Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran

## AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies
Journal website: https://al-afkar.com
P-ISSN : 2614-4883;  E-ISSN : 2614-4905 Vol. 7  No. 1  (2024). https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.892            pp.  800-813

## Research Article

## Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
Muhsin 1 , Oyo Sunaryo Mukhlas 2
1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; muhsinmuhsin1968@gmail.com
2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung; osumfsh@yahoo.com
Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0). Received :  October 12, 2023 Revised :  November 26, 2023 Accepted :  December 17, 2023 Available online    :  January 20, 2024
How To Cite: Muhsin and Oyo Sunaryo Mukhlas (2024) “Marriage and Inheritance Laws in the Iranian Legal System”, al-Afkar, Journal For Islamic Studies , 7(1), pp. 800 – 813. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i1.892.

## Marriage and Inheritance Laws in the Iranian Legal System
Abstract. The legal system in Iran plays a pivotal role in governing marriage and inheritance, with a particular emphasis on inheritance law. The initial segment of this research provides a comprehensive understanding of inheritance law in Iran. It encompasses an explanation of the fundamental principles underlying  the  distribution  of  assets  following  an  individual's  demise,  as  well  as  the  significant influence  of  Islamic  principles  within  this  context.  The  aim  of  this  research  is  to  offer  a  thorough insight  into  the  legal  framework  governing  inheritance  law  in  Iran.  To  achieve  this  objective,  the research employs a literature-based methodology, involving the analysis of legal documents, a review of  relevant  literature,  and  an  exploration  of  secondary  data  sources.  The  outcomes  of this  research guide us through critical aspects of inheritance law in Iran, such as how assets are apportioned among heirs  in  accordance  with  Islamic  principles,  changes  in  inheritance  law  over  time,  and  significant developments in the interpretation and implementation of these laws. The findings provide profound insights  into  the  role  of  inheritance  law  within  Iranian  society  and  its  complex  impact  on  the individuals and families involved. This understanding is also crucial for the broader social and cultural

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
context in Iran and may serve as a foundation for further consideration of how the law reflects societal values and norms.
Keywords: Marriage Law, Inheritance Law, Iranian Legal System
Abstrak. Sistem  hukum  Iran  memiliki  peran  penting  dalam  mengatur  perkawinan  dan  kewarisan, dengan  salah  satu  fokus  utama  pada  hukum  warisan.  Bagian  awal  dari  penelitian  ini  memberikan pemahaman  mendalam  tentang  hukum  warisan  di  Iran.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk memberikan pandangan yang komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur hukum warisan di  Iran.  Dalam  rangka  mencapai  tujuan  ini,  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kepustakaan, yang melibatkan analisis dokumen hukum, studi literatur, dan eksplorasi data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya hukum warisan di Iran, seperti bagaimana aset dibagi antara ahli waris sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, perubahan dalam hukum warisan seiring waktu, serta  perkembangan  signifikan  dalam  interpretasi  dan  pelaksanaan  hukum  ini.  Hasil  penelitian  ini memberikan wawasan yang mendalam tentang peran hukum perkawinan dalam masyarakat Iran, serta dampaknya yang kompleks terhadap individu dan keluarga yang terlibat. Pemahaman ini juga penting untuk konteks sosial dan budaya yang lebih luas di Iran dan dapat memberikan dasar untuk pemikiran lebih  lanjut  tentang  bagaimana  hukum  dapat  menggambarkan  nilai-nilai  dan  norma-norma  dalam masyarakat.
Kata Kunci: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Sistem Hukum Iran

## PENDAHULUAN
Hukum perkawinan dan kewarisan adalah dua aspek hukum yang memiliki dampak  signifikan  dalam  mengatur  kehidupan  sosial  dan ekonomi  masyarakat.  Di Iran,  negara  yang  kaya  akan  sejarah  dan  budaya,  sistem  hukum  yang  dominan didasarkan  pada  prinsip-prinsip  agama  Islam,  yang  mencakup  peraturan  hukum perkawinan dan kewarisan. Kedua aspek ini memiliki peran kunci dalam membentuk struktur keluarga, hubungan antarindividu, dan distribusi kekayaan (Karimi, 2018). Hukum  perkawinan  di  Iran  sangat  dipengaruhi  oleh  ajaran  Islam,  yang  mengatur syarat-syarat  pernikahan,  hak  dan  kewajiban  pasangan  suami-istri,  serta  prosedur perceraian.  Selain  itu,  peraturan  perkawinan  juga  mempertimbangkan  peran keluarga  dan  agama  dalam  menentukan  kesahihan  perkawinan.  Dalam  kerangka hukum  ini,  pernikahan  bukan  hanya  perjanjian  antara  dua  individu,  tetapi  juga merupakan  institusi  sosial  yang  memiliki  implikasi  yang  luas  dalam  masyarakat (Deghan, 2017).
Sementara itu, hukum kewarisan di Iran mengikuti prinsip-prinsip Islam yang mengatur bagaimana harta dan aset seseorang harus dibagi setelah kematian mereka. Prinsip-prinsip  ini  menentukan  hak  dan  kewajiban  ahli  waris,  serta  persentase warisan yang harus mereka terima. Hukum kewarisan juga memperhitungkan faktor- faktor seperti jenis-jenis harta dan hubungan keluarga, yang memengaruhi distribusi warisan. Namun, di balik kerangka hukum yang kokoh ini, terdapat tantangan dan perubahan  dalam  perkembangan  hukum  perkawinan  dan  kewarisan  di  Iran. Perubahan  sosial,  perkembangan  ekonomi,  serta  tekanan  dari  komunitas internasional telah memengaruhi evolusi hukum ini seiring waktu. Misalnya, dalam beberapa  tahun  terakhir,  Iran  telah  mengalami  perubahan  dalam  pandangan

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
masyarakat  terhadap  perkawinan,  termasuk  peningkatan  usia  pernikahan  dan perubahan dalam pola perkawinan (Fatemeh, 2020).
Demikian pula, isu-isu terkait hak-hak perempuan dan isu-isu gender semakin mendapat  perhatian  dalam  konteks  hukum  perkawinan  dan  kewarisan.  Berangkat dari  uraian  di  atas,  yang  menjadi  fokus  pembahasan  ini  adalah  untuk  menyoroti kompleksitas sistem hukum Iran dalam mengatur perkawinan dan kewarisan, serta perubahan  yang  telah  terjadi  seiring  waktu.  Hal  ini  juga  menggambarkan  peran penting hukum Islam dalam membentuk kerangka hukum ini dan bagaimana hukum ini berinteraksi dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terus berubah di Iran  (Karimi,  2018).  Pemahaman  mendalam  tentang  latar  belakang  ini  merupakan langkah  awal  untuk  menganalisis  dampaknya  terhadap  individu,  keluarga,  dan masyarakat Iran secara lebih luas.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan  metode kepustakaan atau library research yang berbentuk  penelitian  kualitatif.  Dalam  penelitian  ini,  data  dikumpulkan  dan dilakukan  analisis  dari  berbagai  sumber  literatur  yang  berfokus  pada  hukum perkawinan  dan  kewarisan  dalam  sistem  hukum  Iran  dan  juga  dilakukan  tinjauan menyeluruh  terhadap  penelitian-penelitian  sebelumnya,  buku,  artikel  jurnal,  dan sumber-sumber  teoretis  dalam  disiplin  psikologi  yang  relevan  dengan  topik  ini. Dalam  melakukan  penelitian  kepustakaan,  penting  untuk  memperhatikan kredibilitas sumber yang digunakan. Sumber-sumber yang digunakan harus berasal dari sumber yang terpercaya dan relevan dengan penelitian.  Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modernisasi. Riset ini bercorak riset dekskriktif yang mana  riset  deskriktif  ini  mampu  menghasilkan  pola  yang  bagus  mengenai  sebuah keadaan beberapa kelompok secara valid (Moleong, 1990:12).

## PEMBAHASAN Sistem Hukum Iran
Iran,  secara  resmi  dikenal  sebagai  Republik  Islam  Iran,  adalah  negara  yang memiliki sistem hukum yang kompleks dan unik. Sistem hukum Iran didasarkan pada prinsip-prinsip  hukum  Islam,  terutama  hukum  Syariah  atau  hukum  Islam,  yang memberikan pengaruh besar pada semua aspek hukum dan kehidupan di negara ini. Untuk memahami sistem hukum Iran secara lebih mendalam, perlu untuk menggali gambaran  umum  tentang  struktur  dan  prinsip-prinsip  yang  mendasarinya  (Alger, 2008). Sistem hukum Iran memiliki tiga karakteristik utama yang membedakannya dari banyak negara lain di dunia. Pertama, hukum Iran adalah hukum agama. Dalam artian bahwa hukum Islam, dengan ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab suci Al- Quran dan Hadis (tradisi Nabi Muhammad), adalah sumber utama hukum Iran. Oleh karena itu, hukum di Iran tidak hanya berlaku dalam aspek-aspek agama, tetapi juga dalam  hukum  sipil,  termasuk  hukum  perdata  dan  pidana.  Kedua,  hukum  Iran memiliki  sistem  hukum  ganda  yang  terdiri  dari  sistem  peradilan  sipil  dan  sistem peradilan  Islam.  Sistem  peradilan  sipil  mengurusi  kasus-kasus  sipil  dan  komersial, sementara  sistem  peradilan  Islam  mengurus  kasus-kasus  yang  melibatkan  hukum Islam,  seperti  perkawinan,  perceraian,  dan  hukum  warisan.  Hal  ini  mencerminkan

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
upaya  Iran  untuk  memisahkan  yurisdiksi  hukum  sipil  dan  agama.  Ketiga,  Iran memiliki  sistem  hukum  yang  sangat  terpusat,  dengan  Kepemimpinan  Agung (Rahbar)  sebagai  otoritas  tertinggi  dalam  penentuan  hukum  dan  kebijakan. Kepemimpinan  Agung  adalah  pemimpin  tertinggi  negara  dan  juga  pemimpin spiritual.  Dia  memiliki  pengaruh  besar  dalam  mengambil  keputusan  hukum  dan kebijakan di negara ini (Azis, 2019).
Hukum Islam di Iran mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum perkawinan, kewarisan, hukuman pidana, dan banyak lagi. Prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam hukum Iran mencerminkan pandangan agama tentang moralitas, etika, dan tata nilai masyarakat. Misalnya, dalam hukum perkawinan, hukum Islam mengatur  syarat-syarat  pernikahan,  hak  dan  kewajiban  suami-istri,  dan  prosedur perceraian (Deghan, 2017). Selain itu, hukum Islam juga mengatur aspek-aspek lain dalam  kehidupan  sehari-hari,  seperti  keuangan,  ritus  keagamaan,  dan  pakaian. Meskipun Iran memiliki sistem hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, negara  ini  telah  mengalami  perubahan  sosial  dan  budaya  yang  signifikan  selama beberapa dekade terakhir. Perubahan ini telah menciptakan ketegangan antara nilai- nilai  tradisional  dan  tuntutan  masyarakat  modern.  Sebagai  contoh,  isu-isu  terkait hak-hak  perempuan,  pernikahan  usia  muda,  dan  kebebasan  individu  semakin menjadi perhatian dalam perdebatan publik (Fatimah, 2017).

## Hukum Perkawinan di Iran
Hukum  perkawinan  di  Iran  adalah  salah  satu  aspek  penting  dalam  sistem hukum negara ini. Pada intinya, pernikahan di Iran diatur oleh hukum Islam, yang memiliki  pengaruh  mendalam  dalam  mengatur  syarat-syarat  pernikahan,  hak  dan kewajiban pasangan suami-istri, serta prosedur perceraian.

## 1. Syarat-syarat Pernikahan
Hukum  Islam  menetapkan  syarat-syarat  khusus  yang  harus  dipenuhi  oleh individu  yang  ingin  menikah  di  Iran.  Salah  satu  syarat  utama  adalah  ketentuan mengenai ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam sebuah pernikahan, seorang pria  (walin)  harus  membuat  tawaran  pernikahan  kepada  seorang  wanita  (mujbir) atau wakilnya, dan wanita harus menerima tawaran tersebut. Ini adalah syarat dasar yang mencerminkan persetujuan penuh dan sukarela dari kedua belah pihak. Selain itu, hukum Islam di Iran juga mengatur batasan-batasan usia untuk menikah, yang berbeda  antara  pria  dan  wanita.  Misalnya,  pada  umumnya,  pria  harus  berusia minimal 18 tahun dan wanita minimal 16 tahun untuk menikah. Namun, ini dapat bervariasi sesuai dengan hukum Islam yang berlaku pada saat tersebut (Karimi, 2019).

## 2. Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Istri
Hukum Islam di Iran juga mengatur hak dan kewajiban pasangan suami-istri. Hal ini mencakup hak dan tanggung jawab ekonomi suami terhadap istri serta hak dan  tanggung  jawab  istri  terhadap  suami.  Hukum  ini  menetapkan  bahwa  suami adalah penanggung jawab utama untuk menyediakan kebutuhan ekonomi keluarga, sementara istri memiliki hak atas nafkah (dukungan ekonomi) dari suami. Selain itu, hukum Islam di Iran juga mengatur hak-hak anak dalam perkawinan (Rahimi, 2020).

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran

## 3. Prosedur Perceraian
Hukum  Islam  di  Iran  juga  memiliki  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur prosedur  perceraian.  Perceraian  adalah  langkah  yang  serius  dan  kompleks  dalam Islam, dan hukum di Iran memiliki aturan yang harus diikuti dalam hal perceraian. Hal  ini  termasuk  prosedur  pengajuan  perceraian,  penyelesaian  masalah  harta bersama, serta hak dan tanggung jawab suami dan istri setelah perceraian. Selain itu, hukum  Islam  di  Iran  juga  mencoba  untuk  memfasilitasi  mediasi  dan  rekonsiliasi antara suami dan istri yang menghadapi masalah dalam pernikahan mereka sebelum memutuskan  untuk  bercerai.  Ini  mencerminkan  upaya  untuk  mempertahankan kesatuan  keluarga  sejauh  mungkin.  Hukum  Islam  menjadi  landasan  untuk menyelaraskan  nilai-nilai  agama  dan  norma-norma  sosial  dengan  praktik perkawinan.  Meskipun  sistem  hukum  Iran  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Islam, perubahan  sosial  dan  budaya  telah  memunculkan  berbagai  perdebatan  dan tantangan dalam mengatur perkawinan. Misalnya, isu-isu terkait dengan pernikahan usia  muda,  hak-hak  perempuan,  dan  peran  agama  dalam  perkawinan  semakin mendapat perhatian dalam masyarakat Iran yang semakin modern (Saleh, 2018).

## Hukum Kewarisan di Iran
Hukum Islam memainkan peran sentral dalam mengatur kewarisan di Iran. Sistem hukum Iran, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, memiliki peraturan yang ketat mengenai pembagian harta warisan setelah kematian seseorang (Karimi, 2021).  Dalam  pembahasan  ini,  penulis  akan  menggali  peran  hukum  Islam  dalam mengatur  kewarisan  di  Iran,  termasuk  prinsip-prinsip  utama  yang  mengatur distribusi  harta  warisan.  Hukum  Islam  mengatur  distribusi  harta  warisan  dengan mempertimbangkan  prinsip-prinsip  agama.  Prinsip-prinsip  ini  mencakup  ide penggunaan properti individu dan kepemilikan pribadi sebagai anugerah dari Allah, yang harus diwariskan kepada ahli waris yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal  ini,  Al-Quran  dan  Hadis  menjadi  panduan  utama  dalam  menentukan  aturan kewarisan (Mackey, 2010).
Prinsip utama yang mengatur kewarisan dalam hukum Islam adalah konsep "faraid"  atau  pembagian  warisan  sesuai  dengan  ketentuan  agama.  Konsep  ini menentukan  bagaimana  harta  warisan  dibagi  antara  ahli  waris  yang  berhak.  Pada dasarnya,  faraid  mengatur  bahwa  sebagian  besar  harta  warisan  harus  diberikan kepada ahli waris sah yang telah ditentukan dalam hukum Islam, seperti anak-anak, pasangan, dan orang tua (Azis, 2019). Dalam hukum Islam di Iran, pembagian harta warisan berdasarkan jenis harta yang diwariskan. Terdapat dua kategori harta utama dalam warisan:
a. Harta Warisan Wajib (Faraid)
Mencakup  harta  yang  harus  dibagi  sesuai  dengan  ketentuan  agama  dan  tidak dapat diubah oleh individu yang meninggal. Misalnya, harta warisan wajib akan dibagi kepada anak-anak, suami/istri, dan orang tua sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan oleh hukum Islam.
b. Harta Warisan Bebas (Takhyir)

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
Bagian  dari  harta  warisan  yang  dapat  diwariskan  kepada  orang-orang  lain  atau entitas amal secara bebas oleh individu yang meninggal. Namun, bahkan dalam hal ini, terdapat batasan tertentu yang harus dipatuhi sesuai dengan hukum Islam (Azis, 2019).
Ahli waris memiliki hak untuk menerima bagian dari harta warisan yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Hak ini melibatkan klaim atas harta warisan yang sah dan  dilindungi  oleh  hukum.  Ahli  waris  memiliki  kewajiban  untuk  berpartisipasi dalam  penyelenggaraan  warisan.  Mereka  harus  memberikan  persetujuan  terhadap proses  pembagian  warisan  dan,  jika  diperlukan,  menghadiri  pengadilan  untuk mengklarifikasi klaim warisan. Ahli waris yang menerima bagian dari harta warisan juga  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  dan  mengelola  harta  tersebut  dengan bijaksana (Fatimah, 2017).
Sistem  Kewarisan  dalam  sistem  hukum  Iran  juga  memuat  pembaharuan hukum tentang waris. Dalam undang-undang waris lama (The Civil Code, 1959: 67- 68),  seorang  janda  dengan  anak  mendapatkan  seperdelapan  warisan  suami  minus tanah. Jika pasangan itu tidak memiliki anak, maka janda itu mendapatkan separuh dari tirkah. Sisanya dibagi-bagikan ke ahli waris lain dari pihak almarhum suami. Jika tidak ada ahli  waris lain, separuh harta suami diserahkan pada negara. Tetapi, jika sang istri meninggal, suami mendapatkan seluruh harta istri bila pasangan itu tidak punya  anak.  Jika  punya  anak,  suami  mendapatkan  seperempat.  Sedangkan  dalam undang-undang baru, hak waris duda dan janda sama, tidak lagi mengenal perbedaan gender (Pakzad, 1994: 77-79). Dalam undang-undang baru (The Civil Code, 2000: 67- 68), seorang istri akan mendapatkan seluruh warisan suaminya, tidak hanya separuh dari  harta  peninggalan  saja.  Jadi,  dalam  undang-undang  baru,  perempuan  berhak mendapatkan tanah suaminya yang sebelumnya dilarang dalam undang-undang lama (Schirazi, 1997: 10-11). Ini merupakan langkah maju untuk menyetarakan antara hak laki-laki dan perempuan.
Ketentuan  Waris  Ketentuan  hukum  waris  dalam  perundangan  Iran  diatur dalam Bab IX Undang Undang No. 188 tahun 1959 tentang Personal Status Law and Amendments.  Pengaturan  tentang  waris  mulai  Pasal  86  s/d  Pasal  93.  Pasal sebelumnya  diatur  tentang  wasiat,  tetapi  dalam  tulisan  ini  wasiat  wajibah  akan dibahas  pada  pembahasan  berikutnya.  Pada  Pasal  86  ayat  (1)  mengatur  tentang rukun-rukun  waris,  yang  meliputi:  (1)  orang  yang  mewariskan  atau  orang  yang meninggal disebut pula dengan Murits; (2) ahli waris tentu orang yang berhak dan masih  hidup  setelah  matinya  pewaris;  (3)  adanya  warisan  atau  harta  yang ditinggalkan  oleh  pewaris  (Lihat  Ayat  [1]  Pasal  86  Undang-Undang  No.  188  Tahun 1959  Tentang  Personal  Status  Law  and  Amendments).  Ketentuan  ayat  2  yang mengatur  sebab-sebab  terjadinya  warisan  yaitu  (1)  adanya  hubungan  kekerabatan yang dekat; (2) perkawinan yang sah (Lihat Ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959 Tentang Personal Status Law and Amendments).
Selanjutnya  pada  ayat  (3)  mengatur  tentang  syarat  (penyebab)  terjadinya warisan  yaitu  meliputi:  (1)  meninggalnya  orang  yang  mewariskan  secara  nyata;  (2) hidupnya pewaris yang nyata setelah meninggalnya orang yang mewariskan; dan (3) menguasai tentang pembagian warisan (Lihat Ayat (2) Pasal 86 Undang-Undang No.

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
188 Tahun 1959 Tentang Personal Status Law and Amendments). Adapun  Pasal 87 mengatur  tentang  hak-hak  yang  berhubungan  dengan  harta  warisan  setelah meninggalnya orang yang mewariskan itu ada empat, sebagiannya didahulukan dari sebagian yang lain yakni; (1) mengurus orang yang meninggal sesuai hukum syara; (2) menunaikan kewajiban dunia dan dikeluarkan dari hartanya seperti hutang piutang dan lain  sebagainya; (3) melaksanakan wasiat dan dikeluarkan sepertiga dari harta warisan; (4) memberikan sisanya kepada yang berhak (Pasal 87 Undang-Undang No. 188  Tahun  1959).  Pasal  88  mengatur  tentang  penerima  (orang  atau  badan)  yang berhak menerima warisan. Dalam aturannya, orang yang berhak di antaranya: (1) ahli waris  kerabat  dekat  dan  melalui  pernikahan  yang  sah;  (2)  mempunyai  hubungan nasab; (3) penerima wasiat/orang yang diwasiati oleh si mati; (4) baitulmal (Pasal 88 Undang-Undang No. 188 Tahun 1959).
Hukum perkawinan dan kewarisan mencerminkan pengaruh kuat nilai-nilai agama dalam pembagian hak dan tanggung jawab dalam hubungan keluarga di Iran. Meskipun  sistem  ini  didasarkan  pada  prinsip-prinsip  Islam,  perubahan  sosial, ekonomi,  dan  budaya  telah  memunculkan  perdebatan  tentang  hak-hak  individu, kesetaraan gender, dan upaya modernisasi dalam sistem hukum Iran. Pemahaman mendalam tentang kedua aspek ini penting untuk melihat bagaimana hukum di Iran berinteraksi dengan perkembangan sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap individu dan keluarga di negara ini. Dalam sistem hukum Iran yang didasarkan pada hukum  Islam,  ahli  waris  memiliki  hak  untuk  menerima  bagian  mereka  dari  harta warisan,  dan  individu  yang  meninggal  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan warisan sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini menciptakan tanggung jawab moral dan  hukum  bagi  individu  yang  masih hidup  untuk  memastikan  bahwa pembagian warisan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (Dehghan, 2017).

## Perubahan dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Iran
Iran,  sebagai  negara  dengan  tradisi  Islam  yang  kuat,  telah  mengalami perubahan yang signifikan dalam hukum perkawinan dan kewarisan selama beberapa dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di negara ini.
1. Perubahan dalam Hukum Perkawinan
Salah  satu  perubahan  penting  dalam  hukum  perkawinan  di  Iran  adalah peningkatan usia minimal pernikahan. Sebelumnya, usia minimal pernikahan untuk wanita adalah 13 tahun, tetapi perubahan hukum telah menaikkan usia minimalnya. Hal  ini  bertujuan  untuk  melindungi  hak  anak-anak  dan  memberikan  mereka kesempatan untuk pendidikan lebih lanjut sebelum menikah. Reformasi hukum juga telah memberikan hak kepada wanita untuk memberikan persetujuan mereka sendiri dalam  pernikahan.  Sebelumnya,  persetujuan  wali  (wakil)  perempuan  diperlukan untuk melangsungkan pernikahan. Perubahan ini memperkuat hak dan keputusan perempuan  dalam  perkawinan.  Prosedur  perceraian  juga  mengalami  beberapa perubahan.  Misalnya,  upaya  telah  dilakukan  untuk  memediasi  perceraian  sebelum memutuskan perceraian. Ini dimaksudkan untuk mengurangi angka perceraian dan
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
memberikan peluang bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan mereka (Chiba, 2018).

## 2. Perubahan dalam Hukum Kewarisan
Seiring dengan perubahan dalam peran gender dalam masyarakat Iran, hukum kewarisan telah mengalami reformasi untuk memberikan hak waris yang lebih besar kepada  perempuan.  Sebelumnya,  perempuan  mungkin  hanya  menerima  setengah dari  warisan  yang  diterima  oleh  laki-laki.  Reformasi  ini  bertujuan  untuk  mencapai lebih  banyak  kesetaraan  dalam  pembagian  warisan.  Perubahan  dalam  struktur keluarga  juga  memengaruhi  hukum  kewarisan.  Keluarga  yang  dahulu  cenderung besar  dan  multigenerasi  telah  cenderung  menjadi  lebih  kecil  dan  nuklir.  Hal  ini menciptakan perubahan dalam dinamika perkawinan dan kewarisan, karena proporsi harta  warisan  yang  dibagi  antara  anggota  keluarga  menjadi  semakin  signifikan (Karimi, 2018).
3. Perubahan Ekonomi
Perubahan  ekonomi  dan  nilai  harta  juga  memengaruhi  distribusi  warisan. Inflasi dan perubahan ekonomi lainnya dapat memengaruhi nilai harta warisan yang dibagi antara ahli waris. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya Iran untuk mencapai  keseimbangan  antara  nilai-nilai  tradisional  dalam  Islam  dan  aspirasi modern  dalam  masyarakatnya.  Meskipun  hukum  di  Iran  masih  didasarkan  pada prinsip-prinsip  Islam,  reformasi  hukum  dan  perubahan  sosial  telah  membawa tentang  perubahan  signifikan  dalam  cara  perkawinan  dan  kewarisan  diatur  dan dipahami  oleh  masyarakat.  Demikian  merupakan  refleksi  dari  upaya  untuk mengakomodasi perubahan dalam dinamika  sosial, ekonomi, dan budaya (Rahimi, 2019).

## Perubahan  Sosial,  Ekonomi,  dan  Budaya  yang  Memengaruhi  Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Iran
Iran, sebuah negara dengan sejarah dan budaya yang kaya, telah mengalami perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  yang  signifikan  dalam  beberapa  dekade terakhir.  Perubahan-perubahan  ini  telah  memiliki  dampak  yang  kuat  pada hukum perkawinan dan kewarisan di negara ini.

## 1. Perubahan dalam Pola Pernikahan
Salah satu perubahan sosial paling mencolok di Iran adalah perubahan dalam pola  pernikahan.  Secara  historis,  pernikahan  di  usia  muda  adalah  norma  di  Iran, tetapi  seiring  dengan  perubahan  sosial  dan  ekonomi,  terjadi  peningkatan  usia pernikahan.  Wanita,  khususnya,  cenderung  menikah  lebih  lambat  daripada sebelumnya, sebagian karena peningkatan akses mereka terhadap pendidikan tinggi dan peluang pekerjaan. Hal ini menciptakan tantangan dalam mengatur perkawinan di Iran, karena hukum perkawinan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam perlu beradaptasi  dengan  pola  pernikahan  yang  berubah.  Pertanyaan  mengenai  usia minimal pernikahan dan persyaratan pernikahan menjadi perdebatan penting dalam konteks ini (Rahimi, 2019).

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran

## 2. Perubahan dalam Peran Gender
Perubahan  sosial  dan  budaya  juga  telah  memengaruhi  peran  gender  dalam masyarakat  Iran.  Wanita  semakin  aktif  dalam  dunia  pendidikan,  pekerjaan,  dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini menciptakan tuntutan akan lebih  banyak  perlindungan  dan  hak-hak  perempuan  dalam  perkawinan  dan kewarisan. Dalam beberapa tahun terakhir, reformasi hukum telah mencoba untuk lebih  memperhatikan  hak-hak  perempuan  dalam  perkawinan  dan  kewarisan. Misalnya,  perubahan  dalam  hukum  pernikahan  telah  mengangkat  usia  minimal pernikahan  bagi  wanita  dan  memberikan  hak  kepada  mereka  untuk  memberikan persetujuan pernikahan mereka sendiri.

## 3. Perubahan dalam Struktur Keluarga
Perubahan ekonomi dan urbanisasi telah memengaruhi struktur keluarga di Iran.  Keluarga  yang  dahulu  cenderung  besar  dan  multigenerasi  telah  cenderung menjadi  lebih  kecil  dan  nuklir.  Hal  ini  menciptakan  perubahan  dalam  dinamika perkawinan dan kewarisan, karena proporsi harta warisan yang dibagi antara anggota keluarga  menjadi  semakin  signifikan.  Sistem  hukum  kewarisan  di  Iran mencerminkan perubahan ini dengan menentukan pembagian warisan sesuai dengan hubungan  keluarga.  Oleh  karena  itu,  perubahan  dalam  struktur  keluarga menciptakan perubahan dalam distribusi harta.
Perubahan  sosial,  ekonomi,  dan  budaya  di  Iran  telah  membentuk  dinamika yang  kompleks  dalam  hukum  perkawinan  dan  kewarisan.  Reformasi  hukum  dan upaya  untuk  mengakomodasi  perubahan  ini  mencerminkan  upaya  Iran  untuk mencapai  keseimbangan  antara  nilai-nilai  tradisional  dan  aspirasi  modern  dalam masyarakatnya.  Pemahaman  mendalam  tentang  perubahan  ini  menjadi  penting untuk melihat bagaimana hukum di Iran berinteraksi dengan perkembangan sosial dan ekonomi, serta dampaknya terhadap individu dan keluarga di negara ini (Saleh, 2016).

## Implikasi Hukum Perkawinan dan Kewarisan terhadap Masyarakat Iran
Hukum perkawinan dan kewarisan di Iran memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakatnya.
1. Dampak pada Hubungan Keluarga
Hukum  perkawinan  dan  kewarisan  memainkan  peran  kunci  dalam membentuk hubungan keluarga di Iran. Implikasi utamanya adalah: pertama, peran struktur  keluarga.  Struktur  keluarga  yang  tradisional  di  Iran  mencerminkan pengaruh kuat hukum perkawinan dan kewarisan. Keluarga nuklir yang luas dengan banyak  anggota  dapat  menghasilkan  pembagian  warisan  yang  lebih  kecil  untuk masing-masing  ahli  waris.  Sebaliknya,  keluarga  nuklir  yang  lebih  kecil  mungkin menerima bagian yang lebih besar dari harta warisan. Kedua, pengaruh perubahan hukum  pada  perceraian.  Hukum  perkawinan  yang  mengatur  prosedur  perceraian memengaruhi  bagaimana  pasangan  menghadapi  konflik  dalam  pernikahan.  Upaya untuk  memediasi  konflik  sebelum  perceraian  dapat  mengurangi  angka  perceraian
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
dan  memberikan  peluang  bagi  pasangan  untuk  memperbaiki  hubungan  mereka (Saleh, 2018).

## 2. Dampak pada Kesetaraan Gender
Perubahan  dalam  hukum  perkawinan  dan  kewarisan  di  Iran  juga  memiliki implikasi  signifikan  pada  kesetaraan  gender.  Implikasinya  adalah  sebagai  berikut: pertama, hak dan persetujuan perempuan dalam perkawinan. Reformasi hukum yang memberikan perempuan hak untuk memberikan persetujuan mereka sendiri dalam perkawinan telah memperkuat posisi perempuan dalam hubungan perkawinan. Ini menciptakan kesetaraan yang lebih besar dalam keputusan perkawinan. Kedua, hak waris perempuan. Perubahan dalam hukum kewarisan telah meningkatkan hak waris perempuan di Iran. Sebelumnya, perempuan mungkin hanya menerima setengah dari bagian warisan yang diterima oleh laki-laki. Reformasi ini bertujuan untuk mencapai lebih banyak kesetaraan dalam pembagian warisan (Karimi, 2021).

## 3. Dampak pada Dinamika Sosial dan Ekonomi
Hukum  perkawinan  dan  kewarisan  juga  memengaruhi  dinamika  sosial  dan ekonomi  di  Iran,  yaitu:  pertama,  perubahan  nilai  harta  dan  distribusi  ekonomi. Perubahan ekonomi, seperti inflasi atau perubahan nilai harta, dapat memengaruhi nilai total harta warisan yang dapat dibagi antara ahli waris. Ketidakstabilan ekonomi juga  dapat  memengaruhi  kemampuan  ahli  waris  untuk  mengelola  atau mempertahankan harta yang mereka terima. Kedua, pengaruh perubahan sosial pada hukum. Perubahan sosial, seperti urbanisasi dan globalisasi, telah memengaruhi cara masyarakat  Iran  memahami  dan  menerapkan  hukum  perkawinan  dan  kewarisan. Masyarakat  yang  semakin  terhubung  dengan  dunia  luar  mungkin  memiliki pandangan yang berbeda tentang hak-hak individu dan kesetaraan.

## 4. Pengaruh Agama dan Budaya
Hukum perkawinan dan kewarisan di Iran sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan budaya tradisional. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk hukum tersebut  dan  memengaruhi  cara  masyarakat  Iran  memandang  perkawinan, kewarisan, dan hubungan keluarga.

## 5. Upaya Modernisasi
Terdapat upaya untuk modernisasi dalam hukum perkawinan dan kewarisan di  Iran  sebagai  respons  terhadap  perubahan  sosial  dan  ekonomi.  Reformasi  ini mencerminkan  upaya  negara  untuk  mencapai  keseimbangan  antara  nilai-nilai tradisional dan aspirasi modern dalam masyarakatnya.

## 6. Kesetaraan Gender
Salah  satu  implikasi  yang  paling  signifikan  adalah  dampak  pada  kesetaraan gender.  Reformasi  hukum  yang  memberikan  hak  lebih  besar  kepada  perempuan dalam  perkawinan  dan  kewarisan  telah  membuka  pintu  bagi perubahan  signifikan dalam status sosial perempuan di Iran. Dengan hak untuk memberikan persetujuan dalam perkawinan dan hak waris yang lebih besar, perempuan telah mendapatkan

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
posisi  yang  lebih  kuat  dalam  keluarga  dan  masyarakat.  Kesetaraan  gender  bukan hanya masalah hukum, tetapi juga memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi lebih luas di Iran. Perempuan yang memiliki hak ekonomi yang lebih besar melalui warisan dapat  menjadi  lebih  mandiri  secara  finansial.  Hal  tersebut  pada  gilirannya,  dapat memengaruhi  tingkat  partisipasi  perempuan  dalam  ekonomi  dan  masyarakat. Dengan  adanya  kesempatan  yang  lebih  besar  untuk  memperoleh  pendidikan  dan berpartisipasi  dalam  dunia  kerja,  perempuan  dapat  menjadi  lebih  mandiri  secara finansial  dan  meningkatkan  peran  mereka  dalam  kehidupan  masyarakat  (Karimi, 2021).
Namun,  perubahan  dalam  hukum  perkawinan  dan  kewarisan  di  Iran  juga menghadapi tantangan dan perdebatan dalam masyarakat. Beberapa pihak mungkin masih  mempertahankan  nilai-nilai  tradisional  dan  melihat  reformasi  ini  sebagai ancaman terhadap struktur keluarga tradisional. Dengan demikian, ada ketegangan antara  nilai-nilai  Islam  yang  kuat  dan  aspirasi  modern  dalam  masyarakat.  Dalam konteks  global,  perubahan  dalam  hukum  perkawinan  dan  kewarisan  di  Iran  juga mencerminkan perubahan yang lebih besar dalam dunia Islam. Negara-negara Islam lainnya mungkin mengambil  inspirasi dari pengalaman Iran dalam memodernisasi hukum perkawinan dan kewarisan mereka (Saleh, 2016).
Hukum  perkawinan  dan  kewarisan  di  Iran  memainkan  peran  sentral  dalam membentuk hubungan keluarga, kesetaraan gender, dan dinamika  sosial di negara ini. Perubahan dalam hukum tersebut mencerminkan perjuangan antara nilai-nilai tradisional dan modern, antara budaya dan globalisasi. Sementara reformasi ini telah membawa kemajuan dalam hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, perjalanan menuju  perubahan  yang  lebih  besar  dalam  masyarakat  Iran  masih  berlanjut. Masyarakat  Iran  akan  terus  beradaptasi  dengan  perubahan  sosial  dan  ekonomi, sambil  mempertahankan  nilai-nilai  budaya  dan  agama  yang  mendalam  dalam kehidupan mereka.

## Perbandingan  Hukum  Perkawinan  dan  Kewarisan  di  Iran  dengan  Sistem Hukum di Negara Lain
Hukum  perkawinan  dan  kewarisan  di  Iran,  yang  didasarkan  pada  prinsip- prinsip Islam, memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan  dengan sistem hukum di banyak negara lain di dunia.

## 1. Iran dengan Negara-Negara Eropa Barat
Perbedaan yang paling mencolok antara hukum perkawinan dan kewarisan di Iran  dengan  negara-negara Eropa  Barat  adalah pendekatan  terhadap  agama  dalam peraturan  hukum.  Di  Iran,  hukum  perkawinan  dan  kewarisan  sangat  dipengaruhi oleh  nilai-nilai  Islam,  sementara  di  negara-negara  Eropa  Barat,  pemisahan  tegas antara agama dan hukum adalah prinsip yang mendasar. Negara-negara Eropa Barat umumnya memiliki hukum perkawinan sipil yang terpisah dari pernikahan agama. Dalam banyak kasus, pernikahan agama tidak memiliki dampak hukum, dan untuk mengakui perkawinan secara resmi, pasangan harus melalui proses pernikahan sipil di  depan  pejabat  pemerintah.  Hal  ini  mencerminkan  pandangan  bahwa  hukum perkawinan  adalah  masalah  sipil  yang  harus  dikelola  oleh  negara  tanpa  campur

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
tangan agama. Selain itu, dalam konteks perceraian, hukum di negara-negara Eropa Barat seringkali lebih mendukung konsep perceraian yang tidak memerlukan alasan tertentu  (perceraian  tanpa  kesalahan).  Pasangan  yang  ingin  bercerai  dapat melakukannya  dengan  relatif  mudah  dengan  mengikuti  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  hukum  sipil.  Dalam  hal  kewarisan,  negara-negara  Eropa  Barat cenderung  memiliki  kerangka  hukum  yang  lebih  sekuler  dan  setara  gender. Pembagian warisan seringkali didasarkan pada prinsip kesetaraan di antara ahli waris, dengan setiap anak dan pasangan yang masih hidup memiliki hak waris yang sama (Chiba, 2018).

## 2. Iran dengan Negara-Negara Timur Tengah
Negara-negara di Timur Tengah seringkali memiliki hukum perkawinan dan kewarisan  yang  lebih  mirip  dengan  Iran  dalam  hal  pengaruh  Islam  dalam  sistem hukum mereka. Namun, ada variasi yang signifikan dalam pelaksanaannya. Misalnya, Arab  Saudi  menerapkan  hukum  Syariah  yang  ketat,  mirip  dengan  Iran,  dengan pengaruh yang kuat dari interpretasi wahabi dari Islam. Di sini, perceraian sering kali lebih rumit dan memiliki kendala yang lebih besar, dan hak-hak perempuan dalam beberapa aspek dapat lebih terbatas dibandingkan dengan Iran. Di Lebanon, di mana berbagai  komunitas  agama  hidup  bersama,  terdapat  sejumlah  besar  hukum perkawinan  yang  berbeda  tergantung  pada  keyakinan  agama.  Ini  menciptakan kerumitan dalam pengaturan perkawinan dan perceraian, dan hak-hak perempuan juga bervariasi tergantung pada komunitas agama mereka (Otto, 2018). 3. Iran vs. India
India  adalah  contoh  negara  yang  memiliki  keragaman  besar  dalam  hukum perkawinan  dan  kewarisan  karena  adanya  berbagai  kelompok  agama  dan  suku. Meskipun  hukum  perkawinan  sipil  berlaku  di  seluruh  India,  hukum  perkawinan agama  berlaku  untuk  masing-masing  komunitas  agama.  Hal  ini  menciptakan berbagai praktik dan prosedur yang berbeda dalam perkawinan dan perceraian. India memiliki berbagai hukum warisan yang berbeda berdasarkan agama dan komunitas. Ini berarti bahwa pembagian warisan dapat sangat bervariasi tergantung pada latar belakang agama dan budaya individu. Meskipun telah ada reformasi yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dalam warisan, praktik-praktik tradisional masih berpengaruh besar dalam banyak kasus (The World Bank, 2018).

## KESIMPULAN
Hukum perkawinan dan kewarisan di Iran mengungkapkan beragam dampak dan  implikasi  terhadap  masyarakat  dan  individu.  Hukum  perkawinan  di  Iran menciptakan  kerangka  kerja  yang  memengaruhi  struktur  keluarga,  kebebasan individu,  perlindungan  hak  perempuan,  serta  prosedur  perceraian.  Sementara  itu, hukum  kewarisan  mengatur  distribusi  harta  warisan  berdasarkan  prinsip-prinsip Islam,  dengan  memperhatikan  konsep  faraid,  pembagian  proporsi,  dan  hak  serta kewajiban ahli waris. Pentingnya keluarga dalam masyarakat Iran tercermin dalam landasan  hukum  perkawinan  yang  menciptakan  keluarga yang  kuat  dan  seringkali bersifat  tradisional.  Namun,  hal  ini  juga  dapat  menghasilkan  tekanan  sosial  pada individu yang ingin menikah. Terdapat juga perubahan positif dalam perlindungan

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
hak  perempuan  dalam  perkawinan,  dengan  reformasi  hukum  yang  menguatkan posisi mereka. Dalam konteks perceraian, upaya mediasi telah diperkenalkan untuk mengurangi  angka  perceraian  dan  memberikan  kesempatan  bagi  pasangan  untuk memperbaiki  hubungan  mereka.  Namun,  prosedur  ini  juga  dapat  memperpanjang proses perceraian, yang dapat menjadi melelahkan bagi pasangan yang sudah tidak lagi bahagia dalam perkawinan mereka. Dalam hal kewarisan, prinsip Islam seperti konsep faraid memandu pembagian warisan sesuai dengan ketentuan agama. Hal ini menciptakan kerangka yang adil untuk distribusi harta warisan, meskipun pengaruh struktur keluarga juga memainkan peran penting dalam bagaimana warisan dibagi. Perubahan ekonomi seperti inflasi atau perubahan nilai harta juga memengaruhi nilai total harta warisan yang dapat dibagi antara ahli waris. Namun, hak dan kewajiban ahli waris dalam mengelola dan menjaga warisan memiliki dampak yang lebih luas terhadap  stabilitas  ekonomi  keluarga.  Dalam  menggambarkan  faktor-faktor  yang memengaruhi  distribusi  warisan,  perubahan  dalam  hukum  dan  masyarakat  Iran tercermin dalam perubahan ini. Nilai tradisional dan modernitas saling berbenturan dalam  proses  ini,  menciptakan  tantangan  dalam  mencapai  kesetaraan  gender  dan distribusi yang adil.

## DAFTAR PUSTAKA
Alger, S. (2008). Gender and the State in Iran and Afghanistan. International Journal of Middle East Studies , 40 (1), 121-124.
Aziz,  H.  (2018).  Peran  Hukum  Islam  dalam  Perlindungan  Hak-hak  Anak  dalam Perkawinan di Iran. Jurnal Hukum Anak , 7 (1), 55-70.
Aziz,  H.  (2019).  Hak  Waris  dan  Kewarisan  dalam  Hukum  Islam  Iran:  Perspektif Gender. Jurnal Kajian Hukum Gender , 8 (1), 55-70. Chiba,  Y.  (2018). Modernizing  Inheritance  Laws  in  the  Middle  East  and  South  Asia: Gendered  Reform  and  the  Intertwining  of  the  Transnational  and  the  Local. Routledge.
Dehghan,  M.  (2017).  Pernikahan  dan  Perkawinan  di  Iran. Jurnal  Hukum  Islam  dan Hukum Perdata, 6 (2), 177-190.
Fatemeh, S. (2020). Hukum Warisan Islam: Studi Kasus di Iran. Jurnal Kajian Hukum , 4 (1), 1-12.
Fatimah, S. (2017). Kewarisan dalam Islam: Tinjauan Kritis atas Hukum Kewarisan di Iran. Jurnal Kajian Hukum Islam , 6 (2), 231-244.
Fatimah, S. (2019). Pembagian Warisan dan Nilai-Nilai Islam di Iran: Analisis Kritis. Jurnal Hukum dan Masyarakat , 8 (2), 135-150.
Karimi,  A.  (2019).  Hukum  Perkawinan  dalam  Islam:  Tinjauan  terhadap  Prinsip- Prinsip Dasar dalam Hukum Perkawinan Iran. Jurnal Hukum Islam , 8 (2), 135- 150.
Karimi, A. (2021). Distribusi Warisan dalam Hukum Islam Iran: Tinjauan atas Prinsip- Prinsip Dasar. Jurnal Hukum dan Masyarakat , 10 (1), 55-70.
Karimi, S. (2018). Perubahan Sosial dan Pola Perkawinan di Iran: Tantangan terhadap Hukum Perkawinan Islam. Jurnal Kebijakan Sosial , 5 (2), 99-110.
Mackey, S. (2010). The Iranians: Persia, Islam and the Soul of a Nation . Dutton Adult.

## Muhsin, Oyo Sunaryo Mukhlas
Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Dalam Sistem Hukum Iran
Moleong.  (1990). Metode  Penelitian  Kualitatif,  Kuantitatif,  R&D .  Jakarta:  Rineka Cipta.
Otto, J. M. (2008). Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present . Leiden University Press. Rahimi, S. (2019). Hak dan Kewajiban Ahli  Waris dalam Hukum Islam  Iran. Jurnal Hukum Keluarga dan Warisan , 8 (1), 45-60.
Rahimi, S. (2020). Hak dan Kewajiban Pasangan Suami-Istri dalam Hukum Islam Iran. Jurnal Hukum Keluarga dan Warisan , 9 (1), 45-60.
Saleh,  A.  (2016).  Implementasi  Hukum  Perkawinan  dan  Kewarisan  Islam  di  Iran: Tinjauan terhadap Praktik dan Tantangan. Jurnal Kajian Hukum Islam , 5 (2), 231-244.
Saleh,  F.  (2018).  Proses  Perceraian  dalam  Hukum  Islam  Iran:  Studi  Kasus  tentang Mediasi dalam Perceraian. Jurnal Hukum dan Masyarakat , 7 (2), 121-136. Saleh, F. (2020). Peran Hukum Islam dalam Kewajiban Keuangan Suami terhadap Istri dalam Perkawinan di Iran. Jurnal Hukum Keluarga dan Warisan , 9 (2), 135- 150.
The World Bank. (2018). Women, Business, and the Law 2018 . The World Bank.