## EDUCORETAX

## PENERAPAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL BAGI UMKM DI KPP PRATAMA BALIGE PADA MASA PANDEMI COVID-19
Rani Santhy L Sitindaon 1) ; Agus Bandiyono 2)
1) ranisitindaon@gmail.com, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) agusbandiyono@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

## Abstract
This study aims to conduct a review of the implementation of PMK 86/PMK.03/2020 on tax incentives for MSMEs at  KPP  Pratama  Balige,  to  conduct  a  review  of  its  effectiveness,  and  to  identify  obstacles  that  occur  in  the implementation. The research method used to obtain and analyze data is documentation method and interview method. Based on the review of the implementation PMK 86/PMK.03/2020 on tax incentives for MSMEs at KPP Pratama Balige, it can be concluded that : implementation of PMK 86/PMK.03/2020 on tax incentives for MSMEs at KPP Pratama Balige has been implemented in accordance with the regulation, but there are still a few MSMEs who use these incentives; Reviewing the effectiveness of PMK 86/PMK.03/2020 on tax incentives for MSMEs at KPP Pratama Balige, it can be concluded that the use of PMK 86/PMK.03/2020 on tax incentives for MSMEs at KPP  Pratama  Balige  needs  improvement.  The  enactment  of  PMK  86/PMK.03/2020  to  provide  incentives  for MSMEs does not make a reduction in MSMEs Final Income Tax receipts even though it is known that by using these  incentives,  taxpayers  no  longer  need  to  make  tax  payments;  The  identification  of  obstacles  in  the implementation  of  PMK  86/PMK.03/2020  on  tax  incentives  for  MSMEs  at  KPP  Pratama  Balige,  the  authors conclude that there are obstacles, both from the revenuer and from MSMEs Taxpayer.
Keywords : Tax administration; public administration; tax incentives; taxation; taxpayer

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan atas implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, tinjauan efektivitasnya, dan mengidentifikasi hambatan atas implementasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data adalah metode dokumentasi dan metode wawancara. Berdasarkan tinjauan implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, namun masih sedikit Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut; Pada tinjauan efektivitas pemanfaatan PMK  No  86/PMK.03/2020  atas  insentif  pajak  bagi  UMKM  di  KPP  Pratama  Balige,  maka  dapat  disimpulkan bahwa pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan  penyempurnaan.  Hal  ini  dikarenakan  berlakunya  PMK  No  86/PMK.03/2020  untuk  memberikan insentif  bagi  UMKM,  tidak  serta  merta  menyebabkan  berkurangnya  penerimaan  PPh  Final  UMKM  meskipun diketahui bahwa dengan memanfaatkan insentif tersebut Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak; Dari  identifikasi  hambatan  dalam  implementasi  PMK  No  86/PMK.03/2020  atas  insentif  pajak  bagi  UMKM  di KPP Pratama Balige, penulis menyimpulkan masih terdapat hambatan, baik dari sisi fiskus maupun dari sisi Wajib Pajak UMKM.
Kata Kunci : Administrasi perpajakan; administrasi publik; insentif pajak; perpajakan; Wajib Pajak

## PENDAHULUAN
Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) menetapkan Corona Virus  Disease 2019  (COVID-19)  sebagai  pandemi  global  pada  Maret  2020.  Protokol Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19 (2020) menyatakan bahwa sebaran 118.000 kasus yang  menjangkiti  114  negara  di  dunia  menjadi  dasar  ditetapkannya  pandemi  tersebut. Penyebaran COVID-19 sebagai pandemi di negara-negara dunia, mengalami peningkatan terus menerus dan banyak menimbulkan korban jiwa serta kerugian yang kian besar (Permadhi & Sudirga, 2020). Peningkatan penyebaran COVID-19 tersebut berimplikasi pada berbagai aspek, antara lain,  aspek sosial, aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Iswanto & Surisman, 2020).  Sebagai  negara  yang    terdampak,  implikasi  pandemi  COVID-19  di  Indonesia  telah berpengaruh  terhadap  kestabilan  perekonomian  dan  keproduktifan  masyarakat  sebagai karyawan maupun pemilik usaha. Sebagai langkah untuk mengurangi dampak tersebut, maka pemerintah perlu melakukan penyelamatan perekonomian nasional dengan fokus pada strategi pemulihan perekonomian para pemilik usaha dan rakyat terkena imbasnya (Marlinah, 2020).

## EDUCORETAX
Dunia usaha yang sangat terdampak dengan merebaknya pandemi COVID-19 ialah sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Thaha, 2020). Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dijelaskan bahwa UMKM adalah bisnis aktif yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha yang memenuhi standar tertentu yang telah ditetapkan. Laporan Analisis Daya Saing UMKM Di Indonesia (2014) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), menyatakan bahwa UMKM di Indonesia memiliki  beberapa  peran  yang  cukup  besar  antara  lain,  memperluas  kesempatan  kerja  dan menyerap  tenaga  kerja,  membentuk  produk  domestik  bruto  (PDB)  dan  memberikan  jaring pengaman, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu dibuktikan dengan jumlah unit  usaha,  serta  kontribusi  UMKM  terhadap  serapan  tenaga  kerja  dan  pembentukan  PDB. UMKM  memiliki  posisi  penting  dalam  perekonomian  nasional  (Setyawati,  2009).  Data Kementerian  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  Republik  Indonesia  menunjukkan perimbangan statistik UMKM tahun 2018. Sektor UMKM sebanyak 99,9% dari jumlah sektor usaha atau 62,9 juta sektor usaha, 98,68% diantaranya berasal dari sektor mikro. Selanjutnya untuk serapan tenaga kerja adalah 97% dari jumlah penyerapan tenaga kerja, dan menyokong 61,07%  terhadap  PDB  (Kementerian  Koperasi  dan  UKM,  2018).  Melihat  peran  UMKM sebagai penyokong perekonomian di Indonesia, menjadi sangat penting bagi pemerintah untuk tetap  menjaga  kelangsungan  UMKM  di  masa  pandemi  COVID-19.  Salah  satu  upaya Pemerintah untuk menjaga produktivitas sektor UMKM adalah memberikan insentif pajak.
Pemerintah  melalui  Kementerian  Keuangan  dan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP) menerbitkan Peraturan Menteri  Keuangan (PMK) No 86/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk  Wajib  Pajak  Terdampak  Wabah  Virus  Corona.  Salah  satu  sasaran  peraturan  tersebut ialah  memberikan  insentif  pajak  bagi  UMKM,  yaitu  Pajak  Penghasilan  final  ditanggung pemerintah. Pasal 5 ayat 1 PMK No 86/PMK.03/2020 mengatur bahwa “atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dikenai PPh final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto.” Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat 3 PMK No 86/PMK.03/2020 diatur bahwa “PPh final sebagaimana dimaksud pada ayat  1,  ditanggung  Pemerintah.”  Adapun  maksud  dari  ditanggung  pemerintah  adalah  atas penghasilan tersebut tidak dilakukan perhitungan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak. Pemberian  insentif  tersebut  berlangsung  sejak  bulan  April  sampai  dengan  bulan  Desember 2020. Harapan pemerintah dengan diterbitkannya  PMK No 86/PMK.03/2020, UMKM dapat memanfaatkan  insentif  tersebut  dengan  tujuan  roda  perekonomian  tetap  bergerak  sehingga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan mencatatkan hasil  pemanfaatan  insentif  pajak  berupa  fasilitas  PPh  final  UMKM  ditanggung  pemerintah hingga  tanggal  3  September  2020,  masih  sebesar  Rp  300  miliar  atau  12,5%  dari  anggaran sebesar Rp 2,4 triliun (Wildan, 2020). Pemanfaatan insentif tersebut tergolong rendah.
Penelitian  terdahulu  menunjukkan  bahwa  sosialisasi  dan  pemahaman  PMK  No 86/PMK.03/2020 berpengaruh positif terhadap kemauan menjalankan kewajiban perpajakan di masa pandemi COVID-19 (Mudiarti & Mulyani, 2020). Terdapat kesenjangan antara penelitian terdahulu dan fakta yang terjadi di lapangan. Sebagai objek penelitian, penulis memilih Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balige. Pemilihan tersebut didasarkan atas adanya informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan seorang Account Representative di KPP Pratama Balige,  yang  menyatakan  bahwa  sesudah  diterbitkannya  PMK  No  86/PMK.03/2020,  KPP Pratama Balige telah melakukan sosialisasi PMK No 86/PMK.03/2020 kepada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balige. Namun, sosialisasi yang telah dilakukan tersebut tidak selaras dengan jumlah UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung pemerintah.
Selanjutnya  penelitian  lainnya  menyimpulkan  bahwa  segmen  UMKM  di  Indonesia mengalami imbas dari pandemi COVID-19, antara lain turunnya penjualan, sulitnya pendanaan,
kendala  penyaluran  hasil  produksi,  dan  langkanya  bahan  baku  (Sugiri,  2020).  Penelitian tersebut menunjukkan hal yang sama pada UMKM di Kabupaten Toba. Pemerintah Kabupaten Toba  melalui  Dinas  Koperasi  Perdagangan  dan  UKM  mengajukan  9.887  UMKM  untuk menerima bantuan produktif usaha mikro (Mediadelegasi, 2020). Fakta tersebut menunjukkan bahwa  UMKM  di  Kabupaten  Toba  juga  terdampak  pandemi  COVID-19  dan  sepatutnya memanfaatkan  insentif  pajak.  Namun,  jumlah  UMKM  yang  memanfaatkan  insentif  pajak  di KPP  Pratama  Balige,  tidak  berbanding  lurus  dengan  UMKM  terdampak  COVID-19  di Kabupaten  Toba.  Tujuan  penelitian  adalah  menguraikan  implementasi  PMK  No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak, efektivitas pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif  pajak  UMKM,  dan  mengidentifikasi  hambatan  dalam  implementasi  PMK  No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige.

## KAJIAN PUSTAKA Pengertian Pajak
Pajak merupakan pungutan dari masyarakat kepada negara bersumber dari undang-undang dengan  tidak  mendapatkan  timbal  balik  secara  langsung  dan  yang  dimanfaatkan  untuk membiayai pengeluaran umum  (Mardiasmo, 2011).

## Wajib Pajak UMKM
Selanjutnya, Bank Dunia (2008) mengkategorikan UMKM berdasarkan jumlah karyawan, pendapatan setahun, dan jumlah aset (Yazfinedi, 2018). Usaha Mikro memiliki kurang dari 10 pekerja, pendapatan tahunan tidak lebih dari $ 100.000, dan total aset tidak lebih dari $ 100.000. Usaha kecil memiliki kurang dari 30 pekerja, pendapatan tahunan tidak lebih dari $ 3.000.000, dan total aset kurang dari $ 3.000.000. Usaha menengah memiliki pekerja hingga 300 pekerja, dengan pendapatan tahunan $ 15.000.000 dan total aset tidak lebih dari $ 15.000.000.

## Kewajiban Perpajakan UMKM
Reformasi  perpajakan  dikenal  sejak  saat  berubahnya  ketentuan  perpajakan  tahun  1983. Sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  berubah  dari official  assessment  system menjadi self assessment system. Official assessment system memberikan otoritas kepada petugas pajak untuk menetapkan  jumlah  pajak yang terutang, sedangkan self assessment  system mengatur  bahwa Wajib  Pajak  menghitung,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang  terutang (Wahyuni, 2011). Peran petugas pajak dalam self assessment system adalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, Wajib Pajak dituntut untuk melaksanakan kewajiban pajaknya tersebut.

## Insentif Pajak
Insentif pajak dapat diartikan sebagai suatu kebijakan sistem perpajakan yang memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak baik bersifat finansial maupun non finansial. Pengertian insentif pajak mencakup semua hal yang memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak. Viherkenttä (1991, dikutip dalam Nurlita, 2012) menguraikan sebagai berikut : “ There is no universally accepted definition of a ‘tax incentives’. In this study, the concept denotes a tax reduction intended to encourage  business  operations  including  inward  foreign  investmet” .  Pernyataan  tersebut menjelaskan bahwa secara umum, tujuan insentif pajak adalah untuk mendorong suatu usaha termasuk  untuk  mendorong  masuknya  investasi  asing.  Didukung  pernyataan United  Nations Conference  on  Trade  and  Development (UNCTAD)  (2000,  dikutip  dalam  Nurlita,  2012) mendefinisikan insentif sebagai berikut.
“FDI  incentives  may  be  defined  as  any  measurable  advantages  accorded  to  specific enterprises or categories of enterprises by (or at the direction of) a Government, in order to encourage them to behave in a certain manner. They include measures specifically designed either  to  increase  the  rate  of  return  of  a  particular  FDI  undertaking,  or  to  reduce  (or redistribute) its costs or risks”.

## EDUCORETAX
Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa insentif dapat diartikan sebagai manfaat yang dapat diukur,  didasarkan  pada  arahan  pemerintah  untuk  menstimulasi  suatu  perusahaan  bersikap dengan cara tertentu. Berdasarkan pengertian - pengertian  tersebut, ditarik kesimpulan bahwa insentif pajak merupakan kebijakan perpajakan untuk mempengaruhi perilaku investor dalam menentukan akivitas bisnisnya.

## Insentif PPh Final UMKM
Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi stabilitas ekonomi di negara terdampak seperti Indonesia. Segmen usaha yang sangat terimbas ialah sektor UMKM. UMKM menjadi sektor paling  rentan  terkena  hantaman  pandemi  COVID-19.  Selama  pandemi  COVID-19,  banyak UMKM yang mengalami kelesuan usaha bahkan sampai gulung tikar (Hendayana et al., 2020). UMKM  memiliki  pengaruh  besar  pada  stabilitas  perekonomian  di  Indonesia.  Berdasarkan Laporan Analisis Daya Saing UMKM di Indonesia (2014) oleh BAPPENAS, dinyatakan bahwa UMKM memiliki beberapa peran yang cukup besar  antara lain, memperluas lapangan kerja, menyerap  tenaga  kerja,  membentuk  PDB  dan  memberikan  jaring  pengaman  terutama  bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk tetap menjaga kelangsungan UMKM terlebih saat pandemi COVID-19. Langkah pemerintah adalah dengan memberikan insentif final PP 23 Tahun 2018.

## METODE

## Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah  ada  (Hardani  et  al.,  2020).  Penulis  menggunakan  metode  dokumentasi  dengan pengambilan data melalui dokumen-dokumen yang telah tersedia berupa data sekunder yang relevan  dengan  topik  atau  masalah  yang  menjadi  objek  karya  tulis  tugas  akhir.  Adapun dokumen-dokumen yang dapat menjadi sumber data adalah dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal dan lain sebagainya.

## Metode Wawancara
Penulis  mengumpulkan  data  primer  dengan  melakukan  wawancara  semi  terstruktur. Lincoln  dan  Guba  (1988)  dalam  Metode  Penelitian  Kuantitatif  dan  Kualitatif,  menyatakan bahwa tujuan dilakukannya wawancara adalah untuk mengkonstruksi terkait orang, peristiwa, kegiatan,  lembaga,  emosi,    kehendak,  dan  lain  sebagainya  (Hardani  et  al.,2019).  Dengan kemajuan  teknologi  informasi,  wawancara  dapat  dilakukan  tanpa  tatap  muka,  yakni  melalui telekomunikasi (Rahardjo, 2011). Masa pandemi COVID-19 saat ini mengharuskan penerapan physical  distancing .  Oleh  karena  itu,  penulis  melakukan  wawancara  kepada Account Representative pada KPP Pratama Balige melalui media telekomunikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Implementasi  PMK  No  86/PMK.03/2020  atas  Insentif  Pajak  Bagi  UMKM  di  KPP Pratama Balige
Sebagai  wujud  kebijakan  pemerintah  dalam  pemulihan  ekonomi  pada  masa  pandemi COVID-19, PMK No 86/PMK.03/2020 ditetapkan dan diberlakukan sejak tanggal 16 Juli 2020. Tujuan ditetapkannya kebijakan  tersebut  adalah untuk  memberikan kemudahan pemanfaatan insentif yang lebih luas. Salah satu sektor yang dapat memanfaatkan insentif berdasarkan PMK No 86/PMK.03/2020 adalah sektor UMKM atau biasanya disebut dengan insentif PPh Final PP 23.  PPh  Final  PP  23  adalah  Pajak  Penghasilan  dari  pendapatan  usaha  yang  diperoleh  Wajib Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu.  Sebagai  upaya  untuk  memasyarakatkan  agar insentif PPh Final PP 23 dapat dikenal, dipahami dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak UMKM, petugas pajak di  KPP Pratama Balige melakukan sosialisasi  bagi  Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Balige. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Account

## EDUCORETAX
Representative , kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan di KPP Pratama Balige dalam rangka memberikan edukasi tentang insentif PPh Final bagi UMKM adalah berupa penyampaian oleh masing  –  masing Account  Representative kepada  Wajib  Pajak  UMKM  melalui  media komunikasi  seperti  telepon  dan Whatsapp ,  penyebaran  informasi  melalui  media  sosial  KPP Pratama Balige, dan penyampaian informasi melalui aplikasi ZOOM. Sosialisasi secara jarak jauh  tersebut  dilakukan  untuk  menghindari  semakin  luasnya  penyebaran  COVID-19. Pelaksanaan sosialisasi dengan jarak jauh memberikan tantangan tersendiri baik bagi petugas pajak maupun Wajib Pajak. Contohnya adalah gangguan dalam jaringan yang kerap terganggu dan  menyebabkan  tidak  maksimalnya  penyampaian  informasi  dan  umpan  balik  dari  Wajib Pajak. Meskipun demikian, kegiatan tersebut diharapkan dapat membantu Wajib Pajak untuk memahami peraturan tersebut sehingga tetap dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Account  Representative, kegiatan  sosialisai  dan beberapa  edukasi  yang  telah  dilakukan  untuk  memperkenalkan  PMK  No  86/PMK.03/2020 kepada Wajib Pajak UMKM dianggap cukup untuk memberikan pemahaman. Namun, masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan insentif tersebut. Atas hasil pengumulan data dari KPP Pratama Balige, Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut sebanyak 180 Wajib Pajak dari total Wajib Pajak UMKM sebanyak 9.012. Sehingga Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif tersebut hanya sekitar 1,99 % dari total Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama  Balige.  Bagi  Wajib  Pajak  yang  ingin  memanfaatkan  insentif  tersebut  wajib menyampaikan  laporan  realisasi  secara online .  Apabila  Wajib  Pajak  UMKM  tidak memanfaatkan insentif tersebut, maka wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan PP 23 Tahun  2018,  yaitu  atas  penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak UMKM dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif PPh yang dikenakan atas pajak penghasilan final tersebut ialah sebesar 0,5% dikali dengan dasar pengenaan  pajak  (DPP).  DPP  tersebut  merupakan  total  omzet  bulanan  sebelum  diskon penjualan  (Bandiyono  &  Utami,  2021).  Tujuan  pemerintah  memberikan  insentif  pajak  bagi UMKM adalah untuk tetap menjaga kelangsungan usaha Wajib Pajak UMKM di masa pandemi COVID-19.  Pandemi COVID-19 telah menyebabkan berkurangnya pendapatan Wajib Pajak UMKM  sehingga  banyak  Wajib  Pajak  yang  mengeluhkan  bahwa  pembayaran  pajak  sebesar 0.5% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan sangat membebani. Namun meskipun demikian, setelah  pemerintah  memberikan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak  UMKM  melalui  PMK  No 86/PMK.03/2020,  masih  banyak  Wajib  Pajak  KPP  Pratama  Balige  yang  tetap  memilih membayarkan PPh Final PP 23 dibandingkan untuk memanfaatkan insentif tersebut.
Pemahaman Wajib Pajak dan pelaksanaan insentif PPh Final bagi UMKM membutuhkan keseragaman sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam memanfaatkan insentif tersebut. DJP telah  menerbitkan  SE-43/PJ/2020  sebagai  petunjuk  pelaksanaan  PMK  No  86/PMK.03/2020. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Account  Representative ,  penerapan  insentif  PPh  Final bagi  UMKM  di  KPP  Pratama  Balige  dilaksanakan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku. Insentif  PPh  Final  bagi  UMKM  dimanfaatkan  untuk  masa  pajak  April  2020  sampai  dengan masa Desember 2020. Wajib Pajak UMKM yang telah mengetahui diberlakukannya insentif PPh  Final  PP  23  dan  ingin  memanfaatkan  insentif  tersebut  dapat  menyampaikan  laporan realisasi  secara online melalui  laman  www.pajak.go.id.  Wajib  Pajak  terlebih  dahulu mengunduh  format  dan  jenis file laporan  realisasi  PPh  Final  Ditanggung  Pemerintah. Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi dengan lengkap dan benar serta mengunggah format dan file yang telah diisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bagi Wajib Pajak yang menyampaikan laporan realisasi namun belum  memiliki  Surat  Keterangan  dan  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  PMK  No 99/PMK.03/2018, yaitu permohonan oleh tandatangan Wajib Pajak sendiri atau dengan kuasa, telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir,

## EDUCORETAX
dan memenuhi kriteria Wajib Pajak, dapat diterbitkan surat keterangan. Penyampaian laporan realisasi  setiap  masa  pajak  merupakan  pemenuhan  kewajiban  penyampaikan  SPT  Masa  PPh untuk  setiap  masa  pajak,  sehingga  Wajib  Pajak  yang  telah  menyampaikan  laporan  realisasi dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, maka Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan SPT masa PPh.
DJP menerbitkan SE-43/PJ/2020 sebagai petunjuk pelaksanaan PMK No 86/PMK.03/2020. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk memberikan uraian serta tahapan – tahapan yang rinci dan jelas sehingga Wajib Pajak UMKM dapat memanfaatkan insentif tersebut dalam menjalankan kewajiban  pajaknya.  Berdasarkan  SE-43/PJ/2020  sebagai  petunjuk  pelaksanaan  PMK  No 86/PMK.03/2020, insentif PPh Final bagi UMKM dapat dimanfaatkan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa Desember 2020. Untuk memanfaatkan insentif tersebut, Wajib Pajak UMKM dapat menyampaikan laporan realisasi secara online melalui laman www.pajak.go.id dengan mengunduh format dan jenis file laporan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah. Setelah mengunduh format dan jenis file laporan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah, Wajib Pajak mengisi dengan lengkap dan benar serta mengunggah format dan file yang telah diisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bagi Wajib Pajak yang menyampaikan laporan realisasi namun belum memiliki Surat  Keterangan  dan  telah  memenuhi  persyaratan  sesuai  PMK  No  99/PMK.03/2018,  dapat diterbitkan surat keterangan. Wajib Pajak yang telah menyampaikan laporan realisasi, dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh. Berdasarkan uraian tersebut diatas, implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 di KPP Pratama Balige telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan PMK No 86/PMK.03/2020 yang diatur dalam SE-43/PJ/2020.

## Efektivitas Pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas Insentif Pajak Bagi UMKM di KPP Pratama Balige
Mendaftarkan diri dengan sadar dan sukarela merupakan salah satu wujud kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, sejak tahun 2018 sampai tahun 2020, jumlah Wajib Pajak UMKM  yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Balige selalu mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM sejak tahun 2018 sampai tahun 2020 di KPP Pratama Balige dapat dilihat dari grafik pada Gambar 1.
Gambar 1. Grafik Perkembangan Jumlah Wajib Pajak UMKM KPP Pratama Balige Tahun 2018-2020
Sumber : Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balige 493 5.651 620 7.409 750 8.262 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 Badan Orang Pribadi Badan
Orang Pribadi Badan Orang Pribadi 2018 2019 2020

## EDUCORETAX
Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama tiga tahun sejak tahun 2018 hingga tahun 2020, jumlah Wajib Pajak UMKM yang melakukan pendaftaran untuk  mendapatkan NPWP  selalu meningkat. Namun, peningkatan tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan yang optimal setiap tahunnya.  Jumlah  peningkatan  Wajib  Pajak  UMKM  tahun  2020  kurang  dari  jumlah peningkatan  tahun  2019.  Pada  tahun  2019,  peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  adalah sebanyak 1.885 atau setara dengan pertumbuhan sekitar 31% dari jumlah Wajib Pajak UMKM tahun  2018.  Sedangkan  pada  tahun  2020  peningkatan  jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  adalah sebanyak 983 Wajib Pajak atau hanya sekitar 12% dari jumlah Wajib Pajak UMKM tahun 2019. Meskipun setiap tahun jumlah Wajib Pajak UMKM mengalami  peningkatan, namun  apabila melihat  pertumbuhannya,  penurunan  terjadi  pada  tahun  2020.  Hal  tersebut  menurut Account Representative KPP  Pratama  Balige  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor.  Peningkatan  jumlah Wajib Pajak UMKM setiap tahunnya dipengaruhi oleh kepentingan pengurusan izin usaha dan syarat  pencairan  pinjaman.  Hal  tersebut  kerap  menjadi  dasar  Wajib  Pajak  UMKM  untuk mendaftarkan  diri.  Sebaliknya  penurunan  pertumbuhan  jumlah  Wajib  Pajak  UMKM dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi tahun 2020 yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan kelesuan dalam kegiatan usaha.
PMK  No  86/PMK.03/2020  khususnya  bagi  UMKM,  diterbitkan  dan  diharapkan  dapat dimanfaatkan dengan luas. Oleh karena itu, bagi Wajib Pajak UMKM yang belum memiliki NPWP  diharapkan  dengan  kesadarannya  dapat  mendaftarkan  diri  untuk  dapat  menjalankan kewajibannya  melalui  pemanfaatan  PMK  No  86/PMK.03/2020  tersebut.  Wajib  Pajak  yang telah  memenuhi  persyaratan  subjektif  dan  objektif  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan,  wajib  mendaftarkan  diri  pada  kantor  DJP  yang  wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, dan kepadanya diberikan NPWP. Persyaratan subjektif merupakan syarat yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak  dalam  UU  PPh,  seperti  orang  pribadi,  badan,  dan  bentuk  usaha  tetap.  Sedangkan persyaratan  objektif  merupakan  syarat  bagi  subjek  pajak  yang  menerima  atau  memperoleh penghasilan berupa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam  bentuk  apa  pun.  Sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam  Undang-Undang  No  20  Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, bahwa  UMKM merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil  dan  menengah  yang  diatur  dalam  Undang-Undang.  Pengertian  tersebut  menunjukkan bahwa  UMKM  telah  memenuhi  persyaratan  sebagai  subjek  pajak.  Sebagai  suatu  kegiatan usaha,  UMKM  juga  menerima  atau  memperoleh  penghasilan  untuk  kelangsungan  usahanya. Dengan terpenuhinya syarat subjektif dan objektif tersebut, maka UMKM sebagai Wajib Pajak wajib  melaksanakan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dengan mendaftarkan diri ke kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan atau tempat tinggalnya.  Namun,  DJP  yang  bertindak  sebagai  pengawas  dan  penegak  hukum  di  bidang perpajakan,  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  NPWP  secara  jabatan  kepada  Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP tetapi telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.
Terbitnya PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif bagi UMKM adalah untuk memberikan kemudahan  dalam  pelaksanaan  kewajiban  pajak  UMKM.  Kemudahan  tersebut  berupa perlakuan pajak UMKM yang ditanggung oleh pemerintah agar Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu. Upaya yang dilakukan Wajib Pajak untuk  mendapatkan  kemudahan  tersebut  adalah  dengan  menyampaikan  laporan  realisasinya setiap  masa  pajak.  Lebih  lanjut,  diuraikan  bahwa  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan  laporan realisasi dianggap telah memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya. Hal  tersebut  merupakan  salah  satu  manfaat  yang  dapat  diperoleh  oleh  UMKM  yang  telah
memiliki  NPWP  atau  telah  mendaftarkan  diri  sebagai  Wajib  Pajak.  Meskipun  PMK  No 86/PMK.03/2020  diterbitkan  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak  UMKM, peraturan  tersebut  tidak  menjadi  faktor  utama  dalam  meningkatkan  kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM  untuk  mendaftarkan  diri.  Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan Account Representative KPP  Pratama  Balige  yang  menyatakan  bahwa  penerbitan  PMK  No 86/PMK.03/2020 tidak serta merta mempengaruhi peningkatan jumlah Wajib Pajak UMKM. Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Balige  yang  memanfaatkan  PMK  No  86/PMK.03/2020  atas insentif  PPh  Final  PP  23  tersebut  adalah  Wajib  Pajak  UMKM  yang  telah  mendaftarkan  diri sebelum peraturan tersebut berlaku. Hal ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa selain  kewajiban,  mendaftarkan  diri  untuk  mendapatkan  NPWP  juga  dilatarbelakangi  oleh berbagai  kebutuhan  Wajib  Pajak  (Masruroh  &  Zulaikha,  2013).    Kebutuhan  Wajib  Pajak tersebut  berkaitan  dengan  manfaat  memiliki  NPWP.  Salah  satu  contoh  manfaat  memiliki NPWP  sebagai  kebutuhan  Wajib  Pajak  adalah  untuk  memudahkan  Wajib  Pajak  melakukan pinjaman dana pada lembaga keuangan (Bandiyono & Sadry, 2018). Khususnya UMKM akan mendapatkan  kemudahan  akses  kredit  perbankan  untuk  mengembangkan  usahanya.  Wajib Pajak  akan  patuh  untuk  mendaftarkan  diri  apabila  memperoleh  manfaat  atas  kepemilikan NPWP (Putri, 2012). Meskipun demikian, kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Selain kepatuhan mendaftarkan diri, Wajib Pajak juga memiliki kewajiban yang mengacu pada  sistem  pemungutan  pajak  yang  berlaku  saat  ini. Self  assessment  system menuntut  agar Wajib  Pajak  memiliki  kesadaran  sendiri  untuk  menghitung,  menyetorkan  dan  melaporkan sendiri  pajak  terutangnya  dibawah  pengawasan  DJP.  Melalui  pemanfaatan  PMK  No 86/PMK.03/2020,  UMKM  dapat  memenuhi  kewajiban  pajaknya  dengan  menyampaikan laporan  realisasi  secara online. Wajib  Pajak  UMKM  yang  telah  menyampaikan  laporan realisasi, dianggap telah memenuhi kewajiban penyetoran pajak dan penyampaian SPT Masa. Oleh  karena  itu,  dengan  memanfaatkan  PMK  No  86/PMK.03/2020,  kewajiban  menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutangnya telah dipenuhi.
Sesuai dengan PMK No 86/PMK.03/2020, Wajib Pajak UMKM yang mendapatkan insentif ditanggung oleh pemerintah adalah Wajib Pajak PP 23. Wajib Pajak PP 23 merupakan Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah peredaran bruto. KPP Pratama Balige tidak menetapkan rincian target penerimaan pajak dari Wajib Pajak UMKM.  Namun,  meskipun  demikian,  KPP  Pratama  Balige  tetap  menetapkan  target penerimaan  dari  Pajak  Penghasilan  yang  meliputi  Pajak  Penghasilan  Final.  Perbandingan kontribusi  penerimaan  Pajak  Penghasilan  Final  berdasarkan  PP  23  Tahun  2018  dengan penerimaan pajak penghasilan secara keseluruhan di KPP Pratama Balige dapat dilihat dalam grafik pada Gambar 2.. Berdasarkan grafik tersebut, dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan bersifat fluktuatif. Penerimaan PPh Final dan Pajak Penghasilan meningkat pada tahun 2019. Sedangkan penerimaan PPh Final  dan Pajak Penghasilan pada tahun 2020 menurun. Namun berbeda halnya dengan penerimaan PPh Final UMKM.

## EDUCORETAX

## Gambar 2. Grafik Perbandingan Realisasi Penerimaan PPh di KPP Pratama Balige
Tahun 2018-2020
Sumber : Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balige Penerimaan PPh Final UMKM selalu meningkat sejak tahun 2018 sampai 2020. Hal tersebut berbanding  terbalik  dengan  kondisi  ekonomi  yang  saat  ini  sedang  tidak  stabil  oleh  pandemi COVID-19.  Selain  itu,  sesuai  dengan  jangka  waktu  yang  diatur  dalam  PMK  No 86/PMK.03/2020,  bahwa  insentif  PPh  Final  UMKM  dapat  dimanfaatkan  untuk  masa  pajak April sampai dengan masa pajak Desember tahun 2020. Bagi Wajib Pajak yang menyampaikan laporan  realisasi,  akan  diberikan  insentif  berupa  PPh  final  yang  ditanggung  pemerintah sehingga  tidak  melakukan  penyetoran  pajak  seperti  saat  sebelum  berlakunya  PMK  No 86/PMK.03/2020.  PPh  final  yang  ditanggung  pemerintah  tersebut  dapat  mempengaruhi penerimaan pada KPP Pratama Balige khususnya penerimaan PPh Final UMKM.  Lebih lanjut, rincian penerimaan PPh Final UMKM tersebut untuk tiap masa pajak di KPP Pratama Balige digambarkan dalam grafik pada Gambar .
Gambar 3. Grafik Setoran PPh Final UMKM di KPP Pratama Balige Tahun 2018- 2020
Sumber : Diolah dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Balige Grafik tersebut menunjukkan bahwa setiap masa dalam satu tahun pajak, penerimaan PPh Final UMKM tidak berbeda secara signifikan kecuali pada masa Desember. Penerimaan PPh Final PP  23  masa  Desember  sejak  tahun  2018  sampai  dengan  tahun  2020  selalu  mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan masa Januari sampai November pada tahun pajak
201.618.937.404 45.842.356.680 3.054.867.104 227.428.730.558 57.186.421.384 3.430.854.748 205.128.394.897 42.352.668.281 3.713.217.227 - 100.000.000.000  200.000.000.000  300.000.000.000 Pajak Penghasilan PPh Final PPh Final UMKM Pajak Penghasilan PPh Final PPh Final UMKM Pajak Penghasilan PPh Final PPh Final UMKM 2018 2019 2020 - 100.000.000 200.000.000 300.000.000 400.000.000 500.000.000 600.000.000 700.000.000 800.000.000 900.000.000 2018 2019 2020

## EDUCORETAX
yang  sama.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  dengan Account  Representative , penerimaan PPh Final UMKM tetap meningkat disebabkan oleh banyaknya Wajib Pajak yang memilih untuk tetap membayarkan kewajibannya sesuai dengan PP 23 Tahun 2018.
Bastian  (2010,  dikutip  dalam  Jarnuzi  et  al.,  2018)  menyatakan  efektivitas  dapat ditunjukkan  melalui  kesuksesan  atau  kegagalan  dalam  pencapaian  tujuan.  Sehingga,  dalam penelitian ini dikatakan efektivitas terjadi ketika PMK No 86/PMK.03/2020 atas Insentif Pajak Bagi  UMKM  mencapai  tujuannya.  Tujuan  diterbitkannya  kebijakan  tersebut  adalah  untuk memberikan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak  UMKM  agar  tetap  dapat  mempertahankan kelangsungan  usahanya  ditengah  pandemi  COVID-19.  Kemudahan  agar  tetap  dapat mempertahankan  kelangsungan  usahanya  di  tengah  pandemi  COVID-19,  dapat  diwujudkan dengan menjalankan kewajiban perpajakannya melalui pemanfaatan insentif, sehingga Wajib Pajak  UMKM  tidak  lagi  dibebani  penyetoran  pajak  setiap  masanya.  Sebagaimana  telah diuraikan sebelumnya, bahwa dengan mendaftarkan diri serta menyampaikan laporan realisasi, maka  Wajib  Pajak  UMKM  tidak  perlu  lagi  menyetorkan  PPh  Final  PP  23  nya.  Namun, berdasarkan  data  yang  diperoleh  dan  hasil  wawancara  dengan Account  Representative sebagaimana  telah  diuraikan  sebelumnya , menyatakan  bahwa  Wajib  Pajak  UMKM  yang memanfaatkan  insentif  tersebut  adalah  Wajib  Pajak  UMKM  yang  telah  terdaftar  sebelum kebijakan tersebut berlaku. Selanjutnya, melihat dari sisi penerimaan PPh Final PP 23 di KPP Pratama Balige sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak Wajib  Pajak  UMKM  yang  tetap  menyetorkan  PPh  Final  PP  23  meskipun  pemerintah  sudah memberikan insentif untuk dimanfaatkan. Sehingga berdasarkan kriteria efektivitas yang telah dijelaskan, pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas Insentif Pajak Bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan penyempurnaan, contohnya adalah perpanjangan jangka waktu.  Sehingga  dapat  menunjukkan  efektivitas  demi  tercapainya  tujuan  pemerintah  untuk mempertahankan  kelangsungan  usaha  Wajib  Pajak  UMKM  pada  masa  pandemi  COVID-19 melalui pemenuhan kewajiban perpajakannya yang serta merta dapat meningkatkan kepatuhan pajaknya.
Hambatan  dalam  Implementasi  PMK  No  86/PMK.03/2020  atas  Insentif  Pajak  Bagi UMKM di KPP Pratama Balige
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan Account  Representative KPP  Pratama  Balige, pelaksanaan  PMK  No  86/PMK.03/2020  atas  insentif  PPh  Final  PP  23  tidak  terlepas  dari hambatan - hambatan yang menyebabkan pemanfaatan insentif PPh Final bagi UMKM tidak optimal.  Hambatan  atau  kendala  dalam  melaksanakan  suatu  kebijakan  khususnya  suatu peraturan  yang  baru  berlaku  merupakan  hal  yang  wajar  dan  kerap  terjadi.  Tidak  hanya  oleh Wajib Pajak, petugas pajak juga dapat menghadapai berbagai hambatan. Hal ini didukung oleh pernyataan  bahwa  hambatan  yang  bervariasi  dapat  dialami  wajib  pajak  UMKM  dan  fiskus dikarenakan tidak semua wajib pajak UMKM paham serta patuh mengenai urusan administrasi kewajiban  perpajakan  mereka  (Bandiyono  &  Sadry,  2018).  Oleh  karena  itu,  diperlukan identifikasi hambatan yang dihadapi sehingga dapat melakukan mitigasi dan perbaikan untuk memperoleh  solusi.  Berikut  merupakan  hambatan  yang  ditemui  oleh  baik  petugas  pajak maupun Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemanfaatan insentif PPh Final bagi UMKM.
1. Kurangnya Literasi Digital
Kemampuan  memanfaatkan  digital  atau  biasa  disebut  dengan  literasi  digital  merupakan pemahaman dalam menggunakan perangkat digital atau jaringan untuk mendapatkan, menilai, dan menciptakan informasi serta menggunakannya secara bijak dan taat aturan dalam rangka membangun komunikasi dalam kehidupan sehari-hari (Kemendikbud, 2017). Indonesia adalah bangsa  yang  besar  dan  memiliki  wilayah  yang  sangat  luas  berbentuk  kepulauan.  Beberapa daerah  berbentuk  pegunungan  dan  dataran    sehingga  lokasi  pedesaan  menyebar  dan mengakibatkan  pembangunan  sarana  komunikasi  dan  informasi  cukup  sulit  dilakukan  serta
perlu  dukungan  biaya  yang  tidak  murah.  Akibatnya  infrastruktur  teknologi  informasi  hanya terpusat  di  perkotaan.  Pada  akhirnya  ketidakmerataan  infrastuktur  tersebut  menimbulkan kesenjangan digital (Hidayat, 2014). Salah satunya adalah literasi digital di wilayah kerja KPP Pratama  Balige  khusunya  bagi  Wajib  Pajak  UMKM  yang  terdaftar  di  KPP  Pratama  Balige. Melalui  PMK  No  86/PMK.03/2020,  DJP  memberikan  kemudahan  bagi  setiap  UMKM  yang ingin memanfaatkan insentif tersebut.  Era digitalisasi  dan pandemi COVID-19 yang saat  ini sedang melanda merupakan faktor utama diberlakukannya kemudahan tersebut.  Wajib Pajak tidak  diwajibkan  datang  ke  kantor  pelayanan  pajak  karena  dapat  dilakukan  hanya  dengan mengakses  internet.  Namun,  kemudahan  tersebut  tidak  didukung  dengan  kemampuan memanfaatkan  teknologi  informasi  oleh  Wajib  Pajak.  Sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan pemanfaatan  insentif  PPh  Final  PP  23,  bagi  Wajib  Pajak  UMKM  yang  ingin  memanfaatkan insentif  tersebut  wajib  menyampaikan  laporan  realisasi  secara online melalui  laman www.pajak.go.id. Berdasarkan wawancara yang diperoleh dari Account Representative , di KPP Pratama Balige seorang Account Representative bertugas memberikan edukasi kepada Wajib Pajak UMKM yang ingin berkonsultasi terkait pemanfaatan insentif PPh Final PP 23. Menurut seorang Account  Representative sebagai  pegawai  KPP  Pratama  Balige  yang  berhubungan langsung dengan Wajib Pajak UMKM yang ingin memanfaatkan insentif tersebut, tidak jarang Wajib  Pajak  tersebut  mengeluhkan  ketidakmampuan  menggunakan  tekonologi.  Sehingga banyak Wajib Pajak UMKM yang memilih tetap membayar PPh Final PP 23 seperti sebelum berlakunya PMK No 86/PMK.03/2020. Selain itu, Wajib Pajak juga berpendapat bahwa dalam menyampaikan  laporan  realisasi,  membutuhkan  kemampuan  menyusun  laporan  dalam file dengan format Microsoft Excel . Wajib Pajak UMKM mengungkapkan bahwa melakukan hal tersebut cukup menyita waktu dan membutuhkan perangkat teknologi yang tidak dimiliki oleh Wajib  Pajak.  Sehingga  Wajib  Pajak  lebih  memilih  tidak  melakukan  penyampaian  laporan realisasi untuk memperoleh insentif tersebut.
2. Sistem yang Terintegrasi
Account  Representative mengemban  tugas  intensifikasi  perpajakan  melalui  pemberian bimbingan atau himbauan, konsultasi, analisis dan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Account Representative yang  menjalankan  fungsi  pengawasan  dan  penggalian  potensi  Wajib  Pajak, memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Sama halnya  dengan  pelaksanaan  insentif  PPh  Final  PP  23  bagi  UMKM,  sesuai  dengan  petunjuk pelaksanaan  pemanfaatan  insentif  PPh  Final  PP  23  bagi  UMKM,  dalam  SE-43/PJ/2020 disampaikan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab Account Representative adalah dalam fungsi pengawasan. Petunjuk pelaksanaan tersebut mengatur tentang tata cara pengawasan atas pemanfaatan  insentif  PPh  Final  PP  23  bagi  UMKM  dengan  melakukan  pengawasan  melalui sistem informasi DJP. Dalam hal Wajib Pajak UMKM belum menyampaikan laporan realisasi sesuai  dengan  tanggal  yang  telah  ditentukan,  sistem  informasi  DJP  akan  menyampaikan pemberitahuan  kepada Account  Representative untuk  selanjutnya  ditindaklanjuti.  Menurut Account  Representative KPP  Pratama  Balige,  sistem  pengawasan  tersebut  belum  dapat dimanfaatkan  sebagaimana  dimaksud.  Kebijakan  yang  baru  berlaku  tersebut  membutuhkan penyempurnaan  agar  sistem  yang  terintegrasi  dapat  digunakan  sebagai  upaya  meningkatkan pemanfaatan insentif PPh Final PP 23 bagi UMKM.
3. Kesadaran Wajib Pajak
Tujuan diterbitkannya PMK No 86/PMK.03/2020 khususnya insentif PPh Final PP 23 bagi UMKM  adalah  untuk  memberikan  kemudahan  bagi  Wajib  Pajak  UMKM  agar  tetap  dapat mempertahankan kelangsungan usahanya di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah berharap dengan memberikan insentif tersebut, Wajib Pajak UMKM sebagai penyokong perekonomian di  Indonesia,  dapat  mempertahankan  stabilitas  ekonomi.  Wajib  Pajak  yang  memanfaatkan insentif  tersebut,  maka  diberikan  keringanan  pembayaran  pajak  karena  ditanggung  oleh
pemerintah. Caranya adalah dengan menyampaikan laporan realisasi setiap masa pajak. Dengan demikian,  penyampaian  laporan  realisasi  merupakan  pemenuhan  kewajiban  menyampaikan SPT  Masa  PPh  untuk  setiap  masa  pajak.  Sehingga  Wajib  Pajak  yang  telah  menyampaikan laporan realisasi dianggap telah memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh. Namun, pemahaman tentang kewajiban perpajakan yang  harus dilaksanakan oleh  Wajib Pajak masih minim. Kesadaran yang rendah akan kepatuhan pajak menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang  diharapkan  oleh  pemerintah.  Sebagaimana  diketahui  insentif  PPh  Final  PP  23  bagi UMKM merupakan kebijakan yang baru dan membutuhkan bimbingan teknis. KPP Pratama Balige telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mengedukasi Wajib Pajak UMKM  melalui  sosialisasi  agar  Wajib  Pajak  dapat  memanfaatkan  insentif  PPh  Final  PP  23 tersebut. Namun, peranan penting dari Wajib Pajak juga merupakan faktor yang sangat penting. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, maka kebijakan tersebut akan sulit mencapai hasil yang optimal.

## PENUTUP Simpulan
Implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige  dilaksanakan  dengan  terlebih  dahulu  memberikan  sosialisasi  kepada  Wajib  Pajak UMKM  agar  insentif  tersebut  dapat  dikenal,  dipahami  dan  dimanfaatkan  oleh  Wajib  Pajak UMKM.  Kegiatan  sosialisasi  tersebut  merupakan  sosialisasi  jarak  jauh,  yaitu  dengan penyampaian  oleh  masing  –  masing Account  Representative kepada  Wajib  Pajak  UMKM melalui media komunikasi seperti telepon dan Whatsapp , penyebaran informasi melalui media sosial KPP Pratama Balige, dan penyampaian informasi melalui aplikasi ZOOM .  Selanjutnya, setiap tahapan pelaksanaan untuk memanfaatkan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi  UMKM  di  KPP  Pratama  Balige,  telah    sesuai  dengan  petunjuk  pelaksanaan  yang ditetapkan  oleh  DJP  yaitu  SE-43/PJ/2020.  Insentif  pajak  bagi  UMKM  dapat  dimanfaatkan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan masa Desember 2020. Wajib Pajak UMKM dapat menyampaikan laporan realisasi secara online melalui laman www.pajak.go.id  dengan terlebih dahulu mengunduh format dan jenis file laporan realisasi PPh Final Ditanggung Pemerintah. Selanjutnya, Wajib Pajak mengisi dengan lengkap dan benar serta mengunggah format dan file yang telah diisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya setelah  masa  pajak  berakhir.  Laporan  realisasi  yang  telah  disampaikan  oleh  Wajib  Pajak tersebut  merupakan  pemenuhan  kewajiban  penyampaikan  SPT  Masa  PPh  untuk  setiap  masa pajak,  sehingga  Wajib  Pajak  yang  telah  menyampaikan  laporan  realisasi  dianggap  telah memenuhi kewajiban penyampaian SPT Masa PPh. Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan dan memberikan petunjuk pelaksanaan yang telah diupayakan, data yang diperoleh menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif tersebut hanya sekitar 1,99 % dari total Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Balige.
Pemanfaatan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige  dapat  dilihat  melalui  data  jumlah  Wajib  Pajak  UMKM  yang  menggunakan  insentif tersebut. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, jumlah Wajib Pajak UMKM mengalami peningkatan.  Namun  pada  tahun  2020  yaitu  tahun  berlakunya  PMK  No  86/PMK.03/2020, kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Balige tidak mengalami pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 kenaikan jumlah Wajib Pajak UMKM mencapai 31% dari  tahun  2018,  sedangkan  tahun  2020  hanya  mencapai  12%  dari  tahun  2019.  Selain  itu, Account  Representative KPP  Pratama  Balige  menyatakan  bahwa  Wajib  Pajak  UMKM  yang memanfaatkan  insentif  tersebut  adalah  Wajib  Pajak  UMKM  yang  telah  terdaftar  di  KPP Pratama Balige sebelum diterbitkannya PMK No 86/PMK.03/2020. Sisi penerimaan PPh Final UMKM  juga  dapat  dilihat  untuk  mengetahui  pemanfaatan  PMK  No  86/PMK.03/2020  atas

## EDUCORETAX
insentif  pajak  bagi  UMKM  di  KPP  Pratama  Balige.  Bagi  Wajib  Pajak  yang  menyampaikan laporan realisasi, akan diberikan insentif PPh final yang ditanggung pemerintah sehingga tidak melakukan penyetoran pajak seperti saat sebelum berlakunya peraturan tersebut. PPh final yang ditanggung pemerintah tersebut dapat menunjukkan pengaruh terhadap penerimaan pada KPP Pratama  Balige  khususnya  penerimaan  PPh  Final  UMKM.  Penerimaan  PPh  Final  dan  Pajak Penghasilan di KPP Pratama Balige, meningkat pada tahun 2019. Sedangkan penerimaan PPh Final dan  Pajak Penghasilan pada tahun 2020  menurun. Berbeda halnya dengan penerimaan PPh Final UMKM. Penerimaan PPh Final UMKM selalu meningkat sejak tahun 2018 sampai tahun  2020.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  berlakunya  PMK  No  86/PMK.03/2020  untuk memberikan insentif bagi UMKM, tidak serta merta menyebabkan berkurangnya penerimaan PPh Final UMKM meskipun diketahui bahwa dengan memanfaatkan insentif tersebut Wajib Pajak tidak perlu lagi melakukan penyetoran pajak. Mengetahui perkembangan jumlah Wajib Pajak UMKM dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif tersebut, serta melihat  penerimaan  PPh  Final  UMKM,  dapat  dikatakan  bahwa  pemanfaatan  PMK  No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige masih membutuhkan penyempurnaan, contohnya dengan memberikan perpanjangan jangka waktu. Sehingga dalam pelaksanaannya  dapat  menunjukkan  efektivitas  demi  tercapainya  tujuan  pemerintah,  yaitu untuk mempertahankan kelangsungan usaha Wajib Pajak UMKM pada masa pandemi COVID- 19,  melalui  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya  yang  serta  merta  dapat  meningkatkan kepatuhan pajaknya.
Dalam mengimplementasikan PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige, masih terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Adapun hambatan tersebut antara lain, kurangnya literasi digital di wilayah kerja KPP Pratama Balige khususnya Wajib  Pajak  UMKM,  belum  tersedianya  sistem  yang  terintegrasi  untuk  menjalankan  fungsi pengawasan oleh Account Representative , dan masih minimnya kesadaran Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## Saran
Mengingat  berbagai  keterbatasan  pada  penelitian  ini,  penulis  merekomendasikan  saran untuk penelitian selanjutnya. Penulis menyarankan untuk menggunakan narasumber yang lebih banyak  sehingga  penelitian  lebih    komprehensif.  Selain  itu  penulis  juga menyarankan  untuk menggunakan data terbaru sesuai dengan perpanjangan jangka waktu Insentif PPh Final bagi UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2014). Laporan Analisis Daya Saing UMKM Di Indonesia . Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik Karakteristik Usaha 2020 . Badan Pusat Statistik. Bandiyono, A., & Sadry, D. A. P. (2018). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). Jurnal Aplikasi Bisnis , 8 (2).
Bandiyono,  A.,  &  Utami,  N.  S.  R.  (2021).  Evaluasi  atas  Implementasi  PP  Nomor  23  Tahun 2018  dan  Implikasinya  Terhadap  Penerimaan  Pajak  dan  Kepatuhan  Wajib  Pajak UMKM di Banjarmasin. Journal of Applied Accounting and Taxation , 6 (1).
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020). Keputusan  Direktur  Jenderal  Pajak  KEP-  75/PJ/2020 Tentang Penetapan Perubahan Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama . Jakarta: Sekretariat Negara.

## EDUCORETAX
Direktorat  Jenderal  Pajak.  (2020). Surat  Edaran  Direktur  Jenderal  Pajak  SE-43/PJ/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PMK No 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib  Pajak  Terdampak  Pandemi  Corona  Virus  Disease  2019 .  Jakarta:  Sekretariat Negara.
Gugus Tugas  Percepatan Penanganan COVID-19. (2020). Protokol Percepatan  Penanganan Pandemi Covid-19 (Corona Virus Disease 2019). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif . Pustaka Ilmu. Hendayana,  Y.,  Riantani,  S.,  &  Dyahrini,  W.  (2020).  Pelatihan  dan  Pengetahuan  Tentang Perpajakan  Secara  Online  di  Era  Pandemi  Covid  19. Prosiding  Konferensi  Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat dan Corporate Social Responsibility (PKM-CSR) , 3 .
Hidayat, Y. D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). Jurnal Pekommas , 17 (2).
Iswanto,  &  Surisman.  (2020).  Perlukah  PERPU  No.1  Tahun  2020  Tentang  Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019. Jurnal Ilmu Hukum, 4 (1).
Jarnuzi,  A.,  Wijayanti,  R.,  &  Fitrianan,  A.  (2018).  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  UMKM Sebelum  dan  Sesudah  Penerapan  PP  No  23  Th  2018. Prosiding  Seminar  Nasional Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan, 1 (1). Kemendikbud.  (2017). Panduan  Gerakan  Literasi  Nasional .  Sekretariat  TIM  GLN Kemendikbud.
Kementerian  Koperasi  dan  UKM.  (2018). Perkembangan  Data  Usaha  Mikro  ,  Kecil  , Menengah Dan Usaha Besar . Kementerian Koperasi dan UKM. Kementerian  Keuangan.  (2020). Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah  Kantor  Pelayanan Pajak Pratama Balige Tahun 2020 . Kementerian Keuangan. Kementerian  Keuangan.  (2020). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  86/PMK.  03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 . Jakarta: Sekretariat Negara.
Kementerian  Keuangan.  (2018). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  99/PMK.03/2018 tentang  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  tentang  Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu . Jakarta: Sekretariat Negara. Kementerian  Keuangan.  (2017). Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  210/PMK.01/2017 Tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Instansi  Vertikal  Direktorat  Jenderal  Pajak . Jakarta: Sekretariat Negara.
Mardiasmo. (2011). Perpajakan Edisi Revisi 2011 . C.V Andi Offset.
Marlinah,  L.  (2020).  Memanfaatkan  Insentif  Pajak  UMKM  Dalam  Upaya  Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. Jurnal IKRA-ITH Ekonomika, 4 (2).
Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas  Pelayanan,  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). Diponegoro Journal of Accounting , 2 (4). Mediadelegasi. (4 September 2020). 9.887 Pelaku UMKM Toba Menunggu Bantuan Kemenkop UKM . https://www.mediadelegasi.id/9-887-pelaku-umkm-toba-menunggu-bantuan- kemenkop-ukm/.
Mudiarti,  H.,  &  Mulyani,  U.  R.  (2020).  Pengaruh  Sosialisasi  Dan  Pemahaman  Peraturan Kemauan  Menjalankan  Kewajiban  Perpajakan  Pada  Masa  Covid-19  (  Pada  Umkm Orang Pribadi Sektor Perdagangan di Kudus). Accounting Global Journal, 4 (2).

## EDUCORETAX
Nurlita, L. A. (2012). Analisis Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Pada PP. No. 52/2011  Dalam  Rangka  Mendorong  Investasi  Industri  Komponen  Otomotif  Di Indonesia . Universitas Indonesia.
Permadhi, P. L. O., & Sudirga, I. M. (2020). Problematika Penerapan Sistem Karantina Wilayah Dan PSBB Dalam Penanggulangan Covid-19. Jurnal Kertha Semaya, 8 (9).
Putri, W. P., & Pusposari, D. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Memiliki  Nomor Pokok Wajib Pajak  (NPWP)  (Survey  Pada  Wajib  Pajak  Pemilik  UMKM  Yang  Terdaftar  Di  Kpp Pratama Batu). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB , 1 (2).
Rahardjo, M. (2011). Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif .
Republik  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta: Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan  Tata  Cara  Perpajakan  Sebagaimana  Telah  Beberapa  Kali  Diubah  Terakhir Dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  11  Tahun  2020 .  Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik  Indonesia.  (2008). Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2008  Tentang  Perubahan Keempat  Atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1983  Tentang  Pajak  Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu . Jakarta: Sekretariat Negara. Setyawati,  I.  (2009).  Peran  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (UMKM)  Dalam  Perekonomian Nasional. Jurnal Ekonomi, 26 (288).
Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19. Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi, 19 (1).
Thaha, A. F. (2020). Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia. Jurnal Brand, 2 (1). Wahyuni,  M.A.  (2011).  Tax  Evasion:  Dampak  dari  Self  Assessment  System. Jurnal  Ilmiah Akuntansi Dan Humanika, 1 (1).
Wildan, M. (15 September 2020). Ayo Ajukan! Anggaran Insentif PPh Final UMKM DTP Baru Terserap 12,5%. https://news.ddtc.co.id/ayo-ajukan-anggaran-insentif-pph-final- umkm-dtp-baru-terserap-125-23951?page_y=105.
Yazfinedi.  (2018).  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  di  Indonesia:  Permasalahan  dan Solusinya. Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial , 14 (25).