## EFEKTIVITAS PERAN MEDIATOR DALAM MEMEDIASI PERKARA PERCERAIAN
The Effectiveness of the Mediator's Role in Mediating Divorce Cases
Arif * , Baso Madiong, Waspada
Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa
*Email: ariefsamandiri @gmail.com
Diterima: 21 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

## ABSTRAK
Penelitian  bertujuan  untuk  menganalisis  upaya  mediator  dalam  memediasi  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Barru dan  faktor  yang  menjadi  penghambat  bagi  mediator  dalam  memediasi  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Barru. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif-empiris  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  dilakukan  di  Pengadilan  Agama Barru.  Metode  yang  digunakan  adalah  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan cara: (a) formal: dilakukan di Pengadilan  Agama  Barru  dengan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  (b) informal: dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara Hakim Mediator mendatangi kediaman warga. (2) Faktor penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah (a) aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, (b) sarana/fasilitas yang ada belum memadai, (c) sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator semuanya berasal dari kalangan hakim, tidak ada mediator dari non hakim, (d) para pihak yang ingin bercerai banyak yang  tidak mau hadir  di  Pengadilan  Agama  Barru  dan  (e)  kebudayaan  yang  ada  di  masyarakat  yang  masih  sering  memandang  perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama.
Kata Kunci : Mediator, Mediasi, Perkara Perceraian

## ABSTRACT
This study aims to determine and analyze the mediator's efforts in mediating divorce cases at the Barru Religious Court and the inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court. This research is a normative- empirical research with a qualitative approach conducted at the Barru Religious  Court. The methods used are interviews, and  documentation.  The  results  showed  that  (1)  the  mediator's  efforts  in  mediating  divorce  cases  in  the  Barru  Religious Court were carried out by: (a) formal: conducted in the Barru Religious Court based on the Supreme Court Regulation on Mediation Procedures in Court, (b) informal: conducted outside the Barru Religious Court by the Judge Mediator visiting the residents' residence. (2) The inhibiting factors for mediators in mediating divorce cases at the Barru Religious Court are (a) the existing legal rules are not fully adequate because there are no rules governing mediation outside the court, (b) the existing facilities are not adequate, (c) human resources, in this case the mediators are still lacking because there are only 4 mediators,  all  of  whom  come  from  among  judges,  there  are  no  mediators  from  non-judges,  (d)  the  parties  who  want  to divorce  many do  not  want  to attend  the Barru  Religious  Court  and  (e)  the  culture  that exists  in  the  community  which  still often views divorce as unnecessary to attend the Religious Court.

## Keywords: Mediator, Mediation, Divorce Case
This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

## 1.   PENDAHULUAN
Manusia  sebagai  makhluk  sosial  mempunyai  keinginan untuk membangun rumah tangga. Keingin tersebut diwujudkan  dengan  melakukan    pernikahan  atau  perkawinan yang  sah  antara  seorang  laki-laki  sebagai  suami  dengan perempuan  sebagai  istri.  Tujuannya,  untuk  membangun kebahagian  dan  sebuah  keluarga  sehingga  dapat  melanjutkan keturunan  dengan  jalan  yang  sah  berdasarkan  ajaran  agama dan hukum yang ada.
Membentuk  dan  membangun  rumah  tangga,  merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD)  dalam Pasal 28 B bahwa  “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
Berdasarkan  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  16  tahun  2019  tentang  Perkawinan  (UU  Perkawinan) disebutkan bahwa  “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
e-ISSN :  2477-197X https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/
Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Arif, Baso Madiong, Waspada)
seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sementara di dalam Pasal  3  Buku  I  Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa “perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  kehidupan  rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”
Pada  dasarnya  perkawinan    dilakukan  agar  tercipta keluarga  yang  sakinah,  mawaddah,  dan  rahmah  demi terwujudnya  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, kenyataannya,  pernikahan  yang  telah  terjalin  terkadang  harus berakhir  dengan  perceraian  antara  suami  dan  istri.  Artinya, tujuan  dan  cita-cita  luhur  perkawinan  tidak  selalu  dapat diwujudkan  karena  adanya  hal  yang  menyebabkan  terjadinya putusnya  hubungan  pernikahan  atau  perceraian.  Dengan terjadinya perceraian, maka perkawinan yang telah dilangsungkan  oleh  seorang  laki-laki  dan  seorang  perempuan sebagai  telah  selesai.  Akibatnya,  mereka  tidak  lagi  memiliki hubungan pernikahan, D.Y. Witanto. 2012.
Berdasarkan  Buku  I  Pasal  114  Kompilasi  Hukum  Islam yang  menyebutan  bahwa  “putusnya  perkawinan  yang disebabkan  karena  perceraian  dapat  terjadi  karena  talak  atau berdasarkan gugatan perceraian.” Lebih lanjut pada Pasal 115 disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”
Berdasarkan pasal tersebut di atas maka diketahui bahwa putusnya  hubungan  perkawinan  atau  pernikahan  karena dilakukannya  perceraian  di  Pengadilan  Agama  bagi  Umat Islam.  Hal  tersebut  terjadi  karena  adanya  talak  atau berdasarkan  gugatan  perceraian.  Perceraian  terjadi  setelah Pengadilan Agama gagal mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.  Ini  menunjukkan  bahwa  Pengadilan  Agama  pada awalnya  harus  berusaha  untuk  mencegah  perceraian  dengan mengakomodasi dua kelompok (pasangan) yang akan bercerai tersebut.
Pencegahan  terjadinya  perceraian  ini  penting  dilakukan karena  perceraian  tersebut  dapat  menimbulkan  berbagai masalah  yang  salah  satunya  dapat  berdampak  pada  kasih sayang  yang  dirasakan  oleh  seorang  anak  yang  lahir  dari pernikahan  tersebut.  Selain  itu,  dalam  ajaran  Agama  Islam perceraian  merupakan  sesuatu  yang  dibolehkan  tapi  dibenci oleh  Allah  SWT.  Dengan  demikian,  perceraian  harus  dapat dicegah  agar  tidak  terjadi.  Demi  mencegah  terjadinya perceraian bagi orang yang beragama Islam, maka Pengadilan Agama  harus  mendamaikan  pasangan  yang  ingin  bercerai dengan  melakukan  mediasi.  Mediasi  sebagai  bentuk penyelesaian  persoalan  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  yang netral,  yang  akan  menjadi  penengah,  yang  tujuannya  agar pasasangan  isteri  tersebut  dapat  mengurungkan  niatnya. Sehingga perceraian yang akan dilakukan tidak terjadi.
Dalam  PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA Mediasi), diatur hal-hal yang berkaitan khusus dengan mediasi. Di dalam PERMA Mediasi tersebut disebutkan bahwa “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh kesepakatan  para  pihak  dengan  dibantu  oleh  mediator  yang merupakan  pihak  ketiga  yang  akan  menjadi  penengah  yang berperan dalam mencegah terjadinya perceraian di Pengadilan.”
Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (2)  PERMA  Mediasi, disebutkan  bahwa  “Mediator  adalah  Hakim  atau  pihak  lain yang  memiliki  Sertifikat  Mediator  sebagai  pihak  netral  yang membantu  Para  Pihak  dalam  proses  perundingan  guna mencari  berbagai  kemungkinan  penyelesaian  sengketa  tanpa
menggunakan  cara  memutus  atau  memaksakan  sebuah penyelesaian.
Mediator merupakan pihak yang menjadi penengah yang menempat  diri  pda  posisi  yang  tidak  berpihak.  sehingga kehadirannya dapat meredam ego para pihak sehingga mereka dapat  menemukan  kesepakatan    yang  saling  menguntungkan. sehingga  dengan  kesepakatan  tersebut  para  pihak  akan  puas karena  merasa  tidak  dirugikan  dengan  keputusan  yang  telah mereka sepakati. (Syahrizal Abbas, 2017).
Berdasarkan  rumusan  pasal  PERMA  Mediasi  dan pandangan  Syahrizal  Abbas  tersebut  di  atas,  maka  dapat dipahami bahwa pada dasarnya mediator sebagai pihak netral yang menjadi penengah bagi suami istri yang akan bercerai di Pengadilan  Agama,  harus  dapat  membantu  para  pihak  agar keluar  dari  masalah  yang  dihadapinya.  Sehingga  kedua  belah pihak  dalam  hal  ini  suami  dan  istri  dapat  mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian. Meski telah dirumuskan dalam  peraturan  perundang-undangan  atau  regulasi  mengenai adanya  mediator  yang  melakukan  upaya  mendamaikan kedua belah  pihak  yang  akan  bercerai,  sehingga  tidak  jadi  bercerai. Namun,  kenyataannya  masih  banyak  pasangan  suami  istri yang melakukan perceraian, Irwansyah. 2020.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  memang  pelaksanaan mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  belum  berjalan  efektif karena  angka  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Barru  cukup tinggi.  Padahal,  harusnya  angka  perceraian  tersebut  harus dapat  diminimalisir  dengan  adanya  mediator  yang  berfungsi untuk  melakukan  mediasi  sehingga  perceraian  dapat  dicegah atau  paling  tidak  diminimalisir.  Data  tersebut  menunjukkan fakta  bahwa  pelaksanaan  peran  Meditor  dalam  memediasi perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama  Barru  masih  belum berjalan  dengan  efektif.  Fakta  tersebut  di  atas,  menunjukkan bahwa  ternyata  masih  ada  ketidak  sesuaian  antara  hukum dengan kenyataan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis  upaya  mediator  dalam  memediasi  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  Barru  dan  faktor  yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru.

## 2. METODE
Penelitian  ini  adalah  jenis  penelitian  normatif-empiris dengan  pendekatan  kualitatif.  Penelitian  jenis  ini  merupakan penelitian hukum yang diperkuat dengan adanya data empirik. Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  penelitian  normatif- empiris  merupakan  penelitian  hukum  normatif  yang didasarkan atas adanya data empirik.
Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penelitian ini,  yaitu:  data  primer  dan  data  sekunder.  Penelitian  ini menggunakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara: wawancara  dan  dokumentasi.  Wawancara  yaitu  prosedur pengumpulan  bahan  dan  informasi  dengan  cara  mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber secara mendalam dan teratur.  Setelah  keseluruhan  data  dan  informasi  yang dibutuhkan dalam penelitian ini terkumpul, Penulis kemudian akan  menggunakan  perangkat  teori,  konsep,  atau  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dan  relevan  dengan penelitian  ini  untuk  menganalisis  semua  data,  baik  primer maupun  sekunder,  hal  tersebut  dilakukan  untuk  membahas atau  memberikan  jawaban  terhadap  permasalahan  yang ditemukan  di  lapangan.  Dengan  tujuan  agar  permasalahan dalam  penelitian  ini  dapat  terjawab  dengan  baik  Irwansyah. 2020.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Bentuk  Upaya  Mediator  Dalam  Memediasi  Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Barru
Pengadilan  Agama  Barru  sebagai  lembaga  yang berwenang  untuk  menangani  masalah  percerian  di  wilayah hukum Kabupaten Barru selalu berusaha mencegah terjadinya perceraian  yang  akan  dilakukan  oleh  pasangan  suami  istri. Upaya  pencegahan  perceraian  tersebut  dilakukan  dengan memediasi  para  pihak  yakni  istri  dan  suami  yang  ingin bercerai  tersebut.  Para  hakim  yang  ada  di  Pengadilan  Agama Barru  menjadi  penengah  atau  mediator  para  pihak  yang tujuannya  mencegah  perceraian  yang  akan  dilakukan  oleh pasangan suami istri.
Di Pengadilan Agama Barru, upaya yang dilakukan oleh mediator  untuk  memediasi  perkara  perceraian  adalah  sebagai berikut.
a. Formal
Bentuk  upaya  mediator  dalam  memediasi  perkara perceraian di Pengadilan  Agama Barru adalah dengan bentuk formal.  mediasi  dengan  bentuk  formal  adalah  mediasi  yang dilakukan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Mediasi  formal  dilakukan  oleh  hakim  mediator  di Pengadilan  Agama  Barru  dengan  berpedoman  pada  PERMA Mediasi.
Mengenai  pelaksanaan  mediasi  formal  di  Pengadilan Agama  Barru,  Salmirati  selaku  ketua  Pengadilan  Agama Barru mengungkapkan (wawancara, 13 Februari 2023) bahwa: “dalam memediasi perkara perceraian yang ada di pengadilan Agama  Barru  ini,  kami  berpedoman  pada  PERMA  Nomor  1 Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  dengan adanya  PERMA  tersebut  maka,  Kami  dituntun  untuk menjalankan  proses  mediasi  dengan  baik,  karena  ada  yang menjadi acuan Kami.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  maka  diketahui  bahwa Hakim  Mediator  yang  memediasi  perkara  perceraian  di wilayah  hukum  Pengadilan  Agama  Barru  dilakukan  dengan berpedoman pada pada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan.  Sehingga,  mediasi  tersebut merupakan mediasi yang berbentuk formal karena pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan yang berlaku. b. Informal
Selain  melakukan  mediasi  formal  dengan  berpedoman pada  pada  PERMA  Mediasi,  Hakim  Mediator  pun menjalankan  proses  mediasi  dalam  bentuk  informal.  Mediasi informal  merupakan  cara  memediasi  perkara  perceraian dengan  tidak  berpedoman  pada  peraturan  perundang- undangan yang ada.
Mengenai  pelaksanaan  mediasi  informal  terhadap perkara  perceraian  yang  ada  di  wilayah  hukum  Pengadilan Agama  Barru,  Muh.  Rijal  M  selaku  Hakim  Mediator Pengadilan  Agama  Barru  menyebutkan  (wawancara,  13 Februari  2023)  bahwa:  “Kami  dalam  menangani  kasus perceraian,  tidak  hanya  berpedoman  pada  PERMA  Nomor  1 Tahun  2016  Tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  yang pelaksanaannya  di  Pengadilan.  Tapi,  kami  sering  menangani perkara perceraian dengan langsung datang ke warga. Karena kadang  mereka  yang  ingin  bercerai  itu  (suami-istri)  malas datang ke pengadilan.”
Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  dapat  diketahui bahwa  ternyata  dalam  menangani  perkara  perceraian, termasuk  dalam  memediasi  perkara  perceraian  yang  ada  di wilayah  kerjanya,  hakim  mediator  Pengadilan  Agama  Barru pun  melaksanakan  mediasi  informal  yang  tidak  berpedoman pada  PERMA  Mediasi.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memberikan pelayanan hukum kepada warga yang ada di Kabupaten Barru yang tidak mau datang ke Pengadilan Agama.
Menurut  Baso  Madiong.  2019  Penulis  upaya  yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Barru yang turun langsung ke  lapangan  merupakan  hal  positif.  Hal  tersebut  memang sudah  seharusnya  dilakukan  mengingat  banyaknya  perkara perceraian yang masuk di pengadilan namun, para pihak yang ingin  bercerai  tersebut  malas  datang  di  Pengadilan  Agama. Sehingga  demi  memberikan  pelayanan  hukum  kepada masyarakat,  termasuk  memediasi  perkara  perceraian,  maka memang sudah seharusnya Pengadilan Agama Barru turun ke masyarakat untuk memediasi pasangan suami isteri yang ingin bercerai.
Meski  telah  dilakukan  upaya  mediasi  oleh  Mediator Pengadilan  Agama  Barru,  namun  peran  tersebut  belum  bisa berjalan  dengan  efektif  hal  tersebut  dapat  diketahui  dari  data yang  penulis  dapatkan  dari  situs  website  Pengadilan  Agama Barru  yang  menunjukkan  kepada  kita  masih  tingginya  angka perceraian  yang  terjadi.  Angak  perceraian  tersebut  dapat dilihat pada Tabel 1. berikut ini.
Tabel 1.
Data Perceraian di Pengadilan Agama Barru Tahun 2019-
2022 No. Thn Cerai Talak Cerai Gugat Total Mesiasi Total Mediasi Ggl Bhsl Ggl Bhsl 1 2019 79 79 - 348 303 45 2 2020 75 75 - 305 303 2 3 2021 97 97 - 360 357 3 4 2022 73 73 - 316 316 - Jumlah 324 324 - 1329 1279 50
Sumber: PA Barru, 2023.
Dari  Tabel  1.  tersebut  di  atas  dapat  diketahui  bahwa ternyata  dalam  4  (empat)  tahun  terakhir  2019-2022  total perkara  cerai  talak  dajukan  oleh  suami  yang  masuk  di Pengadilan Agama Barru sebanyak 324 perkara, dan tidak ada berhasil  dimediasi  semuanya  berakhir  dengan  perceraian. Sementara  cerai  gugat  yang  ajukan  oleh  isteri  ditangani Pengadilan  Agama  Barru  selama  4  (empat)  tahun  terakhir, 2019-2022 sebanyak 1.329 perkara, 1.279 gagal dimediasi dan berakhir  dengan  perceraian  dan  yang  berhasil  dimediasi sehingga tidak terjadi perceraian hanya 50 perkara.
Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  memang  pelaksanaan mediasi  yang  dilakukan  oleh  hakim  mediator  belum  berjalan efektif  karena  angka  perceraian  yang  terjadi  di  Pengadilan Agama Barru masih cukup tinggi. Hanya sedkit perkara yang berhasil  dapat  di  damaikan  oleh  mediator.  Padahal  mediator harusnya  dapat  menjalankan  perannya  dalam  mencegah perceraian  yang  akan  dilakukan  di  wilayah  kerja  Pengadilan Agama Barru.
Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Arif, Baso Madiong, Waspada)
3.2. Faktor-faktor  yang  Menjadi  Penghambat  Bagi
Mediator  Dalam  Memediasi  Perkara  Perceraian  di Pengadilan Agama Barru
Pengadilan  Agama  Barru  dalam  memediasi  perkara perceraian  yang  ada  di  wilayah  kerjanya  tentu  mengalami hambatan  sehingga  menyebabkan  kinerja  para  Hakim Mediator  belum  bisa  berjalan  dengan  efektif.  Belum efektifnya  peran  mediator  dalam  memediasi  para  pihak  yang ingin  bercerai  di  wilayah  kerja  Pengadilan  Agama  Barru terjadi  karena  adanya  beberapa  faktor  sebagaimana  yang diuraikan di bawah ini.
a. Aturan Hukum
Aturan merupakan hal penting dalam upaya pelaksanaan tugas  lembaga  penegak  hukum  karena  menjadi  petunjuk dalam  menjalankan  tugas.  sehingga  pelaksanaan  tugas  dapat berjalan dengan efektif.
Mengenai aturan hukum yang ada dan menjadi pedoman dalam  memidiasi  para  pihak  yang  ingin  bercerai  di  wilayah kerja  pengadilan  Agama  Barru,  Salmirati  selaku  Ketua Pengadilan  Agama  Barru  mengemukakan  (wawancara,  13 Februari 2023) bahwa: “aturan hukum yang menjadi pedoman bagi  kami  di  Pengadilan  Agama  sudah  memadai  karena  ada PERMA  yang  menjadi  acuan  Kami  (hakim  mediator)  dalam melakukan mediasi bagi pasangan suami yang ingin bercerai.” Muhammad Erwin. 2016.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  di  atas,  maka  diketahui bahwa  regulasi  atau  aturan  hukum  yang  khusus  mengatur tentang  proses  mediasi  yang  menjdi  tugas  mediator  di Pengadilan Agama ada aturan khusus yakni PERMA Mediasi. Dengan demikian pelaksanaan  mediasi  yang berpatokan pada PERMA  tersebut  dapat  berjalan  dengan  baik.  Namun, kenyataannya  di  lapangan,  para  hakim  mediator  banyak melakukan  proses  mediasi  bukan  di  pengadilan,  tetapi  sering lakukan di luar pengadilan. Pelaksanaan proses mediasi di luar pengadilan  saat  ini  tidak  ada  aturan  hukum  yang  menjadi pedomannya.  Sehingga,  para  mediator  dalam  memediasi perkara  perceraian  di  luar  pengadilan,  mereka  tidak berpedoman pada aturan hukum yang ada (informal).
Tidak  adanya  aturan  yang  mengatur  mengenai  cara memediasi  perkara  perceraian  di  luar,  menjadi  faktor penghambat  bagi  para  mediator  dalam  memediasi  perkara perceraian.  Karena  para  mediator  tidak  punya  rel  atau  rambu dalam melakukan mediasi di luar pengadilan b. Sarana/fasilitas
Keberadaan  sarana  dan  fasilitas  pendukung  dalam pelaksanaan  kegaiatan  menjadi  hal  yang  sangat  penting. Karena merupakan penunjang kerja sebuah institusi, termasuk Pengadilan Agama Barru. Mengenai sarana dan
prasarana/fasilitas  yang  terdapat  di  Pengadilan  Agama  Barru dapat dilihat pada Tabel 2. di bawah ini:
Tabel 2. Sarana dan Parasarana Gedung No. Nama Barang Jumlah Kondisi B RR RB 1 Bangunan Gedung Kantor Permanen 3 1 2 - 2 Bangunan Gedung  Lainnya 1 0 - - 3 Bangunan Gedung  Tempat Ibadah Permanen 1 1 - - 4 Gedung Pos jaga Permanen 1 1 - - 5 Bangunan Terbuka Lainnya 1 1 - - 6 Pagar Permanen 1 1 - - Sumber: PA Barru, 2023
Dari  data  Tabel  2.  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa sarana  dan  prasarana/fasilitas  gedung  yang  ada  di  Pengadilan Agama  Barru  terdapat  3  (tiga)  bangunan  gedung  kantor permanen, 1 (satu)  yang  masih bagus dan 2 (dua) yang rusak ringan,  terdapat  pula  masing-masing  1  (satu)  bangunan gedung lainnya, tempat ibadah permanen, pos jaga permanen, Bangunan  Terbuka  Lainnya  dan  pagar  permanen  yang kesemuanya masih dalam kondisi bagus.
Jadi  dari  data  tersebut  di  atas,  menurut  Penulis,  dari segi  sarana  dan  prasarana/fasilitas  gedung  yang  ada  di Pengadilan Agama Barru sudah cukup memadai. Hal tersebut juga  diakui  oleh  Salmirati,  Selaku  Ketua  Pengadilan  Agama Barru  mengemukan  (wawancara,  13  Februari  2023)  bahwa: “Kalau  dari  segi  bangunan  gedung,  kami  di  Pengadilan Agama  Barru  sudah  cukup  memadai.  namun,  untuk menunjang kinerja kami, bukan cuma bangunan gedung yang jadi  penunjangnya.  masih  ada  hal  lain  yang  kami  butuhkan. demi  menunjang  kinerja  kami  agar  lebih  efektif  dan maksimal.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  dapat  dipahami  bahwa memang  dari  segi  sarana  dan  prasarana  gedung,  Pengadilan Agama  Barru  sudah  cukup  memadai,  namun  agar  dapat menghasilakn  kinerja  yang  efektif  bukan  hanya  bangunan gedung  yang  jadi  penentu.  Masih  ada  hal  lain  yang  ikut menentukan  efektivitas  kinerja  yang  dilakukan  di  institusi tersebut.
Sementara  mengenai  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di Pengadilan  Agama  Barru,  dapat  dilihat  pada  Tabel  3. berikut ini.
Tabel 3: Rincian Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung No. Sarana dan Prasarana Jumlah 1 Ruang Ketua 1 2 Ruang Wakil Ketua 1 3 Ruang Hakim 1 4 Ruang Panitera 1 5 Ruang Sekretaris 1 6 Ruang Sidang 1 7 Ruang Kepaniteraan 1 8 Ruang Kesekretariatan 1 9 Ruang Bendahara 1 10 Ruang Perpustakaan 1 11 Ruang Arsip 1 12 Ruang IT 1 13 Ruang Panitera Muda 1 14 Ruang Posbakum 1 15 Ruang Bermain Anak 1 16 Mushallah 1 17 Ruang e-court 1 18 Dapur Umum 1 19 Ruang Security 1 20 Ruang Jurusita 1 21 Ruang Meja Pelayanan 1 22 Ruang Mediasi 1 23 Ruang Laktasi 1 24 Ruang Tunggu 1
No. Sarana dan Prasarana Jumlah 25 Gudang 1

## Sumber: PA Barru, 2023
Mengenai  keberadaan  sarana  dan  prasarana/fasilitas penunjang terlaksananya proses mediasi di Pengadilan Agama Barru,  Salmirati,  Selaku  Ketua  Pengadilan  Agama  Barru mengemukan  (wawancara,  13  Februari  2023)  bahwa: “ruangan  yang  ada  untuk  memediasi  belum  memadai  hanya ada  kursi  dan  meja.  Harusnya  juga  ada  dalil-dalil  yang terpampang dalam ruangan tersebut yang menunjukkan bahwa perceraian itu dibenci dalam Agama Islam.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  diketahui  bahwa  ternyata sarana  dan  fasilitas  penunjang  pelaksanaan  mediasi  di Pengadilan  Agama  Barru  belum  memadai.  Hal  tersebut dikarenakan  masih  ada  kebutuhan  sarana  atau  fasilitas penunjang yang belum ada.
c. Sumber Daya Manusia
Keberadaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  menjadi sesuatu  yang  sangat  penting.  Karena  SDM  inilah  yang  akan melaksanakan  tugas  dan  pekerjaan  sehingga  tugas  dan pekerjaan  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  baik.  Tampa adanya  SDM  yang  sesuai  dengan  kebutuhan,  baik  dari  segi jumlah  (kuantitas)  maupun  kemampuan  (kualitas),  maka pelaksanaan tugas tidak akan bisa berjalan dengan efektif.
Dalam  menjalankan  peran  untuk  memediasi  para  pihak yang  ingin  bercerai  di  Pengadilan  Agama  Barru,  maka Mediator  sebagai  pihak  penengah  yang  berusaha  mencegah perceraian  memiliki  peran  yang  sangat  penting.  Olehnya  itu, SDM  Mediator  akan  memidiasi  para  pihak  yang  ada  di Pengadilan Agama Barru memiliki peran penting.
Mengenai  SDM  Mediator  di  Pengadilan  Agama  Barru, dapat diketahui dari hasil  wawancara dengan  Salmirati  Ketua Pengadilan  Agama  Barru  berikut  ini  yang  menyebutkan (wawancara,  13  Februari  2023)  bahwa:  “Mediator  yang  ada hanya 4 orang. Semuanya dari hakim. Tidak ada yang berasal dari  non  hakim.  Hal  tersebut  karena  masyarakat  maunya gratis.  Kan,  kalau  menggunakan  mediator  non  hakim, pasangan  yang  ingin  bercerai  harus  bayar  jasa  mediator  non hakim terebut.”
Berdasarkan  hasil  wawancara  tersebut,  diketahui  bahwa ternyata,  hanya  ada  4  (empat)  orang  mediator  di  Pengadilan Agama  Barru,  dan  semuanya  berasal  dari  hakim.  Tidak  ada mediator dari non Hakim.
Menurut  pandangan  penulis  bahwa  jumlah  SDM mediator di Pengadilan Agama Barru yang hanya berjumlah 4 orang,  itu  sangat  kurang.  Karena  berdasarkan  data  yang disajikan  sebelumnya  bahwa  jumlah  perkara  perceraian  yang ditangani  di  Pengadilan  Agama  Barru  cukup  banyak. Sehingga dengan hanya ada  4  mediator  maka tidak akan bisa memediasi  semua  perkara  perceraian  yang  ada.  Kalau  pun para  mediator  tersebut  memediasi  semua  perkara  perceraian tersebut.  Olehnya  itu,  pelaksanaan  mediasi  tidak  akan maksimal  karena  jumah  perkara  begitu  banyak,  sementara jumlah  mediator  hanya  sedikt  yakni  4  orang.  Apalagi,  hakim mediator  ini  bukan  hanya  menangani  mediasi,  mereka  juga adalah  seorang  hakim  yang  harus  menangani  perkara  lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti perkara harta warisan, ekonomi syariah dan lain sebagainya. d. Para Pihak
Dalam  hukum  perceraian,  ada  perbedaan  penyebutan pihak  yang  mengajukan  perkara  perceraian  ke  pengadilan. Bila  perkara  perceraian  diajukan  oleh    suami,  maka  suami tersebut  disebut  sebagai  pihak  “Pemohon,”  dan  istri  disebut sebagai  pihak  “Termohon.”  Permohonan  diajukan  oleh  pihak suami tersebut disebut sebagai cerai talak. Sedangkan apabila yang  mengajukan  dari  pihak  istreri  disebut  sebagai  gugat cerai,  dimana  istreri  disebut  sebagai  pihak  “Penggugat” sedangkan suami sebagai pihak “Tergugat.”
Meski  ada  perbedaan  penyebutan  seperti  di  atas,  namun sebagai  subjek  hukum,  pada  umumnya  pihak  istri  dan  pihak suami  sering  disebut  sebagai  pencari  keadilan  atau  “Para pihak”  yang  akan  saling  berhadapan  (ingin  bercerai)  di Pengadilan Agama.
Para  pihak  yang  akan  bercerai  dalam  hal  ini  suami  dan isteri  merupakan  salah  satu  faktor  yang  dapat  menghambat peran  Mediator  dalam  memediasi  perkara  perceraian  di Pengadilan  Agama.  Karena  kesadaran  hukum  para  pihak  ini menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum dengan baik. Dengan demikian, para pihak dapat mejadi faktor penghambat dalam  upaya  mediasi  yang  dilakukan  oleh  mediator  dalam memediasi  perkara  perceraian  di  wilayah  hukum  Pengadilan Agama Barru.
Mengenai  menjadi  penghambatnya  para  pihak  dalam upaya  proses  mediasi  para  pihak  yang  ingin  bercerai  yang dilakukan  oleh  mediator  di  Pengadilan  Agama  Barru,  salah seorang  Hakim  Mediator  Pengadilan  Agama  Barru,  Muh. Rijal  M  menyampaikan  (wawancara,  13  Februari  2023) bahwa:  “Para  pihak  yang  ingin  bercerai  itu  kadang  malas datang  ke  Pengadilan  Agama  Barru.  Padahal  kami  (hakim mediator)  sudah  menunggu  untuk  melakukan  mediasi.  Tapi karena  mereka  tidak  datang,  jadi  proses  mediasi  menjadi terhambat  karena  yang  mau  dimediasi  tidak  hadir  di pengadilan.”
Dari hasil wawancara atas, dipahamii bahwa masyarakat yang ingin bercerai sering tidak datang di Pengadilan  Agama Barru.  Padahal  sudah  dijadwalkan  untuk  dilakukan  mediasi oleh  mediator.  Karena  pasangan  suami  istri  yang  ingin bercerai  tersebut  tidak  datang  di  Pengadilan  Agama  Barru, maka  proses  mediasi  yang  harusnya  dilaksanakan  menjadi terhambat.
Mengenai  ketidakhadiran  pasangan  suami  istri  yang dimediasi  di  Pengadilan  Agama  Barru,  salah  seorang masyarakat yang bernama Abdullah alias Dullah yang pernah mau diupayakan mediasi tapi tidak pernah hadir di Pengadilan Agama  Barru  menyebutkan  (wawancara,  15  Februari  2023) bahwa:  “saya  tidak  hadir  karena  kan  saya  ini  mau  bercerai. Kalau saya dimediasi di Pengadilan Agama Barru, nanti saya tidak  jadi  bercerai.  Padahal  saya  dan  istri  kan,  sudah memutuskan  untuk  bercerai.  Jadi  harus  bercerai,  Tidak  boleh tidak.  Jadi  percuma  kami  dimediasi  karena  kami  sudah mantap dengan pilihan kami untuk bercerai.”
Hasil  wawancara  dengan  Abdullah  alias  Dullah  yang merupakan  salah  seorang  masyarakat  Kabupaten  Barru tersebut  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  alasan  ketidakhadiran di Pengadilan Agama Barru karena ia menganggap kalau hadir dan  dimediasi  di  Pengadilan  Agama  maka  ia  tidak  akan  jadi bercerai.  Padahal  menurut  Abdullah  Alias  Dullah  bahwa  ia sudah  mantap  untuk  bercerai  jadi  tidak  bisa  dihalangi  lagi.
Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian (Arif, Baso Madiong, Waspada)
Karena  itu  sudah  menjadi  keputusan  Abdullah  alias  Dullah dan istrinya.
Alasan yang diutarakan Abdullah alias Dullah tersebut di atas  tampaknya  bukan  alasan  yang  tepat  untuk  tidak  hadir dimediasi  di  Pengadilan  Agama.  Karena,  pada  dasarnya mediasi  memang  diperuntukkan  untuk  mencegah  percerain, tapi  bukan  berarti  kalau  dilakukan  mediasi  oleh  mediator  di Pengadilan Agama maka sudah dipastikan tidak jadi bercerai. Padahal  tidak  seperti  itu,  banyak  kasus  yang  dimediasi  tapi kenyataannya  tetap  bercerai.  Karena  mediasi  hanya  sebagai ikhtiar  untuk  menyadarkan  para  pihak  agar  tidak  bercerai. Kalaupun  sudah  diupayakan  mediasi,  tapi  para  pihak  tetap ingin  bercerai  maka  itu  kembali  kepada  keputusan  akhir mereka.
e. Kebudayaan
Mengenai  kebudayaan  yang  ada  di  tengah-tengah masyarakat  yang  menjadi  faktor  penghambat  peran  mediator dalam  memediasi  perkara  perceraian  yang  ada  di  wilayah kerja  Pengadilan  Agama  Barru,  Muh.  Rijal  M  selaku  Hakim Mediator Pengadilan Agama Barru menyebutkan (wawancara, 13  Februari  2023)  bahwa:  “Budaya  masyarakat  kadang memandang  tidak  penting  hadir  di  Pengadilan  Agama  Barru agar  mereka  dapat  bercerai.  Cukup  pasangan  suami  istri tersebut  berpisah  tempat  tinggal  setelah  mereka  sudah  tidak saling mencintai lagi.”
Dari  hasil  wawancara  di  atas,  diketahui  bahwa  ternyata di  tengah-tengah  masyarakat  Kabupaten  Barru  khususnya masyarakat yang tinggal di pelosok masih memandang bahwa perceraian  yang  akan  mereka  lakukan  tidak  perlu  hadir  di Pengadilan  Agama.  Mereka  cukup  berpisah  dan  tidak  tinggal serumah  sudah  dianggap  bercerai.  Apalagi  bagi  mereka pasangan suami istri yang sudah terbilang berumur.

## 4.    KESIMPULAN DAN SARAN
Hasil  penelitian  dan  pembahasan  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  upaya  mediator  dalam  memediasi  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  Barru  dilakukan  dengan bentuk  formal  dan  informal.  Mediasi  formal  dilakukan  di Pengadilan  Agama  Barru  dengan  berdasarkan  PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan,  sedangkan  mediasi  informal  dilakukan  di  luar Pengadilan  Agama  Barru  dengan  cara  Hakim  Mediator mendatangi  kediaman  warga.  Faktor  penghambat  Mediator dalam  memediasi  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama Barru  aturan  hukum  yang  ada  belum  sepenuhnya  memadai karena  tidak  ada  aturan  yang  mengatur  mediasi  di  luar pengadilan, sarana/fasilitas yang ada belum memadai, sumber daya  manusia  dalam  hal  ini  mediator  masih  kurang  karena hanya ada 4 mediator yang berasal dari kalangan hakim dan tidak  ada  mediator  dari  non  hakim,  para  pihak  yang  ingin bercerai  banyak  yang  tidak  mau  hadir  di  Pengadilan Agama Barru  dan  kebudayaan  yang  ada  di  masyarakat  yang  masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama

## 5.    DAFTAR PUSTAKA
Bambang Sunggono. 2015. Metodologi Penelitian Hukum. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Baso  Madiong.  2019.  Sosiologi  Hukum  (Suatu  Pengantar). SAH Media, Makassar.
D.Y.  Witanto.  2012.  Hukum  Acara  Mediasi  Dalam  Perkara Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan  Peradilan
Agama  Menurut  PERMA  No.  1  Tahun  2008  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Alfabeta, Bandung.
Irwansyah.  2020.  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  & Praktik  Penulisan  Artikel.  Mirra  Buana  Media, Yogyakarta.
Bambang Sunggono. 2015. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Sinar Grafika, Jakarta.
Mardi  Candra.  2018.  Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia:
Analisis  tentang  Perkawinan  Anak  di  Bawah  Umur. Prenadamedia Group, Jakarta.
Muhammad  Erwin.  2016.  Filsafat  Hukum:  Refleksi  Kritis terhadap Hukum dan  Hukum  Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi, Edisi Revisi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Mustawa Nur. 2020. Hukum Pemberitaan Pers. Prenadamedia Group, Jakarta.
Syahrizal  Abbas.  2017.  Mediasi  dalam  Hukum  Syariah, Hukum  Adat,  dan  Hukum  Nasional.  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta
Zainuddin  Ali.  2014.  Metode  Penelitian  Hukum.  Sinar Grafika, Jakarta.