Amalyanda  Azhari (2022)  Peramalan  Jumlah  Nasabah  Menggunakan  Metode  Boxjenkins  (Arima),  Holt- Winters  Exponential  Smoothing  Dan  Fuzzy  Time  Series, (7)  12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax- literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 7, No.12, Desember 2022

## URGENSI  KEBIJAKAN  PERCEPATAN  PEMBANGUNAN  PSN  DIKAITKAN ASAS  KEMANFAATAN,  ASAS  KEPASTIAN  HUKUM,  DAN  ASAS  GOOD GOVERNANCE

## Kezia Estevien Adigracia, Demson Tiopan
Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia Email: keziaestevien99@gmail.com, demson.tiopan@maranatha.edu

## Abstrak
Indonesia  menempatkan  kesejahteraan  sebagai  tujuan  dari  kegiatan  Pembangunan. Hal  ini  berarti  bahwa  keberhasilan  atau  kegagalan  pembangunan  ekonomi  yang diperuntukkan  bagi  pembangunan  kesejahteraan  sosial,  akan  membawa  implikasi terhadap capaian tujuan pembangunan nasional. Perkembangan situasi global yang menurut  kompetenis  di  segala  bidang  menghadirkan  situasi  yang  harus  direspon secara  cepat  dan  efektif.  Untuk  itulah  Pemerintah  membentuk  Kebijakan Percepatan  Pembangunan  Proyek  Strategis  Nasional  untuk  merespon  kebutuhan bangsa  fokusnya  adalah  pertumbuhan  ekonomi  demi  kesejahteraan  masyarakat. Namun  sayangnya,  Kebijakan  percepatan  ini  disisi  lain  dapat  mencederai kesejahteraan  masyarakat  itu  sendiri,  yang  harusnya  menjadi  fokus  utama  dalam setiap  pembangunan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  penulis  akan  meninjau  Urgensi Kebijakan  Pemerintah  Melakukan  Percepatan  Pembangunan  Proyek  Strategis Nasional  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek Strategis  Nasional  Dikaitkan  Dengan  Asas  Kemanfaatan,  Asas  Kepastian  Hukum, dan  Asas  Akuntabilitas  Asas-  Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  (Good Governance).  Penelitian  ini  adalah  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yang sifatnya  deskriptif  analisis  dengan  menggunakan  pendekatan  konseptual  dan pendekatan Undang- Undang. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa  Kebijakan ini pada  dasarnya  adalah  baik,  tetapi  karena  terlalu  berfokus  pada  percepatan pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan masyarakat, pemeliharaan sumber daya alam dan keadilan sosial menjadi tidak terlaksanakan. Oleh karena itu perlu adanya pembenahan kebijakan yang baik berdasarkan asas- asas umum pemerintahan yang baik.
Kata  Kunci: kebijakan  percepatan  pembangunan  psn;  asas-asas  umum  pemerintahan yang baik; pembangunan nasional.

## Abstract
A  well-prepared  abstract  enables  the  reader  to  identify  the  basic  content  of  a document  quickly  and  accurately,  to  determine  its  relevance  to  their  interests,  and thus to  decide  whether to  read the document  in  its entirety. The Abstract  should  be informative  and  completely  self-explanatory,  provide  a  clear  statement  of  the
problem,  the  proposed  approach  or  solution,  and  point  out  major  findings  and conclusions. The Abstract should be 100 to 200 words in length. The abstract should be  written  in  the  past  tense.  Standard  nomenclature  should  be  used  and abbreviations  should  be  avoided.  No  literature  should  be  cited.  The  keyword  list provides  the  opportunity  to  add  keywords,  used  by  the  indexing  and  abstracting services, in  addition to those already present  in  the title. Judicious use of keywords may increase the ease with which interested parties can locate our article.

## Keywords: policy  to  accelerate  psn  development;  general  principles  of  good government; national development

## Pendahuluan
Pada  umumnya  setiap  Negara  terlepas  dari  ideologinya,  memiliki  tiga  tujuan, yaitu  (1)  tujuan  asli  (original),  utama  (primary)  atau  tujuan  langsung  (intermediate). Tujuan  itu  adalah  untuk  melakukan  pemeliharaan,  ketertiban,  keamanan  dan  keadilan. Apabila Negara tidak dapat memenuhi tujuan  ini, maka  tidak dapat dibenarkan adanya tujuan  Negara.  Tujuan  ini  mengutamakan  kebahagiaan  individu;  (2)  Tujuan  yang sekunder  ialah  kesejahteraan  warga  Negara  seluruhnya.  Negara  harus  memelihara kepentingan  bersama  dan  seluruh  individu  dan  membantu  kemajuan  nasional.  Tujuan ini  mengutamakan  kepentingan  bersama  dari  seluruh  individu;  dan  (3)  Tujuan  Negara dalam  bidang  peradaban  (civilization).  Tujuan  ini  adalah  yang  terakhir  dan  termulia bagi Negara. Menurut Wilford Garner, tujuan ini bermaksud memajukan peradaban dan menginginkan kemajuan Negara (Annisa Nurdiassa, 2019).
Maka dari itu, sesungguhnya tujuan negara termulia adalah memajukan peradaban negaranya  dalam  hal  ini  adalah  dibidang  pembangunan  ekonomi,  sumber  daya,  dan sosial,  yang  beriringan  dengan  konsep  negara  Indonesia  sebagai  negara  yang berideologi Pancasila dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan masyarakatnya.
Tujuan  utama  dari  pelaksanaan  pembangunan  adalah  ingin  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  mereka. Kebutuhan  akan  sandang,  pangan,  papan,  pekerjaan  yang  layak,  serta  cita-  cita  akan kehidupan  yang  lebih  baik  perlu  terpenuhi.  Untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut, diperlukan  pembangunan  yang  seluas  luasnya  dengan  memanfaatkan  sumber  daya manusia  dan  sumber  daya  alam  yang  ada.  Sinergi  yang  harmonis  antara  pihak pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat  tanpa  melupakan  kearifan  lokal  diperlukan  dalam pencapaian  hasil  pembangunan  tersebut.  Harapannya  adalah  tercapai  hasil pembangunan  yang  sebesar-besarnya  yang  dapat  dirasakan  oleh  seluruh  lapisan masyarakat.  Berbagai  upaya  telah  dilakukan  pemerintah  untuk  menyediakan  fasilitas dan  layanan  infrastruktur  yang  berkualitas,  Namun,  ketersediaan  infrastruktur  masih perlu  untuk  terus  ditingkatkan  agar  terjadinya  krisis  listrik,  lamanya  pemulihan infrastruktur  akibat  bencana  gempa,  tanah,  longsor  banjir,  dan  semburan  lumpur  yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dapat ditekan.
