*Corresponding author Sidik Kurnia Sakti Institut Pemerintahan dalam Negeri
sidikkurniasakti21@gmail.com Received: October 15, 2020 Revised:  November 3, 2020 Accepted: December 10, 2020 Available Online: December 30, 2020

## KINERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN DALAM PEMBERDAYAAN PETANI RUMPUT LAUT DI KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Sidik Kurnia Sakti 1 , Rizki Amalia 2
1 Institut Pemerintahan Dalam Negeri
2 Institut Pemerintahan Dalam Negeri, rizkiamalia@ipdn.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Kinerja  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam  penelitian ini dilakukan analisis Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dengan dimensi yang diteliti yaitu (1) Produktivitas, (2) Kualitas, (3) Responsivitas, (4) Responsibilitas, (5) Akuntabilitas.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kinerja  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  dalam pemberdayaan  petani  rumput  laut  sudah  terlaksana  dengan  cukup  baik  namun  masih  memerlukan penyempurnan dalam dimensi kualitas dan responsivitas.Hambatan Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan  dalam  pemberdayaan  petani  rumput  laut(1)  Kurangnya  tenaga  penyuluh  di  Dinas  Pangan Pertanian  dan  perikanan,  (2)  Data  Jumlah  Petani  Rumput  Laut  yang  belum  Valid,  (3)  Tidak  adanya industri Pemasaran rumput laut.
Upaya  mengatasi  hambatan  kinerja  Dinas  Pangan  Pertanian  dan  Perikanan  Kota  Tarakan  dalam pemberdayaan  petani  rumput  laut  Kota  Tarakan  yaitu:  (1)  Melakukan  penambahan  jumlah  tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut, (2) Melakukan update data tentang jumlah petani rumput laut di kota  Tarakan,  (3)  Melakukan  Bina  Usaha  dengan  Perusahaan  Domestik.  Saran  dari  penelitian:  (1) Perlunya  memberikan  pelatihan  kepada  seluruh  tenaga  penyuluh  yang  baru  maupun  tenaga  penyuluh yang  sudah  ada.  (2)  Perlunya  melakukan  sosialisasi  kepada  para  petani  rumput  laut  tentang  pentingnya update data administrasi. (3) Perlunya membangun Industri pemasaran rumput laut di Kota Tarakan.
Kata Kunci: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, Kinerja,Pemberdayaan

## ABSTARCT
This  study  aims  to  determine  and  analyze  the  Performance  of  the  Department  of  Agriculture  and Fisheries Food in empowering seaweed farmers in the City of Tarakan, North Kalimantan Province. This research uses descriptive qualitative research methods.In this study an analysis of the Performance of the The Department of Agriculture and Fisheries Foodwas conducted with the dimensions examined, namely (1) Productivity, (2) Quality, (3) Responsiveness, (4) Responsibility, (5) Accountability.
The  results  showed  that  the  performance  of  the  Department  of  Agriculture  and  Fisheries  Food  in empowering seaweed farmers  was done quite  well but still needed perfection in Efforts to overcome the performance  barriers  of  The  Department  of  Agriculture  and  Fisheries  Foodin  empowering  seaweed farmers  in  Tarakan  City  are:  (1)  Increase  the  number  of  extension  workers  for  seaweed  farmers,  (2) Update data on the number of seaweed farmers in the city of Tarakan, ( 3) Doing Business Development with  Domestic  Companies.  Suggestions  from  the  study:  (1)  The  need  to  provide  training  to  all  new
extension  workers  and  existing  extension  workers.  (2)  The  need  to  conduct  socialization  to  seaweed farmers about the importance of updating administrative data. (3) The need to build a seaweed marketing industry in Tarakan City.
Keywords: The  Department  of  Agriculture  and  Fisheries  Food,  Performane,  Empowerment

## PENDAHULUAN
Berangkat  dari  sejarah  merdekanya  bangsa  Indonesia  yang  telah  di  proklamirkan  75 tahun  yang  lalu,  ada  beberapa  tujuan  negara  yang  harus  dicapai.  Satu  diantaranya  yaitu memajukan kesejahteraan umum. Hal ini merupakan suatu keinginan dan arah bangsa Indonesia untuk  dapat  mengayomi  masyarakat,  mewujudkan  ketentraman  dan  memperoleh  masyarakat yang  berpendidikan  serta  turut  dalam  menjaga  keamanan  secara  menyeluruh.    Pemerintah tentunya  mempunyai  peranan  yang  penting  mulai  sebagai  perencana,  penggerak,  dan  juga melakukan pengawasan dalam pembangunan nasional. Selain itu, pemerintah juga menjalankan fungsi pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan (Silalahi dan Syafri 2015:13).
Semenjak  berlakunya  aturan  yang  menjelaskan  tentang  pengelolaan  pemerintahan  di daerah  yang  ditujukan  untuk  mendorong  terciptanya  ketentraman  masyarakat  dengan  cara pengembangan layanan, penguatan partispasi masyarakat serta menumbuhkan kemampuan untuk bersaing dengan wilayah  yang lain  melalui cara selalu mencermati dasar demokrasi, kesetaraan dan  rasa  adil  bagi  setiap  wilayah.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  daerah  mempunyai  kemandirian yang seluas-luasnya untuk mengelola wilayahnya. Maksud dari hal ini adalah untuk mendorong terciptanya ketentraman masyarakat dan pembangunan nasional.
Segala  potensi  yang  tersimpan  di  negara  ini  sudah  semestinya  dapat  diberdayakan dengan  baik,  termasuk  juga  dengan  sumber  daya  alamnya.  Sekitar  70  (tujuh  puluh)  persen wilayah  Indonesia  merupakan  wilayah  perairan.  Pesisir  wilayah  Indonesia  mempunyai bermacam  kehidupan  laut,  keanekaragaman  flora  dan  fauna  yang  hidup,  tumbuh  dan berkembang  didalamnya.  Segala  sesuatu  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  baik  secara  nasional maupun  daerah  semuanya  sangat  potensial  untuk  dikembangkan.  Termasuk  halnya  dengan pemberdayaan masyarakat yang membudidayakan sumber daya alam yang ada.
Kota  Tarakan  dulunya  merupakan  kota  yang  berfungsi  sebagai  pusat  pemerintahan wilayah. Kota Tarakan di resmikan pada tanggal 15 Desember 1997. Luas wilayah Kota Tarakan secara keseluruhan ± 657,33 km2 yang terdiri atas ± 250,80 km2 wilayah daratan dan ± 406,33 km2  wilayah  perairan.  Bisa  diartikan  bahwa  ±  61,8  %  wilayah  Kota  Tarakan  merupakan perairan. Serta dengan lokasi Kota Tarakan yang merupakan pulau kecil dan dikelilingi dengan lautan,  dapat  dipastikan  bahwa  Laut  Tarakan  menyimpan  berbagai  peluang  untuk  memiliki
kapasitas ikan yang lebih banyak baik itu ikan yang berasal dari laut ataupun tepi laut. Dengan adanya  kondisi  seperti  ini,  menyebabkan  Kota  Tarakan  memiliki  peluang  untuk  peningkatan kapasitas di bidang perikanan menjadi sumber pendapatan masyarakatnya.
Satu  diantara  produk  perikanan  unggul  yang  dimiliki  oleh  Kota  Tarakan  yaitu  rumput laut selain ikan, udang, dan kepiting. Potensi rumput laut Kota Tarakan merupakan potensi yang dapat  dikembangkan.  Produksi  rumput  laut  di  Kota  Tarakan  meningkat  setiap  tahunnya. Peningkatan  penghasilan  rumput  laut  basah  dan  produksi  rumput  laut  kering  terlihat  pula  di tahun 2018 dalam setiap bulannya.
Tabel 1.1 Data Produksi Rumput Laut Kering Kota Tarakan Tahun 2018
Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2019
DATA PRODUKSI RUMPUT LAUT KERING KOTA TARAKAN TAHUN 2019
No Bulan Produksi Kg 1 Januari 1,112,650 2 Pebruari 1,069,200 3 Maret 1,583,560 4 April 1,120,350 5 Mei 1,005,184 6 Juni 1,087,242 7 Juli 1,245,090 8 Agustus 1,812,637 Jumlah 10,035,914
Tabel 1.2
Data Produksi Rumput Laut Basah Kota Tarakan Tahun 2018

## DATA PRODUKSI RUMPUT LAUT BASAH
KOTA TARAKAN TAHUN 2019 No. Bulan Produksi Kg 1 Januari 7,788,550 2 Pebruari 7,484,400 3 Maret 11,084,920 4 April 7,842,450 5 Mei 7,036,291 6 Juni 7,610,695 7 Juli 8,715,630 8 Agustus 12,688,460 Jumlah 70,251,397
Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2019
Berdasarkan  kedua  tabel  di  atas,  terjadi  peningkatan  penghasilan  kota  Tarakan  dalam setiap bulannya terutama pada bulan agustus yang mencapai jumlah 1.812.637 Kg pada produksi rumput  laut  kering  dan  untuk  rumput  laut  basah  menghasilkan  12.688.460  Kg. Dengan meningkatnya  penghasilan  produk  tersebut,  pemerintah  juga  turut  andil  dalam  memberikan dukungan kepada petani rumput laut sehingga peningkatan peran petani rumput laut merupakan satu diantara hal utama yang  penting untuk dilakukan.Namun, dibalik berbagai potensi tersebut Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  Kota  Tarakan  masih  menghadapi  permasalahan,  yaitu belum  adanya  data  yang  valid  terkait  dengan  total  petani  rumput  laut  yang  berada  pada  Kota Tarakan  sehingga  dukungan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  baik  itu  berupa  penyuluhan, pelatihan, dan juga bantuan dirasakan belum merata. Berikut daftar kelompok petani rumput laut yang mendapatkan bantuan.
Tabel 1.3
Daftar Kelompok Petani Rumput Laut Penerima Bantuan Tahun 2018-2019
No. NAMA POKDAKAN ALAMAT NAMA KETUA JENIS BUDIDAYA TOTAL ANGGOTA Kete rang an 1 2 3 4 5 6
7 1 Pokdakan Matahari Biru
RT 16 Karang Rejo Amiruddin Budidaya Rumput
Laut 10 2 Pokdakan Tani
Harapanku Lingkas Ujung Rt. 8 RW. 4 Wahyudin Budidaya Rumput
Laut 16 3 Pokdakan Bina Sejahtera Jl. Binalatung RT. 09
Pantai Amal H. Syarifuddin
Budidaya Rumput
Laut
27 4 Pokdakan Sirannuang Jl. Binalatung RT. 15
Pantai Amal Abd. Rahman
Budidaya Rumput
Laut
25
5 Pokdakan Pada Idi
Jl. Binalatung RT. 09
Pantai Amal Jumali Budidaya Rumput Laut 20 6 Pokdakan Cahaya Amal Jl. Binalatung RT. 07
Pantai Amal Mansyur
Budidaya Rumput Laut 19 7 Pokdakan Amal Indah Jl. Binalatung RT. 08 Pantai Amal Kamaruddin Budidaya Rumput Laut 16 8 Pokdakan Tunas
Mekar
Jl. Binalatung RT. 11 Pantai Amal Siran T Budidaya Rumput
Laut
10 9 Pokdakan Sinar Amal Abadi Jl. Binalatung Rt. 10
Pantai Amal
Acong Budidaya Rumput Laut 17 10 Pokdakan Sinar Bunga Laut Jl. Binalatung RT.15 Hendy Budidaya Rumput Laut 19 11 Pokdakan Tunas Sejahtera Jl. Binalatung RT. 15
Pantai Amal
Nurmansyah Budidaya Rumput Laut 20
12 Pokdakan Bina Maju Jl. Binalatung RT. 11 Pantai Amal Jufri Budidaya Rumput Laut 17 13 Pokdakan Tani Nelayan Bina Bahari Jembatan Besi RT. X1 RW. 11 Lingkas Ujung M. Hatta B
Budidaya Rumput Laut 10 14 Pokdakan Mekar Indah Jl. Binalatung RT. 10
Pantai Amal Jastiar Jamil
Budidaya Rumput Laut 10 15 Pokdakan Bina Lestari Jl. Binalatung RT. 12
Pantai Amal Burhanuddin
Budidaya Rumput Laut
10 16 Pokdakan Usaha Bersama Jaya Jl. Binalatung Sungai Kulit RT.11 Kel. Pantai Amal Syamsuddin
Budidaya Rumput
Laut
12
17 Pokdakan Maju Bersama Abadi Jl. Binalatung Sungai Kulit RT.11 Kel. Pantai Amal
Adi Budidaya Rumput Laut 13 18 Pokdakan Harapan
Kita
Jl. Binalatung RT.07
Kel. Pantai Amal Irianto Laji
Budidaya Rumput Laut 13 19 Pokdakan Nelayan Bersatu Jl. Binalatung RT. 10 Kel. Pantai Amal Sutomo Budidaya Rumput Laut 18
Sumber: Dinas Pangan, Pertenian dan Perikanan, 2019
Berdasarkan  tabel  tersebut,  hanya  19  kelompok  saja  yang  terdaftar  dan  yang  hanya mendapatkan  bantuan, sehingga  dukungan  yang  diberikan  pemerintah  diberikan  kepada  petani rumput laut yang terdaftar. Dengan adanya hal tersebut mengakibatkan belum adanya pemerataan bantuan yang diberikan kepada petani rumput laut. Masih ada sebagian petani rumput laut yang belum mendapatkan bantuandisebabkan karena tidak terdaftar.
Selain itu  juga  masih  sulitnya  melakukan  pemasaran  produk  rumput  laut.  Permasalahan ini  dikarenakan  tidak  adanya  perusahaan  yang  dapat  mengelola  rumput  laut  di  kota  Tarakan, sehingga sampai dengan saat ini rumput laut  tersebut hanya dijual dalam bentuk mentah bukan dalam bentuk olahan industri. Para petani rumput laut hanya dapat menjual hasil panen rumput laut  kepada  konsumen  tanpa  adanya  pengolahan-pengolahan  yang  dilakukan  terlebih dahulu.Belum tersedianya industri yang mengelola rumput laut di Kota Tarakan mengakibatkan terbentuknya rumah produksi yang hanya untuk menjual hasil panen kepada konsumen.
Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan, maka dapat dirumuskan yaitu:
1. Bagaimana  Kinerja  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  dalam  pemberdayaan  petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
2. Apakah  yang  menjadi  hambatan  kinerja  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara?
3. Upaya-upaya  apakah  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatankinerja  Dinas  Pangan, Pertanian  dan  Perikanan  dalam  pemberdayaan  petani  rumput laut  di  Kota  Tarakan  Provinsi Kalimantan Utara?
Selanjutnya yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Kinerja  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara.
2. Untuk  mengetahui  dan  menganalisishambatan  Kinerja  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan Perikanan  dalam  pemberdayaan  petani  rumput  laut  di  Kota  Tarakan  Provinsi  Kalimantan Utara.
3. Untuk  mengetahui  dan  menganalisisupaya  mengatasi  hambatanKinerja  Dinas  Pangan, Pertanian  dan  Perikanan  dalam  pemberdayaan  petani  rumput laut  di  Kota  Tarakan  Provinsi Kalimantan Utara.

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. KINERJA ORGANISASI
Kinerja  organisasi  merupakan  suatu  tingkatan  keberhasilan  organisasi  dalam melaksanakan  tugas-tugasnya  untuk  mencapai  tujuan  organisasi  melalui  pelaksanaan program/kegiatan/kebijakan dan visi serta tujuan yang telah ditentukan sehingga dapat mencapai
target  organisasi  yang  tercantum  dalam  visi  organisasi.  Kinerja  organisasi  lebih  berorientasi kepada pencapaian yang telah diperoleh melalui tugas pokok fungsi yang dimilikinya.
Menurut Sholeh dan Suripto (2011:3) menjelaskan bahwa kinerja adalah suatu gambaran pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi  organisasi  yang  sebelumnya  telah  tertuang  dalam  perumusan  perencanaan  strategis organisasi.  Sementara  itu,  Bernardin  dan  Russel  (dalam  Sedarmayanti  2017:283)  menjelaskan bahwa “ performance is defined as the record of outcomes produced on a specified time period ”. Maksudnya, kinerja merupakan hasil apa yang dikeluarkan ( outcomes) dari sebuah pekerjaan dan merupakan kontribusi dari individu pegawai kepada organisasi mereka.
Selanjutnya menurut Dwiyanto (2008:47) “kinerja organisasi adalah suatu kegiatan yang sangat  penting  karena  dapat  digunakan  sebagai  ukuran  keberhasilan  suatu  organisasi  dalam mencapai  misinya”.Lebih  lanjut, Dwiyanto  (2008:50-51),  merumuskan  lima  dimensi  kinerja organisasi pemerintah, yakni:
1. Produktivitas,  merupakan  konsep  yang  mengukur  tentang  tingkat  efektivitas  dan  efesiensi, input dan output dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai target organisasi.
2. Kualitas,  pelayanan  merupakan  suatu  pengukuran  kepuasan  masyarakat  terhadap  kualitas pelayanan yang diberikan.
3. Responsivitas,  merupakan  kemampuan  suatu  organisasi  dalam  menyikapi  suatu  perubahan dalam usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas,  merupakan  suatu  penjelasan  tentang  pengukuran  kesesuaian  pelaksanaan kegiatan  organisasi  yang  dilakukan  dengan  prinsip  administrasi  yang  benar  dan  sesuai kebutuhan organisasi tersebut,
5. Akuntabilitas, merupakan suatu parameter yang menunjukan seberapa besar kebijakan/program/kegiatan/ organisasi tunduk pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Akuntabilitas disini juga menunjukan keseuaian penyelenggaraan kebijakan/program/kegiatan/ dengan peraturan yang berlaku.

## 2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Usaha yang dilakukan untuk menjadikan seseorang baik individu maupun kelompok agar memiliki  kemampuan  dan  kekuatan  untuk  melakukan  sesuatu  dapat  disebut  sebagai pemberdayaan masyarakat. Menurut Fachrudin (2012:96-97), pemberdayaan masayarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut:
1. Enabling ,  yaitu  menciptakan  suasana  atau  iklim  yang  memungkinkan  potensi  masyarakat berkembang.  Titik  tolaknya  adalah  pengenalan  bahwa  setiap  manusia,  setiap  masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya  itu  dengan  cara  mendorong  (encourage),  memotivasi  dan  membangkitkan  kesadaran (awareness) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Empowering ,  yaitu  meningkatkan  kapasitas  dengan  memperkuat  potensi  atau  daya  yang dimiliki  oleh  masyarakat.  Perkuatan  ini  meliputi  langkah-langkah  nyata  seperti  penyediaan berbagai  masukan  (input)  serta  pembukaan  akses  kepada  berbagai  peluang  yang  dapat membuat masyarakat menjadi makin berdayaan.
3. Protecting , yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang  lemah  menjadi  bertambah  lemah,  oleh  karena  kekurangberdayaan  dalam  menghadapi yang  kuat.  Melindungi  dalam  hal  ini  dilihat  sebagai  upaya  untuk  mencegah  terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

## 3. MASYARAKAT PESISIR
Masyarakat  yang  berada  atau  yang  seluruh  kegiatan  perekonomianya  bergantung  pada ekosistem  laut  dapat  dikategorikan  sebagai  masyarakat  pesisir.Terkadang  masyarakat  pesisir ( Costal  Community) juga  diterjemahkan  dengan  ciri-ciri  utama  tidak  memproduksi  barang ataupun  jasa  terentu,  biasanya  berupa  perahu  dengan  sistem  ekonomi  yang  hirarki  seperti  ada juragan kapal, tengkulak, buruh, nelayan, tradisional. (Soetandyo Wignyosoebroto, 2005:143).
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimanta  Utara  Nomor  4  Tahun  2018  tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018- 2038  Pasal  7  ayat  (2)  disebutkan  bahwa  Tujuan  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau Kecil Provinsi adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia dan memperkuat kelembagaan pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  dengan  tujuan  meningkatkan  akses  pendidikan  dan  pelatihan keterampilan  kerja,  meningkatkan  efektivitas  dan  sinergi  program  pemberdayaan  masyarakat, memperkuat  kelembagaan  dan  kearifan  lokal,  meningkatkan  kerjasama  lintas  agama,  suku,  ras, swasta, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan antar pemerintah.
Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil , Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau  Kecil  adalah  suatu  pengoordinasian  perencanaan,  pemanfaatan,  pengawasan,  dan pengendalian  sumber  daya  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  dan
Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.”
Pemberdayaan  kelompok  warga  yang  tinggal  di  tepi  pantai  menjadi  urusan  daerah.  Hal ini  pula  lah  yang  menjadi  dasar  atau  landasan  bahwasannya  pemberdayaan  masyarakat  mejadi salah  satu  perhatian  bagi  pemerintah.Dalam  Undang-Undang  Nomor  07  Tahun  2016  tentang Perlindungan  dan  Pemberdayaan  nelayan,  pembudi  daya  ikan  dan  petambak  garam,  disebutkan dalam  penjelasan  terkait  masyarakat  pesisir  dalam  bab  ini  menjadi  penting  dikarenakan  petani rumput  laut  merupakan  salah  satu  profesi  dari  masyarakat  pesisir  yang  memanfaatkan  sumber daya kelautan yang tersedia.

## METODE PENELITIAN
Dalam  tulisan  ini,  penulis  memakai  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Menurut Creswell  (dalam  Herdiansyah  2014:8)  bahwa;  “ Qualitative  research  is  an  inquiry  process  of understanding  based  on  district  methodological  traditions  of  inquiry  that  explore  a  social  or human  problem.  The  researcher  builds  a  complex,  holistic  picture,  analize  words,  report detailed  views  of  informants,  and  conducts  the  study  in  a  natural  setting”. Penelitian  kualitatif merupakan  sebuah  proses  kegiatan  meneliti  yang  bersifat  keilmuan  dengan  tujuan  untuk mengetahui permasalahan dalam defenisi kemasyarakatan dengan mewujudkan potret umum dan lengkap,  mengungkapkan  pemikiran  secara  rinci  dari  petunjuk  asal,  serta  dilaksanakan  dalam pengaturan yang murni tanpa ada tekanan dari pihak manapun.
Kemudian  Penulis  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  dokumentasi  dalam mendapatkan  keterangan  yang  diperlukan.  Penulis  menggunakan  teknik  triangulasi  untuk meningkatkan pemahaman terhadap apa yang ditemukan selama proses penelitian, namun bukan untuk  mengetahui  kebenaranya  dari  suatu  fenomena  yang  telah  terjadi  di  lapangan.  Hal  ini senada  dengan  pendapat  Sugiyono  (2012:1)  yang  mengatakan  bahwa  Metode  penelitian kualitatif  adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil  penelitian  kualitatif  lebih  menekankan  makna  dari  pada  generalisasi”.Selanjutnya  metode deskriptif  menurut  Nazir  (2014:43)  adalah  “Suatu  metode  dalam  meneliti  status  sekelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran,  ataupun  suatu  kelas  peristiwa pada  masa  sekarang”.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1.1  KINERJA  DINAS  PANGAN  PERTANIAN  DAN  PERIKANAN  DALAM PEMBERDAYAAN  PETANI  RUMPUT  LAUT  DI  KOTA  TARAKAN  PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Berdasarkan data dan hasil penelitian, Penulis mencoba menjelaskan fokus yang diamati dengan pedoman pada teori serta membandingkanya dengan kenyataan yang terjadi, yaitu:

## A. Produktivitas
Produktivitas  dalam  penelitian  ini  memiliki  arti  kegiatan  untuk  menghasilkan,  yang umumya  dimaknai  dengan  kegiatan  perbandingan  antara  masukan  dan  keluaran.  Kegiatan menghasilkan  secara  efesien  tersebut  dilakukan  oleh  Dinas Pangan,  pertanian  dan  perikanan melaui pemberdayaan petani rumput laut dalam menghasilkan rumput laut yang diinginkan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  data  yang  ada,  untuk  pencapaian  Dinas  Pangan, pertanian  dan  perikanan  dalam  memproduksi  rumput  laut  melalui  pemberdayaan  para  petani rumput  laut  mengalami  peningkatan  yang  baik.  Hal  ini  dilihat  pada  tabel  1.1  dan  tabel  1.2. Dalam kedua tabel tersebut, terlihat terjadi peningkatan penghasilan  kota Tarakan dalam setiap bulannya  terutama  pada  bulan  agustus  yang  mencapai  jumlah  1.812.637  Kg  pada  produksi rumput laut kering dan untuk rumput laut basah menghasilkan 12.688.460 Kg.
Proses produksi para petani rumput laut  terlaksana secara teratur  karena dibantu dengan kemampuan  yang  terdapat  pada  daerah-daerah  para  petani  rumput  laut  dalam  memproduksi rumput  laut  dan  juga  bantuan  sumber  daya  yang  diperoleh  untuk  menunjang  proses  produksi rumput laut.

## B. Kualitas
Permasalahan  tentang  kualitas  pelayanan  pada  saat  ini  lebih  mengarah  kepada arti hasil kerja  sebuah  lembaga  pemerintah.  Kepuasan  warga  dalam  pelayanan  yang  diberikan  menjadi ukuran hasil kerja lembaga pemerintah.
Kualitas pelayanan dalam penelitian ini memiliki arti seperti diberikannya fasilitas  yang mudah,  kecekatan,  keterampilan,  perilaku  tenaga  penyuluh  yang  menyenangkan  dalam memberikan layanan.
Kualitas  pelayanan  yang  diberikan  oleh Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  perikanan  masih belum  optimal  dilakukan.  Hal  ini  terlihat  dalam  memberikan  informasi  terkait  apa  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  terutama  bagi  para  petani  rumput  laut  di  Kota  Tarakan.  Belum
optimalnya  situasi  ini terjadi karena Dinas Pangan, pertanian dan perikanan kekurangan tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut.
Sebelumnya  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  perikanan  memiliki  website  yang  bertujuan untuk  memberikan  informasi  kepada  masyarakat  yang  membutuhkan  seperti  para  pedagang, petani  hingga  nelayan.  Dinas  Pangan,  pertanian  dan  perikanan  mempunyai  website  yang  di kelola  sendiri,  namun  sekarang  website  tersebut  telah  dilebur  karena  sudah  tidak  ada  yang mengelola  dan  sekarang  di  pusatkan  di  Kominfo,  sehingga  untuk  mendapatkan  informasi, masyarakat harus datang langsung ke kantor dan menemui bidang yang ingin dimintai informasi.
Di samping itu,  Berdasarkan wawancara yang diperoleh penulis dari beberapa informan bahwa  Pemberian  pelayanan  berupa  pemberian  bantuan  juga  belum  dirasakan  optimal dikarenakan tidak semua petani mendapatkan bantuan. Hanya petani rumput laut yang terdaftar saja  yang  memperoleh  bantuan  dan  untuk  petani  yang  tidak  terdaftar,  tentunya  tidak mendapatkan  bantuan.  Adapun  daftar  kelompok  petani  rumput  laut  yang  memperoleh  bantuan dapat  dilihat  pada  tabel  1.3.  Dengan  adanya  kondisi  seperti  ini  mengakibatkan  pelayanan terhadap apa  yang  diperlukan  dan  dibutuhkan  masyarakat  terutama  petani  rumput  laut  menjadi belum merata.

## C. Responsivitas
Responsivitas  merupakan  suatu  proses  bagaimana  organisasi  dapat  memahami keperluan  publik,  merancang  rencana  dan  pengutamaan  layanan  serta  memajukan  rencana layanan kepada masyarakat yang cocok dengan keperluan dan pendapat publik.
Berdasarakan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan,  sampai  dengan  saat  ini  di Kota Tarakan belum memiliki Koperasi Unit Desa dan industri yang berskala regional,  sehingga petani rumput laut selalu tergantung pada  pengumpul lokal. Permasalahan lainnya adalah Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan mengalami kesulitan untuk mendapatkan industri yang bisa melakukan perdagangan secara tepat dan berkelanjutan. Permasalahan ini merupakan masalah paling utama yang  menjadi kendala bagi  Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan untuk membantu petani rumput laut dalam menawarkan usahanya.
Pada  saat  ini,  petani  rumput  laut  sudah  menjual  rumput  lautnya  ke  pengumpul  dan setelah  itu  diperdagangkan  lagi  ke  industri  yang  berada  di Surabaya,  Makassar  dan  Jakarta kemudian  barulah  dikirim  untuk  diperdagangkan  ke  luar  wilayah  lainnya  baik  dari  dalam  dan luar  negeri.  Petani  rumput  laut  atau  pembudidaya  rumput  laut  hanya  mengandalkan  hasil produksi  rumput  lautnya  kepada  pengepul.  Tidak  ada  alternatif  lain  bagi  petani  rumput  laut
untuk  mengembangkan  pemasaran  rumput  lautnya.Berikut  tabel  data  pemasaran  rumput  laut kering kota tarakan tahun 2019.
Tabel 1.4
Data Pemasaran Rumput Laut Kering Kota Tarakan Tahun 2019
DATA PEMASARAN RUMPUT LAUT KERING KOTA TARAKAN

## TAHUN 2019
No Bulan Domestik Ekspor Tujuan Kg Kg 1 Januari 1,011,500 - Domestik : Makasar, Bali, Jakarta & Surabaya,      Harga Rata-rata Rp. 14.000,- 2 Pebruari 972,000 - 3 Maret 1,439,600 - 4 April 1,018,500 - 5 Mei 913,804 - 6 Juni 988,402 - 7 Juli 1,131,900 - 8 Agustus 1,647,852 - Jumlah 9.123.558 - Nilai 127.729.812.000,00
Sumber: Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan, 2019
Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa  data pemasaran rumput laut yang kering di Kota  Tarakan  mencapai  9.123.558  kg  dengan  nilai  penjualan  yaitu  Rp  127.729.812.000  di tahun 2019. Dalam pemasaran rumput laut tersebut,  Pemerintahan Kota Tarakan melakukan kerjasama  dengan  perusahaan  domestik  yang  berada  di  Makassar,  Jakarta,  dan  Surabaya dalam  pemasaran  dengan  nominal  berkisar  Rp.14.000,-.  Hal  ini  dilakukan  karena Kota Tarakan belum memiliki Koperasi Unit Desa dan industri yang berskala regional.

## D. Responsibilitas
Responsibilitas  mengartikan  seberap a  besar  penerapan  aktivitas  sebuah  instansi berdasarkan  asas-asas  administrasi  secara  benar  sesuai  dengan  kebijaksanaan  yang  telah
ditetapkan.  Semakin  kegiatan  organisasi  dijalankan  berdasarkan  asas  administrasi  dan  aturan yang berlaku, maka semakin efektif hasil kerjanya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan,  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan Perikanan Kota Tarakan sudah menjalankan kewenangannya berdasarkan apa yang telah menjadi ketentuan berupa pelaksanaan renstra yang ada. Hal ini terlihat dari program kerja yang tertuang di dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2014-2019, antara lain:
a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
b. Program  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengawasan  dan  pengendalian  sumberdaya kelautan;
c. Program Pengelolaan Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
d. Program  peningkatan  Kesadaran  dan  penegakan  hukum  dalam  pendayagunaan  sumberdaya laut;
e. Program pengembangan budidaya perikanan;
f. Program pengembangan perikanan tangkap;
g. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran Produksi perikanan;
h. Program pengembangan kawasan perikanan; dan
i. Program peningkatan dan pengembangan produksi perikanan.

## E. Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  suatu  wujud  dari  pertanggungjawaban.  Akuntabilitas  dalam penelitian  ini  dimaksudkan  sebagai  suatu  bentuk  adanya  pelaporan  yang  dilakukan.  Semua kewajiban itu dilaporkan dengan cara berkala melewati suatu media.
Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis saat melakukan penelitian, dapat diketahui  bahwa  kegiatan  pelaporan  sebagai  bentuk  pertanggung  jawaban kepada  pemerintah kota Tarakan dan masyarakat secara periodik telah dilaksanakan. Pelaporan dibuat dalam bentuk buku laporan tahunan dengan mencantumkan data secara tertulis.
Dari beberapa analisis di atas, dapat diketahui bahwa  Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan  Perikanan  dalam  pemberdayaan  petani  rumput  laut  di  Kota  Tarakan  telah  berjalan  dengan cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan. Hal ini disebabkan karena masih terdapatnya beberapa hambatan, antara lain dalam dimensi kualitas dan responsivitas.

## 1.2  HAMBATAN KINERJA  DINAS  PANGAN  PERTANIAN  DAN  PERIKANAN DALAM  PEMBERDAYAAN  PETANI  RUMPUT  LAUT  DI  KOTA  TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
A. Kurangnya tenaga penyuluh Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan.
Dalam  dimensi  kualitas,  dapat  diketahui  bahwa  salah  satu  parameternya  adalah  tenaga penyuluh yang menyenangkan dalam memberikan pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara dan data  yang  diperoleh,  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan Perikanan  hanya  memiliki  tenaga  penyuluh yang  berjumlah  3  (tiga)  orang.  Ketiga  orang  tenaga  penyuluh  ini  mempunyai  tugas  untuk memb erikan  bimbingan  kepada  petani  rumput  laut.  Tenaga  penyuluh  sangat  penting  dalam pemberdayaan petani rumput laut agar dapat mencapai produksi yang baik.
Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan cukup  kesulitan  dalam memberikan  penyuluhan secara  maksimal  kepada  petani  rumput  laut  dikarenakan  minimnya  tenaga  penyuluh  sehingga mengakibatkan  kurang  maksimalnya  pemberian  wawasan  dalam  pengembangan  rumput  laut kepada para petani rumput laut di kota Tarakan.
K eterbatasan  tenaga  penyuluh  menjadi  beban  tersendiri  dalam  menjalankan  pembinaan yang hanya berjumlah 3 (tiga) orang dengan perbandingan jumlah petani rumput laut yang akan dibimbing dan tergabung dalam Pokdakan yang berjumlah 19 (sembilan belas) Pokdakan.

## B. Data jumlah petani rumput laut yang belum valid
Berbagai  macam  bukti  berbentuk  angka  dan  tulisan  yang  ditemukan  dalam  observasi terhadap  sebuah  fenomena  yang  terjadi  dapat  diartikan  sebagai  data.  Data  sangat  diperlukan sebagai  sebuah  informasi  yang  dapat  dipahami  oleh  siapa  saja  yang  membutuhkanya.  Oleh karena  itu  data  mengenai  jumlah  petani  rumput  laut  sangat  dibutuhkan  untuk  mempermudah dalam pelaksanaan pemberdayaan.
Dalam dimensi kualitas, disebutkan bahwa diperlukan pula kecekatan, keterampilan dari tenaga  penyuluh  memberikan  pelayanan  dalam  hal  penginventarisir  data  petani  rumput  laut. Berdasarkan  pengamatan  dan  wawancara  penulis  saat  melakukan  penelitian  dapat  di  ketahui bahwa data jumlah petani rumput laut yang terdaftar berbeda dengan data yang ada di lapangan, sehingga data menjadi belum valid.  Hal ini disebabkan karena masih banyak petani rumput laut yang  belum  terdaftar  dan  belum  tergabung  dalam  kelompok.  Selain  itu  terdapat  petani  rumput laut yang bukan penduduk kota Tarakan, melainkan pendatang dari luar kota Tarakan.
Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  masih  kurang  melakukan  sosialisasi  sehingga masih banyak petani rumput laut yang belum tahu informasi tentang pentingnya menjadi anggota kelompok dalam pelaksanaan pemberdayaan.
Dengan meningkatnya petani rumput laut di Kota Tarakan mengakibatkan Dinas Pangan, Pertanian  dan  Perikanan  sulit  untuk  menyalurkan  subsidi  secara  adil,  apalagi  subsidi  kepada petani  rumput  laut  yang  tidak  masuk  dalam  daftar.  Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan penulis  dengan  beberapa  informan  diketahui bahwa  petani  rumput  laut yang  diberi  bantuan hanya kepada petani-petani yang membentuk kelompok dan terdaftar di Dinas Pangan, Pertanian dan  Perikanan,  sementara  itu  bagi  petani  rumput  laut  yang  tidak  terdaftar,  maka  mereka  tidak mendapatkan bantuan yang ada.

## C. Tidak adanya industri pemasaran rumput laut.
Industri  Pemasaran  merupakan  suatu  tempat  yang  dijadikan  wadah  untuk  pertukaran produk  dengan  pelanggan  dalam  pasar  produksi,  yang  bertujuan  untuk  memusakan  dan memenuhi  kebutuhan  semua  pihak.  Dengan  adanya  industri  pemasaran  akan  mempermudah segala bentuk kegiatan jual beli barang produksi rumput laut.
Dalam  dimensi  responsivitas,  dapat  diketahui  bahwa Kota  Tarakan  belum  memiliki Koperasi  Unit  Desa  dan  industri  yang  berskala  regional,  sehingga  petani  rumput  laut  selalu tergantung  pada  pengumpul  lokal. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  bahwa Dinas Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  mengalami  Kesulitan  untuk  mencari  perusahaan  atau  industri yang mampu melakukan pemasaran berupa ekspor langsung dari Tarakan.
Hal ini menjadi masalah paling utama yang menghambat  kerja Dinas Pangan, Pertanian dan  Perikanan  dalam  membantu  petani  rumput  laut  untuk  mengembangkan  jalan  masuk  ke perdagangan  domestik  dengan  tujuan  mempermudah  para  petani  rumput  laut  untuk  menjual rumput lautnya.

## 1.3 UPAYA MENGATASI HAMBATAN KINERJA DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  DALAM  PEMBERDAYAAN  PETANI  RUMPUT  LAUT  DI  KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
A. Melakukan penambah tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut.
Penambahan tenaga penyuluh merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Penambahan tenaga penyuluh akan membantu untuk memperoleh produktivitas yang lebih baik.  Berdasarkan wawancara yang dilakukan upaya  yang sedang dilakukan untuk mengatasi hambatan kurangnya tenaga  penyuluh  Dinas  Pangan  Pertanian  dan  Perikanan  adalah  melakukan  penambahan  tenaga penyuluh dengan cara melakukan rekrutmen tenaga penyuluh.

## B. Melakukan update data tentang jumlah petani rumput laut di Kota Tarakan.
Update  data  merupakan  hal  yang  penting  dilakukan  untuk  mengatasi  kendala  yang  ada terkait data adminis trasi tentang nama  dan jumlah  petani rumput laut di Kota Tarakan. Dengan akuratnya  data  administrasi  tentang  data  seluruh  petani  rumput  laut  yang  ada  di  kota  Tarakan, maka  akan  memperjelas  jumlah  yang  ada  dan  mempermudah  dalam  memberikan  bantuan. Disamping itu, dengan adanya data administrasi yang akurat diharapkan petani rumput laut yang ada pada kota Tarakan untuk taat adminsitrasi sehingga apa yang dibutuhkan dapat dipenuhi.
Update  data  dilakukan  dengan  cara  melakukan  pendataan  kembali  sehingga seluruh petani  rumput  laut  yang  belum  terdaftar  namanya  di  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan dapat  terdaftar  dan  dapat  membuat  suatu  kelompok  pembudidaya  ikan  atau  yang  biasa  dikenal dengan  Pokdakan.  Pembentukan  kelompok  ini  juga  bertujuan  agar dalam  pemberian  bantuan berupa sarana dan prasarana dapat tersalurkan secara merata dan menyeluruh.

