ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya
Volume 11, Nomor 1, Februari 2022: 106 - 119 10.33772/etnoreflika.v11i1.1476 ISSN: 2252-9144 (Cetak)
ISSN: 2355-360X (Online)
MODEL PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS   KALO SARA   DAN PENGARUHNYA TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA

## KALO SARA-BASED DEVELOPMENT PLANNING MODEL AND ITS INFLUENCE ON COMMUNITY PARTICIPATION IN VILLAGE DEVELOPMENT
Syaifudin Suhri Kasim 1 , Sarmadan 2 , Ratna Supiyah 3 , Damsid 4
1,3,4 Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Jl.
H.E.A. Mokodompit, Kampus Hijau Bumi Tridharma Kendari Sulawesi Tenggara
2 Jurusan Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Email korespodensi: syaifudinsuhrikasim@gmail.com
Diterima: 5 Maret 2022; Direvisi: 26 April 2022; Disetujui: 1 Mei 2022
Copyright © 2022 The Author This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
How  to  cite  (APA) : Kasim,  S.  S.,  Sarmadan,  Supiyah,  R.,  &  Damsid.  (2022).  Model  perencanaan pembangunan  berbasis kalo  sara dan  pengaruhnya  terhadap  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan desa. ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya , 11 (1), 106–119. https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v11i1.1476

## ABSTRACT
This  study aims  to determine  how  the  process  of  implementing  the  Kalo  sara-based  village development  planning  model  is  and  its  effect  on  increasing  community  participation  in  vil- lage development in Lambudoni Village, Andowia District, North Konawe Regency. Inform- ants were selected with purposive sampling. The selected informants included: village head, village secretary, head or BPD member, traditional leaders and several local residents.  Us- ing a qualitative descriptive method, the data was collected through observation, interviews and  documentation.  Data  analysis  was  carried  out  using  a  qualitative  descriptive  method. The  results  show  that  the  process  of  implementing  Kalo  sara-based  village  development planning started with the hamlet level for them to discuss what the main problems are in the area and the results are formulated in the form of a village development program. Thereaf- ter,  the  results  of  the  program  formulation  are  then  brought  to  the  sub-district  level  to  be discussed  by  the  sub-district  government  along with  residents  and  village  officials,  and  the results  are  formulated  into  2  (two)  program  priorities:  main  priority;  and  (2)  supporting priority development programs. Kalo sara influences very significantly the level of communi- ty  participation  in  village  development  because  it  contains  the  values  of  samaturu  (mutual cooperation); medulu mepokoso (unity and  integrity); ate pute penao moroha (holiness and justice);  and  morini  mbu'umbudi  monapa  mbu'undawaro  (prosperity  and  welfare)  that  be-
come the spirit or motivation for the community to keep participating actively in each of vil- lage development plans.
Keywords: planning, village development, kalo sara, participation

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan model perencanaan pembangunan  desa  berbasis Kalo  sara serta  pengaruhnya  terhadap  peningkatan  partisipasi masyarakat  dalam  pembangunan  desa  di  Desa  Lambudoni  Kecamatan  Andowia  Kabupaten Konawe  Utara.  Informan  ditetapkan  secara purposive  sampling .  Informan  terpilih  antara lain:  kepala  desa,  sekretaris  desa,  ketua  atau  anggota  BPD,  tokoh  adat  dan beberapa  warga setempat.  Dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  maka  pengumpulan  data  dil- akukan  melalui  observasi,  wawancara  dan  dokumentasi.  Analisis  data  dilakukan  secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  proses  pelaksanaan  perencanaan pembangunan  desa  berbasis kalo  sara diawali  mulai  dari  tingkat  dusun  untuk  mereka  ber- diskusi  tentang  apa  yang  menjadi  permasalahan  utama  di  wilayah  tersebut  dan  hasilnya dirumuskan  dalam  bentuk  program  pembangunan  desa.  Setelah  itu  hasil  rumusan  program tersebut selanjutnya dibawah ketingkat kecamatan untuk dimusyawarahkan oleh pemerintah kecamatan  bersama  para  warga  serta  aparat  desa,  dan  hasilnya  dirumuskan dalam  bentuk  2 (dua)  prioritas  program,  yaitu:  Program  pembangunan  prioritas  utama;  dan  (2)  Program pembangunan  prioritas  penunjang.  Adapun  pengaruh kalo  sara terhadap  tingkat  partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sangat tinggi sebab dalam kalo sara terkandung nilai- nilai samaturu ( gotong royong); medulu mepokoso ( persatuan dan kesatuan); ate pute penao moroha  ( kesucian  dan  keadilan ) ;  serta morini  mbu’umbudi  monapa  mbu’undawaro  ( ke- makmuran dan kesejahteraan) yang menjadi spirit atau penyemangat masyarakat untuk sela- lu aktif berpartisipasi dalam setiap perencanaan pembangunan desa.
Kata kunci : perencanaan, pembangunan desa, kalo sara , partisipasi

## PENDAHULUAN
Pada dasarnya pembangunan di Indo- nesia dilaksanakan melalui perencanaan na- sional,  provinsi,  kabupaten/kota  dan  desa. Dalam UU  No  25  tahun  2004  tentang  Sis- tem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional (SPPN)  telah  dijelaskan  bahwa  dalam perencanaan  pembangunan  aspirasi  masya- rakat  harus selaras dengan keputusan pem- bangunan  yang  dihasilkan  oleh  legislative dan pemerintah.
Didalam  keseluruhan  proses  pem- bangunan  keikutsertaan  masyarakat  adalah sangat  penting.  Sebab  dalam  proses perencanaan  dan  pembuatan  kebijakan pembangunan  maka  partisipasi  masyarakat selayaknya  terlibat  sepenuhnya  mulai  dari awal sampai akhir sehingga peran masyara- kat  tidak  hanya  menjadi  pelengkap  saja
kegiatan  seremonial  semata  (Purnamasari, 2011)
Desa merupakan penyelenggara pemerintahan  terendah  yang  diberi  kewe- nangan  menjalankan  fungsi  tata  kelola  da- lam  sistem  pemerintahan  negara  Indonesia, diantaranya  adalah  kegiatan  perencanaan pembangunan (Zainudin, 2016). Fungsi ter- sebut  mutlak  diperlukan  baik  dalam  organ- isasi  formal  maupun  non  formal  karena merupakan ide-ide dan pemikiarn warga de- sa  dalam  membangunan  masa  depan  desa (Nugroho, 2010).
Dalam  Pasal  78  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah  dijelaskan  bah- wa desa bertujaun untuk menciptakan kese- jahteraan  masyarakat,  melalui  pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kualitas hidup manusia  dan  penanggulagan  kemiskinan serta  pembangunan  sarana  dan  prasarana
desa,  melalui  pemanfaatan  dan  pengema- bangan  potensi  sumber  daya  desa,  baik sumber  daya  alamnya,  budaya  maupun sumber  daya manusia  secara  berkelanjutan. Oleh  karena  itu  dalam  pelaksanaan  pem- bangunan  desa  senantiasa  memperhatikan asas-asas  pembangunan,  diantaranya  harus memberi  manfaat  sebasar-besarnya  bagi pengembangan dan peningkatan kesejahter- aan masyarakat (UU No. 6/2014).
Tentunya  di  setiap  wilayah  desa memperlakukan pembangunan dengan model-model  yang  berbeda-beda  sesuai dengan  karakteristik  dari  daerah  tersebut ataupun dari masyarakat yang berada di dae- rah tersebut. Model yang digunakan sering- kali diambil dari sistem budaya yang berla- ku dan menjadi pedoman hidup masyarakat setempat.  Sebab dengan  menjadikan  sistem budaya  sebagai  model,  telah  menjadikan masyarakat merasa berkewajiban untuk ter- libat  atau  berpartisipasi  secara  sukarela  da- lam proses pembangunan.    Sebab  prakarsa, inisiatif  dan  partisipasi  masyarakat  sangat diperlukan  dalam  proses  pelaksanaan  pem- bangunan.
Kenyataan menunjukkan bahwa parti- sipasi masyarakat dalam pembangunan desa telah  terjadi  pengelompokan,  yang  terdiri atas: pertama, partisipasi atas inisiatif sendiri atau  partisipasi  sukarela,  dimana  partisipasi datang dari insitaif dan Prakarsa warga atau kelompok-kelompok masyarakat desa tanpa adanya  tekanan  atau  intervensi  dari  peme- rintah;  dan  kedua,  ialah  partisipasi  yang muncul  karena  adanya  paksaan  bukan  atas inisiatif dan prakarsa masyarakat tetapi lebih dikarenakan  adanya  mobilisasi  masyarakat oleh pemerintah, sehingga masyarakat terli- bat dalam proses pembangunan  secara  ter- paksa.    Intinya  bahwa  proses  perencanaan pembangunan selama ini lebih menekankan pada  pendekatan top  dow n  ketimbang but- ton  up .  Pendekatan top  down dalam  per- kembangannya  tidak  lagi  efektif,  sehingga diperlukan  adanya  pendekatan  dari  bawah atau  botton  up  dimana  masyarakat  tidak hanya  semata-mata  menjadi  objek  dan
subjek  pembangunan  tetapi justru masyara- kat  berperan  sepenuhya dalam  proses pem- bangunan secara menyeluruh (Purnamasari, 2011)
Era  otonomi  daerah  sekarang  ini, pendekatan pembangunan dari bawah perlu terus  ditingkatkan.  Hal  ini  sesuai  Amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Ta- hun 2005 Tentang Desa pasal 63, yang men- jelaskan  bahwa  perencanaan  pembangunan desa  disusun  secara  partisipatif  oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh komponen atau unsur terkait  dalam masya- rakat  desa.  Sehingga  perencanaan  pem- bangunan  desa  yang  dihasilkan  merupakan perwujudan dari ide-ide,  inisiatif, prakarsa, dan  kebutuhan  dari  masyarakat  desa  yang bersangkutan.  (Legi,  Rompas  and  Pom- bengi,  2015).  Oleh  karena  itu,  pemerintah telah  mengatur  tentang  perencanaan  pem- bangunan  yang  melibatkan  masyarakat secara partisipatif, sebab model perencanaan ini  dipandang  sebagai  model  yang  paling baik dalam proses pelaksanaan perencanaan pembangunan (Sopana, 2018).
Pelibatan  masyarakat  dalam  peren- canaan secara partisipatif mengandung mak- na  bahwa  dari awal masyarakat melakukan analisis  masalahnya,  memikirkan  alternatif pemecahannya, sampai pada tahap pengam- bilan  keputusan  bagaimana  solusi  terbaik dalam  memecahkan  masalah  yang  mereka hadapi. Perencanaan partisipatif penting ka- rena:  1)  Program pembangunan akan gagal jika  masyarakat  tidak  dilibatkan,  sehingga diperlukan  informasi  dari  masyarakat    ten- tang kondisi, kebutuhan dan sikap masyara- kat  setempat;  2)  Dapat  menumbuhkan  la- hirnya rasa memiliki terhadap program atau kegiatan  pembangunan  yang  akan  dil- aksanakan dan masyarakat lebih mengetahui seluk beluk program sehingga perlu dilibat- kan  secara langsung mulai dari proses per- siapan  dan  perencanaan  pembangunan;  3) Pelibatan  masyarakat  dalam  proses  pem- bangunan mulai dari awal  merupakan suatu hak demokrasi  masyarakat (Hendra Hamid, 2018)
Ada  beberapa  keuntungan  ketika masyarakat  dilibatkan  dalam  perencanaan pembangunan,  yaitu,  Pertama,  jika  masya- rakat  dilibatkan  dalam  perencanaan  pem- bangunan,  maka  akan  tercipta  control  ter- hadap  pembangunan  tersebut  sehingga pembangunan  akan  berjalan  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat.    Kedua,  partisipasi masyarakat dalam perencanaan pem- bangunan akan menciptakan tabilitas politik, sebab  mereka  mengontrol  langsung  pem- bangunan yang sedang dilaksanakan (Sumartin & Kasim, 2017)
Secara  politis  partisipasi  masyarakat merupakan  perwujudan  demokrasitisasi  pa- da  masyarakat  desa  karena:  1)  Keterlibatan secara nyata masyarakat dalam pengambilan keputusan;  2)  Memperkuat  posisi  bargain- ing  masyarakat  secara  politik  sekaligus menambah pengetahuan politik masyarakat;
3) Membangun kekuatan solidaritas masyarakat  lokal  dalam  proses  pem- bangunan  desa  dan  social  kemasyarakatan (Islami,  2001;  5;  Callahan,  2002;  299,  dan Ebdon 2002; 275); dalam (Sopana, 2018)
Selain  itu  partisipasi  masyarakat merupakan  sebuah  tuntutan    dalam  proses pembangunan  saat  ini,  sebab  melalui  cara inilah  kehidupan  demokrasi  didesa  dapat dikembangkan, menumbuhkan swadaya dan prakarsa  dan  inisiatif  serta  peran  serta masyarakat  (Alfiaturrahman,  2016).  Oleh karena itu, salah satu pendekatan yan dapat digunakan dalam menumbuhkan kehidupan demokrasi  didesa  yaitu  dengan  menjadikan budaya  sebagai  basis  dalam  perencanaan pembangunan  dan  perumusan  kebijakan pembangunan secara umum, sehingga  par- tisipasi masyarakat dapat meningkat.
Pentingnya budaya dalam perumusan kebijakan  pembangunan  telah  dikaji  oleh para  ilmuwan,  diantaranya    Robert  Bellah yang  melakukan  kajian  budaya  pada  ma- syarakat  Jepang  dan  China  untuk  menge- tahui  bagaimana  proses  kebangkitan  eko- nomi  Jepang  dan  China  menjadi  salah  satu negara poros ekonomi dunia sampai saat ini, ternyata  menunjukan  bahwa  kebangkitan
ekonomi  tersebut  sangat  didasari  oleh  nilai budaya Shinto dan Konfuchu yang mengandung  nilai-nilai  patriotisme,  kerja keras, disiplin, kerjasama, toleransi, solidari- tas,  kejujuran,  dan  berorientasi  kemasa  de- pan.
Demikian  pula  Slamet  (2002:13), mengemukakan bahwa ada  beberapa faktor yang  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat dalam  musyawarah  rencana  pembangunan (musrenbang)  antara  lain  adalah  faktor  so- sial  budaya  yang  mencakup;  norma,  nilai kepercayaan,  dan  sikap.  Bukan  sesuatu  hal yang  mudah  untuk  menerapkan  partisipasi terutama pada suatu lingkungan masyarakat tertentu  dikarenakan  faktor-faktor  tersebut. Sehingga  prinsip-prinsip  partisipasi  harus memperhatikan  kebersamaan,  tumbuh  dari bawah  ( bottom  up )  dan  kepercayaan  dan keterbukaan.(Mustanir and Razak, 2017) Oleh karena itu, dalam merealisasikan kehidupan demokrasi didesa, maka   peren- canaan pembangunan berbasis budaya perlu mulai  dikembangkan  dalam  rangka  men- dorong  dan  mewujudkan  partisipasi  ma- syarakat  dalam  pembangunan  secara  totali- tas  dengan  merekam  seluruh  unsur local knowledge dan cultural power warga komu- nitas  lokal  yang  sejak  dahulu  mereka  telah jadikan  sebagai  pandangan  dan  pedoman hidup ( way of life) dalam menyelenggarakan serta  melangsungkan  kehidupan  sosialnya (Peribadi, 2016).
Apalagi  didalam kalo  sara secara fungsional  mengandung  unsur  norma- norma  sosial  yang  mengatur  kehidupan warga  masyarakat  yang  apabila  dilanggar akan  mendapatkan  sanksi  nyata,  misalnya dalam  kehidupan  kekerabatan  orang  Bali, terdapat norma sosial yang harus ditaati oleh perempuan yang telah menikah agar mengi- kuti suaminya ketempat tinggal kerabatnya. Bilamana  perempuan  tersebut  menolaknya, maka konskewensinya akan diceraikan oleh suaminya (Koodoh & Alim, 2011). Sehing- ga  dengan  demikian eksistensi  budaya  san- gat  penting  dalam  kehidupan  masyarakat oleh  karena  secara  fungsional  mampu
mengintegrasikan  masyarakat  dalam  ber- bagai  aktivitas  kehidupannya  termasuk  da- lam aktivitas pembangunan desa.
Dengan  demikian  maka  pokok  pem- bahasan  utama  dalam  artikel  ini  adalah pelaksanaan  model  perencanaan  pem- bangunan  desa  berbasis kalo  sara (simbol dan fokus utama kebudayaan orang Tolaki) dan pengaruhnya  terhadap  partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di de- sa  Lambudoni  Kecamatan  Andowia  Kabu- paten  Konawe  Utara.  Penentuan  informan dilakukan dengan menggunakan teknik pur- posive  sampling .  Informan  tersebut  antara lain  kepala  desa  dan  perangkatnya,  tokoh adat dan warga setempat. Data kualitatif di- peroleh  dari  data  primer  sedangkan  kuanti- tatif  diperoleh  dari  beberapa  laporan  yang terkait  dengan  penelitian  ini.  Sumber  data primer merupakan hasil dari observasi serta wawancara langsung dengan para informan dan  dokumentasi  sedangkan  data  sekunder diambil  dari  laporan  pemerintah,  jurnal maupun internet. Teknik pengumpulan data melalui:  (a)  Wawancara  secara  langsung kepada  para  informan  untuk  mendapatkan informasi  yang akurat;  (b)  Observasi untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondi- si  pembangunan  yang  terjadi  di  desa  terse- but;  (c)  Dokumentasi  sebagai  bahan  infor- masi  visual  tentang  apa  yang  terjadi dilapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kalo  sara  sebagai  Kebudayaan  atau Lambang Adat-Istiadat
Dalam  kehidupan  suku  Tolaki kalo sara telah  ada  dan  digunakan  dari  zaman dahulu hingga saat ini, penggunaannya san- gat  banyak  dalam  aspek  kehidupan  seperti pada  pemerintahan,  perkawianan,  bahkan dalam hal untuk mensejahterakan kehidupan seperti berburu, beternak, maupun bercocok tanam.  Dalam  perkawinan  prosesi  akad  ni-
kah  tidak  akan  dilaksanakan  kalau  secara adat  belum  dilaksanakan  dan  diselesaikan, dalam  berburu  alat  yang  digunakan  untuk menangkap  hewan  buruan  menggunakan alat  yang berbentuk  seperti kalo yang dise- but  dengan oho. Begitupun  juga  dalam pemerintahan  segala  sesuatu  keputusan yang  ditetapkan  terlebih  dahulu  dimusya- warakan dengan masyarakat duduk bersama dan  mendapatkan  satu  keputusan  seperti bentuk bulatnya kalo .

## Kalo sara sebagai moral kehidupan
Orang  Tolaki  menggunakan  ajaran- ajaran kalo sebagai  pedoman  hidup,  peng- gunaan kalo sebagai  pedoman  hidup  untuk terciptanya  ketertiban  sosial  dan  moral, utamanya  dalam  mengatur  hubungan-hu- bungan sosial diantara warga atau golongan- golongan masyarakat  yang berbeda  sehing- ga tidak menimbulkan adanya pertentangan atau  kesalapahaman.  Sehingga  manakala terjadi  pertentangan  atau  kesalahpahaman diantara  warga atau  golongan, maka  Orang Tolak  beranggapan  bahwa  terjadinya  peri- stiwa  tersebut  disebabkan  karena  manusia telah  melanggar  ajaran-ajaran kalo yang secara  implisit  terkandung  norma  adat  dan norma agama. Bahkan peristiwa tersebut di- anggap telah melanggar ajaran kalo sebagai adat  pokok,  sehingga  untuk  dapat  me- nyelesaikan  permasalahannya  maka  harus diadakan  upacara  yang  dalam  pelaksa- naannya digunakan kalo, upacara ini disebut mosehe wonua .
Upacara  adat  ini  dipercaya  dapat membantu  mengembalikan  keadaan  yang diakibatkan  karena  adanya  perilaku  yang melanggar  dan  tidak  sesuai  dengan  ajaran secara  agama  serta  ajaran  dari kalo  sara , dengan  melakukan  upacara  serta  menjalani kehidupan seperti sebelumnya dengan tidak melanggar ajaran agama dan ajaran dari ka- lo  sara ,  dengan  adanya  hal  tersebut mengajarkan  kita  bahwa  ada  sebab  akibat yang  akan  timbul  dari  perbuatan  yang  me- langgar  aturan  yang  berlaku  dimasyarakat atau yang kita yakini.

## Kalo sara sebagai Pemersatu
Kalo sara sebagai pemersatu didalam kehidupan orang tolaki yang meliputi unsur seperti pertentangan konseptual antara tubuh dan  jiwa  manusia,  dan  beberapa  jenis pertentangan  dalam  simbol-simbol  ke- hidupan  manusia  secara  holistik,  baik  yang nampak  maupun  tidak  nampak  sebagai sesuatu  yang  mempengaruhi  kehidupan manusia.    Demikian  pula  adanya  perten- tangan  konseptual  antara  dunia  nyata  dan dunia gaib semua itu dipersatukan oleh kalo yang  berbeda-beda  namanya  dalam  setiap pertentangan konseptual.
Munculnya  pertentangan-pertentang- an  konseptual  atau  unsur-unsur  dalam masyarakat, seperti antara bangsawan deng- an  rakyat  kebanyakan,  atau  pemerintah dengan rakyatnya, maka dalam mempersat- ukannya kembali sebagai akibat dari adanya pertentangan  tersebut  maka  orang  Tolaki menggunakan kalo sebagai  sarana  untuk mempersatukannya kembali, sehingga kese- larasan hidup dan kedamaian hidup diantara unsur-unsur  atau  golongan  masyarakat  da- pat berjalan dengan normal.

