ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 2 (2021) DOI: 10.19184/jpe.v15i2.21327

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA PALERAN KECAMATAN UMBULSARI KABUPATEN JEMBER
Kuni Nabila 1 , Pudjo Suharso 1 , Wiwin Hartanto 1 1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember e-mail: nabila22mukti@gmail.com

## Abstrak
Pangan  menjadi  salah  satu  hak  asasi  manusia  sebagai  komponen  dasar  demi  mewujudkan  sumber  daya  yang bermanfaat hal tersebut sesuai Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Temuan  Rohana  Haryanto  (2019)  melalui  efektifitas  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  di  Palembang  dengan  hasil bahwa  program  tersebut  dapat  berjalan  cukup  baik.  Program  BPNT  dirancang  sebagai  cara  pemerintah  dalam meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan nilai gizi kepada keluarga penerima manfaat yang seimbang serta  penyalurannya  melalui  non  tunai  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan  transparansi  serta  akuntabilitas kebijakan dengan tujuan memudahkan mengontrol, mengawasi serta meminimalisir kesenjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Program BPNT yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember,  dengan  penelitian  kualitatif  jenis  penelitian  deskriptif.  Staf  Tim  Koordinasi  Program  BPNT  di  Dinas Sosial Keluarga penerima Manfaat (KPM) di Desa Paleran sebagai Subjek penelitian ini. Metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai dengan buku pedoman BPNT  2018  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  program,  dengan  beberapa  tahap,  sosialisasi,  registrasi, penyaluran dan pembayaran. Terdapat masalah pada tahapan implementasi program, pada tahap sosialisasi belum terlaksana  dengan  baik  mengakibatkan  adanya miss  communication antara  pemerintah  dan  masyarakat,  waktu penerimaan  sembako  yang  tidak  tepat  waktu,  kartu  kombo  yang  tidak  dapat  dicairkan  sedangkan  di  data pemerintah masih menjadi penerima aktif, jumlah sembako yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah yaitu Rp110.000,00, pengambilan bantuan yang diwakilkan oleh sanak saudara atau tetangga.  Serta  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  tersebut  terdiri  dari,  komunikasi  kepada masyarakat, sumberdaya yang tersedia dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program.
Kata Kunci : Implementasi, Program BPNT, KPM

## PENDAHULUAN
Pangan menjadi salah satu hak asasi manusia sebagai komponen dasar demi mewujudkan sumber daya  yang  bermanfaat  hal  tersebut  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  (UUD)  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  tahun  1945.  Pada  tahun  1998  Indonesia  mengalami  krisis  ekonomi  pemerintah Indonesia  melaksanakan  subsidi  beras  untuk  memenuhi  sebagian  kebutuhan  pangan  masyarakat indonesia  dan  mengurangi  beban  rumah  tangga  miskin  melalui  program  Beras  Sejahtera  (Rastra) dengan tujuan untuk membantu ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah (BULOG, 2017). Program beras sejahtera (Rastra) merupakan pelaksanaan dari instruksi presiden tentang pemberantasan kemiskinan  nasional.  Supaya  efektivitas  dan  tepat  sasaran  pelaksanaan  program  subsidi  Rastra, pemerintah  menetapkan  pada  tanggal  16  april  2016  melalui  rapat  terbatas  tentang  keuangan  bahwa penyaluran  bantuan  sosial  dan  subsidi  beralih  menjadi  non  tunai  yang  pelaksanaannya  baru dilaksanakan pada tahun 2018 melalui kupon elektronik ( e-voucher ) (Pedoman Umum BPNT, 2018), penyaluran yang mengalami transformasi kebijakan subsidi menjadi non tunai dengan tujuan agar tepat sasaran dan mudah dipantau (Kemensos, 2017), hal tersebut juga semakin dipertegas bahwa penyaluran bantuan sosial melalui bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menyalurkan dana melalui dana melalui kartu ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) no 63 tahun 2017.
Penelitian  telah  dilakukan  Rohana  Haryanto  (2019)  melalui  efektifitas  Bantuan  Pangan  Non Tunai (BPNT) di Palembang dan hasilnya bahwa Program BPNT di Palembang dapat berjalan cukup baik. Salah satu program yang menentukan keberhasilan suatu program adalah Penelitian implementasi suatu program, karena pada implementasi, kemungkinan akan terjadi masalah-masalah yang muncul.
