TRANSFORMASI PERAN DAN FUNGSI ZAKAT (Aktualisasi Pemikiran Kyai Sahal dalam Pemberdayaan Zakat)
Eldwin Muhammad 1 , Asyari Hasan 2
(Magister Perbankan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, email: 1
eldwinmuhammad@gmail.com , 2 asyari.hasan@uinjkt.ac.id )
Abstrak: Sebagai  salah  satu  bentuk  ajaran  agama  dengan  cirinya  yang  khas sebagai ibadah di satu sisi dan sekaligus bermakna sosial (kemanusian) pada sisi yang  lain,  zakat  dengan  segala  varian  dan  jenisnya  harus  benar-benar  bisa diberdayakan sebagai bagian perwujudan Islam rahmat li al-alamin . Zakat harus bisa  dihadirkan  sebagai  institusi  agama (syari’at) yang  dekat  dan  akrab  sebagai etika sosial masyarakat, bukan saja sebagai jembatan penghubung antara mustahiq dan muzakki. Lebih  dari  itu,  kehadiran  zakat  juga  harus  (dimaksimalkan)  bisa sebagai  solusi  terhadap  berbagai  problem  sosial  kemasyarakatan  seperti kemiskinan,  kebodohan  dan  keterbelakangan  lainnya.  Tulisan  tentang  aktualisasi pemikiran  Kyai  Sahal  tentang  zakat  ini  merupakan  hasil  penelusuran  terhadap literatur-literatur  yang  berkaitan  dengan  pemikiran  tersebut.  Selain  sebagai jawaban atas kegelisahan penulis terhadap model pelaksanaan dan distribusi zakat yang  hingga  saat  ini  belum  bisa  secara  maksimal  memberikan  manfaat  secara nyata  dan  memiliki  nilai  produktif  khususnya  bagi  sasaran  dari  zakat  (harta)  itu sendiri,  tulisan  ini  bisa  menjadi  kajian  dan  referensi  pengelolaan  zakat  sehingga benar-benar bermanfaat sebagai indikator ekonomi dan kesejahteraan.
Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan, Sosial, Kemanusiaan, Kemiskinan

## PENDAHULUAN
Secara  sadar  harus  diakui  bahwa  ekonomi  merupakan basic  need setiap manusia  yang  tidak  bisa  diperdebatkan  pengaruhnya  bagi  keberlangsungan kehidupan  baik  secara  sosial,  budaya  maupun  peradaban.  Tanpa  adanya kecukupan  secara  ekonomi  bisa  berimplikasi  munculnya  permasalahan- permasalahan  sosial,  seperti  kemiskinan,  kebodohan  dan  keterbelakangan  sosial lainnya. 1 Dalam  konteks  yang  lebih  sensitif,  berlarutnya  problem  ekonomi  juga bisa  berimbas  pada  keterpurukan  peran  agama  dengan  segala  perangkatnya  di
1 Fajriawati, “Dampak  Perekonomian  Terhadap  Masyarakat  Miskin  Di  Lingkungan  Kampung Nelayan  Kecamatan  Medan  Labuhan” Dalam  Ekonomikawan:  Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Dan  Studi Pembangunan 16, No. 2 (2016): 2.
mata masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan-pembenahan baik secara strategis-teologis  maupun  teknis-sosiologis  sehingga  hal-hal  terkait  ekonomi tersebut bisa diselesaikan. 2
KH.  Muhammad  Ahmad  Sahal  bin  Mahfudh  bin  Abdus  Salam  Al-Hajaeni atau yang lebih dikenal  dengan sebutan Kyai Sahal adalah salah satu tokoh besar yang pernah dimiliki bangsa Indonesia. Sebagai tokoh yang lahir, hidup, tumbuh, berkembang  dan  wafat  di  pesantren, 3 Kyai  Sahal  dikenal  sebagai  sosok  yang sangat  mengedepankan  harmoni  sosial  dan  jauh  dari  kesan  menonjolkan  diri. 4 Selain  menguasai hasanah klasik  (kitab  kuning)  secara  mendalam  beliau  juga sosok  yang  mampu  berinteraksi  secara  aktif  dengan  berbagai  bidang  keilmuan (modern) lainnya, seperti kemasyarakat dan juga sosial ekonomi. 5
Dari  persinggungan  antara  pengetahuan  klasik  dan  modern  ini,  Kyai  Sahal mengarungi  petualangannya  baik  sebagai  sosok  ulama’,  intelektual  maupun organisastoris  (aktifis  sosial).  Sebagai  orang  pesantren,  dengan  kepakarannya  di bidang  fiqih,  bahasa  dan  kemasyarakatan,  beliau  berusaha  mengartikulasikan pemikirannya  dalam  konsep  teoritik  dan  aplikatif  untuk  membangun  pondasi ekonomi masyarakat dengan perangkat ajaran agama (fiqih) yang sudah tersedia, yaitu dalam pelaksanaan zakat.
Melalui proses pengkajian yang mendalam terhadap sumber-sumber ajaran, Kyai Sahal meyakini bahwa zakat harus (bisa) diberdayagunakan sedemikian rupa sebagai  seperangkat  nilai  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial. Dengan  kata  lain,  jika  shalat  merupakan  ibadah  khusus  sebagai  sarana berhubungan  dengan  Allah  yang  eksklusif,  maka  zakat  merupakan  salah  satu perwujudan nyata (implikasi) dari hubungan tersebut. Zakat merupakan hubungan
2 Ahmad Atabik, “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan,” ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, no. 2 (2015). 340
3 Pesantren  adalah  sebuah  institusi  pendidikan  keagamaan  tertua  yang  tumbuh  dan  berkembang secara swadaya dalam masyarakat muslim Indonesia. Abid Rohmanu, “Masyarakat Pesantren Dan Pembentukan Capital Resources,” Al-Adabiya 1, no. 1 (2006): 145.
4 Sumanto Al-Qurtubi, Era Baru Fiqih Indonesia (Yogyakarta: Cermin, 1999). 71.
5 Jamal  Ma’mur  Asmani, Biografi  Intelektual  KH.  MA,  Sahal  Mahfudh  (Pergulatan  Fikih  Sosial Dalam Realitas Empiris (Yogyakarta: CV. Global Press, 2017). 45
horizontal  antar  sesama  hamba,  yang  dengannya  bisa  menjadi  sarana  untuk menanggugulangi kesulitan secara ekonomi. 6
Perlakuan  terhadap  zakat  ini  menarik  untuk  dikaji  bukan  saja  karena keberanian Kyai Sahal untuk menolak corak pemahaman zakat yang telah mapan, tetapi,  karena  pandangan  beliau  bahwa  zakat  merupakan  institusi  agama  yang memiliki  fungsi  utama  mewujudkan  keadilan  ekonomi.  Zakat  merupakan mekanisme  yang  dapat  secara  efektif  menekan  disharmonisasi  hubungan  sosial msyarakat  karena  adanya  penumpukan  harta  pada  sekelompok  kecil  masyarakat. Dengan  konsepsinya,  Kyai  Sahal  berusaha  menutup  jurang  kesenjangan  tersebut dengan  memperkenalkan  sebuah  metode  pemberdayaan  zakat  sehingga  benar- benar bernilai baik secara teologis maupun sosiologis untuk mewujudkan soliditas dan harmonitas sosial.
Tulisan  ini  akan  berusaha  mendeskripsikan  pemikiran  Kyai  Sahal  berikut langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan zakat. Dimulai dengan pembahasan tentang biografi Kyai Sahal, epistemologi  pemikirannya  dan  pokok-pokok  pikirannya  serta  upaya  yang dilakukan oleh Kyai Sahal dalam pemberdayaan zakat. Pembahasan akan diakhiri dengan beberapa kesimpulan sebagai penutup tulisan.

## BIOGRAFI KH. MA. SAHAL MAHFUDH
Sejarah hidup Kyai Sahal dimulai dari Kajen, sebuah lingkungan desa padat penduduk di Kabupaten Pati Jawa Tengah pada tanggal 17 Desember tahun 1937. Sejak kecil  beliau sudah sangat  akrab dengan  kehidupan pesantren karena bapak beliau yang bernama K. Mahfudh al-Hafidz (w. 1944) dan ibunya yang bernama Hj.  Badi’ah  (w.  1945)  adalah  sosok-sosok  yang  dekat  dan  lekat  dengan  tradisi pesantren. 7
Kyai  Sahal  memulai  pendidikan  formalnya  di  Perguruan  Islam  Mathali’ul Falah  di  usia  6  tahun.  Pada  tahun  1954,  beliau  melanjutkan  belajar  di  pesantren Bendo  Kediri  pimpinan  Kyai  Muhajir  (salah  satu  murid  Syaikhana  Kholil
6 Norvadewi, “Optimlisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” LAZ DPU (Dana Peduli Umat) KALTIM V/2012 (2012): 67–68.
7 Asmani, Biografi ,.13-14
Bangkalan)  selama  3  tahun,  kemudian  melanjutkan  ke  pondok  Sarang  pimpinan Kyai  Zubair  untuk  mendalami  ushul  fiqih, qawa’idul fiqih,  tafsir  dan balaghah . Pada  tahun  1960  beliau  memutuskan  untuk  pulang  ke  kampung  halamannya  di Kajen  dan  menjadi  pengajar  di  Pondok  Maslakul  Huda  dan  Mathali’ul  Falah sebelum  akhirnya  berangkat  ke  Makkah  untuk  memperdalam  pengetahuannya pada  Syekh  Yasin  bin  Isa  al-Farabi,  seorang  ulama  hadith  yang  sangat  terkenal selama kurang lebih 3 tahun lamanya. 8
Sekembalinya  dari  Makkah,  kecemerlangan  dan  ketokohan  Kyai  Sahal semakin tampak nyata. Beberapa di antaranya bisa digambarkan dalam kiprah dan peran sebagaimana berikut:
1. Sebagai  sosok  pesantren,  kapasitas  dan  kualitas  intelektual  Kyai  Sahal benar-benar  luar  biasa.  Secara  bersamaan  Kyai  Sahal  menjabat  sebagai Pimpinan  Pondok  Pesantren  Maslakul  Huda  dan  menjadi  Direktur Perguruan  Islam  Matha’liul  Huda  menggantikan  KH.  Abdullah  Salam. Selain  itu  beliau  juga  pernah  menjadi  dosen  di  IAIN  Walisongo Semarang  (1982-1985)  dan  menjabat  sebagai  Rektor  Institut  Islam Nahdlatul Ulama (INISNU) Jepara (1989). 9
2. Di  sela-sela  kesibukannya  sebagai  akademisi  (pengajar),  Kyai  Sahal adalah  seorang  penulis  yang  produktif.  Selain  sebagai  kolumnis  di majalah  AULA  PW  NU  Jatim  dan  surat  kabar  Suara  Merdeka,  Kyai Sahal  juga  merupakan  penulis  yang  produktif.  Di  antara  karya-karya beliau  dalam  bentuk  buku  dan  kitab  adalah: Thariqatul  Husul  syarh Lubbul  Ushul,  Al-Fawaidul Ajibah, Almusalsal , Ensiklopedi Ijma’, Fiqh Sosial,  Pesantren  Mencari Makna, Wajah  Baru  Fiqih  Pesantren  dan  lain sebagainya. 10
3. Kyai Sahal adalah sosok organisatoris yang cakap, mumpuni dan diakui ketokohannya. Di antara jabatan penting yang pernah diemban oleh Kyai Sahal  di  antaranya  adalah:  Katib  Syuriah  PC.  NU  Pati,  Wakil  Syuriah PC. NU  Pati,Wakil  Ketua  RMI Pati, Katib Syuriah PWNU  Jateng, Rais
8 Asmani, Biografi , 17-23
9 Asmani, Biografi ,. 52.
10 Asmani, Biografi ,. 48-49.
PBNU, Rais ‘Am PBNU, Ketua MUI Pati, Ketua MUI Jateng dan Ketua Umum MUI Pusat. 11
4. Dengan  kesibukannya  yang  demikian  padat,  Kyai  Sahal  juga  tidak melepaskan  diri  dari  tanggung  jawab  untuk  melakukan  transformasi sosial. Berbagai kegiatan baik dalam forum seminar, halaqah dan diskusi, Kyai  Sahal  selalu  tampil  untuk  memberikan  pandangan-pandangannya. Beliau  adalah  tokoh  pemberdayaan  masyarakat  yang  handal,  sering  ke luar  negeri  untuk  kepentingan  studi  banding  tentang  pengembangan masyarakat. 12
5. Adapun  tentang  karir  profesional,  selain  sering  dipercaya  oleh  USAID, BKKBN dan BPPN (Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional), tercatat beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syri’ah (DPS) di Bank  Mu’amalat  Indonesia,  HSBC  (bank  asing  di  Jakarta)  dan  di
Asuransi Syari’ah Pusat Bumi Putera Jakarta. 13
Dengan  sederet  prestasi  panjang  yang  telah  dilalui  baik  dalam  dunia intelektual, pesantren dan kemasyarakatan tersebut, sosok Kyai Sahal benar-benar menjadi  panutan  dan  inspirasi.  Sebagai  manusia  biasa  yang  tidak  bisa  melawan takdir,  pada  akhirnya  di  usia  74  tahun,  tepatnya  pada  hari  Jum’at  tanggal  24 Januari 2014, bertempat di komplek pesantren Maslakul Huda Kajen, Kyai Sahal dipanggil menghadap Allah dengan meninggalkan jejak, sepak terjang, kiprah dan pemikirannya  dalam  berbagai  sektor  kehidupan  yang  terus  dikenang  dan diperbincangkan hingga saat ini.

