## Article

## Tantangan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat: Upaya dalam Penetapan Desa Adat di
Indragiri Hulu, Riau
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2020, Vol. 02 (01), 45-58 © The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.80 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: February, 5 th 2019 Revised: April, 30 th 2020
Accepted: May, 20 th 2020

## Adli Hirzan
Jurusan Antropologi  dan  Sosiologi, Fakulti Sains Sosial  dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia adli.hirzan@gmail.com

## Mimi Hanida Abdul Mutalib
Jurusan Antropologi  dan  Sosiologi,  Fakulti Sains Sosial  dan Kemanusiaan, Universiti  Kebangsaan Malaysia, Malaysia mimi8ab@ukm.edu.my

## ABSTRACT
The objective of this  article  is  to explain  the  challenges  that occur  in establishing  customary villages. This research uses a qualitative approach with a case study design. This study uses thematic analysis, which aims to identify patterns and determine themes. Data collected using interviews and documentation. The results of the study found that there were four challenges in  making regional regulations for the establishment of customary villages: first, the drafting period for the determination of customary villages was carried out in a short period. Second, not prioritizing socialization. Third, local wisdom is considered less critical for the sub-district government.  Fourth,  there  is  no  follow-up  from  the  local  government  to  establish  local regulations. The  results  of  this  study  have  implications  for  the  miscommunication  of  local governments in understanding the village law no. 6/2014. As a result, local governments have not fully rearticulated the village law regarding the establishment of customary villages.
Keywords: Customary  Law,  Costumary  Law  Community,  Customary  Villages,  Local Government, Rural Anthropology, Village Law

## ABSTRAK
Artikel ini  bertujuan  untuk menjelaskan  tantangan  yang  terjadi  dalam penyusunan peraturan  daerah desa  adat dalam upaya penetapan  desa  adat.  Penelitian  ini memakai pendekatan  kualitatif  dengan  desain  studi  kasus. Penelitian  ini  menggunakan  analisis tematik untuk  mengidentifikasi  pola dan menentukan  tema-tema. Data  dikumpulkan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan ada empat faktor tantangan  dalam  menyusun peraturan  daerah  pengakuan  desa  adat: rentang  waktu penyusunan penetapan desa adat sangat singkat, tidak mengutamakan sosialisasi, kearifan lokal dianggap kurang penting bagi pemerintah kecamatan dan tidak ada tindak lanjut dari pemerintah  kabupaten  untuk  menetapkan  peraturan  daerah.  Hasil  dari  penelitian  ini berimplikasi  adanya  indikasi  terjadinya miskomunikasi pada  pemerintah  daerah  dalam memahami  undang-undang  desa  no.  6  tahun  2014. Akibatnya, pemerintah  daerah  tidak sepenuhnya mengartikulasikan kembali undang-undang desa tentang penetapan desa adat.
Kata  Kunci: Hukum  Adat,  Masyarakat  Hukum  Adat,  Desa  Adat,  Pemerintah  Daerah, Antropologi Pedesaan, Undang-undang Desa

## 1. Pendahuluan
Pada  awalnya  masyarakat  hukum  adat  sudah ada dan  berlangsung sangat  lama dalam wilayah  yang  kemudian  bernama Indonesia. Ia  menjadi  cikal  bakal  atas  wujudnya  suatu negara.  Masyarakat  hukum  adat kemudian  menjadi suatu  entitas di  negara  Indonesia. Berbagai hak telah melekat pada masyarakat hukum adat dan hak itu merupakan esensi bagian dari hak asasi manusia (Noor, 2018). Saat ini hukum adat hanya dipandang sebelah mata  dan  bila  perlu  dipisah  dari  elemen  komunitas  masyarakat  hukum  adat. Padahal beberapa  penelitian  yang  baru  telah  menemukan  fungsi-fungsi  dari  hukum  adat  sangat berperan dalam  kehidupan masyarakat. Pertama, hukum adat dapat  menjadi alat kontrol sosial  atau  pengendali  sosial.  Kedua,  hukum  adat  mampu  menyelesaikan  konflik  di leveldaerah  otonomi  karena  sifatnya  yang  dinamis.  Ketiga,  proses  penyelesaian  konflik secara  adat  seperti  musyawarah  dan  mufakat  selalu  mengutamakan  prinsip  asas kekeluargaan.  Relasi  di  antara  hukum  adat  dengan  hukum  positif  negara  adalah  hukum adat  sebagai  sumber  utama  yang  diperlukan  dalam  penyusunan  hukum  positif  karena hukum  adat  berisikan  kandungan  nilai-nilai (value) ,  kaedah  dan  kearifan  lokal (local wisdom) yang berlangsung pada masyarakat hukum adat (Warjiyati, 2018).
Pentingnya  pemerintah  daerah  dalam menetapkan desa  adat  juga  ditunjang  oleh berbagai  penelitian  lain.  Hukum  adat  dapat  menyelesaikan  masalah  lebih  berhati-hati melalui  mufakat  adat (Supian,  Fatonah,  &  Defrianti,  2018). Tampak  bahwa  peranan  adat dalam  menata  kehidupan  masyarakat  sangat  realistis  hingga  zaman  globalisasi  ini. Kearifan lokal dalam kapasitasnya juga mampu menyediakan resolusi konflik secara non- litigasi  dalam  pertentangan  tanah  ulayat  di  perbatasan  daerah  lokal  bahkan  hingga  ke perbatasan negara yang juga tentu mengutamakan asas kekeluargaan (Kalembang, 2018). Model resolusi konflik secara litigasi formal masih dianggap merugikan masyarakat hukum adat  disebabkan  pengabaian  hak  dan  hukum  adatnya (Farakhiyah  &  Irfan,  2019).  Dari berbagai  penelitian  itu  menyatakan  bahwa  hukum  adat  masih  mampu  menyelesakan persoalan. Hukum  adat  juga  mampu  menata  kehidupan  masyarakat  sangat  realistis. Persoalan  konflik  tanah  ulayat  merupakan  akibat  dari  mengabaikan  hukum  adat. Perusahaan  dengan  berbagai  kiatnya  selalu  dimenangkan  dalam  berbagai  kasus  konflik namun meninggalkan persoalan bagi masyarakat adat.
Penguatan hukum adat sangat bergantung kepada kemampuan individu komunitasnya dalam menerapkan adat, tradisi (Salim, 2016) dan kejelasan identitas mereka. Identitas itu dapat  ditandai  dengan adanya  tanah  komunal (Wiguna,  2016) dan  didukung  oleh keberadaan  rumah  adat  untuk  membangun  persatuan  dan  kesatuan.  Identitas  ini berhubungan  pula  dengan  dinamika  sosio-ekonomi,  promosi  kebudayaan,  pemenuhan keperluan hidup dan ciri khas yang melekat pada diri mereka (Putri, Ramadhan, Sandya, Fazriyah, & Maharani, 2019). Di satu sisi penguatan hukum adat dan identitas ini menjadi motivasi  untuk  pengakuan  dan  perlindungan  dari tersusunnya peraturan  daerah tentang desa  adat.  Di  sisi  lain penguatan  hukum  adat  dan  identitas  ini  memunculkan kekhawatirkan pada masyarakat yang kini tidak lagi homogen dan kehadiran perusahaan.
Fakta  menyatakan  hukum  normatif  yang  dipakai  tidak  terlepas  dari  keberagaman hukum adat di Indonesia dan menjadi refleksi keberagaman masyarakat adat di Indonesia (Jayus,  2019).  Dalam  sejarahnya,  kemudian  pemerintah  Orde  Baru  menerbitkan  Undang Undang  no.  5  tahun  1979  yang  melahirkan  penyeragaman  format  yang  dipakai  di  Pulau Jawa  dalam  bentuk  pemerintahan  desa.  Konsekuensi  logis  setelahnya,  muncullah penyeragaman  kepemimpinan  adat  dan  norma  hukum  yang  sama  di  Indonesia. Kepemimpinan  adat  misalnya pemimpin tidak  lagi  menjadi pusat otoritas (centre  of authority) dan  pusat  ingatan (centre  of  memory) (E.  Rahman,  Azhar,  &  Rohana,  2012). Zaman  terus  mengalir,  kemudian  pada  masa  reformasi  pemerintah  memberikan  peluang dengan  hadirnya Undang-Undang Desa no.  6  tahun  2014 (selanjutnya  disebut  UU  Desa). Kampung-kampung  di  Indonesia  yang  masih  memiliki  adat  atau  hukum  adat  dapat menggunakan  format  pemerintahan  adatnya  masing-masing  dengan  berbagai ketentuan.Undang-undang  ini  memberi  peluang  yang  signifikan  bagi masyarakat  hukum adat, terutama masyarakat hukum adat di Riau.
Di Riau saat ini sudah ada dua kabupaten yang berhasil menerbitkan peraturan daerah tentang  desa  adat,  yaitu pertama di  Kabupaten  Siak  yang  menetapkan  desa  menjadi kampung adat. Kendala utamanya tidak melalui penelitian secara mendalam sehingga dari segi  administratif  ada  aspek  yang  belum  dipenuhi, seperti  pemberian  kode  registrasi kampung  adat,  regulasi  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  adat,  pengaturan  serta penguatan  kelembagaan adat yang  ada (Alkadafi, Rusdi, Nasution, &  April,  2019). Kedua ,
kasus  serupa  juga  terjadi  di  Kabupaten  Rokan  Hilir,  persoalannya  adalah  ada  desa  yang memenuhi syarat namun menolak untuk ditetapkan sebagai desa adat dan sebaliknya ada desa yang belum memenuhi persyaratan tetapi memiliki keinginan kuat ditetapkan sebagai desa adat. Adanya berbagai persoalan seperti itu pemerintah daerah mengambil kebijakan menetapkan  semua  desa  di  kabupaten  itu  menjadi  desa  adat  dengan  tidak  melalui penyaringan  yang  tepat  dan  tanpa  melalui  mekanisme  sesuai  dengan  undang-undang (Suganda & Amin, 2016).
Kelanjutan agenda UU Desa ini, pemerintah kabupaten di Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau tingkat kabupaten/kota melakukan identifikasi calon desa adat, antara lain di kecamatan Peranap tempat berdirinya wilayah adat Tiga Lorong (Fazar, 2014). Wilayah adat Tiga Lorong berdiri pada pertengahan abad ke-18 (1753-1765) di bawah masa kesultanan Indragiri  XIII,  Sultan  Hasan  Salahuddin  Syah. Saat  ini  kawasannya  berada  di  kecamatan Peranap dan kecamatan Batang Peranap (E. Rahman, Syam, & Mardan, 2013). Berikut ini komposisi kedua kecamatan tersebut:
1. Kecamatan  Peranap  terdiri  atas  2  kelurahan  dan  10  desa  antara  lain; Kelurahan Peranap, Kelurahan Baturijal Hilir, Desa Baturijal Hulu, Desa Baturijal Barat, Desa Setako  Raya,  Desa  Pauh  Ranap,  Desa  Semelinang  Tebing,  Desa  Gumanti,  Desa Katipo Pura, Desa Semelinang Darat, Desa Pandan Wangi, dan Desa Serai Wangi.
2. Kecamatan Batang Peranap terdiri atas 10 desa antara lain; Desa Punti Kayu, Desa Pematang, Desa Pesajian, Desa Selunak, Desa Pematang Benteng, Desa Suka Maju, Desa Sencano Jaya, Desa Sungai Aur, Desa Peladangan, dan Desa Koto Tuo.
Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Indragiri Hulu

## Sumber: Dishut.inhukab.go.id (2020)
Dari  gambaran di  atas  dapat dikatakan  bahwa  peranan  hukum  adat  dalam  membina masyarakat masih menjadi satu unsur penting di kehidupan masyarakat. Kekeliruan yang pernah terjadi pada zaman Orde Baru di Indonesia dapatdiperbaiki dengan berdirinya desa adat. Kemunculan UU Desa  tahun  2014  memberi  harapan  baru  bagi  revitalisasi pemerintahan adat. Penghulu dan pemangku adat sebagai perangkat desa dapat mengurus sendiri corak pemerintahan adat di wilayah mereka. Pemerintah daerah sebagai pemerintah yang  reaktif  terhadap  kebijakan  ini  harus  mampu  memfasilitasi  semua  keperluan  untuk menegakkan adat  di  desanya. Pihak kabupaten pada pemerintah eksekutif tentu  saja menemukan berbagai hambatan yang terjadi di wilayahnya untuk menetapkan desa adat. Kembalinya kepada pemerintahan adat ini sebagai upaya menghadirkan kembali identitas daerah dan membantu  meringankan  kerja  pemerintah  daerah  dalam  menangani berbagai masalah  di desanya  masing-masing. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan
tantangan  yang  terjadi  di  pemerintah  daerah  dalam menetapkan desa  adat  di  Indragiri Hulu, Riau.

## 2. Kerangka Teori dan Konsep
Teori  kebijakan  publik  untuk  menjelaskan  segala  tantangan Undang Undang Desa yang berkaitan dengan desa adat yang dihadapi di tingkat pemerintah daerah dalam membentuk peraturan  daerah  tentang  desa.  Anderson  (1979:3)  menjelaskan  bahwa  kebijakan  publik sebagai  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh  badan-badan  dan  aparat  pemerintah.  Sedangkan menurut Dye (1981), kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau  tidak  melakukan (public  policy  is  whatever  government  choose  to  do  or  not  to  do) . (Winarno,  2016). Kebijakan  publik  menjadi  sangat  luas  karena  mencakup  sesuatu  yang tidak saja dilakukan  oleh  pemerintah  ketika  pemerintah  menghadapi  suatu  masalah publik.Kebijakan publik tidak hanya dipengaruhi aktor dan faktor dari internal pemerintah saja  tetapi juga  dapat  dipengaruhi  oleh  para  aktor  dan  faktor  dari  luar  pemerintah. Sementara  itu, pendekatan  yang  digunakan  untuk  menganalisis  faktor-faktor  apa  yang menjadi tantangan adalah pendekatan kelembagaan ( institutionalism ). Pendekatan model ini memfokuskan peneliti  pada  apa  yang  seharusnya  dilakukan  oleh  elemen  dalam  struktur birokrasi  pemerintah,  dengan  cara  melihat  grafik  dari  mekanisme  kerja  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku (Taufiqurakhman,  2014).  Anderson  dalam (Winarno,  2016) menyatakan  bahwa pendekatan  kelembagaan  bukanlah  pendekatan  yang  sempit  atau bersifat  deskriptif,  karena  seorang  peneliti  dapat  menanyakan  hubungan-hubungan  yang terjadi  antara  aturan-aturan  kelembagaan  dengan  substansi  kebijakan  publik.  Seorang peneliti juga dapat menyelidiki hubungan-hubungan ini dalam suatu bentuk yang bersifat sistematik dan komparatif.
Unsur  (variabel)  masyarakat  hukum  adat dalam  artikel  ini menjadi  sangat  penting karena  sebagai  unit  analisis  pada  kebijakan  publik.  Menurut  Idris  (2000)  dalam (Idris, Apriani, & Erlina, 2019) konsep masyarakat hukum adat adalah sebagai masyarakat yang terorganisasikan  dalam  kemasyarakatan  yang  memiliki  satu  wilayah  tempat  tinggal, mempunyai pemimpin, kekayaan komunal, serta hidup bersama antar individu masyarakat lainnya.  Dijelaskan  lebih  rinci  oleh  Bushar  (2003)  dalam Idris (et  al.,  2019) bahwa kehidupan  bersama  masyarakat  hukum  adat  dikaitkan  dengan  faktor  silsilah  keturunan (genealogy) atau  faktor  daerah  wilayah  yang  sama (territory) maupun  gabungan  kedua faktor  yang  ada. Berikutnya,  Naim  (2008)  dalam (Idris  et  al.,  2019) juga menjelaskan masyarakat  adat  memerlukan  satu  kontrol  sosial  yaitu  hukum  adat  untuk  menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakatnya yang bisa diterima sekaligus juga berkembang sebagai tertib sosial dan tertib hukum. Jadi, masyarakat yang terikat dengan hukum adat serta dapat diterima  dan  berkembang  di  dalam  komunitasnya  sebagai  pedoman  dalam kehidupan bermasyarakat dinamakan dengan masyarakat hukum adat.
Beberapa  penelitian terdahulu menjelaskan  perkembangan  integritas  hukum  adat dalam  hukum  positif  negara. Agus (2017) menyatakan  adanya  aturan  hukum  adat  yang bertolak belakang dengan  hukum  negara  disebabkan  negara  lebih  mengutamakan pembangunan dan cenderung membela perusahaan yang melakukan investasi di kawasan masyarakat  hukum  adat  sudah  lama menempati wilayah tersebut tanpa  memikirkan dampak sosial, sementara hak-hak tradisional yang melekat pada masyarakat hukum adat seringkali terabaikan. Namun, revitalisasi peradilan adat dalam sistem peradilan berkaitan dengan  pembangunan  hukum  di  Indonesia  serta  menjadi  bentuk  proteksi  kepada masyarakat  hukum  adat  yang  selaras  dengan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2005-2025 (E. Rahman, 2018). Sementara itu, di Sumatera Utara, beberapa  substansi  hukum  adat  bahkan  diadopsi  dalam  berbagai  putusan  hukum  oleh Mahkamah  Agung  seperti  hukum  keluarga,  perkawinan,  perceraian, waris,  tanah  dan sebagainya (Pohan,  2018).  Sosialisasi  nilai-nilai  religius  Islam  juga  kerap  dilakukan  dan sangat  terbantu  oleh  majelis  adat  di  Aceh,  namun  pemerintah  daerah  belum  maksimal dalam  membina (Hamdi,  2018). Kasus di  Provinsi  Jambi,  peranan  hukum  adat  masih dipakai dalam  menyelesaikan  masalah  pada  masyarakat  yang  bersifat  kekeluargaan, bahkan hukum adat digunakan sebagai pertimbangan oleh penegak hukum formal negara seperti polisi, jaksa, serta hakim pengadilan (Rahman, 2018). Sementara dalam (Hamamah &  Sarip,  2019) menemui  kesulitan  untuk  menggali  lebih  dalam  hukum  adat  melalui lembaga adat desa disebabkan kapasitasnya yang rendah serta kurangnya pembinaaan dari pemerintah daerah. Besarnya peranan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat melalui hukum adatnya perlu dikaji secara mendalam.

## 3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Burns and Grove (2009) dalam Mohajan (2018) berpendapat bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang sistematis dan  subjektif  untuk  menyorot  dan  menjelaskan  pengalaman  hidup  sehari-hari  dan  juga untuk  lebih  lanjut  memberikan  makna  yang  tepat  pada  hasil  penelitian.  Penelitian  ini dilakukan  di  kecamatan  Peranap,  kabupaten  Indragiri  Hulu  dengan  jumlah  informan berjumlah 15 orang dengan menggunakan metode wawancara semi-berstruktur, observasi dan  pengumpulan  dokumen  yang  berkaitan  pada  tahun  2014-2017.  Pensampelan bertujuan  dipilih  untuk  menentukan  informan  berdasarkan  kriteria  tertentu  seperti masyarakat  hukum  adat  dan  siapa-siapa saja  yang  terlibat  dalam proses  penetapan desa adat.  Informan  yang  menjadi  sampel  penelitian  terdiri  dari  kepala  bidang Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten  Indragiri  Hulu, Camat  Peranap,  Pengurus  Lembaga  Adat Melayu  Riau  kabupaten,  dan  beberapa  kepala  desa. Jenis  desain  penelitian  ini  adalah berbentuk  studi  kasus.  Creswell  mendefinisikan  studi  kasus  sebagai  bentuk  yang membolehkan  peneliti  mengeksplorasi  lebih  dalam  suatu  program,  suatu peristiwa,  suatu aktifitas, suatu proses, atau satu atau lebih dari satu individu (Creswell, 2009).
Gambar 2. Flowchart (Bagan Alir) Triangulasi Sumber Data Wawancara

## Diadopsi dari Denzi (1970) dalam Fusch, Fusch, & Ness, (2018)
Pada akhirnya, penelitian ini menggunakan metode analisis tematik karena metode ini dianggap  paling tepat untuk setiap  penelitian yang  berusaha untuk  menemukan temuan- temuan  menggunakan  interpretasi  si  peneliti (Alhojailan,  2012). Menurut  Braun  &  Clarke (2006)  dalam (Heriyanto,  2018) bahwa  analisis  tematik  adalah  suatu  cara  untuk menganalisa  data  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  pola (pattern) dan  menemukan tema  melalui  data  yang  telah  dikumpulkan  oleh  seorang  peneliti.  Teknik  ini  dianggap sangat  efektif  apabila  sebuah  kajian  bermaksud  untuk  mengupas  secara  rincidata berbentuk  kualitatif,  berguna  untuk  menemukan  hubungan  pola-pola  dalam  suatu fenomena  serta  menjelaskan  sejauh  mana  sebuah  fenomena  terjadi  melalui  pandangan  si peneliti  (Fereday  &  Muir-Cochrane,  2006).  Tambahan lagi,  Holoway  & Todres  (2003) mengatakan  bahwa  analisis  tematik  ini  juga  sebagai  dasar  untuk  kepentingan  dalam menganalisa  penelitian  yang  bersifat  kualitatif.  Tahapan  dalam  teknik  ini  serupa  dengan teknik  analisa  kualitatif  lainnya  yaitu  mula-mula  peneliti  harus  memahami  data  yang sudah  diperoleh,  lalu  menyusun  kode,  dan  dilanjutkan  dengan  mencari  tema (Heriyanto, 2018).  Selanjutnya, triangulasi  data  digunakan  sebagai  proses  verifikasi  yang
Mengulang dan mengevaluasi hingga data dirasa sudah jenuh dan lengkap
Observasi Dokumen Sekunder Teori Prosedur Undang-undang Kajian terdahulu
Membuat Instrumen Wawancara Wawancara Analisa Data Hasil
meningkatkan validitas data dengan menggabungkan beberapa sudut pandang dan metode. Dalam  ilmu  sosial,  hal  ini  mengacu  pada  kombinasi  dua  atau  lebih  teori,  sumber  data, metode,  atau  peneliti  dalam  satu  studi  tentang  fenomena  tunggal  untuk  menyatu  pada konstruksi tunggal, dan dapat dilakukan dalam kedua studi seperti kuantitatif (validation) dan kualitatif (inquiry) . Sepanjang pelaksanaan analisis  data,  peneliti  juga  melakukan  triangulasi.  Triangulasi adalah  proses  verifikasi  yang  meningkatkan  validitas  data  dengan  menggabungkan beberapa sudut pandang dan metode (Yeasmin & Rahman, 2012). Dalam ilmu sosial, hal ini mengacu  pada  kombinasi  dua  atau  lebih  teori,  sumber  data,  metode,  atau  peneliti  dalam satu studi tentang fenomena tunggal untuk  menyatu pada konstruksi tunggal, dan dapat dilakukan  dalam  kedua  studi  seperti  kuantitatif (validation) dan  kualitatif (inquiry) . Sebenarnya,  ada  banyak  pendekatan  berbeda untuk  'triangulasi'  dan  ada mengartikulasikan  pendukung  untuk  setiap  pendekatan.  Denzin  (1970)  membedakan empat bentuk triangulasi. Triangulasi sumber  data adalah mengambil  informasi data dari sejumlah  berbagai  sumber  perolehan  data  untuk  membentuk  satu  badan  data.  Dapat dilihat  jelas  pada  gambar  2 berikut  ini,  peneliti  mulai  melakukan  observasi  pada  tahun 2014,  memahami  teori,  dokumen  berkaitan,  prosedur  undang-undang,  serta  kajian terdahulu  untuk menyusun soal  instrumen  wawancara.  Dilanjutkan  dengan  wawancara pada  tahun  2017  dan  hasil  wawancara  dapat  langsung  dianalisis.  Selama  analisis,  soal instrumen terus berkembang. Ini bagus dilakukan sebagai upaya mengeksplorasi fenomena lebih  jauh  lagi  dan  terperinci.  Wawancara  dilakukan  berulang-ulang  kepada  15  orang informan  kajian  sebagai  teknik  triangulasi  hingga memperoleh data  yang  lengkap  dan jenuh.

## 4. Tantangan Penyusunan Peraturan Daerah Desa Adat 4.1. Waktu Penetapan Desa Adat yang Relatif Singkat
Setelah keluarnya UU Desa di tahun 2014, masyarakat hukum adat memang mendapatkan tempat  yang  khusus  di  bagian Undang Undang  tersebut.  Tetapi  dalam  amanahnya pengakuan tidak diberikan seluas-luasnya kepada masyarakat hukum adat. Merujuk pasal 116  ayat  3  bahwa  penetapan  desa  adat  dilakukan  paling  lama  1  tahun  setelahUndang Undang  no.  6 Tahun  2014  diterbitkan.  Pemberian  waktu  1  tahun  ini  menjadi  tantangan bagi  pemerintah  daerah  untuk  menggesa  pembuatan  peraturan  daerah  penetapan  desa adat  atau  menjadi  kegagalan  suatu  pemerintah  daerah  karena  waktu  yang  tidak mencukupi.Mulai  dari  proses  menginventarisir  identitas  adat,  eksistensi  adat,  harta  adat hingga  kepada  terbitnya  peraturan  daerah. Untuk  melihat  efek  daripada  kebijakan  pusat berkenaan masa yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan desa telah dikonfirmasi kepada Kamaruzaman (47 tahun) sebagai kepala bidang Dinas Pemerintahan Desa kabupaten Indragiri Hulu.
Menurutnya,  pemerintah  daerah  telah  meminta  bantuan  kepada pihak kecamatan untuk  melakukan  inventarisir.Namun,waktu  yang  terbatas itu,  pemerintah  daerah  belum menerima usulan dari kecamatan calon desa adat yang teridentifikasi dan layak memenuhi syarat  dan kriteria  tertentu  sebagai  desa  adat.Jadi,  pemerintah  daerah  telah  melakukan koordinasi  kepada  pemerintah  kecamatan  dalam  persoalan  identifikasi  calon  desa adat.Pernyataan  ini  juga  telah  dikonfirmasi  di tingkat kecamatan yakni Azwarno  (55 tahun).Azwarno mengatakan  bahwa perangkat desa sudah  mengusulkan,  tetapi  dalam waktu yang  singkat  tidak dapat  disiapkan  untuk  diajukan  ke pemerintah  kabupaten.  Ia juga mengakui kesulitan terhadap pemahaman bentuk desa adat yang diinginkan Undang Undang karena tidak ada sosialisasi sampai kepada masyarakat.

## 4.2. Tidak Mengutamakan Sosialisasi Pedoman Penetapan Desa Adat
Sejak  UU  Desa ini diterbitkan persoalan  dasarnya  selain  waktu  seperti  data  di  atas,  juga sosialisasi yang  relatif  minim.Awalnya sosialisasi dilakukan oleh legislatif  nasional  bersama pemerintah pusat,  namun UU Desa  2014  merupakan  undang-undang  yang  harus disebarluaskan  hingga ke  tingkat  terendah yaitu  desa  atau  kelurahan.  Merujuk Undang Undang  no.  12  tahun  2011  tentang  pembentukan  peraturan  perundang-undangan,  pada pasal  90  ayat  2  juga  mengamanatkan  peranan  Dewan  Perwakilan  Daerah  (DPD)  dalam menyebarluaskan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. UU Desa adalah undang-undang yang memberikan otonomi seluasnya kepada desa untuk mengurus rumah tangganya  sendiri.Otonomi desa diberikan seluas-luasnya kepada  desa  adat  yang  memiliki kekayaan seperti tanah ulayat, tanah hayat,grand sultan, dan lain sebagainya.
Dalam  proses  penyebarluasan UU  (sosialisasi  UU) harus  ditinjau  juga  informasi  materi Undang Undang tersebut adakah sudah sampai kepada objek Undang Undang yaitu lapisan pemerintah daerah dan masyarakat desa. Bagian ini telah ditemukan keadaan realitas yang terjadi  di  masyarakat  bahwa  apa  yang    menjadi  cita-cita  dalam  undang-undang  ini  belum sampai kepada masyarakat desa (wawancara bersama Kamaruzaman, 47 tahun).
Pihak  pemerintah  kabupaten  mengakui  peluang  untuk  masa  sosialisasi UU sangat singkat.  Sosialisasi  yang  dilakukan baru sebatas  garis besar berkaitan kewenangan  desa. Namun  waktu  itu,  pemerintah  masih  menerima  usulan  lebih  lanjut. Sementara  itu, Sabawaihi  (39  tahun)  dan  Demsuandi  (41  tahun)  sebagai Kepala desa  Baturijal  Barat  dan Baturijal  Hulu  keduanya  mengakui  waktu  yang terbatas.  Sosialisasi  UU  Desa  2014  seperti sumber  pendapatan  desa,  alokasi  dana  desa  dari APBD  (Kabupaten)  dan ABPN  (Pusat), tetapi  sosialisasi  yang  khusus  berhubungan  dengan mekanisme  atau  prosedur  penetapan desa adat tidak pernah didengar dan diketahui oleh masing-masing pemerintah desa. Mereka juga menyatakan bila ada sosialisasi pasti akan disambut baik dan langsung mengusulkan kepada  pemerintah  kabupaten.  Hal  ini  beralasan  karena  di  desa  mereka memenuhi  desa adat,  seperti memiliki hukum  adat,  wilayah adat,  dan  masyarakat  adat. Pada  tahun  2004, kedua  pemerintah  desa  ini  pernah  mengeluhkan bahwa  hutan  yang  juga  merupakan  hak ulayat  mereka diserahterimakan  kepada  perusahaan swasta (private). Sehingga  pada tahun 2009  sebelum  munculnya  UU  Desa  tahun  2014,  kedua  pemerintah  desa  ini  juga  pernah berusaha  untuk  mengusulkan  kepada  pemerintah  kabupaten  untuk  membuat  peraturan daerah  berhubungan  adat  mereka secara legal yang  sesuai  dengan peraturan  dan perundang-undangan, tetapi tidak ditanggapi pemerintah kabupaten.

## 4.3. Pengabaian Terhadap Kearifan Lokal di Tingkat Kecamatan
Proses penetapan desa adat tidak  sesederhana  yang  dibayangkan  banyak  pihak,  karena diperlukan berbagai faktor, antara lain faktor dukungan. Peranan pemerintah kecamatan, misalnya sebagai pihak yang  lebih paham  dan  mengenal  karakteristik  demografi masyarakat di desa yang dipimpinnya perlu lebih fokus dan serius. Sejalan dengan UU no. 23  tahun  2014  tentang  pemerintah  daerah  bahwa  pemerintah  kecamatan  selain  sebagai penyelenggara pemerintah di tingkat kecamatan, juga mempunyai tanggung jawab sebagai penyedia  pelayanan  publik  dan  tugas  dalam  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Sikap penyelenggara pemerintah  kecamatan  yang  skeptis terhadap desa adat menghambat pendirian  desa  adat.  Azwarno  menilai  adat dan  tradisi  tidak  perlu  perlu  dipertahankan, hukum  adat  masyarakat  desa  sudah longgar.  Azwarno  sebagai  Camat  Peranap  yang meskipun lahir dan dibesarkan di wilayah Tiga Lorong memperlihatkan sikap yang antipati terhadap  adat  yang  pada  gilirannya  mempengaruhi  kualitas  dukungan  penetapan  desa adat.
Berbeda  dengan  penjelasan  kedua  Kepala  Desa di  bawahnya,  Camat  Peranap  malah menilai desa di  wilayah  kekuasaannya  tidak  lagi  terikat  dengan  adat  istiadat. Pernyataan Camat  Peranap  ini  tidak  berdasar  dan  sangat  emosional,  karena  tidak  ada  usaha  pihak Kecamatan untuk melakukan inventarisir desa adat yang ada di Kecamatan Peranap sesuai mekanisme atau aturan dan  progres. Pernyataan  Camat  Peranap  secara  langsung menunjukkan  lemahnya  dukungan  pemerintah  kecamatan  dalam  memperjuangkan  desa adat. Menurutnya, penetapan desa adat tidak memberikan dampak terhadap perekenomian dan  pelestarian  kebudayaan  dan  bukan  merupakan  unsur  penting  dalam  masyarakat. Pernyataan  Camat  Peranap  ini  berbeda  berdasarkan  observasi  yang  dilakukan  sewaktu acara  adat  Tiga  Lorong  dan  pengumpulan  dokumen  yang  berkaitan  telah  menjelaskan sesuatu  yang  menunjukkan  eksistensi  masih  terjaga  utuh  adat-istiadat  Tiga  Lorong  ini. Dari wawancara dengan Lembaga  Adat  Melayu  (LAM)  Kecamatan  Peranap diketahui narasumber  ini memiliki  hubungan disharmonis  dengan pemerintah Kecamatan  Peranap yang merupakan kelanjutan dari hubungan disharmonis Bupati dengan LAM kabupaten. Pada gambar 3, merujuk E. Rahman et al., (2013) menjelaskan anugerah yang diperoleh berbentuk bendera dari Kerajaan Indragiri. Penghulu Jo Mangkuto memperoleh anugerah dua bendera kebesaran yaitu bendera warna hitam anugerah dari Raja Kuantan sebagai lambang kekuasaan penghulu adat dengan wilayah kekuasaan di Rantau Kuantan, bendera berwarna merah dari Sultan Indragiri sebagai lambang panglima besar atau panglima perang Indragiri. Danang Lelo juga diberi anugerah oleh Raja Indragiri dengan bendera hitam, sementara Lelo Dirajo mendapat anugerah bendera putih.Masyarakat Tiga Lorong juga menggunakan Tembo Tiga Lorong sebagai sumber undang-undang adatnya dalam semua aspek kehidupan.
Gambar 3.Bendera dan Tambo sebagai Identitas Adat Gambar 4. Acara Pemulangan Pranata Adat
(3) (4)

## Sumber: Dokumentasi Peneliti
Gambar 4  juga menjelaskan  bahwa masyarakat adat Tiga Lorong beramai-ramai dengan Penghulu  Adat  Tiga  Lorong  Baturijal  Hulu, pemangku  adat  Baturijal  di Hulu  Batanghari (Jambi),  dan  Rantau  Kasai  (Sungai  Rokan)  melakukan  acara  silahturahmi  pada  8 Februari 2014 di Danau Baturijal Barat Inderagiri Hulu. Pertemuan silahturahmi yang syarat dengan nilai  historis, yaitu  sejak  nenek  moyang  mereka  terpisah  pada  abad  ke-17  lalu  itu membincangkan dan menyusun langkah-langkah dalam upaya pemulangan kembali pranata adat  ke pangkuan  masyarakat adat.  Silahturahmi  dan  pemulangan  pranata  adat  adalah suatu bentuk perjuangan pimpinan adat (penghulu) demi kemaslahatan masyarakat adatnya dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pertemuan silaturahmi adat itu diprakarsai oleh penghulu  Tiga  Lorong, yaitu  Datuk  Sangguno  dari  Pulau  Hulu  Batanghari,  Datuk Bandaro  Raden  Orang  Godang  Lareh  dari  Baturijal  Hulu  Batanghari,  Batin  Gajian  Talang Gedabu (suku  asli  Talang  Mamak),  Datuk  Danang  Lelo  Pematang,  Datuk  Jo  Mangkuto Baturijal  Hulu, Datuk  Lelo Derajo  Baturijal  Hilir,  dan  H.  Darman  gelar  Kahlifah  Arif  dari Rantau Kasai-Sungai Rokan. Saat itu, acara diawali dengan penyambutan saudara tua, yaitu orang  Tiga  Lorong  dari  Baturijal  Dharmasraya.  Penyambutan  itu  dilakukan  arak-arakan dengan Dikir Bardah  mulai  dari  Masjid  Al-Falah  ke  Rumah  Jo  Mangkuto  yang  kemudian disambut  dengan  aksi  silat adat.  Bupati  Indragiri  Hulu juga hadir  yang  diwakili  Harman Harmaini,  SH  (Wakil  Bupati) sebagai  representasi  pemerintah  daerah dan memberi pengarahan tentang peluang wilayah Tiga Lorong menjadi desa adat.
Wakil  Bupati  saat  acara  itu  menunjukkan  sikap  yang  kuat  untuk  mendukung  wilayah Tiga Lorong menjadi desa adat dalam pidato kunci acara itu. Pemerintah daerah sadar bahwa kapasitasnya  dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan  yang  terjadi  dalam  wilayah  adat tersebut  masih  belum  maksimal,  terutama  hutan  ulayatnya. Pada  pertemuan  itu  juga dibacakan  Tembo  Jo  Mangkuto  Baturijal  Dharmasraya,  Tembo  Tiga  Lorong.  Tembo  dari masyarakat  Tiga  Lorong  Rantau  Kasai  Sungai Rokan  serta  pembacaan draft usulan pemulangan pranata adat di Tiga Lorong oleh peneliti budaya Junaidi Syam. Perkara penting dalam  pertemuan  itu, menurut  Junaidi  adalah  pemulangan  pranata  adat  ini  sendiri merupakan  pengusulan  yang  diprakarsai  tiga  penghulu  yaitu  Danang  Lelo,  Jo  Mangkuto, Lelo  Dirajo  bersama-sama  dengan  Menti,  Datuk  Dupati,  Tenganai  Besar  dan  Tenganai Rumah  yang  kemudian  didukung  oleh  anak  kemenakan.  Hal  ini  berawal  dari  lahirnya  UU Desa tahun 2014. Tentu jelas apa yang telah dilakukan dalam usaha ini, perjuangan murni serta usulan murni dari masyarakat Tiga Lorong yang telah berusaha dari akar paling bawah sampai ke pucuk paling atas.
Ekmal  Hamdi  (36  tahun) sekretaris desa  Baturijal  Hulu sangat  mendukung  desanya ditetapkan sebagai desa adat. Ia akan melengkapi persyaratan desa adat jika ia mengetahui prosedurnya.  Dalam  berbagai  pendapat  dengan  pihak  LAM  Kabupaten  dan  LAM  Riau, terutama  dokumentasi  penting tembo  Tiga  Lorong kawasan  hukum  Tiga  Lorong  memiliki tanah  ulayat,  hak  masyarakat  adat itu  perlu  dikembalikan  kepada  masyarakat (Ishaq  & Minarsih, 2003). Permasalahan ini juga diperkuat dengan adanya pasal 103, UU no. 6 tahun 2014  bahwa  salah  satu  kewenangan  desa  adat  adalah  kembali  diberikan  pengaturan  dan pengurusan tanah ulayat.
Sementara  itu,  Yusri  (44  tahun)  sebagai  sekretaris camat  Peranap  berpendapat, bahwa penetapan  desa  adat  dapat  mengancam  jabatan  politik  kepala  desa  yang  sekarang  sedang
berjalan  disebabkan  bertukar  menjadi  penghulu  adat. Hal ini  juga  perlu  diteliti  lagi bagaimana pengaturan bentuk struktur institusi desa adat. Pada tahun 2018, provinsi Riau telah  menerbitkan Peraturan  Daerah  No.  14  tahun  2018  bahwa  daerah  telah  mengakui masyarakat  hukum  adat  dan  lembaga  adat  sebagai  lembaga  yang  mengurusi  berbagai persoalan yang berkaitan dengan adat lokal.

## 4.4. Tidak Ada Tindak Lanjut Dari Pemerintah Kabupaten
Proses  penetapan  desa  menjadi  desa  adat, dapat  mengikuti  dan  merujuk Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 6 tahun 2014. Pasal  30  Peraturan  Pemerintah  ini menjelaskan bahwa  prosedur  atau  mekanisme untuk  menetapkan  desa  menjadi  desa  adat  adalah  adanya  proses  pengidentifikasian  dan pengkajian lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten bersama majelis adat  atau  lembaga  yang  sejenis. Dalam persoalan ini, pemerintah  kabupaten  tidak melakukan  mekanisme  penetapan  desa  adat  secara sendiri-sendiri melainkan  harus melakukan kerjasama dengan lembaga adat. Informasi data berkaitan calon desa-desa yang mempunyai  peluang menjadi  desa  adat,  dapat  dijadikan dasar dalam menyusun peraturan daerah  penetapan  desa  adat di  Kabupaten. Pada  kasus  ini,  Provinsi  Riau  mempunyai Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau yang telah berdiri semenjak tahun 1970. Lembaga ini yang bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah  untuk  membantu  menyusun  materi Ranperda. Untuk mengetahui bagaimana proses dalam kerjasama pemerintah daerah dengan Lembaga Adat  Melayu  Riau  dapat dilihat  hasil  wawancara  dengan  kepala  bidang Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Kamaruzaman (47 tahun).
Data wawancara bersama kepala bidang Dinas Pemerintah Desa Kabupaten Indragiri Hulu telah membenarkan bahwa benar Lembaga Adat Melayu Riau di tingkat kabupaten Indragiri Hulu telah turun untuk melakukan inventarisasi desa, namun tidak ada usulan resmi dari desa melalui pemerintah kecamatan dan juga Dinas Pemerintah Desa tidak menerima bahan materi.  Sementara  itu,  wawancara  bersama  Zulkifli  Gani  (63  tahun)  dan  Alifahmi  Aziz  (58 tahun)  sebagai  Ketua  (Tokoh  BudayaIndragiri  Hulu)  dan  sekretaris  LAM  Riau  menyatakan telah  melakukan  rapat  hingga  di tingkat Lembaga Adat Melayu  Provinsi  Riau  serta  sudah menyampaikan  beberapa  desa  yang  memenuhi  kriteria  untuk  dijadikan  sebagai  desa  adat kepada bupati Indragiri Hulu. Beberapa desa di Kecamatan Peranap diantaranya adalah yang termasuk ke dalam desa yang memenuhi syarat. Pada suatu pertemuan dengan pemerintah daerah, semua pihak telah sepakat untuk membuat tim identifikasi desa adat. Namun, kedua informan  menyatakan  hal  yang  sama, bahwa  pemerintah  daerah  tidak mengusulkan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten membantu memperjuang mengurus desa adat.
Jadi,  usaha  untuk  menetapkan  beberapa  desa  di  Kabupaten  Indragiri  Hulu  berhenti sampai di tingkat LAMR Kabupaten.Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten adalah lembaga yang hanya memfasilitasi pemerintah daerah untuk mengkaji adat istiadat di desa dan juga menstimulasi  pemerintah  daerah  untuk  segera  menerbitkan  peraturan  daerah  desa  adat. Walaupun begitu, LAMR Kabupaten akan tetap komitmen dalam memperjuangkan desa adat.

## 5. Diskusi
Penelitian  ini  berawal  dari munculnya UU Desa  No.  6  pada  tahun  2014.Dalam  salah  satu bagian  undang-undang tersebut terdapat bagian  khusus pengaturan  desa adat. Di  Provinsi Riau  sebenarnya  beberapa  kabupaten  cukup  cepat  dalam  menanggapi  undang-undang tersebut  terutama pihak  Lembaga  Adat  Melayu  Riau.  Lembaga  ini  kemudian  mendesak Gubernur  Riau  untuk  proaktif  dalam  proses  mewujudkan  desa  adat.  LAM  Riau  kemudian mensosialisasikan UU Desa ke berbagai Kabupaten/Kota di Riau. Namun, kemudian hingga di  batas akhir sosialisasi yang ditetapkan  pemerintah  pusat, ada dua  kabupaten yang siap dengan  Peraturan  daerahnya,  yakni  Kabupaten  Siak  dan  Kabupaten  Rokan  Hulu.  Merujuk penelitian terdahulu oleh Alkadafi et al., (2019) dan Suganda & Amin, (2016), bahwa dalam penetapan desa adat di dua kabupaten tersebut banyak mengalami dinamika dalam proses politik pada proses penetapannya seperti tanpa melalui penelitian yang panjang, pelanggaran secara  administrasi,  penolakan  oleh  kepala  desa  sebagai  pemegang  jabatan  politik  di peringkat  desa,  tanpa  melalui  proses penjaringan berdasarkan kriteria  tertentu,  keperluan regulasi dalam pemerintahan desa adat dan penguatan lembaga adat di masing-masing desa. Hasil  penelitian  ini  melengkapi  dan  menjawab  persoalan  penetapan  desa  adat  setiap kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan sudah diperoleh pada penelitian sebelumnya. Hasil  penelitian  ini  menemukan empat hal  yang  menjadi  tantangan  pemerintah  daerah dalam  usaha  mendirikan  desa  adat. Persoalan  pertama  adalah keterbatasan  peluang  dan
kesempatan dalam penetapan desa adat. Persoalan ini juga menjadi jawaban serta penyebab utama dalam proses penetapan desa adat yang tidak melalui proses penelitian yang akurat, longgarnya penyeleksian, hingga mengabaikan prosedur yang sudah ada dan terdapat dalam UU Desa. Persoalan kedua adalah tidak mengarus utamakan sosialisasi pedoman penetapan desa  adat  kepada  masyarakat,  pemangku  adat,  dan  pihak  terkait. Tokoh  masyarakat  Riau bahkan memprotes keras kebijakan pemerintah pusat yang membatasi peluang pengurusan desa adat. Padahal sebenarnya untuk mencapai keadilan yang setinggi-tingginya, masyarakat harus  diberi  pemahaman  yang  baik  yang  berkaitan standar  operasional  prosedur  terhadap produk  hukum. Semakin  ramai  masyarakat  yang  mengetahui  peraturan  perundang- undangan  tentang  penetapan  desa  adat  ini,  maka  semakin  ramai  pula  umpan  balik (feedback) yang  diberikan  kepada  UU  tersebut  semenjak  diterbitkan.  Menurut  Asshidiqie, proses penyebarluasan undang-undang ke tengah publik adalah Promulgation of Law (Wijaya, Anggraeni, & Bachri, 2011).  Tujuannya  adalah  pemahaman yang sampai berkenaan  materi dan  maksud  daripada  undang-undang  tersebut. Hal  ini  tentu  perlu  didukung  seperti infrastruktur internet yang  memadai  untuk  memaksimalkan  penyebarluasan  UU  hingga kepada  peringkat  pemerintahan  paling  bawah  yaitu  pemerintah desa. Seharusnya penyebarluasan  dilakukan  ketika  UU  masih  dalam  bentuk  rancangan  undang-undang. Artinya,  masyarakat  di  Indonesia  masih  ramai  yang  tidak  tahu  proses  perancangan  UU tersebut dan hanya tahu ketika UU telah jadi dan diterbitkan.
Sosialisasi  UU  memberikan  kontribusi  yang  tinggi  terhadap  kesadaran  masyarakat terhadap  informasi  yang  terkandung  dalam  UU  tersebut. Perlu  peningkatan  dalam penyebarluasan  (sosialisasi)  peraturan  perundang-undangan  untuk  meningkatkan pemahaman  serta  memberi  pengetahuan  hukum  kepada  masyarakat. Berbagai  jenis  media yang  dapat  digunakan  untuk  menyampaikan  informasi  dalam  UU  secara  maksimal  yaitu jenis  media  cetak,  media  elektronik  dan  media  komunikasi  tatap  muka  langsung.Media komunikasi  tatap  muka  langsung  sangat  sesuai  dengan  sosial-ekonomi  karena  bersifat responsif  kepada  masyarakat  dan  juga  tidak  memerlukan  infrastruktur  yang  mahal  seperti internet.  Pada  negara  Indonesia,  perlu  mengoptimalkan  cara  penyebarluasan  lewat  media cetak dan tatap muka karena media elektronik seperti internet mempunyai kelemahan dalam hal  infrastruktur  yang  masih  mahal  dalam  implementasinya.  Hal  ini  disebabkan  tidak meratanya infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia.
Permasalahan  ketiga  adalah  berkaitan  dengan  pemahaman  pihak  penyelenggara pemerintah  kecamatan yang  menilai kearifan  lokal dan  adat  istiadat  bukan hal utama  dan penting  dalam  kehidupan  sosial-ekonomi  masyarakat. Pada  kasus  ini, terlihat  pemerintah kecamatan  tidak  aspiratif  dan  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  terhadap  sendi-sendi kehidupan  masyarakat  yang  dipimpinnya. Kasus  ini  selain  berhubungan  dengan  otoritas pendidikan pemimpin kecamatan juga memperpanjang konflik bupati dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten. Padahal, pihak  kecamatan  menjadi  perpanjangan  tangan  masyarakat desa dalam menyampaikan usulan kepada pemerintah di atasnya. Pihak legislatif juga tidak mengambil inisiatif terhadap usulan pendirian desa adat ini. Pemahaman secara antropologis misalnya, bahwa masyarakat hukum adat telah lama melekat hak-hak komunal yang sudah terbentuk  sejak  lama  sebelum  negara  ini  terbentuk  tidak  dihayati  dengan  baik. Dalam berbagai  dokumen,  fenomena,  dan  fakta  di  lapangan  memperlihatkan  hak-hak  masyarakat hukum  adat  diabaikan,  tergerus  oleh  penguasaan  tanah  oleh  pihak  perusahaan. Pranata sosial  masih  berlaku,  seperti  tenganai  rumah,  tenganai  besar,  dan  menti. Adalah  sangat penting  masyarakat  menjalankan  cara-cara  tradisional  dalam  kehidupan  sehari-hari. Beberapa sumber ekonomi masyarakat masih bergantung kepada sumber daya alam (Zainal Abidin  &  Ta  Wee,  2013).  Dalam  kehidupan  masyarakat  hukum  adat,  desa  adat  memegang peranan  penting  dalam  kehidupan  tradisional  adat-istiadat  yang  bersifat  komunal  dan berkaitan erat dengan persoalan magis serta spiritualisme (Hadi, 2017).
Pada masa sekarang, pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak- haknya sudah  tersebar  dalam  berbagai  peraturan perundang-undangan seperti UndangUndang  Pengelolaan  Agraria (UUPA), UndangUndang  Kehutanan  No.41/1999, UndangUndang  Pengelolaan  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil  No.  27/2007, UndangUndang Perkebunan  No. 39/2014,  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri tentang Pedoman  Pengakuan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat No. 52/2014, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang  Tentang  Penetapan  Hak  Komunal  Atas  Tanah  Masyarakat  Hukum  Adat  No.  9/2015 (Nurhidayah, 2017).
Di  samping  itu,  perjuangan  yang  telah  dilakukan  Aliansi  Masyarakat  Adat  Nusantara (AMAN)  sebagai  organisasi  masyarakat  telah  mampu  memulihkan  kawasan-kawasan  adat
dengan  mendesak  keluarnya  keputusan  Mahkamah  Konstitusi No. 35  yang  memisahkan hutan adat di dalam kategori hutan negara. Justru, ini menjadikan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum, pemegang hak yang berkuasa di kawasan adatnya (Arsyad, Sunito, & Kartodiharjo, 2016). Ini bermaksud bahwa masyarakat hukum adat sebagai masyarakat yang mandiri dan independen dapat mengatur dirinya sendiri. Hukum adat yang menjadi panutan dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat  hukum  adat  juga  dapat  bersumber  secara  tidak tertulis dan berbeda dengan hukum negara. Unsur hukum adat mempunyai unsur sejarah dan realisme hukum dan berkaitan erat dengan masa lalu hingga ke masa depan (Sulaiman, Adli, & Mansur, 2019).
Permasalahan  keempat  adalah  tidak  ada  kemajuan  kelanjutan  di  peringkat  pemerintah kabupaten.  Menurut Buana (2017) dalam  realitanya  sangat  sulit  bagi  pemerintah  daerah untuk  berusaha  secara  ikhlas  mengakui  masyarakat  hukum  adat.  Sementara  yang  terjadi pada  kasus  pemerintah  Jambi  sebelum  adanya  UU  Desa  no.  6  tahun  2014,  sudah menerbitkan beberapa produk hukum dikabupaten sebagai pemberian penghormatan kepada masyarakat  hukum  adat  seperti  surat Keputusan  Bupati tentang Penetapan  Lokasi  Hutan Adat, surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Hutan Adat Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten  Tentang  Masyarakat  Hukum  Adat (Radjab,  2015).  Semua  produk  hukum  yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut juga merupakan ketegasan dari putusan Mahkamah  Konstitusi  No. 35/2011  sebagai  perlindungan terhadap hutan  masyarakat hukum  adat (Salam,  2016).  Selain  di  Provinsi  Jambi, di Provinsi  Bali  juga  sudah  lama menerapkan  desa  yang  unik  dengan  dualismenya  yaitu  desa  adat  yang  biasa  dikenal pakraman dan desa dinas yang dikenal dharma negara. Keduanya berjalan secara seimbang dan  harmonis  semenjak  penerapannya  hingga  sekarang  dan  juga mendapat  pengecualian dari UU Desa No. 6 tahun 2014 karena tidak harus memilih salah satu jenis desa dan karena memang selama ini sudah selaras (Mulyanto, 2015).
Tantangan lain juga terjadi pada desa lainnya di Indonesia seperti jumlah penduduk yang tidak  mencukupi,  penolakan  program  pemerintah  yang  bertentangan  dengan  kehidupan sosial-budaya masyarakat dan juga sikap perbuatan pemerintah daerah untuk menerbitkan peraturan  daerah  masyarakat  hukum  adat.  Zakaria  menjelaskan  ada  3  motivasi  untuk mendorong percepatan penerbitan UU tersebut yaitu komitmen pemerintah daerah, kapasitas pemerintah  daerah,  dan  memerlukan  kontrol  sosial  hingga  realisasinya (Illiyani,  2018). Kementerian Dalam  Negeri juga  berperan  dalam  merangsang  pemerintah  daerah  supaya untuk segera menerbitkan peraturan daerah penetapan desa adat. Melalui Peraturan Menteri Dalam  Negeri  No.52  tahun  2014  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  masyarakat  hukum adat, memperlihatkan kuasa seluas-luasnya terletak pada bupati sebagai pemerintah daerah. Pemerintah  daerah  sebagai  perpanjangan  tangan  negara  mempunyai  otoritas  penuh  dalam mengembalikan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  dan  menjaga  eksistensinya (Subroto, 2019).  Perlu  adanya  peraturan  daerah  sebagai dasar legalitas hukum. Ini  juga  diperlukan untuk  menambah  kapasitas  dalam  menyelesaikan  konflik-konflik  yang  berkaitan  tanah ulayat  dan  semua  pengurusan berhubungan  dengan sumber  daya  alam  di  kawasan sekitarnya.  Upaya  pengakuan  ini  juga  berguna untuk menghindari degradasi karena pengaruh budaya luar, eksploitasi sumber daya alam dan jual-beli tanah kepada penduduk pendatang (Nurhidayah, 2017). Dan tentu saja memberikan aksesibilitas yang lebih luas bagi penduduk lokal pada peluang usaha alternatif sejalan dengan kehadiran perusahaan.

## 6. Kesimpulan
Permasalahan  pengakuan  masyarakat  hukum  adat  dan  desa  adat  di  Riau  masih  menjadi perbincangan  di  kalangan  akademik  karena  hak-hak  yang  melekat  secara  hakikat  dalam masyarakat  dan  perlu  dilindungi  dari  pengaruh  luar. Penelitian  ini  menemukan beberapa faktor  yang  menjadi  tantangan  di  pemerintah  daerah  yaitu, pertama ,  peluang  penetapan desa  adat  dilakukan  dalam  masa  yang  singkat.  Ini  menjadi  sebab  utama  dalam  masalah proses  penetapan  desa  adat  di  daerah  lain  seperti  tidak  melakukan  penelitian  mendalam dan  melewati  beberapa  prosedur  mekanisme  dalam  undang-undang. Kedua ,  tidak mengutamakan  sosialisasi  pedoman  penetapan  desa  adat. Sosialisasi  UU Desa harus dilakukan  untuk  memastikan  informasi  dan  pemahaman  sampai  kepada  masyarakat secara  tepat. Jika  ada  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  satu  bagian  dari  isi  UU Desa maka  pemerintah  telah  gagal  dalam  melaksanakan  sosialisasi. Justru  satu  indikator keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan dilihat dariperanan pemerintah dalam  usaha  mensosialisasikan  undang-undang. Ketiga ,  pemahaman  penyelenggaran pemerintahan,  terutama kecamatan  yang  kontra  produktif  terhadap  UU  Desa,  yakni
kearifan lokal dianggap tidak penting bagi masyarakat. Padahal jika sikap dan pengetahuan yang baik terhadap kebutuhan masyarakat maka pemerintah kecamatan memiliki peranan yang  penting  untuk  memperjuangkan  kepada  pemerintah  kabupaten. Keempat ,  tidak  ada progres  lanjutan  dari  pemerintah  kabupaten  untuk  menetapkan  peraturan  daerah  desa adat. Hal  ini adanya sikap tidak sejalan pemerintah  di  daerah dengan  lembaga  adat, dan tidak  sejalannya  dengan  pihak  legislatif.  Sementara  pengakuan  masyarakat  hukum  adat dalam penetapan desa adat memerlukan peraturan daerah untuk menetapkannya. Bupati sebagai  otoritas  yang  berkuasa  penuh  kepada  daerahnya  perlu  memahami  pentingnya menjaga  hak  ulayat  seperti  hutan  adat  sebagai  sumber  utama  dalam  pembangunan ekonomi masyarakat yang terikat oleh hukum adat. Sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah  untuk  bertanggung  jawab  dan  melindungi  aspek-aspek  adat-istiadat  masyarakat yang masih terkandung dan bertahan hingga saat ini.
Melihat berbagai faktor yang telah diungkapkan, bahwa implikasi hasil kajian ini adalah adanya indikasi kekeliruan dalam memahami amanah UU Desa no. 6 tahun 2014 tersebut. Amanah itu telah tertulis pada UU Desa serta juga dalam Peraturan menteri dalam negeri bahwa indikatornya adalah pemerintah daerah tidak melakukan upaya yang optimal seperti bersinergi  dengan  pemangku  adat  yang  bernaung  dengan  lembaga  adat,  dalam  kasus  ini Lembaga  Adat  Melayu  Riau  Kabupaten.  Sesuai  UU  Desa,  sosialisasi  memang  sudah dilakukan  namun  pemerintah  daerah  tidak  mengoptimalkannya, terutama khusus berkenaan prosedur penetapan desa adat sehingga tidak menyiapkan infrastruktur untuk menginventarisir  desa  yang  layak  dijadikan  sebagai  desa  adat.  Hal  ini  tentu  menjadikan pemerintah  daerah  gagal  dalam  mengartikulasikan  kembali  amanah  berkenaan  desa  adat dalam UUdesa tersebut.

## 7. Ucapan Terima Kasih
Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Mimi Hanida Abdul Mutalib yang telah membantu penulis  dalam  perihal  pendanaan  publikasi  dan  kontribusi  terhadap  gagasan-gagasan dalam penulisan jurnal penelitian ini. Terakhir, saya juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Elmustian  Rahman yang  telah  membantu  penulis  memperbaiki  tata  bahasa  yang digunakan dalam artikel ini dan juga telah membantu memberikan gagasan-gagasan besar tentang  pemahaman  masyarakat  hukum  adat di  Riau serta  mengkritisasi  serangkaian peristiwa mengenai proses penetapan desa adat di Indragiri Hulu.

## 8. Pendanaan
Penelitian ini didanai oleh Dr. Mimi Hanida Abdul Mutalib.

## Daftar Pustaka
Agus,  A.  A.  (2017).  Eksistensi  Masyarakat  Adat  dalam  Kerangka  Negara  Hukum  di Indonesia. Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM , 4 (1), 5–15. Alhojailan, M. I. (2012). Thematic Analysis: A Critical Review of Its Process and Evaluation. West East Journal of Social Sciences , 1 (1), 39–47.
Alkadafi,  M.,  Rusdi,  Nasution,  F.  R.  A.,  &  April,  M.  (2019).  Kebijakan  Penetapan Pemerintahan  Kampung  Adat  di  Kabupaten  Siak  Provinsi  Riau. Jurnal  El-Riyasah , 10 (1), 1–20. https://doi.org/10.24014/jel.v10i1.7445
Arsyad,  I.,  Sunito,  S.,  &  Kartodiharjo,  H.  (2016).  Analisis  Aktor  dalam  Pembentukan Kebijakan  Pengakuan  Masyarakat  Hukum  Adat  Pasca  Putusan  MK  35  (Studi  atas Peran AMAN dan Jaringannya dalam Mendorong Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Melalui UU Desa dan RUU PPMHA. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan , 4 (3), 224–232. https://doi.org/10.22500/sodality.v4i3.14431 Buana,  M.  S.  (2017).  Hak  Masyarakat  Adat  atas  Sumber  Daya  Alam:  antara  Doktrin Pembangunan dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 341–361. https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a7
Creswell,  J.  W.  (2009). Research  Design:  Qualitative,  Quantitative  and  Mixed  Method Approaches (3rd ed.). Los Angeles: SAGE Publications. Farakhiyah,  R.,  &  Irfan,  M.  (2019).  Eksistensi  Masyarakat  Adat  Tergerus  oleh  Kebutuhan Zaman:  Studi  Analisis  Konflik  Masyarakat  Adat  Sunda  Wiwitan  di  Kuningan  yang Terusir dari Tanah Adatnya Sendiri dengan Teori Identitas. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , 1 (1), 44–54. https://doi.org/10.24198/jkrk.v1i1.20892 Fazar. (2014, October). Pemkab Indragiri Hulu akan Bentuk Desa Adat. Media Center Riau . Fusch,  P.,  Fusch,  G.  E.,  &  Ness,  L.  R.  (2018).  Denzin’s  Paradigm  Shift:  Revisiting
Triangulation  in  Qualitative  Research. Journal  of  Social  Change , 10 (1), 19–32. https://doi.org/10.5590/josc.2018.10.1.02 Hadi,  A.  (2017).  Desa  Adat  dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Republik  Indonesia  sebagai Implikasi Hukum setelah berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. DiH Jurnal Ilmu Hukum , 13 (26), 162–174. https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580 Hamamah,  F.,  &  Sarip.  (2019).  Optimalisasi  Lembaga  Adat  Desa  Meneguhkan Konstitusionalisme. PAGARUYUANG Law Journal , 2 (2), 163–180.
Hamdi,  S.  (2018).  Eksistensi  Peran  Majelis  Adat  Aceh  dalam  Mensosialisasikan  Nilai-Nilai Pendidikan  Islam  di  Wilayah  Barat-Selatan  Aceh. Ar-Raniry,  International  Journal  of Islamic Studies , 5 (1), 115–137. https://doi.org/10.20859/jar.v5i1.196 Heriyanto, H. (2018). Thematic Analysis sebagai Metode Menganalisa Data untuk Penelitian Kualitatif. ANUVA , 2 (3), 317–324. https://doi.org/10.14710/anuva.2.3.317-324 Idris,  Z.,  Apriani,  D.,  &  Erlina.  (2019).  Towards  Legitimate  Indigenous  People  and Problemetical  in  Indonesia. Asian  Journal  of  Environment,  History  and  Heritage , 3 (1), 165–174.
Illiyani, M. (2018). Thinking Intellectually, Knowing Globally, and Act Locally: The Prospect of Kampung Naga as An Indigenous Village. Jurnal Masyarakat & Budaya , 20 (1), 15– 30. https://doi.org/10.14203/jmb.v20i1.588
Ishaq, I.,  &  Minarsih,  M.  D.  (2003). Tiga  Lorong  dalam  Sejarah  Kerajaan  Indragiri  (1735 –
1765) . Pekanbaru: UNRI Press. Jayus, J. A. (2019). Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak. Jurnal Yudisial , 12 (2), 235– 253. https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.384 Kalembang, E. (2018). Tanah Ulayat Sebagai Simbol Eksistensi Adat-Istiadat: Studi Kasus tentang  Konflik  Tanah  Ulayat  di  Perbatasan  Republik  Indonesia  (RI)  dan  Republik Demokratik  Timor  Leste  (RDTL)  Segmen  Bijael  Sunan/Oelnasi. Sabda , 13 (1),  44–58. https://doi.org/10.1051/matecconf/201712107005 Mohajan, H. K. (2018). Munich Personal RePEc Archive Qualitative Research Methodology in Social  Sciences  and  Related  Subjects. Journal  of  Economic  Development,  Environment and People , 7 (1), 23–48.
Mulyanto. (2015). Keberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Bali dalam Perspektif Sosiologi Hukum. MIMBAR HUKUM , 27 (3), 418–431. https://doi.org/10.22146/jmh.15880
Noor,  R.  S.  (2018).  Upaya  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Eksistensi  Masyarakat  Hukum Adat Di Kalimantan Tengah. Morality: Jurnal Ilmu Hukum , 4 (2), 115–131.
Nurhidayah,  L.  (2017). Pengelolaan  SDA  dan  Hak-Hak  Masyarakat  Adat:  Studi  Kasus
Enggano (Natural Resources Management and Adat Community Rights: Enggano Case Study). Jurnal Masyarakat & Budaya , 19 (1), 27–44. https://doi.org/10.14203/jmb.v19i1.486
Pohan,  M.  N.  (2018).  Hukum  Adat Sumatera  Utara  dalam  Yurisprudensi  di  Indonesia.
Doktrina: Journal of Law , 1 (1), 1–15. https://doi.org/10.31289/doktrina.v1i1.1607 Putri, E. T., Ramadhan, T. A., Sandya, S. N., Fazriyah, D. M. N., & Maharani, P. S. (2019). Eksistensi  Lamin  Adat  Pemung  Tawai  Sebagai  Identitas  Sosial  Masyarakat  Dayak Kenyah. Psikostudia: Jurnal Psikologi , 6 (2), 58–69. https://doi.org/10.30872/psikostudia.v6i2.2377
Radjab, D. (2015). Peluang Pembentukan Desa Adat di Provinsi Jambi. Jurnal Ilmu Hukum ,
6 (2), 1–11.
Rahman.  (2018).  Eksistensi  Hukum  Pidana  Adat  Melayu  Jambi  dalam  Sistem  Peradilan Pidana Indonesia. Jurnal Yuridis UNAJA , 1 (1), 1–14. Rahman,  E.,  Azhar,  A.,  &  Rohana,  S.  (2012). Ensiklopedia  Kebudayaan  Melayu  Riau . Pekanbaru: Pusat Penelitian dan Kebudayaan dan Kemasyarakatan, Universitas Riau. Rahman,  E.,  Syam,  J.,  &  Mardan,  M.  (2013). Tiga  Lorong:  Teguh  Berdiri  di  Tengah Persimpangan Riuh Ramai . Pekanbaru: UNRI Press. Rahman, F. (2018). Eksistensi Peradilan Adat dalam Peraturan Perundangan-Undangan di Indonesia: Melacak Berlakunya kembali Peradilan Adat di Indonesia dan Relevansinya bagi  Upaya  Pembangunan  Hukum  Nasional. Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan , 13 (2), 321–336. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1066 Salam, S. (2016). Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat. Jurnal Hukum Novelty , 7 (2), 209. https://doi.org/10.26555/novelty.v7i2.a5468
Salim,  H.  M.  (2016).  Adat  Sebagai  Budaya  Kearifan  Lokal  Untuk  Memperkuat  Eksistensi Adat Ke Depan. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan , 5 (2), 244–255.
https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845 Subroto,  A.  (2019).  Peran  Negara  Dalam  Menjaga  Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat. YURISKA: Jurnal Ilmiah Hukum , 11 (1), 59–73. https://doi.org/10.24903/yrs.v11i1.457 Suganda,  H.,  &  Amin,  R.  M.  (2016).  Dinamika  Politik  Persetujuan  Bersama  Tentang Penetapan  Desa  Adat  di  Kabupaten  Rokan  Hulu  Tahun  2014. Jurnal  Ilmu Pemerintahan Nakhoda , 15 (25), 38–50. https://doi.org/10.35967/jipn.v15i25.3850 Sulaiman,  Adli,  M.,  &  Mansur,  T.  M.  (2019).  Ketidakteraturan  Hukum  Pengakuan  dan Perlindungan  Masyarakat  Hukum  Adat  di  Indonesia. Law  Reform , 15 (1),  12–24. https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23352 Supian, Fatonah, & Defrianti, D. (2018). Eksistensi dan penerapan hukum adat melayu di kota jambi. Titian: Jurnal Ilmu Humaniora , 02 (02), 341–364. Taufiqurakhman. (2014). Kebijakan Publik: Pendelegasian Tanggung Jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan . Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers).
Warjiyati,  S.  (2018).  Eksistensi  Hukum  Adat  Dalam  Penyelesaian  Konflik  Pada  Daerah Otonom. Ahkam: Jurnal Hukum Islam , 6 (2), 389–410. https://doi.org/10.21274/ahkam.2018.6.2.389-410
Wiguna,  M.  O.  C.  (2016).  Pengaruh  Eksistensi  Masyarakat  Hukum  Adat  terhadap Penguasaan  Tanah  Prabumian  berdasarkan  Konsepsi  Komunalistik  Religius  di  Bali. Jurnal Hukum Novelty , 7 (2), 182–195. Wijaya, E., Anggraeni, R., & Bachri, R. (2011). Desa Digital: Peluang untuk Mengoptimalkan Penyebarluasan  Peraturan  Perundang-undangan  di  Indonesia. Jurnal  Dinamika Hukum , 13 (1), 75–88. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.1.158 Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi . Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
Yeasmin, S., & Rahman, K. F. (2012). “Triangulation” Research Method as the Tool of Social Science Research. BUP Journal , 1 (1), 154–163. Zainal Abidin, Z. Z., & Ta Wee, S. (2013). Isu konflik tanah adat bagi Orang Asli di Malaysia. In Persidangan Kebangsaan Geografi dan Alam Sekitar Kali Ke 4 (pp. 577–583). Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.