## PENDIDIKAN ISLAM DAN DEMOKRASI

## Usri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene
Email : usri@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Demokrasi  sebagai  suatu  sistem  bermasyarakat  dan  bernegara  serta pemerintahan  memberikan  penekanan  pada  keberadaan  kekuasaan  di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintah. Kekuasaan  pemerintahan  berada  di  tangan  rakyat  mengandung pengertian tiga hal yakni: pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat,  dan  pemerintan  untuk  rakyat.  Demokrasi  dalam  perspektif Islam memiliki prinsip antara lain: Prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip  musyawarah,  prinsip  keadilan,  prinsip  persamaan,  prinsip pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia,  prinsip peradilan  bebas,  prinsip  perdamaian,  prinsip  kesejahteraan,  serta prinsip  ketaatan  rakyat.  Karakteristik  pendidikan  Islam  yang demokratis  sangat  mejunjung  tinggi  harkat  dan  martabat  manusia, menempatkan  pendidik  dan  peserta  didik  sebagai  subyek  pendidikan yang  saling  berintegrasi,  memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap keilmuan,  serta  mengedepankan  sisi  humanisme  yang  hiarahkan  pada mengembangan kepribadian yang Islami.
Kata kunci : Demokrasi, Pendidikan, Islam

## A. PENDAHULUAN
Demokrasi  merupakan  salah  satu  sistem  bernegara  yang  menjadi  referensi oleh  sebagian  besar  negara  di  dunia.  Demokrasi  mendapat  tempat  yang  luas  bagi Negara  yang  menginginkan  legitimasi  yang  kuat  dari  rakyatnya.  Bagi  Negara  yang berbasiskan  teologis,  demokrasi  menjadi  perdebatan  karena  memiliki  perspektif bernegara  yang  berbeda.  Negara  berbasis  teologis  cenderung  menggunakan  istilah teokrasi,  sebagai  versus  demokrasi,  yaitu  politik  yang  mendapat  legitimasi  dari Tuhan, sedangkan demokrasi memiliki legitimasi dari rakyat. Kedua perspektif dalam bernegara  tersebut  menjadi  ‘pertarungan’  sepanjang  sejarah  dan  masing-masing memiliki landasan filosofis dan epistemologis yang kuat.
Bagi Negara yang menganut demokrasi, legitimasi Negara berasal dari rakyat, dan menjadikan rakyat sebagai kekuatan utama dalam bernegara. Implikasi konsep ini justru  masuk  ke  wilayah  personal  misalnya  agama  menjadi  hal  yang  tidak  urgen dalam  demokrasi.  Mungkin  permasalahan  mengenai  agama  dan  politik  ini  tidak begitu  menarik  bagi  para  pemikir  di  Negeri  Barat,  karena  memang  pendirian  yang dianut  oleh  para  pemikir  kenegaraan  dan  hukum  disana  boleh  dikatakan  telah memperoleh kesepakatan bahwa antara agama dan negara terjadi pemisahan total. 1
Di Indonesia tidak luput dari masalah agama dan politik, bila ditelusuri secara historis  berakar  pada  peristiwa  Jawi  Hisworo.Panitia  Nasionalisme  Jawa  ( Committe vor  Het  Javansche  Nationalisme )  yang  didirikan  karena  terjadinya  peristiwa  Jawi Hisworo,  mengecam  kalangan  Sarekat  Islam  agar  tidak  “mencampuradukkan  antara agama  dan  politik”.  Pertikaian  mengenai  soal  ini  kemudian  dilanjutkan  dikalangan Marxis  radikal  seperti  Alimin  P.  sebagai seorang  Marxis  radikal  yang  antiagama,  ia mengajak  anggota-anggota  Sarekat  Islam  agar  jangan  mencampuradukkan  agama dengan perserikatan dan menghendaki supaya Sarekat Islam diganti namanya menjadi Sarekat  Hindia. 2 Presiden  Jokowi  juga  pernah  memberikan  statemen  bahwa  agama dan Negara perlu dipisahkan.
Indonesia maupun di negara muslim lainnya menghendaki adanya sebuah negara Islam  yang  benar-benar  berlandaskan  pada  al-Qur’an  dan  Sunnah  dalam  masalah kenegaraan. Roma tidak dibangun dalam sehari begitu juga negara Islam, mendirikan negara Islam bukanlah hal yang mudah mencari bentuk negara Islampun sampai kini masih  menjadi  perdebatan  dikalangan  pemikir  politik  Islam.akibatnya  sering  terjadi kesimpangsiuran  dalam  memahami  bentuk  negara  Islam.  sebagian  pemikir  politik Islam  ada  yang  beranggapan  bahwa  Negara  Islam  itu  merupakan  negara  teokrasi, sedangkan yang lainnya menganggap Negara Islam sebagai demokrasi dan antinegara diktator. 3
1 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum (Jakarta : Bulan Bintang, 1992) h. 33.
2 Dalier Noer, Gerakan Modern Islam Indonesia (Jakarta : LP3ES, 1982) h. 204.
3 Ahmad Suhelmi , Polemik Negara Islam (Jakarta: TERAJU, 2002), h. 127
Taqiyyudin  Al-Nabhani  menggunakan  istilah  kedaulatan  syara’  yang  artinya yang  menangani  dan  mengendalikan  aspirasi  individu  adalah  syara’  bukan  individu dengan  sesuka  hatinya.Oleh  karena  itu  tidak  ada  tempat  bagi  demokrasi  yang  lepas dari  ruh  syariat  atau  demokrasi  yang  tidak  dikendalikan  berdasarkan  petunjuk- petunjuk  hukumnya. 4 Sistem  demokrasi  yang  dikenal  dalam  dunia  politik,  selalu prokontra,  antara  setuju  dan  tidak  setuju.  Pada  sisi  lain,  pemikir  Islam  yang  lebih moderat, justru mempertemukan konsep Islam dan  Demokrasi dalam bernegara. Hal tersebut menarik dikaji dalam penelitian makalah ini.

## B. PEMBAHASAN

## 1. Hakikat Demokrasi
Term demokrasi dalam tinjauan bahasa (etimologis) terdiri atas dua kata yang berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  "demos"  yang  berarti  rakyat  atau  penduduk  suatu tempat  dan  "cratein"  atau  "cratos"  yang  berarti  kekuasaaan  atau  kedaulatan.  Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) adalah keadaan negara di mana  dalam  sistem  pemerintahannya  kedaulatan  berada  di tangan  rakyat,  kekuasaan tertinggi  berada  dalam  keputusan  bersama  rakyat,  rakyat  berkuasa,  pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat( government from the people, by the people, and for people ). 5
Henry  B.  Mayo  menyatakan  bahwa  demokrasi  sebagai  sistem  politik merupakan  suatu  sistem  yang menunjukkan  bahwa  kebijakan  umum  ditentukan atas dasar  mayoritas  oleh  wakil-wakil  yang  diawasi  secara  efektif  oleh  rakyat  dalam pemilihan-pemilihan  berkala  yang  didasarkan  atas  prinsip  kesamaan  politik  dan diselenggarakan  dalam  suasana  terjaminnya  kebebasan  politik. 6 Abraham  Lincoln, salah  seorang  mantan  Presiden  Amerika  Serikat,  mengatakan  bahwa  dalam  proses
4 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum..., h. 65.
5 Subandi  Al-Marsudi, Pancasila  dan  UUD’45  Dalam  Paradigma  Reformasi (Jakarta:  Raja Grafindo  Nusantara,2001),  h.  81.  Lihat  juga  Rene  Klaff, Prinsip-prinsip  Dasar  Demokrasi  dan Pemerintahan yang Baik  dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002), 22.
