## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
ISSN 2338 – 333X
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP PEMBATASAN  HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM  PEMBUKAAN LAHAN DENGAN MEMBAKAR
Redin
BEPEKAT  /  PEKAT  SEBAGAI  DASAR  PEMBERIAN  SANKSI    HUKUM  ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA LANDAU APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU Kartika Agus Salim
PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG) Rini Safarianingsih

## MENGENAL ADAT KEMATIAN/ADAT PATI NYAWA DAYAK TAMAN DI KOTA PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia
Diterbitkan oleh :

## Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
PERAHU Volume 8 Nomor 2 Halaman 1 - 75 Sintang September 2020 ISSN 2338 – 333X

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75
Jurnal  Perahu  merupakan  jurnal  ilmiah  yang  terrbit  dua  kali  dalam  satu tahun. Jurnal Perahu adalah sarana untuk menyebarluaskan gagasan dan mengembangkan  ide  teoritis  maupun  praktis  dalam  pengembangan  ilmu hukum yang merupakan hasil pemikiran dan penelitian para akademisi dan praktisi hukum.
Chief Editor : Dr. Redin, SH. MH
Managing Editor : Michell Eko Hardian, SH. MH
Editors : Kartika Agus Salim, SH. MH Tri Minarti, SH.,MH Stefanus Ngebi, SH.,MH
Reviewers :
Dr. Redin, SH. MH Dr. Genopepa Sedia, SH. MH Michell Eko Hardian, SH. MH
English Language Advisors : Agustinus Marjun, S.Pd.,M.Pd
Techinal Editor :
Florensius Tijan, S. Kom Rosalia Tri Supranti, S. E Jenny Novelia, S. Sos
Wulansari, A. Md
Alamat Penyunting dan Tata Laksana : Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang, Jalan Y.C. Oevang Oeray Telp. 0565-22256 Faks. 0565-22256.
Dicetak di Percetakan Kurnia

## PERAHU ISSN 2338 – 333X
Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## PENGANTAR REDAKSI
Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan.
Jurnal  PERAHU  terbit  enam  bulan  sekali  berisikan  karya-karya  tulisan  yang  diangkat  dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.
Jurnal  PERAHU,  Volume  9  Nomor  2,  September  2020 kali  ini  menyajikan  topik-topik mengenai  : Kebijakan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Sintang  Terhadap  Pembatasan  Hak Petani  Ladang  Tradisional  Dalam  Pembukaan  Lahan  Dengan  Membakar, Bepekat/Pekat Sebagai  Dasar  Pemberian  Sanksi    Hukum  Adat  Pada  Masyarakat  Hukum  Adat  Dayak Mualang    dan    Dayak  Desa,  Implementasi  Hasil  Musyawarah  Rencana  Pembangunan  Di Desa  Landau  Apin  Kecamatan  Nanga  Nahap  Kabupaten  Sekadau,  Penerapan  Hukum Terhadap  Perlindungan  Pekerja  Kontrak  Di  Indomaret  (Studi  Di  Kecamatan  Sintang Kabupaten  Sintang),  Mengenal  Adat  Kematian/Adat  Pati  Nyawa  Dayak  Taman  Di  Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.
Akhir  kata,  semoga  penerbitan  PERAHU,  jurnal  ilmiah  di  bidang  hukum  ini  dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selamat Membaca.

## PERAHU ISSN 2338 – 333X Volume 8 Nomor 2, September 2020, Halaman 1-75

## DAFTAR ISI
KEBIJAKAN  PEMERINTAH  DAERAH  KABUPATEN  SINTANG  TERHADAP  PEMBATASAN HAK  PETANI  LADANG  TRADISIONAL  DALAM    PEMBUKAAN  LAHAN  DENGAN MEMBAKAR
Redin …………………………………………………………………………………………. 1-12

## BEPEKAT / PEKAT SEBAGAI DASAR PEMBERIAN SANKSI  HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAYAK  MUALANG DAN  DAYAK DESA
Michell Eko Hardian ............................................................................................................... 13-31

## IMPLEMENTASI  HASIL  MUSYAWARAH  RENCANA  PEMBANGUNAN  DI  DESA  LANDAU  APIN KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU
Kartika Agus Salim .................................................................................................................. 32-47

## PENERAPAN  HUKUM  TERHADAP  PERLINDUNGAN  PEKERJA  KONTRAK  DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG
Rini Safarianingsih .................................................................................................................. 48-61

## MENGENAL  ADAT  KEMATIAN/ADAT  PATI  NYAWA  DAYAK  TAMAN  DI  KOTA  PUTUSSIBAU KABUPATEN KAPUAS HULU
Genopepa Sedia ....................................................................................................................... 62-75

## PENERAPAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA KONTRAK DI INDOMARET (STUDI DI KECAMATAN SINTANG KABUPATEN SINTANG