Program  BPNT  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Jember  dengan  sasaran  seluruh masyarakat  miskin  di  Kabupaten  Jember  dengan  melalui  beberapa  tahapan  yang  mengacu  pada petunjuk Buku Pedoman BPNT 2018.
Selama observasi di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Dari sejumlah data yang diperoleh dari Dinas  Sosial  Kabupaten  jember  diketahui  terdapat  KPM  yang  belum  mendapatkan e-voucher, KPM tersebut  masih  ada  (hidup),  tidak  melakukan  pindah  tempat  tinggal,  dan  sebagian  besar  masyarakat kurang  paham  mengenai  BPNT,  terbukti  masih  banyak  masyarakat  yang  menganggap  pemberian sembako BPNT itu sama setiap bulannya, padahal dalam panduan BPNT Umum menjelaskan bahwa Pemerintah  memberikan  BPNT  tersebut  senilai  Rp110.000,00-/KPM  setiap  bulannya  melalui  bank yang ditunjuk oleh pemerintah, di Kabupaten Jember melalui Bank BNI yang disalurkan ke toko-toko terdekat yang telah ditentukan oleh pemerintah( E-Warung ), dengan jumlah Rp110.000,00- masyarakat bisa  mendapatkan  barang  sembako  melalui  menukarkan e-voucher kepada e-warung yang  terdekat dengan  tempat  tinggal,  akan  tetapi  keputusan  dari  Bupati  Kabupaten  Jember  bahwa  sembako  yang diberikan berupa beras, telur, serta kacang-kacangan sedangkan harga telur dan beras mengalami naik turun sehingga bantuan yang diperoleh oleh masyarakat juga berubah-ubah jumlahnya setiap bulannya, masyarakat kurang mengetahui kebijakan program BPNT.
Menurut Gordon dalam Pasolong (2010:58) dalam konsep Implementasi Kebijakan adalah semua aktivitas yang diarahkan kepada realisasi program. Sedangkan, indikator-indikator kinerja ini mengukur seberapa jauh ukuran dasar dan tujuan kebijakan dapat direalisasikan sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012) dalam pelaksanaan studi implementasi kebijakan publik tujuan dan sasaran harus diidentifikasi dan diukur, sebab implementasi akan terealisasi jika tujuan kebijakan terlaksana dan berhasil.
Menurut  Anderson  dalam  Muchlis  (2014:36)  kebijakan  publik  merupakan  kebijakan  yang ditetapkan pejabat atau lembaga pemerintah, dan terdapat lima konsep dan implikasi kebijakan publik yaitu, pertama kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang sesuai tujuan, kedua kebijakan publik yang berisikan rangkaian tindakan yang diambil berdasarkan sepanjang waktu, ketiga kebijakan publik adalah tanggapan dari suatu kebutuhan sehingga akan munculnya kebijakan, keempat kebijakan publik merupakan sebuah kegiatan nyata pemerintah, bukan hanya sekedar keinginan dan rencana yang akan dilaksanakan. Menurut George c Edward III (1980) dalam Leo Agustino (2014:149) ada empat variabel yang bisa berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan  yaitu; sumberdaya, komunikasi, disposisi, dan struktur Birokrasi.

## METODE
Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena  yang terjadi pada subjek penelitian  yang dideskripsikan dengan menggunakan bahasa dan kata-kata (Moleong, 2012: 6). Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial dan di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember. Penentuan informan penelitian dengan snowball sampling , staff koordinasi Program BPNT sebagai informan utama dan  masyarakat penerima  program  BPNT  di  Desa  Paleran  kecamatan  Umbulsari  sebagai  informan  tambahan,  hal tersebut sesuai pendapat Bungin, 2007:78 bahwa Informan penelitian merupakan subjek yang paham informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Metode pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  observasi,  wawancara,  dan  dokumen. Data yang sudah didapatkan dalam penelitian kemudian dianalisis menggunakan analisis data model Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, data Display , dan penarikan kesimpulan (Yusuf, 2017:407).
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 2 (2021) DOI: 10.19184/jpe.v15i2.21327

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, diperoleh hasil sebagai berikut:
a. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
1. Sosialisasi
Sosialisasi  Program  BPNT  dilaksanakan  oleh  Tim  Koordinasi  Program  BPNT  Dinas Sosial  dibantu  Staf  Desa  Paleran  kepada  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  Desa  Paleran. Sosialisasi dilaksanakan secara langsung dan bertempat di Balai Desa Paleran. Informasi yang disampaikan oleh pelaksana kepada KPM sesuai petunjuk pelaksanaan program BPNT 2018.
