## Determinan Risiko Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia Periode 2019-2021
Devi Nur Ramadhani 1) , Vega Wafaretta 2)
1,2) Departemen Akuntansi, Universitas Negeri Malang
1,2) devi.nur.1804226@students.um.ac.i d ; vega.wafaretta.fe@um.ac.id

## ABSTRACT
The financing risk of Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Indonesia needs special attention, because the high ratio of non-performing loans exceeds the maximum limit set by the Financial Services Authority (OJK) of 7%.  Therefore,  this  study  aims  to  examine  the  effect  of  financial  ratios  on  the  risk  of  BPRS  financing  in Indonesia for the quarterly period 2019-2021. These financial ratios (minimum capital ratios, profitability ratios, liquidity ratios, operational efficiency ratios and profit-sharing financing ratios) can then become a concern for BPRS so that they are managed properly as a basis for managing financing risk.  The number of samples in this study was 1344 which were analyzed using panel data regression. This analysis shows that the previous period's capital  adequacy  acted  as  a  reserve  for  BPRS,  thereby  encouraging  banks  to  minimize  financing  risks. Meanwhile, increasing BPRS efficiency can reduce financing risk. Profit sharing financing with strict selection also  has  a  negative  effect  on  financing  risk.  Profitability  and  liquidity  do  not  affect  financing  risk  because  the ability of BPRS to maintain profit performance varies and there are variations in risk exposure to customers that have no impact on financing risk. The implication of this research is that the BPRS needs to maintain financial ratios to comply with OJK regulations. In addition, the BPRS needs to maintain capital adequacy, efficiency, and the  amount  of  financing  disbursed  so  that  financing  risks  are  under  control.  In  addition,  good  management  of profit-sharing  financing  can  be  applied  to  other  financing.  Future  research  can  develop  research  with  other variables that affect the risk of BPRS financing in Indonesia.

## ABSTRAK
Risiko  pembiayaan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  di  Indonesia  perlu  mendapat  perhatian  khusus, karena tingginya rasio pembiayaan bermasalah melampaui batas maksimum dari  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebesar  7%.  Oleh  sebab  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  pengaruh  rasio  keuangan  terhadap  risiko pembiayaan  BPRS  di  Indonesia  periode  triwulanan  tahun  2019-  2021.  Rasio  keuangan  tersebut  (kecukupan modal,  profitabilitas,  likuiditas,  efisiensi  operasional  dan  pembiayaan  bagi  hasil)  selanjutnya  dapat  menjadi perhatian  bagi  BPRS  agar  dikelola  dengan  baik  sebagai  dasar  untuk  mengelola  risiko  pembiayaan.  Jumlah sampel  penelitian  ini  adalah  1344  yang  dianalisis  menggunakan  regresi  data  panel.  Analisis  tersebut menunjukkan  bahwa  kecukupan  modal  periode  sebelumnya  berperan  sebagai  cadangan  bagi  BPRS,  sehingga dapat  mendorong  bank  dalam  meminimalisir  risiko  pembiayaan.  Sementara  itu,  meningkatnya  efisiensi  BPRS dapat menurunkan risiko pembiayaan. Pembiayaan bagi hasil dengan seleksi yang ketat juga berpengaruh negatif terhadap  risiko  pembiayaan.  Profitabilitas  dan  likuiditas  tidak  memengaruhi  risiko  pembiayaan  karena kemampuan  BPRS  dalam  mempertahankan  kinerja  laba  berbeda-beda  dan  terdapat  variasi  eksposur  risiko  atas nasabah yang tidak berdampak ke risiko pembiayaan. Implikasi penelitian ini adalah BPRS perlu menjaga rasio keuangan agar sesuai dengan  ketentuan OJK. Selain itu, BPRS perlu  menjaga  kecukupan  modal, efisiensi, dan besarnya pembiayaan  yang disalurkan agar risiko pembiayan terkendali. Selain itu, pengelolaan  yang baik atas pembiayaan  bagi  hasil  dapat  diterapkan  di  pembiayaan  lainnya.  Penelitian  selanjutnya  dapat  mengembangkan penelitian dengan variabel lain yang memengaruhi risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.
Kata kunci: risiko pembiayaan; rasio keuangan; Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

## 1. PENDAHULUAN
Risiko  pembiayaan  dihadapi  oleh  semua  bank, seperti bank  umum, bank pembiayaan rakyat (BPR) dan lembaga keuangan masyarakat (LKM). BPR/BPRS  dan  bank  umum  memiliki  peran  yang berbeda. Perbedaan tersebut terdapat pada jangkauan layanan  BPR/BPRS  yang  lebih  mikro  dibandingkan bank  umum.  BPR/BPRS  dimaksudkan  menjadi penyedia layanan keuangan bagi UMKM dan paling mudah  dijangkau  bagi  masyarakat  pedesaan  atau kawasan  yang  belum  terjangkau  oleh  bank  umum (Argawati,  2022).  Dari  sisi  risiko,  tingkat Non-
Performing  Loan (NPL)  BPR/BPRS  lebih  tinggi dibandingkan NPL Bank Umum. Hal ini mengindikasikan  bahwa  pembiayaan  BPR/BPRS memiliki  risiko  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan bank umum. Hal ini disebabkan karena karakteristik nasabah  BPR/BPRS  seperti  UMKM  yang  rentan terhadap  perubahan  ekonomi  menyebabkan  relatif tingginya  kemungkinan  timbulnya  pembiayaan bermasalah  dibandingkan  dengan  nasabah  bank umum  (Buchori  et  al.,  2004).  Berbagai  tantangan yang  dihadapi  oleh  BPR/BPRS  tersebut  dapat mengancam kelangsungan usahanya.
Sumber:  Statistik  Perbankan  Syariah  dan  Statistik Perbankan Indonesia, 2021
Gambar 1.1. Rasio Non-Performing Loan (NPL) dan Non-Performing Financing (NPF) Gross BPR dan BPRS di Indonesia Tahun 2017-2021
Berdasarkan  Gambar.1,  tren  NPF  BPRS  tahun 2017-2021 lebih tinggi dibanding dengan NPL BPR. Saat  ini,  jumlah  BPRS  di  Indonesia  adalah  163 BPRS,  angka  ini  masih  jauh  dibandingkan  dengan jumlah  BPR  yang  mencapai  1.545  (Otoritas  Jasa Keuangan,  2020).  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa BPRS memiliki pembiayaan bermasalah lebih tinggi dibandingkan  dengan  BPR.  Hal  ini  dikarenakan adanya  pengelolaan  yang  kurang  tepat  dalam penyaluran  pembiayaan  sehingga  perlu  dilakukan penelitian  mengenai  kondisi  tersebut.  Persaingan BPRS dan BPR yang memiliki pangsa pasar UMKM juga semakin ketat. Hal ini tentu menambah kendala bagi BPRS untuk berkembang (Sasmitha, 2019).
Pada  tahun  2017-2018,  tren  NPF  BPRS mengalami peningkatan. Kondisi ini berbeda dengan tren  NPF  tahun  2019-2021  yang  mengalami penurunan.  Penurunan  NPF  dikarenakan  terbitnya POJK  No  23/2018  tentang  manajemen  risiko  BPRS yang  bertujuan  untuk  meminimalisir  risiko  yang timbul  selama  kegiatan  operasional  BPRS  (Otoritas Jasa  Keuangan,  2018).  Walaupun  NPF  BPRS menunjukkan  tren  yang  turun  selama  periode  2019- 2021,  NPF  masih  berada  di  atas  7%  yang  berarti melebihi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa  Keuangan,  2019b).  Tren  NPF  di  BPRS  tentu menimbulkan pertanyaan faktor apa saja yang dapat memengaruhi  NPF  BPRS.  Sehubungan  dengan  itu, penelitian  ini  menggunakan  tahun  2019-2021  untuk melihat  faktor-faktor  yang  memengaruhi  risiko pembiayaan  setelah  diterbitkannya  POJK  No 23/2018.
Berdasarkan  kondisi  tersebut,  penelitian  ini akan menilai faktor-faktor yang memengaruhi risiko pembiayaan.  Risiko  pembiayaan  dapat  dipengaruhi oleh  faktor  eksternal  dan  faktor  internal.  Faktor eksternal  yang  berada  di  luar  tanggungjawab manajemen  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi, suku  bunga,  dan  produk  domestik  bruto  (PDB) (Effendi et al., 2017; Fatoni & Utami, 2019; Priyadi et  al.,  2021).  Faktor  internal  adalah  faktor  yang  ada dalam BPRS seperti kebijakan manajemen, lemahnya  pengawasan  biaya  dan  pengeluaran, kebijakan  piutang  yang  kurang  tepat,  penempatan yang  berlebihan  pada  aktiva  tetap,  dan  permodalan
yang  tidak  cukup  (Andiman  &  Widardjono,  2021; Muhammad  et  al.,  2020;  Perdani  et  al.,  2019). Kishor  (1980)  berpendapat  bahwa  faktor  internal lebih penting daripada faktor eksternal karena faktor internal  bank  dapat  membuat  kebijakan  manajemen untuk  mengurangi  dampak  dari  faktor  eksternal. Faktor  internal  tersebut  mencakup  kebijakan  dan strategi  yang  ditempuh  pihak  manajemen  BPRS terkait  keputusan  pemberian  pembiayaan  yang  akan tertuang  dalam  laporan  keuangan  BPRS  (Almazari, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini hanya berfokus pada faktor internal karena terkait dengan kelemahan  bank  dalam  menganalisis  pembiayaan dan  aspek  keuangan  yang  berasal  dari  kegiatan operasional secara langsung. Faktor internal tersebut dapat  dianalisis  dengan  melihat  indikator  keuangan (OJK, 2019a). Indikator keuangan tersebut diharapkan  akan  menjadi  bahan  evaluasi  bagi  pihak manajemen
dalam menurunkan risiko pembiayaannya.
Risiko  pembiayaan  dipengaruhi  oleh  beberapa faktor  internal  diantaranya  kecukupan  modal, profitabilitas, likuiditas, efisiensi operasional, pembiayaan  bagi  hasil,  ukuran  bank,  pertumbuhan kredit,  dan  GCG  (Estiawan  &  Asrori,  2014; Muhammad  et  al.,  2020;  Nugrohowati  &  Bimo, 2019; Priyadi et al., 2021; Shkodra & Ismajli, 2017). Penelitian  oleh  Priyadi  et  al.  (2021)  menemukan bahwa  bahwa  risiko  pembiayaan  dipengaruhi  oleh kecukupan  modal,  profitabilitas  dan  pembiayaan bagi  hasil.  Penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan penelitian  Fatoni  &  Utami,  (2019),  Huan  et  al. (2020)  dan  Kartikasary  et  al.  (2020)  yang menemukan  bahwa  kecukupan  modal,  profitabilitas dan  pembiayaan  bagi  hasil  tidak  berpengaruh terhadap  risiko  pembiayaan.  Di  sisi  lain,  Kinanti (2017)  dan  Kuswahariani  et  al.  (2020)  menemukan bahwa likuiditas dan efisiensi operasional berpengaruh  terhadap  risiko  pembiayaan.  Penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Priyadi et al. (2021)  dan  Muhammad  et  al.  (2020)  yang mengungkapkan  bahwa  likuiditas  dan  efisiensi operasional  tidak  berpengaruh  terhadap  risiko pembiayaan.  Penelitian  lain  yang  menganalisis pengaruh  ukuran  bank,  pertumbuhan  pembiayaan dan  GCG  terhadap  risiko  pembiayaan  menunjukkan hasil  yang  konsisten  yaitu  mengkonfirmasi  bahwa risiko  pembiayaan  dipengaruhi  oleh  ukuran  bank, pe
2021).
Penelitian  mengenai  faktor  internal  yang memengaruhi risiko pembiayaan  menunjukkan hasil yang  bervariasi  antar  penelitian.  Berdasarkan penelitian  sebelumnya,  masih  terdapat  hasil  yang inkonsisten  pada  variabel  indikator  keuangan  yang meliputi: kecukupan modal, profitabilitas, likuiditas, efisiensi  operasional,  dan  pembiayaan  bagi  hasil. Adanya research  gap di  atas  memberikan  peluang
bagi  peneliti  untuk  mengkaji  kembali  faktor-faktor yang  memengaruhi  risiko  pembiayaan  dengan sampel yang berbeda. Oleh karena itu, variabel yang digunakan  dalam  penelitian  ini  hanya  lima  variabel tersebut.
Adapun,  alasan  yang  mendukung  peneliti menggunakan lima variabel tersebut, yaitu kecukupan  modal  yang  menjadi  faktor  penting dalam  mengatasi  penyaluran  pembiayaan  pada BPRS  (Retnowati  &  Jayanto,  2020).  Hal  ini  karena kecukupan  modal  menunjukkan  sejauh  mana  BPRS dapat  menanggung  risiko  pembiayaan  yang  berasal dari  asetnya  (Widarjono  &  Rudatin,  2021). Profitabilitas  juga  berperan  penting  untuk  menilai kemampuan BPRS dalam menghasilkan laba melalui penyaluran  pembiayaan  (Suprayitno  &  Hardiani, 2021).  Selain  itu,  likuiditas  juga  digunakan  dalam penelitian  karena  berfungsi  untuk mengukur kemampuan BPRS dalam menghimpun dan menyalurkan  dananya  dalam  bentuk  pembiayaan (Sudarsono  &  Supriani,  2018).  Pemilihan  variabel efisiensi  operasional  juga  diperlukan  untuk  melihat sejauh  mana  kegiatan  operasional  BPRS  dalam menyalurkan  pembiayaan  dapat  berjalan  dengan efisien  serta  variabel  pembiayaan  bagi  hasil  yang merupakan ciri khas BPRS karena dalam pembiayaan  bagi  hasil  keuntungan  atau  kerugian dibagi  antara  BPRS  dan  nasabahnya  (Priyadi  et  al., 2021).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang dihadapi  BPRS  saat  menyalurkan  pembiayaan. Risiko ini diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur untuk  membayar  pinjaman  yang  telah  diberikan (Estiawan  &  Asrori,  2014).  Ketidakmampuan debitur  dalam  membayar  pinjamannya  disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah  terbagi  menjadi  tiga  jenis  kualitas pembiayaan,  yaitu  pembiayaan  kurang  lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet (PBI, 2004).  Oleh  sebab  itu,  risiko  pembiayaan  dapat direpresentasikan  oleh  pembiayaan  bermasalah. Pembiayaan  bermasalah  dapat  diukur  menggunakan perbandingan dari total pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan seluruhnya (Otoritas Jasa Keuangan,  2018b).  Pembiayaan  bermasalah  ini berdampak  dalam  pelaksanaan  operasional  bank, mulai  dari  tidak  terealisasinya  target  penyaluran dana  sampai  dengan  pendapatan  laba  yang  lebih kecil (Suhaimi & Asnaini, 2018).
BPRS  perlu  mengatur  risiko  pembiayaan secara  khusus  karena  akan  berdampak  pada  kinerja BPRS.  Manajemen  risiko  pembiayaan  yang  efektif mengharuskan  BPRS  untuk  menetapkan  lingkungan risiko  pembiayaan  yang  sesuai  yang  memastikan pemberian  pembiayaan  yang  andal  dan  administrasi pembiayaan yang tepat yang melibatkan pemantauan dan pengendalian atas risiko pembiayaan (Andrianto & Firmansyah, 2019).
Kecukupan  modal  mencerminkan  dukungan keuangan  dalam  pelaksanaan  aktivitas  BPRS  untuk menyerap  potensi  kerugian  saat  ini  dan  waktu mendatang (POJK, 2022). Modal bank terletak pada sisi  pasiva  neraca  berupa  rekening  modal  dan cadangan.  Akun  modal  berasal  dari  modal  yang disetor  oleh  para  pemilik  modal,  sedangkan  akun cadangan  berasal  dari  keuntungan  yang  tidak dibagikan  kepada  pemilik  modal  sehingga  dapat digunakan  untuk  keperluan tertentu,  misalnya  untuk perluasan  usaha  serta  mengatasi  kerugian  akibat adanya  pembiayaan  yang  diragukan  atau  macet (Andrianto & Firmansyah, 2019).
BPRS  wajib  menyediakan  modal  minimum paling rendah sebesar 8% dari aset yang disesuaikan dengan  risiko  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2017). Persyaratan modal minimum tersebut dapat memungkinkan  bank  untuk  mendapatkan  tingkat permodalan  yang  sesuai  dengan  eksposur  risiko asetnya  sehingga  dapat  memastikan  bahwa  modal yang  dimiliki  cukup  untuk  menahan  kerugian (Atuahene  et  al.,  2021).  Kecukupan  modal  tersebut dapat  diukur  menggunakan  perbandingan  antara modal  dan  aktiva  tertimbang  menurut  risiko. Komponen  tersebut  terdapat pada  laporan  keuangan neraca (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
Profitabilitas  adalah  kemampuan  suatu  bank untuk  menghasilkan  laba  selama  periode  tertentu dengan  menggunakan  sumber-sumber  yang  dimiliki seperti  aktiva,  modal  atau  penjualan  (Dangnga  & Haeruddin,  2018;  Siswanto,  2021).  Menurut  POJK No 3/POJK.03/2022, profitabilitas merupakan penilaian  terhadap  kondisi  dan  kemampuan  BPRS dalam menghasilkan laba untuk mendukung permodalan dan kegiatan operasional secara memadai  dan  berkesinambungan  (POJK,  2022). Untuk  dapat  melangsungkan  usahanya,  BPRS  harus berada  dalam  keadaan  yang  menguntungkan. Apabila berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan,  maka  BPRS  mengalami  kesulitan untuk  memperoleh  pinjaman  dari  kreditor  maupun investasi dari pihak luar (Azmy, 2018).
Perhitungan  profitabilitas  dapat  dilakukan dengan  menggunakan  perbandingan  antara  berbagai komponen  yang  ada  di  laporan  keuangan,  terutama laporan  keuangan  neraca  dan  laba  rugi.  Komponen tersebut  berupa  perbandingan  antara  laba  sebelum pajak  dan  rata-rata  total  aset.  Pengukuran  dapat dilakukan  untuk  beberapa  periode.  Batas  ketentuan profitabilitas  dalam  Surat  Edaran  Otoritas  Jasa Keuangan  No.  28/SEOJK.03/2019  adalah  0,765%  - 1,450% (Otoritas Jasa Keuangan, 2019b).
Likuiditas  menunjukkan  kemampuan  bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dalam bentuk pembiayaan.  Menurut  POJK  No  29/POJK.03/2019, BPRS sebagai lembaga intermediasi yang melakukan  kegiatan  usaha  menghimpun  dana  dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada
masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Likuiditas  merupakan  aspek  penting  bagi  bank sebagai perantara keuangan (Widarjono et al., 2022). Oleh  karena  itu,  bank  harus  bisa  mengelola  dana yang  dimiliki  dengan  mengoptimalkan  penyaluran pembiayaan  agar  kondisi  likuiditas  bank  tetap terjaga (Azmy, 2018). Likuiditas diukur menggunakan  perbandingan  antara  total  penyaluran pembiayaan  dan  total  dana  pihak  ketiga.  Batas ketentuan  likuiditas  perbankan  Indonesia  dalam Peraturan Bank Indonesia No 20/4/PBI/2018 adalah 92% (PBI, 2018).
Efisiensi  operasional  adalah  kemampuan  bank dalam  mengelola  biaya  operasional  dan  pendapatan operasional  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2018b). Penurunan efisiensi operasional pada BPRS menunjukkan kurangnya kemampuan dalam mengelola  biaya  operasional  sehingga  biaya  tidak terkontrol.  Hal  ini  berdampak  pada  berkurangnya pendapatan  dan  kualitas  pembiayaan  yang  buruk (Nugrohowati  &  Bimo,  2019).  Tujuan  operasional untuk  mengarahkan  pegawai  dan  sumber  daya  atau untuk mencapai apa yang diinginkan, dan memungkinkan bagi organisasi untuk bekerja secara efisien  dan  efektif  (Misra  et  al.,  2021).  Efisiensi operasional dapat diukur menggunakan perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan  operasional.  Komponen  tersebut  berasal dari laporan laba rugi (OJK, 2019a).
OJK
menetapkan besarnya efisiensi operasional  tidak  melebihi  89%  (OJK,  2019b). Apabila  melebihi  89%,  maka  bank  tersebut dikategorikan  tidak  efisien  dalam  menjalankan operasinya. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tidak optimal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.  Oleh  karena  itu,  BPRS  dituntut untuk  melakukan  efisiensi  dan  memaksimalkan pendapatan  sehingga  kinerja  keuangan  dapat berjalan maksimal (Azmy, 2018).
Pembiayaan bagi hasil adalah penyediaan dana BPRS  kepada  pihak  lain  dalam  bentuk  transaksi dengan  sistem  bagi  hasil  berdasarkan  akad  yang telah  ditentukan  (OJK,  2008).  Akad  bagi  hasil mengacu  pada  jenis  pembiayaan  yang  memiliki pengembalian  yang  tidak  pasti  seperti  mudharabah dan  musyarakah.  Mudharabah  adalah  kontrak  bagi hasil,  dengan  satu  pihak  (BPRS)  menyediakan  100 persen  dana  untuk  diinvestasikan  pada  pihak  lain (Pengelola  usaha).  Sementara  itu,  musyarakah melibatkan  kemitraan  antara  dua  pihak  yang  sama- sama  menyediakan  dana  untuk  mendirikan  usaha. Kedua  akad  tersebut  mengharuskan  kedua  belah pihak  (BPRS  dan  pengelola  usaha)  berbagi keuntungan  dan  kerugian  dengan  rasio  yang  telah disepakati sebelumnya (Ernawati, 2016).
BPRS  menghadapi  risiko  imbal  jasa  yang timbul  dari  transaksi  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil tersebut yang keuntungannya ditentukan pada nisbah
bagi  hasil.  Pembiayaan  bagi  hasil  lebih  berisiko karena dalam akad ini pendapatan yang didapat tidak menentu  bahkan  BPRS  harus  siap  untuk  menerima kerugian.  (Effendi  et  al.,  2017).  Pembiayaan  bagi hasil  diukur  menggunakan  perbandingan  antara pembiayaan berbasis bagi hasil dan total pembiayaan seluruhnya (Priyadi et al., 2021).
Kecukupan  modal  menunjukkan  kemampuan BPRS dalam menampung risiko kerugian (Suprayitno  &  Hardiani,  2021).  Semakin  tinggi kecukupan  modal,  maka  semakin  baik  kemampuan BPRS  menanggung  risiko  dari  setiap  aset  produktif yang berisiko seperti risiko pembiayaan (Kepramareni  et  al.,  2022).  Kecukupan  modal menanggung risiko pembiayaan dengan menyediakan  pencadangan  dana  sesuai  dengan POJK  No.05/POJK.03/2016  dengan  tujuan  untuk memperkuat  modal  apabila  terjadi  risiko  kerugian (OJK, 2016). Oleh karena itu, BPRS yang  memiliki kecukupan  modal  tinggi  dapat  memitigasi  risiko pembiayaan  yang  berdampak  pada  menurunnya risiko  pembiayaan.  Penelitian  ini  didukung  oleh Konishi  &  Yasuda  (2004)  dan  Louhichi  & Boujelbene (2016) yang menemukan bahwa kecukupan  modal  berpengaruh  negatif  terhadap risiko  pembiayaan.  Penelitian  lain  yang  dilakukan Misman  &  Bhatti  (2020)  juga  menemukan  bahwa kecukupan  modal  berpengaruh  negatif  terhadap risiko  pembiayaan.  Maka  dari  itu  hipotesis  pertama yang dapat dirumuskan adalah:
H1: Kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.
Profitabilitas  menunjukkan  kemampuan  bank untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya  (OJK,  2019a).  Profitabilitas  yang semakin tinggi dibutuhkan untuk memperkuat posisi keuangan bank dan semakin besar kemampuan bank untuk  menanggung  risiko  pembiayaan  yang  terjadi (Brooke,  2010).  Oleh  sebab  itu,  BPRS  dapat menggunakan laba yang dihasilkan untuk menanggung kerugian yang dihasilkan dari pembiayaan bermasalah. Hal tersebut dapat berdampak  pada  menurunnya  risiko  pembiayaan. Peningkatan profitabilitas pada tiap periode menunjukkan bahwa BPRS mampu menilai pembiayaan  dengan  cermat  sehingga  berdampak pada  menurunnya  risiko  pembiayaan.  Sebaliknya, penurunan profitabilitas pada tiap periode menunjukkan  bahwa  BPRS  belum  maksimal  dalam melakukan penilaian pembiayaan sehingga berdampak  pada  meningkatnya  risiko  pembiayaan (Suprayitno  &  Hardiani,  2021).  Penelitian  ini didukung  oleh  Effendi  et  al.  (2017)  dan  Fatoni  & Utami (2019) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh  negatif  terhadap  risiko  pembiayaan. Penelitian  lain  yang  dilakukan  Umami  &  Rani (2021)  juga  menemukan  bahwa  profitabilitas berpengaruh  negatif  terhadap  risiko  pembiayaan.
Oleh  sebab  itu,  hipotesis  kedua  yang  dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H2:  Profitabilitas  berpengaruh  negatif  terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia
Likuiditas  merupakan  kemampuan  bank  untuk memenuhi  kewajiban  keuangan  bank  dalam  rangka menghimpun  dan  menyalurkan  dana  dengan  cepat dan  tanpa  mengalami  kerugian  (Retnowati  & Jayanto,  2020).  Penyaluran  dana  yang  tinggi  dalam bentuk pembiayaan harus diimbangi dengan sumber pendanaan  yang  cukup.  Hal  ini  dikarenakan  BPRS akan kesulitan mengelola pembiayaan bagi nasabahnya,  jika  sumber  dananya  terbatas  (Rahmah &  Armina,  2020).  Selain  itu,  semakin  besar pembiayaan  yang  disalurkan,  maka  semakin  besar pula  risiko  pembiayaan  yang  harus  dihadapi  oleh BPRS.  Oleh  karena  itu,  pembiayaan  yang  tinggi pada  BPRS  harus  diimbangi  dengan  manajemen risiko yang baik. Hal ini mengharuskan BPRS untuk menetapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan  pembiayaan  agar  terhindar  dari  risiko pembiayaan.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  fungsi manajemen  risiko  yang  mengharuskan  BPRS mampu  mengelola  risiko  secara  efektif  guna meningkatkan kinerja dan kesehatan  keuangan bank (Estiawan & Asrori, 2014).
Safitri  et  al.  (2020)  menemukan  bahwa likuiditas  berpengaruh  negatif  terhadap  risiko pembiayaan  dikarenakan  penyaluran  pembiayaan yang  bersumber  dari  dana  pihak  ketiga  mengalami pelambatan  yang  berdampak  pada  menurunnya risiko  pembiayaan.  Pelambatan  ini  disebabkan karena  peningkatan  prinsip  kehati-  hatian  yang diterapkan BPRS dengan cara melakukan pengawasan  optimal  kepada  para  nasabahnya sehingga  besarnya  pembiayaan  yang  disalurkan dapat  menekan  risiko  pembiayaan.  Penelitian terdahulu  yang  dilakukan  Muhammad  et  al.  (2020), Priyadi  et  al.  (2021),  dan  Widarjono  et  al.  (2022) juga  menemukan  bahwa  likuiditas  berpengaruh negatif  terhadap  pembiayaan  bermasalah.  Maka hipotesis  ketiga  yang  dapat  dirumuskan  adalah sebagai berikut:
H3:  Likuiditas  berpengaruh  negatif  terhadap  risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.
Efisiensi  operasional  merupakan  kemampuan BPRS dalam mengendalikan biaya untuk melakukan kegiatan  operasionalnya  (Retnowati  &  Jayanto, 2020). Dengan kata lain, BPRS harus meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan  yang  maksimal.  Peningkatan  biaya operasional  tanpa  diimbangi  dengan  peningkatan pendapatan  menunjukkan  bahwa  BPRS  mengalami penurunan efisiensi operasional. Penurunan efisiensi operasional ini menyebabkan terganggunya kegiatan penyaluran  pembiayaan  sehingga  berdampak  pada meningkatnya risiko pembiayaan. Singkatnya, BPRS yang  tidak  efisien  dalam  menyalurkan  pembiayaan
dapat  meningkatkan  risiko  pembiayaan  (Suprayitno &  Hardiani,  2021).  Penelitian  oleh  Effendi  et  al., (2017)  menemukan  bahwa  efisiensi  operasional berpengaruh  negatif  terhadap  risiko  pembiayaan. Artinya, ketika terjadi penurunan efisiensi operasional  BPRS  dalam  menyalurkan  pembiayaan dapat meningkatkan risiko pembiayaan (Khatimah et al., 2020). Beberapa penelitian yang telah dilakukan Effendi  et  al.  (2017),  Safitri  et  al.  (2020),  dan Sudarsono  &  Supriani  (2018)  menemukan  bahwa efisiensi  operasional  berpengaruh  positif  terhadap risiko  pembiayaan.  Oleh  sebab  itu,  hipotesis keempat  yang  dapat  dirumuskan  adalah  sebagai berikut:
H4:  Efisiensi  operasional  berpengaruh  negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.
Dalam  pembiayaan  bagi  hasil,  keuntungan yang diterima BPRS tidak menentu bergantung pada keuntungan  yang  diperoleh  nasabah  bahkan  BPRS harus  siap  menanggung  kerugian  (Ascarya,  2010). Hal  ini  membuat  BPRS  menghadapi  risiko pembiayaan  sehingga  besarnya  alokasi  pembiayaan bagi  hasil  dapat  berakibat  pada  meningkatnya pembiayaan  bermasalah  (Mutamimah  &  Chasanah, 2012).  Hal  ini  diperkuat  oleh  penelitian  Putri  & Kusumaningtias  (2020)  yang  menemukan  bahwa saat  pembiayaan  bagi  hasil  mengalami  kerugian, maka  BPRS  akan  ikut  serta  menanggung  kerugian atas  usaha  yang  dijalankan  sehingga  berdampak pada  meningkatnya  risiko  pembiayaan.  Beberapa penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  Muhammad  et al. (2020), Priyadi et al. (2021), dan Widarjono et al. (2022)  juga  menemukan  bahwa  pembiayaan  bagi hasil berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan. Oleh  karena itu, hipotesis  kelima  yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
H5:  Pembiayaan  bagi  hasil  berpengaruh  positif terhadap risiko pembiayaan BPRS di Indonesia.

## 3. METODOLOGI
Jenis data adalah data sekunder berupa laporan keuangan  publikasi  triwulanan  163  BPRS  di Indonesia tahun 2019-2021. Sumber data didapatkan dari  website  Otoritas  Jasa  Keuangan.  Teknik pengumpulan  sampel  yang  digunakan  adalah  teknik purposive  sampling (Sugiyono, 2013). Sampel  yang digunakan  berjumlah  112  BPRS.  Data  dalam penelitian  didapatkan  dari  perhitungan  rasio  NPF, BOPO  dan  PLS.  Sementara  itu,  rasio  CAR,  ROA dan  FDR  didapatkan  dari  laporan  keuangan publikasi  triwulanan  tahun  2019-2021.  Pemilihan BPRS sebagai sampel dilakukan dengan pertimbangan kriteria sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kriteria Sampel No Keterangan Jumlah 1 Jumlah BPRS yang terdaftar secara berturut-turut di OJK selama tahun 2019-2021 163 2 BPRS yang tidak menerbitkan laporan keuangan publikasi triwulanan secara berturut-turut selama tahun 2019-2021 (51) Jumlah BPRS 112 Laporan keuangan publikasi 112 x 4 triwulan x 3 tahun 1344
Variabel  penelitian  ini  terdiri  dari  variabel terikat  dan  variabel  bebas.  Variabel  terikat  berupa risiko  pembiayaan  yang  dihitung  dari  perbandingan antara  jumlah  pembiayaan  bermasalah  dengan  total pembiayaan  seluruhnya  yang  direpresentasikan dengan Non-performing Financing (NPF). Sementara  itu,  variabel  bebas  berupa  rasio  modal minimum,  rasio  profitabilitas,  rasio  likuiditas,  rasio efisiensi  operasional,  dan  rasio  pembiayaan  bagi hasil.  Berikut  merupakan  definisi  operasional variabel penelitian:
Risiko pembiayaan adalah risiko kerugian yang dihadapi  BPRS  saat  menyalurkan  pembiayaan. Risiko ini diakibatkan oleh ketidakmampuan debitur untuk  membayar  pinjaman  yang  telah  diberikan (Estiawan  &  Asrori,  2014).  Ketidakmampuan debitur  dalam  membayar  pinjamannya  disebut dengan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tersebut  dapat  diklasifikasikan  menjadi  tiga  kualitas pembiayaan  yaitu  kurang  lancar,  diragukan,  dan macet  (PBI,  2004).  Oleh  sebab  itu,  risiko pembiayaan dapat direpresentasikan oleh pembiayaan  bermasalah.  Pembiayaan  bermasalah dapat  diukur  menggunakan  rasio  NPF  yaitu perbandingan total pembiayaan bermasalah dan total pembiayaan  seluruhnya  (Otoritas  Jasa  Keuangan, 2018b).  Berikut  merupakan  rumus  perhitungan pembiayaan bermasalah:
(1)
Kecukupan  Modal  mencerminkan  dukungan keuangan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  operasional BPRS untuk menyerap potensi kerugian saat ini dan waktu  mendatang  (POJK,  2022).  Kecukupan  modal dapat  memungkinkan  bank  untuk  mendapatkan tingkat  permodalan  yang  sesuai  dengan  eksposur risiko  asetnya  sehingga  dapat  memastikan  bahwa modal yang dimiliki cukup untuk menahan kerugian (Atuahene  et  al.,  2021).  Kecukupan  modal  tersebut dapat  diukur  menggunakan  indikator  permodalan yaitu Capital  Adequacy  Ratio (CAR)  yang  dihitung menggunakan perbandingan antara modal dan aktiva tertimbang  menurut  risiko  (Otoritas  Jasa  Keuangan,
2017).  Rasio  CAR  dihitung  menggunakan  rumus sebagai berikut:
(2)
Profitabilitas adalah penilaian terhadap kemampuan  BPRS  dalam  menghasilkan  laba  untuk mendukung  permodalan  dan  kegiatan  operasional secara  memadai  dan  berkesinambungan  (POJK, 2022). Rasio profitabilitas dapat dihitung menggunakan Return  on  Assets (ROA)  (Azmy, 2018).  ROA  dihitung  selisih  berdasarkan  akumulasi laba atau rugi sebelum pajak terhadap Rata-rata total aset selama 12 (dua belas) bulan terakhir dari bulan laporan  yang  dimiliki  oleh  BPRS  (OJK,  2019a). Dengan begitu, ROA dirumuskan sebagai berikut:
(3)
Likuiditas adalah kemampuan bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana  kepada  masyarakat  (Andrianto  &  Firmansyah, 2019).  Likuiditas  diukur  menggunakan  rasio Financing  to  Debt  Ratio (FDR)  (Azmy,  2018). Komponen  yang  terdapat  pada  rasio  ini  adalah berupa  total  pembiayaan  dan  dana  pihak  ketiga (DPK). Pembiayaan terdiri dari ijarah, qardh, salam, istishna,  murabahah,  mudharabah  dan  musyarakah. DPK berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro dan tabungan (Andrianto & Firmansyah, 2019). Hal  ini  berarti  BPRS  hanya  dapat  menyalurkan sebesar  nilai  FDR  tersebut  dari  seluruh  dana  yang berhasil dihimpun. Rasio FDR dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:
(4)
Efisiensi  operasional  adalah  kemampuan  bank dalam  mengelola  biaya  operasional  dan  pendapatan operasional  (Otoritas  Jasa  Keuangan,  2018b).  Hal tersebut  menunjukkan  seberapa  efisien  biaya operasional yang dikeluarkan BPRS untuk menghasilkan  keuntungan.  Efisiensi  operasional diukur  menggunakan  rasio  BOPO  yang  berasal  dari perbandingan  antara  biaya  operasional  terhadap pendapatan  operasional.  Biaya  operasi  merupakan biaya  yang  dikeluarkan  oleh  bank  dalam  rangka menjalankan  kegiatan  operasional  seperti  biaya penyaluran  pembiayaan,  biaya  pemasaran,  biaya tenaga  kerja,  dan  biaya  operasi  lainnya.  Pendapatan operasi  merupakan  pendapatan  yang  diperoleh  dari penyaluran  pembiayaan  dan  pendapatan  operasi lainnya  (Azmy,  2018).  Untuk  menghitung  BOPO dapat digunakan rumus sebagai berikut:
(5)
Pembiayaan  bagi  hasil  adalah  penyaluran pembiayaan  oleh  BPRS  kepada  pihak  lain  dalam
bentuk transaksi dengan sistem bagi hasil berdasarkan  akad  yang  telah  ditentukan  (OJK, 2008).  Pembiayaan  bagi  hasil  dapat  diukur menggunakan  perbandingan  total  pembiayaan  bagi hasil  dan  total  pembiayaan  seluruhnya.  Pembiayaan bagi  hasil  terdiri  dari  akad  musyarakah  dan  akad mudharabah.  Sementara  itu,  total  pembiayaan seluruhnya  terdiri  dari  seluruh  pembiayaan  BPRS, yaitu:  ijarah,  qardh,  salam,  istishna,  murabahah, mudharabah  dan  musyarakah.  Rasio  PLS  dihitung menggunakan  rumus  sebagai  berikut  (Priyadi  et  al., 2021):
(6) Statistik deskriptif bertujuan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan data melalui penyajian data secara ringkas dan memberikan  gambaran  umum  data  penelitian.  Data dianalisis  menggunakan  statistik  deskriptif,  berupa nilai  minimum,  nilai  maksimum,  dan  rata-rata ( mean) .
Uji  asumsi  klasik  yang  diperlukan  dalam penelitian  ini  diantaranya  uji  normalitas,  uji multikolinearitas,  uji  heteroskedastisitas,  dan  uji autokorelasi.  Uji  normalitas  dimaksudkan  untuk memudahkan  kita  dalam  menguji  hipotesis  dan memastikan  data  tersebut  berdistribusi  normal. Asumsi  normalitas  menggunakan  uji  Jarque-Bera dengan  kriteria  signifikansi  >  0,05  berarti  residual berdistribusi  normal.  Uji  multikolinearitas  berguna untuk  melihat  tidak  adanya  hubungan  linier  antara variabel  bebas.  Apabila  nilai  VIF  <  10  maka mengindikasikan  variabel  bebas  tidak  memiliki gejala multikolinearitas (Hamid et al., 2020).
Uji  heteroskedastisitas  yang  digunakan  adalah uji  ARCH.  Uji  ini  bertujuan  untuk  mengetahui variabel bebas dalam penelitian ini memiliki sebaran varian  homogen.  Ketika  nilai  probabilitas  variabel bebas  >  0,05  menunjukkan  tidak  ada  indikasi heteroskedastisitas.  Uji  autokorelasi  menggunakan uji  Durbin-Watson  yaitu  membandingkan  nilai Durbin  Watson  yang  dihitung  dengan  nilai  pada tabel  Durbin  Watson  (dL  dan  dU)  (Hamid  et  al., 2020).
Data  panel  adalah  gabungan  antara  data cross section dengan data runtun waktu ( time series ). Data cross  section adalah  data  yang  didapat  dengan mengamati  banyak  subyek  dalam  satu  waktu  yang sama.  Data  runtun  waktu  merupakan  data  yang diperoleh  dari  amatan  satu  objek  dari  beberapa periode waktu. Penggunaan regresi data panel dalam penelitian memiliki beberapa keuntungan: memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar; meningkatkan degree of freedom (derajat kebebasan) data; memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi  kolinieritas  antara  variabel  penjelas sehingga  dapat  menghasilkan  estimasi  yang  efisien; memberikan  informasi  lebih  banyak  yang  tidak dapat  diberikan  hanya  oleh  data cross  section atau
time series saja (Basuki & Prawoto, 2015). Analisis regresi data panel digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap satu  variabel terikat dengan struktur data berupa data panel. Metode regresi data panel telah sesuai digunakan karena memiliki model yang kompleks.
Dalam  menentukan  model  regresi  data  panel, maka digunakan metode pendekatan common effect, fixed  effect, dan random  effect .  Tujuan  memilih estimasi  model regresi adalah untuk  memilih  model yang  terbaik  antara  tiga  model  tersebut.  Ada  tiga teknik  yang  digunakan  dalam  memilih  model estimasi.  Pertama,  uji Chow  Test dilakukan  ketika akan  memilih common  effect atau fixed  effect .  Uji yang  kedua  adalah  uji  Hausman,  yaitu  uji  untuk menentukan antara common effect dan random effect ketika  melakukan  estimasi  data  regresi  data  panel. Serta  Uji  LM  yang  bertujuan  untuk  menentukan model  estimasi  antara common  effect atau random effect (Basuki  &  Prawoto,  2015).  Selanjutnya, regresi  data  panel  menggunakan  uji  t  untuk  melihat apakah  terdapat  pengaruh  tiap  variabel  bebas terhadap  variabel  terikat.  Apabila  nilai  sig  <  0,05 maka  tiap  variabel  bebas  memberikan  pengaruh terhadap  variabel  terikat  sehingga  hipotesis  dapat diterima  (Basuki  &  Prawoto,  2015).  Berikut  adalah model regresi data panel untuk penelitian ini:
(7)
Keterangan:
α : konstanta
: koefisien regresi
: Risiko pembiayaan BPRS i pada periode t : Kecukupan modal BPRS i periode t-1
: Profitabilitas BPRS i periode t-1
: Likuiditas BPRS i pada periode t
: Efisiensi BPRS i periode t
: Pembiayaan bagi hasil BPRS i periode t ε : Error
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mea n Risiko Pembiayaan/ NPF (Y) 112 8 1,22 74,5 0 9,67 Rasio Kecukupan Modal/ CAR (X1) 112 8 0,20 122, 77 28,8 7 Rasio Profitabilitas/ ROA (X2) 112 8 -38,38 82,0 0 1,88 Rasio Likuiditas/ FDR (X3) 112 8 0,79 371, 15 97,4 8 Rasio Efisiensi Operasional/ BOPO (X4) 112 8 0,26 450, 58 84,6 1 Rasio Pembiayaan Bagi Hasil/ PLS (X5) 112 8 0,00 71,6 3 12,6 4

## Sumber: Data diolah, 2022
Tabel  4.1  menunjukkan  bahwa  BPRS  di Indonesia  memiliki  risiko  pembiayaan  yang  tinggi ditunjukkan dengan rata-rata pembiayaan bermasalah  yang  masih  berada  di  atas  ketentuan POJK.  Namun,  terdapat  beberapa  BPRS  memiliki risiko pembiayaan yang rendah, serta terdapat BPRS yang memiliki pembiayaan bermasalah sangat tinggi sebesar  74,50%.  Di  sisi  lain,  BPRS  rata-rata memiliki  kecukupan  modal  yang  baik  karena  sudah melebihi  ketentuan  POJK  sebesar  8%.  Akan  tetapi, terdapat  beberapa  BPRS  yang  kekurangan  modal dan terdapat BPRS yang memiliki kecukupan modal yang sangat tinggi sebesar 122,77%. BPRS memiliki kinerja  yang  baik  dalam  memperoleh  laba.  Namun, terdapat  BPRS  yang  mengalami  kerugian  sebesar 38,38%  dan  terdapat  BPRS  yang  memiliki keuntungan yang tinggi hingga sebesar 82,00%.
BPRS  memiliki  likuiditas  yang  kurang  baik karena  memiliki  nilai  rata-rata  likuiditas  sebesar 97,48%  yang  melebihi  ketentuan  Bank  Indonesia sebesar  80-  92%  (PBI,  2018).  Terdapat  BPRS  yang memiliki likuiditas  yang  sangat rendah dengan nilai FDR  sebesar  371,15%.  BPRS  juga  telah  efisien dalam  melakukan  kegiatan  operasionalnya.  Akan tetapi, terdapat BPRS yang tidak efisien ditunjukkan dengan  rasio  efisiensi  operasional  sebesar  450,58%. Sementara itu, rendahnya rata-rata rasio pembiayaan bagi  hasil  menunjukkan  bahwa  lebih  banyak  BPRS yang  menggunakan  pembiayaan  dengan  margin tetap  dibandingkan  dengan  pembiayaan  bagi  hasil seperti  mudharabah  dan  musyarakah.  Terdapat  pula beberapa BPRS yang sama sekali tidak menggunakan pembiayaan bagi hasil.
Data  penelitian  dilakukan  uji  asumsi  klasik, namun  hasil residual penelitian  tidak  berdistribusi normal sehingga 216 outlier (18 BPRS) dikeluarkan karena  data  penelitian  yang  memiliki  nilai  residu yang  besar  dengan  kemungkinan  mempengaruhi model  atau  estimasi  penelitian  serta  menggunakan transformasi LN variabel NPF (Aguinis et al., 2013). Selanjutnya,  1128  data  diuji  lebih  lanjut  berupa  uji normalitas,  multikolinearitas,  heteroskedastisitas, dan  autokorelasi.  Berdasarkan  uji  Jarque-Bera menghasilkan  nilai  signifikansi  sebesar  0,279  yang berarti  nilai  signifikansi  >  0,05  sehingga  dapat dikatakan bahwa residual penelitian telah berdistribusi  normal.  Variabel  CAR,  ROA,  FDR, BOPO  dan  PLS  secara  berturut-turut  memiliki  nilai VIF  sebesar  1,123;  1,320;  1,166;  1,331dan  1,047. Setiap  variabel  bebas  memiliki  nilai  VIF  <  10 sehingga  dapat  dikatakan  variabel  bebas  yang  diuji tidak memiliki gejala multikolinearitas.
Hasil uji ARCH menunjukkan nilai probabilitas  Prob.  Chi-square  sebesar  0,764  yang berarti  nilai  probabilitas  >  0,05  sehingga  dapat dikatakan  data  penelitian  tidak  terdeteksi  gejala heteroskedastisitas. Terakhir, uji autokorelasi menggunakan  uji  Durbin  Watson  dengan  nilai  DW sebesar  1,995.  Sementara  itu,  nilai  dL  dan  dU  pada tabel Durbin Watson untuk nilai k = 5 dan n = 1128 adalah  1,896  dan  1,910  serta  nilai  4-dU  sebesar 2,090.  Dengan  ketentuan  nilai  DW  terletak  diantara dU  dan  4-dU  maka  dapat  dikatakan  residual penelitian terbebas dari autokorelasi.
Hasil  uji  chow  menunjukkan  bahwa  nilai signifikansi  0,000  <  0,05  sehingga  terpilih  fixed effect  model  (FEM).  Sementara  itu,  hasil  uji hausman  dengan  nilai  signifikansi  sebesar  0,003  < 0,05  sehingga  terpilih fixed  effect  model (FEM). Berdasarkan Uji LM menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 sehingga terpilih random effect model  (REM).  Berdasarkan  ketiga  pengujian tersebut,  dapat  disimpulkan fixed  effect  model (FEM)  adalah  model  regresi  yang  terbaik  dalam penelitian ini.
Tabel 4.2 Hasil Uji Regresi Data Panel Variabel Bebas Koefisie n Regresi t hitun g Prob. t Konstanta 1,639 Rasio Kecukupan Modal/CAR (X1) -0,006 - 4,163 0,000 Rasio Profitabilitas/ROA (X2) -0,006 - 1,762 0,078 Rasio Likuiditas/FDR (X3) 0,001 1,894 0,058 Rasio Efisiensi Operasional/BOPO (X4) 0,006 9,065 0,000 Rasio Pembiayaan Bagi Hasil/PLS (X5) -0,004 - 1,973 0,048 Sumber: Data diolah, 2022
Hasil pemilihan model estimasi dapat disimpulkan fixed effect model (FEM) adalah model regresi yang terbaik dalam penelitian ini. Berdasarkan  tabel  di  atas,  model  regresi  data  panel dapat diperoleh sebagai berikut:
NPF = 1,639 – 0,006 CAR - 0,006 ROA + 0,001 FDR + 0,006 BOPO - 0,005 PLS + e
Dari  hasil  persamaan  regresi  data  panel,  dapat diketahui  bahwa  konstanta  yang  didapatkan  sebesar 1,639  menunjukkan  bahwa  saat  seluruh  variabel bebas  dianggap  konstan  atau  tidak  berubah  maka variabel  NPF  sebesar  1,639.  Variabel  CAR  t-1 berpengaruh  negatif  terhadap  variabel  NPF  yang ditunjukkan  dari  nilai  prob.  t  sebesar  0,000  <  0,05. Selanjutnya,  variabel  ROA  t-1  tidak  berpengaruh terhadap  variabel  NPF  yang  ditunjukkan  dari  nilai prob.  t  sebesar  0,078  >  0,05.  Variabel  FDR  juga ditemukan tidak berpengaruh terhadap variabel NPF yang  ditunjukkan  dari  nilai  prob.  t  sebesar  0,059  > 0,05. BOPO ditemukan berpengaruh positif terhadap NPF  yang  dibuktikan  dengan  nilai  prob.  t  sebesar 0,000  <  0,05.  Terakhir,  Variabel  PLS  berpengaruh negatif terhadap variabel NPF yang ditunjukkan dari nilai prob. t sebesar 0,048 < 0,05.
Pengolahan  data  menunjukkan  nilai  koefisien determinasi  ( R-Square )  sebesar  0,7072.  Nilai tersebut  menunjukkan  variabel  bebas  (CAR  t-1, ROA  t-1,  FDR,  BOPO, dan  PLS)  yang  dimasukkan ke  dalam  persamaan  regresi  terhadap  variabel  NPF adalah  sebesar  70,72%,  sedangkan  29,28%  lainnya dipengaruhi  oleh  variabel  bebas  lainnya  yang  tidak termasuk ke dalam persamaan ini.
Dari hasil pengujian tersebut ditemukan bahwa kecukupan  modal  berpengaruh  negatif  terhadap risiko pembiayaan BPRS. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  kecukupan  modal  BPRS  yang stabil  selama  periode  penelitian  telah  mampu menanggung risiko pembiayaan. Menurut POJK No.
5/POJK.03/2015,  BPRS  harus  didukung  dengan rasio  kecukupan  modal  yang  lebih  besar  sehingga dapat  menyerap  potensi  risiko  yang  dihadapinya (OJK,  2015).  Untuk  itu  BPRS  perlu  memenuhi kecukupan  modal  yang  telah  ditentukan  agar  dapat menurunkan  risiko  pembiayaannya.  Dari  penjelasan tersebut,  kecukupan  modal  BPRS  menunjukkan ketahanan yang cukup baik dan mampu menanggung  risiko  pembiayaan  yang  cenderung meningkat.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  besarnya kecukupan  modal  dapat  memengaruhi  risiko pembiayaan BPRS. Pengaruh negatif antara kecukupan  modal  dan  risiko  pembiayaan  sejalan dengan  hasil  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan Amelia  (2019),  Perdani  et  al.  (2019),  dan Purwaningtyas & Hartono (2020) karena subjek dan objek  penelitian  memiliki  karakteristik  yang  sama yaitu pada BPRS di Indonesia.
Profitabilitas  ditemukan  tidak  berpengaruh terhadap risiko pembiayaan BPRS. Temuan penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu yang  dilakukan  oleh  Priyadi  et  al.  (2021)  pada periode  2010-2019  yang  menemukan  bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap risiko pembiayaan.  Perbedaan  temuan  ini  disebabkan  oleh periode  penelitian  yang  dilaksanakan  pada  tahun 2019-2021.  Pada  periode  tersebut  telah  terjadi pandemi Corona  Virus  Disease 19  (COVID-  19) yang menyebabkan terjadinya penurunan pertumbuhan  ekonomi  (Amrizal  &  Salim,  2022; Hasanah  &  Putra,  2022).  Oleh  karena  itu,  BPRS berusaha  mempertahankan  profitabilitasnya  dengan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia  Syariah  (SBIS),  deposito  berjangka, sertifikat  deposito,  dan  tabungan  pada  bank  lain sehingga  sumber  pendapatan  BPRS  tidak  hanya berasal  dari  penyaluran  pembiayaan  (Alifedrin  & Firmansyah,  2023;  Muhammad  et  al.,  2020).  Maka dari  itu,  profitabilitas  BPRS  yang  cenderung  stabil pada periode penelitian tidak berdampak pada risiko pembiayaan.  Selain  itu,  profitabilitas  periode sebelumnya tidak dijadikan acuan oleh BPRS dalam berhati-hati  menentukan  besarnya  pembiayaan  yang akan  disalurkan  di  periode  saat  ini  (Kinanti,  2017). Dengan begitu, besarnya profitabilitas yang diterima BPRS di periode sebelumnya belum tentu berkontribusi  dalam  mengatasi  risiko  pembiayaan pada periode saat ini.
Likuiditas ditemukan tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan BPRS. Temuan penelitian  ini  berbeda  dengan  penelitian  terdahulu yang dilakukan oleh Kinanti (2017) dan Kuswahariani et al. (2020) yang menemukan bahwa likuiditas  berpengaruh  terhadap  risiko  pembiayaan. Penelitian  tersebut  menggunakan  subjek  penelitian pada  bank  umum  yang  tingkat  likuiditasnya  lebih stabil  daripada  BPRS  sehingga  dapat  memengaruhi risiko  pembiayaannya.  Selain  itu,  perbedaan  hasil
penelitian  ini  karena  BPRS  dalam  mengatasi kelebihan  likuiditasnya  tidak  hanya  fokus  pada penyaluran pembiayaan, akan tetapi juga memanfaatkan kelebihan likuiditasnya  dengan menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) (Muhammad et al., 2020). SBIS  dikenal  sebagai  instrumen  yang  tergolong bebas  risiko  karena  mendapatkan  jaminan  dari pemerintah (BI, 2008). Oleh karena itu, BPRS tidak hanya memperhatikan jumlah total pembiayaan yang disalurkan  kepada  masyarakat  tetapi  juga  akan berusaha  untuk  menempatkan  kelebihan  dananya pada  instrumen  yang  berisiko  rendah.  Hal  ini  yang menyebabkan  likuiditas  BPRS  tidak  berpengaruh terhadap  risiko  pembiayaan.  Selain  itu,  indikator likuiditas  berfokus  pada  fungsi  intermediasi  yaitu menghimpun  dan  menyalurkan  dana  nasabah  yang mengharuskan  BPRS  mengelola  dana  yang  dimiliki dengan  mengoptimalkan  penyaluran  pembiayaan agar  kondisi  likuiditas  bank  tetap  terjaga  sehingga tidak  dapat  memengaruhi  besar  kecilnya  risiko pembiayaan  yang  dihadapi  BPRS  (Suprayitno  & Hardiani, 2021).
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  efisiensi operasional  berpengaruh  negatif  terhadap  risiko pembiayaan  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa hipotesis  diterima.  Temuan  ini  didukung  oleh pembentukan  BPRS  yang  bertujuan  untuk  melayani masyarakat  dalam  cakupan  yang  lebih  kecil sehingga kegiatan operasional BPRS dapat menjangkau  segmentasi  pasar  disekitar  BPRS  dan usaha  mikro  kecil  menengah  (UMKM).  BPRS  juga berperan untuk memberikan edukasi kepada UMKM perihal  akses  keuangan  yang  berfokus  pada penyaluran  pembiayaan  (OJK,  2016).  Hal  ini dimaksudkan agar kegiatan operasional BPRS dalam menyalurkan  pembiayaan  dapat  lebih  intensif  dan efisien  dalam  memenuhi  kebutuhan  nasabah  dalam skala mikro.
Kegiatan operasional BPRS  yang efisien dapat diartikan bahwa kemampuannya mengelola kegiatan operasionalnya  semakin  baik.  Pengelolaan  tersebut termasuk  didalamnya  adalah  manajemen  risiko pembiayaan  sehingga  BPRS  yang  efisien  akan mampu menyalurkan pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan yang maksimal (Nugrohowati  &  Bimo,  2019).  Hal  ini  menyiratkan bahwa  efisiensi  manajer  BPRS  dalam  melakukan penyaringan  dan  pemantauan  pembiayaan  dapat berkontribusi  secara  substansial  untuk  mengurangi risiko  pembiayaan.  Temuan  ini  sesuai  dengan penelitian  Wasiaturrahma  et  al.  (2020)  yang menyatakan  bahwa  BPRS  dapat  beroperasi  secara efisien  dalam  menyalurkan  pembiayaaan  karena faktor  penempatan  lokasi  BPRS  dan  menjangkau nasabah  UMKM.  Oleh  karena  itu,  BPRS  yang mampu  beroperasi  secara  efisien  dapat  menurunkan risiko pembiayaannya.
Pembiayaan  bagi  hasil  ditemukan  berpengaruh negatif  terhadap  risiko  pembiayaan.  Berdasarkan hasil  analisis  statistik  deskriptif  menunjukkan  rata- rata nilai pembiayaan bagi hasil sebesar 12,64%. Hal ini  menyiratkan  bahwa  lebih  sedikit  BPRS  yang menggunakan  pembiayaan  bagi  hasil.  Adapun, beberapa  alasan  yang  menyebabkan  pembiayaan bagi  hasil  menjadi  pembiayaan  minoritas,  yaitu memiliki prosedur yang kompleks untuk mengetahui secara detail karakteristik nasabah dan menimbulkan biaya  transaksi  yang  tinggi  untuk  melakukan pengawasan yang lebih ketat (Louhichi & Boujelbene,  2016).  Rendahnya  pembiayaan  bagi hasil  ini  berdampak  pada  meningkatnya  risiko pembiayaan. Pengaruh negatif ini disebabkan karena masalah  moral  hazard  yang  terkait  dengan  asimetri informasi dapat menjadi masalah dalam pembiayaan PLS karena pengusaha (peminjam) dapat menyembunyikan atau berusaha  mengurangi jumlah keuntungan yang dilaporkan dalam laporan keuangan, sementara BPRS memperoleh keuntungan dari  skema  bagi  hasil.  (Imronudin  &  Ghulam Hussain,  2016;  Risfandy,  2018;  Sutrisno  & Widarjono,  2022).  Dengan  demikian,  pembiayaan bagi  hasil  dapat  meningkatkan  risiko  pembiayaan. Hasil  penelitian  didukung  penelitian  terdahulu  yang dilakukan  oleh  Ascarya  (2010)  dan  Ernawati  2016) yang  menemukan  bahwa  pembiayaan  bagi  hasil yang  kecil  dapat  meningkatkan  risiko  pembiayaan karena kurangnya transparansi dan asimetri informasi.

## 5. PENUTUP
5.1.   Kesimpulan
Hasil penelitian menyatakan bahwa kecukupan modal berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan BPRS. Temuan ini menunjukkan bahwa dengan  tingginya  modal  yang  dimiliki  BPRS  maka akan  lebih  mudah  dalam  mengatasi  risiko  yang dihadapi  dengan  menggunakan  modal  sebagai pegangan  bagi  BPRS.  Sementara  itu,  profitabilitas ditemukan  tidak  berpengaruh  terhadap  risiko pembiayaan  dikarenakan profitabilitas  periode sebelumnya tidak dijadikan acuan dalam berhati-hati menentukan  besarnya  pembiayaan  yang  akan disalurkan  di  periode  saat  ini.  Likuiditas  juga  tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan dikarenakan  BPRS  yang  memiliki  kelebihan likuiditasnya  tidak  hanya  fokus  pada  penyaluran pembiayaan,  akan  tetapi  juga  memanfaatkan kelebihan likuiditasnya dengan menempatkan dananya  dalam  bentuk  Sertifikat  Bank  Indonesia Syariah.  Efisiensi  operasional  berpengaruh  negatif terhadap  risiko  pembiayaan  BPRS  di  Indonesia. Temuan  ini  menunjukkan  bahwa  BPRS  yang  tidak efisien  dapat  meningkatkan  risiko  pembiayaan karena biaya operasionalnya tidak digunakan dengan efektif,  khususnya  pada  pengawasan  pembiayaan yang kurang optimal. Manajemen BPRS diharapkan dapat  meningkatkan  efisiensi  dalam  kegiatan
operasionalnya.  Pembiayaan  bagi  hasil  ditemukan berpengaruh  negatif  terhadap  risiko  pembiayaan dikarenakan  porsi  pembiayaan  margin  tetap  yang lebih  besar  serta  adanya  pandemi  COVID-19  yang berdampak pada meningkatnya risiko pembiayaan.

## 5.2.   Saran
Temuan ini dapat  menjadi  bahan evaluasi bagi BPRS.  Adapun,  BPRS  perlu  memenuhi  kecukupan modal  dan  menjaga  kegiatan  operasional  tetap efisien  agar  dapat  mengantisipasi  terjadinya  risiko risiko  pembiayaan.  BPRS  diharapkan  juga  dapat menyeleksi  nasabah  pembiayaan  dengan  ketat  agar dapat  menurunkan  risiko  pembiayaan  serta  mampu melakukaan  pengelolaan  yang  lebih  baik  atas pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan margin tetap. Dengan  begitu,  BPRS  dapat  meminimalisir  risiko pembiayaan  yang  melebihi  ketentuan  OJK  serta dapat  meningkatkan  pemahaman  tentang  risiko bisnis dan mitigasi risiko terkait dengan pembiayaan.  Temuan  penelitian  ini  juga  akan berguna bagi regulator untuk  menentukan  kebijakan mengenai karakteristik BPRS karena risiko pembiayaan dapat mengganggu  kelangsungan usaha BPRS.  Hasil  penelitian  sangat  dipengaruhi  oleh karakteristik  BPRS  dan  periode  penelitian.  Temuan penelitian  akan  berbeda  jika  penelitian  yang  serupa dilakukan  pada  lembaga  keuangan  lainnya  sehingga saran untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan  pada  lembaga  keuangan  lain  yang memiliki perbedaan karakteristik dengan BPRS serta periode penelitian yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Aguinis  H.,  Gottfredson  R.  K.  dan  Joo  H.,  2013,
Best-Practice  Recommendations  for  Defining,
Identifying, and Handling Outliers. Organizational  Research  Methods, 16(2),  pp. 270–301.
Alifedrin G.  R. dan Firmansyah E.  A., 2023, Risiko Likuiditas dan Profitabilitas Perbankan Syarih Peran FDR, LAD, LTA, NPF, dan CAR (G. R. Alifedrin),  1st  ed.  Publikasi  Media  Discovery Berkelanjutan [Online] Available at: https://books.google.co.id/books?id=0VXQEA AAQBAJ&pg=PA61&dq=ap
akah+profitabilitas+menurunkan+risiko+pembi ayaan&hl=en&newbks=1&ne wbks_redir=0&sa=X&ved=2ahUKEwj1rbvbo9 aAAxUhcmwGHYUYBww Q6AF6BAgLEAI#v=onepage&q=apakah profitabilitas menurunkan risiko pembiaya Almazari A. A., 2014, Impact of Internal Factors on Bank Profitability: Comparative Study between Saudi  Arabia  and  Jordan .  Journal  of  Applied Finance & Banking, 4(1), pp. 125–140. Amelia  E.  A.,  2019, Pengaruh  Capital  Adequacy Ratio  (CAR),  Inflasi  dan  Financing  to  Deposit Ratio (FDR) terhadap non Performing Financing  (NPF)  pada  Bank  Umum  Syariah
Periode  2015-2017 .  Jurnal  Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains, 8(1), pp. 11–18. Amrizal  dan  Salim  A.,  2022, Performance  Analysis and  Strategy  of  Islamic  Rural  Banks  Facing The  Crisis  Impact  of  The  Covid-19  Pandemic . Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), pp. 3412– 3422.
Andiman  A.  dan  Widardjono  A.,  2021, Analisis Pembiayaan  Mudharabah  Bank  Pembiayaan Rakyat  Syariah  Terhadap  Nonperforming Financing  di  Indonesia  Tahun  2015-2020 .
Jurnal  BAABU  AL-ILMI:  Ekonomi  Dan Perbankan Syariah, 6(1), pp. 26-37.
Andrianto  dan  Firmansyah  A.,  2019, Manajemen Bank  Syariah .  CV  Penerbit  Qiara  Media, Pasuruan.
Argawati  U.,  2022, DPR  Sampaikan  Perbedaan Kewenangan  BPRS  dengan  Bank  Umum .
Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia . [Online] Available at: https://www.mkri.id/index.php?page=web.Beri ta&id=18304
Ascarya, 2010, The Lack of Profit-and -loss Sharing Financing  in  Indonesia’s .  Riebs,  1(1),  pp.  70– 98.
Atuahene S. A., Yusheng K., Benturn-Micah G. dan Aboagye  A.  K.,  2021, Impact  of  Capital Adequacy on Banks’ Performance:
Considering the Basel International Regulatory Framework  for  Banks .  Etikonomi,  20(1),  pp. 45–54.
Azmy  A.,  2018, Analisis  Pengaruh  Rasio  Kinerja Keuangan terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  di  Indonesia . Jurnal Akuntansi, 22(1), pp. 119– 137.
Basuki A. T. dan Prawoto N., 2015, Analisis Regresi dalam  Penelitian  Ekonomi  dan  Bisnis .  PT Rajagrafindo Persada, Depok.
BI,  2004, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  6/  9 /PBI/2004  tentang  Tindak  Lanjut  Pengawasan dan Penetapan Status Bank . BI, 2008, Peraturan BI No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah .
BI,  2018, Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 23/17/PBI/2021  tentang  Rasio  Intermediasi
Makroprudensial  dan  Penyangga  Likuiditas Makroprudensial Bagi Bank Umum
Konvensional,  Bank  Umumsyariah,  dan  Unit Usaha Syariah . Brooke  G.  T.  F.,  2010, Uncertainty,  Profit  and Entrepreneurial Action: Frank  Knight’s Contribution  Reconsidered .  Journal  of  the History of Economic Thought, 32(2),  pp. 221– 235.
Buchori A., Himawan B., Setijawan E. dan Rohmah N.,  2004, Kajian  Kinerja  Industri  BPRS  di Indonesia .  Buletin  Ekonomi  Moneter  Dan Perbankan, 5(4), pp. 64–123.
Dangnga  M.  T.  dan  Haeruddin  M.  I.  M.,  2018,
Kinerja  Keuangan  Perbankan:  Upaya  Untuk
Menciptakan  Sistem  Perbankan  yang  Sehat . Pustaka Taman Ilmu, Makassar.
Effendi  J.,  Thiarany  U.  dan  Nursyamsiah  T.,  2017,
Non-Performing  FinancingG  (NPF)  at  Sharia Banking .  Walisongo:  Jurnal  Penelitian  Sosial Keagamaan, 25(1), pp. 109–138.
Ernawati,  2016, Risk  of  Profit  Loss  Sharing Financing: The Case of Indonesia . Al-Iqtishad: Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Syariah,  8(11),  pp.  101– 116.
Estiawan A. B. dan Asrori, 2014, The Determinants of Non-Performing Financing (NPF) in Islamic Commercial  Banks  in  Indonesia .  Accounting Analysis Journal, 3(4), pp. 457–465. Fatoni  A.  dan  Utami,  K.  D.  S.,  2019, Pengaruh
Kinerja Keuangan Dan Kondisi Makroekonomi Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bpr Syariah  di  Indonesia .  Equilibrium:  Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), pp. 203-223. Ganii  M.,  2014, Bank  Specific  Determinants  of Credit  Risk  -  An  Empirical  Study  on  the Banking  Sector  of  Bosnia  and  Herzegovina . International  Journal  of  Economic  Practices and Theories (IJEPT), 4(4), pp. 428-436.
Hamid  R.  S.,  Bachri  S.,  Salju  dan  Ikbal  M.,  2020, Panduan Praktis Ekonometrika: Konsep Dasar dan  Penerapan  Menggunakan  EViews  10 .  CV AA Rizky, Serang.
Hasanah  L.  dan  Putra  S.  G.,  2022, Non  Performing Financing  Dimasa  Pandemi  Covid-19  dan Strategi  Menghadapinya .  Jurnal  Perbankan Syariah, 1(100), pp. 27–40.
Huan K. S., Ramasamy  S., Yen Y. Y. dan Pillay S. D.,  2020, Determinants  of  Credit  Risk  in Conventional  Banks:  an  Empirical  Study  in Malaysia .  European  Journal  of  Molecular  & Clinical Medicine, 07(08), pp. 664–687. Imronudin  dan  Hussain  J.  G.,  2016, International Journal  of  Economics  and  Financial  Issues Why Do Bank Finance Clients Prefer Mark-up to  Profit  Loss  Sharing  Principles?  Evidence from  Islamic  Rural  Banks  and  Small  to Medium Enterprises in Indonesia . International Journal  of  Economics  and  Financial  Issues, 6(4), pp. 1407–1412.
Kartikasary  M.,  Marsintauli  F.,  Serlawati  E.  dan Laurens  S.,  2020, Factors  affecting  the  non- performing  loans  in  Indonesia .  Accounting, 6(2), pp. 97–106.
Kepramareni  P.,  Apriada  K.  dan  Putra  I.  N.  F.  A., 2022, The  Effect  of  Credit  Risk,  Capital
Adequacy Ratio, Liquidity, Operational Efficiency,  and  Solvency  on  The  Financial Performance of BPR In The City of Denpasar . Jurnal  Ekonomi  &  Bisnis  JAGADITHA,  9(1), pp. 7–14.
Khatimah  H.,  Isnaeni  N.  dan  Wijaya  R.,  2020, Pengaruh  BOPO  (Biaya  Operasional  Per Pendapatan  Operasional),  DPK  (Dana  Pihak Ketiga)  Dan  CAR  (Capital  Adequacy  Ratio)
Terhadap  NPF  (Non  Performing  Financing) Pada PT . Bank Syariah Mandiri di Indonesia . Journal  Najaha  Iqtishod,  Journal  of  islamic Economic and Finance, 1(1), pp. 20–32.
Kinanti  S.  A.,  2017, Pengaruh  BOPO,  LDR,  dan ROA  Terhadap  NPL  pada  Bank  Persero  Yang Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  (BEI) Periode  2006-  2012 .  Jurnal  Ilmu  Manajemen, 5(1), pp. 1–9. Kishor  B.,  1980, Corporate  Internal  Finance:  A Study  of  Overall  Trends  and  Retentions . Vikalpa:  The  Journal  for  Decision  Makers, 5(3), pp. 185–208.
Konishi  M.  dan  Yasuda  Y.,  2004, Factors  affecting bank risk taking: Evidence from Japan . Journal of Banking and Finance, 28(1), pp. 215–232.
Kuswahariani  W.,  Siregar  H.  dan  Syarifuddin,  F., 2020, Analisis  Non  Performing  Financing (Npf)  Secara  Umum  Dan  Segmen  Mikro  Pada Tiga  Bank  Syariah  Nasional  Di  Indonesia . Jurnal  Aplikasi  Bisnis  Dan  Manajemen,  6(1), pp. 26–36.
Louhichi  A.  dan  Boujelbene  Y.,  2016, Credit  risk, managerial  behaviour  and  macroeconomic equilibrium  within  dual  banking  systems: Interest-free vs. interest-based banking industries .  Research  in  International  Business and Finance, 38, pp. 104–121.
M.,  Pepur  S.  dan  Poposki  K.,  2013, Determinants  of  non-  performing  loans  - evidence from Southeastern European banking systems .  Banks  and  Bank  Systems,  8(1),  pp. 45–53.
Misman  F.  N.  dan  Bhatti  M.  I.,  2020, The Determinants of Credit Risk: An Evidence from ASEAN  and  GCC  Islamic  Banks .  Journal  of Risk  and  Financial  Management,  13(5),  pp.  1- 22.
Misra  I.,  Ragil.  M.,  Fachreza  M.  I.  dan  Syarifudin, 2021, Manajemen Perbankan Syariah (Konsep dan  Praktik  Perbankan  Syariah  di  Indonesia) . K-Media, Yogyakarta.
Muhammad  R.,  Suluki  A.  dan  Nugraheni  P.,  2020, Internal factors and non- performing financing in  Indonesian  Islamic  rural  banks .  Cogent Business and Management, 7, pp. 1-12.
Mutamimah  dan  Chasanah  S.  N.  Z.,  2012, Non Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia  Non  Performing  Financing  Bank Umum Syariah Di Indonesia . Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 19(1), pp. 49–64.
Nugrohowati  R.  N.  I.  dan  Bimo  S.,  2019, Analisis pengaruh  faktor  internal  bank  dan  eksternal terhadap  Non-Performing  Financing  (NPF) pada  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  di Indonesia . Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam,
5(1), pp. 42–49.
OJK,  2008, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah .
OJK,  2015, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  5  /POJK.03/2015  tentang  Kewajiban Penyediaan  Modal  Minimum  dan  Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat . OJK,  2016, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  3  /POJK.03/2016 tentang  Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .
OJK,  2017, Surat  Edaran  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  1  /SEOJK.03/2017  tentang Kewajiban Penyediaan  Modal  Minimum  dan  Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
OJK,  2018a, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  33/POJK.03/2018  tentang Kualitas Aset  Produktif  dan  Pembentukan  Penyisihan Penghapusan  Aset  Produktif  Bank  Perkreditan Rakyat.
OJK,  2018b, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  23/POJK.03/2018  tentang  Penerapan Manajemen  Risiko  Bagi  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah . OJK, 2019a, Surat Edaran Otoritas Jasa  Keuangan
Nomor  28  /SEOJK.03/2019  tentang  Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah .
OJK,  2019b, Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Nomor  29  /POJK.03/2019  tentang  Kualitas Aktiva  Produktif  dan  Pembentukan  Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah . OJK,  2020, Laporan  Perkembangan  Keuangan Syariah Indonesia . OJK.  (2022). Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  3  /POJK.03/2022 tentang  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank Perkreditan  Rakyat  Dan  Bank  Pembiayaan Rakyat Syariah.
Perdani  P.,  Maskudi  dan  Sari  R.  Li.,  2019, Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non Performing  Financing  (Npf)  Pada  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS)  Di Indonesia  Tahun  2013-2018 .  Jurnal  Ekonomi dan Bisnis, 14(1), pp. 36-40.
Priyadi  U.,  Utami  K.  D.  S.,  Muhammad  R.  dan Nugraheni P., 2021, eterminants of credit risk of  Indonesian   har  ah  rura    anks .  ISRA International Journal of Islamic Finance, 13(3), pp. 284-301.
Purwaningtyas  H.  dan  Hartono  U.,  2020, Pengaruh GDP, Inflasi, Kurs, CAE, FDR, Financing dan Bank Size terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2014-2017 . Ilmu Manajemen, 8(21), pp. 352–367.
Putri  S.  dan  Kusumaningtias  R.,  2020, Faktor- Faktor yang Memengaruhi Pembiayaan
Bermasalah  pada  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia .  Jurnal  Akuntansi  AKUNESA,  8(2), pp. 1-10.
Rahmah  A.  Z.  dan  Armina  S.  H.,  2020, Macro  and micro  determinants  of  the  non-performing
finance:  The  case  of  Indonesian  Islamic  bank . Jurnal  Ekonomi  &  Keuangan  Islam,  6(1),  pp. 34–41.
Retnowati,  A.  dan  Jayanto  P.  Y.,  2020, Factors Affecting Non-Performing Financing at Islamic Commercial  Banks  in  Indonesia .  Accounting Analysis Journal, 9(1), pp. 38–45.
Risfandy  T.,  2018, Equity  Financing  and  Islamic Banks’ Profita i ity: Evidence from the Biggest Muslim  Country .  Jurnal  Keuangan  Dan Perbankan, 22(3), pp. 496–505.
Safitri  M.,  Ismawanto  T.  dan  Kusno  H.  S.,  2020,
Pengaruh  FDR  Dan  BOPO  Terhadap  NPF Pada  Bank  Syariah  Anak  Perusahaan  BUMN . Jurnal  Bisnis  Dan  Kewirausahaan,  16(3),  pp. 201–207.
Sasmitha  R.  N.,  2019, Analisis  Permasalahan Pengembangan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syariah  (BPRS)  di  Jawa  Timur ,  Tesis,
Universitas Airlangga.
Shkodra J. dan Ismajli H., 2017, Determinants of the Credit Risk in Developing Countries: A Case of Kosovo  Banking  Sector .  Banks  and  Bank Systems, 12(4), pp. 90–97.
Siswanto  E.,  2021, Manajemen  Keuangan  Dasar,
Edisi I. Universitas Negeri Malang, Malang. Sudarsono  H.  and  Supriani  I.,  2018, Analisis Pengaruh Variabel Mikro dan Makro terhadap NPF Perbankan Syariah di Indonesia . Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), pp. 1-18.
Sugiyono  D.,  2013, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan . Alfabeta, Bandung. Suhaimi dan Asnaini, 2018, Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah . AL-INTAJ, 4(2),
pp. 176–191.
Suprayitno  E.  dan  Hardiani  R.  M.,  2021, A  spatial analysis of non-performance financing determinants  in  Islamic  banks  in  Indonesia . Jurnal  Ekonomi  &  Keuangan  Islam,  7(2),  pp. 189–205.
Sutrisno S. dan Widarjono A., 2022, Is Profit–Loss- haring  Financing  Matter  for  Is amic  Bank’s Profitability?  The  Indonesian  Case .  Risks, 10(11), pp. 1–12.
Umami  D.  R.  dan  Rani  L.  N.,  2021, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Performing
Financing  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah Periode  2015-2019 .  Jurnal  Ekonomi  Syariah Teori dan Terapan, 8(4).
Wasiaturrahma, Sukmana R., Ajija S. R., Salama S. C.  U.  dan  Hudaifah,  A.,  2020, Financial performance  of  rural  banks  in  Indonesia:  A two-stage DEA approach . Heliyon, 6(7), pp. 1- 9.
Widarjono  A.  dan  Rudatin  A.  (2021). Financing diversification  and  Indonesian  Is amic   ank’s non-performing  financing .  Jurnal  Ekonomi  & Keuangan Islam, 7(1), pp. 45–58.
Widarjono  A.,  Wijayanti  D.  dan  Suharto  S.,  2022,
Funding  liquidity  risk  and  asset  risk  of Indonesian  Islamic  rural  banks .  Cogent Economics and Finance, 10(1), pp. 1-14.