## Volume 7, Nomor 2, Juni 2024.
Editorial Office  : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65144. Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249 E-mail : yurispruden@unisma.ac.id Website : http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index
Mengungkap Hukum Jaminan Konvensional dan Syariah Dalam Perjanjian Bisnis
Ahmad Syaifudin
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jl Mayjen Haryono No. 193, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 65144,
(0341) 551932/551822
Email: ahmad_syaifudin@unisma.ac.id Article Abstract Article History Received: Des 31, 2024;
Reviewed: Jan 11, 2024; Feb 21, 2024; Accepted: Mei 16, 2024; Published: Jun 20, 2024:

## DOI:
10.33474/yur.v7i2.21263
In conventional and sharia-based business agreements, collateral serves different functions for the parties. For the debtor, collateral increases the capacity to gain the creditor's trust. For the creditor, collateral  fosters  confidence  that  the  debtor  will  fulfil  its obligations according to the agreed agreement. Consistent use of appropriate  collateral  institutions  fosters  legal  certainty  in making  business  agreements.  This  research  uses  normative juridical,  conceptual  and  statutory  approaches  and  descriptive analysis  techniques.  This  research  aims  to  find  concrete  legal arrangements  of  collateral  in  conventional  and  sharia  business agreements.  The  results  are  1)  collateral  law  is  included  in  the scope of private law whose existence provides legal certainty and protection  for  creditors  as  an  additional  agreement  (accessory) regulated in Books II and III KUH Perdata , 2) rahn and kafalah are forms of collateral in sharia agreements until now still do not provide  legal  certainty  because  they  use  material  security institutions fiducia and mortgage rights.
Keywords: Guarantee Law; Conventional; Sharia

## Abstrak
Dalam  perjanjian  bisnis  konvensional  maupun  berbasis  syariah, jaminan  memiliki  fungsi  yang  berbeda  bagi  para  pihak.  Bagi debitur,  jaminan  meningkatkan  kapasitas  untuk  mendapatkan kepercayaan dari kreditur. Bagi kreditur, jaminan menumbuhkan keyakinan  bahwa  debitur  akan  menyelesaikan  kewajibannya sesuai  perjanjian  yang  telah  disepakati.  Konsistensi  penggunaan lembaga  jaminan  yang  sesuai  menumbuhkan  kepastian  hukum dalam  pembuatan  perjanjian  bisnis.  Penelitian  ini  menggunakan yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan perundang- undangan  serta  teknik  analisis  deskriptif.  Tujuan  penelitian  ini menemukan konkret pengaturan hukum jaminan dalam perjanjian bisnis secara konvensional maupun syariah. Hasil penelitian ialah
1) hukum jaminan masuk dalam ruang lingkup hukum privat yang keberadaannya  memberikan  kepastian  dan  perlindungan  hukum bagi  kreditur  sebagai  perjanjian  tambahan  (bersifat accessoir ) yang  diatur  dalam  Buku  II  dan  III  KUH  Perdata,  2) rahn dan kafalah merupakan bentuk jaminan dalam perjanjian syariah yang sampai saat ini masih tidak memberikan kepastian hukum karena menggunakan  lembaga  jaminan  kebendaan  fidusia  dan  hak tanggungan.
Kata Kunci: Hukum Jaminan; Konvensional; Syariah

## PENDAHULUAN
Hukum  jaminan  memberikan  jalan keluar dengan  hadir sebagai perjanjian yang melengkapi perjanjian bisnis sebagai perjanjian  pokok.  Hukum  jaminan  hadir sebagai perjanjian yang bersifat accesoir 1 atau menambahkan  keberadaan  perjanjian  pokok yang diharapkan dapat meningkatkan keyakinan pihak kreditur bahwa debitur akan melaksanakan kewajiban, baik bentuk (barang),  tindakan/perbuatan  (jasa)  maupun waktu    sebagaimana  yang  telah  disepakati. 2
Perkembangan dunia bisnis memaksa instrumen hukum juga harus ikut berkembang demi  menciptakan  kepastian  hukum  bagi semua perbuatan hukum dan sangat menentukan  efektivitas  pencapaian  dari tujuan keberadaan hukum itu sendiri.
Dalam penelitian sebelumnya, terdapat  penelitian  milik  Noor  Hafidah, 3 yang berjudul implementasi konsep jaminan  syariah  dalam  tata  aturan  UU
1 Romlatust  Naini  dkk.,  “Model  Alternatif  Pelaksanaan  Eksekusi  Objek  Jaminan  Fidusia  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  2/Puu-Xix/2021,” Gorontalo  Law  Review 5,  no.  1  (20  Mei  2022):  290, https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2110.
2 Ifa Latifa Fitriani, “Jaminan dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional,” Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 1 (31 Maret 2017): 133, https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no1.138.
3 Noor Hafidah, “Implementasi  Konsep Jaminan Syariah Dalam Tata Aturan UU Perbankan Syariah,” Arena Hukum 5, no. 2 (2012): 122, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.6.
Perbankan  Syariah.  Dalam  penelitiannya pembahasan lebih berfokus dalam implementasi  hukum  jaminan  yang  tidak diatur  secara  kongkret  tentang  konsep lembaga jaminan syariah  dalam ketentuan Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008 tentang  Perbankan  Syariah  dan  masih tercampur dengan lembaga jaminan konvensional.  Dalam  penelitian  ini  tidak hanya  membatasi  penggunaan  lembaga jaminan konvensional  dalam  konteks perbankan,  tetapi  lebih  luas  terhadap konsep  bisnis  pada  umumnya.  Konsistensi konsep syariah dengan  menggunakan instrumen  lembaga  jaminan  syariah  saat diperlukan  akan  mewujudkan  kemurnian konsep syariah itu sendiri.
Hukum jaminan memberikan kepastian dan  perlindungan  hukum  bagi  para  pihak dalam  membuat  perjanjian.  Keberadaan jaminan  tidak  hanya  berguna  bagi  perjanjian
dalam  bentuk  perjanjian  kredit,  akan  tetapi keberadaan  jaminan  secara  umum  dapat berguna  bagi  segala  bentuk  perjanjian  yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban. 4 Jaminan diperlukan  bagi  pihak  yang  merasa  perlu untuk  memperoleh  keyakinan  bahwa  pihak yang  lain  akan  melaksanakan  kewajibannya sesuai  dengan  yang  telah  dijanjikan.  Bentuk lembaga jaminan yang sesuai dengan konsep jaminan akan berujung pada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian  baik  dalam  perjanjian  pokok, maupun  yang  terikat  dalam  perjanjian tambahan (accessior) . 5
Perkembangan instrumen jaminan yang memadai membuat penulis mengambil problematika hukum tentang  hukum jaminan dalam  perjanjian  konvensional  dan  syariah. Setiap langkah bisnis adalah langkah hukum, berorientasi  pada  profit  dan  market.  Konkret langkah  hukum  adalah  adanya  perjanjian (kontrak)  bisnis  merupakan  perjanjian  yang dibuat  oleh  dua  orang  atau  lebih  yang dilakukan  baik  tertulis  maupun  tidak  tertulis dalam  lapangan  hubungan  hukum  yang mempunyai nilai komersil atau saat ini lebih sering disebut dengan bermuatan bisnis.
4 Risma Wati Sitompul dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan,” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana 4, no. 1 (31 Januari 2022): 96, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1445.
5 Filia  Rumengan,  “Eksistensi  Lembaga  Hipotek  Sebagai  Jaminan  Kebendaan  Setelah  Berlakunya  Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah,” Lex Privatum 9, no. 3 (4 April 2021): 56.
6 Irwansyah Irwansyah, Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi) , 5 ed., vol. 3, 123 (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022), 95.
7 Irwansyah, 3:95.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis  normatif. 6 Jenis  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach ) dan peraturan perundang-undangan (statute  approach ), 7 yang dianalisis dengan cara deskriptif analisis serta  menggunakan  penafsiran  gramatikal, sistematik  dan  teologis-sosiologis  yang berpijak  pada  eksistensi  jaminan  sebagai bentuk perjanjian tambahan dalam perjanjian bisnis.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan jaminan bahwa tidak hanya  berguna  bagi  perjanjian  dalam  bentuk perjanjian  kredit  akan  tetapi  keberadaan jaminan  secara  umum  dapat  berguna  bagi segala  bentuk  perjanjian  bisnis  konvensional maupun dalam bentuk syariah yang menimbulkan  hak  dan  kewajiban.  Jaminan diperlukan  bagi  pihak  yang  merasa  perlu untuk  memperoleh  keyakinan  bahwa  pihak yang  lain  akan  melaksanakan  kewajibannya sesuai dengan yang telah dijanjikan. Keberadaan  lembaga  jaminan  yang  sesuai akan  menunjukkan  konsistensi  yang  akan memberikan  kepastian  hukum  yang  akan
melindungi  kepentingan  hukum  bagi  para pihak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum Jaminan di Indonesia
Pertama  kali  hukum  jaminan  dikenal dan  dikaji  dalam  Buku  II  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH  Perdata)  dan  Staatsblad  1908  Nomor 542  sebagaimana  telah  diubah  menjadi Staatsblad 1937 Nomor 190 tentang Creditverband . 8 KUH Perdata mengenalkan 2 jenis jaminan yaitu gadai ( pand ) dan hipotik. 9
Gadai  diatur  dalam  Pasal  1150  sampai  Pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan hipotek diatur dalam  Pasal  1162  sampai  Pasal  1232  KUH Perdata. Creditverband sendiri  merupakan ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan pembebanan jaminan kepada orang bumiputera  (Indonesia  Asli).  Pengenaan jaminan  yang  dapat  dibebani creditverband adalah  hak  atas  tanah  berupa  hak  milik,  hak guna  bangunan  (HGB)  dan  hak  guna  usaha (HGU). 10
Memasuki zaman kemerdekaan sampai dengan  sekarang,  telah  banyak  ketentuan hukum  jaminan  yang  disahkan  menjadi ketentuan  peraturan  perundang-undangan.
8 Danny  Robertus  Hidayat,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Kreditur  dengan  Jaminan  Atas  Objek  Jaminan  Hak Tanggungan  Yang  Sama,” DiH:  Jurnal  Ilmu  Hukum 14,  no.  27  (September  2018):  4–5, https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1590.
9 Ade  Hari  Siswanto,  “Karakteristik  Hukum  Dan  Pelaksanaan  Bank  Garansi  Dalam  Jaminan  Kontrak  Jasa Konstruksi,” Lex Jurnalica 14, no. 1 (2017): 27, https://doi.org/10.47007/lj.v14i1.1782.
10 Frengky Apolos Baneftar, “Default in Banking Credit Agreements with Land Certificate Guarantees According to  Law  Number  4  of  1996,” Jurnal  Ilmu  Hukum  Kyadiren 1,  no.  2  (6  Juli  2022):  141, https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.127.
11 Ana  Silviana,  “Fungsi  Surat  Kuasa  Memasang  Hak  Tanggungan  (SKMHT)  Dalam  Pemberian  Hak Tanggungan (Studi  Perspektif UU No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah),” Diponegoro Private Law Review 7, no. 1 (16 Juni 2020): 669.
Pada  zaman  kemerdekaan  evolusi  hukum jaminan  dapat  dipilah  menjadi  2  (dua)  era, yaitu  era  sebelum  reformasi  dan  era  setelah reformasi.
Ketentuan  hukum  yang  ada  saat  era sebelum  reformasi  adalah  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok  Agraria  (UUPA).  Berlakunya undang-undang  ini  juga  merujuk  pada berbagai  konsideran  undang-undang  lainnya. Pada bunyi konsideran  undang-undang tersebut,  yang  mencabut  Buku  II  KUH Perdata  mengenai  bumi,  air  serta  kekayaan alam  yang  terkandung  di  dalamnya,  kecuali ketentuan  mengenai  hipotek  yang  masih berlaku,  memunculkan  dualisme  pengaturan dalam hukum jaminan secara formal pembebanan  jaminan  hak  atas  tanah  berlaku ketentuan-ketentuan  yang  terdapat  dalam UUPA,  tetapi  secara  materiil  berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak  berlaku ketentuan yang terdapat dalam Buku II KUH Perdata dan creditverband . Dualisme pengaturan berakhir saat disahkannya Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan. 11
Memasuki  era  reformasi  Undang- Undang  Nomor  42  tahun  1999  tentang Jaminan  Fidusia  telah  diundangkan  melalui konsideran sebagaimana dilatarbelakangi oleh:
1) Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat  bagi  dunia  usaha  atas tersedianya  dana,  perlu  diimbangi dengan adanya ketentuan yang jelas dan lengkap  yang  mengatur  mengenai lembaga jaminan;
2) Jaminan  fidusia  saat  itu,  merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang masih  didasarkan  pada  yurisprudensi dan  belum  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan  secara  lengkap dan komprehensif, dan
3) Untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum yang  dapat  lebih  mengacu  pada pembangunan  nasional  dan  untuk menjamin  kepastian  hukum  bagi  pihak yang  berkepentingan    perlu  dibentuk yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan  jaminan  tersebut  perlu  didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia.
Berdasarkan  kriteria  di  atas,  rumusan hukum  jaminan  adalah  keseluruhan  dari kaidah-kaidah  yang  mengatur  hubungan antara  pemberi  dan  penerima  jaminan  dalam kaitannya pembebanan jaminan untuk mendapatkan  fasilitas  kredit. 12 Di  sisi  lain dalam  keputusan  Seminar  Hukum  Jaminan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum  Nasional  Departemen  Kehakiman bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas  Gadjah  Mada  pada  tanggal  9
12 Salim Salim, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia (Jakarta: RajaGRafindo Persada, 2019).
13 Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan , 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 16.
