Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Kajian Variable Di Luar Kebijakan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan (Standar RTH Publik) Di Perkotaan Mayong Jepara
Jamilla Kautsary 1 , Indah Illa Retno 1 , Aisyah Wini Asti Diani 1 , Grace Viva Maranathasya 1 1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung Email Korespondensi: jamilla@unissula.ac.id

## ABSTRAK
Penyediaan ruang terbuka hijau  (RTH) masih merupakan masalah yang sangat sulit diwujudkan dalam pembangunan  Perkotaan  di  Indonesia.  Penyediaan  RTH  public  diperkotaan  berfungsi  untuk  mendukung kelayakan kota untuk di huni, baik dari aspek ekologia, ekonomi, sosial budaya kesehatanm dan  aspek arsitektur ataupun  keindahan.  RTH  perkotaan  masih  belum  menjadi  perhatian  dari  penentu  penentu  kebijakan  dan masyarakat, RTH masih dianggap kurang memberikan keuntungan secara ekonomis. Artikel ini bertujuan untuk mengekplorasi lebih dalam permasalahan implementasi standart kebutuhan RTH Publik di Perkotaan Mayong (diluar masalah kebijakan). Metode yang digunakan  adalah metode campuran (deduktif kualitatif dan kuantitatif). Parameter yang digunakan berkaitan dengan variabel di luar kebijakan yang mampu mempengaruhi implementasi kebijakan,  yang  meliputi  perumusan  kebijakan  dan  sosialisasi,  kondisi  sosial  ekonomi  dan  politik, dukungan/keterlibatan  masyarakat  pemangku  kepentingan,  komitmen  dan  kecapakan  pejabat  pelaksana (implementasi kebijakan) dan dukungan dari pejabat/atasan. Hasil dari penilitian ini menunjukkan bahwa capaian perwujudan RTH Di Perkotaan Mayong Masih sangat jauh dari standart RTH Publik di Perkotaan. Kondisi ini disebabkan karena rendahnya dukungan dari faktor sosial ekonomi dan politik, rendahnya dukungan masyarakat dalam ari luas, renc]dahnya dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan, komitmen dan rendahnya dukungan pejabat
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, RTH, Perkotaan, Mayong Jepara

## ABSTRACT
The  provision  of  green  open  space  (RTH)  is  still  a  very  difficult  problem  to  be  realized  in  urban development  in  Indonesia.  The  provision  of  public  green  open  space  in  urban  areas  serves  to  support  the feasibility of the city to be inhabited, both from the ecological, economic, socio-cultural aspects of health and architectural or beauty aspects. Urban green open space is still not a concern of policy makers and the community, green open space is still considered to be less economically profitable. This article aims to explore more deeply the problem of implementing the standard requirements for public green open space in Mayong City (excluding policy issues). The method used is a mixed method (qualitative and quantitative deductive). The parameters used are related to variables outside the policy that are able to influence policy implementation, which include policy formulation  and  socialization,  socio-economic  and  political  conditions,  stakeholder  community support/involvement, commitment and proficiency of implementing officials (policy implementation) and support from officials/supervisors. . The results of this study indicate that the achievement of the realization of green open space in the Mayong urban area is still very far from the standard of public green open space in urban areas. This condition is caused by low support from socio-economic and political factors, low public support in a broad sense, low support/involvement of community stakeholders, commitment and low support from officials. Keywords: Implementation, Policy, RTH, Urban, Mayong Jepara
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…

## 1. PENDAHULUAN
Perkotaan Mayong merupakan salah satu Perkotaan di Kabupaten jepara yang saat ini tumbuh  pesat  menjadi  kawasan  perkotaan  dengan  peruntukan  industri.  Luas  peruntukan industry  yang  berkembang  di  Mayong  di  tahun  2021  ini  sudah  mencapai  104,34  Ha. Pertumbuhan peruntukan industri yang terus meningkat dan saat ini sudah mencapai 1/5 luas permukiman perkotaan. Sementara luas RTH Public terkunci di 2%  dari luas permukiman atau hanya 0,24% dari lus kota Mayong. Seperti halnya perkotaan lain di Indonesia keseimbangan antara cepatnya pembangunan dengan terbatasnya lahan, menyebabkan  perwujudan standart minimal luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan  perkotaan menjadi terancam,  dan terabaikan  (Fitria  et  al.,  2020)  Padahal  pembangunan  kota  yang  pesat  tanpa  diimbangi penyediaan  RTH  akan  meningkatkan  kerentanan  kota  terhadap  bencana,  terutama  bencana banjir akibat hilangnya area resapan (Meningkatkan-Ketangguhan-Banjir-Perkotaan-Melalui- Ruang-Terbuka-Hijau-Publik-Yang @ Blogs.Worldbank.Org, 2021.)
