Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan
Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan

## Legal Responsibility of Construction Consultants for Building Failure

## Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia 2010611262@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstract
The purpose of the research is to study and analyze the implications of the Construction Services Law, namely Law Number 2 of 2017, which is updated by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation, especially regarding the application of  building  failure  provisions  stipulated  in  the  second  segment  of  Article  60  of  Law  Number  2  of  2017  with building failure arrangements stipulated in construction work contracts. The assessment of the circumstances declared as the occurrence of construction failure begins after the service provider (construction contractor) carries out the second handover process for the work he has carried out, and in less than 10 years, there is a building collapse and the malfunction of the building being handed over. Business actors in the construction industry  in  Indonesia  are  bound  by  a  construction  work  contract  signed  by  the  parties.  This  research  will present  information  on  how  the  provisions  of  building  failure  are  regulated  in  the  contract  made  between construction service users and construction service providers. Service users in construction projects can be in the  form  of  government  agencies  and  other private  companies,  while  construction  service  providers  such  as construction  implementation  contractors  and  construction  consulting  companies  (planning  consultants, supervisory  consultants,  and  other  consultants).  The  conclusion  of  this  research  is  expected  to  anticipate deviations from the provisions regarding building failure in the preparation of construction work contracts. Keywords: Building Failure; Construction; Construction Consultant

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  implikasi  Undang-Undang  Jasa  Konstruksi  yang  terdapat  di Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  yang  diperbaharui    oleh  Undang-Undang    Nomor  6  Tahun  2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja  khususnya  mengenai  penerapan  ketentuan  kegagalan  bangunan  yang  termaktub  dalam    bagian  kedua Pasal 60 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017  dengan pengaturan kegagalan bangunan yang  tertulis dalam kontrak  kerja  konstruksi.  Penilaian  atas  keadaan  yang  dijadikan  sebagai  terjadinya  kegagalan  konstruksi dimulai  setelah  pihak  penyedia  jasa  (kontraktor  pelaksana  konstruksi)  melakukan  proses  serah  terima  kedua atas pekerjaan yang dilakukannya dan dalam waktu kurang dari 10 tahun  terjadi keruntuhan bangunan untuk beroperasi  atau  tidak  berfungsi  yang  diserahterimakan . Para  pelaku  usaha  dalam  industri  konstruksi  di Indonesia dalam menjalankan usahanya terikat dalam kontrak kerja konstruksi yang ditanda tangani oleh para pihak,  penelitian  ini  akan  menyajikan    informasi  tentang  bagaimana  ketentuan  kegagalan  bangunan  diatur dalam  kontrak/perjanjian  yang  dibentuk  antara  penyedia  jasa  konstruksi  dengan  pengguna  jasa  konstruksi, pengguna jasa dalam proyek konstruksi dapat  berupa instansi pemerintah  maupun swasta lainnya sedangkan penyedia  jasa  konstruksi    seperti  kontraktor  pelaksana  konstruksi  serta  perusahaan  konsultasi  konstruksi (konsultan perencana, konsultan  pengawas maupun konsultan lainnya). Hasil dari penelitian ini  diperkirakan bisa  mengantisipasi  penyimpangan  ketentuan  tentang  kegagalan  bangunan  dalam  penyusunan  kontrak  kerja konstruksi.
Kata kunci : Kegagalan Bangunan; Konstruksi; Konsultan Konstruksi
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105

## 1. PENDAHULUAN
Jasa  konstruksi  memiliki  fungsi  yang  sangat  krusial  dalam  keberhasilan  beragam tujuan  untuk  menunjang  terciptanya  tujuan  pembangunan  nasional,  hasil  pekerjaan konstruksi  berkualitas  dapat  direalisasikan  dengan  bantuan  dan  dukungan  oleh  struktur usaha  kokoh.  Pembangunan  di  Indonesia  berubah  menjadi  pesat  dengan  perkembangan usaha  yang  berkaitan  dengan  jasa  konstruksi  berkembang  sebagai  industri  komersial  yang membutuhkan  penjelasan  mengenai  peraturan  hukum  supaya  menetapkan  dengan  pasti untuk  pihak-pihak  yang  bersangkutan.  Tindakan  jasa  konstruksi  selalu  tak  lepas  oleh permasalahan  sengketa  yang  bermula  dari  penyedia  jasa,  pengguna  jasa  ataupun  pihak ketiga  lainnya  yang  ikut  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung  di  dalam  proyek pengerjaan proyek konstruksi dengan lebih khusus dalam menafsirkan ketentuan-ketentuan yang  dibuat  dalam  kontrak  konstruksi,  baik  karena  adanya  kealpaan  atau  kesengajaan ataupun hal-hal di luar kendali ( force majeure ). 1
Kegagalan  bangunan  terjadi  dalam  tahapan  pelaksanaan  bangunan  yang  terjadi  oleh faktor teknis dan non-teknis. Adanya faktor teknis karena terdapat kesalahan dalam tahapan pengerjaan  yang  bertentangan  dengan  standar  teknis  yang  diizinkan  dalam  kontrak pekerjaan konstruksi, sementara faktor non teknis  dapat terjadi dalam tahapan pra kontrak atau  dalam  proses  dilakukannya  pengadaan  karena  badan  usaha  yang  mengikuti  proses seleksi  tidak  kompeten,  belum  memiliki  pengalaman  yang  memadai  untuk  melakukan pekerjaan  sejenis  serta  kurangnya    pengalaman  dari  personil  yang  dipekerjakan    yang diikutsertakan    dalam  proyek  konstruksi  serta  tata  kelola  manajerial  yang  lemah  dalam melakukan  pengawasan/supervisi di lapangan dalam pelaksanaaan pembangunan.
Pada  pekerjaan    konstruksi  dengan  nilai  proyek  yang  cukup  besar,  pengguna  jasa (pemilik  proyek)  menyerahkan  proyek  pembangunan  kepada  penyedia  jasa  (atau  biasa dikenal  sebagai  kontraktor  pelaksana  konstruksi)  dan  di  dalam  pelaksanaan  pembangunan diawali  dengan  tahapan  perencanaan  konstruksi,  kemudian  dilanjutkan  tahapan pelaksanaan/pembangunan proyek konstruksi hingga tahapan dilaksanakannya serah terima pekerjaan,  dalam  keseluruhan  tahapan  penyedia  jasa  mengikutsertakan    badan  usaha independen  yaitu  perusahaan  konsultan  manajemen  konstruksi  (konsultan  pengawas)  yang mempunyai  kemahiran  dalam  mengendalikan  manajemen  proyek  dan  berkewajiban mengawasi,  mengelola  dan  ikut  serta  dalam  proses  proyek. 2 Dalam  pelaksanaan pembangunan  proyek  konstruksi  (pembangunan  suatu  gedung),  terkadang  terjadi permasalahan  yang  berpotensi  terjadinya  kegagalan  bangunan,  sebuah  keadaaan  bangunan yang  runtuh  dan  tidak  bergunanya  bangunan  selepas  pemberian  setelah  tahap  akhir pembangunan konstruksi. 3
1 Mulyo  I.S.S., Bangunan  Yang  Runtuh:  Studi  Kasus  Kesalahan-Kesalahan (Jakarta:  Elex  Media  Komputindo, 2014), https://books.google.co.id/books?id=gNxMDwAAQBAJ.
