JURNAL PERENCANAAN WILAYAH e-ISSN: 2502 – 4205 Vol.7., No.1, April 2022 http://ojs.uho.ac.id/index.php/ppw
Zonasi Wilayah Pesisir Pantai Batauga Terhadap Gelombang Ekstrem dan Abrasi di Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan
Batauga Coastal Zoning Based of Extreme Waves and Abrasion Disasters in Batauga District South Buton Regency
Eny Azkiah¹, Muliddin², Jamhir Syafani² ¹Perencanaan Wilayah Pascasarjana UHO, ²Fakultas Ilmu Teknologi dan Kebumian UHO e-mail: eny.azkiah@gmail.com

## ABSTRACT
Batauga District is the capital of South Buton Regency which is geographically prone to coastal disasters such as extreme waves and abrasion. The purpose of this research are to find out; 1) the level of hazard of extreme waves disaster and abrasion, 2) the level of risk of extreme waves disaster and abrasion, 3) the mitigation concept of extreme waves disaster and abrasion, and 4) zoning plan based on extreme waves disaster and abrasion mitigation. Survey research was the method used for this study which is describing in qualitative and quantitative way. The analysis of hazard index, vulnerability index, capacity index and risk index  are using the regulation of head of National Board for Disaster Management number 2 of 2012. The results showed that the hazard level of extreme waves and abrasion in coastal area of Batauga relatively included in moderate level with total hazard values ranging from 1.9-2.3. Risk level of extreme waves and abrasion  in  coastal  area  of  Batauga  divided  into  two  level;  low  and  high  risk.  There  were  three recommendations  for  mitigation  concepts;  protection,  adaptive  and  do-nothing patterns. Meanwhile  the zoning  concept based of extreme waves and abrasion were recomended to three zones; protection zone (152,23 Ha), adaptive zone  (257,05 Ha), and do-nothing zone (19,17 Ha).
Keywords: Extreme Waves, Abrasion, Disaster Hazard, Disaster Risk, Mitigation, Zoning Plan

## ABSTRAK
Kecamatan Batauga merupakan ibukota Kabupaten Buton Selatan yang secara geografis rawan terhadap bencana  pesisir  seperti bencana  gelombang  ekstrem  dan  abrasi.  Tujuan dari penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui:  (1)  tingkat  ancaman  bencana  gelombang  ekstrem  dan  abrasi,  (2)  tingkat  risiko  bencana gelombang ekstrem dan abrasi, (3) konsep mitigasi  bencana gelombang ekstrem dan abrasi, dan (4) konsep zonasi berbasis mitigasi bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei yang dideskripsikan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis indeks ancaman, kerentanan, kapasitas, dan risiko menggunakan Perka No. 1 dan No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat ancaman gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir Batauga secara keseluruhan adalah sedang dengan total nilai ancaman berkisar antara  1,9 – 2,3. Tingkat risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir pantai Batauga terdiri dari dua yaitu risiko rendah dan risiko tinggi. Konsep Mitigasi yang ditawarkan ada tiga yaitu pola proteksi, pola adaptif, dan pola do nothing. Konsep zonasi berdasarkan mitigasi bencana gelombang ekstrem dan abrasi yang ditawarkan ada tiga zona yaitu zona proteksi (152,23 Ha), zona adaptif (257,05 Ha), dan zona do-nothing (19,17 Ha).
Kata Kunci : Gelombang Ekstrem, Abrasi, Ancaman Bencana, Risiko Bencana, Mitigasi, Rencana Zonasi

## PENDAHULUAN
Menurut  Hansom  et.al.  (2015)  kejadian gelombang  ekstrem  menunjukkan frekuensi  yang lebih  sering  dibandingkan  dengan  hasil  prediksi sebelumnya. Sementara itu, hasil penelitian  yang dilakukan  oleh  Young  dan  Ribal  (2019), menyatakan  bahwa  telah  terjadi  peningkatan kejadian  angin  laut  ekstrem  dan  ketinggian gelombang  di  seluruh  dunia  dan  selama  kurun waktu  tersebut,  telah  terjadi  peningkatan  angin ekstrem di Samudera Selatan yaitu sebesar 1,5 m/s atau 8 % serta gelombang ekstrem setinggi 30 cm atau 5 %. Meskipun kenaikannya hanya sekitar 5 - 8  %,  namun  jika  kenaikan  ini  terjadi  secara konsisten  maka  akan  menyebabkan  dampak perubahan  iklim  yang  besar  di  masa  yang  akan datang.  Hal  ini  juga  yang  akan  mempengaruhi stabilitas  pantai  di  sebagian  besar  belahan  bumi bagian  selatan.  Dampak  dari  perubahan  ini  akan dirasakan  di  seluruh  dunia  terutama  di  pesisir pantai,  dimana  akan  terjadi  peningkatan  erosi pantai  yang  akan  menempatkan  tingginya  risiko pada  pemukiman  dan  infrastruktur  di  sekitarnya (Young and Ribal, 2019). Sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah salah  satu  negara  yang  terdampak  oleh peningkatan  angin  ekstrem  dan  gelombang ekstrem  tersebut.  Menurut  BNPB  (2012),  jumlah jiwa  yang  terpapar  risiko  bencana  gelombang ekstrem dan abrasi adalah sebanyak 9.825.782 jiwa di  seluruh  Provinsi  di  Indonesia  dengan  potensi kerugian mencapai Rp 259 Trilyun (BNPB, 2012). Kabupaten Buton Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Tenggara yang terletak di  wilayah  pesisir.  Kabupaten  Buton  Selatan memiliki 7 wilayah administrasi Kecamatan yang semuanya  termasuk  wilayah  pesisir  dan berhadapan  langsung  dengan  Laut  Flores  dengan total  penduduk  95.261  jiwa  (BPS,  2021).  Meski belum ada penelitian khusus mengenai ketinggian gelombang  ekstrem  di  Kabupaten  Buton  Selatan, namun  kejadian  gelombang  ekstrem  merupakan salah satu bencana yang telah dianggap berisiko di daerah  ini  dengan  potensi  luas  bahaya  sebesar 1.959,05 Ha dan berada pada kelas Sedang (BNPB, 2018). Sehingga Pemerintah Daerah menganggap hal ini merupakan ancaman bencana yang tertuang dalam  Surat  Keputusan  Bupati  Buton  Selatan Nomor  326.A  Tahun  2019  Tentang  Penetapan Kawasan  Rawan  Bencana di  Wilayah  Kabupaten Buton Selatan.
Kecamatan Batauga adalah ibukota Kabupaten  sekaligus  merupakan  salah  satu Kecamatan  di  Kabupaten  Buton  Selatan  yang terletak di pesisir pantai. Kecamatan Batauga yang
terdiri  dari  tujuh  Kelurahan  dan  lima  Desa  ini rawan terhadap bencana cuaca ekstrem, kebakaran hutan  dan  lahan,  banjir,  gelombang  ekstrem  dan abrasi  dan  tanah  longsor  (BNPB,  2018).  Cuaca ekstrem menjadi bencana yang paling rawan pada setiap Desa dan Kelurahan, disusul oleh kebakaran hutan  dan  lahan,  banjir,  gelombang  ektrim  dan abrasi serta tanah longsor. Gelombang ekstrem dan abrasi  merupakan  bencana  yang  rawan  terjadi  di lima  kelurahan  di  Kecamatan  Batauga  yaitu Kelurahan  Bandar  Batauga,  Lakambau,  Laompo, Masiri, dan Majapahit. Sedangkan tujuh Desa dan Kelurahan lainnya, yaitu Lawela, Lawela Selatan, Bosoa,  Molagina,  Lampanairi,  Bola,  dan Poogalampa disebutkan hanya rawan pada bencana lainnya seperti cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, dan banjir.
Gelombang ekstrem sangat dipengaruhi oleh keberadaan siklon tropis yang meskipun Indonesia tidak  dilintasi  oleh  siklon  tropis  namun keberadaannya dapat memberikan pengaruh yang kuat  terhadap  terjadinya  angin  kencang  serta gelombang  tinggi  disertai  hujan  deras  (Ningsih, 2009).  Sedang  abrasi  pantai,  secara  alami  dapat disebabkan  oleh  tenaga  gelombang  laut  dan  arus laut  yang  bersifat  merusak.  Selain  karena  faktor alam,  abrasi  juga  dapat  disebakan  oleh  aktivitas manusia  antara  lain  penambangan  pasir  pantai, pembuatan  bangunan  buatan  seperti  jetty,  groin, reklamasi  yang  sejajar  garis  pantai,  breakwater pelabuhan,  pembangunan  dam  di  sebelah  hulu sungai  dan  sudetan  serta  pengambilan  terumbu karang  dan  penebangan  hutan  mangrove (Munandar  dan  Kusumawati,  2017).  Tidak terkendalinya penambangan pasir di pesisir pantai Batauga yang dilakukan oleh masyarakat setempat telah  menyebabkan  penurunan  kuallitas  dan kuantitas keanekaragaman hayati ekosistem pesisir yang berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat,  yaitu  menurunnya  pendapatan masyarakat  akibat  degradasi  sumberdaya  hayati tadi (Alisyukur dkk, 2020).
Hal  ini  tentu  meningkatkan  tuntutan  akan ketersediaan  sumberdaya  manusia  dan  informasi tentang  bencana  kelautan.  Pemahaman  mengenai dinamika  penjalaran  gelombang  ekstrem  dan pengaruhnya  terhadap  lingkungan  akan  menjadi hal  yang  penting  untuk  dikaji  dalam  kaitannya dengan  pengelolaan  kawasan  pesisir  yang  tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi tapi juga dari segi  perkembangan  keilmuan  (Ningsih,  2009). Perencanaan  zonasi  ini  akan  menjadi  salah  satu output  dari  hasil  kajian  kebencanaan  yang  dapat digunakan sebagai mitigasi di wilayah pesisir yang diharapkan  dapat  meminimalisir  jumlah  korban, kerusakan  lingkungan,  dan  kerugian  ekonomi

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
(Ningsih, 2009). Penulis berharap rencana zonasi pesisir  ini  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu bahan  kajian  untuk  mengatur  pemanfaatan  ruang dan sumber daya pesisir berbasis mitigasi sehingga upaya  penanggulangan  bencana  dapat  berjalan lebih  terencana,  terpadu,  terkoordinasi,  dan menyeluruh  yang  akan  menjadi  bukti  nyata bagaimana  pola  pembangunan  daerah  merespon secara adaptif terhadap bencana.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Batauga,  Kabupaten  Buton  Selatan,  Provinsi Sulawesi Tenggara (Gambar 1).
Gambar 1. Lokasi penelitian di Kecamatan Batauga

## Populasi dan Sampel
Populasi  sampel  pada  penelitian  ini adalah seluruh  Kelurahan  dan  Desa  di  Kecamatan Batauga  Kabupaten  Buton  Selatan  Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah  sepuluh  Desa/Kelurahan  di  Kecamatan Batauga,  yaitu  Desa  Lawela,  Kelurahan  Bandar Batauga, Kelurahan Busoa, Kelurahan Lakambau, Kelurahan Laompo, Kelurahan Masiri, Kelurahan Majapahit, Desa Lampanairi, Desa Bola, dan Desa Poogalampa.  Sampel  dipilih  berdasarkan  lokasi geografisnya  yang  berada  di  daerah  pesisir  dan berbatasan langsung dengan laut yaitu Selat Masiri dan Laut Flores.

## Variabel Penelitian
Ada  empat  variabel  utama  yang  ditinjau  pada penelitian  ini.  Keempat  variabel  tersebut  adalah bahaya/ancaman, risiko bencana, konsep mitigasi bencana, dan rencana zonasi.

## Teknik Analisa Data
Data  indeks  ancaman  yang  diperlukan dalam penelitian ini yaitu data tinggi gelombang, kecepatan  arus,  tutupan  vegetasi  ( mangrove ), bentuk garis pantai dan  tipologi pantai (Tabel 1). Data  tinggi  gelombang  dan  kecepatan  arus diperoleh  dari  BMKG  Kota  Bau-bau.  Data  yang digunakan merupakan tinggi gelombang maksimum  tahun  2018-2021  dan  data  kecepatan arus  maksimum  tahun  2019-2020.  Tutupan vegetasi  yang  dimaksud  yaitu  vegetasi  mangrove pada  pesisir  pantai  Batauga  yang  akan  dihitung presentasi luasannya di setiap kelurahan/desa.
Tabel 1. Parameter Penilaian Indeks Ancaman
No.  Komponen/Indikator Kelas Indeks Bobot Total (%) Rendah Sedang Tinggi 1. Tinggi Gelombang < 1 m 1-2,5 m > 2,5 m 30 2. Kecepatan Arus (m/s) < 0,2 0,2-0,4 > 0,4 30 3. Vegetasi Mangrove (%) > 80 % 40-80% < 40 15 4. Bentuk Garis Pantai Berteluk Lurus Berteluk Lurus 15 5. Tiplogi Pantai Bangunan Permanen Berbatu- berpasir/ Berlumpur Berpasir/Berlumpur  10
Sumber: Perka BNPB No. 2/2012 dengan modifikasi

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO

## Tabel 2. Parameter Penilaian Indeks Kerentanan
No.  Komponen/Indikator Indikator Kelas Indeks Bobot Total (%) Rendah Sedang Tinggi 1. Penduduk Kepadatan penduduk (jiwa/km 2 ) < 10.000 10.000– 20.000 > 20.000 30 .2.  Kelompok rentan Penduduk lansia dan penduduk difabel < 20 20—30 > 30 20 3. Ekonomi KK miskin (%) < 15 15-30 > 30 25 4. Fisik Kepadatan bangunan (Unit/km2) < 1.5000 1.500-3.000 > 30.000 10 5 Ekologi.Lingkungan Luas vegetasi mangrove > 30 30-10 < 10 15
Sumber: Perka BNPB No. 2/2012 dengan modifikasi
Tabel 3. Parameter Penilaian Indeks Kapasitas
No.  Komponen/Indikator Indikator Kelas Indeks Bobot Total (%) Rendah Sedang Tinggi 1. Regulasi Aturan dan Lembaga penanganan berncana Belum ada Sudh menjadi draft kebijakan Aturan dan Lembaga PN sudah disahkan 25 Penyusunan dokumen kajian resiko berncana Belum ada Sudh ada draft kebijakan Draft  kajian  telah disahkan 20 2. Mitigasi Bencana Pembangunan system peringatan dini Belum ada system peringatan dini Belum ada perencanaan sistemp peringatan dini Ada system peringatan dini yang sudah digunakan  untuk bencana 10 Pembangunan mitigasi structural dan npn structural Ada  rencana pembangunan mitigasi Ada pembangunan mitigasi structural Ada pembangunan mitigasi  structural berkonsep PRB 30 3. Kesiapsiagaan Pendidikan dan pelatihan kebencanaan Belum ada pelatihan Aparat pemerintah dan warga mulai mengikuti pelatihan Ada praktek simulasi.  Logistic dan peralatan untuk PB 15
Sumber: Perka BNPB No. 1/2012 yang dimodifikasi Jasmani (2017)
Bentuk garis pantai ditentukan berdasarkan hasil analisa pada peta dasar yang dikeluarkan oleh Badan  Informasi  Geospasial.  Bentuk  garis  pantai akan dibagi  atas  tiga  sesuai  dengan  Perka  BNPB no.2/2012 yaitu lurus, lurus-berteluk, dan berteluk. Data tipologi pantai yang diambil berupa material penyusun pantai yang terdiri dari berpasir, berbatu- berpasir,  dan  ada  tidaknya  bangunan  pelindung pantai.
Data-data ini kemudian diolah dengan menggunakan persamaan 1.
Ancaman Gelombang Ekstrim dan Abrasi = (0, 3 x skor tinggi gelombang) + (0,3 x skor arus) + (0,15  x  skor  tutupan  vegetasi)  +  (0,15  x  skor bentuk  garis  pantai)  +  (0,1  x  skor  tipologi pantai) ……………………………….……….(1)
Kemudian  dilakukan  pembuatan  peta  ancaman dengan menggunakan Peta Rupa Bumi Kabupaten Buton  Selatan  tahun  2013  skala  1:50.000  yang diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Selanjutnya  dilakukan buffer 200  m  dari  garis pantai.
Tahap ini juga dilakukan pada analisis kerentanan, kapasitas, risiko, dan zonasi .

## Data Indeks Kerentanan
Terdapat  lima  indikator  yang  dinilai  pada penentuan tingkat kerentanan (Tabel 2), yaitu:  1) data  kepadatan  penduduk  yang  diperoleh  dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan, 2) kelompok  rentan  yaitu  presentase  jumlah penduduk  disabilitas  dan  lansia,  3)  presentase kepala  keluarga  miskin,  4)  data  kepadatan bangunan  yang  diperoleh  dari  Dinas  Pekerjaan Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Buton Selatan, dan 5) luas vegetasi mangrove.
Data-data  ini  kemudian  diolah  dengan menggunakan persamaan 2.
Kerentanan Gelombang Ekstrim dan Abrasi = (0, 3 x skor kepadatan penduduk) + (0,2 x skor kelompok rentan) + (0,25 x skor KK miskin) + (0,1 x skor kepadatan bangunan) + (0,15 x skor luas vegetasi mangrove)………………….…(2)
Data Indeks Kapasitas Pengambilan data indeks kapasitas dilakukan  dengan  melakukan  wawancara  dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten  Buton  Selatan  dengan  mengacu  pada tabel parameter penilaian indeks kapasitas (Tabel 3).Hasil wawancara tadi akan diolah menggunakan persamaan 3.
Kapasitas  Gelombang  Ekstrim  dan  Abrasi  = (0,25 x skor aturan dan lembaga kebencanaan)
+  (0,2  x  dokumen  KRB)  +  (0,1  x  skor  sistem peringatan  dini)  +  (0,3  x  skor  mitigasi struktural)  +  (0,15  x  skor  pendidikan  dan pelatihan kebencanaan………………..…….(3)

## Indeks Risiko
Analisis  risiko  bencana  dilakukan  berdasarkan Perka BNPB no.2/2012, yaitu dengan menghitung hasil analisis indeks ancaman, indeks kerentanan, dan  indeks  kapasitas  berdasarkan  persamaan berikut:
) ( ) ( tan ) ( c Kapasitas v an Keren
H Ancaman  (4)
Klasifikasi  tingkat  risiko  bencana  dilakukan dengan membagi nilai risiko berdasarkan rentang dan  interval  kelas.  Perhitungan  interval  kelas menggunakan persamaan sebagai berikut:
n R R I min max   …………………………..(5)
dimana  I  adalah  iInterval,  Rmax  nilai  risiko tertinggi,  Rmin  nilai  risiko  terrendah,  dan  n banyaknya kelas.
Selanjutnya,  tingkat  risiko  bencana  gelombang ekstrem  dan  abrasi  pantai  dapat  menggunakan interval kelas berikut :
Rmin ≤ Rendah ≤ Rmin + I Rmin + I < Sedang ≤ Rmin + 2. I           ……..(6) Rmin + 2. I < Tinggi ≤ Rmax

## Mitigasi dan Zonasi
Konsep mitigasi akan dibuat setelah analisis kebencanaan dilakukan, berdasarkan tingkat risiko serta  pola  mitigasi  yang  sesuai  dengan  kondisi morfologinya dan akan mengacu pada PP 64/2010 dan  alternatif  perlindungan  pantai  oleh  USACE (2018).  Setelah  menentukan  pola  mitigasi  yang dianggap  sesuai  maka  akan  dilakukan  rencana zonasi berdasarkan pola mitigasi tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Ancaman
Berdasarkan  hasil  klasifikasi  paramater tingkat  ancaman  gelombang  ekstrem  dan  abrasi wilayah pesisir Batauga, nilai ancaman gelombang ekstrem  dan  abrasi  wilayah  pesisir  Batauga menunjukkan  nilai  yang  beragam  namun  berada pada satu kategori yaitu kategori sedang.
Parameter  yang  paling  berpengaruh  dari penilaian  ini  adalah  karakteristik  pantainya  yang disusun  oleh pasir dan merupakan pantai terbuka tanpa  adanya  bangunan  pelindung  pantai.  Nilai terendah  terdapat  di  wilayah  pesisir  Masiri  dan tertinggi  berada  di  wilayah  pesisir  lampanairi, Bola, dan Poogalampa dengan nilai 2,3 yang hanya butuh  nilai  0,5  untuk  berubah  menjadi  kategori tinggi (Tabel 4 dan Gambar 2).
Tabel 4. Analisis indeks ancaman
No Kelurahan Nilai Indeks Parameter Ancaman H Total Kategori H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 1. Lawela 0,6 0,6 0,45 0,3 0,2 2,15 Sedang 2. Bandar Batauga 0,6 0,6 0,45 0,3 0,1 2,05 Sedang 3. Busoa 0,6 0,6 0,45 0,45 0,1 2,2 Sedang 4. Lakambau 0,6 0,6 0,45 0,45 0,1 2,2 Sedang 5. Laompo 0,6 0,6 0,45 0,45 0,1 2,2 Sedang 6. Masiri 0,6 0,6 0,45 0,45 0,1 1,9 Sedang 7. Majapahit 0,6 0,6 0,45 0,45 0,1 2,2 Sedang 8. Lampanairi 0,6 0,6 0,45 0,45 0,2 2,3 Sedang Kerentanan ( v ) Resiko Bencana (R) =

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
No Kelurahan Nilai Indeks Parameter Ancaman H Total Kategori H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 9. Bola 0,6 0,6 0,45 0,45 0,2 2,3 Sedang 10.  Poogalampa 0,6 0,6 0,45 0,45 0,2 2,3 Sedang
Sumber : Hasil analisis (2021)
Gambar 2. Sebaran Indeks Ancaman Wilayah Studi

## Kerentanan
Penilaian  tingkat  kerentanan  bencana gelombang  ekstrem  dan  abrasi  dilakukan  dengan menjumlahkan nilai indeks pada setiap parameter, kemudian  diklasifikasikan  pada  kategori  rendah, sedang,  dann  tinggi  berdasarkan  nilainya.
Berdasarkan hasil analisis data, meskipun masing- masing  parameter  memiliki  nilai  yang  berbeda- beda  di  setiap  Kelurahan/Desa,  namun  secara keseluruhan  tingkat  kerentanannya  berada  di kategori yang sama, yaitu kategori sedang (Tabel 5 dan Gambar 3).
Tabel 5. Analisis kerentanan
No Kelurahan Nilai Indeks Parameter Kerentanan V Total Kategori V 1 V 2 V 3 V 4 V 5 1. Lawela 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 2. Bandar Batauga 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 3. Busoa 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 4. Lakambau 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 5. Laompo 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 6. Masiri 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 7. Majapahit 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 8. Lampanairi 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 9. Bola 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang 10.  Poogalampa 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 1,8 Sedang Sumber : Hasil analisis (2021)

## Gambar 3. Sebaran indeks kerentanan wilayah studi

## Kapasitas
Berdasarkan  hasil  analisis  parameter- parameter  kapasitas  sebelumnya,  kapasitas wilayah pesisir Batauga termasuk dalam kategori sedang  dan  tinggi.  Kapasitas  sedang  terdapat  di wilayah pesisir Lawela, Busoa, Lampanairi, Bola,
dan  Poogalampa.  Sedangkan  kapasitas  tinggi dimiliki  oleh  wilayah  pesisir  Bandar  Batauga, Lakambau,  Laompo,  Masiri,  dan  Majapahit. Perbedaan  kategori  ini  hanya  disebabkan  satu parameter, yaitu adanya mitigasi struktural (Tabel 6 dan Gambar 4).
Tabel 6. Analisis kapasitas
No Kelurahan Nilai Indeks Parameter Kapasitas C Total Kategori C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 1. Lawela 0,75 0,6 0,3 0,3 0,15 2,1 Sedang 2. Bandar Batauga 0,75 0,6 0,3 0,9 0,15 2,7 Sedang 3. Busoa 0,75 0,6 0,3 0,9 0,15 2,1 Sedang 4. Lakambau 0,75 0,6 0,3 0,9 0,15 2,7 Sedang 5. Laompo 0,75 0,6 0,3 0,9 0,15 2,7 Sedang 6. Masiri 0,75 0,6 0,3 0,9 0,15 2,7 Sedang 7. Majapahit 0,75 0,6 0,3 0,3 0,15 2,7 Sedang 8. Lampanairi 0,75 0,6 0,3 0,3 0,15 2,1 Sedang 9. Bola 0,75 0,6 0,3 0,3 0,15 2,1 Sedang 10.  Poogalampa 0,3 0,2 0,75 0,1 0,45 2,1 Sedang Sumber : Hasil analisis (2021)

## Gambar 4. Sebaran indeks kapasitas wilayah studi

## Risiko
Nilai dan tingkat risiko diperoleh dari hasil kali  data  nilai  ancaman  dan  kerentanan  dibagi dengan nilai kapasitas (persamaan 4). Adapun nilai risiko yang didapatkan bervariasi, mulai dari 1,27 –  1,97.  Sedangkan  kelas  risiko  terbagi  atas  tiga kelas, yaitu kelas tinggi (1,74 – 1,97), kelas sedang (1,5 – 1,74), dan kelas rendah (1,27 – 1,5). Risiko  di  wilayah  pesisir  Batauga  terbagi atas dua kategori yaitu kategori rendah dan tinggi (Tabel  7).  Kategori  rendah  terdapat  di  wilayah pesisir  Bandar  Batauga,  Busoa,  Lakambau, Laompo,  Masiri,  dan  Majapahit  dengan  kisaran nilai risiko sebesar 1,27 – 1,47 dengan luas kurang lebih 296,3 Ha atau 59,32%. Sedangkan kategori tinggi  terdapat  di  wilayah  pesisir  Lawela, Lampanairi, Bola, dan Poogalampa dengan rentang nilai 1,84 – 1,97 dengan 203,13 Ha atau 40,67%. Tingginya tingkat risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi disebabkan oleh besarnya nilai ancaman  dan  kerentanan,  serta  kecilnya  nilai kapasitas dalam menghadapi bencana. Berdasarkan hasil analisis, wilayah pesisir Lawela memiliki  nilai  risiko  1,84  dan  wilayah  pesisir Lampanairi, Bola, dan Poogalampa memiliki nilai risiko  1,97.  Meskipun  terdapat  perbedaan  nilai namun  semuanya  termasuk  dalam  risiko  tinggi. Hal  ini  dipengaruhi  oleh  perbedaan  nilai kerentanan  yang  dimiliki  oleh  wilayah  pesisir. Wilayah  pesisir  Lawela,  Lampanairi,  Bola,  dan Poogalampa  memiliki  karakteristik  pantai  yang
sama  yaitu  berpasir  dan  berbatu  yang  resisten terhadap bencana gelombang ekstrem dan abrasi. Selain itu, bentuk garis pantai yang lurus-berteluk mengurangi  nilai  ancaman  di  wilayah  pesisir Lawela.
Kategori  risiko  rendah  berada  di  wilayah pesisir  Bandar  Batauga,  Busoa,  Lakambau, Laompo,  Majapahit,  dan  Masiri.  Meski  berada pada  kategori  yang  sama,  namun  terdapat perbedaan  pada  nilai  risikonya.    Hal  yang menjadikan keempat wilayah pesisir ini memiliki nilai  yang  berbeda  berada  di  nilai  ancamannnya, yaitu  bentuk  garis  pantai. Wilayah  pesisir  Masiri memiliki  bentuk  garis  pantai  yang  berteluk  dan wilayah  pesisir  Bandar  Batauga  memiliki  bentuk garis  pantai  yang  lurus-berteluk  menjadikannya lebih  resisten  terhadap  bencana  gelombang ekstrem dan abrasi dibanding dengan bentuk garis pantai  wilayah  pesisir  Lakambau,  Laompo,  dan Majapahit yang berbentuk lurus.
Kerentanan seluruh wilayah pesisir  Batauga memiliki  nilai  yang  sama  dan  termasuk  dalam kategori sedang. Hal yang harus menjadi perhatian serius  disini  adalah  jumlah  kemiskinan  dan presentasi  luas  mangrove.  Jumlah  kemiskinan  di wilayah  pesisir  pantai  Batauga  tergolong  tinggi dengan  presentase  mulai  dari  72,59  %  hingga 97,15 %. Selain itu, sebagai wilayah pesisir yang rentan  terhadap  gejala  hidrometeorologi  dan perubahan  iklim,  keberadaan  hutan  mangrove merupakan hal yang tidak kalah penting.
Selain  ancaman  dan  kerentanan,  kapasitas menjadi  salah  satu  parameter  yang  tidak  kalah penting  dalam  penilaian  risiko.  Kapasitas  di masing-masing  wilayah  pesisir  Batauga  terbagi atas  dua,  yaitu  sedang  dan  tinggi.  Perbedaan  ini disebabkan  oleh  perbedaan  nilai  pada  parameter mitigasi  struktural.  Mitigasi  struktural  berupa bangunan  talud  dibangun  pada  enam  wilayah pesisir,  yaitu  wilayah  pesisir  Bandar  Batauga, Busoa,  Lakambau,  Laompo,  Masiri,  dan Majapahit.  Adanya  mitigasi  struktural  ini  sangat berperan dalam menaikkan nilai kapasitas wilayah pesisir tersebut. Meskipun sebenarnya stakeholeder terkait harus membuat jenis mitigasi struktural  yang  lebih  baik  dari  yang  ada  saat  ini karena talud tersebut sering mengalami kerusakan pada  saat  terjadi  bencana  gelombang  ekstrem. Sementara  itu,  belum  adanya  bangunan  mitigasi structural di lima wilayah pesisir lainnya yaitu di Lawela, Busoa, Lampanairi, Bola, dan Poogalampa  menyebabkan  penurunan  nilai kapasitas  di  semua  wilayah  tersebut  hingga  nilai kapasitas  nya  termasuk  dalam  kategori  sedang. Namun, secara umum, kapasitas di wilayah pesisir kategori sedang. Namun, secara umum, kapasitas

