e-ISSN : 2621-4105

## PENGARUH PELAKSANAAN E KATALOG DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TERHADAP UMKM
Muhammad Iqbal
Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang muhammad.iqbal@usm.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisis pelaksanaan e katalog dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dan  untuk  mengkaji  pengaruh  pelaksanaan  e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap Usaha Mikro, Kecil dan |Menengah (UMKM). Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pesat disertai dengan pengembangan otonomi daerah, kebutuhan pemerintah akan penyelenggaraan  pemerintahan  turut  meningkat.  Kebutuhan  pemerintah  akan pembangunan  sarana  dan  prasarana  dapat  sebagai  penyediaan  pelayanan  publik harus dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa, Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e katalog   akan lebih terbuka, transparan dan efisien   dengan memangkas proses dan waktu dalam pengadan  barang/jasa pemerintah. Pelaksanaan e katalog dalam pengadaan barang/jasa pemerintah berpengaruh pada sektor UMKM,  masih adanya pelaku industri kecil yang selama ini menjadi rantai distribusi barang/jasa. Melalui  e  katalog  yang  memutus  rantai  distribusi  tersebut  menyebabkan terhapusnya peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi.  Pemerintah  telah  mendorong  pemanfaatan  sistem  e  katalog      bagi UMKM,  salah  satunya  adalah  partisipasi  UMKM  dalam  produk  lokal  e  katalog. Pada  pelaksanaanya  pemanfaatan  sistem  e  katalog  bagi  UMKM  masih  kurang, terbukti  dengan  masih  minimnya  pemanfaatan  sistem  e  katalog  oleh  UMKM karena masih terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e katalog.
Kata kunci : e katalog; UMKM; pengadaan barang/jasa
e-ISSN : 2621-4105

## THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF E CATALOGS IN PROCUREMENT OF GOODS / GOVERNMENT SERVICES TOWARD MSME

## Muhammad Iqbal
Faculty of Economics, Semarang University, Semarang muhammad.iqbal@usm.ac.id

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  implementation  of  e-catalog  in  the procurement  of  government  goods  /  services  and  to  examine  the  effect  of  the implementation of e-catalog in the procurement of government goods / services on Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  (MSMEs).  As  Indonesia's  rapid  economic growth is accompanied by the development of regional autonomy, the government's need  for  government  administration  also  increases.  Government  needs  for  the construction of facilities and infrastructure can be as a provision of public services must  be  carried  out  through  the  process  of  procurement  of  goods  /  services,  the research  method  used  is  juridical  normative.  The  implementation  of  government goods  /  services  procurement  by  e  catalog  will  be  more  open,  transparent  and efficient by cutting down the process and time in the administration of government goods  /  services.  The  implementation  of  e-catalog  in  the  procurement  of government goods / services influences the MSME sector, there are still small-scale industry  players  who  have  been the  goods  /  services  distribution chain. Through the e-catalog that breaks the distribution chain, it causes the elimination of the role of  small  service  providers  that  have  been  part  of  the  distribution  chain.  The government  has  encouraged  the  use  of  the  e  catalog  system  for  MSMEs,  one  of which  is  the  participation  of  MSMEs  in  local  e  catalog  products.  In  the implementation  of  the  use  of  the e  catalog  system  for  MSMEs  is  still  lacking,  as evidenced by the still minimal use of the e catalog system by MSMEs because of the limited capital and information related to the use of the e catalog system.
Keywords: e catalog; MSME; procurement of goods /services
e-ISSN : 2621-4105

## A.  PENDAHULUAN
Pengadaan  barang  dan  jasa  pemerintah  merupakan  aktivitas  yang  sangat penting  dalam  mewujudkan  pembangunan.  Dilihat  dari  berbagai  perspektif, kemajuan  indonesia  tidak  dapat  dilepaskan  dari  aktivitas  tersebut.  Di  bidang perekonomian,  pembangunan  sarana  dan  prasarana  penunjang  pertumbuhan perekonomian terwujud melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah Di bidang sosial, pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk peningkatan fasilitas kesehatan,  pendidikan,  dan  pengentasan  kemiskinan  juga  membantu  mengatasi sebagian  masalah  sosial. 1 Seiring  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  yang  pesat disertai  dengan  pengembangan  otonomi  daerah,  kebutuhan  pemerintah  akan penyelenggaraan  pemerintahan  turut  meningkat.  Kebutuhan  pemerintah  tersebut dapat  secara  materiil  maupun  non  materiil.  Kebutuhan  tersebut  terwakili  melalui proses pengadaan barang/jasa. 2
Guna  mengikuti  perkembangan  teknologi  dan  informasi  khususnya  dalam sektor  pengadaan  barang/jasa  pemerintah,  untuk  mendapatkan  pengadaan barang/jasa  pemerintah  secara  cepat,  tepat,  transparansi  dan  efisien,  maka pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Presiden  No  54  Tahun  2010  tentang Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Melalui  Perpres  tersebut  telah  diatur pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  elektronik        atau e-procurement. Perubahan tata cara lelang dari manual atau non e-tendering menjadi e-procurement pada tahun 2010 sedikit banyak memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perbaikan     proses     pengadaan/barang/jasa.     Terjadi     peningkatan     efisiensi
1 Rio Pinondang Hasibuan, “ Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi  Dan Umkm Kota Pekanbaru  Tahun  2014” ,    Jurnal Online Mahasiswa (JOM)  JOM FISIP  Vol.  3  No.  2  –  Oktober  2016,  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik  Universitas  Riau, 2016, Pekanbaru, hal 2.
2 Amelia  Iftitah  Damayanti,  Tjahjanulin  Domai,  Abdul  Wachid,  “ Penerapan  E- Procurement   Dalam   Proses   Pengadaan   Barang/Jasa   Di   Kabupaten   Malang” ,        Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2 , Universitas Brawijaya, 2013, Malang, hal 140.
e-ISSN : 2621-4105
penghematan uang negara dan meningkatnya transparansi dalam proses pengadaan barang/jasa dibanding sebelumnya. 3
Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  diatur  dalam  Perpres No.54  Tahun  2010      tersebut  mengatur  mulai  dari  perencanaan,  penganggaran, persiapan  lelang,  penentuan  harga  perkiraan  sendiri,  pengumuman  lelang, pelaksanaan  lelang,  pengumuman  pemenang  lelang,  penandatanganan  kontrak, pelaksanaan  pekerjaan  sampai  dengan  serah  terima  pekerjaan  sampai  dengan penyerahan  pekerjaan.  Efisiensi  dan  efektivitas  proses  pengadaan  tersebut  pada intinya sangat bergantung pada tata cara pemilihan penyedia. Pemilihan penyedia yang  tepat  akan  menghasilkan  barang/jasa  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  dan diterima  pada  waktu  yang  tepat.  Pembelian  barang/jasa  yang  sudah  memiliki standar dan tersedia di pasar dalam jumlah yang memadai, dapat dilakukan secara elektronik,atau  dikenal  dengan  istilah e-purchasing. Aplikasi e-purchasing menggunakan e-catalogue, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat  daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga  barang  tertentu dari  berbagai  penyedia  barang/ jasa pemerintah.
Persaingan bisnis yang terjadi dewasa ini sangat ketat terlebih dengan adanya komitmen bangsa Indonesia dalam menyepakati AFTA maupun WTO maka usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia harus siap  menghadapi  persaingan  dalam  pasar  bebas  ini.  Komitmen  yang  sudah disepakati  ini  menuntut  penyikapan  sedini  mungkin  oleh  semua  pihak,  termasuk pelaku unit usaha kecil dan menengah (UKM)  yang memiliki potensi  terpendam. Dimana potensi yang dimiliki ini perlu digali dan dikembangkan untuk menghadapi era pasar bebas. Usaha kecil dan menengah (UKM) harus senantiasa didorong dan mengatasi  berbagai  kelemahan  supaya  mampu  bersaing dan  tidak jatuh tertindas oleh kompetitor. 4
3 Zaenal  Arifin,  “ Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang  Dan  Jasa Pemerintah” ,      Jurnal  Respnsif  Vol  5,  No.5 , Universitas  Pembangunan  Panca  Budi,  2017, Medan, hal 56.
4 Nuryanti,  “ Peran  E-Commerce  Untuk  Meningkatkan  Daya  Saing  Usaha  Kecil  Dan Menengah          ( UKM )” ,    Jurnal Ekonomi Vol 21, No 4 Desember  2013 , Universitas Riau, 2013, Pekanbaru, hal 5.

## e-ISSN : 2621-4105
Pemerintah  melalui  Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015  tentang Perubahan  Keempat  Peraturan  Presiden  No  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan Barang/Jasa  Pemerintah  telah  mulai  mengatur  lebih  dalam  tentang  pelaksanaan e katalog  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  yang  dilaksanakan  oleh Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah.  Diberlakunya  Perpres tersebut  maka  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  dapat  dilaksanakan melalui  e  katalog.  Menurut  peraturan  Presiden  No  4  Tahun  2015,      Katalog elektronik  atau E-Catalogue adalah  sistem  informasi  elektronik  yang  memuat daftar,  jenis,  spesifikasi  teknis  dan  harga  barang  tertentu  dari  berbagai  Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalaui e katalog semakin kuat setelah terbitnya  Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 50 ayat (5), bahwa pelaksanaan e-purchasing wajib dilakukan  untuk  barang/jasa  yang  menyangkut  pemenuhan  kebutuhan  nasional dan/atau  strategis  yang  ditetapkan  oleh  menteri,  kepala  lembaga,  atau  kepala daerah.  Oleh  karena  itu,  untuk  barang/jasa  yang  diluar  kriteria  pemenuhan kebutuhan  nasional  dan/atau  strategis,  pengadaan  barang/jasanya  tidak  wajib dilakukan melalui metode e purchasing.
Tentunya  dengan  menggunakan  sistem  e  katalog  ini  akan  timpul  dampak positif  dan  negatif.  Dampak  positifnya  yaitu  adanya  efisiensi  belanja,  pengadaan barang.jasa  dapat  dilaksanakan  lebih  cepat,  penggina  barang  mempunyai keleuasaan memilih barang yang dibutuhkan melalui e katalog, adanya persaingan usaha  yang  sehat  karena  masing-masing  penyedia  menawarkan  harga  secara terbuka dan transparan.
Sedangkan dampak negatifnya yaitu mulai kacaunya penetapan harga barang, terputusnya rantai distribusi, melemahnya omset para pelaku usaha daerah hingga dampak  terbesar  dirasakan  para  pelaku  usaha  yang  menjual  produk-produk teknologi informasi (TI).

## e-ISSN : 2621-4105
Sayangnya,  penerapan  ini  dinilainya  mulai  memutus  rantai  distribusi.  Sebab, seluruh  lembaga  pemerintah  diharuskan  membeli  keperluan  belanja  negara  lewat online,  yang  mana  sebenarnya  untuk  bidang  Teknologi  Informasi  (TI)  kurang sesuai, karena di   membutuhkan instalasi jaringan dan juga dibutuhkan pelayanan purna jual yang harus cepat penanganannya, belum lagi jumlah produknya sangat banyak, sehingga pada kenyataannya produk-produk TI tersebut dikelola langsung oleh masing-masing Online Shop pengusaha TI nya, bukan oleh pihak LKPP. 5
Data  dari  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  tahun  2018  menyebutkan bahwa  jumlah  pengusaha  UMKM  mencapai  angka  64.194.057  unit      (99,9%) dengan  jumlah  tenaga  kerja  mencapai  116.978.631  orang.  Sedangkan  golongan usaha  besar  mencapai  5.550  unit  (0,01%)  dan  jumlah  tenaga  kerja  mencapai 3.619.507 orang. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM sangat mendominasi dari segi jumlah dan serapan tenaga kerja tetapi secara keseluruhan Pengusaha  besar  tetap  lebih  medominasi  baik  dari  segi  modal,  asset  dan perkembangan usaha.
Usaha  Menengah  Kecil  dan  Mikro  (UMKM)    juga  ikut  terdampak  adanya pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  secara  e  katalog.  Penyedia barang/jasa  pemerintah  yang  sebagian  besar  merupakan  UMKM  berkurang omzetnya  atau  bahkan  tutup  usahanya  karena  tidak  mampu  bersaing  dngan perusahaan besar dalam pelaksanaan e katalog ini. Perlu dipikirkan pola kemitraan yang digunakan dalam pelaksanaan e katalog dengan melibatkan penyedia barang jasa golongan kecil atau UMKM di daerah. Mengingat UMKM mempunyai peran yang  sangat  besar  dalam  perekonomian  di  Indonesia.    Tujuan  dari  penelitian  ini adalah  untk     menganalisis  pelaksanaan  e  katalog  dalam  pengadaan  barang/jasa pemerintah dan untk mengkaji pengaruh pelaksanaan e katalog  dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap UMKM.
5 https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/10/28/440900/penerapan-e-katalog- berdampak-pada-pelaku-usaha/ , diunduh 6 Maret 2020, pukul 22.32 WIB
e-ISSN : 2621-4105

## B. PERMASALAHAN
1.   Bagaimanakah   pelaksanaan   e   katalog  dalam   pengadaan   barang/jasa pemerintah ?
2.   Bagaimanakah   pengaruh     pelaksanaan   e   katalog   dalam   pengadaan barang/jasa pemerintah terhadap UMKM?

## C. METODE PENELITIAN
Sementara  itu  Soeryono  Soekanto  menjelaskan  arti  penelitian  adalah  suatu kegiatan  ilmiah  yang  berkaitan  dengan  analisa  dan  konstruksi  yang  dilakukan secara  metodologis,  sistematis dan  konsisten.  Beberapa  pengertian  tersebut  dapat disimpulkan bahwa untuk tercapainya suatu hasil yang baik dari sebuah penelitian dibutuhkan suatu metode.
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau   beberapa  gejala  hukum  tertentu  dengan  jalan  menganalisanya.  Kecuali  itu maka  juga  diadakan  pemeriksaan  yang  mendalam  terhadap  fakta  hukum  tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. 6
Agar  penelitian  ini  mampu  mencapai  tujuan  dengan  tetap  mengacu  pada standar  ilmiah  sebuah  karya  penelitian,  maka  penyusun  menggunakan  berbagai metode yang ada  sebagai acuan dalam melakasanakan penelitian. Adapun diantara metode-metode yang digunakan oleh penyusun, sebagai berikut :
1.    Jenis Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  yuridis  normatif  dimana  penulis  menelaah  asas-  asas serta  doktrin  yang  berkaitan  dengan  pokok  permasalahan  secara  mendalam. Penelitian  yuridis  normatif  dalam  penelitian  hukum  ini  dilakukan  dengan menelusuri,  mengkaji,  meneliti  data  sekunder  (kepustakaan)  yang  berkaitan dengan materi penelitian. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan utama karena titik tolak penelitian ini adalah mengungkapkan kaedah-kaedah
6 Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 2006, Jakarta, hlm. 43.
e-ISSN : 2621-4105
normatif  baik  dari  sumber  yang  didokumentasikan  maupun  informasi  dari pihak bank dalam perjanjian kredit.
2.    Jenis Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penilitian  ini  adalah  data  sekunder.  Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian, sumber data terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang selanjutnya  disebut  sebagai  data  primer  dan  data  yang diperoleh  dari  bahan- bahan pustaka yang kemudian disebut sebagai data sekunder
3.    Cara Pengumpulan Data
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian  kepustakaan,  yaitu  suatu  penelitian yang  bertujuan  mendapatkan  data  sekunder  dengan  cara  melakukan penelaahan  terhadap  peraturan  perundang-undangan,  literatur,  karya-karya hukum dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
4.    Alat Pengumpulan Data
Penelitian  hukum  normatif  alat  pengumpulan  data  dilakukan  dengan melakukan  studi  pustaka  terhadap  bahan-bahan  hukum  primer,  sekunder  dan tersier.  Alat  pengumpulan  data  untuk  memperoleh  data  yang  dibutuhkan dilakukan  dengan  cara  melakukan  studi  dokumen  untuk  mendapatkan gambaran  secara  umum  mengenai  hal-hal  yang  berhubungan  dengan permasalahan yang diteliti.
5.    Analisis Data
Data  yang diperoleh dari penelitian kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.  Data  yang  terkumpul  kemudian  dikelompokkan  dan  dipilah-  pilah dicari yang relevan dan representatif yang berhubungan dengan permasalahan, diteliti  dan  dipelajari  secara  mendalam,  ditelaah  dan  dipaparkan  secara deskriptif  kemudian  dibuat  kesimpulan  dan  diharapkan  dapat  menjawab permasalahan yang dibahas.
e-ISSN : 2621-4105

## D.  PEMBAHASAN

## I.  Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui E Katalog
Berdasarkan  Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah  (LKPP)  Nomor  11  Tahun  2018  Tentang  Katalog  Elektronik,  e katalog  adalah  sistem  informasi  elektronik  yang  memuat  informasi  berupa daftar,  jenis,  spesifikasi  teknis,  Tingkat  Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau,  negara  asal,  harga  dan  informasi  lainnya  dari  berbagai  penyedia barang/jasa.  E-katalog  terdiri  atas  katalog  elektronik  nasional,  katalog elektronik  sektoral  dan  katalog  elektronik  lokal.  E  katalog  meliputi  barang, pekerjaan konstruksi dan/atau jasa lainnya.
Sementara  itu,  e- purchasing adalah  tata  cara  pembelian  barang/jasa melalui  sistem  e-katalog  yang  diselenggarakan  dan  dikembangkan  oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). E katalog dan e  p urchasing merupakan  bagian  dari  pengadaan  secara  elektronik  atau e procurement . Telah  terlaksananya  sistem  e  katalog, maka  seluruh instansi/kementerian/lembaga  dan  organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  dalam pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  tidak perlu  melakukan  proses  pelelangan, namun dapat langsung memanfaatkan sistem ini dengan prosedur e purchasing.
Berikut  tahapan  pemesanan  barang/jasa  yang  dilakukan  oleh  Pejabat Pembuat  Komitmen  (PPK)  :  Nama  paket  pekerjaan  pengadaan  yang  telah masuk  dalam  Rencana  Umum  Pengadaan  (RUP),  maka  Pejabat  Pembuat Komitmen  dapat  melakukan  pemesanan  dengan login ke  aplikasi  Sistem Pengadaan  Secara  Elektronik  (SPSE)  untuk  selanjutnya  PPK  melakukan pembelian  barang  /jasa  yang  dibutuhkan  melalui  aplikasi e  purchasing yang disesuaiakan dengan harga, spsesifikasi   teknis, harga  yang dibutuhkan untuk kemudian disesuaikan dengan data barang yang tercantum dalam e katalog.

## e-ISSN : 2621-4105
Setelah  memilih  jenis  barang  pesanan  yang  dikehendaki  dan  sesuai dengan  spsesifikasi  dan  harga  yang  diminta,  PPK  kemudian  mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa  yang terdaftar dalam e katalog melalui aplikasi e purchasing . Permintaan pembelian dengan e puchasing ini  bisa  dengan  melakukan  negosiasi  harga  atau  tidak  tidak melakukan negosiasi.
Penyedia  barang/jasa  akan  melihat  permintaan  pembelian  tersebut kemudian  memberikan  persetujuan  atas  permintaan  pembelian  barang/jasa tersebut  selambat-lambatnya  tiga  hari  kerja  sejak  tanggal  pemesanan barang/jasa.  Persetujuan  pembelian  barang/jasa  dari  pihak  penyedia  secara otomatis  akan  ternotifikasi  pada  paket  pembelian.  PPK/Pejabat  Pengadaan mengirimkan  permintaan  pembelian  barang/jasa  yang  telah  disetujui  oleh penyedia melalui aplikasi e purchasing. PPK/Pejabat Pengadaan mengirimkan surat  pesanan  pembelian  barang/jasa  kepada  penyedia    pada  sistem  e  katalog melalui  aplikasi e  purchasing, dan  selanjutnya  PPK/Pejabat  Pengadaan  dan penyedia  melakukan  persetujuan  permintaan  pembelian  yang  dilanjutkan dengan dilaksanakannya perjanjian pembelian .
Penyedia mengirimkan barang selambat-lambatnya lima hari kerja sejak tanggal  transaksi  untuk  area  Jabodetabek,  sedangkan  untuk  area  di  luar Jabodetabek  selambat-lambatnya  dilakukan  tujuh  hari  kerja  sejak  tanggal transaksi pada aplikasi e purchasing
Penyedia  barang  memberitahukan  status  pengiriman  barang  kepada  PPK melalui    aplikasi    e purchasing. Panitia    Pemeriksa    Hasil    Pekerjaan (PPHP) menerima   dan   melakukan   pemeriksaan   barang   yang   dikirimkan penyedia barang sesuai surat pesanan selambat-lambatnya lima hari kerja sejak barang diterima oleh pembeli, kecuali ditentukan lain dalam surat perjanjian.
Jika  ditemukan  kerusakan  dan/atau  ketidaksesuaian  spesifikasi  barang, maka PPHP menyampaikan pemberitahuan kerusakan dan atau ketidaksesuaian   kepada   PPK.   Atas   dasar   pemberitahuan   tersebut,   PPK
e-ISSN : 2621-4105
mengajukan  permintaan  penggantian  dengan  melampirkan  Berita  Acara Pemeriksaan  Hasil  Pekerjaan  (BPHP)  kepada  penyedia  selambat-lambatnya tiga hari kerja sejak tanggal penerimaan barang. Penggantian barang juga dapat dilakukan  setelah  penandatanganan  Berita  Acara  Serah  Terima  Pekerjaan (BAST)  apabila  ditemukan  bahwa  barang  tidak  berfungsi  atau  tidak  sesuai spesifikasi.  Penggantian  barang  selambat-lambatnya  empat  belas  hari  kerja sejak  tanggal  BAST  ditandatangani.  Setelah  pekerjaan  selesai  dilaksanakan, PPK  membuat  status  penerimaan  barang  kepada  penyedia  barang  melalui aplikasi e purchasing .
Pembayaran dilakukan setelah Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menerima barang dimana barang tersebut sudah sesuai spesifikasi barang yang dipesan  dan  dibuktikan  dengan  penandatanganan  BAST  oleh  PPHP  dan penyedia  barang.  Penyedia  menerbitkan  kuitansi/bukti  pembayaran  atas pembelian  barang  atas  nama  dan  ditujukan  kepada  PPK  untuk  dilakukan pembayaran  atas  tagihan  pembelian  barang  tersebut.  Kuitansi  dipindai  dan diunggah  pada  aplikasi e  purchasing .  PPK melakukan  pembayaran  selambat- lambatnya  lima  belas  hari  kerja  setelah  PPK  menilai  bahwa  dokumen pembayaran sah dan lengkap. PPK membuat status penerimaan barang melalui aplikasi e purchasing . PPK memasukkan data pembayaran ke dalam aplikasi e purchasing .
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e katalog   akan lebih  terbuka,  transparan  dan  efisien   dengan  memangkas  proses  dan  waktu dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Sebagai  contoh   untuk  pengadaan obat-obatan,  bahan  medis  habis  pakai  dan  alat  kesehatan      oleh  fasilitas kesehatan  milik  pemerintah  yang  melakukan  pembelian  melalaui  e  katalog dapat  dilakukan  dengan  cepat  dan  efisien.  Jika  sebelumnya  pada  pelaksanaan pengadaan  alat  kesehatan  melalui  lelang  banyak  terjadi  korupsi  dan penyimpangan,   dengan      sistem   e   katalog   hal   tersebut   dapat   dihindari.

## e-ISSN : 2621-4105
Pengadaan  alat  kesehatan  sangat  rawan  dan  rentan  akan  korupsi,  mengingat anggaran yang tersedia dalam pengadaan alat kesehatan yang besar.
Berdasarkan  Laporan  Tahunan Indonesian  Corruption  Watch (ICW) Tahun  2013,  ditemukan  indikasi  kerugian  negara  dalam  pengadaan  alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan. Dari total 78 paket pengadaan  alat  kesehatan  TA  2012  dan  2013  senilai  Rp  407  miliar diindikasikan kerugian negara sebesar Rp 132 miliar (Laporan Tahunan ICW 2012).  Penelusuran  tersebut  sejalan  dengan  hasil  audit  BPK  pada  Laporan Keuangan  Provinsi  Banten  dan  Kota  Tangeran  Selatan  TA  2012  yang  juga ditemukan  indikasi  kerugian  negara  sebesar  Rp  61  miliar  lebih  dan  diduga proyek  ini  juga  dimenangkan  oleh  perusahaan  milik  keluarga  Ratu  Atut  dan kroninya  (Laporan  Tahunan  ICW  2013).  Sehingga  setidaknya  dalam  proyek pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan TA 2012  –  2013  indikasi  kerugian  negara  mencapai  Rp  193  miliar  (Bongkar Perkara Korupsi Alat Kesehatan Provinsi Banten dan Kota Tangerang Selatan).
7
Fasilitas  kesehatan  milik  pemerintah  tersebut  tidak  perlu  melakukan lelang  yang  memakan  waktu  relatif  lebih  lama.  Fasilitas  kesehatan  tersebut cukup  memilih  obat  obatan,  bahan  medis  habis  pakai  dan  alat  kesehatan langsung ke daftar barang di e katalog. Harga dan produk yang ditawarkan di e katalog  juga  sudah  terstandar  dan  harga  yang  lebih  murah  dan  bervariasi sehingga memudahkan  fasilitas kesehatan memilih produk sesuai dengan harga dan kebutuhannya. Pengadaan barang/jasa melalui sistem e katalog ini mampu menekan  efisiensi  dan  menghilangkan  korupsi        pengadaan  barang/jasa pemerintah   di sektor alat kesehatan ini yang sebelumnya  sering terjadi pada saat pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui lelang.
7 William Christiawan  “ Analisa  Kasus  Korupsi  Pengadaan  Alat KesehatanDi  Provinsi Banten Dan Kota Tangerang Selatan” , Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. XIV No. 28 Maret 2016 , Universitas Katolik Sugijapranata, 2016, Semarang, hal 132.
e-ISSN : 2621-4105
II. Pengaruh      Pelaksanaan   E   Katalog   Dalam   Pengadaan   Barang/Jasa Pemerintah Terhadap UMKM
Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia  paling  tidak  dapat  dilihat  dari:  (1)  kedudukannya  sebagai  pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang  terbesar,  (3)  pemain  penting  dalam  pengembangan  kegiatan  ekonomi lokal  dan  pemberdayaan  masyarakat,  (4)  pencipta  pasar  baru  dan  sumber inovasi,  serta  (5)  sumbangannya  dalam  menjaga  neraca  pembayaran  melalui kegiatan  ekspor. 8 Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  UMKM  mempunyai  peran yang  sangat  besar  dalam  perekonomian  di  Indonesia,  idealnya  UMKM mendapatkan  perhatian  yang  besar  dari  pemerintah.  Berpihaknya  pemerintah terhadap  UMKM  disamping  akan  menggerakkan  roda  perekonomian  secara cepat  dan  luas  mengingat  banyak  unsur  yang  terlibat  didalamnya.  UMKM termasuk  golongan  usaha  yang relatif lebih  tahan  krisis dibandingkan  dengan pengusaha besar.
Hal  yang  menyebabkan  UMKM  lebih  tahan  krisis  dibanding  dengan perusahaan besar yaitu, umumnya UMKM menghasilkan barang konsumsi dan jasa  yang  dekat  dengan  kebutuhan  masyarakat,  pendapatan  masyarakat  yang merosot  ketika  krisis  ekonomi  terjadi  tidak  berpengaruh  banyak  terhadap permintaan  barang  dan  jasa  yang  dihasilkan  UMKM.  Ini  berbeda  dengan kondisi usaha skala besar yang justru bertumbangan saat krisis terjadi. UMKM malah bisa tetap mampu bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas.  Faktor  kedua  yakni  pelaku  usaha  UMKM  umumnya  memanfaatkan sumber  daya  lokal,  baik itu  untuk  sumber daya  manusia,  modal,  bahan baku, hingga    peralatan.    Artinya,    sebagian    besar    kebutuhan    UMKM    tidak mengandalkan  barang  impor.  Faktor  ketiga,  umumnya  bisnis  UMKM  tidak
8 Adnan Husada Putra, “ Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora” ,   Jurnal Analisa Sosiologi Vol 5 No 2 Oktober 2016 , Universitas Sebelas Maret, 2016, Surakarta, hal 44. DOI: https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162

## e-ISSN : 2621-4105
ditopang  dana  pinjaman  dari  bank,  melainkan  dari  dana  sendiri.     Dengan kondisi itu, ketika sektor perbankan terpuruk ataupun suku bunga melambung tinggi. 9
Pemberdayaan   masyarakat   dalam   ekonomi   rakyat   memang   perlu menjadi  perhatian  kita  bersama,  terutama  dalam  masa-masa  sekarang  ini,  di mana  masyarakat  menjadi  semakin  dituntut  untuk  aktif  berperan  dan  bekerja lebih  keras  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  sehari-hari.  Baik  laki-laki maupun perempuan dituntut untuk dapat mencari peluang dan kesempatan agar dapat  berkarya  dan  berkreasi,  sekaligus  untuk  memenuhi  kebutuhan.  Usaha Kecil  Menengah  yang  sekarang  mulai  berkembang  di  Indonesia  dan  tumbuh pesat  jumlahnya  semenjak  krisis  ekonomi  tahun  1997-an.  Dimana  banyak terjadi  PHK  oleh  industri-industri  menengah  dan  besar  akibat  krisis  yang berkepanjangan. Banyak orang yang di PHK akhirnya mengembangkan  usaha secara mandiri baik membuka usaha penjualan, pengolahan maupun jasa. 10
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008  tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah,UMKM terbagi menjadi 3 golongan  yaitu a) usaha mikro yang mempunyai kekayaan paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) atau mempunyai hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus  juta  rupiah).  b)  usaha  kecil    yang  mempunyai  kekayaan  antara  Rp 50.000.000,-  sampai  dengan  Rp  500.000.000,-  atau  mempunyai  hasil penjualan lebih dari Rp. 300.000.000,- sampai dengan Rp 2.500.000.000,- c) usaha  menengah   yaitu  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan    oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan  jumlah kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp  500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)
9 https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.UMKM. Tahan.Krisis , diunduh 7 Maret 2020 pukul 14.50 WIB.
10 Sri Wahyuningsih, “ Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia” ,   Jurnal Mediagro Vol 5 No 1 , Universitas Wahid Hasyim, 2009, Semarang, hal 2.
e-ISSN : 2621-4105
tidak  termasuk  tanah  dan  bangunan  tempat  usaha;  atau  memiliki  hasil penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp  2.500.000.000,-  (dua  milyar  lima  ratus  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp  50.000.000,-  (lima  puluh  milyar rupiah)
Dilihat  dari  penggolongan  UMKM  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa golongan UMKM sangat luas  dan mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Penggolongan tersebut juga dapat dianalisis bahwa  UMKM  mempunyai  peran  dominan  dan  mayoritas  pengusaha  di Indonesia adalah UMKM. Walaupun jumlah UMKM mendominasi, tetapi hal tersebut  tidak  diikuti  dengan  tingginya  modal  dan  asset  yang  dimiliki  oleh UMKM.  Konglomerasi  masih  mendominasi  dengan  mempunyai  kekuatan modal dan asset yang cukup besar dibandingkan dengan UMKM.  Pengusaha besar  atau  konglomerat  banyak  didukung  pemerintah  dalam  melakukan pengembangan  usahanya  baik  melalui  kemudahan  akses  perbankan  maupun kebijakan pemerintah yang menguntungkan perusahaan besar. Tak heran jika ada  pengusaha besar yang bergerak di industri rokok sekarang ini mempunyai banyak  usaha  baik  di  sektor      perbankan,  perkebunan,  properti  bahkan pertambangan.  Jika sektor UMKM kurang mendapatkan perhatian yang besar dari pemerintah, sehingga UMKM akan semakin tertinggal dengan pengusaha besar.
Peran  masyarakat  dalam  pembangunan  nasional,  utamanya  dalam pembangunan  ekonomi  adalah  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah.  Posisi Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  (UMKM)  dalam  perekonomian  nasional memiliki  peran  yang  penting  dan  strategis.  Kondisi  tersebut  sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian  Indonesia,  dengan  alasan  jumlah  industri  yang  besar  dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi; potensi  yang besar dalam penyerapan
e-ISSN : 2621-4105
tenaga  kerja,  dan  kontribusi  UMKM  dalam  pembentukan  Produk  Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. 11
Pelaksanaan  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  melalaui  e  katalog diharapkan  tidak  semakin  “membunuh”  sektor  UMKM  dalam  pertisipasinya untuk  mengikuti  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Data  dari  Gapensi  Kota Semarang  tahun  2019  menyebutkan  bahwa      jumlah  penyedia  barang  yang sebaran  kualifikasi  badan  usahanya  sebagai  berikut:  kualifikasi  besar  2 sebanyak 0,3% atau 1 penyedia barang dan jasa, besar 1 sebanyak 3.4% atau 12   penyedia  barang dan  jasa,  menengah 2  sebanyak  5.7%  atau  20  penyedia barang  dan  jasa,  menengah  1  sebanyak  13.2%  atau  46  penyedia  barang  dan jasa,  kecil  3  sebanyak  18.7%  atau  65  penyedia  barang  dan  jasa,  kecil  23 sebanyak 6.6% atau 1 penyedia barang dan jasa, kecil 1 sebanyak 52.0% atau 181 penyedia barang dan jasa. Dari penggolongan tersebut dapat dilihat bahwa UMKM  mendominasi  jumlah  penyedia  barang/jasa  pemerintah  lebih  dari angka  95%,  tetapi  hal  tersebut  tidak  berbanding  lurus  dengan  partisipasi penyedia  barang/jasa  di  golongan  UMKM  dalam  partisipasinya  mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah.
Presiden  Joko  Widodo  dalam  arahannya  kepada  LKPP  agar  dapat mefasilitasi  UMKM  untuk  dapat  berpartisiapasi  aktif  dalam  e  katalog. Mendorong  UMKM  mendapatkan  kemudahan  lewat  kebijakan  dari pemerintah  agar  produk-produk  lokal  hasil  produksi  dari  UMKM  dapat bersaing dengan produksi luar negeri. Jangan sampai produk luar negeri masuk e katalog dengan mendompleng nama dari UMKM. Tidak dapat dipungkiri ada bebearapa pengusaha kecil yang “nakal” dengan mendatangkan produk impor kemudian  diberikan  label  sebagi  produksi  UMKM.   Ditemukannya  cangkul impor  yang  mendominasi  perdaganagn  cangkul  di  Indonesai  menunjukkan
11 Sudati Nur Sarfiah, Hanung Eka Atmaja, Dian Marlina Verawati, “ UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa” ,   Jurnal Riset ekonomi Pembangunan (REP) Vol 4 No 1 , Universitas Tidar, 2019, Magelang, hal 138.

## e-ISSN : 2621-4105
bahwa Indonesia sangat lemah dalam perlindungan dan pengembangan usaha terhadap UMKM.
Perlu  adanya  standarisasi  dari  pemerintah      melalui  Kementerian Perindustrian,  Kementerian  Koperasi  dan  UMKM  dan  Kementerian Perdagangan agar bersinergi dalam mengembangkan industri dan usaha kecil dari UMKM agar dapat berkembang dan masuk e katalog.  Adanya standarisasi dari instansi berwenang tentunya akan menghambat  produk impor membanjiri pasar Indonesia, sebagai contoh penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)  akan  membantu  produksi  dalam  negeri  bersaing  dengan  produk impor.  Pemberlakuan  TKDN  bagi  produk-produk  yang  masuk  di  e  katalog akan  memudahkan  UMKM  dalam  memasarkan  produknya  di  e  katalog. Masuknya  produkdari  UMKM  ke  e  katalog  akan  meningkatkan  omzet  dan semakin  berkembangnya  UMKM.  Berkembangnya  UMKM  akan  berdampak positif bagi perekonomian Indonesia, banyaknya tenaga kerja yang terserap di sektor  UMKM  akan  mengurangi  pengangguran  dan  meningkatnya  daya  beli masyarakat.
Pelaksanaan  e  katalog  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah berpengaruh  pada  sektor  UMKM,    masih  adanya  pelaku  industri  kecil  yang selama  ini  menjadi  rantai  distribusi  barang/jasa.  Melalui  e  katalog  yang memutus rantai  distribusi  tersebut  menyebabkan terhapusnya  peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Penyedia jasa kecil  atau  UMKM  yang  hanya  berperan  sebagai  rantai  distribusi  saja  dalam proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  akan  mati  dengan  pemberlakuan sistem e katalog. Pejabat Pembuat Komitmen selaku pengguna barang sengan sistem  e  katalog dapat  langsung   melakukan pembelian kepada  pabrikan dan atau distributor besar yang mempunyai jaringan.
Adanya  perhatian  dan  kebijakan  pemerintah  yang  memihak  pada UMKM  dalam  proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  akan  berpengaruh pada  eksistensi  UMKM.  Sehingga  kebijakan  pemerintah  dalam  mendorong

## e-ISSN : 2621-4105
UMKM  agar  produknya  dapat  mengikuti  e  katalog  mempunyai  arti  penting bagi UMKM itu sendiri. Terbukanya  pola kemitraan dalam proses pengadaan barang/jasa  pemerintah  juga  sebagai  salah  satu  bukti  adanya  perhatian pemerintah  pada  UMKM.  Hal  tersebut  sesuai  dengan    Pasal  7  Ayat  1  (satu) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah,  yang  mengamanatkan  kepada  pemerintah  dan  pemerintah  daerah menumbuhkan  iklim  usaha  dengan  menetapkan  peraturan  perundang- undangan dan kebijakan yang salah satunya meliputi aspek kemitraan. Begitu pula  dalam  pelaksanaan  e  katalog  yang  mendukung  keberadaan  produk UMKM di e katalog tetapi juga sektor lain termasuk sektor jasa.
Sebagai  contoh  untuk  pengadaan  komputer  dan  printer  di  daerah, penyedia  jasa  besar  yang  memperoleh  kontrak  pembelian melalaui  e  katalog dapat bekerja sama dengan pola kemitraan dengan penyedia jasa lokal. UMKM dapat berperan serta baik melalui jasa pemngiriman atau sebagai mitra dalam service  centre dalam  pengadaan  komputer  tersebut.  Terjalinnya  kemitraan antara penyedia jasa dengan UMKM akan memberikan nilai lebih, karena ada layanan purna jual yang berdomisili di daerah pengguna barang sehingga dapat memberikan  pelayanan  yang  cepat,  murah  dan  efisien  tanpa  harus  mengirim barang yang rusak ke lokasi penyedia jasa.
Adanya  kemudahan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  melalaui  UMKM yang  mempunyai  produk  untuk  dapat  terdaftar  di  e  katalog  sedikit  banyak dapat  membantu  eksistensi  UMKM.  Salah  satunya  pemerintah  juga  telah mendorong  produk  UMKM  bisa  terdaftar  dalam  e  katalog  lokal.  Agar  dapat eksis  dan  bersaing  UMKM  dituntut  untuk  selalau  kreatif  dan  inovatif  dalam menghasilkan  dan  mengembangkan  suatu  produknya.  Selain  itu  pemerintah melalui  LKPP  juga  harus  dapat  berperan  aktif  membina  UMKM  agar  dapat berperan  serta  dalam  e  katalog.  Minimnya  modal  dan  masih  terbatasnya pengetahuan dari UMKM akan sistem e katalog juga menjadi salah satu faktor
e-ISSN : 2621-4105
masih  minimnya   UMKM  berpartisipasi  dalam     sistem  e  katalog   dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## E.  PENUTUP
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan e katalog   akan lebih  terbuka,  transparan  dan  efisien    dengan  memangkas  proses  dan  waktu dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah.  Sebagai  contoh    untuk  pengadaan obat-obatan,  bahan  medis  habis  pakai  dan  alat  kesehatan      oleh  fasilitas kesehatan  milik  pemerintah  yang  melakukan  pembelian  melalaui  e  katalog dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Jika sebelumnya pada pelaksanaan pengadaan  alat  kesehatan  melalaui  lelang  banyak  terjadi  korupsi  dan penyimpangan melalui  sistem e katalog, hal tersebut dapat dihindari.
Pelaksanaan  e  katalog  dalam  pengadaan  barang/jasa  pemerintah berpengaruh  pada  sektor  UMKM,    masih  adanya  pelaku  industri  kecil  yang selama  ini  menjadi  rantai  distribusi  barang/jasa.  Melalui  e  katalog  yang memutus rantai  distribusi  tersebut  menyebabkan terhapusnya  peran penyedia jasa kecil yang selama ini menjadi bagian dari rantai distribusi. Penyedia jasa kecil  atau  UMKM  yang  hanya  berperan  sebagai  rantai  distribusi  saja  dalam proses  pengadaan  barang/jasa  pemerintah  akan  mati  dengan  pemberlakuan sistem  e  katalog.  Pemerintah  telah  mendorong pemanfaatan  sistem e  katalog bagi  UMKM,  salah  satunya  adalah  partisipasi  UMKM  dalam  produk  lokal e katalog. Pada pelaksanaanya pemanfaatan sistem e katalog bagi UMKM masih kurang, terbukti dengan masih minimnya pemanfaatan sistem e katalog  dalam pengadaan  barang/jasa  pemerintah  oleh  UMKM  karena  masih  terbatasnya modal dan informasi terkait penggunaan sistem e katalog.
Perlu adanya peran aktif dan sinergi dari pemerintah melalui LKPP untuk kebijakan dan pengembangan informasi e katalog bagi UMKM.  Kementerian Perindustrian  perlu  mengembangkan  kebijakan  terkait  Tingkat  Penggunaan Komponen  Dalam  Negeri  (TKDN)  dan  bersama  Kementerian  Koperasi  dan UMKM,   Kementerian Perdagangan mengembangkan dan membina UMKM
e-ISSN : 2621-4105
agar  dapat  berinovasi  dan  kreatif  dalam  menghasilkan  produknya  sehingga dapat  memenuhi  standar  yang  ditentukan  untuk  dapat  masuk  e  katalog. Kementerian  Perdagangan  perlu  melakukan  pengawasan  yang ketat  terhadap produk  impor    yang  berganti  label  menjadi  produk  lokal  sehingga  dapat merugikan  UMKM  dan  pemerintah.  UMKM  sendiri  agar  dapat  melakukan inovasi dan kreatif dalam pengembangan produk sehingga dapat mengahsilkan produk  yang  berkaulitas  dan  murah  sehingga  dapat  bersaing  di  pasar  global dan tidak hanya mengandalkan e katalog.

## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU
Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, 2006, Jakarta.

## JURNAL
Adnan Husada Putra, “Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat  Kabupaten  Blora”,    Jurnal Analisa  Sosiologi  Vol  5  No  2 Oktober 2016, Universitas Sebelas Maret, 2016, Surakarta, hal 44. DOI: https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162
Amelia Iftitah Damayanti, Tjahjanulin Domai, Abdul Wachid, “ Penerapan E- Procurement  Dalam  Proses  Pengadaan  Barang/Jasa  Di  Kabupaten Malang” ,    Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.2 , Universitas Brawijaya, 2013, Malang.
Nuryanti, “ Peran E-Commerce Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Kecil Dan Menengah         ( UKM )” ,   Jurnal Ekonomi Volume 21, Nomor 4 Desember 2013 , Universitas Riau, 2013, Pekanbaru. Rio  Pinondang  Hasibuan,  “ Pengadaan  Barang  Dan  Jasa  Secara  Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Pekanbaru Tahun 2014” ,   Jurnal Online  Mahasiswa  (JOM)  JOM  FISIP  Vol.  3  No.  2  –  Oktober  2016, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, 2016, Pekanbaru.
Sri Wahyuningsih, “ Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia” ,   Jurnal Mediagro Vol 5 No 1 , Universitas Wahid Hasyim, 2009, Semarang. Sudati  Nur  Sarfiah,  Hanung  Eka  Atmaja,  Dian  Marlina  Verawati,  “UMKM Sebagai  Pilar  Membangun  Ekonomi  Bangsa”,        Jurnal  Riset  ekonomi Pembangunan (REP) Vol 4 No 1, Universitas Tidar, 2019, Magelang.
William  Christiawan  “ Analisa  Kasus  Korupsi  Pengadaan  Alat  KesehatanDi Provinsi   Banten   Dan   Kota   Tangerang   Selatan” ,   Jurnal   Akuntansi

## e-ISSN : 2621-4105
Bisnis, Vol. XIV No. 28 Maret 2016 , Universitas Katolik Sugijapranata, 2016, Semarang.
Zaenal Arifin, “ Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa  Pemerintah” ,              Jurnal  Respnsif  Vol  5  No.5 , Universitas Pembangunan Panca Budi, 2017, Medan.

## UNDANG-UNDANG
Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008    tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah,UMKM
Peraturan   Presiden   No   54   Tahun   2010   tentang   Pengadaan   Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Presiden  Nomor  4  Tahun  2015  tentang  Perubahan  Keempat Peraturan  Presiden  No  54  Tahun  2010  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Presiden  Nomor  16  Tahun  2018  tentang  Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintah
Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik

## Internet
https://analisadaily.com/berita/arsip/2017/10/28/440900/penerapan-e-katalog- berdampak-pada-pelaku-usaha/
https://ekonomi.kompas.com/read/2012/03/28/11093274/Tiga.Hal.yang.Buat.
UMKM.Tahan.Krisis