## EVALUASI PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN TORAJA UTARA

## EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF ADDITIONAL PUBLIC SERVANTS' INCOME TO THE EDUCATION AND TRAINING STAFFING AGENCY OF NORTH TORAJA REGENCY

## Antonius Tangke Parung
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Toraja Utara parungantonius@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  pemberian  tambahan  penghasilan Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Toraja  Utara dengan  fokus  pada  kebijakan  dan  sarana  prasarana  pendukung  yang  digunakan  dalam  rangka pengukuran  dan  penilaian  prestasi  kerja  Pegawai  Negeri  Sipil  .  Metode  Penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  studi  kasus  untuk  memberi gambaran  tertulis  tentang  bagaimana  seharusnya  pelaksanaan  pemberian  tambahan  penghasilan Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan  Kabupaten  Toraja  Utara, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) pemberian TPP walaupun jumlahnya sangat kecil tetapi dapat meningkatkan penghasilan PNS (72% PNS pada BKPP setuju); (2) pengukuran dan penilaian prestasi kerja dari unsur sasaran kerja belum optimal; (3) alat absensi elektronik belum terintegrasi dengan sistem sehingga realisasi perilaku kerja (kehadiran) PNS tidak objektif; (4)  Kebijakan dalam hal ini Peraturan Bupati sebagai landasan pemberian TPP perlu direvisi agar memuat bobot pengurangan bagi PNS yang terlambat maupun yang pulang lebih awal.
Kata kunci  : Evaluasi, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, kinerja

## Abstract
The purpose of this study is to evaluate the implementation of additional civil servant income in the North  Toraja  District  Education  and  Training  Personnel  Agency  with  a  focus  on  evaluating  the implementation of additional civil servant income in terms of policies and supporting infrastructure. The research method used in this study is a qualitative method with the type of case study research to provide  a  written  description  of  how  the  implementation  of  providing  additional  income  for  Civil Servants  at  the  North  Toraja  District  Education  and  Training  Personnel  Agency,  so  that  the implementation is in accordance with the stated objectives. The results showed that: (1) The provision of TPP although the amount is very small but can increase the income of civil servants (72% PNS on BKPP agreed); (2) Measurement and assessment of work performance of the working target element
is not optimal; (3) Electronic attendance equipment has not been integrated with the system so that the realization of work behavior (presence) of PNS is not objective; (4) The policy in this case the Bupati regulation as the basis for the provision of TPP should be revised in order to contain weight reduction for the late and returning civil servants.
Keywords : Evaluation, additional income of Civil Servants, performance

## PENDAHULUAN
Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN)  yang  berkinerja,  disiplin,  sejahtera dan  berkompetensi  merupakan  tujuan  yang hendak  dicapai  dengan  lahirnya  Undang  – Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang Aparatur  Sipil  Negara.  Rendahnya  kinerja, disiplin dan kesejahteraan serta kompetensi ASN  yang  menjadi  permasalahan  birokrasi berkepanjangan  serta  berbagai  dampak negatif  yang  ditimbulkannya  diharapkan dapat segera diakhiri.
Sehubungan  dengan  hal  itu,  maka pemerintah  telah  mengambil  beberapa langkah percepatan penyelesaian
diantaranya dengan memberikan Tambahan
Penghasilan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) baik pusat maupun daerah berdasarkan  beban  kerja  dan  prestasi  kerja yang  dicapai  oleh  masing-masing  PNS. Pemerintah  Daerah  diberikan  wewenang untuk  memberikan  Tambahan  Penghasilan kepada  ASN  di  daerahnya  sesuai  dengan kemampuan  keuangan  daerahnya.  Pada pasal  58  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  pasal  39  ayat  (1)
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah yang terakhir kali diubah dengan Permendagri  Nomor  21  Tahun  2011 disebutkan  bahwa  :  “Pemerintah  Daerah dapat  memberikan  tambahan  penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”  Lebih  lanjut  pada pasal  58  ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan  Daerah  dan  pasal  39  ayat  (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah menegaskan bahwa : ”Pemberian Tambahan Penghasilan  bagi  Pegawai  ASN  Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara  dalam  upaya  peningkatan  disiplin, kinerja dan kesejahteraan PNS Daerah telah menetapkan  kebijakan  daerah  melalui Peraturan  Bupati  Toraja  Utara  Nomor  48
Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Negeri  Sipil  di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten  Toraja  Utara.  Pelaksanaan kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada perangkat daerah secara khusus pada Badan Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan (BKPP)  telah  dimulai  pada  bulan  Oktober tahun  2018,  dan  terhitung  sejak  bulan Januari  2019,  sebagian  besar  proses pelaksanaan  kebijakan  ini  dilaksanakan melalui sistem aplikasi e-kinerja pada alamat web ekinerja.torajautarakab.go.id.
Penginputan  sasaran  kerja  tahunan  yang kemudian dijabarkan kedalam sasaran kerja bulanan,  penginputan  realisasi  kerja  setiap bulan,  sampai  pengukuran  capaian  kerja semuanya  dilaksanakan  melalui  sistem aplikasi.
Pemberian  TPP  kepada  PNS  di BKPP didasarkan pada beban kerja (menurut kelas dan nilai jabatan) serta capaian prestasi kerja  yang  terdiri  dari  dua  aspek  yaitu sasaran  kerja  pegawai  dengan  bobot penilaian  60%  dan  perilaku  kerja  dengan bobot penilaian 40%.   Hal tersebut mengacu kepada  teori pay  for  performance yang menurut  Haznain,  dkk  (2012)  sistem kompensasi  berbasis  kinerja  merupakan suatu model penetapan kompensasi dimana besaran  gaji final yang  diperuntukkan  bagi
seorang  karyawan  dalam  suatu  organisasi terpacu  pada  pengukuran  kinerja  dengan memperhatikan  beberapa  kriteria  penilaian. Dengan sistem tersebut besaran kompensasi yang  diterima  oleh  pegawai  akan  berbeda walaupun  beerada  pada  level  yang  sama. Sasaran kerja merupakan rencana kerja dan target  yang  harus  dicapai  oleh  PNS  dalam kurun waktu satu bulan, sedangkan perilaku kerja  merupakan  kedisiplinan  terhadap  jam kerja  yang  dihitung  berdasarkan  frekwensi kehadiran  kerja  yang  diakumulasi  selama satu bulan berjalan.
Berdasarkan  pengalaman  peneliti selama  menjadi  PNS  pada  BKPP, pengukuran  capaian  sasaran  kerja  yang sebelumnya  telah  ditetapkan  bersama dengan  atasan  langsung  sebagai  kontrak kerja yang mana idealnya menurut ketentuan harus  dinilai  oleh  atasan  langsung  dengan membandingkan  antara  target  kerja  dengan realisasi  kerja,  serta  memantau  kuantitas output  dari  setiap  kegiatan,  namun  pada kenyataannya  hal  tersebut  sangat  jarang terjadi.  PNS  yang  seharusnya  dinilai terkesan menilai diri sendiri, walaupun pada sistem aplikasi e-kinerja tersedia ruang bagi atasan  dalam  melaksanakan  verifikasi  dan memberikan nilai bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan  oleh  PNS  yang  menjadi bawahannya.  Kebanyakan  atasan  merasa kesulitan  untuk  menilai  melalui  sistem
aplikasi dan sebagian karena tidak mau repot sehingga mempercayakan pelaksanaan penilaian dilakukan oleh PNS itu sendiri.
