## K AJIAN P ERENCANAAN K OTA PADA G EDUNG B EKAS

## RSJ M ANGUNJAYAN , S RIWEDARI , S URAKARTA
K USUMASTUTI
P ROGRAM S TUDI P ERENCANAAN W
ILAYAH DAN K OTA ,
F AKULTAS T EKNIK U NIVERSITAS S EBELAS M ARET , S URAKARTA
Abstract: Kota  dan  bagian-bagiannya  adalah  suatu  sistem  tatanan  yang  menggambarkan bagaimana  pandangan  hidup  masyarakatnya  ditata  dan  tercermin  dalam  penggunaan ruang-ruang kotanya. Banyak hal bisa dibaca dari tatanan ruang sebuah kota, mulai dari kerjasama  ataupun  konflik  dari  berbagai  kelompok  yang  mendiaminya,  hubungan masyarakat  warga dan elit-elitnya serta struktur ekonomi dari kehidupan kota dan faktor- faktor kehidupan yang mempengaruhi perkembangan kota tersebut.
Kajian ini akan melihat bagaimana konstelasi hubungan dan posisi bangunan-bangunan di dalam  ruang  Kota  Surakarta,  khususnya  hubungan  antara  berbagai  peristiwa  dengan pembangunan  eks  bangunan  RSJ Mangunjayan,  Taman  Sriwedari  dan  RS  Kadipolo  pada era  pemerintahan  Paku  Buwono  X.  Metode  yang  digunakan  adalah  deskriptif,  yaitu menjabarkan  suatu keadaan melalui studi literature terhadap tulisan, fakta sejarah, foto dan peta  yang  berhubungan  dengan  pembangunan  RSJ  Mangunjayan  dan  menggambarkan kedudukan RSJ Mangunjayan di dalam struktur Kota Kolonial di Surakarta pada masa itu.
Keywords: perencanaan kota, RSJ Mangunjayan

## KONSEP KOTA
Pengertian kota menurut Kamus Besar Bahasa  Indonesia  (KBBI)  tahun  1989  adalah daerah  yang  merupakan  pusat  kegiatan pemerintahan,  ekonomi  dan  kebudayaan. Sementara itu Hablin (dalam Adrisijanti, 2000) menyatakan  bahwa  kota  adalah  tempat  yang dihuni  secara  permanen  oleh  suatu  kelompok yang  lebih  besar  dari  suatu  klen  dan  terdapat suatu  pembagian  kerja,  yang  kemudian melahirkan kelompok-kelompok sosial dengan diferensiasi  fungsi,  hak,  dan  tanggung-jawab. Selanjutnya  Jones  (1966,  dalam  Adrisijanti, 2000) menambahkan bahwa kota juga menyangkut unsur keluasan wilayah, kepadatan  penduduk  yang  bersifat  heterogen dan  bermata-pencaharian  non-pertanian,  serta fungsi administratif, ekonomi dan budaya yang secara  keseluruhan  terwujud  dalam  fisik  dan bentuk kota.
Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota  tidak  lepas  dari  faktor  politis,  ekonomis, geografis,  kosmologis  dan  magis-religius (Tjandrasasmita,  1975,  dalam  Adrisijanti, 2000). Walaupun demikian pada dasarnya kota memiliki  ciri-ciri  universal  yang  berhubungan dengan  asal  pertumbuhan,  lokasi,  ekologi  dan unsur  sosialnya.  Sementara  itu,  faktor-faktor ekonomi,  politik,  teknologi,  dan  sosial  sering
dianggap  mendasari  tumbuhnya  suatu  kota (Adrisijanti, 2000).

## KOTA    SURAKARTA  SEBAGAI  KOTA PUSAT PEMERINTAHAN KERAJAAN DI JAWA
Pertumbuhan  Kota  Surakarta  sebagai kota  pusat  pemerintahan  Kerajaan  Mataram Islam dipengaruhi oleh asal pertumbuhan  kota sebagai  bandar  perdagangan  yang  berlokasi ditepi Sungai Bengawan  Solo. Sebagai bandar perdagangan  maka  Kota  Surakarta  berfungsi sebagai  urat  nadi  perdagangan  Jawa  Tengah dan  Jawa  Timur  sejak  Majapahit  yang menggunakan  sungai  sebagai  transportasi utama.  Karena  fungsi-fungsi  tersebut  maka tumbuhlah  masyarakat  dagang  di  Kota Surakarta.  Pada  perkembangan  selanjutnya, kekuatan  politik  masuk  dalam  kepentingan- kepentingan  perdagangan  dunia  sehingga mempengaruhi  tumbuh  dan  berkembangnya kekuatan yang menguasai sumber-sumber daya alam yang melimpah di Pulau Jawa dan wilayah Kerajaan Mataram pada khususnya. Kekuatan- kekuatan  ini  mempengaruhi  perkembangan Kota  Surakarta  bahkan  kota-kota  kabupaten (regensi)  di  pulau  Jawa.  Di  Surakarta, hegemoni  kekuatan  dan  kekuasaan  Kerajaan Mataran Islam secara perlahan diambil alih
oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Hal tersebut dapat  dilihat  pada  struktur  tata  ruang  Kota Surakarta pada masa itu bahwa sebagian besar dibuat untuk kepentingan Pemerintah Kolonial Belanda. Meskipun struktur tata ruang kerajaan masih  dipergunakan  juga  sebagai  wujud kekuasaan  Kerajaan  Mataram  Islam  di Surakarta.
Komponen-komponen kota pusat pemerintahan  Kerajaan  Mataram-Islam  dari Demak,  Kota-Gede,  Pajang,  Kartasura  hingga kemudian  Surakarta  dapat  dikelompokkan menjadi  dua,  yaitu  komponen  pokok  dan penunjang (Adrisijanti,2000). Komponen pokok  tersebut  berkaitan  dengan  kebutuhan hidup  manusia  yang  dikelompokkan  menurut fungsinya sebagai berikut:
1) Fungsi tempat tinggal
a. Kraton  beserta  alun-alunnya  sebagai tempat  tinggal  raja  dan  keluarga terdekat, disebut sebagai kota inti.
b. Pemukiman lain yang dibagi menjadi dua macam, yaitu:
 Dalem
bagi golongan bangsawan dan elit birokrat yang berlokasi  di  situs-situs  yang memiliki nama dalam toponimi.
 Pemukiman bagi rakyat
kebanyakan (non-elit) yang terletak  di  lokasi  dengan  nama toponimi.
2) Fungsi  keamanan  yang  tercermin  dalam tiga  komponen,  yakni  benteng  luar, jagang , dan jaringan jalan.
3) Fungsi ekonomi tercermin dari keberadaan pasar,  jaringan  jalan,  serta  toponimi  yang menunjukkan jenis-jenis profesi.
4) Fungsi  religi  tercermin  dari  keberadaan masjid,  toponimi  yang  menggambarkan profesi keagamaan, pemakaman, dan alun- alun.
5) Fungsi  rekreasi  tercermin  dari  adanya taman  dan  krapyak,  meskipun  dalam  hal penggunaannya kedua komponen tersebut tampaknya  tidak  diperuntukkan  bagi semua lapisan penghuni kota.
Adapun  komponen  penunjang  adalah komponen  yang  bersifat  melengkapi  namun tidak vital, atau merupakan perkembangan baru
yang tidak selalu muncul pada setiap kota-kota kerajaan  Mataram  Islam  berupa  pintu  gerbang pabean, loji dan benteng VOC, serta lumbung.
Komponen-komponen pokok dan penunjang  pada  pusat  Kerajaan  Mataram Surakarta tersebut, yang tercermin pada fungsi dari  masing-masing  komponen,  menggunakan konsep kosmologi Jawa yang ditafsirkan secara filosofis-religius, politis, ekonomis dan budaya. Kosmologi  adalah  suatu  tatanan  kota  yang menselaraskan antara dunia manusia (mikrokosmos) dengan jagat raya (makrokosmos).    Pada  struktur  tata  ruang ibukota  Kerajaan  Mataram  Islam  di  Surakarta yang  disebut  sebagai Kuthanegara ,  tradisi Hindu dan Budha sangat kental mempengaruhi. Hal  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  struktur  tata ruang Kuthanegara , dalam hal ini hierarkhi dan hubungan antar ruang sangat dipengaruhi oleh upacara  ritual  dan  simbol-simbolnya.  Selain itu,  tata  ruang  Kota  Surakarta  sangat berhubungan dengan struktur sosial masyarakat Jawa.  Raja  bertempat  tinggal  di  dalam  Kraton (istana)  yang  terletak  dipusat  kota  kerajaan. Pusat  ini  dikelilingi  oleh  para  pemuka  agama (ulama)  dan  para  pemimpin  kerajaan  ( sentono dalem ) lingkaran berikutnya adalah abdi dalem (pelayan),  prajurit  (tentara),  dan  para  seniman (pengrajin).  Sementara  itu  di  luar  kota tinggallah  para  pedagang  dan  petani.  Hal  itu menggambarkan  bahwa  struktur  dari  kosmos dimana  Dewa/Tuhan  ada  di  tengah-tengah dikelilingi  rakyat  kebanyakan  atau  rakyat jelata.

