ISSN 0215-1324 (print) | e-ISSN 2549-8908 (online) | © 2022 The Author(s). Published by BRIN Publishing. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

## PIYAGĔM SUKAPURA (1641 M): GEOPOLITIK KERAJAAN MATARAM ISLAM DI PRIANGAN

## Muhamad Alnoza
Niskala Institute, Jl. Citra II, No. 7. Babakan Surabaya, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia muhamadalnoza@gmail.com
Abstract, Piyagĕm Sukapura (1641 Ad): Geopolitics of Islamic Mataram Kingdom in Priangan, Piyagĕm is epigraphic evidence of the hegemony establishment of the Islamic Mataram Kingdom in the Priangan area. The period of the Islamic Mataram Kingdom’s power began with the suwer of the King of Sumedang, Raden Suriadiwangsa, to Sultan Agung in 1620. One of the piyagĕm issued by Sultan Agung while reigning in Priangan was Piyagĕm Sukapura. This metal inscription with the New Javanese script outlines the information on the three regencies’ establishment in Priangan in 1641 AD. This research further seeks to answer the problem regarding the relationship between the establishment of the three regencies in Priangan and geopolitical phenomena in the Islamic Mataram Kingdom. The research steps taken included data collection and analysis, in which the primary data source of this study was the transliteration of Piyagĕm Sukapura, while the secondary sources used as comparisons included the Sajarah Sukapura and Sajarah Cikundul manuscripts. In the end, this research concludes that Piyagĕm Sukapura is closely related to Sultan Agung’s geopolitical strategy after the rebellion of Dipati Ukur and the failure of the conquest of Batavia.
Keyword: Geopolitic, Piyagĕm Sukapura; Priangan; Sultan Agung
Abstrak, Piyagĕm merupakan bukti epigrafis dari berdirinya hegemoni kuasa Kerajaan Mataram Islam di daerah Priangan, Rentang waktu kekuasaan Kerajaan Mataram Islam dimulai sejak menyerahnya Raja Sumedang, Raden Suriadiwangsa, kepada Sultan Agung di tahun 1620. Salah satu piyagĕm yang dikeluarkan Sultan Agung selama memerintah di Priangan adalah Piyagĕm Sukapura. Prasasti logam beraksara dan berbahasa Jawa Baru ini, menguraikan keterangan pendirian tiga kabupaten di Priangan pada tahun 1641 M. Penelitian ini lebih lanjut berusaha untuk menjawab permasalahan soal kaitan antara pendirian tiga kabupaten di Priangan tersebut dan fenomena geopolitik di Kerajaan Mataram Islam. Adapun langkah-langkah penelitian yang diambil meliputi pengumpulan data dan analisis. Sumber data primer penelitian ini adalah transliterasi Piyagĕm Sukapura, sedangkan sumber sekunder yang dijadikan pembanding di antaranya manuskrip Sajarah Sukapura dan Sajarah Cikundul . Penelitian ini di akhir menghasilkan simpulan bahwa Piyagĕm Sukapura berkaitan erat dengan strategi geopolitik Sultan Agung pasca pemberontakan Dipati Ukur dan kegagalan penaklukan Batavia.
Kata Kunci: Geopolitik; Piyagĕm Sukapura; Priangan; Sultan Agung.
Disetujui: 2023-03-13

## 1.  Pendahuluan
Prasasti  merupakan  sumber  primer  dalam penyusunan historiografi masa kuno di Indonesia. Tingkat  keabsahan  prasasti  dianggap  yang paling  orisinil  dalam  merepresentasikan  masa pembuatannya,  karena  kemungkinan  sumber teks ini disalin ulang lebih kecil daripada sumber teks lain. Sifat tersebutlah yang menyebabkan keterangan pada prasasti lebih mendekati pada konteks  waktu  penulisannya,  dibandingkan dengan sumber teks lain seperti manuskrip pada daun lontar, kertas, dan benda lain yang mudah
hancur.  Prasasti  dalam  hal  ini  ditulis  pada media berbahan keras, seperti batu atau logam (Trigangga 2015, 2–3)
Prasasti  di  masa  Hindu-Buddha  (abad ke-5 sampai dengan abad ke-16 M) merupakan tulisan yang berisi kebijakan raja-raja. Sebagian besar  di  antaranya  berisi  soal  ketetapan  tanah perdikan yang disebut simā , sedangkan sebagian kecilnya berisi soal keputusan hukum ( jayapatra ), hutang  piutang  ( suddhapatra ),  mantra-mantra keagamaan, dan tanda kemenangan atas musuh
dalam  kaidah  epigrafi  Indonesia,  yang  salah satu indikator penamaannya mempertimbangkan tempat ditemukannya prasasti tersebut. Prasasti tersebut dalam uraiannya secara garis besar berisi ketetapan Susuhunan Mataram dalam mendirikan tiga  kabupaten  yang  disebut  di  atas.  Adapun dari angka tahunnya, Susuhunan Mataram yang dimaksud  di  dalam  prasasti  tersebut  adalah Sultan  Agung  Hanyakrakusuma  (1613–1645) (Hardjasaputra 2013, 183). Menurut Lasmiyati (2016, 393), Piyagĕm Sukapura selain dipandang sebagai bukti teks tertua mengenai berdirinya tiga kabupaten  di  Jawa  Barat,  Piyagĕm  Sukapura dipandang sebagai bentuk reorganisasi wilayah di Priangan oleh Mataram pasca pemberontakan Dipati Ukur.
Berdasarkan  hasil  pembacaan  peneliti terdahulu terhadap Piyagĕm Sukapura, muncul beberapa  gejala  unik  yang  sejauh  ini  ditemui belum  pernah  dibahas  oleh  para  peneliti sebelumnya. Gejala yang unik dari isi prasasti ini adalah banyaknya dijumpai nama daerah di Priangan dan sebagian lain nama-nama daerah di  Jawa  Tengah  dan  Jawa  Timur.  Selain  itu, juga  dijumpai  nama-nama  penguasa  di  daerah Priangan ataupun di daerah luar Priangan (Lubis 2003, 16–17). Dalam hal ini gejala-gejala tersebut belum pernah menjadi bagian dari pembahasan mendalam para peneliti sebelumnya.
Gejala yang muncul pada Piyagĕm Sukapura dalam  kajian  ini  dipandang  berkaitan  dengan fenomena  geopolitik.  Diskursus  geopolitik dalam ranah ilmu sosial muncul sebagai salah satu jawaban dalam memandang korelasi antara supremasi suatu pemerintahan atas wilayahnya dan unsur geografis di negara tersebut. Bentang alam dalam pandangan para pengkaji geopolitik dipandang  sebagai  bagian  dari  kepentingan penguasa,  dimana  hal  ini  berimplikasi  pada permasalahan ruang lingkup kekuasaan mereka. Kondisi  geografis  dalam  hal  ini  dipandang sebagai serangkaian peluang atau kendala dari berjalannya  kekuasaan.  Geopolitik  berguna sebagai landasan teori mengenai hubungan sebab akibat yang utamanya berkaitan dengan kondisi geografis (Scholvin 2016, 6).
Atas dasar kerangka teori yang disebutkan di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dalam  rangka
(jayastambha). Di antara ketetapan pada masa Hindu-Buddha  tersebut,  para  ahli  epigrafi dapat  merekonstruksi  peristiwa  sekaligus  pula fenomena kebudayaan pada masa lalu. Fenomena kebudayaan yang dimaksud bisa berupa keadaan ekonomi,  sosial,  politik,  keagamaan,  dan  lain sebagainya (Boechari 2012, 3–4).
Prasasti  pada  masa  Islam  lebih  banyak ditemukan  dalam  bentuk  lempengan  logam, walaupun isinya tidak jauh berbeda dengan masa Hindu-Buddha. Oleh masyarakat Nusantara pada masa Islam, prasasti-prasasti ini dikenal dalam beberapa nama. Di kalangan masyarakat Aceh, prasasti  lempengan  logam  disebut  sebagai sarakata , sedangkan di Banten disebut sebagai dalung . Prasasti logam masa Islam di kalangan masyarakat  yang  berada  di  bawah  pengaruh kebudayaan  Kerajaan  Mataram  Islam  seperti Palembang,  Sunda,  dan  Jawa,  disebut  sebagai piyagĕm (Damais 1995, 167–69).
Menurut  Louis-Charles  Damais  (1995) piyagĕm yang  dikeluarkan  oleh  Kerajaan Mataram  Islam,  khususnya  pada  masa  Sultan Agung,  paling  banyak  ditemukan  di  daerah Jawa Barat, Fenomena unik ini ditunjukkan dari kuantitas piyagĕm Mataram Islam di Jawa Barat, yang mencapai 12 piyagĕm. Piyagĕm Kerajaan Mataram Islam di Jawa Barat paling tua yang pernah ditemukan adalah Piyagĕm Cikeruh dari wilayah  Garut,    yang  isinya  berkaitan  dengan penetapan  daerah  lungguh  dan  hak  otonom kepada Ki Mukarab oleh Sultan Agung pada 1631 M. Prasasti tersebut diketahui ditulis dalam aksara dan bahasa Jawa Baru (Holle 1864, 492–95).
Salah satu piyagĕm yang sering disinggung oleh  para  peneliti  adalah  Piyagĕm  Sukapura. Piyagĕm  Sukapura  (1641  M)  dalam  hal  ini seringkali  menjadi  acuan  “akta”  pendirian tiga  kabupaten  di  Jawa  Barat,  yaitu  Bandung, Parakan Muncang (sekarang sebagian termasuk Kabupaten Bandung dan sebagian lain Kabupaten Sumedang), serta Sukapura (sekarang menjadi Kabupaten  Tasikmalaya).  Beberapa  sumber hasil kajian sebelumnya menyebut prasasti ini sebagai Serat  Piyagem ,  sedangkan  sebagian lain  menyebutnya  sebagai Piyagem  Sultan Agung ,  Penggunaan  nama Piyagem  Sukapura disesuaikan  dengan  pengaturan  nama  prasasti
Piyagĕm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan M. Alnoza
menjawab permasalahan mengenai penelusuran hubungan isi Piyagĕm Sukapura dengan kondisi geopolitik  Kerajaan  Mataram  Islam  pada  era Sultan Agung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi geopolitik dalam prasasti pada masa Islam, khususnya di daerah Priangan pada masa pendudukan Kerajaan Mataram Islam.

## 2. Metode
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  studi kualitatif,  yang  prosesnya  meliputi  tahapan pengumpulan  data  dan  analisis.  Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil transliterasi peneliti terdahulu  terhadap  Piyagĕm  Sukapura.  Hasil penelitian yang dimaksud adalah artikel karya K.F. Holle (1869) yang berjudul Geschiedenis der Preanger-Regentschaapen .  Proses pengumpulan data  yang  dimaksud  juga  termasuk  memberi konteks terhadap hasil alih aksara dan alih bahasa peneliti  sebelumnya,  dengan  membandingkan bagian-bagian  pada  Piyagĕm  Sukapura  dan prasasti lain. Oleh karena belum adanya kajian yang  membicarakan  soal  struktur  prasasti masa Islam, maka model struktur prasasti yang digunakan sebagai pembanding adalah prasasti masa Hindu-Buddha.
Sebagai  sumber  data  pembanding, penelitian  ini  juga  menggunakan  keterangan sejarah  pada  manuskrip,  di  antaranya Sajarah Sukapura yang  telah  ditransliterasikan  oleh Emuch  Hermansoemantri  (1979), Sajarah Cikundul yang  ditransliterasikan  oleh Y.  Sigit Widiyanto et al. (1999), dan Babad Tanah Jawi yang ditransliterasikan oleh Willem Remmelink (2022).  Kedua  sumber  manuskrip    ini  dipilih karena  dianggap  memberikan  gambaran  akan kondisi  Priangan  pada  masa  dikeluarkannya Piyagĕm  Sukapura.  Sumber  data  pembanding lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kajian sejarah para sejarawan Priangan pada periode abad ke-17, misalnya Bayu Surianingrat (1982),  Nina  Herlina  Lubis  (1998),  Mumuh Muhsin Zakaria  (2011), Sobana Hardjasaputra (2013), H.J. de Graaf (2020) dan lain sebagainya.
Setelah semua data terkumpul, kemudian dilakukan  analisis  deskriptif. Adapun  analisis
tersebut  didasarkan  pada  penentuan  fenomena geopolitik  berdasarkan  indikator  fenomena tersebut  menurut  Hu  Zhiding  &  Lu  Dadao (2016, 1775). Indikator yang dimaksud meliputi distribusi  spasial  akan  kepentingan  nasional, konflik spasial antarnegara, perubahan kekuatan antarnegara, dan pengaruh jangka pendek dari fenomena  geopolitik  pada  suatu  negara  dalam dimensi temporal tertentu.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Hasil Penelitian
3.1.1  Priangan  pada  masa  Rangga  Gempol
sampai Dipati Ukur (1620–1633 M )
Eksistensi  Priangan  sebagai  daerah  vasal Kerajaan Mataram Islam bermula dari peristiwa kunjungan perwakilan VOC untuk menghadap Sultan  Agung  pada  1614.  Melalui  kunjungan tersebut,  Sultan  Agung  mendeklarasikan pretensinya  (pengakuan  kepemilikan)  atas wilayah Jawa bagian barat. Klaim sepihak dari Sultan  Agung  ini  lantas  terdengar  sampai  ke telinga salah satu penguasa di Tatar Sunda, yaitu Raden Suriadiwangsa I dari Kerajaan Sumedang Larang (Zakaria 2008b, 4). Raden Suriadiwangsa I sendiri merupakan penerus Prabu Geusan Ulun yang  menjadi  suksesi  Kerajaan  Sunda  pasca penggempuran  Kesultanan  Banten  (Zakaria 2008a, 3).
Peristiwa  pretensi  Sultan  Agung atas  wilayah  Jawa  bagian  barat  ini  ternyata membawa  dampak  bagi  Kerajaan  Sumedang Larang,  yang  mana  Raden  Suriadiwangsa kemudian  memutuskan  untuk  menyerahkan diri  pada  Sultan Agung  di  tahun  1620.  Pasca penyerahan  diri  itu  seluruh  wilayah  Kerajaan Sumedang  Larang,  yang  membentang  dari daerah Kabupaten Bandung Barat di sebelah barat sampai ke daerah Tasikmalaya di sebelah timur di masa sekarang ini, kemudian disebut sebagai Priangan. Raden Suriadiwangsa pun diturunkan jabatannya dari yang sebelumnya seorang raja berdaulat,  menjadi bupati  wedana yang  tugas pokoknya  mengkoordinir  bupati-bupati  lain di daerah Priangan. Sejak saat itu pula Raden Suriadiwangsa digelari dengan Rangga Gempol Kusumahdinata (Zakaria 2008b, 3–4).
Priangan  dapat  dipahami  sebagai sebagian  wilayah  di  Jawa  Barat,  yang  secara historis  berada  di  bawah  pengaruh  Kerajaan Mataram Islam. Priangan konon berasal dari kata ‘ prayangan ’,  yang  artinya  memasrahkan  diri. Kata ini mulai dipergunakan secara umum setelah Rangga Gempol I dari Sumedang, menyatakan kesediaan  dirinya  untuk  menggabungkan  diri dengan  Sultan Agung dan Kerajaan Mataram Islam Di masa kolonial, nama Priangan digunakan sebagai  nama  karesidenan  oleh  Pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Wilayah karesidenan ini meliputi beberapa kabupaten, yaitu Cianjur, Sumedang,  Bandung,  Tasikmalaya,  dan  Garut (Zakaria 2011, 15–16).
Sultan Agung di tahun 1624 kemudian menitahkan  tugas  kepada  Rangga  Gempol untuk menyerang wilayah Sampang di Madura. Kampanye  ini  rupanya  menuai  sukses  besar, mengingat  Rangga  Gempol  pada  dasarnya masih memiliki darah Madura dari ibunya (Ratu Harisbaya) sehingga upaya penaklukan itu tidak memakan  banyak  korban  jiwa.  Sultan Agung lantas menganugrahi hak bagi Rangga Gempol untuk  menetap  di  Mataram,  namun  ternyata keputusan  itu  yang  menyebabkan  Rangga Gempol dieksekusi oleh Sultan Agung lantaran dianggap  sombong  pasca  kemenangannya  di Madura (Zakaria 2008b, 4).
Pasca  wafatnya  Rangga  Gempol    di tahun  1624,  posisi bupati  wedana diserahkan pada  adik  tiri  Rangga  Gempol,  yaitu  Rangga Gede. Pergantian suksesi ini selanjutnya menjadi permasalahan, karena Raden Suriadiwangsa II (anak Rangga Gempol) merasa lebih berhak atas posisi  tersebut.   Atas  keinginan  itulah,  Raden Suriadiwangsa  II  kemudian  meminta  bantuan Kesultanan Banten untuk menggempur Sumedang yang  berada  di  bawah  kekuasaan  Mataram. Menurut beberapa sumber historis, Banten ketika itu telah berhasil menaklukan beberapa wilayah di pesisir utara Jawa Barat, meliputi Karawang, Ciasem,  dan  Cimanuk.  Melihat  kenyataan  ini, Sultan Agung lantas mencopot jabatan Rangga Gede  atas  kelalaiannya  dalam  mengendalikan situasi  politik  di  Priangan.  Posisi  Rangga Gede kemudian dilimpahkan pada Dipati Ukur (Dipati Wangsanata), yang mana pusat Priangan
kemudian dipindahkan ke daerah Ukur (sekarang masuk wilayah selatan Bandung) (Zakaria 2008b, 6).
Nasib  Dipati  Ukur  pun  tidak  begitu jauh  berbeda  dengan  para bupati  wedana pendahulunya.  Dipati  Ukur  dikenal  akan pemberontakannya terhadap Sultan Agung, akibat kesalahpahaman  koordinasi  dengan  Kerajaan Mataram  Islam  selama  penggempuran  Kota Batavia. Kisah heroisme Dipati Ukur direkam oleh orang Sunda dalam manuskrip kuno berjudul Carita Dipati Ukur dan folklor turun temurun lainnya.  Dipati  Ukur  beserta  gerombolannya diceritakan menjadi buronan bagi para bupati- bupati Priangan pro-Mataram dan Sultan Agung, karena  melakukan  tindakan  desersi  selama penyerangan  Kota  Batavia  di  tahun  1628.  Ia dikatakan  menjalin  hubungan  dengan  Banten dan VOC untuk mencari bantuan melawan Sultan Agung. Dipati Ukur kemudian mangkat di tahun 1633 di Citepus dan dimakamkan di tepian Ci Peles,  Sumedang  (Hakim  2010,  156;  Zakaria 2008b, 7).
Keterangan  mengenai  pemberontakan Dipati  Ukur  juga  tercatat  dalam  sumber daghregister (catatan  harian)  VOC  dan  juga manuskrip-manuskrip  Mataram.  Di  dalam daghregister VOC di bulan-bulan awal menuju pertengahan  1631.  Gerombolan  Dipati  Ukur dikatakan mencari suaka ke Kota Batavia dan Kesultanan  Banten  di  bulan  Juli  1631,  pasca mereka  disersi  dari  penggempuran  Batavia yang  pertama.  Rombongan  Dipati  Ukur kemudian melarikan diri setelah Sultan Agung memerintahkan  untuk  menghukum  Dipati Ukur.  Uniknya,  di  dalam Babad  Tanah  Jawi penggempuran  Dipati  Ukur  dikatakan  sebagai penyerangan terhadap “ Sumedhang ” dan “ Ukur ” di 1630. Keterangan dalam manuskrip tersebut menyiratkan bahwa Mataram ketika itu bukan hanya  menyerang  wilayah  Ukur,  melainkan juga  wilayah  Sumedang.  Perintah  penyerbuan tentara  Mataram  tersebut  oleh  Sultan  Agung diturunkan  kepada  Tumenggung  Singaranu yang menetap di Banyumas, sedangkan dalam daghregister (Februari 1631) VOC Raja Anom Cirebon juga ikut serta dalam penyerbuan itu. Berdasarkan dua keterangan itu, dapat dipastikan
Piyagĕm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan M. Alnoza
bahwa  penyerangan  ke  Sumedang  dan  Ukur dilaksanakan  melalui  Sungai  Cimanuk  dan Citanduy (Remmelink 2022, 97; de Graaf 2020, 300–305).

## 3.1.2 Piyagĕm Sukapura
Keterangan secara fisik Piyagĕm Sukapura tidak banyak dijelaskan dalam riwayat penelitian terdahulu.  Peneliti  pertama  yang  menemukan kembali serta membuat kajian epigrafis terhadap Piyagĕm Sukapura adalah K.F. Holle sendiri. Di dalam tulisannya, Holle hanya menyebut bahwa Piyagĕm Sukapura ia temukan bersama dengan piyagĕm  lainnya,  yaitu  Piyagĕm  Sukakarta  (9 Muharam  tahun  Jim  Akhir).  Kedua  piyagĕm beraksara  dan  berbahasa  Jawa  Baru  itu  ia dapatkan dari Bupati Sukapura di medio abad ke-19 (Holle 1869, 341). Mengenai isi Piyagĕm Sukapura, hasil pembacaan Holle adalah sebagai berikut:
“ Pĕngĕt  sĕrat  piyagĕm  Sulthan  Mataram, kagaduhakĕn  dĕning  ki  Ngabehi  Wirawangsa kang prasĕtya datĕng ingsun, sun jĕnĕngakĕn Tumĕnggung  Wiradadaha  Sukapura,  sun jĕnĕngakĕn  Mantri  Agung  Wiraangun- angun  Bandung,  Tumĕnggung  Tanubaya Parakanmuncang, kang sami prasĕtya maring ingsun.  Angadĕg  kanjĕng  Sulthan  angurawat kang  tĕngĕn  angandika  den  pada  suka  wong agung sadaya, asurak pitung pangkattan sarta anglilirakĕn gamĕlan;  Lan pasihan ratu: kampuh bĕlongsong ratna kumambang, duhung sampana kinjĕng,  lan  rasukan,  kandaga,  lante,  payung bawat,  lan  titihan,  sarta  titiyang  kawulaning ratu,  wĕdana  kalih  welas,  sĕrta  desane  wong tigang atus den pĕrdikakĕn tigang taun dĕning wong  agung  Mataram.  Kang  kalĕbĕtakĕn  ing sĕrat:  panĕmbahan  ratu  Cirĕbon,  Pangeran Kajoran, Pangeran Balitar, Pangeran Madiun, Panĕmbahan  Surabaya,  Papatih  Mataram sakawan, Tumĕnggung Wiraguna, Tumĕnggung Tanpasisingan,  Tumĕnggung  Saloran, Tumenggung Singaranu. Kala anurat ing dina Saptu ping sanga wulan Muharam tahun Alip, kang anurat abdining ratu, pun carik ” (Holle 1869, 341–43)

## Alih bahasa:
Surat  Piyagĕm  (dari)  Sultan  Mataram dianugrahkan kepada Ki Ngabehi Wirawangsa yang setia kepadaku. Aku lantik Tumenggung Wiradadaha (di) Sukapura, saya lantik Mantri
Agung Wiraangun-angun  (di)  Bandung,  (dan) Tumenggung Tanubaya (di) Parakanmuncang, yang  sama-sama  setia  kepadaku.  Berdirilah Kanjeng Sultan sambil mengangkat tangan dan bertitah: “biarlah semua orang agung bergembira, bersoraklah tujuh kali, bunyikanlah gamelan”. (Adapun) yang diberikan raja: kain belongsong (kain  bermotif  berulang)  Ratna  Kumambang, Keris Sampana Kinjeng, baju, kotak kenegaraan, tikar, Payung Bawat (?), dan tunggangan (kuda), serta abdi-abdi raja, dua belas Wedana, serta desa (yang berisi) tiga ratus warga yang dibebaskan dari pajak selama tiga tahun oleh pembesar Mataram. Yang disebut di dalam surat: Panembahan Ratu Cirebon, Pangeran Kajoran, Pangeran Balitar, Pangeran  Madiun,  Panembahan  Surabaya, keempat patih Mataram: Tumenggung Wiraguna, Tumenggung  Tanpasisingan,  Tumenggung Saloran, (dan) Tumenggung Singaranu. Waktu penulisan  (piyagĕm)  pada  Sabtu,  tanggal  9, bulan Muharam, tahun Alip (20 April 1641). Yang menulis adalah abdi raja. Juru tulis.”
Berdasarkan  transliterasi  yang  disajikan di  atas,  Piyagĕm  Sukapura  dapat  dibagi menjadi  beberapa  bagian.    Di  bagian  awal piyagĕm  disebut  “… kagaduhakĕn  dĕning  ki Ngabehi  Wirawangsa… ”,  yang  menyiratkan bahwa  prasasti  ini  diturunkan  oleh  raja  yang mengeluarkan  prasasti  (Sultan Agung)  kepada Ki  Ngabehi Wirawangsa.  Kemungkinan  tokoh inilah  yang  menyalurkan  Piyagĕm  Sukapura kepada penguasa yang disebutkan pada bagian berikutnya.
Bagian  berikutnya  merupakan  pokok dari  uraian  yang  disampaikan  dalam  Piyagĕm Sukapura  atau  yang  di  dalam  istilah  prasasti masa Hindu-Buddha dikenal sebagai sambandha (sebab  dikeluarkannya  perintah  pada  prasasti) (Trigangga 2015, 26).  Pokok dari isi Piyagĕm Sukapura adalah dilantiknya tiga penguasa yang bertakhta  di  tiga  daerah,  yaitu  Tumenggung Wiradadaha  di  Sukapura,  Mantri  Agung Wiraangun-angun di Bandung, dan Tumenggung Tanubaya  di  Parakanmuncang. Adapun  dalam bagian sambandha , penulis Piyagĕm Sukapura juga menarasikan ujaran yang disampaikan Sultan Agung, dalam mengekspresikan kegembiraannya ketika  memberi  perintah  pengangkatan  tiga penguasa yang disebut pada bagian sebelumnya. Bagian ini kemudian disusul dengan pemberian
hadiah berupa benda-benda, abdi kerajaan, dan juga hak bebas pajak selama tiga tahun. Seluruh hadiah ini dapat ditafsirkan sebagai pemberian Sultan Agung kepada Tumenggung Wiradadaha, Tumenggung  Tanubaya,  dan  Mantri  Agung Wiraangun-angun  sebagai  penerima  piyagĕm. Sambandha semacam ini serupa dengan apa yang terjadi pada masa Hindu-Buddha, di mana raja memberikan hak istimewa dan tanah perdikan pada  orang-orang  yang  berjasa  pada  dirinya. Pemberian  hak  istimewa  dan  tanah  perdikan pada pejabat kerajaan, di masa Hindu-Buddha di Jawa lebih dikenal sebagai s īma kepatihan . Kasus yang mirip dengan yang muncul pada Piyagĕm Sukapura,  misalnya  terjadi  pada  Prasasti  Poḥ (827 Ś/ 905 M). Prasasti tersebut menceritakan pemberian  tanah  perdikan  oleh  Raja  Dyah Balitung  kepada  empat  patih  dari  Mantyasih, yang  berjasa  dalam  mengamankan  pernikahan sang  raja  (Haryono  1999,  16). Oleh  karena itulah, bisa ditafsirkan bahwa pemberian hadiah dan  pengangkatan  tiga  pejabat  yang  disebut dalam Piyagĕm Sukapura berhubungan dengan jasa mereka kepada Sultan Agung.
Bagian  terakhir  dari  Piyagĕm  Sukapura dalam  hal  ini  dapat  diidentifikasikan  sebagai penyebutan  nama-nama  saksi,  sebagaimana dijumpai  pada  prasasti  masa  Hindu-Buddha. Kelompok saksi yang awal-awal disebut, antara lain  Panembahan  Ratu  Cirebon,  Pangeran Kajoran,  Pangeran  Balitar,  Pangeran  Madiun, dan  Panembahan  Surabaya.  Penyebutan  saksi kemudian disusul dengan empat patih Mataram, yaitu  Tumenggung  Wiraguna,  Tumenggung Tanpasisingan,  Tumenggung  Saloran,  dan Tumenggung  Singaranu.  Urutan  penyebutan gelar-gelar  ini  umumnya  diurutkan  dari  yang jabatannya  paling  tinggi  sampai  dengan  yang paling  rendah  (Trigangga  2015,  28).  Apabila diperhatikan,  nama-nama  yang  disebut  paling awal memanglah nama-nama penguasa daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam, yang sebagian besar masih berkerabat dengan Sultan Agung, misalnya nama “Panembahan Surabaya” pada Piyagĕm Sukapura yang diperkirakan adalah Pangeran Pekik (Raja vasal Surabaya sekaligus ipar Sultan Agung)  (de Graaf 2020, 19). Nama- nama  yang  dikelompokkan  dalam pepatih mataram sakawan dalam hal ini memiliki jabatan
yang lebih rendah, karena berkedudukan sebagai pejabat kerajaan biasa.
3.1.3  Sejarah  Priangan  Pasca  Dipati  Ukur abad ke-17 menurut Sajarah Sukapura dan Sajarah Cikundul
Keterangan  sejarah  mengenai  akhir  dari pemberontakan Dipati Ukur, disebutkan hampir di  semua  sumber  tertulis  pembanding  yang digunakan  dalam  penelitian  ini.    Manuskrip Sajarah  Sukapura misalnya,  menggambarkan secara  dramatis  pengejaran  Dipati  Ukur  oleh Tumenggung Bahureksa. Gambaran akan cerita ini dijelaskan dalam Pupuh VI sampai dengan Pupuh VII. Puncak dari pemberontakan Dipati Ukur,  digambarkan  dalam  titah  Sultan Agung yang disebut dalam Pupuh VII bait ke-16 sampai dengan  bait  ke-31.  Bunyi  kutipan  titah  Sultan Agung pada manuskrip Sajarah Sukapura adalah sebagai berikut:
Alih aksara:
“ Dawuh Ratu: nya bĕnĕr kuduna kitu, samangsa anu prihatin, nya kudu menta pitulung, nu nyĕri sasambat  ceurik,  anu  suka  seuri  atoh/  anu sieun menta dianteur ka batur, nu salah misti diadil, nu dosa kudu dihukum, nu wani lawan ku budi, nu lĕngus lawan bĕdĕgong/ anu mere kudu diwalonan nuhun, anu haat balĕs asih, nu ti luhur kudu gunggung, anu ti handap piabdi, anu nineung lawan sono/ eta kitu adat talarina sĕpuh, susah mun diowah deui, sok jadi omongan batur, tĕmah jadi cacad diri, sok disĕbut anu gelo/ saibarat lampahna ieu si Ukur, sabaturna jadi hiji, mancilad sakabeh laku, ngowahan adat talari, teu nĕtĕpan lampah kolot/ sĕpĕrĕti ku aing ĕnggeus dijungjung, disĕbut nama Dipati, sarta dipasihan untung ngukup pangasilan bumi, bĕnĕrna malĕs ku ngesto/ sarta nuhun kana sihna nu ti luhur, tuluy balĕs asih deui, tatapi ieu si Ukur, jeung umbulna jadi hiji, kongkol kana pada gelo/ pamalĕsna hanteu aya anu patut, pangasih dibalĕs sengit, nu ngajungjung dipimusuh, nu ti luhur dipikuring, dipisono nyolowedor/ Dijĕnĕngkeun dina lembur anu patut, si Ukur milih nu laip, ngadon jĕnĕng jor ka gunung, dibere kamulyan sugih, ditinggal mantog rarampog/ eta lampah si Ukur reujeung si umbul, kabeh taya nu prayogi, teu pantĕs lamun dimalum,  eta  dihukuman  misti,  bisi  diparako conto/ ku nu loba niru lampahna si Ukur. Ayeuna timbalan  aing,  kabeh  kudu  meunang  hukum. Hukumna si Ukur misti dipeuncit, huluna potong/ dĕmi Dĕmang Saunggatang kudu bungkus, ku ijuk buntĕl sing buni, tuluy huru masing tutung.
Piyagĕm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan M. Alnoza
Si Ngabehi Yudakarti, Umbul Taraju barogod/ tuluy kelat deukeut lawang sing ngagantung, kabeh  awewe  lalaki  sakur  nu  ngaliwat  kudu pada ngeureut kop saeutik, masingna nĕpi ka maot/ Si Tumĕnggung Batulayang kudu kulub, mangka lempur jadi cai. D ĕ mi eta para umbul, anu lima siki deui, sahiji Umbul Malangbong/ reujeung Umbul Cihaur Mananggol kudu, pada ngarojok ku kĕris. Sagaraherang nya kitu, dalah Kahuripan sami, jeung Medangsasigar ongkoh. ” (Hermansoemantri 1979, 391–92)
Alih bahasa:
“Sabda sang raja: ya benar memang harusnya begitu!  Ketika  sedang  kesulitan,  harusnya meminta  pertolongan,  yang  kesakitan  serta mengeluh menangis, yang merasa senang tentu tertawa girang, yang ketakutan harusnya meminta diantar oleh orang lain, yang salah harus diadili, yang  berdosa  harus  dihukum,  yang  berani melawan  wajib  dihadapi  dengan  kekerasan, yang tinggi hati harus dilawan dengan berbesar hati, yang berbuat kebaikan balas dengan welas asih. Atasan haruslah dihormati, bawahan wajib dilindungi,  yang  menanggung  rindu  haruslah dibalas dengan curahan kerinduan. Begitu adat kebiasaan para tetua. Sulit hal itu diubah lagi karena akan mendapat kecaman dari orang lain, yang akan menjadi kecacatan bagi dirinya, dan akan disebut sebagai orang gila. Seperti kelakuan Si Ukur dan gerombolannya adalah suatu dosa, karena semua perilakunya telah mengacaukan adat, tidak mengikuti adat para sesepuh. Misalnya, telah kujunjung namanya sebagai “Dipati”, sudah diberikan  keuntungan  mengambil  hasil  bumi, sudah seharusnya membalas dengan kesetiaan dan  berterima  kasih  atas  belas  kasih  atasan yang harusnya dibalas dengan kecintaan pula, tetapi Si Ukur sekalian para Umbul -nya malah bersekongkol, sama gilanya. Pembalasannya sama sekali tidak ada yang layak, yang sayang dibalas benci, yang memuliakan dijadikan musuh, atasan dianggap sebagai pelayan, dan yang merindukan dibalas dengan sikap tak acuh. Sudah kuberikan kedudukan yang mulia, ia malah memilih yang hina,  pergi  mencari  takhta  dan  kedudukan  di gunung. Kuberikan pula kekayaan dan kemuliaan, ia malah pergi meninggalkannya dan merampok. Semua kelakukan Si Ukur dan Si Umbul itu tidak ada satu pun yang pantas, maka dari itu sangat tidak layak kuampuni. Mereka haruslah mendapat hukuman,  takutnya  perilaku  mereka  menjadi contoh ditiru orang banyak. Sekarang perintahku, mereka semua mendapat hukuman. Hukumannya Si  Ukur  adalah  harus  dipenggal,  dipotong kepalanya. Adapun Demang Saunggatang harus dibungkus dengan ijuk yang rapat, lalu dibakar
sampai hangus. Si Ngabehi Yudakarti, Umbul Taraju,  ikat  kedua  tangannya,  lalu  gantung  di gerbang.  Semua  laki-laki  ataupun  perempuan yang  lewat,  harus  mengirisnya  bersama-sama sampai  dia  mati.  Si  Tumenggung  Batulayang harus direbus sampai menjadi air. Adapun lima umbul  lainnya,  yang  lima  lagi,  yaitu  Umbul Malangbong dan Umbul Cihaur Mananggel harus ditikam beramai-ramai dengan keris. Demikian pula hukuman Umbul Sagaraherang, Kahuripan, dan begitu pun Medangsasigar …”
Penumpasan  pemberontakan  Dipati  Ukur ini dalam Sajarah Sukapura digambarkan dalam keadaan yang mengenaskan. Dipati Ukur berakhir dengan dieksekusi oleh Sultan Agung, di mana dalam manuskrip diceritakan bahwa Sultan Agung begitu  kecewa  dengan  tindakan  memberontak Dipati  Ukur.  Imbas  dari  pemberontakan  ini rupanya  tidak  hanya  meliputi  Dipati  Ukur seorang,  namun  juga  melibatkan  beberapa pengikutnya yang ikut dalam pemberontakan.
Uraian  mengenai  hukuman  Dipati  Ukur dan  gerombolannya  ini,  pada  hakikatnya memberikan gambaran mengenai daerah-daerah mana  saja  yang  ikut  mendukung  Dipati  Ukur dalam membangkang pada Kerajaan Mataram. Nama-nama umbul yang  disebutkan  dalam uraian Sajarah Sukapura di atas, di antaranya masih  dapat  diidentifikasi  lokasinya  sekarang. Saunggatang misalnya, diperkirakan  merupakan nama  lama  dari  Desa  Cibanarik,  Kabupaten Tasikmalaya,  sedangkan  nama  Taraju  masih menjadi nama desa dan kecamatan di kabupaten tersebut. Batulayang sekarang terletak di sekitar Kabupaten  Bandung  Barat,  Malangbong  di Kabupaten  Garut,  Cihaur  Manenggel-Medang Sasigar di perbatasan Kabupaten Bandung dan Sumedang sekarang, dan Sagaraherang di wilayah Kabupaten Subang. Adapun nama daerah yang masih belum diidentifikasi secara pasti adalah wilayah  Kahuripan,  namun  apabila  mengikuti pola dari penyebutan nama-nama daerah di atas, seharusnya lokasi daerah tersebut tidak jauh dari wilayah Bandung Raya. Adapun dalam hal ini, Carita Dipati Ukur sebagaimana disebut  Hakim (2010, 155) menjelaskan bahwa di luar nama- nama umbul yang telah dijelaskan sebelumnya, daerah lain yang mendukung perjuangan Dipati
Ukur  adalah  wilayah  Talaga  yang  terletak  di wilayah Kabupaten Majalengka sekarang
Pemberitaan  mengenai  hukuman  Sultan Agung  kepada  Dipati  Ukur  pada  manuskrip seperti yang disebut dalam Sajarah Sukapura , juga muncul pada manuskrip sezaman lain dari luar Priangan. Hanya saja pencatatan terhadap hukuman  Sultan Agung  terhadap  Dipati  Ukur tidak  begitu  mendalam  seperti  digambarkan dalam Sajarah  Sukapura .  Manuskrip Sajarah Cikundul dari Cianjur dalam Pupuh III bait ke-5 misalnya,  menggambarkan  peristiwa  berdarah ini dengan uraian yang lebih singkat dan relatif tidak mendalam. Berikut uraian Sajarah Cikundul mengenai  kondisi  Priangan  pasca  padamnya pemberontakan Dipati Ukur:
Alih aksara:
“ Kongas  gagah  pĕrkosa  tanah  wetan leumpang  Pati  Kĕdiri  Bangil  Duana Madiun tepi ka Surabaya Pasuruan Madura kabeh geus taluk ngadĕg kuta di Mataram panĕmbahan senapati. Giris-giris ratu Sunda rea  nu  gĕwat  caol  upĕti  hanteu  ngadago dirurup  asma  sĕrat  diwangkokan  malah Dalem  Ukur  sok  murujul  harita  teu  aya dayana geuwat nyadapan upeti ” (Widiyanto et al. 1999, 25)
Alih bahasa:
“Tampak  gagah  perkasa,  tanah  sebelah  timur terus hingga Pati, Kediri, Bangil, Juana, Madiun, sampai dengan Surabaya, Pasuruan, (dan) Madura semuanya telah tunduk pada Kota Mataram (dan) Panembahan Senapati (Sultan Agung).  Raja-raja (bupati-bupati) Sunda merasa was-was, banyak yang memberikan upeti, tidak menunggu (untuk) diserbu. Banyak surat yang berdatangan, malah Dalem Ukur yang suka memberontak ketika itu pun tidak ada dayanya dan segera menyerahkan upeti”
Berdasarkan keterangan di atas, rupanya para penguasa  di  Cianjur  pun  memiliki  pandangan yang sama terhadap Dipati Ukur  yang  dianggap sebagai  pemberontak.  Pernyataan  mengenai kegagalan Dipati Ukur dalam pemberontakannya, diceriterakan  sebagai  suatu  titik  balik  ketika para  penguasa  di  Tatar  Sunda  benar-benar memberikan kesetiaan absolut mereka terhadap penguasa  Kerajaan  Mataram.  Penggambaran yang  demikian  agaknya  berhubungan  dengan
apa yang disampaikan dalam Sajarah Sukapura pada Pupuh VIII bait ke-16 sampai dengan ke- 28.  Berikut  bunyi  dari  kutipan  dalam Sajarah Sukapura tersebut:
“ Sinuhun  laj ĕ ng  ngandika,  ka  sakabeh  anu kumpul,  sareh  k ĕ rsa  kangj ĕ ng Sultan. Eta nu tilu  priyayi,  Wirawangsa  Samahita,  jeung Astramanggala  ongkoh,  karsa  dijungjung lungguhna,  tina  kasatyanana,  dileler  nama tum ĕ nggung,  jum ĕ n ĕ ng  bopati  Sunda.  Sadaya para bopati, atawa para ponggawa, mantri-mantri s ĕ puh anom, geus puguh Patih Mataram, sar ĕ ng Kangj ĕ ng Pan ĕ mbahan, sadaya matur jumurung, ngiring sakarsana Sultan. Kacatur isukna deui, laj ĕ ng sami diistrenan, sar ĕ ng dipisalin kabeh, sinjang  kampuh  parang  rusak,  bolongsong ratna-kumambang,  duhung  sampana  jeung payung, kuluk lampit jeung kandaga. Miwah kuda tunggang hiji, sarawuh abah-abahna, calakatak jeung borongsong, rungkup beureum nganggo suat, ebegna garuda ng ĕ rab, andong sar ĕ ng apis-buntut,  nganggo  gomyong  tabur  perak. Sarta namana diganti, Ki Ngabehi Wirawangsa, dipasihan nama raden, Tum ĕ nggung Wiradadaha, bopatina  Sukapura,  ngabawah  abdining  ratu saeusina  Sukapura.  Ki  Samahita  dilandi,  den Tum ĕ nggung  Tanubaya,  Parakanmuncang  nu kareh. D ĕ mi Ki Astramanggala, sami dipasihan nama, Tum ĕ nggung Wiraangun Angun, Tanah Bandung  ka  bawah/ (Hermansoemantri  1979, 394–95)
Alih bahasa:
“Paduka  lalu  bersabda,  kepada  semua  yang berkumpul,  mengenai  keinginan  Kangjeng Sultan. Ketiga priyayi itu; Wirawangsa, Samahita, dan  begitu  pun  Astramanggala,  dikehendaki kenaikan pangkatnya. Oleh karena kesetiaannya, diberi  nama  Tumenggung,  diangkat  menjadi bupati (di) Sunda. Seluruh para bupati ataupun punggawa, mantri-mantri sepuh (tua) dan anom (muda), sudah pasti Patih Mataram dan Kangjeng Panembahan,  bersama-sama  memberi  hormat, seraya  menyetujui  kehendak  Sultan.  Tidak lama  setelah  itu,  besoknya  lagi,  (para  bupati) diberikan  perempuan  sebagai  istri,  disalin bajunya semua (dengan menggunakan) Sinjang Kampuh (bermotif) Parang Rusak , Bolongsong Ratna Kumambang , (dilengkapi dengan) Keris Sampana dan Payung, dan Topi Kuluk Lampit dan tempayan logam. Bersama dengan itu (diberikan pula)  satu  kuda  tunggangan,  beserta  pula perabotnya, calakatak (?) dan keranjang, penutup badan berwarna merah bersulam, kain alas untuk pelana kuda bermotif garuda terbang, tali temali
Piyagĕm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan M. Alnoza
pada dada dan hiasan kepala serta tali ekor yang berhiaskan rumbai-rumbai dengan bertaburkan perak.  Demikian  pula  nama  mereka  masing- masing diganti, yaitu Ki Ngabehi Wirawangsa diberi  nama  Raden  Tumenggung  Wiradadaha selaku bupati dan penguasa rakyat Sukapura. Ki Samahita diganti namanya menjadi Tumenggung Tanubaya, memerintah di derah Parakanmuncang, dan Ki Astramanggala dinamakan Tumenggung Wira Angunangun, memerintah daerah Bandung”
Sebagaimana  dijumpai  pada Sajarah Sukapura dan  secara  sekilas  disinggung dalam Sajarah Cikundul , pada dasarnya dapat dipahami bahwa Piyagĕm Sukapura merupakan bagian dari resolusi Sultan Agung pasca konflik pemberontakan Dipati Ukur. Piyagĕm Sukapura merupakan bagian tidak terlepaskan dari konteks politik  “balas  budi”  Sultan  Agung  terhadap pihak-pihak  yang  kontra  dengan  Dipati  Ukur di Priangan. Mengenai konteks peristiwa pada Piyagĕm Sukapura ini dengan keadaan geopolitik Mataram di Priangan, dibahas lebih lanjut pada subbab berikutnya.

## 3.2    Pembahasan
Hasil perbandingan antara keterangan pada Piyagĕm Sukapura dan sumber-sumber historis lain yang terkait dengan prasasti tersebut telah menimbulkan  suatu  postulat  baru.  Postulat dalam  penelitian  ini  hakikatnya  adalah  pokok utama uraian Piyagĕm Sukapura, yang dianggap sebagai representasi upaya Sultan Agung untuk mendistribusikan kuasanya di Priangan. Proses distribusi  kuasa  ini  diperlihatkan  melalui adanya  penyerahan  simbol-simbol  kuasa  yang khas, sebagaimana digambarkan pada Piyagĕm Sukapura  dan Sajarah  Sukapura .  Simbol- simbol  yang  dimaksud  itu  berupa  pemberian regalia-regalia dan juga gelar baru. Menurut M. Nugroho  dan  F.  La  Kahija  (2016,  521),  gelar kebangsawanan  (yang  dalam  hal  ini  termasuk pula  regalia)  bagi  orang  Jawa  memiliki  dua dimensi.  Di  satu  sisi,  gelar  kebangsawanan merupakan bagian dari identitas dan kebanggaan diri seseorang (penghargaan), namun di sisi yang lain gelar kebangsawanan merupakan pemosisian diri  seseorang  atas  suatu  struktur  masyarakat oleh penguasa yang berwenang. Oleh karena itu, pada dimensi kedua inilah, gelar kebangsawanan juga merupakan alat pengendali penguasa atas
subjek kuasanya agar mereka memenuhi hak serta kewajibannya secara proporsional.
Distribusi  kuasa  yang  disebut-sebut ini  segaris  lurus  dengan  sistem  kerajawian Jawa, sebagaimana disebut oleh P.M. Laksono (1985, 17).  Di dalam tesisnya yang membahas ketidakstabilan  konsep  kekuasaan  di  Jawa (khususnya  pada  periode  Mataram),  Laksono menyebut bahwa konsep kuasa di Jawa berakar dari  tradisi  Hindu-Buddha.  Penguasa  bagi orang  Jawa  berbudaya  Mataraman  merupakan perwujudan  dewa  di  dunia,  oleh  karena  itu sistem  yang  sang  penguasa  aplikasikan  bagi subjek  kuasanya  pun  mengimitasi  kehidupan pemerintahan para dewa. Proses imitasi ini secara religi-magis dianggap sebagai bagian dari tugas yang diemban sang penguasa dalam menjaga tata tentrem (mikrokosmos). Implikasi konkrit dari pengimitasian  sistem  pemerintahan  para  dewa ini, menimbulkan apa yang dikenal luas sebagai sistem mandala . Menurut Kobkua Suwannathat- Pian  (2003,  32),  mandala  adalah  suatu  sistem politik yang berkembang di Asia Tenggara yang menekankan adanya lingkaran kekuasaan raja-raja yang mengedepankan seorang raja terunggung sebagai maharaja tertinggi ( paramount leader ). Mandala  sifatnya  tidak  stabil  karena  selalu berhubungan  dengan  kepentingan  si  penguasa tertinggi dan kemungkinan-kemungkinan tertentu yang menyebabkan apakah jangkauan mandala bisa berkembang atau tidak. Sang maharaja yang paling unggul ini tidak benar-benar mengontrol langsung wilayah mandala -nya, namun raja-raja vasal yang berada di bawah pengawasannyalah yang memiliki fungsi kontrol tersebut.
Sampai  pada  tataran  ini  bisa  dikatakan bahwa ketiga daerah yang disebut dalam Piyagĕm Sukapura ini adalah bagian dari mandala Kerajaan Mataram Islam, sebagaimana para bupati yang diceritakan  dinaikkan  pangkatnya  oleh  Sultan Agung ialah alat kontrol Sultan Agung di Priangan sebagai  bagian  dari  mandala-nya.  Namun demikian, pertanyaan mengenai mengapa ketiga daerah ini yang dijadikan titik-titik pengawasan Sultan  Agung  masih  belum  terjawab  pada tataran ini. Oleh karena itulah analisis dengan pendekatan geopolitik menjadi penting sebagai media untuk mencapai jawaban dari pertanyaan
tersebut. Dengan demikian, hal-hal yang perlu ditinjau  kembali  adalah  kepentingan  nasional, konflik spasial antarnegara, perubahan kekuatan antarnegara, dan pengaruh jangka pendek dari fenomena  geopolitik  pada  suatu  negara  dalam dimensi temporal Kerajaan Mataram Islam abad ke-17.
Dari  segi  kepentingan  nasional,  bisa dikatakan bahwa Sultan Agung pada sepanjang pemerintahannya berusaha membangun hegemoni politiknya di seluruh Pulau Jawa. H.J. de Graaf (2020) dengan jelas dalam bukunya menyebut bahwa Sultan Agung adalah “ susuhunan agung ” (yang  dipertuan  agung),  sehingga  hal  ini berdampak dengan adanya tendensi klaim bahwa tidak ada yang lebih tinggi kuasanya di Pulau Jawa kecuali Sultan Agung. Tentu hal ini berimplikasi pada indikator kedua dalam meninjau fenomena geopolitik,  yaitu  konflik  spasial  antarnegara. Setelah berhasil menaklukan brang wetan (bagian timur Pulau Jawa), pada dasarnya Banten  dan VOC merupakan duri dalam daging bagi Sultan Agung. Kedua entitas kekuasaan itu merupakan penghalang Sultan Agung dalam mencapai status penguasa absolut Pulau Jawa.
Di  ranah  dinamika  kekuatan  Kerajaan Mataram  Islam  dan  entitas  penguasa  lain  di sekitarnya,  pemberontakan  Dipati  Ukur  dan kegagalan  penaklukan  Batavia  oleh  Sultan Agung  merupakan  suatu  peristiwa  titik  balik. Sebagaimana  disebut  pula  oleh  H.J.  de  Graaf (2020),  pasca  kegagalan  penaklukan  Batavia (yang  berbarengan  dengan  munculnya  Dipati Ukur), Sultan Agung mulai melaksanakan siasat diplomatik dalam mengimbangi saingan-saingan politiknya. Seperti diketahui bahwa pada periode yang  sama,  Banten  mulai  merapatkan  barisan dengan  sekutunya  Inggris.  Oleh  karena  itu, Kerajaan Mataram pun ketika itu juga tidak mau kalah  dengan  mendirikan  loji  bagi  Inggris  di Jepara (bahkan konon gelar “sultan” yang dipakai Sultan  Agung  pun  hadir  sebagai  bagian  dari bantuan Inggris). Wilayah tributer Mataram di luar Pulau Jawa pun juga diperketat pengawasannya, agar tidak membelot dan mendekat pada VOC yang bertekad untuk membangun loji dagang di Sumatera dan Kalimantan.
Di  luar  kondisi  yang  lebih  komperhensif mengenai kondisi geopolitik Kerajaan Mataram Islam pada pertengahan abad ke-17 sebagaimana dijelaskan di atas, pada dasarnya pengangkatan tiga  bupati  yang  disebut  dalam  Piyagĕm Sukapura  memiliki  kesinambungan  dengan indikator-indikator yang disebutkan sebelumnya. Dapat ditafsirkan bahwa pada dasarnya proses distribusi  kuasa  yang  disinggung  sebelumnya merupakan  bagian  dari  pengaturan  kembali sistem  pemerintahan  di  Priangan  oleh  Sultan Agung.  Seperti  yang  memang  dijumpai  pada keterangan  sejarah  yang  telah  disampaikan, sebelum  terbitnya  Piyagĕm  Sukapura,  kuasa Sultan Agung hanya didistribusikan pada seorang bupati wedana trah Bupati Sumedang. Pembagian kuasa terhadap tiga bupati Priangan bisa dianggap sebagai upaya Sultan Agung dalam memperkecil adanya  kemungkinan  pemberontakan  kembali sebagaimana terjadi pada periode sebelumnya. Tiga  bupati  pada  kasus  pemberontakan  Dipati Ukur  telah  terbukti  memihak  Sultan  Agung, sehingga tepat untuk dijadikan alat kontrol yang baru bagi Sultan Agung di Priangan.
Adapun  mengenai  posisi  daerah  pusat kekuasaan  “orang-orang  kepercayaan”  Sultan Agung ini, muncul suatu gejala baru yang secara tersirat  terjawab  dalam  manuskrip Sajarah Sukapura .  Penetapan  Kabupaten  Sukapura, Bandung, dan Parakanmuncang pada dasarnya menyebabkan wilayah dahulunya dikuasai Dipati Ukur menjadi semacam daerah tanpa tuan pasca padamnya pemberontakan Dipati Ukur. Wilayah tanpa  tuan  yang  dimaksud  ini  utamanya  di daerah  yang  berada  di  sebelah  barat  Sungai Citarum  (sekarang  masuk  wilayah  Kabupaten Cianjur). Sajarah Sukapura Pupuh VIII bait ke-2 menggambarkan daerah bekas pendudukan Dipati Ukur yang tidak masuk wilayah tiga kabupaten bentukan Mataram sebagai berikut:
“ saenggeus  umbulna  dibasmi,  teu  aya  deui umbulna,  jadi  tanah  suwung  bae,  eusina wungkul  somahan,  sesana  tina  boyongan… ” (Hermansoemantri 1979, 393)
Alih bahasa:
Piyagĕm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan M. Alnoza
“setelah umbulnya (para pendukung Dipati Ukur) dibasmi,  tidak  ada  lagi  umbulnya,  jadi  tanah kosong saja, isinya hanya warga biasa, sisa dari rombongan”
Melalui keterangan ini, dapat diperkirakan bahwa  ketika  itu  Sultan  Agung  menyisakan beberapa  bidang  daerah  di  sebelah  barat kabupaten-kabupaten  yang  ia  dirikan  sebagai lahan kosong. Lahan kosong ini sifatnya netral yang  berfungsi  sebagai  daerah  antisipasi  dari terjadinya konflik terbuka antara wilayah-wilayah otoritas Sultan Agung dengan musuh-musuhnya di barat (dalam hal ini Banten dan VOC). Wilayah Bandung,  Parakanmuncang  dan  Tasikmalaya yang bergunung-gunung juga memegang peranan penting, karena strategis sebagai benteng alami dalam  membendung  musuh-musuh  Mataram yang ingin menginfiltrasi Mataram via Priangan.
Wilayah  yang  bagi  Sultan Agung  sebagai wilayah tanpa tuan dan netral ternyata tidak benar- benar kosong seutuhnya. Daerah yang dimaksud dalam  penelitian  ini  adalah  wilayah  Cianjur. Menurut  keteranganYudi  Hilmawan  Ependi (2017,  60)  sesuai  dengan  manuskrip Sajarah Cikundul , di Cikundul (utara Cianjur sekarang) telah  berdiri  perkampungan  yang  mapan  pada tahun 1640-an. Pendiri perkampungan itu ialah Raden Jayasasana (Wira Tanu I), yang sebelumnya bermigrasi dari Sagaraherang (salah satu daerah pendukung Dipati Ukur) di Subang. Tokoh inilah yang  kemudian  menurunkan  bupati-bupati  di Cianjur,  yang  dikenal  sebagai  pendiri  Dinasti Wira Tanu. Mengingat adanya kedekatan antara
para  penguasa  Cianjur  dengan  pemberontakan Dipati  Ukur,  pemilihan  daerah  barat  Sungai Citarum  sebagai  daerah  netral  pada  akhirnya juga  berkaitan  dengan  faktor  pengendalian. Daerah yang dikuasai oleh seseorang yang pernah terlibat dalam pemberontakan tentu lebih sulit untuk dikendalikan.
Gambar 2. Peta Priangan dan Kerajaan Cirebon milik VOC dari tahun 1725, karya François Valentijn (Sumber: https://www.atlasofmutualheritage.nl)
Gambar 1. Visualisasi kondisi geopolitik Mataram Islam di Priangan berdasarkan Piyagĕm Sukapura dan keterangan sum- ber historis lain pada medio abad ke-17. Warna biru menandakan wilayah otoritas Kerajaan Mataram, warna putih mewakili daerah netral, warna merah mewakili wilayah otoritas VOC, dan warna kuning mewakili wilayah otoritas Kesultanan Banten (Sumber: Alnoza 2023)
Dampak  pendek  geopolitik  Kerajaan Mataram  Islam  di  Priangan  pada  pertengahan abad ke-17, pada akhirnya malah berbalik kepada Kerajaan Mataram Islam sendiri. Cianjur dikenal sebagai  daerah  di  Priangan  yang  paling  awal melakukan kontak dengan VOC di Batavia. Bisa dikatakan Cianjur merupakan kabupaten di Jawa Barat yang pertama kali diakui oleh VOC, sesuai dengan  catatan  VOC  yang  memberikan  Wira Tanu III gelar regent dan melengkapi gelarnya dengan Raden Adipati Aria Wira Tanu Datar III di  tahun  1703. Sajarah  Cikundul menjelaskan bahwa pada dasarnya pendirian Cianjur bermula dari dikirimnya utusan dari Cianjur ke Mataram untuk  memberikan  upeti.  Menurut  Muhamad Alnoza (2022, 33), hal ini hanya klaim Cianjur semata.  Keterangan  mengenai  sikap  tunduk Cianjur  pada  Mataram  di Sajarah  Cikundul menurut Alnoza sarat akan adanya keterangan yang ahistoris. Kedekatan VOC dengan Cianjur tentu tidak bisa dilepaskan dari hasil penanaman kopi di Cianjur yang menguntungkan VOC. Sejak mengetahui potensi penanaman kopi di Cianjur, kultivasi kopi  pun pada abad berikutnya di era penanaman kopi dan dominasi VOC di Priangan dimulai.  Terutama  setelah  Kerajaan  Mataram akhirnya bersepakat untuk menyerahkan Priangan pada tahun 1705 (Lasmiyati 2015, 220–21).

## 4.  Kesimpulan
Piyagĕm Sukapura pada dasarnya adalah salah satu bukti tertulis yang mereprsentasikan strategi geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan dengan entitas kekuasaan di sekitarnya pada pertengahan abad ke-17. Peristiwa kegagalan penaklukan Batavia dan pemberontakan Dipati Ukur, menjadi dua peristiwa titik balik kondisi geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan. Keterangan pada Piyagĕm Sukapura pada dasarnya mencerminkan adanya upaya Sultan Agung untuk mereorganisasi sistem pemerintahan di Priangan yang  dianggap  gagal  pada  masa  sebelumnya. Di  sisi  lain  kondisi  Kerajaan  Mataram  yang mulai mengubah strategi politik luar negeri, ikut menimbulkan  efek  “jaga  jarak”  Sultan Agung dengan  para  musuhnya.    Alih-alih  bersikap ganas  dan  ekspansif  sebagaimana  terjadi  pada awal abad ke-17, Sultan Agung pada pertengahan
abad ke-17 mulai melunak. Penafsiran tersebut dibuktikan dengan dimunculkannya zona netral oleh Sultan Agung di Priangan, sebagai upaya untuk  mengantisipasi  konflik  terbuka  dengan Banten dan VOC. Zona netral ini pada akhirnya malah  menimbulkan  entitas  kuasa  baru  yang merugikan Mataram sendiri, yang dalam hal ini adalah Cianjur.

## Referensi
Alnoza,  Muhamad.  2022.  “Sajarah  Cikundul: Hubungan  Patron-Klien”Semu”  Cianjur Dan Kesultanan Mataram Pada Abad XVII- XVIII” Jumantara:  Jurnal  Manuskrip Nusantara 13 (1): 19–35.
Boechari. 2012. “Epigrafi Dan Sejarah Kuno.” In Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti ,  3–28.  Jakarta:  Departemen Arkeologi FIB UI.
Damais, Louis-Charles. 1995. “Epigrafi Islam Di Asia Tenggara.” In Epigrafi Dan Sejarah Nusantara:  Pilihan  Karangan  Louis- Charles Damais , 167–222. Jakara: EFEO.
De Graaf, Hermannus Johannes. 2020. Puncak Kekuasaan  Mataram:  Politik  Ekspansi Sultan Agung . Jakarta: Matabangsa.
Ependi,  Yudi  Himawan.  2017. Raden  Aria Wiratanu  I:  Islamisasi  Dan  Transfor - masi Sosial Di Cianjur Abad XVII . Jakarta: Yayasan Omah Aksoro.
Hakim,  Zaenal.  2010.  “Pribadi  Dipati  Ukur Pahlawan  Sunda.” Sawomanila 1  (4): 151–62.
Hardjasaputra, A. Sobana. 2013. “Bandung.” In
Sejarah Kota-Kota Lama Di Jawa Barat , edited by Nina Herlina Lubis, 177–208. Bandung: Balai Pengelolaan Kepurbaka- laan, Sejarah,dan Nilai Tradisional.
Haryono, Timbul. 1999. “Sang Hyang Watu Teas Dan Sang Hyang Watu Kulumpang: Per- lengkapan Ritual Upacara Penetapan Sima Pada  Masa  Kerajaan  Mataram  Kuna.” Humaniora 12: 14–21.
Hermansoemantri, Emuch. 1979. “Sajarah Suka- pura: Sebuah Telaah Filologis.” Disertasi . Jakarta: Universitas Indonesia.
Holle, Karel Frederik. 1864. “Pijagem van Den Vorst  van  Mataram.” Tijdschrift  Voor
Piyagĕm Sukapura (1641 M): Geopolitik Kerajaan Mataram Islam di Priangan M. Alnoza
Indische Taal-. Land-En Volkenkunde XIII: 492–96.
———.  1869.  “Geschiedenis  Der  Preanger- Regenstschaapen.” Tijdschrift  Voor Indische Taal-. Land-En Volkenkunde 17: 316–68.
Hu, Zhiding, and Dadao Lu. 2016. “Re-Interpre- tation of the Classical Geopolitical Theo- ries in a Critical Geopolitical Perspective.”
Journal of Georgraphy Science 26 (12):
1769–84.
Laksono, Paschalis Maria. 1985. Tradisi Dalam
Struktur Masyarakat Jawa Kerajaan Dan
Pedesaan: Alih Ubah Modal Berfikir Jawa .
Yogyakarta: UGM Press. Lasmiyati, Lasmiyati. 2015. “Kopi Di Priangan Abad  XVIII-XIX.” Patanjala :  Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya 7 (2): 217. https://doi.org/10.30959/patanjala.v7i2.94.
Lasmiyati.  2016.  “Dipati  Ukur  Dan  Jejak Peninggalannya  Di  Kecamatan  Ciparay, Kabupaten Bandung.” Patanjala: Jurnal Penelitian  Sejarah  dan  Budaya 8  (3): 381–96.
Lubis,  Nina  Herlina.  1998. Kehidupan  Kaum Menak  Priangan  1800-1942 .  Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
———.  2003. Sejarah  Kabupaten  Bandung, Konsentrasi Kajian Kabupaten Bandung Dalam  Perspektif  Sejarah .  Bandung:
Lembaga  Pengabdian  Kepada  Masyara- kat  UNPAD  bekerjasama  dengan  Badan Pengembangan  Infomasi  Daerah  Kabu- paten Bandung.
Nugroho, Mahendra Dwi Satrio, and Y. Franz La Kahija.  2016.  “Makna  Pemakaian  Gelar Kebangsawanan Jawa.” Jurnal Empati 5 (3): 518–23.
Remmelink, Willem. 2022. Babad Tanah Jawa: The  Chronicle  of  Java .  Leiden:  Leiden
University Press.
Scholvin, Sören. 2016. Geopolitics: An Overview of Concepts and Empirical Examples From International  Relations .  Helsinki:  The Finnish Institute of International Affairs. Surianingrat, Bayu. 1982. Sajarah Cianjur Sareng Raden Aria  Wira  Tanu  Dalem  Cikundul Cianjur . Jakarta: Rukun Warga Cianjur.
Suwannathat-Pian, Kobkua. 2003. Asia Tenggara: Hubungan  Tradisional  Serantau .  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Trigangga. 2015. Prasasti & Raja-Raja Nusan - tara . Jakarta: Museum Nasional Jakarta. Widiyanto, Y. Sigit, S. Dloyana Kusumah, Eliza- beth T. Gurning, and Yusar Purnama. 1999. Sajarah  Cikundul:  Kajian  Sejarah  Dan Nilai Budaya . Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Jakarta Direktorat  sejarah  dan  Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departe- men Pendidikan dan Kebudayaan.
Zakaria,  Mumuh  Muhsin.  2008a.  “Kerajaan
Sumedang  Larang.”  In Disampaikan Dalam  Diskusi  Penulisan  Buku  Sejarah Sumedang Dari Masa Ke Masa Tanggal 5
Agustus 2008 . Unpublish Work.
———. 2008b. “Sumedang Pada Masa Pengaruh Kesultanan Mataram (1601-1706).” In Dis - kusi Penulisan Buku “Sejarah Sumedang Dari Masa Ke Masa.” . Unpublish Work.
———. 2011. Priangan Dalam Arus Dinamika Sejarah . Bandung: Masyarakat Sejarawan Indonesia Cabang Jawa Barat Press.

## Sumber Internet
Valentijn, François. 2023. Map showing part of the island of Java. Accessed January 22, 2023. https://www.atlasofmutualheritage. nl/en/page/4101/map-showing-part-of-the- island-of-java