Sesuai dengan Peraturan yang berkalu di Indonesia (dalam peraturan Menteri PU. No. 5 Tahun 2008), luasan RTH Publik di Perkotaan adalah 20% dari luas perkotaan. Luasan ini terdiri dari 12,5% RTH Taman dan Hutan Kota, 6% RTH jalur Hijau jalan dan 1,5% RTH Fungsi  tertentu.  Di  Perkotaan  Mayong,  capaian  luasan  ketiga  jenis,  masih  sangat  jauh  dari standar. RTH Taman dan hutan kota hanya 0,053%, taman jalur hijau jalan 0,18% dan RTH Fungsi tertentu hanya 0,01%. Fakta tersebut menunjukkan implementasi pemenuhan standart minimal luasan RTH masih menghadapi kesulitan dan tantangan yang cukup besar (Setyati & Utomo, 2015). Hal ini menunjukkan perwujudan komitmen dan kepedulian Pemerintah kab. Jepara  dalam  meningkatkan  kualitas  lingkuan  perkotaan  belum  proporsional.  Pada  Kasus penelitian tentang fungsi RTH di Kota jebara menunjukkan bahwa kebaradaan RTH mampu menurunkan suhu (iklim ikro di perkotaan Jepara) (Subhan et al., 2019). Ruang terbuka hijau dapat digunakan untuk ventilasi kota, pembatas  dan pengaman jalan trotoar, trotoar (Wati et al., 2016), fungsi ekonomi, ekologi dan fungsi keindahan (Rustam Hakim Manan, 2020) serta untuk  hidup  sehat  dan  meningkatkan  kualitas  hidup  penduduk  (Addas  &  Alserayhi,  2020), akantetapi peran dan fungsi RTH perkotaan seringkali dianggap kurang penting.
Implementasi  kebijakan  pemenuhan  standart  luasan  minimal  di  perkotaan  sangat dipengaruhi  oleh  banyak  faktor.  Implementasi  kebijakan  itu  sendiri  merupakan  kegiatan laksanaan  dari  sebuah  keputusan  kebijakan  yang  berbentuk  peraturan,  perundangan,  yang jangka waktu dan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya (Xu & Gao, 2017).
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Implementasi  kebijakan  akan  mengacu  pada mekanisme,  sumber  daya,  dan  hubungan  yang menghubungkan kebijakan dengan tindakan program. Implementasi kebijakan juga merupakan komponen penting dalam proses perumusan kebijakan selanjutnya (Seraw & Lu, 2020)
Analisis Implementasi kebijakan sangat penting dalam menilai capainya tujuan-tujuan dalam proses implementasi. Seperti dalam kasus capaian luasan RTH di Perkotaan Mayong. Terdapat  3  parameter  kunci  untuk  analisis  implementasi  kegiatan,  yaitu  (Mazmanian  & Sabatier, 1983):
1. Mudah-tidaknya masalah yang akan diselesaikan/dikendalikan;
2. Kemampuan peraturan untuk mengatur implementasi;
3. Variabel di luar kebijakan yang mampu mempengaruhi implementasi yang meliputi:
a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi;
b. Dukungan masyarakat;
c. Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok;
d. Dukungan dari pejabat;
e. Komitmen dan kecakapan kepemimpinan dari pejabat pelaksana
Sedangkan menurut (Bhuyan et al., 2010) dan (Seraw & Lu, 2020) terdapat tujuh variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan:
a. Perumusan kebijakan, dan sosialisasinya; ?
b. Konteks sosial, politik, dan ekonomi; ?
c. Kepemimpinan untuk implementasi kebijakan;
d. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam implementasi kebijakan;
e. Perencanaan pelaksanaan dan mobilisasi sumber daya;
f. operasi dan layanan; dan
g. Umpan balik tentang kemajuan dan hasil.
Selain itu, keberhasilan implementasi dapat dilihat melalui dua metode evaluasi yaitu
(Mazmanian & Sabatier, 1983)
a. Evaluasi  proses  ( formative  evaluation/process  evaluation )  yaitu  suatu  studi  proses implementasi  kebijakan/program  untuk  menilai  seberapa  efektif  kebijakan/program tersebut diimplementasikan;
b. Evaluasi sumatif (s ummative evaluation ) yang berupa kegiatan penilaian sampai seberapa jauh  sebuah  kebijakan/program    telah  menghasilkan    dan  sejauh  mana  perubahan  yang teramati dari adanya kebijakan/program tersebut.
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Artikel ini bertujuan untuk membahas variable (hal-kal/permasalahan) di luar kebijakan yang  mempengaruhi  proses  implementasi  kebijakan  (standart  rth  taman  kota)  di  Perkotaan Mayong, mengingat capai peerentase RTH di perkotaan ini yang sagat kecil

## 2. METODOLOGI
Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode campuran (deduktif kuantitatif dan  kualitatif)  (Samsu,  2017).  Metode  kuantitatif  digunakan  untuk  melihat  seberapa  besar capaian (persentase  capaian ) penyediaan RTH. Persentase untuk RTH Publik, pada tulisan ini akan di pecah menjadi 12.5% untuk RTH Taman dan Hutan Kota, 6% TRH Jalur Hijau Jalan dan 1.5% , untuk RTH Fungsi tertentu sesuai dengan kebijakan penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam Peraturan Penteri PU. Nomor 5 Tahun 2008. RTH Publik Kota yang dijadikan amatan  mulai  dari  RTH  public  taman  dan  hutan  kota  (RTH  taman    Kecamatan,  RTH Kelurahan/desa, RTH Rukun Warga dan Rukun Tetangga, RTH jalur hijau jalan dan RRTH Fungsi tertentu (makam, sempadan sungai dan irigasi).
Metode  kualitatif  digunakan  untuk  melihat  variable  yang  mempengaruhi  ketidak berhasilan  implementasi kebijakan minimal penyediaan RTH Perkotaan. Variable ini meliputi
a. Perumusan kebijakan dan sosialisasi;
b. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
c. Dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan;
d. Komitmen dan kecapakan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan)
e. Dukungan dari pejabat/atasan.
Pengumpulan  data  dan  informasi  dilakukan  secara  primer  dengan  pengamatan  dan pengukuran  langsung  dilapangan  serta  dengan  wawancara  mendalam  terhadap  aktor  yang terlibat  dalam  implementasi  kebijakan  pemenuhan  RTH  Publik.    Sementara  data  sekunder. Didapat  dari  data  instansional  (Dinas  Lingkungan  Hidup),  terkait  dengan  data  capaian sementara RTH tahun 2021, Bappeda  terkait dengan Peta dasar.  dan data/informasi dari on line (pengusaha/penuyedia bangunan indutri).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perkotaan Mayong dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Jepara
Perkotaan  Mayong,  dalam  rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Jepara  (2012) ditetapkan sebagai bagian dari PKLp (Pusat Kegiatan Lokal yang di promosikan), kemudian
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
pada revisi 2019 (draft RTRW Kab. Jepara 2019), ditetapkan sebagai PPK, mengingat adanya perubahan dalam Pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.
Gambar 1. Peta Orientasi Perkotaan Mayong
Jamilla Kautsary…dkk | 180 Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Gambar 2. Peta Penggunaan lahan eksisting Perkotaan Mayong 2021
Tabel 1. Fungsi Perkotaan yang akan dikembangkan di Perkotaan Mayong dalam Dok. Revisi
RTRW Kab. Jepara. Perkotaan Fungsi Perkotaan Mayong (PPK) Pusat pemerintahan kecamatan Pengembangan pelayanan sosial ekonomi dan jasa tingkat kecamatan Pengembangan permukiman Pusat pengembangan pariwisata Pusat pengembangan industri Pengembangan tanaman pangan (padi, ubi kayu, kedelai, kacang panjang, ketimun, terung) Pengembangan tanaman buah (jambu air, nanas, jambu biji, pepaya, rambutan, sukun, jengkol) Pengembangan perkebunan rakyat (tebu, jambu mete)
Pengembangan kegiatan peternakan Pengembangan industri kerajinan (gerabah dan genteng) Pusat pelayanan sapi potong dan ayam potong

## Sumber: Matek Revisi RTRW Kab. Jepara 2019
Pada table di atas terlihat bahwa untuk perkotaan Mayong pada saat dilakukan revisi RTRW, ditetapkan fungsi/peruntukan untuk industry kerajinan (gerabah dan genteng). Akan tetapi jika dilihat di lapangan saat ini banyak sekali industri non kerajinan yang banyak berdiri
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
dan beroperasi di Mayong. Hal ini dapat dilihat dari kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa bangunan untuk kegiatan industri dan pergudangan  di Mayong, Dari hasil kajian data primer maupun sekunder secara on line baik melalui situd resmi perusahaan perkudangan dan bangunan industry maupun dari Citra Google Earth, dapat dilihat bahwa penyediaan RTH di lingkungan  area  kegiatan  Industri  baik  public  maupun  privet  sangat  minim  seperti  area pergudangan yang dikelola oleh perusahaan Bumimas Grup.
Tidak adanya dukungan upaya pemenuhan RTH dari kelompak masyarakat ini sudah menjadi masalah dan bebrapa kali ditegur oleh instansi yang berwenang termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Ketika mengunjungi PT HWI, PT DDI dan PT Konindo 2 yang disinyalir  belum menyediakan RTH private sebesar 10% dari luas kaving ((Mustofa, 2021). Sementra  hasil  triangulasi  data  melalui  foto  di  laman/situs  resmi  perusahaan  penyedia pertersebut terlihat bahwa tanaman hijauan hanya berupa tanaman dalam pot, di dalam kavling, seperti nampak pada gambar berikut:
Gambar 3. Tipe Bangunan Industri dan Pergudangan yang di Bangun Di Mayong https://bumimasgroup.co.id/gudang-mayong-jepara/

## 3.2. Capaian Luasan RTH Publik Di Perkotaan Mayong Taun 2021
Capaian luasan dari hasil pemutakhiran data DLH dengan survey lapangan di Perkotaan Mayong masih sangat kecil. Banyak ditemui kasusu-kasus di lapangan tanah-tanah untuk RTH, seperti RTH fungsi tertentu dalam hal ini RTH Makam, yang sudah dikelilingi oleh bangunan industri.
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Gambar 4. Contoh Area Perusahaan di Tengah permukiman.
Area RTH Makam Yang Dihimpit Bangunan Industri, dan Area Industry Juga Tidak Menyediakan RTH Privat 10% Dari Luas Kapling.
(sumber citra Google Earth, 2021: 1 Desember, 2021)
Area makam yang dihimpit bangunan
Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ psa
Jamilla Kautsary…dkk | 183 Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Tabel 2. Capaian Luasan RTH Publik Perkotaan Mayong Kab. Jepara, Tahun 2021 N o Luas Perkotaan Luas Ideal RTH Publik RTH TAMAN KOTA & HUTAN KOTA(KEC, DESA/KEL):12,5% Desa/Kelur ahan 20% Luas Taman Kecamatan Lapangan (Taman Desa) Luas Eksisiting Luas  Ideal Kekurangan RTH Taman Ha M2 Ha m2 Ha m2 Ha m2 m2 % m2 % m2 % 1  Kuanyar 196. 09 1960867. 65 39.22  392173 .53 0 0 0 0 0  0.000  245108.46  12.50 245108.46 12.50 00 2  Mayong Lor 301. 77 3017733. 12 60.35  603546 .62 0 0 1.11  11100  11101.1  0.018  377216.64  12.50 377216.62 12.48 16 3  Pelang 195. 19 1951863. 21 39.04  390372 .64 0 0 0.53 5300  5300.53  0.014  243982.90  12.50 243982.89 12.48 64 4  Pelemkere p 78.5 2 785239.8 3 15.70  157047 .97 0.22 2200 0  2200.22  0.014 98154.98  12.50 98154.97 12.48 60 5  Sengonbug el 525. 78 5257789. 89 105.1 6 105155 7.98 0 0 0.72 7200  7200.72  0.007  657223.74  12.50 657223.73 12.49 32 6  Singorojo 315. 34 3153366. 14 63.07  630673 .23 0 0 0 0 0  0.000  394170.77  12.50 394170.77 12.50 00 7  Tigojuru 152. 55 1525510. 55 30.51  305102 .11 0 0 0 0 0  0.000  190688.82  12.50 190688.82 12.50 00 8  Grand Total 1765237 0.39 353047 4.08 0.22 2200 2.36  23600  25802.6  0.053  2206546.3 0 12.50 2206546.2 5 12.44 72 No Luas Perkotaan RTH Jalur Hijau Jalan: (6%) Desa/Kelurahan Luas  Eksisting Pulau Jalan & Median Luas  Ideal Kekurangan RTH Taman Ha m2 Ha m2 % m2 % m2 % 1  Kuanyar 196.09 1960867.65 0.48 4800.00 0.24 117652.06  6.00 112852.06 5.76 2  Mayong Lor 301.77 3017733.12 0.84 8400.00 0.28 181063.99  6.00 172663.99 5.72 3  Pelang 195.19 1951863.21 0.22 2200.00 0.11 117111.79  6.00 114911.79 5.89 4  Pelemkerep 78.52 785239.83 0.38 3800.00 0.48 47114.39  6.00 43314.39 5.52 5  Sengonbugel 525.78 5257789.89 0.35 3500.00 0.07 315467.39  6.00 311967.39 5.93
Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ psa
Jamilla Kautsary…dkk | 184
6  Singorojo 315.34 3153366.14 0.50 5000.00 0.16 189201.97  6.00 184201.97 5.84 7  Tigojuru 152.55 1525510.55 0.44 4400.00 0.29 91530.63  6.00 87130.63 5.71 8  Grand Total 17652370.39 3.21  32100.00 0.18  1059142.22  6.00 1027042.22 5.82 N o Luas Perkotaan RTH FUNGSI TERTENTU: (1,5%) Desa/Kelur ahan Pemakaman Umum Jalur hijau Irigasi Luasan eksisting L Ideal Kekurangan Fungsi Tertentu Ha M2 Ha m2 Ha m2 m2 % m2 % m2 % 1  Kuanyar 196. 09 1960867. 65 0.92 9200.0 0 0.00  0.00 9200.00 0.0 0 29413. 01 1.5 0 20213.01 0.0 1 2 Mayong Lor 301. 77 3017733. 12 2.73 27300. 00 0.00  0.00 27300.00 0.0 1 45266. 00 1.5 0 17966.00 0.0 1 3  Pelang 195. 19 1951863. 21 1.05 10500. 00 0.00  0.00 10500.00 0.0 1 29277. 95 1.5 0 18777.95 0.0 1 4  Pelemkerep 78.5 2 785239.8 3 0.75 7500.0 0 0.00  0.00 7500.00 0.0 1 11778. 60 1.5 0 4278.60 0.0 1 5 Sengonbug el 525. 78 5257789. 89 8.33 83300. 00 0.00  0.00 83300.00 0.0 2 78866. 85 1.5 0 -4433.15 0.0 1 6  Singorojo 315. 34 3153366. 14 0.90 9000.0 0 0.00  0.00 9000.00 0.0 0 47300. 49 1.5 0 38300.49 0.0 1 7  Tigojuru 152. 55 1525510. 55 0.95 9500.0 0 0.06 600. 00 10100.00 0.0 1 22882. 66 1.5 0 12782.66 0.0 1 8  Grand Total 1765237 0.39 15.63 156300 .00 0.06 600. 00 156900.00 0.0 1 264785 .56 1.5 0 107885.56 0.0 1
Sumber: DLH kab. Jepara dan Pemutakhiran Dengan Data Lapangan, 2021
Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ psa
Jamilla Kautsary…dkk | 185 Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Gambar 5. Peta Sebaran RTH di Perkotaan Mayong Sumber Peta: Matek RTRW Kab. Jepara 2019, Sumber isi: data Primer, 2021
Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ psa
Jamilla Kautsary…dkk | 186 Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Gambar 6. Kondisi RTH di Perkotaan Mayong Sumber Peta: Matek RTRW Kab. Jepara 2019, Sumber isi: data Primer, 2021
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…

## 3.3.Variable-Variabel Di Luar Kebijakan Yang Mempengaruhi Implementasi
Pentingnya penyediaan RTH sebagai bagian komponen kota layak huni,  salah satunya di  tergambarkan  dalam  Penghargaan  ADIPURA  dari  Kementrian  Lingkungan  hidup  yang tujuannya  untuk  mewujudkan  perkotaan  kabupaten/kota  agar  memiliki  kualitas  lingkungan hidup yang bersih, teduh dan berkelanjutan. Pada Pasal 11 Ayat (2) poin (d) tertera jelas bahwa luasan RTH menjadi syarat pokok perolehan adipura sesuai dengan klasifikasi kota (Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.76/MENLHK/Setjen/Kum.1/10/2019  Tentang  Adipura,  2019).  Sesuai  peraturan  ini perkotaan mayong merupakan Kota kecil dengan syarat minimal luasan RTH > 20%. Selain itu capaian RTH juga dijadikan parameter poko dalam kegiatan Pengawasan Penataan Ruang seperti di jelaskan Pasal 213 Ayat (3) dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  penataan  ruang  sebagai  komponen  penilaian  kinerja  Standar  pelayanan bidang Penataan Ruang dalam aspek Pemanfaatan Ruang (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tantang Penyelenggaraan Penataan Ruang, 2021).
Pada kenyataannya perwujudan capaian luasan minimal RTH perkotaan, sesuai standar pelayanan  minimal  yang  termuat  dalam  Pedoman  Penyediaan  dan  Pemanfaatan  RTH  di Perkotaan  (peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor :  05/Prt/M/2008  Tentang  Pedoman Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kawasan  Perkotaan,  2008)  sebesar 30%  (dengan  komposisi  10%  RTH  privat  dan  20%  RTH  public)  sangat  sualit  untuk diwujudkan. Beberapa variavel yang berhasil diidentivikasikan dari wawancara dengan pihak yang  berkepentingan  terkait dengan  implemntasi  kebijakan luasan  minimal  RTH Perkotaan adalah sebagai berikut:
1. Perumusan  kebijakan  dan  sosialisasi.  Terkait  dengan  perumusan  kebijakan,  di  dalam Rencana  Tata  Ruang  wilayah  kabupaten,  Amanah  untuk  penyediakan  RTH  ini  sudah sangat  jelas.  Sosialisasi  juga  sudah  sering  dilakukan,  baik  oleh  pemerintah  daerah kabupaten  mapun  provinsi,  Akan  tetapi  RTH  belum  menjadi  isu  yang  seksi  dalam pembangunan  darah.  Peningkatan  nilai  investasi  dan  peningkatan  lapangan  pekerjaan masih sangat mendominasi. RTH hanya dibutuhkan saat pemerintah kabupaten berusaha mendapatkan  Adipura.  Di  titik  ini  pemerintah  akan  melakukan  banyak  cara  untuk membuktikan bahwa kecukupan RTH >20% seperti dimanahkan dalam Pasal 11 Ayat(2) Poin d, pada Peren LHH terpenuhi, walaupun eksisting di lapangan tidak ada. Hal ini juga berkaitan dengan dukungan politik terhadap RTH yang masih sangat kecil.
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
2. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Kondisi sosial ekonomi dan politik. Kondisi ekonomi dan teknologi seringkali menjadi masalah dalam upaya penyediaan RTH dan pengendalian pemanfaatannya.  Banyak  ruang-ruang  RTH  fungsi  taman  kota  dan  jalur  hijau  jalan berubah menjadi tempat kuliner karena alasan ekonomi, atau ruang RTH khusus seperti sempadan sungai/irigasi atau  sempadan rel KA (lahan milik PT KAI) dan bahkan RTH pemakaman  berubah  menjadi  permukiman  atau  peruntukan  lainnya  seperti  industry. Masyarakat yang mengakupasi ruang ini di Mayong bersal dari beragam kelas. Untuk jalur hijau jalan kebanyakan merupakan golongan masyarakat menengah kebawah. Masyarakat golongan ini memeliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang terbatas terhadap peran dan fungsi RTH Publik juga memberi andil terkait kerusakan RTH Publik . Sementara di Kawasan Industri berkebalikan. Meski mereka memiliki pemahaman tetapi kepentingan ekonomi jangka  pendek  membuat  mereka  berfikir  jika  RTH  Publik  maupun  privat  tidak menguntungkan/penting.
3. Dukungan/keterlibatan  masyarakat  pemangku  kepentingan.  Berkaitan  dengan  poin  ini, memang terlihat bahwa  dukungan  masyarakat pemangku kepentingan (terutama pelaku usaha) di perkotaan Mayong masih sangat kurang. meskibun beberapa kali surat teguran dari  dinas  bahkan  teguran  langsung  melalui  kunjungan  lapangan  langsung  dari  DPRD sudah beberapa kali dilakukan, akan tietapi tidak ada hasilnya. Upaya penggunaan lahan milik  pemerintah  seperi  tanah-tanah    bengkok  diperkotaan  juga  dipenuhi  untuk  wadah kegiatan  yang  berorientasi  ekonomi  jangka  pendek  (kembali  modal  pencalonan)  tanpa menyisakan  untuk  RTH  Publik.  Ruang-ruang  ini  dipenuhi  untuk  bangunan  ruko  atau tempat parkir yang disewakan ke perusahaan industri, karena dalam kaving ruang parkir tidak mencukupi.
4. Komitmen dan kecapakan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan). Masalah komitmen dan kecakapan ini berkaitan erat dengan poin  1 di atas.  Sebagus apapun produk kebijakan RTH publik  jika  dalam  implementasinya  tidak  ada  komitmen  (teguh  pendirian  untuk  menjalankan dengan baik) dan kecakapan dari pejabat pelaksana maka upaya pemenuhan RTH juga tidak akan berhasil dengan baik.  Komitmen ini sering terganggu dengan pergantian pemimpin daerah atau pemindahan pejabat yang dari awal sudah disiapkan untuk mengawal penyediaan RTH Publik atau juga bisa terganggu karena adanya kepentingan ekonomi jangka pendek kelompok tertentu. Saat ini  dengan  kondisi  capaian  yang  sangat  kecil,,  akan  menjadi  tugas  yang  berat  bagai  pejabat pelaksana walaupun mereka memiliki k omitmen dan kecakapan yang cukup baik  (khususnya DLH). Hal ini juga disebabkan krn adanya perbedaan persepsi terkaut fungsi RTH karena dari dulu RTH di Kab. Jepara dikelola oleh banyak OPD, seperti Dinas Pariwisata dan
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Olah Raga, Dinas PU Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan  dinas  lainnya  yang  masing-masing  memiliki  kepentingan  tersendiri  terkait  dengan tupoksinya. Jika dikelola oleh DISPORA, taman kota akan berubah menjadi pusat kuliner, jika di dekat sekolah jadi lapangan. Kemudian lapangan di kelurahan/desa karena dikelola oleh Petinggi, saat ini juga banyak yang dibangun untuk fasilitas yang bisa disewakan. Komitmen dari pejabat yang memberikan izin, untuk pembangunan berskala besar juga kadang  kurang.  Akibatnya  masyarakat  sasaran  kebijakan  merasa  ada  yang  melindungi meskipun  mereka  melanggar  ketentuan.  Komitmen  dan  kecakapan  kepemimpinan  dari pejabat pelaksana. Masalah komitmen dan kecakapan ini berkaitan erat dengan poin  di 1 atas.  Sebagus apapun produk rancangan desain RTH publik jika dalam implementasinya tidak ada komitmen (teguh pendirian untuk menjalankan dengan baik) dan kecakapan dari pejabat  pelaksana  maka  upaya  pemenuhan  RTH  juga  tidak  akan  berhasil  dengan  baik. Komitmen  ini  sering  terganggu  dengan  pergantian  pemimpin  daerah  atau  pemindahan pejabat atau ada kepentingan ekonomi jangka pendek dari pejabat.
5. Dukungan dari pejabat.  Dukungan  pejabat  dan  pemerintah  daerah  serta  pihak  yang berkepentingan  dalam  penyediaan/pemenuhan  RTH  sangat  penting.  Dukungan  ini  tidak  hanya dalam  penyusunan  produk  perencanaan  RTH  tetapi  dalam  implementasi  pemanfaatan  dan pengendaliannya serta dalam pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan. Dari hasil wawancara terhadap kabupaten/kota, dukungan dari pejabat ini masih sangat kecil, hal ini dapat dilihat dari alokasi dana untuk penyediaan RTH yang sangat kecil.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Poin penting sebagai yang dapat disimpulkan dari hasl kajian pada tulitasn ini adalah, sebagus apapun perumusan kebijakan dan sosialisasi pemenuhan prosentase luasan minimal di Perkotaan Mayong tetepi variable di luar kebijak seperti kondisi sosial, ekonomi dan politik, dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan, komitmen dan kecapakan pejabat pelaksana  (implementasi  kebijakan)  dan dukungan dari  pejabat/atasan,  dukungannya  sangat kecil,  maka  upaya  perwujudan  RTH  Publik  >20%  akan  menjadi  mimpi  yang  sangat  sulit wujudkan.
Saran untuk pemecahan permasalah pemenuhan RTH Publik di Mayong Jepara:
a. Peningkatan koordinasi dan penyamaan persepsi terkait pentingnya peran dan fungsi RTH Publik Perkotaan.
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
b. Peningkatan/perbaikan  perumusan  kebijakan  dan  sosialisasi,  dengan  landasan  analisis evaluasi implementasi kebijkan RTH
c. Peningkatan  dukungan  RTH  dari  aspek  politik  untuk  kepentingan  konservasi  dan perlindungan dari tekanan kebutuhan ekonomi jangka pendek
d. Peningkatan dukungan/keterlibatan masyarakat pemangku kepentingan;
e. Peningkatan dukungan terhadap komitmen dan kecapakan pejabat pelaksana (implementasi kebijakan yang saat ini lebih banyak dibebankan ke DLH)
f. Peningkatan  dukungan  dari  pejabat/atasan  (baik  pimpinan  eksekutid  dan  legislative) kabupaten Jepara.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Addas, A., & Alserayhi, G. (2020). Quantitative Evaluation of Public Open Space per Inhabitant in the Kingdom of Saudi Arabia: A Case Study of the City of Jeddah. SAGE Open, 10(2). https://doi.org/10.1177/2158244020920608
Bhuyan, A., Jorgensen, A., & Sharma, S. (2010). Taking the Pulse of Policy : May 2010, 50.