## Gambar 1: Kosmologi dalam Struktur
Kota Pusat Kerajaan Kasunanan Surakarta ( Sumber: Solo Heritage Society, 2003)
Kota sebagai suatu kesatuan dipandang merupakan suatu sistem, maka kraton dan alun- alun  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  sub-sistem yang  merupakan nucleus atau  inti  kota.  Inti tersebut  secara  fisik  dinyatakan  dalam  bentuk kawasan  yang  dikelilingi  oleh  benteng  atau baluwarti .  Maka  skema  denah  kota-kota Mataram  Islam  adalah  empat  persegi  panjang konsentris  dan  secara  spatial  kraton  dan  alun- alun berada di ruang yang paling dalam sebagai inti, dengan pembatas berupa tembok keliling. Ditepi  inti  tersebut,  diluar  tembok  keliling, terdapat masjid agung dan pasar.
Adapun  situs-situs  dengan  nama toponimi menunjukkan jenis profesi penduduk kota-kota  pemerintahan  kerajaan  (Mataran- Islam), seperti Gerjen, Kauman, Kemlayan dan Jayengan merupakan perwujudan dari permukiman  bagi  kelompok  abdi  dalem  yang diperlukan  untuk  melayani  kraton  sehari-hari yang  tinggal  di  dekat  kraton,  misalnya Kepatihan, Siliran dan Wirengan.
Sementara  itu,  keberadaan  taman (Adrisijanti,  2000)  selalu  muncul  di  kota-kota pusat  pemerintahan  kerajaan  Mataram-Islam, dengan  kata  lain  keberadaan  taman  sudah menjadi  tradisi.  Sebagai  contoh  adalah Langenharjo    di  Surakarta  dan  Taman  Sari  di Yogyakarta. Di dalam Kraton Pleret, Yogyakarta  terdapat  toponimi  Bale  Kambang yang  menyiratkan  adanya  taman  dengan kelengkapannya berupa kolam dengan bangunan di tengahnya. Sedangkan di Surakarta,  pada  masa  PB  X  dibuatlah  Taman Sriwedari  sebagai  sarana  untuk  memberikan hiburan bersifat gratis bagi rakyat kecil.

## KOTA    SURAKARTA  SEBAGAI  KOTA KOLONIAL Konsep Kota Kolonial
Pedoman  dan  pentunjuk  teknis  tata ruang  dan  elemen-elemen  Kota  Kolonial seluruhnya ditentukan oleh Pemerintah Belanda melalui pengawasan Gubernur Jendral, Residen dan para insinyur. Hal tersebut berhubungan  dengan  konsep  kolonialisasi, berupa hubungan dominance-dependence, yaitu  hubungan  yang  menunjukkan  adanya ketergantungan antara masyarakat yang dijajah dan  penjajah  dengan  memberikan  tekanan terhadap  fungsi  militer  dan  administrasi.  Hal tersebut  terjadi  karena  bagaimanapun  juga penjajah  adalah  kaum  minoritas  di  negara jajahannya  sehingga  harus  dikembangkan sistem pertahanan yang tergambar pada struktur ruang  kotanya  supaya  masyarakat  dari  negara jajahan  tidak  berani  melakukan  tindakan- tindakan yang membahayakan mereka.
Karakteristik  struktur  ruang  Kota Kolonial  membagi  ruang  atas  kota  pribumi, kota  militer  dan  kota  sipil.  Karakteristik tersebut  kemudian  dijabarkan  ke  dalam  empat aspek, meliputi:

## Adanya “Commissioner” sebagai Pengawas
“Commissioner” merupakan  bagian dari institusi Pemerintah Kolonial Belanda atau dengan kata lain merupakan  wakil Pemerintah Belanda di negara jajahannya. Oleh karena itu, perencanaan  dan  perancangan  Kota  Kolonial dilakukan  langsung  oleh  Pemerintah  Belanda dengan “Commissioner” sebagai  pengawas pelaksananya. Namun demikian, “Commissioner” ini memiliki beberapa kewenangan di wilayah koloni, yaitu membangun  benteng,  mengangkat  Gubernur, membentuk  garnisun,  membiayai  perang  dan membuat perjanjian damai.

## Adanya Tiga Jenis Bangunan Besar
Tiga  jenis  bangunan  besar  dalam struktur  tata  ruang  Kota  Kolonial  terdiri  dari bangunan  militer  meliputi  benteng,  dinding pertahanan  dan  kanal,  bangunan  sipil  meliputi tanggul dan  jembatan, serta bangunan fasilitas perkotaaan  meliputi  jalan  yang  memisahkan blok  bangunan  dan  petak  perumahan.    Selian tiga  banguan  besar  tersebut,  di  beberapa wilayah Koloni ditemukan pula bangunan yang berfungsi  sebagai  pos  dagang  berisi  gudang, tempat  ternak,  kebun  sayur  dan  tanaman  buah yang menjadi satu dengan bangunan perumahan.
Gambar 2: Peta Toponimi Kampung di
Kota Surakarta ( Sumber: Muladi dkk, 1999)
Proses pembuatan bangunan-bangunan tersebut  biasanya  bermula  dari  pembangunan pos-pos  militer  di  wilayah  Koloni.  Kemudian pemaksaan  terhadap  aturan  dan  hukum  yang dibuat  oleh  Belanda.  Pembangunan  Kota Kolonial  masuk  dalam  penerapan  aturan tersebut.

## Adanya Zonasi pada Organisasi Ruang
Zonasi  yang  diterapkan  pada  struktur ruang  Kota  Kolonial  umumnya  menunjukkan aktivitas  yang  berbeda  dengan  fungsi-fungsi utama  sebagai  perumahan,  pertanian,  industri dan jaringan jalan, serta unit-unit yang bersifat fungsional. Sementara itu, lay out kota tersusun atas  elemen  dan  bentuk  dasar  rumah  tinggal, kapling lahan, lahan pertanian, jalan, alun-alun, bangunan kanal dan pelabuhan. Zonasi dan lay out dari  masing-masing  fungsi  ruang  dalam struktur  ruang  Kota  Kolonial  dibuat  secara fungsional  sehingga  kegiatan-kegiatan  yang berlangsung  di  dalamnya  efektif  dan  efisien. Contohnya  adalah  bahwa  fungsi  permukiman akan  berdekatan  denga  fungsi  perdagangan, sedangkan  fungsi  keamanan  berada  di  zonasi paling luar.
Dari  struktur  tata  ruang  di  atas  dapat dilihat bahwa sedari awal Pemerintah Kolonial Belanda  sudah  merencanakan  bahwa  tujuan utama mereka adalah berdagang namun dengan cara  penjajahan  untuk  mengeruk  kekayaan alam  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  kota-kota kolonial  selalu  berada  di  pinggir  laut  ataupun sungai  besar  karena  sistem  transportasi  utama pada  masa  itu  adalah  sungai  dan  laut.  Untuk memperlancar  tujuannya  maka  kota-kota tersebut  dilengkapi  dengan  fasilitas  bangunan kanal dan pelabuhan sebagai pendukung.

## Adanya Perancangan pada Ruang Publik
Ruang  publik  pada  Kota  Kolonial dirancang sebagai satu kesatuan dengan fungsi- fungsi  ruang  yang  lain  sehingga  hubungan diantara ruang-ruang tersebut harmoni.
Sementara itu dalam hal tampak visual, ruang- ruang  publik  ini  dibuat  dengan  melibatkan kreativitas  dan  seni  namun  tetap  dengan karakter sebagai ruang publik.

## Kota Surakarta sebagai Kota Kolonial
Wujud  dari  sistem  pertahanan  yang diterapkan  pada  Kota  Kolonial  maka  sebagai tempat  tinggal  awal  orang-orang  Belanda  di Pulau  Jawa  berbentuk  benteng,  Benteng menjadi pusat kegiatan Belanda pada masa itu. Setelah  kekuasannya  semakin  kuat  denagn terjaminnya  keamanan  orang-orang  Belanda
terhadap  perlawanan  rakyat,  lambat  laun banyak  pembesar  Belanda  yang  bermukim  di luar benteng. Namun demikian, segala hal yang berhubungan  dengan  kegiatan  pemerintahan seperti  upacara  resmi,  menerima  utusan  asing maupun  pesta  masih  berlangsung  di  dalam benteng.
Di  Surakarta,  cikal  bakal  berdirinya Kota  Kolonial  telah  ada  sejak  didirikannya Grootmoedigheid  sekitar  tahun  1743,  yang sekarang bernama Benteng Vastenburg.
Benteng  ini  didirikan  untuk  memperkuat hegemoni  kekuasaan  Belanda  atas  kegiatan perdagangan  yang  berlangsung  di  tepi  Sungai Bengawan Solo. Karena pada masa itu, Sungai Bengawan Solo menjadi lalu lintas utama bagi kegiatan  perdagangan  yang  menghubungkan Jawa  Tengah  (Surakarta,  Kartasura,  Boyolali, Salatiga, Ungaran dan Semarang) dengan Jawa Timur (Gresik, Surabaya, Madiun, Surakarta).
Benteng  dilihat  dari  aspek  fungsi, bentuk  dan  lokasi  berhubungan  dengan perlindungan  terhadap  ancaman  penduduk pribumi  dan  pedagang  dari  negara-negara Eropa lainnya, untuk menjamin perdagangan di Jawa.  Hal  ini  sesuai  dengan  tujuan  dari Pemerintah Belanda bahwa kedatangan mereka ke Indonesia adalah untuk alasan berdagang.
Di Surakarta, Benteng
Grootmoedigheid  berdiri  terlebih  dahulu dibandingkan  Kerajaan  Mataram  Islam  yang berpusat  di  Surakarta.  Sebelum  pindah  ke Surakarta,  pusat  Kerajaan  Mataram  Islam terletak  di  Kartasura,  wilayah  di  sisi  barat Surakarta.  Sementara  itu,  sejak  tahun  1700-an Belanda  sudah  mulai  membangun  sistem perbentengan  di  Jawa  yang  dimulai  dari Oetmoentinge  di  Ungaran,  Fort  Hesterlling  di Salatiga,  Veldwachter  di  Boyolali,  Fort Kartosuro di  Kartosuro, Fort Grootmoedigheid di Surakarta dan Fort Van Den Bosch di Ngawi. Pada  ma  situ  pula  ternyuata  Surakarta  sudah memiliki rancangan Kota Kolonial . Pusat kota berada  di  sekitar  benteng  dengan  jalan  utama (jalan milter) di sisi utara (Jalan Slamet Riyadi) jalan  utama  kraton  yang  berada  di  sisi  selatan (Jalan  Laweyan  atau  Jalan  DR.  Rajiman). Wilayah permukiman terletak di sisi utara dan timur benteng (sekarang disebut Purbayan dan Kampung Baru). Orientasi jalan utama menuju pada  pusat  perdagangan  masa  itu  di  Sungai Bengawan  Solo  yang  berada  di  sisi  timur benteng,  tepatnya  di  Pelabuhan  Nusupan  dan Beton.  Komoditi  perdagangan  dari  wilayah pedalaman  di  bawa  ke  pelabuhan  tersebut melalui Kali Pepe dan Kali Kabanaran. Setelah transportasi sungai surut maka peran sungai
digantikan  oleh  jalan  militer  yang  sekarang disebut  Jalan  Slamet  Riyadi  yang  dilengkapi dengan  jalur  kereta  api  beserta  stasiun pemberhentian  dan  pergudangannya.  Jalur- jalur  kereta  api  dibuat  masuk  ke  pedalaman untuk menjangkau komoditi-komoditi perdagangan  di  wilayah  pedalaman  Jawa sebelum diangkut melalui jalur laut.
Setelah jalur perdagangan menggunakan  Jalan  Militer  sebagai  jalur utamanya,  maka  sejak  saat  itu  pula  berbagai macam  fasilitas  perkotaan  mulai  tumbuh  dan berkembang  di  sekitar  jalan  tersebut.  Apalagi setelah  terjadi  perubahan  politik  Pemerintah Belanda  karena  munculnya  politik  etis  maka Kota  Kolonial  yang  merupakan  bentukan Belanda terbuka bagi kaum pribumi, baik untuk melakukan aktivitas maupun untuk mendirikan berbagai  fasilitas.  Meskipun  demikian,  semua tetap terbatas bagi kaum bangsawan dan Raja. Karena  bagaimanapun  juga  keadaan  ekonomi rakyat pribumi tidak akan mampu menjangkau fasilitas-fasilitas tersebut.

