## Journal of S ocial and Economics Research
Volume 3, Issue 1, June 2021 P-ISSN: 2715-6117             E-ISSN: 2715-6966 Open Access at: http://idm.or.id/JSER INFO ARTIKEL ABSTRAK Koresponden Wellizar wellizar.ubh@gmail.com
Hendra hendra12@gmail.com
Kata kunci:
Copyright © 2021  JSER. All rights reserved.

## UPAYA POLRES PASAMAN BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

## WEST PASAMAN POLRES EFFORT TO ERADICATE CRIMINAL ACTS OF ONLINE GAMING
Fenomena judi online yang marak sekarang ditemui di dalam masyarakat terutama di warung-warung internet atau dengan menggunakan laptop adalah judi togel. Permasalahan adalah: 1) Faktor apa yang mendorong Tindak Pidana Perjudian Online? 2) Bagaimana Upaya Polres Pasaman Barat Dalam Memberantas Tindak  Pidana  Perjudian  Online?  3)  Apakah  Kendala  Yang Dihadapi  Polres  Pasaman  Barat  dalam  Memberantas  Tindak Pidana Perjudian Online ? Dalam melakukan Penelitian penulis menggunakan  metode  yuridis  empiris  yang  mencakup  data sekunder  dan  data  primer  melalui  wawancara  dan  studi dokumen.  Lokasi  penelitian  di  Polres  Pasaman  Barat.  Hasil penelitian  adalah;  1)  Bahwa  Faktor  yang  mendorong  pelaku Tindak  Pidana  judia  Online  berkaitan  dengan  Pesatnya perkembangan kemajuan teknologi telekomunikasi, media, dan informatika serta meluasnya pergerakan infrastruktur informasi global;  2)  Bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  Pasaman Barat  Dalam  Memberantas  tindak  Pidana  Perjudian  Online dengan melakukan langkah preventif dan represif yaitu: upaya preventif  dengan  melakukan  kerjasama  dengan  beberapa  ISP (Internet  Service  Provider)  atau  penyedia  jasa  internet  untuk menutup semua situs-situs yang berpotensi bermuatan konten perjudian,  Memberikan  Himbauan  Melalui  Iklan  Tentang Bahaya Perjudian, dibentuknya Polmas (Polisi masyarakat), dan Melakukan  Operasional  dan  pemeriksaan  Warung  Internet. Sedangkan  langkah  represifnya  melalui  penegakan  terhadap hukum  pidana.  3)  kendalannya  adalah:  a)  Kurangnya Sumberdaya  Manusia;  b) Kurangnya  sarana  dan  Prasarana;  c) terdapatnya  dualisme  persepsi  hukum,  khususnya  masalah penetapan sanksi,yaitu  KUH dan Pasal 45 ayat (1) UU No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
E-mail: wellizar.ubh@gmail.com 1 , hendra12@gmail.com 2
Wellizar 1 , Hendra 2 1,2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping
pemberantasan, tindak pidana, judi online
Website: http://idm.or.id/JSER
hal: 30 - 39

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Correspondent:
Wellizar wellizar.ubh@gmail.com Hendra hendra12@gmail.com keywords: eradication, crime, online gambling
Website: http://idm.or.id/JSER page: 30 – 39
The phenomenon of online gambling that is currently widespread in society,  especially  in  internet  cafes  or  by  using  a  laptop,  is  lottery gambling.  The  problems  are:  1)  What  factors  drive  the  Crime  of Online Gambling? 2) How are the West Pasaman Police Efforts in Eradicating  the  Crime  of  Online  Gambling?  3)  What  Are  the Obstacles Faced by the West Pasaman Police in Combating the Crime of  Online  Gambling?  In  conducting  the  research,  the  author  uses empirical  juridical  methods  which  include  secondary  data  and primary data through interviews and document studies. The research location is at the West Pasaman Police. The research results are; 1) Whereas the factors that encourage perpetrators of online gambling crimes  are  related  to  the  rapid  development  of  advances  in telecommunications, media and information technology as well as the widespread  movement  of  global  information  infrastructure;  2)
Whereas the efforts made by the West Pasaman Police in eradicating criminal acts of online gambling by taking preventive and repressive measures,  namely:  preventive  efforts  by  collaborating  with  several ISPs (Internet Service Providers) or internet service providers to close all  sites  that  have  the  potential  to  be  loaded  gambling  content, providing  advice  through  advertisements  about  the  dangers  of gambling,  the  establishment  of  Polmas  (community  police),  and conducting  operations  and  inspections  of  internet  cafes.  While  the repressive measures through the enforcement of criminal law. 3) the constraints are: a) Lack of Human Resources; b) Lack of facilities and infrastructure;  c)  the  existence  of  dualism  in  legal  perception, especially the problem of determining sanctions, namely the Criminal Code and Article 45 paragraph (1) of Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.
