https://jim.usk. ac.id/sejarah

## Original Article
Proses Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Desa (Studi Kasus di Desa Bangun Sari Baru, Kec. Tanjung Morawa, Kab. Deli Serdang)
Leni Indrayani 1 , Junaidi Lubis 2 * , Juliya Maria 3 1,2 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta.
3 Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Pendidikan, Universitas Battuta Correspondence Author: junaidilubis67@yahoo.co.id *

## Abstract:
A village is a legal community unit that has territorial boundaries and is authorized to regulate and manage government affairs. The interests of local communities are based  on  their  original  rights  and/or  traditional  rights  recognized  by  the  Unitary State  of  the  Republic  of  Indonesia.  Villages  are  regulated  in  Law  no.  6  of  2014 concerning  Villages.  In  making  village  regulations,  it  must  go  through  processes and stages according to the applicable laws and regulations. Therefore, this paper examines the existence of village regulations in the statutory system, the process of drafting  village  regulations  in  Bangun  Village  and  the  obstacle  factors  in  drafting Village  regulations.  The  results  of  the  research  revealed  the  process  of  enacting village regulations in the statutory system. Law No. 6 of 2014 concerning Villages in  the  statutory  system  has  the  status  of  statutory  regulations  other  than  the statutory regulations contained in the hierarchy of statutory regulations contained in Article 7 paragraph (1) of Law No. 12 of 2011 concerning Legislation. Law No. 6 of  2014  concerning  Villages  does  not  have  the  status  of  higher  statutory regulations,  but  rather  has  the  status  of  recognized  statutory  regulations.  1)  The process of drafting Bangun Sari Baru Village regulations is in accordance with Law No. 6 of 2014 concerning Villages. 2) Obstacles in drafting village regulations are human resources, lack of community participation in developing the village and the role of the village government is not well developed.
Keywords: Process of Preparing Village Regulations, Law No.6 of 2014

## Abstrak:
Desa  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Desa  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  6  Tahun  2014  Tentang  Desa.  Dalam  pembuatan  peraturan  Desa harus melalui proses dan tahapan sebagaimna menurut peraturan perundang- undangna  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu  penulisan  ini  mengkaji  mengenai keberadaan  peraturan  desa  dalam  sistem  peraturan  perundang-undangan,
proses  penyususan  peraturan  desa  di  Desa  Bangun  serta  faktor  hambatan dalam  penyusunan  peraturan  Desa.  Hasil  penelitian  diketahui  proses pembutan  peraturan  desa  dalam  sistem  perundang-undangan.  Undang- Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa  dalam  sistem  perundang-undangan berkedudukan  sebagai  peraturan  perundang-undangan  selain  dari  peraturan perundang-undangan  yang  terdapat  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011  tentang  Peraturan  Perundang-Undangan.  Undang-Undang  No  6  Tahun 2014 Tentang Desa bukan berkedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, melainkan berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan yang  diakui.  1)Proses  penyusunan  peraturan  Desa  Bangun  Sari  Baru  sesuai dengan  Undang-Undang  No  6  tahun  2014  tentang  Desa.  2)Hambatan  dalam penyusunan  peraturan  desa  adalah  sumber  daya  manusia  kurangnya partisipasi  masyarak  dalam  membangun  desa  dan  perarnan  pemerintah  desa tidak terbina dengan baik.
Kata Kunci: Peroses Penyusunan Peraturan Desa, UU No.6 Tahun 2014

## Pendahuluan
Pemerintahan  desa  merupakan  salah  satu  bagian  terpenting  dalam  sistem pemerintahan  di  Indonesia.  Di  tingkat  desa,  pemerintahan  desa  memiliki  peranan yang  sangat  penting  dalam  menjalankan  berbagai  urusan  pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada prinsip otonomi, demokrasi, dan keadilan sosial. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan payung hukum yang mengatur  mengenai  pemerintahan  desa  di  Indonesia.  Dalam  UU  tersebut,  terdapat dua  lembaga  penting  yang  berperan  dalam  pemerintahan  desa,  yaitu  pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma  hukum  yang  mengikat  seara  umum  dan  dibentuk  dan  ditetapkan  oleh lembaga  Negara  atau  pejabat  yang  berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan dalam  perundang-undangan  dibuat  untuk  melindungi  dan  mengayomi  hak-hak warga  Negara  (Pasal  1  angka  2  UU  No.  12  tahun  2011).  Selain  itu  peraturan perundang-undangan  menjadi  hal  yang  sangat  penting  bagi  warga  Negara  karena data  menciptakan  ketertiban  dan  ketentraman  dalam  kehidupan  bermasyarakat. Penyusunan perturan perundang-undangan harus memuat tujuan untuk melindungi dan  mengayomi  masyarakat,  serta  sesuai  dengan  asas lex  generalis  derogad  lex specialis yakni  peraturan  yang  umum  dilemahkan  oleh  peraturan  yang  khusus. Apabila  terdapat  pertentangan,  maka  menggunakan  asas  lex  superiori  derogad  lex inferiori  yaitu  peraturan  yang  lebih  rendah  dilemahkan  oleh  peraturan  yang  lebih tinggi.  Dengan  demikian,  asas  hukum  memiliki  sifat  yang  dapat  menangani permasalahan  dengan  akibat  jangka  panjang  yakni  permasalahan  karena  adanya kontradiksi antara peraturan umum dan khusus.
Salah  satu  bentuk  peraturan  perundang-undangan  yang  dimaksud  adalah peraturan  desa.  Keberadaan  peraturan  desa  sudah  diatur  dalam  Undang-undang tentang  Pemerintahan  Daerah  yaitu  Nomor  32  tahun  2004,  namun  belum memberikan  defenisi  atau  batasan  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  peraturan desa. Rumusan peraturan desa ditegaskan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan,  yaitu  peraturan  Perundang- undangan yang dibuat olehbadan perwakilan desa atau nama lainnya bersama kepala desa  dan  lainnya.  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  yang  merupakan  pengaturan
lebih lanjut tentang Desa.
Mengacu  pada  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014  pasal  7  tersebut pemerintah  desa  tidak  dapat  begitu  saja  membentuk  sebuah  peraturan  desa  untuk menjabarkan  peraturan  perundang-undangan  lebih  tinggi,  jika  tidak  ada  perintah dari  peraturan  perundang-undangan  atau  pendelegasian  karena  urusan  atau kewenangan  asli  yang  diselenggarakan  oleh  desa  sangat  terbatas.    Keterbatasan pemerintah desa tersebut dihapus dengan disahkannya UndangUndang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi desa. Dalam konsideran undang-undang  tersebut  disampaikan  bahwa  desa  memiliki  hak  asal  usul  dan  hak tradisional  dalam  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  dan berperan  mewujudkan  cita-cita  kemerdekaan.  Dalam  perjalanan  ketatanegaraan Republik  Indonesia,  desa  telah  berkembang  dalam  berbagai  bentuk  sehingga  perlu dilindungi  dan  diberdayakan  agar  menjadi  kuat,  maju,  mandiri,  dan  demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Proses  penyusunan  perundang-undangan  meliputi  berbagai  tingkatan peyelesaian  seperti  tingkat  persiapan,  penetapan,  pelaksanaan,  penilaian  dan pemanduan  kembali  produk  yang  sudah  jadi.  Seorang  perancang  peraturan perundang-undangan  diharuskan  mempunyai  pengetahuan  yang  memadai  tentang keadaan  sosial  budaya,  sosial  ekonomi  dan  sosial  politik  masyarakat.  Proses penetapan  peraturan  perundang-undangan  memerlukan  pengetahuan  dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan dalam system tata  pemerintahan  yang  berlaku.  Fenomena  yang  terjadi  sekarang  adalah  bayak peraturan  perundang  yang  tidak  sesuai  dengan  kondisi  masyarakat ( Ni’matul 2021:7 ). Sesuai  dengan  Pasal  62  Undang-Undang  No.  6  Tahun  2014,  pembentukkan peraturan desa yang ideal berisi tentang perintah bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme  penyusunan  peraturan  desa  diatur  oleh  peraturan  daerah kabupaten/kota.  Peraturan  Kabupaten  Asahan  Nomor  2  Tahun  2013  tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Daerah  Kabupaten  Asahan  Nomor  4  Tahun  2013  Tentang  Pedoman  Perencanaan Pembangunan  Desa.  Kementerian  Dalam  Negeri  mendukung  hal  tersebut  dengan cara mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman  Teknis  Peraturan  Di  Desa  Akan  tetapi  pada  kenyataannya,  pembahasan peraturan  desa  sering  terjadi  penyimpangan  dalam  proses  penyusunannya. Pemerintah  sebagai  organisasi  yang  menjalankan  negara  tidak  menjalankan fungsinya  dengan  baik.  Hal  ini  dikarenakan,  peraturan  pemerintah  yang  dijadikan acuan  oleh  masyarakat  desa  bermasalah.  Peraturan  Desa  adalah  Peraturan Perundang-Undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  bersama  Badan Permusyawaratan  Desa.  Peraturan  ini  berlaku  di  wilayah  desa  tertentu.  Peraturan Desa  merupakan  penjabaran  lebih  lanjut  dari  peraturan  perundang-undangan  yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Peraturan  Desa  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau peraturan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Masyarakat  berhak  memberikan masukan  secara  lisan  atau  tertulis  dalam  rangka  penyiapan  atau  pembahasan Rancangan  Peraturan  Desa.  Untuk  melaksanakan  Peraturan  Desa,  Kepala  Desa menetapkan  Peraturan  Kepala  Desa  dan  Keputusan  Kepala  Desa.  Nama  istilah Peraturan Desa dapat bervariasi di Indonesia.
Kepala  Desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  perlu  untuk memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dalam  rangka membuat  peraturan  desa.  Apabila  peraturan  desa  yang  dibentuk  tidak  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dampaknya  adalah  terjadi pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi dari

## Or ig in al Ar tic le
peraturan desa. Bilamana peraturan desa yang dibuat tidak sesuai dengan standar pada  peraturan  perundang-undangan,  dapat  berpotensi  terjadinya  masalah  dalam penerapannya.  Misalnya,  peraturan  desa  yang  telah  dibuat  tidak  mampu menghadirkan  ketertiban  bagi  masyarakat  dan  tidak  dapat  membawa perkembangan  bagi  desa  sehingga  mengganggu  penyelenggaraan  pemerintahan desa.

## Metode
Dalam  penelitian  ini  peneliti  tidak  melakukan  Penelitian  ini  termasuk  ke dalam  jenis  penelitian  naturalistik/kualitatif.  Dalam  penelitian  ini  peneliti  tidak melakukan perlakuan, hasil penelitian bukan berdasarkan pandangan dari peneliti sendiri,  melainkan  pandangan  dari  sumber  data  atau  informan.    Subjek  utama adalah Subjek penelitian ini adalah kepala desa, sekretaris desa, Ketua BPD, Kepala Dusun dan masyarakat desa Bangun Sari Baru. Objek penelitian tersebut maka yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah: 1) proses penyusunan peraturan desa di Desa Bangun sari Baru berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) kendala proses penyusunan pertauran desa di Desa Bangun Sari Baru.
Teknik  pengumpulan  data  merupakan  bagaimana  cara  data  itu  diperoleh atau cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai, guna memperoleh jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti. 1 Teknik  pengumpulan  data  dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis  menggunakan  dua  macam  triangulasi,  yaitu  triangulasi  sumber  dan triangulasi teknik.

## Hasil dan Pembahasan

## Penyusunan Peraturan Desa
Peraturan kepala desa merupakan penjabaran dari pelaksanaan peraturan desa yang  bersifat  pengaturan.  Pembentukan  Peraturan  desa  akan  lebih  efektif  lagi apabila  tidak  hanya  dibatasi  oleh  asas  legalitas  sebagaimana  tertuang  dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga memerlukan  penyelesaian  penelitian  yang  luas  mengenai  topic  dan  objek  hukum yang akan diatur dan dimulai dari pembuatan teks akademik ( Hamidi, 2010: 66 ).Di antaranya,  urgensi  naskah  akademik  dalam  proses  pembentukan  peraturan  desa menjadi  media  yang  mewadahi  keterlibatan  masyarakat.  Naskah  akademik diharapkan  mampu  menjelaskan  penyebab,  fakta,  dan  latar  belakang  topik  yang mendorong  rumusan  masalah  atau  isu  sehingga  sangat  penting  dan  mendesak diatur dalam peraturan desa. Naskah akademik memuat penelitian yang meninjau aspek  filosofis,  sosial,  hukum,  politik,  ekologi,  ekonomi,  maupun  aspekaspek lainnya  yang  relevan  dengan  pembuatan  peraturan  desa ( Mahendra  2007:  71 ) . Pembentukan  peraturan  desa  yang  akan  dirancangkan  sesuai  dengan  situasi  dan kondisi desa karena memperhatikan berbagai aspek.
Pihak  perancang  peraturan  desa  harus  memiliki  rasa  tolenransi  yang  besar sehungga  mau  menyesuaikan  peraturan  denan  situasi  dan  kondisi  desa.  Toleransi yang  besar  ini  juga  harus  ditunjukkan  dengan  kemauan  untuk  tidak  merasa  diri sendiri  selalu  benar,  tetapi  juga  bersedia  menerima  aspirasi  dari  masyarakat. Pandanagan para peranang peraturan desa harus luas yakni tidak hanya berkuatan
dalam  pengalamanya  sendiri,  melainkan  mau  mendengarkan  pandangan masyarakat.
Partisipasi  masyarakat  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting. Peraturan perundangundangan yang didasarkan pada partisipasi masyarakat diharapkan memiliki masa berlaku yang lama dan efektif penerapannya dalam rangka memecahkan masalah-masalah kemasyarakatan. Aspek terpenting dari sistem demokrasi adalah menjamin seluas-luasnya ruang partisipasi di semua lapisan masyarakat. Jaminan ini disertai dengan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan  kesadaran  masyarakat  akan  perlunya  berpartisipasi  dalam  proses pemerintahan ( Hiayat, 2019: 224 ).
Bentuk  kedua,  keputusan  diambil  sesuai  dengan  protokol  yang  ditetapkan bersama yakni melalui musyawarah pembangunan desa. Peraturan desa adalah hasil proses  pengambilan  keputusan  yang  dilakukan  oleh  orang-orang  yang  secara  sah diserahi  tugas  tersebut ( Setiawan,  2018:  84 ). Pembentukan  peraturan  desa  yang dapat  menyesuaikan  situasi  dan  kondisi,  serta  memenuhi  kebutuhan  masyarakat adalah  memberikan  keterlibatan  masyarakat.  Sesuai  dengan  asas  demokrasi  yang dianut oleh Indonesia.
Secara  rinci  pengaturan  tentang  kewajiban  rancangan  peraturan  desa dikonsultasikan  kepada  masyarakat  desa  diatur  dalam  Pasal  6  Pemendagri  Nomor 111  tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis  Peraturan  Desa  dalam  tahap  sebagai berikut:
1. Penyusunan rancangan peraturan desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Rancangan  peraturan  desa  yang  telah  disusun,  wajib  dikonsultasikan  kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
3. Rancangan  Peraturan  Desa  yang  dikonsultasikan  sebagai  dimaksud  pada  ayat (2)  diutamakan  kepada  masyarakat  atau  kelompok  masyarakat  yang  terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
4. Masukan dari masyarakat desa dan amat sebagai mana dimaksud pada ayat (2) digunakan  pemerintah  desa  untuk  tindak  lanjut  proses  penyusunan  racangan peraturan desa.
5. Sesuai  dengan  ayat  (3),  Rancangan  peraturan  desa  yang  telah  dibahas  telah dikirim  ke  BPD  untuk  dibahas  dan  disusun  bersama.  Menurut  ketentuan tersebut  diatas,  tata  cara  pelaksanaan  undang-undang  desa  yang  bersangkutan yang  harus  dipahami  adalah  adanya  partisipasi  rakyat  melalui  kewajiban pemerintah  desa  untuk  berkonsultasi  dengan  rakyat  mengenai  racangan undang-undang desa.
Dalam  praktiknya,  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  perubahan  undang- undang Negara relatif lemah. Selama ini masyarakat secara umum telah memberikan kepercayaan  kepada  Kepala  Desa  atau  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam upayanya  untuk  membuat  peraturan  daerah,  serta  faktor-faktor  lain  yang  menjadi penyebab  utamaterjadinya  rendahnya  partisipasi  masyarakat  ( Johanes,  2020:  10 ). Dalam melakukan pembentukan peraturan desa, pengambilan keputusan dilakukan secara  partisipatif.  Diatur  dalam  Pasal  65  ayat  1  yaitu  musyawarah  dinyatakan  sah bilamana  dihadiri  paling  sedikit  dua  pertiga  dari  jumlah  anggota.  Bila  musyawarah tidak dapat dilakukan, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemugutan suara. Sebagaimana  diatur  pada  pasal  tersebut  yakni  pemunguran  suara  yang  sah  adalah jika  disetujui  paling  sedikit  setengah  ditambah  satu  dari  jumlah  anggota  BPD  yang hadir.
Negara  Indonesia  berpedoman  pada  asas  demokrasi  yakni  Negara  menjamin partisipasi  masyarakat  dalam  mengatur  pemerintahan  dan  kehidupan  berpolitik ( Jafar, 2016; 60-82 ). Demokrasi merupakan kekuasaan pemerintahan dari dan untuk rakyat  sehingga  rakyat  memiliki  hak  untuk  berpartisipasi  dalam  menjalankan  dan mengawasi  jalanya  Negara.  Partisipasi  masyarakat  adalah  wujud  dari  demokrasi
sehingga  perlu  untuk  ditegakan ( Hufron,  2019:  85 ) .  BPD  adalah  wujud  dari demokrasi pada tingkat Pemerintahan Desa karena BPD bertugas untuk menampung aspirasi masyarakat ( Rodhiya, 2015:291 ) .
Aturan  hukum  akan  berkembang  menjadi  lebih  baik,  bila  mana  diitegrasikan dengan  keilmuan  lain  sehingga  aturannya  dibagun  secara  holistic (Budiono,  2018: 99) .  Keterlibatan  para  ahli  seperti  ahli  ekonomi,  birokrasi,  dan  lain-lain  sangat diperlukan agar dapat mambantu terbentuknya peraturan desa yang bermanfaat bagi masyarakat desa.
Dalam  UU  No.6  Tahun  2014  tentang  Desa,  Peraturan  Desa  adalah  peraturan perundangundangan  yang  ditetapkan  oleh  kepala  desa  setelah  dibahas  dan disepakati  bersama  BPD.  Peraturan  Desa  (Perdes)  merupakan  kerangka  hukum kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di lingkup desa. Penetapan  Peraturan  Desa  merupakan  penjabaran  atas  berbagai  kewenangan  yang dimiliki desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih  tinggi.  Sebagai  sebuah  produk  hukum,  Peraturan  Desa  tidak  boleh bertentangan  dengan  peraturan  yang  lebih  tinggi  dan  tidak  boleh  merugikan kepentingan umum. Perdes diproses secara demokratis dan partisipatif. Masyarakat desa  memiliki  hak  untuk  mengusulkan  atau  memberikan  masukan  kepada  Kepala Desa  dan  BPD  dalam  proses  penyusunan  Peraturan  Desa.  Peraturan  Desa  yang mengatur  kewenangan  desa  berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  berskala lokal  dalam  pelaksanaannya  diawasi  oleh  masyarakat  desa  dan  BPD.  BPD  dapat menyusun  dan  mengusulkan  rancangan  Peraturan  Desa,  kecuali  untuk  rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), rancangan  Peraturan  Desa  tentang  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa  (RKPDes), rancangan  Peraturan  Desa  tentang  APB  Desa  (APBDes),  dan  rancangan  Peraturan Desa  tentang  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  Pelaksanaan  APBDes. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Penyusunan  Raperdes  adalah  penyusunan  rancangan  dari  Peraturan  Desa  yang bertujuan untuk:
1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka  penyusunan  produk  hukum  yang  ditetapkan  di  desa  berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.
3. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai  acuan  dalam  melaksanakan  pemerintahan  dan  pembangunan  di desa.
4. Mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan, pelayanan,  pemberdayaan,  peran  serta  masyarakat  dan  peningkatan  daya saing daerah.
5. Menciptakan  keseragaman  penyusunan  produk  hukum  dalam  bentuk peraturan. Sasaran dari kegiatan ini adalah:
1. Pemahaman  tentang  Peraturan  Desa,  Peraturan  Bersama  Kepala  Desa, dan Peraturan Kepala Desa.
2. Peningkatan  kualitas  peraturan  perundangundangan  sesuai  dengan dasar-dasar  konstitusional  pembentukan  peraturan  perundang- undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan selaras dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.
3. Terciptanya  tertib  hukum  nasional  dalam  pembentukan  peraturan perundang-undangan
Dasar hukum penyusunan Peraturan Desa adalah :
1. UU  No  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan    Peraturan  Perundang- Undangan, Pasal 8 Ayat (1).
2. UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa
4. Permendagri No 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa,
5. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Posisi, Peran, dan Kewenangan Desa
6. Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
7. Permendesa No.1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa
8. Permendesa No.1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
9. Permendesa  No.2  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengambilan  Keputusan Musyawarah Desa.
Terdapat  3  (tiga)  metodologi  berbeda  yang  diterapkan  dalam  penyusunan Peraturan  Desa,  yaitu  penyusunan  Peraturan  Desa  yang  diprakarsai  oleh  kepala desa  penyusunan  peraturan  desa  yang  diprakarsai  oleh  BPD,  dan  penyusunan peraturan bersama kepala desa.

## Proses  Penyusunan  Peraturan  Desa  di  Desa  Bangun  Sari  Baru Berdasrkan UU No.6 tahun 2014.
Berdasarkan  Pasal  24  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang Desa,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  diselenggarakan  berdasarkan  asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan,  proporsionalitas,  profesionalitas,  akuntabilitas,  efektivitas  dan efisiensi,  kearifan  lokal,  keberagaman,  dan  partisipatif.  Asas  kepastian  hukum mengacu  pada  penerapan  hukum  yang  jelas,  permanen,  dan  konsisten  di  mana keadaan  sekitar  penerapannya  tidak  rentan  terhadap  interpretasi  subjektif ( Prayogo, 2016: 191 ).
Pada Pasal 68 Ayat 1 poin e dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentan  Desa  dinyatakan  bahwa  masyarakat  desa  berhak  mendapatkan pengayoman  dan  perlindungan  dari  gangguan  ketenteraman  dan  ketertiban  di desa.  Bila  desa  tidak  memiliki  kepastian  hukum  yang  menjamin  perlindungan hukum  untuk  setiap  masyarakat  desa,  maka  desa  tidak  dapat  memberikan perlindungan hukum karena hukum yang berlaku tidak memiliki kepastian yang jelas. Contoh ketiadaan atau kepastian hukum yang lemah adalah mengenai hak atas  tanah.  Hak  atas  tanah  seseorang,  bila  tidak  ada  kepastian  hukum  yang menjamin haknya, maka akan dipermasalahkan oleh subjek hukum lain (Rahmat, 2017:139 ) .  Jika  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  tidak  menjamin  hak-hak masyarakat yang memiliki tanah, implikasinya adalah hak-hak masyarakat desa menjadi  tidak  terlindungi.  Artinya,  perlindungan  hukum  bagi  masyarakat  desa tidak dapat diwujudkan karena tidak adanya kepastian hukum.
Kedudukan peraturan desa yang ada di Desa Bangun Sari baru Ke. Tanjung Morawa,  Kab.  Deli  Serdang.  Peraturan  desa  yang  ada  merupakan  peraturan perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah  dibahas  dan disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Peraturan  desa  murupaka bagian  dari  peraturan  daerah  yang  dibuat  oleh  Badan  Pemusyawaratan  Desa bersama  Kepala  Desa  dimana  tata  cara  pembentukan  diatur  oleh  Peraturan Daerah  kabupaten/kota  yang  bersangkutan.  Peraturan  desa  biasanya  bersifat local  dan  biasa  berhubungan  dengan  adat  istiadat  desa/masyarakat  mengikat masyarakat  setempat  atau  warga  desa  lain  yang  tinggal  sementara  didesa tersebut. Peraturan desa juga merupakan pejabaran lebih lanjut dari peraturan yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  dan  budaya  masyarakat setempat.
Proses penyusunan Peraturan Desa di Desa Bangun Sari Baru Berdasarkan UU NO. 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:
a. Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Peraturan Desa  adalah  produk  hukum  tingkat  desa  yang  ditetapkan  oleh  kepala  desa bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  rangka  menyelenggarakan pemerintahan  desa.  Hal  ini  sesuai  dengan  Undang-undang  Nomor  6 tahun2014  tentang  Desa  Pasal  1  ayat  (7),  yaitu  peraturan  desa  adalah peraturan  perundang-undangan  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  setelah dibahas  dan  disepakati  bersama  Badan  Permusyawaratan  Desa.  Peraturan desa merupakan pejabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi social budaya masyarakat desa setempat.
Demikian halnya yang terjadi di Desa Bangun Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa,  kabupaten  Deli  Serdang.  Peraturan  desa  ditetapkan  oleh  Kepala Desa dengan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
b. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tetang Desa Pasal 1 Bab Ketentuan Umum ayat (2), yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia. Yang  dimaksud  pemerintah  desa  disini  adalah  Pemerintah  Desa  adalah Kepala    Desa  atau  yang  disebut  dengan  nama  lain  dibantu  perangkat  desa sebagai  unsur  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  Peraturan  Desa dibentuk  dalam  upaya  menapai  tujuan  pemerintahan,  pembagunan  dan pelayanan masyarakat jangka panjang, menenggah dan jangka pendek.
c. Peraturan desa merupakan pejabaran lebih lanjut dari peraturan perundang- undangan  yang  lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  kondisi  social  budaya masyarakat  setempat.  Peraturan  Desa  yang  mengatur  kewenangan  desa berdasarkan  hak  asal  usul  dan  kewenangan  berskala  local  Desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa.  Hal  itu  dimaksudkan  agar  pelaksanaan  Peraturan  Desa  senantiasa dapat  diawasi  secara  berkelanjutan  oleh  warga  masyarakat  Desa  setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa.
d. Peraturan  desa  dilarang  bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan peraturan  perundang-undangan  lainya.  Peraturan  Desa  dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  ketentuan  peraturan perundang-undangan  yang  lebih  tinggi.  Apabila  terjadi  pelanggaran terhadap  pelaksanan  Peraturan  Desa  yang  telah  ditetapkan  Badan Pemusyawaratan  Desa  berkewajiban  menginggatkan  dan  menindak  lanjuti pelanggaran  dimaksud  sesuai  dengan  kewenangan  yang  dimiliki.  Itulah salah satu fungsi pengawas yang dimiliki oleh Badan Pemusyawaratan Desa. Selain  Badan  Pemusyawaran  Desa  masyarakat  desa  juga  mempunyai  hak untuk  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  secara  partisifatif  terhadap pelaksanaan peraturan desa.
e. Peraturan  desa  dibentuk  berdasarkan  pada  asas  pembentukan  peraturan perundang-undangan.  Penyusunan  peraturan  desa  harus  sesuai  dengan kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara eksplisit diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan  Perundang-Undanga.  Kewenangan  desa  diatur  dala  Undang- Undang  Nomor  6  tahun  2014  Tentang  Desa.  Melalui  kebijakan  otonomi daerah  yang  diatur  dalam  UU  No.  32  tahun  2004  Tentang  Pemerintah Daerah  tiap-tiap  desa  di  daerah-aderah  diberi  kewenanggan  dan  tanggung jawab  untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  sesuai  dengan
peraturan  perundang-undanga.  Melalui  kewenanggan  yang  dimilikinya untuk  mengatur  dan  mengurus  kepentingan  masyarakat,  pemerintah  desa akan  berupaya  untuk  meningkatkan  perekonomian  sesuai  dengan  kondisi kebutuhan  dan  kemampuan  yang  dimiliki,  sehingga  memberikan  peluang dan kesempatan untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di desa setemat.
f. Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  secara  lisan  atau  tulisan  dalam rangka  penyiapan  atau  pembahasan  rancangan  peraturan  desa.  Peraturan desa  dibentuk  berdasarkan  aspirasi  masyarakat.  Penyusunan  peraturan daerah  adalah  efektivitas  dan  efesiensi  pada  masyarakat.  Dengan  kata  lain penerapan suatu peraturan daerah harus tepat guna dan berhasil guna, tidak mengatur  kepentingan  golongan  orang  tertentu  saja,  dengan  menghasilkan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persefsi yang berguna bagi warga Negara dan masyarakat yang berkepentingan (public interest)
g. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati  atau wali kota melalui camat sebagai bahan pengawasan atau Pembinaan paling lambat  7 hari  setelah  ditetapkan  untuk  melaksanakan  peraturan  desa  atau  kepala desa. Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa,  pungutan  tata  ruang  dan  organisasi  pemerintah  desa  harus mendapatkan  evaluasi  dari  bupati/wali  kota  paling  lambat  20  hari  kerja terhitung sejak diterima racangan peraturan tersebut oleh bupati/wali kota. Rancangan  peraturan  desa  wajib  dikonsultasikan  kepada  masyarakat  desa. Masyarakat  desa  berhak  memberikan  masukan  terhadap  rancangan peraturan  desa  dan  peraturan  kepala  desa  diundangkan  dalam  lembaran desa dan berita desa oleh sekretaris desa.
Dalam penyusunan peraturan Desa juga dapat merupaka perbuatan Tindak pidana ( het strafbaar feit ) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain:
a) Perbuatan yang dilarang hokum
b) Perbuatan yang dapat dihukum
c) Perbuatan pidana
d) Peristiwa Pidana
e) indak Pidana
f) Delik ( Junaidi, 2023:6 )
Tentang  pengertian  tindak  pidana  para  sarajana  memberikan pengertina  yang  berbeda-beda.  Simons  merumuskan  tindak  pidana  adalah suatu  tindakan  atau  perbuatan  yang  diancam  dengan  pidana  oleh  Undang- undang,  bertentangan  dengan  hukum  dilakukan  dengan  kesalahan  oleh seseorang  yang  mampu  bertanggung  jawab.  Kemudian  beliau  membaginya dalam dua unsur golongan yaitu:
a) Unsur-unsur  objektif  yang  berupa  tindakan  yang  dilarang  atau diharuskan.
b) Unsur  subjektif  yang  berupa  kesalahan  dan  kemampuan bertanggung jawab
Kendala proses penyusunan peraturan desa di Desa Bangun Sari Baru  Kec.  Tanjung  Morawa,  kab.  Deli  Serdang  berdasarkan  UU

## No.6 tahun 2014 tentang Desa
Kendala-kendala  yang  muncul  dalam  proses  penyusuna  peraturan  desa  di desa Bangun Sari Baru Kecmatan Tanjung Morawa, kabupaten Deli serdang adalah:
a. Pada  awal  berlakunya  Undang-undang  No.  6  tahun  2014  tentang  Desa yang  tidak  diikuti  dengan  dengan  segera  oleh  pejabaran  peraturan pemerintah yang dibawahnya. Pemerintah desa kurang paham terhadap UU No.6 tahun 2014 tentang Desa. Hal ini diakibatkan karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat.
b. Kenerja  anggota  BPD  desa  Bangun  Sari  Baru  kurang  maksimal  karena kesibukan  para  anggota  dalam  kegiatan  pekerjaan  sehari-hari  sebagai kegiatan  primer  masing-masing.  Terdapatnya  beberapa  anggota  BPD yang  selain  bekerja  sebagai  anggota  BPD  juga  melakukan  pekerjaan sampingan  seperti  sebagai  petani,  berdagang  dan  mempunyai  usaha lainnya,  sehingga  menyebabkan  kenerja  anggota  BPD  tersebut  kurang maksimal.  Pekerjaan  sampingan  tersebut  membuat  beberapa  anggota BPD tersebut mengurangi jam kerja mereka atau sering ijin keluar untik mengurus pekerjaan sampingan tersebut.
c. Faktor  penghambat  yang  dialami  oleh  kepala  desa  dalam  membuat peraturan  desa  adalah  sumber  daya  manusia  yakni  pengetahuan  dari seorang kepala desa itu sendiri dan staf di desa, bahwa ini dapat diatasi dengan  adanya  pembinaan  dari  Kecamatan  dan  kabupaten.  Faktor penghambat yang lainnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa dan peranan dari pemerintah desa tidak terbina dengan  baik.  Dengan  adanya  pembinaan  dari  pemerintahan  Kecamatan dan  Kabupaten  membuat  faktor  kendala  ini  bisa  di  atasi  dan  pada akhhirnya hambatan itu hanyalah tantangan dalam membangun desa.

## Kesimpulan
1. Pembuatan  peraturan  desa  harus  melibatkan  partisipasi  masyarakat sebagai wujud desa yang demokrasi. Diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yakni masyarakat desa berhak meminta  dan  memproleh  informasi  dari  pemerintah  desa,  mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaannya, pembangunan  desa,  hingga  pembinaan  kemasyarakatan  desa,  serta pemberdayaan  masyarakt  desa.  Susuai  dengan  konsidera  bagian  pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan desa harus diranang  dengan  melibatkan  partisipasi  masyarakat  karena  jika  tidak, aturan  yang  dirancang  dapat  berupa  aturan  yang  tidak  memihak  kepada masyarakat.
2. Peraturan  desa  yang  dibuat  di  Desa  Bangun  sari  baru  mengacu  pada  UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa , diantaranya adalah :
a. Peraturan Desa ditetapkan oleh kepala Desa bersama desan BPD.
b. Peraturan  desa  dibentuk  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintah desa.
c. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
d. Peraturan  desa  dibentuk  berdasarkan  pada  asas  pembentukan peraturan perundang-undangan.
e. Masyarakat  berhak  memberikan  masukan  seara  lisan  atau  tulisan dalam rangka penyiapan dan pembahasan rancangan peraturan desa.
f. Peraturan desa disampaikan oleh kepala desa kepada bupati atau wali kota  melalui  camat  pembahasan  dan  pengawasan  atau  pembinaan paling lambat 7 hari setelah ditetapkan.
3. Kendala yang muncul dalam proses penyusunan peraturan desa kurangnya sosialisasi  dari  pemerintah  mengenai  aturan-aturan  yang  mengatur tentang  proses  penyusunan  peraturan  desa.  Kinerja  anggota  BPD  desa kurang  maksimal  karena  kesibukan  para  anggota  dalam  kegiatan pekerjaan sehari-hari kegiatan primer masing-masing.

## Daftar Pustaka
Dani  Rizana  and  Marynta  Putri  Pratama.  (2020).  Pendampingan  Penyusunan Peraturan  Desa  Tentang  Pelestarian  Lingkungan  Hidup, JCSE:  Journal  of Community.
Dirgantara  Dani  Putra.  (2009). Hubungan  dan  Peran  Serta  Badan Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dan  Pemerintahan  Desa  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa ,  Skripsi  Universitas  Sebelas  Maret Surakarta, Solo.
Ellya  Rosana.  (2014).  Kepatuhan  Hukum  Sebagai  Wujud  Kesadaran  Hukum Masyarakat, Jurnal TAPIs.
Hamidi (2010), Metode penelitian Kualitatif . Malang: UMM Press. Huda,  Ni’matul  dan  Nazriya.  (2011). Teori  dan  pengujian  peraturan  perundang- undangan. Bandung: Nusa Media
Johannis  E.  Kaawoan.  (2020). Peran  Tokoh  Masyarakat  Dalam  Pembuatan Peraturan Desa, Politico
Joko  Riskiyono.  (2017). Pengaruh  Partisipasi  Publik  Dalam  Pembentukan UndangUndang , Depok: Nadi Junaidi  Lubis.  (2023).  Upaya  Penanggulangan  Judi  Toto  Gelap  dan  Kim  di  Desa Kampung Solok Barus Tapanuli Tengah Menurut Kriminologi, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah ,
Mahendra  Putra  Kurnia.  (2007). Pedoman  Naskah  Akademik  Perda  Partisipatif , Yogyakarta: Kreasi Total Media,
Maria  Eni  Surasih.  (2002). Pemerintah  Desa  dan  implementasinya ,  (Jakarta: Erlangga)
Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Permendesa  No.  2  Tahun  2017  tentang  Pedoman  Pengambilan  Keputusan Musyawarah Des
Rahmat  Ramadhani.  (2017).  J aminan  Kepastian  Hukum  Yang  Terkandung  Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah , De Lega Lata.
Redaksi Sinar Grafika. (2019). Peraturan Lengkap Desa (UU RI No. 6 Tahun 2014), Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Setiawi.  (2018).  Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Penyusunan  Dan Penetapan Peraturan Desa, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan . Siti  Hidayati,  (2019),  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang (Studi  Perbandingan  Indonesia  Dengan  Afrika  Selatan), Jurnal  Bina  Mulia Hukum .
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan.
Undang-Undang Nomor.6 Tahun 2014 tentang Desa Yurika  Maharani,  Ibrahim,  dan  Nengah  Suharta.  (2016).  Sistem  Pembentukan Peraturan  Desa  Berdasarkan  UndangUndang  Nomor  6  Tahun  2014 Tentang Desa, Jurnal Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum .