Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015

## MANAJEMEN PENYIDIKAN ANTARA PENYIDIK POLRI KE JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENYELESAIAN BERKAS PERKARA
Indra Mardiana* Mahasiswa Magister Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Airlangga Surabaya Indra_mardiana@gmail.com

## Abstract
The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  management  of  investigation  in  the settlement  of  case  files  from  investigators  to  prosecutors.  This  study  uses  statute approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data analysis techniques in this study using descriptive analysis that describes the legal preposition  or  non-legal  events.  The  result  of  the  research  shows  that  the management  of  investigation  in  the  settlement  of  the  case  file  of  the  Police Investigator  to  the  Prosecutor  begins  with  the  investigation  process  of  alleged criminal act based on the report or complaint submitted by the society, which then from  the  investigation  result  is  increased  into  investigation  in  order  to  find  the criminal  incident.  The  result  of  the  investigation  shall  be  submitted  to  the  Public Prosecutor for the determination of the suitability of the Case File may proceed to the pre prosecution process for the creation of the indictment against the suspect. If the Case  File  is  deemed  unfeasible  to  proceed  based  on  the  analysis  of  the  Public Prosecutor, then the Case File shall be returned to the investigator to be fulfilled. In the process of investigation, the benchmark management of the investigation in the handling  of  criminal  offenses  is  the  Criminal  Procedure  Code.  each  case  file  from Police  Investigator  to  Prosecutor  is  often  constrained  by  the  discretion  of  every Police  and  Prosecutor  institution  so  that  it  can  slow  down  the  fulfillment  of  the elements  of  the  offense  that  it  wants  to  suspect  to  the  Suspects  or  to  find  any criminal incidents.
Keywords: management, investigation, police, prosecutors
I. Pendahuluan Penyidikan merupakan awal mula dalam menentukan ada atau tidak adanya perbuatan  pidana  dengan  pemenuhan  unsur-unsur  delik  yang  disangkakan  atau yang  dilaporkan  oleh  si  pelapor  atau  si  pengadu  tersebut.  Diterbitkannya  Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), maka antara Polisi selaku Penyidik dengan Jaksa selaku  Peneliti Berkas  Perkara,  terdapat hubungan  hukum  yang  sangat  erat, yakni  penentuan  terpenuhinya  muatan  unsur-unsur  delik  yang  disangkakan  oleh Penyidik dalam memeriksa tersangka dan berkas perkara.
Pada  prinsipnya,  terkait  dengan  sistem  manajemen  penanganan  tindak pidana dalam institusi Kepolisian Republik  Indonesia maupun Kejaksaan Republik Indonesia  telah  diatur  peraturan  yang  bersifat  internal  dan  memiliki  kekuatan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
hukum  bagi  institusi  tersebut.  Dalam  institusi  Kepolisian  Republik  Indonesia terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, sedangkan dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia telah dibuat Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
Kedua Peratuan tersebut diatas, merupakan bentuk peraturan khusus yang diterapkan bagi setiap personil dari institusi masing-masing tersebut dengan tujuan untuk  dapat  memiliki  integritas  mandiri  dan  profesional  dalam  menangani  setiap perkara pidana. Peraturan-peraturan tersebut, itu pula sebagai peraturan pelaksana dari  KUHAP.  Pada  intinya  dalam  menangani  perkara  pidana,  baik  Penyidik  Polri maupun Jaksa berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat dalam KUHAP. Oleh karena  itulah  KUHAP  merupakan  landasan  hukum  utama  dalam  Hukum  Acara Pidana. Secara detail KUHAP memang tidak memberikan pengaturan hukum acara pidana, namun norma dasar dalam hukum acara pidana yang patut untuk dipatuhi dan dilaksanakan adalah  KUHAP  itu  sendiri.  Dari segi teknis  penanganan  perkara, KUHAP  tidak  mengatur,  namun  diatur  lebih  lanjut  oleh  setiap  institusi  Kepolisian Republik  Indonesia  dan  Kejaksaan  Republik  Indonesia.  Oleh  sebab  itulah  diatur peraturan-peraturan tersebut diatas.
Dalam  penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  kajian  hukum  adalah  mengenai manajemen  penyidikan  dalam  penyempurnaan  berkas  perkara  antara  Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum karena acapkali terdapat hambatan bagi kebua belah pihak  dalam  menyelesaikan  berkas  perkara.  Hal  inilah  yang  menjadi  landasan filosofis dalam penelitian ini.
II. Landasan Teori Manajemen  merupakan  sebuah  disiplin  ilmu  yang  mengajarkan  tentang proses  untuk  memperoleh  tujuan  organisasi  melalui  upaya  bersama  dengan sejumlah orang atau sumber milik organisasi. Dalam hal ini manajemen dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk karakteristik, diantaranya adalah :
a. Sebuah proses atau seri dari aktivitas yang berkelanjutan dan berhubungan;
b. Melibatkan dan berkonsentrasi untuk mendapatkan tujuan organisasi;
c. Mendapatkan  hasil-hasil  ini  dengan  berkerja  sama  dengan  sejumlah  orang  dan memanfaatkan sumber-sumber dimiliki si organisasi. Istilah  penyidikan  dipakai  sebagai  istilah  hukum  pada  Tahun  1961,  yaitu sejak  dimuatnya  dalam  Undang-Undang  pokok  kepolisian  No.  13  Tahun  1961. Sebelumnya  dipakai  istilah  pengusutan  yang  merupakan  terjemah  dari  bahasa Belanda,  yaitu opsporin. Pasal  1  angka 2  KUHAP  diuraikan  bahwa  :  “penyidikan adalah  serangkaian  tindakan  penyidik  dalam  hal  dan  menurut  cara  yang  diatur dalam  undang-undang,  mencari  dan  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itu membuat  terang  tentang  tindak  pidana  yang  terjadi  dan  guna  menemukan tersangkanya. ”  Berbicara  mengenai  penyidikan  tidak  lain  dari  membicarakan masalah pengusutan kejahatan atau pelanggaran, orang Inggris lazim menyebutnya dengan  istilah  ” criminal  investigation. " Tujuan  penyidikan  adalah  untuk  menunjuk siapa  yang  telah  melakukan  kejahatan  dan  memberikan  pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik  akan  menghimpun  keterangan  dengan  fakta  atau  peristiwa-peristiwa tertentu.  Penyidikan  yang  diatur  dalam  undang-undang,  ini  dapat  dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Pasal  1  butir  2  KUHAP  berbunyi  bahwa  penyidikan  adalah  serangkaian  tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
III. Metode Penelitian Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin  hukum  guna  menjawab  isu  hukum  yang  dihadapi.  Hal  ini  sesuai  dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam penyelesaian masalah yang  dihadapi.  Oleh  karena  itu  pilihan  terhadap  metode  penelitian  sangat  terkait dengan  perumusan  masalah,  obyek  yang  diteliti  serta  tradisi  keilmuan  itu  sendiri. Penelitian  ini  menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach) dan pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach) .  Penelitian  ini mengedepankan  metode  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ) karena  didasarkan  pada  pengaturan  hukum  pembuktian  dalam  tindak  pidana pemalsuan  (Moleong,  2002).  Penelitian  ini  tertuju  pada  penelitian  kepustakaan terutama  bidang  hukum  yang  berarti  akan  menelaah  dan  mengkaji  bahan  hukum primer,  sekunder  dan  tertier.  Dalam  membahas  permasalahan  secara lebih  terinci digunakan  pendekatan  konsep  ( conseptual  approach )  untuk  menelusuri  konsep penyidikan,  teori-teori  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum pidana.  Prinsip-prinsip  hukum  ini  dapat  diketemukaan  dalam  pandangan- pandangan  para  sarjana  hukum,  teori-teori dan  doktrin-doktrin  hukum.  Meskipun tidak  secara  eksplisit,  konsep  hukum  dapat  juga  diketemukan  di  dalam  undang- undang.
Penelitian  ini  dilakukan  pada  instansi  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  dan Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Timur,  oleh  karena  dari  kedua  instansi  tersebut  acapkali terjadi  pelimpahan  Berkas  Perkara  Penyidikan  baik  Berkas  Perkara  Pidan  Umum maupun Berkas Perkara Pidana Khusus.
Data  ialah  bahan  mentah  yang  perlu  di  olah  sehingga  menghasilkan informasi  atau  keterangan,  baik  kualitatif  maupun  kuantitatif  yang  menunjukkan fakta. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi.  Dengan  demikian,  diperlukan  pengetahuan  dan  penguasaan  metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang  dimiliki.  Oleh  karena  data  terdiri  dari  bahan  hukum,  maka  pengolahan  dan analisis bahan hukum dilakukan dengan pengkajian deskriptif-analitik.

## IV. Hasil dan Pembahasan Landasan Hukum Penyidikan Perkara Pidana
Pada  mulanya  landasan  hukum  acara  pidana  yang  didalamnya  terdapat tindakan  penyidikan  atas  suatu  adanya  dugaan  tindak  pidana  diatur  di  dalam Het Herziene  Imdonesisch Reglement (Reglemen  Indonesia yang  Diperbarui) Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44 dihubungkan dengan dan Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun  1951  (Lembaran  Negara  Tahun  1951  Nomor  9,  Tambahan  Lembarana Negara  Nomor  81,  namun  karena  tidak  sesuai  dengan  cita-cita  hukum  nasional, maka  dicabut  berdasarkan  KUHAP.  Terkait  dengan  pelaksanaan  hukum  acara pidana  di  Indonesia  merujuk  dan  berpedoman  pada  KUHAP  sehingga  menjadi norma dasar bagi penegak hukum dalam melaksanakan hukum acara pidana.

## Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksana hukum acara pidana sebelum berlakunya  KUHAP  adalah  Reglemen  Indonesia  yang  diperbaharui  (selanjutnya disebut  RIB)  atau  yang  dikenal  dengan  nama Het  Herziening  Inladch  Reglement (disebut HIR) Staatsblad tahun 1941 No. 44. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang Drt Tahun 1951, maka sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh  semua  Pengadilan  dan  Kejaksaan  Negeri  dalam  Wilayah  Republik  Indonesia, kecuali  atas  beberapa  perubahan  dan  tambahannya.  Adapun  aturan  pelaksana KUHAP  adalah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut PP  No.  27  Tahun  1983).  Dalam  perkembangannya,  mekanisme  penyidikan  diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni  : a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (vide Pasal 63 dan
64);
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ( vide Pasal 89) c. Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( vide Pasal 38 hingga Pasal 50) d. Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Perubahan  Ketiga  atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( vide Pasal 44);
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( vide Pasal 26 hingga Pasal 40);
Beberapa  undang-undang  tersebut  diatas  merupakan  beberapa  undang- undang  yang  mengatur  penyidikan  diluar  KUHAP,  namun  dalam  pelaksanaannya KUHAP  merupakan  pedoman  dasar  hukum  bagi  penegak  hukum  dalam melaksanakan  hukum  acara  pidana.  Selain  itu,  Polri  dan  Jaksa  selaku  penegak hukum  baik  secara  kewenangan  kedalam  juga  mengatur  tata  cara  penanganan tindak pidana, yakni :
a. Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  Per- 036/A/JA/09/2011  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.
b. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Indonesia  Nomor  :  14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Dengan  demikian,  dalam  melaksanakan  tugas  penyidikan  Polri  dan  Jaksa memiliki landasan hukum sebagai berikut :
a. KUHAP;
b. Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia;
c. Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia;
d. Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
f. Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  PER- 067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa;
g. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Nomor  :  099/KMA/SKB/V/2010;  Nomor  :  M.NH-35.UM.03.01  Tahun 2010; Nomor : Kep-059/A/JA/05/2010; Nomor : B/14/V/2010; h. Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  Per- 036/A/JA/09/2011  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Penanganan
Perkara Tindak Pidana Umum; dan
i. Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Indonesia  Nomor  :  14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Berkas Perkara Dinyatakan Belum Sempurna Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik, sangat erat hubungannya dengan penuntut  umum  (jaksa).  Hubungan  tersebut  lahir  atas  koordinasi  permulaan tindakan  akan  dilakukan  penyidikan.  Ketentuan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP memberikan petunjuk bahwa “ dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu  peristiwa  yang  merupakan  tindak  pidana,  penyidik  memberitahukan  hal  itu kepada penuntut umum .” Hal yang dapat diambil pemahaman dari ketentuan Pasal 109  ayat  (1)  KUHAP  tersebut  adalah  apabila  penyidik  telah  mulai  melakukan penyidikan,  maka  memberitahukan kepada penuntut  umum  (jaksa).  Dalam proses penyidikan,  hal  ini  dinamakan  dengan  penerbitan  SPDP  (surat  pemberitahuan dimulainya  penyidikan).  SPDP  ini  merupakan  legalitas  penyidik  dalam  akan melakukan penyidikan. SPDP ini disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum (jaksa).
Jika  SPDP  telah  disampaikan  oleh  penyidik  kepada  penuntut  umum,  maka proses  penyidikan  yang  dilakukan  oleh  penyidik  dipantau  oleh  penuntut  umum. Ketentuan  Pasal  109  ayat  (1)  KUHAP  tersebut  tidak  memberikan  batasan  waktu mengenai  yang  dimaksud  “ telah  mulai  melakukan  penyidikan ”  tersebut.  Di  dalam Buku Petunjuk Administrasi tentang Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Dalam Proses Penyidikan Bab III  angka 8.a.4) Lampiran Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/1205/IX/2000 tanggal 11 September 2000, dijelaskan bahwa apabila terdapat dugaan  cukup  terhadap  perkara  yang  ditangani  maka  penyidik  membuat  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan dimasukan dalam Buku Register SPDP (B3) selanjutnya SPDP dikirim ke Penuntut Umum untuk digunakan sebagai dasar tindakan upaya paksa. Inti materi dari Buku Petunjuk tersebut diatas, adalah SPDP  dibuat  setelah  “ terdapat  dugaan  cukup ”  terhadap  perkara.  Merupakan  hal yang sangat berbeda dengan maksud dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut  berbeda  lagi  dengan  ketentuan  Pasal  25  ayat  (1)  Peraturan  Kepala Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  14  Tahun  2012  tentang  Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang menjelaskan bahwa “ SPDP sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  15  huruf  b,  dibuat  dan  dikirimkan  setelah  terbit  perintah  Penyidikan .” Ketentuan  ini  ditindaklanjuti  dengan  ketentuan  Pasal  6 ayat  (1)  Peraturan Kepala Badan  Reserse  Kriminal  Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  2014 tentang Standar Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, yang menjelaskan bahwa “ SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Penyidik kepada  Jaksa  Penuntut  Umum,  yang  dibuat  dan  dikirimkan  setelah  terbit  surat perintah penyidikan .” Ketentuan  Pasal  6  ayat  (1)  Peraturan  Kabareskrim  Polri  tersebut  diatas, merupakan penegasan dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kapolri tersebut diatas. Ketentuan ini memberikan penegasan serta perubahan atas Surat Keputusan Kapolri  No.Pol.:  Skep/1205/IX/2000  tersebut  diatas.  Selain  itu  pula  dapat memberikan penegasan mengenai batasan waktu kapan SPDP tersebut dikirimkan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
oleh  Penyidik  kepada  Penuntut  Umum.  Namun  dari  ketentuan-ketentuan  tersebut juga  masih  tidak  memberikan  batasan  waktu  secara  konkrit  tetapi  hanya menegaskan bahwa SPDP dikirim setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan. Hal  ini  yang  dalam  prakteknya  acapkali  disalahgunakan  oleh  Penyidik  dalam melaksanakan penyampaian SPDP kepada Penuntut Umum.
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Peneliti/Penulis  di Direskrimum  serta  Direskrimsus  Kepolisian  Daerah  Jawa  Timur  maupun  pada Bagian Pidum serta Bagian Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Tahun 2016, hasil survey dan wawancara terhadap Penyidik Krimum dan Krimsus menyatakan bahwa Penyidik mengirimkan SPDP pada saat Penyidik telah menyelesaikan pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka serta pengumpulan bukti-bukti telah lengkap. Disamping itu, pula SPDP dikirimkan bilamana Berkas Perkara sudah terdapat analisis yuridis dari  Penyidik.  Hal  ini  memiliki  kesamaan  yang  telah  dilakukan  survey  maupun wawancara  terhadap  Jaksa  Koordinator  pada  Kejaksaan  Tinggi  Jawa  Timur  yang menyatakan  bahwa  secara  keseluruhan  SPDP  diberikan  oleh  Penyidik  kepada Penuntut Umum atau Jaksa Koordinator ketika terdapat Berkas Perkara telah selesai dibuat sehingga Jaksa Koordinator dapat menelaah secara keseluruhan hasil produk penyidikan  dari  Penyidik  tersebut  untuk  langsung  dilakukan  analisa  awal  atas dugaan adanya peristiwa pidana.
Dari  hasil  survey  dan  wawancara  tersebut  diatas,  yang  menjadi  perhatian Peneliti/Penulis  adalah  pola  pikir  pemeriksaan  maupun  penilaian  suatu  berkas perkara  yang  disusun  oleh  Penyidik  maupun  Jaksa  Koordinator  selaku  Pemeriksa Berkas  Perkara.  Hal  inilah  yang  menjadi  pola  pemikiran  keterbelakangan  setiap instansi penegak hukum, khususnya Penyidik selaku penyusun Berkas Perkara dan Jaksa  Koordinator  selaku  pemeriksa  Berkas  Perkara.  Dampak  yang  terjadi  adalah Penyidik  selaku  Responden Peneliti/Penulis  mengungkapkan  bahwa  apabila  SPDP disampaikan sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, maka terdapat jangka waktu penyelesaian Berkas Perkara dan Penyidik tidak dapat leluasa menyelesaikan Berkas  Perkara.  Selain  itu,  Berkas  Perkara  acapkali  dikembalikan  oleh  Jaksa Koordinator  karena  terdapat  banyak  kurang-lengkapnya  Berkas  Perkara  tersebut. Kondisi  demikian  akan  berbalik  jika  SPDP  dikirim  bersamaan  dengan  Berkas Perkara  awal  yang  sudah  terdapat  hasil  Berita  Acara  Pemeriksaan  Saksi  dan Tersangka serta Barang Bukti telah tersusun secara lengkap.
Mencermati  hasil  survey  hingga  wawancara  dengan  Responden Peneliti/Penulis  tersebut  diatas,  maka  manajemen  penyidikan  yang  telah  diatur dalam  KUHAP,  Peraturan  Kapolri  hingga  Peraturan  Kabareskrim  Polri  tersebut diatas,  tidaklah  mampu  untuk  menjadi  pedoman  dalam  melakukan  manajemen penyidikan bagi Penyidik Polri ataupun Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara  Tindak  Pidana  Umum  yang  tidak  mampu  memberikan  pedoman  arahan bagi Jaksa dalam melakukan koordinator terhadap Penyidik dalam menyampaikan SPDP. Kelengkapan berita acara yang dimuat dalam Berkas Perkara tersebut diatas, dilakukan  pemeriksaan  oleh  Jaksa  Koordinator.  Dalam  hal  Jaksa  Koordinator berpendapat  bahwa  hasil  penyidikan  belum  lengkap,  maka  Berkas  Perkara dikembalikan kepada Penyidik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) KUHAP  yang  menjelaskan bahwa  “ dalam  hal  penuntut  umum  berpendapat  bahwa hasil  penyidikan  tersebut  ternyata  masih  kurang  lengkap,  penuntut  umum  segera
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
mengembalikan  berkas  perkara  itu  kepada  penyidik  disertai  petunjuk  untuk dilengkapi .” Dalam  pemenuhan  kelengkapan  Berkas  Perkara,  Jaksa  Koordinator (Penuntut  Umum)  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  membuat  Berkas  Perkara tetapi memberikan arahan terhadap Penyidik. Peran Jaksa (Penuntut Umum) adalah selaku  penegak  hukum  yang  akan  melanjutkan  serta  membawa  Berkas  Perkara serta  tersangka  dalam  persidangan  guna  diperiksa  serta  dibuktikan  untuk mendakwa terdakwa dengan uraian serta rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa. Apabila pemenuhan Berkas Perkara tidak lengkap, maka Penuntut Umum tidak  dapat  membuat  Surat  Dakwaan  terhadap  Terdakwa  dan  dampak  yang  akan ditimbulkan  adalah  Dakwaan  dapat  dinyatakan  ditolak  dengan  dasar  adanya Eksepsi  dari  Terdakwa  yang  menyatakan  Dakwaan  tidak  lengkap  dan  jelas  baik terkait dengan identitas terdakwa hingga uraian rumusan delik yang didakwakan.

## Berkas Perkara Dinyatakan Sempurna
Penuntut  Umum  setelah  menerima  hasil  penyidikan  dari  penyidik  segera mempelajari  dan  menelitinya  dan  dalam  waktu  tujuh  hari  wajib  memberitahukan kepada  penyidik  apakah  hasil  penyidikan  itu  sudah  lengkap  atau  belum.  Hal  ini sebagaimana  yang  ditegaskan  dalam  ketentuan  Pasal  138  ayat  (1)  KUHAP.  Dalam ayat (2) juga ditegaskan bahwa “ dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut  umum  mengembalikan  berkas  perkara  kepada  penyidik  disertai  petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu empat belas hari sejak  tanggal  penerimaan  berkas,  penyidik  harus  sudah  menyampaikan  kembali berkas  perkara  itu  kepada  penuntut  umum .”  Ketentuan  Pasal  138  tersebut merupakan tindaklanjut dari ketentuan Pasal 109 dan 110 KUHAP. Koordinasi  antara  penyidik  dengan  penuntut  umum  tersebut  diatas, merupakan  unsur  manajemen  terdapat  yang  ditujukan  oleh  KUHAP  demi terselenggarakan  manajemen  penyidikan  terpadu  dengan  mengedepankan  prinsip koordinasi lanjutan antara  penyidik dengan penuntut  umum.  KUHAP memberikan perintah  dan  wewenang  lanjutan  kepada  penuntut  umum  untuk  melakukan penuntutan  dengan  pembuatan  surat  dakwaan  yang  merumuskan  identitas terdakwa hingga memuat uraian rumusan peristiwa pidana  yang didasarkan pada Berkas Perkara yang telah diselesaikan oleh penyidik.
Ketentuan  Pasal 139  KUHAP  menyebutkan  bahwa “ setelah  penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah  berkas  perkara  itu  sudah  memenuhi  persyaratan  untuk  dapat  atau  tidak dapat  dilimpahkan  ke  pengadilan .”  Perintah  inilah  yang  dimaksud  oleh Peneliti/Penulis, yakni Jaksa Koordinator (penuntut umum) tidaklah hanya sebagai peneliti  atas  kelengkapan  Berkas  Perkara  tersebut  tetapi  juga  memberikan keputusan  “dapat  atau  tidak  dapat”  Berkas  Perkara  dilimpahkan  ke  pengadilan. Ketentuan  Pasal  139  ayat  (1)  KUHAP  tersebut  ditindaklanjuti  dengan  ketentuan Pasal 140 KUHAP yang memberikan penjelasan bahwa “ dalam hal penuntut umum berpendapat  bahwa  dari  hasil  penyidikan  dapat  dilakukan  penuntutan,  ia  dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan .” Berkas  Perkara  dinyatakan  sempurna,  manakala  penuntut  umum  dapat memutuskan  Berkas  Perkara  tersebut  dilimpahkan  ke  pengadilan.  Uraian  unsur subyektif  hingga  obyektif  dapat  terpenuhi  secara  rinci.  Tanpa  ada  peluang  untuk dapat  diajukan  upaya  hukum  bagi  tersangka  maupun  terdakwa  dengan  melalui proses  pembuktian  dalam  persidangan.  Oleh  sebab  itulah  prinsip  keseimbangan
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
dalam  penentuan rumusan delik  sangat  diperlukan  dalam  penyempurnaan  Berkas Perkara.

## V. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis atas permasalahan hukum yang telah diteliti dan dianalisa,  melalui  pembahasan  bab-bab  terdahulu,  maka  disimpulkan  sebagai berikut : 1. Bahwa  manajemen  penyidikan  dalam  penyelesaian  berkas  perkara  yang Penyidik  Polri  ke  Jaksa  dimulai  dengan  proses  penyelidikan  atas  adanya dugaan tindak pidana berdasarkan laporan atau aduan yang disampaikan oleh masyarakat,  yang  kemudian  dari  hasil  penyelidikan  ditingkatkan  menjadi penyidikan guna menemukan adanya peristiwa pidana. Hasil dari penyidikan tersebut diajukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ditentukan kelayakan Berkas  Perkara  dapat  dilanjutkan  pada  proses  pra  penuntutan  guna pembuatan dakwaan terhadap tersangka. Apabila Berkas Perkara dinilai tidak layak  untuk  dilanjutkan  berdasarkan  analisa  Jaksa  Penuntut  Umum,  maka Berkas  Perkara  dikembalikan  ke  penyidik  untuk  dipenuhi.    Dalam  proses penyidikan tersebut, yang menjadi tolok  ukur menajemen penyidikan dalam penanganan  tindak  pidana  adalah  KUHAP.  Dalam  praktik  hukumnya, manajamen  penyidikan  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik  Polri  dengan  Jaksa Penuntut Umum didasarkan pada peraturan perundang-undangan berikut ini: (1) KUHAP;
(2) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik Indonesia;
(3) Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004  tentang  Kejaksaan  Republik Indonesia;
(4) Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
(5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
(6) Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  PER-
067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa;
(7) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Jaksa Agung Republik Indonesia dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor  :  099/KMA/SKB/V/2010;  Nomor  :  M.NH-35.UM.03.01  Tahun 2010; Nomor : Kep-059/A/JA/05/2010; Nomor : B/14/V/2010; (8) Peraturan  Jaksa  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  :  Per- 036/A/JA/09/2011  tentang  Standar  Operasional  Prosedur  Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; dan
(9) Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia  Indonesia  Nomor  :  14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
2. Dalam  setiap  penyelesaian  berkas  perkara  dari  Penyidik  Polri  ke  Jaksa, acapkali  terkendala  dengan  adanya  diskresi  setiap  instansi  Polri  dan  Jaksa tersebut sehingga memperlambat terpenuhinya unsur delik yang yang hendak disangkakan  kepada  Tersangka  atau  guna  menemukan  adanya  peristiwa tindak  pidana.  Diskresi  yang  dimaksud  adalah  kewenangan  secara  internal yang  didasarkan  pada  manajemen  penyidikan  dalam  menentukan  ada  atau
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
tidak adanya peristiwa pidana yang dinilai dari kelengkapan Berkas Perkara yang  diselesaikan  oleh  penyidik  Polri.  Kewenangan  internal  itu  sendiri  dari manajamen  penyidik  Polri  hingga  Jaksa  Penuntut  Umum,  yang  semuanya memiliki manajemen secara internal.
Saran
Dari pembahasan dan simpulan hasil penelitian tersebut di atas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut :
1) Seharusnya manajemen penyidikan baik yang dilakukan instansi Polri maupun instansi  Kejaksaan  ataupun  koordinasi  penyidikan  yang  dilakukan  antara penyidik  Polri  kepada  Jaksa  Penuntut  Umum,  didasarkan  pada  aturan  hukum yang  sama  dan  bukan  mengacu  pada  aturan  secara  internal,  sehingga  dalam penyempurnaan  Berkas  Perkara  yang  diselesaikan  oleh  Penyidik  Polri  dan dianalisa oleh Jaksa Penuntut Umum memiliki analisa hukum yang sama. Oleh karena  itulah,  diperlukan  perubahan  terhadap  KUHAP  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  27  Tahun  1983  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2) Dalam  menangani  perkara  tindak  pidana,  seharusnya  tidak  didasarkan  pada diskresi  setiap  penyidik  Polri  maupun  Jaksa  Penuntut  Umum,  sehingga  hasil analisa atas Berkas Perkara bukan karena pola pikir subyektif melainkan pada sifat  obyektivitas  penyidik  Polri  dan  Jaksa  Penuntut  Umum.  Hal  ini  juga dipengaruhi  dengan  adanya  aturan  secara  internal  baik  dari  Kepolisian  dan Kejaksaan  dalam  menangani  tindak  pidana.  Oleh  karena  itulah,  diperlukan pengaturan peraturan pelaksanaan KUHAP lebih lanjut yang mengatur tentang Pedoman  Penyidikan  baik  yang  dapat  dilaksanakan  oleh  Penyidik  Polri,  PNS, Jaksa, hingga KPK.

## Daftar Referensi
Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta Arikunto,  Suharsimi,  Prosedur  Penelitian: Suatu  Pendekatan  Praktik.  Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
Assidiqie, Jimly,  Pengantar Ilmu Hukum Tatat Negara, Jilid II, sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006.
Attamimi,  A.  Hamid  S.,  Peranan  Keputusan  Presiden  Indainesia  Dalam Penyelenggaraan  Pemerintah  Negara,  Disertasi,  Universitas  Indonesia, Jakarta, 1990
Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2002.
Kinayati,Djojosuroto&  M.L.A Sumaryati,  Prinsip-prinsip  Penelitian  Bahasa  dan Sastra, Yayasan Nuansa Cendekia, Bandung, 2004.
Lubis, M. Solly, Landasan dan Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung. Manan, Bagir, Dasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
Magnar,  Kuntana,  Peraturan  Perundang-undangan  Dalam  Pembinaan  Hukum Nasional, Armico, bandung, 1987.
---------, Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung, 1997 Moleong, Lexy.J. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.
Natabaya,  HAS,  Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan,  Sekretariat  Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta
Jurnal Aplikasi Administrasi Vol.18 No. 2 Desember 2015
Yuliandri,  Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  Yang  Baik, Gagasan  Pembentukan  Undang-Undang  Berkelanjutan,  Raja  Grafindo Perkasa, Jakarta, 2009.