## MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI KETELADANAN NASIONAL DAN KELUARGA
Oleh: Santoso Tri Raharjo 1
Email: santosotriraharjo@gmail.com

## ABSTRAK
Keteladanaan  yang baik  menjadi sesuatu  yang sangat langka bagi bangsa ini, sehingga ini lah yang menjadi salah penyebab bangsa ini kehilangan jati dirinya. Keluarga  yang merupakan  cikal-bakal  segala  sesuatu  yang  ‘baik’  bagi  bangsa  ini,  saat  ini  mulai tergerus  perkembangan  jaman,  sehingga  lebih  mengedepankan  nilai-nilai  ‘kebendaan’ (material),  sehingga  tidak  jarang  prestasi  anak  bangsa  diukur  dengan  ukuran-ukuran keduniawian. Sehingga ‘keluarga’ juga melahirkan hal-hal yang kurang baik bagi anak bangsa  ini,  jika  hanya  mengukur  segala  sesuatu  keberhasilan  berdasarkan  kebendaan semata.  Lebih  jauh  lagi  persoalan  pembangunan  nasional  dan  karakter  bangsa  ini sesungguhnya  dapat  ditelusuri  bagaimana  masyarakat  bangsa  ini  memahami  dan menghargai suatu keluarga. Sehingga tidak salah apabila keluarga merupakan pusat dari persoalan  (sumber  dan  sekaligus  akibat)  dan  sekaligus  merupakan  sumber  dari  segala penyelesaian  bangsa  ini.  Ide  pembangunan  karakter  dan  bangsa  ( nation  and  character building) dapat mulai lingkungan terkecil dari masyarakat yaitu keluarga.
Kata kunci: keluarga, ketauladanan, pembangunan karakter bangsa
1 Lektor Kepala dan Koordinator Program Studi Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD periode 2014-2018.

## A. Gagasan Nation and Character Building
Presiden  Sukarno  pernah  mengemukakan bahwa  kemerdekaan  adalah  “jembatan  emas” menuju cita-cita demokrasi, sedangkan pembentukan “ nation and character building ” dilakukan  di  dalam  prosesnya.  Kalau  pada saat itu Sukarno menyatakan bahwa, “revolusi belum  selesai,”  maka  dalam  konteks  “ nation and character building, ” pernyataan demikian dapat  dipahami.  Dalam  arti,  baik  “ nation ” maupun  “ character ”  yang  dikehendaki sebagai  bangsa  merdeka  belum  mencapai standar  yang  dibutuhkan.  Maka  dalam hubungan  “ nation  and  character  building ” seperti  yang  diuraikan  di  atas,  terdapat beberapa  hal  yang  terkandung  di  dalam gagasan awalnya (Otho H. Hadi) 2 ,:
 Pertama , Kemandirian ( self- reliance ), atau menurut istilah Presiden Soekarno adalah
“ Berdikari ”  (berdiri  di  atas  kaki sendiri).  Dalam  konteks  aktual  saat ini, kemandirian diharapkan terwujud dalam  percaya  akan  kemampuan manusia dan penyelenggaraan Republik  Indonesia  dalam  mengatasi krisis-krisis yang dihadapinya. Krisis bahan  pangan  dan    krisis  energi merupakan  salah  satu  contoh  yang
2 Silakan cermati tulisan Otho H. Hadi, Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas, dalam tulisannya tentang Nation and Caracter Building melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan.
sedang dialami saat  ini sebagai  ujian kemandirian bangsa Indonesia.
 K e dua , Demokrasi (democracy), atau  kedaulatan  rakyat  sebagai  ganti sistem kolonialis. Masyarakat demokratis yang ingin dicapai adalah sebagai    pengganti  dari  masyarakat warisan yang feodalistik. Masyarakat di  mana  setiap  anggota  ikut  serta dalam proses politik dan pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengan kepentingannya untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Pemilihan kepala daerah yang sebelumnya  telah  berjalan  dipilih secara  langsung  oleh  rakyat,  telah coba  dikembalikan  lagi  pada  pola lama dengan dipilih melalui perwakilan  (melalui  anggota  DPRD) juga merupakan ujian akan demokrasi bangsa Indonesia saat ini.
 Ketiga , Persatuan Nasional
( national  unity ).  Dalam  konteks aktual dewasa ini diwujudkan dengan kebutuhan untuk melakukan rekonsiliasi  nasional  antar  berbagai kelompok  yang  pernah  bertikai ataupun  terhadap  kelompok  yang telah mengalami diskriminasi selama ini.  Rasa  persatuan  nasional  sebagai bangsa  Indonesia  yang  satu,  kembali diuji terutama setelah pesta demokrasi  Pemilihan  Presiden  2014. Siap  menerima  kekalahan  dan  siap
menerima kemenangan dengan merangkul  yang  pihak  kalah  demi rasa persatuan Indonesia.
 K e empat , Martabat Internasional
( bargaining  positions ).  Indonesia tidak  perlu  mengorbankan  martabat dan  kedaulatannya  sebagai  bangsa yang  merdeka  untuk  mendapatkan prestise,  pengakuan  dan  wibawa  di dunia internasional. Sikap menentang hegemoni  suatu  bangsa  atas  bangsa lainnya  adalah  sikap  yang  mendasari ide  dasar  “ nation  and  character building .”  Bung  Karno  menentang segala  bentuk  “ penghisapan  suatu bangsa terhadap bangsa lain ,” serta
menentang segala bentuk “ neokolonialisme ” dan
“ neoimperialisme .”  Indonesia  harus berani  mengatakan  “tidak”  terhadap tekanan-tekanan  politik  yang  tidak
sesuai dengan
“kepentingan nasional” dan “rasa keadilan” sebagai bangsa merdeka.
Patut diduga bahwa berbagai fenomena sosial yang  mengarah  menjadi  masalah  sosial  yang muncul  dewasa  ini  merupakan  akibat  dari lemahnya nilai-nilai kebangsaan ( nation ) serta lemahnya  karakter  bangsa  Indonesia  sebagai bangsa Indonesia. Sebagaimana telah disinyalir  oleh  Prof  Dedy  Mulyana  dengan menyatakan,  bahwa  banyak  nama-nama rumah  makan  /restoran  dan  menjual  jenis
makanan-minuman dengan menggunakan nama-nama  berbahasa  asing,  daripada  bahasa Indonesia.  Mereka  lebih  bangga,  lebih senang,  dan  lebih  percaya  diri  apabila menggunakan  nama-nama  berbahasa  asing daripada  berbahasa  Indonesia  atau  nama- nama  lokal.  Sementara  itu  sebaliknya,  warga negara  asing  (WNA)  sangat  mengagumi  dan menyukai  jenis  makanan  Indonesia  dan mengagumi  kekhasan  budaya  Indonesia. Sungguh sangat ironis.

## B. Masalah  Sosial:  Lemahnya  Karakter Kebangsaan
Terkait  dengan  isu nation  and character  building; Holil  Soelaiman  (1993) 3 telah mensinyalir kecenderungan permasalahan  sosial  di  Indonesia,  yang dimulai  dengan  runtuhnya  nilai-nilai  dasar kemasyarakatan, nilai-nilai dasar kesejahteraan  sosial,  yang  pada  akhirnya menjadi  penopang  niilai-nilai  dasar nation and character building .
Beberapa kecenderungan tersebut, yaitu:
1. Semakin melemahnya nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial seperti kemanusiaan,  kasih  sayang  terhadap sesama, kekeluargaan, kegotong- royongan, pengabdian, solidaritas sosial, kepekaan sosial, dan kepedulian  sosial;  tergeser  oleh  nilai- nilai baru seperti ke-aku-an, kebendaan  (material),  keserakahan,
3 Dalam Budhi Wibhawa, dkk (2010, 2015). Dasar- dasar Pekerjaan Sosial. Widya Padjadjaran:Bandung
keduniawian, efisiensi, dan persaingan serta konflik.
2. Meningkatnya  jumlah  penyandang berbagai  kecacatan  (fisik  dan  mental) baik  sebagai  sertaan  pertumbuhan penduduk  maupun  sebagai  akibat  dari pelecehan lalulintas, kecelakaan kerja, serta gangguan mental akibat ketegangan jiwa.
3. Meningkatnya permasalahan
ketelantaran  (terutama  psikis  dan sosial) anak  yang disebabkan semakin meningkatnya keterlibatan kerja ( labour participation ) pria dan terutama  perempuan  dalam  pekerjaan di luar rumah tangga, serta kepemimpinan ddalam masyarakat.
4. Meningkatnya  jumlah  penyandang permasalahan tuna sosial dan
penyimpangan perilaku, sebagai sertaan dari peningkatan arus wisatawan, sebagai akibat dari
perubahan gaya hidup, urbanisasi, dan globalisasi.
5. Meningkatnya  jumlah  dan  proporsi kelompok usia lanjut, yang disebabkan oleh transisi demografik serta semakin tingginya  rata-rata  harapan  hidup; yang  berpadu  dengan  memudarnya nilai-nilai kekeluargaan serta
meningkatnya  tuntutan  kegiatan,  yang mengakibatkan
keterlantaran penduduk usia lanjut.
6. Timbulnya  akibat  sampingan  yang tidak  diharapkan  dari  proses  dan
keberhasilan  pembangunan  seperti peluberan  biaya  sosial  ( social  cost spillover ), kesenjangan sosial, keresahan sosial, pergeseran nilai-nilai sosial.
7. Prevalensi  bencana  yang  bersumber pada  kondisi  geografik,  geologik,  dan geofisik  Indonesia;  demikian  pula pada  mentalita  masyarakat  (fatalisme, keteledoran,  kekurangwaspadaan,  dan kesiapsiagaan)
8. Masalah kemiskinan, yang
menyangkut bukan semata-mata penguasaan asset /sumber  penghasilan dan  tingkat  penghasilan  yang  tidak memadai  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup  yang  layak,  melainkan  juga menyangkut mentalita seperti kepasrahan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan yang bersumber pada budaya kemiskinan.
Kondisi  tersebut  di  atas  diperburuk  dengan sikap  masyarakat  Indonesia  yang  sangat mudah  menerima  rembesan  dari  luar,  dan mengubah  dirinya  demi  menyesuaikan  diri dengan rembesan tersebut (adaptasi). Masyarakat  Indonesia  adalah  masyarakat yang  sangat  adaptif,  bahkan  dalam  beberapa hal  sangat  mudah  meniru  (adoptif);  apa  yang ada  di  negara  lain,  langsung  diterapkan. Kondisi ini ditambah lagi dengan ‘pemaksaan’ ( push factor ) dari negara-negara lain yang posisinya dan kondisinya lebih kuat; yang  memandang  Indonesia  dengan  luas
wilayah  dan  besarnya  jumlah  penduduk sebagai pasar yang bagus untuk segala produk mereka,  mulai  dari  barang  sampai  ide  dan nilai-nilai  (Budhi  Wibhawa,  2010) 4 .  Politik luar  negeri  tidak  lain  hanya  sekedar  upaya untuk  membuka  pasar,  mencari  (mencuri  ) teknologi, dan  menggali  sumber  dana (modal).  Kondisi  ini  diperkuat  dengan keinginan Indonesia untuk segera mensejajarkan  diri  dengan  negara-negara maju  lainnya.  Konsekuensinya,  terjadilah perubahan  yang  lebih  tidak  terkontrol, sebagaimana  disinyalir  oleh  To  Thi  Anh (1984:97) 5 , masyarakat negara-negara berkembang  ”...lebih  mudah  meniru  Barat daripada  menemukan  cara  sendiri”.  Gagasan serupa  dikemukakan  oleh  Aritonang  (1999) yang  ternyata  sesuai  dengan  kondisi  saat  ini, bahwa  Indonesia  bukanlah  negara  agraris, bukan  pula  negara  industri...;  melainkan negara pasar produk agraris dan industri. 6
Dalam  dunia  yang  selalu  berubah (bahkan  sangat  cepat),  masyarakat  Indonesia juga mengalami perubahan yang cepat, namun sayangnya selalu banyak menerima ‘kekalahan’ dalam difusi kebudayaan tersebut.  Bertahun-tahun lamanya masyarakat Indonesia  berada  dalam  kondisi  tersebut,  dua hingga  tiga  generasi  berlangsung  demikian. Keterulangan  dari  keterpurukan  tersebut
4 Ibid., hal:17
5 To Thi Anh, (1984). Kabudayaan Barat dan Timur, Harmoni atau Konflik. Gramedia: Jakarta
6 Ibid., Budi Wibhawa dkk., hal. 15
itulah,  meminjam  istilah  Giddens  (2010) 7 dengan  terstruktur,  terjadi  dalam  ruang  dan waktu yang terus-menerus sehingga memunculkan  aturan  dan  sumber  daya tersendiri.  Aturan  dan  sumber  daya  yang belum  tentu  dalam  penguasaan  secara  penuh masyarakat (pemerintah) Indonesia. Indonesia seperti  kehilangan  jati  dirinya  ( nation character ) sebagai bangsa Indonesia.
Dengan  posisinya  tersebut,  tidak mengherankan  jika  masyarakat  Indonesia penuh dengan masalah sosial baik yang ada di masyarakat  maju  (perkotaan)  maupun  yang ada  di  masyarakat  yang  tidak  maju-maju (perdesaan). Tidak mengherankan pula apabila dikatakan bahwa masyarakat Indonesia  adalah  masyarakat  sakit  ( the sickness society ) 8 .
Masalah  sosial  dan  kebutuhan  sosial yang  muncul  akibat  perubahan  sosial  yang sedemikian  cepat,  tidak  dapat  direspon dengan  cepat,  jikapun  ada  tanggapan  terlalu kecil  dan  terlalu  lemah.  Dibutuhkan  orang- orang  yang  kreatif  dan  inovatif  untuk memunculkan  dan  menerapkan  gagasan- gagasan  pelayanan  sosial  yang  membuat masyarakat adaptif terhadap perubahan sosial.
Masyarakat?,  masyarakat  sampai  saat ini  tampaknya  sudah  sangat  produktif menciptakan  masalah  sosial;  namun  belum cukup terlihat dan meluas kesadaran
7 Anthony Gidden, 2010. Teori Strukturisasi: Dasar- dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Terjemahan, Maufur & Daryatno. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
8 Budhi Wibhawa, dkk. (hal:17)
masyarakat  untuk  berupaya  menanganinya secara  mandiri.  Kata  ”sosial”  lebih  berkesan kental  dengan  keharusan  memberi,  padahal manusia  cenderung  lebih  ingin  ’diberi’; akibatnya  kegiatan  yang  berjudul  sosial menjadi  tidak  populer.  Apalagi  banyak diantara  masalah  sosial  itu  ’enak’,  sehingga cenderung  semakin  banyak  pelaku,  sekaligus korbannya.  Bahkan masalah sosial  cenderung menjadi  ’komoditas’  yang  menjadi  tumpuan penghidupan  banyak  orang,  artinya  banyak orang  hidup  justru  dari  masalah  sosial.  Di sana  sini,  dalam  berbagai  masalah,  memang tampak berbagai upaya namun bersifat parsial dari  warga  masyarakat,  tetapi  itu  pun  masih amat sangat terlalu kecil dibandingkan dengan percepatan  pertumbuhan  masalah.  Dengan demikian,  ‘boro-boro’  melakukan  upaya mengatasi  masalah,  memikirkannya  untuk mendapatkan ide pemecahan saja ‘ogah’. 9
Semangat kebangsaan di semua lapisan  masyarakat  Indonesia  menjadi urgent untuk  terus  ditumbuhkan  secara  sinergis  dan merata. Diperlukan manusia yang berkarakter yang  kuat  sebagai  bangsa  Indonesia  yang disiplin, jujur, tegas dan berani; yang menjadi teladan di lingkungannya.
Banyak persoalan karakter kebangsaan saat ini sesungguhnya bermula dari pendidikan  (sosialisasi)  dalam  lingkungan terdekat,  yaitu  keluarga.  Ketidak  jujuran, ketidakdisiplinan,  ketidakpatuhan,  kurangnya saling  hargai  dan  menghormati;  semuanya dimulai  dari  institusi  keluarga.  Terkadang
9 Budhi Wibhawa, dkk. Ibid (hal:17)
para orang tua secara tidak sadar menularkan kebiasaan,  perilaku,  dan  ucapan  yang  tanpa didasari diteladani oleh anak-anaknya. Ketidakpatuhan terhadap lalu lintas dari orang tua  saat  berkendaraan  membawa  serta keluarga,  secara  tidak  langsung  memberikan contoh  kepada  anak-anaknya  untuk  bertindak tidak patuh pula.
Sebagai  contoh  kasus  lannya,  coba amati  saat  kita  berkendaraan.  Banyak  sekali orang  yang  baru  dapat  ‘menyetir’,  tetapi belum  tentu  dapat  ‘berkendaraan’  dengan baik.  Mentalitas  para  pengendara,  adalah seperti orang yang sedang berbelanja di pasar tradisional.  Seorang  pengendara  motor  bisa belok dengan tiba-tiba, ke kiri atau ke kanan; bahkan memotong jalur (hak jalan) orang lain, tanpa  memberi  isyarat  kepada  pengendara  di belakangnya  atau  di  dekatnya.  Bahkan  yang lebih memprihatinkan lagi, banyak pengendara motor atau mobil mengambil arah yang  berlawanan  dengan  pengendara  lain. Akibatnya  bisa  fatal,  kecelakaan  yang merengut  nyawa.  Dalam  beberapa  kasus, bahkan  sudah  sering  terjadi,  para  pengendara motor melaju  di  trotoar, dengan alasan macet atau  ingin  cepat  sampai  di  tujuan.  Padahal trotoar  adalah  haknya  para  pejalan  kaki.  Para pengendara  motor  telah  merampas  hak  para pejalan  kaki.  Artinya,  bahwa  sesungguhnya mentalitas  korup  sudah  berjalan  dan  terjadi dihadapi kita dengan nyata. Secara terstruktur korupsi telah ada dalam kehidupan keseharian di  jalanan,  jelas  terlihat  di  depan  mata,  tetapi tanpa mampu berbuat banyak untuk
mengatasinya.  Situasi  tersebut  diperburuk dengan  kurang  tegasnya  penegakkan  aturan berlalu  lintas  dan  minimnya  sarana  prasarana jalan  yang  layak.  Suatu  tindakan  perampasan hak-hak  orang  lain  yang  berlangsung  tanpa disadari.  Perilaku  korup  bukan  saja  terjadi pada para pejabat  baik pemerintahan maupun BUMN,  yang  sering  terdengar  dan  terlihat melalui berbagai media massa.
C. Keteladanan, Ketegasan dan Kejujuran:  Suatu  Pendekatan Nation and Character Building Bangsa  Indonesia  sesungguhnya  memiliki daya ketahanan sosial ( social resilience ) yang luar  biasa.  Lebih  dari  350  tahun  bangsa (rakyat)  Indonesia  dijajah  Belanda  (VOC), dan  dilanjutkan  3,5  tahun  penjajahan  yang kejam oleh Jepang; rakyat/masyarakat Indonesia  masih  tetap  bertahan.  Indonesia sudah  70  tahun  merdeka,  makna  merdeka adalah  berdaulat  atas  bumi,  air  dan  udara untuk  dipergunakan  sebesar-besarnya  bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pertanyaannya adalah apakah setelah 70 tahun Indonesia  merdeka,  bangsa  Indonesia  sudah benar-benar ‘berdaulat’? Jangan-jangan masyarakat  Indonesia  masih  dalam  masa ‘penjajahan’  dengan  gaya  baru.  Tentu  isu  ini dapat  memancing  diskusi  yang  panjang. Tetapi  sebagai  indikasi  saja,  setelah  70  tahun Indonesia merdeka, masyarakat lapis menengah  ke  bawah  cenderung  berjalan memenuhi  kebutuhan  hidupnya  sendirinya ( auto  pilot )  tanpa  campur  tangan  pemerintah
sama  sekali.  Sehingga  masyarakat  menjadi apatis.  Ini  sangat  berbahaya  terutama  dalam upaya nation and character building.
Masyarakat  Indonesia  sesungguhnya sangat  mendambakan  kepemimpinan  yang tegas  dan  jujur,  yang  memberi  teladan  yang baik;  satunya  kata  dengan  perbuatan;  pada setiap  lapisan  masyarakat.  Bukan  para pemimpin  yang  ‘palsu’,  hanya  terlihat  baik, tegas,  jujur  dan  sederhana  ketika  disorot media;  tetapi  para  pemimpin  yang  konsisten antara  kehidupan  pribadi  dengan  kehidupan publik.  Bukan  pemimpin karbitan yang tercipta  melalui  karena  popularitas  media sosial.
Pemimpin  yang  memiliki  keteladanan yang  baik  menjadi  sangat  ‘langka’  dalam masyarakat  Indonesia  dewasa  ini.  Sementara pemimpin  dengan  keteladanan  yang  baik bukanlah  muncul  dengan  tiba-tiba,  tidaklah diciptakan  dengan  mudah,  tetapi  melalui perjalanan  pengalaman  hidup  yang  panjang. Dari  sejak  dia  lahir,  melalui  sosialisasi  yang baik  dalam  keluarga  yang  baik,  kemudian meluas  ke  dalam  lingkungan  sekitar,  dalam kelompok  yang  baik,  dalam  masyarakat  yang baik, serta dalam pemerintahan yang baik.
Pemimpin  yang  memiliki  ketegasan ( assertive ), berani berkata benar manakala hal tersebut  adalah  benar.  Berani  menyatakan salah  manakala  hal  itu  salah.  Terpilihnya presiden  dan  wakil  presiden  Indonesia  yang baru, Joko Widodo  dan  Jusuf Kalla (di tahun 2014)  memberi  harapan  baru  bagi  bangsa Indonesia.  Keberpihakan  pemerintah  Jokowi-
JK kepada masyarakat bawah yang merupakan  visi  dan  niat  serta mainstream pembangunan  yang  menjadi  modal  politik yang  sangat  baik,  apabila  hal  tersebut  benar- benar dapat diwujudkan. Hal tersebut tentunya  seiring  dan  sesuai  dengan  amanah dari  isi  Pembukaan  UUD  1945  dalam  alinea ke  4  (empat)  yaitu  :”.... yang  melindungi segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” .
Atas dasar pemikiran tersebut, terdapat  beberapa  hal  yang  dilakukan  dalam bidang  pembangunan  kesejahteraan  sosial, diantaranya:
1. Menginventarisasi dan melakukan koordinasi secara terpadu
(terintegrasi) berbagai kebijakan sosial, program dan proyek
penanganan masalah sosial di berbagai kementerian, yang tidak saja kementerian  sosial.  Hal  ini  penting agar kegiatan peningkatan
kesejahteraan sosial (masyarakat) lebih  fokus;  serta  tercipta  tanggung jawab yang jelas akan setiap kebijakan,  program  dan  proyek  yang ditanganinya.  Sehingga  memudahkan proses  monitoring  dan  evaluasi  atas setiap kegiatan yang dilakukan.
2. Memformulasi suatu kebijakan penanganan masalah sosial dan kesejahteraan sosial yang lebih otonom  dan  partisipatif  pada  tingkat desa, agar penanganan dan peningkatan kesejahteraan sosial/masyarakat  lebih  dekat  dan mudah  tercapai.  Tentunya  kebijakan tersebut  memerlukan  pengawasan  dan monitoring yang memberdayakan, memudahkan dan fasilitatif.
3. Konsekuensi dari kebijakan pembangunan yang pro rakyat tersebut  adalah  perlunya  peningkatan dan  penambahan  jumlah  sumber  daya manusia  yang  profesional  (secara ilmu, metode/keterampilan, dan sikap/moral) dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penanganan masalah-masalah
sosial/kesejahteraan  sosial,  melalui sekolah-sekolah dan pendidikan tinggi (universitas)
4. Meningkatkan dan memperkuat
kapasitas  dan  kerjasama  organisasi- organisasi terkait dengan
pemberdayaan masyaakat dan peningkatan kesejahteraan sosial, seperti  IkatanPendidikan  Pekerjaan Sosial Indonesia (IPPSI), Ikatan Pekerja  Sosial  Profesional  Indonesia (IPSPI),  Dewan  Nasional  Indonesia untuk  Kesejahteraan  Sosial  (DNIKS), serta organisasi-organisasi terkait lainnya.
5. Terbatasnya  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN)  negara Indonesia menuntut penanganan masalah  kesejahteraan  sosial  yang tidak  lagi  dapat  ditangani  secara tradisional  dan  konvensional,  yang hanya  ditangani  ketika  masalah  sosial tersebut  muncul  ke  permukaan  dan bersifat  rehabilitatif  dan  kuratif  saja. Tetapi juga perlu dikembangkan pola- pola  penanganan  dan  peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih kreatif, inovatif  dan  partisipatif  (dalam  arti yang  sesungguhnya);  yaitu  melalui pengembangan  jiwa  ‘kewirausahaan sosial’ ( social entrepreneurship ) sehingga  akan  tercipta  badan-badan sosial ( social enterprise ) yang menjadi wadah aktifitas dan sarana peningkatan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ( community based ).
Namun demikian kesemua hal tersebut di atas akan  dapat  terwujud  manakala  telah  tumbuh dan  berkembangnya  rasa  kebangsaan  yang kuat  (kemandirian,  demokrasi,  persatuan nasional,  bangsa  yang  bermartabat)  di berbagai lapisan sosial masyarakat. mulai dari masyarakat terkecil (keluarga) hingga masyarakat  yang  luas,  serta  mulai  dari pemerintah  tingkat  lokal  hingga  pemerintah nasional.  Syaratnya,  adalah  keteladanan kepemimpinan  yang  baik  dari  pusat  hingga lokal/daerah  harus  dapat  diterapkan  secara
konsisten,  sehingga  akan  memperkuat  rasa kebangsaan dan pembangunan karakter semua lapisan  masyarakat  indonesia.  Usaha  yang tiada henti dan sabar merupakan bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  penguatan  keteladanan tersebut.

## D. Strategi Keteladanan (Kepemimpinan)
Upaya  membangun  karakter  bangsa juga  dapat  dimulai  dari  lingkungan  terkecil dan  terdekat  yaitu  keluarga.  Dari  keluargalah semua bermula, sosialisasi pertama dilakukan melalui  orang  tua  kepada  anak-anaknya. Melalui  keluargalah  pembentukan  karakter dibentuk  dan  terpelihara,  anak-anak  akan mencontoh  dan  menteladani  dari  para  orang tuanya.  Jika  orang  tua  mereka  memberi contoh  yang  baik  secara  konsisten  baik ucapan, perilaku dan tindakan dalam keseharian,  maka  anak  akan  mengikuti  dan meneladani  apa  yang  dilakukan  orang  tuanya dengan  rasa  hormat.  Tetapi  sebaliknya,  jika orang memerintahkan anaknya untuk bertindak disiplin dan berbuat baik, sementara ia  bertindak  sebaliknya,  maka  anak  mungkin menurut  jika  di  hadapan  orang  tuanya  saja. Jangan-jangan mentalitas korupsi berasal dari sosialisasi  dalam  keluarga,  yang  mungkin tidak  disadari  oleh  para  orang  tua.  Dengan demikian keteladanaan dalam keluarga merupakan  proses  yang  panjang  dan  harus secara  konsisten  diterapkan  dalam  kehidupan keseharian,  sebagai  bagian  dari  upaya membentuk  karaktek  kebangsaan  generasi yang akan datang.
Selanjutnya  sosialisasi  secara  meluas pada lingkungan yang lebih besar lagi, seperti lingkungan ketetanggaan, sekolah, lingkungan kerja,  lingkungan  umum,  pasar,  toko,  pom bensin, dan seterusnya. Sosialisasi keteladanan  kebangsaan  bergerak  secara sentrifugal meluas. Gerakan membangun rasa kebangsaan dan membangun karakter bukanlah semudah membalikan telapak tangan,  tetapi  melalui  suatu  proses  yang panjang  dan  konsisten  tanpa  kenal  lelah. Sebagian  besar  ahli  psikologi  bersepakat bahwa  perubahan  karakter  manusia  tidaklah dapat  diubah  dalam  waktu  sesaat,  tetapi merupakan  hasil  dan  proses  berulang  yang panjang, dapat dimulai dari semenjak dia lahir hingga  dewasa.  Dengan  demikian  diperlukan proses  penumbuhan  dan  pengembangan  yang sabar  tanpa  lelah,  serta  penguatan  secara konsisten  (terus-menerus)  berulang  dari lingkungan terdekat dan lingkungan sekitarnya,  serta  lingkungan  lebih  luas  lagi. Demikian  pula  ketika  membangun  karakter bangsa, yang juga merupakan hasil dan proses sosialisasi yang tiada henti.
Menurut  Midgley  (1995) 10 upaya perubahan sosial melalui pembangunan sosial dapat  dilakukan  melului  tiga  strategi,  yaitu melalui individu, melalui komunitas, dan oleh pemerintah.  Lebih  jauh  Kirs-Ashman  &  Hull
10 Midgley, James. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welafare. Sage Publications: London.
(2002) 11 menyebutkan  upaya  perubahan dapat dilakukan melalui ranah mikro (individu  dan  keluarga),  messo  (kelompok), dan  makro  (masyarakat).  Trimanto  (2011) 12 menyebutkan bahwa dalam pendidikan karakter  terdapat  tiga  tahap  yang  harus dilakukan,  yaitu  melalui personal  character building (keimanan,  kayakinan,  kejujuran, kerja  keras,  dan  kemandirian) ,  community character  building (saling  menghormati  dan menghargai,  sikap  toleransi,  saling  kerjasama dan  tolong  menolong)  dan nation  character building (jiwa  persatuan,  dan  merasa  senasib dan sepenanggungan).
Ki Hajar Dewantoro telah menyatakan bagaimana seharusnya setiap diri kita masing- masing  sebagai  orang  Indonesia  menjadi pemimpin melalui ungkapan ing ngarso sung tulodo  ing  madyo  mangun  karso  tut  wuri handayani , yang artinya
1. Ing  ngarso  sung  tulodo ,  artinya seorang  pemimpin,  kalau  berada  di depan  harus  mampu  memberikan contoh  yang  baik,  suri  tauladan kepada  bagi  anak  buahnya,  kata kuncinya  adalah  memberi  teladan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa keteladanan menjadi  barang  langka  di  negeri  ini.
11 Kirst-Ashman, K.K & Hull, Grafton H, Jr (2002).
Understanding Generaslist Practice. Brool/Cole : California.
12 Trimanto (2011). Character Building: Modal Dasar Nation Building. Dalam Kompasiana, diunduh tanggal 6 September 2014 melalui http://edukasi.kompasiana.com/2011/11/13/character-building-modal-dasar- nation-building-409849.html
Sudah  terlalu  banyak  para  pemimpin di Indonesia yang terbilat atau terbukti melakukan tindakan melanggar norma dan  hukum,  seperti  tindak  korupsi para menteri, gubernur, walikota/bupati;  anggota  DPR  RI  dan DPRD, dan pimpinan lembaga nasional lainnya. Keteladanan menjadi sesuatu  yang  didambakan  masyarakat Indonesia atas pemimpin mereka.
2. Ing  madya  mangun  karsa ,  apabila berada  di  tengah  harus  mampu membangkitkan  motivasi  dan  inovasi, karya-karya nyata yang dapat membangkit  semangat  kebangsaan. Ciptakan  dan  hargai  karya-karya kreatif  dan  inovatif  yang  dapat menunjang semangat kebangsaan
Indonesia di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan produk dalam negeri.
3. Tut  wuri  handayani .  Beri  dukungan baik moral dan material dari belakang, sehingga tercipta peluang-peluang yang  memudahkan  bawahan  atau generasi  penerus  bangsa  untuk  siap menerima estafet kepemimpinan.
Ketiga  hal  tersebut  bukanlah  bagian  yang saling  terpisah,  tetapi  merupakan  satu kesatuan  yang  utuh.  Setiap  diri  kita  adalah pemimpin  yang  pada  waktu  dan  saat  tertentu dapat  berada  di  depan,  di  tengah  atau  di belakang yang dipimpin.

## Penutup
Keteladanan  kepemimpinan  merupakan  kata kunci  penting  dalam  membangun  rasa kebangsaan  Indonesia  dan  karakter  manusia yang  unggul.  Sebab,  hampir  segala  sumber daya  (sumber  daya  alam,  sumber  daya manusia)  yang  menjadi  untuk  syarat  untuk menjadi  negara  unggul  /  maju  yang  mampu mensejahterakan masyarakatnya sesungguhnya  telah  tersedia  di  Indonesia. Rendah  dan  lemahnya nation  and  character building- lah  yang  mengakibatkan  segala sumber  daya  tersebut  tidak  termanfaatkan secara  maksimal,  bahkan  lebih  banyak dinikmati  oleh  sekelompok  orang  saja,  juga bangsa-bangsa asing.
Pembangunan  kesejahteraan  sosial untuk seluruh  masyarakat dan  bangsa Indonesia  hanya  mungkin  dapat  diwujudkan jika kemandirian, kedaulatan rakyat, demokrasi,  dan  persatuan  nasional  juga ditumbuhkembangkan seiring proses
pembangunan tersebut.
Proses penumbuhkembangan nation  and  character sebagai  bangsa  Indonesia  seharusnya  juga merupakan salah satu sasaran dari pembangunan  nasional.  Sehingga  Indonesia akan  tumbuh  menjadi  bangsa  bermartabat  di mata  dunia  internasional,  seiring  dengan proses  kepemimpinan  dan  keteladanan  yang amanah, konsisten dan merakyat.
Menumbuhkan  rasa  cinta  tanah  air Indonesia  dan  pembangunan  karakter  dan mental  kebangsaan  dapat  dimulai  dari lingkungan  terkecil,  yaitu  keluarga.  Melalui
keluargalah,  sebagai  lingkungan  pertama  dan paling  utama  dalam  meletakan  pondasi  yang kuat  bagi  pembangunan  karakter  dan  mental kebangsaan ditumbuhkan. Keluarga merupakan  institusi  penting,  yang  sudah mulai  terabaikan  dalam  kehidupan  modern masyarakat Indonesia. Hampir semua masalah sosial  berasal  dari  penanaman  nilai-nilai (sosialisasi)  yang  terabaikan  dalam  keluarga. Kembalilah  ke  keluarga  ( back  to  family ) untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan karakter  manusia  Indonesia  yang  kuat,  yang ditunjang  dengan  konsistensi  keteladanan kepepimpinan  yang  jujur,  tegas,  adil  dan amanah  di  lingkungan  sekitar:  ketetanggaan, sekolah,  kantor  dan  wilayah  publik  lainnya. Sehingga  ‘korupsi  struktural’  yang  pada akhirnya menciptakan ‘kemiskinan struktural’ akan  dapat  dihindari.  Pada  akhirnya,  upaya pancapaian  kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh masyarakat  Indonesia  yang  adil  akan  segera tercapai. Insya Allah, wallohuallam bisyawab .
---------------------------------------

## Bahan Pustaka:
Anh, To Thi (1984). Kabudayaan Barat dan Timur, Harmoni atau Konflik.
Gramedia: Jakarta
Gidden, Anthony. 2010. Teori Strukturisasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat. Terjemahan, Maufur & Daryatno. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
Midgley, James. (1995). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welafare. Sage Publications: London.
Kirst-Ashman, K.K & Hull, Grafton H, Jr (2002). Understanding Generaslist Practice. Brool/Cole : California.
Otho H. Hadi, Staf Direktorat Politik, Komunikasi, dan Informasi Bappenas, dalam tulisannya tentang Nation and Caracter Building melalui Pemahaman Wawasan Kebangsaan.
Trimanto (2011). Character Building: Modal Dasar Nation Building. Dalam Kompasiana, diunduh tanggal 6 September 2014 melalui http://edukasi.kompasiana.com/2011/1 1/13/character-building-modal-dasar- nation-building-409849.html
Wibhawa, Budhi dkk (2010, 2015). Dasar- dasar Pekerjaan Sosial. Widya Padjadjaran:Bandung