## KANZ PHILOSOPHIA
Volume 8 Number 2, December 2022

## METODE DIALEKTIKA HEGEL DAN ANALISISNYA ATAS PARADIGMA HUKUM
Muhammad Zulfikar Nur Falah Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur’an dan Sains Al -Ishlah, Lamongan Email: zulfikarnur2002@gmail.com
Ari Bachtiar Firmansyah Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur’an dan Sains Al -Ishlah, Lamongan Email: aribachtiarf.2002@gmail.com
Luqman Hakim Sekolah Tinggi Ilmu Al- Qur’an dan Sains Al -Ishlah, Lamongan Email: luqman@stiqsi.ac.id

## ABSTRACT
This  article  talks  about  the  analysis  of  Hegel's  dialectical  method  on  the  law  paradigm, which, as is well known, the problem with the development of legal science, has recently only been viewed from a certain point of view, so that it is not as detailed as possible to provide an open solution. On the factor of the law paradigm that has been used, the author  then makes  a  special  research  object  to  be  investigated  using  descriptive  analysis  methods obtained through library research, with relevant and reliable sources such as books, journals, theses, theses, dissertations, and so on. Before obtaining an understanding of the implications of this research, the author first describes the biography of Hegel, and his dialectical method. Implicitly, this is so reflective, because it is able to reveal and produce the truth behind the nature of knowledge contained in the field of philosophy or the historical reality of the law paradigm. The dialectical series consists of the postmodernism law paradigm, which is the "antithesis" of the modern law paradigm as "synthesis". This, in essence, is the result of a combination of the ancient Greek law paradigm as a "thesis" statement and a summary of an abstract universal concept as the starting point for the emergence of the law paradigm that was put forward in the medieval period. More precisely, the law paradigm in ancient Greece was a statement of "thesis", while in the Middle Ages, the law paradigm used was as a statement "antithesis" of the ancient Greek law paradigm.
Keywords: Dialectical Method, Hegel, Law Paradigm.

## ABSTRAK
Artikel ini berbicara tentang analisis metode dialektika Hegel atas paradigma hukum, yang  sebagaimana  telah  diketahui,  problematika  pengembangan  ilmu  hukum,  akhir- akhir  ini  hanya  dilihat  dari  sudut  pandang  tertentu  saja,  sehingga  tidak  sedetail mungkin  memberi  hasil  penyelesaian  secara  terbuka.  Atas  faktor  paradigma  hukum yang telah digunakan tersebut, penulis kemudian menjadikan objek penelitian khusus untuk ditelisik dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang diperoleh melalui library research , dengan sumber yang relevan dan reliabel seperti buku, jurnal, skripsi, tesis,  disertasi,  dan  sebagainya.  Sebelum  memperoleh  pemahaman  implikatif  dalam penelitian ini, penulis memaparkan dahulu biografi Hegel, dan metode dialektikanya. Secara  implisit,  ini  begitu  reflektif,  karena  mampu  mengungkap  dan  menghasilkan kebenaran dibalik hakikat pengetahuan yang terkandung di dalam bidang kefilsafatan atau  realitas  sejarah  tentang  paradigma  hukum.  Rangkaian  dialektis  itu,  terdiri  dari paradigma  hukum  post- modernisme,  yang  merupakan  “antitesis”  atas  paradigma hukum modern sebagai “sintesa”. Hal ini, pada hakikatnya adalah hasil dari perpaduan ant ara  paradigma  hukum  Yunani  kuno  sebagai  pernyataan  “tesis”  dan  rangkuman terhadap  sebuah  konsep  universal  yang  abstrak  sebagai  titik  tolak  munculnya paradigma hukum  yang  dikemukakan pada masa abad pertengahan. Lebih  tepatnya, paradigma hukum di masa Yunani kuno, sebagai pernyataan “tesis”, sedangkan di masa abad  pertengahan,  paradigma  hukum  yang  digunakan  yakni  sebagai  pernyataan “antitesis” dari paradigma hukum Yunani kuno .
Kata-kata Kunci: Metode Dialektika, Hegel, Paradigma Hukum.

## Pendahuluan
Masalah  serius  yang  harus  dilakukan  bangsa  ketika  bersikukuh dengan peningkatan dalam membentuk kepastian hukum dan keadilan terhadap masyarakat, terakhir ini disebut-sebut sebagai pengembangan ilmu  hukum.  Hubungan  antara  pengembangan  ilmu  hukum  dan perubahan sosial adalah salah satu problem mendasar dalam menyusun pengembangan  hukum  dalam  takaran  filsafat  ilmu  secara  umum  dan filsafat  hukum  pada  khususnya.  Sementara,  banyaknya  gagasan  dan konsep pengembangan ilmu hukum yang ditawarkan para pakar untuk mengantisipasi persoalan hukum ini, pada kenyataannya belum sedetail mungkin  memberikan  hasil  optimal  ke  arah  penyelesaian  yang komprehensif  bahkan  terbuka.  Pada  umumnya,  hal  ini  dikarenakan eksistensi  hukum  yang  hanya  dilihat  dari  sudut  pandang  parsialnya masing-masing, bukan dilihat secara sistematis dengan paradigma yang lebih  menyeluruh  jangkauannya.  Sehingga,  ini  menunjukkan  bahwa krisis  hukum  yang  melanda  ke  seluruh  bangsa,  terutama  kepada Indonesia, semakin tidak luput akan eksistensinya (Zein 2021, 2).
Menegakkan  hukum  yang  adil,  dalam  perspektif  hakim,  termasuk
bagian  integratif  bagi  setiap  organ  penegak  hukum,  baik  secara personality maupun  kelembagaan.  Karena  itu,  secara  kelembagaan integritas  penegak  hukum  tidak  hanya  dihargai  sebatas  semiotika pernyataan yang terangkum dalam berbagai buku peraturan konstitusi negara.  Realitas  demikian  kemudian  menyeruak  dewasa  ini,  dengan menampilkan rendahnya integritas dari para penegak hukum, terutama pada rentetan lembaga peradilan, mulai dari tingkat rendah, menengah, sampai tingkat yang tertinggi — Mahkamah Agung sebagai puncak dari sistem  peradilan  di  Indonesia,  disebabkan  karena  kurangnya penghargaan,  kecintaan  ataupun  penghormatan  terhadap  pekerjaan yang diembannya sebagai seorang penegak hukum abdi nasionalisme, demi  untuk  melakukan  pelayanan  hukum  kepada  setiap  warga  secara benar, adil, dan menyeluruh (Muntaha 2018, 103).
Untuk itu, supaya dilihat secara spesifik, pada kenyataannya hal ini tidak  dapat  disangkal  lagi,  sebab  sudah  menjadi  pendapat  umum khalayak  penyimpangan  pada  proses  peradilan  dengan  berbagai  jenis dan  modusnya  dilakukan  oleh  pengadilan  yang  dinamakan  hakim  di lembaga  peradilan  dari  hierarki  parlemen.  Keadaan  seperti  ini mengindikasikan  pula  bahwa  bangunan  integritas  penegakan  hukum yang ditata oleh lembaga peradilan belum begitu baik, benar, dan mapan. Tentu  saja,  disebabkan  oleh  adanya  proses hegemoni oleh  setiap lembaga kekuasaan, tak terkecuali lembaga yudikatif Mahkamah Agung. Integritas dalam kaitannya dengan peradilan, bersentuhan dengan hak dan kedaulatan rakyat akan hukum sebagaimana keadilan yang dalam kenyataannya  hanya  dihargai  sebatas  pada  peraturan  pasal-pasal bermakna dengan berambisi pada penegakan kekuasaan yang memiliki motif imbalan harta, tahta dalam arti luas (Muntaha 2018, 103)
Sebagaimana yang dikatakan di awal paragraf, keadaan di atas, faktor eksplisitnya  sudah  berafiliasi  atas  persoalan  paradigma  hukum  yang telah digunakan, yakni bersifat legalistik. Maka, eksistensial paradigma hukum  yang  sebagaimana  sudah  mendarah  daging  hingga  sekarang, tidak  bisa  dielakkan  bilamana  hasil  revitalisasi  makna  yang  beragam, ditentukan  melalui  refleksi  paradigma  hukum  di  era  sebelumnya. Sehingga, kali ini penulis akan menjadikannya sebagai obyek penelitian untuk  menilik  secara  komprehensif  atas  paradigma  hukum  dengan menggunakan  analisis  metode  dialektika  Hegel.  Mengingat keberagaman  pendekatan  di  dalam  filsafat,  penulis  kemudian  lebih mementingkan  lagi  dengan  memfokuskan  pada  pemilihan  metode
dialektika Hegel.
Pada  penelitian  sebelumnya,  hanya  menilik  tentang  kaitannya pokok-pokok pemikiran paradigma terhadap sejarah teori hukum, yang dibagi  analisisnya  dengan  paradigma  Aristotelian,  Cartesian,  dan Gallilean (Haryono 2018, 1 — 21).
Mengingatperkembangan  penelitian  hukum,  hal  ini  menjadi  upaya khusus  untuk  dijadikan  sebuah  penelitian  reflektif  tentang  paradigma dalam  penelitian  hukum  ( Legal  Research  Paradigm )  (Sulaiman  2018, 255 — 272). Bahkan, terdapat penelitian yang menilik paradigma hukum Islam teoantroposentris dengan telaah paradigmatik  pemikiran Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed (Rohmanu 2019, 45 — 65). Maka dari itu, penelitian ini tentu saja berbeda dan bertujuan untuk menggali  secara  komprehensif  tentang  pola  paradigma  hukum berdasarkan analisis metode dialektika Hegel. Kendati demikian, dapat menghasilkan  sebuah  tinjauan  reflektif  terhadap  khazanah intelektualitas agar lebih kritis sekaligus bersikap transformatif dalam menampilkan  dan  mengimplementasikan  kebenaran  dibalik  hakikat ilmu pengetahuan yang terkandung di dalam bidang kefilsafatan.
Penelitian  ini  menggunakan  metode library  research .  Semua informasi  yang  diperoleh,  kemudian  dikumpulkan  dari  hasil  studinya melalui  kepustakaan.  Dengan  metode  kepustakaan,  penulis  membaca secara kritis terhadap sumber data yang menjadi bahan rujukan dalam penelitian,  yang  berguna  untuk  meneliti  dengan  seksama  sekaligus diinterpretasikannya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik deskriptif  analisis,  yang  diambil  berdasarkan  sumber  literatur  yang relevan dan reliabel terkait metode dialektika Hegel dari sumber buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Terlebih dari itu, sudah semestinya sumber tentang sejarah filsafat paradigma hukum dijadikan sebagai  data  primer  dalam  penelitian  ini.  Untuk  itu,  sebelum  menilik perihal  analisisnya  atas  paradigma  hukum,  penulis  memaparkan terlebih dahulu biografi Hegel dan metode dialektikanya.

