## EDITORIAL: Keamanan Internasional
Isu  keamanan  internasional  senantiasa  meramaikan  Kajian  Hubungan  Internasional. Sebagai  salah  satu  bidang  kajian  utama,  konsep  keamanan  dalam  Kajian  Keamanan Internasional  mengalami  perkembangan  genealogisnya  melalui  perdebatan-perdebatan, dari  keamanan  yang  bersifat  tradisional  (politik-militeristik)  sampai  nirtradisional (manusiawi dan alternatif) oleh para intelektual Hubungan Internasional. Konteks historis penting  yang  berlaku  pada  ruang  dan  masanya  turut  melahirkan  secara  kritis  teks keamanan.  Teks-teks  keamanan  tradisional  yang  berlaku  pada  masa  Perang  Dunia  I, Perang Dunia II, dan Perang Dingin dengan batasan keamanan yang memfokuskan pada negara  sebagai  aktor  kunci  keamanan (pivotal  player) ,  sumber  ancaman  sekaligus pencipta stabilitas keamanan, mengalami anomali ( changes and challenges ).
Pada  pasca  Perang  Dingin  dan  era  berikutnya,  paradigma  keamanan  tradisional tergoyahkan oleh kemunculan fenomena ancaman keamanan lain yang berbeda dan tak dapat  diabaikan.  Fenomena  tersebut,  meliputi:  konflik  intranegar:  konflik  antaretnik, antaragama dan bahkan perang saudara; arus pengungsi dan migrasi ilegal; dan terorisme serta  kejahatan  transnasional.  Fenomena  lainnya  adalah  kejatuhan  ekonomi,  degradasi lingkungan  serta  penjaminan  terhadap  kebebasan  dan  rasa  aman.  Teks-teks  keamanan nirtradisional  kemudian  muncul  sebagai  penantang  dan  alternatif  dengan  membawa asumsi bahwa ruang lingkup keamanan lebih luas daripada masalah keamanan negara dan militer  semata,  bahkan  meluas  sampai  pada  proses  pencapaian  emansipasi  manusia sebagai  individu  dan  anggota  kelompok  (aktor  nirnegara)  dari  keterbatasan  fisik  dan
Volume 2, No. 1, November 2017 (1-5) doi:10.24198/intermestic.v2n1.1
kemanusiaannya  dalam  memperoleh  kenikmatan  hidup  yang  pantas  dan  patut.  Seperti yang  dikatakan  oleh  pengusung Critical  Security  Studies, keamanan  hadir  ketika masyarakat terbebaskan dari kemiskinan, yaitu bebas berkeinginan ( freedom from want ) dan bebas dari  ketakutan ( freedom from fear ).  Selain itu, aliran Konstruktivsme  dalam Hubungan Internasional menyebut bahwa keamanan berkaitan dengan persoalan persepsi yang  berkaitan  dengan  emosi  yang  menggerakkan  dan  dapat  dieksploitasi  melalui  apa yang  dinamakan  sekuritisasi.  Sekuritisasi,  dengan  emosi  melalui  daya  estetika  sebagai bentuk ekspresinya, dapat menggiring kesadaran target pada aras domestik, internasional, dan global mengenai keberadaan keamanan  yang diinginkan dan tak terperhatikan oleh kajian keamanan tradisional.
Kajian isu keamanan, baik  yang berkenaan dengan keamanan tradisional maupun keamanan  nirtradisional,  tersaji  dalam  Intermestic  Journal  for  International  Studies Volume  2  Nomor  1  pada  akhir  tahun  2017  ini.  Artikel  pertama,  “ The  World  Trade Organization  (WTO)  Rules  and  Regulation;  a  Threat  or  Promise  to  Indonesia’s Agricultural Policy ?” ditulis oleh Arfin Sudirman berkaitan dengan kemananan ekonomi dan  sekuritisasi  ekonomi.  Artikel  ini  bertujuan  untuk  memahami  kemungkinan perkembangan  ekonomi  Indonesia  terutama  pada  agrikultur  mengacu  pada  jejak kebijakan  pencapaian  kemakmuran  WTO.  WTO  sebagai  organisasi  berstruktur  formal yang peraturannya mengikat secara hukum bagi negara anggotanya, termasuk Indonesia sejak tahun 1995, menyediakan kerangka hukum perdagangan internasional. Namun, hal tersebut tidak selalu sesuai dengan kebijakan ekonomi domestik  Indonesia,  khususnya pada  sektor  agrikultur.  Keamanan  ekonomi  Indonesia  terancam  oleh  ketidakapastian Putaran  Uruguay  pada  tahun  1994.  Ini  membuat  Indonesia  melakukan  sekuritisasi ekonomi untuk mencegah agar  ancaman yang dihadapi tidak berdampak pada sektor lain. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam sekuritisasi ekonomi yang luas, produk pertanian sebenarnya  telah  terbengkalai  oleh  pelaku  sekuritisasi  (pemerintah  Indonesia)  untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam menyeimbangkan ketidaksetaraan antara orang kaya  dan  orang  miskin.  Lebih  jauh  lagi,  metode  ekonomi  tradisionalis  Indonesia  tidak sesuai dengan prinsip ekonomi neoliberal karena keragaman sosial dan demografis.
Dengan  menggunakan  kerangka  analitis  keamanan  sosietal  dan  ekonomi  pada penelitian  kualitatif,  artikel  yang  berupaya  mengelaborasi  ragam  diskursus  mengenai pekerja migran Indonesia di sektor domestik ditulis oleh Anggia Utami Dewi dan Adityo
Darmawan Sudagung. Dengan judul, “Indonesia's Migrant Domestic Workers Within Asean  Community  Framework:  A  Societal  And  Economic  Security  Approach” tujuan artikel  ini  adalah  untuk  menganalisis  ragam  isu  mengenai  pekerja  migran  Indonesia sektor  domestik  dalam  kerangka  ASEAN  Community  pasca  tahun  2015.  Salah  satu diskursus  yang  diangkat  di  sini  adalah  mengenai  bagaimana  rencana  Pemerintah Indonesia menghentikan penempatan pekerja migran Indonesia di sektor domestik ke luar negeri,  sementara  kerangka  Komunitas  Ekonomi  ASEAN  yang  diikuti  Indonesia  juga menjamin  kuat  kemerdekaan  setiap  manusia  khususnya  pekerja,  barang,  dan  jasa  di wilayah komunitas ASEAN untuk saling bermobilitas di antara sesama negara ASEAN. Artikel  ini  juga  berupaya  mengulas  potensi  meningkatnya  relasi  dan  kompetisi antarwarga  negara  di  ASEAN  ketika  arus  perpindahan  pekerja  antarnegara  di  Asia Tenggara benar-benar meningkat dalam kerangka Komunitas ASEAN.
Bahasan  mengenai  keamanan  versi  Neorealisme  terdapat  dalam  artikel  berjudul “ Kebijakan Luar Negeri Jepang Terhadap Pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina” yang ditulis oleh Faustina Tamisari dan Dudy Heryadi. Artikel ini bertujuan untuk  menganalisis  kebijakan  luar  negeri  Jepang  atas  pemberlakuan  Zona  Identifikasi Pertahanan Udara Cina, dilihat dari konsep realisme defensif dan realisme ofensif dalam perspektif  neorealisme.  Sengketa  Kepulauan  Senkaku  menjadi  salah  satu  sengketa kedaulatan teritorial yang paling kontroversial di Asia. Jepang dan Cina telah berselisih paham terkait status kepulauan tersebut sejak 1970-an. Konflik semakin memanas pada tahun  2013  ketika  Cina  membentuk  Zona  Identifikasi  Pertahanan  Udara.  Pasca dibentuknya zona ini, baik Cina ataupun Jepang saling menanggapi setiap tindakan yang dilakukan  oleh  kedua  negara  untuk  membela  legitimasi  masing-masing  di  Kepulauan Senkaku. Situasi ini memunculkan dilema keamanan bagi kedua pihak yang terlibat.
Perihal  keamanan  dari  perspektif  yang  lebih  tradisional,  tercermin  dari  artikel “ Bargaining:  Revisi  Teori  Perimbangan  Kekuatan  Dalam  Hubungan  Diplomasi Indonesia, Malaysia, Cina dan Amerika Serikat ”. Ian Montratama dan Yanyan M. Yani dalam  artikel  ini  berupaya  untuk  mengkritisi  Teori  Perimbangan  Kekuatan  (TPK)  dan menawarkan strategi  alternatif.  TPK  telah  menjadi  konsep  andalan  paham Realis lebih dari tiga abad lamanya, namun relevansinya tidak berlaku bagi semua negara, khususnya ketika  hanya menawarkan dua opsi  strategi: balancing dan bandwagoning . Kedua  opsi tersebut, menurut penulis, tidak sesuai bagi negara lemah yang netral dalam menghadapi
aliansi  lawan  yang  lebih  kuat.  Dengan  demikian,  perlu  dirancang  strategi  ketiga  yang mampu meningkatkan kekuatan relatif namun tetap memelihara netralitas politik negara lemah.  Strategi  ketiga  itu  disebut  oleh  penulis  sebagai bargaining ,  yaitu  opsi  yang mengutamakan manfaat kemitraan strategis sebagai instrumen diplomasi. Dalam artikel mengenai  relevansi  TPK  ini,  penulis  menggunakan  ilustrasi  kondisi  Indonesia  dalam berhadapan dengan Malaysia melalui pembangunan kemitraan strategis antara Indonesia dan  Cina  serta  antara  Indonesia  dan  Amerika  Serikat.  Simpulan  yang  ditarik  penulis bahwa TPK melalui opsi bargaining menyediakan nilai strategis bagi negara yang tidak cukup kuat.
“The Role of Unesco On Communal And Traditional Intellectual Property Rights Protection In Indonesia” oleh Nuraeni dan Rona Ikram Putri berkaitan dengan keamanan komunal  (bangsa)  atas  hak  kepemilikan.  Artikel  ini  membahas  dimensi  internasional dalam  upaya  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual  komunal  dan  tradisional  di Indonesia.  Dalam  konteks  ini,  UNESCO  sebagai  aktor  internasional  terlibat  di  dalam upaya pelestarian warisan budaya suatu bangsa. Namun, isu yang paling penting, menurut penulis,  adalah  bagaimana  mendorong  pembuat  kebijakan  publik  untuk  menyediakan sistem yang memadai dalam melestarikan sekaligus melindungi keberadaan masyarakat tradisional  dan  warisan  mereka.  Artikel  ini  menunjukkan  bahwa  keberadaan  aktor internasional seperti UNESCO memberikan sumbangan terhadap pembentukan kerangka kebijakan  Pemerintah  Indonesia  dalam  upaya  melindungi  warisan-warisan  budaya  dan tradisi  sebagai  bagian  dari  hak  kekayaan  intelektual  komunal,  khususnya  melalui instrumen-instrumen legal internasional.
“ Kemunculan  Perlombaan  Antariksa  Bernuansa  Ekonomi ”  ditulis  oleh  Deden Habibi  Ali  Alfathimy  mengelaborasi  keamanan  antariksa  dan space  power komersial. Artikel ini menganalisis tentang perlombaan antariksa ( space race ) yang pernah menjadi salah  satu  bagian  penting  dari  periode  Perang  Dingin.  Namun,  dalam  beberapa  tahun terakhir, menurut penulis, terdapat indikasi lahirnya perlombaan antariksa dengan nuansa baru.  Sejumlah  pelaku  baru  muncul  dan  mengubah  tatanan  industri  peluncuran  global seiring dengan perkembangan teknologi antariksa, yang semakin memengaruhi interaksi masyarakat  global.  Penulis  merujuk  kerangka  teoretis  dari  Susan  Strange  mengenai unsur-unsur  ekonomi  politik  internasional  yang  dipengaruhi  oleh  kondisi structural power yang  ada,  meliputi:  aspek authority/market  bargains (tawar-menawar  antara
otoritas/pasar),  aspek ordering  values (pemilahan  nilai),  dan  aspek allocation  of  risk (alokasi risiko) serta konsep economic/commercial space power dari lingkup Geopolitik digunakan.  Kerangka  teoretis  tersebut  dipergunakan  untuk  melihat  situasi  industri peluncuran global, persaingan di  Asia, dan persaingan di antara perusahaan-perusahaan peluncur  yang  dominan,  serta  peluang-peluang  baru  bagi  Indonesia  baik  sebagai pelanggan maupun pengembang. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlombaan antariksa kembali terjadi dengan nuansa ekonomi yang lebih dominan melalui perubahan tatanan ekonomi politik global di sektor industri peluncuran satelit.
Terakhir adalah book review atau ulasan buku “ Aesthetic and World Politics” yang ditulis oleh Roland Bleiker yang diterbitkan pada tahun 2009. Aliyuna Prastiti dan Junita Budi  Rachman  mengulas  mengenai  paparan  Bleiker  mengenai  persandingan  estetika dengan dunia politik dan politik dunia. Politik berkaitan dengan kekuasaan yang dengan berbagai  caranya  dikerahkan  untuk  mencapai  dan  mengamankannya  termasuk  dengan estetika selain rasionalitas sebagai medium representasi. Namun, menurut Bleiker, selalu ada jarak antara representasi dengan apa yang direpresentasikannya, dan tidak mencoba menjadi mimikri  dari realitas, namun mengenali  berbagai  emosi  dan sensibilitas dalam pembentukkan  sebuah  representasi.  Melalui  spektrum  estetika  pada  fotografi,  sastra, arsitektur, hingga musik pandangan tentang politik dunia diperluas dan emosi publik yang membentuk persepsi terhadap sesuatu pada akhirnya memberikan pengaruh pada praktik pembuatan kebijakan. Selain itu, melalui estetika bahasa dalam puisi mengantar pembaca atau pun pendengar pada bentukan imaji akan realitas tertentu, termasuk realitas politik. Dengan  estetika  akan  mengantar  kepada  pemahaman  akan  relasi  kekuasaan,  politik estetik, dan alat ideologi. Namun, Bleiker lebih menekankan pada signifikansi etis yang terkandung dalam pemahaman estetika.
Kepada seluruh kontributor dan mitra bestari  yang terlibat dalam terbitan volume ini kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.
Hormat Kami, Arry Bainus dan Junita Budi Rachman
Pimpinan Redaksi dan Wakil Pimpinan Redaksi