## IMPLEMENTASI KERJASAMA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG INFORMASI STATISTIK KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM
Asto Yudho Kartiko 1 , Biyan Habibie 2 , Dimas Dwi Hartawan 3 , Fikri Rahmat Fadila 4
1 Jurusan Prodi Hukum Keimigrasian, E-mail : astoyudhokartiko6@gmail.com
2 Jurusan Prodi Hukum Keimigrasian, E-mail : habibiebiyan123@gmail.com
3 Jurusan Prodi Hukum Keimigrasian, E-mail : inilohgwdimas@gmail.com 4 Jurusan Prodi Hukum Keimigrasian, E-mail : fikrirahmat888@gmail.com
Info Artikel

## Abstract
Masuk: Diterima: Terbit:
Keywords:
Directorate General of Immigration, Central Bureau of Statistics, and immigration cooperation Information is a very important community need  today. One of them is immigration statistics information that will be useful both for the People of Indonesia and for the Government of Indonesia. The  purpose  of  this  research  is  to  know  the  implementation  of cooperation conducted by the Directorate General of Immigration with the Central Statistics Agency from the form of cooperation and the results of cooperation based on the point of view of law and legal basis can be done cooperation. The research method used is normative juridicalmethod. The results of this study show that the implementation  of  cooperation  conducted  by  the Directorate General of Immigration with the Central Bureau of Statistics has been  done  on  immigration  information  statistics  both  in  the national and regional spheres.

## Abstrak
Kata kunci: Direktorat  Jenderal  Imigrasi, Badan Pusat Statistik, dan kerja sama keimigrasian
Corresponding Author:
Asto Yudho Kartiko, E-mail : astoyudhokartiko6@gmail.com Informasi merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting pada  zaman  sekarang.  Salah  satunya  adalah  informasi  statistik keimigrasian  yang  kedepannya  berguna  baik  untuk  masyarakat Indonesia maupun bagi pemerintah Indonesia. tujuan penelitian ini  adalah  untuk  mengetahui  implementasi  kerjasama  yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan  Badan  Pusat  Statistik  dari  bentuk  kerjasama  dan  hasil kerjasama  berdasarkan  sudut  pandang  hukum  serta  landasan hukum  dapat  dilakukan  kerjasama.  Metode  penelitian  yang digunakan  adalah  metode yuridis  normatif.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan bahwa implementasi kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan
.

## I. Pendahuluan
Manusia  merupakan  sumber  daya  paling  penting  dalam  organisasi  untuk mencapai  keberhasilan  tujuan  yang  sudah  ditetapkan.  Sumberdaya  manusia mempunyai peran penting dalam kinerja organisasi karena kualitas sumber daya manusia yang baik adalah kunci dari baiknya organisasi itu. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi baik buruknya kinerja karyawan tersebut, terutama sangat di pengaruhi  oleh  komunikasi  organisasi  karena  pada  hakikatnya  manusia  adalah makhluk sosial yang harus melaukan komunikasi agar dapat menjalani kehidupan sehari  hari,  kerjasama  kelompok  juga  penting  karena  dalam  setiap  organisasi dibutuhkan  kerjasama  agar  tugas  yang  diberikan  dapat  diselesaikan  dengan maksimal.
Bentuk kerjasama menurut Sarwono merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas yang didasari oleh peraturan dan prosedur 5 .  Bowo  dan  Andy  menjelaskan  bahwa  dalam  pelaksanaan  kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila  diperoleh  manfaat  bersama  bagi  semua  pihak  yang  terlibat di  dalamnya (win-win) 6 .  Jika  satu  pihak  dirugikan  dalam  proses  kerjasama,  maka  kerjasama tidak  lagi  terpenuhi.  Dalam  upaya  mencapai  keuntungan  atau  manfaat  bersama dari  kerjasama  yang  baik  antara  semua  pihak  dan  pemahaman  sama  terhadap tujuan bersama.
Salah satu instansi yang menangani masalah keimigrasian di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Imigrasi yang berada dibawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 549 PERMENKUMHAM Nomor 29 Tahun 2015  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi yaitu perumusan  kebijakan,  pelaksanaan  kebijakan,  pemberian  bimbingan  teknis  dan supervisi,  serta  pelaksanaan  pemantauan,  evaluasi,  dan  pelaporan  di  bidang penegakan  hukum  dan  keamanan  keimigrasian,  pelayanan  dan  fasilitas keimigrasian,  perlintasan  negara  dan  kerja  sama  luar  negeri  keimigrasian,  dan teknologi informasi keimigrasian
Dalam  menjalankan  fungsinya  yaitu  kerjasama,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi mempunyai unsur pelaksana dalam hal kerjasama keimigrasian yaitu Direktorat Kerjasama Keimigrasian. Menurut Pasal 651 PERMENKUMHAM Nomor 29 Tahun 2015  Tentang  Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai fungsi yaitu
:
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama Keimigrasian
b. penyiapan penyusunan standardisasi di bidang Kerja Sama Keimigrasian
c. pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  kerja  sama antarlembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia
d. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang keimigrasian antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, kerja sama organisasi internasional,
5 Sarwono. 2011. Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka. Hal 139
6 Bowo dan Andy.2007. Kerja sama. Yogyakarta. Pustaka Larasati, Hal 50 – 51
kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama Keimigrasian
f. pelaksanaan  urusan  tata  usaha  serta  evaluasi  dan  penyusunan  laporan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian.
Berdasarkan  pasal  tersebut,  maka  Direktorat  Imigrasi  juga  dapat  melakukan kerjasama  keimigrasian  dengan  lembaga  pemerintah  dan  lembaga  non  – pemerintah,  organisasi  internasional,  dengan  beberapa  negara  dan  perwakilan asing.
Instansi yang menangani hal statistik di Indonesia adalah Badan Pusat Statistik. Badan  Pusat  Statistik  adalah  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden 7 . Menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistika, BPS mempunyai peranan sebagai berikut :
1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat yang diperoleh dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.
2. Membantu kegiatan statistik di kementrian, lembaga pemerintah atau institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional.
3. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik.
4. Membangun  kerjasama  dengan  institusi  internasional  dan  negara  lain  untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.
Beberapa  pasal  tersebut  merupakan  perwujudan  dari  pendapat  Bawono  dan Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik bekerja sama dalam hal data keimigrasian, pelatihan teknis stastistik, dan lainnya  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan  pemerintah  akan  data keimigrasian. Hal tersebut diwujudkan dalam kerjasama kedua lembaga tersebut tanggal  23  Agustus  2018  pada  Perjanjian  Kerja  Sama  Badan  Pusat  Statistik  dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pada saat itu  Yunita Rusanti,  selaku Deputi Bidang Statistik  Distribusi  dan  Jasa  yang  berada  di  bawah  naungan  BPS  mengaku  telah lama menunggu adanya perjanjian tersebut karena akan menimbulkan banyaknya variasi data distribusi dan jasa yang diperlukan pemerintah, terutama dalam urusan keimigrasian  seperti  data  tenaga  kerja,  migran,  besaran  pengeluaran  wisatawan, lama menginap, dan tempat tinggal 8 . Kemudian, hasil salah satu kerjasama tersebut di  publikasikan  pada  situs  Badan  Pusat  Statistik  atau  ke  dalam  Buku  Angka Publikasi yang sudah di kodifikasikan oleh Badan Pusat Statistik.
Contoh  implementasi  kerjasama  tersebut  adalah  tanggal 5  Maret  2021  Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit, Bugie Kurniawan mengujungi Kantor Badan Pusat Statistik Sampit, yang di dampingi oleh beberapa pejabat struktural lainnya seperti  Kepala  Seksi  Intelijen  dan  Penindakan,  Kepala  Seksi Teknologi Informasi dan  Komunikasi  Keimigrasian, dan  Kepala  Sub  Seksi  Lalu  Lintas  Keimigrasian 9 .
7 Badan Pusat Statistik (bps.go.id) , diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 22.14 WIB
8 ibid
9 Karsa (Kantor Imigrasi Sampit) Kunjungi Badan Pusat Statistik Sampit - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit , diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 23.17 WIB
Pihak Kantor Imigrasi Kelas II Sampit disambut langsung oleh Kepala Kantor BPS Sampit,  Eddy  Surahman,  S.ST.,  M.Si.    di  ruang  kerjanya.  Pertemuan  tersebut merupakan  pertemuan  pertama  untuk  bersilaturahmi  sekaligus  saling  bertukar pikiran dalam berbagai hal dimana data yang dikumpulkan oleh BPS Sampit dapat dijadikan  bahan  untuk  menentukan  keputusan-keputusan  strategis  untuk  pihak keimigrasian sampit. Sebagai contoh dengan meningkatnya lalu lintas orang baik WNA  maupun  WNI  akan  berpengaruh  terhadap  perekonomian  dan  potensi kejahatan  yang  muncul  nantinya  di  wilayah  sampit.  Selain  itu,  pihak  imigrasi sampit  juga  ingin  meningkatkan  kapabilitas  dan  kemampuan  timnya  dalam  hal statistik sehingga dapat  membuat data yang sesuai dengan kaidah ilmu statisika yang baik dan benar.
Selain itu, masih banyak implementasi terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  Badan  Pusat  Statistik  lainnya.  Menurut Anthony Allot tentang efektivitas hukum bahwa 10 :
“ hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif  secara  umum  dapat  membuat  apa  yang  dirancang  dapat  diwujudkan,  jika  suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan menyelesaikannya”
Berdasarkan  pendapat  tersebut,  maka  suatu  hukum  akan  efektif  apabila  dapat diwujudkan  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan  dan  kehidupan  bernegara. Oleh  karena  itu  suatu  implementasi  dalam  kerjasama yang  dilakukan  oleh Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  Badan  Pusat  Statistik  jika  sudah  sesuai menurut hukum, maka kerjasama tersebut telah efektif sesuai aturan hukum yang mengaturnya  sehingga  dapat  bermanfaat  untuk  kehidupan  sosial  bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  yaitu  mencakup peraturan tertulis dan terkait antara sumber- sumber kepustakaan. Dalam penelitian hukum  normatif  di  jelaskan  dengan  berbagai  aspek  seperti  teori,  filsafat, perbandingan hukum, struktur atau komposisi, koherensi, penjelasan umum setiap artikel,  formalitas  dan  kekuatan  mengikat  dari  suatu  hukum 11 .  Objek  dalam penelitian  ini  adalah  implementasi kerjasama  antar  lembaga  negara  berdasarkan hukum positif.
Metode  pengumpulan  data  yang  di  gunakan  adalah data  sekunder  yaitu dengan cara mencari studi kepustakaan yang diperoleh melalui berbagai penelitian kepustakaan guna mendapatkan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah- kaidah,  asas-asas,  atau  konsep-konsep.  Selain  itu,  data  sekunder  juga  dapat
10 Pengertian Teori Efektivitas Hukum | BeritaTransparansi.co.id , diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 23.47 WIB
11 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press 2019, Universitas Pamulang, Hal 65
diperoleh  dengan  memilih  pasal-pasal  yang  berisikan  kaidah  hukum  yang mengatur  masalah  tertentu  sesuai  dengan  objek  penelitian,  membuat  sistematika dari  pasal-pasal  tersebut  agar  dapat  dibuat  klasifikasi,  menganalisis  pasal-pasal dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada 12 .
Teknik analisa data yang digunakan adalah menyesuaikan pada pemilihan pasal- pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan objek  penelitian  yang  selanjutnya  membuat  sistematika  dari  pasal-pasal  tersebut agar  dapat  dibuat  klasifikasi,  dan  menganalisis  dengan  mempergunakan  pasal- pasal  dan  asas-asas  hukum  yang  ada  serta  menggunakan  teori-teori  hukum normatif yang berupa kaidah-kaidah, asas-asas, atau konsep-konsep 13 .

## 3. Hasil Dan Pembahasan

## 3.1 KONSEP KERJASAMA ANTAR LEMBAGA NEGARA
1. Pengertian kerjasama antar lembaga negara
Handoko mendefinisikan kerjasama antar lembaga pemerintah sebagai bentuk koordinasi  dan  memiliki  proses  pengintegrasian  tujuan-tujuan  dan  kegiatan- kegiatan  pada  satuan-satuan  yang  terpisah  (departemen  atau  bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien 14 .
2. Bentuk kerjasama antar lembaga negara
Menurut Thomson dan Perry dalam Keban, bentuk Kerjasama memiliki derajat yang berbeda yaitu  dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah yaitu 15 :
1. kolaborasi
2. koordinasi
3. kooperasi
Dalam  hal  kerjasama antar  lembaga  dibutuhkan  guna  menjamin keterpaduan dalam tujuan dan bekerjanya semua aparatur pemerintah yang ada dalam hidup bersama karena setiap kepentingan dibutuhkan organisasi tersendiri yang dapat bekerja lancar, serasi dan kuat 16 . Sehingga dapat dikatakan bentuk kerja sama antar lembaga pemerintah yaitu koordinasi. Hal tersebut bertujuan untuk dapat memperbaiki  hasil  dari  pekerjaan  pemerintahan  sehingga  dirasakan  perlu adanya suatu koordinasi.
3. Manfaat kerjasama antar lembaga negara Menurut Sutarto, manfaat kerjasama antar lembaga yaitu 17 :
a. Dapat  dihindarkan  perasaan  lepas  satu  sama  lain  antara  satuan-satuan organisasi atau antara para pejabat yang ada dalam organisasi.
b. Dapat  dihindarkan  perasaan  atau  suatu  pendapat  bahwa  satuan organisasinya atau jabatannya merupakan yang paling penting.
12 ibid
13 ibid
14 Handoko, 2003, Manajemen, BPFE Yogyakarta, hal : 195
15 Thomson dan Perry dalam Keban. (2007). Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu . Yogyakarta: Gava Media. Hal 28
16 Prof. Dr. Ateng Syafruding, SH, Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah , 1993, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 10
17 Sotarto, 1993. Dasar-Dasar Organisasi , cet 16, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, hal 74.
c. Dapat  dihindarkan  kemungkinan  timbulnya  pertentangan  antar  satuan organisasi atau antar pejabat.
d. Dapat dihindarkan timbulnya rebutan fasilitas
e. Dapat dihindarkan terjadinya peristiwa waktu menunggu yang memakan waktu lama.
f. Dapat dihindarkan kemungkinan terjadi kekembaran pengerjaan terhadap suatu aktivitas oleh satuan-satuan organisasi atau kekembaran pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
g. Dapat  dihindarkan  kemungkinan  terjadinya  kekosongan  pengerjaan terhadap  suatu  aktivitas  oleh  satuan-satuan  organisasi  atau  kekosongan pengerjaan terhadap tugas oleh para pejabat.
h. Dapat  ditumbuhkan  kesadaran  di  antara  pejabat  untuk  saling  bantu  satu sama lain terutama di antara pejabat yang ada dalam satuan organisasi yang sama.
i. Dapat  ditumbuhkan  kesadaran  di  antara  para  pejabat  untuk  saling memberitahu masalah yang dihadapi bersama sehingga dapat dihindarkan kemungkinan  terjadinya  kebaikan  bagi  dirinya,  keselamatan  bagi  dirinya atas kerugian atau kejatuhan antara sesama pejabat lainnya.
j. Dapat dijamin kesatuan sikap antar pejabat.
k. Dapat dijamin adanya kesatuan kebijaksanaan antar pejabat.
l. Dapat dijamin adanya kesatuan langkah antar para pejabat.
m. Dapat  dijamin  adanya  kesatuan  tindakan  antar  pejabat  sehingga  dapat memberikan  sumbangan  baik  berupa  pemikiran  ataupun  teknis  untuk menyelesaikan suatu masalah agar didapatkan hasil yang maksimum secara keseluruhan.
4. Prinsip – prinsip kerjasama antar lembaga negara Prinsip-prinsip umum dalam kerjasama dijelaskan oleh Edralin dan Whitaker dalam Keban (2007) bahwa prinsip umum tersebut terdapat dalam prinsip good governance yaitu 18 : 1. Transparansi 2. Akuntabilitas
3. Partisipatif
4. Efisiensi
5. Efektivitas
6. Konsensus
7. Saling menguntungkan dan memajukan

## 3.2 DASAR HUKUM KERJASAMA KEIMIGRASIAN
1. Unsur pelaksana kerjasama Keimigrasian Dasar  hukum  kerja  sama  keimigrasian  tertuang  pada  Pasal  651 PERMENKUMHAM Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu :
a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang Kerja Sama Keimigrasian
b. penyiapan penyusunan standardisasi di bidang Kerja Sama Keimigrasian
18 https://blog.ub.ac.id/cutbilqis/2019/08/29/kerjasama-cooperation/ , diakses pada hari Senin (15 Maret 2021), Pukul 20.47 WIB
c. pelaksanaan  bimbingan  teknis  dan  supervisi  di  bidang  kerja  sama  antarlembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia
d. koordinasi  dan  pelaksanaan  kerja  sama  di  bidang  keimigrasian  antarlembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah, kerja sama organisasi internasional, kerja sama antarnegara, serta kerja sama perwakilan asing dan bina perwakilan Republik Indonesia
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kerja Sama Keimigrasian
f. pelaksanaan urusan tata usaha serta evaluasi dan penyusunan laporan Direktorat Kerja Sama Keimigrasian.
Dalam hal kerja sama keimigrasian dilaksanakan oleh unsur pelaksananya yaitu Direktorat  Kerjasama  Keimigrasian.  Direktorat  Kerjasama  Keimigrasian mempunyai  stuktur  organisasinya  dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya sebagai berikut

## Gambar 1 Stuktur Organisasi Direktorat Kerja Sama Keimigrasian
Selanjutnya dalam hal kerjasama keimigrasian dengan antar lembaga negara diurus  oleh  Sub  Direktorat  Kerja  Sama  Keimigrasian  Antar  Lembaga  yang diatur  lebih  lanjut  didalam  SOP  Direktur  Jenderal Imigrasi IMI  –  UM.01.01- 2375  Tahun  2016  Tentang  Penyusunan  Naskah  Perjanjian  Kerjasama  Antar Lembaga Negara.
2. Mekanisme Kerja sama Keimigrasian Mekanisme Penyusunan Kerja Sama Keimigrasian antar lembaga negara dapat dilakukan  berdasarkan  SOP  Direktur  Jenderal  Imigrasi  IMI  –  UM.01.01-2375
Tahun 2016 Tentang Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga Negara sebagai berikut.

## Gambar 2 Mekanisme Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Dengan Lembaga Negara
Berdasarkan hal tersebut, maka kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik di urus oleh Sub Direktorat Kerja Sama Keimigrasian Antar Lembaga dan Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah.

## 3.3 DASAR HUKUM KERJASAMA BADAN PUSAT STATISTIK
1. Jenis statistik Menurut BPS
Jenis statistik yang ditetapkan oleh BPS diatur pada Pasal 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yaitu  :
a. “Statistik dasar adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri- ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Badan.
b. Statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan  instansi  tertentu  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas-tugas pemerintahan  dan  pembangunan  yang  merupakan  tugas  pokok  intansi  yang bersangkutan.
c. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan  spesifik  dunia usaha, pendidikan,  sosial  budaya, dan  kepentingan  lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelanggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya.”

## 2. Dasar hukum kerjasama Badan Pusat statistik
Dasar hukum kerjasama Badan Pusat statistik tertuang pada Pasal 17 ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yang berbunyi:

## Pasal 17
3.4 Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan statistik dilakukan oleh Badan dengan instansi pemerintah dan masyarakat, di tingkat pusat dan daerah.
3.5 Dalam rangka mewujudkan dan mengembangkan Sistem Statistik Nasional, Badan bekerja  sama  dengan  instansi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  membangun pembakuan konsep, defenisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran. Pasal 18
(2) Kerja  sama  penyelenggaraan  statistik  dapat  juga  dilakukan  oleh  Badan,  instansi pemerintah, dan atau masyarakat dengan lembaga internasional, negara asing, atau lembaga swasta asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Kerja  sama  penyelenggara  statistik  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) didasarkan  pada  prinsip  bahwa  penyelenggara  utama  adalah  Badan,  instansi pemerintah atau masyarakat Indonesia.
Berdasarkan  kedua  pasal  tersebut,  maka  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dapat bekerjasama  dengan  Badan  Pusat  Statistik.  Selanjutnya  diatur  lebih  lanjut  di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 48, 49, 52, 53, dan 54 ayat (1) yang berbunyi : “Pasal 48
Koordinasi  dan  kerjasama  penyelengaraan  statistik  meliputi  hal-hal  yang  berkaitan dengan:
a. pelaksanaan kegiatan statistik
b. pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.
Pasal 49
Koordinasi  dan  atau  kerjasama  penyelenggaraan  statistik  antara  BPS,  instansi pemerintah,  dan  masyarakat  dilaksanakan  atas  dasar  prinsip  kemitraan  dan  dengan tetap mengantisipasi serta menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 52 Koordinasi  dan  atau  kerjasama  pelaksanaan  kegiatan  statistik  antara  instansi pemerintah dan BPS dapat dilakukan dalam hal:
3.5.1 pelaksanaan  kegiatan  statistik  sektoral  yang  jangkauan  populasinya  berskala nasional dan hanya dapat dilakukan dengan cara sensus
3.5.2 pelaksanaan kegiatan statistik sektoral yang dapat dilakukan sendiri oleh instansi pemerintah.
Pasal 53
(1) Penyelenggaraan statistik sektoral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a wajib  dilaksanakan  bersama-sama  oleh  BPS  dan  instansi  pemerintah  yang bersangkutan.
(2) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Kepala BPS dan pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan.
Pasal 54 ayat (1)
(1) Dalam hal penyelenggaraan kegiatan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilakukan bekerja sama dengan BPS, pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPS bersama-sama dengan pimpinan instansi yang bersangkutan.
3. Jenis  Statistik  Dalam  Kerjasama  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  Badan Pusat Statistik
Berdasarkan pasal 1 dan Pasal 17 ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang  –  Undang  Nomor  16  Tahun  1997  Tentang  Statistik,  maka  Direktorat Jenderal Imigrasi bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik dalam hal statistik keimigrasian yang termasuk dalam statistik sektoral yang bertujuan untuk untuk memenuhi  kebutuhan  instansi  keimigrasian  dalam  rangka  penyelenggaraan tugas-tugas  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional  khususnya  bidang keimigrasian indonesia.
4. Mekanisme kerja sama dengan Badan Pusat Statistik dengan instansi lembaga Pemerintah
Mekanisme ini diatur lebih lanjut didalam Lampiran Keputusan Kepala BPS Nomor  7  Tahun  2000  tentang  Tata  cara  Penyelenggaraan  Survei  Statistik Sektoral. dapat dilihat sebagai berikut.
Gambar 3 Mekanisme Penyelenggaraan Survei Sektoral di lingkup Pusat

## Gambar 4 Mekanisme Penyelenggaraan Survei Sektoral di lingkup Provinsi

## Gambar 5 Mekanisme Penyelenggaraan Survei Sektoral di lingkup Kabupaten
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  mekanisme  kerja  sama  yang  dilakukan  dengan Direktorat  Jenderal  Imigrasi  termasuk  kedalam  mekanisme  penyelenggaraan statistik sektoral.

## 3.4 IMPLEMENTASI KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK TERHADAP INFORMASI STATISTIK KEIMIGRASIAN BERDASARKAN HUKUM
1. Konsep Implementasi Hukum Mengenai Kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi Dengan Badan Pusat Statistik Terhadap Informasi Statistik Keimigrasian
Dalam peraturan perundang-undangan harus mengimplementasikan asas- asas  hukum  suapaya  peraturan  perundang  –  undangan  yang  dihasilkan memiliki  keadilan.  Untuk  menciptakan  peraturan  perundang-undangan  yang berkeadilan,  maka  asas-asas  hukum  yang  terkandung  didalam  peraturan perundang  –  undangan  harus  diimplementasikan.  Implementasi  asas-asas hukum  di  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  dapat dijelaskan dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis 19 .
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dalam  pengimplementasikan  kerjasama Direktorat  Jenderal  Imigrasi  dengan  Badan  Pusat  Statistik  yang  dilakukan berdasarkan  asas  –  asas  hukum  peraturan  perundang  –  undangan  yaitu  asas keterpaduan yang tercantum di bagian Penjelasan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yaitu :
“bahwa  penyelenggaraan  statistik  yang  dilakukan  bersama-sama  oleh  pemerintah dan  masyarakat  harus  saling  mengisi  dan  saling  memperkuat  dalam  memenuhi kebutuhan statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan.”
Selanjutnya hasil kerja sama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik  berupa  informasi  statistik  keimigrasian  yang  berdasarkan  asas kemuktahiran  yang  tercantum  juga  di  bagian  Penjelasan  Undang  –  Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik yaitu :
“bahwa  data  statistik  yang  disajikan  dan  atau  tersedia  harus  dapat menggambarkan fenomena dan atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru. Oleh karena  itu,  pengumpulan,  pengolahan,  penyajian,  dan  analisis  data  statistik  harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu.”
2. Implementasi Statistik Keimigrasian Skala Nasional
Dalam hal kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik memiliki informasi statistik yang mencakup skala nasional. Berikut adalah hasil
19 Widayati, Implementasi Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Partisipatif Dan Berkeadilan , JURNAL HUKUM UNISSULA, Volume 36 No. 2, September 2020, Hal 68
kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik dalam hal informasi statistik keimigrasian di lingkup nasional.
Gambar 6 statistik keimigrasian tentang kedatangan wisatawan mancanegara di pelintasan
Indonesia tahun 2016 – 2020 20
Gambar 7 statistik keimigrasian tentang kedatangan wisatawan mancanegara berdasarkan negara ke Indonesia tahun 2016 – 2020 21
Gambar 8 pemberian ITAS berdasarkan jenis kelamin dan kebutuhan tahun 2017 22
20 Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik Indonesia 2021, Hal 405
21 Ibid, Hal 406
22 BPS RI, Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2019, Hal 171

## 3. Implementasi Statistik Keimigrasian Lingkup Kotamadya/ Kabupaten
Berikut adalah hasil kerjasama Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik  dalam  hal  informasi  statistik  keimigrasian  di  lingkup  kotamadya/

## kabupaten
Gambar 9 Jumlah pengurus paspor di kantor imigrasi samarinda tahun 2014 - 2017 23
23 https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2019/02/07/58/jumlah-pengurus-paspor-pada-kantor- imigrasi-kota-samarinda-2014-2017.html , diakses pada hari Kamis (18 Maret 2021), Pukul 22.41 WIB
Gambar 10 jumlah penerbitan jenis paspor di jawa barat tahun 2016 24
Gambar 11 Pemberian Paspor WNI di Kabupaten Kotawaringin Timur 25
24 ibid
25 https://kotimkab.bps.go.id/indicator/12/288/1/pemberian-paspor-wni.html , diakses pada hari Kamis (18 Maret 2021), Pukul 22.50 WIB

## 4 Kesimpulan
Implementasi  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi dengan  Badan  Pusat  Statistik  sudah  banyak  dilakukan  baik  lingkup  provinsi  atau kabupaten/  kota  maupun  nasional.  Bentuk  impelementasi  dari  kerjasama  yang dilakukan  kedua  instansi  tersebut  adlaah  informasi  statistik  keimigrasian  dan dipublikasikan secara tertulis di Buku Angka Badan Pusat Statistik Nasional dan sistem publikasi  daring  Badan  Pusat  Statistik.  Implementasi  dari  kerjasama  yang  dilakukan kedua  instansi  tersebut  bertujuan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  dan pemerintah  tentang  informasi  statistik  keimigrasian  sesuai  dengan  asas  hukum  yang berlaku yaitu asas keterpaduan dan asas kemuktahiran yang tertuang didalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik.

## Saran
Saran yang dapat kami berikan yaitu :
1. Melakukan  publikasi  tentang  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi  dengan  Badan  Pusat  Statistik  kepada  masyarakat  Indonesia  supaya mengetahui perkembangan informasi statistik keimigrasian selanjutnya.
2. Melakukan  pembaharuan  terhadap  informasi  statistik  keimigrasian  di  berbagai media  baik  media  elektronik  (situs  resmi  dan  media  sosial)  maupun  media  cetak (majalah, koran, dan lain lain)
Meningkatkan  dan  mempertahankan  kerjasama  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Badan Pusat Statistik supaya menjalin hubungan yang baik dan mencapai tujuan yang ditentukan.
Ucapan terima Kasih ( Acknowledgments )
Puji  syukur  kami  panjatkan p kepada  Tuhan  Yang  Maha Esa karena p atas p berkat p dan rahmat-Nya  kami  dapat  menyelesaikan  jurnal  yang  berjudul “ IMPLEMENTASI KERJASAMA  DIREKTORAT  JENDERAL  IMIGRASI  DENGAN  BADAN  PUSAT STATISTIK  TENTANG  INFORMASI  STATISTIK  KEIMIGRASIAN  BERDASARKAN PRESPEKTIF HUKUM ” ini. Kami menyadari p bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak pastinya sangat sulit bagi kami untuk menyelesaikan penyusunan jurnal ini Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada :
1. Para Pimpinan serta staff Struktural Politeknik Imigrasi
2. Bapak Sri Kuncoro Bawono, A.Md.Im, M.P.A., selaku Kepala Prodi Hukum Keimigrasian  Politeknik  Imigrasi  yang  telah  mengarahkan  penyusunan jurnal ini
3. Bapak  Seno  Setyo  Pujonggo,  S.Sos.,  M.Si.  selaku  Dosen  Pengampuh  Mata Kuliah  Kerja  Sama  Keimigrasian  yang  telah  mengarahkan  penyusunan jurnal ini
4. Rekan – rekan kelompok penyusun jurnal ini atas nama :
a. Biyan Habibie
b. Dimas Dwi Hartawan
c. Fikri Rahmat Fadila
Semoga  jurnal  ini  dapat  bermanfaat  bagi  pengembangan  ilmu  dan  kemajuan  ilmu pengetahuan.

## Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Buku Sarwono. (2011). Psikologi Sosial . Jakarta: Balai Pustaka. Bowo dan Andy.(2007) . Kerja sama . Yogyakarta. Pustaka Larasati, Bachtiar. (2019). Metode Penelitian Hukum . UNPAM Press 2019. Universitas Pamulang, Handoko. (2003). Manajemen . BPFE Yogyakarta. Thomson  dan  Perry  dalam  Keban.  (2007). Enam  Dimensi  Strategi  Administrasi  Publik: Konsep, Teori, dan Isu . Yogyakarta: Gava Media. Syafruding, Ateng. (1993). Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah . Bandung. Citra Aditya Bakti. Sotarto.  (1993). Dasar-Dasar  Organisasi .  cet  16.Yogyakarta  :  Gadjah  Mada  University Press.

## Perundang – undangan
Undang- Undang Tentang Keimigrasian. UU No. 6 Tahun 2011. LN No. 62 Tahun 2011 Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  29  Tahun  2015  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Kementerian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia
SOP Direktur Jenderal Imigrasi IMI – UM.01.01-2375 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Antar Lembaga Negara Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  51  Tahun  1999  Tentang Penyelenggaraan Statistik
Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral.

## Jurnal
Widayati.  (2020).  Implementasi  Asas  Hukum  Dalam  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan  Yang  Partisipatif  Dan  Berkeadilan.  Jurnal  Hukum  Unissula. Volume 36 No. 2, September 2020.

## Publlikasi ilmiah
Badan Pusat Statistik. Publikasi Statistik Indonesia 2021, BPS RI. Publikasi Statistik Mobilitas Penduduk dan Tenaga Kerja 2019.

## Internet
https://blog.ub.ac.id/cutbilqis/2019/08/29/kerjasama-cooperation/ , diakses pada hari Senin (15 Maret 2021), Pukul 20.47 WIB Badan Pusat Statistik (bps.go.id) , diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 22.14 WIB https://sampit.imigrasi.go.id/karsa-kantor-imigrasi-sampit-kunjungi-badan-pusat-statistik- sampit/ , diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 23.17 WIB https://beritatransparansi.co.id/pengertian-teori-efektivitas- hukum/#:~:text=Teori%20Efektivitas%20hukum%20adalah:%20%E2%80%9Cteori%20yang %20mengkaji%20dan,ini,%20yang%20meliputi:%20a.%20Keberhasilan%20dalam%20pelaks anaan%20hukum . , diakses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 23.47 WIB
https://soekarnohatta.imigrasi.go.id/2019/12/31/capaian-kinerja-kantor-imigrasi-kelas-i-khusus- tpi-soekarno-hatta-tahun-2019/ , di akses pada hari Minggu (14 Maret 2021), Pukul 11. 49 WIB.
https://samarindakota.bps.go.id/statictable/2019/02/07/58/jumlah-pengurus-paspor-pada- kantor-imigrasi-kota-samarinda-2014-2017.html , diakses pada hari Kamis (18 Maret 2021), Pukul 22.41 WIB https://kotimkab.bps.go.id/indicator/12/288/1/pemberian-paspor-wni.html ,  diakses  pada hari Kamis (18 Maret 2021), Pukul 22.50 WIB