How to cite: Malau,  et  al.  (2024).  Implementasi  Teori Piercing  The  Corporate  Veil dalam  Tatanan  Hukum Perseroan Indonesia. Syntax Literate . (9)8 . http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i8 E-ISSN: 2548-1398
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 8, Agustus 2024

## IMPLEMENTASI  TEORI PIERCING  THE  CORPORATE  VEIL
DALAM TATANAN HUKUM PERSEROAN INDONESIA
Rivaldo Malau 1 , Fransisko Bryan Mosa 2 , Gloria Lestari Sitanggang 3 , Arita Novalia Jambormias 4
Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia 1,2,4
Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia 4 Email: rivaldo.malau-2022@fh.unair.ac.id 1 , fransisko.bryan.mosa- 2022@fh.unair.ac.id 2 , gloria.lestari.sitanggang-2022@fh.unair.ac.id 3 , arita.novalia03@gmail.com 4

## Abstrak
Dalam tatanan hukum perseroan, lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan  terbatas,  memberikan  suatu  pengertian  bahwa  dalam  sector  hukum  perseroan telah  mengalami  kemajuan,  hal  ini  sebagai  suatu  perwujudan  dari  doktrin-doktrin  hukum modern  dalam  perseroan  yang  tidak  ditemukan  dalam  aturan  hukum  sebelumnya.  Oleh karena itu perlu adanya prinsip kehati-hatian, arif dan bijaksana yang pada akhirnya akan merujuk  pada  perspektif  keadilan  dalam  cakrawala  hukum  terhadap  penerapan  doktrin tersebut,  dengan  demikian  efektivitas  dari Piercing  The  Corporate  Veil diharapkan  tidak semata-mata sebagai Counter productive, namun sebaliknya dapat digunakan sebagai acuan dalam  kegiatan  bisnis  Perseroan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menggambarkan implementasi  Teori  Piercing  The  Corporate  Veil  dalam  tatanan  hukum  perseroan Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskritif analitik dengan pendekatan konseptual. Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan Terbatas memberikan ruang bagi penerapan doktrin ini, yang mengesampingkan selubung  inkorporasi  untuk  membebankan  tanggung  jawab  hukum  kepada  pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris.
Kata Kunci: Implementasi, Perseroan, Piercing The Corporate Veil

## Abstract
In  the  order  of  corporate  law,  the  birth  of  Law  Number  40  of  2007  concerning  Limited Liability  Companies,  as  a  replacement  for  Law  Number  1  of  1995  concerning  Limited Liability  Companies,  provides  an  understanding  that  the  corporate  law  sector  has progressed, this is a manifestation of modern legal doctrines in the company that were not found  in  the  previous  legal  rules.  Therefore,  it  is  necessary  to  have  the  principle  of prudence, wisdom and prudence which will ultimately refer to the perspective of justice in the legal horizon towards the application of the doctrine, thus the effectiveness of Piercing The Corporate Veil is expected not merely as Counter productive, but instead can be used as  a  reference  in  the  Company's  business  activities.  This  research  aims  to  describe  the implementation  of  Piercing  The  Corporate  Veil  Theory  in  the  Indonesian  corporate  law order.  The  method  used  is  analytical  description  with  conceptual  approach.  The  results show that Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies provides space for  the  application  of  this  doctrine,  which  overrides  the  veil  of  incorporation  to  impose legal liability on shareholders, directors, and commissioners.
Keywords: Implementation, Company, Piercing The Corporate Veil

## Pendahuluan
Dinamika dari perkembangan hukum, memberikan suatu pengertian yang umum bagi  khalayak,  bahwa  sejatinya  hukum  bukan  hanya  bersifat  rigid  namun  dapat  juga bersifat  fleksibel  (Kahar,  2019).  Tentunya  yang  mendasari  hal  tersebut  adalah  dengan adanya suatu perbandingan dan analisa yang fundamentalis antara berbagai sector baik sosial,  politik,  dan  ekonomi  dari  arus  pergerakan  masyarakat,  yang  saling  terhubung. Arus  pergerakan  yang  selaras  dari  sektor-sektor  tersebut,  pada  akhirnya  akan memberikan pengaruh dalam pergerakan dan perkembangan hukum. Secara sederhana pergerakan  dan  perkembangan  hukum  dapat  ditandai  dengan  muncul  nya  berbagai aturan-aturan  terbaru  sebagai  jawaban  dari  tatanan  hidup  masyarakat  yang  terus berkembang kearah yang lebih modern (Utsman, 2009).
Aturan-aturan  hukum  atau  dogmatika  hukum  tersebut,  merupakan  perwujudan dari  berbagai  teori-teori  hukum  yang  awalnya  adalah  abstrak  (Salam,  2019).  Oleh karenanya  implementasi  dari  berbagai  teori  hukum  dapat  dipergunakan  apabila  di interpretasikan  dengan  aturan-aturan  hukum  yang  telah  ada  (Hakim,  2016).  Dengan lahirnya  ketentuan  hukum  terbaru  dalam  bidang  hukum  perseroan,  memberikan  ruang bagi teori-teori hukum perseroan modern, yang sebelumnya tidak terakomodir. Dengan demikian  teori-teori  hukum  perseroan  modern  yang  berkembang  ini,  diharapkan menjadi  tolak  ukur  dari  batasan  hak  dan  kewajiban  Perseroan  serta  organ  perseroan dalam lingkup tanggugjawabnya terhadap pemerintah dan masyarakat, apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang secara hukum tidak diperkenankan.
Dalam  perkembangan  hukum  perseroan  di  Indonesia,  dikenal  salah  satu  doktrin yakni, Penyingkapan tirai perusahaan, atau dalam bahasa inggris dikenal dengan doktrin Piercing The Corporate Veil sejatinya doktrin ini dikenal dalam sebagian besar sistem hukum  modern  saat  ini,  namun  aplikasi  dari  doktrin  tersebut  akan  berbeda  baik interpetasi,  implementasi  serta  derajat  pengakuan  (Fuady,  2014).  Hal  ini  disebabkan adanya  perbedaan  dari  sistem  hukum  yang  ada  dari  Negara  yang  menganutnya,  baik sistem  hukum  Anglo  saxon,  maupun  Eropa  Kontinental  serta  adanya  perbedaan penafsiran  hukum  dalam  sudut  pandang  terkait  efektivitas  berlakunya  doktrin  tersebut dari  Negara  yang  bersangkutan.  Berlakunya  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007 Tentang  Perseroan  (Indrapradja,  2020),  seyogyanya  telah  mengakomodir  doktrin tersebut, maka interpretasi dari aturan yang telah ada, pada akhirnya akan menjadi cikal bakal, sampai dimana batasan pemberlakuan dari doktrin tersebut, serta siapa saja yang dapat tunduk pada doktrin tersebut.
Dengan  dikukuhkannya  Undang-undang  Nomor  40  tahun  Tahun  2007,  Tentang Perseroan (Suharto, 2020), telah diberikan suatu batasan secara khusus bahwa Piercing The  Corporate  Veil dalam  implementasinya  akan  ditujukan  kepada  Pihak  pemegang saham, direksi maupun secara khusus dan terbatas kepada dewan komisaris, dari suatu perseroan. Jika dianalisa secara sederhana, Teori Piercing The Corporate Veil , memiliki makna  negative,  hal  tersebut  dikarenakan,  efektivitas  dari  doktrin  ini,  akan  berakibat pada  banyak  pihak  yang  dapat  dirugikan,  dikarenakan  adanya  pembebanan tanggungjawab  hukum  dengan  mengesampingkan  hak  dan  tanggungjawab  antara Perseroan  dengan  Organ  Perseroan,  dan  juga  meminta  pertanggungjawab  hukum  dari pihak  ketiga  baik  perorangan  maupun  perseroan  lain  yang  memiliki  perikatan  dalam hubungan bisnis, sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perseroan (Pelaku).
Efektivitas Percing  The  Corporate  veil ,  tentunya  tidak  terlepas  dari  tindakan perseroan dalam hal ini organ perseroan (Kandiawan & Kansil, 2020), yang bertindak secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  melaksanakan  kegiatan  bisnis  dengan  tidak mempertimbangkan  secara  seksama,  serta  penuh  kehati-hatian  pada  setiap  keputusan yang  dibuat.  Bertolak  dari  hal  tersebut,  ada  beberapa  doktrin  hukum  modern  yang memiliki keterkaitan dengan berlakunya Piercing The Corporate Veil. Doktrin –doktrin tersebut,  merupakan  perkembangan  lebih  lanjut  yang  saling  terhubung  serta  memiliki efektivitas tersendiri, dalam kajian pengawasan serta tolak ukur, kewajiban terbatas dan khusus perseroan serta organ perseroan, dalam hal ini, Pemegang saham, Direksi, dan juga  Komisaris.
Terlepas  dari  hal  tersebut,  konsep  dasar  yang  patut  dipahami,  didalam  lingkup badan  usaha  di  Indonesia,  terdapat  berbagai  bentuk  pendirian  perusahaan.  Klasifikasi bentuk  pendirian  perusahaan,  dapat  dilihat  dari  jumlah  pemilik,  kemudian  apakah perusahaan tersebut merupakan perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan (Abdulkadir,  1995).  Dengan  demikian  adanya  perbedaan  yang  struktural  memberikan suatu  dampak  yang  saling  terkait  terhadap  pertanggungjawaban  secara  yuridis  apabila perusahaan tersebut, berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum.
Seyogyanya  patut  di  perhatikan  secara  seksama,  sebab  apabila  dikemudian  hari perusahan tersebut merugi, pertanggungjawaban secara hukum akan dilihat dari bentuk badan  usaha  tersebut,  apakah  tidak  adanya  pemisahan  harta  antara  pemilik/pendiri dengan  perusahaan  tersebut  ataupun  sebaliknya.  Hal  ini  dikarenakan  adanya pertanggungjawaban  secara  terpisah  antara  harta  benda  perusahaan  dengan pendiri/perusahaan apabila berbadan hukum, maupun tidak adanya pertanggungjawaban yang  terpisah  antara,  pendiri/pemilik  perusahaan  dengan  perusahaan  apabila belum/bukan merupakan badan hukum. Namun terkadang dengan adanya prinsip yang sama,  terkait  pemisahan  personalitas  badan  hukum  dengan  perusahaan,  memberikan suatu  hambatan  adanya  keterlibatan  pihak  luar  terhadap  tindakan  organ  Perusahaan, dikarenakan  adanya  perlindungan  dibalik  makna  selubung  inkorprasi  (Crus,  2021). Hal-hal  yang  telah  diuraikan  tersebut,  merupakan  dasar  dari  pengkajian  teori piercing the corporate veil .
Apabila  di  kaji  lebih  dalam  lagi,  Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil secara umum  dipandang  sebagai  suatu  konsep  untuk  mendiskreditkan  teori-teori  hukum perseroan modern,yang berkaitan dengan tanggungjawab yuridis oleh organ perseroan. dimana  terkadang  dipakai  sebagai  celah  hukum  untuk  membenarkan  setiap  tindakan bisnis yang dilakukan oleh organ perseroan, secara terselubung, dan terstruktur, bahkan untuk kepentingan tertentu, yang puncaknya dapat merugikan banyak pihak. Namun hal tersebut  tentulah  tidak  tepat,  karena  fungsi  dari Piercing  The  Corporate  veil bukan semata-mata  sebagai  counter  productive,  tetapi  lebih  kepada  fungsi  pengawasan  serta keseimbangan  apabila  pelaksanaan  doktrin-doktrin  hukum  perseroan  lainnya  yang berkaitan dengan tanggungjawab yuridis tidak di laksanakan dengan itikad baik.
Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007,  Tentang  Perseroan  Terbatas,  telah mengakomodir,  doktrin Piercing  The  Corporate  Veil (Rosadi  &  Januarita,  2022)  dan memberikan  legitimasi  secara  terbatas  dalam  lingkup  hukum  perseroan,  terhadap Pemegang  Saham,  Direksi,  serta  komisaris  (Tanggung  jawab  terbatas).  Pada pembahasan  lebih  lanjut,  akan  diuraikan  sejauh  mana  pertanggungjawaban  terbatas yang  dapat  diterima  oleh  organ-organ  perseroan  tersebut,  apabila  diberlakukannya, Doktrin Piercing The Corporate Veil .

