## MEKANISME PENGUPAHAN HOME INDUSTRY ROTAN DI DESA TEGALWANGI DALAM PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003

## DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

## Agus Abikusna dan Syifa Ussa’idah
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon Email: a.abikusna@gmail.com dan syifaussaidah@gmail.com

## Abstract
The existence of home industry in an area has a very important role in improving the welfare of  the  community  with  a  wage  system  that  affects  the  living  standards  of  workers  and  their families. So important is the issue of wages in a workforce, but in reality there are often times workers' wages are not in line with expectations, so that it can cause an imbalance for workers. The method in this research is qualitative with descriptive approach. Data collection techniques used, namely observation, interviews, questionnaires and documentation. From the results of his  research,  a  picture  of  wage  implementation  in the  Rattan  Home  Industry  of  Tegalwangi Village, Weru District, Cirebon Regency uses a piece rate system. According to the review of Law  No.  13  of  2003  concerning  Manpower  for  the  implementation  of  remuneration,  this  is largely in compliance, only a few are considered to violate the Law. According to the Sharia Economic Law review of the implementation of this wage is in accordance with the principles of Sharia, namely justice, worthiness and virtue.
Keywords: Wages, Workers, Law No.13 of 2003, and Sharia Economic Law .

## Abstrak
Keberadaan  home  industry  di  suatu  daerah  mempunyai  peran  yang  sangat  penting  dalam meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  sistem  pengupahan  yang  mempengaruhi standar  penghidupan  para  pekerja  beserta  keluarganya.  Begitu  penting  persoalan  upah  di dalam  suatu  ketenagakerjaan,  namun  dalam  kenyataannya  sering  kali  terjadi  pengupahan pekerja tidak sesuai dengan harapan, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan bagi para  pekerja.  Metode  dalam  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan  pendakatan  deskriptif. Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan,  yaitu  observasi,  wawancara,  angket  dan dokumentasi. Dari hasil penelitiannya diperoleh gambaran pelaksanaan pengupahan di Home Industry Rotan Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon menggunakan sistem upah borongan. Menurut tinjauan UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaksanaan  pengupahan  ini  sebagian  besar  sudah  sesuai,  hanya  saja  ada  beberapa  yang dianggap melanggar Undang-Undang. Menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pengupahan ini sudah sesuai prinsip-prinsip Syariah yaitu keadilan, kelayakan dan kebajikan.
Kata Kunci: Pengupahan, Pekerja, Undang-Undang No.13 Tahun 2003, dan Hukum Ekonomi Syariah .

## LATAR BELAKANG
Kehidupan  yang  didambakan  oleh  setiap manusia  di  dunia  ini  adalah  kesejahteraan. Baik  masyarakat  yang  tinggal  di  Kota maupun  di  Desa,  semua  mendambakan kehidupan  yang  sejahtera.  Namun  dalam perjalanannya, kehidupan yang dijalani oleh manusia  tidak  selamanya  dalam  kondisi sejahtera.  Pasang  surut  kehidupan  ini membuat  manusia  selalu  berusaha  untuk mencari cara agar tetap sejahtera. 1
Salah  satu  upaya  untuk  yang  bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat  adalah  dengan  adanya home industry . Home  industry juga  merupakan salah satu komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal, keberadaannya sangat diperlukan di daerah- daerah  pedesaan.  Untuk  itu  penulis  merasa perlu  untuk  mengkaji  lebih  dalam  lagi mengenai 1) Bagaimana pelaksanaan pengupahan  pada  pekerja home  industry rotan  di  Desa  Tegalwangi  Kec.  Weru  Kab. Cirebon  dalam  meningkatkan  kesejahteraan penduduk lokal? 2) Bagaimana pelaksanaan pengupahan  pada  pekerja home  industry rotan  di  Desa  Tegalwangi  Kec.  Weru  Kab. Cirebon  menurut  UU  No.  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan?  3)  Bagaimana pelaksanaan pengupahan pada pekerja home industry rotan  di  Desa  Tegalwangi  Kec. Weru  Kab.  Cirebon  menurut  Hukum Ekonomi Syariah?

## LITERATURE REVIEW
Penelitian  tentang  pelaksanaan  pengupahan di Home  Industry dengan  sistem  borongan bukanah suatu yang baru meskipun demikian,  nampaknya  belum  ditemukan penelitian  di Home  Industry Rotan  yang dikaji  menurut  UU  No.13  Tahun  2003
1 Yepi  Sartini,  “Peranan  Home  Indutsry dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Home  Industry Kerupuk  Lia  Jaya  Bengkulu  Tengah”, Skripsi (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017).
2 Sri  Yuliana,  “Implemantasi  Pengupahan Tenagakerja  Home  Industri  Kerupuk  Ditinjau  dari Perspektif  Ekonomi  Islam  (Studi  Kasus  di  Home
tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Ekonomi  Syariah  dalam  meningkatkan kesejahteran penduduk lokal. Berikut beberapa  karya  yang  terdokumentasi  terkait permasalahan  yang  dikaji,  yaitu: Pertama , penelitian yang dilakukan oleh Sri Yuliana, 2 Penelitian ini memfokuskan kepada implementasi pengupahan tenagakerja Home
Industry  kerupuk  ditinjau  dari  perspektif ekonomi Islam. Menurutnya sistem pengupahan  tenaga  kerja home  industry kerupuk  Desa  Sumberagung  sesuai  dengan hukum  Islam,  akan  tetapi  pada  saat melakukan  perjanjian  kerja  pemilik  usaha tidak  menyebutkan  jumlah  upah  yang  akan diterima pekerja sebelum pekerjaan dimulai, hal  tersebut  tentunya  bertentangan  dengan ajaran Islam.
Kedua ,  penelitian  yang  dilakukan oleh  Badrus  Sholeh, 3 dalam  penelitian  ii muncul permasalahan yaitu, dalam pelaksanaan  pengupahan  di home  industry sandal  Desa  Wedoro  khususnya  pada  tahun 2012  terjadi  banyak  melanggar  hak-hak pekerja  atau  buruhnya,  baik  yang  terdapat dalam aturan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun dalam aturan hukum Islam.
Dari  kedua  topik  penelitian  yang telah dipaparkan di atas, ternyata belum ada tinjauan  secara  khusus  tentang  pelaksanaan pengupahan di home industry rotan menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Hukum Ekonomi Syariah.  Dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitatif.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti
Industri  Kerupuk  Desa  Sumberagung  Kecamatan Ngraho Bojonegoro)”, Skripsi (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).
3 Badrus  Sholeh,  “Pemberian  Upah  Pekerja Sandal di Home Industri Sandal Desa Wedoro dalam Perspektif  Hukum  Islam  dan  UU  Ketenagakerjaan”,
Skripsi (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012).
pada  kondisi  objek  alamiah.  Teknik pengumpulan data dilakukan secara induktif yakni  penarikan  kesimpulan  berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus untuk diperlakukan secara umum. 4 Jenis penelitian yang  digunakan  adalah  penelitian  lapangan, pada  penelitian  lapangan  ini  peneliti mengamati  pelaksanaan  pengupahan    yang terjadi  di home  industry rotan  menurut  UU No.  13  Tahun  2003  dan  Hukum  Ekonomi Syariah  di  Desa  Tegalwangi  Kec.Weru Kab.Cirebon  pada  bulan  November  2019- Januari 2020.
Sumber data yang diperlukan adalah adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Data primer  didapatkan  melalui  wawancara dengan  informan  diantaranya  pemilik  dan pekerja home  industry rotan  di  Desa Tegalwangi  Kec.Weru  Kab.Cirebon,  angket (kuesioner)  kepada  para  pekerja  dan  data- data yang ada di Desa. Adapun data sekunder yang  digunakan  di  sini  yaitu  skripsi,  jurnal, Al-Qur’an,  Hadist,  dan  buku-buku  yang terkait dengan pelaksanaan pengupahan.
Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  adalah  observasi,  wawancara, angket (kuesioner) dan dokumentasi. Adapun  penjelasan  dari  ketiga  metode pengumpulan data di atas, yaitu:
1. Dilihat  dari  segi  proses  pengumpulan data,  observasi  ini  dimaksudkan  untuk memperoleh
gambaran melalui
pengamatan  secara  langsung  pada  lokasi penelitian  agar  memperoleh  data  yang akurat;
2. Wawancara.  Dalam  teknisnya,  peneliti mempersiapkan  instrument  penelitian berupa  tanya  jawab  dengan  pedoman wawancara.  Dalam  hal  ini  peneliti mewawancarai  beberapa  informan  yang dianggap berkompetem
dalam
memberikan  informasi  yang  peneliti butuhkan  yaitu  kepada  5  pemilik home
4 Sumardi Suryabrata, Metedologi Penelitian (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 76.
5 Umar, Metode Penelitiab untuk Skripsi dan Tesis  Bisnis, Edisi  2,  Cet.  11 (Jakarta:  PT.  Grafindo Persada, 2011), 49-50.
industry rotan  di  Desa  Tegalwangi Kec.Weru Kab.Cirebon.
3. Angket (Kuensioner) adalah suatu pengumpulan  data  dengan  memberikan atau  menyebar  daftar  pertanyaan  atau pernyataan  kepada  informan,  daftar pertanyaan  dapat  bersifat  terbuka  jika jawaban  tidak  ditentukan  sebelumnya sedangkan tertutup jika alternative jawaban telah disediakan. 5 Peneliti memberika
pertanyaan-pertanyaan
kepada  25  pekerja  home  industry  rotan yang  ada  di  Desa  Tegalwangi  Kec.Weru Kab.Cirebon,  dan ketiga ,  dokumentasi, maksud  dari  dokumentasi  ini  peneliti mencari  sumber-sumber  data  yang  lain selain  wawancara,  observasi  dan  angket terkait  dengan  penelitian  yang  dilakukan seperti  misalnya,  buku-buku,  foto-foto, dan data-data lainnya.
KONSEP DASAR Definisi Home Industry Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampong  halaman.  Sedangkan Industry dapat  diartikan  sebagai  kerajinan,  usaha produk  barang  dan  ataupun  perusahaan. Home  Industry adalah  rumah  usaha  produk barang atau juga perusahaan kecil.
Dikatakan  sebagai  perusahaan  kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas tercantum dalam UU No. 9 Tahun 1995, yang menyebutkan  bahwa  usaha  kecil  adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (tidak termasuk tanah dan bangunan  tempat  usaha)  dengan  hasil penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp. 1.000.000.000,-. 6

## Definisi Tenaga Kerja
Tenaga  kerja  adalah  setiap  orang  yang mampu melakukan pekerjaan guna
6 Yuyus Suryana & Kartib Bayu, Kewirausahaan (Jakarta: Kencana, 2010), 102.
menghasilkan  barang  dan  atau  jasa,  baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk  masyarakat.  Pengertian  tenaga  kerja ini  lebih  luas  dari  pengertian  pekerja  atau buruh  karena  pengertian  tenaga  kerja mencakup  pekerja  atau  buruh,  yaitu  tenaga kerja  yang  sedang  terikat  dalam  suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yan belum bekerja.  Pekerja  atau  buruh  adalah  setiap orang  yang  bekerja  dengan  menerima  upah atau imbalan dalam bentuk lain. dengan kata lain, pekerja atau buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja. 7 Menurut  ketentuan  Pasal  1  angka  6 Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2000 tentang  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh  dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang Ketanagakerjaan, memberikan pengertian bahwa:
“Pekerja/buruh  adalah  setiap  orang  yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalan bentuk lain”. 8

## Tenaga  Kerja  dalam  Hukum  Ekonomi Syariah
Tenaga  kerja  tidak  terlepas  dari  pekerjaan, dan  kerja  merupakan  sarana  untuk  mencari penghidupan serta untuk mensyukuri nikmat Allah  Swt  yang  diberikan  kepada makhluk- Nya.  Bagi  Islam  bekerja  adalah  suatu kewajiban,  setiap  Muslim  yang  mampu bekerja  harus  bekerja  karena  hal  itu  adalah tanggung  jawab  moral  terhadap  masyarakat dan dirinya sendri. 9
Pandangan  Islam  mengenai  buruh atau  tenaga  kerja  dianggap  sebagai  saudara atau  mitra  dari  majikan  atau  pemberi  kerja. Harapan  yang  diberikan  oleh  seorang saudara  kepada  saudaranya  yang  lain diberikan  oleh  pekerja  kepada  majikannya. Seorang  saudara  tidak  akan  merasa  tentram melihat  saudaranya  berada  dalam  keadaan sukar. Majikan bebas melakukan usaha untuk
7 Hardijan  Rusli, Hukum  Ketenagakerjaan Cet. 2 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 4 8 Abdul  Khakim, Dasar-dasar  Hukum Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Cet.4  Edisi  Revisi (Bandung: PT. Citra Bakti, 2014), 3.
meningkatkan produktivitasnya serta mencari kekayaan, tetapi bukan dengan jalan menzalimi  atau  memeras  kerigat  pekerja demi kepentingan diri sendiri. 10

## Hak-hak Pekerja dalam Hukum Ekonomi Syariah
Secara umum hak-hak pokok pekerja (buruh) dalam Islam, antara lain:
1. Pekerja  berhak  menerima  upah  yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak;
2. Pekerja tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi  kemampuan  fisiknya,  dan  jika suatu  waktu  dia  dipercaya  mengenai pekerjaan  yang  sangat  berat  maka  dia harus  diberi  bantuan  dalam  bentuk  beras atau  modal  yang  lebih  banyak,  atau keduanya;
3. Pekerja  harus  diberi  bantuan  pengobatan yang  tepat  jika  ia  sakit  dan  membayar biaya  pengobatan  yang  sesuai  pada  saat ini;
4. Pekerja  berhak  menerima  pembayaran pensiun  dalam  bentuk  upah  yang  layak untuk pembayaran pensiun tersebut;
5. Pekerja dan anak-anak dari pekerja berhak memperoleh  sedekah  dari  majikan.  Oleh karena  itu,  para  majikan  harus  didorong untuk mengeluarkan sedekahnya
(sumbangan sukarela) tersebut;
6. Pekerja  harus  dibayar  dengan  ganti  rugi yang  sesuai  atas  kecelakaan  yang  terjadi dalam pekerjaan;
7. Pekerja  harus  diperlakukan  dengan  baik dan sopan dan dimaafkan jika melakukan kesalahan selama bekerja;
8. Pekerja harus disediakan akomodasi yang layak  agar  kesehatan  dan  efisiensi  kerja mereka tidak terganggu;
9 Jusmaliani, Pengelolaan  Sumber  Daya Insani (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 4.
10 Mardani, Ayat-ayat  dan  Hadist  Ekonomi, Edisi Ke-3 . (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 74-75.
9. Pekerja  dilarang  untuk  dikenakan  denda karena kerusakan barang-barang dan alat- alat selama waktu bekerja. 11

## Penetapan Upah Menurut Ketentuan  UU No. 13 Tahun 2003
Upah  adalah  balas  jasa  berupa  uang  atau balas  jasa  yang  lain  yang  diberikan  oleh lembaga  atau  organisasi  perusahaan  kepada pekerja  karena  prestasinya.  Indicator  untuk mengukur  upah  adalah  (1)  upah  yang diterima  terdapat  waktu,  (2)  upah  yang diterima sesuai dengan lama kerja, (3) upah yang  diterima  dapat  memenuhi  kebutuhan sehari-hari.  Kemudian  pengertian  Upah menurut  Undang-Undang  Ketenagakerjaan dalam  Pasal  1  No.  13  Tahun  2003,  Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan  dalam  bentuk  uang  sebagai imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja kepada  pekerja/buruh  yang  ditetapkan  da dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan,  atau  peratungan  perundang- undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan  atau  jasa  yang  telah  atau  akan dilakukan.
Pengupahan  termasuk  sebagai  salah satu  aspek  penting  dalam  perlindungan pekerja/buruh. Hal ini secara tegas diamanatkan pada Pasal 88 ayat (1) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003
bahwa:“setiap pekerja/buruh berhak meperoleh  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Maksud  dari  penghidupan  yang  layak, dimana  jumlah  pendapatan  pekerja/buruh dari  hasil  pekerjaannya  mampu  memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya  secara  wajar,  yang  meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan  jaminan  hari  tua. 12 Setiap  pekerja  atau
11 Adesy Fordebi, Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri  Konsep  dan  Aplikasi  Ekonomi  dan  Bisnis Islam (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 238.
12 Abdul  Khakim, Dasar-dasar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 122.
buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi manusia,  oleh  karena  itu  pemerintah menetapkan  kebijakan  pengupahan  yang melindungi  pekerja  atau  buruh.  Dalam mewujudkan  suatu  penghasilan  yang  dapat memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan, pemerintah menetapan adanya kebijakan  pengupahan  yang  melindungi pekerja atau buruh.
Adapun  kebijakan  pengupahan  yang dapat melindungi pekerja atau buruh terdapat dalam  Pasal  88  ayat  (3)  Undang-Undang No.13 Tahun 2003, yang terdiri atas: 13 Upah minimum,  Upah  kerja  lembur,  Upah  karena tidak masuk kerja karena berhalangan, Upah karena  tidk  masuk  kerja  karena  melakukan kegiatan  lair  di  luar  pekerjaannya,  Upah karena  menjalankan  hak  waktu  istirahat kerjanya, Bentuk dan cara pembayaran, Hal- hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, Denda  dan  potongan  upah,  Hal-hal  yang dapat diperhitungkan dengan upah dan Upah untuk pembayaran pesangon.

## Penetapan Upah Minimum
Pengertian  upah  minimum  adalah  sebulan terendah  yang  terdiri  atas  upah  pokok termasuk  tunjangan  tetap  yang  ditetapkan oleh  gubernur  sebagai  jarring  pengaman (Pasal  1  angka  Peraturan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Nomor  7  Tahun 2013 tentang Upah Minimum). Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 3 Peraturan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Nomor  7  Tahun  2003, jangkauan wilayah berlakunya upah minimum, 14 meliputi: pertama , Upah Minimum Provinsi (UMP) berlaku di seluruh kabupaten/Kota dalam satu wilayah provinsi. UMP  adalah  upah  minimum  yang  berlaku untuk  seluruh  Kabupaten/Kota  di  satu Provinsi,  ditetapkan  oleh  gubernur  dengan
13 Undang-Undang  No.13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan.
14 Abdul  Khakim, Dasar-dasar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , 125.
mempertimbangkan rekomendasi dari Depeprov  yang  unsurnya  tripartite  yaitu penguasa,  pemerintah,  serikat  buruh/serikat pekerja,  ditambah  perguruan  tinggi  da paka. 15
Dan kedua , Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) berlaku dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. UMK adalah upah minimum yang berlaku di daerah Kabupaten/Kota,  ditetapkan  oleh  gubernur dengan  mempertimbangkan  rekomendasi Bupati/walikota  atas  saran/masukan  Dewan Pengupahan  Kabupaten/kota  yang  unsurnya tripartite  yaitu  pengusaha,  pemerintah, serikat  buruh/serikat  pekerja  ditambah perguruan tinggi dan pakar. Penetapan UMK ditetapkan  selambat-lambatnya  40  hari sebelum  tanggal  1  Januari  atau  sesudah penetapan UMP.
Menurut Pasal 88 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja  berhak  memperoleh  upah  ataupun penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan  hidup  layak  bagi  kemanusiaan. Sedangkan  Pasal  88  ayat  (2)  UU  No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan,  bahwa  untuk  mewujudkan penghasilan  yang  memenuhi  kebutuhan hidup yang  layak  bagi  kemanusiaan pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja.
Ketentuan diatas menunjukkan, penghasilan  yang  memenuhi  kebutuhan hidup  layak  bagi  kemanusiaan  adalah  hak setiap pekerja dan pemerintah telah menetapkan UMK untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan penjelasan  Pasal  88  ayat  (1)  UU  No.13 tentang  Ketenagakerjaan,  penghasilan  yang memenuhi  penghidupan  yang  layak  adalah jumlah  dari  hasil  pekerjanga,  sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja
15 Izzaty  dan  Rafika  Sari,  “Kebijakan Penetapan  Upah  Minimum  di  Indonesia”, Jurnal Ekonomi  &  Kebijakan  Publik ,  Vol.  4,  No.  2 (Desember, 2013): 134.
16
Aulia Milano, “Politik Hukum Pengupahan:  Suatu Kajian terhadap Penetapan Upah
dan  keluarganya  secara  wajar  meliputi manakan  minuman,  sandang,  perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. 16

## Upah Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Al-Ijarah berasal  dari  kata al-ajru ,  yang artinya  menurut  bahasa  ialah al-iwadh ,  arti dalam  bahasa  Indonesianya  ialah  ganti  dan upah. 17 Pada  dasarnya,  upah  ( al-ujrah ) adalah  sah  satu  bentuk  kompensasi  yang diberikan  oleh  orang  yang  memperkerjakan kepada orang yang dipekerjakan berdasarkan akad-akad  tertentu,  dan  secara  khusus berhubungan  erat  dengan  akad  ijarah,  suatu akad terhadap manfaat suatu benda atau jasa tertentu  dengan  jumlah  imbalan (‘iwadh ) yang  jelas.  Secara  etimologi  kata al-ujrah berarti al-jaza (balasan) dan yang berarti al- thawab (pahala).
Islam  mengatur  Upah  persyaratan yang  berkaitan  dengan  ujrah  (upah)  sebagai berikut: Pertama , upah tersebut berupa harta yang  diketahui  dan  upah  tersebut  harus dinyatakan  secara  jelas,  karena  akan mengandung  unsur jihalah (ketidakjelasan) hal  itu  sudah  menjadi  kesepakatan  ulama’ akan  tetapi  ulama’  Malikiyah  menetapkan keabsahan ijarah tersebut  sepanjang  ukuran upah  yang  dimaksudkan  dapat  diketahui berdasarkan  adat  kebiasaan. Kedua, Upah harus  berbeda  dengan  jenis  objeknya, mengupah  suatu  pekerjaan  yang  serupa, seperti  menyewa  tempat  tinggal,  pelayan dengan  pelayanan,  hal  itu  menurut  Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek riba.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  para Ulama  fiqh  membolehkan  mengambilkan upah  sebagai  imbalan  dari  pekerjaannya, karena  hal  itu  merupakan  hak  dari  pekerja
Minimum  Kabupaten (UMK)”, Vol.  10,  No.  1 (Juni, 2015): 65-66.
17 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 167.
untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. 18
Dasar Hukum Upah ( Al-Ujrah )
Banyak Al-Qur’an dan Hadist yang dijadikan argument oleh para ulama’ untuk kebolehan al-ujrah, adapun landasan Al-Qur’an diantaranya sebagai berikut:
ِنَم  َرْيَخ  َّنِإ  ُه ْر ِجْٔىَتْسٱ  ِتَب  َأٰٰۤىَي  اَمُهٰىَدْحِإ  ْتَلَق َْلٱ ُّىِوَقْلٱ  َت ْرَجفَتْسٱ

## ُنْي ِم
Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata:  "Ya  bapakku  ambillah  ia sebagai  orang  yang  bekerja  (pada kita),  karena  Sesungguhnya  orang yang  paling  baik  yang  kamu  ambil untuk  bekerja  (pada  kita)  ialah orang  yang  kuat  lagi  dapat dipercaya ". 19
Dalam surat yang lain disebutkan bahwa: َلَ َو  ْمُكِدْج ُو  ْنِم  ْمُتْنَكَس  ُثْيَح  ْنِم  َّنُهوُنِكْسَأ َّنِهْيَلَع اوُقِ يَضُتِل  َّنُهو ُّراَضُت
ْنِإ َو َّنُك ٍلْمَح  ِت َلَوُأ َّنِهْيَلَع اوُقِفْنَأَف َّنُهَلْمَح َنْعَضَي  ٰىَّتَح ْنِإَف َنْعَض ْرَأ ْمُكَل َّنُهوُتآَف َّنُه َروُجُأ او ُرِمَتْأ َو ْمُكَنْيَب ٍفو ُرْعَمِب ْنِإ َو
ٰى َرْخُأ ُهَل ُع ِض ْرُتَسَف ْمُت ْرَساَعَت
Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di  mana  kamu  bertempat  tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka  untuk  menyempitkan  (hati) mereka.  dan  jika  mereka  (isteri- isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,  Maka  berikanlah  kepada mereka  nafkahnya  hingga  mereka bersalin,  kemudian  jika  mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu  Maka  berikanlah  kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala  sesuatu)  dengan  baik;  dan jika kamu menemui kesulitan Maka
18 Gufron  A.  Ma’adi, Fiqh  Muamalah Kontekstual (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2002), 187.
19 QS. Al-Qashas (28): 2. Lihat Departemen Agama RI, al-‘Aliyy al-Qur’an (Bandung: Diponegoro, 2013), 310.
perempuan  lain  boleh  menyusukan (anak itu) untuknya. 20
Rukun dan Syarat Upah ( al-Ujrah ) Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Adapun Rukun upah ( ijarah ), 21 yaitu: pertama,  Mu’jir dan Musta’jir , yaitu orang yang melakukan akad sewamenyewa  atau  upah-mengupah Mu’jir adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan. Musta’jir adalah  orang  yang meneriama  upah  untuk  melakukan  sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan bagi musta’jir dan mu’jir adalah  baligh,  berakal, cakap  melakukan tasharuf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.
Kedua ,  Sighat.  Sighat  ijab  Kabul antara mu’jir dan musta’jir , ijab Kabul untuk melakukan sewa-menyewa dan upah- mengupah. 22 Ketiga ,  Imbalan  atau  upah. Imbalan atau upah dalam ijarah harus sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jaa, yang  tidak  bertentangan  dengan  kebiasaan yang  berlaku.  Dalam  bentuk  ini  imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa  rumah  atau  gaji  seseorang  ataupun berupa  jasa  pemeliharaan  dan  perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran. 23 Dan keempat , Barang yang disewakan ata sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.
Adapun  Syarat-Syarat  upah  ( ijarah ) menurut Abdul Aziz Dahlan dalam bukunyayang  berjuduy  Esiklopedia  Islam, yaitu sebagai berikut: Pertama, yang terkait dengan  dua  orang  berakad.  Menurut  ulama Mazhab  Syafi’I  dan  Hambali  disyaratkan telah  baligh  dan  berakal.  Oleh  sebab  itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal seperti  anak  kecil  dan  orang  gila  ijarahnya
20 QS. At-Thalaq (65):  6. Lihat  Departemen Agama RI, al-‘Aliyy al-Qur’an , 446.
21 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, 170.
22 Sohari Sahrani dan Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah, 170.
23 Helmi Karim, Fiqh Muamalah , 34-36.
tidak  sah.  Akan  tetapi  ulama  Hanafi berpendapat  bahwa  kedua  orang  yang berakad  itu  tidak  harus  dalam  usia  baligh. Oleh  karenanya  anak  yang  baru  mumayiz pun  boleh  melakukan  akad  ijarah  hanya pengesahannya  perlu  persetujuan  walinya. Kedua ,  belah  pihak  berakad    menyatakan kerelaannya  melakukan  akad  ijarah. Ketiga , Manfaat  yang  menjadi  objek ijarah harus diketahui sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Keempat , Objek ijarah itu boleh  diserahkan  dan  digunakan  langsung dan tidak ada cacatnya. Kelima , Objek ijarah itu  sesuatu  yang  dihalalkan  oleh  syara’. Keenam ,  yang  disewakan  itu  bukan  suatu kewajiban  bagi  penyewa. Ketujuh ,  objek ijarah itu  merupakan  suatu  yang  biasa disewakan. Kedelapa n,  upah  atau  sewa dalam ijarah harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
Macam-macam Upah ( al-Ujrah )
Menurut  Huda  dkk  upah  digolongkan menjadi  dua  macam,  yaitu al-Ajr  al- Musamma ,  dan al-Ajr  al-Misli , 24 yaitu: pertama ,  upah  yang  sepadan  ( Al-Ujrah  al- misli )  adalah  upah  yang  sepadan  dengan kerjanya  serta  sepadan  dengan  kondisi pekerjaannya. Kewajiban membayar Ujratul mitsli berlaku  apabila  rusaknya  akad ijarah tersebut karena fasid , bukan karena ketidakjelasan harga, atau tidak menyebutkan jenis pekerjaan.
Kedua ,  upah  yang  telah  disebutkan ( al-ujrah musamma ), adalah upah yang telah disebutkan  pada  awal  transaksi,  syaratnya adalah  ketika  disebutkan  harus  disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak. Jadi bagi  pihak musta’jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang  telah  ditentukan  dan  pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah ditentukan.
24 N.  Huda,  et.al., Ekonomi  Makro  Islam Pendekatan Teoritis (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), 230.
Sistem Pemberian Upah ( al-Ujrah ) Adapun  sistem  pemberian  upah  ( Al-Ujrah ) digologkan  menjadi  empat  macam,  yaitu: pertama ,  Upah  Menurut  Prestasi  Kerja. Pengupahan  dengan  cara  ini  mengaitkan besarnya  upah  dengan  prestasi  kerja  yang telah  ditunjukkan  oleh  karyawan  yang bersangkutan. Berarti, besarnya upah tersebut  bergantung  pada  banyak  sediitnya hasil  yang  dicapai  dalam  waktu  kerja karyawan.
Kedua ,  Upah  Menurut  Lama  Kerja. Cara ini disebut sistem upah waktu. Besarnya upah ditenukan atas dasar lamanya karyawan melaksanakan  atau  meyelesaikan  suatu pekerjaan. Cara perhitungannya dapat menggunakan  perjam,  perhari,  perminggi atau perbulan.
Ketiga ,  Upah  Menurut  Senioritas. Cara  pengupahan  ini  didasarkan  pada  masa kerja  atau  senioritas  karyawan yang bersangkutan dalam suatu perusahaan. Dasar pemikirannya adalah semakin senior seorang karyawan  semakin  tinggi  loyalitasnya  pada suatu perusahaan.
Keempat , Upah Menurut Kebutuhan. Cara  ini  menunjukkan  upah  para  karyawa didasarkan  pada  tingkat  urgensi  kebutuhan hidup  yang  layak  dari  karyawan.  Ini  berarti upah  yang  diberikan  wajar  dan  adil  apabila dipergunakan  untuk  memenuhi  kehidupan yang  layak  sehari-hari  (kebutuhan  pokok minimum), tidak berlebihan tetapi tidak juga berkekurangan. 25 Pada dasarnya pola masyarakat  Islam,  Upah  bukan  hanya  suatu konsensi.  Akan  tetapi  merupakan  hak  asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapanya harus memenuhi 3 asas, yaitu asas keadilan, asas  kelayakan,  asas  kebajikan.  (1)  Asas Keadilan. Asas keadilan menuntut agar para buruh/pekerja  dibaya  secara  seimbang  atas jasa yang diberikan oleh buruh/pekerja.
Berdasarkan  asas  keadilan,  upah dalam masyarakat ditetapkan melalui
kesepakatan antara pekerja dan
25 B.  Yusuf, Manajemen  Sumber  Daya Manusia  di  Lembaga  Keuangan  Syariah ,  Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 251-252.
pengusaha/pemilik  usaha.    Prisip  utama keadilan  terletak  pada  kejelasan  akad (transaksi)  dan  komitmen  melakukannya karena  umat  Islam  terikat  dengan  syarat- syarat  antar  mereka  kecuali  syarat  yang mengharamkan  yang  halal  dan  yang menghalalkan  yang  haram.  Selama  pekerja mendapatkan  upah  secara  penuh  maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Pekerjaan seorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya  itu  karena  Islam  sangat menghargai waktu dan tenagaseorang pekerja. Upah dapat ditentukan berdasarkan jenis pekerjaan, ini merupakan asas pemberian upah sebagaimana ketentuan yang dinyatakan Allah Swt dalam firman-Nya:
ْمُه َو  ْمُهَلَمَأ  ْمُهَيِ ف َوُيِل ََۖو  ْاوُلِمَع  اَّمِ م  ٌتَج َرَد  ِ لُكِل َو َن ْوُمَلْظُي َلَ
Artinya: Dan  bagi  masing-masing  mereka derajat  menurut  apa  yang  telah mereka  kerjakan  dan  agar  Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 26
Ayat  tersebut  menerangkan  bahwa pekerjaan  seseorang  akan  dibalas  menurut pekerjaannya. Untuk itu upah yang dibayarkan  kepada  masing-masing  pekerja berdasarkan  jenis  pekerjaan  dan  tanggung jawab yang dipikulnya. 27
(2) Asas
Kelayakan. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyaraat, sehingga  buruh/pekerja  dapat  hidup  layak, tidak  hanya  berdasarkan  tingkat  ekonomi semata  saja.  Layaknya  bermakna  cukup pangan, sandang dan papan, dan juga sesuai dengan  pasaran.  (3)Asas  Kebajikan.  Asas kebajikan yang dalam hubungan kerja dapat diterjemahkan  sebagai  asas  kerohanian  dan diharapkan  mampu  menggugah  hatinurani para pemilik pekerjaan untuk dapat menghargai  jasa  para  pekerja/buruh  yang
26 QS. Al-Ahqaf (46): 19. Lihat Departemen Agama RI, al-‘Aliyy al-Qur’an , 402.
telah memberikan sumbangan untu mendapatka kekayaan yang lebih.