2 Yuliawati  Harahap,  “Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa  Konstruksi  Atas  Kegagalan  Bangunan    (Studi  Pada  PT. Swastika Nusa Persada)." Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
3 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” 2017.
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
Proyek pembangunan konstruksi ialah proyek yang berpotensi  memiliki risiko.    Ada dua jenis risiko yang muncul dalam proyek konstruksi, yaitu adanya risiko yang berpotensi terjadinya  kerusakan  properti  berupa  kerusakan  material  serta  terjadinya  cacat,  luka, kematian  dalam  kecelakaan  kerja  dari  para  pekerja  konstruksi,  kemudian  adanya  risiko komersial  yang  berkaitan  dengan  keterlambatan  penanganan  proyek  dan  kehilangan keuntungan. Maka dari itu,  pada  proses pelaksanaan proyek konstruksi, semua pihak yang terkait  semestinya  membentuk  matriks  pertanggung  jawaban  risiko  supaya  menetapkan pihak  yang  bertanggung  jawab  pada  risiko  ini.  Penelitian  ini  juga  menelaah  bahwa  upaya pemidanaan  pada  jasa  konstruksi  bergeser  menjadi  bidang  hukum  adminstrasi  dan  hukum perdata. Arahan ke hukum pidana harus diimplemantasikan hanya jika tidak ditemukan opsi selain dari itu, hanya merupakan usaha dari tahapan untuk menanggulangi dalam penegakan hukum di jasa konstruksi. 4
Penelitian  ini  juga  berbeda  antara  penelitian  sebelumnya  Sihombing  (2019)  yang membahas  terkait  permasalahn  bentuk  perlindungan  kontrak  kerja  konstruksi  dan  dapat memahami  wujud  kewajiban  yang  diberikan  pada  kontrak  kerja  konstruksi.  Penelitian  ini memiliki  fokus  penelitian  untuk  menganalisis  pertimbangan  hukum  penyusunan  kontrak kerja  konstruksi  dan  pekerjaan  proyek  konstruksi,  wujud  pertanggungjawabannya  pada sesuatu  hambatan  yang  terjadi  pada  pengerjaan  kontrak  kerja  konstruksi,  apabila  yang dikenali kontrak kerja konstruksi itu bisa selesai serta dengan cara apa tanggung jawab oleh semua pihak. 5
Penelitian  selanjutnya  yaitu  Sihombing  (2019)  yang  memiliki  persamaan  yang  ada pada penelitian ini dalam penelitian yang akan dilaksanakan merupakan kedua penelitian ini melakukan  analisis  dapat  menggambarkan  dengan  gamblang  terkait  pertanggungjawaban pihak  kontraktor  atas  kegagalan  konstruksi.  Terdapat  perbedaan  yang  dapat  ditemukan  di penelitian  tersebut  dan  penelitian  yang  akan  dilaksanakan.  Dalam  penelitian  ini, memaparkan perihal menganalisis usaha dari tanggungjawab di atas kerugian yang dialami para  pihak  yang  menggunakan  jasa  sebagai  kegagalan  konstruksi  yang  direncanakan  oleh kontraktor. 6
Sedangkan  penelitian  selanjutnya  Saputri  (2020)  Penelitian  ini  membahas  tanggung jawab  perdata  atas  kegagalan  bangunan  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Temuan  dari penelitian ini memiliki fokus penelitian untuk menganalisis mengenai masalah dari hukum tersebut  berkaitan  bersama  kegagalan  dan  runtuhnya  bangunan  melalui  analisis  peraturan hukum  yang  masih  bersangkutan  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUH Perdata)  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  tentang  Jasa  Konstruksi  (UU  Jakon). Dalam  kedua  penelitian  ini  terdapat  adanya pembeda  antara  penelitian  ini  dibandingkan
4 Zaenal Arifin et al., “Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi,” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78 https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095.
5 Hardiyanti  Sihombing,  “Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pertanggungjawaban  Para  Pihak  dalam  Kontrak  Kerja Konstruksi Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 Tentang Jasa konstruksi," 2019. http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2894
6 David Maruli Tua Sihombing, “Pertanggung Jawaban Hukum Pihak Kontraktor Dalam Menghadapi Kegagalan Konstruksi (Menurut UU No. 2 Tahun 2017)," 2019 https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2893.

## Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap
Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
dengan  penelitian  yang  akan  dilaksanakan  ialah  bahwa  penelitian  ini  melibatkan penggunaan  analisis  lebih  menekankan  dari  sudut  pandang  hukum  positif  Indonesia  dan dibahas melalui hukum perdata. 7
Terdapat  perbedaan  yang  dapat  ditemukan  di  penelitian  ini  dan  yang  akan dilaksanakan.  Fokus  penelitian  ini  adalah  analisis  usaha  untuk  mengevaluasi  tanggung jawab terkait kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang memanfaatkan jasa, khususnya terkait kegagalan konstruksi yang direncanakan oleh kontraktor dan dalam kedua penelitian ini  memperlihatkan  perbedaan  yang  signifikan  dengan  penelitian  yang  akan  datanag. Penelitian  ini  yang  lebih  menekankan  penggunaan  analisis  dari  perspektif  hukum  positif Indonesia,  dengan  pembahasan  yang  mendalam  melalui  sudut  pandang  hukum  perdata. Tujuan  penulisan  ini  dijelaskan  untuk  membahas  pertanggungjawaban  pihak  konsultan kontraktor dalam penanganan kegagalan pada konstruksi pembangunan.

## 2. METODE
Pada penelitian ini metode yang dipakai merupakan penelitian ini mengadopsi metode penelitian  hukum  empiris,  yang  fokus  pada  realitas  di  lapangan,  khususnya  melalui wawancara  dan  observasi  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  hukum.  Dalam membahas  jurnal  ini,  digunakan  dua  pendekatan  utama,  yaitu  pendekatan  undang-undang ( statute  approach )  untuk  menelaah  aspek  perundang-undangan  dan  pendekatan  fakta  ( fact approach )  untuk  mendekati  realitas  keadaan  yang  terjadi. 8 Penelitian  ini  mengumpulkan data  dari  data  primer  berupa  waancara  dengan  konsultan  konstruksi  dan  data  sekunder yangmeliputi bahan hukum primer seperti KUH Perdata, UU Jakon. Bahan hukum sekunder yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  buku-buku  hukum  dan  jurnal  hukum  yang mengkaji  tentang  pertanggungjawaban  jasa  konstruksi  dan  juga  literatur  hukum  lainnya. Selain itu penelitian ini juga menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1  Pertanggungjawaban  Hukum  Konsultan  Konstruksi  terhadap  Kegagalan Konstruksi Bangunan
Teori  menurut  Hans  Kelsen  mengenai  tanggung  jawab  hukum  menyebutkan  yaitu apabila seseorang memiliki tanggung jawab hukum kepada sebuah perlakuan spesifik serta apabila  dia  membahu  tanggung  jawab  hukum,  subjeknya  ialah  bahwa  dia  mempunyai kewajiban  untuk  menghadapi  sanksi  jika  melakukan  tindakan  yang  melanggar  hukum. Berikutnya beliau menyebutkan sebagai  melaksanakan kehati-hatian yang diwajibkan oleh hukum  yaitu  kegagalan  yang  dapat  dikatakan  kekhilafan  atau (negligence) dan  kekhilafan sering dilihat menjadi tipe pelanggaran yang berbeda atau ( culpa), kendatipun tidak seberat pelanggaran  yang  telah  terjadi  karena  disengaja  dan  mencegah,  baik  dengan  niat  jahat
7 Theodora  Pritadianing  Saputri,  “Tanggung  Jawab  Perdata  Atas  Kegagalan  Bangunan  Dalam  Hukum  Positif Indonesia,” Universitas Katolik Parahyangan 19, no. 3 (2020) https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2057.