2. Registrasi
Bank  penyalur  menjadi  penanggung  jawab  pada  Proses  registrasi  yang  dilaksanakan bersamaan  dengan  tahap  registrasi,  pada  tahap  registrasi  hanya  KPM  BPNT  non  PKH  yang melakukan pembukaan rekening sedangkan KPM yang mendapatkan Program PKH tidak perlu melakukan  pembukaan  rekening  lagi  untuk  mendapatkan  kartu  kombo  karena  kartu  kombo yang digunakan untuk mengambil bantuan Program BPNT dan PKH sama.
3. Penyaluran
Pada  proses  penyaluran  mengalami  masalah-masalah  yang  tidak  sesuai  dengan  Buku Pedoman  BPNT  2018  sebagai  acuan  pelaksanaan  program.  Diantara  masalah-masalah  yang muncul pada proses penyaluran yaitu waktu pengambilan bantuan yang di terima KPM BPNT di Desa Paleran tidak tepat waktu, terdapat KPM yang tidak bisa mendapatkan bantuan akibat kartu  kombo  yang  tidak  dapat  dicairkan,  sedangkan  nama  KPM  tersebut  terdaftar  penerima aktif di Data Dinas Sosial, dan jumlah sembako yang diterima KPM tidak sesuai dengan dana yang dianggarkan pemerintah yaitu Rp110.000,00.
4. Pembayaran
Pelaksanaan  Program  BPNT  di  Desa  Paleran  pada  tahap  pembayaran  mengalami masalah  yaitu  terdapat  KPM  BPNT  di  Desa  Paleran  yang  pengambilan  bantuan  yang diwakilkan  ke  sanak  saudara  dan  tetangga  akibat  mengalami  kesulitan  dalam  menggunakan kartu kombo.
b. Faktor- faktor Implementasi Program BPNT
1. Komunikasi
Pelaksanaan sosialisasi program BPNT yang  dilakukan oleh Dinas  Sosial dan dibantu Staf  Desa  paleran  telah  dilaksanakan  di  Balai  Desa  Paleran,  para  penerima  bantuan  atau Keluarga  Penerima  Manfaat  sebagai  sasaran.  Informasi  yang  di  sampaikan  pada  sosialisasi adalah  mekanisme  pelaksanaan  program  BPNT  cukup  baik.  Informasi  yang  diberikan  tidak berubah-ubah,  namun  penyampaian  informasi  masih  kurang  jelas.  Hal  tersebut  dapat  dilihat dari jawaban beberapa KPM BPNT di Desa Paleran bahwa KPM tersebut masih kurang faham dengan  Program  BPNT.  Hambatan  pada  penyampaian  informasi  yaitu  informasi  yang disampaikan kurang jelas karena menggunakan bahasa yang sulit dipahami masyarakat serta latar  belakang  pendidikan  yang  sebagian  besar  sekolah  dasar  menjadi  penghambat  dalam proses penyampaian informasi.
2. Sumberdaya
Sumberdaya dari segi fasilitas yang tersedia dan digunakan dalam pelaksanaan program BPNT sudah memadai. Fasilitas E-Warong yang tersedia di Desa Paleran sudah sesuai dengan Buku Pedoman BPNT 2018. Sedangkan sumber Daya Manusia (SDM) pelaksanaan BPNT oleh
Dinas Sosial Kabupaten Jember sudah memadai karena pada pelaksanaan program BPNT tidak membutuhkan sumber daya Manusia yang banyak tetapi membutuhkan SDM yang berkualitas sesuai dengan bidang yang diperlukan pada pelaksanaan program BPNT seperti Bank Penyalur dan E-warong.
3. Disposisi
Respon pelaksana dari Dinas Sosial Kabupaten Jember terhadap Program BPNT cukup baik, pelaksana menyatakan bahwa program BPNT merupakan program yang sangat penting bagi  masyarakat  penerima  bantuan.  Dan  respon  masyarakat  penerima  bantuan  cukup  baik terhadap pelaksanaan program BPNT. Masyarakat menyatakan bahwa program BPNT cukup baik, kualitas sembako yang diterima cukup baik.
4. Struktur Birokrasi
Struktur  birokrasi  pada  Program  BPNT  cukup  baik  dan  sudah  sesuai  dengan  Buku Pedoman BPNT 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan program BPNT, hal tersebut terbukti ketika  saat  peneliti  melakukan  penelitian  di  Dinas  Sosial  Sosial  Kabupaten  Jember  terdapat KPM  yang  melaporkan  terkait  kartu  kombo  yang  tidak  bisa  dicairkan.  Staff  Koordinasi Program BPNT langsung menghubungi pihak Bank Penyalur terkait kartu kombo yang tidak bisa dicairkan dan pihak Staf Dinas Sosial memberitahu terkait kartu kombo yang tidak bisa dicairkan .

## Pembahasan
a. Implementasi Program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari
Pelaksanaan  tahapan  Program  BPNT  di  Desa  Paleran  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten Jember secara umum di lapangan telah sesuai dengan Buku Pedoman Program BPNT 2018, yaitu diawali  tahapan  sosialisasi,  registrasi,  penyaluran  sampai  pada  tahapan  pembayaran.  Sosialisasi telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Sosial  Kabupaten  Jember  dibantu  oleh  Staff  Desa  Paleran  dalam terlaksananya  Program  BPNT  dengan  lancar  yang  dikhususkan  kepada  KPM.  secara  umum masyarakat  yang  menerima  bantuan  sudah  mengetahui  adanya  Program  yang  membantu pengeluaran masyarakat miskin dalam pembelian sembako, namum masyarakat belum mengetahui nama  Program  yang  telah  membantu  meringankan  pengeluaran  masyarakat  dalam  memenuhi kehidupan  sehari-hari  yaitu  Program  BPNT.  Masyarakat  di  Desa  Paleran  juga  kurang  faham mengenai mekanisme Program BPNT, hal tersebut dapat dilihat dari jawaban masyarakat dari hasil wawancara.
Menurut  George  Edwards  III  dalam  Winarno  (2012:178)  dalam  komunikasi  kebijakan, penyampaian informasi kebijakan kepada implementor, sasaran penerima program, dan pihak yang bersangkutan  harus  jelas  sehingga  diantara  mengetahui  apa  yang  harus  dipersiapkan  serta dilaksanakan  untuk  mensukseskan  kebijakan  tersebut  secara  efektif  dan  efisien  karena  mereka mengetahui maksud, tujuan, sasaran serta substansi dan kebijakan publik tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka sosialisasi Program BPNT yang dilaksanakan Dinas Sosial dan staf Desa Paleran belum tercapai dengan tujuan.
Tahap registrasi di Desa Paleran juga dilaksanakan bersamaan dengan tahapan sosialisasi, pada  tahapan  Registrasi  tidak  membutuhkan  Staff  banyak.  Namun  pada  tahapan  registrasi  yang bertanggung jawab yaitu Bank penyalur. Namun untuk membantu terlaksananya tahap registrasi dengan  lancar,  staf  Desa  Paleran  ikut  membantu  dalam  terlaksananya  Program  BPNT,  dengan memberitahu undangan kepada KPM BPNT di Desa Paleran untuk mengikuti sosialisasi mengenai mekanisme Program BPNT, pada tahap registrasi dilakukan pembukaan rekening buku tabungan KPM yang menerima bantuan BPNT yang Non PKH, sedangkan KPM yang menerima bantuan
PKH dan BPNT tidak perlu melakukan pembukaan rekening karena kartu kombo yang digunakan pada  kedua  program  tersebut  sama.  Sehingga  pelaksanaan  registrasi  di  desa  Paleran  hanya dilakukan  pada  359  KPM dari  total  keseluruhan  total  jumlah  KPM  bpnt  1064  KPM,  sedangkan 705  KPM  tidak  perlu  melaksanakan  tahap  registrasi  karena  sudah  memiliki  kartu  kombo  yang digunakan dalam pengambilan bantuan.
Tahap  penyaluran  di  Desa  Paleran  mengalami  masalah,  diantara  masalah  yang  muncul dalam pelaksanaan program BPNT yaitu waktu penyaluran yang tidak menentu, hal tersebut tidak sesuai dengan Buku Pedoman BPNT 2018 yang menyatakan bahwa proses penyaluran dana dari pemerintah  pada  tanggal  25  sedangkan  di  lapangan  proses  penyaluran  dana  untuk  mendapatkan bantuan  tidak  menentu.  Masalah  yang  lain  terdapat  KPM  yang  tidak  bisa  mendapatkan  bantuan sedangkan  nama  KPM  tersebut  di  Dinas  Sosial  masih  terdata  penerima  Bantuan  secara  aktif. Masalah selanjutnya yang terdapat pada tahapan penyaluran yaitu jumlah bantuan sembako yang tidak  sesuai  dengan  jumlah  dana  yang  dianggarkan  oleh  pemerintah  hal  tersebut  diketahui  dari membandingkan hasil wawancara dengan KPM BPNT dengan harga sembako di E-Warong. Pada hasil  wawancara  KPM  BPNT  :  “bulan  kemarin  beras  10  kg  dengan  telur  kg”(SA).  Sedangkan peneliti  pada  bulan  kemarin  melihat  harga  normal  sembako  beras  ditoko  yang  sama  dengan pengambilan bantuan harganya Rp8500,00/1 kg dengan kualitas yang sama di terima KPM BPNT sedangkan  harga  telur  kg  =  Rp6000,00  sehingga  jika  dijumlah  10  kg  dengan  telur  kg  hanya Rp91.000,00 tidak sesuai dengan dana anggaran yang pemerintah berikan yaitu Rp110.000,00. E- Warong mengambil keuntungan lebih dari anggaran tersebut hal tersebut tidak sesuai dengan Buku Pedoman  BPNT  karena  jumlah  sembako  yang  di  terima  KPM  sesuai  anggaran  Rp110.000,00 dengan menyesuaikan harga yang berlaku di E-warong.
b. Faktor-faktor  implementasi  Program  BPNT  di  Desa  Paleran  Kecamatan  Umbulsari  Kabupaten Jember
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  implementasi  program  menurut  George  Edwards  III dalam Winarno (2012:177-210) sebagai berikut:
1. Komunikasi  merupakan  penyampaian  informasi  yang  dilaksanakan  pada  proses  sosialisasi yang  telah  dilaksanakan  oleh  Staf  Koordinasi  Program  BPNT  dari  Dinas  Sosial  Kabupaten Jember dan Staff Desa Paleran kepada masyarakat penerima manfaat atau Keluarga Penerima Manfaat Desa Paleran, hal tersebut sesuai yang dikemukakan Edwards bahwa kebijakan publik harus  disampaikan  kepada  semua  pihak-pihak  yang  terlibat  bukan  hanya  kepada  pelaksana kebijakan  namun  juga  disampaikan  kepada  sasaran  penerima  manfaat.  Pemberian  informasi yang  disampaikan  juga  harus  konsisten  agar  tidak  membingungkan  masyarakat,  dilapangan informasi yang diberikan implementator sudah konsisten namun penyampaian informasi yang diberikan  kepada  KPM  BPNT  di  Desa  Paleran  belum  tercapai.  Masyarakat  masih  bingung mengenai  mekanisme  pelaksanaan  program  BPNT  hal  tersebut  terjadi  akibat  bahasa  yang digunakan implementator sulit dipahami oleh masyarakat serta latar belakang pendidikan KPM yang sebagian besar Sekolah Dasar.
2. Sumberdaya  yang  digunakan  pada  pelaksanaan  program  BPNT  di  Desa  Paleran  Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yaitu: SDM yang berada di Dinas Sosial sudah memadai, karena sudah  dibagi  tugas  masing-masing  dalam  melaksanakan  kewajibannya  dan  Staff  Koordinasi Program  BPNT  juga  sudah  memadai.  Memang  dalam  pelaksanaan  program  BPNT  tidak membutuhkan  staff  banyak  karena  program  BPNT  penyalurannya  tidak  secara  langsung, namun membutuhkan staff yang ahli pada bidang-bidang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program BPNT seperti Bank Penyalur. Fasilitas yang terdapat di Desa Paleran berupa e-warong
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 2 (2021) DOI: 10.19184/jpe.v15i2.21327
juga sudah memadai serta jarak e-warong dengan tempat tinggal KPM yang dekat hal tersebut sudah sesuai Buku Pedoman Program BPNT 2018.
3. Disposisi  dilihat  dari  sisi  respon  pelaksana  program  BPNT  sangat  mendukung  dengan diadakannya  program  tersebut.  Sikap  pelaksana  tersebut  berpengaruh  terhadap  keberhasilan suatu  program  sesuai  yang  dikemukakan  Edwards  dalam  Winarno  (2012:197)  bahwa pentingnya  karakter  pelaksanan  program  terhadap  suatu  kebijakan,  berarti  adanya  dukungan dan  kemungkinan  besar  melaksanakan  kebijakan  sesuai  dengan  pedoman,  dan  Dinas  Sosial Kabupaten Jember melaksanakan program BPNT sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta petunjuk dalam pelaksanaan program untuk mencapai tujuan yang diharapkan.
Disposisi  dilihat  dari  sisi  respon  masyarakat  pada  program  BPNT  sebagian  masyarakat memberikan respon positif terhadap program BPNT yang membantu meringankan pengeluaran masyarakat  serta  kualitas  sembako  yang  diterima  masyarakat  jauh  lebih  bagus  dibandingkan dengan  kualitas  sembako  yang  diterima  dari  program  sebelumnya,  dan  sebagian  masyarakat kurang puas terhadap pelayanan program BPNT yang dianggap tidak konsisten dalam jumlah dan jenis sembako yang diberikan serta lambatnya pelayanan implementator ketika masyarakat mengadu adanya masalah seperti kartu kombo yang tidak bisa dicairkan.
4. Struktur  Birokrasi.  Pelaksanaan  Program  BPNT  di  Desa  Paleran  telah  dilaksanakan  dengan Buku Pedoman BPNT sebagai pedoman, serta sudah ada pembagian tugas pada masing-masing bidang, hal tersebut sesuai dengan pendapat Winarno (2012: 208) bahwa pembagian wewenang dan  sumber  dasar  untuk  melaksanakan  kebijakan  yang  utuh  dibutuhkan  koordinasi.  Dinas Sosial sudah memiliki tugas menangani mekanisme pelaksanaan program BPNT dan terdapat Staf  khusus  yang  menangani  program  tersebut  yaitu  Tim  Koordinasi  Program  BPNT.  Tim Koordinasi  Program  BPNT  bertanggung  jawab  Pada  pelaksanaan  program  BPNT,  dan koordinasi yang berjalan cukup baik hal tersebut terlihat ketika terdapat masyarakat mengadu permasalahan  yang  terjadi,  Tim  Koordinasi  Program  BPNT  langsung  berkoordinasi  dengan pihak-pihak yang terkait.

## PENUTUP
Implementasi Program BPNT di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember belum sesuai  dengan  buku  pedoman  BPNT  tahun  2018.  Pada  proses  sosialisasi  informasi  yang  diberikan kepada masyarakat kurang jelas, bahasa yang sulit dimengerti yang digunakan pada saat memberikan informasi akibatnya terjadi miscommunication antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat kurang mengetahui program BPNT mulai dari jumlah dan jenis bantuan yang didapatkan setiap bulannya.
Pada proses penyaluran terdapat masalah terdapat kartu yang tidak bisa dicairkan sehingga tidak bisa mendapatkan bantuan, sedangkan nama KPM yang kartu kombo yang tidak bisa dicairkan masih tercatat  penerima  aktif  bantuan,  waktu  pengambilan  yang  tidak  menentu,  jumlah  bantuan  yang  tidak sesuai  dengan  dana  yang  dianggarkan  pemerintah  yaitu  Rp110.000,00.  Pada  proses  pembayaran terdapat kendala KPM yang pengambilannya masih diwakilkan hal tersebut terjadi akibat latar belakang pendidikan penerima bantuan yang lulusan Sekolah Dasar

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung:Alfabeta.
Bungin, Burhan. 2001. Metode Penelitian Sosial . Surabaya: Airlangga University Pres.
Haryanto, R. 2019. efektifitas Bantuan Pangan Non Tunai di Palembang Moleong,  Lexy.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Edisi  Revisi.  Bandung.  PT.  Remaja Rosdakarya.
ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 2 (2021) DOI: 10.19184/jpe.v15i2.21327
Pasolong, H. 2012. Metode Penelitian administrasi Publik . Bandung: Alfabeta.
Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik  Indonesia. 2018.
Buku  Pedoman  Umum  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  2018 .  Jakarta:  Pengendali  Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Yogyakarta:CAPS. Yusuf,  M.  2017. Metode  Penelitian  Kuantitatif,  dan  Penelitian  Gabungan.  Edisi  Pertama .  Jakarta  : Kencana.