14 Tajuddin  Noor  dan  Suhaila  Zulkifli,  “Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan  Intelektual  Dengan  Jaminan  Fidusia Bagi  Pelaku  Ekonomi  Kreatif,” Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana 5,  no.  1  (30 Januari 2023): 670, https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i1.2765.
sampai  11  Oktober  1978  di  Yogyakarta, menyimpulkan  bahwa  istilah  “hukum jaminan”  itu  meliputi  pengertian  jaminan kebendaan maupun perorangan. 13
Pasca munculnya Undang-Undang Nomor  42  Tahun  1999  tentang  Jaminan Fidusia,  telah  muncul  beberapa  undang- undang  yang  secara  konkret  menerapkan konsep  jaminan  dengan  obyek  jaminan  yang berbeda-beda  antaranya  adalah  Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi  Gudang,  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2008  tentang  Pelayaran  dan  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2009  tentang Penerbangan  yang  memasukkan  pasal-pasal pengaturan  tentang  hipotek.  Selain  undang- undang  dalam  lingkup  hukum  jaminan kebendaan tersebut, telah keluar juga undang- undang  yang  mengatur  jaminan  perorangan ( bortorg )  dengan  ditetapkannya  Undang- Undang  Nomor    1  tahun  2016  tentang Penjaminan. 14
Sumber hukum jaminan dapat ditemukan pertama kali dalam KUH Perdata. Ketentuan  hak  jaminan  dimulai  dari  Pasal 1131 KUH  Perdata  sampai  Pasal 1232 KUH Perdata,  sebagaimana  mengatur  mengenai piutang-piutang  yang  bersifat  umum  dan piutang-piutang  yang  diistimewakan  dalam bentuk gadai dan hipotek.  Bab XIX tentang
piutang-piutang  yang  masuk  jaminan  umum dan diistimewakan tercantum pada Pasal 1131 KUH  Perdata  sampai  Pasal  1149  KUH Perdata.  Bab  XX  tentang  Gadai  (Pasal  1150 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata, sedangkan Pasal 1161 KUH Perdata dihapuskan), Bab XXI tentang Hipotek (Pasal 1162 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1232 KUH Perdata). 15
Dalam KUH Perdata diatur pula tentang jaminan hak perorangan, yaitu dikenal istilah penanggungan utang ( borgtocht ) dan perikatan  tanggung  menanggung. 16 Jaminan hak  perorangan  ini  diatur  dalam  Buku  III KUH  Perdata  yaitu  pada  titel  ketujuh  belas dengan  judul  “Penanggungan  utang”  (Pasal 1820 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1850 KUH  Perdata).  Pengaturan  selengkapnya tercantum dalam Bab XVII tentang Penanggungan  Utang.  Sifat  penanggungan tercantum  pada  Pasal  1820  KUH  Perdata sampai  Pasal  1830  KUH  Perdata.  Akibat- akibat  penanggungan  antara  debitur  dan penanggung utang tercantum pada Pasal 1831 KUH  Perdata  sampai  Pasal  1838  KUH Perdata.  Akibat-akibat  penanggungan  antar debitur dan penanggung utang dan antara para penanggung  utang  sendiri  tercantum  Pasal
15 Ja’far  Shodiq,  “Perbandingan  Sumber-Sumber  Hukum  dan  Karakteristiknya  Dalam  Kajian  Syariah  dan Perundang-Undangan,” Syakhshiyyah  Jurnal  Hukum  Keluarga  Islam 2,  no.  2  (24  Desember  2022):  192, https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6167.
16 Indra Muchlis Adnan, Triyana Syahfitri, dan Muannif Ridwan, “Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19,” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 30, no. 1 (2023): 161, https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss1.art8.
17 Ayudinda Pilar Kharisma, “Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang  Telah  Pailit  Dalam  Kepailitan  Debitor  Pailit,” Perspektif 28,  no.  2  (25  Mei  2023):  81, https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i2.850.
1839 KUH  Perdata sampai  Pasal 1844 KUH Perdata)  hapusnya  penanggungan  utang (Pasal  1845  KUH  Perdata  sampai  dengan Pasal 1850 KUH Perdata). 17
Sumber  hukum  jaminan  kedua  adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang (untuk selanjutnya disebut dengan KUHD).  KUHD berisi  tentang  ketentuan  yang  berkaitan dengan  pengaturan  hukum  jaminan  diatur dalam  pasal  terkait  dengan  pembebanan hipotek atas kapal laut yaitu Pasal 314, Pasal 319, Pasal 362 dan Pasal 365 KUHD.
Sumber  hukum  jaminan  ketiga  ialah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan  Dasar  Pokok-pokok  Agraria. Kehadiran  undang-undang  ini  bukan  hanya mencabut  beberapa  ketentuan  dalam  pasal- pasal  dari  Buku  II  KUH  Perdata  tetapi  juga mencabut beberapa ketentuan kolonial lainnya  sepanjang  yang  mengatur  tentang bumi,  air  serta  kekayaan  alam  yang terkandung didalamnya.
Argumentum acontrario -nya  berarti untuk  pasal-pasal  selain  itu  masih  berlaku. Berkaitan dengan pengaturan hukum jaminan Pasal  51  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria sudah disediakan lembaga hak jaminan yang
kuat  yang  dapat  dibebankan  pada  hak  atas tanah  yaitu  hak  tanggungan.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  hak  tanggungan  telah ada  sejak  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok Agraria dikeluarkan, walaupun pada penerapannya  masih  terikat  pada  ketentuan hipotek.
Sumber hukum jaminan keempat adalah Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 tentang Hak Tanggungan atas  Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. 18 Dalam penjelasan Pasal 29 Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  menyatakan  bahwa  “dengan berlakunya  undang-undang  ini,  ketentuan mengenai creditverband seluruhnya  tidak diperlukan lagi, sedangkan ketentuan mengenai  hipotek  yang  tidak  berlaku  hanya yang  menyangkut  pembebanan  hipotek  atas hak  atas  tanah  beserta  benda-benda  yang berkaitan dengan tanah.  Keberadaan undang- undang  ini  menciptakan  unifikasi  hukum lembaga  hak  jaminan  atas  tanah.  Sumber hukum  jaminan  di  era  reformasi  adalah Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999 tentang Jaminan fidusia
Selain  ketentuan  perundang-undangan di atas terdapat beberapa peraturan perundang-undangan  yang  tidak  mengatur secara  khusus  mengenai  lembaga  hak
18 M. Ardiansyah Lubis dan Mhd Yadi Harahap, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi,” Jurnal Interpretasi Hukum 4, no. 2 (6 September 2023): 339, https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7834.337-343.
jaminan,  namun  ketentuan  dalam  pasal- pasalnya  berkaitan  dengan  hak  jaminan adalah:
1) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  1985 tentang Rumah Susun;
2) Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
3) Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan  yang  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998;
4) Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2008 tentang Pelayaran;
5) Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2009 tentang Penerbangan; dan
6) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.
semua  undang-undang  tersebut  merupakan sistem hukum yang obyek jaminannya masuk dalam klasifikasi jaminan kebendaan.
Ketentuan jaminan non kebendaan/perorangan diatur dalam Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2016  tentang Penjaminan  yang  mengatur  secara  lengkap yang  diubah  beberapa  pasalnya  dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan  Sektor  Keuangan.  Kehadiran undang-undang penjaminan diharapkan dapat mewujudkan  kemandirian  ekonomi  terhadap dunia  usaha,  khususnya  usaha  mikro,  kecil
dan  menengah  serta  koperasi  yang  sering kesulitan  mendapatkan  akses  permodalan dalam  bentuk  kredit,  pembiayaan  atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah  dari lembaga  keuangan  dan  di  luar  lembaga keuangan  karena  terbatasnya  jaminan. 19
Keberadaan  undang-undang  ini  diharapkan juga  dapat  mendorong  industri  penjaminan diselenggarakan secara efisien,
berkesinambungan  dan  berperan  penting dalam pembangunan nasional.
Memperhatikan uraian di atas, diketahui bahwa  tempat  pengaturan  hukum  jaminan  di Indonesia juga terdapat di luar KUH Perdata. Secara skematis tempat dan sumber pengaturan hukum jaminan dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut:
Bagan gambaran Hukum Jaminan di Indonesia dalam KUH Perdata dan di luar KUH Perdata Bersumber  pada  ketentuan  Buku  II KUH Perdata yakni Pasal 1131 KUH Perdata, pada  dasarnya  seluruh  kekayaan  debitur menjadi  jaminan  dan  diperuntukkan  bagi pemenuhan kewajiban kepada kreditur secara bersama-sama (dalam hal jaminan kebendaan). Ketentuan tersebut masuk dalam kategori jaminan umum. Artinya diminta atau
19 Galih Wicaksono, “Aspek Perpajakan yang Berkaitan dengan Penggunaan Dana Desa,” Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis 3, no. 1 (27 Juni 2018): 13, https://doi.org/10.24967/ekombis.v3i1.377.
20 Irham Rahman dan Hery Lilik Sudarmanto, “Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan,” Transparansi Hukum 3, no. 2 (12 Agustus 2020): 4, https://doi.org/10.30737/transparansi.v3i2.2712.
21 Erlina B dan Hendra Gunawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Perorangan Atas Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Pada Saat Kreditur Telah Berganti Karena Pelaksanaan Pengalihan Hak Atau Cessie,” Jurnal Yustisiabel 6, no. 2 (28 Oktober 2022): 242, https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i2.1879.
tanpa  diminta  semua  harta  kekayaan  debitur akan  menjadi  jaminan  bagi  krediturnya, sedangkan  jaminan  khusus  diklasifikasikan dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu jaminan kebendaan dan jaminan penanggungan. 20
Secara  umum  sifat  jaminan  ialah memberikan jaminan pelunasan utang, bukan menjadi  hak  untuk  mendapatkan  atau memiliki  benda  yang  dijaminkan. 21 Jika
terjadi cedera janji oleh debitur, kreditur tidak bisa  memiliki  atau  mengambil  benda  yang dijaminkan  kepadanya  tersebut  sebagai milikinya. Kreditur harus menjual benda milik debitur  yang  dijaminkan  kepadanya  tersebut secara lelang di muka umum. Hasil penjualan barang jaminan tersebut lalu digunakan untuk melunasi  kewajiban/utang  kepada  kreditur. Jika masih terdapat sisa, maka kreditur harus mengembalikan  sisa  uang  tersebut  kepada debitur.
Hal  lain  yang  dapat  dilihat  dalam penggunaan  hak  pakai,  baik  tanah  negara maupun tanah milik. Bangunannya milik dari pemberi  tanggungan  tetapi  tanahnya  milik orang  lain.  Berdasarkan  hak  pakai  dapat dijadikan  jaminan,  namun  dalam  praktik perbankan  tidak  mau  menerima  prinsip  ini, karena akan mengalami kesulitan jika terjadi wanprestasi.
Keberadaan  lembaga  jaminan  hipotek, hak  tanggungan,  fidusia  dan  resi  gudang merupakan representasi ketentuan pengaturan jaminan  khusus  sebagai  jawaban  atas ketentuan  dalam  Pasal  1132  KUH  Perdata yang berbunyi:
“Barang-barang  itu  menjadi  jaminan bersama  bagi  semua  kreditur  terhadapnya hasil  penjualan  barang-barang  itu  dibagi menurut  perbandingan  piutang  masing- masing kecuali bila di antara para kreditur ada alasan sah untuk didahulukan”.
22 M.  Sangkut  dan  Sri  Mulyani,  “Tanggung  Jawab  Kreditor  Separatis  Pemegang  Hak  Tanggungan  Terhadap Kelebihan Penjualan Aset Pasca Kepailitan (Studi Kasus Putusan Gugatan Lain  Lain  Nomor:  23 K/Pdt.sus- Pailit/2021),” Notary Law Research 3, no. 2 (8 November 2022): 12, https://doi.org/10.56444/nlr.v3i2.3405.
23 Sutan  Remy  Sjahdeini, Hukum  Kepailitan:  Memahami  Fallissementsverordeninc  Junto  Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 (Jakarta: Gratifi, 2002), 9.
Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan  ada  tiga  jenis  kreditur,  yaitu kreditur  konkuren,  separatis  dan  kreditur preferen. 22 Pasal 1133 KUH Perdata memberikan  penegasan  bahwa  hak  untuk didahulukan  antara  para  kreditur  timbul karena hak istimewa, gadai dan hipotek.
Dengan demikian berdasarkan ketentuan  Pasal  1133  KUH  Perdata  tersebut seorang  kreditur  dapat  diberikan  kedudukan untuk  didahulukan  terhadap  para  kreditur lainnya apabila yang bersangkutan merupakan kreditur  yang  memegang  hak  yang  dapat diistimewakan. Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata  seorang  dapat  diberikan  kedudukan untuk didahulukan terhadap para kreditur lain yaitu: 23
1. Tagihan yang berupa hak istimewa;
2. Tagihan  yang  dijamin  dengan  hak  gadai; dan
3. Tagihan yang dijamin dengan hipotek.
Pasal  1134  KUH  Perdata  menentukan bahwa hak istimewa itu adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada kreditur  sehingga  tingkatannya  lebih  tinggi daripada kreditur lainnya semata-mata berdasarkan  sifat  piutangnya.  Selain  kreditur yang memiliki tagihan sebagaimana dimaksud Pasal  1133  KUH  Perdata  di  atas,  dengan memegang  jaminan  kebendaan  tersebut  juga
memiliki kedudukan yang harus didahulukan terhadap kreditur konkuren. 24
Berbeda  dengan  jaminan  perorangan, yang  bersumber  pada  ketentuan  Buku  III KUH  Perdata  pada  dasarnya    berdasarkan perjanjian  penjamin  memberikan  jaminan kepada  terjamin  (debitur)  bahwa  penjamin akan menjamin bahwa debitur akan melakukan  pemenuhan  kewajiban  kepada kreditur. 25 Barang-barang itu menjadi jaminan bersama  bagi  semua  kreditur  terhadapnya hasil  penjualan  barang-barang  itu  dibagi menurut  perbandingan  piutang  masing- masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada  alasan-alasan  sah  untuk  didahulukan. Jaminan  perorangan  ini  lebih  lanjut  diatur pelaksanaannya dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan.

## Jaminan dalam Islam
Jaminan  dalam  Islam  hadir  dan terinspirasi dari kisah Nabi Muhammad SAW yang  pernah  meminjam  dari  seorang  Yahudi dengan  jaminan  berupa  baju  besi,  bahkan sampai  dengan  wafatnya  beliau  baju  besi tersebut  masih  berada  pada  orang  Yahudi tersebut. Jaminan yang terjadi dan
24 Sjahdeini, Hukum  Kepailitan:  Memahami Fallissementsverordeninc  Junto  Undang-Undang  Nomor  4  tahun 1998 .
25 Ajwah Ajwah, Rachmadi Usman, dan Yulia Qamariyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang  Jaminan  Fidusia  Benda  Persediaan,” Notary  Law  Journal 2,  no.  1  (19  Mei  2023):  83, https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.40.
26 Novita  Afipah,  Rani  Ika  Wilujeng,  dan  Muhammad  Rifky  Ramadhan,  “Pelelangan  Barang  Jaminan  Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam,” Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 1, no. 4 (9 Oktober 2023): 86, https://doi.org/10.55606/religion.v1i4.228.
27 Rezki Syahri Rakhmadi, “Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah,” Madani Syari’ah 2, no. 2 (12 November 2019): 7, https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/133.
28 Fikrotul Jadidah, “Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan,” JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan) 5, no. 1 (3 Januari 2021): 75, https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.1644.
dilaksanakan  oleh  Nabi  Muhammad  SAW adalah rahn . 26 Selain rahn, bentuk  jaminan yang berlaku dalam hukum perniagaan Islam adalah kafalah yang  berarti  seseorang menjamin atas pembayaran utang yang belum terlunasi oleh orang yang memiliki kewajiban pada  awalnya,  tingkatan  atau  cakupan penjaminan  harus  diketahui  dan  tidak  bisa menjadi  persyaratan,  ia  merupakan  jaminan yang diberikan kepada kreditur bahwa debitur akan  melunasi  utang,  denda  atau  kewajiban yang ditentukan. 27
Kafalah dan rahn sama-sama memiliki hubungan dengan kasus utang, tapi memiliki fungsi  yang  berbeda. 28 Dalam  kontrak kafalah ,  seorang  dari  pihak  ketiga  menjadi penjamin  atas  pembayaran  utang  yang bersumber dari adanya kesepakatan/ perjanjian  akibat  hukumnya  saat  seorang penjamin  telah  menyetujui  bahwa  utang debitur awal akan dialihkan kepadanya maka akan terjadi hawalan (pengalihan utang).
Jenis  jaminan  untuk  pembiayaan  dapat berupa  surat  jaminan,  penggunaan  cek mundur,  surat  utang,  simpanan  uang  tunai yang  dibekukan,  jaminan  pihak  ketiga,
hamish jiddiyah (uang muka yang dikenakan kepada nasabah prospektif untuk memastikan kinerja  atas  tugas  atau  kewajiban  apapun olehnya  sebelum  pelaksanaan  kontrak),  dan arbun (uang  muka  yang  dikenakan  yang dianggap  sebagai  bagian  dari  pembayaran yang  telah  terselesaikan  setelah  pelaksanaan kontrak). 29 Berbeda  halnya  dengan rahn, sebagaimana  pihak  debitur  harus  menyedia- kan  atau  menahan  harta  benda  yang dimilikinya sebagai jaminan. 30 Secara umum
rahn merupakan  konsep  jaminan  yang diberlakukan  dalam  Islam  yang  bertujuan untuk  memberikan  kepastian  dan  dorongan kepada  nasabah  yang  memiliki  utang  untuk segera  melunasi  dalam  jangka  waktu  yang ditentukan  agar  menghindari  perbuatan  yang dapat  menimbulkan  kerugian  kepada  pihak yang memberikan utang. 31
Berlakunya rahn di akad syariah adalah Fatwa  DSN  Nomor:  25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, 32 yang  dalam  aktivitasnya berlandaskan  Al-Quran  dan  Hadist.  Dalam Al-Quran    tercantum  pada  surat  Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:
ْ نِا َو ْ مُت نُك ىٰلَع ْ رَفَس ْ مَل َّو ا  وُد ِجَت اًبِتاَك ْ ن ٰه ِرَف ْ  ةَض  وُب قَّم ْ نِاَف َْنِمَا ْ مُكُض عَب اًض عَب ِْ دَؤُي لَف ىِذَّلا َْنِمُت  ؤا ْ هَتَناَمَا
29 Muhammad Ayub, Understanding Islamic Finance A-Z Keuangan Syariah (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 264.
30 Muhammad Sabir dan Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif  Dan  Hukum  Islam,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 2,  no.  1  (20  Juni  2020):  88, https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.14284.
31 Tri  Hidayati  dkk.,  “Mekanisme  Penggunaan  Jaminan  Kebendaan  (Rahn  Tasjily)  Dalam  Pembiayan  Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia,” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat 18, no. 1 (17 Juli 2018): 165, https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.2458.
32 Dimas Tomy Hanggara, Akhmad Jalaludin, dan Tarmidzi Tarmidzi, “Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN- MUI/III/2002  Dalam  Akad  Gadai  Emas,” El-Hisbah 2, no. 1 (15 Mei 2022): 18, https://doi.org/10.28918/.v2i1.715.
ِْقَّتَي ل َو َْٰاللّ ْ  هَّب َر َْل َو اوُمُت كَت ْ َةَداَهَّشلا ْ نَم َو اَه مُت كَّي ْ  هَّنِاَف ْ مِثٰا ْ  هُب لَق ُْٰاللّ َو اَمِب َْن  وُلَم عَت ْ م يِلَع ࣖ
Artinya:  “jika  kamu  dalam  perjalanan, sedangkan  kamu  tidak  mendapatkan  seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.  Akan  tetapi,  jika  sebagian  kamu memercayai  sebagian  yang  lain,  hendaklah yang  dipercayai  itu  menunaikan  amanatnya (utangnya)  dan  hendaklah  dia  bertakwa kepada  Allah,  Tuhannya.  Janganlah  kamu menyembunyikan  kesaksian  karena  siapa yang  menyembunyikannya,  sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
Dalam  hadis  H.R.  Bukhori  dan  Muslim berbunyi:
ْ نَع َْةَشِئاَع َْي ِض َر ْهَاللّ َْه نَع ْ تَلاَق ى َرَت شا ْهلوهس َر َِْاللّ ىَلَص ْهَاللّ ِْه يَلَع َْمَلَس َو ْ نِم ْ  يِدوههَي اًماَعَط ْههَنَه َر َو ْههَع  رِد
Artinya:  “Aisyah  berkata  bahwa  Rasul  telah bersabda,  Rasulullah  membeli  makanan  dari seorang Yahudi dan meminjamkan kepadanya baju besi”.
Rahn sendiri  bermanfaat  untuk  1) menjaga  kemungkinan  nasabah  untuk  lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan  yang  diberikan  peminjam,  2) memberikan keamanan bagi semua penabung dan atau pihak lain, karena ada suatu aset atau barang ( marhun ) yang dipegang oleh lembaga keuangan,  3)  jika rahn diterapkan  dalam
mekanis  pegadaian,  sudah  barang  tentu  akan sangat  membantu  orang  lain  yang  kesulitan dana,  dan  4) rahn dilakukan  atas  dasar sukarela (tolong menolog) tanpa adanya unsur mencari suatu keuntungan. 33
Kafalah di  Indonesia  menggunakan referensi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.  11/DSN-MUI/IV/2000  tentang  Ujrah Pada  Akad Kafalah .  Dalam  fatwa  tersebut dijelaskan tentang:
1. Ketentuan umum kafalah
a. Kesanggupan  untuk  menyerahkan tanggungan (piutang) kepada penjamin; dan
b. Kesanggupan  untuk  menghadirkan orang  yang  memiliki  tanggungan kepada penjamin.
2. Pihak  orang  yang  berpiutang  ( makfuul lahu )
a. Diketahui identitasnya;
b. Dapat  hadir  pada  waktu  akad  atau memberikan kuasa; dan
c. Berakal sehat.
3. Obyek penjaminan ( makful bihi )
a. Pihak/orang  yang  berutang,  baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan;
33 Surepno  Surepno,  “Studi  Implementasi  Akad  Rahn  (Gadai  Syariah)  Pada  Lembaga  Keuangan  Syariah,” Tawazun: Journal of Sharia Economic Law 1, no. 2 (30 September 2018): 176, https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5090.
34 Bamabang Yulianto dan Sudirman Suparmin, “Penetapan Ujrah Pada Pembiayaan Multijasa BTN iB Persfektif Fatwa DSN MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Bank BTN KC Syariah Medan,” Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal 6, no. 2 (2024): 1110–11, https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5509.
35 Ayup  Suran  Ningsih,  “Kajian  Yuridis  Efektifitas  Penyelesaian  Kredit  Macet  Melalui  Lelang  Hak Tanggungan,” Arena Hukum 14, no. 3 (31
Desember 2021): 548,
https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01403.7.
b. Bisa  dilaksanakan  oleh  penjamin; dan
c. Harus  merupakan  piutang  mengikat (lazim), yang tidak mungkin dihapus, kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
4. Nilai, jumlah, jenis barang dan spesifikasinya harus jelas; dan
5. Tidak  bertentangan  dengan  syariah (diharamkan). 34
Konsepsi Jaminan dalam Perjanjian Bisnis Keberadaan  kaidah  hukum  jaminan yang menimbulkan kepastian akan menumbuhkan  iklim  bisnis  yang  lebih  baik. Perumusan perjanjian yang adil dan seimbang ( proporsional) dalam perjanjian akan menimbulkan simbiosis mutualisme dari para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.  Para  pihak  dalam  kontrak  bisnis akan saling tergantung dan saling berkomitmen  menjalan  semua  perjanjiannya sesuai dengan yang telah disepakati.
Kehadiran  jaminan  merupakan  suatu instrumen yang disiapkan untuk menumbuhkan  dan  meningkatkan  komitmen bagi  semua  pihak  untuk  melaksanakan  dan menyelesaikan kewajibannya, 35 apapun pilihan  bentuk  jaminan  dan  lembaganya
semua tetap kembali kepada pihak-pihak yang melakukan perjanjian.
Selain  itu  dalam  perspektif  bisnis kehadiran  jaminan  sangat  terhubung  dengan
jaminan  semua  pihak  tentang  kepastian pemenuhan kewajiban dan peningkatan iklim bisnis  dan  kepercayaan  masyarakat,  dapat digambarkan dalam gambar berikut:
Relasi hukum jaminan dengan perjanjian bisnis (diolah)
Dapat  dijelaskan  bahwa,  perjanjian bisnis  timbul  dari  adanya  asas  kebebasan berkontrak 36 yang  di  dalam    menjalankan hubungannya  berorientasi  pada  bertemunya para pihak dalam sebuah pasar (market) sama- sama berorientasi untuk mendapatkan keuntungan ( profit motive). Kehadiran hukum jaminan diharapkan akan menciptakan kemudahan  penyelesaian  permasalahan  bila debitur  melakukan  wanprestasi  dengan  tetap mengedepankan  simbiosis  mutualisme  dan menjaga keharmonisan.
Keberadaan  jaminan  dalam  perjanjian bisnis  bertujuan  untuk  memberikan  dan menumbuhkan kepastian dan keyakinan para pihak  bahwa  para  pihak  akan  melaksanakan kewajiban  dan  memperoleh  hak  yang  telah
36 Dina  Haryati Sukardi dan Dian Herlambang, “Penerapan Perjanjian Antara Direktur Dan Karyawan Terkait Dengan  Asas  Kebebasan  Berkontrak  Berdasarkan  Pasal  1320  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,” Pranata Hukum 15, no. 2 (31 Juli 2020): 213, https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i2.226.
diperjanjikan  tanpa  ada  keraguan.  Kejelasan konsep  jaminan  yang  konsisten  dibangun dalam  sistem  hukum  dan  norma  yang  ada dalam peraturan perundang-undangan menjadi  sesuatu  hal  yang  menjadi  sangat diperlukan. Konsistensi dalam upaya memberikan kepastian hukum tersebut menjadi  sulit  untuk  diperoleh  saat  terjadi percampuran konsep dan inskonsistensi dalam penerapan  jaminan,  terutama  pada  saat digunakannya lembaga jaminan konvensional dalam konsep syariah terutama dalam jaminan kebendaan  yaitu  digunakannya  lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan. Berikut adalah    gambaran  konkret  penerapan  hukum jaminan di Indonesia, yakni sebagai berikut:

## Bagan hukum jaminan
dilihat dalam perspektif konvensional dan Islam (diolah)
Terlihat  dalam  bagan  tersebut,  baik konteks  konvensional  maupun  Islam,  sama- sama masuk dalam kelompok jaminan khusus yang  membedakan  dalam  2  (dua)  klasifikasi juga  yaitu  kebendaan  dan  penanggungan. Dalam implementasi ternyata terdapat kondisi dimana  lembaga jaminan yang dipergunakan dalam  Jaminan  Syariah  masih  menggunakan fidusia  dan  hak  tanggungan  yang  secara implementasinya  berbeda  dengan  konsep rahn .

## KESIMPULAN
Eksistensi  hukum  jaminan dalam perjanjian  bisnis  sangat  membantu  dan memberikan  jaminan  bagi  kreditur  atas terlaksanakannya  kewajiban  yang  harus dilakukan  oleh  debitur.  Instrumen  hukum jaminan  dalam  yang  terdapat  dalam  KUH Perdata  maupun  di  luar  KUH  Perdata,  pada dasarnya  secara  penerapan  dan  fungsinya sama  dalam  hal  bidang  bisnis  syariah  yang menganut hukum Islam. Dasar penerapan dari
hukum  jaminan  islam  adalah  Fatwa  Dewan Syariah Nasional MUI No. 11/DSN- MUI/IV/2000.  Penerapan  ini  yang  perlu dipertimbangkan  untuk  dirumuskan  dalam peraturan  perundang-undangan  tersendiri. Keterbatasan lembaga jaminan dalam syariah akan menggunakan lembaga jaminan konvensional  yang  ada  sehingga  berpotensi menimbulkan  ketidakpastian  hukum  dan menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Adnan, Indra Muchlis, Triyana Syahfitri, dan Muannif  Ridwan.  “Tanggung  Jawab Penjamin  Pada  Kredit  Macet  Dalam Sistem  Borgtocht  Di  Masa  Pandemi Covid-19.” Jurnal  Hukum  IUS  QUIA IUSTUM 30,  no.  1  (2023):  159–77.
https://doi.org/10.20885/iustum.vol30 .iss1.art8. Afipah,  Novita,  Rani  Ika  Wilujeng,  dan Muhammad Rifky Ramadhan.
“Pelelangan  Barang  Jaminan  Pada Perbankan  Syariah  Dalam  Perspektif Hukum  Islam.” Religion :  Jurnal
Agama, Sosial, Dan Budaya 1, no. 4 (9 Oktober 2023): 84–96.
https://doi.org/10.55606/religion.v1i4 .228.
Ajwah, Ajwah, Rachmadi Usman, dan Yulia Qamariyanti.  “Perlindungan  Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Jaminan  Fidusia  Benda  Persediaan.”
Notary Law Journal 2, no. 1 (19 Mei 2023): 82–94. https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.40 .
Andriyani, Gina, dan Ichwan Ahnaz Alamudi. “Esensi  Jaminan  Fidusia  dan  Rahn Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan: The Essence Of Fiduciary Collateral And Rahn In The Execution Of  Material  Collateral.” Mitsaqan Ghalizan 2,  no.  2  (2022):  13–24. https://doi.org/10.33084/mg.v2i2.541
4.
Ayub,  Muhammad. Understanding  Islamic Finance  A-Z  Keuangan  Syariah . Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2007.
B, Erlina, dan Hendra Gunawan. “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur  Perorangan  Atas  Hilangnya Objek  Jaminan  Fidusia  Pada  Saat
Kreditur  Telah  Berganti  Karena Pelaksanaan  Pengalihan  Hak  Atau Cessie.” Jurnal Yustisiabel 6, no. 2 (28 Oktober 2022): 240–54. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v 6i2.1879.
Baneftar,  Frengky  Apolos.  “Default  in Banking Credit Agreements with Land Certificate  Guarantees  According  to Law Number 4 of 1996.” Jurnal Ilmu Hukum  Kyadiren 1,  no.  2  (6  Juli 2022): 139–56. https://doi.org/10.46924/jihk.v1i2.127 . Fitriani,  Ifa  Latifa.  “Jaminan  dan  Agunan
Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit  Bank  Konvensional.” Jurnal Hukum & Pembangunan 47, no. 1 (31 Maret 2017): 134. https://doi.org/10.21143/jhp.vol47.no 1.138. Hafidah,  Noor.  “Implementasi  Konsep
Jaminan  Syariah  Dalam  Tata  Aturan
UU  Perbankan  Syariah.” Arena Hukum 5,  no.  2  (2012):  122–36. https://doi.org/10.21776/ub.arenahuk um.2012.00502.6.
Hanggara,  Dimas  Tomy,  Akhmad  Jalaludin,
dan Tarmidzi Tarmidzi. “Implementasi Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002  Dalam  Akad Gadai Emas.” El-Hisbah 2,  no.  1  (15 Mei 2022): 15–28. https://doi.org/10.28918/.v2i1.715. Hidayat,  Danny  Robertus.  “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan
Jaminan  Atas  Objek  Jaminan  Hak Tanggungan  Yang  Sama.” DiH: Jurnal  Ilmu  Hukum 14,  no.  27 (September 2018): 1–16. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.159 0.
Hidayati,  Tri,  Syarifuddin  Syarifuddin,  Ibnu Elmi  AS  Pelu,  Syaikhu  Syaikhu, Mohammad  Azam  Hussain,  Mohd Zakhiri  Md  Nor,  dan  Alias  Azhar. “Mekanisme  Penggunaan  Jaminan Kebendaan  (Rahn  Tasjily)  Dalam Pembiayan Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia.” Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah  Dan  Masyarakat 18,  no.  1 (17 Juli 2018): 163–82. https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1. 2458.
Irwansyah,  Irwansyah. Penelitian  Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel  (Edisi  Revisi) .  5  ed.  Vol.  3.
123. Yogyakarta: Mirra Buana Media,
2022.
Jadidah,  Fikrotul.  “Studi  Perbandingan Hukum  Positif  Dan  Hukum  Islam Tentang  Pengikatan  Jaminan.” JISIP (Jurnal  Ilmu  Sosial  Dan  Pendidikan) 5,  no.  1  (3  Januari  2021):  64–76. https://doi.org/10.58258/jisip.v5i1.16 44.
Kharisma,  Ayudinda  Pilar.  “Kedudukan Hukum  Kreditor  Separatis  Atas Jaminan  Kebendaan  Milik  Guarantor Yang  Telah  Pailit  Dalam  Kepailitan Debitor  Pailit.” Perspektif 28,  no.  2 (25 Mei 2023): 73–82.
https://doi.org/10.30742/perspektif.v2 8i2.850.
Lubis,  M.  Ardiansyah,  dan  Mhd  Yadi Harahap. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak  Jaminan  Dalam  Perkara  Debitur Wanprestasi.” Jurnal Interpretasi Hukum 4,  no.  2  (6  September  2023): 337–43. https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2. 7834.337-343.
Mardiah,  Mardiah.  “Hadis-Hadis  Tentang Jasa:  Wakalah,  Kafalah,  Hawalah (Telaah  Sosiologis,  Filosofis,  Dan Yuridis).” Mushaf  Journal:  Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis 2, no. 3 (23 November 2022): 352–67.
Naini, Romlatust, Fadhilah Atika Suri, Pradita Putri  Rachmawati,  dan  Aldi  Indra Setiawan. “Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  2/Puu-Xix/2021.” Gorontalo  Law  Review 5,  no.  1  (20 Mei 2022): 288–99. https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2 110. Ningsih,  Ayup  Suran.  “Kajian  Yuridis
Efektifitas Penyelesaian Kredit Macet
Melalui  Lelang  Hak  Tanggungan.” Arena Hukum 14, no. 3 (31 Desember 2021): 546–66. https://doi.org/10.21776/ub.arenahuk um.2021.01403.7.
Noor,  Tajuddin,  dan  Suhaila  Zulkifli. “Pembiayaan  Berbasis  Kekayaan Intelektual  Dengan  Jaminan  Fidusia Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan  Tindak  Pidana 5,  no.  1 (30 Januari 2023): 665–82. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum. v5i1.2765.
Rahman, Irham, dan Hery Lilik Sudarmanto.
“Kajian  Yuridis  Jaminan  Kebendaan Pada  Digital  Aset  Sebagai  Objek Jaminan.” Transparansi Hukum 3, no. 2 (12 Agustus 2020): 1–10. https://doi.org/10.30737/transparansi. v3i2.2712.
Rakhmadi,  Rezki  Syahri.  “Konsep  Dan Penerapan  Sistem  Jaminan  Pada Lembaga Keuangan Syariah.” Madani Syari’ah 2, no. 2 (12 November 2019): 1–16. https://stai-binamadani.e-
journal.id/Madanisyariah/article/view /133.
Rumengan,  Filia.  “Eksistensi  Lembaga Hipotek  Sebagai  Jaminan  Kebendaan Setelah  Berlakunya  Undang-Undang Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak Tanggungan  Atas  Tanah  Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.” LEX  PRIVATUM 9,  no.  3  (4 April 2021): 55–64.
Sabir,  Muhammad,  dan  Rifka  Tunnisa.
“Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi Perbankan;  Studi  Komparatif  Hukum Positif Dan Hukum Islam.” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab 2,  no.  1  (20  Juni  2020):  80– 97. https://doi.org/10.24252/mh.v2i1.142 84.
Salim, Salim. Perkembangan Hukum Jaminan di  Indonesia .  Jakarta:  RajaGRafindo Persada, 2019.
Sangkut,  M.,  dan  Sri  Mulyani.  “Tanggung Jawab  Kreditor  Separatis  Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Kelebihan Penjualan  Aset  Pasca  Kepailitan (Studi  Kasus  Putusan  Gugatan  Lain Lain Nomor: 23 K/Pdt.sus-
Pailit/2021).” Notary Law Research 3, no.  2  (8  November  2022):  12–27. https://doi.org/10.56444/nlr.v3i2.340 5.
Shodiq           , Ja’far. “Perbandingan Sumber-
Sumber Hukum Dan Karakteristiknya Dalam Kajian Syariah Dan Perundang-Undangan.” Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam 2, no. 2 (24 Desember 2022): 182–206.
https://doi.org/10.32332/syakhshiyya h.v2i2.6167. Silviana,  Ana.  “Fungsi  Surat  Kuasa Memasang Hak Tanggungan
(SKMHT)  Dalam  Pemberian  Hak Tanggungan  (Studi  Perspektif  UU
No.4  Tahun  1996  Tentang  Hak
Tanggungan  Beserta  Benda-Benda Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah).” Diponegoro  Private  Law  Review 7, no. 1 (16 Juni 2020): 668–79.
Siswanto,  Ade  Hari.  “Karakteristik  Hukum Dan Pelaksanaan Bank Garansi Dalam Jaminan  Kontrak  Jasa  Konstruksi.”
Lex Jurnalica 14, no. 1 (2017): 24–35. https://doi.org/10.47007/lj.v14i1.1782 .
Sitompul, Risma Wati, Nathanael Sitorus, Ria
Sintha Devi, dan Alusianto Hamonangan.  “Perlindungan  Hukum Terhadap  Kreditur  Pada  Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan.” Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak
Pidana 4, no. 1 (31 Januari 2022): 95–
109. https://doi.org/10.46930/jurnalrectum. v4i1.1445.
Sjahdeini,  Sutan  Remy. Hukum  Kepailitan: Memahami  Fallissementsverordeninc Junto  Undang-Undang  Nomor  4 tahun 1998 . Jakarta: Gratifi, 2002. Sukardi, Dina Haryati, dan Dian Herlambang. “Penerapan Perjanjian Antara Direktur  Dan  Karyawan  Terkait Dengan  Asas  Kebebasan  Berkontrak Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata.” Pranata  Hukum 15,  no.  2  (31  Juli 2020): 211–12. https://doi.org/10.36448/pranatahuku m.v15i2.226.

## Surepno, Surepno. “Studi Implementasi Akad
Rahn  (Gadai  Syariah)  Pada  Lembaga Keuangan  Syariah.” TAWAZUN :
Journal  of  Sharia  Economic  Law 1, no.  2  (30  September  2018):  174–86. https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i
2.5090. Usman, Rachmadi. Hukum Jaminan
Keperdataan .  3  ed.  Jakarta:  Sinar
Grafika, 2016.
Wicaksono,  Galih.  “Aspek  Perpajakan  yang Berkaitan  dengan  Penggunaan  Dana Desa.” Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis 3, no. 1 (27 Juni 2018): 1–17. https://doi.org/10.24967/ekombis.v3i 1.377. Winarsasi,  Putri    Ayi. Hukum    Jaminan    di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik) .  Surabaya:  CV.  Jakad Media Publishing, 2020. Yulianto, Bamabang, dan Sudirman
Suparmin.  “Penetapan  Ujrah  Pada
Pembiayaan Multijasa BTN iB Persfektif  Fatwa  DSN  MUI  No. 44/DSN-MUI/VIII/2004: Studi Kasus Bank  BTN  KC  Syariah  Medan.” Reslaj :  Religion  Education  Social Laa  Roiba  Journal 6,  no.  2  (2024): 1104–15. https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i2.5
509.