## POKOK-POKOK PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDH

## A. Epistemologi Fiqih Kyai Sahal
Secara  umum,  munculnya  pemikiran  Kyai  Sahal  dilatarbelakangi  oleh keprihatinan  beliau  terhadap  persoalan-persoalan  yang  ada  pada  masyarakat  di Kajen  pada  khususnya,  seperti  kemiskinan,  kebodohan  dan  berbagai  masalah keterbelakangan  sosial  lainnya.  Sementara  pada  saat  yang  sama  pesimisme,
11 Asmani, Biografi , 50-51.
12 Asmani, Biografi , 52.
13 Asmani, Biografi ,. 51-53
apatisme  dan  skeptisme  tumbuh  dengan  sangat  suburnya  dan  justru  kalangan agamawan memiliki peran besar dalam ‘memelihara’ keadaan tersebut.
Masyarakat  Kajen  adalah  masyarakat  agamis  tradisionalis  yang menganggap  bahwa  kemiskinan  adalah  hal  biasa  dan  merupakan  kondisi  turun temurun yang tidak bisa diubah. Kemiskinan dianggap dan diyakini sebagai takdir ( sunatullah )  yang  justru  bisa  menjadi  bagian  dari  pelajaran  dan  sekaligus penunjuk dari Allah agar orang tersebut menjadi qana’ah dan zuhud .
Dengan  kondisi  demikian,  karena  persoalan  tersebut  berhubungan  secara langsung  dengan  ajaran  keagamaan,  maka  harus  bisa  diselesaikan  (juga)  dalam konstruksi  agama  yang  dalam  hal  ini  adalah  fiqih. 14 Sehingga  bukan  saja pemahaman  yang  keliru  dalam  memandang  masalah  kemiskinan  sebagaimana tersebut  yang  harus  segera  dibenahi.  Tetapi  juga  untuk  menunjukkan  bahwa kehadiran  fiqih  di  tengah-tengah  masyarakat  benar-benar  memiliki  dayaguna untuk  menyelesaikan  permasalahan  tersebut  karena  fiqih  mencakup  semua  hal yang berhubungan dengan kemanusiaan,
Artinya,  fiqih  harus  bertanggung  jawab  sebagai  mekanisme  menyadarkan dan memberdayakan masyarakat, bukan sebagai kambing hitam sebagai penyebab kemiskinan,  kebodohan  dan  keterbelakangan  lainnya.  Dan  jika  pada  titik bersamaan,  ternyata  fiqih  (tetap)  tidak  mampu  memberi  solusi,  maka  harus dilakukan  pembongkaran  pemahaman.  Sehingga  pada  gilarannya  faham-faham atau  ajaran  yang  tidak  manusiawi  tersebut  bisa  direduksi  karena  watak  fiqih sesungguhnya  adalah  untuk  mencapai  kebahagiaan,  ketenteraman  dan kesejahteraan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat.
Pada tataran yang demikianlah, pencarian dan pergulatan intelektual Kyai Sahal  dalam  merumuskan  sebuah  konsepsi  ideal  tentang  fiqih  menemukan signifikansinya.  Beliau  melakukan  pembacaan  dan  pengkajian  secara  mendalam terhadap al-Qur’an dan al-Hadis sebagai sumber utama hokum dan pada teks-teks klasik  dalam  kitab  kuning  untuk  menemukan  ruh  sejati  (spirit  teologis)  hadirnya fiqih  sebagai  tatanan  beragama  dan  bermasyarakat.  Dari  proses  panjang  inilah ditemukan bahwa substansi fiqih adalah untuk kemaslahatan umat (maaslahah al-
14 Asmani, Biografi , 69.
ammah) .  Yaitu  aspek-aspek  yang  bisa  dirasakan  kemanfaatannya  secara  nyata- luas bukan sekedar normatif individualis.
Sampai  di  sini  bisa  dipahami  bahwa  kemiskinan  bukan  merupakan kutukan,  takdir  ataupun  jalan  menuju  ke- zuhud- an  dank  e- qana’ah- an.  Sama halnya dengan problem kemanusiaan yang lain, kemiskinan adalah problem sosial yang  bisa  diubah  dan  diperbaiki.  Kemiskinan  adalah  merupakan  buah  hukum sebab-akibat  di  mana  seseorang  “terpaksa”  berada  dalam  kondisi  tidak mempunyai penghasilan secara ekonomi baik itu disebabkan karena tidak adanya sumber pendapatan atau karena hal lain seperti kuatnya doktrin keagaamaan yang menyebabkan  seseorang  menjadi  enggan  dan  malas  untuk  berusaha  (bekerja) untuk memperoleh penghasilan.
Berdasar pada pemikiran tersebut, operasionalisasi konsep pemikiran Kyai Sahal  bisa  dipahami  dengan  mengambil  contoh  tentang  konsepsi qana’ah dan zuhud sebagaimana berikut: 15
1. Qana’ah harus  dimaknai  secara  kreatif  sebagai  keadaan  di  mana seseorang  telah  dan  tetap  melakukan  segala  daya  dan  upaya  untuk mencapai kesempurnaan, tidak pernah putus asa dan selalu menjauhkan diri  dari  hal-hal  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  hukum.  Secara tegas  telah  dinyatakan  oleh  Allah  bahwa  berubahnya  nasib  tergantung pada kemauan, usaha dan kerja keras yang dilakukan.
2. Zuhud harus  dimaknai  sebagai  kemampuan  seseorang  dalam mengendalikan  dan  memanfaatkan  harta untuk kepentingan yang lebih bermanfaat. Zuhud tidak  harus  miskin  dan  anti  terhadap  harta,  tetapi bisa  memanfaatkan  harta  dengan  baik  dengan  tidak  menjadi  hamba harta  dan  duniawi  juga  merupakan zuhud .  Inilah  hal  yang  harus diperjuangkan.
Kerangka  dasar  pemikiran  Kyai  Sahal  sebagaimana  tersebut  tidak  hanya berhenti  dalam  konsepsi  teoritik.  Dengan  bekal  keilmuan  yang  mumpuni,  dan dukungan jaringan yang luas, konsepsi pemikiran yang berakar  dari keprihatinan
15 Asnawi  Jamal  Ma’mur,  “Implikasi  Fiqh  Sosial  Kyai  Sahal  Mahfudh  Terhadap  Pembaharuan Fiqh  Pesantren  Di  Kajen  Pati,” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5,  no.  1 (2016). 177
terhadap kondisi sosial masyarakat Kajen Pati ini terus diperkembangkan  dengan tetap  berpijak  pada  akar  sosial  budaya  masyarakat. Pertama, pada  masyarakat Kajen  dilakukan secara  praktis  dengan  kegiatan-kegiatan  nyata  yang  prestatif seperti  program  yang  menyentuh  secara  lansung  kepentingan  langsung masyarakat. Di Kajen, Kyai Sahal mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat  (BPPM)  yang  memiliki  tugas  utama  melakukan  pendampingan, motivasi  dan  monitoring  terhadap  program-program  pemberdayaan  dan pengembangan ekonomi seperti pengelolaan dan pemberdayaan zakat.
Kedua, untuk  kalangan  yang  lebih  luas,  Kyai  Sahal  mengembangkan gagasan  dan  pemikirannya  melalui  jalur-jalur  yang  lebih  formal  dengan memanfaatkan  forum-forum  seminar,  diskusi  dan  juga  pada  media  masa  dengan menjadi  kolumnis  dan  lain  sebagainya.  Dengan  kegiatan  ini,  Kyai  Sahal  ingin membuka  partisipasi  masyarakat  melalui  tanya  jawab,  dialog  dan  perdebatan sehingga semakin argumentatif.
Terhadap  hal-hal  sebagaimana  digambarkan  di  atas,  bisa  disimpulkan bahwa  pemikiran  Kyai  Sahal  dikategorikan  sebagai  rasionalis  induktif.  Yaitu suatu  pemikiran  yang  digali  dan  lahir  dari  problem  nyata  di  lapangan  yang kemudian  direspon  secara  rasional  transformatif.  Kegelisahan  dan  keprihatinan Kyai  Sahal  terhadap  fenomena  keterbelakangan  masyarakat  dalam  bidang ekonomi,  pendidikan,  kesehatan  dan  lain-lain  kemudian  menghantarkannya menemukan  sebuah  konsep  pemikiran  yang  bisa  diperkembangkan  baik  secara teoritis maupun praktis.

## B. Karakteristik Pemikiran Kyai Sahal
Pemikiran  yang  dikembangkan  oleh  Kyai  Sahal  (selalu)  bertumpu  pada terealisasinya  kemaslahatan  masyarakat  (sosial),  karena  dalam  pandangan  beliau substansi  syari’ah  adalah  untuk  mewujudkan  kemanfaatan.  Sehingga  selain mengkonsentrasikan  diri  pada  pengkajian  pada  teks-teks  keagamaan  yang  sudah ada,  dalam  operasional  kerjanya  pemikran-pemikiran  beliau  selalu  berusaha menjadi  pemandu  (penengah,  penunjuk  jalan)  pertentangan  pemikiran  yang  ada dan  ketidakberdayaan  fiqih  dalam  merespon  persoalan-persoalan  masyarakat. Fiqih  dalam  prakteknya  seringkali  bertentangan  dengan  aras  arus  pergeseran
peradaban  jaman,  sementara  otentisitas  ajaran  juga  menjadi  hal  yang  harus dipertahankan.
Secara  garis  besar  apa  yang  dilakukan  oleh  Kyai  Sahal  dengan  pemikiran dan  gerakannya  sejalan  dengan  tujuan syari’ah yang  dikembangkan  oleh  al- Shatibi (w. 790 H/1388 M), seorang ahli usul fiqih, pengembang teori maqsid dan pengarang kitab al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah (Kesesuaian-kesesuaian dalam dasar-dasar syari’ah) yang fenomenal. 16 Al-Shatibi menyatakan bahwa tujuan atau inti syari’ah adalah  untuk  kemaslahatan  umat  manusia  baik  di  dunia  maupun akhirat. 17 Pada  inilah  antara  pemikiran  Kyai  Sahal  dan  al-Shatibi  menemukan benang  merahnya  yaitu  demi  terwujudnya  kebaikan,  kemanfaatan  dan kesejahteraan umat manusia.
Secara  lebih  jelas,  untuk  memahami  karakteristik  pemikiran  Kyai  Sahal tersebut  bisa  dijelaskan  dalam  lima  ciri  metodologisnya,  yaitu: pertama, kontekstualasi  dalam  menafsirkan  teks; kedua, perubahan  pola  dalam bermadzhab; ketiga, melakukan verifikasi terhadap ajaran usul (pokok) dan furu’ (cabang)  secara  obyektif; keempat, menghadirkan  fiqih  sebagai  etika  sosial  dan kelima, mengenalkan metodologi pemikiran filosofis. 18

## 1. Kontekstualisasi penafsiran
Salah satu bentuk kontekstualisasi tersebut adalah tentang fiqih itu sendiri,  di  mana  dalam  pandangan  Kyai  Sahal  dideskripsikan  sebagai: pertama, sesuatu  yang  bersifat  dinamis  dan  kompetitif  karena berhubungan  dengan  perkembangan  jaman; kedua, bersifat  rasional karena  merupakan  hasil  kajian,  analisis,  telaah  dan  penyimpulan  yang meniscayakan  adanya  kontak  antara  yang  transendental  ( adillah syar’iyah )  dan  rasionalitas  (ijtihad); ketiga, fiqih sebagai amaliyah ( real action ) yang secara praktis menjadi kegiatan sehari-hari.
16 Jasser Auda, " Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah" Tejm. Rosidin dkk (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008). 54-56
17 Adin  Fadilah,  “Komponen  Kebutuhan  Hidup  Dalam  Regulasi  Upah  Minimum  Perspektif Maqasiid Al-Shatibi,” Jurnal Muslim Heritage 1, no. 1 (2016): 24.
18 Ahmad  Faisal,  “Kontekstualisasi  Fiqh:  Pembacaan  Pemikir  Islam  KH.  Ma.  Sahal  Mahfudh,” Jurnal Tahkim 10, no. 2 (2014): 1–15.
Berlandaskan  pada  hal-hal  tersebut,  selanjutnya  fiqih  harus ditempatkan secara proporsional sebagai realitas kemanusiaan yang harus bisa  bersenyawa  secara  langsung  dengan  segala  aspek  prilaku  dan kehidupan  manusia.  Artinya,  karena  inilah  ruh  sesungguhnya  dari  fiqih adalah  berkontektualisasi  dengan  peradaban,  maka  harus  berperan  dan berfungsi  dalam  proses  transformasi  sosial,  tidak  hanya  berkutat  pada urusan ibadah yang hanya berorientasi secara individual. Pada gilirannya orientasi  formal  individual  dalam  fiqih  harus  dikristalisasi  sehingga memiliki orientasi kemanusiaan.

## 2. Perubahan pola bermadzhab
Perubahan  pola  bermadzhab  dari qouli (tektual)  menuju manhaji (metodologis)  adalah  sesuatu  yang  tidak  bisa  ditawar  lagi  mengingat semakin  tingginya  intensitas  permasalah  sosial  keagamaan  yang  ada. Dengan  perubahan  pola  ini  diharapkan  keberadaan  kaidah-kaidah fiqhiyah tidak hanya berkutat pada soal halal dan haram saja. Lebih dari itu  juga  bisa  merambah  dan  diperkembangkan  untuk  memecahkan persoalan-persoalan  umum  yang  berkembang  di  masyarakat  sehingga aspek kemanfaatannya benar-benar bisa direalisir.
