Darmadi  Lubis,  Kiswanto,  Tin  Gustina  (2022).  Evaluasi  Pelaksanaan  Skrining  HIV  pada  Ibu  Hamil  di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia. 7 (9). E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 7, No. 9, September 2022

## EVALUASI  PELAKSANAAN  SKRINING  HIV  PADA  IBU  HAMIL  DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2021

## Darmadi Lubis, Kiswanto, Tin Gustina
Program Studi S2 Kesehatan Masyarakat Universitas  Hang Tuah Pekanbaru, Indonesia Email: dr.daarmadilubis@gmail.com, kiswanto1953@yahoo.co.id, bunda.fitri@yahoo.co.id

## Abstrak
Human  Immunodeficiency  Virus  (HIV)  menjadi  permasalahan  dunia  disebabkan proses penularan dan akibat yang di timbuklan olehnya, Sejarah penyakit AIDS dari virus HIV disebut berasal dari Kinshasa, Republik Demokratik Kongo. Penelitian ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  ucapan  dan  perilaku  orang-orang  yang diamati.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menghasilkan  kesimpulan  kedalam beberapa kelompok sebagai berikut: (1) kebijakan program skrining HIV pada ibu hamil belum terealisasi kedalam bentuk kebijakan di tingkat daerah (Kabupaten).
(2)  pelaksanaan  program  Skrining  HIV  belum  sesuai  target,  karena  belum terintegrasikanya  program  Skrining  HIV  dengan  program  lain  (integrasi  lintas program lemah). (3) bidan desa sebagai tenaga pelaksana skrining HIV pada ibu hamil belum mendapatkan pelatihan, sedangkan program skrining HIV ibu hamil dilakukan  oleh  bidan  terlatih.  (4)  monitoring  dan evaluasi  serta  pelaporan  belum optimal dilakukan, sehingga pelaksanaanya juga belum dilakukan dengan maksimal oleh bidan desa
Kata Kunci: skrining HIV; ibu hamil; penyakit infeksi

## Abstract
Human Immunodeficiency Virus (HIV) is a world problem due to the transmission process and the consequences caused by it. The history of AIDS from the HIV virus is said to have originated from Kinshasa, Democratic Republic of the Congo. This research is a qualitative research, qualitative research is research that produces descriptive  data  in  the  form  of  speech  and  behavior  of  the  people  observed.  The results of the research carried out resulted in the conclusions being divided into several groups as follows: (1) the policy of the HIV screening program for pregnant women has not been realized in the form of policies at the regional (district) level.
(2)  the  implementation  of  the  HIV  Screening  program  has  not  met  the  target, because the HIV Screening program has not been integrated with other programs (weak cross-program integration). (3) village midwives as implementing staff for HIV  screening  for  pregnant  women  have  not  received  training,  while  the  HIV screening  program  for  pregnant  women  is  carried  out  by  trained  midwives.  (4) monitoring and evaluation as well as reporting have not been optimally carried out, so that the implementation has not been carried out optimally by the village midwife

## Keywords: HIV screening; pregnant mother; infectious disease

## Pendahuluan
Human  Immunodeficiency  Virus  (HIV)  menjadi  permasalahan  dunia  disebabkan proses penularan dan akibat yang di timbuklan olehnya, Sejarah penyakit AIDS dari virus HIV  disebut  berasal  dari  Kinshasa,  Republik  Demokratik  Kongo.  Saat  itu,  para  ahli meyakini bahwa HIV berasal dari spesies simpanse yang menular pada manusia. Pada simpanse,  virus  tersebut  dinamai  Simian  Immunodeficiency  Virus atau  SIV.  Sebelum kemudian  menyebabkan  penularan  HIV  pada  manusia,  penularan  virus  simpanse  ini mungkin berasal dari perburuan simpanse untuk diambil dagingnya, kemudian pemburu terkena  darah  hewan  yang  terinfeksi.  Studi  yang  dilakukan  Pusat  Pencegahan  dan Pengendalian  Penyakit  (CDC)  menunjukkan,  bahwa  HIV  mungkin  telah  menular  dari simpanse ke manusia sejak akhir tahun 1800-an. Kinshasa adalah kota terbesar di Kongo, dengan  pertumbuhan  tercepat  yang  memiliki  jaringan  transportasi  yang  dapat menjangkau seluruh negara. Sebuah laporan menyebutkan sejarah di balik penularan HIV AIDS  dari  Kongo  hingga  ke  seluruh  dunia.  Perdagangan  seks  yang  merajalela, pertumbuhan populasi, hingga jarum suntik tidak steril di klinik diduga menjadi penyebab penyebaran virus HIV menjadi cukup pesat pada saat itu. Sejarah pun mencatat penyakit AIDS kemudian merajalela di Amerika, Eropa, kemudian di seluruh dunia.
Kasus AIDS pertama di Indonesia dilaporkan di Bali pada Bulan April 1987 yaitu seorang wisatawan asal belanda yang meninggal di RSUP Sanglah Denpasar. Pada awal penyebaran  HIV/AIDS  di  Indonesia  terjadi  pada  Pekerja  Seks  Komersial  (PSK)  serta pelangganya  dan  kaum  Homoseksual.  Setelah  itu  terjadi  penularan  ke  ibu  ibu  rumah tangga yang tertular dari pasanganya dan berlanjut ke bayi bayi yang lahir dari ibu yang positif HIV (Depkes RI, 2007).
Evaluasi  program  adalah  suatu  kegiatan  yang  dilakukan  untuk    mengetahui keberhasilan  pelaksanaan.  Kegiatan  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui tingkat  keberhasilan  program.  Pemilihan  model  evaluasi  yang  akan  digunakan disesuaikan  dengan  tujuan  evaluasi.  Berbagai  model  pendekatan  evaluasi  yang  dapat digunakan untuk mengevaluasi suatu program seperti CIPP model, discrepancy model, responsive evaluation model, formative-sumatif evaluation model, measurement model, dan goal-free evaluation approach model . Model CIPP yang merupakan singkatan dari context,  input,  process dan product .    Evaluasi  model  ini  memiliki  tujuan  untuk memperbaiki  program.  Orientasi  dari  evaluasi  ini  adalah  sebagai  bahan  pertimbangan untuk  membuat  keputusan  dari decicion maker (pemegang  keputusan)  Evaluasi  model CIPP  bisa  diterapkan  dalam  berbagai  bidang  seperti  program  kesehatan  (Wijayanti, 2019).
Dalam bidang kesehatan berbagai penyakit, termasuk jenis-jenis penyakit infeksi yang  menjadi  program  prioritas  pemerintah.  Program  penanggulangan  HIV  dan  AIDS merupakan  satu  diantara  banyak  program  dalam  Pencegahan  Pengendalian  Penyakit (P2P).  Pemerintah  Indonesia  telah  telah  berupaya  untuk  menurunkan  morbiditas  dan mortalitas karena HIV dan AIDS dengan melakukan upaya penanggulangan HIV dengan
membuat  kebijakan  mengenai  penanggulangan  HIV  dan  AIDS  yang  tertuang  pada Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  21  tahun  2013  tentang penanggulangan HIV dan AIDS. Pada Permenkes ini kegiatan Penanggulangan HIV dan AIDS terdiri dari promosi kesehatan, pencegahan penularan HIV, pemeriksaan diagnosis HIV dan pengobatan. Pencegahan penularan HIV meliputi upaya pencegahan penularan HIV  melalui  hubungan  seksual,  pencegahan  penularan  HIV  melalui  hubungan  non seksual dan pencegahan penularan HIV dari ibu hamil ke anaknya.
Ibu hamil merupakan kelompok berisiko tertular HIV/AIDS. Jumlah ibu hamil yang terinfeksi  HIV/AIDS  dari  tahun  ke  tahun  semakin  meningkat,  seiring  dengan meningkatnya  jumlah  laki-laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  tidak  aman. Selanjutnya laki-laki tersebut akan menularkan pada pasangan seksualnya, jika pasangan wanitanya  tertular,  hamil  akan  berdampak  pada  bayi  yang  dikandungnya.  Penularan HIV/AIDS  dari  ibu  ke  bayi  dapat  terjadi  dan  akhir  rantai  penularan  HIV/AIDS. HIV/AIDS yang ditularkan dari ibu kepada anaknya disebut “ Mother to Child HIV/AIDS Transmission  (MTCT) ”.  Penularan  HIV/AIDS  dari  ibu  ke  bayi  mencapai  hingga  90% kasus (Kemenkes, 2015).
Mengacu pada PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada pasal 6 ayat 3 mengenai pelayanan kesehatan pada ibu hamil, Pemerintah Daerah Kabupaten  Rokan  Hulu  melalui  Dinas  Kesehatan  telah  melakukan  upaya  pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke bayi dengan melakukan skrining atau tes HIV pada ibu hamil.  Berdasarkan  Pedoman  Nasional  Pencegahan  Penularan  HIV  dari  Ibu  ke  Anak (PPIA) setiap ibu hamil yang datang ke pelayanan antenatal diwajibkan untuk melakukan tes HIV, namun di beberapa layanan, tes HIV di pada ibu hamil yang dilakukan saat ANC masih  sangat  rendah,  ibu  hamil  menolak  untuk  melakukan  tes  HIV karena  takut  akan stigma  yang  diberikan  oleh  masyarakat,  selain  itu  beberapa  layanan  konseling  dan  tes HIV nampak secara pasif menawarkan tes HIV. Jadi meskipun banyak ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas, namun  ibu hamil yang melakukan tes HIV masih sangat sedikit (Kemenkes, 2015).
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  4  tahun  2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan pasal 2 nomor 3 pada pelayanan kesehatan ibu hamil bahwa setiap ibu hamil  harus  mendapatkan  pelayanan  antenatal  sesuai  standar  salah  satunya  tes  HIV dengan  target  pencapaian  pemeriksaan  HIV  saat  kehamilan  harus  mencapai  100%. Berdasarkan data Kemenkes (2018) pada tahun 2018 terdapat 5.283.165 ibu hamil hanya 34% ibu hamil yang dilakukan tes HIV dengan hasil sebesar 0,3% ibu hamil positif  HIV. Jumlah ibu hamil di Riau tahun 2018 sebanyak 169.817 orang dan hanya 10,3%  ibu hamil yang dilakukan tes HIV dengan hasil dinyatakan positif  HIV sebanyak 0,35%. Dari 12 Kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis menempati urutan pertama dengan  cakupan  pemeriksaan  HIV  pada  ibu  hamil  terbanyak  yaitu  32,5%,  Kabupaten Rokan Hulu 16% dan Kabupaten Pelalawan 9,5%.  untuk kabupaten Rokan Hulu tahun 2020 dari target 17.422 ibu hamil hanya 2.807 (16%) ibu hamil yang dilakukan tes HIV. Dari 21 Puskesmas di Kabupaten Rokan Hulu  Puskesmas dengan capaian tertinggi tes
HIV ibu hamil di Puskesmas Rambah yaitu 151orang dan terendah di Puskesmas Bonai Darussalam yaitu tidak ada melakukan tes HIV ibu hamil. Dari sisi jarak antara Dinas kesehatan dengan 21 Puskesmas dimana yang terdekat adalah Puskesmas Rambah dan yang terjauh adalah Puskesmas Rokan IV Koto 2.
Sesuai dengan Strategi penanggulangan HIV dan AIDS dalam Peraturan Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  nomor  21  tahun  2013,    untuk  melakukan  kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS diperlukan pendanaan, fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya manusia yang memadai, melakukan pemberdayaan masyarakat,  advokasi, sosialisasi,  meningkatkan  upaya  penanggulangan  HIV  dan  AIDS  yang  merata, terjangkau, bermutu, dan berkeadilan serta berbasis bukti, dengan mengutamakan pada upaya preventif dan promotif. Kegiatan-kegiatan tersebut perlu dievaluasi agar program skrining  HIV  pada  ibu  hamil  yang  dilaksanakan  dapat  diketahui  keberhasilannya  dan kelemahan  dari  program  tersebut.  Namun  kenyataan  di  lapangan,  evaluasi  program skrining  HIV  pada  ibu  hamil    jarang  dilakukan.  Sehingga  program  dan  kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS pada ibu hamil  yang dilaksanakan tidak dapat mencapai sasaran yang diharapkan.
Skrining  HIV  untuk  populasi  kunci  terdiri  dari  8  kelompok  berisiko  yaitu  Ibu Hamil, Penderita TBC, Penderita IMS, Penjaja Seks, LSL, Waria, Penasun, dan WBP. Namun  pada  penelitian  ini,  fokus  penelitian  dilakukan  terhadap  Ibu  Hamil.  Evaluasi program  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  dilakukan  oleh stakeholder yang  terlibat  dalam upaya  penanggulangan  HIV-  AIDS  seperti  pihak  pelaksana  kebijakan  atau  program seperti pemegang program HIV AIDS Dinas Kesehatan, bidang P2P Dinas Kesehatan, KPAD,  DP3AKB,    VCT  rumah  sakit,  puskesmas,  tenaga  kesehatan,    kader  kesehatan, LSM peduli HIV AIDS dan  kelompok target yakni ODHA, OHIDHA yang  tergabung dalam  KDS  serta  masyarakat  umum    sebagai  upaya  preventif.    Pada  dasarnya  semua stakeholder menyadari    sepenuhnya  bahwa  upaya  penanggulangan  HIV    dan  AIDS memang penting dan perlu mendapatkan  dukungan terutama dalam hal komitmen lintas stakeholder yang  belum  terintegrasi  dengan  baik  (Purbani,  2019).  Evaluasi  program skrining  HIV  pada  ibu  hamil  berguna  untuk    menilai  keberhasilan  dan  kegagalan  dari program  tersebut.  Dengan  mengevaluasi,  maka  program  skrining  HIV  pada  ibu  hamil dapat  diketahui  kelemahan  dan  keunggulan.  Kelemahan  akan  diantisipasi  agar  dapat diperbaiki sedangkan keunggulan terus ditingkatkan (Ananda, 2015).
Berbagai  program  telah  dilaksanakan  dinas  Kesehatan  Kabupaten  Rokan  Hulu untuk  penanggulangan  penularan  HIV/AIDS  pada  ibu  hamil.  Adapun  program  yang dilaksanakan diantaranya penyuluhan yang diberikan kepada ibu hamil yang dilakukan oleh bidan desa dan bidan di puskesmas. Kendalanya, setelah diberikan penyuluhan tidak semua  ibu  hamil  bersedia  melakukan  pemeriksaan  tes  HIV.  Selain  itu,  bidan  jarang melakukan    tes  HIV  karena  belum  kompeten  melakukan  tes  HIV    dan  belum  pernah mendapatkan pelatihan. Selain itu, jika  ibu hamil diminta ke puskesmas juga menolak karena  jarak  rumah  dan  puskesmas  terlalu  jauh.  Hal  ini  juga  menyebabkan  rendahnya capaian skrining HIV pada ibu hamil.
Penelitian  Fritantus  (2018)  hasil  dari  evaluasi  implementasi  Peraturan  Daerah Nomor 4 tahun 2013 di Puskesmas Putat Jaya, kota Surabaya yaitu rendahnya komunikasi antar instansi pemerintah, sumber-sumber sudah sangat mencukupi, kurangnya disposisi, dan  struktur  organisasi  yang  berkaitan  dengan  SOP  yang  mudah  dan  terjangkau  untuk semua lapisan masyarakat serta adanya partisipasi dari swasta.
Hasil  penelitian  Khasanah  dan  Subowo  (2017)  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan layanan konseling dan tes HIV di Semarang sudah efektif. Ekuitas telah tercapai. Namun, respon masyarakat belum tercapai. Kegiatan penyuluhan dan konseling belum dilakukan secara rutin. Tersedia layanan pengobatan dengan biaya terjangkau. Faktor penghambat dalam pelaksanaan layanan konseling dan tes HIV di Semarang kurangnya pengetahuan pasien mengenai efek samping ARV, kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat.
Untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil    di  Kabupaten Rokan  Hulu,  peneliti  menggunakan  model  CIPP (Context,  input,  Process,  Product  / Output). Evaluasi  model  CIPP  atau  evaluasi    konteks  ( context )  yaitu  evaluasi  untuk menilai  kebutuhan,  masalah,  aset  dan  peluang  guna  membantu  pembuat  kebijakan menetapkan  tujuan  dan  prioritas,  serta  membantu  kelompok  pengguna  lainnya  untuk mengetahui  tujuan,  peluang  dan  hasilnya.    Evaluasi  hasil  ini  dapat  dibagi  ke  dalam penilaian  terhadap  dampak  ( impact ),  efektivitas  ( effectiveness ),  keberlanjutan ( sustainability ) dan daya adaptasi ( transportability ). tujuan penting evaluasi CIPP adalah bukan  membuktikan  tetapi  untuk  memperbaiki  (Muryadi,  2017) .  Context meliputi kebutuhan,  masalah  dan  peluang.  Input  meliputi  sumber  daya  manusia,  pembiayaan  , ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dan kebijakan. Proses meliputi perencanaan, pengorganisasian,  pelaksanaan  program, pengawasan  dan evaluasi  dan  output meliputi hasil dari kegiatan (proses) program.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andriani (2018) di Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi  menunjukkan belum adanya kebijakan lokal yang mengatur tentang pelaksanaan program penanggulangan HIV dan AIDS, sumber daya tenaga yang masih kurang  dan  tugas  rangkap,  Dinas  Kesehatan  tidak  memiliki  buku  pedoman  nasional manajemen HIV dan ada dana dari APBD tidak terfokus untuk program penanggulangan HIV dan AIDS menyatu dengan dana pada bidang P2P. Masalah teknis peran serta dan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor belum berjalan dengan baik
Berdasarkan  uraian  tersebut  diatas  maka  peneliti  tertarik  untuk  meneliti  tentang “Evaluasi Pelaksanaan Skrining HIV pada Ibu Hamil di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021”

## Metode Penelitian

## A. Jenis dan Desain Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif,  penelitian  kualitatif  adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku orang-orang yang  diamati  (Martha,  2017).  pendekatan  pada  penelitian  ini  yaitu  secara fenomenologi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara melakukan wawancara  mendalam,  telaah  dokumen  dan  observasi  tentang  evaluasi  pelaksanaan
skrining HIV  pada ibu hamil di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2021. Desain penelitian padat dilihat pada gambar 1.

## B. Jenis dan Cara Pengumpulan Data
1. Jenis Data
Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul  data  atau  peneliti  yang  berasal  dari  narasumber  atau  informan melalui wawancara mendalam ( indepth interview ). Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam ( indepth interview ) yang dilakukan secara online dikarenakan wabah covid 19. Wawancara dilakukan dengan cara video call ataupun melalui telpon , selain itu peneliti akan mengirimkan formulir pertanyaan  secara  online  kepada  informan  beserta  cara  pengisiannya.  Jika keadaan  memungkinkan  peneliti  untuk  turun  langsung  kelapangan,  peneliti dalam  hal  ini  akan  menggunakan  APD  seperti  masker,  dan  memakai  hand sanitaizer. Formulir pertanyaan yang sudah di isi kemudian dikembalikan lagi kepada peneliti.
SDM, pembiayaan, ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan, Kebijakan Mengakses kebutuhan, masalah, aset, peluang N I L A I - N I L A I D A S A R Konteks Input Proses Product Perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan program, pengawasan dan evaluasi Mengakses ketercapaian tujuan program Skrining HIV pada ibu hamil Menganalisis kelayakan dan tujuan program
Menganalisis kelayakan sumberdaya dan Kebijakan Menganalisis konsistensi rencana dan pelaksanaan program Menganalisis hasil ketercapaian program
K E S I M P U L A N R E K O M E N D A S I
b. Data Sekunder
Data  sukunder  diperoleh  dari  berbagai  sumber  seperti  Profil  Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
2. Cara Pengumpulan Data
Tehnik  yang  biasa  digunakan  ada  4  (empat)  yaitu  wawancara  mendalam, observasi,  telaah  dokumen  dan Fokus  Group  Discussion (FGD).  Pada  penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 3 (tiga) tehnik dalam mengumpulkan data yaitu wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Untuk observasi saranan dan prasarana dan FGD tidak bisa dilakukan karena penelitian dilakukan masih dalam kondisi pandemic Covid 19. Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu  :
a. Wawancara Mendalam
Wawancara  mendalam  merupakan  teknik  pengumpulan  data  yang dilakukan untuk mengetahui hal – hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informan sedikit atau kecil. Wawancara mendalam dalam penelitian ini diadakan  bebas terpimpin  dan  menggunakan  pedoman  wawancara.  Dalam  hal ini pewawancara terlebih dahulu membuat kerangka dan garis pokok pertanyaan yang  telah  dirumuskan.Penggunaan  petunjuk  wawancara  mendalam  sebagai garis besar dimaksudkan agar fokus pada yang telah ditetapkan, sehingga semua fokus  dapat  terungkap.  Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  melakukan wawancara  langsung  dengan  informan  yang  diperlukan  untuk  mengumpulkan data  yang  dibutuhkan.  Pada  teknik  ini  peneliti  tidak  berhadapan  muka  secara langsung dengan informan yang diteliti tetapi dilakukan secara online melalui video  call ,  kemudian  peneliti  menanyakan  sesuatu  yang  telah  direncanakan dalam  pedoman  wawancara  kepada  informan  dan  direkam  dengan  perekam suara.
Pada  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  wawancara  mendalam  kepada  3 (tiga) informan utama dan 8 (delapan) informan pendukung. Seluruh kegiatan wawancara  mendalam  yang  dilakukan  terhadap  informan  telah  melalui persetujuan dan bersedia menjadi informan dan tidak ada paksaan.
b. Observasi
Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang kompleks atau suatu proses pengumpulan data yang dapat tersusun dari berbagai proses biologi dan psikologis. Observasi juga merupakan suatu proses yang direncanakan yang antara  lain  meliputi  melihat  dan  mencatat  jumlah  dan  aktivitas  yang  tertentu yang  berhubungan  dengan  masalah  penelitian.  Apabila  sebuah  penelitian berhubungan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan juga dapat dilakukan  apabila  informan  yang  diamati  tidak  terlalu  besar,  maka  dapat menggunakan  teknik  observasi.Setelah  wawancara  mendalam,  peneliti melakukan observasi terhadap sarana dan prasarana. Adapun yang diobservasi yaitu  ketersediaan  obat  dan  perbekalan  kesehatan  untuk  pelaksanaan  skrining HIV pada ibu hamil.
c. Telaah Dokumen
Telaah  dokumen  adalah  teknik  pengumpulan  data  untuk  memperoleh data  sekunder  yang  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  atau  informasi dengan  cara  membaca  laporan,  pernyataan  tertulis  tertentu  dan  bahan-bahan tertulis  lainnya.  Telaah  dokumen  dilakukan  melihat  laporan  pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil di Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hulu.

## C. Pengolahan Data dan Analisis Data
Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengatur secara sistematis pedoman wawancara kemudian data diproses. Analisis  data  terbagi  dalam  6  (enam)  tahap,  yaitu  tahap  transkip  data,  mengkoding data,  proses  analisis,  menyajikan  data  dalam  bentuk  matriks,  analisis  data  selama pengumpulan  data  dan  menganalisis  data  secara Content  Analysis (Analisis  Isi). Sebelum analisis data dilakukan, ada beberapa langkah persiapan diantaranya:
1. Transkrip data, yaitu memindahkan data dalam bentuk rekaman (dari handphone ) ke dalam bentuk tertulis secara lengkap tanpa mengubah (menambah, mengurangi) informasi  yang  ada  dalam  rekaman.  Transkrip  data  harus  dilakukan  sesegera mungkin setelah melakukan wawancara.
2. Pengkodean,  yaitu  salah  satu  cara  untuk  mengidentifikasi  kata  –  kata,  isi,  atau paragraf yang dapat digunakan untuk pengambilan informasi dan pengkategorian selanjutnya. Pada awalnya kategori dibuat sebanyak mungkin tanpa tumpang tindih, kemudian  kategori  tersebut  dikelompokkan.  Kategori  utama  dapat  dibagi  dalam beberapa kategori kecil.
3. Proses  analisis,  yaitu  suatu  proses  yang  interaktif  dan  aktif,  dimana  peneliti membaca data naratif secara berulang-ulang dalam mencari arti dan pemahaman- pemahaman  lebih  dalam  atau  proses  pencocokan  data  bersama-  sama  bagaimana membuat yang samar menjadi nyata serta menghubungkan akibat dengan sebab.
4. Pembentukkan  matriks,  yaitu  berguna  untuk  melihat  hubungan  antara  kategori. Pembuatan matriks membantu peneliti memetakan hasil dan melihat kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya.
5. Analisis  data  selama  pengumpulan  data.  Analisis  data  penelitian  dilakukan semenjak  peneliti  masih  mengumpulkan  data  di  lapangan.  Data  yang  telah dikumpulkan  dituangkan  dalam  bentuk  laporan  lapangan  dan  harus  segera dianalisis.  Melalui  kegiatan  ini  maka  akan  diketahui  data  apa  yang  masih  perlu dicari  dan  belum  dikumpulkan,  pertanyaan  apa  yang  harus  dijawab  dan  belum dijawab,  metode  apa  yang  harus  digunakan  untuk  mencari  informasi  baru  dan kesalahan  apa  yang  harus  diperbaiki.  Pada  tahap  ini  peneliti  sudah  harus memikirkan arah dan fokus mengenai topik dan bahasan yang penting untuk digali.
6. Model analisis yang digunakan content analysis (analisis isi), analisis isi merupakan analisis berdasarkan topik, dan masing-masing interview terdiri dari beberapa topik dalam katagori. Bagian dari interview yang terpisah dari wawancara dapat terdiri dari beberapa baris atau mungkin lebih dari satu paragraf. Kode mengidentifikasi isi  dalam  wawancara,  dan  label  kategori  mendeskripsikan  nama  dari  masing-
masing data. Ketika melakukan konten analisis, peneliti membaca semua interview dan mengidentifikasi beberapa topik yang penting.

## Hasil dan Pembahasan
A. Hasil
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menggambarkan  secara  umun  situasi  upaya penanggulangan  HIV  AIDS,  serta  menggambarkan  secara  spesifik  penanggulangan HIV AIDS pada aspek skrining HIV pada ibu hamil. Hasil penelitian dikelompokkan ke dalam komponen-komponen yang telah dirancang pada usulan penelitian sebagai berikut:
1. Aspek Konteks
a. Kebutuhan
Informasi  penelitian  pada  aspek  konteks  meliputi  kebutuhan  yang diperlukan  dalam  rangka  penyelenggaraan  screening  HIV  pada  ibu  hamil menggambarkan situasi dan keadaan yang terjadi pada lokasi penelitian. Aspek kebutuhan yang dimaksudkan adalah Hal-hal yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan  pelaksanaan  skrining  HIV    pada  ibu  hamil.  Informasi  yang  diperoleh terkait  dengan  kebutuhan  dalam  rangka  upaya  skrining  HIV  pada  ibu  hamil tergambar pada hasil wawancara berikut:
“Saya kira bisa semua bidan mereka menginginkan SOP standar operasional prosedur  tentang  melakukan  screening  HIV  yang  saya  jumpai  juga  di lapangan  belum  ada.  mungkin  kedepannya  kita  bisa  menyusun  bersama- sama SOP untuk pelaksanaan skrining HIV tersebut. (IP.2)
Selain  aspek  kebutuhan  kepastian  standar  operasional,  kebutuhan  informasi menjadi bagian penting pada aspek kontek kebutuhan pada penelitian ini sesuai dengan hasil wawancara berikut:
“ Kebutuhannya  mungkin  dari  informasi  ke  masyarakat  tersebut.  tentang adanya pemeriksaan skrining tersebut terutama untuk ibu hamil (IU.a).
Kebutuhan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program skrining HIV  pada  ibu  hamil  berdasarkan  hasil  wawancara  mengerucut  pada  aspek kebutuhan logistik pelaksanaan pemeriksaan HIV pada ibu hamil yang meliputi kebutuhan petugas kesehatan maupun kebutuhan bahan untuk pemeriksaan.
Informasi ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, di mana peneliti melihat bahwa kebutuhan pelaksanaan program skrining HIV pada ibu hamil lebih mengarah pada kebutuhan  kepastian standar pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil serta kebutuhan informasi ke masyarakat melalui promosi  kesehatan  oleh  nakes  dan  kader.  Sejauh  ini,  pelaksanaan  standar pemeriksaan  skrining  HIV  belum  dibuat  SOP  khusus  dan  belum  dilakukan promosi skrining HIV dengan melibatkan kader.

## Tabel 1 Analisis Konteks Kebutuhan
No Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Kebutuhan  Kepastian  Pelaksanaan Skrining melalui penetapan SOP Standar pemeriksaan / skrining HIV dilakukan oleh bidan 2 Penyebaran  informasi  ke  masyarakat melalui Promosi Kesehatan Belum  maksimalnya  promosi kesehatan melalui kader desa.

## b. Masalah
Pada  aspek  konteks  terdapat  unsur  masalah  yang  menjadi  penghambat pada  proses  pelaksanaan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil.  Informasi  tentang masalah  yang  menghambat  proses  pelaksanaan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil diperoleh informasi dari informan sebagai berikut:
“keterampilan  petugas  itu  sendiri,  kemudian  stigma  yang  datang  dari petugas dan kurangnya informasi terhadap HIV AIDS (IU1)”
Hambatan yang menjadi bagian penting adalah terkait dengan stigma terhadap proses skrining HIV yang dianggap sebagai proses yang cukup tabu. Informasi lain  pada  penelitian  ini  terkait  dengan  masalah  yang  dihadapi  adalah  yang berkaitan  dengan  pemahaman  ibu  hamil  tentang  pentingnya  pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil seperti pada hasil wawancara sebagai berikut
“kurangnya  informasi  kepada  ibu-ibu  hamil,  apa  namanya  perlunya skrining HIV dalam masa kehamilan (IU.a).
Selain  itu  hambatan  lain  yang  dihadapi  oleh  petugas  maupun  ibu  hamil untuk  melaksanakan  skrining  HIV  semasa  hamil  adalah  kondisi  saat  ini  yang sedang  pandemi  yang  mengkawatirkan  ibu  hamil  untuk  melakukan  aktivitas pemeriksaan  di  luar  rumah  karena  berpotensi  terjadi  transmisi  covid-19. Informasi ini diperoleh melalui informasi utama ketiga sebagai berikut:
hambatannya  karena  covid  pasien  merasa  takut  datang  ke  fasilitas kesehatan,  pernah  kita  wawancara  waktu  kita  turun  alasannya  takut karena takut tertular (IU.b)
Selain  hambatan  yang  bersifat  teknis,  terdapat  persoalan  lain  yang  menjadi masalah  yakni  terkait  dengan  belum  adanya  SOP  pelaksanaan  program  yang baku. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pendukung sebagai berikut
“ karena tidak memiliki SOP yang baku (IP2).”
Hasil  observasi  di  lapangan  menggambarkan  permasalahan  yang  terjadi pada upaya program skrining HIV pada ibu hamil memang mengarah pada aspek ibu hamil yang masih memiliki cara pandang negatif terhadap pemeriksaan HIV. Selain  itu,  persoalan  lain  adalah  pada  situasi  di  mana  kondisi  saat  ini menyulitkan ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan HIV karena kekhawatiran terhadap pandemi covid-19.
Tabel 2 Analisis Konteks masalah No Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Stigma  masyarakat  terhadap  upaya sknining HIV (Tabu) Masyarakat masih tabu dengan skrining HIV 2 Informasi pentingnya skrining HIV Keterlibatan kader belum maksimal 3 Situasi Covid menurunkan kunjungan ANC Kunjungan ANC menurun saat covid-19 4 SOP  yang  baku  terhadap  skrining HIV ibu hamil Belum  ada  SOP  yang  baku terkait pelaksanaan skrining

## c. Aset
Pada  aspek  konteks  aset  menjadi  bagian  yang  perlu  diperhatikan mengingat komponen ini merupakan komponen penunjang utama pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil. Aset pada upaya program skrining HIV pada ibu hamil meliputi aspek manusia maupun aspek pendukung lain yang bersifat fisik.
Hasil penelitian diperoleh informasi terkait dengan keberadaan aset dalam rangka program skrining HIV pada ibu hamil sebagai berikut:
“Kalau  fasilitas  kita  ini  ya  kalau  untuk  reagen  kita  Alhamdulillah  dari program p2p-nya tetap memfasilitasi. (IU.b).
Keberadaan  aset  pada  program  skrining  HIV  ibu  hamil  memang terintegrasi pada aset atau fasilitas yang ada secara umum di Puskesmas maupun fasilitas  yang  digunakan  oleh  tenaga  kesehatan  secara  langsung  dalam  hal  ini adalah bidan
Berkaitan  dengan  kecukupan  aset  yang  meliputi  sumber  daya  maupun fasilitas  diperoleh  informasi  bahwa  kecukupan  fasilitas  telah  dipenuhi  dengan baik seperti pada hasil wawancara berikut:
“untuk SDM kita eh kurang Pak tapi untuk fasilitas kita cukup (IU)”
Keberadaan aset memang lebih berfokus pada komponen tenaga kesehatan dan  fasilitas  pendukung.  Hasil  observasi  yang  dilakukan  oleh  peneliti menggambarkan bahwa keberadaan aset dan fasilitas telah mendukung program skrining HIV pada ibu hamil serta berperan penting pada upaya kesehatan lain yang mendukung peningkatan derajat kesehatan ibu hamil
Tabel 3 Analisis Konteks Aset No  Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Fasilitas  telah  terpenuhi  melalui koordinasi  dengan  P2P  dinas Kesehatan Kebutuhan fasilitas terpenuhi oleh Dinas Kesehatan
d. Peluang
Pada  aspek  konteks  peluang  pelaksanaan  program  berjalan  dipengaruhi oleh  situasi  di  mana  kemungkinan  program  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  ini
dapat berjalan dengan baik serta hal-hal yang mendukung pelaksanaan program ini.
Pada aspek peluang, yang meliputi peluang dukungan maupun  kebijakan yang menguatkan program ini diperoleh informasi sebagai berikut:
“Sudah cukup kuat dan sudah ada (IU)”
Pada  aspek  peluang,  kebijakan  menjadi  bagian  yang  diunggulkan  agar  proses pelaksanaan  program  skrining  HIV  ini  dapat  berjalan  dengan  baik.  Namun  demikian terdapat persoalan lain di mana peluang ini terancam oleh hambatan yang bersifat teknis seperti pada hasil wawancara sebagai berikut
“Pelaksanaan kebijakannya yang didapati mungkin kurangnya dari pasien atau ibu hamil itu sendiri yang ingin mengajukan pemeriksaan untuk tentang HIV (IU.a)”.
Hasil  observasi  di  lapangan  memang  menggambarkan  bahwa  peluang  untuk terlaksananya  program  skrining  HIV  dapat  berjalan  karena  mendapatkan dukungan  kebijakan  namun  terdapat  potensi  yang  menghambat  jalannya program  ini  yang  berada  pada  aspek  ibu  hamil  yang  tidak  mau  dilakukan pemeriksaan.

## Tabel 4
Analisis Konteks Peluang No Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Telah ada kebijakan dari Pusat Telah  ada  kebijakan  Pusat (Prognas), namum belum maksimalnya implementasi dan pengawasan.
2 Implementasi kebijakan diperkuat
2. Aspek proses
a. Perencanaan
Informasi  terkait  dengan  perencanaan  program  yang  merupakan  bagian dari aspek proses program penanggulangan HIV melalui skrining HIV pada ibu hamil  menggambarkan  bahwa  perencanaan  dilakukan  pada  tingkat  kabupaten melalui dinas Kesehatan kabupaten Rokan hulu. Informasi terkait dengan proses perencanaan dirancang seperti pada hasil wawancara berikut.
“Perencanaan dinas Kesehatan terfokus pada pengadaan Rapid HIV untuk program, termasuk untuk skrining ibu hamil (IU).”
“karena  dari  Puskesmas  juga  tersedia  stok  yang  banyak  dari  Dinkes  juga sebelum abis kita sudah minta (IU.a).
“Perencanaan program, itu kita pakai data tahun sebelumnya. Bagaimana data sebelumnya, tahun sebelumnya itu menjadi acuan dan kendala yang kita hadapi  dalam  perencanaan  terkait  ketersediaan  dana  yang  masih  kurang dari penganggaran yang sudah dibuat yang sudah diberikan (IP.1)” “Sebenarnya dalam penyusunan rencana program pelaksanaannya tidak ada mengalami kendala. kendalanya di mana setelah kita menyusun perencanaan
dalam  proses  pembahasan  itu kita  kan eee  dalam tulisan  berdasarkan  ada urgensi dan kebutuhan prioritas (IP.2).
Hasil wawancara menggambarkan bahwa perencanaan dilakukan di dinas Kesehatan  berfokus  pada  upaya  pengadaan  rapid  HIV.  Selain  itu  proses perencanaan  mengacu  pada  data  yang  diperoleh  di  tahun  sebelumnya  sebagai patokan rencana yang akan dilakukan
Hasil  observasi  menggambarkan  bahwa  pada  proses  perencanaan Puskesmas  lebih  berfokus  pada  upaya  yang  bersifat  teknis  sedangkan  dinas Kesehatan  lebih  pada  rencana  program  dan  pengadaan  alat  serta  bahan  tes skrining HIV
Tabel 5 Analisis Proses (Perencanaan) No Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Perencanaan  di  tingkat  dinas  fokus pada kelengkapan rapid HIV Perencanaan  dilakukan  pada tingkat  dinas,  serta  tingkat puskesmas. 2 Perencanaan menggunakan data dasar tahun sebelumnya Data  dasar  tahun  sebelumnya menjadi  patokan  penyusunan perencanaan

## b. Pengorganisasian
Pengorganisasian  merupakan  rangkaian  proses  pelaksanaan  program skrining  HIV  pada  ibu  hamil.  Informasi  diperoleh  terkait  dengan  proses pengorganisasian  program  melalui  wawancara  dengan  hasil  informasi  pokok wawancara sebagai berikut
“Sebenarnya untuk pengorganisasian sudah terorganisir dengan melibatkan Lintas program lintas sektor dan juga kita di kabupaten Ada TP AIDS yang menangani e populasi kunci yang ada di lapangan. kendalanya sampaikan tadi masih ininya anggaran APBD kabupaten untuk kegiatan program HIV AIDS ini (IU).” “Kita melibatkan pengorganisasian melibatkan lintas program lintas sektor yang ada di kabupaten Rokan hulu (IP.1).
“Itu tadi pak, karena kita belum punya legalitas hukum tentang tim pelaksana teknis  dinas  kesehatan  jadi  dalam  melakukan  pelaksanaan  kegiatan  untuk melakukan program lintas program lintas sektor (IP.2)”
“Kalau  Penyuluhan  pak,  mungkin  intern  kami  pak  dari  bidan  desa  Pak kadang dari Puskesmas ada juga Pak kalau yang dari luar belum ada Pak sumber-sumber dari yang lainnya (IP.4)”
“Kalau di sini pihak kecamatan Pak kalau perlu ibu PKK juga bisa mengajak ibu hamil untuk pemeriksaan HIV (IP.6)
Dalam  menjalankan  fungsi  pengorganisasian  pada  masing-masing  level memiliki tatanan yang berbeda pada upaya pengorganisasian. Dinas Kesehatan melakukan  upaya  pengordinasian  lintas  sektor  sedangkan  pada  tingkat Puskesmas  pengorganisasian  dilakukan  dalam  upaya  menjalankan  rangkaian
kegiatan  yang  bersifat  teknis.  Hal  ini  sejalan  dengan  hasil  observasi  yang dilakukan  di  mana  upaya  pengordinasian  yang  dilakukan  oleh  Puskesmas melalui  bidan  desa  dilakukan  dalam  rangka  menjaring  ibu  hamil  untuk melakukan kegiatan skrining HIV.
Tabel 6 Analisis Input (Pengorganisasian) No Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Pengorganisasian  lintas  sektor  dan lintas program Pengorganisasian lintas program belum maksimal. Seharunya  program  skrining HIV  menjadi  bagian  dari Pelayanan Antenatalcare (ANC) 2 Legalitas hukum menyebabkan lintas sektor belum optimal
c. Pelaksanaan
Pelaksanaan program pada unsur proses menjadi  bagian terpenting pada rangkaian  manajemen  program  skrining  HIV  pada  ibu  hamil.  Pelaksanaan kegiatan  melibatkan  seluruh  unsur  yang  ada  mulai  dari  unsur  di  tingkat kabupaten  hingga  unsur  di  tingkat  desa.  Informasi  yang  berkaitan  dengan pelaksanaan  kegiatan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  diperoleh  melalui  hasil wawancara sebagai berikut.
“Kegiatan dengan melakukan pemeriksaan Sedini mungkin pada K1 pada ibu hamil  sehingga  kita  bisa  mendeteksi  ibu  dan  janinnya  sehingga  kita  lebih cepat  untuk  memberikan  pengobatan  dan  mengatasi  Penularan  kepada janinnya. kendala yang kita hadapi Pak di lapangan ataupun di masyarakat ada  stigma.  stigma  adalah  keadaan  ataupun  kondisi  si  pasien  ataupun masyarakat merasa malu dan takut di diagnosa ada mengidap HIV sehingga dia takut dikucilkan di masyarakat (IU).
“Untuk pelaksanaan skrining sudah dilakukan di Puskesmas Bonai kemudian sasarannya  wilayah  terdekat  atau  wilayah  sekitar  yang  mudah  dijangkau oleh  petugas  dari  bidan-bidan  desa  kemudian  dari  masyarakat  itu  sendiri ingin  melakukan  pemeriksaan.  untuk  kendalanya  yang  dilaksanakan  tadi yaitu tadi  masyarakat  kurang informasi  tentang  apa  bahaya  HIV  pada  ibu hamil (IU.a).
“Kalau  tentang  pelaksanaan  pemeriksaan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, setiap  ibu hamil yang datang ke Puskesmas pasti kita laksanakan pemeriksaan HIV. Siapa saja yang menjadi sasarannya  ini  untuk  pemeriksaan  skrining  pada  ibu  hamil  yang  jelas  ibu hamil itu karena dia dikunci ya pada ibu hamil, kendala dalam menghadapi ini  pada  ibu  hamil  insya  Allah  nggak  ada  yang  menolak  ya  kalau  untuk pemeriksaan  HIV  karena  kita  sebelum  melaksanakan  kita  jelaskan bagaimana manfaatnya apa tujuannya kita jelaskan Alhamdulillah tidak ada kendala pada ibu hamil untuk pemeriksaan skrining HIV (IU.b).
“Realisasi  dari  pelaksanaan  dan  koordinasi  kebijakan  ini  sudah  berjalan cukup baik dan melibatkan lintas sektor yang ada di kabupaten Rokan hulu (IP.1)”
“Itu kemarin kami turun ke desa-desa yang pertama kami jumpai tentu tokoh masyarakatnya Pak kemudian kami bermusyawarah di situ bahwasanya kami melaksanakan  musyawarah  mereka  desa  mempertanyakan  bagaimana  ibu hamil  bagaimana  pemeriksaan  ibu  hamil,  karena  rata-rata  di  desa  ini masalahnya  dijumpai  mereka  ini  tidak  kenal  dengan  pemeriksaan  HIV (IP.3)”
“Pada jelasnya seperti ini Pak untuk pemeriksaan HIV ini kan diwajibkan pada  pasangan  yang  mau  menikah  pak.  catin  itu  kan  habis  itu  kita memeriksakan penyakit yang ada pada pasangan perempuan maupun laki- laki. apabila terjadi situ ibaratnya kita hasilnya positif maka kita sudah bisa memberikan  pengetahuan  cara-cara  supaya  menghindari  apabila  nanti mereka  memiliki  anak  mereka  sudah  tahu  menyarankan  bagaimana  yang jelas kan ke dokter juga nantinya ya pak ya Saya rasa itulah selain ibu hamil yaitu kan catin juga pak (IP4).
“Pelaksanaan  penyuluhan  masih  kurang  Pak,  kemudian  yang  diberikan penyuluhan adalah ibu-ibu hamil Melakukan penyuluhan, kemudian skrining HIV pada ibu hamil Penyuluhan Pak dan skrining HIV Pak Sudah terlaksana Pak tapi belum semuanya, kalau sasaran yang diskrining adalah sasarannya ibu hamil Kalau untuk pelaksanaan diagnosis dilakukan oleh dokter (IP.5). “Kalau  kendala  untuk  penyuluhan  kadang  ibu  hamilnya  itu  banyak  yang nggak  datang  pak  Pencegahannya.  Ibu  hamil  ya  pencegahan  HIV  tidak melakukan hubungan seksual. Dan pada bayi itu dan ibu hamilnya sih Pak Kalau sasarannya ibu hamil Pak cuman kalau di sini jarang-jarang sih Pak (IP.6)”
“Jadi untuk pelaksanaan skrining ini kita lakukan terhadap semua ibu hamil ya semua ibu hamil kita lakukan skrining, kendala kendala yang kita hadapi seperti  yang  saya  ungkapkan  di  pertanyaan  yang  sebelumnya  bahwa  tidak semua ibu hamil ini mau kita screening Saya rasa itu Pak (IP.7).”
“Kalau untuk pemeriksaan screen HIV ini kan ada ibu-ibu tentu kita ada juga tidak hanya mungkin tidak hanya terkonsentrasi pada ibu hamil saja atau ibu yang  akan  melaksanakan  kehamilan  pun  Mungkin  bisa  kita  lakukan screening ataupun kita bisa juga bisa kelompok masyarakat yang memiliki resiko  terkena  HIV  juga  kita  lakukan  pemeriksaan  skrining  mungkin berkoordinasi dengan lintas sektor nah kendala ini yang memang yang saya bilang  tadi  yang  satu  adalah  pengetahuan  yang  kedua  adalah  manajemen pelaksanaannya yang saya kurang terorganisir dengan baik (IP.8)”
Informasi dari proses wawancara yang dilakukan menggambarkan bahwa proses pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil dilakukan melibatkan banyak unsur  dan  pihak  yang  terkait  mulai  dari  ibu  hamil  pasangan  hingga  tokoh
masyarakat. Pemeriksaan HIV juga dilakukan dengan mempertimbangkan hak ibu hamil untuk menolak melakukan pemeriksaan HIV.
Hasil  observasi  yang  dilakukan  peneliti  di  lapangan  menggambarkan bahwa pada tatanan pelaksanaan keterlibatan bidan desa sangat penting di mana bidan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan skrining HIV.
Tabel 7 Analisis Proses (Pelaksanaan) No Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Pelaksanaan  skrining  dilakukan  oleh bidan desa Bidan  melakukan pemeriksaan dan pengambilan sampel darah 2 Realisasi  pelaksanaan  lintas  sektor berjalan cukup baik Keterlibatan lintas sektor belum maksimal. 3 Peranan  aktif  ibu  hamil  untuk pemeriksaan belum maksimal Kurang melibatkan kader dalam pemberdayaan masyarakat 4 Penolakan skrining oleh ibu hamil Pemahaman  ibu  hamil  tentang scrining HIV masih minim

## d. Pengawasan dan evaluasi
Pengawasan  dan  evaluasi  merupakan  bagian  dari  proses  pelaksanaan program skrining HIV pada ibu hamil. Pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting  pada  proses  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  agar  rencana  program  yang akan dilakukan di tahun berikutnya akan lebih terarah. Informasi terkait dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program screen yang HIV pada ibu hamil seperti pada hasil wawancara sebagai berikut
“Pengawasan dan evaluasi yang dilakukan yaitu kita lakukan perbulan bila ada kendala di lapangan terhadap petugas kita lakukan OJT di layanannya (IU).”
“Mengenai pengawasan dan evaluasi mungkin kita lebih komunikasi dengan bidan apabila ada atau ada ibu hamil yang periksa tentang HIV atau skrining mungkin  kita lebih  ke  pendekatan  pribadi  dari  petugasnya  masing-masing. pak  Untuk  kendalanya,  kadang  kita  melakukan  pemeriksaan  untuk pengobatan mungkin mereka kadang jauh. jika harus mengambil obat kalau untuk saat ini mungkin Puskesmas (IU.a)”
“Kalau untuk pengawasan dan evaluasi ini kendalanya satu ya Pak ya kalau khusus ibu hamil di sini ya Pak ya kalau untuk ibu hamil di sini kita sudah periksa  screening  yang  di  awal  trisemester  1  umpamanya,  nanti  kita lanjutkan nanti kita punya program untuk pemeriksaan ibu hamil itu untuk pemeriksaan  ibu  hamil  ini  selama  dua  kali.  Di  trimester  pertama  kita screening  kemudian  trimester  kedua  kita  lakukan  skrining.  Kendala  kita kalau mereka sudah screening pada trimester pertama, maka pada trimester kedua  mereka  tidak  hadir  lagi.  Dan  dia  langsung  ke  rumah  sakit  karena sekarang ibu hamil banyak programnya kayaknya untuk melaksanakan apa
melahirkan dengan normal itu kayaknya yang megang kartu akses ada. Yang umum mereka minta operasi mereka. Jadi untuk pemeriksaannya kendalanya pada  ibu  hamil  ini  untuk  pemeriksaan  sebelum  persiapan  sebelum melahirkan itu mereka tidak datang lagi (IU.b).”
“Pengawasan  dan  evaluasi  screening  HIV  pada  ibu  hamil  semua  sudah terinput di aplikasi dan dilakukan pemantauan per triwulan (IP.1).” “Data pak. kendala di data. karena yang pertama laporan dari misalnya saja dari kita sebagai pelaksana pelayanan kesehatan ibu dan nanti laporan dari data dari petugas laboratorium untuk mengetahui pemeriksaan itu tidak tidak sinkron  gitu  jadi  itu  kendalanya  yang  paling  penting  dalam  melakukan evaluasi (IP.2)”
“Kalau  evaluasi  itu  kita  melakukan  evaluasi  sekali  sebulan  untuk  kita sampaikan laporannya ke PJ HIV kemudian mereka meneruskannya ke dinas Kesehatan itu pak kalau kendala ndak ada Pak karena kita bekerja sama juga dengan pemegang program HIV puskesmasnya Pak jadi tidak ada kendala (IP.3)”
“Dilakukan saat lokakarya mini di puskesmas (IP.5)” “Pengawasan. Nggak ada Pak. (IP.6).
“Kita  melaksanakan  evaluasi  program  ini  seperti  program-program  yang lain  kita  lakukan  per  triwulan  ia  bertriwulan  terus  kendala  yang  dihadapi dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi ini sebenarnya kendala kalau dalam puskesmas sendiri biasanya cuman yang menjadi kendala yang dari klinik-klinik swasta itu yang kadang tidak melaporkan tentang kegiatan ini (IP.7).”
“Pengawasan  dan  evaluasi  tentu  kita  harus  membuat  sebuah  target  atau sasaran dan sasaran kita kelompokkan di tempat desa RT atau RW gitu kan, ketika  sudah  atau  sasaran  yang  sudah  kita  buat  tentu  itulah  kita  akan mengawasi dan mengevaluasi kendala-kendala apa yang membuat sasaran tadi tidak tercapai dengan baik mungkin kita temukan mungkin kita carikan solusinya (IP.8).”
Hasil  wawancara  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  dan  evaluasi dilakukan pada masing-masing tingkatan, di mana pelaksanaan program skrining HIV yang secara teknis dilakukan oleh bidan desa diawasi dan dievaluasi langsung oleh  Puskesmas.  Sedangkan  program  skrining  HIV  ibu  hamil  di  wilayah  kerja puskesmas  dilakukan  pengawasan  dan  evaluasi  oleh  dinas  kesehatan  kabupaten Rokan hulu
Tabel 8 Analisis Proses (Pengawasan dan evaluasi) No Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Pengawasan dilakukan setiap bulan Pengawasan berjenjang dilakukan dinas dan puskesmas
2 Pengawasan  dilakukan  secara  rutin melalui laporan Ada pelaporan kinerja pelaksanaan skrining HIV 3 Pengawasan dan evaluasi guna mencapai target sasaran Pengawasan  dilakukan  tanpa mempertimbangkan pemberdayaan  yang  bersifat voluntir

## 3. Aspek output
Aspek  output  pelaksanaan  program  penanggulangan  HIV  melalui  skrining HIV  pada  ibu  hamil  merupakan  gambaran  dari  pelaksanaan  program  yang dijalankan.  Informasi  output  pelaksanaan  program  skrining  HIV  pada  ibu  hamil seperti pada hasil wawancara sebagai berikut
“Belum Pak, belum sesuai dengan apa yang dikagetkan. karena masih  belum maksimal  Pak  ee  karena  pertama  karena  besarnya  target  yang  dibebankan kepada kabupaten hulu kedua stigma dari tenaga kesehatan dan masyarakat itu sendiri  selanjutnya  belum  semua  ibu  hamil  yang  bersedia  diperiksa  untuk mengetahui status HIV AIDS nya pak (IU).”
“Jika untuk pelaksanaan skrining mungkin dari target belum memenuhi karena dari pasien atau dari ibu-ibu hamil itu eeeee cenderung kadang menolak takut untuk diperiksa itu (IU.1).”
“Kalau hasil screening ni kalau untuk target kan kita untuk target tergantung terlalu tinggi ya karena kita kalau untuk jumlah penduduk itu mengacu dengan data dari capil karena jumlah penduduk yang dari capil itu di desa itu sangat tinggi khususnya kecamatan rambah sangat tinggi dibandingkan dengan data yang kita ambil dari dari apa itu namanya dari itu Puskesmas (IU.2).” “Saya  masih  belum,  dari target yang  sudah  ditentukan  masih  belum.  Karena tadi kurangnya SDM yang terlatih dan juga bidan-bidan kita yang di Puskesmas, (IP.1).
“ Belum, hasil pelaksanaan skrining HIV belum mencapai target, itu tadi karena beberpa kendala kendala dan permasalahan permasalahan yang kita jumpai, di lingkungan dinas kesehatan kita. (IP.2).
“Kalau dibilang Pak hasil pelaksanaan skrining HIV ya sudah dibilang bagus Pak  apakah  sudah  sesuai  dengan  targetnya  kalau  mengenai  target  artinya apakah kita sesuai itu belum lah ini sedikit ada kendalanya yakni ibu hamil itu tidak  karena  dia  jauh  tempat  tinggal  jadi  susah  untuk  pergi  ke  Puskesmas membutuhkan biaya (IP.3).
“Belum  Pak  belum  sesuai  dengan  tercapai  target  pemeriksaan  ibu  hamil tersebut untuk HIV nya (IP.4).
“Belum Pak, belum semua ibu hamil yang diskrining HIV, dan juga belum sesuai dengan target. (IP.5).”
“Belum sesuai pak (IP.6).
“Hasil pelaksanaan skrining pada ibu hamil di Puskesmas rambak itu memang belum  sesuai  dengan  yang  kita  targetkan  karena  sasaran  kita  kan  semua  ibu
hamil,  salah  satu  kendala  tadi  karena  mungkin  masih  minimnya  pengetahuan ibu hamil tentang pentingnya skrining HIV (IP.7).”
“Secara umum hasil pelaksanaan sekeliling HIV pada ibu hamil di puskesmas Bonaimemang tergolong masih rendah Pak karena memang itu tadi karena kita juga dari pihak Puskesmas mengalami kelemahan dalam melakukan sosialisasi atau pemahaman masyarakat (IP.8).
Informasi terkait dengan hasil akhir atau output pelaksanaan program skrining HIV pada ibu hamil menggambarkan masih rendahnya cakupan pelaksanaan skrining HIV  pada  ibu  hamil.  Upaya  ini  tergambar  atas  hasil  wawancara  yang menyatakan bahwa hasil skrining tidak memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan.
Hasil wawancara diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti di mana Masih kecilnya cakupan penjaringan dan pemeriksaan skrining HIV pada ibu hamil pada masing-masing desa di 2 Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian
Tabel 9

## Analisis Proses (Pengawasan dan evaluasi)
No Hasil Wawancara Hasil Observasi 1 Belum sesuai target Target  yang  ditetapkan  belum terpenuhi,  disebabkan  peranan aktif  bidan  dan  kader  belum maksimal.

