## RANCANGAN KUHP NASIONAL SEBAGAI RANCANGAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA YANG PERLU DIKRITISI
Oleh: I Nyoman Gede Remaja 1
( nyomangederemaja@yahoo.co.id)
Abstrak: KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia merdeka yang merupakan warisan dari Pemerintah Kolonial Belanda, aslinya disebut w etboek van strafrecht voor nederlandsch-indie ‟s. 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang ini maka dianggap sangat perlu untuk melakukan penyesuaian. Perubahan dilakukan dengan didasari pada  pertimbangan  filosofis,  sosiologi  dan  yuridis,  yang  dilakukan  pada  3  (tiga) aspek  utama,  yaitu:  Perumusan  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum, Pertanggungjawaban pidana dan Pidana dan tindakan yang dapat diterapkan. Walaupun  pengundangan  KUHP  Nasional  mengalami  beberapa  kendala  karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang  bercirikan  Bangsa  Indonesia,  KUHP  Nasional  harus  tetap  diundangkan. Kesempatan yang ada sekarang harus dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian yang  lebih  inten  berkaitan  dengan  rumusan  pasal  yang  dianggap  masih  ada kelemahan atau bermasalah.
Kata-kata Kunci: Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana, Rancangan KUHP.

## PENDAHULUAN
Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari fungsi Politik Hukum. Moh  Mahfud  MD  mengatakan  “Politik  hukum  adalah legal  policy atau  arah hukum  yang  akan  diberlakukan  oleh  negara  untuk  mencapai  tujuan  negara  yang bentuknya  dapat  berupa  pembuatan  hukum  baru  dan  penggantian  hukum  lama” (Moh.  Mahfud  MD,  2006:9).  KUHP  Indonesia  yang  sekarang  ada  merupakan hukum  pidana  yang  ada  semenjak  Indonesia  merdeka  yang  merupakan  warisan dari  Pemerintah  Kolonial  Belanda,  aslinya  disebut  w etboek  van  strafrecht  voor nederlandsch-indie ‟s. 1915 No. 732, jika dikaitkan dengan perkembangan zaman sekarang  ini  maka  dianggap  sangat  perlu  untuk  melakukan  penyesuaian.  Dasar pemikiran  perlunya  melakukan  perubahan  terhadap  KUHP  Indonesia, diantaranya:
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
a. Dasar Filosofis
Setiap negara merdeka dan berdaulat hendaknya memiliki hukum sendiri yang mengacu  kepada  tujuan  dari  negara  bersangutan,  begitupun  Indonesia  yang memiliki tujuan sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan :
“Kemudian  daripada  itu  untuk  membentuk  suatu  Pemerintah  Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi  dan  keadilan  sosial, maka  disusunlah  Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu  dalam  suatu Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia,  yang  terbentuk  dalam  suatu susunan  Negara  Republik  Indonesia  yang  berkedaulatan  rakyat  dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan  dalam  Permusyawaratan/  Perwakilan,  serta  dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Dalam  hal  pembaharuan  hukum  di  Indonesia,  mengacu  kepada  tujuan bernegara  yaitu:  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  ikut  melaksanakan ketertiban  dunia,  dan  mewujudkan  perdamaian  dan  keadilan  sosial.  Tujuan bernegara  yang  menjadi  ciri  khas  suatu  bangsa  mesti  harus  mampu diwujudkan dalam Hukum Negara, yang salah satunya adalah Hukum Pidana melalui pembaharuan KUHP. Karena itu, tujuan dalam Pembaharuan Hukum Pidana  Nasional,  yaitu  perlindungan  masyarakat (social  defence )  dan menciptakan kesejahteraan masyarakat ( social welfare ).
b. Dasar Sosiologis
KUHP  yang  ada  sekarang  dalam  beberapa  aspek  sudah  tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.  Rumusan  hukum  pidana  yang  dimuat  dalam  KUHP  tidak  lagi mampu  mengatasi  proglem  kejahatan  dan  tuntutan  keadilan,  sehingga  dibuat pengaturan  pidana  di  luar  KUHP.  Karena  itu,  perlu  dilakukan  perubahan KUHP  sehingga  pengaturan  Hukum  Pidana  menjadi  satu  dalam  satu  buku yang  mampu  mencerminkan  nilai-nilai  asli  Bangsa  Indonesia  dan  sesuai
dengan  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia sekarang  ini.  Di  samping  itu,  adanya  tuntutan  akan  perkembangan  hukum pidana, diakibatkan juga oleh beberapa hal, diantaranya: (1) adanya tuntutan masyarakat  terhadap  kepentingan  hukum  baru  yang  harus  dilindungi  hukum pidana,  (2)  kebutuhan  bidang  hukum  lain  (hukum  perdata  dan  hukum administrasi/hukum  tata  usaha  negara)  yang  membutuhkan  sanksi  hukum pidana  untuk  memperkuat  norma-norma  dan  nilai-nilainya,  (3)  adaptasi terhadap  kemerdekaan  dan  proses  demokratisasi,  dan  harmonisasi  terhadap perkembangan  internasional  dalam  bentuk  konvensi  baik  yang  sudah  atau belum  diratifikasi.  Sebaliknya  ada  pula  yang  berupa  dekriminalisasi  atau depenalisasi (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 5-6).
c. Dasar Yuridis
Banyak terjadi tumpang tindih aturan tentang hukum pidana antara yang diatur dalam  KUHP  dengan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Perundang-undangan Pidana  di  luar  KUHP,  seolah-olah  ada  dualisme  sistem  hukum  pidana,  yaitu sistem  hukum  pidana  yang  dibangun  berdasarkan  KUHP  dan  sistem  hukum pidana  yang  dibangun  berdasarkan  UU  yang  tersebar  di  luar  KUHP.  Karena itu, perlu dilakukan sinkronisasi, dalam bentuk rekodifikasi KUHP Nasional. Rekodifikasi  KUHP  Nasional  dilakukan  pada  3  (tiga  )  permasalahan  utama, yaitu:
1. Perumusan perbuatan yang bersifat melawan hukum ( criminal act );
Sumber hukum yang dijadikan dasar suatu perbuatan dapat dipidana, tidak hanya Peraturan Perundang-undangan (asas legalitas) tetapi juga memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat
( living law)  sebagai  dasar  penetapan  patut  atau  tidaknya  suatu  perbuatan dipidana (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 25).
2. Pertanggungjawaban  pidana  ( criminal  responsibility )  baik  dari  pelaku manusia  ( natural  person )  maupun  korporasi  ( corporate  criminal responsibility );
Pertanggungjawaban  pidana  bertolak  pada  pemikiran  keseimbangan monodualistik,  yaitu  keseimbangan  antara  asas  kesalahan  ( asas
culpabilitas )  dengan  asas  legalitas  ( principle  of legality)  untuk  dapat mempidana  seseorang  atau  korporasi.  Untuk  mencapai  keseimbangan tersebut  maka  dimungkinkannya  diterapkan  asas strict  liability (bertanggungjawab mutlak) , asas vacarious liability (pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain) dan asas  pemberian  maaf  atau  pengampunan  oleh  hakim  ( judicial  pardon ) (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 34).
3. Pidana dan tindakan yang dapat diterapkan.
Pidana  atau  tindakan  yang  dijatuhkan  berorientasi  pada  tujuan pemidanaan  yang  bertolak  pada  keseimbangan  dua  sasaran  pokok,  yaitu “perlindungan  masyarakat”  dan  “perlindungan  atau  pembinaan  individu pelaku  tindak  pidana”.  Sehingga  dalam  penjatuhan  pidana  atau  tindakan berorientasi  kepada  kepentingan  masyarakat  (termasuk  korban)  dan kepentingan atau pemulihan pelaku.
Untuk kepentingan korban, maka pidana denda, pidana penjara dan pidana  mati  masih  tetap  diberlakukan,  dengan  catatan  pidana  mati digunakan  sebagai  pengecualian  atau  sarana  terakhir  dan  dikategorikan sebagai  jenis  pidana  yang  bersifat  khusus  (eksepsional).  Karena dikategorikan  sebagai  jenis  pidana  yang  bersifat  khusus,  di  samping pemberlakuannya  sebagai  sarana  terakhir,  juga  perlu  ada  ketentuan mengenai  penundaan  pelaksanaan  pidana  mati  atau  bisa  disebut  pidana mati  bersyarat  ( conditional  capital  punishment )  dengan  masa  percobaan
10 tahun (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 36-37).
Untuk  kepentingan  perlindungan  kepada  masyarakat,  di  samping ketiga  jenis  pidana  di  atas,  yaitu  pidana  denda,  penjara  dan  pidana  mati, juga  dapat  diberikan  sanksi  berupa  ganti  kerugian  dan  pemenuhan kewajiban adat, yang dimasukkan sebagai jenis pidana tambahan (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 37). Hal ini dikarenakan, faktanya banyak sekali tindak pidana yang korbannya tidak saja ansih yang menjadi korban langsung  dari  tindak  pidana  tersebut,  tetapi  juga  komunitas  masyarakat tertentu  (masyarakat  hukum  adat),  sehingga  kepada  pelaku  juga  perlu
dibebankan  sanksi  pemenuhan  kewajiban  adat,  untuk  mengembalikan kondisi  adat  pada  kondisi  semula.  Fakta  yang  lain,  bahwa  banyak  sekali tindak  pidana  yang  dilakukan  ketika  pelakunya  sudah  dijatuhi  pidana, maka korban tidak mendapatkan sesuatu sebagai pemulihan atas kerugian yang disebabkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, karena itu penting juga dibebankan sanksi berupa ganti kerugian bagi tindak pidana – tindak  pidana  yang  menimbulkan  kerugian  secara  materiil  terhadap korban.
Untuk  kepentingan  atau  pemulihan  pelaku,  maka  hakim  dalam menentukan pidana diberikan keleluasaan untuk memilih dan menentukan sanksi apa (pidana atau tindakan) yang sekiranya tepat untuk pelaku tindak pidana(Naskah  Akademik  RUU  KUHP,  2015:  39).  Hakim  dapat menerapkan  arternatif  sanksi,  dapat  menjatuhkan  pidana  pokok  saja  atau pidana  tambahan  saja  atau  menjatuhkan  tindakan  saja  atau  pidana  pokok dan pidana tambahan, atau pidana pokok dan tindakan, atau pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan dan penilaian hakim terhadap keadaan yan menyertai pelaku sebelum dan sesudah tindak pidana dilakukan. Sanksi berupa tindakan diberikan kepada pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau kurang  mampu  bertanggungjawab.  Tindakan  ini  berupa:  perawatan  di rumah sakit jiwa, penyerahan kepada pemerintah atau penyerahan kepada seseorang (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 139). Sedangkan sanksi berupa tindakan yan dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok, dapat berupa:  pencabutan  Surat  Ijin  Mengemudi,  perampasan  keuntungan  yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, dan/atau perawatan di lembaga.
Bertitik tolak pada tujuan “perlindungan masyarakat” ( social defence) , maka tujuan penegakan hukum pidana dapat dibedakan menjadi:
1.  Perlindungan  masyarakat  dari  perbuatan  anti  sosial  yang  merugikan  dan membahayakan masyarakat, maka tujuan pemidanaannya adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
2.  Perlindungan  masyarakat  dari  sifat  berbahayanya  seseorang,  maka  tujuan pemidanaannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan  mempengaruhi  tingkah  lakunya  agar  kembali  patuh  pada  hukum  dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
3. Perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum  atau  warga  masyarakat  pada  umumnya,  maka  tujuan  pemidanaannya adalah untuk mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang- wenang di luar hukum.
4.  Perlindungan  masyarakat  dari  gangguan  keseimbangan  atau  keselarasan berbagai kepentingan dan nilai akibat dari adanya kejahatan, maka penegakan hukum  pidana  harus  dapat  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh tindak  pidana,  dapat  memulihkan  keseimbangan  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat. (Naskah Akademik RUU KUHP, 2015: 4-5).
Berdasarkan  pada  tujuan  penegakan  hukum  pidana  tersebut,  maka  tujuan pemidanaan adalah:
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;
c.  Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
d.  membebaskan  rasa  bersalah  pada  terpidana  (Naskah  Akademik  RUU KUHP, 2015: 41).

## MASUKAN TERHADAP RUU KUHP
NO  PASAL NASKAH AKADEMIK RUU KUHP KOMENTAR/PENDAPAT 1 Tidak ada pembedaan kualifikasi kejahatan ( rechtsdelict ) dan pelanggaran Terdiri dari 2 buku, yaitu Buku I dan Buku II Pelanggaran yang dulu dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang merugikan orang lain
tetapi tidak ada niat jahat,
sekarang semua
( wetdelict ) (hlm 31) dikategorikan sebagai kejahatan, yang artinya semua perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dianggap memiliki niat jahat. Hal ini tentu akan berpengaruh pada sistem yang lain, salah satunya Sistem Pemasyarakatan, yang bisa jadi jumlah narapidana akan bertambah, padahal sekarang saja hampir seluruh LP mengalami over capasity. 2 Pasal 2  Sumber hukum pidana, disamping didasarkan pada asas legalitas yang dirumuskan dalam KUHP yang sekarang berlaku, juga sudah diperluas secara materiel dengan perlu menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengurangi berlakunya ”hukum yang hidup” di dalam masyarakat (hal 25). (1)  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
(2)  Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai
dengan nilai-nilai yang terkandung Perumusan norma seperti ini baik, apalagi dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara Hukum diartikan sebagai negara yang mendasarkan pada hukum, yang didalamnya ada 2 (dua), yaitu Hukum Tertulis (Peraturan Perundang-undangan) dan Hukum Tidak Tertulis (hukum yang hidup dalam masyarakat). Namun demikian, dikaitkan dengan kontek hukum yang dikodifikasi (dibukukan) yang menekankan pada aspek kepastian hukum, penggunaan hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum akan menimbulkan kebingungan dalam penerapan hukumnya, karena perbuatan yang
dalam Pancasila, Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab. dikatakan dapat dipidana tidak ada atau tidak jelas rumusannya dalam hukum tidak tertulis.
Padahal Hukum Pidana kita menganut asas legalitas, yang didasarkan pada beberapa prinsip, diantaranya:
1. Lex scripta (ketentuan pidana harus tertulis dan tidak boleh dipidana berdasarkan hukum kebiasaaan) 2. Lex certa (rumusan ketentuan pidana harus jelas) 3. Lex stricta (ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan dilarang menggunakan analogi) 4. Lex praevia (ketentuan pidana harus bersifat kedepan, tidak boleh berlaku surut) 3 Pasal 4 huruf c Pembaharuan hukum pidana harus mampu mengadopsi perkembangan yang ada terutama perkembangan ITE Tindak Pidana  di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana  lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia KUHP Nasional kita harus menyesuaikan dengan perkembangan yang ada terutama perkembangan
ITE. Perkembangan ITE ini telah banyak mengubah tata kehidupan bermasyarakat yang tidak saja berdampak positif tetapi juga banyak berdampak negatif,
termasuk juga perbuatan pidana melalui media ITE. Faktanya perbuatan itu bisa dilakukan dari
manapun dan berakibat dimanapun, artinya dapat dilakukan di luar wilayah
Indonesia tetapi berakibat di wilayah Indonesia. Perluasan wilayah berlakunya hukum pidana ini menjadi suatu keniscayaan dilakukan, namun perlu juga dipertimbangkan terhadap kemungkinan terjadinya pemberlakuan dua hukum pidana dari negara yang berbeda terhadap satu perbuatan pidana yang sama. Karena perbuatan itu dilakukan di negara lain (berlaku hukum pidana negara bersangkutan) dan akibatnya dialami di Indonesia (berlaku hukum pidana Indonesia) 4 Pasal 12 Penentuan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak, tidak hanya didasarkan pada Peraturan Perundangan- undangan tetapi juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (1)  Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang- undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
(2)   Untuk dinyatakan sebagai Tindak
Pidana, suatu perbuatan yang diancam sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang- undangan harus bersifat melawan
Adanya kekaburan norma antara ayat (1) dan ayat (2)
berkaitan dengan
penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana. Karena apa yang dinyatakan dalam ayat (1) tidak akan menjadi sempurna apabila tidak memenuhi ketentuan ayat (2). Solusinya: sebaiknya redaksinya dijadikan satu sehingga menjadi satu- kesatuan norma yang utuh. Kemudian pencantuman “hukum yang hidup dalam masyarakat” disatu sisi memang baik untuk menciptakan suatu keadilan hukum namun
hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. (3)  Setiap Tindak Pidana  selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar. dalam praktiknya perlu dipertimbangkan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya multitafsir dalam masyarakat, karena umumnya hukum yang hidup dalam masyarakat tidak dalam bentuk tertulis. 5 Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (1) Hakim dapat menerapkan arternatif sanksi, dapat menjatuhkan pidana pokok saja atau pidana tambahan saja atau menjatuhkan tindakan saja atau pidana pokok dan pidana tambahan, atau pidana pokok dan tindakan, atau pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. (hlm 39) Pasal 66 ayat (2): “Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan”. Pasal 103 ayat  (1): ”Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a. konseling;
b. rehabilitasi;
c. pelatihan kerja;
d. perawatan di lembaga; dan/atau
e. perbaikan akibat Tindak Pidana. Ketentuan pasal 66 ayat (2) dan Pasal 103 ayat (1) ini mensyaratkan bahwa hakim tidak dapat menerapkan pidana tambahan saja atau tindakan saja kepada pelaku tindak pidana tanpa memberikan pidana pokok. Dalam kaitannya dengan kepastian hukum maka pencantuman norma seperti ini lebih baik, karena yang namanya pidana pokok tentu yang lebih utama harus diberikan, ketika pidana itu tidak cukup maka bisa ditambahkan dengan pidana tambahan dan/atau tindakan 6 Pasal 188 ayat (1) dan Pasal 190 ayat (1) perbuatan menentang ideologi negara Pancasila atau UUD 1945, kegiatan penyebaran faham komunis Pasal 188 ayat (1), yang menyatakan:
“Setiap Orang yang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme- leninisme di muka umum dengan lisan Disatu sisi sangat baik, karena ajaran komunisme/marxisme- lininisme sangat
bertentangan dengan Ideologi Pancasila yang dianut di Indonesia, tetapi disisi lain juga harus
atau marxisme atau leninisme, dan hubungan dengan organisasi yang berasaskan komunisme, atau marxisme atau leninisme . Adapun perbuatan- perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, apabila menimbulkan akibat terganggunya stabilitas di bidang politik dan keamanan (delik materil). (hal 211) atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Pasal 190 ayat (1), yang menyatakan: “Setiap Orang yang menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun”
memperhatikan Pasal 28
UUD 1945 yang menyatakan “
Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Jangan sampai pasal 188 ayat (1) dan Pasal 190 ayat (1) dikategorikan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945, jika itu terjadi maka tentu pasal tersebut dapat dilakukan yudicial review ke MK. Saran: Lebih baik Pasal 188 ayat (1) lebih menitikberatkan pada akibatnya (Delik Materiil) bukan pada proses (Delik Formil) karena konteks menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme- leninisme lebih mengarah pada kebebasan mengeluarkan pikiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UUD 1945 dan juga belum tentu orang lain akan mengikuti ajaran tersebut. Akibat yang dimaksud berupa tertanamnya paham- paham komunisme/marxisme- leninisme dalam masyarakat yang mengacam keamanan, keselamatan dan keutuhan NKRI. Sama halnya dengan Pasal 190 ayat (1),
juga lebih baik menitikberatkan kepada akibat bukan kepada proses, sebagaimana penjelasan di atas. Akibat yang dimaksud berupa adanya usaha atau kegiatan kelompok masyarakat tertentu untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara yang mengancam keutuhan NKRI. 7 Pasal 218 ayat (1) dan Pasal 219 apabila Kepala Negaranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Pencelaan itu diwujudkan dalam pengancaman dengan pidana perbuatan- perbuatan tersebut. (hal 216) Pasal 218 ayat (1) yang menyatakan “Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV”. Pasal 219 menyatakan” Setiap Orang yang menyiarkan,
mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Pasal ini secara substansi baik untuk menjaga marwah Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemimpin Negara, tetapi jangan sampai pasal ini dijadikan senjata bagi penguasa untuk anti kritik yang pada akhirnya dapat menyebabkan suatu kekuasaan yg otoriter dan sewenang-wenang. Perlu ada batasan yang jelas antara kehormatan atau harkat dan martabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden dengan kehormatan atau harkat dan martabat sebagai pribadi, karena bagaimana pun Presiden dan Wakil Presiden merupakan pribadi manusia yang tidak luput dari suatu kesalahan. Jangan sampai kesalahan atau kekeliruan pribadi terlindungi oleh kehormatan atau harkat dan martabat sebagai simbul negara.
Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV” 8 Pasal 261 ayat (3) dan ayat (4) Pasal 261 ayat (3) menyatakan “Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling  lama 9 (sembilan) tahun”.
Pasal 261 ayat (4)
menyatakan “Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling  lama paling lama 12 (dua belas) tahun”. Pasal tersebut kabur, karena dalam Pasal 261 ayat (1) sudah berisi ancaman pidana. 9 Pasal 453 ayat (1) dan Pasal 454 ayat (1) Dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28A di tegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Sehingga jaminan atas kemerdekaan Pasal 453 ayat (1): “Setiap Orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”. Pasal 454 ayat (1): “Setiap Orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang
Istilah “merampas kemerdekaan orang” menimbulkan makna yang ambigu atau multitafsir. Kata “merampas” dalam KBBI diartikan mengambil paksa, sedangkan kata “kemerdekaan” dalam KBBI diartikan kebebasan. Jadi istilah “merampas kemerdekaan orang” dapat diartikan mengambil paksa
manusia adalah hak yang medasar dan dijamin oleh negara. (hal 243) Tetapi dalam NA ini lebih banyak menekankan tentang isi dari BAB XIX (perdagangan orang dan penculikan) lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan  tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling
banyak Kategori II”.
kebebasan seseorang atau dengan kata lain menjadikan orang tidak bebas. Dalam praktiknya, bisa dimaksud bebas dalam arti fisik, bisa juga diartikan bebas dalam arti psikologis. Contoh; apakah dengan membiarkan orang lain menunggu lama tanpa kepastian, masuk dalam kategori pasal ini, karena itu menjadikan orang tersebut kehilangan kebebasannya dalam waktu yg tidak pasti. Atau karena kelalaian menyebabkan suatu ruangan terkunci padahal ada orang di dalamnya, yang berakibat pada hilangnya kebebasan orang tersebut karena terjebak di dalam ruangan itu (Pasal 454 ayat (1)).
Di samping itu, terjadi ketidakkonsistenan norma, antara judul Bagian Kesatu dari Bab XIX (Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan) dengan judul bagian kedua Bab XIX (Perampasan Kemerdekaan Orang). Judulnya hampir sama tetapi isinya berbeda. 10 Pasal 466 pidana mati pada hakikatnya memang bukanlah sarana utama (sarana pokok) untuk Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan Pengenaan Pidana Mati yang diletakkan paling depan sebelum pidana yang lain, dapat ditafsirkan sebagai pengenaan pidana yang
mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat. Dalam hal ini, pidana mati hanya merupakan perkecualian. Pemikiran demikian dapat diidentikkan dengan sarana amputasi atau operasi di bidang kedokteran yang pada hakikatnya juga bukan sarana/obat yang utama, tetapi hanya merupakan upaya perkecualian sebagai sarana/obat terakhir. (hal 36) berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. pertama, sebelum memilih alternatif berikutnya. Jika demikian, maka bertentangan dengan maksud Pidana Mati sebagai alternatif terakhir sebagaimana dinyatakan dalam NA RUU KUHP. Di samping itu, hampir semua negara sudah meniadakan hukuman mati, Belanda saja sebagai cikal bakal KUHP
Indonesia juga sudah tidak memberlakukan hukuman mati lagi. 11 Pasal 467 ayat (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun …karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain….menjadi salah satu unsur pidana yang harus dibuktikan untuk dapat tidak perbuatan tersebut dikenakan pidana. Pertanyaannya kalau alasannya bukan “karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain”, perbuatan tersebut tidak dapat dipidana. Misalnya alasannya karena tidak mampu membiayai atau karena alasan lain. 12 Pasal Pasal 422 huruf b Berkaitan dengan tindak
422 huruf b Pasal 480 ayat (2) huruf b “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak”
Pasal 480 ayat (2) huruf b “persetubuhan dengan Anak” pidana anak dalam RUU KUHP, sudah ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak, yang sudah diperbarui dengan UU No. 35 Tahun 2014, contohnya: Pasal 82 juga mengatur hal yang sama (dengan istilah perbuatan cabul). Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas Preperensi yaitu asas Lex Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP 13 Pasal 601- 603 Kejahatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan serta menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau Tindak Pidana Terorisme UU No. 15 Tahun 2003, yang telah diperbaharui dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Penetapan
Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas Preperensi yaitu asas Lex Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam
KUHP
mengakibatkan kerusakan atau
kehancuran terhadap objek- objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional, dengan maksud untuk melakukan terorisme, dapat dipidana penjara ataupun pidana mati. (hal 215) 14 Pasal 604- 607 Hal 251-253, perihal Tindak Pidana Jabatan dan Tindak Pidana Korupsi Tindak Pidana Korupsi  UU No. 31 Tahun 1999, yang telah diperbaharui dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas
Preperensi yaitu asas Lex Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP 15 Pasal 608- 610 Hal 257 Tidan Pidana Pencucian Uang UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Artinya terjadi tumpang
tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas
Preperensi yaitu asas Lex
Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP 16 Pasal 611- 616 Hal 240-241 Tindak Pidana Narkotika UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Artinya terjadi tumpang tindih norma, yaitu mengatur hal yang sama pada UU yang berbeda. Jika dipergunakan asas Preperensi yaitu asas Lex
Specialis derogat lex generalis, juga akan berlaku UU Perlindungan
Anak, lalu apa urgensinya diatur kembali dalam KUHP

## SIMPULAN
KUHP Indonesia yang sekarang ada merupakan hukum pidana yang ada semenjak Indonesia  merdeka  yang  merupakan  warisan  dari  Pemerintah  Kolonial  Belanda, aslinya disebut wetboek van strafrecht voor nederlandsch-indie‟s. 1915 No. 732, jika  dikaitkan  dengan  perkembangan  zaman  sekarang  ini  maka  dianggap  sangat perlu  untuk  melakukan  penyesuaian.  Perubahan  dilakukan  dengan  didasari  pada pertimbangan filosofis, sosiologi dan yuridis, yang dilakukan pada 3 (tiga) aspek utama,  yaitu:  Perumusan  perbuatan  yang  bersifat  melawan  hukum, Pertanggungjawaban pidana dan Pidana dan tindakan yang dapat diterapkan.

## SARAN
Walaupun  pengundangan  KUHP  Nasional  mengalami  beberapa  kendala  karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang  bercirikan  Bangsa  Indonesia,  KUHP  Nasional  harus  tetap  diundangkan. Kesempatan yang ada sekarang harus dimanfaatkan untuk melakukan pengkajian
yang  lebih  inten  berkaitan  dengan  rumusan  pasal  yang  dianggap  masih  ada kelemahan atau bermasalah.

## DAFTAR PUSTAKA
Moh. Mahfud MD.2006. Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2015
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2019
Kitab Undang-Undnag Hukum Pidana