## PROBLEMATIKA HAK CIPTA SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM TRANSAKSI KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA
Lidwina Tessa Kurnia Prihantiwi E-mail: lidwinatessa70@gmail.com Mahasiswi S1 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Pujiyono E-mail: pujifhuns@gmail.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This article  has the main  problem  with  the causes  of banks  not allowing  copyright  as a Fiduciary Guarantee in Banking Credit Transactions in Indonesia. Besides, this article aims to find out the solutions that must be done so that copyright can become a Fiduciary Guarantee. This article is empirical legal research and has a descriptive nature. The types of data used are primary and secondary. Data collection techniques used were interviews  and literature studies, then the technical analysis used was the deductive method . The results showed that several things cause copyright as a fiduciary guarantee in bank credit transactions  not yet allowed by banks. The first cause is regulatory constraints, intellectual property rights assessment constraints such as copyright, constraints according to banking, constraints according  to the OJK, constraints  on people’s  evaluation  of copyright.  From  the various causes, the authors also describe solutions to overcome these causes so that there is a bright spot on Copyright Problems as a Fiduciary Guarantee in Banking Credit Transactions.
Keywords: Copyright; Fiduciary Guarantee; Banking Credit

## Abstrak
Artikel ini memiliki pokok masalah tentang penyebab perbankan belum memperbolehkan Hak Cipta sebagai  Jaminan  Fidusia  dalam Transaksi  Kredit  Perbankan  di Indonesia.  Selain itu artikel  ini bertujuan  untuk  mengetahui  solusi  yang  harus  dilakukan  agar Hak  Cipta  dapat menjadi  Jaminan Fidusia.  Artikel  ini adalah  penelitian  hukum  empiris  dan memiliki  sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan  yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan  data yang digunakan  adalah wawancara dan studi kepustakaan,  selanjutnya  teknis analisis yang digunakan  adalah metode  deduktif.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  ada beberapa  hal yang menyebabkan hak cipta sebagai jaminan fidusia  dalam  transaksi  kredit  perbankan  belum  diperbolehkan  oleh  bank.  Penyebab  yang  pertama adalah kendala regulasi , kendala penilaian hak kekayaan intelektual seperti hak cipta, kendala menurut perbankan, kendala menurut OJK, kendala penilaian  masyarakat  terhadap hak cipta. Dari berbagai penyebab tersebut, penulis juga memaparkan solusi-solusi mengatasi penyebab tersebut agar ada titik terang atas Problematika Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan.
Kata Kunci: Hak Cipta; Jaminan Fidusia; Kredit Perbankan

## A.    Pendahuluan
Hak cipta adalah istilah hukum untuk memberikan nama kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan,  sastra, dan seni. Istiiah ini merupakan sebuah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris yaitu copyright dan dalam Bahasa Belanda adalah auteurrecht .  Para pihak  yang  terkait  langsung  dengan  hak  cipta  yaitu  kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman. (M. Syamsudin, 2001: 124). Hak cipta terdiri dari hak ekonomi ( economic rights ) dan hak moral ( moral rights ). Hak cipta menjadi salah satu bagian dari kekayaan intelektual. Sebuah pengakuan akan hak cipta sebagai objek pembebanan  fidusia  tidak  terlepas  dari  teori  hukum  alam yang menghormati  dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. (Sudja na, 2012: 411).
ISSN 2337-4640 (Printed) 2715-5676 (Online)
Perkembangan ekonomi kreatif dan berkembang pesatnya teknologi informasi serta komunikasi menjadikan Indonesia dan berbagai negara lainnya mengharuskan melakukan pembaruan Undang- Undang Hak Cipta. (Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi, Moch. Najib Imanullah, 2016: 98). Secara berturut-turut  pembaharuan Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1997, Undang-Undang  Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang- Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  memberikan   perlindungan  hukum  bagi  pencipta karya  cipta.  Hak  cipta  dapat dijadikan  sebagai objek jaminan  fidusia.  Ketentuan  mengenai hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia tertuang dalam Pasal 16 Ayat 3 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Bahasa Indonesia, fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal. Dalam dunia hukum istilah fidusia juga sudah menjadi istilah resmi. Fidusia dalam Bahasa Indonesia juga dapat disebut “penyerahan  hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminology Bahasa  Belandanya  sering disebut dengan istilah lengkapnya yaitu fiduciare  eigendom overdracht ,  sedangkan  dalam Bahasa  Inggris secara lengkap  sering disebut dengan fiduciary transfer of ownership . (Munir Fuady, 2013:101). Hal semacam ini menegaskan bahwa hak cipta sekarang ini memiliki manfaat bagi pencipta karya cipta karena dengan hasil ciptaan dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh kredit perbankan. (Rindia Fanny Kusumaningtyas,2016:  97). Problematika yang terjadi saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  memperbolehkan  bahwa  hak  cipta  dapat  dijadikan  sebagai  jaminan fidusia dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menjelaskan bahwa objek jaminan fidusia itu dapat dalam bentuk tidak berwujud hal ini tidak membuat bank konvensional ataupun syariah di Indonesia menerapkan sebuah kredit dengan  jaminan  fidusia  dalam  bentuk hak  cipta.  Berdasarkan  latar  belakang  tersebut sehingga penulis ingin membahas mengenai penyebab perbankan belum memperbolehkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan dan membahas solusi dalam menangani problematika tersebut.

## B.    Metode Penelitian
Penelitian  ini menggunakan  jenis penelitian  hukum empiris. Sifat dari penelitian  ini adalah bersifat deskriptif. Pendekatan dalam penelitian tipe ini adalah pendekatan sosio-legal ( socio legal approach ). Pada penelitian hukum empiris ini data yang diperoleh penulis digolongkan menjadi dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara  studi  kepustakaan. Teknik yang diterapkan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan mendeskripsikan  data-data yang terkumpul dari data primer dan sekunder.

## C.    Hasil Penelitian dan Pembahasan
Problematika perbankan belum menerapkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan  seperti yang diamanatkan  Pasal 16 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ada beberapa hal yang menjadi penyebab. Penyebab-penyebabnya sebagai berikut:
1.    Kendala Regulasi
Penyebab utama yang mendasari perbankan tidak menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi  kredit perbankan adalah berkaitan regulasinya  yang dirasa  belum cukup memberikan  pedoman  bagi  bank  dalam menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Dalam Penjelasan Pasal 16
Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikatakan bahwa “Cukup  Jelas”.  Pada  kenyataan  yang  terjadi  ketentuan  dalam  Pasal  16  Ayat  (3) Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2014  tentang  Hak  Cipta  ini belum  cukup  jelas sehingga mengakibatkan perbankan sulit dalam melakukan penerapan.
Bank Mandiri di Surabaya, Bank Negara Indonesia  (BNI) di Sukoharjo,  dan Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Surakarta, ketiganya menerangkan hal yang sama bahwa regulasi yang sudah ada terkait hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam Undang-Undang  Nomor  28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta  ini belum cukup untuk memberikan  pedoman secara  utuh kepada  bank  dalam  teknis  penerapan  hak  cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Masih banyak hal yang perlu diatur dalam regulasi yang lebih teknis dalam penerapan  hak  cipta  sebagai  jaminan  fidusia  dalam  transaksi  kredit  perbankan  seperti penilaian ( appraisal )  dari hak cipta sendiri yang belum jelas tolak ukurnya maupun lembaga yang ditugaskan untuk menilai hak cipta sebagai jaminan.
2.    Penilaian Properti ( Appraisal)
Mekanisme penilaian benda yang akan dijadikan jaminan dan dibebani dengan lembaga penjaminan pada umumnya lembaga keuangan pemberi kredit (kreditur) menggunakan jasa penilai publik yang lazim disebut appraisal . Profesi Penilai Publik ini diatur  dengan  Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang penilai publik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penilai adalah  seseorang yang memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan penilaian, yang sekurang-kurangnya telah lulus pendidikan awal penilaian, dan penilai publik telah memperoleh izin dari Menteri untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tersebut. Menurut ketentuan 15 /PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada Pasal 43 bahwa agunan yang dapat diperhitungkan ditetapkan yaitu surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, tanah, gedung, dan rumah  tinggal  yang  diikat  dengan  hak  tanggungan, mesin  yang  merupakan  satu kesatuan dengan tanah yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh)  meter kubik yang diikat dengan hipotek, kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia; dan/atau, resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang. Hak Cipta merupakan benda tidak berwujud (intangible  asset), dalam  akuntansi  disebut  sebagai  aktiva  tak  berwujud, dimana aktiva tak berwujud merupakan non-monetary asset yang tidak memiliki wujud fisik yang  terdapat  dalam  neraca  perusahaan, yang  digunakan untuk  memproduksi barang dan jasa. Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual saat ini belum termasuk dalam daftar  agunan  yang  dimaksud  oleh Bank  Indonesia.  Selain belum tercantum  dalam daftar agunan, untuk hak cipta sampai saat ini belum ada pedoman penilaian yang dapat digunakan oleh penilai publik, sehingga tentu saja belum ada lembaga keuangan yang menerima hak cipta sebagai jaminan. (Reni Budi Setianingrum, 2016: 231).
3.    Bank
a)    Standar Operasional Prosedur (SOP) Bank Standar Operasional Prosedur (SOP) menurut Soemohadiwidjojo merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. (Satrio Gozal,2017:70).  Bank Mandiri di Surabaya,  Bank Negara Indonesia  (BNI) di Sukoharjo, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Surakarta mempunyai SOP yang telah ditetapkan dalam menunjang kinerja keseharian, menjaga stabilitas bank, serta menjauhkan bank dari berbagai risiko yang dapat terjadi. Menjadikan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia merupakan hal yang tidak sejalan dengan SOP yang telah diterapkan pada ketiga bank tersebut. Dalam pemberian kredit perbankan tentu bank-bank ini menjalankan kinerjanya  seturut  SOP  dengan  maksud  untuk  mengurangi kemungkinan  buruk yang terjadi dan dampak  yang tidak diinginkan. SOP bank diadakan dengan maksud   untuk   selalu   menjaga   kinerja   bank,   menjaga  stabilitas bank, serta menjauhkan  bank dari berbagai risiko yang dapat terjadi. Menjadikan  hak cipta sebagai jaminan fidusia  dalam  transaksi  kredit  perbankan  ini  sendiri  memiliki risiko yang tinggi.  Pertimbangan  risiko yang tinggi menyebabkan  bank belum menerapkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. (Trisadini P Usanti,
Abd Shomad,2017:150). Dalam memberikan kredit, bank menentukan adanya jaminan dalam mitigasi risiko kegiatan transaksi kredit perbankan. Mitigasi  kredit adalah suatu upaya untuk meminimalkan konsekuensi  yang dapat ditimbulkan  dari pemberian  kredit yang dilakukan  oleh bank kepada nasabah. Jaminan Kredit harus memiliki suatu nilai dan tugas bank adalah menilai jaminan yang diberikan oleh debitur memenuhi kelayakan sebagai suatu jaminan. Jaminan yang dikehendaki  bank adalah jaminan yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat memberikan keamanan bagi bank sehingga tidak menimbulkan kerugian jika terjadi wanprestasi.
b)  Persepsi Bank
Dalam menanggapi tidak diperbolehkannya  hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan  di Indonesia, Bank Mandiri di Surabaya, Bank Negara Indonesia (BNI) di Sukoharjo,  Bank Negara Indonesia  (BNI) Syariah di Surakarta ini memberikan berbagai persepsi. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah di Surakarta  menyebutkan bahwa jaminan itu sendiri dibagi menjadi dua. Pertama yaitu kemampuan nasabah dalam membayar kreditnya dan juga komitmen nasabah dalam  membayar  kreditnya. Kedua  yaitu  jaminan  yang  berbentuk  barang  yang berwujud  seperti  mobil  ataupun tanah  maupun  surat  berharga.  Bank  Negara Indonesia Syariah di Surakarta ini sendiri menitikberatkan kredit pada sebuah kemampuan dan komitmen dari nasabahnya sendiri, jaminan kedua seperti barang yang berwujud ataupun surat berharga sendiri menjadi alternative jika sebuah kepercayaan  bank akan kemampuan  dan komitmen nasabah sudah tidak berjalan dengan baik. Jaminan Kedua ini diadakan demi keamanan dari bank dalam menyalurkan  dana (kredit) kepada  nasabahnya.  Bank dalam menentukan  barang barang apa saja yang dapat dijadikan  sebagai Jaminan Hak Tanggungan  maupun Fidusia adalah barang barang yang dapat dilelang, dijual, maupun dicairkan dengan mudah jika terjadi  wanprestasi.  Kendala  yang dihadapi  Bank  Negara  Indonesia Syariah di Surakarta sehingga tidak menerapkan hak cipta sebagai jaminan fidusia adalah dengan belum jelasnya penilaian secara ekonomi terhadap hak cipta sebagai sebuah jaminan. Bank hingga saat ini tetap bepegang teguh bahwa yang dijadikan sebagai jaminan adalah yang jika terjadi sebuah wanprestasi tindaklanjutnya  atas wanprestasi  itu  mudah dengan  jaminan  yang  mudah  dikelola (dilelang,  dijual, ataupun dicairkan). Namun tidak memungkiri bahwa jika seorang nasabah mengajukan  permintaan  kredit  dengan Jaminan  Fidusia  Hak  Cipta  bisa  namun dengan   pertimbangan   lain  seperti  tentang kemampuan   seorang  nasabah  dan komitmen yang dapat membuat bank percaya utuh dengan nasabah tersebut. Jadi saat ini kemungkinan  diperbolehkannya  Hak  Cipta  sebagai Jaminan  Fidusia  itu bukan karena pandangan bank mengenai jaminan tersebut terlebih karena alasan pertama yang paling penting dalam kredit menurut bank adalah pandangan bank terhadap kemampuan dan komitmen nasabahnya. Bank Negara Indonesia Syariah di Surakarta  belum mengetahui  cara pengelolaan  dan penilaian  sebuah hak cipta dalam perannya sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan.  Bank Negara Indonesia Syariah di Surakarta  mengharapkan  ke depannya Otoritas Jasa Keuangan dapat membuat regulasi yang bisa mendukung Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga pelaksanaannya dapat jelas untuk ke depannya. Hak Cipta yang dapat dijadikan Jaminan Fidusia tentu akan menarik banyak nasabah untuk kredit di bank namun jika memang sudah dengan adanya payung  hukum  yang  cukup  jelas. Bank  konventional  seperti  Bank  Mandiri  di Surabaya dan Bank Negara Indonesia (BNI) di Sukoharjo pun memiliki persepsi sendiri. Bank Mandiri di Surabaya  tidak pernah mengetahui  bahwa sebuah Hak Cipta dapat dijadikan sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit Perbankan.
Bank Mandiri di Surabaya tidak pernah sama sekali mendudukkan sebuah hak cipta dapat    diproses    menjadi    sebuah    jaminan    fidusia    dalam    kredit    perbankan.    Bank Mandiri  di Surabaya ini merasa  belum ada peraturan  perundang-undangan  yang secara
jelas   mewajibkan   bank-bank   konventional   ataupun   syariah   dalam menjadikan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam kredit perbankan. Meskipun di dalam  Undang- Undang  tentang  Hak  Cipta  sudah  ada  namun  pihaknya  merasa belum cukup jelas dalam memberikan pedoman bank untuk bisa menjalankan kredit dengan jaminan sebuah hak cipta. Otoritas Jasa Keuangan sekalipun belum mengeluarkan    Peraturan  Otoritas Jasa  Keungan  (POJK)  terkait  hak cipta  yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Bank Mandiri di Surabaya menjelaskan bahwa kendala hak cipta  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  fidusia  adalah  sulitnya    eksekusi    jika  ada  kredit macet  yang terjadi  dalam kredit perbankan.  Bank  Mandiri  di Surabaya  ini lebih  memilih jaminan-jaminan  yang mengandung SHM ataupun SHGB yang dirasa lebih mudah untuk diekseskusi penyelesaian  apabila  terjadi  kredit  macet.  Bank  Negara  Indonesia  di Sukoharjo menjelaskan bahwa pihaknya sama sekali tidak mengetahui adanya jaminan kredit perbankan dalam bentuk jaminan fidusia berupa hak cipta. Bank Negara Indonesia di Sukoharjo juga merasa kedudukan khusus mengenai hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit ini memang belum ada. Bank Negara Indonesia  di Sukoharjo ini  sendiri  berpendapat  terkait  hak  cipta  yang  dijadikan  sebagai  jaminan  fidusia  dalam transaksi kredit bahwa hal tersebut sebetulnya baik diterapkan dalam dunia perbankan. Dengan adanya hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia  dalam transaksi kredit  perbankan  ini dapat mempermudah  para pencipta-pencipta  karya  yang ada di Indonesia  dalam pengajuan  kredit  perbankan.  Bank Negara  Indonesia  di  Sukoharjo ini  juga  menjelaskan  dimungkinkan   Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Hak  Cipta  yang  menerangkan    Hak  Cipta  dapat  dijadikan    sebagai  jaminan  fidusia memang dikhususkan  pemerintah  untuk mempermudah   para  pencipta -pencipta  karya terkhusus  di  kota  k ota  besar  di Indonesia  dalam  pengajuan  kredit.  Namun  menurut pendapat  dari  pihak  Bank Negara  Indonesia  di  Sukoharjo  ini  sendiri,  baginya  hak cipta  sebagai  jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan ini kurang cocok bila di tempatkan atau diberi  kedudukan  di kota kota kecil karena  memang  liquiditas  tidak tinggi  jadi dinilai cukup berat untuk diterapkan. Liquiditas tidak tinggi ini membuat mitigasi risiko dalam ruang lingkup kredit perbankan juga menjadi rendah. Bank Negara Indonesia di Sukoharjo  ini merasa  mempunyai  risiko  yang terlalu  tinggi  untuk menjadikan  hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Bank Negara Indonesia di Sukoharjo menjelaskan  bahwa hal yang dalam sistem perbankannya belum menerapkan jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan berupa hak cipta ini oleh sebab belum ada akses kearah sana, jarang sekali ada pencipta  pencipta  karya  dalam  hal  ini calon debitur  yang  memiliki  nilai  untuk penjaminan hak cipta. Yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit fidusia di Bank Negara  Indonesia   di  Sukoharjo  ini  yaitu  berupa  BPKB (Bukti  Kepemilikan Kendaraan   Bermotor).   Bank   Negara   Indonesia   di   Sukoharjo  ini sendiri berpandangan  bahwa kendala terletak dari jangkauan pasar yang dinilai sempit. Menjadikan  hak cipta  sebagai  jaminan  fidusia  dalam transaksi  kredit ini sendiri hanya dapat menjangkau  debitur-debitur pencipta-pencipta karya saja yang mana juga tidak semua pencipta-pencipta karya di Indonesia ini mendaftarkan karyanya supaya  memiliki hak  cipta  atas karyanya  secara  resmi  dari  negara.  Selain  itu, menurut Bank Negara Indonesia  di  Sukoharjo  jika  hak  cipta  sebagai  jaminan  fidusia  dalam    transaksi    kredit perbankan  ini diterapkan  akan  menyulitkan  bank  sendiri dengan kendala apabila terjadi kredit macet bank akan sulit menjual hak cipta itu sendiri karena berharganya sebuah hak cipta bagi masing-masing orang tentu akan berbeda. Jadi akan sulit sekali untuk mendapatkan  calon pembeli hak cipta yang telah dijadikan jaminan kredit macet tersebut. Bank Negara Indonesia di Sukoharjo ini sendiri juga menjelaskan penilaian hak cipta akan semakin berharga dan mahal apabila  karya ciptanya  unik  namun kembali perlu  disadari kembali  pada zaman sekarang ini banyak sekali orang yang cepat sekali berinovasi untuk menciptakan sebuah karya yang lebih unik dan lebih unik lagi sehingga juga dapat menurunkan nilai   hak   cipta   sebelumnya.   Penilaian   hak   cipta   itu   sendiri
mempengaruhi kepercayaan bank dalam memberikan kredit perbankan dengan jaminan hak cipta.
Dari persepsi bank konvensional  dan bank Syariah di Indonesia  yang penulis jadikan sebagai tempat penelitian, dapat dikatakan bahwa masalah utamanya adalah masalah sosialisasi  peraturan  perundang  undangan.  Meskipun  Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah lama diberlakukan dan dipublikasikan  tidak menjadikan keberadaan  Undang-Undang  ini diketahui banyak pihak terutama pihak penyedia jasa keuangan seperti bank yang berkaitan langsung dengan peraturan ini. Faktanya hingga saat ini bank konvensional dan bank Syariah tidak mengetahui adanya aturan yang memperbolehkan  hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Jika sosialisasi pemerintah tidak rendah akan membuat banyak pihak mengetahui mengenai  jaminan  fidusia  dalam  bentuk  hak  cipta  dalam  dunia  perbankan.  Eksistensi yang tinggi dapat membuat penyedia jasa keuangan khususnya Bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dapat berkembang dengan mulai memikirkan penilaian hak cipta dan ketentuan ketentuan lanjutan  yang  dapat  diterapkan  untuk  melaksanakan  hak cipta  sebagai  jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan.

## 4.   Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Menurut pendapat Bank Mandiri di Surabaya, Bank Negara Indonesia di Sukoharjo, dan Bank Negara Indonesia Syariah di Surakarta dalam merealisasikan Hak Cipta sebagai Jaminan Fidusia dalam Transaksi Kredit  Perbankan adalah diperlukan peraturan yang lebih teknis dari OJK. Namun persepsi Otoritas Jasa Keuangan di Surakarta  adalah  Bank  belum memperbolehkan  hak  cipta  sebagai  jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan oleh karena tolak ukur dalam menilai suatu hak cipta sebagai jaminan fidusia itu belum ada. Bank dalam melakukan kegiatan transaksi kredit tentu membutuhkan agunan yang dapat menjamin keamanan bank dalam memberikan kredit perbankan. Menurut OJK dalam penilaian ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal  Kekayaan  Intelektual  dalam membuat  penilaian dan  menunjuk  Lembaga tertentu  untuk mengaturnya.  OJK mengatakan bahwa OJK memang memiliki  tugas dalam  membuat  regulasi  dalam  bentuk  POJK  (Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan) namun  baginya  sebelum OJK membuat  POJK dibutuhkan  aturan  yang lebih teknis terutama terkait penilaian dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar OJK memiliki aturan yang dapat dijadikan acuan OJK dalam membuat POJK.
5.    Penghargaan Masyarakat Indonesia terhadap Hak Cipta Suatu karya cipta/ciptaan dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dalam kekayaan intelektual yaitu meliputi hak kebendaan dan hak milik. Sebuah pengakuan akan hak cipta sebagai objek pembebanan fidusia tidak terlepas dari teori hukum alam yang menghormati dan menghargai setiap karya intelektual seseorang. Penghargaan itu diberikan begitu dikarenakan  ciptaan  tersebut merupakan  kekayaan  hasil olah  pikir intelektual  yang mengandung  nilai ekonomi sehingga dapat dijadikan objek jaminan. (Sudjana, 2012: 411).  Di  Indonesia   penghargaan  terhadap Hak  Cipta  masih  rendah. Masyarakat Indonesia  yang memberikan  penghargaan  yang rendah terhadap  hak cipta  ini dapat menyebabkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan di Indonesia sulit direalisasikan.
Berbagai  penyebab  telah menghambat  proses dalam menerapkan  hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Maka diperlukan berbagai upaya untuk dapat memberikan  solusi atas adanya  hambatan  hambatan  yang menghalangi  hak cipta dapat dijadikan  sebagai jaminan  fidusia dalam transaksi  kredit  perbankan  di Indonesia. Upaya upaya tersebut diantaranya yaitu upaya pembuatan regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) Penilaian Hak Cipta dapat menggunakan 3 pedoman penilaian yang mendasar yaitu Penilaian Berbasis Biaya yaitu penilaian yang mempertimbangkan  besaran biaya  dalam proses membuat  hak cipta
secara  historis  dan besaran  biaya  dalam proses membuatnya  kembali  mengingat  tarif saat ini, Penilaian  Berbasis Pasar  yaitu penilaian yang mempertimbangkan transaksi pasar yang sebanding, penjualan atau pembelian dari hak cipta, Penilaian Berbasis Pendapatan yaitu penilaian yang mempertimbangkan aliran pendapatan yang dapat dikaitkan dengan hak cipta berdasarkan pada pendapatan historis dan pendapatan yang diharapkan di masa depan. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) juga dibutuhkan   untuk   dicantumkan   ketentuan   pemberian   mandat   kepada Otoritas  Jasa Keuangan  dalam menentukan pendaftaran  penilai publik dan menentukan  besaran batas kredit  perbankan  yang  menggunakan  jaminan  berupa  hak cipta,  sehingga  Otoritas Jasa Keuanganpun  memiliki  tugas yang  jelas terkait  pembuatan  Peraturan  Jasa  Keuangan. Selain itu, dibutuhkan perbaikan perjanjian kredit perbankan yang mana setiap perjanjian kredit perlu dicantumkan secara jelas penilaian hak cipta sebagai jaminan. Upaya terakhir yang dapat dilakukan juga dapat melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan hak cipta sebagai jaminan fidusia. Eksistensi Hak Cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan di khalayak masyarakat Indonesia dapat mempengaruhi permintaan  pasar akan kredit dengan  jaminan  fidusia  berupa  hak cipta. Permintaan pasar yang  tinggi  akan  mendorong pemerintah  untuk   dapat   segera memperbaharui regulasi terkait hak cipta yang dijadikan  sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan.

## D.    Simpulan
Berbagai macam problematika yang menyebabkan perbankan belum memperbolehkan hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi kredit perbankan. Penyebab-penyebab itu  di antaranya   adalah  kendala   regulasi,  kendala   penilaian property hak  kekayaan intelektual  seperti hak cipta, kendala SOP perbankan  dan persepsi  perbankan, persepsi Otoritas Jasa Keuangan, dan juga kendala penghargaan masyarakat Indonesia terhadap hak cipta. Dari beberapa  macam kendala  tersebut penulis menemukan beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi menangani problematika hak cipta sebagai jaminan fidusia dalam transaksi  kredit  perbankan  di Indonesia.  Solusi-solusi  atas problematika tersebut di antaranya adalah membuat peraturan yang lebih teknis seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  (POJK). Peraturan Pemerintah  (PP) yang  mengatur terkait pedoman penilaian hak cipta, Lembaga penilai, jenis hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, mitigasi risiko yang dapat dilakukan perbankan jika mengalami wanprestasi pada kredit perbankan dengan jaminan hak cipta. Selain membuat peraturan yang  lebih  teknis  dibutuhkan perbaikan perjanjian  kredit  perbankan  dan sosialisasi peraturan perundang-undangan  hak cipta sebagai jaminan fidusia.

## E.    Saran
Upaya  merealisasikan   hak  cipta  sebagai  jaminan  fidusia  dalam  transaksi  kredit perbankan di Indonesia hendaknya pemerintah segera membuat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur terkait pedoman penilaian hak cipta, Lembaga penilai, jenis hak cipta yang dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, mitigasi risiko yang dapat dilakukan perbankan jika mengalami wanprestasi pada kredit perbankan dengan jaminan hak cipta. Selain itu, Peraturan  Pemerintah  perlu  memberikan mandat kepada Otoritas Jasa Keuangan  dalam menentukan  pendaftaran  penilai publik dan menentukan  besaran batas kredit perbankan yang  menggunakan   jaminan  berupa  hak  cipta sehingga  Otoritas  Jasa  Keuanganpun memiliki tugas yang jelas terkait pembuatan Peraturan Jasa Keuangan.

## F.    Daftar Pustaka

## Buku :
Trisadini P Usanti dan Abd Shomad. 2017. Hukum  Perbankan . Depok: Penerbit Kencana. Munir Fuady.
2013. Hukum Jaminan Utang . Jakarta: Penerbit Erlangga.

## Jurnal :
M. Syamsudin. 2001. “Nilai-nilai Karya Cipta dan Problematik Perlindungan Hukumnya”. Jurnal Hukum . Volume 8. Nomor 16. Maret 2001. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Muhammad Yuris Azmi, Hernawan Hadi, Moch. Najib Imanullah. 2016. “Hak Cipta Sebagai Jaminan Fidusia Ditinjau dari Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2014. Tentang  Hak  Cipta  dan  Undang- Undang  Nomor 49 Tahun 1999  tentang Jaminan Fidusia”. Privat Law . Volume 4 Nomor 1, Juni 2016. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
Reni Budi Setianingrum. 2016. “Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia”. Jurnal Media Hukum. Volume 23 Nomor 2, Desember 2016. Yogyakarta:  Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
Rindia Fanny Kusumaningtyas. 2016. “Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak  Cipta  sebagai  Objek  Jaminan  Fidusia”. Pandecta: Fakultas  Hukum Universitas  Negeri Semarang . Volume  11 Nomor 1, Juni 2016. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Satrio Gozal. 2017. “Perancangan Standar Operasional Prosedur Siklus Operasional pada Perusahaan Stagger Media”. Performa  Jurnal  Manajemen  dan  Start-Up  Bisnis . Volume 2 Nomor 1, April 2017. Surabaya: Universitas Ciputra.
Sudjana. 2012.”Hak Cipta Sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak Dikaitkan dengan Pengembangan Objek Fidusia”. Mimbar Hukum . Volume 23 Nomor 3, Oktober 2012. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.