa yang diketahui” itu sudah menjadi norma, habitus, dan wabah yang disengaja, baik di kampus maupun di kantor kecamatan,  sehingga saya sebut bukan lagi sebagai “ilmu pengetahuan” melainkan “politik pengetahuan”. Maksudnya adalah, di balik pengetahuan terdapat kepentingan dan kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintahan birokratik yang anti- politik dan anti pemerintahan berkedaulatan rakyat yang dimandatkan konstitusi.
Ketiga , konsep pemerintah merupakan tradisi Anglo Saxon , dan dengan semangat dekolinisasi, konstitusi Indonesia menegaskan konsep “pemerintah yang berkedaulatan rakyat”, tetapi sayang, tetapi sayang, IP mengajarkan pemerintahan sebagai bestuur ala kontinental  dan  kolonial.  Pemerintahan  sebagai bestuur itu  sudah  diajarkan  dan dipraktikkan  oleh  negara  kolonial  Belanda  di  Hindia  Belanda  dengan  sebutan binnenlands  bestuur (BB),  yang  dimaknai  sebagai  Pemerintahan  Dalam  Negeri.  BB secara keilmuan mengandung hukum-administrasi yang bercorak formalistik, hirarkhis, sentralistik, dan birokratik. Negara kolonial yang memilah birokrasi menjadi dua lapis: BB  sebagai  birokrasi  level  tinggi  dari  gubernur  jenderal  sampai  asisten  residen  yang dipegang oleh orang Eropa, dan pangreh praja ( Indslands Bestuur) sebagai level rendah yang mewadahi priyayi pribumi ke dalam birokrasi mulai dari bupati ke bawah.
HJ  Benda  (1966)  menyebut  negara  kolonial  itu  sebagai  negara  pegawai ( Beamtenstaaten) ,  yang  apolitis,  dengan  corak  pemerintahan  administratif par excellence . BB, dimata Benda, adalah sosok "setengah dewa" yang sangat kuat di dunia kolonial.  Para  aparat  negara  kolonial  bertugas  mempertahankan  perdamaian  dan ketertiban sebagai sumum bonum, sekaligus juga mengutamakan kebijakan kolonial di atas semua instrumen untuk implementasi, bukan dari tuntutan sosial yang bersaing tetapi dari  dan  untuk  "administrasi  yang  baik"  semata.  Untuk  mendukung  birokrasi  dan “administrasi  yang  baik”  itu,  pada  awal  1900,  negara  kolonial  mendirikan Opleiding Schoolen voor Indlansche Ambtenaren atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera), setingkat  perguruan  tinggi,  di  Bandung,  Magelang,  dan  Probolinggo,  yang  kemudian berkembang  menjadi  MOSVIA  ( Middelbaar  Opleiden  Schoolen  voor  Indische Ambtenaren) pada 1927. Keduanya mengajarkan hukum administrasi untuk menyiapkan pangreh  praja  yang  kompeten,  cekatan,  tertib,  loyal,  berwibawa,  dan  menjadi  pusat teladan bagi rakyat jelata.
Pengetahuan tentang bestuur terus diwariskan melalui IP di UGM, universitas lain, maupun lebih massif di APDN. IP identik dengan Orde Baru, yang mewarisi kolonialisme dan  menyepuhnya  dengan  developmentalisme. Bestuur merupakan  warisan  kolonial, administrasi  merupakan  sepuhan  developmentalisme  untuk  keperluan  modernisasi birokrasi.  Keduanya  anti-politik,  apalagi  hidup  di  zaman  Orde  Baru.  Waktu  itu,  tidak sedikit  mahasiswa  yang  menulis  skripsi  dengan  pola  template  dan  bercita  rasa administrasi,    dengan  judul  seputar:  “Pengaruh  Kepemimpinan,  Koordinasi,  Motivasi, dan  Pengawasan  terhadap  Efektivitas  Penarikan  Retribusi  Daerah”.  Ini  tampak  lebih cocok sebagai ilmu kedinasan atau ilmu perkantoran ketimbang IP.