Beranjak dari tujuan pembangunan tersebut, maka secara eksplisit dapat dikatakan bahwa segala kebijakan administrasi ataupun dinamika ketatanegaraan Indonesia harus ditekan  dengan  memiliki  fondasi  yang  tepat  dan  tetap  memperhatikan  urgensi  serta
kepentingan  masyarakat.  Kerangka  kebijakan  regulasi  dan  investasi  harus  ditata sedemikian rupa, dan diharapkan akan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan layanan infrastruktur.
Untuk  mengakomodir  hal  tersebut  Presiden  Joko  Widodo  dalam  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019,  sudah  menjabarkan  arah kebijakan  pembangunan  infrastruktur  dasar  dan  konektivitas.  Arah  kebijakan  ini merupakan  sasaran  pembangunan  sektor  unggulan.  Adapun  arah  kebijakan pembangunan  sektor  unggulan  itu,  antara  lain,  meliputi  penyelenggaraan  sinergi  air minum  dan  sanitasi  nasional,  transportasi  pendukung  sistem  logistik  nasional,  jaringan jalan  kota,  dan  aksesibilitas  energi.  Sementara  itu,  indikator  infrastruktur  dasar  dan konektivitas  mencakup  rasio  elektrifikasi,  konsumsi  listrik  per  kapita,  tempat  tinggal, akses air minum, sanitasi, pengembangan jalan nasional, serta pembangunan jalan baru, jalan tol, pelabuhan, dermaga penyeberangan, bandara,  jalur kereta api, dan  jangkauan pita  lebar.  Pendanaan  proyek-proyek  infrastruktur  dasar  dan  konektivitas  tersebut berasal dari pemerintah, kerja sama pemerintah dan swasta, BUMN, dan swasta. Dalam implementasinya,  pemerintah  telah  menetapkan  proyek-proyek  yang  masuk  kategori proyek  strategis  nasional,  yang  tujuannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Dalam  rangka  pelaksanaan  proyek  strategis, diperlukan  upaya  percepatan  pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional.  Terkait  hal  ini Presiden  Joko  Widodo  pada  tanggal  8  Januari  2016  telah  menandatangani  Peraturan Presiden  (Perpres)  Nomor  3  Tahun  2016  tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek Strategis Nasional yang telah diubah menjadi Perpres Nomor 56 Tahun 2018 (Sukarno W. Sumarto, 2019).
Namun  demikian,  meskipun  suda  terdapat  landasan  hukum  di  dalam  Pepres Nomor  56  Tahun  2018,  terdapat  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  melihat pemberlakuan kebijakan percepatan ini. Salah satunya adalah semakin kompleksnyanya permasalahan  tersebut  disebabkan  karena  adanya  tuntutan  pembangunan  dalma memenuhi  kebutuhan  dan  aspirasi  masyarakat.  Seperti  disampaikan  Ketua  Harian Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, bahwa sebanyak 17 persen permasalahan dalam pembangunan proyek strategis nasional terkait dengan  pendanaan.  Selain  masalah  pendanaan,  terdapat  hambatan-hambatan  lain  yang ditemui  pemerintah  untuk  membangun  proyek  strategis  nasional.  Hambatan  terbesar, berupa  pembebasan  lahan  yang  mencapai  44  persen  dari  seluruh  permasalahan pembangunan proyek strategis nasional yang ada. Selain itu, sebanyak 25 persen adalah masalah perencanaan dan penyiapan pembangunan proyek, 12 persen masalah perizinan pembangunan  proyek,  dan  2  persen  adalah  masalah  pelaksanaan  konstruksi pembangunan proyek.
Dengan  adanya  permasalahan  dan  hambatan  di  atas,  justru  pelaksanaan  prinsip dan  asas-asas  pemerintahan  yang  baik  menjadi  tidak  berjalan  dengan  baik.  Sejatinya, keberadaan  konsep  Negara  kesejahteraan  dengan  tujuannya  untuk  memberikan kesejahteraan  bagi  seluruh  warga  negara  adalah  dalam  rangka  untuk  melengkapi  asas legalitas yang mana semua aktivitas pemerintahan harus mendasarkan kepada peraturan
perundangan-  undangan  (Solechan,  2019).  Sementara  itu  untuk  mewujudkan kesejahteraan  ini  tidak  hanya  didasarkan  oleh  peraturang  perundang-  undangan  saja, tetapi  dapat  juga  berdasar  pada  inisiatif  sendiri.  Namun,  disatu  sisi  keaktifan  inisiatif pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum haruslah senantiasa berdasarkan pada  asas-  asas  umum  pemerintahan  yang  baik.  Dalam  hubungan  ini,  Muin  Fahmal mengemukakan  bahwa  asas  umum  pemerintahan  yang  layak  sesungguhnya  adalah rambu- rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya (Solechan, 2019).
Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang  Baik  di  dalam  peraturan  perundang- undangan di Indonesia diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan  tersebut  dijelaskan  bahwa  Asas-asas  Umum Pemerintahan  yang Baik  juga  meliputi penjaminan untuk melaksanakan asas kepastian hukum,  kemanfaatan  hukum,  ketidakberpihakan,  kecermatan,  tidak  menyalahgunakan kewenangan,  keterbukaan,  kepentingan  umum,  dan  pelayanan  yang  baik.  Lebih  lanjut, asas  kepastian  hukum  menekankan  kepada  jaminan  terwujudnya  hak  dan  kewajiban dalam  penyelenggaraan  negara,  untuk  itu  setiap  penyelenggaraan  kebijakan  dan manajemen  ASN  diharuskan  untuk  mengutamakan  landasan  peraturan  perundang- undangan, kepatutan, dan keadilan.
Kembali  kepada  permasalahan  kebijakan  percepatan  PSN,  dijelaskan  bahwa permasalahan  paling  banyak  ditemukan  dari  persoalan  pembebasan  tanah  yang berhubungan  dengan  hak-  hak  masyarakat  tertentu  atas  tanahnya.  Persoalan  tersebut dapat  berupa  ketidakadilan  yang  didapat  masyarakat  karena  pelaksanakaan  proyek, ataupun  tidak  dipenuhinya  ganti  untung  yang  harusnya  diperoleh  oleh  masyarakat. Selain itu, apabila kita melihat permasalahan kedua dan seterusnya yang dihadapi dalam pelaksanaan  kebijakan  percepatan  tersebut  adalah  terkait  perencanaan  dan  persiapan pembangunan  proyek.  Sebagaimana  yang  diketahui  bersama,  perencanaan  dan persiapan  adalah  hal  yang  krusial,  sehingga  tindakan-  tindakan  yang  berkaitan  dengan hal  tersebut  harus  sebaik-  baiknya  dilaksanakan  dengan  maksimal.  Perencanaan  dan persiapan  yang  tidak  dilakukan  dengan  maksimal  akan  kembali  mencederai  asas kepastian  hukum  dimana  harusnya  asas  kepastian  hukum  memberi  hak  kepada  yang berkepentingan  untuk  mengetahui  dengan  tepat  apa  yang  dihendaki  dari  padanya (Hadjon, 2011).
Konsep  kebijakan  percepatan  proyek  strategis  nasional  yang  dicanangkan  oleh presiden  Joko  Widodo  pada  sejatinya  dapat  dijadikan  sebagai  pemenuhan  hak-  hak warga  negara  yang  juga  tercantum  dalam  UUD  1945,  yaitu  untuk  mendapatkan kesejahteraan  yang  dalam  ini  dapat  tercapai  jika  teori  pembangunan  hukum  yaitu dengan  dilaksanakannya  pembangunan  demi  tercapainya  kepentingan  bersama  dapat diwudkan.  Kebijakan  percepatan  juga  dapat  mewujudkan  asas-  asas  umum pemerintahan  yang  baik  yang  lainnya  yaitu  kepentingan  umum,  dan  kemanfaatan. Sehingga akhirnya, ada kepentingan  yang dapat terwujud, disisi  lain teracuhkan.  Maka dari  itu,  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  melakukan  percepatan
pembangunan  proyek  staregis  nasional  berpotensi  mencederai  asas-  asas  umum pemerintahan  yang  baik  dalam  hal  ini  asas  kepastian  hukum  yang  mementingan pemenuhan hak- hak masyarakat , tetapi disisi lain kebijakan ini juga memiliki urgensi untuk  mewujudkan  beberapa  asas-  asas  umum  pemerintahan  yang  baik  dalam memajukan  pertumbuhan  ekonomi  dan  pembangunan  infrastruktur  sehingga  dari kebijakan  ini  terwujud  juga  hak-  hak  masyarakat  untuk  mendapatkan  kesejahteraan umum  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh  UUD  1945  dalam  kaitannya  dengan pemenuhan  asas  kepastian  hukum,  kepentingan  umum,  dan  kemanfaatan.  Dengan demikian,  patut  untuk  dipertanyakan  lebih  lanjut  apakah  urgensi  untuk  mempercepat proyek  strategis  nasional  tersebut  memang  betul-betul  diperlukan  atau  tidak.  Berawal dari  pertanyaan  tersebut,  maka  penulis  juga  mencoba  untuk  menggali  lebih  dalam keterkaitan  antara  urgensi  tersebut  dengan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik, terutama asas kepastian hukum, kemanfaatan, serta kepentingan umum.

## Metode Penelitian
Metode  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang dititik beratkan  pada  mengkaji  atau  meneliti  penerapan  kaidah-  kaidah  atau  norma-  norma dalam  hukum  positif  (Ibrahim,  2006).  Sifat  Penelitian  yang  digunakan  yaitu  bersifat deskriptif analitis dimana sebuah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-  teori  hukum  dan  praktek  pelaksanaan hukum positif yng menyangkut permasalahan (Hanitijo Soemitro, 1988).

## Hasil dan Pembahasan
A. Urgensi  Kebijakan  Pemerintah  Melakukan  Percepatan  Pembangunan  Proyek Strategis Nasional Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Dikaitkan Dengan Asas Kemanfaatan.
Semenjak  awal  Abad  XX,  muncul  konsepsi  baru  mengenai  Negara  Hukum yaitu wevaart  staat  atau  welfare  state (Negara  Hukum  Kesejahteraan). 66 Dimana menurut  konsep welvaart  staat  ata  welfare  state, Negara  justru  perlu  dan  bahkan harus  melakukan  intervensi  dalam  berbagai  masalah  sosial  dan  ekonomi  untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat (Asshiddiqie, 1993).
Indonesia  sendiri  adalah  salah  satu  negara  yang  memegang  label  sebagai negara kesejahteraan, yang mana kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan rakyat sebagai  sebuah afirmatif  yang tercantum didalam Pasal 1 UUD 1945 tentang kedaulatan  rakyat.  Di  dalam  pembukaan  UUD  1945  Aline  ke-4  yang mengamanatkan bahwa Indonesia  harus  mengusahakan sebuah sistem pemerintahan yang  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdasakan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi dan keadilan sosial. Frasa yang tercantum dalam Aline ke-4 merupakan perwujudan dari  induk  dari  segala  sistem  hukum  dan  ketatanegaraan  Indonesia  yaitu  Pancasila. Pancasila sebagai cita hukum, juga mempunyai fungsi regulatif dan konstitutif.
. Beberapa pengertian tersebut menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan dari suatu  kegiatan  Pembangunan.  Maka,  secara  eksplisit  dapat  dikatakan  bahwa Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan sosial rakyat.
Sementara  itu  indikator  kesejahteraan  masyarakat  Indonesia  cukup memperhatinkan.  Anggota  Komisi  I  DPR  ini  membeberkan  data-data  indikator kesejahteraan rakyat  yang  memburuk tajam dalam setahun terak Sebagaimana  yang telah dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi bahwa fungsi konstitutif cita hukum adalah  sebagai  dasar  atau  landasan  pemakna  sistem  hukum  (Sujadi,  2018).  Oleh karena  itu,  dari  sini  dapat  disimpulkan  bahwa  konsep  kesejahteraan  tersebut  sendiri adalah suatu sistem yang diamanatkan oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Dalam  konsep welfare  state ini,  negara  dituntut  untuk  memperluas  tanggung jawabnya  kepada  masalah-  masalah  sosial  ekonomi  yang  dihadapi  rakyat  banyak, peran  personal  untuk  menguasai  hajat  hidup  rakyat  banyak  dihilangkan. Perkembangan  inilah  yang  memberikan  legislasi  bagi  negara  intervensionis  pada abad  XX.  Negara  justru  perlu  dan  bahkan  karus  melakukan  intervensi  dalam berbagai masalah sosial ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam  masyarakat  (Ismail  &  Setiawan,  2022).  Pasal  1  ayat  1  Undang-  Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,  yang selanjutnya akan disebut sebagai UU Kesejahteraan Sosial, menjabarkan arti yuridis formal dari kesejahteraan sosial:
“ Kesejahteraan  Sosial  adalah  kondisi  terpenuhinya  kebutuhan  material, spiritual,  dan  sosial  warga  negara  agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya ”,
Melalui  penjelasan  diatas  dapat  dijabarkan  unsur-unsur  pokok  dalam pengertian kesejahteraan sosial adalah:
1. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial;