Menyangkut  pengukuran  perilaku kerja  dalam  hal  ini  kedisiplinan  kehadiran kerja  diukur  dengan  menggunakan  absensi elektronik,  dimana  setiap  PNS  harus menekan finger pada saat masuk dan pulang kerja. Seluruh data kehadiran kerja terekam, namun  dalam  proses  perhitungan  realisasi kehadiran  kerja  yang  dibuat  dalam rekapitulasi  kehadiran  PNS  setiap  akhir bulan,  keterlambatan  masuk  kerja  serta pulang  lebih  awal  sebelum  waktunya  tetap dihitung  hadir  penuh.  Dengan  kata  lain bahwa  jumlah  kehadiran  PNS  yang  datang tepat  waktu  dan  pulang  setelah  jam  kerja tidak  berbeda  dengan  PNS  yang  sering datang  terlambat  atau  pulang  lebih  awal. Kondisi  tersebut  tentu  akan  menurunkan bahkan  mematikan  motivasi  PNS  untuk berupaya  hadir  sebelum  jam  kerja  dan pulang setelah jam kerja untuk menyelesaikan target bahkan bekerja untuk melampaui target.
Besaran TPP yang diterima oleh PNS pada  BKPP  tahun  2019  sebesar  5% berdasarkan Keputusan Bupati Toraja Utara Nomor  31/I/2019  tentang  Penetapan Besaran  Persentase  Tambahan  Penghasilan Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  Tahun
Anggaran  2019.  Dengan  demikian  TPP Kepala  BKPP  yang  memiliki  kelas  jabatan 14 dengan nilai jabatan tertinggi yakni 2865 hanya menerima TPP maksimal sebesar Rp. 2.155.900,  sedangkan  seorang  Pelaksana dengan  jabatan  Pengadministrasi  Umum yang  berada  pada    kelas  jabatan  5  dengan nilai  jabatan  490  hanya  menerima  TPP maksimal  Rp.  368.700.  Untuk  Tahun  2020 besaran persentase TPP yang diterima hanya 4,37  %  berdasarkan  Keputusan  Bupati Toraja  Utara  Nomor  133/I/2020  tentang Penetapan  Besaran  Persentase  Tambahan Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di Kabupaten  Toraja  Utara  Tahun  Anggaran 2020,  sehingga  untuk  Kepala  Badan  hanya dapat menerima TPP maksimal sebesar Rp. 2.040.768, sementara untuk jabatan pengadministrasi  umum  hanya  menerima TPP maksimal sebesar Rp. 349.031.
Pada  konteks  seperti  inilah  peneliti melihat bahwa pelaksanaan pemberian TPP perlu  dievaluasi,  dimana  pada  satu  sisi terdapat  upaya  untuk  mewujudkan  ASN yang  berkinerja  tinggi,  disiplin  serta sejahtera,  namun  pada  kenyataannya terdapat  celah  dalam  proses  pengukuran capaian  sasaran  kerja  dan  perilaku  kerja serta  jumlah  TPP  yang  oleh  sebagian  PNS menganggap  terlalu  kecil  dapat  menjadi penyebab  kegagalan  pencapaian  tujuan mewujudkan  ASN  berkinerja,  disiplin  dan
sejahtera. Diperlukan sebuah langkah untuk mengidentifikasi  seluruh  proses  yang dilaksanakan dengan membandingkan apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan  dan sasaran  yang  hendak  dicapai.  Evaluasi merupakan  proses  untuk  mengidentifikasi efek-efek  dan  hasil-hasil  sementara  dari program  dan  langkah-langkah  kebijakan sekaligus, dalam implementasi dan realisasi yang  sedang  berlangsung  yang  dapat menjamin  akurasi,  objektivitas  serta efisiensi  baik  dalam  pengukuran  dan penilaian capaian target kerja, penyampaian laporan  kehadiran  pegawai  maupun  dalam pengelolaan  keuangan  daerah  (Wollman, 2002).  Hal  ini  senada  dengan  pendapat Mulyadi  (2015)  bahwa  kebijakan  publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan  untuk  mengatasi  kesalahan tertentu,  melakukan  kegiatan  tertentu,  atau untuk mencapai tujuan tertentu.
Berdasarkan  latar  belakang  yang telah peneliti paparkan inilah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan  Penghasilan  Bagi  Pegawai Negeri  Sipil  Pada  Badan  Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Toraja Utara”. Dengan  latar  belakang  penelitian yang  telah  diuraikan  sebelumnya  maka tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi pelaksanaan pemberian
tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada  Badan  Kepegawaian  Pendidikan  dan Pelatihan  Kabupaten  Toraja  Utara  dengan fokus terhadap evaluasi pengukuran capaian kinerja  PNS  dari  unsur  sasaran  kerja  dan perilaku  kerja  dalam  proses  pelaksanaan pemberian TPP.

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  kualitatif. Penelitian  dengan  pendekatan  kualitatif ilmiah  yang  menekankan  pada  karakter alamiah  sumber  data.  Jenis  penelitian  ini adalah  Studi  Kasus.  Dan  oleh  karena penelitian  ini  menggunakan  pendekatam kualitatif  dan  termasuk  penelitian  studi kasus, sehingga hasil dari penelitian ini lebih bersifat  analisis  deskriftif  yaitu  berupa gambaran  tertulis  dari  fenomena  yang diamati  yang  dalam  hal  ini  terkait  dengan pemberian  tambahan  penghasilan  bagi Pegawai  Negeri  Sipil  pada  Badan Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten Toraja Utara.
Metode atau teknik yang digunakan dalam  pengumpulan  data  adalah  telaah dokumen dan wawancara. Telaah dokumen adalah  teknik  pengumpulan  data  dan informasi yang dilakukan dengan pencarian dan penemuan bukti-bukti melalui berbagai dokumen  yang  berhubungan  dengan masalah  yang  diteliti.  Metode  telaah
dokumen ini merupakan metode pengumpulan data yang berasal dari sumber non-manusia.  Dokumen  berguna  karena dapat memberikan gambaran dan penjelasan  latar  belakang  yang  lebih  luas mengenai  pokok  penelitian.  Dokumen  dan arsip mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan  fokus  penelitian  merupakan  salah satu sumber data yang paling penting dalam penelitian.  Dalam  penelitian  ini  peneliti akan  menelaah  berbagi  dokumen  seperti Undang  –  Undang,  Peraturan  –  Peraturan, Petunjuk
Pelaksanaan, Surat-surat Keputusan  dan  berbagai  dokumen  yang berhubungan
dengan pelaksanaan pemberian  TPP  pada  BKPP  Kabupaten
Toraja  Utara.  Sedangkan  wawancara dilakukan  secara  semi  terstruktur  dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan delapan orang informan.  Kedelapan  informan  tersebut adalah  Kepala  Badan  Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Toraja Utara,  Kepala  Badan  Pengelola  Keuangan dan  Aset  Daerah  Kabupaten  Toraja  Utara, Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan  Pelatihan,  Kepala  Bidang  Pendidikan, Pelatihan  dan  Pengembangan  Aparatur, Kepala Sub Bagian Program, Keuangan dan Anggaran  Sekretariat  BKPP,  Kepala  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
Sekretariat  BKPP,  Penyusun  Laporan Diklat  Bidang  Diklat  dan  Pengembangan Aparatur  serta  Bendahara  Pengeluaran BKPP.
Dalam  penelitian  ini,  data  –  data yang  dikumpulkan  diperoleh  dari  Data sekunder  dan  data  primer.  Data  Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan  dari  sumber  –  sumber  yang sudah ada yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian  terdahulu,  buku  dan  lain sebagainya  antara  lain  Peraturan  Bupati Toraja  Utara,  Keputusan  Bupati  Toraja Utara, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPP  dan Undang – Undang serta peraturan – peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.  Sedangkan data primer adalah data  yang  diperoleh  langsung  oleh  peneliti dilapangan melalui hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan kunci.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan  pada  saat  pengumpulan  data berlangsung,  ataupun  setelah  selesai pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu. Pada saat melaksanakan telah dokumen serta observasi  dan  wawancara,  peneliti  sudah melakukan analisis terhadap dokumen, data hasil observasi serta jawaban dari informan. Apabila hasil telah dokumen, data observasi serta  hasil  wawancara  setelah  dianalisis terasa  belum  memuaskan,  peneliti  akan melanjutkan  pertanyaan  untuk  memperoleh
data  dan  informasi  yang  memuaskan. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu  Reduksi  Data  ( Reduction  Data ),
Penyajian  Data  ( Data  Display )  dan Penarikan Kesimpulan ( Concluting Drawing ).  Reduksi  data  diartikan  sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Laporan atau  data  yang  diperoleh  dilapangan  akan dituangkan  dalam  bentuk  uraian  yang lengkap dan terperinci. Data yang diperoleh dari  lapangan  jumlahnya  mungkin  agak banyak, sehingga peneliti perlu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal  penting,  serta  mencari  tema  dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas  dan  mempermudah  peneliti  untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
Penyajian  data  dilakukan  bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran  secara  keseluruhan  atau  pada bagian  tertentu  dari  penelitian.  Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil  wawancara  yang  dituangkan  dalam bentuk  uraian  dengan  teks  naratif  dan didukung  oleh  dokumen-dokumen  serta foto-foto maupun gambar sejenisnya dalam rangka membuat sebuah kesimpulan.
Penarikan  kesimpulan  yaitu  melakukan verifikasi  secara  terus  menerus  sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan  persamaan,  hal-hal  yang  sering timbul,  hipotesis  dan  sebagainya  yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan dilakukan dengan pengambilan intisari dari rangkaian kategori hasil penelitian berdasarkan  observasi  dan  wawancara.  Hal tersebut  sesuai  dengan  analisis  data  model Miles  dan  Huberman  yang  menyatakan bahwa  dalam  melakukan  analisis  data kualitatif dapat dilakukan bersamaan dengan proses  pengumpulan  data.  Proses  yang bersamaan  tersebut  meliputi  reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Analisa merupakan salah satu langkah yang sangat  penting  dalam  kegiatan  penelitian, termasuk  bila  diinginkan  generalisasi  atau untuk  memperoleh  kesimpulan  yang  tegas dari hasil penelitian yang dilakukan.

## HASIL PENELITIAN
Kebijakan  Pemberian  Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di BKPP  diberikan  berdasarkan  beban  kerja dan  prestasi  kerja  PNS.  Penetapan  beban kerja  masing-masing  jabatan  berdasarkan hasil analisis beban kerja. Untuk menentukan  kelas  dan  nilai  dari  setiap
jabatan  maka  dilakukan  evaluasi  jabatan. Pelaksanaan  evaluasi  jabatan  berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun  2011  tentang  Pedoman  Evaluasi Jabatan.  Penetapan  Kelas  dan  Nilai  setiap jabatan  berdasarkan  Peraturan  Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang  Penetapan  Kelas  Jabatan  Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Prestasi  kerja  PNS  didasarkan  pada capaian  sasaran  kerja  dengan  bobot penilaian  60%  dan  perilaku  kerja  dengan bobot 40%. Sasaran kerja tahunan pegawai disusun  berpedoman  pada  uraian  tugas masing-masing  jabatan  dan  ditetapkan dengan persetujuan atasan langsung. Sasaran kerja tahunan kemudian dijabarkan kedalam SKP bulanan  yang memuat target kerja yang harus  dilaksanakan  dalam  bulan  berjalan. Hal  tersebut  dilakukan  oleh  karena pembayaran  TPP  dilaksanakan  setiap bulannya  sehingga  penyusunan  target  kerja serta pengukuran capaian sasaran kerja harus dilaksanakan  setiap  bulan.  Pengukuran capaian  kerja  pegawai  setiap  bulannya dilakukan oleh atasan langsung pada setiap akhir  bulan  melalui  sistem  aplikasi  dengan membandingkan  realisasi  kerja  dengan target  kerja.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penyusunan sasaran kerja PNS pada
BKPP  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan prosedur  dan  ketentuan  yang  ada,  dimana setiap  PNS  dalam  menyusun  sasaran kerjanya  didasarkan  pada  tugas  pokok, fungsi  dan  rincian  tugas  jabatannya. Menyangkut tugas pokok, fungsi dan rincian tugas  jabatan  pada  BKPP  telah  ditetapkan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas  Pokok,  Fungsi  dan  Rincian  Tugas serta  Tata  Kerja  Badan  Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Toraja Utara.
Pada  tahapan  pengukuran  capaian sasaran  kerja,  peneliti  menemukan  bahwa proses  pengukuran  dan  penilaian  terhadap sasaran  kerja  PNS  belum  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada.  Proses penilaian  cenderung  formalistis  dan  agak sulit untuk dipertanggungjawabkan.
Pelaksanaan  verifikasi  realisasi  kerja  yang seharusnya  dilakukan  oleh  atasan  langsung melalui  sistem  aplikasi  e-kinerja  lebih banyak dilakukan oleh PNS yang seharusnya dinilai. Beberapa alasan klasik terlalu repot, kurang paham dan sebagainya menyebabkan penilaian  dan  pengukuran  capaian  kerja seolah-olah  dipercayakan  kepada  masing- masing  PNS  yang  seharusnya  dinilai. Sehingga  capaian  sasaran  kerja  PNS  setiap bulannya  dalam  bentuk  lembaran  realisasi SKP  terkesan  tidak  lebih  hanya  sebagai
persyaratan  dokumen  yang  harus  dipenuhi untuk  pengumpulan  angka-angka  yang kemudian  dikonversi  menjadi  rupiah  TPP. Hasil  wawancara  langsung  tanggal  25  Mei 2020  dengan  Sekretaris  BKPP,  Oktovianus Mantong,  S.Pd  mengungkapkan  bahwa  : “Penilaian  sasaran  kerja  tidak  efektif disebabkan  karena  sebagian  besar  atasan langsung  tidak  mau  repot,  sehingga menyerahkan kepada pegawai yang seharusnya  dinilai  untuk  menilai  dirinya sendiri,  dan  sebagian  merasa  kesulitan menilai  melalui  sistem”.  Dengan  demikian dapat  disimpulkan  bahwa  capaian  sasaran kerja  dengan  bobot  penilaian  60% perhitungan  kinerja  PNS  keobjektifannya diragukan  dan  belum  dapat  dijadikan sebagai  ukuran  mengenai  tinggi  rendahnya capaian kinerja pegawai.
Menyangkut  pengukuran  prestasi kerja  unsur  perilaku  kerja  dalam  hal kedisiplinan  masuk  dan  pulang  kerja,  pada masa  sebelum  pandemi  covid-19  diukur dengan menggunakan alat absensi elektronik,  dimana  berdasarkan  Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 48 Tahun 2018 pasal  13  ayat  (1)  mengamanatkan  bahwa  : “dalam rangka integrasi sistem informasi e- kinerja,  setiap  Perangkat  Daerah  harus menyiapkan  absensi  elektronik,  komputer dan  jaringan  internet”.  Hal  tersebut bertujuan  agar  seluruh  data  kehadiran
pegawai  yang  direkam  oleh  alat  absensi menjadi  pedoman  dalam  penghitungan jumlah  jam  kehadiran  setiap  PNS. Kedisiplinan  terhadap  jam  dan  hari  kerja pegawai  dalam  masa  pandemi  didasarkan pada  jumlah  paraf  atau  tanda  tangan  pada daftar hadir manual.
Berdasarkan  pengalaman  peneliti selama  menjadi  PNS  di  BKPP,  absensi elektronik  belum  diintegrasikan  dengan sistem  aplikasi,  sehingga  kehadiran  riil pegawai setiap bulannya tidak dapat dibaca oleh  sistem.  PNS  walaupun  terlambat ataupun pulang lebih awal berdasarkan jam kerja  asalkan  menekan  finger  maka  tetap terhitung.  Jumlah  kehadiran  Pegawai  yang selalu tepat waktu dan yang sering terlambat, yang  sering  pulang  lebih  awal  dan  yang pulang  setelah  jam  kerja  tidak  berbeda. Bahkan  terhitung  sejak  bulan  Maret  2020 penggunaan  alat  absensi  elektronik  tidak diperkenankan, sehingga dengan sendirinya kembali  menggunakan  absen  manual. Kehadiran pegawai diperhitungkan berdasarkan  paraf  atau  tanda  tangan  pada daftar  hadir.  Realisasi  kehadiran  pegawai belum  memperlihatkan  detail  waktu kehadiran dan waktu pulang PNS, sehingga menit  keterlambatan  masuk  dan  berapa menit  pulang  lebih  cepat  belum  dapat dihitung dan diakumulasi sebagai pengurangan  kehadiran  PNS  yang  akan
mempengaruhi nilai realisasi kehadiran PNS yang setiap bulannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian TPP kepada PNS di BKPP  secara  yuridis  telah  sesuai  dengan prosedur  dan  ketentuan  yang  berlaku. Mendasari  Pasal  58  ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2019  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 39 ayat (8) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah  yang  menegaskan  bahwa  : ”Pemberian  Tambahan  Penghasilan  bagi Pegawai  ASN  Daerah  ditetapkan  dengan Peraturan Kepala
Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah”. Peraturan  Bupati  Toraja  Utara Nomor  48  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pelaksanaan
Pemberian Tambahan Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Toraja Utara menjadi landasan hukum pelaksanaan pemberian  TPP.  Besaran  TPP  setiap  tahun disesuaikan  dengan  kemampuan  keuangan daerah  dan  ditetapkan  dengan  Keputusan Bupati,  dimana  pada  tahun  2019  besaran TPP adalah 5% dan pada tahun 2020 4,37%. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa walaupun  besaran  TPP  yang  diterima  oleh setiap PNS terbilang sangat rendah, namun sebanyak  72%  PNS  pada  BKPP  setuju
bahwa pemberian TPP dapat meningkatkan penghasilan.

## PEMBAHASAN
Tambahan  Penghasilan  Pegawai merupakan  penghasilan  yang  diberikan secara  bulanan  kepada  pegawai  diluar  gaji dan tunjangan-tunjangan berdasarkan bobot jabatan, dan prestasi kerja. Penetapan bobot jabatan dalam hal ini kelas dan nilai jabatan didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang pelaksanaannya  sesuai  dengan  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  34  Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di  Lingkungan  Instansi  Pemerintah.  Untuk seluruh  jabatan  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Toraja  Utara  telah  tervalidasi pada  bulan  Oktober  tahun  2018  sesuai dengan  surat  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi Nomorr  B/1964/M.SM.04.00/2018  tanggal 31  Oktober  2018  perihal  Persetujuan  Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara. Pada BKPP Kelas dan Nilai Jabatan hasil validasi pada tabel 1.

## Tabel 1. Kelas dan Nilai Jabatan Pada BKPP Hasil Validasi MenPAN RB
Jabatan Kelas Jabatan Nilai Jabatan Kepala Badan 14 2865 Sekretaris Badan 12 2115 Kepala Bidang 11 2045 Kasubbag/Kasubbid 9 1430 8 1295 Analis, Bendahara, Penyusun 7 790 Pengelola 6 690 Pengadministrasi 5 490
Sumber : Subbag Program, Keuangan dan Anggaran,

## BKPP, 2020
Pada  tabel  tersebut  diatas  menunjukkan bahwa  pada  BKPP  kelas  jabatan  tertinggi adalah  14  dengan  nilai  jabatan  2865, sementara  kelas  jabatan  terendah  yakni  5 dengan  nilai  jabatan  490.    Nilai  setiap jabatan  menjadi  salah  satu  unsur  pengali dalam  penghitungan  TPP  yang  dapat diterima oleh setiap pegawai.
Prestasi Kerja PNS diukur berdasarkan  capaian  sasaran  kerja  dan perilaku  kerja  PNS  (kedisiplinan  mentaati waktu  kerja)  yang  diakumulasi  setiap bulannya. Sasaran Kerja disusun berdasarkan  uraian  tugas  jabatan  yang menjadi tugas pokok dan fungsi jabatan itu. Uraian  tugas  setiap  jabatan  khususnya jabatan struktural pada BKPP mempedomani  Peraturan  Bupati  Toraja Utara  Nomor  75  Tahun  2016  tentang Susunan  Organisasi,  Tugas  Pokok,  Fungsi dan Rincian Tugas Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten  Toraja  Utara  sedangkan  untuk
jabatan  pelaksana  mempedomani  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  41  Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di Lingkungan  Instansi  Pemerintah.  Uraian tugas  tersebut  menjadi  dasar  penyusunan sasaran  kerja  tahunan  yang  kemudian dijabarkan  kedalam  SKP  bulanan.  Format SKP  dibuat  berdasarkan    ketentuan  dalam Peraturan  Kepala  Badan  Kepegawaian Negara  Nomor  1  Tahun  2013  tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS. Sasaran  kerja  ditetapkan  setelah  mendapat persetujuan  dari  atasan  langsung  sebagai pejabat  penilai.  Sampai  pada  tahapan tersebut  dalam  hal  ini  proses  penyusunan dan  penetapan  sasaran  kerja  pegawai  pada BKPP  dapat  dikatakan  telah  sesuai  dengan ketentuan  yang  ada,  namun  dalam  proses pengukuran  dan  penilaian  yang  seharusnya dilaksanakan  oleh  atasan  langsung  masing- masing  pegawai  pelaksanaannya  belum optimal. Sebagian besar atasan merasa repot untuk  menilai  pegawai  yang  menjadi bawahannya  setiap  bulan,  dan  sebagian merasa  kesulitan  untuk  menilai  melalui sistem  aplikasi,  sehingga  pengukuran  dan penilaian  capaian  sasaran  kerja  dalam bentuk  realisasi  kerja  lebih  banyak diserahkan untuk dilakukan oleh pegawai itu
sendiri.  Hal  tersebut  dapat  menimbulkan demotivasi  PNS  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya khususnya dalam upaya menyelesaikan  tugas  pekerjaan  sesuai dengan  target  kuantitas  dan  target  waktu. PNS  tidak  termotivasi  untuk  mencapai bahkan  melampaui  target  kerja  yang  telah ditetapkan sebelumnya karena tidak terbabani dengan nilai yang akan diperoleh. Dengan  kondisi  dan  kenyataan  demikian dapat  dikatakan  bahwa  realisasi  capaian kerja pegawai belum dapat dijadikan sebagai ukuran seberapa besar kinerja dari pegawai tersebut, mengingat dalam tahapan pengukuran  dan  penilaian  sasaran  kerja belum dapat dipertanggungjawabkan keobjektifannya.  Kewajiban  atasan  untuk menilai serta memantau hasil kerja bawahan diabaikan  dan  dilain  sisi  PNS  yang seharusnya  dinilai  berada  pada  posisi nyaman tanpa beban untuk mencapai target kerjanya. Nilai capaian sasaran kerja adalah lebih  banyak  dari  PNS  itu  sendiri  yang tentunya  nilai  pada  kategori  yang  tinggi. Pada  tabel  2  dapat  dilihat  rata-rata  capaian sasaran  kerja  PNS  pada  BKPP  tahun  2019 (Januari  –  Desember).  Dari  tabel  2  dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian sasaran kerja  PNS  pada  BKPP  tahun  2019  adalah 92,28 dengan kategori sangat baik atau pada angka 55,36 untuk persentase bobot prestasi kerja.
Tabel  2.  Rata-rata  Capaian  Sasaran  Kerja Pegawai BKPP Tahun 2019 Dirinci
Per Bulan Bulan Rata-rata Capaian Sasaran Kerja Rata-rata Capaian  x bobot 60% Januari 92,63 55,57 Februari 92,64 55,58 Maret 92,19 55,31 April 91,5 54,90 Mei 92,6 55,56 Juni 92,05 55,23 Juli 91,38 54,82 Agustus 93,38 56,02 September 92,1 55,26 Oktober 92,43 55,45 November 92,56 55,53 Desember 91,9 55,14 RATA-RATA 92,28 55,36
Sumber : Subbag Program, Keuangan dan Anggaran, BKPP, 2020
Dan  untuk  menjadi  bahan  perbandingan khususnya dalam situasi kerja berbeda dari situasi  normal  ke  situasi  pandemi  dimana penyelesaian target kerja terpengaruh sangat besar  oleh  karena  berbagai  pembatasan, termasuk  didalamnya  pengalihan  anggaran kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya  untuk  penanganan  covid-19, berikut  peneliti  paparkan  rata-rata  capaian sasaran kerja pegawai tahun 2020 khususnya pada  bulan  Januari  sampai  dengan  bulan Juni  dalam  tabel  3.  Dari  rata-rata  capaian sasaran  kerja  pegawai  tahun  2019  secara keseluruhan  yakni  92,28  atau  bobot  55,36 dibandingkan dengan capaian bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2020 yakni  93,32 bobot 55,99 terjadi peningkatan capaian. Hal tersebut  menurut  peneliti  kontras  dengan yang seharusnya, dimana idealnya dalam
Tabel  3.  Rata-rata  Capaian  Sasaran  Kerja
Pegawai BKPP Bulan Januari – Juni Tahun 2020 Bulan Rata-rata Capaian Sasaran Kerja Rata-rata Capaian  x bobot 60% Januari 93,3 55,98 Februari 93,38 56,02 Maret 93,57 56,14 April 92,95 55,77 Mei 93,15 55,89 Juni 93,57 56,14 RATA-RATA 93,32 55,99 Sumber : Subbag Program, Keuangan dan Anggaran, BKPP, 2020 masa dengan berbagai pembatasan seharusnya  capaian  sasaran  kerja  justru harus  menurun  dibandingkan  dengan capaian sasaran kerja pada masa normal.
Pengukuran prestasi kerja dari unsur perilaku  kerja  dalam  hal  ini  kedisiplinan mentaati  jam  kerja  dilakukan  dengan menggunakan alat absensi elektronik (masa normal  sebelum  pandemi  covid-19)  dan menggunakan  absensi  manual  dalam  masa pandemi.  Capaian  kehadiran  kerja  adalah jumlah realisasi hari kehadiran dibagi target kehadiran (total hari kerja) dalam bulan itu. Perhitungan  kehadiran  menggunakan  hari kerja  bukan  jam  kerja  sehingga  dalam menghitung realisasi kehadiran kerja apabila terdapat  pegawai  walaupun  terlambat asalkan menekan finger (absensi elektronik) atau membubuhkan paraf atau tanda tangan pada daftar hadir (daftar hadir manual) tetap terhitung  hadir.  Hal  tersebut  menyebabkan jumlah kehadiran PNS yang sering terlambat
dengan  yang  selalu  tepat  waktu  tidak berbeda. Walaupun menyangkut jumlah jam dan  hari  kerja  telah  diatur  dalam  Peraturan Bupati  Toraja  Utara  Nomor  3  Tahun  2019 tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Penegakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Toraja Utara, yang menegaskan bahwa  hari kerja  bagi  PNS  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Toraja Utara yaitu  6 (enam) hari kerja  dengan  jumlah  jam  kerja  dalam  satu minggu adalah 37,5 jam dengan pengaturan hari  Senin  sampai    Kamis  (07.30  –  14.00), hari  Jumat  (07.30  –  12.30)  dan  hari  Sabtu (07.30  –  14.00),  namun  karena  tidak dituangkan  dalam  Peraturan  Bupati  Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan  Penghasilan  Bagi  Pegawai Negeri  Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, sehingga pengurangan  realisasi  kehadiran  bagi pegawai yang tidak dapat memenuhi jumlah jam  kerja  baik  dalam  satu  minggu  maupun dalam  satu  bulan  karena  sering  terlambat ataupun  yang  pulang  lebih  awal  tidak memiliki dasar hukum.
Dalam kondisi seperti itu, maka jelas bahwa  jumlah  kehadiran  setiap  pegawai yang dituangkan dalam rekapitulasi kehadiran  kerja  pegawai  selama  1  (satu) bulan  dan  menjadi  salah  satu  unsur  dalam penghitungan  TPP  yang  diterima  bukan
kehadiran riil, mengingat didalamnya masih terdapat sekian menit keterlambatan masuk atau pulang lebih awal dari jam kerja yang seharusnya  menjadi  pengurang  kehadiran, namun tetap terhitung hadir.
Tabel  4.  Rata-rata  Capaian  Perilaku  Kerja Pegawai BKPP Tahun 2019 Dirinci Per Bulan
Bulan Rata-rata Capaian Perilaku Kerja Rata-rata Capaian  x bobot 40% Januari 100 40 Februari 97,32 38,92 Maret 98,9 39,56 April 100 40 Mei 100 40 Juni 100 40 Juli 98,74 39,49 Agustus 100 40 September 100 40 Oktober 100 40 November 100 40 Desember 100 40 RATA- RATA 99,6 39,84 Sumber : Subbag Program, Keuangan dan Anggaran, BKPP, 2020
Tabel  5.  Rata-rata  Capaian  Perilaku  Kerja Pegawai BKPP Bulan Januari – Juni
Tahun 2020
Bulan Rata-rata Capaian Perilaku Kerja Rata-rata Capaian  x bobot 40% Januari 98,61 39,44 Februari 98,55 39,42 Maret 98 39,2 April 98 39,2 Mei 93,03 37,21 Juni 88,80 35,52 RATA-RATA 95,83 38,33
Sumber : Subbag Program, Keuangan dan Anggaran, BKPP, 2020
Keadaan  demikian  disamping  dapat menyebabkan  demotivasi  kerja  juga  akan menimbulkan  kecemburuan  antar  pegawai yang  masuk  kerja  selalu  tepat  waktu  dan
yang  sering  terlambat  juga  yang  sering pulang  lebih  awal  dan  yang  selalu  pulang sesuai jam kerja dimana pada akhirnya akan berdampak  terhadap  kinerja  organisasi secara keseluruhan. Dengan kondisi seperti demikian,  menyebabkan  rata-rata  realisasi kehadiran pegawai pada BKPP selalu berada pada kategori sangat baik yakni diatas angka 95.  Data  rata-rata  capaian  perilaku  kerja pegawai  pada  BKPP  bulan  Januari  – Desember  2019  pada  tabel  4  dan  bulan Januari  –  Juni  2020  dapat  dilihat sebagaimana pada tabel 5.
Dengan  demikian  maka  rata-rata capaian  Prestasi  kerja  pegawai  pada  BKPP bulan  Januari  –  Desember  2019  dan  bulan Januari  –  Juni  2020  adalah  merupakan akumulasi  dari  rata-rata  capaian  sasaran kerja  pegawai  dan  capaian  perilaku  kerja yang dapat dilihat pada tabel 6. Dari paparan data rata-rata capaian prestasi kerja pegawai sebagaimana  dalam  tabel  diatas,  walaupun secara  keseluruhan  di  tahun  2019  cukup bervariasi  dan  tidak  menentu  dalam  artian kadang  naik  kadang  turun,  tetapi  pada  5 (lima)  bulan  terakhir  di  tahun  2020 menunjukkan penurunan walaupun angkanya  relatif  kecil.  Hal  ini  berbeda dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan oleh Djanggola (2018) menyangkut  pengaruh  pemberian  TPP terhadap  peningkatan  kompetensi,  kinerja
dan  disiplin  PNS,  dimana  hasil  penelitian menunjukkan bahwa dengan pemberian TPP kepada  PNS  memberikan  pengaruh  yang sangat  baik  terhadap  peningkatan  kinerja maupun kedisiplinan.
Tabel  6. Rata-rata  Capaian  Prestasi  Kerja Pegawai BKPP Bulan Januari 2019 sampai Bulan Juni 2020
Bulan / Tahun Rata- rata Capaian Sasaran Kerja Rata- rata Capaian Perilaku Kerja Total Prestasi Kerja Januari  2019 55,57 40 95,57 Februari 2019 55,58 38,92 94,5 Maret 2019 55,31 39,56 94,87 April 2019 54,90 40 94,9 Mei 2019 55,56 40 95,56 Juni 2019 55,23 40 95,23 Juli 2019 54,82 39,49 94,31 Agustus 2019 56,02 40 96,02 September 2019 55,26 40 95,26 Oktober 2019 55,45 40 95,45 November 2019 55,53 40 95,53 Desember 2019 55,14 40 95,14 Januari 2020 55,98 39,44 95,42 Februari 2020 56,02 39,42 95,44 Maret 2020 56,14 39,2 95,34 April 2020 55,77 39,2 94,97 Mei 2020 55,89 37,21 93,1 Juni 2020 56,14 35,52 91,66 Sumber : Data primer diolah
Hal  tersebut  juga  senada  dengan  hasil penelitian  sejenis  oleh  Shiomy  Suci  W.R bahwa  pelaksanaan  pemberian  TPP  dan Uang  kinerja  berdampak  positf  terhadap peningkatan motivasi PNS dalam pelaksanaan  tupoksinya  guna  memenuhi beban kerja dan target yang telah ditetapkan. Namun kembali lagi bahwa capaian prestasi
kerja baik dari unsur sasaran kerja maupun perilaku  kerja  belum  dapat  digunakan sebagai  ukuran  tinggi  rendahnya  kinerja seorang  PNS.  Hal  itu  disebabkan  oleh beberapa hal antara lain pengukuran capaian prestasi  kerja  pegawai  pada  unsur  sasaran kerja  yang  dilaksanakan  selama  ini  belum objektif  sehingga  hasil  yang  dicapai  tidak dapat  dipertanggungjawabkan.  Pengukuran yang  seharusnya  dilakukan  oleh  atasan langsung setiap pegawai dengan membandingkan  antara  target  yang  telah ditetapkan  sebelumnya  dengan  realisasi serta  berkewajiban  untuk  melakukan pemantauan terhadap kuantitas output setiap kegiatan  yang  dilaksanakan  bawahan sebagai  target  kerja  pada  umumnya  belum dilakukan.  Faktor  tidak  mau  repot  dan merasa  kesulitan  menilai  melalui  sistem aplikasi  menjadi  alasan  penyebab  sehingga pada  umumnya  pegawai  yang  seharusnya dinilai  oleh  atasannya  seolah-olah  diberi kepercayaan  untuk  menilai  dirinya  sendiri. Hal  tersebut  merupakan  sebuah  kelemahan dalam penilaian kinerja yang mana menurut Sunyoto  (2012:200)  dapat  diantisipasi dengan  pemberian  latihan  bagi  penilai, umpan  balik  dan  pemilihan  teknik-teknik penilaian yang cepat dan tepat.
Disamping pengukuran capaian sasaran kerja  yang  belum  sesuai  dengan  ketentuan yang  ada,  juga  menyangkut  alat  ukur
perilaku  kerja  (kedisiplinan)  dalam  hal  ini absen  baik  absen  elektronik  maupun  absen manual  yang  digunakan  belum  mencatat berapa  menit  keterlambatan  seorang pegawai atau berapa menit seorang pegawai pulang  lebih  awal,  sehingga  walaupun terlambat ataupun pulang lebih awal asalkan menekan  finger  atau  membubuhkan  paraf pada absen maka tetap terhitung hadir.
Selain  proses  pengukuran  capaian sasaran kerja dan perilaku kerja yang belum sesuai  dengan  ketentuan  sehingga  capaian prestasi  kerja  seharusnya  tidak  menjadi ukuran berkinerja tidaknya seorang pegawai, juga  bahwa  Peraturan  Bupati  Nomor  48 Tahun  2018  sebagai  landasan  hukum pelaksanaan  pemberian  TPP  pada  BKPP belum memuat pasal yang mengatur tentang pengurangan  TPP  untuk  setiap  menit keterlambatan ataupun pulang lebih awal.
Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa besaran TPP yang dapat diterima oleh setiap PNS adalah berdasarkan nilai jabatan serta capaian prestasi kerja PNS yang  terdiri  dari  capaian  sasaran  kerja dengan  bobot  60  %  dan  capaian  perilaku kerja  dengan  bobot  40  %  dengan  rumusan sebagai berikut :
Besaran TPP yang dapat diterima =
IHNJ x NJ x NMT x NPK , dimana IHNJ  : Indeks Harga Nilai Jabatan
NJ : Nilai Jabatan
NMT   : Nilai Maksimal TPP
NPK  : Persentase Nilai Prestasi Kerja Sehubungan  dengan  rumusan  tersebut diatas,  dapat  dijelaskan  bahwa  IHNJ merupakan  hasil  pembagian  dari  besaran Upah  Minimum  Propinsi  (UMP)  dengan Nilai  Jabatan  Terendah  (NJT)  yang  ada disetiap  Kabupaten,  dimana  untuk  tahun 2020  UMP Sulawesi  Selatan  berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 1450/X/2019 tanggal  30  Oktober  2019  sebesar  Rp. 3.103.800,  sedangkan  berdasarkan  validasi evaluasi jabatan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi  nilai  jabatan  yang  berada  pada jabatan  kelas  1  adalah  190.  Dengan demikian  IHNJ  pada  Kabupaten  Toraja Utara  adalah  Rp.  3.103.800  /  190  =  Rp. 16.335  dibulatkan  Rp.  16.300.  IHNJ  setiap tahunnya dapat berubah dimana dipengaruhi oleh perubahan besaran UMP. Menyangkut besaran  Nilai  Jabatan  (NJ)  berkaitan langsung  dengan  kelas  jabatan  dan merupakan ketetapan berdasarkan informasi jabatan  dan  evaluasi  jabatan  yang  telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi.
Nilai  Maksimal  TPP  yang  diterima (NMT)  adalah  merupakan  hasil  perkalian antara  Indeks  Harga  Nilai  Jabatan  (IHNJ),
Nilai  Jabatan  (NJ)  dan  persentase Kemampuan  Keuangan  Daerah  (KKD). Persentase  kemampuan  keuangan  daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun anggaran berdasarkan jumlah alokasi TPP  yang  disetujui  oleh  DPRD  dalam pembahasan  KUA  PPAS  dimana  untuk tahun  2020  alokasi  APBD  untuk  anggaran
TPP sebesar Rp. 22.098.343.743 (mengalami pengurangan alokasi dari tahun 2019 yakni Rp. 28.502.817.726)  dan setelah dibagi  dengan  anggaran  yang  dibutuhkan dalam  satu  tahun  berdasarkan  jumlah  PNS penerima  TPP  maka  diperoleh  persentase KKD untuk TPP tahun 2020 sebesar 4,6 % untuk  Sekretariat  Daerah,  4,5  %  untuk Inspektorat  dan  4,37  %  bagi  OPD  diluar Sekretariat Daerah dan Inspektorat (berdasarkan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor  133  /  I  /  2020  tentang  Penetapan Besaran  Persentase  Tambahan  Penghasilan Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Lingkungan Pemerintah  Kabupaten  Toraja  Utara  Tahun Anggaran  2020).  Jumlah  ini    masih  sangat rendah dan tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor  antara  lain  kemampuan  Pendapatan Asli Daerah yang masih sangat rendah. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan  dan  Aset  Daerah  Kabupaten Toraja  Utara  (Matius  Sampelalong,  SE., M.Si)  dalam  wawancara  dengan  peneliti yang mengungkapkan bahwa : Alokasi TPP
tahun  2019  yang  hanya  lima  persen,  dan untuk  tahun  ini  (2020)  kurang  dari  lima persen itu berdasarkan kemampuan keuangan  daerah  dan  sangat  dipengaruhi oleh  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  masih rendah.  Disamping  itu  belanja  pegawai khususnya  untuk  membayar  honor  tenaga kontrak  daerah  menyerap  anggaran  yang sangat besar yakni  34 miliar rupiah lebih” (hasil wawancara tanggal 28 Mei 2020).
Berdasarkan  rumus  perhitungan pemberian TPP dalam penjelasan sebelumnya,  maka  Nilai  Maksimal  TPP yang  dapat  diterima  oleh  masing-masing PNS  setiap  bulannya  pada  BKPP  seperti pada tabel berikut :
Tabel  7.  Nilai  Maksimal  TPP  yang  diterima oleh PNS Pada BKPP Tahun 2020
Jabatan Nilai Jabata n IHNJ % KKD Maksimal TPP yg diterima Kepala Badan 2865 16300 4,37 2.040.768 Sekretaris 2115 16300 4,37 1.506.536 Kepala Bidang 2045 16300 4,37 1.456.673 Kasubbag 1430 16300 4,37 1.018.603 Kasubbid 1430 16300 4,37 1.018.603 Kasubbid 1295 16300 4,37 922.441 Bendahara 790 16300 4,37 633.955 Analis 790 16300 4,37 633.955 Pengelola 690 16300 4,37 491.493 Pengadmi nistrasi 490 16300 4,37 349.031
Sumber : Subbag Program, Keuangan dan Anggaran, BKPP, 2020
Persentase  Nilai  Prestasi  Kerja adalah  akumulasi  pencapaian  sasaran  kerja dikalikan  60%  dengan  hasil  perilaku  kerja dikalikan  40%  kemudian  dibagi  100. Sebagai  contoh  capaian  sasaran  kerja
Sekretaris  Badan  pada  bulan  Januari  2020 adalah  94,61  sedangkan  realisasi  perilaku kerja  adalah  100,  maka  nilai  prestasi  kerja adalah sebagai berikut :
(94,61 x 60%) + (100 x 40%) /100 56,77 + 40 / 100 = 96,76 / 100 = 0,97
Dengan demikian TPP yang dapat diterima oleh  Sekretaris  Badan  sebelum  dikurangi pajak penghasilan pada bulan Januari adalah Rp. 1.506.536 x 0,97 = Rp. 1.457.814.
Salah  satu  tujuan  yang  hendak dicapai dengan pemberian TPP adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dalam hal  ini  pemenuhan  kebutuhan  melalui penambahan  penghasilan  pegawai.  Oleh karena  kesejahteraan  itu  sifatnya  relatif untuk  setiap  individu  karena  jumlah  dan jenis kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga  dalam  penelitian  ini,  peneliti membatasi  sejauhmana  TPP  yang  diterima oleh  setiap  PNS  dirasakan  sebagai  sebuah sumber  pendapatan  yang  menambah penghasilan.  Berdasarkan  hasil  penelitian mengungkapkan  bahwa  terdapat  dua kelompok  dengan  pendapat  yang  berbeda tentang  dampak  pemberian  TPP  terhadap kesejahteraan pegawai. Pada umumnya PNS yang sebelumnya pernah memperoleh honor secara  rutin  karena  jabatan  dan  penugasan seperti  Pengguna  Anggaran  (PA),  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  (PPK),  Pejabat Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PPTK),
Bendahara  Pengeluaran,  Bendahara  Gaji, Bendahara  Penerima,  Pengelola  Barang menganggap pemberian TPP tidak berdampak untuk peningkatan
kesejahteraan. Hal tersebut disebabkan oleh karena  honor  yang  pernah  rutin  mereka terima  sebelum  pemberian  TPP  jumlahnya lebih  besar  dibandingkan  dengan  jumlah TPP yang diterima. Namun PNS yang belum pernah dilibatkan dalam penugasan sebagai PPTK  dan  bendaharawan  sangat  merespon positif  pemberian  TPP  dengan  harapan persentase  TPP  dimasa  mendatang  dapat dinaikkan. Hasil wawancara dengan Kepala BKPP  (Marthen  Manurun  Sarira,  S.IP., M.M) mengungkapkan bahwa kalau dampak pemberian  TPP  terhadap  kesejahteraan pegawai,  harus  dipahami  bahwa  bagi  PNS pemegang  eselon  dan  pelaksana  yang ditugaskan  selaku  bendahara  justru  merasa dirugikan dengan TPP sebesar lima persen, tetapi  PNS  yang  tidak  termasuk  sebagai pemegang  eselon  pasti  merasa  terbantu walaupun  jumlahnya  kecil  tetapi  diterima rutin perbulan” (hasil wawancara tanggal 26 Mei 2020).
Hal  senada  juga  dikemukakan  oleh Matius  Sampelalong,  SE.,  M.Si,  Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toraja Utara bahwa menyangkut kesejahteraan, PNS tertentu merasa diuntungkan  jika  masih  ada  honor.  Namun
jauh  lebih  banyak  PNS  merasa  lebih bersyukur  dengan  adanya  TPP.  TPP diberikan  kepada  semua  PNS  sampai  ke Kelurahan”  (hasil  wawancara  tanggal  28 Mei 2020).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada BKPP dari 25 (dua puluh lima) orang  PNS  terdapat  tujuh  orang  PNS  atau sekitar  28%  yakni  Pengguna  Anggaran  (1 orang), Pejabat Penatausahaan Keuangan (1 orang),  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan (4 orang), Bendahara Pengeluaran (1 orang) yang  menganggap  bahwa  pemberian  TPP justru mengurangi penghasilan yang pernah diterima selama ini, namun jika dibandingkan  dengan  jumlah  PNS  yang menganggap  bahwa  pemberian  TPP  dapat meningkatkan  penghasilan  yakni  sebanyak 18 (delapan belas) orang atau 72%. Dari data tersebut  menunjukkan  bahwa  pemberian TPP walaupun jumlahnya sangat kecil tetapi oleh  sebagian  besar  PNS  menganggap bahwa  dapat  menambah  penghasilan perbulannya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan terhadap Evaluasi Pelaksanaan Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Bagi Pegawai  Negeri  Sipil  Pada  Badan Kepegawaian  Pendidikan  dan  Pelatihan Kabupaten  Toraja  Utara,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwa  pemberian  Tambahan
Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil pada BKPP dari segi landasan hukum pelaksanaannya,  telah  dilaksanakan  sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Disamping  itu sasaran kerja PNS sebagai salah satu unsur penghitungan kinerja, proses penyusunannya telah sesuai dengan prosedur  dan  ketentuan,  namun  pada tahapan  pengukuran  capaian  sasaran  kerja belum dilaksanakan secara objektif sehingga nilai capaian sasaran kerja yang dicapai oleh setiap  PNS  perbulannya  tidak  dapat dijadikan  sebagai  ukuran  nyata  kinerja pegawai.  Alat  absensi  elektronik  yang digunakan untuk mengukur capaian perilaku kerja  dalam  hal  ini  kedisiplinan  kehadiran PNS  dalam  melaksanakan  pekerjaannya belum  terintegrasi  dengan  sistem  aplikasi, sehingga  realisasi  kehadiran  pegawai  tidak sesuai  dengan  kenyataan.  Peraturan  Bupati Nomor  48  Tahun  2018  tentang  Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil sebagai  landasan  hukum  pelaksanaan pemberian TPP belum memuat perihal bobot pengurangan  permenit  keterlambatan  dan kecepatan  pulang  PNS  sehingga  jumlah kehadiran  PNS  yang  masuk  selalu  tepat waktu dan yang sering terlambat serta yang sering pulang lebih awal dengan PNS yang pulang sesuai jam kerja belum berbeda.
Dari  kesimpulan  yang  peneliti paparkan diatas peneliti mencoba membuat sebuah  rekomendasi  kepada    Tim Manajemen Kinerja Kabupaten Toraja Utara untuk tetap melanjutkan kebijakan pemberian  TPP  kepada  PNS  Kabupaten Toraja  Utara,  meninjau  ulang  Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 48 Tahun 2018 tentang  Pedoman  Pemberian  Tambahan Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Toraja Utara  dengan  menambahkan  pasal  yang mengatur persentase pengurangan kehadiran yang  diberlakukan  kepada  PNS  yang  tidak masuk  kerja  pada  bulan  berjalan,  maka diberikan  pengurangan  kehadiran  sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk  kerja  dan  paling  banyak  sebesar 100%  (seratus  persen)  untuk  tiap  1  (satu) bulan  tidak  masuk  kerja.  Bagi  PNS  yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka  diberikan  pengurangan  kehadiran dengan pengaturan : keterlambatan 1 sampai 30  menit  maka  persentase  pengurangan kehadiran    sebesar  0,5%,  keterlambatan  31 sampai  dengan  60  menit  persentase pengurangan kehadiran sebesar 1%, keterlambatan  60  sampai  90  menit persentase pengurangan sebesar 1,25% dan keterlambatan  sampai  91  menit  dan  atau tidak  mengisi  daftar  hadir  kerja  maka persentase  pengurangan  kehadiran  pegawai
tersebut  sebesar  1,5%.  Bagi  PNS  yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan,  maka  diberikan  pengurangan persentase  kehadiran  dengan  pengaturan  : untuk  yang  meninggalkan  pekerjaan sebelum jam kerja berakhir dari 1 sampai 30 menit  maka  persentase  pengurangannya adalah 0,5%, 31 sampai 60 menit persentase pengurangannya sebesar 1%, 61 sampai 90 menit  persentase  pengurangannya  sebesar 1,25% dan  yang  meninggalkan  pekerjaan sebelum waktunya sampai 91 menit dan atau tidak  mengisi  daftar  hadir  pulang  kantor persentase  pengurangannya  adalah  1,5%. Rekomendasi  selanjutnya  kepada  Tim Manajemen  Kinerja  adalah  mengeluarkan surat edaran kepada semua perangkat daerah agar alat absensi elektronik yang digunakan harus  terintegrasi  dengan  sistem  aplikasi untuk  menjamin  capaian  nyata  kehadiran pegawai  dan  melakukan  kajian  untuk kemungkinan  beralih  dari  absen  Finger  ke absen  berbasis  android.  Agar  setiap  atasan semakin  memahami  tugas  dan  tanggung jawabnya  selaku  penilai  capaian  sasaran kerja bawahannya, maka sebaiknya memprogramkan  pelaksanaan  kegiatan peningkatan  kapasitas  bagi  pejabat  penilai dalam  melaksanakan  pengukuran  dan penilaian  prestasi  kerja  PNS.  Rekomendasi juga  kepada  Tim  Anggaran  Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Toraja Utara
untuk  tetap  menganggarkan  TPP  bagi seluruh  PNS  pada  tahun-tahun  mendatang serta  merancang  dan  memperjuangkan penambahan  alokasi  anggaran  TPP  dalam penyusunan  dan  pembahasan  KUA  PPAS dengan  upaya  peningkatan  pendapatan  asli daerah,  pengurangan  tenaga  kontrak  dan meminimalisasi biaya operasional perangkat daerah.

## REFERENSI
Djanggola,  Derry,  (2018).  Pengaruh Pemberian  Tambahan  Penghasilan Pegawai Terhadap Peningkatan Kompetensi,  Kinerja  Dan  Disiplin PNS Provinsi Sulteng. Jurnal Manajemen Untad.
Hasnain, Zahid, Dkk, (2012). Performance – Related Pay In The Public Sector – A Review  Of  Theory  And  Evidence. Policy  Report  Working  Paper  6043. World Bank.
Keputusan  Bupati  Toraja  Utara  Nomor 133/I/2020 Tentang Penetapan Besaran Persentase Tambahan Penghasilan  Bagi  Pegawai  Negeri Sipil  Di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten  Toraja  Utara  Tahun Anggaran 2020.
Keputusan  Bupati  Toraja  Utara  Nomor 31/I/2019 Tentang Penetapan Besaran Persentase  Tambahan  Penghasilan Bagi  Pegawai  Negeri  Sipil  Di Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Toraja Utara Tahun Anggaran 2019 Mulyadi,  Deddy,  (2015).  Studi  Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik,
Bandung, Alfabeta.
Suci, Shiomy (2014). Dampak Pelaksanaan Sistem  Kompensasi  Berbasis  Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja PNS Di Dinas  Cipta  Karya  Dan  Tata  Ruang Kota Surabaya. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 2(1), 2014
Sunyoto,  Danang  (2012).  Manajemen Sumber  Daya  Manusia.  CAPS, Yogyakarta