Cita rasa bestuurkunde tidak pernah hilang dalam jiwa IP, sebagaimana cita rasa “negara pegawai” dalam pemerintahan Indonesia. Nama Gerrit van Poelje masih tetap harum, menghiasi pengetahuan dan tulisan para sarjana kontemporer (F. Van Ylst, 2015; N. Karniawati, 2015;  P. Polyando, 2016). Namun IP tetap enggan untuk menjadi Ilmu Administrasi.  Sementara  disiplin  Administrasi  Publik,  yang  mengkaji government  in action ,  berkembang  pesat  secara  epistimelogis  di  belahan  dunia,  tetapi  terlalu  banyak mahasiswa dan sarjana IP masih rajin meneliti “administrasi lama” dengan tema “kinerja dan efektivitas” dengan pola template dan positivistik.

## MANAJEMEN DAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN
Konvergensi  pertama  administrasi  antara  Eropa  Kontinental  dan Anglo  Saxon , yang disebut big government (negara administratif, pemerintahan birokratik, dan otonomi birokrasi)  bertahan  selama  empat  dekade  sampai  1980-an.  Seiring  dengan  krisis kapitalisme,  antara  lain  akibat  Perang  Teluk  yang  panjang,  sejak  dekade  1980-an melahirkan  ideologi  dan  proyek  neoliberalisme.  Kehadiran  neoliberalisme  melahirkan bentuk konvergensi kedua di sisi administrasi antara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon , yang  antara  lain  menyajikan  diskursus  managerialisme  baru,  manajemen  publik  baru, tatakelola ( governance , dan lebih khusus good governance ), dan reinventing government . Di  bawah  payung  neoliberalisme,  konvergensi  baru  antara  Eropa  dan  Amerika  terjalin kuat, yang menggempur konvergensi pertama, seraya menggeser big government menjadi big governance , dari more government ke less government dan more market , mengganti konsep  negara  ke  konsep  sektor  publik,  dari  administrasi  ke  manajemen,  dari  negara hukum  ( rechtsstaat) ke rule  of  law, dari  birokrasi  ke  jaringan,  dari  birokratisasi  ke
deregulasi,  debirokratisasi,  dan  privatisasi,  dari  sentralisasi  ke  desentralisasi,  serta  dari nasionalisasi ke globalisasi.
Para  pendukung  neoliberalisme  berujar  bahwa  pemerintah  adalah  masalah, pemerintah  menyebalkan,  yang  di  mata  mereka  gagal  mengelola  kapitalisme.  Presiden Ronald Reagan pada tahun 1982 berujar bahwa pemerintah adalah bagian dari masalah. Pada  tahun  1996,  Presiden  Bill  Clinton,  yang  memperoleh  nasihat  dari  penulis  buku Reinventing  Government (Osborne  dan  Gaebler,  1992),  berujar  bahwa  era  pemerintah besar telah berakhir, yang berubah menjadi pemerintah ramping.
Dengan  diskursus  “pemerintah  adalah  masalah”,  seolah  kaum  neoliberal menganggap  bahwa  pemerintah  adalah  musuh  mereka,  dan  seolah  mereka  tidak membutuhkan  pemerintah.  Masksudnya  bukan  itu.  Buruh  adalah  musuh  utama neoliberalisme. Negara berdaulat, pemerintah besar dan kuat, serta demokrasi yang kokoh adalah hambatan bagi neoliberalisme dan kapitalisme global. Kalau negara, pemerintah, dan  demokrasi  kuat,  maka  dengan  sendirinya  juga  bersatu  dengan  buruh  yang  kuat. Formasi  politik  yang  kuat  membahayakan  bagi  bisnis  kaum  neoliberal,  sehingga  yang dipukul pertama adalah pemerintah. Mereka tidak menghendaki pemimpin, negarawan, politisi, maupun parlemen yang kuat, sebaliknya lebih suka pada para ahli, profesional, dan  teknokrat  yang  mudah  mereka  kendalikan  (Harvey,  2007).  Kaum  neoliberal sebenarnya  tidak  menghendaki  negara  kecil  dan  langsing,  tetapi  negara  yang membengkak melalui banyak campur tangan pemerintah (Plant, 2010). Campur tangan pemerintah  itu  antara  lain  memotong  monopoli  otoritas  Bank  Central  yang  sebagian otoritasnya dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, memotong otoritas institusi yudikatif konvensional  untuk  dipindahkan  ke  Komisi  Pemberantasan  Korupsi,  hingga  menuntut pemerintah  membuat  regulasi  yang  ramah  terhadap  pasar  dan  swasta  maupun  regulasi yang bisa menciptakan stabilitas dengan cara mengendalikan amarah buruh.