## Kalo sara sebagai sumber ide
Kalo pada tingkat nilai budaya adalah sistem  nilai  budaya,  yang  berfungsi  me- wujudkan  ide-ide  yang  mengkonsepsikan hal-hal  yang  paling  bernilai  dalam  ke- hidupan  masyarakat  Tolaki.  Hal-hal  yang paling bernilai bagi orang Tolaki dalam ke- hidupannya  adalah  apa  yang  disebut sama- turu (gotong  royong), medulu  mepoko’aso (persatuan  dan  kesatuan), ate  pute  penao moroha (kesucian dan keadilan), dan morini mbu’umbudi  monapa  mbu’undawaro (ke- makmuran  dan  kesejahteraan).  Ide-ide  ini dinyatakan oleh orang Tolaki melalui peng- gunaan kalo dalam  upacara-upacara  yang berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  mereka dalam bidang-bidang sosial,  ekonomi,  poli- tik dan keagamaan.
Ide-ide tersebut selain diwujudkan da- lam  akativitas  upacara-upacara  adat,  juga diwujudkan  dalam  kehidupan  sehari-hari misalnya  diwujudkan  dalam  kegiatan  pem-
buatan  rumah  yang  disebut mete’alo-alo (bantu  membantu)  antara  keluarga  inti dengan keluarga luas atau antara kerabat lu- as dengan kerabat luas, dalam kegiatan pen- golahan  lahan  pertanian,  pemberian  sum- bangan berupa makanan dan minuman pada pesta-pesta  terutama  dalam  pesta  kematian dan  perkawinan.  Dan  beberapa  jenis  ide lainnya  seperti:  ide  kesucian,  ide  keadilan, ide kemakmuran dan ide kesejahteraan.
Implikasi dari makna nilai-nilai terse- but  di  atas  telah  memberikan  pengaruh  da- lam  kehidupan  dan  aktivitas  sosial  ke- masyarakatan,  termasuk  dalam  aktivitas pembangunan pada masyarakat suku Tolaki.

## Pelaksanaan  Model  Perencanaan  Pem- bangunan Desa Berbasis Kalo sara
Sebagaimana  halnya  dengan  pelaksa- naan  pembangunan  pada  umumnya,  pe- rencanaan  menjadi  faktor  utama  dan  per- tama  yang  dilakukan  ketika  pembangunan suatu  daerah  atau  wilayah  akan  dil- aksanakan.  Demikian  pula  halnya  di  desa Lambudoni    Kecamatan  Andowia    dalam menyusun  program  yang  menjadi  priorotas utama dalam pembangunan desa, senantiasa diawali    melalui  musyawarah  ditingkat  du- sun secara informal baru dilanjutkan keting- kat  formalnya  melalui  Musrembangdes .Perencanaan  pembangunan  desa  adalah proses tahapan kegiatan yang  diselenggara- kan  oleh  pemerintah  Desa  dengan  melibat- kan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dan unsur masyarakat secara partisipatif un- tuk  mengalokasikan  dan  memanfaatkan sumber  daya  yang  ada  dalam  rangka  men- capai tujuan pembangunan desa.
Musyawarah  rencana  pembangunan merupakan perencanaan pembangunan  ber- sama masyarakat yang merupakan panduan atau  model  pembangunan  desa  yang  meni- tikberatkan pada peran serta masyarakat da- lam keseluruhan proses pembangunan. Pen- dekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan se- mangat gotong-royong yang telah mengakar dalam  budaya  masyarakat  Indonesia.  Go- tong-royong  bertumpu  pada  keyakinan
bahwa  setiap  warga  masyarakat  memiliki hak  untuk  memutuskan  dan  merencanakan apa  yang  terbaik  bagi  diri  dan  lingkungan serta  cara  terbaik  dalam  upaya  mewu- judkannya.  Secara  garis  besar  musyawarah rencana  pembangunan  mengandung  ke- makmuran  dan  perdamaian  masyarakat  da- lam  jangka  panjang.  Musrenbang  dapat digunakan  sebagai  proses  bernegosiasi, berekonsiliasi  dan  berharmonisasi  antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah,  sekaligus  mencapai  konsesus bersama  mengenai  prioritas  kegiatan  pem- bangunan.(Mustanir & Razak, 2017)
Dari  hasil  penelitian lapangan   diper- olah  informasi  bahwa  perencanaan  pem- bangunan desa di desa Lambudoni Kecama- tan  Andowia  Kabupaten  Konawe  Utara menggunakan  model  perencanaan  pem- bangunan desa berbasis kalo sara , yaitu se- buah  model  dimana  dalam  perencanaan pembangunan  desa  para  warga  duduk  ber- sama-sama  dengan  membentuk  lingkaran yang menyerupai model kalo sara untuk se- lanjutnya  berdiskusi  dan  bermusyawarah dalam  mengidentifikasi  untuk  mencari  so- lusi  terhadap  permasalahan  pembangunan desa  dan  memutuskan  secara  musyawarah mupakat  terhadap  program  pembangunan apa  yang  menjadi  prioritas  untuk  dil- aksanakan  dan  bagaimana  cara  penye- lesainya  Model ini lebih menekankan pada prinsip-prinsip  perencanaan  yang  bersifat button  up  planning ,  sebab  diyakini  dengan menggunakan  pendekatan  ataupun  prinsip kalo  sara ,  maka  warga  masyarakat  secara spontan dengan ikhlas dan penunh tanggungjawab  akan  terlibat  secara  lang- sung  dalam  proses  perencanaan  pem- bangunan  desa    termasuk  dalam  proses pelaksanaannya  kemudian.  Sedangkan  pe- rencanaan  dari  atas top  down  planning si- fatnya hanya melengkapi yang bertujuan un- tuk menyelaraskan antara visi pembangunan nasional dengan program pembangunan de- sa  sehingga  setiap  warga  dapat  ber- tanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan
program  pembangunan  desa  dan  hasil- hasilnya.
Cara  ini  dimaksudkan  agar  tidak  ter- jadi  adanya  perumusan  program  pem- bangunan  yang  bersifat  spasial  atau  lebih mementingkan  kepentingan  golongan  atau kelompok  masyarakat  tertentu  saja,  yang dapat memunculkan adanya kecurigaan dan rasa  apatis  kelompok  masyarakat  lainnya terhadap pelaksanaan program pem- bangunan tersebut, sehingga berakibat pada gagalnya  program  pembangunan  yang diimplementasikan  di  desa.  Tetapi  dengan melalui  cara  seperti  ini,  maka  setiap masyarakat  merasa  bertanggungjawab  ter- hadap  program  pembangunan  yang  dil- aksanakan  di  desa  tersebut  karena  program tersebut merupakan hasil dari inisiatif, usul- an  dan  kebutuhan  masyarakat  yang  telah dirumuskan dan disepakati secara  bersama- sama.
Inspirasi  masyarakat  dengan  kades dan perangkatnya untuk menggunakan kalo sara sebagai basis dalam perencanaan pem- bangunan  desa,  berangkat  dari  pengalaman di  daerah  lainnya, dan  pemahaman masyarakat  setempat  terutama  para  tokoh adat  bahwa kalo  sara mengandung  nilai- nilai  yang  sakral  yang  sangat  dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Tolaki. Apalagi mengingat mayoritas warga di desa Lambu- doni Kecamatan Andowia mayoritas adalah suku  Tolaki,  sehingga  dipandang  oleh masyarakat  setempat,  kepala  desa  dan perangkatnya sebagai model yang sangat te- pat  untuk  dijadikan  kerangka  acuan  dalam penyusunan rencana program pembangunan desa.
Hal  ini  sejalan  pula  dengan  pan- dangan  (Peribadi  and  Tawulo,  2021)  yang menjelaskan  bahwa  ”Pranata Kalo  sara ” yang  kini  tetap  disakralkan  oleh  etnis Tolaki/Mekongga  menjadi  model  dalam penyelenggaraan Musrembang berbasis nilai  budaya kalo  sara ,  mulai  dari  tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten/kota. Kemudian  dengan  adanya  nilai-nilai sakral  pada kalo  sara maka  diyakini  oleh
masyarakat  setempat  bahwa  semua  warga masyarakat tanpa terkecuali dipastikan akan melibatkan dirinya dalam berbagai aktivitas pembangunan  desa,  sehingga  kepala  desa dan  perangkatnya  tidak  akan  mengalami kesulitan dalam menjalankan program pem- bangunan  di  desa,  karena  semua  warga masyarakat akan terlibat secara sukarela da- lam  pelaksanaan  pembangunan  desa  terse- but tanpa melalui paksaan dari pihak mana- pun.
Oleh  karena  itu,  penggunaan kalo sara sebagai  pedoman  dan  pegangan masyarakat  dan  pemerintah  dalam  men- jalankan aktivitas pembangunan telah men- jadi  model  utama  yang  digunakan  selama ini.  Bahkan  penggunaan kalo  sara bukan hanya  dalam  perencanaan  pembangunan, tetapi juga digunakan dalam aktivitas sosial kemasyarakatan  lainnya  yang  dimaksudkan agar  dalam  menjalani  kehidupan  sosialnya masyarakat desa dapat saling bahu memba- hu dalam mewujudkan tujuan hidupnya dan tujuan pembangunan desa pada umumnya.
Model  Perencanaan  Pembangunan  But- ton-up versi Kalo sara
Model  perencanaan  pembangunan dengan pendekatan button up planing adalah perencanaan yang dilakukan dimana inisitif dan  prakarsa  pembangunan  sepenunhnya lahir  dari  bawah  atau  masyarakat  desa sesuai  kebutuhan,  keinginan,  dan  permasa- lahan  yang  dihadapi  oleh  masyarakat,  dan secara  bersama-sama  dengan  pemerintah menetapkan  kebijakan  atau  pengambilan keputusan  sekaligus  pemerintah  juga  ber- fungsi sebagai fasilitator. Perencanaan pem- bangunan dengan model button-up ini sudah ada  sejak  dulu,  hingga  saat  ini  model  ini masih  digunakan  di  daerah-daerah  dalam perencanakan  pembangunan.  Dalam  peren- canaan  ini  dapat  melibatkan  semua  orang baik  dari  kalangan  masyarakat  maupun pemerintahnya  sehingga  setiap  permasala- han  yang  ada  disetiap  wilayahnya  dapat teratasi  dengan  tepat  karena  memang  meli-
batkan orang yang langsung merasakan dari permasalahan tersebut.
Dalam  proses  pelaksanaan  peren- canaan  desa  dengan  menggunakan  model butto-up  berbasis kalo  sara ,  pertama-tama perencanaannya  dilaksanakan  melalui  fo- rum  musyawarah  tingkat  dusun  dimana Kepala  Dusun  mengundang  warganya dirumahnya  yang  dihadiri  oleh  beberapa orang  perwakilan  warga  untuk  saling  ber- diskusi dan menjaring informasi tentang be- berapa permasalahan mendasar dan menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat yang perlu  mendapatkan  perhatian  oleh  peme- rintah.    Tentu  saja  ada  banyak  ide,  inisiatif dan  masukan  dari  warga  tentang  program apa yang menjadi perioritas utama, sehingga kepala  dusun  melakukan  penjaringan  yang dimaksudkan  untuk  memastikan  dan  mem- berikan  arahan  pada  warga  bahwa  tidak semua  program  harus  diakomodir  sebab usulan  program  tersebut  bukan  hanya  be- rasal dari  dusun mereka tetapi ada juga be- berapa  dusun  yang  akan  mengusulkan  dan selanjutnya di musyawarahkan ditingkat de- sa.  Oleh  karena  itu,  kepala  dusun  berusaha menyampaikan  sebelumnya  kepada  warga bahwa  belum  tentu  program  yang  mereka sudah  sepakati  ditingkat  dusun  akan  dia- komodir  seluruhnya  tetapi  masih  perlu diseleksi  lagi  untuk  diputuskan  program pembangunan  mana  yang  benar-benar  san- gat mendesak dan menjadi kebutuhan utama warga  setempat.    Penyampain  yang  dil- akukan kepala dusun pada saat sebelum di- akhiri  pertemuan  dimaksudkan  agar  ma- syarakat kelak tidak merasa kecewa jika ada salah  satu  usulan  mereka  yang  tidak  dia- komodir  dalam  program  pembangunan  de- sa,  sehingga  semua  pihak  merasa legowo untuk  menerima  apa  yang  telah  ditetapkan oleh  pemerintah  daerah terkait dengan  pro- gram pembangunan yang dijalankan di desa mereka.
Selanjutnya  hasil  dari  rumusan  terse- but  kepala  dusunnya  bersama  beberapa perwakilan  warga  dari  tingkat  dusun  ber- temu  dengan  kepala  desa  serta  aparat
pemerintah  tingkat  desa  untuk  membahas lagi lebih detail dan melihat dari skala prior- itas  mana  yang  menjadi  kebutuhan  dari warga  setempat.  Setelah  kepala  desa menerima  usulan  semua  dusun  tentang  be- berapa  program  yang  menjadi  permasala- han, apa yang menjadi kebutuhan dari war- ganya.  lalu pemeritah desa mengundang se- luruh  warga  dan  para  aparat  desa  serta pemerintah  dari  tingkat  kecamatan  untuk mengadakan  Musyawarah  Pembangunan (Musrenbang) ditingkat desa, dalam musya- warah  tersebut  semua  permasalahan  yang ada dimasyarakat yang berasal dari masing- masing  dusun  didiskusikan  bersama  serta apa  saja  yang  menjadi  solusi  dari  permasa- lahan  untuk  selanjutnya  sama-sama  dimu- syawarakan.   Setelah semua  saran  dan ma- sukan  diberikan,  ditentukanlah  apa  yang menjadi program utama, solusi terbaik yang dapat  menyelesaikan  permasalahan  di- masyarakat lalu diambil keputusan yang te- lah disepakati bersama masyarakat yang se- lanjutnya  rencana  pembangunan  tersebut diserahkan  kepada  pemerintah  kecamatan untuk mendapat persetujuan.
Dalam musyawarah ditingkat desa te- lah  dihasilkan  kesepakatan  penting  yang dirumuskan dengan 2 (dua) program periori- tas, yaitu: (1) program perioritas utama; dan (2)  program  prioritas  penunjang.    Program perioritas utama mencakup:  Pengembangan dan  peningkatan  ekonomi  masyarakat  me- lalui:  pembentukan  kelembagaan  ekonomi desa, peremajaan usaha pertanian dalam arti luas, pemberian bantuan sarana dan prasara- na pertanian, dan pembangunan jalan usaha tani. Sedangkan program penunjang melipu- ti: rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana  pemerintah  desa,  pengembangan sumberdaya  manusia  perangkat  desa,  pem- anfaatan dan pengembangan potensi sumber daya alam desa sebagai destinasi wisata de- sa.
