## KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH

## POSITION AND AUTHORITY OF THE LANGSA REGIONAL GENERAL HOSPITAL AS A GENERAL SERVICES AGENCY IN GOVERNMENT REGULATION NUMBER 72 YEAR 2019 CONCERNING LOCAL APPLIANCES
Harris Gusnally 1 , Yusrizal 2 , Sulaiman 3
1 Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh
2,3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

## Abstrak
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  mengatur  rumah  sakit  Daerah  dipimpin oleh  direktur,  sehingga  perlu  diatur  mengenai  batas  waktu  penyesuaian  status  jabatan direktur  rumah  sakit  Daerah  yang  berdasarkan  ketentuan  sebelumnya  dilaksanakan  oleh pejabat  fungsional  dokter  atau  dokter  gigi  yang  diberikan  tugas  tambahan.  Selain  itu dengan  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perangkat  Daerah bukan  menjadi  solusi  yang  baik  untuk  RSUD  Langsa,  melainkan  memperumit  masalah administrasi  di  berbagai  bidang,  oleh  sebab  itu  dengan  adanya  PP  NO.  72  Tahun  2019 menjadikan RSUD Langsa tidak lagi otonomi dalam mengelola rumah tangganya. Tujuan penelitian  ini  untuk  mengidentifikasi  dan  menjelaskan  kedudukan  pembentukan  Badan Layanan  Umum  Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Langsa,  dan  untuk  mengidentifikasi dan menjelaskan kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa.  Data  diperoleh  melalui  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan menggunakan  beberapa  pendekatan,  diantaranya  pendekatan  konseptual  (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis data dilakukan secara preskriptif (Prescriptive analysis). Kedudukan pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa mempunyai landasan hukum yang kuat hal ini dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Badan  LayananUmum  Daerah  dan  Pasal  68  ayat  (4) Peraturan  Walikota  Langsa  Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, perlu diatur Remunerasi Badan  Layanan  Umum  Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Kota  Langsa.  Kewenangan Badan  Layanan  Umum  Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Langsa    dalam  pengelolaan keuangan  dan  barang  milik  daerah  serta  bidang  kepegawaian  bertanggungjawab  kepada dinas  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesehatan,  maka  dalam  hal ini  otonomi  yang  diberikan  kepada  RSUD  sebagai  BLUD  sendiri  setelah  keluarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  Perangkat  Daerah,  secara  tidak  langsung mempersempit  gerak  langkah  administrasi  yang  cepat  sesuai  dengan  kebijakan  pelayanan yang dituntut untuk tetap professional dalam melayani masyarakat .
Kata Kunci : Kedudukan, Kewenangan, Badan Layanan Umum

## Abstract
Government  Regulation  Number  72  of  2019  concerning  Amendments  to  Government Regulation  Number  18  of  2016  concerning  Regional  Apparatuses  regulates  Regional hospitals to be led by directors, so it is necessary to regulate the time limit for adjusting the status  of  directors  of  Regional  hospitals  based  on  previous  provisions  carried  out  by functional  doctors  or  doctors  teeth  assigned  additional  tasks.  In  addition,  the  issuance  of Government  Regulation  Number  72  of  2019  concerning  Regional  Apparatuses  is  not  a good  solution  for  Langsa  Hospital,  but  complicates  administrative  problems  in  various fields, therefore with PP NO. 72 of 2019 made Langsa Hospital no longer autonomous in managing its household. The purpose of this study is to identify and explain the position of the  establishment  of  the Regional  Public  Service  Agency  of  the  Langsa  Regional  General Hospital, and to identify and explain the authority of the Regional Public Service Agency of the  Langsa  Regional  General  Hospital.  The  data  were  obtained  through  library  research using  several  approaches,  including  the  conceptual  approach  and  the  statute  approach. Data analysis was done by prescriptive (Prescriptive analysis). The position of establishing the Regional Public Service Agency for the Langsa Regional General Hospital has a strong legal  basis,  this  is  with  the  Minister  of  Home  Affairs  Regulation  Number  61  of  2007 concerning Technical Guidelines for Financial Management of the Regional Public Service Agency  and  Article  68  paragraph  (4)  of  Langsa  Mayor  Regulation  Number  16  of  2012 regarding the Financial Management of the Regional Public Service Agency of the Langsa City  Regional  General  Hospital,  it  is  necessary  to  regulate  the  remuneration  of  the Regional  Public  Service  Agency  of  the  Langsa  City  Regional  General  Hospital.  The authority of the Regional Public Service Agency of the Langsa Regional General Hospital in  managing  finances  and  regional  property  as  well  as  in  the  field  of  personnel  is responsible to the agency that carries out government affairs in the health sector, so in this case  the  autonomy  given  to  RSUD  as  BLUD  itself  after  the  issuance  of  Government Regulation Number 72 of 2019 Regional Apparatus, indirectly narrowing the movement of fast  administrative  steps  in  accordance  with  service  policies  that  are  required  to  remain professional in serving the community.
Keywords : Position, Authority, Public Service Agency

## A. PENDAHULUAN
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun 2019  tentang  perubahan  atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang perangkat  daerah  menjadi  kewenangan  Presiden  yang  kewenangannya  diberikan  secara langsung  oleh  UUD  Negara  Republik  Indonesia  1945  dalam  Pasal  22.  Pasal  232  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  maka  pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang antara lain mengatur inspektorat Daerah dan rumah sakit Daerah.
Dalam  perkembangannya,  pengaturan  inspektorat  Daerah  belum  mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp.431-447
korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  sehingga  rumah  sakit  belum  mampu  menyelenggarakan pelayanan  yang  baik.    Peraturan  Pemerintah  Nmor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah  secara  nasional  masih  kurang  efektif  dalam  menjamin  terwujudnya  tata  kelola pelayanan  yang  baik  di  rumah  sakit  termasuk  pengelolaan  klinis  yang  sifatnya  otonom didalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah baik itu pada bidang kepegawaian peraturan  rumah  sakit  maupun  praktik  yang  dijalankan  yang  memberikan  dampak  mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Rumah  Sakit  dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan  yang  baik  melalui  Peraturan Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor 18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  ini  mengatur  rumah  sakit  Daerah  sebagai  unit organisasi  bersifat  khusus  yang  memberikan  layanan  secara  profesional  yaitu  otonomi dalam  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  Daerah  serta  bidang  kepegawaian.  Perlu juga  kita  perhatikan  secara  seksama  bahwa  dalam  pengelolaan  dan  tata  kerja  perangkat Daerah  yang  diatur  pada  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah,  dalam  melaksanakan  otonomi  tersebut  direktur  rumah  sakit  Daerah  tetap bertanggung  jawab  kepada  dinas  yang  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  di  bidang kesehatan  melalui  penyampaian  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dan  barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin  oleh  direktur,  sehingga  perlu  diatur  mengenai  batas  waktu  penyesuaian  status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam  rangka  meningkatkan  profesionalisme  dan  optimalisasi  layanan  kesehatan,  rumah sakit  Daerah  yang  belum  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum Daerah  diwajibkan  untuk  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  ditetapkan  pada  tanggal  14 Oktober  2019  di  Jakarta  oleh  Presiden  Joko  Widodo.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat  Daerah  mulai  berlaku  setelah  diundangkan  Plt.  Menkumham  Tjahjo  Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  diundangkan  dan ditempatkan  dalam  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  187. Penjelasan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  diundangkan  dan
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp.431-447
ditempatkan  dalam  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  6402.  Agar semua orang mengetahuinya.
Pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah:
1) bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  232  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
2) bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang  Perangkat  Daerah  perlu  diubah  untuk memperkuat  peran  dan  kapasitas inspektorat  Daerah  agar  lebih  independen  dan  obyektif  dalam  rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan efektivitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah;
3) bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf  a  dan huruf  b,  perlu  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  tentang  Perubahan  atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Berdasarkan  Pasal  232  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang
Pemerintahan  Daerah,  Pemerintah  telah  menetapkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18 Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  yang  antara  lain  mengatur  inspektorat  Daerah  dan rumah  sakit  Daerah.  Dalam  perkembangannya,  pengaturan  inspektorat  Daerah  belum mampu  mendukung  terwujudnya  penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  yang  bersih  dan bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  dan  pengaturan  rumah  sakit  Daerah  belum mampu mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
Inspektorat  Daerah  dalam  pelaksanaan  tugasnya  membantu  kepala  Daerah  dalam membina  dan  mengawasi  pelaksanaan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan Daerah  dan  Tugas  Pembantuan  oleh  Perangkat  Daerah,  belum  mampu  independen  dan objektif untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dibuktikan dengan masih tingginya angka tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Daerah.
Rumah  sakit  Daerah  sebagai  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang mempunyai  karakteristik  dan  organisasi  yang  sangat  kompleks,  memerlukan  kebijakan khusus  untuk  mendukung  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan.  Pengaturan  rumah  sakit Daerah  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah belum  mampu  menjamin  terwujudnya  tata  kelola  rumah  sakit  dan  tata  kelola  klinis  yang bersifat  otonom  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  Daerah  serta  bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya memberi dampak pada penurunan mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.
Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  Peraturan  Pemerintah  ini  ditujukan  untuk memperkuat  peran  dan  kapasitas  inspektorat  Daerah  agar  lebih  independen  dan  objektif
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp.431-447
daiam  rangka  mewujudkan  Pemerintahan  Daerah  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi, kolusi,  dan  nepotisme.  Dalam  Peraturan  Pemerintah  diatur  penguatan  fungsi  inspektorat Daerah,  penugasan  inspektorat  Daerah  dalam  hal  terdapat  potensi  penyalahgunaan wewenang  dan/atau  kerugian  keuangan  negara/Daerah,  pelaporan  hasil  pengawasan inspektorat  Daerah  yang  terdapat  potensi  penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kerugian keuangan negara/Daerah kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi  pelaporan  yang  melibatkan  lembaga  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi pengawasan  intern  Pemerintah,  penambahan  inspektur  pembantu,  peran  Pemerintah  Pusat dalam  pengisian  jabatan  inspektur  Daerah  dan  inspektur  pembantu  serta  mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.
Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  layanan  rumah  sakit  Daerah,  Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit  Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan  layanan  secara  profesional  melalui  pemberian  otonomi  dalam  pengelolaan keuangan  dan  barang  milik  Daerah  serta  bidang  kepegawaian.  Namun  sesuai  dengan ketentuan  mengenai  pengelolaan  dan  tata  kerja  Perangkat  Daerah  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam melaksanakan  otonomi  tersebut  direktur  rumah  sakit  Daerah  tetap  bertanggung  jawab kepada  dinas  yang  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  di  bidang  kesehatan  melalui penyampaian  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  Daerah  serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
Peraturan  Pemerintah  mengatur  rumah  sakit  Daerah  dipimpin  oleh  direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah  yang  berdasarkan  ketentuan  sebelumnya  dilaksanakan  oleh  pejabat  fungsional dokter  atau  dokter  gigi  yang  diberikan  tugas  tambahan.  Selain  itu,  dalam  rangka meningkatkan  profesionalisme  dan  optimalisasi  layanan  kesehatan,  rumah  sakit  Daerah yang  belum  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum  Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
Selain  itu  dengan  lahirnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang Perangkat  Daerah  bukan  menjadi  solusi  yang  baik  untuk  RSUD  Langsa,  melainkan memperumit  masalah  administrasi  di  berbagai  bidang,  oleh  sebab  itu  dengan  adanya  PP NO. 72 Tahun 2019 menjadikan RSUD Langsa tidak lagi otonomi dalam mengelola rumah tangganya.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  presentatif  yang  menggambarkan  atau  menelaah Implementasi  Politik  Hukum  BLUD  RSUD  dalam  pembentukan  PP.  72  Tahun  2019 tentang  perubahan  atas  peraturan  pemerintah  nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah.  Penelitian  penulis  nantinya  akan  mencakup  azas-azas  hukum,  perbandingan hukum, dan sinkornisasi aturan hukum baik secara formil maupun materil.
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp.431-447
Kemudian diikuti dengan penelitian analitis maksudnya data hasil penelitian diolah lebih  dahulu,  lalu  dianalisis  dan  kemudian  baru  diuraikan  secara  cermat  mengenai  Politik Hukum  BLUD  RSUD  dalam  pembentukan  PP.  72  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  berdasarkan ketentuan hukum dan yang dilakukan dalam praktek. Seperti dikemukakan oleh Soeryono Soekanto,  “penelitian  deskriptif  analitis  adalah  penelitian  yang  bertujuan  untuk  membuat gambaran atau lukisan secara sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki”. 1
Metode  pendekatan  yang  ditelusuri  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum normatif. Mengambil istilah Ronald Dworkin, penelitian semacam ini juga disebut dengan istilah penelitian doktrinal 2 ( doctrinal research ), yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik  yang  tertulis  di  dalam  buku  ( law  as  it  is  written  in  the  book ),  maupun  hukum  yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan ( law as it decided by the judge through judicial process ). 3

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah Langsa
Dalam era otonomi daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya  sendiri. Meski  demikian,  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  pemerintahannya, tentu pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada  pemerintahan  daerah  berdasarkan  hak  otonomi.  Walaupun  pada  tahap  akhir, kekuasaan  tertinggi  tetap  ada  di  tangan  pemerintah  pusat.  Model  negara  kesatuan semacam  ini  biasa  disebut  dengan  sistem  desentralisasi.  Sebaliknya,  bagi  pemerintah pusat  yang  tidak  menyerahkan  sebagian  kekuasaannya  kepada  daerah  lazim  disebut sistem  sentralisasi. 4 Hal  ini  berarti  daerah  harus  mampumengurangi  ketergantungan terhadap  pemerintah  pusat.  Daerah  menjadi  lebihmandiri  dengan  peningkatan  kontribusi pendapatan  asli  daerah  dalam  halpembiayaan  daerah. 5 Sumber  pendapatan  sangat  erat kaitannya  dengan  kemampuan  daerah  dalam  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan. Semakin  besar  sumber  pendapatan  daerah  maka  semakin  luas  pula  cakupan  urusan pemerintahan  yang  dapat  dilaksanakan.  Dalam  menggali  sumber  pendapatan  daerah  agar tetap  sesuai  dengan  kaidah  yuridis  maka  ditetapkan  dalam  undang-undang,  dalam  Pasal  6
1 Soerjono Soekanto, Metodologi Research , (Yogyakarta : Andi Offset, 1998), hlm. 3 2 Penelitian  sejenis  ini  disebut  juga  penelitian  hukum  doktrinal  yaitu  penelitian  hukum  yang mempergunakan  data  sekunder,  Ronny  Hanitijo, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri ,  (Jakarta:  Ghlmia Indonesia, 1988), hlm. 10
3 Bismar  Nasution,  “ Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Perbandingan  Hukum ”,  Makalah, disampaikan  pada  Dialog  Interaktif  tentang  Penelitian  Hukum  dan  Hasil  Penulisan  Hukum  pada  Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hlm. 1.
4 Bambang Ariyanto, (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 2. Pp. 37-57.
5 Priyo  Hari  Adi,  Jurnal  Kritis:  Dampak  Desentralisasi  Terhadap  Pertumbuhan  Fiskal.Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2005
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp.431-447
ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah(PAD) bersumber  dari  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  Daerah  yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Sumber  pendapatan  dimaksud  digunakan  pula  untuk  meningkatkan  pelayanan publik.  Pemerintah  Daerah  harus  menjamin  ketersediaan  layanan  publik  bagi  masyarakat dalam  rangka  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat. 6 Salah  satu  upaya  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  pelayanan  publik  adalah  melalui peningkatan  pelayanan  dasar  kehidupan  masyarakat.  salah  satu  cara  dalam  peningkatan pelayanan  dasar  dengan  menggunakan  metode  kontrak  pelayanan  yaitu  suatu  pendekatan dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  menempatkan  pengguna  layanan  sebagai pusat  perhatian.  Artinya,  kebutuhan  dan  kepentingan  pengguna  layanan  harus  menjadi pertimbangan utama dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik. 7
Konsep kontrak pelayanan tersebut memiliki pendekatan yang sama dengan badan layanan  umum  yang  dibentuk  pemerintah.  Badan  layanan  umum  merupakan  instasi pemerintah  yang  dibentuk  untuk  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam  melaksanakan  kegiatannya  didasarkan  pada  prinsip  efisiensi  dan  produktivitas. 8
Untuk  memberikan  pelayanan,  badan  layanan  umum  melakukan  fleksibilitas  dalam pengelolaan  keuangan  negara  berdasarkan  prinsip  ekonomi  dan  produktivitas  dan penerapan  bisnis  yang  sehat.  Penerapan  bisnis  kepada  masyarakat  tidak  dibolehkan melakukan kegiatan yang menimbulkan kerugian baik kepada masyarakat maupun terhadap pengelolaan keuangan Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku. 9
Menurut Zulfahriza selaku kuasa hukum RSUD Langsa bahwa kewenangan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Langsa sudah seharusnya otonomi yaitu berdiri sendiri dari segala  aspek  administrasi,  namun  dalam  hal  ini  ada  beberapa  administrasi  yang  masih kurang  efektif  dalam  kewenangannya  yaitu  harus  melaporkan  terkait  permasalahan administrasi  kepada  Dinas  Kesehatan  Kota  Langsa  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, hal ini lah yang membuat administrasi di
6 Dalam  penjelasan  umum  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah dijelaskan bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib membuat maklumat pelayanan public sehingga masyarakat di  Daerah  tersebut  tahu  jenis  pelayanan  publik  yang  disediakan,  bagaimana  mendapatkan  aksesnya  serta kejelasan  dalam  prosedur  dan  biaya  untuk  memperoleh  pelayanan  publik  tersebut  serta  adanya  saluran keluhan manakala pelayanan publik yang didapat tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan
7 Panduan Fasilitasi Seri Manajemen Pelayanan Publik : Badan Layanan Umum Daerah, Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta, hlm 90. Menurut Wahyudi Kumorotomo dalam makalah berjudul Citizen Charter (Kontrak  Pelayanan):  Pola  Kemitraan  Strategis  Untuk  Menwujudkan  Good  Governance  Dalam  Pelayanan Publik  yang  disampaikan  pada  Seminar  Persadi  Hotel  Ibis  Pekanbaru  tanggal  16  Juni  2007  bahwa  Citizen Charter atau kontrak pelayanan merupakan pendekatan dalam pelayanan publik yang menempatkan pengguna layanan  sebagai  pusat  perhatian  atau  unsure  yang  paling  penting.  Kontrak  layanan  digunakan  untuk mendorong  penyedia  layanan,  pengguna  layanan  dan  pemangku  kepentingan  untuk  membuat  kesepakatan bersama tentang jenis, prosedur, biaya, waktu dan cara memberikan pelayanan.
8 Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana , Yogyakarta, 2008,  hlm 286
9 Ibid
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp.431-447
RSUD Langsa menjadi tidak lagi otonom. 10 Kewenangan RSUD Langsa dalam pengelolaan keuangan  dan  barang  milik  daerah  serta  bidang  kepegawaian  bertanggungjawab  kepada dinas  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang  kesehatan,  maka  dalam  hal ini  otonomi  yang  diberikan  kepada  RSUD  sebagai  BLUD  sendiri  setelah  keluarnya Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  Perangkat  Daerah,  secara  tidak  langsung mempersempit  gerak  langkah  administrasi  yang  cepat  sesuai  dengan  kebijakan  pelayanan yang dituntut untuk tetap professional dalam melayani masyarakat.
Selain  itu,  kewenangan  dari  RSUD  Langsa  untuk  menuntut  terciptanya  layanan yang  efesien  untuk  masyarakat  tidak  lagi  dapat  diproses  secara  cepat,  hal  ini  dikarenakan konsep  dari  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  Perangkat  Daerah, terjadinya kontradiksi dalam hal BLUD dari pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  Pemerintahan  Daerah.  Sementara  itu  menurut  Nuansa  Chalid  Awaluddin,  BLUD sendiri  beroperasi  sebagai  perangkat  kerja  pemerintah  daerah  untuk  tujuan  pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efesien, hal ini sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya itu dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. 11

## 2. Upaya Pemerintah Dalam Pengambilan Kebijakan Mengenai Badan Layanan Umum RSUD Langsa
Pemerintah  Kota  Langsa  saat  ini  sedang  membereskan  permasalahan  yang  ada terkait  penataan  administrasi  di  Pemerintahannya  khususnya  dalam  meningkatkan  bidang layanan publik yaitu Badan Layanan Umum Daerah RSUD Langsa. Dalam Pasal 254 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  disebutkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  dapat  membentuk  BLUD  untuk menyediakan  barang  dan/atau  jasa  untuk  layanan  umum  dan/atau  mengelola  dana  khusus dalam  rangka  meningkatkan  ekonomi  dan/atau  pelayanan  kepada  masyarakat.  Instansi Pemerintah  Daerah  Kota  Langsa  yang  menyediakan  barang  dan/atau  jasauntuk  layanan umum antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Langsa, Balai Pelayanan Jaminan Kesehatan Sosial  Dinas  Kesehatan  Kota  Langsa,  Balai  Pelatihan  Kesehatan  Dinas  Kesehatan  Kota Langsa,  dan  Balai  Latihan  Pendidikan  Teknik  Dinas  Pendidikan,  Pemuda  dan  Olahraga Kota Langsa.
Sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  diatas  bahwa  BLUD  dibentuk  untuk  untuk meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  dalam  rangka  memajukan  kesejahteraan umum.  Untuk  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  maka  instansi  Pemerintah Daerah  yang  ditetapkan  sebagai  BLUD  diberikan  kekhususan  berupa  seluruh  pendapatan BLUD  dapat  digunakan  langsung  untuk  membiayai  belanja  BLUD  yang  bersangkutan. Penetapan  sebuah  SKPD  untuk  melakukan  pengelolaan  keuangan  BLUD  harus  terlebih dahulu  memenuhi  persyaratan  substantive,  teknis  dan  administrative.  Persyaratan substantive  berupa  instansi  pemerintah  yang  bersangkutan  menyelenggarakan  layanan
10 Wawancara  dengan  Zulfahriza,  S.H,  Kuasa  Hukum  RSUD  Langsa,  pada  tanggal  13  Mei  2022 (diolah)
11 Wawancara  dengan  dr.  Nuansa  Chalid  Awaluddin,  Selaku  PNS  RSUD  Langsa,  pada  tanggal  16 Mei 2022 (diolah)
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp.431-447
umum  yang  berhubungan  dengan  penyediaan  barang  dan/atau  jasa  layanan  umum, Pengelolaan  wilayah/kawasan  tertentu  untuk  tujuan  meningkatkan  perekonomian masyarakat  atau  layanan  umum,  dan/atau  Pengelolaan  dana  khusus  dalam  rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.
Persyaratan  teknis  berupa  kinerja  pelayanan  di  bidang  tugas  pokok  dan  fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLUD sebagaimana direkomendasikan  oleh  SKPD  Pembina  Teknis  atau  Sekretaris  Daerah  dan  kinerja keuangan  satuan  kerja  instansi  yang  bersangkutan  adalah  sehat  sebagaimana  ditunjukkan dalam  dokumen  usulan  penetapan  BLU.  Persyaratan  administrative  berupa  pernyataan kesanggupan  untuk  meningkatkan  kinerja  pelayanan,  keuangan,  dan  manfaat  bagi masyarakat,  polatata  kelola,  rencana  strategis  bisnis,  laporan  keuangan  pokok,  standar pelayanan  minimum  dan  laporan  audit  terakhir  atau  pernyataan  bersedia  untuk  diaudit secarain dependen.
Upaya pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai Badan Layanan Umum RSUD  Langsa  Walikota  kemudian  membentuk  Tim  Penilai  untuk  meneliti  dan  menilai usulan  penerapan,  peningkatan,  penurunan  dan  pencabutan  status  BLUD.  Hasil  penilaian oleh  Tim  Penilai  tersebut  disampaikan  kepada  Walikota  sebagai  bahan  pertimbangan penetapan  penerapan,  peningkatan,  penurunan  dan  pencabutan  status  BLUD.  Gubernur kemudia dapat memberikan persetujuan bagi SKPD untuk menerapkan BLUD. Penetapan status BLUD dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau BLUD bertahap. Penerapan BLUD  secara  penuh  apabila  syarat  persyaratan  substantif,teknis  dan  administratif  telah terpenuhi  secara  lengkap,  mendapat  nilai  memuaskan  dari  tim  penilai  dan  dapat dipertanggungjawabkan  sedangkan  penerapan  BLUD  secara  bertahap  apabila  persyaratan substantif  dan  persyaratan  teknis  telah  terpenuhi  tetapi  persyaratan  administratif  belum terpenuhi secara lengkap, dinilai belum memuaskan dan belum dapat dipertanggungjawabkan.
SKPD  yang  telah  menerapkan  BLUD  secara  bertahap  diberikan  beberapa fleksibilitas  pada  batas-batas  tertentu  berkaitan  dengan  jumlah  danayang  dapat  dikelola langsung,  pengelolaan  barang,  pengelolaan  piutang,  serta  perumusan  standar,  kebijakan sistem,  dan  prosedur  pengelolaan  keuangan.  Fleksibilitas  ini  tidak  diberikan  dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utangdan pengadaan barang dan/atau jasa. Fleksibilitas tersebut kemudian ditetapkan oleh Walikota bersamaan dengan penetapan BLUD. Kemudian Upaya Pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai BLU RSUD Langsa Standar pelayanan minimum dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah  karena  beberapa  alasan.  Pertama,  didasarkan  kemampuan  daerahnya  masing- masing, maka sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang  ada.  Keterbatasan  dana,  sumberdaya  aparatur,  kelengkapan,  dan  faktor  lainnya membuat  Pemerintah  Daerah  harus  mampu  menentukan  jenis-jenis  pelayanan  yang minimal  harus  disediakan  bagi  masyarakat.  Kedua,  dengan  munculnya  standar  pelayanan minimum  memungkinkan  bagi  Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  kegiatannya  secara “lebih  terukur”.  Ketiga,  dengan  standar  pelayanan  minimum  yang  disertai  tolok  ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya, sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Standar  pelayanan  minimum  BLUD  seyogyanya  memenuhi  persyaratan  SMART yaitu specific (focus  pada  pelayanan), measurable (dapat  diukur), attainable (dapat dicapai), reliable (relevan  dan  dapat  diandalkan), timely (tepat  waktu).  Focus  pada pelayanan  maksudnya  mengutamakan  kegiatan  pelayananyang  menunjang  terwujudnya tugas  dan  fungsi  BLUD.  Terukur  maksudnya  adalah  pencapaiannya  dapat  dinilai  sesuai dengan  standar  yang  tekah  ditetapkan.  Dapat  dicapai  maksudnya  dapat  dihitung  tingkat pencapaiannya,  rasional,  serta  sesuaidengan  kemampuan  dan  tingkat  pemanfaatannya. Relevan  maksudnya  standar  palayanan  minimum  harus  sejalan,  berkaitan,  dan  dapat dipercaya  untuk  menunjang  tugas  dan  fungsi  BLUD.  Tepat  waktu  maksudnya  dalam standar  pelayanan  minimum  harus  ada  kesesuaian  antara  jadwal  dan  kegiatan  pelayanan yang telah ditetapkan. 12

## 3. Faktor-faktor  Penghambat  Administrasi  Menurut  PP  No.  72  Tahun  2019 tentang Perangkat Daerah
Rumah  sakit  Daerah  sebagai  salah  satu  fasilitas  pelayanan  kesehatan  yang mempunyai  karakteristik  dan  organisasi  yang  sangat  kompleks,  memerlukan  kebijakan khusus  untuk  mendukung  penyelenggaraan  pelayanan  kesehatan.  Sebaimana  upaya p embaharuan  hukum  yang  ingin  ditujukan  sebagai  upaya  pembangunan  hukum  dalam mendukung  pelaksanaan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  nasional 13 dan juga dalam hal hukum yang akan menentukan kepentingan masyarakat sehingga bisa menjadi hak-hak hukum yang dapat diupayakan pemaksaan pemenuhannya, 14 oleh karena itu  berdasarkan  kenyataan  dimana  p engaturan  rumah  sakit  Daerah  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016  tentang  Perangkat  Daerah  belum  mampu  menjamin terwujudnya  tata  kelola  rumah  sakit  dan  tata  kelola  klinis  yang  bersifat  otonom  dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, sehingga dalam praktiknya  memberi  dampak  pada  penurunan  mutu  layanan  kesehatan  yang  diberikan kepada  masyarakat.  Berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  lahirlah  Peraturan  Pemerintah Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perangkat  Daerah  ini  ditujukan  untuk  memperkuat  peran dan  kapasitas  inspektorat  Daerah  agar  lebih  independen  dan  objektif  dalam  rangka mewujudkan  Pemerintahan  Daerah  yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme.
Sistem  pengelolaan  atau  penyelenggaraan  jalannya  negara  tidak  lepas  dari mekanisme  pertanggungjawaban  oleh  para  pengurus,  pengelola  dan  penyelenggara
12 Wawancara  dengan  Zulfahriza,  S.H,  Kuasa  Hukum  RSUD  Langsa,  pada  tanggal  13  Mei  2022 (diolah)
13 Dian  Rizki, et.al, (2022).  Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang-Undang  Di Indonesia. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 31-45.
14 Harjono, dikutip oleh Ramlan & Rizki R.F., (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan Dimasa Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 2. pp. 65-73
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 10, No. 2, Oktober 2022, pp.431-447
negara. 15 Oleh karena itu, dalam Peraturan Pemerintah diatur penguatan fungsi inspektorat Daerah,  penugasan  inspektorat  Daerah  dalam  hal  terdapat  potensi  penyalahgunaan wewenang  dan  atau  kerugian  keuangan  negara/Daerah,  pelaporan  hasil  pengawasan inspektorat  Daerah  yang  terdapat  potensi  penyalahgunaan  wewenang  dan/atau  kerugian keuangan negara/Daerah kepada Menteri dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan supervisi  pelaporan  yang  melibatkan  lembaga  yang  melaksanakan  tugas  dan  fungsi pengawasan  intern  Pemerintah,  penambahan  inspektur  pembantu,  peran  Pemerintah  Pusat dalam  pengisian  jabatan  inspektur  Daerah  dan  inspektur  pembantu  serta  mekanisme konsultasi dalam pemberhentian dan mutasi inspektur Daerah dan inspektur pembantu.
Dalam  rangka  meningkatkan  kinerja  layanan  rumah  sakit  Daerah,  Peraturan Pemerintah ini mengatur rumah sakit  Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan  layanan  secara  profesional  melalui  pemberian  otonomi  dalam  pengelolaan keuangan  dan  barang  milik  Daerah  serta  bidang  kepegawaian.  Namun  sesuai  dengan ketentuan  mengenai  pengelolaan  dan  tata  kerja  Perangkat  Daerah  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah,  dalam melaksanakan  otonomi  tersebut  direktur  rumah  sakit  Daerah  tetap  bertanggung  jawab kepada  dinas  yang  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  di  bidang  kesehatan  melalui penyampaian  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  Daerah  serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
Peraturan  Pemerintah  mengatur  rumah  sakit  Daerah  dipimpin  oleh  direktur, sehingga  perlu  diatur  mengenai  batas  waktu  penyelesaian  status  jabatan  direktur  rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter  atau  dokter  gigi  yang  diberikan  tugas  tambahan.  Selain  itu,  dalam  rangka meningkatkan  profesionalisme  dan  optimalisasi  layanan  kesehatan,  rumah  sakit  Daerah yang  belum  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum  Daerah diwajibkan  untuk  menerapkan  pola  pengelolaan  keuangan  badan  layanan  umum  Daerah. Faktor-faktor Penghambat Administrasi Menurut PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yaitu terdapat dalam Pasal 21 dimana dalam hal ini terdapat banyak poin perubahan atas PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yaitu :
i. Pada  Urusan  Pemerintahan  di  bidang  kesehatan,  selain  unit  pelaksana  teknis  dinas Daerah  provinsi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19  terdapat  rumah  sakit Daerah  provinsi  sebagai  unit  organisasi  bersifat  khusus  yang  memberikan layanan secara profesional.
ii. Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit  Daerah  provinsi  memiliki  otonomi  dalam  pengelolaan  keuangan  dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
iii. Rumah sakit Daerah provinsi dipimpin oleh direktur rumah sakit Daerah Provinsi. Penambahan pada Pasal 21 A yaitu :
(1) Direktur rumah sakit Daerah provinsi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
15 Holmes  Sianturi,  dikutip  oleh  Yusrizal,  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 1, pp. 228-249.
ayat  (2)  bertanggung  jawab  kepada  kepala  dinas  yang  menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2) Pertanggungjawaban  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilaksanakan melalui  penyampaian  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dan  barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
Kemudian penambahan pada Pasal 21 B yaitu:
(1) Otonomi  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  Daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  21  ayat  (2)  meliputi  perencanaan,  pelaksanaan,  dan pertanggungjawaban  keuangan  serta  penggunaan  dan  penatausahaan  barang milik Daerah;
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah  sakit  Daerah  provinsi  ditetapkan  selaku  kuasa  pengguna  anggaran  dan kuasa  pengguna  barang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan;
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah Provinsi kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit Yang dipimpinnya;
f. menetapkan  pejabat  pelaksana  teknis  kegiatan  dan  pejabat  penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  unit  yang  dipimpinnya  dalam  rangka pengelolaan keuangan Daerah.
4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah provinsi melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah  sakit  Daerah  provinsi  yang  telah  menerapkan  pola  pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah dalam menyusun rencana.
Kemudian ditambah dalam Pasal 21 C menjelaskan bahwa :
(1) Dalam  pelaksanaan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  21  B  ayat (1),  direktur  rumah  sakit  Daerah  provinsi  melaksanakan  belanja  sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 B ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direktur  rumah  sakit  Daerah  provinsi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja  rumah sakit yang dipimpinnya.
Sementara itu penambahan dalam Pasal 21 D yaitu :
(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B ayat (1), direktur rumah sakit Daerah provinsi melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban  keuangan  yang  merupakan  bagian  dari  laporan  kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Laporan  pertanggungjawaban  keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disajikan  dalam  laporan  keuangan  dinas  yang  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan
(3) Tata  cara  dan  format  penyusunan  laporan  keuangan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Pasal 21 E Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:
a. direktur  rumah  sakit  Daerah  provinsi  dapat  mengusulkan  pengangkatan, pemindahan  dan  pemberhentian  pegawai  aparatur  sipil  negara  kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundangundangan;
b. direktur  rumah  sakit  Daerah  provinsi  memiliki  kewenangan  dalam menyeienggarakan  pembinaan  pegawai  aparatur  sipil  negara  dalam pelaksanaan  tugas  dan  fungsi  dalam  jabatan  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. direktur  rumah  sakit  Daerah  provinsi  memiliki  kewenangan  dalam pengelolaan  dan  pembinaan  pegawai  di  lingkungan  rumah  sakit  Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 21 F menjelaskan bahwa :
(1) Jenis  rumah  sakit  Daerah  provinsi  terdiri  atas  rumah  sakit  umum  dan  rumah sakit khusus
(2) Rumah  sakit  Daerah  provinsi  diklasifikasikan  berdasarkan  fasilitas  dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah Provinsi.
(3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah provinsi terdiri atas:
a. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas A;
b. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas B; dan
c. rumah sakit umum Daerah provinsi kelas C'
(4) Klasifikasi rumah sakit khusus Daerah provinsi terdiri atas:
a. rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas A; dan
b. rumah sakit khusus Daerah provinsi kelas B'
(5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menentukan  besaran  organisasi  rumah  sakit  Daerah provinsi;
(6) Dalam  rangka  optimalisasi  pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat, Pemerintah Daerah provinsi dapat membentuk rumah sakit umum Daerah kelas D setelah mendapat persetujuan Menteri;
(7) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara;
(8) Ketentuan  mengenai  fasilitas  dan  kemampuan  pelayanan  klasifikasi  rumah sakit Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (6)  diatur  dalam  Peraturan  Menteri  yang  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
Pengaturan  ini  sangat  berbeda  dengan  PP  No.18  Tahun  2016  tentang  Perangkat Daerah yang sebelumnya yang tidak terlalu rumit dan bertele-tele dalam pengadministrasi secara efesien dan mudah dalam proses administrasi sehingga otonomi yang diberikan oleh pemerintah terhadap BLUD di RSUD tidak lagi efektif dan menjadi permasalahan didalam proses administrasi pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dari pada itu dalam PP No.72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah ini terdapat lagi dalam Pasal 44 yang berbunyi
(1) Direktur  rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  dalam  pengelolaan  keuangan  dan barang  milik  Daerah  serta  bidang  kepegawaian  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  43  ayat  (2)  bertanggung  jawab  kepada  kepala  dinas  yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan.
(2) Pertanggungiawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian  laporan  pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.
Pasal 44 A menyatakan bahwa:
(1) Otonomi  dalam  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  Daerah  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  43  ayat  (2)  meliputi  perencanaarl,  pelaksanaan,  dan pertangggungjawaban  keuangan  serta  penggunaan  dan  penatausahaan  barang milik Daerah.
(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direktur rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  ditetapkan  selaku  kuasa  pengguna anggaran  dan  kuasa  pengguna  barang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan
(3) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota memiliki tugas dan kewenangan:
a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
c. menandatangani surat perintah membayar;
d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
f. menetapkan  pejabat  pelaksana  teknis  kegiatan  dan  pejabat  penatausahaan keuangan; dan
g. menetapkan  pejabat  lainnya  dalam  unit  yang  dipimpinnya  dalam  rangka pengelolaan keuangan daerah.
(4) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga bagi rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  yang  telah  menerapkan  pola  pengelolaan keuangan  badan  layanan  umum  Daerah  dalam  menyusun  rencana  bisnis anggaran.
Pasal 44 B yaitu :
(1) Dalam  pelaksanaan  keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44A  ayat (1),  direktur  rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  melaksanakan  belanja  sesuai
dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Direktur rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  anggaran  pendapatan  dan  belanja rumah sakit yang dipimpinnya.
Pasal 44 C
(1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44A ayat  (1),  direktur  rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  melakukan  penyusunan laporan  pertanggungjawaban  keuangan  yang  merupakan  bagian  dari  laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Laporan  pertanggungjawaban  keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disajikan  dalam  laporan  keuangan  dinas  yang  menyelenggarakan  Urusan Pemerintahan  di  bidang  kesehatan  dan  laporan  keuangan  Pemerintah  Daerah kabupaten/kota.
(3) Tata  cara  dan  format  penyusunan  laporan  keuangan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
Pasal  44  D  bahwa  Otonomi  dalam  bidang  kepegawaian  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilaksanakan melalui ketentuan:
a. direktur  rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  dapat  mengusulkan  pengangkatan, pemindahan, dan
b. direktur  rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  memiliki  kewenangan  dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan
c. direktur  rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  memiliki  kewenangan  dalam pengelolaan  dan  pembinaan  pegawai  di  lingkungan  rumah  sakit  daerah  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian dalam Pasal 44 E :
(1) Jenis  rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  terdiri  atas  rumah  sakit  umum  dan rumah sakit khusus.
(2) Rumah  sakit  Daerah  kabupaten/kota  diklasifikasikan  berdasarkan  fasilitas  dan kemampuan pelayanan rumah sakit Daerah kabupaten/kota.
(3) Klasifikasi rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas A;
b. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas B;
c. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas C; dan
d. rumah sakit umum Daerah kabupaten/kota kelas D.
(4) Klasifikasi  rumah  sakit  khusus  Daerah  kabupaten  I  kota  terdiri  atas:  a.  rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas A; dan b. rumah sakit khusus Daerah kabupaten/kota kelas B.
(5) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  menentukan  besaran  organisasi  rumah  sakit  Daerah kabupaten/ kota.
(6) Ketentuan mengenai fasilitas dan kemampuan pelayanan klasifikasi rurnah sakit Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur
dalam  Peraturan  Menteri  yang  menyelenggarakan  Urusan  Pemerintahan  di bidang kesehatan.
Berdasarkan  bunyi  Pasal  diatas  hal  ini  sangat  berbeda  dengan  apa  yang  sudah menjadi  visi  misi  dari  pemerintahan  agar  segala  urusan  dalam  pengadministrasian pemerintah  itu  harus  di  permudah,  bukan  sebaliknya  sehingga  para  pegawai khususnya  yang  bekerja  di  RSUD  sangat  kewalahan  dalam  menuju  pemerintahan yang  baik,  hal  ini  sangat  jauh  berbeda  dengan  PP  No.  18  Tahun  2016  tentang Perangkat  Daerah  sebelumnya  yang  sangat  efesien,  mudah  dan  ringan  dalam  hal administrasi.

## D. KESIMPULAN
Kedudukan  pembentukan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Rumah  Sakit  Umum Daerah  Langsa  mempunyai  landasan  hukum  yang  kuat  hal  ini  dengan  adanya  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  61  Tahun  2007  tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum Daerah dan Pasal 68 ayat (4) Peraturan Walikota Langsa Nomor  16  Tahun  2012  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa, perlu diatur Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
Kewenangan  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  Langsa dalam  pengelolaan  keuangan  dan  barang  milik  daerah  serta  bidang  kepegawaian bertanggungjawab  kepada  dinas  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di  bidang kesehatan,  maka  dalam  hal  ini  otonomi  yang  diberikan  kepada  RSUD  sebagai  BLUD sendiri  setelah  keluarnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  Perangkat  Daerah, secara tidak langsung mempersempit gerak langkah administrasi yang cepat sesuai dengan kebijakan pelayanan yang dituntut untuk tetap professional dalam melayani masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Soerjono Soekanto, Metodologi Research , Yogyakarta : Andi Offset, 1998
Ronny Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri , Jakarta: Ghlmia Indonesia, 1988
Priyo  Hari  Adi,  Jurnal  Kritis:  Dampak  Desentralisasi  Terhadap  Pertumbuhan Fiskal.Universitas Satya Wacana, Salatiga, 2005
Panduan  Fasilitasi  Seri  Manajemen  Pelayanan  Publik  :  Badan  Layanan  Umum  Daerah, Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta
Basuki, Pengelolaan Keuangan Daerah, Kreasi Wacana , Yogyakarta, 2008,  hlm 286

## B. Jurnal dan Laporan Hasil Penelitian
Bambang Ariyanto, (2020). Pengelolaan Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penanganan Pandemi  Covid-19. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh ,  Vol. 8, No. 2. Pp. 37-57.
Bismar  Nasution,  “ Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Perbandingan  Hukum ”, Makalah,  disampaikan  pada  Dialog  Interaktif  tentang  Penelitian  Hukum  dan  Hasil Penulisan  Hukum  pada  Majalah  Akreditasi,  Fakultas  Hukum  USU,  tanggal  18 Februari 2003
Dian  Rizki, et.al, (2022).  Penerapan  Hukum  Responsif  Dalam  Pembentukan  Undang- Undang  Di  Indonesia. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas  Malikussaleh. Vol.10, No.1, pp. 31-45.
Ramlan & Rizki R.F., (2022). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Dari Tindakan Phk Perusahaan  Dimasa  Covid-19. Suloh:  Jurnal  Fakultas  Hukum  Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 2. pp. 65-73
Wahyudi Kumorotomo dalam makalah berjudul Citizen Charter (Kontrak Pelayanan): Pola Kemitraan  Strategis  Untuk  Menwujudkan  Good  Governance  Dalam  Pelayanan Publik  yang  disampaikan  pada  Seminar  Persadi  Hotel  Ibis  Pekanbaru  tanggal  16 Juni 2007
Yusrizal,  (2020).  Tanggung  Jawab  Negara  Terhadap  Pengawasan  Bantuan  Sosial  Selama Pandemi Covid-19. Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh , Vol. 8, No. 1, pp. 228-249.

## C. Peraturan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah