Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Implementasi Konsep Pluralisme Dalam Membangun Keharmonisan Hidup Beragama Di Sekolah
Mujiono Sang Putra mujisaputra64@gmail.com
Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan STKIP Al-Amin Dompu Program Studi PGSD
Abstrak. Sejarah mencatat bahwa ketegangan  antar umat beragama di Indonesia acap kali terjadi, dan kebanyakan antara penganut Islam dengan Kristen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman  masyarakat  tentang  agama  dan  perkembangannya,  termasuk  ilmu  pengetahuan  dan juga  filsafat.  Dengan  memahami  dimensi  ilmu  pengetahuan  tersebut,  sehingga  muncullah  suatu keterbukaan  antara  satu  agama  dengan  agama  lainnya.  Akhirnya,  masing-masing  penganut  agama tidak  mengklaim  bahwa  hanya  agama  merekalah  yang  paling  benar.  Atas  dasar  itu  reaktualisasi kerukunan memiliki peranan penting, terutama sekali dalam konteks sosial sehingga umat beragama dapat  hidup  dengan  damai.  Secara  etimologi,  pluralisme  agama,  berasal  dari  dua  kata,  yaitu "pluralisme" dan  "agama". Dalam bahasa  Arab diterjemahkan " al-ta'addudiyyah al-diniyyah ", dan dalam  bahasa  Inggris  " religious  pluralism ".  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  holistik,  kompleks,  dinamis,  dan  penuh  makna.  Data  ini  dikumpulkan  tidak bersifat  numerik  tetapi  bersifat  kualitatif.  Adapun  hasil  penelitian  ini  adalah:  Kajian  Putaka/studi literatur.    Kerukunan  hidup  beragama  adalah  pola  hubungan  antar  berbagai  kelompok  umat beragama  yang  rukun,  saling  menghormati,  saling  menghargai  dan  damai,  tidak  bertengkar  dan semua  persoalan  dapat  diselesaikan  sebaik  baiknya  dan  tidak  mengganggu  kerukunan  hubungan antar umat beragama pada suatu daerah tertentu.
Kata Kunci: Pluralisme, kerukunan beragama.

## PENDAHULUAN
Indonesia,  Mmerupakan  negeri  yang selalu  terbuka  terhadap  pemikiran  pemikiran dari  luar  dan  telah  terbukti  ramah  terhadap budaya  asing.  Kondisi  tersebut  menjadikan Indonesia  sebagai  negera  yang  memiliki keanekaragaman  dalam  berbagai  multi  sektor baik  dari  segi  bahasa,  adat,  suku,  kondisi alam,  maupun  agama.  Dengan  demikian, Indonesia  memiliki  kompleksitas  yang  tinggi dengan  jumlah  agama  yang  dimiliki  di antaranya  Islam,  Katolik,  Protestan,  Hindu, dan Budha. Dalam komponen agama tersebut, Islam  merupakan  agama  yang  dianut  oleh mayoritas penduduk di Indonesia. Banyaknya agama  yang  dianut  oleh  bangsa  Indonesia, menimbulkan  sejumlah  dilematika  yang berhubungan dengan penganut antar agama Sejarah  mencatat  bahwa  ketegangan antar  umat  beragama  di  Indonesia  acap  kali terjadi, dan kebanyakan antara penganut Islam dengan  Kristen.  Hal  ini  disebabkan  oleh rendahnya  pemahaman  masyarakat  tentang