Melalui mekanisme seperti ini, masyarakat  berharap  agar  proyek-proyek pembangunan  yang  diturunkan  di  desa sesuai  dengan  program  dan  kebutuhan
masyarakat,  bukan  hanya  untuk  memenuhi kebutuhan  segelintir  orang  secara  politis. Oleh  karena  itu,  program  pembangunan yang  diimplementasikan  kedesa  mendapat dukungan  yang  kuat  dari  masyarakat  desa baik  secara  moril  maupun  secara  materil. Sehingga  dengan    adanya  dukungan masyarakat  yang  kuat  dalam  implementasi program  telah  menjadikan  desa  dan  war- ganya lebih dinamis dan hamper dipastikan tidak  ada  proyek  pembangunan  yang  ter- bengkalai  atau    menjadi  mubasir    se- bagaimana  sering  kita  saksikan  dibeberapa daerah,  dimana  proyek  yang  dilaksanakan oleh  pemerintah  tidak  dimanfaatkan  oleh masyarakat    dan  hanya  menjadi  lipsitik pembangunan desa  disebabkan karena tidak adanya  dukungan  dan  partsipasi  dari masyarakat  desa,  apalagi  jika  proyek  terse- but  tidak  sesuai  dengan  usulan  dan  kebu- tuhan masyarakat desa setempat.
Dengan  demikian  hasil  penelitian menunjukan  bahwa  penggunaan    pendeka- tan botton-up  dengan menggunakan model kalo sara sebagai basis dalam perencanaan pembangunan  desa,  merupakan  salah  satu model  yang  cukup  efektif  dalam  menum- buhkan  kepercayaan  masyarakat  akan  hak dan  kewajiban  mereka  dalam  pem- bangunan,  terutama  ditingkat  perdesaan, dimana  kepercayaan  masyarakat  dapat dilihat dari seberapa besar tingkat partisipasi mereka  dalam  pembangunan,  dan  seberapa besar  keaktifan  mereka  dalam  mendis- kusikan  masalah-masalah  pembangunan  di desanya,    sehingga  melahirkan  berbagai macam  program  nyata    sebagai  solusi  ter- baik  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyara- kat desa dalam pembangunan.
Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  (Legi, Rompas and Pombengi, 2015) yang menya- takan  bahwa  pendekatan bottom up selalu mendapat  dukungan  dalam  bentuk  parti- sipasi  dari  masyarakat  pada  saat  pelaksa- naan  rencana  program  pembangunan  de- sa,  dengan  senantiasa  terlibat  dalam berbagai  pertemuan  dan  musyawarah  desa untuk  memberikan  sumbangan  pemikiran
dan  inisitif  yang  terkait  dengan  kebutuhan masyarakat desa pada umumnya.
Model  Perencanaan  Pembangunan  Top- down versi Kalo sara
Untuk saat ini model perencanaan top down sudah sangat jarang digunakan, kare- na kurang efektif dalam menangai permasa- lahan  yang  ada  dimasyarakat,  masyarakat hanya  diberikan  rencana  untuk  dapat mecapai  target  nasional  yang  telah  dibuat sebelumnya. Padahal setiap daerah mempu- nyai permasalahan dan kebutuhan yang ber- beda-beda  apalagi  negara  Indonesia  yang memiliki  banyak  pulau-pulau  mempunyai budaya  yang  berbeda-beda  ditiap  wila- yahnya  tentunya  permasalahan  yang  ada berbeda-beda  begitupun  juga  dalam  solusi yang diberikan tidak dapat satu untuk semua wilayah.
Pada  kegiatan  perencanaan  pem- bangunan desa di desa Lambudoni Kecama- tan  Andowia  berdasarkan  hasil  penelitian lapangan diperoleh informasi bahwa perencanaan pembangunan yang bersifat top down tidak lagi dipergunakan sepenunhnya dalam  perencanaan  pembangunan  desa, sebab  berdasarkan  pengalaman  selama  ini program  yang  diturunkan  atau diiplementa- sikan di desa tidak sesuai  dengan kebutuhan masyarakat  setempat    sehingga  akibatnya menyebabkan program atau proyek tersebut menjadi mubasir karena tidak dimanfaatkan oleh warga desa.
Jadi  perencanaan top  down hanya digunakan  saja  untuk  melihat  apa  yang menjadi  prioritas  pembangunan  nasional dan  daerah  dan  kemudian  diselaraskan dengan  beberapa  program  pembangunan desa,  sehingga  keberadaan  program  pem- bangunan  desa  tidak  terlepas  dari  tujuan program pembangunan nasional dan daerah.
Penyelarasan  program  pembangunan desa dengan program pembangunan nasion- al  dalam  versi  perencanaan  berbasis kalo sara , tidak dilakukan begitu saja oleh pihak pemerintah  desa,  tetapi  dilakukan  melalui forum musrembang. Dimana dalam
kegiatan  musrembang  tersebut  pemerintah desa  menyampaikan  beberapa  program pembangunan  yang  telah  disepakati  oleh masyarakat  desa  yang  disusun  dengan menetapkan  pada 2 (dua) bagian, yaitu: (1) Program  Pembangunan  Prioritas  Utama; dan  (2)  Program  Pembangunan  Prioritas Penunjang.
Tujuan  dari  penyusunan  program dengan  cara  tersebut,  dimaksudkan  untuk memudahkan  pemerintah  kabupaten  men- jaring  dan  menetapkan  program  pem- bangunan  desa  yang  mana  perlu  diperiori- taskan  dan  harus  diselaraskan  dengan  pro- gram  pembangunan  nasional.    Dengan  tu- juan  agar  program-program  pembangunan desa yang utama dapat diakomodir, sehing- ga  tidak  lagi  menimbulkan  polemik  dan kekecawaan  masyarakat  sehingga  dalam implementasinya  tidak  mendapat  respon dari  masyarakat,  bahkan  cenderung  dia- baikan  dan  tidak  dimanfaatkan  sehingga menjadi mubasir,
Oleh  karena  itu,  program  pem- bangunan  desa  yang  diputuskan  di  tingkat daerah  (kabupaten)  selalu  diupayakan  agar tidak bertentangan atau tidak sesuai dengan program  pembangunan  desa  yang  telah  di- ajukan  oleh  pemerintah  desa.  Sebab  pen- galaman selama ini, program pembangunan yang  diturunkan  di  desa  dan  tidak  sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat  desa  telah menyebabkan  masyarakat  menjadi  apatis terhadap pembangunan dan memberikan re- spon  negatif  terhadap  hasil-hasil  pem- bangunan desa.
Sebagai bentuk tanggungjawab peme- rintah  desa  dan  kecamatan,  maka    pada proses ini  keterlibatan  pemerintah desa dan kecamatan  sangat  intens  untjuk  melakukan komunikasi  dengan  pemerintah  kabupaten dan  legislative  untuk  tetap  mengawal  agar program-program utama yang telah  disepa- kati  dan  ditetapkan  ditingkat  desa  dan kecamatan tidak lagi berubah atau diabaikan oleh  pemerintah  kabupaten,  sebab  pengala- man  selama  ini  aspirasi  masyarakat  desa yang  dituangkan  dalam  bentuk  program
pembangunan  desa  seringkali  tidak  dia- komodir  oleh  pemerintah  kabupaten  dan hanya  lebih  mementingkan  kepentingan pihak-pihak  tertentu  atau  semata-mata  han- ya  ditujukan  untuk  mensukseskan  visi  misi pemerintah daerah tanpa melihat kebutuhan masyarakat  desa.  Akibatnya  program  pem- bangunan  yang  ada  hanya  berorientasi proyek  tidak  berorientasi  pada  kebutuhan masyarakat desa.
Pengaruh  Kalo  sara  terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa
Sebagaimana kita ketahui bahwa Kalo pada tingkat nilai budaya adalah sistem nilai budaya, yang berfungsi mewujudkan ide-ide yang  mengkonsepsikan hal-hal yang  paling bernilai  dalam  kehidupan  masyarakat Tolaki.  Hal-hal  yang  paling  bernilai  bagi orang  Tolaki  dalam  kehidupannya  adalah apa yang disebut samaturu (gotong royong), medulu  mepoko’aso (persatuan  dan  kesatu- an), ate  pute  penao  moroha (kesucian  dan keadilan),  dan morini mbu’umbudi monapa mbu’undawaro (kemakmuran  dan  kese- jahteraan) (Tarimana, 1998).  Nilai-nilai ter- sebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas- aktivitas  sosial,  politik,  ekonomi,  ke- budayaan  dan  aktivitas  sosial  kemasyara- katan lainnya. Apalagi di dalam setiap nilai- nilai  tersebut  terkandung  norma-norma  so- sial yang yang mengatur tata kehidupan so- sial masyarakat dan mengandung sanksi so- sial bila tidak dindahkan oleh masyarakat.
Aksi  nyata  dari  implementasi  nilai- nilai  tersebut  Nampak  dalam  bidang  sosial kemasyarakatan,  seperti  dalam  aktivitas pembangunan  desa  yang  diawali  dari kegiatan perencanaan pembangunan sampai pada  tahap  implementasi  program  pem- bangunan  desa.  Hasil  penelitian  lapangan menunjukan bahwa pada tahap perencanaan pembangunan  desa,  masyarakat  sangat  re- spon  dan  antusias  mengikuti  musyawarah pembangunan  ditingkat  desa  (Musrem- bangdes)  sampai  pada  tingkat  kecamatan (Musrembang) kecamatan.
Tingginya  perhatian  dan  keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan ter-
sebut  disebabkan  mereka  meyakini  bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam kalo sara sebagai  fokus  dan  simbol  utama  ke- budayaan    harus    dipatuhi,  sebab  apabila dilanggar  akan  mendatangkan  malapetaka dalam  kehidupan  mereka  bahkan  mereka akan  dikucilkan  dan  diasingkan  oleh  ang- gota masyarakat lainnya.
Seperti halnya nilai samaturu (gotong royong) dimana nilai ini telah ada dan tum- buh berkembang sejak nenek moyang suku Tolaki  ada.  Nilai  ini  sangat  nampak  dalam aktivitas  kehidupan  sosial  kemasyarakatan, misalnya  pada  pembukaan  lahan  pertanian, mendirikan  rumah,  pesta  pernikahan,  ke- matian,  pembersihan  kampung  dan  lain  se- bagainya.
Dalam  aktivitas  mendirikan  rumah misalnya,  para  warga  jika  mereka  tahu  ada anggota  warga  lainnya  yang  akan  mendiri- kan  rumah  maka  secara  serta  merta  tanpa diundang  secara  formal  dari  pihak  yang akan  mendirikan  rumah,  mereka  akan  da- tang untuk memberikan bantuan. Ada yang datang memberikan bantuan tenaga dan ada pula  yang  datang  memberikan  bantuan  da- lam bentuk materi, seperti: beras, gula pasir, garam dan minyak goreng dan bagi mereka yang  cukup  uang  biasanya  memberikan bantuan dalam bentuk uang untuk membeli bahan-bahan  yang  dibutuhkan  dalam  ke- giatan pada saat itu. Bahkan tidak jarang pa- da saat-saat mereka istirahat beberapa dian- tara warga seringkali mereka diskusikan ten- tang  berbagai  permasalahan  desa.  Oleh  ka- rena  kitu,  nilai-nilai  gotong  royong  telah memberi  implikasi  yang  sangat  positif  ter- hadap  motivasi,  kepedulian  dan  perhatian masyarakat  terhadap  permasalahan  pem- bangunan di desanya sehingga berimplikasi pada  semakin  tingginya  partisipasi  ma- syarakat dalam pembangunan desa.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan temuan  (Londa,  2017)  yang  menjelaskan bahwa  budaya mapalus (gotong  royong) sangat  berpengaruh  terhadap  tingkat  par- tisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan. Sehingga  peningkatan  partisipasi  masyara-
kat  sangat  tergantung  pada  seberapa  besar atau  seringnya  budaya mapalus (gotong royong)  diimplementasikan  dalam  pelaksa- naan pembangunan desa.
Demikian  pula  halnya  nilai medulu mo pokoaso (persatuan dan  kesatuan), nilai ini    diyakini  oleh  masyarakat  suku  Tolaki sebagai nilai yang harus dipatuhi oleh warga pemangku budaya dan menjadi perekat sol- idaritas sosial diantara warga, sebab apabila nilai  ini  tidak  lagi  dindahkan  oleh  warga masyarakat  maka  diyakini    akan  mele- mahnya  ikatan-ikatan  sosial  kemasyara- katan,  sehingga  akan  berdampak  pada  ter- ganggunya  harmonisasi  dan  melemahkan ikatan-ikatan    sosial  dan  kekerabatan    ma- syarakat,  terutama    pada  sistem  sosial  ke- masyarakatan  dalam  kehidupan  mereka. Oleh karena itu, nilai-nilai ini senantiasa di- pertahankan  oleh  masyarakat  suku  Tolaki dalam  berbagai  aktivitas  sosial  kemasyara- katan dan pembangunan desa. Sehingga im- plikasi  nilai  ini  berpengaruh  besar  terhadap perhatian,  kepedulian  dan  motivasi  masya- rakat  untuk  berpartisipasi  dalam  setiap  ak- tivitas pembangunan desa.
Selanjutnya  untuk  nilai-nilai ate  pute penao  moroha (kesucian  dan  keadilan), lebih  dimaksudkan  pada  sifat  kejujuran yang  harus  tetap  dipertahankan  oleh  setiap warga, terutama bila mereka tidak hadir da- lam suatu acara atau kegiatan yang melibat- kan semua warga harus hadir. Mereka harus memberikan  alasan  yang  sebenar-benarnya tanpa  mengandung  unsur  manipulatif  atau rekayasa  sehingga  kepercayaan  warga  ter- hadap yang bersangkutan tidak luntur, sebab jika  yang  bersangkutan  tidak  berlaku  jujur maka berakibat pada terjadinya isolasi sosial warga masyarakat terhadap yang bersangku- tan.  Oleh  karena  itu  dengan  adanya  keju- juran yang dimiliki oleh setiap warga maka diyakini  pula  bahwa  setiap  warga  akan  di- perlakuan  adil.  Dalam  arti  bahwa,  apabila ada bantuan untuk masyarakat yang berasal dari  pemerintah  daerah  dalam  bentuk  apa- pun,  mereka  akan  mendaptkan  perlakukan yang  sama  dari  pemerintah  desa  tanpa  me-
mandang  golongan,  kelompak  dan  asal muasalnya. Implikasi nilai ini dalam aktivi- tas  pembangunan  desa  sangat  berpengaruh pada  tingkat  partisipasi  masyarakat,  tanpa terkecuali  pada  kegiatan  perencanaan  pem- bangunan, sebab setiap warga dituntut untuk senantiasa  hadir  dalam  setiap  pertemuan atau  musyawarah  desa  (Musrembangdes) dan atau dalam aktivitas pembangunan yang melibatkan  seluruh  warga,  seperti  pada kegiatan pembersihan kampung.
Kemudian   nilai morini mbu’umbudi monapa  mbu’undawaro (kemakmuran  dan kesejahteraan),  diyakini  oleh  warga  bahwa nilai ini merupakan tujuan hidup masyarakat secara  umum.  Oleh  karena  itu,  jika  tujuan ini ingin dicapai maka tidak ada alasan bagi setiap warga masyarakat untuk tidak terlibat secara  aktiv  dalam  setiap  aspek  dan  proses pembangunan desa, sehingga implikasi dari nilai ini telah pula memberi pengaruh besar terhadap  tingkat  partisipasi  masyarakat  da- lam pembangunan desa.
Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan hasil  penelitian  (Asmin,  2018)  bahwa  di- mensi  budaya  sangat  mempengaruhi  pem- bangunan  ekonomi,  termasuk  dalam  pem- bangunan  desa,  sebab  dalam  dimensi  bu- daya  terkandung  nilai-nilai  kesejahteraan, kebebasan  dan  keamanan  yang  menjadi kebutuhan  masyarakat.  Bahkan  hasil  pen- litian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Robert Bellah yang melakukan kajian budaya pada masyarakat Jepang dan China untuk menge- tahui bagaimana proses kebangkitan eknomi Jepang  dan  China  dan  menemukan  bahwa nilai-nilai budaya sangat berpengaruh signif- ikan  terhadap  kebangkitan  ekonomi  pada kedua  negara  tersebut.    Sehingga  temuan pada  hasil  penelitian  ini  memperkuat temuan peneliti sebelumnya tentang pengaruh  budaya  dalam  pembangunan,  di- mana  budaya  sebagai  moral  kehidupan, sumber  ide  dan  pemersatu  telah  mampu membangkitkan  semangat  masyarakat  un- tuk  senantiasa  berpartisipasi  dalam  pem- bangunan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembanhasan dapat  disimpulkan  bahwa:  (1)  Proses pelaksanaan  model  perencanaan  pem- bangunan  desa  berbasis Kalo  sara diawali dengan musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat  dusun  dengan  menyusun  ide  atau hal-hal yang dapat menyelesaikan permasa- lahan  diwilayah  masing-masing,  kemudian dilanjutkan musyawarah dengan pemerintah desa  guna  menetapkan  apa  yang  menjadi prioritas pembangunan di desa. Lalu diada- kanlah  Musrembangdes  yang  dihadiri  war- ga,  pemerintah  desa,  serta  perwakilan  dari pemerintah  kecamatan  kemudian  duduk bersama-sama  secara  melingkar  seperti model kalo untuk membahas apa yang men- jadi  permasalahan,  seperti  apa  solusi  yang dapat dilakukan serta memutuskan bersama hal  yang  menjadi  solusi  dari  permasalahan warga  masyarakat  di  desa  dan  dirumuskan dalam  bentuk  program  perioritas  dan  pro- gram  penunjang,  selanjutnya  diajukan ketingkat kabupaten untuk kemudian ditetapkan  sebagai  program  pembangunan desa; (2) Kalo  sara dengan nilai-nilai  yang terkandung  didalamnya  telah  memberi pengaruh  terhadap  peningkatan  partisipasi masyarakat dalam perencanaan pem- bangunan  desa,  sebab  implikasi  dari  nilai- nilai  tersebut  telah  memberi  motivasi,  per- hatian  dan  kepedulian  yang  tinggi  pada masyarakat  dalam  berbagai  aktivitas  pem- bangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfiaturrahman,  P.  (2016)  Perencanaan pembangunan  Desa  Bagan  Limau Kecamatan  Ukui  Kabupaten  Pela- lawan’, Jurnal  Valuta ,  2(2),  pp. 251–267.
Asmin,  F.  (2018)  Budaya  dan  pem- bangunan  ekonomi:  Sebuah  kajian terhadap  artikel  Chavoshbashi  dan kawan-kawan, Jurnal  Studi  Komu- nikasi  (Indonesian  Journal  of  Com-
munications Studies) , 2(2), pp. 190– 212. doi: 10.25139/jsk.v2i2.516. Hamid,  H.  (2018).  Manajemen  Pember- dayaan  Masyarakat. De  La  Macca .
Juni  2018.  Edited  by  M.  S.  Tuty Suciaty Razak, SH. Makassar.
Koodoh,  E.  E.,  Alim,  A.,  Baharuddin.
(2011).  Hukum  Adat  Orang  Tolaki. I, Perpusnas .  I.  Edited  by  R.  M. Idaman  Alwi,  Raemon.  Yogyakarta: TERAS.
Legi,  R.,  Rompas,  W.  &  Pombengi,  J. (2015).  Implementasi  pendekatan bottom-up dalam  perencanaan  pem- bangunan  desa  di  Kecamatan  Tum- paan  Kabupaten  Minahasa  Selatan’,
Jurnal Administrasi Publik UNSRAT , 1(010), p. 1266. Londa,  M.  E.  L.  G.  B.  T.  V.  Y.  (2017).
Pengaruh  budaya  mapalus  terhadap partisipasi  masyarakat  dalam  pem- bangunan  di  Desa  Tombasian  atas Kecamatan  Kawangkoan  Barat  Ka- bupaten  Minahasa. Jurnal  Admi- nistrasi Publik UNSRAT , 3(046). Mustanir, A., & Razak, M. R. R. (2017).
Nilai  sosial  budaya  pada  partisipasi masyarakat  etnik  Towani  Tolotang dalam  musyawarah  rencana  pem- bangunan. Prosiding Konferensi Nasional  ke-6  Asosiasi  Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APP- PTMA) , (October), pp. 1–7. Available  at:  http://asosiasipasca ptm.or.id/index.php/publikasi/prosid ing-konferensi-nasional-appptma-
ke-6.
Nugroho.  (2010).  Model  ekonomi  basis untuk  perencanaan  pembangunan daerah. Jurnal  Dinamika  Pem- bangunan , 1(1),  23–30 .  Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/139
68/1/
Peribadi.  (2016).  Study  Participatory  and
Planning  Budgeting  Berbasis  Ka- losara  (Sebuah  Studi  Komunitas  di
Wilayah  Pemerintahan  Kabupaten Konawe Selatan). Purnamasari,  I.  (2011)  Partisipasi  ma- syarakat  dalam  perencanaan  pem- bangunan  di  Kecamatan  Cibadak
Kabupaten  Sukabumi. Jurnal  Sosial Humaniora , 2(1), pp. 89–101.
Sekretariat  Negara  RI.  (2014).  Undang-
Undang  Nomor  6  Tahun  2014  ten- tang Desa, Pasal 1 ayat 1. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7.
Sumartin  M.,  Kasim,  S.S.,  &  Rusli,  M.
(2017).  Partisipasi  remaja  dalam membangun  desa  (Studi  di  Desa Langere  Kecamatan  Bonegunu  Ka- bupaten Buton Utara). Neo Societal , 2(3), p. 110493. Tarimana,  A.  (1998).  Kebudayaan  To- laki . Jakarta: Balai Pustaka.
Zainudin,  A.  (2016).  Model  Kelem- bagaan  Pemerintahan  Desa.  Jurnal Ilmu  Pemerintahan:  Kajian  Ilmu
Pemerintahan  dan  Politik  Daerah,
1(2),  332. https://doi.org/10.24905/ jip.v1i2.607