## Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel terhadap Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Yogyakarta
The Furniture Home Industry Readiness on the Timber Legality Assurance System Implementation in Yogyakarta
Reza Ahda Sabiila 1* , Eko Ruddy Cahyadi 1 , Hartrisari Hardjomidjojo 2
1 Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB Kampus Dramaga Bogor 16680
2 Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian , IPB Kampus Dramaga Bogor 16680

## ABSTRACT
Illegal logging and illegal timber trade have been ones of major causes of deforestation in many countries, including Indonesia. Indonesian Timber Legality Assurance System (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu/SVLK) is an instrument to improve governance of timber sector. The system ensures the legality of timber harvested, transported, processed, and  marketed  by  Indonesian  forestry  enterprises.  SVLK  is  developed  through  engagement  of  multi-stakeholder (scholars,  business  association,  relevant  ministries,  and  NGOs).  Implementation  of  SVLK  is  mandatory.  Since implemented,  SVLK  has  increased  export  of  forest  products.  However,  the  export  is  dominated  by  large  scale enterprises.  On  other  hand,  many  of  small  and  medium  scale  industries  are  yet  registered.  Micro  and  small  scale industries have basic difficulties to meet the applicable standards of SVLK. According to background and issues, the study aims to analyze distribution network, small business profit, cost of SVLK implementation, and the application of svlk feasibility financial simulation on small scale industries furniture. Primary data collection was carried out with purposive sampling method through deep interview and questionnaires. The result showed there were 3 alternative distribution  channels  of  community  wood  marketing  in  Yogyakarta.  Each  distribution  channel  has  different characteristics. Cost percentage of SVLK implementation is 4.00%. The actual challenge is in the equally distributed information  and  incompatibility  between  the  requirements  of  SVLK  and  the  life  of  small  scale  industries.  SVLK requires  Rp  7.787.500,-  in  early  periode  and  Rp  6.230.000,-  to  be  paid  every  2  years.  The  total  cost  is  Rp 32.707.500,- for 10 years. There are only 7% of small scale industries knowing about SVLK. Small scale industries which don’t  know clearly is 50 %, while other small scale industries claim to be uninformed. Based on the study, NPV  Rp  10.011.212,-,  BCR  1,13  dan  investment  return  rate  18%.    Feasibility  financial  simulation  showed  SVLK implementation is possible, although has little positive  sales development. Small scale furniture industries with 144 m 3 raw  material  per  year  usage  have  to  target  12%    sales  development  in  first  year.  In  second  year  of implementation,  small  scale  furniture  industries  cashflow  has  negative  point.  It  caused  by  surveillance  cost.  Small scale  furniture  industries  interest  to  SVLK  implementation  was  in  minimum  point.  Small  scale  furniture  industries interest  to  SVLK  implementation  can  be  increased  by  certification  financing  programs  and  the  export  market assurance.
Keywords: benefit cost analysis, community wood, Indonesian timber legality assurance

## ABSTRAK
Pembalakan liar ( illegal logging ) dan perdagangan kayu ilegal ( illegal timber trade ) sudah lama dipandang sebagai salah  satu  penyebab  utama  kerusakan  hutan  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia.  Sistem  Verifikasi  dan  Legalitas Kayu  (SVLK)  merupakan  instrumen  pembenahan  tata  kelola  ( good  governance )  melalui  verifikasi  kepastian  kayu legal yang dipanen, diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia.  SVLK dibangun melalui proses  yang  melibatkan  multipihak  (akademisi,  asosiasi,  kementerian  terkait,  dan  LSM).  Penerapan  SVLK  bersifat mandatory (wajib).  Pasca  diterapkannya  SVLK,  kinerja  ekspor  produk  kehutanan  mengalami  peningkatan.  Meski demikian, peningkatan ekspor tersebut hanya didominasi oleh industri besar. Sementara, perkembangan perdagangan produk  kayu  pada  usaha  skala  kecil  menengah  belum  banyak  dilaporkan.  Industri  skala  mikro  dan  kecil  memiliki kesulitan  tersendiri  untuk  memenuhi  standar  SVLK.  Penelitian  ini  bertujuan  menganalisis  jaringan  distribusi, kesiapan  industri  rumah  tangga  mebel  dan  biaya  penerapan  SVLK,  simulasi  kelayakan  finansial  penerapan  SVLK pada  industri  rumah  tangga  mebel.  Pengumpulan  data  primer  dilakukan  dengan  purposive  sampling.  Prosedur pelaksanaannya  dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  dan  kuisioner.  Berdasarkan  hasil  pemetaan,  saluran distribusi  kayu  rakyat  mempunyai  tiga  alternatif  saluran  pemasaran  kayu  rakyat  di  Yogyakarta.  Total  pendapatan industri rumah tangga mebel adalah Rp 32.742.857,-/bulan. Biaya total untuk proses produksi adalah Rp 26.245.851,- /bulan. Produksi rata-rata perbulan industri rumah tangga mebel adalah 9,53 m 3 /bulan. Rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan adalah 4,00 %. Dari hasil perhitungan, untuk mendapatkan NPV yang positif maka peningkatan penjualan  harus  mencapai  12%  di  tahun  pertama  dan  mengalami  peningkatan  secara  berkelanjutan  di  tahun berikutnya. Nilai NPV yang didapatkan adalah Rp 10.011.212,-. Nilai BCR dan IRR yang didapatkan adalah 1,13 dan 18%. Analisis biaya manfaat menunjukkan sertifkasi SVLK layak untuk dilakukan meskipun memberikan kenaikan yang tidak signifikan bagi industri rumah tangga mebel. Industri rumah tangga dengan kapasitas bahan baku 144 m 3
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
per  tahun  harus  menutupi  biaya  penerapan  SVLK  dengan  kenaikan  penjualan  12%  di  tahun  pertama  setelah menerapkan SVLK dan terus naik di tahun tahun berikutnya. Pada tahun kedua, nilai cashflow yang didapatkan oleh industri  rumah  tangga  negatif.  Hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  tersebut  biaya  meningkat  oleh  kegiatan  peninjauan kembali  yang  menjadi prasyarat SVLK. Ketertarikan industri rumah tangga  mebel dalam  menerapkan SVLK masih minim.  Industri  rumah  tangga  akan  tertarik  dalam  menerapkan  SVLK  apabila  program  bantuan  pembiayaan  untuk sertifikasi dan jaminan keterbukaan pasar ekspor setelah penarapan SVLK.
Kata Kunci : analisis biaya manfaat, biaya penerapan, sistem verifikasi legalitas kayu
* Corresponding author
Alamat e-mail: rezaahda90@gmail.com

## PENDAHULUAN
Pembalakan  liar  ( illegal  logging )  dan  perdagangan  kayu  ilegal  ( illegal  timber  trade ) sudah  lama  dipandang  sebagai  salah  satu  penyebab  utama  kerusakan  hutan  di  banyak  negara, termasuk Indonesia. Berbagai studi dan analisis secara beragam mengindikasikan skala/tingkat illegal logging di Indonesia yang  mencapai tingkat akut (Tacconi et al. 2004). Hasil studi dan analisis  tersebut  menyatakan  tingkat illegal  logging di  Indonesia  mencapai  50-80%  dari keseluruhan produksi kayu, dan secara umum menyatakan bahwa volume produksi kayu ilegal jauh  melebihi  kayu  legal,  dan  melebihi  tingkat  produksi  berkelanjutan  (Maryudi et  al. 2014). Mekanisme kebijakan internasional memiliki kekuatan untuk mengubah arus perdagangan kayu dengan mempengaruhi kebijakan kehutanan nasional dan internasional dengan mempromosikan pengelolaan  hutan  lestari  dan  konservasi  alam.  Dengan  demikian,  Indonesia  mencoba pendekatan kebijakan yang baru melalui pengembangan sistem yang terpercaya dan transparan untuk menjamin legalitas penebangan dan perdagangan kayu (Nurrochmat et al . 2015).
Pohnan  dan  Stone  (2013)  menyebutkan  bahwa  tata  kelola  hutan  yang  baik  merupakan proses  holistik  yang  bertujuan  untuk  memastikan  hasil  dari  hutan  tidak  dipandang  dari  sisi keuntungan ekonominya saja, tetapi juga sebuah usaha yang menghasilkan manfaat bagi hutan dan masyarakat. Transformasi tata kelola yang baik memerlukan proses yang membangun solusi yang tahan lama. Legalitas merupakan titik masuk dari solusi tata kelola kehutanan yang baik. Verifikasi  legalitas  mendukung  pemulihan  dan  perlindungan  jangka  panjang  tata  kelola kehutanan  dan  membuat  kondisi  industri  pengolahan  kayu  semakin  sehat.  Pendidikan  dan pengalaman akan menjadi pendorong utama untuk strategi ini.
Sistem  Verifikasi  dan  Legalitas  Kayu  (SVLK)  merupakan  instrumen  pembenahan  tata kelola  ( good  governance )  melalui  verifikasi  kepastian  kayu  legal  yang  dipanen,  diangkut, diolah, serta dipasarkan oleh unit usaha kehutanan Indonesia.  SVLK dibangun melalui proses yang  melibatkan  multipihak  (akademisi,  asosiasi,  kementerian  terkait,  dan  LSM).  Penerapan SVLK  bersifat mandatory (wajib).  Skema  SVLK  mewajibkan  para  pemegang  izin  usaha pemanfaatan  dan  industri  kayu  untuk  memenuhi  standar,  kriteria  dan  indikator  pengelolaan hutan produksi dan legalitas kayu. SVLK diterapkan untuk sejalan dengan kebijakan Uni-Eropa di bawah FLEGT-VPA. FLEGT-VPA merupakan kesepakatan antara Uni-Eropa dengan negara penghasil  kayu  untuk  menjamin  hanya  kayu  legal  saja  yang  dapat  masuk  ke  pasar  eropa. Penerapan  SVLK  diharapkan  mampu  berperan  menekan,  dan  bahkan  menghilangkan  praktek pembalakan  liar,  dan  diharapkan  mampu  mendukung  penegakan  hukum  kehutanan  dan mendorong tata kelola dan sistem pranata kehutanan yang baik dan bertanggung jawab. SVLK digunakan sebagai platform bagi pengelolaan hutan berkelanjutan (Astana et al. 2014). Pasca  diterapkannya  SVLK,  kinerja  ekspor  kayu  lapis,  kayu  pertukangan,  bubur  kayu, kertas  dan  bangun  pre-fabrikasi  mengalami  peningkatan,  dimana  pada  2013  tercatat  US$5.17
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
miliar. Kemudian pada tahun 2014 dan 2015 secara berturut-turut naik menjadi US$6.43 miliar dan  US$9.6  miliar.  Secara  rinci,  pada  tahun  2015  ekspor furniture kayu  yang  telah  V  legal mengalami  peningkatan  menjadi  US$1.12  miliar  dari  yang  sebelumnya  tahun  2014  sebesar US$805.000  (SILK  2016).  Berdasarkan  data  tersebut  terlihat  bahwa  secara  umum perkembangan  ekspor  produk  kayu  yang  telah  menggunakan  V-legal  mengalami  peningkatan. Gultom et  al .  (2014)  menyatakan  bahwa  peningkatan  ekspor  tersebut  hanya  didominasi  oleh industri  besar.  Sementara,  perkembangan  perdagangan  produk  kayu  pada  usaha  skala  kecil menengah belum banyak dilaporkan.
SVLK merupakan upaya perbaikan tata kelola kehutanan perlu didukung oleh para pihak yang  terlibat  didalamnya.  SVLK  merupakan  sistem  yang  mensyaratkan  kepatuhan  legalitas kayu  dari  hulu  (sumber  kayu)  hingga  hilir  (eksportir).  Rantai  distribusi  produk  SVLK  terdiri dari para pelaku usaha dengan ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pelaku usaha. Penerapan SVLK masih memberatkan beberapa pelaku usaha di sektor hulu, khususnya industri kecil  menengah.  Sebuah  unit  usaha  bidang  kehutanan  dapat  dinyatakan  memenuhi  standar legalitas dalam sistem ini, setidaknya berdasarkan empat persyaratan legal yang harus dipenuhi yaitu  persyaratan  legal  badan  usaha,  persyaratan  legal  bahan  baku,  persyaratan  legal  dalam proses produksi, dan persyaratan kesehatan keselamatan kerja.
Penerapan  skema  SVLK  masih  terkendala  di  besarnya  biaya  sertifikasi  dan  minimnya pengetahuan  mengenai  SVLK.  Tingginya  biaya  yang  harus  dikeluarkan  dalam  upaya memperoleh  sertifikat  belum  sesuai  dengan  tingkat  harga  yang  diharapkan  ( premium  price ). Kondisi tersebut merupakan disinsentif bagi  industri kecil menengah  mebel. Setelah periode 1 Januari 2015, penerapan SVLK berlaku penuh pada semua skala industri termasuk industri kecil menengah (IKM) dan hutan rakyat (HR). Menurut Astana et al. (2014), penerapan SVLK lebih banyak  direspon  oleh  pelaku  usaha  industri  yang  berorientasi  pasar  ekspor  dan  pelaku  usaha industri  skala  besar.  Hal  ini  dikarenakan  biaya  verifikasi  dan  biaya  lainnya  relatif  bisa  diatasi oleh unit manajemen. Sebaliknya, pelaku usaha industri skala kecil dan unit manajemen hutan rakyat kurang memberikan respon terhadap SVLK. Industri kecil menengah memiliki kesulitan tersendiri untuk memenuhi standar SVLK.
Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  merupakan  provinsi  yang  tidak  memiliki  sumber bahan  baku  kayu  dari  hutan  negara.  Sumber  kayu  diperoleh  dari  hutan  rakyat  dan  kayu-kayu dari  luar  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Karakteristik  hutan  rakyat  yang  memiliki luasan  kecil  dan  pengelolaan  hutan  berbasis  masyarakat  merupakan  faktor  yang  membuat Provinsi DIY menjadi provinsi target penerapan SVLK oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Biaya pengurusan izin dan pengetahuan masyarakat tentang pengurusan izin adalah kendala  penerapan  SVLK.  Sedangkan  proses  SVLK  memastikan  penggunaan  kayu  legal  dari proses awal di industri hulu hingga proses di industri hilir.
Obidzinski et al. (2015) menyebutkan pelaku usaha skala kecil memiliki tingkat ilegalitas yang  tinggi.  Tingginya  tingkat  ilegalitas  kegiatan  pembalakan  dan  pengolahan  terjadi  karena sejumlah  faktor.  Beberapa  diantaranya  terkait  dengan  kurangnya  pengetahuan  mengenai prosedur  resmi  untuk  pendaftaran  usaha.  Namun,  pada  umumnya,  usaha  skala  kecil  ilegal berkembang  karena  tingginya  kebutuhan  kayu  dan  terbatasnya  pasokan  kayu  legal.  Tingginya ilegalitas ini tidak serta merta menjadi pertanda ketidakpatuhan atau kesengajaan industri kayu skala  kecil  dalam  melanggar  ketentuan  peraturan.  Hal  ini  bisa  terjadi  karena  terbatasnya pemahaman  mengenai  persyaratan  untuk  mendaftarkan  usaha  mereka  dan  ketidakpahaman terhadap  prosedur  yang  harus  diikuti.  Dengan  diberlakukannya  SVLK,  pelaku  usaha  dalam rantai  pasok  kayu  harus  memastikan  bahwa  mereka  menggunakan  kayu  hanya  dari  sumber legal.
Adanya  ketidakselarasan  antara  tuntutan  aturan  pemerintah  dan  kondisi  dimasyarakat terus  diperbaiki  dengan  perbaikan  kebijakan  yang  terus  dilakukan  oleh  pemerintah.  Segala kebijakan  yang  bersifat  membebani  pelaku  usaha  dan  menimbulkan  biaya  tinggi  dalam pengelolaan  akan  membuat  pelaku  usaha  enggan  mengikuti  aturan.  Bagaimana  pelaku  usaha merespon  hal  tersebut  dan  apa  saja  yang  menjadi  harapan  masyarakat  untuk  mendukung penguatan  pelaku  usaha  skala  kecil  perlu  dikaji  lebih  dalam.  Penelitian  ini  mengkaji perbandingan keuntungan di industri kecil terhadap biaya penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  berfokus  pada jaringan  distribusi,  kesiapan  industri  kecil
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
menengah terhadap penerapan skema SVLK. Sebuah kajian perspektif yang menilai kebutuhan pelaku  usaha  kayu  kecil  menengah  (IKM)  terhadap  implementasi  SVLK  sangat  diperlukan. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis jaringan distribusi kayu rakyat di Daerah  Istimewa Yogyakarta (2) Menganalisis kesiapan  industri  rumah  tangga  rakyat  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  terhadap  penerapan Sistem  Verifikasi  Legalitas  Kayu  (3)  Mensimulasikan  kelayakan  finansial  penerapan  SVLK pada industri rumah tangga mebel.

## METODE PENELITIAN
Kerangka pemikiran penelitian disajikan pada Gambar 1.

## Gambar 1.  Kerangka Pemikiran Penelitian
Kondisi industri rumah tangga mebel yang memiliki tingkat pemakaian bahan baku ilegal yang  tinggi  dan  kewajiban  penerapan  Sistem  Verifikasi  Legalitas  Kayu  pada  pelaku  usaha perkayuan  di  semua  skala  industri  merupakan  permasalahan  yang  terus  diperbaiki  oleh pemerintah.  Penerapan  SVLK  berdampak  pada  penambahan  biaya  dan  penambahan  peluang pasar.  Peluang  dan  tantangan  tersebut  harus  dikelola  dengan  benar  agar  tujuan  perbaikan  tata kelola  dapat  tercapai.  Kebijakan  sertifikasi  kayu  diharapkan  menjadi  salah  satu  pilihan  dalam upaya peningkatan kesejahteraan industri rumah tangga mebel. Selain itu dapat juga digunakan sebagai  perbaikan  terhadap  internal  unit  manajemen  industri  rumah  tangga  mebel.  Pemetaan jaringan,  wawancara  kesiapan  kondisi  industri  rumah  tangga  mebel  dan  perhitungan  simulasi analisis  biaya  manfaat  penerapan  SVLK  merupakan  kajian  yang  dapat  mendokumentasikan kondisi industri rumah tangga mebel di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kondisi industri rumah tangga mebel yang memiliki tingkat pemakaian bahan baku ilegal yang
tinggi Penerapan Sistem verifikasi Legalitas Kayu Biaya yang bertambah akibat penerapan SVLK Peluang perluasan pasar Pemetaan jaringan distribusi kayu rakyat di Yogyakarta Kesiapan kondisi industri rumah tangga mebel terhadap penerapan SVLK Simulasi Analisis Biaya Manfaat
penerapan SVLK
Kesimpulan dan rekomendasi penerapan SVLK Kewajiban penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu terkait perdagangan dan peredaran hasil hutan yang legal di Indonesia
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
Lokasi  penelitian  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Penelitian  dilakukan  mulai dari  bulan  November  2016  –  Maret  2017.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada para  industri rumah tangga (responden) yang terlibat alur perdagangan kayu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden meliputi: (1)  Data umum responden, (2) Hubungan antar pelaku usaha kayu dalam rantai distribusi mebel kayu di  Daerah Istimewa Yogyakarta. Data sekunder diperoleh  melalui  penelusuran  karya-karya  ilmiah  atau  literatur  dan  data-data  relevan  yang dikeluarkan  oleh  lembaga  pemerintah  dan  instansi  terkait  guna  membantu  dan  mendukung ketersedian data.
Metode  yang  digunakan  dalam  pengumpulan  data  primer  adalah  metode  survei  dengan melakukan  wawancara  yang  dipandu  oleh  kuesioner  kepada  industri  rumah  tangga  mebel. Sumber data untuk penentuan responden diperoleh dari instansi setempat, yaitu Dinas kehutanan dan  perkebunan  dan  Dinas  perindustrian  dan  perdagangan.  Dari  data  tersebut,  dilakukan pemilahan dan penentuan calon responden berdasarkan lokasi kajian dan kategori responden.
Sampel industri rumah tangga dalam penelitian ini adalah industri dengan kategori skala kecil.  Jenis  industri  pengolahan  kayu  yang  masuk  dalam  kategori  skala  kecil  adalah  industri rumah tangga dengan kapasitas kurang dari 2.000 m 3 per tahun yang belum menerapkan SVLK. Populasi dari penelitian ini merupakan industri rumah tangga mebel dengan kapasitas produksi kurang  dari  2.000  m 3 di  Yogyakarta.  Pengambilan  sampel  diambil  secara purposive  sampling berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Total responden menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu  industri  rumah  tangga    mebel  (28  responden),  dan  aktor  pendukung  meliputi:  (a)  Dinas kehutanan provinsi DIY (1 responden), (b) Dinas perindustrian provinsi DIY (1 responden), (c) Dinas perindustrian provinsi DIY (1 responden), (d) Lembaga verifikasi (2 responden), dan (d) Pemantau independen (1 responden).
Metode  pengolahan  dan  analisis  data  meliputi  beberapa  tahap.  Pemetaan  saluran pemasaran  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  survei  mengenai  identifikasi  pelaku usaha,  fungsi-fungsi  pelaku  usaha,  tingkat  keuntungan  dan  produksi.  Kesiapan  industri  rumah tangga  dipaparkan  secara  deskriptif.  Pendapatan  dan  biaya  produksi  dihitung  kemudian dibandingkan  dengan  biaya  sertifikasi.  Simulasi  kelayakan  finansial  penerapan  SVLK  pada industri rumah tangga  mebel dihitung dengan analisis kelayakan finansial. Simulasi kelayakan finansial akan menunjukkan layak atau tidaknya usaha setelah menerapkan SVLK.

## Pemetaan saluran pemasaran
Pemetaan saluran pemasaran dilakukan untuk mengidentifikasi lembaga pemasaran yang terlibat  dalam  pemasaran  kayu  rakyat  dengan  menggambarkan  hubungan,  peran  dan  interaksi antar  pelaku  usaha  di  sepanjang  rantai  distribusi  produk  SVLK  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  Pemetaan  saluran  pemasaran  dilakukan  dengan  menggunakan  pendekatan  survei mengenai fungsi-fungsi lembaga pemasaran, identifikasi pelaku, fungsi, dan saluran pemasaran. Melalui  identifikasi  lembaga/pelaku  pemasaran,  dapat  diperoleh  informasi  mengenai  pihak- pihak yang terlibat dalam mengalirkan barang dari petani kayu hingga ke industri rumah tangga.

## Kondisi industri rumah tangga mebel terhadap penerapan SVLK
Analisis  kesiapan  penerapan  SVLK  adalah  proses  evaluasi  yang  mengukur  perubahan dalam  pengetahuan,  sikap  dan  praktek  terkait  dengan  pelaksanaan  SVLK.  Informasi  umum mengenai  usaha,  informasi  mengenai  biaya  produksi  dan  biaya  lainnya,  pemahaman  prosedur pengurusan SVLK serta pemahaman aturan lain menjadi variabel yang dinilai dalam penelitian ini.  Informasi  bantuan  dan  program  pemerintah  menjadi  informasi  yang  didapat  dari  Dinas Kehutanan,  Dinas  Perindustrian  dan  Perdagangan  serta  Lembaga  Swadaya  Masyarakat  yang ikut membantu dalam pengawasan penerapan SVLK di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil analisis dipaparkan secara deskriptif.
Simulasi kelayakan finansial penerapan SVLK pada industri rumah tangga mebel Analisis  kelayakan  finansial  yang  dilakukan  dalam  penelitian  adalah  nilai  kini  manfaat bersih  ( Net  Present  Value –  NPV),  rasio  manfaat  dan  biaya  ( Benefit  Cost  Ratio –  BCR),  dan tingkat  pengembalian  internal  ( Internal  Rate  of  Return –  IRR)  yang  digunakan  untuk  melihat kelayakan  penerapan  sertifikasi  sistem  verifikasi  legalitas  kayu  pada  industri  rumah  tangga mebel.  Analisis  kelayakan  finansial  dilakukan  untuk  mengetahui  apakah  penerapan  sertifikasi
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
SVLK oleh industri rumah tangga mebel dapat memberi keuntungan atau tidak. Periode analisis yang  dilakukan  didasarkan  pada  periode  penerapan  SVLK  yaitu  10  tahun.  Asumsi  digunakan pada  perhitungan  kelayakan  usaha  penerapan  sertifikasi  SVLK  karena  pada  industri  rumah tangga mebel belum menerapkan SVLK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Jaringan Distribusi  Kayu Rakyat di Yogyakarta
Berdasarkan  data  Statistik  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  DIY  Tahun  2014,  wilayah hutan  di  Yogyakarta  terus  meningkat.  Peningkatan  itu  didominasi  oleh  luasan  hutan   rakyat, terutama  pada  wilayah  Gunungkidul  yang  dikenal  sebagai  basis  wilayah  hutan di  Yogyakarta. Produksi  kayu  di  Yogyakarta  hanya  berasal  dari  hutan  rakyat,  karena  seluruh  hutan  negara  di Yogyakarta  merupakan  kawasan  lindung  dan  kawasan  konservasi.  Luasan  Hutan  Rakyat  dan Hutan Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta disajikan pada Tabel 1.

## Tabel 1. Luasan Hutan Rakyat dan Hutan Negara di Yogyakarta
Tahun Gunungkidul (Ha) DIY (Ha) Hutan rakyat Hutan negara Hutan rakyat Hutan negara 2006 28 630.00 14 895 50 56 466 25 18 715.06 2010 31 671.83 14 895 50 61 708.02 18 715.06 2013 41 953.93 14 895 50 75 120.31 18 715.06
Sumber: Dishutbun DIY (2014)
Pembagian status kawasan hutan di Yogyakarta mempengaruhi sumber bahan baku yang digunakan  pada  industri  perkayuan  Yogyakarta.  Bahan  baku  kayu  yang  diolah  oleh  industri perkayuan di Yogyakarta berasal dari pohon yang tumbuh dari hasil budidaya diatas areal hutan rakyat.  Komoditas  yang  dihasilkan  industri  perkayuan  di  Yogyakarta  terdiri  atas  mebel, kerajinan  tangan  dan  kayu  gergajian.  Tidak  semua  unit  usaha  perkayuan  besar  di  Yogyakarta mengerjakan sendiri seluruh produknya. Rekanan pengerjaan bisa berupa unit bisnis yang lebih kecil atau pengrajin rumahan yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Mekanisme tersebut terutama berlangsung ketika bisnis besar mebel atau kerajinan sedang banjir pesanan dalam volume besar melampaui  kapasitasnya.  Selain  itu,  terdapat  unit  bisnis  yang  hanya  berperan  sebagai penampung dan penjual (eksportir).
Saluran  tataniaga  dan  pemasaran  kayu  rakyat  menggambarkan  proses  pendistribusian kayu  dari  petani  di  lahan  milik  sebagai  produsen  kayu  sampai  ke  konsumen.  Konsumen  pada saluran  tataniaga  kayu  dari  petani  adalah  masyarakat  rumah  tangga,  pedagang  dan  industri (pengolah kayu). Rohadi et al. (2015) menyebutkan struktur pemasaran kayu rakyat dalam hal jumlah  dan  keragaman  pelaku  pasar  sangat  bervariasi  di  setiap  lokasi.  Berdasarkan  hasil penelitian,  terdapat  tiga  saluran  pemasaran  kayu  rakyat.  Saluran  pemasaran  kayu  rakyat  di Yogyakarta disajikan pada Gambar 2.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
Gambar 2.  Saluran Pemasaran Kayu Rakyat di Yogyakarta
Berdasarkan  saluran  pemasaran  kayu  rakyat  yang  disajikan  dalam  Gambar  2, terdapat  beberapa  alternatif  saluran  distribusi  kayu  rakyat  untuk  sampai  ke  industri rumah tangga mebel, yaitu :
1.  Petani – Pedagang kayu tk desa – Industri rumah tangga mebel (Saluran 1)
2.  Petani  –  Pedagang  kayu  tk  desa  –  Pedagang  pengumpul  –    Industri  rumah  tangga  mebel (Saluran 2)
3.  Petani – Industri rumah tangga mebel (Saluran 3)
Saluran  1  menunjukkan  bahwa  petani  sebagai  produsen  kayu  menjual  dalam  bentuk pohon  berdiri  kepada  pedagang  perantara  kayu  atau  pengumpul  kayu  tingkat  desa.  Petani menjual  kayu  dalam  bentuk  pohon  berdiri  karena  petani  memilih  untuk  langsung  menerima uang tanpa perlu repot mengurus administrasi. Kayu ditebang di lahan petani kemudian dibawa ke jasa penggergajian/ saw-mill . Pedagang kayu kemudian menjual ke industri pengolahan. Kayu yang  dijual  biasanya  ditawarkan  ke  industri  rumah  tangga  yang  sudah  menjadi  langganan pedagang  kayu  tersebut.  Dokumen  yang  menunjukkan  proses  produksi  kayu  pada  saluran  ini hanya  surat  keterangan  asal  kayu  yang  ditandatangani  kepala  desa.  Jenis  yang  beredar  pada saluran  ini  adalah  jenis  kayu  kampung  (munggur,  nangka,  durian,  mangga,  melinjo,  dll).  Ada beberapa  penjualan  untuk  jenis  kayu  jati  dan  kayu  rimba  tetapi jumlah  kayu  yang  dijual tidak sebanyak pada saluran lain.
Pada saluran 2, petani sebagai produsen kayu menjual dalam bentuk pohon berdiri kepada pedagang  perantara  kayu  atau  pengumpul  kayu  tingkat  desa.  Pedagang  kayu  juga  yang melakukan  kegiatan  penebangan.  Pedagang  kayu  mengurus  perizinan  serta  dokumen  yang diperlukan  dalam  menjual  kayu  ke  tingkat  selanjutnya.  Pedagang  kayu  menjual  ke  pedagang pengumpul  di  tingkat  provinsi  dalam  bentuk  log.  Pada  proses  penggergajian  dilakukan  oleh pedagang  pengumpul.  Pedagang  pengumpul  biasanya  terintegrasi  dengan  ikm  yang  sudah memiliki izin ekspor atau industri menengah. Industri rumah tangga mebel mencari kayu jenis tertentu  ke  pedagang  pengumpul  untuk  pengerjaan  pesanan  konsumen.  Kayu  yang diperjualbelikan pada saluran ini adalah jenis kayu jati dan kayu rimba (mahoni, akasia, pinus, sonokeling, gmelina).
Saluran 3 menunjukkan bahwa industri rumah tangga  mengurus sendiri kayu yang akan dipakai  sebagai  bahan  baku  produksi.  Kegiatan  pengurusan  dokumen  tebang  kayu,  kegiatan penebangan, hingga penggunaan jasa industri  penggergajian/ saw-mill , semua kegiatan tersebut dikerjakan  sendiri  oleh  industri  rumah  tangga.  Kayu  yang  diperjualbelikan  dalam  saluran  ini biasanya adalah jenis kayu jati dan kayu dengan kualitas yang bagus. Saluran ini adalah upaya industri  rumah  tangga  mebel  dalam  menekan  biaya  produksi  dan  mempertahankan  kualitas produk.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
Melati et  al (2013)  menyebutkan  pemasaran  kolektif  yang  digunakan  untuk  mengatasi kendala yang terkait dengan operasi dalam skala kecil.  Untuk menumbuhkan dan memperkuat bisnis  furnitur  skala  kecil,  kebijakan  yang  mendukung  klaster  produsen  furnitur  untuk mengurangi  biaya  pengangkutan  material  akan  meningkatkan  efisiensi  produksi  dan  akses pasar.  Pembentukan  dan  penguatan cluster juga  akan  menghasilkan  komunikasi  dan  transaksi yang  lebih  efektif  antara  produsen  furnitur  dan  pemasok.  Saluran  1  merupakan  saluran  yang paling efektif dari ketiga saluran diatas. Pada saluran 1 merupakan saluran dengan harga bahan baku yang relatif murah. Bahan baku kayu di pedagang kayu tingkat desa sudah berbentuk kayu sortimen.  Pedagang  kayu  tingkat  desa  juga  dapat  menerima  pesanan  jenis  kayu  dan  ukuran sortimen.  Bahan  baku  kayu  dari  pedagang  tingkat  desa juga  bisa  diantar  ke workshop industri rumah tangga mebel sehingga menjadikan saluran ini efektif bagi industri rumah tangga mebel. Harga  kayu  pada  saluran  3  lebih  murah  daripada  saluran  lain,  namun  biaya  pengurusan  kayu, biaya transportasi  dan waktu pengurusan yang lama merupakan faktor yang menjadikan saluran ini kurang efektif.

## Kesiapan Industri Rumah Tangga Mebel dalam Menerapkan SVLK
Keberadaan SVLK diharapkan dapat mengendalikan tata usaha kayu dan nilai jual produk kayu  dapat  meningkat  (CIFOR  2013).  Dalam  kaitan  dengan  hal  tersebut,  Kementerian  LHK bersama  pemerintah  daerah  provinsi  ataupun  Pemerintah  kabupaten  memberikan  dukungan untuk  percepatan  pelaksanaan  SVLK.  Dukungan  oleh  Kementerian  LHK  dan  pemerintah provinsi  dilakukan  melalui  deklarasi  bersama.  Deklarasi  bersama  tersebut  telah  dilaksanakan dengan  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  DI  Yogyakarta,  dan  Bali.  Kayu  dan pelaku  usaha  yang  ada  dalam  saluran  pemasaran  kayu  rakyat  di  Yogyakarta  sebagian  besar masih  belum  mengikuti  persyaratan  SVLK  secara  penuh.  Hal  ini  dikarenakan  banyak  industri rumah tangga mebel di Yogyakarta terkendala masalah perizinan usaha. Industri kecil maupun menengah  pada  mulanya  berasal  dari  industri  rumah  tangga  yang  lokasinya  dekat  dengan sumber bahan baku (hutan rakyat). Industri rumah tangga mebel tersebut sudah beroperasi sejak berpuluh-puluh tahun namun tidak mengurus izin. Industri rumah tangga memiliki kendala saat mengurus  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  maupun  izin  industri  (SIUP)  karena  lokasi  usaha yang  tidak  berada  pada  kawasan  budidaya  (Rencana  Tata  Ruang),  sehingga  industri  rumah tangga mebel kesulitan untuk memperoleh izin.
Untuk  mengatasi  masalah  penerapan  SVLK,  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  DIY, Asmindo  dan  LSM  terkait  mengadakan workshop dengan  mengundang  para  pelaku  usaha pengolahan kayu di Yogyakarta. Workshop merupakan forum sosialisasi SVLK yang diadakan untuk  langsung  bisa  berdiskusi  dengan  para  pelaku  usaha. Workshop SVLK  di  DIY menghasilkan  kesepakatan  pembentukan  grup  sertifikasi  legalitas  kayu  untuk  memperingan pembiayaan. (Astana et al. 2016). Workshop dilaksanakan dengan mengundang  kelompok dan anggota asosiasi mebel di Yogyakarta.
Ada  beberapa  tantangan  yang  cukup  besar  dalam  mendorong  penerapan  SVLK  bagi usaha  kecil  dan  menengah  (UKM).  Tantangan  mendasar  penerapan  SVLK  bagi  UKM  adalah banyak dari perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan dasar legalitas bisnis. Lambatnya proses verifikasi legalitas juga disebabkan karena biaya sertifikasi yang tinggi, ketidakcocokan antara  persyaratan  SVLK  dengan  strategi  penghidupan  petani  hutan  rakyat,  terbatasnya pemahaman dikalangan usaha perkayuan skala kecil mengenai kebutuhan dan manfaat SVLK, dan terbatasnya kapasitas lembaga verifikasi untuk melaksanakan verifikasi SVLK (Obidzinski et  al. 2015) . Sementara  menurut  Pane  &  Jing  (2017),  kriteria  prioritas  dalam  impelementasi SVLK  berturut-turut  dari  yang  nilai  tertinggi  hingga  terendah  adalah  kebijakan  pemerintah, kesiapan institusi, kesiapan pengusaha dan penerimaan pasar. Aspek ekonomi dan kelembagaan menjadi  penting,  karena  dua  hal  tersebut  banyak  memengaruhi  pelaksanaan  kebijakan  SVLK pada industri.
Berdasarkan  hasil  wawancara,  sebagian  besar  responden  belum  mengetahui tentang SVLK. Sedangkan sisanya mengaku tahu tetapi tidak paham mengenai SVLK. Sumber  informasi  tentang  SVLK  didapat  dari  rekan  sekelompok,  industri  pengolahan,
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
dan  anggota  LSM  yang  kenal  dengan  para  pelaku  usaha.  Pengetahuan  responden mengenai SVLK disajikan pada Gambar 3.
Sosialisasi  yang  lebih  menyeluruh  diperlukan  untuk  membuat  penyebaran    informasi tentang  SVLK  lebih  merata.  Informasi  tentang  tujuan,  mekanisme,  bantuan  dana  serta  biaya SVLK  merupakan  informasi  pokok  yang  harus  disosialisasikan  kepada  pelaku  usaha  yang berorientasi pasa ekspor dan domestik. Seluruh responden tidak mengikuti skema SVLK, karena kurang  informasi.  Sedangkan  dua  responden  yang  tahu  dan  paham  mengenai  SVLK,  memilih tidak  mengikuti  SVLK  karena  biaya  yang  tinggi,  tidak  mendapat premium  price serta  syarat pengurusan  yang  rumit.  Sebanyak  12  responden  juga  tidak  mengikuti  SVLK  karena  SVLK belum  dianggap  sebagai  suatu  kewajiban  yang  mendesak.  Untuk  mengoptimalkan  penerapan SVLK  yang  bersifat mandatory masih  memerlukan  upaya  lebih  dari  pemerintah  pusat  dan daerah  sebagai  regulator.  Keterlibatan  responden  dalam  kelompok/asosiasi  disajikan  pada Gambar 4.
Kurangnya pemahaman  mengenai SVLK di industri rumah tangga  mebel diduga karena sumber  informasi  dan  pendampingan  yang  tidak  merata  oleh  dinas  terkait.  Langkah-langkah strategis Pemda DIY, Asmindo, dan LSM terkait untuk mendukung terlaksananya SVLK belum menyentuh  unit  bisnis  dengan  skala  kecil. Workshop yang  telah  diadakan  sebelumnya  hanya dihadiri oleh industri yang masuk dalam kelompok dan akses informasi yang bagus.
Sosialisasi  yang  lebih  menyeluruh  diperlukan  untuk  membuat  penyebaran    informasi tentang  SVLK  lebih  merata.  Dengan  sifatnya  yang mandatory ,  informasi  tentang  SVLK harusnya sudah dapat diterima para pelaku usaha. Informasi tentang tujuan, mekanisme, bantuan dana serta biaya SVLK merupakan informasi pokok yang harus disosialisasikan kepada pelaku usaha  dengan  semua  skala.  Ketidaksiapan  industri  rumah  tangga  mebel  dalam  menghadapi tuntutan kebijakan dan perubahan pasar menjadi tantangan mendasar untuk diselesaikan secara bersama.  Meskipun  ada  kemajuan  yang  signifikan  dengan  verifikasi  SVLK  di  sektor
Gambar 3.  Pengetahuan Responden mengenai SVLK
Gambar 4.  Keterlibatan Responden dalam Kelompok/Asosiasi
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 9, No. 1, April
2018, Hal. 45-58
besar/menengah,  verifikasi  legalitas  kayu  di  sektor  skala  kecil  tertinggal  di  belakang  dan  jauh lebih sulit untuk diimplementasikan.
Menurut Astana et al . (2014), Faktor biaya manfaat ekonomi mempengaruhi keberhasilan kebijakan  SVLK  di  sektor  perkayuan  skala  kecil.  Faktor  biaya  meliputi  biaya  pemenuhan standar, audit dan penilikan termasuk biaya pelatihan kelembagaan dan pembentukan organisasi hutan  rakyat.  Menurut  Pohnan  dan  Stone  (2013)  pendidikan  dan  pelatihan  merupakan  faktor yang  menentukan  keberhasilan  penerapan  kebijakan  SVLK.  Sedangkan  menurut Suryandari et al .  (2017),  kesiapan  bagi  pelaku  untuk  menerima  SVLK  dari  aspek  ekonomi  adalah:  biaya pengurusan  izin  industri,  kemudahan  kredit  dan  suku  bunga  ringan,  ada  jaminan  peningkatan harga  output,  besar  modal  perusahaan,  pengurangan  biaya  penilikan,  pengurangan  biaya sertifikasi, peningkatan akses pasar, harga bahan baku kayu stabil dan  kontinuitas ketersediaan kayu.

## Produksi Industri Rumah Tangga Mebel di Yogyakarta
Bahan  baku  utama  dalam  proses  produksi  industri  rumah  tangga  mebel  di  Yogyakarta adalah kayu  yang berasal dari hutan rakyat dan kayu dari luar provinsi. Bahan baku diperoleh dari  pedagang  kayu  yang  menawarkan  kayu  hasil  tebangan.  Sumber  bahan  baku  lain  yang dipakai  oleh  industri  rumah  tangga  mebel  berasal  dari  pedagang  kayu  di  tingkat  provinsi. Pembelian kayu oleh industri rumah tangga  mebel biasanya dilakukan 2-3  kali dalam sebulan. Bahan baku yang dibeli rata-rata 3-4  m 3 per 1 kali pembelian. Jenis kayu yang  dipakai adalah jenis  kayu  jati,  diikuti  dengan  kayu  rimba  (mahoni,  akasia,  pinus,  sonokeling,  gmelina),  kayu kampung  (munggur,  nangka,  durian,  mangga,  melinjo,  dll),  kayu  sengon,  dan  kayu  limbah. Bahan  baku  yang  dipakai  menyesuaikan  pesanan  konsumen.  Pesanan  mebel  berasal  dari  toko mebel lokal maupun konsumen akhir yang langsung memakai mebel untuk kebutuhan pribadi. Pesanan mebel juga datang dari industri yang sudah memiliki izin untuk ekspor. Industri rumah tangga mebel hanya mengerjakan hingga bahan baku setengah jadi atau hanya finishing . Produk yang dihasilkan oleh industri rumah tangga mebel antara lain almari, meja kursi dan kusen. Tiap 1 m 3 bahan baku bisa menghasilkan dua unit almari. Sedangkan untuk produk meja kursi dan kusen bisa diperoleh masing-masing 3 unit dan 15 unit. Kebutuhan bahan baku rata-rata per bulan adalah 10,68 m 3 . Total biaya produksi yang dikeluarkan oleh industri rumah tangga  mebel  adalah  biaya  pembelian  bahan  baku,  biaya  bahan  baku  penolong,  biaya  tenaga kerja,  biaya  listrik  biaya  bongkar  muat  bahan  baku,  biaya  jasa  penggergajian,  dan  biaya transportasi  pemasaran  produk.  Biaya-biaya  tersebut  merupakan  biaya  yang  harus  dikeluarkan industri  rumah  tangga  mebel  perbulan.  Tingkat  Pendapatan  Industri  Rumah  Tangga  Mebel  di Yogyakarta disajikan pada Tabel 2.

## Tabel 2. Tingkat Pendapatan Industri Rumah Tangga Mebel di Yogyakarta
No Komponen Jumlah (rata-rata) 1 Total pendapatan (Rp) Rp             32.742.857,- 2 Total biaya produksi (Rp) Rp             2. 245.851,- 3 Keuntungan per bulan (Rp) Rp               6.497.006,- 4 Output (m 3 ) 9,53 5 Tingkat pendapatan (Rp/ m 3 ) Rp                   681.742,- Tingkat pendapatan total selama 10 tahun Rp              81.809.099,-
Tingkat pendapatan industri rumah tangga mebel dihitung dari rata-rata total penerimaan, biaya  produksi  dan  total  produksi.  Produk  yang  dikerjakan  adalah  mebel  yang  dipesan  oleh konsumen  atau  toko  mebel  lokal.  Produk  yang  dihasilkan  dalam  proses  produksi  antara  lain meja,  lemari,  pintu,  kusen.  Total  pendapatan  industri  rumah  tangga  mebel  kayu  setiap  bulan adalah Rp 32.742.857,-. Biaya total proses produksi adalah Rp 26.245.851,-. Produksi rata-rata perbulan industri rumah tangga mebel adalah 9,53 m 3 /bulan. Besarnya keuntungan rata-rata dari industri rumah tangga mebel di Yogyakarta adalah Rp 6.497.006,-. Keuntungan tersebut didapat
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO),
Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
setelah  total  penerimaan  per  bulan  dikurangi  oleh  total  biaya  yang  dihabiskan  perbulan. Sedangkan tingkat pendapatan industri rumah tangga mebel di Yogyakarta adalah Rp. 681.742,- /m 3 . Tingkat pendapatan dihitung total perbulan dan selama 10 tahun karena disesuaikan dengan periode  penerapan  SVLK.  Tingkat  pendapatan  total  selama  10  tahun  adalah  Rp  81.809.099,-. Tingkat  pendapatan  total  selama  10  tahun  kemudian  dipakai  untuk  menghitung  rasio  biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan.

## Rasio Biaya Penerapan SVLK terhadap Keuntungan
Salah  satu  alasan  pelaku  usaha  kayu  skala  kecil  kurang  merespon  dalam  penerapan kebijakan  SVLK  karena  tingginya  biaya  pengurusan  sertifikasi.    Permen  LHK  No.  P.1/2016 mensyaratkan biaya yang harus dibayar ada di periode awal yaitu sebesar Rp 7.787.500,-. Biaya penilikan  tidak  diatur  dalam  peraturan  tersebut.  Biaya  penilikan  merupakan  biaya  yang disesuaikan dengan kondisi teknis saat proses penilikan. Biaya penilikan biasanya sebesar 80% dari  biaya  sertifikasi  awal.  Biaya  penilikan  yang  harus  dibayarkan  sejumlah  Rp  6.230.000,- untuk  masing  masing  penilikan.  Pada  beberapa  industri,  biaya  sertifikasi  awal  mendapatkan dana  bantuan  dari  pemerintah  tetapi  biaya  penilikan  tidak  mendapatkan  dana  bantuan  dari pemerintah. Biaya sertifikasi dan biaya peninjauan kembali  disajikan pada Tabel 3.

## Tabel 3. Biaya Sertifikasi dan Biaya Peninjauan Kembali
Jenis biaya Waktu Nominal Biaya Sertifikasi Awal Rp 7.787.500.00,- Biaya Peninjauan kembali tahun 2 Rp 6.230.000.00,- tahun 4 Rp 6.230.000.00,- tahun 6 Rp 6.230.000.00,- tahun 8 Rp 6.230.000.00,- Total Rp 32.707.500.00,-
Pelaku  industri  keberatan  untuk  mengurus  SVLK  karena  adanya  biaya  tambahan sertifikasi  dalam  biaya  produksi.  Biaya  penilikan  dianggap  memberatkan  karena  hampir  sama dengan biaya sertifikasi, yaitu kurang lebih berkisar antara 70–80% dari biaya assessment untuk sertifikasi.  Selama ini biaya pengurusan izin industri bagi industri kecil dianggap memberatkan sehingga banyak industri kecil yang belum memiliki izin. Industri kecil maupun menengah pada mulanya  berasal  dari  industri  rumah  tangga  yang  lokasinya  dekat  dengan  sumber  bahan  baku (hutan rakyat). Mereka sudah beroperasi sejak berpuluhpuluh tahun namun tidak mengurus izin. Misalnya,  saat  mengurus  Izin  Mendirikan  Bangunan  (IMB)  maupun  industri  ternyata  lokasi tidak berada pada kawasan budidaya (dalam Rencana Tata Ruang), sehingga  mereka kesulitan untuk  memperoleh  izin.  Terlepas  masalah  perizinan  sebagai  syarat  SVLK,  IKM  masih menghadapi  permasalahan  yang  mendasar  bagi  keberlangsungan  industri  (Suryandari et  al. 2017).
Tabel 4. Rasio Biaya Penerapan SVLK terhadap Keuntungan
Parameter Nominal Tingkat pendapatan 10 tahun (Rp/m 3 ) Rp 81.809.099,- Total Biaya SVLK (Rp) Rp 32.707.500,- Biaya SVLK selama 10 tahun (Rp/m 3 ) Rp   3.270.750,- Rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan 4,00
Rasio  biaya  penerapan  SVLK  terhadap  keuntungan  industri  rumah  tangga  mebel digunakan  untuk  mengetahui  beban  yang  diberikan  biaya  SVLK terhadap  keuntungan  industri rumah tangga mebel. Presentase biaya yang harus dibayarkan untuk penerapan SVLK terhadap tingkat pendapatan adalah 4,00. Rasio biaya penerapan SVLK terhadap keuntungan relatif kecil.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
Namun,  beban  biaya  penerapan  tersebut  belum  termasuk  biaya  pengurusan  izin,  serta  biaya persiapan, pelatihan dan pemenuhan persyaratan untuk bisa menerapkan SVLK.

## Simulasi Kelayakan Finansial Penerapan SVLK pada Industri Rumah Tangga Mebel
Kesiapan  industri  rumah  tangga  mebel  dalam  penerapan  SVLK  dilakukan  dengan pendekatan  simulasi  analisis  manfaat  dan  biaya.  Analisis  manfaat  dan  biaya  dilakukan  untuk mengetahui  apakah  penerapan  sertifikasi  SVLK  oleh  industri  rumah  tangga  mebel  dapat memberi  keuntungan  atau  tidak.  Asumsi  digunakan  pada  perhitungan  kelayakan  usaha penerapan  sertifikasi  SVLK  karena  pada  industri  rumah  tangga  mebel  belum  menerapkan SVLK. Asumsi yang digunakan pada perhitungan simulasi penerapan SVLK adalah:
1.  Kapasitas produksi industri rumah tangga mebel adalah 144 m 3 per tahun
2.  Bahan baku yang digunakan adalah kayu kampung
3.  Harga produk per m 3 Rp 625.529,- 4.  Biaya pengurusan perizinan untuk legalitas industri adalah Rp 2.500.000,-
5.  Biaya  sertifikasi  awal  sejumlah  Rp  7.787.500,-  dan  biaya  penilikan  sejumlah Rp. 6.230.000,- yang dibayarkan per dua tahun sekali
6.  Biaya  investasi  peralatan  kesehatan  dan  keselamatan  kerja  sebagai  syarat  penerapan SVLK Rp 600.000,-/5 tahun
7.  Biaya  yang  timbul  apabila  SVLK  diterapkan  oleh  industri  rumah  tangga  adalah  biaya transportasi  karena  bahan  baku  harus  diambil  dari  pedagang  kayu  yang  mempunyai sertifikasi  SVLK.  Biaya  transportasi  yang  ditanggung  adalah  Rp  37.500,-/m 3 .  Biaya transportasi  dihitung  pertahun,  sehingga  biaya  transportasi  yang  dihitung  sejumlah Rp 5.400.000,- ditahun awal dan kemudian naik menyesuaikan kenaikan penjualan
8. Discount rate yang digunakan adalah 8%.
Dari perhitungan nilai NPV yang didapatkan adalah Rp 10.011.212,-. Nilai BCR dan IRR yang  didapatkan  adalah  1,13  dan  18%.  Analisis  biaya  manfaat  menunjukkan  sertifkasi  SVLK layak  untuk  dilakukan  meskipun  memberikan  kenaikan  yang  tidak  signifikan  bagi  industri rumah tangga mebel. Industri rumah tangga dengan kapasitas bahan baku 144 m 3 / tahun harus menutupi  biaya  penerapan  SVLK  dengan  kenaikan  penjualan  12%  di  tahun  pertama  setelah menerapkan SVLK dan terus naik di tahun-tahun berikutnya. Tahun kedua, nilai cashflow yang didapatkan  oleh  industri  rumah  tangga  negatif,  ini  dikarenakan  pada  tahun  tersebut  biaya meningkat oleh kegiatan peninjauan kembali yang menjadi prasyarat SVLK.
Ketertarikan  industri  rumah  tangga  mebel  dalam  menerapkan  SVLK  masih  minim. Industri  rumah  tangga  akan  tertarik  dalam  menerapkan  SVLK  apabila  program  bantuan pembiayaan  untuk  sertifikasi  diteruskan  dan  jaminan  keterbukaan  pasar  ekspor  setelah penarapan SVLK. Target kenaikan penjualan 12% adalah target yang tinggi untuk bisa dicapai oleh  industri  rumah  tangga  mebel  di  Yogyakarta.  Biaya  dan  persyaratan  lain  yang  harus dipersiapkan  untuk  mengikuti  SVLK  juga  tidak  bisa  dikumpulkan  dalam  waktu  yang  singkat. SVLK menjanjikan keterbukaan pasar kayu.
Astana et  al. (2016)  menyebutkan  biaya  penerapan  SVLK  harus  ditutupi  oleh  kenaikan harga  jual  produk  (maksimal  3–5%)  atau  minimal  ekspor  10  kontainer  per  tahun  agar  bisa menutupi biaya SVLK. Hal tersebut hanya berlaku untuk IKM yang berorientasi ekspor walau kapasitas  produksinya  <2000  m 3 per  tahun.  Sementara  untuk  industri  dengan  kapasitas  dan pasar  yang  terbatas  akan  lebih  susah  dalam  menerapkan  SVLK.  Hal  ini  karena  kemampuan industri  rumah  tangga  mebel  di  Yogyakarta  masih  minim.  Hal  yang  paling  menentukan kesiapan  industri  (mau  dan  siap  melakukan  SVLK)  adalah  keberadaan  efisiensi  sertifikasi, dukungan  pemerintah  daerah  dalam  proses  perizinan  untuk  mendukung  syarat  kelengkapan SVLK,  peningkatan  pemahaman  tentang  SVLK  dan  koordinasi  antar  para  pemangku kepentingan (Suryandari et al . 2017). Sementara menurut Pane & Jing (2017) kriteria prioritas dalam  impelementasi  SVLK  berturut-turut  dari  yang  nilai  tertinggi  hingga  terendah  adalah kebijakan  pemerintah,  kesiapan  institusi,  kesiapan  pengusaha  dan  penerimaan  pasar.  Aspek ekonomi  dan  kelembagaan  menjadi  penting,  karena  dua  hal  tersebut  banyak  memengaruhi pelaksanaan kebijakan SVLK pada industri.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
Kurangnya pemahaman mengenai SVLK di industri rumah tangga mebel karena sumber informasi  dan  pendampingan  yang  tidak  merata  oleh  dinas  terkait.  Langkah-langkah  strategis Pemda  DIY,  Asmindo,  dan  LSM  terkait  untuk  mendukung  terlaksananya  SVLK  belum menyentuh  unit  bisnis  dengan  skala  kecil. Workshop yang  telah  diadakan  sebelumnya  hanya dihadiri  oleh  industri  yang  masuk  dalam  kelompok  dan  akses  informasi  yang  bagus. Ketidaksiapan  industri  rumah  tangga  mebel  dalam  menghadapi  tuntutan  kebijakan  dan perubahan pasar menjadi tantangan mendasar untuk diselesaikan secara bersama. Meskipun ada kemajuan  dengan  verifikasi  SVLK  di  sektor  besar/menengah,  SVLK  di  sektor  industri  rumah tangga masih tertinggal di belakang dan jauh lebih sulit untuk diimplementasikan.

## KESIMPULAN
Hasil  studi  menunjukkan  industri  rumah  tangga  mebel  masih  belum  siap  untuk menerapkan  SVLK.  Tantangan  yang  harus  dihadapi  oleh  industri  rumah  tangga  mebel  adalah pembiayaan  sertifikasi,  informasi  yang  kurang  merata  dan  pendampingan  secara  rutin. Berdasarkan  hasil  pemetaan,  saluran  distribusi  kayu  rakyat  mempunyai  tiga  alternatif  saluran pemasaran kayu rakyat di Yogyakarta. Total pendapatan industri rumah tangga mebel adalah Rp 32.742.857,-/bulan.  Biaya  total  untuk  proses  produksi  adalah  Rp  26.245.851,-/bulan.  Produksi rata-rata  perbulan  industri  rumah  tangga  mebel  adalah  9,53  m 3 /bulan.  Rasio  biaya  penerapan SVLK  terhadap  keuntungan  adalah  4,00%.  Dari  hasil  perhitungan,  untuk  mendapatkan  NPV yang positif maka peningkatan penjualan harus mencapai 12% di tahun pertama dan mengalami peningkatan  secara  berkelanjutan  di  tahun  berikutnya.  Nilai  NPV  yang  didapatkan  adalah  Rp 10.011.212,-. Nilai BCR dan IRR yang didapatkan adalah 1,13 dan 18%. Analisis biaya manfaat menunjukkan  sertifkasi  SVLK  layak  untuk  dilakukan  meskipun  memberikan  kenaikan  yang tidak  signifikan  bagi  industri  rumah  tangga  mebel.  Industri  rumah  tangga  dengan  kapasitas bahan  baku  144  m 3 per  tahun  harus  menutupi  biaya  penerapan  SVLK  dengan  kenaikan penjualan  12%  di  tahun  pertama  setelah  menerapkan  SVLK  dan  terus  naik  di  tahun  tahun berikutnya.  Pada  tahun  kedua,  nilai cashflow yang  didapatkan  oleh  industri  rumah  tangga negatif.  Hal  ini  dikarenakan  pada  tahun  tersebut  biaya  meningkat  oleh  kegiatan  peninjauan kembali  yang  menjadi  prasyarat  SVLK.  Ketertarikan  industri  rumah  tangga  mebel  dalam menerapkan SVLK masih minim. Industri rumah tangga akan tertarik dalam menerapkan SVLK apabila  program  bantuan  pembiayaan  untuk  sertifikasi  dan  jaminan  keterbukaan  pasar  ekspor setelah penarapan SVLK.
Tantangan lain penerapan SVLK ada di pemahaman informasi SVLK. Transfer informasi dan  pendampingan  terhadap  industri  rumah  tangga  mebel  sangat  diperlukan.  Industri  rumah tangga  mebel  yang  tahu  tentang  SVLK  hanya  7%,  sedangkan  yang  tahu  tapi  tidak  paham tentang SVLK sebanyak 50%. Industri rumah tangga mebel yang sama sekali tidak tahu tentang SVLK sebesar 43%. Informasi mengenai SVLK dapat diperoleh dari kelompok/asosiasi. Namun 50% responden keluar dari kelompok karena biaya rutin dan kelompok dirasa tidak efektif.

## DAFTAR PUSTAKA
Astana  S,  Obidzinski  K,  Riva  WF,  Hardiyanto  G,  Komarudin  H,  Sukanda.  2014.  Dapatkah SVLK  mendorong  Tata  Kelola  Kehutanan  ke  Arah  yang  Lebih  Baik?  Sebuah  Kajian Nilai Tambah Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. JPSE . 7(2):111-136.
Astana  S,  Djoko  AI,  Suharjito  D,  Wulandari  W,  Soenarno,  Bangsawan  I,  Salaka  F,  Iqbal  M,
Setiadi AK. 2016. Review Kebijakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). FORDA PRESS.
[CIFOR]  Center  for  International  Forestry  Research.  2013.  Roadmap  industri  mebel  Jepara 2013-2023. Bogor (ID): Center for International Forestry Research.
[Dishutbun DIY] Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Istimewa Yogyakarta. 2014. Luasan wilayah  hutan  di  Gunungkidul  dan  di  DIY.  [internet].  [diunduh  2017  September  23]. Tersedia  pada:  http://bappeda.jogjaprov.go.id/jogja_masa_depan/detail/Pembangunan- Kehutanan-DIY.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9, No. 1, April 2018, Hal. 45-58
Gultom  M,  Astana  S,  Effendy  R,  Kurniawan  AS.  2014.  Sistem  Verifikasi  Legalitas Kayu  dan Perbandingannya dengan Sertifikasi Sukarela pada Level Industri. JAKK . 11(3):261–275. Maryudi  A,  Devkota  RR,  Schusser  C,  Yufanyi  C,  Salla  M,  Aurenhammer  H,
Rotchanaphatharawit  R, Krott  M.  2011.  Back  to  basics:  Consideration  in evaluating  the outcomes of community forestry. J Forest Policy and Economics . 14(2012):1-5.
Nurrochmat  DR,  Yovi  EY,  Hadiyati  O,  Sidiq  M,  Erbaugh  JT.  2015.  Changing  policies  over timber  supply  and  its  potential  impacts  to  the  furniture  industries  of  Jepara,  Indonesia. JMHT . 21(1):36-44.
Obidzinski  K,  Dermawan  A,  Andrianto  A,  Komarudin  H,  Hernawan  D.  2015.  Verifikasi Legalitas  Kayu  di  Indonesia  dan  Usaha  Kehutanan  Skala  Kecil.  Pelajaran  dan  opsi kebijakan. Infobrief CIFOR No. 111.
Pane MA, Jing Z. 2017. Implementation strategy of timber legality verification system (SVLK) in  the  furniture  industry  in  Indonesia:  SWOT  and  AHP  analysis .  IJAR .  5(4):877–888. https://doi.org/10.21474/IJAR01/3890.
Pohnan  E,  Stone  M.  2013.  Can  Legality  Verification  Combat  Illegal  Logging  in  Indonesia?
Strategic  Insights  for  Policy  Makers  and  Advocates. IUFRO  Task  Force  on Forest Governance. Issues and Options Brief .
Rohadi D, Herawati T, Padoch C, Race D. 2015. Mendorong usaha tanaman kayu sebagai bisnis yang menarik bagi petani. doi: 10.17528/cifor/005752.
Suryandari EY, Djaenudin D, Alviya I. 2017. Persepsi Pelaku Hutan Rakyat dan Industri Kayu Skala Kecil-Menengah Terhadap Kesiapan Implementasi SVLK. JAKK . 14(2):149-164.
[SILK]  Sistem  Informasi  Legalitas  Kayu.  2016.  SVLK  Progress.  Sistem  Informasi  Legalitas
Kayu. [internet]. [diunduh 2016 Juni 12). Tersedia pada:
http://silk.dephut.go.id/index.php/info/progress.
Tacconi  L,  Obidzinski K, Smith J,  Suramengala  I.  2004.  Can  “Legalization”  of  Illegal  Forest Activities  Reduce  Illegal  Logging?  Lessons  from  East  Kalimantan .  J  of  Sustainable Forestry . 19(1-3):137-151. Tambunan. 2002. Usaha kecil dan menengah di Indonesia: Beberapa isu penting . Jakarta (ID): Salemba Empat.