## STRATEGI BUDAYA MELALUI MOBILISASI MASYARAKAT UNTUK MEMBUAT, MENGEDARKAN, DAN MENONTON FILM DI PURBALINGGA

## Tunggul Banjaransari Arie Surastio
Dosen Program D4 Film dan Televisi, Universitas Dian Nuswantoro, Semarang. hailfillmcube@gmail.com ariesurastio@gmail.com

## ABSTRACT
Films business are still concentrated in Jakarta, the capital city. Film has emerged and intended in Indonesia without flexibility for the society. Film, as though by the common, are only consumed as entertainment, even if film has a variety of functions really. So if film perceived totally as entertainment medium only by its audience, so it can be ascertained that we still have a problem on the distribution system. There is an economic political agenda that leads films to have functions on particular interest. If we put film as an alternative medium to broader our knowledge, we must facing another fact about knowledge distribution in Indonesia that oftenly get restrictions. Unfortunately the restrictions not be done by the government alone, but also from groups that based on mass and/or capital.
The problem above is actually already though by CLC Purbalingga. This group does not necessarily rely on the rules of film distribution in Indonesia and were not putting film as an entertainment strategy. They instead initiated to deliver references and provides facilities for high school and vocational students in Purbalingga when they took filmmaking. Their output are not just about the quantity of their self-made film but ‘watching movies’ must become a central part of Purbalingga film society manner, while their film products consistently got national and international appreciation since 2004. Efforts by CLC Purbalingga provides flexibility about film consumption that not limited to a medium of entertainment only, but into literacy and become part of the culture.
Keywords: Film Industrial Monopoly, Film Distribution, Film Culture in Purbalingga.

## ABSTRAK
Perputaran ekonomi dalam bidang film masih belum merata, masih terpusat di Jakarta. Selain itu, kehadiran film di Indonesia memanglah tidak begitu lentur fungsinya kepada masyarakat. Jika masyarakat masih menempatkan film sebagai hiburan, padahal film memiliki fungsi yang beragam, maka terjadi persoalan pada tata peredarannya. Terdapat agenda politik ekonomi tertentu yang menggiring film memiliki fungsi atas kepentingan tertentu. Padahal film mampu memiliki fungsi sebagai media alternatif untuk mendapatkan pengetahuan yang luas, di saat konsumsi terhadap pengetahuan di Indonesia masih saja dibatasi. Celakanya pembatasan tersebut tidak dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga kelompok-kelompok baik berbasis massa maupun berbasis modal.
VOLUME  04, No. 02, April 2018: 114-136

## Tunggul Banjaransari, Arie Surastio, Strategi Budaya Melalui Mobilisasi Masyarakat

## PENGANTAR
S e l a i n   s e b a g a i   k e p e n t i n g a n industrial yang menghasilkan produk film berfungsi sebagai hiburan masyarakat, film juga menjadi sarana pendidikan. Aspek tersebut menjadi krusial ketika tradisi membaca masyarakat Indonesia sangatlah mengkhawatirkan. Persoalan ini memang sudah dijadikan landasan kerja pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena kepentingan itu pula, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk bidang khusus yang menangani film, bidang tersebut ditangani oleh Pusat Pengembangan Film (selanjutnya disebut sebagai Pusbang Film).
Sebagai catatan khusus, terdapat dua Lembaga Pemerintah yang menangani persoalan film. Selain Pusbang Film, terdapat pula Badan Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut sebagai Bekraf) yang dibentuk secara langsung oleh presiden RI (bukan lembaga di bawah kementerian). Secara khusus, Bekraf menempatkan film sebagai poin pertama atau yang diutamakan sebagai program
kerja Bekraf. Dua sektor pemerintah yang membawahi bidang film ini memiliki orientasi yang berbeda, Bekraf lebih menempatkan film sebagai industri yang mampu menggerakkan sektor perekonomian kreatif di Indonesia.
Penambahan istilah kreatif beserta praktik kerjanya sangatlah sempit, kreatif diidentikkan sebagai kerja pemuda dalam meniti karier atau usaha dalam bidang film. Apakah orang-orang yang tidak dianggap pemuda tidak bisa kreatif? Karena pertanyaan itulah, penempatan kreatif yang dimaksudkan oleh Bekraf menjadi semacam pengerdilan atau fungsinya tak lebih seperti pemakluman dengan mengeksploitasi semangat kerja pemuda itu sendiri. Bahkan tidak membicarakan sama sekali persoalan ketepat-gunaan produk film yang diorientasikan di wilayah industri.
Sementara itu, misi Pusbang Film terlihat begitu revolusioner, karena dapat mengubah citra film hiburan yang selama ini melekat hingga dipahami oleh masyarakat secara luas menjadi produk literasi. Tetapi, pada pelaksanaannya menjadi seling sengkarut. Program
Persoalan tersebut sebenarnya sudah disiasati oleh kelompok CLC Purbalingga. Kelompok ini tidak lantas bergantung pada regulasi tata edar perfilman di Indonesia dan budaya menempatkan film sebagai strategi hiburan. Mereka berinisiasi mengelola ruang tontonan dan turut memberikan fasilitas berupa pengetahuan kepada siswa- siswa SMA dan SMK di Purbalingga dalam membuat film. Hasilnya tidak hanya berbicara mengenai kuantitas jumlah film saja, melainkan tontonan film mampu menjadi bagian dari budaya masyarakat Purbalingga. Sedangkan produk filmnya, secara konsisten selalu mendapat apresiasi dan penghargaan dalam skala nasional maupun internasional dari tahun 2004 hingga 2018. Upaya yang dilakukan CLC Purbalingga terhadap film dapat mengubah posisi film tidak sebatas menjadi media hiburan saja, melainkan menjadi literasi bahkan menjadi bagian dari budaya.
Kata Kunci: Budaya Menonton Film di Purbalingga, Monopoli Industri Film, Strategi Peredaran Film.
Jurnal Kajian Seni, Vol. 04, No. 02, April 2018:
Pusbang Film terlihat sekedar membentuk identitas yang nilainya politis. Penulis mengambil contoh salah satu program yang sudah dilakukan oleh Pusbang Film mulai tahun 2015 yang dinamai dengan Fasilitasi Produksi Film. Program tersebut memberikan hibah kepada pembuat film (baik yang dianggap profesional maupun amatir) dengan berbagai ketentuan yang sangat membatasi dan menggiring pembuat film untuk menguatkan misi mereka dalam membentuk identitas Indonesia melalui berbagai macam corak kebudayaan. Ketentuan yang harus dilakukan pembuat film sebagai salah satu syarat utamanya adalah membuat film yang berkarakter bangsa.
Pembentukan karakter bangsa tentunya akan menurunkan beberapa poin seperti penemuan ciri khas, keunikan, dan lokalitas. Poin-poin seperti itu telah melalaikan berbagai macam aspek yang lebih krusial daripada membicarakan dinamika masyarakat s e p e r t i   p e r s o a l a n   k e t i m p a n g a n pembangunan yang masih menjadi masalah utama di Indonesia. Karena itulah penulis menyebut bahwa orientasi program Pusbang Film sebenarnya membentuk identitas semata yang bermuatan politis. Meskipun, dengan membuat film yang serba unik, berhasil menemukan ciri khas, dan berpegang teguh pada lokalitas mampu mengundang decak kagum dan penasaran para turis (baik domestik maupun turis asing) untuk mendatangi beberapa lokasi yang dihuni oleh masyarakat yang unik ini. Sehingga dengan kedatangan para turis mampu mengatasi ketimpangan
pembangunan karena beberapa daerah menerima pendapatan tambahan. Tetapi, persoalan ketimpangan pembangunan tidak hanya bisa diselesaikan dengan finansial, melainkan sangatlah rumit, banyak faktor sebab akibat yang menyebabkan ketimpangan tersebut masih berlangsung.
Terlebih lagi, misi touristic semacam itu juga hal yang sama dilakukan oleh Bekraf. Jadi, di mana letak penerapan film sebagai literasi kalau ditumpang tindihkan dengan pembentukan identitas yang politis? Apa bedanya kurikulum pendidikan formal pada zaman Orde Baru yang banyak menghapus persoalan- persoalan yang dianggap menjadi borok bagi pemerintahan pada masa itu? Pada posisi ini, pengetahuan kembali lagi menjadi tidak steril. Setidaknya, Pusbang Film sangat menyadari betul (pada landasan kerja, bukan pada praktiknya) bahwa film mampu menggantikan atau menyelesaikan persoalan kepentingan masyarakat untuk mempelajari sesuatu. Menempatkan tontonan film sebagai alat baca daripada memaksakan masyarakat untuk membaca buku yang minim ilustrasi gambar. Kemunculan lembaga-lembaga pemerintah tersebut sebenarnya bisa dimaknai sebagai angin segar, maksudnya mampu memberikan tawaran baru dalam peredaran film dengan konten yang tidak terpaku pada film sebagai hiburan saja. Tetapi, pada praktiknya tujuan itu menjadi kabur bahkan melebur dengan fungsi hiburan yang sarat kepentingan politis.
Akhirnya, permasalahan film yang begitu rumit itu tidak bisa diselesaikan
oleh pemerintah, bahkan kehadiran pemerintah malah justru menambah permasalahan lagi. Apakah aktivitas film harus bergantung pada pemerintah? Justru kehadiran pelaku-pelaku film (baik itu pembuat film, pemutar film, maupun distributor film) yang melakukan kerja secara mandiri mampu melihat permasalahan lebih steril, kerja mereka pun tanpa dibatasi oleh kepentingan identitas tertentu, semacam gerakan yang murni untuk menunjukkan identitas diri, kepedulian terhadap masyarakat, dan pengidentifikasian p e r m a s a l a h a n   y a n g   t e r j a d i   d i masyarakat. Terlebih lagi, mengubah tontonan film dari hiburan menjadi sarana pengetahuan membutuhkan energi yang begitu besar, semacam mengubah perilaku atau membentuk budaya baru. Upaya mengubah perilaku masyarakat sepertinya hanya bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat itu sendiri terlepas dari kepentingan politik Negara. Meskipun, memiliki kepentingan politik itu tidak bisa dielakkan asal memang tujuannya dibangun dari kesadaran mandiri, bukan berdasarkan Negara. Kehadiran Negara yang seolah ingin menyelesaikan segala persoalan pada sektor film, justru akan membuat masyarakat pasif dan tidak memunculkan daya kritis. Sehingga, pengetahuan dipolitisasi yang mengerucut pada kepentingan tertentu saja.
Terdapat satu kelompok yang diinisiasi dan digerakkan secara mandiri untuk membudayakan tontonan film kepada masyarakat. Kelompok ini bernama Cinema Lovers Community
Purbalingga (selanjutnya akan disebut s e b a g a i   C L C   P u r b a l i n g g a ) .   C L C Purbalingga sudah melakukan kerja secara mandiri dalam membentuk budaya menonton film sejak tahun 2004. Bagi peneliti, apa yang dilakukan CLC Purbalingga ini cukup berhasil menggunakan film sebagai sarana pengetahuan masyarakat di seluruh keresidenan Banyumas, bahkan menjadi budaya tersendiri. Selain itu, melalui film mereka mampu menggerakkan perekonomian internal kelompok dan perekonomian masyarakat Banyumas. Kegiatan CLC Purbalingga sudah tidak lagi sekedar menjadi kegiatan yang hanya menghasilkan aktivisme yang abstrak, tetapi sudah berubah menjadi industri yang tepat guna, tidak semata menghasilkan produk tanpa konten yang tepat, tetapi sanggup memiliki fungsi yang beragam. Keberhasilan tersebut tentu saja memiliki dinamika tersendiri. Hal itu yang menjadi pokok pembahasan penulisan ini yang berangkat dari rumusan permasalahan tentang bagaimana kelompok CLC Purbalingga membentuk budaya menonton film pada masyarakat Banyumas? Dan dampak apa saja yang dihasilkan dari terciptanya budaya menonton film tersebut?

## Purbalingga dan hiburan yang statis dengan penyebaran film yang aktif
Judul bahasan di atas sangatlah tidak lazim. Terdapat dua kejadian yang tidak bisa ditarik penalaran umumnya. Biasanya (dalam hal ini di Indonesia), film selalu melekat dengan hiburan yang dinamis, bioskop ditempatkan
Jurnal Kajian Seni, Vol. 04, No. 02, April 2018:
melekat dengan pusat perbelanjaan kota (mall), konten film juga tidak luput menampilkan hingar bingar kota dengan ragam hiburan yang variatif. Persebaran film di kota Purbalingga yang cukup fenomenal itu, sebenarnya tidak mungkin bisa terjadi. Penulis pun tidak bisa menemukan benih-benih yang ada pada masyarakat yang mempresentasikan kedekatan mereka dengan sinema. Hal ini yang membuat Purbalingga menjadi misterius, karena film sebenarnya tidak membutuhkan atau dan dibutuhkan di kota ini.
Jika hendak menuju ke kota Purbalingga dari arah Banjarnegara atau Wonosobo menggunakan kendaraan bermotor, perjalanan terasa melintasi pencarian antar kelurahan, jalanan hanya dua ruas yang tidak menunjukkan tanda-tanda perjalanan antar kota, dipenuhi persimpangan dengan tanda jalan arah Purbalingga yang selalu berbeda tiap persimpangannya, itu yang membuat perjalanan tidaklah selurus jalanan protokol yang selalu dipastikan akan membawa pengendara motor sampai pada kota tujuannya. Belum lagi jika menggunakan moda transportasi umum, tidak ada pilihan yang banyak kecuali harus berganti- ganti bus setiap terminal yang dilaluinya. Sebenarnya terdapat satu biro travel (setara mini bus) yang menghubungkan antara Purbalingga dengan Semarang, tetapi frekuensi keberangkatannya tidak terlalu banyak. Jalan protokol hanya untuk menghubungkan kota-kota yang berada di pesisir pantai selatan. Untuk sampai ke Purbalingga (dari Semarang),
kami melewati jalan-jalan yang kecil, berpapasan dengan kendaraan yang besar (truk dan bus) harus menggunakan tingkat kewaspadaan yang besar. Kerumitan akses untuk menuju ke Purbalingga ini memberikan asumsi awal bagi penulis bahwa wilayah ini begitu kering terkait dengan perubahan atau tidak ada varian yang menandakan bahwa masyarakatnya dinamis. Atau hal yang lebih ekstrem lagi, wilayah ini sangat mudah dikendalikan oleh kebijakan yang sifatnya tangan besi. Tetapi itu hanya pertanda awal yang tidak akan dijadikan sebagai patokan yang substansial.
Memasuki Kota Purbalingga, penulis dikejutkan dengan beberapa monumen (setidaknya ada tiga monumen yang tersebar di beberapa titik kota Purbalingga) berbentuk seorang pria sedang memahat knalpot motor. Bentuk knalpot dengan corong gas buang yang begitu besar, semacam knalpot dengan suara yang kencang hampir membuat penulis melakukan spekulasi yang terlampau dini mengenai kota ini, bahwa kota ini jauh dari kesunyian, rentetan turunan dari masyarakat yang cenderung statis. Beberapa tautan pemberitaan yang diperiksa oleh penulis memberikan informasi bahwa Purbalingga menjadi pusat pengrajin knalpot dan rambut palsu. Tetapi masih terdapat satu hal lagi yang setidaknya mampu memberikan gambaran bahwa masyarakat Purbalingga cenderung statis atau dinamis, satu hal tersebut adalah tempat hiburan. Tempat hiburan yang dimaksudkan adalah tempat hiburan
yang memberikan ruang bagi orang atau beberapa orang (dalam hal ini keluarga) untuk melakukan kegiatan yang mampu menjauhkan dari rutinitas mereka. Baik rutinitas pekerjaan, rutinitas di dalam rumah, dan rutinitas sekolah. Tempat hiburan menjadi penting sebagai ukuran karena hal itu menjadi pintu masuk bagi penulis untuk mengamati persebaran film di Purbalingga.
Mulai sore hari hingga dini hari merupakan waktu yang tepat untuk mengukur aktivitas hiburan beserta tempatnya. Penulis menyusuri segala penjuru kota Purbalingga, tidak ada hal selain tempat makan dan kedai kopi, pusat perbelanjaan berbentuk mall tidak ada. Kegiatan hiburan masyarakat Purbalingga tertumpahkan di alun-alun kota Purbalingga. Selama satu minggu, berturut-turut penulis melakukan hal yang sama, menyusuri tempat yang sama hingga mengakhiri pencarian tersebut di alun-alun kota Purbalingga. Tempat tersebut selalu ramai, pedagang kaki lima pun tumpah ruah memajang dagangannya di trotoar, hingga fungsi trotoar pun tidak bisa digunakan secara optimal. Sekecil apa pun ruang yang tersedia, pasti dimanfaatkan oleh pedagang suvenir, makanan besar maupun ringan, dan wahana permainan anak. Dengan keadaan seperti itu menandakan bahwa alun-alun menjadi satu-satu pusat hiburan. Hiburan di kota Purbalingga sangat terpusat, hal itu sebenarnya berorientasi negatif. Masyarakat tidak memiliki pilihan lain, karena kondisi seperti itulah yang membuat masyarakat
mudah digiring dengan penguasa modal yang menggerakkan hiburan di wilayah Purbalingga, atau lebih jauh di Indonesia 1 .
Foto 1. Trotoar di Alun-Alun Purbalingga (dokumentasi pribadi)

## Foto 2. Trotoar di Alun-Alun Purbalingga 2
(dokumentasi pribadi)
Dari kondisi hiburan sampai pada penyimpulan bahwa masyarakat di Purbalingga rawan terkena siasat penyeragaman hiburan. Penulis melakukan wawancara dengan responden
1 Selain alun-alun Purbalingga, terdapat juga Tempat Wisata Owabong yang lokasinya tidak jauh dari kota Purbalingga. Tetapi tempat tersebut dirancang untuk wisatawan dari luar wilayah Banyumas Raya. Meskipun masyarakat Purbalingga sejatinya mampu mengakses tempat tersebut tetapi tidak secara rutin. Tempat ini bisa dikategorikan hiburan sekunder-mewah.
Jurnal Kajian Seni, Vol. 04, No. 02, April 2018:
yang acak tetapi dibatasi dengan usia yang mempresentasikan remaja, dewasa, lansia di wilayah alun-alun tersebut. Penulis mengajukan tiga pertanyaan kepada semua jenis responden. Tiga pertanyaan tersebut antara lain “Di mana saja dan kapan Anda melakukan aktivitas liburan?” dan pertanyaan kedua adalah “apa jenis hiburan yang Anda dapatkan selain dari alun-alun?” Dari ketiga pertanyaan tersebut, ketiga responden memiliki jawaban yang berbeda-beda, tetapi memiliki benang merah yang sama. Berikut ini hasil olah data yang didapatkan dari responden-responden tersebut. Kelompok remaja yang tinggal dan bersekolah di Purbalingga beranggapan bahwa tempat-tempat hiburan di Purbalingga tidak variatif. Kalau membicarakan tempat, mereka tidak memiliki referensi tempat yang banyak di Purbalingga. Mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk menghibur diri atau pergi mencari tongkrongan bersama rekan-rekannya di kota Purwokerto dan Baturaden. Selain merujuk pada tempat hiburan, kegiatan- kegiatan yang mereka lakukan jika tidak bergantung pada tempat adalah bermain gawai secara daring, menonton tayangan streaming dari laman youtube , dan menonton televisi.
Sementara itu dari kelompok dewasa baru bisa menganggap bahwa mereka menganggap hiburan sebagai aktivitas untuk keluar dari rutinitas adalah ketika mereka mendapatkan liburan panjang dari institusi tempat mereka bekerja. Pada waktu liburan panjang tersebut, hampir dipastikan mereka akan pergi
ke luar Purbalingga seperti Yogyakarta, Surakarta, dan Bandung. Di luar itu, pergi ke alun-alun adalah penghilang rasa letih yang sifatnya sesaat, atau sebagai cara untuk membahagiakan anak mereka. Alun-alun kota Purbalingga bukanlah tempat hiburan bagi mereka, tetapi justru menjadi bagian dari rutinitas. Meskipun mampu mengurangi ketegangan rutinitas, tetapi waktunya sangat singkat. Selain merujuk pada tempat, kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan adalah menonton tayangan streaming dari laman youtube dan menonton televisi.
Dari kelompok lansia, kelompok ini memiliki kecenderungan untuk menerima apa pun yang tersedia di tempat sekitarnya. Tidak berupaya untuk mencari hal-hal yang sifatnya alternatif. Alun-alun adalah tempat yang tidak membosankan bagi kelompok ini, meskipun hampir dipastikan mereka berada di lokasi ini setiap hari. Alasan tidak ada kebosanan untuk mendatangi tempat ini bukan semata karena tempat ini memiliki kenangan yang indah, melainkan menjadi tempat untuk mampu memanjakan cucu- cucunya. Selain merujuk pada tempat, kegiatan yang mereka lakukan adalah menonton televisi, mendengarkan radio, dan membaca koran.
Data yang didapat pemilihan responden secara acak di atas memang belum sanggup untuk menggambarkan karakteristik masyarakat Purbalingga, tetapi memang bukan itu yang menjadi titik laju penulisan ini, melainkan menjadi gambaran mengenai tempat
Tunggul Banjaransari, Arie Surastio, Strategi Budaya Melalui Mobilisasi Masyarakat
hiburan dan ragam kegiatan yang dihasilkan dari hiburan tersebut. Lantas, hiburan inilah yang menjadi pintu masuk untuk mengamati dinamika maupun perkembangan kegiatan perfilman di Purbalingga. Pada penjelasan di awal sub-bab sudah dijelaskan bahwa perkembangan film di Purbalingga ini terbilang aneh, umumnya film melekat dengan keberadaan pusat perbelanjaan, selain itu Purbalingga tidak memiliki aspek kesejarahan dengan film, tetapi perkembangan film mampu berjalan secara konstan. Sehingga hal tersebut mematahkan pernyataan Barbara Mennel mengenai kelekatan film terhadap wilayah perkotaan atau film akibat globalisasi dan bisnis transnasionalisasi dapat tumbuh (bahkan berkembang) jika dinamika di dalam kota tersebut
mewujud 2 . Kemudian, apa hubungannya hiburan dengan perkembangan film di Purbalingga?
Sebenarnya kedua hal tersebut masih berhubungan. Hiburan tidak hanya merujuk pada tempat dan kegiatan, tetapi juga memiliki ragamnya sendiri. Begitu juga dengan film sebagai produk, tidak hanya berkutat pada kegiatan kesenian melalui pembuatan film saja, tetapi juga aktivitas distribusi, aktivitas pemutaran, dan aktivitas apresiasinya. Karena keduanya ternyata memiliki kelenturan fungsi, artinya menggerakkan kedua hal tersebut dapat dilakukan dari berbagai aspek. Salah satu yang dilakukan oleh CLC Purbalingga adalah menempatkan film sebagai hiburan alternatif bagi masyarakat Purbalingga, di saat tontonan yang didapatkan masyarakat hanya dikendalikan oleh sedikit pengusaha saja di Indonesia. Sehingga, tontonan yang mereka dapatkan bersifat seragam, tidak ada pengetahuan alternatif, dan resiko masyarakat dapat dipengaruhi dalam konteks yang negatif sangatlah besar.
Bowo Leksono (Pendiri dan direktur CLC Purbalingga) merupakan mantan jurnalis media cetak di beberapa perusahaan media massa di Jakarta. Tentu ia memahami benar bagaimana ekosistem informasi dari pembuat berita, jenis berita, dan tujuan berita tersebut dibuat. Berhenti menjadi jurnalis, ia kembali ke Purbalingga dan mendirikan CLC. Ia berambisi bahwa melalui media film pendek, orang-orang pada umumnya (masyarakat Purbalingga) mampu mendapatkan pengetahuan yang tidak
Foto 3. Lapangan Alun-Alun Purbalingga (dokumentasi pribadi)
Foto 4. Lapangan Alun-Alun Purbalingga 2 (dokumentasi pribadi)
lagi dibuat oleh orang-orang dengan sudut pandang perkotaan tentang kota maupun tentang daerah. Bowo mengawalinya dengan membuat film berjudul Peronika, film dengan persoalan kegagapan teknologi dibungkus dengan dialek Banyumas dengan penggambaran karakter yang serba polos ini menjadi embrio bagi CLC Purbalingga dalam mewujudkan ambisinya. Karena tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan alternatif bagi masyarakat Purbalingga, kegiatan CLC pun tidak berkutat hanya pada pembuatan film saja, tetapi juga membuat ruang pemutaran setara dengan bioskop, memberikan fasilitasi kepada siswa SMK untuk belajar membuat film dengan konten permasalahan di Purbalingga, hingga membuat festival film yang dapat dikatakan mampu menjadi barometer bergeraknya ekosistem perfilman yang dibangun dari komunitas, bukan pemerintah maupun perusahaan.

## Penokohan bowo leksono dan CLC purbalingga
Pada tahun 2018 ini, CLC Purbalingga telah berkegiatan dalam bidang film selama 14 tahun. Selama itu pula, sebagai organisasi telah memiliki sistem yang integral baik secara manusianya maupun materi atau aset yang dimilikinya. Meskipun keintegralan sistem yang dimiliki ini belum dianggap cukup kuat oleh pihak CLC Purbalingga untuk tetap berkegiatan film dalam waktu ke depan. Tetapi anggapan itu justru baik, karena mereka memiliki kesadaran bahwa sistem yang mereka miliki bukanlah sistem yang
sempurna, artinya mereka akan terus memiliki keinginan untuk memperbaiki tanpa batasan kepuasan atau pencapaian. Untuk mengunjungi tempat berkumpulnya mereka sangatlah mudah, mereka sudah memiliki tempat (kantor) khusus untuk dijadikan sebagai pusat kegiatan CLC Purbalingga. Tempat tersebut berada tidak jauh dari pusat kota Purbalingga (pusat Kota Purbalingga berada di Alun- alun kota Purbalingga), dari pusat kota tersebut hanya berjarak 150 meter. Karena tersedianya tempat khusus tersebut, maka pencarian data pun juga dapat terukur. Sangat jarang ditemukan kelompok atau organisasi film yang memiliki tempat secara khusus sebagai pusat kegiatan mereka. Di tempat tersebut, CLC Purbalingga memiliki dokumentasi berupa audio-video, buku, kumpulan artikel, dan penelitian yang tersimpan rapi dalam satu ruangan khusus.
Tempat dengan luas tanah 300 meter persegi, berbentuk rumah hunian yang sebenarnya tidak dirancang untuk menjadi kantor. Dengan luas tanah itu, dibagi menjadi dua, 100 meter persegi dijadikan sebagai rumah atau kantor yang berada di depan, sementara 200 meter persegi yang lain adalah halaman belakang. Di dalam rumah tersebut, terdapat 8 ruangan yang terdiri dari ruang tamu, ruang tengah (difungsikan sebagai ruang rapat dan ruang pemutaran film), ruang perpustakaan, ruang editing , kamar tidur, dapur, kamar mandi. Sementara pada halaman belakang, oleh Bowo Leksono difungsikan sebagai laboratorium produksi bagi siswa-siswa SMA/SMK untuk melatih ketrampilan
Tunggul Banjaransari, Arie Surastio, Strategi Budaya Melalui Mobilisasi Masyarakat
mereka dalam mengoperasionalkan alat-alat rekam dan pengadeganan film. Maka itu, halaman belakang tidak selalu ada aktivitas, hanya pada waktu-waktu tertentu atau ketika CLC Purbalingga menjalankan lokakarya pelatihan produksi film kepada siswa SMA/SMK seluruh keresidenan Banyumas Raya. Lokakarya tersebut dilakukan secara rutin mulai bulan September sampai Desember.

## Foto 5. Markas CLC Purbalingga (dokumentasi pribadi)
Perhatian penulis tertuju kembali pada rumah dengan fungsi ruangannya, lebih khusus lagi adalah ruangan perpustakaan. Dari keseluruhan susunan lemari buku (hanya ada satu susunan dibagi menjadi beberapa slot) yang terbuat dari triplek masih dibagi menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut terdiri dari bagian buku tentang film, kumpulan artikel (dari majalah, koran, laporan skripsi), dan bagian film yang disimpan melalui format VHS, VCD, dan DVD. Bagian buku tentang film didominasi oleh pengetahuan perkembangan film atau lebih tepatnya adalah pembahasan mengenai revolusi film di dunia. Sisanya (sebagian kecil dari buku tentang film) merupakan
katalog film dan pengetahuan dasar mengenai pembuatan film. Sementara itu pada bagian film, CLC Purbalingga tidak menyimpan film-film Holywood dan film komersial Indonesia. Film- film yang tersimpan pada bagian rak tersebut adalah film-film yang dibuat oleh kelompok produksi dalam skop komunitas di Indonesia, kumpulan video art, dan film-film yang dibuat oleh sutradara- sutradara eksperimental 3 . Sedangkan pada rak artikel sebenarnya adalah rak yang terlihat netral, bertumpukan majalah-majalah popular dengan ulasan yang didominasi oleh pendekatan dunia hiburan. Tetapi, penulis begitu tertarik dengan dua kliping yang sangat tebal.

## Foto 6. Rak Perpustakaan CLC (dokumentasi pribadi)
Kedua kliping tersebut merupakan kumpulan tulisan yang pernah ditulis oleh  Bowo Leksono semasa ia bekerja untuk beberapa media cetak di Jakarta. Tidak ada spesialisasi penulisan yang
3 Para pembuat film yang menjadi tokoh revolusi dalam mengubah citra film, baik bentuk film secara estetis maupun fungsi film kepada penonton umum. Film-film yang ada pada rak perpustakaan CLC Purbalingga merupakan film yang dibuat oleh tokoh-tokoh revolusi film yang populer di kalangan akademisi film, penggemar film, dan aktivis film. Tokoh-tokoh tersebut antara lain Francois Tuffaurt, Alain Resnais, Quentin Tarrantino, Akira Kurosawa.
ditulis oleh Bowo, maksudnya dari sekian banyak tulisan yang ia tulis, ia tidak memiliki perhatian khusus terhadap rubrik tertentu pada kolom yang disediakan oleh media cetak. Rubrik apa pun (kecuali rubrik olahraga, Bowo belum pernah menulis tentang olahraga) ditulis oleh Bowo, mulai dari politik, kesenian tradisional, kesehatan, film, musik, teater, dan sastra. Tetapi dari sekian rubrik yang ia tulis, memiliki unsur yang sama. Lebih tepatnya, dalam menulis rubrik-rubrik tersebut Bowo menggunakan bingkai pemberitaan yang sama. Dari sebuah topik, ia hubungkan bahasannya mengenai kedaulatan daerah, atau memosisikan daerah (di luar kota Jakarta) yang telah memiliki cara tersendiri dalam mengelola permasalahan bahkan menyelesaikan permasalahan tanpa harus bergantung dengan kebijakan pusat.
Meskipun, topik tersebut muncul di kota Jakarta. Tetapi, ada satu hal yang membuat Bowo tiba-tiba menjadi memiliki sikap nasionalis, hal itu terlihat ketika ia menulis film yang dibuat oleh pembuat film Indonesia. Dalam ulasannya, ia memperlihatkan bahwa film tersebut dibuat tidak berdasarkan unsur keterpengaruhan atas film-film Barat dan atau Holywood (biasanya ia membandingkan dengan sinetron dan FTV yang diproduksi oleh orang Indonesia dengan banyak melakukan adaptasi film-film Barat). Tulisannya seolah menggiring pembaca untuk terus mendukung dan menghargai produk buatan orang Indonesia berbentuk film. Tetapi tetap saja, bahwa dua model
tulisan (kecenderungan membingkai kedaulatan lokal dan kedaulatan nasional) memiliki benang merah yang sama. Selain persoalan kedaulatan daerah dan atau otonomi daerah, ada satu hal lagi yang sering dijadikan bahan tulisan oleh Bowo yaitu biografi atau penokohan. Ada dua macam kategori tokoh-tokoh yang dibahas oleh Bowo, yang pertama adalah tokoh seniman atau budayawan dan yang kedua adalah tokoh NU di Indonesia (Nahdatul Ulama). Rupanya, Bowo begitu terobsesi dengan kedaulatan sebagai sebuah prinsip atau cara pandang kehidupan. Meskipun ada kemungkinan lain bahwa Bowo hanya melakukan prinsip pemantauan dari kebijakan otonomi daerah yang mulai dijalankan tahun 2001 oleh pemerintah Indonesia. Kedua variabel tersebut sebenarnya tidak saling bertentangan, karena pada intinya adalah daerah harus muncul sebagai entitas. Ditambah lagi dengan di dalam daerah tersebut terdapat tokoh-tokoh yang tidak kalah hebat dengan tokoh-tokoh yang ada di kota bahkan pahlawan nasional. Hal tersebut yang menjadi kunci untuk membuka unsur pengaruh/rujukan yang membuat Bowo Leksono dan CLC Purbalingga berkegiatan film.
Bowo mengawali kegiatan CLC Purbalingga dengan membuat film pendek, berjudul Peronika. Film ini mampu menguatkan anggapan penulis bahwa Bowo merupakan orang yang begitu terobsesi dengan kedaulatan daerah. Begitu juga dua film pendek berikutnya, membicarakan persoalan m a s y a r a k a t   d a e r a h   ( k h u s u s n y a