agama  dan  perkembangannya,  termasuk  ilmu pengetahuan  dan  juga  filsafat.  Dengan memahami dimensi ilmu pengetahuan tersebut, sehingga muncullah suatu keterbukaan antara satu agama dengan agama lainnya.  Akhirnya,  masing-masing  penganut agama  tidak  mengklaim  bahwa  hanya  agama merekalah  yang  paling  benar.  Atas  dasar  itu reaktualisasi  kerukunan  memiliki  peranan penting, terutama sekali dalam konteks sosial sehingga  umat  beragama  dapat  hidup  dengan damai.  Secara  etimologi,  pluralisme  agama, berasal  dari  dua  kata,  yaitu  "pluralisme"  dan "agama".  Dalam  bahasa  Arab  diterjemahkan " al-ta'addudiyyah  al-diniyyah ",  dan  dalam bahasa  Inggris  " religious  pluralism ".  Oleh karena  istilahpluralisme  agama  berasal  dari bahasa Inggris, maka untuk
mendefinisikannya secara akurat harus merujuk  kepada  kamus  bahasa  tersebut. Pluralism  berarti  "jama'"  atau  lebih  dari  satu. Pluralism  dalam  bahasa  Inggris  mempunyai tiga pengertian. Pertama , pengertian
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
kegerejaan:  (i)  sebutan  untuk  orang  yang memegang  lebih  dari  satu  jabatan  dalam struktur  kegerejaan,  (ii)  memegang  dua jabatan  atau  lebih  secara  bersamaan,  baik bersifat  kegerejaan  maupun  non  kegerejaan. Kedua, pengertian  filosofis;  berarti  system pemikiran  yang  mengakui  adanya  landasan pemikiran  yang  mendasarkan  lebih  dari  satu. Sedangkan ketiga ,  pengertian  sosio-politis: adalah suatu sistem yang mengakui koeksistensi  keragaman  kelompok,  baik  yang bercorak  ras,  suku,  aliran  maupun  partai dengan  tetap  menjunjung  tinggi  aspek-aspek perbedaan  yang  sangat  kerakteristik  di  antara kelompok-kelompok tersebut.
Sebagai  salah  satu  pranata  sosial, peran  agama  lebih  menyerupai  sebuah instrumen  positif,  dimana  ia  dapat  berperan secara  konstruktif  dan  sekaligus  destruktif. Atau  istilah  yang  lazim  penulis  kemukakan untuk  kedua  sisi  mata  uang  peran  agama  ini yaitu sebagai faktor pemecah ( dividing factor ) dan  faktor  perekat  atau  pemersatu  ( uniting factor ).  Agama  dapat  berperan  sebagai pemecah  belah  persatuan  manakala  agama diperalat untuk satu keperluan politik pragmatis  tertentu.  Karena  sebagaimana  kita ketahui  bahwa,  agama  itu  tidak  hanya  terkait dengan  aspek  kognisi  sang  penganut,  akan tetapi  juga  mencakup  aspek  rasa,  emosi  dan internalisasi  yang  sangat  subjektif.  Seseorang bisa  bersikap  tidak  rasional,  manakala  sudah berkenaan  dengan  emosi  dan  internalisasi keagamaan.  Terlebih  lagi  jika  ia  secara  kaku atau  rigit  memahami  ajaran  agamanya,  maka seolah-olah  apa  yang  dilakukannya  adalah murni  atas  nama  Tuhan  dan  dalam  restu Tuhannya. Meskipun sesungguhnya sikap dan tindakan  tersebut  sangat  tidak  rasional, cenderung  merusak  diri  dan  orang  lain  serta tidak  jarang  malah  bergerak  menjauh  dari substansi  nilai-nilai  ajaran  agama  yang sesungguhnya.