Pada  level  meso  dan  mikro,  kaum  neoliberal  mempunyai  pengetahuan  dan teknologi  kekuasaan  seperti  manajemen  publik,  reformasi  sektor  publik,  maupun tatakelola  ( governance )  yang  lebih  khusus  lagi  pada good  governance . Pertama , pemerintahan  dimaknai  sebagai  manajemen  publik  untuk  menyepuh  pemerintahan sebagai administrasi publik. Para pengajar Fakultas Manajemen Pemerintahan di IPDN cenderung  berdiri  di  sini  (Ndraha,  2003;  Wasistiono,  2017).  Seperti  halnya  disiplin Administrasi  Publik,  titik  perhatian  “pemerintahan  sebagai  manajemen”  adalah pelayanan publik. Apa yang membedakan manajemen dengan administrasi? Administrasi
dikenal  dalam  dunia  pemerintahan  negara.  Manajemen  dikenal  dalam  dunia  bisnis perusahaan.  Dalam  pemerintahan  demokratis,  administrasi  merupakan  kelanjutan  dari politik  dan  hukum.  Politik  adalah  soal  menentukan  arah  dan  nilai  yang  melandasi kebijakan,  sekaligus  juga  berurusan  dengan  apa,  siapa  dan  bagaimana  pembentukan hukum  (undang-undang),  yakni  melalui  institusi  pemegang  kedaulatan  rakyat (pemerintah-eksekutif  dan  parlemen-legislatif).  Administrasi  adalah  soal  pelaksanaan hukum  yang dijalankan  oleh birokrasi  dengan dikendalikan oleh pemerintah-eksekutif. Rangkaian ini semua bermaksud untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai “input” pembentuk  pemerintahan,  sekaligus  menghadirkan  negara  untuk  melayani-melindungi warga sebagai “output”.  Manajemen, yang dipelajari oleh ekonomi, berbicara tentang perbuatan  merencanakan,  mengelola,  mengendalikan,  dan  menggerakkan  sumberdaya dalam  organisasi  bisnis  secara  efisien  untuk  mencapai  efektivitas  dan  produktivitas berupa keuntungan sebesar-besarnya.
Kedua  konsep  itu  barangkali  mempunyai  kesamaan  pada  tindakan,  tetapi  sangat berbeda  pada  sisi  nilai,  kepentingan,  dan  tujuan.  Administrasi  birokrasi  juga  berbicara tentang  kompetensi  profesional,  efisiensi  dan  efektivitas,  tetapi  administrasi  yang digerakkan  oleh  pemerintah  ini  tidak  mengejar  laba-keuntungan  seperti  halnya  dalam manajemen perusahaan.
Tetapi  neoliberalisme  membuat  manajemen  menjadi  digdaya  dan  hegemonik. Kaum  neoliberal  membuat  manajemen  bukan  sebagai  perangkat  ilmiah  tetapi  menjadi ideologi, yang para kritikus, menyebutnya sebagai manajerialisme. Mereka memasukkan manajemen dan manajerialisme ke dalam dunia politik, pemerintahan dan negara. Mereka menggunakan  manajerialisme  untuk  melucuti  pemerintah-negara,  yang  melalui manajemen  publik,  mengarahkan  sektor  publik  dan  pelayanan  dikelola  dengan manajemen bisnis dengan mata uang efisiensi dan laba. Demikian catatan kritis Thomas Klikauer (2013):
“Manajerialisme  menggabungkan  alat  generik  dan  pengetahuan  manajemen  dengan ideologi untuk memantapkan dirinya secara sistemik dalam organisasi, lembaga publik, dan masyarakat sambil merampas pemilik bisnis (properti), pekerja (organisasi-ekonomi) dan  masyarakat  sipil  (sosial-politik)  dari  semua  kekuatan  pengambilan  keputusan. Manajerialisme  membenarkan  penerapan  teknik  manajerial  satu-dimensi  untuk  semua bidang  pekerjaan,  masyarakat,  dan  kapitalisme  atas  dasar  ideologi  unggul,  pelatihan
pakar,  dan  eksklusivitas  pengetahuan  manajerial  yang  diperlukan  untuk  menjalankan lembaga publik dan masyarakat sebagai korporasi.”
Pengetahuan itu sudah jauh dari konsep “pemerintahan berkedaulatan rakyat” yang dimandatkan  konstitusi.  Bagaimanapun  pelayanan  publik  untuk  warga  harus  baik  dan efektif.  Tetapi  apakah  ini  bisa  diselesaikan  dengan  manajemen  publik  dan  pendekatan pelanggan?  Bagaimana  konstruksi  pengetahuan  “pemerintahan  sebagai  manajemen” memahami  perbuatan  pemerintahan  secara  politik,  hukum,  dan  administrasi  untuk melakukan transformasi dari manusia menjadi rakyat dan menjadi warga? Cara pandang manajerialisme tidak peduli pada masalah itu. Mereka tidak peduli pada pemerintah yang kuat dan berkedaulatan rakyat. Kepedulian mereka adalah membuat pemerintah sebagai korporasi.
Kedua ,  pemerintahan  sebagai  tatakelola  ( governance) .  Konsep,  yang  dibangun dengan anti-government ini,  sungguh  licin.  Seperti  halnya  konsep government sebelumnya, konsep governance juga dimaknai dengan sudut yang berbeda. Politik pada umumnya memahami governance sebagai relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat, atau relasi  antara  negara  dan  nonnegara.  Selebihnya  memahami governance dari  sudut administrasi, manajemen dan teknis, yakni governance dalam pengertian pasar, jaringan, kerjasama, kemitraan, dan lain-lain.
Peringatan dan kritik terhadap governance sudah sangat banyak. Rhodes (1996), seorang professor of government , yang selalu mengutamakan pemerintah ( government ), mengingatkan bahwa tatakelola sebagai jaringan yang mengatur diri sendiri merupakan tantangan bagi  kemampuan memerintah karena jaringan menjadi  otonom dan menolak panduan pusat. Mereka adalah  contoh utama “kepemerintahan tanpa pemerintah”. Bagi saya,  governance  sangat  penting,  tetapi  bisa  juga  berbahaya.  Pemerintah(an)  tanpa governance  akan  membuat  birokratik  dan  lalim,  tetapi governance tanpa  pemerintah, akan  membuat  teknokrasi  yang  kian  melemahkan  pemerintah  demokratis  untuk mewujudkan kehendak rakyat.
Meskipun diskusi governance berbuih-buih, namun akhirnya, ia diambil alih oleh governance  (GG),  yang  oleh  M.  Grindle  (2017),  sebagai  pendamping  normatif.  GG sangat  marak  di  Indonesia  selama  era  reformasi.  Ketika  bicara  GG,  orang  langsung menunjuk  sejumlah  indikator,  misalnya  akuntabilitas,  transparansi,  partisipasi, rule  of law ,  responsivitas  dan  seterusnya.  Dulu  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  sangat gemar  dengan  GG,  yang  beliau  pidatokan  di  ruang  wakil  rakyat  hingga  dalam  sidang
PBB.  Sejumlah  indikator  GG  lantas  menjadi  asas-asas  penyelenggaraan  pemerintahan yang baik dalam UU No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan. Rezim pendidikan tinggi  juga  suka  “ good  university  governance ”  sebagai  instrumen  standarisasi  dan kendali. GG diajarkan menjadi materi diklat bagi PNS, yang harus dihafal dengan baik seperti menghafal Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.  Para mahasiswa dan sarjana IP sangat suka pada dua konsep ini, dengan nalar yang lazim: melubangi dan melemahkan pemerintah. Mereka memanfaatkan indikator GG sebagai barang template yang mudah, positif, dan objektif untuk penelitian deskriptif terhadap pekerjaan pemerintah.
Di  tengah  wabah  GG,  di  tempat  lain  kritik  terhadap  GG  sudah  berhamburan, bahkan  mengajak  untuk  meninggalkan  mantra  buatan  kaum  neoliberal  itu.  Dengan analisis  poskolonial  yang  anti-orientalisme,  R.  Abrahamsen  (2000),  berujar  bahwa agenda GG, yang lahir ketika Perang Dingin usai, merupakan bagian tak terpisahkan dari teknologi kekuasaan yang bekerja dalam politik internasional dan merupakan salah satu cara  yang  digunakan  negara-negara  Utara  dalam  mengelola  dan  melegitimasi keberlangsungan  dan  kekuasaan  dan  hegemoninya  atas  negara-negara  Selatan.  Dalam pidato  guru  besar,  Cornelis  Lay  (2019)  berujar:  “ Good  governance merupakan  solusi seragam untuk semua masalah, dari ujung Afrika sampai pelosok Indonesia, tetapi tidak membawa  akibat  apapun”.  Setelah  berulang  tahun  30,  demikian  ungkap  M.  Grindle (2017),  GG  sebenarnya  sudah  mati  ( rest  in  peace ).    Di  mata  Grindle  GG  membuat kecanduan ketimbang membangkitkan pemikiran analitik; ia lebih banyak mengaburkan ketimbang mencerahkan.

## POLITIK PEMERINTAHAN
Para  penganut  “IP  otonom”  pernah  menuding  bahwa  IP  di  UGM,  yang  lahir kembali  pada  tahun  1960,  lebih  bersifat  politik  daripada  pemerintahan.  Kondisi  ini, menurut  Sujamto  (2015), karena “penguasa secara sadar menempatkan politik sebagai panglima”.    Ini  pendapat  khas  administrasi bestuurkunde yang  anti-politik,  untuk melemahkan  Soekarno  --  yang  memaknai  politik  sebagai  debat  tentang  arah  dan kebijakan guna mencapai tujuan kemerdekaan – sebagai pembenar kehadiran “ekonomi sebagai panglima” model developmentalis-kolonial pada era Orde Baru.
Ketika politik masih menjadi barang tabu di zaman Orde Baru, mulai penghujung hadir Afan Gaffar, Riswandha Imawan, dan M. Ryaas Rasyid yang membawa ilmu politik untuk  mewarnai  IP.  Meski  analisis  sistem  politik  dan  struktural  fungsional  sudah
diajarkan  bertahun-tahun  yang  sangat  cocok  dengan  developmentalisme  Orde  Baru, namun kehadiran mereka menyuntikkan banyak pengetahuan politik yang berguna untuk subversi terhadap dominasi hukum dan administrasi dalam IP.
Era  reformasi,  sebagai  era  politik,  disambut  dengan  banjir  studi  politik.  Para sarjana meninggalkan konsep pemerintah ( government ), karena secara metodologis, studi tentang  pemerintah(an)  identik  dengan  studi  institusionalisme  lama.  Para  sarjana  ilmu politik, maupun sebagian mahasiswa dan sarjana pemerintahan yang menyukai politik, lebih  banyak  berbicara  tentang  kekuasaan  ( power )  dan  penguasaan  ( ruling )  ketimbang governing .  Kajian  tentang  kekuasaan  dialamatkan  pada  studi  tentang  negara,  proses elektoral,  dan  penguasa  untuk  menggantikan  konsep  pemerintah.  Dengan  spirit moralisme-malaikatisme  (entah  pluralisme  liberal  atau  elitisme  sebagai  pluralisme terbalik),  mereka  sangat  suka  dengan  sederet  konsep  (oligarki,  elite  predator, elite capture ,  dinasti,  negara  gagal,  bossisme,  patronase,  klientelisme,  transaksionalisme, pragmatisme,  politik  uang,  korupsi, vote  buying ,  dan  lain-lain)  untuk  menuding  aktor- aktor  politik  (politisi,  bupati,  kapala  desa,  kandidat,  dan  sebagainya)  bekerja  secara negatif  dan  amoral  seperti  setan.  Karya-karya  orientalis  Vedi  Hadiz  (2010),  Jeffrey Winters (2013), Edward Aspinall (2019) selalu bicara defisit politik itu, sekaligus juga menjadi rujukan template oleh para mahasiswa dan sarjana yang menggeluti studi politik.
Terkait soal konsep-konsep itu, saya mengingat kembali petuah guru saya, Prof. Mohtar  Mas’oed,  empat  belas  tahun  silam:  “Anda  jangan  membawa  moral  untuk menganalisis politik. Anda akan kecewa jika mengunakan moral. Politik itu ya begitu itu, sebaiknya dilihat secara realis dan kontekstual”. Guru saya yang satu lagi, Prof. Purwo Santoso,  menambahkan  pentingnya humanizing politics ,  dan  bahaya  rabun  metodologi dalam  analisis  politik  yang  mengedepankan  “pendekatan  patologis”.  Kedua  guru  itu meningatkan  saya  untuk  meninggalkan  analisis  potisivistik  dan  menerapkan  analisis politik kontekstual.
Analisis patologis di atas seolah-olah membela rakyat dengan cara melucuti elite yang lalim. Cara pandang ini terlalu melebihkan kuasa elite, dan mengabaikan kekuatan rakyat.  Dengan  konsep sak  pada-pada ,  antropolog  Pujo  Semedi  (2019)  menunjukkan bahwa  hubungan  elite  desa  dengan  rakyat  sudah  berubah,  menjadi  posisi  yang  sama, yakni elite desa bisa ditekan, diolok-olok, dan dinegosiasi oleh rakyat. Meskipun seolah- olah  membela  rakyat,  tetapi  analisis  patologis  malah  menuding  rakyat  amoral  dan pragmatis karena sangat doyan politik uang. Bagi saya, praktik politik uang tidak perlu
dibaca secara moral, tetapi sebaiknya dilihat sebagai arena dan kesempatan bagi rakyat untuk  melakukan  negosiasi,  bahkan,  merebut  sumberdaya  dari  elite.  Ruang  negosiasi elite-rakyat itulah yang perlu dikaji secara kontekstual, sehingga bisa menjadi modalitas untuk meninggalkan politik patologis menuju politik perubahan.
Perspektif poskolonialis, yang anti-orientalis Barat, lebih tajam melucuti analisis politik patologis yang positivistik. Di mata kaum anti-orientalis, analisis yang berpusat pada elite itu, sungguh tidak mempunyai kontribusi secara aksiologis terhadap perubahan, malah  sebaliknya,  membenarkan  (melegitimasi)  intervensi  teknologi  kekuasaan teknokratis dari Jakarta maupun dari Barat. Kritik ini mengingatkan saya pada warning sejarawan Nordholt (1996) terhadap penggunaan “despotisme oriental” oleh para sarjana Barat untuk memberi gambaran tentang kerajaan Asia yang berwatak lalim dan menindas republik  desa.  “Model  ini  membantu  melegitimasi  penundukan  kolonial  atas  sebagian besar  Asia:  begitu  penguasa  lalim  digantikan  oleh  kuasa  kolonial  yang  rasional  dan budiman,  penduduk  lokal  dijamin  dan  hidup  tenang  bersama  dengan  desa  tradisional mereka yang tertutup”, demikian ungkap Nordholt.

## KESIMPULAN
IP  adalah  khas  Indonesia,  yang  tidak  dikenal  di  belahan  dunia.  Tetapi  IP  selalu memperoleh  stimulus  eksternal:  kolonialisme,  developmentalisme,  dan  neoliberalisme. Ia  hadir  karena  keperluan  aksiologi  pragmatis,  yang  bukan  untuk  menyiapkan  kader- kader  pemerintah,  bukan  pula  untuk  mencerahkan  praktik  pemerintahan  secara  utuh, tetapi sekadar untuk mencetak birokrasi yang lebih banyak untuk menjaga law and order , seperti halnya para pangreh praja kolonial untuk menjaga rust en orde . Tujuan aksiologi yang  tidak  duduk  itu  tidak  dilengkapi  dengan  ontologi  yang  memadai.  Para  sarjana berputar-putar  menentukan  objek  IP  adalah  gejala  pemerintahan.  Tetapi  makna pemerintahan  yang  disajikan  sungguh  salah  kaprah  dan  dangkal. Pertama ,  konsep pemerintah lahir dari tradisi Anglo Saxon , tetapi para sesepuh memahami pemerintahan dari  sudut  Eropa  Kontinental,  yakni  konsep bestuurkunde yang  diimpor  dari  Negeri Belanda. Adaptasi ini adalah kesalahan parah. Orang Belanda menyebut bestuurskunde sebagai  administrasi,  orang  Indonesia  menerjemahkan bestuurskunde sebagai pemerintahan. Kedua ,  konstitusi  telah  menyediakan  roh,  semangat,  dan  pengetahuan tentang  “pemerintahan  berkedaulatan  rakyat”,  yang  mirip  dengan  “pemerintahan republikenisme”  ala Anglo  Saxon ,  tetapi  para  sesepuh  malah  membuat  “pemerintahan
administratif-birokratis”  yang  diwarisi  dari  praktik-pengetahuan  kolonial.  Konstitusi malah dimonopoli oleh para sarjana hukum positivis-dogmatis, yang sibuk bicara negara hukum  dan  supremasi  hukum,  yang  melihat  pemerintahan  dengan  lensa  hakim,  bukan lensa pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
IP secara epistemologis tidak mempengaruhi, apalagi mencerahkan  praktik, malah sebaliknya,  pengetahuan  pemerintahan  lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  praktik. Kolonialisme, yang membentuk negara pegawai, membentuk DNA IP. Developmentalisme Orde Baru, yang meneruskan kolonialisme, sangat kuat membentuk IP. Wajah Orde Baru adalah wajah IP. Era reformasi, yang menganut neoliberalisme, juga diikuti  oleh  IP,  yakni,  tidak  mencerahkan  dan  memperkuat  pemerintah(an)  rakyat, melainkan  menggunakan  manajemen  publik  dan  tatakelola  untuk  membentuk pemerintahan pasar dan pemerintahan teknokratik.
Meskipun  IP  mengklaim  sebagai  disiplin  mandiri,  tetapi  secara  de  facto pemerintahan hanya sebuah studi. Ia dikaji dari hukum yang berorientasi regulating , dari administrasi  yang  berorientasi administering ,  dari  sisi  manajemen  yang  bermakna managing ,  dan  dari  sisi governance yang  berbau networking .  Kita  tidak  pernah memperoleh  pemahaman  utuh  tentang governing yang  dijalankan  pemerintah,  sebuah institusi pemegang kedaulatan rakyat. Mutilasi ini ibarat orang melihat sejumlah pohon yang  berbeda-beda,  tetapi  tidak  pernah  melihat  hutan.  Akibatnya  komunitas  IP  “tidak mengetahui apa yang diketahui dan apa yang dihafal” tentang pemerintahan.
Masalah ontologi tentu berdampak ke epistemologi. Orang hanya bicara sejumlah pendekatan  untuk  melihat  pemerintahan  serta  berbagai  metode  untuk  memperoleh pengetahuan sistematis. Namun komunitas IP tidak secara epistemologis menggunakan “pemerintahan”  sebagai  subjek  dan  perspektif  untuk  melihat,  memahami  dan menjelaskan politik, administrasi, hukum, kehidupan sosial, ekonomi, hajat hidup orang banyak, dan lain-lain. Dengan kalimat lain, pemerintahan adalah objek studi yang dilihat dari banyak disiplin ilmu, tetapi IP tidak pernah berhasil melihat secara terbalik, yakni melihat halaman ilmu lain dengan perspektif pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adiwisastra,  Y.  2015.  “Ilmu  Pemerintahan  dan  Ilmu  Administrasi  Negara”,  dalam  M.
Labolo, dkk. eds. Dialektika Ilmu Pemerintahan , Jakarta: Ghalia Indonesia.
Almond, G. 1990. A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science . London and Newbury Park: Sage Publications.
Aspinall, E. dan W. Berenschot. 2019. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Benda, H.J. 1966. “The Pattern of Administrative Reforms in the Closing Years of Dutch Rule in Indonesia”. The Journal of Asian Studies . 25: 4.
Bohne, E. et. al. eds. 2014. Public Administration and the Modern State Assessing Trends and Impact . Basingstoke: Palgrave.
Braun, C. dkk. 2015. Quo Vadis, Nederlandse Bestuurskunde?. Bestuurskunde. 24: Djojowadono, S. 2015. “Perkembangan Ilmu Pemerintahan”. dalam M. Labolo, dkk.
Dyson,  K.  1980. The  State  Tradition  in  Western  Europe:  A  Study  of  an  Idea  and  an Institution . Oxford: Oxford University Press.
Finer, H. 1946. Theory and Practice of Modern Government . New York: Deal Press.
Finer, S. 1970. Comparative Government . London: Allen Lane.
Grimm,  D.  2016. Constitutionalism:  Past,  Present,  and  Future .  Oxford:  Oxford University Press.
Grindle,  M.  2017.  “Good  Governance,  R.I.P.:  A  Critique  and  an  Alternative”. Governance. 30: 1.
Hadiz,  V.  2010. Localising  Power  in  Post-Authoritarian  Indonesia:  A  Southeast  Asia Perspective. Stanford: Stanford University Press.
Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism . Oxford: Oxford University Press. Huntington, S. 1968. Political Order in Changing Societies. Yale: Yale University Press. Karniawati,  N.  2015.  “Hakekat  Ilmu  Pemerintahan”. CosmoGov:  Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 1:2.
Karré, P.M. et. al. 2020. “Public Administration in the Netherlands: State of the Field”, dalam  Geert  Bouckaert  and  Werner  Jann eds . European  Perspectives  for  Public Administration. Leuven: Leuven University Press
Kickert, W dan T.  Toonen. 2006. “Public Administration in The Netherlands: Expansion,
Diversification and Consolidation”. Public Administration . 84:4 Klikauer, T. 2013. “What Is Managerialism?”. Critical Sociology , 41:7.
Lay,  C.  (2019).“Jalan  Ketiga  Peran  Intelektual:  Konvergensi  Kekuasaan  dan Kemanusiaan”,  Pidato  Pengukuhan  Guru  Besar  Politik  dan  Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 6 Februari.
Labolo, M. dkk. eds. 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Ghalia Indonesia. Maier.  C.  2019. Der  Rechtsstaat  in  Spanien  und  Deutschland    –  Überlegungen  zum Modell einer Europäischen Demokratie,
https://www.academia.edu/37131719/Der_Rechtsstaat_in_Spanien_und_Deutschl and_%C3%9Cberlegungen_zum_Modell_einer_europ%C3%A4ischen_Demokrat ie, 27 Mei 2020.
McVey, R. (1982), “The Beamtenstaat in Indonesia”. dalam B. Anderson dan A. Kahin (eds.), Interpreting  Indonesian  Politics:  Thirteen  Contributions  to  the  Debate , Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.
Nordholt, H.S. 1996, Spell of Power: A History of Balinese Politics 1650-1940 , Leiden: KITLV Press.
Ndraha, T. 2003. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
Osborne, D dan T. Gaebler. 1992, Reinventing Government. New York: Penguin.
Overeem,  P.  2013. The  Politics-Administration  Dichotomy:  Toward  a  Constitutional Perspective , London: Routledge.
Peters, B.G. 1999. Institutional Theory in Political Science , London & New York: Pinter.
Plant, R. 2010. The Neo-Liberal State , Oxford: Oxford University Press. Polyando, P. 2016. “Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan”, Jurnal Politikologi. 3:1. Pratikno. 2003. “Melacak Ruang Kajian Pemerintahan Dalam Ilmu Politik: Sebuah Riset Awal”, Transformasi: Jurnal Kajian Kritis Transformatif . 1:1 Raadschelders,  Jos  C.  N.  2000.  “Understanding  Government  in  Society:  We  See  The Trees, But Could We See The Forest? Administrative Theory & Praxis. 22:2.
Raadschelders, Jos C. N. 2005. “Government and  Public Administration: Challenges  to and Need for Connecting  Knowledge”, Administrative Theory & Praxis. 27:4. Raadschelders,  Jos  C.  N.  2015. Government:  A  Public  Administration  Perspective , London: Routledge.
Radbruch,  G.  1946.  “Gesetzliches  Unrecht  und  übergesetzliches  Recht”, Süddeutsche Juristen-Zeitung , 1:5.
Rauf,  M.  2015.  “Ilmu  Pemerintahan  dan  Ilmu  Politik:  Suatu  Pengantar”,  dalam  M. Labolo. dkk
Rhodes, R.AW. 1996. “The New Governance: Governing without Government”, Political Studies. 44:4.
Rutgers,  M.R.  2005. Het  Gulden  Boekje  uit  de  Nederlandse  Bestuurskunde .  Delft: Eburon .
Schillemans, T. 2017. “Staat van de Bestuurskunde”, Bestuurskunde , 26:1.
Scott,  A.C  dan  W.  Earleklay.  2014.  “George  Washington  and  Enlightenment  Ideas  on Educating  Future  Citizens  and  Public  Servants”, Journal  of  Public  Affairs Education , 20:1.
Semedi,  P.  2019. Sakpada-pada: Menjaga  kesetaraan  di  pedesaan  Jawa  1850  –  2010,
Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-54 STPMD “APMD” Yogyakarta, 28 November.
Soewargono. 2015. “ State of the Art Ilmu Pemerintahan”, dalam M. Labolo. dkk. Sujamto. 2015. “Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan”, dalam M. Labolo dkk.
Tjokrowinoto, M. 2015.  “Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik: Suatu Pengantar Diskusi”, dalam M. Labolo. dkk.
Van Putten, R. dkk (2020). “Kritische Bestuurskunde: Naar een Reflexief Perspectief op Bestuur en Beleid”, Bestuurskunde , 29:1.
Van Poelje, GA. 1953. Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan , Djakarta: Soeroengan Van  Ylst,  F.  2015.  “Eksistensi  Ilmu  Pemerintahan”. CosmoGov : Jurnal  Ilmu Pemerintahan , 1:1.
Waldo, D. 1955. The Study of Public Administration . New York: Random House.
Wasistiono,  S.  2017. Perkembangan  Ilmu  Pemerintahan  dari  Klasik  sampai Kontemporer . Sumedang: IPDN Press.
Winters, J. 2013. Oligarchy and Democracy in Indonesia, Indonesia , 96.