## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
(Laws Creates the MSMEs Opportunities in Free Trade for Facing the Global Recession)

## Sri Indah Haura’nisa
Badan Pembinaan Hukum Nasional Jl. Mayjend Sutoyo No. 10, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur e-mail: sriindahhauranisa@gmail.com

## Abstrak
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan bebas memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Hal ini tentu dapat menjadikan UMKM menjadi salah satu solusi saat adanya prediksi resesi global pada tahun 2023, terbukti dengan kontribusi UMKM pada ekspor Indonesia yang naik. Sehingga UMKM dalam melakukan kegiatan usaha baik dalam perdagangan nasional maupun perluasan usaha pada pasar internasional memerlukan perlindungan hukum yang mampu  melindungi  sekaligus  mendorong  kemajuan  UMKM.  Pada  penulisan  artikel  ini,  penulis menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  untuk  mengetahui  peran  pemerintah  dalam melindungi UMKM melalui regulasi yang telah dikeluarkan dengan menggunakan pendekatan sejarah, perundang-undangan, dan perjanjian dan mengumpulkan data sekunder.  Pemerintah pun sudah melakukan kerja sama dalam kerangka Free Trade Agreement dengan negara lain baik bilateral, regional, hingga multilateral, salah satunya dengan Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP). Adapun bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia selain  meratifikasi  perjanjian  internasional  yang  mengatur  ketentuan  perdagangan  bebas  juga melahirkan regulasi yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap UMKM dan produk lokal. Dengan demikian, UMKM pun memiliki peluang pada pasar internasional sehingga dapat membantu negara mengatasi permasalahan perekonomian makronya.

## Kata kunci: UMKM, Perdagangan Bebas, Resesi

## Abstract
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in free trade have a quite significant contribution. It certainly can make MSMEs one of the solutions when there is a predicted global recession in 2023, as evidenced by the increasing contribution of MSMEs to Indonesian exports. So, MSMEs in carrying out business activities, both in national trade and business expansion in international markets, require legal protection to protect and encourage the progress of MSMEs. In writing this article, the author used normative legal research methods to determine the government’s role in protecting MSMEs through regulations by using historical, statutory, and treaty approaches and collecting secondary data. The government has also collaborated within the Free Trade Agreement Framework with other countries, both bilaterally, regionally, and multilaterally, one of which is the Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP). The form of legal protection carried out by the Indonesian government, apart from ratifying international agreements that regulate free trade provisions, also creates regulations that provide legal protection and certainty for MSMEs

## Majalah Hukum Nasional Volume 53 Nomor 2 Tahun 2023
P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i2.243 https://mhn.bphn.go.id

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
and local products. In this way, MSMEs also have opportunities in the international market so that they can help the country overcome its macroeconomic problems.
Keywords: MSMEs, Free Trade, Recession

## A.   Pendahuluan
Pada bagian umum penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dijelaskan bahwa pada laporan the  World  Economic  Outlook (WEO) Oktober Tahun 2022, International Monetary Fund (IMF) memangkas perkiraan pertumbuhan globalnya menjadi 3,2% pada Tahun 2022 dari sebelumnya di angka 3,6% di WEO pada April Tahun 2022. Kondisi perekonomian dunia juga diproyeksi akan memburuk tahun 2023, yang turun pada level 2,7%, jauh di bawah angka 4,9% yang dilaporkan WEO pada Oktober 2021. Selain itu World Bank dan Asian Development Bank melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia turun pada level 4,8% di tahun 2023. 1
Prediksi tersebut semakin nyata dengan beberapa indikasi yang mulai terjadi, salah satunya kenaikan  suku  bunga  acuan  secara  agresif  yang  dilakukan  bank  sentral  berbagai  negara  dalam upaya meredam laju inflasi. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa ketidakpastian global ini sangat mengkhawatirkan banyak negara, termasuk Indonesia. 2 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan bahwa ancaman resesi dan perlambatan ekonomi global pada tahun 2023 bukanlah hal mudah, terutama akibat ketegangan geopolitik berimbas pada disrupsi rantai pasok global  dan  berpotensi  memberikan  imbas  pada  perekonomian  domestik. 3 Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa dunia akan menghadapi tantangan perubahan iklim yang akan sangat mempengaruhi keuangan negara, perekonomian, dan kesejahteraan rakyat.
Mengingat tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhannya melalui proses produksi nasionalnya sendiri tanpa melakukan perdagangan atau bisnis dengan negara lain, menjadikan perdagangan bebas memiliki peran penting dalam menghadapi resesi ekonomi global. Dalam era perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi sekarang yang ditandai dengan adanya liberalisasi perdagangan dan investasi, serta kemajuan yang sangat pesat di bidang komunikasi, informasi, dan  transportasi,  tentu  ketergantungan  antar  negara  semakin  meningkat,  karena  itu  penting menjaga hubungan ekonomi baik secara bilateral, regional maupun internasional. 4 Perdagangan
1 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang.
2 Alinda Mahdiyan, “Perekonomian Dunia Diprediksi akan Dihantam Resesi Tahun 2023, Bagaimana Dengan Pembangunan Infrastruksur?” Kajian Opini Publik, Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia,  https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/ kajian-opini-publik/perekonomian-dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana- dengan-pembangunan-infrastruktur (diakses 2 April 2023)
3 Ibid.
4 Wahono Diphayana, Perdagangan Internasional (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 2.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
internasional memiliki peranan penting sebagai penggerak perekonomian negara, khususnya pada sektor ekspor. Ekspor suatu negara akan menghasilkan devisa yang kemudian digunakan untuk membiayai impor dan sektor-sektor lainnya dalam perekonomian. 5
Adapun yang dimaksud dengan perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Dalam hal ini, penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah negara, pemerintah negara dengan pemerintah negara lainnya. Setiap negara yang melakukan perdagangan tentunya akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Kedua, memperoleh keuntungan spesialisasi dimana dalam pertimbangan segi efisiensi walaupun dapat memproduksi suatu barang dengan jenis yang sama, namun lebih baik mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Ketiga, perdagangan internasional membuka peluang untuk memperluas pasar  dan  menambah  keuntungan.  Dan  keempat,  adanya  manfaat  transfer  teknologi  modern yang memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara manajemen yang lebih modern. 6
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan kontribusi yang signifikan dalam perdagangan dunia. WTO telah memberikan peluang dengan menyediakan negotiation forum bagi komunitas UMKM untuk memiliki akses pasar, strategi serta kebijakan untuk mengembangkan diri pada pasar internasional. Pada forum Internasional Ministerial Conference on Enhancing the Competitiveness of SMEs in Global Economy yang diselenggarakan oleh Organization of Economic and Cooperation and Development (OECD) yang menghasilkan “Bologna Charter” pada tahun 2000, mendukung penguatan sektor UMKM dalam globalisasi dengan restrukturisasi ekonomi, karena dianggap memberikan pengaruh besar pada struktur ekonomi dunia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa globalisasi ekonomi dapat memberikan peluang sekaligus tantangan bagi UMKM. 7
Telah teruji dalam beberapa kali krisis ekonomi di indonesia, sektor UMKM mampu menjadi katup pengaman dari akses akibat krisis. Sebagai contoh UMKM bisa melewati krisis moneter pada tahun 1998 silam dan pada masa Covid-19. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2021, pelaku UMKM berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto  (PDB)  sebesar  61,07%  atau  senilai  Rp8.573,89  triliun  dengan  jumlah  pelaku  UMKM  di Indonesia mencapai 64,2 juta. Artinya UMKM mampu menyerap 97% dari total angkatan kerja dan menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia. Dapat dilihat dari tiga peranan penting UMKM di Indonesia, UMKM menjadi bagian perekonomian yang mandiri dan memiliki potensi besar  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Tiga  peranan  penting  tersebut  meliputi
5 Ibid., 20.
6 Andri Feriyanto, Perdagangan Internasional: Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020), 10-12.
7 Mukti Fajar ND, UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 76- 77.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
sarana pemerataan ekonomi pada tingkat ekonomi rakyat kecil, sarana mengentaskan kemiskinan, dan sarana pemasukan devisa. 8
Kontribusi UMKM diakui juga di berbagai negara, namun keadaannya berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Peranan UMKM mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja yang sangat besar. Pada banyak kasus di beberapa negara, sektor ini mampu menggerakkan sektor riil pada berbagai lapangan usaha sehingga dapat memberikan kontribusi pada pembentukan PDB. 9 Selain itu ketergantungan UMKM terhadap nilai dolar cukup kecil, sehingga naik turunnya nilai dolar di dunia tidak akan berpengaruh besar terhadap pergerakan UMKM di Indonesia. Hal ini menjadi alasan utama UMKM menjadi salah satu solusi dalam berbagai keadaan ekonomi. 10
Menurut  International  Council  for  Small  Business  (ICSB),  UMKM  formal  dan  informal menyumbang  70%  dari  total  lapangan  pekerjaan  dan  50%  dari  PDB  di  sebagian  besar  negara berpendapatan menengah. Bank Dunia juga menyebut UMKM sebagai tulang punggung ekonomi di  seluruh  dunia  karena  UMKM  menyumbang  95%  dari  total  pelaku  bisnis di  dunia.  Aktivitas bisnis UMKM juga berkontribusi sebesar 35% terhadap pertumbuhan PDB dunia dan menyerap sekitar 50% tenaga kerja di seluruh dunia. 11 Selain itu, selama krisis terjadi, UMKM menjadi katup pengaman bagi perekonomian nasional. Hal ini terasa ketika Indonesia dilanda krisis multidimensi, ketika  usaha  skala  besar  masih  berkutat  dengan  masalah  ketergantungan  pada  pinjaman  luar negeri yang semakin membengkak pada saat krisis. 12 Pengembangan UMKM yang fleksibel justru menikmati  kondisi  krisis  moneter  khususnya  bagi  usaha  yang  berorientasi  pada  ekspor.  Ketika krisis, maka merekalah yang menggerakkan ekonomi Indonesia. 13
Kedudukan UMKM sangat penting bagi perekonomian Indonesia sehingga layak mendapatkan perlindungan hukum. Apalagi kedudukan UMKM yang cukup lemah dibandingkan dengan industri dalam negeri menambah daftar bahwa UMKM sangat butuh proteksi dari pemerintah. 14 Berangkat dari hal tersebut, bagaimana perlindungan hukum UMKM dalam menciptakan peluang pada
8 Sulastri, “Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi”, KPKNL Balikpapan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/baca-artikel/15677/Peran- Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html (diakses 2 November 2023)
9 Rio F. Wilantara dan Susilawati, Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM: Upaya Meningkatkan Data Saing UMKM Nasional di Era MEA (Bandung: Refika Aditama, 2016), 11.
10 Lathifah Sahda, “Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa jadi Solusi Jitu”, ITS News, https://www.its.ac.id/ news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/ (diakses 2 April 2023)
11 Bahlul Ulum Ilham, “Hari UMKM Internasional: Sejarah dan Maknanya yang Perlu Anda Ketahui”, Bisnis KUMKM, https://bisniskumkm.com/hari-umkm-internasional-sejarah-dan-maknanya-yang-perlu-anda- ketahui/ (diakses 5 November 2023)
12 Ni Putu Suci Meinarni, dkk, UMKM Goes Online: Regulasi E-Commerce, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 2.
13 Ibid.
14 Yunita R. Panjaitan, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasar Bebas Asean-China Free Trade Area ”, Transparency Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 1 No. 2 (2013), 4.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL

## perdagangan bebas?

## B.   Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 15 Pada penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian dan metode penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji keadaan yang sebenarnya yang terjadi di masyarakat. 16 Sehingga pada penulisan artikel ini menekankan pada peraturan perundang-undangan sebagai kaidah yang kemudian dilakukan analisis terhadap keadaan atau peristiwa yang terjadi. Penggunaan metode ini berkaitan dengan analisis terhadap perlindungan hukum dalam menciptakan peluang kepada UMKM dalam menghadapi persaingan perdagangan bebas.
Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan sejarah ( historical  approach ), pendekatan perundangan-undangan ( statue approach ), pendekatan perjanjian ( treaty approach ). Pendekatan sejarah ( historical  approach ) dilakukan dengan dalam kerangka pelacakan sejarah dari waktu ke waktu. Kemudian pendekatan perundang-undangan ( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini yaitu peraturan-peraturan terkait UMKM dalam kerangka perdagangan bebas. Selanjutnya pendekatan perjanjian ( treaty  approach ) yang mengacu kepada Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional dimana menyebutkan sumber-sumber hukum internasional salah satunya adalah perjanjian internasional. 17
Adapun data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris pada penelitian ini cukup menggunakan data-data sekunder berupa publikasi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi Pustaka terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 18
15 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.
16  Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7, No. 1 (2020), 23-27, doi:10.14710/ gk.7.1.20-33
17 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana 2009), 96-187.
18 Ibid.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL

## C.   Pembahasan

## 1.  Perkembangan UMKM di Indonesia
Menurut  UUD  1945  kemudian  dikuatkan  melalui  TAP  MPR  NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat. 19 Selanjutnya dibuatkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang selanjutnya diubah oleh Undang-Undang Nomor  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  yang  menyebutkan pengertian UMKM sebagai berikut: 20
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. UMKM sendiri harus mampu berkembang sampai ke pasar global, bukan hanya di skala nasional saja. Dengan mengajak pelaku UMKM bersaing di pasar global akan berakibat pada perekonomian negara yang akan naik. Terutama penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak, serta devisa negara juga meningkat. Dengan demikian kemampuan UMKM bersaing di pasar global adalah suatu kebaikan dan harus tetap didukung. Adapun strategi yang perlu diperhatikan  salah  satunya  adalah  penguasaan  pasar  yang  merupakan  prasyarat  untuk
19 Pasal 5 Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
20 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
meningkatkan daya saing UMKM. 21 Sebelumnya, kondisi UMKM lokal sempat menurun pada dua tahun pertama pandemi Covid-19 yaitu di tahun 2020-2021. Karena itu, pemerintah menerapkan kebijakan strategis di antaranya Pemulihan Ekonomi Nasional hingga program Bangga Buatan Indonesia. 22
Secara historis, perhatian pemerintah Indonesia dalam mendorong UMKM mengalami dinamika  naik  turun.  Pada  masa  orde  baru,  minimnya  perhatian  pemerintah  terhadap UMKM salah satunya disebabkan oleh peran pemerintah pusat yang sangat besar terhadap perekonomian nasional, yang didukung pula oleh sistem pemerintahan yang terpusat. Melalui sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah berperan dalam mengeMbangkan beberapa sektor ekonomi seperti industri manufaktur, perdagangan, dan jasa. Sementara dari segi pendapatan negara, BUMN yang mengekspor minyak dan gas memberikan sumbangan pendapatan  yang  cukup  signifikan  yang  menjadikan  UMKM  berapa  pada  posisi  minor berhadapan  dengan  perusahaan-perusahaan  negara.  Perhatian  serius  terhadap  UMKM oleh pemerintah setelah memasuki dekade 1980-an, ketika pendapatan negara dari ekspor minyak dan gas mulai menurun secara drastis. Pemerintah mulai mendorong UMKM untuk meningkatkan  produktivitas  mereka  dan  mengembangkan  riset  pasar  untuk  menjangkau pasar internasional dengan tujuan UMKM menjadi sumber alternatif pendapatan negara. Namun  kebijakan  tersebut  kurang  berhasil  dikarenakan  kompetisi  di  pasar  internasional sudah sangat ketat, sedangkan UMKM Indonesia masih belum terkondisi untuk bersaing di pasar internasional. Dukungan nyata pemerintah dalam bentuk struktur pemerintahan yang formal diwujudkan pada tahun 1998 dengan dibentuknya Departemen Koperasi dan UKM di bawah Kementerian Koperasi yang pada tahun 1999 ditransformasikan ke dalam Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Sejalan dengan perubahan ini diberlakukan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang Otonomi Daerah. Pemerintah daerah diberi kesempatan untuk mengelola perekonomian daerah secara otonom. Hal ini merupakan kemajuan dalam tata pemerintahan yang memberikan harapan besar pada pengembangan UMKM di daerah yang akan mendukung pula pengembangan UMKM sebagai bagian dari perekonomian nasional. 23
21 Tetty Yulianty, dkk, “Strategi UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global: Studi Kasus Pada PT. Muniru Burni Telong”, Jurnal Management, Business, and Accounting Vol. 19, No. 3 (2020), 294-295, doi:10.33557/mbia.v19i3.116
22  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”, https://www.ekon. go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical-engine-perekonomian-nasional- terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah (diakses 15 Mei 2023).
23 Iwan Ridwan Zaelani. “Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia: Tantangan dan Peluang Perngembangan IPTEK”, Jurnal Transborders Vol. 3 No. 1 (2019), 16-17.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
Pemerintah  senantiasa  memberikan  perhatian  khusus  terhadap  sektor  UMKM dikarenakan kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 61%, dan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 97% dari total tenaga kerja nasional. 24 UMKM terus didorong oleh berbagai kebijakan dan program yang diharapkan dapat membangkitkan dan memajukan UMKM sampai ke pasar global. Salah satu dukungan Pemerintah untuk UMKM yang ingin mengekspor produknya yakni melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM sebagai aturan pelaksana Undang- Undang Cipta Kerja. 25
Ada empat karakteristik mengapa UMKM mampu bertahan dalam krisis: 26
1.  Sebagian besar UMKM menghasilkan barang-barang konsumsi ( consumer  goods ) khususnya yang tidak tahan lama. Kelompok barang ini dicirikan apabila terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, permintaan terhadap barang ini tidak meningkat banyak. Begitu juga sebaliknya, jika pendapatan masyarakat menurun sebagai akibat krisis, maka permintaan pun tidak banyak berkurang.
2.  Mayoritas UMKM lebih mengandalkan pada pembiayaan non-banking dalam aspek pendanaan usaha. Saat perbankan terpuruk akibat krisis, usaha ini tidak terpengaruh.
3. Umumnya UMKM melakukan spesialisasi yang ketat, yaitu hanya memproduksi barang atau jasa tertentu. UMKM mengarah pada pasar persaingan sempurna dimana  kondisi keluar-masuk pasar kerap terjadi spesialisasi dan struktur pasar tersebut membuat UMKM cenderung fleksibel dalam memilih dan berganti usaha.
4. Usaha  kecil  informal  baru  muncul  karena  banyaknya  pemutusan  hubungan  kerja dimasa-masa krisis. Selain itu, daya tahan UMKM tercipta karena mereka tidak banyak memiliki  ketergantungan  kepada  faktor  eksternal,  seperti  utang  dalam  valuta  asing dan bahan baku impor dalam melakukan kegiatan usahanya, sebab umumnya UMKM menggunakan bahan baku dari sumber alam lokal.
Selanjutnya,  perkembangan  teknologi  informasi  di  era  digital  tanpa  batas  juga berpengaruh besar terhadap perkembangan UMKM. Munculnya berbagai fasilitas berbasis internet dapat memudahkan pelaku usaha dalam mengembangkan dan meningkatkan penjualan melalui social media , e-commerce , hingga pinjaman dana untuk pengembangan
24  Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Fasilitasi UMKM Go Export , Pemerintah Permudah Akses Pembiayaan hingga Pelatihan” https://ekon.go.id/publikasi/detail/4933/ fasilitasi-umkm-go-export-pemerintah-permudah-akses-pembiayaan-hingga-pelatihan (diakses 20 Mei 2023)
25 Ibid.
26 Ni Putu Suci Meinarni, dkk, Op.Cit., 2-3.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
usaha mikro. 27 Perkembangan  ini  juga  dapat  memfasilitasi  UMKM  menciptakan  inovasi dalam  mengembangkan  produknya.  Pemanfaatan e-commerce dan media sosial dalam memasarkan dan mengiklankan produk tentu semakin mempermudah perluasan pasar. Hal ini dikarenakan jangkauan pemasaran menjadi semakin luas dan tidak terbatas oleh geografis. Dan transaksi antara pelaku UMKM dan konsumen, baik konsumen lokal maupun konsumen mancanegara semakin efisien sehingga akan meningkatkan keuntungan penjualan produk UMKM.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, jumlah kontribusi ekspor UMKM naik dari 14,37% pada tahun 2020 menjadi 15,69% pada tahun 2021. 28 Bank Indonesia juga mencatat adanya 103 Perusahaan UMKM dari sektor industri pengolahan di Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sudah berhasil melakukan ekspor, seperti makanan dan  minuman,  tekstil,  barang  kayu,  hingga  logam  dasar.  Sedangkan  ekspor  non  migas Indonesia  pada  sektor  industri  pengolahan  berdasarkan  data  Kementerian  Perdagangan menunjukkan  trend  kenaikan  13,34%  dari  tahun  2018  hingga  2022. 29 Sehingga data ini menunjukkan  bahwa  peningkatan  ekspor  non  migas  Indonesia  dan  kemampuan  UMKM menjadi pilar penting dalam menghadapi krisis ekonomi dalam kerangka perdagangan bebas.

## 2.  Perlindungan Hukum UMKM dalam Perdagangan Bebas
UMKM harus mampu menghadapi persaingan global yang berasal dari berbagai bentuk usaha, yang juga mendorong integrasi pasar antar negara dengan minim hambatan di tengah tuntutan persaingan pasar, walaupun dengan skala yang lebih kecil dan kerentanan yang  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  perusahaan  besar.  Maka  UMKM  harus  memiliki kesempatan, dukungan, dan perlindungan hukum. 30 Dari tahun 1966-1998 hingga sekarang banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM, salah satunya dengan mengeluarkan UU UMKM dan program-program lain yang mendorong pertumbuhan usaha UMKM. 31 Setidaknya  saat  ini  terdapat  21  program  pemberdayaan UMKM di bawah 19 Kementerian/Lembaga, yaitu: 1) Inovasi desa - ekonomi lokal; 2)Desa wisata;  3)Sentra  kewirausahaan  pemuda;  4)Diversifikasi  usaha  nelayan;  5)Tenaga  kerja mandiri;  6)Pemberdayaan  pelaku  usaha;  7)Pendidikan  wirausaha  unggulan;  8)Industri rumahan;  9) UMKM  Go  Online ;  10) Export  Coaching ;  11)Kredit  usaha  rakyat;  12)Bantuan
27 Emi Suwarni, dkk, “Peluang dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro Pada Era Ekonomi Digital”, Jurnal Ikraith Ekonomika Vol. 2 No. 2 (2019), 33.
28 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Op.Cit.
29  Satu Data Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Perkembangan Ekspor Non Migas”, https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan-luar-negeri/ekspor-non-migas- sektor (diakses 29 Mei 2023)
30 Tifania Ayunda Prameswari, “Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan terhadap Industri UMKM”, Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021), 98, doi: 10.37729/amnesti.v3i2.1372
31 Yunita, dkk, Op.Cit.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
wirausaha  pemula;  13)Pembiayaan  ultra  mikro;  14)PNM  Membina  Ekonomi  Keluarga Prasejahtera; 15)PNM Unit Layanan Modal Mikro; 16)Modal Usaha Kelautan; 17)Peningkatan keluarga  sejahtera;  18)Kelompok  Usaha  Bersama;  19)Pusat  layanan  unit  terpadu;  20) Pendaftaraan kekayaan intelektual; 21)Penyusunan laporan keuangan. 32 Selain itu ada 3 pilar utama sebagai dasar pengelompokkan kebijakan pemberdayaan UMKM oleh TNP2K, yaitu UMKM, lembaga keuangan, dan ekosistem yang mendukung UMKM. Ketiga pilar utama ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kompetensi pelaku UMKM, mendorong lembaga keuangan agar ramah bagi UMKM, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mendukung ekosistem UMKM, termasuk perizinan. 33
Salah satu program di atas yang sampai saat ini digencarkan oleh pemerintah adalah UMKM Go-Online. Keikutsertaan UMKM secara digital dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi tahunan Indonesia sebesar 2 persen. Ini tambahan pertumbuhan yang diperlukan untuk mencapai target pertumbuhan 7 persen agar Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah pada 2025. Adanya program UMKM Go Online berdampak pada peningkatan penjualan hingga dua kali lipat dari sebelumnya. UMKM yang go online pun berkembang dua kali lebih cepat ketimbang UMKM yang konvensional. 34
Selain menciptakan berbagai program untuk pemberdayaan UMKM, Pemerintah Indonesia juga telah menghasilkan regulasi yang mendukung dan melindungi kegiatan UMKM dalam pasar dalam negeri dan luar negeri. Baru-baru ini pemerintah menetapkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Walaupun telah dilakukan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada UMKM. Disebutkan di dalam Pasal 96, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil. Undang-undang cipta kerja juga memiliki peran sendiri untuk UMKM, antara lain: meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memperkuat UMKM dalam rantai pasok, adanya digitalisasi UMKM, pemberian biaya murah dan mudah, hingga prioritas pasar terhadap produk UMKM.
Selain  itu,  hingga  saat  ini  Pemerintah  Indonesia  sudah  banyak  melakukan penandatanganan  dan  ratifikasi Free  Trade  Agreement (FTA).  Sebagai  salah  satu  anggota WTO aktif, Indonesia terikat dengan perjanjian kerja sama dalam hal regulasi percepatan
32 Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K, Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (Jakarta: TNP2K 2020), 8.
33 Ibid., 28.
34 Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi Sekretariat TNP2K, Op.Cit., 206.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
pergerakan barang, izin terhadap barang, termasuk barang dalam keadaan transit. FTA tidak hanya berlaku terhadap izin barang, namun juga termasuk pelaksanaan sejumlah Langkah kerja sama antara bea cukai dan otoritas lain yang terkait. Melalui FTA, diharapkan terjadi pengurangan biaya kepabeanan sehingga dapat mempermudah kegiatan perdagangan yang terjadi selama pengangkutan barang. 35 Hal ini tentu juga mempermudah pelaku usaha dalam melakukan ekspor produknya, khususnya bagi pelaku UMKM.
Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang telah diikuti Indonesia adalah Regional Comprehensive Economic Partnership (RECP) yang melibatkan sepuluh negara anggota ASEAN (Brunei  Darussalam,  Kamboja,  Indonesia,  Laos,  Myanmar,  Malaysia,  Filipina,  Singapura, Thailand, dan Vietnam) dengan lima negara mitranya (Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru) yang disepakati dan ditandatangani pada 15 November 2020 dalam KTT ASEAN ke-37. Perjanjian ini sudah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan  Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif  Regional).  Perjanjian  ini  mengatur  segala aspek perdagangan bebas dalam lingkup regional secara komprehensif.
RECP  memberikan  manfaat  penghapusan  tarif  sekitar  92%  dari  barang  yang diperdagangkan. Di dalam RECP Rules  of  Origin juga disederhanakan untuk memberikan pelaku usaha fleksibilitas yang lebih besar untuk memanfaatkan akses pasar preferensial. Prosedur kepabeanan pun disederhanakan guna meningkatkan administrasi prosedur lebih efisien. 36
Pada  bab  14  RECP  mengatur  tentang  UMKM  dimana  negara  anggota  RECP  wajib melakukan  pertukaran  informasi  yang  dapat  diakses  secara  publik  terkait  pengetahuan, pengalaman, dan best practice UMKM di antara negara RECP. Perjanjian ini juga mengharuskan negara anggota RECP bekerja sama dalam meningkatkan peluang UMKM setelah adanya perjanjian ini. Kerja sama tersebut meliputi penerapan regulasi perdagangan yang fasilitatif dan transparan, meningkatkan akses UMKM dalam rantai nilai global, mempromosikan penggunaan e-commerce oleh UMKM, mempromosikan penggunaan sistem kekayaan intelektual  secara  efektif  di  kalangan  UMKM, sharing  best  practice dalam meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM. Perjanjian ini tentu sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang bertujuan memberikan kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan peran dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.
35  Prita Amalia dan Garry Gumelar Pratama, Hukum Perjanjian Perdagangan Internasional: Kerangka Konseptual dan Ratifikasi di Indonesia, (Bandung: Keni Media 2020), 35.
36 FTA Center, “Regional Comprehensive Economic Partnership” (RCEP), https://ftacenter.kemendag.go.id/ regional-comprehensive-economic-partnership-rcep (diakses 31 Mei 2023)

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
Berkenaan dengan perdagangan lintas negara melalui e-commerce yang berkembang pesat, article 12.4 RECP mengharuskan negara anggota RECP bekerja sama untuk membantu UMKM dalam penggunaan e-commerce . Hal ini berkaitan dengan Pemerintah Indonesia yang telah memberikan perlindungan hukum melalui Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Namun, dalam perkembangannya Peraturan Menteri ini masih perlu menambah rumusan yang mengakomodir perdagangan lintas negara melalui sistem elektronik, antara lain penyampaian informasi asal negara produk pada laman e-commerce , mewajibkan bagi pelaku usaha asal luar negeri untuk memiliki atau mendirikan perwakilan di Indonesia yang patuh dan tunduk kepada hukum positif Indonesia, penentuan biaya minimal transaksi, handling cost , hingga ongkos kirim bagi barang asal luar negeri yang diperdagangkan. 37
Dengan kemudahan yang diberikan dalam RECP ini tentu memberikan peluang bagi barang yang masuk. Sebagai negara anggota WTO, perjanjian ini juga mengatur tentang trade remedies , yang meliputi penerapan instrumen safeguard measures dan anti-dumping sebagaimana diatur pada article  VI GATT  1994  sebagai  jaminan fair  trade antara negara anggota RECP. Dengan ini tentunya Indonesia dapat mengelola impor sesuai dengan aturan yang ada secara transparan. Negara dapat menerapkan prosedur pengamanan apabila mengalami kerugian industri akibat lonjakan impor sebagaimana pada article  7.2 RECP dengan menangguhkan pengurangan dari tarif bea masuk dan menaikkan tarif sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
Selain itu melalui Bab 11 RECP juga memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual dengan tujuan mengurangi distorsi dan hambatan perdagangan. Di era perkembangan teknologi  tanpa  batas  dan  tuntutan  kreativitas  pelaku  industri  khususnya  UMKM  dalam menciptakan, mempromosikan hingga memasarkan produknya perlindungan hak kekayaan intelektual sangat perlu untuk menciptakan persaingan dagang yang kondusif karena adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam lingkup hak kekayaan intelektual. Tidak hanya RECP,  Indonesia  juga  sudah  menandatangani  EFTA  Comprehensive  Economic  Partnership Agreement (IE-CEPA) pada tahun 2018. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha termasuk UMKM di pasar global dengan mendorong hubungan ekonomi,
37 Sadiq Ahmad Adhetyo, “Penanggulangan Perdagangan Lintas Batas Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, Trade Policy Journal Vol. 1 No. 1 (2022), 23.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
perdagangan,  dan  investasi  diantara  negara  anggota  RECP.  Perjanjian  kerja  sama  ini  juga sebagai pintu masuk produk Indonesia dalam pasar Eropa. Berdasarkan article 4.3 EFTA salah satu kerja sama dibidang investasi sebagai salah satu sarana dalam mencapai pertumbuhan ekonomi adalah pemanfaatan peluang dan investasi khususnya pada kemitraan UMKM.
Selain kedua perjanjian di atas, Indonesia juga memiliki FTA lain dengan negara lain sebagai mitra baik bilateral maupun regional, antara lain ASEAN Trade in Good Agreement , ASEAN-Australia-New  Zealand  Free  Trade  Agreement,  Indonesia-Australia  Comprehensive Economic  Partnership  Agreement,  Indonesia-Pakistan  Preferential  Trade  Agreement, Indonesia-India Free Trade Agreement, hingga perjanjian perdagangan bebas dalam kerangka Developing Eight (D8) dengan negara anggota Indonesia, Malaysia, Pakistan, Turki, Nigeria, Iran,  Bangladesh,  dan  Mesir. 38 Pemberdayaan UMKM sebagai penguatan ekonomi tentu tidak lepas dari perlindungan hukum, sebab penerapan perdagangan bebas tentunya akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu penting adanya perlindungan hukum yang dapat langsung dengan tegas membantu UMKM dalam menghadapi perdagangan bebas. 39

## 3.  Peluang dan tantangan UMKM Indonesia dalam Perdagangan Bebas
Banyaknya program pemerintah yang mendukung dan mendorong UMKM tentu semakin mempermudah pelaku UMKM dalam memasarkan produknya hingga pasar global. Perlindungan melalui regulasi pun menjadi tameng bagi UMKM dalam menghadapi persaingan pasar bebas. Salah satu peluang terbesar UMKM Indonesia adalah pemanfaatan penggunaan e-commerce yang didukung oleh program pemerintah UMKM Go Online dan peraturan yang melindunginya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta aturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Kemudahan UMKM dalam memasarkan produk semakin didukung dengan kerja sama perdagangan bebas antara Indonesia dan negara sahabat, seperti RECP dan IE-CEPA. Berbagai macam marketplace dan media sosial dapat dimanfaatkan UMKM dalam menjual dan mempromosikan produk hingga mancanegara. Hal ini semakin didukung dengan
38 FTA Center, “Free Trade Agreement”, https://ftacenter.kemendag.go.id/free-trade-agreement (diakses 31 Mei 2023)
39 Yunita R. Panjaitan, dkk, Op.Cit., 4-5.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
kemudahan transaksi pembayaran dengan menggunakan mobile banking ataupun dompet digital.  Selain  itu,  efisiensi  adanya  perkembangan e-commerce dan sosial media dalam perdagangan bebas ini pun dirasakan oleh konsumen. Misalnya, saat mencari suatu produk, konsumen  cenderung  membandingkan  harga,  estetika,  kualitas,  dan  kemanfaatan  suatu barang, sehingga tidak jarang pula konsumen membeli barang secara langsung yang bukan berasal dari negaranya. Selain itu, transaksi perdagangan bebas akibat adanya perjanjian dengan negara tetangga pun semakin dimudahkan dengan adanya pengurangan hambatan tarif dan non tarif di antara negara anggota.
Dengan luasnya jangkauan UMKM dalam perdagangan bebas tentu dapat meningkatkan devisa negara yang akan menjadi sumber pendapatan negara dan aset jangka panjang yang dapat  digunakan  dalam  pembangunan  nasional.  Peningkatan  devisa  pun  dapat  menjadi cadangan  devisa  yang  memiliki  peran  penting  dalam  mengurangi  fluktuasi  nilai  tukar dan mendorong kemajuan ekonomi sehingga dapat menjadi penyangga utama pada saat ancaman resesi. Karena adanya devisa ini negara akan mampu menjaga stabilitas moneter dan makro ekonominya.
Selain keuntungan tersebut, pelaku UMKM dapat memperluas penerimaan investasi terhadap usahanya. Apabila permintaan produk semakin tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, maka UMKM pun semakin memberi peluang untuk menyerap tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja ini tentu menjaga stabilitas ekonomi.
Namun  kemudahan  yang  timbul  dalam  perdagangan  bebas  ini  tentu  tidak  hanya menciptakan peluang, tetapi juga tantangan yang harus dihadapi dengan bijak oleh pelaku UMKM  dan  Pemerintah.  Pelaku  UMKM  harus  senantiasa  terus  berinovasi  mengikuti perkembangan jaman yang ada. Menciptakan produk-produk berkualitas dengan nilai estetika  yang  tinggi  pula.  Pelaku  UMKM  harus  menghasilkan  produk  yang  inovatif  sesuai dengan minat konsumen, misalnya saat ini sedang maraknya barang pakai yang memiliki nilai estetika tinggi dan kegunaan multifungsi yang sedang digemari masyarakat. Selain itu, UMKM  juga  harus  kreatif  dalam  mempromosikan  produknya,  tidak  hanya  menarik  bagi konsumen dalam negara sendiri tetapi juga manca negara. Khususnya dalam penggunaan e-commerce dan sosial media, dimana konsumen tentu memiliki banyak pilihan produk serupa namun dengan harga yang berbeda.
Adapun tantangan terhadap pengembangan sumber daya manusia menjadi meningkat dengan adanya perkembangan teknologi saat ini. Setiap individu pelaku kegiatan usaha harus meningkatkan kompetensinya di segala aspek proses kegiatan produksi. Pemerintah sebagai lembaga pendamping dan pemilik usaha seharusnya memberikan pelatihan-pelatihan pada pekerja sebagai sarana peningkatan kompetensi dan kemampuan pekerja, sehingga para

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
mampu  menyesuaikan  diri  dengan  perkembangan  zaman  yang  ada  dan  memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing dan daya produksi guna menghasilkan keuntungan semakin tinggi.
Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum pun ditemukan dengan tantangan,  dengan  meratifikasi  perjanjian  perdagangan  bebas  tentu  akan  memudahkan UMKM selaku pelaku usaha mendistribusikan produknya hingga ke manca negara. Namun pada prakteknya, sering ditemukan produk dalam negeri yang kalah saing dengan produk luar negeri yang sejenis. Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk mengeluarkan regulasi berkaitan dengan penerapan bea masuk anti-dumping, pelaksanaan safeguards , dan bea masuk imbalan bagi barang impor yang ditemukan diberikan subsidi oleh negaranya dengan tetap  menjaga  diplomasi  berkaitan  dengan  investasi  yang  juga  dimudahkan  dalam  suatu kerangka perjanjian perdagangan bebas.
Selain  itu,  tantangan  pada  perdagangan  bebas  adalah  tidak  menjaminnya  suatu pemerataan atas perekonomian yang adil, karena akan menimbulkan suatu peluang untuk saling  melakukan  monopoli  akibat  adanya  kompetisi  terbuka.  Untuk  itu  negara  harus memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakatnya khususnya pelaku UMKM sehingga menjadi suatu yang urgen pelaksanaan dari peraturan-peraturan larangan monopoli dan dapat tercapai fungsi hukum yang melindungi masyarakat dari berbagai kepentingan yang  ada.  Di  Indonesia  sendiri,  telah  ada  aturan  peraturan  undangan  yang  mengatur mengatur mengenai persaingan usaha, salah satunya yakni adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. 40

## C.   Penutup
Adanya kemudahan ekspor yang dapat dilakukan UMKM dalam perdagangan bebas tentu dapat menjadi salah satu solusi dalam menghadapi resesi ekonomi yang diprediksi akan terjadi pada  tahun  2023.  Tidak  hanya  membantu  negara  dalam  mendapatkan  keuntungan  devisa untuk mengatasi perekonomian makronya, tetapi juga dapat membantu perekonomian mikro di lingkungan atau wilayah UMKM berasal, karena semakin meningkatnya produksi UMKM maka akan semakin membantu penyerapan tenaga kerja dan membantu perputaran perekonomian dalam skala kecil hingga besar. Hal ini tentu didorong dengan pemanfaatan teknologi baik dalam produksi dan pemasaran.
Dukungan pemerintah dalam bentuk program-program yang mampu memajukan UMKM
40 Nabilah Apriani dan Ridwan Wijayanto Said, “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Industri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia”, Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Vol. 3 No. 1 (2022), 33-34.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL
dan regulasi yang melindungi kegiatan usaha UMKM sangat diperlukan. Regulasi yang dikeluarkan pun harus sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan baik sekarang maupun di masa yang akan datang sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah saat ini. Kedepannya diharapkan pula kepada masyarakat untuk mendukung dan mendorong kemajuan UMKM dengan senantiasa membeli produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM.
Adapun  bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  pemerintah  Indonesia  meratifikasi perjanjian  internasional  yang  didalamnya  mengatur  tentang  anti-dumping, safeguards , hingga bea masuk imbalan. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan perundang-undangan berkaitan  dengan  perlindungan  UMKM  dan  praktik  perdagangan  bebas  khususnya  larangan monopoli perdagangan.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Buku Amalia, Prita dan Garry Gumelar Pratama. Hukum  Perjanjian  Perdagangan  Internasional Kerangka Konseptual dan Ratifikasi di Indonesia . Bandung: Keni Media, 2020. Diphayana, Wahyono. Perdagangan Internasional , Yogyakarta: Deepublish, 2018.
Feriyanto,  Andri. Perdagangan  Internasional:  Kupas  Tuntas  Prosedur  Ekspor  Impor , Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020.
Meinarni, Ni Putu Suci, dkk. UMKM  Goes  Online:  Regulasi  E-Commerce , Yogyakarta: Deepublish, 2020.
ND, Mukti Fajar. UMKM di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2010. Wilantara,  Rio  F  dan  Susilawati, Strategi  dan  Kebijakan  Pengembangan  UMKM:  Upaya Meningkatkan  Daya  Saing  UMKM  Nasional  di  Era  MEA ,  Bandung:  Refika  Aditama, 2016.
TNP2K, Tim Kebijakan Peningkatan Kapasitas Ekonomi. Pemetaan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) . Jakarta: TNP2K, 2020.
B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Adhetyo,  Sadiq  Ahmad.  “Penanggulangan  Perdagangan  Lintas  Batas  Dalam  Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”. Trade Policy Journal Vol. 1, No. 1 (Desember 2022), 19-24.
Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai  Permasalahan  Hukum  Kontemporer”.  Jurnal  Gema  Keadilan  Vol.  7,  No.  1 (Juni 2020): 20-33. https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504
Yulianty, Tetty, dkk. “Strategi UMKM Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Global Studi Kasus Pada PT. Muniru Burni Telong”. Jurnal Management, Business, and Accounting (MBIA) Vol. 19, No. 3 (Desember 2020): 293-308.
https://doi.org/10.33557/mbia.v19i3.116
Panjaitan, Yunita R., dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasar Bebas Asean-China Free Trade Area ”. Transparency Jurnal Hukum Ekonomi Vol. 1 No. 2 (Februari-Mei 2013): 1-7.
https://www.neliti.com/id/publications/14695/perlindungan-hukum-terhadap-usaha- mikro-kecil-dan-menengah-dalam-pasar-bebas-ase#cite
Prameswari,  Tifania  Ayunda.  “Hak  Merek  sebagai  Upaya  Perlindungan  terhadap  Industri UMKM”. Amnesti: Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (Agustus 2021): 97-104.
https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i2.1372
Suwarni, Emi, dkk. “Peluang dan Hambatan Pengembangan Usaha Mikro Pada Era Ekonomi Digital”, Jurnal Ikraith Ekonomika Vol. 2 No. 2 (Juli 2019), 29-34.
Zaelani, Iwan Ridwan. “Peningkatan Daya Saing UMKM Indonesia: Tantangan dan Peluang Perngembangan IPTEK”, Jurnal Transborders Vol. 3 No. 1 (Desember: 2019): 15-35.

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG BAGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL

## C. Internet
FTA  Center.  “Regional  Comprehensive  Economic  Partnership”  (RCEP).  https://ftacenter. kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep
Mahdiyan, Alinda. “Perekonomian Dunia Diprediksi akan Dihantam Resesi Tahun 2023, Bagaimana  Dengan  Pembangunan  Infrastruksur?”.  Kajian  Opini  Publik,  Kerja  Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1173-1508/umum/kajian-opini-publik/perekonomian- dunia-diprediksi-akan-dihantam-resesi-tahun-2023-bagaimana-dengan- pembangunan-infrastruktur
Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  Republik  Indonesia.  “Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”.
https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4593/perkembangan-umkm-sebagai-critical- engine-perekonomian-nasional-terus-mendapatkan-dukungan-pemerintah
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Fasilitasi UMKM Go Export , Pemerintah Permudah Akses Pembiayaan hingga Pelatihan” https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4933/fasilitasi-umkm-go-export-pemerintah- permudah-akses-pembiayaan-hingga-pelatihan
Sahda, Lathifah. “Ancaman Resesi 2023, UMKM Bisa jadi Solusi Jitu”, ITS News. https://www. its.ac.id/news/2022/11/05/ancaman-resesi-2023-umkm-bisa-jadi-solusi-jitu/
Satu  Data  Perdagangan  Kementerian  Perdagangan  Republik  Indonesia,  “Perkembangan Ekspor  Non  Migas”,  https://satudata.kemendag.go.id/data-informasi/perdagangan- luar-negeri/ekspor-non-migas-sektor
Sulastri, “Peran Penting UMKM dalam Ancaman Isu Resesi”, KPKNL Balikpapan Kementerian Keuangan  Republik  Indonesia,  https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-balikpapan/ baca-artikel/15677/Peran-Penting-UMKM-dalam-Ancaman-Isu-Resesi.html

## D.  Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2022  tentang  Pengesahan Regional  Comprehensive Economic  Partnership  Agreement (Persetujuan  Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif Regional).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
Peraturan  Presiden  Nomor  7  Tahun  2021  tentang  Kemudahan,  Pelindungan,  dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengan.
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

## PERLINDUNGAN HUKUM CIPTAKAN PELUANG B AGI UMKM PADA PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENGHADAPI RESESI GLOBAL

## BIODATA PENULIS
Sri Indah Haura’Nisa lahir di Medan pada tahun 1999. Meraih gelar Sarjana Hukumnya dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2021 dengan konsentrasi Hukum Internasional. Saat ini bekerja sebagai Analis Hukum Ahli Pertama pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.