## LANDASAN TEORI KONSEP PLURALISME
Pluralisme adalah upaya untuk membangun  tidak  saja  kesadaran  normatif teologis, tetapi juga kesadaran sosial, di mana kita  hidup  di  tengah  masyarakat  yang  plural dari  segi  agama,  budaya,  etnis,  dan  berbagai
keragaman  sosial  lainnya.  Karena  itu, pluralisme  bukanlah  konsep  teologis  semata, melainkan  juga  konsep  sosiologis.  Franz Magnis  Suseno  memberikan  catatan  yang patut dikaji oleh masyarakat, bahwa tantangan agama-agama  di  masa  mendatang  adalah merebaknya  konflik,  baik  antar  umat  agama maupun  inter  umat  agama  itu  sendiri.  Di sinilah  arti  penting  pluralisme  sebagai jembatan untuk meminimalisasi dan mengakhiri konflik tersebut. Maka, kita perlu mengubah  mindset  (kerangka  berpikir)  yang masih  keliru.  Menjalin  kerukunan  antar komunitas  beragama  dalam  Negara  yang mempunyai kemajemukan budaya dan agama menjadi  kebutuhan  yang  mendesak  (Wasim dkk., 2004)
Lebih  lanjut  Nurchalish  Madjid  yang dikutip  Adian  Husaini,  dalam  majalah  Media Dakwah Edisi No. 358 tahun 2005 pluralisme agama  adalah  istilah  khas  dalam  teologi.  Dia juga menyatakan bahwa ada tiga sikap dialog agama  yang  dapat  diambil,  yaitu  pertama, sikap  ekslusif  dalam  melihat  agama  lain (agama-agama  yang  lain  adalah  jalan  yang salah,  yang  menyesatkan  bagi  pengikutnya; kedua,  sikap  inklusif  (Agama-agama  lain adalah  bentuk  inplisit  agama  kita);  ketiga sikap  pluralis  yang  biasa  terekspresi  dalam macam-macam  rumusan,  misalnya  "Agama- agama  lain  adalah  jalan  yang  sama-sama  sah untuk  mencapai  kebenaran  yang  sama", "Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi  merupakan  kebenaran-kebenaran  yang sama sah". Atau “setiap agama mengekspresikan  bagian  penting  sebuah kebenaran".  Oleh  karena  itu,  orang  yang bersifat  pluralis  berpandangan  bahwa  tidak seharusnya umat beragama bersikap eksklusif dengan  serangkaian  klaim  kebenaran  (truth claim)  dan  keselamatan  yang  dialamatkan khusus  menjadi  atribut  bagi  mereka  (Irfan, 2009)
Pluralisme  agama  mengimplikasikan pengakuan  terhadap  fondasi  bersama  bagi seluruh  varietas  pencarian  agama  dan konvergensi  atas  agama-agama  dunia.  Bagi sebagian
lainnya, pluralisme mengimplikasikan  saling  penghargaan  di kalangan  berbagai  pandangan  dunia  dan mengakui  sepenuhnya  perbedaan  tersebut.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Kedua  ragaman  itu  mendukung  toleransi.
Yang pertama menekankan kebebasan beragama individu, sementara kedua menekankan  pengakuan  atas  denominasi sebagai  pemberi  jawaban  khas  (M.  Atho Mudzhar, 2005).
Pluralisme  agama  pada  level  individu mempunyai  beberapa  bentuk.  Ia  diartikulasi dalam hak-hak individu untuk memilih terikat atau tidak terikat dengan suatu denominasi. Ia juga berarti hak untuk memformulasi pandangan  hidupnya,  dengan  memilih  atau mencampuri  unsur-unsur  sistem  kepercayaan agama  sesuai  dengan  pilihannya.  Dalam sosiologi  agama  meminjam  istilah  Bibby, proses ini disebut sebagai "religion a la carte" atau  "bricolage"  keagamaan  (Zakiyuddin Baidhawy, 2002).
Pluralitas  agama adalah  kondisi  hidup bersama  (koeksistensi)  antar  agama  (dalam arti yang luas)  yang berbeda-beda dalam satu komunitas dengan tetap mempertahankan ciri- ciri  spesifik  atau  ajaran  masiang-masing agama..  Namun  dari  segi  konteks  dimana "plurlisme  agama'  sering  digunakan  dalam studi-studi  dan  wacana  sosio-ilmiah  pada  era modern  ini,  memiliki  definisi  yang  berbeda. John  Hick,  yang  dikutip  Anis  Malik  Thoha (2005). misalnya menyatakan :  "…pluralisme agama  adalah  suatu  gagasan  bahwa  agama- agama  besar  dunia  merupakan  persepsi  dan konsepsi  yang  berbeda  tentang,  dan  secara bertepatan  merupakan  respon  real  atau  Yang Maha  Agung  dari  dalam  pranata  cultural manusia yang bervariasi; dan bahwa transpormasi  wujud  manusia  dari  pemusatan- diri  menuju  pemusatan  hakiki  terjadi  secara nyata  dalam  setiap  masing-masing  pranata cultural  manusia  tersebut  dan  terjadi,  sejauh yang  dapat  diamati,  sampai  pada  batas  yang sama".

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan studi literature  sebagai  dasar  sebuah  karya  ilmiah . Dengan  konsep  peneltian  konseptual  yang memuat    berbagai  ide  atau  gagasan  teoritis yang  diorganisasikan  berdasarakan  anatomi atau kaidah tata tulis suatu artikel nonpenelitian (Mukhadis, 2015).
Dengan  ciri  utama  adalah  adanya pemecahan  masalah  yang  dijadikan  obyek kajian secara teoritis, yang menonjolkan hasil analisis  kritis  atau  pendapat  penulis  terhadap masalah  yang  dijadikan  obyek  kajian,  dan mengikuti  system  perorganisasian  tertentu. penelitian  (Mukhadis, 2015).
Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian  yang  berlandaskan  pada  holistik, kompleks,  dinamis,  dan  penuh  makna.  Data ini  dikumpulkan  tidak  bersifat  numerik  tetapi bersifat kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah: Kajian Putaka/studi literatur.

## HASIL PENELITIAN KEHARMONISAN HIDUP BERAGAMA DI SEKOLAH
Kemajemukan  bangsa  Indonesia,  juga disebabkan  hampir  semua  agama  -agama besar, yakni Islam, Kristen Protestan,
Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu hidup di  negeri  ini.  Di  sisi  lain,  masyarakat Indonesia  juga  terdiri  dari  beragam  suku, etnis,  budaya  dan  bahasa.  Bentuk  negara kepulauan,  juga  menyebabkan  penghayatan dan  pengamalan  keagamaan  bangsa  ini  unik dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain
Kajian secara teoritik maupun empirik tentang  kebebasan  beragama  telah  banyak dilakukan para peneliti. Di antaranya Lindholm  dan  Durham,    yang  telah  menulis referensi tentang prinsip dan praktik kebebasan beragama atau berkeyakinan. telah melakukan  semacam  kompilasi  sejumlah aturan  hukum  nasional  maupun  internasional mengenai jaminan hukum dan HAM mengenai kebebasan beragama, berikut contoh  kasus  implementasinya.  Abdullah mengkaji kebebasan beragama dengan perspektif kemanusiaan universal, yang melibatkan  tiga  entitas:  manusia  sebagai mahluk  yang  memiliki  harkat  dan  martabat (humanity;  human  dignity);  manusia  sebagai warga  negara  (nation  states),  dan  manusia sebagai pemeluk agama-agama tertentu (religions).
Kerukunan  hidup  beragama  adalah pola hubungan antar berbagai kelompok umat beragama  yang  rukun,  saling  menghormati, saling menghargai dan damai, tidak bertengkar  dan  semua  persoalan  dapat
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
diselesaikan  sebaik  baiknya  dan  tidak mengganggu kerukunan hubungan antar umat beragama pada suatu daerah tertentu. Adanya kondisi  kerukunan  hidup  beragama  bukan berarti tidak pernah konflik. Sebab konflik itu sendiri  adalah  bagian  dari  proses  menuju integrasi  bangsa  atau  kerukunan  hidup beragama.  Bangsa  atau  masyarakat  dengan integrasi  yang  kuat,  bukan  berarti  sebuah bangsa atau masyarakat yang tanpa perbedaan,  tetapi  di  dalamnya  merupakan sebuah bangsa atau masyarakat yang mempunyai komitmen bersama tentang norma-norma sosial yang dapat menghasilkan daya  untuk  mengatasi  perbedaan-perbedaan pendapat  dan  kepentingan  dengan  cara  yang penuh  dengan  nuansa  kekeluargaan  dan demokratis. (Nasikun, 1992)
Bagi  penduduk  yang  memeluk  agama yang  ditentukan  itu,  negara  memberikan penghormatan dan penghargaan yang ditunjukkan dengan adanya jaminan kebebasan  beragama  melalui  Konstitusi  RI (UUD  1945)  dan  UU  No.  39  Tahun  1999 tentang  Hak  Asasi  Manusia  (selanjutnya disebut  UU  HAM)  dalam  beberapa  pasalnya. Ada dua kategori yang diberikan oleh negara, yaitu  jaminan  kebebasan  memeluk  agama (kebebasan beragama) dan jaminan kebebasan menjalankan  agama  yang  dipeluknya.  Untuk kategori  pertama,  beberapa  pasal  yang  dapat dijadikan  sebagai  sandaran  adalah  sebagai berikut. Pertama , Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 22 ayat (1) UU HAM, yang menentukan mengenai kebebasan memeluk  agama  atau  meyakini  kepercayaan; kedua , Pasal 28I ayat (1) UUD 1945  Pasal 4 UU  HAM  mengenai  hak  beragama  sebagai salah satu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi  dalam  keadaan  apapun; ketiga , Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 22 ayat (2) UU HAM yang menentukan bahwa negara menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk untuk memeluk agamanya masing masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
Hak beragama (memeluk dan menjalankan  ibadah)  yang  dijamin  oleh Konstitusi  dan  perundang-undangan  lainnya bukanlah  hak  yang  dapat  dilaksanakan sekehendak  hati.  Artinya  ada  rambu  atau
syarat-syarat tertentu agar pelaksanaan hak itu tidak  menganggu  hak  orang  lain,  kemanan dan  ketertiban  masyarakat,  negara,  dan bangsa;  dengan  kata  lain  ada  pembatasan- pembatasan  yang  harus  diperhatikan  oleh penduduk.  Pembatasan  tersebut  ada  pada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 jo Pasal 73 UU HAM.  Pasal  28J  ayat  (2)  menentukan  bahwa dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan  moral,  nilai  nilai  agama, keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  satu masyarakat demokratis.
Keragaman  ini,  selain  merupakan perbedaan, juga dapat mewujudkan kompetisi, juga di dalamnya terdapat budaya- budaya  lokal  yang  menjadi  perekat  dalam hidup bermasyarakat, layak dan sejahtera lahir dan  bathin,  demikian  yang  diajarkan  dalam agama  masing-masing.  Konsep  Pluralisme sebagai  sebuah  ajaran  yang  mengajarkan keberagaman dalam berkeyakinan, menghargai  dan  menghormati  orang  yang berbeda  agama  sudah  semestinya  menjadi pemahaman  orang-orang  beragama.  Dengan tujuan terciptanya keharmonisan,
ketenteraman  dalam  realitas  sosial  yang penuh dengan keberagaman untuk mewujudkan  negara  yang  merdeka  secara totalitas.  Seorang  beragama  mempunyai faham  yang  berbeda  dengan  orang  yang bergama  lain,  penganut  agama  tersebut  harus tetap pada pendiriannya masingmasing. Seseorang  sebaiknya  memahami  agamanya dengan  baik  dan  menghormati  keberadaan agama lain.
Adapun  tentang  agama  para  ahli sosiologi dan antropologi cenderung mendefinisikan  agama  dari  sudut  fungsi sosialnya-yaitu  suatu  system  kehidupan  yang mengikat  manusia  dalam  satuan-sataun  atau kelompok-kelompok sosial. Sedangkan kebanyakan  pakar  teologi,  fenomenologi  dan sejarah  agama  melihat  agama  dari  aspek substansinya  yang  sangat  asasi-yaitu  sesuatu yang sakral (Riyal, 2005)
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 4. No. 3 Juli 2020 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Adanya  kondisi  kerukunan  hidup beragama  bukan  berarti  tidak  pernah  konflik. Sebab  konflik  itu  sendiri  adalah  bagian  dari proses menuju integrasi bangsa atau kerukunan  hidup  beragama.  Bangsa  atau masyarakat dengan integrasi yang kuat, bukan berarti  sebuah  bangsa  atau  masyarakat  yang tanpa perbedaan, tetapi di dalamnya merupakan  sebuah  bangsa  atau  masyarakat yang  mempunyai  komitmen  bersama  tentang norma-norma sosial yang dapat menghasilkan daya  untuk  mengatasi  perbedaan-perbedaan pendapat  dan  kepentingan  dengan  cara  yang penuh  dengan  nuansa  kekeluargaan  dan demokratis.

## KESIMPULAN
Dalam  konteks  kekinian,  pluralisme merupakan satu dari tiga bagian tipologi sikap keberagamaan  dalam  perspektif  teologis,  di samping  eksklusivisme  dan  inklusivisme. Seorang  pemeluk  agama  yang  bersifat eksklusif,  memandang  bahwa  agamanyalah yang  benar  dan  agama  lain  adalah  sesat  dan salah.  Penganut  agama  yang  bersifat  inklusif, memandang bahwa keselamatan bukan monopoli  agamanya.  Penganut  agama  lain, yang  secara  implisit  berbuat  benar  menurut agamanya,  juga  dinilai  akan  mendapatkan keselamatan. Adapun penganut teologi pluralis,  berpandangan  bahwa  semua  agama benar dan sama.
Kerukunan  umat  beragama  yaitu hubungan  sesama  umat  beragama  yang dilandasi  dengan  toleransi,  saling  pengertian, saling  menghormati,  menghargai  kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,  dan  bernegara  di  dalam  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA
Alef
Theria Wasim dkk., Harmoni
Kehidupan Beragama, Problem, Praktek dan  Pendidikan,  Yogyakarta:  Oasis Publesher, 2004.
Anis  Malik  Thoha, Tren  Pluralisme  Agama, Tinjauan  Kritis ,  Jakarta:  Perspektif,
2005.
Baidhawy,  Zakiyuddin.  2002. Ambivalensi agama,  Konflik  dan Nirkekerasan.
Yogyakarta: Nesfi.
Muh. Said, Ilmu Pendidikan , (Bandung: Penerbit Alumni, 1988) Mukhadis A. 2015. Kiat Menulis Karya Ilmiah. Aditiya Media Publishing Anggota IKAPI No.003/DIY/94
Mudzhar, M.  Atho. 2004.  "Kebijakan Negara dan Pemberdayaan Lembaga dan Pemimpin agama dalam rangka keharmonisan  hubungan  antar  umat beragama"  dalam “Damai  di  Dunia
Damai untuk Semua: Perspektif Berbagai  Agama .”  Jakarta:  Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup  Umat  Beragama,  Puslitbang Kehidupan  Beragama,  Badan  Litbang Agama  dan  Diklat  Keagamaan,  Depag RI.
M.  Irfan  Riyadi  dan  Basuki, Membangun Inklusivisme  Paham Keagamaan )
Ponorogo:  STAIN  Ponorogo  Press,
2009
Nasikun,  Sistem  Sosial  Indonesia,
penerbut Rajawali; (1999)
Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan
Menteri  Dalam  Negri  No.  9  dan  8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil  Kepala  Daerah  dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukuanan  Um.it  Beragama,  dan Pendirian rumah Ibadat.
Riyal  Ka'bah, Nilai-Nilai  Pluralisme  Dalam Islam,  Bingkai  gagasan  yang  berserak , (Ed.) Suruin, Bandung :Penerbit Nuansa, 2005 Tore  Lindholm  et  al., Kebebasan  Beragama atau  Berkeyakinan  Seberapa Jauh?
Sebuah  Referensi  tentang  Prinsip  dan Praktek (Jakarta: Kanisius, 2010).