## PEMBAHASAN DAN DISKUS
Pelaksanaan  Pengupahan  pada  pekerja Home  Industry Rotan  Desa  Tegalwangi Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon Di desa Tegalwangi Kec.Weru Kab. Cirebon terdapat beberapa Home Indutsry rotan yang mana  di  Desa tersebut  dikenal  sebagai  desa pengrajin  rotan.  Berdasarkan  data  yang diperoleh  di  lapangan  dari  hasil  wawancara dengan  pemilik home  industry rotan  dan pemberian  angket  serta  wawancara  kepada pekerja untuk mengetahui penerapan pelaksanaan pengupahan ( Al-Ujrah ) menurut
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  dan  Hukum  Ekonomi Syariah. Adapun jawaban pekerja dijelaskan dan  disajikan  dalam  bentuk  diagram  yang kemudian  dianalisis  secara  deskripstif. terdapat  4  (empat)  dimensi  pelaksanaan pengupahan yaitu sebagai berikut:
Pertama, Dimensi  Upah  Menurut Prestasi  Kerja.  Hasil  analisis  deskripstif pertanyaan  dan  wawancara  dalam  dimensi upah menurut prestasi kerja terdiri dari 3 item pertanyaan,  yang  diuraikan  pada  diagram berikut:
Gambar 1.1 Diagram Jawaban Informan Dimensi

## Upah Menurut Prestasi Kerja
27 A.I.  Sholihin, Buku  Pintar  Ekonomi Syariah (Jakarta:  PT.  Gramedia  Pustaka  Utama, 2010), 87.
0 50 Ju m la h P e ke rj a Jawaban Pekerja

## DIMENSI UPAH MENURUT PRESTASI KERJA
Upah yang saya terima sesuai dengan pekerjaan yang saya lakukan
Prestasi kerja saya dihargai dengan pemberian upah tambahan
Indikator Upah yang diterima pekerja sesuai  dengan  pekerjaan  yang  dilakukan. Berdasarkan diagaram diatas dapat diketahui bahwa  dari  25  pekerja  atau  informan  yang diteliti, 22 (88%) pekerja/informan menyatakan  setuju.  Jadi  secara  keseluruhan tanggapan  pekerja/informan  setuju  terhadap indikator  upah  yang  diterima  pekerja  sesuai dengan  pekerjaan  yang  dilakukan.  Hal  ini menggambarkan  bahwa  rata-rata  upah  yang diberikan  oleh  pemilik/pengusaha home industry rotan  sudah  baik  sesuai  dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja home industry rotan  di  Desa  Tegalwangi  Kec. Weru  Kab.  Cirebon.  Para  pekerja  di home industry rotan  di  Desa  Tegalwangi  Kec. Weru  Kab. Cirebon terdiri dalam kelompok pekerja  yakni  Tukang  Anyam,  Tukang Rangka,  Tukang  Dekor,  Tukang  Ikat,  dan Tukang  Oven.  Dimana  dimulai  dari  proses produksi  sampai  proses  pemasaran.  Dari setiap  proses  pengerjaan  suatu  barang  tentu memiliki  tingkat  kesulitan  serta  kemudahan yang berbeda dan juga tergantung banyaknya barang  yang  dikerjakan  oleh  para  pekerja, sehingga dengan demikian pemberian upahpun  memiliki  perbedaan  antara  tukang anyam,  tukang  ruji/dekor,  tukang  ikat, tukang  rangka  dan  tukang  oven.  Seperti halnya  yang  dikatakan  oleh  Ibu  Turini pemilik home industry rotan di Blok Mulya RT. 26 RW. 07 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab. Cirebon:
“Tidak  semua  para  pekerja  yang bekerja  disini  diberi  upah  yang  sama  mba, ada  perbedaan  dalam  pemberian  upahnya yaitu  tergantung  dari  tingkat  kesulitan  atau kemudahan suatu barang dan jumlah barang yang  dihasilkan  oleh  setiap  pekerjanya. Misalnya  tukang  anyam  biasanya  itu  upah yang  diberikan  Rp.  10.000/pcs,  jadi  ketika tukang  anyam  mampu  menghasilkan  30 anyaman  rotan/minggunya  maka  dikalikan dengan harga perpicisnya yaitu Rp.10.000 ×
28 Wawancara  bersama  Ibu  Turini,  Pemilik Home Industry Rotan , di Blok Mulya  RT.26, RW.07 Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Weru  Kabupaten Cirebon. Selasa, 17 Desember 2019.
30 = Rp. 300.000, jadi upah yang diberikan oleh  pemilik  kepada  pekerja  anyam  sebesar Rp.  300.000/minggunya  yang  diberikan setiap hari sabtu sore. Itu semua dilihat dari tingkat  kesulitan  dan  kemudahan  serta berapa  banyak  para  pekerja  menyelesaikan barang  tersbeut.  Kalau  tingkat  kesulitannya tinggi  dan  hasil  barang  yang  diselesaikan banyak  maka  upah  yang  akan  dibayarkan tinggi pula”. 28
Adapun pelaksanaan pengupahan yang  diberikan  pemilik  kepada  pekerja  di Home Industry rotan milik Bapak Somad dan Ibu Tia di Blok Jalinan RT. 03 RW. 01 Desa Tegalwangi  Kec.  Weru  Kab.  Cirebon memiliki  2  sistem  pengupahan  yaitu  sistem upah  borongan  dan  sistem  upah  harian, beliau  mengatakan:  “Sistem  upah  yang diberikan  disini  itu  borongan  dan  ada  juga yang  harian,  setiap  pekerja  berbeda-beda dalam mendapatkan upahnya, seperti tukang rangka,  ikat  dan  dekor  diberi  upah  anatara Rp.  7.000  –  Rp.  17.000/pcs  nya  sesuai dengan  tingkat  kesulitan  dan  banyaknya barang yang dihasilkan pekerja disini, kalau bagian  oven  upahnya  antara  Rp.  100  –  Rp. 2.000/potongnya, kalau upah harian biasanya di  beri  upah  Rp.  70.000,  pekerjaan  dari pekerja  harian  itu  biasanya  membantu ngangkat-ngangkat  barang,  pengiriman  dan sebagainya”. 29
Indikator  prestasi  kerja  dihargai dengan pemberian upah tambahan. Berdasarkan  gambar  1.1  diagaram  diatas dapat  diketahui  bahwa  dari  25  pekerja  atau informan yang diteliti, 12 (48%) pekerja/informan menyatakan kurang setuju. Jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja/informan  kurang  setuju  terhadap indikator prestasi kerja saya dihargai dengan pemberian  upah  tambahan/persen,  karena menurut  pekerja  dan  pemilik home  industry rotan  tidak  ada  upah  tambahan/persen kepada  pekerja  yang  mempunyai  prestasi
29 Wawancara  bersama  Ibu  Tia,  Pemilik Home Industry Rotan , di Blok Jalinan RT.03 RW.01 Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Weru  Kabupaten Cirebon. Sabtu, 18 Januari 2020.
kerja,  dikarena  disini  sistemnya  borongan jadi  sesuai  banyaknya  barang  yang  iya hasilkan,  hanya  saja  dari  5  pemilik  home industry rotan ada sebagian yang memberikan  tambahan  makan  pagi,  siang dan  juga  sore  jika  pekerja  tersebut  lembur dalam kerjanya.
Indikator pemberian upah tambahan diberikan  ketika  saya  melebihi  target. Berdasarkan  gambar  1.1  digaram  diatas dapat  diketahui  bahwa  dari  25  pekerja  atau informan  yang  diteliti,  4  pekerja/informan menyatakan  setuju,  16  pekerja/informan menyatakan kurang setuju, 5 pekerja/informan  menyatakan  tidak  setuju dan tidak ada (0%) pekerja yang menyatakan sangat  setuju  ataupun  sangat  tidak  setuju. Jadi secara keseluruhan tanggapan
pekerja/informan  kurang  setuju  terhadap indikator pemberian upah tambahan diberikan ketika saya melebihi target. Tidak ada  pemberian  upah  tambahan  yang diberikan  ketika  pekerja  melebihi  target hanya saja biasanya pekerja di home industry rotan  diberikan  upah  tambahan  pada  saat akhir  tahun.  Seperti  yang  disampaikan  oleh Bapak Yanto pemilik Home Industry rotan di Blok Mulya RRT.22 RW.06 Desa Tegalwangi Kec.Weru Kab.Cirebon: “Pekerja disini dibayar tergantung
banyaknya  barang  dan  tingkat  kesulitannya mba,  sistem  upah  disini  menerapkan  sistem borongan. Setiap pekerja mempunyai bagiannya  masing-masing  dan  masing- masing  mereka  memperoleh  upah  sesuai dengan  pengerjaannya.  Walaupun  pekerja tersebut kerja lembur sampai malam ya upah yang  saya  berikan  tetap  sesuai  banyaknya barang tersebut dan dihitungnya perpicis.” 30
Berdasarkan penyataan di atas dapat diketahui  bahwa  pelaksanaan  pemberian upah  oleh  pemilik/majikan  kepada  pekerja yang diterapkan yaitu keterampilan pekerjanya.  Pada  home  industry  rotan  yang diterapakan  di  Home  Industry  rotan  Desa Tegalwangi ini yang dilihat yaitu
30 Wawancara  bersama  Bapak  Pryanto, Pemelik Home Industry Rotan , di Blok JMulya RT.22
keterampilan,  tingkat  kesulitan  barang, banyaknya barang yang diselesaikan. Walaupun  pekerja  baru  ataupun  lama tersebut  ketika  pekerjaannya  memuaskan maka  upah  yang  diberikan  akan  sesuai dengan  hasil  kerjanya.  Namun  pemberian upah tambahan diberikan ketika para pekerja melebihi target itu tergantung pemilik home industry nya  karena  hal  ini  menurut  pemilik home  industry pengupahan  disebuah home industry yang mana pengupahannya dilakukan secara borongan.
Kedua , Dimensi Upah Menurut Lama Kerja  Hasil  analisis  deskriptif  dalam pertanyaan dimensi upah menurut lama kerja terdiri dari 3 pertanyaan yang dapat diuraikan pada diagaram berikut:
Gambar 1.2 Diagram Jawaban Informan Dimensi Upah Menurut Lama Kerja
Indikator upah yang dibayarkan sesuai dengan  lamanya  pengerjaan  suatu  barang. Berdasarkan  gambar  1.2  diagram  diatas dapat  diketahui  bahwa  dari  25  pekerja  atau informan yang diteliti, 23 (92%)
pekerja/informan  menyatakan  setuju..  Jadi secara keseluruhan
tanggapan pekerja/informan  setuju  terhadap  indikator upah  yang  dibayarkan  sesuai  dengan lamanya  pengerjaan  suatu  barang.  Hal  ini
RW.06 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon. Selasa, 10 Desember 2019.
0 5 10 15 20 25 Ju m la h P e ke rj a Jawaban Pekerja
DIMENSI UPAH MENURUT LAMA KERJA upah yang dibayarkan sesuai dengan lamanya pengerjaan suatu barang upah yang saya terima sesuai dengan kesepakatan waktu pembayaran upah pekerjaan saya berisiko tinggi tetapi sesuai dengan upah yang saya terima
menggambarkan bahwa rata-rata pemilik/pengusaha  home  industry  rotan memberikan  upah  sesuai  dengan  lamanya pengerjaan  suatu  barang  karena  sistem pengupahan yang diberikan di home industry rotan  Desa  Tegalwangi  ini  menggunakan sistem pengupahan borongan.
Upah yang saya terima sesuai dengan kesepakatan waktu pembayaran upah. Berdasarkan  gambar  1.2  diagram  diatas dapat  diketahui  bahwa  dari  25  pekerja  atau informan yang diteliti,
22 (88%)
pekerja/informan  menyatakan  setuju.  Jadi secara keseluruhan
tanggapan pekerja/informan  setuju  terhadap  indikator upah  yang  sata  terima  sesuai  dengan kesepakatan. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata  pemilik/pengusaha home  industry rotan  memberikan  upah  sesuai  dengan kesepakatan  waktu  pembayaran.  Sesuai penelitian  lapangan  pada  5  home  industry rotan,  para  pemilik  melakukan  kesepakatan atau diskusi  terlebih dahulu kepada pekerja. Apakah  pekerja  setuju  atau  tidak  dengan upah yang diberikan oleh pemelik/pengusaha tersebut. Jika pekerja setuju maka pekerjaan akan  dilaksanakan  dengan  sistem  borongan dan  upah  akan  diberikan  setiap  seminggu sekali.  Jika  pekerja  tidak  setuju  maka  ada negoisasi  pengupahan  antara  pekerja  dan pemilik  selagi  upah  yang  diminta  oleh pekerja masih sesuai dengan harga perpicisnya atau banyaknya borongan (pesanan  dari  pabrik)  dan  juga  dilihat  dari keuntungan  yang  didapatkan  oleh  pemilik home  industry tersebut,  jangan  sampai pemilik home  industry tidak  mendapatkan keuntungan.
Pekerjaan  saya  berisiko  tetapi  sesuai dengan upah yang sesuai dengan upah yang saya  terima.  Berdasarkan  gambar  1.2 diagram  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  dari 25  pekerja  atau  informan  yang  diteliti,  17 (68%)  pekerja/informan  menyatakan  setuju. Jadi secara keseluruhan tanggapan
31 Wawancara  bersama  Bapak  Mumu, Pekerja Home Industry Rotan , di Blok Jalinan  RT.03 RW.01    Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Weru
pekerja/informan  setuju  terhadap  indikator pekerjaan berisiko tetapi sesuai dengan upah yang  sesuai  dengan  upah  yang  saya  terima. Hal  ini  menggambarkan  bahwa  rata-rata pemilik/pengusaha home  industry rotan memberikan  upah  sesuai  dengan  risiko pekerjaannya.  Maksud  dari  pekerjaan  risiko tinggi  disini  adalah  alat-alat  kerja  yang digunakan  dalam  menyelesaikan  kerajinan rotan  tersebut  seperti,  mesin  bor,  paku, kompor gas, gunting rotan, alat pembengkok, oven.
Sesuai  penelitian  lapangan  pada  25 pekerja home  industry rotan  di  Desa Tegalwangi  Kec.  Weru  Kab.  Cirebon,  ada beberapa  pekerja  yang  mengatakan  pernah mengalami  kecelakaan  kerja.  Kecelakaan kerja tersebut berupa kecelakaan ringan yang sering  berupa  terpukul  palu,  luka  robek karena  mesin  bor,  tersayat/tergores  ataupun kulis terkelupas. Walaupun hanya kecelakaan ringan tapi ada sebagian pemilik home  industry rotan  di  Desa  Tegalwangi Kec.  Weru  Kab.  Cirebon  mengeluarkan biaya  pengobatan  kepada  para  pekerja. Namun  demikian  pekerja  tetap  diberkan upah  sesuai  dengan  pekerjaan  dan  risiko yang  dihadapinya,  pada  dasarnya  para pemilik home  industry rotan  menentukan upah sesuai dengan harga dari setiap pabrik ke  pabrik  dan  sesuai  tingkat  kesulitan  dan jumlah  barang  yang  diselesaikan  oleh pekerja.  Seperti  yang  dikatakan  Pekerja bagian  kerangka,  Bapak  Mumu:  “Saya pernah  mengalami  kecelakaan  ringan  neng, kaya kemarin jari tangan tergores, terus baru- baru ini bagian lengan saya luka robek akibat mesin bor ya karena kecerobohan saya yang kurang hati-hati biasanya mah saya melamun atau  sudah  lelah  jadi  ya  seperti  ini.  Kalau biaya  pengobatan  ya  dari  majikan  neng, seperti di bawa ke Puskesmas atau hanya di obatkan  saja  pakai  betadine  dan  kapas  oleh majikan”. 31
Kabupaten  Cirebon.  Sabtu,  1  Januari  2020.  Pukul 10.25 WIB.
Ketiga ,  Dimensi  Upah  Menurut Senioritas.  Hasil  analisis  deskriptif  dalam pertanyaan dimensi upah menurut senioritas terdiri dari 3 pertanyaan yang dapat diuraikan pada diagram berikut:
Gambar 1.3 Diagram Jawaban Informan Dimensi Upah Menurut Senioritas
Saya  menerima  kenaikan  Upah  sesuai dengan  lamanya  masa  bekerja.  Berdasarkan Gambar  1.3  diagram  diatas  dapat  diketahui bahwa  dari  25  pekerja  atau  informan  yang diteliti, 3 (12%) pekerja/informan menyatakan  sangat  setuju.  Jadi  secara keseluruhan  tanggapan  pekerja/informan setuju  terhadap  indikator  saya  menerima kenaikan Upah sesuai dengan lamanya masa bekerja. Hal ini menggambarkan bahwa rata- rata pemilik/pengusaha home industry rotan memberikan  kenaikan  upah  sesuai  dengan lamanya  masa  bekerja.  Sesuai  penelitian lapangan  pada  5  home  industry  rotan,  para pemilik home industry rotan tidak memberikan  kenaikan  upah  sesuai  dengan lamanya masa bekerja. Jadi sistem upah pada home industry rotan di Desa Tegalwangi itu tidak  ditentukan  dengan  melihat  apakah pekerja  tersebut  sudah  lama  bekerja  atau masih baru, tetapi dilihat dengan keterampilan,  kerajinan  dan  banyaknya barang yang diselesaikan oleh pekerjanya.
Saya  menerima  upah  pada  waktu tertentu.  Berdasarkan  Gambar  1.3  diagram diatas dapat diketahui bahwa dari 25 pekerja atau  informan  yang  diteliti,  24  (96%) pekerja/informan  menyatakan  setuju.  Jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja/informan  setuju  terhadap  indikator saya menerima upah pada wajtu tertentu. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pemilik/pengusaha dan pekerja home industry rotan di Desa Tegalwangi Kec.Weru Kab.Cirebon  mengatakan  bahwa  upah  yang mereka  terima  sesuai  pada  waktu  tertentu. Seperti  hasil  wawancara  dan  hasil  angket yang  diterima  bahwa  upah  yang  diberikan oleh pekerja setiap satu minggu sekali yaitu pada hari Sabtu sore.
Upah yang saya terima sesuai dengan pengalaman kerja yang saya miliki. Berdasarkan  Gambar  1.3  diagram  diatas dapat  diketahui  bahwa  dari  25  pekerja  atau informan yang diteliti, 25 (100%)
pekerja/informan  menyatakan  setuju.  Jadi secara keseluruhan tanggapan
pekerja/informan  setuju  terhadap  indikator upah  yang  saya  terima  sesuai  dengan pengalaman  kerja  yang  saya  miliki.  Hal  ini menggambarkan bahwa semua pemilik/pengusaha  home  industry  rotan memberikan upah sesuai dengan pengalaman kerja  para  pekerja.  Jumlah  upah  yang diterima  oleh  pekerja  sesuai  dengan pengalaman  kerja  serta  keterampilannya. Karena kebanyakan pekerja yang bekerja di home  industry  rotan  memiliki  pengalaman lebih  dahulu  tentang  kerajinan  rotan,  ada sebagian pekerja yang sebelumnya bekerja di sebuah pabrik besar rotan yang ada di Desa Tegalwangi tersebut.
Keempat ,  Dimensi  Upah  Menurut Kebutuhan.  Hasil  analisis  deskriptif  dalam pertanyaan dimensi upah menurut senioritas terdiri dari 6 pertanyaan yang dapat diuraikan pada diagram berikut:
0 5 10 15 20 25 Sa ng at S et uj u Set uj u K ura ng S et u ju Ti da k S et uj u Sa ng at T ida k S et uj u Ju m la h P e ke rj a Jawaban Pekerja DIMENSI UPAH MENURUT SENIORITAS Saya menerima kenaikan Upah sesuai dengan lamanya masa bekerja Saya menerima upah pada waktu tertentu
Upah yang saya terima sesuai dengan pengalaman kerja yang saya miliki
Gambar 1.4