## TAMAN    SRIWEDARI  SEBAGAI  PUSAT PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN RAKYAT
Taman  Sriwedari  merupakan  taman peninggalan  Paku  Buwono  X  yang  bertahta pada  tahun  1893-1939,  terletak  di  wilyah Kadipolo  (Desa  Talawangi).  Menurut  catatan RM.Ng.  Tiknopranoto    (mantan  Asisten Wedana  Onder-Distrik  Gesi,  Sragen)  dalam bukunya  Sejarah  Kutho  Sala  (tanpa  tahun), Sriwedari  adalah  taman  untuk  rekreasi ( plesiran ), ngenggar-enggar  ati .  Di  dalam taman  dapat  ditemukan  bunga-bunga  dan binatang-binatang,  oleh  sebab  itu  Sriwedari disebut  juga Bon  Rojo .  Diceriterakan  bahwa Bon  Rojo adalah  tempat  hiburan  bagi  rakyat, dengan  tontonan  bersifat  tetap,  yaitu  wayang orang  dan bioskop. Disamping itu setiap bulan puasa  diadakan Maleman yang  dimulai  setiap malam  tanggal  21  sampai  dengan bakda (Lebaran puasa). Sriwedari yang dibuka tahun 1899  Masehi  dilengkapi  dengan  toko-toko, warung  dan  restoran,  serta  pameran  hasil kerajinan  rakyat  dan  tontonan-tontonan  yang lain seperti Reyog Ponorogo, Ledhek slompret, doger, kethoprak dan ludruk.
Sementara  itu  di  sisi  timur  Taman Sriwedari terdapat sebuah Museum Radyapustaka  yang  didirikan  tahun  1890. Dahulu museum tersebut adalah rumah seorang Belanda  bernama  Johannes  Busselaar  (RM. Sayid,  tanpa  tahun).  Keberadaan  Taman Sriwedari  dan  Museum  Radyapustaka  adalah
atas prakarsa Patih KRA Sosrodiningrat IV. Di dalam museum ini tersimpan buku-buku Babad dan  buku  kuno.  Selain  sebagai  tempat penyimpanan,  Museum  Radyapustaka  juga menyelenggarakan  pendidikan  dalang  (dari tahun 1923 sampai 1942), serta kursus Bahasa Kawi dan memukul gamelan.
Di  sudut  barat  daya  Taman  Sriwedari dibangun  rumah  sakit  jiwa,  yang  diresmikan pada tahun 1919. Rumah sakit ini diperuntukkan  bagi  kaum  pribumi.  Posisi lokasinya yang sangat dekat dan memiliki akses langsung ke Taman Sriwedari menggambarkan adanya  kaitan  antara  keberadaan  RS  Jiwa Mangunjayan  ini  dengan  fasilitas  Taman Sriwedari  yang  pada  awalnya  dilengkapi dengan  taman  bunga,  tempat  rekreasi  dan hiburan.
Sementara itu,  di area bagian barat dari kawasan  Taman  Sriwedari,  digambarkan  oleh Rm.  Ng.  Tiknopranoto  terdapat  stadion  yang dirancang  oleh  Mr.  Zeylman  sekitar  tahun 1932.  Area  ini  adalah  bagian  dari  Taman Sriwedari  yang  merupakan  taman  bunga. Tahun  1933  stadion  diresmikan  oleh  Sri Susuhunan Pakubuwono X yang diwakili oleh Gusti  Pangeran  Haryo  Panular  (RM.  Sayid, tanpa  tahun).  Stadion  ini  dipakai  untuk  sepak bola  dan  latihan  baris-berbaris  abdi  dalem prajurit kraton (kasunanan).
Dari  posisi  dan  fungsi-fungsi  yang dikembangkan  di  kawasan  Taman  Sriwedari, jelas fungsi-fungsi tersebut bukan lagi diperuntukkan  bagi  kaum  bangsawan  tetapi bagi  rakyat.  Taman  Sriwedari  menjadi  “Pusat Kebudayaan bagi Rakyat” dan sekaligus media komunikasi  antara  kebudayaan  kraton  dan kebudayaan  rakyat.  Dari  fungsi  yang  sangat penting  ini  tampaknya  penguatan-penguatan fungsi-fungsi kebudayaan telah dikembangkan di  kawasan  ini  sebagai  pusat  intelektualitas (pemikiran dan bahasa), seni (kreativitas), dan olah-kanuragan. Hal tersebut ditunjukkan oleh fasilitas-fasilitas  di  Taman  Sriwedari  seperti Museum  Radya  Pustaka,  Stadion  Sriwedari, dan  Gedung  Wayang  Orang.  Pengembangan fungsi-fungsi  ini  oleh  Sri  Susuhunan  PB  X menunjukkan  bahwa  Kota  Surakarta  telah memasuki babak kota modern yang tidak lepas dari  pengaruh  politik  etis.  Pembangunan dilakukan  oleh  pemerintah  kolonial  dengan merancang  Kota  Surakarta  sebagai  kota administrasi  perkebunan  (kantor,  perbankan, hotel, jaringan kereta api, pergudangan, irigasi dan  bangunan  air,  fasilitas  pendidikan,  rumah sakit, listrik dan air minum). Pembangunan pun mulai terbuka bagi masyarakat pribumi
seperti halnya Taman Sriwedari yang sebagian besar fungsinya diperuntukkan bagi masyarakat pribumi.  Di  sisi  lain,  keterbukaan  Pemerintah Belanda  juga  ditunjukkan  pada  tersebarnya fasilitas-fasilitas  pribumi  di  pusat  Kota Surakarta  seperti  Taman  Sriwedari  di  Jalan Militer dan RS Kadipolo di Jalan Kraton yang letaknya  tidak  jauh  dari  Jalan  Militer  yang menjadi  pusat  orientasi  Kota  Kolonial  di Surakarta.
Selain  membuat  fasilitas  hiburan  bagi masyarakat  pribumi,  PB  X  juga  membangun sekolah-sekolah  di  Surakarta,  mulai  dari sekolah  Desa  (Volks  School  –  3  tahun)  dan sekolah angka II (Tweede Inlandsche School – 5  tahun).  Tahun  1910  dibangun  sekolah  HIS (Hollandsch  Inland  School  –  7  tahun)  yang berbahasa  Barat,  kemudian  tahun  1926 didirikan  sekolah  TK  Pamardi  Siwi  dan  tahun 1927  didirikan  HIS  Pamardi  Putri.  Perubahan ini  tentu  saja  tidak  terlepas  dari  perubahan politik Belanda terhadap negara jajahan, ketika tahun  1905  D.  Fock  ,  anggota  partai  Liberal yang  menjadi  Menteri  Jajahan  menyatakan bahwa dia bersedia memajukan dan meluaskan pendidikan  pribumi  di  negara  jajahan  (Van Niel,  1958).  Perubahan  ini  terjadi  akibat semakin meluasnya penerapan politk etis yang bersemboyan  Zaman  baru  adalah  “kemajuan” (Shiraishi, 1990).

## RSJ MANGUNJAYAN

## Politik  Etis  dan  Pemerataan  Kesehatan  di Surakarta
Posisi  RSJ  Mangunjayan  selain  erat dengan  Taman  Sriwedari,  juga  sangat  dekat dengan Rumah Sakit “Panti Rogo” di Kadipolo yang  dibangun  oleh  Susuhunan  PB  X.  Jarak antar kedua rumah sakit itu hanya sekitar 200 m apabila jalan memotong pemukiman Kampung Sriwedari  (lihat  peta  Surakarta  tahun  1927). Rumah  sakit  “Panti  Rogo”  dibangun  sebelum 1915 karena pada tahun 1915 telah ditemukan foto  dokter  dan  pasien  di  RS  ini  (sumber KITLV).  Rumah  sakit  ini  kemungkinan  besar dibangun  sekitar  tahun  1912.  Rumah  sakit  ini pada  awalnya  hanya  diperuntukkan  bagi kerabat dan abdi dalem kraton, tetapi akhirnya juga  melayani  masyarakat  umum  pada  tahun 1912-1913 karena terjadi wabah penyakit pes di Kota Surakarta dan perubahan situasi i . Berdasarkan  lokasi,  maka  antara  RSJ Mangunjayan,  RS  kadipolo  dan  Taman Sriwedari memiliki hubungan fungsional yang terkait  satu  dengan  yang  lain.  Antara  RSJ Mangunjayan dan RS Kadipolo memungkinkan kerjasama  di  bidang  kesehatan,  sementara  itu antara  RSJ  Mangunjayan  dengan  Taman Sriwedari memungkinkan kerjasama dalam hal dukungan  fasilitas  rekreasi  dan  pelatihan  fisik bagi pasien-pasiennya karena di dalam Taman Sriwedari  terdapat  taman-taman  dan  lapangan yang  mendukung  kegiatan-kegiatan  tersebut. Di  sisi  lain,  lokasi  ketiga  fasilitas  tersebut memungkinkan  jangkauan  yang  luas,  artinya mereka  dapat  menjangkau  dan  melayani masyarakat  dari  segala  penjuru  kota  sehingga pelayanan  dapat  berjalan  lebih  efektif.  Secara politis, lokasinya strategis untuk dijangkau oleh masyarakat dari tiga penguasa, yaitu
Pemerintah  Kolonial,  Kraton  Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran.
Gambar 3: Denah Lokasi RSJ Mangunjayan Taman Sriwedari RSJ Mangunjayan RS Kadipolo Gambar 4: Hubungan antara RSJ Mangunjayan, RS Kadipolo dan Taman
Sriwedari
Berdasarkan  interpretasi  peta  tahun 1927  di  atas,  tampak  bahwa  antara  bangunan RSJ  Mangunjayan-Taman  Sriwedari-Museum dan Segaran merupakan satu kesatuan keruangan  yang  tertata  dan  terencana  meski periodisasi pembangunannya tidak bersamaan. Dari  peta  tersebut  terlihat  jika  bangunan berdenah ‘U’ menghadap ke barat dengan satu buah  unit  bangunan  di  sisi  barat  yang merupakan  RJ  Mangunjayan  terlihat  langsung terhubung dengan jalur ( path ) yang berkoneksi langsung dengan Taman Sriwedari.
Dalam  sejarahnya,  kedua  rumah  sakit tersebut diperuntukkan bagi kaum pribumi. Hal tersebut  merupakan  gambaran  bahwa  politik etis mulai mempengaruhi kebijakan Pemerintah Belanda  terhadap  negara-negara  jajahannya. Bahwa pelayanan kesehatan bukan lagi menjadi milik  orang-orang  Belanda,  Raja  dan  kaum bangsawan tetapi juga menjadi milik masyarakatnya.  Politik  etis  yang  muncul  pada awal  abad  20  telah  merubah  pandangan Pemerintah  Belanda  pada  kebijakan  terhadap negara jajahan terutama dalam bidang kesehatan. Munculnya berbagai macam penyakit  epidemik  seperti  kolera  dan  malaria yang  terjadi  hampir  di  semua  wilayah  Pulau Jawa  menjadi  salah  satu  indikasi  adanya kebijakan yang salah dari Pemerintah Belanda. Oleh karena itu, diambillah kebijakan kesehatan oleh Pemerintah
Belanda diantaranya  adalah  subsidi  kesehatan  pada periode  1910-1920  yang  berorientasi  pada perluasan  pelayanan  kesehatan  dengan  cara mendirikan banyak rumah sakit di Pulau Jawa maupun  luar  Jawa,  baik  itu  milik  pemerintah maupun swasta (Baha’uddin, 2006). Kebijakan kesehatan yang lain adalah pemberian sosialisasi  kesehatan,  yaitu  bagaimana  cara hidup  sehat  dan  bagaimana  penanggulangan
beberapa  penyakit  yang  bersifat  epidemik. Kedua  kebijakan  di  bidang  kesehatan  tersebut pada  dasarnya  bertujuan  untuk  memberikan pelayanan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat  yang  sebelumnya  tidak  bisa dinikmati  oleh  golongan  masyarakat  pribumi (Baha’uddin, 2006).

## Nilai Makna Ruang
Dari  penjelasan  sejarah  tersebut  kita bisa  memahami  bagaimana  posisi  pelayanan kesehatan  di  Surakarta  pada  masa  Kolonial Belanda.  Pelayanan  kesehatan  pada  awalnya hanya diperuntukkan kaum elit yang berorientasi pada kelompok bangsawan melalui pelayanan di Klinik Panti Rogo yang berlokasi di  aksis  Kraton.  Kemudian  berkembang menjadi  pelayanan  kepada  masyarakat  luas, berlokasi  di  aksis  Jalan  Milter  (Jalan  Slamet Riyadi)  yang  memiliki  fasilitas  transportasi relative  lengkap  dan  cepat,  yaitu  kereta  kuda dan kereta api yang dapat menjangkau sampai wilayah Hinterland .  Hal  ini  menunjukkan bahwa  pengaruh  politik  etis  dalam  kebijakan kesehatan  telah  mempengaruhi  perkembangan perbaikan  kesehatan  di  Surakarta.  Perubahan orientasi  pelayanan  ini  menunjukkan  betapa besar pengaruh kebijakan Pemerintah Kolonial dalam  perubahan  makna  orientasi  ruang  dan struktur tata ruang Kota Surakarta.
Perubahan  lokasi  rumah  sakit  dan posisinya  dalam  struktur  dan  makna  ruang, menggambarkan  bahwa  hegemoni  kekuasaan Kolonial  telah  mampu  menggeser  orientasi kehidupan dari pusat kekuasaan Kraton kepada kekuasaan Kolonial Belanda. Dari aksis Kraton sebagai pusat kekuatan sosial-ekonomi-budaya ke  aksis  Kota  Kolonial  di  Jalan  Milter  (Jalan Slamet  Riyadi).  Maka  dari  itu,  kita  banyak menemukan bangunan-bangunan pemerintahan dan  pelayanan  umum  yang  dibangun  diawal abad  ke-20  dengan  mengambil  posisi  dan orientasi pada kota Kolonial.

## KESIMPULAN
Pertumbuhan dan perkembangan suatu kota  tidak  lepas  dari  faktor  politis,  ekonomis, geografis,  kosmologis  dan  magis  religius. Meskipun pada dasarnya kota memiliki ciri-ciri umum yang berhubungan dengan asal pertumbuhan,  lokasi,  ekologi,  dan  unsur sosialnya.  Sementara    itu,  faktor-faktor ekonomi,  politik,  teknologi  dan  sosial  sering dianggap menjadi dasar tumbuhnya suatu kota (Adrisijanti, 2000).
Gambar 4: Hubungan antara RSJ Mangunjayan, RS Kadipolo dan Taman Sriwedari
Sebagai kota yang berawal dari bandar perdagangan di Desa Sala, Surakarta mengikuti konsep Kosmologi Jawa, dimana Kuthonegara sebagai  kota  raja,  yaitu  kota  bagi  raja  dan keluarganya. Sementara itu, di luar kerabat raja adalah  abdi  dalem  yang  melayani  semua kebutuhan  hidup  raja  dan  kerabatnya.  Oleh sebab  itu,  konsep  tata  ruang  kotanya  bersifat mistis  dan  statis,  ruang-ruang  kota  tersusun secara  hierarkhis  yang  menggambarkan  cara hidup  dan  relasi-relasi  dalam  kekuasaan keraton.
Perubahan tata-ruang sangat
dipengaruhi oleh faktor kekuatan luar terutama kekuatan  VOC  (Kumpeni  Belanda)  dan
Pemerintah Belanda. Dibawah kekuatan mereka,  Kota  Surakarta  menjadi  kota  dengan konsep  dualisme,  yaitu  tradisional  Jawa  dan Kolonial.  Semua  perubahan  politik  ini bersumber dari keputusan-keputusan di negara penjajah Belanda yang kemudian diterapkan di wilayah Hindia Belanda.
Perubahan terhadap orientasi kebudayaan  yang  didalamnya  mempengaruhi bagaimana hubungan antara raja dan rakyatnya sangat  dipengaruhi  oleh  munculnya  kesadaran di  negara  jajahan  akan  nasib  rakyat  di  Hindia Belanda,  yaitu  munculnya  konsep  Politik  Etis di tahun 1905. Sejak saat itu di Hindia Belanda mulai  muncul  kesadaran  dalam  bentuk-bentuk pergerakan  seperti  Boedi  Oetomo,  Sarikat Islam,  Muhammadiyah  dan  lain  sebagainya. Kondisi  ini  kemudian  berbarengan  dengan munculnya  wabah  penyakit  bersifat  epidemik yang  kemudian  menyadarkan  pihak-pihak  elit dan  penguasa  pribumi  untuk  membangun perbaikan-perbaikan bagi kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan.
Dari  catatan  sejarah  masa  lalu  yang penuh makna dengan perubahan dari masyarakat  tradisional  ke masyarakat modern, sangat  jelas  tergambar  dalam  goresan  sejarah bangunan-bangunan di kawasan Taman Sriwedari, salah satunya adalah RSJ
Mangunjayan  yang  terletak  di  bagian  barat daya. Fasilitas yang dulunya hanya diperuntukkan  bagi  orang  Belanda  dan  kaum bangsawan, pada saat itu sudah dapat dinikmati oleh  masyarakat  pribumi.  Taman  Sriwedari selain  menjadi  simbol  modernisasi,  juga menjadi simbol pemerataan pendidikan,
kebudayaan  dan  kesehatan  bagi  masyarakat pribumi.  Secara  politis,  Taman  Sriwedari  juga menjadi  simbol  bahwa  telah  terjadi  perubahan orientasi  Kota  Surakarta,  dari  kraton  ke  Jalan Militer  yang  sekarang  menjadi  Jalan  Slamet Riyadi. Hal tersebut dapat pula diartikan bahwa pada  masa  itu,  “kekuasaan”  kraton  sudah terkikis sedikit demi sedikit.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrisijanti, Inajati. 2000. Arkeologi Perkotaan
Mataram Islam ., Yogyakarta: Jendela.
Baha’uddin, Politik  Etis  dan  Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Jawa pada Awal  Abad  XX:  Studi  Kebijakan Kesehatan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda . Makalah Konferensi
Nasional  Sejarah  VIII.  14  –  17
November 2006 Muladi, Hari dkk, 1999. Runtuhnya Kekuasaan “Kraton  Alit”  (Studi  Radikalisasi Sosial  “Wong  Sala” dan  Kerusuhan Mei  1998  di  Surakarta) .  Surakarta: LPTP.
Shiraishi,  Takashi.  1990. Zaman  Bergerak, Radikalisme  Rakyat  Di  Jawa  1912- 1926 ,  (terjemahan).  New  York. Cornell University Press.
Solo  Heritage  Society  (2003) . Sejarah  Dan Morfologi Kota Konflik: Dari
Periode  Kolonial-Orde  Baru.  (suatu hasil  penelitian  yang  tidak/belum dipublikasikan).