## KONTROVERSI VONIS BEBAS KASUS PENGRUSAKAN LAHAN KEHUTANAN
Rizal Karim, Erlina Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: grinyolical@gmail.com

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  permasalahan  tentang  konflik  kepemilikan lahan baik antar masyarakat-pemerintah, masyarakat-swasta, masyarakat-masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis melihat konflik itu mewujud antar masyarakat dan pemerintah. Keluarnya keputusan  Menteri  Kehutanan  R.I  No.  Sk.5536/Menhut-VII/KUH/20114  tanggal  2 September  2014  tentang  Penetapan  Kawasan  Hutan  pada  Kelompok  Hutan  Niniconnang  di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, adalah dasar sangkaan aparat penegak hukum menindak  masyarakat  yang  mengelola  lahan  kehutanan  di  Kabupaten  Soppeng.  Konflik agraria  pun  berujung  di  meja  pengadilan  dengan  3  dakwaan  berbentuk  alternatif,  mengenai pengrusakan lahan kehutanan  yang tertuang di  Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  hutan  (UU  P3H).  Hasil  penelitian  membuktian fakta-fakta  hukum  dalam  persidangan,  putusan  hakim  membebaskan  terdakwa  sebagaimana ketentuan  yang  diatur  dalam  Pasal  191  ayat  (1)  KUHAP  dikatakan,  bahwa  yang  dimaksud perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya  tidak  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  dalam putusan  bebas  adalah  tidak  cukup  terbukti  menurut  penilaian  hakim  atas  dasar  pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

## Kata Kunci: Putusan Bebas; Konflik Agraria; Putusan Hakim

## Abstract
This  paper  aims  to  find  out  the  problems  regarding  land  tenure  conflicts  between communities,  government,  private  sector,  communities.  In  this  paper,  the  author  sees  the conflict  manifesting  between  the  community  and  the  government.  Minister  of  Forestry Decree  issued  R.I  No.  Sk.5536  /  Menhut-VII  /  KUH  /  20114  dated  2  September  2014 concerning the Determination of Forest Areas in  the Niniconnang Forest  Group in Soppeng Regency, South Sulawesi Province, is the basis for the suspicion of law enforcement officials to  act  against  the  community  who  manage  forest  land  in  Soppeng  Regency.  The  agrarian conflict  also  ended  at  the  court  table  with  3  alternative  forms  of  indictment,  regarding  the destruction  of  forestry  land  as  set  forth  in  Law  No.  18  of  2013  concerning  Prevention  and Eradication of Forest Destruction (UU P3H). The results of the research prove the legal facts in the trial, the judge's decision acquitted the defendant as stipulated in Article 191 paragraph (1)  of  the  Criminal  Procedure  Code  said,  that  the  intended  act  charged  with  him  was  not legally  proven  and  convincing  in  the  acquittal  is  not  sufficiently  proven  according  to  the assessment judge on the basis of evidence using evidence according to the provisions of the criminal procedure law.
Keywords: Free Verdict; Agrarian Conflict; Judge Decision

## Pendahuluan
Negara  Indonesia  menjadi  Negara  Hukum  sebagaimana  ditegaskan  didalam  Pasal  1 Ayat (3) UUD 1945. Konsep Negara hukum ini tidak lahir begitu saja, melainkan berangkat dari  sebuah  kesadaran  akan  pentingnya  sebuah  tatanan  hukum  dalam  kehidupan  bersama. Tidak  hanya  itu,  Indonesia  juga  memiliki  sebuah  nilai  yang  digali  dari  realitas  sosial masyarakat  yang  dikenal  dengan  Pancasila.  Maka  dari  itu,  Indonesia  memiliki  keunikan sebagai Negara hukum  berkat Pancasila sebagai dasar filosofi Bangsa dan Negara.
