Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)

## ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2016
Diah Tri Hermawati hermawati_diah@uwks.ac.id Dosen pada Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

## ABSTRAK
Penelitian  ini  dengan  judul  Analisis  Kebijakan  Program  Penanggulangan Kemiskinan  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2016.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  menyusun  dokumen  laporan  Analisis  Kebijakan  Program Penanggulangan  Kemiskinan  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2016. Mendeskripsikan  kebijakan  pelaksanaan  penanggulangan  kemiskinan  di  wilayah pesisir  Kabupaten  Sidoarjo  selama  5  tahun  terakhir  (2011-2015),  permasalahan dan  dampaknya  dalam  mendukung  program  penanggulangan  kemiskinan  di Kabupaten Sidoarjo.
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  Analisa  Deskriptif, yaitu  analisa  terhadap  data  yang  bersifat  kualitatif  dari  hasil  diskusi  kelompok terfokus.  Analisa  Kualitatif,  yaitu  analisa  terhadap  data  yang  berupa  pernyataan atau data yang tidak berupa angka. Analisa Kuantitatif, yaitu analisa terhadap data yang  berupa  angka-angka  dan  laporan  yang  berupa  data  kuantitatif  dengan bantuan  analisa  statistik,  untuk  menghitung  kecenderungan  ( trend ),  grafik  dan diagram maupun prosentase (%).
Hasil Penelitian ini antara lain yaitu angka kemiskinan makro telah menurun sedikit  dari  6,97  persen  pada  tahun  2011  menjadi  6,69  persen  pada  tahun  2013, atau  sekitar  0,28  persen  saja.  Data  mengenai  jumlah  nelayan  masih  terus diverifikasi  sejak  tahun  2014,  dan  telah  tercatat  1.520  jiwa  nelayan.  Meskipun sedikit  jumlahnya,  kehidupan  keluarga  nelayan  dan  permasalahannya  masih merupakan  sumber  kemiskinan  yang  sulit  diatasi  hingga  saat  ini.  Strategi pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah  pesisir  harus  didasarkan  atas  potensi  yang dimiliki  dan  mengatasi  secara  spesifik  permasalahan  yang  dihadapi  oleh masyarakat  tersebut.  Strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan  cara  :  a) membantu menurunkan biaya dan beban hidup keluarga miskin, b) meningkatkan produktivitas  ekonomi  keluarga,  baik  dari  hasil  tangkapan  ikan  maupun pengolahan  dan  pemasaran  ikan,  c)  memperbaiki  perilaku  keluarga  miskin  agar tidak konsumtif dan mau menabung untuk masa depannya. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memerlukan peraturan pemerintah untuk menjabarkan dan melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani/ Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga melalui peraturan atau  keputusan  Bupati  dapat  disusun  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis yang  berdampak  langsung kepada peningkatan kehidupan  masyarakat di wilayah pesisir.
Kata kunci : Penanggulangan, Kemiskinan, Pesisir, Produktivitas.
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)

## PENDAHULUAN Latar Belakang
Penetapan  daerah  sebagai  wilayah  pesisir,  salah  satunya  didasarkan  atas Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  setempat.  Peraturan  Daerah  No.  6  Tahun  2009 mengenai  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun 2009-2029  merupakan  salah  satu  dasar  mengenai  kebijakan  penetapan  fungsi kawasan  pesisir  dan  strategi  penataan  ruang  wilayah  salah  satunya  penetapan fungsi  kawasan  pesisir.  Kebijakan  dan  strategi  pengelolaan  wilayah  pesisir menjelaskan bahwa arah pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten  Sidoarjo  diprioritaskan  pada  pengembangan  potensi  ekonomi  pesisir, pengembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi,  dan  mempertahankan  fungsi kawasan.
Dalam  pasal  24  ayat  3  dijelaskan  bahwa  yang  termasuk  dalam  wilayah pesisir  adalah  di  Kecamatan  Sedati,  Kecamatan  Buduran,  Kecamatan  Sidoarjo, Kecamatan Candi,  Kecamatan Porong, Kecamatan Tanggulangin dan Kecamatan Jabon  menjadi  Sub  Satuan  Wilayah  Pembangunan  V  dengan  pusat  pertumbuhan yang  berada  di  wilayah  Kecamatan  Candi.  Apabila,  batasan  wilayah  pesisir tersebut  disesuaikan  dengan  batasan  bahwa  wilayah  yang  berbatasan  langsung dengan garis pantai, maka daerah pesisir di Kabupaten Sidoarjo adalah Kecamatan Sidoarjo, Sedati, Buduran dan Jabon.
Kebijakan  pengembangan  kawasan  tersebut  tidak  dapat  dilepaskan  dari salah  satu  tujuan  pembangunan  yaitu  penanggulangan  kemiskinan.  Oleh  karena itu peran kebijakan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya penanggulangan kemiskinan  di  wilayah  pesisir  tersebut  sangat  strategis  dan  harus  terus ditingkatkan  secara  kuantitas  dan  kualitasnya.  Untuk  itu  dibutuhkan  pemahaman yang komprehensif oleh pemerintah mengenai dampak kebijakan penanggulangan kemiskinan  di  wilayah  pesisir  yang  telah  dicapai  selama  ini.  Sehingga  dapat disusun kebijakan yang lebih tepat dalam kerangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sosial ekonomi daerah di Kabupaten Sidoarjo.
Karakteristik  masyarakat  di  wilayah  pesisir  berbeda  dengan  masyarakat yang tinggal di  wilayah non pesisir. Hal  ini  merupakan  akibat dari karakter mata pencaharian  yang  berbeda.  Sebagian  besar  masyarakat  pesisir  bekerja  sebagai nelayan  dan  mengusahakan  tambak  ikan.  Oleh  karena  itu,  permasalahan kemiskinan  yang  muncul  dalam  kehidupan  masyarakat  pesisir  umumnya  karena posisinya  sebagai  nelayan  dan  kurangnya  infrastruktur  pendukung  di  wilayah tersebut.  Permasalahan  kemiskinan  di  wilayah  pesisir,  bias  dikatakan  sebagai permasalahan para nelayan dan keluarganya.
Oleh  karena  itu,  melalui  kegiatan  BPMPKB  (Badan  Pemberdayaan Masyarakat,  Perempuan  dan  Keluarga  Berencana)  Kabupaten  Sidoarjo  ini, pemerintah daerah menyadari pentingnya penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir.  Berdasarkan  evaluasi  pelaksanaan  kebijakan  kemiskinan  yang  ada,  dapat disusun kebijakan dan program  baru  yang  lebih sesuai dan  mampu secara efektif dan  efisien  dalam  mengurangi  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Sidoarjo, khususnya di wilayah pesisir.

## Rumusan Permasalahan
Permasalahan dalam kegiatan ini dirumuskan sebagai berikut :
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
1. Bagaimana  kondisi  kemiskinan  masyarakat  di  wilayah  pesisir  Kabupaten Sidoarjo, selama 5 tahun terakhir (2011-2015)?
2. Kebijakan  dan  program  apa  saja  yang  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  menanggulangi  kemiskinan  masyarakat  di wilayah pesisir?
3. Kebijakan dan program pemberdayaan apa yang paling tepat dan efektif dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo?
Tujuan dan Manfaat Kegiatan
Tujuan kegiatan ini adalah:
1. Menyusun  dokumen  laporan  Analisis  Kebijakan  Program  Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016.
2. Mendeskripsikan  kebijakan  pelaksanaan  penanggulangan  kemiskinan  di wilayah  pesisir  Kabupaten  Sidoarjo  selama  5  tahun  terakhir  (2011-2015), permasalahan  dan  dampaknya  dalam  mendukung  program  penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo.
Manfaat kegiatan ini adalah:
1. Tersedianya Laporan Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016.
2. Tersedianya  informasi  tentang  capaian,  dampak  dan  permasalahan  dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo.
3. Sebagai  bahan  evaluasi  dari  pelaksanaan  kegiatan  dan  sekaligus  bahan perencanaan  dan  kebijakan  dalam  menentukan  arah  kebijakan  program- program  maupun  kegiatan-kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  yang  akan datang di lingkungan BPMPKB Kabupaten Sidoarjo

## Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup lokasi, data dan fasilitas penunjang kegiatan ini adalah :
1. Lokasi  di  seluruh  Kecamatan  dalam  kategori  wilayah  pesisir  di  Kabupaten Sidoarjo, yaitu Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Buduran, dan Jabon.
2. Mengumpulkan data-data penunjang Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2011-2015,  berupa    data  sekunder  yang  diperoleh dari SKPD terkait.
3. Menganalisis  data  dan  informasi  tentang  pelaksanaan  kebijakan  dan  program penanggulangan  kemiskinan  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Sidoarjo  terutama yang dilaporkan atau dipublikasikan oleh pemerintah daerah.

## METODOLOGI

## Metode Penentuan Lokasi dan Sasaran
Lokasi kegiatan penyusunan Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan  di  Wilayah  Pesisir  Kabupaten  Sidoarjo  dilakukan  di  wilayah administrasi  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo.  Lokasi  kegiatan  difokuskan  pada wilayah  kecamatan  yang  berbatasan  dengan  laut  atau  wilayah  pesisir,  yaitu Kecamatan  Sedati,  Kecamatan  Buduran,  Kecamatan  Sidoarjo,  dan  Kecamatan Jabon.  Sasaran  dari  kegiatan  ini  adalah  para  pelaksana  program  penanggulangan kemiskinan,  dan  tokoh  masyarakat  disetiap  kecamatan  di  wilayah  pesisir Kabupaten Sidoarjo.
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)

## Metode Penentuan Sampel  Responden
Populasi data ditentukan secara keseluruhan adalah kecamatan  yang  berada atau  berbatasan  dengan  wilayah  pesisir  yaitu  kecamatan  Sedati,  Buduran,  Candi dan  Jabon.  Sampel  dipilih  secara  sengaja,  purposive  sampling  dengan pertimbangan  karakteristik  kecamatan  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Sidoarjo, yaitu di 10 desa pesisir.

## Metode Pengumpulan Data
Data yang akan digunakan dalam analisa  ini  berupa data kualitatif dan data kuantitatif.  Kedua  jenis  data  tersebut  berupa  data-data  sekunder  berupa  catatan, laporan,  makalah  dalam  bentuk  dokumen  maupun  data  yang  terdapat  di  kantor kecamatan  dan  dipublikasikan  oleh  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  tentang program  penanggulangan  kemiskinan.  Data  yang  digunakan  adalah  data  runtut waktu  selama  5  tahun  terakhir  (2011-2015).  Pengumpulan  data  dalam  kajian  ini dilakukan dengan metode :
 Studi Pustaka Metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  Studi  Pustaka  berupa  catatan- catatan;  dokumen-dokumen;  dan  literatur  dari  berbagai  media  baik  cetak maupun  elektronik  yang  berkaitan  dengan  kondisi  umum  maupun  spesifik Kabupaten  Sidoarjo.  Disamping  itu  metode  ini  juga  dilakukan  untuk mempelajari  landasan  hukum  dan  teori-teori  yang  akan  dijadikan  landasan penelitian dan mengumpulkan informasi serta referensi lainnya yang relevan.
 Lokakarya atau Seminar, Guna  penyempurnaan  hasil  analisa,  maka  dilakukan  lokakarya  atau  seminar dengan peserta dari pihak internal Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB)  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  mendapatkan tanggapan dan masukan dari hasil analisis.

## Metode Analisa Data
Teknik analisa yang dipergunakan sebagai berikut :
1. Analisa  Deskriptif ,  yaitu  analisa  terhadap  data  yang  bersifat  kualitatif  dari hasil diskusi kelompok terfokus.
2. Analisa  Kualitatif ,  yaitu  analisa  terhadap  data  yang  berupa  pernyataan  atau data yang tidak berupa angka.
3. Analisa Kuantitatif , yaitu analisa terhadap data yang berupa angka-angka dan laporan  yang  berupa  data  kuantitatif  dengan  bantuan  analisa  statistik,  untuk menghitung  kecenderungan  ( trend ),  grafik  dan  diagram  maupun  prosentase (%).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kondisi Kemiskinan Wilayah Pesisir
Kemiskinan masyarakat yang masih bertahan di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo  merupakan  sebuah  fenomena  yang  cukup  mengherankan,  mengingat potensi perikanan yang luar biasa di daerah ini. Kabupaten Sidoarjo yang terletak pada  daerah  Delta  Brantas  merupakan  kabupaten  terkecil  di  Jawa  Timur  dengan luas  hanya  627  km².  Kegiatan  ekonomi  Kabupaten  Sidoarjo  menampilkan  dua wajah. Di satu sisi sebagai kota industry dan UKM, dan di sisi lain identik dengan sentra  tambak  yang  luasnya  mencapai  15.530  hektar  (5,28  km2)  yang  dimiliki oleh  sekitar  3.300  petambak.  Ikan  bandeng  dan  udang  merupakan  komoditi
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
unggulan  yang  dijadikan  lambang  Kabupaten  Sidoarjo.  Beberapa  kecamatan  di Sidoarjo  yang  banyak  memiliki  lahan  tambak  antara  lain  Kecamatan  Sidoarjo, Jabon,  Buduran,  Candi,  Tanggulangin  dan  Sedati.  Sekitar  90%  petambak menerapkan  metode  pemeliharaan  udang  dengan  teknik  tradisional,  sisanya menggunakan  teknik  semi-intensif  (Kajian  Penyusunan  Keunggulan  Kompetitif Bidang Perikanan Kabupaten Sidoarjo, 2012).
Berdasarkan  data  TKPKD  (Tim  Koordinasi  Penanggulangan  Kemiskinan Daerah)  Kabupaten  Sidoarjo,  tercatat  jumlah  rumah  tangga  sasaran  berdasarkan hasil  pendataan  PPLS’2011  yang  dirilis  oleh  TNP2K  terdapat  99.492  RTS  atau (375.061  jiwa)  dengan  income  perkapita  30%  menengah  kebawah  tersebar  di  18 kecamatan.  Selain  PPLS  2011,  Basis  Data  Terpadu  memanfaatkan  sumber informasi  lain  seperti  karakteristik  desa,  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat Indonesia, data kementrian/program, yang relevan untuk mengidentifikasi wilayah berdasarkan karakteristik tertentu, sebagai berikut :

## Tabel 1.
Jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) Hasil PPLS 2011 di Kabupaten Sidoarjo (Jiwa) Kecamatan Jumlah Rumah Tangga Sasaran Jumlah Kel-1 Kel-2 Kel-3 Sidoarjo 1.100 1.592 2.178 4.870 Buduran 804 1.129 1.525 3.458 Candi 980 1.614 2.075 4.669 Porong 1.414 1.873 1.946 5.233 Krembung 2.494 2.454 1.875 6823 Tulangan 1.838 2.396 1.996 6.230 Tanggulangin 1.044 1.441 1.477 3.962 Jabon 1.684 2.155 1.954 5.793 Krian 3.187 3.205 2.796 9.188 Balongbendo 2.557 2.847 2.497 7.901 Wonoayu 1.921 1.996 1.481 5.398 Tarik 2.467 3.249 2.833 8.549 Prambon 2.350 2.631 1.640 6.621 Taman 1.199 2.289 3.398 6.886 Waru 906 1.409 1.997 4.312 Gedangan 444 812 1.298 2.554 Sedati 1.199 1.065 1.171 3.435 Sukodono 1.101 1.244 1.265 3.610 Jumlah 28.689 35.401 35.402 99.492 Sumber : BDT PPLS 2011 TKPKD Kabupaten Sidoarjo, 2015
Capaian penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan peningkatan  prestasi,  dengan  menurunnya  angka  kemiskinan.  Pada  tahun  2013, berdasarkan data Susenas BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar 6,69 persen,  jauh  lebih rendah daripada angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 12,73 persen dan nasional sebesar 11,66 persen. Indeks kedalaman kemiskinan  meningkat  pada  tahun  2013  menjadi  sebesar  0,93  dan  indeks keparahan kemiskinan  meningkat pada tahun 2013  menjadi sebesar 0,22. Hal  ini menunjukkan  bahwa  ketimpangan  pengeluaran  di  antara  penduduk  miskin semakin  besar,  dan  semakin  jauh  rata-rata  pengeluaran  penduduk  miskin  dari
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
angka garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang hidup dengan pengeluaran dibawah  angka  garis  kemiskinan  nasional,  di  Kabupaten  Sidoarjo  pada  tahun 2013, berdasarkan data Susenas BPS sebanyak 135.915 jiwa.
Dari 18 kecamatan tersebut diatas, terdapat kecamatan yang dikategorikan sebagai kawasan perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009- 2029, yaitu terdapat di:
a. Kecamatan Waru, seluas 402,2 Ha ;
b. Kecamatan Sedati, seluas 1919,13 Ha ;
c. Kecamatan Buduran, seluas 1731,20 Ha ;
d. Kecamatan Sidoarjo, seluas 3127,9 Ha ;
e. Kecamatan Candi, seluas 1031,7 Ha ;
f. Kecamatan Tanggulangin, seluas 496,6 Ha ;
g. Kecamatan Porong, seluas 496,3 Ha ;
h. Kecamatan Jabon, seluas 4144,1 Ha. Sedangkan  kecamatan  yang  memiliki  wilayah  pesisir  di  Kabupaten
Sidoarjo  adalah  Kecamatan  Jabon,  Sedati,  Buduran  dan  Sidoarjo.  Adapun  desa- desa  yang  termasuk  dalam  kategori  pesisir  berjumlah  10  desa,  yaitu  desa  Banjar Kemuning, Kalanganyar, Tambak Cemandi, dan  Gisik Cemandi, Segoro Tambak di Kecamatan Sedati, Kelurahan Gebang di Kecamatan Sidoarjo, desa Sawohan di Kecamatan Buduran dan desa Kupang dan Tambak Kalisogo di Kecamatan Jabon. Hasil sampling  survey kepada  penduduk  miskin  di  desa  pesisir menunjukkan  bahwa  semua  program  penanggulangan  kemiskinan  yang  telah dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  pusat  dan  provinsi  telah  dilaksanakan  dengan baik  di  semua  desa/kelurahan  tersebut.  Program  tersebut  meliputi  :  Bantuan Langsung  Masyarakat  (BLM),  Bantuan  Raskin  (Beras  bagi  Masyarakat  Miskin), Program  Keluarga  Harapan  (PKH),  PNPM  Mandiri  Perkotaan,  Bantuan  RTLH (Rumah  Tidak  Layak  Huni).  Bantuan  pemberdayaan  bagi  keluarga  nelayan  juga dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  melalui  berbagai  SKPD  seperti Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP),  Badan  Pemberdayaan  Masyarakat, Perempuan  dan  Keluarga  Berencana  (BPMPKB),  Dinas  Koperasi,  UMKM, Perindustrian,  Perdagangan  dan  ESDM  (Diskoperindag),  Dinas  PU  Cipta  Karya dan Tata Ruang. Kondisi kemiskinan kecamatan yang di survey berdasarkan data penduduk  miskin  penerima  manfaat  program  penanggulangan  kemiskinan, dirangkum sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Desa Pesisir dan RT Sasaran Per Kecamatan Kabupaten Sidoarjo, 2016 Kecamatan Jumlah RT Sasaran Desa Desa Pesisir RT Miskin Sedati 3.435 16 Desa Segoro Tambak 197 Desa Banjar Kemuning 119 Desa Tambak Cemandi 459 Desa Gisik Cemandi 324 Desa Kalanganyar 283 Buduran 3.458 15 Desa Sawohan 292 Jabon 5.793 15 Desa Kupang 590 Desa Tambak Kalisogo 337 Sidoarjo 4.870 24 Kelurahan : Gebang 372 Waru 4.312 17 Desa Tambak Oso 233 Jumlah 17.485 87 9 Desa + 1 Kelurahan 3.206 Sumber : Kecamatan Dalam Angka, TKPKD Kabupaten Sidoarjo, 2015
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
Berdasarkan  tabel  diatas,  terdapat  5  kecamatan  di  Kabupaten  Sidoarjo yang  memiliki  desa/kelurahan  pesisir  atau  berbatasan  dengan  pantai,  yaitu Kecamatan  Sedati,  Buduran,  Jabon,  Sidoarjo  dan  Waru.  Berdasarkan  kondisi pemetaan,  maka desa/kelurahan pesisir di  masing-masing kecamatan  meliputi:  di Kecamatan  Sedati  terdapat  5  (lima)  desa  pesisir  yaitu  desa  Segoro  Tambak, Banjar  Kemuning,  Tambak  Cemandi,  Gisik  Cemandi  dan  Kalanganyar,  di Kecamatan  Buduran  terdapat  1  (satu)  desa  pesisir  yaitu  Sawohan,  di  Kecamatan Sidoarjo,  terdapat  1  (satu)  kelurahan  pesisir  yaitu  Gebang,  di  Kecamatan  Jabon terdapat  2  (dua)  desa  pesisir  yaitu  Kupang  dan  Tambak  Kalisogo,  dan  di Kecamatan Waru terdapat 1 (satu) desa pesisir yaitu Tambak Oso.
Secara  persentase,  jumlah  penduduk  miskin  di  wilayah  pesisir  relatif rendah. Jumlah rumah tangga miskin di desa-desa pesisir tercatat sebanyak 3.206 ruta, dibandingkan jumlah ruta miskin keseluruhan di, sebanyak 17.485 ruta, atau sebesar  18,34  persen  dari  5  kecamatan  yang  memiliki  wilayah  desa  pesisir. Apabila dibandingkan dengan jumlah ruta miskin di seluruh Kabupaten Sidoarjo, maka proporsinya hanya mencapai 3,22 persen. Jumlah penduduk miskin tersebut memiliki  beragam  pekerjaan  yang  terkait  dengan  kawasan  pesisir.  700  jiwa diantaranya  adalah  penduduk  yang  hanya  bekerja  sebagai  nelayan  sebagai penghasilan  utamanya.  Selain  itu  terdapat  buruh  usaha  perikanan,  pengolah  ikan dan pedagang ikan. Berdasarkan dokumen Kecamatan Sedati dalam Angka tahun 2015, keadaan umum kemiskinan dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 3.
Karakteristik Desa di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, 2015
No. Desa Jumlah Luas Wilayah (km 2 ) Dusun KK RT Miskin Pesisir 1 Segoro Tambak 1 449 197 8,35 2 Banjar Kemuning 1 310 119 5,59 3 Tambak Cemandi 2 930 459 4,43 4 Gisik Cemandi 2 550 324 1,49 5 Kalanganyar 1 1.436 283 27,30 Bukan Pesisir 6 Kwangsan 2 951 98 2,34 7 Pepe 3 3.132 243 9,99 8 Buncitan 3 1.260 245 1,82 9 Cemandi 1 1.700 152 5,02 10 Pulungan 1 703 63 0,39 11 Betro 4 2.310 211 1,79 12 Sedati  Agung 3 2.140 60 1,96 13 Sedati  Gede 3 3.281 255 1,70 14 Pabean 6 5.343 479 2,34 15 Semampir 1 568 107 1,46 16 Pranti 1 670 140 3,29 Jumlah 35 25.733 3.435 79,26 Sumber: Kecamatan Sedati Dalam Angka, 2015
Jumlah  rumah  tangga  miskin  penerima  manfaat  program  terbesar  di Kecamatan  Sedati  dan  termasuk  dalam  kategori  desa  pesisir  berada  di  desa Tambak  Cemandi,  sebanyak  459  rumah  tangga  atau  KK.  Sedangkan  dalam kategori  bukan  pesisir,  rumah  tangga  miskin  terbanyak  berada  di  desa  Pabean. Jumlah rumah tangga  miskin di desa pesisir paling sedikit  berada di desa Banjar
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
Kemuning,  yaitu  119  rumah  tangga,  dan  di  desa  bukan  pesisir  paling  sedikit dijumpai  di  Pulungan,  hanya  63  rumah  tangga.  Jumlah  penduduk  Kecamatan Sedati  pada  tahun  2014, tercatat  sebanyak  99.048  jiwa.  Penduduk  paling  banyak berada di desa Pabean yaitu 19.627 jiwa, dan yang paling sedikit penduduknya di desa  Banjar  Kemuning  yaitu  1.560  jiwa,  karena  sebagian  besar  wilayah  desa  ini merupakan  tambak  dan  lahan  milik  pengembang  perumahan.    Keadaan  umum Kecamatan Buduran dirangkum dalam tabel sebagai berikut:
Tabel 4. Karakteristik Desa di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo, 2015
No. Desa Jumlah Luas Wilayah (Hektar) Dusun KK RT Miskin Pesisir 1 Sawohan 2 720 292 1.041,7 Bukan Pesisir 2 Entalsewu 2 1.696 360 132,0 3 Pagerwojo 9 2.470 316 166,4 4 Sidokerto 3 2.373 279 171,9 5 Buduran 2 1.144 128 106,5 6 Siwalanpanji 3 1.793 301 213,0 7 Sidomulyo 1 415 103 56,6 8 Prasung 3 1.217 221 727,8 9 Damarsi 2 1.691 286 493,7 10 Dukuh Tengah 1 1.676 128 164,2 11 Banjarsari 3 591 165 125,4 12 Wadungasih 6 1.412 118 127,6 13 Banjarkemantren 4 1.456 340 203,0 14 Sukorejo 2 969 94 98,7 15 Sidokepung 3 2.687 326 274,0 Jumlah 46 22.310 3.457 4.102,5 Sumber: Kecamatan Buduran Dalam Angka, 2015
Jumlah  rumah  tangga  miskin  penerima  manfaat  program  di  Kecamatan Buduran  dalam  kategori  desa  pesisir  berada  di  desa  yang  merupakan  kawasan terpencil  yaitu  desa  Sawohan,  yaitu  sebanyak  292  rumah  tangga  atau  KK. Sedangkan  dalam  kategori  bukan  pesisir,  rumah  tangga  miskin  terbanyak  berada di desa Entalsewu,  yaitu 360 rumah tangga. Rumah tangga  miskin paling sedikit dijumpai di desa Sukorejo, yaitu 94 rumah tangga.  Kecamatan berikutnya adalah Kecamatan Jabon, yang memiliki dua desa pesisir yaitu desa Kupang dan Tambak Kalisogo.  Keadaan  umum  Kecamatan  Jabon  dirangkum  dalam  tabel  sebagai berikut:
Tabel 5.
Karakteristik Desa di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, 2015
No. Desa Jumlah Luas Wilayah (Hektar) Dusun KK RT Miskin Pesisir 1 Kupang 4 1.085 590 2.242 2 Tambak Kalisogo 2 730 337 1.176 Bukan Pesisir 3 Panggreh 2 1.135 335 172 4 Trompoasri 3 1.834 918 273 5 Kedungrejo 6 2.100 487 311 6 Kedungpandan 3 1.375 899 1.723 7 Semambung 2 571 331 200 8 Balongtani 5 826 133 213
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
No. Desa Jumlah Luas Wilayah (Hektar) Dusun KK RT Miskin 9 Jemirahan 2 811 178 173 10 Dukuhsari 6 1.706 270 221 11 Kedungcangkring 7 1.161 348 217 12 Pejarakan 1 120 22 62 13 Besuki 0 870 234 217 14 Keboguyang 4 1.376 528 206 15 Permisan 1 443 183 1.236 Jumlah 48 16.143 5.793 8.642 Sumber: Kecamatan Jabon Dalam Angka, 2015
Jumlah  rumah  tangga  miskin  penerima  manfaat  program  di  Kecamatan Jabon  dalam  kategori  desa  pesisir  berada  di  desa  yang  merupakan  kawasan terpencil  yaitu  desa  Kupang  dan  Tambak  Kalisogo,  yaitu  masing-masing sebanyak  590  dan  337 rumah  tangga  atau  KK.  Sedangkan  dalam  kategori  bukan pesisir,  rumah  tangga  miskin  terbanyak  berada  di  desa  Tromposari,  yaitu  918 rumah  tangga.  Rumah  tangga  miskin  paling  sedikit  dijumpai  di  desa  Pejarakan, yaitu 22 rumah tangga.
Kecamatan  berikutnya  adalah  Kecamatan  Sidoarjo,  yang  memiliki  1 kelurahan  pesisir  yaitu  Kelurahan  Gebang.  Keadaan  umum  Kecamatan  Sidoarjo dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 6.
Karakteristik Desa di Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, 2015
No. Desa/Kel. Jumlah Luas Wilayah (Hektar) Dusun KK RT Miskin Pesisir 1 Kel. Gebang 3 1.461 372 1.222,9 Bukan Pesisir 2 Lebo 1 1.294 195 217,6 3 Suko 4 2.150 152 204,6 4 Banjarbendo 3 1.175 298 141,9 5 Lemah Putro - 3.570 383 88,5 6 Sidokare - 4.923 363 114,4 7 Celep - 2.089 142 52,8 8 Sekardangan 1 2.159 140 823,9 9 Rangkah Kidul 1 1.125 204 258,0 10 Bulusidokare - 2.515 176 970,0 11 Pucanganom - 1.672 157 403,7 12 Pekauman - 764 87 8,77 13 Sidokumpul - 2.231 179 66,0 14 Sidoklumpuk - 1.673 115 46,7 15 Bluru Kidul 3 7.048 187 295,0 16 Kemiri 2 1.650 189 322,9 17 Pucang - 1.772 45 86,3 18 Magersari - 4.087 172 114,0 19 Jati 2 3.422 131 141,6 20 Cemengkalang 3 859 73 94,1 21 Cemengbakalan 2 1.325 340 109,9 22 Urangagung Jedong 2 1.860 332 194,3 23 Sarirogo 2 987 173 153,0 24 Sumput 2 1.094 264 124,9 Jumlah 48 52.905 4.869 6.256,0 Sumber: Kecamatan Sidoarjo Dalam Angka, 2015
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
Jumlah  rumah  tangga  miskin  penerima  manfaat  program  di  Kecamatan Sidoarjo dalam kategori desa pesisir berada di Kelurahan Gebang yaitu 372 rumah tangga  atau  KK.  Sedangkan  dalam  kategori  bukan  pesisir,  rumah  tangga  miskin terbanyak  berada  di  desa  Lemah  Putro,  yaitu  383  rumah  tangga.  Rumah  tangga miskin paling sedikit terdapat di desa Pucang, yaitu 45 rumah tangga.
Permasalahan  yang  masih  muncul  dan  harus  diatasi  dalam  kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayah pesisir, antara lain:
1. Validasi data rumah tangga miskin yang sudah tidak sesuai dengan kondisi di masyarakat,  sehingga  sering  menimbulkan  potensi  konflik  sosial  dan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah.
2. Program  pemberdayaan  masyarakat  yang  ada  belum  sepenuhnya  mampu mengentaskan  kemiskinan  rumah  tangga  miskin  terutama  bagi  masyarakat nelayan  karena  banyak  kendala  yang  menyertai  pasca  proyek  selesai. Misalnya,  kegiatan  pelatihan  membuat  krupuk  ikan  akan  berhenti  setelah acara pelatihan, karena ketidakmampuan kelompok usaha yang dilatih dalam menjual/memasarkan produk tersebut.
3. Tempat Pelelangan Ikan yang berada di desa Gisik Cemandi sudah lama tidak berfungsi  karena  status  lahannya  bukan  milik  Pemerintah  daerah  maupun asset  desa, tetapi  milik  TNI  AL.  Fasilitas  tersebut  saat  ini  berfungsi  sebagai pasar ikan informal untuk melayani kebutuhan ikan bagi masyarakat sekitar.
4. Masih dibutuhkan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga nelayan dan buruh  perikanan  untuk  mengatasi  masalah  ketidakpastian  pendapatan keluarga nelayan dari aktifitas melaut/menangkap ikan.  Antara lain pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil olahan ikan.
5. Masih  banyak  masyarakat  miskin  yang  tinggal  di  atas  lahan  milik  TNI  AL sehingga  tidak  dapat  menerima  bantuan  rehabilitasi  rumah  tidak  layak  huni (RRTLH).  Bahkan  meskipun  dana  rehabilitasi  tersebut  disediakan  oleh keluarga  miskin  tersebut,  pihak  pemilik  lahan  tidak  akan  mengijinkan perbaikan rumah.
6. Bantuan  dan  kegiatan  penanggulangan  kemiskinan  di  desa-desa  wilayah pesisir  masih  bersifat  bantuan  insidental  dan  bukan  kegiatan  yang berkelanjutan.  Sehingga  belum  berdampak  nyata  pada  peningkatan pendapatan masyarakat dan tidak memberikan kontribusi pada penanggulangan kemiskinan.
7. Terjadinya  ketergantungan  pada  kegiatan  proyek  pemerintah  dan  kurangnya inisiatif  masyarakat  untuk  meningkatkan  pendapatan  keluarga.    Misalnya setelah  dibantu  sarana  jaring  untuk  menangkap  ikan,  dan  terjadi  kerusakan jaring  tersebut,  nelayan  tidak  memperbaiki  sendiri,  tetapi  berharap  adanya bantuan selanjutnya dari dinas.
8. Adanya  hambatan  dari  aturan  pemerintah,  yaitu  kewajiban  memiliki  status badan  hukum  bagi  kelompok  petambak  atau  KUB  yang  baru  agar  bisa mendapatkan bantuan atau kegiatan proyek.
9. Adanya keterbatasan anggaran sehingga hanya sebagian kecil yang menerima bantuan  dengan  kriteria  tertentu  dibandingkan  dengan  jumlah  masyarakat miskin  yang  ada  di  desa  pesisir  tersebut.  Anggaran  yang  dinas (kabupaten/provinsi)  yang  tersedia  tidak  mampu  membantu  pemberdayaan nelayan secara optimal.
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
10. Adanya  kegiatan  wisata  kolam  pancing  di  dalam  dan  sekitar  desa  pesisir merupakan  salah  satu  alternatif  bagi  masyarakat  untuk  mendapatkan tambahan penghasilan karena adanya kunjungan  dari penduduk di  luar desa. Hal  ini  belum  mendapatkan  dukungan  dan  perhatian  dari  dinas  terkait maupun  kepedulian  perusahaan  melalui  CSR  sebagai  upaya  meningkatkan perekonomian desa pesisir.

## Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Wilayah Pesisir
Berbagai  upaya  sudah  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  untuk mengentas masyarakat miskin, mulai dari bantuan dan perlindungan sosial rumah tangga  miskin  hingga  pemberdayaan  usaha  mikro  dan  kecil.  Dari  yang  bersifat rescue  (penyelamatan),  semisal  upaya  jangka  pendek  untuk  menyelamatkan rumah  tangga  miskin  agar  tidak  semakin  terpuruk  akibat  kenaikan  harga  BBM, sampai  dengan  upaya  recovery  (pemulihan)  sebagai  upaya  jangka  panjang  untuk pengurangan  kemiskinan  melalui  penguatan  kelembagaan,  pengembangan  sarana dan prasarana ekonomi desa, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Wilayah  pesisir  berkait  erat  dengan  potensi  kelautan  dan  perikanan.
Potensi  kelautan  dan  perikanan  di  Kabupaten  Sidoarjo  berdasarkan  data  Dinas Kelautan  dan  Perikanan  antara  lain  :  luas  lahan  tambak,  depo  pemasaran  ikan (DPI), tambak milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo, balai benih ikan (BBI), dan organisasi  masyarakat  (ormas)  kelautan  dan  perikanan.  Uraian  potensi  tersebut sebagai berikut:
Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  telah  membangun  Depo  Pemasaran  Ikan (DPI), sebagai fasilitas sarana dan prasarana pemasaran produk hasil kelautan dan perikanan.  Depo  tersebut  berdiri  diatas  lahan  seluas  3,8  hektar,  dengan kelengkapan  fasilitas  berupa  area  parkir  pengunjung  seluas  500  meter  persegi, borg ikan sebanyak 14 unit dan area pasar ikan segar. Pembangunan DPI tersebut bertujuan  untuk  mempertahankan  mutu  ikan,  meningkatkan  minat  beli  ikan  dari masyarakat,  meningkatkan  pendapatan  petambak  dan  nelayan,  meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  dan  meningkatkan  nilai  tambah produk-produk  olahan  perikanan.  Tujuan  lainnya  adalah  diharapkan  mampu mengatasi  masalah  naik  turunnya  harga  ikan  karena  adanya  proses  lelang  dalam transaksi  jual  beli  di  DPI.  Transaksi  produk  perikanan  yang  berlangsung  di  DPI mencapai 10-15 ton per hari. Pembangunan pasar ikan dan pusat oleh-oleh olahan ikan tersebut berada di jalan lingkar timur Kabupaten Sidoarjo. Sejak diresmikan pada  tahun  2012, tidak  berfungsi  secara  optimal  sesuai  tujuan  pembangunannya. Meskipun saat ini masih tetap berfungsi sebagai pasar ikan pada pagi hari, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, restoran, maupun pedagang besar.
Luas  lahan  tambak  yang  berstatus  asset  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo saat  ini  sebesar  18,9  hektar  yang  tersebar  di  lokasi:  Desa  Kemiri,  Kecamatan Sidoarjo  seluas  11,5  hektar,  Desa  Kedung  Peluk,  Kecamatan  Candi  seluas  6 hektar,  dan  Desa  Banjar  Kemuning  Kecamatan  Sedati  seluas  1,4  hektar. Sedangkan  balai  benih  ikan  (BBI)  terdapat  di  desa  Wadungasih  Kecamatan Buduran.
Beberapa  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan untuk  pemberdayaan  masyarakat  di  desa-desa  pesisir,  antara  lain:  pemberian bantuan  jaring  ikan,  sosialisasi  keamanan  pangan  dengan  tidak  menggunakan
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
formalin  sebagai  pengawet  ikan.  Keberadaan  komoditi  ikan  di  Sidoarjo  ada  dua macam,  yakni  produksi  hasil  budidaya  dan  hasil  tangkap.  Ikan  hasil  tangkap biasanya mengalami pembusukan dengan lebih cepat jika tak diawetkan dengan es batu.  Dinas  juga  menggelar  pelatihan  teknis  bahaya  penggunaan  formalin  pada produk  hasil  perikanan.  Tujuannya  untuk  mengantisipasi  masuknya  ikan berformalin  dari  luar  daerah.  Pasalnya,  yang  diduga  melakukan  atau  memberi formalin  pada  ikan  segar,  dengan  tujuan  agar  tahan  lama  itu  kebanyakan  adalah para tengkulak atau pedagang pengumpul bukan pemasok atau produsen.
Kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan melibatkan  organisasi  masyarakat  yang  terdiri  dari  Kelompoktani  Tambak, Kelompoktani  Kolam,  Kelompok  Nelayan  dan  Kelompok  Pengolah  Perikanan. Kelompok tersebut tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan, sebagai berikut:
Tabel 7.
Kelompok Tani Tambak, Budidaya Air Tawar, Nelayan dan Pengolah Perikanan di Kabupaten
Sidoarjo, 2015 No. Kecamatan Kelompok Petambak Budidaya Air Tawar Nelayan Pengolah Perikanan 1. Sidoarjo - - 1 1 2. Buduran 4 5 - 1 3. Candi 3 4 3 3 4. Porong 1 3 - - 5. Tanggulangin 3 2 - 1 6. Jabon 10 - - 1 7. Waru 5 - 1 1 8. Sedati - 1 5 1 9. Wonoayu - 2 - - 10. Krian - 1 - - 11 Taman - 1 - - Jumlah 26 19 10 9 Sumber : Lakip Dinas Kelautan dan Perikanan  Kab. Sidoarjo, 2015
Pada akhir tahun 2015 Para nelayan Desa Gisik Cemandi, Sedati, Sidoarjo, mendapatkan subsidi alat tangkap ikan (jaring) dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sidoarjo. Nelayan dari tujuh kelompok nelayan desa teraebut mendapatkan jaring  ikan  sebanyak  tujuh  sampai  delapan  jaring  perkelompok.  Bantuan  ini diberikan  khusus  bagi  nelayan  tradisional  dan  nelayan  yang  belum  pernah mendapatkan  bantuan  sebelumnya.  Diharapkan,  bantuan  ini  dapat  meningkatkan hasil  tangkap  nelayan.  Ada  tiga  jenis  jaring  yang  diberikan,  yaitu  jaring  ikan, jaring  belat,  dan  jaring  udang  ketak.  Jaring  ini  mampu  menarik  ikan  atau  udang seberat  maksimal  1  gross  ton.  Kendati  telah  mendapat  bantuan  jaring,  para nelayan ini mengeluhkan hasil tangkapan yang berkurang. Di samping faktor alat, keadaan cuaca juga memengaruhi hasil tangkapan nelayan.
Hingga  kajian  ini  dilakukan,  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  baru memiliki kebijakan publik untuk  menanggulangi  kemiskinan  masyarakat wilayah pesisir berupa:
1. Peraturan  Bupati  Sidoarjo  Nomor  25  tahun  2013  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan Di Kabupaten Sidoarjo.
2. Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Perlindungan  Dan Pemberdayaan Petani/Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo.
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
Terkait  dengan  pemberdayaan  masyarakat  pesisir,  salah  satu  SKPD pelaksana  Perbup  Nomor  25  Tahun  2013  tersebut  adalah  Dinas  Kelautan  dan Perikanan.  Subsektor  Perikanan  yang  dimaksudkan  dalam  peraturan  tersebut adalah  semua  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  pengelolaan  dan  pemanfaatan sumber  daya  ikan  dan  iingkungannya  secara  berkelanjutan,  mulai  dari praproduksi,  produksi,  pengolahan  sampai  dengan  pemasaran  yang  dilaksanakan dalam  suatu  sistem  bisnis  perikanan.  Sasarannya  adalah  nelayan,  pembudidaya ikan, pengolah ikan beserta keluarganya. Namun demikian penyusunan peraturan tersebut  lebih  menitik  beratkan  pada  penataan  tugas  dan  fungsi  para  penyuluh pertanian dan perikanan.
Kemudian  pada  tahun  2014  disahkan  sebuah  Peraturan  Daerah  yang bertujuan melindungi dan memberdayakan petani, nelayan dan pembudidaya ikan (petani  tambak)  dari    kecenderungan  meningkatnya  perubahan  iklim,  globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar  yang tidak transparan dan tidak adil. Peraturan daerah tersebut memiliki  banyak  tujuan  dan  manfaat  untuk  melindungi  keberadaan  petani, nelayan  dan  pembudidaya  ikan  di  Kabupaten  Sidoarjo.  Namun  demikian  belum dapat dilaksanakan hingga saat ini karena belum tersusunnya peraturan penjabaran Perda  tersebut  sehingga  dapat  ditindaklanjuti  dengan  program  dan  kegiatan  oleh SKPD terkait.
Penanggulangan  kemiskinan  di  wilayah  pesisir  tidak  termasuk  dalam tupoksi  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sidoarjo.  Namun  demikian, rencana  strategis  (Renstra)  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  paling  banyak menyentuh  dan  berkaitan  dengan  kehidupan  masyarakat  di  wilayah  pesisir. Meskipun dalam praktiknya, pembinaan masyarakat di wilayah pesisir merupakan kegiatan  lintas  sektor,  artinya  berbagai  SKPD  turut  serta  dan  bersama-sama melakukan kegiatan di wilayah tersebut.
Beberapa  program  dan  kegiatan  yang  dilaksanakan  pada tahun  2015 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, meliputi: a) pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir  dan  laut,  b)  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengawasan  dan pengendalian  sumberdaya  kelautan,  c)  pengembangan  budidaya  perikanan,  d) pengembangan  perikanan  tangkap,  e)  optimalisasi  pengelolaan  dan  pemasaran produksi  perikanan,  f)  perlindungan  dan  pelestarian  sumberdaya  perikanan  dan kelautan,  g)  pengembangan  pengelola  tambak  dan  hasil  tambak.  Semua  program tersebut telah  memiliki  indikator kinerja utama,  target  dan realisasi  capaian  yang kuantitatif. Namun demikian semua program tersebut tidak terkait secara spesifik dengan upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir. Karena tujuan utamanya adalah pengembangan kapasitas  SDM, produksi dan kelestarian alam  pendukung  perikanan  dan  kelautan.  Beberapa  permasalahan  yang  terjadi dalam  pelaksanaan  kegiatan  antara  lain:  kompetensi  pelaku  usaha  perikanan belum  memadai  untuk  menghadapi  persaingan  global,  perubahan  iklim  yang bersifat  anomali  dan  mempengaruhi  hasil  tangkapan  ikan  laut  dan  budidaya, terbatasnya  sarana  usaha  penangkapan  ikan,  terbatasnya  modal  nelayan tradisional,  dan  pembudidaya  ikan  air  tawar  masih  menerapkan  teknologi tradisional,  dan  upaya  rehabilitasi  mangrove  masih  belum  mampu  mengimbangi kerusakan ekosistem yang ada.
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
Pada  tahun  2014,  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sidoarjo mendata  ulang  nelayan  yang  ada  dan  diberi  kartu  nelayan.  Kartu  nelayan bertujuan untuk memudahkan dalam pembinaan. Selain itu, sebagai identitas saat melaut, apabila sampai terjadi kecelakaan  nelayan  mudah dikenali. Nelayan  juga diimbau  agar  bergabung  dengan  kelompok  nelayan  (KN)  yang  sudah  sah. Kelompok  nelayan  yang  sudah  terdata  secara  administrasi  tersebut  akan  lebih mudah  dalam  pembinaan  maupun  dalam  pemberian  bantuan.  Berdasarkan  data terkini (update data) tahun 2016, jumlah nelayan yang sudah terdata secara resmi sebanyak 700 orang. Adapun jumlah perahu nelayan yang sudah terdata sebanyak 612  unit  perahu tersebar  di  beberapa  wilayah  Kabupaten  Sidoarjo.  Masa  berlaku izin kartu nelayan selama tiga tahun. Pola pembinaan yang dilakukan pemerintah diantaranya  bersifat  pelatihan-pelatihan,  dan  bantuan-bantuan  sarana  dan prasarana  nelayan,  seperti  jaring,  cool  box  ,  mesin,  GPS  ( global  positioning system ),  dan  perahu.    Jumlah  nelayan  terbanyak  berada  di  wilayah  Kecamatan Sedati,  yaitu  di  Desa  Gisik  Cemandi,  Desa  Tambak  Cemandi,  Desa  Segoro Tambak, dan Banjar Kemuning.
Program  penanggulangan  kemiskinan  dari  BPMPKB  antara  lain dilaksanakan  melalui  Urusan  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa.  Uraian kegiatan selama tahun 2015, sebagai berikut:
a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Untuk  mendorong  partisipasi  masyarakat  yang  lebih  baik  pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat program pemberdayaan berupa stimulus yang dapat menggugah  minat  partisipasi  masyarakat.  Dalam  tahun  2015,  jumlah  dana pembangunan  yang  dilaksanakan  masyarakat  secara  swadaya  di  wilayah  349 Desa/kelurahan  adalah  sebanyak  Rp  89.510.403.300,00  dengan  target  yang direncanakan  dalam  RPJMD  tahun  2015  sebesar Rp  93.493.000.000,- tercapai sebesar 96%. Atas kegiatan masyarakat tersebut Pemerintah menyalurkan bantuan dana blokgrant tahun 2015 sebesar Rp 9.493.000.000,- untuk 346 Desa/Kelurahan dan 565 lembaga. Selanjutnya jika dibandingkan dengan jumlah dana tahun 2014 yaitu  sebesar  Rp.  88.513.303.300,-.  maka  jumlah  dana  pembangunan  swadaya masyarakat  tahun  2015  mengalami  peningkatan  sebesar  Rp  997.100.000,-  atau 1,13%.
Tercapainya partisipasi  masyarakat disebabkan karena  masyarakat merasa bahwa pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah  melainkan menjadi  tanggungjawab  bersama.  Namun  demikian  sosialisasi  secara  terus menerus  dan  bersinambungan  dengan  budaya  gotong  royong  tentang  partisipasi masyarakat  dilakukan  dalam  setiap  program  pembangunan  dengan  melibatkan seluruh  SKPD  yang  terkait,  Peran  dan  keterlibatan  dari  para  tokoh  masyarakat, ulama, dan LSM perlu ditingkatkan.
b. Jumlah Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH)
Jumlah  rumah  tidak  layak  huni  milik  keluarga  miskin  yang  memperoleh bantuan  rehabilitasi/perbaikan  pada  tahun  2015  sebanyak  159  unit  rumah    yaitu program  reguler  99  unit  di  15  Kecamatan  dan  Program  Terpadu  Berbasis Kawasan/PTBK  60  unit  di  2  Kecamatan  yaitu  Tarik  dan  Krembung,  atau terealisir  45,4%,  dari  target  yang  direncanakan  dalam  RPJMD  tahun  2015 sebanyak  350  unit  rumah.  Untuk  Rehabilitasi  Rumah  Tidak  Layak  Huni  selain memperoleh  bantuan  dari  Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  juga  memperoleh
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
bantuan  dari  APBD  Provinsi  yang  dilaksanakan  oleh  KODIM  dan  Corporate Social Responbility.(CSR).
Pemberdayaan  masyarakat  pesisir  juga  dilakukan  melalui  kerjasama dengan  LSM  Koalisi  Perempuan  Indonesia  Jatim  (KPI  Jatim)  bersama  WWF- Indonesia  melakukan  sosialisasi Better  Managagement  Practice (BMP) Perikanan  Kerang  di  Sidoarjo  pada  13  Maret  2016.  Sosialisasi  BMP  Perikanan Kerang  ini  dihadiri  oleh  17  orang  nelayan  kerang,  dua  orang  perwakilan  dari Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  Kabupaten  Sidoarjo  serta  seorang  penyuluh perikanan  Kabupaten  Sidoarjo.  Tindak  lanjut  dari  adanya  sosialisasi  BMP Perikanan  Kerang  ini,  adalah  pendampingan  KPI  Jatim  pada  kelompok  nelayan dalam  melakukan  perbaikan  pengelolaan  perikanan  kerang  dalam  menjaga keberlangsungan  ekosistem  dan  sumber  daya  kerang  di  Kabupaten  Sidoarjo. Harapannya,  di  bawah  bimbingan  KPI  Jatim  nelayan  sebagai  pelaku  perikanan secara  langsung  dapat  menerapkan  standar-standar  yang  ada  di  BMP  untuk mewujudkan  pengelolaan  perikanan  yang  lebih  baik,  bertanggung  jawab  dan ramah lingkungan.
Selain  perikanan  tangkap,  wilayah  pesisir  juga  memiliki  potensi  yang belum  dimanfaatkan  secara  optimal,  yaitu  budidaya  rumput  laut.  Jenis  rumput laut  yang  sesuai  untuk  dibudidayakan  di  wilayah  tambak  Kabupaten  Sidoarjo adalah  Gracillaria  sp.  Potensi  budidaya  rumput  laut  Kabupaten  Sidoarjo mencapai 5.000 ton per tahun. Dengan wilayah potensial budidaya di Kecamatan Jabon,  khususnya  Desa  Kedungpandan  dan  Desa  Kupang.  Saat  ini,  daya  saing produk rumput laut Kabupaten Sidoarjo masih rendah, volume penjualan produk rumput  laut  kering  baru  mencapai  1.300  ton  per  tahun.  Sehingga  masih  dapat dikembangkan  lebih  besar  lagi dan  menjadi alternatif  lapangan kerja baru untuk menanggulangi kemiskinan.
Kepedulian  terhadap  kemiskinan  di  wilayah  pesisir  juga  dilakukan  oleh lembaga  sosial  Dompet  Dhuafa  Surabaya.  Para  ibu-ibu  rumah  tangga  di komunitas  nelayan  cukup  produktif  membantu  perekonomian  rumah  tangga dengan  membuat  produk-produk  olahan  ikan  atau  bahan  baku  laut  lainnya. Problem  pemasaran  dan  teknik  produksi  yang  masih  sederhana  masih  menjadi kendala  dalam  mengembangkan  omzet  hasil  olahan  ikan.  Untuk  mengatasi  hal tersebut  Dompet  Dhuafa  menggulirkan  Program  Klaster  Mandiri  di  wilayah Sidoarjo  melalui  Program  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Berbasis  Aneka Olahan  Ikan  sejak  April  2011.  Program  bertujuan  meningkatkan  pendapatan masyarakat  pesisir  di  empat  desa  sasaran  :  Desa  Segoro  Tambak,  Desa  Banjar Kemuning, Desa Gisik Cemandi, dan Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati Kabupaten  Sidoarjo.  Fokus  program  pada  pengembangan  produk  turunan berbasis  sumberdaya perikanan dan kelautan. Varian produknya berupa kerupuk kerang, kerupuk kupang, kerupuk ikan payus, kerupuk ikan udang, petis kupang, terasi udang, bandeng presto, bandeng tanpa duri dan ikan asin (mentahan).

## Penyebab Kemiskinan di Wilayah Pesisir
Fenomena  kemiskinan  di  desa-desa  pesisir  merupakan  akumulasi  dari berbagai  penyebab,  yaitu  natural  (karena  karakter  alam),  struktural  (karena persaingan  usaha,  kepemilikan  asset  dan  modal,  dan  infrastruktur  daerah),  dan kultural    (karena  budaya  dan  perilaku  masyarakat).  Oleh  karena  itu  dibutuhkan
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
kebijakan  dan  strategi  khusus  bagi  masyarakat  nelayan,  dalam  kerangka penanggulangan  kemiskinan  di  wilayah  pesisir  Kabupaten  Sidoarjo.    Meskipun nelayan  tidak  banyak  jumlahnya,  namun  kemiskinan  di  wilayah  pesisir  sangat identik  dengan  kehidupan  nelayan,  yang  sangat  bergantung  pada  kegiatan menangkap  ikan  di  laut  dan  musim,  dan  tidak  memiliki  kepastian  dalam menghasilkan  pendapatan  keluarganya.  Kemiskinan  nelayan  tersebut  merupakan kemiskinan  natural.  Sementara,  pembudidaya  ikan  di  tambak  biasanya  memiliki taraf kehidupan yang lebih layak dan bukan kelompok masyarakat miskin.
Kebijakan  dan  strategi  tersebut  dibutuhkan  untuk  menerjemahkan  aturan tentang  perlindungan  dan  pemberdayaan  dalam  Peraturan  daerah  tentang perlindungan  dan  pemberdayan  petani,  pembudidaya  dan  nelayan.  Batasan mengenai  perlindungan  dalam  Perda  tersebut  menyatakan  bahwa  Perlindungan petani/pembudidaya dan nelayan adalah segala upaya untuk membantu petani dan nelayan  menghadapi  permasalahan  kesulitan  memperoleh  prasarana  dan  sarana produksi,  ketersediaan  lahan,  kepastian  usaha,  resiko  harga,  kegagalan  panen, praktek  ekonomi  biaya  tinggi  dan  perubahan  iklim.  Sedangkan  batasan pemberdayaan  adalah    segala  upaya  untuk  meningkatkan  kemampuan petani/pembudidaya  dan  nelayan  untuk  melaksanakan  Usahatani  dan  perikanan yang  lebih  baik  melalui  pendidikan,  pelatihan,  penyuluhan  dan  pendampingan, pengembangan  sistem  dan  sarana  pemasaran  hasil  Pertanian  dan  perikanan, konsolidasi  dan  jaminan  luasan  lahan  –pertanian  dan  daerah  tangkapan, kemudahan  akses  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  informasi,  serta  penguatan kelembagaan petani dan  nelayan. Peraturan daerah tersebut  disusun dalam upaya mengatasi penyebab kemiskinan struktural yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo.
Kemiskinan kultural juga terjadi pada masyarakat nelayan. Pada umumnya nelayan  merupakan  lapisan  masyarakat  yang  konsumtif  dan  tidak  terbiasa menabung. Karena sifat pekerjaan yang tidak menentu hasilnya, keluarga nelayan biasanya terlibat dalam hutang kepada juragan pedagang ikan atau pemilik modal yang membiayai kegiatan menangkap ikan. Penyebab kemiskinan  ini sulit diatasi oleh program pemerintah yang biasanya bersifat edukasi dan pembentukan usaha ekonomi.  Karena  usaha  yang  sedang  berjalan  biasanya  akan  terhambat  karena modal yang disediakan oleh pemerintah digunakan untuk membayar hutang. Menurut seorang tokoh masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Sidoarjo,
selain  adanya  sebagian  warga  yang  masih  dibawah  garis  kemiskinan,  masih banyak  warga  yang  merasa  dirinya  miskin.  Gejala  merasa  miskin  ini  disebut budaya kemiskinan. Budaya kemiskinan terlihat pada kalangan nelayan dan buruh nelayan  ketika  pemerintah  mengucurkan  bantuan  kepada  masyarakat.  Semua keluarga  akan  merasa  berhak  mendapatkan  bantuan  dan  merasa  masih  miskin. Sehingga  bantuan  yang berupa  barang untuk melaut dijual agar dapat dibagi rata dengan tetangganya. Kebiasaan ini sangat merugikan bagi masyarakat itu sendiri.
Salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  mampu  membantu  dan  mendukung kehidupan  nelayan  dan  petambak  di  wilayah  pesisir  adalah  koperasi.  Salah satunya  adalah  koperasi  Mina  Mandiri.  Koperasi  ini  telah  banyak  membantu warga dengan memberikan bantuan pinjaman lunak (berbunga rendah) baik untuk kebutuhan konsumsi maupun produktif. Peranan koperasi tersebut perlu didukung
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
keberadaannya oleh pemerintah dengan  membantu memberikan permodalan baik yang bersifat hibah maupun modal yang berbunga rendah.

## Kebijakan dan Strategi  Pemberdayaan Masyarakat Pesisir
Kebijakan  dan  strategi  pemberdayaan  masyarakat  pesisir  di    Kabupaten Sidoarjo  merupakan salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan. Karena potensi  kelautan  dan  perikanan  Kabupaten  Sidoarjo,  sangat  besar  dan  mampu menjadi  modal  ekonomi  yang  mampu  menggerakkan  perekonomian  rakyat  di kawasan pesisir.
Kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  untuk  menanggulangi kemiskinan  masyarakat  di  wilayah  pesisir  dapat  disusun  dengan  arah  sebagai berikut:
1. Memberikan  iklim  yang  kondusif  bagi  masyarakat  pesisir  baik  pembudidaya ikan maupun nelayan agar dapat menjalankan usahanya dengan bebas dan tidak mengalami  hambatan,  melalui  penetapan  regulasi  yang  pro  rakyat  dan  pro kemiskinan.
2. Memberikan  pembinaan  dan  fasilitasi  kepada  masyarakat  pesisir  dalam  aspek peningkatan  kualitas  sumberdaya  manusia,  aspek  peningkatan  usaha  ekonomi keluarga,  aspek  harmonisasi  lingkungan/masyarakat  sekitar,  dan  aspek pemeliharaan sumberdaya alam perikanan.
3. Memberikan peningkatan akses kepada sumberdaya keuangan atau permodalan untuk mendukung perkembangan usaha masyarakat.
4. Memberikan bantuan perlindungan sosial guna mempertahankan kualitas hidup masyarakat  pesisir,  baik  di  bidang  pendidikan,  kesehatan  maupun  ketahanan pangan.
Pembinaan  masyarakat  pesisir  dalam  kerangka  mengentaskan  dari kemiskinan dapat digambarkan sebagai berikut:
1. Pembinaan  kualitas  sumberdaya  manusia yang  meliputi:  a)  peningkatan kreatifitas  individu;  b)  Investasi  pada  modal  manusia  (human  capital)  yaitu dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan;  c)  Peningkatan  kapasitas  organisasi dan  kelompok  baik  formal  maupun  informal  sebagai  suatu  cara  untuk mensinergikan  dan  memadukan  kekuatan  individu;  d)  Memperkuat kelembagaan  organisasi  dan  kelompok  sehingga  efisiensi  bisa  tercapai;  e) Memperbaiki  budaya  kerja,  kerja  keras,  tanggungjawab,  dan  hemat,  dan  f) Menghilangkan  sifat  dan  mental  negatif,  boros,  konsumtif  yang  menghambat produktivitas.
2. Pembinaan  kualitas  lingkungan/masyarakat  sekitar yang  meliputi:  a) Meningkatkan  peran  masyarakat  dalam  mengelola  dan  menata  lingkungan hidup,  baik  tempat  tinggal  mereka  maupun  habitat  atau  kawasan  tempat kegiatan  ekonomi  produktif  dijalankan;  b)  Membangun  infrastruktur terutama yang  menyangkut  kebutuhan-kebutuhan  masyarakat  dalam  melaksanakan kegiatan  ekonomi;  c)  Meningkatkan  perencanaan  dan  pembangunan  secara spasial dan daya dukung lingkungannya; d) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui konservasi, rehabilitasi, reboisasi dan lain sebagainya.
3. Pembinaan  usaha  ekonomi  produktif yang  meliputi:  a)  Meningkatkan keterampilan  usaha,  pengelolaan  bisnis  skala  kecil  dan  menguasai  teknologi tepat  guna;  b)  Meningkatkan  dan  mempermudah  akses  terhadap  teknologi,
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
modal,  pasar  dan  informasi  pembangunan;  c)  Membangun  kemitraan mutualistis  diantara  sesama  pelaku  ekonomi  rakyat  dan  melalui  kerjasama perusahaan  usaha  besar;  d)  Membangun  sistem  insentif  administrasi  serta pendanaan  formal  dan  informal,  dan  e)  Menyediakan  peraturan  pemerintah yang menjamin berjalannya proses pengentasan kemiskinan.
4. Pembinaan  kualitas  sumberdaya  alam yang  meliputi:  a)  Memberikan konsepsi  pengelolaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  dan  buatan;  b) Menghidupkan  kembali  hak  dan  kearifan  masyarakat  lokal;  Menerapkan pemantauan  pengelolaan  sumber  daya  dengan  prinsip  partisipasi  masyarakat lokal;  c)  Menerapkan  teknologi  ramah  lingkungan;  d)  Membangun  kesadaran akan pentingnya nilai strategi sumberdaya bagi generasi saat ini dan yang akan datang; e) Merehabilitasi habitat dan memperkaya sumberdaya alam.
Selanjutnya,  dengan  membina  keempat  aspek  tersebut,  maka  di susun sebuah model pemberdayaan ekonomi pesisir sebagai berikut:
Gambar 1.

## Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Pesisir
Kabupaten Sidoarjo
Guna  menyusun  kebijakan  penanggulangan  kemiskinan  bagi  masyarakat pesisir  di  Kabupaten  Sidoarjo,  diperlukan  identifikasi  kekuatan,  kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh masyarakat miskin tersebut. Identifikasi tersebut menggunakan metode analisis SWOT. di wilayah pesisir sebagai berikut:
Tabel 8. Analisis SWOT Masyarakat Miskin di Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, 2016 No. Indikator Uraian A Faktor Internal 1 Kekuatan (Strength)  memiliki sumber daya laut yang melimpah misalnya: berbagai macam ikan laut, payau dan ikan air tawar, kerang, kupang, cumi-cumi, udang, dan rumput laut,
 berbatasan dengan kota besar sehingga bisa mendapatkan alternatif pekerjaan tambahan lainnya.
 transportasi dan infrastruktur mendukung kegiatan budidaya dan penangkapan ikan,
 fasilitas untuk menangkap ikan, sudah menggunakan kapal motor,
 sebagian telah memiliki lahan tambak sendiri,
 kondisi sosial masyarakat yang kondusif dan religious
2 Kelemahan
(Weakness)
 hanya mengandalkan dari sumber laut saja,
 harga bahan bakar kapal semakin mahal mahal dan sering langka,
•Biaya Produksi •Biaya Operasional •Biaya Hidup RTM Menurunkan
•Pendapatan •Nilai Produksi •Volume dan Skala Usaha Meningkatkan
•Aset usaha •Tabungan •Investasi Kesejahteran Masyarakat
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
No. Indikator Uraian  biaya upacara adat pesisir yang membutuhkan biaya tinggi,  masih adanya struktur sosial ekonomi di masyarakat yang merugikan nelayan kecil,  sumber daya manusia kurang berkualitas,  tidak berfungsinya Tempat Pelelangan Ikan  dan kurang layaknya Pelabuhan Pendaratan Ikan di pesisir  pendapatan nelayan berfluktuasi tergantung hasil dan jenis ikan tangkapan B Faktor Eksternal
3 Peluang (Opportunity)  Wilayah pesisir merupakan obyek alam yang indah sebagai sumber pendapatan daerah dengan membuka kegiatan pariwisata.
 Membuka tempat makan sea food sebagai usaha rumah tangga nelayan,
 Pembuatan produk kerajinan berbahan kerang dan pasir sebagai oleh-oleh daerah wisata tersebut,
 Membuat makanan ringan dari hasil laut, dipasarkan di tempat wisata dan ke kota besar di sekitar Sidoarjo,
 Mendirikan usaha jasa angkutan, penginapan dan pemandu wisata 4 Ancaman (Threat)  Ikan semakin langka sehingga perlu jauh berlayar untukmendapatkan ikan,  Terjadi kerusakan alam/lingkungan
 Cuaca dan iklim yang tidak menentu mengakibatkan hasil tangkapan nelayan tidak pasti,
 Persaingan penangkapan ikan dengan nelayan daerah lain.
Sumber: Analisis Data Survey, 2016 Berdasarkan  analisis  SWOT  tersebut  maka  pemberdayaan  masyarakat  di wilayah  pesisir    harus  mampu  memanfaatkan  secara  optimal  sumberdaya perikanan  dan  kelautan  yang  dimiliki,  dan  tersedianya  sarana  dan  prasarana penangkapan  ikan  laut  yang  sudah  ada.  Bagi  petambak,  selain  mengusahakan budidaya  ikan  air  tawar,  juga  melakukan  diversifikasi  usaha  berupa  pengolahan hasil ikan air tawar dan kegiatan pariwisata perikanan.
Kelemahan  yang  melekat  pada  kehidupan  nelayan  dapat  diatasi  dengan melakukan  usaha  tambahan  seperti  mengolah  dan  memasak  ikan  agar mendapatkan  nilai  tambah  ekonomi  dari  hasil  tangkapannya  di  laut.  Pemerintah mengupayakan  tersedianya  tempat  pendaratan  ikan  dan  pelelangan  ikan  agar memudahkan nelayan dalam menjual hasil lautnya.
Peluang  yang  ada  dapat  dioptimalkan  melalui  pembinaan  kelompok masyarakat  yang  telah  dibina  oleh  Dinas  Kelautan  dan  Perikanan  (DKP),  seperti melalui kelompottani tambak, kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan air tawar dan kelompok pengolah dan pemasar ikan.
Sedangkan  ancaman  yang  mungkin  terjadi  dapat  diantisipasi  dengan melakukan  kegiatan  konservasi  sumberdaya  kelautan  seperti  perluasan  hutan mangrove dan penyelamatan terumbu karang dan budidaya rumput laut.

## KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  survey  dan  pembahasan  diatas,  dapat  disusun kesimpulan sebagai berikut:
1. Secara  keseluruhan,  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Kabupaten Sidoarjo  baik  melalui  program  pemerintah  daerah  maupun  peran  serta masyarakat  telah  mengalami  kemajuan  yang  berarti.  Angka  kemiskinan makro telah  menurun  sedikit  dari 6,97 persen pada tahun 2011 menjadi 6,69 persen pada tahun 2013, atau sekitar 0,28 persen saja.
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
2. Penurunan kemiskinan secara makro tersebut juga terjadi untuk masyarakat di wilayah  pesisir  yang  dianalisis  dalam  kajian  ini,  yaitu  di  Kecamatan  Sedati, Buduran,  Sidoarjo,  dan  Jabon.  Namun  demikian,  jumlah  penurunan  tersebut hingga tahun 2015 tidak dapat diketahui karena data yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah data BDT PPLS 2011.
3. Sumber penyebab kemiskinan di wilayah pesisir adalah rentannya kehidupan masyarakat yang bermata pencaharian nelayan dan buruh perikanan. Sulitnya mengatasi kemiskinan di wilayah pesisir karena penyebabnya adalah dari sifat mata  pencaharian  yang  tidak  pasti  hasilnya,  rendahnya  kualitas  SDM,  dan budaya  masyarakat  yang  tidak  produktif.  Data  mengenai  jumlah  nelayan masih  terus  diverifikasi  sejak  tahun  2014,  dan  telah  tercatat  1.520  jiwa nelayan.  Meskipun  sedikit  jumlahnya,  kehidupan  keluarga  nelayan  dan permasalahannya  masih  merupakan  sumber  kemiskinan  yang  sulit  diatasi hingga saat ini.
4. Berbagai  program  penanggulangan  kemiskinan  dari  pemerintah  pusat, provinsi  dan  kabupaten  telah  dilaksanakan  di  wilayah  pesisir  dalam  periode 2011  hingga  2015,  dan  dampaknya  sangat  dirasakan  oleh  masyarakat. Terutama  bantuan  perlindungan  sosial  dan  bantuan  sarana  produksi  bagi nelayan dan usaha ekonomi keluarganya.
5. Mengukur  capaian  dan  dampak  setiap  program  terhadap  penurunan  angka kemiskinan  di  wilayah  pesisir  sangat  sulit  dilakukan,  karena  setiap  program atau  kegiatan  hanya  mencatat  jenis  kegiatan,  jumlah  anggaran  dan  lokasi sasarannya. Hasil monitoring dan evaluasi setiap program dan kegiatan masih sulit  diperoleh.  Oleh  karena  itu,  prestasi  penanggulangan  kemiskinan  di wilayah  pesisir  merupakan  hasil  dari  akumulasi  berbagai  program  tersebut diatas.  Tidak  dapat  diidentifikasi  program  atau  kegiatan  mana  yang  paling besar dampaknya atau dominan selama tahun 2011-2015. Semua program dan kegiatan  yang  ditujukan  menanggulangi  kemiskinan  belum  ada  yang memperlihatkan  hasil  yang  memuaskan,  khususnya  bagi  masyarakat  pesisir. Hal ini juga terkait dengan keterbatasan anggaran yang tersedia.
6. Strategi  pemberdayaan  masyarakat  di  wilayah  pesisir  harus  didasarkan  atas potensi  yang  dimiliki  dan  mengatasi  secara  spesifik  permasalahan  yang dihadapi  oleh  masyarakat  tersebut.  Strategi  yang  dapat  dilakukan  adalah dengan  cara  :  a)  membantu  menurunkan  biaya  dan  beban  hidup  keluarga miskin,  b)  meningkatkan  produktivitas  ekonomi  keluarga,  baik  dari  hasil tangkapan  ikan  maupun  pengolahan  dan  pemasaran  ikan,  c)  memperbaiki perilaku  keluarga  miskin  agar  tidak  konsumtif  dan  mau  menabung  untuk masa depannya.
7. Pemerintah  Kabupaten  Sidoarjo  memerlukan  peraturan  pemerintah  untuk menjabarkan  dan  melaksanakan  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2014 tentang  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Petani/  Pembudidaya  Nelayan  Di Kabupaten Sidoarjo. Sehingga melalui peraturan atau keputusan Bupati dapat disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berdampak langsung kepada peningkatan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir.
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)

## Rekomendasi
Berdasarkan  kesimpulan  tersebut  diatas,  maka  dapat  disusun  beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Dibutuhkan  kajian  lebih  mendalam  mengenai  data  kemiskinan  di  kawasan pesisir  sehingga  dapat  mengetahui  secara  spesifik  jumlah  keluarga  miskin (hidup  di  bawah  garis  kemiskinan)  dan  pekerjaan  yang  dilakukannya  untuk mencari nafkah. Hal ini membantu program pemerintah agar lebih fokus dan prioritas terhadap warga miskin di kawasan pesisir.
2. Diperlukan  penjabaran  Peraturan  Daerah  Nomor  4  Tahun  2014  tentang Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Petani/  Pembudidaya  Nelayan  Di Kabupaten Sidoarjo agar upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan bagi  masyarakat  di  wilayah  pesisir  mendapatkan  payung  hukum  dalam pelaksanaannya.
3. Diperlukan penyusunan anggaran kegiatan penanggulangan kemiskinan yang lebih spesifik lokasi dan spesifik kegiatan bagi masyarakat di 10 desa pesisir tersebut.  Sehingga  diperlukan  sebuah  kajian  yang  lebih  spesifik  untuk mengetahui  apa  permasalahan  dan  kebutuhan  masyarakat  pesisir  dan bagaimana  strategi  meningkatkan  kualitas  hidup  mereka  dalam  lima  atau sepuluh tahun yang akan datang.
4. Membantu  dan  mendukung  keberadaan  kelembagaan  ekonomi  di  kawasan pesisir,  dalam  bentuk  koperasi  sebagai  alternatif  bagi  keluarga  nelayan  dan petambak dalam mendapatkan dana pinjaman lunak.
5. Memfasilitasi  kelompok  pengolah  dan  pemasar  olahan  perikanan  agar  lebih maju, sehingga keluarga nelayan mampu mendapatkan tambahan pendapatan dari  hasil  laut.  Selain  itu  mendorong  berkembangnya  wisata  pemancingan ikan  tambak,  ikan  laut  dan  wisata  alam  lainnya  untuk  meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.
6. Meningkatkan pola kerjasama antara kelompok masyarakat yang ada dengan LSM  dan  perusahaan  swasta  (melalui  CSR)  untuk  mempercepat penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir.

## DAFTAR PUSTAKA
------------, 2015. Sidoarjo Dalam Angka, 2015. Badan Pusat Statistik. Kabupaten Sidoarjo.
------------,  2014.  Laporan  Keterangan  Pertanggungjawaban  Bupati  Sidoarjo. 2014. Bappeda Kabupaten Sidoarjo.
------------,  2009.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  6  Tahun  2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009- 2029.
------------,  2014.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sidoarjo  Nomor  4  Tahun  2014 Tentang  Perlindungan  Dan  Pemberdayaan  Petani/  Pembudidaya Nelayan Di Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo.
Analisis Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Pesisir Kabupaten Sidoarjo, Tahun 2016 (Diah Tri Hermawati)
------------,  2014.  Laporan  Program  Penanggulangan  Kemiskinan  Daerah (LP2KD)  Kabupaten  Sidoarjo  Tahun  2014.  Bappeda  Kabupaten Sidoarjo.
Arta  Kusumaningrum,  2013.  Kebijakan  Pembangunan  Dalam  Pengentasan Kemiskinan  Masyarakat  Pesisir  (Studi  Kasus  pada  Masyarakat  Pesisir di  Kabupaten  Purworejo,  Jawa  Tengah).  Agriekonomika,  ISSN  2301- 9948  Volume  2,  Nomor  1.  Pasca  Sarjana  Program  Studi  Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
Hotman M. Siahaan, 2015. Profil Kemiskinan dan Nelayan Jawa Timur. Seminar Isu  Strategis  Aktual:  Pengelolaan  Sumberdaya  Pesisir  dan  Laut  Yang Berkelanjutan Untuk Peningkatan Kesejahteraan Penduduk Pesisir Jawa Timur.
I Wayan Mudana, 2013. Ideologi Nyegara Gunung:  Sebuah Kajian Sosiokultural Kemiskinan  Pada  Masyarakat  Pesisir  Di  Bali  Utara.  Fakultas  Ilmu Sosial,  Universitas  Pendidikan  Ganesha.  Singaraja.  Jurnal  Ilmu  Sosial dan Humaniora Vol. 2, No. 1, April 2013.
Kusnadi. 2003. Akar Kemiskinan Nelayan. LkiS. Yogyakarta.