Copyright © 2021 JSER. All rights reserved.

## PENDAHULUAN
Perjudian  secara  tegas  dinyatakan  didalam  Kita  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  sebagai  kejahatan  terhadap  kesopanan,  sehingga  para  pelakunya  dapat dikenai  suatu  sanksi  pidana.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  yang dimaksud dengan “judi” adalah “Permainan yang memakai uang/barang berharga sebagai  taruhan  (seperti  main  dadu,  kartu)”.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan “berjudi” adalah:   mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih  besar  daripada  jumlah  uang/harta  semula.  Bermain  dadu  (kartu  atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).
A. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, tidak ada  penjelasan  secara  detail  defenisi  dari  perjudian,  namun  dalam  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP, Pasal 303 ayat (3) berbunyi : “Yang dimaksud  dengan  permainan  judi  adalah  tiap-tiap  permainan,  di  mana
kemungkinan  untuk  menang  pada  umumnya  bergantung  pada  peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
B. Perjudian  merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  yang  dalam  proses  sejarah hingga perkembangannya sangat susah diberantas. Dengan demikian, perjudian dapat  menjadi  penghambat  dalam  tujuan  pembangunan  nasional  yakni kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional.
C. Maraknya  judi  di  masyarakat  jelas  akan  merusak  berbagai  sistem  sosial masyarakat itu sendiri. Ironisnya, di Indonesia para penjudi ini didominasi oleh kalangan  menengah  ke  bawah  yang  kehidupan  ekonominya  pas-pasan ( https://faktabanten.co.id/blog/2017/04/20/ini-dia-dampak-negatif-bagi-yang-hobi- bermainjudi/#:~:text=Kebiasaan%20judi%20disamping%20menimbulkan%20masalah,un tuk%20terjadinya%20kejahatan%20yang%20lain), mengadu nasib dan peruntungan, sedikit demi sedikit uang didompet habis, kemudian harta benda dijual, rumah dan tanah digadaikan bahkan ada kasus sang anak dan istri pun dijadikan taruhan guna membayar hutang-hutang dari kekalahan judinya.
D. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang kian pesat, kegiatan berjudi pun mengalami peralihan ke judi online yang lebih praktis dan lebih aman dilakukan.  Fenomena judi online yang sekarang marak terjadi adalah judi togel online, yang banyak sekali ditemukan di tengah masyarakat terutama di warung- warung internet, atau dengan menggunakan laptop dalam menjalankan aktivitas tersebut, atau bahkan lewat smartphone yang memiliki fasilitas pendukung atau aplikasi pendukung bermain judi togel online ( Sadjijono, 2010).
E.  Kepolisian sebagai aparat penegak hukum esensinya menegakkan hukum positif dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang memiliki tugas pokok sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 tersebut diklasifikasikan  menjadi  tiga,  yakni:  memelihara  keamanan  dan  ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Azis, 2012).
F.  Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu Daerah yang masih dalam taraf berkembang dari sisi sosial masyarakatnya, yang mana tindak pidana perjudian sering terjadi di daerah tersebut, karena kurangnya kesadaran di daerah tersebut akan  bahayanya  tindak  pidana  perjudian,  maka  dari  itu  perlunya  upaya  dari kepolisian resor Pasaman Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Pasaman Barat. Berdasarkan uraian diatas, maka dilakukan penelitianlebih  lanjut  dengan  rumusan  masalah:  1)  Faktor  apakah  yang mendorong  Tindak  Pidana  Perjudian  Online?;  2)  Bagaimana  Upaya  yang dilakukan  oleh  Polres  Pasaman  Barat  Dalam  Memberantas  Tindak  Pidana Perjudian Online? 2) Apakah Kendala yang Dihadapi Polres Pasaman Barat dalam Memberantas Tindak Pidana Perjudian Online?
G. Pendekatan dalam penelitian ini yuridis empiris yang mencakup pada data primer yang langsung didapat dari lapangan, dalam hal ini adalah Polres Pasaman Barat.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan dalam penelitian ini yuridis empiris yang mencakup pada data primer yang langsung didapat dari lapangan, dalam hal ini adalah Polres Pasaman Barat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Faktor yang mendorong Tindak Pidana Perjudian Online
Pesatnya  perkembangan  kemajuan  teknologi  telekomunikasi,  media,  dan informatika  atau  disingkat  teknologi  telematika  serta  meluasnya  pergerakan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di bidang industri  perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan ekonomi  berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa (Riswandi, 2003).
Realita yang ada di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasaman Barat saat ini, yaitu maraknya  perjudian  di  lingkungan  masyarakat,  baik  kalangan  ekonomi  lemah, menengah, maupun atas. Adapun contoh kasus perjudian yang terjadi di  wilayah hukum  Kepolisian  Resor  Pasaman  Barat  dalam  perkara  atas  nama  ROKIM  Alias ROHIM Bin DASA yang ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Perjudian pada  hari  Rabu  tanggal  18  Juli  2018  sekitar  pukul  21.00,  bertempat  di  warung seberang  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  yang  beralamat  di  Jorong  Jambak  Selatan Nagari Persiapan Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat.

## Upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  Pasaman  Barat  Dalam  Memberantas  Tindak Pidana Perjudian Online
Di wilayah hukum Polres Pasaman Barat, data tindak pidana perjudian online sama sekali tidak ditemui, sementara informasi yang  diproleh secara langsung dari pelaku perjudian online, menandakan tindak pidana telah menjadi penyakit masyarakat.
Dari  data  yang  didapatkan  oleh  penulis,  melalui  wawancara  melalui  orang  yang sedang memainkan perjudian online diwarung internet, di daerah Simpang empat, dapat dilihat bahwa jenis perjudian online yang lebih banyak dimainkan oleh pelaku perjudian online adalah perjudian Togel atau Toto gelap. Alasan pelaku melakukan perjudian  online  hanyalah  untuk  iseng  semata.  Walaupun  alasan  yang  diberikan pelaku hanya iseng-iseng, namun dalam kenyataannya, pelaku melakukan perjudian itu  secara  terus  menerus,  karena  pelaku  mengalami  kekalahan,  sehingga  muncul keinginan untuk menang, dan ingin mencoba lagi.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  pasaman  Barat  dalam  Memberantas  Perjudian online adalah sebagai berikut;

## 1. Bersifat Preventif
Upaya penanggulangan dengan cara preventif ini tidak memakai sarana pidana, akan tetapi berusaha memanfaatkan potensi-potensi di dalam masyarakat secara terpadu.  Langkah  awal  dalam  mencegah  perjudian  melalui  internet  adalah sebagai berikut:
a. Menutup semua akses ke situs-situs perjudian online .
Menurut  bapak  Ipda  Donal,  S.H.,  M.H.,  selaku  Kepala  Unit  Tipidum  Polres Pasaman Barat, melakukan kerjasama dengan beberapa ISP (Internet Service
Provider), atau penyedia jasa internet, untuk menutup semua situs-situs yang berpotensi  bermuatan  konten  perjudian,  karena  semua  warung  warung internet  yang  ada  di  Pasaman  Barat  pasti  menggunakan ISP  seperti  Speedy, Wanxp,  Dashnet  dan  lain-lain (Wawancara  dengan  Kanit  Pidum  Polres Pasaman Barat Tanggal 01 Juli 2020).
b. Memberikan Himbauan Melalui Iklan Tentang Bahaya Perjudian Langkah  tersebut  dilakukan  dengan  memberikan  teguran,  atau  peringatan, melalui  iklan  media-media  sosial  yang  saat  ini  sudah  banyak  digunakan sebagai alat untuk melakukan promosi, pemberitahuan dan lain-lain. Membuat larangan, untuk membuka situs-situs yang memuat konten perjudian dengan mencantumkan kalimat larangan disertai  sanksi. Kemudian membuat poster atau selebaran yang ditempel di warung-warung internet dan tempat di mana masyarakat dapat mengakses internet.
c. Dibentuknya Polmas (Polisi masyarakat) Pembentukan  Polisi  Masyarakat  (Polmas)  dan  Keamanan  dan  Ketertiban masyarakat  (Kantibnas)  yang  terdapat  dimasing-masing  kecamatan.  System tersebut dilakukan dengan cara mendekatkan diri pada masyarakat, dan harus mengetahui  kejadian  apa  yang  terjadi  dimasyarakat,  dengan  tujuan  selain mendekatkan diri aparat Kepolisian kepada masyarakat, juga bertujuan untuk mencari dan memperoleh informasi dari masyarakat tentang kejahatan yang terjadi di lingkungan yang dimaksud.
d. Melakukan Operasional dan pemeriksaan Warung Internet
Langkah yang terakhir yaitu dengan melakukan razia pada warung internet secara berkala, dan terpusat pada suatu wilayah yang dicurigai saja. selain itu melarang warung internet buka 24 jam karena dapat menimbulkan kejahatan baru pada malam hari.

## 2.  Upaya Represif Melalui Penegakan Hukum
Menurut  Soerjono  Soekanto,  penegakan  hukum  ( law  enforcement )  menghendaki empat  syarat,  yaitu:  adanya  aturan,  adanya  lembaga  yang  akan  menjalankan peraturan  itu,  adanya  fasilitas  untuk  mendukung  pelaksanaan  peraturan  itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu (Soekanto, 1987).  Sedangkan  menurut  Satjipto  Rahardjo  (1987)  pengamatan  berlakunya hukum secara lengkap ternyata melibatkan berbagai unsur sebagai berikut:
1.  Peraturan sendiri.,
2.  Warga negara sebagai sasaran pengaturan,
3.  Aktivitas birokrasi pelaksana.
4.  Kerangka  sosial-politik-ekonomi-budaya  yang  ada  yang  turut  menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.
Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas  dapatlah  ditarik  suatu  kesimpulan sementara,  bahwa  masalah  pokok  dari  pada  penegakan  hukum  sebenarnya terletak  pada  faktor-faktor  yang  mungkin  mempengaruhinya.  Faktor-faktor tersebut  mempunyai  arti  yang  netral  sehingga  dampak  positif  atau  negatifnya terletak  pada  isi  dari  faktor  tersebut.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  law enforcement tersebut adalah ( Satjipto Rahardjo, 1987):
1.  Faktor  hukumnya  sendiri,  yang  didalam  hal  ini  mengenai  Undang-undang saja.
2.  Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
3.  Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4.  Faktor  masyarakat,  yakni  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut berlaku  atau diterapkan.
5.  Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya karena semuanya  merupakan  esensi  dari  penegakan  hukum.  Dalam  penegakan  hukum terhadap  tindak  pidana  perjudian  online  ini  Pihak  Kepolisian  melakukan  upaya penindakan  melalui  proses  peradilan  Pidana  yang  dilaksanakan  berdasarkan ketentuan  hukum.  Hal  ini  didasarkan  pada  proses  peradilan  pidana  sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Proses peradilan pidana dimulai dari adanya informasi tentang tindak pidana.
AKP. Omri Yan Sahureka, S.H., S. Ik selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pasaman  Barat  mengatakan,  bahwa  dalam  penanganan  perkara  pidana  semua laporan polisi yang masuk tentang adanya dugaan tindak pidana memiliki kesamaan dalam penanganannya. Artinya Kepolisian akan menangani semua dugaan tindak pidana  yang  dilaporkan  tanpa  adanya  perbedaan  tertentu  dalam  penanganannya. Namun  demikian,  terdapat  perkara  tertentu  yang  menjadi  skala  prioritas  di antaranya ( Wawancara pada tanggal 01 Juli 2020 Pukul 10.30 Wib): a.  Pencurian dengan pemberatan
b.  Pencurian dengan kekerasan
c.  Pencurian Kenderaan bermotor
d.  Kejahatan Narkotika
e.  Pembunuhan
f.  Kekerasan Dalam Rumah Tangga
g.  Perjudian
Adapun tahapan-tahapan penanganan perkara pidana pada Polres Pasaman  Barat adalah sebagai berikut (Wawancara pada tanggal 01 Juli 2020 Pukul 10.30 Wib):
1.  Adanya  laporan  polisi  yang  diajukan  oleh  seseorang  merupakan  dasar  proses suatu perkara pidana.
2.  Setelah  adanya  laporan  polisi  tersebut,  maka  Pimpinan  Kepolisian (Kapolda/Kapolres/Kapolsek)
3.  memberikan disposisi terhadap Laporan Polisi tersebut kepada unit yang ditunjuk untuk menindaklanjuti Laporan Polisi tersebut.
4.  Langkah  selanjutnya adalah  dilakukan  interogasi  awal  terhadap  pelapor  untuk mendapatkan informasi awal tentang peristiwa yang dilaporkan.
5.  Dengan  didapatkannya  informasi  awal  maka  langkah  selanjutnya  adalah dilakukannya penyelidikan.
6.  Selanjutnya dilakukan Gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau tidak.
7.  Apabila  peristiwa  tersebut  merupakan  tindak  pidana,  maka  dikeluarkan  Surat Perintah  Penyidikan  dan  Surat  Pemberitahuan  Dimulainya  Penyidikan  untuk disampaikan kepada Penuntut Umum.
8.  Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi dan tersangka
9.  Penyitaan  dan  melakukan  tindakan  hukum  sesuai  dengan  petunjuk  Penuntut Umum sehingga berkas perkara tersebut siap untuk disidangkan di Pengadilan

## 3.  Kendala  Yang  Dihadapi  Polres  Pasaman  Barat  dalam  Memberantas  Tindak Pidana Perjudian Online
Berbicara tentang kendala dalam suatu hal tertentu berarti kita membahas tentang kelemahan atau kekurangan dari suatu sistim yang sudah dibangun dalam suatu unit  kerja.  Sebaik  apaun  sistim  yang  dibentuk  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  pasti  ada  kendala  dalam  pelaksanaannya.  Namun  demikian kendala  tersebut  bukanlah  berarti  mengurangi  semangat  untuk  terus memperbaiki  sistim  yang  ada.  Begitu  juga  dalam  penyelesaian  permasalahan hukum.  Dalam  memberantas  suatu  tindak  pidana  tidaklah  semudah membalikkan telapak  tangan. Akp  Omri  Yan  Sahureka (Wawancara  tanggal  01 Juli 2020 Pukul 11.00 Wib) menambahkan bahwa setiap pelaku tindak pidana akan terus  berupaya  mencari  celah  agar  tidak  terjerat  dalam  proses  pidana.  Hal  ini adalah suatu keniscayaan dalam prakteknya. Untuk memberantas tindak pidana Perjudian  Online  ini  sendiri  pihak  Kepolisian  pada  Polres  Pasaman  Barat  juga memiliki beberapa kendala diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1.  Kurangnya Sumberdaya Manusia
Kekurangan sumberdaya manusia merupakan suatu hal yang boleh dikatakan klasik di setiap satuan kerja Polres seluruh Indonesia. Hampir dapat dipastikan bahwa  di  setiap  Polres  selalu  mengeluhkan  kurangnya  personil  guna mempercepat penanganan perkara ataupun pelayanan masyarakat. Sehingga kendala yang seperti  ini dipatikan dialami oleh semua Polres-polres, namun demikian  tidak  mungkin  penegakan  hukum  tidak  dilayani  meskipun  dalam kondisi yang serba terbatas. Penanganan perkara dan pelayanan masyarakat harus  tetap  ditumakan  walau  dalam  keterbatasan  tersebut.  Sebagai  contoh dalam  satuan  reskrim  hanya  memiliki  8  (delapan)  orang  penyidik  yang memeriksa  perkara  mulai  dari  pemberkasan  sampai  dengan  pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka. Hal ini berlaku untuk masing-masing penyidik.
Lebih  lanjut  Kasat  Reskrim  Polres  Pasaman  Barat  tersebut  mengungkapkan bahwa saat ini setiap Penyidik sudah menangani masing masing 60 sampai 70 perkara  yang  harus  diselesaikan  untuk  disidangkan  ke  Pengadilan.  Hal  ini memaksa Penyidik-penyidik bekerja siang dan malam tanpa kenal lelah demi penangana perkara.
2.  Kurangnya sarana dan Prasarana Sebanding dengan personalia tersebut di atas, kurangnya sarana dan prasarana dalam proses hukum ini tentu menjadi suatu kendala yang berarti bagi personil yang bertugas. Bagaimana mungkin dalam bertugas masing-masing personil menggunakan  fasilitas  pribadi,  padahal  pekerjaan  tersebut  adalah  untuk kepentingan Negara.
3.  Kendala Dalam Peraturan Perundang-undangan Penerapan  hukum  kepada  pelaku  perjudian  online  dilihat  dari  kendala peraturan  perundang-undangan,  bahwa  perundang-undangan  yang  ada mengatur tindak pidana perjudian online atau menggunakan system elektronik ialah  UU  No.  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik. Namun  undang-undang  tersebut  menimbulkan  dualisme  persepsi  hukum, khususnya masalah penetapan sanksi yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan “Setiap orang yang mem enuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah),  sedangkan  dalam  pengaturan  KUHP  Pasal  303  ayat  (1)  di  ancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak  Rp.  25.000.000,00  (Dua  puluh  lima  juta  rupiah).  Hal  ini  jelas mempersulit penegak hukum dalam pemberian hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian secara online.
Selanjutnya  alat  bukti  yang  digunakan  dalam  tindak  pidana  perjudian  yang menggunakan elektronik, Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) Undang-undang ITE, penggeledahan  dan  penyitaan  harus  dilakukan  atas  izin  Ketua  Pengadilan Negeri  setempat  dalam  waktu  satu  kali  dua  puluh  empat  jam,  hal  ini  sulit diwujudkan,  karena  tidak  dimungkinkan  mendapat  surat  izin  dari  Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk melakukan hal tersebut dalam waktu yang sesingkat itu. Kasus yang menjadi bahan pembicaraan dan atau pembahasan dikalangan masyarakat menjadikan masyarakat hanya membicarakan tentang rasa  keadlian  tanpa  mempertimbangkan  dampak  dari  hukum  yang ditimbulkan  perbuatan  negatif  itu  dan  menjadikan  masyarakat  untuk  dekat terhadap  perilaku  pidana.  Masyarakat  hendaknya  didekatkan  kepada penyuluhan hukum dan Negara memang betul-betul memberantas kemiskinan untuk menekan bahkan menghapus tindak pidana perjudian yang diakibatkan dari kurangnya pendidikan dan lemahnya ekonomi masyarakat itu sendiri. Oleh  karena  undang-undang  tentang  penerapan  hukum  terhadap  tindak pidana  perjudian  online  ini  melalui  Undang-undang  ITE  sulit  untuk diterapkan,  maka  Penyidik  melalui  Penuntut  Umum  lebih  memilih menerapkan KUHP. Sehingga perkara perjudian online tersebut masih belum bisa diterapkan dengan UU ITE.

## SIMPULAN DAN SARAN Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  tersebut  di  atas  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Bahwa  Faktor  yang  mendorong  Tindak  Pidana  Perjudian  Online  berkaitan dengan:
a. Pesatnya  perkembangan  kemajuan  teknologi  telekomunikasi,  media,  dan informatika atau disingkat teknologi telematika, serta meluasnya pergerakan infrastruktur informasi global telah merubah juga pola dan cara kegiatan bisnis di  bidang  industri  perdagangan  dan  pemerintahan.  Perkembangan  ekonomi
berbasis ilmu pengetahuan dan masyarakat informasi telah menjadi paradigma global yang dominan;
b. Mudahnya mengakses situs-situs perjudia online;
c. Lingkunganyangmemberikan kesempatan.
2. Bahwa  upaya  yang  dilakukan  oleh  Polres  Pasaman  Barat  Dalam  Memberantas Tindak  Pidana  Perjudian  Online  dengan  melakukan  langkah  preventif  dan represif.  Upaya  preventif  yaitu;  a)  melakukan  kerjasama  dengan  beberapa  ISP ( Internet Service Provider ) atau penyedia jasa internet untuk menutup semua situs- situs  yang  berpotensi  bermuatan  konten  perjudian;  b)  Memberikan  Himbauan Melalui  Iklan  Tentang  Bahaya  Perjudian;  c)  Dibentuknya  Polmas  (Polisi masyarakat); dan d) Melakukan Operasional dan pemeriksaan Warung Internet. Sedangkan langkah represifnya melalui penegakan hukum pidana.
3. Adapun  Kendala  Yang  Dihadapi  Polres  Pasaman  Barat  dalam  Memberantas Tindak Pidana Perjudian Online adalah; a) Kurangnya Sumberdaya Manusia;b) Kurangnya sarana dan Prasarana; c)  terdapatnya dualisme hokum yaitu KUHP dan UU ITE sehingga mempersulit penindakan,

## Saran
Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan konstribusi bagipemerintah sebagai berikut:
1.  Perlu peningkatan pengawasan dari penegak huk um.
2.  Diharapkan  kepada  pemegang  kebijakan  di  lingkungan  Polri  mengupayakan personil  kepolisian  ditempatkan  sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing bidang  fungsi  kepolisian,  khususnya  bagian  reserse  kriminal  untuk mempercepat penanganan perkara.
3.  Selain  penempatan  dan  penambahan  personil  kepolisian,  juga  pemenuhan sarana  dan  prasarana  untuk  mempermudah  kepolisian  dalam  mengungkap tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi dan kemajuan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Azis, Asrul. 2012. Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) dalam Perpektif Kriminologi ,”Jurnal Ilmiah, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, hal. 2.
Riswandi, Budi Agus. 2003. Hukum dan Internet , Yogyakarta, UII Press, hal. 3-4.
Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.
PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 479.
https://faktabanten.co.id/blog/2017/04/20/ini-dia-dampak-negatif-bagi-yang- hobi-
bermainjudi/#:~:text=Kebiasaan%20judi%20disamping%20menimbulkan%20 masalah,untuk%20terjadinya%20kejahatan%20yang%20lain.  Diakses  tanggal 17 Agustus 2020 Pukul 11.00 Wib.
Rahardjo, Satjipto. 1987. Permasalahan Hukum di Indonesia , Alumni, Bandung, hal 24
Sadjijono. 2010. Memahami Hukum Kepolisian , Yogyakarta, LaksBang Pressindo, hal. 109.
Soekanto, Soerjono. 1987. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum , Bina Aksara, Jakarta,
1987, hal 9.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.