Sejarah  penerapan  hukum  di  Indonesia  dapat  dikatakan  masih  menyisakan  warisan kolonial.  Sebagaimana  kitab  UU  Hukum  Pidana  yang  kini  kita  kenal  dengan  KUHP merupakan  warisan  sejarah  bangsa  belanda.  Karena  aturan  hukum  pidana  yang  berlaku  di Indonesia  hingga  saat  ini  masih  merupakan  adopsi  perundang-undangan  kolonial  Belanda yang diterjemahkan dari kitab wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie 1915 dengan perubahan  disana  sini.  Diberlakukannya  hukum  colonial  di  Negara  yang  telah  merdeka memiliki alasan tersendiri dalam kacamata hukum. Demi mengantisipasi kekosongan hukum dalam kehidupan bernegara maka, pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 mengatakan :
“segala  badan  Negara  dan  peraturan  yang  ada  masih  langsung  berlaku  selama  belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini” 1
Berbagai  upaya  pemerintah  diawal  proklamasi  kemerdekaan  dalam  mewujudkan bangsa  yang  menjadikan  hukum  sebagai  landasan  geraknya  salah  satunya  pembaruan  UU pidana.  Dengan  di  Undangkan  nya  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1946  dimana  poinnya menyatakan bahwa “hukum pidana yang berlaku sekarang (mulai 1946) ialah hukum pidana yang berlaku pada tanggal  8 Maret  1942 dengan  pelbagai  perubahan dan  penambahan  yang disesuaikan  dengan  keadaan  Negara  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia  dengan  nama Wetboek  Van  Strafrecht  voor  nederlandsch  indie  diubah  menjadi  Wetboek  Van  Strafrecht dan kini dikenal dengan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Namun  tidak  semua  kebijakan  kolonial  bertahan  untuk  dijadikan  sebagai  landasan hukum  disebuah Negara yang telah mewujudkan  kemerdekaannya. Dalam persoalan agraria misalnya.  Secara  histori,  Indonesia  dimasa  penjajahan  colonial  atau  biasa  disebut  Hindia Belanda,  telah  memiliki  Undang-Undang  Agraria  selain  kitab wetboek  van  Strafrecht  voor nederlandsch indie 1915. Kebijakan itu dikenal dengan agrarische Wet Tahun 1870 sebagai landasan  hukum  bagi  Negara  Hindia  Belanda  di  Bidang  pertanahan.  Semangat  penjajahan yang  menyertai  Undang-Undang  Agraria  Kolonial  ini,  menjadi  efektif  bagi  segala pengurusan pertanahan untuk pengusaha Swasta (baca; pemodal Eropa) maupun perusahaan Belanda  sendiri.  Melalui  undang-undang  ini,  para  pemilik  modal  asing,  bangsa  Belanda maupun orang-orang Eropa lainnya mendapatkan kesempatan besar untuk berusaha di bidang perkebunan.  Keuntungan  yang  diperoleh  oleh  para  pemilik  modal  swasta  sangat  besar  dari ekspor  hasil  perkebunan,  meskipun  sebaliknya  harus  dibayar  mahal  oleh  rakyat  Indonesia dengan penderitaan yang sangat berat. 2
Hingga pada tahun 1960, bangsa Indonesia telah melahirkan kebijakan pokok mengenai penataan  kembali  permasalahan  pertanahan.  Kebijakan  itu  dikenal  dengan  Undang-Undang Pokok Agraria  yang disah kan pada tanggal 24 September 1960, dan biasa disebut Undang- Undang  Nomor  5  tahun  1960  tentang  peraturan  dasar  pokok-pokok  agraria.  Ada  beberapa poin yang dapat kita garis bawahi atas terbitnya UUPA 1960 ini. Yakni, putusnya hubungan
1 Andi Hamzah, Asas-Asas hukum Pidana (Jakarta; RINEKA CIPTA, 2014), h. 20.
2 Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, (Malang; Setara Press Kelompok Intrans Publishing, 2016), h. 16.
hukum pertanahan colonial secara total di  Indonesia dan pengakuan hukum adat/ hak ulayat dan bahkan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan UUPA 1960.
Penjelasan Umum angka III (1) UUPA dinyatakan, bahwa: “Dengan sendirinya Hukum Agraria  yang  baru  itu  harus  sesuai  dengan  kesadaran  hukum  dari  pada  rakyat  banyak.  Oleh karena rakyat Indonesia sebagian besar tunduk pada Hukum Adat , maka hukum agraria baru tersebut  akan  didasarkan  pula  pada  ketentuan-ketentuan  Hukum  Adat  itu,  sebagai  hukum yang  asli,  yang  disempurnakan  dan  disesuaikan  dengan  kepentingan  masyarakat  dalam Negara  yang  modern  dan  dalam  hubungan  dengan  dunia  Internasional  serta  disesuaikan dengan Sosialisme Indonesia. 3
Pasca dikelurkannya kebijakan agraria ini, masyarakat telah memiliki kepastian hukum akan  distribusi  sumber  daya  secara  berkeadilan.  Namun  fakta  lapangan  menunjukkan kebijakan  reforma  agraria  justru  dilemahkan  dengan  dilahirkannya  Undang-undang  sektoral misalnya,  UU  Pokok  Kehutanan,  pertanahan  dan  lain-lainnya  yang  memiliki  unsur pemidanaan.  Hal  demikian  tidak  sedikit  mengantarkan  masyarakat  dan  petani  ke  ranah hukum  hingga  berujung  pada  penahanan.  Di  tahun  2018,  terdapat  216  orang  petani  dan pejuang agraria yang ditahan tanpa prosedur yang jelas. Sebaran konflik ini berada di 7 sektor yakni Perkebunan dengan konflik agrarian 144 (35%), sector property 137 (33%), pertanian 53  (13%),  pertambangan  29  (7%),  kehutanan  19  (5%),  infrastruktur  16  (4%)  dan  terakhir sector  pesisir/kelautan  dengan  12  (3%)  jumlah  konflik  agrarian  di  Indonesia  selama  tahun 2018 sebagaimana dicatat oleh Konsorsium Pembaruan Agraria. 4
Padahal kebijakan dibidang pertanahan adalah suatu kebijakan public yang di buat oleh pemerintah  RI  dalam  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  berlandaskan  Konstitusi  UUD Negara  Republik  Indonesia  tahun  1945  pasal  33  ayat  (3)  yang  berbunyi: “Bumi,  air  dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.” Pasal  tersebut  dipakai  sebagai  asas  kerohanian negara  dan  cita-cita  bangsa,  khususnya  dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat, diletakkan  dalam  pasal  1  ayat  (2)  UUPA  yang  menyatakan  bahwa “seluruh  bumi,  air  dan ruang  angkasa  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkadung  di  dalamnya  dalam  wilayah Indonesia  sebagai  karunia  Tuhan  Yang  Maha  Esa  adalah  bumi,  air  dan  ruang  angkasa Bangsa Indonesia merupakan kekayaan Nasional.” 5
Aktifitas  masyarakat  dalam  mengelola  hutan  kerap  berujung  penangkapan  hingga kepengadilan.  Sepanjang  tahun  2018  sedikitnya  terdapat  11  petani  ditetapkan  sebagai tersangka  –  masih  tahap  penyidikan  di  kepolisian  dan  penyidik  kehutanan  –    dan  3  petani berhasil dinyatakan bebas oleh pengadilan.
Kriminalisasi  warga  masyarakat  didalam  sekitar  kawasan  hutan  terus  mengalami peningkatan akibat adanya bias pemahaman aparat penegak hukum terhadap Undang-undang Pencegahan  dan  Pemberantasan  Pengrusakan  Hutan  (UU  P3H)  tahun  2013.  Dalam konsideran  UU  P3H,  mengandung  semangat  untuk  menyasar  subjek  hukum  korporasi  yang perbuatannya bersifat sistematis dan terorganisir serta melibatkan modal besar.
3 H.M. ARBA, Hukum Agraria Indonesia, Cet. II (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 63.
4 Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2018.
5 Ria Casmi Arssa, Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria, (Jurnal Yudisial Vol. 7. 1 April 2014) h. 54

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  metode  penelitian  normatif empiris yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi  dengan  permasalahan  sebagai  bahan  hukum  sumbernya.  Maka  penelitian  ini  juga memerlukan  data  yang  berupa  tulisan  dari  para  ahli.  Dengan  pendekatan  kasus  (case aprroach)  dimana  pertimbangan-pertimbangan  hakim  menjadi  acuan  dalam  melahirkan putusan hukum di analisis dengan norma hukum serta fakta-fakta persidangan. Penelitian ini bersifat preskriptif-kualitatif karena  dalam  metode  ini,  penulis  menganalisis  isu-isu  hukum dengan  memberilkan  argumentasi  sebagaimana  yang  seyogianya  dalam  norma  dan  aturan hukum. Dengan menggunakan kebenaran koherensi, penelitian menitikberatkan sesuatu yang secara  aksiologis  merupakan  nilai  atau  ketetapan/aturan  sebagai  referensi  untuk  yang ditelaah.  Dalam  hal  demikian,  bukan  fakta  empiris  yang  akan  diperoleh,  melainkan kesesuaian  antara  sesuatu  yang  hendak  ditelaah  dengan  nilai  atau  ketetapan/aturan  atau prinsip yang dijadikan referensi. 6

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil Penelitian
1. Posisi Kasus
Aktifitas  petani  yang  mendiami  kawasan  hutan  turun  temurun  di  Desa Umpungeng,  Kecamatan  Lalabata,  Kabupaten  Soppeng,  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Namun pada tahun 2014, oleh pemerintah secara sepihak ditetapkan sebagai kawasan hutan  lindung.  Konsekwensi  dari  penetapan  ini  mengakibatkan  seluruh  warga  yang mendiami  kawasan  hutan  tersebut  rentan  terkena  pidana  atau  kriminalisasi.  Karena mendiami kawasan hutan lindung tanpa hak, padahal  terdapat  sekitar  3.950 KK,  23.428  jiwa,  dengan  luas  garapan  7.803,06  Ha,  dimana  sebagian  besar  berada  di Kec.  Lalabata.  Meskipun  data  ini  telah  menjadi  bahan  usulan  kepada  Pemerintah Provinsi  Sul-Sel  dan  Pemerintah  Pusat  Untuk  menjadi  bahan  dalam  revisi  RTRW Provinsi.  Di  tengah  berjalannya  program  Reforma  Agraria  sebagaimana  mandat  UU Pokok  Agraria  1960  dan  Peraturan  Presiden  no.  86  Tahun  2018  tentang  Reforma Agraria,  ditanggal  25  Oktober  2017  pihak  berwenang  melakukan  penangkapan sejumlah  masyarakat  yang  dianggap  melawan  hukum  dan  di  tetapkan  sebagai tersangka.
2. Tuntutan Penuntut Umum
Tuntuntan  yang  diajukan  oleh  Penuntut  Umum  sebagaimana  diuraikan  dalam putusan  Pengadilan  Negeri  Soppeng  Nomor  10/Pid.Sus/2018/PN  Wns  sebagai berikut:
Dakwaan:
- Menyatakan Terdakwa Sukardi Alias suka Bin MASSALESSE, telah terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  “ dengan sengaja  melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b Jo Pasal 82 ayat (1) huruf a UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan hutan.
- Menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  Sukardi  Alias  suka  Bin MASSALESSE  dengan  pidana  penjara  selama  1  (satu)  Tahun  penjara
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi Revisi , Cet -13 (Jakarta, Kencana, 2017), h. 33
dikurangkan  selama  terdakwa  berada  dalam  tahanan  sementara  dan  dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa:
 1 satu buah parang
 1`(satu) buah subbe Dirampas untuk di musnahkan.
- Menetapkan  agar  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp 3.000 (Tiga Ribu Rupiah).
Terdakwa  didampingi  oleh  Penasihat  Hukum  Haswandy  Andy  Mas,  S.H., Syafruddin  Marrappa,  S.H.,  A.  M.  Fajar  Akbar,  S.H.,  Suharno,S.H.,  Muhammad Haedir,  S.H.,  Firmansyah,  S.H.,  Andi  Haerul  Hakim,  S.H.,  Edy  Kurniawan,  S.H., Abdul  Aziz  Dumpa,  S.H.,  Ridwan,  S.H.,  Ratna  Kahali,  S.H.,  dan  Ahmad  Effendi Kasim,  S.H.,  semuanya  adalah  Advokat/Tim  Pembela  Umum  pada  Kantor  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang beralamat di Jalan Pelita Raya VI Blok A.34 No. 9 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017.
3. Amar Putusan
Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum  Acara  Pidana  serta  Peraturan  perundang-undangan  lain  yang  bersangkutan, adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Soppeng dalam Tindak Pidana Pengrusakan Lahan  Hutan  pada  perkara  Nomor  10/Pid.Sus/2018/PN  Wns  terhadap  terdakwa SUAKRDI BIN MASSALESE seperti berikut:
1) Menyatakan  terdakwa Sukardi  Bin  Massalese tersebut  diatas,  tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  Kesatu,  alternatif Kedua dan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2) Membebaskan  Terdakwa  oleh  karena  itu  dari  semua  dakwaan  Penuntut Umum;
3) Memulihkan  hak-hak  Terdakwa  dalam  kemampuan,  kedudukan,  harkat dan martabatnya;
4) Pemeirntah  Terdakwa  dibebaskan  dari  tahanan  segera  setelah  putusan  ini diucapkan
5) Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah parang;
- 1 (satu) buah subbe;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6) Membebankan biaya perkara kepada Negara
4. Analisis Penulis
Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  bebas  dari  segala  tuntutan  hukum,  mengacu pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”
Hasil  wawancara  penulis  dengan  Hakim  Pengadilan  negeri  Soppeng,  Fitriana, S.H.,  M.H.  pada  tanggal  16  Oktober  2019,  berpendapat  bahwa  kasus  ini  awalnya terkesan  ilegal  loging  dimana  bila  berbicara  mengenai  ilegal  loging  maka  bentuk
aktifitasnya  harus  terstruktur  dan  terorganisir  hingga  ke  tahap  pengolahan  dan pemasaran.  Akan  tetapi  menyimak  berbagai  literarur  perihal  itu,  serta  fakta-fakta persidangan  dan  keterangan  saksi  baik  itu  dari  Penuntut  Umum  ataupun  Terdakwa sendiri,  hakim  menilai  bahwa  dakwaan  yang  dikenakan  Penuntut  Umum  tidak  tepat dan keliru.
Terdakwa  diperhadapkan  oleh  Penuntut  Umum  dengan  3  dakwaan  alternatif. Dakwaan  alternatif  pertama  berbunyi, dengan  sengaja  melakukan  penebangan pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat yang berwenang. Yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 12 Huruf b Jo pasal 82 ayat 1 Huruf a UU R.I Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Pengrusakan  Hutan.  Dakwaan  alternatif  pertama  ini  menurut  Majelis  Hakim  adalah merupakan  kekeliruan  Penuntut  Umum  dalam  penulisan,  karena  berdasarkan  uraian dakwaan yang ada maka harus dimaknai bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum tersebut  adalah  Jo  Pasal  82  Ayat  (1)  huruf  b  dengan  yang  unsur-unsurnya  sebagai berikut:
1. Setiap orang.
2. Dengan  sengaja  melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
Kedua  unsur  ini  diambil  dari  rumusan  pasal  yang  dijadikan  dakwaan  oleh Penuntut Umum ke Terdakwa SUKARDI BIN MASSALESE. Pada Pasal 12 huruf b yang mengatur tentang “setiap orang dilarang” untuk “melakukan penebangan pohon dalam  kawasan  hutan  tanpa  memiliki  izin  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang berwenang”.  Dan  Jo  Pasal  82  ayat  1  Huruf  a  perihal  ketentuan  pidana.  Pasal  ini tertuang unsur-unsur pemidanaan bagi orang perseorangan yang dengan sengaja, telah melakukan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan  yang  tidak  sesuai  dengan  izin pemanfaatan  hutan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  12  huruf  a.  Dari  hasil pertimbangan  hakim  menilai  dakwaan  alternatif  ke-1  (satu)  Penuntut  Umum  tidak memenuhi unsur. Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 12 huruf b Jo Pasal  82  ayat  (1)  huruf  b  UU  R.I  Nomor  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Pengrusakan  Hutan  tidak  terpenuhi,  maka  Terdakwa  haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.
Tidak  terpenuhinya  salah  satu  dari  dua  unsur  yang  diperolah  dalam  pasal  yang didakwakan  oleh  Penuntut  Umum  ke  Terdakwa  SUKARDI  BIN  MASSALESE menjadi  kelemahan  aparat  penegak  hukum  dalam  melihat  peristiwa  hukum  yang terjadi.  Sebagaimana  telah  diuraikan  diatas  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi- saksi,  keterangan ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti  yang diajukan  ke  persidangan,  Terdakwa  memang  dengan  sengaja  melakukan  aktifitas perkebunan  didalam  kawasan  hutan  sebagaimana  keterangannya  adalah  lahan  yang tergarap  secara  turun  temurun.  Namun  unsur  “setiap  orang”  yang  menjadi  unsur pokok  dalam  pasal  yang  di  jadikan  dakwaan  oleh  jaksa  Penuntut  Umum  tidak ditujukan bagi masyarakat yang hidup disekitaran kawasan hutan.
Dalam  keterangan  saksi  ahli  yang  diajukan  oleh  Terdakwa,  Dr.  Ahmad  Sofian, S.H.,  M.H.,  melihat  bahwasanya  UU  P3H  ini  merupakan  aturan  yang  dibuat  dengan dasar  adanya  lingkungan  yang  rusak  dan  pembalakan  hutan  lindung  dan  mengatasi kejahatan  untuk  sektor  kehutanan.  Dikarenakan  Undang-Undang  sebelumnya  tidak mampu mengatasi kejahatan kehutanan yang terorganisir.
Pendapat Ahli mengenai Pasal 12 huruf b dan huruf c Jo. Pasal 82 Ayat (1) huruf a dan huruf  c dan pasal  17 Ayat  (2) huruf b Jo. Pasal  92 Ayat  (1) huruf  a UU P3H, sebagaimana  yang  didakwakan  kepada  Terdakwa,  tidak  bisa  dilihat  secara  parsial, melainkan  harus  dilihat secara  filosofis  atau  prinsip  dasar  dari  UU  P3H  secara  utuh. Melihat  unsur-unsur  dari  pasal  tersebut,  mestinya  terlebih  dahulu  memperhatikan asas-asasnya  dalam  BAB  I  perihal  ketentuan  Umum.  Didalam  Pasal  1  angka  3,  4,  6 dan  21  maka  terlihat  bahwa  Pasal  1  angka  6  mengandung  imunitas  bagi  kelompok masyarakat  yang  tinggal  di  dalam  atau  di  sekitar  kawasan  hutan  yang  melakukan perladangan tradisional dan/atau melakukan penebangan kayu untuk keperluan sendiri dan  tidak  untuk  tujuan  komersial,  dan  bahwa  UU  P3H  dibuat  untuk  memberantas kejahatan korporasi atau kejahatan yang terorganisir.
Tidak  terpenuhinya  salah  satu  unsur  dari  beberapa  unsur  dalam  rumusan  tindak pidana  akan  dianggap  kurang  memenuhi  asas  legalitas.  Misalnya  yang  terpenuhi hanya  unsur  landasan  hukum  atau  yang  sering  juga  dinamakan  landasan  unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak  dikuatkan  unsur  syarat-syarat  yang  ditentukan  undang-undang.7  Dalam  kasus ini,  unsur  subjektif  dan  unsur  syarat-syarat  di  undang-undang  yakni  “setiap  orang” dan  “terorganisasi”  tidak  terpenuhi  dikarenakan  pembacaan  secara  parsial  Penuntut Umum  terhadap  UU  P3H.  Unsur  “setiap  orang”  dihubungkan  dengan  pengertian “pembalakan liar” dan “penggunaan kawasan hutan secara tidak sah” yang merupakan bentuk perbuatan “perusakan hutan” sebagaimana dimaksud dalam pengertian “setiap orang”  serta  dihubungkan  pula  dengan  konsiderans  Undang-Undang  R.I  Nomor  18 Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Pengrusakan  Hutan  yang merupakan dasar dan tujuan pembuatan undang-undang tersebut tersebut pada huruf f dinyatakan  “bahwa  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  sampai  saat  ini  tidak memadai  dan  belum  mampu  menangani  pemberantasan  secara  efektif  terhadap perusakan hutan yang terorganisasi”.
Maka  kesimpulan  Majelis  Hakim  bahwa  Terdakwa  sebagai  orang  perseorangan telah  melakukan  perbuatan  penebangan  pohon  dalam  kawasan  hutan,  namun perbuatan tersebut tidak dilakukan secara terorganisasi sebagaimana pengertian Setiap Orang  dalam  Pasal  1  angka  21  UU  P3H  bahwa  “setiap  orang  adalah  orang perseorangan  dan/  atau  korporasi  yang  melakukan  perbuatan  perusakan  hutan  secara terorganisasi  di  wilayah  hukum  Indonesia  dan/  atau  berakibat  hukum  di  wilayah hukum  Indonesia.”  Adanya  keharusan  sifat  terorganisasi  dalam  proses  perusakan hutan yang tertuang lebih awal dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan.  Dengan  adanya  pengecualian  bagi  masyarakat yang  tinggal  di  dalam  atau  di  sekitar  kawasan  hutan  yang  melakukan  perladangan tradisional  dan/  atau  melakukan  penebangan  kayu  untuk  keperluan  sendiri  dan  tidak untuk  tujuan  komersial,  yang  tertuang  dalam  pasal  1  angka  6  UU  P3H  perihal pengertian Terorganisasi. Dalam rumusan tindak pidana di pasal yang dijadikan dasar dakwaan  memuat  2  unsur,  yakni  setiap  orang  sebagai  unsur  subjektif  dan  perbuatan pidana  sebagai  unsur  objektif.  Dalam  kasus  ini,  unsur  subjektif  dan  unsur  syarat- syarat  di  undang-undang  yakni  “setiap  orang”  dan  “terorganisasi”  tidak  terpenuhi dikarenakan pembacaan secara parsial Penuntut Umum terhadap UU P3H.
7 M Yahya Harahap, S.H. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua , (Cet:12- edisi revisi – Jakarta, Sinar Grafika, 2009), h. 165

## B. Pembahasan Kedua
Istilah  “agraria  kehutanan”  memandang  bahwa  hutan  merupakan  bagian  dari  sumber- sumber  agraria  yang  memiliki  fungsi  sosial,  ekonomi,  dan  lingkungan  hidup.  Agraria kehutanan  mencakup  seluruh  bentuk  hutan.  Tidak  hanya  hutan  negara,  namun  juga  hutan dengan alas hak pribadi serta hutan adat/komunitas.
Hutan  yang  sebagai  suatu  kesatuan  ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber daya alam hayati jelas diperlukan keberlangsungannya. Melihat ancaman ekologi serta sosial dan ekonomi begitu besar bila ekosistem hutan hancur.  Dampak kerusakan hutan juga bisa kita lihat dari fungsinya yang bgitu besar, baik untuk negara pada umumnya dan masyarakat yang hidup didalam dan disekitaran hutan pada khususnya.
Seperti  yang  telah  dijelaskan  diatas,  fungsi  hutan  tidak  hanya  sebatas  keindahan  serta kelestariannya semata. Hutan mampu  menopang fungsi-fungsi  lainnya dengan beranjak dari kelestarian  serta  penggunaannya  yang  berkeadilan.  Fungsi-fungsi  lainnya  seperti  sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.
Guru  besar  kebijakan  kehutanan  Universitas  Pertanian  bogor  (IPB),  Hariadi Kartodihardjo,  yang  juga    menggunakan  istilah  “agraria  kehutanan”  dalam  bukunya menjelaskan  pentinganya  keeksistensian  kelestarian  hutan  demi  keberlangsungan  fungsi- fungsi  hutan  dilingkup  sosial.  “Hutan  dengan  bentang  alam  menjadi  sumber  ekonomi langsung bagi sektor lain, seperti pangan dan energi. Hutan produksi dan hutan lindung juga dapat menjadi sumber bahan tambang. Secara tidak langsung, melalui jasa lingkungan, hutan memberi  kepastian  akan  keberlangsungan  penyediaan  air  bagi  pertanian  dan  industri  serta menjaga keseimbangan lingkungan bagi penyediaan udara bersih, selain menjadi tempat bagi jasad renik, sumber obat-obatan, dan sebagainya.” 8
Namun  masalah  yang  melingkupi  sektor  kehutanan  dan  agrarianya  tidak  lain  dari kenyataan di lapangan dimana alih fungsi dan kerusakan hutan begitu massif terjadi. Hariadi Kartodihardjo  melihat  ada  4  sebab  masalah  dan  akar  masalah  kerusakan  hutan  dan  praktik alih fungsinya. Pertama, status hutan negara yang tidak legitimate. Kedua, penguasaan SDA oleh  pihak  swasta/pemegang  izin.  Ketiga,  terdapat  mekanisme  formal  untuk  melakukan konversi  hutan.  Keempat,  kebijakan  perizinan  yang  dijalankan  bukan  sebagai  alat pengendali. 9
Konflik  agraria  tak  terelakkan  bila  corak  pemilikan  lahan  masih  terkonsentrasi  pada segelintir  orang.  Problem  yang  tak  kunjunag  selesai  ini  malahan  berada  diantara kebijakan/aturan  pemerintah  mengenai  penyelesaian  konflik  agraria  yang  mandek  bila  tak ingin  dikatakan  tak  berhasil.  Kita  bisa  melihat  karya  ilmiah  yang  membahas  akar  masalah serta  penyelesaian  konflik  agraria  dengan  pendekatan  sosiolegal.  Jurnal  yang  diluncurkan Universitas  Brawijaya  yang  ditulis  Ria  Casmi  Arrsa  mengenai  sengketa  agraria  sedikit memberi gambaran soal itu. Dalam konteks keadilan agraria, isu pembangunan berkelanjutan kelak terwujud dengan berbagai kendala yang mulai terkikis oleh reforma agraria. Longgena Ginting  menyarankan  agar  pemerintah  menggunakan  pendekatan  right-base  approch  dalam melaksanakan  pembangunan  berkelanjutan  di  mana  hak-hak  asasi  warga  menjadi pertimbangan  utama  yang  harus  dikedepankan.  Tidak  boleh  hanya  karena  alam  (tanah)
8 Hariadi Kartodiharjo, Dibalik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup. (Jakarta; LP3ES, 2017), h. 50
9 Hariadi Kartodiharjo, Dibalik Krisis Ekosistem: Pemikiran Tentang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, h. 52
dikuasai  oleh  negara  maka  masyarakat  disingkirkan,  dimarjinalkan,  bahkan  dimiskinkan karena aksesnya diputus terhadap sumber daya alam. 10

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan  bahwa:  Pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan  putusan  bebas  terhadap  tindak pidana  pengrusakan  kawasan  hutan  dalam  perkara  Nomor  10/Pid.Sus/2018/PN  Wns  telah sesuai  dengan  ketentuan  dan  kewenangan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  yang  adil. Tuntutan  terhadap  terdakwa  dengan  fakta-fakta  hukum  yang  ada  sebagian  telah  terbukti. Namun  berdasarkan  keterangan  terdakwa,  keterangan  saksi  dan  alat  bukti  serta  fakta-fakta hukum yang ada terbukti bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam perkara ini bukan merupakan tindak pidana sebagaimana putusan  hakim  yang menyatakan “terdakwa Sukardi Bin Massalesse tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  pidana  sebagaimana  didakwakan  dalam  dakwaan  alternatif  Kesatu,  alternatif  Kedua dan  alternatif  Ketiga.”  Dari  hasil  pertimbangan  hakim  dakwaan  alternaif  kesatu,  kedua  dan ketiga Penuntut Umum tidak memenuhi unsur.
Tidak  terpenuhinya  salah  satu  unsur  dari  beberapa  unsur  dalam  rumusan  tindak pidana  akan  dianggap  kurang  memenuhi  asas  legalitas.  Sebagaimana  penuntut  umum mempelajari  berkas  perkara  hasil  pemeriksaan  penyidikan,  dan  berkesimpulan  bahwa  apa yang disangkakan penyidik terhadap terdakwa bukan merupakan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran,  penuntut  umum  lebih  baik  menghentikan  penuntutan.  Sebab  bagaimanapun, dakwaan  yang  bukan  merupakan  tindak  pidana  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  diajukan kepada  sidang  pengadilan,  pada  dasarnya  hakim  akan  melepaskan  terdakwa  dari  segala tuntutan.

## Daftar Pustaka
Andi Hamzah. 2014, Asas-Asas hukum Pidana, Jakarta; RINEKA CIPTA.
Catatan Akhir Tahun Konsorsium Pembaruan Agraria 2018.
H.M. ARBA. 2016, Hukum Agraria Indonesia, Cet. II Jakarta: Sinar Grafika.
Hariadi  Kartodiharjo.2017, Dibalik  Krisis  Ekosistem:  Pemikiran  Tentang  Kehutanan  dan Lingkungan Hidup, Jakarta; LP3ES.
M Yahya Harahap, S.H. 2009, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidik dan Penuntutan Edisi Kedua , Cet:12- edisi revisi – Jakarta, Sinar Grafika.
Peter  Mahmud  Marzuki.  2017, Penelitian  Hukum  edisi  Revisi, Cet:13  edisi  revisi  --Jakarta, Kencana.
Ria Casmi Arssa. 2014, Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria, Jurnal Yudisial Vol. 7. 1 April.
10 Ria Casmi Arssa, Indikasi Kriminalisasi Pembela HAM Dalam Sengketa Agraria, (Jurnal Yudisial Vol. 7. 1 April 2014) h. 60