DOI: doi.org/10.46730/japs.v3i1.71
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Eka 1 , Widia Astuti 2 , Aguswan 3 , Abdul Mirad 4 , Vinanti Dwi Purnama 5
12345 Universitas Lancang Kuning Email: eka1983@unilak.ac.id Kata kunci Abstrak Penyusunan Perencanaan Pembangunan Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  ini  sangat  penting untuk  di  laksanakan  oleh  Kepala  Desa  dan  Perangkatnya. Tujuan dari perencanaan desa yang tersusun agar pembangunan kampung dapat berjalan dengan baik. Penyusunan Perencanaan Pembangunan  Kampung  tidak  bisa  dilaksanakan  dengan  baik tanpa adanya data dan informasi lengkap dan akurat baik dalam Profil  Desa,  Organisasi  Dan  Tatalaksana  Pemerintahan  Desa,
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Keuangan  desa  Dan Informasi  Terkait  Tentang  Penyelenggaraan  Pemerintahan Desa  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  penelitian  data  kualitatif  dan  analisis  deskriptif. Adapun  teori  yang  digunakan  penulis  yaitu  Teori  Nurcholis (Aguswan  2018:13)  meliputi  Profil  Desa,  Organisasi  Dan Tatalaksana Pemerintahan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan  Desa,Keuangan  Dan  Informasi  Terkait  tentang Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  Dan  Pemberdayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah penyusunan perencanaan  pembangunan  ini  masih  belum  optimal,  hal  ini terlihat  dalam  data  dan  informasi  pada  kampung  jambai makmur  masih  belum  optimal  seperti  masih  kurangnya partisipasi  masyarakat  dalam  mengikuti  kegiatan  Musrenbang, dan masih kurang lengkapnya profil desa. Keywords Abstract Preparation Of Development Planning. Village  development  planning  is  very  important  to  be  carried out  by  the  village  head  and  his  apparatus.  The  purpose  of structured  village  planning  is  so  that  village  development  can run  well  without  complete  and  accurate  data  and  information both  in  village  profiles,  village  administration  and organization,  village  government  administration,  finance  and related information about village governance and empowerment.  This  type  of  research  uses  qualitative  data research  and  descriptive  analysis.  The  theory  used  by  the author  is  the theory of  Nurcholis ( Aguswan, 2018:13  ) which includes village profiles, village administration and organization,  implementation  of  village  development,  village finances  and  other  related  information  related  to  village governance  and  community  empowerment . The  results  of  this
Volume 3, Nomor 1
April, 2022 P-ISSN: 2722-161X E-ISSN: 2722-1601 Jurnal JAPS
study are that the preparation of this development plan is still not optimal, this can be seen in the data dan information in the jambai  prosperous  village  which  is  still  not  optimal,  such  as the  lack  of  community  participation  in  participating  in musrenbang activities, and the incomplete village profile.

## Pendahuluan
Perencanaan  pembangunan  desa  adalah  proses  tahapan  kegiatan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dengan  melibatkan  BPD  dan  unsur  masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
Penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  harus  berdasarkan  data  dan informasi  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Artinya  adalah  rencana  pembangunan desa itu harus disusun berdasarkan kenyataan yang ada didesa, baik itu berupa masalah maupun potensi desa yang dimiliki desa. Dengan demikian, perencanaan pembangunan desa yang tersusun dapat sesuai dengan kebutuhan  pembangunan.
Tujuan  dari  dilaksanakan  penyusunan  rencana  pembangunan  desa  adalah terpenuhinya  kebutuhan  layanan  public  di  tingkat  desa,  baik  dalam  pelayanan administrasi,  pelayanan  pembangunan  dan  pemberdayaan  pada  masyarakat  desa. Penyusun  rencana  pembangunan  desa  memerlukan  kerjasama  yang  baik  antara pemerintahan  desa  lembaga-lembaga  yang  ada  ditingkat  desa,serta  adanya  dukungan dan  partisipasi  masyarakat  dalam  penyusunan  rencana  pembangunan  desa  yang diinginkan.
Perencanaan  pembangunan  desa  diselenggarakan  dengan  mengikutsertakan masyarakat  desa.  Dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa,  pemerintah  desa wajib  menyelenggarakan  musyawarah  perencanaan  pembangunan  desa.  Musyawarah perencanaan  pembangunan  desa  menetapkan  prioritas,  program,  kegiatan,  dan kebutuhan  pembangunan  desa  yang  di  danai  oleh  anggaran  pendapatan  dan  belanja desa,  swadaya  masyarakat  desa  dan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah kabupaten/kota.  Tugas  pemerintah  kampung  dalam  menyusun  perencanaan pembangunan  kampung  adalah  melaksanakan  musyawarah  perencanaan  pembangunan kampung dengan melibatkan masyarakat kampung secara benar.
Dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  di  Kampung  Jambai  Makmur salah  satunya  masih  kurangnya  partisipasi  antara  pemerintah  kampung  dengan masyarakat.  Dapat  dilihat  dari  jumlah  utusan  pada  tahun  2018-2020  berjumlah  50 orang,  namun  yang  hadir  pada  tahun  2018  berjumlah  40  orang,  pada  tahun  2019 berjumlah  24,  dan  pada  tahun  2020  berjumlah  17  orang,  jadi  dapat  disimpulkan paritispasi  masyarakat  dalam  menikuti  penyelenggarakan  Musyawarah  penyusunan perencanaan pembangunan Kampung  pada tahunnya mengalami penurunan.
Adapun  Tujuan  dari  dilaksanakan  penyusunan  rencana  pembangunan  kampung adalah  terpenuhinya  kebutuhan  layanan  public  ditingkat  desa,  baik  dalam  pelayanan administrasi,  pelayanan  pembangunan,  dan  pemberdayaan  pada  masyarakat  desa. Dalam  penyusunan  ini  memerlukan  kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  desa lembaga  lembaga  yang  ada  serta  adanya  dukungan  atau  partisipasi  masyarakat  dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang diinginkan.
Dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  kampung  juga  harus  dilengkapi dengan  tersedianya  data  dan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  ,  data  tersebut  yaitu berupa  Profil  Desa,  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa,  Organisasi  dan  Tatalaksana pemerinntahan desa, Keuangan desa, dan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini nantinya dapat memudahkan pegawai kampung atau perencana desa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan menetapkan prioritas  pembangunan  desa  yang  diusulkan  untuk  program  pembangunan  yang diingikan.
Dalam  penelitian  ini  penulis  juga  menemukan  fenomena  dalam  penyusunan perencanaan  pembangunan  desa  yang  masih  belum  optimal.  Terlihat  dalam  data  dan informasi  tersebut  pertama  masih  kurang  lengkapnya  profil  desa  ,  dan  organisasi  serta tatalaksana  pemerintah  desa  yang  masih  kurang  aktif  dalam  penyelenggaraan  kegiatan pembangunan  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  seperti  organisasi  pendidikan keterampilan  keluarga  (PKK),  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dan Kepemudaan,  organisasi  tersebut  bisa  membantu  dalam  mendukung  rencana  dan program pembangunan serta memenuhi kebutuhan pelayanan masyaraakat Oleh karena itu  kegiatan  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  peran  dan  fungsi pemerintah  desa  belum  efektif  dan  kurang  mampu  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawabnya  belum  dapat  dijalankan  oleh  aparatur  dikarenakan  pendidikan  aparatur  desa sebagian besar pendidikan SMA.
Berdasarkan  fenomena  diatas  penelitian  ini  dilakukan  karena  ingin  mengetahui Bagaimana  Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  Kampung,  dan  apa  saja  hambatan dalam Penyusunaan Perencanaan Pembangunan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis  Kabupaten  Siak.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  dan menganalisis  Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan,  dan  apa  saja  hambatannya ddalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan    pada  Kampung  Jambai  Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Penelitian ini di lakukan dengan menggunakan acuan peneltian  yang sudah ada sebelumnya  yang  mana  penelitian-penelitian  terdahulu  mempunyai  ruanglingkup  dan pembahasan  yang  sama  dengan  penelitian  penulis.  Adapun  penelitian  terdahulu  yang menjadi acuan dalam melaksanakan penelitian ini di antarannya sebagai berikut :
Dalam  penelitian  ini  yang  berjudul”  Analisis  Perencanaan  Pembangunan  Di Desa Penarah Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun” oleh Akhmarudin. Dalam penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  Objek  Pengkajiannya  tentang perencanaan pembangunan. Adapun fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah dana  yang  tidak  sesuai  dengan  pembangunan,  kurangnya  informasi  terkait  dana  yang masuk dan keluar untuk perencanaan pembangunan, dan pembangunan yang tidak tepat sasaran.  Dalam  penelitian,  peneliti  menggunakaan  Undang-undang  No.  66  tahun  2007 tentang  perencanaan  pembangunan  desa  yaitu  partisipatif,  berpihak  pada  masyarakat, terbuka, cermat, dan efisien dan efektif.
Selanjutnya  dalam  penelitian  yang  berjudul  ”Koordinasi  Kelembagaan  Dalam Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan  di  Desa  Margaluyu  Kecamatan  Tenupalen Bandung Barat” oleh Yayat Rukayat  dan Kawan-kawan. Dalam  penelitian ini peneliti menggunakan  pendekatan  kualitatif,  dimana  penelitian  yang  dilakukan  bersifat deskriptif.  Adapun  fenomena  yang  terjadi  dalam  penelitian  ini  adalah  perencanaan pembangunan  desa  belum  mampu  menjawab  persoalan  hidup  masyarakat  desa  terkait sandang,  pangan,  dan  papan,  kesehatan,  pendidikan  kecukupan  air  dan  energi, penyusunan  belum  ngacu  pada  Peraturan  Undang-undang  yang  ada.  Dalam  penelitian
ini  peneliti  menggunakan  teori  koordinasi  oleh  Stoner  dan  Wankel(2006)  yaitu Komunikasi, Kerjasama, Sinkronisasi, dan Intergrasi atau Kesatuan Dalam hal  ini judul  yang di  teliti  oleh penulis  yaitu “Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak”, adapun yang menjadi perbedaannya yaitu dari segi lokasi penelitian dimana lokasi penelitian si penulis berada di Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, serta suatu permasalahannya yang ada di penelitian terdahulu dengan yang diteliti si penulis jelas  berbeda.  Dalam  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu  juga  memiliki persamaan  yaitu  sama  sama  membahas  tentang  perencanaan  pembangunan,  dari  segi metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif

## Metode
Penyusunan  perencanaan  pembangunan  kampung  jambai  makmur  kecamatan kandis  kabupaten  siak    harus  dilengkapi  dengan  tersedianya  data  dan  informasi  yang lengkap  dan  akurat.  Hal  ini  nantinya  dapat  memudahkan  petugas  atau  perencana  desa dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  dan  menetapkan  prioritass pembangunan  yang  di  usulkan  untuk  program  pembangunan  yang  diinginkan. Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  deskriptif  kualitatif  yaitu menggambarkan,  dan  meringkas  kondisi  berupa  hasil  wawanacara  yang  terjadi  di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## Hasil dan Pembahasan
Penyusunan  perencanaan  pembangunan  kampung  jambai  makmur  kecamatan kandis  kabupaten    siak  ini  menggunakan    teori  Nurcholis  (Aguswan    2018:13)  yang terdapat 5 aspek indikator yaitu :
a. Profil desa
b. Organisasi dan tata kelola pemerintahan desa
c. Penyelenggaraan pemerintahan desa
d. Keuangan desa
e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan  desa dan pemberdayaan mayarakat.
Dari  5  aspek  indikator  kegiatan  penyusunan  merupakan  serangkaian  untuk memperoleh data dan informasi yang nantinya akan di jadikan bahan untuk melakukan kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan desa. Ketersediaan data dan informasi ini  dapat  mendukung  proses  penyusunan  perencanaan  pembangunan  pada  kampung jambai  makmur.    Data  dan  informasi  yang  lengkap  dan  akurat  dapat  memberikan kemudahan  bagi  aparatur  desa  dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa  yang di  Musyawarahkan  Pada  Saat  Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan  Desa (Musrenbang Desa)
Dari hasil penelitian kegiatan Musrenbang ini sudah dilaksanakan oleh kampung jambai  makmur,  namun  partisipasi  masyarakat  yang  masih  kurang  dalam  mengikuti kegiatan  Musrenbang  padahal  dalam  penyusunan  perencanaan  ini  memerlukan kerjasama  yang  baik  antara  pemerintah  desa  yang  ada  serta  adanya  dukungan masyarakat  dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  yang  diinginkan. Berdasarkan  hasil  penelitian  tentang  penyusunan  perencanaan  pembangunan  kampung jambai makmur dapat dijelaskan sebagai berikut:

## Profil desa
Profil  desa  merupakan  gambaran  umum  desa  yang  menjelaskan  kondisi  desa secara keseluruhan. Di profil ini berisikan tentang data keluarga, potensi desa, dan data perkembangan  desa.  Keseluruhan  data  tersebut  nantinya  dapat  dijadikan  bahan  dan masukan  dalam  musrenbang  yang  di  lihat  dari  ketersediaan  profil  sebagai  pendukung pembuatan penyusunan perencanaan pembangunan desa.
Dari  hasil  penelitian  dapat  dijelaskan  profil  desa  yang  dijadikan  data  dan informasi  penyusunan perencanaan pembangunan desa, proses penyusunan profil pada kampung  jambai  makmur  sudah  me  dimana  di  Kampung  Jambai  Makmur  belum menunjukkan  keadaan  profil  desa  karena  karena  profil  desa/  kampung  belum menggambarkan  kondisi  secara  utuh  dan  lengkap  karena  ketersediaan  data perkembangan    desa  belum  tersusun,  Sehingga  perkembangan  desa  dari  tahun  tahun belum terlihat dengan baik. Padahal data perkembangan ini sangat digunakan nantinya untuk melihat kondisi riil desa secara nyata. Data perkembangan desa dan pembangunan desa  harus  tersedia,  karena  penyelenggara  desa  dan  masyarakatnya  dapat menindaklanjuti pembangunan yang belum direncanakan.
Dan  salah  satu  kendala  dalam  proses  penyusunan  profil  desa  yaitu  jaringan internet  yang  lambat  dan  kadang  juga  hilang  timbul,  hal  ini  juga  berpengaruh  dalam proses  penginputan  data    ke  dalam  Prodeskel  yang  membutuhkan  waktu  yang  lamaa. Dari  hal  diatas,  bahwa  profil  desa  yang  menggambarkan  keadaan  umum  desa  di kategorikan  belum  lengkap  artinya  kebutuhan  data  dan  informasi  berupa  profil  belum dapat mendukung sempurnanya profil desa pada Kampung Jambai Makmur Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

## Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa
Organisasi dan tatalaksana desa merupakan kemampuan sumber daya organisasi dan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  menyelenggarakan  tugas  pokok  dan  fungsi pemerintahan  desa  yang  efisien  dan  efektif.  Data  ini  nantinya  juga  dapat  dijadikan bahan  dan  informasi  untuk  memperkuat  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa kemudian dapat dijadikan masukan dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa.  Ketersediaan  data  dan  informasi  organisasi  dan  tatalaksana  desa  mencakup  pada aspek tatakelola manajemen desa sarana dan prasarana, SDM Aparatur.
Dari data diatas dapat dijelaskan data dan informasi organisasi tatalaksana yang ada  di  kampung  jambai  makmur  ini  juga  memiliki  jenis  organisasi  desa  yang  berada diluar  struktur  organisasi  formal  pemerintahan  desa  yaitu  LPM  (Lembaga Pengembangan Masyarakat), Ibu-ibu PKK, BUMDES, ada UED(Unit Ekonomi Desa), dan  Remaja  Mesjid.  Keberadaan  organisasi  ini  nantinya  dapat  membantu  pemerintah desa  dalam  mendukung  rencana  dan  program  pembangunan  serta  dapat  memenuhu pelayanan desa.
Berdasarkan pengamatan dan keterangan yang diperoleh penulis organisasi serta tatalaksana  pemerintahan  desa  masih  mencakup  tatakelola  manajemen  desa  seperti SDM  Apartur,  yang  mana  SDM  Aparatur  tersebut  masih  belum  optimal  dalam kerjasama  antara  pemerintah  kampung,  organisasi  kampung,  dan  masyarakat dikarenakan  masih  ada  yang  belum    paham  dengan  tugas  dan  tanggungjawabnya. sebagian  besar  organisasi  di  Kampung  Jambai  Makmur  masih  terdapat  tingkat pendidikan yang tamatan SMA, Data dan informasi mengenai organisasi dan tatakelola pemerintahan  desa  nantinya  dijadikan  bahan  dan  masukan  untuk  mendukung  dalam
penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa  yang  lengkap,  serta  dapat  di  jadikan sebagai acuan dalam kegiatan Musrenbang.

## Penyelenggaraan pemerintahan desa
Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  adalah  kegiatan  organisasi  pemerintahan desa  dalam  menyelenggarakan  kegiatan  bidang  pemerintahan,  bidang  pembangunan, bidang  sosial,  dan  bidang  pemberdayaan  kepada  masyarakat.  Keseluruhan  bidang- bidang  tersebut  menggambarkan  tugas  dan  fungsi  pemerintahan  desa  yang  di selenggarakan  oleh  kepala  desa  dengan  perangkatnya.  Efektivitas  penyelenggaraan pemerintah    desa  harus  di  dukung  dengan  tata  usaha  yang  benar.  Tata  usaha  adalah kegiatan catat mencatat semua proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang disebut dengan administrasi desa. Administrasi desa yang lengkap sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Berdasarkan hasil pengamatan diatas  bahwa penyelenggaraan pemerintah desa pada  kampung  jambai  makmur  ini  memiliki  4  bidang  yaitu  Bidang  penyelenggaraan pemerintahan  kampung,  Bidang  pelaksanaan  pembangunan  kampung,  Bidang pembinaan kemasyarakatan kampung, dan Bidang pemberdayaan masyarakat kampung. Masing-masing setiap bidang ini meliki sub bidang dan kegiatan masing-masing.
Dalam  proses  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  ini  juga  dapat  di  dukung dengan tersusun rapinya administrasi yang ada di kampung, namun penulis menemukan bahwa dalam kegiatan adminsitrasi yang ada di kampung jambai makmur massih belum lengkap  dan  belum  terkelola  dengan  baik  dikarenakan  mereka  sedang  mengerjakan tugas lain, hal ini juga terkendala minimnya petugas staff bagian tata usaha. Dan dalam penyelenggaraan  ini  masyarakat  juga  dilibatkan  namun  partisipasi  masyarakat  di kampung ini masih sedikit.

## Keuangan desa
Keuangan desa adalah segala sumber pendapatan desa yang dapat dikelola oleh pemerintahan desa dan dijadikan sumber daya kegiatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Sumber  keuangan  desa  diperoleh  dari  pendapatan  asli daerah(PAD),Alokasi Dana dan Desa (ADD), maupun bantuan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia. Pemerintah desa wajib mengelolah keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan yang artinya terbuka; akuntabel artinya dipertanggung jawabkan; partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya.
Dari data diatas upaya dan usaha sudah dilakukan pemerintah kampung dengan membuat papan informasi berupa baliho dalam memberikan informasi baik secara lisan maupun  tulisan  terkait  tentang  anggaran,  agar  masyarakat  bisa  mengetahui  anggaran kampung  dan    peruntukannya,  Sehingga  dengan  adanya  papan  baliho,  masyarakat diharapkan mengetahui, mengerti dan ikut mengawasi peruntukannya.
Berdasarkan  pengamatan  diatas  bahwa  pertanggungjawaban  pemerintah kampung  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  dengan  cara  membuat  surat  pertanggung jawaban  penggunaan  anggaran  desa  pada  pemerintah  kampung  jambai  makmur kecamatan  kandis  kabupaten  siak,  telah  dilaksanakan  dengan  baik  oleh  pengelola anggaran.  Meskipun  ada  sedikit  kendala  di  dalam  menyusun  SPJ  nya.  Mengelola anggaran sesuai dengan administrasi penyelenggaraan pemerintahan,  dan aparatur yang mengelola  telah  memahami  tata  kelola  keuangan  yang  perlu  di  pertanggungjawabkan, meskipun ada sedikit kendala dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban.
Informasi  lain  terkait  dengan  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan pemberdayaan masyarakat .
Informasi  pemerintahan  desa  dan  pemberdayaan  masyarakat  dapat  dijadikan data  pendukung  dalam  pembuatan  penyusunan  perencanaan  pembangunan  desa. Dengan  tersedianya  data  dan  informasi  mengenai  kegiatan  pemerintahan  dan  kegiatan pemberdayaan  masyarakat  maka  dapat  memberikan  kemudahan  kepada  masyarakat dalam  mendapatkan  segala  benttuk  layanan  yang  disediakan  pemerintahan  desa. Informasi  yang  disediakan  bisa  berupa  media  informasi  yang  disediakan  baik  secara lisan maupun tulisan (papan pengumuman) serta media online.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  bahwa  Informasi  penyelenggaraan  pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat desa harus disediakan penyelenggara,  karena adanya berbagai  macam  informasi  desa  yang  tersedia  dapat  memberikan  bahan  dan  masukan dalam  menyusun  perencanaan  pembangunan  desa.  Penyediaan  informasi  terkait penyelenggaraan  dan  pemberdayaan  masyaraakat  masih  secara  manual  menggunakan papan informasi berupa pengumuman, namun sedikit dari masyarakat yang mengetahui dan tertarik untuk membaca berita atau informasi terbaru yang diberikan pemerintahan desa. Jadi informasi dari desa nantinya di sampaikan juga melalui RT, meskipun begitu masyarakat  sangat  jarang  mendapatkan  pengumuman  terbaru  dari  desa  Pentingnya ketersediaan  media  informasi  tidak  hanya  untuk  melakukan  hubungan  antara penyelenggara  dengan  masyarakat,    akan  tetapi  yang  lebih  penting  lagi  kemudahan pihak  desa  dalam  merancang  pembangunan  sesuai  dengan  data  dan  infromasi  yang lengkap,  akurat,  dan  dapat  di  pertanggungjawabkan  dalam  memenuhi  pelayanaan publik.

## Simpulan
Perencanaan  pembangunan  desa  adalah  proses  tahapan  kegiatan  yang diselenggarakan  oleh  pemerintah  desa  dengan  melibatkan  BPD  dan  unsur  masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Penyusunan perencanaan pembangunan kampung harus  dilengkapi  dengan  tersedianya  data  dan  informasi  yang  lengkap  dan  akuratdi jadikan  bahan  masukan  dalam  kegiatan  Musrenbang.  Data  dan  informasi  penyusunan perencanaan  pembangunan  kampung  mencakup  tentang  profil  desa,  organisasi  dan tatakelola pemerintahan desa, penyelenggaraan  pemerintahan desa, keuangan desa, dan informasi  terkait  tentang  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dan  pemberdayaan masyarakat.
Adapun  faktor  hambatan  dalam  Penyusunan  Perencanaan  Pembangunan Kampung  Jambai  Makmur  Kecamatan  Kandis  Kabupatem  Siak  kegiatan  musrenbang di  kampung  ini  sudah  dilakukan  namun  jumlah  masyarakat  yang  diutus  pemerintah kampung tidak sama dengan yg hadir dalam musrenbang dikarenakan jadwal kegiatan Musrenbang  dilaksanakan  ketika  masyarakat  masih  sibuk  bekerja.  Belum  optimalnya kerjasama  antara  pemerintah  kampung,organisasi  kampung,  dan  masyarakat  karena dengan  adanya  kerja  sama  ini  dapat  memberikan  masukan  untuk  mendukung penyusunan  perencanaan  pembangunan  kampung.  Belum  rapi  dan  tertibnya  data  dari kegiatan  catat  mencatat  semua  proses  penyelenggraan  pemerintah  kampung,  sehingga informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung yang belum akurat administrasinya dalam  penyusunan  perencanaan  pembangunan  kampung  Jambai  Makmur  Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.

## Referensi
Afifudin. 2012. Pengantar Administrasi Pembangunan. Alfabeta. Bandung Aguswan. 2018. Model Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa . Surabaya. Jakad Media  Publishing.
Mahi,  Ali  Kabul  dan  Sri  Indra  Trigunarsi.  2017. Perencanaan  Pembangunan  Daerah (Teori Dan Aplikasi ) Jakarta. Kencana Bihamding,  Hariawan.  2019. Perencanaan  Pembangunan  partisipatif    Desa. Jakarta: CV. Budi Utama. Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Volume 14, Nomor 1. 2021 Jurnal Ilmu Adminstrasi Negara (JUAN) Volume 5, Nomor 2, November Tahun  2017) Meleong, Lexy. 2010. Metode Penelitian Kualitatif  Edisi  Revisi .  Bandung:  PT. Remaja Rosda Karya.
Nurcholis,  Hanif.  2011. Pertumbuhan  dan  penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa .
Jakarta. Erlangga. Siagian, P. Sondang. 2012 . Administrasi
pembangunan . Jakarta:PT. Bumi Aksara Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Prihati,  Sulaiman  Zuhdi,  Aguswan  (2017 ).  Penyuluhan  Penyusunan  Rencana Pembangunan Desa Di Desa  Kuapan Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar . 1(1). 94-99
Riant. Nugroho. 2011. Manajemen Perencanaan Pembangunan . Jakarta:Gramedia
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
system  Perencanaan  Pembangunan
Nasional.