Fitria,  F.,  Helmi,  H.,  &  Syamsir, S.  (2020).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pengembangan Taman Di Kota Jambi. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 4(1), 132–140. https://doi.org/10.22437/jssh.v4i1.9777
Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott Foresman.
meningkatkan-ketangguhan-banjir-perkotaan-melalui-ruang-terbuka-hijau-publik-yang @ blogs.worldbank.org. (2021).
https://blogs.worldbank.org/id/eastasiapacific/meningkatkan-ketangguhan- banjir-perkotaan-melalui-ruang-terbuka-hijau-publik-yang
MUSTOFA, A. (2021,  April). Tak Sediakan RTH, Perusahaan  Asing  Ditegur Komisi DPRD  Jepara.  https://radarkudus.jawapos.com/read/2021/04/08/252997/tak- sediakan-rth-perusahaan-asing-ditegur-komisi-dprd-jepara
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  Dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.76/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Adipura, 1 (2019).
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor :  05/Prt/M/2008  Tentang  Pedoman Penyediaan  Dan  Pemanfaatan  Ruang  Terbuka  Hijau  Di  Kawasan  Perkotaan, (2008).
http://landspatial.bappenas.go.id/komponen/peraturan/the_file/permen05-
2008.pdf
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  21  Tahun  2021  Tantang Penyelenggaraan Penataan Ruang, (2021).
Rustam  Hakim  Manan.  (2020).  Community  Perception  of  the  Green  Open  Space Planning  Aspect  in  the  City  of  Jakarta.  International  Journal  of  Engineering Research And, V9(02), 316–322. https://doi.org/10.17577/ijertv9is020139
Kajian Variable di Luar Kebijakan yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan…
Salvesen, D., Evenson, K. R., Rodriguez, D. A., & Brown, A. (2008). Factors influencing implementation  of  local  policies  to  promote  physical  activity:  A  case  study  of Montgomery  County,  Maryland.  Journal  of  Public  Health  Management  and Practice, 14(3), 280–288. https://doi.org/10.1097/01.PHH.0000316487.57512.f6 Samsu.  (2017).  Metode  penelitian:  teori  dan  aplikasi  penelitian  kualitatif,  kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In M. P. . DR. Rusmini, S. Ag. (Ed.),  Diterbitkan  oleh:  Pusat  Studi  Agama  dan  Kemasyarakatan  (PUSAKA). Pustaka Jambi.
Seraw, W., & Lu, X. (2020). Review on Concepts and Theoretical Approaches of Policy Implementation.  International  Journal  of  Academic Multidisciplinary  Research, 4(11), 113–118.
Setyati,  R.,  &  Utomo,  W.  (2015).  Implementasi  Kebijakan  Penataan  Ruang  Terbuka Hijau  Kawasan  Perumahan  Kota  Banjarbaru.  Jurnal  Kebijakan  &  Administrasi Publik (JKAP), 19(1), 7–8.
Subhan,  M.  I.,  Wacano,  D.,  Studi,  P.,  Lingkungan,  T.,  &  Indonesia,  U.  I.  (2019).
JEPARA , Kabupaten Jepara Dalam Menurunkan Suhu Udara Analysis Of Green Open Space Evectivness In Jepara Subdistric , Jepara Regency In Reducng Micro Air. Universitas Islam Indonesia.
Wati, S., Wijaya, A. F., & . S. (2016). Evaluation of Green Open Space Management Program in Gresik Regency Based on Cipp Evaluation Model. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 6(1), 11. https://doi.org/10.26858/jiap.v6i1.2068
Xu,  Q.,  &  Gao,  L.  (2017).  The  Causes  Analysis  of  Public  Policy  Implementation Deviation: Based on a Framework of Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian. Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research,  157(Iceiss), 298–303. https://doi.org/10.2991/iceiss-17.2017.71
https://bumimasgroup.co.id/gudang-mayong-jepara/ diakses  tgl  8  Desember  2021  Pukul 15.17 Wib