## Diagram Jawaban Informan Dimensi Upah Menurut Kebutuhan
Upah yang saya terima sesuai dengan peraturan  (Kontrak  Kerja)  yang  berlaku  di Industry  rotan  ini.  Berdasarkan  Gambar  1.4 diagram diatas dapat diketahui bahwa dari 25 pekerja atau informan yang diteliti 19 (76%) pekerja/informan  menyatakan  setuju,  5 (20%) pekerja/informan menyatakan kurang setuju.  Jadi  secara  keseluruhan  tanggapan pekerja/informan  setuju  terhadap  indikator upah  yang  saya  terima  sesuai  dengan peraturan  (kontrak  kerja)  yang  berlaku.  Hal ini sesuai penelitian lapangan pada 5 pemilik dan  25  pekerja home  industry rotan  Desa Tegalwangi Kec.Weru Kab.Cirebon, bahwasannya kontrak kerja yang diterapkan dari  beberapa  home  industry  rotan  yaitu kontrak  kerja  secara  lisan  bukan  secara tertulis.
Saya puas dengan upah yang diberikan oleh pemilik industry rotan ini. Berdasarkan Gambar  1.4  diagram  diatas  dapat  diketahui
32 Wawancara bersama Bapak Arifin, Pekerja Home  Industry  Rotan ,  di  Blok  Mulya  RT.22  RW.06
bahwa  dari  25  pekerja  atau  informan  yang diteliti, 12 (48%) pekerja/informan menyatakan  kurang  setuju.  Jadi  secara keseluruhan  tanggapan  pekerja/informan kurang  setuju  terhadap  indikator  saya  puas dengan  upah  yang  diberikan  oleh  pemilik home industry rotan. Hal ini sesuai penelitian lapangan  pada  5  pemilik  dan  25  pekerja home  industry  rotan  seperti  yang  dikatan oleh  Bapak  Arifin  pekerja  Home  Industry rotan: “Kalo ditanyakan puas atau tidak puas terhadap  upah  yang  diberikan  oleh  pemilik ya  saya  tidak  puas  mba,  sebab  kebutuhan saya  sehari-sehari  sangat  banyak  belum kebutuhan keluarganya mba. Tapi kan disini sistem  upahnya  borongan  mba  yaa  jadi tergantung para pekerjanya. Kalau pekerjanya  rajin  dan  banyak  barang  yang diselesaikan  ya  gajinyapun  banyak  juga mba”. 32
Upah yang saya terima cukup memenuhi  kebutuhan  saya  dan  keluarga.
Berdasarkan  Gambar  1.4  diagram  diatas dapat  diketahui  bahwa  dari  25  pekerja  atau informan yang diteliti, 12 (48%)
pekerja/informan  menyatakan  setuju.  Jadi secara keseluruhan
tanggapan pekerja/informan  setuju  terhadap  indikator upah  yang  saya  terima  cukup  memenuhi kebutuhan saya dan keluarga. Hal ini sesuai penelitian  lapangan  pada  5  pemilik  dan  25 pekerja home industry rotan. Pekerja pekerja di  home  industry  rotan:  “Upah  yang  saya terima  ya  cukup  untuk  kebutuhan  saya  dan keluarga. Sebab upah cukup atau tidak cukup itu tergantung orangnya masing-masing mba, ada yang boros membelikan sesuatu ada juga yang  dari  upah  tersebut  bisa  di  tabung. Selama saya bekerja disini yaa merasa cukup mba, dari upah tersebut bisa untuk membeli kebutuhan  sehari-hari,  bahkan  dari  pekerja yang  lainpun  ada  yang  menabung  untuk
Desa  Tegalwangi  Kecamatan  Weru  Kabupaten Cirebon. Selasa, 10 Januari 2020.
0 2 4 6 8 10 12 14 Sa ng at S et uj u Set uj u
K urang S et u ju Ti da k S et uj u
Sa ng at T ida k S et uj u Ju m la h P e ke rj a Jawaban Pekerja

## DIMENSI UPAH MENURUT KEBUTUHAN
Upah yang saya terima sesuai dengan peraturan (Kontrak Kerja) yang berlaku di Industry rotan ini Saya puas dengan upah yang diberikan oleh pemilik industry rotan ini
Upah yang saya terima cukup memenuhi kebutuhan saya dan keluarga
membeli  motor  dan  sebagainya.  Tegantung kitanya saja sih mba”. 33
Sarana dan prasarana yang disediakan  oleh  pemilik  industry  rotan  ini sudah  cukup  bagus.  Berdasarkan  Gambar diagram diatas dapat diketahui bahwa dari 25 pekerja atau informan yang diteliti, 23 (92%) pekerja/informan  menyatakan  setuju.Jadi secara keseluruhan tanggapan pekerja/informan  setuju  terhadap  indikator sarana  dan  prasarana  yang  disediakan  oleh pemilik industry rotan ini sudah cukup bagus. Hal  ini  sesuai  penelitian  lapangan  pada  5 pemilik dan 25 pekerja home industry rotan. Para  pekerja  dihome  industry  dia  bekerja sudah  cukup  bagus  dalam  sarana  dan
33 Wawancara  bersama  Bapak  Kastura, Pekerja Home Industry Rotan , di Blok Mulya RT.26
prasarananya. Seperti adanya tempat beribadah  (Musholah),  adanya  transportasi untuk  para  pekerja  mengantarkan  barang pesanan ketangan kunsumen/pemborong dan lain sebagainya.
Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  atau tunjangan  lainnya  yang  diberikan  oleh industry rotan ini sangat besar. Berdasarkan Gambar  diagram  diatas  dapat  diketahui bahwa  dari  25  pekerja  atau  informan  yang diteliti, 22 (88%) pekerja/informan menyatakan  setuju,  Jadi  secara  keseluruhan tanggapan  pekerja/informan  setuju  terhadap indikator  THR  atau  tunjangan  lainnya  yang diberikan olehe industry rotan. Hal ini sesuai penelitian bahwasanya setiap home industry memberikan tunjangan yaitu THR (Tunjangan  Hari  Raya)  dan  juga  Liburan akhir  tahun.  Adapun  THR  yang  diberikan oleh pemilik kepada pekerja biasanya berupa parcel,  perlengkapan  sholat,  sembako  atau sejumlah  uang.  Sedangkan  liburan  akhir tahun  biasanya  para  pemilik  home  industry rotan mengajak para pekerja serta keluarganya  untuk  berlibur  kesuatu  tempat wisata yang ada di Jawa Barat.
Sebelum bekerja dan sesudah bekerja  di  industry  rotan  ini,  apakah Bapak/Ibu/Sdr/I  mengalami  peningkatan dalam  perekonomian?  Berikan  contohnya. Berdasarkan  Gambar  diagram  diatas  dapat diketahui  bahwa  dari  25  pekerja  atau informan yang diteliti, 24 (96%) pekerja/informan menyatakan setuju. Hal ini sesuai  penelitian  lapangan  pada  5  pemilik dan 25 pekerja home industry rotan yang ada di Desa Tegalwangi Kec.Weru Kab.Cirebon. hasil  dari  wawancara  serta  angket  tersebut, para pekerja mengalami peningkatan perekonomian  selama  mereka  bekerja  di home industry rotan tersebut. Ada beberapa pekerja  yang  dapat  menyisihkan  atau menabungkan  sebagian  upahnya  untuk membeli motor, ternak ayam, menyekolahkan anak-anaknya ataupun hanya  untuk  kebutuhan  sehari-hari  saja.
RW.07 Desa Tegalwangi Kecamatan Weru
Kabupaten Cirebon. Selasa, 17 Desember 2020.
0 5 10 15 20 25 Sa ng at S et uj u Set uj u K ura ng S et u ju Ti da k S et uj u Sa ng at T ida k S et uj u Ju m la h P e ke rj a Jawaban Pekerja

## DIMENSI UPAH MENURUT
KEBUTUHAN Sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemilik industry rotan ini sudah cukup bagus Tunjangan Hari Raya (THR) atau tunjangan lainnya yang diberikan oleh industry rotan ini sangat besar Sebelum bekerja dan sesudah bekerja di industry rotan ini, apakah Bapak/Ibu/Sdr/I
mengalami peningkatan dalam perekonomian?
Menurut para pekerja, dengan adanya home industry ini perekonomian mereka terbantukan.
Pelaksanaan  Pengupahan  pada  pekerja Home  Industry Rotan  Desa  Tegalwangi Kecamatan  Weru,  Kabupaten  Cirebon Menurut  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan Pertama ,  Analisis  Tentang  Bentuk  dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja. Dalam aturan hukum  positif  di  Indonesia  yang  mana penentuan  upah  yang  terjadi  di  perusahaan dapat  ditentukan  sendiri  oleh  perusahaan tersebut dengan melalui kesepakatan bersama anatara perusahaan dengan pekerja/buruh. Menurut Pasal 1 angka 14 UU No.13 Tahun 2003 bahwa: “Perjanjian kerja itu  perjanjian  antara  pekerja/buruh  dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”. Perjanjian kerja dapat dibagi menjadi empat kelompok, yaitu: pertama, berdasarkan  bentuk  dan  perjanjian  kerja. Berdasarkan  bentuknya  perjanjian  kerja dibagi  menjadi  2  macam  (Pasal  51  ayat  (1) UU  No.13  Tahun  2003)  yaitu:  perjanjian kerja  secara  tertulis  dan  perjanjian  kerja secara lisan (tidak tertulis). Berdasarkan hasil penelitian  yang  dilakukan  di home  industry rotan  Desa  Tegalwangi  yaitu  menggunakan bentuk  perjanjian  kerja  secara  lisan  (tidak tertulis),  yaitu  perjanjian  kerja  yang  dibuat sesuai  kondisi  masyarakat  secara  tidak tertulis. Para pekerja home industry rotan di Desa Tegalwangi biasanya hanya menggunakan  perjanjian  secara  lisan  dari pemiliknya.  Dari  aspek  yuridis  perjanjian kerja secara lisan ini diakui oleh eksistensinya.  Namun,  memiliki  kelemehan dalam  kepentingan  litigasi  jika  timbul perselisihan dikemudian hari.
Kedua, berdasarkan  Jangka  Waktu Tertentu.  Berdasarkan  jangka  waktunya perjanjian  kerja  dibagi  menjadi  2  macam, yaitu:  Perjanjian  Kerja  Waktu  Terntu (PKWT)  dan  Perjanjian  Kerta  Waktu Tidak Tertentu  (PKWTT).  Berdasarkan  hasil penelitian  yang  dilakukan  di home  industry
rotan  Desa  Tegalwangi,  menggunakan  2 perjanjian  kerja.  Pertama  adalah  perjanjian kerja  waktu  tertentu  (PKWT),  Di  dalam home industry rotan yang peneliti tulis yaitu PKWT disebut juga sebagai perjanjian kerja borongan  atau  disebut  dengan  pekerja tidak tetap, prinsip dari perjanjian kerja borongan itu dilakukan atas pekerjaan tertentu dengan upah  berdasarkan  volume  pekerjaan.  Kedua adalah  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tidak Tertentu (PKWTT). Di dalam home industry rotan yang peneliti tulis PKWTT disebut juga dengan pekerja/buruh tetap. Kesimpulannya sistem  upah  yang  dilaksanakan  di Home Industry rotan  Desa  Tegalwangi  Kec.Weru Kab.Cirebon ini yaitu sistem upah borongan dan upah harian. Sistem upah borongan yang mana  didasarkan  pada  volume  pekerjaan tertentu yang disepakati pemberi kerja. Upah yang dibayarkan oleh pemilik home industry rotan merupakan upah keseluruhan, dari awal hingga  selesainya  pekerjaan  yang  telah diperjanjikan,  sehingga  tidak  ada  lagi  upah tambahan diluar itu.
Ketiga, berdasarkan Status Perjanjian Kerja. Berdasarkan status perjanjian dibagi menjadi 2 macam, yaitu: (1) Perjanjian  Kerja  Tidak  Tetap.  Dibagi menjadi  3  macam  yaitu  perjanjian  kerja perseorangan  (dengan  masa  percobaan  tiga bulan), perjanjian kerja harian, dan perjanjian kerja borongan. Berdasarkan hasil penelitian  yang  dilakukan  di  home  industry rotan Desa Tegalwangi
Kec.Weru Kab.Cirebon menggunakan
2 status perjanjian.  Yang  pertama  adalah  status perjanjian  kerja  harian.  Jadi  yang  terjadi  di dalam home industry rotan Desa Tegalwangi ini para pekerja yang sifatnya pekerja harian akan  diberi  upah  oleh  pemilik/pengusaha sebesar  Rp.  40.000  –  Rp.  70.000  dengan melakukan  suatu  pekerjaan  tertentu  yang dapat  berubah-ubah  tergantung  perintah pemilik/pengusaha.Yang kedua adalah status perjanjian  kerja  borongan.  Menurut  Pasal  1 angka  3  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja Nomor.150/Men/1999.  Jadi  yang  terjadi  di dalam home industry rotan Desa Tegalwangi ini  para  pekerja  yang  sifatnya  pekerja
borongan  akan  diberi  upah  Apabila  volume pekerjaan atas suatu pekerjaan tertentu sudah terpenuhi,  maka  secara  hukum  hubungan kerja  berakhir.  Adapun  cara  perhitungan upah  borongan  yaitu  dihitung  dari  harga perpicis  dikalikan  banyaknya  rotan  yang diselesaikan maka hasilnya adalah upah yang harus  dibayarkan  oleh  pemilik  kepada pekerja sesuai waktu yang ditentukan. Secara hukum  hubungan  kerja  antara  Bapak  Surdi dan Pemilik sudah berakhir. Oleh sebab itu, perjanjian kerja borongan penulis klasifikasikan sebagai perjanjian tidak tetap. (2) Perjanjian Kerja Tetap. Menurut Pasal 59 ayat  (2)  UU  No.13  Tahun  2003  perjanjian kerja tetap adalah pekerja yang sifatnya terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi waktu,  dan  merupakan  bagian  dari  suatu proses produksi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan yang bukan musiman. Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  di home industry rotan Desa Tegalwangi ini ada beberapa pekerja tetap yang mana dari dulu hingga sekarang tetap setia kepada satu home industry saja.
Dan keempat, berdasarkan Pelaksanaan  Pekerjaan.  Berdasarkan  Pasal 64  UU  No.13  Tahun  2003  bahwa, perusahaan  dapat  menyerahkan  sebagian pelaksanaan pekerjaannya kepada perusahaan  lainnya melalui perjanjian borongan  atau  penyediaan  jasa  pekerja. Terdapat 2 macam perjanjian kerja berdasarkan  pelaksanaan  pekerjaan,  yaitu sebagai  berikut:  dilakukan  sendiri  oleh perusahaan dan diserahkan kepada perusahaan lain ( outsourching ). Berdaasarkan  penelitian  lapangan,  home industry rotan  yang ada di Desa Tegalwang Kec.Weru  Kab.Cirebon  menggunakan  2 macam perjanjian kerja berdasarkan pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama adalah dilakukan  sendiri  oleh  perusahaan  yaitu untuk  jenis-jenis  pekerjaan  atau  kegiatan utama  yang  tidak  diserahkan  kepada perusahaan  lain.  Contohnya  yang  diteliti penulis  pada  home  industry  rotan  milik  Ibu Turini  dan  Bapak  Susanto  di  Blok  Mulya RT.26  RW.07  Desa  Tegalwangi  Kec.Weru
Kab.Cirebon,  di  home  industry  miliknya tersebut semua rotan yang telah diselesaikan tidak  diserahkan  kepada  perusahaan  lain ( outsourching ) melainkan langsung dipasarkan keberbagai kota seperti Sumatera, Surabaya,  Jakarta  dan  sebagainya.  Dan Kedua adalah diserahkan kepada perusahaan lain  ( outsourching ),  yang  mana  di  beberapa home  industry  rotan  Desa  Tegalwangi dikenal  dengan  sebutan  “pengesub”  dari perusahaan  lain,  dengan  menerima  pesanan borongan yang diperintahkan oleh perusahaan  lain  kemudian  jika  barang tersebut  sudah  diselesaikan  makaa  akan diserahkan kepada perusahaan lain.
Kedua ,  Analisis  Tentang  Penetapan dan  Besaran  Upah.  Menurut  UU  No.  13 Tahun  2003  yang  dimaksud  dengan  upah adalah  suatu  hak  pekerja/buruh  untuk memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi penghidupan yang yang layak bagi kemanusiaan dari pengusaha kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan  atau  peraturan  perundang- undangan,  termasuk  tunjangan  bagi  para pekerja/buruh  dan  juga  keluarganya  atas suatu  pekerjaannya  yang  telah  dikerjakan. Dengan ketentuan bahwa pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesapakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh  atau  serikat  pekerja/serikat buruh tersebut tidak boleh lebih rendah dari ketetuan upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan, maka menurut Pasal 91 ayat 2 UU No.  13  tahun  2003  perjanjian  tersebut  batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar  upah  pekerja/buruh  menurut peraturan perundang-undangan. Pengupahan dalam  bekerja,  upah  yang  dibayarkan  harus disesuaikan dengan UMK dan kenaikan upah berkala.  Pengupahan  yang  ada  di Home Industry Rotan Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab.  Cirebon  ini  upahnya  dibayarkan berdasarkan  hitungan  perpicis,  dengan contoh besaran upah bagian Kerangka, Iket, dan juga Dekor diberi upah Rp. 7.000 – Rp.
17.000  per  picisnya,  pekerja  bagian  oven diberi  upah  Rp.  100  –  Rp.  2.000 perpotongnya.  Dalam  hal  ini  jika  kita hitungkan,  seorang  pekerja/buruh  yang bekerja selama 7-10 jam lebih sehari dan satu minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, maka  upah  yang  diterima  pekerja  tersebut adalah  sebesar  20  pcs  ×  Rp.  10.000  =  Rp. 200.000/minggu.  Sedangkan  upah  harian  di salah satu Home  Industry  yang ada di Desa Tegalwangi  Kec.Weru  Kab.Cirebon  para pekerja diberi upah Rp. 40.000 – Rp. 70.000.
Hal ini tentu sangat jauh dari jumlah upah minimal yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa  Barat  untuk  wilayah  Kabupaten Cirebon yaitu sebesar Rp. 2.196.416 dan juga ketika  pekerja  tersebut  bekerja  diluar  jam kerja  (kerja  lembur),  pekerja  tersebut upahnya  juga  tidak  diberikan  sesuai  dengan ketentuan  upah  lembur  sebagaimana  dalam ketentuan Pasal 11 KEP.101.MEN/VI/2004. Akan  tetapi  tetap  dihitung  seberapa  banyak kemampuan  para  pekerja  menghasilkan barang  tersebut  dengan  perhitungan  upah perpicisnya  seperti  biasa,  meskipun  hingga sampai  12  jam  lebih  dalam  bekerja. Disebagian Home  Industry rotan  Desa Tegalwangi  Kec.Weru  Kab.Cirebon  ketika lembur  para  pekerja  hanya  diberi  makan siang  dan  juga  makan  sore  tetapi  tidak menambahkan  upah  lembur.  Berdasarkan hasil  penelitian  tersebut  maka  jelas  bahwa pihak  pemilik  home  industry  rotan  tidak sesuai dengan ketentuan yg ada menurut UU No.  13  tahun  2003  yaitu:  Pasal  90  ayat  (1) UU  No.  13  tahun  2003  yang  menyatakan bahwa  pengusaha  dilarang  membayar  upah lebih  rendah  dari  upah  minimum  yang ditetapkan pemerintah.
Ketiga ,  Analisi  Tentang  Waktu Kerja.  Sesuai  UU  No.  13  Tahun  2003. Berdasarkan  hasil  penelitian  lapangan  yang penulis  lakukan  di Home  Industry Rotan Desa  Tegalwangi  Kec.  Weru  Kab.  Cirebon. Ketentuan  tentang  upah  lembur  tidak diberlakukan  bagi  pekerja/buruh  tersebut
34 Abdul  Khakim, Dasar-dasar  Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 324.
pada  waktu  bekerja  diluar  jam  kerja  (kerja lembur),  karena  upah  pekerja  dihitung menurut banyaknya barang yang diselesaikan  oleh  pekerja  dan  tidak  ada batasan  sampai  jam  berapa  para  pekerja bekerja.  Pekerja  tersebut  upahnya  tidak diberikan  sesuai  dengan  ketentuan  upah lembur  yang  ada  dalam  UU  No.  13  Tahun 2003  Pasal  77,  78  tentang  ketenagakerjaan dan Pasal 11 KEP.102/MEN/VI/2004 tentang  perhitungan  upah  lembur.  Oleh karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa pemilik/pengusaha  Home  Industry  Rotan Desa  Tegalwangi  Kec.  Weru  Kab.  Cirebon telah melanggar ketentuan tentang waktu dan upah kerja lembur yang diatur dalam Hukum Ketenagakerjaan.
Keempat , Analisis Pelaksanaan Pembayaran Upah. Dalam ketentuan Hukum ketenagakerjaan Indonesia,
pemilik/pengusaha dan pekerja boleh melakukan  kesepakatan  untuk  menentukan besaran upah yang di bayar, cara pembayaran, waktu dan tempat pembayaran upah  yang  di  sampaikan  pada  saat  kontrak kerja atau perjanjian di awal kerja, jika telah terjadi  sebuah  kesepakatan  perjanjian  kerja, maka pengusaha/pemilik tidak diperbolehkan terlambat dalam memberikan upah kepada pekerja.
Hal  ini  sesuai  dengan  UU  No.  13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat 2. 34 “Dalam hasil penelitian  lapangan  penulis,  di Home industry Rotan  Desa  Tegalwangi  Kec.Weru Kab.Cirebon  mennggunakan  sistem  upah jangka  waktu,  yaitu  sistem  jangka  waktu mingguan, yang mana upah dibayarkan oleh pemilik setiap satu minggu sekali. Pengupahan yang diberikan oleh pemilik/pengusaha harus memenuhi penghidupan  yang  layak  bagi  manusia, maksud  dari  penghidupan  yang  layak  disini adalah jumlah pendapatan pekerja dari hasil pekerjannya mampu untuk memenuhi hidup pekerja  dan  keluarganya  seperti,  makan, minum, tempat tinggal, pendidikan,
kesehatan  dan  lain  sebagainya.  Adapun Kesejahteraan  menurut  UU  No.  13  Tahun 2003 Pasal 101 ayat 1. Dalam hasil penelitian lapangan  di home  industry rotan  Desa Tegalwangi Kec.Weru Kab.Cirebon terdapat 1  unit  koperasi  kerajinan  rotan  dan  juga beberapa  pelaku  usaha  rotan,  yang  mana dengan  adanya  usaha-usaha  produktif  di Desa  mampu  meningkatkan  kesejahteraan penduduk setempat dan juga penduduk lokal.

## Pelaksanaan  Pengupahan  pada  pekerja
Home  Industry Rotan  Desa  Tegalwangi Kecamatan  Weru,  Kabupaten  Cirebon Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Pada  pembahasan  ini  penulis  mencoba menganalisis  pelaksanaan  pengupahan  yang dilaksanakan di home industry rotan di Desa Tegalwangi  Kec.  Weru  Kab.  Cirebon menurut  Hukum  Ekonomi  Syariah.  Seperti halnya yang dijelaskan dalam hadis:
ِهللا ُل ْوُس َر َلاَق :َلاَق اَمُهْنِع ُهللا ِي ِض َر َرَمُع ِنْبا ِنَع ْنَأ َلْبَق ُه ُرْجَأ   ُرْي ِج َلَا ا ْوُطْعُأ :َمَّلَسِو ِهْيَلَع ُهللا ىَّلَص )هجام نبا هاور( ُهُق َرَع  َّف ِجَي
Artinya: Dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah  Saw.  telah  bersabda: “Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum  keringatnya  kering. (HR. Ibnu Majah) 35
Dalam hadist diatas dijelaskan bahwa para pekerja sebelum menjalankan pekerjaannya  haruslah  mengetahui  terlebih dahulu  berapa  upah  yang  diterima  oleh majikannya  dan  bersegeralah  memunaikan hak  si  pekerja  setelah  menyelesaikan pekerjaannya. Pelaksanaan pengupahan pada home  industry rotan  di  Desa  Tegalwangi Kec.  Weru  Kab.  Cirebon  sudah  sesuai dengan  ekonomi  Islam,  hal  ini  berdasarkan penelitian  yang  dilakukan  rata-rata  pemilik atau  pengusaha  home  industry  rotan  Desa Tegalwangi  telah  melakukan  kesepakatan atau mendikusikan upah yang akan diberikan kepada  para  pekerja  sebelum  pengerjaan barang dilakukan.
35 Abu  ‘Abdullah  Muhammad  bin  Yazid, Kitab  Sunan  Ibnu  Majah ,  Juz  2  (Bairut:  Dar-Alfikr, tt.), 20.
Menurut pandangan hukum ekonomi syariah, upah merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapannya harus  memenuhi  3  asas,  yaitus  sebagai berikut: pertama, Asas  Keadilan.  Islam mengajarkan  untuk  selalu  adil  terhadap siapapun begitupun di dalam ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pengupahan. Para majikan/pemilik harus adil terhadap  pekerjanya.  Kata  adil  disini maksudnya  yaitu  mampu  menempatkan sesuatu  sesuai  pada  tempatnya  itu  artinya pemilik/majikan  harus  membayarkan  upah sesuai tingkat kesulitan dalam pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan firman Allan Swt:
ن ْوُمَلْظُي َلَ ْمُهَلَمْعَأ ْمُهَيِ ف َوُيِل ََۖو َْۖاوُلِمَع اَّمِ م ٌتَج َرَد ِ لُكِل َو Artinya: Dan  bagi  masing-masing  mereka derajat  menurut  apa  yang  telah mereka  kerjakan  dan  agar  Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. 36
Dalam  Ayat  Al-Qur’an  di  atas dijelaskan bahwa suatu pekerjaan seseorang akan  dibalas  menurut  pekerjaannya.  Untuk itu  upah  yang  dibayarkan  kepada  masing- masing  pekerja  harus  berdasarkan  jenis pekerjaan.
Hal ini sesuai dengan penelitian di 5 home industry dan 25 pekerja yang bekerja di home  industry  rotan.  Mereka  menjalaskan bahwa pelaksanaan pengupahan yang dilaksanakan  di  home  industry  ini  berbeda- beda  sesuai  tingkat  kesulitan  dan  jumlah barang yang hasilkan oleh para pekerja. Upah dari  pekerja  bagian  rangka,  ikat  dan  dekor diberi  upah  Rp.7.000-Rp.17.000/pcs  nya sedangkan  pekerja  bagian  oven  diberi  upah Rp. 100 – Rp.2.000/potongnya.
Kedua, Asas  Kelayakan.  Asas kelayakan  diperlukan  untuk  memperhatikan terpenuhinya  kebutuhan  pokok  pekerja dengan  taraf  hidup masyarakat,  tidak  hanya berdasarkan tingkat ekonomi semata,
36 QS. Al-Ahqaf (46): 19. Lihat Departemen Agama RI, al-‘Aliyy al-Qur’an , 402.
melainkan kata layak disini bermakna cukup pangan,  sandang  dan  papan  juga.  Sehingga dengan  kelayakan  hidup,  karyawan  akan bekerja  dengan  sungguh-sungguh  karena dalam  bekerjanya  tidak  lagi  memikirikan kebutuhan anggota keluarganya.
Berdasarkan penelitian yang penulis  teliti  di  lapangan  sudah  dijelaskan pada  gambar  1.5  yaitu  para  pekerja  home industry rotan yang ada di Desa Tegalwangi Kec.Weru  Kab.Cirebon  upah  yang  mereka terima  sudah  cukup  untuk  memenuhi kebutuhan  pekerja  dan  juga  keluarganya. Seperti  kebutuhan  sehari-hari,  kebutuhan pendidikan,  bahkan  dari  beberapa  pekerja ada  yang  mampu  menyisihkan  upahnya untuk membeli motor dan usaha ternak ayam.
Ketiga, Asas Kebajikan.
Setiap majikan/pemilik usaha mempunyai
kewajiban  untuk  memberikan  upah  kepada pekerjanya  dan  seorang  pekerja  juga mempunyai  kewajiban  untuk  bekerja  dan menyelesaikannya  dengan  baik.  Hal  ini sesuai dalam hadist Abu Huraiah r.a:
َّلَص ِهللا ُل ْوُس َر َّنَا ُهْنَع ُهللا َي ِض َر َة َرْي َرُه ىِبَا  ْنَع ُهللا ٌمْلُظ ُيِنَغلا ُلْطَم : َلَق َمَّلَس َو ِهْيَلَع
Artinya: Dari  Abu  Hurairah  r.a  bahwa
Rasulullah
SAW bersabda,
Penundaan (mengulur-ngulur)
pembayaran  utang  oleh  orang yang  sudah  mampu  melunasinya adalah dzalim . 37
Dalam  hadist  di  atas  menjelaskan tentang waktu pembayaran upah yang harus diperhatikan.  Telah  dijelaskan  sebelumjya bahwa  keterlambatan  pembayaran  upah merukan  perbuatan  dzalim  bagi  orang  yang menunda-nunda  pembayaran  ketika  orang tersebut sudah mampu untuk membayarnya. Maka  dari  itu  dari  hadis  Abu  Hurairah  r.a Islam  sangat  menghormati  parapekerja  dan mendahulukan dalam pembayaran upah.
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  di home  industry rotan  Desa Tegalwangi Kec.Weru Kab.Cirebon rata-rata pengusaha/pemilik  pengupahan  di  bayarkan
37 Abu  ‘Abdullah  Muhammad  bin  Yazid, Kitab Sunan Ibnu Majah , 20.
setiap  semingggu  sekali  dan  apabila  ada pekerja  yang  ingin  kasbon  (meminjam terlebih dahulu)  untuk kebutuhan mendadak maka  pemilik/pengusaha  mengizinkannya. Dalam  berbisnis  dengan  orang  lain  harus dilakukan atas dasar sukarela atau sama suka dan bukan dengan paksaan, Para pemilik/pengusaha juga memberikan tunjangan  atau  bonus  berdasarkan  kerelaan dan  keikhlasannya.  Hal  ini  sesuai  dengan syariat Islam. Karena Islam mengajarkan kita untuk selalu saling tolong-menolong ( ta’awun ) terhadap orang yang membutuhnya, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:
ِباَقِعْلٱ ُديِدَش َهللٱ  َّنَِۖإ َهللا ْاوُقَّت َو Artinya: Dan  tolong-menolonglah  kamu dalam  (mengerjakan)  kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. 38
Bedasarkan  penelitian  dari  peneliti para  pemilik/pengusaha  rotan  di  Desa Tegalwangi Kec.Weru
Kab.Cirebon sebagian  besar  telah  menjalankan  sistem pelaksanaan pengupahan dalam Islam. Dengan terlebih
dahulu memberitahukan  dahulu  besarnya  upah kepada  karyawan,  maka  ada  akad  yang terjadi antara pemilik usaha dengan karyawanya.
Karena dalam praktiknya telah memberitahukan upah kepada pekerja sebelum  melakukan  pekerjaannya,  para pengusaha/pemilik home industry rotan pula memberikan  upah  sesuai  tingkat  kesulitan dan  banyaknya  barang  yang  hasilkan  sesuai dengan perjanjian.
Para pengusaha/pemilik sudah memberikan  upah  kepada  pekerja  di  home industry  rotan  dengan  layak.  Dalam  hal  ini tentunya  berdasarkan  prinsip  keadilan, artinya  karyawan  yang  bekerja  dengan  baik dan  sungguh  sungguh  memiliki  potensi penghasilan  yang  lebih  besar  dibandingkan karyawan yang kurang “rajin” dalam bekerja.
38 QS. Al-Maidah (5): 2.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas,  dapat  disimpulkan,  yaitu: pertama , Sistem  pelaksanaan  pengupahan  dalam pemberian  upah  kepada  pekerja  di  Home Industry  Rotan  di  Desa  Tegalwangi  Kec. Weru  Kab.  Cirebon  menggunakan: s istem upah borongan dan harian,
Tidak ada perbedaan pemberian upah antara  pekerja  yang  lama  dan  pekerja  yang baru,  masyarakat  Desa  Tegalwangi  Kec. Weru  Kab.  Cirebon  sudah  cukup  layak  dan pantas dikatakan sejahtera karena dilihat dari tingkat pekerjaan dari tahun 2017-2019 yang selalu  meningkat,  tingkat  pendidikan,  unsur melek  huruf  serta  lamanya  bersekolah, tingginya tingkat kesehatan dengan indikator tingkat  kematian  bayi  dan  ibu  melahirkan sangat rendah.
Kedua, Menurut  UU  No.  13  Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  pelaksanaan pengupahan  yang  diterapkan  pada  Home Industry  Rotan  di  Desa  Tegalwangi  Kec. Weru  Kab.  Cirebon  berdasarkan  penelitian ini sebagian besar sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hanya saja ada beberapa yang dianggap melanggar undang-undang tersebut.
Dan ketiga,
Menurut Hukum
Ekonomi  Syariah  tentang  pelaksanaan pengupahan  yang  diterapkan  di Home Industry rotan  di  Desa  Tegalwangi  Kec. Weru  Kab.  Cirebon  berdasarkan  penelitian ini  sebagian  besar  sesuai  prinsip-prinsip Hukum  Ekonomi  Syariah.  Hal  ini  sesuai dengan  sudut  pandang  keadilan,  kelayakan dan kebajikan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum
Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Cet.  4 Edisi Revisi. Bandung: PT. Citra Bakti, 2014.
Departemen Agama RI. Al-‘Aliyy al-Qur’an . Bandung: Diponegoro, 2013. Fordebi,  Adesy. Ekonomi  dan  Bisnis  Islam:
Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan
Bisnis  Islam. Jakarta:  Rajawali  Pers, 2016.
Huda,  N.,  et.al. Ekonomi  Makro  Islam Pendekatan Teoritis . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008.
Ibn  Yazid,  Abu  ‘Abdullah  Muhammad.
Kitab Sunan Ibnu Majah , Juz 2. Bairut: Dar-Alfikr, tt.
Izzaty, dan Rafika Sari. “Kebijakan
Penetapan Upah Minimum di Indonesia”, Jurnal Ekonomi &
Kebijakan  Publik ,  Vol.  4,  No.  2
(Desember, 2013).
Jusmaliani. Pengelolaan  Sumber  Daya Insani . Jakarta: Bumi Aksara, 2011. Ma’adi,  Gufron  A. Fiqh Muamalah Kontekstual .  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2002.
Mardani. Ayat-ayat  dan  Hadist  Ekonomi, Edisi  Ke-3 . Jakarta:  Rajawali  Pers, 2014.
Milano, Aulia. “Politik Hukum Pengupahan: Suatu Kajian terhadap Penetapan Upah Minimum  Kabupaten  (UMK)”,  Vol. 10, No. 1 (Juni, 2015).
Rusli,  Hardijan. Hukum  Ketenagakerjaan Cet. 2. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011. Sahrani, Sohari dan Ruf’ah Abdullah. Fikih Muamalah .  Bogor:  Ghalia  Indonesia, 2011.
Sartini,  Yepi.  “Peranan  Home  Indutsry dalam  Meningkatkan  Kesejahteraan Keluarga  Perspektif  Ekonomi  Islam (Studi  Home  Industry  Kerupuk  Lia Jaya  Bengkulu  Tengah”, Skripsi . Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017.
Sholeh,  Badrus.  “Pemberian  Upah  Pekerja Sandal  di  Home  Industri  Sandal  Desa Wedoro  dalam  Perspektif  Hukum Islam  dan  UU  Ketenagakerjaan”, Skripsi . Surabaya: IAIN Sunan Ampel,
2012.
Sholihin, A.I., Buku Pintar Ekonomi Syariah . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
Suryabrata, Sumardi. Metedologi Penelitian . Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
Suryana,
Yuyus & Kartib Bayu. Kewirausahaan .  Jakarta:  Kencana, 2010. Umar. Metode  Penelitian  untuk  Skripsi  dan
Tesis Bisnis, Edisi 2, Cet. 11. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011. Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yuliana,  Sri.  “Implemantasi  Pengupahan Tenaga Kerja  Home Industri  Kerupuk
Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi  Kasus  di  Home  Industri Kerupuk Desa Sumberagung
Kecamatan  Ngraho  Bojonegoro)”,
Skripsi .  Surabaya:  Universitas  Islam Negeri Sunan Ampel, 2019. Yusuf,  B. Manajemen  Sumber  Daya Manusia  di  Lembaga  Keuangan Syariah ,  Cet.  1.  Jakarta:  PT.  Raja Grafindo Persada, 2015.