## Biografi dan Metode Dialektika Hegel
Filsuf besar Hegel, bernama lengkap Georg Wilhelm Friedrich Hegel dilahirkan  di  Stuttgart  pada  tanggal  27  Agustus  1770  dan  meninggal pada  tanggal  14  November  1831  di  kala  usianya  61  tahun.  Keluarga Hegel adalah sebuah keluarga kelas menengah yang mapan di Stuttgart. Ayahnya, seorang pegawai negeri dalam administrasi pemerintahan di Wurttemberg. Hegel adalah seorang anak yang sakit-sakitan dan hampir
meninggal  dunia  karena  cacar,  sebelum  mencapai  usia  6  tahun. Hubungan  dengan  kakak  perempuannya,  Cristiane,  sangat  erat  dan akrab di sepanjang hidupnya (Putranta 2017, 70 — 71). Hegel  menempuh  pendidikan  di  Gymnasium  Stuttgart  dan melanjutkan kuliah di Universitas Tubingen. Hegel banyak dipengaruhi oleh  beberapa  pemikiran  seorang  filsuf  seperti  Aristoteles,  Descrates, Kant, dan sebagainya. Pada tahun 1801 — 1807, Hegel pergi ke kota Jena dan mulai mengajar filsafat di Universitas Jena, yang hanya dibayar oleh para mahasiswanya sendiri. Ketika kota Jena diduduki oleh Napoleon, Hegel  melarikan  diri  ke  Nuremberg  dan  bekerja  sebagai  editor Gymnasium,  editor  pada  surat  kabar  di  Hamburg  (1806 — 1816)  dan menjadi profesor filsafat di Heidelberg dan Universitas Berlin (Thohir dkk. 2019, 78 — 79).
Pada tahun 1801, Hegel menerima jabatan sebagai dekan di Fakultas Universitas  Jena,  dan  karya  besar  pertamanya  adalah  “ The Phenomenology  of  Mind ”,  yang  selesai dikerjakan  di  tengah  malam sebelum  pecah  pertempuran  Jena  pada  tahun  1807.  Pertempuran  ini membuat universitas tutup, dan Hegel menghidupi dirinya dan istrinya, yang dinikahinya pada tahun 1811, dengan menjadi rektor di  Sekolah Menengah Nuremberg, yang terus dijabatnya hingga tahun 1816. Di sana ia menulis karya berpengaruhnya “ Science of Logic ”, yang membuatnya diundang  ke  beberapa  universitas.  Pada  tahun  1816,  ia  bergabung dengan  Fakultas  Heidelberg  dan  di  tahun  berikutnya  ia  menerbitkan karyanya “ Encyclopedia of the Philosophical Sciences ini Outline ”, sebuah karya yang menyajikan struktur besar filsafatnya dalam aspek tiga lipat, yakni  logika,  filsafat  alam,  dan  filsafat  pikiran.  Dua  tahun  kemudian, Hegel menduduki kursi filsafat di Universitas Berlin, tempat ia tinggal sampai ajal menjemputnya akibat kolera tahun 1831 pada usia 61 tahun. Di  Berlin,  Hegel  membuat  sejumlah  karya  tulis,  meski  sebagian  besar diterbitkan  setelah  kematiannya.  Karya-karyanya  selama  periode  ini termasuk  “ Philosophy  of  Right ”  dan sejumlah  kuliah  yang  diterbitkan secara  reflektif,  tentang  sejarah,  estetika,  filsafat  agama,  dan  sejarah filsafat (Morrison 2019, 225 — 226).
Karya  Hegel  mencakup  berbagai  bidang  termasuk  hukum,  politik, sejarah,  estetika,  dan  logika.  Metode  dialektisnya  memengaruhi pencapaian  atas  pemahamannya  tentang  pengetahuan.  Hegel  pertama kali memperkenalkan filsafat “konflik” dalam kaitan gagasan sejarah dan hal yang bersifat konkret. Hal ini penting dan dibutuhkan agar filsafat
136 Metode Dialektika Hegel dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum
keluar  dari  lingkaran philosophia  perennis ,  yakni  mencari  solusi terhadap  masalah-masalah  filsafat  yang  abadi.  Hegel  dikenal  sebagai filsuf  yang  menggunakan  “dialektika  konflik”  sebagai  metode berfilsafatnya. Dialektika Hegel adalah mempertentangkan (konflik) dua hal, yakni pernyataan tesis dan pernyataan antitesis. Dari pertentangan keduanya  ini  akan  menghasilkan  sintesis.  Selanjutnya,  sintesis berkembang  menjadi  tesis  yang  baru  dan  untuk  dipertentangkan  lagi dengan  antitesis  untuk  menghasilkan  sintesis  dan  seterusnya  hingga didapatkan  pernyataan  sintesis  yang  sudah  dianggap  menghampiri kebenaran (Tung 2013, 61 — 62). Dialektika dalam bahasa Inggris yaitu “ dialectic ” berasal dari bahasa Yunani  “ dialektos ”,  yang  memiliki  arti  pidato,  pembicaraan,  dan perdebatan.  Dialektika  merupakan  seni  ilmu  yang  berawal  dari  suatu penarikan  keanekaragaman  perbedaan  yang  sangat  ketat.  Di  samping itu,  dialektika  juga  disebut  sebagai  ilmu  pengetahuan  tentang  hukum yang  mengatur  perkembangan  alam,  masyarakat,  dan  pemikiran. Sementara itu, metode dialektis adalah interaksi dan investigasi dengan alam, masyarakat, dan pemikiran (Syaikhu 2022, 8 — 9). Berpikir dialektis berarti berpikir dalam kesatuan teori dan praksis. Kesatuan  antara  teori  dan  praksis  sering  disalahpahami  sebagai application atau dapat diterapkan bagi kehidupan sehari-hari. Masalah kesatuan teori dan praksis, muncul dari pertanyaan manakah yang lebih mulia, teori atau praksis? Seolah-olah keduanya terpisah dalam gradasi, padahal teori  dan  praksis  adalah  dua dimensi  dari  manusia  yang  satu dan  sama.  Secara  implisit,  pemikiran  dialektis  memiliki  jawaban preventif terhadap eksistensi teori yang mampu membuahkan praksis. Menurut  Hegel,  teori  harus  bertolak  pada  realitas,  termasuk kemampuan  seseorang  untuk  mengubah  realitas.  Teori  seperti  ini bersifat afirmatif, yakni menyatakan keluar dan menyapa dunia, masuk menjadi  realitas  dan  mengubahnya.  Kendati  demikian,  teori  dapat melahirkan praksis (Simon 2019, 145).
Perdebatan  antara  Hegel  dan  Karl  Marx,  menimbulkan  perbedaan dalam  menyoal  dialektika  yang  dibangun  Hegel  itu  sendiri  dengan dialektika  materialisme  Karl  Marx.  Perbedaan  ini  terletak  pada  alur proses.  Dialektika  Hegel  menyatakan  bahwa  sejarah  proses terbentuknya  ide,  atau  pemahaman  manusia,  secara  prosedural  dapat mendorong  perubahan  sosial  politik.  Sebaliknya,  dialektika materialisme  Marx  justru  menganggap  bahwa  proses  transformasi
ekonomi, adalah bentuk untuk mendorong cara pikir manusia sebagai institusi  yang  aktif  dalam  beradaptasi  atas  respon  kondisi  lingkungan sekitar (Yuana 2010, 245).
Pemikiran  kritis  Jerman  sampai  pada  upaya  mutakhirnya  tidak pernah  meninggalkan  bidang  filsafat.  Tidak  meneliti  filosofisnya  yang umum,  tetapi  semua  masalah  filsafat,  berasal  dari  filsafat  itu  sendiri. Konsekuensi ketergantungan pada Hegel, yakni ketiadaan kritik filsafat modern yang dilancarkan secara komprehensif terhadap sistem filsafat Hegel,  meski  setiap  filosof  mengakui  telah  melampaui  Hegel  (Purba 2020, 70).
Maka  singkatnya,  dialektika  Hegel  bukan  sekedar  metode  untuk menguraikan  filsafatnya,  lebih  tepatnya  dapat  dikatakan  bahwa kenyataan adalah sebuah “proses dialektis” yang disadari dalam filsafat Hegel.  Istilah  “dialektika”  didasarkan  pada  pengalaman  sehari -hari dalam  dialog.  Jika  dinyatakan  dalam  sebuah  pendapat,  hal  ini  akan ditentang  oleh  pendapat  lain.  Lalu,  karena  tak  puas  dengan  oposisi tersebut, memperdamaikan keduanya dengan beberapa pendapat yang lebih  detail,  menjadi  komponen  terpenting.  Kendati  demikian,  secara esensial  dapat  dirumuskan  melalui  tiga  tahap.  Tahap  pertama,  adalah sebuah tesis yang kemudian memunculkan tahap kedua atau antitesis. Akhirnya,  keduanya  diperdamaikan  dalam  lingkup  sintesis.  Dalam sintesis  tidak  hanya  terjadi  peniadaan  karena  munculnya  sintesis membuat  keduanya  tak  berlaku,  namun  juga  kedua  aspek  yang beroposisi  diangkat  ke  taraf  yang  lebih  tinggi,  sebab  keduanya  masih dipertahankan  dalam  sintesis  tersebut.  Kata  Jerman  yang  mencakup seluruh pengertian ini adalah aufgehoben (diangkat) (Hardiman 2004, 181).

## Definisi Hukum Analisisnya atas Paradigma Hukum
Seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  pendahuluan,  dari  dulu  hingga sekarang  tidak  pernah  ada  sebuah  kesamaan  pendapat  di  antara  para sarjana  tentang  definisi  dari  hukum.  Hal  ini  terjadi  karena  masing- masingnya  memberikan  definisi  dari  sudut  pandang  yang  berbeda. Bahkan  perbedaan  tersebut  berkembang  semakin  luas  dengan mempertanyakan, hukum itu sebagai ilmu atau bukan, bilamana sebagai ilmu,  apakah  mampu  disebut  ilmu  eksakta  atau  ilmu  humaniora,  dan sebagainya?  (Subiharta  2015,  387)  Mengenai  masalah  pengertian  ini, seorang Immanuel Kant pernah menulis bahwa Noch Suchen Die Juristen Eine Definition Zu Ihren Begriffe Von Recht , berarti bahwa para sarjana

## 138 Metode Dialektika Hegel dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum
hukum masih mencari-cari pengertian hukum. Apa yang dituliskan oleh Immanuel Kant sekitar 200 tahun silam tersebut ternyata masih berlaku hingga saat ini. Telah banyak di antara sarjana dan ahli hukum yang coba memberi pengertian hukum, namun tidak satu pun di antara pengertian hukum  yang  diberikan  bisa  mereduksi  kepuasan  atas  pernyataan  apa pengertian hukum (Subiharta 2015, 7).
Hukum secara leksikal, berasal dari kata law dalam bahasa Inggris, recht dalam  bahasa  Jerman, diritto dalam  bahasa  Italia, droit dalam bahasa  Perancis  yang  digunakan  untuk  pengertian  hukum  secara abstrak,  serta  hak,  karena  kedekatannya  dengan  etimologis  ide-ide dalam  sejarah.  Kata-kata  ini  mencerminkan  kekacauan  yang  dikaitkan Hobbes  dengan  kata  Latin  ius,  ketika  ia  memisahkan  ide  hak  dari  ide hukum,  dengan  menekankan  bahwa  hak  alamiah  semata-mata merupakan kemampuan seseorang, terlepas dari konsep hukum apa pun juga. Hak alamiah Hobbes bahkan tidak memiliki status apa yang disebut Hohfeld  “hak  istimewa”  (dan  oleh  para  pengikutnya  disebut “kebebasan”,  hak  yang  berkaitan  dengan  “nir - hak”,  yakni  tidak berhaknya  orang  lain  untuk  ikut  mencampuri  hak  seseorang – tanpa membebankan kewajiban tambahan pada orang lain (Shapiro 2006, 43).
Dalam bahasa Arab, berasal dari al-Hakam ( م َ كَح ْ لا ُ ) yang terambil dari akar kata hakama ( م َ ك َح َ ). Kata yang menggunakan huruf-huruf ha’ ( ءا َح ), kaf ( فا َ ك ), dan mim ( مْي ِم ) ini berkisar maknanya pada “menghalangi”. Seperti “hukum” yang berfungsi menghalangi terjadinya penganiayaan (Shihab 2007, 272).
Sementara itu, menurut black’s law dictionary , hukum didefinisikan sebagai  keseluruhan  peraturan  bertindak  atau  berperilaku  yang  pada dasarnya  ditentukan  oleh  kekuasaan  pengendali,  dan  mempunyai kekuatan sah yang bersifat mengikat, atau hukum adalah apa yang harus ditaati  dan  diikuti  oleh  warga  negara  dengan  akibat  sanksi  atau konsekuensi  sah.  Sedangkan  menurut webster’s ,  tingkah  laku  dalam suatu  komunitas  terorganisasi  sebagai  hal  yang  ditegakkan  oleh  yang berwenang (Nurhayati 2020, 1).
Ada  pun  Ridwan  Halim  dalam  bukunya  yang  berjudul “Pengantar Tata  Hukum  Indonesia”, mengatakan  bahwa  hukum  merupakan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam hidup manusia (Warjiyati 2018, 28).

## KANZ PHILOSOPHIA, Volume 8, Number 2, December 2022    139
Kemudian Lemaire mengatakan, hukum yang  banyak seginya serta meliputi  segala  lapangan  ini  menyebabkan  orang  tidak  mungkin membuat  suatu  definisi  tentang  maksud  hakikat  hukum  yang sebenarnya. Di samping itu, L. J. Van Apeldoorn pernah mengatakan tidak mungkin  memberikan  definisi  tentang  hukum,  yang  sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan. Selanjutnya L. J. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa  hukum  itu  banyak  seginya  yang  sedemikian  rupa  luasnya, sehingga  tidak  mungkin  orang  menyatukannya  dalam  suatu  rumus secara memuaskan (Ishaq 2018, 2).
Menurut  E.  Utrecht,  hukum  adalah himpunan  petunjuk  hidup  yang mengatur  tata  tertib  dalam  suatu  masyarakat  dan  seharusnya  ditaati oleh  anggota  masyarakat  yang  bersangkutan,  oleh  karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat tersebut (Subiharta 2015, 388).
Sekali  lagi,  hal  yang  perlu  diperhatikan  di  sini  bahwa  dalam mendefinisikan  sebuah  hukum  memang  sulit  untuk  diartikan  secara universal  dan  dapat  diakui  oleh  sebagian  besar  orang.  Sebuah  alasan yang mendasar dari sekian banyaknya perbedaan dalam mendefinisikan hukum salah satunya karena bahwa hukum itu ruang lingkupnya tidak terbatas,  dari  segi  dan  bentuknya,  sehingga  sulit  mencari  celah  dalam rangka  merangkai  kalimat  yang  sering  dikenal  berupa  definisi. Hakikatnya, definisi biasanya hanya bersifat singkat dan padat (Juanda 2017, 182).
Lebih tepatnya, secara umum hukum merupakan suatu sistem-sistem peraturan  yang  dijadikan  alat  untuk  mengatur  masyarakat  dan  untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan  oleh  badan-badan  resmi  yang  berwenang  dan  bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat dirasakan nyata bagi yang bersangkutan) (Warjiyati 2018, 29).
Terakhir,  hukum  dapat  dibilang  sebagai  hal  yang  dipastikan terwujud,  jika  selalu  terhubung  dalam  sebuah  keputusan.  Dalam mempertimbangkan  sebuah  keputusan-keputusan,  tak  lain  berisikan seperti  halnya  moral,  kondisi  sosial,  kemasyarakatan,  kultural,  dan sebagainya.  Semua  yang  terpapar,  menjadi  sebuah  elemen  yang menyusun  penilaian.  Lenturnya  suatu  hukum,  tentu  bergantung  pada elemen  penyusun  keputusannya.  Mengenai  oposisi  ini,  usaha  Kelsen

## 140 Metode Dialektika Hegel dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum
dalam  rangka  menyingkirkan  elemen-elemen  non-hukum  untuk memurnikan  kandas  sebatas  utopia  belaka.  Keinginan  Kelsen  dalam memurnikan  hukum  dari  unsur-unsur  pikiran  yang  filosofis-metafisis memang  bukan  sebatas  formalitas.  Di  sisi  lain,  ia  ingin  memusatkan perhatiannya  pada  teori  hukum  yang  abstrak  dengan  maksud  untuk memperoleh  ilmu  pengetahuan  hukum  yang  murni.  Menurut  Kalsen, hukum sama sekali tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi menentukan peraturan-peraturan tertentu yang meletakkan norma-norma  bagi  tindakan  yang  harus  dilakukan  orang  (Isharyanto 2016, 10).

## Peralihan  Paradigma  Hukum:  dari  Tradisi  Klasik  hingga
Postmodernisme
Secara harfiah, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani “ para ” berarti “di samping atau di sebelah”, sementara “ diegma atau dekynai ” berarti  “memperlihatkan”  yakni  model,  contoh,  arketip,  atau  ideal (Zaprulkhan 2015, 155). Berdasarkan makna tekstual ini, pembahasan mengenai  peralihan  paradigma  hukum,  sebenarnya  direpresentasikan dalam  lingkup  periodesasi  pertumbuhan  ilmu  pengetahuan,  yang masing-masingnya  pun  dapat  digunakan  untuk  membedakan  antara periode  historis  yang  berjalan  sejajar  dengan  perkembangan  ilmu tersebut.  Secara  umum,  artikel  ini  membagi  pembabakan  paradigma hukum ke dalam empat kurun masa, di antaranya:
1. Masa Yunani Kuno
Awal  mula  masa  ini,  paradigma  masyarakat  Yunani  terhadap eksistensi  hukum,  masih  terbilang  primitif.  Secara  implisit,  hukum dipandang  sebagai  keharusan  alamiah  ( nomos )  baik  semesta  alam maupun manusia. Tepatnya pada abad 4 M, Plato (427 — 347) yang menulis buku politea dan nomos , memberikan refleksi divergensitas hukum.  Buku politea ,  menampilkan  model  keadilan  negara,  yang sebagaimana  Plato  ungkapkan  gagasan  eksplisitnya  tentang kenyataan aslinya bahwa negara terdiri beraneka ragam kelompok, sementara  maksud  dari  keadilan,  adalah  jika  tiap-tiap  kelompok berbuat sesuai dengan tempat dan tugasnya. Sedangkan dalam buku nomos , Plato memberi penjelasan tentang petunjuk dibentuknya tata hukum. Menurutnya, peraturan-peraturan yang berlaku, telah ditulis dalam kitab perundingan. Filsuf lain seperti Aristoteles (348 — 322) yang  menulis  buku politica juga  memberikan  tawaran  paradigma
hukum  baru.  Menurutnya,  manusia  merupakan  “makhluk  polis” ( zoon  politicon ),  yang  secara  implisit  manusia  harus  mengikuti kegiatan politik dan taat pada hukum polis (Anshori 2018, 11 — 12). Masa  penting yang  kemudian  muncul dalam masa  Yunani  kuno ini, adalah Hellenisme, masa tatkala kebudayaan Yunani mengalami puncak  kejayaannya.  Pemikiran  filsafat  Hellenisme  adalah  filsafat Yunani  yang  pada  dasarnya  mencari  hakikat  sesuatu  atau  sebuah pemikiran  untuk  menggali  kebenaran  yang  terjadi  pada  masa The Great  Alexander (Aleksander  Agung)  dengan  menggabungkan peradaban Yunani dan peradaban Timur. Hellenisme dibagi menjadi dua  fase,  yaitu  fase  Hellenisme  itu  sendiri  dan  fase  Hellenisme Romawi.  Fase  Hellenisme,  diartikan  sebagai  fase  yang  ketika pemikiran  filsafat  hanya  dimiliki  oleh  orang-orang  Yunani. Sementara  fase  Hellenisme  Romawi,  diartikan  sebagai  fase  yang sudah  hadir  setelah  fase  Hellenisme,  meliputi  semua  pemikiran filsafat yang terawat pada masa kerajaan Romawi, ikut mengungkap peninggalan pikiran Yunani (Armawi 2021, 89).
Dua  aliran  yang  dibicarakan  di  masa  ini,  yaitu Epikurisme  dan Stoisisme .  Jika  Aristoteles  berpendapat  tentang  manusia  akan mencapai kebahagiaannya dalam polis, maka Epikuros memandang bahwa selalu ada pertentangan kepentingan antar individu. Kendati demikian,  menciptakan  undang-undang  (hukum  positif)  tentu diperlukan,  yang  secara  prosedural  mengandung  tujuan  untuk mengakomodasikan  semua  kepentingan individu. Sementara  aliran Stoisisme,  mereka  mencoba  meletakkan  prinsip-prinsip  yang rasional perihal kesederajatan manusia dalam hukum (Miharja 2021, 47).
Manusia dan masyarakat dapat bertahan dan berkembang karena ketaatannya  kepada  hukum  alam  tersebut.  Aturan  hukum  dalam keluarga,  negara  dan  masyarakat,  seluruhnya  ditinjau  secara universal.  Karena  ide  hukum  universal  ini,  bangsa  Romawi menciptakan  ide kosmopolis .  Semua  manusia  terikat  dengan  jiwa akan duniawinya, begitu pula semua masyarakat, baik bangsa Yunani, Romawi,  ataupun  barbar,  adalah  bagian  dari  alam  semesta  yang berada  di  bawah  satu  hukum.  Akan  tetapi,  hukum  alam  yang  satu, kemudian  menjadi  hukum  positif  negara.  Sehingga,  tercipta sedemikian  rupa  tentang  satu  hukum  bangsa-bangsa.  Dengan maksud, hukum privat yang bersifat universal dan dijalankan serta
diakui oleh semua bangsa, bukan hukum antar bangsa yang muncul pada zaman modern (Sutan 2010, 38).
Ringkasnya, pada masa Yunani kuno, rakyat hidup di dalam polis- polis yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Semula, penguasa polis  memerintah  dengan  kekuasaan,  namun  setelah  kedatangan kaum  sofisme,  polis-polis  tersebut  mulai  menerapkan  sistem demokrasi meski belum sempurna. Memang di zaman pra-sokrates, kepercayaan  manusia  kala  itu  masih  mengandalkan  kekuatan supranatural.  Akan  tetapi,  seiring  berjalannya  waktu,  sudah  mulai mengandalkan  rasio  walaupun  belum  banyak  mengubah  cara berpikir  masyarakat  Yunani  kuno  secara  menyeluruh,  yang dikodifikasi  dalam  menelaah  hukum-hukum  alam.  Friedman, berpendapat bahwa hukum alam ini memiliki  fungsi jamak. Fungsi pertama,  adalah sebagai  instrumen  utama dalam  transformasi  dari hukum sipil kuno pada zaman Romawi ke suatu sistem yang luas dan cosmopolitan.  Kedua,  digunakan  sebagai  senjata  oleh  kedua  belah pihak dalam pertikaian  antara  gereja  dan  para  kaisar Jerman  pada abad  pertengahan.  Ketiga,  sebagai  latar  belakang  pemikiran  untuk mendukung  berlakunya  hukum  internasional  dan  menuntut kebebasan individu terhadap absolutisme. Keempat, prinsip-prinsip hukum alam juga digunakan oleh para hakim Amerika (yang berhak untuk  menafsirkan  konstitusi)  guna  menentang  berbagai  usaha perundang-undangan negara untuk memodifikasi kebebasan mutlak individu dalam bidang ekonomi (Asikin 2020, 51).
Paradigma-paradigma  tentang  hukum  sudah  terbentuk  ketika perilaku manusia  (etika)  menjadi  perhatian dan  bagian  dari  kajian filsafat. Kemudian, berkembangnya negara polis menjadi tambahan argumen  terpenting,  karena  dalam  fase  ini  pemikiran-pemikiran spekulatif yang berkaitan dengan hukum dan sistem pemerintahan, muncul dalam teori dan praktiknya (El-Faisal dkk. 2018, 33).

## 2. Masa Abad Pertengahan
Abad pertengahan muncul setelah jatuhnya kekuasaan Romawi, yang  ditandai  dengan  kejayaan  agama  Kristen  di  Eropa  dan  mulai berkembangnya agama Islam. Sehingga, pemikiran yang berorientasi kepada  hukum  alam  di  zaman  Yunani  kuno  mengalami  sirkulasi perubahan  motivasi.  Dikatakan  terjadi  perubahan  orientasi  karena dasar  ketaatan  manusia  terhadap  hukum  positif  tidak  lagi  relevan dengan  nilai  yang  termaktub  di  dalam  hukum  alam,  tetapi  sesuai
dengan  kehendak  Ilahi.  Tokoh-tokoh  filsafat  hukum  pada  abad pertengahan,  seperti  Augustinus  dan  Thomas  Aquinas  dalam mengembangkan  pemikirannya,  sama  sekali  tak  terlepas  dari pengaruh  filsuf-filsuf  Yunani  kuno.  Augustinus  misalnya,  banyak mendapat pengaruh dari pemikiran Plato tentang hubungan antara ide-ide abadi dengan benda-benda duniawi (Damodiharjo dkk. 2006, 93).  Adapun  Thomas  Aquinas,  telah  meletakkan  perbedaan  secara tegas  antara  hukum-hukum  yang  berasal  dari  wahyu  Tuhan  ( Lex Aeterna ), hukum yang dijangkau akal budi manusia ( Lex Naturalis ), dan hukum positif ( Lex Positivis ) (Suadi 2018, 50). Abad  pertengahan  sendiri  membawa  reputasi  yang  tidak menguntungkan  perkembangan  filsafat.  Tak  lain,  karena  dominasi yang terlalu kuat dari para rohaniawan, sehingga segala sesuatu yang bertentangan  dengan  pendapat  mereka,  dipandang  sebagai  dosa yang  harus  dimusnahkan  bahkan  dibinasakan.  Dengan  kata  lain, terjadilah  pembungkaman  yang  sedemikian  hebat  terhadap kebebasan  berfikir,  yang  lebih  jauh  lagi  membawa  sejarah  filsafat Barat ke dalam era kegelapan sepanjang masa (Nurdin 2014, 25).
Filsafat kaum Skolastik merupakan pertemuan antara pemikiran Aristoteles  (yang  hidup  kembali  melalui  filsuf-filsuf  Islam  dan Yahudi)  dan  iman  Kristiani.  Pertemuan  ini  menghasilkan  banyak filsuf penting. Sebagian besar, mereka berasal dari kedua Orde Baru yang  lahir  dalam  abad  pertengahan,  yakni  para  Dominikan  dan Fransiskan. Filsafat mereka disebut Skolastik, karena dalam periode ini  filsafat  diajarkan  dalam  sekolah-sekolah  dan  universitas- universitas  menurut  suatu  kurikulum  yang  absolut  dan  bersifat internasional (Nurdin 2014).
Maka  singkatnya,  karena  bersifat  teosentrisme,  pada  abad pertengahan  ditandai  dengan  berkembangnya  aliran  hukum irasional (Tuhan), yang berarti gagasan pokok dalam filsafat hukum dengan  mendasarkan  eksistensi  hukum  pada  perintah-perintah ketuhanan sebagai satu-satunya norma yang harus diakui dan mutlak diterapkan.  Pandangan  ini  berangkat  dari  pengakuan  atas  hakikat manusia  yang  selalu  mendambakan  kebenaran  sebagai  nilai  dasar ( grundnorm )  dalam  menjalankan  kehidupannya,  sementara kebenaran-kebenaran yang dikemukakan oleh manusia itu terbatas, tidak universal, serta temporal. Maka dari itu, hukum harus tunduk pada  kebenaran  yang  mutlak,  dan  satu-satunya  jalan  menuju
kebenaran  yang  demikian,  adalah  melalui  jalan  ketuhanan  (Yanto 2022, 137).

## 3. Masa Modern
Salah  satu  tonggak  penting  peletak  zaman  modern  adalah Copernicus, yang ditandai dengan pemberontakannya dan kemudian dikenal  Revolusi  Copernicus  dalam  dunia  astronomi.  Nicolaus Copernicus  (1473 — 1543  M)  dengan  beraninya  menentang pandangan  geosentris  (berpusat  pada  bumi)  dan  memperkenalkan pandangan barunya – heliosentris (berpusat pada matahari). Meski Revolusi Copernicus ini bermula dari paradigma di bidang astronomi, dengan  ini  Copernicus  berhasil  menanamkan  benih  cara  berpikir yang lain daripada masa sebelumnya (Aburaera dkk. 2017, 85).
Masa modern ini juga disebut Renaissance, yang ditandai dengan terlepasnya  alam  pikiran  manusia  dari  ikatan-ikatan  keagamaan menandakan  lahirnya  era  baru.  Tentu  saja,  zaman  Renaissance membawa  dampak  perubahan  yang  tajam  dalam  segi  kehidupan manusia,  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat,  berdirinya negara-negara  baru,  ditemukannya  segala  macam  keilmuan  baru, dan  sebagainya.  Demikian  pula  terhadap  dunia  pemikiran  hukum, rasio manusia tidak lagi dilihat sebagai penjelmaan dari idea Tuhan, sehingga  rasio  manusia  sama  sekali  terlepas  dari  ketertiban ketuhanan.  Rasio  manusia  ini  dipandang  sebagai  satu-satunya sumber hukum, yang jelas dikumandangkan para penganut hukum alam  rasionalistis  dan  para  penganut  positivisme  hukum  (Suadi 2019, 72).
Menurut  Theo  Huijbers,  pengertian  hukum  tradisional  lebih bersifat  idiil,  kemudian  hukum  di  masa  modern  lebih  bersifat empiris.  Pada  Abad  Pertengahan,  semuanya  dikembalikan  kepada akhirat  dan  Tuhan,  hal  ini  berganti  pada  era  Renaissance,  yang sebagian besar orang-orangnya berpaling kepada hidup manusia di dunia. Zaman Aufklarung, muncul Rasionalisme dan Empirisme, yang hukum  dimaknai  sebagai  suatu  sistem  pikiran  yang  lengkap  dan bersifat rasional belaka (Tripa 2019, 84).
Lebih  tepatnya,  hukum  modern  yang  umum  dipakai dewasa  ini memiliki  sejarah  perkembangan  yang  begitu  panjang.  Hal  ini teralokasi  bebarengan  dengan  transformasi-transformasi  sosial, politik, ekonomi, dan kultural. Sehingga, dengan kelahirannya negara modern dan hukum modern, muncul tuntutan agar hukum tersebut
menjadi positif dan publik. Jika dapat dinyatakan hukum, maka harus dibuat  oleh  suatu  badan  khusus,  dirumuskan  tertulis,  dan diumumkan kepada publik. Akibatnya, bahwa yang tidak memenuhi persyaratan  pada  umumnya  tidak  bisa  dikatakan  sebagai  hukum (Krisnayuda 2017, 32 — 33).
4. Masa Postmodernisme
Dalam  pandangan  modern  yang  bersifat  objektif  dan  positif akhirnya  cenderung  menjadikan  manusia  juga  sebagai  objek,  dan masyarakat  pun  direkayasa  seperti  mesin.  Implikasinya,  manusia atau masyarakat cenderung tidak manusiawi. Hal ini juga berdomisili pada munculnya postmodernisme atas pengagungan terhadap ilmu positif-empiris  sebagai  standar  kebenaran  tinggi,  bahkan  telah berimplikasi pada hilangnya nilai-nilai moral dan agama. Nyatanya, persoalan  materialisme  dan  militarisme  juga  menyeruak  menjadi faktor yang menentukan akhirnya post-modernisme. Materi menjadi sesuatu  yang  diagungkan  dan  militarisme  menjadi  alternatif subjektivitas  yang  diterapkan  akibat  ketidakberdayaan  norma agama,  moral,  dan dominasi  kekuasaan  (Aburaera  dkk.  2017,  89 — 90).
Oleh karena itu, oleh para penganut paham penganut critical legal studies ,  hukum  di  sepanjang  abad  kedua  puluh  dianggap  sebagai suatu proses pembiaran terhadap  pembiaran terhadap ketidakadilan,  ketidaknyataan,  dan  ketidaktertiban.  Mereka beranggapan bahwa hukum telah ditaruh di suatu tempat yang tinggi, sementara  semua justitiabelen (pencari  keadilan)  tidak  dapat menjangkaunya.  Artinya,  para  pencari  tidak  pernah  merasakan lezatnya  rasa  keadilan  dalam  pengertian  sesungguhnya.  Secara implisit,  mereka  juga  dikonstruksi  dengan  penyuguhan  berbagai bentuk  keadilan  semu  dan  bagi  pecundang  keadilan  dibiarkan menikmati kelicikan berlindung dibalik prosedur hukum dan yuridis yang normatif. Tidak heran bilamana di sepanjang abad 20, banyak tokoh masyarakat kejam berkuasa dan masih dipercaya oleh rakyat (Fuady 2005, 5 — 6).
Tentu  saja  contoh  eksplisitnya,  dalam  kepribadian  Hitler  dari Jerman. Akan tetapi, di abad ini banyak Hitler lainnya yang berkuasa dengan  kelicikannya,  yang  dengan  demokrasi  semu  seakan-akan mendapat mandate dari masyarakatnya. Demikian pula di berbagai negara,  para  koruptor  lepas  dari  jeratan  hukum  karena  kala  itu

## 146 Metode Dialektika Hegel dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum
hukum telah mengusung kebenaran palsu yang normatif. Pemimpin beberapa negara besar dengan bebasnya menjajah atau menangkap pemimpin  dari  negara  lain,  dengan  dalih  pembasmian  terorisme, perang preemptive ,  dan  aneka  ragam  pemanis  bibir  lainnya. Kejahatan  besar,  kerah  putih,  kerah  biru,  ataupun  kerah  hitam, dengan  bebasnya  melaksanakan  operasi  yang  keji.  Semua  kejadian ini, pada dasarnya mendapat pembiaran oleh hukum dan merasuk ke dalam  kesadaran  masyarakat  sebagai  hukum  yang  benar  (Fuady 2005, 6).

## Interpretasi Hegel atas Paradigma Hukum
Tesis  sebagai  titik  tolak  metode  dialektika  Hegel,  terdiri  atas pengertian  atau  konsep-konsep  yang  dianggap  jelas  sekaligus fundamental.  Ilmu  pengetahuan  yang  pada  dasarnya  diawali  dengan mendeskripsikan fakta, secara implisit terma “konsep” yang menjelma dalam  definisi,  merupakan  bentuk  abstraksi  yang  mewakili  objek  dan sifat-sifat  terhadap  satu  fenomena  tertentu.  Post-modernisme,  sebuah masa  tatkala  menafsirkan  hukum,  nampak  sebagai  model  paradigma “antitesis” yang mengandung pernyataan kontradiksi terhadap konsep hukum  di  masa  sebelumnya.  Sedangkan,  kontradiksi  sendiri  adalah dasar  bagi  kehidupan,  yang  sebenarnya  bukan  berproses  dengan semaunya, melainkan berdasarkan pada proses dialektik.
Francis  Lyotard  bersama  Jacques  Derrida,  Michel  Foucault,  Gilles Deleuze,  dan  Felix  Guattari,  juga  Jean  Baudrillard  adalah  pemikir postmodernisme  radikal  (dekonstruksionis)  yang  berpendapat  bahwa ada perbedaan antara pemikiran era modern dengan postmodernisme. Baudrillard misalnya menyatakan, jika pada era klasik dan modern, para ilmuwan dengan filsuf masih berdebat dan berbicara tentang “realitas”, maka  pada  era  post-modernisme  justru  membicarakan  tentang “kematian  realitas”  ( hyperreality ).  Sementara  itu,  Francois  Lyotard mengemukakan  bahwa  telah  terjadi  pergeseran  dalam  ilmu pengetahuan  dan  budaya  dari  era  modern  ke  postmodernisme.  Ia menolak  metanarasi  modernis  tentang  sains  yang  menekankan “kesatuan spekulatif dari semua ilmu pengetahuan” (Lubis 2020, 15).
Metode  filsafat  dialektika  Hegel,  interpretasinya  dalam  paradigma hukum  modern,  yang  termaktub  sebagai  terma  pernyataan  “sintesis” dari  pertikaian  antara  paradigma  hukum  Yunani  kuno  sebagai pernyataan  “tesis”  dan  par adigma  hukum  abad  pertengahan  sebagai pernyataan  “antitesis”,  ini  menjadi  konsep  untuk  melangkah  dalam
merefleksikan hukum yang tidak semata-mata muncul secara otomatis. Sehingga,  hal  yang  dibungkus  dalam  bilik  era  modern,  implikasinya dengan  eksistensi  hukum,  terurai  di  dalam  fase  Renaissance, Rasionalisme,  dan  Aufklarung.  Bersandar  pada  sikap  empirisnya, tekanan  tidak lagi  pada  hukum secara  tatanan  yang  ideal,  tetapi  pada hukum yang dibentuk manusia sendiri – jaringan hukum dengan politik negara. Maka, tak salah bilamana pada akhir Abad VIII, cita-cita negara hukum mengkristal pada berdirinya negara Amerika Serikat (1776 M) dan  terjadinya  revolusi  Perancis  (1789  M)  dengan  semboyan liberte , egolite , fraternite , yang menuntut suatu tatanan hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat dan dibentuk oleh para sarjana Perancis atas perintah Napoleon. Tata hukum baru tersebut, mencapai kesuksesannya setelah dirumuskannya Code  Civil (1804  M)  dan  merupakan  sumber  negara- negara modern, satu di antaranya negara Belanda (Harahap 2010, 89).
Proses dialektik pada paradigma hukum masa modern ini bermula secara  radikal  dari  era  Yunani  kuno,  ketika  pertanyaan-pertanyaan filosofis  muncul  di  kala  manusia  mulai  menyadari  bahwa  dirinya berbeda dengan alam. Pada alam pikiran mistis, antara manusia, alam, tumbuhan, dan binatang digolongkan dalam kategori satu kelas. Artinya, tidak ada perbedaan antara manusia dengan objek lain. Alam dianggap memiliki kekuatan yang disebut anima , sementara pandangan pra-logis ini dinamakan hylozoisme (Lubis 2020, 5). Untuk itu, pada tahap manusia dalam  membedakan  dirinya  dengan  alam,  keabsahan  aturan  alam, diyakini pada tingkat cerminan hukum yang bersifat absolut, atau dalam teori  kebenaran  korespondensi,  proposisi  dikatakan  mengandung kebenaran  jika  terhubung  berdasarkan  fakta.  Namun,  ini – paradigma hukum  Yunani  kuno  bukan  pernyataan  antitesis,  melainkan  suatu konsep universal yang abstrak sebagai titik tolak munculnya paradigma hukum yang dikemukakan pada masa abad pertengahan.
Perlu  direnungi  ulang,  keadaan  sosio-kultural  masa  post- modernisme,  secara  keseluruhan  pokok  pemikiran  sentralnya  adalah pluralisme,  yakni  penolakan  akan  kebenaran  tunggal,  universalisme, absolutisme, homogenitas, dan runtuhnya semua konsep-konsep besar yang selama ini sangat dominan di dunia filsafat dan pemikiran barat, kemudian  membentuk  satu  nuansa  atau  entitas  baru  yang  memegang prinsip  bebas  dari  bentuk  penjajahan  apa  pun  jenisnya.  Lebih spesifiknya, Kebenaran pluralistik, dimaknai segala sesuatu yang tidak mengenal arti konstan dan stabil. Berbeda dengan modernisme bahwa

## 148 Metode Dialektika Hegel dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum
kebenaran  itu  tunggal  dan  pengambilan  keputusan  dilakukan  secara general  serta  hukum  kesatuan  itu  bersifat  stabil.  Post-modern  tidak menganggap  adanya  stabilitas.  Bagi  postmodern,  kestabilan  hanya bermakna  statis  dan  tidak  bergerak.  Oleh  sebab  itu,  menganggap kebenaran itu terpecah menjadi sesuatu yang majemuk. Hal ini karena kebenaran dipengaruhi ruang, waktu, dan konteks. Kebenaran majemuk juga  dipengaruhi  akal  dan  subjek manusia  itu  sendiri.  Selain itu, pada masa  ini  individu  tidak  lagi  mengenal  adanya  konstruksi,  tetapi dekonstruksi. Sehingga, metanarasi akan menjadi pudar dan kemudian digantikan  oleh  narasi-narasi  lokal.  Seperti  ini  yang  menyebabkan kebenaran bergantung pada waktu, tempat, dan konteks (Wijayati dkk. 2019, 31).
Akan tetapi, penolakan terhadap semua bentuk kemapanan ini pada akhirnya membawa kepada skeptisme (Amin 2012, 73). Maka, semakin terbukanya peluang bagi pelbagai kelas sosial atau kelompok minoritas untuk  mengemukakan  pendapat  secara  lebih  bebas  dan  terbuka, menimbulkan  era  post-modernisme  semakin  turut  mendorong  proses demokratisasi. Dalam sudut pandang Jurgen Habermas, seorang sosiolog dan filsuf Jerman, masa ini tidak hanya ditandai dengan kehidupan yang semakin  matrealistik  dan  hedonistik,  tetapi  juga  telah  mengakibatkan terjadinya  krisis  yang  mendalam  pada  berbagai  aspek  kehidupan. Masyarakat pada era post-modernisme mencoba keluar dari lingkaran krisis  tersebut  dengan  kembali  pada  hikmah  spiritual  yang  terdapat dalam  semua  agama  otentik.  Manusia  perlu  memikirkan  hubungan antara sacred dan profany .  Gerakan  ini  dikenal  dengan  perennialisme atau tradisionalisme, yakni sebuah gerakan yang ingin mengembalikan bibit  yang  sekarang  hilang  dari  tradisi  pemikiran  manusia  modern (Kamarusdiana 2018, 54 — 55).
Seperti  ungkapan  yang  disampaikan  Hegel  sendiri,  ia  melukiskan bagaimana  rasio  dan  proses  kesadaran  manusia  menjadi  sedemikian detailnya melampaui rasionalitas itu sendiri. Bagi Hegel, sejarah tak lain dari  pergumulan  rasio  merefleksikan  dirinya  dari  rintangan  untuk berevolusi  menjadi  semakin  sadar.  Dalam  sejarah,  zaman  yang  satu berperang  dengan  berbagai  zaman  lainnya.  Antara  konflik  dan kontradiksi  sebagaimana  dalam  perspektif  korban  ini,  rasio  berjuang untuk membebaskan dirinya dan menjadi semakin rasional. Contohnya adalah penyadaran  rasio  yang  direduksi  oleh revolusi  Perancis. Meski revolusi  ini  menampakkan  korban  yang  tidak  sedikit,  sebab
pemberontakannya,  warga  negara  memperoleh  kebebasannya  dari kekuasaan  monarki  absolut.  Kesadaran  demokratis  yang  diproduksi Revolusi Perancis, tak terkecuali merupakan hasil dari pembebasan atas proses  sejarah  manusia  dalam  memahami  dirinya  sendiri,  apa  itu masyarakat,  kebudayaan,  dan  alam  semesta  yang  disebut  proses pembentukan rasio (Hardiman 2009, 54 — 55).

## Bagan 1. Skema Dialektika Paradigma Hukum dalam Analisis Hegel
Melalui persoalan di atas, sebagai pernyataan kontradiksi (antitesis) atas  paradigma  hukum  modern,  paradigma  hukum  post-modernisme menampilkan bahwa hukum sebaiknya dipandang dalam hubungannya dengan  pemerintah  negara,  sebagai  norma  hukum  yang de  facto akan keberlakuannya. Tolak ukurnya adalah kepentingan umum yang dilihat sebagai  bagian  kebudayaan  dan  sejarah  suatu  bangsa.  Sementara  itu, sudah semestinya juga hukum dimaknai sebagai kehidupan etis manusia di  dunia,  yang  oleh  karenanya  harus  diakui  dengan  adanya  hubungan
Tesis  1  (Paradigma Hukum Yunani Kuno)
Keabshahan aturan alam,  diyakini  pada tingkat cerminan hukum  yang  bersifat absolut. Antitesis 1 (Paradigma Hukum Abad Pertengahan) Hukum didasarkan pada perintah ketuhanan yang
harus  diakui  dan  mutlak diterapkan
Sintesis  1/Tesis  2  (Paradigma
Hukum Modern) Hukum dimaknai sebagai suatu sistem  pikiran  yang  lengkap dan bersifat rasional belaka Antitesis 2 (Paradigma Hukum Post-Modernisme) Hukum  dipandang  dalam hubungannya dengan
pemerintah,  yang  normanya bersifat de facto .
Penyadaran  akan  diri seseorang yang berbeda  dengan  alam (kosmosentris ) Kemerosotan  berfikir  bebas dan dipaksa berfikir mengikuti kuasa gereja Kombinasi  filsafat  Yunani atas  humanistik,  menjadi pusat dari segalanya Mendominasi pemikiran pluralistik,  yang  menolak kebenaran tunggal
antara  hukum  positif  dengan  pribadi  manusia  yang  berpegang  teguh pada norma-norma keadilan (Harahap 2010, 113).
Setelah  itu,  prosedur  terakhir  dalam  metode  dialektika  Hegel, dinyatakan  bahwa  sintesis  adalah  penyelesaian  evolutif  atas  konsep- konsep  yang  saling  bertentangan, juga  penyelesaian  atas  konsep  yang bertentangan  tersebut.  Sintesis  ini  disebut  pengingkaran,  yang  antara tesis  dan  antitesis  sama-sama  dipikirkan  dan  saling  mengisi,  saling memperkaya  sekaligus  memperbarui  keduanya.  Bahkan,  sintesis  juga dapat dinamakan sebagai upaya mengangkat dan melarutkan keduanya ke  tahap  yang  lebih  tinggi.  Sehingga,  kedua  pengertian  yang  saling bertentangan  tersebut  pada  akhirnya  mendapat  kenyataan  dan pemahaman baru (Lubis 2020, 107).
Kiranya dapat dilihat secara eksplisit tentang perkembangan aliran neo-kantianisme,  neo-hegelianisme,  neo-marxisme,  neo-positivisme, sosiologi  hukum,  fenomenologi  dan  eksistensialisme,  serta  teori-teori hukum  alam.  Meski  tidak  ada  relevansi  permanen  bahwa  beberapa aliran-aliran  tersebut  dikatakan  sintesis,  tentu  tidak  bisa  memastikan bahwa semua ini termaktub dalam rentetan sintesa yang dihasilkan dari perpaduan antara paradigma hukum post-modernisme dan paradigma hukum  modern.  John  Rawls,  seorang  tokoh  neo-positivisme  yang berafiliasi di ranah Realisme Skandinavia, misalnya, menurutnya hakikat hukum adalah sejumlah prinsip yang bersifat umum dalam bentuknya dan universal dalam penerapannya yang harus diakui secara publik dan sebagai  mahkamah  untuk  mengatur  tuntutan-tuntutan  dari  berbagai partai  yang  saling  berkonflik.  Akan  tetapi,  karena  peraturan  untuk keadilan  dan  kepentingan  bersama  belum  sempurna,  maka  Rawls merumuskan  tujuan  keadilan  bukan  hanya  dari  peraturan  yang diciptakan  wasit,  tetapi  dari  (melalui  teori)  posisi  asli  manusia  itu sendiri (Harahap 2010, 128 — 129). Untuk itu, metode dialektika Hegel diperuntukan  menjadi  titik  pemahaman  baru  dan  berproses  dengan maksud,  yang  tradisional  (paradigma  hukum  modern)  tersebut bertransformasi  menjadi  yang  modern  (paradigma  hukum  post- modernisme), namun tidak saling menafikan di antaranya.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  yang  di  atas,  dapat  disimpulkan  secara eksplisit  tentang  kepribadian  Hegel,  yang  merupakan  seorang  filsuf yang  memiliki  pemikiran  fundamental  dalam  memandang  gejala
realitas  pada  umumnya.  Terutama  dalam  pandangannya  tentang metode dialektika, secara jelas disebutkan perihal hubungan preventif antara tesis, antitesis, dan sintesa. Tesis adalah pengertian atau konsep- konsep yang sudah dianggap begitu jelas, sedangkan antitesis adalah tahap kedua yang disandarkan sebagai pernyataan terhadap tesis, dan akhirnya diselaraskan oleh sintesa, yang disebut bahwa keduanya tak berlaku,  namun  juga  kedua  aspek  yang  beroposisi  diangkat  ke  taraf yang  lebih  reflektif,  sebab  keduanya  masih  dipertahankan  dalam sintesis tersebut.
Kemudian dapat ditarik kesimpulan pula bahwa metode dialektika Hegel  begitu  reflektif  jika  dijadikan  alat  analisis  perihal  peralihan paradigma hukum dari masa ke masa. Kendati demikian, secara tidak langsung  metodologi  ini  akhirnya  mampu  mengungkap  kebenaran dibalik  roda  implementasi  dari  hakikat  ilmu  pengetahuan  yang terkandung  di  dalam  bidang  kefilsafatan.  Rangkaian  dialektis  itu, paradigma  hukum  post-modernisme,  merupakan  pernyataan “antitesis”  atas  paradigma  hukum  modern  sebagai  pernyataan “sintesa”,  yang  pada  hakikatnya  berakar  dengan  adanya  hasi l  dari perpaduan antara paradigma hukum Yunani kuno sebagai pernyataan “tesis”  dan  terangkum  dalam  sebuah  konsep  universal  yang  abstrak sebagai  titik  tolak  munculnya  paradigma  hukum  yang  dikemukakan pada masa abad pertengahan.

## DAFTAR RUJUKAN
Aburaera,  Sukarno,  dkk.  2017. Filsafat  Hukum:  Teori  dan  Praktik . Jakarta: Kencana.
Amin, Saidul. 2012. Filsafat Barat Abad 21 . Pekanbaru: Daulat Riau.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  2018. Filsafat  Hukum:  Sejarah,  Aliran,  dan Pemaknaan . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Armawi, Armaidy. 2021. Filsafat Barat Pra-Modern . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Asikin, Zainal. 2020. Mengenal Filsafat Hukum . Yogyakarta: Andi Offset. Damodiharjo,  Darji,  dkk.  2006. Pokok-pokok  Filsafat  Hukum:  Apa  dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
El-Faisal,  Emil,  dan  Mariyani.  2018. Buku  Ajar  Filsafat  Hukum . Palembang: Bening Media Publishing.
Fuady, Munir.  2005. Filsafat  dan  Teori  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Hardiman,  F  Budi.  2004. Filsafat  Modern:  dari  Marchiavelli  sampai
Nietzsche . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
——— . 2009. Kritik Ideologi: Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas . Sleman: Kanisius.
Haryono,  Haryono.  2018. "Kaitan  Pokok-pokok  Pikiran  Paradigma terhadap  Sejarah  Teori  Hukum."  Jurnal  Meta – Yuridis 1  (1):  1 —
21.  https://doi.org/10.26877/m-y.v1i1.2901.
Ishaq, Ishaq. 2018. Dasar-dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Isharyanto,  Isharyanto.  2016. Teori  Hukum:  Suatu  Pengantar  dengan Pendekatan Tematik . Jakarta: WR. Penerbit.
Juanda, Enju. 2017. "Hukum dan Kekuasaan." Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5 (2): 177 — 191. http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v5i2.796.
Kamarusdiana,  Kamarusdiana.  2018. Filsafat  Hukum .  Jakarta:  UIN Jakarta Press.
Krisnayuda,  Backy.  2017. Pancasila  dan  Undang-undang:  Relasi  dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia . Jakarta: Kencana.
Lubis,  Akhyar  Yusuf.  2020. Filsafat  Ilmu:  Klasik  hingga  Kontemporer . Jakarta: Rajawali Pers.
Miharja, Marjan. 2021. Buku Ajar Filsafat Hukum . Jakarta: CV. Cendekia Press.
Morrison, Wayne. 2019. Khozim penerjemah Yuriprudensi dari Zaman Kuno hingga Post-Modernisme . Bandung: Nusa Media.
Muntaha, Muntaha. 2018. Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia . Jakarta: Kencana.
Nurdin,  Boy.  2014. Filsafat  Hukum  (Tokoh-tokoh  Penting  Filsafat: Sejarah  dan  Intisari  Pemikiran) .  Jakarta:  Pustaka  Litera  antar Nusa.
Nurhayati, Yati. 2020. Pengantar Ilmu Hukum . Bandung: Nusa Media.
Purba,  Bonaraja,  dkk.  2020. Ekonomi  Politik:  Teori  dan  Pemikiran . Medan: Yayasan Kita Menulis.
Putranta,  Himawan.  2017. Perkembangan  Filsafat  Abad  Modern .
Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Rohmanu,  Abid.  2019. "Paradigma  Hukum  Islam  Teoantroposentris: Tela’ah  Pemikiran  Fazlur  Rahman  dan  Abdullah  Saeed." Kodifikasia:  Jurnal  Penelitian  Islam 13  (1):  45 — 65.
10.21154/kodifikasia.v13i1.1679.
Simbolon, Laurensius Arliman. 2015. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat . Yogyakarta: Deepublish.
Shapiro,  Ian.  2006. Evolusi  Hak  dalam  Teori  Liberal .  Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia.
Shihab,  Muhammad  Quraish.  2007. Ensiklopedia  Al- Qur’an:  Kajian Kosakata, Jilid 1 (A-J) . Jakarta: Lentera Hati.
Simon,  John  Christianto.  2019. Hermeneutik  Paul  Ricoer  dan  Tugas Emansipasi:  Kemiskinan,  Ketidakadilan,  dan  Radikalisme  di Indonesia . Sleman: Kanisius.
Suadi,  Amran.  2018. Sosiologi  Hukum:  Penegakan,  Realitas,  dan  Nilai Moralitas Hukum . Jakarta: Kencana.
Suadi,  Amran.  2019. Filsafat  Hukum:  Refleksi  Filsafat  Pancasila,  Hak Asasi Manusia, dan Etika . Jakarta: Prenadamedia Group.
Subiharta,  Subiharta.  2015. "Moralitas  Hukum  dalam  Praksis  sebagai

## 154 Metode Dialektika Hegel dan Analisisnya Atas Paradigma Hukum
Suatu Keutamaan." Jurnal Hukum dan Peradilan 4 (3): 385 — 398.
http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.385-398.
Sulaiman, Sulaiman. 2018. "Paradigma dalam Penelitian Hukum (Legal Research  Paradigm)." Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum 20  (2):  255 —
272. https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10076.
Harahap,  Nurasiah  Fakih  Sutan.  2010. Filsafat  Hukum  Barat  dan Alirannya . Medan: Utul ‘Ilma Publishing.
Syaikhu,  Syaikhu.  2022. Internalisasi  Hukum  Waris  (Menakar  Sistem Hukum Waris dalam Budaya Kearifan Lokal) . Bantul: K-Media.
Thohir,  Ajid  dan  Ahmad  Sahidin.  2019. Filsafat  Sejarah:  Profetik, Spekulatif, dan Kritis . Jakarta: Kencana.
Tripa,  Sulaiman.  2019. Diskursus  Metode  dalam  Penelitian  Hukum . Banda Aceh: Bandar Publishing.
Khoe, Yao Tung. 2013. Filsafat Pendidikan Kristen: Meletakkan Fondasi dan  Filosofi  Pendidikan  Kristen  di  Tengah  Tantangan  Filsafat Dunia . Yogyakarta: Andi.
Warjiyati, Sri. 2018. Memahami Dasar Ilmu Hukum . Jakarta: Kencana.
Wijayati,  Hasna,  dan  Indrayana  Rachmawati.  2019. Post-Modernisme: Sebuah Pemikiran Filsuf Abad 20 . Yogyakarta: Sociality.
Yanto,  Andri.  2022. Hukum  dan  Manusia:  Riwayat  Peralihan  Homo Sapiens hingga Homo Legalis . Sleman: SEGAP Pustaka.
Yuana,  Kumara  Ari.  2010. The  Gretest  Philosophers:  100  Tokoh  Filsuf Abad 6 SM – Abad 21 yang Menginspirasi Dunia Bisnis . Yogyakarta: Andi.
Zaprulkhan,  Zaprulkhan.  2015. Filsafat  Ilmu:  Sebuah  Analisis Kontemporer . Jakarta: Rajawali Pers.
Zein, Yahya Ahmad. 2021. Problematika Hukum Indonesia . Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
Halaman ini sengaja dikosongkan