Pendekatan Kolaboratif untuk Penerapan Energi Laut di Indonesia
Sari Noviana (1), (2) , Suheri (3) , Mukhtasor (2), (3)
(1) Universitas Teknologi Sumbawa, Sumbawa Besar
(2) Indonesian Counterpart for Energy and Environment Solutions (ICEES)
(3) Fakultas Teknologi Kelautan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
Pengembangan energi laut di Indonesia menggunakan strategi “double track”, yaitu (1) mendorong pemanfaatan teknologi nasional untuk menghasilkan pembangkit listrik skala kecil demi  pemerataan  akses  energi  terutama  di  daerah  terpencil  dan  perbatasan,  (2)  menjalin kerjasama  internasional  untuk  implementasi  energi  laut  skala  menengah  dan  besar  untuk mengurangi  ketergantungan  terhadap  penggunaan  bahan  bakar  minyak  dan  sumber  energi konvensional lainnya ( Guru besar bidang energi laut ITS, Prof. Ir. Mukhtasor, M.Eng., 2014 ). Sejak tahun 2011 telah dilakukan berbagai upaya pengembangan energi laut. Mulai dari program  strategis  hingga  pada  tataran  teknis.  Asosiasi  Energi  Laut  Indonesia  (ASELI)  yang dibentuk  tahun  2011  secara  massif  melakukan  sosialisasi,  penyusunan  road  map  regulasi, penetapan  metode  perhitungan  potensi  energi  laut,  survei  secara  berkala,  hingga  menjalin kerjasama  nasional  maupun  internasional.  Dan  pada  tataran  implementasi  telah  dilakukan tahap field test untuk pembangkit listrik gelombang laut (PLTGL-SB 1-10 kW, 2008-2015) dan field test pembangkit listrik arus laut Tipe Darrieus (PLTAL, 2-10 kW, 2006-2015).
Gambar 1.
(a) Field test energi gelombang system Pendulum di Laut Larantuka(10 kW, 2013) (b) Field test PLTGLsistem Pendulum di Padang, Sumbar(10 kW, 2011)
(a)
(b)

## Gambar 2.
(a) Field test pembangkit listrik laboratorium PLTAL tipe Darrieus di Selat Madura (10 kW, 2006)

## (b) Proses fabrikasi dan tes energi arus laut tipe Darrieus
Hingga saat ini masih dilakukan pengembangan hingga mencapai skala  Industri.Dalam upaya  tersebut  diperlukan  kolaborasi  yang  massif  dari  berbagai  pihak,  yaitu  ilmuwan  dan teknolog  sebagai  penyedia  teknologi,  pelaku  bisnis  investasi,  pemerintah  sebagai  pemangku kebijakan, produsen listrik untuk produksi skala komersial, dan perangkat pendukung lainnya seperti sistem operasi dan pemeliharaan.
Terdapat 2 skema kerjasama yang diusulkan, yaitu skema kerjasama untuk skala proyek percontohan dan skema kerjasama untuk skala industri. Pada skema implementasi energi laut skala  percontohan  maka  diperlukan  kolaborasi  dari  universitas  dalam  negri  yang  mewakili unsur akademisi, universitas dari luar negri sebagai partner asing yang memiliki kompetensi di bidang energi laut, laboratorium balai penelitian energi laut dalam negri yang mewakili unsur tenaga ahli, pemerintahan daerah sebagai penyedia sumer daya dan sumber dana, perusahaan dalam  negri  sebagai  pendukung  pembiayaan  program  melalui  program  dana  sosial,  dan  LSM yang bergerak di bidang energi dan lingkungan. Skema kerjasama pada skala percontohan ini juga  dapat  dilakukan  melalui  program  pemerintahan  pusat  membentuk  marine  sains  dan teknopark  yang  melibatkan  pemerintah  pusat  sebagai  pelaksana  utama  yang  memiliki kewenangan  dalam  penentuan  kerangka  kebijakan  pelaksanaan  marine  sains  dan  teknopark serta mekanisme pembiayaannya.
Program  ini  akan  melibatkan  pemerintah  daerah  sebagai  penyedia  sumber  daya  dan pelaksana teknis untuk operasional dan pemeliharaan jangka panjang, universitas dalam negri, universitas  luar  negri,  laboratorium  balai  penelitian  dalam  dan  luar  negri,  serta  LSM.  Untuk implementasi skala industri dilakukan melalui kolaborasi antar stakeholder yang terlibat dalam skema  proyek  percontohan  dengan  menambahkan  unsur  sektor  swasta  dalam  dan  luar  negri yang akan berinvestasi dalam jangka panjang. Untuk mendukung kedua program tersebut, perlu dilakukan  program  pengembangan  kapasitas  SDM  sebagai  asset  pengembang  energi  laut berkelanjutan.  Skema  kerjasama  yang  dilakukan  adalah  dengan  melibatkan  unsur  perguruan tinggi dalam negri, perguruan tinggi asing, pemerintah pusat melalui kementrian terkait sebagai pengambil  kebijakan  masalah  pendidikan  dan  pembiayaannya  melalui  skema  beasiswa,  dan pemerintah daerah sebagai unsur penyedia SDM yang akan menempuh program melalui skema delegasi/tugas  belajar.  Studi  kasus  yang  akan  dilakukan  untuk  menerapkan  pola  kerjasama tersebut adalah rencana pembangunan PLTAL di daerah Nusa Tenggara Barat.
(a)
(b)
Program ini dilaksanakan mulai awal tahun 2015 dan direncanakan hingga tahun 2019. Program  ini  dilakukan  secara  integrative  dan  menyeluruh  yangdiawali  dengan  skala  proyek percontohan kemudian scalling up hingga skala industri. Dan program pengembangan kapasitas SDM  masyarakat  setempat  juga  dilakukan  secara  paralel  untuk  menyiapkan  SDM  yang  akan berperan pada sistem pengoperasian dan pemeliharaan jangka panjang.
(a)
(b)

## Gambar 3.
(a) Skema kolaborasi tipe 1 untuk skala percontohan penerapanenergi arus laut di Indonesia
(b) Skema kolaborasi tipe 2 untuk skala percontohan penerapanenergi arus laut di Indonesia
(c) Skema kolaborasi untuk skala industry penerapan energi arus laut di Indonesia
Index  Term  –  Energi  Laut,  pemerataan  akses  energi  (listrik),  mengurangi  penggunaan  energi konvensional, pendekatan kolaboratif, strategi “double track”.
(c)