Dalam  konteks  ini  Kyai  Sahal  sangat  menekankan  pentingnya menggali maslahah  al-‘ammah (hal-hal  yang  menimbulkan  kebaikan umum)  daripada  mempersoalkan masaliku  al-illah (pijakan  dasarnya).
Bagi  Kyai  Sahal,  mencari  kemanfaatan  harus  lebih  dipentingkan  dari pada  (sekedar)  mencari  pijakan  atau  alasan  dasar  ditetapkannya  suatu hukum. Karena tolok ukur sesungguhnya dari efektifikasi hukum (fiqih) adalah  apakah  keberadaannya  benar-benar  mampu  merubah  kondisi sosial masyarakat bisa menjadi lebih baik atau tidak.
Artinya,  karena  bermadzhab  adalah  perilaku  seseorang  dalam memilih pendapat imam madzhab untuk pengamalan ajaran agamanya, 19 maka  harus  bisa  dilakukan  secara  objektif  dengan  mempertimbangkan
19 Sukarni Sukarni, “PARADIGMA BERMAZHAB PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN,” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 39, no. 1 (2015), https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.40. 79-80
aspek-aspek  sosial  kemanusiaan  yang  ada.  Dengan  bermadzhab qouly secara  membabi  buta  akan  membuat  fiqih  semakin  tertinggal  jauh  dan berpotensi  tidak  menyelesaikan  masalah.  Di  sinilah  pentingnya kontektualisasi dan aktualisasi dalam bermadzhab.
3. Memverifikasi ajaran
Ciri  ketiga  dari  konsepsi  fiqih  Kyai  Sahal  adalah  adanya  kegiatan untuk  melakukan  verifikasi  (ulang)  terhadap  ajaran  yang  sudah berkembang. Bukan rahasia lagi jika selama ini antara ajaran/doktrin usul
(pokok)  dan  ajaran  turunan  ( furu’) nyaris  tidak  bisa  dibedakan  lagi sehingga  tidak  produktif.  Seperti  pada  kasus  masyarakat  Kajen  yang apatis  dan  pasrah  terhadap  kemiskinan  karena  menganggap  hal  tersebut sebagai  bagian  dari  takdir  (nasib)  Allah  dan  tentang  masalah kepemimpinan  di  mana  sebagian  orang  masih  berpendapat  bahwa  itu adalah  domain  laki-laki  berdasar  ketetapan syari’ah sehingga  tidak  bisa diganggu gugat.
Padahal  jika  ditelusuri  lebih  jauh,  hal-hal  tersebut  sama  sekali bukan merupakan ajaran yang bersifat usul seperti adanya hari akhir dan siksa kubur yang tidak bisa diperdebatkan . Terhadap soal kepemimpinan, Kyai  Sahal  menegaskan  bahwa  seorang  perempuan  boleh  dan  bisa menjadi pemimpin  (presiden)  selama memiliki kapasitas dan kapabilitas yang  layak.  Demikian  juga  tetang  kemiskinan  yang  dianggap  sebagai takdir  dan  (bahkan)  sebagai  suatu  keistimewaan  untuk qana’ah dan zuhud. Padahal  kemiskinan  adalah  merupakan  salah  satu  dari permasalahan  sosial  kemanusiaan  biasa  yang  bisa  diidentifikasi  secara jelas. 20
4. Menempatkan Fiqih sebagai etika sosial bukan pranata negara
Dalam  tatanan  masyarakat  multikultural  seperti  Indonesia, kehadiran  agama  dengan  segala  pranatanya  (fiqih)  bisa  menjadi  sangat
20 Fajriawati, “Dampak Perekonomian Terhadap Masyarakat Miskin Di Lingkungan Kampung Nelayan Kecamatan Medan Labuhan.” 6-8
konstruktif  dan  juga  destruktif. 21 Dalam  konteks  ini  Kyai  Sahal  dengan tegas  menyatakan  bahwa  fiqih  adalah  etika  sosial  yang  bertugas  menata perilaku  untuk  mewujudkan  kebaikan  masyarakat  ( maslahah al- ammah ), 22 bukan  sebagai  hukum  positif  Negara.  Sebagai  hukum,  fiqih harus  bisa  hidup  berdampingan dengan akar-akar  sosial  kemasyarakatan sehingga  menjadi  kesadaran  yang  bersifat internalization (nilai intrinsik), 23 yang  secara  sehat  dan  alami  merespon  dan  menjawab berbagai  persoalan  sosial  yang  terjadi  sebagai  sebuah  kewajiban  etis bukan politis.
Dalam  pandangan  KH.  Husein  Muhammad,  gagasan  fiqih  yang dibangun oleh Kyai Sahal memiliki orientasi untuk menjaga kepentingan sosial  secara  lebih  luas,  sehingga  dengan  hadirnya  fiqih  sebagai  pranata Negara  akan  menyebabkan  tersakitinya  sebagian  warga  masyarakat. 24
Inilah  konsepsi  sesungguhnya  dari  fiqih  sebagai  etika  sosial  yang berhubungan  dengan  manusia  ( muamalah )  untuk  bersama-sama memenuhi kebutuhan dasar, mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan social masyarakatnya.
5. Metodologi berpikir filosofis
Aplikasi  ini  penting  dilakukan  khususnya  dalam  konteks  sosial budaya  mengingat  watak  fiqih  yang  cenderung  formal.  Dengan pemikiran  filosofis  maka  subtansi  dari  fiqih  akan  bisa  diketemukan  dan pada  gilirannya  akan  menghadirkan  fiqih  yang  mampu  berdialektika dengan  peradaban  dan  memiliki  responsibilitas  yang  secara  aktif  akan mampu  memberikan  solusi  bagi  keberkembangan  kehidupan  manusia. Kyai  Sahal  menekankan  pentingnya  pemikiran  filosofis  ini  dilakukan
21 Fokki Fuad, “Islam Dalam Dinamika Filsafat Hukum, Antara Pemaknaan Nilai Konstruktif Dan Destruktif,” Lex Jurnalica Volume 10, no. Nomor 2 (2013): 72–73.
22 Jamal Ma’mur Asmani, “FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN,” Al- Ahkam 24, no. 1 (2014), https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.130. 41-42
23 Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence),” in Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) , 2009. 375
24 Jamal Ma’mur Asmani, Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015). 81
karena  adanya  kecenderungan  mengabaikan  substansi  fiqih,  sehingga cenderung menjadi tidak transformatif. 25
Dengan  cirinya  sebagai  produk  pemikiran  filosofis,  Kyai  Sahal menyadari  bahwa  pemikirannya  harus  menjadi  sangat  terbuka  untuk dikritisi.  Karena  berpikir  dengan  metodologi  filsafat  berarti  melakukan segala daya upaya (pemikiran) secara radikal dan integral, tidak terpaku hanya  pada  satu  titik,  tetapi  akan  terus  berusaha  menemukan  titik-titik lain  secara  keseluruhan.  Dengan  proses  pengamatan,  pengkajian  dan pemikiran  secara  terus-menerus  terhadap  berbagai  fenomena  yang berkembang  dengan  memperhatikan  aspek  kebermanfaatan  (sebagai tujuan  syariah),  akan  ditemukan  bagaimana  cara  fiqih  menjawab  dan menghadapinya. 26 Inilah  yang  dikatakan  Asnawi  sebagai  metode  fiqih yang  bisa  menjawab  secara  tuntas  problem  otentisitas  di  satu  sisi  dan modernitas  pada  sisi  yang  lain  dalam  menggali  dan  menemukan  hukum secara dinamis. 27

## TRANSFORMASI PERAN DAN FUNGSI ZAKAT
Sebagai perwujudan rahmat untuk seluruh alam, agama Islam menempatkan zakat sebagai salah satu instrumen penting untuk memenuhi aspek tersebut. Zakat dengan segala varian dan jenisnya merupakan bentuk ibadah ( syari’at ) yang sarat dengan  nilai-nilai  sosial  kemanusian.  Untuk  itu  maka  zakat  harus  bisa  dikelola sedemikian  rupa  sehingga  potensi  besarnya  sebagai  indikator  ekonomi  dan kesejahteraan  tidak  tersia-siakan.  Zakat  harus  benar-benar  menjadi  sarana pemutus kesenjangan sosial ekonomi antara orang kaya dan miskin. 28
25 Asmani, “Fikih Sosial Kiai Sahal sebagai Fikih Peradaban.” 42-43
26 Moh Dahlan, “Paradigma Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia,” Jurnal NUANSA IX, no. 1 (2016): 14.
27 Asmani, “FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN.” 43-44
28 Firmansyah, “Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan”. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 21, no. 2 (2013): 180-181.
Dalam pandangan Kyai Sahal, zakat merupakan agenda sosial (agama) yang dikemas  secara  formal  dengan  syarat  dan  rukun  tertentu. 29 Artinya,  harus  ada pergeseran  pemahaman  tentang  pelaksanaan  zakat,  yaitu  dari  pelaksanaan  yang (hanya)  didasari  atas  kewajiban  formal  individu  seorang  hamba  yang  patuh sebagai  sebuah  tanggung  jawab  sosial  yang  dalam  pelaksanaannya  diisi  dengan semangat (ruh teologis) untuk  mewujudkan keadilan sosial ekonomi secara lebih menyeluruh  tanpa  mengurangi  nilai-nilai  ibadah  yang  bersifat  ketuhanan,  seperti mendapat  pahala,  telah  menjalankan  dengan  baik  kewajiban syari’ah dan sebagainya.  Pada  gilirannya  zakat  harus  bisa  bertransformasi  dalam  fungsi  dan peran yang lebih mencitrakan nilai-nilai ketuhanan yang penuh welas asih dalam kerangka sosial kemanusiaan.
Cara  pandang  Kyai  Sahal  yang  (lebih)  menekankan  pada  aspek  sosial sebagai  peran  dan  fungsi  zakat,  merupakan  metodologi  yang  khas  untuk menjawab  berbagai  persoalan  masyarakat  utamanya  dalam  masalah  ekonomi. Lebih  jauh tentang  pemikiran ini, beliau juga memberi  argumentasi bahwa zakat bisa menjadi senjata ampuh untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola secara produktif  dengan  sumber  daya  yang  memadahi  dan  memadahi  baik  dalam  hal keagamaan, manajemen organisasi dan berjiwa pemberdayaan.
Untuk  menegaskan  konsepsinya  tentang  peran  dan  fungsi  zakat sebagaimana  tersebut,  Kyai  Sahal  menterjemahkan  pokok-pokok  pendapatnya tentang  perzakatan  dalam  tataran  yang  lebih  praktis  melalui  BPPM  (Biro Pengembangan  Pesantren  dan  Masyarakat)  yang  didirikan  pada  tahun  1979 sebagai  wadah  pengembangan  dan  pemberdayaan. 30 Dengan  BPPM  ini  Kyai Sahal  ingin  melakukan  pengelolaan  zakat  secara  lebih  terorganisir,  sistematis dengan melibatkan sumber daya profesional yang ada.
Dalam BPPM ini, zakat dikelola secara produktif dan diorientasikan  secara penuh sebagai mekanisme mengatasi berbagai persoalan yang ada di masyarakat. Untuk  itu  hal  yang  pertama-tama  digarap  adalah  melakuan  pendataan  (sensus) terdahap  potensi  sosial  ekonomi  masyarakat  sasaran  yang  dalam  hal  ini  adalah
29 Baiq Ismiati, “Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas,” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia IX, no. 2 (2019): 128–29.
30 Asmani, Biografi, 205.
masyarakat  di  Kajen  pada  khususnya.  Pendataan  dilakukan  baik  terhadap kelompok  masyarakat kaya  yang  kemudian  diidentifikasi  sebagai  calon  penzakat (muzakki) maupun  terhadap  masyarakat  kurang  mampu  yang  diidentifikasi sebagai mustahiq atau calon penerima zakat.
Pendataan  terhadap muzakki dilakukan  untuk  menemukan  dan  menentukan fakta  sesungguhnya  tentang  permasalahan  ekonomi  yang  dihadapi  sehingga diperoleh  data  akurat  tentang  potensi-potensi  yang  bisa  diberdayakan  secara produktif.  Sementara  pendataan  terhadap muzakki dilakukan  untuk  memberi pemahaman  terhadap  fungsi,  manfaat  dan  nilai  zakat  berdasar  argumentasi  fiqih yang dikembangkan sehingga lahir kesadaran (baru) tentang peran fungsi penting dalam melaksanakan kewajiban berzakat. Kedua hal tersebut adalah bahan untuk menentukan  model  pelaksanaan  dan  distribusi  zakat  sehingga  akan  diperoleh manfaat yang secara kreatif bisa memicu produktifitas ekonomi. 31
Setelah  semuanya  siap  secara  teknis,  maka  proses  pengumpulan  zakat  bisa dilakukan  berikut  dengan  distribusinya.  Dalam  pendistrusian  dilakukan  dengan menggunakan  dua  model  (perlakuan)  berbeda  berdasar  pada  data  sensus  yang telah diidentifikasi, yaitu:
1. Dibagikan  berdasar  pada  pendekatan  atas  kebutuhan  dasar (basic  need approach) . 32 Yaitu zakat dibagikan kepada pihak penerima berdasar pada kebutuhan produktifitasnya, misalnya berupa mesin jahit karena berdasar hasil  pendataan,  penerima  tersebut  adalah  seorang  penjahit  yang  karena alasan  tertentu  tidak  lagi  bisa  mendapatkan  penghasilan  tanpa  adanya mesin tersebut.  Setelah pendistribusian dilakukan, tugas lembaga  adalah melakukan  pendampingan untuk  memastikan bahwa alat  tersebut benar- benar  diberdayagunakan  secara  produktif.  Jika  penerima  tersebut membutuhkan  peningkatan  kemampuan  dan  produktifitas  usaha,  maka tugas  selanjutnya  dari  lembaga  adalah  memberikan  motivasi  dan
31 Bahrul dan Mufarrohah Ulum, “Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan,” Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA) 1, no. September (2016): 17–32, http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/62/68&ved=2ahUKEwjz0v- TtIzmAhVC7nMBHflzCS0QFjAHegQIBhAB&usg=AOvVaw1DAXXGSoXjOYZ-IU0XCcmU. 23-24
32 Faisal, “Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh.” 10.
memfasilitasi sehingga usaha tersebut bisa berkembang untuk mencukupi kebutuhannya secara mandiri.
2. Zakat  tetap  diberikan  kepada  penerima  sesuai  dengan  peruntukannya tetapi  dimodifikasi sedemikian rupa sehingga benar-benar berfungsi dan bermanfaat  untuk  meningkatkan  produktifitas.  Harta  benda  zakat,  atas persetujuan  penerima  ditarik  kembali  oleh  lembaga,  dikumpulkan bersama  sebagai  modal  usaha  (investasi)  yang  dikelola  oleh  koperasi  di bawah  naungan  lembaga.  Dari  investasi  ini,  penerima  zakat  berperan sebagai  investor  yang  akan  mendapatkan  hasil  berdasar  pembagian syari’ah yang ditetapkan. Pendekatan ini diberlakukan kepada kelompok masyarakat  yang  belum  memiliki  ketrampilan  usaha  mandiri,  biasanya terdiri dari kelompok buruh dan pekerja kasar lainnya.
Dengan  dua  model  pendekatan  yang  dilakukan,  secara  elegan  Kyai  Sahal menunjukkan  bahwa  kemiskinan  sebagai  isu  sosial-teologis  dalam  pentingnya pemberdayaan  zakat  adalah  permasalahan  sosial  yang  bisa  diselesaikan  dengan melakukan  penelusuran  terhadap  akar  (masalah)  penyebabnya,  bukan  melulu menjadikan  akibat  (fakta  kemiskinan)  sebagai  bahan  pemikiran.  Kemiskinan adalah akibat dari sebuah kondisi tidak adanya penghasilan yang disebabkan oleh ketidakberdayaan  dalam  memperoleh  dan  mendapatkan  fasilitas  yang  bisa menghasilkan.  Dalam  hal  ini,  pemikiran  Kyai  Sahal  melompat  lebih  jauh  untuk menyelesaikan penyebab dan sebab itu sendiri.
Sedangkan  mengacu  pada  mekanisme  pendataan,  pengindentifikasian, pendistribusian  hingga  langkah-langkah  yang  dilakukan  BPPM  dalam  mengatasi permasalahan  dan  problem  kemasyarakat  yang  ada,  menunjukkan  adanya  gairah kuat  Kyai  Sahal  untuk  memerankan  zakat  sebagai  identitas  sosial.  Yaitu  bahwa pada  akhirnya  masyarakat  tersebut  akan  merasa  menjadi  subyek  bagi  dirinya sendiri yang mampu memaksimalkan segala potensinya sehingga menjadi sumber daya untuk mengatasi masalahnya secara mandiri. 33
33 Hendrawati Hamid, Manajemen Pemberdayaan Masyarakat (Makasar: De La Macca, 2018). 97-100
Cara-cara yang dilakukan oleh Kyai Sahal dalam mengejawantahkan peran sosial  fiqih  (zakat)  tersebut,  walau  terkesan  berbeda  dengan  pandangan  (faham) imam madzhab, pada kenyataanya tetap berada dalam koridor fiqih. Beliau tidak mengotak-utik dasar  hukum  tentang  kewajiban  berzakat,  tetapi  hanya menunjukkan bahwa cara-cara pembagian zakat dengan model apa adanya seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi’i, pada saat ini tidak tepat untuk diaplikasikan karena  kurang  praktis  dan  tidak  bisa  diharapkan  menimbulkan  efek kebermanfaatan dan keberdayagunaannya bagi penerima zakat tersebut.
Sehingga  dengan  tetap  berpijak  pada  pendapat  ini,  maka  efektifitas  peran dan  fungsi  zakat  sebagai  narator  islam rahmat  li  al’alamin menjadi  terganggu.
Selain itu, jika pembagian zakat tetap dilakukan dengan metode apa adanya juga berpotensi  menimbulkan  efek  sosial  dan  psikologis  yang  lebih  tidak  baik  bagi penerima  zakat.  Di  satu  sisi  hal  tersebut  bisa  menimbulkan  dan  melanggengkan sifat  malas  berbalut  agama  seperti  kasus zuhud dan qana’ah sebagaimana  telah dipaparkan.  Sedangkan  pada  sisi  lain  juga  berpotensi  mengganggu  psikologi penerima  karena  akan  selalu  merasa  inferior,  tidak  percaya  diri  dan  lain sebagainya.
Terhadap  apa  yang  dilakukan  oleh  Kyai  Sahal  tersebut,  jika  dikaitkan dengan  pokok-pokok  epistemologi  pemikirannya,  maka  hal  ini  merupakan perwujudan  dari  fiqih  yang  secara  aktif  harus  berkontektualisasi  dengan dinamisasi  jaman.  Model  pemberdayaan  dan  pengelolaan  zakat  yang dikembangkan  juga  bisa  dimaknai  sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  melunakkan watak  formalitas  dalam  fiqih  secara  umum.  Dalam  terminology  Moeslim Abdurrahman  hal  tersebut  disebut  sebagai  pemecahan  teologis, 34 yaitu  upaya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan mendesak yang ada di masyarakat berdasar pada visi teologis secara kontekstual.
Dalam konteks ini, Kyai Sahal juga berpegang pada keyakinan bahwa fiqih harus  bisa  bersenyawa  jaman,  sehingga  pada  satu  sisi  aspek  peruntuknnya  tetap terjamin  dan  pada  sisi  yang  lain  tidak  menghilangkan  unsur  pelaksanaan  ibadah bagi pelakunya. Hal ini sesui dengan gagasan al-Ghazali tentang pentingnya peran
34 Faisal, “Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh.” 11.
syari’ah dalam pemenuhan aspek kesejahteraan manusia yaitu: agama, kehidupan, pendidikan,  keturunan  dan  harta. 35 Pada  aspek-aspek  inilah  apa  yang  dilakukan oleh  Kyai  Sahal  memiliki  kesesuaian  dengan  al-Ghazali  dalam  konsep  dan pemikiran.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Kyai  Sahal  untuk  meningkatkan  taraf  hidup masyarakat  dengan  memberdayakan  zakat  ini  juga  argumentative  jika  dikaitkan dengan Major  Themes  of al-Qur’an  yaitu:  membela,  menyelamatkan  dan melindungi  kelompok  orang-orang  yang  lemah  dan  atau  dilemahkan. 36 Artinya, kehadiran  BPPM  yang  secara  aktif  mengembangkan  dan  memberdayakan  zakat untuk  kepentingan  kemanfaatan  sosial  masyarakat  luas  bisa  dimaknai  sebagai jalan  sosial  untuk  menggapai  derajat  teologis  yang  bisa  diperkembangkan  pada kelompok-kelompok masyrakat lainnya.

## KESIMPULAN
Dari  paparan  tentang  konsep  pemikiran  Kyai  Sahal  tentang  mekanisme pemberdayaan  zakat  tersebut  bisa  disimpulkan  bahwa  fiqih  adalah  mekanisme system  untuk  mengatur  perikehidupan  sehingga  menjadi  lebih  baik  dan bermanfaat.  Fiqih  bukanlah  sosok  beku  dan  mati  yang  tidak  bisa  dirubah  dan diperdebatkan,  tetapi  merupakan  seperangkat  nilai  strategis-taktis  sebagai  bagian dari jaman itu sendiri.
Pemikiran Kyai  Sahal  adalah model pemikiran yang  memiliki  karakteristik kuat  dan  mapan  baik  secara  teologis  maupun  sosiologis.  Hal  ini  tampak  nyata dalam  perlakuannya  terhadap  mekanisme  dan  system  zakat  yang  diberlakukan sedemikian  rupa  sehingga  memiliki  nilai  lebih  sebagai  kerangka  untuk menyelesaikan  persoalan-persoalan  yang  berkembang  di  masyarakat,  seperti kemiskinan pada utamanya.
Bukan sekedar berteori dengan argumentasi dan dalil-dalil agama, lebih dari itu  konsepsi  zakat  ini  diberlakukan  dan  diterapkan  sebagai  bagian  tidak terpisahkan  untuk  menempatkan  fiqih  (zakat)  sebagai  instrument  teologis  yang
35 Fadilah, 26.
36 Faisal, “Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh.” 11
bisa diperkembangkan sebagai metode efektif menyelesaikan masalah kemiskinan dan  keterbelakangan  sosial  lainnya.  Di  tangan  Kyai  Sahal,  fiqih  bertransformasi sebagai  entitas  sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang  bersama-sama  dengan masyarakat.  Watak  otoritatif  fiqih  yang  membelenggu  dan  cenderung  formal dihilangkan  dan  pada  saat  bersamaan  ditampilkan  sebagai  wajah  yang  lembut, santun,  objektif,  solutif  dan  menjadi  perekat  sosial  yang  bukan  saja  ampuh mengatasi problem ekonomi tetapi juga menjadi sarana terwujudnya harmonisasi dan identitas sosial yang kuat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Qurtubi, Sumanto. Era Baru Fiqih Indonesia . Yogyakarta: Cermin, 199AD.
Ali, Achmad. “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence),.” In Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) , 2009.
Asmani, Jamal Ma’mur. Biografi Intelektual KH. MA, Sahal Mahfudh (Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris . Yogyakarta: CV. Global Press, 2017.
Asmani, Jamal Ma’mur. “FIKIH SOSIAL KIAI SAHAL SEBAGAI FIKIH PERADABAN.” Al-Ahkam 24, no. 1 (2014). https://doi.org/10.21580/ahkam.2014.24.1.130.
———. Mengembangkan Fikih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh: Elaborasi Lima Ciri Utama . Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.
Atabik, Ahmad. “Peranan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan.” ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf 2, no. 2 (2015).
Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Shariah . Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.
Dahlan, Moh. “Paradigma Fiqih Sosial KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam
Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia.” Jurnal NUANSA IX, no. 1 (2016): 14.
Fadilah, Adin. “Komponen Kebutuhan Hidup Dalam Regulasi Upah Minimum
Perspektif Maqasiid Al-Shatibi.” Jurnal Muslim Heritage 1, no. 1 (2016): 30.
Faisal, Ahmad. “Kontekstualisasi Fiqh: Pembacaan Pemikir Islam KH. Ma. Sahal Mahfudh.” Jurnal Tahkim 10, no. 2 (2014): 1–15.

## FAJRIAWATI. “DAMPAK PEREKONOMIAN TERHADAP MASYARAKAT MISKIN DI LINGKUNGAN KAMPUNG NELAYAN KECAMATAN
MEDAN LABUHAN.” EKONOMIKAWAN: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 16, no. 2 (2016): 1–13.
Firmansyah. “Zakat As an Instrument for Poverty and Inequality Reduction.”
Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 21, no. 2 (2013): 179–90.
Fuad, Fokki. “Islam Dalam Dinamika Filsafat Hukum, Antara Pemaknaan Nilai Konstruktif Dan Destruktif.” Lex Jurnalica Volume 10, no. Nomor 2 (2013): 72–73.
Hamid, Hendrawati. Manajemen Pemberdayaan Masyarakat . Makasar: De La Macca, 2018.
Ismiati, Baiq. “Metodologi Pemikiran K.H. Sahal Mahfudh Tentang Penetapan Zakat Uang Kertas.” Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia IX, no. 2 (2019):
128–29.
Ma’mur, Jamal. “Implikasi Fiqh Sosial Kyai Sahal Mahfudh Terhadap Pembaharuan Fiqh Pesantren Di Kajen Pati.” YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 5, no. 1 (2016).
Norvadewi. “Optimlisasi Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia.” LAZ DPU (Dana Peduli Umat) KALTIM V/2012 (2012): 67–68.
Rohmanu, Abid. “Masyarakat Pesantren Dan Pembentukan Capital Resources.”
Al-Adabiya 1, no. 1 (2006): 71–81.
Sukarni, Sukarni. “PARADIGMA BERMAZHAB PONDOK PESANTREN DI KALIMANTAN SELATAN.” MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 39, no. 1 (2015). https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.40.
Ulum, Bahrul dan Mufarrohah. “Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam Pendahuluan.” Jurnal Ekonomi Syariah (IQTISHADIA) 1, no. September (2016): 17–32.
http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/62/68&ve d=2ahUKEwjz0v-
TtIzmAhVC7nMBHflzCS0QFjAHegQIBhAB&usg=AOvVaw1DAXXGSo XjOYZ-IU0XCcmU.