## STRATEGI PENGEMBANGAN WEB SERVICES UNTUK INTEGRASI ANTAR SISTEM APLIKASI DAN WEBSITE

## DALAM E-GOVERNMENT DI PEMKAB BANTUL YOGYAKARTA
Edhy Sutanta 1 , Khabib Mustofa 2
1 Mahasiswa Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM Email: edhy_sst@yahoo.com
2 Dosen Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM Sekip Utara Kotak Pos: BLS 21, Yogyakarta, 55281 Telp.: 0274-513339, 902364, Fax.: 0274-513339, Email: khabib@ugm.ac.id
Abstract: Bantul District Government has been developing e-Gov applications through the development  of  application  systems  28  and  34  websites,  and  the  two  GIS-based applications.  Application  system  is  used  for  internal  data  processing  needs,  while  the website and GIS-based application used to display the content information to the public. One application of ICT is an urgent problem to be addressed by the Bantul regency is how to  integrate  data  between  systems  and  between  the  existing  website  in  order  to  provide accurate and consistent information. This problem arises because each application system and website are still using the separately database, and the development of new systems are always developed a new database and repeat the data entry process from initial. This paper reveals  how  to  utilize  the  potential  national  people  database  in  the  e-ktp  systems  and integration in 17 priority application systems and 21 existing website. Three strategies for integration between the proposed system is to utilize the population as a master database, web  services  development  strategies,  and  web  services  modeling  strategy.  By  using  the national  people  database,  then  the  system  of  existing  applications  and  websites  can  be communicated with each other through the mechanism of data exchange services using web services. By using a single source of verified data, then the system of existing applications and websites will result in an accurate and consistent information.
Keywords : Bantul regency, database, e-government, integration, web services.

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah  Kabupaten  (Pemkab)  Bantul  merupakan  bagian  wilayah  kabupaten yang  berada  di  Propinsi  DIY.  Pemkab  Bantul  melalui  Kantor  Pengolahan  Data Telematika (KPDT) telah mengembangkan sistem aplikasi-sistem aplikasi dalam rangka pengembangan e-Government ( e-Gov ).  Hingga  akhir  tahun  2011,  telah  dikembangkan sebanyak  28  sistem  aplikasi  yang  diterapkan  secara  internal  di  lingkungan  Pemkab Bantul,  3  di  antaranya  merupakan  penyempurnaan  sistem  aplikasi  yang  pernah dikembangkan  sebelumnya.  Pemkab  Bantul  juga  telah  mengembangkan  sebanyak  34 website yang dikelola oleh Pemkab, sekretariat, badan, dinas, atau kantor di lingkungan Pemkab  (Satuan  Kerja  Pemerintah  Daerah/SKPD).  Fasilitas  yang  disediakan  dalam website hampir  seluruhnya  berfungsi  untuk  menampilkan  konten  informasi.  Seluruh website yang  dikembangkan  memiliki  fitur/fasilitas  untuk  menampilkan  informasi, komunikasi ( email , forum), serta pencarian informasi, 2 website memiliki fitur/fasilitas download formulir,  1 website memiliki  fitur/fasilitas  pengaduan online ,  dan  1 website mulai dikembangkan untuk menyediakan fitur/fasilitas transaksi pendaftaran online . Kualitas website yang  ada  masih  terus  ditingkatkan,  hal  ini  dimaksudkan  untuk mencapai  rencana  strategis  KPDT  Bantul  tahun  2011-2015,  yaitu  terwujudnya  Bantul yang  informatif  melalui  pembangunan  sistem  informasi  dan  komunikasi  berbasis teknologi,  terintegrasi,  berkesinambungan  dan  ramah  lingkungan,  dalam  rangka

## Strategi Pengembangan Web Service untuk
menjalankan misinya, yaitu: 1) meningkatkan pelayanan informasi data yang berkualitas dan  memadai  bagi  berbagai  pemangku  kepentingan;  2)  mewujudkan  birokrasi pemerintahan  yang  efektif,  efisien,  transparan  dan  akuntabel  guna  meningkatkan pelayanan  prima  serta  mencapai good  governance ;  serta  3)  mengembangkan  sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi yang ramah lingkungan dan berdaya saing ( http://kpdt.bantulkab.go.id/, 01-05-2012 ). Berita dalam website
Pemkab ( http://bantulkab.go.id/) ditampilkan  dalam  tiga  versi  bahasa  (Indonesia,  Jawa,  dan Inggris) sejak awal tahun 2012 dengan alasan untuk memperluas jangkauan penyebaran informasi ke publik ( http://kpdt.bantulkab.go.id/2012/02/, 01-05-2012 ). Pemkab Bantul juga  sudah  mengembangkan  2 website berbasis  GIS  ( geographic  information  system ), yaitu  Sistem  Informasi  Kewilayahan  untuk  menampilkan  profil  wilayah  di  Kabupaten Bantul ( http://kewilayahan.bantulkab.go.id/, 01-05-2012 ) dan Sistem  Informasi Potensi Wisata  dan  Kuliner  berbasis  GIS  ( http://potensiwisata.bantulkab.go.id/potensi.php , 10- 06-2012 ). Blue print pengembangan TIK Pemkab Bantul juga sudah dimiliki pada tahun 2008.  Untuk  menyediakan  layanan  komunikasi  yang  praktis  antara  masyarakat  dan Pemkab, disediakan layanan SMS Center Bupati Bantul.
Salah satu permasalahan penerapan ICT yang mendesak untuk diatasi oleh KPDT Bantul dalam rangka mencapai rencana strategisnya adalah bagaimana mengintegrasikan  antar  data antar sistem dan website yang ada  agar  dapat  menyajikan informasi  yang  akurat  dan  konsisten.  Permasalahan  ini  muncul  karena  masing-masing sistem  aplikasi  dan website yang  ada  menggunakan  rancangan database dan  dikelola secara  terpisah.  Upaya  untuk  mengatasi  hal  tersebut  telah  dimulai  melalui pengembangan 3 situs resmi Pemkab Bantul beserta sub domain yang ada di dalamnya, pemanfaatan  jaringan  intranet  untuk sharing data  antar  SKPD,  sekaligus  membentuk warehouse data  pada data  center Pemkab  Bantul.  Aplikasi  yang  dikembangkan memiliki  fasilitas  untuk  berbagi  file  ( file  sharing ),  mengunduh  dan  mengunggah  file. Selain  data  dari  masing-masing  SKPD,  disediakan  fitur  untuk  mengunduh software yang  telah  disiapkan  antara  lain  anti  virus, open  source  software , file  driver dan sebagainya.  Selain  untuk file  sharing , upload data  pada data  center ke server induk Pemkab  Bantul  sekaligus  membantu  SKPD  untuk  mem- back  up data  penting  yang dihasilkan  ( http://kpdt.bantulkab.go.id/,  01-05-2012 ).  Upaya-upaya  tersebut  belum sepenuhnya  mampu  mengatasi  permasalahan  pokok  di  mana  masih  setiap pengembangan sistem aplikasi  yang baru masih selalu dilakukan entri data  kembali ke dalam database untuk sistem aplikasi baru yang dikembangkan. Tulisan  ini  mengungkap  kondisi  aktual  implementasi e-Gov di  Pemkab  Bantul, permasalahan  integrasi  antar  sistem  dalam e-Gov dan  usulan  strategi  pengembangan web services untuk integrasi antar sistem dalam e-Gov . Integrasi antar sistem dalam e- Gov penting  dilakukan  untuk  menjaga  konsistensi  dan  akurasi  data  sumber  sehingga mampu meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam berbagai sistem aplikasi dan website yang ada saat ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Secara konseptual, e-Government ( e-Gov ) adalah penggunaan teknologi informasi yang  dapat  meningkatkan  hubungan  antara  pemerintah  dan  pihak-pihak  lain, didalamnya  melibatkan  otomisasi  dan  komputerisasi  pada  prosedur paper-based yang akan  mendorong  cara  baru  dalam  kepemimpinan,  cara  baru  dalam  mendiskusikan  dan menetapkan  strategi,  cara  baru  dalam  transaksi  bisnis,  cara  baru  dalam  mendengarkan
warga  dan  komunitas,  serta  cara  baru  dalam  mengorganisasi  dan  menyampaikan informasi  ( Pascual,  2003 ).  Pengembangan e-Gov dilakukan  dalam  rangka  mencapai good government , yang menurut Bank Dunia didefinisikan sebagai layanan publik yang efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan, serta pemerintahan yang bertanggung jawab  kepada  publik.  Di  tingkat  nasional,  inisiatif  penerapan e-Gov di  Indonesia  telah diperkenalkan  melalui Inpres  No.  6  Tahun  2001 tentang  Telematika  (telekomunikasi, media dan informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi  telematika  untuk  mendukung good  governance dan  mempercepat  proses demokrasi.  Penerapan e-Gov di  lembaga  pemerintah  mengacu  kepada  fase pengembangan e-Gov secara  nasional,  dan  disesuaikan  dengan  kondisi  yang  ada  di setiap lembaga pemerintah mencakup ( Inpres No. 3 Tahun 2003 ):
1. Fase persiapan, yaitu:
a. pembuatan situs web pemerintah di setiap lembaga,
b. pendidikan dan pelatihan SDM,
c. penyediaan sarana akses publik,
d. sosialisasi  keberadaan  layanan  informasi  elektronik,  baik  untuk  publik maupun penggunaan internal,
e. pengembangan e-leadership dan awareness building , serta
f. penyiapan peraturan pendukung.
2. Fase pematangan, yaitu:
a. Pembuatan situs informasi layanan publik interaktif, dan
b. Pembuatan hyperlink .
3. Fase pemantapan, yaitu:
a. penyediaan fasilitas transaksi secara elektronik, dan
b. penyatuan  penggunaan  aplikasi  dan  data  dengan  lembaga  lain (interoperabilitas).
4. Fase pemanfaatan, yaitu:
a. pembuatan  berbagai  aplikasi  untuk  layanan  G2G,  G2B,  dan  G2C  yang terintegrasi,
b. pengembangan proses layanan e-Gov yang efektif dan efisien, dan
c. penyempurnaan menuju kualitas layanan terbaik ( best practice ).
Berdasarkan  hasil  evaluasi,  banyak  problem  yang  terkait  dengan  pengembangan e-Gov ,  namun  dapat  diidentifikasi  bahwa  problem  tersebut  berpangkal  dari  adanya kesalahan  pada  pandangan  atau  paradigma  tentang e-Gov ( Supangkat,  2006 ). Permasalahan  dalam  pengembangan e-Gov selama  ini  terjadi  sebagai  akibat  adanya kesalahan persepsi yang terkait dengan ( Nugroho, 2008 ):
1. Persepsi bahwa e-Gov sebatas pengembangan web lembaga pemerintah.
2. Persepsi bahwa e-Gov sebatas masalah ketersediaan infrastruktur.
3. Persepsi bahwa e-Gov sebatas pembangunan sistem-sistem informasi
4. Persepsi bahwa e-Gov harus dikembangkan secara bertahap
5. Persepsi bahwa e-Gov sebatas pembangunan sistem informasi di berbagai SKPD
6. Persepsi bahwa e-Gov hanya memerlukan SDM bidang ICT saja
7. Persepsi bahwa e-Gov adalah mahal
8. Persepsi bahwa sasaran e-Gov adalah sebatas tuntasnya implementasi ICT . Faktor  penghambat  implementasi e-Gov di  Indonesia  juga  telah  berhasil diidentifikasi  oleh Raharjo ( 2001 )  yang  antara  lain  disebabkan  oleh:  1)  Minimnya komitmen  pemerintah  dalam  integrasi  dan  transparansi  publik;  2)  Minimnya  budaya

## Strategi Pengembangan Web Service untuk
berbagi  informasi;  3)  Minimnya  budaya  tertib  dokumentasi;  4)  Resistensi  terhadap perubahan; 5) Kelangkaan SDM yang handal; 6) Keterbatasan infrastruktur yang belum memadai dan mahal; dan 7) Tempat akses yang terbatas.
Ketidakoptimalan  pengembangan  dan  operasional e-Gov di  Indonesia  utamanya adalah disebabkan oleh ( Supangkat, Sembiring, & Rahmat, 2007 ): 1) Master plan tidak mempunyai  kekuatan  formal,  masih  sekedar  berupa  kajian  yang  pernah  disusun  oleh KPDE, sehingga posisi strategis e-Gov tidak pernah terealisasi secara optimal dan tidak merasa  wajib  diikuti  oleh  unit-unit  kerja;  2)  Organisasi  pengambilan  keputusan  tidak cukup kuat memastikan integrasi arsitektur, pengelolaan portofolio dan eksekusi proyek TI  tahunan;  dan  3)  Lemahnya  koordinasi  KPDE  dan  unit  lain  dalam  perencanaan tahunan proyek ICT.
Aspek  non  teknis  berupa  resistensi  terhadap  perubahan  menjadi  faktor penghambat  penerapan e-Gov sebagai  akibat  dari  adanya  ( Indrajit,  2006 ):  1)  Ego sektoral  organisasi  masih  sangat  tinggi  sehingga  menutup  kemungkinan  diatur  atau bekerjasama  dengan  organisasi  lain;  2)  Anggapan  bahwa  sistem  informasi  merekalah yang terbaik dibandingkan dengan pihak lainnya; 3) Konteks kepentingan yang berbeda pada setiap organisasi sehingga sulit dicari titik temu untuk melakukan integrasi secara cepat;  4)  Keinginan  menjadi  pemimpin  dalam  tim  integrasi  dalam  konsorsium  kerja sama;  5)  Ketidakinginan  untuk  saling  membagi  data/informasi/pengetahuan  karena dianggap mengurangi keunggulan kompetitif individu/organisasi; dan 6) Ketidaktahuan dari mana harus memulai  upaya integrasi sehingga kondusif untuk dilakukan sejumlah pihak terkait.
Mengacu  pada  konsep  interoperabilitas  antar  sistem,  komunikasi  antar  sistem aplikasi  dapat  diatasi  dengan  melakukan  pertukaran  data  antar  sistem  aplikasi  dengan menggunakan layanan web services . Dalam konsep web services , aplikasi-aplikasi yang akan  dikomunikasikan dapat  dipetakan  berdasarkan fungsi  dan  perannya  dalam  proses pertukaran data. Pertukaran data ini akan melibatkan tiga entitas, yaitu ( Sukyadi, 2009 ):
1) Provider entity sebagai penyedia sumber daya informasi; 2) Requester entity sebagai pengakses  sumber  daya  informasi;  dan  3) Agent / broker yang  bertugas  mengelola  dan menyediakan fasilitas untuk registrasi, publikasi, dan penemuan sumber daya informasi. Agent / broker dapat  disediakan  oleh provider atau  pihak  lain  yang  memiliki  fasilitas layanan publik yang sudah tersosialisasi dan diketahui oleh publik.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Tulisan  ini  merupakan  hasil  kajian  pustaka  yang  bertujuan  untuk  mengungkap masalah sebuah strategi pengembangan web services untuk integrasi antar sistem e-gov dengan  menggunakan  studi  kasus  pada  pemerintah  Kabupaten  Bantul,  Yogyakarta. Metodologi  yang dilakukan adalah dimulai dengan mengkaji  konsep pengembangan e- Gov ,  kondisi  aktual  implementasi e-Gov di  Pemkab  Bantul,  dan  selanjutnya disampaikan  usulan  alternatif  strategi  yang  bisa  diterapkan  dalam  pengembangan web services untuk peningkatan e-gov melalui integrasi antar sistem dan website yang ada.
4. PEMBAHASAN
4.1. Kondisi Umum e-Government di Pemkab Bantul
Berdasarkan hasil survei lapangan di Pemkab Bantul, diperoleh data ragam sistem aplikasi e-Gov yang diterapkan selama ini, meliputi 24 sistem aplikasi yang diterapkan
untuk  pengolahan  data  internal  SKPD  di  lingkungan  Pemkab  dan  34 website .  Secara umum, kondisi aktual e-Gov yang ada adalah sebagai berikut (KPDT, 2011) :
1. Sistem aplikasi
a. Dikelola oleh masing-masing SKPD.
b. Dioperasikan secara intranet atau desktop .
c. Fasilitas yang disediakan meliputi layanan fungsi pengolahan data internal (gaji dan  aset),  sebagian  lainnya  digunakan  untuk  layanan  masyarakat  (cetak  KK, KTP, dll).
d. Masing-masing sistem menggunakan database terpisah dari sistem lainnya.
2. Website :
a. Dikelola oleh masing-masing SKPD.
b. Fasilitas  yang  disediakan  dalam website hampir  seluruhnya  masih  untuk menampilkan konten informasi.  Seluruhnya website yang ada memiliki fasilitas menampilkan informasi, komunikasi ( email , forum), serta pencarian informasi, 2 website memiliki  fasilitas download formulir,  1 website memiliki  fasilitas pengaduan online ,  1 website mulai  dilengkapi  dengan  fasilitas  transaksi pendaftaran online .
c. Pengembangan ke arah layanan transaksi online masih dalam rintisan.
d. Jenis interaksi dengan pengguna bersifat searah, misal download .
e. Belum ada fitur layanan terintegrasi antar sistem informasi secara online .
f. Berdasarkan  fitur-fitur  yang  disediakan  dalam website ,  dilihat  dari  aspek pentahapan  pengembangan e-Gov ,  sebagian  besar website Pemkab  Bantul  saat ini  berada  pada  fase  persiapan  dan  sebagian  kecil  lainnya  berada  pada  fase pematangan  sehingga  masih  perlu  terus  dikembangkan  dan  disempurnakan  ke fase pemantapan, dan pemanfaatan.
g. Masing-masing  sistem  menggunakan database yang  terpisah  dengan  sistem yang lainnya.
4.2. Strategi Pemanfaatan Database Kependudukan sebagai Data Induk
Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  Kemendagri  saat  ini  sedang  melaksanakan program  e-KTP  berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  nasional  sebagai pelaksanaan UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan . Mengacu pada UU  tersebut;  Pemkab/Pemkot  (Pemerintah  Kota)  wajib  dan  bertanggungjawab menyelenggarakan  administrasi  kependudukan  pada  skala  kabupaten/kota  yang dilakukan  Bupati/Walikota;  dan  Dinas  Dukcapil  Kabupaten/Kota  wajib  memberikan pelayanan  pendaftaran  penduduk  dan  pencatatan  sipil,  dan  menerbitkan  dokumen kependudukan.  Mengacu  pada  Permendagri  no.  25  tahun 2011  tentang  Pedoman Pengkajian,  Pengembangan  dan  Pengelolaan  Sistem  Informasi  Administrasi Kependudukan, database kependudukan memiliki muatan yang kompleks dan seragam. Khusus database kependudukan  di  tingkat  pusat/nasional  menggunakan platform database sangat  besar  yang  memuat  data  wilayah;  keluarga;  biodata;  pencatatan  sipil; serta foto , sidik jari tangan, dan tanda tangan. Data wilayah , terdiri atas nama dan kode propinsi; nama dan kode kabupaten/kota; nama dan kode kecamatan/lainnya; serta nama dan kode desa/kelurahan/lainnya, sedangkan data keluarga terdiri atas nomor KK; nama kepala keluarga; alamat; RT; RW; dusun; kode pos; dan nomor telepon. Jenis data yang disimpan  dalam database kependudukan  meliputi  biodata  WNI,  biodata  orang  asing, dan  data  pencatatan  sipil  tentang  kelahiran,  perkawinan,  perceraian,  kematian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan status warganegara,

## Strategi Pengembangan Web Service untuk
data catatan sipil peristiwa penting, serta data biometrik. Setiap jenis data tersusun atas sejumlah rinci data item yang terkait ( Permendagri no. 25 tahun 2011 ). Database kependudukan yang dikembangkan oleh Kemendagri melalui program e-KTP  berbasis  NIK  nasional  merupakan  data  induk  kependudukan  yang  relatif lengkap,  di  dalamnya  memuat  biodata  penduduk  yang  memenuhi  syarat  wajib  KTP. Gagasan potensi pemanfaatan database kependudukan dalam ragam sistem informasi di  Pemkab  Bantul  telah  diidentifikasikan  berdasarkan  kebutuhan  fasilitas  layanan transaksi  elektronik  kepada  publik  yang  sesuai  tupoksi  instansi  dan  kebutuhan database kependudukan  dalam  menjalankan  tupoksi  instansi.  Gagasan  pemanfaatan database kependudukan  untuk aplikasi e-Gov di  Pemkab Bantul  telah dikembangkan ke  dalam  model database terdistribusi  dengan  dengan  skenario  sebagai  berikut ( Sutanta & Ashari, 2012 ):
1. Database master  kependudukan  nasional  tunggal  dan  terpusat,  skenario  ini  dipilih dengan  alasan  kesederhanaan  (integrasi),  pengelolaan,  kecepatan  dan  ketepatan, kesederhanaan  pengembangan  program  aplikasi,  efisiensi  biaya,  kemudahan pengembangan, dan pengawasan perawatan ( Sudibyo, 2011 ).
2. Desain logik database kependudukan kabupaten bersifat common database .
3. Desain fisik database kependudukan kabupaten dilengkapi server database .
Distribusi database kependudukan  dilakukan  dengan  fragmentasi  horisontal  dan vertikal.  Replikasi dilakukan  secara partially  replicated yaitu  masing-masing partisi database kependudukan  disimpan  di server  database kabupaten.
Fragmentasi database dilakukan secara horisontal  dari server  database nasional ke server database kabupaten sesuai kode wilayah kabupaten dan kemudian data- data  tersebut  disimpan  di server database kabupaten.  Fragmentasi  vertikal dilakukan  dengan  memisahkan  data  yang  sering  di- update ,  sementara  data  yang jarang berubah tetap disimpan di server database propinsi.
Pemanfaatan database kependudukan  untuk  aplikasi e-Gov akan  menjadikan database kependudukan  sebagai master database yang  diacu  oleh  aplikasi-aplikasi  yang  ada dalam e-Gov .  Penggunaan  acuan  sumber  data  induk  yang  sama  akan  meningkatkan tingkat  akurasi  karena  hanya  menggunakan  satu  versi  data  yang  sama.  Ketika  terjadi perubahan  pada master database ,  maka  perubahan  tersebut  disampaikan  ke  aplikasi- aplikasi e-Gov yang  menggunakan  secara  periodik,  sehingga  konsistensi  data  tetap terpelihara.

## 4.3. Strategi Pengembangan Web services
Gagasan strategi pengembangan layanan web services untuk integrasi antar sistem dalam e-Gov di Pemkab Bantul adalah sebagai berikut:
1. Web services dikembangkan dengan menerapkan strategi tumbuh dan berkembang, artinya  pengembangan  dilakukan  dimulai  dari  sistem  dalam  unit/SKPD  yang menjadi  prioritas  utama  dan  kemudian  diperluas  pada  unit/SKPD  lainnya. Berdasarkan  hasil  analisis,  terdapat  17  sistem  aplikasi  ( Tabel  1 )  dan  21 website ( Tabel 2 ) yang berpotensi untuk diintegrasikan dengan database kependudukan dan memerlukan  layanan web  services .  Pertimbangan  utama  penentuan  kriteria  sistem aplikasi  dan website yang  berpotensi  untuk  diintegrasikan  dengan database kependudukan  dan  memerlukan  layanan web  services adalah  kebutuhan  data-data yang telah tersedia di dalam database kependudukan sehingga tidak perlu dilakukan entri dari awal, cukup memanfaatkan dari database kependudukan. Urutan prioritas pengembangan ditentukan berdasarkan tingkatan prioritas layanan yaitu dimulai dari
layanan untuk penyusunan data center kabupaten, diikuti dengan layanan kebutuhan internal unit/SKPD, layanan transaksi untuk masyarakat, dan terakhir layanan untuk penyajian informasi ke publik.
Tabel 1: Potensi dan prioritas integrasi sistem aplikasi dengan database kependudukan No Nama aplikasi No Nama aplikasi 1 Sistem Informasi Layanan Data KPDE 10 SistemTenaga Kerja dan Nakertrans 2 SIM Kependudukan 11 SIM Perijinan Online 3 SIM Kepegawaian 12 Sistem Keluarga Berencana 4 Sistem informasi Presensi PNS 13 SIM Keluarga Miskin 5 SIM Pengolahan Gaji PNS 14 SIM Kesehatan Ibu Anak dan TBC 6 SIM Pelayanan Satu Atap (Perijinan) 15 SIM Pelayanan Perpustakaan 7 Sistem Cetak KK dan KTP 16 SIM Investasi Daerah 8 SIM Pelayanan BPHTB 17 SIM Monografi Online
9 SIM Pelayanan Pajak Reklame
Sumber: Diolah sendiri
Tabel 2: Potensi dan prioritas integrasi website dengan database kependudukan No Nama website Pengelola/Pengembang 1 http://kpdt.bantulkab.go.id/ Pengolahan Data Telematika 2 http://disdukcapil.bantulkab.go.id/ Dinas Kependudukan & Catatan Sipil 3 http://bkd.bantulkab.go.id/ Badan Kepegawaian Daerah 4 http://perijinan.bantulkab.go.id/ Dinas Perijinan 5 http://dinkes.bantulkab.go.id/ Dinas Kesehatan 6 http://disnakertrans.bantulkab.go.id/ Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi 7 http://sosial.bantulkab.go.id/ Dinas Sosial 8 http://perpustakaan.bantulkab.go.id/ Perpustakaan Umum 9 http://dikmen.bantulkab.go.id/ Dinas Pendidikan Menengah & Non Formal 10 http://dikdas.bantulkab.go.id/ Dinas Pendidikan Dasar 11 http://bantulkab.go.id/ Pemkab 12 http://bkk.bantulkab.go.id/ Badan Kesejahteraan Klg., Pemberdayaan Perempuan & KB 13 http://bpbd.bantulkab.go.id/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14 http://disbudpar.bantulkab.go.id/
Dinas Kebudayaan & Pariwisata 15 http://perindagkop.bantulkab.go.id/ Dinas Peridustrian, Perdagangan & Koperasi 16 http://pmd.bantulkab.go.id/ Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 http://pora.bantulkab.go.id/ Kantor Pemuda & Olahraga 18 http://kesbangpolinmas.bantulkab.go.id/ Kesatuan Bangsa, Politik & Linmas 19 http://bkppp.bantulkab.go.id/ Badan Ketahanan Pangan & Pelaksana Penyuluhan 20 http://dipertahut.bantulkab.go.id/ Dinas Pertanian & Kehutanan 21 http://dkp.bantulkab.go.id/ Dinas Kelautan & Perikanan
Sumber: Diolah sendiri
2. Rancangan model web services antar aplikasi e-Gov dapat dilakukan menggunakan metode REST dengan rancangan umum sebagai berikut ( Istiyanto & Sutanta, 2012 ):
a. Perancangan  provider,  meliputi:  1)  penentuan  fungsi  sumberdaya  informasi publik,  2)  penentuan nama  sumberdaya  informasi  publik  pada web  services ,  3) pembuatan script program aplikasi web services (sebagai RPC) untuk mengolah request parameter  URI  (WADL)  yang  dikirim  oleh requester agar  dapat melakukan  validasi  dan  memberikan  hasil  sesuai  kriteria  yang  diminta  melalui pemetaan parameter resource terhadap nama fungsi internal.
b. Perancangan agent / broker ;  yaitu  menyediakan  aplikasi web  services untuk proses  registrasi  ( registry )  dan  penemuan  kembali  ( discovery )  untuk memudahkan  pengelolaan  dan  pencarian  layanan  dengan  cara  melalukan pencatatan dalam database , membuat struktur database untuk registry / discovery layanan  publik,  membuat  aplikasi web  server untuk  registrasi provider dan service ,  dan  membuat  aplikasi web  server yang  bersifat  publik  dan  modul registrasi untuk mendapatkan kunci akses publik bagi requester .

## Strategi Pengembangan Web Service untuk
c. Perancangan requester ; dapat menggunakan fungsi layanan setelah memperoleh perintah  URL  pada browser di client .  Jika  hasil  dari  fungsi  layanan  akan digunakan  sebagai  sumber  data  hasil  pengolahan,  maka  perintah  tersebut  perlu dimasukkan ke dalam kode program requester melalui fungsi komunikasi dalam bahasa pemrograman ( socket ) atau remote file (PHP, ASP, JSP).
3. Pengembangan web  services untuk  setiap  SKPD  adalah  dimulai  dari  membuat semua  fungsi  (berupa web  method )  yang  dapat  digunakan  untuk  mengakses  dan mengolah  data. Web  method tersebut  selanjutnya diuji  fungsionalitasnya,  apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi client yang  akan  digunakan  untuk  mengakses web  services .  Langkah  umum pengembangan web services untuk setiap SKPD adalah sebagai berikut: a)  Analisis, meliputi  definisi  kebutuhan  fungsi  layanan web  services pada  sistem  aplikasi  dan website ,  pengelompokan  fungsi web  services ,  dan  penetapan  prioritas pengembangannya; b) Desain, meliputi pengkodean web services , pengujian fungsi web  services ,  pembuatan  aplikasi  pengakses web  services ,  dan  pengujian  aplikasi; dan c) Implementasi, yaitu implementasi dan pemeliharaan aplikasi.
Sasaran  pengguna  fungsi  dalam web  services adalah  pengembang  aplikasi,  bukanlah end-user .  Fungsi  yang  disediakan  oleh  penyedia web  services tidak  harus  lengkap, karena  penyedia web  services yang  lain  dapat  menyediakan  fungsi  lain  yang  pada akhirnya  membentuk  sistem  yang  lengkap.  Dengan  demikian  kerjasama  antar pengembang aplikasi dapat berlangsung dengan baik. Secara umum, fungsi layanan web services yang  dibutuhkan  oleh  pengembang  sistem  aplikasi  dan website dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yakni: 1) Penambahan, penghapusan, dan pengeditan data;  2)  Penampilan  data berdasar kriteria  tertentu;  3)  Pengolahan  perhitungan;  dan  4) Pencarian data berdasar kriteria tertentu.

## 4.4. Strategi Pemodelan Web services
Mengacu  pada  konsep  interoperabilitas  menggunakan web  services ,  maka aplikasi-aplikasi  yang  akan  dikomunikasikan  dapat  dipetakan  berdasarkan  fungsi  dan perannya dalam proses pertukaran data. Pertukaran data ini akan melibatkan tiga entitas, yaitu:  1) provider  entity sebagai  penyedia  sumber  daya  informasi,  2) requester  entity sebagai  pengakses  sumber  daya  informasi,  dan  3) agent / broker yang  bertugas mengelola dan menyediakan fasilitas untuk registerasi, publikasi, dan penemuan sumber daya  informasi. Agent / broker dapat  disediakan  oleh provider atau  pihak  lain  yang memiliki  fasilitas  layanan  publik  yang  sudah  tersosialisasi  dan  diketahui  oleh  publik. Dengan mengacu pada model yang dikembangkan oleh Sukyadi ( 2009 ), pemetaan web services yang  menggambarkan  model  interoperabilitas  pada  proses  pengambilan  data dari  dua  aplikasi e-Gov .  Mekanisme  akses  data  dari  dua  aplikasi e-Gov dilakukan melalui  fungsi web  services yang  dipublikasikan,  jadi  tidak  langsung  mengakses  ke database dalam aplikasi yang diakses, sehingga proses pertukaran data aman dilakukan. Mekanisme  tersebut  juga  tidak  mengharuskan  pengguna  mengetahui platform ( engine driver ) pada database yang diakses.
Proses  mengambil  satu  atau  sekelompok  data  secara  kolektif  dapat  dilakukan melalui web  services pada  aplikasi e-Gov dengan  menyediakan  fungsi remote untuk mengambil  data  pada  satu  atau  sekelompok  atribut  ( Istiyanto  &  Sutanta,  2012 ). Hubungan  fisik  mekanisme  proses  pertukaran  antara  dua  aplikasi e-Gov melalui web services dapat  diperjelas  menggunakan  model  infrastruktur web  services .  Model  ini menjelaskan bahwa setiap aplikasi memiliki sumberdaya informasi yang bersifat publik
dan  dapat  diakses  oleh  aplikasi  lain  yang  membutuhkan.  Setiap  ada request data  dari aplikasi  lain  melalui web  services ,  maka web  services dalam  aplikasi provider akan melakukan  pengolahan  ke database internal.  Fungsi-fungsi  layanan  tersebut  dapat berada dalam  aplikasi  atau diletakkan dalam modul  lain sehingga dapat  dipakai  secara bersama.  Pendekatan  yang  dilakukan  bisa  melalui  proses  eksekusi  fungsi  secara langsung yang dilewatkan melalui parameter URI (dengan mencantumkan nama fungsi yang akan diproses). Alternatif lain adalah proses eksekusi fungsi secara tidak langsung melalui  proses  interpretasi  fungsi  ke  dalam  nama  umum,  sehingga  pada  saat  nama umum  fungsi  dilewatkan  melalui  parameter  URI  akan  diterjemahkan  dahulu  ke  dalam daftar  nama  fungsi  yang  bersifat  internal.  Cara  kedua  ini  biasa  digunakan  untuk menjaga  keamanan data  dari  akses  ilegal  dari  pihak  luar  yang  ingin  mengakses  secara langsung ke dalam fungsi-fungsi internal.

## 4.5. Faktor Sukses Keberhasilan Strategi e-Gov
Pengembangan e-Gov perlu  strategi  terarah  dan  berkesinambungan  yang  bersifat jangka  pendek  maupun  panjang.  Faktor-faktor  penting  penentu  kesuksesan implementasi e-Gov telah  berhasil  diidentifikasi  oleh Faizah  &  Sensue ( 2009 ),  yaitu: kepemimpinan,  kelembagaan,  dan  kebijakan.  Pengalaman  penerapan e-Gov di  negara lain  juga  menunjukkan  perlunya  identifikasi  mengenai  prioritas  layanan  yang  akan diberikan,  kondisi  infrastruktur,  kondisi  kegiatan  layanan,  dan  kondisi  anggaran,  serta SDM  yang  dimiliki  ( Hasibuan,  2007 ).  Kerangka  strategi  implementasi  yang  konsisten pada system lifecycle disertai dengan proses continuous improvement merupakan aspek penting lain yang perlu diperhatikan ( Supangkat, 2006 ). Untuk mendukung keberhasilan penerapan e-Gov ,  diperlukan  tim  teknis  dengan  kompetensi  memadai  yang  mencakup peran  sebagai project  leader ( system  analyst ),  ahli  manajemen  sistem  informasi,  ahli database , ahli keamanan jaringan dan hardware , ahli pemrograman web , cost estimator , administrasi, serta operator.

## 5. KESIMPULAN
Problem  integrasi  antar  sistem  dan website di  di  lingkungan  Pemkab  Bantul muncul sebagai akibat dari masing-masing sistem aplikasi dan website dikembangkan dan  menggunakan  rancangan database yang  dikelola  secara  terpisah.  Ketersediaan database kependudukan  nasional  dapat  dimanfaatkan  oleh  Pemkab  Bantul  untuk menyusun  data  induk  dalam data  center di server database pada  tingkat  kabupaten. Dengan  menggunakan  sumber  data  induk  kependudukan,  maka  sistem  aplikasi  dan website yang  ada  dapat  saling  dikomunikasikan  melalui  mekanisme  pertukaran  data dengan menggunakan layanan web services . Penggunaan satu sumber data yang sudah terverivikasi, maka sistem aplikasi dan website yang ada akan menghasilkan informasi yang  akurat  dan  konsisten.  Tiga  strategi  penting  yang  diusulkan  untuk  melakukan integrasi  antar  sistem  dalam e-Gov di  Pemkab  Bantul  dalam  tulisan  ini,  meliputi strategi  pemanfaatan database kependudukan  sebagai  data  induk,  strategi pengembangan web services , dan strategi pemodelan web services .

## DAFTAR PUSTAKA
Faizah,  N.,  Sensue,  D.I.,  2009,  Faktor-Faktor  Sukses  Implementasi  e-Gov  di  Empat Kabupaten/Kota di Indonesia, Prosiding Konferensi Digital Information & System Tahun 2009.

## Strategi Pengembangan Web Service untuk
Indrajit,  R.E.,  2006, Evolusi  Strategi  Integrasi  Sistem  Informasi  Ragam  Institusi , Jakarta.
Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003  tentang Kebijakan  & Strategi  Nasional  Pengembangan  E-Gov , Panduan  Penyusunan  Rencana  Induk Pengembangan E-Gov Lembaga , 2003, Jakarta. Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor 6  Tahun  2001  tentang Telematika (Telekomunikasi, Media & Informatika) , 2001, Jakarta. Istiyanto, J.E., Sutanta, E., 2012, Model Interoperabilitas Antar Aplikasi e-Government, Jurnal  Technoscientia ,  Volume  V,  Nomor  1,  Edisi  Februari  2012,  IST AKPRIND, Yogyakarta.
KPDT  (Kantor  Pengolahan  Data  Telematika)  Kabupaten  Bantul,  2011, Data Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi di Pemkab Bantul . Nugroho,  L.N.,  2008,  Persepsi-Persepsi  tentang  E-Government,  diakses  dari http://mti.ugm.ac.id/~lukito/3-project/substansi-content-buku/persepsi-persepsi- tentang-e-government/ , 01-01-2012.
Pascual, P.J., 2003, e-Government, e-Asean Task Force UNDP- APDIP , May 2003. Permendagri  Nomor  25  Tahun  2011  tentang Pedoman  Pengkajian,  Pengembangan, Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan , 2011, Jakarta. Raharjo, B., 2001, Membangun e-Government , ITB, Bandung. Sudibyo,  D.,  2011,  Menyimak  e-KTP,  diakses  dari http://deru.blogspot.com/2011/10 /menyimak-e-ktp.html#!/2011/10/ menyimak-e-ktp.html , 14-11-2011. Sukyadi,  D.,  2009, Model  Interoperabilitas  Sistem  Informasi  Layanan  Publik  Studi Kasus:  e-Government ,  Karya  Akhir,  Prodi  Magister  Teknologi  Informasi, Fasilkom, UI, Jakarta.
Supangkat,  S.H.,  2006,  Framework  Strategi  Implementasi  E-Government, Prosiding Konferensi  Nasional  Teknologi  Informasi  &  Komunikasi  untuk  Indonesia ,  ITB, Bandung, 3-4 Mei 2006.
Supangkat,  S.H.,  Sembiring,  J.,  Rahmad,  B.,  2007, IT  Governance  Nasional:  Urgensi dan Kerangka Konstruksi , Makalah dipresentasikan dalam Pertemuan Dewan TIK Nasional, Jakarta, 8 Januari 2007.
Sutanta, E., Ashari, A., 2012, Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi pada Ragam  Aplikasi  Sistem  Informasi  di  Pemerintah  Kabupaten/Kota, Jurnal  Sistem Informasi  &  Teknologi  Informasi  (SISFOTENIKA) ,  Volume  2,  Nomor  1,  Edisi Januari 2012, STMIK Pontianak, Kalimantan Barat.
Sutanta, E., Mustofa, K., 2012, Kebutuhan Web services untuk Sinkronisasi Data Antar Sistem  Informasi  dalam  e-Gov  di  Pemkab  Bantul  Yogyakarta ,  Makalah  Tugas Kuliah, Ilkom UGM, Yogyakarta.
Sutanta, E., Wardoyo, R., 2012, Pemanfaatan Database Kependudukan Untuk Aplikasi e-Gov  dan  Sistem  Informasi  di  PEMKAB  Bantul, Jurnal  Riset  Daerah ,  Volume 11, Nomor 1, Edisi April 2012, Bappeda Bantul, Yogyakarta.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2006  tentang  Administrasi Kependudukan , 2006, Jakarta.
......, http://kewilayahan.bantulkab.go.id/ , 01-05-2012.
......, http://kpdt.bantulkab.go.id/ , 01-05-2012.
......, http://kpdt.bantulkab.go.id/2012/02/ , 01-05-2012.