2. Dapat hidup layak;
3. Mampu mengembangkan diri; dan
4. Dapat melaksanakan fungsi sosial.
Kemudian,  Zastrow  juga  menyebutkan  bahwa  tujuan  kesejahteraan  sosial menurutnya adalah memenuhi kebetuhan- kebutuhan sosial, keuangan, kesehatan dan rekreasional  dan  semua  orang  dimasyarakat  (Zubaedi,  2017)hir.  Berdasarkan  data BPS,  pengangguran  bertambah  menjadi  9,  77  juta  orang  pada  Agustus  2020. Sebanyak  29,12  juta  orang  usia  kerja  terkena  dampak  pandemi.  Angka  kemiskinan pada  Maret  2020  melonjak  1,63  juta orang  menjadi  26,42  juta orang  menurut  BPS. Dan  diperediksi  jumlah  angka  kemiskinan  hingga  akhir  2020  mencapai  28,7  juta orang  (Refleksi  Akhir  Tahun  2020  dari,  2021).  Disini  jelas  bahwa  perlu  ada  suatu tindak  lanjut  yang  memperbaiki  kondisi  bangsa  Indonesia  dengan  memenuhi  hak- hak  masyarakat untuk mendapatkan  kesejahteraan. Bahkan, pada tahun 2019 Indeks Kesejahteraan Indonesia sudah berada dalam posisi yang cukup baik sebagai negara ke-5  dengan  Indeks  Kesejahteraan  rakyat  terbaik  skala  global.  Sehingga tantangannya, adalah  bagaimana cara Indonesia  mengembalikan citra tersebut, yang
secara  konkrit  juga  mewujudkan  apa  yang  diamanatkan  oleh  konstitusi.  Salah satunya melalui Pembangunan.
Pembangunan dapat diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara  sengaja  melalui  kebijakan  dan  strategi  menuju  arah  yang  diinginkan. Transformasi  dalam  struktur  ekonomi,  misalnya,  dapat  dilihat  melalui  peningkatan atau  pertumbuhan  produksi  yang  cepat  disektor  indsutri  dan  jasa,  sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar (Suradi, 2012). Kemudian dikemukakan oleh Todaro, setidaknya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang satu sama lain saling terkait, yaitu (Edi Suharto, 2005):
1. Meningkatkan ketersediaan dan  memperluas distribusi  barang- barang  kebutuhan dasar,  seperti  makanan,  perumahan,  kesehatan  dan  perlindungan  kepada  seluruh anggota masyarkat.
2. Mencapai  kualitas  hidup  yang  bukan  hanya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan secara  material,  melainkan  juga  untuk  mewujudkan  kepercayaan  diri  dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan
3. Memperluas  kesempatan  ekonomi  dan  sosial  bagi  individu  dan  bangsa  melalui pembebasan  dari  perbudakan  dan  ketergantungan  pada  orang  atau  bangsa  lain, serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.
Pembangunan  tidak  akan  pernah  berhenti  pada  waktu  tertentu.  Berdasar  pada realitas,  bahwa  permasalahan  yang  dihadapi  masyarakat  terjadi  silih  berganti,  dan tidak  pernah  selesai,  bahkan  cenderung  semakin  kompleks.  Pada  praktiknya, pembangunan  di  Indonesia  dibagi  kedalam  sektor-  sektor  yang  masing-  masing sektor  menjadi  tugas  dan  wewenang  kementrian  dan  atau  lembaga  negara.  Sektor- sektor  tersebut  merupakan  bagian  atau  sub-  sistem  dari  sistem  pembangunan nasional.  Oleh  karena  itu,  satu  sektor  dengan  sektor  lain  saling  mempengaruhi  dan menentukan  capaian  tujuan  pembangunan  nasional.  Hal  ini  berarti  bahwa keberhasilan  atau  kegagalan  pembangunan  kesejahteraan  sosial,  akan  membawa implikasi terhadap capaian tujuan pembangunan nasional (Sylviana, 2020).
Pemerintahan  Jokowi  sedari  awal  telah  mencanangkan  pembangunan kesejahteraan sosial yang menekankan pendekatan inklusif. “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa”, “membangun Indonesia dari  pinggiran”, “meningkatkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia”,  “meningkatkan  produktivitas rakyat”,  dan  “mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan  membangun  sektor-sektor strategis  ekonomi  domestik”  merupakan  poin-poin  Nawacita  merefleksikan paradigma pembangunan inklusif yang diusung oleh Presiden Jokowi. Berbasis pada paradigma  tersebut,  segala  bentuk  program  pembangunan  diarahutamakan  pada pembukaan akses dan kesempatan masyarakat lapisan bawah, termasuk di perdesaan dan  daerah-daerah  terpencil,  untuk  meningkatkan  skala  aktivitas  ekonomi  dan kesejahteraan.  Secara  sederhana  dan  kasat  mata,  komitmen  ini  dapat  dilihat  antara lain  dari  pembangunan  infrastruktur  fisik  yang  massif  di  berbagai  daerah  hingga pelosok. Membuka daerah-daerah  yang terisolir, memberikan akses  yang sama  bagi
masyarakat luar pulau Jawa dan masyarakat pedesaan, memberikan akses pelayanan pendidikan  dan  kesehatan  yangsetara  antara  perkotaan  dan  perdesaan  bukan  hanya akan  berdampak  pada  distribusi  pendapatan  yang  seimbang,  tetapi  memberikan kesempatan  yang  sama  bagi  semua  daerah  dan  masyarakat  untuk  mendapatkan aksesibilitas yang sama terhadap semua sumber daya ekonomi bangsa.
Untuk  itulah  Negara  Indonesia  melalui  Undang-  Undang  Nomor  25  Tahun 2004  Tentang  Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional,  atau  yang  disebut sebagai  UU  SPPN  adalah  sebuah  tata  cara  yang  memuat  asas,  tujuan,  dan  prinsip- prinsi dasar yang menjadi tata cara untuk membentuk sebuah rencana jangka panjang untuk  memajukan  kesejahteraan  Negara.  UU  SPPN  merupakan Lex  Generalis dari Undang-  Undang  Nomor  17  Tahun  2007  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025,  yang  selanjutnya  disebut  UU  RPJPN  Tahun 2005-2025,  yang  mana  didalam  UU a  quo terdapat  Rencana  Jangka  Panjang Menengah yang merupakan konkritifikasi dari visi dan misi Nawacita presiden yang dituangkan  dalam  RPJM  tahun  2015-  2019,  kemudian  ditetapkan  melalui  Perpres No.  2  Tahun  2015,  serta  telah  ditandatangani  tanggal  8  Januari  2015  (Kemudian diubah  ke  Peraturan  Presiden  Nomor  109  tahun  2020).  RPJMN  2015-2019  ini selanjutnya  menjadi  pedoman  bagi  kementerian/lembaga  dalam  menyusun  Rencana Strategis  kementerian/lembaga  (Renstra-KL)  dan  menjadi  bahan  pertimbangan  bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing  dalam  rangka  pencapaian  sasaran  pembangunan  nasional.  Didalam RPJMN  tersebut terdapat  sebuah  Inovasi  yang  baru,  yaitu  Proyek  Strategi  Nasional (PSN)  yang  mempunyai  dasar  hukumnya  di  dalam  Peraturan  Presiden  Nomor  109 Tahun  2020  Tentang  Perubahan  Ketiga  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  3  Tahun 2016  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek  Strategis  Nasional,  yang  selanjutnya disebut Pepres 109 Tahun 2020, yang memiliki proyek-proyek jangka panjang yang harus direalisasikan untuk menjungjung alinea ke-4 UUD 1945.
Proyek-  proyek  strategis  nasional  yang  diusungkan  dalam  RPJMN  adalah proyek-proyek  yang  dianggap  strategis  dan  memiliki  urgensi  tinggi  untuk  dapat direalisasikan  dalam  kurun  waktu  yang  singkat.  Dalam  upaya  tersebut,  Pemerintah melalui  Kementerian  Koordinator  Bidang  Perekonomian  menginisiasi  pembuatan mekanisme  percepatan  penyediaan  infrastruktur  dan  penerbitan  regulasi  terkait sebagai  payung  hukum  yang  mengaturnya.  Dengan  menggunakan  mekanisme tersebut,  Komite  Percepatan  Penyediaan  Infrastruktur  Prioritas  (KPPIP)  melakukan seleksi  daftar  proyek-proyek  yang  dianggap  strategis  dan  memiliki  urgensi  tinggi serta  memberikan  fasilitas-fasilitas  kemudahan  pelaksanaan  proyek.  Dengan diberikannya  fasilitas-fasilitas  tersebut,  diharapkan  proyek-proyek  strategis  dapat direalisasikan lebih cepat.
Jika  melihat  relevansinya  dengan  asas  kemanfaatan,  asas  kemanfaatan  adalah salah satu pilar dalam bagian cita hukum. Sejak awal perkembangan teori dan filsafat hukum terutama sejak adanya ajaran cita hukum ( idee des recht ) yang dikembangkan oleh  Gustav  Radbruch  sebagaimana  dikutip  oleh  Sudikno  Mertokusiomo
menyebutkan  ada  3  unsur  cita  hukum  yang  harus  ada  secara  proposional,  yaitu kepastian  hukum  ( rechssicherkeit ),  keadilan  ( gerechtikeit ),  dan  kemanfaat ( zweckmasigkeit ) 78 Kemanfaatan  dapat  diartikan  sebagai  kebahagiaan.  Hukum  yang baik  adalah  hukum  yang  dapat  memberi  manfaat  kepada  setiap  subjek  hukum  dan memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat ( greatest happiness for greatest number ). Karena itu, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum (Wijayanta, 2014).
Sementara  itu,  berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwa  tujuan  dari  kebijakan percepatan  pembangunan  proyek  strategis  nasional  pada  dasarnya  adalah  baik. Seperti  memberikan  kesejahteraan  yang  didapat  dari  pembangunan  infrastruktur. Berbagai  upaya  dilakukan  pemerintah  untuk  menyediakan  fasilitas  dan  layanan infrastruktur  yang  berkualitas,  baik  dalam  bentuk  pengaturan  dengan  kerangka regulasi  maupun  kerangka  investasi  melalui  rehabilitasi  dan  peningkatan  kapasitas fasilitas  infrastruktur  yang rusak, serta pembangunan  baru. Proyek- proyek strategis nasional juga akan memberikan kemanfaatan yang jelas, yang mana tercantum dalam point pertama unsur proyek strategis nasional:
“ Memiliki  peran  strategis  terhadap  perekonomian,  kesejahteraan  sosial, pertahanan dan keamanan nasional (kontribusi kepada PDRB dan PDB, penyerapan tenaga kerja, efek sosial- ekonomi, efek lingkungan ”
Percepatan  pembangunan  proyek  strategis  nasional  yang  fokusnya  untuk melaksanakan  pertumbuhan  ekonomi,  disamping  untuk  peningkatan  output,  barang dan  jasa  untuk  memenuhi  keperluan  hidup,  yang  semakin  bertambah,  juga  sangat diperlukan  untuk  meningkatkan  taraf  hidup  maupun  kualitas  hidup  masyarakat (Munir, 2008).
Selain  itu,  Jika  perkembangan  ekonomi  hanya  bisa  diketahui  secara  relatif dengan membandingkan keadaan pada tahun berjalan dengan tahun-tahun sebelumya melalui  takaran-takaran  indikator  yang  dirumuskan,  terdapat  suatu  kenyataan  sosial yang  tampaknya  bisa  secara  mutlak  mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  sosial rakyat,  yaitu  tersedianya  lapangan  pekerjaan.  Dengan  kata  lain,  jika  semua  warga negara di usia produktif bisa memperoleh pekerjaan yang layak, maka secara mutlak bisa  dikatakan  bahwa  kesejahteraan  telah  tercapai.  Dalam  konteks  ini,  tingginya angka pengangguran adalah  suatu gejala nyata dari rendahnya tingkat kesejahteraan sebuah negara (Iqbal, 2021).
Presiden Joko Widodo dalam visi-  misi nya Nawacita melalui proyek strategis nasional  menitik  beratkan  pada  revolusi  industri  merata,  sehingga  dimana  suatu pembangunan  dilakukan,  akan  membutuhkan  tenaga  kerja,  yang  secara  tidak langsung  menambah  lapangan  kerja  bagi  masyarakat.  Pembangunan  merata  yang dicitakan  juga  akan  secara  efektif  mengurangi  kesenjangan  sosial  dimana pembangunan  yang  sudah-  sudah  hanya  terpusat  di  pulau  Jawa,  sehingga ketimpangan sosial jelas terlihat antara penduduk kota dan penduduk di pelosok desa atau pinggiran pulau.
Dengan  itu,  beranjak  dari  unsur  kesejahteraan  yang  disebutkan  diatas  bahwa salah satu unsurnya adalah pemenuhan kebutuhan hidup dan hak untuk mendapatkan hidup  yang  layak,  maka  dengan  adanya  kebijakan  ini,  akan  secara  tidak  langsung memberikan  kesejahteraan  dengan  kemanfaat  dan  kebahagiaan  masyarakat  yang didapat  dari  pembangunan.  Kemanfaatan  dan  kebahagiaan  adalah  penting  karena berbanding  lurus  dengan  kesejahteraan.  Amartya  Sen  mengemukakan  instrument kapabilitas untuk mengukur tingkat kebahagiaan rakyat dari sebuah negara. Thailand dan  Bhutan  tercatat  sebagai  negara  menggunakan  Indeks  Kebahagian  untuk mengukur  kesejahteraan.  Bahkan,  Kanada  memakai  Indeks  Kesejahteraan  secara khusus untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonominya (Iqbal, 2021).
B. Kebijakan  Pemerintah  Melakukan  Percepatan  Pembangunan  Proyek  Strategis Nasional  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan  Proyek Strategis Nasional Dikaitkan Dengan Asasa-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Kebijakan  Percepatan  pembangunan  Proyek  Strategis  Nasional  sejatinya memang  ditujukan  untuk  pembangunan  ekonomi  demi  kesejahteraan  rakyat.  Hal tersebut  tercantum  dalam  salah  satu  pendekatan  insklusif  dalam  pembangunan kesejahteraan  sosial  yaitu  untuk  “ mewujudkan  kemandirian  ekonomi  dengan membangun  sektor-sektor  strategis  ekonomi  domestik ”.  Sesuai  definisinya,  Proyek Strategis  Nasional  sendiri  adalah  proyek-  proyek  infrastruktur  Indonesia  pada  masa pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo  yang  dianggap  strategis  dalam  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi,  pemerataan  pembangunan,  kesejahteraan  sosial  masyarakat, dan  pembangunan  di  daerah  (Komite  Percepatan  Penyediaan  Infrastruktur  Prioritas, 2021).
Proyek Strategis Nasional diharuskan memenuhi unsur kriteria dasar, strategis, dan kriteria operasional.  Kriteria  strategis  mengacu kepada  manfaat proyek tersebut terhadap  perekonomian,  kesejahteraan  sosial,  pertahanan,  keamanan  nasional,  serta konektivitas dan keragaman distribusi antar pulau. Sementara itu, kriteria operasional yang  harus  dipenuhi  adalah  adanya  kajian  pra  studi  kelayakan  dan  nilai  investasi harus  di  atas  Rp  100  miliar  atau  proyek  berperan  strategis  dalam  mendorong pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Dengan  masuk  daftar  Proyek  Strategis  Nasional, sebuah  proyek  infrastruktur  memperoleh  beberapa  keunggulan  berupa  percepatan pembangunan, karena setiap hambatan baik regulasi dan perizinan wajib diselesaikan oleh para menteri terkait, gubernur hingga bupati.
Berangkat  dari  penjabaran  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  fokus  dari keijakan ini adalah pertumbuhan ekonomi. Namun sayangnya, Kebijakan percepatan ini disisi  lain dapat mencederai kesejahteraan  masyarakat itu sendiri,  yang  harusnya menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan. Kebijakan mengenai pembangunan ekonomi  dengan  janji  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  bagai  trauma masyarakat yang terus menerus diingkar oleh pemerintah. Janji- janji yang diucapkan melalui  media  belum  juga  menghasilkan  bentuk  konkrit  yang  sesuai  dengan kebutuhan rakyat.
Program-program  yang  diselenggarakan  pemerintah  tersebut  menunjukan gambaran  yang  optimis,  bahwa  angka  kemiskinan  akan  cepat  diturunkan,  dan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  dapat  diwujudkan.  Akan  tetapi  pada kenyataanya, program-program tersebut belum menunjukan kinerjanya. Sama halnya dengan Kebijakan Percepatan Pembangunan Nasional yang diharapkan akan menjadi angin  segar  dalam  revolusi  pembangunan  ekonomi  Indonesia  menjadi  negara  maju. Kebijakan  ini  sudah  berjalan  dari  tahun  2017  hingga  sekarang  2021  yang  artinya sudah  berjalan  dalam  4  tahun.  Namun,  data  statistik  menunjukan  bahwa  angka pengangguran di Indonesia saat ini menyentuh angka 5 persen Itu berarti bahwa dari jumlah  total  angkatan  kerja  yang  ada  di  Indonesia  sebanyak  197,92  juta  orang, terdapat  sekitar  7  juta  orang  pengangguran. 86 Berdasarkan  data  BPS,  pengangguran bertambah  menjadi  9,77  juta  orang  pada  Agustus  2020.  Sebanyak  29,12  juta  orang usia  kerja  terkena  dampak  pandemi.  Angka  kemiskinan  pada  Maret  2020  melonjak 1,63  juta  orang  menjadi  26,42  juta  orang  menurut  BPS.  Dan  diperediksi  jumlah angka kemiskinan hingga akhir 2020 mencapai 28,7 juta orang.
Terlihat  bahwa  angka  pengangguran  makin  bertambah,  dimana  sebagaimana yang  dijelaskan  diatas,  suatu  kenyataan  sosial  yang  bisa  secara  mutlak mempengaruhi  tingkat  kesejahteraan  rakyat  adalah  tersedianya  lapangan  pekerjaan. Dengan  kata  lain,  jika  semua  warga  negara  di  usia  produktif  bisa  memperoleh pekerjaan yang layak, maka secara mutlak bisa dikatakan bahwa kesejahteraan telah tercapai. Namun nyatanya, angka ini membuktikan bahwa walaupun Indonesia telah termasuk  ke  dalam  negara  yang  kuat  secara  ekonomi,  Indonesia  masih  memiliki pekerjaan  rumah  yang  cukup  berat  dalam  upaya  untuk  memberikan  kesejahteraan untuk  semua.  Meskipun  tujuan  dari  Kebijakan  Percepatan  Pembangunan  Proyek Strategis nasional mengarah pada kebaikan untuk mewujudkan tujuan pembangunan, namun  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  tanpa  diikuti  dengan  keteraturan  sosial dan  kelestarian  lingkungan  alam,  maka  pembangunan  dapat  dikatakan  gagal (Budiman, 1996).
Berkaitan  dengan  konsep  manfaat  yang  menghasilkan  kesejahteraan,  Edi Suharto  juga  mengemukakan  bahwa  konsep  kesejahteraan  negara  tidak  hanya mencakup deskripsi mengenai sebuah cara pengorganisasian kesejahteraan ( welfare ) atau pelayanan sosial ( social services ), melainkan juga sebuah konsep normatif atau sistem  pendekatan  ideal  yang  menekankan  bahwa  setiap  orang  harus  memperoleh pelayanan  sosial  sebagai  haknya  (Yudanto,  2015).  Dalam  frasa  “setiap  orang”  juga berkaitan dengan konsep asas kepentingan umum. Sesuai dengan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi  Pemerintahan,  yang selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan :
“ asas  kepentingan  umum  adalah  asas  yang  mendahulukan  kesejahteraan  dan kemanfaatan  umum  dengan  cara  yang  aspiratif,  akomodatif,  selektif,  dan,  tidak deskriminatif.”
Jika  ditarik  garis  merahnya,  maka  asas  kepentingan  umum  dan  kemanfaatan sama-sama  menghendaki  kesejahteraan  hidup  yang  mendahulukan  kesejahteraan
sosial  yang  umum  sebagai  landasannya.  Umum  disini  artinya  tidak  memandang kesejahteraan  dari  sisi  kalangan  bawah  maupun  dari  kalangan  atas,  tetapi mewujudkan hak prioritasnya masing- masing.
Sementara  sebaliknya,  kebijakan  percepatan  ini  justru  merengut  kepentingan beberapa  golongan  masyarakat.  Berdasarkan  pernyataan  Ketua  Harian  Komite Percepatan  Pembangunan  Infrastruktur  Prioritas  (KPPIP)  Wahyu  Utomo,  bahwa sebanyak  17  persen  permasalahan  dalam  pembangunan  proyek  strategis  nasional terkait  dengan  pendanaan.  Selain  masalah  pendanaan,  terdapat  hambatan-hambatan lain  yang  ditemui  pemerintah  untuk  membangun  proyek  strategis  nasional. Hambatan terbesar, berupa pembebasan lahan yang mencapai 44 persen dari seluruh permasalahan  pembangunan  proyek  strategis  nasional  yang  ada.  Lebih  lanjut  lagi fakta  ini  dikuatkan  oleh  Walhi  yang  menyebutkan  bahwa  Skema  PSN  ini  berbasis lahan,  infrastruktur,  bandara,  pembangkit  listrik,  jalan  raya,  kawasan  industry, maupun kawasan ekonomi khusus. Dimana seperti yang kita ketahui bersama bahwa konflik pembebasan lahan masyarakat demi kepentingan umum adalah masalah yang kunjung  dihadapi  dalam  setiap  kebijakan  pembangunan  dan  hanya  sedikit  yang terselesaikan dengan adil.
Penanganan  tentang  dampak  sosial  kemasyarakatan  tersebut  kelihatannya belum  terjangkau  oleh  kebijakan-kebijakan  sebelumnya.  Apabila  mengacu  kepada ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan  Umum  (selanjutnya  disebut  UU  PTPKU) maka ditegaskan yang akan mendapatkan ganti rugi terhadap terkena dampak adalah pemegang  hak  atas  tanah.  Tertutup  untuk  mereka  yang  sudah  menguasau  tanah selama  berpuluh-puluh  tahun  di  atas  tanah  milik  pihak  lain  baik  itu  tanah  negara maupun tanah hak kepemilikan perorangan instansi pemerintah, BUMN/BUMD atau badan  hukum  milik  Nergara  atau  Daerah.  Kebijakan  kepada  yang  terkena  dampak belum  terlindungi.  Hak  masyarakat  atas  tanah  dan  bangunan  yang  mereka  tempati puluhan  tahun  tiba-tiba  digusur  oleh  pemerintah  untuk  kepentingan  umum.  Namun tidak  diberikan  haknya  dengan  dalih  tidak  memiliki  alas  hak  atas  tanah,  menjadi permasalahan  yang  serius.  Fakta  lapangan  bahkan  membuktikan  bahwa  PSN  hadir justru  merenggut  sumber  penghidupan  masyarakat.  Sumber  kehidupan  yang berkelanjutan menjadi terancam.
Lebih  lanjut,  kebijakan  tersebut  belum  memberikan  transparansi  yang  jelas kepada  masyarakat  terkait  perencanaan  proyek  strategis  khususnya  dalam  bidang lingkungan.  Walhi  bahkan  mengharapkan  moratorium  dan  evaluasi  menyeluruh terhadap  proyek  strategis  nasional.  Regulasi  ini  dianggap  Walhi  tidak  menunjukan perlindungan  lingkungan  hidup  dan  dinilai  terlau  terburu-buru.  Kebijakan  sejenis pernah  terbut  dan  berujung  konflik,  memperburuk  kondisi  bencana  ekologis,  dan kerugian  negara.  Menurut  Walhi,  PSN  berada  pada  lokasi  rawan  bencana  risiko tinggi,  dimana  harusnya  rencana  program  pemerintah  memiliki  kajian  lingkungan hidup startegis dalam melihat dampak proyek pada lingkungan hidup saat ini.
Berdasarkan pemikiran tersebut, maka pertumbuhan ekononomi nasional yang tinggi  tanpa  diikuti  dengan:  pemerataan,  kualitas  kehidupan  masyarakat, pemeliharaan  sumber  daya  alam  dan  keadilan  sosial,  maka  pertumbuhan  ekonomi yang  tinggi  tersebut  tidak  bisa  diklaim  sebagai  keberhasilan  pembangunan.  Oleh karenanya, dalam setiap kebijakan perlu dirumuskan dengan  jelas antara tujuan dan dampaknya,  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dan  asas-asas  umum pemerintahan yang baik, sebagai panduan dan rambu-rambu bagi pembuat kebijakan ataupun  penyelanggara  negara  dalam  menciptakan  kondisi  negara  yang  baik  secara ekonomi,  namun  tidak  mengenyampingkan  tujuan  terpenting  yaitu  kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

## Kesimpulan
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  sudah  dipaparkan  pada  bab-bab sebelumnya, Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 1.) Hukum yang baik adalah hukum  yang  dapat  memberi  manfaat  kepada  setiap  subjek  hukum  dan  memberikan kebahagiaan  kepada  bagian  terbesar  masyarakat  (greatest  happiness  for  greatest number).  Karena  itu,  masyarakat  mengharapkan  manfaat  dalam  pelaksanaan  dan penegakan  hukum.  Selain  itu,  dengan  mempertimbangkan  angka  indeks  kesejahteraan yang menurun, percepatan pembangunan proyek strategis nasional yang fokusnya untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi, disamping untuk peningkatan output, barang dan jasa untuk memenuhi keperluan hidup, yang semakin bertambah, juga sangat diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup  maupun kualitas hidup  masyarakat.  2.)  Berangkat  dari penjabaran  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  fokus  dari  kebijakan  ini  adalah pertumbuhan  ekonomi.  Namun  sayangnya,  Kebijakan  percepatan  ini  disisi  lain  dapat mencederai  kesejahteraan  masyarakat  itu  sendiri,  yang  harusnya  menjadi  fokus  utama dalam  setiap  pembangunan.  Kebijakan  ini  dirasa  kurang  memperhatikan  dan melaksanakan asas-  asas umum  pemerintahan  yang baik, khususnya asas kemanfaatan, kepastian  hukum,  dan  akuntabilitas.  Oleh  karenanya,  dalam  setiap  kebijakan  perlu dirumuskan  dengan  jelas  antara  tujuan  dan  dampaknya,  sesuai  dengan  peraturan perundang-  undangan  dan  asas-asas  umum  pemerintahan  yang  baik,  sebagai  panduan dan  rambu-  rambu  bagi  pembuat  kebijakan  ataupun  penyelanggara  negara  dalam menciptakan kondisi negara yang baik secara ekonomi, namun tidak mengenyampingkan tujuan terpenting yaitu kepentingan seluruh masyarakat Indonesia.

## BIBLIOGRAFI
Annisa  Nurdiassa.  (2019). Tanggung  Jawab  Negara  Mensejahterakan  Masyarakat . https://www.academia.edu/28617491/Tanggung_Jawab_Negara_Mensejahteraka N_Masyarakat
Asshiddiqie,  J.  (1993). Gagasan  kedaulatan  rakyat  dalam  konstitusi  dan pelaksanaannya di Indonesia: pergeseran keseimbangan antara individualisme dan kolektivisme  dalam  kebijakan  demokrasi  politik  dan  demokrasi  ekonomi  selama tiga masa demokrasi, 1945-1980-an .
Budiman, A. (1996). Teori pembangunan dunia ketiga .
Edi  Suharto.  (2005). Analisis  Kebijakan  Publik:  Panduan  Praktis  Mengkaji  Masalah dan Kebijakan Sosial . Alfabeta.
Hadjon,  P.  M.  (2011). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia .  Gajahmada University Press.
Hanitijo  Soemitro,  R.  (1988).  Metode  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri. Ghalia Indonesia, Jakarta .
Ibrahim,  J.  (2006).  Teori  dan  metodologi  penelitian  hukum  normatif. Malang: Bayumedia Publishing , 57 .
Iqbal, L. M. (2021). Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar .
Ismail,  R.  R.,  &  Setiawan,  A.  (2022).  Corak  Sistem  Pemerintahan  Negara  Republik Indonesia  Pasca  Amandemen  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia 1945. Jatijajar Law Review , 1 (1), 70–85.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. (2021).
https://kppip.go.id/opini/meluruskan-kembali-makna-percepatan-dalam- penyediaan-infrastruktur/ . https://kppip.go.id/opini/meluruskan-kembali-makna- percepatan-dalam-penyediaan-infrastruktur/
Munir,  S. (2008). Pengantar  Ilmu  ekonomi  Makro:  Pertumbuhan  Ekonomi  (Modul  4) . Fakultas Ekonomi Klas Karyawan Universitas Mercu Buana.
Refleksi  Akhir  Tahun  2020  dari.  (2021). Kesejahteraan,  Memburuk  Fraksi  PKS: Seluruh Indikator .
Solechan, S. (2019). Asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik. Administrative Law and Governance Journal , 2 (3), 541–557.
Sujadi,  S.  (2018).  Kajian  tentang  pembangunan  proyek  strategis  nasional  (PSN)  dan Keadilan  Sosial  (Perspektif  Hukum  Pancasila). Jurnal  Hukum  Lingkungan Indonesia , 4 (2), 1–24.
Sukarno W. Sumarto. (2019). Proyek Strategis Nasional .
http://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL- PSN
Suradi.  (2012).  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Kesejahteraan  Sosial  (Economic  Growth And Sosial Welfare). Jurnal Informasi Dan Komputer , 17 (03), 144.
Sylviana,  A.  (2020).  Penanganan  Dampak  Sosial  Kemasyarakatan  Dalam  Rangka Penyediaan  Tanah  Untuk  Pembangunan  Nasional  Suatu  Kajian  Yuridis. Diponegoro Private Law Review , 7 (2).
Wijayanta,  T.  (2014).  Asas  kepastian  hukum,  keadilan  dan  kemanfaatan  dalam kaitannya  dengan  putusan  kepailitan  pengadilan  niaga. Jurnal  Dinamika  Hukum , 14 (2), 216–226.
Yudanto,  D.  (2015). Penerapan  Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang  Baik  Sebagai Dasar  Pengujian  Hakim  Dalam  Sengketa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  Di Pengadilan Tata Usaha Negara . UNS (Sebelas Maret University).
Zubaedi,  Z.  (2017). Implementation  of  storing  method  in  planting  Character  on  early age.

## Copyright holder:
Kezia Estevien Adigracia, Demson Tiopan (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: