## Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban
Vol. VII No.2 Desember 2021 Page 194-217 jiap@uin-alauddin.ac.id

## PERAN WHISTLEBLOWER DALAM PENGELOLAAN DANA DESA

## UPAYA MEWUJUDKAN GOOD VILLAGE GOVERNANCE
Nur Indah Sari 1 , Jamaluddin Majid 2
UIN Alauddin Makassar
Surel:  jamaluddin.majid@uin-alauddin.ac.id

## INFO ARTIKEL      ABSTRAK
JIAP Volume 7 Nomor 2 Halaman 194-217 Samata, Desember 2021
ISSN 2441-3017 e-ISSN 2697-9116
Tanggal Masuk: 7 Juli 2021 Tanggal Revisi: 23 Oktober 2020 Tanggal Diterima:
21 Agustus 2021
Copyright:  Sari,  Nur  Indah.,  Jamaluddin  Majid  (2021).  Peran Whistleblower  dalam Pengelolaan  Dana  DesaUpaya  Mewujudkan Good  Village  Govermenance.  Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban (194-217). doi 10.24252/jiap.v7i2.26850
Tujuan penelitian  untuk mengetahui  peran whistleblower  dalam pengelolaan dana  desa  dalam  upaya  mewujudkan good  village  governance.  Penelitian  ini merupakan  penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologi  yang didasarkan  pada  perspektif  subjek  penelitian.  Sumber  data  penelitian  yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder diperoleh  dari  jurnal,  buku  dan  dokumen.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sudah transparansi sesuai dengan prinsip good village  governance  yang  dibuktikan  dengan  adanya  pemasangan  baliho  dan informasi  realisasi  penggunaan  dana  desa  kepada  masyarakat. Good  village governance  dapat terwujud apabila ada keterbukaan aparat desa serta peran whistleblower  dalam    pengelolaan  dana  desa.  Pengelolaan  dana  desa  yang transparan  serta  keterlibatan  masyarakat  sebagai whistleblower  dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
Kata kunci : Whistleblower, Pengelolaan Dana Desa, Good Village Governance The  purpose  of  the  study  was  to  determine  the  role  of  whistleblowers  in managing  village  funds  in  an  effort  to  realize  good  village  governance.  This research is a qualitative research with a phenomenological approach based on the  perspective  of  the  research  subject.  Sources  of  research  data  are  primary data obtained directly from informants, while secondary data is obtained from journals,  books  and  documents.  The  results  showed  that  the  management  of village funds was transparent in accordance with the principles of good village governance  as  evidenced  by  the  installation  of  billboards  and  information  on the  realization  of  the  use  of  village  funds  to  the  community.  Good  village governance can be realized if there is openness of village officials and the role of whistleblowers  in  managing  village  funds.  Transparent  village  fund management and community involvement as a whistleblower can gain the trust of the community.
Keywords: Whistleblower, Village Fund Management, Good Village Governance
PENDAHULUAN
Desa  merupakan  perantara  pemerintah  dalam  melaksanakan pembangunan,  karena  dengan  adanya  pembangunan  di  tingkat  desa berkenaan  langsung  dengan  masyarakat  (Paramita  dan  I  Made,  2020). Sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang Desa,  sumber  keuangan  pemerintah  desa  bersumber  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN),  alokasi  dana  desa,  pendapatan  asli desa,  bagi  hasil  pajak,  bagi  hasil  retribusi,  bantuan  keuangan  Anggaran Pendapatan  Belanja  Daerah  (APBD)  provinsi  atau  kota/kabupaten  dan hibah  (Jayanti  dan  Ketut,  2019).  Dana  desa  merupakan  cara  yang dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat,  pemerataan  pembangunan  desa,  dan  meningkatkan perekonomian desa.
Pemerintah  selalu  meyakinkan  bahwa  desa  yang  merupakan  entitas terkecil  dapat  menjadi  penyokong  utama  dalam  pelayanan  terhadap warganya dan merupakan penggerak perekonomian negara. Maka dari itu, demi  mewujudkan  program  pembangunan  untuk  desa-  desa  di  Indonesia dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa,  pemerintah mengucurkan dana yang cukup besar setiap tahunnya untuk disalurkan ke desa-desa di seluruh Indonesia untuk dikelola dan dipertanggungjawabkan secara transparan dengan tujuan menghindari penggelapan dana.
Maraknya  kasus  penggelapan  keuangan,  manipulasi  aset,  hingga tindakan korupsi membuktikan bahwa pengawasan yang dilakukan belum maksimal (Soukotta dan Intiyas, 2019). Tindak kecurangan yang terjadi di Indonesia baik di sektor privat maupun sektor  pemerintahan menjadi isu penting  yang  menyita  perhatian  masyarakat  saat  ini.  Korupsi  telah dianggap  sebagai  kecurangan  ( fraud)  yang  sering  terjadi  di  sektor  publik, karena pada pemerintahan terdapat penerimaan (pendapatan), pengeluaran  (belanja)  yang  dilakukan  oleh  pejabat  terkait  yang  memiliki kekuasaan dan wewenang untuk membuat keputusan dan kebijakan public (Wahyuni dan Tiara, 2018).
Transparansi  menjadi  isu  penting  sejak  ada  peraturan  UU  No.  6 Tahun  2014.  Menurut  Suripatty  &  Aroe  (2020)  transparansi  atau keterbukaan  berarti  keputusan  yang  diambil  dan  pelaksanaannya dilakukan  dengan  cara  atau  mekanisme  yang  mengikuti  aturan  atau regulasi  yang  ditetapkan  oleh  lembaga.  Transparansi  juga  bisa  dikatakan bahwa informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia dengan mudah dan  bebas,  serta  dapat  diakses  oleh  mereka  yang  terkena  dampak  dari kebijakan  yang  dilakukan  oleh  organisasi  tersebut.  Adanya  transparansi menjamin  akses  atau  kebebasan  bagi  setiap  orang  untuk  memperoleh informasi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan (Salle, 2016).
Menurut Julita & Syukriy (2020) transparansi menjadi suatu hal yang sangat  penting  bagi  pengelola  keuangan  di  setiap  organisasi,  baik  dalam organisasi  pemerintahan  maupun  organisasi  non  pemerintahan.  Desa
sebagai  unit  organisasi  yang  berhadapan  langsung  dengan  masyarakat (Putra  dkk,  2017).  Dalam  pemerintahan  desa,  transparansi  sangat diperlukan  karena  dapat  menjamin  masyrakat  memiliki  akses  untuk memperoleh informasi terkait dana desa. Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, berarti pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakat.
Menurut  Widiyarta  dkk.,  (2017)  semakin  meningkatnya  tuntutan masyarakat  atas  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  bersih,  adil, transparan,  dan  akuntabel  harus  disikapi  dengan  serius  dan  sistematis. Dengan  adanya  transparansi  dapat  mendukung  terciptanya  tata  kelola pemerintahan yang baik ( good governance). Segenap jajaran penyelenggara negara,  baik  dalam  tataran  eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif  harus memiliki komitmen bersama untuk menegakkan good governance. Menurut  Ilyas  dkk.,  (2019) Good village governance  merupakan hasil transformasi  dari good  governance.  Apabila  pemerintahan  tersebut  dalam level  desa,  maka  lahirnya  konsep good  village  governance  yang  menjadi cita-cita ideal eksistensi suatu desa. Good village governance memiliki arti sebagai  tata  kelola  desa  yang  baik.  Pentingnya  penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengarah kepada tekanan good village governance akan  mengarahkan  pula  kepada  upaya  untuk  memperbaiki  dan meningkatkan  proses  manajemen  pemerintahan  sehingga  kinerja pemerintahan  akan  lebih  baik.  Berawal  dari  arti good  village  governance maka  perlu  penyediaan  informasi  yang  relevan  dan  menggambarkan kinerja  ( performance)  sektor  publik  yang  sangat  penting  dalam memberikan  pertanggungjawaban  akan  segala  aktivitas  kepada  semua pihak  yang  berkepentingan,  tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintah untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah sejalan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  dan  pendidikan  masyarakat. Good  village  governance  menjadi  salah  satu  yang  berperan  dalam meningkatkan pembangunan desa (Mulyani dkk., 2018).
Prinsip-prinsip good  village  governance  adalah  partisipasi, transformasi,  dan  pertanggungjawaban  dalam  pelaksanaan  pemerintahan maupun  pembangunan  (Mulyani  dkk.,  2018).  Menurut  Widiyarta  dkk., (2017)  dari  berbagai  kasus  yang  terjadi,  diperlukan  upaya  untuk meminimalisir  penyelewengan  dalam  menggunakan  dana  desa,  disamping optimalisasi dari partisipasi masyarakat.  Untuk  meminimalisir penyelewengan  dari  penggunaan  dana  desa  dan  demi  mewujudkan good village  governancemaka  diperlukan  penerapan    whistleblowing system.Whistleblowing  dapat  digambarkan  sebagai  suatu  proses  yang melibatkan  faktor  pribadi  dan  faktor  sosial  organisasional  (Sugianto  dkk., 2011).  Menurut  Wardani  &  Sulhani,  (2017)  kebijakan  sistem  pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system di Indonesia adalah sebuah sistem pelaporan pelanggaran yang masih baru diterapkan. Seorang whistleblower seringkali  dipahami  sebagai  saksi  pelapor.  Menurut  Semendawai  dkk.,
(2011)  orang  yang  memberikan  laporan  atau  kesaksian  mengenai  suatu dugaan  tindak  pidana  kepada  aparat  penegak  hukum  dalam  proses peradilan pidana.
Fenomena  yang  terjadi  pada  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Ganra serta  pemanfaatan whistleblower  relatif  masih  kurang,  terbukti  dengan kurangnya  peran  masyarakat  sebagai whistleblower  dalam  mengawasi pengelolaan dana desa sehingga berdampak pada tata kelola desa. Menurut Wardani  &  Sulhani,  (2017)  menjadi whistleblower  bukan hal yang  mudah untuk  dilakukan,  sebelum  seorang whistleblower  memutuskan  untuk mengungkapkan atau melaporkan tindakan kecurangan yang diketahuinya, ia harus mengetahui terlebih dahulu resiko yang akan terjadi apabila  ia  melakukan  tindakan  tersebut.  Oleh  sebab  itu,  dibutuhkan  cara yang  cerdas  dan  strategis  agar  keputusan whistleblower  untuk mengungkapkan  adanya  kecurangan  tidak  berdampak  buruk  pada  masa depannya, karirnya serta keluarganya (Davine dkk., 2011).
Pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Ganra  tidak  terlalu  melibatkan masyarakat  yang  mengakibatkan  banyaknya  pembicaraan-pembicaraan yang  negatif  mengenai  anggaran  dana  desa  serta  belum  diterapkannya whistleblowing system dimana whistleblowing itu bisa menjadi wadah bagi masyarakat  untuk  menjadi whistleblower  agar  masyarakat  tidak  merasa takut  lagi  untuk  melapor  apabila  mendapatkan  tindak  kecurangan  dalam hal pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  dari  fenomena  dan  permasalahan  yang  terjadi,  maka dari itu peneliti melihat sejauhmana peran whistleblower sebagai pengawas pengelolaan  dana  desa.  Oleh  karena  itu,  maka  perlu  dilakukan  penelitian yang berjudul ” Peran Whistleblower dalam Pengelolaan Dana Desa upaya Mewujudkan Good  Village  Governance  di  Desa  Ganra  Kecamatan  Ganra Kabupaten Soppeng”.

## TINJAUAN PUSTAKA
1. Theory Of Planned Behavior Fishben  dan  Ajzen  (1988)  menyempurnakan Theory  Of  Planned Behavior (TPB) adalah mengenai perilaku yang dilakukan individu timbul karena adanya niat dari individu tersebut untuk perilaku dan niat individu disebabkan  oleh  beberapa  faktor  internal  dan  eksternal  dari  individu tersebut. Theory  Of  Planned  Behavior  (TPB)  didasarkan  pada  asumsi bahwa  manusia  adalah  makhluk  rasional  yang  akan  memperhitungkan implikasi  dari  tindakan  mereka  sebelum  memutuskan  untuk  melakukan suatu  perilaku  yang  akan  mereka  lakukan. Theory  of  planned  behaviour membuat  individu  takut  untuk  melakukan  kecurangn  karena  merasa diawasi  oleh  rekannya  dan  takut  menerima  konsekuensi  jika  dilaporkan melakukan  kecurangan. Theory  of  planned  behavior  juga  memotivasi individu untuk melakukan whistleblowing dalam upaya untuk menghindari kecurangan dan ditularkan kepada rekan kerjanya (Jayanti & Ketut, 2019).

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Theory  of  planned  behavior  membuktikan  bahwa  minat  (intention) lebih  akurat  dalam  memprediksi  perilaku  aktual  dan  sekaligus  dapat sebagai proxy  yang  menghubungkan  antara  sikap  dan  perilaku  aktual (Bagustianto  dan  Nurkholis,  2012).  Menurut  Seni  dan  Ni,  (2017) planned behavior  theory  menjelaskan  bahwa  sikap  terhadap  perilaku  merupakan pokok  penting  yang  sanggup  memperkirakan  suatu  perbuatan,  meskipun demikian  perlu  dipertimbangkan  sikap  seseorang  dalam  menguji  norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsian orang tersebut.
2. Prosocial Organizational Behavior Theory Brief  dan  Motowidlo  (1986)  mendefinisikan prosocial  organizational behavior  sebagai  perilaku  atau  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anggota sebuah  organisasi  terhadap  individu,  kelompok,  atau  organisasi  yang ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  individu,  kelompok,  atau organisasi tersebut. Perilaku prososial (prosocial behavior) dapat dilakukan karena motif kepedulian terhadap diri sendiri dan mungkin pula keinginan untuk  menolong  yang  dilakukan  dengan  murni  tanpa  adanya  keinginan untuk mengambil keuntungan atau meminta balasan (Parianti dkk., 2016). Namun pelaku prososial juga dapat memiliki maksud untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan untuk dirinya juga (Busra dkk., 2019).
Menurut Safitri dan Sem, (2019) Prosocial behavior menjadi teori yang mendukung terjadinya whistleblowing. Perilaku prososial dapat digunakan untuk  menjelaskan  pembuatan  keputusan  etis  individual  yang  terkait dengan  niat  melakukan whistleblowing.  Whistleblower  merupakan prosocial  behavior  yang  melakukan  pelaporan  dugaan  pelanggaran  dalam upaya membantu korban dan memberikan manfaat bagi organisasi karena mereka yakin bahwa  perbuatan  pelanggaran tersebut  tidak sesuai  dengan nlai-nilai yang dianut oleh organisasi.
3. Konsep Desa
Pemerintah  selalu  meyakinkan  bahwa  desa  yang  merupakan  entitas terkecil  dapat  menjadi  penyokong  utama  dalam  pelayanan  terhadap warganya dan merupakan penggerak perekonomian negara. Desa memiliki kehendak  bebas  untuk  mengatur  dan  megolah  kepentingan  desa  dimana kebebasan  tersebut  yaitu  mengatur  dan  mengelola  dana  desa  untuk pembangunan dan pengembangan desa (Soukotta & Intiyas, 2019).
Menurut Widiyarta dkk., (2017) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  desa  mulai  disahkan  pada  tanggal  15  Januari  2014  setelah sebelumnya melalui pembahasan selama kurang lebih 7 tahun oleh anggota legislatif.  Kelahiran  Undang-Undang  tentang  desa  ini  akan  memberikan perubahan  secara  signifikan  dalam  tata  kelola  pemerintahan  desa.  Salah satunya  kebijakan  tata  kelola  desa  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang desa  yang  baru  ini  adalah  alokasi  anggaran  yang  besar  kepada  desa  yang dimaksudkan  untuk  meningkatkan  anggaran  desa  dalam  pembangunan, pelayanan,  pembinaan,  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Kemudian adanya  penghasilan  tetap  dan  tunjangan  yang  diberikan  kepada  kepala
desa  dan  perangkat  desa  diharapkan  dapat  meningkatkan  pelayanan kepada masyarakat.
Dana  Desa  selain  diperlukan  untuk  meningkatkan  kinerja  aparatur pemerintahan  desa  dan  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD),  juga dibutuhkan  adanya  peran  dari  masyarakat  untuk  ikut  dalam  mengawasi penggunaan  anggaran  yang  didapat  dari  pemerintah  pusat.  Mulai  dari proses  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  dalam pelaporannya  harus  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  yang  berlaku sehingga  penerapannya  dalam  pembangunan  desa  juga  dapat dimaksimalkan dengan baik (Herianti & Arifin, 2020).
Pemerintah  mulai  mengalokasikan  dana  bagi  msyarakat  desa  yang dimulai pada tahun 2015 di seluruh Indonesia. Pengucuran dana APBN ke pemerintah  desa  yang  bernilai  triliunan  rupiah  tersebut  dilakukan sebanyak  3  tahap  setiap  tahunnya.  Dana  desa  yang  dikucurkan  tersebut akan langsung di transfer dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum  daerah  yang  dipegang  oleh  pemerintah  kota  atau  kabupaten (Wijayanti  &  Rustam,  2018).  Dana  desa  itu  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan  pembangunan,  dan pemberdayaan  masyarakat  desa  dengan  tujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  desa  (Jayanti  &  Ketut,  2019).  Menurut Purnamawati dkk., (2016) pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara secara  tertib,  taat  pada  peraturan  perundang-undangan,  efektif,  efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Adapun faktor-faktor yang  dapat  menyebabkan  timbulnya  penyelewengan  pada  pengelolaan keuangan desa berdasarkan temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu  terdapat  pada  aspek  tata  laksana,  aspek  pengawasan  dan  aspek sumber  daya  manusia,  aspek  regulasi  dan  kelembagaan  (Islamiyah  dkk., 2020).

## 4. Whistleblower
Menurut  Semendawai  dkk.,  (2011),  seorang whistleblower  seringkali dipahami  sebagai  saksi  pelapor.  Orang  yang  memberikan  laporan  atau kesaksian  mengenai  suatu  dugaan  tindak  pidana  kepada  aparat  penegak hukum  dalam  proses  peradilan  pidana.  Menurut  Paramitha  &  I  Made (2020) whistleblower  memiliki  peran  yang  sangat  penting  untuk mengungkap  penyimpangan  yang  terjadi  dalam  sebuah  instansi.  Namun resiko  yang  dihadapi  oleh whistleblower  sangat  sulit  dihindari,  sehingga sebagian  besar  memilih  untuk  tidak  mengungkapkan  penyimpangan  yang terjadi (Widiyarta, 2019).
Menurut  Semendawai  dkk.,  (2011)  Seorang  saksi,  dapat  disebut sebagai whistleblower  apabila  memenuhi  dua  kriteria  mendasar  :  (1) Wistleblower  menyampaikan  atau  mengungkap  laporan  kepada  otoritas yang  berwenang  atau  kepada  media  massa  atau  publik.  Dengan mengungkapkan  kepada  otoritas  yang  berwenang  atau  media  massa
diharapkan dugaan suatu kejahatan dapat diungkap dan terbongkar. Pada umumnya, whistleblower  akan  melaporkan  kejahatan  di  lingkungannya kepada  otoritas  internal  terlebih  dahulu.  Namun  seorang  whistleblower tidak berhenti melaporkan kejahatan kepada otoritas internal ketika proses penyelidikan  laporannya  mandeg.  Ia  dapat  melaporkan  kejahatan  kepada otoritas  yang  lebih  tinggi,  semisal  langsung  ke  dewan  direksi,  komisaris, kepala  kantor,  atau  kepada  otoritas  publik  di  luar  organisasi  yang berwenang serta media massa. (2) Seorang whistleblower merupakan orang ‘dalam’, yaitu orang yang mengungkap dugaan pelanggaran dan kejahatan yang  terjadi  di  tempatnya  bekerja  atau  ia  berada.  Karena  skandal kejahatan  selalu  terorganisir,  maka  seorang whistleblower  kadang merupakan bagian dari pelaku kejahatan atau kelompok maﬁa itu  sendiri. Dia  terlibat  dalam  skandal  lalu  mengungkapkan  kejahatan  yang  terjadi. Dengan  demikian,  seorang whistleblower  benar-benar  mengetahui  dugaan suatu pelanggaran atau kejahatan karena berada atau bekerja dalam suatu kelompok  orang  terorganisir  yang  diduga  melakukan  kejahatan,  di perusahaan,  institusi  publik,  atau  institusi  pemerintah.  Laporan  yang disampaikan  oleh whistleblower  merupakan  suatu  peristiwa  faktual  atau benar-benar  diketahui  si  peniup  peluit  tersebut,  bukan  informasi  yang bohong atau ﬁtnah.
Berdasarkan  tujuan  pelaporannya,  pelapor  pelanggaran  terdiri  dari dua  jenis: (1)  Pelapor  internal  adalah  seorang  pekerja  atau  karyawan  di dalam  suatu  perusahaan  atau  institusi  yang  melaporkan  suatu  tindakan pelanggaran  hukum  kepada  karyawan  lainnya  atau  atasannya  yang  juga ada  di  dalam  perusahaan  tersebut. (2)  Pelapor  eksternal  adalah  pihak pekerja  atau  karyawan  di  dalam  suatu  perusahaan  atau  organisasi  yang melaporkan  suatu  pelanggaran  hukum  kepada  pihak  diluar  institusi, organisasi  atau  perusahaan  tersebut.  Biasanya  tipe  ini  melaporkan  segala tindakan  yang  melanggar  hukum  kepada  media,  penegak  hukum, pengacara,  pengadilan,  institusi  pemerintahan.  Pelapor  jenis  ini  hampir dipastikan  berakibat  pada  dipecatnya  pelapor  tersebut  dari  perusahaan tempatnya bekerja.
5. Konsep Good Village Governance Tahun 1998, UNDP ( United Nations Development Programmme) dan World  Bank  memperkenalkan  terminologi  baru  yang  disebut  sebagai  good governance. Good Governance telah menjadi harapan dan cita-cita berbagai entitas,  baik  swasta  atau corporate  maupun organisasi publik (Satriajaya, 2018).Menurut  Aminudin,  (2019) good  governance  sedang  menjadi  acuan dalam mencari cara perbaikan birokrasi sesuai dengan tuntutan reformasi good  governance  sebagai  bagian  dari  agenda  reformasi  pada  dasarnya merupakan  suatu  kondisi  ideal  yang  diharapkan  dapat  terwujud  pada setiap aspek pemerintahan yang berinteraksi pada masyarakat, lebih-lebih masyarakat pedesaan.
Good  governanve  sering  disebut  sebagai  kepemerintahan  yang  baik, ada  pula yang mengartikan sebagai tata  pemerintahan yang  baik dan  ada pula  yang  mengatakan  bahwa good  governance  sebagai  sistem pemerintahan  yang  baik.  Lembaga  Administrasi  Negara  memberikan pengertian good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan  interaksi  yang  konstruktif  diantara  domain-domain  negara, sektor  swasta  dan  masyarakat.  Menurut  Aminudin,(2019)  tujuan  pokok good  governance  adalah  tercapainya  kondisi  pemerintahan  yang  dapat menjamin  kepentingan  pelayanan  publik  secara  seimbang  dengan melibatkan kerjasama antar semua pihak atau stakeholders.
Menurut  Sayuti  dkk.,  (2018)  akuntabilitas  dan  transparansi merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan good governance, karena dengan adanya pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan  hidup  masyarakat  banyak.  Menurut  Ghozali  &  Kurnia, (2017) pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan  masyarakat  yang  telah  berubah  sehingga  seiring  dengan meningkatnya  pengetahuan  masyarakat  dan  pengaruh  globalisasi, masyarakat  gencar  untuk  menuntut  pemerintah  melaksanakan penyelenggaraan  pemerintahan  dengan  baik.  Tuntutan  tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan  melakukan  perubahan-perubahan  yang  terarah  pada  terwujudnya penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik.  Menurut  (Safitri  dan  Rigel, 2018) kunci utama dalam memahami good governance adalah pemahaman atas  prinsip-prinsip  didalamnya.  Prinsip-prinsip  yang  dimaksud diantaranya,  yaitu:  (1)  akuntabilitas  (2)  transparansi  (3)  kesetaraan  (4) tegaknya supremasi hukum (5) partisipasi masyarakat (6) berorientasi pada consensus (7) efektifitas dan efisiensi (8) visi strategis.
Good  village  governance  merupakan  wujud  dari  penerimaan  akan penting  suatu  perangkat  peraturan  atau  tata  kelola  yang  baik  untuk mengatur  hubungan,  fungsi,  dan  ketentuan  berbagai  pihak  dalam  urusan bisnis maupun pelayanan publik. Berawal dari arti good village governance maka  perlu  penyediaan  informasi  yang  relevan  dan  menggambarkan kinerja  ( performance)  sektor  publik  yang  sangat  penting  dalam memberikan  pertanggungjawaban  akan  segala  aktivitas  kepada  semua pihak  yang  berkepentingan,  tuntutan  masyarakat  kepada  pemerintah untuk  melaksanakan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  adalah sejalan  dengan  meningkatnya  pengetahuan  dan  pendidikan  masyarakat (Mulyani  dkk.,  2018).  Pentingnya  penyelenggaraan  pemerintahan  desa yang  mengarahkan  kepada  tatanan good  village  governance  akan mengarahkan  pula  kepada  upaya  untuk  memperbaiki  dan  meningkatkan kinerja pemerintahan.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)