## Rini Safarianingsih
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : rinisafarianingsih@gmail.com

## ABSTRACT
The protection of labour in Indonesia must be carried out  by each entrepreneur or company that hire  employee to  work for the  company for the  purpose  to  have  a  responsibility  toward  the maintenance and the  improvement  of  welfare, it is carried out as labour social security form which plays  such  commonly  implemented  or  as  a primary, provides a decent wage, an appropriate working hours based on the applicable regulations and the workers’ rights.
The  method  used  by  the  researcher  is  a sociological juridical approach with an descriptive research analysis. In data collecting, this reasearch used a field studies and literature.  Moreover,  the reasearcher  used  qualitative-descriptive  for technique data analysing; the author does not use lists of tables, numbers and statistical formulas in thesis writing.
The result of this research are; there is an employees of Indomaret occupied call as contract worker for 2 years and it is extended for 2 years continuously. In during that process the workers’ rights  have  not  been  fulfilled  and  the  worker efforts their rights through deliberation but it does not got results.
In  conclusion,  there  is  no  protection regarding with the employment agreement in the specific time as stated in article 59 paragraph (2) and paragraph (4) which states that PKWT cannot be implemented for a permanent employee and in a  period  of  more  than  3  (three)  years  with  a contract  extension every once a year. Moreover, it can be interpreted in paragraph (7) which stated that the violations of Article 59 paragraph (2) and paragraph (4) this will result in the PKWT being legally changed to PKWTT.
This  research  suggests  several   point  of view, namely:  to  apply  a  legal  protection  to contract  workers  in  accordance  with  the  labour law,  every  workers  has  the  rights  that  must  be given,  especially  in  the  fields  of  wages, occupational safety  and  health.  Likewise,  for  a contract workers who have not receive their rights as workers are required to seek settlement through an industrial relations quarrels.
Keywords  :  Implementation,  Protection  of Contract Worker s

## ABSTRAK
Perlindungan tenaga kerja di Indonesia wajib  di  laksanakan  oleh  setiap  pengusaha atau  perusahaan  yang  mempekerjakan  orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut yaitu mengenai  pemeliharaan  dan  peningkatan kesejahteraan,  diselenggarakan  dalam  bentuk jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat umum dilaksanakan atau bersifat dasar, memberikan upah  yang  layak,  jam  kerja  yang  sesuai peraturan yang berlaku serta hak-hak pekerja lainnya.  Metode  pendekatan  yang  digunakan adalah  pendekatan  yuridis  sosiologis  dengan sifat  penelitian  deskriptif  analisis.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah data  primer  yang  diperoleh  melalui  studi lapangan dan kepustakaan. Selanjutnya dalam teknik  analisis  data  menggunakan  deskriptif kualitatif yaitu dalam penulisan skripsi penulis tidak menggunakan daftar tabel, angka-  angka dan  rumus  statistik.  Hasil  penelitian  ini penulis  mendapatkan,  karyawan  Indomaret sebagai  pekerja  kontrak  selama  2  tahun  dan diperpanjang selama 2 tahun, pekerjaan bersifat terus-menerus,  belum  terpenuhinya  hak-hak pekerja  dan  terdapat  upaya  yang  dilakukan pekerja  untuk  mendapatkan  hak-haknya melalui musyawarah tapi belum mendapatkan hasil.  Kesimpulan dari hasil penelitian, Tidak adanya perlindungan mengenai jangka waktu dalam perjanjian kerja sebagai mana terdapat dalam  Pasal  59  ayat  (2)  dan  ayat  (4)  yang menyatakan  bahwa  PKWT  tidak  dapat diadakan untuk
pekerjaan yang bersifat tetap serta jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dengan setiap satu tahun sekali dilakukan perpanjangan kontrak. Penafsiran  dalam  ayat  (7)  dinyatakan  bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4)  ini  akan  berakibat  PKWT  tersebut  demi hukum  berubah  menjadi  PKWTT. Saran  dari hasil penelitian ini Untuk menerapkan perlindungan  hukum  terhadap  pekerja  kontrak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan, maka  setiap  pekerja  diberikan  hak-haknya terutama  dalam  bidang  upah,  kesehatan  dan keselamatan  kerja.  Terhadap  pekerja  kontrak yang  belum  mendapatkan  hak-haknya sebagai pekerja,  agar  mengusahakan penyelesaian melalui jalur perselisihan hubungan industrial. Kata  Kunci  :  Penerapan,  Perlindungan  Pekerja Kontrak

## Pendahuluan
Tenaga  kerja  merupakan  modal   utama serta pelaksanaan dari pembangunan masyarakat dengan  tujuan  kesejahteraan,  rakyat  termasuk tenaga  kerja,  tenaga  kerja  sebagai  pelaksana pembangunan  harus  di  jamin  haknya,  diatur kewajibannya dan dikembangkan daya gunanya sesuai dengan peranan dan kedudukan ketenagakerjaan,  untuk  itu  diperlukan  adanya perlindungan  terhadap  tenaga  kerja  agar dapat menjamin  hak-hak  dasar  pekerja/buruh  dan menjamin  kesempatan  kerja  serta  perlakuan tanpa  diskriminasi,  sehingga  mewujudkan kesejahtraan  pekerja/buruh  dan  keluarganya dengan tetap memperhatikan  perkembangan
50 Perahu, Volume 8 Nomor 2, September 2020, Hlm 48-61
kemajuan  dunia  usaha.  Bentuk perlindungan tenaga  kerja  di  Indonesia  yang  wajib  di laksanakan  oleh  setiap  pengusaha  atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja  pada  perusahaan  tersebut  yaitu mengenai pemeliharaan  dan  peningkatan kesejahteraan, diselenggarakan dalam bentuk jaminan  sosial  tenaga  kerja  yang  bersifat umum  dilaksanakan  atau  bersifat  dasar, memberikan upah  yang layak, jam kerja yang sesuai  peraturan  yang  berlaku  serta  hak-hak pekerja lainnya.
Menurut   ketentuan   Pasal   1   angka 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  setelah selesainya masa hubungan kerja. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan  pekerjaan  untuk  menghasilkan barang atau jasa, untuk kebutuhan sendiri dan orang  lain.  Dengan  semakin  meningkatnya pertambahan  jumlah  penduduk,  kebutuhan yang meningkat memicu tumbuhnya lapangan pekerjaan  serta  kesempatan  kerja  semakin bersaing, di  Indonesia  sekitar  tahun  1970 mulai marak perdagangan waralaba atau bisnis franchise  seperti  Kentucky  Fried  Chicken, Burger King dan lainnya yang menjual produk makanan siap saji, kemudian pada awal tahun 1990 International Labour Organization (ILO) menyarankan  Pemerintah  Indonesia  untuk menjalankan sistem franchise guna memperluas  lapangan    kerja    sekaligus merekrut    tenaga-
tenaga  ahli  franchise  untuk melakukan  survei, wawancara, sebelum memberikan rekomendasi.
Hasil  kerja  para  ahli  franchise  tersebut menghasilkan  Franchise  Resource  Center dimana tujuan lembaga tersebut adalah mengubah berbagai  macam  usaha  menjadi franchise serta mensosialisasikan sistem franchise  ke  masyarakat  Indonesia.  Istilah franchise ini  menjadi istilah  yang  akrab  dengan masyarakat,  khususnya  masyarakat  bisnis Indonesia  dengan  istilah  waralaba  yang diperkenalkan  pertama  kali  oleh  Lembaga Pendidikan  dan  Pengembangan  Manajemen (LPPM)  sebagai  persamaan  istilah  franchise. Waralaba  berasal  dari  kata  wara  (lebih  atau istimewa)  dan  laba  (untung),  maka  waralaba berarti  usaha  yang  memberikan  laba  lebih  / istimewa.
Pengertian  Franchise  berasal    dari  bahasa Perancis  affranchir  yang  berarti  to  free  yang artinya membebaskan, istilah franchise didalamnya terkandung makna, bahwa seseorang  memberikan  kebebasan    dari  ikatan yang menghalangi kepada orang untuk menggunakan  atau  membuat  atau  menjual sesuatu,  jadi  bidang  bisnis  franchise  berarti kebebasan  yang  diperoleh  seorang  wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di  wilayah  tertentu.  Franchise  ini  merupakan suatu  metode  untuk  melakukan  bisnis,  yaitu untuk  memasarkan  produk  atau  jasa  ke masyarakat,  selanjutnya bahwa franchise dapat diartikan sebagai suatu sistem
pemasaran atau distribusi barang dan jasa,  di mana  sebuah  perusahaan  induk  (franchisor) memberikan kepada individu/perusahaan lain yang berskala kecil dan menengah (franchisee) berupa hak-hak istimewa untuk melaksanakan suatu sistem usaha tertentu  dengan  cara yang sudah  ditentukan,  selama  waktu  tertentu,  di suatu  tempat  tertentu.  Sehingga  bisnis franchise  berkembang  pesat  di  Indonesia, tidak  hanya  terbatas  pada  makanan  siap  saji, tetapi  juga  dalam  bentuk  toko-toko  modern seperti supermarket, hypermarket dan minimarket,  seperti  banyak  kita  jumpai  di kota-kota besar bahkan sampai ke kota-kota di Kabupaten,  misalnya Indomart dan Alfamart, kedua  toko  ini  menjalankan  bisnis  dengan system franchise.
Kehadiran  kedua  toko  yang  menjual barang dan jasa secara franchise ini disamping memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan  sehari-hari  juga  memberikan kenyamanan  dalam  berbelanja,  karena  toko dilengkapi  pendingin  ruangan  serta  harga- harga  barang  yang  sering  diberikan  diskon, selain  itu  juga  memberikan  kesempatan  atau peluang  bagi  para  pencari  kerja,  setidaknya terdapat  lebih  dari  11.000  outlet  Indomart dikota-kota  di  Indonesia,  setiap  outlet/gerai Indomart memperkerjakan tidak kurang dari 3 (tiga ) pekerja, yang terdiri  dari kepala toko, pramuniaga  dan  kasir,  dengan  luas toko 200 M2, namun permasalahan mulai timbul karena keluhan  para  pekerja,  seperti  status  pekerja yang  bertugas  sebagai  kasir  dan  pramuniaga sudah lebih dari 4 (empat)
tahun  masih  sebagai  pegawai  kontrak,  tidak adanya  perlindungan  jamsostek,  beban  tugas yang  tidak  seimbang  dengan  pekerjaan  yaitu kasir  dan  pramuniaga  merangkap  sebagai petugas  kebersihan  toko  dan  upah/gaji  yang tidak  layak  dan  mengalami  pemotongan  jika terjadi  kesalahan  perhitungan  di  kasir  atau terjadi  pencurian  barang-barang  toko,  gaji semua  pekerja  di  potong  sebagai  pengganti barang  yang  hilang  tersebut. Keluhan-keluhan pekerja  ini  seharusnya  dapat  disampaikan kepada atasan/kepala toko, namun berdasarkan informasi  pekerja  tersebut,  bekerja  di  toko Indomaret  harus  mematuhi  semua  aturan  kerja dan  tidak  boleh  menyampaikan  keluhan- keluhan  jika  tidak  ingin  diberhentikan/tidak diperpanjang kontrak kerja, sedangkan mencari pekerjaan  baru  tergolong  sulit  apalagi  hanya dengan  ijazah  SMA,  oleh  karena  itu  pekerja kontrak di indomaret yang ada di Kota Sintang tetap  menerima  saja  apa  yang  menjadi  tugas mereka meskipun dalam aturan undang-undang ketenagakerjaan jelas mengatur tentang hak dan kewajiban  pekerja  kontrak,  namun  dengan alasan  sulit  mencari  pekerjaan  maka  mereka tetap bertahan.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membatasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan karyawan kontrak yaitu pekerjaan yang  singkat penyelesaiannya, pekerjaan musiman dan pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama perusahaan tersebut. Perjanjian kerja
yang  semestinya  berlaku  paling  lama  dua tahun, dan hanya dapat diperpanjang untuk satu kali selama satu tahun. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan setiap orang berhak untuk bekerja serta  mendapat  imbalan  dan  perlakuan  yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
Ketentuan  yang  mengatur  mengenai perlindungan  bagi  pekerja  antara  lain  dalam konvensi  internasional  maupun  peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain: 68
1. Convention on the Elimination of All Forms of  Discrimination  Againts  Women  yang telah  diratifikasi  dengan  UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984 (CEDAW);
2. Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-  Undang  Nomor  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang  Serikat  Pekerja/Buruh,  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor  2 Tahun  2004   Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial, menggunakan  istilah  yang  sama  untuk menunjuk konsep setiap orang  yang  bekerja dengan    menerima  upah atau  imbalan  dalam bentuk lain, yaitu pekerja
68  Abdul  Rachmad  Budiono.  2009. Hukum Perburuhan .  Jakarta  Barat:  PT . Indeks. hal.21
atau  buruh.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  pasal  1 angka  4 memberikan  pengertian  Pekerja/buruh  adalah setiap  orang  yang  bekerja  dengan  menerima upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  apapun. Pekerja  kontrak  adalah  orang  yang  secara khusus  disewa  untuk  mengerjakan  suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Apabila waktu kontrak  tidak  ditentukan,  maka  akad  kontrak batal  atau  tidak  sah,  kedua  belah  pihak, baik pemberi jasa maupun pengguna jasa berhak untuk memutus perjanjian kapan saja sesuai keinginan. 69 Menurut  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  dalam  pasal  59  ayat  1,  bahwa karyawan kontrak adalah karyawan yang  bekerja pada suatu instansi dengan kerja waktu tertentu yang didasari atas suatu perjanjian atau kontrak dapat  juga  disebut  dengan  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT), yaitu perjanjian kerja yang  didasarkan  suatu  jangka  waktu  yang diadakan  untuk  paling  lama  2  (dua)  tahun  dan hanya  dapat  diperpanjang  1  kali  untuk  jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.  Dalam pasal  59 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  menjelaskan  bahwa setiap  pengusaha  yang  ingin  memperpanjang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut , paling lama  tujuh (7)  hari  sebelum  PKWT  berakhir telah  memberitahukan  maksudnya  secara tertulis  kepada  pekerja/buruh  bersangkutan, lebih lanjut dijelaskan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-100
69  Abdul  R. Bidiono. 2011. Hukum Perburuhan. Jakarta: Indeks. hal. 5-7.
Men/VI/2004 Bab VII pasal 15 ayat 4 bahwa dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa  tenggang  waktu  30  (tiga  puluh)  hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain, maka PKWT berubah menjadi  PKWTT  (Perjanjian  Kerja  Waktu Tidak Tertentu) sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut. 70 .
Menurut  Pasal  59  Undang-Undang Ketenagakerjaan,  PKWT  hanya  dapat  dibuat untuk  kegiatan  pekerjaan  yang  akan  selesai dalam waktu tertentu, seperti pekerjaan yang sekali  selesai  atau  temporal,  pekerjaan  yang diperkirakan  penyelesaiannya  tidak  terlalu lama (paling lama tiga tahun), kerja musiman, dan  pekerjaan  yang  berhubungan  dengan produk  baru,  kegiatan  baru,  atau  produk tambahan  yang  masih  dalam  percobaan  atau penjajakan.  Ketentuan  penjelasan  dari  Pasal ini menetapkan bahwa perjanjian kerja untuk waktu  tertentu  harus  didaftarkan  di  instansi pemerintah yang bertanggungjawab atas urusan ketenagakerjaan. Ketentuan ayat (2) dari Pasal 59 menyatakan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, penjelasan dari ketentuan di  atas  menerangkan  bahwa  pekerjaan  yang bersifat  tetap  merujuk  pada  pekerjaan  yang bersifat  berlanjut,  terus  menerus  atau  tanpa jeda, yang terikat pada jangka waktu tertentu dan  merupakan  bagian  dari  proses  produksi dalam  kegiatan  atau  pekerjaan  yang  tidak
70 Libertus  Jehani, Hak-Hak  Karyawan  Kon- trak. Jakarta: Forum Sahabat, 2008. hlm. 9.
bersifat  musiman.  Pekerjaan  tidak  musiman adalah  pekerjaan  yang  tidak  tergantung  pada cuaca/iklim  atau  situasi-kondisi  tertentu,  jika suatu  pekerjaan  bersifat  terus  menerus  serta berlanjut, namun tidak terikat jangka/ kerangka waktu (timeframe) dan merupakan bagian dari proses produksi, tetapi terikat/tergantung pada cuaca/iklim ataupun pekerjaan diadakan karena adanya situasi-kondisi tertentu, maka dikatakan bahwa  pekerjaan  demikian  adalah  pekerjaan musiman. Pekerjaan demikian tidak termasuk pekerjaan tetap dan sebab itu dapat ditundukkan pada  ketentuan-ketentuan  yang  berlaku  bagi perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
Peraturan  ketenagakerjaan  melarang pengusaha melakukan diskriminasi pemberian upah  terhadap  para  pekerja  karena  jenis kelamin,  suku,  ras,  agama  dan  juga  status pekerja,  misalnya  sebagai  pekerja  kontrak. Hal-hal mengenai upah diatur pada pasal yang mengatur  tentang  kebijaksanaan  pengupahan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mulai  pasal  88  s/d  98.  Ketentuan-ketentuan soal  pengupahan  tersebut  kemudian  diatur secara terinci dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja  yaitu  KEP.49/MEN/IV/2004.  Pasal 88 ayat  3  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan kebijakan yang tercakup dalam upah pekerja, meliputi:
Upah minimum Upah kerja lembur Upah tidak masuk kerja karena
melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.
Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja Bentuk dan cara pengupahan Denda dan pemotongan upah Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah Struktur dan skala pengupahan yang proporsional Upah untuk pembayaran perseorangan Upah  untuk  penghitungan  pajak penghasilan (Pph).
Upah  minimum  adalah  upah  paling rendah yang harus diterima setiap kali seseorang bekerja  pada  orang  lain.  Pasal  92  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  memberi amanat  kepada  pengusaha  untuk  menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,  masa  kerja,  pendidikan,  dan kompetensi.  Kebijakan  pengusaha  untuk menyusun  struktur  dan  skala  upah  sangat diharapkan  agar  tidak terjadi  kesenjangan antara pekerja  di  setiap  level  dan  sekaligus mencegah kecemburuan antar sesama pekerja. Karena itu, dalam pasal 94 undang-undang ini memberi kesempatan kepada pengusaha untuk membuat  komponen  upah  yang  terdiri  dari upah  pokok dan tunjangan tetap. Pemotongan upah pekerja dapat dilakukan oleh pengusaha sepanjang  sesuai  dengan  ketentuan undang- undang.

## Metode Penelitian
Adapun  metode  pendekatan  yang
digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui  penelitian  hukum  dengan  fakta  yang ada pada instansi yang bersangkutan ataupun masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian 71 .
Sifat  penelitian  ini  adalah  Deskriptif analisis, yaitu suatu penelitan yang menggambarkan  secara  menyeluruh  dari sistematis  obyek  dari  pokok  permasalahan. 72
Hal  ini  dapat  disampaikan  bahwa  penelitian yang  menggambarkan  dan  menguraikan keadaan  maupun  fakta  yang  ada  secara  jelas diuraikan secara. Pada penulisan proposal ini penulis akan menganalisa serta menyusun data yang  telah  terkumpul,  untuk  dapat  diambil kesimpulan serta memberikan suatu gambaran tentang perlindungan hukum  pekerja kontrak berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan.
Adapun  teknik  penggambilan  sampel dalam penelitian proposal ini adalah menggunakan  bentuk  Purposive  Sampling (sampel bertujuan), yaitu memilih orang-orang tertentu  karena  dianggap  mewakili  populasi, sebagai  mana  dikatakan  Hadari  Nawawi tentang Purposive sampling adalah :
“Dalam  teknik  ini  pengambilan  sampel disesuaikan  dengan  tujuan  penelitian.Ukuran sampel  tidak  dipersoalkan  sebagaimana didalam  accidental  sampling.Perbedaannya terletak pada pembatasan sampel dengan hanya
71 Soerjono  Soekanto.2006. Pengantar  Penelitian Hukum , universitas Indonesia: Jakarta.hal.9
72 Bambang  Waluyo.1991. Penelitian  Hukum  Dalam Praktek , J akarta: sinar grafika. hal. 122
mengambil  unit  samling  yang  sesuai  dengan tujuan penelitian. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu  yang  ditetapkan  berdasarkan  tujuan penelitian. 73
Sehubungan  dengan  itu,  maka  dalam penelitian ini penulis telah mengambil sampel sebagai berikut :
1. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sintang
2. 2 (Dua ) Kepala Toko Indomaret Jalan Oevang Oeray Sintang
3. 10 (Sepuluh) Orang Pekerja Kontrak Indomaret di Kota Sintang.

## Pembahasan
A. Penerapan  Hukum  Terhadap  Perlind- ungan Pekerja Kontrak di Indomaret Ber- dasarkan  Undang-Undang Ketenagakerjaan
Saat ini jumlah outlet Indomaret di Kota Sintang  berjumlah  20  toko,  dengan  jumlah pekerja lebih dari 100 orang, pekerja Indomaret yang  diterima  bekerja  setelah  melalui beberapa  tes  dan  wawancara  adalah  sebagai pekerja  kontrak  selama  dua  tahun,  apabila pekerja  tersebut  dapat  bekerja  dengan  baik sesuai aturan yang ditetapkan, maka dapat di perpanjang kontrak kerjanya selama dua tahun lagi, fasilitas yang disediakan oleh Indomaret kepada karyawan kontrak ini berupa gaji dan bonus, gaji disesuaikan dengan Upah Minimum
73 Hadari  Nawawi.2007. Metode  Penelitian  Bidang  So- sial , Gajah Mada University Press, Yokyakarta. Hal. 167
Kabupaten  (UMK)  yang  beraku,  sistem perekrutan karyawan indomaret yaitu melalui seleksi  administrasi,  dengan  syarat  calon karyawan minimal tamat SLTA atau sederajat, usia minimal 18 th dan berdomisili di kota area toko,  memiliki  kemauan  bekerja  yang  jujur, ulet,  disiplin,  ramah,  mampu  bekerja  dalam tim serta sehat jasmani dan rohani. Sedangkan beban  kerja  masing-masing  karyawan  sesuai dengan tugas yang diberikan dan terdapat dalam Struktur organisasi Indomaret, yang merupakan  serangkaian  aktivitas  menyusun suatu  kerangka  yang  menjadi  wadah  bagi segenap kegiatan yang menunjukkan hubungan-hubungan  seluruh  pekerjaan  atau jabatan  masing-  masing  agar  tugas-tugas dalam  organisasi  menjadi  efektif  dan  efisien. Bentuk  dari  struktur organisasi  Indomaret adalah  organisasi  lini  yaitu merupakan hubungan  wewenang  dan  tanggung  jawab langsung  secara  vertikal  yang  dikaitkan dengan tugas jabatan tiap tingkatan atasan dan bawahan. Struktur Organisasi Outlet Indomaret terdiri  dari  Pimpinan,  wakil,  merchandiser, kasir dan pramuniaga. Adapun perincian tugas dari setiap bagian dari organisasi mini market Indomaret yaitu sebagai berikut:
1. Pimpinan atau Kepala Toko Pimpinan atau kepala toko mempunyai tugas yaitu:
a. Mengkoordinir dan menjalankan semua kegiatan operasional.
b. Mengkoordinir semua aktivitas toko  di dalam  memberikan  pelayanan  kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk
memenuhi  kepuasan  pelanggan  dan meningkatkan jumlah pelanggan toko.
c. Mengkoordinir dan mengelola bawahan sesuai dengan budaya perusahaan.
d. Berkoordinir atau berhubungan  dengan area  coordinator  atau  departemen  lain sehubung dengan  adanya  masalah atau program– program tertentu yang berkaitan dengan toko.
e. Melakukan  evaluasi  berkaitan  dengan pelaksanaan  tugas–tugas  operasional sehari-hari.
1. Wakil Pimpinan atau Assisten Kepala Toko Wakil pimpinan atau assisten kepada toko memiliki tugas yaitu:
a. Mengkoordinir  dan  menjalankan  semua kegiatan operasional.
b. Mengkoordinir  semua  aktivitas  toko  di dalam memberikan pelayanan kepada semua pelanggan yang diarahkan untuk memenuhi
kepuasan  pelanggan  meningkatkan  jumlah pelanggan di toko.
c. Melakukan  e valuasi  berkaitan  dengan pelaksanaan tugas–tugas operasional sehari- hari.
d. Melapor  atau  meminta  persetujuan kepada
Kepala Toko mengenai keputusan yang berhubungan dengan toko.
2. Merchandiser Merchandiser bertugas yaitu :
a. M  e  n  g  k  o  o  r  d  i  n  i r  permintaan  barang dagangan  dari distribution center.
b. M e n g k o o r d i n i r pengeluaran atau retur barang dari toko ke distribution center.
c. M e n g k o o r d i n i r pendisplayan barang dagangan  baik dirak- rak penjualan  ataupun gudang.
d. Mengkoordinir  dan  memastikan  sarana promosi terpasang sesuai petunjuk.
e. Menjaga  dan  merawat  sarana  promosi tersebut.
f. Menggantikan kepala toko atau asisten kepala toko apabila sedang libur.
3. Kasir  Adapun  tugas  kasir  yaitu  sebagai berikut:
a. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
b. Mempersiapkan sarana kerja yang diperlukan.
c. Melakukan  pengawasan  dan  pencegahan barang hilang.
d. Melakukan  proses  transaksi  penjualan langsung.
e. Pemanjangan barang (display).
f. Persiapan retur barang.
g. Informasi  dan penawaran  program promosi.
h. Pencetakan barang.
i. Stock Opname.
4. Pramuniaga  Pramuniaga  memiliki  beberapa tugas yaitu:
a. Memberikan pelayanan kepada pelanggan.
b. M e l a k s a n a k a n  kebersihan.
c. Melakukan pengawasan dan pencegahan barang hilang.
d. Menerima penitipan barang.
e. Pemajangan barang (display).
f. Persiapan retur barang.
g. Informasi  dan  penawaran  program promosi.
h. Penyebran Leaflet.
i. Informasi barang kosong kepada merchandiser/ kepala toko/ asisten kepala toko.
Adapun  yang  menjadi  visi  dari  mini market Indomaret yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan ritel waralaba yang unggul dalam  persaingan global. Sedangkan misi mini market Indomaret  yaitu:  meningkatkan pelayanan terbaik sehingga kepuasan pelanggan menjadi  sasaran utama yang harus dapat dipenuhi.3 Visi dan misi perusahaan juga didukung  oleh  motto  dari  Indomaret  yaitu: “Mudah  dan  Hemat”.  Selanjutnya  yang menjadi  budaya  perusahaan  yakni  dalam bekerja  kami  menjunjung  tinggi  nilai-nilai kejujuran,  kebenaran,  dan  keadilan,  kerja sama  tim,  kemajuan  melalui  inovasi  yang ekonomis serta kepuasan pelanggan
Adapun sistem pekerja kontrak yang ada di Indomaret  tidak  sesuai  sebagaimana  Pasal  59 (1)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13 Tahun  2003,  yang  mengatur  bahwa  hubungan kerja  yang  berdasarkan  perjanjian  kerja waktu tertentu  diadakan  selama  2  tahun  dan  dapat diperpanjang  selama  1  tahun,  sehingga  batas perjanjian  kerja  kontrak  paling  lama  3  tahun bukan  4  tahun  sebagaimana  yang  dilakukan  di Indomaret. Sedangkan uraian kerja dari pekerja kontrak seperti kasir dan pramuniaga tersebut di atas juga menyalahi dari sifat aturan
pekerjaan  waktu  tertentu,  yaitu  hanya  dapat dilakukan  untuk  pekerjaan  yang  jenis  dan sifatnya diselesaikan dalam waktu tertentu jadi tidak  bersifat  tetap,  sedangkan  di  Indomaret sebagai  kasir  dan  pramuniaga  memiliki pekerjaan tetap yang terus menerus. Perjanjian kerja  sebagai  mana  terdapat  dalam  Pasal  59 ayat (2) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap serta jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dengan setiap satu tahun sekali dilakukan  perpanjangan  kontrak.  Penafsiran dalam ayat (7) dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) ini akan berakibat PKWT tersebut demi hukum berubah menjadi  PKWTT.  Dalam  praktek  perjanjian ini  terjadi  selama  3  (tiga)  tahun  dengan perpanjangan  kontrak  setiap  setahun  sekali. Seharusnya pekerja/buruh pada perusahaan ini sudah menjadi pegawai tetap, apabila dilihat dari undang-undang ketenagakerjaan.
Selain upah dan bonus yang diberikan sebagai hak karyawan mendapatkan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja namun tidak diberikan oleh Indomaret terhadap pekerjanya.  Sehingga  terdapat  6  (enam)  hal perlindungan hukum bagi tenaga kerja kontrak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu (1) Perihal Kontrak Kerja; (2) Perihal Karyawan Perempuan;  (3)  Perihal  Cuti;  Istirahat,  dan Libur; (4) Perihal Hak Beribadah; (5) Perihal Penghasilan Karyawan; (6) Perihal Pemutusan
Hubungan Kerja.
B. Upaya  Yang  Dilakukan  Pekerja Kontrak Di Indomaret Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum
Untuk  pramuniaga  took  yang  telah bekerja  selama  1  tahun,  dengan  perjanjian kontrak  kerja  2  tahun,  ia  hanya  mendapatkan upah berupa gaji sebesar Rp.1.500.000,-/ bulan, di luar untuk keperluan makan dan minum setiap hari  dan  biaya  indekos  sebenarnya  tidak mencukupi,  namun  ia  tetap  bekerja  karena belum  mendapatkan  pekerjaan  lain,  sedangkan dalam  perjanjian  kontrak  kerja  yang  ditanda tangani  terdapat  pernyataan  bahwa  setiap pekerja yang diterima sebagai karyawan bersifat kontrak.  Memahami  dan  mentaati  peraturan yang ditetapkan, sehingga ia tidak berani untuk melakukan  protes  kepada  atasan  atau  pihak Indomaret, walaupun pernah ada karyawan yang menyampaikan  keluhan  untuk  mendapatkan perlindungan  seperti  jamsostek,  namun  tidak membuahkan hasil.
Sistem  kontrak  hanya  boleh  dilakukan untuk pekerjaan yang sifatnya sementara dan tidak boleh dilaksanakan untuk pekerjaan yang bersifat terus-menerus, contohnya pekerjaan di swalayan  tidak  boleh  memberlakukan  sistem kontrak  untuk  pekerja,  karena  pekerjaan  itu terus  menerus  ada,  namun,  untuk  pekerjaan tukang  pasang  keramik  di  suatu  proyek pembangunan gedung, boleh memakai sistem kontrak. Selanjutnya hal-hal yang menyebabkan
perusahaan memberlakukan kontrak karyawan ,  yakni  motivasi  kerja  tinggi, perusahaan tidak perlu memikirkan pesangon, mengurusnya  lebih  praktis  dan  biaya  tenaga kerja jauh lebih efisien.
Dalam  hal  pekerja  tidak  memperoleh hak-haknya  sebagai  pekerja,  maka  Menurut UU Nomor 22 tahun 1957 pasal 1 ayat 1 huruf c, perselisihan perburuhan yaitu pertentangan antara pengusaha dengan buruh yang tergabung dalam serikat buruh, disebabkan karena tidak adanya persesuaian faham mengenai hubungan kerja,  syarat-syarat  kerja,  dan keadaan perburuhan dalam suatu perusahaan.
Pengertian perselisihan perburuhan ini selanjutnya lebih dikenal dengan perselisihan hubungan industrial. Untuk pekerja yang ada di Kota Sintang, sejauh  ini  pihak  Dinas  Sosial dan ketenagakerjaan belum mendapat laporan dari masyarakat atau pekerja yang bersangkutan,  secara  garis  besar Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga  kerja  dan  transmigrasi,  Fungsi  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
a. Perumusan kebijakan perencanaan, monitoring,  evaluasi  dan  dan  pelaporan serta  pengendalian  teknis  di  bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Penyelenggaraan
kebijaksanaan
ketenagakerjaan dibidang penempatan dan perluasan  kerja,  dibidang  pelatihan  dan produktivitas,  dibidang  hubungan  industrial dan syarat kerja, di bidang pembinaan  dan pengawasan norma kerja, norma keselematan dan kesehatan kerja.
c. Merumuskan  pelaksanaan  kebijaksanaan pemberian izin dan atas rekomendasi pada pengarah  antar  kerja  antar  negara,  antar kerja  antar  daerah,  peraturan  perusahaan, maupun  organisasi  serikat  pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha.
d. Pembinaan  jaminan  sosial  tenaga  kerja, pembinaan  pelatihan  keterampilan  dan produktivitas  tenaga  kerja  yang  produktif dan kompetitif serta pembinaan pemagangan dalam dan luar negeri.
e. Pembinaan  bursa  kerja  yang  kondusif sehingga pertambahan angkatan kerja dapat terserap pada lowongan kerja yang tersedia diberbagai sektor ekonomi.
f. Pembinaan, koordinasi dan pengendalian, penyiapan pemukiman transmigrasi.
g. Pembinaan,  koordinasi  dan  kerjasama sumber daya manusia transmigran.
h. Pembinaan, koordinasi dan pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi dan.
i. Penyelenggaraan  urusan  kesekretariatan dinas.
Adapun  upaya  yang  dapat  dilakukan oleh  pekerja  selain  melalui  penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka pekerja secara perorangan dapat melakukan  upaya
hukum melalui pengadilan negeri dengan cara melakukan  gugatan  perdata  atas  perbuatan melawan  hukum  perusahaan  terhadap  hak- hak  pekerja  berdasarkan  undang-undang ketenagakerjaan.
Kesimpulan
Perlindungan  hukum  bagi  pekerja kontrak  di  Indomaret  Kota  Sintang  pada dasarnya  dalam  pelaksanaan  belum  berjalan sebagaimana  yang  diatur  dalam  perundang- undangan. Tidak adanya perlindungan mengenai jangka waktu dalam perjanjian kerja sebagai mana terdapat dalam Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa PKWT tidak  dapat  diadakan  untuk  pekerjaan  yang bersifat tetap serta jangka waktu lebih dari    3 (tiga)  tahun  dengan  setiap  satu  tahun  sekali dilakukan  perpanjangan  kontrak.  Penafsiran dalam ayat (7) dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 59 ayat (2) dan ayat (4) ini akan berakibat PKWT tersebut demi hukum berubah menjadi PKWTT.
Dalam  praktek  perjanjian  ini  terjadi selama  3  (tiga)  tahun  dengan  perpanjangan kontrak  setiap  setahun  sekali.  Seharusnya pekerja/buruh  pada  perusahaan  ini  sudah menjadi  pegawai  tetap,  apabila  dilihat  dari undang-undang ketenagakerjaan. Upaya hukum yang ditempuh oleh pekerja/buruh yaitu secara bipartit  (musyawarah).  Para  pekerja/buruh masih berharap untuk berkerja pada perusahaan ini demi kelangsungan hidup mereka. Dari sudut pandang pekerja, sistem  kontrak sangat  jelas
merugikan mereka, rasa takut akan kehilangan pekerjaan,  tingkat  kesejahteraan  yang  sangat kurang  dan  perlindungan  syarat  kerja  yang jauh dari yang seharusnya diberikan yang dapat merugikan  pekerja.  Serta  adanya  pemutusan hubungan kerja (PHK) pada masa kontrak yang dilakukan  oleh  pihak  perusahaan  yang  tidak memberikan ganti kerugian. Hal ini tidak sesuai dengan  peraturan  undang-undang  Nomor  13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
Daftar Pustaka

## Buku-Buku:
Ali, Chidir. 2011. Badan Hukum. Bandung:
P.T. Alumni
Ali, Achmad. 1996. Menguak Tabir Hukum.
Jakarta: Chandra Pratama Asyhadie, Zaeni. 2008. Hukum Ketenagakerjaan Bidang hubungan Kerja. Edisi revisi 2. Jakarta. Rajawali Pers.
Budiono,  Abdul  Rachmat.2009.  Hukum Perburuhan. Jakarta Barat: PT Indeks Daryanto. 2003. Keselamatan dan  Kesehatan Kerja Bengkel. Jakarta. PT Rineka Cipta.
Fuady, Munir. 2005. Pengantar Hukum Bisnis. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Husni,  Lalu. 2009.  Pengantar  hukum Ketenagakerjaan  Indonesi.  Jakarta. cetakan 9. Grafindo Persada.
HS, Salim. 2003. Hukum Kontrak.  Jakarta:

## Sinar Grafika
Rahayu.  2009,  Pengangkutan  Orang,  http:// zona-prasko.blogspot.coml. Diakses tanggal 20 februari 2013.
Poerwardaminto,WJS.  1986.  Kamus  umum
Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai pustaka.
Asyhadie.  2008.  Hukum  Ketenagakerjaan
Bidang hubungan Kerja. Edisi revisi 2. Jakarta. Rajawali Pers.
Sutedi, Adrian. 2009. Hukum Perburuhan. Ed 1
ce 1. Jakarta: Sinar Grafika.
Soedarjadi. 2009. Hak dan Kewajiban Pekerja-
Pengusaha. Yogyakarta. Pustaka

## Yustisia.
Soepomo,Iman dalam Djumaidi. 2008. Hukum
Perburuhan  Perjanjian  Kerja.  Jakarta:
PT Raja Grafindi Persada
Soekanto,  Soerjono,  dan  Sri  Mamudji.2011.
Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu Tinjauan  Singkat,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitaif,
Kualitatif dan R&D. Jakarta: Alfabeta Sugono, Bambang. 2005 Metode penelitan Hukum, Raja Grafindo Persada: Jakarta Waluyo, Bambang. 1991 Penelitian Hukum
Dalam Praktek, Jakarta: sinar grafika
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003
Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1993 Tentang  Penyelenggaraan  Program Jaminan sosial Tenaga Kerja
Undang  -  Undang  Nomor  2  Tahun    2004 Tentang Penyelesaian Hubungan Industrial Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  Republik
Indonesia  Nomor  Per-04/MEN/  1994 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja di  Perusahaan Dari Internet http://www.indomaret.co.id/di akses tangga l 7 November 2018