## El Mudhorib
Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2023 E-ISSN: 2722-5615 http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib

## TANGGUNG RENTENG DALAM KELOMPOK SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) TERHADAP KETAHANAN EKONOMI KELUARGA
Ira Sumarni* Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang rarasumarni@gmail.com
Faisal Efendi Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa faisalefendi215@gmail.com
Mardianton Sekolah Tinggi Agama Islam Balaiselasa mardianton@stai-bls.ac.id
Muhammad Fauzi Institut Agama Islam Negeri Kerinci mf0093391@gmail.com
* Penulis Korespondensi
Received: October 26, 2023 Revision:
December 25, 2023
Published: December, 31, 2023

## Abstract
Tannggung  Ranteng  is  another  form  of  collateral  which  is  realized  in  the  form  of  mutual cooperation between fellow members who have difficulty paying their loan installments. This study focuses on the economic resilience of KSPP member families, namely looking at where the family lives, family income, funding for children's education, family financial security. Examining how it is implemented  and  also  the  implications  of  Tanggung  Renteng  for  SPP  members.  The  type  of research used by the author is Qualitative Research. The methods used are observation, interviews and  documentation.  The  results  of  the  implementation  of  Tanggung  Renteng  in  KSPP  aim  to dedicate  members  so  that  they  are  not  often  in  arrears  in  payments  because  it  affects  the sustainability of the group. The group's growth provides security for the future. Among them is a place  to  live,  group  members  succeeded  in  repairing  (rehabilitating)  the  house  from  one  that previously had no toilet, plank walls, cement floors, to a better one. On the other hand, members are also able to build a good residence, meaning that the residence has proper walls and facilities,
gradually. Guarantee in members' family income. The education of the children of group members provides certainty from the efforts made by the members. Group members have implemented 12 years of compulsory education for their children and some group members are able to pay for their children's  education  up  to  university,  as  well  as  providing  family  financial  security.  The implications  of  implementing  Tanggung  Renteng  in  women's  savings  and  loan  groups  provide guarantees for the growth of the SPP group for the future and for the family's economic resilience, including  the  guarantee  of  members'  residence  in  family  income.  Ability  to  finance  children's education. Family financial guarantees from SPP members, then health guarantees for all SPP group members.
Keywords : Tanggung Renteng, Women's Savings and Loans, Family Economic Security

## Abstrak
Tanggung  renteng  merupakan  salah  satu  bentuk  jaminan  yang  diwujudkan dalam bentuk  gotong  royong  antar  sesama  anggota  yang  mengalami  kesulitan  dalam membayar  angsuran  pinjamannya.Penelitian  ini  fokus  pada  ketahanan  ekonomi keluarga anggota KSPP yaitu melihat tempat tinggal keluarga, pendapatan keluarga, pendanaan  pendidikan  anak,  keamanan  finansial  keluarga.  Menelaah  cara pelaksanaannya dan juga implikasi tanggung jawab bersama bagi anggota SPP. Jenis penelitian  yang  digunakan  penulis  adalah  Penelitian  Kualitatif.  Metode  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Hasil  penerapan tanggung  jawab  bersama  di  KSPP  bertujuan  untuk  mendedikasikan  anggotanya agar tidak sering menunggak pembayaran karena berdampak pada keberlangsungan kelompok.  Pertumbuhan  grup  memberikan  keamanan  untuk  masa  depan. Diantaranya  adalah  tempat  tinggal,  anggota  kelompok  berhasil  memperbaiki (merehabilitasi) rumah dari yang sebelumnya tidak memiliki toilet, dinding papan, lantai  semen,  menjadi  lebih  baik.  Di  sisi  lain,  anggota  juga  mampu  membangun tempat  tinggal  yang  baik,  artinya  tempat  tinggal  tersebut  memiliki  tembok  dan fasilitas  yang  baik  secara  bertahap.  Jaminan  pendapatan  keluarga  anggota. Pendidikan  anak  anggota  kelompok  memberikan  kepastian  dari  usaha  yang dilakukan anggotanya. Anggota kelompok telah menerapkan wajib belajar 12 tahun bagi anak-anaknya dan sebagian anggota kelompok mampu membiayai pendidikan anaknya  hingga  perguruan  tinggi,  serta  memberikan  jaminan  keuangan  keluarga. Implikasi dari penerapan tanggung jawab bersama pada kelompok simpan pinjam perempuan  memberikan  jaminan  bagi  tumbuh  kembang  kelompok  SPP  di  masa depan  dan  bagi  ketahanan  ekonomi  keluarga,  termasuk  jaminan  tempat  tinggal anggotanya dalam pendapatan keluarga. Kemampuan membiayai pendidikan anak. Jaminan finansial keluarga dari anggota SPP, kemudian jaminan kesehatan seluruh anggota kelompok SPP .
Kata kunci : Tanggung Renteng, Simpan Pinjam Perempuan, Ketahanan Ekonomi Keluarga

## 1. PENDAHULUAN
Perekonomian yang berbasis pada tenaga manusia, khususnya kegiatan perekonomian, dapat membuka banyak peluang partisipasi masyarakat sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan dan  berkembang  secara  efektif  (Hesmawati  Fifi,  2018). Pembangunan  ekonomi  dilakukan  “atas nama  rakyat”,  setiap  sistem  perekonomian  dapat  digolongkan  sebagai  model  ekonomi  massal (Vesely  et  al.,  2015).  Menurut  Pasal  33  UUD  1945,  perekonomian  Indonesia  dibentuk  sebagai suatu usaha patungan yang didasarkan atas asas kekeluargaan (Mohamad, 2018). Kelompok usaha
tunggal  adalah  kelompok  yang  bergerak  pada  satu  sektor  saja  dalam  suatu  bidang  usaha,  yaitu pertambangan.  sektor  kredit  atau  manufaktur.  Koperasi  multisektor  adalah  organisasi pembangunan yang beroperasi di berbagai bidang seperti pembelian dan penjualan (Swasono Sri- Edi, 2015).
Di Indonesia, terdapat berbagai jenis kelompok, antara lain kelompok pesantren, kelompok simpan  pinjam,  dan  sekolah  (Gonçalves  et  al.,  2021).  Seperti  halnya  Kelompok  Perempuan Simpan Pinjam (KSPP), pembentukan kelompok di masyarakat dilakukan untuk menunjang taraf hidup masyarakat (Statistik, 2018). Tujuan dibentuknya kelompok ini tidak lepas dari peningkatan perekonomian  masyarakat  dengan  meningkatkan  kesadaran  akan  organisasi-organisasi  yang bermanfaat  bagi  masyarakat  dan  dapat  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dengan  memajukan kesejahteraan hidup masyarakat melalui berbagai kegiatan sehari-hari (Rukmana, 2021)
Kelompok ini menekankan pada upaya peningkatan perekonomian masyarakat setempat (J et al.,  2015).  Organisasi  ini  dibentuk  dan  didirikan  dengan  tujuan  untuk  menjadi  pusat  kegiatan perekonomian daerah, menyalurkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mengawasi kegiatan  perekonomian  lainnya  (Parthasarathy  et  al.,  2014).  Banyaknya  individu  yang  tergabung dalam  kelompok  ini  membuktikan  keberhasilan  kelompok  ini  dalam  memberikan  layanan  yang diminta  masyarakat  sehingga  meningkatkan  kualitas  layanan  tersebut.  Beberapa  keinginan masyarakat  yang  diakibatkan  oleh  kemajuan  perekonomian  berkaitan  dengan  gagasan  untuk menggunakan  suatu  jasa  atau  bergabung  dengan  suatu  kelompok  sehingga  menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan oleh suatu kelompok (Unit Pelaksana Kegiatan Kecamatan Ranah Pesisir)
Penanganan  Dana  Bergulir  Masyarakat  oleh  Unit  Pengelola  Kegiatan  (UPK)(Eka  Wahyu, Hellen Monica, 2023). Disetiap kecamatan telah berjalan cukup baik. Dari 15 UPK Dana Bergulir Masyarakat  yang  ada  di  Kab.  Pengelolaan  Dana  Bergulir  Masyarakat  Kabupaten  Pesisir  Selatan dikelola  oleh  UPK  dan  jumlah  aset  yang  dikelola  pada  tahun  2022  sebesar  Rp.  49  Miliar  lebih yang tersebar di 15 UPK se-Kabupaten Pesisir Selatan (DPM Website of Pesisir Selatan Regency, accessed 22 February 2023).
Melalui program pembangunan, harmonisasi sistem, struktur program dan proses, Program Mandiri  Pemberdayaan  Masyarakat  Nasional  (PNPM),  yaitu  program  pengentasan  kemiskinan nasional yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, dapat tercapai. Program ini memberikan dukungan finansial dan insentif untuk mendukung inisiatif dan gagasan masyarakat dalam upaya pengentasan  kemiskinan  jangka  panjang.  Pemberdayaan  masyarakat  bertujuan  untuk meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dalam  mengatasi  permasalahan  guna  meningkatkan  kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan (Materi Grand Strategi Nasional PNPM).
KSPP disini merupakan bagian dari program PNPM yang dilaksanakan oleh unit pengelolaan kegiatan kecamatan (UPK) (Nesadurai, 2012). Diberikan kepada kelompok perempuan di rumah tangga miskin. Tujuan dari program Simpan Pinjam Perempuan adalah memberikan modal agar perempuan dapat melakukan kegiatan yang menghasilkan uang. (entrepreneurship) (Sunarti et al., 2021).  Dalam  proses  peminjamannya,  kelompok  Simpan  Pinjam  Perempuan  menerapkan  pada seluruh kelompok pelaksanaan “Tanggung Renteng”. Implementasi Tanggung Renteng ini adalah
seluruh KSPP yang bergabung mempunyai tanggung jawab yang sama, artinya semua kelompok harus saling membantu jika salah satu kelompok mengalami kesulitan (Stanczyk, 2019).
Menurut  RS  selaku  pengurus  Kelompok  Simpan  Pinjam  (SPP)  Perempuan,  Tanggung Renteng  ini  merupakan  salah  satu  bentuk  kepedulian  antar  sesama  kelompok,  agar  kelompok tersebut tidak mempunyai masalah keuangan, sehingga solusi yang paling tepat adalah Tanggung Renteng,  jika  kelompok  anggota  mengalami  tunggakan  pembayaran  maka  kelompok  lain  harus membantu  anggota  yang  mengalami  tunggakan,  tujuannya  untuk  menghindari  defisit  anggaran pada kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Interview, 2023).
Pada  tahun  2017  terdapat  131  kelompok  simpan  pinjam  perempuan  di  Kecamatan  Ranah Pesisir,  pada  tahun  2018  terdapat  117  KSPP,  dan  pada  tahun  2022  hingga  saat  ini  terdapat  84 kelompok  yang  tersebar  di  10  Nagari  di  Kecamatan  Ranah  Pesisir,  setiap  kelompok  harus memiliki  10-  15  anggota  per  kelompok.  Kemudian  besarnya  pinjaman  yang  diterima  masing- masing  kelompok  sesuai  dengan  jumlah  proposal  yang  diajukan  ke  UPK  kecamatan  dan kemudian  diverifikasi  oleh  tim  verifikasi  kecamatan.  Usaha  yang  diusulkan  oleh  kelompok biasanya  digunakan  untuk  berwirausaha,  seperti:  Perdagangan,  Peternakan,  Peternakan,  dan Nelayan. Rata-rata jumlah pinjaman yang diterima kelompok secara keseluruhan berkisar antara 100  juta  hingga  150  juta,  sesuai  dengan  kebutuhan  kelompok  dan  besarnya  pinjaman  yang diterima  anggota.  Untuk  anggota  jumlah  pinjaman  yang  diterima  berbeda-beda,  untuk  anggota baru bergabung pinjaman yang diterima hanya 2 juta, sedangkan untuk anggota yang sudah lama bergabung (kurang lebih 3 tahun) pinjaman yang diterima maksimal 10 juta (UPK Ranah Pesisir District).  Aset  yang  dimiliki  saat  ini  sekitar  tiga  miliar (3  miliar)  lebih.  Secara  tahunan,  rata-rata surplus  simpanan  dan  pinjaman  perempuan  adalah  sekitar  300  juta  (Data  Kelompok  Simpan Pinjam  Perempuan,  2022).  Namun  pengaruh  yang  dihasilkan  oleh  Kelompok  Simpan  Pinjam Perempuan  (KSPP)  belum  diketahui  secara  eksplisit,  masih  banyak  hal  yang  belum  dapat ditentukan.
Keluarga yang kuat atau tangguh memiliki akses terhadap uang dan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, termasuk akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan,  perumahan,  integrasi  sosial,  dan  waktu  luang  (Frankenberger,  1998).  Apabila  suatu keluarga  memenuhi  syarat-syarat  berikut,  maka  keluarga  tersebut  dikatakan  memiliki  ketahanan keluarga  yang  tinggi:  1)  Ketahanan  sosial,  yang  mengedepankan  nilai-nilai  agama,  komunikasi efektif,  dan  komitmen  keluarga  yang  kuat;  2)  ketahanan  psikologis,  yang  meliputi  kemampuan menghadapi  permasalahan  non  fisik;  dan  3)  ketahanan  fisik,  yang  mencakup  pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan (Bloom et al., 2010).
Pembayaran kewajiban anggota secara rutin dan pelaksanaan sistem Tanggung Renteng yang tidak  terpenuhinya  kewajiban  ditanggung  bersama  oleh  seluruh  anggota  kelompok,  maka  aset yang dimiliki SPP lebih aman dan terkendali (Skinner et al., 2010). Penerapan sistem Tanggung Renteng juga memperbaiki sikap dan perilaku anggota (Hayes, 2019). Penerapan sistem Tanggung Renteng  membentuk  sikap  dan  perilaku  anggota,  membentuk  kebersamaan,  kejujuran, keterbukaan, disiplin, dan tanggung jawab (Regina et al., 2021). Menurut Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Keluarga, pengertian ketahanan dan kesejahteraan keluarga meliputi: (1) Landasan Keutuhan dan Keutuhan Keluarga; (2) Ketahanan
Fisik; (3) Ketahanan Ekonomi; (4) Ketahanan Sosial Psikologis; dan (5) Ketahanan Sosial Budaya. Dengan demikian, kelima elemen tersebut di atas akan dimasukkan ke dalam lima dimensi — yang disebut demikian — yang digunakan untuk mengukur ketahanan keluarga. Berdasarkan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, derajat ketahanan keluarga dievaluasi untuk setiap dimensi melalui sejumlah indikator yang relevan secara fungsional, yang kemudian dijabarkan ke dalam variabel lain. Setelah grafik singkat di bawah ini, akan  disajikan  lebih  detail  mengenai  dimensi,  faktor,  dan  indikator  ketahanan  keluarga  yang digunakan (Susana, 2016).

## Gambar 1. Dimensi dan Variabel Pengukur Tingkat Ketahanan Keluarga SUMBER : Kementerian PPPA, Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016
Fokus  penulis  dalam  hal  ini  adalah  ketahanan  ekonomi,  khususnya  mengkaji  dinamika keluarga,  pendapatan,  pendanaan  pendidikan  anak,  dan  stabilitas  keuangan  dalam  keluarga. (Peraturan  Menteri  PPPA  Nomor  6  Tahun  2013).  Dari  uraian  yang  telah  disampaikan,  untuk mengetahui lebih mendalam diperlukan penelitian lebih lanjut.

## 2. KAJIAN LITERATUR
Tanggung  jawab  bersama  merupakan  salah  satu  bentuk  jaminan  yang  diwujudkan  dalam bentuk  gotong  royong  antar  anggota  yang  mengalami  kesulitan  dalam  membayar  angsuran pinjamannya.  Beberapa  studi  empiris  telah  dilakukan  dan  memiliki  korelasi  positif  baik  bagi kelompok peminjam maupun lembaga keuangan (Suwangsih, 2020). Penelitian empiris lain terkait Tanggung  Renteng  menunjukkan  bahwa  terkadang  penerapan  Tanggung  Renteng  tidak berbanding lurus dengan keberhasilan lembaga keuangan dalam mengelola dana (Afriansyah et al., 2022).
Ketika  membahas  Commanditaire  Venootschap  (CV),  istilah  “Tanggung  Renteng” (hoofdelijkheid) pertama kali digunakan dalam tradisi perdagangan dan kemudian dikodifikasikan dalam Hukum Dagang  (Wet Boek van Koophandel) (HIGASHI et al., 2017). Dasar transparansi dan  rasa  saling  percaya,  Tanggung  Renteng  merupakan  bentuk  tanggung  jawab  bersama  antar
anggota  kelompok  atas  segala  kewajiban  terhadap  koperasi  (Acheson,  2009).  Semua  anggota kelompok  akan bertanggung  jawab  atas  akibatnya jika  salah  satu  dari  mereka  tidak normal  atau tidak sehat (Mardliyyah & Ryandono, 2020)
Dalam  perkembangannya,  sistem  Tanggung  Renteng  ini  terus  mengalami  perbaikan,  tidak hanya  berupa  komitmen,  namun  juga  adanya  berbagai  jenis  simpanan  seperti  simpanan  wajib, simpanan  pokok,  dan  simpanan  sukarela  (Spencer  &  Komro,  2017).  Berbagai  jenis  simpanan tersebut  dapat  digunakan  oleh  UPK  ketika  ada  anggota  kelompok  yang  menunggak,  sehingga dalam prosesnya pertanggungan tidak jatuh pada seluruh anggota kelompok melainkan pada yang menunggak  itu  sendiri  dan  dapat  ditutupi  dari  tabungan  yang  dimilikinya  (Krauss  et  al.,  2020). The  rules  regarding  savings  are  usually  regulated  in  the  group's  Articles  of  Association  (AD- ART),  which  in  one  of  the  articles  states  the  obligation  to  have  savings  when  becoming  a member of the group (Setiawan & Faruq, 2019).
Kata resiliensi berasal dari bahasa Latin “resilire” yang berarti “melompat mundur” mengacu pada kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dengan cepat dari konsekuensi masalah yang dihadapinya  (Svyrydenko  &  Tulowiecki,  2018).  Ketahanan  ekonomi  keluarga  merupakan  suatu kondisi  dan  kemampuan  yang  memungkinkan  keluarga  untuk  pulih  dan  pulih  dari  sumber permasalahan  dalam  aspek  ekonomi  (Briguglio,  2006).  Ketahanan  ekonomi  mencakup peningkatan  pendapatan  keluarga  dan  memungkinkan  keluarga  menghadapi  kemerosotan ekonomi.  Ketahanan  ekonomi  keluarga,  sebagaimana  didefinisikan  oleh  BIS  (2016),  adalah kapasitas  sebuah  keluarga  untuk  menahan  guncangan  dan  permasalahan  ekonomi  yang  negatif serta  memitigasi  dampak  ketidakseimbangan  keuangan.(Center  for  Local  Economis  Strategis (CLES)., 2016).
Ketahanan keluarga diartikan sebagai suatu kondisi yang mampu beradaptasi dan mengatasi tekanan demi tekanan pada masa kini dan masa depan (Sugarman et al., 2010). Keluarga tangguh akan  menghadapi  permasalahan  secara  positif  melalui  berbagai  cara  yang  disesuaikan  dengan konteks permasalahan, tingkat kesulitan, dan berbagai pertimbangan terkait kepentingan seluruh anggota keluarga (Stellmacher & Kelboro, 2019). Ketahanan keluarga merupakan sebuah konsep holistik yang memadukan alur pemikiran suatu sistem, mulai dari kualitas ketahanan sumber daya, strategi  coping  dan  “penilaian” (Mondal  et  al.,  2009).  Ketahanan  keluarga  merupakan  suatu proses dinamis bagi keluarga untuk melakukan adaptasi positif terhadap bahaya yang datang dari luar  dan  dalam  keluarga  (Suza  et  al.,  2021).  Konsep  ketahanan  keluarga  Indonesia  menjelaskan tentang ketahanan keluarga (Houseknecht & Aal, 1998), menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola  permasalahan  yang  dihadapinya  berdasarkan  sumber  daya  yang  dimilikinya  untuk memenuhi kebutuhan keluarganya (Sartono & Respati, 2021).
Dengan  menggunakan  pendekatan  sistem,  hal  ini  diukur  dan  mempertimbangkan  proses (manajemen  keluarga,  kesalahan  keluarga,  mekanisme  penanggulangan),  serta  komponen masukan  (sumber  daya  fisik  dan  non-fisik),  output  (pemuasan  kebutuhan  psikologis  dan  fisik) (Smith  &  Smith,  2015).  Ketahanan  keluarga  merupakan  gagasan  komprehensif  yang mengintegrasikan  proses  berpikir  suatu  sistem,  dimulai  dari  tingkat  ketahanan  sumber  daya, mekanisme  coping,  dan  “rasial”.  Oleh  karena  itu,  ketahanan  keluarga  dipahami  sebagai  proses penyesuaian  diri  yang  sehat  secara  psikologis  terhadap  kesulitan.  Menurut  Petterson  (2002),
keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mengintegrasikan unsur-unsur protektif dan reparatif seperti  optimisme,  spiritualitas,  harmoni,  fleksibilitas,  komunikasi,  pengelolaan  uang,  waktu senggang, rutinitas dan ritual, serta dukungan sosial. Hal ini semakin mendukung gagasan bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kontinum, artinya tingkat ketahanan suatu keluarga dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan (Bank for International Settlements, 2016).
Dimensi  ketahanan  perekonomian  digambarkan  melalui  4  (empat)  variabel  dan  7  (tujuh) indikator, yaitu pertama, Variabel Tempat Tinggal Keluarga diukur berdasarkan 1 (satu) indikator yaitu:  Kepemilikan  Rumah.  Kepemilikan  rumah  akan  dilihat  dari  status  kepemilikan  bangunan tempat tinggal tersebut. Agar berpotensi mampu mewujudkan keluarga dengan tingkat ketahanan keluarga  yang  lebih  tinggi,  keluarga  yang  telah  memiliki  rumah  sendiri  menandakan  telah terpenuhinya  salah  satu  kebutuhan  dasarnya.  Dengan  kata  lain,  keluarga  yang  tinggal  di  rumah sendiri diperkirakan memiliki tingkat keamanan finansial yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang tinggal di properti sewaan (Brucker & Houtenville, 2014).
Kedua, variabel Pendapatan Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Pendapatan Per  Kapita  Keluarga,  dan  Kecukupan  Pendapatan  Keluarga.  Pentingnya  pendapatan  keluarga dalam  kaitannya  dengan  ketahanan  keluarga  terutama  difokuskan  pada  seberapa  memadai pendapatan  tersebut.  dimana  penilaian  obyektif  dan  subyektif  mengenai  kecukupan  pendapatan sebagai  salah  satu  komponen  ketahanan  ekonomi  keluarga  digabungkan.  Premis  penilaian pendapatan obyektif adalah bahwa keluarga dengan pendapatan per kapita lebih tinggi akan lebih aman secara finansial. Sebaliknya, penilaian pendapatan subyektif memberikan bobot yang lebih besar  pada  seberapa  puas  keluarga  tersebut  dengan  uang  yang  mereka  hasilkan.  Hal  ini  berarti bahwa keluarga diharapkan memiliki keamanan finansial yang lebih besar jika mereka yakin bahwa pendapatan  mereka  cukup  atau  bahkan  lebih  besar  dari  apa  yang  mereka  perlukan  untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Nam et al., 2016).
Ketiga,  kemampuan  pembiayaan  pendidikan  anak  dan  keberlangsungan  pendidikan  anak merupakan dua (dua) indikator yang digunakan untuk mengukur variabel pembiayaan pendidikan anak.  Ketahanan  keluarga  yang  kuat  dapat  dihasilkan  dari  keluarga  yang  mampu  membiayai pendidikan  anak-anaknya  sehingga  mereka  dapat  menyelesaikan  pendidikan  wajib  12  tahun. Keluarga-keluarga  ini  dianggap  lebih  tangguh  secara  ekonomi.  Sebaliknya,  adanya  anggota keluarga  yang  putus  sekolah  lebih  awal  merupakan  pertanda  adanya  kesulitan  keuangan  dalam keluarga;  Meskipun  kesulitan  keuangan  tidak  selalu  menjadi  alasan  untuk  meninggalkan  sekolah lebih  awal,  hal  ini  tetap  berdampak  pada  rendahnya  ketahanan  keluarga.  Dengan  kata  lain, keluarga  yang  tidak  memiliki  anak  putus  sekolah  mempunyai  kapasitas  untuk  menunjukkan tingkat ketahanan keluarga yang tinggi. Keluarga dengan kondisi keuangan yang kuat harus dapat memastikan bahwa semua anggotanya menerima pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang bolos sekolah (Hančinský et al., 2020) .
Keempat, variabel Ketahanan Finansial Keluarga diukur berdasarkan 2 (dua) indikator yaitu: Tabungan  Keluarga  dan  Jaminan  Kesehatan  Keluarga.  Ketahanan  ekonomi  keluarga  juga  perlu mempertimbangkan  kesiapan  keluarga  dalam  menghadapi  kejadian  tak  terduga  di  masa  depan. Sehingga kepemilikan asuransi terhadap risiko yang mungkin dihadapi di kemudian hari menjadi salah  satu  variabel  yang  membangun  ketahanan  ekonomi  keluarga.  Salah  satu  jaminan  tersebut
adalah memiliki tabungan keluarga, dalam bentuk apapun. Selain itu, asuransi terhadap risiko juga dapat berupa asuransi kesehatan keluarga. Dimana suatu keluarga dikatakan memiliki ketahanan ekonomi  keluarga  jika  memiliki  asuransi  keluarga,  yang  dalam  hal  ini  digambarkan  melalui kepemilikan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Askes/ASAbri/Jamsostek, Jamkesmas/PBI, Jamkesda,  asuransi  swasta,  serta  asuransi  kesehatan.  asuransi  dari  perusahaan/kantor  (Venner, 1997).

## 3. METODO PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  penelitian  lapangan  (Dunn,  2009;  Fauzi  &  Fauzan,  2022),  dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2018). Data penelitian dikumpulkan dari sumber  primer  berupa  wawancara  mendalam  terhadap  informan  secara  tidak  terstruktur. Informan penelitian yang diwawancarai diambil secara Snowball Sampling (Sugiyono, 2018). Selain itu juga mengumpulkan data sekunder berupa buku, artkel jurnal, dan lainya sesuai dengan tema penelitian  ini    (Agustiari  &  Fauzi,  2021;  Arzam  et  al,  2023).  Dalam  penelitian  ini  sebelum melakukan  uji  analisis  data  terlebih  dahulu  dilakukan  uji  keabsahan  data.  Pengujian  keabsahan data  menggunakan  teknik  Triangulasi  sehingga  akan  terlihat  benang  merah  dan/atau  hasil  yang lebih  baik  (Fauzi  &  Kurniawan,  2023).  Setelah  dilakukan  pengujian  keabsahan  data  tersebut, selanjutnya  dilakukan  tahap  analisis  data  dengan  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Sugiyono, 2018).

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Ketahanan  keluarga  juga  mengacu  pada  kemampuan  materi  keluarga  untuk  hidup  mandiri dan tumbuh sebagai satu kesatuan, sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya (UU Nomor 52 Tahun 2009). Ketahanan keluarga adalah kemampuan sistem keluarga untuk beradaptasi dan menstabilkan  diri  setelah  diganggu  oleh  tantangan  dan  permasalahan  (Axinn  &  Levin,  1979). Ketahanan keluarga juga dapat dipahami sebagai mekanisme yang digunakan suatu keluarga untuk mempertahankan  diri  terhadap  anggota  keluarga  lainnya  ketika  menghadapi  tantangan  atau permasalahan  (Swasono  Sri-Edi,  2015).  Ketahanan  keluarga  merupakan  proses  regulasi  yang mengembalikan  keseimbangan  sistem  dinamis  akibat  gangguan  dan  tantangan  yang  dihadapi keluarga (Setiawan & Faruq, 2019).
Kemampuan  materi  keluarga  ini  dapat  diartikan  sebagai  kemampuan  mereka  dalam mengatasi  kesulitan  keuangan  dengan  menggunakan  sumber  daya  yang  mereka  miliki  (Fauzi  & Kurniawan,  2023;  Hulwati,  2022).  Oleh  karena  itu,  akan  dibahas  beberapa  faktor  yang  dapat mempengaruhi  tingkat  ketahanan  ekonomi  suatu  keluarga  terkait  dengan  ketahanan  ekonomi (Setiawan & Faruq, 2019) . Dimensi tersebut dibangun dari empat variabel, antara lain:

## SPP Tempat Tinggal Keluarga Anggota
Dari  permasalahan  pokok  mengenai  rumah  (pengurus)  anggota  SPP,  penulis  memperkuat data yang ada melalui ketua kelompok di masing-masing Nagari, sehingga hasil wawancara yang penulis temukan dengan ketua kelompok adalah: Bahwa anggota kelompok membuka usaha dari pinjaman  yang  diberikan  oleh  UPK  SPP.  Berdasarkan  data  yang  ada,  dari  300  lebih  anggota kelompok  tersebut,  terdapat  100  anggota  yang  sudah  mampu  memperbaiki  rumah  tempat tinggalnya.  Sedangkan  anggotanya  menggunakan  modal  pinjaman  yang  disediakan  partai.  UPK
dengan membuka usaha-usaha kecil seperti membuka usaha konter (jualan pulsa), usaha sarapan pagi dan juga yang menggunakan modal perikanan (tambak udang, tambak lele dan jaring laut). Dengan upaya ini, anggota kelompok dapat memperbaiki rumah tempat tinggalnya (Wawancara, Ketua Kelompok SPP).
Pada  variabel  mengenai  tempat  tinggal  keluarga  anggota  kelompok,  penulis  menemukan bahwa:  anggota  kelompok  berhasil  memperbaiki  (merehabilitasi)  rumahnya  menjadi  lebih  baik atau  layak  huni.  Sebaliknya,  ada  pula  anggota  yang  mampu  membangun  rumah  bagus  secara bertahap.  Artinya  meskipun  sebagian  besar  anggota  hanya  mampu  merehabilitasi  tempat tinggalnya,  namun  berarti  SPP  berhasil  memberikan  pertumbuhan  keluarga  dari  segi  Pengurus (tempat tinggal keluarga).(Center for Local Economis Strategis (CLES)., 2016) Salah satu faktor yang menumbuhkan ketahanan ekonomi adalah tempat tinggal anggota keluarga yang ditunjukkan dengan  status  kepemilikan  suatu  rumah.  Indikator  ini  dapat  digunakan  untuk  mengukur ketahanan ekonomi suatu rumah tangga karena untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasarnya dan berpotensi menciptakan unit keluarga yang lebih berketahanan, rumah tangga yang memiliki tempat tinggal telah mampu memenuhinya (Harris & Parisi, 2008).
Kepemilikan  hunian  akan  diukur  dengan  indikator  status  kepemilikan  bangunan  hunian. Diperkirakan  bahwa  rumah  tangga  yang  tinggal  di  bangunan  milik  pribadi  akan  menikmati stabilitas  keuangan  yang  lebih  baik  dibandingkan  rumah  tangga  yang  tidak  memiliki  bangunan milik  pribadi.  Rumah  tangga  anggota  SPP  sebagian  besar  telah  menempati  bangunan  tempat tinggalnya  sendiri  (95,05%),  sedangkan  sisanya  menempati  bangunan  tempat  tinggal  dengan membayar kontrak atau sewa, kost (bebas sewa), dan lain-lain (05,54%). Apabila sebuah keluarga dapat  berkontribusi  secara  maksimal  untuk  mencapai  potensi  maksimalnya,  maka  keluarga tersebut  akan  memiliki  resiliensi.  Kecukupan  dan  kesinambungan  akses  terhadap  sumber  daya dan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan mendasar, seperti memiliki perumahan yang layak, disebut sebagai ketahanan keluarga. Pada tahun 2016, (Cahyaningtiyas dkk). Ketahanan keluarga juga  mengacu  pada  kapasitas  keluarga  dalam  mengelola  permasalahan  dan  sumber  daya  secara efektif  guna  mencapai  kesejahteraan.  Kapasitas  keluarga  untuk  bertahan  menghadapi  kesulitan dan mempertahankan kemandiriannya dikenal sebagai ketahanan keluarga (Sunarti, 2001).
Tabel 1. Hasil Wawancara
No.  Nama
Inisial Posisi Nama Kelompok Tempat Tinggal sebelum menjadi anggota SPP Kondisi Tempat Tinggal setelah menjadi anggota SPP 1 Y anggota  Nyiur Melambai Pelangai (Riak Gelombang) Dinding rumah permanen,  lantai  semen, kamar mandi/sumur luar rumah Dinding rumah permanen, lantai  keramik,  kamar mandi, toilet ada di dalam rumah 2 K anggota  Pasia Pelangai (Kato saiyo) Rumah berdinding papan somel, lantai semen kasar, masih menggunakan sumur Rumah berdinding permanen,  kamar  mandi dan  toilet  ada  di  dalam rumah
3 EN anggota  Sungai Rumah  Semi  Permanen,  Rumah  berdinding  GRC,
Tunu  Utara (Talang sepakat) Kamar mandi/sumur terpisah  di  luar  rumah, lantai semen berlantai  semen,  sumur sudah diinjeksi

## Pendapatan Keluarga Anggota SPP
Kecukupan  pendapatan  sebagai  salah  satu  komponen  stabilitas  keuangan  keluarga  akan diukur  dengan  menggunakan  indikator  objektif  dan  indikator  subjektif.  Pertama,  indikator obyektif akan melihat kecukupan pendapatan dengan pendapatan per kapita rumah tangga (Axinn &  Levin,  1979).  Rumah  tangga  dengan  pendapatan  per  kapita  yang  lebih  tinggi  dianggap  lebih tahan  terhadap  krisis  ekonomi.  Sebaliknya,  indikator  subjektif  akan  menilai  kecukupan  rumah tangga dengan mempertimbangkan sejauh mana pendapatan rumah tangga dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Keluarga yang percaya bahwa pendapatan mereka dapat memenuhi atau melebihi kebutuhan hidup sehari-hari juga lebih tahan terhadap krisis ekonomi.
Pembahasan  ini  merupakan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  informan penelitian, kemudian diulas kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

## Pendapatan Keluarga Per Kapita
Berdasarkan  penelitian  sebelumnya  yang  dilakukan  KPPPA  bersama  LPPM-IPB  tentang ketahanan  keluarga,  batas  minimal  pendapatan  per  kapita  per  bulan  adalah  Rp  250.000,00. Artinya,  rumah  tangga  yang  pendapatan  per  kapita  per  bulannya  lebih  dari  Rp250.000,00  lebih berketahanan  ekonomi  dibandingkan  rumah  tangga  yang  pendapatan  per  kapita  per  bulannya kurang  dari  Rp250.000,00.  Pada  subbab  ini  pendapatan  per  kapita  rumah  tangga  per  bulan diproksikan  dengan  pengeluaran  per  kapita  rumah  tangga  per  bulan  yang  terbagi  dalam  empat kelompok,  yaitu  Kelompok  I  yaitu  rumah  tangga  yang  pengeluaran  per  kapita  per  bulannya kurang  dari  Rp  250.000,00;  Golongan  II  Rp250.000,00  s/d  Rp499.999,00;  Kelompok  III  Rp. 500.000,00  hingga  Rp.  749.999,00;  dan  Golongan  IV  lebih  dari  Rp750.000,00.  Informasi pengeluaran  per  kapita  per  bulan  diperoleh  dari  hasil  Modul  Konsumsi  Susenas  yang  meliputi pengeluaran makanan dan non makanan.
Penerapan  sistem  Tanggung  Renteng  dalam  menaikkan  biaya  pendidikan  memberikan dampak  yang  luar  biasa.  Karena  sistem  Tanggung  Renteng  sudah  mendarah  daging  dan diterapkan  sejak  awal.  Hakikat  sistem  Tanggung  Renteng  adalah  upaya  peningkatan  kualitas manusia melalui interaksi antar manusia. Dengan memanfaatkannya atas dasar keterbukaan, rasa saling  percaya  dan  berfungsi  sebagai  sarana  pendewasaan  manusia.  Hal  ini  terlihat  dari  jumlah anggotanya.  yang  semakin  meningkat  setiap  tahunnya,  sebagai  berikut:  (Interview,  SPP  Data 2023)
Tabel 2. Pertumbuhan/Tahunan Anggota Kelompok Years Pasia Pelangai Nyiur Melambai Pelangai Sungai Tunu Utara 2021 + 7 % + 10% + 2% 2022 + 10 % + 15 % + 4 % 2023 + 12 % + 17 % + 5 %
Di  antara  ketiga  ketua  kelompok  yang  penulis  wawancarai,  ditemukan  satu  kelompok  yang anggotanya tidak banyak berkembang, dari segi pinjaman dan juga nilainya kurang, yaitu di Nagari Sungai  Tunu  Utara.  Karena  sering  menunggak  pembayaran,  maka  tidak  diperkenankan menambah  anggota  kelompok.  Analisis  penulis  menemukan  dari  pertumbuhan  kelompok  yang disampaikan oleh masing-masing pengurus bahwa SPP memberikan jaminan untuk masa depan. Diantaranya  adalah  jaminan  pendapatan  keluarga  anggota.  Jika  pertumbuhan  anggota  semakin tinggi  berarti  SPP  memberikan  perubahan  ekonomi  kepada  keluarga  anggota  yang  ikut  dalam kelompok.

## Kecukupan Pendapatan Keluarga
Berbeda  dengan  bab  sebelumnya,  bab  ini membahas  kecukupan  pendapatan  rumah  tangga berdasarkan  penilaian  subyektif  kepala  rumah  tangga  atau  pasangan  mengenai  besarnya kebutuhan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sehari-hari.  Hal  ini  penting  karena  ketahanan  keluarga yang  mencakup  kesejahteraan  keluarga  dapat  dinilai  secara  obyektif  dan  subyektif.  Penilaian pendapatan  subjektif  memberikan  bobot  yang  lebih  besar  pada  tingkat  kepuasan  rumah  tangga terhadap  uang  yang  mereka  peroleh  (Fauzi  et  al,  2021;  Hulwati,  2022).  Diasumsikan  bahwa evaluasi subjektif dan keadaan keuangan objektif keluarga akan mempunyai hubungan satu arah. Hal  ini  menyiratkan  bahwa  tingkat  kepuasan  rumah  tangga  terhadap  situasi  keuangannya meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. Analisis selanjutnya mengungkapkan bahwa besar kecilnya pendapatan rumah tangga berdampak pada penentuan apakah cukup untuk  memenuhi kebutuhan  sehari-hari.  Proporsi  rumah  tangga  yang  merasa  pendapatan  rumah  tangganya  tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari meningkat seiring dengan menurunnya pendapatan kelompok rumah tangga.
Seperti  wawancara  yang  penulis  lakukan  terhadap  masing-masing  ketua  kelompok,  penulis memperoleh  penilaian  bahwa  diantara  ketiga  ketua  kelompok  yang  penulis  wawancarai  adalah anggota yang mengikuti SPP  sudah mempunyai penghasilan yang cukup di keluarganya masing- masing.  Hal  ini  terlihat  dari  pendapatan  yang  diperoleh  anggota  kelompok  yang  mengalami kemajuan  dalam  usahanya.  Penulis  menemukan  dari  pertumbuhan  kelompok  yang  disampaikan masing-masing  pengurus  bahwa  SPP  memberikan  jaminan  masa  depan.  Diantaranya  adalah jaminan  kecukupan  anggota  keluarga.  Jika  pertumbuhan  anggota  semakin  tinggi  berarti  SPP memberikan kecukupan ekonomi bagi keluarga anggota yang ikut dalam kelompok.

## Pembiayaan Pendidikan Anak Anggota SPP
Terdapat wawancara yang penulis lakukan dengan anggota kelompok. Dalam hal ini penulis melakukan  wawancara  terhadap  beberapa  anggota  kelompok,  ditemukan  bahwa  jawaban  yang diberikan dari berbagai anggota kelompok adalah sama. Hasil wawancara adalah:
“Sebelum  bergabung  dengan  SPP,  anggota  kelompok  kesulitan  untuk  menanggung  biaya  pendidikan anaknya, dengan membuka usaha yang disediakan oleh SPP biaya pendidikan anaknya mulai terbantu” (Interview, November 2023).
“Dulu  saya  sering  meminjam  ke  te tangga  untuk  biaya  sekolah  anak  saya,  kadang  saya  meminjam  ke koperasi,  namun  bukannya  mendapat  bantuan  lebih,  saya  justru  semakin  kesulitan  membayar  cicilan
yang  telah  ditetapkan  karena  bunganya  sangat  tinggi.  Setelah  bergabung  dengan  SPP,  perekonomian mulai  terbantu  dengan  memulai  usaha  yang  diawasi  oleh  pengurus  SPP.  Sebaliknya  bunganya  tidak terlalu  tinggi,  anggota  diberikan  pinjaman  yang  mereka  perlukan  sesuai  dengan  usaha  yang  mereka miliki” (Interview, November 2023).
“Begitu pula dengan kelompok S ungai Tunu Utara, pembiayaan sekolah anak tidak terlalu sulit untuk dipikirkan, karena mereka terbantu dengan bergabung menjadi anggota SPP.” (Interview, November 2023).
Dalam  pembukaan  UUD  1945  disebutkan  bahwa  salah  satu  tujuan  Indonesia  adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat penting  saat  ini.  Status  pendidikan  dalam  rumah  tangga  dapat  menjadi  salah  satu  cara  untuk menggambarkan  kondisi  ketahanan  ekonomi  rumah  tangga  karena  dapat  dijadikan  sebagai pendekatan untuk mengetahui kecukupan pendapatan rumah tangga secara objektif. Pendidikan anak  sebagai  variabel  pembentuk  dimensi  ketahanan  ekonomi  untuk  mengukur  ketahanan keluarga  terdiri  dari  dua  indikator,  yaitu  (1)  kemampuan  membiayai  pendidikan  anak,  dan  (2) keberlangsungan pendidikan anak.

## Kemampuan Mendanai Pendidikan Anak
Pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  telah  menjamin  terselenggaranya  pendidikan minimal wajib pada jenjang pendidikan dasar (sederajat SD dan SMP) tanpa memungut biaya (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang SPN). Namun kebijakan gratis biaya sekolah hanya berlaku bagi siswa  yang  bersekolah  di  SD  atau  SMP  negeri,  dan  belum  berlaku  secara  nasional.  Di  sekolah tertentu  masih  terdapat  biaya  yang  besarannya  bervariasi  dan  ditentukan  oleh  komite  sekolah. Selain itu, sekolah negeri belum mampu menampung seluruh siswa usia sekolah, sehingga hanya siswa  yang  mempunyai nilai  bagus  saja  yang  mampu  bersaing  untuk  diterima  di  sekolah  negeri. Hal  ini  mengakibatkan  sebagian  siswa  harus  melanjutkan  ke  sekolah  swasta  yang  memerlukan biaya lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri (Tamborini & Cupito, 2012).
Namun  setelah  anggota  SPP  bergabung  menjadi  anggota  kelompok,  tidak  lagi  terlalu  sulit memikirkan biaya sekolah anaknya, dengan usaha yang dijalankan oleh anggota mereka terbantu dengan hasil yang diperoleh dari usahanya

## Keberlanjutan Pendidikan Anak
Berlangsungnya  pendidikan  anak  akan  tergambar  dari  besarnya  persentase  rumah  tangga yang  mempunyai  anggota  rumah  tangga  yang  putus  sekolah.  Putus  sekolah  merupakan  suatu keadaan  dimana  seseorang  pada  usia  sekolah  (7-18  tahun)  tidak  dapat  menyelesaikan  jenjang pendidikan yang sedang dijalaninya. Dalam hal ini, mereka yang telah menyelesaikan sekolah pada suatu  jenjang  pendidikan  tertentu  namun  tidak  melanjutkan  ke  jenjang  pendidikan  yang  lebih tinggi  tidak  termasuk  dalam  kelompok  putus  sekolah.  Ketahanan  finansial  rumah  tangga  yang kuat harus mampu menjamin seluruh anggota rumah tangga mendapat pendidikan serta tidak ada anak yang putus sekolah.
80 El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2023
“ Sejak adanya SPP ini perekonomian anggota kelompok mulai terbantu dan biaya sekolah anak anggota kelompok  tidak  lagi  tertunggak  serta  pendidikan  anak  anggota  kelompok  sudah  sampai  perguruan tinggi ” (Interview Ketua Kelompok SPP,  November 2023).
Untuk  memperjelas  pendidikan  anak  anggota  kelompok  SPP,  penulis  membuat  tabel  yang berisi data pendidikan anak anggota kelompok:
Tabel 3. Pendidikan Anak Anggota Kelompok
Education Level Pasia Pelangai Nyiur Melambai Pelangai Sungai Tunu Utara SD 38 61 18 SMP/MTS 35 36 11 SMA 24 17 7 College 12 18 3
Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  kepada  masing-masing  kelompok  penulis, ditemukan  bahwa:  SPP  memberikan  dampak  yang  baik  bagi  anggotanya.  Di  antara  ketiga kelompok  tersebut,  pendidikan  anak-anak  anggota  kelompok  memberikan  kepastian  dari  upaya yang dilakukan para anggotanya. Terlihat juga dari data yang diperoleh bahwa anggota kelompok mempunyai  pendidikan  yang  lebih  tinggi  dibandingkan  anak  anggotanya.  Anggota  kelompok mampu membiayai pendidikan anaknya hingga universitas.

## Jaminan Keuangan Keluarga Anggota SPP
Pembahasan  ini  merupakan  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  dengan  informan penelitian, kemudian diulas kembali dengan bahasa yang mudah dipahami. Hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut: Selain kecukupan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, ketahanan ekonomi keluarga juga perlu mempertimbangkan kesiapan keluarga dalam menghadapi kejadian tak terduga di masa depan. Sehingga kepemilikan asuransi terhadap risiko yang mungkin dihadapi di  kemudian  hari  menjadi  salah  satu  variabel  yang  membangun  ketahanan  ekonomi  keluarga. Jaminan  terhadap  risiko  tersebut  diukur  dengan  variabel  jaminan  finansial  yang  terdiri  dari  dua indikator yaitu tabungan keluarga dan asuransi keluarga.

## Tabungan Keluarga
Penilaian suatu kelompok terhadap nilai dan volume produksi barang dan jasa dalam jangka waktu  tertentu  berdasarkan  berbagai  indikator — seperti  peningkatan  pendapatan  anggota, pendapatan  per  kapita,  lapangan  kerja  dibandingkan  pengangguran,  dan  penurunan  tingkat kemiskinan — dikenal  sebagai  pertumbuhan  ekonomi  anggota.  Cara  lain  untuk  berpikir  tentang pertumbuhan ekonomi adalah sebagai proses perbaikan keadaan ekonomi suatu kelompok yang berkelanjutan.  Ketika  lebih  banyak  barang  dan  jasa  diproduksi  sebagai  akibat  langsung  dari aktivitas  ekonomi  warganya,  maka  perekonomian  negara  tersebut  dianggap  berkembang. Mengetahui  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  masing-masing  anggota  memungkinkan  manajemen membuat rencana ke depan untuk pertumbuhan di masa depan (Apridar, 2009).
Rumah  tangga  yang  memiliki  tabungan  berpotensi  memiliki  ketahanan  ekonomi  yang  lebih baik (Fauzi et al, 2021; Hulwati, 2022). Informasi terkait tabungan rumah tangga. Informasi yang dikumpulkan mencakup akses keuangan rumah tangga, termasuk kepemilikan tabungan dan jenis
tabungan.  Namun  dalam  pembahasan  kali  ini  tabungan  yang  dimiliki  oleh  rumah  tangga dikelompokkan menjadi 3 jenis yaitu produk bank (tabungan biasa/deposito/giro), produk non bank (koperasi/pos), dan lain-lain (simpanan di celengan/dll)..
“Rata -rata  anggota  kelompok  mempunyai  tabungan  dalam  bentuk  tabungan  biasa  di  bank,  kemudian sebaliknya  anggota  kelompok  juga  mempunyai  tabungan  dalam  bentuk  celengan  di  rumah.  Karena pendapatan  anggota  kelompok  tidak  begitu  tinggi,  maka  anggota  kelompok  hanya  mempunyai  tabungan biasa” (Interview, November 2023).
Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada pengurus SPP, dimana Pengurus SPP merupakan pengurus inti yang berada diatas Ketua Kelompok. Dikatakannya, anggota kelompok yang  tergabung  dalam  SPP  hanya  mempunyai  simpanan biasa  yaitu  simpanan  di  bank  dan  juga simpanan  dalam  bentuk  celengan.  Beliau  juga  memberikan  data  base  anggota  kelompok  yang memiliki berbagai jenis tabungan yaitu:

## Tabel 4.  Jenis Tabungan Anggota Kelompok SPP
n No Nama Saving Pasia Pelangai  Nyiur  Melambai Pelangai Sungai Tunu Utara 1 1 Ordinary Savings at the Bank 85 % 95 % 70 % 2 2 Deposit 0% 0% 0% 3 3 Giro 0% 0% 0% 4 4 Koperasi 20 % 50 % 10 % 5 5 Pos 0% 0% 0% 6 6 Home Piggy Bank Savings 95 % 98 % 75 %
Sumber: Data UPK Kecamatan Ranah Pesisir
Pada penjelasan di atas, penulis menemukan bahwa anggota kelompok SPP rata-rata sudah memiliki tabungan di bank, namun hanya menabung untuk kebutuhan  sehari-hari dan transaksi. Namun  bisa  dikatakan  seluruh  anggota  sudah  mempunyai  tabungan pribadi berupa celengan  di rumah.  Artinya  anggota  kelompok  mempunyai  jaminan  tabungan  di  masa  depan,  baik  dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

## Asuransi Kesehatan Keluarga
Kepemilikan berbagai asuransi, termasuk asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan, merupakan salah  satu  ukuran  stabilitas  keuangan.  Melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS), Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN) sebenarnya telah mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk, termasuk Jaminan  Kesehatan  Nasional  (JKN).  Dengan  menawarkan  berbagai  program  jaminan  sosial  di bidang  kesehatan,  pemerintah  mulai  melaksanakan  upaya  penciptaan  sistem  jaminan  sosial.
Sementara  melalui  program  Jaminan  Kesehatan  Daerah  (Jamkesda)  dan  Jaminan  Kesehatan Masyarakat  (Jamkesmas),  pemerintah  telah  memberikan  jaminan  manfaat  kepada  masyarakat tidak mampu dan kurang mampu. Namun masih terdapat sejumlah permasalahan, seperti kualitas layanan yang tidak merata tergantung pada jenis asuransi kesehatan yang dimiliki sebuah keluarga, sehingga sebagian keluarga Indonesia enggan mendaftar menjadi peserta BPJS secara mandiri.
“ Rata-rata  anggota  kelompok  SPP  sudah  memiliki  jaminan  kesehatan  berupa  Jamkesmas  yang diberikan  secara  gratis  kepada  masyarakat  miskin  atau  kurang  mampu,  namun  ada  juga  yang  belum mengurusnya  sama  sekali  karena  tidak  merasakannya.  diperlukan.  Lalu  disisi  lain  ada  juga  anggota kelompok  yang  memiliki  asuransi  kesehatan  mandiri  seperti  BPJS,  namun  jumlahnya  tidak  seberapa karena harus membayar setiap bulannya ” (Interview, November 2023) .
“ Di  antara  anggota  kelompok  SPP  secara  keseluruhan  mempunyai  jaminan  kesehatan  berupa Jamkesmas dan juga BPJS. dimana Jamkesmas diberikan secara gratis kepada masyarakat miskin atau tidak  mampu,  namun  ada  juga  yang  belum  mengurusnya  sama  sekali  karena  merasa  tidak  perlu. ” (Interview, November 2023).
“ Rata-rata  anggota  Nagari  Sungai  Tunu  Utara  hanya  memiliki  kartu  jaminan  kesehatan  yang diberikan pemerintah secara gratis kepada masyarakat miskin atau kurang mampu. Sedangkan untuk BPJS, di Nagari hanya sedikit sekali anggota yang mempunyai jaminan kesehatan mandiri, bisa dihitung dengan  jari.  Karena  keterbatasan  ekonomi  dan  juga  tagihan  yang  harus  dibayar  setiap  bulannya ” (Interview, November 2023) .
Kemudian penulis juga memperkuat data yang diperoleh dari UPK Kecamatan Ranah Pesisir yaitu:  anggota  kelompok  SPP  sudah  memiliki  jaminan  kesehatan  sendiri, namun  sebagian  besar anggota  kelompok  hanya  memiliki  jaminan  kesehatan  yang  disediakan  pemerintah  untuk masyarakat  miskin  atau  tidak  mampu.  Hanya  sedikit  anggota  yang  memiliki  jaminan  kesehatan mandiri (BPJS). Artinya, untuk jaminan kesehatan bagi anggota kelompok SPP sudah terpenuhi.
Diantara permasalahan yang penulis bahas, penulis menemukan hasil yang berkaitan dengan variabel pertanyaan yaitu:
Perkembangan  kelompok  disampaikan  oleh  masing-masing  pengurus  bahwa  SPP memberikan  jaminan  untuk  masa  depan.  Diantaranya  adalah  jaminan  pendapatan  keluarga anggota. Jika pertumbuhan anggota semakin tinggi berarti SPP memberikan perubahan ekonomi kepada keluarga anggota yang ikut dalam kelompok. Kemudian mengenai tempat tinggal (rumah) keluarga anggota kelompok, penulis menemukan bahwa: anggota kelompok berhasil memperbaiki (merehabilitasi)  rumah  tersebut  dengan  lebih  baik.  Sebaliknya,  ada  pula  anggota  yang  mampu membangun  rumah  bagus  secara  bertahap.  Artinya  meskipun  sebagian  besar  anggota  hanya mampu merehabilitasi tempat tinggalnya, namun berarti SPP berhasil memberikan pertumbuhan keluarga  dari  segi  Pengurus  (tempat tinggal  keluarga).  SPP  memberikan  dampak  yang  baik  bagi anggotanya.  Di  antara  ketiga  kelompok  tersebut,  pendidikan  anak-anak  anggota  kelompok memberikan  kepastian  dari  upaya  yang  dilakukan  para  anggotanya.  Terlihat  juga  dari  data  yang diperoleh bahwa anggota kelompok mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan anak anggotanya. Anggota kelompok mampu membiayai pendidikan anaknya hingga universitas.
Ketahanan hukum dan integritas keluarga, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial psikologis, dan  ketahanan  sosial  budaya  merupakan  contoh  komponen  non  fisik  dan  fisik  dari  pola ketahanan  keluarga.  Dengan  membina  ketahanan  keluarga  maka  pola  ketahanan  keluarga  dapat maksimal. Membangun ketahanan keluarga dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu membangun ketahanan  non  fisik  dan  membangun  ketahanan  fisik.  Meningkatkan  ketahanan  fisik  melalui bantuan, bantuan permodalan, askeskin, dan raskin bagi keluarga kaya dan miskin.
Meningkatkan  ketahanan  non-fisik,  misalnya  dengan  meningkatkan  standar  perumahan, layanan  kesehatan,  pendidikan,  dan  pengetahuan  tentang  bagaimana  keluarga  harus  beroperasi (Kholimin & Wijaya, 2020). Pola ketahanan keluarga yang mencakup ketahanan non fisik diikuti dalam membangun ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga yang kuat dan sehat dapat menjamin keluarga  tetap  bertahan  dan  mampu  beradaptasi  terhadap  berbagai  tantangan  dan  hambatan. Kemampuan  suatu  keluarga  untuk  menjamin  kelangsungan  hidupnya,  mempertahankan ketahanannya, dan mencapai kesejahteraan tercermin dari pola ketahanan keluarga. Kemampuan suatu keluarga dalam mengelola sumber dayanya dan melewati rintangan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan psikososialnya dikenal dengan istilah kesinambungan keluarga atau ketahanan keluarga (Rukmana, 2021).

## 5. KESIMPULAN
Implikasi  penerapan  Tanggung  Renteng  pada  kelompok  simpan  pinjam  perempuan memberikan  jaminan  bagi  tumbuh  kembang  kelompok  SPP  untuk  masa  depan  dan  ketahanan ekonomi  keluarga.  Diantaranya  agar  tempat  tinggal  anggota  kelompok  setelah  menjadi  anggota kelompok SPP dapat memperbaiki (merehabilitasi) tempat tinggalnya dari yang sebelumnya tidak mempunyai  WC,  tembok  rumah  papan,  lantai  semen,  menjadi  lebih  baik.  Jaminan  pendapatan keluarga  anggota.  Apabila  pertumbuhan  anggota  semakin  tinggi  berarti  SPP  memberikan perubahan  ekonomi  kepada  keluarga  anggota  yang  ikut  serta  dalam  kelompok  dan  dapat meningkatkan  pendapatan  anggota  dari  hasil  usaha  yang  dijalankan.  Kemampuan  membiayai pendidikan  anak  anggota  kelompok  SPP  sudah  mampu  membiayai  pendidikan  anak melaksanakan wajib belajar 12 tahun dan sebagian anggota kelompok sudah mampu membiayai pendidikan anaknya sampai perguruan tinggi. Jaminan keuangan keluarga dari anggota SPP dalam hal ini tabungan keluarga bahwa sebagian anggota kelompok SPP telah mempunyai tabungan di bank. Kemudian jaminan kesehatan bagi seluruh anggota kelompok SPP pada umumnya sudah ada jaminan kesehatan yang disediakan pemerintah bagi masyarakat kurang mampu, hanya sedikit anggota yang memilikinya. asuransi kesehatan mandiri (BPJS).

## DAFTAR REFERENSI
Acheson, A. (2009). Family Economic Security .
Afriansyah,  I.,  Kusumaningrum,  R.,  &  Rizal,  M.  (2022).  Analisis  Strengths  Weaknesses Opportunitieses  Threats  (SWOT)  Pola  Tanggung  Renteng  di  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  Baytul  Ikhtiar  Cabang  Leuwisadeng. SAHID  BANKING JOURNAL , 2 (1), 141 – 151. https://doi.org/10.56406/sahidbankingjournal.v2i01.74 Agustiari,  A.,  &  Fauzi,  M.  (2021).  Pendistribusian  Zakat  Bentuk  Pinjaman  Dalam  Mengatasi Pedagang  Usaha  Mikro  Dari  Pinjaman  Ribawi  Di  BAZNAS  Kabupaten  Kerinci. Jurnal
84 El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2023
Iqtisaduna, 7 (2), 163-176. https://doi.org/10.24252/IQTISADUNA.V7I2.25402 Arzam,  A.,  Fauzi,  M.,  Helfenta,  H.,  &  Musdizal,  M.  (2023).  Cryptocurrency:  Catatan  Dari  Tiga
Perspektif. Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 23 (2), 96-112.
https://doi.org/10.32939/islamika.v23i2.2908
Axinn, J., & Levin, H. (1979). The family life cycle and economic security. Social Work , 24 (6), 540 – 546. https://doi.org/10.1093/sw/24.6.540
Bank  for  International  Settlements.  (2016).  Bank  for  International  Settlements  (BIS).  (2016). Economic Resilience: A Financial Perspektive. Switzerland: BIS. BIS , 2016.
Bloom, D. E., Mahal, A., Rosenberg, L., & Sevilla, J. (2010). Economic security arrangements in the context  of  population  ageing  in  India. International  Social  Security  Review , 63 (3 – 4),  59 – 89. https://doi.org/10.1111/j.1468-246X.2010.01370.x
Brucker, D. L., & Houtenville, A. J. (2014). Living on the edge: Assessing the economic impacts of potential  disability  benefit  reductions  for  Social  Security  disability  beneficiaries. Journal  of Vocational Rehabilitation , 41 (3), 209 – 223. https://doi.org/10.3233/JVR-140714 Center for Local Economis Strategis (CLES). (2016). Center for Local Economis Strategis (CLES). (2016).  Developing  Local  Economic  Resilience:  The  Role  of  Local  Enterprise  Partnership (LEPs) . Manchester: CLES. CLES , 2016. Dunn, K. (2009). Research Guides: Family Economic Security: Managing Information .
Eka Wahyu, Hellen Monica, N. D. T. D. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan  Syariah  (KJKS):  Studi  Bibliometrik  VOS  viewer  dan  Literature  Review. EL MUDHORIB:  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan  Perbankan  Syariah,  3(2),  131-148.  Retrieved  from Https://E-Journal.Iainfmpapua.Ac.Id/Index.Php/Elmudhorib/Article/View/655 , 3 (2). https://doi.org/10.36276/mws.v6i1
Fauzi, M., & Kurniawan, M. (2023). Muslim Prosperous Family (MPF) Consumption in Koto Tuo Ujung  Pasir  Village:  Is  It  Consistent  with  Islamic  Consumption  Behaviour?. RISALAH IQTISADIYAH: Journal of Sharia Economics, 2 (1), 35-46. https://jurnal.steiarrisalah.ac.id/index.php/stei/article/view/29
Fauzi, M.,  &  Fauzan, M.  (2022).  Pengaruh Store  Atmosphere  Terhadap  Minat  Beli  Konsumen Pada  Depati  Vii  Kopi  Kota  Sungai  Penuh  (Kerinci). EL  MUDHORIB:  Jurnal  Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 3 (2), 99-114.http://e- journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib/article/view/443
Fauzi, M., Asa’ari, A., Arzam, A., Mursal, M., Zufriani, Z., Novia, A., & Syarif, D. (2021). Welfare Beneficiary Community BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam Village. International Journal of Social Science and Business, 5 (3), 319. https://doi.org/10.23887/ijssb.v5i3.38621 Gonçalves, C. de B. Q., Schlindwein, M. M., & Martinelli, G. do C. (2021). Agroforestry Systems: A Systematic  Review  Focusing  on  Traditional  Indigenous  Practices,  Food  and  Nutrition Security,  Economic  Viability,  and  the  Role  of  Women. Sustainability , 13 (20),  11397. https://doi.org/10.3390/su132011397
Hančinský, R., Mihálik, D., Mrkvová, M., Candresse, T., & Glasa, M. (2020). Plant Viruses Infecting Solanaceae Family Members in the Cultivated and Wild Environments: A Review. Plants , 9 (5), 667. https://doi.org/10.3390/plants9050667
Harris,  D.  A.,  &  Parisi,  D.  (2008).  Welfare  and  Family  Economic  Security:  Toward  a  Place-Based Poverty Knowledge. The Journal of Sociology & Social Welfare , 35 (3). https://doi.org/10.15453/0191-5096.3358
Hayes, J. (2019). Estimating the Contribution of Paid Leave to Family Economic Security .
Hesmawati  Fifi.  (2018).  Fifi  Hasmawati,  Ekonomi  Kerakyatan  Berbasis  Potensi  Lokal,  Jurnal Pengembangan  Masyarakat,  Vol  5,  No  5,  Tahun  2018. Jurnal  Pengembangan  Masyarakat , 5 (5), 2018.
HIGASHI, R. T., LEE, S. C., PEZZIA, C., QUIRK, L., LEONARD, T., & PRUITT, S. L. (2017). Family  and  Social  Context  Contributes  to  the  Interplay  of  Economic  Insecurity,  Food Insecurity, and Health. Annals of Anthropological Practice , 41 (2), 67 – 77. https://doi.org/10.1111/napa.12114
Houseknecht, S. K., & Aal, M. A. (1998). Forins of Economic Security And The Family. Journal of Comparative Family Studies , 29 (3), 429 – 449. https://doi.org/10.3138/jcfs.29.3.429 Hulwati,  H.  (2022).  Kesejahteraan  ekonomi  islam:  bukti  dari  asyarakat  penerima  manfaat  badan usaha   milik  desa  (BUMDes)  karya  dermawan  dusun   dalam. AN-NISBAH:  JURNAL EKONOMI SYARIAH, 9 (02).375 – 409. https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5930
J, C. B., P, B. M. B., J, D. G., & A, G. J. M. O. L. (2015). Bio-economic modelling of the influence of family planning, land consolidation and soil erosion on farm production and food security in  Rwanda. Journal  of  Development  and  Agricultural  Economics , 7 (6),  204 – 221. https://doi.org/10.5897/JDAE2013.0481
Kholimin,  K.,  &  Wijaya,  W.  (2020).  Tinjauan  Yuridis  Tanggung  Jawab  Pengurus  Koperasi. Jurnal JURISTIC , 1 (2), 197. https://doi.org/10.35973/jrs.v1i02.1651
Krauss, S., Orth, U., & Robins, R. W. (2020). Family environment and self-esteem development: A longitudinal study from age 10 to 16. Journal of Personality and Social Psychology , 119 (2), 457 – 478. https://doi.org/10.1037/pspp0000263
Mardliyyah, A., & Ryandono, M. N. H. (2020). Sistem Tanggung Renteng Pada Koperasi Assakinah Sebagai  Bentuk  Penerapan  Ta’awun. Jurnal  Ekonomi  Syariah  Teori  Dan  Terapan , 7 (2),  254. https://doi.org/10.20473/vol7iss20202pp254-268
Mohamad,  N.  A.  (2018).  A  Study  on  the  Socio-Economic  Roles  of  Waqf  Ahli  (Family  Waqf)  in Promoting Family Security and a Sustainable Family Economy. IIUM Law Journal , 26 (1), 141. https://doi.org/10.31436/iiumlj.v26i1.383
Mondal, N. I., Khan, A. R., Chakma, J., & Hossain, G. (2009). Family Structure, Economic Security and Educational Status of Rural Chakma in CHT of Bangladesh. Journal of Social Sciences , 19 (3), 219 – 224. https://doi.org/10.1080/09718923.2009.11892712
Nam, Y., Lee, Y., McMahon, S., & Sherraden, M. (2016). New Measures of Economic Security and Development: Savings Goals for Short ‐ and Long ‐ Term Economic Needs. Journal of Consumer Affairs , 50 (3), 611 – 637. https://doi.org/10.1111/joca.12078
Nesadurai, H. E. S. (2012). Conceptualising economic security in an era of globalisation: what does the East Asian experience reveal?: Helen E. S. Nesadurai. In Globalisation and Economic Security in East Asia (pp. 20 – 39). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203086155-11
Parthasarathy, P., Dailey, D. E., Young, M.-E. D., Lam, C., & Pies, C. (2014). Building Economic Security  Today:  Making  the  Health –Wealth  Connection  in  Contra  Costa  County’s  Maternal and  Child  Health  Programs. Maternal  and  Child  Health  Journal , 18 (2),  396 – 404. https://doi.org/10.1007/s10995-013-1309-7
Prastowo, A. (2016). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Peneltian. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media .
Regina,  T., Rochendi,  T.,  &  Pratama,  A. N.  (2021).  Prosedur  Pinjaman  Tanggung Renteng Untuk Modal  Usaha  Umkm  Pada  Unit  Jasa  Keuangan  Koperasi  Garudayaksa  Nusantara  (Kgn). KOMPLEKSITAS:  JURNAL  ILMIAH  MANAJEMEN,  ORGANISASI  DAN  BISNIS ,
86 El Mudhorib: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah Volume 4 Nomor 2 Desember 2023
10 (2), 31 – 40. https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol10no2.136
Rukmana,  T.  S.  M.  (2021).  Tanggung  Jawab  Pidana  Pengurus  Koperasi  Simpan  Pinjam  Atas Keterlibatan  Dalam  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Surat  (Analisis  Putusan  Pengadilan  Negeri Sukoharjo Nomor 111/ Pid.B/2015/PN.Skh). Jurnal Selat , 9 (1), 1 – 15. https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.3799
Sartono,  S.,  &  Respati,  H.  (2021).  Analisis  Pengaruh  Budaya  Organisasi  dan  Sistem  Tanggung Renteng  terhadap  Perilaku  Anggota  yang  berdampak  kepada  Keamanan  Usaha  di  Koperasi Setia  Budi  Wanita  Malang. Jurnal  Riset  Inspirasi  Manajemen  Dan  Kewirausahaan , 5 (1),  58 – 66. https://doi.org/10.35130/jrimk.v5i1.118
Setiawan,  R.,  &  Faruq,  U.  Al.  (2019).  Sistem  Informasi  Koperasi  Taburpuja  Berbasis  Tanggung
Renteng. Jurnal Sistem Informasi Dan Sains Teknologi , 1 (1). https://doi.org/10.31326/sistek.v1i1.327
Skinner, C., Wight, V. R., Aratani, Y., Cooper, J., & Thampi, K. (2010). English Language Proficiency, Family Economic Security, and Child Development . https://doi.org/10.7916/D8GT5W3N Smith, E., & Smith, R. (2015). Impacts of family planning on food security.
Spencer, R. A., & Komro, K. A. (2017). Family Economic Security Policies and Child and Family Health. Clinical Child and Family Psychology Review , 20 (1), 45 – 63. https://doi.org/10.1007/s10567-017-0225-6
Stanczyk, A. B. (2019). Does Paid Family Leave Improve Household Economic Security Following a Birth? Evidence from California. Social Service Review , 93 (2), 262 – 304. https://doi.org/10.1086/703138
Statistik, B. P. (2018). Badan Pusat . Jakarta Pusat Dalam Angka 2018.
Stellmacher, T., & Kelboro, G. (2019). Family Farms, Agricultural Productivity, and the Terrain of Food (In)security in Ethiopia. Sustainability , 11 (18), 4981. https://doi.org/10.3390/su11184981
Sugarman, S., O’Leary, A., Clements, A., & Lester, G. L. L. ( 2010). Family Security Insurance: A New Foundation for Economic Security . Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D . Bandung: CV Alfa Beta.
Sunarti,  E.,  Gunawan,  E.,  Widiyantoro,  S.,  Marliyani,  G.  I.,  &  Ida,  R.  (2021).  Critical  point  on housing  construction,  resilience  and  family  subjective  welfare  after  disaster:  Notes  from  the Lombok, Indonesia, earthquake sequence of July-August 2018. Geomatics, Natural Hazards and Risk , 12 (1), 922 – 938. https://doi.org/10.1080/19475705.2021.1910576
Susana,  Y.  (2016).  Kementrian  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  2016,
Pembangunan Ketahanan Keluarga. Buku , 2016.
Suwangsih, I. (2020). Membangun Helping Behavior Melalui Sistem Tanggung Renteng Di Koperasi Wanita  Setia  Bhakti  Wanita  Jawa  Timur. Media  Mahardhika , 18 (3),  335 – 340. https://doi.org/10.29062/mahardika.v18i3.171
Suza, M. K., Hasan, S. S., Ghosh, M. K., Haque, M. E., & Turin, M. Z. (2021). Financial Security of Farmers through Homestead Vegetable Production in Barishal District, Bangladesh. European Journal of Humanities and Social Sciences , 1 (4), 65 – 71. https://doi.org/10.24018/ejsocial.2021.1.4.103
Svyrydenko, D., & Tulowiecki, D. (2018). Family Policy of the State as a Response to Social Security Threats. Future Human Image , 10 , 92 – 102. https://doi.org/10.29202/fhi/10/10
Swasono Sri-Edi. (2015). Keindonesiaan: Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian (Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Press, 2015), 106. (p. 2106).
Tamborini,  C.  R.,  &  Cupito,  E.  (2012).  Social  insurance  and  children:  The  relationship  between Social  Security,  economic  well-being,  and  family  context  among  child  recipients. Journal  of Children and Poverty , 18 (1), 1 – 22. https://doi.org/10.1080/10796126.2012.656552 Venner, S. H. (1997). Realities and Choices: Helping States Enhance Family Economic Security.
Vesely,  C.  K.,  Goodman,  R.  D.,  Ewaida,  M.,  &  Kearney,  K.  B.  (2015).  A  Better  Life?  Immigrant Mothers’ Experiences Building Economic Security. Journal of Family and Economic Issues , 36 (4), 514 – 530. https://doi.org/10.1007/s10834-014-9422-3