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
di wilayah pesisir Batauga sudah cukup baik jika dilihat  dari  tiga  paramater  lainnya,  yaitu  adanya peraturan dan lembaga kebencanaan, kajian risiko bencana,  dan  sistem  peringatan  dini  yang ketiganya memiliki nilai maksimal.
Gambar 5. Sebaran indeks risiko wilayah studi

## Konsep Mitigasi
Fokus  dalam  penangangan  bencana  telah berubah sejak pengesahan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, dimana yang tadinya  manajemen  bencana  kini  menjadi manajemen  risiko  bencana.  Manajemen  risiko bencana  ini  akan  fokus  pada  pencegahan munculnya risiko baru dan mengurangi risiko yang telah ada serta meningkatkan kapasitas.
Pencegahan  risiko  dilakukan  dengan mempertimbangkan tingkat risiko bencana. Risiko bencana tinggi akan difokuskan pada mitigasi non struktural dan risiko rendah akan difokuskan pada mitigasi struktural (PP No. 64 tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil). Penilaian tingkat risiko yang dibatasi oleh wilayah administrasi membuat pola mitigasi yang diberikan  harus  lebih  fleksibel  karena  meski memiliki  tingkat  risiko  yang  sama,  kondisi morfologi  dan  sosial-ekonomi  tidaklah  homogen. Salah satu contohnya pada wilayah pesisir Bandar Batauga  yang  perubahan  morfologinya  cukup signifikan,  dimana  morfologi  bagian  barat- dayanya  agak  curam  sedang  di  wilayah  tenggara datar.  Hal  yang  serupa  juga  terjadi  pada
pembangunan  pelindung  pantai  yang  hanya dibangun pada wilayah pesisir yang datar. Dengan demikian  dapat  kita  pahami  bahwa  mitigasi bencana  tidak  disusun  dengan  cara  yang  kaku, namun cukup fleksibel selama tujuan dari mitigasi itu sendiri dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut maka  akan  diberikan  rekomendasi  tiga  pola mitigasi yaitu pola proteksi, pola adaptasi, dan pola do  nothing .  Penjelasan  lebih  terperinci  dari masing-masing  pola  tersebut  akan  dijelaskan  di bawah.
a. Pola Proteksi
Pola  ini  dapat  diterapkan  di  wilayah pesisir dengan topografi datar seperti sebagian wilayah  pesisir  Bandar  Batauga,  wilayah pesisir  Busoa,  wilayah  pesisir  Lakambau, wilayah pesisir Laompo, dan wilayah pesisir Masiri.  Adapun  bentuk  mitigasi  yang direkomendasikan  pada  wilayah  pesisir  ini adalah:
1. Penggunaan bangunan peredam gelombang dan pemecah gelombang serta bangunan pelindung pantai 2. Melakukan pengisian pasir (sand nourishment) pada wilayah yang
mengalami abrasi sangat besar seperti di wilayah  pesisir  Bandar  Batauga,  Busoa dan Masiri. Sand nourishment juga harus dilakukan pada sekitar wilayah talud yang akibat  pembangunannya  secara  parsial dapat menyebabkan abrasi atau sedimentasi di masing-masing sisinya.
3. Penataan kembali wilayah pesisir.
Pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan  yang  dilakukan  dengan  cara menumbuhkan  kesadaran  pemerintah  daerah dan masyarakat dalam mengelola pesisir
b. Pola Adaptasi
Pola  adaptasi  ini  diterapkan  di wilayah  pesisir  dengan  topografi  datar  – agak  curam  seperti  pada  bagian  utara wilayah pesisir Lawela, sebagian wilayah pesisir Masiri, wilayah pesisir Majapahit, wilayah  pesisir  Lampanairi,  wil  ayah pesisir  Bola,  dan  wilayah  pesisir Poogalampa.  Pola  ini  dilakukan  dengan cara  “berdamai”  dengan  bencana  dan dapat  diterapkan  ketika  masyarakat  dan pemerintah setempat memiliki pemahaman  dan  kesadaran  tentang bencana  serta  bagaimana  cara  untuk beradaptasi dengan bencana tersebut.

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
Adaptasi  bencana  dapat  dilakukan dengan  penanaman  hutan  mangrove (penghijauan pesisir pantai); meninggikan bangunan  yang  sesuai  dengan  kondisi wilayah  pesisir  (akomodasi);  pembuatan rencana  rute  evakuasi  dan  pemasangan tanda alur evakuasi; peningkatan kapasitas  masyarakat  pesisir  dengan memberikan pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran  masyarakat;  memindahkan lokasi melaut; dan menghentikan kegiatan penambangan  pasir  dengan  mencari alternatif pekerjaan lain. Adaptasi ini juga harus  didukung  oleh  pemerintah  daerah melalui  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah  dan  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang.  Hal  yang  akan  menjadi tantangan  bagi  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan  hal  ini  adalah  membangun pola  pikir  masyarakat  dan stakeholder terkait, penyediaan sarana dan prasarana, kualitas  sumber  daya  manusia,  dan pembiayaan.
c. Pola Do Nothing Pola mitigasi ini dilakukan pada wilayah pesisir  dengan  topografi  curam.  Di wilayah  pesisir  ini  proses  alami  akan dibiarkan  terjadi  dan  peruntukkan lahannya akan disesuaikan dengan kondisi alam setempat. Meski begitu, tetap perlu dilakukan  pengamatan  dan  pengukuran tentang ancaman gelombang ekstrem dan laju abrasi agar dapat menjadi dasar dalam rencana pengelolaan selanjutnya. Pola ini dapat  dilakukan  di  wilayah  pesisir  utara Bandar  Batauga  dan  sebagian  wilayah tenggara pesisir Lawela.

## Rencana Zonasi
Rencana  zonasi  berbasis  mitigasi merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir  dampak  kerusakan  akibat bencana  di  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau kecil.  Adanya  rencana  zonasi  yang  telah memperhatikan aspek kebencanaan diharapkan  dapat  mereduksi  kerugian  dari aspek sosial, ekonomi, dan ekologi.
Rencana  zonasi  wilayah  pesisir  pantai Batauga berbasis mitigasi bencana gelombang ekstrem  dilakukan  dengan  memperhatikan kondisi morfologi wilayah penelitian dan pola mitigasi  bencana.  Rencana  zonasi  yang
ditawarkan  dibagi  atas  tiga  zona,  yaitu  zona proteksi,  zona  adaptasi,  dan  zona  do  nothing yang akan dibahas lebih rinci di bawah ini.
a. Zona Proteksi
Zona ini berada di sepanjang garis pantai  wilayah  pesisir  Lawela,  Bandar Batauga, Busoa, Lakambau, Laompo dan Masiri dengan jarak 200 meter dari garis pantai dengan luas kurang lebih 152,23 Ha (Gambar 6). Secara umum wilayah pesisir ini disusun oleh morfologi yang datar.
Zona ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan yang berhubungan langsung dengan laut seperti pembuatan  kolam  budidaya  perikanan, prasarana  kelautan  dan  perikanan,  serta ekosistem  pesisir  dan  laut.  Zona  ini merupakan  zona  yang  diarahkan  untuk tidak  terjadi  perkembangan  penduduk yang  besar  dan  dapat  dimanfaatkan sebagai jalan, pelabuhan, pos militer  dan pos keamanan.
Keberadaaan  pemukiman  pada zona  ini sangat tidak disarankan.  Namun mengingat  karakter  mata  pencaharian masyarakat yang umumnya
memanfaatkan  sumberdaya  laut  dan pesisir, maka tentu tidak realistis jika tidak terdapat pemukiman yang akan mendukung  aktivitas  mata  pencaharian penduduk.  Mengatasi  hal  tersebut, masyarakat perlu paham kondisi  tersebut dan  aktif  dalam  upaya  menjaga  dan melindungi  wilayah  pesisir.  Pemerintah daerah perlu memberikan pendidikan dan pelatihan  terkait  bencana  dan  dapat menempatkan  sarana  dan  prasarana evakuasi  bencana.  Selain  itu  pemerintah juga harus membangun bangunan pelindung pantai sesuai dengan karakteristik wilayah pasisir Batauga. Hal yang juga perlu diperhatikan pada zona ini adalah  adanya  aktivitas  penambangan pasir  di  wilayah  pesisir  pantai  Batauga khususnya  di  wilayah  pesisir  Bandar Batauga  dan  Masiri.  Aktivitas  ini  turut berkontribusi dalam kejadian abrasi. Pemerintah  tentu  harus  giat  memberikan soasialisasi tentang bahaya pembangunan pemukiman  dan  penambangan  pasir  di tepi  pantai  dan  membuat  aturan  tentang hal tersebut. Ketegasan pemerintah dalam

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
menindaki  pelanggar  merupaka  langkah yang harus dilakukan.
Gambar 6. Sebaran indeks risiko wilayah studi
b. Zona Adaptasi Zona  ini  berada  di  bagian  utara wilayah pesisir Lawela, sebagian wilayah pesisir Masiri, wilayah pesisir Majapahit, wilayah  pesisir  Lampanairi,  wil  ayah pesisir  Bola,  dan  wilayah  pesisir Poogalampa  dengan  luas  kurang  lebih 257,05  Ha  (Gambar  6).  Di  zona  ini diperuntukkan  sebagai  wilayah  budidaya tanaman semusim dan budidaya tahunan. Sangat tidak disarankan untuk melakukan budidaya  terbangun  seperti  pemukiman, perdagangan, dan sejenisnya.
c. Zona Do Nothing Zona  ini  diperuntukkan  sebagai kawasan  hutan  lindung  dan  tidak diperkenankan adanya kegiatan budidaya. Zona  ini  terdapat  di  sebagian  wilayah pesisir  Lawela  dan  sebagian  wilayah pesisir  Bandar  Batauga  dengan  luas kurang lebih 19,17 Ha (Gambar 6).

## KESIMPULAN
Tingkat  ancaman  bencana  gelombang ekstrem  dan  abrasi  wilayah  pesisir  Batauga menunjukkan  nilai  yang  beragam  namun  berada
pada  satu  kategori  yaitu  kategori  sedang.  Nilai terendah terdapat di wilayah pesisir Masiri dengan nilai  1,9  dan  tertinggi  berada  di  wilayah  pesisir Lampanairi,  Bola,  dan  Poogalampa  dengan  nilai 2,3.
Tingkat risiko bencana gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir pantai Batauga terdiri dari dua yaitu risiko rendah dan risiko tinggi. Luas wilayah  dengan  risiko  tinggi  adalah  203,13  Ha (40,67%) yang berada di wilayah pesisir Lawela, Lampanairi,  Bola  dan  Poogalampa.  Sedangkan luas  tingkat  risiko  rendah  adalah  296,3  Ha (59,32%) yang tersebar di wilayah pesisir Bandar Batauga, Busoa, Lakambau, Laompo, Masiri, dan Majapahit.  Kondisi  ini  menekankan  agar pemanfaatan  ruang  di  wilayah  tersebut  harus memperhatikan kondisi daya dukung ekologi dan daya dukung teknis dengan menggunakan konsep mitigasi dan zonasi.
Konsep  Mitigasi  yang  ditawarkan  ada  tiga yaitu  pola  proteksi  pada  kawasan  pada  daerah dengan morfologi datar, pola adaptif pada wilayah yang morfologinya datar – agak curam,  dan pola do  nothing  pada  wilayah  yang  morfologinya curam.  Konsep  zonasi  berdasarkan  mitigasi bencana  gelombang  ekstrem  dan  abrasi  yang ditawarkan  ada  tiga  zona  yaitu  zona  proteksi (152,23 Ha), zona adaptif (257,05 Ha), dan zona do nothing (19,17 Ha).
Ucapan  Terimakasih: Penelitian  ini  dapat terselesaikan dengan baik karena adanya  bantuan dari  beberapa  pihak,  terkhusus  BAPPEDA  Kab. Buton Selatan yang telah membatu peneliti dalam memberikan  informasi  dan  data  penelitian  yang dibutuhkan.  Dan  berbagai  pihak  yang  telah memberi bantuan baik moril dan materi. Semoga hal-hal baik selalu bersama dengan anda semua.

## DAFTAR PUSTAKA
Alisyukur, Laode, Sunarto, dan Muh Aris Marfai, (2020).  Skenario  Pengelolaan  Kepesisiran Berkelanjutan  Kabupaten  Buton  Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ecotrophic 14 (2): 100-110. https://doi.org/10.24843/EJES.2020.v14.i02 .p01 [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan
Bencana,  (2012).  Buku  Saku:  Tanggap Tangkas  Tangguh  Menghadapi  Bencana Edisi 2017. [BNPB] Badan Nasional Penanggulangan
Bencana,  (2018).  Dokumen  Kajian  Risiko Bencana Kabupaten Buton Selatan Provinsi
Sulawesi Tenggara tahun 2018-2023.

## JURNAL PERENCANAAN WILAYAH PPS UHO
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik,  (2021).  Kabupaten Buton  Selatan  dalam  Angka  2021.  Badan Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan
[BPS]  Badan  Pusat  Statistik,  (2021).  Kecamatan Batauga  dalam  Angka  2021.  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Buton Selatan
Hansom,  Jim  D.,  Adam  D.  Switzer,  and  Jeremy
Pile,  (2015).  Extreme  Waves:  Causes, Characteristics  and  Impact  on  Coastal Environments  and  Society.  Coastal  and Marine Hazards, Risks, and Disasters. 307- 334. http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12- 396483-0.00011-X Jasmani.  (2017). Kajian  Risiko  Bencana Gelombang  Ekstrim  dan  Abrasi  Pantai  di
Wilayah  Pesisir  Kota  Makassar .  Tesis, Sekolah Pasca Sarjana. Makassar: Universitas Hasanuddin
Munandar  dan  Ika  Kusumawati.  (2017).  Studi Analisis  Faktor  Penyebab  dan  Penanganan Abrasi  Pantai  di  Wilayah  Pesisir  Aceh Barat. Jurnal Perikanan Tropis , 4(1): 47-56. https://doi.org/10.35308/jpt.v4i1.55 Ningsih,  Nining  Sari.  (2009).  Bencana  Kelautan: Gelombang Badai Pasang. Dalam M.T. Zen (Ed). Mengelola Risiko Bencana di Negara Maritim Indonesia: 69-73. Bandung: LPPM ITB. ISBN 979 1344 77 9 [USACE] United States Corps of Engineer. (2008).
Coastal  Engineering  Manual:  Part  VI. Washington,  DC:  US  Army  Corps  of Engineers
Young,  Ian  and  Agustinus  Ribal,  (2019). Multiplatform Evaluation of Global Trends in Wind Speed and Wave Height. Science ,
364,
548-552.
DOI:10.1126/science.aav9527