INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 10092-10099 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Implementasi Kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Peningkatan Kinerja ASN pada Dinas Pendidikan di Kabupaten Lima

## Puluh Kota
Afri Efendi
Institut Teknologi Dan Bisnis Haji Agus Salim
Email: afri.efendi12@gmail.com

## Abstrak
Tunjangan  kinerja  daerah  adalah  tunjangan  yang diberikan  kepada  PNS dan  CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus  menjamin  keadilan  dalam  pemberian  tunjangan. Pemberian  tunjangan  kinerja  daerah  ini merupakan salah satu langkah nyata yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dalam bentuk pemberian remunerasi kepada para pegawai di lingkungan pemerintahan daerah Lima Puluh Kota. Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja ASN pada dinas pendidikan dan kebuadayaan di Lima Puluh Kota. Pemberian tunjangan kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan-hambatan. Faktor atau dimensi yang penulis analisis karena dianggap akan berhasil implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, antara lain: tujuan dan sasaran, program  kegiatan  telah  tersusun  dan  dana  siap  dan  telah  disalurkan.  Penelitian  ini  merupakan penelitian kualitatif karena peneliti bermaksud memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek  penelitian,  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan,  dan  lain-lain  secara  holistik  dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan Lima Puluh Kota. Obyek penelitian ini  adalah  para  pejabat,  pegawai  negeri  sipil  dan  calon  pegawai  negeri  sipil  di  lingkungan  dinas pendidikan dan kebudayaan Lima Puluh Kota. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di dinas pendidikan dan kebudayaan Lima Puluh Kota belum sepenuhnya berhasil. Beberapa tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemberian tunjangan
kinerja daerah belum tercapai secara maksimal. Perlu ditumbuhkan komitmen yang kuat di antara pihak-pihak  yang  terkait  sehingga  tujuan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dapat  tercapai  secara maksimal.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Kinerja Pegawai

## Abstract
Regional performance allowances are allowances given to civil servants and civil servants associated with attendance and performance assessments. The regional performance allowance is a refinement of the existing allowance and will become a specific allowance to spur performance and at the same time ensure fairness in awarding benefits. The provision of this regional performance allowance is one of the concrete steps taken by the regional government of the Lima Puluh Kota Regency in order to implement bureaucratic reform in the form of providing remuneration to employees within the Lima Puluh Kota regional government environment. This research was conducted in order to analyze the implementation of the policy of providing ASN performance allowances at the education and culture offices in Lima Puluh Kota. The provision of performance allowances aims to improve the performance of PNS and CPNS, improve the welfare of PNS and CPNS. However, in its implementation there are still  obstacles.  Factors  or  dimensions  that  the  author  analyzes  because  they  are  considered  to  be successful in implementing regional performance allowance policies, including: goals and objectives, activity programs have been compiled and funds are ready and have been distributed. This research is  a  qualitative  research  because  the  researcher  intends  to  understand  what  phenomena  are experienced by research subjects, for example behavior, perceptions, motivations, actions, etc.  This research was conducted in Lima Puluh Kota District, especially within the Lima Puluh Kota education and culture department. The objects of this research are officials, civil servants and prospective civil servants  in  the  Lima  Puluh  Kota  education  and  culture  department.  Based  on  the  results  of  the research, the implementation of the policy of providing regional performance allowances at the Lima Puluh Kota education and culture office has not been fully successful. Some of the goals that have been set in the policy of providing regional performance allowances have not been optimally achieved. It is necessary to grow a strong commitment among related parties so that the stated policy objectives can be achieved optimally.
Keywords: Policy implementation, Employee Performance

## PENDAHULUAN
Van  Metter  dan  Van  Horn  merumuskan  sebuah  abstraksi  yang  memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan  pada  dasarnya  merupakan  penilaian  atas  tingkat  standar  dan  sasaran. Menurutnya,  sebagai  suatu  kebijakan  tentulah  mempunyai  standar  dan  sasaran  tertentu yang  harus  dicapai  oleh  para  pelaksana  atau  implementor  kebijakan.  Dengan  demikian,
maka  implementasi  kebijakan  pemberian  tunjangan  penghasilan  atau  tunjangan  kinerja kepada pegawai dalam hal ini ASN dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya sangat penting untuk diimplementasikan.
Implementasi  pemberian  tunjangan  penghasilan  atau  tunjangan  kinerja  yang diberikan  kepada  Aparatur  Sipil  Negara  dengan  tetap  memperhatikan  kemampuan keuangan daerah dan  mendapatkan  persetujuan DPRD. Tambahan  penghasilan tersebut menggunakan  kriteria  beban kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan pertimbangan objektif  lainnya  dengan  berpedoman  pada  peraturan  pemerintah.  Apabila  Peraturan Pemerintah  tersebut  belum  terbit,  maka  Kepala  Daerah  dapat  memberikan  tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Hal ini berdasarkan Peraturan Mentri dalam negeri Repoblik Indonesia  (Anon n.d.-c) Nomor 77 Tahun 2020, menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah.  Peraturan  Pemerintah  (Pemerintah Republik Indonesia 2019) Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.
Pemberian  tunjangan  oleh  Pemerintah  daerah  mempedomani  Dengan diberlakukannya  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi (Anon n.d.-a)Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai pemberian tunjangan berbasis kinerja bagi PNS/ ASN, maka  Pemerintah  daerah  harus  mulai  berbenah  dan  mempersiapkan  model  dan  skema pembiayaan guna melaksanakan amanat kedua peraturan perundang-undangan tersebut.
Pada  tahap  implementasinya  dalam  birokrasi  pemerintah  Kabupaten  Lima  Puluh Kota,  khususnya  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dapat  terlihat  dari kriteria  disiplin  dan  prestasi  kerja  pegawai  dimana  ASN  di  Dinas  Pendidikan  hanya  rajin dalam proses pengisian daftar hadir dimulai dari apel pagi, pengisian daftar hadir siang dan pulang. Sedangkan indikator prestasi kerja belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari hasil kurva predikat kinerja Pegawai dengan capaian kinerja Baik sementara sasaran yang dicapai seharusnya Sangat Baik. Penilaian hasil kerja pegawai dalam kinerja pegawai memberikan gambaran pada masing_masing indikatornya, seperti pada indicator kuantitas kerja yang ditunjukkan melalui aspek ketercapaian jumlah tugas yang diselesaikan, tingkat ketelitian dan indicator efektifitas kerja yang ditunjukkan melalui aspek kesalahan dan kegagalan hasil kerja yang ditunjukkan dalam aspek ketepatan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan (Syaifuddin, 2018:74).
Berdasarkan obeservasi lapangan, masih terdapat beberapa oknum pegawai yang
melakukan  pelanggaran  saat  jam  kerja,  lebih  dari  20%  pegawai  lalai  dalam  tugasnya. Diantaranya  meninggalkan  tempat  kerja  tanpa  sepengetahuan  rekan  kerja,  berbincang- bincang diluar konteks pekerjaan pada saat jam kerja, bermain ponsel saat jam kerja, serta tidak melakukan tugas yang menjadi tanggung jawab pekerjaan saat tidak diawasi. Padahal sesuai dengan implementasi kebijakan Peraturan (Tohir, Umum, and Ktna 2020) Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Disiplin Kerja yang bertujuan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil  di  Lingkungan  Dinas  Pendidikan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  diharapkan  dapat meningkatkan kinerjanya. Tanpa adanya kinerja yang baik di semua tingkat organisasi, maka pencapaian tujuan dan keberhasilan organisasi akan sulit dicapai.
Beberapa hasil penelitian terdahulu juga menujukkan bahwa adanya korelasi positif terkait  peningkatan  kinerja  pegawai  dengan  adanya  kebijakan  tambahan  penghasilan pegawai,  sebagimana  hasil  penelitian  (Meriana  2016)  menyatakan  bahwa  tambahan penghasilan pegawai dan kemampuan kerja secara simultan memberikan dampak positif signifikan terhadap kinerja pegawai pada BAPPEDA Morowali.
Sementara menurut hasil penelitian Ahmad Guntur Putratama (2016) melihat bahwa kebijakan tambahan penghasilan bagi pemerintah Kota Yogyakarta belum bisa memberikan motivasi kepada pegawai untuk peningkatan kinerjanya. Dari dua hasil penelitian terdahulu terlihat  adanya  perbedaan  pendapat  terkait  peningkatan  kinerja  pegawai  akibat  dari perspektif kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai. Dari pandangan hasil penelitian diatas meperlihatkan adanya kontra pendapat terkait peningkatan kinerja pegawai dengan adanya kebijakan tunjangan penghasilan pegawai (TPP), sehingga masih memberikan ruang untuk pembuktian  dengan  kajian  lebih  lanjut.  Permasalahan    yang  terjadi  di  Dinas  Pendidikan Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  hampir  sama  dengan  permasalahan  yang  terjadi    pada penelitian  sebelumnya,  yaitu    Kinerja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  masih  memprihatinkan, yang  ditunjukan  masih  tingginya  persentase  kelalaian  kerja  dan  pelaksanaan  tugas  yang tidak  sesuai  standar.  Fokus  penelitian  ini  adalah  meningkatkan  kinerja  pegawai  Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan diberi tambahan penghasilan Pegawai.
Berdasarkan fenomena yang ditemui  di lapangan, Maka dari itu peneliti tergugah untuk  mengangkat penelitian  ini  dengan  judul    “Implementasi  Kebijakan  Pemberian Tambahan  Pengahasilan  Pegawai  (TPP)  Terhadap  Peningkatan  Kinerja  ASN  pada  Dinas Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota“.
Penelitian  ini  mempergunakan  metode  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  pendekatan Deskriptif  (Deskriptif  Kualitatif),  yang  bertujuan  mengungkapkan  kejadian  atau  fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan  apa  yang  sebenarnya  terjadi.  Jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif  ini  di gunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  sebagai instrumen kunci. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara serta kajian dokumen dan literature secara komprehensif sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan. Pada tahapan analisis data dilakukan dengan model penalaran induktif. Hasil dan  pembahasan  pada  penelitian  lebih  menekankan  pada  pemaknaan  atas  data  yang diperoleh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil

## A. Tujuan dan Sasaran Telah ditetapkan
Berikut  ini  hasil  wawancara  terkait  sikap  pegawai  dalam  peningkatan  dispilin  dan kinerja sebagai standar penilaian dalam pemberian tambahan penghasilan pegawai, sebagai berikut: “Kami berupaya untuk displin, karena itu penilaian pimpinan terhadap kinerja kami. Biasanya kami berupaya datang cepat agar tidak terlambat absen, nanti setelah absensi baru kami keluar kantor untuk tugas luar begitu juga kalau pulang kerja, kami harus ke kantor dulu untuk absen kembali baru pulang ke rumah, ( Harry Wiryatma, 15 Mai 2023”
B. Program Kegiatan telah tersusun
Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang  berwenang  untuk  melaksanakan  penyaluran  TPP.  Hal  ini  sejalan  dengan  pendapat salah satu informan yang berasal dari pejabat di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan bahwa ”Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Semua pihak-pihak yang  terkait  harus  memiliki  komitmen  bersama  untuk  melaksanakan  kebijakan  tersebut. Kebijakan  tunjangan  kinerja  daerah  ini  merupakan  hal  yang  baru,  masih  perlu  banyak dilakukan  dalam  perbaikan  dalam  pelaksanaan  di  lapangan  sehingga  tujuan  yang diharapkan dari kebijakan tersebut dapat dicapai.(Yollanda Ferry, 5 Juni 2023)”
C. Dana telah siap dan telah disalurkan
Pemberian tunjangan kinerja daerah ini merupakan salah satu bentuk upaya nyata pemerintah  daerah  Lingkungan  dinas  pendidikan  Kabupaten  Lima  Puluh  Kota  dalam melakukan  reformasi  birokrasi  di  dalam  tubuh  pemerintahan  daerah.  Dengan  adanya kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi seluruh pihak, baik bagi
pemerintah, pegawai maupun masyarakat.
Salah  satu  informan  yang  berasal  dari  pejabat  di  lingkungan  pemerintah  kota administrasi Jakarta Utara mengatakan bahwa:
”Dengan  adanya  kebijakan  pemberian  tunjangan  kinerja  daerah,  kinerja  sebagian  para pegawai mengalami peningkatan, khususnya pada unit yang saya pimpin. Setidaknya para pegawai  sudah  tiba  di  kantor  pada  pukul  07.30  bahkan  sebelum  jam  tersebut  dan  baru meninggalkan  kantor  rata-rata  pada  pukul  16.00  pada  hari  Senin-Kamis  dan  pukul  16.30 pada hari Jumat. Berbeda dengan sebelum diterapkannya kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah, para pegawai di lingkungan dinas pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota banyak  yang  baru  tiba  di  kantor  pada  pukul  09.00  pagi.  Namun,  keberhasilan  ini  bisa menjadi gagal disebabkan orang-orang yang tidak disipin. karena prilaku tidak disipilin ini bisa mempengaruhi para pegawi yang sudah disipilin (Yollanda Ferry, 10 Juli 2023).

## Pembahasan
Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle. Bahwa fokus dalam penelitian ini yaitu tujuan dan sasaran telah ditetapkan, Program Kegiatan telah tersusun,  dan  dana  telah  siap  dan  telah  dilakukan.  Hasil  dan  analisis  kualitatif  terhadap implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai diuraikan sebagai berikut:

## A. Tujuan dan Sasaran
Hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa dimensi disposisi tidak hanya soal komitmen dan respon pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, namun juga adanya perhatian dari aktor atau pemberi kebijakan berupa pemberian insentif atau reward bagi pelaksana kebijakan yang berprestasi. Artinya bahwa penghargaan dari aktor kebijakan atau  instansi  setempat  bisa  memberikan  semangat  bagi  para  pelaksana  kebijakan  untuk  bisa berkomiten  dan  bersungguh-sungguh  dalam  menegakkan  kedisiplinan  dan  kejujuran  terkait pelaporan  hasil  kinerja  sehingga  tujuan  dari  tambahan  penghasilan  pegawai  dapat  tercapai. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai.
Menurut hemat  peneliti  reword  yang  diinginkan  oleh pegawai adalah  tidak  tepat,  karena pemberian TPP merupakan reword terhadap peningkatan kedisiplinan. Dalam kebanyakan kasus, para  pegawai  yang  bekerja  melebihi  jam  kerja,  salah  satu  penyebabnya  adalah  penumpukan pekerjaan  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  mereka  sendiri.  Seperti  pekerjaan  yang  harusnya dilaksanakan setiap hari, tapi diborong di akhir pekan saja.

## B. Program Kegiatan telah tersusun
Pelaksanaan program adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu kebijakan, karena  pelaksana  program  adalah  penggerak  ataupun  alat  untuk  mencapai  suatu keberhasilan yang telah ditetapkan pada awal pembuatan kebijakan. Dapat dikatakan para
pelaksana ini adalah penyedia dan pemberi pelayanan di dalam suatu kebijakan.
Berdasarkan hasil observasi peneliti, pelaksana program merupakan tim dan anggota yang berwenang untuk melaksanakan penyaluran TPP.

## C. Dana telah siap dan telah disalurkan
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masih rendah dilihat dari kesadaran akan kedisiplinan dalam bekerja para pegawai, mentalitas para pegawai yang berusaha untuk mencapai rasionalitas maksimal yaitu dengan cara menyiasiati bagaimana absensi  penuh  tetapi  masih  bisa  bolos,  saling  menutupi  kesalahan  dan  lain  sebagainya, secara  keseluruhan  implementasi  kebijakan  tersebut  belum  dapat  meningkatkan  kinerja pegawai, hal ini dikarenakan kurangnya komitmen para pegawai dalam upaya meningktakan kapasitas  diri  dan  kedisplinan  dalam  bekerja,  sehingga  belum  terlihat  peningkatan  yang signifikan dan cendrung terlihat stagnan dalam kinerja pegawai. Apalagi tidak adanya sanksi untuk para pegawai yang tidak disiplin
SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  dan  analisis  data  mengenai  implementasi  kebijakan pemberian  tambahan  penghasilan  pegawai  pada  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Sinjai.Disimpulkan sebagai berikut: 1) Tujuan dan sasaran kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah dapat meningkatkan kinerja ASN, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,  meningkatkan  kesejahteraan  ASN,  dan  meningkatkan  tertib  administrasi pengelolaan  keuangan  daerah  dan  Kebijakan  pemberian  TPP  di  dinas  pendidikan menginginkan  perubahan  yaitu  meningkatkan  disiplin  dan  kinerja  ASN.  2)  Kebijakan pemberian  tunjangan  kinerja  daerah  telah  dikomunikasikan  kepada  seluruh  SKPD/UKPD yang  ada  di  lingkungan  administrasi  dinas  pendidikan  lima  puluh  kota  dalam  bentuk sosialisasi. Sosialisasi dimaksud disini adalah segala usaha yang dilakukan oleh pihak terkait untuk  memberitahukan  setiap  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  kepada  para  pegawai  di lingkungan dinas pendidikan lima puluh kota, khususnya terkait kebijakan tunjangan kinerja daerah.  Kebijakan  tunjangan  kinerja  daerah  sangat  cepat  beredar  luas  karena  tunjangan kinerja daerah ini menyangkut pendapatan dan kesejahteraan bagi para pegawai. Namun, penyebarluasan kebijakan yang hanya dari mulut ke mulut diantara pegawai sangat rentan terhadap penyebarluasan kebijakan yang tidak utuh. 3) Tujuan-tujuan yang diharapkan dari pemberian  tunjangan  kinerja  daerah,  seperti  peningkatan  kesejahteraan  pegawai,  dan administrasi pengelolaan keuangan yang lebih tertib sudah dapat dicapai walaupun belum maksimal. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi sehingga diperoleh hasil yang lebih baik dari pencapaian yang ada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahyar,  Hardani,  Universitas  Sebelas  Maret,  Helmina  Andriani,  Dhika  Juliana  Sukmana,
Universitas Gadjah Mada, M. Si. Hardani, S.Pd., Grad. Cert. Biotech Nur Hikmatul Auliya, M. Si. Helmina Andriani, Rhousandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Dhika Juliana Sukmana, and Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.
Anon. n.d.- a. “2011.63.Pdf.”
Anon. n.d.- b. “PERBUP NO 12 TAHUN 2022 TTG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

## DI LINGKUNGAN PEMKAB 50 KOTA.Pdf.”
Anon.
n.d.-c.
“Permendagri_No_77_Tahun_2020_Pedoman_Teknis_Pengelolaan_Keuangan_Daerah_ 1f853ed2a2.Pdf.”
BPK. 2006. “Peraturan Menteri Dalam Negeri  (Permendagri) No. 13  Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.” 1– 73.
Darmasto,  Bonifatus,  Kamaliah,  and  Restu  Agusti.  2020.  “Analisis  Pengukuran  Kinerja Perusahaan Dengan Metode Balanced Scorecard.” Jurnal Sorot 8(1):95 – 104.
Herdiana. 2018. “Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian Dan Konsep Dasar.” Stiacimahi.Ac.Id 14(November):13 – 25.
Media, Suluh. 2021. Implementasi Kebijakan Publik Pentingnya Kapital Sosial Dan Koproduks. Meriana,  Madjid.  2016.  “Kemampuan  Kerja  Terhadap  Kinerja  Pegawai  Pada  Badan Perencanaan , Penelitian Dan Pembangunan Daerah.” Jurnal Katalogis 4(8):85 – 93.
Pemerintah Republik Indonesia. 2019. “Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.” Jurnal Media Hukum 184.
Ramdhani,  Abdullah,  and  Muhammad  Ali  Ramdhani.  2017.  “Konsep  Umum  Pelaksanaan Kebijakan Publik.” Jurnal Publik 1 – 12. doi: 10.1109/ICMENS.2005.96.
Subianto, Agus. 2020. Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan< Implementasi Dan Evaluasi. Tentara, Prajurit, Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian, Negara Republik, Pejabat Negara,
Prajurit Tentara, Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian, Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional, Anggota Kepolisian, Negara Republik, and Pejabat Negara. 2016. “PRES/DEN REPUBLIK INDONES/I \ .” (2).
Tohir,  Winarno,  Ketua  Umum,  and  Kelompok  Ktna. 2020.  “Dalam  Memenuhi  Kebutuhan Pangan.” 7(043023).