## IMPLIKASI HUKUM PENGUJIAN PERATURAN DAERAH PASCA
AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Oleh: King Faisal Sulaiman Fakultas Hukum Universitas Khairun kingfaisalsulaiman@gmail.com
Abstract: This  study  aims  to  explain in  detail  why  the  dualism  of  local  regulations  testing after the amendment of the 1945 Constitution Research is also directed to provide a testing system solutions in the future regulation. Legal discourses are still academic debate is when the right of judicial review by the Supreme Court Regulation hostage by Law No. 23 of 2014 on Regional Government. Supremacy of the constitution as part of the main characteristics of the legal state impressed distorted due to the duality of the regulation testing including how the implications of the Constitutional Court Number 137 PUU-XIII / 2015 Jo Court Number 56 / PUU-XIV / 2016 on June 14, 2017 last. Position regulation as executive versus legislative product as much a part of this study in order to find the ideal solution testing legislation in the future.The research method used was a normative legal research (legal research) which is based on the study of literature or secondary data divided form the primary legal materials, secondary law material and tertiary legal materials. Models used approach is the approach of  law  (statute  aproach)  and  conceptual  approach  (conceptual  aproach).  A  number  of secondary data collected will be analyzed by descriptive qualitative where the process used deductive  thinking.  To  get  accuracy  of  understanding  (subtilitas  itellegendi)  and  accuracy translating (subtilitas explicandi) to solve the problem formulation.
Keywords: Testing Regulation, Constitution, Amendment of 1945.
Abstrak: Peneltian ini bertujuan untuk menjelaskan secara detail mengapa terjadi dualisme pengujian  peraturan  daerah  pasca  amandemen  UUD  1945.  Riset  juga  diarahkan  untuk memberikan solusi sistem pengujian Perda dimasa yang akan datang. Diskursus hukum yang masih  menjadi  perdebatan  akademik  adalah  ketika  hak  uji  materiil  Perda  oleh  Mahkamah Agung RI tersandera oleh UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Supremasi konstitusi sebagai bagian dari ciri utama negara hukum terkesan mengalami distorsi akibat dualisme  pengujian  Perda  tersebut  termasuk  bagaiman  implikasi  putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 137 PUU-XIII/2015 Jo MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 pada 14 Juni 2017 silam. Kedudukan Perda sebagai produk legislatif versus eksekutif turut menjadi bagian dari penelitian ini demi menemukan solusi ideal pengujian Perda di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah berupa penelitian hukum normatif (legal research) yang bersumber pada studi kepustakaan atau data sekunder yang terbagi mejadi bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier. Model pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (statute  aproach) dan  pendekatan  konseptual (conceptual  aproach) . Sejumlah  data  sekunder  yang  berhasil  dikumpulkan  akan  di  analisis  secara  deskriptif- kualitatif  dimana  proses  berpikir  yang  digunakan  bersifat  deduktif.  Untuk  mendapatakan ketepatan pemahaman (subtilitas itellegendi) dan ketepatan penjabaran (subtilitas explicandi) dalam memecahkan rumusan masalah.
Kata  Kunci : Pengujian Perda, Konstitusi, Amandemen UUD 1945.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Amandemen  atas  Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD  NRI  tahun  1945)  adalah  sebuah keniscayaan  yang  harus  ditempuh  demi menjawab  tuntutan  dinamika  zaman  di tengah kompleksnya permasalahan ketatanegaraan modern dewasa ini. Desain postur  lembaga  kekuasaan  kehakiman (yudikatif)  dan  pelembagaan  hak  uji materiil (judicial  review) pasca  perubahan UUD  NRI  Tahun  1945  sarat  dengan dinamika  serta  konfigurasi  politik  hukum yang menyertainya. Hasil perubahan UUD NRI  tahun  1945,  telah  memposisikan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi berada dalam dua arus kewenangan yang berbeda secara konstitusional untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
1 Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan  perundang undangan  di  bawah  undang-undang  terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
2 Pasal 11 ayat (2) huruf b UU No. 4 Tahun 2004  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  berbunyi: Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji  peraturan  perundang-undangan  dibawah undang-undang terhadap undang-undang. Kewenangan  yang  demikian  dipertegas  kembali dalam  Pasal  11  ayat  (2)  huruf  b  UU  No.  4 Tahun 2004  junto  Pasal  20  ayat  (2)  huruf  b  UU  No.  48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3 Pasal  247  C  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun
1945 mengatakan: “Mahkamah Konstitusi
Kedua  lembaga    ini  merupakan pelaksana utama, kekuasaan kehakiman di Indonesia  pasca  perubahan  UUD  NRI Tahun 1945. Mahkamah Agung oleh Pasal 24A  ayat  (1)  UUD  NRI  Tahun  1945 1 , diberikan  kewenangan  menguji  (hak  uji materiil) terhadap semua peraturan perundang-undangan  dibawah  undang- undang  terhadap  undang-undang 2 .Di  sisi lain, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa hak uji konstitusionalitas (judicial  review) atas sebuah  undang-undang  terhadap  Undang- Undang  Dasar  1945  adalah  kompetensi absolut  yang  dimiliki  oleh  Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 3 .
Seiring  dengan  formula  baru kekuasaan kehakiman tersebut, pelembagaan  sistem  pengujian  peraturan perundangan-undangan  di  Indonesia  pada akhirnya juga menemukan basis legitimasinya  secara  konstitusional  ketika
berwenang  mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final  untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,  memutus  sengketa  kewenangan  lembaga negara  yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang  Dasar,  memutus  pembubaran partai  politik,  dan  memutus  perselisihan  tentang hasil  pemilihan  umum”.Perlu  diketahui  bahwa sebelum  perubahan  UUD  NRI  Tahun  1945,  uji konstitusionalitas (constitutional  review) atas sebuah  undang-undang  terhadap  Undang-Undang Dasar 1945 diberikan kepada Majelis Permusyawaratan  Perwakilan  Rakyat  (MPR) lembaga pelaksana tertinggi kedaulatan rakyat. Hal ini  ditegaskan  dalam  Pasal  5  ayat  (2)  Tap  MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.
terjadi proses perubahan ketiga UUD NRI Tahun  1945.  Mahkamah  Agung  selaku pemegang kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Pasal 24A ayat (1)
UUD  NRI Tahun 1945, diberikan kewenangan  menguji  (hak  uji  materiil) terhadap  semua  peraturan  perundang- undangan  dibawah  UU  terhadap  UU.  Di sisi  lain,  Pasal  24  C  ayat  (1)  UUD  NRI Tahun  1945,  menegaskan  bahwa  hak  uji konstitusionalitas (constitutional  review) atas sebuah UU terhadap UUD NRI Tahun 1945kompotensi absolut Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:
“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada  tingkat  kasasi,  menguji  peraturan perundang-undangan  dibawah  undang- undang terhadapundang-undang, dan mempunyai  wewenang  lainnya  yang diberikan oleh undang-undang”. Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  pada  tingkat  pertama  dan terakhir  yang  putusannya  bersifat  final untuk  menguji  undang-undang  terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa  kewenangan  lembaga  negara
4 Untuk lebih jelas, periksa ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, dan ayat (3) UU No.4/2004 Jo Pasal 31 ayat (1) UU No. 5/2004 Jo Pasal 20 ayat (2)  huruf  b  UU  No.  48/  2009  Jo  Pasal  9  UU No.12/2011.  Ketentuan  dalam  produk  hukum  ini, pada  intinya  menegaskan  bahwa  “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan
yang  kewenangannya  diberikan  oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran  partai  politik,  dan  memutus perselisihan  tentang hasil  pemilihan umum”.
Kewenangan  atributif  MA  ini kemudian  diikuti  oleh  sejumlah  produk hukum derivasinya. Hal ini bisa ditelusuri dalam UU No. 4 Tahun 2004 Jo UU No. 3 Tahun 2009 selaku revisi atas UU No. 14 Tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung yang diikuti dengan keluarnya Perma No.1 Tahun  2004  sebagai  pengganti  Perma No.1Tahun  1999  Jo  Perma  No.1  Tahun 2011  tentang Hak Uji Materiil. Kehadiran UU No. 5 Tahun2004 Jo UU No. 48 Tahun 2009 sebagai revisi atas UU No.14 Tahun 1985  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  juga menegaskan  hal  yang  serupa.  Terakhir, dipertegas  pula  dalam  ketentuan  UU  No. 12  Tahun  2011  yang  mengatur  problem pembentukan peraturan perundang- undangan  di  Indonesia 4 .Pada  hakekatnya, substansi  dari  beberapa  produk  hukum  di atas,  menegaskan hal yang serupa dimana Mahkamah
Agung
mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan  dibawah  undang- undang terhadap undang-undang 5 .
perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”.
5 Untuk lebih jelas, periksa ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf  b, dan ayat (3) UU No.4/2004 Jo Pasal 31 ayat (1) UU No. 5/2004 Jo Pasal 20 ayat (2)  huruf  b  UU  No.  48/  2009  Jo  Pasal  9  UU No.12/2011.  Ketentuan  dalam  produk  hukum  ini,
Terlepas  dari  itu,  pengaturan kewenangan  menguji  atas  seluruh  jenis produk  peraturan  perundangan-undangan pasca  perubahan  ketiga  UUD  NRI  Tahun 1945,  tentu  masih  mengundang  polemik hukum  ataupun  perdebatan  tersendiri  di kalangan  para  pemerhati  hukum  di Indonesia.  Apakah  tepat,  kompetensi yuridis  terkait  pengujian  norma  hukum sebaiknya  dipisahkan  atau  dibuat  garis demarkasi yang tegas ke dalam dua cabang kekuasaan  yudikatif  yang  berbeda  yakni Mahkamah    Agung  Republik  Indonesia dan  Mahkamah  Konstitusi  Republik Indonesia.
Instrumen  hukum  berupa  Perda,
mempunyai
pijakan legitimasi konstitusional  yang  kuat  sebagaiman secara  ekplisit  diatur  di  dalam  Pasal  18 ayat (6) UUD 1945 pasca perubahan UUD NRI  Tahun  1945  yakni:“Pemerintahan daerah  berhak  menetapkan  peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan” 6 .  Secara  yuridis  fomal,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pada  intinya  menegaskan  bahwa  “Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”.
6 Untuk  lebih  jelas  periksa  Pasal  18  Ayat (6) UUD NRI Tahun 1945.
7 Lihat Pasal 145 Undang-Undang Nomor 32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, bandingkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 37, Pasal  38  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun
(Propinsi/Kabupaten/Kota) bersama Pemerintah Daerah
(Propinsi/Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan  atributif  untuk  membentuk Peratura  Daerah  (Perda).  Sebagai  produk hukum  daerah,  peranan  Perda  sangatlah strategis  sebagai  landasan  hukum  utama dalam  pelaksanaan  kebijakan  otonomi daerah.
Berpedoman  pada  UU  No.  23 Tahun  2014,  pemerintah  selaku  lembaga eksekutif justru mengamputasi kewenangan  hak  uji  materiil  Perda  oleh Mahkamah  Agung  RI  dengan  melakukan pembatalan  produk  hukum  Perda  yang bermasalahlewat  mekanisme  pengujian Perda  ( executive  review) .  Mekanisme pengujian  hukum  berupa  pembatalan Perda  ( executive  review) yang  dikenal  di dalam  ketentuan  UU  No.  23  Tahun  2014 sama  dengan  model  yang  UU  No.  23 Tahun  2014  junto  UU  No.  22  Tahun 1999 7 .Pemerintah  berdalih  bahwa  model pengujian  Perda  ( executive  review) ini merupakan implikasi dari sistem pengawasan represif yang dijalankan oleh
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah junto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007  tentang  Pengawasan  Peraturan  Daerah  dan Peraturan Kepala Daerah. Bandingkan pula dengan Pasal 113 junto Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta periksa  juga  Peraturan  Pemerintah  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pembinaan  dan  Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
pemerintah  atas  produk  hukum  daerah dalam  konteks  kebijakan  otonomi  daerah saat ini.
Kehadiran UU No. 23 Tahun 2014 yang  dibentuk  di  akhir  masa  kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, dinyatakan  mulai  berlaku  pada  tanggal  2 Oktober 2014 yang silam.  Terkait dengan pembatalan  Peraturan  Daerah  (Perda), ketentuan di dalam Pasal 251 8 UU No. 23 Tahun  2014  telah  menyatakan,  harus menggunakan  Keputusan  Menteri  Dalam Negeri  (Kepmendagri)  jika  berkaitan dengan  Perda  Propinsi  dan  pembatalan
Perda Kabupaten/Kota dengan
menggunakan
Keputusan
Gubernur.
Namun demikian, klausul Pasal 251 UU ini belum  dapat  diterapkan  di  dalam  sistem penyelenggaraan  pemerintahan  daerah. Hal  ini  dikarenakan,  UU  No.  23  Tahun 2014  belum  memiliki  sejumlah  aturan pelakasana terutama pembentukan
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai instrumen  hukum  utama  penjabaran  dan pelaksana  ketentuan-ketentuan  normatif yang terkandung di dalam UU tersebut.
Jika mengacu pada ketentuan Pasal 408  UU  No.  23  Tahun  2014  di  atas, instrumen  hukum  pembatalan  Perda sebagaimana  ketentuan  UU  No.32  Tahun
8 Pasal  251Ayat  (4)  UU  No.  23  Tahun 2014 menyatakan :  Pembatalan Perda Provinsi dan peraturan  gubernur  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Menteri dan
2004  dan  sejumlah  aturan  derivasinya masih  tetap  relevan  berlaku.  Wujud instrumen  hukum  yang  diatur  secara eksplisit  dalam  pembatalan  Perda  cukup beragam  mulai  dari  :  (a)  Peraturan Presiden  (Perpres),  (b)  Peraturan  Menteri (Permendagri), dan (c) Peraturan Gubernur.  Dalam  persepektif    UU  No.12 Tahun  2011,  hal  ini  tentu  mengundang polemik hukum yang tidak bisa diabaikan begitu  saja.  Bukankah    produk  hukum berupa  “Peraturan  Presiden  (Perpres), Peraturan  Menteri  (Permendagri),  dan Peraturan  Gubernur”,  termasuk  dalam kategori  norma  hukum  yang  bersifat mengatur (regelling) dan bukan penetapan yang  bersifat  administratif (beschikking) . Di  sisi  lain,  terlihat  pula  sikap  ambivalen yang  ditunjukkan  oleh  pemerintah  dalam praktek  penegakkan  hukum,  khususnya penggunaan  instrumen  hukum  dalam pembatalan Perda. Selama ini, pemerintah justru  menggunakan  “Keputusan  Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri)”sebagaimana dikenal dalam UU No. 22 Tahun 1999
sebelumnya,  sebagai  instrumen  hukum pembatalan Perda yang dianggap bermasalah tersebut.
pembatalan  Perda  Kabupaten/Kota  dan  peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
Tidak  ada  satupun  ketentuan normatif di dalam UU No. 23 Tahun 2014 maupun  UU  No.32  Tahun  2004  yang menempatkan  Mahkamah  Agung  sebagai lembaga  yang  berwenang  melakukan pengujian  legalitas (judicial  review) atas
Perda. Inilah beberapa argumentasi pokok yang  mendasari  penulis  untuk  mengkaji dan  meneliti  lebih  mendalam,  ikhwal dialektika,  dan  problematika  yang  timbul dibalik politik hukum pengujian Perda oleh Mahkamah  Agung  dan  pemerintah  pasca perubahan    Undang-Undang  Dasar  NRI Tahun 1945.

## B. Rumusan Masalah
1. Mengapa terjadi dualisme pengujian peraturan  daerah  pasca  amandemen
UUD 1945 ?
2. Bagaimanakah  membangun  sistem pengujian  peraturan  daerah  yang ideal dimasa mendatang ?
C. Maksud dan Tujuan Penelitian
1. Menjelaskan secara detail problem dualisme pengujian peraturan daerah pasca amandemen 1945.
2. Memberikan solusi model pengujian  peraturan  daerah  yang ideal dimasa yang akan datang.
D. Manfaat Penelitian
9 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan  Ketiga, (Jakarta:  UI-Press,1984), hlm.51.  L.  Cohen  mengatakan  bahwa “Legal research  is  the  process  of  finding  the  law  that governs  activities  in  human  society.  It  involves
1. Dapat  menjadi  wacana  ilmiah  yang konstruktif bagi para perumus UUD NRI  1945  dan  pembuat  undang- undang  terkait  pelembagaan  sistem pengujian  peraturan  daerah  pasca amandemen 1945.
2. Menghasilkan  rekomendasi  terkait konsep  sistem  pengujian  peraturan daerah di masa mendatang ?

## E. Orisinalitas Penelitian
Hasil  penelusuran  melalui  studi  dokumen ataupun  kepustakaan,  sejauh  ini  penulis belum  menemukan  penelitian  hukum mempunyai unsur sinonimitas permasalahan  sebagaimana  yang  dikaji oleh penulis dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Pendekatan
Penelitian ini merupakan penelitian hukum  normatif (legal  research) 9 .  Baik Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, maupun Bahder  Johan  semuanya  menegaskan bahwa  penelitian  hukum  normatif  pada dasarnya  dilakukan  dengan  cara  meneliti data  pustaka  atau  data  sekunder  belaka yang  mencakup  diantaranya  penelitian terhadap  asas-asas  hukum,  penelitian terhadap  sistematika  hukum,  penelitian
locating  both  the  rules  which  are  enforced  by  the states and commentaries which explain or analyze these  rules .  Baca  Morris  L.  Cohen  dalam  Peter Mahmud  Marzuki, Penelitian  Hukum, Kencana, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm.29
terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian  sejarah  hukum,  dan  penelitian perbandingan  hukum 10 .  Penelitian  hukum ini, menggunakan pendekatan perundang- undangan (statute aproach) , dan pendekatan konseptual (conceptual aproach) .  Kedua    pendekatan  ini  sengaja dipilih untuk mengkaji sekaligus menjelaskan  implikasi  hukum  pengujian Perda pasca amandemen UUD 1945. Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu mengurai mengapa terjadi dualisme penguian  Perda  selama  ini  dan  tawaran konsep  ideal  sistem  pengujian  Perda dimasa mendatang.

## B. Sumber Data
Sumber  data  yang  diperoleh  penulis berasal  dari  dari  data  sekunder  yang bersumber dari studi kepustakaan.

## C. Teknik Pengumpulan Data
Oleh  karena  penelitian  ini  bersifat normatif (legal  research) maka  teknik pengumpulan  data  berdasarkan  studi dokumen  atau  studi  kepustakaanyaitu suatu  penelitian  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan  data  berdasarkan  hasil penelusuran  studi  dokumentasi  hukum atau  sumber-sumber  hukum  formal  yang terdapat dalam berbagai  produk peraturan
10 Untuk  lebih  jelas  baca  Soerjono Soekanto, Lo,cit.,., bandingkan pula dengan Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1995), hlm.29. Bandingkan dengan Bahder Johan, Metode Penelitian............Op.,Cit., hlm.84.
perundang-undangan  yang  berlaku,  buku- buku, dokumen-dokumen hukum, risalah- rasalah  hukum,  naskah  akademik  sebuah RUU, surat kabar, majalah, dan data yang berasal  dari  internet  serta  tulisan  karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat penulis.

## D. Teknik Analisis Data
Dikerenakan  jenis  penelitian  ini merupakan  penelitian  hukum  normatif (legal  research) maka,  hasil  penelusuran data kepustakaan berupa studi dokumentasi hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini akan di analisis secara deskriptif- kualitatif. Adapun teknik deskriptif kualitatif menurut  Jujur  S.  Suriasumantri 11 ,  pada prinsipnya  dikualifikasikan  dalam  tiga aspek yakni mengklasifikasi, membandingkan,  dan  menghubungkan. Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji 12 menegaskan bahwa, seorang peneliti yang menggunakan  metode  kualitatif,  tidak hanya  berorientasi  khusus  pada  upaya untuk  mengungkap  aspek  kebenaran semata, namun dia harus mampu memahami kebenaran tersebut secara utuh. Untuk menjaga konsistensi dalam
11 Jujur  S.  Suriasumantri, Ilmu  Dalam Perspektif  Moral,  Sosial,  dan  Politik;  Sebuah Dialog  tentang  Keilmuan  Dewasa  ini, (Jakarta  : Gramedia, 1986), hlm.61-62.
12 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,  2007), hlm. 250.
strutukur  analisisdata  tersebut,  maka proses  berpikir  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  bersifat  deduktif.Menurut Amirudin  dan  Zainal  Asikin,  metode deduktif  pada  hakikatnya  merupakan pegangan  utama  dalam  penelitian  yuridis normatif.  Metode  deduktif  adalah  suatu proses berpikir yang dimulai dari pernyataan yang umum menuju pernyataan yang khusus (spesifik) dengan
menggunakan logika yang dapat diterima. Ketepatan pemahaman (subtilitas itellegendi) dan  ketepatan  penjabaaran (subtilitas  explicandi) adalah  sangat relevan bagi hukum 13 . HASIL

## PENELITIAN
DAN PEMBAHASAN
A.  Mengapa  Terjadi  Pengujian  Ganda Perda Selama ini
1.  Supremasi  UUD  1945  dan  Prinsip

## Negara Hukum Dilanggar
Kedudukan  konstitusi  kita  (UUD NRI  Tahun  1945)  tak  lain  merupakan “staatsgrundgezet” dalam struktur hirarki tata  hukum  Indonesia  yang  berada  pada urutan pertama sedangkan undang-undang
13 Baca  Amirudin  dan  Zainal  Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja  Grafindo  Persada,2004),  hlm.  164. Soerjono  Soekanto  menjelaskan  secara  eksplisit bahwa  teknik  deskriptif-kualitatif  pada  dasarnya bentuk  analisis  data  yang  berhasil  diperoleh  atau dikumpulkan berdasarkan studi kepustakaan tersebut,  untuk  selanjutnya  akan  dielaborasi  dan
berada  pada  urutan  kedua  setelah  UUD 1945  selaku  “ formellgesetz” .  Mahkamah Agung  berdasarkan  Pasal  24A  ayat  (1) UUD  NRI  Tahun  1945, diberikan kewenangan  menguji  (hak  uji  materiil) terhadap  semua  peraturan  perundang- undangan di bawah undang-undang termasuk  Perda  itu  sendiri.  Begitu  juga, UU No. 4/2004 jo UU No. 3 Tahun 2009 selaku revisi atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung joUU No. 5/2004 jo UU No. 48/2009 sebagai revisi atas UU No.14 tentang  Kekuasaan  Kehakiman  juga menegaskan  Mahkamah  Agung  sebagai lembaga yudikatif, mempunyai kewenangan absolut untuk menguji peraturan  perundang-undangan  di  bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Dalam  perspektif  UU  No.  12 Tahun  2011,  sudah  sepatutnya  berlaku prinsip hukum “ lex superiori derogat legi inferiori”, yaitu bahwa aturan hukum yang kedudukannya  lebih  tinggi,  meniadakan aturan  hukum  yang  kedudukannya  lebih rendah.  Menurut  UU  No.23  Tahun  2014, kewenangan yang tidak ikut terdesentralisasi adalah kewenangan
dianalisa  secara  cermat,  sistematis  dengan  tetap memperhatikan  otentifikasi  data  dan  siginifikansi korelasi  dengan  permasalahan  yang  dikaji.  Untuk lebih  jelas  baca  Soerjono  Soekanto, Pengantar Penelitian  Hukum, (Jakarta  :UI-Press,    1986), hlm.251-252.
dibidang  kehakiman  (lembaga  yudikatif). Pembatalan Perda oleh pemerintah melalui mekanisme  “ executive  review”, lebih menonjolkan watak atau gejala sentralisasi ketimbang semangat desentralisasi.
Tindakan  pembatalan  Perda  ( executive review), dapat dianggap telah mengintervensi  dan  bahkan  melampui kewenangan MA sebagai lembaga yudaktif yanng telah diberikan kewenangan  mutlak  oleh  konstitusi  untuk menguji Perda.
Seharusnya,  basis  pertimbangan yuridis  terkait  pembentukan  UU  No.  23 Tahun 2014 tidak hanya berlandaskan pada Pasal 18 ayat (7) jo Pasal 1 ayat (1) UUD 1945  NRI  Tahun  1945 14 akan  tetapi berpijak pada (titik tolak awal) pasal 1 ayat (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  terkait  prinsip utama,  Indonesia  sebagai  negara  hukum yang menjunjung tinggi supremasi konstitusi.  Bertentangan  dengan  Pasal  1 Ayat  (3)  UUD  NRI  Tahun  1945  berarti bertentangan pula dengan ide konstitusionalisme yang terkandung dalam alinea  keempat  Pembukaan  UUD  1945. Ide konstitusionalisme menghendaki adanya supremasi UUD  NRI Tahun 1945 selaku hukum dasar tertinggi di atas segala bentuk  peraturan  perundang-undangan termasuk  UU  No.  23  Tahun  2014  itu
14 Baca  bagian  pertimbangan  dan  lihat pula bagian penjelasan dari UU No. 23 Tahun 2014.
sendiri. Jika mengacu pada pasal 1 ayat (3) UUD  NRI  Tahun  1945,  maka  implikasi yuridisnya  mengharuskan  pembentukan UU  No.  23  Tahun  2014  tidak  boleh menegasikan instruksi  Pasal  24A ayat (1) UUD1945  NRI  Tahun  1945  yang  telah memberikan kewenangan pengujian Perda kepada MA (judicial review) . Kenyataannya,  UU  No.  23  Tahun  2014 tidak menempatkan UUD 1945 NRI Tahun 1945 sebagai supremasi.
Begitu juga pengaturan kewenangan  pengujian  Perda  secara “lex specialis” harus berpijak kepada dalam UU No. 48 Tahun 2009 (UU Kehakiman )  Jo UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung  dan    UU  No.  12  Tahun  2011 mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.  Pembatalan  Perda dengan    menggunakan  Kepmendagri dalam  praktek  selama  ini  justru  tidak memberikan ruang bagi pemerintah daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) untuk mengajukan  keberatan  hukum  kepada Mahkamah  Agungdalam  bentuk  upaya “ judicial  review” yang  dijamin  di  dalam UUD  NRI  Tahun  1945.  Jika  UU  No.  23 Tahun 2014 belum memiliki aturan hukum pelaksana  maka,  secara  mutatis  mutandis masih berlaku sejumlah instrumen hukum pelaksana  UU  No.  32  tahun  2004
sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  UU No. 23 Tahun 2014.
Faktanya, produk hukum pembatalan  Perda  yang  dapat  dilakukan pengujian  (objek  sengketa)  di  Mahkamah Agung  hanyalah  dalam  bentuk  (a) Peraturan Presiden (Perpres), (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan (c) Peraturan Gubernur. Hal ini ditegaskan dalam Permendagri No. 1 Tahun 2014. Hal ini berimplikasi pada objek sengketa Perda itu  sendiri.    Kepmendagri  sebagai  produk beschikking, tidak  boleh  dijadikan  objek sengketa  di  Mahkamah  Agung  apabila pemerintah daerah tidak menerima pembatalan peraturan daerah yang dimaksud.
1. Perda  Tidak  Dikonstruksi  Sebagai

## Produk Legislatif (DPRD)
Pembatalan Perda oleh pemerintah juga  merusak  konstruksi  legislasi  daerah yang  telah  didesain  oleh  Badan  Legislasi Daerah (Balegda) DPRD. Peraturan
Daerah tidak bisa dikonstruksikan sebagai produk lembaga eksekutif atau pemerintah (regulatory power/exective acts).
Paradigma politik hukum yang digunakan oleh para pembuat UU No. 23 Tahun 2014 selama  ini  tidak  tepat  atau  menyimpang. Perda  adalah  produk  legislatif (legislatif
15 Baca  King  Faisal  Sulaiman, Dialektika Pengujian Perda........op.cit., hlm 123.
acts) pada level daerah (DPRD). Lembaga perwakilan rakyat (DPRD Propinsi/Kabupaten/Kota) bukanlah bagian  dari  satuan  pemerintah  pusat (eksekutif) 15 .  DPRD  adalah  lembaga legislatif  di  tingkat  daerah.  Secara konstitusional,  kedududukan  DPR  ialah sejajar  dengan  lembaga  eksekutif.  DPRD adalah  mitra  kerja  pemerintah  daerah  dan bukanlah  bagian  dari  cabang  kekuasaan lembaga  eksekutif apalagi dianggap sebagai  bawahan  Gubernur,  Bupati  atau seorang Walikota.
Ambivalensi produk hukum pembatalan  Perda  yang  selama  ini dipraktekkan  sungguh  sangat  ironis. Terjadi  inkonsistensi  pengaturan  dengan instrumen  pengujian  atau  pengawasan terhadap  peraturan  daerah  itu  sendiri. Fenomena ini sesungguhnya mencerminkan  terjadi  ketidaksempurnaan pada proses legislasi, khususnya pengesampingan aspek sinkronisasi vertikal-horisontal  dan  konsistensi  hirarki peraturan perundang-undangan.
Indikatornya  bisa  dibuktikan  dimana antara  Pasal  145  UU  No.  32  Tahun  2004 dengan Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 jo UU No. 5 Tahun 2004 jo UU No. 48 Tahun 2009  serta inkonsistensi antara ketentuan PP  No.  79  Tahun  2005  jo  Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014 dengan  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan daerah. Dimensi paradoksal penggunaan  ketiga  instrumen  hukum pembatalan Perda diatas, makin diperparah  dengan  hadirnya  Keputusan Menteri  Dalam  Negeri  (Kepmendagri) sebagai  instrumen  hukum  baru  dalam pembatalan Perda. Pembatalan Perda yang hanya menggunakan Kepmendagri, praktis secara  tidak  langsung  telah  terjadi polarisasi dan pergeseran lokus kewenangan  pembatalan  Perda  dalam “ executive  review” yang  bertumpu  pada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai satu-satunya  pejabat  pemerintah  yang berwenang  secara  mutlak  (kompotensi absolut)  untuk  melakukan  pembatalan terhadap Perda jika ditemukan bermasalah.
B. Rekonstruksi  Sistem Pengujian Perda Masa Mendatang
1. Penguatan Executive Preview Perda
Pilihan  kebijakan  otonomi  daerah yang  pada  intinya  menyerahkan  sejumlah wewenang  pemerintah  Pusat  kepada Daerah  harus  tetap  dibarengi  dengan langkah pengawasan (supervisi), pembinaan dan bimbingan yang tepat oleh pemerintah  pusat  agar  tidak  berubah menjadi kedaulatan daerah yang mengancam  desintegrasi  bangsa  secara nasional. Persoalan pengawasan Pusat atas produk  hukum  daerah  tetap  dipandang menjadi  faktor  determinan  dalam  bingkai
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  sebagai  implikasi  dari  sistem otonomi daerah yang berbasis dekonsentrasi  teritorial  dan  desentralisasi teritorial tersebut. Namun demikian, dalih Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)  tidak  bisa  dijadikan  legitimasi politik  hukum  untuk  membatalkan  Perda yang  notabene  merupakan  produk  para wakil  rakyat  (DPRD)  yang  dipilih langsung  oleh  rakyat  melalui  sistem pemilihan  umum  (Pemilu)  setiap  lima tahun.  NKRI  sebagai  sebuah  negara  yang berdaulat,  tetap  berpijak  pada  fondasi supremasi konstitusi sebagai bagian utama dari  prinsip  negara  hukum  Indonesia. Begitu pula, fungsi pengawasan Pusat atas produk  hukum  daerah  tetap  tidak  bisa dijadikan  dasar  legitimasi  Pembatalan Perda oleh lembaga eksekutif (Pemerintah).
Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  137  PUU-XIII/2015 pada  5  April  2017  yang  kemudian diperkuat  pula  dalam  Putusan  Nomor 56/PUU-XIV/2016  pada  14  Juni  2017, makin  mempertegas  bahwa  pemerintah seharusnya  tidak  boleh  membatalkan Perda  selaku  produk  hukum  lembaga legislatif (DPRD). Pembatalan Perda oleh Pemerintah adalah tindakan inkonstitusional yang bukan hanya mengingkari  supremasi  konstitusi  dan prinsip negara hukum tetapi juga merusak
konstruksi proses legislasi Perda di DPRD. Setidaknya  terdapat  lima  alasan  MK mencabut wewenang Mendagri dan Gubernur  untuk  membatalkan  Perda sebagai berikut : 16
1. Keberadaan  judicial  review  di  dalam suatu negara hukum, merupakan salah satu syarat tegaknya negara hukum itu sendiri,  sebagaimana  tersurat  dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Peraturan perundang-undangan hanya layak diuji oleh  suatu  lembaga  yustisi.  Dengan bahasa lain, suatu produk hukum hanya absah jika diuji melalui institusi hukum bernama  pengadilan (judicial  review).
Itulah  nafas  utama  negara  hukum sebagaimana  diajarkan  pula  dalam berbagai teori pemencaran dan pemisahan  kekuasaan  yang  berujung pada  pentingnya  mekanisme  saling mengawasi  dan  mengimbangi (checks and  balances) .  Deskripsi  pengaturan dalam  berbagai  peraturan  perundang- undangan  sebagaimana  diuraikan  di atas  merupakan  bukti  nyata  bahwa mekanisme  judicial  review  bahkan sudah  diterapkan  sebelum  dilakukan perubahan UUD 1945.
2. Menurut  UU  No  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda jelas
16 Sebagaimana dirangkum oleh detikcom, Selasa 20 April 2017.
disebut  sebagai  salah  satu  bentuk peraturan perundang-undangan dengan hierarki di bawah UU. Maka sebagaimana  ditentukan  oleh  Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, pengujiannya hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh lembaga lain.
3. Eksekutif  bisa  membatalkan  Perda, menyimpangi  logika  dan  bangunan negara  hukum  Indonesia  sebagaimana amanah  Pasal  1  ayat  (3)  UUD  1945 juga  menegasikan  peran  dan  fungsi Mahkamah  Agung  sebagai  lembaga yang berwenang melakukan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU in casu Perda
Kabupaten/Kota
sebagaimana ditegaskan  dalam  Pasal  24A  ayat  (1) UUD 1945.
4. Ekses  dari  produk  hukum  pembatalan Perda dalam lingkup eksekutif dengan produk  hukum  ketetapan  gubernur sebagaimana  ditentukan  dalam  Pasal 251  ayat  (4)  UU  Pemda  berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan jika kewenangan pengujian atau  pembatalan  Perda  terdapat  pada lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif.
5. Jika  peraturan  daerah  itu  sudah mengikat umum, maka sebaiknya yang
mengujinya  adalah  lembaga  peradilan sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan  peraturan  daerah  yang bersangkutan  sesuai  dengan  sistem yang dianut dan dikembangkan menurut UUD 1945 yakni "centralized model  of  judicial  review" ,  bukan decentralized model", seperti ditentukan  dalam  Pasal  24A  ayat  (1) dan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD  1945 pasca amandemen.
Dalam konteks pengawasan produk  hukum  Perda  oleh  pemerintah pusat  dan/atau  Gubernur  sebagai  wakil pemerintah  pusat,  maka  kewenangan “executive preview” atas rancangan Perda itulah  yang  sebaiknya  diberikan  kepada pemerintah  pusat  dan  bukan  mekanisme “review” atas peraturan daerah yang sudah dipromulgasikan dan dinyatakan mengikat untuk  umum.  Oleh  sebab  itu,  tindakan “ executive review” atas sejumlah Peraturan  Daerah  (Perda)  yang  terjadi selama  ini  sebaiknya  beralih  kepada tindakan “ executive preview” atas produk hukum  daerah  yang  bersifat  abstrak  dan umum (general  and  abstract  norm) akan tetapi masih berbentuk rancangan Perda.
Pemerintah cukup melakukan evaluasi atau pengkajian an sich terhadap tiap  rancangan (legal  drafting) Perda tersebut  baik  dari  aspek  materilnya ataupun aspek formilnya untuk
memastikan  apakah  Rapeda-Raperda  itu bertentangan  atau  tidak  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau  sejumlah  batu  uji  (standar  normatif) sebagaimana yang diatur di dalam UU No. 23  Tahun  2014  beserta  instrumen  hukum pelaksana  yang  terkait.  Jika  dianggap bermasalah  atau  bertentangan  dengan sejumlah batu uji sebagaimana konstruksi UU No. 23 Tahun 2014, maka pemerintah cukup  menyampaikan  hasil  evaluasinya tersebut dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah  daerah  untuk  diperbaikan dan/atau  dilakukan  sinkronisasi  atau harmonisasi  kembali  sesuai  hasil  evaluasi oleh pemerintah pusat tersebut.
Dalam perspektif ini, tindakan “executive  preview” pemerintah dalam  hal  ini  hanya  sebatas  dalam kerangka evaluatif yang bersifat administratif yang tidak berimplikasi pada pembatalan  sebuah  Perda.  Kompetensi yuridis  untuk  menilai  apakah  sebuah produk peraturan daerah (Perda) dianggap bermasalah  dan  kemudian  dibatalkan sejatinya  hanya  dapat  dibuktikan  lewat proses peradilan yakni melalui mekanisme “ yudicial review” oleh lembaga kehakiman atau yudikatif. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari  inkonsistensi  pemerintah dalam  mematuhi  peraturan  perundang- undangan yang berlaku. Sebaiknya pemerintah  segera  mengevaluasi  dan menyempurnakan kembali desain
kebijakan  otonomi  terutama  revitalisasi produk-produk hukum yang lebih terstruktur,  sistamatis  dan  saling  sinergis berdasarkan  hirarki  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.

## 2. MK  Penguji  Seluruh  Peraturan
Perundang-Undangan
Konflik dualisme kewenangan pengujian Perda antara pemerintah dengan MA  yang  terjadi  selama  ini  telah  di selesaikan  oleh  Putusan  MK  Nomor  137 PUU-XIII/2015 Jo Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016.  Akan  tetapi,  dimasa mendatang  sebaiknya,  pengujian  seluruh peraturan  perundang-undangan  dijadikan dalam  satu  kekuasaan  lembaga  yudikatif yaitu  MK  sebagai  lembaga  penjaga konstitusi.  Penggunaan  standar  pengujian dalam perkara “judicial review” oleh MK mencakup keseluruhan yakni aspek formil dan materiil dari sebuah UU yang menjadi objek  sengketa  tersebut.  Hal  ini  tercemin dalam Pasal 1 ayat (1) jo Pasal 4 ayat (30 dan ayat (4) PMK No. 6 tahun 2005. MK dalam  melakukan  pengujian,  tidak  hanya menilai  materi  muatan  dalam  ayat,  pasal, dan/atau  bagian  UU  yang  dianggap bertentangan  dengan  UUD  1945  akan tetapi  menilai  pula    syarat  formil  apakah dari segi pembentukannya telah memenuhi standar  prosedur  yang  jelas  dan  tepat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
Kondisi ini berbeda dengan hukum acara  yang  berlaku  di  MA,  khususnya dalam  perkara “judicial  review” .  Hukum acara  yang  berlaku  di  MA,  justru memperlihatkan  adanya  pengaturan  yang inkonstitusional  dan  dikotomis  antar payung hukum yang terkait. Batu uji yang digunakan  oleh  MA  dalam  perkara “judicial  review” secara  ekstrinsik  telah ditegaskan di dalam Pasal 31 ayat (2)  UU No. 5 Tahun 2004 jo Pasal 20 ayat (2) UU No.  48  Tahun  2009.  Kedua UU menegaskan  bahwa,  MA  berwenang menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah UU dengan alasan  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi atau  pembentukannya  tidak  memenuhi ketentuan  yang  berlaku”.  Kedua  UU  ini juga menegaskan bahwa putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang- undangan  sebagai  hasil  pengujiandalam perkara “judicial  review” ,  dapat  diambil baik  berhubungan  dengan  pemeriksaan pada  tingkat  kasasi  maupun  berdasarkan permohonan  langsung  pada  Mahkamah Agung.
Dari  segi  birokrasi  peradilan, proses  beracara  di  MK  lebih  cepat  dan tidak  perlu  mengeluarkan  biaya  mahal ketimbang yang di MA. Proses peradilan di MK  relatif  dilakukan  dengan  cara  acara yang  sederhana,  cepat  dan  dengan  biaya
yang  ringan  sebagaiman  tercermin  di dalam  PMK  No.6  Tahun  2005  tentang
Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Melalui payung  hukum  ini,  MK  menguraikan secara  komprehensif  terkait  mekanisme beracara  dalam  perkara “judicial review”
yang  dilakukan  secara  sederhana,  cepat, dan  bahkan  mengratiskan  biaya  perkara.
Di sisi lain, MA justru belum menunjukan komitmen  akan  terselenggaranya  asas perdilan  yang  sederhana,  cepat  dan  biaya ringan.  Salah  satu  indikatornya,  bisa terbaca  di  dalam  ketentuan  Perma  No.  1 Tahun 2011 khusus  pada Pasal  2 ayat  (4) yang mewajibakan kepada pihak pemohon (judicial review) untuk membayar seluruh biaya  perkara  pada  saat  mendaftrakan permohonan keberatan dan besarnya akan diatur tersendiri oleh MA 17 .
Persidangan  jarak  jauh  dengan penggunan tekonlogi video dan teleconference sehingga  sangat  membantu dan mempermudah para pihak yang sedang berperkara  di  MK.  Langkah  MK  ini setidaknya  sangat  meringankan  beban finansial  maupun  birokrasi  peradilan apalagi  bagi  para  pihak  yang  terkategori termarginal dan jauh dari akses hukum dan pembangunan  serta  berada  di  pelosok daerah-daerah  di  Indonesia.  Kondisi  ini
17 Abdul  Latif,  dkk, Fungsi  Mahkamah Konstitusi:  Upaya  Mewujudkan    Negara  Hukum Demokrasi ,  (Yogyakarta:  Total  Kreasi  Media,
tentu  berbeda  dengan  MA  yang  jika dilacak di dalam Perma No. 1 Tahun 2011 sebagai  hukum  acara  yang  berlaku  justru penggunaan  internet  dan  video dan teleconference belum  terintegrasi  sebagai bagian  dari  hukum  acara  yang  berlaku dalam perkara “judicial review” di MA itu sendiri.

## PENUTUP

## A. Kesimpulan
1. Praktek  dualisme  pengujian  Peraturan Daerah (Perda) yang terjadi selama ini antara  Pemerintah  dan  MA  sebagai akibat :
a. Supremasi  konstitusi  (UUD  NRI Tahun  1945)  dan  prinsip  negara hukum dilanggar. Pembatalan
produk hukum Perda oleh lembaga eksekutif melalui “ executive review” meskipun  dengan  dalih melaksanakan  fungsi  pengawasan Pusat  atas  produk  hukum  daerah dan NKRI, tetap dipandang inkonsitusional  dan  tidak  sesuai dengan  sistem  pengujian  norma yang berlaku di Indonesia. Seharusnya,  basis  pertimbangan yuridis  terkait  pembentukan  UU No.  23  Tahun  2014  tidak  hanya berlandaskan pada Pasal 18 ayat (7)
2009),  hlm  75,  sebagaimana  dikutip  pula  oleh Janpatar Simarmora, Ibid., hlm 114-115.
jo Pasal 1 ayat (1) UUD  1945 NRI Tahun 1945 akan tetapi pijak utama seharusnya,  pasal  1  ayat  (3)  UUD NRI  Tahun  1945  terkait  prinsip utama,  Indonesia  sebagai  negara hukum  yang  menjunjung  tinggi supremasi konstitusi. Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun  1945  berarti  bertentangan pula dengan ide konstitusionalisme yang  terkandung  dalam  alinea keempat  Pembukaan  UUD  1945. Jika mengacu pada pasal 1 ayat (3) UUD  NRI  Tahun  1945,  maka implikasi yuridisnya mengharuskan  pembentukan  UU No.  23  Tahun  2014  tidak  boleh menegasikan  instruksi  Pasal  24A ayat  (1)  UUD1945  NRI  Tahun 1945  yang  telah  memberikan kewenangan pengujian Perda
kepada MA (judicial review) .
b. Perda  tidak  dikonstruksi  sebagai produk  legislatif  (DPRD).  Selain mereduksi  kewenangan  lembaga yudikatif  (MA)  seperti  isyarat Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945, pembatalan Perda oleh pemerintah juga  merusak  konstruksi  legislasi daerah  yang  telah  didesain  oleh Badan  Legislasi  Daerah  (Balegda) itu  sendiri.  Lembaga  perwakilan rakyat
(DPRD
Propinsi/Kabupaten/Kota) bukanlah bagian dari satuan pemerintah pusat (eksekutif). DPRD adalah lembaga legislatif di tingkat daerah. DPRD adalah mitra kerja  pemerintah  daerah  dan bukanlah  bagian  dari  cabang kekuasaan lembaga eksekutif apalagi dianggap sebagai bawahan Gubernur,  Bupati  atau  seorang Walikota.
2. Rekonstruksi    sistem  pengujian  Perda di  masa  mendatang  harus  mengarah pada  dua  arus  paradigma  yakni penguatan executive  preview Perda oleh  pemerintah  dan  menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji Perda dan seluruh peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  di Indonesia.

## B. Saran
1. Pasca  putusan  MK  Nomor  137  PUU- XIII/2015  Jo  Putusan  MK  Nomor 56/PUU-XIV/2016, DPR harus segera melakukan  revisi  terbatas (legislatif review) terhadap  UU  No.  23  Tahun 2014  dengan  menghapus  kewenangan pembatalan  Perda  oleh  pemerintah sebagaimana yang terjadi selama ini.
2. Jika  Perda  sudah  mengikat  umum, maka  sebaiknya  yang  mengujinya adalah  lembaga  peradilan  (yudikatif)
sebagai pihak ketiga yang sama sekali tidak terlibat dalam proses pembentukan  Perda  sesuai  dengan sistem  yang  dikembangkan  menurut UUD NRI Tahun 1945 yakni
"centralized model of judicial review" , seperti  ditentukan  dalam  Pasal  24A ayat  (1)  dan  Pasal  24C  ayat  (1)  UUD 1945 pasca amandemen.
3. Dalam konteks pengawasan Pusat atas produk hukum daerah, maka kewenangan “executive  preview”
itulah yang sebaiknya diberikan kepada pemerintah, bukan mekanisme “executive  review” yang  berakhir dengan pembatalan Perda.
4. Idealnya dimasa mendatang, pengujian Perda dan seluruh peraturan perundang-undangan  dijadikan  dalam satu kekuasaan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah
Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi ( the Guardian of the constitution) .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Ashiddiqie, Jimly.. Perihal Undang-
Undang. Cetakan Pertama.
Jakarta: Konstitusi Press,
Jakarta, 2006.
………………... Hukum  Acara  Pengujian Undang-Undang. Cetakan
Pertama. Jakarta:Konstitusi
Press, 2006.
……………….. Hukum  Tata  Negara  dan
Pilar-Pilar
Demokrasi;Serpihan
Pemikiran Hukum, Media dan HAM. Edisi Revisi.Jakarta :Konstitusi  Press,2006.
………………. Pokok-Pokok  Hukum Tata  Negara  Indonesia. Jakarta :Bhuana Ilmu Populer, 2007.
Ahmad, Mashum. Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen UUD 1945.
Yogyakarta : Total Media, 2009. Asikin,  Zainal  dan  Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
Budiarjo,  Miriam. Dasar-Dasar  Ilmu Politik. Edisi  Revisi.Jakarta  :  Gramedia, 2008.
Dimyati,  Khudzaifah. Teorisasi  Hukum: Studi  Tentang  Perkembangan  dan Pemikiran  Hukum  di  Indonesia 1945-1990.
Surakarta :
Muhammadiyah  University  Press,
2004. Huda, Ni’matul. Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yogyakarta : UII
Press,2007.
………………. Lembaga  Negara  Dalam Masa  Transisi  Demokrasi. Yogyakarta  :
FH UII Press, 2007.
......................&  Nazriyah,  R., Teori  &
Pengujian  Peraturan  Perundang-
Undangan. Cetakan Pertama. Bandung :Nusa Media,2011.
Handoyo,  Cipto  B.  Hestu. Hukum  Tata Negara Indonesia; Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia. Yogyakarta  :  Universitas
Atmaja Jaya,2009.
Johan, Bahder. Metode Penelitian
Hukum. Bandung : Mandar Maju, 2008.
Kelsen, Hans. General Theory of Law and
State, Translate by Anders Wedberg.  New  York: Russell  & Russell, 1973.
................................ Teori  Umum  Tentang Hukum  dan  Negara. Cetakan  I.
Bandung : Nusa Media &
Nuansa,2006.
MD,  Mahfud. Pergulatan  Politik  dan Hukum  Di  Indonesia .  Yogyakarta  :
Gama Media,1999. ....................... Politik Hukum di Indonesia .Jakarta : LP3ES, 1998. Marzuki, Mahmud
Peter. Penelitian
Hukum. Jakarta : Kencana, 2011.
Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Cetakan Kedua.Yogyakarta :UII Press, 2004. ...................... Teori dan Politik Konstitusi. Cetakan Pertama.Yogyakarta  :UII  Press,
2001.
Mamudji, Sri dan Soekanto, Soerjono. Penelitian
Hukum
Normatif. Jakarta  :  Raja  Grafindo
Persada, 1995. ......................................................... Peneli tian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan  Umum. Jakarta  :Raja
Grafindo Persada, 2007.
M.  Soemantri,  Sri,  H.R. Prosedur  dan
Sistem Perubahan Konstitusi.
Bandung :Alumni, 1987.
…………….................. Hak  Uji  Material Di Indonesia. Edisi Kedua.Bandung
:Alumni, 1997.
……………………….. Tentang Lembaga- Lembaga  Negara  Menurut  UUD 1945. Cetakan  VI.Bandung  :Citra Adtya Bakti, 1989.
Na'a, Suprina,IGde
Pantja Astawa .Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di  Indonesia. Bandung : Alumni, 2008.
Nusantara,  Abdul  Hakim  Garuda. Politik Hukum Indonesia. Jakarta  :YLBHI, 1988. Prodjodikoro,  Wirjono. Azas-Azas  Hukum Tata  Negara  Indonesia. Jakarta  : Dian Rakyat,  1989.
Puspitasari,  Sri  Hastuti  dan  Bambang
Soetiyoso. Aspk-Aspek
Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
Yogyakarta :UII Press, 2005.
Poerwadarminto,  W.J.S. Kamus  Umum Bahasa Inodonesia. Jakarta: Balai Pustaka,
Rahardjo,  Satjitpo. Beberapa  Pemikiran
Tentang  Ancangan  Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum
Nasional. Bandung  :  Sinar  Baru, 1985.
Ranggawidjaja,  Rosjidi. Pengantar  Ilmu
Perundang-undangan. Bandung  : Mandar Maju, 1998.
Sj, Adolf, Heiken. Kamus Jerman- Indonesia. Cetakan  III.Jakarta  :
Gramedia Pustaka Utama, 1992.
Sulaiman,  Faisal  King. Sistem  Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia. Cetakan  I.  Yogyakarta  :
UII Press,  2013. ....................................... Politik  Hukum

## Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia,
Cetakan  I.  Yogyakarta  :  UII  Press, 2017.
....................................... Teori  Peraturan
Perundangang-undangan  dan  Aspek
Pengujiannya, Cetakan I. Yogyakarta : Thafa Media,  2017. ....................................... Ketika  Hukum Tak Lagi Panglima; Sengkarut Problematika  Wajah  Hukum  Indonesia , Kaukaba Press, Yogyakarta, 2017. ....................................... Teori  dan  Hukum Konstitusi, Nusa Media, Bandung, 2017.
....................................... Politik Hukum Indonesia, Thafa  Media,  Yogyakarta,
2017.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum. Cetakan  Ketiga.  Jakarta  UI- Press,  1984.
…………………….. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan  Keempat.Jakarta  : UI-Press,  1986.
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  dan UUD  1945,  Kajian  Perbandingan tentang  Dasar Hidup bersama dalam Masyarakat  yang  Majemuk. Jakarta  : UI Press, 1985.
Syahuri,
Taufiqurahman. Hukum
Konstitusi-Proses dan Prosedur Perubahan UUD di  Indonesia  1945- 2002. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Soeprapto  Indrati,  Farida  Maria. Ilmu Perundang-undangan 1. Yogyakarta :
Kanisius, 2007.
…………………………………., Ilmu Perundang-undangan, Yogyakarta  :
Kanisius, 1998.
Sj, Adolf, Heiken. Kamus Jerman- Indonesia. Cetakan  III.  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1992. Soebechi,  Imam. Judicial  Review  Perda dan  Pajak  Retribusi. Sinar  Grafika.
Jakarta : Cetakan Pertama,  2012.
Thohari A. Ahsin &Imam Syaukani. Dasar-Dasar Poltik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Winardi. Dinamika  Politik  Hukum  Pasca Perubahan Konstitusi dan
Implementasi Otonomi Daerah.
Malang: Setara Press,  2008. Wahjono,  Padmo. Indonesia  Negara
Berdasarkan atas Hukum . Cetakan II.Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986. Peraturan
Perundang-undangan

## Republik Indonesia
Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945  perubahan ke II. Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945 perubahan ke III. Indonesia. Undang-Undang  Dasar  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia Tahun 1945 perubahan ke IV. Indonesia.  Undang-Undang    Nomor  10
Tahun  2004Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2004 Nomor  53,  Tambahan  Lembaran Negara  Nomor  4389  tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Indonesia.  Undang-Undang    Nomor  12 Tahun  2011  Lembaran  Negara Republik  Indonesia    Tahun  2011
Nomor  82,  Tambahan  Lembaran
Negara  Nomor  5234  tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  27 Tahun  2009  Lembaran  Negara
Republik Indonesia   Tahun 2009
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5043  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2014  Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor  5568  tentang  Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  Daerah,  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  53  Tahun  2007 tentang  Pengawasan      Peraturan Daerah  dan  Peraturan  Kepala Daerah.
Indonesia.  Peraturan  Pemerintah  Nomor
20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri/Permendagri  Nomor  53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Indonesia.  Permendagri  Nomor  23  Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Terhadap
Pemerintahan Daerah.
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam
Negeri  Nomor  44  Tahun  2008 tentang  Kebijakan  Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2009.
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  15  Tahun  2006 tentang Jenis  dan Bentuk  Produk Hukum Daerah.
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  16  Tahun  2006 tentang  Prosedur  Penyusunan Produk Hukum Daerah;
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  1  Tahun  2014 tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah.
Indonesia.  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri  Nomor  80  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Produk Hukum Daerah.
Makalah/Artikel/Naskah Ilmiah/Jurnal/Opini internet
Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan  Presiden  RI  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara  (Suatu  Studi  Analisis Mengenai  Keputusan  Presiden yang  Berfungsi  Pengaturan  dalam Kurun  waktu  Pelita  I-Pelita  VI), Disertasi, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
Ashidiqque,  Jimly Cita  Negara  Hukum Indonesia Kontomporer, Orasi ilmiah  yang  disampaikan  dalam acara  wisuda  program  sarjana hukum Fakultas Hukum
Universitas  Sriwijaya  Palembang, 23 Maret 2004.
Arbain,  Asnawi. Pengawasan  Terhadap Peraturan  Daerah  Dalam  Rangka Pelaksanaan  Otonomi  Daerah . Tesis, 2006.
Manan, Bagir. Ketentuan-ketentuan tentang  Pembentukan  Perundang- undangan  Dalam  Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan pada pertemuan ilmiah  tentang  Kedudukan  Biro- biro Hukum/Unit Kerja Departemen LPND dalam Pembagunan  Hukum,  Jakarta,  19- 20 Oktober 1994. ..................., Pemikiran
Negara Berkonstitusi di Indonesia, makalah,1999.
Imam  Soebechi,  Disertasi, Implementasi Teori  Norma  Hukum  Berjenjang
dalam  Uji  Materiil  Perda  Pajak
dan Retribusi Daerah di Mahkamah Agung, Disertasi,
Univesitas  Padjajaran,  Bandung,
2010.
Huda,  Ni’matul. Hubungan  Pengawasan
Produk  Hukum  Daerah  Antara
Pemerintah dan Pemerintah Daerah  Dalam  Negara  Kesatuan Republik Indonesia. Desertasi, 2009. Sudjito, Hukum Progresif Untuk Mewujudkan  Keadilan  Substantif Dalam Bingkai Nilai-Nilai Pancasila, makalah  disampaikan dalam Sarasehan
Nasional,
Implementasi  Pancasila  Dalam
Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, kerjasama  Mahkkamah Konstitusi dengan UGM Yogyakarta, 2-3 Mei 2011, Yogyakarta Radhie, Teuku Mohammada. Pembaharuan dan
Politik  Hukum  Dalam  Rangka Pembangunan  Nasional, Jurnal
Prisma Nomor 6 Tahun II
Desember 1973.