## Metode Penelitian
Metode  pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan  metode pendekatan yang bersifat deskritif analitik. Dengan pendekatan konseptual (conseptual approach) dan  sasaran  yang  hendak  dicapai  adalah  penelahaan  Implementasi  Teori Piercing  The  Corporate  Veil Dalam  Tatanan  Hukum  Perseroan  Indonesia . Tipe penelitian yang mendasari diri dengan tipe deskritif analitik memberikan peluang dalam penelitian  ini  untuk  menggambarkan  secara  utuh  dan  menyeluruh  proses  yang  hendak diwujudkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian yang diajukan

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Pertanggugjawaban Yuridis Oleh Suatu Perusahaan
Di  dalam  pengelompokan  pertanggungjawaban  hukum,  oleh  suatu  perusahaan, dapat dibedakan sesuai dengan bentuk badan usaha nya, dengan demikian, secara garis besar  konsep  pertanggungjawaban  yuridis  suatu  perusahaan  dapat  diuraikan sebagaimana berikut:
A. Pertanggungjawaban yuridis entitas badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum
Apabila,  suatu  entitas  badan  usaha  /  perusahaan  bukan  merupakan  badan  hukum, maka tidak dikenal adanya pertanggungjawaban secara terbatas, hal ini dikarenakan tidak  adanya  pemisahan  harta  kekayaan  yang  structural  antara  entitas  badan usaha/perusahaan  dengan  pendirinya.  Tetapi  dikenal  adanya  kesatuan  harta  antara entitas  badan  usaha/perusahaan  dengan  pemiliknya.  Dengan  demikian  ,  secara normative,  pertanggungjawaban  hukum  tidak  terpisah  antara  entitas  badan usaha/perusahaan dengan tanggung jawab pribadi milik perusahaan tersebut, apabila didalam kegiatan bisnis nya mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga, maka pihak ketiga dapat  leluasa menuntut pertanggugjawaban hukum dari pemilik entitas badan usaha/perusahaan tersebut, termasuk didalamnya harta kekayaan pemiliknya apabila diperlukan adanya sita dan dilelang, untuk kepentingan pihak-pihak yang dirugikan. Konsekuensi  hukum  yang  diterima  oleh  pendiri  dan  peilik  dari  suatu  entitas  badan usaha/perusahaan yang tidak berbentuk badan hukum, merupakan implementasi lebih lanjut  dari  ketentuan  1131  BW,  “  segala  barang-barang  bergerak  dan  tak  bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan  perseorangan  debitur  itu”  secara  umum  dikenal  beberapa entitas/badan  usaha  tidak  berbentuk  badan  hukum,yakni  persekutuan/cv, perkumpulan, firma dan komanditer (Harahap, 2021).
B. Pertanggungjawaban  yuridis  entitas  badan  usaha  yang  berbentuk  badan hukum
Secara  umum  badan  usaha  yang  berbentuk  badan  hukum  dapat  dikenal  dalam beberapa entitas, seperti Perseroan terbatas, koperasi dan sebagainya. Entitas badan usaha  seperti  ini  dikenal  adanya  pemisahan  harta  kekayaan  secara  structural  antara badan usaha/perusahaan dengan pendiri/pemilik entitas tersebut. Hal ini menegaskan perbedaan  pertanggungjawaban  hukum,  yang  dapat  dilakukan  apabila  dikemudian hari terjadi kerugian bagi pihak lain, akibat dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh entitas  tersebut.  Tanggung  jawab  hukum  yang  dimaksud  adalah,  dalam  hal pemberesan  harta  kekayaan  suatu  perusahaan,  pendiri/pemilik  perusahaan  hanya bertanggungjawab sebatas modal yang ditanamkan pada entitas perusahaan tersebut,
sehingga harta benda pribadi milik pendiri/pemilik perusahaan tersebut, tidak dapat disita maupun digugat untuk dibebankan sebagai bagian dari perseroan tersebut. Hal ini  merupakan  prinsip  dasar  dari  pengakuan  pertanggungjawaban  suatu  perusahaan berbentuk badan hukum.
Seyogyanya pertanggungjawaban hukum yang mendasar dari suatu entitas badan usaha  diatas,  menghasilkan  suatu  kajian  teoritis  lebih  lanjut,  yakni  terhadap  entitas seperti apa, yang dapat menjadi fokus dari implementasi Piercing The Corporate Veil? Tentunya  untuk  menjawab  hal  ini,  secara  teoritis,  dapat  merujuk  pada  suatu  entitas badan  usaha/perseroan  yang  berbentuk  badan  hukum.  Perkembangan  dari  doktrin Piercing  The  Corporate  Veil pada  awalnya  merupakan  suatu  doktrin  pembanding, terhadap  prinsip  keterpisahan  tanggung  jawab  yuridis,  antara  entitas  badan usaha/perusahan  selaku  badan  hukum  dengan  para  pemegang  saham  selaku  Pemilik terbatas perseroan, yang dimana pengakuan prinsip keterpisahan ini, secara tegas dalam tatanan hukum Indonesia, diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Tentang Perseroan Terbatas, yaitu secara garis besar para pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan, akibat dari perikatan  yang  dibuat  atas  nama  perseroan,  namun  bertanggung  jawab  hanya  sebatas saham yang dimiliki. Dengan demikian harta kekayaan para pemilik/pemegang saham perseroan  tetap  terlindungi.  Prinsip  ini  merupakan  bagian  dari  selubung  inkorporasi, namun dalam hal tertentu, Piercing The Corporate Veil , dapat menembus selubung ini.
Keberadaan Piercing The Corporate Veil dalam Tatanan Hukum Perseroan Secara Generalis
Konsep  dasar,  dari  doktrin Piercing  the  corporate  veil secara  universal  dikenal dengan  teori  yang  merujuk  pada  penyingkapan  tirai  suatu  perusahaan.  Hal  ini  dapat diterjemahkan dalam bahasa inggris pada penggalan kata-kata nya, yakni :
1) Pierce :  Mengoyak atau merobek serta menembus 2) Veil :  Suatu tirai atau penudung 3) Corporate :  Perusahaan
Dengan demikian secara harfiah memberikan definisi, adanya suatu doktrin yang bertindak sebagai penyingkap atau penembus suatu tirai/penudung perusahaan. Definisi ini  apabila  dikembangkan  lagi  dalam  hukum  perusahaan,  maka  secara  konkrit  akan merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pundak seseorang ataupun  suatu  perusahaan  lainnya,  sebagai  akibat  dari  tindakan  bisnis  yang  dilakukan oleh  entitas  badan  usaha/perusahaan  lainnya,  tanpa  mempertimbangkan  ataupun mengabaikan fakta dalam memposisikan pelaku perusahaan yang sebenarnya. Sehingga mengakibatkan diabaikannya selubung inkorporasi, dalam konsep pemisahan structural badan hukum dengan organ perseroan (pelaku) tersebut.
Sebagai akibat dari hal tersebut, apabila terjadi suatu penyelesaian secara litigasi, maka pengadilan akan mengabaikan identitas perseroan tersebut sebagai badan hukum, serta  membebankan  tanggung  jawab  hukum  secara  personal  kepada  pelaku  (organ perseroan), dengan tidak mempertimbangkan keterpisahan tanggung jawab hukum yang structural  dan  terbatas,  antara  personal  pelaku  (organ  perusahaan)  dengan  Perseroan. Jika  hal  ini  telah  dilaksanakan,  maka  seyogyanya  pengadilan  telah  mengoyak  serta menyingkap  selubung  perusahaan  tersebut  (Friedman  &  Barnhill,  2000).  Umum  nya teori ini akan berlaku secara masif, apabila dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perseroan menimbulkan kerugian serta adanya tuntutan dari pihak ketiga yang dirugikan
atas  tindakan  bisnis  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  terkait.  Dewasa  ini,  Doktrin Piercing  the  Corporate  Veil ,  secara  umum  dapat  di  implementasikan  terhadap  hal-hal sebagaimana berikut;
1) Tidak terpenuhinya formalitas pendirian perusahaan
2) Permodalan yang kecil tidak sebanding dengan bentuk dan arus pergerakan bisnis perusahaan.
3) Setiap  keputusan  bisnis  Perseroan,  tidak  didasarkan  pada  formalitas  tertentu, dengan mengabaikan prinsip dalam anggaran dasar (misalnya RUPS)
4) Penggunaan  aset  dan  dana  perusahaan  untuk  kepentingan  pribadi  serta mengabaikan formalitas pembukuan dan juga record keeping, sehingga berpotensi terjadinya campur aduk antara aset perusahaan dengan aset dari pemegang saham
5) Perusahaan  tersebut,  di  fasilitasi  sebagai  alter  ego,  sebagai  akibat  dari  adanya dominasi pemegang saham
6) Dalam  bentuk  Perusahaan  Holding,  adanya  intervensi  yang  terstruktur  terhadap entitas  anak  perusahaannya,  sehingga  beban  pertanggungjawaban  dilimpahkan kepada anak perusahaannya.
7) Terhadap  setiap  tindak  pidana  di  bidang  korporasi,  yang  dilakukan  oleh perusahaan dengan merugikan kepentingan umum.
hal  diatas  merupakan  gambaran  umum  secara  relative,  yang  sering  dilakukan  oleh banyak perusahaan, dengan potensi pelanggaran hukum yang sangat masif. Hal ini lah yang  menjadi  kajian  penerapan  dari Piercing  the  Corporate  Veil secara  universal. Dengan demikian, dalam tatanan hukum perseroan secara universal, teori penyingkapan tirai perusahaan, dapat diimplementasikan, terhadap hal berikut ini:
1. Perusahaan tidak patuh terhadap formalitas hukum tertentu.
Terkait formalitas tertentu dalam perusahaan, pada umumnya bukan hanya berkaitan dengan  legalitas  pendirian  perusahaan  namun  juga  berkaitan  dengan  segala  aspek kegiatan  bisnis  dari  perseroan  itu  sendiri.  Dengan  fokus  kajian  bukan  untuk melindungi  pihak  lain  seperti  pihak  ketiga  yang  terlibat  dalam  kegiatan  bisnis perseroan tersebut, namun semata-mata, untuk penegakan hukum secara formalitas, menurut  aturan  hukum  yang  berlaku  bagi  perusahaan.  Penerapan  dari  doktrin Piercing the Corporate Veil yang dimaksud dalam hal ini adalah ;
a. Ketidakpatuhan  terhadap  ketentuan  anggaran  dasar  mengenai  pemilihan  dan pengesahan direksi, komisaris dan sebagainya.
b. Tidak  melaksanakan  kewajiban  yang  berkaitan  dengan  penempatan  modal  dan penyetoran modal terhadap perseroan
c. Adanya  intervensi  yang  masif  dari  pemegang  saham  terhadap  kegiatan  bisnis perusahaan.
2. Entitas Badan hukum/Perusahaan Group, dalam Hubungan antara Perusahaan Induk dengan Anak Perusahaan.
Perusahaan group, menurut pendapat Emmy Pangaribuan, didefinisikan sebagai gabungan  beberapa  perusahaan,  yang  terpisah  secara  entitas  badan  hukum,  namun memiliki keterkaitan dalam kesatuan ekonomis (Simanjuntak, 1997). Dalam kegiatan bisnisnya,  induk  perusahaan  atau Holding  Company umumnya  memiliki  kendali yang masif terhadap anak perusahaannya, dikarenakan memiliki kedudukan sebagai pemegang  saham  mayoritas  pada  anak  perusahaan  tersebut  (Ramadhanti,  2022), walaupun adanya prinsip kemandirian dari masing-masing badan usaha tersebut.
Dewasa  ini  keterkaitan  antara  induk  perusahaan  dengan  anak  perusahaan, mengakibatkan  beberapa  problem  hukum,  yang  pada  akhirnya  akan  menjadi  kajian dari  penerapan Piercing  The  Corporate  Veil .    Misalnya  dalam  melaksanakan kegiatan  bisnis,  adanya  keterpisahan  secara  artifisial  dengan  arah  kebijakan  bisnis masing-masing,  namun  bisnis  tersebut  kemudian  dimanipulasi,  seolah-olah  hanya dilaksanakan  oleh  satu  entitas  perusahaan  saja,  dengan  harapan  meminimalisir pertangungjawaban  secara  renteng  antara  perusahaan-perusahaan  terkait  apabila terjadi pelanggaran hukum dari bisnis yang dijalankan.
Hal  lainnya  yang  menjadi  titik  fokus  dari  penerapan  doktrin Piercing  The Corporate  Veil terhadap  hubungan  antara  Holding  Company  dengan  anak perusahaannya  adalah  apabila  terjadi  kontrol  yang  terlalu  masif  oleh  perusahaan induk,  melampaui  batas-batas  wajar  dalam  hubungan  bisnis,  dengan  melakukan tindakan-tindakan  yang  patut,  seperti  penipuan,  tidak  jujur  dalam  menjalankan bisnis, serta tindakan lain yang terindikasi tidak berasaskan keadilan.
3. Doktrin Piercing The Corporate Veil Diberlakukan Terhadap Hubungan Kerja Sama
Dalam hubungan kontraktual baik antara Perseroan dengan organ Perseroan ataupun hubungan  kerja  sama  yang  melibatkan  pihak  ketiga,  apabila  terjadi  kerugian,  yang tidak  dapat  dicegah  dan  ditanggulangi  maka  Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil, akan muncul sebagai counter productive yang membatasi keberlanjutan dari kerugian tersebut,  dengan  mengkaji  kembali,  kepada  siapa  pertanggungjawaban  tersebut dibebankan.  Namun  yang  menjadi  tolak  ukur  diterapkan  nya  doktrin  ini  yakni, apabila terindikasi adanya aktivitas yang tidak wajar, dalam melaksanakan kegiatan bisnis  perusahaan  tersebut.  Hal-hal  yang  tidak  lazim  ini,  dapat  ditemukan  dalam beberapa keadaan seperti berikut ini:
a. Adanya  indikasi  penipuan,  dalam  hal  diperdayanya  pihak  ketiga  agar  dapat melakukan hubungan transaksi dengan perusahaan.
b. Aktivitas  bisnis  dari  perusahaan  tersebut  membingungkan.  Yakni  tidak  adanya pemisahan yang structural dari perbendaharaan perusahaan dan pemegang saham, misalnya  terjadi  transaksi  antara  perusahaan  dengan  pihak  ketiga,  yang  dimana pembayarannya bukan atas nama perseroan, melainkan cek pribadi.
c. Dalam  hal  permodalan  perseroan  dinyatakan  tidak  sehat,  yakni  terhadap  modal yang  sudah  ditempatkan,  tidak  adanya  penyetoran  modal  perseroan  oleh pemegang saham.
d. Menjalankan perusahaan dengan tidak wajar, sehingga munculah fakta-fakta lain seperti, perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya selalu mendapat low profits bahkan  merugi,  serta  pasiva  perusahaan  secara  khusus  dana  perseroan selalu dipergunakan untuk kepentingan pemegang saham.
Keadaan-keadaan yang telah diuraikan tersebut, pada akhirnya tidak akan luput dari pengkajian dan penerapan doktrin Piercing The Corporate Veil .
4. Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Perusahaan
Seyogyanya setiap perusahaan didirikan bertujuan untuk mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya,  seringkali  dalam  meningkatkan  profit,  banyak  tindakan  bisnis perusahaan  yang  melanggar  batas  kewajaran  atau  terindikasi  melakukan  perbuatan melawan  hukum  serta  tindak  pidana.  Secara  umum,  bentuk  tindak  pidana  dalam bidang korporasi, dijelaskan dalam beberapa unsur, yakni;
a) Criminal Corporation, yakni perusahaan tersebut, dibentuk dengan tujuan yang jahat,  dengan  demikian  perusahaan  hanya  dipergunakan  sebagai  alat  untuk menjalankan kejahatan tertentu. Sehingga dalam kegiatan bisnisnya, perusahaan tersebut akan berjalan seolah-olah patuh terhadap segala ketentuan hukum yang berkaitan  dengan  korporasi,  namun  faktanya  kerapkali  memanipulasi  hukum, dalam  rangka  menyembunyikan  kejahatannya  (Mulyana,  2018).  Suatu  entitas badan usaha/perusahaan tentunya merupakan subjek hukum yang pasif, sehingga alur  kebijakan  serta  aktifitas  perusahaan  dijalankan,  melalui  organ-organnya. Sehingga  akar  permasalahannya  dimulai  dari  tindakan  pengurus  perusahaan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan. Tindak pidana yang sering  terjadi  adalah  berkaitan  dengan  perpajakan,  penipuan  dalam  bidang keuangan  seperti  investasi  bodong,  bank  tanpa  legaliatas  yang  jelas  dan sebagainya.
b) Crime  Against  Corporation, yakni  suatu  kejahatan  di  bidang  korporasi, namun,  posisi  perusahaan  adalah  sebagai  korban.  Hal  ini  semata-mata  terjadi akibat  tindakan  internal  dari  pengurus  perusahaan  yang  merugikan  perusahaan dan  juga  masyarakat  pada  umumnya.  Yang  sering  terjadi  adalah  kejahatan dibidang penggelapan maupun pencucian uang.
Bentuk-bentuk  kejahatan  tersebut,  pada  akhirnya  akan  dibebankan pertanggungjawaban,  dan  pada  kondisi  ini  akan  diidentifikasi  sejauh  mana pertangungjawaban hukum yang akan dikenakan. Sebelum dikaitkan dengan doktrin Piercing  The  Corporate  Veil, dalam  hal  pemisahan  pertanggungjawaban,  ada beberapa teori yang dibangun dan memiliki hubungan kausalitas antara tindakan dan pembebanan tanggung jawab dalam kejahatan korporasi, yakni;
a) Doktrin  Strict  Liability, secara  umum  didefinisikan  sebagai  pertanggung jawaban mutlak yang dibebankan kepada entitas badan usaha/perusahaan akibat dari tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya. Dengan dasar acuannya adalah ketentuan perundang-undangan apabila tidak dipenuhi oleh perusahaan tersebut, misalnya  dalam  legalitas  pendirian,  tanpa  perlu  mengkaji  adanya  unsur kesalahan baik itu kesengajaan maupun kelalaian dari pelaku tindak pidana.
b) Doktrin Viciarious Liability, secara sederhana dikenal sebagai tanggung jawab pidana pengganti. Yakni suatu subjek hukum, dapat dibebankan tanggung jawab hukum  dengan  tindakan  ataupun  perbuatan  terhadap  pelanggaran  hukum  yang dilakukan  oleh  subjek  hukum  lainnya.  Doktrin  ini  jika  dikembangkan  dalam hukum perseroan, akan merujuk pada hubungan fiduciary duty antara pengurus perusahaan  dengan  entitas  perusahaan  tersebut.  Sehingga  apabila  pengurus perusahaan (direksi)  yang diberikan kewenangan sebagai representative dalam menjalankan  perusahaan  dengan  itikad  baik  serta  menerapkan  prinsisp  kehati- hatian,  maka  beban  pertanggungjawabannya  dapat  dialihkan  kepada  entitas badan usaha/perusahaan apabila terjadi kerugian.
Konsepsi  dasar  pertanggungjawaban  hukum  yang  telah  diuraikan  diatas,  jika dianalisa  secara  seksama,  bukan  merupakan  bagian  mutlak  dari  unsur-unsur yang membentuk eksistensi dari Teori Piercing The Corporate Veil. Dalam hal penerapan Viciarious Liability ,  dalam tindak pidana korporasi, doktrin ini akan dipakai  sebagai  dasar  pembelaan  untuk  meloloskan  diri  dari  tanggung  jawab hukum  yang  dapat  diterima.  Namun  dengan  adanya Piercing  The  Corporate Veil sebagai  doktrin  pembanding,  maka  selubung  inkorporasi  yang  digunakan
oleh  organ  atau  pengurus  perusaahan  dalam  doktrin Viciarious  Liability akan dikesampingkan.
Implementasi Piercing The Corporate Veil, Dalam Konsepsi Yuridis di Indonesia Dengan  adanya  perkembangan  hukum  secara  universal  terhadap  eksistensi  dari teori Piercing The Corporate Veil, seyogyanya telah memberikan suatu pandangan yang positif  secara  khusus  dalam  bidang  hukum  bisnis  korporasi,  agar  sedapat  mungkin diberikan  ruang  dan  disertakan  dalam  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Tentunya pemerintah  menyadari,  pentingnya  eksistensi  dari  doktrin  tersebut,  oleh  karena  itu dengan  adanya  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas, telah  memberikan  interpretasi  hukum  terbatas  dalam  pemberlakuan Piercing  The Corporate Veil.
Parameter pengkajian doktrin tersebut, merujuk pada setiap pertanggungjawaban yang dapat dibebankan, meskipun ada keterpisahan yang structural antara perusahaan ( badan hukum ) dengan pihak pemegang saham, namun apabila terjadi kerugian dalam bisnis  yang  dijalankan,  perusahaan,  pengurus  perusahaan  bahkan  pemegang  saham, tentunya  tidak  luput  dari  pelimpahan  pembebanan  tanggung  jawab  hukum.  Secara konseptual,  pihak-pihak  yang  dapat  dilimpahkan  pertanggung  jawaban  di  dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, adalah (Fuady, 2014):
1) Secara terbatas dilimpahkan kepada pihak pemegang saham
2) Dilimpahkan terhadap pihak Direksi serta
3) Secara khusus dan terbatas kepada Komisaris Pengkajian  Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil terkait  pertanggungjawaban hukum yang dipindahkan kepada pihak pemegang saham, direksi, serta komisaris, akan diuraikan  sampai  dimana  batasan  pelanggaran  kewajiban  baik  dari  pihak  pemegang saham, direksi maupun komisaris sehingga menimbulkan penerapan doktrin tersebut.

## 1) Pengalihan pertanggjawaban hukum kepada pihak pemegang saham
Seyogyanya dalam konsep keterpisahan tanggung jawab hukum antara suatu entitas badan  hukum  (perseroan)  dengan  pihak  pemegang  saham  (kepemilikan  hak)  dalam hukum perseroan di Indonesia, secara tegas diatur didalam Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang  Perseroan  Terbatas,  yakni  “Pemegang  saham  perseroan  tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggungjawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki” pasal ini  merupakan  penegasan  terkait  pertanggungjawaban  secara  terbatas  akibat  dari keterpisahan  structural  antara  Perusahaan  (Badan  Hukum)  dengan  pihak  pemegang saham,  sehingga  dapat  disimpulkan  bahwasanya  apabila  terjadi  suatu  kerugian, pertanggungjawaban  hukum  pihak  pemegang  saham,  hanya  sebatas  modal  atau sebatas  nilai  saham  yang  dimilikinya.  Namun  demikian  keadaan  tersebut  sejatinya tidak berlaku secara mutlak, pengecualian terhadap hal ini adalah, perwujudan dari penerapan Piercing The Corporate Veil dalam keadaan sebagaimana berikut:
a. Keadaan,  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  Undang- undang Perseroan Terbatas
Secara  eksplisit,  dalam  pasal  tersebut  tanggungjawab  yang  dibebankan  kepada pihak pemegang saham dapat terjadi apabila
• Belum  atau  tidak  terpenuhinya  formalitas  pendirian  perusahaan  sebagai badan  hukum.  Sehingga  setiap  kerugian  yang  timbul  akibat  perikatan
yang  dibuat  dengan  pihak  ketiga,  menjadi  tanggungjawab  pihak pemegang saham.
• Pemegang  saham  yang  bersangkutan  dengan  itikad  buruk,  secara langsung  maupun  tidak  langsung,  memanfaatkan  perseroan  demi kepentingan  pribadi,  hal  ini  terjadi  sebagai  akibat  dari  kontrol  yang cukup  masif  dari  pemegang  saham,  dengan  maksud  yang  tidak  lazim atau  dengan  itikad  buruk,  memperalat  perusahaan  sehingga mengakibatkan kerugian (Harahap, 2021).
• Adanya  bukti  keterlibatan  pihak  pemegang  saham  terhadap  perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan.
• Penggunaan  kekayaan  perseroan  baik  langsung  maupun  tidak  langsung secara melawan hukum, sehingga akibat dari tindakan tersebut, kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.
Terkait  keadaan  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  tersebut,  dapat  disimpulkan bahwa  tanggungjawab  terbatas  pemegang  saham  dapat  dikesampingkan  dan diterapkan  Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil ,  dalam  hal  dapat  dibuktikan adanya dominasi pemegang saham yang berlandaskan itikad buruk serta adanya bukti  penggunaan  kekayaan  perseroan  yang  tidak  lazim  dengan mencampuradukan harta kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi.
b. Keadaan  sebagaimana  yang  dimaksud  didalam  Pasal  7  ayat  (6)  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas  serta  hal  lainnya  yang  berkaitan  dengan Kepemilikan saham.
Pelimpahan pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada pihak pemegang saham  manakala  berkaitan  dengan  kepemilikan  saham  atas  suatu  perseroan. Secara umum dapat diketahui, bahwa dalam pendirian suatu perusahaan, wajib didirikan oleh 2 (dua) orang/Pemegang saham, dan berlaku secara mutlak namun dikecualikan  terhadap  bentuk  badan  usaha  milik  Negara.  Lebih  lanjut  adanya ketentuan bahwa setelah perseroan tersebut sudah berbentuk badan hukum, dan apabila  kepemiikan  saham  kurang  dari  2  (dua)  orang,  diberikan  jangka  waktu paling  lama  6  (enam)  bulan  untuk  mengalihkan  sebagian  sahamnya  ataupun perseroan  diharuskan  mengeluarkan  saham  baru  kepada  pihak  lain.  Patut diperhatikan, sejatinya hal tersebut merupakan rambu-rambu yang harus ditaati untuk tetap terjaganya tanggungjawab terbatas antara pemegang saham dengan entitas  perusahaan.  Namun  apabila  hal  ini  tidak  ditaati,  maka  tabir pertanggungjawaban terbatas akan disingkap.
Interpretasi  pembebanan  tanggung  jawab  hukum  dalam  keadaan  ini dimaksudkan sama dengan konsep pertanggungjawaban hukum terhadap badan usaha  bukan  berbadan  hukum,  yang  dimana  apabila  terjadi  kerugian,  bukan hanya  perseroan  yang  dibebankan  tanggungjawab  namun  kekayaan pendiri/pemegang saham juga ikut dilibatkan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang Perseroan, yakni dalam keadaan jangka waktu yang  diberikan  telah  dilampaui,  namun  pemegang  saham  tetap  kurang  dari  2 (dua) orang, maka setiap kerugian yang timbul akibat dari perikatan yang dibuat oleh perseroan, menjadi tanggungjawab pribadi dari pihak pemegang saham. Hal lainnya yang bersangkutan dengan saham yakni apabila pihak pemegang saham tidak  menyetorkan  modal  secara  penuh  dari  modal  yang  ditempatkan,  sesuai
dengan  ketentuan  dalam  Pasal  33  Undang-undang  Perseroan  terbatas, seyogyanya patut diterapkann doktrin Piercing The Corporate Veil.

## 2) Pengalihan Pertanggungjawaban Hukum Kepada Direksi
Direksi  memiliki  peranan  yang  sangat  penting,  dalam  mengelola  dam  memajukan suatu perusahaan, kewajiban yang dibebankan terhadap direksi sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas, yakni “ Direksi Bertanggung jawab atas  pengurusan  Perseroan  “  pasal  ini  lah  yang  menjadi  cikal  bakal  berkembangya beberapa prinsip hukum modern dalam perusahaan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab direksi. Seringkali dalam menjalankan perusahaan, setiap keputusan atau kebijakan yang diambil, tidak cermat, dan bisa mengakibatkan kerugian. Namun dengan  munculnya  Prinsip Business  Judgement  Rule memberikan  ruang  adanya imunitas hukum bagi direksi, hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang  Perseroan  Terbatas,  akan  tetapi  jika  tidak  memenuhi  unsur-unsur didalam  pasal  tersebut,  maka  prinsip  ini  tidak  berlaku,  dengan  demikian  secara mutlak  dapat  diterapkannya  Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil .    Jika  dicermati kedua  doktrin  tersebut  merupakan  parameter  pengkajian  dapat  atau  tidaknya pertanggungjawaban hukum dibebankan kepada pihak direksi, sehingga posisi kedua doktrin tersebut sejatinya sama, dengan konsep penilian berorientasi terhadap tugas dan  wewenang  direksi  dalam  menjalnkan  perusahaan.  Namun  titik  fokus  dari pembahasan  ini  secara  khusus  merujuk  pada  doktrin Piercing  The  Corporate  Veil yang dapat diterapkan terhadap direksi sebagaimana berikut
a. Tidak terlaksananya Prinsip Fiduciary Duty
Prinsip  ini  secara  eksplisit  diatur  dalam  Pasal  97  ayat    (1)  dan  (2)  Undang- undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas,  yang  mewajibkan setiap  anggota  direksi,  dalam  menjalnkan  perseroan,  harus  berasaskan  itikad baik  serta  penuh  tanggung  jawab.  Hal  ini  memberikan  suatu  pengertian  yang khusus  bahwa  direksi,  dalam  mengambil  kebijakan  terhadap  arus  bisnis perusahaan,  wajib  patuh  terhadap  anggaran  dasar  perusahaan,  kebijakannya tidak  bertentangan  dengan  undang-undang,  serta  memiliki  kecermatan  dalam menganalisia  resiko  yang  mungkin  terjadi,  apabila  prinsip  fiduciary  duty  ini tidak  terpenuhi,  maka  doktrin Piercing  The  Corporate  Veil dapat  diterapkan. Undang-undang Perseroan terbatas memberikan ruang yang lebih luas, mengenai kewenangan gugatan bukan hanya diberikan kepada pihak ketiga yang menderita kerugian  akibat  perikatan  yang  dibuat,  namun  juga  kepada  pihak  pemegang saham  (Fuady,  2014).  Hal  ini  secara  tegas  diatur  dalam  Pasal  97  ayat  (6) Undang-undang Perseroan Terbatas.
b. Terkait laporan tahunan/Dokumen tahunan
Direksi  dalam  menjalankan  tugas  kepengurusannya,  bertanggungjawab menyediakan laporan tahunan yang dimana termuat juga laporan keuangan dari perseroan  tersebut,  hal  ini  sebagai  wujud  nyata  dari  transparansi  informasi pergerakan  bisnis  perusahaan,  dengan  harapan  meminimalisir  segala  tindakan yang  terindikasi  tidak  lazim  berkaitan  dengan  sector  keuangan  perusahaan. Manakala  hal  tersebut  tidak  dijalankan  dengan  patut  (perhitungan  laporan tahunan)  maka  doktrin piercing  the  corporate  veil dapat  diterapkan  dalam keadaan  ini.  Sesuai  dengan  Pasal  69  ayat  (3)  Undang-Undang  Perseroan Terbatas  yakni  “Dalam  hal  laporan  keuangan  yang  disediakan  ternyata  tidak
benar  dan/atau  menyesatkan,  anggota  direksi  dan  anggota  dewan  komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan”
c. Akibat pailitnya perusahaan.
Dengan  pailitnya  suatu  perusahaan,  tidak  serta-merta  menempatkan  direksi sebagai  pihak  penanggung  jawab,  sebagai  akibat  dari  kepailitan  perusahaan. Keadaan inilah dimana berlaku standar ganda penilaian antara doktrin Business Judgement  Rule serta  doktrin Piercing  The  Corporate  Veil .  Direksi  akan menggunakan hak imunitas nya untuk membuktikan bahwa tidak adanya unsur kesengajaan  atau  kelalaian  dikarenakan  telah  menerapkan  prinsip Business Judgement  Rule dalam  kepengurusannya  sesuai  dengan  Pasal  97  ayat  (5) Undang-undang Perseroan Terbatas atau direksi dapat memberikan pembuktian terbalik,  bahwa  kepailitan  perusahaan  bukanlah  akibat  perbuatannya.  Hal  ini diatur dalam Pasal (104) dan Pasal (105) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang  Perseroan  Terbatas.  Dengan  demikian  jika  standar  penilaian  dari doktrin Business  Judgement  Rule tidak  terpenuhi,  maka  secara  mutlak diterapkanlah doktrin Piercing The Corporate Veil

## 3) Pengalihan Pertanggung jawaban secara Terbatas Kepada Komisaris
Dalam  keadaan  tertentu  Komisaris,  juga  dapat  dibebankan  pertanggung  jawaban, namun tanggung jawab tersebut terbatas dan tidak seluas direksi. Hal ini dikarenakan komisaris  diberikan  kewenangan  dalam  undang-undang  sebagai  pengawas,  dan komisaris  merupakan  target  terakhir  dari  penerapan Piercing  The  Corporate  Veil. Hal-hal  yang  menjadi  sebab  dapat  diterapkannya  doktrin  tersebut  kepada  pihak komisaris yaitu;
a) Tidak  terlaksananya  Prinsip  Fiduciary  Duty,  hal  ini  secara  tegas  diatur  dalam Pasal  114  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  yakni,  “  Setiap  anggota  dewan  komisaris  wajib  dengan  itikad  baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan “ apabila terbukti lalai dalam melaksanakan tugas tersebut, maka komisaris dapat dibebankan tanggung jawab, dengan kewenangan gugatan diberikan  kepada  pihak  ketiga  dan  juga  pihak  pemegang  saham,  hal  ini  diatur dalam Pasal 114 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas.
b) Terkait  laporan  tahunan/dokumen  tahunan,  Sesuai  dengan  Pasal  69  ayat  (3) Undang-Undang  Perseroan  Terbatas  yakni  “Dalam  hal  laporan  keuangan  yang disediakan  ternyata  tidak  benar  dan/atau  menyesatkan,  anggota  direksi  dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan”
c) Pailitnya Perusahaan akibat kelalaian komisaris, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal  115  ayat  (1)  Undang-undang  Perseroan  terbatas,  yakni  adanya  tanggung jawab secara renteng antara anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

## Kesimpulan
Adanya pemisahan yang structural antara suatu entitas badan hukum/ Perusahaan dengan  Pihak  pemegang  saham,  serta  tanggung  jawab  organ  Perusahaan  dalam menjalankan  entitas  tersebut,  tidak  serta  merta  membebankan  tanggung  jawab  hukum secara  mutlak  kepada  perseroan.  Seyogyanya  banyak  hal  yang  dipergunakan  sebagai
selubung inkorporasi, dalam membentengi masing-masing pihak, agar sebisa mungkin tidak  terseret  dalam  kerugian  yang  diderita  oleh  perseroan.  Adanya  tanggung  jawab terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham, anggota direksi maupun komisaris, tentu akan  dipergunakan  sebagai  alasan  yang  ampuh  untuk  melindungi  diri,  namun  hal tersebut  tidak  sepenuhnya  berlaku  secara  mutlak.  Dengan  adanya  penerapan  Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil,  dapat  mengesampingkan  selubung  inkorporasi  tersebut. Oleh karena itu, doktrin ini muncul, menjadi penilaian terakhir, serta bertindak sebagai counter productive terkait setiap tindakan yang dilakukan baik oleh pemegang saham, direksi, maupun komisaris,  dengan tidak berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab  dalam  melaksanakan  tugas  yang  diberikan.  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2007 Tentang Perseroan, telah memberikan ruang yang cukup untuk Penerapan Doktrin Piercing  The  Corporate  Veil.  Dengan  demikian  parameter  pengkajian  dari  beban pertanggung jawaban hukum akan di analisa secara luas dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak keliru dalam membebankan tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak yang terbukti bersalah dan mengakibatkan kerugian terhadap sautu Perusahaan.

## BIBLIOGRAFI
Abdulkadir,  M.  (1995). Pengantar  Hukum  Perusahaan  Indonesia .  PT  Citra  Aditya Bakti, Bandung.
Crus, P. de. (2021). Hukum Perusahaan dan Hukum Dagang . Nusamedia.
Friedman,  J.  P.,  &  Barnhill,  S.  S.  (2000). Dictionary  of  business  terms .  Baron’s Educational Services.
Fuady, M. (2014). Doktrin-doktrin modern dalam corporate law & eksistensinya dalam hukum Indonesia . Citra Aditya Bakti.
Hakim,  M.  R.  (2016).  Implementasi  Rechtsvinding  Yang  Berkarakteristik  Hukum Progresif. Jurnal Hukum Dan Peradilan , 5 (2), 227–248. Harahap, Y. (2021). Hukum perseroan terbatas . Sinar Grafika (Bumi Aksara).
Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan  Terbatas. Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi , 13 (1).
Kahar,  M.  S.  (2019). Dasar-Dasar  Hukum  Tata  Negara:  Suatu  Kajian  Pengantar Hukum Tata Negara dalam Perspektif Teoritis-Filosofis . CV. Social Politic Genius (SIGn).
Kandiawan,  J.,  &  Kansil,  C.  S.  T.  (2020).  Pelindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang Saham  Perusahaan  Tercatat  Dalam  Hal  Diberlakukannya  Suspensi  Perdagangan Efek  Oleh  Bursa  Efek  Indonesia  (Studi  Kasus:  PT  Evergreen  Invesco,  Tbk (GREN) Tahun 2017). Jurnal Hukum Adigama , 3 (2), 544–568. Mulyana,  A.  N.  (2018). Pendekatan  ekonomi  dalam  penegakan  hukum  terhadap kejahatan korporasi . Gramedia Widiasarana Indonesia.
Ramadhanti,  A.  D.  (2022).  Akibat  Hukum  Kepailitan  Induk  Perusahaan  Terhadap Saham Pada Anak Perusahaan. Jurist-Diction , 5 (6).
Rosadi,  A.  K.,  &  Januarita,  R.  (2022).  Implikasi  Pendirian  Perseroan  Perorangan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditinjau dari Prinsip-Prinsip  Hukum  Perseroan  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007
tentang Perseroan Terbatas. Bandung Conference Series: Law Studies , 2 (1), 323– 329.
Salam,  S.  (2019).  Rekonstruksi  Paradigma  Filsafat  Ilmu:  Studi  Kritis  Terhadap  Ilmu Hukum Sebagai Ilmu. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan , 18 (2),
885–896.
Simanjuntak,  E.  (1997).  Seri  Hukum  Dagang:  Perusahaan  Kelompok  (group company/concern). Jogyakarta: Universitas Gajah Mada. Hal , 5 .
Suharto,  A.  R.  (2020).  Prinsip  Piercing  The  Corporate  Veil  Pada  Perseroan  Terbatas Sebagai Badan Hukum. Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum , 6 (2). Utsman,  S.  (2009). Dasar-dasar  sosiologi  hukum:  Makna  dialog  antara  hukum  & masyarakat,  dilengkapi  proposal  penelitian  hukum  (legal  research) .  Pustaka Pelajar.
Copyright holder:
Rivaldo Malau, Fransisko Bryan Mosa, Gloria Lestari Sitanggang, Arita Novalia Jambormias (2024)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: