## MAGISTRA Law Review
Volume 02 Nomor 01, Januari 2021 http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review

## PEMBUKTIAN PERJANJIAN PIUTANG YANG TIDAK TERTULIS DALAM PERKARA KEPAILITAN DI PENGADILAN

## ANTONY FERNANDO SUSILO MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS TUJUH BELAS AGUSTUS SEMARANG, INDONESIA

## ABSTRAK
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian perjanjian hutang tidak tertulis dalam perkara pailit  di  pengadilan  dengan  melakukan  analisis  yuridis  berdasarkan  perkara  pailit  perorangan  Leo  Wijaya Kusuma.  Kasus  pailit  perorangan  ini  terjadi  antara  anggota  keluarga,dimana  debitur  dan  kreditor  membuat perjanjian hutang tidak tertulis, dan pada waktu yang ditentukan debitur tidak melunasi pinjaman dengan baik, sehingga kreditor mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penulisan  ini  dikaji  dengan  pendekatan  studi  yuridis  normatif  berdasarkan  literatur-literatur  dan  data kepustakaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian  ditemukan  bahwa  debitur  akan  dikenakan  sanksi  karena  lalai membayar  hutang  dan  Pengadilan  Niaga  juga  mengabulkan  permohonan  pailit  dengan  mengirimkan  somasi terhadap debitur.
Kata Kunci : Kepailitan; Debitur; Kreditur; Pengadilan Niaga

## A. PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Kepailitan merupakan fenomena yang sangat umum terjadi di dalam dunia bisnis dan perekonomian.  Pada  umumnya  kasus  kepailitan  sering  melibatkan  sebuah  PT  atau perusahaan yang terlilit hutang dengan kreditor. Namun, ternyata kasus kepailitan juga dapat menimpa  perseorangan. 1 Salah  satu  kasus  kepailitan  perseorangan  terjadi  pada  kasus pengusaha  Leo  Kusuma  Wijaya  (selanjutnya  disebut  sebagai  “Termohon  Pailit”)  melawan para  kreditornya  yang  masih  terikat  hubungan  keluarga  dengan  dirinya.  Termohon  Pailit dimohonkan  pailit  oleh  saudaranya  sendiri  Tri  Suwarno  (selanjutnya  disebut  sebagai “Pemohon Pailit”) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 9 Nopember 2009 dibawah register  perkara  Nomor  :  64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.  Termohon  Pailit  diajukan permohonan pailit karena dirinya tidak segera melakukan pembayaran terhadap utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan jumlah nominal utang  yang cukup besar yaitu sebesar  Rp.  2.955.000.000,-  (dua  milyar  sembilan  ratus  lima  puluh  lima  juta  rupiah)  dan belum termasuk dengan bunganya, maka menjadi pantas bagi Pemohon Pailit untuk meminta penagihan  utang  tersebut  di  muka  pengadilan.  Kreditor  lain  yang  diikutsertakan  oleh Pemohon Pailit dalam kasus ini adalah Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing Sing. Diantara Pemohon Pailit  dan  para  kreditur  lain  dengan  Termohon  Pailit  memiliki  hubungan  saudara  kandung (kakak  beradik).  Terhadap  kreditor  Kioe  Ing  Tjhing,  jumlah  nominal  hutang  Termohon  Pailit adalah sebesar Rp. 959.605.392,- (sembilan ratus lima puluh sembilan enam ratus lima ribu tiga  ratus  sembilan  puluh  dua  rupiah).  Sedangkan  terhadap  kreditor  Kioe  Ing  Sing,  jumlah nominal utang.
1
1 Hadi Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan. Jakarta: Putra Grafika.
Termohon Pailit adalah sebesar Rp. 935.745.094,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah). Menurut dalil yang diajukan Pemohon  Pailit  dalam  permohonannya,  Termohon  Pailit  telah  meminjam  uang  kepada Pemohon  Pailit  guna  keperluan  menjalankan  usaha  yang  dijalankan  oleh  Termohon  Pailit sekitar tahun 2002 dan tahun 2003.
Pinjaman  tersebut  dilakukan  secara  bertahap  dan  berkali-kali.  Beberapa  pinjaman telah  dibayar  lunas,  namun  ada  beberapa  pinjaman  yang  belum  dikembalikan.  Termohon pailit  selama  ini  diduga  hanya  membayar  bunganya  saja  dan  melalaikan  pembayaran terhadap  utang  pokok.  Pemohon  pailit  telah  melakukan  teguran  berulang  kali  secara  lisan kepada  Termohon  Pailit,  namun  Termohon  Pailit  tetap  tidak  melaksanakan  kewajibannya kepada  Pemohon  pailit.  Pemohon  Pailit  akhirnya  menegur  Termohon  Pailit  melalui  Kuasa Hukumnya  Advocates  &  Legal  Consultant  Hendri  &  Kristandar  dengan  melayangkan  surat Somasi Nomor : 50/Adv/SOM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009. Namun sampai dengan batas waktu  yang  telah  ditentukan  hingga  permohonan  pailit  diajukan  ke  pengadilan,  Termohon Pailit  belum  juga  memenuhi  kewajibannya 2 .  Berdasarkan  Jurnal  Ilmu  Hukum  (2016)  Oleh Dedy  Tri  Hartono    Mengenai Perlindungan  Hukum  Kreditor  Berdasarkan  Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa Perlindungan yang diberikan kepada kreditor dan stake holders - nya  tidak  boleh  merugikan  kepentingan stake holders debitor 3 .  Walaupun  Undang-  undang Nomor 37 Tahun 2004 memperbolehkan permohonan    pernyataan  pailit  diajukan  oleh salah satu kreditor saja, namun demi kepentingan para kreditor lain. Seyogyanya menentukan bahwa  putusan  pengadilan  atas  permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh  kreditor,  harus berdasarkan persetujuan kreditor lain yang diperoleh dalam rapat para kreditor yang khusus diadakan untuk menentukan putusan pailit dapat dijatuhkan ataupun tidak. Oleh karena itu di dalam  kasus  ini,  untuk  mengajukan  permohonan  pailit  kepada  debitor,  para  kreditor  harus bersama-sama mengajukan permohonan tersebut.
Peran pihak ketiga dalam penyelesaian kasus kepailitan sangat penting. Dalam Jurnal Antikorupsi Integritas (2019) oleh Lambok Marisi Jakobus Sidabutar dalam Hukum Kepailitan dalam  Eksekusi  Harta  Benda  Korporasi sebagai  Pembayaran  Uang  Pengganti disebutkan dalam kasus kepailitan  kejaksaan juga akan berupaya dalam mencegah terjadinya tunggakan pembayaran  uang pengganti, maka pada  awal terbitnya Surat Perintah Penyidikan, penyidik harus  sudah  berkoordinasi  dan  berkolaborasi  dengan  bidang  intelijen  Kejaksaan  untuk melakukan  pelacakan  aset  terpidana  dan  menginventarisir  aset  yang  dibebani  jaminan pelunasan hutang 4 .
1. Septiana, Arini Dyah. (2011). Fakultas Hukum Universitas Indonesia-Analisis Yuridis Kepailitan Perorangan Yang  Terikat  Hubungan  Kekerabatan  (Studi  Kasus  Putusan  Pailit  Leo  Kusuma  Wijaya).  Skripsi  Universitas Indonesia.
2. Hartono,  Dedy  Tri.  (2016). Perlindungan  Hukum  Kreditor  Berdasarkan  Undang-Undang  Kepailitan Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
3. Sidabutar,  Lambok  Marisi  Jakobus.  (2019). Hukum  Kepailitan  dalam  Eksekusi  Harta  Benda  Korporasi sebagai Pembayaran Uang Pengganti. Jurnal Antikorupsi Integritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
Hal  tersebut  sangat  menguntungkan  kreditor  dalam  penyelesaian  kasus  sengketa kepailitan  sehingga  menghindari  kemungkinan  kecurangan  yang  akan  dilakukan  oleh  para
debitor.  Sebenarnya  salah  satu  faktor  terjadinya  kasus  sengketa  kepailitan  ini  adalah  tidak jelasnya kesepakatan atau perjanjian piutang di awal antara debitor dan kreditor.
Dalam jurnal Jurnal Hukum dan Peradilan (2015) oleh Catur Irianto dalam Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan  Utang  (PKPU)  diketahui  bahwa  sudah  banyak  kasus  kepailitan  yang  terjadi akibat  tidak  jelasnya  perjanjian  hutang  di  awal 5 .  Dalam  jurnal  ini  disebutkan  bahwa pemberian kredit untuk perorangan maupun antar perusahaan melalui perjanjian kredit yang disertai  dengan  perjanjian  jaminan  perorangan  atau  perjanjian  penanggungan  sebaiknya dibuat lebih  jelas  dan  terperinci  isi  perjanjiannya  sehingga  menjamin  perlindungan  hukum bagi  pihak  kreditor.  Hal  ini  bertujuan  agar  tidak  menimbulkan  permasalahan  hukum  bila penjamin  perorangan  atau  penanggung  dinyatakan  pailit  di      Pengadilan      Niaga  dan  tidak mampu  memenuhi  kewajiban dan  tanggung  jawabnya  selaku  penjamin  atau  penanggung dari  pihak  debitor  yang  wanprestasi  atau  lalai  dalam  melakukan  kewajibannya  membayar utang kreditor.
Dalam  penulisan  ini  akan  dibahas  mengenai  kasus  sengketa  kepailitan  perseorangan dengan  melakukan  analisis  yuridis  atas  putusan  pailit  Leo  Kusuma  Wijaya  dengan memfokuskan  pada  beberapa  aspek,  yaitu  pertimbangan  hukum  Majelis  Hakim  Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi dalam putusan pailit; pembuktian hubungan hukum sebagai Debitor dan Kreditor antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit; dan pembuktian utang yang  dikategorikan  sebagai  utang  yang  tidak  dibayar  lunas,  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih.  Namun,  adanya  Penganturan  perundang-undangan  kepailitan  yang  kurang  rinci terutama  mengenai  kepailitan  perseorangan  yang  terkait  hubungan  kekerabatan  dapat menjadikan  kasus  ini  menjadi  sulit.  Hal  tersebut  dikarenakan  kasus  kepailitan  bisanya melibatkan suatu perusahaan dan bukan perorangan.

## PERUMUSAN MASALAH
Bagaimana pembuktian perjanjian utang-piutang yang tidak tertulis dalam perkara kepailitan di pengadilan?

## TINJAUAN PUSTAKA
Definisi Kepailitan.
Secara  etimologi,  istilah  kepailitan  berasal  dari  kata  “pailit”  yang  berasal  dari  kata bahasa  Belanda  “failliet”.  Kata  “failliet”  berasal  dari  kata  bahasa  Perancis  “faillite”  yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam Black’s Law Dictionary, “pailit” atau “bankrupt” diartikan sebagai “the state or condition of person (individual, partnership,
4. Irianto,  Catur.  (2015).  Penerapan  Asas  Kelangsungan  Usaha  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Kepailitan  Dan Penundaan Kewajiban Pembayaraan Utang (PKPU) Jurnal Hukum dan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta.
corporation,  or  municipality)  who  is  unable  to  pay  his  debt  as  they  are,  or  become due”,  yaitu  suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak  mampu  melunasi  utang-utangnya  yang telah jatuh tempo 6 .
Pengertian  pailit  secara  definitif  tidak  diatur  di  dalam  Undang-undang  Kepailitan. Pengertian  pailit  di  Indonesia  mengacu  pada  Pasal  2  ayat  (1)  Undang-undang  Nomor  37
Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  (selanjutnya disebut “UUKPKPU 2004”). Pasal tersebut menyebutkan: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih  kreditor  dan  tidak  membayar  lunas  sedikitnya  satu  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun  atas  permohonan  satu  atau  lebih  kreditornya.”  Dari  rumusan  Pasal  tersebut, pengertian pailit digambarkan secara jelas sebagai suatu keadaan dimana debitor tidak dapat melunasi utangnya pada saat utang tersebut telah jatuh waktu (jatuh tempo). Debitor yang tidak  dapat  melunasi  utangnya  tersebut  dapat  diajukan  permohonan  pailit  baik  atas permohonannya  sendiri  (voluntary)  maupun  atas  permintaan  minimal  2  (dua)  atau  lebih kreditornya  (involuntary).  Permohonan  pernyataan  pailit  tersebut  wajib  diajukan  ke Pengadilan  yang  berwenang,  yaitu  Pengadilan  Niaga  di  lingkungan  Pengadilan  Negeri.  Jadi, selama debitor belum dinyatakan pailit oleh Pengadilan, selama itu pula yang bersangkutan masih dianggap mampu membayar utangutangnya yang telah jatuh tempo 7 .
A. Syarat-syarat Kepailitan.
Perusahaan  yang  telah  mengalami  kepailitan  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai berikut, agar dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan Niaga : 8
1. Debitur tersebut haruslah mempunyai lebih dari 1 hutang.
2. Minimal 1 hutang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.
3. Permohonanpailit  dimintakanolehpihak  yangdiberikankewenanganuntuk  itu,yaitu pihakpihak sebagai berikut:
a. Pihak debitur.
b. Pihak kreditur.
c. Pihak jaksa (untuk kepentingan umum).
d. Bank  Indonesia,  jika  debiturnya  adalah  bank.  Bapepam,  jika  debiturnya  adalah Perusahaan  Efek,  Bursa  Efek  Lembaga  Kliring  dan  Penjaminan,  dan  Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
5. Rachmadi, Usman. 2004. Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia . Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
6. Bagus, Irawan.(2007). Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi) .Bandung: Alumni.
7. Adrian, Sutedi. (2009). Hukum Kepailitan . Bogor :Ghalia Indonesia
a. Menteri  Keuangan,  jika  debiturnya  adalah  Perusahaan  Asuransi,  Perusahaan Reasuransi,  Dana  Pensiun,  atau  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  yang bergerak dibidang kepentingan publik.
Setelah  permohonan  pailit  dikabulkan  oleh  hakim,  maka  segera  diangkat  pihak- pihak sebagai berikut:
1. Panitia kreditur jika diperlukan.
2. Seorang atau lebih kurator.
3. Seorang hakim pengawas.
Kepailitan atas debitur tersebut baru akan berakhir manakala:
1. Setelah adanya perdamaian yang telah dihomologasikan.
2. Setelah insolvensi dan pembagian.
3. Atas saran kurator karena harta debitur tidak ada atau tidak cukup.
4. Dicabutnya kepailitan atas anjuran hakim pengawas.
5. Jika putusan pailit dibatalkan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.
6. Jika seluruh hutang di bayar lunas oleh debitur.

## B. Prosedur Kepailitan.
Hukum  acara  perkara  kepailitan  di  Pengadilan  Niaga  memiliki  tata  cara  dan prosedur khusus yang berbeda dengan hukum acara perdata yang umum. Adapun yang merupakan  kekhususan  dari  hukum  acara  kepailitan  dibandingkan  dengan  hukum  acara perdata yang umum adalah sebagai berikut: 9
1. Di tingkat pertama hanya pengadilan khusus yang berwenang, yaitu Pengadilan Niaga.
2. Adanya hakim-hakim khusus di Pengadilan Niaga.
3. Jangka waktu berperkara yang singkat dan tegas.
4. Prosedur perkara dan pembuktiannya simpel.
5. Tidak  mengenal  upaya  banding,  tetapi  langsung  kasasi  dan  peninjauan  kembalike Mahkamah Agung.
6. Adanya  badan-badan  khusus  yang  berhak  mengajukan  permohonan  pailit  untuk perusahaan tertentu.
7. Adanya lembaga hakim pengawas, panitia kreditur dan kurator.
8. Penangguhan hak eksekusi dari pemegang hak jaminan.

## C. Konsekuensi Yuridis dari Kepailitan.
Kepailitan  membawa  konsekuensi  yuridis  tertentu,  baik  terhadap  kreditur  maupun debitur. Di antara  konsekuensi-konsekuensi yuridis tersebut yang terpenting adalah sebagai berikut:
9. Hartini, Rahayu. 2009. Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia : Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase. Jakarta : Kencana
1. Berlaku penangguhan eksekusi selama maksimum 90 hari.
2. Boleh dilakukan kompensasi antara hutang debitur dengan piutang debitur.
3. Kotrak timbal balik boleh dilanjutkan.
4. Demi hukum berlaku sitaan umum atas seluruh harta debitur.
5. Kepailitan berlaku juga terhadap suami/istri.
6. Debitur atau direksi dari debitur kehilangan hak mengurus.
7. Perikatan setelah debitur pailit tidak dapat dibayar.
8. Gugatan hukum haruslah oleh atau terhadap kurator.
9. Semua perkara pengadilan ditangguhkan dan diambil alih oleh kurator.
10. Pelaksanaan putusan hakim dihentikan.
11. Semua penyitaan dibatalkan.
12. Putusan pailit dan hakim bersifat serta-merta.

## 13. Berlaku juga ketentuan pidana bagi debitur.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan peneletian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan pendekatan ataupun penelitian kepustakaan dan juga dari dokumen- dokumen  dan  juga  bahan-bahan  dari  berbagai  data  skunder,yakni  dengan  mengkaji peraturan-peraturan dari bahan hukum yang diperoleh juga dari  hasil  penelitian para ahli hukum,  buku-buku,  makalah,  jurnal,  bahan-bahan  hukum  dari  internet,  dan  karya  ilmiah antara  lain  skripsi,  tesis,  disertasi  dan  lain-lain,  yang  berkaitan  dengan  pembuktian perjanjian utang-piutang yang tidak tertulis dalam perkara kepailitan di pengadilan.

## C. PEMBAHASAN

## A. Duduk Perkara Kasus Kepailitan Leo Wijaya Kusuma
Permohonan  pailit  terhadap  Leo  Kusuma  Wijaya  didaftarkan  di  Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal: 9 Nopember 2009, dibawah register Nomor  :  64/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.  Pihak  yang  mengajukan  permohonan  pailit adalah  Tri  Suwarno  (selanjutnya  disebut  sebagai  “Pemohon  Pailit”).  Sedangkan,  pihak yang  dimintakan  permohonan  pailit  adalah  Leo  Kusuma  Wijaya.  Dalam  pengajuan permohonan pailitnya di Pengadilan Niaga, Pemohon Pailit mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :
1. Adanya  utang  Termohon  Pailit  kepada  Pemohon  Pailit  yang  telah  jatuh  tempo  dan dapat  ditagih.  Awal  terjadinya  hubungan  hukum  sebagai  debitor  dan  kreditor  di antara Pemohon Pailit dengan Termohon Pailit dimulai sekitar tahun 2002 dan tahun 2003. Saat itu, Termohon Pailit meminjam uang kepada Pemohon Pailit dengan nilai keseluruhan  sebesar Rp. 2.955.000.000,-  (dua milyar sembilan ratus lima puluh  lima juta rupiah) guna keperluan menjalankan usaha. Beberapa dari pinjaman tersebut ada yang  telah  dibayar  lunas  namun  ada  juga  yang  belum  dikembalikan  oleh  Termohon Pailit.  Pinjaman-pinjaman  tersebut  selama  ini  hanya  dibayar  bunganya  saja  oleh Termohon  Pailit  tanpa  membayar  utang-utang  pokoknya.  Pemohon  Pailit  telah mencoba  untuk  menagih  pinjaman  tesebut.  Namun,  tagihan  tersebut  tidak diindahkan dan Termohon Pailit tetap tidak melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu,  Pemohon  pailit  akhirnya  menegur  Termohon  Pailit  melalui  kuasa  hukumnya Advocate&Legal  Consultant  Hendri  &  Kristandar  dengan  melayangkan  surat  Somasi Nomor : 50/Adv/SOM/X/2009 tanggal 20 Oktober 2009. Namun, sampai dengan batas waktu  yang  telah  ditentukan  dalam  surat  somasi  tersebut  hingga  permohoan  pailit diajukan ke Pengadilan.
2. Selain  Pemohon  Pailit,  Termohon  Pailit  juga  mempunyai  utang  kepada  kreditor lainnya.  Pasal  2  ayat  (1)  UUKPKPU  2004  mensyaratkan  kriteria  debitor  yang  dapat diajukan permohonan pailit adalah debitor yang memiliki kreditor lain selain kreditor utama yang mengajukan permohonan. Selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada kreditur lainnya yaitu :
a. Kioe Ing Tjhing sebesar Rp. 959.605.392,- (sembilan ratus lima puluhsembilan juta enam ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah); dan
b. Kioe Ing Sing sebesar Rp. 935.745.094,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus  empat  puluh  lima  ribu  sembilan  puluh  empat  rupiah).  Kreditor-kreditor tersebut  diikutsertakan  oleh  Pemohon  Pailit  untuk  bersama-sama  meminta pelunasan utang kepada Termohon Pailit.
c. Berdasarkan  ketentuan  pasal  1  ayat  (7)  UUKPKPU  2004  ,  Pengadilan  yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Permohonan  pailit  terhadap  Leo  Kusuma  Wijaya  sendiri  diajukan  di  Pengadilan Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat.  Oleh  karena  syarat-  syarat  pailit sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU telah terpenuhi, maka Pemohon Pailit memohon agar Majelis Hakim Pengadilan  Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
d. Penunjukkan  dan  pengangkatan  kurator  dan  atau  pengurus  Untuk  memenuhi ketentuan  Pasal  15  ayat  (1)  UUKPKPU  2004,  Pemohon  Pailit  mengusulkan  agar Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  untuk  mengangkat Mappajanci  Ridwan  Saleh,  S.H.,  SK.  Kurator  &  Pengurus  :  AHU.AH.04.03-36  pada Kantor Ismak Advocaten sebagai Kurator dan Pengurus Termohon Pailit dan PKPU.
Berdasarkan  pada  dalil-dalil  dan  bukti  tersebut  diatas,  Pemohon  Pailit memohon  kepada  Pengadilan  Niaga  pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  untuk memeriksa Permohonan ini dan berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:
a. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit seluruhnya;
b. Menyatakan  Termohon  Pailit  Leo  Kusuma  Wijaya  pailit  dengan  segala  akibat hukumnya;
c. Menunjuk dan mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh sebagai Kurator Termohon dan Pengurus PKPU; dan
d. Menghukum  Termohon  Pailit  untuk  membayar  ongkos  perkara.  Terhadap  dalil- dalil  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Pailit,  Termohon  Pailit  mengajukan tanggapannya pada tanggal 9 Desember 2009.
Dalam tanggapannya tersebut, Termohon Pailit menolak secara tegas seluruh dalil-dalil  permohonan  pailit  yang  diajukan  oleh  Pemohon  Pailit,  kecuali  yang  diakui secara  tegas  kebenarannya  oleh  Termohon  Pailit.  Berikut  ini  adalah  beberapa  dalil yang diajukan Termohon Pailit dalam tanggapannya:
a. Hubungan di antara Termohon Pailit dengan Pemohon Pailit dan Kreditor- kreditor lainnya adalah merupakan saudara kandung;
b. Untuk dapat dinyatakan pailit, maka orang perseorangan atau badan hukum harus memenuhi  syarat-syarat  seperti  yang  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1) UUKPKPU 2004.
Termohon  Pailit  menyatakan  bahwa  syarat-syarat  kepailitan  menurut  Pasal  2 ayat  (1)  UUKPKPU  2004  menjadi  tidak  terpenuhi  dan  permohonan  pailit  tersebut harus  dinyatakan  ditolak.  Oleh  karena  itu,  penunjukkan  dan  pengangkatan  kurator sendiri  menjadi  tidak  beralasan.  Termohon  Pailit  dalam  hal  ini  memohon  kepada Majelis  Hakim  pada  Pengadilan  Negeri/Niaga  Jakarta  Pusat  agar  berkenan  untuk memberikan putusan sebagai berikut :
a. Menolak permohonan pailit yang diajukan Pemohon Pailit seluruhnya;
b. Menghukum Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara.
Setelah  mempertimbangkan  alasan-alasan  yang  dikemukakan  oleh  Pemohon Pailit dan tanggapan-tanggapan yang diajukan oleh Termohon Pailit, Majelis Hakim 20 Niaga  akhirnya  memutus  dengan  mempertimbangkan  hal-hal  yang  harus  dibuktikan sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  2  ayat  (1)  UUKPKPU  2004.  Hal  utama  yang  harus dipertimbangkan  oleh  Hakim  Niaga  adalah  apakah  benar  secara  hukum  Pemohon Pailit  adalah  sebagai  pihak  kreditor  dan  Termohon  Pailit  adalah  sebagai  debitor. Berdasarkan  alasan-alasan  tersebut  diatas,  akhirnya  pada  tanggal  6  Januari  2010, Majelis Hakim Niaga menjatuhkan putusan sebagai berikut:
a. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit Pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan Termohon Pailit Leo Kusuma Wijaya dengan segala akibat hukumnya;
c. Menunjuk dan mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh, S.H. sebagai Kurator;
d. Mengangkat Sdr. Nirwana, S.H., MH. sebagai Hakim Pengawas;
e. Menetapkan  imbalan  jasa  Kurator  akan  ditetapkan  kemudian  setelah  Kurator menjalankan putusannya;
f. Menghukum  Termohon  untuk  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).
Atas  putusan  Pengadilan  Niaga  tersebut,  Termohon  Pailit  (selanjutnya  juga disebut  sebagai  “Pemohon  Kasasi”)  kemudian  mengajukan  Kasasi  ke  Mahkamah Agung  pada  tanggal  13  Januari  2010.  Keberatan-keberatan  yang  diajukan  oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya meliputi beberapa hal pokok antara lain:
a. Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Niaga  Jakarta  Pusat  telah  salah  dalam menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUKPKPU 2004;
b. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor;
c. Utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
d. Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Niaga  Jakarta  Pusat  telah  salah  di  dalam menerapkan  ketentuan  Pasal  8  ayat  (4)  UUKPKPU  2004,  karena  tidak  terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

## B. Analisis Yuridis Kepailitan Leo Kusuma Wijaya
Dalam  penelitian  ini,  Penulis  akan  menganalisa  kasus  kepailitan  Leo  Kusuma Wijaya ditinjau dari UUKPKPU 2004 dan KUH Perdata. Hal-hal yang akan dianalisa meliputi syarat-syarat permohonan pailit, putusan pailit dan daya eksekusinya, serta akibat hukum kepailitan.  Selain  ketiga  hal  tersebut,  penulis  akan  membahas  mengenai  Perikatan Alamiah  (natuurlijke  verbintenis)  dan  Somasi  sebagai  alat  bukti  telah  jatuh  temponya utang sehingga dapat ditagih.
a. Syarat-syarat Permohonan Pailit
Pengajuan permohonan pailit seperti yang telah dijelaskan sebelumnya harus dikabulkan  oleh  Pengadilan  apabila  telah  terbukti  memenuhi  unsur-unsur  yang  ada dalam  Pasal  2  ayat  (1)  juncto  Pasal  8  ayat  (4)  UUKPKPU  2004.  Pasal  2  ayat  (1) UUKPKPU 2004  mengatur mengenai syarat-syarat kepailitan, sedangkan Pasal 8 ayat (4)  mengatur  mengenai  Pembuktian  Sederhana.  Adapun  uraian  dari  unsur-unsur gabungan kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut : 10
Minimal  2  (dua)  atau  Lebih  Kreditor  Suatu  hubungan  utang  piutang  baik  dalam lingkup  kepailitan  atau  bukan  selalu  melibatkan  dua  pihak,  yaitu  debitor  dan kreditor. Debitor adalah orang yang mempunyai utang yang timbul dari perjanjian
atau  undang-undang,  sedangkan  Kreditor  adalah  orang  yang  dapat  meminta pelunasan atau melakukan penagihan piutang terhadap debitor. Seperti hubungan utang  piutang  pada  umumnya,  hubungan  hukum  di  antara  kreditor  dan  debitor timbul  melalui  perikatan  yang  dibuat  oleh  para  pihak.  Oleh  karena  itu,  untuk melihat kedudukan seseorang sebagai debitor dan kreditor harus melihat terlebih dahulu  pada  perikatan  yang  mendasari  hubungan  hukum  di  antara  keduanya.  Di dalam  kasus  ini,  tidak  terdapat  fakta-fakta  yang  mencantumkan  secara  jelas mengenai  adanya  perikatan  yang  dituangkan  secara  tertulis,  seperti  misalnya perjanjian  utang  piutang  di  antara  para  pihak.  Oleh  karena  itu,  untuk  dapat menentukan  apakah hubungan diantara  keduanya merupakan hubungan debitor kreditor,  maka  harus  melihat  pada  apakah  suatu  perjanjian  harus  dibuat  secara tertulis  atau  tidak  agar  dapat  mengikat  para  pihak.  Mengenai  hal  tersebut, undang-undang  (KUH  Perdata)  tidak  mengatur  bahwa  agar  suatu  perjanjian mengikat  secara  sah  para  pihaknya,  maka  perjanjian  tersebut  harus  dituangkan secara tertulis. Undang-undang hanya mensyaratkan bahwa agar suatu perjanjian dapat  sah  mengikat  para  pihak  maka  harus  memenuhi  ketentuan  Pasal  1320  22 KUH Perdata.
a. Syarat-syarat perjanjian menurut Pasal 1320 terdiri dari : Sepakat mengikatkan diri para pihak yang membuatnya, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Berdasarkan fakta-fakta yang tercantum dalam  putusan  pailit  Leo  Kusuma  Wijaya,  perjanjian  tersebut  ada  di  antara  para pihak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  dijalankannya  kesepakatan  yang  terjadi.  Dalam kasus  kepailitan  ini,  telah  terjadi  aktivitas  pembayaran  bunga  yang  dilakukan sendiri oleh Termohon Pailit
10. Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004. LN No 131 Tahun 2004. TLN No. 4444
b. yang  dapat  dibuktikan  oleh  Pemohon  Pailit  melalui  memo-memo  pembayaran bunga9  yang  tidak  dibantah  oleh  Termohon  Pailit,  sehingga  dapat  disimpulkan bahwa  terjadi  perjanjian  di  antara  keduanya.  Terdapat  2  (dua)  peristiwa  yang mengindikasikan  hubungan  hukum  sebagai  debitor  dan  kreditor  diantara Pemohon  Pailit  dan  Termohon  Pailit.  Pertama,  peristiwa  pemberian  uang  dari Pemohon  Pailit  terhadap  Termohon  Pailit  Kedua,  peristiwa  pembayaran  bunga yang  dilakukan  oleh  Termohon  Pailit  kepada  Pemohon  Pailit.  Pada  dasarnya, hubungan  utang  piutang  selalu  diawali  oleh  pemberian  uang  dari  kreditor terhadap  debitor.  Pemohon  Pailit,  terlepas  dari  adanya  perikatan  utang  piutang atau  tidak,  memberikan  sejumlah  uang  terhadap  Termohon  Pailit  dalam  bentuk pinjaman secara bertahap. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kriteria awal sebagai kreditor telah terpenuhi, yaitu adanya aktivitas pemberian uang. Selain peristiwa tersebut,  terdapat  bunga  yang  dibayarkan  beberapa  kali  oleh  Termohon  Pailit Seperti  yang  telah  diketahui,  suatu  bunga  tidak  mungkin  terlepas  dari  perjanjian pokoknya,  yaitu  perjanjian  utang  piutang  yang  menyertainya.  Oleh  karena  itu, tidak  ada  suatu  bunga  jika  tidak  ada  perikatan  utang  piutang.  Termohon  pailit yang  melakukan  pembayaran  bunga  secara  otomatis  memenuhi  unsur  sebagai debitor,  karena  dirinya  bertindak  sebagai  pihak  yang  memiliki  kewajiban  untuk melakukan  pembayaran.  Sedangkan,  Pemohon  Pailit  memenuhi  unsur  kreditor
karena  selain  melakukan  kegiatan  pemberian  uang,  dirinya  juga  menerima pembayaran  sejumlah  bunga  dari  Termohon  Pailit.  Pinjaman  bertahap  dengan nilai sebesar Rp. 2.955.000.000,- (dua milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah)  yang  dibuktikan  dengan  Bukti  P1-P3.  Debitor  dalam  kepailitan  adalah debitor yang harus memiliki minimal 2 (dua) atau lebih kreditor sesuai dengan apa yang  dipersyaratkan  oleh  Pasal  2  ayat  (1)  UUKPKPU  2004.  Pemohon  Pailit  dalam pengajuan  permohonan  pailitnya  mengikutsertakan  kreditor-kreditor  lain,  yaitu Kioe  Ing  Tjhing  dan  Kioe  Ing  Sing.  Hampir  sama  dengan  Pemohon  Pailit, kedudukan  Kioe  Ing  Tjhing  dan  Kioe  Ing  Sing  sebagai  kreditor  juga  dapat  dilihat dari  peristiwa  pemberian  uang  dan  pembayaran  bunga  terhadap  mereka.  Oleh karena Kioe Ing Tjhing dan Kioe Ing ing telah memenuhi kriteria sebagai kreditor, maka  unsur  adanya  minimal  2  (dua)  atau  lebih  kreditor  telah  terpenuhi.  Dengan demikian,  Termohon  Pailit  telah  memenuhi  kriteria  sebagai  debitor  yang dimaksud  dalam  UUKPKPU  2004  karena  memiliki  3  (tiga)  orang  kreditor,  yaitu Pemohon Pailit dan 2 (dua) Kreditor lainnya.
b. Tidak Membayar Lunas Sedikitnya Satu Utang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih.
Utang  pada  dasarnya  merupakan  kewajiban  yang  dimiliki  oleh  debitor  untuk melakukan  pembayaran  sejumlah  uang  terhadap  kreditor.  Utang  tersebut  ada  yang diartikan  secara  sempit,  yaitu  kewajiban  yang  timbul  dari  perjanjian  utang  piutang, maupun  utang  yang  diartikan  secara  luas,  yaitu  kewajiban  yang  timbul  dari perjanjianperjanjian lain. Jumlah tunggakan pokok dan bunganya menjadi sebesar Rp. 6.680.897.656,- (enam milyar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus sembilan puluh  tujuh  ribu  enam  ratus  lima  puluh  enam  rupiah)  yang  dibuktikan  melalui  Bukti P4. Para ahli sendiri masih berselisih pendapat mengenai arti utang yang sebenarnya. Namun,  beberapa  diantaranya  seperti  Jerry  Hoff,  Kartini  Muljadi,  dan  bahkan UUKPKPU 2004 sendiri menganut utang dalam arti luas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya,  bahwa  hubungan  di  antara  Pemohon  Pailit  dan  Kreditor  lain  dengan Termohon  Pailit  adalah  sebagai  debitor  dan  kreditor  yang  terikat  oleh  hubungan perutangan.  Hubungan  tersebut  merupakan  bentuk  perjanjian  pinjam  meminjam uang di antara para  pihak, dimana di pihak  kreditor melakukan pemberian sejumlah uang  dan  dari  pihak  debitor  melakukan  pembayaran  utang  beserta  bunganya. Perikatan  utang  piutang  di  antara  mereka  memang  tidak  dicantumkan  dalam  suatu perjanjian tertulis. Suatu perjanjian tidak wajib harus tertulis, karena dapat berbentuk lisan  dan  yang  terpenting  wajib  memenuhi  syarat-syarat  sahnya  perjanjian  seperti yang  dicantumkan  dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Oleh  karena  dasar  hubungan hukum  tersebut  adalah  perjanjian  utang  piutang  (pinjam  meminjam  uang),  maka utang dalam perkara ini cukup diartikan dalam ruang lingkup yang sempit. Mengenai unsur “tidak membayar sedikitnya satu utang”, peraturan kepailitan memperbolehkan adanya cukup satu utang saja dari semua kreditor yang tidak dibayar apabila debitor dalam  keadaan  insolven.  Apabila  dikaitkan  dengan  kasus  ini,  Termohon  Pailit  masuk ke  dalam  kategori  debitor  insolven  yang  ditunjukkan  melalui  fakta  dimana  dirinya telah  mengalami  kesulitan  membayar  kredit  kepada  PT  Bank  Buana  Indonesia.  Oleh karena itu, meskipun Kreditor- kreditor lain masih dibayar oleh debitor Pemohon Pailit diperbolehkan  mengajukan  permohonan  pailit  kepada  Termohon  Pailit  untuk melindungi  kepentingannya.  Terdapat  dua  pendapat  sehubungan  dengan  unsur
“utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih”.  Seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya,  terdapat  pihak  yang  menganggap  unsur  “jatuh  waktu”  dan  “dapat ditagih”  sebagai  satu  kesatuan  dan  ada  yang  tidak.  Jika  mengikuti  pendapat  yang pertama,  maka  harus  menggantungkan  pada  perjanjian  yang  mendasari  hubungan hukum di antara debitor dan kreditor. Hal yang dapat menjadi permasalahan adalah apabila tidak diatur secara jelas kapan suatu perjanjian jatuh tempo, maka akan lebih sulit untuk diputuskan apakah kreditor telah dapat menagihnya atau belum. Misalnya, seperti  dalam  kasus  ini,  perjanjian  utang  piutangnya  tidak  ada,  sehingga  tidak  dapat diketahui  sebenarnya  kreditor  sudah  boleh  menagihnya  atau  tidak.  Pada  akhirnya, hanya dapat menggantungkan pada suatu kebiasaan bahwa seyogyanya utang harus dibayar  dan  kreditor  berhak  menagihnya.  Sedangkan  jika  mengikuti  pendapat  yang kedua,  maka  diperbolehkan  untuk  melakukan  suatu  penagihan  meskipun  utang tersebut  belum  jatuh  waktu  (jika  diatur  25  dalam  perjanjian).  Apabila  diterapkan dalam  kasus  ini,  maka  Pemohon  Pailit  diperbolehkan  saja  melakukan  penagihan meskipun tidak jelas kapan jangka waktu dirinya dapat melakukan penagihan kepada Termohon Pailit. Pendapat kedua ini tentu saja lebih  menguntungkan di  sisi  kreditor apabila  ternyata  dalam  hubungan  perikatannya  dengan  debitor  tidak  didasari perjanjian  yang  mengatur  mengenai  jangka  waktu.  Dalam  perkara  ini,  pengajuan permohonan  pailit  dilakukan  oleh  kreditor  (involuntary),  yaitu  Tri  Suwarno  terhadap debitornya  Leo  Kusuma  Wijaya.  Permohonan  pailit  tersebut  harus  diajukan  oleh seorang penasihat hukum atau advokat yang memiliki ijin praktik. Dalam mengajukan permohonan  pailit,  Pemohon  Pailit  diwakili  oleh  kuasa  hukumnya  Rusli  Achmad Ardiyansah,  S.H.,  Advokat  dan  Penasihat  Hukum  pada  Kantor  Hendri  &  Iskandar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2009.

## c. Pembuktian Sederhana
Seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  pembuktian  sederhana  menurut  Pasal  8 ayat  (4)  UUKPKPU  2004  adalah  apabila  terdapat  suatu  fakta  atau  keadaan  yang terbukti  secara  sederhana  bahwa  persyaratan  untuk  dinyatakan  pailit  sesuai  dengan Pasal  2  ayat  (1)  terpenuhi.  Fakta  atau  keadaan  yang  terbukti  secara  sederhana tersebut menurut penjelasan Pasal ini adalah fakta adanya minimal 2 (dua) atau lebih kreditor dan fakta adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Jadi, untuk mempersingkat waktu persidangan agar lebih efisien, Majelis Hakim cukup melakukan crosscheck  saja  terhadap  kelengkapan  dokumen  persyaratan  yang  diajukan  para pihak. Bukti  yang diajukan oleh  Pemohon Pailit dalam persidangan  ini ternyata  lebih kuat  jika  dibandingkan  dengan  bukti  yang  diajukan  oleh  Termohon  Pailit.  Pertama, mengenai  bukti  bahwa  Termohon  Pailit  memiliki  lebih  dari  1  (satu)  orang  kreditor, Pemohon Pailit mengajak 2 (dua)  kreditor lainnya, yaitu Kioe ing Tjhing dan Kioe Ing Sing  yang  sama-sama  memiliki  piutang  yang  dapat  diminta  penagihannya.  Dengan demikian, fakta adanya minimal minimal  2 (dua) atau  lebih kreditor telah terpenuhi. Kedua,  mengenai  bukti  bahwa  terdapat  utang  yang  telah  jatuh  waktu  dan  dapat ditagih,  meliputi  bukti-bukti  setoran  (bukti  P.1-P.3),  bukti  pembayaran  bunga  (bukti P.4.1 s.d P.4.XXVIII) serta bukti-bukti serupa yang diajukan Kreditor lain, menunjukkan bahwa kenyataannya memang ada peristiwa pemberian uang dari Pemohon Pailit dan Kreditor  lain  kepada  Termohon  Pailit.  Pembayaran  bunga  yang  dilakukan  berkali-kali
oleh  Termohon  Pailit  menunjukkan  bahwa  memang  Termohon  Pailit  memiliki kewajiban membayar utang kepada Pemohon Pailit. Sedangan jatuh waktunya utang, ditentukan  melalui  terlampaunya  jangka  waktu  yang  ditentukan  dalam  surat  somasi yang  dikirimkan  oleh  Pemohon  Pailit.  Fakta  dimana  Termohon  Pailit  tidak  juga menunjukkan itikad untuk melakukan pembayaran utang setelah jangka waktu somasi terlampaui  kepada  Pemohon  Pailit  bahkan  sampai  permohonan  pailit  diajukan  ke Pengadilan  menunjukkan  bahwa  unsur  utang  yang  telah  jatuh  tempo  dan  dapat ditagih telah terpenuhi.
e. Putusan Pailit dan Daya Eksekusinya
Perkara  pailit  Leo  Kusuma  Wijaya  diputus  oleh  Majelis  Hakim  Niaga  pada tanggal 6 Januari 2010. Dengan dijatuhkannya pernyataan pailit, Termohon Pailit demi hukum  kehilangan  haknya  atas  harta  kekayaannya  karena  harta  kekayaannya  itu beralih menjadi harta pailit yang akan diatur pembagiannya secara merata pada para kreditor. Atas dasar hilangnya hak debitor untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan  harta  kekayaannya  tersebutlah,  maka  Hakim  Niaga  yang  berwenang  berhak untuk menunjuk pihak-pihak tertentu untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap  harta  pailit  serta  mengawasi  jalannya  kegiatan  tersebut.  Pelaksana  tugas pengurusan  dan  pemberesan  terhadap  harta  pailit  dilakukan  oleh  kurator.  Dalam permohonan  pailitnya,  Pemohon  Pailit  mengajukan  usul  untuk  mengangkat  seorang kurator  kepada  Pengadilan  yaitu  Mappajanci  Ridwan  Saleh,  S.H.,  SK.  Kurator  dan Pengurus  :  AHU.AH.04.03-36  pada  kantor  Ismak  Advocaten  sebagai  Kurator Termohon  Pailit  Oleh  karena  Majelis  Hakim  Niaga  mengabulkan  permohonan  pailit, maka  calon  Kurator  yang  diusulkan  oleh  Kreditor  tersebut  diangkat  menjadi  Kurator sehingga  yang  menjadi  kurator  bukan  Balai  Harta  Peninggalan.  Sedangkan,  Hakim Pengawas  yang  ditunjuk  dalam  perkara  ini  adalah  Sdr.  27  Nirwana,  S.H.,  MH.  yang merupakan Hakim Niaga  pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta  Pusat sebagai Hakim Pengawas Hakim Pengawas bertugas untuk mengawasi jalannya tugas Kurator sebagai pengurus  harta  pailit.  Putusan  pailit  pengadilan  bersifat  dapat  dilaksanakan  terlebih dahulu  meski  terhadap  putusan  itu  dilakukan  upaya  hukum  kasasi  atau  diajukan peninjauan  kembali  (PK) 11 .  Dalam  perkara  ini,  Termohon  Pailit  mengajukan permohonan  kasasi  dan  meskipun  demikian  Kurator  dan  Hakim  Pengawas  yang ditunjuk  tetap  dapat  melaksanakan  tugasnya  sehingga  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  keduanya  tetap  mengikat  harta  pailit.  Apabila  putusan  tersebut kemudian  dibatalkan  oleh  Mahkamah  Agung,  maka  semua  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  kurator  sebelum  putusan  itu  dijatuhkan  tetap  berlaku  dan  mengikat debitor.  Dalam  putusannya,  Majelis  Hakim  Kasasi  menguatkan  putusan  Pengadilan tingkat pertama dan menolak permohonan Kasasi Termohon Pailit.
f. Akibat Pernyataan Pailit
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  24  ayat  (1)  juncto  Pasal  15  UUKPKPU 2004,  debitor  kehilangan  hak  untuk  mengurus  dan  menguasai  harta  kekayaannya sejak hari putusan pailit tersebut diucapkan. Hak tersebut beralih kepada Kurator. Hal ini berarti terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan pailit yaitu tanggal 6 Januari 2010,  maka  Kurator  yang  ditunjuk,  Mappajanci  Ridwan  Saleh,  S.H.,  dapat  langsung melaksanakan  tugasnya  dalam  melakukan  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit. Kurator  dalam  hal  ini  memegang  kendali  penuh  atas  harta  kekayaan  debitor.  Segala tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban yang berhubungan dengan harta
pailit  harus  diajukan  terhadap  Kurator.  Tuntutan  yangdiajukan  terkait  dengan pemenuhan  perikatan  debitor  harus  diajukan  dalam  rapat  verifikasi  (Pasal  27 UUKPKPU  2004).  Namun  demikian,  belum  tentu  dalam  melaksanakan  tugasnya, Kurator  tidak  melakukan  kelalaian  yang  menyebabkan  kerugian  bagi  harta  pailit sehingga  ia  dapat  dituntut  dan  dimintai  pertanggungjawaban.  Oleh  karena  itu, Mappajanci  Ridwan  Saleh,  S.H.,  sebagai  Kurator  disini  bertanggungjawab  penuh apabila ia melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian 28 terhadap harta pailit.
g. Subjek Hukum Perorangan dalam Perkara Kepailitan
Pengajuan  permohonan  pailit  dapat  diajukan  baik  terhadap  orang perseorangan  maupun  badan  hukum.  Dalam  hal  kepailitan  perseorangan,  baik Pemohon  Pailit  maupun  Termohon  Pailit  agar  memenuhi  syarat  menjadi  subjek hukum  harus  memiliki  kecakapan  bertindak.  dalam  arti  dirinya  telah  dewasa,  sehat pikiran, dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh  hukum  (undang-undang)  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  tertentu.  Dalam perkara  ini,  para  pihak  sama-sama  memiliki  kecakapan  bertindak  sebagai  subjek hukum  karena  unsur-unsur  kecakapan  bertindak  telah  terpenuhi.  Oleh  karena  itu, mereka sama-sama dapat melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam kasus ini, terdapat hubungan kekerabatan di antara para pihak.

## 11. Putusan Nomor : 64/PAILIT/2009/PN. Niaga.JKT.PST
Menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang menarik untuk dibahas bahwa apakah seseorang  yang  masih  terikat  dengan  hubungan  kekerabatan  diperbolehkan  untuk mengajukan  gugatan  satu  sama  lain.  Mengenai  hal  ini,  berbagai  yurisprudensi mengatur bahwa penggugat dapat menentukan atau memilih siapa saja yang berhak untuk diajukan gugatan. Rasio dari pengaturan ini adalah karena gugatan lahir akibat dilanggarnya hak seseorang dan penggugat adalah pihak yang tahu menahu mengenai hal  tersebut.  Misalnya  saja  dalam  perkara  waris,  hampir  semua  pihaknya  terlibat hubungan kekerabatan.
h. Perikatan Alamiah (natuurlijke verbintenis)
Dalam  memori  kasasinya,  Termohon  Pailit  mengajukan  dalil  terkait  dengan hubungan  diantara  dirinya,  Pemohon  Pailit,  dan  Kreditor-kreditor  lain  yang merupakan  bentuk  Perikatan  Alamiah (naturlijke  verbintenis) .  Hubungan  berbentuk Perikatan Alamiah (naturlijke verbintenis) yang didalilkan Termohon Pailit muncul dari pemberian  bantuan  bersifat  sukarela  yang  dilakukan  melalui  pemberian  uang  dari Pemohon  Pailit  dan  Kreditor-kreditor  lainnya  kepada  Termohon  Pailit.  Bantuan tersebut  merupakan  kewajiban  moral  atas  inisiatif  permintaan  orangtua  para  pihak untuk  membantu  kesulitan  keuangan  yang  terjadi  pada  Termohon  Pailit.  Apabila ternyata  keadaan  tersebut  adalah  benar,  maka  pemberian  bantuan  yang bersangkutan  merupakan  bentuk  Perikatan  Alamiah (naturlijke  verbintenis) ,  yaitu suatu  perikatan  yang  tidak  dituntut  pemenuhannya  oleh  Pemohon  Pailit.  Jika  kita menganalisa  dari  unsur  schuld  dan  haftung  dalam  perjanjian  (menurut  Kartini Muljadi),  bantuan  merupakan  bentuk  Perikatan  Alamiah (naturlijke  verbintenis) .  Hal ini dikarenakan bantuan memiliki unsur schuld (pada sisi Termohon Pailit) tetapi tidak memiliki unsur haftung (pada sisi Pemohon Pailit). Secara moral, orang yang diberikan
uang akibat kesulitan keuangan, sebaiknya berkewajiban untuk mengembalikan uang tersebut  apabila  keadaan  kesulitan  tersebut  telah  berangsur-angsur  membaik  dan setidaknya  mengembalikan  sesuai  dengan  kemampuan  yang  dimilikinya.  Namun demikian,  pemberian  uang  dalam  bentuk  bantuan  tersebut  tidak  dapat  diminta pemenuhannya oleh orang yang memberikan uang karena sejak awal orang tersebut tidak  memiliki  hak  untuk  menagih.  Begitu  juga  dalam  bantuan  yang  diberikan Pemohon  Pailit,  Termohon  Pailit  boleh-boleh  saja  untuk  mengembalikan  uang tersebut,  namun  Pemohon  Pailit  tidak  dapat  menuntut  uang  tersebut  untuk dikembalikan  apalagi  sampai  menagihnya.  Meskipun  demikian,  dalam  kasus  ini  tidak terbukti bahwa hubungan diantara para  pihak termasuk ke dalam kategori Perikatan Alamiah.  Hubungan  hukum  diantara  Termohon  Pailit,  Pemohon  Pailit,  dan  Kreditor- kreditor lainnya meskipun terlibat dalam hubungan kekerabatan terbukti merupakan hubungan perutangan sebagai debitor dan kreditor. Hal ini terbukti dari pembayaran bunga  yang  dilakukan  secara  berulangkali  oleh  Termohon  Pailit  kepada  Pemohon Pailit  dan  Kreditor-kreditor  lainnya.  Sedangkan  bunga  sendiri  tidak  mungkin  terlepas dengan  perjanjian  utang  pokoknya,  sehingga  jelas  terbukti  adanya  hubungan perutangan diantara para pihak dan bukan merupakan Perikatan Alamiah.
i. Somasi sebagai Alat Bukti Telah Jatuh Waktunya Utang sehingga dapat Ditagih di Pengadilan
Pengajuan surat somasi sebagai alat bukti di Pengadilan dapat membuktikan 2 (dua)  hal,  yaitu  pertama  sebagai  bukti  bahwa  debitor  telah  melakukan  wanprestasi dan  kedua  sebagai  bukti  bahwa  utang  debitor  telah  jatuh  waktu  dan  dapat  ditagih. Pada dasarnya, surat somasi merupakan sebuah pernyataan lalai dan oleh karena 30 itu  apabila  dibawa  di  muka  persidangan  harus  dapat  dibuktikan  terlebih  dahulu debitor telah melakukan wanprestasi. Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka Pemohon Pailit  harus  dapat  membuktikan  Termohon  Pailit  lalai  dalam  menunaikan kewajibannya.  Fakta  ketiadaan  perjanjian  yang  mendasari  hubungann  hukum menyebabkan  tidak  bisanya  menggunakan  alasan  dilanggarnya  perjanjian  di  antara para  pihak  oleh  debitor.  Sehingga,  penulis  hanya  dapat  melihat  dari  fakta-fakta  lain yang tercantum dalam putusan pailit Leo Kusuma Wijaya, yaitu “selama ini Termohon Pailit tidak membayar utang pokok namun hanya bunganya saja serta adanya teguran yang  berulang-ulang  secara  lisan”  dapat  menjadi  indikasi  bahwa  debitor  memang telah  lalai  dalam  memenuhi  kewajibannya.  Dalam  perkara  ini,  pembuktian  bahwa Termohon  Pailit  memiliki  utang  yang  jatuh  tempo  dan  dapat  ditagih  adalah  melalui dilampauinya  jangka  waktu  dalam  Somasi  Nomor  :  50/Adv/SOM/X/2009  tanggal  20 Oktober  2009  yang  dikirimkan  melalui  Kuasa  Hukum  Pemohon  Pailit.  Hingga  batas waktu 7 (tujuh) hari sejak somasi tersebut diterima bahkan hingga permohonan pailit tersebut  diajukan,  Termohon  Pailit  tidak  juga  melunasi  utang-utangnya  sehingga utang  tersebut  secara  otomatis  menjadi  jatuh  tempo  dan  dapat  diminta penagihannya di muka Pengadilan. Hakim sebenarnya tidak perlu selalu menggunakan surat  somasi  sebagai  patokan  bahwa  utang  dari  Termohon  Pailit  telah  jatuh  waktu dan dapat ditagih. Jika mengikuti pendapat yang dikemukakan oleh Sutan Remy, maka patokan  suatu  utang  dapat  ditagih  tidak  harus  selalu  melalui  somasi,  namun  dapat juga  dengan  cara  lain,  seperti  melihat  dari  kebiasaan  atau  perjanjian  yang  dilakukan oleh para pihak. Misalnya dalam kasus ini, Hakim dapat saja menanyakan kepada para pihak,  kapan  waktu  pembayaran  (utang  pokok  atau  bunga)  biasanya  dilakukan.  Jika
ternyata selama beberapa waktu, tidak dibayar sesuai dengan jangka waktunya maka bisa dianggap itu telah jatuh waktu.

## D. PENUTUP
Suatu perjanjian termasuk perjanjian piutang untuk menjadi sebuah hubungan hukum dapat berupa lisan maupun tulisan. Apabila perjanjian piutang terjadi secara lisan maka harus dibuktikan  dengan fakta-fakta  yang ada dalam putusan, dimana terjadi suatu transaksi atau pembayaran  yang  dibuktikan  dengan  bukti  pembayaran.  Dalam  hal  ini  yang  di  maksudkan dalam kasus kepailitan Leo Wijaya Kusuma telah ditemukan bukti-bukti pemberian pinjaman kepada debitur dan terdapat juga bukti-bukti pembayaran bunga pinjaman terhadap kreditur. Berdasarkan  hal  tersebutlah  pasti  sudah  terjadi  suatu  perjanjian  piutang  dan  apabila  pihak debitur  tidak  memenuhi  kewajibannya  dalam  membayar  hutang  tersebut  maka  akan dikenakan  sanksi  hukum  yang  berlaku.  -  Pengadilan  niaga  telah  mengabulkan  permohonan pailit sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) UUKPKPU 2004 telah terpenuhi. Pengadilan  juga  telah  memberikan  somasi  kepada  debitur  karena  dasarnya  somasi merupakan  suatu  pernyataan  lalai,  maka  debitor  yang  lalai  tersebut  dapat  dimintakan penagihan  utangnya  ke  Pengadilan  dengan  membuktikan  terlebih  dahulu  wanprestasi  yang telah dilakukannya.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Hadi Shubhan. (2008). Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan . Jakarta: Putra Grafika.
2. Septiana,  Arini  Dyah.  (2011).  Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia- Analisis  Yuridis Kepailitan  Perorangan  Yang  Terikat  Hubungan  Kekerabatan  (Studi  Kasus  Putusan  Pailit Leo Kusuma Wijaya) . Skripsi Universitas Indonesia.
3. Hartono,  Dedy  Tri.  (2016). Perlindungan  Hukum  Kreditor  Berdasarkan  Undang-Undang Kepailitan Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
4. Sidabutar,  Lambok  Marisi  Jakobus.  (2019). Hukum  Kepailitan  dalam  Eksekusi  Harta Benda  Korporasi sebagai  Pembayaran  Uang  Pengganti. Jurnal  Antikorupsi  Integritas Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.
5. Irianto, Catur. (2015). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaraan  Utang  (PKPU) Jurnal  Hukum  dan Peradilan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta
6. Rachmadi,  Usman.  2004. Dimensi  Hukum  Kepailitan  di  Indonesia .  Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
7. Bagus, Irawan.(2007). Aspek-aspek Hukum Kepailitan (Perusahaan dan Asuransi) .Bandung: Alumni.
8. Adrian, Sutedi. (2009). Hukum Kepailitan . Bogor :Ghalia Indonesia
9. Hartini,  Rahayu.  (2009). Penyelesaian  Sengketa  Kepailitan  di  Indonesia  :  Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase . Jakarta : Kencana
10. Indonesia, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU No. 37 Tahun 2004. LN No 131 Tahun 2004. TLN No. 4444
11. Putusan Nomor : 64/PAILIT/2009/PN. Niaga.JKT.PST