8 Muhammad Syahrum, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis (Yogyakarta: CV.
Dotplus Publisher, 2022) https://books.google.co.id/books?id=hNFiEAAAQBAJ.
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
ataupun  tanpa  niat  jahat,  yang  mengakibatkan  konsekuensi  berbahaya.” 9 Tanggung  jawab berdasarkan  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  merupakan  suatu  kewajiban  untuk bertanggung jawab atas segala hal apabila terjadi sesuatu dapat diperkarakan, dituntut, dan dipersalahkan. 10 Berlandaskan  Pasal  1  angka  3  UU  Jakon  mengenai  Jasa  Konstruksi menyatakan  apabila  pekerjaan  konstruksi  merupakan  secara  garis  besar  maupun  beberapa aktivitas  yang  terdapat  pembongkaran,  pengoprasian,  pemeliharaan,  pembangunan,  dan bangunan  yang  akan  menjalankan  pembangunan  kembali,  putusan  pengadilan  nomor: 103/PID.B/2012/PN.  Tgr.  Kegagalan  bangunan  berlandaskan  Pasal  1  angka  10  UU  Jakon merupakan  salah  satu  situasi  tidak  ada  manfaatnya  bangunan  atau  keruntuhan  bangunan setelah pemberian hasil penyelesaian jasa konstruksi. Keadilan dan penegakan hukum ialah metode  tahapan  yang  mempunyai  banyak  proses  dan  bisa  mengikutsertakan  beberapa pejabat negara atau instansi.
Peraturan  yang  harus  dimiliki  tujuan  akhirnya  oleh  penegak  hukum  yang  terdapat diperundang-undangan  dan  diperlukan  kemampuan  untuk  mengubah  cara  berpikir  semua pihak,  termasuk  lembaga  masyarakat  dan  penegak  hukum,  agar  dapat  mencegah  dan menyelesaikan  motif  kejahatan  yang  kian  komplikatif.  Adanya  dua  istilah  yang  merujuk kepada  prinsip  pertanggungjawaban  pada  hukum,  ialah  kewajiban  yang  diartikan  keadaan atau fakta menjadi bertanggung jawab dan tanggung jawab yaitu keadaan atau fakta menjadi bertanggung jawab seperti tanggung jawab diartikan pengertian hukum  yang luas menurut KUHPerdata  juga  menyusun  mengenai  dengan  pertanggungjawaban  pengganti  yang  biasa disebut dengan tanggung jawab, 11 yang di dalamnya terdapat arti yaitu kewajiban mengarah pada  manfaat  yang  komprehensif,  menyertakan  sampai  dengan  tiap-tiap  tanggung  jawab atau  karakter  risiko,  yang  telah  tergantung  atau  yang  dapat  terjadi.  Kewajiban  digunakan sebagai semua jenis karakter yang meliputi kewajiban dan hak. Tanggung jawab merupakan sesuatu  yang  bisa  dijadikan  tanggung  jawab  berdasarkan  setiap  kewajiban,  tercantum, kecakapan, keterampilan serta putusan. Tanggung jawab diartikan atas undang-undang yang dijalankan  dalam  hal  itu  memiliki  kewajiban  bertanggung  jawab,  dan  memperbaiki  atau melainkan membantu mengganti rugi kepada apapun yang mengakibatkan kerusakan. 12
Terkait dengan  Pasal  63  UU Jakon diartikan  penyedia jasa harus bertanggung jawab untuk  mewakili  dan  membenahi  kerusakan  pada  bangunan  yang  terjadi  akibat  kesalahan yang dilakukan oleh penyedia jasa tersebut, sama halnya dijelaskan dalam Pasal 60 ayat (1). Jika  terdapat  masalah  dalam  proses  konstruksi  yang  disebabkan  oleh  kesalahan  dalam perencanaan oleh penyedia jasa konstruksi yang sesuai dengan kompetensinya, mereka akan
9 Hans  Kelsen,  “Teori  Umum  Hukum  Dan  Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif  Sebagai  Ilmu  Hukum Deskriptif-Empirik” (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), https://lib.ui.ac.id/detail?id=20163567.
10 Kemendikbud,  “Badan  Pengembangan  Dan  Pembinaan  Bahasa  Kementerian  Pendidikan  Dan  Kebudayaan,” 2016, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung jawab.
11 Sekar  Ayu  Dita  and  Atik  Winanti,  “Analisis  Asas  Vicarious  Liability  Dalam  Pertanggungjawaban  Pengganti Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pegawai  Bank,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  2  (2023):  526–42 https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037.
12 Andi  Bayu  Putra  and  Hendrik  Sulistio,  “Analisis  Undang  Undang  Yang  Mengatur  Jasa  Konstruksi  Indonesia Terhadap  Pengguna  Dan  Penyedia  Jasa  Konstruksi,” Media  Komunikasi  Teknik  Sipil 25,  no.  2  (2019):  199–208 https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19678.

## Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap
Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
diharuskan  membayar  kompensasi  sepadan  dengan  tingkat  tanggung  jawab  yang  mereka miliki. 13 Besarnya  pembayaran  ganti  rugi  akan  ditentukan  melalui  kesepakatan  bersama antara perancang jasa konstruksi, pengawas jasa konstruksi, dan pelaksana jasa konstruksi. Penyedia  jasa  konstruksi  akan  menanggung  kewajiban  jika  kegagalan  bangunan  terjadi karena  kesalahan  yang  mereka  buat,  dan  mereka  diharuskan  untuk  membayar  ganti  rugi serta melakukan perbaikan pada bagian yang mengalami kerusakan. Tindakan perbaikan ini dilakukan  oleh  mereka  karena  merupakan  bagian  dari  aktivitas  bisnis  mereka  sebagai kontraktor  pelaksana.  Jumlah  pembayaran  penggantian  rugi  yang  akan  dikeluarkan  oleh penyedia  jasa  konstruksi  akan  sekitar  separuh  berasal  dari  total  kerugian  yang  terjadi. Adapun  ini  tidak  disebabkan  oleh  kesalahan  yang  mereka  buat,  kendatipun  karena  nilai kontrak  pekerjaan  dari  penyedia  jasa  konstruksi  adalah  yang  paling  signifikan  di  antara semua  entitas  yang  berkaitan  di  dalam  kontrak  konstruksi.  Pengawas  jasa  konstruksi  juga akan  memiliki  kewajiban  serupa  dalam  membayar  ganti  rugi,  melalui  cara  yang  serupa seperti  yang  berlaku  untuk  perencana  jasa  konstruksi.  Jumlah  tanggung  jawab  yang diberlakukan  pada  pengawas  dan  perencana  akan  menjadi  seimbang,  karena  nilai  kontrak untuk  perencanaan  dan  pengawasan  adalah  sebanding.  Selain  itu,  tim  ahli  lapangan  juga akan terlibat dalam proses ini, dan perlu diperhatikan bahwa perencana jasa konstruksi dan pengawas jasa konstruksi adalah individu yang mempunyai kesamaan. 14
Perusahaan  konsultan  manajemen  konstruksi  merupakan  lembaga  multidisiplin independen  dan  profesional  yang  memiliki  kewajiban  bekerja  membantu  pengguna  jasa (pemilik proyek) dan mengkoordinir konsultan perencana dan konsultan lainnya mulai dari terbentuknya  perencanaan  sampai  pengoperasian  proyek,  dapat  bekerjasama  untuk mencapai  hasil maksimal  dalam aspek biaya,  waktu,  maupun kualitas layaknya yang telah ditetapkan atau diinginkan pada sebelumnya. Pada pelaksanaan konstruksi adanya konsultan konstruksi  adalah  orang  dan  perusahaan  yang  dipilih  oleh  pemilik,  karena  pengalaman maupun  kemampuan  mengawasi  dan  merancang  proyek  konstruksi.  Kendatipun  konsultan manajemen  konstruksi  ialah  sebuah  perusahaan  yang  menjadi  perwakilan  dari  pemilik dalam memproses satu proyek, berawal dari proyek harus sanggup menjalankan dari tahap awal  hingga  tahap  terakhir. 15 Konsultan  konstruksi  dibutuhkan  keadaanya,  karena cangkupan pekerjaan konstruksi mengikuti ketepatan waktu, kesehatan, kualitas, biaya, dan keselamatan  kerja,  akibat  yang  timbul,  sumber  daya,  lingkungan  sekitar,  dan  sistem  dari informasi.  Terdapat  wewenang  konsultan  konstruksi  pada  awal  pelaksanaan  proyek mencakup,  namun  tidak  terbatas  dengan  mengawasi  dan  memandu  seluruh  aktivitas pelaksanaan proyek, mengawasi dan mengarahkan evaluasi perkembangan pekerjaan setiap
13 Kementerian  Pekeraan  Umum,  “Era  Baru  Konstruksi  Berkarya  Menuju  Indonesia  Maju  (Buku  I),” Jakarta: Pusat Data Dan Teknologi Informasi PUPR , 2021.
14 Rio  Christiawan,  “Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Kontrak  Konstruksi,” Repertorium:  Jurnal  Ilmiah  Hukum Kenotariatan 9, no. 2 (2020): 85–94 https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.630.
15 Ronald  Fadly  Sopamena,  “Kekuatan  Hukum  MoU  Dari  Segi  Hukum  Perjanjian,” Batulis  Civil  Law  Review 2, no. 1 (2021): 1–15 https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451.
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
minggu, lalu merencanakan dan menyusun jadwal penggunaan material, peralatan, dan juga tenaga kerja. 16
Menurut penjelasan Bapak Yudi Kusumantoro sebagai Vice President ( Head Business Unit ) Building pada  Perusahaan  PT  Prosys  Bangun  Persada,  apabila  terjadi  kegagalan bangunan pada pekerjaan yang diawasi oleh perusahaan PT Prosys Bangun Persada selaku konsultan  konstruksi,  jika  kegagalan  bangunan  yang  terjadi/runtuhnya  bangunan  setelah dilakukan  serah  terima  terbukti  karena  fungsi  pengawasannya  tidak  maksimal  maka perusahaan  konsultan  konstruksi  tersebut  wajib  bertanggungjawab  dan  dibebani  ganti  rugi sebesar nilai kontrak yang didapat dari pemberi kerja dan selama bekerja di Perusahaan PT Prosys  Bangun  Persada  selama  kurang  lebih  17  tahun  tidak  pernah  dalam  pekerjaan pembangunan  gedung/apartemen  yang  diawasinya  mengalami  adanya  sebuah  kegagalan bangunan,  baik  oleh  kesalahan  konsultan  perencananya  maupun  konsultan  pengawasnya (wawancara  dilaksanakan  pada  Jumat    1  Desember  2023,  bertempat  di  kantor  PT.  Prosys Bangun Persada  yang beralamat di Jalan Letjen S. Parman Kavling 76, Wisma 76, lantai 21 Jakarta  11410.)
Hal  senada  juga  disampaikan  oleh    Bapak  Umar  Said,  selaku  Direktur  Utama  dari Perusahaan  PT  Umsa  Pratama  Engineering,  yang  menerangkan  bahwa  keterlibatan konsultan  manajemen  konstruksi  dalam  suatu  proses  pembangunan  gedung/apartemen fungsinya  sangat  sentral  dan  sangat  vital,  karena  perusahaan  konsultan  manajemen konstruksi  merupakan  perpanjangan  tangan  dari  pemilik  proyek  dan  sekaligus  berfungsi sebagai  konsultan  pengawas  konstruksi    dan  dalam  pelaksanaan  tugas  dalam  proses pembangunan proyek konstruksi  berperan sebagai leader dan koordinir seluruh konsultan lainnya    yang  terlibat  dalam  seluruh  tahapan  pekerjaan  dan  dengan  adanya  pengawasan yang  sangat  ketat  dilakukan  oleh  konsultan  manajemen  konstruksi  semenjak  proyek perencanaan hingga dengan proses konstruksi, potensi adanya  resiko kegagalan bangunan akan  dapat  diantasipasi  sedini  mungkin,  namun  dalam  pelaksanaan  pekerjaan  di  lapangan tidak tertutup kemungkinan jika konsultan  perencana,  konsultan pengawas serta kontraktor pelaksana  konstruksi  tidak  melakukan  fungsinya  secara  maksimal  sehingga  ada  potensi terjadinya  kegagalan  bangunan  atau  runtuhnya  bangunan  dan  jika  hal  tersebut  terjadi mekanisme  penyelesaian  kegagalan  bangunan  harus  diselesaikan  sesuai  dengan  Peraturan Menteri PUPR No. 8 tahun 2021 mengenai kegagalan bangunan, penilai ahli,  dan penilian kegagalan  bangunan  (wawancara  dilakukan  pada  hari  Senin,  tanggal  4  Desember  2023  di Kantor PT Umsa Pratama Engineering MyOffice 18 Jalan Lamping No. 8 Bandung)

## 3.2. Pertanggungjawaban Hukum Perdata Konsultan Konstruksi
Dalam  hal  terjadinya  kondisi  seperti  ini  untuk  menetapkan  pihak  mana  yang bertanggung  jawab  mengenai  terjadinya  kegagalan  bangunan  sulit  ditentukan  jika  belum ada pengaturan yang jelas. Terdapat banyak pihak yang terlibat dalam proses pembangunan
16 Kamaluddin,  “Wanprestasi  Dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Yang  Mengakibatkan  Kerugian  Negara Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2017 Tentang  Jasa  Konstruksi,” Journal  Of  Law  (Jurnal  Ilmu  Hukum) 6, no. 2 (2021): 365–70 http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5071/4851.

## Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap
Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
hingga  berdirinya  suatu  bangunan  gedung.  dan  harus  diuraikan  satu  persatu  pihak  mana yang  paling  bertanggung  jawab  jika  timbul  kegagalan  bangunan.  Secara  umum,  dalam hukum  perdata,  kita  mengadopsi  pandangan  yang  sifatnya  luas  atau  umum,  pihak  yang mengalami  kerugian bisa mengajukan penuntutan ganti rugi berasaskan  hukum  perjanjian, hukum tindakan melawan hukum dan mengamati regulasi yang menetapkan batasan dalam tanggung  jawab.  Berdasarkan UU  Jakon,  konsultan  konstruksi melaksanakan  pengawasan dan pendampingan kontraktor di fase implementsainya. Di awal proyek dalam perencanaan yang  mendalam  dapat  menjadikan  suatu  produk  panduan  pelaksanaan  yang  akurat,  yang akan  turut  andil  dalam  hasil  penentuan  kesuksesan  suatu  proyek  yang  sesuai  dengan  UU Jakon, penyedia jasa dinilai lalai pada urusan yang terlaksana apabila kegagalan bangunan yang ditimbulkan karena penggarapan jasa konstruksi yang tidak termasuk menepati sesuai dengan standar dari keamanan, keberlanjuan, kesehatan dan keselamatan. Adanya pengguna jasa  apabila  terjadi  kegagalan  bangunan  akan  mempunyai  tanggung  jawab  yang  telah berlangsung setelah melewati perbedaan rentang waktu dalam pertanggungan penyedia jasa atas  kegagalan  bangunan.  Rentang  waktu  tanggung  jawab  terkait  dengan  kegagalan bangunan yang menjadikan penyedia jasa mempunyai tanggung jawab yang dilimpahkan di kontrak  kerja  konstruksi  yang  dipadukan  bersama  strategi  jangka  umur  dari  konstruksi. Perihal ini dengan strategi jangka usia konstruksi yang melebihi dari sepuluh tahun, bahwa penyedia  jasa  sekedar  mempunyai  tanggung  jawab  dengan  kegagalan  bangunan  dihitung sejak tanggal pemberian berakhirnya pelayanan jasa konstruksi paling lama sepuluh tahun. 17 Prasyarat  kegagalan  bangunan  menurut  UU  Jakon  merupakan  kegagalan  bangunan yang  sudah  diberikan  terhadap  pemakai  jasa,  tidak  mencakup  dalam  kerusakan  bangunan sebelum  penyerahan  hasil  akhir  dari  proyek  tersebut.  Kapan  penyelesaian  akhir  hasil layanan  jasa  konstruksi  menjadi  sangat  penting,  dan  ini  biasanya  dibuktikan  dengan dokumen tertulis dalam aturan tertulis dikontrak konstruksi. Pandangan Pasal 60 UU Jakon mengartikan oleh karena itu apabila pelaksanaan jasa konstruksi tidak menjalankan standar dari  kesehatan,  keamanan,  keberlanjutan,  dan  keselamatan,  pengguna  layanan  dan/atau penyedia  layanan  mampu  dianggap  sebagai  pihak  yang  mempunya  tanggung  jawab  atas kegagalan  bangunan.  Penilaian  kegagalan  bangunan  akan  diputuskan  bagi  seorang  penilai ahli  yang  dipilih  oleh  menteri.  Menteri  diperlukan  menunjuk  penilai  ahli  melalui  durasi hanya sampai 30 (tiga puluh) hari kerja sesudah  memperoleh informasi  tentang kegagalan bangunan  tersebut. 18 Dalam  kegagalan  konstruksi  atau  bangunan  seperti  yang  telah diuraikan,  maka  pengawas  konstruksi  memikul  tanggung  jawab  hukum.  Secara  umum tanggung  jawab  hukum  dalam  pengertian legal  liability ,  mengutip  pada  kewajiban  untuk mengganti semua biaya atau kerugian yang muncul. Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa  Indonesia,  tanggung  jawab  ialah  perisitiwa  pada  situasi  di  mana  seseorang berkewajiban  menanggung  segala  hal  dan  apabila  terjadi  sesuatu  kejadian  yang  tak
17 Kemala Hayati, Aldina Fatimah, and Badrul Akmal, “Identifikasi Manajemen Risiko Proyek Konstruksi Gedung Di Provinsi Aceh,” Bulletin of Civil Engineering 1, no. 2 (2021): 81–86 https://doi.org/10.18196/bce.v1i2.12402.
18 Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.”
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
diharapkan, mereka dapat dituduh, dituntut, atau terlibat dalam proses hukum yang berbeda. Jika  kita  kembali  mengacu  pada  asas  umum  merujuk  hukum  perdata,  bisa  disebutkan apabila  siapapun  yang  tindakannya  dapat  menyebabkan  kerugian  pihak-pihak  lainnya, dengan  harus  menunaikan  tugas  memberikan  kompensasi  bersama  dengan  pihak  yang mengalami kerugian tersebut. 19
Dalam hal pembangunan infrastruktur pada ruang lingkup jasa konstruksi, para pihak tidak  terlepas  dari  keberadaan  perjanjian  yang  mengikat  para  pihak  dalam  hubungan hukumnya. 20 Hubungan  hukum  ini  dibentuk  dalam  suatu  perjanjian  yang  lazim  dikenal dengan  istilah  perjanjian  pemborongan.  Perjanjian  pemborongan  pekerjaan  adalah kesepakatan  antara  individu  atau  entitas  (pihak  yang  memberikan  pekerjaan)  dengan individu  atau  entitas  lainnya  (pihak  yang  melaksanakan  pekerjaan)  yang  dimana  terdapat pihak pertama menginginkan hasil dari pekerjaan khusus yang telah diberikan kepada pihak kedua,  lalu  pihak  kedua  sudah  menyetujui  sebagai  melaksanakannya  dengan  imbalan sejumlah  uang  tertentu.  Pengertian  kontrak  kerja  konstruksi  yaitu  dokumen  hukum  yang menyatakan persetujuan tanpa paksaan dalam relasi pertama dan pihak kedua, yang dimana pihak  pertama  berkomitmen  sebagai  penyedia  material  dan  jasa  yang  diperlukan  sebagai melaksanakan  proyek  kepentingan  pihak  kedua,  pihak  kedua  berkomitmen  untuk mengeluarkan  dan  membayar  jumlah  uang  tertentu  sebagai  imbalan  atas  material  dan  jasa yang  sudah  dipakai. 21 Menurut  UU  Jakon,  dalam  kontrak  kerja  konstruksi  ialah  semua kontrak yang memkoordinasi relasi hukum ditengah para pihak yang menggunkan jasa dan yang memberikan jasa dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan dengan  demikian  kontrak  kerja  konstruksi  bisa  dianggap  setara  dengan  perjanjian pemborongan pekerjaan.
Kontraktor  atau  penyedia  jasa  konstruksi  mempunyai  tanggung  jawab  untuk menjalankan  dan  menyelesaikan  pekerjaan  sesuai  dengan  persyaratan  dan  kesepakatan dalam  kontrak,  termasuk  batas  waktu  penyelesaian  proyek.  Kontraktor  diwajibkan menyerahkan  informasi  dan  memberikan  menginformasikan  tahapan  penyelenggaraan pekerjaan dan juga menyampaikan keterangan untuk yang memberikan kerja pada tiap-tiap periode yang telah disahkan dalam kontrak. Apabila terdapat masalah diantara kedua belah pihak dan mempersalahkan aturan yang telah disahkan dengan secara bersama yang tertulis di kontrak kerja.  Jika di dalam konteks tersebut tidak menerima penyelesaiaan masalahnya sehingga  permasalahan  berikut  wajib  diangkat  dan  dapat  diselesaikan  dalam  pengadilan. Menyelesaikan  tugas  yang  wajib  dilaksanakan  koordinasi  korelasi  kerja  pada  pihak  yang memanfaatkan jasa dengan penyedia jasa yang dilimpahkan pada kontrak kerja konstruksi, tertera  di  UU  Jakon,  Pasal  46  yang  berbunyi  (1)  Peraturan  antara  relasi  kerja  antara
19 Universitas  Airlangga,  “Tanggung  Gugat  Kontraktor  Dalam  Kegagalan  Bangunan  Yushar :  Tanggung  Gugat Kontraktor” 2, no. 3 (2019), https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15092.
20 Kamyar Kabirifar et al., “Construction and Demolition Waste Management Contributing Factors Coupled with Reduce, Reuse, and Recycle Strategies for Effective Waste Management: A Review,” Journal of Cleaner Production 263 (2020): 121265 https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2020.12126.
21 Aan Handriani and Edy Mulyanto, “Kepastian Hukum Terkait Pentingnya Melakukan Perjanjian Tertulis Dalam Bertransaksi,” Pamulang Law Review 4 (2021): 1–10 https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787.

## Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap
Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
penyedia  jasa  dan  pengguna  jasa  seharusnya  dituliskan  pada  kontrak  kerja  konstruksi.  (2) Penyusunan  kontrak  kerja  konstruksi  bisa  disesuaikan  dengan  pertumbuhan  kebutuhan  ini diterapkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.
Prinsip-prinsip  hukum  konstruksi  yang  ada  di  dalam  kontrak  konstruksi  dilihat berdasarkan  pandangan  umum  pada  KUH  Perdata  di  buku  ke-III  mengenai  perikatan, yaitu, 22 prinsip yang berdasar kebebasan berkontrak. Termuat pada Pasal 1338 KUHPerdata mengistilahkan  apabila  semua  perjanjian yang terdapat tertulis di buku III mengikuti asas kebebasan  berkontrak  yang  dimaksud    berawal  melalui    pasal    berikut  dan    merupakan perjanjian  yang di  dicantumkan  sudah  berkaitan antara kedua belah pihak karena terdapat kesepakatan  yang  sudah  ada. 23 Prinsip  sahnya  dalam  terjadinya  suatu  perjanjian  bisa disepakati  yaitu  yang  mengikat,  sanggupnya  pihak-pihak,  adanya  dalam  hal  khusus,  dan keadaan ini yang diizinkan. Pasal 1320 dan 1340 KUH Perdata, prinsip-prinsip yang terkait dengan obyek kontrak bisa ditemui dalam berbagai pasal KUH Perdata di Indonesia. Pasal 1333  KUH  Perdata  mengenai  prinsip  obyek  kontrak,  pada  Pasal  1400  KUH  Perdata mengenai  prinsip  dari  jaminan  pekerjaan,  Pasal  1820  KUH  Perdata  mengenai  prinsip penanggungan, Pasal 1243 KUH Perdata mengenai prinsip ganti rugi dan wanprestasi, Pasal 1365-1367 KUH Perdata mengenai prinsip tanggung jawab kepada tindakan melanggar, dan Pasal  1604-1617  KUH  Perdata  mengenai  prinsip  pemborongan  yang  muncul  sebagai komponen  hukum  positif  di  Indonesia,  ialah  prinsip  yang  menjelaskan  seperti,  prinsip hubungan  tanggung  jawab  antara    masing-masing  pihak  yang  bersalah  dan  tersedianya, prinsip  ketegasan  dalam  kewajiban  antara  penyedia  jasa  dan  pihak  lainnya  apabila  terjadi runtuhnya  bangunan  diakibatkan  cacat  pada  tahap  pembangunan  atau  indikator  yang  tidak ditopang dari kesanggupan tanah maupun lingkungan. Semua prinsip ini merupakan bagian dari  hukum  positif  di  Indonesia  dan  mengatur  berbagai  aspek  dalam  kontrak  konstruksi serta tanggung jawab yang melekat pada pihak-pihak yang ikut serta dalamnya.
Kontrak  kerja  konstruksi  yang  minimal  wajib  meliputi  deskripsi  tentang,  berbagai pihak,  mengandung  dengan  jelas  identitas  atau  tanda  pengenal  pihak-pihak,  spesifikasi pekerjaan,  tercantum  penjabaran  yang  rinci  dan  jelas  mengenai  harga  satuan,  cara pembayaran yang dilaksanakan melalui membayarkan jumlah besar sekaligus di muka, nilai pekerjaan,  jangkauan  kerja,  dan  masa  pertanggungan,  durasi  waktu  pelaksanaan  terdapat mengenai jangka waktu implementasi dan perlindungan yang mewujudkan pertanggungjawaban  penyedia  jasa,  kewajiban  dan  hak  yang  sama, 24 mengenai  peraturan mengenai  tanggung  jawab  pada  satu  pihak  tidak  melengkapi  tugas  sesuai  dengan  yang disepakati,  penyelesaian  perselisihan,  mengandung  peraturan  mengenai  prosedur
22 Dwi  Mariyati,  “Prinsip  Hukum  Dalam  Penyusunan  Dan  Pelaksanaan  Kontrak  Engineering  Procurement Construction (Kontrak EPC),” Yuridika 33, no. 2 (2018): 188–211 https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7412.
23 Devi  Eriyanti  and  Fully  Handayani  Ridwan,  “Peranan  Notaris  Dalam  Kepastian  Hukum  Akta  Kuasa  Menjual Terhadap  Objek  Jual  Beli  Yang  Pailitkan,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2022):  253–69 https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873.
24 Edison  Hatoguan  Manurung,  “Kontrak  Konstruksi  Infrastruktur  Ditinjau  Dari  Perspektif  Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” Legal Studies Journal 2, no. 2 (2022) https://doi.org/ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/view/4302.

## Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap
Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
penyelesaian  konflik  yang  timbul  akibat  perbedaan  pendapat,  penyelesaian/pemutusan kontrak kerja konstruksi, mengandung tata cara mengenai penyelesaian/pemutusan kontrak kerja  konstruksi  yang  ketidakmampuan  salah  satu  pihak  untuk  memenuhi  kewajibannya yang  mengakibatkan  situasi  yang  memaksa,  adanya  peraturan  tentang  peristiwa  yang muncul  di  luar  keinginan  dan  kapabilitas  dari  pihak-pihak  yang  Menyebabkan  kerugian untuk satu belah pihak, kegagalan bangunan, terdapat peraturan berkaitan dengan kewajiban dari pengguna jasa dan penyedia jasa terkait dengan kegagalan bangunan serta jangka waktu di mana tanggung jawab untuk kerusakan tersebut berlaku.
Berdasarkan  pembuatan  kontrak  diantara  adanya  penyedia  jasa  konstruksi  dengan pengguna jasa, maka sebab hal tersebut apabila terjadi kegagalan sesuai dengan Pasal 1243 KUH  Perdata,  maka  dari  itu  bagian  yang  menjadi  pelaksana  jasa  konstruksi  memiliki tanggung untuk memberikan kompensasi atas tindakan tidak memadati suatu bagaikan yang sudah  terdapat  perjanjian  sebelumnya  pada  kontrak  konstruksi.  Berlandaskan  Pasal  1338 KUH Perdata, tiap kesepakatan yang sudah dibentuk lalu disetujui oleh kedua belah pihak akan  berlaku  sebagai  hukum  untuk  pihak-phak  yang  terlibat.  Dalam  situasi  ini,  jenis kewajiban  yang  diserahkan  oleh  penyedia  layanan,  yaitu  pelaksana  jasa  konstruksi  atau kontraktor,  mengkompensasi  dapat  dilakukan  dengan  mengganti  kerugian  untuk pembayaran  bahan  konstruksi  dan  melakukan  perbaikan  atau  pembuatan  ulang  pondasi yang mengalami keretakan. Pembangunan kembali bangunan dan renovasi pondasi ini akan dilaksanakan dengan pihak pelaksana jasa konstruksi atau kontraktor. 25
Apabila  konsultan  konstruksi  gagal  memenuhi  tanggung  jawabnya,  maka  terdapat akibat  yaitu  membayar  ganti  rugi  yang  dikenakan.  Ganti  rugi  adalah  pembayaran  sebagai penggantian  atas  kerugian  yang  dialami  oleh  pihak  terkait.  Penting  untuk  mencantumkan ketentuan  mengenai  ganti  rugi  akibat  keterlambatan  sebagai  bukti  untuk  menggambarkan dampak  kerugian  yang  muncul  oleh  keterlambatan  tersebut.  Maka  karena  itu,  diperlukan aturan mengenai perhitungan hari keterlambatan, penentuan awal pekerjaan, serta keputusan apakah  penyedia  jasa  masih  diizinkan  untuk  bekerja  setelah  mengalami  keterlambatan. Pemberlakuan  mekanisme  pertanggungan  dapat  dilaksanakan  ganti  rugiharus  disamakan dengan  perkembangan  sistem  pertanggungan  di  bidang  konstruksi.  Hal  ini  diatur  untuk mencegah terjadinya perselisihan akibat perbedaan penafsiran. Adanya pelanggar janji, baik oleh  penyedia  layanan  maupun  pengguna  layanan,  dijelaskan  dalam  konteks  apa  saja kegagalan  tersebut  dapat  terjadi.  Lama  waktu  dalam  tanggung  jawab  terhadap  kegagalan bangunan,  melibatkan  pihak  yang  berkewajiban  dengan  kegagalan,  juga  ditetapkan  dan diuraikan. Pasal 1246 KUH Perdata menjelaskan dengan demikian pengeluaran, bunga, dan ganti  rugi  yang  bisa  dituntut  melalui  kreditur  memuat  dari  kerugian  yang  dialami  dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya. Biaya-biaya dan kerugian akibat kerusakan
25 Agustina,Agustina;  Purnomo,  Sagita.  “Kajian  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Kegagalan  Bangunan  Dalam Pekerjaan  Konstruksi”, Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis  Penanganan  Tindak  Pidana 5,  no.  2  (2023):  32–43 https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153.

## Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap
Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
atau  hilangnya  barang  milik  kreditur,  dan  keuntungan  atau  bunga  yang  diperkirakan  bisa dikenakan tagihan oleh kreditur terhadap debitur.
Dalam  mengatur  nilai  ganti  rugi,  Pasal  1247  KUH  Perdata  menjelaskan  dengan demikian  debitur  diharuskan  membayar  kerugian,  bunga,  dan  biaya  yang  diantisipasi  atau diharapkan  pada  saat  perikatan  dibentuk.  Apabila  tidak  bisa  diwujudkannya  perikatan karena  oleh  tipu  daya  debitur,  penggantian  mencakup  akibat  langsung  dari  tidak dilaksanakannya perikatan. Pasal  1248  KUH Perdata memberikan kesempatan bagi pihak- pihak  kontrak  untuk  menetapkan  nilai  kerugian.  Jika  terjadi  perselisihan  di  pengadilan, hakim  akan  memutuskan  berdasarkan  ketentuan  kontrak  tersebut.  Kesimpulannya,  ganti rugi dapat diminta hingga batas kerugian yang  bisa dapat diperkirakan pada saat perikatan dibuat, dan nilai kerugian dapat ditetapkan oleh para pihak kontrak.

## 4. PENUTUP
Konstruksi  merupakan  sebuah  runtutan  kegiatan  memelihara,  meruntuhkan  sebagian dari  bangunan  maupun  terkombinasi  dengan  wilayah  kedudukannya  atau  tanah  berpadu dalam tanah dan bangunan. Kegagalan bangunan terjadinya dari faktor teknis beserta faktor non  teknis.  Berlandaskan  UU  Jakon,  jika  kegagalan  bangunan,  penyedia  jasa  dinyatakan lalai  akibat  pelaksanaan  jasa  konstruksi  yang  tidak  mematuhi  standar  keselamatan  kerja yaitu  kesehatan,  keselamatan,  dan  keamanan.  Sementara,  sebagai  pengguna  jasa mempunyai  pertanggungjawaban  bilamana  terjadi  kegagalan  bangunan  timbul  sesudah berakhirnya  masa  pertanggungan  ditetapkan  oleh  penyedia  jasa,  berdasarkan  jadwal  usia bangunan  pembangunan  konstruksi  yang  mematuhi  ketentuan  kontrak  kerja  konstruksi. Terjadinya kontrak di antara kerja sama penyedia jasa dan pengguna jasa, Pasal 1243 KUH Perdata memerintahkan kontraktor atau bagian yang menjadi pelaksana dari jasa konstruksi untuk  memberikan  penggantian  kerugian  sesuai  dengan  pembatasan  kerugian  yang  dapat diperkirakan  pada  waktu  perikatan  diadakan,  dan  nilai  kerugian  dapat  ditentukan  oleh pihak-pihak  yang  terdapat  dalam  kontrak.  Jika  mereka  melanggar  kewajiban  dengan ketentuan  klausul  kontrak  konstruksi  tersebut.  Pertanggung  jawaban  dari  pihak  pelaksana jasa konstruksi sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata dengan perjanjiannya dibentuk lalu disetujui  dengan  kedua  pihak  akan  berlaku  sebagai  hukum  untuk  pihak  terlibat.  Dalam situasi  ini  jenis  kewajiban  diserahkan  oleh  penyedia  layanan,  yaitu  pelaksana  jasa konstruksi  atau  kontraktor,  mengkompensasi  dilakukan  mengganti  kerugian  untuk pembayaran bahan konstruksi dan perbaikan pondasi mengalami keretakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustina,  Agustina;  Purnomo,  Sagita.  “Kajin  Hukum  Penyelesaian  Sengketa  Kegagalan Bangunan  Dalam  Pekerjaan  Konstruksi.” Jurnal  Rectum:  Tinjauan  Yuridis Penanganan Tindak
Pidana 5, no. 2 (2023): 32–43,
https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i2.3153
Airlangga, Universitas. “Tanggung Gugat Kontraktor Dalam Kegagalan Bangunan Yushar : Tanggung Gugat Kontraktor” 2, no. 3 (2019). https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15092. Arifin,  Zaenal,  Diah  Sulistyani  Ratna  Sediati,  Reiska  Hendristianto,  and  Miftah  Arifin.
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
“Keabsahan Dan Perlindungan Hukum Perjanjian Kemitraan Jasa Konstruksi.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 65–78 https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.6095. Christiawan,  Rio.  “Kepastian  Hukum  Pelaksanaan  Kontrak  Konstruksi.” Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan 9, no. 2 (2020): 85–94 https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.630.
Dita,  Sekar  Ayu,  and  Atik  Winanti.  “Analisis  Asas  Vicarious  Liability  Dalam Pertanggungjawaban  Pengganti  Atas  Perbuatan  Melawan  Hukum  Pegawai  Bank.” Jurnal USM Law Review 6,
no. 2 (2023): 526–42
https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7037.
Eriyanti,  Devi,  and  Fully  Handayani  Ridwan.  “Peranan  Notaris  Dalam  Kepastian  Hukum Akta  Kuasa  Menjual  Terhadap  Objek  Jual  Beli  Yang  Pailitkan.” Jurnal  USM  Law Review 5, no. 1 (2022): 253–69 https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4873. Handriani,  Aan,  and  Edy  Mulyanto.  “Kepastian  Hukum  Terkait  Pentingnya  Melakukan Perjanjian  Tertulis  Dalam  Bertransaksi.” Pamulang  Law  Review 4  (2021):  1–10 https://doi.org/10.32493/palrev.v4i1.12787.
Harahap,  Yuliawati.  “Tanggung  Jawab  Penyedia  Jasa  Konstruksi  Atas  Kegagalan Bangunan,”  (Studi  Pada  PT.  Swastika  nusa  Persada)."  Skripsi.  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
Hayati,  Kemala,  Aldina  Fatimah,  and  Badrul  Akmal.  “Identifikasi  Manajemen  Risiko Proyek Konstruksi Gedung Di Provinsi Aceh.” Bulletin of Civil Engineering 1, no. 2 (2021): 81–86 https://doi.org/10.18196/bce.v1i2.12402.
Indonesia, Republik. “Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi,” 2017.
Kabirifar,  Kamyar,  Mohammad  Mojtahedi,  Changxin  Wang,  and  Vivian  W  Y  Tam. “Construction and Demolition Waste Management Contributing Factors Coupled with Reduce, Reuse, and Recycle Strategies for Effective Waste Management: A Review.” Journal  of  Cleaner  Production 263  (2020):  121265  https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2020.12126.
Kamaluddin,  “Wanprestasi  Dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Yang  Mengakibatkan Kerugian  Negara  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa Konstruksi.” Journal  Of  Law  (Jurnal  Ilmu  Hukum) 6,  no.  2  (2021):  365–70 http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/download/5071/4851.
Kelsen,  Hans.  “Teori  Umum  Hukum  Dan  Negara:  Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum  Normatif Sebagai  Ilmu  Hukum  Deskriptif-Empirik.”  Jakarta:  BEE  Media  Indonesia,  2007. https://lib.ui.ac.id/detail?id=20163567.
Kemendikbud.  “Badan  Pengembangan  Dan  Pembinaan  Bahasa  Kementerian  Pendidikan Dan Kebudayaan,” 2016. https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Tanggung jawab.
Manurung,  Edison  Hatoguan.  “Kontrak  Konstruksi  Infrastruktur  Ditinjau  Dari  Perspektif Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017  Tentang  Jasa  Konstruksi.” Legal  Studies Journal 2, no. 2 (2022)
https://doi.org/ejournal.unuja.ac.id/index.php/lsj/article/view/4302.
Mariyati, Dwi. “Prinsip Hukum Dalam Penyusunan Dan Pelaksanaan Kontrak Engineering Procurement  Construction  (Kontrak  EPC).” Yuridika 33,  no.  2  (2018):  188–211 https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7412.
Muhammad  Syahrum, Pengantar  Metodologi  Penelitian  Hukum:  Kajian  Penelitian Normatif,  Empiris,  Penulisan  Proposal,  Laporn  Skripsi  dan  Tesis. Yogyakarta:  CV.
Pertanggung Jawaban Hukum Konsultan Konstruksi terhadap Kegagalan Konstruksi Bangunan Linggomi Adinda Tamaradhina Napitupulu, Imam Haryanto e-ISSN: 2621-4105
Dotplus Publisher, 2022. https://books.google.co.id/books?id=hNFiEAAAQBAJ. Mulyo  I.S.S., Bangunan  Yang  Runtuh:  Studi  Kasus  Kesalahan-Kesalahan .  Jakarta:  Elex Media Komputindo, 2014. https://books.google.co.id/books?id=gNxMDwAAQBAJ. Putra,  Andi  Bayu,  and  Hendrik  Sulistio.  “Analisis  Undang  Undang  Yang  Mengatur  Jasa Konstruksi  Indonesia  Terhadap  Pengguna  Dan  Penyedia  Jasa  Konstruksi.” Media Komunikasi
Teknik Sipil 25, no. 2 (2019): 199–208
https://doi.org/10.14710/mkts.v25i2.19678.
Saputri,  Theodora  Pritadianing.  “Tanggung  Jawab  Perdata  Atas  Kegagalan  Bangunan Dalam Hukum Positif Indonesia.” Universitas Katolik Parahyangan 19, no. 3 (2020) https://doi.org/10.19166/lr.v19i3.2057.
Sihombing,  David  Maruli  Tua.  “Pertanggung  Jawaban  Hukum  Pihak  Kontraktor  Dalam Menghadapi  Kegagalan  Konstruksi  (Menurut  UU  No.  2  Tahun  2017),"  2019 https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2893.
Sihombing,  Hardiyanti.  "Tinjauan  Yuridis  Mengenai  Pertanggungjawaban  Para  Pihak dalam  Kontrak  Kerja  Konstruksi  Menurut  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2017 Tentang Jasa Konstruksi," 2019. http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2894
Sopamena, Ronald  Fadly. “Kekuatan Hukum  MoU Dari Segi  Hukum Perjanjian.” Batulis Civil Law Review 2, no. 1 (2021): 1–15 https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.451. Umum,  Kementerian  Pekeraan.  “Era  Baru  Konstruksi  Berkarya  Menuju  Indonesia  Maju (Buku I).” Jakarta: Pusat Data Dan Teknologi Informasi PUPR , 2021.