6 Hendry  B.  Mayo, An  Introduction  to  Democratic  Theory (New  York:  Oxford  University  Press, 1960), h. 70.
demokrasi  mengharuskan  adanya  partisipasi  rakyat  dalam  memutuskan  suatu permasalahan dan mengontrol pemerintahan yang berkuasa. 7
Hakikat  demokrasi  sebagai  suatu  sistem  bermasyarakat  dan  bernegara  serta pemerintahan  memberikan  penekanan  pada  keberadaan  kekuasaan  di  tangan  rakyat baik  dalam  penyelenggaraan  negara  maupun  pemerintah.  Kekuasaan  pemerintahan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal:
a. Pemerintahan  dari  rakyat (government  of  the  people) ,  mengandung  pengertian yang  berhubungan  dengan  pemerintahan  yang  sah  dan  diakui (legitimate government) dan  pemerintahan  yang  tidak  sah  dan  tidak  diakui (unligitimate government) di  mata  rakyat.  Pemerintahan  yang  sah  dan  diakui  berarti  suatu pemerintahan  yang  mendapat  pengakuan  dan  dukungan  yang  diberikan  oleh rakyat,  sebaliknya  berarti  suatu  pemerintahan  yang tidak  mendapat  pengakuan dan dukungan dari rakyat;
b. Pemerintahan  oleh  rakyat (government  by  the  people), maksudnya  suatu pemerintahan  menjalankan  kekuasaan  atas  nama  rakyat  bukan  atas  dorongan diri  dan  keinginannya  sendiri.  Selain  itu,  pemerintah  juga  berada  dalam pengawasan  rakyatnya,  pemerintah  harus  tunduk  pada  pengawasan  rakyat. Pengawasan rakyat dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung yaitu melalui perwakilannya di parlemen (DPR):
c. Pemerintahan  untuk  rakyat (government  for  the  people), mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintaha itu dijalankan  untuk  kepentingan  rakyat.  Kepentingan  rakyat  harus  didahulukan dan diutamakan di atas segalanya. 8
Nurcholis  Madjid 9 menyatakan  bahwa  pandangan  hidup  demokratis berdasarkan  pada  bahan-bahan  telah  berkembang,  baik  secara  teoritis  maupun pengalaman  praktis  di  negeri-negeri  yang  demokrasinya  cukup  mapan  paling  tidak
7 Lihat  Sadek  J.  Sulaiman,  “Demokrasi  dan  Shura,”  dalam  Islam  Liberal,  ed.  Charles  Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi (Jakarta: Paramadina, 2003), 125
8 Ulinnuha, Kewarganegaraan Kompilasi Referensi (Yogyakarta, 2014), h.69-70
9 Ibid,  hlm.70-74.  Lihat  juga  Asep  Sulaiman, Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan , (Bandung:Asman Press,2012), hlm. 113.
mencakup  tujuh  norma  yang  dijadikan  sebagai  pandangan  hidup.  Ketujuh  norma itu sebagai berikut:
a. Pentingnya  kesadaran  akan  pluralisme.  Kesadaran  akan  pluralitas  sangat penting dimiliki bagi rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sangat beragam dari sisi etnis, bahasa, budaya, agama dan potensi alamnya;
b. Musyawarah. Semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan adanya keinsyafan  dan  kedewasaan  untuk  dengan  tulus  menerima  kemungkinan kompromi  atau  bahkan  "kalah  suara".  Belum  tentu,  dan  tidak  harus,  seluruh keinginan  atau  pikiran  seseorang  atau  kelompok  akan  diterima  dan dilaksanakan sepenuhnya;
c. Tidak menghalalkan semua cara. Kutukan kepada orang yang berusaha meraih tujuannya dengan cara-cara yang tidak peduli kepada pertimbangan moral. Cara haruslah sejalan dengan tujuan;
d. Pemufakatan yang jujur dan sehat;
e. Terpenuhinya keperluan pokok;
f. Kerjasama  antarwarga  masyarakat  dan  sikap  saling  mempercayai  itikad  baik masing-masing, serta jalinan dukung-mendukung sacara fungsional;
g. Pendidikan mengenai demokrasi.
Pandangan  di  atas  merupakan  sikap  kompromi  antara  nilai-nilai  demokrasi, nilai-nilai keislaman, dan nilai-nilai kearifan local. Demokrasi dalam konteks ini tidak sepenuhnya  salah  tetapi  ada  beberapa  elemen  demokrasi  yang  memiliki  titik  temu dengan  nilai-nilai  keislaman  dan  kearifan  local.  Walaupun  demikian,  dalam demokrasi tidak  hanya  satu  doktrin  atau pandangan.  Robert  Pikney  menyatakan  ada dua model demokrasi, yaitu demokrasi berwawasan radikal ( radical democracy ), dan demokrasi  berwawasan  liberal  ( liberal  democracy ). 10 Demokrasi  radikal  menuntut penerapan  secara  murni  konsep  demokrasi,  dan  konteks  ini  boleh  jadi,  nilai-nilai keagamaan tidak memiliki tempat di dalamnya (pemisahan agama dan politik) dalam bernegara.  Demokrasi  liberal  lebih  bersifat  inklusif  dan  menghargai  peran  agama
10 Arskal Salim, Islam diantara dua model demokrasi dalam alamat http://islamlib.com/?site=1&aid=224&cat=content&cid=11&title=islam-di-antara-dua-model- demokrasi. Aksess Ahad, 28.04.2013 jam 12.57 WIB.
dalam  kehidupan  sosial.  Demokrasi  liberal  menilai  agama  menjadi  salah  satu fundamen penting dalam kehidupan bernegara, walaupun agama bukan menjadi dasar negara.
Realitas  Negara  kontemporer,  pelaksanaan  demokrasi  tidak  sama  antara negara yang satu dengan lainnya.Berbagai konstitusi Negara, dimana dikenal adanya macam-macam  bentuk  dan  sistem  ketatanegaraan  seperti:  Negara  kesatuan  dan Negara federal, Negara republik dan Negara kerajaan, dengan sistem yang dianutnya sepert:  sistem  satu  kamar  dan  dua  kamar,  sistem  pemerintahan  parlementer  dan pemerintahan  presidensil,  sistem  diktatorial  dan  sistem  campuran,  dan  sebagainya. 11 Dahl 12 menyatakan  berkaitan  dengan  problem  pluralisme  demokrasi,  proses demokrasi yang ideal hendaknya memenuhi 5 kriteria:
a. Persamaan  hak  pilih:  Dalam  mebuat  keputusan  kolektif  yang  mengikat,  hak istimewa  dari  setiap  warga  Negara  seharusnya  diperhatikan  secara  berimbang dalam menentukan keputusan terakhir.
b. Partisipasi efektif: Dalam seluurh proses pembuatan keputusan secara kolektif, termasuk tahap penentuan agenda kerja, setiap warga Negara harus mempunyai kesempatan  yang  sama  dan  memadai  untuk  menyatakan  hak-hak  istimewanya dalam rangka mewujudkan kesimpulan terakhir.
c. Pembenaran  kebenaran:  Dalam  waktu  yang  dimungkinkan,  karena  keperluan untuk  suatu  keputusan,  setiap  warga  Negara  harus  mempunyai  peluang  yang sama dan memadai untuk melakukan penilaian logis demi mencapai hasil yang paling diinginkan.
d. Kontrol  Terakhir  terhadap  agenda:  Masyarakat  harus  mempunyai  kekuasaan eksklusif  untuk  menentukan  soal-soal  mana  yang  harus  dan  tidak  harus diputuskan  melalui  proses-proses  yang  memenuhi  ketiga  criteria  yang  disebut pertama.  Dengan  cara  lain,  tidak  memisahkan  masyarakat  dari  hak  kontrolnya terhadap  agenda  dan  dapat  mendelegasikan  wewenang  kekuasaan  kepada
11 Subandi Al-Marsudi, Pancasila dan UUD’45 Dalam Paradigma Reformasi ..., h. 82.
12 Aep Saepuloh dan Tarsono, Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Islam (Bandung : Batik Press,2012) .hlm.124
orang-orang  lain  yang  mungkin  dapat  membuat  keputusan-keputusan  lewat proses non demokrasi.
e. Pencakupan:  Masyarakat  harus  meliputi  semua  orang  dewasa  dalam  kaitannya dengan hukum, kecuali pendatang sementara.
Demokrasi tidak dapat diciptakan dalam sekejap, tetapi ini akan berproses dan membutuhkan  waktu  yang  tidak  sebentar.  Namun  demikian,  kran-kran  demokrasi seharusnya  dibuka  secara  secukupnya  oleh  pemerintah  sehingga  tidak  menyumbat arus  yang  semakin  kuat  yang  mungkin  kalau  tidak tersalurkan  justru akan  menjebol saluran  yang  ada. 13 Tingginya  penghargaan  kepada  setiap  warga  Negara,  demokrasi menilai  setia  warga  Negara  memiliki  hak  menyampaikan  pendapat  di  muka  umum atau di depan pejabat.
Demokrasi  juga  mempengaruhi  pembangunan  politik.  Salah  satu  pandangan mengenai konsep pembangunan politik adalah  berhubungan dengan penguatan nilai- nilai  dan  praktek-praktek  bagi  dasar  demokrasi,maupun  dengan  kemajuan  ke  arah masyarakat  yang  demokratis. 14 Hakikat  demokrasi  adalah  sebuah  proses  bernegara yang  bertumpu  pada  peran  utama  rakyat  sebagai  pemegang  tertinggi  kedaulatan. 15
Oleh  sebab  itu,  demokrasi  merupakan  salah  satu  konsep  bernegara  yang  banyak diminati oleh negara-negara Eropa, Amerika dan Asia. Karena demokrasi merupakan refleksi  dari  pengangkatan  martabat  manusia  yang  egaliter,  baik  di  depan  hukum maupun hak-haknya terhadap negara.

## 2. Prinsip-prinsip Demokrasi dalam Al-Qur’an
Polemik  hubungan  demokrasi  dengan  Islam  berakar  pada  sebuah  ketegangan teologis  antara  rasa  kehausan  memahami  doktrin  yang  telah  mapan  oleh  sejarah dinasti-dinasti  muslim  dengan  tuntutan  untuk  memberikan  pemahaman  baru  pada doktrin  tersebut  sebagai  respon  atas  timbulnya  fenomena  sosial  yang  terus
13 Ismail Hasan, MembangunMasyarakat  Dinamis,Demokratis,  dan  Berkeadilan (Yogyakarta: Ababil,1996), h.82.
14 Harjanto,Nicolaus  Teguh  Budi.  1997. Memajukan  Demokrasi  Mencegah  Demokrasi:  Sebuah wacana pembangunan politik: Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. 109
15 A.  Ubaedillah  dan  Abdul  Rozak.  Pancasila,Demokrasi,HAM,dan  Masyarakat  madani.  Prenada Media Group. Jakarta, 2013), h. 66.
berkembang. 16 Polemik  berkembang  dengan  masif  ketika  terjadi  interaksi  intens masyarakat  global  dan  transnasional  dan  mengalami  ketergantungan  antar  negara yang satu dengan yang lainnya.
Namun  demikian,  tidak  sedikit  ilmuwan  Islam  yang  tetap  konsisten  tidak menerima  konsepsi  demokrasi  dalam  konteks  bermasyarakat  dan  bernegaran.  Di antaranya  adalah  Mutawali  al-Sya’rawi,  seorang  ulama  besar  asal  Mesir  yang mengatakan  bahwa  Islam  dan  demokrasi  tidak  bersesuaian,  dan shura tidak  dengan sendirinya  demokrasi  mayoritas. 17 Penolakan  konsep  tersebut  dilihat  dalam  konteks teologis  dan  epistemologis.  Islam  memberikan  Tuhan  sebagai  sumber  kedaulatan, sedangkan  demokrasi  berada  di  tangan  rakyat,  pada  aspek  yang  lain,  Islam memandang  ada  batasan  untuk  dimusyawarahkan  sedangkan  demokrasi  tergantung dari konsensus bersama.
Ali  Benhadji  seorang  pemimpin  FIS  ( Front  Islamique  du  Salut )  mengatakan bahwa  konsep  demokrasi  adalah  sebuah  konsep  Yudeo-Kristen  yang  harus  diganti dengan prinsip-prinsip kepemimpinan yang inhern dalam Islam. Para teoritisi politik Barat  sendiri,  kata  Benhadji  mulai  melihat  sistem  demokrasi  adalah  sistem  yang cacat.  Menurutnya  demokrasi  hanya  dinilai  baik  jika  lebih  menguntungkan  Barat daripada negara Islam itu sendiri. 18 Konteks ini demokrasi dapat dijalankan di suatu negara jika menjadi mayoritas dan nilai-nilai kebenaran ada di tangan mayoritas.
John  L.  Esposito  dan  James  P.  Piscatori  menyatakan  bahwa  sebagian  umat Muslim  mencemaskan  model  demokrasi  Barat  serta  sistem  pemerintahan  yang dicanangkan  Inggris.  Sebenarnya,  reaksi  negatif  tersebut  merupakan  ungkapan  dari penolakan  secara  radikal  terhadap  kolonialisme  Eropa,  dan  merupakan  pembelaan terhadap Islam dalam usaha mengurangi ketergantungan umat Islam terhadap negara- negara  Barat.  Ungkapan  penolakan  terhadap  kolonialisme Eropa tadi  berakibat  pada
16 Haryanto Al-Fandi, Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 50.
17 Sukron  Kamil, Islam  dan  Demokrasi;  Telaah  Konseptual  dan  Historis (Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 2002), h. 48.
18 John  L.  Esposito  dan  John  O.  Voll, Demokrasi  di  Negara-Negara  Muslim. terjemahan (Bandung: Mizan, 1999), 214
penolakan  terhadap  sistem  demokrasi  Barat. 19 Konteks  demokrasi  dalam  perspektif sejarah,  dinilai  sebagai  legitimasi  invasi  dan  imperialisme  negara  Barat  terhadap dunia  Islam.  Alibi  demokrasi  menjadikan  negara-negara  Islam  menjadi  objek  invasi yang dinilai tidak manusiawi.
Nilai-nilai demokrasi tidak serupa dengan nilai-nilai agama, meskipun ada di dalam agama ajaran yang mirip demokrasi. Di dalam Islam banyak dijumpai perintah untuk  bermusyawarah,  seperti wa  syawirhum  fi  al-amr,  wa  amruhum  syura binahum (Dan  bermusyawarahlah  dengan  mereka  dalam  urusan  itu  –  sedang  urusan mereka,  diputuskan  dengan  bermusyawarah  di  antara  mereka).  Di  samping  itu  ada juga sabda Nabi “ antum a’lamu bi umuri dunyakum” (kalian lebih mengetahui urusan dunia  kalian). 20 Hal-hal  yang  bersifat  duniawi  murni  boleh  dimusyawarahkan.Islam tidak  menentukan  undang-undang  lalu  lintas  di  jalan  raya,  tetapi  untuk  “lalu  lintas” thawaf  (mengelilingi  ka’bah  dalam  ibadah  haji  atau  umrah)  sudah ditentukan.Sebaliknya  ada  yang  tidak  bisa  di- ijtihadkan, baik  secara  perorangan ataupun  bersama-sama,  seperti  ketentuan  dalam  hukum  waris.Dalam  bidang  ini, musyawarah hanya dilakukan berkenaan dengan prosedur penerapannya saja.Sedangkan ketetapannya sendiri tidak boleh menyimpang dari garis-garis agama, demikian juga dalam Islam sudah ditetapkan siapa yang boleh menjadi imam shalat, sehingga tidak semata-mata berdasarkan suara terbanyak.Jadi bebas tapi terikat. 21
Dalam  perspektif  yang  lain,  ilmuwan  muslim  menilai  demokrasi  tidak sepenuhnya  bertentangan  dengan  Islam,tetapi  banyak  prinsip  dan  konsep  demokrasi yang  sejalan  dengan  Islam.  Tetapi  demokrasi  juga  dianggap  sebagai  bentuk pemerintahan  yang  paling  logis.Walaupun  barangkali  bukan  satu-satunya  yang terbaik.Demokrasi membuat pembangunan sebagai aspek potensi manusiawi melalui
19 John L. Esposito dan James P. Piscatori, “Islam and Democracy,” Middle East Journal VL, no.III (1991).
20 Franz  Magnis  Suseno,  dkk, Agama  dan  Demokrasi, (Jakarta  :  Perhimpunan  Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992), hal. 46.
21 Ibid., h. 47.
persamaan akses pada pendidikan dan peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial. 22
Fahmi  Huwaidi 23 berpendapat,  demokrasi  adalah  sangat  dekat  dengan  Islam dan  substansinya  sejalan  dengan  Islam.  Argumentasi  yag  dihadirkan  oleh  Fahmi Huwaidi  adalah;  Pertama,  beberapa  hadits  menunjukan  bahwa  Islam  menghendaki pemerintahan  yang  disetujui  oleh  rakyatnya.  Kedua,  penolakan  Islam  kepada kediktatoran.  Ketiga,  dalam  Islam,  pemilu  merupakan  kesaksian  rakyat  dewasa  bagi kelayakan  seorang  kandidat  dan  mereka  tentu  saja  seperti  yang  diperintahkan Alquran.  Keempat,  demokrasi  merupakan  sebuah  upaya  mengembalikan  sistem kekhilafahan  Khulafa  al-Rasyidin  yang  memberikan  hak  kebebasan  kepada  rakyat yang  hilang  ketika  beralihnya  sistem  kekuasaan  Islam  kepada  sistem  kerajaan. Kelima,  negara  Islam  adalah  negara  keadilan  dan  persamaan  ma-nusia  di  depan hukum.  Kelima,  suara  mayoritas  tidaklah  identik  dengan  kesesatan,  kekufuran  dan ketidaksyukuran.  Keenam,  legislasi  dalam  parlemen  tidaklah  berarti  penentangan terhadap legislasi ketuhanan.
Muhammad Husein Heikal berpendapat bahwa kebebasan, persaudaraan, dan persamaan yang merupakan semboyan demokrasi dewasa ini juga termasuk di antara prinsip-prinsip  utama  Islam.  Kaidah-kaidah  yang  ditetapkan  oleh  paham  demokrasi sekarang  sebenarnya  juga  merupakan  kaidah-kaidah  Islam. 24 Titik  temu  Islam  dan demokrasi merupakan sikap akomodatif antara Barat dan Timur, dan Timur sebagian mengalami trauma sejarah dalam kungkungan sistem paternalistik dan aristokrasi.
Demokrasi  adalah  sebuah  tema  yang  banyak  dibahas  oleh  para  ulama  dan intelektual muslim. Apa dan bagaimanakah prinsip demokrasi Islam tersebut, prinsip- prinsip demokrasi Islam, 25 antara lain sebagai berikut :
1.     Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah
22 Aep  Saepulloh  &  Tarsono.  2011. Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi  Islam , h. 115
23 Fahmi Huwaidi, Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, terj. M. Abdul Ghofar (Bandung: Mizan, 1996), 193.
24 Muhammad  Husein  Heikal,  Pemerintahan  Islam,  terj.  Tim  Pustaka  Firdaus  (Jakarta:  Pustaka Firdaus, 1993), 95.
25 Abdul Ghofur, Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia: Studi atas Pemikiran Gus Dur (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 41
Perkataan amanah tercantum  dalam  Q.S.  an-Nisa’:  58  yang  berbunyi  sebagai berikut :
ْاوُمُكۡ َ تَ ن َ أ  ِساَّلنٱ  َ ۡيَۡب مُتۡمَكَح اَذوَإِ اَهِلۡه َ أ ٰٓ َ لَِإ  ِتَٰ َنَٰ َم َ ۡ لۡٱ ْاوُّدَؤُت ن َ أ ۡمُكُرُم ۡ أَي َ َّللَّٱ َّنِإ۞ َ َّللَّٱ َّنِإ ِِۚلۡدَع ۡلٱِب
اٗير ِصَب اََۢعيِمَس َن َكَ َ َّللَّٱ َّنِإ  ٓۗ ۦِهِب مُك ُظِعَي اَّمِعِن
Terjemahnya:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya,  dan  (menyuruh  kamu)  apabila  menetapkan  hukum  di antara  manusia  supaya  kamu  menetapkan  dengan  adil.  Sesungguhnya  Allah memberi  pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
Ayat tersebut mengisyaratkan ada dua garis hukum yang dapat diambil yaitu:
a. Manusia diwajibkan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.
b. Manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.
Dalam  konteks  kekuasaan  negara  perkataan  amanah itu  dapat  dipahami  sebagai suatu  pendelegasian  atau  pelimpahan  kewenangan  dan  karena  itu  kekuasaan  dapat disebut  sebagai  “mandat”  yang  bersumber  atau  berasal  dari  Allah  SWT. 26 Jadi, kekuasaan  dalam  demokrasi  Islam  adalah  suatu  anugrah  atau  nikmat  Allah  yang merupakan  suatu amanah  kepada manusia  untuk  dipelhara  dan  dilaksanakan  dengan sebaik-baiknya  sesuai  dengan  prinsip-prinsip  dasar  yang  telah  ditetapkan  dalam  al- qur’an  dan  dicontohkan  oleh  sunnah  Rasulullah.  Kekuasaan  itu  kelak  akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah.
Kekuasaan harus selalu didasarkan pada keadilan, karena prinsip keadilan dalam islam menempati posisi yang sangat berdekatan dengan takwa.
Seperti  telah  dikemukakan  diatas  bahwa  setiap  kekuasaan  yang  dilaksanakan dengan  adil  dipandang  dari  sudut  Islam  akan  merupakan  rahmat  dan  kesejahteraan bagi  setiap  orang  termasuk  penguasa  itu  sendiri.  Sebaliknya,  apabila  kekuasaan  itu diterapkan secara zalim (tiran, otoriter,diktator atau absolut) maka kekuasaan itu akan menjadi bumerang dalam bentuk bencana dari Allah yang akibatnya kepada penguasa itu sendiri.
26 Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum , (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 79.
2.     Prinsip Musyawarah
Prinsip  musyawarah  dalam  demokrasi  Islam  ada  dalam  Q.S.  Ali  Imran:  159, sebagai berikut:
ُهۡنَع  ُفۡعٱَف ۡۖ َكِلۡوَح ۡنِم ْاو ُّضَفن َلَ ِبۡلَقۡلٱ  َظيِلَغ اًّظَف  َتنُك ۡوَلَو ۡۖۡمُهَل  َتِلن ِ َّللَّٱ َنِ م ٖةَ ۡحَۡر اَمِبَف ۡرِفۡغَتۡسٱَو ۡم
ِِ كَوَتُم ۡ لٱ  ُّبِ ُيُ َ َّللَّٱ َّنِإ ِِۚ َّللَّٱ َ َعَل  ۡ َّكََّوَتَف  َتۡمَزَع اَذِإَف ِِۖرۡمَ ۡلۡٱ  ِفِ ۡمُهۡرِواَشَو ۡمُهَل

## َيۡ
Terjemahnya:
Maka  disebabkan  rahmat  dari  Allah-lah  kamu  Berlaku  lemah  lembut  terhadap mereka.  Sekiranya  kamu  bersikap  keras  lagi  berhati  kasar,  tentulah  mereka menjauhkan  diri  dari  sekelilingmu.  karena  itu  ma'afkanlah  mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan  itu.  kemudian  apabila  kamu  telah  membulatkan  tekad,  Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.
Dari  ayat  ini  dapat  kita  ambil  garis  hukum  yaitu  umat  Islam  wajib bermusyawarah  dalam  memecahkan  setiap  urusan  kenegaraan.Musyawarah  adalah suatu  prinsip  kontitusional  dalam  demokrasi  Islam  yang  wajib  dilaksanakan  dalam suatu  pemerintahan  dengan  tujuan  untuk  mencegah  lahirnyakeputusan  yang merugikan  kepentingan  umum  dan  rakyat.  Muhammad  Alim  menilai  negara demokrasi:  Syura  (musyawarah  sebagai  demokrasi  Islam),  ditandai  dengan 27 kebebasanberbicara  dan  mengeluarkan  pendapat,  kebebasan  dari  ketakutan,
27 Lihat: Muhammad Alim, Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan (Yogyakarta: LKIS, 2010), 159-229. Wacana Islam dan demokrasi (Syura, demokrasi  islam)  tidak  hanya  mengadopsi  dan  menyatakan  sebagai  sesuatu  yang  islami  atau  cocok dengan  islam,  elemen-elemen  tertentu  dari  organisasi  politik  demokrasi  modern  seperti  pemilihan umum, perwkilan, pemerintahan parlementer atau pemisahan kekuasaan. Namun wacana tersebut juga memasukkan paling tidak sampai taraf tertentu, nilai-nilai  tertentu seperti kebebasan, kesetaraan, rasa tanggung  jawab,  meskipun  analisa  yang  mendalam  tentang  posisi-posisi  kelompok  islam  dalam  hal hak  asasi  manusia,  kaum  perempuan,  orang-orang  non-muslim,  pemikirpemikir  bebas,  orang-orang agnostikdan ateis akan mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip umum tersebut”tidak ada paksaan dalam beragama,  kebebasan  berpikir,  kesetaraan  dan  lain-lain”  dalam  banyak  hal  terbatas  dalam  kerangka Islam.  Lihat:  Gudrun  Kramer,  Teknik  dan  Nilai:  Debat  Muslim  Kontemporer  tentang  Islam  dan Demokrasi  dalam Islam dan Barat: Demokrasi dalam Masyarakat Islam (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat  Studi Islam  Paramadina,  2002),  33.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  usaha  untuk  membangun tatanan  Islam  yang  sesuai  dengan  masa  modern  yang  mampu  mengakomodir  hasil  interaksi  antara orang-orang  Islam  dan  para  pemikir  islam,  para  pengkritik,  masyarakat  luas,  dan  Negara  yang memiliki ide-ide yang berlainan agar tidak terjadi disintegrasi dalam masyarakat.
kebebasan  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi,  kebebasan  memilih  tempat tinggal,  persamaan,  kesetaraan  laki-laki  dan  perempuan,  hak  atas  suaka  politik,  hak dan kewajiban membela negara, dan hak atas perlindungan kebebasan pribadi 3.     Prinsip Keadilan
Prinsip  keadilan  dalam  demokrasi  Islam  juga  tercantum  dalam  Q.S.  an-Nisaa’: 135 sebagai berikut:
َء اَدَهُش  ِط ۡسِق ۡلٱِب َيِۡمََّٰوَق ْاوُنوُك ْاوُنَماَء َنيِ َّلَّٱ اَهُّيَأَٰٓي۞ نِإ َِۚيِۡبَر ۡقَ ۡلۡٱَو ِنۡيَِلََِٰوۡلٱ ِو َ أ ۡمُكِسُفن َ أ ٰٓ َ َعَل ۡوَلَو ِ َِّللَّ
ۡو َ أ ْا ۥُوۡلَت نوَإِ  ِْۚاوُلِدۡعَت ن َ أ ٰٓىَوَه ۡ لٱ ْاوُعِبَّتَت َلََف ۡۖاَمِهِب ََٰلَۡوَأ ُ َّللَّٱَف اٗيرِقَف ۡوَأ اًّيِنَغ ۡنُكَي َن َكَ َ َّللَّٱ َّنِإَف ْاو ُضِرۡعُت
َنوُلَمۡعَت اَمِب

## اٗيرِبَخ
Terjemahnya:
Wahai  orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-benar penegak  keadilan,  menjadi  saksi  karena Allah  biarpun terhadap  dirimu  sendiri atau  ibu  bapa  dan  kaum  kerabatmu.  jika ia  Kaya ataupun miskin,  Maka  Allah lebih  tahu  kemaslahatannya.  Maka  janganlah  kamu  mengikuti  hawa  nafsu karena  ingin  menyimpang  dari  kebenaran.  dan  jika  kamu  memutar  balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
Dari ayat diatas dapat ditarik tiga garis hukum yaitu :
a. Menegakkan keadilan adalah kewajiban orang-orang beriman.
b. Setiap mukmin apabila menjadi saksi ia diwajibkan menjadi saksi karena Allah dengan sejujur-jujurnya dan adil.
c. Manusia dilarang mengikuti hawa nafsu dan menyeleweng dari kebenaran.
Ayat  lain  yang  memerintahkan  untuk  menjadi  saksi  yang  adil  dan menegakkan keadilan adalah surah an-nahl ayat 90 dan al-Maidah ayat 8. Jadi, dalam demokrasi  Islam  apabila  menjadi  seorang  hakim  maupun  penegak  hukum  harus menerapkan  prinsip  keadilan  ini  jangan  sampai  orang  yang  kejahatannya  berat dihukum dengan sanksi yang ringan.
4.     Prinsip Persamaan
Prinsip  persamaan  dalam  demokrasi  Islam  dapat  dipahami  melalui  Q.S.  al- Hujarat: 13, sebagai berikut :
َّلنٱ اَهُّي َ أَٰٓي ۡمُكَمَرۡك َ أ َّنِإ  ِۚ
ْا وُفَراَعَِلِ  َلِئ اَبَقَو اٗبوُعُش ۡمُكََٰنۡلَعَجَو َٰ َثَنُأَو ٖرَكَذ نِ م مُكََٰنۡقَلَخ اَّنِإ  ُسا

## ٞيرِبَخ ٌميِلَع َ َّللَّٱ َّنِإ ِۚۡمُكَٰىَقۡت َ أ ِ َّللَّٱ َدنِع
Terjemahnya:
Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara  kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
Dari  ayat  diatas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  pada  hakikatnya  semua manusia itu sama dan berasal dari nenek moyang yang sama yaitu Adam dan Hawa. Dalam demokrasi Islam prinsip persamaan merupakan salah satu tiang utama dalam bangunan negara hukum menurut al-qur’an dan sunnah. Tanpa prinsip ini, bangunan tersebut  menjadi  goyah  dan  tidak  mungkin  bertahan.Prinsip  persamaan  dalam demokrasi Islam mengandung segala aspek kehidupan.
5.     Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Dalam demokrasi Islam, hak-hak asasi manusia bukan hanya diatur tetapi juga dilindungi sepenuhnya. Karena itu ada dua prinsip yang sangat penting yaitu prinsip pengakuan  HAM  dan  prinsip  perlindungan  HAM.  Prinsip  tersebut  digariskan  dalam Q.S. Al-Isra’: 70, sebagai berikut:
ُهَٰ َنۡل َّضَفَو  ِتَٰ َبِ ي َّطلٱ َنِ م مُهَٰ َنۡقَزَرَو ِرۡحَ ۡ لۡٱَو ِ  َب ۡ لٱ  ِفِ ۡمُهَٰ َن
ۡلَ َحَۡو َمَداَء   ِنَِب اَنۡمَّرَك ۡدَقَلَو۞ ۡنَّمِ م ٖيرِث َك ََٰ َعَل ۡم َخ ٗ لَي ِضۡفَت اَنۡقَل
Terjemahnya:
dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan  mereka  dengan  kelebihan  yang  sempurna  atas  kebanyakan  makhluk yang telah Kami ciptakan .
Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa :
a. Manusia itu dilindungi baik pribadinya maupun hartanya
b. Status persamaan manusia dijamin sepenuhnya
c. Demokrasi  Islam  meletakkan  hak-hak  politik  dan  menjamin  hak-hak  itu sepenuhnya bagi setiap warga negara.
6.     Prinsip Peradilan Bebas
Prinsip ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan da persamaan.Dalam demokrasi Islam seorang hakim memiliki kewenangan yang bebas dalam setiap keputusan yang diambil  bebas  dari  pengaruh  siapapun.  Hakim  wajib  menerapkan  keadilan  dan persamaan  pada  siapapun,  hal  ini  sesuai  dengan  firman  Allah  dalam  Q.S.  an- Nisaa’:57 sebagai berikut:
اَهيِف  َنيِ ِلَِٰ َخ ُرَٰ َهۡن َ ۡ لۡٱ اَهِتۡ َ تَ نِم يِرۡ َ تَ  ٖتََّٰنَج ۡمُه ُلِخۡدُنَس ِتَٰ َحِلََّٰصلٱ ْاوُلِمَعَو ْاوُنَماَء َنيِ َّلَّٱَو
اَهيِف ۡمُهَّل ۡۖا ٗدَب َ أ الَيِل َظ ٗ لَِظ ۡمُهُلِخۡدُنَو ۡۖٞةَرَّه َطُّم ٞجَٰ َوۡز َ أ
Terjemahnya:
Dan  orang-orang  yang  beriman  dan  mengerjakan  amalan-amalan  yang  shaleh, kelak akan Kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai;  kekal  mereka  di  dalamnya;  mereka  di  dalamnya  mempunyai isteri-isteri  yang  Suci,  dan  Kami masukkan  mereka  ke tempat  yang  teduh  lagi nyaman.
Prinsip  peradilan  bebas  dalam  denokrasi  Islam  tidak  boleh  bertentangan dengan tujuan hukum Islam, al-qur’an dan sunnah.
7.     Prinsip Perdamaian
Demokrasi  Islam  harus  ditegakkan  atas  dasar  prinsip  perdamaian.Hubungan dengan  negara-negara  lain  dan  sesama  rakyat  harus  dijalin  dan  berpegang  pada prinsip  perdamaian.Pada  dasarnya  sikap bermusuhan  dan  perang  merupakan  sesuatu yang  dilarang  dalam  al-qur’an.  Hal  ini  sesuai  dengan  Q.S.  al-Anfal:  61,  sebagai berikut:
اَذوَإِ
اٗدوُد ُص  َكنَع َنوُّد ُصَي  َيِۡقِفَٰ َنُم ۡ لٱ  َتۡي َ أَر ِلوُسَّرلٱ َ لَوَإِ ُ َّللَّٱ  َلَزن َ أ  اَم َٰ َ لَِإ ْاۡوَلاَعَت ۡمُهَل  َليِق
Terjemahnya: dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui .
Ayat ini membuktikan bahwa doktrin Islam selalu mementingkan perdamaian antar  bangsa.Sekalipun  manusia  diciptakan  Allah  dalam  berbagai  suku  dan  bangsa,
namun  mereka  tetap  merupakan  satu  keluarga  untuk  saling  mengenal,  menjalin hubungan dan kerjasama serta memelihara perdamaian antar mereka.

## 8.     Prinsip Kesejahteraan
Prinsip  kesejateraan  dalam  demokrasi  Islam  bertujuan  untuk  mewujudkan keadilan social dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Keadilan social dalam demokrasi  Islam  bukan  sekedar  menemukan  kebutuhan  materil  saja,  akan  tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual. Prinsip kesejateraan tercantum dalam Q.S. Saba’: 15, sebagai berikut:
ۡمِهِن َكۡسَم  ِفِ ٖإَبَسِل َنَكَ ۡدَقَل ٞةَبِ ي َط ٞةَ ۡ لَِب  ِۚۥُ َ لَ ْاوُرُكۡشٱَو ۡمُكِ بَر ِقۡزِ ر نِم ْاوُ ُكُ ِٖۖلاَمِشَو ٖيِۡمَي نَع ِناَتَّنَج ۡۖٞةَياَء

## ٞروُفَغ  ٌّبَرَو
Terjemahnya:
Sesungguhnya  bagi  kaum  Saba'  ada  tanda  (kekuasaan  Tuhan)  di  tempat kediaman  mereka  Yaitu  dua  buah  kebun di  sebelah  kanan  dan  di  sebelah  kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun".
Dalam  demokrasi  Islam  hanya  ada  satu  motivasi  pelaksanaan  prinsip kesejahteraan yaitu hablum min Allah wa hablun min al-nas.

## 9.     Prinsip Ketaatan Rakyat
Hubungan antara pemerintah dan rakyat telah digariskan Allah Q.S. an-Nisa: 59, yang berbunyi sebagai berikut:
ۡمُتۡعَزَٰ َنَت نِإَف ۡۖۡمُكنِم ِرۡم َ ۡ لۡٱ  ِلَْو ُ أَو  َلوُسَّرلٱ ْاوُعيِط َ أَو َ َّللَّٱ ْاوُعيِط َ أ ْا وُنَماَء  َنيِ َّ لَّٱ اَهُّي َ أَٰٓي َ لَِإ ُهوُّدُرَف ٖء ۡ َشَ  ِفِ َسۡح َ أَو ٞ ۡيرَخ  َكِلََٰذ ِِۚرِخلۡأٓٱ ِمۡوَ ۡ لۡٱَو ِ َّللَّٱِب َنوُنِمۡؤُت ۡمُتن ُك نِإ ِلوُسَّرلٱَو ِ َّللَّٱ الَيِو ۡ أَت  ُن
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri  di antara  kamu.  kemudian jika  kamu  berlainan  Pendapat tentang  sesuatu, Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (Al  Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
Prinsip  ketaatan  rakyat  disini  dimana  seluruh  rakyat  wajib  mentaati pemerintah.Kewajiban  rakyat  untuk  mentaati  pemerintah  adalah  sepanjang pemerintahan  itu  menerapkan  prinsip-prinsip  demokrasi  dalam  Islam.Dalam demokrasi  Islam  mekanisme  atau  sistem  yang  mendukung  pelaksanaan  prinsip- prinsip  umum  negara  hukum  menurut  al-qur’an  dan  sunnah  bukanlah  merupakan suatu yang mutlak tanpa alternatif lain. Dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi Islam  dengan  mengutamakan  mashlahah,  maka  manusia  akan  menemukan  alternatif yang  terbaik  sesuai  dengan  masalah-masalah  kenegaraan  dan  kemasyarakatan  yang dihadapi.

## 3. Demokrasi Dalam Perspektif Pendidikan Islam
Demokrasi  sebagai  salah  satu  sistem  tata  negara  yang  banyak  diterima  oleh negara di dunia. Demokrasi telah teruji dalam sejarah, namun mengalami modifikasi sistem  berdasarkan  kearifan  lokal  setiap  bangsa.  Leislie  Lipson  memberikan  bukti konkret  bahwa  demokrasi  akan  selalu  eksis  dengan  segala  kelebihan  yang dimilikinya. Akan tetapi, apabila tidak didukung oleh kekuatan stabilitas pendidikan yang  mantap,  usaha  ini  tidak  akan  berhasil. 28 Demokrasi  menjadi  panduan  hidup dalam berinteraksi, dapat lestari melalui instrumen pendidikan yang efektif.
Islam sebagai rahmatan lil  ‘alamin telah memberikan dasar bagi pelaksanaan pendidikan  islam  yang  demokratis  dalam  Q.S.  al-Syura:  38  yang  dapat  dipahami bahwa  dalam  Islam,  prinsip  musyawarah  dan  persatuan  umat  merupakan  salah  satu sendi  demokrasi  yang  perlu  dikembangkan,  termasuk  dalam  bidang  pendidikan. Dasar  pelaksanaan  pendidikan  islam  juga  dalam  Q.S.  al-Shaffat/37:  102-107.  Ayat tersebut menjelaskan interaksi pendidikan Nabi Ibrahim a.s terhadap puteranya, Nabi Ismail  a.s.  Interaksi  pendidikan  terlihat  pada  peristiwa  yang  memerintahkan penyembelihan  Ismail.  Nabi  Ibrahim  telah  meminimalisasi  sikap  otoritatif    dalam pendidikan  yaitu  dengan  memahami  kesiapan  mental    anaknya  dengan mengedepankan  cara-cara  dialogis.  Demokratisasi  seperti  ini  merupakan  kearifan pendidik yang profesional.
Dalam  konsep  Islam,  manusia  diciptakan  dalam  keadaan  yang  paling sempurna  di  antara  semua  makhluk.  Manusia  memiliki  fitrah,  yang  dalam  hal  ini terdapat  beberapa  pengertian  mengenai  arti  fitrah  tersebut.  Fitrah  secara  etimologis berarti  bersih  dan  suci.  Kata  fitrah terdapat  dalam  Q.S.  ar-Rum:  30  bahwa  fitrah itu adalah  keyakinan  tentang  keesaan  Allah,  sementara  pengertian  yang  lain  adalah potensi  dalam  diri  manusia. 29 Sehingga  kalau  digabungkan  antara  kedua  pengertian
28 Mufti,Muslim. Teori-teori Politik (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 112.
29 Lihat:  M.  Quraish  Shihab,  Tafsir  al-Mishbah:  Pesan,  Kesan  dan  Keserasian  alQur‟an,  vol.  11 (Jakarta:  Lentera  Hati,  2002),  53-58.  Menurut  Abd.  Rachman  Assegaf,  fitrah  berarti  potensi  yang dimiliki  manusia  untuk  menerima  agama  ,  iman  dan  tauhid,  serta    perilaku  suci  yang  dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pergaulan dan lingkungan yang kondusif. Lihat: Abd.  Rahcman  Assegaf,  Filsafat  Pendidikan  Islam:  Paradigma  Baru  Pendidikan  Hadhari  Berbasis IntegratifInterkonektif (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 46.  Fitrah pada manusia menurut Muhaimin ada 14  fitrah  meliputi  fitrah  beragama,  fitrah  berakal  budi,  fitrah  kebersihan  dan  kesucian,  fitrah bermoral/berakhlak,  fitrah  kebenaran,  fitrah  kemerdekaan,  fitrah  persamaan  dan  persatuan,  fitrah
tersebut dapat disimpulkan bahwa fitrah adalah sifat dan kemampuan dasar manusia yang  memiliki  kecenderungan  kepada  kesucian  dan  kebaikan  (naluri  beragama tauhid)  dan  merupakan  kemampuan  dasar  yang  secara  otomatis  dapat  berkembang dan perlu diarahkan. Untuk mengembangkan dan atau mengarahkan fitrah diperlukan suatu  proses.  Proses  itu  tidak  lain  adalah  proses  pendidikan  dalam  maknanya  yang luas.  Pendidikan  merupakan  suatu  usaha  untuk  membina,  mengembangkan, memberdayakan  dan  mengarahkan  potensi  dasar  insan    agar  sesuai  dengan  yang dikehendaki. 30 Begitu juga halnya dengan pendidikan Islam
Berkaitan  dengan  pengembangan  potensi  manusia,  tentunya  dengan pendidikan  Islam  yang  berparadigma  demokratis  setidaknya  memiliki  karakteristik sebagai  berikut: 31 (a)  Pendidikan  yang  semakin  mendekatkan  diri  kepada  sang pencipta dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan fitrahnya. (b)  Pendidikan  yang  menempatkan  pendidik  dan  peserta  didik    sebagai  subyek pendidikan  yang  saling  berintegrasi,  saling  mengisi  dan  saling  melengkapi  satu dengan  lainnya.  (c)  Pendidikan  yang  memiliki  komitmen  yang  tinggi  terhadap keilmuan  dan  konsisten  dengan  prinsip  belajar  tuntas.  (d)  Pendidikan  yang  tidak hanya berhenti pada retorika dan teori, tetapi ada langkah-langkah konkret estafet dan pengalaman ilmu. Pengembangan nilai-nilai demokrasi sangat efektif melalui proses pendidikan di sekolah. Interaksi antara pendidik dan peserta didik sangat menentukan tumbuhnya  prilaku  demokratis  dan  mencitrakan  dirinya  setelah  memasuki  usia dewasa.
Selain  itu,  pendidikan  Islam  yang  demokratis  juga  mengedepankan  sisi humanisme dengan memperhatikan ada hal-hal sebagai berikut: 32 (a) Perilaku manusia itu  dipertimbangkan  oleh multiple  intelligence- nya.  Bukan  hanya  kecerdasan
individu,  fitrah  sosial,  fitrah  seksual,  fitrah  politik,  fitrah  seni.Lihat:  Muhaimin  et.  al.,  Paradigma Pendidikan  Islam:  Upaya  Mengefektifkan  Pendidikan  Agama  Islam  di  Sekolah  (Bandung:  Remaja Rosdakarya, 2012), 18-19
30 Baharuddin,  Moh.  Makin,  Pendidikan  Humanistik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi  dalam  Dunia Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 41
31 Syamsul  Mu’arif  dan  Ahmad  Barizi,  Paradigma  Pendidikan  Berbasis  Pluralis  dan  Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam (Malang: UMM Press, 2001), 138
32 Tobroni, Pendidikan  Islam:  Paradigma  Teologis,  Filosofis  dan  Spiritualis (Malang:  UMM Press, 2008), 122
intelektual  semata,  tetapi  kecerdasan emosional  dan  spiritual.  (b)  Anak  didik  adalah makhluk yang berkarakter, berkepribadian, aktif serta dinamis dalam perkembangannya sehingga pendidikan diarahkan untuk membentuk kepribadian dan self  concept.  (c)  Dalam  metode  yang  humanistik  lebih  menekankan  aktualisasi  diri. (d)  Pembelajaran  hendaknya  berpusat  pada  peserta  didik    ( students  centered learning ).  Pendidikan  Islam  melakukan  internalisasi  kepribadian  yang  humanis sebagai prasyarat tumbuhnya sikap demokratis dalam masyarakat.
Pendidikan Islam yang diterapkan secara demokratis dan humanis, maka akan berkembang  kepribadian  yang  Islami.  Islam  sangat  menunjung  tinggi  nilai-nilai keadilan,  kesetaraan,  toleransi,  perdamaian,  kerjasama,  dan  lain-lain  yang  juga dijunjung  tinggi  di  dalam  demokrasi.  Tuhan  menyediakan blue  print (cetak  biru) bagaimana suatu negara atau masyarakat harus diatur tetapi hanya memberikan nilai- nilai  universal  yang  harus  diterjemahkan  ke  dalam  setiap  konteks  yang  berubah. 33
Generasi  yang  terdidik  berdasarkan  nilai-nilai  Islam,  cenderung  lebih  mudah mengakomodasi  sistem  demokrasi  dalam  kehidupannya.  Oleh  sebab  itu,  pendidikan Islam  dan  demokrasi  saling  menunjang,  demokrasi  sebagai  sistem  interaksi  dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui pendidikan Islam.
Pendidikan  Islam  mempersiapkan  generasi  pemimpin,  yang  memiliki kepribadian dan pengetahuan yang unggul. Pendidikan Islam juga membekali akhlak yang  amanah  kepada  peserta  didik,  agar  ketika  menjadi  pemimpin  dapat melaksanakan tugasnya untuk dipertanggungjawabkan kepada Allah dan juga kepada rakyat.  Hal  ini  perlu  dipahami  bahwa  kekuasaan  merupakan  amanah  yang  harus diwaspadai  dan  bukan  nikmat  yang  harus  disyukuri.  Khusus  bagi  penguasa, pengertian  amanah  berarti  fungsi  ganda  yakni  amanat  Allah  dan  amanat  rakyat. 34 Dengan demikian, pendidikan Islam berkontribusi besar dalam menciptakan generasi yang unggul, mampu menjadi khalifah di muka bumi, dan amanat yang dipercayakan kepada mereka dapat diwujudkan untuk ibadah kepada Allah dan  menjadikan rakyat berkeadaban.
33 Sedya  Santosa  dan  Zainal  Abidin, Handout  Islam  dan  Budaya  Lokal (Yogyakarta:  Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013), h. 19.
34 A. Malik Madaniy, Politik Berpayung Fiqh (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010), 50

## C. Penutup
Mengacu  kepada  pembahasan  sebelumnya,  maka  dapat  disimpulkan  pada makalah ini, adalah:
1. Hakikat  demokrasi  adalah  sebuah  proses  bernegara  yang  bertumpu  pada peran  utama  rakyat  sebagai  pemegang  tertinggi  kedaulatan.  Kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat,  rakyat  berkuasa,  pemerintahan  rakyat  dan  kekuasaan  oleh rakyat( government from the people, by the people, and for people ).
2. Prinsip-prinsip  Demokrasi  dalam  Al-Qur’an,  yaitu  Kekuasaan  Sebagai Amanah,  prinsip  Musyawarah,  prinsip  keadilan,  prinsip  persamaan,  prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi  Manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat.
3. Demokrasi  dalam  perspektif  Pendidikan  Islam,  yaitu  pendidikan  Islam mengedepankan  sisi  humanisme,  pendidikan  Islam  meminimalisasi  sikap otoritatif dengan memahami kesiapan mental anaknya dengan mengedepankan  cara-cara  dialogis.  Pendidikan  Islam  sangat  menunjung tinggi  nilai-nilai  keadilan,  kesetaraan,  toleransi,  perdamaian,  kerjasama,  dan lain sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim,  Muhammad. Asas-asas  Negara  Hukum  Modern  dalam  Islam:  Kajian Komprehensif  Islam dan Ketatanegaraan . Yogyakarta: LKIS, 2010.
Assegaf,  Abd.  Rahcman. Filsafat  Pendidikan  Islam:  Paradigma  Baru  Pendidikan Hadhari Berbasis IntegratifInterkonektif. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
Azhary, Muhammad Tahir. Negara Hukum. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
Baharuddin,  Moh.  Makin, Pendidikan  Humanistik:  Konsep,  Teori,  dan  Aplikasi dalam Dunia Pendidikan . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Esposito,  John  L.  dan  James  P.  Piscatori,  “Islam  and  Democracy,”  Middle  East Journal VL, No.III, 1991.
--------,  dan  John  O.  Voll, Demokrasi  di  Negara-Negara  Muslim. Terjemahan. Bandung: Mizan, 1999
Fandi,  Haryanto  Al-. Desain  Pembelajaran  yang  Demokratis  dan  Humanis . Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
Ghofur,  Abdul. Demokratisasi  dan  Prospek  Hukum  Islam  di  Indonesia:  Studi  atas Pemikiran Gus Dur . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
Harjanto,Nicolaus  Teguh  Budi. Memajukan  Demokrasi  Mencegah  Demokrasi: Sebuah  wacana  pembangunan  politik. Yogyakarta:  Tiara  Wacana  Yogya, 1997.
Hasan,  Ismail. Membangun  Masyarakat  Dinamis,  Demokratis,  dan  Berkeadilan. Yogyakarta: Ababil, 1996.
Heikal,  Muhammad  Husein. Pemerintahan  Islam ,  terj.  Tim  Pustaka  Firdaus.  Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
Huwaidi,  Fahmi. Demokrasi,  Oposisi,  dan  Masyarakat  Madani ,  terj.  M.  Abdul Ghofar. Bandung: Mizan, 1996.
Klaff, Rene. Prinsip-prinsip Dasar Demokrasi dan Pemerintahan yang Baik  dalam Islam  dan  Barat:  Demokrasi  dalam  Masyarakat  Islam .  Jakarta:  FNS Indonesia dan Pusat Studi Islam Paramadina, 2002.
Madaniy, A. Malik. Politik Berpayung Fiqh . Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.
Marsudi, Subandi Al-. Pancasila dan UUD’45 Dalam Paradigma Reformasi . Jakarta: Raja Grafindo Nusantara,2001.
Mayo,  Hendry  B. An  Introduction  to  Democratic  Theory .  New  York:  Oxford University Press, 1960.
Mu’arif,  Syamsul  dan  Ahmad  Barizi. Paradigma  Pendidikan  Berbasis  Pluralis  dan Demokrasi: Rekonstruksi dan Aktualisasi Tradisi Khilaf dalam Islam . Malang: UMM Press, 2001.
Muhaimin  et.  al., Paradigma  Pendidikan  Islam:  Upaya  Mengefektifkan  Pendidikan Agama Islam di Sekolah . Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
Muslim. Mufti. Teori-teori Politik. Bandung: Pustaka Setia. 2012.
Noer, Dalier. Gerakan Modern Islam Indonesia . Jakarta : LP3ES, 1982.
Saepuloh,  Aep  dan  Tarsono. Pendidikan  Kewarganegaraan  di  Perguruan  Tinggi Islam. Bandung : Batik Press,2012.
Salim, Arskal. Islam diantara dua model demokrasi dalam alamat http://islamlib.com/?site=1&aid=224&cat=content&cid=11&title=isla m-di-antara-dua-model-demokrasi. Aksess Ahad, 28.04.2013 jam 12.57 WIB.
Santosa,  Sedya  dan  Zainal  Abidin, Handout  Islam  dan  Budaya  Lokal. Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013.
Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur‟an , vol. 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
Suhelmi , Ahmad. Polemik Negara Islam . Jakarta: TERAJU, 2002.
Sukron Kamil, Islam dan Demokrasi; Telaah Konseptual dan Historis . Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
Sulaiman,  Sadek  J.  “Demokrasi  dan  Shura,”  dalam Islam  Liberal ,  ed.  Charles Khurzman, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi. Jakarta: Paramadina, 2003.
Sulaiman, Asep. Pendidikan  Pancasila  dan  Kewarganegaraan .  Bandung:Asman Press,2012.
Suseno,  Franz  Magnis,  dkk. Agama  dan  Demokrasi. Jakarta:  Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992.
Tobroni. Pendidikan  Islam:  Paradigma  Teologis,  Filosofis  dan  Spiritualis .  Malang: UMM Press, 2008.
Ubaedillah,  A.  dan  Abdul  Rozak. Pancasila,Demokrasi,HAM,dan  Masyarakat Madani . Jakarta,Prenada Media Group. 2013.
Ulinnuha. Kewarganegaraan Kompilasi Referensi . Yogyakarta, 2014.