Journal of Applied Management Studies ( JAMMS ) Vol. 01  No. 1 Desember 2019: 29 - 38
PENGARUH KEADILAN PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PAJAK DAN KONSULTAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR BARAT
Desak Nyoman Widiasih 1
Ni Luh Putu Wiagustini 2
Pascasarjana, Fakultas Bisnis, Universitas Triatma Mulya, Badung - Bali 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana 2 email: desakwidiasih1969@gmail.com

## Abstract
Taxpayer  compliance  is  an  important  issue  of  concern  for  developing  and developed  countries.  The  issue  of  taxpayer  compliance  is  closely  related  to  tax revenue. Non-compliant taxpayers will cause a desire to avoid, evade, smuggle and neglect  tax,  which  will  cause  tax  revenues  to  be  reduced.  This  research  was conducted to determine tax fairness, tax knowledge, tax sanctions and the role of tax consultants on tax compliance for micro small and medium enterprises in KPP. Pratama West Denpasar. This research is a quantitative research. The population in this study is the taxpayers of micro small and medium enterprises registered at the  Tax  Office.  Pratama  West  Denpasar.  The  sample  was  determined  using  the Sample  Random  Sampling  method  with  120  micro  and  small  businesses.  Data collection techniques are carried out by distributing questionnaires to taxpayers. The  model  used  is  multiple  linear  regression.  The  results  of  this  study  are  tax justice,  tax  knowledge,  tax  sanctions  and  the  role  of  tax  consultants  have  a significant positive effect on the level of tax compliance of micro small and medium enterprises.
Keywords: tax  justice,  tax  knowledge,  tax  sanctions,  role  of  tax  consultants,
taxpayer compliance.

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu sumber  keuangan,  yang  diwajibkan kepada  seluruh  warga  Negara  untuk menunjang pembangunan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari  belanja  pegawai  sampai  dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan Sitepu (2012). Pemungutan  pajak  yang  dianut  di Indonesia saat ini adalah Self
Assesment  System yaitu  system  yang menghitung, menyampaikan dan membayar  pajak  sendiri.  Sistem  ini dilakukan untuk memberikan
kepercayaan        dalam  menyetorkan pajaknya. Kepatuhan merupakan keadaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban  dan  hak  perpajakan.  Jika kepatuhan rendah maka akan memunculkan  tindakan  penghindaran penyelundupan  dan  kelalaian  pajak Untuk meningkatkan           kepatuhan wajib  pajak  pun  dapat  diperoleh melalui penjelasan pengetahuan perpajakan,  sosialisasi  dari  petugas pajak  maupun  bantuan  dari  pihak ketiga    (konsultan pajak).
Keadilan  pajak  adalah  sifat atau  perlakuan  yang  tidak  sewenang- wenang  atau  tidak  berat  sebelah  atas system  perpajakan  menurut  Pris (2010).    Perpajakan  yang  adil  adalah semakin  besar  penghasilan  maka semakin  besar  pula  pajak  yang  harus dibayar (the more you earn, the more you  pay  tax). Jalan  menuju  keadilan dalam perpajakan dimulai dari penentuan objeknya serta ukuran yang cukup jelas mengenai apa yang disebut sebagai kemampuan untuk membayar. Pengetahuan  pajak  yang  baik akan meningkatkan kepatuhan perpajakan.    Pengetahuan  akan  pajak harus  dimiliki  setiap  wajib  pajak. Semakin  tinggi                  pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki oleh seseorang  wajib  pajak,  maka  wajib pajak  pun  akan  mengetahui  apa  saja yang  berhubungan  dengan  pajak. Pengetahuan  ini  dapat  diperoleh melalui buku-buku perpajakan, sosialisasi  dari  petugas  pajak,  iklan pajak diberbagai media cetak maupun media electronik.
Menurut Tjahjono (2005), sanksi  pajak  adalah  suatu  tindakan yang     diberikan kepada wajib pajak atau pejabat yang berhubungan dengan
pajak  yang  melakukan  pelanggaran baik  secara  sengaja  maupun  karena alpa.
Menurut  Keputusan  Menteri Keuangan  No.  485/KMK.03/2003 ditetapkan  tanggal  30  Oktober  2003, konsultan  pajak  adalah  setiap  orang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas  memberikan  jasa  professional kepada  wajib  pajak          dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  perudang undangan yang berlaku. Pada  tahun  2013  realisasi penerimaan pajak mencapai 96% dari target sepanjang tahun, namun penerimaan  pajak  tersebut  masih didominasi oleh           perusahaan besar .  Dan  dari  sektor  Usaha  Kecil  Mikro Menengah  (UMKM)    masih  sangat kurang.    Dengan  kondisi  seperti  ini DJP  berkeyakinan  untuk  menggenjot pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  ke arah (Pris) membaik. Namun
kontribusi  pajak  dari  sektor  UMKM masih  belum  optimal.    Pada  kantor pelayanan  pajak  Denpasar  Barat tingkat    kepatuhan  wajib  pajak UMKM  juga    belum  maksimal.    Hal ini  ditunjukan pada tabel 1.1 sebagai berikut  :
Tabel 1.1

## Jumlah Wajib Pajak yang Terdaftar
TAHUN WP ORANG PRIBADI WP BADAN 2013 64.455 4.140 2014 61.562 3.925 2015 61.979 4.076 2016 63.303 3.991 2017 57.607 4.487
Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, 2018

## Tabel 1.2
Jumlah Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan TAHUN WP ORANG PRIBADI WP. BADAN 2013 47.929 2.521 2014 41.103 2.281 2015 36.433 2.539 2016 40.473 2.551 2017 41.459 2.618 Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, 2018
Berdasarkan  Tabel  1.1  dan Tabel  1.2,  jumlah  wajib  pajak  yang terdaftar dan jumlah penerimaan Surat Pemberitahuan  Tahunan  pada  setiap tahunnya  meningkat.  Tetapi  realisasi jumlah  penerimaan  Surat  Pemberian Tahunan  tidak  sesuai    dengan  jumlah wajib  pajak  yang  terdaftar.  Hal  ini disebabkan  oleh  faktor-faktor    yang mempengaruhi  wajib  pajak  UMKM, belum  memahami  variabel  yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM  tersebut.  Disamping  belum paham dengan pengetahuan pajak ada juga  wajib  pajak  tidak  berani  dengan pejabat  yang  berhubungan  dengan pajak maka untuk memenuhi kewajiban  dan  hak  perpajakannya melalui konsultan pajak.
Dengan  adanya  variabel  yang tidak konsistensi, yaitu keadilan pajak, pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak  dan konsultan  pajak  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM  maka diperlukan penelitian  kembali,  dengan  tujuan untuk            mengetahui  faktor-faktor apakah yang menyebabkan kepatuhan wajib  pajak  UMKM    belum  optimal. Hal ini dikarenakan terdapat fenomena  yaitu  jumlah  penerimaan
SPT  Tahunan  tidak  sama  jumlahnya dengan  jumlah  wajib  pajak  yang terdaftar,
khususnya dibidang UMKM. Dalam pelaporan penelitian ini, maka  peneliti  mengidentifikasikan semua masalah yang diduga
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM yaitu:
1) Keadilan  pajak  dalam  penentuan objeknya, sifat yang tidak sewenang-wenang  dan  ukuran belum  cukup  jelas  mengenai  apa yang  disebut  sebagai  kemampuan untuk membayar.
2).  Pengetahuan  pajak  kurang  paham sehingga dalam penyampaian laporan  SPT  tidak  sesuai  dengan ketentuan perpajakan.
3).  Sanksi  pajak  tidak  dilakukan dengan  benar  dan  sering  alpa dalam  pembayaran  pajak  atau tidak tepat waktu.
4).  Konsultan pajak membantu memenuhi  kewajiban  wajib  pajak yang belum memahami pengetahuan  perpajakan  karena keterbatasan pengetahuan perpajakan  perusahaan  juga  tidak semua  dapat  teratasi  oleh  petugas pajak.
Hal  ini  menjadikan  peluang wajib  pajak  untuk  menggunakan  jasa konsultan  semakin  meningkat  untuk memenuhi  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. Berdasarkan fenomena yang ada  di  Kantor  Pelayanan  pajak Pratama  Denpasar  Barat,  Teori  dan Empiris  yang  telah  diuraikan,      maka tujuan  penelitian  ini  adalah    untuk menguji dan menganalisis: 1) Apakah keadilan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib    pajak UMKM?
2)  Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib    pajak
UMKM?
3)    Apakah  sanksi  pajak  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib  pajak UMKM? 4)  Apakah konsultan pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM? TINJAUAN PUSTAKA Istilah Perpajakan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 undang-undang  nomer:  6  tahun  1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan  yang  telah  beberapa  kali diubah terakhir undang-undang nomer:  16  tahun  2009  (UU  KUP), menjelaskan    bahwa    pajak adalah kontribusi    wajib      Pajak  kepada negara    yang  terutang,    baik    orang pribadi    atau    badan    yang    bersifat memaksa berdasarkan undang- undang,  dengan  tidak  mendapatkan imbalan secara angsung dan digunakan  untuk  keperluan  Negara bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No.28 tahun 2007 wajib pajak adalah orang  pribadi    atau    badan,    meliputi pembayaran    pajak,    pemotongan pajak,    yang  mempunyai  hak  dan kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Usaha mikro berdasarkan
Undang-Undang  Nomor:  20  tahun 2008  tentang  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM)  adalah  usaha milik orang perorangan dan atau badan usaha yang memenuhi  kreteria  Usaha Mikro,  sebagamana  diatur  dalam undang-undang  tersebut.  Dari  sudut pandang  pajak  yang  termasuk  usaha mikro  kecil  dan  menengah  adalah
wajib pajak yang menjalankan pekerjaan  bebas  dan  mendapatkan penghasilan bruto < Rp 4.800.000.000 per  tahun  baik  wajib  pajak  pribadi maupun  badan.  Tarif  pajak  yang dikenakan  yaitu  1%  dari  penghasilan bruto.  Kreteria  ini  tercantum  dalam peraturan  pemerintah  Nomor  :  46 tahun 2013.
Menurut Vogel dkk.(2006), menyatakan pembayar pajak cendrung menghindari pajak jika mereka menganggap  system  pajak  tidak  adil. Hal tersebut menunjukkan pentingnya persepsi keadilan pajak sebagai variable yang  mempengaruhi  prilaku kepatuhan wajib pajak UMKM
keadilan  pajak  dan  tingkat  kepatuhan pajak  oleh Richardson dan Sawyer (2001),  dalam Richardson (2006), menunjukkan pentingnya pajak melekat pada keadilan sebagai sebuah variable  yang  dapat  mempengaruhi perilaku  kepatuhan  wajib  pajak  di masyarakat.  Keadilan  pajak  bahkan diidentifikasi sebagai variabel (Richardson ,  2006) non  ekonomi kunci    keadilan  pajak  terhadap kepatuhan, hasil penelitiannya menunjukkan  bahwa  keadilan  pajak terutama keadilan pajak harus didasarkan  pada  prinsip  manfaat. mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak  Syahdan  dan  Rani  (2013). Menurut Siahaan (2010),  mengatakan bahwa  suatu  sistem  pajak  dapat dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sesuai atau seimbang dengan manfaat yang
diperoleh  wajib  pajak  dari jasa – jasa yang    diberikan    dari    pemerintanh. Dan keadilan pajak
dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui  kepercayaan  yang  dimiliki oleh wajab pajak UMKM.
Menurut  Notoatmodjo  (2010), pengetahuan  perpajakan  merupakan hasil dari  tahu  dan ini terjadi  setelah
orang melakukan penghindraan terhadap suatu obyek tertentu. Sedangkan  menurut  Nugroho  (2012), pengetahuan perpajakan adalah proses dimana  WP  mengetahui  tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan  itu  untuk  membayar pajak.
Menurut Tjahjono (2005), sanksi  pajak  adalah  suatu  tindakan yang diberikan  kepada  wajib  pajak
atau pejabat yang berhubungan dengan pajak  yang  melakukan  pelanggaran baik  secara  sengaja  maupun  karena alpa.    sanksi  pajak  ini  dapat  berupa sanksi  administrasi  maupun  sanksi pidana,  jika  wajib  pajak  mematuhi perpajakan maka wajib pajak pun akan terhindar dari sanksi pajak.
Sanksi  perpajakan  merupakan salah  satu  alat  pemerintah  untuk mencegah  atau  meminimalisir  agar wajib pajak tidak  melanggar   norma perpajakan.    Wajib        pajak  akan memenuhi  kewajiban  perpajakan  bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan  lebih  banyak  merugikannya. Jatmiko,(2006). Menurut KMK No. 485/KMK.03/2003 tahun 2003,Konsultan  pajak      adalah  orang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa professional kepada  para  wajib  pajak  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakannya sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  yang  berlaku  di Indonesia.
Menurut  Sambodo  (2011),
yang diperjelas oleh Supeno
(2011;25),  jasa-jasa  yang  diberikan oleh konsultan pajak antara lain : jasa konsultasi,  jasa  perencanaan  atau manajemen  perpajakan,  jasa  telaah perpajakan, jasa kepatuhan perpajakan dan  jasa  pendampingan  pajak  (ketika
WP  sedang  berperkara  dipengadilan pajak).
Menurut H.C Kelman dalam Anggraeni,      (2011),  menjelaskan bahwa  kepatuhan  diartikan  sebagai suatu yang didasarkan harapan suatuimbalan dan usaha untuk menghindari dari hukuman. Berdasarkan  temuan  empiris penelitian tersebut maka dapat dirumuskan Hipotesis sebagai berikut: 1. Keadilan pajak berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak  UMKM di KPP Denpasar Barat.
2. Pengetahuan  pajak  berpengaruh positifdan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  UMKM di
Kantor  Pelayanan  Pajak  pratama Denpasar Barat .
3. Sanksi  pajak  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib  pajak  UMKM  di  KPP Pratama Denpasar Barat.
4. Konsultan  pajak    berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap kepatuhan wajib pajak  UMKM di KPP Pratama Denpasar Barat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengambil lokasi  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Wilayah  Denpasar Barat,  yang  terletak  di  JL.Raya Puputan Renon. Dan waktu penelitian dilakukan  pada  bulan  :    Nopember 2018.
Populasi  penelitian  ini  yang menjadi  obyek  penelitian  ini    adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar dan Jumlah  penerimaan  SPT  Tahunan. Pada  penelitian  akan  menggunakan analisis  regresi  berganda,  ukuran sampel  minimal  10  kali  harus  lebih besar  dari  jumlah  variabel  bebas. Sementara  itu  jumlah  sampel  yang harus  diambil  dalam  menggunakan regresi  linear  berganda  adalah  sekitar
15 sampai 30 kali dari jumlah variabel yang digunakan. Dalam  penelitian ini terdapat  4  variabel,  sehingga    jumlah sampel menjadi bertambah minimal 4 x  30  =120    yang  harus  diambil  di
Wilayah KPP Denpasar Barat. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan  model  regresi  linear berganda  dengan  bantuan  program
Software    SPSS (2.2)  Sebelum dilakukan  pengujian  regresi  linear berganda, data atas jawaban kuesioner terlebih  dahulu  dilakukan  pengujian validasi  dan  reliabilitas .  Kemudian setelah  data  dinyatakan valid  dan reliable dilanjutkan dengan uji asumsi klasik yang antara lain : uji normalitas, uji multikolinearitas
dan uji heteroskedastisitas yang  selanjutnya setelah  uji  asumsi  klasik  terpenuhi maka baru dapat dilakukan uji regresi linear berganda.
Setelah  asumsi  klasik  dari model penelitian ini terpenuhi melalui pengujian  keempat  persyaratan  uji asumsi klasik tersebut sehingga model regresi  yang  dihasilkan  dinyatakan baik selanjutnya model dapat digunakan  untuk  menguji  hipotesis yang diajukan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kepatuhan  wajib  pajak  dalam katagori baik yang sesuai dengan hasil penelitian,  dibuktikan  juga  dengan teori dan data empirik.  Disamping itu sarana  dan  prasarana  yang  dimiliki cukup memadai sehingga dapat meningkatkan  kepatuhan wajib pajak. Selain hal tersebut diatas, dilingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama  Denpasar  Barat    disediakan fasilitas    tempat    konsultasi,    system pembuatan billing untuk
mempermudah    pembayaran    dan pelayanan    prima.    Hal  ini  juga ditunjang  oleh    hubungan  antar
personal yang  ada  dalam lingkungan lembaga sangat baik.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan hasil  analisis dan pembahasan terhadap hasil-hasil penelitian sebagai output dari pengumpulan  dan  pengolahan  data serta pengujian hipotesis sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Keadilan  pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)  di  Kantor  Pelayanan  Pajak (KPP)  Pratama  Denpasar  Barat, dimana  variabel  keadilan  pajak  yang baik  dan  jelas  serta  tidak  sewenang- wenang dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
Pengetahuan pajak    mempengaruhi    kepatuhan wajib  pajak  UMKM    di      KPP. Pratama    Denpasar  Barat,  yang semakin  tinggi    dan   luas pengtahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan semakin  meningkatkan kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Dan sebaliknya, jika seorang  wajib  pajak tidak    memahami    pengetahuan perpajakan perpajakan secara  namum, maka  wajib  pajak  tersebut akan tidak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di  KPP.  Pratama        Denpasar  Barat, yang  semakin  tegas  dan  berat  sanksi diberikan  kepada      wajib  pajak  yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya maka   semakin tinggi pula  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak. Jika  wajib  pajak  telah  mengetahui sanksi pajak dan apa saja diterimanya jika  melanggar  perpajakan,  maka wajib  pajak  akan  mulai  mematuhi perpajakan dengan tujuan
menghindari  agar  tidak  kena  sanksi pajak.
Konsultan pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP. Pratama Denpasar Barat, Hal ini    dikarenakan      wajib    pajak semakin    intensif  memanfaatkan penggunaan  konsultan  pajak  dalam pelaporan  kewajibannya    dalam perpajakan.    Sehingga    konsultan pajak    yang dipercaya dan berkualitas serta  memberikan  motivasi  untuk dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak  UMKM.  Penelitian  ini  berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arabella  Oetari  Fauzi  (2012),  dengan hasil  penelitiannya  konsultan  pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan  wajib  pajak,  hal  ini dikarenakan  penggunaan  konsultan pajak akan menjadi biaya kepatuhan.

## Saran
Berdasarkan kesimpulan penelitian  yang  telah  dikemukakan, diajukan  beberapa  saran  sebagai implikasi  dalam  upaya  meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memperhatikan keadilan pajak, pengetahuan  pajak,  sanksi  pajak  dan konsultan  pajak  di  KPP.  Pratama Denpasar Barat, sebagai berikut :
1) Untuk pihak KPP. Pratama Denpasar Barat, agar memberikan sosialisasi     perpajakan    untuk masyarakat    yang      ada    pada wilayah    kerja    KPP  terutama untuk wajib pajak UMKM diwilayah  kerja  KPP.  Pratama, agar masyarakat semakin memahami tentang keadilam pajak,  pengetahuan  pajak,  sanksi dan peran konsultan pajak. Tujuannya  agar  masyarakat  pun semakin  patuh  setelah  memahami keadilan pajak, pengetahuan pajak, sanksi  pajak      peran  konsultan pajak yang berlaku. 2) Untuk  meningkatkan  hasil  yang akurat, penelitian ini perlu mengembangkan sampel yang luas seperti  tidak  hanya  wajib  pajak UMKM yang terdaftar di KPP.Pratama Denpasar Barat saja, namun diharapkan dapat diperluas wilayah penelitiannya. Disamping itu  diharapkan  untuk  memastikan responden  yang        dipilih  benar- benar    tepat    untuk    dijadikan sampel  sehingga  hasilnya  dapat digeneralisir.
3) Bagi  Konsultan  pajak,  sebaiknya lebih  intensif  untuk  pemberian bantuan dalam pelaporan kewajiban wajib pajak. Tujuannya agar  masyarakat  terutama  wajib pajak  UMKM  tidak  akan  ragu- ragu  dan  keberatan  menggunakan jasa konsultan pajak karena dengan sungguh-sungguh memberikan motivasi. 4) Tingkat  kepatuhan  wajib  pajak UMKM di KPP. Pratama Denpasar Barat harus lebih ditingkatkan agar penerimaan pajak KPP.Pratama Denpasar Barat  dapat  terus  meningkat  yang berguna untuk pembangunan menjadi         yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Fauzi  Arabella  Oentari.  (2012.).
Pengaruh  kualitas  pelayanan petugas pajak, Sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan  terhadap  kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi. Universitas Petra.
Anggraeni, H. K. (2011). Faktor yang mempengaruhi  wajib  pajak terhadap  penerimaan  pajak penghasilan,. Diponnegoro
Journal of social And Politik, .
Bambang,  P.  d.  (2011).  Sanksi  pajak terhadap kepatuhan wajib
(Desak Nyoman Widiasih Ni Luh Putu Wiagustini 29 - 38) Vol 1, No 1, Desember 2019
pajak. Jurnal Akuntansi Graha
Ilmu Yogyakarta . Brainnyah. (2013). Keadilan Perpajakan  dan  Pengetahuan Perpajakan. Pengaruh Keadilan perpajakan dan Pengetahuan perpajakan . dkk.,  M.  (2014).  Sanksi  pajak  dan kesadaran  wajib  pajak. Jurnal
Akuntansi  dan  Bisnis,  Univ.
Udayana . Fadli.  (2012).  Pengaruh  sanksi  pajak terhadap  kepatuhan. Jurnal Akuntansi  perpajakan,  Univ. Brawijaya,  Malang ,  Vol.  2 No.1. Imam  Fauzi,  S.  K.  (2015).  Pengaruh kualitas  konsultan  pajak  dan pengetahuan terhadap kepatuhan  (Studi  pada  wajib pajak pengguna kantor konsultan pajak Doni Budiono).  . Jurnal  Akuntansi Universitas Brawijaya . Jatmiko.  (2006).  Sanksi  perpajakan merupakan  salah  satu  alat pemerintah  untuk  mencegah agar wajib pajak tidak melanggar  norma  perpajakan. Jurnal  Akuntansi,  Universitas Diponegoro . Mardiasmo. (2011.). Sanksi perpajakan merupakan jaminan  bahwa  ketentuan  UU perpajakan akan ditaai,. Jurnal
Akuntansi,  Edisi  Revisi  2011,
Andi Yogyakarta, , 47.
Marziana,  N.  d.  (2010).  Pengaruh pengetahuan terhadap
kepatuhan wajib pajak. Jurnal Akuntansi .
Mayasari,  F.  d.  (2012).  Pengetahuan pajak dan Persepsi wajib pajak. Pengaruh  pengetahuan  pajak Universitas Bung Hatta .
Milliron, J. d. (1986). Keadilan pajak dan  kepatuhan  wajib  pajak,.
Jurnal Akuntansi .
P.,  A.  d.  (2012).  Pengaruh  kesadaran wajib  pajak  dan  pelayanan.
Jurnal.unp.ac.id/studens .
Palil.  (2005.).  Pengetahuan  wajib pajak  tentang  pajak  yang  baik akan dapat memperkecil adanya tax evasion dan pengetahuan akan mempengaruhi  sikap  wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. . Jurnal Akuntansi, . Permatasari,  D.  (2013).  Pengaruh Pengetahuan  pajak  dan  sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib  pajak. Jurnal  Akuntansi Universitas Negeri Bandung .
Perumal, A. d. (2010). "Tax
Dimensions in an Asian Context  :  The  malaysian Perpective.". Dampak  dimensi keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
Pris. (2013). Dimensi Keadilan terhadap Kepatuhan wajib pajak  badan. Skripsi  Univ.
Diponegoro .
Rahayu.  (2010).  Sistem  perpajakan Indonesia  :  konsep  dan  aspek
(Desak Nyoman Widiasih Ni Luh Putu Wiagustini 29 - 38) Vol 1, No 1, Desember 2019
formal. Jurnal Akuntansi, Graha Ilmu Yogyakarta , 138. Rani,  S.  (2013.).  Keadilan  pajak diidentifikasikan sebagai variabel  non  ekonomi  kunci yang  mempengaruhi  tingkat kepatuhan pajak. Jurnal Akuntansi,  Universitas  Negeri Yogyakarta 2013 . Richardson, V. S. (2006). Pentingnya pajak  melekat  pada  keadilan sebagai  variabel  yang  dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Jurnal Akuntansi .
Sambodo.  (2011).  Jasa-Jasa  yang diberikan  Konsultan  pajak  :
jasa konsultsi, jasa manejemen pajak,  jasa  telaah  pajak  dan jasa  kepatuhan  pajak. Jurnal
Akuntansi perpajakan. , 25.
Sari.  (2013).  Pengaruh  pelaksanaan self Assessment System
terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal  Akuntansi,Univ.
Bung Hatta , 13.
Sawyer,  R.  d.  (2001).  Keadilan sebagai  sebuah  variabel  yang mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak di masyarakat. Jurnal Akuntansi . Siahaan.  (2010).  System  pajak  adil apabila kontribusi yang diberikan  wajib  pajak  sesuai atau seimbang. Jurnal Akuntansi, Universitas Kristen Petra. , 5-14.
Simamora.  (2005).  Data  Ordinal memiliki katagorisasi variabel. Jurnal Akuntansi, .
Sitepu. (2012). Pembiayaan Berbagai Proyek Pembangunan. Alfabeta, Bandung. Sony  Devano,  S.  K.  (2006  ).  Sanksi perpajakan : konsep, teori dan isu,. Jurnal Akuntansi Kencana Prenada Media Group,Jakarta, , 198. Sugiyono. (2011 : hal. 230). Kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan datayang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan,. Bandung: Alfabeta Bandung.
Sugiyono. (2012). Variabel penelitian adalah  seseorang  atau  obyek yang  memiliki  variasi  antara satu obyek dengan obyek yang lain,. Bandung: Alfabeta Bandung. Supriyati. (2009). Pengetahuan tentang ketentuan konsep dibidang perpajakan,jenis pajak  mulai  dari  subyaek pajak, Obyek pajak,tarif pajak,perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak
sampai dengan pelaporan. Jurnal Akuntansi, . Syarty. (2013). Kepatuhan wajib pajak badan menggunakan jasa konsultan  pajak  terbukti  lebih tinggi. Jurnal Akuntansi perpajakan , 18.
Tjahjono.  (2005).  Sanksi  Perpajakan. Jurnal Akuntansi .
Tryana.  (2013).  Sanksi  pajak  dan kesadaran  wajib  pajak. Jurnal akuntansi  dan  bisnis  uuuniv. Udayana .
Utami.  (2013).  Sanksi  pidana  bias
berupa hukuman kurungan dan hukuman penjara. Jurnal
Akuntansi, .
Vogel  Spicer,  B.  d.  (2006).  Persepsi keadilan  yang  mempengaruhi perilaku kepatuhan di masyarakat. Jurnal Akuntasi .
Yenni, F. d. (2015). Kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jurnal
Akuntansi  Universitas  Kristen Petra .