Vol. 8 No.1 Juni 2024

## PERAN PENGAWASAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK APARATUR PEKON KRESNOMULYO KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2023
Ila Mei Idayanti 1) , Eny Inti Suryani 2) , Yonnawati 3) 1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan,Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik,Universitas Muhammadiyah Lampung

## Abstrak
Pengawasan yang efektif oleh seorang camat merupakan elemen penting guna meningkatkan  dan  menjaga  kualitas  pelayanan  publik  di  tingkat  wilayah. Penelitian  ini  menggali  peran  penting  yang  dimainkan  oleh  seorang  camat dalam  konteks  pengawasan,  dengan  fokus  pada  upaya  mereka  dalam memastikan  implementasi  kebijakan  pemerintah,  serta  menunjukan  bahwa peran pengawasan camat tidak hanya terbatas pada pemantauan rutin, tetapi juga  melibatkan  koordinasi  dengan  berbagai  pihak,  advokasi  kebijakan,  dan pendekatan  proaktif  terhadap  masalah-  masalah  yang  muncul.  Penanganan konflik  merupakan  aspek  penting  dalam  menjaga  stabilitas  sosial  di  tingkat lokal  maupun  nasional.  Konflik  adalah  fenomena  yang  tidak  terhindarkan dalam  kehidupan masyarakat. termasuk di Pekon Kresnomulyo.  Penanganan konflik  menjadi  penting  untuk  memastikan  keamanan,  ketertiban,  dan keadilan  di  tingkat  lokal.  Salah  satu  figur  kunci  dalam  penanganan  konflik adalah  Camat,  yang  memiliki  peran  penting  dalam  pengawasan  dan penyelesaian  konflik  di  Pekon  Kresnomulyo.  Penelitian  ini  bermaksud  guna menggali lebih dalam mengenai peran pengawasan Carnat dalam penanganan konflik  di  wilayah  tersebut.  Metode  penelitian  yang  dipergunakan  ialah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi  partisipatif.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwasannya  Camat memiliki  peran  yang  signifikan  dalam  memonitor,  mengidentifikasi,  dan menyelesaikan  konflik  yang  muncul  di  Pekon  Kresnomulyo.  Peran  ini mencakup pengawasan terhadap dinamika sosial masyarakat, fasilitasi dialog antarpihak  yang  terlibat  dalam  konflik,  serta  kolaborasi  dengan  berbagai instansi  terkait  untuk  mencapai  solusi  yang  adil  dan  berkelanjutan.  Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan kompleksitas konflik sering kali  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  peran  Camat  Oleh  karena  itu, diperlukan  sinergi  antara  Camat,  masyarakat,  dan  pihak  terkait  lainnya untuk meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Pekon Kresnomulyo.
Kata Kunci: Peran,Pengawasan Camat,Penanganan Konflik

## Abstract
Effective supervision by a sub-district head is an important element in improving and maintaining the quality of public services at the regional level. This research explores  the  important  role  played  by  a  sub-district  head  in  the  context  of
Vol. 8 No.1 Juni 2024
supervision,  focusing  on  their  efforts  in  ensuring  the  implementation  of government  policies,  and  shows  that  the  sub-district  head's  supervisory  role  is not only limited to routine monitoring, but also involves coordination with various parties,  policy  advocacy,  and  proactive  approach  to  problems  as  they  arise. Conflict management is an important aspect in maintaining social stability at the local  and  national  level.  Conflict  is  an  inevitable  phenomenon  in  people's  lives. including  in  Pekon  Kresnomulyo.  Conflict  management  is  important  to  ensure security, order and justice at the local level. One of the key figures in handling conflict  is  the  sub-district  head,  who  has  an  important  role  in  monitoring  and resolving conflicts in Pekon Kresnomulyo. This study aims to dig deeper into the role of Carnat
supervision  in  handling  conflicts  in  the  region.  The  research  method  used  is qualitative  with  data  collection  techniques  through  in-depth  interviews  and participant observation. The research results tell that the sub-district head has a significant  role  in  monitoring,  identifying  and  resolving  conflicts  that  arise  in Pekon Kresnomulyo. This role includes monitoring the social dynamics of society, facilitating  dialogue  between  parties  involved  in  the  conflict,  as  well  as collaborating  with  various  related  agencies  to  achieve  a  just  and  sustainable solution.  However,  challenges  such  as  limited  resources  and  the  complexity  of conflict  often  become  obstacles  in  implementing  the  sub-district  head's  role. Therefore, synergy is needed between the sub-district head, the community and other related  parties   to  increase   the  effectiveness  of  conflict   handling  in Pekon Kresnomulyo
Keywords: Role, Subdistrict Supervision, Conflict Management

## PENDAHULUAN
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  209  (2)  yaitu, Perangkat  daerah  kabupaten/kota  terdirikan  sekretariat  DPRD, sekretariat  daerah,  Inspektorat,  badan,  dinas,dan  kecamatan. Suriakusumah dan Prayoga Bestari (2009:255) menjelaskan bahwasannya Camat ialah kepala Kecamatan. Kecamatan ialah wilayah kerja  Camat  selaku  Perangkat  Daerah  Kabupaten  dan/atau  Kota. Selaku  seorang  kepala  kecamatan,  Camat  ialah  seorang  pemimpin untuk  aparatur  dan  masyarakat  di  wilayah  kecamatan,  dimana  untuk menjalankan  fungsinya  selaku  seorang  pemimpin.  Kepemimpinan camat begitu memiliki pengaruh pada proses bekerjanya sebuah sistem
Vol. 8 No.1 Juni 2024
dari  sejumlah  komponen  (aparatur  pemerintah  kecamatan)  guna menyelenggarakan  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  menjadikan sebuah kualitas kerja yang hendak dicapai bisa terwujud. Dan Konflik aparatur  sendiri  merupakan  salah  satu  tantangan  yang  tidak terhindarkan dalam struktur pemerintahan di tingkat pekon atau desa. Keberadaan  konflik  tersebut  dapat  mengganggu  stabilitas  organisasi serta  kinerja  pelayanan  publik  yang  diberikan  pada  masyarakat.  Oleh sebabnya,  peran  pengawasan  Camat  dalam  penanganan  konflik aparatur di Pekon Kresnomulyo menjadi sangat penting. Memperlihatkan  konflik  merupakan  hal  alami  dan  wajar,  hingga  perlu dihadirkan  supaya  bisa  dikelola  dengan  baik,  maka  sebab  itu diperlukan  adanya  strategi  manajemen  konflik  yang  mesti  dikuasai Camat  ataupun  Aparatur  Pekon  (Edy  dan  Sutama,  2015).  Sebagai perwakilan  dari  pemerintah  kabupaten  atau  kota  di  tingkat kecamatan,  Camat  mempunyai  tanggung  jawab  yang  luas  untuk mengawasi  dan  mengelola  beragam  aspek  administrasi  pemerintahan, termasuk  menangani  konflik  yang  timbul  di  antara  aparatur  desa. Posisinya yang strategis memungkinkan Camat untuk menjadi mediator yang  efektif  dalam  menyelesaikan  konflik  serta  mengambil  langkah- langkah preventif guna mencegah eskalasi konflik yang lebih besar.
Dalam konteks ini, peran pengawasan Camat sangat dibutuhkan sebagai  pengendali  dan  penengah  konflik.  Melalui  pemahaman  yang mendalam terhadap dinamika lokal, Camat dapat melakukan langkah- langkah  konkret  seperti  pembinaan,  penyuluhan,  mediasi,  dan  jika diperlukan,  intervensi  langsung  untuk  menyelesaikan  konflik  dengan tuntas.  Dalam  pandangan  yang  lebih  luas,  penanganan  konflik aparatur  oleh  Camat  tidak  hanya  berdampak  pada  stabilitas  internal pekon,  tetapi  juga  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  harmonis, produktif,  dan  bisa  menyajikan  pelayanan  yang  berkualitas  untuk masyarakat. Maka dengan itu, peran Camat dalam penanganan konflik
Vol. 8 No.1 Juni 2024
aparatur  di  Pekon  Kresnomulyo  tidak  hanya  menjadi  tugas administratif  semata,  tetapi  juga  merupakan  upaya  strategis  untuk membangun  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  berkelanjutan. untuk  menyelanggarakan  pemerintahan,  memberikan  pelayanan publik,  dan  mengembangkan  wilayahnya  secara  berkelanjutan.Pekon Kresnomulyo  sebagai  unit  pemerintahan  di  tingkat  pekon  memiliki karakteristik  tersendiri,  dengan  dinamika  internal  yang  perlu  dijaga agar bisa berfungsi dengan optimal untuk menyajikan pelayanan pada masyarakat.  Konflik  yang  muncul  di  antara  aparatur  pekon  dapat berkisar  mulai  dari  perbedaan  pendapat  dalam  pengambilan keputusan,  persaingan  kepentingan,  hingga  konflik  personal  yang mempengaruhi  kerja  sama  tim.  Pengawasan  pada  konflik  ialah penilaian dan  juga koreksi  atas    implementasi     program     kerja lembaga  pemerintahan  apa  dilaksanakan  secara    baik    sebagaimana prosedur    dan  rencana    yang    ditetapkan.    Suharsimi    Arikunto    dan Lia    Yuliana    (2009:    15)  mengguraikan  lebih  detail,  bahwasannya pengawasan  dipergunakan  dalam  mengetahui  apakah  strategi,  teknik dan  metode  yang    sudah    diputuskan  di  perencanaan  telah  cukup cocok  akan  langkah  penyampaian  tujuan  dan  dengan  resiko  yang seminim-minimnya.
Pekon  Kresnomulyo  adalah  salah  satu  Pekon  yang  sangat membutuhkan  pembinaan  oleh  Camat.  Mengharapkan  Camat menjalankan pengawasan dan pembinaan atas kinerja Aparatur Pekon, walaupun secara hukum aparatur Pekon bukanlah tergolong bawahan dari  Camat,  tetapi  wilayah  kerja  aparatur  Pekon  terdapat  di  wilayah kecamatan  yang  menjadikan  Camat  bisa  melaksanakan  pengawasan dan  pembinaan  pada  Aparatur  Pekon  walaupun  sifatnya  koordinatif. Pembinaan  yang  dilaksanakan  ialah  tertib  adminstrasi  tata Pemerintahan  Pekon.  Pengawasan  dan  pembinaan  lebih  diutamakan terhadap  arahan  terkait  bagaimana  membangun  Kerjasama  yang  baik
Vol. 8 No.1 Juni 2024
dengan sesama pegawai agar terciptanya hasil yang memuaskan dalam menjalankan  setiap  program.  Namun  masih  ada  juga  beberapa  pekon yang  belum  melaksanakan  program/rancangannya  degan  maksimal. Pada  hal  ini  peranan  Camat  begitu  diperlukan  untuk  mengawasi pemerintahan  pekon  mislanya  memberikan  arahan  kepada  kepala pekon  serta  bawahannya  dan  penyusunan  peraturan  raturan  pekon juga peraturan Kepala pekon.
Dengan  adanya  pembinaan  profesionalisme  kinerja  pegawai sangat  penting  dilaksanakan,  sebab  kualitas  kinerja  pegawai  sangat mempengaruhi  keberhasilan  suatu  organisasi  pemerintahan  Pada Kenyataannya,  terdapat  beberapa  kendala  yang  memengaruhi efektivitas  penyelenggaraan  pengawasan  dan  pembinaan  terhadap kinerja aparatur pekon. Salah satunya adalah kurangnya kerja sama di antara  pegawai  dalam  dh  lung  menjalankan  program-program  kerja, serta  pengelolaan jobdesk yang  belum  sesuai  dengan  tupoksi  masing- masing  pegawai,  menyebabkan  miskomunikasi  yang  berdampak negatif.  Disamping  itu,  banyak  pekon  yang  belum  melakukan pengajuan  rancangan  peraturan  desa  ataupun  peraturan  Kepala  Desa secara tepat, menunjukkan adanya hambatan dalam aspek pembinaan dan  pengawasan.  Pentingnya  peran  Camat  dalam  menanamkan  sifat profesionalisme  kinerja  Aparatur  Pemerintahan  Pekon  juga  menjadi faktor  krusial  yang  perlu  diperhatikan.  Dalam  konteks  ini,  sebuah contoh  yang  mencolok  adalah  kegagalan  dalam  menjalankan  program pembangunan  jalan  yang  mengakibatkan  cekcok  dengan  masyarakat setempat, disebabkan oleh kurangnya kerja sama antar aparatur pekon serta  kurang  ketegasan  dari  Kepala  Pekon  dalam  menghadapi permasalahan  tersebut.  Fenomena  ketidak  profesionalan  dalam menjalankan tugas juga berdampak pada pendayagunaan bahan baku material  yang  kurang  optimal.  Tindakan  Kepala  Pekon  yang  merekrut pengganti  tanpa  pemberitahuan  umum  kepada  masyarakat  serta  BPD
Vol. 8 No.1 Juni 2024
menunjukkan kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan  sumber  daya  manusia.  Oleh  karena  itu,  perlunya  camat memberikan  bimbingan,  memfasilitasi,  dan  bertindak  sebagai konsultan  bagi  aparat  pekon  ketika  dibutuhkan,  sejalan  dengan amanat yang terdapat dalam peraturan pemerintah.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  dipergunakan  penulis  ialah  kualitatif Penelitian  kualitatif  adalah  jenis  penelitian  yang  bertujuan  untuk menghasilkan  temuan  yang  tidak  bisa  diperoleh  melalui  penggunaan prosedur  statistik  ataupun  kualifikasi  yang  lain  dan  penelitian  ini digunakan guna memperoleh pemahaman umum tentang realitas sosial dari perspektif partisipan (Ruslan, 2017: 215). Penelitian kualitatif bisa dipergunakan dalam meneliti kehidupan masyarakat, perilaku, sejarah, organisasi fungsional, gerakan sosial, peristiwa tertentu, dan hubungan kekerabatan  di  keluarga  (Mukhtar,  2013:10).  Penelitian  ini mempergunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermaksud guna mendapat  gambaran  umum  lokasi  penelitian  secara  lengkap  dan  rinci mengenai  Peran  Pengawasan  Camat  Dalam  Meningkatkan  Kinerja Aparatur  Pekon  Kresnomulyo.  Melalui  penggunaan  metode  wawancara langsung  bersama  pihak  terkait  mempergunakan  metode  ini.  Peneliti kemudian  melakukan  analisis  data  yang  didapat  dari  lapangan, penelitian dilakukan secara keseluruhan kepada para pihak dan subjek penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut dijelaskan secara rinci melalui serangkaian kata yang jelas dan bisa dipahami dengan mudah. Sedangkan  lokasi  penelitian  dilakukan  di  kantor  Kelurahan  Pekon Kresnomulyo.
Vol. 8 No.1 Juni 2024

## PEMBAHASAN
Peran  pengawasan  seorang  camat  dalam  penanganan  konflik aparatur  di  suatu  daerah,  seperti  Pekon  Kresnomulyo,  sangat  penting untuk memastikan stabilitas dan kesejahteraan Masyarakat.
Berdasar hasil penelitian dengan analisis dan wawancara bersama para informan beserta sejumlah indikator yang sudah ditetapkan, maka bisa diketahui  bahwasannya  peran  pengawasan  camat  dalam  penanganan konflik  Aparatur  Pekon  Kresnomulyo,dapat  dijelaskan  melalui  aspek- aspek sebagai berikut:

## ANALISIS PERAN CAMAT DALAM PENANGANAN KONFLIK APARATUR PEKON KRESNOMULYO

## 1) ANALISIS DARI PERSPEKTIF TEORITIS
Guna melakukan analisis peran Camat untuk menangani konflik Aparatur  Pekon  Kresnomuly  melalui  perspektif  teoritis,  penulis mempergunakan  teori  peran  oleh  Horoepoetri,  Arimbi  dan  Santosa. Berikut  ialah  dimensi  dari  teori  peran  oleh  Horoepoetri,  Arimbi  dan Santosa ialah :
5. Peran sebagai suatu kebijakan.
6. Peran sebagai suatu strategi
7. Peran sebagai alat komunikasi
8. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa.

## 2) PERAN SEBAGAI SUATU KEBIJAKAN
Berdasar  pada  data  yang  ada  di  Kantor  Kecamatan  Ambarawa  Tahun 2023, bahwa Pekon Kresnomulyo memiliki Riwayat kasus terkait Dana Desa  Anggaran  2021-2022  yang  dimana  Program  pembangunan  dana desa  yang  berasal  dari  APBN  harus  dapat  terealisasi  secara  maksimal dan  mesti  selaras  akan  ,permendes  no  7  tahun  2021  pula  yang bermaksud  supaya  pembangunan  bisa  dinikamati  masyarakat  dengan optimal dan transparansi saat pelaksanaan aktivitas program DD itu.
Vol. 8 No.1 Juni 2024
Hal  itu  berbeda  akan  hal  nya  Pekon  Kresnomulyo  Kecamatan Ambarawa  Kabupaten  Pringsewu  dari  tahun  2021/2022  yang  sistem pengelolaan  nya  dianggap  amburadul  dan  banyak  dugaan  KKN (Korupsi, Kolusi ,dan Nepotisme).
https://hariansiber.com/menelisik-dana-desa-tahun-anggaran-2021-2022-pekon-kresno-mulyo/
Dengan  adanya  kasus  ini,  akhirnya  menimbulkan  konflik  antar Aparatur Pekon, karena Pembangunan jalan yang tidak berjalan dengan baik,  sehingga  pendayagunaan  material  jalan  terbuang  dan menimbulkan  cekcok  dengan  Masyarakat  setempat.  guna  menjawab permasalahan  diatas,  peran  Camat  Ambarawa  ialah  sebuah kebijaksanaan  yang  baik  dan  tepat  guna  dijalankan  dalam  menangani persoalan  itu.  Untuk  hal  mengatasi  konflik,  Camat  Ambarawa mengimplementasikan  sebuah  kebijakan  yang  mana,  supaya  di  tiap Pekon  dan  desa  mengimplementasikan  sistem  transparasi,kerjasama dan diskusi antar aparatur serta melibatkan beberapa Masyarakat dan BKK  atau  BKD  untuk  membantu  berjalannya  program  kerja  yang sudah  dirancang.  Adapun  manfaat  dari  kerjasama  dan  transparasi  itu salah  satunya  ialah  meredam  sejumlah  potensi  konflik  yang  ada. Disamping  itu  Camat  Ambarawa  turut  mengarahkan  pada  Kepala Pekon  dan  Lurah  di  Kecamatan  Ambarawa  supaya  mengaktifkan
Vol. 8 No.1 Juni 2024
kegiatan  Badan  Keamanan  Desa  (BKD)  dan  Badan  Keamanan Kelurahan  (BKK)  dan  memberikan  laporan  pada  Camat  hasil  dari kegiatan  itu  sekali  per  minggunya.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk memelihara  kondisi  damai  yang  ada  di  Kecamatan  Ambarawa. Disamping  itu  kebijakan  Camat  Ambarawa  pada  upaya  penanganan konflik,  Camat  membangun  sebuah  koordinasi  yang  baik  bersama Kapolsek  dan  Danramil.  Hal  ini  dipergunakan  camat  dalam memperoleh  sebuah  gambaran  mengenai  kondisi  dan  situasi  pada masyarakat dari beragam perspektif. Menurut hasil wawancara penulis bersama  Camat  Ambarawa,  Camat  AMbarawa  melakukan  koordinasi bersama  Kapolsek  dan  Danramil  bermaksud  guna  membangun  sistem peringatan  dini  melalui  pemanfaatan  wadah  FORKOPIMCA,  Camat Ambarawa mengikutsertakan unsur Polri, TNI, dan stake holder .
Melalui  penjelasan  penulis  sebelumnya,  dapat  dinyatakan bahwasannya  camat  sudah  mengimplementasikan  sejumlah  kebijakan dalam  rangka  melaksanakan  perannya  guna  menangani  konflik  di wilayah  kerjanya.  Meskipun  terdapat  hambatan,  tetapi  Camat Ambarawa melaksanakan upaya dalam menangani hambatan itu.

## 3) PERAN SEBAGAI STRATEGI
Salah  satu  strategi  yang  dipergunakan  Camat  Ambarawa  untuk mengatasi konflik ialah dengan turun langsung di komunitas yang ada di  masyarakat,  hal  ini  bermaksud  guna  mengobservasi  akan  sejumlah kemungkinan timbulnya konflik dan melaksanakan koordinasi bersama pihak  kepolisian.  Disamping  melaksanakan  observasi,  turun  langsung kelapangan  bermaksud  guna  menjalin  hubungan  yang  erat  bersama masyarakat  Kecamatan  Ambarawa,  hal  ini  sebagaimana  yang diutarakan Camat Ambarawa ketika penulis mewawancarainya. Camat Ambarawa mengutarakan bahwasannya ia kerap turun ke masyarakat. Menurutnya  hal  itu  begitu  penting  sebab  melalui  kegiatan  itu  Camat Ambarawa  dapat  memahami  kondisi,  situasi,  dan  sejumlah  gejolak
Vol. 8 No.1 Juni 2024
sosial  yang  ada  di  lapangan.  Camat  Ambarawa  bisa  mengetahui  apa saja  potensi  konflik  yang  ada  di  Kecamatan  yang  berikutnya  sejumlah potensi  itu  dapat  diredam  supaya  keadaan  tentram  dan  aman  di wilayahnya  dapat  terpelihara  secara  baik.  Melalui  penjelasan sebelumnya  bisa  penulis  nyatakan  bahwasannya  Camat  Ambarawa sudah  melaksanakan  peran  sebagai  sebuah  strategi  untuk  mengatasi konflik  dengan  baik.  Sejumlah  strategi  itu  dilaksanakan  secara  baik meskipun ada hambatan pada pengimplementasiannya.

## 4) PERAN SEBAGAI ALAT KOMUNIKASI
Komunikasi ialah alat yang dapat dipergunakan dalam mengatasi konflik  sosial,  tetapi  di  lain  sisi  komunikasi  dapat  dipergunakan  pula selaku  alat  yang  memicu  konflik.  Camat  Ambarawa  menyatakan, menjaga  komunikasi  yang  baik  ialah  modal  utama  dalam  menjaga keharmonisan  hubungan  diantara  8  kelurahan  di  Kecamatan Ambarawa,  sehingga  Camat  Ambarawa  harus  berlaku  sebagai komunikator  yang  baik  guna  memenuhi  hal  itu.  Pada  pelaksanaan perannya  selaku  alat  komunikasi  dalam  megatasi  konflik  ialah melaksanakan  koordinasi  bersama  TNI/Polri  dan  pihak  yang berkepentingan.

## 5) PENCEGAHAN KONFLIK
Terdapat sejumlah usaha yang dijalankan Camat Ambarawa pada upaya  preventif  konflik  ialah  memelihara  kondisi  damai,  meredam potensi  konflik,  mengembangkan  sistem  penyelesaian  secara  damai, dan  membangun  sistem  peringatan  dini.  Penulis  memiliki  analisis sebagai berikut:
a) Memelihara  Kondisi  Damai  Berdasar  hasil  wawancara  penulis bersama  Camat  Ambarawa,  bisa  dinyatakan  bahwasannya  Camat Ambarawa  memelihara  kondisi  damai  melalui  sering  melakukan interaksi  bersama  masyarakat  di  Desa  ataupun  Pekon,  melalui
Vol. 8 No.1 Juni 2024
interkasi itu, Camat Ambarawa bisa mengetahui sejumlah  keluhan di masyarakat.
b) Mengembangkan Sistem Penyelesaian Secara Damai Berdasar  hasil wawancara  bersama  Camat  Ambarawa,  diketahui  bahwasannya Camat Ambarawa melakukan musyawarah yang mana mengikutsertakan pihak keamanan dan tokoh  masyarakat, supaya kedua belah pihak bisa menyampaikan keluhannya masing-masing. Yang  nantinya  pihak  keamanan  bisa  termudahkan  dalam melakukan identifikasi masalah melalui konflik yang terjadi.
c) Meredam  Potensi  Konflik  Langkah  ketiga  untuk  mencegah  konflik seperti  pada  peraturan  perundang – undangan  ialah  meredam potensi  konflik,  untuk  mengetahui  implementasinya  di  lapangan dan sebesar apa peran yang diambil Camat Ambarawa pada upaya ini  penulis  mewawancarai  Sutekno,  S.E.  pula  sebagai  Camat Ambarawa,  ia  menyatakan “ Untuk  meredam  konflik  di  Kecamatan saya  umumnya  dilakukan  melalui  cara  sering  berbaur  bersama masyarakat  di  tengah  waktu  luang  dan  kerap  melaksanakan kunjungan di desa dan Pekon ”.
d) Membangun  Sistem  Peringatan  Dini  Upaya  terakhir  untuk mencegah  konflik  seperti  yang  diatur  pada  UU  ialah  membangun sistem  peringatan  dini.  Membangun  sistem  peringatan  dini  pada suatu  kehidupan  bermasyarakat  begitu  penting  sebab  melalui adanya langkah antisipatif ini bisa mengkoreksi informasi mengenai sejumlah  isu  yang  tak  sesuai  akan  fakta  yang  ada  yang  bisa memperburuk situasi bisa diklarifikasi yang menjadikan masyarakat Kecamatan Ambarawa yang pada dasarnya mengutamakan nilai – nilai luhur bisa terjauhkan dari konflik yang disebabkan  salah  paham.  Maka  itu  Camat  Ambarawa  pada kunjungannya  ke  tengah  masyarakat  senantiasa  memperingatkan efek  negatif  atas  terjadinya  perpecahan  dan  konflik.  Disamping  itu
Vol. 8 No.1 Juni 2024
Camat  Ambarawa  senantiasa  menyisipkan  kalimat  persatuan  pada masyarakat Kecamatan Ambarawa

## KESIMPULAN
Kesimpulan  yang  bisa  penulis  tarik  berdasar  hasil  analisis penelitian  mengenai  peran  Camat  guna  menangani  konflik  sosial  di Kecamatan  Ambarawa  Kabupaten  Pringsewu  ,    bahwasannya    Camat mempunyai  peran yang begitu penting guna menangani konflik sosial entah  dari  segi  penghentian,  pencegahan  ataupun  pemulihan  setelah konflik.  Walau  demikian,  Camat  senantiasa  mendapati  beragam hambatan  guna  menangani  konflik.  Hal  ini  mengharuskan  Camat dalam  berperan  aktif  bertindak  sebagaimana  norma  dan  aturan  yang berlaku.  Pada  penelitian  yang  dilaksanakan  penulis  bisa  ditarik kesimpulan sejumlah hal penting, yakni;
1) Peran  Camat  guna  menangani  konflik  sosial  di  Kecamatan Ambarawa tergolong baik hal ini seperti diuraikan bagaimanakah Camat  mengambil  peran  guna  menjaga  ketertiban  dan ketentraman  di  masyarakat  entah  secara  teori  ataupun  normatif seperti  diatur  pada  peraturan  perundang – undangan.  Oleh sebabnya,  peran  Camat  guna  menangani  konflik  sosial  tak terlepas  akan  faktor  kedekatan  seseorang  dengan  tokoh masyarakat  di  Desa  ataupun  Pekon  yang  membuat  koordinasi dapat  terjalin  dengan  baik  diantara  seluruh  pihak.  Sedangkan secara  normatif  berdasar  3  aspek penanganan  konflik  sosial  pula telah dilaksanakan secara baik, disini pula terlihat peran Camat selaku ketua  forkopicam  (forum  koordinasi  pimpinan  camat)  di  kecamatan dalam melakukan koodinasi begitu besar.
2) Sejumlah  hambatan  yang  didapati  Camat  Ambarawa  pada penanganan  konflik  sosial  dalam  mencapai  ketertiban  dan ketentraman  masyarakat  di  Kecamatan  Ambarawa  ialah  sebagai berikut:
- Masyarakat yang apatis
- Provokator
- Misskomunikasi dan salah pengertian
- Sengketa warisan
- Dendam lama
- Sifat dan watak warga
Vol. 8 No.1 Juni 2024
3) Disamping  hambatan,  terdapat  sejumalh  hal  pula  yang mendukung Camat guna mempercepat penanganan konflik sosial di  Kecamatan  Ambarawa,  ialah  terdapat  sinergitas  diantara pemerintah,  tokoh  masyarakat,  dan  aparat  keamanan  guna mempercepat  penanganan  konflik  sosial.  Upaya  Camat  guna mempercepat  penanganan  konflik  sosial  di  Kecamatan  Praya ialah  lebih  banyak  meluangkan  waktu  dalam  mendekatan  diri dan  bersosialisasi  bersama  masyarakat  supaya  lebih  memahami dan mengerti kondisi dan situasi yang ada di lingkup masyarakat Kecamatan  Ambarawa  Kabupaten  Pringsewu.  Dengan  arti  lain komunikasi  dan  koordinasi  entah  vertikal  ataupun  horizontal oleh  seorang  Camat  begitu  penting  pada  penanganan  konflik sosial.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Pringsewu,  2019. Kecamatan Ambarawa Dalam Angka.
Ambarawa. Bungin, M. Burhan. 2009. Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,  Kebijakan  Publik,  dan  Ilmu  Sosial  lainnya.  Cetakan Ketiga. Jakarta: Kencana.
Emzir.  2012. Metodologi  Penelitian  Kualitatif  Analisis  Data.  Cetakan Ketiga.
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Gunawan,  Imam.  2013 .  Metode  Penelitian  Kualitatif  Teori  &  Praktik. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Horoepoetri,  Arimbi,  Achmad  Santosa.  2003. Peran  Serta  Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan. Jakarta :Walhi.
Idrus,  Muhammad.  2007. Metode  Penelitian  Ilmu-Ilmu  Sosial. Yogyakarta: UII Press.
Suriakusumah dan Prayoga  Bestari.  (2009:255): Kecamatan  adalah wilayah kerja camat
(Edy dan Sutama, 2015) : strategi manajemen konflik Suharsimi  Arikunto  dan  Lia  Yuliana  (2009:  15): menjelaskan  lebih detail,  bahwa  pengawasan  dimaksudkan  untuk  mengetahui apakah strategi, metode dan teknik yang telah ditetapkan.
Ruslan, (2017: 215) : realitas sosial dari perspektif partisipan
Mukhtar,(2013:10) : Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan  masyarakat,  sejarah,  perilaku,  organisasi  fungsional, peristiwa  tertentu,  gerakan  sosial,  dan  hubungan  kekerabatan dalam keluarga.

## Horoepoetri, Arimbi dan Santosa: Prespektif Teoritis
Undang-Undang  No.23  Tahun  2014  tentang  Perangkat Daerah Undang-Undang No.30 Tahun 2017 tentang Kewenangan
Vol. 8 No.1 Juni 2024
Pekon

## Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.
Permendes no 7 tahun 2021