## C. Melakukan bina usaha dengan perusahaan domestik
Usaha  yang  dilaksanakan  Dinas Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  dalam  mengatasi ketidakadaan  industri  pemasaran  rumput  laut  adalah  dengan  melakukan  bina  usaha  dengan perusahaan  domestik  dalam  rangka  pemasaran  rumput  laut.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  beberapa  informan,  Dinas  Pangan,  Pertanian  dan  Perikanan  m elakukan  bina  usaha dengan  perusahaan  domestik  yaitu  dengan  cara  melakukan  kerja  sama  dengan  perusahaan domestik untuk meningkatkan produksi rumput laut di kota Tarakan. Hal ini di karenakan belum adanya industri pemasaran rumput laut di Kota Tarakan.
Kondisi  yang  ada,  hasil  budidaya  petani  rumput  laut  selalu  bergantung  kepada pengempul yang membeli langsung rumput laut mereka. Keadaan tersebut terjadi karena belum ada perusahaan yang dapat dijadikan tempat produksi. Pemasaran rumput laut yaitu dari rumah produksi  ke  masyarakat  biasa  atau  tengkulak  yang  biasanya  membeli  rumput  laut.  Tujuan dilakukanya  bina  usaha  oleh  Pemerintah  Kota  Tarakan  dengan  perusahaan  domestik  di Makassar,  Jakarta  dan  Surabaya  adalah  para  petani  dapat  menjalankan  pemasaran  rumput lautnya dengan maksimal.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dilakukan, penulis membuat kesimpulan yaitu:
1. Kinerja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam pemberdayaan petani rumput laut di Kota Tarakan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih memerlukan penyempurnaan
Dimensi  produktivitas,  responsibilitas  dan  akuntabilitas  diketahui  telah  berjalan  dengan cukup  baik,  namun  dari  dimensi  kualitas  dan  responsivitas  belum  berjalan  dengan  cukup baik.
2. Hambatan  kinerja  Dinas  Pangan  pertanian  dan  Perikanan  dalam  pemberdayaan  petani rumput laut di Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara yaitu:
A. Kurangnya tenaga penyuluh di Dinas Pangan Pertanian dan perikanan;
B. Data Jumlah Petani Rumput Laut yang belum Valid;

## C. Tidak adanya industri Pemasaran rumput laut
3. Upaya  mengatasi  hambatan  kinerja  Dinas  Pangan  Pertanian  dan  Perikanan  Kota  Tarakan dalam pemberdayaan petani rumput laut Kota Tarakan yaitu:
A. Melakukan penambahan jumlah tenaga penyuluh untuk para petani rumput laut.;
B. Melakukan update data tentang jumlah petani rumput laut di kota Tarakan;
C. Melakukan Bina Usaha dengan Perusahaan Domestik.

## SARAN
Adapun saran yangdiberikan penulis dalam penelitian ini, antara lain:
1. Dinas Pangan,  Pertanian, dan Perikanan perlu memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga penyuluh yang baru maupun tenaga penyuluh yang sudah ada. Dengan memberikan pelatihan kepada seluruh tenaga penyuluh  yang ada, maka akan memberikan kemudahan kepada para petani untuk mendapatkan informasi serta pengetahuan dalam membudidayakan rumput laut yang berkualitas.
2. Dinas  Pangan  Pertanian  dan  Perikanan  perlu  melakukan  sosialisasi  kepada  para  petani rumput laut tentang pentingnya update data administrasi.
3. Dinas Pangan  Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan  perlu membangun Industri pemasaran rumput  laut  di  Kota  Tarakan.  Dengan  membangun  industri  pemasaran  rumput  laut,  maka kegiatan bina usaha dengan perusahaan domestik yang telah dilakukan dapat bermanfaat dan usaha  rumput  laut  dapat  dikembangkan  serta  dapat  menjangkau  ke  pasar  nasional  maupun internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

## A.Buku-Buku
Dwiyanto, Agus, dkk. 2008. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.  Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
Fachrudin,  Adi. 2012. Pemberdayaan Partisipasi & Penguatan Kapasitas Masyarakat. Bandung: Humaniora.
Herdiansyah,  Haris,  2014.Metodologi  Penelitian  Kualitatif  untuk  ilmu-Ilmu  Sosial. Jakarta:Salemba Humanika
Nazir, Moh. 2014. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.
Sedarmayanti.  2017.  Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja.  Bandung:  CV  Mandar Maju.
Silalahi  dan  Syafri.  2015.  Desentralisasi  dan  Demokrasi  Pelayanan  Publik.  Sumedang:  IPDN Press.
Soleh, Chabib dan Suripto. 2011. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah. Bandung: Fokus Media
Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta
Wignyosoebroto  Soetandyo  Editor:  Aziz  Ali  Moh,  Rr  Suhartini,  A.  Halim,  2009,  Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi, Yogyakarta: Pustaka Pesantren

## B. Undang-Undang/Peraturan
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang  Nomor  07  Tahun  2016  tentang  Perlindungan  dan  Pemberdayaan  nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam
Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimanta  Utara  Nomor  4  Tahun  2018  tentang  Rencana  Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018-2038