## 6. Konsep Good Village Governance Oleh Whistleblower
Menurut  Semendawai  dkk.,  (2011)  Kebutuhan  akan  adanya  akuntan tidak hanya pada dunia bisnis, namun kehadiran akuntan juga dibutuhkan pada  sektor  publik.  Pengelolaan  keuangan  sebagai  elemen  pokok  pada pengelolaan  pemerintahan  harus  dikelola  secara  efektif  dan  efisien  serta memperhatikan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Salah satu faktor  yang  dapat  menunjang  keberhasilan  pelaksanaan  penyelenggaraan desa adalah efektifnya peran dari aparat pengawasan internal pemerintah atau dalam hal ini whistleblower.
Menurut  Peraturan  Menteri  Pendayagunaa  Aparatur  Negara  Nomor 02  Tahun  2003, Whistleblower  adalah  seseorang  yang  melaporkan perbuatan  yang  berindikasi  tindak  pidana  korupsi  yang  terjadi  didalam organisasi  tempatnya  bekerja  atau  pihak  terkait  lainnya  yang  memiliki akses  informasi  yang  memadai  atas  terjadinya  indikasi  tindak  pidana korupsi  tersebut.  Dengan  demikian,  seorang whistleblower  benar-benar mengetahui  dugaan  suatu  pelanggaran  atau  kejahatan  karena  bekerja dalam  suatu  kelompok  orang  terorganisir  yang  diduga  melakukan kejahatan  di  perusahaan,  institusi  publik  atau  institusi  pemerintah. Laporan yang disampaikan oleh whistleblower merupakan suatu peristiwa faktual  atau  benar-benar  diketahui,  bukan  informasi  yang  bohong  atau fitnah.
Menurut Semendawai dkk., (2011) fungsi pengawasan yang dilakukan oleh whistleblower merupakan salah satu pilar yang sangat penting untuk mewujudkan good  village  governance  dalam  pengelolaan  dana  desa. Pemberian dana desa yang begitu besar dan adanya jumlah pelaporan yang beragam  serta  adanya  titik  kritis  dalam  pengelolaan  keuangan  desa tentunya  juga  menuntut  tanggung  jawab  besar  oleh  aparat  pemerintah desa.  Hal  ini  menjadi  tuntutan  bagi  pemerintah  desa  untuk  dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi  penyimpangan  dan  penyelewengan,  pemberian  wewenang,  dana keleluasaan  yang  luas  tersebut  harus  diikuti  dengan  pengawasan  yang kuat.
Tata  pemerintahan  desa  yang  baik (good  village  governance)  dapat diukur  dari  proses  penyusunan  APB  Desa.  Proses  pengelolaan  APB  Desa yang  didasarkan  pada  prinsip  partisipasi,  transparansi,  akuntabel  akan memeberikan  arti  dan  nilai  bahwa  pemerintahan  desa  dijalankan  dengan baik. Begitu juga dengan Perdes APB Desa yang disusun harus berorientasi kepada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan  memenuhi prinsip-prinsip good  governance,  seperti  transparansi,  partisipasi, efektivitas  dan  akuntabel  sesuai  dengan  prinsip good  village  governance. Untuk  itu  diperlukan  kerjasama  yang  baik  dari whistleblower  dan  juga aparatur desa untuk mewujudkan konsep good village governance.
METODE PENELITIAN

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitan ini adalah penelitian kualitatif.  Penelitian  kualitatif  digambarkan  sebagai  penelitian  yang bermaksud  untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh subjek  penelitian  misalnya  perilaku,  persepsi,  motivasi,  tindakan  dan  lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan  dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Kunci  penelitian  ini  adalah peneliti  mengumpulkan  datanya  dengan  melakukan  wawancara  atau interview  terhadap  beberapa  informan  sebagai  sumber  data.  Metode selanjutnya  adalah  melakukan  pengamatan  atau  observasi  dan  terakhir melakukan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian  lebih  menekankan  pada makna daripada generalisasi. Peneliti memilih penelitian kualitatif karena dalam  penelitian  ini  tidak  menggunakan  angka-angka  sebagai  variabel penelitian.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Desa  Ganra,  Kabupaten  Soppeng. Pemilihan lokasi ini dikarenakan sesuai dengan kondisi  dan isu penelitian yang  diangkat  oleh  penulis.  Sebagaimana  Desa  Ganra  merupakan  salah satu  desa  yang  masyarakatnya  masih  belum  maksimal  melakukan pengawasan  terhadap  pengelolaan  dana  desa  sehingga  peran  masyarakat sebagai whistleblowerterbilang masih kurang, dimana peran whistleblower itu  sendiri  memiliki  dampak  terhadap  tata  kelola  desa  yang  baik. Penelitian  sedianya  dilakukan  pada  bulan  Februari  2021  selama  dua minggu  yang  dimana  rentang  waktu  tersebut  telah  diestimasikan  dengan penyusunan laporan hasil penelitian.

## 3. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  subjek yang  di  peroleh  melaui  responden  penelitian  berupa  informan  yang  di wawancarai dan data dokumenter. Wawancara dilakukan kepada aparatur desa dan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai informan. Informan yang  dipilih  adalah  informan  yang  dianggap  mengetahui  dan  dapat memberikan  data  yang  diperlukan  untuk  memahami    transparansi pengelolaan  dana  desa  dan  apakah whistleblower  dibutuhkan  dalam pengelolaan  dana  desa  demi  mewujudkan good  village  governance, sedangkan  data  dokumenter  diperoleh  dari  studi  literatur  berdasarkan buku, jurnal, dan artikel.
Sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  sekunder  dan data  primer. Data  primer  dapat  berupa  opini  subjek  (orang)  secara individual  atau  kelompok,  hasil  observasi  terhadap  suatu  benda  (fisik), kejadian  atau  kegiatan,  dan  hasil  pengujian.  Adapun  informan  yang  saya wawancarai  yaitu:  Sekertaris  Desa,  Kaur  keuangan,  Tokoh  Masyarakat.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Data  sekunder  ini  berupa  dokumen/laporan  seperti  buku,  jurnal,  dan dokumen-dokumen yang relevan yang terkait dengan hal yang akan diteliti.

## 4. Metode Pengumpulan Data
Untuk menganalisis dan menginterpretasikan suatu data dengan baik, diperlukan  data  yang  akurat  dan  sistematis  agar  hasil  yang  didapatkan dapat  mendeskripsikan  kondisi  suatu  objek  yang  sedang  diteliti  dengan benar.  Berangkat  dari  hal  tersebut,  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. ketiga  metode  dipilih  agar  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  secara maksimal.  Adapun  Teknik  pengumpulan  data  yang  akan  di  aplikasikan yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi.
5. Instrumen Penelitian
Analisis  data  merupakan  kegiatan  membahas  dan  memahami  data guna  menemukan  makna,  tafsiran  dan  kesimpulan  tertentu  dari keseluruhan  data  dalam  penelitian  (Ibrahim,  2015:  105).  Tujuan  utama analisis  data  adalah  menyediakan  infromasi  untuk  pemecahan  masalah (Kuncoro,  2013:  197).  Metode  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Peneliti akan membangaun kesimpulan  penelitian  dengan  mengabstraksikan  data-data  empiris  yang dikumpulkan  dari  lapangan  dan  mencari  pola-pola  yang  terdapat  dalam data-data  tersebut.  Analisis  data  dilakukan  secara  paralel  selama penelitian  (tanpa  menunggu  penelitian  selesai  seluruhnya).  Analisis  data dianggap selesai dilaksanakan apabila peneliti merasa telah mencapai titik jenuh  profil  data  dan  menemukan  pola  aturan  yang  dicari.  Analisis  data dilakukan  dengan  beberapa  langkah  berikut:  pengumpulan  data-data penelitian,  transkrip  data,  analisis  data,  triangulasi,  dan  penyimpulan akhir.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Ganra
Saat  ini  hampir  semua  mata  tertuju  kepada  desa  mulai  dari  para pejabat,  akademisi,  politikus,  pengamat  maupun  aktivis  semua  ingin melihat  desa  dari  dekat.  Mereka  ingin  melihat  bagaimana  pembangunan desa saat ini. Begitu besar perhatian para pihak kepada desa itu tidak lain dikarenakan  jumlah  anggaran  desa  yang  dikeluarkan  pemerintah  yang jumlahnya semakin besar. Hal ini menuntut pihak desa untuk menerapkan transparansi dalam pengelolaan dana desa sehingga smasyarakat desa bisa dengan jelas melihat penggunaan dana desa untuk keperluan apa.
Transparansi  merupakan  bentuk  keterbukaan  informasi  yang  harus dilakukan  oleh  sebuah  instansi  atau  organisasi  untuk  dapat  dinilai kinerjanya  secara  aktif  dan  massif.  Keterbukaan  ini  merupakan  langkah untuk  menghadirkan  kepercayaan  public  kepada  organisasi  tersebut  agar kedepannya  dapat  terus  eksis  ditengah-tengah  masyarakat,  terlebih  lagi jika menyangkut pemerintah desa.
Pemerintah  desa  harus  mampu  terbuka  mengenai  jumlah  anggaran (dalam  hal  dana  desa)  yang  dikelola  itu  direalisasikan  kemana  saja,  dan termasuk  berapa  jumlah  dana  desa  tersisa  dan  ketepatan  sasaran realisasinya  sesuai  dengan  apa  yang  telah  ditetapkan  dalam  APBDes. Bentuk  transparansi  ini  dapat  dilakukan  dengan  berbagai  macam  bentuk seperti  papan  informasi  realisasi,  baliho  atau  spanduk  ADD,  submit  ke website  desa,  atau  bisa  dengan  melakukan  pertemuan  rutin  dengan masyarakat dalam kurun waktu tertentu untuk melaporkan apa saja yang dilakukan dan direalisasikan.
Terkait  dengan  hal  diatas,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  di  Desa  Ganra,  Kecamatan  Ganra,  Kabupaten  Soppeng,  Bapak Afandi selaku Sekertaris Desa mengungkap pernyataan bahwa :
“sebagai  bentuk  transparansi  pemerintah  Desa  Ganra  dengan melakukan  pemasangan  baliho/benner  realisasi  di  halaman kantor  desa  agar  masyarakat  dapat  melihat  mengenai  program- program apa saja yang sudah dilaksanakan di desa kita”
Pernyataan  Bapak  Supriadi  selaku  Kaur  Keuangan  juga mengonfirmasi hal tersebut :
“mengenai  keterbukaan  atau  transparansi  kita  memasang baliho/benner  di  kantor  desa  agar  semua  pihak  terutama masyarakat  bisa  melihat  secara  langsung  mengenai  apa  saja yang telah terealisasikan di desa”
Pernyataan tersebut juga  dibenarkan oleh Ibu Ernawati selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :
“kalau transparansinya, di kantor desa memang ada baliho yang terpasang, dan sebenarnya kebanyakan masyarakat tidak terlalu paham mengenai hal seperti itu, jadi biar ada pemasangan baliho masyarakat  juga  tidak  terlalu  diperhatikan  karena  pada dasarnya  masyarakat  itu  tidak  hanya  memerlukan  hal-hal seperti  itu,  akan  tetapi  juga  memerlukan  yang  namanya  bukti bahwa  memang  dana  desa  itu  sudah  terealisasikan ataudigunakan untuk kepentingan desa atau masyarakat”
Berdasarkan  penyataan  dari  aparat  Desa  Ganra  dan  masyarakat, dapat  disimpulkan  bahwa  di  Desa  Ganra  telah  menerapkan  transparansi dalam  pengelolaan  dana  desa  terbukti  dengan  adanya  pemasangan baliho/benner  realisasi  APBDes  sehingga  dapat  dilihat  oleh  masyarakat mengenai program-program yang ada di desa.
Prinsip  transparansi  ini  juga  telah  dijelaskan  dalam  pasal  2  poin  (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan  Desa.  Transparansi  memberikan  informasi  yang  terbuka,  jujur, dan  tidak  diskriminatif  kepada  masyarakat  berdasarkan  pertimbangan bahwa  masyarakat  memiliki  hak  untuk  mengetahui  secara  terbuka  dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban  pemerintah  dalam  pengelolaan sumber  daya  yang  dipercayakan  kepadanya  dan  ketaatannya  pada

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
peraturan  perundang-undangan  (Wida,  2016).  Transparansi  atau keterbukaan  disini  memberikan  arti  bahwa  semua  masyarakat  memiliki hak  dan  akses  yang  sama  untuk  mengetahui  proses  anggaran    karena  ini menyangkut  aspirasi  serta  kepentingan  masyarakat,  terutama  dalam pemenuhan  kebutuhan-kebutuhan  hidup  masyarakat.  Transparansi merupakan  prinsip  yang  harus  ada  dan  meliputi  semua  bagian  dalam pengelolaan  keuangan  desa  baik  dari  proses  perencanaan  dan pelaksanaannya.
Konsep transparansi dalam pengelolaan dana desa ini dapat dikatakan sebagai seberapa terbukanya pemerintah desa terhadap setiap program dan anggarannya.  Konsep  transparansi  ini  menjadi  suatu  keharusan  demi mengawal  secara  baik  pengelolaan  dana  desa.  Salah  satu  bentuk transparansi
yang dapat dilakukan adalah pemasangan spanduk/baliho/benner  informasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes)  dan  informasi  keuangan  lainnya  yang  dapat  dilihat  oleh  semua stakeholder,  khususnya  untuk  masyarakat.  Terkait  dengan  hal  ini pemerintah  desa  Ganra  telah  melakukannya  dengan  pemasangan baliho/benner  APBDes  di  kantor  desa  sehingga  dapat  dilihat  oleh  semua masyarakat.
Pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dana desa merupakan aspek  penting  dan  mendasar  yang  harus  dimiliki  para  pemangku kepentingan  di  pemerintah  desa  (pemdes),  khususnya  dalam  mewujudkan transparansi  dan  akuntabilitas  keuangan  desa.  Mekanisme  pengelolaan pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  tahap  perencanaan  sampai  dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan dana desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan desa yang baik ( good village governance).
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang  Pengelolaan  Keuangan  Desa.  Pengelolaan  dana  desa  itu  harus dilakukan  secara  transparan,  akuntabel,  partisipatif,  tertib,  dan  disiplin anggaran.  Jangka  waktu  pengelolaan  dana  desa  dimulai  dari  1  Januari sampai  31  Desember  tahun  berjalan  yang  dituangkan  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Berikut ini penjelasan mengena mekanisme  pengelolaan  dana  desa  ada  5,  yaitu  :  (1)  Perencanaan,  proses perencanaan  harus  dilakukan  berdasarkan  program,  skala  prioritas, agenda  kegiatan  serta  terdapat  outcome  yang  jelas  dari  masing-masing kegiatan yang dilakukan. Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana  Desa  seharusnya  hanya  focus  untuk  pemerintahan  dalam  bidang pembangunan  fisik  dan  pemberdayaan  masyarakat.  Pemerintah  desa terlebih  dahulu  harus  merencanakan  atau  menyusun  program-program yang akan dilakukan itu harus berdampak pada kualitas hidup masyarakat di  desa  seperti  adanya  peningkatan  mengenai  fasilitas  kesehatan, pendidikan,  pertanian,  pengelolaan  lingkungan  hidup  masyarakat,  dan perekonomian.  Adapun  tahapan  perencanaan  yaitu,  musyawarah  dusun
(musdus),  musyawarah  desa  (musdes),  dan  musyawarah  perencanaan pembangunan desa (musrenbang). (2) Pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan- kegiatan  yang  dananya  bersumber  dari  APBDesa  termasuk  didalamnya terdapat  Dana  Desa  dilaksanakan  oleh  Pelaksana  Teknis  Pengelolaan Keuangan  Desa  (PTPKD).  Kepala  desa  selaku  pemegang  kekuasaan pengelolaan  keuangan  desa  berhak  untuk  menunjuk  siapa  saja  untuk menjadi  PTPKD.  (3)  Penatausahaan,  dilakukan  oleh  bendahara  desa, dimana  bendahara  desa  ini  wajib  melakukan  pencatatan  pada  setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir  bulan  secara  tertib.  Penatausahaan  keuangan  di  desa  bisa menggunakan  Ms.  Exel  dan  Sistem  Keuangan  Desa  (siskeudes).  (2) Pelaporan,  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  dalam pengelolaan  dana  desa,  pemerintah  desa  wajib  membuat  dan  memberikan laporan  keuangannya  kepada  pemerintah  diatasnya  yakni  Camat  dan Bupati/Walikota.  Disamping  itu  juga,  pemerintah  desa  harus menyampaikan  kepada  masyarakat  desa.  (2)    Pertanggungjawaban, konsekuensi  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  dalam  hal  pengelolaan dana desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang terkait. Pemerintah  wajib  membuat  laporan  dari  semua  pengelolaan  dana  desa. Penyampaian laporan realisasi dana desa secara tertulis oleh Kepala Desa kepada  Bupati/Walikota.  Dalam good  village  governance,  maka pertanggungjawaban  tidak  hanya  disampaikan  kepada  pemerintah,  akan tetapi juga disampaikan kepada masyarakat.
Mengenai mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Ganra sendiri itu telah terlaksana dengan baik. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Afandi selaku sekertaris desa dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :
“kalau  mengenai  mekanisme  pengelolaan  dana  desa  itu  juga telah  kami  terapkan  sebaik-baiknya  yaitu  mulai  dari  tahapan perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  dan pertanggungjawaban ke pihak terkait”
Hal  ini  juga  dibenarkan  oleh  Bapak  Supardi  selaku  Kaur  Keuangan Desa Ganra yang menyatakan bahwa:
“iya,  mekanisme  pengelolaan  dana  desa  telak  telaksana  dengan baik  sebagaimana  mestinya  yaitu  mulai  perencanaan  sampai dengan pertanggungjawaban”
Berdasarkan pernyataan yang  diungkapkan oleh Sekertaris  Desa dan Kaur  Keuangan  Desa  Ganra,  dapat  disimpulkan  bahwa  mekanisme penelolaan dana desa di desa tersebut telah berjalan sebagaiman mestinya yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Kendala  soal  pengelolaan  dana  desa  masih  sering  menjadi  masalah dalam pemerintah desa karena seperti yang telah diketahui dan dijelaskan diatas  bahwa  dalam  pengelolaan  dana  desa  harus  ada  transparansi.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Pengelolaan  dana  desa  merupakan  tanggungjawab  bagi  pemerintah  desa, sehingga harus dikerjakan sebagaimana mestinya.
Mengenai  kendala  dalam  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Ganra  bisa dikatakan  tidak  ada,  hal  ini  disampaikan  oleh  Bapak  Afandi  selaku sekertaris desa dalam wawancaranya yang mengatakan bahwa :
“sejauh ini saya rasa semua masih berjalan dengan baik. Ini kan tugas  kami  sebagai  aparat  desa,  jadi  memang  seharusnya  tidak ada  kendala,  kalau  pun  ada  maka  itu  harus  segera  dicarikan solusi.  Jika  terdapat  kendala  namun  itu  tidak  dapat  ditangani berarti  aparatnya  yang  bermasalah  atau  tidak  menjalankan tugasnya dengan baik.”
Hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  Bapak  Supardi  membenarkan pernyataan dari Bapak Afandi yang mengatakan bahwa :
“terkait  dengan  kendala  yang  dialami  sampai  sekarang  masih aman  karena  selama  ini  yang  kita  hadapi  bisa  dibilang  masih bisa  dikendalikan,  jadi  mengenai  kendala  yang  dihadapi  dalam pengelolaan dana desa itu Alhamdulillah tidak ada.” Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada Sekertaris Desa dan  Kaur  Keuangan  di  Desa  Ganra,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam pengelolaan dana desa di Desa Ganra bisa dikatakan berjalan dengan baik tanpa adanya kendala yang serius.

## Tabel 4.1
Transparansi pengelolaan dana desa pada Desa Ganra Transparansi   Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Ganra
1.  Komunikasi publik oleh pemerintah serta hak masyarakat terhadap akses informasi Transparansi  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Ganra pada  aspek  komunikasi  publik  oleh  pemerintah  serta hak  masyarakat  terhadap  akses  informasi  yaitu dengan adanya pemasangan baliho realisasi dana desa sebagai  bentuk  keterbukaan  pemerintah  desa terhadap  akses  informasi  kepada  masyarakat  serta sebagai  bentuk  komunikasi  publik  yang  dilakukan oleh  pemerintah.  Selain  pemasangan  baliho  realisasi dana desa, pemerintah desa juga telah melaksanakan mekanisme  pengelolaan  dana  desa  sesuai  dengan aturan  yang  berlaku  yakni  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaa,  penatausahaan,  pelaporan,  sampai dengan pertanggungjawaban. Mengenai kendala yang dialami  dalam  pengelolaan  dana  desa  harus  di  atas oleh  pemerintah  desa  karena  itu  merupakan tanggungjawab  pemerintah  desa,  sebagai  bentuk profesionalisme.
(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021)
2. Peran  Whistleblower  dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  sebagai  upaya Mewujudkan Good Village Governance
Whistleblower atau dapat dikatakan sebagai saksi pelapor, orang yang memberikan kesaksian mengenai suatu tindak kecurangan yang terjadi ke pihak tertentu. Paramitha & I Made (2020) mengemukakan bahwa seorang whistleblower    memiliki  peran  yang  sangat  penting  untuk  mengungkap penyimpangan  terjadi  dalam  sebuah  instansi.  Namun,  sebagai whistleblower  itu  tidaklah  mudah.  Resiko  yang  dihadapi  seorang whistleblower bisa dikatakan berat, sehingga sebagian orang lebih memilih diam  atau  tidak  mengungkapkan  kecurangan  yang  terjadi.  Khususnya dalam  pemerintahan  desa, whistleblower  memiliki  peran  yang  sangat penting yaitu sebagai pengontrol atau pengawas pengelolaan dana desa.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  di  Desa  Ganra, Kecamatan  Ganra,  Kabupaten  Soppeng,  Bapak  Afandi  selaku  Sekertaris Desa mengungkapkan pernyataan yang senada dengan hal tersebut, yaitu : “whistleblower  bisa  dikatakan  sebagai  pengontrol  pengelolaan dana  desa  karena  karena  whistleblower  itu  saksi  jika  ada kecurangan  dan  dapat  melaporkan  apabila  dia  menemukan kecurangan, dengan catatan tentunya disertai dengan bukti yang kuat”
Hal  ini  dibenarkan  oleh  Bapak  Supriadi  Ibu  Ernawati  dalam wawancaranya  selaku  Kaur  Keuangan  dan  masyarakat  yang  mengatakan bahwa:
“whistleblower  itu  orang  yang  melapor  kalau  terdapat kejanggalan yang terjadi dalam suatu instansi yang disertai bukti yang valid.”
Berdasarkan  pernyataan  aparat  desa  dan  masyarakat  dalam wawancaranya,  dapat  disimpulkan  bahwa whistleblower  merupakan seseorang  yang  melaporkan  tindak  kecurangan  yang  terjadi  pada  sebuah instansi  dimana  seorang whistleblower  itu  melaporkan  kecurangan  yang disertai dengan bukti-bukti yang nyata.
Dalam pemerintahan desa, whistleblower memiliki peran yang sangat penting  yaitu  sebagai  pengontrol  atau  pengawas  pengelolaan  dana  desa. Menurut  Utami  dkk.,  (2017)  perangkat  desa,  khususnya  kepala  desa memiliki tanggungjawab yang besar kepada pemerintah untuk melaporkan penggunaan  dana  desa.  Tanggung  jawab  besar  ini  yang  membuat  kepala desa  harus  menghimbau  perangkat  desa  untuk  membuat  laporan pertanggung  jawaban  dengan  baik  dan  benar  sesuai  dengan  pelaksanaan pembangunan  desa.  Dalam  melaksanakan  tugasnya,  pemerintah  desa dituntut  untuk  lebih  mengedepankan  kepentingan  masyarakat  terlebih dahulu  serta  meminimalisir  penyalahgunaan  dana  desa.  Kepala  desa  bisa memberikan  himbauan  kepada  perangkat  desa  untuk  ikut  serta  dalam mengawasi  pengelolaan  dana  desa  dan  apabila  terdapat  penyalahgunaan dana desa agar kiranya segera dilaporkan. Selain aparat desa, kepala desa

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
juga  harus  memberikan  ruang  kepada  seluruh  masyarakat  dalam mengawasi  pengelolaan  dana  desa  serta  memotivasi  masyarakat  untuk mencintai  desanya  agar  membuat  masyarakat  berani  menjadi whistleblower  karena  merasa  memiliki  hak  atas  dana  desa  tersebut  jadi jika  masyrakat  mendapat  keganjalan  dapat  segera  melaporkannya. Keberadaan whistleblower  guna  untuk  meminimalisir  tingkat  kecurangan dalam pengelolaan dana desa
Berdasarkan pernyataan diatas, hal itu dibenarkan oleh Bapak Afandi selaku Sekertaris Desa di Desa Ganra yang mengatakan bahwa :
“Whistleblower  memang  bermanfaat  dan  sangat  dibutuhkan, utamanya  dalam  pengelolaan  dana  desa  karena  bisa  sebagai pengontrol  dan  membantu  pihak  BPD  dalam  menjalankan tanggungjawabnya. Selain itu, dengan adanya whistleblower bisa menjadi  ruang  bagi  masyarakat  untuk  ikut  andil  dalam mengawasi  pengelolaan  dana  desa  karena  dana  desa  ini  untuk kepentingan  masyarakat  jadi  masyarakat  berhak  untuk mengetahui untuk apa saja dana desa tersebut.” Pernyataan  Bapak  Afandi  dibenarkan  oleh  Bapak  Supriadi  selaku Kaur  Keuangan  di  Desa  Ganra  dalam  wawancaranya  yang  mengatakan bahwa :
“Iya,  seorang  whistleblower  itu  memang  dibutuhkan  dalam pengelolaan  dana  desa  karena  bisa  mengontrol  semua  aparat desa  agar  tidak  melakukan  hal-hal  yang  menyimpang. Sebagaiman  yang  telah  kita  lihat  bahwa  zaman  sekarang  ini sudah  tidak  asing  lagi  kita  dengar  mengenai  hal-hal  yang berbaur kecurangan”
Pernyataan  Bapak  Afandi  dan  Bapak  Supriadi  juga  dibenarkan  dan didukung  oleh  pernyataan  Ibu  Ernawati  dalam  wawancaranya  yang mengatakan bahwa :
“ya,  menurut  saya  seorang  whistleblower  itu  dibutuhkan  dalam pengelolaan  dana  desa  terutamanya  masyarakat,  karena  jika whistleblower  itu  ada,  maka  masyarakat  memiliki  ruang  untuk melaporkan  kecurangan  yang  dilihat  tanpa  adanya  rasa  takut karena sebenarnya masyarakat itu takut sembarang bicara atau takut  mengeluarkan  pendapatnya  karena  bisa  saja  kalau  kita mengeluarkan pendapat jadi dikucilkan, dianggap banyak protes, semacam kesenjangan sosiallah”
Pernyataan  dari  pihak  aparat  desa  dan  masyarakat  menggambarkan bahwa di Desa Ganra menganggap bahwa whistleblower dibutuhkan dalam pengelolaan  dana  desa.  Keberadaan  seorang whistleblower  merupakan bagian  dari  upaya  meminimalisir  tingkat  kecurangan  yang  kemungkinan terjadi  dalam  pengelolaan  dana  desa  karena whistleblower  bagian  dari pengawas  sehingga  seseorang  takut  melakukan  kecuranga  karena  merasa diawasi.  Hal  ini  sejalan  dengan theory  of  planned  behavior  yang
dikemukakan  oleh  Fishbein  dan  Ajzen  (1975)  yang  menjelaskan  bahwa theory of planned behavior merupakan niat seseorang terhadap berperilaku yang  dibentuk  oleh  tiga  faktor  yaitu  sikap  terhadap  perilaku  ( attitude toward  the  behavior),  norma  subjektif  (subjective  norms),  dan  persepsi kontrol perilaku ( perceived behavioral control). Niat  seseorang  menjadi whistleblower  atau  pendukung  terjadinya whistleblower juga sejalan dengan prococial organizational behavior theory yang  dikemukakan  oleh  Brief  dan  Motowidlo  (1986)  mendefinisikan prosocial  organizational  behavior  sebagai  perilaku  atau  tindakan  yang dilakukan  oleh  anggota  sebuah  organisasi  terhadap  individu,  kelompok, atau  organisasi  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan individu,  kelompok,  atau  organisasi  tersebut.  Perilaku  prososial (prosocial behavior)  dapat  dilakukan  karena  motif  kepedulian  terhadap  diri  sendiri dan  mungkin  pula  keinginan  untuk  menolong  yang  dilakukan  dengan murni  tanpa  adanya  keinginan  untuk  mengambil  keuntungan  atau meminta balasan (Parianti dkk., 2016).
Tata  kelola  pemerintahan  desa  ( good  village  governance)  yang  baik merupakan sebuah harapan bagi semua pihak, namun hal itu tidak mudah untuk  dicapai  karena  bisa  saja  ada  personal  atau  individu  dalam  instansi tersebut  yang  berintegritas  buruk.  Gangguan  dalam  instansi  seperti  itu biasanya  tidak  mudah  diketahui,  karena  penyimpangan  seringkali  hanya diketahui  oleh  aparat  desa  atau  pihak-pihak  tertentu  saja.  Hal  itu  bisa terjadi karena berbagai hal seperti belum ada aturan baku atau formal dan adanya  keengganan  menjadi whistleblower  karena  adanya  hubungan emosional  secara  personal  maupun  struktural.  Maka  dari  itu  keberadaan whistleblower  sangat  membantu  dalam  mewujudkan  good  village governance.  Selain  sumber  daya  aparatur  pemerintah  desa  untuk mewujudkan good  village  governance,  dukungan  dari  pihak  lain  juga dibutuhkan  seperti  masyarakat,  hal  ini  untuk  memenuhi  prinsip transparan, akuntabilitas, dan responsible.
Fungsi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh whistleblower  merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mewujudkan good village governance dalam pengelolaan dana desa. Pemberian dana desa yang begitu besar dan jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan  desa  tentunya  juga  menuntut  tanggung  jawab  besar  kepada aparat  pemerintah  desa.  Hal  ini  menjadi  tuntutan  bagi  pemerintah  desa untuk  dapat  menerapkan  prinsip  akuntabilitas  dalam  pengelolaan  dana desa  agar  tidak  terjadi  penyimpangan  dan  penyelewengan,  pemberian wewenang,  dana  keleluasaan  yang  luas  tersebut  harus  diikuti  dengan pengawasan yang kuat.
Tata  kelola  pemerintahan  desa  yang  baik (good  village  governance) dapat  diukur  dari  proses  penyusunan  APB  Desa.  Proses  pengelolaan  APB Desa  yang  didasarkan  pada  prinsip  partisipasi,  transparansi,  akuntabel akan  memeberikan  arti  dan  nilai  bahwa  pemerintahan  desa  dijalankan
dengan  baik.  Begitu  juga  dengan  Perdes  APB  Desa  yang  disusun  harus berorientasi  kepada  peningkatan  kesejahteraan  masyarakat  desa  dan memenuhi  prinsip-prinsip good  governance,  seperti  transparansi, partisipasi,  efektivitas  dan  akuntabel  sesuai  dengan  prinsip good  village governance. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dari  whistleblower dan juga aparatur desa untuk mewujudkan konsep good village governance. Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  aparat  desa  di Desa  Ganra  yakni  Bapak  Afandi  selaku  Sekertaris  Desa  mengatakan bahwa:
“Dengan  adanya  whistleblower  untuk  mengawasi  atau  ikut mengontrol  dalam  proses  pengelolaan  dana  desa  pasti  juga berdampak  pada  tata  kelola  desa.  Apabila  terdapat  kecurangan dan  whistleblower  itu  melapor,  kecurangan  tersebut  bisa  segera ditindak lanjuti dan ini akan membuat tata kelola dalam desa itu jadi lebih baik”
Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Bapak Afandi, hal tersebut dibenarkan  oleh  Bapak  Supriadi  dalam  wawancaranya  yang  mengatakan bahwa :
“Menurut  saya  hal  ini  juga  bisa  berdampak  positif  kepada  tata kelola  desa  karena  jika  terdapat  penyimpangan  dan  ada  orang yang melapor pasti bisa memperbaiki tata kelola di desa karena semakin sedikit permasalahan yang dialami pasti desa juga jadi lebih baik.”
Ibu  Ernawati  dalam  wawancaranya  juga  membenarkan  hal  tersebut yang mengatakan bahwa :
“Menurutku  saya  apabila  pelapor  kecurangan  ini  ada  pasti tindakan-tindakan seperti korupsi bisa berkurang dan tata kelola desa pasti akan lebih baik juga”
Pernyataan  dari  aparat  desa  serta  masyarakat  menggambarkan bahwa  keberadaan whistleblower  dibutuhkan  untuk  mewujudkan  good village  governance  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  bahwa  seorang whistleblower  itu  dapat  membantu  dalam  mengawasi  pengelolaan  dana desa.  Apabila whistleblower  menjalankan  perannya  dengan  baik  maka tingkat  kecurangan  yang  bisa  saja  terjadi  dapat  diminimalisisr  karena adanya  rasa  takut  dan  merasa  diawasi.  Hal  ini  sejalan  dengan theory  of planned  behavior  yang  dicetuskan  oleh  Fishben  dan  Ajzen  (1975)  yang menjelaskan  bahwa theory of planned behavior  merupakan niat seseorang terhadap berperilaku.
Keberadaan whistleblower  dapat  diminimalisir  kecurangan  dalam pengelolaan  dana  desa  sehingga  dana  desa  dapat  terealisasi  dengan  tepat sasaran  demi  kepentingan  masyarakat. Prococial  organizational  behavior theory yang dikemukakan oleh Brief dan Motowidlo (1986) sejalan dengan ini  dimana  teori  ini  menjelaskan  bahwa  perilaku  atau  tindakan  yang dilakukan  oleh  anggota  sebuah  organisasi  terhadap  individu,  kelompok,
atau  organisasi  yang  ditujukan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut.
Tabel 4.2 Peran Whistleblower dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good village governance Whistleblower Whistleblower dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan good village governance di Desa Ganra 1 . Pengelolaan dana Desa Keberadaan whistleblower dalam pengelolaan dana desa dapat berdampak baik terhadap perealisasian dana desa dikarenakan jika terdapat penyalahgunaan  dana  atau  tindakan  menyimpang dapat segera diketahui dengan adanya laporan dari seorang whistleblower.  Tentunya  dengan  adanya whistleblower  ini  dapat  meminimalisir  tingkat kecurangan  dalam  pengelolaan  dana  desa  karena whistleblower  sebagai  pengawas  sehingga  semua pihak/aparat  takut  melakukan  kecurangan  karena merasa diawasi. 2  Mewujudkan good village governnce Keberadaan whistleblower  yang  berdampak  positif dalam  pengelolaan  dana  desa  otomatis  berdampak pula  dalam  mewujudkan good  village  governance karena,  jika  dana  desa  terealisasikan  dengan  baik serta  berkurangnya  kecurangan  atau  tindakan menyimpang  dalam  pemerintahan  desa  tersebut maka  tata  kelola  dalam  pemerintahan  akan  jauh lebih  baik.  Jika  pengelolaan  dana  desa  baik, pemerintah desa jujur, maka tata kelola desa akan lebih  baik  sehingga good  village  governance  akan terwujud.
(Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2021)

## PENUTUP
1. Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  dan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
a. Transparansi  pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Ganra  sudah  diterapkan sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  pedoman  pengelolaan  keuangan  desa dalama Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan juga UU No. 6 Tahun 2014,  serta  aturan-aturan  lainnya  yang  berdasarkan  pada  konsep good village  governance  yakni  transparansi,  akuntabilitas,  responsibilitas, kewajaran,  dan  partisipasi  masyarakat  yang  bersinergi  aktif  dengan pemerintah  desa  memalui  berbagai  program  yang  dicantumkan  dalam

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
APBDes Desa Ganra. Hal ini dapat dilihat dari realisasi dana desa yang disajikan  dalam  baliho  realisasi.  Keterbukaan  pengelolaan  dana  desa membuat pemerintah desa memperoleh kepercayaan dari masyarakat.
b. Keberadaan whistleblower dalam pengelolaan dana desa di Desa Ganra berdampak  pada  tata  kelola  desa  ( good  village  governance).  Seorang whistleblower  dibutuhkan  dalam  pengelolaan  dana  desa  agar  dalam pengelolaan  dana  desa  tersebut  tidak  terjadi  hal-hal  diluar  pedoman karena  keberadaan whistleblower  sebagai  pengawas.  Hal  ini  sesuai dengan    apa  yang  disampaikan  oleh  Sekertaris  Desa,  Kaur  Keuangan, dan Tokoh Masyarakat di Desa Ganra.
SARAN
Berdasarkan  pada  keterbatasan  penelitian  yang  telah  disebutkan, adapun saran peneliti untuk penelitian selanjutnya sebagai berikut :
a. Bagi  penelitian  selanjutnya  disarankan  agar  dapat  mencari  objek penelitian  yang  memiliki  banyak  referensi  data-data  terkait  dengan objek penelitian di internet.
b. Bagi  penelitian  selanjutnya  disarankan  agar  membahas  komponen- komponen pengelolaan dana desa secara detail dan mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminudin,  A.  2019. Implementasi  of  Good  Village  Governance  in  Village Development.  Journal  of  Public  Administration  and  Local Governance,1(3): 1-17.
Arifiyanto,  D.  F.,  &  Kurrohman,  T.  2014.  Akuntabilitas  Pengelolaan  Dana Desa Di Kabupaten Jember. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 2(3): 473-485.
Busra,  N.F.  B.,  Muhammad,  A.,  &  Agustiawan.  2019.  Pengaruh  Tingkat Keseriusan  Kecurangan, Personal  Cost,  dan  Komitmen  Organisasi terhadap  Kecurangan  Melakukan Whistleblowing.  Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal, 1(1): 11-19.
Bagustianto,  R.  2012.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Minat  Pegawai Negeri  Sipil  (PNS)  untuk  Melakukan  Tindakan Whistle-blowing (Studi  pada  PNS  BPK  RI). Jurnal  Ekonomi  dan  Keuangan,  ISSN 1411-0393: 276-295.
Devine.,  dkk.  2011. The  Corporate  Whistleblower’s  Survival  Guide. California . Beret-Koehler Publishers, Inc.
Herianti.,  &  Arifin,  S.  2020.  Transparansi  dan  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana  Desa  Tahun  Anggaran  2018  di  Kecamatan  Palakka  Menurut Perspektif Keuangan Publik Islam. Jurnal Al-Tsarwah,3(1): 21-42.
Hashemnezhad, H. 2015. Qualitative Content Analysis Research: A Review Article. Journal of ELT and Applied Linguistics, 3(1): 54-62.
Ilyas,  H.,  Muhammad,  S.,  &  Syamsu,  A.  2019.  Bayangan  Pinokio  Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Jurnal Ilmu Ekonomi,2(2):176-183.
Ibrahim. 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Indriantoro,  N.  dan  B.  Supomo.  2013. Metodologi  Penelitian  Bisnis  untuk Akuntansi  dan  Manajemen.  Edisi  Pertama.  Yogyakarta:  BPFE Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
Islamiyah, F., Anwar, M., & Ati, R. S. 2020. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa,  Moralitas,  Sistem  Pengendalian  Internal,  dan Whistleblowing Terhadap  Pencegahan Fraud  Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Di Kecamatan  Wajak  (Studi  Empiris  Pada  Desa  Sukoanyar,  Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu, dan Desa Patokpicis). Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi,1(8): 1-13.
Jayanti,  L.  S.  I.  D.,  &  Ketut,  A.  S.  2019.  Pengaruh  Kompetensi  SDM, Moralitas, Whistleblowing,  dan  SPI  Terhadap  Pencegahan FraudDalam  Pengelolaan  Dana  Desa.  E-Jurnal  Akuntansi,3(29): 1117-1131.
Julita, E., & Syukriy, A. 2020. Transparansi dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi  di  Kecamatan  Sukakarya  Kota  Sabang). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2 (5): 213-221.
Kuncoro,  M.  2013. Metode  Riset  untuk  Bisnis  dan  Ekonomi:  Bagaimana Mneneliti dan Menulis Tesis?. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
Krehastuti., dkk. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Auditor  untuk  Melakukan  Tindakan Whistleblowing  (Studi  Empiris pada  Kantor  Akuntan  Publik  di  Semarang. Diponogoro  Journal  Of Accounting, 3(2): 1-10.
Mulyani,  S.,  dkk.  2018.  Peran  Anggaran  Partisipatif, Good  Village Governance  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Desa.  Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat,3(7): 203-208.
Moelong,  Lexy  J.  2013. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Edisi  Revisi.
Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muhammad,  A.  A.  2013.  Kesadaran  Hukum  Masyarakat  Kampung Mahmud  Untuk  Memiliki  Sertifikat  Atas  Hak  Ulayat. Repository Universitas Indonesia, 2(2): 66-79.
Majid,  J.  2020.  Mengungkap  Kebijakan  Manajemen  Publik  untuk Mewujudkan Good  Corporate  Governance  dalam  Perspektif  Dialogis Digital  (Studi  Kasus  Grab  Cabang  Makassar). Jurnal  Ilmiah Akuntansi Peradaban, 1(6): 88-108.

## ISSN: 2597-9116 (ONLINE)
Nassaji,  H.  2015.  Qualitative  and  Descriptive  Research: Data  Type  Versus Data Analysis. SAGE Journal, 19(2): 129-132.
Paramitha,  N.  P.  Y.,  &  I  Made,  P.  A.  2020.  Pengaruh WhistleblowingSystem,Good  Corporate  Governance  dan  Efektivitas Pengendalian  Internal  Terhadap  Pencegahan  Kecurangan  Dalam Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi, 2(11):
33-42.
Rahman,  M.  A.,  Memen,  S.,  &  Alfian,  H.  2016.  Transparansi  dan Akuntabilitas  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD) dalam  Pencapaian  Good  Governance  (Studi  Empiris  di  Kecamatan Bontomarannu  Kabupaten  Gowa). Jurnal  Manajemen  Ide  dan Inspirasi, 2(3) : 25-41.
Romadaniati.,  dkk.  2020.  Pengaruh  Kompetensi  Aparatur  Desa,  Sistem
Pengendalian  Internal  dan Whistleblowing  Sistem  Terhadap
Pencegahan Fraud    Pada  Pemerintahan  Desa  Dengan  Moralitas Individu  Sebagai  Variabel  Moderasi  (Studi  Pada  Desa-desa  Di kabupaten Bengkalis). Jurnal Ilmiah Akuntansi,3(4): 227-237.
Parianti,  N.  P.  I.,  dkk.  2016.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Niat  dan Perilaku Whistleblowing  Mahasiswa  Akuntansi.  E-Jurnal  Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 5(12): 4209-4236.
Semendawai,  A.  H.,  dkk.  2011. Memahami  Whistleblower.  Jakarta  Pusat: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Sale, A. 2016. Makna Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
Jurnal Riset Akuntansi : 1(2)
Suripatty,  R.,  &  Arce,  Y.  F.  2020.  Transparansi  Penyaluran  dan Pengelolaan  Dana  Desa  terhadap  Pemanfaatan  Pemberdayaan Masyarakat  Papua  Di  Kabupaten  Sorong  Propinsi  Papua  Barat. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, 2(13): 1-5.
Soukotta, V., & Intiyas, U. 2019. Apakah Gaya Kepemimpinan Mendukung Potensi Pengungkapan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa?. Jurnal Online Insan Akuntan,2(4): 223-238.
Susmanchi,  G.  2012. Internal  Audit  and  Whistle-Blowing,  Economics,
Manajement, and Financial Markets, 7(4): 415-421.
Setyawati,  I.,  dkk.  2015.  Factor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Niat  Untuk Melakukan Whistleblowing  Internal  (The  Factors  Influencing Internal Whistleblowing Intention). Jurnal Ekonomi dan Bisnis,2(17): 22-33.
Sugianto.,  Abdul,  H.  H.,&  Tawakkal.  2011.  Hubungan  Orientasi  Etika, Komitmen Profesional, Sensitivitas Etis dengan WhistleblowingPerspektif Mahasiswa Akuntansi: 1-17. Satriajaya, J.  2018. Reinventing Village Government dalam Penganggaran Desa Menuju Good Village Governance. Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan,1(1): 1-16.
Sayuti, S., Jamaluddin, M., & Muhammad, S. S. J. 2018. Perwujudan Nilai Transparansi,  Akuntabilitas  dan  Konsep Value  For  Money  dalam Pengelolaan  Akuntansi  Keuangan  Sektor  Publik. Jurnal  Ilmiah Akuntansi,1(1): 16-28.
Safitri,  D.,  &  Sem,  P.  S.  2019.  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Minat Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  Melakukan  Tindakan Whistleblowing. Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, 12(1): 10-27.
Seni,  N.  N.  A.,  &  Ni,  M.  D.  R.  2017. Theory  of  Planned  Behavior  untuk Memprediksi  Niat  Berinvestasi. E-Jurnal  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Udayana, 6(12): 4043-4068.
Tiara, N. N. A., & Susi, H. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa.
Jurnal Akuntansi Multiparadigma,1(9): 136-155
Wahyuni,  E.  S.,  &  Tiara,  N.  2018.  Analisis Whistleblowing  System  dan Kompetensi  Aparatur  Terhadap  Pencegahan Fraud  (Studi  Empiris Pada  Satuan  Oganisasi  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Bengkalis). Jurnal Inovasi dan Bisnis,6: 189-194.
Wijayanti,  P.,  &  Rustam,  H.  2018.  Pencegahan  Fraud  Pada  Pemerintahan Desa. Jurnal Akuntansi Multiparadigma,2(9): 331-345.
Widyawati,  S.  2019.  Pengaruh Whistleblowing  System,  Moralitas  Aparat dan  Budaya  Tri  Hita  Karana  Terhadap  Pencegahan Fraud  Pada Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Badung.  Universitas Pendidikan Ganesha.
Widiyarta, K., dkk. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kabupaten Buleleng). Jurnal Akuntansi Program S1,2(8): 1-12.
Wardani,    C.  A.,  &  Sulhani.  2017.  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi  Penerapan Whistleblowing  System  di  Indonesia. Jurnsl Akuntansi Riset,9(1): 29-44.