## El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Volume 3 Nomor 2 Desember 2021

## Halaman 224-230

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH

## Bayu Saputra, Muhammad Anis
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: bayukocak.ucu00@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang bagaimana akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia karena sangat banyak pendapat orang yang berkata bahwa pegadaian syariah itu sama saja dengan pegadaian konvensional dalam hal penerapan akad gadai emas dari situlah penulis melakukan  penelitian  mengenai  hal  tersebut.  Pokok  permasalahan  skripsi  ini  yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap  akad rahn pada pegadaian syariah di Indonesia. Adapun  sub  bab  masalah  yang  akan  dikaji,  yakni:  1)  Bagaimana  akad  rahn  di  pegadaian syariah di Indonesia? 2) Bagaimana konsep akad rahn dalam Islam? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan analisis yang bersifat kajian kepustakaan, dengan menempatkan pendekatan normatif syar’i yaitu dimana dengan mengarah kepada pendekatan  al-Qur’an dan  hadits  dan  sumber  Islam  lainnya.  Pada  penerapan  akad  rahn  di  pegadaian  syariah masih  ada  beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan,  mulai  dari  denda  keterlambatan, penggabungan 2 akad yang bertentangan dengan hadis Rasulullah saw. dan biaya ongkos penyimpanan pada pegadaian syariah.
Kata Kunci: Hukum Islam, Pegadaian Syariah, Rahn

## Abstract
This  research  discusses  how  the  rahn  contract  is  at  sharia  pawnshops  in  Indonesia because there are so many people's opinions who say that Sharia pawnshops are the same as conventional pawnshops in terms of applying the gold pawn contract, that's where the author conducted research on this matter. The main problem of this thesis is how to review Islamic law on rahn contracts at sharia pawnshops in Indonesia. The sub-chapters of the problems  that  will  be  studied  are:  1.)  How  is  the  rahn  contract  in  sharia  pawnshops  in Indonesia?  2.)  What  is  the  concept  of  rahn  contract  in  Islam?  By  placing  a  syar'i normative approach, namely where by leading to the approach of the Qur'an and hadith and  other  Islamic  sources.  In  the  implementation  of  the  rahn  contract  at  the  sharia pawnshop, there are still several things that need to be considered, ranging from late fees, merging 2 contracts that contradict the hadith of the Prophet Muhammad and the cost of storage fees at sharia pawnshops.
Keywords: Islamic Law, Rahn, Sharia Pawnshop

## A. PENDAHULUAN
Islam adalah agama yang mulia dan juga mengajarkan kita bagaimana  sebaiknya kita berhubungan  kepada  tuhan  dan  kepada  sesama  manusia,  dalam  hal  saling  mengingatkan tentang  kebaikan  maupun  masalah  muamalah.  Setiap  manusia  itu  saling  bergantung terhadap manusia lain, jadi sangat perlu kita pahami bagaimana Islam mengatur kehidupan manusia sehari-hari agar kita bisa hidup tenang dan tentram menjalani kehidupan.
Dalam hal muamalah seringkali terjadi polemik mengenai penerapan yang dilakukan masyarakat/instansi dalam hal muamalah, hutang piutang di masyarakat sudah menjadi hal yang wajib dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam keadaan mendesak. Cara orang untuk mendapatkan  uang  kadang  beragam,  salah  satunya  dengan  cara  Rahn  (gadai)  dan  dalam Islam konsep prinsip akad Rahn diperbolehkan dengan berbagai ketentuan.
Kata  hukum  Islam  biasa  kita  kenal  sebagai  hukum  yang  mengatur  tentang  segala perbuatan  umat  Islam  baik  dari  segi  ibadah  maupun  muamalah,  dan  masih  banyak  lagi definisi  yang  berbeda  dengan  definisi  yang  di  atas  diakibatkan  karena  berbedanya  pola pikir  manusia  dan  sebagai  bagian  dari  ajaran  islam  dan  juga  salah  satunya  berfungsi sebagai pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 1
Adapun  Islam  secara  harfiah  berarti  menyerahkan  diri,  selamat  atau  kesejahteraan. Maksudnya, orang yang mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dunia  akhirat.  Apabila  kedua  kata  hukum  dan  Islam  digabungkan  menjadi  hukum  Islam, maka dapat dipahami sebagai hukum yang diturunkan oleh Allah swt. melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan di pedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. 2
Muamalah  adalah    kegiatan  yang  berhubungan  antara  manusia  dengan manusia  serta hubungan  manusia  dengan  lingkungannya.  Kegiatan  ini  sama  halnya  dengan  transaksi salah satunya dengan jual beli. 3 Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan- aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda. 4
Dalam hal bermuamalah terhadap sesama manusia itu diatur dan di ikat dalam prinsip syariah  yang  harus  dipatuhi  seluruh  umat  Islam  agar tidak mendapat  hukuman  di akhirat kelak,  terutama  yang  perlu  diperhatikan  adalah  jangan  sampai  utang  piutang  yang dilakukan oleh manusia itu menimbulkan pelanggaran. Pelanggaran yang sering dilakukan manusia pada umumnya adalah riba.
Pegadaian  syariah  yang  merupakan  sebuah  instansi  dimana  nasabah  menggadaikan emasnya untuk mendapatkan sebuah pinjaman dari pegadaian dengan  jaminan emas yang digadaikan,  maka  dari  sinilah  penulis  ingin  melakukan  sebuah  penelitian  yang  akan berfokus pada akad Rahn (gadai) emas tersebut.

## B. METODE PENELITIAN
Pengumpulan data pada penelitian ini adalah melalui buku, website resmi, dan jurnal. Dalam  hal ini,  penelitian  tersebut menggunakan  pendekatan  normatif  syar’i  yang dimana berlandaskan dengan al-Qur’an dan hadis serta sumber hukum Islam lainnya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Jenis Barang Jaminan Yang Diterima di Pegadaian Syariah
Pada  dasarnya  barang  jaminan  yang  diterima  di  pegadaian  syariah  pada  prinsipnya yaitu barang bergerak, antara lain:
1 Musyfikah llyas, Istbidal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam, (Makassar: Jurisprudentie, 2016). h.139.
2 Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam: Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana,2020), h.15-16.
3 Musyfikah  Ilyas, Konsep  dan  Implementasi  Murabahah  BTN  Syariah  Atas  Keadilan  dan Kesejahteraan Masyarakat, (Makassar: Iqtishaduna, 2021), h .46.
4 Randi Saputra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Kasus Di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju) , (Makassar: Iqtisaduna, 2020), h. 50.
1. Barang-barang  perhiasan,  yaitu  semua  bentuk  perhiasan  yang  dibuat  dari  emas, perhiasan perak, platina, baik yang perhiasan intan dan mutiara.
2. Barang-barang elektronik: laptop, tv, kulkas, radio, vcd, radio kaset.
3. Kendaraan: sepeda, motor, mobil
4. Mesin: mesin jahit, mesin motor kapal
5. Barang-barang yang dianggap berharga seperti surat-surat berharga, bisa berbentuk saham,obligasi maupun surat berharga lainnya. 5

## 2. Penaksiran Barang Gadai Pada Pegadaian Syariah
Mengenai  masalah  penaksiran  barang  gadai  tidak  berbeda  antara  pegadaian  syariah ataupun pegadaian konvensional, barang gadai dibagi jadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:
1) Barang Kantong
a. Emas
1. Petugas  penaksir  melihat  standar  taksiran  logam  yang  telah  ditetapkan  oleh kantor  pusat.  Harga  pedoman  untuk  keperluan  penaksiran  ini  selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi
2. Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
b. Permata
1. Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor  pusat.  Standar  ini  selalu  disesuaikan  dengan  perkembangan  pasar permata yang ada.
2. Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
3. Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.
2) Barang Gudang
Barang-barang  yang  dimaksudkan  dalam  hal  ini  yaitu:  mobil,  mesin,  motor, elektronik, tekstil, dan lain lain.
a. Petugas  penaksir  melihat  Harga  Pasar  Setempat  (HPS)  dari  barang.  Harga pedoman  untuk  keperluan  penaksiran  ini  selalu  disesuaikan  dengan perkembangan harga yang terjadi
b. Besarnya  pinjaman  dari  pegadaian  syariah  yang  diperuntukkan  kepada nasabah tergantung dari besarnya nilai barang yang digadaikan oleh nasabah. Barang gadai ditaksirkan atas beberapan pertimabangan, seperti jenis barang, nilai barang, umur barang dan lain lain. 6

## 3. Pemeliharaan dan Penyimpanan Marhun
Pada  fatwa  DSN  No.25/DSNMUI/III/2002  butir  kedua  nomor  pertama  menjelaskan bahwa “Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barangnya) sampai  semua  utang  rahin  (yang  menyerahkan  barang)  dilunasi.  Pada  fatwa  DSN No.26/DSN-MUI/III/2002  butir  pertama  no  dua  menjelaskan  bahwa  “ongkos  dan  biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai. 7
5 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Cet.1; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 266.
6 Annisa  Nur  Azizah,  Skripsi: Analisis  Sistem  dan  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi  Preferensi Nasabah Terhadap Rahn di Pegadaian Syariah, (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2018 ), h.28.
7 Anggia  Jan  Cynthia  Nurizki  Wardani,  “Kesesuaian  Produk  Gadai  Emas  Berdasarkan  Fatwa  Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (Dsn-Mui)  di  Bank  Syariah  Mandiri  Surabaya”, Jesit 2,  no.  12 (2015), h. 1028-1029.

## 4. Implementasi Pelelangan Barang Gadai
Pelelangan  barang  gadai  disebabkan  karena  pihak  rahin  tidak  mampu  membayar seluruh  utangnya  beserta  biaya-biaya  yang  harus  ditanggungnya.  Karena  itu  pihak murtahin diperbolehkan  untuk  menjual  atau  melelang  barang  yang  telah  digadaikan kepada murtahin dan adapun proses penjualan barang gadai yaitu:
a. Pihak  rahin  mewakilkan  kepada  murtahin  untuk  menjualkan  barang  yang digadaikan.
b. Pihak murtahin akan menginformasikan secara umum melalui pengumuman bahwa akan digadaikan lelang pada tanggal yang tertentu.
c. Pihak murtahin melakukan lelang yang sesuai dengan prosedur yang ada.
Dan  sisa  kelebihan  yang  tidak  diambil  selama  setahun,  akan  diserahkan  oleh  pihak pegadaian kepada baitul mal. 8

## 5. Pembayaran Ongkos dan Biaya Penyimpanan
Pegadaian  syariah  dan  konvensional  dari  sistem  pembayaran  ongkos  dan  biaya penjualan sangatlah berbeda. Pada pegadaian konvensional, apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya  maka akan dikenakan bunga yang bersifat akumulatif dan setelahnya jika  nasabah  tidak  melakukan  pembayaran  makan  barang  yang  diagendakan  akan  dijual atau dilelang. Gualdi menyatakan hasil penjualan barang gadai jika ada kelebihan itu tidak dikembalikan  ke  nasabah  akan  tetapi  menjadi  milik  pegadaian  untuk  kegiatan  bisnis lainnya.  Pada  kegiatan  praktek  utang  piutang  seperti  ini  hanya  akan  merugikan  pihak nasabah  karena  nasabah  kehilangan  barang  gadaiannya  dan  kelebihan  uangnya  dari  hasil penjualan tersebut. 9
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI  No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang menunda-nunda Pembayaran
Bencana  alam  adalah  faktor  diluar  kendali  manusia,dan  terjadi  kerugian  yang  tidak diinginkan yang melibatkan faktor manusia. 10

## 7. Analisis  Fatwa  DSN  MUI  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  Tentang  Penerapan  Denda Keterlambatan Pada Pembiayaan Gadai Emas di Pegadaian Syariah
Pegadaian  syariah  dalam  melaksanakan  pembiayaan  gadai  emas  syariah  telah  sesuai dengan  Fatwa  Syariah  Nasional  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  yaitu  jika  nasabah  yang mampu membayar tetapi menunda nunda pembayaran atau memang tidak memiliki itikad baik  untuk  membayar  maka  akan  dikenakan  sanksi  berupa  denda  yang  besarnya  telah disepakati di awal akad dan dana yang berasal dari denda tersebut pihak pegadaian syariah telah  memisahkannya  sebagai  dana  sosial  bukan  dimasukkan  kedalam  pendapatan  pihak pegadaian. Tetapi pegadaian syariah dalam melaksanakan pembiayaan gadai emas syariah ada  yang  belum  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  No.  17/DSN-MUI/IX/2000  yaitu  pada  poin pertama.  Dalam  hal  ini  kepada  para  pihak  pegadaian  syariah  harus  lebih  teliti  dalam menganalisis  kemampuan  nasabah  yang mampu  membayar  atau tidak agar terhindar  dari adanya wanprestasi.
Kebanyakan  orang  berpikiran  bahwa  proses  gadai  emas  bank  syariah  tersebut  halal merujuk fatwa DSN, No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas yaitu:
a. Rahn emas dibolehkan dengan berdasarkan prinsip rahn.
b. Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.
8 Ahmad Supriyadi, “Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus”, Empirik 5 no. 2 (2012), h. 14-15.
9 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 19.
10 Fatwa DSN-MUI
c. Ongkos  sebagaimana  dimaksud  ayat  2  besarnya  didasarkan  pada  pengeluaran pengeluaran yang nyata nyata diperlukan.
d. Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah. 11

## 8. Tinjauan Terhadap Fatwa DSN Tentang Rahn Emas
Fatwa DSN bukanlah memiliki sebuah kebenaran yang mutlak. Fatwa ini sebatas hasil ijtihad  sekelompok  ulama  Indonesia  yang  tergabung  dalam  DSN  yang  bisa  jadi  hasil ijtihad  mereka  bisa  saja  salah  bisa  juga  benar,  sesuai  dengan  sabda  Nabi  Saw.  yang diriwayatkan oleh Amru bin Ash ra.:
َيْحَي  ْنَع َناَيْفُس  ْنَع  ٌرَمْعَم اَنَأَبْنَأ َلاَق ِقاَّز َّرلا ُدْبَع اَنَثَّدَح َلاَق  ٍروُصْنَم ُنْب ُقَحْسِإ اَن َرَبْخَأ ٍرْكَب يِبَأ  ْنَع ٍديِعَس ِنْب ى ِنْب ِدَّمَحُم
ِإ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق َة َرْي َرُه يِبَأ  ْنَع َةَمَلَس يِبَأ  ْنَع  ٍم ْزَح ِنْب و ِرْمَع
ُهَلَف  َباَصَأَف َدَهَتْجاَف ُمِكاَحْلا َمَكَح اَذ
ٌرْجَأ ُهَلَف َأَطْخَأَف َدَهَتْجا اَذِإ َو ِناَرْجَأ
Artinya:
“Apabila  seorang  hakim  memutuskan  perkara  dan  ia  telah  berijtihad  mengeluarkan hukum (fatwa) dan ternyata hukumnya benar niscaya ia akan mendapat 2 pahala dan jika ternyata ia salah niscaya ia mendapat satu pahala”. ( HR. Bukhari dan Muslim).
Fatwa  DSN  tersebut  membolehkan  menggabungkan  antara  akad  qardh  dan  akad ijarah.  Akad  qardh  terjadi  saat  pegadaian  syariah  memberikan  pinjaman  kepada  nasabah dengan jaminan emas, sedangkan akad ijarah terjadi saat bank menyewakan tempat untuk menyimpan emas dan mengambil upah dari akad sewa ini.
Penggabungan  antara  akad  qardh  dan  akad  ijarah  bertentangan  dengan  hadis  Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan dari amru bin syu’aib bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:
اَنَثَّدَح ٍب ْرَح ُنْب  ُرْيَه ُز اَنَثَّدَح
َع َنْب ِ َّاللَّ َدْبَع  َرَكَذ ىَّتَح ِهيِبَأ  ْنَع يِبَأ يِنَثَّدَح ٍبْيَعُش ُنْب و ُرْمَع يِنَثَّدَح  َبوُّيَأ  ْنَع ُليِعَمْسِإ و ٍرْم ِر  َلَ َو ٍعْيَب يِف ِناَط ْرَش  َلَ َو ٌعْيَب َو  ٌفَلَس ُّل ِحَي  َلَ َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ِ َّاللَّ ُلوُسَر َلاَق َلاَق َسْيَل اَم ُعْيَب  َلَ َو  ْنَمْضَت ْمَل اَم ُحْب
َكَدْنِع
Artinya:
“Tidak  halal  menggabungkan  antara  akad  pinjaman  dan  jual  beli,  tidak  halal  dua persyaratan  dalam  satu  jual  beli,  tidak  halal  keuntungan  barang  yang  tidak  dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu”. (HR. Abu Daud ).
Dan  juga  telah  sepakat  para  ulama  tentang  haramnya  penggabungan  akad  pinjaman dan  jual  beli.  Perlu  kita  tahu  bahwasanya  akad  ijarah  adalah  bagian  dari  jual  beli  karna hakekat ijarah adalah jual-beli jasa. Maka melakukan penggabungan antara akad qardh dan akad  ijarah  sama  hukumnya  dengan  menggabungkan  akad  jual  beli  dan  akad  qardh hukumnya tidak diperbolehkan oleh syariat.
Adapun  isi  dari  ayat  2,  “  ongkos  dan  biaya  penyimpanan  barang  ditanggung  oleh penggadai” dan ayat 3, “ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran  yang  nyata-nyata  diperlukan”  masih  bisa  ditolerir  dengan  syarat  bahwa ongkos  tersebut  tidak  disyaratkan  pada  akad  qardh.  Maksudnya,  pada  saat  nasabah menggadaikan emas kepada pegadaian syariah,  memberikan pilihan kepada nasabah:
a. Nasabah  tidak  membayar  ongkos  penitipan  emas  dengan  konsekuensi  bahwa emasnya  tidak  dijamin  oleh  bank  bila  terjadi  sesuatu  sesuatu  diluar  kehendak pegadaian  syariah  karena  sifatnya  sebatas  amanah  sebagaimana  disebutkan  oleh para ulama.
b. Nasabah  memberikan  ongkos  penyimpanan  sebesar  biaya  yang  nyata-nyata diperlukan untuk itu, dengan catatan pihak pegadaian tidak boleh mengambil satu sen  laba  untuk  masuk  ke  kas  dan  konsekuensi  pembayaran  ongkos  penyimpanan
11 Fatwa DSN-MUI
mengharuskan  pegadaian  syariah  menjamin  emas  yang  digadaikan  bila  terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. 12

## D. PENUTUP
Berdasarkan  uraian-uraian  pada  diatas  maka  penulis  mengambil  kesimpulan  bahwa pada  penerapan  akad  rahn  di  pegadaian  syariah  di  Indonesia  tidak  sesuai  dengan Hukum Islam  karena  pada  penerapannya  terjadi  penggabungan  2  akad  yaitu  akad  qardh  dengan akad ijarah yang mana bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad saw:
“Tidak  halal  menggabungkan  antara  akad  pinjaman  dan  jual  beli,  tidak  halal  dua persyaratan  dalam  satu  jual  beli,  tidak  halal  keuntungan  barang  yang  tidak  dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu”. (HR. Abu Daud).
12 Erwandi  Tirmidzi, Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer, (Cet.  XXII;  Bogor:  PT  Berkat  Mulia Insani, 2019), h. 419-422.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku: Fatwa DSN-MUI Hamzani,  Achmad  Irwan. Hukum  Islam:  Dalam  Sistem  Hukum  di  Indonesia. Jakarta: Kencana, 2020.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008 . Mulazid,  Ade  Sofyan. Kedudukan  Sistem  Pegadaian  Syariah .  Cet.1;  Jakarta: Kencana,2016.
Tirmidzi,  Erwandi. Harta  Haram  Muamalat  Kontemporer. Cet.  XXII;  Bogor:  PT  Berkat Mulia Insani, 2019.
Jurnal: Ilyas,  Musyfikah. Istibdal  Harta  Benda  Wakaf  Perspektif  Hukum  Islam. Makassar: Jurisprudentie, 2016.
Ilyas, Musyfikah. Konsep Dan Implementasi Murabahah BTN Syariah Atas Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat, Makassar: Iqtishaduna, 2021. Ilyas,  Musyfikah. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Musyawarah  Dalam  Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah . Makassar: al-Qadau 2018.
Saputra, Randi. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Pengelolaan Kebun Jagung (Studi Kasus Di Desa Kire Kec. Budong-budong Kab. Mamuju). Makassar: Iqtishaduna , 2020.
Supriyadi, Ahmad. “Struktur Hukum Akad Rahn di Pegadaian Syariah Kudus”. Empirik 5, no. 2 . 2012.
Wardhani,  Anggia  Jancynthia  Nurizki.  “Kesesuaian  Produk  Gadai  Emas  Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Dsn-Mui) di Bank Syariah Mandiri Surabaya”. Jesit 2. no. 12, 2015.

## Skripsi:
Azizah,  Annisa  Nur.  Skripsi:  Analisis  Sistem  dan  Faktor-faktor  Yang  Mempengaruhi Preferensi  Nasabah  Terhadap  Rahn  di  Pegadaian  Syariah.  Bogor:  Institut  Pertanian Bogor, 2018.