……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... Juremi: Jurnal Riset Ekonomi

## PROBLEMATIKA DAN PERUBAHAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI INDONESIA
Oleh
Reza Amin Nur Ihsan 1) , Alfia Miftakhul Jannah 2) , Maulida Nurus Sofia 3) , Ninda Budiyanti 4) , Gunawan 5) 1,2,3,4,5 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia
Email: 1 reza1800031128@webmail.uad.ac.id

## Abstrak
Pendidikan merupakan lembaga yang digunakan untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam peserta didik. Masa depan suatu bangsa bergantung pada mutu sumber daya manusianya dan kemampuan peserta didik dalam mengoleh pegetahuan yang telah didapatkannya. Perubahan- perubahan  kebijakan  pendidikan  di  Indonesia  menjadi  pro  dan  kontra  oleh  sebagian  pihak. Indonesia  perlu  memperbaiki  tatanan  system  pendidikan  yang  bersifat  responsive  terhadap perubahan tuntutan zaman. Pendidikan di Indonesia harus segera diperbaiki guna melahirkan para generasi  yang  mempunyai  daya  unggul  sehingga  bisa  bersaing  dengan  bangsa  lain  dan  tidak tertinggal karena arus global. Oleh karena itu kebijakan yang dibuat haruslah menggunakan system yang sesuai dengan keadaan Indonesia.
Kata Kunci: Pendidikan, Perubahan & Kebijakan

## PENDAHULUAN
Pendidikan adalah sebuah proses perkembangan  diri  melewati  usaha  sadar  dan direncanakan agar mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,  kecerdasan  akhlak  mulia  dan keterampilan.  Dapat  disebutkan  dalam  UU Sistem Pendidikan Nasional no 20 tahun 2003. Mewujudkan  melewati  suasana  belajar  dan proses  belajar.  Suasana  dan  proses  belajar dikembangkan  untuk  menciptakan  manusia yang  berkualitas  agar  mampu  dan  aktif menjawab  tantangan  zaman  yang  berubah- ubah.
Pendidikan  pada  hakikatnya  merupakan sebuah  upaya  mewariskan  nilai,  yang  akan menjadi penentu umat manusia dalam menjalani  kehidupannya,  sekaligus  guna memperbaiki  nasib  dan  peradaban  umat manusia.  Tanpa  adanya  pendidikan  manusia sekarang  tidak  ada  bedanya  dengan  manusia masa  lampau,  dimana  masih  sangat  tertinggal baik  dari  seginkualitas  kehidupan  maupun proses  pemberdayaannya.  Secara  ekstrim  bisa dikatakan,  bahwa  maju  mundurnya  atau  baik
buruknya  bangsa  ditentukan  oleh  bagaimana pendidikan di Negara/daerah tersebut.  Adanya reformasi  di  Indonesia  seakan-alkan  menjadi titik  terang  yang  akan  banyak  memberikan perubahan  pada  kehidupan  bangsa  ini, khususnya  pada  bidang  pendidikan.  Namun, justru pendidikan di Indonesia semakin menjadi problem  baru,  yaitu  lahirnya  ambiguisitas dalam  wilayah  pendidikan  yang  terus  berjalan di  Indonesia.  Kondisi  yang  ironis  pada pendidikan adalah mengenai goal setting yang ingin dicapai oleh pendidikan.
Salah satunya adalah munculnya mitologi ruang pendidikan yang dikuatkan dengan ritual pendidikan. Artinya, para anak bangsa disugihi pada  ritual  kompetisi,  pemilihan  sekolah favorit,  penyuguhan  uang  “persembahan”, pemakaian  seragam  baru,  pembelian  ramuan buku  paket  baru  serta  banyak  ritual  lain. (Baharudin,  2007)  Munculnya  ambiguitas kebijakan  pemerintah  sebenarnya  sebagai pengelola  potensi  anak  bangsa,  namun pemerintah menjadi penjaga mitos pendidikan. Pemerintah dengan penuh percaya diri memilih
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
posisi lebih berpihak pada para kalangan elite, maka dengan itu muncullah lelang pendiidkan.
Secara  umum  permasalahan  pendidikan di Indonesia, berakaar pada empaat krisis yang utama,  yakni  kualitas,  relevansi,  elitism,  serta manajemen.  Berbagai  indicator  dikemukakan berekanan  dengan  empat  masalah  diatas. Anatara lain analisis komparatif yang mambandingkan  situasi  pendiidkan  antar Negara  asia.  Keempat  nasalah  pendidikan tersebut  merupakan  masalah  besar,  mendasar, serta  multidimensional,  sehingga  dirasa  sulit jika harus mencari ujung pangkal pemecahannya.
Secara spesifik, permasalahan pendidikan menjadi benalu dalam perkembangan pendidikan di Indonesia yang menyongsong di era  global.  Permasalahan  yang  pertama  yakni rendahnya  mutu  pendidikan.  Rendahnya  mutu pendidikan dikarenakan implementasi pendidikan  yang  kurang  baik.  Sesuai  dengan Idrus  (Idrus,  2009)  mengatakan  kurang optimalnya  pelaksanaan  sistem  pendidikan  di Indonesia  dikarenakan  pelaksanaanya  yang masih  kurang  optimal.      Kedua,  kemampuan lulusan  SMP,SMA  dan  SMK  masih  terlalu rendah.  Ketiga,  tersedianya  sarana  dan prasarana  pendidikan  yang  berkualitas  masih terbatas.  Keempat,  manajemen  dan  tata  kelola pendidikan  belum  efektif.  (Bakry,  2010) Kebijakan  pendidikan  tidak  bisa  lepas  dari hakikat  pendidikan,  yakni  usaha  untuk memanusiakan  anak  dan  menyiapkannya menjadi  generasi  penerus  yang  cerdas  serta beriman kepada Tuhan yang Maha Esa.
Kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan  publik  yang  merupakan  keputusan yang  secara  langsung  disusun  kepada  pihak tertentu  guna  mengatur  pengelolaan  dan distribusi  sumber  daya  alam,  finansial  dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  analisis pustaka dengan tinjauan pustaka. Pengumpulan data  dilakukan  melalui  penelusuran  literatur ilmiah  secara  sistematis  pada  artikel-artikel jurnal  dan  dokumen  yang  membahasa  secara signifikan dan berkaitan dengan tema penelitian ini. Konteks yang menjadi objek penelitian ini adalah studi kasus di Indonesia, maka data-data yang  dielaborasi  sangat  berkaitan  erat  pada bagaimana legitimasi dan komunikasi kebijakan  pendidikan  dapat  dianalisis  secara mendalam.  Selanjutnya  setelah  dilakukan proses  pengumpulan  data  dan  analisis,  maka peneliti memberikan kesimpulan akhir sebagai penutup hasil penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN A. Pengertian Kebijakan Pendidikan
Kebijakan  pendidikan  memiliki  dua susunan  kata,  yaitu  kata  kebijakan  dan pendidikan  yang  mana  keduanya  memiliki makna  yang  sangat  luas.  Kebijakan  (policy) sudah  sering  diartikan  sebagai  makna  politik, keputusan, kekuasaan, konvensi, aturan/norma, rencana  strategis,  dan  program.    Menurut pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  bahwa  kebijakan  dapat  dimaknai seperti sebuah kemahiran, kepandaian, kebijaksanaan,  yang  dipandang  juga  menjadi serangkaian konsep beserta asas yang mendasari  rencana  dalam  melaksanakan  suatu kepemimpinan,  suatu  pekerjaan,  dan  cara bertindak dari seorang pemerintahan, organisasi  dan  menjadi  pedoman  dalam melakukan  manajemen  untuk  mencapai  suatu target sasaran.
Menurut  ahli  ataupun  akademisi  yang ikut  serta  dalam  memaparkan  pendapatnya yang  bermacam-macam  mengenai  arti  dari kebijakan menjadi suatu proses dalam pengembilan  keputusan,  sebagaimana  yang dipaparkan  oleh  Koontz  and  Donnel  (1987) menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pemahaman  secara  umum  yang  menjadi pedoman dalam perkara pengambilan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
keputusan  yeng  mempunyai  inti  pembatas dalam  mengambil  suatu  keputusan.  (William, 2000)  Kebijakan  dalam  artian  lain  merupakan serangkaian  suatu  rencana  atau  tindakan dengan  memiliki  tujuan  tertentu  yang  dianut dan  dilakukan  oleh  pelaku  atau  bahkan kelompok  atau  organasasi  pelaku  untuk memecahkan permasalahan tertentu.
Beberapa  pakar  lain  menjelaskan  bahwa kebijakan ialah suatu irisan perencanaaan yang menyiapkan  seprangkat  keputusan  entah  itu yang berkaitan dengan tenaga, pendanaan, serta waktu  guna  mencapai  suatu  tujuan  yang dilaksanakan  oleh  instansi  pemerintahan, kelompok,  pejabat  maupun  sekelompok  aktor pada  bidang-bidang  tertentu  (wahab,  1997). Begitupun pandangan Charles L. (1968) bahwa kebijakan  berhubungan  erat  dalam  proses mengambil  keputusan  karena  sama-sama menentukan  pilihan  pada  opsi  yang  sudah tersedia. Hal  tersebut  selaras  dengan pendapat Maskuri (Maskuri, 2017) yang mana menjelaskan bahwa kebijakan merupakan suatu prinsip  ataupun  suatu  cara  yang  diaplikasikan guna dipilih ketika tahap proses yang diarahkan pada  pengembilan  keputusan.  (Arifin,  2014) Nurkholis  pun  juga  menyebutkan  bahwa kebijakan  menjadi  suatu  keputusan  dalam organisasi  dengan  maksud  mencapai  tujuan organisasi tertentu.
Dari  banyak  dan  beragamnya  berbagai pemahaman mengenai kebijakan dari para ahli dan beberapa tokoh diatas, maka dapat penulis tarik  kesimpulannya  bahwa  definisi  dari kebijakan ialah seperangkat aturan tertulis yang menjadi  suatu  keputusan  formal  dalam  ranah organisasi  yang  mengikat  dan  mengatur tindakan atau perilaku seseorang agar tujuannya dapat menghasilkan norma atau tata nilai  yang  baru  pada  masyarakat.  Dalam berperilaku  para  anggota  lembaga  ataupun masyarakat  akan  menggunakan  kebijakan sebagairujukan yang utama. Sifat dari kebijakan sendiri ialah solusi (problem solving) dan  juga  proaktif.  Selain  itu  kebijakan  juga memiliki  sifat  yang  adaptif  dan  juga interparatatif  walaupun  mengatur  apa  yang
diperbolehkan  dan  yang  tidak  diperbolehkan. Selain itu, kebijakan juga diharapkan agar bisa bersifat umum akantetapi tidak mengesampingkan  cirikhas  lokal  nan  spesifik. Sedangkan  definisi  dari  kebijakan  pendidikan akan  dibahas  melalui  beberapa  penyataan berikut  ini,  carter  menyatakan  bahwa  makna kebijakan  pendidikan  ialah  sesuatu  penilaian yang ditujukan pada system nilai serta berbagai faktor    untuk  kebutuhan  stuasional,  yang dijalankan pada sebuah lembaga yang menjadi suatu perencanaan secara umum guna menjadi pedoman  dalam  pengambilan  suatu  keputusan agar  dapat  mencapai  tujuan  pendidikan  yang sudah  dirumuskan  sebelumnya.  Selain  itu, terdapat  hal  yang  lumayan  menarik  pada konstitusi  jepang  yang  tercantum  didalam undang-undang  pendidikannya    tahun  1947. Didalam UU tersebut ialah 1) prinspi legalisme, 2) prinsip administrasi demokratis, 3)
prinsipnetralis,
4) prinsip penyesuian sertabpenetapan  kondisi  pendidikan,  dan  5) prinsp desentralisasi.
Prinsip legalisme menyatakan bahwa cara kerja  suatu  pengelolaan  sudah  diatur  didalam undang-undang (UU) dan peraturan (regulation). Sebelum meletusnya perang dunia II  (World  War  II)  permasalahan  mengenai bidang pendidikan telah diambil keputusan oleh regulasi  kekaisaran  dan  juga  pendapat  dari parlemen,  pada  saat  itu  keberadaan  warga Negara  diabaikan  sehingga  mereka  bukan bagian dari orang yang  berwenang setuju atau tidak  setuju  denhgan  kebijakan  pendidikan yang  dibuat.  Akan  tetapi,  setlah  adanya reformasi  didalam  pendidikan  setelah  perang dunia  II,  hal-hal  yang  berurusan  dengan pendidikan  sudah  diatur  didalaam    undang- undang  serta  regulasi  parlemen.  Prinsip administrasi  yang  demkratis  mengindikasikan bahwa  system  administrasi  pendidiikan  perlu dibangun  sesuai  dengan  dasar  konsesnsus nasional  dan  juga  harus  merefleksikan sebagaimana keperluan serta kebutuhan masyarakat  dalam  pembuatan  rancangan kebijakan  pendidikan  berserta  sesuai  langkah prosedurnya.    Prinsip  netralis  memberikan
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
jaminan kepada kebijakan penddikan bahwsanya kebijakan pendidikan harus bersifat indipenden  serta  tidak  dapat  diintervensi ataupun  dipengaruhi  oleh  urusan  kepentingan politik.  Prinsip  penyesuaian  serta  penetapan kondisi  pendidikan  mengindikasi  bahwasanya pemangku  kewenangan  dari  pusat  dan  secara lokal  yang  memiliki  tanggungjawab  dalam mempersediakan kesempatan pendidikan yang setara  untuk  seluruh  warga  negara  Indonesia dan memfasilitasi pendidikan guna tercapainya tujuan pendidikan.  Prinsip terakhir yaitu prinsp desentralisasi menjelaskan bahwasanya pengelolaan  pendidikan  harus  berdasarkan dengan otonomi pemerintal daerah dikarenakan fungsi dari pemerintah ialah pendidikan.
Menurut  Prasojo,  kebijakan  pendidikan ialah  suatu  timbangan  pendidikan  yang berdasarkan  pada  system  nilai  value  serta penilaian  kepada  faktor-faktor  yang  sifatnya situasional, pertimbangan diatas menjadi dasar guna  menjalankan  suatu  lembaga  pendidikan. Selain  itu,  pertimbangan  juga  menjadi  sebuah perencanaan yang umum untuk dijadikan suatu sumber pegangan dalam pengambilan keputusan  agar tercapainya tujuan melembaga sebagaimana  dijelaskan  diatas.  (Dewi,  2013) Tentunya kebijakan pendidiikan sebagai faktor utama  untuk  mencapai  keunggulan  serta menunjukan  eksistensi  suatu  bangsa  negara untuk  menghadapi  persaingan  global,  maka sangat  perlu diprioritaskan agar dapat  ditelaah lebih  mendalam,  kritis,  dan  juga  menyeluruh (komprehensif).
Berdasarkan penjelasan diatas maka kita bisa menarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan  pendidikan  merupakan  sebuah produk  yang  menjadi  patokan  atau  pedoman dalam  proses  mengambil  keputusan  kebijakan secara  legal,  netral  serta  menyesuaikan  situasi kondisi  lingkungan  hidup  dalam  ranah pendidikan  yang  secara  moderat.  Selain  itu, kebijakan  pendidikan  juga  menjadi  sebuah keputusan  yang  dirumuskan  dan  direncanakan oleh  pemerintah  atau  lembaga  penyelenggara pendidikan  sebagai  bentuk  respon  terhadap
reaksi  dari  berbagai  masalah  yang  terjadi didalam dunia pendidikan agar dapat dijadikan suatu  panduan  atau  pedoman  dalam  bertindak serta  menjadi  suatu  solusi  inovasi  guna tercapainya  visi  misi  tujuan  pendidikan  yang berasal  dari  pemerintahan  ataubahkan  dari pihak  aktor  lembaga  lainnya  yang  ikut  serta dalam  mengatur  dan  mengurusi  pendidikan dinegara itu sendiri.

## B. Perubahan Kebijakan Pendidikan
Setelah  era  orde  baru,  banyak  berbagai perubahan  yang  mendasar  dalam  kehidupan bangsa  Indonesia  termasuk  juga  pada  sektor pendidikan.  Perubahan  dasar  yang  sangat mencolok terletak pada manajemen negaranya, yaitu  pada  sistem  sentralisasi  kekuasaan menjadi  desentralisasi  kekuasaan.  Perubahan yang  terjadi  ini  pun  berlandaskan  pada perubahan  manajemen  yang  telah  diwujudkan didalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia. Undang-undang dan PP (Peraturan Pemerintah) yang  menjadi  konsekuensi  logis  berkaitan dengan pendidikan bahwa manajemen pendidikan  harus  menyesuaikan  jiwa  dan otonomi.  Dengan  penyesuaian  tersebut,  maka terciptalah  perubahan  paradigma  dalam  dunia pendidikan.  Paradigma  lama  akan  berubah menjadi paradigma baru yang akan mempengaruhi  paradigma  perencanaan  dalam pendidikannya. (Mangunwijaya, 2007) Dengan terwujudnya  paradigma  baru  tersebut,  secara ideal semestinya mewarnai kebijakan pendidikan itu sendiri yang bersifat implentatif ataupun  bersifat  substantif  dengan  harapan menghasilkan  dampak  positif  untuk  kemajuan dunia  pendidikan  di  Indonesia.  Hal  tersebut tidak terlepas dari tujuan pendidikan itu sendiri, yang mana tujuannya ialah untuk mencerdaskn kehidupan sluruh rakyat bangsa Indonesia.
Demi  dapat  mewujudkan  tujuan  negara yang  menjunjung  tinggi  kesejahteraan,  peran pemerintah ialah menetapkan kebijakan pendidikan. (Esmi, 2011)
Kebijakan pendidikan  yang  tetapkan  antara  lain  ialah kurikulum  pendidikan.  Kurikulum  pendidikan dapat diartikan sebagai relfleksi mengenai cita-
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
cita  dari  pendidikan  itu  sendiri.      Kurikulum pendidikan  yang  terdapat  di  Indonesia  pun sering  sekali  mengalami  perubahan.  Setiap perubahan pun identik dengan cara pembelajaran  yang  berbeda.  Sebagaimana pendidikan  dijelaskan  pada  UU  No.  12  Th 2012, yang menyebutkan pendidikan merupakan  usaha  sadar  dan  terencana  demi mewujudkan suasana serta proses pembelajaran supaya peserta didik dengan aktif mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritualitas keagamaan,  kepribadian,  ,  pengendalian  dirii, akhlak  mulia,  kecerdasan,  dan  ketrampilan yang  diperlukan  untuk  dirinya,  maupun masyarakatt, bangsa, dan negara.
(Mangunwijaya, 2007)  Dalam perbaikan peningkatan  dari  segi  kualitas  pendidikannya, pemerintah  menerapkan  berbagai  kebijakan yang  harus  dijalankan  pada  sistem  pendidikan yang  ada  di  Indonesia.  Indonesia  merupakan salah satu negara yang ketentuan pendidikannya tercantum didalam  UUD.    Di era  kepemimpinan  saat  ini,  pendidikan merupakan salah satu dari sektor sasaran yang terpenting  dan  menjadi  perhatian  utama  pada proses  program  pembangunan  ini.  Pendidikan yang  menjadi  perhatian  utama  ini  pun  terjadi berbagai perubahan kebijakan pendidikan yang diberlakukan.    Hal  tersebut  terbukti  dengan adanya  perubahan  dan  juga  pengembangan pada  kebijakan  baru  pada  bidang  pendidikan. Kebijakan-kebijakan pendidikan penting tersebut,  yaitu  perubahan  pada  kebijakan penghapusan
Ujian Nasional (UN), penghentian  pada  kurikulum  2013  sementara waktu,  bantuan  untuk  siswa  miskin  atau  juga disebut sebagai program indonesia pintar,  dan juga kebijakan-kebijakan pendidikan lainnya.
Isu  kebijakan  pendidikan  yang  pernah hangat  diperbincangkan  antara  lain,  sekolah bertaraf  internasional,  Ujian  Nasional  (UN), biaya  pendidikan,  kompetensi  guru,  sertifikasi guru,  pendidikan  gratis  dan  lain  sebagainya. Semakin  banyaknya  isu  tersebut,  maka  besar pula  tingkat  saling  ketergantungan,  artifisial, dinamis,  dan  subjektif.  Banyaknya  isu  yang
diperbincangkan  akan  menentukan  kebijakan yang  akan  dirumuskan.  Isu-isu  itu  pun  perlu dianalisis  dengan  baik  untuk  menentukan kebijakan  yang  sesuai  dengan  penerapannya. Biasanya,  dari  isu-isu  demikian  sangat menentukan  pembelerkuan  kebijakan  strategis ataupun kebijakan operasional. (Arwildayanto, 2018) Kebijakan strategis memiliki arti bahwa kebijakan dengan akibat  keputusan yang tidak dapat berubah, sedangkan operasional merupakan kebijakan yang akibat dari keputsan-nya relatif  yang dapat diubah sesuai konteks  dan  dinamika  yang  ada.      Sebagai pemecahan akan isu-isu yang acap kali terjadi, perumusan kebijakan pendidikan yang menjadi proses  pembangunan  ini  tidak  selamanya menjadi peraturan peundangan-undangan akan tetapi  menjadi  suatu  proposal  kebijakan pendidikan  yang  biasanya  ditunjukan  untuk membawa  perubahan  mendasar  terhadap kebijaka-kebijakan yang ada untuk saat ini.
Perubahan  kebijakan  pendidikan  di Indonesia seringkali terjadi seperti sebagaimana  dijelaskan  diatas.  Selain  itu,  out put yang dikeluarkan dari pendidikan itu sendiri belum sesuai dengan kebutuhan saat ini sesuai dengan  era  globalisasi  yang  ada.  Dengan  hal demikian, maka kebijakan pendidikan yang ada di  Indonesia  harus  direformasi  kembali  agar bisa bersaing dengan tuntutan perubahan zaman saat  ini,  terutama  pada  pengaruh  di  era globalisasi.  Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa dengan  adanya  virus  covid-19  saat  ini  sudah merubah berbagai tatanan kehidupan masyarakat bernergara. Tuntutan zaman untuk mengusai  teknologi  sangat  menjadi  sorotan utama  di  masa  pandemi  saat  ini.  Selain  itu, perubahan  kebijakan  pendidikan  juga  amat terasa dengan adanya sistem daring seperti  ini dan kenyataannya banyak berbagai pihak yang tidak bisa maksimal dalam pembelajaran daring karena terkendala berbagai faktor. Dengan hal demikian,  pembaharuan  sistem  kebijakan pendidikan  sangat  penting  untuk  dilakukan, mengingat  beragam  permsalahan  yang  sering terjad.  Maka  dari  itu  perumusan  kebijakan pendidikan harus dirubah mengikuti
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
perkembangan  yang  ada,  di  antaranya  seperti: a)  Perubahan  kebijakan  pendidikan  yang  akan selalu mengikuti perkembangan arus globalisasi;  (b)  Penyediaan  pendidikan  yang berkualitas,  fleksibel,  selalu  berorientasi  pada peserta  didik,  mengikuti  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknolgi,  mencetak  lulusan yang  mempunyai  daya  saing  yang  tinggi, senantiasa  melakukan  riset  sehingga  akan menghasilkan  sebuah  inovasi;  (c)  Perubahan pada  kurikulum  pendidikan  harus  sesuai dengan kebutuhan masyarakyat; (d) Penyediaan  tenaga  pengajar  harus  yang berkualitas sehingga hal tersebut bisa menjadikan  para  peserta  didik  mempunyai kualitas  yang  mumpuni.  Oleh  karena  itu, perubahan  kebijakan  pendidikan  yang  selalu berganti  yang  tujuannya  untuk  meningkatkan mutu  pendidikan,  menghasilkan  lulusan  yang mempunyai  daya  saing  yang  tinggi  dan  bisa menerima perubahan serta dapat  bersosialisasi dengan perubahan di era globalisasi, sepertinya belum dapat dilihat hasilnya secara memuaskan. C. Problematika Kebijakan Pendidikan 1.
Dimensi Kepemimpinan (Tilaar,  1990)  Dilihat  dari  sejarah pendidikan  di  Indonesia,  pendidikan  memang diarahkan dan disesuaikan dengan kepentingan  para  penguasa.  Ketika  penguasa memerlukan  suatu  kekuatan  politik  ke  arah itulah  pendidikan  akan  di  arahkan.    Jika ditelisik lebih lanjut, kekuatan politik pendidikan  ditujukan  sebagai  alat  yang digunakan  untuk  kepentingan  dari  beberapa pihak  penguasa.  Kepemimpinan  seperti  ini sangat  berdampak  kepada  dunia  pendidikan, dimana  dasar  pedoman  yang  ada  di  fokuskan bukan mengacu kepada profesionalitas melainkan  instruksi  dari  atasan.  Hal  ini membuat  para  pihak  yang  tidak  bertanggung jawab  semena-mena  sehingga  bisa  jadi menghilangkan hak dan kewenangan profesional. Dari sebab itu akhirnya pendidikan memproduksi  manusia-manusia  yang  penurut,
tidak berani mengambil keputusan dan terkesan pura-pura.
Kita  sangat  berharap  banyak  dengan kepemimpinan yang baru ini untuk melakukan transformasi pendidikan, sehingga permasalahan  yang  ada  di  bidang  pendidikan bisa  terselesaikan  dan  bisa  menuju  ke  arah yang  lebih  baik  lagi  untuk  kemajuan  bangsa. Melihat tuntutan dan tantangan dunia pendidikan  kian  hari  kian  kompleks,  seiring dengan
kompleksitasnya persoalan kemasyarakatan.  Banyaknya  masyarakat  yang menuntun dan menyuarakan aspirasinya kepada  lembaga  pendidikan,  dengan  harapan pendidikan mampu mengatasi berbagai problematika  kehidupan  yang  semakin  global. Kemana arah dan bentuk transformasi pendidikan akan dipengaruhi oleh kepemimpinan. 2. Kesenjangan Pendidikan
Setiap  warga  negara  mempunyai  hak untuk  memperoleh pendidikan.  Pendidikan di Indonesia  menunjukkan  kualitas  yang  rendah, banyak sekali kesenjangan yang ada. Kesenjangan dalam dunia pendidikan umumnya  seperti  :  sarana,  prasarana  dan sumber  daya  pendidik  yang  tidak  berlangsung secara efektif. a) Sarana dan prasarana
Fasilitas  ialah  hal  yang  dibutuhkan sebagai  penunjang  dalam  sebuah  proses pembelajaran  yang  tidak  boleh  terhambat. Karena  apabila  sarana  dan  prasarana  tersebut terhambat maka akan bedampak juga terhadap proses penyaluran ilmu terhadap peserta didik.
Masalah  pada  sarana  dan  prasarana tentunya  berkaitan  dengan  anggaran  dalam pendidikan. Anggaran pendidikan akan menyangkut  besarnya  anggaran  dan  alokasi anggaran,  hal  ini  menjadikan  anggaran pendidikan  menjadi  salah  satu  aspek  yang mempunyi  pengaruh  dalam  kesesuaian  sarana dan prasarana pendidikan. Kualitas pendidikan antara sekolah yang berada di kota dan daerah terpencil  menjadi  kesenjangan  yang  cukup besar.  Karena  pada  umumnya  sekolah  yang
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
berada  di  perkotaan  kualitasnya  lebih  baik daripada  sekolah  yang  ada  di  pedesaan.  Bisa kita  lihat  di  acara  televisi  maupun  surat  kabar tentang bagaimana kondisi bangunan yang ada, rapuh  dan  mau  roboh.  Hal  ini  mengakibatkan proses belajar dan mengajar tidak efektif.
Banyaknya  sarana  yang  tidak  layak digunakan  dan  prasarana  yang  tidak  dapat menunjang dalam proses pembelajaran mengakibatkan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  keberhasilan  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Dengan  banyaknya  sarana  dan prasarana  yang  rusak  maka  pembelajaran menjadi tidak efektif.
Pembenahan  pendidikan  dalam  hal pemerataan  akan  menjadi  hal  yang  krusial. Untuk  mewujudkannya  salah  satunya  bisa dengan  diberikannya  beberapa  dana  yang disesuaikan untuk pengelolaan yang lebih baik.
b) Keterbatasan Teknologi Keterbatasan dalam penggunaan teknologi  menjadi  hambatan  dalam  proses pembelajaran  khususnya  para  guru,  karena masih  banyak  guru-guru  yang  tidak  melek terhadap  teknologi  seperti  guru-guru  yang sudah  berumur  dan  senior.  Hal  ini  seharusnya terlebih  dahulu  diberikan  proses  pelatihan untuk  meningkatkan  kapasitas  mengajar  para guru.

## D. Tantangan dan Prospek Pendidikan
Pendidikan  merupakan  hal  terpenting yang digunakan untuk pembangunan nasional, karena  itu  peranan  dari  pemimpin  sangat mempengaruhi  dalam  pembuatan  kebijakan. Harus  diakui  bawasannya  problematika  yang ada sulit ditangani karena tidak ada kebersamaan  antara  pihak  satu  dengan  yang lainnya. Perubahan kebijakan sudah berulangkali  diganti  dan  diperbaiki  walaupun dalam kenyataannya masih banyak aspek-aspek yang  tidak  sesuai  dari  tujuan  yang  telah direncanakan.
Hal  yang  paling  mendasar  yang  perlu dipertimbangkan  oleh  pemerintah  adalah bagaimana  melahirkan  sumber  daya  yang sesuai dengan tuntutan zaman, karena peningkatan  mutu  kualitas  sumber  daya
manusia  adalah  suatu  kehausan  bagi  dunia pendidikan  dan  merupakan  investasi  untuk melahirkan manusia-manusia yang berkualitas. E. Solusi yang ditawarkan
Melihat realita diatas, maka sangat perlu dicari  upaya-upaya  yang  dapat  menjadi perbaikan  terhadap  problematika  yang  ada dengan tawaran solusi. Adapun tawaran solusi tersebut :
Pertama, memilih  pemimpin yang tegas, jujur,  kiat  dan  peduli  terhadap  bangsanya. Karena  pemimpin  merupakan  pilar  utama sebagai panutan dalam kehidupan bangsa.
Kedua,  peran  pemerintah  sangat  kita harapkan karena pemerintah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi yang harus bisa membuat  system  pendidikan  berjalan  aktif tidak pasif dan efektif. Peran pemerintah dalam mengubah  system  pendidikan  sangat  besar, seperti  bisa  merubah  kurikulum  berkali-kali, ganti menteri dan otomatis ganti kebijakan.
Ketiga,  memberikan  sumbangsih  berupa dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana di  sekolahan.  Dana  yang  diberikan  sangat bermanfaat  bagi  para  siswa  guna  menunjang dan meningkatkan kualitas dalam pembelajaran.  Pemberian  dana  ini  bisa disalurkan untuk opembelian buku-buku, media pembelajaran, transportadi, pembangunan fasilitas sekolah dan lain sebagainya.
Keempat, meningkatkan kualitas pendidik. Tenaga kependidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan sumber daya manusia yang kreatif dan berkualitas, maka dari itu perlu diadakan  kualifikasi  yang  layak  kepada  para tenaga  pendidik  dan  pengembangan  sehingga kualifikasi yang ada akan meningkat.
Kelima,  penanaman  pendidikan  karakter terhadap para siswa. Pendidikan karakter akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, karena  analoginya  jika  sebuaah  ilmu  tidak didampingi dengan perilaku yang baik maka hal tersebut  akan  menjadikan  ilmu  itu  hanya  sia- sia. Pemerintah seyogyanya harus membentuk dan membuat  tatanan system  pendidikan yang setiap isi dari pembelajaran dapat
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi
menghubungkan  antara  pendidikan  yang berorientasi terhadap pengetahuan dan akhlak.

## PENUTUP Kesimpulan
Kesimpulan  disini  berisikan  mengenai rangkuman    dari  permasalahan  penelitian  dan jawaban  yang  akan  menjadi  rujukan  terhadap perkembangan sebuah keilmuan.
1. Kebijakan  pendidikan  adalah  sebuah rumusan  yang  telah  diputuskan  oleh sebuah  institusi  pemerintahan  sebagai tindak  lanjut  dari  permasalahan  sebuah pendidikan yang menjadi suatu pedoman untuk  bertindak  serta  bisa  menciptakan solusi  sekaligus  inovasi  untuk  mencapai visi dan misi dari pendidikan itu sendiri.
2. Perubahan  kebijakan  pendidikan  yang silih  berganti  mempunyai  tujuan  untuk meningkatkan kualitas pendidikan,
sehingga  bisa  menghasilkan  lulusan pendidikan  yang  mempunyai  daya  saing yang  tinggi  serta  dapat  beradaptasi dengan  perubahan  di  era  globalisasi, sepertinya  belum  masih  belum  dapat dilihat hasilnya secara memuaskan.
3. Banyaknya  sarana  yang  tidak  layak digunakan dan prasarana yang tidak dapat menunjang  dalam  proses  pembelajaran mengakibatkan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan dalam penyelenggaraan  pendidikan.  Dengan banyaknya  sarana  dan  prasarana  yang rusak  maka  pembelajaran  menjadi  tidak efektif.
4. Tantangan  dan  prospek  pemerintah adalah  bagaimana  melahirkan  sumber daya yang sesuai dengan tuntutan zaman, karena peningkatan mutu kualitas sumber daya manusia adalah suatu kehausan bagi dunia pendidikan dan merupakan investasi  untuk  melahirkan  manusia- manusia yang berkualitas.
5. Solusi  yang  ditawarkan  karena  adanya problematika  dari  kebijakan  pendidikan itu  sendiri,  ialah  sebagai  berikut;  (1)
Memilih pemimpin yang tegas, jujur, kiat dan peduli terhadap bangsanya. (2) Peran pemerintah  harus  bisa  membuat  system pendidikan  berjalan  aktif  tidak  pasif  dan efektif.  (3)  Memberikan  sumbangsih berupa  dana  untuk  meningkatkan  sarana dan prasarana di sekolahan. (4)
Meningkatkan  kualitas  pendidik.  (5)
Penanaman pendidikan karakter terhadap para siswa Saran Penulis sangat berharap akan dilaksanakan  penelitian  selanjutnya  mengenai loyalitas  pemustaka  atau  pelanggan.  Dari kegiatan  tersebut,  kita  dapat  mengetahui variabel  lain  yang  dapat  mempengaruhi loyalitas pemustaka atau pelanggan. Kemudian penulis  sangat  berterimakasih  kepada  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  penelitian  ini sehingga penelitian ini dapat selesai.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arwildayanto,  dkk,  (2018), Analisis Kebijakan  Pendidikan, Cendekia  Press, Bandung.
[2] Baharuddin. (2007).
Psikologi Pendidikan  Refleksi  Teoritis  Terhadap
Fenomena. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
[3] Bakry,  Noor  Ms.  (2010). Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
[4] Dharmaningtias, Dewi Sendhikasari.
PENGHAPUSAN KEBIJAKAN RINTISAN  SEKOLAH  BERSTANDAR INTERNASIONAL (RSBI). Jurnal Politica . Vol. 4. No. 2. 2013 [5] Emnis, A.M (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia,  dalam  jurnal  Edukasi  Islami
Jurnal Pendidikan , vol. 03
[6] Idrus, M. (2009). Metode penelitian Ilmu Sosial. Yogyakarta:  PT.  Gelora  Akasara Pratama.
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
[7] Mangunwijaya, Forum. (2007),
Kurikulum  yang  Mencerdaskan,  Visi
2030 dan Pendidikan Alternatif , Cetakan
Pertama,  Kompas  Media  Nusantara,
Jakarta.
[8] Pradila,  D.A.  (6  November  2020) https://satupersen.net
[9] Tahir, Arifin. 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan . Daerah. Bandung :
Alvabeta.
[10] Tilaar, H.A.R. 1990. Pendidikan Dalam Pembangunan  Nasional  Menyongsong
Abad XXI, Jakarta: Balai Pustaka
[11] Warassih, Esmi. (2011), Pranata Hukum Sebuah  Telaah  Sosiologis, Cetakan Kedua,  Badan  Penerbit  Universitas
Diponegoro, Semarang.
[12] William  N.  Dunn, Pengantar  Analisis Kebijakan  Publik (Yogyakarta:  Gajah Mada University Press, 2000), cet. ke-IV6
[13] Yusupova, G. (2020). The religious field
in  a  Russian  Muslim  village:  A Bourdieusian  perspective  on  Islam . Ethnicities, 20(4), 769–792.
https://doi.org/10.1177/14687968209042
08
……………………………………………………………………………………………………… Juremi: Jurnal Riset Ekonomi

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN