INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 8744-8752 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Politik Identitas Terhadap Pemilu (Studi Kasus Di Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung)
Pebriana Asina Panjaitan 1 ✉ , Jihan Aisyah Ramadhania 2 , Risky Sakti LumbanGaol 3 , Daniel David Sidebang 4 , Julia Ivanna 5
Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara Email: pebrianapanjaitan8@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Perilaku politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau  yang  lainnya  untuk  tujuan  tertentu  sebagai  bentuk  perlawanan  atau  sebagai  alat  untuk menunjukan  jati  diri  suatu  kelompok  tersebut.  Perilaku  politik  identitas  juga  dapat  memperkuat solidaritas  dan  identitas  kelompok,  membuat  pemilih  merasa  terhubung  dan  mewakili  nilai-nilai, kepentingan, atau aspirasi mereka yang dapat menciptakan rasa keterikatan dalam kelompok identitas tertentu  dan  mendorong  prinsip  demokrasi  terhadap  perilaku  politik  identitas.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian  Kualitatif,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  observasi, wawancara,  dan  mencari  referensi  lain  yang  relevan  dari  internet.  Sampel  yang  digunakan  dalam penelitian ini  berjumlah 3 orang. Adapun Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Di Jalan Sering,  Kelurahan  Sidorejo,  Medan  Tembung  sudah  memahami  dengan  jelas  akan  politik  identitas dalam  pemilu,  masyarakat  setempat  menganggap  bahwa  politik  identitas  sudah  dinggap  sebagai salah  satu  upaya  yang  efektif  oleh  masyarakat  untuk  dapat  memberikan  kepercayaan  sepenuhnya kepada para calon kandidat yang akan dipilih.
Kata Kunci : Politik Identitas, Pemilihan Umum, Masyarakat, Pemerintahan

## Abstract
Identity political behavior is a political tool of a group such as ethnicity, tribe, culture, religion or others for certain purposes as a form of resistance or as a tool to show the identity of that group. Identity political behavior can also strengthen group solidarity and identity, make voters feel connected and represent  their  values,  interests  or  aspirations  which  can  create  a  sense  of  attachment  within  a particular identity group and encourage democratic principles towards identity political behavior. This research uses research methods Qualitative, data collection techniques are carried out by observation,
interviews,  and  searching  for  other  relevant  references  on  the  internet.  Sample  used  in  this researchtotaling 3 people. The results of this research show that the people of Jalan Sering, Sidorejo Subdistrict,  Medan  Tembung  have  a  clear  understanding  of  identity  politics  in  elections.  The  local people consider that identity politics is considered an effective effort by the community to be able to give full trust to the candidates. candidate to be selected.
Keywords : Identity Politics, General Elections, Public, Government

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  (pemilu)  merupakan  peristiwa  politik  yang  kompleks  dan dipengaruhi  oleh  berbagai  faktor,  termasuk  identitas  politik.  Identitas  politik  dapat mencakup  beragam  aspek,  seperti  identitas  etnis,  agama,  gender,  dan  sosial.  Pada dasarnya, identitas politik memainkan peran penting dalam membentuk preferensi pemilih, strategi kampanye, dan dinamika politik di tingkat lokal maupun nasional. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa politik identitas dapat mengganggu ketahanan nasional dan kualitas  demokrasi di Indonesia  (I  putu, Berlian, & Reda, 2021). Selain itu, identitas politik juga memengaruhi persepsi politik generasi milenial, yang merupakan bagian penting dari pemilih di Indonesia.  Selain itu, risiko terhadap pluralisme politik identitas di Indonesia juga menjadi  perhatian  penting  dalam  konteks  analisis  politik  identitas    pemilu    2024.  Status social, ekonomi, tempat tinggal, dan agama diyakini   dapat mempengaruhi  pilihan  partai dan  politik  pemilih.  Partai  politik  memilih  kandidat,  sehingga  pemilih  cenderung  memilih partai politik atau kandidat sesuai dengan kesamaan identitas mereka.
Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai  alat  untuk  menunjukan  jati  diri  suatu  kelompok  tersebut.  Identitas  dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang- orang  yang  merasa  'sama',  baik  secara  ras,  etnisitas,  agama,  maupun  elemen  perekat lainnya.  Puritanisme  atau  ajaran  kemurnian  atau  ortodoksi  juga  berandil  besar  dalam memproduksi dan mendistribusikan ide ‘kebaikan’ terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu. Politik identitas,  menurut  Abdillah  (2002)  merupakan  politik  yang  fokus  utama  kajian  dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik  tubuh,  politik  etnisitas  atau  primordialisme,  dan  pertentangan  agama,  kepercayaan, atau  bahasa.  Politik  identitas  hadir  sebagai  narasi  resisten  kelompok  terpinggirkan  akibat kegagalan narasi  arus utama mengakomodir  kepentingan minoritas; secara  positif, politik identitas  menghadirkan  wahana  mediasi  penyuaraan  aspirasi  bagi  yang  tertindas.  Fitur
dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas ke- kita-an  terhadap  yang  lain.  Tetapi  kenyataannya,  pada  tataran  individual  pada  era modernisasi  yang  serba  mekanik,  muncul  ‘kegagapan’  untuk  memahami  struktur masyarakat  yang  plural,  maka  intoleransi  semakin  meningkat.  Pendeknya,  terjadi ketidaksesuaian imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-hari
manusia  modern  dan  interaksinya  dengan  masyarakat  umum.  Politik  identitas dianggap  sebagai  senjata  yang  kuat  oleh  elit  politik  untuk  menurunkan  popularitas  dan keterpilihan  rival  politik  mereka  atau  upaya  untuk  mendapatkan  dukungan  politik  dari publik.  Isu  etnis  dan  agama  adalah  dua  hal  yang  selalu  masuk  dalam  agenda  politik identitas  para  elit  di  Indonesia,  terutama  kondisi  masyarakat  Indonesia  di  mana  suasana primordialisme  dan  sektarianisme  masih  cukup  kuat  sehingga  sangat  mudah  untuk memenangkan  simpati  publik,  memicu  kemarahan  dan  sentimen  massa  dengan menyebarkan  isu-isu  etnis,  agama  dan  kelompok  tertentu  Pada  akhir  -  akkhir  ini  politik identitas muncul dalam banyak rupanya mulai dari feminisme di eropa gerakan proletar di Amerika Latin,  gerakan anti-apartheid  di  Afrika, pergolakan zionisme  vis a vis pengakuan bangsa Palestina, gerakan summer spring di Timur Tengah, dorongan pemekaran wilayah berasas etnis atau suku hingga gerakan separatisme di negara kita adalah wajah-wajah dari politik identitas. Begitu luasnya spektrum politik identitas, dari otoritarian hingga demokrasi, dari  kesetaraan  hingga  keberpihakan,  dari  modern  hingga  kearifan  lokal,  dari  negara bangsa hingga negara agama
Politik etnis juga mencakup politik identitas seperti isu harus memilih sesuai dengan suku, harus orang Jawa, orang Sumatra , harus orang Sulawesi dan seterusnya, hal tersebut termasuk bagian dari  politik identitas  yaitu primitivisme  etnis. Isu politik identitas  sengaja dan  berulang  kali  dimunculkan  oleh  kelompok  tertentu  yang  takut  dirugikan.  Ini  adalah kebijakan  saling  perang  melawan  rakyat,  yang  kontraproduktif  dan  merusak  semangat demokrasi. Politik selalu membutuhkan sarana dan wahana media untuk mengekspresikan diri  melalui  identitas  seperti  agama,  suku,  ras,  kelompok,  identitas  budaya,  ideologi, organisasi,  dan  komunitas  adat  lainnya  (Muslih  &  Andre,  2023).  Politik  identitas  dapat menimbulkan  pola  intoleransi,  kekerasan    verbal    dan  fisik,  serta  konflik  etnis  dalam kehidupan bermasyarakat  (Paulus, Djoko , & Imanuel , 2021).
Dengan demikian, penulis akan  melakukan analisis politik identitas terhadap pemilu kepada  masyarakat  yang  ada  dijalan  sering  kelurahan  sidorejo,  terkait  pemahaman mendalam mengenai dampak politik identitas terhadap pemilu.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu  Penelitian  kualitatif,  menurut  Sugiono (2005)  sebagaimana  dikutip  dalam  (Salmaa  2023)  yang  mengatakan  bahwa  penelitian kualitatif  merupakan  jenis  penelitian  yang  memahami  tentang  fenomena  sosial  dari perspektif  partisipan,  maka  dari  itu  dapat  diartikan  bahwa  Penelitian  kualitatif  adalah penelitian  yang  berfokus  kepada  fenomena-fenomena  atau  kejadian  yang  terjadi  di lingkungan  sosial  maupun  perilaku  manusia.  landasan  teori  dimanfaatkan  sebagai pemandu  penelitian  agar  peneliti  bisa  fokus  dengan  penelitiannya  sesuai  fakta  dan informasi  nyata  di  lapangan.  Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  kualitatif  yang dikembangkan  oleh  tim  peneliti  yakni  observasui  secara  langsung,  wawancara  dengan narasumber,  Dokumentasi  dan  mencari  sumber  lain  yang  relevan  dari  internet  untuk memperkuat  hasil  penelitian.  Adapun  Sampel  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini berjumlah 3 (tiga)  orang, yakni  kepala desa, 2 Anggota masyarakat  dan  satu anak  kost. Menanyakan  terkait  bagaimana  Politik  Identitas  Terhadap  Pemilu  Di  Jalan  Sering, Kelurahan Sidorejo,  Medan Tembung.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian pendahuluan bahwa pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin negara. Terdapat keyakinan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman karena didasarkan  pada  kehendak  rakat,  sehingga  sehingga  sering  dinyatakan  bahwa  pemilu merupakan  pilar  utama  dari  sebuah    demokrasi.  Pelaksanaan  pemilihan  umum  adalah penting  karena  berfungsi  memberi  legitimasi  atas  kekuasaan  yang  ada  dan  bagi  suatu rezim,  sebagai  pengakuan  dan  dukungan  atas  sahnya  suatu  kekuasaan.  Dalam  pemilu, aspirasi rakyat  akan  disampaikan,  dan  rakyat  pemilih akan menilai  para kontestan pemilu yang  menawarkan  visi,  misi,  sehingga  mereka  akan  tahu  ke  mana  arah  perjalanan negaranya. Sedemikian pentingnya pelaksanaan pemilu sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan  asas-asas  pemilihan  umum  yang  telah  disepakati  bersama,  yaitu  asas  langsung, umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil,  serta  harus  diselenggarakan  sesuai  dengan normanorma hukum yang berlaku. (Harahap et al., 2021).
Salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (Pemilu), melalui Pemilu, masyarakat dapat ikut menentukan figure dan arah kepemimpinan
negara  atau  daerah  dalam  periode  tertentu.  Fungsi  utama  pemilu  adalah  untuk menghasilkan  kepemimpinan  yang  benar-benar  mendekati  kehendak  rakyat  sehingga pemilu  merupakan  salah  satu  sarana  untuk  mendapatkan  legitimasi  kekuasaan.  (Huda, 2018).  Secara  konseptual,  negara  hukum  dan  sistem  demokrasi  seyogyanya mengedepankan  konsep  pemenuhan  kedaulatan  rakyat  sebagai  unsur  terpenting  dalam demokrasi.  Oleh  karena  itu,  pemilu  sejatinya  hadir  sebagai  jembatan  dalam  mewujudkan marwah  demokrasi  pada  konsep  negara  modern.  Dalam  negara  demokrasi,  pemilu merupakan media bagi warga negara yang telah selaras dengan amanat konstitusi melalui pasal  1  ayat  (2)  UUD  NRI  1945  dalam  mengekspresikan  kedaulatannya.  Pemilu  pun  pada dasarnya  merupakan  langkah  konstitusional  dalam  melengserkan  pemegang  kekuasaan negara  secara  periodik  dalam  hal  ini  lembaga  eksekutif  dan  legislatif.  Secara  yuridis, pelaksanaan  pemilu  di  Indonesia  telah  memiliki  legal  framework  yang  jelas.  Dalam  pasal 22E  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menekankan  bahwa  pelaksanaan  pemilu  harus  berada  pada bingkai asas  langsung, umum, bebas,  rahasia,  jujur  dan adil (LUBERJURDIL). Dengan  kata lain, pelaksanaan pemilu sebagai media demokrasi memiliki rambu-rambu yang didasarkan asas  LUBERJURDIL.  Bukan  tanpa  sebab,  hal  ini  bertujuan  agar  pelaksanaan  pemilu  tidak hanya berfokus pada kuantitas tetapi juga berfokus pada kualitas pemilu. Sehingga, dengan begitu pemilu yang berkualitas akan menjadi ejawantahan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena  itu,  untuk  menjaga  pelaksanaan  pemilu  sesuai  dengan  asas  LUBERJURDIL,  maka dibentuklah  lembaga-lembaga  penyelenggara  pemilu  seperti  KPU,  BAWASLU  dan  DKPP. Dimana,  ketiga  lembaga  tersebut  memiliki  wewenang  tersendiri  dalam  penyelenggaraan pemilu  di  Indonesia.  Terkhusus  dalam  penanganan  pelanggaran  pemilu,  lembaga  yang memiliki  menangani  hal  tersebut  ialah  BAWASLU.  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum (selanjutnya  disebut  BAWASLU)  merupakan  lembaga  penyelenggara  pemilu  yang mengawasi  penyelenggaraan  pemilu  diseluruh  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.6  Sebagaimana  lembaga  negara  lainnya,  BAWASLU  juga  diberikan  wewenang oleh  peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  tertentu  yakni  pengawasan  terhadap penyelenggaraan pemilu. Wewenang BAWASLU secara expressis verbis diatur dalam Pasal 95  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  salah  satu wewenangnya yakni menangani pelanggaran pemilu. (Alvian & Wiwin, 2022).  Berdasarkan penjelasaan  dari  pemilu  di  atas  maka  dapat  dihubungkan  juga  bahwasaanya  politik identitas juga dapat mempengaruhi sistem pemilihan umum dikarekan politik identitas ini merupakan ebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang
lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukkan  jati  diri  suatu  kelompok  tersebut  dalam  pemilihan  umum.  Yoga  Sukmana (2019).

## Peran Besar Politik Identitas dalam Pemilihan Umum
Berikut ini adalah beberapa peran utama politik identitas dalam pemilihan umum:

## 1. Pemengaruhi Preferensi Pemilih
Politik  identitas  mempengaruhi  preferensi  pemilih  dengan  mengaitkan  identitas  mereka dengan  partai  politik  atau  kandidat  tertentu.  Faktor  seperti  ras,  agama,  etnisitas,  gender, dan orientasi seksual dapat menjadi dasar bagi pemilih dalam menentukan pilihan mereka.

## 2. Membentuk Aliansi dan Koalisi
Jenis  politik  ini  dapat  menjadi  dasar  bagi  pembentukan  koalisi  dan  aliansi  politik  antara kelompok  dengan  identitas  yang  sama  atau  serupa.  Kelompok-kelompok  ini  dapat bergabung dan bekerja sama untuk mempengaruhi hasil pemilihan umum.

## 3. Mobilisasi Pemilih
Politik identitas sering digunakan untuk memobilisasi pemilih dengan mengaktifkan afiliasi dan  loyalitas  mereka  terhadap  identitas  yang  sama.  Partai  politik  dan  kandidat  akan menargetkan kelompok-kelompok identitas tertentu untuk mendapatkan dukungan mereka dengan menyoroti isu-isu yang relevan bagi kelompok tersebut.
4. Memperkuat Solidaritas dan Identitas Kelompok
Politik  identitas  dapat  memperkuat  solidaritas  dan  identitas  kelompok,  membuat  pemilih merasa terhubung dan mewakili nilai-nilai, kepentingan, atau aspirasi mereka. Hal ini dapat menciptakan  rasa  kohesi  dalam  kelompok  identitas  tertentu  dan  mendorong  partisipasi politik mereka.
5. Mempengaruhi Agenda Politik
Politik  identitas  dapat  mempengaruhi  agenda  politik  dengan  mendorong  perhatian terhadap  isu-isu  yang  relevan  bagi  kelompok  identitas  tertentu.  Hal  ini  dapat mempengaruhi prioritas kebijakan dan perdebatan publik seputar isu-isu tersebut.
Tanggapan Masyarakat Jalan Sering, Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung
Berdasarkan  penelitian  yang  berjudul  Analisis  Politik  identitas  terhadap  pemilu, peneliti  melakukan  observasi  langsung  ke  masyarakat  yang  tinggal  di    Jalan  Sering, Kelurahan Sidorejo,Medan Tembung. Pada penelitian ini peneliti meneliti 3 (tiga) responden
di  Jalan  Sering,  Kelurahan  Sidorejo,  Medan  Tembung.  Peneliti  bertemu  langsung  dengan masyarakat  dan  melakukan  wawancara  langsung  dengan  masyarakat.  Masyarakat  yang kami  temui  di  kelurahan  Sidorejo  sangat  antusias  didalam  memberikan  tanggapan mengenai politik identitas selama berlangsungnya pemilu. Dari ketiga responden yang kami teliti mereka menyampaikan berbagai tanggapan mereka terhadap perilaku politik identitas dalam  pemilihan  umum.    Misalnya  terdapat  salah  satu  warga  yang  kami  temui  yaitu bernama Bapak Boston Tambunan selaku ketua RT di Jalan Sering berpendapat jika politik identitas  memang  sering  digunakan  dalam  ajang  pemilu.  Namun  seharusnya  calon pemimpin tidak boleh menggunakan identitas sebagai alat untuk mendudukkan dirinya di kursi  kekuasaan,karena  biar  masyarakat  yang  menilai  calon  pemimpin  nya  tanpa  harus menggunakan identitas dirinya supaya dapat dipilih. Dan terdapat juga salah satu seorang anak  kost  di  tempat  yang  kami  teliti  memberikan  pendapat  kalau  identitas  boleh  saja dipergunakan dalam ajang pemilihan umum dikarenakan itu sudah menjadi hal yang wajar jika dirinya ingin diberikan kepercayaan dan kesamaan suara sesuai dengan identitas dirinya dan hal tersebut justru menjadi nilai untuk dirinya agar bisa memenangkan pemilu tersebut. Dan  ada  juga  satu  responden    yang  kami  teliti  mengatakan  bahwasannya  pada  saat Indonesia  akan  memasuki  pemilu  yang  dilaksanakan  secara  serentak  pada  tahun  2024 mendatang.  Salah  satu  kekhawatiran  yang  muncul  menjelang  pemilu  adalah  isu  politik identitas responden yang kami teliti ini juga memberikan contoh kejadian politik identitas yang  terjadi  di  Indonesia    responden  tersebut  mengatakan  berkaca  dari  pengalaman Pilkada  DKI  Jakarta  tahun  2017  yang  lalu,  politik  identitas  dapat  menjadi  ancaman  bagi pelaksanaan Pemilu 2024 karena berpotensi memecah preferensi politik di masyarakat atas dasar  isu  suku,  agama,  ras,  dan  antargolongan  yang  dibawanya  seperti  salah  salah  satu partai  politik  baru,  yaitu  Partai  Ummat,  bahkan  sudah  terang-terangan  akan  mengusung politik  identitas  dalam  menghadapi  Pemilu  2024.  Isu-isu  seperti  ini  mencederai implementasi  demokrasi di negara kita karena bisa menghasilkan perbedaan politik yang tajam  dan  berujung  pada  kekerasan.  Berdasarkan  tanggapan-tanggapan  dari  responden yang kami teliti dari penelitian yang dilakukan di kelurahan Sidorejo, Medan Tembung ini , diketahui  penelitian  ini  terdapat  beragam  pendapat  dan  analisis  sendiri  warga  terkait dengan  identitas  politik  pada  masa  pemilu  yang  berlangsung.  Ada  yang  setuju  dan  ada juga yang tidak setuju , sehingga peneliti bisa  mengetahui jika  masyarakat di jalan sering sudah  cukup  paham  terhadap  politik  identitas  yang  terjadi  di  pemilihan  umum.    Politik identitas  di  dalam  pemilihan  umum  merujuk  pada  strategi  politik  yang  menekankan  dan
memanfaatkan perbedaan identitas sosial seperti suku , agama , gender, etnis yang tujuan dari politik identitas ini yaitu sebagai mobilitas untuk bisa mempengaruhi masyarakat dan menarik  dukungan  agar  dapat  dipilih  dan  menarik  suara  masyarakat.  Media  memiliki dampak  dan  peran  dalam  memperkuat  politik  identitas  yakni  dengan  memfasilitasi komunikasi langsung antara calon kandidat dan pemilih sehingga bisa menjadi alat untuk kandidat  untuk  mempengaruhi  dan  menarik  suara  masyarakat    politik  identitas  memiliki dampak yang signifikan dalam Pemilihan Umum pada dinamika politik dan pembentukan opini  publik,  Sementara  itu  dapat  membangun  solidaritas  diantara  kelompok  tertentu sesuai tujuan dari kandidat akan  dapat juga memperdalam perpecahan warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan yang  peneliti  lakukan terkait “ ANALISIS  POLITIK  IDENTITAS  TERHADAP  PEMILU  (STUDI  KASUS  DIJALAN  SERING, KELURAHAN  SIDOREJO,  MEDAN  TEMBUNG)” bahwa  warga  Jalan  Sering,  Kelurahan Sidorejo, Medan Tembung sudah paham akan politik identitas yang terjadi dalam pemilu, responden  yang  peneliti  mintai  tanggapan  mengatakan  bahwasannya  politik  identitas  ini merupakan  suatu  hal  yang  menjadi  hal  yang  sering  didengar  masyarakat  di  Jalan  Sering beserta  dengan  para  kandidat  saat  akan  berlangsungnya  pemilu.  Dari  ketiga  responden yang  kami  teliti  di  Jalan  Sering,  Kelurahan  Sidorejo,  Medan  Tembung  mereka menyampaikan  berbagai  tanggapan  yang  berbeda    terhadap  perilaku  politik  identitas dalam pemilihan umum. Satu responden setuju dengan terjadinya perilaku politik identitas dikarenakan itu sudah menjadi hal yang wajar jika dirinya ingin diberikan kepercayaan dan kesamaan suara sesuai dengan identitas dirinya dan dua responden lagi mengatakan tidak setuju dikarekan berpotensi memecah preferensi politik di masyarakat atas dasar isu suku, agama, ras, dan antargolongan.

## DAFTAR PUSTAKA
I putu, W. S., Berlian, H., & Reda, W. (2021). Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia. Jurnal Lemhannas RI.
Muhammad Irfan Dwitama, F. A. (2022). MEDIA SOSIAL DAN PENGARUHNYA
TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI PILKADA 2020 TANGERANG SELATAN.  jurnal independen, 58;60.
Muhammad,  H.  (2022,  September  30).  Guru  Besar  UIN  Palu  ingatkan  dampak  politik identitas
pecah persatuan. Retrieved November 22, 2023, from antaranews.com:
https://sulteng.antaranews.com/berita/255409/guru-besar-uin-palu-ingatkan- dampak-politik-identitas-pecah-persatuan
Muslih, S., & Andre, P. P. (2023). Dampak Politik Identitas Pada Pemilihan Umum 2024 Mendatang. Jurnal Kelitbangan, 225-238.
Paulus, W. S., Djoko , A. P., & Imanuel , G. (2021). IDENTITY POLITICS AND PANCASILA- BASED RELIGIOUSITY IN THE PUBLIC SPHER. GEMA TEOLOGIKA, 95-126.
Salmaa. 2023. “Metode Penelitian Kualitatif: Definisi, Jenis, Karakteristiknya .” deepublish. https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/
Harahap, R. R. (2014). Perilaku Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kabupaten . fakultas ilmu akart, ilmu poltik , 1-14.
Huda , N., Suranto, Prasetyoningsih, N., Wijayanti, N. S., Sarnawa, B., Naserullah, & Lailam, T. (2019). Mewujudkan daulat rakyat melalui pemilu yang berkualitas. Yogyakarta: pusat kajian konstitusi dan pemerintahan.
Sukmana,  Y.  (2019 ).  Politik  Identitas  Berlebihan  Mengubah  Mimbar  Keagamaan  Jadi Panggung Politik.
H. Soebagio .2008. Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia. Makara: Sosial Humaniora, VOL. 12, NO. 2
Abdillah. U. (2002). Politik Identitas Etnis. Magelang: Indonesia Tera