## Tunggul Banjaransari, Arie Surastio, Strategi Budaya Melalui Mobilisasi Masyarakat
Purbalingga) yang tidak memiliki harapan besar (dalam bidang pekerjaan) kepada daerahnya sendiri, sehingga mereka harus pergi ke kota besar (Jakarta) untuk mencukupi kebutuhan hidup. Selama berkegiatan bersama CLC Purbalingga, Bowo telah membuat setidaknya puluhan film. Dari sekian film pendek yang telah ia buat, tidak semuanya membicarakan persoalan lokal seperti bahasa percakapan, masalah kedaerahan dengan dinamika hubungannya dengan kota, dan kegagapan orang daerah atas teknologi. Tetapi ada satu jenis lagi film yang dibuat oleh Bowo, film yang berorientasi pada advokasi sosial atau film yang dijadikan sebagai media advokasi. Oleh apa yang telah dilakukan Bowo terhadap masyarakat Purbalingga, melalui film Bowo berubah tidak hanya menjadi aktivis saja, melainkan menjadi semacam tokoh atau aktor sosial yang memiliki kontribusi langsung kepada masyarakat. Lantas apa ukuran keberhasilannya sehingga Bowo dapat kita klaim sedemikian rupa?
Penulis mengajak pembaca kembali ke dalam rumah atau kantor CLC Purbalingga. Dari ruangan perpustakaan, kita beralih ke ruangan lain yaitu ruangan yang biasa digunakan oleh orang-orang CLC Purbalingga dan siswa SMA/SMK binaan  CLC melakukan penyuntingan gambar dan suara. Dalam ruangan tersebut, terdapat dua perangkat komputer (PC atau Personal Computer ), masing-masing perangkat dilengkapi dua layar LED berukuran 14 inch (jadi total layarnya ada 4 LED), dua buah perangkat speaker, dan satu komputer
jinjing. Pada dindingnya hampir dipenuhi pigura dengan isian piagam penghargaan (sebagian besar adalah penghargaan terhadap film-film yang dibuat oleh Bowo Leksono dan sisanya adalah piagam penghargaan yang didapat oleh siswa SMA/SMK binaan CLC Purbalingga), dan artikel-artikel yang sebagian besar mengulas profil dan kontribusi yang dilakukan oleh Bowo Leksono sedangkan sisanya adalah ulasan mengenai Festival Film Purbalingga. Artikel-artikel tersebut dimuat oleh media massa besar seperti Kompas, Tempo, Jakarta Post, dan Jawa Pos. Ke semua artikel tersebut memiliki bingkai yang sama dalam mengulas Bowo dan CLC Purbalingga, yaitu dengan memosisikan Bowo semacam pahlawan daerah yang memiliki inisiatif besar dalam melakukan kegiatan sosial tanpa modal apa pun dan tanpa mendapatkan keuntungan sepeser pun. Hal itu adalah ukuran keberhasilan yang digunakan oleh media massa, meskipun tujuannya bukan semata melihat latar belakang Bowo melakukan kegiatan atau hal yang dianggap berkontribusi tadi. Tujuannya lebih kepada merangsang orang lain di daerah yang lain untuk melakukan hal yang sama atau dengan kata lain mendorong orang untuk mendapatkan inspirasi atas hasil yang diperoleh Purbalingga melalui Bowo Leksono dan CLC Purbalingga. Tujuan untuk meraih inspirasi dan motivasi sering menjadi momok besar karena memberikan gambaran mengenai harapan, yang tentu saja tidak pasti kepada orang-orang yang tinggal di daerah lain. Karena tiap daerah memiliki persoalan yang berbeda-
beda dan tentunya persoalan tersebut seharusnya memakai pendekatan yang berbeda-beda pula. Daripada mengukur keberhasilan hanya dari rentetan prestasi yang pada dasarnya didapat karena diberikan atas kepentingan tertentu, pada ulasan berikutnya penulis memulai dengan pertanyaan: apakah yang dilakukan Bowo Leksono dengan CLC Purbalingga telah koheren dengan apa yang dibutuhkan masyarakat Purbalingga? Apakah film itu menjadi produk yang penting bagi masyarakat Purbalingga ataukah hanya menjadi jembatan agar mampu mengelola permasalahan yang dihadapi masyarakat Purbalingga?
Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut, penulis perlu memberikan gambaran mengenai perjalanan kegiatan Bowo Leksono dan CLC Purbalingga hingga tahun 2018. Setelah membuat film pendek dan melalui legitimasi penghargaan terhadap film- film tersebut hingga berhasil menggiring perhatian sebagian besar pelaku film di Indonesia ke wilayah Purbalingga, barulah pada tahun 2007 Bowo membentuk CLC Purbalingga untuk berkonsentrasi dalam membuat ruang pemutaran alternatif. Kegiatan tersebut rutin diselenggarakan setiap bulan dengan menggunakan tempat bernama Graha Adiguna yang berada di kompleks pendopo kantor bupati Purbalingga. Tetapi pada penyelenggaraan bulan ketiga, pemutaran tersebut dihentikan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga karena tempat tersebut bukanlah tempat yang difungsikan sebagai tempat pemutaran. Karena
tidak adanya tempat di Purbalingga yang mampu dijadikan sebagai tempat pemutaran, CLC menemukan cara lain dalam mempertontonkan film kepada masyarakat, yaitu melalui layar tancap keliling. Peralihan menjadi layar tancap inilah yang menandai awal lahirnya Festival Film Purbalingga (pada tahun 2007 bernama Parade Film Purbalingga, setelah itu berganti nama menjadi Festival Film Purbalingga disingkat FFP). Bagi Bowo, munculnya gagasan membuat festival adalah bentuk kemarahan pegiat film Purbalingga yang sebagian besar adalah siswa SMA/SMK, mereka merasa tidak diberikan tempat untuk mendapatkan apresiasi dari masyarakat Purbalingga 4 .

## Foto 7. Pigura Penghargaan CLC dan Bowo (dokumentasi pribadi)
Penyelenggaraan Festival Film Purbalingga memiliki fokus untuk memberikan tempat bagi film-film di eks-keresidenan Banyumas Raya dapat ditonton dan diapresiasi oleh masyarakat di wilayah yang sama. Maka itu dibutuhkan jumlah film yang mampu
4 Mengenai kegiatan yang dilakukan oleh CLC Purbalingga secara spesifik dapat dibaca tulisan  Bowo Leksono pada laman https:// cinemapoetica.com/festival-film-purbalingga- sebuah-perjalanan/
memenuhi kebutuhan slot pemutaran tiap tahun penyelenggaraan festival film dan aspek kebaruan tontonan film tiap tahunnya. Tentu saja tidak bisa dilakukan hanya dengan menunggu, tetapi  CLC melakukan pendampingan produksi film kepada siswa-siswa SMA/ SMK di seluruh Banyumas. Bagaimana pola pendampingan yang dilakukan CLC Purbalingga terhadap siswa-siswa SMA/SMK? Pada aspek ini, penulis tertarik mengamati secara langsung pola pendampingan yang dilakukan CLC Purbalingga terhadap siswa-siswa SMA/SMK, karena penulis menemukan formula bentuk film yang seragam dari tahun ke tahun padahal dibuat oleh siswa yang berbeda-beda. Film- film tersebut selalu memiliki unsur penonjolan dialek ngapak , kepolosan karakter dan pengadeganan, kegagapan
karakter menghadapi masalah, masalah ketimpangan tenaga kerja kota dan daerah, serta kritik verbal terhadap kebijakan pemerintah 5 . Pada satu kesempatan, penulis mendapati terdapat tiga kelompok siswa (masing-masing kelompok terdapat 3 siswa) sedang menggunakan ruang penyuntingan gambar dan suara untuk menyusun filmnya. Mereka terlihat begitu tegang, dipenuhi ekspresi ketakutan, bisa jadi karena ini pengalaman pertama mereka, tetapi kejadian tersebut berbeda ketika mereka masih berada di ruang tamu (antre menggunakan perangkat komputer), bermain gawai pribadi mereka dan bersenda gurau satu sama lain. Beberapa kali Bowo memberikan komentar atau mungkin lebih tepatnya memerintahkan agar siswa-siswa ini harus menggunakan gambar yang efektif agar pesan atau kritik terhadap pemerintah tertentu bisa lugas disampaikan.
S etelah   selesai  memb erik an himbauan, Bowo menuju ruang tengah, di situ juga terdapat tiga orang sebagai
5 Di Purbalingga, selain CLC yang melakukan binaan terhadap siswa SMA/SMK, terdapat pula seorang guru dan pembina ekstrakurikuler film bernama Aris Prasetyo (tidak menggunakan nama kelompok) juga melakukan pendampingan terhadap siswa SMP 4 Satu Atap Karangmoncol. Film-filmnya jauh berbeda dengan yang dihasilkan oleh binaan CLC, film SMP 4 Satu Atap Karangmoncol lebih menekankan sebuah kritik dibangun atas dasar permasalahan personal dari pembuat film. Selain itu, hingga diterbitkannya artikel ini, para pembuat film dari sekolah ini juga masih tetap membuat film selepas lulus dari SMP 4 Satu Atap Karangmoncol (contohnya adalah Yasin Hidayat dan Misyatun yang keduanya juga mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional). Tetapi kegiatan ekstrakurikuler film di sekolah tersebut berhenti mulai tahun 2016, karena Aris Prasetyo tidak lagi menjadi guru dan pendamping.

## Foto 8. Bowo mendampingi siswa SMK (dokumentasi pribadi)

## Foto 9. Bowo mendampingi siswa SMK
(dokumentasi pribadi)
pengurus harian CLC Purbalingga. Bowo menunjukkan sedikit kekesalan terhadap siswa-siswa yang sebelumnya ia himbau kemudian melanjutkan dengan kata, “ yen ora dikerasi ya bakal ora dadi film ” (kalau tidak memakai cara yang keras, tidak akan menjadi film). Salah satu dari pengurus CLC menanggapi langsung, “ ya kepriben maning, mas Bowo dari dulu memang keras. Itu udah jadi watak mas Bowo. Ciri khasnya memang begitu, yowislah mas, dilanjutna baen ” (Mau bagaimana lagi? Sejak dulu, Mas Bowo memang punya cara yang keras dalam mendidik. Karena itu sudah menjadi wataknya mas Bowo. Ciri khasnya memang begitu. Ya sudah mas, tetap dipertahankan saja). Dari kutipan dialog tersebut, dapat tergambar bahwa hubungan siswa dengan CLC Purbalingga khususnya Bowo berjalan timpang. Maksudnya, dalam belajar membuat film siswa tidak diarahkan untuk menemukan cara tersendiri atau imajinasinya sendiri atau bahkan pendapatnya sendiri, ke semuanya dikendalikan oleh Bowo. Meskipun, ada upaya untuk memiliki ciri khas tersendiri, tetapi selalu patah oleh sanggahan Bowo.
Dengan kata lain, siswa-siswa SMA/ SMK membuat film sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman pertamanya, tetapi berubah menjadi seolah tuntutan tidak langsung untuk memenuhi jumlah produksi film di Purbalingga. Setelah filmnya selesai dibuat dan diapresiasikan melalui Festival Film Purbalingga, mereka tidak membuat film lagi, karena mungkin takut berhadapan dengan Bowo lagi. Hal itu terlihat dari tahun ke tahun bahwa
film-film SMA/SMK Purbalingga selalu dibuat oleh orang yang berbeda dan sekolah yang berbeda pula.
Dengan formula bentuk film yang sudah disebutkan tadi tentu saja film- film yang dihasilkan melalui fasilitasi CLC mampu meraih penghargaan nasional. Karena film-film tersebut mampu tampil berbeda di saat film-film di luar wilayah Purbalingga atau Banyumas masih menempatkan film sebagai hiburan dengan nilai dan fungsi yang tidak jauh berbeda dengan tayangan yang dibuat oleh pembuat konten youtube . Pada kasus ini, Purbalingga melalui CLC  menjadi satu-satunya yang bisa menggiring film SMA sebagai media kritik sosial yang dibungkus dengan ciri khas daerah salah satunya dialog ngapak .

## Gerai perlawanan sebagai aktivitas komunitas cabang purbalingga
P a d a   b a h a s a n   i n i   m a s i h menggunakan rumusan yang sama pada akhir bahasan sebelumnya terkait dengan apakah film itu menjadi produk yang penting bagi masyarakat Purbalingga ataukah hanya menjadi jembatan agar pihak CLC mampu hadir dalam mengelola permasalahan yang dihadapi masyarakat Purbalingga? Rumusan tersebut memang belumlah terjelaskan secara utuh pada bahasan sebelumnya, tetapi sudah menemukan gambaran awal dari interaksi internal dalam kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh CLC Purbalingga. Dari situ terlihat bahwa CLC Purbalingga hadir secara insiatif sebagai kelompok yang mampu memobilisasi massa. Ada semacam hubungan dengan
Tunggul Banjaransari, Arie Surastio, Strategi Budaya Melalui Mobilisasi Masyarakat
kondisi pihak yang aktif dan pasif, tetapi inisiatif itu baru bisa dilakukan apabila terdapat kesadaran terhadap permasalahan yang ada di wilayah tersebut. Seperti contoh melalui film itu sendiri yang menjadi media bagi CLC Purbalingga untuk menjalankan kegiatan guna mencapai tujuan tertentu. Tujuan untuk memberikan tontonan alternatif sekaligus pengetahuan alternatif. Lantas, bagaimana dengan perilaku tontonan terhadap film masyarakat Purbalingga? Apabila mengamati kota Purbalingga seperti yang sudah dibahas secara khusus pada bahasan sebelumnya, dari sisi hiburan dan tempatnya tidak memiliki varian yang banyak, cenderung terpusat (hanya berada di Alun-Alun Kota) dan sepi. Wilayah yang sepi dan terpusat dalam konteks hiburan tidak serta-merta bermakna negatif. Karena hiburan pada dasarnya bukanlah semacam kebutuhan pokok, atau bisa jadi masyarakat Purbalingga mampu memaknai hiburan melalui berbagai cara. Apalagi masih dalam wilayah Jawa Tengah yang notabene berkumpul dengan rekan membicarakan banyak hal tanpa mengunjungi tempat tertentu merupakan hiburan tersendiri. Hiburan tidak selalu lekat dengan fasilitas sebab membicarakan hiburan juga tidak selalu lekat dengan perkotaan.
Meskipun demikian, apa yang dilakukan CLC Purbalingga melalui film memang tidak semata hanya hiburan, tapi mampu mengawinkan fungsi film sebagai hiburan dengan pengetahuan atau pendidikan dan ekspresi manusia dalam berpendapat
melalui film seperti yang dikatakan Bowo ketika menanggapi pelarangan penggunaan tempat pemutaran Graha Adiguna oleh Pemkab pada tahun 2007. Variabel terakhir mengenai ekspresi manusia dalam berpendapat melalui film ini lumayan rancu, kerancuan tersebut juga penulis temukan ketika menemukan formula bentuk yang sama baik film-film yang dibuat oleh Bowo Leksono maupun film yang dibuat oleh siswa-siswa SMA/ SMK binaan CLC Purbalingga. Apakah film ini menjadi media satu-satunya atau yang paling efektif dalam menyuarakan permasalahan lokal di Purbalingga, menunjukkan bahasa khas Purbalingga? Tentu saja tidak menjadi satu-satunya media yang paling tepat. Tetapi cukup efektif bagi CLC Purbalingga untuk menarik perhatian publik-film nasional. Jadi, film ini menjadi semacam alat untuk mendapatkan perhatian khusus, bukan sebagai karya seni dan atau media ekspresi yang menyeluruh. Sebenarnya tidak ada persoalan mengenai bagaimana menempatkan film menjadi sebuah karya seni maupun film menjadi batu loncatan untuk mencapai tujuan tertentu yang bahkan bukan untuk perkembangan film itu sendiri. Penjelasan ini untuk meluruskan perbedaan antara keduanya, supaya tidak ada lagi kerancuan di antara keduanya.
Film bisa diibaratkan sebagai benda asing yang lekat dengan modernitas karena unsur-unsur teknologi menjadi satu paket dalam perwujudan film. Benda yang asing bisa dimaknai menjadi dua hal, pertama adalah bentuknya berupa segi empat yang tidak bisa diraba, apabila
diraba hanyalah sebagai layar. Kedua benda ini bukanlah benda yang muncul di semua wilayah di dunia, khususnya di Indonesia, benda ini didatangkan dari luar untuk menciptakan perilaku baru seperti pergi ke bioskop atau pergi ke layar tancap. Karena keasingan tersebut, jika kembali lagi membicarakan konteks yang terjadi di Purbalingga dan dengan kegiatan filmnya maka bisa disimpulkan bahwa, tanpa film sebenarnya masyarakat Purbalingga berada pada kondisi yang tenang-tenang saja, atau dalam konteks pengetahuan mampu berkembang dengan mekanisme tersendiri bergantung pada budaya setempat. Hal itu juga bisa menjelaskan mengapa CLC dilarang mengadakan pemutaran di Graha Adiguna, karena film masih dianggap asing dan mustahil a p a b i l a   b e n d a   t e r s e b u t   m a m p u mengubah masyarakat. Hal ini pun juga menegaskan bahwa melalui film, CLC Purbalingga menjadikannya sebagai media untuk memobilisasi massa.
Mengenai keasingan film tersebut, film menjadi sumber masalah bukan karena adanya kecacatan struktur pada level pemerintah, tetapi lebih tepatnya keberadaan film belum familiar bahwa hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengetahuan oleh masyarakat setempat dan film hanya menjadi sebuah media. Lantas adakah sumber lain yang lebih substansial menjadi akar dari berjalannya mobilisasi massa yang dilakukan oleh CLC Purbalingga? Mengenai persoalan tersebut, permasalahan sosial muncul dari beberapa faktor, faktor individunya ( personal blame approach ) dan sistemnya
( system blame approach ). Jika disebabkan faktor individu atau seseorang, segala permasalahan sosial berakal dari seseorang yang mengalami gangguan (secara medis) baik fisik maupun mental sehingga tidak mampu menjalankan norma tertentu dalam kehidupannya. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh sistem, akar persoalan terjadinya permasalahan sosial diakibatkan oleh sistem itu sendiri. Semisal di sekolah, seorang siswa mendapatkan nilai yang jelek, menunjukkan perilaku bosan di dalam kelas, tidak pernah mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Hal ini bukan serta merta anak tersebut adalah anak yang bodoh atau kesalahan anak itu sendiri, melainkan sistem pendidikannya yang membuat anak ini tidak bisa menikmati pelajaran atau pola didik di sekolahnya (Soetomo, 2008: 167 – 173). Kembali pada konteks pembahasan kegiatan CLC  di Purbalingga, sistem manakah yang membuat CLC Purbalingga mulai mempermasalahkannya dan terhitung berhasil memobilisasi massa?
Ada semacam adaptasi perilaku yang masuk atau dibawa dari luar wilayah Purbalingga ke dalam Purbalingga itu sendiri. Variabel pertama adalah ketika Bowo kembali lagi ke Purbalingga setelah bekerja beberapa waktu di Jakarta. Kemudian Bowo memperkenalkan film pendek sebagai salah satu media yang mampu menyuarakan permasalahan daerah. Variabel ini sebenarnya belum menegaskan apakah film dengan kelekatan peradaban kota membuat film menjadi biang keladi permasalahan
Tunggul Banjaransari, Arie Surastio, Strategi Budaya Melalui Mobilisasi Masyarakat
yang timbul di Purbalingga pada waktu tertentu. Pada perkembangannya, hubungan antara CLC Purbalingga dengan pemerintah setempat tidak harmonis. Bermula pada tahun 2007 yang mana CLC dilarang memakai tempat pemutaran Graha Adiguna, tetapi pelarangan tersebut juga tidak hanya terjadi sekali saja. Sampai tahun 2018, tercatat terdapat tiga kejadian yang membuat hubungan CLC dengan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berjalan tidak baik. Bahkan tidak hanya terhadap pemerintah kabupaten melainkan juga institusi pemerintah yang lain seperti kepolisian, TNI, Dinas Tata Kota dan Dina Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta organisasi massa seperti FPI dan Pemuda Pancasila 6 . Dari kesekian kejadian, meskipun tidak disadari oleh CLC  Purbalingga sendiri, semuanya bermula dari permasalahan yang terjadi di Jakarta atau peristiwa nasional. Bisa disimpulkan bahwa CLC Purbalingga tidak mengalami perubahan bentuk kegiatan jika tidak ada unsur pengaruh dari peristiwa yang terjadi di Jakarta atau seluruh Indonesia dalam konteks
6 Terdapat 3 kejadian yang menurut Bowo merupakan momentum yang menandai hubungan antara CLC Purbalingga dengan Pemkab dan organisasi yang mendukung kerja pemerintah tidak pernah harmonis. Kejadian pertama ketika CLC memobilisasi massa untuk memboikot acara pelatihan video kreatif yang digagas oleh Dinas Pariwisata Pemerintah Pusat karena menggunakan Graha Adiguna (tahun 2011). Kejadian kedua adalah Pemkab tidak melindungi kegiatan FFP untuk memutarkan film yang memiliki konten komunisme dari intimidasi organisasi Pemuda Pancasila (tahun 2016). Kejadian ketiga adalah CLC memediasi masyarakat Desa Banjaran untuk mendesak pemerintah memindah TPA (tahun 2017).
digerakkan oleh kepentingan gerakan aktivisme tertentu. Tanpa patronasi gerakan aktivisme tersebut, tidak ada film dengan kritik yang frontal terhadap pemerintah yang dihasilkan oleh CLC Purbalingga maupun siswa-siswa binaan CLC  Purbalingga. Seperti penyebaran gerai-gerai macam Indomart atau Alfamart, CLC ini merupakan kegiatan film berbasis alternatif pemutaran film cabang Purbalingga. Jika komunitas atau kelompok film di daerah (di luar kota) merupakan akar rumput dari gerakan perubahan melalui film 7 , sepertinya terbalik, komunitas-komunitas film ini merupakan cabangnya. Apakah masyarakat di seluruh Indonesia harus menempatkan film itu sebagai media alternatif tontonan, pengetahuan, dan sebagai macam? Ini yang menjadi persoalan, bahwa akar rumput yang sebenarnya pun berupaya melakukan penyeragaman pola penyebaran film di Indonesia.

## Proto-industrial film
Merujuk dari Oxford Dictionaries 8 , proto Industrial merupakan rancangan produk berbasis masyarakat pinggiran yang memproduksi sebuah produk dengan skala terbatas dan kualitas yang terukur. Skema proto-industrial ini merupakan pionir dari kemunculan industri yang lebih luas. Dari definisi tersebut memperlihatkan relevansi
7 Baca lebih lanjut mengenai Temu Komunitas Film Indonesia 2018 pada tautan ini https://beritagar. id/artikel/laporan-khas/membangun-pondasi- perfilman-nasional-dari-akar-rumput
8 Oxford dictionaries dapat diakses melalui laman en.oxforddictionaries.com
Jurnal Kajian Seni, Vol. 04, No. 02, April 2018:
dengan apa yang dilakukan oleh CLC terhadap masyarakat Purbalingga.
Dari tahun ke tahun (terhitung mulai tahun 2008 – 2018), CLC Purbalingga memiliki formula yang sama dalam menjalankan kegiatannya. Tidak ada kebaruan bukan berarti hal tersebut menunjukkan sesuatu yang negatif, atau selalu memiliki kecenderungan bahwa kegiatan mereka tidak akan bertahan lama. Tetapi justru sebaliknya, CLC  telah menemukan pola untuk menjalankan ekosistem film di wilayah eks Banyumas Raya. Mulai dari produksi film, pemutaran film, dan distribusi film, masing-masing memiliki porsi waktu yang sudah tertata rapi. Sehingga kegiatan yang dilakukan oleh CLC ini bukan merupakan kegiatan musiman, tetapi sudah menjadi agenda atau rutinitas yang sudah berjalan selama 10 tahun. Jika memiliki sistem dengan pola yang teratur seperti itu, hampir dipastikan bahwa CLC mampu memproduksi budaya film yang menyeluruh (bukan produksi saja, pemutaran saja, pendistribusian saja, tetapi semuanya) di Purbalingga. Karena budaya dalam konteks film atau karya  ekspresi perseorangan maupun kelompok baru terbentuk jika mampu memiliki pengaruh. Hal ini merupakan penyimpulan dari pendapat Janet Wolff yang menyatakan bahwa:
The artist, as cultural producer, then, has a place in the sociology of art. It is no longer necessary for sociological analysis to have to choose whether  to give priority to ‘action’ or to structure, or to argue about voluntarism and determinism. (Wolff, 1993: 138)
Pernyataan tersebut mempertegas apa yang menurut Wolff rancu ketika dalam menyoal Cultural Producer and Cultural Product , ia mengawali dengan mengutip pendapat Baudillard yang menggaris bawahi bahwa memosisikan karya seni dengan masyarakat sama halnya memberikan mediasi untuk mendorong kerja-kerja estetik dari masyarakat itu sendiri. Tetapi Wolff memberikan penjelasan bahwa kedua hubungan tersebut bukanlah hubungan yang positif secara mutlak, tapi kepemilikan pengetahuan terhadap masyarakat (sosiologi) bisa menghilangkan aspek- aspek estetika dari sebuah karya seni. Maka itu, dua hal itu perlu dipisahkan, karya seni mana yang diperuntukkan sebagai mediasi kepada masyarakat, dan mana yang memang sebagai sebuah praktik  ekspresi perseorangan atau komunal.
Kembali pada pembahasan CLC dengan kegiatannya, berarti apa yang dimaksudkan oleh Wolff, sebuah budaya baru bisa tercipta apabila terdapat unsur keterpengaruhan terhadap masyarakat. Unsur tersebut bukan berarti semata diukur dari naiknya minat masyarakat atau berubahnya pola konsumsi masyarakat terhadap tontonan. Tetapi, menurut Wolff hal tersebut dapat diukur dari bagaimana seorang seniman mampu menangkap kode-kode estetik dari masyarakat, melepaskan atribut individualisme menjadi praktik seni- sosial. Hal ini serupa dengan film-film yang dihasilkan atau hasil binaan CLC Purbalingga, secara bentuk film ini memiliki kesamaan (seperti yang dibahas
Tunggul Banjaransari, Arie Surastio, Strategi Budaya Melalui Mobilisasi Masyarakat
pada sub pembahasan sebelumnya), tetapi film-film tersebut merupakan hasil adaptasi permasalahan yang ada di Purbalingga menjadi sebuah film. Dengan kata lain, film menjadi alat perekam yang memediasi permasalahan, film bukan merupakan alat pernyataan tertentu yang berkaitan dengan ekspresi diri atau komunal.
Antara ‘ to action ’ dengan ‘ to structure ’ dalam pernyataan Wolff, rupanya mengoperasionalkan ‘to action’ menjadi sangat rancu. Terlebih lagi jika memakai hal tersebut untuk menjelaskan kegiatan secara artistik (produk filmnya) yang dilakukan oleh CLC, karena ‘ to action’ yang dimaksud lebih merujuk pada sebuah aksi yang menyangkut ekspresi diri secara artistik. Padahal apa yang dilakukan oleh CLC sebenarnya terlihat kabur, mengaburkan antara ekspresi dan dedikasi, tetapi lebih relevan dengan membangun sebuah sistem atau ‘ to structure ’. CLC membentuk sebuah struktur yang terpola dan berjalan berkelanjutan.
Pembahasan mengenai film tidak hanya berkutat mengenai produknya atau yang berhubungan dengan aspek teknologi pembuatan, struktur cerita, konten cerita, pengadeganan, dan lain- lain. Film pun juga berhubungan dengan kondisi yang berada di sekitarnya, aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, sejarah, dan lain-lain. Sehingga, film-film yang dihasilkan oleh CLC Purbalingga ini tidak bisa dihakimi serta-merta karena bentuknya yang seragam dan formula ceritanya yang tidak berkembang dari tahun ke tahun. Tetapi ada hal yang
patut untuk diperhatikan, yaitu tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh CLC ini mampu menempatkan film menjadi citra tersendiri di Purbalingga, sebagai budaya baru di mana masyarakat memperoleh tradisi yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya dengan mendapatkan tontonan layar tancap di kampung-kampung mereka, d a n   m e n d a p a t k a n   p e n g e t a h u a n alternatif atau bahkan pengetahuan yang dibangun dari masyarakat di dekatnya mengenai permasalahan tertentu, tidak lagi bergantung dengan informasi yang diperoleh dari televisi nasional. Sekali lagi hal ini tidak terjadi musiman, tetapi terjadi secara rutin. Belum lagi siswa-siswa SMA/SMK memiliki acuan yang pasti untuk mendapatkan pelatihan membuat film dan secara langsung membuat film hingga film tersebut dapat diputarkan kepada masyarakat Purbalingga. Selain mampu menghubungkan film dengan masyarakat, CLC juga mampu membuat pola produksi film, pemutaran film (ekshibisi), dan penyebaran film (distribusi) secara berkelanjutan. Jika ekosistem ini sudah berjalan, sebenarnya hal ini sudah menjadi gebrakan industrialisasi terbarukan, maksudnya sebuah industri yang tidak bergantung pada modal-modal besar. Industri yang dibangun dari kelompok masyarakat dan menciptakan produk yang tidak sekedar produk tersebut habis setelah dikonsumsi tetapi juga mampu menggerakkan massa melalui pengetahuan-pengetahuan yang disajikan oleh film-film yang dihasilkan.
Kebutuhan masyarakat atas film sebagai tontonan pun tidak hanya tampak
ketika Festival Film Purbalingga digelar, di luar festival tersebut, masyarakat tetap membutuhkan tontonan yang sifatnya kolektif (ditonton bersama-sama dengan media layar tancap). Setiap satu bulan, rata-rata Bowo mendapat permintaan sebanyak tiga kali pemutaran layar tancap sebagai pendamping acara hajatan seperti hajatan pernikahan, sunatan, dan pasar malam yang diadakan oleh karang taruna desa-desa seluruh eks Banyumas Raya. Selain kebutuhan terhadap film yang sudah diperlukan secara menyeluruh, pemutaran layar tancap tidak hanya menggerakkan perekonomian internal baik secara pendapatan secara langsung maupun secara portofolio untuk mendapatkan hibah tertentu, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian di luar sektor film. Seperti ketika Bowo dan CLC  mendapatkan tanggapan untuk memutarkan film layar tancap di wilayah tertentu, pedagang-pedagang seperti makanan, mainan, pakaian, dan lain-lain juga turut hadir pada wilayah pemutaran layar tancap tersebut 9 . Kegiatan CLC ini memiliki pertalian yang cukup besar dan luas cakupannya, sehingga apa yang dilakukan CLC ini merupakan prototipe industri film yang seharusnya bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok lain di luar Purbalingga, karena juga tidak membutuhkan modal yang besar untuk menggerakkan kegiatan ini.
9 Mengenai pemutaran film yang membuka usaha atau perdagangan di seputaran pemutaran film layar tancap juga dibahas oleh Van Heeren. Lebih lanjut baca Van Heeren, 2012: 32-47

## KESIMPULAN
Film hadir di Indonesia sebagai tontonan yang sifatnya sekunder, bukan sesuatu yang penting. Sebagai sebuah hiburan, masyarakat juga memiliki bentuk hiburan yang beragam, mulai dari hal yang mewah (pergi ke sebuah tempat wisata) sampai yang sederhana (bertemu bersama teman-teman dekat berbincang tanpa ada fokus perbincangan), sehingga film belum tentu menjadi pilihan utama bagi masyarakat untuk dijadikan hiburan. Namun, tanpa disadari oleh masyarakat luas, film menjadi bagian dari agenda politik Indonesia, menggiring pengetahuan dan isu permasalahan tertentu kepada masyarakat untuk tujuan tertentu pula. Sehingga, bagi segelintir orang atau kelompok, hal tersebut merupakan keadaan yang buruk. Pengetahuan yang dijalankan melalui film menjadi tidak steril. CLC Purbalingga adalah salah satu kelompok yang berinisiasi mengubah citra film sebagai tontonan hiburan menjadi media alternatif untuk mendapatkan pengetahuan yang luas atau steril. Tetapi, mengubah fungsi film tersebut tidaklah mudah, diperlukan berbagai macam strategi dan pendekatan agar film mampu diterima dengan fungsi yang lain, selain menjadi hiburan.
Selain sebagai kajian mendalam mengenai kegiatan film di Indonesia yang mengambil satu kasus atau lokasi di Purbalingga, tulisan ini juga dimaksudkan untuk menemukan satu pola maupun tahapan yang mampu memobilisasi massa melalui film. Pola dan tahapan ini merupakan atau semacam
tutorial yang tujuannya adalah mampu menjadikan film sebagai budaya tontonan masyarakat. Pola dan tahapan tersebut antara lain membangun ciri khas melali balutan dialek dan komedi kelam sebagai tahap pertama. Tahapan ini dilakukan oleh Bowo dengan membuat tiga film pendek. Film-film tersebut berhasil menarik perhatian mengenai film dengan pendekatan kedaerahan. Tahapan kedua adalah manajemen konflik, maksudnya adalah dapat membaca potensi-potensi permasalahan yang akan terjadi antara kelompok internal dengan pihak pemerintah. Hal tersebut sangat penting untuk menarik perhatian masyarakat (berbeda dengan menarik perhatian pada tahap pertama) dalam skop Purbalingga, karena ini merupakan tahap perkenalan melalui peraihan simpati atas kegiatan yang dibangun secara mandiri tanpa bergantung dengan kepentingan apa pun. Tahap ketiga adalah memobilisasi massa atau mengelola massa tersebut melalui kegiatan yang partisipatif. Dalam hal ini, CLC membuat festival film dengan format layar tancap keliling yang memutarkan film hasil produksi siswa SMA/SMK seluruh eks Banyumas Raya. Tahap yang terakhir adalah mampu mempertahankan bentuk kegiatan tersebut menjadi agenda yang rutin. Hal ini mampu menjadi sebuah citra diri agar masyarakat menempatkan film sebagai bagian dari kebutuhan mereka (sebagai rutinitas tontonan setiap tahunnya melalui festival film).
Selain sebagai upaya untuk menempatkan film menjadi budaya tontonan, kegiatan yang terpola tersebut
juga mampu menjadi industri yang terbarukan. Apa yang dilakukan oleh CLC Purbalingga dapat menjadi prototype industri yang dibangun atas modal sosial bukan modal materi finansial yang besar. Dalam menggerakkan ekosistem film dalam konteks perekonomian, tidak melulu film dibahas secara estetika produknya saja, melainkan bagaimana film tersebut mampu menciptakan dampak atau setidaknya memobilisasi masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan alternatif di luar media massa yang notabene memiliki konten informasi yang seragam. Kegiatan perfilman yang dilakukan CLC Purbalingga menjadi penting karena mampu menggerakkan berbagai macam aspek budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Barker, Chris. Cultural Studies : Theory and Practice . California: SAGE, 2007. Creekmur, Corey K. dan Mark Sidel.
Cinema, Law, and The State of Asia .
New York: Palgrave Macmillan, 2007.
Darmawan, Hikmat., Adrian Jonathan
Pasaribu, Totot Indrarto. Merayakan Film Nasional . Jakarta: Direktorat Sejarah, Direkorat Jenderal Kebudayaan, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, 2017.
Imanjaya, Eki., Hikmat Darmawan, Eric
Sasono, Ifan Adriansyah Ismail. Mejegal Film Indonesia: Pemetaan Ekonomi Politik Industri Film di Indonesia . Jakarta: Perkumpulan Rumah Film dan Yayasan Tifa,
2011.

## 114-136
M c K i e r m a n ,   D .   W . C i n e m a   a n d Community . New York: Palgrave Macmillan, 2008.
Mennel, Barbara. Cities and Cinema . New York: Routledge, 2008.
Prakosa, Gotot. Ketika Film Pendek Bersosialisasi . Jakarta: Yayasan Layar Putih, 2001.
Soetomo. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
Van Heeren, Katinka. Contemporary Indonesian Film: Spirits of Reform and Ghosts from The Past . Leiden: KITLV Press, 2012.
Wolff, Janet. The Social Production of Art: Second Edition . New York: New York University Press, 1993.

## SUMBER INTERNET
Jusuf, Windu. CLC Purbalingga: Edukasi Film, Edukasi Politik. Cinemapoetica, 13 April 2014. https://cinemapoetica.com/clc- purbalingga-edukasi-film-edukasi- politik/
Leksono, Bowo. Festival Film Purbalingga, Sebuah Perjalanan. Cinemapoetica,
1 6   J a n u a r i   2 0 1 4 .   h t t p s : / / cinemapoetica.com/festival-film- purbalingga-sebuah-perjalanan/
Pratiwi, Julia dan Shadia Pradsmadji. Membangun Pondasi Perfilman Dari Akar Rumput. Beritagar, 7 April 2018. https://beritagar.id/ artikel/laporan-khas/membangun- pondasi-perfilman-nasional-dari- akar-rumput