## Pembahasan

## A. Keterbatasan Penelitian
Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yaitu menimbulkan hawthorne effect yang  dimana  dapat  menyebabkan  bias  dikarenakan  responden  mengubah  respon karena menyadari bahwa dirinya sedang diamati atau diteliti.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian
Skrining HIV pada ibu hamil bisa dilakukan melalui serangkaian tes antara lain Voluntary Counseling and Testing (VCT), tes darah dan terapi ARV ( Antiretroviral ). Skrining  HIV  pada  ibu  hamil  bermanfaat  untuk  menanggulangi  risiko  penularan terhadap bayi. Mengingat Infeksi Menular Seksual (IMS) pada perempuan seringkali terjadi  tanpa  gejala,  setiap  perempuan  harus  meningkatkan  kewaspadaan  terhadap organ reproduksinya.
1. Aspek Konteks
a. Kebutuhan
Hasil penelitian terkait aspek kebutuhan melalui wawancara dan observasi dilapangan mengerucut pada aspek kebutuhan logistik pelaksanaan pemeriksaan HIV  pada  ibu  hamil  yang  meliputi  kebutuhan  petugas  kesehatan  maupun kebutuhan  bahan  untuk  pemeriksaan.  Aspek  kebutuhan  dalam  upaya pelaksanaan program penanggulangan HIV melalui skrining HIV pada ibu hamil
merupakan hal-hal yang diperlukan guna mencapai tujuan pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil.
Pada  prinsipnya  kebutuhan  dalam  rangka  pelaksanaan  program  skrining HIV lebih pada hal-hal yang diperlukan oleh ujung tombak pelaksana skrining HIV  yakni  bidan  desa.  Dalam  menjalankan  upaya  program,  bidang  tentunya mendapatkan dukungan oleh masyarakat setempat melalui kader. Dalam hal ini kebutuhan  yang  dimaksudkan  meliputi  kebutuhan  yang  bersifat  material  dan imaterial.  Kebutuhan  menjadi  bagian  penting  pada  pelaksanaan  program skrining  HIV  pada  ibu  hamil  disebabkan  karena  dalam  menjalankan  program hal-hal yang dibutuhkan menjadi bagian yang wajib dipenuhi. Kebutuhan lain meliputi  kebutuhan  upaya  mendorong  ibu  hamil  untuk  melakukan  upaya skrining HIV pada saat masa kehamilannya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hikmah  (2019)  menyatakan  bahwa kebutuhan  pelaksanaan  Program  HIV  berada  pada  aspek  kebutuhan informasi tentang HIV yang dilakukan melalui media promosi. Penyelenggaraan program HIV  seyogyanya  memang  mengedepankan  pemahaman  dan  edukasi  kepada masyarakat tentang HIV agar stigma terhadap HIV tidak lagi menjadi persoalan pada pelaksanaan program.
Penelitian yang dilakukan oleh Pipit (2012), tentang pelayanan pmtct pada ibu  hamil  dengan  HIV  AIDS  menyatakan  bahwa  kebutuhan  lebih  pada  aspek sumber  daya  meliputi  dokter  bidan  dan  perawat.  Pada  prinsipnya  kebutuhan tentang  fasilitas  sarana  dan  prasarana  juga  menjadi  bagian  penting  guna penyelenggaraan program yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
Penelitian  yang  berkaitan  dengan  pemenuhan  kebutuhan  dalam  rangka pelaksanaan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  belum  ditemukan  oleh  peneliti. Sehingga  peneliti  pada  aspek  konteks  kebutuhan  dalam  rangka  pelaksanaan program skrining HIV ibu hamil lebih mengedepankan informasi dan fenomena yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti melakukan analisa terhadap setiap peristiwa yang terjadi di lapangan.
Analisis kebutuhan di lapangan dalam rangka pelaksanaan skrining HIV pada  ibu  hamil  lebih  pada  aspek  kebutuhan  perangkat  dan  bahan  untuk pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil serta sarana pendukung pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil. Analisis kebutuhan terhadap pelaksanaan program skrining  HIV  pada  ibu  hamil  pada  dasarnya  adalah  kebutuhan  pada  tingkat operasional  di  mana  pelaksana  tugas  operasional  dalam  hal  ini  bidan  desa menjalankan program secara teknis melakukan pemeriksaan serta memberikan edukasi  dan  informasi  serta  komunikasi  kepada  masyarakat  spesifik  pada  ibu hamil serta tokoh masyarakat.
b. Masalah
Masalah yang muncul pada program skrining HIV pada ibu hamil berada pada persoalan ibu hamil serta persoalan yang berada pada tatanan manajemen di  tingkat  Puskesmas  maupun  di  tingkat  dinas  kesehatan  kabupaten.
Permasalahan  pada  ibu  hamil  yang  ditemukan  pada  hasil  penelitian  yaitu penolakan terhadap rencana program skrining HIV pada ibu hamil. Penolakan terjadi  karena  skrining  HIV  masih  dipersepsikan  sebagai  upaya  atau  tindakan negatif  karena  yang  melakukan  skrining  HIV  seringkali  dipandang  sebagai orang yang potensial menderita HIV. Di sisi lain penderita HIV merupakan aib bagi sebagian masyarakat dengan cara pandang yang negatif terhadap masalah HIV.
Penelitian yang dilakukan oleh Muthia, dkk (2020) tentang  Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Skrinning HIV/AIDS Melalui Audiovisual di Wilayah Kerja Puskesmas Andalas menggambarkan bahwa peranan ibu hamil sangat  penting  dalam  rangka  mensukseskan  program  skrining  HIV  pada  ibu hamil. Peranan penting ibu hamil lebih spesifik dipengaruhi oleh pengetahuan ibu hamil tentang apa screening HIV beserta manfaatnya dan risiko HIV dari ibu ke  anak.  Pengetahuan  akan  mendorong  perilaku  ibu  untuk  melakukan  upaya skrining  HIV  secara  sukarela.  Prinsip  dasar  pelaksanaan  skrining  HIV  adalah kesukarelaan  ibu  dalam  melakukan  kegiatan  pemeriksaan  atau  skrining  HIV pada  ibu  hamil.  Ibu  hamil memiliki  hak untuk  menolak  pemeriksaan  skrining HIV, namun demikian ibu dengan pengetahuan dan pemahaman skrining HIV yang  memiliki  manfaat  untuk  dirinya  serta  anaknya  akan  berpengaruh  pada keputusan melakukan skrining HIV pada saat masa kehamilannya.
Persoalan lain juga terjadi pada tatanan manajemen di mana dalam upaya melakukan  program  skrining  HIV  seringkali  tersandung  pada  persoalan- persoalan  yang  sangat  teknis  seperti  kurangnya  sumber  daya  yang  melakukan pemeriksaan skrining serta tenaga kesehatan yang belum mendapatkan pelatihan skrining  HIV.  Masalah-masalah  ini  hendaknya  telah  diantisipasi  dengan  baik oleh manajemen di tingkat Puskesmas maupun dinas kesehatan.
c. Aset
Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  keberadaan  aset  memang  lebih berfokus  pada  komponen  tenaga  kesehatan  dan  fasilitas  pendukung.  Hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan bahwa keberadaan aset dan  fasilitas  telah  mendukung  program  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  serta berperan  penting  pada  upaya  kesehatan  lain  yang  mendukung  peningkatan derajat kesehatan ibu hamil.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purbani  (2019),  menitikberatkan  pada aspek aset dalam penyelenggaraan program meliputi keberadaan updating data guna  perencanaan  dan  pemantauan  program.  Ditinjau  dari  fungsinya,  aset merupakan bagian fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan program HIV. Aset  menjadi  bagian  penting  penyelenggaraan  program  karena  aset  dalam bentuk sumber daya, fasilitas, kesediaan data akan sangat menentukan rencana program yang akan dibuat.
Tersedianya fasilitas guna suksesnya kebijakan yang ada merupakan salah satu faktor pedukung dari pelaksanaan skrining HIV/AIDS. Fasilitas pelayanan
kesehatan yang ada di Kabupaten rokan Hulu secara umum sudah baik, karena ada Puskesmas di setiap Kecamatan serta ada Puskesmas Pembantu hampir di setiap wilayah kerja Puskesmas, sehingga dengan adanya fasilitas kesehatan ini akan  menjadi  suatu  kemudahan  bagi  masyarakat  untuk  mengakses kesehatannya, mengingat Puskesmas bertanggung jawab dalam upaya kesehatan masyarakat  serta  perorangan  yang  meliputi  upaya  promotif,  preventif,  kuratif dan rehabilitatif.
Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan skrining HIV/AIDS baik didalam ataupun di luar ruangan yaitu diantaranya ruangan konseling yang memadai akan mempengaruhi keberhasilan dari pelaksanaan konseling, ketika ruangan nyaman dengan adanya ruang khusus konseling maka aspek pemberian informasi  baik  pra  test,  post  test  dapat  berjalan  dengan  baik  serta  aspek  hak dalam memproleh kerahasiaan juga akan terpenuhi oleh kebanyakan ibu hamil, sehingga  hak  memberikan  rasa  aman  dan  nyaman  bagi  ibu  hamil  bisa  tetap terealisasi secara optimal.
d. Peluang
Hasil  penelitian  di  lapangan  memang  menggambarkan  bahwa  peluang untuk terlaksananya program skrining HIV dapat berjalan karena mendapatkan dukungan  kebijakan  namun  terdapat  potensi  yang  menghambat  jalannya program  ini  yang  berada  pada  aspek  ibu  hamil  yang  tidak  mau  dilakukan pemeriksaan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Purnomo  (2018)  menyatakan  bahwa Peluang merupakan hasil kajian analisis word yang memungkinkan pelaksanaan program  dapat  dimaksimalkan  dengan  cara  mengoptimalkan  potensi  peluang yang  ada  menjadi  bagian  yang  mendukung  program  yang  telah  dicanangkan. Peluang dapat bersumber dari dalam organisasi ( Internal ) seperti dalam bentuk kebijakan pimpinan yang mendukung program serta peluang yang berasal dari luar organisasi atau eksternal yang memungkinkan pelaksanaan program dapat dilakukan secara maksimal.
Upaya memaksimalkan peluang pelaksanaan program skrining HIV harus dioptimalkan  mengingat  cukup  banyak  hambatan  yang  berasal  dari  objek program  (ibu  hamil)  maupun  pelaksana  program  (tenaga  kesehatan  di Puskesmas dan dinas Kesehatan). Upaya memaksimalkan peluang dimaksudkan terhadap setiap peluang yang berasal dari ibu hamil maupun stakeholder dalam rangka  peningkatan  pelaksanaan  program  skrining  HIV.  Optimalisasi  setiap kesempatan  dapat  dilakukan  baik  oleh  tenaga  kesehatan  di  tingkat  Puskesmas maupun  di  tingkat  kabupaten  dengan  lebih  mengoptimalkan  komunikasi  serta advokasi lintas sektor dan lintas program
2. Aspek input
a. Sumber Daya Manusia (SDM).
Hasil penelitian menggambarkan kondisi sumber daya manusia dari aspek kuantitas  atau  jumlah  maupun  dari  aspek  kualitas  atau  kapabilitas/kompetensi
tenaga kesehatan. Secara umum sumber daya manusia yang berada pada tatanan manajemen di tingkat dinas dan Puskesmas telah terpenuhi dari aspek jumlah. Namun pelaksana teknis dalam hal ini adalah bidan desa secara jumlah belum terpenuhi kebutuhannya. Dari aspek kualitas, masih cukup beragam kualitas sdm pada  tatanan  teknis  karena  ada  bidang  yang  telah  mendapatkan  pelatihan sedangkan  beberapa  bidan  lainnya  belum  mendapatkan  pelatihan.  Screening HIV  yang  bersifat  teknis  memerlukan  kompetensi  dan  kemampuan  dalam rangka proses pengambilan sampel skrining HIV pada ibu hamil. Oleh sebab itu, kompetensi petugas tenaga kesehatan yang ada di lapangan dalam hal ini adalah bidan  desa  seharusnya  mendapatkan  pemahaman  dan  kompetensi  yang mumpuni dalam rangka melakukan skrining HIV pada ibu hamil.
Keadaan  sumber  daya  manusia  yang  ada  di  Puskesmas  di  Kabupaten Rokan Hulu relatif memadai tetapi pada penerapannya Pemerintah saat ini belum memperhatikan  pemenuhan  hak  bagi  kebanyakan  ibu  hamil.  Dukungan pimpinan  (Kepala  Puskesmas)  dan  dukungan  rekan  kerja  atau  tim  kerja  di lingkungan Puskesmas akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan skrining HIV/AIDS  melalui  penyediaan  dari  berbagai  fasilitas  dan  sarana  prasarana pendukung dan alat dan sumber daya yang dibutuhkan, serta penyediaan aturan aturan  dan  berbagai  regulasi  yang  menjadi  landasan  dasar  implementasi pelaksanaan  skrining  HIV/AIDS  bagi  ibu  hamil.  Hal  tersebut  sesuai  dengan pasal  1  ayat  (2)  Undang  Undang  No.  36  tahun  2009  tentang  Kesehatan. Tersedianya  Puskesmas  pembantu  juga  akan  memudahkan  masyarakat  dalam mengakses  pelayanan  kesehatan,  serta  apabila  ditemukan  ibu  hamil  belum dilakukan  skrining  HIV/AIDS  maka  bisa  di  anjurkan  untuk  melakukan  di Puskesmas dan apabila tidak dapat ditangani Puskesmas maka akan dilakukan upaya kolaborasi serta rujukan di RSUD. Selain itu, tersedianya reagen untuk rapid test dari HIV/AIDS itu sendiri akan sangat mendukung dari berjalannya skrining HIV/AIDS bagi ibu hamil.
Belum  banyaknya  tenaga  kesehatan  khususnya  bidan  yang  mengikuti pelatihan terkait dengan skrining HIV/AIDS dengan pendekatan PITC, melihat hal tersebut Pemerintah perlu menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada serta peningkatan ketrampilan melalui pelatihan.  Tidak terpenuhinya hak asasi  bagi  ibu  hamil  dalam  pemberian  informasi  dan  kerahasiaan  diantaranya masih  banyak  seperti  jumlah  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  yang  belum mengikuti  pelatihan  tentang  skrining  HIV/AIDS  bagi  ibu  hamil,  sarana prasarana  untuk  ruang  konseling  masih  diupayakan  untuk  terus  mengalami peningkatan  pelayanan,  prinsip  dan  hak  terkait  informasi,  persetujuan  dan kerahasiaan  masih  diupayakan  semaksimal  mungkin  untuk  bisa  dipenuhi  bagi kebanyakan ibu hamil.
Hal  tersebut  tidak  sesuai  dengan  teori,  peraturan-perundangan  yang  ada terhadap  pelaksanaan  di  tempat  penelitian  ditemukan  adanya  kendala  seperti kurangnya sarana prasarana seperti ruang konseling yang sesuai, serta anggapan
bidan yang masih berorintasi pada jumlah cakupan dan jumlah SDM atau bidan yang  sudah  mengikuti  pelatihan  PITC  terbatas  yaitu  (1  Puskesmas  1  orang) sehingga bidan merasa kesulitan dalam memberikan perhatian dan pemenuhan hak  asasi  manusia  (HAM)  bagi  ibu  hamil.  Puskesmas  berusaha  mencoba meningkatkan  pelayanan,  sehingga  harapannya  ibu  hamil  dapat  memperoleh perlindungan khusus sesuai dengan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.
Penelitian yang dilakukan Wijayanti (2019) menyatakan bahwakompetensi serta kuantitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam rangka penyelenggaraan program skrining HIV pada ibu hamil. Sumber daya  manusia  yang  menjadi  fokus  pada  program  adalah  bidan  desa  yang memiliki  kompetensi  melakukan  pengambilan  sampel  Untuk  selanjutnya melakukan  skrining  dan  pemeriksaan  terhadap  hasil  sampel.  Pada  dasarnya bidan memiliki kompetensi pengambilan sampel namun demikian perlu upaya monitoring  dan  evaluasi  agar  pelaksanaan  pengambilan  sampel  skrining  HIV dilakukan sesuai dengan cakupan ibu hamil.
Hambatan  ataupun  kendala  dari  tenaga  kesehatan  adalah  masih terbatasnya  jumlah  Sumber  Daya  Kesehatan  (SDM)  tenaga  kesehatan  yang sudah  mengikuti  pelatihan  terkait  dengan  skrining  HIV/AIDS  bagi  ibu  hamil dengan metode PITC, sehingga dengan sedikitnya jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti  pelatihan  akan  mempengaruhi  pelayanan  kesehatan  yang  diberikan kepada masyarakat, sehingga hak asasi manusia belum terpenuhi secara optimal. Pelaksanaan konseling di Puskesmas secara umum belum bisa berjalan optimal karena banyak faktor yang mempengaruhinya, seperti SDM yang terbatas serta sarana  prasarana  penunjang.    Hal  tersebut  yang  menjadi  permasalahan  adalah belum banyaknya tenaga kesehatan khususnya bidan yang mengikuti pelatihan terkait  dengan  skrining  HIV/AIDS  dengan  pendekatan  PITC,  melihat  hal tersebut Pemerintah perlu menambah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada serta  peningkatan  ketrampilan  melalui  pelatihan,  sehingga  harapannya perlindungan  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  bagi  ibu  hamil  dalam  pelaksanaan skrining HIV/AIDS kaitannya dengan hak dalam memperoleh informasi dalam konseling dapat terpenuhi secara optimal
b. Pendanaan
Informasi terkait dengan pembiayaan pada hasil penelitian menggambarkan  kecukupan  sumber  daya  biaya  masih  dinilai  cukup  karena bersumber  dari  BOK.  Selain  itu,  pelaksanaan  program  skrining  HIV  pada ibu hamil  tidak  terkendala  pada  aspek  pembiayaan,  karena  pada  observasi  yang dilakukan masih ada anggaran pembiayaan yang belum terealisasi dengan baik.
Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2019) menyatakan bahwa Dalam merencanakan  kebutuhan  pendanaan,  seharusnya  menggunakan  data  yang lengkap,  akurat  dan  tepat  waktu  sehingga  prinsip  perencanaan  berbasis  data dapat terpenuhi (evidence based programming and budgeting). Pendanaan dapat bersumber dari pendanaan pemerintah maupun non pemerintah. Pendanaan dari
pemerintah  mulai  dari  pendanaan  di  tingkat  pusat  maupun  di  tingkat  daerah harus  terkoneksi  dengan  baik  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  sumber pembiayaan  atau  pendanaan  program.  Sedangkan  sumber  pendanaan  dari  non pemerintah merupakan sumber pembiayaan tidak terikat yang dapat membantu terselenggaranya program skrining HIV.
Pada prinsipnya, pendanaan pelaksanaan program skrining HIV bukan saja bersumber dari bok atau APBD namun sumber lain yang berasal dari LSM atau donatur yang tidak mengikat menjadi bagian penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pendanaan.  Pendanaan  dimaksudkan  bukan  hanya  saja  pada  aspek pemenuhan  kebutuhan  peralatan  skrining  HIV  namun  juga  perlu  pendanaan untuk pelaksanaan yang bersifat operasional seperti pemberian informasi kepada masyarakat serta komunikasi dan advokasi dan membangun jaringan kemitraan.
c. Ketersediaan Alat, Obat dan Perbekalan
Hasil penelitian melalui observasi dan wawancara menggambarkan bahwa ketersediaan alat dalam rangka penyelenggaraan program skrining HIV pada ibu hamil  tidak  mengalami  permasalahan.  Ketersediaan  alat  meliputi  alat  yang digunakan  dalam  rangka  pelaksanaan  skrining  secara  teknis  meliputi  regen pemeriksaan serta alat penunjang lainnya. Pemenuhan kebutuhan alat terpenuhi dengan baik tanpa ada kendala pemenuhan kebutuhan alat. Dalam menjalankan upaya skrining secara teknis bidan desa mendapatkan kelengkapan yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah ibu hamil yang dilakukan skrining HIV serta luas wilayah kerja bidan desa.
Penelitian yang dilakukan oleh Ludgar (2018) menyatakan bahwa Petugas pengelola program dan farmasi di puskesmas melakukanperencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan lainnya. Perhitungan kebutuhan obat dan reagen harus  memperhatikan  jumlah  obat  dan  reagen  yang  akan  kadaluwarsa  dalam waktu dekat. Selain itu Jenis obat dan perbekalan kesehatan yang akan diadakan harus  sudah  teregistrasi  di  Kementerian  Kesehatan  serta  memastikan  tempat penyimpanan memenuhi syarat untukmenyimpan obat dan reagen.
Dalam  menjalankan  fungsinya,  bidang  desa  harus  memastikan ketersediaan alat obat serta perbekalan untuk skrining HIV pada ibu hamil harus tercukupi sesuai dengan jumlah ibu hamil yang ada pada wilayah kerja. Hal ini dilakukan  guna  menghindari  potensi  tidak  terjaringnya  ibu  hamil  yang mengalami HIV sehingga berdampak pada kehamilannya serta kepada anaknya.
d. Kebijakan
Hasil penelitian menggambarkan tidak ada kebijakan spesifik yang tertulis dalam  Kerangka  pelaksanaan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil.  Kebijakan  pada tingkat pemerintah pusat dan merupakan program nasional menjadi acuan bagi dinas  Kesehatan  maupun  Puskesmas  dalam  rangka  menjalankan  program skrining HIV pada ibu hamil. Dalam menjalankan tugas teknis bidan melakukan upaya skrining dengan mengacu pada kebijakan pusat yang diterjemahkan lebih teknis di tingkat operasional.
Kebijakan  kepala  daerah  menjadi  bagian  penting  dalam  upaya terselenggaranya  program  skrining  HIV  pada  ibu  hamil.  Penelitian  yang dilakukan oleh Paryati (2015) menyatakan bahwa Kebijakan kepala daerah yang selanjutnya  diimplementasikan  oleh  SKPD  membuktikan  bahwa  kebijakan memberikan  peranan  yang  besar  terhadap  terselenggaranya  program  skrining HIV.  Kebijakan  yang  tertulis  serta  diimplementasikan  akan  mendukung pelaksanaan skrining HIV pada tingkat teknis lebih terarah dan terkendali.
Dasar  penyusunan  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah sebaiknya  terintegrasi  pada  kebijakan  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah pusat agar pelaksanaan program juga dapat terintegrasi dengan baik. Penyusunan kebijakan  di  tingkat  daerah  dapat  dilakukan  lebih  teknis  agar  pada pelaksanaannya  akan  lebih  mudah  dilakukan  monitoring  dan  evaluasi pelaksanaan program secara teknis.
4. Aspek proses
a. Perencanaan
Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  pada  proses  perencanaan Puskesmas  lebih  berfokus  pada  upaya  yang  bersifat  teknis  sedangkan  dinas Kesehatan  lebih  pada  rencana  program  dan  pengadaan  alat  serta  bahan  tes skrining  HIV.  Mengacu  kepada  pedoman  manajemen  program  pencegahan penularan  HIV  dari  ibu  ke  anak  tergambar  bahwa  perencanaan  program dilakukan  di  tingkat  pusat  provinsi  kabupaten  kota  serta  fasilitas  pelayanan kesehatan yang sesuai dengan ruang lingkup kerja. Adapun uraian aspek pokok perencanaan  program  di  tingkat  kabupaten  yaitu  merencanakan  perluasan layanan program skrining HIV di tingkat Puskesmas, fasilitas tingkat pertama serta fasilitas kesehatan yang bersifat rujukan. Selain itu di tingkat kabupaten, seharusnya  kabupaten  Rokan  hulu  melakukan  rancangan  alokasi  kebutuhan anggaran melalui dana APBD dan sumber dana lain untuk kebutuhan logistik, sumber  daya  manusia  serta  operasional  dan  sistem  rujukan.  Selain  itu pemerintah  daerah  tingkat  kabupaten  harus  merencanakan  kebutuhan  logistik program yang bersifat komprehensif seperti buku pedoman, obat, reagen, serta bahan logistik lainnya.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Widayanti  (2020)  bahwa  perencanaan program  berdasarkan  pada eviden  base  ibu  hamil  di  wilayah  kerja  puskesmas atau bidan desa. Dalam menjalankan fungsinya bidan desa memastikan data ibu hamil yang akan menjadi sasaran skrining HIV sesuai dengan kebutuhan logistik antara  lain  alat,  reagen  HIV  serta  kebutuhan  lain  yang  habis  pakai  guna pelaksanaan  program.  Perencanaan  terkait  dengan  penganggaran  di  tingkat Puskesmas  dilakukan  oleh  kepala  Puskesmas  meliputi  perencanaan penganggaran  untuk  kebutuhan  logistik, alat  serta  akomodasi  dan  transportasi bidan dalam menjangkau ibu hamil untuk dilakukan skrining HIV.
Perencanaan  di  tingkat  kabupaten  kota  juga  perlu  berfokus  pada perencanaan pelatihan orientasi dan sosialisasi pengelolaan program bagi tenaga
kesehatan serta pelatihan untuk tenaga yang bersifat teknis dalam hal ini adalah bidan  desa.  Selain  itu  perencanaan  implementasi  pemantauan  dan  evaluasi program  terkait  dengan  screening  HIV  pada  tingkatan  layanan.  Pemerintah tingkat kabupaten kota melalui dinas Kesehatan juga harus berkoordinasi lintas sektor lintas program serta kepada pihak terkait dan membentuk jejaring antar layanan.
Di  tingkat  Puskesmas,  perencanaan  pengembangan  layanan  Puskesmas beserta  jaringannya  dalam  hal  ini  Pustu,  bidan  desa  dan  Puskesmas  keliling Untuk menjangkau ibu hamil yang belum terjangkau. Selain itu perencanaan di tingkat Puskesmas juga membahas rencana program skrining HIV dalam mini lokakarya  Puskesmas  serta  membuat  anggaran  BOK  dan  sumber  lain  untuk kegiatan  skrining  HIV  di  tingkat  Puskesmas.  Puskesmas  juga  harus merencanakan kebutuhan logistik berupa alat, reagen HIV dan kebutuhan lain yang habis pakai. Dalam upaya memperluas keterjangkauan Puskesmas terhadap ibu hamil yang harus melakukan skrining HIV maka perlu jejaring dengan LSM atau antar fasilitas pelayanan kesehatan lain. Dan pada bagian akhir upaya yang harus dilakukan oleh Puskesmas adalah merencanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi  upaya  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  di  tingkat  Puskesmas  dan jaringannya.
b. Pengorganisasian
Hasil  penelitian  menggambrkan  pengorganisasian  pada  masing-masing level  memiliki  tatanan  yang  berbeda  pada  upaya  pengorganisasian.  Dinas Kesehatan  Rokan  Hulu  melakukan  upaya  pengkoordinasian  lintas  sektor sedangkan  pada  tingkat  Puskesmas  pengorganisasian  dilakukan  dalam  upaya menjalankan  rangkaian  kegiatan  yang  bersifat  teknis.  Hal  ini  sejalan  dengan hasil observasi yang dilakukan di mana upaya pengordinasian yang dilakukan oleh Puskesmas melalui bidan desa dilakukan dalam rangka menjaring ibu hamil untuk melakukan kegiatan skrining HIV.
Penelitian yang dilakukan oleh Purbani (2019) menyatakan bahwa dalam pengorganisasian,  terdapat  jenjang  instruksi  dan  koordinasi  yang  keduanya saling  melengkapi.  Pengorganisasian  memberikan  arah  program  agar  sesuai dengan  rencana  yang  ditetapkan.  Dalam  pelaksanaan  program,  sumber  daya manusia  yang  ada  dikelola  agar  mampu  memberikan  kemamuan  dalam menjalankan program yang telah direncanakan.
Pengorganisasian  secara  teknis  dibuat  dalam  bentuk  penetapan  struktur organisasi  dengan  maksud  agar  proses  kerja  dan  tanggung  jawab  tugas  sesuai dengan  kedudukan  serta  struktur  yang  ada.  Pengorganisasian  di  tingkat Puskesmas  yang  telah  disusun  dalam  bentuk  struktur  organisasi  menetapkan bagaimana  tugas  akan  dibagi  sistem  pelaporan  serta  mekanisme  koordinasi formal  serta  interaksi  yang  akan  dilaksanakan.  Fungsi  pengorganisasian  pada program skrining HIV pada ibu hamil merupakan salah satu strategi bagaimana
setiap  unsur  yang  ada  di  Puskesmas  menjalankan  fungsinya  guna  mencapai program atau rencana yang telah ditetapkan.
c. Pelaksanaan
Informasi  penelitian  yang  dilakukan  menggambarkan  bahwa  proses pelaksanaan skrining HIV pada ibu  hamil dilakukan melibatkan banyak unsur dan pihak yang terkait mulai dari ibu hamil pasangan hingga tokoh masyarakat. Pemeriksaan  HIV  juga  dilakukan  dengan  mempertimbangkan  hak  ibu  hamil untuk  menolak  melakukan  pemeriksaan  HIV.  Selain  itu,  tatanan  pelaksanaan keterlibatan bidan desa sangat penting di mana bidan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan skrining HIV.
Mengacu pada pedoman manajemen program pencegahan penularan HIV Kemenkes  RI,  bahwa  pelaksanaan  kegiatan  memerlukan  koordinasi  dan kerjasama  horizontal  dan  vertikal  diantara  pemangku  program  terkait,  mitra kerja pelaksana di lapangan dan masyarakat. Aspek pokok pelaksanaan program ditentukan  menurut  tingkatan  dan  kewenangan  masing-masing.  Pada  tingkat kabupaten  tatanan  pelaksanaan  mempertimbangkan  inventarisasi  fasilitas kesehatan dan tenaga terkait dengan pengelolaan program skrining HIV. Selain itu, pada tingkat kabupaten semestinya ada pemetaan sasaran program meliputi wanita di usia produktif, termasuk remaja dan populasi populasi yang menjadi kunci terutama ibu hamil.  Kepala dinas Kesehatan perlu menetapkan bidan atau perawat  yang  terlatih  yang  dapat  melakukan  skrining  HIV  bila  pada  wilayah kerja tersebut tidak terdapat tenaga medis atau teknisi laboratorium yang terlatih. Selain itu, dinas Kesehatan juga harus melaksanakan dan memfasilitasi pelatihan bagi tenaga kesehatan di Puskesmas, rumah sakit termasuk fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang berorientasi pada upaya pengelolaan skrining HIV ibu hamil  di  tingkat  kabupaten.  Selain  kegiatan  yang  bersifat  teknis  pada pemeriksaan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  perlu  pengembangan  metode  dan teknologi promosi termasuk metode komunikasi informasi dan edukasi kepada sasaran terkait dengan program skrining HIV pada ibu hamil. Pelaksanaan juga memfokuskan pada pengadaan reagen HIV serta upaya pengusulan permintaan regent  sesuai  dengan  kebutuhan  ke  tingkat  provinsi  termasuk  alat  dan mendistribusikan  ke  fasilitas  kesehatan.  Dalam  rangka  menjaga  mutu  hasil skrining  HIV  maka  dinas  Kesehatan  harus  memastikan  dan  melakukan pemantauan terhadap mutu laboratorium yang menghasilkan informasi dari hasil skrining yang dilakukan terhadap ibu hamil. Bagian akhir dari tanggung jawab dinas kabupaten adalah melakukan rekapitulasi dan pencatatan serta pelaporan dari fasilitas kesehatan yang ada pada wilayah kerja dinas Kesehatan kabupaten.
Upaya  pelaksanaan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  di  tingkat  Puskesmas meliputi upaya menghitung atau memperkirakan jumlah sasaran ibu hamil yang akan  dilakukan  tes  HIV  serta  memastikan  estimasi  wanita  usia  produktif termasuk  remaja,  pasangan  usia  subur  serta  populasi  kunci.  Selain  itu  dalam menjalankan  fungsinya  Puskesmas  juga  bekerjasama  dengan  kader  kesehatan
yang terlatih serta kelompok masyarakat lain atau tokoh masyarakat yang peduli dengan  HIV  dan  AIDS.  Pada  tatanan  teknis,  Puskesmas  harus  menghitung kebutuhan reagen HIV untuk ibu hamil serta melakukan pengajuan permintaan reagen  tersebut  kepada  dinas  kesehatan  kabupaten  atau  kota  agar  kebutuhan regen dapat terpenuhi dengan baik. Demi terlaksananya penjaringan yang efektif dan  efisien  Puskesmas  hendaknya  melakukan  kerjasama  dengan  kader  yang peduli  HIV  serta  jejaring  lain  sehingga  proses  penjaringan  menghasilkan cakupan pemeriksaan skrining HIV yang optimal. Selain itu pada tatanan teknis hendaknya  pembahasan  terkait  dengan  skrining  HIV  merupakan  bagian  dari bahasan yang disampaikan pada lokakarya mini Puskesmas. Selain itu, layanan konseling  terhadap  ibu  hamil  yang  menjadi  sasaran  skrining  HIV  dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hak asasi ibu hamil. Upaya memperluas cakupan  dan  jangkauan  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  harus  dilakukan  upaya komunikasi informasi dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi termasuk di  dalamnya  adalah  screening  HIV  agar  masyarakat  dan  ibu  hamil  pada khususnya  mengetahui  informasi  yang  valid  dan  pasti  tentang  pentingnya screening HIV pada ibu hamil.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Wijayanti  (2019)  menyatakan  bahwa Pelaksanaan  program  bertitik  tumpu  pada  Puskesmas  yang  melakukan perhitungan atau perkiraan sasaran ibu hamil yang akan dilakukan skrining HIV. Selain  itu  Puskesmas  melalui  bidan  desa  juga  melakukan  intervensi  terhadap kader  kesehatan  yang  terlatih  LSM  serta  kelompok  masyarakat  peduli  HIV AIDS lainnya. Dalam pelaksanaannya perhitungan kebutuhan reagen HIV serta tindakan  pengajuan  permintaan  reagen  kepada  Puskesmas  menjadi  bagian rutinitas  yang  harus  dilakukan.  Bidan  desa  yang  mendapati  ibu  hamil  dengan HIV pada skrining yang dilakukan, menindaklanjuti dalam bentuk rujukan kasus ke rumah sakit dan antar Puskesmas serta melakukan kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain di wilayah kerja. Selain itu, hasil pelaksanaan program skrining HIV di agendakan dalam kegiatan mini lokakarya Puskesmas.
Pada  tingkat  Puskesmas  perlu  sinkronisasi  pencatatan  dan  pelaporan pelayanan skrining HIV di tingkat Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain  yang  berada  pada  wilayah  kerja  puskesmas.  Selain  itu,  kerjasama  lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam rangka melibatkan setiap sektor yang memungkinkan terlibat untuk mendukung pelaksanaan skrining HIV pada ibu hamil.  Puskesmas  juga  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pemantauan  mutu laboratorium  serta  membuat  jejaring  dengan  perawat  bidan  di  Puskesmas pembantu untuk memastikan mutu pemeriksaan laboratorium HIV.
d. Pengawasan dan evaluasi
Hasil  penelitian  menggambarkan  bahwa  pelaksanaan  pengawasan  dan evaluasi  dilakukan  pada  masing-masing  tingkatan,  di  mana  pelaksanaan program skrining HIV yang secara teknis dilakukan oleh bidan desa diawasi dan dievaluasi  langsung  oleh  Puskesmas.  Sedangkan  program  skrining  HIV  ibu
hamil di wilayah kerja puskesmas dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh dinas kesehatan kabupaten Rokan hulu.
Pemantauan merupakan pengawasan kegiatan yang dilakukan secara rutin untuk  menilai  pencapaian  program  terhadap  target  melalui  pengumpulan  data menginput data, memproses serta output secara reguler dan terus menerus. Oleh sebab  itu,  pemantauan  atau  pengawasan  dan  evaluasi  seyogyanya  memiliki indikator  ukuran  yang  pasti  terhadap  tujuan  yang  telah  ditetapkan  di perencanaan. Sedangkan evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara  sistematis  untuk  keperluan  pengambil  kebijakan,  terhadap  suatu kebijakan,  program,  proyek,  atau  kegiatan  berdasarkan  informasi  dari  hasil analisis  yang  dibandingkan  dengan  relevansi  efektivitas  dan  keberhasilan. Terhadap  program  skrining  HIV  perlu  dilakukan  pengawasan  dan  evaluasi secara  berjenjang.  Di  tingkat  kabupaten,  pemantauan  dan  evaluasi  serta bimbingan  teknis  perlu  dilakukan  dalam  upaya  pelayanan  antenatal  terpadu. Selain  itu,  perlu  pembahasan  dalam  rapat  kerja  kesehatan  daerah  program kesehatan ibu. Selanjutnya menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi untuk keperluan  advokasi  kepada  pihak  tertentu  guna  penentuan  kebijakan  serta asistensi dan fasilitasi kepada layanan dan jejaringnya. Selain itu dinas kesehatan kabupaten  juga  harus  melakukan  pemantauan  terhadap  fasilitas  yang  ada  di puskesmas dengan menggunakan pedoman penyediaan fasilitatif kesehatan ibu dan  anak.  Selain  itu  dalam  rangka  upaya  pengawasan  dan  evaluasi  perlu dilakukan pertemuan yang bersifat tahunan guna membahas layanan antenatal terpadu.  Selain  itu  perlu  juga  dibahas  tentang  layanan  dan  jejaringnya  untuk membahas  capaian  hasil  kegiatan  dibandingkan  dengan  target  yang direncanakan dan disusun bersama pada tahapan perencanaan.
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rachmawati  (2019)  menyatakan  bahwa pelaksanaan  program  yang  bersifat  teknis  yang  dilakukan  oleh  bidan  desa dilakukan  pemantauan  dan  evaluasi  oleh  pemegang  program  di  tingkat Puskesmas. Pengawasan dan evaluasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  disusun  pada  awal pelaksanaan  program.  Dalam  melakukan  pengawasan  dan  evaluasi  pemegang program  di  tingkat  Puskesmas  melakukan  upaya  itu  secara  rutin  dan  terus- menerus  agar  dilakukan  tindakan  perbaikan  ketika  terjadi  permasalahan  pada pelaksanaan program.
Evaluasi  merupakan  suatu  proses  untuk  membuat  penilaian  secara sistematik, untuk keperluan pemangku kepentingan, mengenai suatu kebijakan, program, proyek, upaya atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis yang dibandingkan dengan relevansi, efektifitas biaya dan keberhasilan.
Di  tingkat  Puskesmas  perlu  dilakukan  pemantauan  melalui  PWS  KIA. Selain  itu  pengawasan  dan  evaluasi  juga  menghasilkan  informasi  guna melakukan  asistensi  dan  fasilitas  kepada  jejaring  di  wilayah  kerja  serta melakukan advokasi kepada pihak tertentu guna penentuan kebijakan. Selain itu
guna  melakukan  upaya  pengawasan,  Puskesmas  perlu  melakukan  pertemuan rutin  dengan  jejaring  serta  lintas  sektor  di  setiap  triwulan  untuk  membahas capaian  hasil  kegiatan  dibandingkan  dengan  target  yang  direncanakan  dan menyusun rencana tindak lanjut dalam rangka lokakarya mini.
5. Aspek output
Informasi terkait dengan hasil akhir atau output pelaksanaan program skrining HIV pada ibu hamil menggambarkan masih rendahnya cakupan pelaksanaan skrining HIV  pada  ibu  hamil.  Upaya  ini  tergambar  atas  hasil  penelitian  yang  menyatakan bahwa hasil skrining tidak memenuhi sebagian besar target yang ditetapkan.
Penelitian yang dilakukan oleh Purbani (2019) menyatakan bahwa output hasil pelaksanaan  program  sangat  tergantung  pada  komponen  input  dan  proses.  Input menjadi  bagian  sumber  daya  yang  memungkinkan  pelaksanaan  program  berjalan dengan baik. Sedangkan pada komponen pelaksanaan terdapat proses perencanaan yang  dilakukan  melalui  data  eviden  base  yang  baik,  yang  memungkinkan pelaksanaan  program  sesuai  dengan  sasaran.  Selain  itu  terdapat  upaya  monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya yang dilakukan pada komponen input dan proses akan menghasilkan hasil pelaksanaan program dalam hal ini cakupan skrining HIV pada ibu hamil. Pada pelaksanaan terdapat kendala-kendala yang memungkinkan diantisipasi pada saat proses monitoring sehingga output yang dihasilkan sesuai dengan target awal pelaksanaan program yakni cakupan skrining HIV pada ibu hamil.

## Kesimpulan
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  menghasilkan  kesimpulan  kedalam  beberapa kelompok  sebagai  berikut:  (1)  kebijakan program  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  belum terealisasi  kedalam  bentuk  kebijakan  di  tingkat  daerah  (Kabupaten).  (2)  pelaksanaan program  Skrining  HIV  belum  sesuai  target,  karena  belum  terintegrasikanya  program Skrining  HIV  dengan  program  lain  (integrasi  lintas  program  lemah).  (3)  bidan  desa sebagai  tenaga  pelaksana  skrining  HIV  pada  ibu  hamil  belum  mendapatkan  pelatihan, sedangkan program skrining HIV ibu hamil dilakukan oleh bidan terlatih. (4) monitoring dan  evaluasi  serta  pelaporan  belum  optimal  dilakukan,  sehingga  pelaksanaanya  juga belum dilakukan dengan maksimal oleh bidan desa.

## BIBLIOGRAFI
Andriani.  (2018).  Analisa  Pelaksanaan  Program  Penanggulangan  HIV  DAN  AIDS  di Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi. Jurnal Endurance 3(3) : 531-546
Aminuddin. (2017). Hubungan Stigma Terhadap ODHA Dengan Minat Melakukan VCT pada  Ibu  Rumah  Tangga  di  RW  14  Sosmendurangedong  Tengen  Yogyakarta . Naskah publikasi Universitas ‘ Aisyiyahyogyakarta
Anggraeni.  (2019). Mutu  Pelayanan  Kefarmasian  Di  Puskesmas .  Yogyakarta: DeePublish.
Ardhiyanti, Y. (2015). Bahan Ajar AIDS pada Asuhan Kebidanan . Yogyakarta :Deepublish
Anggina, Y. (2019). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penanggulangan HIV/AIDS di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018. urnal Kesehatan Andalas8(2): 385-393
Ardhiyanti, Y. (2015). Bahan Ajar AIDS pada kebidanan .Yogyakarta : Deep Publish
Arikunto, S.(2014). Evaluasi Program Pendidikan . Jakarta: Bumi Aksara
Arsad, S. (2018). Kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Jakarta: Bumi Medika.
Dachi,  R.  A.  (2017).  Proses  dan  Analisa  Kebijakan  Kesehatan:  Suatu  Pendekata Konseptual.Yogyakarta: Deepublish
Dewi  dan  Sumartias.  (2017).  Promosi  Kesehatan  HIV-AIDS  dan  Stigma  Terhadap Pengguna  Narkoba  Suntik  (Penasun)  di  Kabupaten  Sumedang.  Artikel Sosiohumaniora 19(2) :  129 – 140
Fritantus.  (2018).  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan    HIV  Dan  AIDS  Di  Kota Surabaya.: 175-183
Hidayati, A. (2019). Manajemen HIV/AIDS: Terkini, Komprehensif, dan Multidisiplin. Airlangga Unoversity Press : Surabaya
Husnul . (2015). Identifikasi  karakteristik  orang  risiko  tinggi  HIV  dan  AIDS  tentang program pelayanan Voluntary Counseling And Testing (VCT). JOM 2 (1): 854- 862
Istoqomah.  (2019).  Analisis  Implementasi  Kebijakan  Penanggulangan  HIV/AIDS  di Puskesmas  Adimulyo  Kabupaten  Kebumen.  Semarang:  Skripsi  ublikasi Universitas Negeri Semarang
Kartawidjaja, D. (2018). Kebijakan Publik.Bandung: Alfabeta
Kemenkes. RI. (2019). Profil kesehatan Indonesia tahun 2019 . Jakarta : Kemenkes RI
. (2018). Profil kesehatan Indonesia tahun 2018 . Jakarta : Kemenkes RI
.  (2011). Pedoman  nasional    tatalaksana  klinis  infeksi  HIV  dan  terapi antiretroviral  pada orang Dewasa . Jakarta : Kemenkes RI
.  (2016). Petunjuk  teknis  program  pengendalian          HIV  AIDS  dan  PIMS  di fasilitas kesehatan tingkat pertama  petunjuk teknis. Jakarta : Kemenkes RI
. (2015). Peraturan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor 87 tahun 2014 Tentang Pedoman Pengobatan Antiretroviral . Jakarta : Kemenkes RI
Khasanah  dan  Subowo.  (2017).  Evaluasi  Program  Penanggulangan  HIV  Dan  AIDS.
Artikel  Universitas  Diponegoro  Jalan  Profesor  Haji  Soedarto,  Sarjana  Hukum Tembalang  : 1-18
Lapau.B. (2013). Metode penelitian . Jakarta : Bumi Aksara
Ludgar. 2018. The role of doctors and nurses In HIV/AIDS handling efforts of the gays. SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan 4 (1)
Malayu,  P.  (2018). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Bumi Aksara
Mamik.  (2014). Manajemen  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  dan  kebidanan .  Yogyakarta: Zifatama.
Martha,  E.  (2017). Metode  Penelitian  Kualitatif  Untuk  Bidang  Kesehatan .  Jakarta  : Rajawali Press
Mulyadi. (2015). Evaluasi Program. Jakarta: Lembaga Pengembangan UNJ
Muryadi,D. (2017). Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi. Jurnal Ilmiah Penjas 3(1) :1-16
Najmah. (2016). Epidemiologi Penyakit Menular . Jakarta: TIM
Notoatmodjo, S. (2018). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi . Jakarta: Rineka Cipta.
Notoatmodjo,  S.  (2012). Promosi  Kesehatan  dan  Perilaku  Kesehatan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Nurul. 2018. Analisis Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di PT Beon Intermedia Cabang Malang. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) 64(1):195– 203.
Nasronudin. (2020). HIV & AIDS Pendekatan Biologi Molekuler Klinis & Sosial Ed 2. Surabaya: Airlangga University Press
Nursalam. (2010). Asuhan Keperawatan Pada Pasien terinfeksi hiv/aids . cetakan kedua, jakarta: salemba medika
Paryati, T. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi stigma dan diskriminasi kepada ODHA(Orang  dengan  HIV/AIDS)  oleh  petugas  kesehatan .  kajian  literature Universitas Padang
Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2013  Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis  Pemenuhan  Mutu  Pelayanan  Dasar  pada  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang Kesehatan
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2018  tentang  Standar Pelayanan Minimal
Purbani. (2019). Analisis  Stakeholder Dalam Penanggulangan Hiv-Aids Di  Kabupaten Grobogan. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia 8(3) : 136-141
Purnamasari. (2016). A nalisis Proses Manajemen Sumber Daya Manusia Di Rumah Sakit Stella Maris Makassar. Jurnal MKMI 3(2) : 120-124
Purnomo.  (2018).  Analisis  kebijakan  penanggulangan  HIV  dan  AIDS  di  Kabupaten Malang. Jurnal Administrasi Publik (JAP) 3(1): 42-48
Purwanto. (2009). Evaluasi Hasil Belajar . Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Rachmawati. (2019). Upaya Promotif Dan Preventif Dalam Pencegahan HIV/AIDS pada Ibu Rumah Tangga (IRT). Seminar Nasional Hasil Pengabdian Masyarakat dan Penelitian  PranataLaboratorium  Pendidikan  Politeknik  Negeri  Jember  Tahun 2019,ISBN : 978-602-14917-8-2
Ronald, H. (2015). AIDS, PMS dan Pemerkosaan . Jakarta: Rineka Cipta
Saroha, P. (2014). Kesehatan reproduksi dan kontrasepsi . Jakarta : Trans Info Media Sofia,  R.  (2017). Stigma  dan  Diskriminasi  Terhadap  ODHA  (Studi  pada  Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tanah  Pasir Aceh
Trisnantoro. (2018). Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi dalam Manajemen Rumah Sakit . Yogyakarta: Gadjah Mana University Press.
Triwibowo, C. (2015). Pengantar Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat . Yogyakarta: Nuha Medika
WHO. (2018). HIV/AIDS. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids
WHO.  (2010). The  use  of  antiretroviral  therapy;  a  simplified  approach  for  resource constrained countries . Regional Office for South-East Asia
Widayanti. (2020). Evaluation of PMTCT ( Prevention Mother To Child Transmission ) Among  Housewives  with  HIV  in  East  Java. Journal  OF  Health  Science  and Prevention 4(1): 33-41
Wijayanti,  I.  (2019). Evaluasi  Program  Pendidikan  Pemakai  Dengan  Model  CIPP  di Perpustakaan    Fakultas  Teknik  UGM. Jurnal  Ilmu  Perpustakaan  dan  Informasi 3(1) : 37-65

## Copyright holder:
Darmadi Lubis, Kiswanto, Tin Gustina (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: